Volume 5 No 2 July 2024 EISSN 2722-2861
IMPACT OF STREET VENDORS' RELOCATION ON DERMAGA WISATA SANGGAM TANJUNG REDEB DISTRICT BERAU REGENCY
DAMPAK RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI DERMAGA WISATA SANGGAM KECAMATAN TANJUNG REDEB KABUPATEN BERAU
Ahmad Irgi Fahrezy 1 , Agustin Nurmanina 2 1,2 Universitas Mulawarman, Indonesia Email Correspondence: ahmadirgyf28@gmail.com

## ABSTRACT:
This study aims to describe the phenomenon of relocating street vendors from Sanggam Berau Tourism Pier to Pemuda Street,  and  to  analyze  the  economic  and  social  impacts  of  this  relocation  from  the  vendors'  perspective.  A  descriptive qualitative  method  was  used,  with  primary  and  secondary  data  collected  through  interviews,  observations,  and documentation. Informants were selected using purposive sampling, involving ten key and primary informants. The study finds that the relocation of street vendor is a policy of the Berau Regional  Government in response of increased tourist traffic  at  the  pier.  The  parking  area  at  pier,  previously  used  by  vendors,  had  to  be  fully  repurposed  for  parking  due  to rising visitor numbers. The new location on Pemuda Street has led  to negative  impacts on vendors, including decreased income and unstable trading activities due to its less strategic and narrower space. However, there are positive outcomes such  as  improved  security,  enhanced  social  interactions  among  vendors,  and  greater  legal  certainty.  The  study recommends  that  the  Berau  Regional  Government  evaluate  and  develop  a  better  relocation  strategy,  and  considering revising policies related to culinary tourism areas to better support vendor business sustainability.
Keywords: Sanggam Berau Tourism Pier, Policy, Impact, Relocation, Street Vendors

## ABSTRAK:
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan fenomena relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dari Dermaga Wisata Sanggam Berau ke Jalan Pemuda, serta menganalisis dampak ekonomi dan sosial dari persepsi PKL yang direlokasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data primer dan sekunder melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.  Informan  dipilih  dengan  teknik  purposive  sampling,  melibatkan  sepuluh  informan  yang  terdiri  dari informan kunci dan utama. Hasil penelitian menunjukkan relokasi PKL merupakan kebijakan Pemerintah Daerah Berau berdasarkan  adanya  peningkatan  jumlah  wisatawan  yang  menggunakan  dermaga.  Area  parkir  dermaga  Sanggam  yang sebelumnya digunakan PKL untuk berjualan harus difungsikan kembali secara penuh untuk parkir  kendaraan pengguna dermaga. Lokasi baru yang berada di Jalan Pemuda dianggap kurang strategis dan sempit sehingga memberikan dampak negatif  terhadap  para  pedagang,  meliputi  penurunan  pendapatan  dan  ketidakstabilan  aktivitas  jual  beli.  Meskipun demikian, terdapat dampak positif seperti peningkatan keamanan, hubungan sosial antar pedagang, serta kepastian hukum. Penelitian  ini merekomendasikan Pemerintah Daerah Berau melakukan evaluasi dan merumuskan strategi relokasi yang lebih  baik,  serta  mempertimbangkan  untuk  merevisi  kebijakan  terkait  wilayah  wisata  kuliner  agar  lebih  mendukung kegiatan usaha PKL.
Kata kunci:  Dermaga Wisata Sanggam, Kebijakan, Dampak, Relokasi, PKL

## Article Info
Received : Januari 2024 Accepted : July 2024 Published : July 2024 DOI :

## Copyright and License
Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
Mahasiswa Program Studi S1 Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
2 Dosen Pembimbing Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

## 1. PENDAHULUAN
Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  125  Tahun  2012  Tentang  Koordinasi Penataan  Dan  Pemberdayaan  Bab  1  Pasal  1  bahwa  Pedagang  Kaki  Lima  yang  selanjutnya  disingkat  PKL adalah  pelaku  usaha  yang  melakukan  usaha  perdagangan  dengan  menggunakan  sarana  usaha  bergerak maupun  tidak  bergerak,  menggunakan  prasarana  kota,  fasilitas  sosial,  fasilitas  umum,  lahan  dan  bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. Menurut data  Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2022, sekitar 44,41% dari 1,78 juta pekerja di Kalimantan  Timur terlibat dalam sektor informal  (BPS,  2022).  PKL  merupakan  salah  satu  contoh  pelaku  sektor  informal.  Meskipun  sektor  ini menawarkan  peluang,  pekerja  di  dalamnya  menghadapi  risiko  seperti  ketidakpastian  pendapatan  dan minimnya  perlindungan  sosial.  PKL  sering  kali  mendapatkan  stigma  negatif  karena  PKL  dianggap  tidak memiliki  izin  atau  legalitas,  mengganggu  keindahan  kota,  merusak  atau  menurunkan  kualitas  dari  fasilitas umum,  menyebabkan  kemacetan,  membentuk  area  kumuh,  dan  tidak  teratur  (Aotama  dan  Deave,  2021). Untuk  mengatasi  masalah  yang  dapat  ditimbulkan  oleh  keberadaan  PKL,  pemerintah  perlu  mengkoordinasi penataan  dan  relokasi  mereka,  mempertimbangkan  aspek  ekonomi,  lingkungan,  sosial,  dan  budaya  dalam proses tersebut.
Kabupaten  Berau,  yang  terletak  di  Kalimantan  Timur,  memiliki  potensi  pariwisata  yang menawarkan destinasi wisata alam yang indah dan menarik seperti Pulau Derawan dan Pulau Maratua. Untuk menunjang  aktivitas  pariwisata  tersebut,  Pemerintah  Daerah  (Pemda)  Berau  telah  membangun  Dermaga Wisata  Sanggam  sebagai  sarana  transportasi  air  bagi  wisatawan  yang  ingin  mengunjungi  destinasi  wisata yang  ada  di  Kabupaten  Berau.  Dermaga  ini  terletak  di  Jalan  Pangeran  Diguna,  Tanjung  Redeb.  Kawasan sekitar dermaga ini berada dekat dengan pusat kegiatan ekonomi dan aktivitas masyarakat Berau. Pada tahun 2018 hingga 2023 para PKL menempati area parkir Dermaga Wisata Sanggam untuk berjualan atas izin dari Pemda  Berau.  Mereka  berjualan  di  halaman  parkir  dermaga  mulai  pukul 17:00  hingga  04:00  pagi.  Namun, berdasarkan  data  dari  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Berau,  terjadi  peningkatan  jumlah  wisatawan  di Kabupaten Berau  yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 terdapat sekitar 127.396 wisatawan, pada  tahun  2021  terdapat  sekitar  141.483  wisatawan,  dan  pada  tahun  2022  terdapat  sekitar  297.337 wisatawan  baik  dari  asing  maupun  domestik.  Meningkatnya  jumlah  wisatawan  yang  berkunjung  ke Kabupaten Berau berimplikasi terhadap meningkatnya jumlah kendaraan wisatawan yang parkir di Dermaga Wisata Sanggam. Meninjau mengenai hal ini, Pemda Berau pada  April 2023 akhirnya  merelokasi para PKL yang  semula  berjualan  di  area  parkir  Dermaga  Wisata  Sanggam  ke  lokasi  baru,  yaitu  di  Jalan  Pemuda, Tanjung Redeb.
Area Jalan Pemuda sendiri didominasi oleh kegiatan administrasi dan perkantoran. Lokasi baru bagi PKL  ini  merupakan  aset  milik  Pemda  Berau,  yang  sebelumnya  merupakan  bangunan  bekas  Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD).  Penempatan  PKL  ini  bersifat  sementara  dan  didasari  oleh  surat perjanjian  yang  dibuat  oleh  Dinas  Koperasi,  Perindustrian,  dan  Perdagangan  (DISKOPERINDAG) Kabupaten Berau serta pihak PKL. Relokasi PKL dari Dermaga Wisata Sanggam ke Jalan Pemuda dianggap kurang efektif karena area tersebut sepi aktivitas ekonomi, terutama pada malam hari. Hal ini disebabkan jam operasional PKL  yang  mulai berjualan pukul 17:00 berseberangan dengan kondisi Jalan Pemuda  yang lebih ramai  pada  pagi  hingga  sore  hari.  Lokasi  baru  ini  juga  lebih  kecil  dibanding  tempat  sebelumnya,  sehingga tidak mampu menampung dengan baik total sepuluh pedagang yang direlokasi.
Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ekonomi dan sosial dari  relokasi  tersebut  berdasarkan  persepsi  PKL,  serta  mendeskripsikan  fenomena  relokasi  ini.  Diharapkan, hasil  penelitian  dapat  memberikan  kontribusi  akademis  dan  praktis,  terutama  bagi  pemerintah  dalam melakukan kebijakan relokasi PKL dan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

## 2. METODE

## 2.1 Jenis Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif.  Penelitian  kualitatif  adalah  proses  penelitian  yang  bertujuan  untuk memahami  suatu  fenomena  secara  apa  adanya  (Sukmadinata,  2009).  Penelitian  kualitatif  bertujuan  untuk memahami  masalah  sosial  dengan  menciptakan  gambaran  yang  holistik  dan  terstruktur  dalam  melaporkan
pandangan  informan,  yang  disusun  dengan  kata-kata  dalam  latar  alamiah  (Silalahi,  2009).  Konsep  ini digunakan oleh peneliti karena metode ini dianggap sangat relevan dengan tujuan penelitian ini.

## 2.2 Lokasi Penelitian
Tempat  penelitian  ini  berada  di  Kecamatan  Tanjung  Redeb,  Kabupaten  Berau,  Provinsi  Kalimantan Timur, Indonesia. Lokasi utama penelitian ini terbagi menjadi 2 tempat, yang pertama yaitu Dermaga Wisata Sanggam dan yang kedua yaitu Jalan Pemuda.
2.3 Sumber Data
Data  primer  dikumpulkan  melalui  wawancara  dan  observasi  langsung,  dengan  teknik purposive sampling untuk memilih informan kunci dan utama. Informan kunci terdiri dari Ketua Koordinator PKL dan dua perwakilan dari DISKOPERINDAG Berau. Sementara informan utama berjumlah tujuh PKL yang telah direlokasi  dan  masih  berdagang.  Data  sekunder  diperoleh  dari  dokumen  resmi,  artikel  berita,  data  statistik, peraturan pemerintah, serta catatan lapangan untuk mendukung pemahaman tentang fenomena relokasi ini.

## 2.4 Fokus Penelitian
Penelitian ini berfokus untuk mendeskripsikan fenomena relokasi PKL dari Dermaga Wisata Sanggam ke  Jalan  Pemuda.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  berfokus  untuk  mengetahui  kondisi  ekonomi  dan  sosial terhadap para PKL yang direlokasi tersebut. Dampak ekonomi yaitu:
1. Pendapatan
Secara  umum,  pendapatan  adalah  aliran  nilai  ekonomi  atau  uang  yang  diterima  individu  atau kelompok  dari  berbagai  sumber  penghasilan.  Dalam  penelitian  ini,  pendapatan  dilihat  melalui  aliran nilai  ekonomi  atau  uang  yang  dihasilkan  oleh  PKL  ketika  berdagang.  Kondisi  pendapatan  para  PKL dapat dilihat melalui perbandingan sebelum dan sesudah direlokasi.
2. Stabilitas aktivitas jual beli
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “stabil” dapat berarti mantap, kukuh, atau tidak goyah.  Sedangkan  stabilitas  artinya  yaitu  kemantapan,  kestabilan,  atau  keseimbangan.  Hal  ini  dapat dilihat  sebagai  sebuah  kondisi  dengan  tiadanya  perubahan  yang  signifikan  bagi  para  PKL  dalam melakukan kegiatannya yaitu jual beli sebelum dan sesudah direlokasi.
Sedangkan dampak sosial yaitu:
1. Keamanan
Menurut KBBI, aman berarti bebas dari bahaya. Keamanan sendiri artinya keadaan yang aman atau ketenteraman.  Kondisi  ini  menggambarkan  keadaan  lokasi  berdagang  para  PKL  dilihat  dari  kondisi yang bebas dari bahaya,  ancaman,  atau risiko  yang dapat  mengganggu keberlangsungan aktivitas para PKL.
2. Kenyamanan
Kenyamanan dapat dipahami sebagai sebuah kondisi di  mana individu  merasa nyaman, santai, dan puas  dengan  lingkungan  fisik  atau  sosial  mereka.  Hal  ini  berkaitan  dengan  kondisi  fisik  dari  lokasi berdagang yang memengaruhi kenyamanan atau kepuasan para PKL.
3. Hubungan sosial antar pedagang
Hubungan sosial dapat merujuk pada sebuah interaksi atau ikatan yang terjalin antara individu atau kelompok  di  dalam  masyarakat.  Hubungan  sosial  antar  pedagang  merupakan  keadaan  atau  hubungan yang terjalin antara sesama PKL atau interaksi sosial sebagai akibat dari dinamika proses relokasi. 4. Kepastian dan jaminan hukum
Kepastian  dan  jaminan  hukum  merupakan  faktor  penting  dalam  menciptakan  lingkungan  yang aman, stabil, dan berkelanjutan bagi individu ataupun kelompok. Hal ini terkait regulasi, kebijakan, atau peraturan  yang  mengatur  kegiatan  para  PKL  yang  direlokasi,  yang  kemudian  memberikan  kepastian mengenai status atau keberlanjutan kegiatan PKL.

## 2.5 Teknik Pengumpulan Data
Wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi  merupakan  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini.  Wawancara  dilakukan  secara  semi  terstruktur  dengan  informan  untuk  menggali  informasi secara mendalam. Observasi dilakukan untuk mengamati dinamika para PKL secara langsung. Dokumentasi melengkapi kedua metode tersebut dengan mencatat hasil wawancara dan mengambil gambar serta rekaman suara  sebagai  bukti  penelitian.  Penggunaan  ketiga  teknik  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  data  yang komprehensif dan akurat mengenai kondisi para PKL setelah relokasi.

## 2.6 Analisis Data
Analisis  data  kualitatif  adalah  proses  sistematis  yang  melibatkan  pengumpulan  dan  pengorganisasian data dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini mencakup reduksi data, penyajian data,
210
dan  verifikasi untuk menarik kesimpulan yang  valid. Menurut Miles dan Huberman, analisis data dilakukan dalam  tiga  tahap:  pertama,  reduksi  data  yang  meliputi  penyuntingan,  pengelompokan,  dan  meringkas  data; kedua,  penyajian  data  dari  hasil  reduksi  dalam  bentuk  narasi  yang  didukung  oleh  gambar  atau  tabel;  dan ketiga,  verifikasi  yaitu  memeriksa  kembali  data  untuk  memastikan  kesimpulan  yang  diambil  akurat  dan sesuai  dengan  fokus  penelitian  (Sugiyono,  2005).  Verifikasi  dilakukan  melalui  triangulasi,  yang menggunakan beberapa sumber dan metode untuk memastikan keabsahan temuan. Kesimpulan yang diambil merupakan hasil akhir dari analisis yang telah diverifikasi dan disusun secara sistematis oleh peneliti.
. 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Kronologi Relokasi
Para PKL ini telah berjualan di Kabupaten Berau sejak awal tahun 2002. Pada saat awal berjualan, para pedagang  menempati  suatu  lahan  yang  berada  di  Jalan  S.A  Maulana.  Jalan  S.A  Maulana  sendiri  berada  di kelurahan Bugis dan berjarak sekitar 900  meter dari Dermaga  Wisata Sanggam.  Lahan  yang ditempati para PKL  ini  merupakan  aset  milik  Pemerintah  Daerah  Berau,  dan  para  pedagang  menempati  lahan  tersebut dengan  status  meminjam.  Setelah  berjualan  di  Jalan  S.A  Maulana  sekitar  16  tahun,  akhirnya  pada  sekitar tahun 2018 lalu mereka dipindahkan ke Dermaga Wisata Sanggam  Berau. Para PKL  yang berjualan di S.A Maulana  ini  diarahkan  untuk  pindah  sementara  ke  Dermaga  Wisata  Sanggam  karena  adanya  agenda pembangunan  pusat  kuliner  pada  lahan  yang  ditempati  PKL  di  Jalan  S.A  Maulana.  Nantinya,  ketika  pusat kuliner ini telah selesai dibangun maka para PKL ini dapat menempati kembali area tersebut. Kemudian atas arahan pihak berwenang dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, para PKL ini ditempatkan sementara di area parkir Dermaga Wisata Sanggam.  Hal ini juga bertepatan dengan  kondisi Dermaga Wisata Sanggam yang saat itu belum aktif sepenuhnya. Para PKL ini berjualan di Dermaga Wisata Sanggam selama sekitar 5 tahun, hingga akhirnya pada April 2023 lalu mereka direlokasi ke Jalan Pemuda.
Gambar 1. Dermaga Wisata Sanggam Berau Sumber: Google Maps 2024
Untuk sampai pada kesepakatan pada lokasi baru bagi PKL yang direlokasi, diperlukan berbagai macam pertimbangan  seperti  ketersediaan  aset  pemerintah,  legalitas,  dan  kesanggupan  dari  pihak  PKL  itu  sendiri. Proses  tersebut  melibatkan  berbagai  OPD  seperti  DISKOPERINDAG,  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol PP)  dan  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD).  Relokasi  ini  mengacu  pada  Peraturan Bupati  Berau  Nomor  59  Tahun  2019  Tentang  Penetapan  Wilayah  Wisata  Kuliner  Yang  Dimanfaatkan Pedagang  Warung  Tenda  Dan  Sejenisnya  Untuk  Berjualan.  Rencana  pembangunan  pusat  kuliner  atau pujasera yang direncanakan dibangun di Jalan S.A Maulana ternyata dialihkan menjadi pembangunan Rumah Sehat  BAZNAS.  Mengenai  hal  ini,  Agus  Wahyudi  selaku  Pelaksana  Jabatan  Sekretaris  Daerah  (Sekda) Berau,  menyatakan bahwa para PKL dipindahkan ke  Dermaga Sanggam karena lahan  yang berada di Jalan S.A Maulana akan dibangun untuk Pujasera, namun rencana ini dialihkan untuk pembangunan Rumah Sehat. Pembangunan  rumah  sehat  tersebut  sebelumnya  belum  mendapatkan  izin  dari  Pemda  Berau,  namun  karena alasan  kemanusiaan,  pemimpin  sebelumnya  memberikan  lahan  tersebut  (Benuanta.co.id.  2023). Pembangunan  Rumah  Sehat  BAZNAS  ini  telah  rampung  pada  2023  lalu.  Perubahan  rencana  tersebut kemudian  menimbulkan  kebingungan  bagi  PKL  Dermaga  Sanggam,  karena  hal  ini  tidak  sesuai  dengan rencana pembangunan di awal.
Selain  dipicu  oleh  meningkatnya  jumlah  wisatawan  yang  menggunakan  fasilitas  Dermaga  Wisata Sanggam,  perubahan  rencana  pembangunan  pujasera  menjadi  rumah  sehat  di  Jalan  S.A  Maulana  juga memengaruhi relokasi ini. Para PKL tidak dapat kembali ke tempat  mereka semula, sehingga  mereka harus mencari  lokasi  baru  untuk  berjualan.  Menanggapi  hal  itu,  Pemda  Berau  berupaya  memberdayakan  PKL dengan  menyediakan  lokasi  sementara  bagi  PKL  yaitu  di  Jalan  Pemuda  untuk  kembali  menjalankan aktivitasnya.  Solusi  sementara  ini  diambil  selagi  mencari  lokasi  yang  lebih  representatif  dan  cocok  bagi kegiatan usaha para PKL.

## 3.2 Dampak Ekonomi
Dampak ekonomi terhadap para PKL yang direlokasi ke Jalan Pemuda yaitu meliputi: 1. Pendapatan
Berdasarkan data yang peneliti telah kumpulkan, terjadi penurunan pendapatan yang signifikan dari para  PKL  mulai  dari  50%  hingga  90%  ketika  berjualan  di  Jalan  Pemuda.  Dampak  ini  ditemukan berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  para  PKL.  Berikut  ini  adalah  data  perkiraan  penurunan pendapatan para PKL setelah direlokasi:
Tabel 1. Perkiraan penurunan pendapatan PKL setelah direlokasi
No Nama Usaha Perkiraan rata- rata pendapatan sebelum direlokasi Perkiraan rata -rata penurunan pendapatan setelah direlokasi 1 Warung KRR Rp 1.000.000 per hari Rp 100.000 per hari (turun sekitar 90%) 2 Warung A Rp 4.000.000 per hari Rp 800.000 per hari (turun sekitar 80%) 3 Warung SCB Rp 4.000.000 per hari Rp 1.200.000 per hari (turun sekitar70%) 4 Warung CB Rp 1.500.000 per hari Rp 375.000 per hari (turun sekitar 75%) 5 Warung SL Rp 4.000.000 per hari Rp 2.000.000 per hari (turun sekitar 50%)
Sumber: Hasil pengolahan data oleh peneliti
Tabel  tersebut  menunjukkan  perkiraan  jumlah  penurunan  pendapatan  para  pedagang  selama berjualan  di  Jalan  Pemuda  dalam  kurun  waktu  yang  berbeda-beda.  Hal  ini  dikarenakan  beberapa pedagang telah pindah secara mandiri dari lokasi di Jalan Pemuda dan memiliki perbedaan lama waktu dalam  menempati  lokasi  di  Jalan  Pemuda.  Beberapa  pedagang  hanya  bertahan  beberapa  bulan  awal penempatan,  dan  hingga  sekarang  hanya  menyisakan  3  pedagang  yang  masih  bertahan  di  lokasi. Sementara  dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lailatus  dan  Andi  ditemukan  adanya  kenaikan pendapatan  pedagang  sekitar  40%  setelah  direlokasi.  Tempat  berjualan  yang  baru  dirasakan  lebih nyaman, namun sempit sehingga pembeli tidak bisa lebih lama saat makan di lokasi (Lailatus dan Andi, 2022).
Selain  bekerja  sebagai  PKL,  para  pedagang  juga  memiliki  kehidupan  personal  di  luar  dari  bisnis mereka. Mereka memiliki berbagai macam tanggungan sosial dan ekonomi yang harus dipenuhi dengan pendapatan  mereka dari bekerja sebagai PKL. Para PKL juga  memiliki karyawan atau anak buah yang menggantungkan hidup mereka dari bekerja sebagai PKL. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan PKL, diungkapkan bahwa bekerja sebagai PKL merupakan satu-satunya harapan dalam mengumpulkan pendapatan  karena  keterbatasan  kemampuan  untuk  mencari  sumber  pendapatan  dari  hal  lain.  Hal  ini seperti  yang  diungkapkan  oleh  Rudianto  pendapatan  merupakan  faktor  penting  bagi  setiap  manusia, karena sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup suatu usaha (Rudianto, 2012).
2. Stabilitas aktivitas jual beli
Selain  pendapatan,  relokasi  memengaruhi  stabilitas  aktivitas  jual  beli  para  PKL.  Lokasi  PKL  di Jalan Pemuda yang hanya memiliki luas sekitar 200 m 2 dirasa terlalu kecil dan sempit untuk digunakan oleh  total  sepuluh  pedagang.  Kondisi  yang  sempit  ini  menyebabkan  sebagian  pembeli  merasa  kurang nyaman  untuk  makan  di  tempat.  Hal  ini  mengakibatkan  menurunnya  jumlah  pembeli  yang  otomatis memengaruhi jumlah penjualan dan pendapatan PKL. Selain itu, kondisi Jalan Pemuda yang lebih ramai pada  pagi  hingga  sore  hari  bersebrangan  dengan  jam  operasional  para  PKL  yang  dimulai  pada  pukul 17:00 sore. Sebagian besar pedagang memilih untuk pindah secara mandiri dari Jalan Pemuda ke tempat lain, hal ini dilakukan demi mengembalikan stabilitas jual beli mereka.
Pendapatan  yang  menurun  memengaruhi  stabilitas  aktivitas  jual  beli,  yang  merupakan  kunci  bagi keberlangsungan  usaha  PKL.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  perbedaan  dinamika  antara  lokasi  baru  dan  lama. Dampak negatif ini  menciptakan tantangan bagi PKL yang berusaha beradaptasi dengan kondisi  ini. Lokasi baru  yang  dianggap  kurang  strategis  membuat  para  PKL  harus  berjuang  lebih  keras  untuk  menarik pelanggan.  Namun,  tidak  semua  PKL  berhasil  mempertahankan  tingkat  pendapatan  yang  sama  seperti  di lokasi  sebelumnya. Sebagian  besar  PKL  memilih  untuk  pindah  ke  lokasi  lain  demi  mengembalikan pendapatan  dan  stabilitas  usaha  mereka,  meskipun  harus  mengeluarkan  biaya  lebih  untuk  menyewa  lahan atau  tempat  kepada  pihak  swasta.  Hingga  penelitian  ini  dilakukan,  hanya  tersisa  tiga  PKL  yang  masih bertahan  di  Jalan  Pemuda.  Temuan  ini  menunjukkan  bahwa  relokasi  memiliki  konsekuensi  yang  saling terkait dengan kondisi ekonomi para PKL dan kelangsungan usaha mereka.

## 3.3 Dampak Sosial
Selain  dampak  ekonomi,  relokasi  PKL  juga  memberikan  dampak  sosial  yang  signifikan,  yang mencakup  berbagai  aspek  sosial.  Dampak  sosial  adalah  perubahan  dalam  kondisi  kehidupan  orang-orang yang terjadi bersama dengan suatu kebijakan yang baru, program, atau suatu proyek (Diharjo dan Nurahma, 2018).  Penelitian  oleh  Aotama  dan  Deave  menunjukkan  bahwa  dampak  sosial  dari  relokasi  PKL  meliputi
212
kepastian dan jaminan hukum, keamanan dan ketertiban usaha, kenyamanan dan kebersihan, serta hubungan sosial antar pedagang (Aotama dan Deave, 2021). Dalam penelitian ini, berikut dampak yang dirasakan oleh para PKL yang direlokasi:
1. Keamanan
Aspek  keamanan  berfungsi  sebagai  fondasi  untuk  menopang  stabilitas  dan  keberlangsungan kegiatan  para  PKL.  Booth  menjelaskan  bahwa  studi  keamanan  mengalami  transformasi,  jika  pada awalnya  konsep  keamanan  dimaksudkan  sebagai  kajian  tradisional  tentang  keamanan  nasional  yang bersifat militeristis maka dalam perkembangannya studi keamanan juga mulai memasukkan isu-isu non- tradisional seperti demokrasi, HAM, lingkungan, kekerasan struktural, dan konflik sosial budaya (Booth Ken,  1991).  Kondisi  keamanan  yang  optimal  dapat  meningkatkan  kenyamanan  bagi  PKL.  Lokasi berdagang  PKL  di  Jalan  Pemuda  berseberangan  tepat  dengan  Kantor  Kepolisian  Resor  Berau.  Kantor Kepolisian Resor atau selanjutnya disingkat Kantor Polres adalah kantor atau markas besar kepolisian di tingkat  kabupaten  atau  kota.  Kondisi  ini  memiliki  dampak  terhadap  peningkatan  kondisi  keamanan. Adanya  Kantor  Polres  Berau  berkontribusi  pada  peningkatan  keamanan,  karena  Polres  bertanggung jawab atas penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban di wilayah administratifnya.
Gambar 2. Polres Kabupaten Berau Sumber: Lokasi penelitian
Jika  dibandingkan  dengan  area  di  Dermaga  Wisata  Sanggam,  kawasan  dermaga  lebih  rentan  akan tindakan  kriminal  dengan  tingkat  ketaatan  aturan  yang  lebih  rendah.  Hal  ini  dikarenakan  kurangnya kehadiran  aparat  penegak  hukum  seperti  polisi  di  kawasan  tersebut.  Peneliti  menemukan  terdapat oknum  masyarakat  yang  melintas  menggunakan  kendaraan  sepeda  motor  di  kawasan  dermaga  tanpa menggunakan  helm.  Hal  ini  berbanding  terbalik  dengan  kondisi  di  Jalan Pemuda.  Keberadaan  Kantor Polres  di  suatu  area  dapat  meminimalisir  terhadap  potensi tindak  kriminal  dan  meningkatkan  ketaatan hukum.  Namun,  beberapa  pedagang  mengungkapkan  bahwa  terdapat  pelanggan  yang  merasa  enggan untuk datang ke Jalan Pemuda karena takut ditilang, terutama kalangan anak muda yang tidak mematuhi peraturan  lalu  lintas.  Meskipun  keberadaan  Kantor  Polres  meningkatkan  keamanan  dan  ketertiban, situasi ini ternyata memengaruhi minat pembeli dan memberikan dampak ganda bagi para pedagang.
2. Kenyamanan
Kenyamanan  merupakan  aspek  krusial  bagi  kelancaran  aktivitas  PKL.  Lokasi  yang  ditempati  PKL di Jalan Pemuda ini merupakan sebuah bangunan bekas BPBD. Konstruksi bangunan ini menggunakan material kayu dan beton, dilengkapi dengan atap seng,  memberikan perlindungan  yang lebih baik dari cuaca  buruk  dibandingkan  lokasi  sebelumnya  di  area  parkir  Dermaga  Wisata  Sanggam.  Pada  lokasi lama,  PKL  hanya  menggunakan  tenda  dan  terpal  yang  sangat  rentan  terhadap  kondisi  cuaca  buruk seperti  hujan  dan  angin  kencang.  Namun,  meskipun  terdapat  peningkatan  dari  segi  kenyamanan  bagi para  PKL  karena  tidak  perlu  khawatir  dengan  cuaca  buruk,  lokasi  baru  ini juga  memiliki  kekurangan. Lokasi  baru  yang  hanya  berukuran  sekitar  200  m²,  kondisi  tersebut  dinilai  kurang  memadai  untuk menampung  total  sepuluh  PKL.  Keterbatasan  ruang  ini  mengakibatkan  tidak  adanya  sekat  pembatas antara PKL, yang seharusnya ada untuk memberikan privasi dan mempermudah pengaturan area jualan. Selain itu, area parkir yang tersedia hanya mampu menampung 2-3 mobil, sehingga terkadang memaksa pengunjung  untuk  parkir  di  pinggir  jalan.  Hal  ini  tidak  hanya  melanggar  peraturan  parkir,  tetapi  juga menimbulkan risiko keselamatan karena kendaraan yang diparkir sembarangan dapat mengganggu arus lalu  lintas  dan  meningkatkan  potensi  kecelakaan.  Keberadaan  polisi  sebagai  penegak  hukum  di  area sekitar seringkali memberikan teguran bagi pengunjung yang parkir sembarangan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi minat pembeli.
Gambar 1. Lokasi berjualan PKL di Jalan Pemuda Sumber: Lokasi penelitian
3. Hubungan sosial antar pedagang
Dalam  proses  relokasi  ke  Jalan  Pemuda,  pihak  DISKOPERINDAG  menerapkan  sistem  undian terhadap  penetapan  lapak  lokasi  bagi  para  PKL.  Undian  ini  dilakukan  dengan  masing-masing perwakilan  pedagang  mencabut  satu  nomor  acak  yang  kemudian  akan  menentukan  posisi  lapaknya  di lokasi.  Hal  ini  penting  dilakukan  karena  lapak  bagi  PKL  sendiri  dapat  memengaruhi  kelangsungan usaha. Hal ini dapat terjadi sebab ketika PKL yang posisinya berada di depan dari tempat masuk, maka posisi tersebut lebih berpeluang untuk terlihat dan menarik minat pembeli pengguna jalan yang sedang melintas  di  Jalan  Pemuda.  Dalam  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Aotama  dan  Deave ditemukan  bahwa  penataan  stan/kios  meningkatkan  kenyamanan  dan  hubungan  relasional  bagi  para pedagang  (Aotama  dan  Deave,  2021).  Selain  itu,  jika  kondisi  tata  letak  tersebut  tidak  diatur,  dapat menimbulkan kecemburuan atau bahkan konflik antar PKL karena perebutan lapak di lokasi.
Selain  mengenai  tata  letak,  terjadi  juga  situasi  antara  PKL  yang  berpotensi  menimbulkan  konflik karena  dinamika  yang  terjadi  antar  pedagang.  Terdapat  sebuah  situasi  yang  berpotensi  menimbulkan konflik, di mana terjadi masalah ketika ada pembeli dari salah satu PKL yang makan di meja PKL lain yang  bukan  tempat  mereka  memesan  makanan  dikarenakan  meja  yang  penuh.  Ketika  para  pembeli makan  di  meja  PKL  yang  bukan  tempat  mereka  memesan,  sering  kali  pembeli  menggunakan  fasilitas yang  ada  di  meja  seperti  kecap,  sambal,  tisu,  dan  sebagainya.  Kondisi  tersebut  dapat  menimbulkan konflik  antar  sesama  pedagang.  Namun  para  PKL  ini  memiliki  pemahaman  yang  baik  akan  kondisi yang terjadi, sehingga  mereka  memaklumi atas kondisi yang sedang terjadi dan tidak  mengkonfrontasi hal tersebut. Salah satu solusi yang dilakukan pedagang  mengenai hal tersebut adalah dengan  mencari tempat baru sebelum situasi tersebut pecah menjadi konflik.
Selanjutnya,  kondisi  yang  kurang  menguntungkan  di  Jalan  Pemuda  telah  membuat  sebagian  besar para PKL telah pindah dan memencar di lokasi yang berbeda dan hanya menyisakan tiga pedagang yang bertahan  di  lokasi.  Hal  ini  dapat  menimbulkan  kecemburuan  dan  juga  renggangnya  hubungan  yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Namun hal ini tidak  menjadi  masalah  yang besar bagi para PKL, mereka  tetap  dapat  menjaga  hubungan  mereka  dengan  baik.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  mereka  yang masih  sering  menjalin  komunikasi  secara  langsung  ataupun  melalui  telefon,  dan  bahkan  masih  sering bertemu untuk  menjaga silaturahmi. Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa  meskipun kondisi para PKL yang direlokasi ini dihadapkan dengan berbagai macam persoalan, mereka memiliki nilai resiliensi yang  tinggi  untuk  menghadapi  persoalan  tersebut  secara  bersama-sama.  Resiliensi  sendiri  merupakan kemampuan  untuk  beradaptasi  dan  tetap  teguh  dalam  situasi  sulit.  Hal  ini  kemudian  juga menggambarkan nilai solidaritas yang tinggi antar PKL.
4. Kepastian dan jaminan hukum
Secara  umum,  izin  mengenai  PKL  berkaitan  dengan  izin  tempat  usaha,  izin  lingkungan,  izin kesehatan,  izin  dagang,  atau  izin  khusus  lainnya.  Di  Indonesia,  salah  satu  izin  yang  penting  dalam kegiatan  usaha  yaitu  Nomor  Induk  Berusaha  atau  disingkat  NIB.  Salah  satu  peranan  penting  dalam mengatur  dan  membimbing  para  pelaku  UMKM  atau  PKL  dipegang  oleh  DISKOPERINDAG. Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2018  Tentang  Pelayanan Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik  atau  Online  Single  Submission  yang  selanjutnya disingkat  OSS  maka  setiap  pelaku  usaha  baik  perorangan  maupun  non  perorangan  yang  melakukan usaha wajib melakukan pendaftaran atau memiliki NIB kepada lembaga OSS selaku penerbit perizinan berusaha.  NIB  adalah  identitas  bagi  pelaku  usaha  yang  diterbitkan  oleh  lembaga  OSS  setelah  pelaku usaha  melakukan  pendaftaran.  Selain  itu,  para  PKL  juga  memiliki  Surat  Pernyataan  Kesanggupan Pengelolaan  Dan  Pemantauan  Lingkungan  Hidup  (SPPL).  Dalam  surat  tersebut  tercantum  lengkap identitas  pelaku  usaha  dan  juga  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  dalam  menjalankan  usaha.  Hal  ini
214
juga  berkaitan  dengan  lokasi  berdagang  para  PKL  yang  merupakan  lahan  atau  aset  dari  pemerintah. Dengan  menempati  lahan  atau  aset  yang  dimiliki  oleh  pemerintah,  otomatis  diperlukan  izin  atau landasan hukum yang kuat. Hal ini seperti dalam penelitian Aotama dan Deave bahwa dengan berjualan di  lokasi  yang  disediakan  oleh  pemerintah,  maka  PKL  yang  awalnya  tidak  memiliki  status  izin  usaha yang jelas akan tercatat sebagai pedagang resmi oleh pemerintah dan mendapatkan izin usaha (Aotama dan  Deave,  2021).  Dengan  adanya  kepastian  mengenai  status  usaha  maka  para  PKL  tidak  perlu khawatir akan adanya penggusuran atau penertiban yang dilakukan oleh pemerintah.
Berdasarkan kronologi relokasi  yang telah peneliti jabarkan di atas, dapat terlihat bahwa  para PKL ini telah berpindah tempat sebanyak 2 kali. Pada saat awal berjualan di Berau, para PKL ini menempati area  yang berada di Jalan S.A Maulana dengan status meminjam kepada Pemda Berau.  Kemudian atas dinamika  pembangunan  yang  terjadi,  mereka  dipindahkan  sementara  ke  Dermaga  Wisata  Sanggam. Pada saat  menempati Dermaga Wisata Sanggam status  mereka pun  menetap sementara karena  adanya proses  pembangunan.  Kemudian  akhirnya  mereka  dipindahkan  sementara  lagi  di  Jalan  Pemuda. Berdasarkan  penjelasan  tersebut  dapat  terlihat  adanya  sebuah  pola  yang  terjadi.  Para  PKL  selalu menempati  tempat  dengan  status  sementara.  Tidak  ada  kepastian  mengenai  kurun  waktu  dalam  PKL menempati  suatu  tempat.  Selain  itu,  tidak  ada  batas  waktu  pasti  mengenai  penempatan  PKL  di  lahan pemerintah.  Hal  ini  seperti  yang  terdapat  dalam  surat  perjanjian  para  PKL  yang  menempati  di  Jalan Pemuda  yang  telah  disepakati.  Surat  perjanjian  tersebut  diterbitkan  oleh  DISKOPERINDAG  Berau yang  memuat  perjanjian  atas  pihak-pihak  yang  terlibat  serta  poin-poin  peraturan  yang  harus  dipatuhi oleh pihak terkait.
Berikut poin-poin dalam surat perjanjian tersebut:
1) Akan  menempati  halaman  Kantor  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  sebagai  tempat berjualan  makanan  dan  minuman  dan  akan  selalu  menjaga  kebersihan,  ketertiban,  serta keamanan lingkungan dan Bangunan.
2) Bersedia  dipindahkan  dari  kantor  (KPU)  apabila  suatu  saat  tempat  ini  akan  dipergunakan oleh Pemerintah Daerah.
3) Membuka  usaha  mulai  jam  17:00  sampai  malam  dan  pada  pagi  hari  jam  06:00  tempat usaha sudah bersih dan rapi.
4) Apabila  ada  di  antara  kami  yang  tidak  menaati  perjanjian  ini  kami  bersedia  untuk  tidak berjualan di tempat ini lagi.
Pada poin nomor 2 terdapat keterangan mengenai ketersediaan para PKL untuk dipindahkan apabila suatu  saat  aset  tersebut  akan  kembali  dipergunakan  oleh  Pemerintah  Daerah.  Hal  ini  kemudian memberikan  ketidakpastian  waktu  terhadap  penempatan  lokasi  PKL.  Mengingat  ini  memang  sebagai penempatan  sementara  maka  belum  ada  kepastian  bagaimana  nasib  ke  depannya  terkait  lokasi  PKL yang  direlokasi  ke  Pemuda.  Meskipun  selama  ini  memang  tidak  ada  pungutan  biaya  atas  penempatan PKL  di  aset  Pemda  Berau,  namun  pola  seperti  ini  berpotensi  menyebabkan  ketidakpastian  kondisi ekonomi dan sosial.
Idealnya  relokasi  yang  baik  dapat  memberikan  dampak  yang  baik  pula  secara  keseluruhan,  baik  bagi PKL  maupun  pemerintah  atau  para  pemangku  kepentingan.  Hal  ini  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Wet bahwa  hasil  yang  diharapkan  dari  proses  relokasi  yaitu  peningkatan  kondisi  masyarakat  yang  direlokasi dibandingkan  dengan  sebelum  relokasi  (Wet,  2002).  Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lili  Marselina dan  Atika  Wijaya  ditemukan  adanya  dampak  ekonomi  dan  juga  dampak  sosial  terkait  relokasi  berupa pendapatan  pedagang  yang  menurun  dan  terjadi  konflik  antara  pedagang  pada  awal  proses  relokasi diterapkan  (Marselina  dan  Atika,  2022).  Relokasi  PKL  bukan  sekedar  pemindahan  lokasi  fisik  berdagang, tetapi  melibatkan  pertimbangan  menyeluruh  yang  dapat  memengaruhi  efektivitas  dan  keberlanjutan  dari sebuah  relokasi.  Relokasi  yang  dilakukan  tanpa  analisis  mendalam  tentang  aspek-aspek  seperti  lingkungan, ekonomi,  dan  sosial  dapat  memberikan  dampak  negatif  terhadap  lingkungan  dan  kondisi  PKL.  Dampak relokasi dapat berupa positif dan negatif tergantung oleh faktor-faktor yang memengaruhinya. Faktor tersebut dapat  berupa  kebijakan,  regulasi,  kondisi  lingkungan,  kondisi  sosial  dan  ekonomi,  serta  peran  dari  para pelaku yang terlibat.
Dalam  penelitian  ini,  relokasi  PKL  dari  Dermaga  Sanggam  ke  Jalan  Pemuda  telah  membawa serangkaian dampak positif dan negatif terhadap kondisi ekonomi dan sosial para PKL. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh  De Jong dan Fawcet bahwa masalah relokasi berkaitan erat dengan masalah ekonomi dan sosial budaya (Jong dan Fawcet, 1981). Dalam proses relokasi ini tidak lepas dari adanya keterbatasan aset dan anggaran pemerintah. Selain itu, Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penetapan
Wilayah  Wisata  Kuliner  Yang  Dimanfaatkan  Pedagang  Warung  Tenda  Dan  Sejenisnya  Untuk  Berjualan menjadi  pedoman  bagi  Pemda  Berau  dalam  melakukan  relokasi  ini.  Adanya  aturan  mengenai  lokasi  yang dapat dijadikan tempat berdagang PKL dan jam operasional PKL memengaruhi efektivitas kebijakan relokasi ini.

## 4. KESIMPULAN
Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa relokasi PKL dari Dermaga Wisata Sanggam ke  Jalan  Pemuda  dinilai  kurang  efektif.  Adanya  penurunan  pendapatan  yang  signifikan  kemudian memengaruhi  stabilitas  aktivitas  jual  beli  bagi  para  PKL.  Selain  itu,  relokasi  memberikan  potensi  konflik pasca relokasi serta memengaruhi aspek keamanan, kenyamanan, kepastian dan jaminan hukum. Berdasarkan serangkaian dampak ekonomi dan sosial yang terjadi, relokasi ini hanya  menyisakan tiga PKL  yang  mampu bertahan  di  tempat  relokasi.  Hal  ini  tidak  lepas  dari  berbagai  kondisi  dan  tantangan  di  lapangan  yang kemudian  menjadi  tanggung  jawab  bagi  Pemerintah  Daerah  Berau  untuk  menerapkan  kebijakan  relokasi yang  lebih  baik.  Peneliti  merekomendasikan  kepada  pemerintah  untuk  melakukan  evaluasi  terhadap implementasi kebijakan relokasi di lapangan dan  melakukan peninjauan terkait Peraturan  Bupati Berau No. 59  Tahun  2019  Tentang  Penetapan  Wilayah  Wisata  Kuliner  Yang  Dimanfaatkan  Pedagang  Warung  Tenda Dan Sejenisnya Untuk Berjualan. Pemerintah perlu  mempertimbangkan untuk memperbaharui aturan terkait waktu  berjualan  dan  wilayah  yang  ditetapkan  sebagai  wilayah  wisata  kuliner.  Selanjutnya  dapat  dilakukan penataan ruang yang lebih baik dengan menyesuaikan area yang ditetapkan sebagai area berdagang para PKL agar  lebih  sesuai  dengan  segmen  pasar  yang  dituju.  Memastikan  penataan  PKL  yang  lebih  representatif, dengan mempertimbangkan kenyamanan dan aksesibilitas untuk PKL dan pengunjung. Menyediakan fasilitas pendukung yang memadai di lokasi relokasi untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas PKL. Serta terakhir memastikan adanya ruang berdagang yang lebih luas dan area parkir yang lebih memadai.

## DAFTAR PUSTAKA
Aotama.,  Christian,  R.  dan  Deavy,  R.  H.  K.  (2021).  Dampak  Relokasi  Pedagang  Kaki  Lima  di  Kawasan Wisata Kuliner Kota Tomohon. SOCIA: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, Vol. 18, No. 1, Juni, 2021 (1−9).
Aripin.(2023). Anggota DPRD Berau H. Nurung Meminta Pihak OPD Terkait Agar Secepatnya Mencarikan Solusi Untuk Para PKL. 7 April 2023. Harian Borneo Post (diakses 1 Juni 2023).
Bappenas. (2023). Sekilas SDGs. Bappenas.go.id. (diakses 24 Mei 2023).
Badan  Pusat Statistik Persentase  Pekerja  Informal  Dan  Formal  (Februari  2020  –  Februari  2022)  Bps.go.id.
(diakses 5 Oktober 2023).
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Berau  (2021).  Kecamatan  Tanjung  Redeb  Dalam  Angka  2021.  BPS Kabupaten Berau.
Booth, Ken. (1991). Security And Emancipation. Review of International Studies, JSTOR Vol 17, No. 4
De  Wet,  Chris.  (2002).  The  Experience  With  Dams  And  Resettlement  In  Africa.  World  Commission  On Dams. South Africa: Cape Town.
Diharjo,  Sutikno,  dan  Nurahma,  T.  (2018).  Hubungan  Perubahan  Sosial  Ekonomi  Penghuni  Dengan Perubahan  Lokasi  Dan  Karakteristik  Hunian  (Studi  Kasus  Rusunawa  PLGB).  Jurnal  Muara  Ilmu Sosial,   Humaniora, dan Seni Vol. 2, No. 1. Hal 7-13.
Georgi,  S.  (2024).  Pemkab  Berau  Beri  Opsi  Lokasi  Untuk  PKL  Berjualan.  8  April  2023.  Benuanta.co.id. (diakses 1 Januari 2024).
Gf,  De  Jong  dan  James  T.  F.  (1981).  Motivation  For  Migration:  An  Assessment  And  A  Value-Expetancy Research Model. Migration Decision Making, Hal 13-58
Kabupaten  Berau.  (2019).  Peraturan  Bupati  Berau  Nomor  59  Tahun  2019  Tentang  Penetapan  Wilayah Wisata  Kuliner  Yang  Dimanfaatkan  Pedagang  Warung  Tenda  Dan  Sejenisnya  Untuk  Berjualan. Pemerintah Kabupaten Berau: Tanjung Redeb.
216
Marselina.,  Lili  dan  Atika,  W.  (2022).  Dampak  Relokasi  Pedagang  Di  Lingkungan  Objek  Wisata  Golaga Kabupaten Purbalingga. Solidarity 11 (2).
Republik  Indonesia.  (2012).  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  125  Tahun  2012  Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Sekretariat Negara: Jakarta.
Republik  Indonesia.  (2018),  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2018  Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sekretariat Negara: Jakarta.
Riska, PKL eks Dermaga Wisata Sanggam Sering Pindah Lokasi, Wendie Sebut Perlu Adanya Kebijakan. 13 April 2023.  (headlinekaltim.co). (diakses 1 Juni 2023).
Rudianto. (2021). Pengantar Akuntansi, Adaptasi IFRS. Jakarta: Erlangga.
Sa’adah.,  Lailatus  dan  Andi  Wicoro.  (2022).  Dampak  Relokasi  Pedagang  Kaki  Lima  Alun-Alun  Jombang (Studi  Kasus  Pedagang  Kaki  Lima  Di  Jalan  Dr.  Soetomo  Dan  Jalan  Kusuma  Bangsa).  Jurnal Economicus, Vol. 16 No. 1 – Juni 2022.
Silalahi, Ulber. (2009). Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama.
Sugiyono. (2005). Metode Penelitian Adiministrasi. Bandung: Alfabeta.
Sukmadinata. (2009). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Rosdakarya.