## IMPLEMENTASI BIMBINGAN KURSUS PRA NIKAH DI KABUPATEN JEPARA
Muhammad Iklil, Nur Kholis UNISNU Jepara, UNISNU Jepara iklil @ gmail.com, kholis @ unisnu.ac.id

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  extent  of  the  implementation  of  the Regulation  of  the  Director  General  of  Islamic  Community  Guidance Number: DJ.II / 542 of 2013 concerning Guidelines for the Implementation of Pre-Marriage Courses at the Office of the Ministry of Religion, Jepara Regency. This research is a qualitative research with sociological juridical methods, namely research conducted in order to find out how a law operates (applies) in society. In analyzing this research, the author uses a descriptive- analysis approach that seeks to describe, analyze and assess data related to the problem.
Keywords
Guidance, Pre-Marriage,
Perdirjen  Bimas,  Ministry of Religion
Bimbingan, Pra Nikah, Perdirjen Bimas, Kementerian Agama

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi dari  Peraturan  Dirjen  Bimas  Islam  Nomor  :  DJ.II/542  Tahun  2013 Tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Kursus  Pra  Nikah  di  Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan metode yuridis sosiologis yaitu penelitian yang  dilakukan  dalam  rangka  untuk  mengetahui  bagaimana  sebuah hukum  itu  berjalan  (berlaku)  di  masyarakat.  Dalam  menganalisis penelitian  ini,  penulis  menggunakan  pendekatan  deskriptif-analisis yang berusaha menggambarkan,  menganalisa dan menilai data yang terkait dengan masalah.

## Pendahuluan
Pada  dasarnya  setiap  orang yang  ingin  berumah  tangga  pasti  akan melalui  pintu  gerbang  yang  namanya pernikahan serta menginginkan terciptanya keluarga yang bahagia baik lahir maupun batin. Perkawinan
merupakan  suatu  hal  yang  penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan  adanya  perkawinan  rumah tangga  dapat  ditegakkan  dan  dibina sesuai  dengan  norma  agama  dan  tata kehidupan  masyarakat.  Dalam  rumah tangga  berkumpul  dua  insan  yang berlainan  jenis  (suami  isteri),  mereka saling berhubungan untuk
mendapatkan keturunan sebagai penerus  generasi.  Insan-insan  yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut
“keluarga”.
Keluarga
merupakan  unit  terkecil  dari  suatu bangsa,  keluarga  yang  dicita-citakan dalam  perkawinan  yang  sah  adalah keluarga  sejahtera  dan  bahagia  yang selalu mendapat  ridha  dari  Allah  SWT (Abdul Manan, 2006: 1).
Perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal (1): “Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita  sebagai  suami  isteri  dengan tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa”  (Tim  Redaksi  Nuansa  Aulia, 2011: 76).
Dari  pengertian  perkawinan diatas  juga  dipertegas  dalam  pasal  2
Kompilasi Hukum Islam (KHI)
sebagaimana  yang  telah  dikutip  oleh Ahmad (1996: 166) menyatakan bahwa “Perkawinan  menurut  hukum  Islam adalah  pernikahan,  yaitu  akad  yang sangat  kuat  atau mitsaqan  ghalidzan
untuk  menaati  perintah  Allah  dan melaksanakannya merupakan ibadah”.
Tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat islam, sebagaimana  yang  telah  disebutkan oleh Amir Syarifuddin (2006) diantaranya:
1. Untuk  mendapatkan  anak  keturunan yang  sah  bagi  melanjutkan  generasi yang akan datang.
2. Untuk  mendapatkan  keluarga  bahagia yang  penuh  ketenangan  hidup  dengan penuh kasih sayang.
Sedangkan menurut Jawas (2006)
menyebutkan bahwa tujuan perkawinan dalam hukum Islam sebagai berikut: 1. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi
2. Untuk membentengi akhlaq yang luhur dan untuk menundukkan pandangan
3. Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami
4. Untuk  meningkatkan  ibadah  kepada Allah
5. Untuk  memperoleh  keturunan  yang saleh Dari berbagai tujuan
perkawinan  di  atas  dapat  diketahui bahwa perkawinan dalam hukum Islam memiliki  dua  fungsi  yakni  sebagai media  pemenuhan  kebutuhan  manusia secara  duniawi  dan  sebagai  media pemenuhan  kebutuhan  manusia  secara ukhrawi.  Melalui  perkawinan,  manusia dapat meningkatkan kualitas kehidupan di  dunia  sekaligus  juga  kualitas akhiratnya.  Perkawinan  yang  Islami juga  dapat  menjaga  kualitas  regenerasi manusia karena akan diperoleh keturunan  saleh  yang  terbentuk  dari akhlak dan keluarga yang Islami.
Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, setiap pasangan idealnya mengetahui  dan  memahami  tentang kehidupan di dalam rumah tangga. Hal
tersebut  sebagai  bekal  dan  modal dalam  sebuah  perkawinan.  Terlebih saat cobaan hidup mulai dialami dalam kehidupan  rumah  tangga.  Sebab  tidak jarang  cobaan  yang  datang  tersebut terkadang  membuat  kehidupan  rumah tangga  menjadi  terguncang  hingga berakhir  pada  perceraian.  Kementerian Agama  (Kemenag)  melalui  Direktur Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam dalam  hal  ini  juga  turut  andil  dalam rangka membina keluarga yang sakinah mawaddah  warahmah .  Upaya  yang dilakukan adalah dengan cara membuat Kursus Pra Nikah sebagaimana tertuang  dalam  Peraturan  Direktur Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam Nomor:  DJ.II/542  Tahun  2013.  Dalam pelaksanaannya,  kegiatan  Kursus  Pra Nikah dilaksanakan oleh Kantor
Kementerian Agama Kabupaten.
Kegiatan  Kursus  Pra  Nikah tersebut  bertujuan  untuk  meningkatkan pemahaman  dan  pengetahuan  tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam  mewujudkan  keluarga sakinah, mawaddah warahmah
serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Walaupun upaya untuk mencegah  terjadinya  perceraian  sangat gencar  dilakukan  seperti  Kursus  Pra Nikah agar langgeng
dalam
perkawinan,  namun  nyatanya  tidak semua  harapan  dapat  terwujud  sesuai dengan  kenyataan.  Nyatanya,  kasus perceraian  masih  marak  terjadi  di berbagai wilayah di Indonesia,
termasuk salah satunya adalah Kabupaten Jepara. Melihat  dari  institusi  yang menangani masalah perceraian tersebut, bahwa seluruh pasangan yang bercerai adalah umat Islam di Kabupaten  Jepara.  Padahal  selama  ini
Kursus  Pra  Nikah  telah  diberikan  oleh
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara kepada para pasangan pengantin, terutama pasangan muda/siap  menikah  yang  bertujuan untuk  meningkatkan  pemahaman  dan pengetahuan  tentang  kehidupan  rumah tangga/keluarga  dalam  mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta  mengurangi  angka perselisihan,  perceraian,  dan  kekerasan dalam  rumah  tangga.  Namun,  kasus perceraian  di  Kabupaten  Jepara  masih banyak terjadi.
Bedasarkan pada latar belakang diatas, perlu adanya pembatasan masalah  agar  dalam  pembahasan  tidak melebar  dan  justru  bisa  fokus  pada substansi  pembahasan.  Adapun  pokok masalah  yang  akan  dibahas  dan  perlu adanya  penjelasan  adalah  sebagai berikut:  (1)  Apa  aspek-aspek  yang terkandung  dalam  Peraturan  Dirjen
Bimas  Islam  Nomor  DJ.II/542  Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan  Kursus  Pra  Nikah  ? (2) Bagaimana Impementasi dari Peraturan  Dirjen  Bimas  Islam  Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman  Penyelenggaraan  Kursus  Pra Nikah  di  Kantor  Kementerian  Agama Kabupaten Jepara?

## A. KAJIAN  TEORITIS  BIMBINGAN PRA NIKAH
Istilah  bimbingan  pra  nikah dapat  diurai  dari  tiga  kata  yang membentuknya yakni kata
“bimbingan”, “pra”, dan “nikah”. Kata “bimbingan”  memiliki  arti  sebagai suatu  proses  yang  dilakukan  secara terus menerus untuk membantu individu  dalam  mencapai  kemampuan secara  maksimal  dan  mengarahkan manfaatnya  sebagai  individu  maupun bagian  dari  masyarakat  (Ahmadi  dan
Rohani,  1991  :  2).  Secara  sederhana, bimbingan  dapat  diartikan  sebagai suatu  proses  pendampingan  yang bertujuan  untuk  mencapai  kemampuan dan  kemanfaatan  seseorang  secara maksimal,  baik  untuk  dirinya  sendiri maupun masyarakat.
Kata  “pra”  identik  dengan makna  sebelum.  Selain  kata  “pra”,
makna  sebelum  juga  disebut  dengan istilah  “pre”  seperti  dalam  kata “prenatal”  yang  artinya  sebelum kelahiran.  Sedangkan  kata  “nikah” memiliki  arti  melakukan  suatu  aqad atau  perjanjian  untuk mengikatkan  diri antara  seorang  laki-laki  dan  wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka  rela  dan  keridhaan  kedua  belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan  hidup  berkeluarga  yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman  dengan  cara-cara  yang  di ridhai  Allah  (Abdul  Ghofur  Anshori, 2011 : 5).
Penjelasan  tentang  definisi  dari tiga kata yang terkandung dalam istilah “bimbingan  pra  nikah”  di  atas  dapat menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud dengan  bimbingan  pra  nikah  adalah suatu  proses  pendampingan  kepada seseorang  yang  akan  melangsungkan perkawinan agar dapat memaksimalkan kemampuannya
sehingga dapat mengoptimalkan manfaatnya bagi
dirinya, perkawinannya, hingga masyarakat. Pengertian bimbingan pra nikah secara  istilah,  sebagaimana  menurut pendapat Syubandono (1981: 3), merupakan  suatu  proses  pelayanan sosial  yang  diberikan  kepada  kedua calon mempelai atau calon suami/isteri sebelum  menikah  agar  memperoleh kesejahteraan  dan  kebahagiaan  dalam
perkawinan dan kehidupan kekeluargaan.  Pengertian  ini  sekaligus menegaskan  bahwa  melalui  bimbingan pra  nikah  diharapkan  para  calon pengantin  dapat  memiliki  peningkatan pemahaman  dan  kemampuan  dalam kehidupan  perkawinan  sehingga  akan terbentuk keharmonisan keluarga.
Bimbingan pra nikah merupakan  pelayanan  sosial,  yang berarti  bahwa  bimbingan  pra  nikah diberikan  kepada  siapa  saja  dari anggota masyarakat yang akan melangsungkan  perkawinan  dan  tidak dipungut biaya. Pelaksanaan bimbingan  pra  nikah,  khususnya  bagi orang  Islam  di  Indonesia,  menjadi tanggung  jawab  dari  Kementerian Agama  (Kemenag)  melalui  Direktur Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam (Dirjen  Bimas  Islam)  yang  dalam pelaksanaannya  bekerjasama  dengan Badan  Penasihatan  Pembinaan  dan Pelestarian Perkawinan (BP4).
Bimbingan pra nikah dilakukan dengan  maksud  agar  pasangan  calon pengantin  dapat  meraih  kebahagiaan dan  kesejahteraan  dalam  kehidupan. Artinya  bahwa  melalui  bimbingan  pra nikah,  masing-masing  calon  pengantin dapat lebih mengetahui peran serta hak dan kewajiban masing-masing, tanggungjawab  sebagai  suami/isteri dalam  kehidupan  berumah  tangga. Pemahaman semacam ini sangat penting,  karena  tidak  mungkin  jika sebuah  kehidupan  perkawinan  (rumah tangga)  berjalan  tanpa  permasalahan. Paling  tidak  setiap  kehidupan  pasti mengalami  sebuah  permasalah  baik permasalahan  besar  maupun  kecil. Dengan  pemahaman  tersebut,  tentu akan banyak membantu masing-masing pasangan dalam menentukan sikap dan tindakan dalam menghadapi
permasalahan sehingga tidak berdampak negatif terhadap keharmonisan  rumah  tangga  hingga berujung pada perceraian. Bimbingan pra nikah
merupakan  tahap  awal  suatu  proses yang  tidak  dapat  diremehkan  karena berkaitan  dengan  fase  baru  kehidupan sepasang  manusia,  yakni  perkawinan.
Pentingya perkawinan dalam
kehidupan  manusia  dapat  terlihat  dari Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  maupun  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang menjadi  pedoman  bagi  muslim  dalam bermuamalah membentuk sebuah keluarga yang bahagia.
Landasan  utama  pelaksanaan bimbingan  pra  nikah  adalah  Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat  Islam  Nomor:  DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyelenggaraan  Kursus  Pra  Nikah. Selain  itu,  ada  juga  landasan  hukum yang  menjadi  dasar  pertimbangan keluarnya  Peraturan  Dirjen  Bimas Islam  No.  DJ.II/542  Tahun  2013, yakni:
1. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  1974  Nomor  1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019); 2. Undang-Undang  Nomor  10  tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan  dan  Pembangunan Keluarga Sejahterah; 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah; 4. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2002  Nomor  109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 5. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2004  Nomor  95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); 6. Peraturan  Pemerintah  Nomor  9
Tahun  1975  tentang  pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  1975  Nomor  12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3050);
7. Surat    Edaran    Menteri    Dalam Negeri  Nomor  400/54/III/Bangda perihal    Pelaksanaan  Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

## B. METODE PENELITIAN
Tanpa adanya perencanaan metode-motode  yang  akan  dilakukan, sebuah penelitian tidak akan terlaksana secara  maksimal.  Keberadaan  metode- metode  dalam  sebuah  penelitian  yang juga dikenal dengan istilah metodologi penelitian  akan  memudahkan  peneliti dalam  melaksanakan  penelitian  secara sistematis. Berikut ini adalah penjelasan mengenai metode penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah: 1. Jenis Penelitian Penelitian yang akan dilaksanakan  oleh  penulis adalah  yuridis  sosiologis dengan pendekatan diskriptif  analasis.  Maksud dari yuridis sosiologis adalah penelitian yang dilakukan  dalam  rangka untuk mengetahui bagaimana  sebuah  hukum
itu  berjalan  (berlaku)  di masyarakat. Penggalian data utama dalam penelitian ini  dilakukan  di  lapangan berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi maupun observasi. Sedangkan maksud dari pendekatan diskriptif analisis adalah bahwa penelitian yang akan dilaksanakan  penulis  ini nantinya  akan  lebih  banyak mendeskripsikan dan menganalisis  antara  hasil observasi  dengan  pertauran yang dijadikan dasar pelaksanaan Kursus Pra Nikah. 2. Sumber Data Data primer dalam penelitian ini adalah seluruh informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Kursus Pra Nikah  yang  dilaksanakan oleh  Kantor  Kementerian Agama  Kabupaten  Jepara serta Peraturan Dirjen Binmas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Sedangkan  data  skunder sebagai  data  pendukung dalam  penelitian  ini  di antaranya adalah segala informasi  yang  berkaitan dengan  penelitian  ini  serta landasan  teori  yang  dikutip oleh  seseorang  dalam  buku maupun karya tulis. Berdasarkan sumbernya, secara keseluruhan,
penyusunan  hasil  penelitian akan  menggunakan  data primer dan data sekunder.
3. Metode pengumpulan Data Proses  pengumpulan  data merupakan salah satu proses  yang  tidak  dapat dipisahkan dari sebuah penelitian. Metode
pengumpulan data yang akan digunakan meliputi:
a. Wawancara Wawancara adalah proses pengumpulan data yang dilakukan melalui  proses  dialog antara pewawancara dengan terwawancara (Moleong,  2006:  186). Responden  yang  akan diwawancarai dalam penelitian  ini  adalah petugas di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara. b. Dokumenrtasi Metode dokumentasi adalah mencari  data  mengenai hal-hal  atau  variabel yang berupa catatan atau transkip, surat kabar,  majalah,  prasasti, notulen,  rapat,  agenda dan  sebagainya.  Secara detail  dapat  dilakukan dengan  menelusuri  dan mempelajari dokumen baik secara tertulis maupun  tidak  tertulis, catatan, buku-buku, peraturan perundang- undangan.
Metode
dokumentasi  digunakan
dalam penelitian ini untuk memperoleh data- data atau dokumen yang dapat memberikan penjelasan tentang pelaksanaan  Kursus  Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara. c. Observasi Metode observasi  menurut  Hadi (2004: 151) adalah “pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena- fenomena yang diselidiki”. Observasi juga  meliputi  kegiatan pemuatan perhatian terhadap  suatu  obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Obyek  observasi  dalam penelitian  ini  adalah proses pelaksanaan Kursus  Pra  Nikah  di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara. 4. Metode Analisa Data Analisa data dalam
sebuah penelitian dapat dibedakan  ke  dalam  dua kelompok  analisa.  Pertama, proses  analisa  data  mentah yang diperoleh dari lapangan  maupun  literer (landasan teori). Analisa  kedua  adalah proses analisa yang dilakukan  untuk  menjawab permasalahan dalam penelitian. Analisa ini hanya  terpusat  pada  obyek data dalam Bab III khususnya tentang pelaksanaan Kursus Pra Nikah  yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten  Jepara.  Melalui analisa terhadap obyek tersebut nantinya dapat diketahui  proses  bimbingan serta kelebihan dan kekurangan.
C. PEMBAHASAN
1. Latarbelakang
Latarbelakang  dari  pelaksanaan Kursus Pra Nikah di  Kabupaten Jepara oleh  Kementerian  Agama  Kabupaten Jepara,  selain  merujuk  pada  peraturan yang  sudah  ada,  adalah  terdapat beberapa faktor yang melatar belakanginya.  Faktor  tersebut  antara lain misalnya :
a. Angka  perceraian  yang  sangat tinggi;
b. Maraknya kasus  Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
c. Masih  adanya  kasus  Pernikahan dibawah umur;
d. Adanya kekurangsiapan kedua belah  pihak  suami-isteri  dalam mengarungi rumah tangga; dan
e. Lemahnya pengetahuan Calon
Pengantin  tentang  seluk  beluk perkawinan.
Oleh  sebab  itu,  Kursus  Pra  Nikah bagi  remaja  usia  nikah  dan  Calon Pengantin  merupakan  salah  satu  solusi dan  kebutuhan  bagi  masyarakat  untuk mengatasi atau pun mengurangi terjadinya  krisis  perkawinan  yang berakhir pada perceraian. Agar harapan membentuk  keluarga  bahagia  dapat terwujud,  maka  diperlukan  pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti.
Sepasang  calon  suami  isteri  diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang  akan  terjadi  dalam  rumahtangga, sehingga  pada  saatnya  nanti  dapat mengantisipasi  dengan  baik,  paling tidak  berusaha  wanti-wanti  jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian  dapat  diminimalisir  dengan baik,  untuk  itu  bagi  remaja  usia  nikah atau  catin  sangat  perlu  mengikuti Kursus  Pra  Nikah  yang  merupakan salah  satu  upaya  penting  untuk mengurangi  perselisihan  dalam  rumah tangga  dan  mampu  meminimalisir faktor diatas.
Kursus Pra Nikah dilakukan dalam rangka  untuk  menyiapkan  pasangan keluarga  kepada  kehidupan  keluarga yang diidamkan yaitu keluarga sakinah mawaddah warahmah (Wawancara dengan Badruddin : 2018).
2. Penyelenggara Kursus Pra Nikah Kegiatan  Kursus  Pra  Nikah  di Kabupaten  Jepara  dilaksanakan  oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Jepara  melalui  seksi  yang  membidangi urusan Agama atau Bimbingan Masyarakat Islam di Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaannya  Kursus  Pra Nikah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat  Islam  Nomor:  DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan  Kursus  Pra  Nikah  di Kabupaten  Jepara  dilaksanakan  di Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan di Kabupaten Jepara (Wawancara dengan Dewi Siti Muzaidah : 2018).
Dalam  pelaksanaan  Kursus  Pra Nikah,  Kantor  Kementerian  Agama Kabupaten  Jepara  tidak  melibatkan Badan  Penasihatan,  Pembinaan  dan Pelestarian Perkawinan (BP4)
Kabupaten  Jepara  serta  organisasi
keagamaan  Islam  karena  ternyata lembaga  tersebut  belum  mendapatkan akreditasi atau sertifikasi dari Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Hal tersebut terjadi karena regulasi dan sistem  yang  belum  tersosialisasikan dengan  baik,  assesor  yang  belum  siap dan  minimnya  sarana  prasarana  yang kurang mendukung (Wawancara dengan Badruddin : 2018).
Badan  Penasihatan,  Pembinaan dan  Pelestarian  Perkawinan  (BP4) Kabupaten  Jepara  serta  organisasi keagamaan Islam lainnya hanya dilibatkan  untuk  menjadi  narasumber kegiatan Kursus Pra Nikah. Narasumber  dari  Lembaga  Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Jepara juga belum mempunyai  Sertifikisi  untuk  Fasiltator Bimbingan Perkawinan dari Kemanterian  Agama.  Artinya,  kalau merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam
Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman  Penyelenggaraan  Kursus  Pra Nikah,  nararumber  dari    Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Jepara masih diperbolehkan.  Akan  tetapi  kalau merujuk  pada  peraturan  terbaru  yaitu Keputusan Direktur Jenderal
Bimbingan  Masyarakat  Islam  Nomor  :
373  Tahun  2017  Tentang  Petujuk Teknis  Bimbingan  Perkawinan  bagi Calon Pengantin dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat  Islam  Nomor  :  379  Tahun 2018  Tentang  Petujuk  Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon  Pengantin,  maka  nararumber dari    Badan  Penasihatan,  Pembinaan dan  Pelestarian  Perkawinan  (BP4)
Kabupaten  Jepara  tidak  diperbolehkan
(Wawancara dengan Badruddin : 2018).
Badan  Penasihatan,  Pembinaan dan  Pelestarian  Perkawinan  (BP4)
Kabupaten  Jepara  secara  organisatoris tidak  memiliki  garis  instruksi  maupun koordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Lembaga ini
merupakan  partner  dalam  kegiatan Kursus  Pra  Nikah  dan  lembaga  yang independen. Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Jepara dengan Kementerian Agama  Kabupaten Jepara hanya  koordinasi  fungsi  terkait  dengan Kursus  Pra  Nikah  (Wawancara  dengan Badruddin : 2018).
3. Pendanaan
Pedanaan  kegiatan  pelaksanaan Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama  Kabupaten Jepara sesuai  dengan  Peraturan  Direktur Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman  Penyelenggaraan  Kursus  Pra Nikah,  Keputusan  Direktur  Jenderal Bimbingan  Masyarakat  Islam  Nomor  : 373  Tahun  2017  Tentang  Petujuk Teknis  Bimbingan  Perkawinan  bagi
Calon Pengantin dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat  Islam  Nomor  :  379  Tahun 2018  Tentang  Petujuk  Pelaksanaan
Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin adalah bersumber dari Daftar  Isian  Pelaksanaan  Anggaran (DIPA)  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  (APBN)  (Wawancara dengan Badruddin : 2018).
Badan  Penasihatan,  Pembinaan dan  Pelestarian  Perkawinan  (BP4) Kabupaten  Jepara  serta  organisasi keagamaan Islam lainnya dalam menjalankan tugasnya menyusun
rencana kegiatan dalam rangka pelaksanaan  Kursus  Pra  Nikah  dan disinergikan  dengan  program  dari Organisasi  Pemerintah  Daerah  (OPD) Kabupaten Jepara. Sehingga Pemerintah Daerah secara tidak langsung telah membantu
melaksanakan  kegiatan  Kursus  Pra Nikah.  Namun  wacana  tersebut  belum bisa terwujud dengan baik (Wawancara dengan Badruddin : 2018).

## 4. Peserta Kursus Pra Nikah
Sasaran  peserta  dari  Pelaksanaan
Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama  Kabupaten Jepara sesuai  dengan  Peraturan  Direktur Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman  Penyelenggaraan  Kursus  Pra Nikah  adalah  remaja  usia  nikah (Wawancara dengan Badruddin : 2018).
Sedangkan  sasaran  peserta  sesuai dengan  Keputusan  Direktur  Jenderal Bimbingan  Masyarakat  Islam  Nomor  : 373  Tahun  2017  Tentang  Petujuk Teknis  Bimbingan  Perkawinan  bagi Calon Pengantin dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat  Islam  Nomor  :  379  Tahun 2018  Tentang  Petujuk  Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin adalah prioritas utama adalah  Calon  Pengantin  yang  telah terdaftar  di  Kantor  Urusan  Agama (KUA)  Kecamatan  dan  prioritas  kedua adalah  remaja  usia  minimal  21  (dua puluh  satu)  tahun  (Wawancara  dengan Badruddin : 2018).
Pelaksanaan  Kursus  Pra  Nikah  di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara  baru  di  mulai  pada  tahun  2016, dengan  jumlah  peserta  400  pasangan pengantin.  (Wawancara  dengan  Dewi Siti Muzaidah : 2018)
Jumlah  tersebut  terdiri  dari  15 kecamatan kecuali kecamatan Karimun Jawa,  dengan  delegasi  8  orang  setiap kecamatan.  Hal  tersebut  dilakukan karena  anggaran  dari  pemerintah  pusat belum turun sehingga tidak bisa merata setiap  kecamatan  (Wawancara  dengan Dewi Siti Muzaidah : 2018).
Pada  tahun  2016,  Bimbingan  Pra Nikah  bertempat  di  Gedung  Nahdlatul Ulama  (NU)  Kecamatan  Welahan  dan
Gedung Nahdlatul Ulama (NU) kecamatan Bangsri (Wawancara
dengan Dewi Siti Muzaidah : 2018).
Sedangkan  pada  tahun  2017, peserta  Kursus  Pra  Nikah  tercatat hanya berjumlah 220 orang yaitu terdiri dari kecamatan Mayong dan kecamatan Nalumsari 70 orang dalam tempat yang sama,  kecamatan  Bangsri  50  orang dalam 1 tempat, kecamatan Batealit 50 orang  dalam  1  tempat  dan  kecamatan Pecangaan  50  orang  dalam  1  tempat. Secara  jumlah  memang  lebih  sedikit karena  hal  tersebut  menyesuaikan jumlah orang yang menikah pada tahun tersebut (Wawancara dengan Dewi Siti Muzaidah : 2018).
Pada  tahun  2016,  sasaran  peserta Kursus Pra Nikah di  Kabupaten Jepara adalah  remaja  usia  nikah.  Sedangkan pada  tahun  2017,  sasaran  peserta Kursus Pra Nikah di  Kabupaten Jepara adalah  Calon  Pengantin  (Wawancara dengan Dewi Siti Muzaidah : 2018).
Pada  tahun  2016,  setiap  peserta
Kursus Pra Nikah di  Kabupaten Jepara mendapatkan  fasilitas  kursus  berupa Buku  Panduan  Keluarga  Muslim,
Kaos, Uang Transport, Materi
Pelatihan  dan  Sertifikat.  Sedangkan pada tahun 2017, setiap peserta Kursus Pra  Nikah  di  Kabupaten  Jepara mendapatkan  fasilitas  kursus  berupa Buku Fondasi  Keluarga  Sakinah:
Bacaan  Mandiri  Calon  Pengantin dan Sertifikat  (Wawancara  dengan  Dewi Siti Muzaidah : 2018).
5. Narasumber Narasumber dari pelaksanaan Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama  Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :
a. Kepala  Kantor  Kementerian  Agama Kabupaten Jepara
b. Kepala  Seksi  Bimbingan  Mayarakat Islam
c. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara
d. Majlis  Ulama  Indonesia  (MUI) Kabupaten Jepara
e. Profesional lain dibidangnya (Wawancara  dengan  Dewi  Siti Muzaidah : 2018). Sedangkan narasumber pelaksanaan  Kursus  Pra  Nikah  di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan  Masyarakat  Islam  Nomor  :
379  Tahun  2018  Tentang  Petujuk Pelaksanaan  Bimbingan  Perkawinan Pra  Nikah  bagi  Calon  Pengantin  harus sudah  mendapatkan  sertifikat  sebagai tutor  tingkat  Nasional  (Wawancara dengan Dewi Siti Muzaidah : 2018).
6. Materi Kursus Pra Nikah Materi Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama  Kabupaten Jepara sesuai  dengan  peraturan  Dirjen  Bimas Islam  Nomor  DJ.II/542  tahun  2013, yaitu  sebanyak  7  (tujuh)  materi  yang disampaikan  selama  dua  hari  atau  16 jam  pelajaran.  Berikut  ini  materi
Kursus Pra Nikah di Kantor
Kementerian Agama  Kabupaten Jepara sebagai berikut :
a. Visi  dan  Misi  Kementrian  Agama dan Pengertian Perkawinan Materi pertama adalah
sosialisasi tentang tugas pokok dan
fungsi  dari  Kantor  Kementerian Agama  Kabupaten  Jepara  kepada peserta Kursus Pra Nikah. Sosialisasi tersebut esensinya adalah  meningkatkan  pemahaman dan  pengamalan  ajaran  agama meliputi;  pelayanan  masyarakat dibidang  urusan  agama  Islam, pelayanan  masyarakat  di  bidang penerangan  Agama  Islam,  Zakat dan Wakaf. Menetapkan kerukunan  intra  dan  antar  umat beragama, menyediakan pelayanan kehidupan  beragama  yang  merata dan berkualitas, meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
Selain itu, mewujudkan penyelengaraan  haji  dan  umrah yang  berkualitas  dan  akuntabel,
meningkatkan  akses  dan  kualitas pendidikan umum bercirikan agama,  pendidikan  agama  pada satuan  pendidikan  umum,  dan pendidikan keagamaan, mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.
Setelah itu, peserta Kursus Pra Nikah  diberikan  materi  pengantar, yaitu  tentang  definisi  perkawinan,
definisi keluarga, azaz perkawinan, pencatatan nikah, langkah pembinaan keluarga meliputi,
penguatan  keluarga,  penguatan edukasi,  penguatan  institusi,  serta penguatan  regulasi  (Wawancara dengan Badruddin : 2018).
b. Mental  Pemuda  Islam  40  menit Menuju Remaja Tangguh
Dalam  materi  ini,  peserta Kursus  Pra  Nikah  diajak  kembali berfikir  yang  lebih  dalam  dan mengenali
kembali dunia
pendidikan  yang  sudah  dilalui, seperti  alasan  mengapa  sekolah, hingga  apa  yang  dinilai  dari manusia,  mensyukuri  yang  telah diberikan  Allah  pada  hamba-Nya (Wawancara  dengan  Badruddin  : 2018).
c. Kebijakan  Pemerintah  Tentang Perkawinan
Perkawinan  ialah  ikatan  lahir batin  seorang  pria  dan  seorang wanita  sebagai  suami  istri  dengan tujuan  membentuk  keluarga  yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan  yang  Maha  Esa  (UU
No.1  Tahun  1974).  Sedemikian pentingnya  perkawinan  maka  di Indonesia perkawinan menjadi sesuatu yang diatur oleh pemerintah secara rigid. Perkawinan  juga  masuk  dalam rumpun administrasi negara,
sehingga pemerintah membuat aturan  dan  regulasi  yang  mengikat semua warga negara terkait perkawinan yang diistilahkan dengan pencatatan nikah. Undang-undang nomor 1 Tahun  1974  pasal  2  ayat  (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang  berlaku.  Adapun  alurnya ialah,  masyarakat  ke  kantor  desa atau kelurahan untuk mendapatkan surat keterangan untuk nikah (N1), surat  keterangan  asal-usul  (N2), surat  persetujuan  mempelai  (N3), surat  keterangan  tentang  orang  tua (N4),  dan  memberitahu  kehendak nikah (N7). Selanjutnya ke puskesmas guna mendapatkan imunisasi  TT  1  bagi  catin  wanita, kartu  imunisasi,  imunisasi  TT  II. Setelah  itu  kemudian  ke  KUA
kecamatan dengan maksud memberitahukan  kehendak  nikah (N7),  pemeriksa,  kursus  catin, pelaksanaan akad nikah, pencatatan  akta  nikah,  pemberian buku titipan akta nikah. Prinsip kebijakan
pencatatan Perkawinan  dilakukan  kantor  Urusan Agama,  namun  karena  sudah  menjadi kultur  sehingga  kebijakan  pemerintah membolehkan  pencatatan  perkawinan bisa  dilaksanakan  di  luar  KUA.  Bila akad nikah diluar kantor maka petugas KUA  memeriksa  kelengkapan  berkas persyaratan  nikah,  administrasi  ke Bank sebesar Rp. 600.000, slip setoran diserahkan  ke  KUA  dan  menentukan jadwal pelaksanaan nikah sesuai permintaan Catin dan kesiapan petugas.  Setelah  waktu  ditentukan maka  petugas  KUA  datang  ketempat kediaman  Catin  untuk  pelaksanaan aqad nikah di hadiri Catin Pa. Pi, Wali, dan 2 saksi. Selanjutnya
penandatanganan  akta  nikah  dan  catin menerima  buku  nikah  (Wawancara dengan Badruddin : 2018).
d. Fiqih Munakat
Pernikahan  diperintahkan  oleh  Allah sebagaimana  firmannya  dalam  surat Ar-ra‟d  ayat  38  yang  artinya  “Dan
Sesungguhnya  Kami  telah  mengutus beberapa  Rasul  sebelum  kamu  dan Kami  memberikan  kepada  mereka isteri-isteri  dan  keturunan.”  (QS.  Ar- ra‟d : 38)”.
Pernikahan merupakan tanda kekuasaan  Allah  SWT,  jalan  menjadi kaya  sebagaimana  firman  Allah  An- Nur  ayat  32  yang  artinya  “Dan
kawinkanlah orang-orang yang sendirian  diantara  kamu,  dan  orang- orang  yang  layak  (berkawin)  dari hamba-hamba  sahayamu  yang  lelaki dan  hamba-hamba  sahayamu  yang
perempuan.  Jika  mereka  miskin  Allah akan  memampukan  mereka  dengan kurnia-Nya.  dan  Allah  Maha  Luas (pemberian-Nya) lagi Maha
mengetahui”. (QS. An-Nur : 32)”.
Pernikahan  merupakan  suatu  ibadah dan setengah dari agama, karena dalam Islam  tidak  ada  pembujangan.  Selain itu, menikah adalah ciri mahluk hidup. Berdasarkan firman Allah SWT: Maha suci  Tuhan  yang  telah  menciptakan pasangan-pasangan  semuanya,  baik dari  apa  yang  ditumbuhkan  oleh  bumi dan  dari  diri  mereka  maupun  dari  apa yang  tidak  mereka  ketahui”.  (QS. Yassin : 36).
Pernikahan  dalam  Islam  wajib dan  sunah  apabila  mampu  secara finansial  dan  sangat  beresiko  jatuh dalam  perzinaan.  Sedangkan  mubah apabila  tidak  mampu  secara  finansial, tidak  beresiko  jatuh  dalam  perzinaan. Makruh  bilamana  tidak  mampu  secara finansial  dan  nafkah  ditanggung  istri. Dan  haram  hukumnya  jika  tidak mampu  secara  finansial,  tidak  mampu melakukan hubungan seksual, menularkan penyakit yang membahayakan  atau  tidak  memenuhi syarat sah nikah. Kriteria memilih pasangan hidup  ada  4  hal  menurut  hadis  Nabi yaitu  :  karena  agamanya,  nasabnya, harta dan kecantikannya, maka perhatikan agamanya kamu akan selamat.  Sedangkan  kriteria  dasar memilih pasangan berdasarkan aqidahnya  benar  dan  kuat,  ibadahnya rajin,  akhlaqnya  mulia,  menutup  aurat, menjaga  kehormatan  dirinya,  fasih membaca Al-Qur‟an, pemahaman syariahnya  tidak  terbata-bata,  berbakti kepada orang tuanya, menjaga lisannya,  pandai  mengatur  waktunya, menjaga amanah yang diberikan
kepadanya, menjaga diri dari dosa-dosa meskipun kecil.
e. Kiat-kiat  Membangun  Keluarga Sakinah, Mawadah, dan  Rahmah
Pernikahan  adalah  terjemahan yang  diambil  dari  bahasa  arab yaitu nakaha mempunyai  arti berhimpun dan zawaja yang berarti pasangan.  Perkawinan  juga  berarti berkumpulnya  dua  insan  yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi  satu  kesatuan  yang  utuh dan bermitra.
Tujuan  dari  perkawinan  yaitu, untuk  membentengi  ahklak  yang mulia,  untuk  memenuhi  tuntutan naluri  manusia  yang  asasi,  untuk menegakkan  rumah  tangga  yang
Islami, meningkatkan ibadah kepada Allah SWT, dan memperoleh keturunan yang shalih. Sedangkan manfaat dari perkawinan ialah, dapat menundukkan  pandangan,  akan terjaga  kehormatan,  terpelihara kemaluan  dari  beragam  maksiat, akan  ditolong  dan  dimudahkan Allah,  dapat  menjaga  syahwat, yang  merupakan  salah  satu  sebab dijaminnya  ia  untuk  masuk  ke dalam surga. Mendatangkan ketenangan  dalam  hidup,  akan terwujud  keluarga  yang  sakinah, mawaddah dab rahmah. Kriteria umum keluarga sakinah yaitu keluarga yang
dibentuk  melalui  perkawinan  yang sah  dan  telah  dapat  memenuhi kebutuhan  spiritual  dan  material secara  minimal.  Dapat  memenuhi kebutuhan  dan  memahami  ajaran agama, mampu berinteraksi dengan  lingkungan,  tetapi  belum mampu menghayati dan
mengembangkan
nilai-nilai
keimanan  dan  ketaqwaan  dasar. Berikutnya mampu menjadi teladan bagi keluarga lainnya.
Untuk  membangun  keluarga sakinah  tentunya  mempunyai  kiat- kiat tersendiri yaitu, selalu berfikir objektif  dan  berfikir jernih,  jangan selalu  melihat  masa  lalu,  fokus pada  kelebihan  pasangan,  saling percaya,  penuhi  kebutuhan  seks, hindari  pihak  ketiga,  menjadi romantis, selalu utamakan komunikasi, jaga spiritualitas rumah  tangga,  melaksanakan  hak dan kewajiban suami istri.
Hak suami yang harus dipenuhi  istri  ialah  ketaatan  istri kepada  suaminya,  isteri  harus banyak bersyukur dan tidak banyak  menuntut,  isteri  wajib berbuat baik kepada suaminya, dan istri  wajib  mendidik  anak  dengan baik.  Sedangkan  hak  istri  yang harus dipenuhi oleh suami diantaranya memberi nafkah berupa makan, memberikan pakaian,  jangan  memukul  wajah, dilarang  menjelekkan  istri,  jangan berpisah  ditempat  tidur  ketika dalam  rumah.  Agama  memiliki peran  penting  dalam  membentuk keluarga  sakinah,  karena  agama merupakan ketentuan-ketentuan
Allah SWT yang membimbing dan mengarahkan manusia menuju kebahagiaan dunia akhirat
(Wawancara  dengan  Badruddin  : 2018).
f. Kesehatan Reproduksi Kesehatan  reproduksi  yaitu keadaan  sehat  yang  menyeluruh, meliputi  aspek  fisik,  mental,  dan sosial,  dan  bukan  sekedar  tidak adanya  penyakit  atau  gangguan  di
segala  hal  yang  berkaitan  dengan sistem  reproduksi,  fungsi,  maupun proses itu sendiri. Organ  reproduksi  perempuan terdiri dari Ovarium, Tuba
Fallopii,  fimbrae,  uterus,  serviks, vagina,  klitors,  dan  labia.  Selain itu, perempuan mempunyai hormon  estrogen  dan  progesteron pada perempuan. Hormon esterogen mempunyai dampak menyebabkan  kewanitaan  setelah remaja,  merangsang  pertumbuhan saluran  telur,  rongga  rahim  dan vagina,  membuat  dinding  rahim menebal,  produksi  cairan  vagina bertambah,
mengakibatkan tertimbunnya  lemak  di  daerah panggul, dan memperlambat pertumbuhan tubuh. Sedangkan hormon
progesteron  mempunyai  pengaruh pada  remaja  berikut,  kulit  dan rambut  mulai  berminyak,  keringat bertambah  banyak,  lengan  dan tungkai  kaki  bertambah  panjang, tangan  dan  kaki  bertambah  besar, tulang  wajah  mulai  memanjang dan membesar,
panggul berkembang  lebih  besar,  vagina mengeluarkan  cairan,  dan  folikel di  dinding  indung  telur  mulai membesar di tandai dengan
mestruasi. Kehamilan terjadi dikarenakan masuknya  spermatozoa  ke  dalam sel telur/ovum. Penyebabnya hubungan  seksual  antara  laki  dan perempuan usia subur atau rekayasa teknologi reproduksi. Tanda-tanda kehamilan
diantaranya  tidak  datang  haid,
pusing,  mual  dan  muntah  dipagi hari.  Buah  dada  mengeras  atau membesar,  perut  mulai  membesar
(Wawancara  dengan  Badruddin  : 2018).
Sementara  itu,  materi  Kursus  Pra Nikah pada tahun 2017 dan tahun 2018 sesuai  dengan  Keputusan  Direktur Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam Nomor  :  373  Tahun  2017  Tentang Petujuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi  Calon  Pengantin  dan  Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat  Islam  Nomor  :  379  Tahun 2018  Tentang  Petujuk  Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin, setiap peserta Kursus Pra  Nikah  mendapatkan  Buku Fondasi Keluarga  Sakinah:  Bacaan  Mandiri Calon Pengantin.
Adapun  materi  Kursus  Pra  Nikah di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jepara pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut : a. Mempersiapkan Perkawinan Kokoh Menuju Keluarga Sakinah
b. Mengelola  Dinamika  Perkawinan dan Keluarga
c. Memenuhi Kebutuhan Keluarga
d. Menjaga  Kesehatan  Reproduksi Keluarga
e. Menyiapkan Generasi Berkualitas f. Mengelola Konflik dan membangun Ketahanan Keluarga
g. Refleksi dan Evaluasi.

## D. PENUTUP
Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan tentang  Impementasi  dari  Peraturan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat  Islam  Nomor  DJ.II/542
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan  Kursus  Pra  Nikah  di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Aspek-aspek yang terkandung dalam Peraturan Peraturan Direktur
Jenderal  Bimbingan  Masyarakat Islam  Nomor  DJ.II/542  Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah adalah  :  (1)  Aspek  Penyelenggara;
(2)  Aspek  Peserta  dan  Sertifikat;
(3)  Aspek  Pendanaan;  (4)  Aspek Narasumber; dan (6) Aspek Materi.
2. Impementasi dari Peraturan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor  DJ.II/542  Tahun  2013 tentang  Pedoman  Penyelenggaraan
Kursus  Pra  Nikah  di  Kantor Kementerian  Agama  Kabupaten Jepara, adalah sebagai berikut : a. Aspek Penyelenggara, Kurus Pra Nikah dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara melalui Seksi Bimbingan Masyarakat Islam. Penyelenggara Kurus Pra Nikah diluar Kementerian Agama seperti Badan Penasihatan,  Pembinaan  dan Pelestarian  Perkawinan  (BP4) Kabupaten Jepara serta organisasi  keagamaan  Islam lainnya  belum
mendapatkan  akreditasi  dan sertifikasi sehingga belum bisa melaksanakan  kegitan  Kurus Pra Nikah secara mandiri. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 ayat  (2)  Peraturan  Dirjen
Bimas  Islam  No.  DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan  Kursus  Pra Nikah yang berbunyi “Kementerian  Agama  dapat menyelenggarakan  Kursus Pra
Nikah  yang  pelaksanaannya bekerja  sama  dengan  Badan Penasihatan,  Pembinaan,  dan
Pelestarian  Perkawinan  (BP4) atau  organisasi  keagamaan Islam lainnya”.
b. Aspek Peserta
Sasaran  peserta  Kursus  Pra Nikah  di  Kantor  Kementerian Agama Kabupaten Jepara
adalah  remaja  usia  nikah  dan Calon  Pengantin.  Hal  tersebut sebagaimana  yang  termuat dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam  No.  DJ.II/542  Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan  Kursus  Pra
Nikah,  bab  IV  Pasal  7  yang berbunyi  “Peserta  Kursus  Pra Nikah  adalah  remaja  usia nikah  dan  Calon  Pengantin yang  akan  melangsungkan perkawinan”.  Setiap  peserta Kurus Pra Nikah mendapatkan sertifikat  dari  penyelenggara yaitu Kantor Kementerian Agama  Kabupaten  Jepara  dan sertifikat  menjadi  salah  satu persyaratan pencatatan
pernikah meskipun belum berjalan secara optimal.
c. Aspek Pendanaan
Sumber  pendanaan  Kurus  Pra Nikah  di  Kantor  Kementerian Agama  Kabupaten  Jepara  dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran  (DIPA)  Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara  (APBN).  Hal  tersebut sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal  5  Peraturan  Dirjen Bimas  Islam  No.  DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan  Kursus  Pra Nikah yang berbunyi “Pembiayaan penyelenggaraan Kursus Pranikah dapat bersumber dari Anggaran 124
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”. d. Aspek Narasumber Narasumber  Kurus  Pra  Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten  Jepara  terdiri  dari (a) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten  Jepara;  (b)  Kepala Seksi  Bimbingan  Mayarakat Islam;  (c)  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Jepara;  (d)  Majlis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten  Jepara;  dan  (e) Profesional  lain  dibidangnya. Sedangkan pada Aspek Materi,  bahwa  Materi  Kursus Pra Nikah sebagaimana dimaksud  dalam  Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542  Tahun  2013  tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus  Pra  Nikah  terdiri  dari kelompok  dasar,  kelompok inti  dan  kelompok  penunjang.
Materi  ini  dapat  diberikan dengan metode ceramah, diskusi,  tanya  jawab,  study kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan  dengan  kondisi dan  kebutuhan  di  lapangan.
Materi  Kursus  Pra  Nikah diberikan  sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Idris,  1996, Fiqh Menurut Madzhab Syafi’i , Jakarta: Wijaya.
Arikunto Suharsini, 1996, Prosedur
Penelitian:  Suatu  pendekatan  praktik, Jakarta: Rineka Cipta, Revisi. Arikunto, Suharsimi, 2006, Prosedur Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek ,
Jakarta: PT.Rineka Cipta. Ghofur Anshori, Abdul, 2011, Hukum Perkawinan  Islam  Pespektif  Fikih  dan Hukum Positif , Yogyakarta: UII Press.
Hadi,  Sutrisno,  2004, Metodologi  Penelitian, jilid 2, Yogyakarta: Ofset.
Hasanuddin, 2011, Perkawinan dalam Perspektif  Al  Qur’an;  Nikah,  Talak, Cerai,  Rujuk ,  Jakarta:  Nusantara  Damai Press.
Jawas,  Yazid  bin  Abdul  Qadir,  2006,
Bingkisan  Istimewa  Menuju  Keluarga Sakinah ,  Bogor:  Penerbit  Pustaka  At- Taqwa, Cet Ke II.
Manan,  Abdul,  2006, Aneka  Masalah  Hukum Perdata  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta:
Kencana Prenada Media Grup.
Moleong , Lexy J, 2006, Metodologi Penelitian Kualitatif ,  Bandung:  Rimaya  Rosda Karya.
Singarimbuan,  Masri,  dan  Sofian  Efendi,
1995, Metodologi  Penelitian  Survey, Jakarta:  Pustaka Lp3ES.
Soerdjono,  Soekanto,  2004, Pokok-pokok Sosiologi Hukum , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sunggono, Bambang, 2015, Metodologi Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  Rajawali
Pers.
Surachmad, 1990, Dasar Dan Tehnik Reseach, Bandung: Tarsito.
Syarifuddin,  Amir,  2006, Hukum  Perkawinan Islam  di  Indonesia:  Antara  Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan , Jakarta: Kencana

## Peraturan-peraturan
Keputusan Direktur  Jenderal  Bimbingan Masyarakat  Islam  Nomor  373,  Tahun 2017, Tentang Petujuk Teknis Bimbingan  Perkawinan  bagi  Calon Pengantin Keputusan Direktur  Jenderal  Bimbingan Masyarakat  Islam  Nomor  379,  Tahun
2018,  tentang  Petujuk  Pelaksanaan Bimbingan  Perkawinan  Pra  Nikah  bagi
Calon Pengantin.
Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat  Islam  Nomor  DJ.II/542, Tahun 2013, tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Instansi Vertikal  Kementerian  Agama  Provinsi
Jawa Tengah
Tim  Redaksi  Nuansa  Aulia , 2011, Kompilasi Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Bandung: Nuansa Aulia.
Undang-Undang  RI  Nomor  1,  Tahun  1974, tentang Perkawinan

## Skripsi dan Jurnal
Agustin, Pitri N, 2014, “Efektivitas Bimbingan Pranikah  untuk  Mengembangkan  Sikap Positif  Remaja  terhadap  Pernikahan: Studi  Pra-Eksperimen  pada  Siswa  Kelas XI  di  SMA  PGRI  1  Bandung  Tahun Ajaran  2013/2014”, Skripsi ,  Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. Astrie,  Hapsari  Budi,  2008,  “Metode Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Kepada  Pasangan  Pra  Nikah  Dalam Membangun  Keluarga  Sakinah  di  KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang” Skripsi, Atabik,  Ahmad,  2015,  “Dari  Konseling Perkawinan Menuju Keluarga „Samara‟”, Jurnal STAIN Kudus (6) , 01 Fatmawati, Evin, 2010, “Efektifitas Bimbingan  Pranikah  Calon  Pengantin Sebagai  Upaya  Dalam  Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP4 Kota
Pekalongan” Skripsi
Wulansari,  Pebriana,  2017,  “Bimbingan Pranikah  Bagi  Calon  Pengantin  Sebagai Upaya  Pencegahan  Perceraian  (Studi  Di BP4  Kantor  Urusan  Agama  Kedondong Pesawaran)” Skripsi ,  Lampung:  Institut
Agama Islam Negeri Raden Intan.
Zulaekha,  Octaviani,  2014.  “Bimbingan Konseling    Pra    Nikah    “calon pengantin”  di  BP4  Mranggen  (Studi Analisi Bimbingan Konseling
Perkawinan)”, Skripsi
Anam,  Dopri  S.  2017,  Bimbingan  Pra  Nikah Sebagai  Instrumen  Penekan  Tingkat Perceraian  Di  Kabupaten  Jepara  (Studi Komparasi  Bimbingan  Pra  Nikah  di Kemenag  Jepara  dan  GITJ  Jepara), Skripsi , Jepara: UNISNU Jepara.
Sumber Media Online
"Menag: Pendidikan Pra Nikah Perlu
Dijadikan  Gerakan  Nasional”,  2014, dalam http//bimas.islam.kemenag.go.id/post.ber ita-menag/2014/10/17/pendidikan-pra- nikah-perlu-dijadikan-gerakan- nasional.html diunduh tanggal 17 Januari
2017. “Setiap  Hari  4  Pasangan  Suami  Istri  Bercerai di Jepara”, 2018, dalam www.wawasan.co/home/detail/4545/Seti ap-Hari-4-Pasangan-Suami-Istri-
Bercerai-di-Jepara&hl=id-ID  di  unduh pada tanggal 23 Mei 2018

## Sumber Wawancara (Responden)
Badruddin,  S.Ag.  MH.,  Seksi  Bimbingan Masyarakat  Islam  Kantor  Kementerian Agama Kabupaten Jepara, 2018
Dewi  Siti  Muzaidah,  Seksi  Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, 2018