Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com
Tinjauan Hukum tentang Ahli Waris Perempuan menurut Hukum Waris Adat Bali dalam Perspektif Kesetaraan Gender (Suatu Studi di Desa Kondoano, Kec. Mowila)

## INFO PENULIS
Sri Khayati Universitas Sulawesi Tenggara srikhayati65@gmail.com
Ni Putu Andriani
Universitas Sulawesi Tenggara
Fatma Wati
Universitas Sulawesi Tenggara

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307 Vol. 4, No. 2, Agustus 2024 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

## Saran Penulisan Referensi:
Khayati, S., Andriani, N. P., & Wati, F. (2024). Tinjauan Hukum tentang Ahli Waris Perempuan menurut Hukum  Waris  Adat  Bali  dalam  Perspektif  Kesetaraan  Gender  (Suatu  Studi  di  Desa  Kondoano,  Kec. Mowila). Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 4 (2), 606-618.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  memahami  Faktor-faktor  yang menyebabkan anak perempuan tidak menjadi ahli waris orang tua dalam hukum waris adat  Bali  dan  untuk  mengetahui  dan  memahami  upaya-upaya  yang  dilakukan  agar kedudukan  perempuan  menurut  hukum  waris  adat  Bali  memperoleh  kesetaraan gender.  Penelitian  dilakukan  di  Desa  Kondoano  Kecamatan  Mowila  dan  penelitian  ini menggunakan  data  kualitatif  mengingat  data  yang  terkumpul  bersifat  deskritif  analisi yaitu  menjelaskan  permasalahan  dengan  segi  teoritis  sebagai  dasar  pemikiran, kemudian  meningkat  pada  hal-hal  yang  menjelaskan  pada  kenyataan  yang  diperoleh dilapangan. Selajutnya dilakukan segi pembuktian dari segi yuridis, apakah tori tersebut benar  dalam  kenyataan  dan  akhirnya  ditarik  suatu  kesimpulan.  Hasil  penelitian menunjukan bahwa suku Bali sangat berkaitan dengan sistem kekerabatan yang dianut oleh  masyarakat  adat  yang  bersangkutan.  Sistem  kekerabatan  yang  berlaku  pada masyarakat  Bali  adalah  sistem  Patrilineal,  konsekuensinya  perempuan  suku  Bali bukanlah  ahli  waris  utama,  yang  menjadi  utama  adalah  keturunan  laki-laki  karena dianggap  dapat  mengurus  dan  tanggung  jawab  atas  sebagian  besar  kewajiban (swadharma) dari orangtuanya. Hal ini menyebabkan rasa ketidakadilan terhadap kaum perempuan Bali. Sehingga pada masyarakat Bali sering terjadi sengketa harta waris dari orangtuanya maupun harta peninggalan dari almarhum suaminya sehingga perempuan Bali  sama  sekali  tidak  diperhitungkan  dalam  penerimaan  harta  warisan.  Pada kenyataannya  masih  banyak  pada  masyarakat  Bali  yang  membedakan  kedudukan perempuan dalam perkara waris, kedudukan anak perempuan Bali dalam hal mewaris hanya mempunyai hak menikmati harta guna kaya orangtuanya selama ia belum kawin, apabila ia kawin, maka hak menikmati menjadi gugur.
Kata Kunci : Hukum, Ahli Waris Perempuan, Adat Bali, Kesetaraan Gender.

## Abstract
This research aims to find out and understand the factors that cause girls not to become heirs of their parents according to Balinese customary inheritance law and to find out and understand the efforts made so that the position of women according to Balinese customary  inheritance  law  achieves  gender  equality.  The  research  was  conducted  in Kondoano  Village,  Mowila  District  and  this  research  used  qualitative  data  considering that  the  data  collected  was  descriptive  analysis,  namely  explaining  problems  from  a theoretical perspective as a basis for thinking, then increasing to things that explained the reality obtained in the field. Next, proof is carried out from a juridical perspective, whether  the  theory  is  true  in  reality  and  finally  a  conclusion  is  drawn.  The  research results show that the Balinese tribe is closely related to the kinship system adopted by the  indigenous  community  in  question.  The  kinship  system  that  applies  in  Balinese society is the Patrilineal system, the consequence of which is that Balinese women are not the main heirs, the main ones are male descendants because they are considered to be able to take care of and be responsible for most of the obligations (swadharma) of their parents. This causes a sense of injustice towards Balinese women.  So in Balinese society  there  are  often  disputes  over  inheritance  from  their  parents  and  inheritance from  their  late  husbands  so  that  Balinese  women  are  not  taken  into  account  at  all  in receiving inheritance. In reality, there are still many Balinese people who differentiate the position of women in matters of inheritance. The position of a Balinese daughter in terms of inheritance only has the right to enjoy the wealth of her parents as long as she is not married, if she marries, the right to enjoy is lost.
Keywords : Law, Female Heirs, Balinese Customs, Gender Equality

## A. Pendahuluan
Waris  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  umat  manusia.  Hukum waris  merupakan  bagian  dari  hukum  kekayaan,  akan  tetapi  erat  sekali  kaitannya  dengan hukum keluarga, karena seluruh pewarisan menurut Undang-Undang Perdata berdasarkan atas hubungan  keluarga  sedarah  dan  hubungan  perkawinan,  dengan  demikian  hukum  waris termasuk  bentuk  campuran  antara  bidang  yang  dinamakan  hukum  kekayaan  dan  hukum keluarga.
Pada  saat  ini,  masyarakat  Indonesia  mengenal  adanya  tiga  sistem  hukum  waris,  yaitu sistem  hukum  waris  adat,  sistem  hukum  waris  Islam  dan  sistem  hukum  waris  menurut KUHPerdata.  Dalam  penelitian  ini    mengkaji  tentang  sistem  hukum  waris  adat , prinsip kewarisan  adat  dapat  dilihat  dari  sistem  kekeluargaan,  pewaris,  ahli  waris,  harta  warisan, dan penerusan  harta  warisan,  maka  terdapat  tiga  unsur  yang  mutlak  dalam  suatu  pewarisan, yaitu adanya pewaris, adanya ahli waris, dan adanya harta warisan. Sistem hukum waris adat yang diteliti dalam penelitian ini adalah sistem pembagian pewarisan adat Bali.  Dalam  sistem pembagian  pewarisan  di  Bali  sangat  ditentukan  oleh  sistem  kekerabatan  yang  berlaku  dan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Bali.
Di  Indonesia  sistem  waris  yang  berlaku  dalam  masyarakat  Hindu  sampai  saat  ini  belum seragam,  belum  ada  unifikasi  hukum  waris  Hindu  di  Indonesia.  Sehingga  sampai  saat  ini pengaturan  masalah  kewarisan  bagi  masyarakat  Hindu  belum  ada  keseragamaan.  Bentuk  dan sistem hukum waris dalam masyarakat Hindu di Indonesia berkaitan erat dengan masyarakat sifat  kekeluargaan  yang  dianut.  Sistem  kekeluargaan  yang  dianut  oleh  masyarakat  Hindu  di Indonesia adalah sangat terkait dengan sistem penarikan garis keturuan.
Sistem  keturunan  yang  dianut  oleh  suatu  masyarakat  Hindu  di  Indonesia,  sangat berpengaruh  terhadap  sistem  pewaris  ini.  Sistem  Keturunan  tersebut  dibedakan  dalam  tiga corak yaitu: Sistem Patrilineal yaitu sistem yang mengatur garis keturunan dari bapak atau anak laki-laki.  Sistem  Matrilineal  yaitu  sistem  yang  mengatur  garis  keturunan  dari  ibu  atau  anak perempuan.  dan  Sistem  Parental  atau  Bilateral  yaitu  sistem  yang  mengatur  garis  keturunan secara seimbang yakni pada kedua belah pihak baik bapak atau anak laki-laki serta ibu ataupun anak  perempuan.  Sistem  keturunan  tersebut  sangat  nampak  pengaruhnya  dalam  sistem pewarisanya.
Dalam  hukum  adat  Bali  mengenal  sistem kepurusa ,  status  anak  laki-laki  bersifat ajeg , sedangkan status anak perempuan berubah, karena perempuan setelah perkawinan mengikuti suami.  Atas  dasar  itu,  anak  perempuan  dalam  sistem kepurusa tidak  pernah  dilacak  atau
diperhitungkan  dalam  pewarisan.  Perempuan  adalah  tiang  negara,  artinya  tegak  runtuhnya suatu  negara  berada  di  tangan  kaum  perempuan.  Penerus  peradaban  lahir  dari  rahim seorang  perempuan,  namun  pada  kenyataannya  perjalanan  perempuan  dalam  melahirkan penerus peradaban tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Pada  masyarakat  hukum  adat  Bali  ikatan  kekeluargaanya  Patrilinieal,  yaitu  berdasarkan pada  garis  keturunan  bapak.  Hal  ini  membawa  konsekwensi  adanya  peranan  yang  sangat penting  bagi  anak  laki-laki  sebagai  penerus  keturunan  bagi  keluarganya,  sedangkan  tidak demikian  halnya  dengan  anak  perempuan.  Anak  laki-laki  sebagai  penerus  keturunan, mempunyai  kewajiban  bertanggungjawab  terhadap  pemujaan  leluhurnya,  oleh  karena  itu  ia berhak terhadap harta warisan orang tuanya. Semakin berkembangnya zaman, perempuan selalu dianggap sebatas figuran dalam kehidupan dan kemampuannya sebatas aktifitas rumah tangga yang  terkesan  sepele.  Perempuan  itu  adalah  patut  dihormati,  dalam  kehidupan  ini  karena perempuanlah  dapat  menyebabkan  datangnya  kesejahteraan  atas  anugerah  dewata.  Dalam ajaran agama Hindu perempuan mempunyai kedudukan yang terhormat dan suci.
Berbeda halnya dalam hukum waris adat Bali  yang mengikuti ketentuan-ketentuan awig- awig yang merupakan hasil konstruksi “ sang tuan ” (laki-laki), sehingga dikatakan bersifat “male oriented” (lebih  cenderung  laki-laki  yang  menentukan  sikap). Awig-awig dikonstruksi  oleh warga  masyarakat  adat  dalam sangkepan ,  yakni  sebuah  forum  yang  umumnya  dihadiri  oleh kaum  laki-laki  dan  hampir  tidak  pernah  melibatkan  kaum  perempuan,  sehingga  kebutuhan, masalah,  pengalaman,  dan  aspirasi  perempuan  tidak  pernah  dipertimbangkan  dalam pengambilan  keputusan.  Inilah  yang  menyebabkan  terjadinya  ketidakadilan gender atau diskriminasi terhadap  perempuan. Dalam hal ini, merupakan pelanggaran  Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor  39 Tahun 1999 menjelaskan bahwa :
“Setiap  orang  berhak  berpendapat  mengeluarkan  aspirasinya,  setiap  orang  berhak atas  perlindungan  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan  dasar  hukum,  tanpa deskriminasi”.
Walaupun  sudah  dibentuknya  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1984  tentang Pengesahan  Konvensi  Penghapusan  Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
Kemajuan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan teknologi khususnya dibidang social, antara lain  dengan  berkembangnya  studi  gender  dan  teknik-teknik  analisis  gender  akan  dapat membuka  cara  berpikir  seseorang  untuk  mengkritisi  hukum  waris  adat  bali  dimasa  lampau yang  bersifat  “male  oriented”  untuk  mengarah  pada  hukum  waris  dimasa  mendatang  yang bersifat  “gender  oriented”.  Sehingga  terdapat  beberapa  keputusan  bahwa  perempuan  Bali berhak  mewaris,  seperti  Surat  Keputusan  Landreform  Daerah  Tingkat  I  Bali  tanggal  28  mei 1962 dan hasil rapat panitia Ad.Hoc Panitia Landreform Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Oktober 1962 menjelaskan bahwa:
“yang tergolong ahli waris adalah janda, anak-anak baik laki-laki maupun perempuan atau anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama. Walaupun pada kenyataanya  Surat  Keputusan  Panitia  Landreform  tidak  dilaksanakan  oleh masyarakat  Bali,  Hal  tersebut  menandakan  bahwa  hukum  waris  adat  Bali  yang dipengaruhi oleh ideologi patriarki sangat kuat mengikat masyarakat Bali”.
Terdapat  pula  didalam  Kitab  Manawa  Dharmasastra  buku  kesembilan  (atha  Navamo ‘dhyayah) sloka 118 menjelaskan tentang hak mewaris perempuan yaitu:
“Tetapi kepada saudara wanita, saudara-saudara akan memberi beberapa bagian dari bagian  mereka,  masing-masingnya  seperempat  dari  bagiannya;  mereka  yang menolak untuk memberikannya akan terkucil”
Sloka  di  atas  menjelaskan  bahwa  perempuan  berhak  mewaris,  mendapat  bagian  masing- masing  seperempat,  namun  dalam  kenyataannya  hal  ini  belum  diperhitungkan  dalam kehidupan  masyarakat  Bali,  sampai  keluarnya  Keputusan  Majelis  Utama  Desa  Pakraman (MUDP)  Provinsi  Bali  Nomor:  01/KEP/PSM-3/MDP  BALI/X/2010,  tanggal  15  Oktober  2010, tentang hasil-hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali memutuskan mengenai kedudukan suami istri dan anak terhadap harta pusaka dan harta guna kaya, termasuk hak waris anak perempuan (anak  kandung  maupun  anak  angkat).  Secara  singkat,  hak  waris  anak  perempuan  menurut keputusan Majelis Utama Desa Pakraman adalah sebagai berikut:
“Perempuan  Bali  menerima  setengah  dari  hak  waris  purusa  setelah  dipotong  1/3 untuk  harta  pusaka dan  kepentingan  pelestarian.  Hanya  jika  kaum perempuan  Bali
yang  pindah  ke  agama  orang  lain,  mereka  tidak  berhak  atas  hak  waris.  Jika  orang tuanya ikhlas, tetap terbuka dengan memberikan jiwa dana atau bekal sukarela.”
Hukum adat sebagai hukum yang hidup ( the living law ) mempunyai beberapa sifat salah satunya  bersifat  dinamis.  Bersifat  dinamais  artinya  hukum  adat  mengikuti  perkembangan masyarakatnya,  manakala  masyarakat  mengalami  perkembangan,  maka  hukum  adat  yang sebagai  kontruksi  masyarakat  adat juga  mengalami  perkembangan.  Masyarakat  sebagai  suatu tatanan  manusia  dalam  hidupnya  selalu  mengalami  perubahan  baik  perubahan  itu  cepat maupun  lambat,  tidak  ada  satupun  di  dunia  ini  yang  tidak  berubah  kecuali  perubahan  itu sendiri.  Globalisasi  adalah  sebuah  era  yang  membawa  perubahan  kehidupan  masyarakat  di seluruh dunia, tak terkecuali indonesia umumnya dan masyarakat Bali khususnya. Arus global merombak  cara  hidup  secara  besar-besaran  dalam  segala  aspek  kehidupan  masyarakat,  dan globalisasi dapat berdemensi politik, hukum, teknologi, budaya, ekonomi dan lain-lainnya.
Dari uraian tersebut di atas jelaslah pengertian hukum waris adat Bali menerapkan garis keturunan dari pihak laki-laki. Sistem pewarisan ini tidak lepas dari sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat bali yaitu patrilineal. Sehingga dalam keluarga masyarakat Bali, pihak laki-laki  terkesan  berkuasa  dan  mempunyai  hak  penuh  dalam  keluarga.  Akan  tetapi  anak perempuan  juga  merupakan  anak  dari  orang  tuanya  dan  layak  diperhitungkan  hak-haknya, yaitu hak untuk mendapatkan harta kekayaan. Melihat hal tersebut tentu terdapat ketidakadilan atau deskriminasi terhadap kedudukan perempuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu  dilakukan  penelitian  dengan  judul  Tinjauan  Hukum  tentang  Ahli  Waris  Perempuan menurut  Hukum  Waris  Adat  Bali  dalam  Perspektif  Kesetaraan  Gender  (Suatu  Studi  di  desa Kondoano, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan).
Berdasarkan  Rumusan  Masalah  diatas,  Maka  Tujuan  Penelitian  tersebut  adalah  sebagai berikut:
1. Untuk  mengetahui  dan  memahami  faktor-faktor  yang  menyebabkan  anak  perempuan tidak menjadi ahli waris orang tua dalam hukum waris adat Bali.
2. Untuk  mengetahui  dan  memahami  upaya-upaya  yang  dilakukan  agar  kedudukan perempuan menurut hukum waris adat Bali memperoleh kesetaraan gender.

## B. Metodologi
penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Pangkal tolak penelitian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat Karakter penelitian hukum empiris meliputi : a) Pendekatannya pendekatan empiris; b) Dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial/fakta hukum; c) Pada umumnya mengunakan hipotesis untuk diuji; d) Menggunakan instrument penelitian (wawancara); Dari ciri-ciri pengajian atau penelitian  hukum  empiris  tersebut,  terlihat  bahwa  penelitian  ilmu  hukum  empiris  lebih menekankan pada  segi  observasinya.  Hal  ini  berkaitan  dengan  sifat  obyektif dan empiris  dari ilmu  pengetahuan  itu  sendiri,  termasuk  pengetahuan  ilmu  hukum  empiris  yang  berupa mengamat  fakta-fakta  hukum  yang  berlaku  di  tengah-tengah  masyarakat,  dimana  hal  ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diketahui dan dibuktikan secara terbuka,
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Data Primer Data  Primer  yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  dari  penelitian  lapangan  atau  lokasi penelitian  di  desa  Kondoano,  Kecamatan  Mowila,  yang  anak  perempuannya  tidak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya maupun kepada masyarakat adat bali yang berada di sekitaran tempat penelitian, yang diperoleh berupa hasil wawancara langsung.
2. Data Sekunder
Data  Sekunder  yaitu  dengan  membaca  buku-buku,  mencari  berbagai  literatur  yang  ada hubunganya  dengan  objek  penelitian  kemudian    dianalisa    kualitatif.    Analisis  kualitatif berusaha  untuk  menghubungkan  fakta  yang  ada  di  lapangan  dengan  berbagai  peraturan hukum yang berlaku yang mengatur tentang Kedudukan Perempuan menurut Hukum Waris Adat Bali. Analisis data kualitatif ditempuh melalui reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Faktor - Faktor Yang Menyebabkan Anak Perempuan Tidak Menjadi Ahli Waris Orang Tua dalam Hukum Waris Adat Bali
Dalam membahas masalah hukum waris sebenarnya terdapat tiga unsur penting yang mutlak ada yaitu pewaris, harta warisan dan ahli waris, untuk proses pewarisan. Demikian juga  halnya  dalam  hukum  waris adat  Bali.  Hukum  adat Bali  tertuang dalam  bentuk awig  – awig baik tertulis maupun tidak tertulis yang dimiliki oleh masing – masing desa adat. Anak perempuan  pada  masyarakat  Desa  Adat  Eka  Budaya  yang  bertepat  di  desa  Kondoano, Kecamatan Mowila tidak disebut sebagai ahli waris, yang menjadi ahli waris adalah anak laki – laki, anak perempuan hanya berhak menikmati harta warisan orang tuanya bukan untuk memilikinya  selama  anak  perempuan  itu  tinggal  dirumah  orang  tuanya  dan  belum  kawin keluar.
Kehidupan hukum adat Bali merupakan suatu warisan dari leluhur terdahulu sampai dengan sekarang dijaga dan dilaksanakan. Hukum Adat Bali bagi masyarakat Bali merupakan suatu  petunjuk,  jalan,  dan  batasan  dalam  melakukan  suatu  perbuatan dalam  ranah hukum adat hingga begitu kentalnya hukum adat Bali ini tidak dapat dipisahkan dari ajaran agama, sehingga sulit untuk membedakan antara hukum adat dan hukum agama ini seolah menyatu atau saling keterkaitan.
Tabel 1.1 Kondisi masyarakat di banjar Desa Adat Eka Budaya Desa Kondoano, Kecamatan Mowila Tahun 2023 No Nama Kelompok Masyarakat Jumlah 1 Rt 01 48 KK 2 Rt 02 59 KK 3 Rt 03 68 KK 4 Rt 04 65 KK Jumlah 240 KK
Sumber Data : Ketua Adat Desa Adat Eka Budaya Desa Kondoano Kecamatan Mowila Tahun 2023
Berdasarkan  penelitian  di  lapangan  yaitu  wawancara  tanggal  7  April    2023    dengan Tokoh  Adat  Eka  Budaya  Bapak  Wayan  Agus  Sukardika  selaku  Ketua  Adat  Desa  Adat  Eka Budaya, Desa Kondoano, Kecamatan Mowila menjelaskan bahwa Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak perempuan tidak menjadi ahli waris orang tuanya antara lain :

## 1) Setelah  menikah  perempuan  akan  mengikuti  suaminya  (Ninggal  Kedaton  atau Ninggal Kawitan atau Ninggal Tanggung Jawab atau Swadarma)
Anak dan orang tua memiliki hubungan hukum yang bertimbal balik, setiap orang tua wajib  merawat  dan  menjaga  anaknya  sampai  anaknya  dewasa  dan  bisa  melanjutkan hidupnya sendiri, orang tua akan melakukan upacara-upacara keagamaan yang berakitan dengan  pertumbuhan  usia  anak  dalam  upacara  keagamaan  Hindu  Bali  baik  anak perempuan maupun anak laki-laki akan dilakukan upacara yang sama, seperti: megedong- gedongan  hingga    mengawinkan  anaknya. Penjelasan  mengenai  kewajiban  orang  tua dalam betuk upacara yadnya masyarakat Bali antara lain:
1. Magedong-gedongan (Garbhadhana Samskara) Upacara ini dilaksanakan pada saat kandungan berusia 7 bulan.
2. Upacara kelahiran (Jatakarma Samskara).
Upacara  ini  dilaksanakan  pada  waktu  bayi  baru  di  lahirkan.  Upacara  ini  adalah sebagai ungkapan kebahagiaan atas kehadiran si kecil di dunia.
3. Upacara kepus puser Upacara  kepus  puser  atau  pupus  puser  adalah  upacara  yang  dilakukan  pada  saat puser bayi lepas.
4. Upacara bayi umur 12 hari (Upacara Ngelepas Hawon) Setelah  bayi  berumur  12  hari  dibuatkan  suatu  upacara  yang  disebut  Upacara Ngelepas Hawon. Sang anak biasanya baru diberi nama (nama dheya) demikian pula sang  catur  sanak  atau  keempat  saudara  kita  setelah  dilukat  berganti  nama  di antaranya: Banaspati Raja, Sang Anggapati, Banaspati dan Mrajapati.
5. Upacara kambuhan (umur 42 hari)
Upacara  ini  dilakukan  setelah  bayi  berusia  42  hari.  Tujuannya  untuk  pembersihan lahir  batin  si  bayi  dan  ibunya,  di  samping  juga  untuk  membebaskan  si  bayi  dari pengaruh-pengaruh negative (mala).
6. Upacara nelu bulanin (umur 3 bulan) – Niskramana Samskara Upacara  yang  dilakukan  pada  saat  bayi  berumur  105  hari,  atau  tiga  bulan  dalam hitungan pawukon.
7. Upacara satu oton – (Otonan) Upacara  yang  dilakukan  setelah  bayi  berumur  210  hari  atau  enam  bulan  pawukon.
Upacara  ini  bertujuan  untuk  menebus  kesalahan-kesalahan  dan  keburukan- keburukan yang terdahulu, sehingga dalam kehidupan sekarang mencapai kehidupan yang lebih sempurna.
8. Upacara tumbuh gigi (Ngempugin) Upacara  yang  dilakukan  pada  saat  anak  tumbuh  gigi  yang  pertama.  Upacara  ini bertujuan untuk memohon agar gigi si anak tumbuh dengan baik.
9. Upacara tanggalnya gigi pertama (Makupak) Upacara ini bertujuan mempersiapkan si anak untuk mempelajari ilmu pengetahuan.
10. Upacara menek deha (Rajaswala)
Upacara  ini  dilaksanakan  pada  saat  anak  menginjak  dewasa.  Upacara  ini  bertujuan untuk memohon ke hadapan Hyang Samara Ratih agar diberikan jalan yang baik dan tidak menyesatkan bagi si anak.
11. Upacara potong gigi (mepandes / metatah) Upacara  ini  bertujuan  untuk  mengurangi  pengaruh  Sad  Ripu  yang  ada  pada  diri  si manak.
12. Upacara Perkawinan (Pawiwahan / Wiwaha)
Hakekatnya  adalah  upacara  persaksian  ke  hadapan  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan kepada  masyarakat  bahwa  kedua  orang  yang  bersangkutan  telah  mengikatkan  diri sebagai suami-istri.
Seorang  anak  berkewajiban  untuk  melaksanakan  swadarmaning  sentane,  tunduk dan turut terhadap nasehat baik orang tuanya, merawat orang tuanya dikala usia orang tua  tidak  dapat  hidup  sendiri,  menguburkan  atau  mengadakan  suatu  upacara  ngaben orang  tuanya  dan  selanjutnya  menyemayamkan  serta  menyembah  roh  dari  orang tuanya  dan  leluhurnya  di  merajan  atau  sanggah.  Sebagai  bentuk  pembayaran  hutang seorang anak kepada orang tuanya, hutang yang disebut disini dikenal dengan “Rna” Tri Rna berasal dari bahasa sansekerta yaitu “Tri“ dan “Rna“ dimana tri artinya tiga dan rna artinya  hutang.  Jadi  dapat  kita  simpulkan  pengertian tri  rna adalah  tiga  hutang  yang dimiliki oleh manusia sejak di lahirkan di dunia ini  . Tri Rna terdiri dari Dewa Rna, Pitra Rna, dan Rsi Rna. Bagian-Bagian Tri Rna :
1. Dewa Rna Dewa Rna adalah hutang yang di miliki oleh manusia kepada sang pencipta (Ida Sang  Hyang  Widhi  Wasa)  karena  beliau  telah  memberikan  percikan  kecil  dari bagiannya yaitu atman. Bukannya hanya itu saja tetapi beliau juga telah menciptakan alam  semesta  beserta  isinya  untuk  kita  para  manusia  bisa  bertahan  hidup  di  dunia ini.
2. Pitra Rna
Pitra Rna adalah hutang yang dimiliki oleh manusia kepada leluhur. Kata Pitra berasal dari bahasa sansekerta “Pitr” yang berarti ayah atau bapak , bentuk jamaknya adalah  “Pitara”  yang  berarti  nenek  moyang  atau  leluhur.  Sehingga  hutang  yang dimaksud disini adalah hutang yang di mulai dari kandungan ibu dimana kita telah di rawat di dalam kandungan ibu dan tumbuh besar menjadi anak yang suputra sampai tingkat di atasnya atau nenek moyang.
3. Rsi Rna Rsi Rna adalah hutang yang dimiliki oleh manusia kepada seseorang yang telah mengajari kita tentang ilmu pengetahuan seperti rsi, guru, dan pendeta. Pada jaman dahulu  dikenal  dengan  sebutan  “Wipra”.  Wipra  adalah  orang  bijaksana  yang menerima  wahyu  langsung  dari  Tuhan  atau  Ida  Sang  Hyang  Widhi  Wasa  seperti mantra-mantra  suci  dalam  kitab  suci  weda  dan  diberi  gelar  Maharesi  (Resi  yang Besar)  .  Seseorang  yang  bertugas  sebagai  pendeta  ,  pandita  bhagawan  dan  lain- lainnya  yang  bukan  menerima  anugrah  wahyu  pertama  dari  tuhan  atau  Ida  Sang Hyang Widhi Wasa disebut Rsi.
Nah  itulah  pengertian Tri  Rna  dan  Bagiannya. Tri  Rna sangat  erat  hubungannya dengan Panca Yadnya karena untuk membayar hutang kita, kita harus melakukan yadnya. Yadnya sendiri terbagi menjadi 5 bagian yang di sebut Panca Yadnya. Dalam  kaitannya  hutang  seorang  anak  kepada  orang  tuanya  itu  dibayar  dengan  pitra yadnya.
Timbal  baliknya  seorang  anak  berhak  atas  harta  peninggalan  orang  tuanya, keturunan merupakan pelanjut hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang baik dalam kaitanya dengan kekeluargaan sebagai penerus generasi.
Sistem  kekerabatan  patrilineal  yang  dianut  oleh  masyarakat  adat  Bali  seorang perempuan yang sudah kawin akan ikut kerumah suaminya dan melaksanakan kewajiban baik terhadap keluarganya (suami dan anaknya) maupun keluarga suaminya (orang tua suami  serta  kerabatnya).  Sepenuhnya  menjadi  anggota  keluarga  suaminya,  hal  ini ditandai  dengan  adanya  ritual  mepamit  di  sanggah  milik  keluarga  perempuan  dan kemudian  dilanjutkan  dengan  ritual  permakluman  kepada  leluhur  di  sanggah  laki-laki yang menjadi suaminya bahkan semenjak ritual ini si perempuan sudah sah menjadi istri si laki-laki yang mempersuntingnya dan sudah sah menjadi anggota keluarga baru dalam keluarga suaminya. Dengan demikian si perempuan pun sedah secara sah bersama-sama suaminya  menjalankan  tugas  dan  kewajibanya  di  rumah  keluarga  suaminya  sebagai bagian  dari  kewajiban  melekat  terhadap  warisan  yang  diterima  oleh  suaminya.  Dalam perkawinan  biasa  seorang  perempuan  akan  meninggalkan  keluarga  asalnya  dan beraktifitas dirumah suaminya
Setelah  seorang  anak  perempuan  kawin  maka  disebut  ninggal  kedaton  bersamaan dengan  kepergiannya  meninggalkan  rumah  keluarga  asalnya,  juga  meninggalkan tanggungjawabnya  terhadap  keluarga  asal  sehingga  tidak  berhak  atas  harta  warisan. Disamping  itu  pula,  dapat  dikatakan  bahwa  seorang  anak  perempuan  yang  ninggal kedaton  sudah  tidak  memiliki  pertalian  kekerabatan  dengan  keluarga  asalnya,  seperti dalam  sistem  kekerabatan  patrilineal  mengikuti  garis  keturunan  laki-laki  sehingga perempuan (istri) masuk kedalam keluarga suaminya. Ninggal kedaton yakni orang yang meninggalkan tanggungjawab keluarga sehingga tidak berhak atas harta warisan keluarga terhadap dua jenis ninggal kedaton, yaitu ninggal kedaton terbatas dan ninggal kedaton penuh. Mereka yang disebut ninggal kedaton yaitu:
1. Orang yang tidak lagi beragama Hindu
2. (pegat mapianak) dipecat kedudukannya oleh orang tunya
3. Meninggalkan rumah (ngumban) tanpa alasan yang jelas atau minggat
4. Perempuan yang kawin biasa
5. Laki-laki yang kawin nyetane atau kawin nyeburin
6. Diangkat anak oleh keluarga lain
7. Secara  sukarela  melepaskan  ikatan  kekerabatan  dengan  keluarganya  serta menyerahkan diri kepada keluarga lain (maiddeang raga)
Seorang  anak  perempuan  yang  ninggal  kedaton  terbatas  tidak  lagi  memiliki kewajiban untuk mengurus orang tuanya akan tetapi masih memiliki ikatan moral dengan orang tuanya. Hal ini karena anak perempuan tersebut sudah tidak memiliki hak-hak yang dulu  didapatkan  dari  kedua  orang  tuanya  saat  masing  remaja  dan  kewajibanya  sudah berpindah  kerumah  suaminya  karena  di  Bali  menganut  sistem  kekerabatan  patrilineal. Namun, jika seorang anak perempuan ninggal kedaton penuh maka hubungan hukumnya dengan keluarga asal benar-benar terputus atau sudah tidak ada lagi, ikatan moral antara anak  orang  tuanya  pun  di  anggap  sudah  tidak  ada.  Ninggal  kedaton  penuh  contohnya seorang perempuan bali dengan seorang laki-laki jawa melangsungkan perkawinan yang beragama muslim, perempuan tersebut meninggalkan adat bali dan ikut suaminya serta pindah agama. Hubungan moral antara seorang anak dan orang tuanya tidak akan pernah putus atau berakhir dalam keadaan apapun dan sampai  kapanpun. Seorang anak tetaplah memiliki kewajiban terhadap orang tuanya dan berhak dilindungi oleh orang tuanya.
Hubungan moral antara seorang anak dan orang tuanya tidaklah terputus oleh alasan apapun, melainkan hak dan kewajiban seorang anak dan orang tua bisa berubah apabila menerapkan  konsep  dari  ninggal  kedaton  tersebut  yang  dimana  awalnya  orang  tua beranggap  penuh  terhadap  anaknya,  ketika  anak  perempuannya  sudah  melangsungkan perkawinan dan masuk kekeluarga laki-laki karena sistem kekerabatan yang ada di Bali yaitu  pratrilineal  maka  dianggap  niggal  kedaton  dan  tidak  dapat  mendapatkan  harta warisan  tetapi  hubungan  moral  untuk  tetap  menjaga  orang  tuanya  tersebut  tetaplah
berlangsung.  perempuan  yang  sudah  ninggal  kedaton  penuh  karena  melangsungkan perkawinan dan beralih agama dari agama hindu menjadi Non-Hindu dapat menimbulkan persoalan  dalam  keluarga  maupun  dalam  masyarakat  adat  terkait  hak-hak  dan kewajibannya  karena  hak  dan  kewajiban  terlebih  lagi  yang  menyangkut  keagaman  dan kemasyarakatan.

## 2) Tradisi dari Garis Keluarga
Pada  umumnya  masyarakat  Bali  khusunya  di  Desa  Kondoano,  berdasarkan  hasil wawancara tanggal 10 April 2023 dengan Bapak  Made Warsa yang anak perempuannya tidak  mendapatkan  warisan,  beliau  menjelaskan  bahwa  anak  perempuannya  tidak mendapatkan warisan di karenakan faktor tradisi dari keluarganya atau leluhur terdahulu, jika  anak  perempuan  tidak  berhak  mewaris  dan  hanya  anak  laki-laki  saja  yang  berhak mendapatkan  warisan  karena  anak  laki-laki  dianggap  dapat  mengurus  dan  meneruskan swadharma  atau  tanggung  jawab  keluarga,  melanjutkan  segala  kewajiban  leluhurnya, termasuk kewajiban agama, memelihara tempat suci, melaksanakan upacara ngaben dan menyelesaikan utang piutang pewaris.
Sementara anak perempuan dianggap tidak mungkin dapat meneruskan swadharma, sehingga  disamakan  dengan  orang  yang  meninggalkan  tanggung  jawab  keluarga  oleh karena  itu  dianggap  tidak  berhak  atas  harta  warisan  dalam  keluarga.  Dalam  hal  ini  jika anak  perempuan  sudah  menikah  dan  meninggalkan  rumah,  anak  perempuan  hanya  di berikan jiwa dana atau bekal dari orang tuanya.
Masyarakat Bali  khususnya  yang  berada  di  Desa  Kondoano  merupakan  masyarakat yang  kental  akan  tradisi,  budaya  dan  hukum  adat,  bagi  masyarakat  Bali  yang  berada  di Desa Kondoano masih mengikuti awig-awig atau aturan adat dari Bali, pembagian warisan masih  erat  kaitannya  dengan  sistem  pewarisan  adat,  menurut  hukum  adat  Bali  bukan hanya  perempuan  yang  tidak  berhak  atas  warisan,  melainkan  mereka  yang  ninggal kedaton  baik  laki-laki  maupun  perempuan,  tetapi  diberikan  bekal  atau  jiwa  dana  dari orang tua kepada anaknya.
3) Karena masyarakat Bali menganut Sistem Patrilineal
Berdasarkan  hasil  penelitian  wawancara  tanggal  11  April  2023  dengan  Pemangku (Pendeta Adat) Bapak Jro Mangku, bahwa  Agama Hindu suku Bali khusunya yang berada di  Desa  Kondoano,  Kecamatan  Mowila  merupakan  salah  satu  daerah  yang  menganut sistem kekerabatan patrilineal, dimana kekerabatan ini ditentukan bahwa garis keturunan hanya dilihat dari garis laki-laki, oleh karena itu konsekuensinya ahli waris hanyalah anak laki-laki. Hal tersebut berarti bahwa memiliki anak laki-laki adalah sebuah keharusan bagi masyarakatnya  untuk  tetap  meneruskan  garis  keturunan,  dan  akan  menjadi  sebuah masalah  bagi  individu  yang  tidak  memiliki  anak  laki-laki,  hal  tersebut  terkait  dengan mencari penerus garis keturunan, takut akan kehilangan anak, dan khawatiran tidak ada yang akan bertanggung jawab dengan kehidupan orang tua ketika tua.
Masyarakat  hukum  adat  Bali  menganut  sistem  kekerabatan  patrilineal,  yang  lebih dikenal  dengan  istilah  sistem  purusa  atau  kapurusa.  Perlu  ditegaskan  bahwa  sistem kekerabatan  yang  satu  tidak  lebih  baik  dari  sistem  kekerabatan  yang  lain,  tetapi  yang pasti, sistem yang satu berbeda dengan sistem kekerabatan yang lainnya.
Begitupula  yang  terjadi  pada  orang  tua  di  Desa  Kondoano  salah  satu  desa  yang terbilang  fleksibel  atau  terbuka,  di  bandingkan  dengan  desa  lainnya  yang  ada  di  Mowila terkait dengan hukum keluarga, perkawinan, dan waris, menganggap bahwa dengan hanya memiliki anak perempuan itu berarti tidak dapat meneruskan garis keturunannya. Dengan diterapkannya  sistem  patrilineal  oleh  masyarakat  suku  Bali,  anak  laki-lakilah  yang menonjol  seperti  anak  laki-laki  yang  melanjutkan  keluarga  sedangkan  anak  perempuan tidak.
Pada  dasarnya  bahwa  anak  laki-laki  merupakan  ahli  waris  pada  masyarakat patrilineal dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:
1. Silsilah  keluarga    didasarkan  pada  anak  laki-laki.  Anak  perempuan  tidak  dapat melanjutkan silsilah (keturunan keluarga)
2. Dalam rumah tangga, istri bukan kepala keluarga. Anak-anak memakai nama keluarga (marga) ayah, istri digolongkan ke dalam kelurga (marga) suaminnya
3. Dalam adat wanita tidak dapat mewakili orang tua (ayahnya) sebab ia masuk anggota keluarga suaminya
4. Apabila  terjadi  perceraian  suami  istri,  maka  pemeliharaan  anak-anak  menjadi tanggung jawab ayahnya. Anak laki-laki kelak merupakan ahli waris dari ayahnya baik dalam adat maupun harta benda.
Masyarakat Bali yang bertransmigrasi ke luar pulau Bali   khususnya Desa Adat Eka Budaya  masih  membawa  Adat  istiadat  bahkan  membentuk  desa  adat  yang  mewadahi umat Hindu Bali baik dalam suka maupun duka di dalam desa/banjar adat bali terdapat awig-awig/peraturan yang sangat kental akan tradisi dan memegang teguh kebudayaan leluhur  terdahulu  misalnya  mulai  dari  tempat  suci  atau  pura  yang  masih  sama  seperti nuasa yang berada di Bali hingga alat persembahan atau yang biasa di sebut yadnya masih menggunakan ketentuan seperti daerah asal.
Sistem pewarisan Adat Bali masih menggunakan sistem patrilineal yang berarti anak laki-laki  saja  yang  berhak  menjadi  ahli  waris  namun  pelaksanaan  hukum  adat  tersebut sudah  mengalami  pergeseran  diamana  sudah  ada  anak  perempuan  yang  mendapatkan warisan  karena  hukum  waris  adat  Bali  yang  bersifat  fleksibel,  ketidaktauan  dan ketidakmampuan materi yang menjadi tradisi di ruang lingkup adat setempat.

## 2. Upaya  -  Upaya  Yang  Dilakukan  Agar  Kedudukan  Perempuan  Menurut  Hukum  Waris Adat Bali Memperoleh Kesetaraan Gender
Walau pada hakekatnya anak perempuan bukan ahli waris menurut hukum adat waris Bali, namun dalam kenyataannya ada anak perempuan yang berhak untuk mendapat bagian harta kekayaan orang tuanya dan ada yang tidak berhak untuk menjadi ahli waris dari harta kekayaan  orang  tuanya.  Telah  dipaparkan  sebelumnya  bahwa  perempuan  dalam  adat  Bali tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan, melainkan hanya keturunan dan keluarga laki-laki  saja.  Hukum  adat  Bali  menganut  sistem  patrilineal  yang  mana  laki-laki  lah  yang menjadi  ahli  waris  keluarga  sedangkan  seorang  perempuan  hanya  dapat  menikmati  harta peninggalan  orang  tua  atau  harta  peninggalan  dari  suaminya.  Walaupun  dalam  hal  ini perempuan  dalam  adat  Bali  tidak  dapat  menjadi  ahli  waris  dan  hanya  dapat  sekedar mendapatkan menikmati harta peninggalan orang tuanya.
Masyarakat  Indonesia  sangat  memegang  teguh  adat  dan  istiadat  yang  diwariskannya secara  turun  temurun  sehingga  sering  kali  adat  mempengaruhi  pola  tingkah  laku  dan pemikiranya, seperti halnya dalam masyarakat bali yang menganut sistem patrilineal (lebih menekankan pada peranan kaum laki-laki). Sebagai negara yang kaya akan adat dan istiadat kita sebagai pewaris tersebut harus dapat menjaga dan melestarikan adat dan tradisi yang telah ada, namun disatu sisi kita harus tetap memperhatikan hak hakiki perempuan.
Dengan demikian walaupun adat dan tradisi itu ada, harus dijalankan dan dilestarikan tetapi  tidak  boleh  mengesampingkan  atau  merugikan  hak  perempuan  agar  terjadi keseimbangan  antara  kepentingan  adat  dengan  pola  tingkah  laku  serta  pemikiran  yang sesuai tanpa adanya tumpang tindih antara adat dan hak asasi perempuan, hal inilah perlu pemahaman dan penyadaran bagi semua pihak agar kehidupan yang harmonis baik sesama suku  maupun  antar  suku  terwujud  sebagaimana  yang  diharapkan  pada  pemaknaan semboyan  “Bhinneka  Tunggal  Ika”,  namun  hal  ini  berbeda  yang  terjadi  dalam  masyarakat Bali  di  Desa  Kondoano,  kesadaran  akan  kesetaraan  gender  sangat  kurang  hal  ini  dapat  di lihat dari tabel hasil wawancara:
Tabel 2.1: Hasil Wawancara dengan Ketua Adat/Tokoh Adat tentang kesenjangan terhadap kesamaan  hak  gender  Desa  Adat  Eka  Budaya  Desa  Kondoano,  Kecamatan  Mowila  Tahun 2023
No Aspek Kesetaraan Kesenjangan Laki-laki Perempuan 1 Pendidikan 80% 20% 2 Hak Waris 95% 5% 3 Perpendapat di adat 100% 0% 4 Peran Adat 100% 0% 5 Pemberian Barang 70% 30%
Sumber Data : Ketua Adat/Tokoh Adat Desa Adat Eka Budaya Desa Kondoano Tahun 2023
Berdasarkan tabel penelitian di lapangan yaitu wawancara tanggal 7 April  2023  dengan Tokoh  Adat  Eka  Budaya  Bapak  Wayan  Agus  Sukardika  selaku  Ketua  Adat  Desa  Adat  Eka Budaya, Desa Kondoano, Kecamatan Mowila nampak jelas terjadi kesenjangan ketidakadilan perlakuan  antar  gender,  dapat  dilihat  bahwa  dari  aspek  pendidikan  terjadi  kesenjangan, karena dalam masyarakat Bali di desa adat eka budaya desa Kondoano dibidang pendidikan 80%  anak  laki-laki  mendapatkan  pendidikan  perguruan  tinggi  sedangkan  20%  anak perempuan  yang  bersekolah  diperguruan  tinggi.  kesenjanganpun    dalam  aspek  hak  waris
karena  dalam  masyarakat  adat  eka  budaya  desa  Kondoano  anak  perempuan  hanya  5% dikarenakan sentane, yang
mendapatkan harta warisan adalah anak laki-laki. Kesenjangan juga terjadi dalam aspek berpendapat di adat tidak pernah melibatkan seorang perempuan di dalam suatu rapat adat untuk menentukan keputusan tidak diperbolehkan mengambil suatu keputusan hanya pihak laki-laki saja yang bisa mengambil suatu keputusan di adat. Kesenjangan terjadi juga dalam aspek  peran  adat  dalam  masyarakat,  adat  eka  budaya  sistem  adatnya  masih  kental  dan sangat memegang teguh adat dan tradisi tanpa memperdulikan hak asasi kaum perempuan. Kesenjangan  terjadi  juga  di  dalam  aspek  pemberian  barang,  kesenjangan  terjadi  dalam perbedaan  pemberian  jenis  barang,  anak  laki-laki  biasanya  dibelikan  barang  yang  lebih mahal sedangkan anak perempuan dibelikan barang yang lebih murah.
Pemahaman tentang kesetaraan gender merupakan hal penting yang harus ditanamkan setiap  individu  pada  dirinya  karena  pada  hakikatnya  Tuhan  menciptakan  laki-laki  dan perempuan  dengan  kedudukan  yang  sama,  memiliki  hak  yang  sama,  dan  memliki kemampuan  yang  sama  untuk  mengembangkan  bakat  yang  sesuai  dengan  potensi  yang dimilikinya tanpa adanya suatu diskriminasi terhadap kaum perempuan.
Masih banyak orang yang beranggapan bahwa kaum perempuan merupakan kaum yang lemah sehingga sering terjadi adanya diskriminasi terutama di masyarakat Bali yang sistem kekeluargaanya  menganut  sistem  patrilineal.  Di  Desa  Adat  Eka  Budaya  kesadaran  atau pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender masih tergolong rendah karena adanya perlakukan yang berbeda terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.
Peran  perempuan  sangatlah  besar  dalam  berbagai  bidang,  baik  dalam  bidang pendidikan,  sosial,  budaya,  bahkan  peranan  perempuan  telah  kita  rasakan  diranah  politik. Melihat  besarnya  peranan  perempuan  terhadap  kemajuan  suatu  bangsa  sehingga  sudah sepatutnya perempuan layak disejajarkan dengan laki-laki dan tidak laki menjadi kaum yang dinomor duakan.

## 1) Anak Perempuan Sebagai Penerima Waris
Berdasarkan hasil penelitian  dengan sesepuh Desa Adat Eka Budaya desa Kondoano, Kecamatan  Mowila,  bapak  Putu  Sugiarto  sebagaimana  telah  disebutkan  terdahulu  bahwa hukum adat mengenal adanya perubahan-perubahan status dari perempuan menjadi laki- laki.  Dengan  adanya  perubahaan  status  tersebut  maka  perempuan  dalam  perkawinan  ia berstatus  sebagai  suami.  Perempuan  yang  demikian  disebut  perkawinan  keceburin  dan perempuan  yang  berubah  status  hukum  adat  juga  merupakan  jalan  keluar  bagi  keluarga yang tidak mempunyai keturunan laki-laki atau sama sekali tidak mempunyai keturunan. Jadi dengan adanya perubahan status bagi perempuan, maka bagi keluarga yang tidak mempunyai  anak  laki-laki  tetap  akan  mempunyai  ahli  waris  yang  akan  mewarisi  harta kekayaannya.  Karena  dengan  adanya  perubahan  status  dari  perempuan  menjadi  laki-laki maka  juga  akan  merubah  hak  dan  kewajibannya  di  dalam  keluarga  yang  bersangkutan. Perempuan yang berubah status yang disebut dengan sentana rajeg maka akan mempunyai hak untuk mewaris. Sentane rajeg merupakan proses peningkatan status anak perempuan menjadi sentane (anak laki-laki) melalui upacara tertentu menurut adat Bali.
Dalam  perkawinannya,  anak  perempuan  sentane  rajeg  ini  akan  melakukan  kawin nyeburin,  yaitu  pihak  perempuan  dengan  status  sentane  rajeg  akan  melakukan  lamaran kepada pihak laki-laki, dalam hal ini perempuan akan menarik dan membawa laki-laki yang akan menjadi suaminya untuk masuk ke dalam keluarganya atau luluh dalam ikatan hukum keluarga  perempuan.  Sehingga  kedudukan  pihak  laki-laki  pada  keluarga  istrinya  ialah sebagai  meawak  luh  (pihak  perempuan)  dan  istrinya  berstatus  sebagai  meawak  muani (pihak  laki-laki)  kemudian  keturunan  yang  lahir  dalam  perkawinan  ini  merupakan keturunan dari pihak ibu.
Adanya  perubahan  status  mengakibatkan  perempuan  dalam  status  perkawinan tersebut  berstatus  sebagai  suami.  Dengan  adanya  perubahan  status  perempuan  menjadi laki-laki,  keluarga  tersebut  tetap  memiliki  ahli  waris  dalam  keluarganya,  perempuan tersebut akan memiliki hak untuk mewaris harta keluarganya
2) Pemberian hibah dari orang tua atau jiwa dana. Hibah  atau  jiwa  dana  merupakan  terobosan  atau  upaya  yang  dilakukan  oleh  orang Bali agar anak perempuan mereka dapatkan ahli waris atau mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. Hibah atau jiwa dana ialah hibah yang diberikan secara cuma-cuma dari orang tua kepada anak perempuannya namun anak laki-laki atau saudara laki-laki tidak memiliki hak untuk melakukan protes pada orang tuanya karena telah memberikan hibah
kepada  saudara  perempuannya.  Pada  dasarnya,  hibah  atau  jiwa  dana  hanya  dilakukan oleh keluarga berkecukupan.
Pada  masyarakat  Bali  yang  berkecukupan  jika  anak perempuannya  melangsungkan pernikahan biasanya anak tersebut akan diberikan hadiah. Hadiah ini disebut bebaktaan isinya  ketupat,  bekel  dan  ada  juga  yang  disebut  istilah  tetatadan.  Pada  dasarnya,  anak perempuan  yang  kawin  diluar  tidak  akan  mendapatkan  harta  warisan  orang  tuanya. Namun  jika  anak  perempuan  tersebut  meninggal  sebelum  anak  perempuan  tersebut kawin keluar anak perempuan tersebut berhak atas warisan orang tuanya. Namun, harta tersebut hanya bisa dinikmati dan tidak untuk di perjual belikan.
Ada  beberapa  alasan  mengapa  anak  orang  tua  mewarisi  anak  perempuan,  hal tersebut karena, semua anak dianggap sama tidak dibeda-bedakan di mata orang tuanya. Hal  ini  adalah  bentuk  kasih  sayang  orang  tua  kepada  anak  perempuanya.  Sebagai persiapan bagi seorang gadis setelah menikah. Adil untuk semua anaknya dan merupakan bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak perempuannya. Hal ini terjadi dan tidak terlepas dari keadaan keuangan keluarga dan pola pikir serta pola asuh orang tua. Ketentuan Manawa Dharmasastra menjelaskan perempuan hanya mendapat sekitar seperempat bagian dari bagian masing-masing pembagian saudara laki-lakinya. Dalam hal ini  jika  semakin  banyak  saudara  laki-laki  dalam  keluarga,  maka  dapat  dimungkinkan saudara perempuan mendapat bagian harta waris lebih banyak dari saudara laki-lakinya. Namun  setelah  bersuami,  perempuan  tersebut  tidak  memiliki  beban  kewajiban  formal pada keluarga asalnya, tetapi ia tetap memiliki hak waris (bukan sebagai ahli waris hanya mendapatkan bagian dari harta peninggalan).
3) Masyarakat  suku  Bali  harus  mengikuti  aturan  yang  berlaku  tentang  hak  mewaris perempuan
Pewarisan menurut hukum adat Bali, bukan semata-mata berarti membagikan harta peninggalan  (warisan)  orang  tua  (pewaris)  oleh  yang  berhak  menurut  hukum  (ahli waris), melainkan mengandung makna pelestarian, pengurusan dan penerusan kewajiban (swadharma) pewaris. Oleh karena itu, ciri khas hukum adat waris Bali, bertujuan agar sebanyak dan sedapat mungkin harta pusaka tetap utuh, untuk kepentingan pelestarian, pengurusan dan penerusan kewajiban terhadap keluarga dan masyarakat oleh semua ahli waris.
Berdasarkan  wawancara  Penelitian  Tanggal  13  April  2023  dengan  Bapak  Putu Sukanadi  selaku  Kepala  Desa  Kondoano  beliau  menjelaskan  bahwa  masyarakat  di  desa masih kaku atau kukuh dengan tradisi leluhur di Bali dimana di Bali jika anak perempuan sudah menikah dan meninggalkan rumah orang tua, orang tua bebas dari tanggung jawab kepada anak, dan anak akan memulai kehidupan dengan keluarga barunya.
Padahal anak perempuan dan laki-laki itu sama yaitu sama-sama anak tetapi dalam adat Bali banyak perbedaan anak perempuan dan laki-laki, contohnya masalah warisan, aspirasi  di  masyarakat  adat,  dan  kedudukan  di  masyarakat.  Disatu  sisi  adanya  aturan- aturan  yang  berlaku  di  Bali  seharusnya  aturan-aturan  tersebut  dijalankan  sampai sekarang  tetapi  pada  kenyataanya  tidak  sepenuhnya  di  jalankan  oleh  masyarakat  Bali khususnya  di  desa  Kondoano.  Beberapa  aturan  tentang  pewarisan  sejak  tahun  1900 sampai sekarang.
1. Paswara 13 Oktober 1900
2. Awig-awig tertulis desa pakraman
3. Surat Keputusan Landerfrom tingkat I Bali tanggal 1 Oktober 1962
4. Keputusan Pasamuhan Agung Majelis Utama Desa Pakraman Nomor 01/KEP/PSM- 3/MDP Bali/X/2010
Dari  beberapa  aturan  diatas  sepatutnya  masyarakat  adat  Bali  yang  berada  di  desa Kondoano,  relatif  memberikan  keadilan  kepada  perempuan,  dibandingkan  ketentuan serupa  yang  pernah  berlaku,  karena  memberikan  kepastian  kepada  perempuan  baik selama mereka masih berada dalam rumah orang tua maupun sudah menikah berada di keluarga laki-laki.
Akan tetapi masyarakat di Desa Kondoano tetap kukuh pada tradisi turun temurun dari  generasi  ke  generasi  sebelumnya  mereka  berpikir  jika  anak  perempuan mendapatkan warisan  sedangkan  keadaan  dirumah  orang tua  hanya  memiliki  beberapa warisan  atau  peninggalan,  disatu  sisi  tidak  semua  masyarakat  mempunyai  harta  yang banyak  dan  hanya  cukup  untuk  keluarga  saja,  jika  di  bagi  anak  laki-laki  yang  akan
meneruskan atau menjalankan swadharama tidak cukup memenuhi kebutuhan di dalam keluarga tersebut, kecuali harta warisannya lebih.
4) Mensosialisasikan  kesetaraan  gender  agar  kaum  perempuan  dianggap  layak mendapat warisan oleh masyarakat.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penelitian  pada  tanggal  7  April  2023  dengan  bapak Made Wiarta selaku orang tua yang memiliki anak perempuan beliau menjelaskan bahwa pensosialisasian  ideologi  patriarki  kemudian  terjadi  dari  generasi  ke  generasi  melalui pendidikan,  baik  di  dalam  keluarga  maupun  pada  masyarakat,  sehingga  telah  mengakar dan  mempengaruhi  cara  berpikir,  cara  pandang,  pola  bersikap  dan  berprilaku  semua individu dimasyarakat. Oleh karena itu pada budaya patriarki ini kekuasaan laki-laki atas perempuan  tidak  saja  terjadi  dalam  kehidupan  keluarga,  tetapi  juga  dalam  kehidupan masyarakat  yang  lebih  luas.  Pada  intinya  budaya  patriarki  ini  menekankan  pada pengutamaan  laki-laki  dalam  banyak  hal  termasuk  dalam  hal  pendidikan.  Jadi    perlunya sosialisasi  atau  pendekatan  dan  musyawarah  untuk  mencari  kemufakatan  yang  tertuang didalam suatu keputusan bersama.
Berbicara mengenai kesetaraan gender tampaknya tidak lengkap tanpa menampilkan sosok  Kartini.  Meskii  ia  bukanlah  sosok  aktivis  perempuan  karena  tidak  secara  langsung membuat  suatu  gerakan  atau  melakukan  suatu  aksi  publik  tertentu.  Kartini  juga  bukan politisi atau negarawan karena tidak pernah aktif di partai politik atau menjadi pemimpin pemerintah seperti Megawati. Namun Kartini memiliki gagasan semangat feminiisme yang menuntut pemberian peluang yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk mengenyam pendidikan formal.
Di Desa Kondoano harapan Kartini nampaknya menunjukan tanda-tanda keberhasilan. Gejala ini terlihat dari banyaknya kaum perempuan yang mengenyam pendidikan, hingga sampai  pendidikan  tinggi.  Mulai  dari  masuk  perguruan  tinggi  negeri  misalnya  Fakultas Keguruan  Dan  Ilmu  Pendidikan(FKIP),Fakultas  Ekonomi  Dan  Bisnis  (FEB),    Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), dan juga perguruan tinggi swasta seperti jurusan perawat dan juga kebidanan.
Gejala  lain  juga  terlihat  pada  fakta  bahwa  perempuan  Bali  didesa  Kondoano  tidak hanya bergelut pada ranah domestik, tetapi juga pada sektor publik. Berbagai sektor formal yang dulunya tidak bisa diakses oleh kaum perempuan, kini sudah terbuka lebar. Sektor- sektor  formal  seperti  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  DAN  pegawai  swasta  telah  banyak melibatkan  tenaga  kerja  perempuan.  Bahkan  pada  jenis-jenis  pekerjaan  tertentu,  seperti guru, bidan, atau perawat didominasi oleh kaum perempuan.
Begitu banyak kontribusi perempuan baik dalam dunia kerja maupun urusan rumah tangga tetapi pada kenyataanhnya perempuan Bali di desa kondoano belum mendapatkan hak  dalam  pewarisan  sehingga  demikian  perlu  disosialisasikan  di  desa  kondoano  terkait kesetaraan gender dalam pewarisan agar perempuan dianggap layak mendaoatkan warisan dari orang tuanya

## D. Kesimpulan
Berdasarkan apa yang telah diuraikan di dalam bab-bab terdahulu maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Sistem  kekeluargaan  yang  dianut  oleh  masyarakat  Hindu  Bali  yaitu  sistem  Patrilineal (kebapakan) dimana yang berhak mewaris adalah hanya anak laki-laki sedangkan anak perempuan tidak berhak untuk mewaris. Sehingga ketentuan hukum adat Bali yang tidak memberikan  anak  perempuan  mewaris  harta  peninggalan  orang  tuanya  adalah  sesuai dengan  ketentuan  sistem  kekeluargaan  yang  dianut  dan  tidak  bertentangan  dengan hukum  adat yang  belaku.  Tetapi   kalau dewasa  ini  ketentuan  tersebut  yaitu yang tidak memberikan  hak  kepada  anak  perempuan  untuk  mewarisi  harta  peninggalan  orang tuanya  itu  dihubungkan  dengan  kemajuan  dalam  pergaulan  sosial  dimana  sedang  giat- giatnya  diupayakan persamaan emansipasi  dan  persamaan  Gender  antara  laki-laki  dan perempuan  berdasarkan  atas  prinsip  keadilan,  keadilan  sosial,  kepastian  hukum  dan perlindungan  hukum  bagi  semua  masyarakat,  maka  ketentuan  hukum  adat  yang  tidak memberikan hak mewaris kepada anak perempuan adalah bertentangan dengan prinsip keadilan, serta menghilangkan hak-hak dari anak perempuan. Tradisi yang sangat kental
yang  mengikat  masyarakat  Bali  sangat  kuat  mempengaruhi  masyarakat  Bali  sehingga budaya dan istiadat tetap dilestarikan dan dipegang teguh hingga sekarang.
2. Hukum  Adat  Bali  mengenal  adanya  perubahan-perubahan  status  dari  perempuan menjadi  laki-laki.  Dengan  adanya  perubahaan  status  tersebut  maka  perempuan  dalam perkawinan ia berstatus sebagai suami. Perempuan yang demikian disebut perkawinan keceburin dan perempuan yang berubah status hukum adat juga merupakan jalan keluar bagi  keluarga  yang  tidak  mempunyai  keturunan  laki-laki  atau  sama  sekali  tidak mempunyai  keturunan.  Jadi  dengan  adanya  perubahan  status  bagi  perempuan,  maka bagi  keluarga  yang  tidak  mempunyai  anak  laki-laki  tetap  akan  mempunyai  ahli  waris yang  akan  mewarisi  harta  kekayaannya.  Karena  dengan  adanya  perubahan  status  dari perempuan menjadi laki-laki maka juga akan merubah hak dan kewajibannya di dalam keluarga  yang  bersangkutan.  Perempuan  yang  berubah  status  yang  disebut  dengan sentana rajeg maka akan mempunyai hak untuk mewaris.

## Saran
1. Diharapkan kepada masyarakat Desa Adat Eka Budaya Desa Kondoano agar mengadopsi Keputusan Pasamuhan Agung dalam Awig-Awig sebagaimana tertuang dalam Keputusan Majelis  Utama  Desa  Pakraman.  Serta  Kitab  Suci  Manava  Dharmasastra  yang  berisi tentang hak mewaris perempuan, agar memberikan keadilan terhadap perempuan.
2. Diharapkan kepada para penegak hukum khususnya hakim dan notaris agar menjadikan hasil  keputusan  Majelis  Utama  Desa  Pakraman,  Kitab  Manava  Dharmasastra  sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah warisan yang dihadapi.

## E. Referensi
Afandi, A. (2004). Hukum waris, hukum keluarga, hukum pembuktian . Jakarta : Bina Aksara. Astiti,  P.  (2000). Hak-Hak  Wanita  bali  dalam  Hukum  Adat  bali, yayasan  Obor  Indonesia, Denpasar
Bushar, M. (1998). Asas-Asas Hukum Adat , Pradanya Paramitha, Jakarta Effendi, P. (2003). Hukum Waris , PT Grafindo Persada, Jakarta Ellyn, P. (2020). Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia , Penerbit Kencana, jakarta Gegel, P., & Gede, H. (2010). Hukum Perkawinan dan Waris Hindu , UNHI Press, Denpasar Haar,  T.  (2000). Asas-Asas  dan  Susunan  Hukum  Adat ,  Diterjemahkan  oleh  K,Ng.  Suebekti Proesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta
Kaler, K. (1994). Butir-Butir Tercecer Tentang Hukum Adat Bali, Kayumas Agung, Denpasar Keputusan  Majelis  Utama  Desa  Pakraman  Nomor  01/Kep/PSM-3/MDP  Bali/X/2010  tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung III
Kusuma, H., & Hilman. (2015). Hukum Waris Adat , Citra Aditnya Bkati, Bandung Panetje, G. (2000). Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali, Guna Agung, Depasar Satrio, J. (2000). Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang, Citra Aditya Bakti, Bandung
Setyawati,  N.  ( 2017).  “ Kedudukan  Perempuan  Hindu  Menurut  Hukum  Waris  Adat  Bali  Dalam Perspektif  Kesetaraan  Gender”. Jurnal  Penelitian  Agama  Hindu,  2 (1)  (Halaman  618-612), Denpasar:Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar
Soekanto, S. (2011). Hukum Adat Indonesia , RajaGrafindo Persada, Jakarta Soepomo. (2000). Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradanya Paramita , Jakarta Soeripto. (2003). Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Bali , Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember
Subekti,  R.,  &  Tjitrosudiro.  (1996).  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  PrandnyaParamita, Jakarta,
Subekti. (2005). Pokok-Pokok Hukum Perdata , Intermasa, Jakarta Sudiyat, I. (2001). Sketsa Asas Hukum Adat , Liberty, Yogyakarta Surat Keputusan Landerform Daerah Tingkat I Bali Tanggal 28 Mei 1962 Sutantio, R. (2000). Wanita dan Hukum, Alumni, Bandung. Undang-Undang Nomor  39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1984  tentang  Pengesahan  Konvensi  Penghapusan  Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.