## WAKAF BENDA BERGERAK DALAM UU NO. 41 TAHUN 2004 DALAM TINJAUAN FIQH MAZHAB SYAFI`I
Nur Irawati,
JTC Karang Gondang Jepara irawatinur@gmail.com

## Abstract
UU  No.  41  of  2004  about  Waqf  of  Article  16  paragraph  (3)  explains  that movable  objects  such  as  money,  precious  metals,  securities,  vehicles, intellectual  property  rights,  lease  rights  and  other  movable  objects  may become mawqu> f (objects that can be represented). This raises the question of whether the objects have met the requirements as mawqu> f as required in the  Shafi'i  school?  While  some  of  these  objects  that  disappeared  when ditasarrufkan and looked alien ears of the laity. The question that becomes the  object  of  research  preparation  this  thesis.  In  preparing  this  thesis,  the author  uses  library  research  method.  The  approach  used  is  qualitative descriptive  approach  The  results  of  this  study  can  be  explained  that  the waqf  of  moving  objects  as  regulated  in  Law  no.  41  of  2004  has  different legal status in view of Fiqh of Shafi'i school which can be grouped into two kinds: first group of objects that should not be represented, among others: money, precious metal, securities and lease rights in the form. Secondly, the vehicle, the right to intellectual property is legitimate to be a wakaf .

## Keywords
Waqf Object UU No. 41 of 2004 ,Fiqh Syafi’iyah Benda Wakaf, UU No. 41 of 2004, Fiqh Syafi’iyah

## Abstrak
UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 16 ayat (3) menjelaskan bahwa benda  bergerak  seperti  uang,  logam  mulia,  surat  berharga,  kendaraan,  hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain  dapat berlaku menjadi  mawqu>f  (benda  yang  dapat  diwakafkan).  Hal  ini  menimbulkan pertanyaan  apakah  benda-benda  tersebut  sudah  memenuhi  persyaratan sebagai  mawqu>f  sebagaimana  yang  disyaratkan  dalam  mazhab  Syafi‘i? Sementara  benda-benda  tersebut  beberapa  ada  yang  lenyap  apabila ditasarrufkan dan tampak asing ditelinga masyarakat awam. Pertanyaan itu yang  menjadi  obyek  penelitian  penyusunan  skripsi  ini.  Dalam  menyusun skripsi  ini,  penyusun  menggunakan  metode  library  research.  Adapun pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  deskriptif  kualitatif  Hasil dari  penelitian  ini  dapat  dijelaskan    bahwa    wakaf    benda    bergerak sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  41  tahun  2004  memiliki  status  hukum yang  berbeda  dalam  pandangan  Fiqh  mazhab  Syafi’i  yang  dapat dikelompokkan  menjadi  dua  macam:  pertama  kelompok  benda  yang tidak  boleh  diwakafkan,  antara  lain:  uang,  logam  mulia,  surat  berharga dan  hak  sewa  yang  berupa.  Kedua,  kendaraan,  hak  atas  kekayaan intelektual sah menjadi benda wakaf
Pendahuluan
Pada  dasarnya  Islam  mengajarkan adanya
pergerakan sosial demi
keberlangsungan  kehidupan  beragama  yang harmonis.  Agama  tidak  mungkin  berjalan dengan  selaras  dan  seimbang  apabila  tidak disertai  dengan  semangat  berbagi  dan beramal. Dalam konteks ini, Islam mengajarkan  adanya  ibadah  yang  bersifat mampu  berimplikasi  pada  kemakmuran sosial.  Di  antara  ibadah  tersebut  adalah wakaf  –selain  adanya  zakat,  infaq  dan sedekah.
Islam  mengajarkan  adanya  sebuah upaya  sosial  yang  mampu  membantu masalah  yang  terkait  dengan  ekonomi masyarakat, khususnya pergerakan Islamisme sebagai  jalan  menuju  ridla  Allah  Swt.  Dan wakaf  adalah  salah  satu  ibadah  yang terlembaga  yang memiliki titik temu dengan peraturan  yang  berlaku di Indonesia (Taufiq, 2010:2).
Wakaf adalah bentuk perbuatan ibadah yang sangat mulia di mata Allah Swt karena memberikan  harta  bendanya  secara  cuma- cuma,  yang  tidak  setiap  orang  bisa melakukannya dan  merupakan  bentuk kepedulian, tanggung jawab terhadap sesama dan  kepentingan  umum  yang  banyak memberikan manfaat (Kurniawati, 2012:1).Wakaf sebagai suatu ibadah merupakan salah satu amalan yang diutamakan.  Sebab  wakaf  sendiri  mampu memberikan  perubahan  dan  kemajuan  pada tatanan  sosial,  budaya  dan  agama  (Nuzula Yustisia, 2008:1).
Sebelum  Islam  datang,  wakaf  belum diatur  sebagai  ibadah  praktis  yang  memiliki regulasi  dan  prosedur  sedemikian  rupa meskipun  praktik  menderma  harta  sudah sering  dilakukan  saat  itu  (Nuzula  Yustisia, 2008:1).  Pada  saat  Islam  datang,  wakaf menjadi sebuah amalan yang bernilai ibadah. Bahkan  salah  satu  ibadah  yang  bernilai
pahala  tinggi.  Formalisasi  wakaf  ini  dimulai dengan  turunnya  ayat  92  surat  Ali  Imron sebagai berikut:
‚Kamu  sekali-kali  tidak  sampai  kepada kebajikan  (yang  sempurna),  sebelum  kamu menafkahkan  sebahagian  harta  yang  kamu cintai.  Dan  apa  saja  yang  kamu  nafkahkan, maka  sesungguhnya  Allah  mengetahuinya.‛ (QS.Ali Imran: 92)
Al-Zuhaili  (2009:319),  menjelaskan bahwa  seseorang  yang  beriman  tidak  akan mencapai derajat kebaikan (surga), dan tidak akan berhak terhadap ridlo Allah, serta tidak akan memalingkan siksa Allah darimu hingga kamu memberikan hartamu yang kamu sukai sebagai  infaq.  Sebab  sesuatu  apapun  yang kalian  infakkan,  baik  itu  hal  yang  baik  atau buruk,  besar  ataupun  kecil,  maka  Allah mengetahuinya.
Ibnu  H{ajar  al-Asqolla>ni  (t.th:191) mengutip  sebuah  hadis  yang  diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut:
‚Jika  seseorang  meninggal  dunia,  maka terputuslah  amalannya  kecuali  tiga  perkara (yaitu):  sedekah  jariyah,  ilmu  yang dimanfaatkan,  atau  do’a  anak  yang  salih.‛ (HR. Muslim).
Sedekah  jariyah  atau  sedekah  yang terus mengalir pahalanya dipahami oleh  para ulama  dengan  makna  wakaf.  Artinya maksud  dari  sedekah  jariyah  dalam  hadis tertsebut  adalah  apabila  seorang  muslim melaksanakan  wakaf,  maka  pahala  yang didapat  seolah-olah  terus  mengalir  dan taida berhenti. Hal ini  sebagaimana  yang diungkapkan oleh Ibrahim al-Baijuri
(t.th:41).
Senada  dengan pendapat tersebut, Abu Bakar (2007: 157) juga menjelaskan hal yang sama.  Ia  menjelaskan  bahwa  yang dimaksud dengan sedekah jariyah dalam hadis  tersebut adalah  wakaf.  Wakaf  yang  biasanya  berupa barang-barang  yang  memiliki  nilai  dan fungsi,  seperti tanah,  mobil,  motor  dan  lain
sebagainya,  sering  menjadi  andalan  para wakif  sebagai  jalan  mencari  pahala  yang tidak  dapat  berhenti.  Akan  tetapi,  dalam pandangan  para fuqaha>,  kajian  mengenai benda wakaf menjadi perdebatan para ulama. Dalam KHI, benda wakaf diatur dalam pasal 1  ayat  4.  Di  situ  dijelaskan  bahwa  benda wakaf  adalah  segala  benda  baik  benda bergerak  atau  tidak  bergerak  yang  memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai  menurut  ajaran  Islam.  Sedangkan dalam  pasal 1 ayat 5 UU No. 41 tahun 2004 dijelaskan  bahwa  harta  benda  wakaf  adalah harta  benda  yang  memiliki  daya tahan lama dan/atau  manfaat  jangka  panjang  serta mempunyai  nilai  ekonomi  menurut  syariah yang diwakafkan oleh Wakif.
Lebih rinci, jenis benda-benda bergerak yang  dapat  diwakafkan  dijelaskan  dalam pasal  16  ayat  (3)  UU  No.  41  tahun  2004 tentang  wakaf  yakni  sebagai  berikut, ‚Benda  bergerak  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  huruf  b  adalah  harta  benda yang  tidak  bisa  habis  karena  dikonsumsi, meliputi:  uang, logam mulia, surat  berharga, kendaraan,  hak  atas  kekayaan  intelektual, hak  sewa,  harta  bergerak  yang  lain  sesuai dengan  syariah  dan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku‛.
Dalam  pasal  tersebut,  penjelasan tentang  kriteria  benda  atau  harta  wakaf sangat    mirip    dengan    apa    yang dikemukakan    dalam  mazhab  Syafi‘i.    Pada dasarnya,    yang  menjadi  titik  tekan  dalam mazhab  Syafi‘i  adalah  adanya  benda  yang bernilai  dan  memiliki  manfaat  yang  kekal dalam waktu yang cukup lama.
Akan  tetapi,  dari  beberapa  benda wakaf  yang  tercantum  dalam  pasal  16  ayat (3)  UU  No.  41  tahun  2004  tentang  wakaf tersebut  mempunyai  prinsip  yang  berbeda dengan  apa  yang  dikemukakan  dalam mazhab  Syafi‘i,    yakni  kekekalan  benda wakaf  itu  sendiri.  Dari  latarbelakang
tersebut,  perlu  dikaji  lebih  mendalam terkait  persoalan  bahwa  syarat  yang diajukan  dalam  mazhab  Syafi‘i  adalah kekalnya benda yang diwakafkan, sementara uang  dan  logam  mulia  secara  logika  adalah harta  yang  dapat  habis  dalam  sekali  pakai. Oleh  karena  itu  kajian  ini  ditujukan  untuk menjawab  persoalan  ketentuan  wakaf  benda bergerak  dalam  UU  No.41  tahun  2004  dan tinjauannya dalam perspektif mazhab Syafi‘i. Metode Penelitian
Kajian  ini  bersifat  kualitatif  dengan metode library  research  sebagai  upaya  untuk mengungkap fakta-fakta baru dengan mendeskripsikan  data-data  yang  sudah terkumpul  berupa  kata-kata atau  lisan  dari orang-orang    dan    perilaku    yang    dapat diamati  (Moeleong, 2012:6). Data-data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  diambil  dari dua  sumber,  yakni  sumber  data  primer berupa UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan buku-buku Fiqh dalam mazhab Syafi‘i.
Adapun  sumber  kedua  yaitu  sumber sekunder berupa artikel dan jurnal. Pengumpulan  data  dari  kedua  sumber tersebut  melalui  beberapa  langkah,  dimulai dari mendokumentasikannya, kemudian mengklasifikasikannya  sesuai  dengan  urutan pembahasan dan diakhiri dengan mengintepretasikannya sehingga dapat
menjawab  beberapa  pokok  masalah  yang dimaksudkan dalam penelitian ini.
Pengertian Wakaf
Wakaf menurut bahasa adalah menahan (al-h}abs).  Ia  juga  sering  diartikan  dengan tah}bi>s (ditahan) atau tasbil (menjadikan harta di jalan Allah) (Azam, 2010: 395). Makna ini sangat  masyhur  dalam  berbagai  buku khususnya dalam kitab-kitab karangan ulama mazhab  Syafi‘i.  Dalam  arti  ini  wakaf diartikan  dan  diimplementasikan  sebagai barang  yang  ditahan  dari  hak  pemilik  harta yang  selanjutnya  sang  pemilik  harta  ( wa>kif)
sudah  kehilangan  hak  atas  harta  tersebut dalam semua bentuk transaksi.
Hak  milik  yang  memiliki  pengertian kekhususan  terdapat  pemilik  suatu  barang menurut syara‘ untuk bertindak secara bebas yang  bertujuan  mengambil  manfaatnya selama  tidak  ada  penghalang  syar‘i  (Hendi Suhendi,    2014:33).  Apabila  seseorang  telah memiliki  suatu  benda  yang  sah  menurut syara‘  orang  tersebut  bebas  bertindak terhadap benda tersebut baik akan dijual atau pun  digadaikan.  Baik  oleh  dirinya  sendiri ataupun  orang lain  (Hendi Suhendi, 2014:33).  Namun,  jika  benda  tersebut  sudah diwakafkan,  berarti  hak  kepemilikan  sang wa>kif  terhadap  benda  tersebut  sudah  hilang sesuai dengan pengertian di atas.
Sedangkan wakaf menurut istilah, para ulama  berbeda  pendapat.  Muhammad  al- Syarbini  menjelaskan  bahwa  definisi  wakaf adalah  penahanan  harta  yang  dimungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat  benda  dengan  memutuskan tas}arruf dari sang mus}arrif  (pengelola)  yang dibolehkan adanya (Hendi
Suhendi, 2014:239).
Lain dari pada itu, dalam kitab Kifa>yat al  Akhya>r,  Taqiyuddin  Abu  Bakar  (Hendi Suhendi, 2014:240)menjelaskan bahwa wakaf adalah ‚penahanan
harta yang memungkinkan  untuk  dimanfaatkan  dengan kekalnya  benda  dan  untuk  men tas}arrufkan manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri pada Allah Swt‛. Ibra>hi>m al-Baiju>ri (t.th: 42)
menjelaskan  bahwa  wakaf  adalah  menahan harta  tertentu  yang  bisa  dipindahkan keberadaannya dan dapat diambil manfaatnya serta  kekal  wujudnya  untuk  kemudian dipastikan tas}arrufnya  pada  hal  kebaikan untuk mendekatkan diri pada Allah Swt.
Dalam  pengertian  itu,  masih  menurut al-Baiju>ri  (t.th:42),  mengandung  beberapa unsur  yang  mencakup  syarat  dan  rukun
wakaf. Pertama, wakaf yang berarti menahan, mengandung  arti  bahwa  ia  membutuhkan s}igha>t  (i>ja>b  qabu>l)  atau  pernyataan  serah terima  dari wa>qif  pada  mawqu>f  alaih (perseorangan  atau  badan  hukum  yang melaksanakan  wakaf  yang  selanjutnya disebut na>zir).
Kedua,  harta  yang  ditentukan  –dalam definisi  di  atas–  juga  mengandung  makna bahwa  ada  objek  tertentu  yang  diwakafkan. Dalam  bahasa  Fiqh,  objek  ini  disebut mawqu>f.  Hal  ini  sudah  pasti  mengecualikan benda  atau  harta  yang  tidak  jelas  adanya seperti  burung  yang  masih  terbang  di angkasa. Ketiga, harta yang bisa dipindahkan  mengecualikan  anak  dari  budak perempuan  dan  budak muka>tab  dengan  akad yang benar, bukan akad yang cacat.
Keempat,  harta  harus  mengandung manfaat,  baik  manfaat  yang  bisa  diambil sekaligus  atau  manfaat  yang  bisa  diambil setelah  beberapa  waktu  seperti  budak  yang masih  kecil. Kelima,  harta  harus  kekal wujudnya  meskipun  dalam  jangka  waktu yang  pendek.  Artinya  benda  wakaf  harus memiliki ketahanan  minimal  kira-kira mampu  bertahan  dalam  beberapa  kali pemakaian.  Bukan  benda  yang  sekali  pakai langsung  hilang  atau  rusak  seperti  makanan dan minuman.
Keenam,  harta  yang  diwakafkan  harus ditasarufkan  dalam  kebaikan,  bukan  dalam keharaman dan kemaksiatan. Ketujuh  adalah wakaf menjadi sarana mendekatkan diri pada Allah Swt.
Dalam  persoalan  wakaf,  Negara  juga tidak  diam.  Negara  juga  membentuk  aturan tentang  wakaf  yang  tertuang  dalam  UU  No. 41  tahun  2004  tentang  wakaf  setelah sebelumnya  diatur  dalam  KHI.  Dalam  pasal 215  ayat  1  KHI  dijelaskan  bahwa  wakaf adalah  perbuatan  hukum  seseorang  atau kelompok  orang  atau  badan  hukum  yang memisahkan  sebagian  dari  benda  miliknya
dan  melembagakannya  untuk selama- lamanya    guna  kepentingan  ibadat  atau kerpeluan  umum  lainnya  sesuai  dengan ajaran Islam.
Tidak  jauh  berbeda,  dalam  UU  No.  41 tahun  2004  tentang  wakaf,  pasal  1  ayat  1 bahwa  yang  dimaksud  wakaf  adalah perbuatan  hukum  wakif  untuk  memisahkan dan/atau  menyerahkan  sebagian  harta  benda miliknya  untuk  dimanfaatkan  selamanya atau  untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai dengan  kepentingannya  guna  keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Pada intinya, wakaf adalah
memberikan  harta  secara  suka  rela  dengan tujuan  untuk  diambil  manfaatnya  untuk kepentingan  tertentu,  baik  diberikan  pada pribadi  maupun  kepentingan  umum  dalam jangka waktu yang lama.
Landasan Hukum Wakaf Wakaf  sebagai  salah  satu  jenis  ibadah tentunya  terdapat  dalil-dalil  atau  sumber hukum yang menjadi landasan berpijak dalam melaksanakannya. Artinya dalam melaksanakan wakaf, umat Islam tidak begitu saja berjalan tanpa adanya pondasi yang jelas. Setidaknya  ada  dalil  umum  yang  menjadi dasar  amalan  wakaf,  sebagaimana  disebutkan dalam Al-Qur’an sebagai berikut:
Kamu  sekali-kali  tidak  sampai  kepada kebajikan  (yang  sempurna),  sebelum  kamu menafkahkan  sebahagian  harta  yang  kamu cintai.  Dan  apa  saja  yang  kamu  nafkahkan, maka  sesungguhnya  Allah  mengetahuinya. (Qs.Ali Imran :92).
Syarat dan Rukun Wakaf Adapun  syarat  wakaf,  menurut  Abu  Bakar  di antaranya adalah:
1. Selamanya (ta’bi>d) yang berarti bahwa wakaf    tidak    dibatasi    o leh    waktu tertentu.  Al-Bujaira>mi  menjelaskan bahwa wakif tidak mewakafkan benda yang  mudah  rusak  atau  wakif  tidak
mewakafkan  benda  pada  orang  yang memiliki kemungkinan berumur pendek. 2. Kontan (tanji>z)  yang  dapat  dipahami bahwa s}igha>t  wakaf  tidak  boleh digantungkan (ta‘li>q)  pada  sesuatu seperti ‚aku wakafkan hartaku pada si fulan ketika awal bulan datang‛.
3. Adanya
kemungkinan berganti
kepemilikan benda wakaf. Hal ini bisa diwujudkan  dengan  adanya  serah terima  benda  wakaf  dari wa>qif  pada penerima  wakaf  (Abu  Bakar,  2007: 162).
4. Kejelasan  tempat  peruntukan,  yang dimaksudkan  bahwa  orang  atau tempat  yang  menjadi sasaran  wakaf harus  jelas  dan  tertentu.  Seandainya hanya menyebutkan  harta  yang diwakafkan tanpa menyebutkan penerimanya, maka menurut pendapat yang  lebih  kuat  akad  ini  batal (Azzam, 2010:416).
Rukun-Rukun Wakaf Ketentuan selanjutnya adalah rukun wakaf yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pewakaf (wa>qif)
Dalam  hal  ini wa>qif  memiliki beberapa  syarat  yaitu  baligh,  berakal dan  kehendak  sendiri  (tidak  karena paksaan)  (Azzam,  2010:399).  Dalam bahasa  Fiqh,  kualifikasi  seperti  ini disebut ahl  li  al-tabarru‘  (Hendi Suhendi, 2014:243).
Oleh  karena  itu  tidak  sah  wakaf yang  dilakukan  oleh  anak  kecil  atau orang  gila  atau  orang  yang  dicabut haknya  karena  idiot  atau  bangkrut walaupun dibeli oleh wali. Begitu juga tidak  sah  wakaf  dari  orang  yang menerima  paksaan  sebab  ucapan yang tidak  timbul  dari  kehendak  sendiri tidak  dianggap  oleh  syara’  (Azzam, 2010:399).
2. Harta yang diwakafkan (mawqu>f) Syarat  harta  yang  diwakafkan  ialah bahwa  harta  wakaf  haruslah  bernilai, milik  sendiri  dan  harta  tersebut  harus memiliki  manfaat  yang  tahan  lama untuk digunakan.
3. Penerima wakaf (mawqu>f ‘alaih)
Menurut Azzam (2010:403) penerima  wakaf  ini  dibagi  menjadi dua  kelompok  besar.  Dua  bagian  itu adalah  penerima  wakaf definitif
(tertentu) dan penerima wakaf undefinitif  (tidak tertentu).
4. Ucapan ( S{igha>t)
S{igha>t  hendaknya  diucapkan  dengan ucapan  yang  mengandung  maksud atau tujuan wakaf sebab kepemilikan  dalam  wakaf  tergantung pada  proses  pemindahannya  yang diberikan  oleh wa>qif  dengan  ijabnya dan  diterima  oleh mawqu>f  ‘alaih dengan qabu>l (Azzam, 2010:407).
Jenis jenis wakaf Dalam  perjalanannya,  sesuai  dengan perkembangan  dan  kemajuan  ekonomi  dari pelbagai  teori,  wakaf  kemudian  dibagi  oleh para ulama dengan perincian sebagai berikut:
1. Wakaf ahli Wakaf ahli  ialah  wakaf  yang  sejak awal  memang  ditujukan  untuk  diri sendiri  atau  keluarganya,  atau  juga ditujukan  bagi  orang-orang  tertentu meskipun  pada  akhirnya  wakif memperuntukkan  harta  wakaf  itu untuk  kepentingan  umum  (sebagai wakaf khairy)  (Wahbah  al-Zuhaily,
t.th:159).
2. Wakaf Khairy Wakaf khairy  adalah  wakaf  yang sejak pertama kali memang ditujukan pada  jalan  kebaikan  dan  untuk kepentingan umum dan tidak
ditujukan  pada  orang-orang  tertentu (Hendi  Suhendi,    2014:245).  Wakaf
inilah  yang  sejalan  dengan  semangat ajaran  islam  yang  memiliki  pahala tiada  terputus  meskipun  sang  wakif sudah  meninggal  dunia  selama  harta wakaf  itu  masih  dapat  diambil manfaatnya (Hendi Suhendi, 2014:245).
Kriteria Benda Wakaf Menurut Syafi’iyah
Benda    yang    diwakafkan    disebut dengan mawqu>f    bih.    Adapun  ketentuan benda  yang  sah  untuk  diwakafkan  adalah sebagai berikut: (Kemenag RI, 2007:40)
1.  Benda  harus  memiliki  nilai  guna.
Tidak  sah  hukumnya  mewakafkan sesuatu  yang  bukan  benda  dan  tidak berharga  menurut  syara‘.      Karena maksud   wakaf   adalah   mengambil manfaat  benda  yang  diwakafkan serta  mengharapkan  pahala  atau keridhaan  Allah  atas  perbuatan tersebut. 2. Benda   tetap   atau   benda   bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan.
3. Benda  yang  diwakafkan  harus  tentu (diketahui)  ketika  terjadi  akad wakaf.
4.  Benda  yang  diwakafkan  benar-benar telah  menjadi  milik  sempurna  ( al- milk  al-tamm)  si  wa>qif  (orang  yang mewakafkan)  ketika  terjadi  akad wakaf.
Wakaf benda bergerak dalam UU no. 41 tahun 2004
Munculnya  UU  No.  41  tahun  2004 tentang  wakaf  berawal  dari  beberapa  dasar pemikiran sebagai berikut:.
1. Bergulirnya  wacana  wakaf  tunai (uang)
Dalam  konteks  Indonesia,  wakaf tunai  yang  digagas  oleh  Mannan direspon secara positif oleh beberapa lembaga  sosial  keagamaan  seperti Dompet  Dhuafa  Republika  (DDR),
Pos  Keadilan  Peduli  Umat  (PKPU),
UII Yoyakarta dan beberapa lembaga  lain.  Dompet  Dhuafa misalnya,  dari  hasil  pengumpulan wakaf  tunai  dialokasikan  untuk pembuatan  rumah  sakit  (ambulan) keliling  bagi  kaum  lemah  berupa
Layanan  Kesehatan  Cuma-cuma (LKC)  dan  mendirikan  sekolah Smart Exelensia. Meskipun beberapa  pola  pengelolaan  wakaf tunai yang dijalankan oleh lembaga- lembaga na>zir  (LSM)  professional tersebut  belum  sesuai  dengan semangat pemberdayaan wakaf sebagaimana  yang  diajarkan  Nabi, tapi paling tidak, wakaf tunai sudah mewacana  dalam variable  aksi
penanganan  kesejahteraan  sosial (Kemenag RI, 2005:2). 2. Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI) Menanggapi pelbagai wacana tentang  wakaf  tunai  dan  suratdari Direktur  Pengembangan  Zakat  dan Wakaf Departemen Agama bernomor: Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tertanggal 26 April 2002 yang berisi tentang  permohonan  fatwa  tentang wakaf  uang,  MUI  merespon  dengan mengeluarkan  fatwa  tentang  wakaf uang  tertanggal  28  Shafar  1423 H/11 Mei 2002 M yang ditandatangani  oleh  KH.  Ma’ruf Amin  sebagai  Ketua  Komisi  Fatwa dan  Drs.  Hasanudin,  M.Ag.  sebagai sekretaris  komisi.  Fatwa  MUI tersebut  merupakan  upaya  MUI dalam  memberikan  pengertian  dan pemahaman  kepada  umat  Islam bahwa  wakaf  uang  dapat  menjadi alternatif  untuk  berwakaf.  Lebih-
lebih  uang  merupakan variable
penting dalam pembangunan ekonomi  masyarakat  (Kemenag, 2005:9). 3. Ide  Peningkatan  Organisasi  Zakat dan Wakaf
Ide  pembentukan  Badan  Wakaf Indonesia  (BWI)  diusulkan  oleh Menteri  Agama  RI  secara  langsung kepada Presiden Republik Indonesia,  Megawati  Sukarnoputri melalui  surat  Nomor:  MA/320/2002 tertanggal  5  September  2002.
Dalam  surat  yang  berisi  usulan pembentukan BWI tersebut diberikan landasan pemikiran, yaitu: dalam  kaitan  pengelolaan  wakaf produktif  dengan  berkembangnya wacana cash waqf atau wakaf  tunai
(uang)  dan  sejenisnya,  keluarnya fatwa  MUI  pada  tanggal  11  Mei 2002 dan rekomendasi dari pertemuan ilmiah yang diselenggarakan  oleh  perguruan tinggi,  LSM (The  International Institute of Islamic Thought Indonesia)  dan  MUI  di  Batam  7-8 Januari  2002  agar  pemerintah membentuk  BWI  (Kemenag  RI, 2005:16).
BWI  tersebut  bertugas  memberikan pertimbangan  kepada  pemerintah dalam  penetapan  kebijakan  tentang benda  wakaf  dan  pengelolaannya serta  memberikan  advokasi  kepada para  pengelola wakaf, dan bertindak selaku nazi>r (pengelola) wakaf  yang berskala  nasional.  Dengan  landasan pemikiran  tersebut,  pembentukan
BWI perlu dibentuk melalui ketetapan dengan Keputusan Presiden, mengingat bahwa lembaga ini  juga  akan  melakukan  kerjasama dengan  pihak-pihak  terkait,  baik
dalam  negeri  maupun  luar  negeri (Kemenag RI, 2005:16).
4. Izin  prakarsa  penyusunan  RUU wakaf Usul pembentukan BWI dari Menteri  Agama  kepada  Presiden berbuah  usulan  dari  Sekretariat Negara  agar Departemen  Agama  RI mengirim  surat  izin  prakarsa  untuk menyusun  draft  RUU  tentang
Wakaf.  Langkah  yang  kemudian disiapkan oleh Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf cq. Menteri  Agama  adalah  mengirim surat bernomor: MA/451/2002 tanggal  27  Desember  2002  kepada
Menteri  Kehakiman  dan  Hak  Asasi Manusia  perihal  izin  prakarsa  RUU Perwakafan (Kemenag RI, 2005:20). Tujuan  dibentuknya  UU  No.  41 tahun  2004  tentang  wakaf  ini tertuang  dalam  penjelasan  umum UU  itu  sendiri.  Dalam  penjelasan UU  No.  41  tahun  2004  tentang wakaf  bagian  umum  dijeaskan bahwa  praktik  wakaf  yang  terjadi dalam  kehidupan  masyarakat  belum sepenuhnya  berjalan  tertib  dan efisien  sehingga  dalam  berbagai kasus  harta  benda  wakaf  tidak terpelihara  sebagaimana  mestinya, terlantar  atau  beralih  ke  tangan pihak  ketiga  dengan  cara  melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan na>zir dalam mengelola  dan  mengembangkan harta  benda  wakaf  tetapi  karena juga  sikap  masyarakat  yang  kurang peduli atau belum memahami status harta  benda  wakaf  yang  seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum  sesuai  dengan  tujuan,  fungsi, dan peruntukan wakaf.
Oleh karena itu berdasarkan
pertimbangan  di  atas  dan  untuk  memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu dibentuk UU Wakaf. Ketentuan  Benda  Bergerak  Sebagai  Benda Wakaf  Menurut  UU  No.  41  Tahun  2004 Tentang Wakaf
Istilah  benda  merupakan  terjemahan dari  bahasa  Belanda ‚zaak‛.  Benda  dalam arti  ilmu  pengetahuan  hukum  adalah  segala sesuatu  yang  dapat  menjadi  objek  hukum (Tutik,  2010:  142-143).  Pengertian  benda secara yuridis menurut pasal 499 B.W. adalah segala  sesuatu  yang  dapat  dihaki  atau menjadi  objek  hak  milik,  oleh  karena  itu, istilah benda  menurut undang-undang adalah segala  sesuatu  yang  dapat  dimiliki  orang (Tutik, 2010: 143).
Dalam  kajian  hukum  perdata,  benda dibagi  menjadi  dua  bagian  besar,  yakni benda  bergerak  dan  benda  tak  bergerak. Pertama,  benda  bergerak  adalah  benda  yang karena  sifatnya,  tujuannya  atau  penetapan undang-undang  dinyatakan  sebagai  benda bergerak.  Menurut  sifatnya  dalam arti benda itu  dapat  dipindahkan  dari  satu  tempat  ke tampat yang lain seperti  kendaraan, alat-alat rumah  tangga  dan  lain-lain.  Menurut penetapan  undang-undang  sebagai  benda bergerak  dalam  arti  segala  ha  katas  benda bergerak  misalnya  hak  terhadap  surat-surat berharga,  ha katas saham, ha katas kekayaan intelektual dan lainnya (Tutik, 2010: 147).
Kedua,  benda  tak  bergerak  adalah benda  yang  karena  sifatnya,  tujuannya  atau karena  penetapan  undang-undang  ditetapkan sebagai  benda  tak  bergerak.  Karena  sifatnya seperti  tanah,  rumah,  pabrik  dan  lain-lain. Sedangkan  karena  penetapan  undang-undang seperti  hak-hak  atau  penagihan  mengenai suatu benda yang  tak  bergerak (seperti hak postal,  hak  hipotek,  hak  tanggungan  dan sebagainya) (Tutik, 2010: 147).
Dari  penjabaran  tersebut,  maka  timbul  satu ketentuan  bahwa  hukum  harta  kekayaan dibedakan  menjadi  hukum  harta  kekayaan mutlak  dan  hukum  harta  kekayaan  relatif. Hukum  harta  kekayaan  mutlak  adalah hukum kekayaan mutlak adalah  suatu  yang mengatur  tentang  hukum  kebendaan  baik yang    berwujud  maupun  tak  berwujud,  atau hukum  yang  mengatur  antara  orang  dengan benda.  Sedangkan  hukum  harta  kekayaan relative  adalah  hukum  yang  mengatur tentang hubungan seseorang dengan seseorang yang lain (Tutik, 2010: 142).
Kaitannya  dengan  wakaf  adalah  kajian hukum benda ini,  menjadi objek wakaf  yang ditetapkan  oleh  agama  dan  undang-undang. Wakaf dengan tujuannya untuk  menciptakan kesejahtetaan sosial,  mengambil objek harta kekayaan  dari  masing-masing  individu  – terutama  umat  Islam–untuk  mendermakan sebagian  harta  yang  dimilikinya  sebagai media  mendekatkan  diri  pada  Allah.  Dalam hal  ini  negara  turut  serta  mengatur ketentuan-ketentuan wakaf.
Dalam pasal 16 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa harta wakaf terdiri dari harta yang tidak bergerak maupun harta yang bergerak. Harta benda yang tidak bergerak  seperti  tanah,  bangunan  dan sebagainya adalah jenis harta yang disepakati oleh  jumhur  Ulama  sebagai  harta  yang lumrah dan sah untuk diwakafkan.
Sedangkan  harta  yang  bergerak,  hanya mazhab Syafi‘i  saja yang  membolehkannya, dengan  pertimbangan  adanya  ketentuan syarat  yang  mendasar  adalah  kekekalan benda  wakaf  tersebut,  bukan  terantung pada  apakah  benda  itu  bisa  dipindahkan (bergerak) atau tidak (Kemenag, 2007: 41).
Oleh  karena  itu,  dalam  UU  No.  41 tahun  2004  tentang  wakaf  menjelaskan dalam  pasal  16  ayat  (3)  bahwa  yang dimaksud dengan harta benda wakaf bergerak
yang  dapat  menjadi mawqu>f  bih  adalah sebagai berikut:
1. Wakaf  uang  sering  disebut  dengan wakaf  tunai.  Praktik  yang  dilakukan dalam  wakaf  uang  ini  adalah menjadikan  uang  sebagai  modal pokok usaha  dengan cara mudlarabah atau mubadla’ah sementara keuntungannya  disedekahkan  pada pihak  wakaf  (Kemenag  RI,  2008:3). Secara lebih khusus pengertian wakaf uang  dalam  konteks  regulasi  di Indonesia  adalah  wakaf  berupa  harta benda  bergerak  uang  (UU  No. 41/2004  tentang  wakaf  pasal  16  ayat
3)  dengan  mata  uang  rupiah  (PP  no
42/2006 tetang wakaf pasal 22 ayat 1)
melalui  lembaga  keuangan  syariah yang ditunjuk pemerintah (UU Wakaf pasal 28) yang mengeluarkan sertifikat  Wakaf  Uang  (UU  Wakaf pasal  29).  Dengan  pengelolaan  dan pengembangan  harta  wakaf  uang hanya  dapat  melalui  investasi  pada produk-produk LKS dan atau instrumen  keuangan  syariah  (PP Wakaf Pasal 8 ayat 2) yang mendapat jaminan  keutuhan  nya  oleh  Lembaga Penjamin  Simpanan  (PP  Wakaf  pasal 8  ayat  4)  atau  Lembaga  Asuransi Syariah (PP Wakaf pasal 8 ayat 5).
2. Logam mulia Logam  mulia  seperti  emas  dan  perak memiliki  daya  jual  yang  berharga. Apabila  logam  mulia  ini  menjadi objek  wakaf,  maka  potensi  yang ditimbulkan  dapat  bermanfaat  bagi ummat.  Praktik  wakaf  logam  mulia ini  seperti  pelaksanaan  wakaf  tunai. Hal ini dapat dilaksanakan mengingat bahwa  logam  mulia  dahulu  pernah menjadi  alat  tukar  berupa  dinar  dan dirham.  Sehingga  infestasi  logam mulia  akan  membantu  perekonomian
kaum  muslim  apabila  dibungkus dengan transaksi wakaf.
3. Surat berharga
Yang dimaksud  surat  berharga  dalam hal  ini  adalah  saham.  Saham  adalah selembar kertas sebagai bukti kepemilikan  sebagian  perusahaan. Saham  merupakan  tanda  penyertaan atau  kepemilikan  atau  badan  dalam suatu  perusahaan.  Selembar  saham adalah selembar kertas yang menjelaskan  bahwa  pemilik  kertas tersebut  juga  memiliki  sebagian  hak dari  perusahaan  yang  dimaksud berapapun jumlahnya. \
4. Kendaraan Kendaraan merupakan alat transportasi  baik  darat,  laut  dan udara.  Kendaraan  ini  dapat  menjadi objek  wakaf  karena  secara  prinsip  ia memiliki  kemanfaatan  yang  tahan dalam  jangka  waktu  yang  lama. Kendaraan pada umumnya diperuntukkan bagi kepentingan sosial keagamaan.
5. Hak atas kekayaan intelektual Istilah  hak  kekayaan  intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual  Property  Right  (yang selanjutnya disebut IPR) yang dideskripsikan  sebagai  hak  kekayaan yang  timbul  karena  kemampuan intelektual manusia (Munir, 2016:34).  Wakaf  hak  kekayaan intelektual  termasuk  dalam  kategori wakaf  produktif  yaitu  harta  yang digunakan untuk kepentingan produksi,  baik  dibidang  pertanian, perindustrian,  perdagangan  dan  jasa yang  manfaatnya  bukan  pada  benda wakaf  secara  langsung,  akan  tetapi dari keuntungan bersih hasil
pengembangan  wakaf  yang  diberikan kepada  orang-orang  yang  berhak
sesuai  dengan  tujuan  wakaf  (Munir, 2016:48).
6. Hak sewa
Wakaf hak  sewa atau manfaat  adalah harta  yang  akan  diwakafkan  berupa hak  bernilai  materi  maupun  manfaat yang  dimiliki  oleh  selain  pemilik barang  tersebut.  Karena  manfaat barang  yang  dimiliki  penyewa tidak selamanya  dimiliki,  jadi  apabila seseorang  memiliki  manfaat  suatu barang  dalam  jangka  waktu  tertentu, baik  melalui  sewa  atau  karena diberikan  manfaatnya  oleh  pemilik barang,  maka  ia  boleh  mewakafkan manfaat barang selama masa menggunakannya masih ada.
7. Benda  bergerak  lain  sesuai  dengan ketentuan  syariah  dan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku. Sebagaimana  penjelasan  pasal  16 huruf  g  bahwa  yang  dimaksud  benda bergerak  lain  sesuai  dengan  syariah dan  peraturan  yang  berlaku,  antara lain mushaf, buku, dan kitab.
Analisis ketentuan wakaf benda bergerak dalam uu no. 41tahun 2004 tentang wakaf Wakaf  uang,  logam  mulia    dan    surat berharga  pada  dasarnya adalah  sama,  yakni mewakafkan  nilai  tertentu  yang  memiliki harga tertentu. Wakaf uang dalam parktiknya adalah  mewakafkan  uang  dengan  jumlah tertentu  yang  kemudian    dikelola  oleh  LKS (Lembaga  Keuangan  Syari’ah)  yang  telah ditunjuk  oleh  pemerintah  (dalam  hal  ini adalah Kementrian Agama).
Sebagaimana  uang,  logam  mulia  juga memiliki  nilai  ekonomis.  Pada  zaman  Nabi Muhammad Saw dan para Sahabatr.a , logam mulia ini sempat menjadi alat tukar yang sah. Logam  mulia  yang  dipakai  saat  itu  adalah emas  (yang  kemudian  disebut dinar)  dan perak  (yang  kemudian  disebut dirham). Kemudian  dinar  dan  dirham  ini  –dalam
bahasa  muamalah–  dinamakan al-naqd  atau al-nuqud.
UU  wakaf  memasukkan  uang  dan logam  mulia  sebagai  salah  satu  objek  wakaf yang  sangat  dianjurkan.  Hal  ini  disebabkan karena  uang dan  logam  mulia  dapat  menjadi aset  investasi  yang  menguntungkan  dalam jangkan panjang. Tujuan utama diinvestasikannya  dana  wakaf  adalah  untuk mengoptimalkan  fungsi  harta  wakaf  sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani (Kemenag, 2008:40).  Wakaf  tunai  ini  (uang  dan  logam mulia)  pernah  dipratikkan  oleh  Imam  al- Zuhri, sebagaimana yang diriwayatan oleh al- Bukhori.  Bagi  al-Zuhri,  wakaf  tunai  adalah sah  dan  legal.  Ia  menjelaskan  bahwa  praktik wakaf  tunai  adalah  dengan  cara  menjadikan uang  (dinar  dan  dirham)  tersebut  sebagai modal  usaha  dan  kemudian  keuntungannya disalurkan  untuk  kepentingan  umum  (Al- Awqaf, 2008:4).
Sebagaimana  pembahasan  sebelumnya, uang  dan  logam  mulia  –yang  dulu  dikenal dengan sebutan dinar dan dirham– dipandang tidak mampu memenuhi prinsip ‚tahan lama‛ dalam  wakaf. Dinar  adalah  mata  uang  dari emas  sedangkan dirham  adalah  alat  tukar yang  berasal  dari  perak.  Ini  karena uang dan logam  mulia  bisa  langsung  habis  dalam sekali  pakai.  Mengenai  hal  ini  al -Mawardi, salah  seorang  Ulama  mazhab  Syafi‘i, menyatakan pendapatnya bahwa:
‚wakaf  dinar  dan  dirham  tidak  boleh,  sebab dinar dan dirham akan menadi  lenyap  ketika digunakan.  Sama  halnya  dengn  wujud makanan  yang  menjadi  lenyap  ketika dikonsumsi‛ (Al-Awqof, 2009:7).
Senada  dengan  Mawardi,  al-Bakri  dengan mengemukakan  pendapat  mazhab  Syafi‘i juga menyatakan hal yang sama. Menurutnya,  wakaf  uang  dan  logam mulia (an-Nuqud/  dinar  dan  dirham)  tidak  sah karena  keduanya  tidak  memiliki  sifat  tahan
lama yang akan habis dalam sekali pakai (Al- Awqof, 2009:7).
Kemudian  terkait  benda  bergerak berupa  surat  berharga bahwa  yang dimaksud di  sini  adalah  saham  perusahaan.  Saham adalah  bentuk  paling  murni  dan  sederhana dari  kepemilikan  perusahaan.  Saham  adalah selembar kertas yang menyatakan kepemilikan  dari  sebagian  perusahaaan. Saham  merupakan    tanda  penyertaan  atau kepemilikan  seseorang  atau  badan  dalam suatu  perusahaan,  selembar  saham  adalah selembar  kertas  yang  menerangkan  bahwa pemilik  kertas  tersebut  adalah  pemiliknya (berapapun  porsinya/jumlahnya)  dari  suatu perusahaan yang menerbitkan kertas (saham) tersebut.  Selembar  saham  mempunyai  nilai atau
harga (http://www.wakafcenter.com/baca-wakaf-
uang-saham-dan-manfaat.html ).
Terkait  hukum  wakaf  berupa  saham bisa dianalogikan  dengan wakaf uang karena pada  dasarnya  dalam  sistem  perekonomian masa  lalu  tidak  ada  keterangan  yang menunjukkan  wakaf  saham.  Perlu  dicatat pula  bahwa  prinsip  dasar  transaksi  menurut syariah  dalam  investasi  keuangan  yaitu:  (1) Transaksi  dilakukan  atas  harta  yang memberikan  nilai  manfaat  dan  menghindari setiap transaksi  yang  zalim.  Setiap  transaksi yang  memberikan  manfaat  akan  dilakukan bagi  hasil;  (2)  Setiap  transaksi  harus transparan  tidak  menimbulkan  kerugian  atau unsur  penipuan  disalah  satu  pihak,  baik secara  sengaja  maupun  tidak  sengaja (gharar).  (3)  Risiko  yang  mungkin  timbul harus  dikelola  sehingga  tidak  menimbulkan risiko  yang  besar  atau  melebihi  kemampuan menanggung risiko ( maysir). (4) Dalam Islam setiap  transaksi  yang  mengharapkan  hasil harus  bersedia  menanggung  risiko.  (5) Manajemen yang diterapkan adalah manajemen  Islami  yang  tidak  mengandung unsur  spekulatif  dan  menghormati  hak
asasi  manusia  serta  menjaga  lestarinya lingkungan hidup
(http://www.wakafcenter.com/baca-  wakaf- uang-saham-dan-manfaat.html).
Wakaf  kendaraan,  pada  dasarnya  sama dengan wakaf benda-benda yang lain. Prinsip dari  wakaf  kendaraan  ini  adalah  mengambil manfaat  dari  kendaraan  yang  diwakafkan, yakni sebagai alat transportasi. Kendaraan ini dapat  berupa  kendaraan  roda  dua  atau  lebih yang  manfaatnya  dapat  dirasakan  oleh masyarakat  umum  khususnya  umat  islam. Kendaraan  yang  umum  menjadi mauquf seperti  pick  up  dan  mini  bus  yang  biasanya digunakan  untuk  mengantarkan  orang  sakit atau jenazah.
Dalam pandangan Fiqh mazhab Syafi‘i, sebagaimana  pembahasan  di  atas,  syarat benda  wakaf  adalah  memiliki  kemanfaatan, memiliki  kekuatan  bertahan  dalam  jangka waktu  yang  lama  dan  juga  bisa  diserah terimakan.  Terkait  dengan  syarat-syarat  ini, wakaf  kendaraan  sudah  memenuhi  kriteria sebagai  benda  wakaf  yang  sah  untuk diwakafkan  asalkan  kendaraan  tersebut benar-benar milik sendiri.
Hak  kekayaan  intelektual  merupakan hak  kebendaan  yang diakui  oleh hukum  atas benda  yang  tidak  berwujud  berupa  kreasi intelektual. Hak kekayaan intelektual mencakup  hak  cipta,  hak  paten,  hak  merek dagang,  dan  hak  desain  industri.  Hak kekayaan  intelektual dapat  dibedakan menjadi  dua. Pertama,  hak  milik  industri yang  terdiri  dari  paten,  merek,  dan  desain produk  industri. Kedua,  hak  cipta  yang terdiri  dari  karya  keilmuan,  dan  karya sastra  dan  seni (Munir, 2016:31).
Hak  kekayaan  intelektual  sebenarnya merupakan  bagian  dari  benda,  yaitu  benda tidak berwujud (benda immateriil).
Berdasarkan  Pasal  499  KUH  Perdata,  benda tidak  berwujud  ini  disebut  hak  (Munir, 2016:38).
Dalam  konteks  wakaf,  yang  menjadi  kredit poin  adalah  sejauh  mana  benda  wakaf  itu memiliki nilai manfaat dalam jangka panjang. Dari  sisi  manfaat,  hak  atas  kekayaan intelektual  ini  nilai  ekonomis  yang    tinggi. Hal    ini    karena  pencipta  mendapatkan keuntungan  dari  kepemilikan  terhadap karyanya, misalnya dalam bentuk pembayaran  royalti  terhadap  pemutaran musik  dan  lagu  hasil  ciptaanya.  Sehingga wakaf  HAKI  ini  menjadi  satu mawqu>f yang disahkan  oleh UU.
Sewa-menyewa adalah suatu
persetujuan  dengan  mana  pihak  yang  satu mengikatkan  dirinya  untuk  memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari barang, selama  satu  waktu  tertentu  dan  dengan pembayaran  suatu  harga,  yang  oleh  pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.  Sedangkan sewa  itu  sendiri ialah  pemakaian  sesuatu  dengan  membayar uang.
Sewa  dalam  Islam  disebut  sebagai ijarah,  adalah  transaksi  terhadap  manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu.  Wakaf  hak  adalah  apabila  yang diwakafkan  berupa  hak  bernilai  materi  atau manfaat  yang  dimiliki  oleh  selain  pemilik barang, seperti dalam penyewaan. Wakaf hak atau  manfaat  adalah  harta  yang  akan diwakafkan  berupa  hak  bernilai  materi maupun  manfaat  yang  dimiliki  oleh  selain pemilik  barang  tersebut.  Karena  manfaat barang  yang  dimiliki  penyewa  tidak selamanya  dimiliki,  jadi  apabila  seseorang memiliki manfaat suatu barang dalam jangka waktu  tertentu,  baik  melalui  sewa  atau karena  diberikan  manfaatnya  oleh  pemilik barang,  maka  ia  boleh  mewakafkan  manfaat barang  selama  masa  menggunakannya  masih ada.
Sehubungan  dengan  harta  yang  dapat diwakafkan  memiliki  syarat-syarat  tertentu
sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya,  maka wakaf  hak  sewa  menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam mazhab Syafi‘i dapat dihukumi  tidak  sah  untuk  menjadi mauqu>f bih.
Sebagaimana penjelasan pasal 16 huruf g bahwa  yang dimaksud benda bergerak lain sesuai  dengan  syariah  dan  peraturan  yang berlaku, antara lain mushaf, buku, dan kitab. Benda  wakaf  tersebut  menurut  kesepakatan jumhur  Ulama  adalah  sah  termasuk  menurut ,mazhab Syafi‘i.
Hal  ini  sebagaimana  yang  dijelaskan oleh  al-Zuhaili  (2009:162)  bahwa  wakaf kitab,  mushaf  dan  buku-buku  adalah  jenis benda wakaf manqulat (yang dapat berpindah tepat/benda  bergerak).  Bahkan  Imam  Hanafi yang tidak menghendaki adanya wakaf benda bergerak  membolehkan  wakaf  benda-benda tersebut karena kitab, mushaf dan buku-buku sudah  menjadi  tradisi  dan  kebiasaan (‘urf)
menjadi objek wakaf –sebagaimana kebiasaan mewakafkan perlengkapan jenazah. Simpulan
Dari  paparan  tersebut  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  ketentuan  benda  wakaf bergerak  menurut  UU  No.41  Tahun  2004 masih  dalam  ruang  lingkup  ketentuan  benda harta  yang  dapat  diwakafkan  sebagaimana pada  umumnya  yaitu  yang  memiliki  daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta  mempunyai  nilai  ekonomi  menurut syari‘ah.  Sehingga  benda-benda  bergerak yang  telah  disebutkan  pada  UU  tersebut terlebih  pada  pasa  16  ayat  tiga,  hukumnya sah untuk dijadikan objek wakaf.
Adapun  ketentuan  benda  tersebut  sah sebagai objek wakaf menurut mazhab Syafi‘i dapat  dirincikan  bahwa,  uang,  saham perusahaan  dan  logam  mulia  tidak  sah menjadi  benda  wakaf  sebab  ia  akan  lenyap dalam sekali pakai. Sedangkan kendaraan dan HAKI  sah  menjadi  benda  yang  diwakafkan karena  mempunyai  manfaat  yang  jelas  dan
bertahan  lama.  Adapun  hak  sewa  tidak  sah dijadikan objek wakaf karena tidak termasuk dalam  benda  yang  dapat  dimiliki  secara penuh. Sementara benda-benda bergerak lain yang  sesuai  dengan  ketentuan  syara‘  dan peraturan  perundang-undangan  berdasarkan pada  pendapat  mayoritas  Ulama  empat mazhab  adalah  sah  untuk  dijadikan  objek wakaf.
Daftar Pustaka Al-Asqolani,  Ibnu  Hajar,  t.th., Bulugh  al- Maram, Semarang: Alawiyah Al-Baijuri,  Ibrahim,  t.th., Hasyiyah  al- Baijuri.Semarang: Karya Thoha Putra. Al-Zuhaili, Wahbah. 2009. Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al- Manhaj,
Damaskus: Dar al-Fikr.
Bakar,  Abu.  2007. Ianatu  At-Tholibin. Tanpa Tempat: Al-Haramain.
Emzir. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis  Data,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada. Kompilasi Hukum Islam.
Kurniawati,  Lia.  2012.  ‚Penarikan  Wakaf Tanah  Oleh  Ahli  Waris:  Studi  di Kelurahan Manding Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung‛, Skripsi, Salatiga: STAIN Salatiga. Najmuddin, Didin. 2011. ‚Strategi Pengelolaan  Tanah  Wakaf  di  Desa Babakan  Ciseeng  Bogor‛,  Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Razez Taufiq, Muhammad. 2010. ‚Optimalisasi Wakaf Dalam Mewujudkan  Kesejahteraan  Umat  : Studi di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri‛, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
Sarosa,  Samiaji.  2012 Penelitian  Kualitatif:
Dasar-Dasar,  Jakarta:  Indeks.  Undang- Undang  Nomor  41  tahun  2004  tentang Wakaf.
Yustisia,  Nuzula.  2008.  ‚Studi  Tentang
Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga  Amil  Zakat  di  Kota Yogyakarta‛, Skripsi, Yogyakarta: UIN
Sunan Kalijaga. (http://pengertianwaqaf.blogspot.co.id/2012/0 4/wakaf-menurut-4-adzhab.html), diakses pada 26 Desember 2016