## MASA DEPAN KAJIAN KEISLAMAN DI PTAI Mujiburrahman
Abstrak
Tulisan ini berawal dari persoalan tiga masalah yakni komitmen PTAI pada agama Islam  sebagai  dasar  normatif  bagi  pendidikan  yang  dilaksanakannya  di  satu  sisi, dan  keharusannya  untuk  tanggap  terhadap  dinamika  perubahan  sosial,  budaya, politik dan ekonomi di masyarakat di sisi lain. Dua hal ini menjadi pertimbangan yang  sangat  penting  dalam  meletakkan  pada  posisi  yang  tepat  dan  proporsional jika PTAI ingin dapat terus bertahan menghadapi perubahan zaman
Kata-kata  kunci: Kajian keislaman PTAI, normatifitas, dan globalisasi

## A. Pendahuluan
Istilah  Perguruan  Tinggi  Agama  Islam  (PTAI)  mencakup  Universitas  Islam Negeri  (UIN)  atau  Universitas  Islam  swasta  yang  memiliki  fakultas  agama,  Institut Agama  Islam  Negeri  (IAIN)  yang  memiliki  beberapa  fakultas  agama  dan  Sekolah Tinggi  Agama  Islam  (STAI),  baik  negeri  atau  swasta,  yang  memiliki  satu  atau  dua jurusan kajian keislaman.  PTAI secara  kelembagaan berkembang  pesat, seiring  dengan perkembangan masyarakat Indonesia sejak awal abad ke-20. Di abad ke-21 ini, ketika perubahan  sosial,  budaya  dan  politik  semakin  intens  di  tingkat  lokal,  nasional  dan global, maka PTAI mau tidak mau harus dapat menghadapi segala tantangan perubahan tersebut. Karena itu, upaya melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh PTAI di satu sisi, dan menganalisis berbagai perubahan yang terjadi di sisi lain, amatlah penting.
Ada  beberapa  masalah  yang  tengah  dihadapi  PTAI. Pertama  adalah  masalah tujuan pelaksanaan kajian keislaman itu sendiri. Apakah PTAI adalah lembaga dakwah atau  lembaga  akademis,  atau  kedua-duanya?  Meskipun  sebagai  lembaga  pendidikan tinggi  PTAI  jelas  bersifat  akademis,  tetapi  perannya  di  masyarakat  seringkali
berhubungan  erat  dengan  dakwah. Kedua,  apakah  kajian-kajian  keislaman  yang  telah dilembagakan  di  PTAI  sudah  benar-benar  memperhatikan  kebutuhan  masyarakat sehingga jika orang kuliah di lembaga ini maka ia memiliki harapan masa depan yang jelas? Ketiga,  agar  kajian  keislaman  berkembang  dinamis  dan  mampu  menghadapi tantangan zaman, metodologi kajian keislaman seperti apa yang harus dikembangkan? Tiga  masalah tersebut  tidak terlepas  dari  dua  hal  yang  saling  berhubungan  erat,  yaitu komitmen  PTAI  pada  agama  Islam  sebagai  dasar  normatif  bagi  pendidikan  yang dilaksanakannya  di  satu  sisi,  dan  keharusannya  untuk  tanggap  terhadap  dinamika perubahan sosial,  budaya, politik  dan ekonomi di masyarakat  di sisi  lain.  Dua  hal ini harus dapat diletakkan pada posisi yang tepat dan proporsional jika PTAI ingin dapat terus bertahan menghadapi perubahan zaman.

## B. Selayang Pandang Sejarah PTAI
Kalau kita perhatikan asal mula sejarah berdirinya pendidikan tinggi Islam di Indonesia,  kita  dapat  melihat  dengan  jelas  bahwa  tokoh-tokoh  Muslim  di  paruh pertama  abad  ke-20  semakin  menyadari  betapa  kajian  keislaman  di  negeri  ini  perlu ditingkatkan  ke  level  perguruan  tinggi.  Pada  tahun  1938,  M.  Natsir  misalnya mengatakan  bahwa  Sekolah  Tinggi  Islam  (STI)  perlu  didirikan  karena  pendidikan pesantren dan madrasah baru dapat menciptakan manusia yang beriman dan berakhlak mulia,  tetapi  tidak  tanggap  dengan  persoalan-persoalan  dunia.  Pada  tahun  yang  sama, Satiman Wirjosandjojo  menulis  bahwa  pendidikan tinggi Islam diperlukan antara  lain agar dapat menandingi tokoh-tokoh agama Kristen yang mendapat pendidikan akademis dalam tradisi  Barat.  Selanjutnya,  pada  tahun  1945,  Bung  Hatta  lebih  jauh  menggagas bahwa  pendidikan  tinggi  Islam  perlu  didirikan  agar  agama  ini  tidak  dipelajari  secara dogmatis belaka, melainkan diperkaya dengan filsafat, sejarah dan sosiologi. Hatta juga mengatakan bahwa perguruan tinggi Islam tidak hanya mempelajari hukum Islam, tetapi juga hukum negara agar keduanya dapat berinteraksi secara dinamis.
Inisiatif Hatta mendirikan STI di Jakarta tahun 1945 dapat terwujud. Tetapi karena  agresi  militer  Belanda,  pada  tahun  1946,  STI  dipindahkan  ke  Yogyakarta. Perpindahan  ini  kemudian  berujung  pada  perubahan  STI  menjadi  Universitas  Islam
Indonesia  (UII),  nama  yang  secara  formal  ditetapkan  tahun  1948.  Di  UII  kemudian dibuka beberapa fakultas seperti Hukum, Ekonomi, Pendidikan dan Agama. Ini berarti kajian keislaman secara khusus ditempatkan di satu fakultas, yakni Fakultas Agama.
Barangkali tidak berlebihan jika  dikatakan bahwa  pandangan Natsir, Satiman dan  Hatta  dipengaruhi  oleh  pengalaman  mereka  dalam  mengikuti  pendidikan  Barat. Mereka  menyadari  bahwa  pola  pendidikan  Barat  memiliki  banyak  keunggulan  yang dalam  batas  tertentu  dapat  diadopsi  untuk  pendidikan  tinggi  Islam.  Keinginan  Natsir agar  tokoh  agama  Islam  mengerti  persoalan-persoalan  dunia,  kekhawatiran  Satiman dengan  kualitas  ulama  pesantren  yang  kalah  dengan  pendeta-pendeta  Kristen  karena yang  terakhir  mendapatkan  pendidikan  tinggi  ala  Barat,  serta  keinginan  Hatta memasukkan  pelajaran  filsafat,  sejarah,  sosiologi  dan  hukum  dalam  kajian  Islam  di perguruan  tinggi,  semua  ini  menunjukkan  adanya  pengaruh  pendidikan  Barat  dalam gagasan mereka.(Jabali, Fuad dan Jamhari, 2002:60).
Tetapi  sejarah  rupanya  bergerak  ke  arah  yang  berbeda.  Pada  tahun  1950 Fakultas  Agama  UII  ditetapkan  pemerintah  menjadi  lembaga  tersendiri  yang  disebut Perguruan  Tinggi  Agama  Islam  (PTAIN).  Pada  tahun  1951,  PTAIN  memiliki  tiga fakultas yaitu Fakultas Tarbiyah, Qadha‟ dan Dakwah. Maka berbeda dengan posisinya sebagai  salah  satu  fakultas  di  UII,  di  PTAIN  kajian-kajian  keislaman  dirinci  dalam beberapa  fakultas.  Besar  kemungkinan  bahwa  pembagian  fakultas-fakultas  tersebut dipengaruhi  oleh  model  perguruan  tinggi  di  Timur  Tengah,  khususnya  Mesir,  yang telah memiliki  kontak budaya  dan politik yang  cukup dekat  dan lama  dengan bangsa Indonesia.
Selanjutnya, pemerintah RI di tahun 1950-an mendirikan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta dengan tiga fakultas: Pendidikan Agama, Bahasa Arab, dan Guru Agama Militer. Pada tahun 1960, pemerintah kemudian menggabungkan PTAIN dan  ADIA  menjadi  satu  dengan  nama  Institut  Agama  Islam  Negeri  (IAIN)  dengan Fakultas Syariah  dan Ushuluddin  di Yogyakarta, dan Fakultas  Tarbiyah dan Adab di Jakarta. Kemudian pada 1963, IAIN Yogyakarta dan Jakarta ditetapkan berdiri sendiri, masing-masing dengan nama IAIN Sunan Kalijaga dan IAIN Syarif Hidayatullah. Sejak pertengahan  1960-an  kemudian  sejumlah  IAIN  didirikan  di  berbagai  provinsi  di  luar
jawa. Selanjutnya, mulai abad ke-21 ini, sejumlah IAIN diubah menjadi UIN di mana fakultas-fakultas  umum  dibuka.  Perubahan  dimulai  dengan  UIN  Syarif  Hidayatullah Jakarta dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2002, kemudian disusul UIN Alauddin Makassar, UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan UIN Sultan Syarif Kasim Pekan Baru pada tahun 2004.
Sejarah  singkat  PTAI  di  atas  menunjukkan  beberapa  hal  penting.  Pertama, sejak semula ada keinginan untuk mengembangkan kajian keislaman secara akademis di perguruan  tinggi  dengan  bercermin  pada  tradisi  akademik  Barat.  Tetapi  keinginan  ini kemudian  agak  berubah  arah  ketika  kajian  keislaman  berdiri  sendiri,  terpisah  dari universitas yang  memiliki fakultas-fakultas  umum.  Pembagian dan penamaan fakultas- fakultas  di  PTAIN,  IAIN  dan  STAIN  jelas  menunjukkan  adanya  pengaruh  model Timur Tengah. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, IAIN malah diperluas menjadi UIN. Di UIN ilmu-ilmu umum yang dalam bentuk mutakhirnya banyak berkembang di Barat  tidak  lagi  sekadar  pelengkap  kajian  keislaman,  melainkan  berdiri  sendiri  dalam berbagai  fakultas.  Berdrinya  UIN  tentu  mengingatkan  kita  pada  UII  dulu,  meskipun tidak sepenuhnya sama. Yang jelas, ada kesan bahwa roda sejarah berputar kembali ke titik semula.
Kedua,  meskipun  model  UII  cenderung  kepada  Barat  dan  model  IAIN cenderung  pada  Timur  Tengah,  dalam  proses  pengembangan  kurikulum  IAIN,  kita dapat  saksikan adanya  usaha-usaha  untuk memperkaya  kajian keislaman dengan ilmu- ilmu sosial dan humaniora yang tentu saja kebanyakan berasal dari Barat. Maka model kajian  keislaman  yang  berkembang  di  IAIN  menjadi  sebuah  upaya  sintesis  antara pendekatan Timur Tengah dan Barat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pengiriman dosen-dosen  IAIN  untuk  studi  lanjut  ke  Timur  Tengah  dan  ke  Barat  selama  ini. Memang  harus  diakui  bahwa  upaya  membuat  sintesis  itu  tidaklah  mudah  dan sejauhmana usaha tersebut berhasil tidak mudah pula diukur.
Ketiga, mengingat PTAI sebagian besar didirikan dengan bantuan pemerintah, maka  tak  dapat  dihindari  adanya  kepentingan  negara  dalam  proses  penyelenggaraan pendidikan tersebut. Selama ini kebanyakan alumni PTAI meniti karir sebagai Pegawai Negeri  Sipil  di  Departemen  Agama.  Ini  berarti  pendidikan  akademis  di  PTAI  antara
lain  memiliki  tujuan  pragmatis  pula.  Yang  menjadi  masalah  kadangkala  tujuan pragmatis  tersebut  semakin  kelihatan  menonjol  ketimbang  tujuan-tujuan  akademis sehingga sejumlah fakultas di PTAI seperti Ushuluddin, Adab dan Dakwah menderita kelangkaan peminat. (H.A Soetjipto, dan Agussalim Sitompul, 1986:60).
Ketiga  poin  penting  yang  ditarik  dari  sejarah  singkat  PTAI  tersebut  jelas mempengaruhi  perkembangannya  dari  dulu  hingga  sekarang  dan  akan  datang.  Tiga masalah utama yang dihadapi PTAI, seperti yang telah disebutkan di bagian awal tulisan ini yaitu masalah tujuan, kelembagaan dan metodologi, tidak bisa terlepas dari akar-akar historis tersebut.

## C. Tujuan PTAI: Akademis dan Dakwah
Kajian  agama,  termasuk  kajian  keislaman,  pada  mulanya  adalah  kajian  yang dilakukan oleh para pemeluk agama yang bersangkutan sebagai upaya mencari petunjuk dan  pegangan  hidup.  Dalam  hal  ini,  agama  dipelajari  sebagai  kumpulan  ajaran  dan praktik  yang  kebenarannya  sudah  diterima  apa  adanya.  Ilmu-ilmu  keislaman  yang dipelajari itu kemudian diharapkan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan pada  gilirannya  disebarluaskan,  atau  dalam  bahasa  agama,  didakwahkan,  kepada masyarakat  yang  belum  mengetahuinya.  Kajian  keislaman  yang  berwatak  normatif  ini dapat kita temukan di berbagai majelis taklim, ceramah para ulama di radio dan televisi, dan juga dalam bentuk karya-karya tulis.
Yang  menjadi  soal  adalah,  ketika  agama  dikaji  secara  akademis,  apakah  ia berwatak normatif pula? Apakah kajian keislaman di PTAI sama saja dengan ceramah di majelis taklim atau berbeda? Meskipun secara teoritis barangkali dapat ditarik garis yang tegas antara kajian keislaman yang bersifat normatif dan yang bersifat akademis, dalam kenyataannya,  kajian-kajian  keislaman  di  PTAI  menunjukkan  suatu  persinggungan antara  keduanya.  Kadangkala  kecenderungan  pada  satu  sisi  terkesan  mengabaikan  sisi yang lain. Tetapi kedua unsur itu tetap sulit dipisahkan, terutama karena bagaimanapun juga kajian keislaman di PTAI haruslah memperhatikan relevansinya bagi perkembangan zaman.
Yang menjadi soal selama ini tampaknya bukan karena adanya ketegangan atau konflik antara orientasi akademis dan orientasi dakwah, melainkan kekurangmampuan kita  dalam  menempatkan  PTAI  pada  kedua  orientasi  tersebut  secara  tepat  dan proporsional.  Sebagian  dosen  di  PTAI  malah  masih  mengajar  laksana  seorang penceramah.  Apalagi  kalau  yang  bersangkutan  memang  dikenal  sebagai  penceramah kondang.  Di  sisi  lain,  adapula  dosen  yang  tak  mau  atau  tak  pandai  berceramah,  dan lebih suka memaparkan kajian keislaman secara deskriptif dan kering tanpa keterlibatan. Ia seolah berperan seperti seorang orientalis yang memperlakukan Islam laksana tubuh yang sudah mati.
Apakah  kiranya  jalan  yang  kita  pilih  agar  orientasi  dakwah  dan  akademis tersebut  dapat  dipadukan  secara  harmonis?  Sebagai  lembaga  pendidikan  tinggi,  PTAI memang  harus  mengembangkan  kajian  keislaman  yang  bersifat  akademik  dalam  arti mencoba  memahami  berbagai  pemikiran  dan fenomena  sosial  keagamaan  sebagaimana adanya  secara  kritis,  empiris  dan  rasional.  Semua  aliran  dan  gerakan  dalam  Islam, bahkan agama-agama lain, sedapat mungkin dipelajari secara obyektif. Dengan orientasi akademis ini, maka para sarjana PTAI diharapkan memiliki wawasan yang luas, lapang dada  terhadap  beragam  pendapat,  dan    dapat  memahami  dinamika  keagamaan  yang terjadi di masyarakat.
Tetapi jika kajian keislaman di PTAI hanya terbatas pada orientasi akademis murni,  maka  sumbangannya  bagi  kehidupan  nyata  masyarakat  tidak  akan  benar-benar terasa. Kajian keislaman akan menjadi elitis, berada di menara gading, yang hanya dapat dijangkau oleh orang-orang tertentu. Karena itu, agar kajian keislaman itu memiliki nilai guna  bagi  masyarakat,  maka  hasil-hasil  kajian  ilmiah  atas  berbagai  pemikiran  dan fenomena  sosial  keagamaan  hendaknya  dijadikan  pijakan  bagi  pengembangan  dakwah Islam di masyarakat. Dakwah di sini tentu tidak sekadar berarti menyampaikan pesan- pesan  Islam  secara  eksklusif,  melainkan  juga  bagaimana  agar  kajian-kajian  akademis keislaman  itu  dapat  memberikan  sumbangan  positif  bagi  kehidupan  seluruh  bangsa. (Mujiburrahman. 2003:54-57).
Selama ini cukup banyak kajian ilmiah keislaman yang dihasilkan PTAI, baik kajian yang memfokuskan pada pemikiran atau pada fenomena sosial keagamaan, yang
telah  dipublikasikan  sehingga  dapat  dibaca  oleh  masyarakat  luas.  Tetapi  karya-karya tersebut  umumnya  masih terlalu tinggi untuk dapat  dipahami oleh  mereka  yang  tidak menekuni bidang kajian keislaman sebagai keahlian. Karena itu, karya-karya akademis di bidang  keislaman  yang  telah  dipublikasi  masih  belum  begitu  berhasil  menyentuh khalayak yang luas. Apalagi kita juga mengetahui bahwa sejumlah hasil penelitian PTAI hanya  dicetak terbatas  dan  di  simpan di  perpustakaan sendiri  tanpa  banyak  diketahui orang luar.
Untuk  menghindari  agar  kajian  keislaman  di  PTAI  tidak  menjadi  elitis  dan berada di menara gading, diperlukan upaya-upaya menjembatani antara perguruan tinggi dan  masyarakat.  Sebagai  contoh,  hasil-hasil  penelitian  yang  dianggap  berbobot  dapat diseminarkan secara terbuka dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat, para ulama dan para pejabat yang memiliki wewenang membuat kebijakan publik. Dengan cara ini, keberadaan PTAI akan benar-benar  terasa  artinya  bagi masyarakat. Apalagi jika  hasil- hasil penelitian  itu dapat  disampaikan  kepada  publik  yang lebih  luas, dengan bantuan media  massa,  dalam  bahasa  dan  istilah  yang  lebih  populer.  Selain  itu,  melalui  dialog dengan  pihak-pihak  di  luar  kampus,  PTAI  akan  mendapatkan  banyak  informasi  dan saran untuk pengembangan kajian keislaman lebih lanjut.
Di sisi lain, kita harus pula mengakui bahwa tradisi penelitian ilmiah di PTAI masih memiliki banyak kelemahan, baik dari segi penguasaan metodologi ataupun dari segi  kesungguhan  dalam  melaksanakan  atau  membimbing  suatu  penelitian.  Banyak skripsi  dan  tesis  bahkan  disertasi  yang  diproduksi  setiap  tahun,  tetapi  berapakah  di antaranya  yang  benar-benar  berbobot?  Manakah  yang  dibimbing  dengan  sungguh- sungguh  oleh  dosen?  Di  antara  penelitian  dosen-dosen  sendiri,  manakah  yang  benar- benar dikerjakan serius dan menunjukkan hasil yang memuaskan?

## D. Perombakan Kelembagaan?
Seperti  telah  disinggung  di  atas,  salah  satu  persoalan  yang  dihadapi  PTAI adalah bentuk kelembagaan yang dikembangkan. Pada mulanya adalah Sekolah Tinggi, kemudian menjadi salah satu fakultas di Universitas, lalu berubah menjadi Institut dan akhirnya  berubah  lagi  menjadi  Universitas  dengan  cara  menambah  fakultas-fakultas
umum  dan  tetap  mempertahankan  fakultas-fakultas  agama  yang  telah  ada. (Mujiburrahman. 2008:64).
Lantas, ke manakah arah PTAI di masa depan? Para petinggi STAIN banyak yang ingin mengubah lembaganya menjadi IAIN, sedangkan para petinggi yang terakhir banyakpula  yang  ingin  mengubah  lembaganya  menjadi  UIN.  Seolah  ketiga  jenis kelembagaan  ini  merupakan  tahap  berjenjang  naik  yang  harus  diikuti  semua  pihak. Dalam  kenyataannya,  harus  diakui  bahwa  arah  pengembangan  UIN-UIN  yang  ada masih  belum  begitu  jelas  (kecuali  bahwa  bangunan  gedungnya  mentereng),  sementara sejumlah  STAIN  dan  IAIN  juga  mengalami  krisis  mahasiswa,  khususnya  di  Fakultas Adab, Dakwah dan Ushuluddin, dan beberapa jurusan di Fakultas Syariah. Menyadari akan  hal  ini,  maka  sudah  sepantasnya  kita  meninjau  ulang  masalah  kelembagaan  di PTAI.
Persoalan  mendasar  yang  perlu  kita  pikirkan  adalah  bagaimana  kiranya pengembangan  kajian  keislaman  di  PTAI  dapat  memenuhi  tujuan  akademis  sekaligus pragmatis. Tujuan akademis adalah tujuan pengembangan keilmuan, sedangkan tujuan pragmatis  adalah  orientasi  kerja  masa  depan  alumni.  Membludaknya  mahasiswa  di Fakultas  Tarbiyah  di  seluruh  PTAI  menunjukkan  bahwa  tujuan  pragmatis  amatlah penting. Tetapi  jika  PTAI  hanya  melayani  tujuan pragmatis, maka  dia  akan berfungsi laksana Sekolah Dinas belaka, atau bahkan sekadar Pusat Pendidikan dan Latihan.
Saya  kira  sekarang  sudah  saatnya  kita  merombak  struktur  kelembagaan  di PTAI  agar  dapat  memenuhi  kedua  tuntutan  tersebut.  Pertama,  untuk  tujuan  yang bersifat  pragmatis,  PTAI  selayaknya  mengembangkan  fakultas  khusus  yang  menaungi sejumlah jurusan, yang secara spesifik disiapkan untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di  birokrasi  Departemen  Agama.  Fakultas  ini  adalah  sejenis  pendidikan  kejuruan  di mana  para  alumninya  diharapkan  akan  dapat  membuat  birokrasi  Departemen  Agama menjadi  lebih  efisien,  bersih  dan  berwibawa.  Selama  ini,  birokrasi  DEPAG  diisi  oleh alumni  fakultas-fakultas  agama  yang  umumnya  tidak  secara  khusus  disiapkan  untuk menjalankan  tugas-tugasnya  sehingga  ketika  masuk  kerja,  mereka  masih  perlu  dididik dan  dilatih  lagi.  Ini  akhirnya  membuat  birokrasi  kita  kurang  efesien  dan  cenderung amburadul.
Mengatakan bahwa di PTAI perlu dikembangkan pendidikan yang berorientasi pragmatis tentu saja tidak berarti bahwa kajian-kajian keislaman tidak diberikan dalam pendidikan tersebut. Kajian-kajian keislaman yang sifatnya mendasar seperti tafsir, hadis, fiqh dan tasawuf, tentu tetap diberikan sebagai ciri khas pendidikan di PTAI. Apalagi jika kajian keislaman itu secara khusus terkait dengan jurusan yang diambil. Misalnya kita membuka jurusan pengelolaan ibadah haji. Maka perihal fiqh, tasawuf dan falsafah haji harus menjadi mata kuliah wajib. Demikianpula, mereka yang akan ditempatkan membina kerukunan umat beragama, tentu wajib mendalami perbandingan agama. Demikianpula mereka yang akan bekerja sebagai guru agama dan hakim agama, harus mendalami materi-materi keislaman yang diperlukan.
Yang kedua adalah kajian keislaman yang secara khusus berorientasi akademis. Untuk  jenis  kajian  semacam  ini,  orang-orang  yang  masuk  akan  diseleksi  lebih  ketat. Mereka  diharapkan  akan  menjadi  akademisi-akademisi  kajian  keislaman  yang  handal, baik  sebagai  dosen,  peneliti  atau  pemikir.  Agar  bergengsi,  pendidikan  jenis  ini  sangat dibatasi jumlahnya, dan kalau bisa semua mahasiswa diberikan beasiswa hingga program S-2, dan jika prestasinya bagus, dilanjutkan ke S-3. Mereka yang berprestasi juga diberi jaminan akan diangkat menjadi dosen atau peneliti di PTAI. Ini juga sebagai persiapan ke depan bahwa dosen dan peneliti harus berpendidikan S-3, sebagaimana yang sudah berlaku  baik  di  Barat  ataupun  di  Timur  Tengah,  bahkan  di  beberapa  negara  Asia Tenggara. (Azyumardi Azra dan Saiful Umum, 1998:70).
Dengan cara ini, maka kajian keislaman yang amat penting seperti tafsir, hadis, ilmu kalam, filsafat, tasawuf,  hukum  Islam,  sejarah Islam dan sastra  Islam,  akan tetap diminati  masyarakat  karena  memberikan  kejelasan  masa  depan.  Selain  itu,  kita  akan dapat  memperoleh  bibit-bibit  unggul  melalui  seleksi  yang  ketat,  adil  dan  transparan. Adapun kondisi yang dihadapi sekarang ini justeru terbalik. Anak-anak yang cemerlang justeru kebanyakan memilih fakultas yang lebih berorientasi pragmatis seperti Fakultas Tarbiyah,  sementara  anak-anak  yang  tidak  begitu cerdas  akhirnya  malah  terlempar  ke Fakultas  Ushuluddin  dan  Adab  yang  sesungguhnya  memerlukan  orang-orang  yang mampu berpikir mendalam.
Saya  kira  dua  jenis  kajian  di  atas  perlu  dijadikan  dasar  pijakan  bagi perombakan  fakultas-fakultas  dan  jurusan-jurusan  di  PTAI.  Untuk  sederhananya, mungkin lebih mudah kita bagi dua fakultas saja, yakni Fakultas Kejuruan Keagamaan dan  Fakultas  Kajian  Islam.  Yang  pertama  lebih  bersifat  pragmatis,  sedangkan  yang kedua  lebih    berorientasi akademis.  Untuk  jurusan-jurusan  di  dalamnya,  dapat  dibuat sesuai  dengan  kebutuhan  yang  diperlukan.  Perombakan  ini  mungkin  terkesan  radikal, tetapi  saya  kira  pilihan  ini  lebih  realistis  dan  menjanjikan  dibanding  jika  kita  terus berkutat dengan status qou seperti kondisi sekarang ini.
Adapun  fakultas-fakultas  umum  yang  sudah  dibuka  di  UIN,  tetap  akan dipertahankan dan terus dikembangkan dengan mengacu pada apa yang sudah dilakukan oleh universitas umum. Tentu saja sebagai universitas Islam, para mahasiswa di fakultas- fakultas umum UIN harus diberikan dasar-dasar ilmu keislaman yang kuat, meskipun mereka tidak perlu menjadi ahli kajian Islam.

## E. Metodologi dan Cakupan Kajian Keislaman
Seperti telah disinggung di atas, tradisi keilmuan yang dikembangkan di PTAI, termasuk  pelembagaannya  di  beberapa  fakultas,  telah  dipengaruhi  oleh  dua  tradisi ilmiah, yakni Timur Tengah dan Barat. Kiranya tidak salah kalau kita katakan bahwa PTAI  sebenarnya  berusaha  untuk  membuat  semacam  sintesis  terhadap  dua  tradisi ilmiah, yang barangkali diharapkan akan melahirkan tradisi kajian keislaman yang khas Indonesia.
Tetapi  kalau  kita  cermati  lebih  serius,  sesungguhnya  dikotomi  antara  tradisi Timur Tengah dan Barat dalam kajian keislaman tidaklah bersifat hitam-putih. Kajian- kajian  keislaman  di  Barat,  terutama  kajian  teks,  sesungguhnya  tidak  banyak  berbeda dengan  kajian-kajian  keislaman  klasik  yang  berkembang  di  Timur  Tengah.  Apalagi kalau kita cermati kajian filsafat Islam dan tasawuf. Persentuhan tradisi Barat dan Timur Tengah sangat kentara sekali, terutama karena keduanya sama-sama mengambil unsur- unsur penting dari Filsafat Yunani.
Memang harus diakui pula, bahwa kajian keislaman yang berkembang di Barat, khususnya sejak abad ke-18, banyak sekali dipengaruhi oleh bias kepentingan penjajahan
dan  pengaruh  pandangan  negatif  Kristen  terhadap  Islam.  Kajian-kajian  keislaman  di Barat  tersebut,  yang  oleh  Edward  W.  Said  disebut  „ Orientalism‟  (1979)  kemudian berkembang  menjadi  stigma  yang  sulit  dihapus.  Stigmatisasi  itu  biasanya  muncul manakala terjadi perbedaan penafsiran suatu ajaran agama yang bernuansa politis yang menyangkut konflik kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat. Maka tuduhan sebagai „antek  Barat‟  dan  „murid  orientalis‟  pun  menyeruak.  Ketika  sebuah  buku  diberi  judul Ada  Permutadan  di  IAIN  (2005)  sepertinya  stigmatisasi  itu  sudah  begitu  parah.
(Hartono Ahmad. 2005:30).
Jelas  stigmatisasi  tidak  positif  bagi  perkembangan  kajian  keislaman  yang bersifat  akademis.  Kalau  kita  perhatikan  sejarah  perkembangan  PTAI  di  atas,  jelas bahwa para pendirinya berusaha untuk mengembangkan kajian keislaman di lembaga ini dengan sikap terbuka kepada aneka macam pendapat dan pendekatan. Memang di awal tahun 1950-an PTAI akhirnya berdiri sendiri sebagai pusat kajian ilmu-ilmu keislaman. Tetapi  kalau  kita  teliti  kurikulumnya,  ternyata  ilmu-ilmu  sosial  dan  humaniora  juga dimasukkan  sebagai  mata  kuliah  yang  harus  dipelajari.  Dengan  sikap  yang  terbuka inilah, kajian keislaman di PTAI terus berkembang dinamis.
Maka persoalan yang kita hadapi bukanlah bagaimana agar kajian keislaman di PTAI bisa diselamatkan dari pemurtadan atau dibersihkan dari noda-noda orientalisme, melainkan bagaimana meningkatkan penguasaan dan pengembangan metodologi kajian keislaman itu sendiri. Kajian-kajian yang berbasis pada teks, seperti kajian tafsir, hadis dan  pemikiran  Islam  klasik,  memerlukan  pengembangan  metodologi  yang  lebih  baik agar kajian-kajian tersebut tidak menjadi mandul, sekadar mengulang-ngulang apa yang sudah  ada.  Ilmu-ilmu  sosial  dan  humaniora  seperti  sosiologi,  antropologi,  sejarah, hukum dan filsafat, tentu amat berguna di sini.
Sebaliknya,  kajian-kajian  sosial  keagamaan,  seperti  kajian  tentang  gerakan keagamaan,  politik  keagamaan  dan  budaya  keagamaan,  semuanya  akan  semakin berbobot  jika  diperkaya  oleh  pemahaman  akan  teks-teks  keagamaan  yang  relevan. Mengkaji sebuah gerakan Islam radikal misalnya, tanpa memahami bagaimana ideologi mereka  dirumuskan  berdasarkan  teks-teks  yang  otoritatif,  tentu  akan  menghasilkan pemahaman dan analisis yang dangkal.
Kelemahan kajian keislaman di PTAI selama ini antara lain karena kajian teks sepertinya  tidak  bertemu  dengan  kajian  sosial  empiris.  Orang-orang  yang  berasal  dari pesantren  dan  memiliki  kemampuan  Bahasa  Arab  yang  baik,  biasanya  lebih  menyukai kajian-kajian  teks,  sementara  mereka  yang  lemah  Bahasa  Arab  tetapi  bagus  Bahasa Inggrisnya (atau kedua-duanya lemah), biasanya lebih menyukai kajian sosial. Masing- masing kemudian bergerak di dunianya sendiri. (Hadi Daeng Mapuna, et.al., 1999: 30).
Kalau gagasan saya tentang  pembagian lembaga PTAI  menjadi dua  (Fakultas Kejuruan  Keagamaan  dan  Fakultas  Kajian  Islam)  di  atas  diterima,  maka  seharusnya pengembangan metode kajian keislaman yang lebih komprehensif dan interdisiplin akan lebih  mudah  dikembangkan.  Alasannya  adalah  karena  kajian  keislaman  yang  semacam ini diutamakan untuk mereka yang kuliah di Fakultas Kajian Islam, yang telah diseleksi ketat  secara  akademis.  Ini  berarti  mereka  yang  terseleksi  diharapkan  tidak  memiliki kendala  bahasa  asing  lagi.  Sementara  untuk  mereka  yang  di  Fakultas  Kejuruan Keagamaan, kajian mereka lebih diarahkan kepada kajian yang berorientasi praktis.
Maka  masa  depan  kajian  keislaman  di  PTAI  harus  bersifat  interdisiplin, khususnya  dalam  bentuk  perpaduan  antara  analisis  pemikiran  keagamaan  yang kebanyakan ditemukan pada teks, dan analisis sosial, budaya, ekonomi dan politik yang menggunakan ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Untuk ini, kita harus mau terbuka dan belajar kepada tradisi ilmiah manapun, Timur Tengah atau Barat, selama ia bermanfaat bagi kita. Kajian-kajian antropologi, sosiologi dan politik tentang Islam saat ini sangat berkembang pesat. Perkembangan yang pesat itu tidak hanya terjadi di Barat, tetapi juga di Asia Tenggara, seperti di Singapura, Malaysia, dan tentu saja  di Indonesia. Orang- orang  PTAI  akan  menjadi  hebat  jika  mereka  dapat  memadukan  kajian  ini  dengan pemahaman yang mendalam terhadap pemikiran keagamaan yang relevan. (Edward W. Said, 1979: 95).
Selain  itu,  yang  juga  penting  adalah  upaya  mengembangkan  cakupan  kajian keislaman agar lebih relevan dengan isu-isu aktual yang terjadi di masyarakat. Berbagai persoalan aktual yang tengah terjadi di tingkat global seperti gerakan keagamaan trans- nasional, atau yang terjadi di tingkat nasional seperti perkembangan demokrasi di negeri kita,  semua  ini  harus  menjadi  perhatian  kajian  keislaman  di  PTAI.  Kajian agama  dan
media,  atau  lebih  khusus,  agama  dan  film  misalnya,  masih  jarang  sekali  terdengar. Sementara  kalangan  yang  bergumul  di  fakultas  umum  sebagian  memang  tertarik  pada masalah-masalah  ini,  namun  kadang  mereka  tidak  bisa  membuat  analisis  yang  lebih tajam karena kurang memahami pemikiran dan tradisi agama yang bersangkutan.
Di samping isu-isu global dan nasional, kita tentu amat perlu mengkaji isu-isu keislaman yang bersifat lokal. Bahkan kajian-kajian keislaman yang bersifat lokal inilah yang  akan  menunjukkan  keunikan  dari  berbagai  PTAI  yang  tersebar  di  seluruh Nusantara.  Teks-teks  keagamaan  hingga  berbagai  gerakan  keagamaan  lokal  masih banyak sekali yang belum tersentuh oleh kajian ilmiah. Padahal, kajian-kajian lokal itu akan sangat  berguna, tidak hanya  bagi masyarakat  di daerah tersebut, tetapi juga  bagi seluruh bangsa Indonesia.

## F. Kesimpulan
Masa depan kajian keislaman di PTAI akan tergantung kepada keputusan yang kita ambil terhadap tiga masalah pokok yang telah dibahas di atas, yaitu: masalah tujuan, kelembagaan, dan metodologi. Tujuan akademis dan tujuan dakwah, selayaknya dapat dipertemukan secara harmonis, bukannya dipertentangkan. Pertemuannya terletak pada usaha  mengembangkan  kajian-kajian  keislaman  yang  memberikan  manfaat  bagi masyarakat, baik kaum Muslim sendiri ataupun seluruh bangsa bahkan umat manusia. Sementara itu, agar PTAI dapat berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat, maka kelembagaan  di  PTAI  harus  diubah,  yakni  satu  lembaga  yang  berorientasi  pragmatis, dan  satu  lagi  yang  berorientasi  akademis.  Dengan  pembagian  ini,  diharapkan  minat masyarakat akan terus tinggi untuk belajar di PTAI tanpa harus mengorbankan bobot kajian keislaman itu sendiri. Akhirnya, metodologi kajian keislaman di PTAI sebaiknya dikembangkan  ke  arah  pendekatan  inter-disiplin  dengan  upaya  memadukan  analisis pemikiran  yang  berbasis  pada  kajian  teks,  dengan  analisis  sosial  yang  melihat  agama sebagai kenyataan kemasyarakatan. Saya kira, ini semua adalah arah yang tepat bagi masa depan PTAI.

## DAFTAR PUSTAKA
Azra,  Azyumardi  dan  Umum,  Saiful.  1998. Menteri-Menteri  Agama  RI,  Biografi Sosial-Politik. Jakarta: INIS, PPIM dan Libang DEPAG RI.
Jabali,  Fuad  dan  Jamhari.  2002. IAIN  dan  Modernisasi  Islam  di  Indonesia.  Jakarta:
Logos.
Jaiz, Hartono Ahmad. 2005. Ada Pemurtadan di IAIN. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
Mapuna, Hadi Daeng et.al. Dulu IAIN, Kini UIN Alauddin. Makassar: Alauddin Press.
Mujiburrahman.  2003.  “Dilema  IAIN  sebagai  Lembaga  Akademis” PERTA  Vol.6
No.2; 54-57.
Mujiburrahman. 2008., Berbagi Pengalaman: Dari IAIN Hingga Negeri Kincir Angin.
Yogyakarta: Buah Pena.
Said, Edward W. 1979. Orientalism. New York: Vantage Book.
Soares, Benjamin dan Osella, Filippo. 2009. “Islam, Politicsm Antropology” Journal of the Royal Anthropological Institute, S1-S23.
Soetjipto,  H.A  dan  Sitompul,  Agussalim.  1986. Sejarah  Pertumbuhan  dan Perkembangan  Institut  Agama  Islam  Negeri  al-Jami‟ah.  Yogyakarta:  LPM IAIN Sunan Kalijaga.