## Pertanggungjawaban Tukang Gigi Dalam Praktik Yang Merugikan Konsumen

## Dzaka Ananda Hidayat
dzakaananda77@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Dental Artisans is a job that has been widely practiced in Indonesia, dental artisans are an alternative for Indonesian people who want to take care of their teeth at a low cost, as many dental artisans in Indonesia practice that can be done in various ways, ranging from making dentures, installing teeth. fakes and others which are also commonly done by dentists, but due to the lack of experience possessed by dental artisans, there are many victims who arise for the services performed by dental artisans, and in this case it must be classified which one is a loss. experienced by consumers and not, and because the practice of dental artisans is limited to the Regulation of the Minister of Health Number 39 of 2014 concerning Guidance, Supervision, and Licensing, Dental Work, also makes dental artisans practice outside of this authority on the basis of taking advantage.
Keywords: Dental  Artisans;  Qualification  of  Consumer  Loss;
Accountability .

## Abstrak
Tukang gigi merupakan pekerjaan yang sudah banyak berpraktek di Indonesia, tukang gigi menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat indonesia yang ingin merawat gigi dengan biaya yang murah, sebagai tukang gigi yang banyak di indonesia praktek yang bisa dilakukan bermacam-maca, mulai dari peembuatan gigi palsu, memasang gigi palsu dan lain-lain yang juga biasa dilakukan oleh dokter gigi, akan tetapi dikarenakan kurangnya pengalaaman yang dimiliki oleh tukang gigi, membuat banyak sekali korban yang timbul atas jasa yang dilakukan oleh tukang gigi, dan dalam hal ini harus dapat di klasifikasikan  mana  yang  merupakan  kerugian  yang  dialami  oleh konsumen dan tidak, dan dikarenakan prakter tukang gigi terbatas hanya pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaa, Pengawasan, dan Perizinan, Pekerjaan Tukang gigi, membuat juga tukang gigi melakuka n praktik diluat kewenangan tersebut dengan dasar untuk mengambil keuntungan. Kata Kunci: Tukang  Gigi;  Kualifikasi  Kerugian  Konsumen; Pertanggungjawaban.

## Jurist-Diction
Volume 6 No. 1, Januari 2023
How to cite: Dzaka Ananda Hidayat ‘Pertanggungjawaban Tukang Gigi Dalam Praktik Yang Merugikan Konsumen (2023) Vol. 6 No. 1 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 8 November 2022; Diterima 12 Desember 2022; Diterbitkan 30 Januari 2023
DOI:
10.20473/jd.v6i1.43615 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 88 Dzaka Ananda: Pertanggungjawaban Tukang Gigi...

## Pendahuluan
Tukang Gigi merupakan profesi yang sudah sangat terkenal di masyarakat Indonesia, Meskipun mereka tidak mempunyai standar keamanan dalam bidang medis seperti dokter gigi pada umumnya, akan tetapi biaya yang sangat murah tentunya sangat diminati oleh masyarakat luas. Tidak jarang pula karena harganya yang lebih murah dari praktek dokter gigi, hal tersebut jadi melekat di hati masyarakat Indonesia.
Dalam kemampuannya sebagai orang yang bisa dikatakan paham tentang gigi secara awam, jasa yang dilakukan tukang gigi hanya salah satu pengobatan tradisional sebagai jalan alternatif bagi masyarakat dalam hal pelayanan gigi serta mulut. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, disana diatur tentang penyelenggraan upaya kesehatan yang salah satunya adalah pengobatan tradisional. Dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa “Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.”
Pelayanan kesehatan tradisonal saat ini menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat.
Jasa pelayanan kesehatan tradisional semakin lama semakin berperan dan menjadi sangat penting untuk mewujudkan kemandirian masyarakat di bidang kesehatan. World Health Organization menyebutkan bahwa terdapat hingga 65% dari penduduk di negara maju telah menggunakan pengobatan yang salah satunya pengobatan tradisional. 1
Kesehatan tradisional juga telah melekat di hati masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang juga di percaya sebagai alternatif dalam penyembuhan penyakit, maka pelayanan kesehatan tradisional memang sulit untuk dihilangkan maupun ditiadakan. Upaya dalam menyelenggarakan kesehatan atau penyembuhan secara tradisional seperti jasa yang tukang gigi lakukan lakukan dalam memberikan pelayanan kesehtaan kepada pasien dilakukan dengan cara yang berbeda dari ilmu kedokteran ataupun ilmu keperawatan, keahlian yang didapatkan adalah keahlian secara turun temurun yang
1 Depkes Republik Indonesia, Kebijakan Obat Tradisional Nasional (Departemen kesehatan Republik Indonesia 2007).[22].
diwariskan dari orangtuannya atau leluhurnya dengan hanya berdasarkan pengalamannya saja dan bukan didasarkan pada penelitian yang dapat di pertanggungjawabkan. Mereka yang memberikan jasa kesehatan tradisional merasa memiliki keahlian yang lebih dibandingkan dengan teman sejawatnya, maka ia bertanggung jawab atas pemberian pelayanan yang didasarkan pada asas saling tolong-menolong membantu dengan keyakinan dan saling membutuhkan serta ketergantungan.
Tukang gigi berbeda dengan dokter gigi jika dilihat dari tugas yang dapat mereka lakukan, tukang gigi dalam melakukan pekerjaannya hanya mempelajari pembuatan gigi tiruan dengan tidak mempertimbangkan hal lain yang memang sangat penting untuk di pertimbangkan, sedangkan ruang lingkup hal yang dapat dilakukan dokter gigi adalah di daerah mulut dan sekitarnya dengan ilmu yang cukup memadai yang telah mereka dapatkan, dan yang juga berkenaan dengan rongga mulut dan memerhatikan segalanya sebagi suatu keseluruhan. tekniker gigi merupakan orang yang membantu pekerjaan dokter gigi seperti pekerjaan yang dilakukan di laboratorium yang berkenaan dengan gigi tiruan. Tekniker gigi dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan arahan dan pengawaasan dari dokter gigi dengan pengerjaan dan pengetahuan serta pengalaman tekniker gigi yang di dapatkan dari pendidikan atau akademi teknik gigi atau laboratoriun kedoteran gigi, bukan keahlian yang didapatkan instan atau secara sendiri atau turun temurun seperti tukang gigi.
Akan tetapi pelayanan dari Tukang Gigi yang kita dapat lihat di prakteknya sangat bermacam-macam, dari mulai mencabut gigi, menambal gigi, pemasangan kawat gigi, membuat gigi tiruan, dan pemasangan implan gigi. Dari berbagai macam kegiatan tersebut kita bisa lihat bahwa kompetensi dari seorang tukang gigi hampir sama dengan dokter gigi profesional, hanya dengan pendidikan secukupnya, pengalaman bahkan otodidak, seseorang sudah bisa menjadi tukang gigi.
Dilihat dari sisi medis, pekerjaan Tukang Gigi ini memang banyak pendapat tidak memenuhi kaidah sebagaimana tindakan medis yang seharusnya, persoalan ini yang selanjutnya timbul dan menjadi perhatian bagi pemerintah dan akhirnya pemerintah yang nantinya harus membuat peraturan tertulis yang sangat tegas untuk penyelenggraan praktik dari tukang gigi ini.

## Dzaka Ananda: Pertanggungjawaban Tukang Gigi...
Akan tetapi meski sudah diberi batasan oleh peraturan yang mengatur tentang kompetensi kerja dari Tukang Gigi ini, dalam prakteknya di lapangan tidak menjamin sesuai aturan, masih banyak yang melakukan hal diluar kewenangannya sebagai tukang gigi. Nantinya masyarakat sendiri yang harus memutuskan dan sadar pada diri sendiri untuk perawatan gigi atau ortodonti.
Perawatan gigi serta mulut yang tidak dilakukan oleh seorang yang profesional tentunya banyak menibulkan resiko yang berbahaya pada kesehatan pasien, dan sangat di sayangkan masih banyak orang yang menyepelekan hal ini, masyarakat kebanyakan mengira bahwa perawatan gigi itu sama saja anatara tukang gigi dengan dokter gigi, terlebih masyarakat lebih tertarik mengenai harga.
Drg. Hendra, M., Kes. menjelaskan perawatan gigi ini sangat penting, jika tidak dilakukan oleh orang yang profesional maka biasanya akan malah timbul resiko seperti gigi yang bergeser, bengkak, dan akhirnya bisa tambah parah kalau malah dibiarkan, biasanya yang dapat kita banyak temui salah satu contohnya dalam pemasangan kawat gigi oleh orang yang tidak profesional. terdapat banyak proses sebelum seseorang bisa memasang kawat gigi, tidak hanya langsung pasang saja, tapi ada pengukuran terlebih dahulu pada gigi dan rontgen dengan proses yang tidak sebentar.
Banyak contoh kasus dari korban tukang gigi yang dapat dilihat di laman KORTUGI (Korban tukang Gigi), dalam website dan juga laman aplikasi lain seperti Instagram dan juga Youtube banyak korban dari praktik yang dilakukan oleh tukang gigi karena alat-alat yang dipakai tidak steril, tidak memiliki latar belakang yang cukup untuk melakukan praktik dan terkesan hanya mencari keuntungan tanpa memperhatikan gigi sebagai keseluruhan anggota tubuh.
Pada tahun 2019 Kepala Biro (Kabiro) Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementrian Kesehatan mengatakan terdapat Peraturan Menteri Kesehatan yang sudah dibuat untuk mencegah timbulnya korban dari oknum tukang gigi, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan,
Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi, Widyati yang pada saat itu selaku Kabiro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementrian Kesehatan mengakui bahwa memang betul terdapat beberapa tukang gigi atau ahli gigi yang ilegal, dan
dari informasi yang didapatkan, banyak masyarakat yang menjadi korban hanya saja sayangnya masyarakat yang menjadi korban enggan melaporkan. 2
Dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf a dan b Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi menyebutkan bahwa Pekerjaan Tukang Gigi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berupa membuat gigi turuan lepasan sebagian dan/ atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acriylic yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic dengan tidak menutupi sisa akar gigi.
Pada awahnya, Menteri Kesehatan telah mengeluarkan dan mengesahkan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 1969 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Menjalankan Pekerjaan Tukang Gigi yang dikeluarkan pada tahun 1969.  Lalu pada tahun 1989 dikeluarkan lagi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339 Tahun 1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi yang dalam Permenkes tersebut diatur mengenai pembaharuan izin tukang gigi yang memiliki izin sebelumnya yang didasarkan pada Permenkes Nomor 53 Tahun 1969. Namun dikarenakan pelayanan kesehatan gigi mulut bukan merupakan pelayanan kesehatan yang dapat dikerjakan oleh tukang gigi, akhirnya pada tahun 2011 pekerjaan tukang gigi ditiadakan dengan dicabutnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339 Tahun 1989 melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1871 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339 Tahun 1989. Kemudian terdapat putusan dari Mahkamah Konstitusi No. 40 Tahun 2012 yang merupakan perkara konstitusi Perhomonan Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh salah satu tukang gigi yang ada di Indonesia, dalam perkara tersebut akhirnya didapati putusan yang pada sintinya menyatakan bahwa tukang gigi dapat kembali melakukan prakti. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pekerjaan tukang gigi dianggap bertentangan dengan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
2 Alfadillah, ‘Ada Perkara Hoaks Medis di Balik Hilangnya 4 gigi Kintaan Mary’ (Kump- aran Sains, 2019) <www.kumparan.com> diaksespada 8 Maret 2021.

## 92 Dzaka Ananda: Pertanggungjawaban Tukang Gigi...
Kedokteran. Akan tetapi dalam praktiknya masih terdapat tukang gigi yang nakal yang seenaknya membuka praktik degan tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku, dalam perjalannya, tukang gigi dimungkinkan untuk melakukan kesalahan yang dapat mengakibatkan yang paling parah adalah kematian.

## Metode Penelitian
Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah Legal Research atau penelitian hukum yang mana memiliki tujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul dan melahirkan preskripsi yang dapat diterapkan terhadap isu hukum yang diajukan. 3 Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus ( The Case Approach ). Pendekatan kasus digunakan sebagai upaya mempelajari penerapan norma-norma yang berlaku dalam suatu hukum positif yang dilakukan dalam praktik atau putusan Pengadilan dengan cara menganalisis kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah tulisan.

## Pertanggungjawaban Praktik Tukang Gigi yang Merugikan Konsumen
Pertanggungjawaban pidana dalam artian yang sebenarnya menganut terkait nilai-nilai yang timbul dan hadir yang dianut oleh masyarakat, yang dimana hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana yang ada memenuhi keadilan. 4
Berdasarkan penjelasan dari Buku Hukum Pidana karya Prof. Didik, dalam bukunya menyebutkan bahawa terdapat bagian dari suatu pertanggungjawaban, yang pertama ada unsur kesalahan dan bentuk dari suatu kesalahan tersebut, unsur dari suatu kesalahan terdapat a) Melakukan perbuatan pidana, b) Bahwa subjek yang melakukan perbuatan pidana tersebut telah cakap hukum, c) Adanya kesengajaan atau juga kealpaan, dan yang terakhir d) Tidak ada alasan penghapusan pidana. 5 Dalam kaitannya dengan orang yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan pidana, jika
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Kencana Prenada Media Group 2005). [69].
4 Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan , (Rajawali Pers 2015).[16].
5 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana , (Airlangga University Press 2014).[65].
dia sedang diproses di depan persidangan dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dia lakukan atas tindak pidana yang dilakukannya, maka orang atau subjek hukum tersebut sudah melakukan tindak pidana. Ukuran yang dapat dijadikan landasan seseorang dapat dinyatakan telah melakukan tidak pidana yaitu harus dilihat dari tindakan, kegiatan, perbuatan atau aktivitas yang dilakukan sudah terdapat aturan yang mengatur atau belum. Jika ternyata saat dia melakukan tindakan tersebut sudah ada aturannya, maka dapat dikatakan jika orang tersebut sudah melakukan tindak pidana. Akan tetapi jika seseorang melakukan perbuatan yang ternyata belum ada aturan yang berlaku, maka segala perbuatan, kegiatan, tindakan, ataupun aktivitas yang dia lakukan bukan merupakan tindak pidana.
Dengan kaitannya bahwa subjek yang melakukan perbuatan pidana telah cakap hukum seperti yang telah disebutkan diatas, dalam Pasal 45 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana menyebutkan “Dalam hal penuntutan pidana terhaadap orang yang belum dewasa karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supayaa yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya, atau pemeliharaannya, tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat taun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana.
Akan tetapi dalam buku karya R. Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta komentar yang lengkap yang berisis pasal demi pasal yang terdapat pada halaman 61, disana menjelaskan bahwa artian belum dewasa adlah mereka yang umurnya belum 21 tahun dan juga belum kawin. Dan jika terdapat orang yang kawin dan cerai sebelum orang tersebut berumur 21 tahun, orang tersebut tetap akan dipandang dia sebagai orang dewasa.
Pasal Pasal didalam KUHP tidak semuanya menyatakan secara tegas terkait kalimat sengaja, akan tetepi walaupun demikian dengan kita membca pasal-pasal yang ada di KUHP, dapat kita simpulkan bahwa suatu perbuatan atau tindakan atau kegiatan atau aktivitas yang disana diliputin dengan unsur kesengajaan dapat kita lihat dalam kalimat

## Dzaka Ananda: Pertanggungjawaban Tukang Gigi...
dengan maksud, dengan mengetahui, berkehendak, dengan rencana, dengan tujuan, dengan dipaksa, dengan kekerasan, menghasut, memalsu surat atau membuat surat palsu.
Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam wet ( de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerijchte wil ). 6 dalam buku Hukum Pidana karya Prof. Didik beliau menyebutkan bahwa yang lebih memuaskan adalah teori kehendak, artinya orang berkehendak itu pasti mengetahui apa yang diperbuatnya, sedangkan orang mengetahui itu belum tentu berkehendak.
Dalam kaitannya dengan kealpaan, kealpaan dengan kesengajaan memiliki persamaan yang dimana keduanya memiliki unsur adanya suatu tindak pidana, diatas umur tertentu, memiliki kemampuan bertanggungjawab dan tidak ada alasan pemaaf, sehingga sama-sama diancam perbuatan pidana. Kealpaan dapat dikatakan memiliki 2 unsur yaitu kurangnya hati-hati yang memiliki makna yaitu pelaku yang melakukan tindak pidana tidak melakukan penelitian atau pemikiran, kemahiran yang mencegah dan nyata dalam keadaan-keadaan tertentu atau dalam caranya bagaimana melakukan perbuatan. Yang kedua yaitu kurangnya menduga-duga, kurang menduga-duga juga di bagi menjadi 2, yaitu kealpaan yang disadari disini maknanya pelaku seharusnya sudah menyadari akibat tindakan yang dilakukan, yang kedua ada kealpaan yang tidak disadari, disini memiliki arti bahwa awalnya pelaku tindak pidana tersebut tidak menyadari akan suatu akibat yang akan terjadi, namun ternyata dalam perkembangannya justru akibatnya telah terjadi.
Terkait dengan alasan pemaaf yang dikaitkan dengan hukum pidana, terdapat beberapa teori yaitu alasan pembenar, alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan, yang dimaksud alasan pembenar yaitu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya tindak pidana sehingga perbuatan terdakwa menjadi patut, alasan pemaaf yang dimaksud yaitu alasan yang menghapus kesalahan terdakwa yang melakukan tindak pidana, jadi perbuatan yang yang dilakukan terdakwa tetap masuk kedalam tindak pidana akan tetapi tidak dapat dipidana karena tidak ada
6 Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 2008).[186].
kesalahan. Dan alasan penghapus penuntutan dalam hal ini dikaitkan dengan hukum acara pidana yang sering dikenal sebagai asas oportunitas.

## Pertanggungjawaban Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Dalam pertimbangan yang disebutkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa dalam pemabangunan mengenai perekonomian nasional yang ada di era globalisasi ini kita harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga nantinya mampu menghasilan macam-macam barang dan/jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas dan banyak sekaligus mendapatkan kepastian  atas barang dan/atau jasa yang didapatkan dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian bagi konsumen, dan juga dikarenakan semakin terbukanya pasar nasional di Indonesia sebgaai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan jumlah kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu.
Terkait hal tanggung jawab tukang gigi sebagai sebagai pelaku usaha,
tanggung jawab dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 19 undang-undang tersebut yang menjabarkan sebagai berikut:
(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan
(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau/jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi
(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut meruapakan kesalahan konsumen.
Dalam ayat (1) Pasal 19 menyebutkan bahwa pelaku usaha bertanggunngjawab

## Dzaka Ananda: Pertanggungjawaban Tukang Gigi...
dalam hal ini memberikan ganti rugi atas kerusakan, atau pencemaran, dari barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha, yang jika dikaitkan dengan tukang gigi dalam hal ini jika terdapat konsumen yang datang ke tukang gigi hanya untuk membuat gigi tiruan ataupun memasang gigi tiruan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 dan dia mengalami kerugian akibat jasa tukang gigi maka tukang gigi wajib bertanggungjawab untuk memberikan ganti rugi.
Dalam Undang-Undang Ini juga disebutkan bahwa terdapat sanksi administratif jika pelaku usaha melanggar pasal 19 ayat (2), dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26 yang sanksinya berupa penetapan ganti rugi sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Ganti rugi yang dapat diberikan oleh tukang gigi kepada konsumen yang telah mengalami kerugian akibat jasanya dapat seperti pengembalian uang atau penggantian dengan barang yang dimaksud berarti gigi titiruan jika konsumen tersebut hanya membuat gigi tiruan saja, dan juga dapat perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang sepadan jika dalam pemasangan gigi tiruan tersebut tidak sesuai peraturan yang berlaku dan merugikan konsumen, dan juga terdapat tenggang waktu untuk membayar atau melakukan penggantian ganti rugi, yaitu 7 hari setelah transaksi yang dilakukan.
Perlu diingat bahwa pemberian ganti rugi yang dilakukan oleh tukang gigi yang telah disebutkan tidak akan menghapuskan adanya kemungkinan dari tuntutan pidana yang didasarkan pada pembuktian mengenai adanya suatu unsur kesalahan.

## Pertanggungjawaban Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi dibuat atas pertimbangan memberikan perlindungan kepada masyarakat sehingga perlu adanya pembinaan, pengawasan, serta perizinan untuk pekerjaan tukang gigi, dikarenakan juga terdapat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40 Tahun 2012 yang pada intinya menyatakan bahwa pekerjaan tukang gigi yang ada tidak melanggar Undang-Undang Praktik Kedokteran dengan syarat mendapatkan izin dari pemerintah untuk menyelenggarakan usaha yang akan dilakukannya.
Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 menyebutkan tukang gigi dalam melakukan praktiknya dilarang atau tidak boleh untuk melakukan pekerjaan atau praktik selain yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) yang mana pada intinya pasal tersebut memberikan pekerjaan apa saja yang bisa dilakukan oleh tukang gigi, yaitu membuat gigi tiruan lepasan seluruh dan/atau sebagian dari bahan heat curing acrylic dan pada saat pemasangannya dengan tidak menutupi akar gigi, tukang gigi juga dilarang untuk mewakilkan atau menggantikan pekerjaannya kepada orang lain selain yang awal melakukan pekerjaannya, dilarang untuk melakukan promosi dengan mencantumkan pekerjaan selain diatur dalam Pasal 6 ayat (2), dan dilarang melakukan pekerjaannya secara berpindah-pindah tempat.
Jika kita lihat dari praktik yang terjadi di lapangan, banyak sekali oknum dari tukang gigi yang melanggar Peraturan Menteri Kesehatan ini, karena memang yang menjadi dasar mereka adalah untuk mencari keuntungan dengan berbagai cara, sebagai contohnyya banyak tukang gigi yang mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain yang mana orang tersebut belum tentu semahir tukang gigi yang biasa melakukan pekerjaannya, dan yang paling sering kita lihat di jalanan yaitu dalam melakukan kegiatannya, dalam promosi yang dilakukan oleh tukang gigi juga mencantumkan pekerjaan yang sebenarnnya tidak boleh dia lakukan, yang paling sering dijumpai yaitu seperti pemasangan behel dan veener, hal itu dilakukan oleh tukang gigi untuk menarik minat masyarakat menengah kebawah agar keuntungan yang didapat bisa lebih banyak.
Akan tetapi bagi setiap tukang gigi yang melanggar ketentuan yang telah disebutkan tadi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 dapat dikenakan sanksi administrasi yang dikenakan kepada usahanya yang diberikan oleh Pemerintah daerah di kabupaten atau kota yang berupa teguran secara tertulis, lalu pencabutan izin sementara, serta pencabutan izin secara tetap. Dan juga dalam menjalankan tugasnya, tukang gigi harus membuat laporan berkala tiap 3 bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dimana pekerjaan tukang gigi itu berada yang berisi jumlah pengguna dari jasa tukang gigi dan terkait tindakan apa saja yang dilakukan yang nantinya, laporannya akan disampaikan oleh Kepala

## 98 Dzaka Ananda: Pertanggungjawaban Tukang Gigi...
Dinas Kesehatan secara berkala kepada bupati atau walikota setempat dengan di tembuskan kepada kepala dinas kesehatan yang ada di provinsi dan menteri.

## Pertanggungjawaban Menurut KUHP
Dalam kaitannya mengenai pertanggungjawaban bagi tukang gigi yang didasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan mencangkup mengenai pekerjaan yang sebenarnya tidak boleh dan tidak dapat untuk dilakukan oleh tukang gigi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 akan tetapi tukang gigi masih melakukan pekerjaannya tersebut. Terdapat perbedaan yang menjadi pembeda antara sanksi yang telah disebutkan,diatas, perbedaan antara sansi pidana dengan sanksi administrasi seperti yang telah tertuang dalam Permenkes 39/2014, perbedaan tersebut yaitu a) penerapan dari sanksi administrasi ditunjukan kepada perbuatan, sedangkan sanksi pidana lebih ditujukan dan mengarah kepada pelaku yang melakukan, b) sanksi administrasi lebih bersifat pemulihan yang berati kembali seperti semula, sedangkan sanks pidana memiliki sifat memberi hukuman, c) berdasarkan prosedurnya, sanksi administrasi yang dimaksud dilakukan secara langsung oleh pemerintah yang berwenang tanpa melalui lembaha peradilan, sedangkan bagi sanksi pidana prosedur pemberian sanksi nya harus melalui proses peradilan. 7
Didalam KUHP mengenai hal yang terdapat kaitannya dengan hal yang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan yang memiliki hubungan dengan pekerjaan yang dalam hal ini dilakukan tukang gigi terdapat dalam Pasal 359 dan 360 KUHP, yang mana kedua pasal tersebut menyebutkan “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun” dan Pasal 360 ayat (1) menjabarkan “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain medapat luka-luka berat, diancam dengan pidana paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun” sedangkan ayat (2) menjabarkan “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan rang lain luka-luka sedemikian rupa hingga
7 Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara (Rajagrafindo Persada 2016).[318].
timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah. Luka berat yang dimaksud dalam Pasal 360 KUHP terdapat penjabaran apa saja yang masuk kedalam luka berat yang disebutkan dalam Pasal 90 KUHP.
Jika dikaitkan dengan pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh tukang gigi sebagai penyedia jasa yang melakukan praktik diluar kewenangan yang telah diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Permenkes 39 Tahun 2014, dan dalam melakukan praktik yang tidak diperbolehkan itu mengkibatkan luka berat, maka tukang gigi tersebut dapat dikenakan Pasal 360 ayat (1) KUHP. Unsur yang tertera pada Pasal 360 ayat (1) KUHP yaitu barangsiapa yang menjadi subjek hukum yang berarti tukang gigi sebagai orang,
Karena kealpaannya berhubungan dengan unsur kealpaan yang telah disebutkan diatas, baik dia melakukan pekerjaannnya dengan kurang hati-hati, ataupun kealpaan yang disadari maupun tidak disadari.
Kealpaan yang dilakukan oleh tukang gigi dapat dilihat dari bagaimana tindakan yang dilakukan kepada pelanggan atau konsumen yang datang, dalam melaksanakan tugasnya, ukuran yang menjadi dasar yang paling utama adalah terpenuhi atau tidaknya standar yang telah diatur, dilihat juga apa tukang gigi dalam melakukan pekerjaannya melakukan kehati-hatian atau tidak.
Menyebabkan orang lain yang karena praktiknya mendapat luka-luka berat berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan seperti memasang behel tidak sesuai standar, tidak juga di perbolehkan yang akhirnya menimbulkan orang yang memilih ke tukang gigi menadi mengalami luka berat yang antara disebutkan di Pasal 90 KUHP.
Jika karena kealpaannya dilakukan oleh tukang gigi tersebut menyebabkan sedemikian rupa sehingga akibatnya timbul penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan seperti karenanya timbul tumor, kanker, ataupun gigi korban harus terpaksa dicabut dan tidak dimungkinkan memiliki gigi lagi dan kerusakan permanen lainnya sesuai dengan unsur yang tertera, Pasal 360 ayat (2) juga bisa di terapkan. Pasal 359 bisa diterapkan atau dipakai jika konsumen yang datang ketukang gigi dalam melakukan prakiknya, karena kealpaannya mengakibatkan kematian.

## 100 Dzaka Ananda: Pertanggungjawaban Tukang Gigi...
Sebagai salah satu contoh jika kita mengambil kasus yang sudah disebutkan diatas seperti kasus kasus Kintaan Mary yang kehilangan 4 gigi seri depannya setelah dia memasang kawat gigi atau behel di tukang gigi, dalam kasus tersebut oknum tukang gigi bisa dikenakan Pasal 360 ayat (2) KUHP karena Kintaan Mary dalam menjalankan pekerjaanya membutuhkan gigi seri depannya selain seorang pembalap dan juga seorang model, itu menjadi penghambat bagi Mary. Terdapat kasus lain seperti salah satu warga di Palopo meninggal setelah 2 gigi nya di cabut sekaligus oleh tukang gigi. Dalam kaitannya dengan ini Pasal 359 KUHP dapat digunakan karena hal tersebut menyebabkan matinya orang lain.

## Kesimpulan
Peratnggungjawaban bagi tukang gigi yang merugikan konsumen yang  hanya membuat gigi tiruan saja dan melakukan pemasangannya, karena yang menjadi pelanggannya adalah konsumen dan mengingat tukang gigi hanya mengandalkan pengalaman saja, hak konsumen terdapat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hal ini sebagai payung ataupun perlindungan jika terdapat konsumen yang memakai jasa tukang gigi akan tetapi jasa yang diberikan tidak sesuai dengan harga tukar yang telah diberikan. Terkait tanggungjawab tukang gigi karena hal tersebut terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang pada intinya menyebutkan tentang ganti rugi Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga disebutkan bahwa terdapat sanksi administratif jika pelaku usaha melanggar pasal 19 ayat (2), dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26 yang sanksinya berupa penetapan ganti rugi sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Jika tukang gigi melakukan pekerjaan yang tidak disebut dalam Permenkes Nomor 39 Tahun 2014, pemerintah memberikan sanksi administratif yang dapat diberikan kepada praktiknya tukang gigi berupa teguran tertulis, pencabutan izin sementara dan pencabutan izin tetap.  Efek jera haru juga diberikan kepada tukang gigi sebagai orang yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan karenanya menyebabkan kerugian bagi konsumen berupa luka berat sampai dengan kematian, tukang gigi tersebut dapat dikenakan Pasal 359 atau 360 KUHP tentunya melalui mekanisme persidangan di pengadilan.

## Daftar Bacaan

## Buku
Depkes Republik Indonesia, Kebijakan Obat Tradisional Nasional (Departemen kesehatan Republik Indonesia 2007).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2005).
Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan (Rajawali Pers 2015).
Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana (Airlangga University Press 2014).
Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 2008).
Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara (Rajagrafindo Persada 2016).

## Laman
Alfadillah, ‘Ada Perkara Hoaks Medis di Balik Hilangnya 4 gigi Kintaan Mary’ (Kumparan Sains, 2019) <www.kumparan.com> diaksespada 8 Maret 2021.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana - dengan perubahan dan Tambahan - untuk seluruh Indonesia (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) Undang.
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan, Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1098).

## Dzaka Ananda: Pertanggungjawaban Tukang Gigi...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--