PRANATA PRANATA H U K U M H U K U M JURNAL ILMU HUKUM I KETUT SEREGIG

## ERLINA, B

## MUHAMMAD RAFI
DARAJATI DAN

## MUHAMMAD SYAFEI
RISTI DWI RAMASARI DWI PUTRI
MELATI
OKTA AINITA
NITA RIA ANGKASA FATHUR RACHMAN 1-12 13-20 21-33 34-43 44-53 54-63 64-72

## Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 12 Nomor 2 Juli 2017 ISSN 1907-560X
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu
hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat,
maupun perorangan yang berminat terhadap bidang
hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat
dalam jurnal ini.
Melalui PRANATA HUKUM diharapkan tejadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

## Alamat Redaksi

## PRANATA HUKUM

## Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng
Bandar Lampung
Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261
Email: pranatahukum@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com
JURNAL
T A HUKUM V OLUME 12 NOMOR 2 - JULI  2017 73-81 Analisis Yuridis Diskresi Kepolisian Dalam Penerapan Diversi
Analisis  Penyelesaian  Sengketa  Terhadap  Anak  Yang
Melakukan  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Sewa Menyewa  Antara  Pemilik  Bangunan  Dengan  Pt.
Indomarco Prismatama
Konsep United Nations Global Compact Dalam Isu Hak Asasi  Manusia  Untuk  Terwujudnya Corporate
Sustainability Analisis Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Atas
Tanah  Bagi  Warga  Negara  Asing  Dengan  Cara Pelangsungan  Perkawinan  Dengan  Warga  Negara Indonesia
Implementasi Penanganan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  Terhadap  Perempuan  Berdasarkan
Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2004  Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Analisis  Fungsi  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Dalam Penertiban  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  Berdasarkan Peraturan  Daerah  Kota  Bandar  Lampung  Nomor  08
Tahun  2000  Tentang  Pembinaan  Umum,  Ketertiban, Keamanan,  Kebersihan,  Kesehatan  Dan  Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung
Development Of Investment In Indonesia
Implementasi  Penegakan  Hukum  Bagi  Pengedar Narkotika Di Indonesia
ISSN 1907-560X
PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung
Terbit pertama kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, setiap Januari dan Juli

## PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung
KETUA PENYUNTING Dr. Erlina B., S.H., M.H.

## WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.
PENYUNTING PELAKSANA Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum. Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H. Benny Karya Simantar, S.H., M.H. Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, S.H., M.H. Melisa Safitri, S.H., M.H
PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI) Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung) Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret) Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (UIN Raden Intan Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Alamat:
Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 89 Gedongmeneng, Bandar Lampung Telp: 0721-789825  Fax: 0721-770261
Alamat Unggah Online: http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/

## ISSN 1907-560X
Email: pranata.hukum@yahoo.com dan tamirusli963@gmail.com
Penulisan  hasil  penelitian  terdiri  dari  4  (empat)  bab,  yaitu:  Bab  I Pendahuluan  (Latar  Belakang  dan  Rumusan  Masalah),  Bab  II  Metode Penelitian,  Bab  III  Hasil  Penelitian  dan  Analisis,  Bab  IV  Penutup (Kesimpulan dan Saran).

## ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA ANTARA PEMILIK BANGUNAN DENGAN PT. INDOMARCO PRISMATAMA

## ERLINA, B
Law Faculty, Bandar Lampung University Email:erlina@ubl.ac.id

## ABSTRACT
Developments  in  the  globalization  era  of  business  world  engaged  in  the  growing  trade  in Indonesia. This is the occurrence of agreements between interested parties and in the field of trade.  In  this  case  in  Lampung  Province  licensing  from  PT.  Indomarco  Prismatama  to Indomaret.  In  life  in  society,  especially  in  business  world,  we  see  there  are  some  Building Owner who do cooperation with Indomaret as license holder of PT. Indomarco Prismatama. This basic issue encourages the author to examine the lease agreement between the owners of the building with PT. Indomarco Prismatama. The problem in this research is “How is the settlement if one of the parties makes a default in the lease agreement between the owner of the building and PT. Indomarco Prismatama?”. Based on the results of the study it can be concluded  that  if  the  Second  Party  neglects  to  not  fulfill  its  obligation  to  the  agreed  lease period of the compensation arrangement, then the Second Party is now also on time, i.e. in the event that the Second Party neglects its obligation to vacate the Building at the time of the Agreement The Lease Rents expire, then the Second Party hereby authorizes Substitution on the First Party now and for later.
Keywords: dispute resolution, wanprestation, lease

## I. PENDAHULUAN
Banyaknya  persaingan  dagang  antara perusahaan-perusahan  yang  berkembang dalam  bidang  perdagangan  yang  ada  di Indonesia menyebabkan perusahaan tersebut memberikan  lisensi terhadap masyarakat  secara  luas  agar  perusahaan mereka dapat menguasai perdagangan yang ada  di  Indonesia.  Salah  satunya  dari pemberian  lisensi  tersebut  ialah franchise yang  bergerak  dalam  perdagangan  bahan- bahan  kebutuhan  sehari-hari.  Salah  satu dari  perusahaan  yang  memberikan  lisensi tersebut  ialah  Perusahaan  Indomarco. Indomarco  adalah  salah  satu  perusahaan yang  bergerak  dalam  bidang  perdagangan
barang-barang  untuk kebutuhan sehari-hari yang  dibutuhkan  masyarat  luas.  Dalam pemberian  lisensi  tersebut  dapat  diberikan oleh  pihak  perusahaan  apabila  seseorang mengajukan  permohonan  untuk  pemberian lisensi tersebut.
Dalam  hal  ini  di  Provinsi  Lampung terjadi pemberian lisensi dari PT.
Indomarco  Prismatama  kepada  Indomaret. Dalam kehidupan di masyarakat khususnya dalam  dunia  bisnis,  kita  lihat  ada  beberapa Pemilik Bangunan yang melakukan kerjasama dengan Indomaret sebagai pemegang lisensi PT. Indomarco Prismatama.  Perjanjian  batasannya  diatur dalam  Pasal  1313  Kitab  Undang-Undang
Hukum  Perdata  (yang  kemudian  disingkat KUHPdt) yang berbunyi :
“Suatu  persetujuan  adalah  perbuatan dengan  nama  satu  orang  atau  lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain  atau  lebih”.  Sebagaimana  suatu perikatan  merupakan  suatu  hubungan hukum  antara  dua  pihak,  berdasarkan salah satu  pihak  yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu.
Menurut  asas konsensualisme ,  suatu perjanjian  lahir  pada  detik  tercapainya kesepakatan  atau  persetujuan  antara  kedua belah  pihak  mengenai  hal-hal  yang  pokok dari  apa  yang  menjadi  obyek  perjanjian. Sepakat  adalah  suatu  persesuaian  paham dan  kehendak  antara  dua  pihak  tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu dan  juga  oleh  pihak  yang  lain,  meskipun tidak  sejurusan  secara  timbal  balik,  kedua kehendak itu bertemu satu sama lain.(Subekti, 2001:15)
Karena  suatu  perjanjian  lahir  pada detik tercapainya kesepakatan, maka perjanjian  itu  lahir  pada  detik  diterimanya suatu penawaran (offerte) . Apabila seseorang  melakukan  suatu  penawaran (offerte) ,  dan  penawaran  itu  diterima  oleh orang lain secara tertulis, artinya orang lain ini  menulis  surat  bahwa  ia  menerima penawaran itu.  Menurut ajaran yang lazim dianut  sekarang,  perjanjian  harus  dianggap lahir  pada  saat  pihak  yang  melakukan penawaran (offerte) menerima  jawaban yang termaksud dalam surat tersebut, sebab pada  detik  itulah  yang  dapat  dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan. (Subekti, 2001:48).
Di dalam sewa-menyewa seperti halnya  dengan  jual  beli  dan  perjanjian- perjanjian  pada  umumnya,  adalah  suatu perjanjian  konsensuil  Artinya  unsur  pokok yaitu  barang  dan  harga.  Kewajiban  pihak
yang  satu,  menyerahkan  barangnya  untuk dinikmati  oleh  pihak  yang  lain,  sedangkan pihak  yang  berkewajiban  pihak  yang terakhir  ini,  membayar  harga  sewa.  Jadi barang  diserahkan  tidak  untuk  dimiliki, tetapi  hanya  untuk  dipakai,  dinikmati kegunaannya. Dengan demikian penyerahan dinikmati hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang  disewa  itu.  Kalau  seorang  diserahi barang  untuk  dipakainya,  tanpa  kewajiban membayar  sesuatu  apa  untuk  dipakainya, maka yang dipakai sesuatu apa, maka yang terjadi  itu  adalah  suatu  perjanjian  pinjam pakai. Jika  si pemakai barang  itu diwajibkan  membayar  bukan  lagi  pinjam pakai yang terjadi tetapi sewa menyewa.
Meskipun  demikian,  peraturan  tentang sewa menyewa yang terkandung dalam Bab VII  KUHPdt,  berlaku  juga  untuk  segala macam  sewa  menyewa,  mengenai  semua jenis  barang,  baik  yang  tak  bergerak,  yang memakai waktu tertentu maupun yang tidak memakai  waktu  tertentu,  karena  waktu tertentu  bukannya  suatu  ciri  khas  untuk perjanjian  sewa  menyewa.  Di  dalam  jual beli  harga  itu  harus  berupa  uang,  sebab kalau berupa barang bukan merupakan jual beli,  tetapi  tukar-menukar  yang  terjadi, dalam  sewa  menyewa  tidaklah  menjadi keberatan  bahwa  harga  sewa  itu  berupa barang dan jasa.
Mengenai  hal  tersebut  maka  pihak perusahaan  mengembangkan  ke  daerah- daerah,  yang  berkaitan  dengan  hal  tersebut maka perusahaan melakukan suatu perjanjian  dalam  hal  sewa  guna  bangunan yang  berguna  untuk  tempat  berdirinya cabang dari perusahaan tersebut.
Perusahaan  melakukan  perjanjian  sewa- menyewa  terhadap  pemilik  dari  tempat yang  akan  ditempati.Berdasarkan  uraian latar belakang diatas yang menjadi
permasalahan  adalah  bagaimanakah  cara penyelesaian  apabila  salah  satu  pihak melakukan wanprestasi?

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum  yang  menggabungkan doctrinal research (penelitianyuridis    normatif)  dan penelitian socio-legal-researsch (  Esmi Warassih,  1999:  32)  (penelitian  hukum empiris),  dasar  dari  penelitian doctrinal adalah  penelitian  pustaka  yang  mencakup bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder  maupun  bahan  hukum  tersier. Adapun  bahan  hukum  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  bahan hukum  primer  yaitu  UUD  1945,  Undang- Undang,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan Daerah  Provinsi/Kabupaten/Kota,  Desa, bahan  hukum  sekunder  terdiri  dari  bahan literatur  dan  bahan  bacaan  lainnya  serta bahan  hukum  tersier  yang  bersumber  dari hail-hasil penelitian sebelumnya dan kamus bahasa  Indonesia  kamus  hukum.  Bahan hukum  tersebut  merupakan  data  sekunder, sedangkan  data  primer  diperoleh  dari  para informen  di  peroleh  dari  hasil  wawancara di  lapangan  dengan  masyarakat,  Kepala Desa,  Sekertaris  Desa  dan  lain-lain  yang merupakan  data  pendukung.  Analisis  data dilakukan secara analisis kualitatif.

## III. PEMBAHASAN
Perjanjian  adalah  perbuatan  hukum yang  terjadi  sesuai  dengan  formalitas- formalitas  dari  peraturan  hukum  yang  ada, tergantung  dari  persesuaian,  pernyataan kehendak  dua  atau  lebih  orang-orang  yang ditujukan  untuk  timbulnya  akibat  hukum demi  kepentingan  salah  satu  pihak  atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas  beban  masing-masing  pihak  secara timbal balik. (Purwahid Patrik, 1994:46).
Perjanjian  yaitu  suatu  persetujuan, perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau
lebih  mengikatkan  diri  terhadap  satu  orang atau lebih. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana  seorang  berjanji  kepada  orang  lain atau  dimana  dua  orang  itu  saling  berjanji melakukan suatu hal. (Abdulkadir Muhammad, 1998:224).
Suatu perjanjian dapat diartikan sebagai  suatu  hubungan  hukum  mengenai harta  benda  antara  dua  pihak,  dalam  mana suatu  pihak  berjanji  atau  dianggap  berjanji untuk  melakukan  sesuatu  hal  atau  untuk tidak  melakukan  sesuatu  hal,  sedang  pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan  antara  dua  orang  tersebut  yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan  suatu  perikatan  antara  dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian  itu  berupa  suatu  rangkaian  yang mengandung  janji  janji  atau  kesanggupan yang diucapkan atau  ditulis. Dari peristiwa ini  timbul  hubungan  antara  dua  orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian  itu  menerbitkan  suatu  perikatan antara  dua  orang  yang  membuatnya. (Abdulkadir Muhammad, 1998:34)
Perjanjian  yang  memenuhi  syarat- syarat  yang  telah  ditentukan  oleh  undang- undang,  diakui  oleh  hukum,  sebaliknya perjanjian  yang  tidak  memenuhi  syarat, tidak  akan  diakui  oleh  hukum  walaupun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Syarat-syarat  tersebut  dapat  digolongkan dalam dua bagian yaitu untuk syarat a dan b dinamakan  syarat  subjektif,  sedangkan untuk  syarat  c  dan  d  dinamakan  syarat objektif.
Berdasarkan Pasal 1330 KUHPdt yang berbunyi:  Tak  cakap  untuk  membuat  suatu perjanjian adalah :
1. orang-orang yang belum dewasa;
2. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
3. orang-orang  perempuan,  dalam  hal-hal yang  ditetapkan  oleh  undang-undang, dan  pada  umumnya  semua  orang kepada  siapa  undang-undang  telah melarang membuat perjanjian- perjanjian tertentu.
Pengertian  Wanpretasi  berdasarkan Pasal  1239  KUHPdt,  yaitu:“Tiap -tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak  berbuat  sesuatu,  apabila  si  berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban  memberikan  penggantian  biaya, rugi  dan  bu nga”.Pengertian  Wanprestasi
berdasarkan Pasal 1243 KUHPdt,
yaitu: “Penggantian  biaya,  rugi  dan  bunga karena  tidak  dipenuhunya  suatu  perikatan, barulah  mulai  di  wajibkan,  apabila  si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan  atau  dibuatnya,  hanya  dapat diberikan atau dibuat dalam tengang waktu yang telah di lampaukannya”.
Sewa menyewa ialah suatu persetujuan dalam  pihak  yang  satu  menyanggupkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan  kepada  pihak  yang  lain  agar pihak  ini  dapat  menikmatinya  buat  suatu jangka  waktu  tertentu  pula,  uang  muka mana  pihak  yang  belakangan  ini  sanggup membayarnya. (Handri Raharjo, 2009:100).
Sewa  menyewa  seperti  halnya  dengan jual beli dan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya, adalah suatu perjanjian konsensuil.  Artinya,  ia  sudah  sah  dan mengikat  pada  detik  tercapainya  sepakat mengenai  unsur-unsur  pokok,  yaitu  barang dan jasa. (Handri Raharjo, 2009:90)
Penjelasan  berdasarkan  uraian  Pasal 1570, 1571, dan 1572 KUHPdt bahwa :
“ Berakhirnya sewa menyewa antara para pihak  yang  melakukan  perjanjian  yaitu
pihak  penyewa  dan  yang  menyewakan akan berakhir demi hukum, apabila telah habis  waktu  sewa  yang  telah  ditentukan dalam  perjanjian  baik  tertulis  ataupun lisan.
Kewajiban-kewajiban pihak yang menyewakan : 1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa.
2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian hingga itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
3. Memberikan  kepada  si  penyewa kenikmatan  tenteram  dari  barang yang disewakan selama berlangsungnya persewaaan. Hak si penyewa :
1. Memakai barang yang disewanya.
2. Pihak  yang  menyewakan  tidaklah menjamin si penyewa terhadap rintangan-rintangan
dalam
kenikmatannya  yang  dilakukan  oleh pihak ketiga dengan peristiwa- peristiwa  tanpa  memajukan  suatu  hak si  penyewa  untuk  menuntut  sendiri orang itu.
3. Gangguan-gangguan  tersebut  harus ditanggulangi  sendiri  oleh  si  penyewa. (Handri Raharjo, 2009:42)
Dalam melaksanakan kesepakatan perjanjian  khususnya  sewa  menyewa  harus memenuhi  syarat subyektif (sepakat  dan cakap) yaitu para pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa yaitu pihak yang menyewakan  dan  pihak  penyewa.  Dan syarat obyektif (suatu hal tertentu dan causa yang  halal)  yaitu  barang  dan  jasa  yang tidak bertentangan dengan undang-undang , ketertiban, dan kesusilaan.
Sedangkan menurut Wirjono
Prodjodikoro  wanprestasi  berarti  ketiadaan suatu  prestasi  dalam  hukum  perjanjian berarti  suatu  hal  dilksanakan  sebagai  isi dari suatu perjanjian.
Wanprestasi  dapat  berwujud  tiga  (3) macam, yaitu:
(1) Pihakberwajibsamasekali tidak melaksanakan janji;
(2) Pihakberwajibterlambatdalam melaksanakannya.
(3) Pihakberwajibmelaksakannya, tetapi  tidak  secara  yang  semestinya dan  atau  tidak  sebaik-baiknya. (Wirjono Prodjodikoro, 2000:49)
Terhadap  wanprestasi  (kelalaian  atau kealpaan),  diancamkan    beberapa  sanksi atau  hukuman,  dan  akibat-akibat  bagi debitur  yang  lalai,  yaitu  :  (1)Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti- rugi),  (2)  Pembatalan  perjanjian  atau  juga dinamakan  pemecahan  perjanjian.  (3) Peralihan  risiko  pada  yang  melakukan wanprestasi.  (4)Membayar  biaya  perkara, kalau  sampai  diperkarakan  didepan  hakim. Menurut  Abdulkadir  Muhammad,  ada  dua (2) kemungkinan tidak terpenuhinya kewajiban,  yaitu:  (1)  Karena  kesalahan pelaku usaha, baik karena kesengajaan atau tidak  disengaja.  (2)  Karena  keadaan memaksa  ( Overmacht,  Force  Majeur ).
(Wirjono Prodjodikoro, 2000:20)
Berikut  beberapa  jenis  tuntutan  dari pihak  yang  melakukan  wanprestasi  antara lain:
1. Pemenuhan perikatan
2. Pemenuhan  perikatan  disertai  ganti rugi
3. Menuntut pembatalan perjanjian
4. Menuntut  pembatalan  perjanjian disertai ganti rugi (Wirjono Prodjodikoro, 2000:53)
Penjelasan beberapa jenis tuntutan dari pihak yang melakukan wanprestasi yaitu :
1. Pemenuhanperikatanyaituperbuatan hukum dalam melaksanakan perikatan. Misalnya, dilakukan dengan  cara  melunasi  utang  yang
belum  waktunya  dibayar  atau  tidak dapat ditagih.
2. Pemenuhanperikatandisertaiganti rugi dilakukan dengan cara mengganti  kerugian  kepada  pihak yang dirugikan.
3. Menuntutpembatalanperjanjianyaitu ,  dalam  hal  ini  hanya  kreditur  yang berhak mengajukan pembatalan dikarenakan syarat-syarat perjanjian tidak  sesuai  dengan  apa  yang diperjanjikan.
4. Menuntutpembatalanperjanjiandiser tai  ganti  rugi  yaitu  perbuatan  yang menimbulkan  kerugian  bagi  pihak kreditur.
Berdasarkan  penelitian  pada  Pemilik Bangunan yang bernama DC. Hartuty yang beralamat  di  Jalan  Bumimanti  Gang M.Umar  Nomor  36  Kelurahan  Kampung Baru  Bandar  Lampung  dan  Arief  Juanedi selaku  Pimpinan  Minimarket  Indomaret beralamat  di  Jalan  Urip  Sumoharjo  Nomor 49, Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, dan berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa  yang  disepakati  yang  disahkan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang  Bandar  Lampung  yang  bernama Robert  Simorangkir  berdasarkan  hasil penelitian  dan  wawancara  kepada  Bapak Tani  Ginting  selaku  Hakim  Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang. Perjanjian  sewa  menyewa  berakhir  sesuai dengan  waktu  sewa  yang  telah  ditentukan yaitu  5  (lima)  tahun,  maka  Pihak  Kedua harus  mengosongkan  dan  menyerahkan bangunan  tersebut  kepada  Pihak  Pertama selama 14 hari sejak berakhirnya Perjanjian Sewa  Menyewa.  Akan  tetapi  Pihak  Kedua tidak dapat memenuhi kewajibannya (wanprestasi)  tersebut  pada  waktunya, maka Pihak Kedua dianggap lalai, kelalaian
mana  cukup  dibuktikan  dengan  lewatnya waktu  yang  telah  ditentukan  tersebut, sehingga  tidak  diperlukan  teguran  dengan Surat  Juru  Sita  atau  Surat-Surat  lainnya yang  sejenis  itu,  maka  untuk  tiap-tiap  hari keterlambatannya  Pihak  Kedua  dikenakan ganti  rugi  sebesar  Rp.  100.000,-  per-hari yang  harus  dibayar  dengan  seketika  dan sekaligus  dibayar  kepada  Pihak  Pertama selaku  Pemilik  Bangunan  atau  wakilnya yang  sah,  denda  tersebut  hanya  berlaku selama 14 hari.
Apabila  Pihak  Kedua  lalai  tidak memenuhi  kewajibannya  terhadap  waktu sewa  menyewa  yang  telah  disepakati tentang  pengaturan  ganti  rugi,  maka  Pihak Kedua  sekarang  ini  juga  untuk  nanti  pada waktunya,  yaitu  dalam  hal  Pihak  Kedua melalaikan kewajibannya untuk mengosongkan  Bangunan  tersebut  pada waktu  Perjanjian  Sewa  Menyewa  itu berakhir,  maka  Pihak  Kedua  dengan  ini memberi  kuasa  dengan  Substitusi  pada Pihak Pertama sekarang dan untuk
nantinya,  berdasarkan  isi  yang  terdapat dalam  akta  perjanjian  sewa  menyewa sebagai berikut :
a. Mengeluarkan Pihak Kedua atau Pihak Lain yang menempati bangunan tersebut.
b. Mengeluarkan  semua  barang  dan perabot yang terdapat dalam bangunan tersebut,  baik  milik  Pihak  Kedua maupun  Pihak  Lain  dan  meletakkan dimana  saja  dianggap  baik  oleh  Pihak Pertama.
c. Jika perlu dengan bantuan Pihak Yang Berwajib  untuk  melaksanakan  sesuai dengan  ketentuan  Sub.  a  dan  Sub.  b tersebut.
d. Menjalankan  segala  tindakan  yang diperlukan  dengan  segala  keperluan tersebut  diatas,  diantara  menerima
kunci-kunci  selengkapnya  yang  ada pada bangunan yang disewakan.
Suatu  perjanjian  berakhir  apabila tujuan  dari  perjanjian  tersebut  telah tercapai.  Tujuan  suatu  perjanjian  tercapai apabila telah dilakukan pemenuhan hak dan kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan.
Menurut ketentuan Pasal 1381 KUHPdt,  ada  beberapa  cara  berakhirnya suatu perikatan, yaitu:
1. Karena pembayaran
2. Karena penawaran pembayaran tunai,  diikuti  dengan  penyimpanan atau penitipan
3. Karena pembaharuan utang
4. Karena  perjumpaan  utang  atau kompensasi
5. Karena percampuran utang
6. Karena pembebasan utangnya
7. Karena  musnahnya  barang  yang terhutang
8. Karena kebatalan atau pembatalan
9. Karena  berlakunya  suatu  syarat batal
10. Karena lampau waktu
Dari  penjelasan  di  atas  terdapat  beberapa hal  yang dapat mengakhiri suatu perjanjian sewa menyewa, antara lain:
1. Musnahnya barang yang terhutang Menurut ketentuan Pasal 1444
KUHPdt:  apabila  barang  tertentu  yang menjadi  objek  perikatan  itu  musnah, tidak  dapat  lagi  diperdagangkan,  atau hilang, diluar kesalahan debitur, sebulum  ia  lalai  menyerahkannya  pada waktu  yang  telah  ditentukan,  maka perikatannya  menjadi  lenyap  atau hapus.  Dalam  pengertian  “di  luar kesalahan” debitur ini tersimpul usaha - usaha yang telah dilakukan oleh debitur untuk  mencegah  hilang  atau  musnah barang  yang  menjadi  objek  perikatan itu. Meskipun debitur lalai
menyerahkan barang, ia akan bebas dari perikatan itu, apabila ia dapat membuktikan  bahwa  hapusnya  atau musnahnya  barang  itu  disebabkan  oleh suatu  kejadian  di  luar  kekuasaannya dan  barang  itu  juga  akan  menemui nasib  yang  sama,  meskipun  sudah berada  ditangan  debitur.    Apabila debitur  karena  kehilangan  itu  telah memperoleh  ganti  kerugian  dari  orang lain,  maka  hak  atas  ganti  kerugian itupun harus diserahkan kepada debitur. Hal  ini  sudah  semestinya,  karena barang yang terhutang itu pada dasarnya telah menjadi hak kreditur.
2. Karena Pembatalan Menurut  Pasal  1446  KUHPdt,  yang dimaksud  di  sini  adalah  pembatalan perjanjian  yang  dapat  dimintakan kepada  hakim  karena  tidak  dipenuhi syarat-syarat  subjektif  yang  ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdt.
Perikatan yang tidak memenuhi syarat- syarat  subjektif  dapat  dimintakan pembatalannya  kepada  hakim  dengan dua cara, yaitu:
a. Dengan  cara  aktif,  yaitu  menuntut pembatalan  kepada  hakim  dengan mengajukan gugatan
b. Dengan  cara  pembelaan,  yaitu menunggu  sampai  digugat  dimuka hakim  untuk  memenuhi  perikatan, dan  baru  diajukan  alasan  tentang kekurangan perikatan itu.
Menurut  Pasal  1445  KUHPdt,  untuk pembatalan secara aktif, undang- undang memberikan pembatasan waktu yaitu  lima  tahun.  Sedangkan  untuk pembatalan  sebagai  pembelaan  tidak diadakan pembatasan waktu.
3. Lampau waktu (daluwarsa)
Menurut ketentuan Pasal 1946
KUHPdt,  lampau  waktu  adalah  suatu
alat  untuk  memperoleh  sesuatu  atau untuk  dibebaskan  dari  suatu  perikatan dengan  lewatnya  suatu  waktu  terentu dan  atas  syarat-syarat  yang  ditentukan oleh  undang-undang.  Dengan  demikian menurut  ketentuan  ini,  lampau  waktu tertentu  seperti  yang  ditetepkan  dalam undang-undang, maka perikatan hapus. Dalam perjanjian sewa menyewa, untuk mengetahui kapan dan di mana perjanjian  tersebut  berakhir,  perlu dibedakan dua keadaan, yaitu:
a. Dalam keadaan tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian,  maka  perbutan  yang dijadikan  ukuran  ialah  penyerahan dan pembayaran biaya pengangkutan di tempat yang disepakati.
b. Dalam  keadaan  terjadi  peristiwa yang  menimbulkan  kerugian,  maka perbuatan  yang  dijadikan  ukuran ialah pemberesan kewajiban membayar ganti kerugian.
Berdasarkan  dari  penjelasan  di  atas mengenai lampau waktu (daluwarsa), dapat diketahui  lampau  waktu  (daluawarsa) merupakan  sesuatu  cara  yang  dapat digunakan  agar  dapat  terbebas  dari  suatu perikatan,  dimana  jika  lampau  waktu tersebut terjadi karena suatu hal  yang tidak diingikan,  maka  dapat  terbebas  dari  ganti kerugian,  dan  apabila  lampau  waktu (daluwarsa)  tersebut  terjadi  karena  faktor kesengajaan, maka pihak pengangkut wajib mengganti  kerugian  apabila  lampau  waktu (daluwarsa) tersebut menimbulkan kerugian.
Jika  perjanjian  dibuat  secara  sah berdasarkan  Pasal  1338  KUHPdt  ayat  (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut: Ayat (1) berbunyi:
Semua  perjanjian  yang  dibuat  secara sah  berlaku  sebagai  undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ayat (2) berbunyi:
Suatu  perjanjian  tidak  dapat  ditarik kembali  selain  dengan  sepakat  kedua belah  pihak,  atau  karena  alasan- alasan  yang  oleh  undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

## IV. PENUTUP
Seiring  perkembangan  perekonomian yang  semakin  pesat  timbulnya  perusahaan yang bergerak dibidang
Industri
Perdagangan.  Dalam  hal  ini  terjadinya proses  perjanjian  sewa  menyewa  antara Pemilik  Bangunan  dengan  PT.  Indomarco Prismatama.  Prosedur  perjanjian  sewa menyewa antara Pemilik Bangunan dengan PT. Indomarco Prismatama sebagai pemegang  lisensi  Indomaret  yang  bergerak dan atas nama Indomaret sebagai
pemegang lisensi PT. Indomarco
Prismatama  yang  merupakan  perusahaan
Perseroan Terbatas. Cara  penyelesaian  apabila  salah  satu
pihak yang melakukan wanprestasi.
Apabila  salah  satu  pihak  melakukan wanprestasi,  yang  menimbulkan  kerugian salah  satu  pihak  maka,  sesuai  kesepakatan yang  dibuat  dan  dituangkan  dalam  bentuk akta  perjanjian  sewa  menyewa  akan dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan  serta  mematuhi  peraturan  Per- undang-Undangan  yang  berlaku,  yaitu dalam hal Pihak Kedua melalaikan
kewajibannya untuk
mengosongkan
Bangunan  tersebut  pada  waktu  Perjanjian Sewa  Menyewa  itu  berakhir,  maka  Pihak Kedua  dengan  ini  memberi  kuasa  dengan Substitusi  pada  Pihak  Pertama  sekarang dan untuk nantinya.

## DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga , PT. Citra Aditya
Bhakti, Bandung, 1998
Purwahid  Patrik, Dasar-Dasar  Hukum Perikatan , CV. Mandar Maju,
Bandung, 1994
Handri  Raharjo, Hukum  Perjanjian  Di
Indonesia ,  Penerbit  Pustaka  Yustisia, Yogyakarta, 2009
Subekti, HukumPerjanjian, PT.  Intermasa,
Jakarta, 2001, hlm. 15
Wirjono Prodjodjodikoro,
Azas-azas
Hukum  Perjanjian ,  Mandar  Maju, Bandung 2000,
Warassih  Pujirahayu,  Esmi, Metodelogi Penelitian  Bidang  Ilmu  Humamiora, Bahan  Penelitian,  Metodelogi  Bagi Hukum  dan  Masyarakat ,  Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 1999.

## B. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (bugerlijke wetboek);

## PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Universitas Bandar Lampung
Terbit pertama kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, setiap Januari dan Juli

## PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

## KETUA PENYUNTING
Dr. Erlina B., S.H., M.H.

## WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.

## PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, S.H., M.H.
Melisa Safitri, S.H., M.H

## PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung) Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (UIN Raden Intan Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Alamat: Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 89 Gedongmeneng, Bandar Lampung
Telp: 0721-789825  Fax: 0721-770261
Alamat Unggah Online: http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/

## ISSN 1907-560X
Email: pranata.hukum@yahoo.com dan tamirusli963@gmail.com
Penulisan  hasil  penelitian  terdiri  dari  4  (empat)  bab,  yaitu:  Bab  I Pendahuluan  (Latar  Belakang  dan  Rumusan  Masalah),  Bab  II  Metode Penelitian,  Bab  III  Hasil  Penelitian  dan  Analisis,  Bab  IV  Penutup (Kesimpulan dan Saran).
PRANATA PRANATA
H U K U M
H U K

## U
M

## JURNAL ILMU HUKUM

## I KETUT SEREGIG
ERLINA, B
MUHAMMAD RAFI DARAJATI DAN MUHAMMAD SYAFEI
RISTI DWI RAMASARI DWI PUTRI MELATI OKTA AINITA
NITA RIA ANGKASA FATHUR RACHMAN 1-12 13-20 21-33 34-43 44-53 54-63 64-72
Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 12 Nomor 2 Juli 2017
ISSN 1907-560X
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah. Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan tejadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa. Alamat Redaksi

## PRANATA HUKUM

## Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng
Bandar Lampung Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261 Email: pranatahukum@yahoo.com dan tamirusli963@gmail.com
JURNAL ILMU HUKUM PRANA
T A HUKUM
V OLUME 12 NOMOR 2 - JULI  2017
Analisis Yuridis Diskresi Kepolisian Dalam Penerapan Diversi
Analisis  Penyelesaian  Sengketa  Terhadap  Anak  Yang Melakukan  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Sewa Menyewa  Antara  Pemilik  Bangunan  Dengan  Pt. Indomarco Prismatama
Konsep United Nations Global Compact Dalam Isu Hak Asasi  Manusia  Untuk  Terwujudnya Corporate Sustainability
Analisis Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah  Bagi  Warga  Negara  Asing  Dengan  Cara Pelangsungan  Perkawinan  Dengan  Warga  Negara Indonesia
Implementasi Penanganan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  Terhadap  Perempuan  Berdasarkan Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2004  Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Analisis  Fungsi  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Dalam Penertiban  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  Berdasarkan Peraturan  Daerah  Kota  Bandar  Lampung  Nomor  08 Tahun  2000  Tentang  Pembinaan  Umum,  Ketertiban, Keamanan,  Kebersihan,  Kesehatan  Dan  Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung
Development Of Investment In Indonesia
Implementasi  Penegakan  Hukum  Bagi  Pengedar Narkotika Di Indonesia
ISSN 1907-560X