## Pemenuhan Hak-Hak Terpidana Selama Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati
M. Tasa Firdausi Nuzula m.tasa.firdausi.nuzula-2016@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
Death Penalty is one of the controversial sanctions. In its application, there are some parties who refuse to be applied under the pretext of capital punishment contrary to basic human rights, namely the right to life. The Indonesian government is still implementing the sanction of capital punishment in its legal system. The application and implementation of capital punishment in Indonesia is inseparable from some formal regulations owned by Indonesia, one of which is SE Jampidum 3/1994. SE Jampidum 3/1994 said that the execution could only be carried out after the 30-day Death Setence. Even though in practice death row inmates are required to undergo a waiting period of decades in the prison. The waiting period for execution is not only about a long time but also arises due to the process of fulfilling the rights of the convicted person. This type of research is a Reformed Oriented Research by using the legal approach and conceptual approach. The purpose of this study is to find the right waiting time for death row inmates while waiting in the prison.
Keywords: Death Penalty; Execution of Death Penalty; Waiting Time for Death Execution; Rights of Death Penalty.

## Abstrak
Pidana  Mati  merupakan  salah  satu  sanksi  yang  kontrovesial.  Dalam Penerapannya terdapat beberpa pihak yang menolak untuk diterapkan dengan  dalih  pidana  mati  bertentangan  dengan  hak  dasar  manusia yaitu  hak  untuk  hidup.  Pemerintah  Indonesia  sampai  saat  ini  masih menerapkan pemberlakuan sanksi pidana mati dalam sistem hukumnya. Penerapan dan penjalanan eksekusi pidana mati di Indonsia tidak lepas dari beberapa aturan formiil yang dimiliki Indonesia, yang salah satunya yaitu SE Jampidum 3/1994. SE Jampidum 3/1994 menyatakan bahwa eksekusi  mati  barudapat  dilaksanakan  setelah  lewat  30  hari  putusan inkracht. Padahal dalam praktiknya terpidana mati diharuskan menjalani masa  tunggu  selama  berpuluh-puluh  tahun  di  dalam  LAPAS.  Masa tunggu eksekusi tidak hanya mengenai waktu yang lama namun juga muncul  akibat  proses  pemenuhan  hak-hak  terpidana.  Tipe  penelitian ini  adalah  Reform  Oriented  Research  dengan  menggunakan  metode pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Tujuan dari  penelitian  ini  untuk  menemukan  waktu  tunggu  yang  tepat  bagi terpidana mati selama menunggu di dalam LAPAS. Kata Kunci: Pidana  Mati;  Ekeskusi  Pidana  Mati;  Masa  Tunggu Eksekusi Mati; Hak-Hak Terpidana Mati.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 4, Juli 2022
Jurist-Diction. 2022; 1397-1418
How to cite: M. Tasa Firdausi Nuzula, ‘Pemenuhan Hak-Hak Terpidana Selama Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati’ (2022) Vol. 5 No. 4 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 6 Juli 2022; Diterima  29 Juli 2022; Diterbitkan 31 Juli 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i4.37318
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2022 M. Tasa Firdausi Nuzula

## 1398 M. Tasa: Pemenuhan Hak-Hak Terpidana...

## Pendahuluan
Hukum pidana menurut Moeljatno merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk: 1
a)  Menentukan  perbuatan-perbuatan  mana  yang  tidak  boleh  dilakukan,  yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
b)  Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
c)  Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian  sanksi  dalam  hukum  pidana.  Kata  “pidana”  yang  pada  umumnya diartikan  sebagai  hukum  (materiil),  sedangkan  “pemidanaan”  diartikan  sebagai proses penghukuman (formil). 2
Teori pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan besar, yaitu: 3
a)  Teori absolut atau teori pembalasan ( vergeldings theorien )
Menurut  Kant  mengemukakan  bahwa  pembalasan  atau  suatu  perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman  mati  terhadap  penjahat  yang  melakukan  pembunuhan  berencana mutlak dijatuhkan.
b)  Teori relatif atau teori tujuan ( doel theorien )
Hukum pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya  terdapat  pula  tujuan  pokok  berupa  mempertahankan  ketertiban masyarakat ( de handhaving der maatshappeljikeorde )
c)  Teori Gabungan ( vernegins theorien )
1 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 2015).[1].
2 Badan Pembinaa Hukum Nasional, Perencanaan Pembangunan Hukum Naional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan) (BPHN 2008).[11].
3 Adami  Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana (PT. Raja Grafndo 2002).[153].
Teori ini menggabungkan 2 teori diatas yaitu pemidaan sebagai kontrol sosial dalam  masyarakat  dan  pembalasan  terhadap  pelakunya  atas  tindak  pidana yang sudah diperbuat.
Singkatnya teori ini menganggap bahwa teori pembalasan dan teori tujuan saling berkaitan.
Untuk mempertegas tujuan hukum pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946  tentang  Peraturan  Hukum  Pidana  (selanjutnya  berdasarkan  Pasal VI  dapat disebut dengan KUHP) menegaskan keberlakuan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Ketentuan-ketentuan  tersebut  terdapat  pada  buku  ke-satu  bab  ke-dua  KUHP mengenai  ketentuan  pidana,  tepatnya  pada  Pasal  10.  Pada  Pasal  10  terdapat klasifikasi sanksi yang tersusun menurut hirarki beratnya sanksi pidana tersebut. Adapun bunyi Pasal 10 KUHP adalah:
Pasal 10 Pidana terdiri atas:
a.  Pidana pokok:
1.  Pidana mati;
2.  Pidana penjara;
3.  Kurungan;
4.  Denda.
b.  Pidana tambahan:
1.  Pencabutan hak-hak tertentu;
2.  Perampasan barang-barang tertentu;
3.  Pengumuman putusan hakim.
Sanksi pidana dalam hukum Indonesia semata-mata tidak lepas dari tujuan nasional  negara  yang  tercantum  dalam  Pembukaan  UUD  NRI  1945 Alenia  ke- empat yaitu salah satunya adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal tersebut tentu memerlukan kebijakan dalam penerapannya.  Seperti  penerapan  sanksi  pidana  untuk  setiap  tindak  pidana  dari yang paling ringan sampai dengan sanksi pidana paling berat yaitu pidana mati.
Jika  ditarik  dari  sejarah  KUHP  di  Indonesia,  Penerapan  hukuman  pidana mati ( death penalty ) merupakan warisan ketentuan hukum pada masa kekuasaan

## 1400 M. Tasa: Pemenuhan Hak-Hak Terpidana...
kolonial Belanda, yang sampai hari ini masih berlaku di Indonesia. Pidana mati merupakan  salah  satu  jenis  hukuman  yang  paling  kontroversial,  penerapannya dilaksanakan oleh pihak berwenang dengan cara menghilagkan nyawa terpidana, serta didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut semata-mata agar mencegah orang lain bertindak serupa karena takut akan hukuman yang sangat berat, yaitu hukuman mati. Padahal, seperti yang kita ketahui, Belanda sendiri sudah menghapuskan pidana mati dilingkup pidana umum pada tahun 1870 dan dilingkup pidana militer, pidana mati dihapuskan pada tahun 1983.
Di  Indonesia  sendiri  pidana  mati  diterapkan  hanya  untuk  kejahatan  yang paling serius dan biasanya kejahatan tersebut banyak terkait dengan kasus narkotika, pembunuhan  berencana,  dan  terorisme.  Kebijakan  Pemerintah  dalam  penerapan pidana mati sebagai salah satu sanksi pidana menjadi perdebatan sejak semakin maraknya  isu  tentang  Hak  Asasi  Manusia  (selanjutnya  disebut  dengan  HAM).
Kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  HAM  melahirkan  beberapa  pendapat mengenai hak-hak asasi apa saja yang tidak dapat dilanggar dari seorang manusia, selanjutnya hak-hak tersebut disebut dengan istilah non-derogable rights . 4
Penerapan pidana mati dalam hukum nasional Indonesia tidak semata-mata berlandaskan KUHP saja, melainkan juga pada peraturan perundang-undangan lain yang memuat ancaman sanksi pidana mati. Peraturan-peraturan tersebut antara lain seperti Undang-undang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Narkotika, Undang-undang Psikotropika, Undang-undang Terorisme, dan lain-lain. Selain  landasan  hukum  materiil  yang  tersebut  diatas,  pelaksanaan  pidana mati  terlebih  untuk  eksekusinya  dilandaskan  pada  Undang-undang  Nomor  2/
Penpres/1964  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Pidana  Mati    Yang  Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer (selanjutnya akan disebut  dengan  UU  No.2/Pnps/1964).  Pelaksanaan  eksekusi  pidana  mati  juga didasarkan pada Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor:B- 235/E/3/1994  tentang  Eksekusi  Putusan  Pengadilan  (selanjutnya  akan  disebut
4 Todung Mulya Lubis, Jalan Panjang Hak Asasi Manusia (Gramedia Pustaka Utama 2005). [190].
dengan SE Jampidum 3/1994) yang merupakan aturan internal dalam Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya akan disebut dengan Kejaksaan) yang digunakan sebagai petunjuk teknis untuk mengeksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.
Selanjutnya  diatur  juga  mengenai  penentuan  waktu  eksekusi  pidana  mati. UU No.2/Pnps/1964 dan  SE Jampidum 3/1994 memang tidak diatur secara tegas mengenai  masa  tunggu  terpidana  mati  dalam  menunggu  pelaksanaann  eksekusi mati yang akan dijalaninya. Jika diperhatikan lebih dalam lagi dalam SE Jampidum 3/1994 sedikit menyinggung mengenai masa tunggu tersebut yang berbunyi:
“Dijalankan setelah lewat 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai hari berikutnya keputusan tidak dapat diubah lagi dan keputusan Presiden tentang penolakan grasi sudah diterima oleh Kepala Kejaksaan Negeri”.
Pengguanaan  kalimat  “setelah  lewat”  pada  ketentuan  tersebut  secara  tidak langsung menyatakan bahwa SE Jampidum 3/1994 hanya mengatur jangka waktu eksekusi  yang  baru  dapat  dilaksanakan  setelah  lewat  30  (tiga  puluh)  hari  sejak keputusan tersebut inkracht . Sedangkan untuk menentukan kapan tepatnya watu dan tempat eksekusi pidana mati, SE Jampidum 3/1994 menyatakan bahwa Jaksa akan  melakukan  koordinasi  dengan  Kepolisian  Republik  Indonesia  (selanjutnya akan  disebut  sebagai  POLRI)  dan  Kepala  Daerah  setempat  untuk  menentukan waktu dan tempat pelaksanaannya. 5
Dalam prakteknya sangatlah berbeda, terdapat beberapa terpidana yang harus mendekam di dalam LAPAS selama waktu yang tidak ditentukan lamanya. Seperti halnya terpidana mati Sumiarsih, Djais Prayitno, dan Sugeng yang harus menunggu sampai  dengan  20  (dua  puluh)  tahun  lamanya  sejak  keputusan  pengadilan  telah inkracht .  Selanjutnya  ada  terpidana  mati  Sakak  yang  menjalani  masa  tunggu eksekusi yang lama yaitu sampai dengan 24 (dua puluh empat) sejak keputusan pengadilan telah inkracht pada tahun 1995. Lalu ada terpidana mati Waluyo yang
5 Disini  yang  maksud  POLRI  adalah  KAPOLDA  domisili  pengadilan.  (  pasal  3  ayat  (1) UU NO.2/Penpres/1964). Pasal 3 (1) Kepala Polisi Daerah tempat kedudukan pengadilan tersebut dalam  Pasal  2,  setelah  mendengar  nasehat  Jaksa  Tinggi/Jaksa  yang  bertanggungjawab  untuk pelaksanaannya, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati.

## 1402 M. Tasa: Pemenuhan Hak-Hak Terpidana...
sudah menunggu kurang lebih 15 (lima belas) tahun sejak grasinya ditolak pada Juli 2004. Terpidana mati Fatijanolo, yang telah menunggu eksekusi matinya kurang lebih 11 (sebelas) tahun sejak putusan pidana mati tersebut telah inkracht pada bulan Maret 2008. 6 Baru-baru ini, tepatnya pada bulan November 2019, seperti yang dilansir dalam harian online Detik, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menunda eksekusi mati terhadap Sugiono alias Sugik yang bakal gagal dieksekusi pada tahun ini dikarenakan terpidana sedang  mengalami  gangguan  kejiawaan.  Seperti  yang  kita  ketahui  bahwasannya terpidana mati Sugik ini diputus pidana mati oleh pengadilan negeri surabaya pada tahun 1995, terhitung sampai hari ini sudah 24 (dua puluh empat) tahun terpidana mati Sugik menunggu eksekusi mati yang akan dilakukan kepadanya. 7 Dari beberapa fakta  lapangan  diatas  dapat  dilihat  bahwa  terpidana  diharuskan  menunggu  masa eksekusinya sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.
Penggunaan  istilah  “masa  tunggu”  eksekusi  pidana  mati  tidak  hanya berkaitan  dengan  permasalahan  jangka  waktu,  melainkan  juga  berkaitan  dengan permasalahan perlakuan bagi terpidana mati selama menunggu eksekusi di dalam Lembaga  Permasyarakatan  (selanjutnya  akan  disebut  sebagai  Lapas).  Termasuk juga  didalamnya  mengenai  pemenuhan  hak-hak  bagi  terpidana  mati  sebelum dirinya dieksekusi.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitan hukum dengan cara melakukan penelitian secara sistematis norma-norma hukum atau  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang diteliti, termasuk hubungan antara peraturan, penjelasannya, keberlakuannya serta perkembangan aturan hukum kedepannya.
Sesuai dengan tipe penelitian yang telah dipaparkan di atas, isu yang akan saya teliti akan membahas aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan
6 Djernih Sitanggang, Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati (Pustaka Reka Cipta 2018).[129-154].
7 Detik News, ‘Sugik Jagal Satu Keluarga di Tahun 1995 Kemungkinan Batal Dieksekusi Mati’  (Detik  News,  2019)  <http://www.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4804484/sugik- jagal-satu-keluarga-di-tahun-1995-kemungkinan-batal-dieksekusi-mati>  diakses  pada  tanggal  1 Desember 2019.
senjata  tajam  dalam  lingkup  normatif  dan  dibahas  menggunakan  peraturan perundang-undangan.

## Regulasi Pidana Mati dan Implikasi Masa Tunggu
Dalam penerapannya, sanksi pidana mati banyak ditentang di berbagai negara yang berdalih bahwa hal tersebut melanggar Pasal 4 Ayat (2) ICCPR yaitu pasal yang berisi ketentuan mengenai hak-hak dasar manusia yang tidak dapat dikurangi yang salah satunya merupakan hak untuk hidup.
Mengenai  hukuman  mati,  terdapat  pula  limitasi  penerapan  pidana  mati yang hanya terbatas pada kategori tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ICCPR. Pasal 6 ICCPR ini menunjukkan bahwa hukum HAM internasional masih membuka peluang penerapan hukuman mati terkhusus bagi kejahatan sangat serius ( the most serious offense).
Selanjutnya  menurut  para  pihak  yang  tergabung  dalam Second Optional Protocol to ICCPR menyatakan  bahwasannya  para  pihak  yang  terdapat  dalam perjanjian tersebut bersepakat untuk tidak menerapkan pidana mati dalam sistem hukum yang berlaku di negaranya.
Terkait dengan konsep HAM, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Selanjutnya akan disebut sebagai UU HAM) mendefinisikan HAM  sebagai  seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakekat  keberadaan  manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh  negara,  hukum,  pemerintah,  dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM di Indonesia bersifat limitatif. Konsep penegakan HAM dibatasi dengan kewajiban- kewajiban dasar manusia. Pada Pasal 1 angka 2 UU HAM telah dijelaskan mengenai definisi kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Dengan demikian jika ditelaah dari segi peraturan perundang-undang dalam
konteks  HAM  di  Indonesia,  pengenaan  sanksi  pidana  mati  berlaku  terhadap kejahatan paling serius yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan bukan

## 1404 M. Tasa: Pemenuhan Hak-Hak Terpidana...
merupakan  pelanggaraan  HAM.  Karena  dalam  UUD  NRI  dan  UU  HAM  sudah mengatur mengenai pembatasan dalam pelaksanaan HAM. 8
Dengan dipidananya pelaku kejahatan serius seperti terorisme dan kejahatan dalam narkotika dan psikotropika dengan penjatuhan sanksi pidana mati merupakan salah  satu  bentuk  implementasi  dari  pembatasan  terhadap  pelaksanaan  HAM. Pembatasan tersebut dilakukan semata-mata bertujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas HAM orang lain.
Pernyataan pemerintah tegas dalam konteks penegakan hukuman mati yang masih diberlakukan untuk pelaku tindak pidana yang tergolong the most serious crime dalam hal ini yang menjadi fokus saat ini adalah tindak pidana narkotika dan psikotropika didasarkan atas masifnya angka transaksi peredaran narkotika di wilayah ASEAN yang mencapai sekitar Rp. 110 Triliun dan Indonesia menduduki peringkat teratas dalam peredaran dan pecandu narkotika. 9
Pada  tahun  2007  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:2-3/PUU-V/2007 menjawab  uji  materil  yang  diajukan  oleh  Edith Yunitas  Sianturi  (Warga  Negara Indonesia/Pemohon  I),  Rani  Andriani  (Warga  Negara  Indonesia/Pemohon  II), Myuran  Sukmaran  (Warga  Negara  Australia/Pemohon  III),  dan  Andrew  Chan (Warga Negara Australia/Pemohon IV).
Uji  materiil  diajukan  terhadap  penerapan  sanksi  pidana  mati  dalam  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (kini sudah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). Konklusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut  menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam UU Narkotika pada saat itu tidak bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UU NRI 1945. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan menolak permohonan Pemohon III dan Pemohon IV tidak dapat diterima karena Pemohon III dan Pemohon IV merupakan warga negara asing yang tidak memiliki landasan hukum untuk mengajukan permohonan uji materiil.
8 Abdul  Rokhim,  ‘Hukuman  Mati  Perspektif  Relativisme  Hak Asasi  Manusia’  (2015)  10 Jurnal Transisi.[32].
9 M  Ali  Mahrus,  ‘Meninjau  Ulang  Positivisme  Pidana  Mati:  Antara  Objektivisme  dan Formalisme Hukum Jurnal Transisi’ (2015) 10 Jurnal Transisi.[8-9].
Dalam pendirian Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan, tepatnya pada poin menimbang 3.24 dan 3.25 menyatakan bahwa penjatuhan pidana mati dalam UU Narkotika tidaklah bertentangan dengan UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi  menyatakan  pertimbangan  tersebut  dengan  memperhatikan  konvensi- konvensi internasional yang berkaitan dengan HAM dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. 10
Selanjutnya  pada  poin  3.26  pertimbangan  hukum  Mahkamah  Konstitusi dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:2-3/PUU-V/2007  memberikan gagasan baru bahwa diperlukan suatu pembaharuan hukum pidana nasional yang berkaitan  dengan  sanksi  pidana  mati.  Mahkamah  Konstitusi  berpendapat  bahwa pembaharuan tersebut hendaklah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Pidana  mati  tidak  lagi  menjadi  pidana  pokok  sebagaimana  Pasal  10  KUHP, melainkan menjadi pidana alternatif dan bersifat khusus.
2. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan 10 tahun, jika terpidana berkelakuan baik, maka pidana diubah menjadi pidana penjara selama 20 tahun atau semur hidup.
3. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan kepada anak-anak.
4. Pidana mati yang dijatuhkan kepada wanita hamil atau kepada penderita sakit jiwa ditangguhkan selama 40 (empat puluh) hari setelah melahirkan atau sampai dengan penderita sakit jiwa sembuh dari sakitnya.
Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya terhadap uji materiil pengenaan sanksi pidana mati, menunjukkan bahwa eksistensi pidana mati masih sangat  relevan  diterapkan  didalam  hukum  nasional  meskipun  dengan  sedikit pembaruan  dalam  segi  materiil  dan  formilnya.  Pembaharuan  Hukum  tersebut nantinya akan dituangkan dalam RKUHP jika nantinya akan disahkan.
Dari  putusan  tersebut  dan  beberapa  penjelasan  sebelumnya,  dapat  ditarik kesimpulan bahwasannya penerapan pidana mati didalam sistem hukum pidana di Indonesia tidaklah bertentangan dengan konstitusi.
Untuk  mempermudah  melihat  pengaturan  secara  materiil  pemberlakuan pidana mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia, maka akan kami cantumkan
10 Todung Mulya Lubis, Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi (PT. Kompas Media Nusantara 2009).[352-374].

## M. Tasa: Pemenuhan Hak-Hak Terpidana...
dalam bentuk tabel invetaris sebagai berikut:
No. Undang-Undang Pasal Penjelasan 1. KUHP 10 Ketentuan umum yang menjadi dasar pemberlakuan pidana mati didalam sistem hukum pidana Indonesia 2. 104 Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan, meniadakan kemampuan Presiden dan Wakil Presiden saat memerintah. Dikatakan makar dengan harus merujuk pada ketentuan Pasal 87 dan 53 KUHP. Diancam pidana mati karena dapat mengganggu keamanan dan ketertiban baik didalam negeri maupun secara internasional. 3. 111 Ayat (2) Mengadakan hubungan dengan negara asing untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara (perbuatan permusuhan dan perang sudah terjadi) Diancam pidana mati karena dapat mengganggu keamanan dan ketertiban internasional. 4. 124 Ayat (3) Kejahatan dalam keadaan perang. Diancam dengan pidana mati karena kejahatan tersebut dilakukan dalam keadaan perang. 5. 140 Makar terhadap nyawa atau kemerdekaan kepala negara sahabat. Diancam pidana mati karena dapat mengganggu keamanan dan ketertiban internasional 6. 340 Pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Diancam dengan pidana mati karena dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang terkesan kejam dan sadis sebagaimana ICCPR. 7. 365 Ayat (4) Kejahatan terhadap harta kekayaan yang diikuti dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati. Diancam dengan pidana mati karena dilakukan secara kejam dan keji sebagai mana ICCPR.
8. 368 Ayat (2) Bentuk pemberatan dari ayat (1) terhadap kejahatan terhadap harta kekayaan seseorang yang menyebabkan kematian. Diancam dengan pidana mati karena dilakukan dengan cara yang kejam dan keji sebagaimana ICCPR. 9. 444 Kejahatan perompakan kapal yang mengakibatkan matinya seseorang. Diancam dengan pidana mati karena dilakukan oleh nahkoda, komandan, atau pemimpin kapal dengan cara yang kejam dan keji sebagaimana ICCPR. 10. UU NARKOTIKA 113 penyalahgunaan narkotika, antara lain  yaitu pengenaan terhadap setiap orang yang secara melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika baik golongan I 11. 118 penyalahgunaan narkotika, antara lain  yaitu pengenaan terhadap setiap orang yang secara melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika baik golongan II 12. 114 setiap orang yang secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I 13. 119 setiap orang yang secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan II 14. 116 setiap orang yang menggunakan untuk orang lain atau memberi untuk digunakan kepada orang lain narkotika golongan I 15. 121 setiap orang yang menggunakan untuk orang lain atau memberi untuk digunakan kepada orang lain narkotika golongan II 16. 133 Bentuk pemberatan dari semua ketentuan pidana jika didalamnya melibatkan anak dibawah umur.

## M. Tasa: Pemenuhan Hak-Hak Terpidana...
17. UU PSIKOTROPIKA 59 Ayat
(2) secara melawan hukum menggunakan, memproduksi, mengedarkan, mengimpor, memiliki, menyimpan yang dimana tindakan tersebut dilakukan secara terorganisir 18. UU TIPIKOR 2 Ayat (2) tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam waktu negara dalam keadaan bahaya sebagaimana maksud undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. 19. UU SENJATA API 1 Secara melawan hukum melakukan penyalahgunaan kepemilikan senjata api. 20. UU TERORISME 6 Kejahatan terorisme dengan cara merampas kemerdekaan orang lain, atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibattkan kerusakan atau kehancuran objek vital, fasilitas publik maupun internasional 21. 8 Kejahatan yang sama dengan maksud Pasal 6, namun dilakukan terhdap penerbangan. 22. 9 Kejahatan Senjata Api sebagaimana dimaksud dalam UU Senjata Api namun ditujukan untuk dilakukannya tindak pidana terorisme 23. 10 Kejahatan sebagaimana maksud Pasal 6, namun menggunakan senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya. 24. 10 A Kejahatan sebagaimana Pasal 6 dan 10 dengan cara menyimpan persediaan bahan tersebut, memperdagangkan bahan tersebut dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.
Dapat dilihat bahwa pengenaan sanksi pidana mati hanya diberlakukan bagi kejahatan  paling  serius  saja  dan  eksistensinya  hanya  beberapa  pasal  dari  sekian banyak  pengaturan  pidana  selain  pidana  mati  yang  ada  dalam  hukum  positif  di Indonesia.  Kami  telah  mendata  setidaknya  hanya  1,93%  ketentuan  pidana  yang mengatur dan menerapkan ancaman pidana mati di dalam KUHP.
Pengancaman  sanksi  pidana  mati  dalam  setiap  pasal  tidaklah  berdiri sendiri  melainkan  diancamkan  bersamaan  dengan  ancaman  pidana  lain  yang lebih rendah darinya seperti pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu.
Selain tercantum dalam ius constitutum ketentuan mengenai pidana mati juga masih tercantum dan digunakan dalam ius constituendum yang mengatur mengenai ketentuan pidana. Ketentuan-ketentuan tersebut tertuang dalam Rancangan Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (selanjutnya  akan  disebut  dengan  RKUHP) pembahasan bulan September 2019, yang didalamnya terdapat beberapa macam tindak pidana yang diancam dengan pidana mati terlebih lagi bahwa pidana mati yang tercantum dalam pasal pasal tersebut dirumuskan secara alternatif, bukan pidana yang mutlak atau berdiri sendiri. 11 Dirumuskan secara alternatif disini dapat dilihat dibeberapa  ketentuan  pidana  dalam  Undang-undang  yang  berlaku  di  Indonesia yang diancamkan dengan sanksi pidana lain seperti pidana penjara seumur hidup maupun pidana penjara dalam waktu tertentu. Selanjutnya, jika dilihat dan ditarik lagi dari prinsip RKUHP yang mengutamakan prinsip Restorative Justice ketentuan pidana mati di dalam RKUHP sudah relevan dengan prinsip tersebut.
Selain landasan hukum materiil yang tersebut diatas, pelaksanaan pidana mati terlebih untuk eksekusinya dilandaskan pada Undang-undang Nomor 2/Penpres/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati  Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan  Peradilan  Umum  Dan  Militer  (selanjutnya  akan  disebut  dengan  UU No.2/Pnps/1964).  Pelaksanaan  eksekusi  pidana  mati  juga  didasarkan  pada  Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor:B-235/E/3/1994 tentang Eksekusi Putusan Pengadilan (selanjutnya akan disebut dengan SE Jampidum 3/1994) yang merupakan aturan internal dalam Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya akan  disebut  dengan  Kejaksaan)  yang  digunakan  sebagai  petunjuk  teknis  untuk mengeksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.
Merujuk pada sanksi pidana lain selain sanksi pidana mati, pidana penjara,
atau pidana kurungan ataupun pidana denda, pelaksanaan eksekusi langsung dapat dilaksanakan  pasca  putusan  pengadilan  sudah inkracht .  Berbeda  halnya  dengan sanksi  pidana  mati  yang  tidak  dapat  langsung  dilaksanakan  serta  merta  pasca putusan pengadilan pada tingkat pertama.
11 Moehadi Zainal, Pidana Mati Dihapuskan atau Dipertahankan (Hanindya Offset 1984). [17-18].

## 1410 M. Tasa: Pemenuhan Hak-Hak Terpidana...
SE  Jampidum  3/1994  menyatakan  bahwa  eksekusi  pidana  mati  dapat dilaksanakan setelah lewat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan inkracht . Sebagaimana penjelasan pada bab sebelumnya suatu putusan dinyatakan inkracht apabila tidak ada  pengajuan  upaya  hukum  banding  dari  putusan  pengadilan  tingkat  pertama ataupun setidaknya semenjak putusan pada tingkat kasasi dibacakan.
Merujuk pada ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal untuk melaksanakan putusan pengadilan berupa sanksi pidana mati membutuhkan waktu  yang  sangat  lama  dikarenakan  terpidana  memiliki  hak  untuk  melakukan upaya  hukum  sebagai  bentuk  pembelaan  bagi  dirinya.  Hal  tersebut  tergambar pada kasus Sumiasih, Djais Adi Prayitno, dan Sugeng terpidana mati dikarenakan terbukti dalam persidangan telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap lima anggota keluarga Letkol (Marinir) Purwanto di Surabaya yang harus menjalani masa tunggu eksekusi pidanan mati yang akan dilakukan kepadanya di dalam penjara selama 20 (dua puluh) tahun lamanya.
Seperti  yang  kita  ketahui  bahwasannya  20  (dua  puluh)  tahun  merupakan waktu menjalani pidana penjara paling berat yaitu 15 (lima belas) tahun ditambah dengan pemberatan sebanyak 1/3 (satu per-tiga) dari pidana tersebut. Perlu menjadi catatan bahwa dalam hal pengenaan sanksi pidana mati tidak terdapat ketentuan daluwarsa menjalani pidana.
Dalam  konsisi  seperti  terpidana  dihadapkan  fenomena double punishment yang dimana terpidana harus dihadapkan dengan kenyataan bahwa nanti ia akan menjalani masa hidupnya di dalam penjara dan dihadapkan bahwa nantinya akan dilakukan  eksekusi  mati  terhadap  dirinya  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya.
Fenomena double punishment , tersebut tidak sepenuhnya dapat dibenarkan, karena sekali lagi, meskipun terpidana sudah menjalani masa hidupnya di penjara selama pidana maksimal seperti yang dapat diterapkan dalam pidana penjara. Pasal 84 Ayat (4) KUHP telah menegaskan bahwasannya tidak ada daluwarsa menjalani pidana bagi pidana mati. Dari ketentuan Pasal tersebut kami pendapat bahwa tidak ada pelanggaran hak terpidana dengan lamanya masa tunggu tersebut. Perlu digaris
bawahi bahwasannya waktu yang lama tersebut termasuk dalam upaya pemenuhan hak-hak terpidana sebelum menjalani eksekusi mati yang akan dilakukan kepadanya.

## Pemenuhan Hak-Hak Terpidana Mati Sebelum Eksekusi
Selanjutnya  akan  dibahas  mengenai  ruang  pembelaan  dalam  hukum  acara pidana bagi terdakwa yang memiliki ancaman pidana mati. Pidana mati sebagai sanksi  terberat  dalam  hirarki  sanski  pidana  tentunya  tidak  dapat  diterapkan sembarangan dan dijatuhkan begitu saja. Tentu ada ruang pembelaan bagi terpidana. Secara normatif, Menurut Pasal 1 angka 12 KUHAP, upaya hukum merupakan hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan ulang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan hak peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang ini. Upaya hukum dalam hukum acara pidana dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
1. Upaya Hukum Biasa
Mengenai ketentuan dan pengaturan upaya hukum biasa sudah tercantum di dalam KUHAP, yaitu antara lain yaitu upaya hukum banding pada pengadilan tinggi dan upaya hukum kasasi yang permohonannya diajukan kepada Mahkamah Agung.
2. Upaya Hukum Luar Biasa
Sedangkan  untuk  upaya  hukum  luar  biasa  tercantum  dalam  KUHAP  dan beberapa peraturan di luar KUHAP. Adapun upaya hukum luar biasa antara lain yaitu, upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum, peninjauan kembali, dan grasi.
Terhadap permohonan peninjauan kembali sempat terjadi mengenai pro dan kontra mengenai batasan pengajuan permohonan peninjauan kembali. Pasal 268 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan sebanyak satu kali saja.
Mahakamah  Konstitusi  sebagai Negative Legislator Pada  tahun  2013 Mahkamah  Konstitusi  melakukan judicial review yang  menyatakan  bahwa peninjauan  kembali  dapat  diajukan  lebih  dari  satu  kali. 12 Permohonan  Judicial
12 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.

## 1412 M. Tasa: Pemenuhan Hak-Hak Terpidana...
Review  ini  diajukan  oleh Antasari Azhar  Terpidana  kasus  pembunuhan  dengan korban Nasrudin Zulkarnaen. Antasari Azhar merasa hak konstitusionalnya yaitu mendapat keadilan hukum tercoreng dengan adanya pasal 268 Ayat (3) KUHAP karena  Antasari  Azhar  tidak  dapat  mengajukan  Peninjauan  Kembali  lebih  dari satu kali. Dalam kasus ini Antasari Azhar sudah pernah mengajukan Peninjauan Kembali dan tidak dapat mengajukan lagi. Antasari Azhar mengklaim bahwa dirinya telah  menemukan  bukti  baru  yang  menunjukan  bahwa  ada  rekayasa  pengiriman pesan anatara dirinya dan korban yang mungkin akan membuat dirinya bebas dari ancaman  pidana  dan  memulihkan  nama  baiknya,  namun  hal  tersebut  terbentur dengan adanya pasal 268 Ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dijatuhkan satu kali saja.
Hakim  Konstitusi  berpendapat  bahwa  memang  benar  dalam  ilmu  hukum terdapat asas litis finiri oportet yang artinya setiap perkara harus ada akhirnya dan  pembatasan  dalam  pasal  268  ayat  (3)  dimaksudkan  untuk  itu.  Namun  hal tersebut  berkaitan  dengan  kepastian  hukum  sedangkan  untuk  keadilan  dalam perkara  pidana  hal  tersebut  tidak  dapat  secara  rigid  diterapkan  karena  dengan hanya  membolehkan  peninjauan  kembali  satu  kali,  terlebih  lagi  manakala ditemukan adanya keadaan baru (novum). Hal itu justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan. 13
Di penghujung tahun 2014, tepatnya pada Desember 2014, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana (selanjutnya akan disebut sebagai SEMA 7/2014). SEMA 7/2014 ini mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi.  Dalam  pertimbangannya  Mahkamah  Agung  berpegang  teguh  pada ketentuan-ketentuan  yang  ada  yaitu  pada  Pasal  268 Ayat  (3)  KUHAP,  Pasal  24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah
13 Supriyadi  Widodo  Eddyono,  ‘Kompilasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  &  Perubahan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia’ (2017) Paper Brief.[19-22].
Agung. Dengan ditetapkannya SEMA 7/2014 maka Putusan MK tersebut dianggap tidak  memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat,  dan  dapat  disimpulkan  bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan sebanyak satu kali.
Jika  melihat  dari  kedua  pendapat  baik  dari  Mahkamah  Konstitusi  sebagai Negative Legislator yang  dimaknai  sebagai  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi yang  dapat  membatalkan  suatu  norma  dalam  peraturan  perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945 dengan cara judicial review . 14 Disamping itu Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang membawahi Majelis Hakim sebagai salah satu penegak hukum yang tunduk kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung hanya mengakui alasan pengajuan peninjauan kembali ke-dua sebagaimana  diatur  dalam  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung    Nomor.  10  Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali yang meyatakan bahwa apabila suatu objek perkara terdapat dua atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan antara satu dengan yang lain.
Terdapat  dualisme  hukum  yang  sampai  sekarang  Mahkamah  Agung menggunakan  dasar  SEMA  7/2014  sebagai  salah  satu  landasan  dalam  beracara Peninjauan Kembali dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Selain itu dalam upaya hukum luar biasa yang khususnya peninjauan kembali ini memang terdapat jangka  waktu  pengajuan  memori  permohonan  peninjauan  kembali,  namun  tidak terdapat deadline mengenai  permohonan  banding  harus  diputuskan  oleh  majelis hakim dalam waktu tertentu. Hal tersebut tentunya berpengaruh pada lamanya masa tunggu terpidana. Jika ditelaah lagi, hampir semua upaya hukum diatas memiliki deadline pengajuan  permohonan  upaya  hukum,  namun  tidak  dengan  proses penyelesaiannya,  dalam  proses  penyelesaiannya  memakan  waktu  yang  cukup lama, padahal jika dilihat dari segi prioritas penyelesaian perkara, pengenaan dan penjatuhan sanksi pidana mati ini seharusnya dapat diprioritaskan penyelesaiannya karena berkaitan dengan kejahatan yang paling serius dan juga sanksi pidana mati merupakan sanksi tertinggi dalam hirarki pengenaan sanksi pidana dalam KUHP.
14 Moh Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu (Rajawali Pers 2012).
[280].

## 1414 M. Tasa: Pemenuhan Hak-Hak Terpidana...
Selanjutnya, mengenai permohonan Grasi yang diajukan terpidana akan berujung pada dua hal yaitu penerimaan grasi atau bahkan penolakan grasi oleh Presiden, yang mana masing-masing putusan tersebut memiliki implikasi hukum. Jika Permohonan grasi diterima oleh Presiden maka terpidana dapat dibebaskan dari segala penuntutan dan putusan yang dijatuhkan kepadanya. Manakala permohonan grasi tersebut ditolak oleh Presiden maka terpidana akan menjalani pidananya (eksekusi) sebaimana yang putusan yang telah inkracht , termasuk untuk terpidana mati.
Pelaksanaan  eksekusi  mati  tidak  dapat  serta  merta  dilakukan  selayaknya pidana lain seperti pidana penjara dan denda. Terlebih terpidana mati baru dapat dieksekusi setelah lewat 30 (tiga puluh) hari pasca putusan inkracht dan penentuan waktu eksekusi ditentukan oleh Kejaksaan dan POLRI. Terpidana mati akan ditahan didalam  penjara  atau  tempat  lain  yang  telah  ditentukan  oleh  Kejaksaan.  Dalam hal terpidana ditempatkan dalam penjara atau yang biasa disebut dengan LAPAS maka  menurut  UU  permasyarakatan  terpidana  sudah  menjadi  Narapidana  yang berimplikasi pada hak-hak dan perlakuan bagi terdakwa didalam LAPAS nantinya. Djernih  Sitanggang  dalam  bukunya  mencantumkan  salah  satu  hasil wawancaranya  yang  membahas  tentang  kewajiban  terpidana  mati  selama menunggu di LAPAS. Terpidana mati tidak ada tahapan program pembinaan dan tidak diwajibakan untuk mengikuti kegiatan pembinaan. Terpidana mati selama masa  tunggunya  di  dalam  LAPAS  dibebaskan  kegiatannya,  dibebaskan  atas kemauannya sendiri untuk secara aktif atau tidak untuk mengikuti kegiatan yang ada di dalam LAPAS. 15
Terpidana mati nantinya akan menjalani masa tunggunya di LAPAS hingga waktu  yang  tidak  ditentukan,  karena  jika  ditarik  dari  SE  Jampidum  3/1994 disebutkan bahwa mengenai hal waktu dan tempat akan dilangsungkan eksekusi terpidana mati akan ditentukan melalui koordinasi dari Kejaksaan dan POLRI.
Dalam hal telah ditentukan waktu dan tempat pelaksanaan eksekusi pidana mati  maka  setidaknya  dalam  waktu  tiga  kali  dua  puluh  empat  jam  sebelum
dilakukan  eksekusi  mati  terhadap  terpidana,  terpidana  dan  keluarganya  berhak untuk mendapatkan informasi tentang hal tersebut melalui berita acara yang dibuat oleh Kejaksaan. Selanjutnya mengenai sanksi pidana mati yang dijatuhkan kepada terpidana yang nantinya dalam masa tunggunya menderita sakit maka pelaksanaan eksekusi  harus  ditunda  sampai  dengan  terpidana  mati  tersebut  sembuh  dari sakitnya. Hal tersebut berlaku juga bagi terpidana mati yang sedang hamil maka pelaksanaan eksekusi mati haruslah ditunda sampai dengan 40 (empat puluh) hari setelah terpidana tersebut melahirkan anak yang dikandungnya.
Nisbinya pengaturan mengenai waktu tepatnya eksekusi itu mengakibatkan tertundanya perwujudan kepastian hukum melalui eksekusi oleh Kejaksaan terhadap putusan  pengadilan  tersebut.  Namun  perlu  dicatat  bahwa  penundaan  tersebut sejatinya untuk memberi ruang pembelaan terhadap terdakwa maupun terpidana mati dalam memperjuangkan hak-hak normatifnya.
Masa tunggu eksekusi yang terlampau lama juga tidak lepas dari faktor-faktor eksternal  peraturan  perundang-undangan.  Pertama, eksekusi  tersebut  tertunda karena adanya prioritas eksekusi terhadap terpidana mati karena melakukan tindak pidana  narkotika  dan  psikotropika  terlebih  Presiden  Joko  Widodo  menyatakan bahwa negara ini sedang dalam darurat narkoba dan perang narkoba. 16 Pernyataan tersebut  berimplikasi  terhadap  eksekusi  mati  terpidana  mati  karena  melakukan tindak pidana selain tindak pidana narkotika dan psikotropika mengalami penundaan eksekusi mati.
Kedua,  kami  sebelumnya  telah  melakukan  wawancara  dengan  praktisi hukum  dibidang  Kejaksaan  pada  bulan  September  2019,  yaitu  dengan  Bapak Nanang  Ibrahim  sholeh  yang  merupakan  Kepala  Kejaksaan  Negeri  Samarinda. Menurut Nanang Ibrahim Sholeh,  menyatakan bahwa terdapat beberapa hambatan Kejaksaan  dalam  melakukan  eksekusi  mati,  antara  lain  yaitu  faktor  anggaran Kejaksaan,Nanang Ibrahim Sholeh mengatakan bahwa pelaksanaan eksekusi pidana
16 Ricky Prayoga, ‘BNN: transaksi narkoba Indonesia tertinggi se-ASEAN’ (Antara News, 2015)<http://www.antaranews.com/berita/474528/bnn-transaksi-narkoba-Indonesia-terting- gi-se-asean> diakses pada tanggal 5 Desember 2019.

## 1416 M. Tasa: Pemenuhan Hak-Hak Terpidana...
mati setidaknya membutuhkan dana paling sedikit sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), pendaftaran eksekusi mati yang harus mendapatkan persetujuan presiden, dan pengaruh maupun tekanan dari diplomasi asing.

## Kesimpulan
Dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwasannya  ada  beberapa  hal  yang  menjadi  fokus  yang  perlu  digaris  bawahi dari hasil penelitian ini. Pertama, bahwasannya pidana mati masih tetap berlaku di  Indonesia,  termasuk  peraturan  perundang-undangannya  baik  materiil  maupun formil yang mengatur tentang penerapan sanksi maupun tata cara eksekusi mati.
Bahkan  Mahkamah  Konstitusi  lewat  putusannya  berpendapat  bahwasannya penerapan ancaman dan sanksi pidana mati tidaklah melanggar HAM tetapi masa tunggu yang terkesan lama berimplikasi munculnya fenomena double punishment pada diri terpidana yang menyebabkan terpidana dihadapkan pada kehidupannya di dalam LAPAS sampai waktu yang tidak ditentukan dan kenyataan bahwa akan dilakukannya eksekusi mati pada dirinya.
Kedua,  kami  berpendapat  bahwa  masa  tunggu  yang  terkesan  lama  dalam eksekusi mati tersebut tidaklah salah menurut hukum. Disamping adanya aturan yang menyatakan  tidak  terdapat  daluwarsa  menjalani  pidana  dalam  pidana  mati.  Masa tunggu yang lama merupakan bentuk pemenuhan hak-hak terpidana dalam mencari keadilan baginya lewat upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang. Selama masa  tunggunya  didalam  LAPAS  terpidana  mati  juga  diberikan  hak  yang  sama seperti halnya narapidana yang lain. Selain itu masa tunggu yang terlampau lama juga disebabkan  oleh  beberapa  faktor  eksternal  peraturan  perundang-undangan  seperti kebijakan Presiden, Anggaran, dan pengaruh diplomasi maupun tekanan asing.
.

## Daftar Bacaan Buku
Badan Pembinaa Hukum Nasional, Perencanaan Pembangunan Hukum Naional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan) (BPHN 2008).
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana (PT. Raja Grafndo 2002).
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Sinar Grafika Offset 2017).
Todung Mulya Lubis, Jalan Panjang Hak Asasi Manusia (Gramedia Pustaka Utama 2005).
Todung  Mulya  Lubis, Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi (PT. Kompas Media Nusantara 2009).
Moh Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu (Rajawali Pers 2012).
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 2015).
Simorangkir, Johannes Chrisos Tomus, Kamus Hukum (Sinar Grafika 2004).
Djernih  Sitanggang, Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati (Pustaka Reka Cipta 2018).
Moehadi Zainal, Pidana Mati Dihapuskan atau Dipertahankan (Hanindya Offset,
1984).

## Jurnal
M Ali Mahrus, ‘Meninjau Ulang Positivisme Pidana Mati: Antara Objektivisme dan Formalisme Hukum Jurnal Transisi’ (2015) 10 Jurnal Transisi.
Abdul Rokhim, ‘Hukuman Mati Perspektif Relativisme Hak Asasi Manusia’ (2015) 10 Jurnal Transisi.
Inosentius  Samsul,  ‘Politik  Hukum  Pidana  Mati’  (2015)  2  Jurnal  Info  Singkat Hukum.
Sefriani,  ‘Karakteristik The Most Serious Crime Menurut  Hukum  Internasional Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-X/2012’ (2013) 6 Jurnal Yudisial.

## Karya Ilmiah
Supriyadi  Widodo  Eddyono,  ‘Kompilasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  & Perubahan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia’ (2017) Paper Brief.

## 1418 M. Tasa: Pemenuhan Hak-Hak Terpidana...

## Laman
Detik  News,  ‘Sugik  Jagal  Satu  Keluarga  di  Tahun  1995  Kemungkinan  Batal Dieksekusi  Mati’  (Detik  News,  2019)  <http://www.detik.com/news/ berita-jawa-timur/d-4804484/sugik-jagal-satu-keluarga-di-tahun-1995- kemungkinan-batal-dieksekusi-mati > diakses pada tanggal 1 Desember 2019.
Ricky Prayoga, ‘BNN: transaksi narkoba Indonesia tertinggi se-ASEAN’ (Antara News,  2015)  <http://www.antaranews.com/berita/474528/bnn-transaksi- narkoba-Indonesia-tertinggi-se-asean > diakses  pada  tanggal  5  Desember 2019.