TAJDID Vol. XVI, No. 1, Januari - Juli 2017 | 35

## TRANSFORMASI PEMIKIRAN DAN GERAKAN ISLAM INDONESIA KONTEMPORER
The  transformation  of  the  contemporary  era  Indonesian  Islam  is  a description of the development of thinking and the Islamic movement in Indonesia  in  modern  times.  This  article  is  going  to  discuss  the development  or  "transformation"  Islam  Indonesia  since  the  eve  of independence  until  the  reform  period.  This  article  found  that  the transformation  of  Islam  in  Indonesia  has  developed  advanced  past  the ups and downs. In the early days of the Japanese occupation obtain the freedom of Muslims to perform the transformation of Islam in politics and  society.  But  ahead  of  the  independence  of  Indonesia  situation  is reversed,  the  role  of  Muslims  transformation  into  a  narrow  compared with  the  role  that  obtained  by  other  groups,  especially  among  secular nationalists.
Transformasi  Islam  era  kontemporer  Indonesia  adalah  deskripsi perkembangan  pemikiran  dan  gerakan  Islam  di  Indonesia  pada  zaman modern.  Artikel  ini  hendak  membahas  perkembangan  atau “transformasi”  Islam  Indonesia  sejak  masa  menjelang  kemerdekaan hingga masa masa reformasi. Artikel ini menemukan bahwa transformasi Islam  pada  masa  mutakhir  Indonesia  mengalami  perkembangan  yang pasang  surut.  Pada  masa  awal  pendudukan  Jepang  umat  Islam memperoleh  kebebasa  untuk  melakukan  transformasi  Islam  dalam bidang  politik  dan  kemasyarakatan.  Namun  menjelang  kemerdekaan Indonesia  keadaan  menjadi  terbalik,  peran  trasformasi  umat  Islam menjadi  sempit  dibanding  dengan  peran  yang  diperoleh  oleh  golongan lainnya khususnya kalangan Nasionalis sekuler.
36 | TAJDID Vol. XVI, No. 1, Januari - Juli 2017

## Pendahuluan
Membahas  tentang  dinamika  trasnformasi  Islam  di  Indonesia pada  masa  kontemporer  sama  artinya  dengan  membahas  tentang kemungkinan  dan  citra  Islam  Indonesia.  Setiap  orang  tentu mempunyai  pikiran  yang  berbeda-beda  karena  setiap  orang mempunyai  kerangka  yang  tidak  sama  dalam  melihat  keadaan  atau realitas  Islam  masa  kontemporer  Indonesia  sesuai  dengan  sudut pandangnya masing-masing. Ada yang melihat secara optimis dan ada pula yang melihat secara pesimis transformasi Islam di Indonesia. Hal ini tergantung bagaimana setiap orang mempunyai persepsi mengenai situasi yang sedang berlangsung dibanding situasi sebelumnya.
Setiap  orang  mempunyai  persepsi  yang  berbeda-beda  terhadap suatu  keadaan  yang  memberi  pengaruh  terhadap  bangunan konseptual yang kemudian akan mempengaruhi tindakan transformasi Islam baik sebagai individu maupun kelompok. Maka seandainya pada tataran konseptual tidak ada upaya saling pendekatan maka tidak akan lahir  kebersamaan  tindakan  kolektif  ke  arah  yang  sama  dalam transformasi  Islam.  Bisa  saja  dalam  memandang  transformasi  Islam banyak  orang  yang  menggunakan  bahasa  dan  istilah  yang  sama misalnya  tajdid  atau  ukhuwah  Islamiah,  namun  setiap  orang  justeru mempunyai  rancang  bangun  keinginan  transformasi  Islam  yang berbeda. 1
Memang  terkadang  tampak  gejala  bahwa  Islam  kehilangan idealisme  dari  setiap  orang,  padahal  idealisme  itu  dapat  memberi referensi  ke  arah  transformasi  Islam  yang  ingin  dituju.  Ini menimbulkan  kesan  seolah-olah  kehidupan  sebagian  umat  Islam memperlihatkan  dualisme.  Intensitas  transformasi  Islam  menjadi begitu romantis namun belum tentu membuahkan hasil yang bersifat individual  apalagi  yang  bersifat  sosial.  Kehidupan  keberagamaan sepertinya  hanya  sekedar  rutinitas  dan  ukuran-ukurannya  hanya bersifat permukaan. Karena itu kemudian agama dalam hal ini Islam hanya  menjadi  alat  legitimasi  penting  kelompok  tertentu  terutama penguasa  politik  dan  ekonomi.  Selanjutnya  mereka  akan  menguasai orang-orang  yang  terkungkung  dalam  kondisi  struktur  kehidupannya dari aspek politik, sosial, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya.
1 Moeslim  Abdurrahman, Islam  Transformatif (Jakarta:  Pustaka  Firdaus, 1997), 2.
TAJDID Vol. XVI, No. 1, Januari - Juli 2017 | 37
Atas dasar ini maka dalam transformasi Islam di era kontemporer Indonesia  diharapkan  agar  dapat  memberikan  pencerahan  atau bahkan  pembebasan  terhadap  umat  Islam.  Dengan  demikian  peran Islam  tidak  terbatas  hanya  dapat  mentransformasikan  penyelamatan individu  yang  menekankan  intesitas  ritual  dengan  tema  transformasi yang  hanya  dihiasi  dengan  janji-janji  Tuhan,  tanpa  menyentuh permasalahan  yang  menjadi  realitas  sehari-hari,  tetapi  juga  dapat mentransformasikan  penyelematan  yang  bersifat  kolektif  sosial. Dalam  kaitan  transformasi  Islam  ini  akan  dikemukakan  dibawah meskipun  menurut  orang  lain  agak  subjektif,  namun  betapapun bentuk  subjektivitas  itu,  tetap  merupakan  suatu  keharusan  untuk mendiskusikan  berbagai  persepsi  agar  transformasi  Islam  di  era Indonesia  sekarang  mendekati  makna  dan  tujuan  Islam  yang sebenarnya. 2

## Transformasi Islam Menjelang Kemerdekaan Indonesia
Berawal  dari  gerakan  modern  Islam  yang  merupakan  jawaban yang  ditujukan  terhadap  krisis  yang  dihadapi  oleh  umat  Islam  pada masanya. Gerakan modern ini bertitik tolak dari kemunculan gerakan Wahabi yang reformis dan puritanis di Saudi Arabia. Gerakan modern ini  merupakan  sarana  yang  menyiapkan  jembatan  ke  arah pembaharuan  Islam  abad  kontemporer  yang  bersifat  intelektual  dan global.  Lalu  gerakan  ini  terkristal  oleh  Jamaluddin  al-Afghani  (w. 1897)  yang  menyuarakan  solidaritas  pan-Islam  dan  pertahanan terhadap inperialisme Eropa. Pan-Islam adalah persatuan umat Islam seluruh  dunia  dengan  kembali  kepada  Islam  dalam  suasana kontemporer.
Gerakan  yang  lahir  di  Timur  Tengah  ini  memberikan  pengaruh besar  kepada  kebangkitan  Islam  era  kontemporer  di  Indonesia. Bermula  dari  pembaharuan  pemikiran  dan  pendidikan  Islam  di Minangkabau  yang  disusul  oleh  pembaharuan  pendidikan  yang dilakukan  oleh  masyarakat  Arab  di  Indonesia.  Kebangkitan  Islam semakin berkembang dengan terbentuknya beberapa organisasi sosial misalnya SDI (Sarekat Dagang Islam) di Bogor tahun 1909 dan Solo tahun  1911,  Muhammadiyah  di  Yogyakarta  tahun  1912,  Persis (Persatuan Islam) di Bandung tahun 1920, NU (Nahdhatul Ulama) di Surabaya  tahun  1926,  dan  Perti  (Persatuan  Tarbiyah  Islamiyah)  di
2 Moeslim Abdurrahman, Islam Transformatif, 3.
38 | TAJDID Vol. XVI, No. 1, Januari - Juli 2017
Candung, Bukit Tinggi tahun 1930. 3 Jadi, gerakan pembaharuan yang muncul  di  Timur  Tengah  khususnya  di  Mesir  dan  Saudi  Arabia mendorong  lahirnya  gerakan  serupa  di  Indonesia.  Lahirnya  gerakan pembaharuan  ini  menjadi  faktor  lahirnya  kebangkitan  Islam  yang ditandai dengan lahirnya berbagai organisasi sosial keagamaan Islam. Lahirnya  berbagai  organisasi  sosial  keagamaan  sebagai  pertanda tumbuhnya nasionalisme di Indonesia.
Nasionalisme  dalam  pengertian  politik  baru  muncul  setelah Samanhudi menyerahkan kepemimpinan SDI kepada Tjokroaminoto pada bulan Mei 1912. Tjokroaminoto mengubah nama SDI menjadi SI (Sarekat Islam) dan mengubah sifat organisasi ini dan memperluas gerakannya. 4 Sejak ini maka muncul semangat nasionalisme Indonesia. Sebagai  pelopor  nasionalisme  Indonesia,  SI  merupakan  organisasi politik  besar  yang  merekrut  anggota-anggotanya  dari  berbagai  kelas dan  aliran  yang  ada  di  Indonesia.  Waktui  itu  ideologi  bangsa  adalah persatuan  dan  anti  kolonialisme.  Semua  komponen  ingin  mencapai kemerdekaan, bebas dari kekuasaan Belanda.
Belakangan  tokoh-tokoh  dan  organisasi-organisasi  pergerakan mulai  berbeda  taktik  dan  program.  Golongan  revolusioner berhadapan  dengan  golongan  moderat,  begitupula  politik  koperasi tidak sejalan dengan dengan politik non koperasi. Puncak perbedaan ini terjadi di dalam SI sendiri. Di mana di dalam SI muncul kekuatan baru dengan ideologinya sendiri, yakni Komunisme. Pemisahan secara nyata  dan  besar-besaran  antara  SI  dan  Komunisme  yang  kemudian bertransformasi  menjadi  PKI  terjadi  pada  tahun  1923.  Banyak kalangan  pergerakan  yang  kecewa  terhadap  perpecahan  itu.  Namun mereka  lebih  kecewa  karena  perpecahan  itu  menunjukkan  adanya ideologi masing-masing yang berbeda tajam. Sejak masa itu SI dengan tegas menyatakan bahwa ideologinya adalah Islam. Nasionalisme yang diperjuangkannya  ialah  nasionalisme  yang  berdasarkan  ajaran-ajaran Islam.
Kekecewaan itu beralasan karena untuk mencapai kemerdekaan, diperlukan kesatuan dan persatuan. Reaksi yang muncul bukan untuk mempersatukan  kubu  yang  bertikai.  Pihak  yang  kecewa  bahkan mendirikan kekuatan politik baru yang terlepas dari Komunisme dan
3 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 (Jakarta: LP3ES,
1980), 23.
4 Almelz,  (ed.), HOS  Tjokroaminoto  Hidup  dan  Perjuangan, (Jakarta:  Bulan Bintang, 1952), 94.
TAJDID Vol. XVI, No. 1, Januari - Juli 2017 | 39
Islam.  Maka  kemudian  secara  berturut-turut  berdiri  PNI  (Partai Nasional  Indonesia)  tahun  1927,  Partindo  (Partai  Indonesia),  dan Pendidikan  Nasional  Indonesia  Baru  tahun  1931.  Dengan  demikian terdapat tiga kekuatan politik yang mencerminkan tiga aliran ideologi yaitu Islam, Komunisme, dan Nasionalisme “sekuler”, Perpecahan di antara  ketiga  golongan  itu  disebabkan  oleh  pendidikan  yang  mereka terima  yang  bersifat  Barat.  Pendidikan  Belanda  memang  diusahakan agar  menimbulkan  emansipasi  dari  agama  di  kalangan  pelajar,  sebab agama  dianggap  terutama  yang  menimbulkan  pergolakan  politik  di kalangan rakyat Indonesia. 5 Menurut pendapat lain bahwa perpecahan itu merupakan kelanjutan wajar dari latar belakang budaya masyarakat khususnya  Jawa.  Proses  Islamisasi  damai  di  Indonesia  yang mengompromikan  ajaran  Islam  dengan  nilai-nilai  budaya  melahirkan tiga  golongan  yaitu  santri,  abangan,  dan  priyayi.  Ideologi  Islam didukung oleh golongan santri, Komunisme didukunga oleh golongan abangan,  dan  Nasionalisme  “sekuler”  didukung  oleh  golongan priyayi. 6
Dalam  suasana  konflik  semacam  itu  maka  SI  semakin  merosot semakin  merosot  dari  hari  ke  hari.  Sebaliknya  Partai  Nasionalis “sekuler”  berkembang  dengan  pesat.  Tingkat  pendidikan  dan kemampuan  merumuskan  realitas  dari  kalangan  kaum  nasionalis tampak lebih baik dari pada SI yang mewakili Islam. Apalagi setelah Tjokroaminoto  wafat,  SI  beberapa  kali  mengalami  perpecahan, misalnya  dengan  munculnya  Penyadar  di  bawah  Agus  Salim  dan  M. Roem (1936)  serta Komite Kebenaran PSII di bawah Kartosuwiryo (1939) yang mengakibatkan SI semakin kehilangan pamor.
Kemerosotan  yang  dialami  oleh  beberapa  Partai  Islam  seakan mendapatkan  daya  kembali  setelah  Jepang  menggantikan  posisi Belanda.  Jepang  berusaha  mengakomodasi  dua  kekuatan,  Islam  dan Nasionalis “sekuler”. Jepang berpendapat bahwa organisasi-organisasi Islam  sebenarnya  yang  mempunyai  massa  yang  patuh.  Maka  dengan pendekatan  agama  penduduk  Indonesia  dapat  dimobilisasi.  Oleh karena  itu,  kalau  organisasi-organisasi  non  keagamaan  dibubarkan, organisasi-organisasi  besar  Islam  misalnya  Muhammadiyah,  NU, Persyarikatan Ulama Majalengka, MIAI (Majelis Islam A‟la Indonesia)
5 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 (Jakarta: LP3ES,
1980), 39
6 Cliffford  Geerts, Santri  Abangan  dan  Priyayi (Jakarta:  Pustaka  Jaya,  1980), 64.
40 | TAJDID Vol. XVI, No. 1, Januari - Juli 2017
yang dilanjutkan dengan Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) diperbolehkan  kembali  untuk  meneruskan  kegiatannya.  Permohonan Masyumi  pun  diterima  oleh  Pemerintah  Pendudukan  Jepang  untuk mendirikan barisan Hizbullah, sebuah wadah kemilitertan bagi kaum santri.  Bahkan  tentara  PETA  (Pembela  Tanah  Air)  didominasi  oleh golongan santri.
Bagi  golongan  Nasionalis  “sekuler”  dibentuk  lembaga-lembaga baru  misalnya  Gerakan  Tiga  A  (Nippon  cahaya  Asia,  Nippon pelindung  Asia,  Nippon  pemimpin  Asia)  yang  didirikan  pada  bulan Mei 1942 dan Putera (Pusat Tenaga Rakyat) yang didirikan pada bulan Maret  1943.  Satu  bulan  berikutnya  baru  dimulai  pengembangan Putera  yang  diketuai  oleh  Soekarno  dan  dibantu  oleh  M.  Hatta,  Ki Hadjar  Dewantara,  dan  K.H.  Mas  Mansur.  Mereka  itu  yang  dikenal sebagai empat serangkai pemimpin bangsa. Dari empat serangkai itu dapat dilihat bahwa tokoh Nasionalis „sekuler” lebih dominan dalam gerakan  kebangsaan  dari  pada  golongan  Islam.  Jepang  kemudian menjanjikan  kemerdekaan  untuk  Indonesia  dengan  mengeluarkan maklumat  pada  bulan  April  1945  tentang  pembentukan  BPUPKI (Badan  Penyelidik  Usaha-usaha  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia). Berbeda dengan sebelumnya di mana umat Islam memperoleh ruang partisipasi  yang  besar  dari  Jepang,  sekarang  keanggotaan  dalam BPUPKI didominasi oleh kalangan Nasionalis “sekuler” yang kala itu biasa  disebut Golongan  Kebangsaan. Di  dalam  Badan  ini  Soekarno mencetuskan ide Pancasila. Meskipun di dalam rumusan Pancasila itu terdapat  prinsip  Ketuhanan,  namun  ada  pandangan  bahwa  negara pada dasarnya dipisahkan dari agama. 7

## Transformasi Islam Era Revolusi
Pada masa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Piagam  Jakarta  tidak  digunakan.  Soekarno  dan  M.  Hatta  justeru membuat  teks  proklamasi  yang  singkat  karena  ditulis  secara  tergesa- gesa.  Perlu  diketahui  bahwa  menjelang  kemerdekaan,  setelah  Jepang dengan  terpaksa  kalah  dari  tentara  sekutu,  BPUPKI  ditingkatkan statusnya menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Berbeda  dengan  BPUPKI yang  anggotanya  hanya  berasal  dari  Pulau Jawa,  PPKI  merupakan  perwakilan  daerah  seluruh  Indonesia  yang aggotanya berasal dari seluruh Indonesia. Prubahan in menyebabkan banyak  anggota  BPUPKI  yang  tidak  masuk  jadi  anggota  PPKI.
7 John D. Legge, Soekarno Sebuah Otobiografi Politik (Jakarta: S. H., 1985). 72.
TAJDID Vol. XVI, No. 1, Januari - Juli 2017 | 41
Persentase  perbandingan  antara  Nasionalis  “sekuler”  dan  Islam  pun merosot tajam.
Setelah kemerdekaan dicapai, M. Hatta dalam sidang PPKI dapat meyakinkan  anggotanya  bahwa  hanya  konstitusi  “sekuler”  yang mempunyai  peluang  untuk  diterima  oleh  seluruh  bangsa  Indonesia. Tujuh  kata  dalam  anak  kalimat  yang  tercantum  dalam  sila  pertama Pancasila  dengan  segala  konsekuensinya  harus  dihapuskan  dari konstitusi.  Bahkan  Kantor  Urusan  Agama  sebagaimana  yang diperoleh  umat  Islam  pada  masa  pendudukan  Jepang  ditolak  oleh PPKI. 8 Oleh  golongan  Nasionalis  “sekuler”  bahwa  keputusan  itu dianggap  sebagai gentlemen‟s  agreement kedua  yang  menghapuskan Piagam Jakarta gentlemen‟s agreement pertama. Sementara itu, keputusan yang  sama  dipandang  oleh  golongan  Islam  sebagai  mengkhianati gentlemen‟s  agreement itu  sendiri.  Golongan  Islam  mengetahui  bahwa Indonesia  merdeka  yang  mereka  perjuangkan  dengan  penuh pengorbanan  tidak  tercapai.  Oleh  karena  itu,  dapat  dibayangkan betapa kecewanya golongan Islam.
Dengan  demikian  jelas  bahwa  keputusan  tentang  penghapusan tujuh  kata  dari  Piagam  Jakarta  itu  sama  sekali  tidak  menyelesaikan konflik  ideologi  yang  telah  berlangsung  sejak  masa  sebelum kemerdekaan.  Golongan  Islam  harus  menerima  kenyataan  tersebut karena  mereka  menyadari  bahwa  masa  revolusi  bukan  waktu  yang tepat  untuk  mendesak  terlaksananya  cita-cita  Islami  mereka.  Apalagi Soekarno  dan  M.  Hatta  menekankan  sifat  kesementaraan  UUD  45 yang diputuskan pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno menyatakan bahwa  dalam  suasana  yang  kondusif  nanti  dapat  dibuat  UUD  yang lebih lengkap dan sempurna. 9 Hal yang melegakan umat Islam adalah keputusan  KNIP  (Komite  Nasional  Indonesia  Pusat)  yang menggantikan  PPKI.  Dalam  sidang  KNIP  pada  tanggal  25-27 Nopember 1945 di bawah pimpinan Syahrir, KNIP membahas usulan agar  dalam  Indonesia  merdeka  soal-soal  keagamaan  ini  diurus  oleh suatu kementerian tersendiri dan tidak menjadi bagian dari tanggung jawab  Kementerian  Pendidikan.  Keputusan  tentang  Kementerian Agama  ini  merupakan  konsesi  kepada  umat  Islam  yang  bersifat kompromi, kompromi antara teori “sekuler” dan teori Islam. 10
8 B.J. Boland, Pergumulan Islam di Indonesia (Jakarta: Grafitipers, 1985), 110.
9 Endang  Saifuddin  Anshari, Piagam  Jakarta  22  Juni  1945, (Bandung: Pustaka, 1983), 54.
10 Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta, 54.
42 | TAJDID Vol. XVI, No. 1, Januari - Juli 2017
Umat  Islam  memang  gigih  memperjuangkan  kemerdekaan Indonesia  dari  agresi  Belanda  yang  datang  dengan  bantuan  tentara sekutu untuk kembali menjajah Indonesia. Tokoh-tokoh Islam duduk dalam beberapa posisi penting di dalam Kabinet atau kepemimpinan perjuangan  pisik  dan  diplomatik.  Sementara  rakyat  terlibat  langsung dalam  perjuangan  pisik.  Para  ulama  di  kampung-kampung menyerukan  perang  jihad.  Rakyat  dan  apalagi  umat  Islam  berjuang dengan jihad sampai kemerdekaan penuh Indonesia tercapai.
Meskipun  Departemen  Agama  dibentuk,  namun  tidak meredakan  konflik  ideologi  pada  masa  sesudahnya.  Setelah  Wakil
Peresiden ketika itu mengeluarkan maklumat tentang
diperbolehkannya  mendirikan  partai-partai  politik,  tiga  kekuatan politik sebelumnya dengan ideologi masing-masing mencuat kembali. Pada  tanggal  17  Nopember  1945  Masyumi  (Majelis  Syura  Muslimin Indonesia)  berdiri  sebagai  wadah  aspirasi  politik  umat  Islam.  Pada tanggal 17 Desember 1945 Partai Sosialis yang berhaluan Marxis dan pada  tanggal  29  Januari  1946  Partai  Nasional  Indonesia  yang mewadahi  kaum  nasionalis  “sekuler”  pun  muncul.  Beberapa  Partai Politik  yang  berdiri  sesudah  itu  pun  dapat  dikelompokkan  ke  dalam tiga aliran utama ideologi sebagaimana disebutkan di atas. Di samping Masyumi,  Partai-partai  Islam  lainnya  ialah  PSII  (Partai  Sarikat  Islam Indonesia)  yang  memisahkan  diri  dari  Masyumi  pada  tahun  1947, Perti  (Persatuan  Tarbiyah  Islamiyah),  dan  NU  yang  keluar  dari Masyumi  pada  tahun  1952.  Dalam  masa  revolusi,  konflik  ideologi tidak begitu jelas, tetapi dapat dilihat dari pergantian anggota Kabinet yang  sering  terjadi.  Baru  setelah  Pemilihan  Umum  pertama  pada tahun  1955,  di  dalam  Konstituante  hasil  Pemilihan  Umum,  dialog ideologi  kembali  muncul  secara  terbuka  sebagaimana  yang  terjadi dalam BPUPKI sebelumnya. 11
Tiga  kekuatan  ideologi;  Islam,  Nasionalis,  dan  Sosialis, sebagaimana  disebutkan  di  atas  memunculkan  tiga  alternatif  Dasar Negara  yaitu  Islam,  Pancasila,  dan  Sosial  Ekonomi,  namun  dalam perjalanan  sidang-sidang  Konstituante  itu,  perdebatan  ideologi mengenai  Dasar  Negara  terkristal  menjadi  dua  yaitu  Islam  dan Pancasila.  Dalam  Pemilihan  Umum  tahun  1955  tidak  ada  Partai Politik  baik  dengan  ideologi  Islam,  atau  Nasionalis,  maupun  Sosialis
11 Deliar  Noer, Partai-partai  Islam  di  Pentas  Nasional, (Jakarta:  Grafitipers, 1987), 39.
TAJDID Vol. XVI, No. 1, Januari - Juli 2017 | 43
yang  menang  secara  mutlak.  Yang  ada  adalah  suatu  perimbangan kekuatan yang mengharuskan adanya kompromi dalam bidang politik.
Usaha  Partai-partai  Islam  untuk  menegakkan  Islam  sebagai ideologi  Negara  di  dalam  Konstituante  mengalami  jalan  buntu. Demikian  juga  Pancasila  yang  dipandang  oleh  sebagian  tokoh  umat Islam  waktu  itu  sebagai  milik  kaum  “anti  Islam”.  Memang kesempatan  bagi  Konstituante  untuk  menyelesaikan  tugasnya  masih tersisa,  namun  tugasnya  diakhiri  dengan  dikeluarkannya  Dekrit Peresiden  1959.  Konstituante  dinyatakan  bubar  dan  UUD  1945 dinyatakan berlaku kembali. Dalam konsideran Dekrit Peresiden 1945 disebutkan bahwa Piagam Jakarta menjiwai dan merupakan rangkaian kesatuan  dengan  UUD  1945. 12 Jelas,  Dekrit  Peresiden  1945 memberikan  jalan  tengah.  Namun  Dekrit  Peresiden  1945  itu  sendiri menandai  dimulainya  suatu  era  baru,  Demokrasi  Terpimpin.  Ini membawa  kehidupan  demokrasi  dalam  bernegara  terancam  dan berada  dalam  krisis.  Masyumi  yang  berpegang  erat  pada  Konstitusi, dibubarkan oleh Soekarno pada bulan Agusuts 1960.

## Transformasi Islam Era Demokrasi Terpimpin
Setelah  Masyumi  dibubarkan,  Partai-partai  Islam  tinggal  NU, PSII, dan Perti. Partai-partai ini, sebagaimana Partai-partai lain, mulai menyesuaikan  diri  dengan  keinginan  Soekarno  yang  didukung  oleh dua pihak yang sedang berseberangan yaitu ABRI dan PKI. Langkah akomodatif  Partai-partai  Islam  itu  bahkan  disandarkan  pada  Agama (Islam).  Al-Qur‟an  terkadang  digunakan  sebagai  dasar  pijakan  oleh mereka.  NU  sebelumnya  pernah  memberikan  gelar Waly  al-„Amr  al- Dharury  bi  al-Syaukah kepada  Soekarno.  Untuk  menyenangkan  hati Soekarno  kemudian  IAIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta  pun memberikan  gelar  Doktor  Kehormatan  (Dr.HC)  kepadanya  dalam Ilmu  Ushuluddin  dengan  Promotor  K.H.  Saifuddin  Zuhri.  K.H. Saifuddin  Zuhri  sebagai  pimpinan  NU,  diberi  banyak  peran  oleh Soekarno  dalam  Pemerintahan  Demokrasi  Terpimpin.  Mungkin langkah  akomodatif  Partai-partai  Islam  ini  mempunyai  tujuan  agar nasibnya  berbeda  dengan  Masyumi,  di  mana  tokoh-tokohnya diintimidasi oleh golongan yang pro Soekarno.
Walaupun  Partai-partai  Islam  itu  mengadakan  penyesuaian dengan kebijakan Soekarno, namun secara keseluruhan peran Partai-
12 Endang  Saifuddin  Anshari, Piagam  Jakarta  22  Juni  1945, (Bandung: Pustaka, 1983), 43.
44 | TAJDID Vol. XVI, No. 1, Januari - Juli 2017
partai  Islam  tersebut  mengalami  kemerosotan.  Tidak  ada  jabatan menteri  dengan  posisi  penting  yang  diserahkan  kepada  Islam sebagaimana  yang  terjadi  pada  masa  Demokrasi  Parlementer.  Satu- satunya kepentingan Islam yang diakomodir adalah Keputusan MPRS tahun  1960  yang  memberlakukan  pengajaran  Agama  (Islam)  di Universitas  dan  Perguruan  Tinggi. 13 Jadi,  pada  masa  ini  umat  Islam selalu berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah di  bawah  Peresiden  Soekarno,  namun  justeru  perannya  diperkecil yang  ditandai  dengan  tiadanya  peran  penting  yang  diberikan  kepada mereka. Sehingga umat Islam semakin tidak punya peran apa-apa.
Di  masa  Demokrasi  Terpimpin  ini  Soekarno  kembali menyuarakan  ide  lamanya  yakni  Nasakom  (Nasionalisme,  Agama, Komunisme).  Ide  ini  suatu  pemikiran  yang  ingin  menyatukan Nasionalisme  “sekuler”,  Islam,  dan  Komunisme.  Akan  tetapi  ide  ini dilaksanakan  dengan  cara  Soekarno  sendiri.  Peranan  Partai-partai mengalami  erosi,  kecuali  PKI  yang  tetap  memainkan  peranan  yang penting. Pancasila pun ditafsirkan sesuai dengan pemikirannya. Masa ini,  karena  peranan  didominasi  oleh  PKI,  memendam  ketegangan antara Islam dan Komunisme. Ketidakpuasan juga terjadi di kalangan banyak  golongan  Nasionalis  “sekuler”  dan  ABRI.  Masa  Demokrasi Terpimpin tersebut berakhir dengan gagalnya Gerakan 30 September 1965.  Umat  Islam  bersama  ABRI  dan  golongan  lainnya  yang  pro Republik, bekerjasama untuk menumpas gerakan itu. 14 Ide Nasakom dari  Soekarno  merupakan  pemikiran  lama.  Ketika  diinisiasi  oleh Soekarno  untuk  dimunculkan  kembali  justeru  dapat  dibaca  sebagai alat  bagi  PKI  untuk  memperluas  pengaruh  dan  kekuasaannya. Memang  dapat  dilihat  bahwa  pada  satu  sisi  mempersempit  peran bangsa  Indonesia  khususnya  umat  Islam,  namun  pada  sisi  yang  lain memberikan  keleluasaan  kepada  PKI.  Sehingga  setelah  PKI  merasa kuat  kemudian  mengadakan  pemberontakan  yang  dikenal  dengan G30S PKI.

## Transformasi Islam Era Orde Baru
Setelah  Orde  Lama  jatuh,  kepemimpinan  Indonesia  berada  di tangan  Orde  Baru.  Tumbangnya  Orde  Lama  memberikan  harapan baru  kepada  umat  Islam.  Namun  belakangan  kekecewaan  baru  pun
13 Taufik  Abdullah,  (ed.), Sejarah  Ummat  Islam  Indonesia, (Jakarta:  MUI, 1991), 405.
14 Taufik  Abdullah,  (ed.), Sejarah  Ummat  Islam  Indonesia, (Jakarta:  MUI, 1991), 405.
TAJDID Vol. XVI, No. 1, Januari - Juli 2017 | 45
muncul.  Umat  Islam  merasa  bahwa  meskipun  musuh  bebuyutannya yaitu  PKI  telah  tumbang,  namun  kenyataan  yang  berkembang  tidak seperti  yang  diharapkan.  Bahkan  tokoh-tokoh  umat  Islam  juga  tidak diizinkan untuk aktif dalam Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) yang didirikan  kemudian. 15 Jadi,  penguasa  Orde  Baru  mempunyai  sikap kepemimpinan  yang  sama  dengan  Orde  Lama  terhadap  umat  Islam. Hal mana Orde Baru kelihatannya tetap tidak memberikan kebebasan yang memadai kepada umat Islam.
Sejak  semula  Orde  Baru  sudah  mencanangkan  pembaharuan dalam sistem politik. Pada tahun 1966 Peresiden Soeharto, pengganti Soekarno, menyampaikan amanat di hadapan sidang DPRGR tentang RUU Kepartaian, RUU Pemilu, dan RUU Susunan MPR; DPR; serta DPRD. Kemudian RUU Pemilu dan RUU Susunan MPR, DPR, serta DPRD  disahkan  pada  tahun  1969.    Sementara  itu  RUU  Kepartaian terhenti. Pada bulan Maret 1970 Fraksi-frakasi Partai Politik (Parpol) di  DPR  dikelompokkan.  Pada  tahun  1973  semua  Parpol-parpol dofusikan  ke  dalam  dua  partai  yaitu  PPP  (Partai  Persatuan Pembangunan)  dan  PDI  (Partai  Demokrasi  Indonesia).  Pada  tahun 1975 RUU kepartaian baru disahkan. Penataan kehidupan kepartaian berikutnya  adalah  penetapan  Asas  Tunggal  Pancasila  sebagai  dasar Ideologi  untuk  semua  Parpol,  Golkar,  dan  semua  Organisasi Kemasyarakatan. Sejak itu tidak ada lagi asas, ciri, dan ideologi khusus Islam. 16 Dengan demikian sejak itu maka sebenarnya penetapan Asas Tunggal  Pancasila  sebagai  asas  Ideologi  bagi  Parpol  dan  Ormas terutama bagi PPP merupakan awal dari era baru peran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Berkenaan dengan peran Islam, ide tentang peran Islam sebagai dasar  negara  Indonesia  secara  terus  menerus  dan  konsisten  selalu ditolak.  Bahkan  Partai-partai  Islam  di  pentas  kontestasi  selalu mengalami  kekalahan,  baik  dalam  pentas  politik  maupun  dalam pemilu, sejak dari masa penjajahan sampai masa kemerdekaan. Malah dengan  pembaharuan  politik  negara  bangsa  pada  era  modern  ini Partai-partai berideologi Islam pun lenyap.
Menjelang Pancasila diputuskan dalam Sidang Umum MPR pada tahun  1983  sebagai  satu-satunya  asas  bagi  Partai  Politik,  banyak kalangan  yang  melontarkan  penolakan.  Suara  penolakan  itu  semakin
15 B.J. Boland, Pergumulan Islam di Indonesia, terjemahan, (Jakarta: Grafitipers,
1985), 157-162.
16 Yusril Ihza Mahendra, Panjimas, No, 284.
46 | TAJDID Vol. XVI, No. 1, Januari - Juli 2017
tajam  ketika  Pancasila  benar-benar  ditetapkan  sebagai  Asas  Tunggal bagi kekuatan-kekuatan politik dan organisasi-organisasi
kemasyarakatan  termasuk  organisasi  keagamaan.  Wajar  kalau penolakan  itu  berasal  dari  umat  Islam.  Bukan  saja  karena  latar belakang sejarah yang pernah dilalui oleh mereka di era kontemporer Indonesia,  melainkan  juga  karena  pada  saat    Asas  Tunggal  itu dilontarkan,  sub-sub  Ideologi  yang  pernah  ada  di  Indonesia  terkena kebijakan    Asas  Tunggal  itu.  PPP  yang  merupakan  fusi  dari  empat Pertai-partai  Islam  yaitu  Parmusi,  NU,  PSSI,  dan  Perti  yang  masih berasaskan Islam akhirnya menerima Asas Tunggal.
Dengan  pemberlakuan  Asas  Tunggal,  sebagian  umat  Islam menganggap  bahwa  saluran  aspirasi  politik  umat  Islam  telah  hilang. Muncul kekhawatiran di kalangan sebagian mereka terhadap ancaman sekularisasi  politik  dan  kehidupan  sosial  di  Indonesia.  Kekhawatiran ini muncul dari perasaan keberagamaan mereka. Ada anggapan bahwa dengan  pemberlakuan  Asas  Tunggal  bagi  kekuatan  politik  dan  dan organisasi  kemasyarakatan,  identitas  keislaman  mereka  akan memudar.  Amal  usaha  organisasi-organisasi  keagamaan  Islam  pun dianggap sebagai sia-sia belaka karena tidak didasarkan pada Islam.
Untuk  merumuskan  situasi  baru  itu  sekaligus  memasyarakatkan kebijakan tersebut, beberapa kalangan yang sejak semula tidak melihat kemungkinan  lain,  menyelenggarakan  forum-forum  berkenaan dengan  aspirasi  Islam  Indonesia  kontemporer.  Balitbang  Agama Departemen  (sekarang:  Kementerian)  Agama,  untuk  tujuan  yang sama, meneyelenggarakan seminar dengan tema Peranan Agama dalam Pemantapan  Ideologi  Negara  Pancasila. 17 Kesimpulan  dari  kegiatan seminar itu nampaknya menyatakan bahwa aspirasi keagamaan dalam kehidupan  politik  tetap  akan  tersalurkan.  Bahkan  dengan kebijaksanaan  yang  dimaksudkan  sebagai  upaya  modernisasi  politik bangsa  Indonesia  menguntungkan  umat  Islam  Indonesia  karena mereka  dapat  melepaskan  diri  dari  ikatan  primordialisme.  Banyak pemikir  atau  intelektual  Islam  yang  beranggapan  bahwa  ditariknya Islam  dari  level  politik,  perjuangan  kultural  dalam  pengertian  luas menjadi relevan atau bahkan lebih efektif.
Sejak  tahun  1970-an  yakni  awal  masa  Orde  Baru  kegiatan transformasi  keislaman  semakin  berkembang  bila  dibandingkan dengan  masa  sebelumnya.  Pada  masa  Orde  Baru  ini  terlihat  adanya
17 Proyek  Penelitian  Keagamaan  Balitbang  Departemen  Agama, “Peranan Agama dalam Pemantapan Ideologi Negara Pancasila” 1994/1995.
TAJDID Vol. XVI, No. 1, Januari - Juli 2017 | 47
tanda-tanda  kembangkitan  Islam  kembali.  Fenomena  yang  jelas tentang  sinyalemen  ini  dapat  dilihat  dari  munculnya  bangunan- bangunan  baru  Islam  misalnya  masjid,  mushalla,  madrasah,  dan pesantren.  Munculnya  bangunan-bangunan  masjid  yang  megah misalnya  diikuti  pula  dengan  ramainya  jamaah  shalat  terutama  dari kalangan  muda.  Pengajian-pengajian  keagamaan  Islam  juga  marak. Departemen-departemen  Pemerintahan  mengadakan  pengajian sendiri-sendiri.  Bahkan  pengajian  dan  diskusi  keagamaan  memasuki hotel-hotel  mewah  di  kota-kota  besar  dan  merekrut  sebagai  jamaah para  pemuka  bangsa.  Ini  mungkin  dapat  disebut  sebagai  kelanjutan proses  islamisasi  terhadap  golongan  abangan  dan  priyayi  yang berpendidikan  non  Agama  atau  berpendidikan  Barat. 18 Ini  adalah dinamika  nyata  transformasi  Islam  era  Indonesia  kontemporer.  Ini merupakan  masa  maraknya  Islam  kultural  dan  Islam  substantif.  Ini pertanda nyata kebangkitan Islam.
Indikasi lain dari kebangkitan kembali Islam juga dapat dilihat di kampus-kampus Perguruan Tinggi. Sebagian besar kampus Perguruan Tinggi mempunyai masjid atau mushalla. Sepanjang hari perkuliahan, Organisasi Kemahasiswaan di kampus-kampus Perguruan Tinggi aktif menyelenggarakan  kegiatan  keagamaan.  Apatah  lagi  di  bulan Ramadhan  marak  menyelenggarakan  kegiatan  pesantren  “kilat”  dan kegiatan  Ramadhan  lainnya  misalnya  kegiatan  sosial  keagamaan, puitisasi  al-Qur‟an,  derama  atau  pagelaran  seni  Islami,  di  samping shalat  tarawih,  tadarus  al-Qur‟an,  serta  kuliah  keagamaan.  Kegiatan yang  serupa  juga  berlangsung  di  masjid-masjid  yang  diselenggarakan oleh  para  aktivis  Remaja  masjid  dan  bahkan  oleh  pegiat  Karang Taruna.  Indikasi  kebangkitan  Islam  lainnya  adalah  banyaknya  pelajar dan  mahasiswa  yang  memakai  busana  muslim-muslimah,  baik  di Sekolah  dan  Perguruan  Tinggi  maupun  di  tempat-tempat  umum. Demikiah  pula,  banyak  kalangan  selebritis,  artis  film  dan  penyanyi yang  mendirikan  atau  aktif  mengikuti  pengajian-pengajian  serta ceramah-ceramah keislaman.
Setelah  pemimpin-pemimpin  nasionalis  Islam  beberapa  kali melewati  batu  sandungan  politik  mulai  berubah  secara  perlahan. Mereka  tidak  lagi  berusaha  keras  secara  terbuka  untuk  membentuk Negara  Islam,  tetapi  melakukan  cara  lain  dengan  berusaha melaksanakan beberapa unsur tertentu dari hukum Islam dan dakwah
18 Nurcholish Madjid, “Islam In Indonesia: Challengs and Opportunities”, dalam Mizan, No. 3, Vol. 1, 1984.
48 | TAJDID Vol. XVI, No. 1, Januari - Juli 2017
Islamiah.  Beberapa  tokoh  Masyumi  misalnya  aktif  dalam penyelenggaraan  Lembaga-lembaga  Dakwah.  Misalnya  M.  Natsir sendiri  memimpin  DDII  (Dewan  Dakwah  Islamiah  Indonesia) sampai tahun 1993, Syafruddin Prawiranegara memimpin KMJ (Korp Muballighin  Jakarta).  Ada  juga  yang  aktif  di  Perguruan  Tinggi  Islam Swasta, misalnya E. Z. Muttaqin aktif di UNISBA (Universitas Islam Bandung),  Abdul  Kahar  Muzakkir  aktif  di  UII  (Universitas  Islam Indonesia), dan lain-lain. Hal yang sama terjadi di kalangan NU. K. H. Ahmad  Syaichu  misalnya  aktif  memimpin  Ittihadul  Muballighin. Angkatan  Muda  NU  pun  banyak  yang  aktif  di  beberapa  Lembaga Pengembangan  Masyarakat  dan  ada  juga  yang  mengembangkan Pesantren.  Kebangkitan  kembali  Islam  pada  masa  sekarang merupakan buah dari hasil kerja keras mereka.
Sejak  tahun  1970-an  juga  banyak  muncul  intelektual  muda  dari kalangan Islam yang melontarkan ide dan pemikiran segar untuk masa depan  umat.  Kebanyakan  dari  mereka  ialah  intelektual  muslim berpendidikan  umum.  Ini  ada  kaitannya  sebagai  buah  dari  kegiatan organisasi-organisasi  kemahasiswaan  Islam  seperti  HMI,  PMII,  dan IMM.  Organisasi-organisasi  kemahasiswaan  Islam  ini  mengadakan kegiatan-kegiatan  ilmiah  secara  intens  sehingga  menghasilkan  kader- kader yang berpikiran maju secara inklusif dan substantif. Kemudian pemikiran-pemikiran mereka
mempunyai peran
dalam mentransformasikan Islam pada masa kontemporer Indonesia.
Namun satu hal yang tidak boleh dilupakan bahwa Departemen
Agama  (Kementerian  Agama)  yang  dibentuk  sebagai  konsesi  bagi umat Islam banyak berjasa dalam mendorong kebangkitan Islam pada masa  kontemporer  Indonesia.  Banyak  IAIN  dan  sebagian  sudah berubah menjadi UIN serta banyak lagi STAIN yang berada di bawah naungan  Departemen  Agama  berjasa  dalam  menyiapkan  intelektual, guru-guru agama, da‟i, dan muballigh dalam jumlah besar. Selanjutnya Departemen Agama secara terus menerus berupaya mengembangkan dan  meningkatkanb  IAIN  serta  STAIN.  Ditambah  dengan  peranan Dapartemen  Agama  dalam  membina  madrasah-madrasah  serta pesantren-pesantren  di  seluruh  Indonesia.  Kesemuanya  itu  berperan dalam  mentransformasikan  pemikiran  Islam  di  era  kontemporer Indonesia.
Selain  itu,  Yayasan  Amal  Bakti  Muslim  Pancasila  yang  dibina langsung oleh Peresiden pada masa itu patut diperhatikan. Yayasan ini banyak  mendirikan  masjid  di  banyak  tempat  di  seluruh  Indonesia yang banyak memberikan manfaat bagi penyebaran pemikiran Islam.
TAJDID Vol. XVI, No. 1, Januari - Juli 2017 | 49
Demikian  pula  dengan  kebijaksanaan  Pemerintah  yang  mendirikan MUI (Majelis Ulama Indonesia). MUI yang diisi oleh para intelektual muslim banyak memberikan pemikiran keislaman yang mencerahkan. Bahkan MUI berperan sebagai suatu forum pemecahan permasalahan keagamaan umat Islam Indonesia. Pun aspirasi keagamaan umat Islam dapat tersalurkan melalui lembaga ini.
Satu  hal  bahwa  dengan  penetapan  Pancasila  sebagai  Asas Tunggal  maka  formalitas  substansi  wadah  politik  umat  Islam  dapat dikatakan  hilang  dari  percaturan  sosial  politik.  Namun  dengan pembaharuan politik bangsa ini maka umat Islam terlepas dari ikatan yang  sempit  menuju  dunia  yang  luas.  Perjuangan  kultural  yang substansial adalah dunia yang luas dibandingkan dengan dunia politik saja. Kegiatan-kegiatan sosial dan kultural yang substantif mempunyai nilai  yang  lebih  langsung  menyentuh  kepentingan  bangsa  dari  pada hasil perjuangan politik.

## Transformasi Islam Era Reformasi
Dengan  keberhasilan  gerakan  reformasi  tahun  1998  yang menandai  berakhirnya  era  Orde  Baru,  maka  umat  Islam  Indonesia sepatutnya  secara  aktif  ikut  dalam  mentransformasikan  Islam  di  era kontemporer Indonesia. Logika dalam suatu gerakan reformasi adalah merupakan  koreksi  terhadap  berbagai  keadaan  yang  sedang berlangsung  untuk  mendapatkan  situasi  dan  kondisi yang  lebih  baik. Karena  itu,  suatu  reformasi  bukan  dimulai  dari  titik  nol,  melainkan sebagai  kelanjutan  wajar  dan  alamiah  dari  tingkat  kemajuan masyarakat  dan  dinamika  perkembangannya.  Maka  pandangan  yang ingin  mempertahankan  status  quo  dapat  dipandang  sebagai penghalang  reformasi,  karena  pandangan  itu  adalah  suatu  bentuk pengingkaran  terhadap  logika  perkembangan  masyarakat  yang  terus bergulir dan maju. 19 Dengan demikian maka peran transformasi Islam di era reformasi ini ialah untuk memperbaiki situasi dan kondisi umat Islam yang dianggap tidak kondusif menuju kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia secara keseluruhan ke arah cita-cita yang lebih baik.
Untuk  transformasi  Islam  di  era  reformasi  ini  ke  arah  yang dicita-citakan, muncul wacana civil society yang digunakan secara luas di Indonesia setelah diperkenalkan oleh Anwar Ibrahim, yang waktu itu menjabat Menteri Keuangan dan Timbalan Perdana Menteri Malaysia,
19 Nurcholish Madjid, Cita-cita Politik Islam Era Reformasi, (Jakarta: Penerbit Paramadina, 1999), 185.
50 | TAJDID Vol. XVI, No. 1, Januari - Juli 2017
dalam ceramahnya pada Festival Istiqlal di Jakarta. Di sini civil society diartikan  sebagai  masyarakat  madani.  Masyarakat  madani  adalah masyarakat  bermoral  yang  menjaga  keseimbangan  antara  kebebasan individu  dan  stabilitas  masyarakat  di  mana  masyarakat  memiliki inisiatif individual yang tinggi. 20
Memang istilah civil society merupakan produk budaya Barat, akan tetapi sebagai sebuah wacana transformasi Islam, cita-cita masyarakat yang didambakan seperti halnya yang terjadi di Barat tetap merupakan hal  universal.  Dalam  hal  ini  masalah civil  society merupakan  aspek transformasi Islam sebagai suatu cita-cita ideal dari terciptanya bentuk kemitraan  dengan  tanggung  jawab  yang  setara  dalam  masyarakat untuk  memunculkan  tatanan  kehidupan  sosial  yang  demokratis  dan sistem  ekonomi  yang  adil.  Demokratisasi  dan  keadilan  merupakan prasyarat penting untuk terwujudnya kesejahteraan dalam masyarakat multikultural  dengan  kesetaraan  hubungan  timbal  balik  serta kesediaan  saling  menghargai.  Dalam  Islam  terdapat  landasan transformasi Islam yang relevan di era sekarang tentang anjuran bagi seluruh  umat  manusia  untuk  saling  mengenal  dengan  pengandaian adanya kesepahaman akan tugas dan posisi masing-masing. 21 Jadi, civil society adalah  bangunan  masyarakat  yang  dicita-citakan  dalam  nuansa demokratis, Adil, makmur, dan sejahtera.
Pada  awalnya  muncul  kesulitan  untuk  membumikan  istilah civil society di  masa  kontemporer  Indonesia  dalam  rangka  transformasi Islam karena istilah ini berasal dari Barat. Segala sesuatu yang berbau ke Barat-Barat-an sering dianggap mempunyai ekses bahkan pengaruh negatif. Kemudian beberapa istilah dimunculkan untuk
pengalihbahasaan istilah civil society yaitu misalnya istilah, “masyarakat sipil”  atau  “masyarakat  warga”.  Bagi  umat  Islam  Indonesia  pernah pula  dimunculkan  istilah  “masyarakat  utama”  yang  merupakan padanan  kata khairu  ummah seperti  yang  tertulis  dalam  al-Qur‟an. Istilah  „masyarakat  utama”  mengandung  masyarakat  dinamis  yang berada  dalam  spektrum  perubahan  sesuai  dengan  tuntutan  zaman yang  dianggap  mempunyai  semangat  keislaman  karena  mengandung nilai-nilai Islami yang bersumber pada al-Qur‟an dan Hadits. 22 Istilah civil society mempunyai arti masyarakat berperadaban yakni masyarakat
20 Hendro Prasetyo dan Ali Munhanif (dkk.), Islam dan Civil Society Pandangan Muslim Indonesia, (Jakaarta: Gramedia Pustaka Utama bekerja sama dengan PPIM IAIN Jakarta, 2002), 157.
21 Hendro Prasetyo dan Ali Munhanif (dkk.), Islam dan Civil Society, 159.
22 Hendro Prasetyo dan Ali Munhanif (dkk.), Islam dan Civil Society, 161.
TAJDID Vol. XVI, No. 1, Januari - Juli 2017 | 51
yang  adil,  makmur,  dan  sejahtera.  Namun  karena  istilah  ini  berasal dari  bahasa  Barat  maka  muncul  penolakan  dalam  penggunaannya. Kemudian  ada  usaha  untuk  pengalihbahasaan  istilah civil  society ke istilah  lain  misalnya  masyarakat  sipil,  masyarakat  warga,  atau masyarakat  utama  agar  dapat  diterima  secara  luas  dalam  masyarakat. Namun istilah inipun tidak membumi sebagaimana yang diharapkan.
Dalam  perkembangan  selanjutnya  muncul  istilah  “masyarakat madani”  yang  dapat  dianggap  sebagai  pengalihbahasaan  istilah sivil society. Kesamaan  makna  antara  istilah  “masyarakat  madani”  dan civil society dapat  dilacak  ke  akar  sejarah  sosial  Islam.  Ini  menunjukkan bahwa Islam memiliki landasan yang kuat dalam hal apa yang disebut civil society. Isltilah “masyarakat madani” lantas semakin dekat dengan istilah civil  society dalam  Agama  Islam  sehingga  menghilangkan keraguan  untuk  menggunakan  istilah civil  society dalam  transformasi Islam.  Namun  demikian  pernah  terjadi  stigma  intelektual  dalam penggunaan istilah civil society dalam kaitannya dengan penggunaannya dalam sejarah sosial Eropa misalnya masyarakat borjuis, sekuler, dan liberalisme.
Memang  istilah  “masyarakat  madani”  dengan  ciri  khas keteladanan hidup masa Nabi Muhammad mempunyai nilai tersendiri dibanding  dengan  istilah civil  society, karena  istilah  tersebut  terakhir banyak  didasarkan  pada  pengertian  yang  berasal  dari  konsep  dan pengalaman  Barat  dalam  arti  nuansa  agama  yang  minim  sehingga belum mencapai tingkat civility. Namun demikian istilah penerapan civil society dapat dengan mudah ditemukan dalam tradisi dan sejarah Islam, karena  ternyata  Nabi  Muhammad  telah  menjadikan  masyarakat Madinah sebagai masyarakat madani seiring diwujudkannya mitsaq al- madinah yakni  Piagam  Madinah.  Rumusan  Piagam  Madinah memberikan  justifikasi  gambaran  ideal  tentang  transformasi masyarakat  Islam  yang  patut  dilakukan  di  Indonesia  era  reformasi. Gagasan civil  society sebagai  istilah  yang  sepadan  dengan  “masyarakat madani” seharusnya menjadi pilihan dalam rangka transformasi Islam pada era sekarang. 23
Piagam  Madinah  yang  menjadi  landasan  “masyarakat  madani” berisi  perjanjian  kerjasama  dan  saling  melindungi  serta  saling
23 Nurcholish  Madjid,  “Potensi  Sumber-sumber  Doktrin  Islam  untuk Membangun dan Menanggapi Konsep Civil Society Modern” dalam Hasan Hanafi (dkk.), Islam dan Humanisme, (Yogyakarta: IAIN Walisongo Semarang – Pustaka Pelajar, 2007), 42.
52 | TAJDID Vol. XVI, No. 1, Januari - Juli 2017
membela  antara  berbagai  kelompok  agama  yang  berbeda  –  Islam, Kristen, Yahudi – yang merupakan dokumen pertama dalam sejarah peradaban  manusia  yang  meletakkan  dasar  kemasyarakatan  yang bersendikan  pluralisme  dan  toleransi.  Sebenarnya  “masyarakat madani”  yang  digagas  oleh  Nabi  Muhammad  adalah  reformasi  total terhadap  masyarakat  Arab  Jahiliah  yang  tidak  mengenal  hukum  dan terhadap  supremasi  kekuasaan  pribadi  seorang  penguasa  dalam kepemimpinan  masyarakat. 24 Jadi,  Piagam  Madinah  merupakan landasan atau laksana Undang-Undang Dasar yang menjadi titik tolak pijakan  untuk  membangun  masyarakat  yang  adil,  makmur,  dan sejahtera.
Piagam  Madinah  meskipun  belum  sempurna  seperti  yang diinginkan  oleh  Nabi  Muhammad  namun  semangat  dan  maknanya sering  dijadikan  rujukan  oleh  umat  Islam  dalam  rangka  transformasi Islam.  Jadi,  rujukan  umat  Islam  di  zaman  kontemporer  kepada masyarakat  madani  bukan  ideologi  yang  mengada-ada  tanpa  alasan sejarah.  Karena  masyarakat  madani  yang  dibangun  oleh  Nabi Muhammad,  sebagaimana  sering  ditegaskan  oleh  Robert  N.  Bellah seorang  sosiolog  Agama  Amerika,  mempunyai  sisi  modernitas  yang tinggi  misalnya  dalam  hal  komitmen,  partisipasi  masyarakat,  dan suksesi  kepemimpinan  secara  terbuka  dengan  menolak  suksesi  atas dasar keturunan misalnya seperti yang lazim terjadi dalam masyarakat sebelumnya.  Salah  satu  bentuk  pengaruh  modernisasi  masyarakat madani  di  Madinah  ialah  munculnya  sistem  pemerintahan kekhalifahan  yang  bermula  dari  ijtihad  Umar  bin  Khaththab.  Ini merupakan  kelanjutan  wujud  pelaksanaan  idealisme  masyarakat madani yang diteladankan oleh Nabi Muhammad. 25
Istilah  masyarakat  madani  yang  dalam  bahasa  Arab  disebut al- mujtama‟  al-madani artinya  ialah  masyarakat  berperadaban.  Dalam bahasa  Inggris  yang  sepadan  dengan  ini  adalah civil  society yang  juga berarti  masyarakat  berkeadaban. 26 Maka  masyarakat  madani  adalah tatanan  kehidupan  suatu  masyarakat  yang  mengacu  pada  kehidupan sosial  yang  berkualitas  dan  ber-tamaddun, civility .  Masyarakat  yang meniscayakan  toleransi  dan  kesediaan  setiap  orang  untuk  menerima berbagai  perbedaan  pandangan  dan  sikap  dalam  tingkah  laku  sosial dan politik. Ini berarti tidak ada satu pihak pun termasuk pemerintah
24 Hendro Prasetyo dan Ali Munhanif (dkk.), Islam dan Civil Society , 172.
25 Hendro Prasetyo dan Ali Munhanif (dkk.), Islam dan Civil Society, 173.
26 Hendro Prasetyo dan Ali Munhanif (dkk.), Islam dan Civil Society , 173.
TAJDID Vol. XVI, No. 1, Januari - Juli 2017 | 53
yang  berhak  memaksakan  kehendak  dan  kemauannya  sendiri  baik dalam bentuk kooptasi maupun regimentasi yang akan menimbulkan kelumpuhan hukum dengan ongkos sosial yang mahal. 27
Dalam  transformasi  Islam  pada  era  kontemporer  seyogiyanya tamaddun atau civility dijadikan dasar pemikiran. Tamaddun atau civility adalah  dasar  pijakan  yang  dapat  dijadikan  sikap  kejiwaan  untuk melihat  segala  sesuatu  secara  objektif.  Dengan  ini  maka  ada keberanian untuk melihat bahwa diri sendiri tidak selalu benar. Setiap orang  atau  kelompok  harus  menghindarkan  diri  dari  sikap merendahkan  orang  atau  kelompok  lain  karena  yang  merendahkan belum tentu lebih baik dari pada yang direndahkan.

## Kesimpulan
Dari uraian di ata dapat dikemukakan bahwa transformasi Islam pada  masa  mutakhir  Indoensia  mengalami  perkembangan  yang pasang  surut.  Pada  masa  awal  pendudukan  Jepang  umat  Islam memperoleh  kebebasa  untuk  melakukan  transformasi  Islam  dalam bidang  politik  dan  kemasyarakatan.  Namun  menjelang  kemerdekaan Indonesia  keadaan  menjadi  terbalik,  peran  trasformasi  umat  Islam menjadi  sempit  dibanding  dengan  peran  yang  diperoleh  oleh golongan lainnya khususnya kalangan Nasionalis “sekuler”.
Pertarungan ideologis transformasi Islam antara golongan Islam dan  golongan  Nasionalis  “sekuler”  tentang  dasar  negara  muncul kembali  dalam  sidang  Konstituante.  Golongan  Islam  dalam  rangka transformasi  Islam  kembali  dikalahkan  dengan  keluarnya  Dekrit kembali ke UUD 1945 sehingga Pancasila tetap sebagai dasar negara. Pada  masa  Orde  Baru  umat  Islam  kembali  mengalami  rintangan dalam  memperjuangkan  transformasi  agamanya  yaitu  menjadikan Islam  sebagai  dasar  negara  bagi  Indonesia.  Pada  masa  ini  bahkan diberlakukan  Asas  Tunggal  Pancasila  sehingga  tidak  ada  kekuatan kekuatan  politik  dan  organisasi  sosial  keagamaan  Islam  yang bercirikan Islam. Umat Islam banyak terlibat dalam memperjuangkan kemerdekaan  negerinya  dan  bahkan  turut  menjadi  korban  dalam mepertahankan  negerinya,  namun  tetap  terpinggirkan  sebagai pengambil  kebijakan  di  negerinya  sendiri.  Maka  Islam  tidak  pernah
27 Nurcholish  Madjid,  “Islam  dan  Politik  Suatu  Tinjauan  Atas  Prinsip- prinsip Hukum dan Keadilan”, dalam Paramadina 1, no. 1, Juli–Desember 1998,
50.  Hendro  Prasetyo  dan  Ali  Munhanif  (dkk.), Islam  dan  Civil  Society  Pandangan Muslim Indonesia, (Jakaarta: Gramedia Pustaka Utama bekerja sama dengan PPIM IAIN Jakarta, 2002), 174.
54 | TAJDID Vol. XVI, No. 1, Januari - Juli 2017
benar-benar  berada  di  puncak  kepemimpinan  nasional.  Dengan demikian,  berdasarkan  situasi  dan  kondisi  yang  ada,  maka  langkah- langkah  umat  Islam  dalam  rangka  transformasi  Islam  di  Indonesia bergeser  dari  perjuangan  Islam  formalis  dan  struktural  ke  arah perjuangan Islam substantif dan kultural.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  Taufik  (ed.), Sejarah  Ummat  Islam  Indonesia. Jakarta:  MUI, 1991.
Abdurrahman, Moeslim. Islam Transformatif Pandangan Muslim Indonesia.
(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997. Almelz  (ed.), HOS  Tjokroaminoto  Hidup  dan  Perjuangan. Jakarta: Bulan Bintang, 1952.
Anshari,  Endang  Saifuddin, Piagam  Jakarta  22  Juni  1945. Bandung: Pustaka, 1983. Boland, B. J., Pergumulan Islam di Indonesia. Jakarta: Grafitipers, 1985. Clifford,  Geerts. Santri  Abangan  dan  Priyayi. Jakarta:  Pustaka  Jaya,
1980.
Legge, John D. Soekarno Sebuah Otobiografi Politik, Jakarta, S. H., 1985. Madjid,  Nurcholish,  “Islam  In  Indonesia  Challengs  and
Opportunies”, dalam Mizan, no.3, vol. 1, 1984.
-------, Cita-cita Politik Islam Era Reformasi, Jakarta: Paramadina, 1999. Nasution, Harun, Pembaruan dalam Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1975. Noer,  Deliar. Gerakan  Modern  Islam  di  Indonesia  1900-1942. Jakarta:
LP3ES, 1980.
-------, Partai-partai Islam di Pentas Nasional. Jakarta: Grafitipers, 1987
Prasetyo,  Hendro  dan  Ali  Munhanif  (dkk), Islam  dan  Civil  Society.
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama – PPIM IAIN, 2002.
Proyek Penelitian Keagamaan Balitbang Depag, Peranan Agama dalam Pemantapan Ideologi Negara Pancasila, 1994/1995
Tjokroamino,  HOS.,  “Zelbestuur”,  dalam  P.  Soeharto  dan  S.  Zinul Ihsan (ed.), Aku Pemuda Kemarin dan Hari Esok. Jakarta: Gunung Agung, 1982.