Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2020, Vol 1 (1): 12-22 ISSN: 2722-2853. Homepage: govsci.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2020 under a CC BY-SA 4.0 license DOI: https://doi.org/10.54144/govsci.v1i1.2

## Konflik lahan Bandara Melalan di Kampung Gemuhan Asa Kabupaten Kutai Barat
Land conflict of Melalan Airport in Gemuhan Asa Village, Kutai Barat District
Yosua Rumopa District Government of Kutai Barat Email Correspondence: yoru.port4@gmail.com

## Abstract
This  research  aims  at  finding  the  root  causes  and  conflict  resolution  process between  local  community  of  Gemuruh  Asa  Village  and  the  Kutai  Barat Indonesian  Air  Force  Base  (TNI  AU)  on  the  land  ownership  issue  of  Melalan Airport, claimed by both parties.  This study uses qualitative research  methods with  data  collection  techniques  of  bibliographical  study,  field  observation, interviews and documentary research. Findings show that the conflicts between the  community  and  the  Indonesian  Air  Force  occurred    due  to  differing  land ownership claims, where the community claims that their land is inherited from their ancestors while the Indonesian Air Force says the land belongs to state and, as a state organ, the Air Force must protect this state asset. Administratively, the people  of  Gemuhan  Asa  village  do  not  have  land  ownership  certificates,  but customary  rights  are  not  solely  related  to  “paper  as  proof”.  The  use  of  rigid claims based on formal law and customary law by respective parties would not solve the conflict, while the use of some alternative conflict resolution approach in the form of negotiation and mediation needs commitment, effort, trust, and time.
Keywords : TNI AU, local community, conflict, Melalan Airport, Kutai Barat

## Pendahuluan
Tuntutan  pada  bidang  jasa  pelayanan  tentu  sangatlah  tinggi,  baik dibidang  transportasi  maupun  bidang  jasa  dan  yang  lainnya.  Pada  bidang transportasi ada beberapa jenis baik itu udara, darat dan air terutama dalam bidang  transportasi udara yang  juga merupakan salah  satu  alat transportasi favorit masyarakat Indonesia.
Dalam  hal  ini  pemerintah  Kabupaten  Kutai  Barat  mengharapkan Bandara  Melalan  untuk  menjadikan  ikon  bahkan  sebagai  sumber  ekonomi daerah  Kabupaten  Kutai  Barat.  Bandara  Melalan  ini  dahulunya  adalah
bandara  bekas  peninggalan  Belanda,  yang  pada  waktu  dahulu  Belanda menjadikan  Bandara  Melalan  sebagai  pangkalan  udara  militer  Belanda  dan tempat perlindungan Belanda, dimana di sekitar Bandara Melalan yang ada di Kampung Gemuhan Asa terdapat beberapa benteng pertahanan Belanda yang ditinggalkan Belanda dan sampai sekarang menjadi tempat yang diawasi oleh militer TNI AU karena merupakan aset nasional yang harus dijaga tanah yang ada  disekitar  bandara  juga  merupakan  tanah  milik  masyarakat  Kampung Gemuhan  Asa,  dan  juga  tanah  milik  Tentara  Nasional  Indonesia  Angkatan Udara (TNI AU), sehingga disinilah konflik bermula antara pihak TNI AU dan masyarakat yang berada dikampung gemuhan asa, masyarakat gemuhan asa mengaku bahwa tanah yang ada saat ini adalah tanah pemberian dari nenek moyang  mereka  sehingga  dalam  konflik  ini  masyarakat  bersikeras  untuk tidak  memberikan  tanah  mereka  seluas  96,6  hektar  kepada  pihak  bandara untuk  dijadikan  sebagai  perluasan  landasan  pacu  bandara,  sedangakan  dari pihak  TNI  AU  menyampaikan  bahwa  tanah  yang  ada  dikampung  Gemuhan Asa adalah tanah milik TNI AU karena merupakan tanah peninggalan belanda yang tercatat dalam data TNI  AU sebagai aset nasional Negara sihingga TNI AU  harus  menjaga  tanah  seluas  474,5  hektar  sudah  termasuk  dalam  tanah yang  diberikan  TNI  AU  kepada  pihak  bandara  seluas  96,6  hektar  hal  inilah yang  memicu  perdebatan  antara  pihak  TNI  AU  dan  Masyarakat  dalam pembebasan lahan bandara.
Transportasi  memiliki  fungsi  yang  terbagi  menjadi  dua  yaitu melancarkan  arus  barang  dan  manusia  serta  menunjang  perkembangan pembangunan (the promoting sector) kegiatan ekonomi bertujuan memenuhi kebutuhan  manusia  dengan  menciptakan  manfaat. Manfaat  ekonomi , transportasi  adalah salah  satu  jenis  kegiatan  yang  menyangkut  peningkatan kebutuhan  manusia  dengan  mengubah  letak  geografis  barang  dan  orang sehingga  akan  menimbulkan  adanya  transaksi. Manfaat  sosial, transportasi menyediakan  berbagai  kemudahan,  diantaranya  :    Pelayanan  untuk perorangan  atau  kelompok,  pertukaran  atau  penyampaian  informasi, perjalanan  untuk  bersantai,  memencarkan  penduduk. Manfaat  politik, transportasi menciptakan persatuan, pelayanan lebih luas, keamanan negara, mengatasi bencana dan lain-lain. Manfaat kewilayahan, memenuhi kebutuhan penduduk  di  kota,  desa  atau  pedalaman  terutama  yang  berkaitan  dengan sirklus dan mobilisasi serta perangsang pembangunan.
Bandara  udara  Melalan  adalah  bandara  udara  yang  terletak  di Kampung  Gemuhan  Asa,  Kecamatan  Barong  Tongkok,  Kawasan  Ibu  Kota Kabupaten  (Sendawar),  Kabupaten  Kutai  Barat,  Kalimantan  Timur.  Bandar udara ini memiliki ukuran landasan pacu 900 m x 23 m meter menjadi 07/25 berukuran  4290  oleh  45  meter  (14075 ft  × 148 ft)  permukaan  Beton  awal pada tanggal 17 Juli 2014. Jarak dari pusat kota sekitar 8 km.
Salah satu peran vital dari Bandara Melalan di Kabupaten Kutai Barat adalah gerbang utama bagi masyarakat Kutai Barat terutama bagi pemerintah Kutai  Barat  dalam  meningkatkan  perekonomian,  sehingga  bandara  Melalan menjadi kebangaan pemerintah dan masyarakat Kutai Barat tetapi nyatanya
tidak seperti yang diharapkan masyarakat Gemuhan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, menolak kelanjutan proyek rencana pengembangan dan perluasan Bandara Melalan. Warga mengklaim pemilik lahan seluas 474,5 hektar yang dialokasikan  untuk  bandara,  termasuk  didalamnya  96,6  hektar  yang  masuk dalam rencan proyek.
Masyarakat Gemuhan Asa meminta haknya diberikan lebih dulu, yakni ganti rugi atas lahan dan tanam tumbuh diatasnya yang diklaim telah menjadi milik  warga  sejak  jaman  penjajahan  Belanda.  Berdasarkan  penyampaian informasi dari petinggi kampung Gemuhan Asa (Bohoq),  pernah ada tawaran penyelesaian ganti rugi untuk 96,6 hektar lahan warganya. Hanya saja, tidak sesuai harapan warga.

## Tinjauan Pustaka
Pada  dasarnya  "konflik"  adalah  keadaan  dimana  hubungan masyarakat  berlangsung  tanpa  memperhatikan  nilai,  norma  dan  tata  aturan yang  berlaku,  dimana  orang  atau  sekelompok  lebih  mendahulukan kepentingan  individu  atau  kelompok  diatas  kepentingan  umum.  Sehingga menimbulkan  pertikaian,  pertentangan,  kekacaauan  dan  ketidakselarasaan. Konflik  dikategorikan  sebagai  salah  satu  hasil  interaksi  sosial.  Yakni masyarakat terdiri atas individu dan kelompok dengan karakteristik berbeda. Apabila dikelola baik dipastikan menjadi satu kesatuan masyarakat harmonis Konflik adalah suatu proses sosial antara dua individu atau kelompok sosial  dimana  masing - masing  pihak  berusaha  untuk  menyingkirkan  pihak lain demi  mencapai  tujuannya  dengan  cara  memberikan  perlawanan  yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Istilah “konflik” berasal dari bahasa Inggris,  yaitu “conflict” yang  artinya  pertentangan  atau  perselisihan.  Konflik adalah proses disosiatif dalam interaksi sosial yang terjadi ketika semua pihak dalam  masyarakat  ingin  mencapai  tujuannya  dalam  waktu  bersamaan. Menurut Taquiri (1997),  pengertian konflik adalah warisan kehidupan sosial yang terjadi dalam berbagai keadaan sebagai akibat dari bangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi, dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih secara terus - menerus.
Konflik  memang  dipengaruhi  beberapa  faktor. Pertama perbedaan antar  individu,  perbedaan  pendirian  dan  perasaan  yang  memungkinkan melahirkan  bentrok. Kedua perbedaan  kebudayaan,  yakni  seseorang  sadar ataupun  tidak  terpengaruh  pola  pemikiran  dan  pola  pendirian  kelompok. Ketiga perbedaan  kepentingan  antar  individu  maupun  kelompok.  Bentuk kepentingan  berbagai  macam,  bisa  kepentingan  ekonomi  hingga  politik. Keempat perubahaan  sosial  berlangsung  secara  cepat  dengan  durasi  waktu yang mampu mengubah nilai - nilai masyarakat.
Konflik merupakan salah satu kenyataan hidup yang tak bisa dihindari karena  sifat  dinamis.  Perbedaan  pandangan  kerap  dipandang  masalah kemudian diselesaikan jika bertujuan sama, atau ketika salah satu pandangan lebih  kuat  ketimbang  pandangan  lain.  Kemungkinan  lainnya,  perbedaan
dilihat  sebagai  sumber  daya  menuntun  pemahaman  lebih  luas  terhadap masalah untuk perbaikan situasi yang dihadapi
Menurut Alabaness dikutiip dalam Sopiah (2008), pengertian konflik adalah  keadaan  masyarakat  yang  mengalami  kerusakan  keteraturan  sosial yang dimulai dari individu atau kelompok yang tidak setuju dengan pendapat dan  pihak  lainnya  sehingga mendorong  terjadinya  perubahan  sikap,  prilaku, dan  tindakan  atas  dasar  ketidaksetujuannya.  Simon  fisher  (2001): “konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih baik individu maupun kelompok yang merasa memiliki sasaran - sasaran yang tidak sejalan” . Konflik  menurut  Mastenbroek  ada  4,  yaitu  : Instrumental  Conflicts : konflik  ini  terjadi  oleh  karena  ketidaksepahaman  antar  komponen  dalam organisasi dan proses pengoperasiannya. Socio - emotional Conflicts : konflik ini berkaitan dengan masalah  identitas, kandungan emosi, citra diri, prasangka, kepercayaan,  keterikatan,  identifikasi  terhadap  kelompok,  lembaga  dan lambang - lambang  tertentu,  sistem  nilai  dan  reaksi  individu  dengan  yang lainnya. Negotiating  Conflicts :  konflik  negosiasi  adalah  ketegangan - ketegangan yang dirasakan pada waktu proses negosiasi terjadi, baik antara individu  dengan  individu  atau  kelompok  dengan  kelompok. Power  and Dependency  Conflicts :  konflik  kekuasaan  dan  ketergantungan  berkaitan dengan persaingan dalam organisasi.
Menurut Lewis A. Coser (1956:7), arti konflik adalah perjuangan nilai atau tuntutan atas status dan merupakan bagian dari masyarakat yang akan selalu  ada,  sehingga  apabila  ada  masyarakat  maka  akan  muncul  konflik. Menurut Soerjono Soekanto (2004), pengertian konflik adalah suatu keadaan pertentangan antara dua pihak untuk berusaha memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan. Menurut Robbins (2003), arti konflik adalah proses sosial  dalam  masyarakat  yang  terjadi  antara  pihak  berbeda  kepentingan untuk saling memberikan dampak negatif, artinya pihak - pihak yang berbeda tersebut senantiasa memberikan perlawanana.
Konflik merupakan salah satu kenyataan hidup yang tak bisa dihindari karena  sifat  dinamis.  Perbedaan  pandangan  kerap  dipandang  masalah kemudian diselesaikan jika bertujuan sama, atau ketika salah satu pandangan lebih  kuat  ketimbang  pandangan  lain.  Kemungkinan  lainnya,  perbedaan dilihat  sebagai  sumber  daya  menuntun  pemahaman  lebih  luas  terhadap masalah untuk perbaikan situasi yang dihadapi.
Konflik  yang  dimaksudkan  dalam  tulisan  ini  adalah  konflik  terkait dengan  perebutan  lahan  Bandara  Melalan  di  Kampung  Gemuhan  Asa Kabupaten  Kutai  Barat  antara  masyarakat  dan  pihak  TNI  AU.  Dari  konflik tersebut  tentunya  akan  memiliki  dampak  sosial,  ekonomi  maupun  politik secara sitemik, maka dari itu konflik yang diharapkan dapat menemukan titik terang  dan  pemerintah  daerah  Kutai  Barat  yang  dimaksudkan  dapat memfasilitasi  konflik  tersebut  namun  belum  terdapat  realisasi  nyata  yang dapat mendamaikan kedua pihak tersebut.

## Metodologi
Penulis  Menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  seperti  yang dijelaskan oleh Sugiyono (2007:1) metode penelitian kualitatif adalah metode yang  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  objek  yang  alamiah,  dimana peneliti  adalah  instrumen  kunci  dan  hasil  penelitian  lebih  menekankan makna dari pada generalisasi.  Metode  penelitian ini dipilih  karena dianggap relevan  dalam  mengeksplorasi  fenomena  serta  mendeskripsikan  secara mendalam  mengenai  konflik  lahan  bandara  melalan  di  Kampung  Gemuhan Asa Kabupaten Kutai Barat. Metode penelitian ini digunakan dengan harapan dapat  memberikan  data  yang  jelas  dan  menarik  mengenai  temuan  dan keunikan yang ditemukan di lapangan.

## Hasil dan Pembahasan
Kejadian  konflik  bermula  pada  tahun  1982  waktu  ini  adalah  dimana paling awalya masalah  mulai  timbul  dimana  pada  tahun  tersebut  pihak TNI AU telah memetakan tanah seluas 474,5 hektar sebagai aset nasional negara yang harus dijaga karena terdapat beberapa peninggalan Belanda yang harus dijaga  dan  juga  pada  tahun-tahun  sebelumnya  tanah  yang  menjadi  tempat masyarakat  Gemuhan  Asa  tinggal  sekarang  adalah  tanah  pemberian  dari nenek moyang mereka sehingga perlahan-lahan masalah mulai terjadi.
Pada tahan 1982 - 2003 masalah yang terjadi masih belum saja selesai sehingga  pada  tahun  2003  ada  nota  kesepahaman  antara  pihak  TNI  AU  dan masyarakat  yang  memiliki  tanah  dalam  kesepahaman  tersebut  setiap  pihak baik  dari  TNI  AU  dan  masyarakat  masih  melakukan  tahapan - tahapan  solusi dalam  penyelesaiannya  namun  belum  juga  mendapatkan  jalan  keluar  yang baik.
Pada  tahun  2012  pihak  TNI  AU  melakukan  negosiasi  kepada masyarakat  untuk  menyerahkan  tahan  kepada  pihak  bandara  seluas  96,6 hektar  untuk  di  kelola  dengan  catatan  pihak  TNI  AU  harus  mengganti  rugi lahan dan tanam tumbuh diatasnya dan tanah seluas 96,6 hektar digunakan untuk memperpanjang dan perlebaran jalur landasan pacu. Namun ganti rugi atas lahan dan tanam tumbuh diatasnya belum saja terbayarkan sampai ujung tahun 2014 salah satunya hal inilah yang menimbulkan konflik antara pihak TNI AU dan masyarakat Gemuhan Asa
Pada  tahun  2015  pihak  TNI  AU  betul - betul  mendalami  masalah  ini untuk  diselesaikan  dengan  secepat  mungkin  karena  pihak  TNI  AU menghawatirkan  masalah  ini  akan  lebih  menjadi  rumit  jika  masalah  ini didiamkan  saja  karena  mengingat  bahwa  yang  dihadapi  adalah  masyarakat adat dayak.
Tahun  2016  masyarakat  Gemuhan  Asa  kembali  meminta  haknya diberikan lebih dulu, yakni ganti rugi atas lahan dan tanam tumbuh diatasnya yang  diklaim  telah  menjadi  milik  warga  sejak  jaman  penjajahan  Belanda karena  secara  adat  tanah  mereka  diakui  kepemilikannya.  Berdasarkan penyampaian informasi dari petinggi kampung Gemuhan Asa (Bohoq), pernah
ada tawaran penyelesaian ganti rugi untuk 96,6 hektar lahan warganya. Hanya saja  tidak  sesuai  harapan  warga  kemudian  di  tahun  2003,  ada  nota kesepahaman antara Pemerintah  Kabupaten Kutai Barat dengan masyarakat Bohoq.  kemudian  pada  tahun  2012  ada  negosiasi  antara  pihak  TNI  AU  dan masyarakat  isinya,  warga  bersedia  menyerahkan  lahan  seluas  96,6  hektar untuk  pengembangan  bandara  dengan  digantirugi  tetapi  nyatanya  sampai tahun  2016  akhir  belum  ada  ganti  rugi  dari  pihak  manapun  yang  terlibat, sehingga  oleh  masyarakat  proyek  perpanjangan  dan  perlebaran  jalan  tidak boleh dikerjakan.
Pada  kasus  sengketa  lahan  ini  yang  menjadi  aktor  utamanya  adalah Angkatan  Udara  Republik  Indonesia  dan  masyarakat  lebih  terlibat  dalam masalah  sengketa lahan ini, dimana dalam catatan sejarah TNI  AU mencatat bahwa di tahun 1982 lahan seluas 474,5 hektar sudah tercantum dalam data TNI AU, sangat di sayangkan sekali sudah beberapa kali berganti kepala desa Gemuhan Asa, hal ini belum saja dapat terselesaikan dengan baik.
Dalam  keterlibatan  masalah  konflik  lahan  ini  pemerintah  daerah Kabupaten  Kutai  Barat  tidak  serta  merta  ikut  dalam  masalah  ini  karena pemerintah hanya melimpakan masalah ini kepada kepala kampung Gemuhan Asa yang lebih mengerti kondisi yang terjadi di lapangan bahkan dinas terkait pun tidak ikut serta dalam masalah ini karena mengangap masalah  ini akan cepat selesai jadi secara garis besar pemerintah  dan dinas terkait tidak ikut serta dalam masalah ini.
Namun  jika  dilihat  secara  administratif  dapat  dikatakan  masyarakat Gemuhan  Asa  tidak  memiliki  hak  atas  tanah  seluas  474,5  hektar  walaupun masyarakat  Gemuhan  Asa  merupakan  penduduk  asli  di  kampung  tersebut karena  peneliti  tidak  menemukan  bukti  nyata  mengenai  kepemilikan  tanah dari  masyarakat  kampung  Gemuhan  Asa  karena  saat  peneliti  menanyakan bukti  mengenai  tanah  seluas  474,5  hektar  tersebut  tidak  ada  bukti  nyata mengenai  tanah  tersebut  milik  masyarakat,  masyarakat  hanya  berpatokan pada pernyataan bahwa tanah yang mereka miliki adalah tanah peninggalan nenek  moyang  mereka  namun  tidak  ada  bukti  administratif  yang  menjadi acuan dasar mengenai kepemilikan tanah berbeda dengan pihak TNI AU yang memiliki  data  mengenai  lahan  seluas  474,5  hektar  karena  waktu  penulis mendatangi  pihak  TNI  AU  dan  menanyakan  mengenai  tanah  tersebut  pihak TNI  AU  menunjukan  bukti  yaitu  lahan  seluas  474,5  hektar  masuk  sebagai wilayah  TNI  AU  yang  sah  tercatat  dalam  buku  TNI  AU  dan  tanah  tersebut adalah  aset  negara  untuk  di  lindungi  karena  terdapat  beberapa  peninggalan benteng - benteng Belanda yang harus dijaga karena merupakan aset negara. Dalam  hal  ini  juga  penulis  menemukan  fakta  bahwa  masyarakat kampung  Gemuhan  Asa  juga  memiliki  hak  adat  untuk  dipenuhi  masyarakat meminta haknya diberikan lebih dulu, yakni ganti rugi atas lahan dan tanam tumbuh diatasnya masyarakat juga sangat bergantung dengan tanam tumbuh yang ada dilahan mereka, salah satunya yaitu adalah karet karena tanah yang diberikan oleh pihak TNI AU kepada bandara melalan yang luas nya mencapai 96,6  hektar  tersebut  banyak  terdapat  lahan  karet  dan  juga  lahan  karet
tersebut  merupakan  penghasilan  tersendiri  bagi  masyarakat  kampung Gemuhan Asa.
Tanah yang diklaim masyarakat telah menjadi milik warga sejak jaman penjajahan  Belanda  yang  dimana  tanaman  diatasnya  seperti  karet  dan  yang lainnya  merupakan  penghasilan  ekonomi  mereka  untuk  kehidupan  sehari - hari  namun  nyatanya  masyarakat  masih  belum  sepenuhnya  mendapatkan yang mereka mau, penulis juga menemukan bahwa yang menjadi aktor utama dalam konflik ini adalah pihak TNI AU dan masyarakat seperti yang dijelaskan sebelumnya.
Faktor  utama  penyebab  konflik  adalah  tanah  yang  dimilki  masyarakat merupakan  tanah  peninggalan  nenek  moyang  mereka  secara  hukum  adat  tanah tersebut diakui oleh adat namun secara hukum negara tahan tersebut tidak diakui oleh negara dan masyarakat mereka tidak memiliki data yang kuat atau data dasar untuk  mempertahankan  tanah  mereka  hal  inilah  yang  menimbulkan  perdebatan antara masyarakat dengan pihak TNI AU, namun berbeda dengan pihak TNI AU yang  memiliki  data  jelas  berupa  peta  yang  telah  terukur  dan  tercatat  ada  474,5 hektar  luas  lahan  yang  menjadi  peninggalan  bersejarah  belanda  dan  TNI  AU mendapat  tugas  untuk  menjaga  lahan  tersebut  dalam  hal  ini  masih  banyak masyarakat yang bersikeras bahwa tanah itu adalah tanah mereka. Namun secara hukum  negara  lahan  tersebut  tidak  diakui  oleh  negara  dan  masyarakat mereka  tidak  memiliki  data  yang  kuat  atau  data  dasar  untuk mempertahankan  tanah  mereka  hal  ini  lah  yang  menimbulkan  perdebatan antara masyarakat dengan pihak TNI AU.
Dengan  demikian  keterlibatan  pemerintah  daerah  Kabupaten  Kutai Barat  mutlak  dibutuhkan  sebagai  pemrintahan  tertinggi  pada  level  daerah yang memiliki wewenang untuk memberikan perlindungan dan memberikan kesejahteraan  pada  masyarakatnya.  Terdapat  beberapa  upaya  yang  telah dilakukan beberarapa pemangku kepentingan di Kutai Barat dalam mengatasi pemasalahan  tersebut,  agar  tidak  menimbulkan  efek  berkelajutan  (masalah baru)  karena  tentu  saja  TNI  dan  masyarakat  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkn dalam setiap pembangunan daerah, terlebih lagi bahwa notabene TNI  sebagai  pelindung  masyarakat  yang  harus  memperhatikan  nilai - nilai kemasyarakatan atas segala tindakan yang dilakukan.
Adapun  penyelesaian  konflik  yang  dilakukan  oleh  kepala  kampung Gemuhan  Asa  dalam  menyelesaikan  masalah  memiliki  tiga  tingkatan  yaitu  : tahapan  pertama  dimana  proses  penyelesaian  konflik  tahapan  awal  ini dilakukan  oleh  kedua  pihak  yang  berkonflik  yaitu  TNI  AU  dan  masyarakat dalam  penyelesaian  masalah  ini  menggunakan  cara  negosiasi  sebagai  jalan keluar  namun  masih  belum  mendapatkan  jalan  keluar  dari  masalah  konflik lahan  ini,  tingkatan  kedua  adalah  tingkatan  perkara  inti  dimana  dalam tingkatan  ini  memasuki  tahap  penyelesaian  konflik  oleh  kepala  kampung Gemuhan  Asa  Kabupaten  Kutai  Barat  dan  kepala  kampug  Gemuhan  Asa berperan  sebagai  mediator  yang  melakukan  mediasi  kepada  kedua  belah pihak  untuk  mencari  akar  dari  permasalahan  konflik  lahan  ini  dan  kepala kampug  Gemuhan  Asa  juga  berperan  sebagai  fasilitator  untuk  menentukan
dan  membuat  agenda  pertemuan  rapat  dan  musyawara  serta  mengatuur tempat pertemuan yang akan dilaksanakan yang ditentukan tanpa melibatkan kedua  bela  pihak,  kemudian  rapat  dan  musyawarah  dilakukan  di  gedung dinas perumahan dan kawasan pemukiman (perkim) Kabupaten Kutai Barat Terdapat  satu  kesepahaman  yang  digunakan  kepala  kampung Gemuhan  Asa  dalam  menyelesaikan  konflik  antar  kedua  pihak  yaitu menandatangani  surat  pernyataan  yang  dibuat  pada  waktu  rapat  dan musyawarah di gedung dinas perumahan dan kawasan pemukiman (Perkim) kutai barat mengenai surat pernyataan persetujuan melepas lahan seluas 96,6 hektar  kepada  pihak  bandara  untuk  dilanjutkan  proyek  pelebaran  dan perpanjangan  landasan  pacu  dengan  catatan  mengganti  rugi  lahan  yang memiliki sertifikat dan tanam tumbuhnya milik masyarakat.
Konflik  yang  terjadi  dikampung  Gemuhan  Asa  adalah  konflik  yang melibatkan  pihak  TNI  AU  dan  masyarakat  tentu  dalam  hal  ini  dapat  dilihat bahwa seharusnya pemerintah mengambil peran penting dalam penyelesaian masalah yang terjadi ini secara garis besar pemerintah Kabupaten Kutai Barat tidak  terlalu  berperan  penting  dalam  masalah  ini  karena  pemerintah Kabupaten Kutai Barat dapat melimpahkan kepada kepala desa Gemuhan Asa dan  dinas  perhubungan  karena  yang  memegang  kendali  dari  penerbangan bandar  udara  melalan  kampung  Gemuhan  Asa  Kabupaten  Kutai  Barat  ini adalah  dinas  perhubungan,  bandara  melalan  sendiri  telah  ada  dari  masa peninggalan  Belanda  dan  dikembanngkan  kembali  menjadi  bandar  udara resmi  milik  Kabupaten  Kutai  Barat  letaknya  juga  strategis  bandar  udara melalan juga adalah bandara dengan kelas golongan tiga dimana hanya pesar ukuran  kecil  saja  yang  dapat  mendarat  sehingga  tidak  dapat  dikatakan bandara  internasional  karena  bandara  udara  melalan  hanya  beroprasi disekitar  wilayah  Kaliamantan  Timur  saja  sehingga  bandara  melalan  hanya dipegang oleh dinas perhubungan Kabupaten Kutai Barat.
Kepemilikan  lahan  dari  setiap  masyarakat  kampung  Gumuhan  Asa sangat  erat  kaitannya  dengan  hukum  adat  dimana  tanah  yang  dimiliki  oleh setiap  masyarakat  kampung  Gemuhan  Asa  terikat  oleh  hukum  adat  jadi secara  hukum  adat  tanah  yang  mereka  miliki  adalah  sah  milik  masyarakat yang  memiliki  tanah,  masyarakat  juga  menyampaikan  tanah  mereka merupakan  peninggalan  nenek  moyang  mereka  yang  sah  secara  adat. Pembatasan  setiap  tanah  pun  unik  yaitu  dengan  melihat  pohon  atau  hanya berbatasan pohon dengan pohon saja.
Penulis  juga  menemukan  fakta  hal  ini  sangat  berbanding  terbalik dengan hukum nasional atau hukum negara secara hukum negara masyarakat yang  memilki  tanah  wajib  hukumnya  untuk  memilki  setifikat  tanah  seperti yang  di  uangkapkan  oleh  pihak  TNI  AU  menyampaikan  1982  tanah  seluas 474,5  sudah  masuk  dalam  peta  lahan  lindung  dan  aset  nasional  negara sehingga secara hukum sah.
Hal inilah yang menimbulkan konflik terjadi dimana hukum adat dan hukum negara bertolak belakang seolah-olah  hukum adat tidak berlaku jika dibandingkan  dengan  hukum  negara  tentu  saja  hal  ini  menimbulkan
perdebatan  yang  besar  karena  masyarkat  menyampaikan  tanah  mereka memang peninggalan dari nenek moyang secara garis keturunan dan diakui oleh  adat  bahkan  selama  tahun-ketahun  masyarakat  Gemuhan  Asa  tidak saling  mengganggu  tanah  milik  mereka  masing-masing  karena  mereka memiliki  tanah  masing-masing  dari  nenek  moyang  mereka.  Dalam  konflik tersebut  pemerintah  daerah  Kabupaten  Kutai  Barat  seolah  melakukan pembiaran  terhadap  masalah  yang  dihadapi  oleh  mansyarat,  hal  ini  terlihat dari ketidak mampuan pemerintah daerah dalam merespon  konflik tersebut. Pemerintah  daerah  yang  dianggap  memiliki  wewenang  dalam  mengatasi persolan yang terjadi didaerah, namun justru sebaliknya pemerintah daerah kurang merespon konflik yang terjadi tersebut yang hingga akhirnya konflik terjadi secara berkepanjangan antara masyarakat dan TNI AU.
Fenomena  tersebu  menggambarakan  bahwa  konflik  lahan  bandara Melalan  antara  TNI  AU  dan  masyarakat  merupakan  konflik  vertikal  yang membutuhkan  penanganan  khusus,  mengingat  bahwa  terdapat  posisi  yang tidak  seimbang  antara  TNI  AU  dan  masyarakat  yang  mutlak  membutuhkn fasilitator yang lebih dapat menetralisir secara hirarki pemerintahan

## Kesimpulan
Penyebab utama terjadinya konflik lahan Bandara Melalan antara TNI AU  dan  masyarakat  Kampung  Gemuhan  Asa  yaitu  karena  hukum  adat  dan hukum  negara  bertolak  belakang  dimana  secara  adat  tanah  masyarakat adalah  sah  kepemilikannya  sedangkan  secara  hukum  negara  tanah masyarakat tidak sah karena tidak memiliki dasar yaitu dengan surat tanah. Masyarakat  tentu  mengklaim  tanah  mereka  adalah  peninggalan  nenek moyang,  namun  berbeda  dengan  pihak  TNI  AU  yang  mamiliki  bukti  bahwa tahnah  tersebut  aset  negara.  Masyarakat  yang  tidak  memiliki  surat  tanah sebagai dasar hukum untuk mempertahankan tanah mereka tidak dikatakan sah serta belum mengganti rugi atas lahan dan tanam tumbuh yang dimiliki masyarakat.  Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Barat  dan  terkhususnya  pihak pemerintahan Kampung Gemuhan Asa berharap kedepannya tidak lagi terjadi masalah serupa yang bisa merugikan kedua belah pihak antara pihak TNI AU dan masyarakat atau pun masalah sejenisnya. Dari aspek penyelesaian konflik pemerintah  daerah  Kabupaten  Kutai  Barat  selaku  pemangku  kebijakan kurang memaksimalkan fungsinya sehingga membuat konflik lahan bandara melalan  di  Kampung  Gemuhan  Asa  Kabupaten  Kutai  Barat  terjadi  dalam kuran waktu yang lama dan berkepanjangan.

## Rekomendasi
Kordinasi  harus  lebih  ditingkatkan  lagi,  dan  juga  sosialisasi  kepada masyarakat sangat lah penting agar program dan rencana pemerintah dapat diketahui  oleh  masyarakat. Pemerintah  kampung  Gemuhan  Asa  perlu melakukan  musyawarah  terlebih  dahulu  kepada  masyarakat  apabila  ingin atau akan melakukan suatu kebijakan yang bersangkutan dengan masyarakat agar  kedepanya  tidak  terjadi  kembali  masalah  serupa  yang  dapat
menyebabkan  kerugian  antara  kedua  bela  pihak.  TNI  AU  sebagai  pelayan masyarakat tetap terus menjadi contoh yang baik untuk masyarakat karena tni  tugasnya  adalah  menjaga  negara  dan  juga  seharusnya  tni  harus  dapat berkordinasi  dengan  setiap  elemen  masyarakat  agar  apa  yang  mejadi  tugas umum tni dapat diketahui juga oleh masyarakat.
Perlu  adanya  dokumentasi  serta  menyimpan  arsip  dokumen mengenai pembahasan jalanya rapat yang telah dibuat oleh Kepala Kampung Gemuhan Asa dalam proses penyelesaian konflik mengingat bahwa bisa saja hal tersebut dibuthkan seuatu saat untuk kedepanya lebih diperhatikan lagi. Agar tidak terjadi kehilangan dan jika ditanyakan kembali dapat dengan muda mencari.  Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Barat  seharusnya  dapat  menjadi penegah dalam masalah ini jangan megangap masalah ini sepele karena bisa berdampak  yang  buruk  kedepannya  jika  menyepelekan  masalah  sensitive seperti konflik tanah ini oleh karena itu peran pemerintah daerah seharusnya yang diharapkan lebih dalam masalah ini agar masalah dapat selesai sampai tuntas.

## Daftar Pustaka
Coser,  Lewis  A.  1956. The  Functions  of  Social  Conflict. New  York  :  The  Free Press.
Fisher,  Simon  et  al.  2000. Mengelola  Konflik:  Ketrampilan  &  Strategi  untuk Bertindak (edisi  bahasa  Indonesia).  The  British  Council,  Indonesia: Jakarta.
Gunawan. Adi W. 2006. Genius Learning Strategi . Jakarta; PT. pustaka utama Miles,  Huberman  &  Saldana,  2014. Qualitative  Data  Analysis  A  Methods .
Sourcebook Edition 3, United States Of America: Sage Publication Mukhtar.  2007. Bimbingan  Skripsi  Tesis  dan  Artikel  Ilmiah .  Jambi.  Gaung Persada Press.
Ritzer,  George,  and  Douglas  J.  2007. Goodman,  Teori  Sosial  Moderen . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Robert A. Baron. 1991. “Positive Effects of Conflict: A Cognitive Perspective .” Dalam Employee Responsibilities and Rights Journal 4 , pp. 25–36 Robert Horonjeff. 1988. “Perencanaan dan Perancangan Bandar Udara”. Jilid 1. Dalam Robbins, Stephen P. 2003. Perilaku Organisasi . Index. Jakarta.
Soekanto,  Soerjono.  2004. Sosiologi  Suatu  Pengantar .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
Sopiah, 2008. Perilaku Organisasional . Penerbit CV Andi Offset : Yogyakarta. Sugiyono.  2007. Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D .  Bandung:
Alfabeta.
Thoha, Miftah. 1993. Perilaku Organisasi . PT. Raja Grafindo Persada :  Jakarta Wijono 1993. Konflik Dalam Organisasi . Semarang: Satya Wacana W.G.F  Mastenbroek.  1986. Penanganan  Konflik  Dan  Pertumbuhan  Organisasi .
Jakarta: UI Press.

## Sumber Internet:
Anonim. Teori - teori  Konflik .  http://psychochanholic.blogspot.com/2008/ 03/teori - teori - konflik.html (diakses pada 6 April 2019)