## Hutang Luar Negeri Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam

## Faishol Luthfi
Magister Sains Ekonomi Islam Universitas Airlangga ishol2107@gmail.com

## Abstract
There  are  so  many  interesting  phenopenone  if  we  discuss  of  Indonesian economy  especially  at  monetary  sector.  Foreign  debt  is  one  of  several  popular problem  on  developing  countries  like  Indonesia.  It  is  one  of  practice  solution about saving debt to maintain the development process. The aim of this research is to  analyse  Indonesian  foreign  debt  and  How  Islamic  perspective  views  it. Analytical  method  used  in  this  research  is  literature  study.  We  used  secondary data  taken  from  BI,  BPS,  Kemenkeu,  etc.  The  result  of  this  research  shows  that foreign debt will be a boomerang when not properly managed by the government. In some cases,  Indonesia's  current  foreign debt  conditions  do not  conform  to  the norms taught by Islam. The implication is that the government needs  a re-review of foreign debt to be more in line with Islamic norms which put forward the side of maslahat
Keywords: Foreign debt, Islamic Perspective

## Pendahuluan
Proses  peningakatan  taraf  hidup  dan  kesejahteraan  selurah  rakyat  bangsa merupakan  bagian  dari  tahapan  pembangunan  ekonomi.  Pembangunan  ekonomi suatu  negara  tidak  dapat  hanya  dilakukan  dengan  berbekal  tekad  yang  membaja dari  seluruh  rakyatnya  untuk  membangun,  tetapi  lebih  dari  itu  harus  didukung pula oleh ketersediaan sumberdaya ekonomi, baik sumberdaya alam; sumberdaya manusia; dan sumberdaya modal, yang produktif. Dengan kata lain, tanpa adanya daya  dukung  yang  cukup  kuat  dari  sumberdaya  ekonomi  yang  produktif,  maka pembangunan ekonomi mustahil dapat dilaksanakan dengan baik dan memuaskan. Adapun kepemilikan terhadap sumberdaya ekonomi ini oleh negara-negara dunia ketiga  tidaklah  sama.  Ada  negara  yang  memiliki  kelimpahan  pada  jenis sumberdaya ekonomi tertentu, ada pula yang kekurangan. (Atmadja, 2000)
Pada  banyak  negara  dunia  ketiga,  yang  umumnya  memiliki  tingkat kesejahteraan  rakyat  yang  relatif  masih  rendah,  mempertinggi  tingkat pertumbuhan  ekonomi  memang  sangat  mutlak  diperlukan  untuk  mengejar ketertinggalan  di  bidang  ekonomi  dari  negara-negara  industri  maju.  Oleh  karena
masih  relatif  lemahnya  kemampuan  partisipasi  swasta  domestik  dalam pembangunan  ekonomi,  mengharuskan  pemerintah  untuk  mengambil  peran sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi nasional.(Atmadja, 2000)
Seolah-olah  segala  upaya  dan  strategi  pembangunan  difokuskan  oleh pemerintah  untuk  mempertahankan  atau  bahkan  meningkatkan  laju  pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dari tahun ke tahun. Sehingga, seringkali hal tersebut dilakukan melebihi kemampuan dan daya dukung sumberdaya ekonomi di dalam negeri  yang  tersedia  pada  waktu  itu.  Akibatnya,  pemerintah  negara-negara tersebut harus mendatangkan sumberdaya ekonomi dari negara-negara lain untuk dapat  memberikan  dukungan  yang  cukup  bagi  pelaksanaan  program pembangunan ekonomi nasionalnya.
Sumber  daya  modal  merupakan  sumberdaya  ekonomi  yang  paling  sering didatangkan  oleh  pemerintah  negara-negara  sedang  berkembang  untuk mendukung pembangunan nasionalnya. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan sumberdaya modal dalam negeri. Sumber daya modal yang didatangkan dari luar negeri,  yang  umumnya  dari  negara-negara  industri  maju,  ini  wujudnya  bisa beragam,  seperti  penanaman  modal  asing  ( direct  invesment ),  berbagai  bentuk investasi  portofolio  ( portfolio  invesment )  dan  pinjaman  luar  negeri.  Dan,  tidak semuanya  diberikan  sebagai  bantuan  yang  sifatnya  cuma-cuma  (gratis),  tetapi dengan berbagai konsekuensi baik yang bersifat komersial maupun politis.
Keberadaan  pinjaman  luar  negeri  (hutang  luar  negeri)  hampir  tidak  bisa dilepaskan  dari  proses  pembangunan  negara-negara  berkembang.  Negara berkembang  seperti  halnya  Indonesia,  hutang  digunakan    untuk  mengatasi kesenjangan  tabungan (gap  saving) yaitu  lebih  kecilnya  nilai  tabungan dibandingkan  dengan  nilai  investasi.  Perubahan  orientasi  politik  dari  orde  lama yang  menempatkan  politik  sebagai  panglima  ke  pemerintahan  orde  baru  yang berorientasi  pada  pembangunan  ekonomi  membawa  perubahan  strategi pembangunan ekonomi. Secara teoritis hutang luar negeri dapat dibenarkan untuk menutup  kelangkaan  dana  pembangunan domestic yang  diharapkan  dengan pengelolaan dana secara hati-hati (prudential) dan terarah dapat digunakan untuk membangun proyek-proyek pembangunan yang hasilnya untuk membayar cicilan hutang  dan  bunganya.  Persoalan  hutang  luar  negeri  kemudian  menjadi  persoalan serius  setelah  secara  akumulatif  jumlahnya  semakin  membengkak  dan memberatkan anggaran negara. Beban pembayaran pokok dan bunga hutang luar
negeri  yang  semakin  besar  menyurutkan  peran  pemerintah  untuk  lebih mengarahkan anggaran negara bagi pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.  Hutang luar  negeri  yang  skenario  awalnya  hanya  sekedar  sebagai  pelengkap  dana pembangunan sekarang menjadi beban pembangunan itu sendiri. (Yuliadi, 2007)

## Tinjauan Pustaka
1. Konsep Hutang
Hutang  dalam  bahasa  arab  adalah ad  Dayn yaitu  sesuatu  yang  berada dalam  tanggung  jawab  orang  lain. Dayn disebut  juga  dengan wasfu  al-dzimmah (sesuatu  yang  mesti  dilunasi  atau  diselesaikan)  sehingga  hutang  negara  adalah milik  rakyat  dan  digunakan  untuk  keperluan  rakyat.  Selain  itu, ad  Dayn secara bahasa juga dapat bermakna pinjaman. (Aziz dan Ramdansyah, 2016).
Hutang  dalam  lingkup  kebijakan  keuangan  negara  dibagi  menjadi  dua, yaitu  hutang  negara/pemerintah  dan  hutang  swasta.  Hutang  pemerintah  adalah pinjaman  yang  dilakukan baik  oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ( public  debt ),  sedangkan  hutang  swasta  adalah  pinjaman  pihak  swasta,  baik perorangan maupun perseroan.
Sumber: Huda (2016) Gambar 2.1 Munculnya Hutang Negara
Keuangan  negara  kebanyakan  menganut  sistem budget  deficit .  Untuk mengatasi budget  deficit yang  biasa  dilakukan  ialah  dengan  meningkatkan penerimaan  negara  melalui  pajak  dan  atau  meminjam  dana  baik  dari  masyarakat atau  pihak  lain  melalui  obligasi  atau  hhutang  luar  negeri.  Tentu  hal  ini  berbeda dengan  sistem  awal  pemerintahan  Islam  yang  lebih  menggunakan  sistem tradisional.  Konsep  ini  tidak  serumit  sistem  anggaran  modern  sehingga  secara sederhana konsep ini adalah konsep berimbang dalam pengertian pengeluaran dan
penerimaan  negara  adalah  sama.  Pada  era  pemerintahan  Rasulullah  dan khulafaurrasyidin,  APBN  jarang  sekali  mengalami budget  deficit .  Hal  ini dikarenakan  para  pemimpin  memegang  prinsip  bahwa  pengeluaran  hanya  boleh dilakukan  apabila  ada  penerimaan.  Hanya  terjadi  sekali budget  deficit yaitu sebelum  Perang  Hunain,  sebelum Fathu  Makkah karena  banyak  orang  masuk Islam  sehingga  pengeluaran  zakat  lebih  besar  dari  penerimaannya.  Hhutang tersebut segera dilunasi setelah perang (setahun kemudian). (Huda, 2016)
Di  era  sekarang,  masalah  defisit  anggaran  dihadapkan  pada  pilihan menutupinya dengan mengandalkan instrumen pembiayaan, baik dari dalam atau luar negeri. Berikut ini adalah sumber pembiayan negara menurut Huda (2016):
Sumber: Huda, (2016) Gambar 2.2 Sumber Hutang Negara

## Pandangan Terhadap Hutang Negara Dalam Perspektif Islam
Secara  umum  terdapat  dua  pandangan  terkait  hutang  negara  dalam perspektif ekonomi Islam:

## Tabel 2.1
Pandangan Islam Terhadap Hutang Negara
Pro hutang ( external financing ) Kontra hutang ( external financing )
Boleh sepanjang bentuk dan mekanisme sesuai dengan syariat Tidak  boleh  menutup budget  deficit dengan hhutang luar negeri. Latar belakang:
Latar belakang:
Konsep  dan  fakta  historis  bahwa kerjasama  dengan  pihak  lain  dalam suatu  usaha  diperbolehkan,  bahkan dianjurkan.
Bentuk  kerjasama dalam  Islam  seperti murabahah, mudharabah, musyarakah dapat  dikembangkan  sebagai external financing dan  juga  bentuk-bentuk  ini lebih ke arah flow creating equity
Tendensinya  ke  arah  faktual  dan preventif, dimana keterlibatan negara- negara Islam dalam hutang luar negeri pasti akan bersentuhan dengan riba.
Sumber: Huda (2016), diolah
2. Hutang Luar Negeri
Menurut  definisi  yang  dirumuskan Development  Assistance  Commitee (2002) hutang luar negeri adalah bantuan pembangunan secara resmi yang terdiri dari dana yang disediakan oleh pemerintah atas persyaratan konsesional terutama untuk  meningkatkan  perkembangan  ekonomi  dan  kesejahteraan  negara-negara berkembang.  Hutang  luar  negeri  atau  pinjaman  luar  negeri  adalah  sebagian  dari total hutang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Setiawan (2011).
Menurut Setiawan (2011) hutang luar negeri Indonesia terdiri dari:
1. Hutang luar negeri pemerintah
Hutang  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  pusat,  terdiri  dari  hutang  bilateral, multilateral,  fasilitas  kredit ekspor, komersial, leasing, dan SBN (Surat  Berharga Negara) baik yang diterbitkan di luar negeri maupun di dalam negeri yang bukan dimiliki oleh penduduk.
2. Hutang luar negeri bank swasta
Hutang  yang  dimiliki  oleh  Bank  Indonesia,  yang  diperuntukkan  dalam rangka mendukung neraca pembayaran dan  cadangan devisa. Selain itu  ada juga hutang  kepada  pihak  bukan  penduduk  yang  telah  menempatkan  dananya  pada Sertifikat Bank Indonesia.
3. Hutang luar negeri swasta
Hutang  luar  negeri  penduduk  kepada  bukan  penduduk  dalam  valas  dan atau  rupiah  Indonesia  berdasarkan  perjanjian  hutang  ( loan  agreement )  atau
perjanjian  lainnya,  kas  dan  simpanan  milik  bukan  penduduk,  dan  kewajiban lainnya kepada bukan penduduk.
Motif hutang luar negeri menurut Setiawan (2011) adalah
1. Kurangnya tabungan dalam negeri ( saving investment gap ).
Kelurangan  tabungan  ini  tidak  lain  karena  rendahnya  tingkat  pendapatan penduduk, di samping itu juga karena sistem keuangan yang belum memadai
2. Kurangnya  kemampuan  untuk  menghasilkan  devisa  ( foreign  exchange gap ).
Untuk  melakukan  transaksi  perdagangan  internasional  diperlukan  devisa, sementara itu kemampuan dalam menghasilkan devisa masih rendah.
Indikator beban luar negeri menurut Setiawan (2011) ada tiga yaitu:
1. DSR ( Debt Service Ratio )
Rasio  pembayaran  hutang  terhadap  ekspor  bersih  adalah  perbandingan antara pembayaran bunga dan cicilan hutang terhadap penerimaan ekspor bersih.
Di mana:
DSR = Debt Service Ratio B + Cu = Pembayaran bunga dan cicilan hhutang Xn = Ekspor bersih < 20% = Ambang batas aman
2. DER ( Debt Export Ratio )
Rasio total hutang terhadap ekspor bersih adalah perbandingan antara total hutang luar negeri terhadap penerimaan ekspor bersih.
Di mana:
DER = Debt Export Ratio TULN = Total hutang luar negeri Xn = Ekspor bersih < 200% = Ambang batas aman DSR x 100 %
DER x 100 %
3. DGNP ( Debt to GNP Ratio )
Rasio total hutang terhadap GNP adalah perbandingan antara total hutang luar negeri (kumulatif) terhadap produk nasional bruto.
Di mana:
DER = Debt to GNP Ratio TULN = Total hutang luar negeri Xn = Produk Nasional Bruto < 40% = Ambang batas aman

## Metode Penelitian
Dalam penelitian ini metode yang dipakai adalah metode kepustakaan dan melihat  fenomena  yang  terjadi  di  masyarakat.  Model  penelitiannya  adalah postulasi,  yakni  penelitian  yang  membandingkan  antara  konsep  teori  yang  sudah ada  dengan  kenyataan  di  lapangan,  sehingga  bisa  diketahui  akar  masalah, sekaligus solusi yang bisa diambil ketika akar masalah yang ada telah ditemukan (Harahap, 2014)

## Pembahasan
Pertumbuhan  hutang  luar  negeri  Indonesia  fluktuatif  dari  tahun  2004- 2016. Hal ini bisa dilihat dari Gambar 4.1. Jika dilihat secara jumlah, hutang luar negeri Indonesia fluktuatif tetapi trennya meningkat, mulai dari tahun 2004 yang hanya $141,27 miliar menjadi $317,09 miliar di tahun 2016.
DGNP x 100 %
Gambar 4.1

## Pertumbuhan Total Hutang Luar Negeri Indonesia 2004-2016
Sumber: Bank Indonesia dari www.tirtoid.com
Gambar  4.2  menjelaskan  bahwa  sejak  2012  proporsi  hutang  swasta  lebih tinggi  dibandingkan  pemerintah  dan  bank  sentral.  Pada  2004,  hutang  luar  negeri swasta  tercatat  berjumlah  $57,98  miliar  atas  41,04  persen  dari  total  hutang  luar negeri. Nilainya meningkat mencapai $158,8 miliar pada 2016 atau setara dengan 50,08 persen terhadap total hutang.
Gambar 4.2
Pertumbuhan Hutang Luar Negeri Swasta Indonesia 2004-2016
Sumber: Bank Indonesia dari www.tirtoid.com
Pada  periode  2004  hingga  2016,  pertumbuhan  hutang  swasta  tertinggi terjadi  di  2011,  sebesar  27,38  persen  dibandingkan  tahun  sebelumnya  di  mana
nilai  hutang  luar  negeri  bertambah  dari  $83,79  miliar  di  2010  menjadi  $106,73 miliar di 2011.
Proporsi  hutang  luar  negeri  pemerintah  terhadap  total  hutang  sejak  2012 hingga  2016  memperlihatkan  tren  yang  menurun  dibandingkan  swasta.  Begitu pula  dengan  hutang  luar  negeri  Bank  Sentral  yang  juga  memperlihatkan  tren proporsi yang menurun. Pada 2012, proporsi hutang Pemerintah dan Bank Sentral masing-masing  sebesar  46,04  persen  dan  3,94  persen  terhadap  total  hutang  luar negeri.  Proporsinya  menurun  menjadi  48,84  persen  untuk  pemerintah  dan  1,07 persen untuk Bank Sentral pada 2016.
Gambar 4.3
Pertumbuhan Hutang Luar Negeri Indonesia 2004-2016 (Pemerintah dan Bank Sentral)
Sumber: Bank Indonesia dari www.tirtoid.com
Meskipun  proporsinya  menurun,  tapi  hutang  luar  negeri  pemerintah tumbuh  positif.  Pada  periode  2004  hingga  2016,  hutang  luar  negeri  pemerintah tumbuh paling tinggi pada 2010, sebesar 17,62 persen dari $90,85 miliar di 2009 menjadi  $106,86  miliar  di  2010.  Pada  periode  2014  hingga  2016,  per  tahunnya, rata-rata  pertumbuhan  hutang  luar  negeri  pemerintah  sebesar  10,67  persen.  Pada 2014,  nilai  hutang  luar  negeri  pemerintah  tercatat  sebesar  $123,81  miliar  dan meningkat menjadi $154,88 miliar pada 2016.
Di sisi lain, nilai hutang luar negeri Bank Sentral menunjukkan tren yang menurun. Pada 2004, nilai hutang luar negeri Bank Sentral sebesar $12,64 miliar dan menurun menjadi $3,41 miliar pada 2016. Berdasarkan sektor ekonomi, sejak 2004  hingga  2016,  proporsi  terbesar  hutang  luar  negeri  Indonesia  berada  pada
sektor  keuangan,  persewaan  dan  jasa  perusahaan.  Pada  2016,  hutang  luar  negeri Indonesia  yang  terkonsentrasi  pada  sektor  ini  mencapai  $165,74  miliar. Sedangkan, sektor dengan proporsi hutang luar negeri terendah pada 2016 adalah pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan dengan nilai $7,7 miliar.
Gambar 4.4 Hutang Luar Negeri Indonesia 2004-2016 (Berdasarkan Sektor Ekonomi)
Sumber: Bank Indonesia dari www.tirtoid.com
Dilihat  dari  kelompok  peminjamnya,  pada  2016,  hutang  luar  negeri pemerintah  maupun  swasta  terkonsentrasi  terbesar  pada  sektor  keuangan, persewaan  dan  jasa  perusahaan.  Melihat  tren  dari  dari  hutang  luar  negeri pemerintah,  wajar  jika  timbul  kekhawatiran  mengenai  kemampuan  pemerintah dalam mengelola hutangnya. Indonesia sebagai negara agraris seharusnya melihat potensi  sektor-sektor  rill  seperti  pertanian,  perikanan,  maupun  sektor  pariwisata. Tetapi jika dilihat dari perkembangan hutang luar negeri seperti pada gambar 4.4 justru keuangan, persewaan, jasa perusahaan mendominasi.
Tabel 4.2

## Posisi Hutang Luar Negeri Menurut Kreditor Tahun 2010-Juni 2017 (Juta USD)
Sumber: SULNI, volume VIII Agustus 2017
Dari tabel di atas, dijelaskan bahwa negara-negara pemberi pinjaman yang terbesar  adalah  negara-negara  yang  mana  bukan  merupakan  negara  dengan mayoritas  penduduk  Muslim.  Hal  ini  lah  yang  mungkin  menyebabkan  beberapa ekonom  Muslim  menyatakan  kontra  terkait  dengan  hutang  ( external  financing ). Beberapa  golongan  kontra  tersebut  tendensinya  ke  arah  kekhawatiran  jika bersentuhan  dengan  riba.  Misalnya  saja  Jepang  sebagai  negara  pemberi  hutang terbesar  tetap  menetapkan  sistem  bunga  yang  mana  riba  dengan  tingkat  bunga 0,1% seperti yang diberitakan oleh CNN Indonesia:
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Jepang menyalurkan pinjaman untuk proyek  infrastruktur  Indonesia  dengan  nilai  maksimal  127,21  miliar  yen atau  setara  dengan  Rp15,18  triliun.  Pinjaman  tersebut  diberikan  dengan bunga sangat kecil, yakni hanya 0,1 persen per tahun dengan jangka waktu pinjaman hingga 40 tahun .
(https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171113165235-78- 255342/jepang-kucurkan-pinjaman-rp152-t-bunga-cuma-01-persen,  diakses pada 5 Mei 2018)
Bagaimana  kondisi  hutang  luar  negeri  Indonesia  dilihat  dari  indikator- indikatornya ?. Di bawah ini adalah kondisi indikator hutang luar negeri Indonesia dari tahun 2015 hingga tahun 2017:
Gambar 4.5 Indikator-Indikator Hutang Luar Negeri (persen)
Sumber: Macroeconomic Dashboard FEB UGM 2017, Bank Indonesia 2017 Keterangan:
DSR Tier 1 merupakan pembayaran pokok dan bunga atas hhutang jangka panjang dan pembayaran bunga atas hutang jangka pendek.
DSR  Tier  2  meliputi  pembayaran  pokok  dan  bunga  atas  hutang  dalam rangka  investasi  langsung  selain  dari  anak  perusahaan  di  luar  negeri,  serta pinjaman dan hutang dagang kepada non-afiliasi.
Gambar  4.5  di  atas  menjelaskan  bahwa  angka  DSR  mengalami  fluktuasi tetapi  trennya  masih  tergolong  tinggi  yang  mana  secara  teori  <  20  %  sedangkan dari  data  di  atas  menunjukkan  bahwa  fluktuasi  angka  masih  berada  di  kisaran lebih dari 20 %. Hal ini tentu menjadi rambu-rambu bagi Indonesia.
Menurut  Beik  (2009)  dalam  Huda  (2016)  hutang  mempunyai  prinsip tertentu yaitu:
1. Hutang  merupakan  alternatif  terakhir  ketika  segala  usaha  untuk mendapatkan  dana  secara  halal  dan  tunai  mengalami  kemandekan.  Ada unsur  keterpaksaan  di  dalamnya  dan  bukan  unsur  kebiasaan.  Dalam konteks  negara,  maka  apakah  kebijakan  hutang  yang  telah  dilakukan pemerintah  Indonesia  telah  memenuhi  unsur  keterpaksaan  atau  justru menjadi kebiasaan.
2. Jika terpaksa berhutang, jangan berhutang di luar kemampuan. Inilah yang dalam  istilah  syariah  disebut  dengan ghalabatid  dayn atau  terlilit  hutang.
Hal ini akan menimbulkan efek yang besar yaitu qahrir rijal. Atau mudah dikendalikan pihak lain. Oleh karena itu Rasulullah memanjatkan doa agar beliau  senantiasa  dilindungi  dari  penyakit ghalabatid  dayn yang  akan menyebabkan harga diri menjadi hilang. Apalgi, jika yang mengendalikan adalah  musuh  yang  mempunyai  niat  buruk  dan  kebencian  luar  biasa. Dalam konteks negara harus dilihat apakah selama ini sudah sesuai dengan kemampuan bangsa.
3. Jika  hutang  telah  dilakukan,  harus  ada  niat  untuk  membayarnya.  Dalam konteks  makro,  terkait  dengan  hubungan  antar  negara  jika  Indonesia berusaha melalkukan upaya rescheduling hutang atau bahkan penghapusan hutang  maka  upaya  tersebut  adalah  hal  yang  sah-sah  saja  apalgi  ternyata manfaat  hutang  Indonesia  selama  ini  lebih  banyak  dinikmati  asing. Ekonom  Drajad  H.  Wibowo  mengatakan  bahwa  70%  manfaat  hutang kembali ke kreditur.
Secara  sederhana,  dari  beberapa  data  di  atas,  jka  dikorelasikan  dengan prinsip  hutang,  bahwasanya  dengan  adanya  prinsip  keterpaksaan  dalam  konsep hutang  dalam  Islam,  maka  pemerintah  Indonesia  harusnya  hati-hati  dan  jangan
berhutang diluar kemampuan. Implikasinya seharusnya indikator-indikator hutang luar negeri akan terjaga dan akan berada dalam tahap ambang batas aman.
Negara-negara  pemberi  pinjaman  terbesar  seperti  Jepang,  Singapura, Tiongkok  dapat  berpotensi  mengendalikan  Indonesia  apalagi  jika  hutang  tidak dikelola dengan baik dan Indonesia berada dalam ghalabatid dayn.

## Tabel 4.2
Posisi Hutang Luar Negeri Menurut Pemerintah dan Bank Sentral Menurut Jenis Hutang Tahun 2010-Juni 2017 (Juta USD)

## Sumber: SULNI, volume VIII Agustus 2017
Tabel  4.2  menjelaskan  bahwasanya  hutang  luar  negeri  didominasi  pada  SBN  (Surat  Berharga  Negara).  Kenaikannya  pun sangat  signifikan  mulai  dari  tahun  2010  yang  hanya  16.989  juta  USD  untuk  SBN  internasional  dan  21.772  juta  USD  untuk  SBN domestik  hingga  juni  2017  mencapai  54.229  juta  USD  untuk  SBN  internasional  dan  57.854  juta  USD  untuk  SBN  domestik. Sedangkan porsi kepemilikan SBN adalah seperti pada gambar 4.2 dan 4.3 di bawah ini:
Sumber: DJPPR Kemenkeu 2016
Gambar 4.6: Porsi Kepemilikan Surat Berharga Negara tahun 2016
Sumber: DJPPR Kemenkeu edisi Agustus 2017
Gambar 4.7: Porsi Kepemilikan Surat Berharga Negara tahun 2017 (%) Gambar  4.6 dan 4.7  menjelaskan bahwa porsi kepimilikan SBN sebagian besar  adalah  asing.  Hal  ini  berimplikasi  pada  riskannya  kondisi  perekonomian
Indonesia  yang  disebabkan  pola  perilaku  investor  asing  sebagai  akibat  dari  naik turunnya suku bunga FED ( Federal Reserve System ) dan nilai tukar rupiah.
Secara  sederhananya  adalah  ketika  FED  menaikkan  suku  bunga,  maka investor-investor asing akan kembali ke Amerika sehingga terjadi capital outflow . Permintaan  akan  dollar  Amerika  meningkat  sehingga  dollar  akan  menguat  dan nilai tukar rupiah terhadap dollar mengalami penurunan. Ketika rupiah melemah, kepemilikan  asing  terhadap  SBN  akan  menurun  dan  investor  akan  menahan  diri terhadap SBN. Demand dari SBN turun menyebabkan tingkat suku bunga dalam negeri  naik.  Efek  dari  kenaikan  tingkat  suku  bunga  tersebut  adalah  orang  lebih senang untuk menyimpan uang mereka daripada sebagai investasi. Perekonomian akan melambat.
Menurut Susan George (1992)  dalam Atmadja (2000), hutang  luar negeri secara  pragmatis  justru  menjadi  bomerang  bagi  negara  penerima  (debitur). Perekonomian  di  negara-negara  penerima  hutang  tidak  menjadi  semakin  baik, melainkan  bisa  semakin  hancur.  Hal  tersebut  merupakan  salah  satu  kesimpulan dari hasil penelitiannya yang menunjukan, bahwa pada tahun 1980-an arus modal yang  mengalir  dari  negara-negara  industri  maju,  yang  umumnya  merupakan negara kreditur, ke negara-negara yang sedang berkembang dalam bentuk bantuan pembangunan  ( official  development  assistance ),  kredit  ekspor,  dan  arus  modal swasta,  seperti  bantuan  bilateral  dan  multilateral;  investasi  swasta  langsung (PMA); portfolio  invesment ;  pinjaman  bank;  dan  kredit  perdagangan (ekspor/impor),  lebih  kecil  daripada  arus  aliran  dana  dari  negara-negara  yang sedang  berkembang  ke  negara-negara  maju  tersebut  dalam  bentuk  cicilan  pokok hutang luar negeri dan bunganya, royalti, deviden, dan keuntungan repatriasi dari perusahaan-perusahaan  negara  maju  yang  berada  di  negara-negara  yang  sedang berkembang.
Penelitian  Susan  George  ini  memperkuat  argumentasi  yang  pernah disampaikan  G.J.  Meier  (1970),  bahwa  arus  modal  asing  dari  negara  maju  ke negara  dunia  ketiga  tidak  pernah  meningkat,  dan  masalah  pelunasan  hutang  luar negeri  semakin  memberatkan,  karena  itu  surplus  impor  yang  ditunjang  modal asing  semakin  merosot,  dan  pengalihan  sumber-sumber  di  luar  impor  yang didasarkan  pada  ekspor  menjadi  relatif  tidak  penting  bagi  sebagian  besar  negara dunia  ketiga.  Selama  kendala  devisa  ini  tidak  bisa  diatasi,  negara  kurang  maju tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  impornya  bagi  program  pembangunan.
Akibatnya  negara  dunia  ketiga  itu  terpaksa  menempuh  salah  satu  atau  gabungan dari  kebijaksanaan  berikut  ini:  mengurangi  laju  pembangunan  negara, mengembangkan ekspor dan melakukan subtitusi impor untuk memperbaiki term of  trade ,  atau  merangsang  arus  bantuan  luar  negeri  lebih  besar  lagi.  (Atmadja, 2000).
Akibat  semakin  banyaknya  negara-negara  yang  terjerumus  dalam  krisis hutang  luar  negeri,  menyebabkan  IMF  dan  Bank  Dunia  terpaksa  menganjurkan kepada  negara-negara  tersebut  untuk  melakukan  program  penyesuaian  struktural ( structural adjustment )  terhadap  perekonomian  dalam  negeri,  misalkan  dengan pengurangan atau penghapusan berbagai macam subsidi bahan bakar minyak dan kebutuhan pokok lainnya; penundaan kenaikan gaji pegawai negeri; dan berbagai macam  kebijaksanaan  kontraksi  fiskal  lainnya,  sebagai  syarat  utama  untuk mendapatkan pengurangan hutang atau memperoleh pinjaman baru. Hal ini terjadi pula  di  Indonesia.(Atmadja,  2000).  Secara  sederhana,  negara  tidak  lagi mempunyai kebebasan dalam mengatur perekonomiannya karena harus mengikuti anjuran-anjyran dari IMF atau Bank Dunia.

## Kesimpulan
Berdasarkan  dari  analisis  yang  telah  dilakukan  pada  bab  sebelumnya, maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwasanya  hutang  luar  negeri  akan  menjadi boomerang ketika  tidak  dikelola  dengan  baik  oleh  pemerintah.  Dalam  beberapa hal,  kondisi  hutang  luar  negeri  Indonesia  saat  ini  tidak  sesuai  dengan  kaidah- kaidah  yang  diajarkan  oleh  Islam.  Implikasinya  adalah  bahwa  pemerintah  perlu sebuah  tinjauan  kembali  mengenai  hutang  luar  negeri  agar  lebih  sesuai  dengan kaidah-kaidah Islam yang mana lebih mengedepankan sisi maslahat.

## Daftar Pustaka
Atmadja,  Atwin  Surya.  2000.  “Hutang  Luar  Negeri  Pemerintah  Indonesia: Perkembangan Dan Dampaknya”. Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 2, No. 1, Mei 2000: 83 - 94 . Diakses Tanggal 20 Januari 2018.
Harahap,  Nursapia.  2014.  “Studi  Kepustakaan”. Jurnal  Iqra’  Volume  08  No.01 Mei, 2014 . Diakses tanggal 3 Februari 2018.
Huda,  Nurul.  2016. Keuangan  Publik  Islami,  pendekatan  teoritis  dan  sejarah . Jakarta: Kencana.
Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. 2017. Statistika Hutang Luar Negeri Indonesia, volume VIII Agustus 2017.
Setiawan,  Achma  Hendra.  2002. Perekonomian  Indonesia .  Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Yuliadi,  Imamuddin.  2016.  “Analisis  Hhutang  Luar  Negeri  Indonesia  , Pendekatan   Keseimbangan  Makroekonomi”. Ekuitas  Vol.11  No.4 Desember 2007: 535 – 551 . Diakses Tanggal 20 Februari 2018.