## Pemberdayaan Aparat Pemerintah Kelurahan Lok Bahu
Dalam Melaksanakan Administrasi Kependudukan

## Jaini
Alumni Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman
Abstract: This study suggests that the ability of urban authorities in implementing the population  administration  is  still  not  enough,  it  is  because  lack  of  empowerment officers through providing opportunities for education and training, in addition to the inadequacy of the budget and operational funding.
Keywords: Empowerment, Apparatus, Citizen Administration
Abstrak: Studi  ini  menegaskan  bahwa  kemampuan  aparat  pemerintah  dalam melaksanakan administrasi kependudukan masih belum mumpuni. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemberdayaan aparat melalui kesempatan pendidikan dan pelatihan. Lebih lanjut juga disebabkan oleh ketidakcukupan anggaran dan operasional dana.
Kata Kunci: Pemberdayaan, Aparat, Administrasi Kependudukan

## Pendahuluan
Salah  satu  faktor  penting  dalam  upaya  mengantisipasi  permasalahan  yang timbul  akibat  perkembangan  jumlah  penduduk  adalah  dengan  melakukan pendataan  yang  benar  dan  akurat  mengenai  data  kependudukan  disuatu  wilayah pemerintahan,  sebab  berdasarkan  data  kependudukan  yang  benar  dan  akurat tersebut,  selain  untuk  mengetahui  jumlah  penduduk  disuatu  wilayah  secara  tepat, namun  juga  untuk  mendapatkan  data  tentang  jumlah  penduduk  berdasarkan klasifikasi  yang  dibutuhkan  seperti  berdasarkan    tingkat  usia,    jenis  mata pencaharian, agama, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya.  Sehingga diharapkan data yang terkumpul nantinya dapat dijadikan acuan pihak pemerintah kota maupun propinsi  dalam  menentukan  arah  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan kependudukan  di  suatu  wilayah.  Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka diperlukan suatu kebijakan guna mendukung pencapaian administrasi kependudukan  yang  baik,  sebagai  bentuk  pelayanan  pemerintah  kepada masyarakatnya.    Melalui  implementasi  kebijakan  yang  baik,  diharapkan  dapat meningkatkan  kualitas  pelayanan  aparatur  pemerintah  secara  berdaya  guna  dan berhasil  guna.    Untuk  itu,  Pemerintah  Kota  Samarinda  telah  mengeluarkan Peraturan  Daerah  Nomor  34  Tahun  2003  tentang  Penyelenggaraan  Administrasi Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil.  Implementasi  kebijakan  tentang  administrasi kependudukan tersebut juga harus didukung oleh sumber daya aparatur yang ada di masing-masing tingkat pemerintahan di wilayah Pemerintah Kota Samarinda.Untuk mewujudkan  hal  tersebut,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  aparat  pemerintah  di tingkat  kelurahan  merupakan  ujung  tombak  pelaksanaan  kegiatan  pelayanan administrasi kependudukan di lapangan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diperlukan  sumber  daya  manusia  yang  mampu  melaksanakan  administrasi kependudukan  yang  baik  dan  benar  sebagaimana  diharapkan.   aparat  pemerintah,
dan  bukan  pada  sistemnya.  Berdasarkan  permasalahan  tentang  aparat pemerintahan  kelurahan  dalam  melaksanakan  administrasi  kependudukan, sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian tentang  Pemberdayaan  Aparat  Pemerintahan  Kelurahan  Lok  Bahu  Dalam Melaksanakan Administrasi Kependudukan.

## Pemberdayaan Aparatur
Pemberdayaan  dapat  diartikan  sebagai  tujuan  dan  proses.  Sebagai  tujuan, pemberdayaan  adalah  suatu  keadaan  yang  ingin  dicapai,  yakni  masyarakat  yang memiliki  kekuatan  atau  kekuasaan  dan  keberdayaan  yang  mengarah  pada kemandirian,  dengan  kata  lain  pemberdayaan  merupakan  suatu  usaha  untuk meningkatkan  kemampuan  profesionalitas  aparat  dalam  meningkatkan  kinerjanya. Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan sumber daya aparat harus dilakukan dengan sungguh-sungguh  dan  terencana,  agar  tidak  mengalami  kegagalan,  seperti pemborosan  waktu,  tenaga,  pikiran,  dan  biaya.  Secara  sederhana  pemberdayaan merupakan cara yang amat praktis dan produktif untuk mendapatkan yang terbaik dari diri sendiri dan staf kita (Stewart, 1998). Lebih lanjut dikemukakan oleh Tjiptono dan  Diana  (1996),  bahwa  pemberdayaan  dapat  diartikan  sebagai  pelibatan karyawan  yang  benar-benar  berarti  (signifikan).  Dengan  demikian  pemberdayaan tidak hanya sekedar memiliki masukan tetapi juga memperhatikan, mempertimbangkan  menindaklanjuti  masukan-masukan  tersebut,  apakah  dapat diterima  atau  tidak.  Dengan  kata  lain  tanpa  adanya  pemberdayaan,  pelibatan karyawan  akan  menjadi  sia-sia.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  pendapat  Edi  Suharto (1998)  yang  menjelaskan  bahwa  pemberdayaan  dapat  dilakukan  melalui  tiga pendekatan yaitu:
1.Pendekatan mikro.
Pemberdayaan  dilakukan  terhadap  individu  melalui  bimbingan,  konseling ,  crisis intervention .    Tujuan  utamanya  adalah  membimbing  atau  melatih  individu  dalam menjalankan  tugas-tugas  kesehariannya.    Model  ini  sering  disebut  sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas ( task centered approach ).
2.Pendetakatan mezzo.
Pemberdayaan  dilakukan  terhadap  kelompok  masyarakat,  pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan,  pelatihan,  dinamika  kelompok  Pendidikan,  pelatihan,  dinamika kelompok  biasanya  digunakan  sebagai  strategi  dalam  meningkatkan  kesadaran, pengetahuan, keterampilan.
3.Pendekatan makro.
Pendekatan ini sering disebut dengan strategi sistem pasar ( large-system strategy ), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang luas.  Perumusan kebijakan,  perencanaan  sosial,  kampanye,  aksi  sosial,  pengorganisasian  dan pengembangan masyarakat adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Dalam hubungannya  dengan  pemberdayaan  aparat,  pengembangan  pegawai  atau pengembangan  sumber  daya  manusia  dapat  dijadikan  sebagai  pembentuk  tingkah laku  melalui  pengalaman.    Hal  tersebut  berkaitan  juga  dengan  mempersiapkan pegawai  untuk  dapat  bekerja  lebih  baik,  serta  mempersiapkan  mereka  untuk
menerima  tanggung  jawab  yang  lebih  besar  di  masa  mendatang.    Sehubungan dengan  pernyataan  tersebut,  Siagian  (1996)  mengemukakan  bahwa  pengalaman banyak  organisasi  menunjukkan  bahwa  dengan  penyelenggaraan    program    yang komprehensif  sekalipun,  belum  menjamin  bahwa  para  karyawan  baru  serta  merta dapat melaksanakan tugas dengan memuaskan.
Manajemen  personalia  menurut  Miner  dan  Miner  (dalam  Hasibuan,  1995) didefinisikan  sebagai  suatu  proses  pengembangan,  penerapan,  dan  penilaian kebijakan-kebijakan,  prosedur-prosedur,  metode-metode,  dan  program-program yang  berhubungan  dengan  individu  karyawan  dalam  organisasi.  Lebih  lanjut ditambahkan  oleh  Flippo  (dalam  Hasibuan,  2003)  bahwa  manajemen  personalia merupakan  perencanaan,  pengorganisasian,  pengarahan,  dan  pengendalian  dari pengadaan,  pengembangan,  kompensasi,  pengintegrasian,  pemeliharaan  dan pemberhentian  karyawan,  dengan  maksud  terwujudnya  tujuan  perusahaan, individu, karyawan, dan masyarakat.  Sedangkan Miner dan Miner (dalam Hasibuan, 1995) menyatakan bahwa manajemen personalia didefinisikan sebagai suatu proses pengembangan,  penerapan,  dan  penilaian  kebijakan-kebijakan,  prosedur-prosedur, metode-metode,  dan  program-program  yang  berhubungan  dengan  individu karyawan dalam organisasi.

## Aparat Kelurahan
Menurut  Handayaningrat  (1983),  aparat  adalah  aspek-aspek  administrasi yang  diperlukan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan/negara,  sebagai  alat  untuk mencapai  tujuan  nasional.    Aspek-aspek  administrasi  itu  terutama  kelembagaan (organisasi)  dan  kepegawaian.  Lebih  lanjut  diuraikan  oleh  Handayaningrat  (1983), bahwa  aparat  pemerintah  adalah  orang-orang  yang  menduduki  jabatan  dalam kelembagaan pemerintahan (badan eksekutif), yang meliputi:
a. Penjabat negara, yang bertugas di bidang pemerintahan (eksekutif), meliputi:
1) Presiden dan Wakil Presiden
2) Menteri Kabinet
3) Gubernur Kepada Daerah Tingkat I
4) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh R.I. di Luar Negeri
5) Bupati/Walikota
b. Angkatan Bersenjata R.I. yang bertugas di bidang keamanan dan ketertiban.
1) Pegawai Negeri Sipil pusat dan daerah.
2) Pegawai Republik Indonesia yang bertugas pada Perangkat Desa/Kelurahan
c. Aparat Perekonomian Negara, yaitu:
1) Bank-bank milik negara dan daerah yang memberikan pelayanan atas jasa-jasa bank.
2) Badan  Usaha  Milik  Negara  dan  Daerah  yang  memberikan  pelayanan  umum kepada masyarakat.
Selanjutnya, menurut pendapat Tjokroamidjojo (1988), sumber daya manusia (aparat)  merupakan  unsur  utama  dalam  proses  usaha  untuk  mencapai  tujuan organisasi,  dan  faktor  manusia  juga  merupakan  faktor  penentu  atau  mempunyai kontribusi besar terhadap pencapaian tujuan tersebut.

## Pemberdayaan Aparat Kelurahan
Dalam  era  reformasi  saat  ini,  terjadi  perkembangan  dalam  hal  keberdayaan masyarakat.    Salah  satu  contoh  adalah  dalam  hal  perencanaan  dan  pelaksanaan program-program  pemerintah,  dimana  masyarakat  saat  ini  lebih  kritis  dalam menyikapi  segala  aspek  dalam  lingkup  program  kerja  pemerintah,  baik  mulai  saat perencanaan  hingga  tahap  pelaksanaannya.    Hal  tersebut  seperti  apa  yang diungkapkan  oleh  Widodo  (2001)  bahwa  perkembangan  masyarakat  yang  sangat dinamis, tingkat kehidupan yang semakin baik, merupakan indikasi dari empowering yang  dialami  oleh  masyarakat.    Oleh  karena  itu  perangkat  pemerintah,  baik  di tingkat pusat hingga pada tingkat kelurahan, harus mengubah posisi dan perannya (revitalisasi)  dalam  memberikan  pelayanan  publik.    Persepsi  bahwa  aparat pemerintah  yang  suka  mengatur  dan  memerintah  diubah  menjadi  aparat pemerintah  yang  melayani  dan  mengayomi.    Begitu  juga  pendekatan  yang sebelumnya  menggunakan  pendekatan  kekuasan  (represif),  diubah  menjadi  lebih terbuka,mau mendengarkan dan menerima masukan dari masyarakat, dengan kata lain mampu melakukan komunikasi dua arah guna mencapai tujuan secara bersama- sama.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  yang    dikemukakan  Widodo  (2001),  bahwa perangkat  pemerintah  daerah  dapat  dikatakan  berkualitas  manakala  mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.    Kemampuan  tersebut  hanya  dapat  dicapai  manakala  mereka mempunyai bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup dan memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, karena kemampuan pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keterampilan. Dalam hal  meningkatkan  kemampuan  aparat  pemerintah,  juga  dikemukakan  oleh  Rasyid dan  Syahril  (1997),  bahwa  pendidikan  dan  pelatihan  merupakan  bagian  dari  upaya pengembangan  sumber  daya  manusia,  tidak  hanya  menekankan  aspek  fisik (kesegaran  atau  kesehatan  jasmani),  tetapi  menyangkut  segi-segi  non  fisik  seperti kualitas  kepribadian,  kualitas  kekaryaan  seperti  tercermin  dalam  produktivitas, disiplin  kerja,  keswadayaan,  keswakaryaan,  dan  wawasan  masa  depan.  Beberapa cara  untuk  meningkatkan  kemampuan  aparat,  juga  dikemukakan  oleh  Widodo (2001), yaitu:
1. Melalui Pendidikan Pemberian  kemampuan  melalui  pendidikan  ini  dapat  dilakukan  melalui  dua jenjang.  Pertama, pendidikan formal yang berjenjang S1 ke S2 dan ke S3.  Kedua, melalui  pendidikan  administrasi  penjenjangan  sejenis  PIM  IV,  PIM  III,  PIM  II, PIM.I, LEMHANAS, untuk para personil pemerintah daerah.
2. Melalui Pelatihan
Pemberian  kemampuan  melalui  pelatihan  ini  dimaksudkan  mengikutsertakan para  perangkat  pemerintah  daerah,  setiap  ada  kesempatan  dalam  kegiatan pelatihan,  kursus,  seminar,  diskusi,  dan  sejenisnya  baik  yang  diselenggarakan sendiri,  maupun  yang  diselenggarakan  oleh  lembaga  lain,  bisa  publik  maupun bisnis.  Dengan begitu mereka akan bertambah wawasan, dan pengetahuannya yang dapat mendukung dalam menjalankan tugas.
3. Melalui Pengalaman Pemberian  kemampuan  melalui  pengalaman  ini  maksudnya  adalah  melakukan
“ tour  of  duty ”  para  personil  pemerintah  daerah  dalam  mengartikulasi  masalah dan memperjuangkannya sesuai keinginan masyarakat.  Dengan kegiatan “ tour of  duty ”  secara  rutin,  maka  masing-masing  perangkat  pemerintah daerah  tidak hanya mempunyai pengalaman cukup banyak dalam berbagai bidang tugas dan tanggung jawab, tetapi juga motivasi yang tinggi karena ada suasana kerja baru. Selanjutnya,  menurut  pendapat  Mastika  (2010),  bahwa  faktor-faktor  yang berpengaruh dalam proses pemberdayaan aparat adalah:
1. Kualitas Pegawai
Kualitas  pegawai  atau  karyawan  dimaksud  adalah  tingkat  pendidikan  formal pegawai  atau  karyawan.    Tingkat  pendidikan  pegawai  inilah  yang  dapat menopang  pelaksanaan  tugas  dan  pekerjaan  yang  dibebankan  kepadanya, karena  paling  tidak  si  pegawai  telah  mendapat  ilmu  pengetahuian  yang didapatnya ketika sedang menempuh pendidikan.
2. Kemampuan  dan  Kemauan  Pegawai  Kemampuan  dan  kemauan  pegawai  pada dasarnya  merupakan  hal  yang  berasal  dari  dalam  diri  seseorang  untuk melaksanakan setiap  tugas  yang  menjadi  pekerjaannya  agar  lebih bertanggung jawab dalam keahliannya, tanpa menunggu perintah terlebih dahulu. Semangat kerja setiap pegawai dapat selalu dipupuk dan dikembangkan dengan salah satu cara melalui pendekatan secara spiritual.
3. Sarana Pendukung Sarana pendukung untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam suatu organisasi, baik organisasi pemerintah atau swasta akan berpengaruh terhadap kelancaran tugas dan pekerjaan.  Sarana pendukung yang perlu mendapat perhatian, antara lain:
a. Lingkungan Kerja
Lingkungan  kerja  yang  kondusif  akan  mendukung  para  pegawai  dapat bekerja dengan nyaman, gairah, semangat, dan penuh rasa kekeluargaan.
b. Peralatan Kerja Peralatan kerja yang lengkap, seperti peralatan teknologi yang canggih akan dapat mendukung kecepatan kerja serta produktivitas pegawai.
c. Kesejahteraan

## Kebijakan Publik
Kebijakan  atau policy menurut  Easton  (1979),  adalah consists  of  a  webof decision  and  actions  that  allocate…  values (meliputi  seperangkat  keputusan  dan kegiatan  yang  muatannya  mengalokasikan…  nilai).    Pendapat  serupa  juga dikemukakan  oleh  Laswell  (1970),  yang  mengartikan  kebijakan  sebagai a  projected program of goals, values and practices (suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan  pelaksanaan  yang  terarah).    Friend,  Kimball,  Power,  Yewlett  (1974). memberikan  pendapat  tentang  kebijakan  yang  lebih  menekankan  pada kesinambungan  kebijakan  sebagai essentially  stance  which,  once  articulated, contibuted  to  the  context  within  which  succession  of  future  decisions  will  be  made
(pada  dasarnya  merupakan  cerminan  suatu  sikap,  yang  pada  saat  diartikulasikan, dapat  memberi  kontribusi  kepada  kesinambungan  keputusan-keputusan  yang dibuat  kemudian).  Berdasarkan  beberapa  pendapat  tersebut  di  atas,  dapat dijelaskan  bahwa  kebijakan  merupakan  serangkaian  keputusan  yang  dibuat kemudian dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara terarah dan  berkesinambungan.    Sehingga  diharapkan  dalam  proses  pembuatan  kebijakan selanjutnya  dapat  lebih  meningkatkan  hasil  yang  telah  dicapai  melalui  kebijakan yang  dibuat  sebelumnya.  Pendapat  berbeda  dikemukakan  oleh  Tjokroamidjojo (1993),  bahwa  kebijakan  publik  adalah  setiap  keputusan  yang  dilaksanakan  oleh pejabat  pemerintah  atau  negara  atas  nama  instansi  yang  dipimpinnya,  seperti Presiden,  Menteri,  Gubernur,  Bupati,  dan  lain-lain,  dalam  rangka  melaksanakan fungsi umum pemerintahan atau pembangunan guna mengantisipasi permasalahan tertentu, maupun dalam  rangka  mencapai  tujuan  tertentu  dalam  rangka  mencapai tujuan  negara.  Sedangkan  Dunn  dan  Quade  (2000),  mengemukakan  bahwa kebijakan publik dapat diartikan sebagai penentu dan pelaksana langkah-langkah ke depan  untuk  memecahkan  masalah  dalam  lingkungan  publik  tertentu,  atau pencapaian-pencapaian tujuan-tujuan publik tertentu.  Lingkup publik tersebut bisa masyarakat  bangsa,  masyarakat  daerah,  kelompok  rentan,  masyarakat  usaha (produsen maupun konsumen), masyarakat pemilih, dan lain sebagainya.
Dengan  demikian  kebijakan  publik  dapat  dijelaskan  sebagai  seperangkat keputusan  yang  dibuat  dan  ditetapkan  oleh  instansi  yang  berwenang,  untuk dipedomani  tentang  apa  yang  harus  dilakukan  dan/atau  tidak  perlu  dilakukan  oleh pemerintah  dalam  rangka  meningkatkan  kondisi  kehidupan  dan  penghidupan masyarakat  yang  lebih  baik  serta  kepentingan  masyarakat  seluas-luasnya,  yang semua  itu  diharapkan  dapat  memberikan  kelangsungan  bagi  pertumbuhan masyarakat yang berkualitas.

## Administrasi Kependudukan
Sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas,  bahwa  masalah  kependudukan  saling berkaitan  dan  berpengaruh  dengan  permasalahan  sosial,  ekonomi,  kebudayaan, kesehatan, lingkungan hidup (ekologi), dan lain sebagainya.  Oleh sebab itu, setiap pemerintahan  menaruh  perhatian  yang  serius  dalam  menangani  persoalan kependudukan  tersebut.    Hal  ini  dikarenakan  permasalahan  kependudukan merupakan  salah  satu  faktor  penting  dalam  upaya  peningkatan  kesejahteraan masyarakat,  dan  menciptakan  keamanan/ketertiban  masyarakat.    Sehingga,  untuk mencapai maksud tersebut, sebagai salah satu langkah yang penting adalah dengan melaksanakan  administrasi  kependudukan  secara  baik  dan  benar.  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang  dimaksud  dengan  administrasi  kependudukan  adalah  rangkaian  kegiatan penataan  dan  penertiban  dalam  penerbitan  dokumen  dan  data  kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan  serta  pendayagunaan  hasilnya  untuk  pelayanan  publik  dan pembangunan sektor lain.
Berdasarkan  perumusan  masalah  dan  tinjauan  pustaka  seperti  telah diuraikan  sebelumnya,  maka  penelitian  ini  akan  menganalisis  tentang pemberdayaan aparat pemerintahan kelurahan, yang ditinjau dari beberapa aspek : 1. Program  pendidikan  dan  pelatihan  yang  harus  dilaksanakan  secara  selektif  dan berjenjang sesuai dengan program peren-canaan pengembangan aparat.
2. Pendelegasian tugas dan tanggung jawab juga harus selektif, dimana pembagian tugas harus berdasarkan jenjang karir, kemampuan dan kemauan tiap-tiap aparat. Sehingga diharapkan tidak ada aparat yang merasa terbebani dengan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Ketersediaan  anggaran  dan  dana  operasional,  yang  diharapkan  dapat  menjaga kesinambungan  program-program  kerja  pemerintahan  kelurahan,  yang  pada akhirnya meningkatkan kinerja aparat dalam melaksanakan fungsi tugas mereka.
4. Pedoman  prosedur  administrasi  kependudukan  yang  jelas,  sehingga  dapat dengan mudah dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh aparat.
5. Ketersediaan  jumlah  aparat  yang  memadai,  agar  dalam  proses  pelaksanaan administrasi kependudukan tidak mengalami hambatan yang berarti.
6. Pemberian  insentif  bagi  aparat  pemerintahan  kelurahan  berdasarkan  prestasi kerjanya, untuk memotivasi aparat dalam meningkatkan kinerjanya.

## Pemberdayaan  Aparat  Dalam  Melaksanakan  Administrasi  Kependudukan  Di Kelurahan Lok Bahu
Berdasarkan  rumusan  masalah  sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya, maka penulis mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pemberdayaan aparat di  Kelurahan  Lok  Bahu  dalam  kaitannya  dengan  pelaksanaan  adminis-trasi kependudukan. Adapun informasi mengenai pemberdayaan aparat di Kelurahan Lok Bahu  dalam  melaksanakan  administrasi  kependudukan  tersebut,  meliputi pemberdayaan  aparat  melalui  program  pendidikan  dan  pelatihan,  pendelegasian tugas  dan  tanggung  jawab,  ketersediaan  anggaran  dan  dana  t  operasional, pedoman  prosedur  administrasi  kependudukan,  ketersediaan  jumlah  aparat  yang memadai,  dan  pemberdayaan  aparat  melalui  pemberian  insentif.  Informasi mengenai pemberdayaan aparat di Kelurahan  Lok Bahu tersebut diperoleh melalui hasil  pengamatan  dan  wawancara  yang  dilakukan  kepada  narasumber  yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan yang dimaksud.

## Pemberdayaan Aparat Melalui Pendidikan dan Pelatihan
Salah  satu  upaya  yang  sering  dilakukan  oleh  suatu  organisasi  dalam  rangka meningkatkan  kinerja  pegawainya  adalah  melalui  pemberian  kesempatan  kepada pegawai  untuk  mengikuti  program-program  pendidikan  dan  pelatihan,  baik  yang dilakukan  oleh  organisasi  itu  sendiri,  maupun  program  pendidikan  dan  pelatihan yang  diadakan  oleh  pihak-pihak  lain  yang  berkompeten  di  bidang  ini.    Melalui pendidikan  dan  pelatihan  tersebut  diharapkan  kemampuan  pegawai  dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya diharapkan dapat meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh mengenai  keadaan  aparat  di  Kelurahan  Lok  Bahu  berdasarkan  tingkat  pendidikan akhirnya,  diketahui  bahwa  jumlah  aparat  dengan  tingkat  pendidikan  akhir  SLTA
kebawah,  lebih  banyak  dibandingkan  dengan  jumlah  aparat  yang  memiliki  tingkat pendidikan  akhir  sarjana  (S1),  dengan  jumlah  masing-masing  9  orang  dan  7  orang. Melalui  hasil  pengamatan  di  lapangan,  dan  wawancara  yang  dilakukan  kepada beberapa aparat di lingkungan kantor Kelurahan Lok Bahu  diperoleh  hasil  bahwa sebagian    besar  aparat  di  Kelurahan  Lok  Bahu  belum  memperoleh  kesempatan untuk  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  guna  meningkatkan  kemampuan  kerja mereka sesuai dengan bidang tugas mereka masing-masing. Berdasarkan informasi yang  diperoleh  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  pemberdayaan  aparat pemerintahan kelurahan lok bahu dalam melaksanakan administrasi kependudukan melalui pemberian kesempatan untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan khususnya  dalam  bidang  informasi  dan  teknologi,  maupun  dalam  bidang  ilmu statistik  belum  dilakukan  secara  maksimal,  dengan  tidak  maksimalnya  pendidikan dan  pelatihan  yang  diikuti  oleh  aparat  kelurahan  lok  bahu  maka  pembuatan  atau penyusunan  laporan  berkenaan  dengan  administrasi  kependudukan  menjadi terhambat dan tidak akurat.

## Pemberdayaan Aparat Melalui Pendelegasian Tugas Dan Tanggung Jawab
Berdasarkan  hasil  pengamatan  di  lapangan,  diketahui  bahwa  pelaksanaan pendelegasian  tugas  dan  tanggung  jawab  kepada  aparat  di  Kelurahan  Lok  Bahu sudah berjalan dengan cukup baik.  Hal tersebut terlihat dari pembagian tugas yang sudah  terstruktur  pada  masing-masing  seksi  yang  ada,  disamping  itu  juga  hampir semua aparat di kelurahan ini pernah mendapatkan penugasan luar, sesuai dengan bidang  pekerjaan  yang  menjadi  tanggung  jawab  mereka  masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, dapat dikatakan bahwa pemberdayaan  aparat  pemerintahan  kelurahan  Lok  Bahu  dalam  melaksanakan administrasi kependudukan melalui pendelegasian tugas dan tanggung jawab sudah berjalan  cukup  baik.    Pemberdayaan  aparat  melalui  pendelegasian  tugas  dan tanggung jawab tersebut dilakukn dengan memberikan petunjuk dan panduan yang jelas  mengenai  tugas  dan  tanggung  jawab  pada  masing-masing  seksi  yang  ada dalam struktur organisasi Kantor Kelurahan Lok Bahu.   Salah  satu  faktor  penting dalam  upaya  melakukan  pemberdayaan  aparat  adalah  adanya  ketersediaan anggaran  dan  dana  operasional  yang  mencukupi.  Berdasarkan  hasil  pengamatan dan wawancara yang dilakukan diketahui bahwa pada kenyataannya anggaran dan dana  operasional  yang  dialokasikan  selama  ini  untuk  menunjang  kegiatan  Kantor Kelurahan  lok  Bahu  belum  memadai.  Berikut    ini  akan  dipaparkan  beberapa  hasil wawancara  yang  dilakukan  dengan  beberapa  narasumber  yang  berkompeten dengan permasalahan tersebut.

## Pemberdayaan Aparat Melalui Pedoman Prosedur Administrasi Kependudukan
Berdasarkan  data  dan  informasi  yang  diperoleh  dari  pihak  Kelurahan  Lok Bahu,  dengan  memberikan  petunjuk  dan  panduan  yang  jelas  mengenai  tugas  dan tanggung  jawab  pada  masing-masing  seksi  yang  ada  dalam  struktur  organisasi Kantor  Kelurahan  Lok  Bahu.    Disamping  itu  juga,  pendelegasian  tugas  dan tanggung.  Berdasarkan  pernyataan  tersebut  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa pemberdayaan  aparat  pemerintahan  kelurahan  Lok  Bahu  dalam  melaksanakan
administrasi kependudukan melalui ketersediaan anggaran dan dana operasional di Kelurahan  Lok  Bahu  belum  memadai  dan  hal  ini  tidak  terlepas  dari  Anggaran  dan dana  operasional  dari  anggaran  yang  telah  dianggarkan  dalam  DPA  (Daftar Pelaksanaan  Anggaran)  Kelurahan  Lok  Bahu.  Sehingga  dapat  menghambat kegiatan-kegiatan  perbaikan  pasilitas  kantor,  perbaikan  alat  komputerisasi  serta pengadaan  blangko  biodata  penduduk  dan  KTP,  khususnya  dalam  hal  pelayanan administrasi  kependudukan,  dimana  diketahui  bahwa  terkadang  proses  pelayanan administrasi  kependudukan  ter  henti  dikarenakan  kurangnya  dana  ope  Rasional tersebut  diketahui  bahwa  prosedur  administrasi  kependudukan  di  Kelurahan  Lok Bahu  sudah  dilakukan  berdasarkan  pedoman  yang  berlaku,  diantaranya melaksanakan pembuatan Buku Induk Penduduk, Buku Perubahan Penduduk, Buku Perkem-bangan Penduduk, Buku Kartu Keluarga, Buku Kartu Tanda Penduduk, dan Buku Jumlah Penduduk.

## Pemberdayaan Aparat Melalui Ketersediaan Jumlah Aparat Yang Memadai
Berdasarkan  informasi  data  yang  diperoleh  dari  Kelurahan  Lok  Bahu, diketahui bahwa jumlah aparat yang ada di Kelurahan Lok Bahu sebanyak 16 orang, terdiri dari 14 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil, 1 orang petugas PBB dan 1 orang petugas LINMAS.  Sebanyak 7 orang aparat yang bertugas sebagai staf administrasi di Kelurahan Lok Bahu pernah menjalani pemindahan tugas ( rolling ) antar seksi yang ada di kelurahan ini, sehingga semua staf administrasi tersebut pernah bertugas di Seksi  Tata  Pemerintahan,  khususnya  dalam  melaksanakan  tugas  pelayanan administrasi kependudukan. Adapun tujuan diadakannya pemindahan tugas ( rolling ) terhadap aparat yang bertugas sebagai staf administrasi ini bertujuan agar mereka tidak merasa jenuh menangani satu bidang pekerjaan saja, selain itu juga diharapkan para  aparat  tersebut  mendapatkan  pengalaman  dan  dapat  membuka  wawasan terhadap  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  baru  sesuai  dengan  penempatannya. Berdasarkan  pernyataan  tersebut  di  atas,  dapat  dijelaskan  bahwa  pember-dayaan aparat  pemerintahan  kelurahan  Lok  Bahu  dalam  melaksanakan  administrasi kependudukan melalui ketersediaan jumlah aparat yang memadai di Kelurahan Lok bahu  belum  mencukupi  khususnya  dalam  melak-sanakan  pelayanan  administrasi kependudukan.    Namun  hal  tersebut  tidak  menyebabkan  fungsi  pelayanan administrasi  kependudukan  menjadi  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya, dikarenakan  kebijakan  yang  diterapkan  kepada  aparat  yang  bertugas  sebagai  staf administrasi melalui pemindahan tugas ( rolling ) cukup membantu untuk mengatasi kurangnya jumlah aparat dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Lok  Bahu.  Jumlah  aparat  yang  ada  di  kelurahan  Lok  Bahu  sekarang  ini  belum sebanding  dengan  beban  tugas  yang  dilaksanakan  oleh  masing-masing  seksi, dimana  pelayanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  menjadi  lambat  dikarenakan masing-masing aparat melakukan pekerjaan secara rangkap, idealnya jumlah aparat disesuaikan  dengan  beban  tugas  dan  Tupoksi  masing-masing  aparat.  Dari  jumlah aparat  yang  ada  di  Kelurahan  Lok  Bahu  sebanyak  16  orang  dimana  pada  masing- masing seksi hanya ditempati oleh 1 sampai 2 orang aparat termasuk Kepala Seksi, hal ini dirasa masih kurang dan perlu adanya penambahan, dan pada  masing-masing seksi setidaknya ditempati oleh 3 sampai 4 orang aparat.

## Pemberdayaan Aparat Melalui Pemberian Insentif
Pemberdayaan  aparatur  melalui  pemberian  insentif  di  Kelurahan  Lok  Bahu, diperoleh informasi belum sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan pernyataan dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  tersebut  di  atas,  dapat  dijelaskan  bahwa pember-dayaan  aparat  pemerintahan  Kelurahan  Lok  Bahu  dalam  melaksanakan administrasi  kependudukan  melalui  pemberian  insentif  di  Kelurahan  Lok  Bahu secara  rutin  belum  pernah  dilakukan.  Namun  pemberian  insentif  dilakukan  untuk kegiatan-kegiatan  tertentu,  baik  itu  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Kelurahan  Lok Bahu  sendiri,  ataupun  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pihak  lain  yang  memerlukan bantuan  tenaga  dari  pihak  Kelurahan  Lok  Bahu.  Berdasarkan  pernyataan  dari  hasil wawancara yang dilakukan tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa pemberdayaan aparat  pemerintahan  Kelurahan  Lok  Bahu  dalam  melaksanakan  administrasi kependudukan melalui pemberian insentif di Kelurahan Lok Bahu secara rutin belum pernah  dilakukan.    Namun  pemberian  insentif  dilakukan  untuk  kegiatan-kegiatan tertentu, baik itu kegiatan yang dilakukan oleh Kelurahan Lok Bahu sendiri, ataupun kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain yang memerlukan bantuan tenaga dari pihak Kelurahan  Lok  Bahu.  Insentif  yang  diberikan  secara  rutin  sebulan  sekali  memang tidak  ada,  akan  tetapi  pihak  Kelurahan  Lok  Bahu  telah  mengambil  suatu  kebijakan untuk  memasukkan  kegiatan  dari  masing-masing  seksi  kedalam  DPA  (Daftar Pelaksanaan Anggaran) kegiatan belanja langsung pembangunan berupa Honor Tim pelaksana  kegiatan,  disamping  itu  pula  penghasilan  pengelolaan  biaya  pengurusan pertanahan  yang  dikumpulkan  yang  untuk  selanjutnya  akan  diberikan  kepada pegawai pada saat tertentu yaitu pada akhir tahun atau menjelang lebaran berupa THR.  Dari  pengamatan  yang  telah  kami  lakukan  dengan  tidak  adanya  pemberian insentif  terhadap  aparat  dapat  berdampak  penurunan  tingkat  disiplin  kerja,  dan pegawai akan mencari peluang usaha diluar sebagai tambahan kebutuhannya yang terkadang  menyita  jam  kerja,  hal  ini  sudah  barang  tentu  akan  menghambat pekerjaan  dalam  pemberian  pelayanan  administrasi  kependudukan  kepada masyarakat.

## Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Lok Bahu
Berdasarkan  hasil  pengamatan  di  lapangan,  dapat  dijelaskan  bahwa pelaksanaan  administrasi  kependudukan,  dapat  dengan  mudah  untuk  dilakukan. Hal  tersebut  terlihat  dari  adanya  pedoman  atau  panduan  baku  dalam penyusunannya, dimana aparat  yang     bertugas cukup mengisikan informasi data yang    diperlukan  sebagaimana  yang          terdapat  pada  buku  induk  Kependudukan, Buku  Perkembangan  Penduduk,  Buku  Perubahan  Penduduk,  Buku  Kartu  Keluarga, dan  Buku  Kartu  Tanda  Penduduk.    Untuk  pengisian  Buku  Jumlah  Penduduk, sebenarnya  diperlukan  seorang  aparat  yang  menguasai  ilmu  di  bidang  statistik, karena  Buku  Jumlah  Penduduk  tersebut,  harus  dapat  memberikan  informasi  yang tepat  dan  akurat  mengenai  keadaan  penduduk  di  Kelurahan  Lok  Bahu,  yang diklasifikasikan berdasarkan usia, mata pencaharian/pekerjaan, agama, pendapatan, dan  lain  sebagainya.  Buku  Jumlah  Penduduk  tersebut  nantinya  dapat  dijadikan acuan  atau  data  awal  bagi  instansi-instansi  lainnya,  maupun  pihak  swasta  untuk mengetahui  keadaan  penduduk  di  Kelurahan  Lok  Bahu.  Dalam  hal  pelaksanaan pelayanan  administrasi  kependudukan  kepada  masyarakat  di  Kelurahan  Lok  Bahu,
dapat  dikatakan  sudah  cukup  baik,  walaupun  masih  terdapat  beberapa  hal  yang harus  diperbaiki.    Hal  tersebut  diperoleh  berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan  dengan  beberapa  anggota  masyarakat  di  Kelurahan  Lok  Bahu,  yang sedang  mengurus  administrasi  kependudukan.  Selanjutnya  dari  hasil  pengamatan, diperoleh  informasi  bahwa  untuk  pelayanan  pengurusan  permohonan  pembuatan KTP,  maupun perpanjangan  KTP  sebenarnya  sudah  dapat  dilakukan  dengan  cepat. Dimana, prosedur yang baku adalah pemohon membawa kelengkapan sebagaimana yang  telah  ditetapkan,  kemudian  menyerahkan  berkas  yang  diperlukan  tersebut kepada petugas di loket pelayanan administrasi kependudukan, selanjutnya petugas akan meneliti kelengkapan tersebut, serta keabsahannya. Data yang ada selanjutnya dicatatkan  ke  dalam  Buku  Kartu  Tanda  Penduduk.    Kemudian  proses  akhir  adalah mengisi  blangko  pengantar  KTP  selanjutnya  yang  bersangkutan  menyampaikan pengantar tersebut ke kecamatan dan oleh petugas akan menginput data penduduk ke  dalam  database  yang  ada  pada  komputer,  berikut  tanda  tangan  dan  sidik  jari pemohon, serta pemotretan untuk pembuatan KTP. Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan  bahwa  pelaksanaan  pemberdayaan  aparat  pemerintahan  kelurahan  Lok Bahu  dalam  melaksanakan  administrasi  kependudukan,  khususnya  dalam  hal memberikan  pelayanan  untuk  pembuatan  KTP,  ataupun  perpanjangan  KTP  masih terdapat kendala minimnya sumber daya aparat di kelurahan lok bahu menimbulkan keterlambatan  dalam  pemberian  pelayanan  administrasi  kependudukan  terhadap masyarakat,  Sehingga  perlu  dicarikan  solusinya  untuk  tetap  dapat  memberikan kelancaran dalam pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Selain itu  juga,  dari  hasil  pengamatan  dapat  dijelaskan  bahwa  pelaksanaan  administrasi kependudukan  di  Kelurahan  Lok  Bahu  masih  tergantung  pada  laporan  data  dari masing-masing Ketua Rukun Tetangga (RT) yang ada di wilayah kelurahan tersebut. Seperti disampaikan diatas bahwa penyu-sunan laporan kependudukan berdasarkan data yang dikirim oleh Ketua RT, dalam hal ini pihak kelurahan  telah menyampaikan blangko isian laporan kependudukan yang diisi oleh Ketua RT berdasarkan perkem- bangan  penduduk  diwilayahnya  masing-masing,  dari  laporan  perkembangan penduduk  tersebut  oleh  pihak  kelurahan  akan  diinput  sebagai  laporan  penduduk bulanan.  Berdasarkan  pernyataan  yang  dikemukakan  tersebut  di  atas,  dapat dikatakan  bahwa  pemberdayaan  aparat  pemerin-tahan  kelurahan  lok  bahu  dalam melak-sanakan  administrasi  kependudukan,  sudah  mendapatkan  dukungan  yang cukup baik dari warga masyarakatnya.  Namun masih diperlukan sosialisasi tentang pentingnya  tertib  administrasi  kepen-dudukan  kepada  masyarakat,  khususnya  bagi warga  masyarakat  pendatang  di  wilayah  Kelurahan  Lok  Bahu.  Dampak  yang ditimbulkan dari kurang sadarnya atau tidak tertibnya masyarakat pendatang untuk melapor keberadaannya kepada Ketua RT atau Aparat Kelurahan setempat dimana yang  bersangkutan  tidak  terdata  sebagai  penduduk  baik  ditingkat  RT  maupun  di Kelurahan,  sehingga  segala  urusan  yang  berkenaan  dengan  administrasi kependudukan  atau  keperluan  pribadi  mereka  di  RT  atau  Kelurahan  tidak  akan terlayani,  seperti  halnya  mereka  tidak  terdata  sebagai  warga  diwilayah  tersebut, tidak terdata pada Pilkada, Pelayanan Kesehatan (Jamkesda), santunan kebakaran, santunan kelahiran, santunan kematian, Raskin serta jenis asuransi yang digratiskan oleh Pemerintah Kota Samarinda lainnya.

## Kesimpulan
Kemampuan  aparat  Kelurahan  Lok  Bahu  dalam  melaksanakan  administrasi kependudukan  masih  belum  memadai.    Hal  tersebut  disebabkan  belum  adanya upaya  pemberdayaan  aparat  yang  dilakukan  melalui  pemberian  kesempatan  untuk mengikuti  program  pendidikan  dan  pelatihan  kepada  aparat  yang  ada  guna meningkatkan kemampuan profesionalisme kerja aparat tersebut.  Selain itu, belum memadainya  anggaran  dan  dana  operasional  yang  dialokasikan,  juga  berpengaruh pada  proses  pelayanan  administrasi  kependudukan  kepada  masyarakat  yang terkesan masih lamban dan belum seperti yang diharapkan.
Pendelegasian tugas dan tanggung jawab sudah cukup baik.  Setiap aparat di Kelurahan  Lok  Bahu  sudah  dapat  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya secara  terstruktur,  sesuai  dengan  arahan  kebijakan  dan  peraturan  yang  berlaku. Selain  itu  pemberdayaan  aparat  melalui  pedoman  prosedur  administrasi kependudukan sudah berjalan dengan baik. Aparat yang bertugas sudah memahami dan  dapat  melaksanakan  prosedur  administrasi  kependudukan  sesuai  dengan pedoman baku yang telah ditetapkan.
Ketersediaan  jumlah  aparat  yang  ada  di  Kelurahan  Lok  Bahu  masih  belum sebanding  dengan  jumlah  penduduk  yang  ada  saat  ini.    Namun  melalui  kebijakan pemindahan tugas/rotasi kepada aparat yang bertugas sebagai staf administrasi ke masing-masing seksi yang ada di Kelurahan Lok Bahu, cukup membantu aparat yang bertugas  dalam  memahami  dan  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab  pada masing-masing seksi yang ada tersebut.
Serta  belum  ada  alokasi  anggaran  yang  secara  khusus  diperuntukan  bagi insentif kepada aparat berkenaan dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya, selain  insentif  berupa  Tunjangan  Hari  Raya  (THR).    Insentif  kepada  aparat  hanya diberikan apabila ada kegiatan yang dilakukan baik oleh Kelurahan Lok Bahu sendiri, maupun  kegiatan  atau  proyek  yang  dilakukan  Kelurahan  Lok  Bahu  untuk  oleh instansi maupun pihak swasta lainnya, yang memerlukan bantuan tenaga dari aparat Kelurahan Lok Bahu.

## Rekomendasi
Perlunya  memberikan  kesempatan  kepada  aparat  di  mengikuti  program pendidikan dan pelatihan, baik yang dilaksanakan oleh Kantor Kelurahan Lok Bahu sendiri, maupun yang dilaksanakan oleh instansi atau pihak lainnya, yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing aparat.  Hal tersebut untuk dapat lebih  meningkatkan  kemampuan  dan  intelektualitas  aparat  yang  bertugas, khususnya dalam hal pelayanan administrasi kependudukan.
Perlu  dicarikan  solusi  untuk  meningkatkan  anggaran  dan  dana  operasional Kelurahan  Lok  Bahu,  seperti  misalnya  dengan  mengajukan  usulan  kepada Pemerintah Kota Samarinda agar Kelurahan Lok Bahu dapat menggunakan sebagian (dalam  persentase)  dana  yang  diperoleh  melalui  pembayaran  Pajak  Bumi  dan Bangunan (PBB), atau dana retribusi lainnya untuk menambah dana operasionalnya. Ketersediaan anggaran dan dana operasional tersebut juga dapat diperuntukan bagi pemberian  beasiswa  kepada  aparat  yang  ingin  melanjutkan  jenjang  pendidikan
formal,  atau  mengikuti  program  pendidikan  keahlian  sesuai  dengan  minat  dan kemampuan masing-masing aparat.
Untuk  lebih  meningkatkan  motivasi  kerja  dan  disiplin  kerja  aparat  di Kelurahan  Lok  Bahu,  perlu  disediakan  anggaran  khusus  untuk  pemberian  insentif. Sehingga tidak perlu menunggu adanya kegiatan atau proyek yang dilakukan pihak lain,maupun yang dilaksanakan oleh kantor Kelurahan Lok Bahu sendiri.  Pemberian dana  insentif  secara  rutin,  walaupun  nominalnya  relatif  tidak  besar  diharapkan dapat lebih memotivasi aparat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
Pelaksanaan  administrasi  kepen-dudukan  perlu  dilakukan  secara  teliti, cermat,  dan  akurat.    Mengingat  laporan  mengenai  keadaan  penduduk  di  suatu wilayah,  dalam  hal  ini  Kelurahan  Lok  Bahu  sangat  penting  khususnya  dalam penyusunan  data  statistik,  baik  untuk  tingkat  kabupaten/kota,  propinsi,  maupun nasional.    Selain  itu  juga  data  tersebut  berguna  bagi  instansi-instansi  pemerintah lainnya, maupun bagi pihak swasta yang memerlukannya. perlunya sosialisasi yang berkes-inambungan  yang  dilakukan  oleh  aparat  Kelurahan  Lok  Bahu,  berkaitan dengan  aturan/ketentuan  berkaitan  dengan  administrasi  kependudukan.    Hal tersebut,  selain  untuk  mendapatkan  data  yang  akurat,  juga  untuk  meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam hal tertib administrasi kependudukan.

## Daftar Pustaka
Arikunto, Suharsimi. 2005. Manajemen Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta. Ambert,  Anne  Mario.  1995.  Understanding  and  Evaluating  Qualitative  Research:
Journal of Marriage And Family, November 1995.
Bennis,  Warren  G,  Michael  Mische.  1995.  Organisasi  Abad  21  :  Reinventing  Melalui Reengineering, Irma Andriani Rachmayanti (penterjemah), Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
Dunn,  William  N.,  E.  S.  Quade.  2000.  Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik,  Wibawa Samudra, dkk. (penterjemah), Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
Easton, David. 1979. A System Analysis of Political Life, University of Chicago Press,
Chicago.
Friend, John Kimball, John Marcus Power, C. J. L. Yawlett. 1974. Public Planning: The Inter-Corporate Dimension, Tavistock Publications Limited, London.
Gondokusumo, A. A. 1991. Komunikasi Penugasan, CV. Haji Masagung, Jakarta.
Handayaningrat, Soewarno. 1983. Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional, Gunung Agung, Jakarta.
Hasibuan,  Malayu  S.  P.  1995.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia:  Dasar  dan  Kunci Keberhasilan, CV. Haji Masagung, Jakarta.
 . 2003. Organisasi dan Motivasi, Bumi Aksara, Jakarta. Ife,  J.  1995.  Community  Development  Creating  Community  Alternative-Vision Analysis and Practice, Longman, Australia.
James  E.  2000.  Public  Policy  Making:  An  Introduction,  Wadsworth  Pub.  Co., California.
Jenkins, William Ieunan. 1978. Policy Analysis: A Political Organisational Perspective, Oxford University Press, London.
Kerta Witaradya. 2010. Pemberdayaan (Suatu Tinjauan Teori), http://kertawitaradya.wordpress.com , Januari 2010.
Laswell,  Harold  D.  1970.  The  Emerging  Conception  of  The  Policy  Sciences,  Yale University Law School, New Haven, Connecticut.
Mangkunegara,  A.  A.  Anwar  Prabu.  2000.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  PT.
Remaja Rosdakarya, Bandung.
Maryono.  2004.  Pemberdayaan  Aparatur  Pemerintah  Daerah  (Studi  Peningkatan Kualitas  Aparatur  Dalam  Era  Otonomi  Daerah  Di  Kabupaten  Banjarmasin): Delegasi, No. 3: 126-136.
Mastika,  Aida.  2010. Pengaruh  Motivasi  Terhadap  Kinerja  Pegawai  Pada  Badan Keluarga  Berencana  (KB),  Pemberdayaan  Permpuan  (PP),  Dan  Perlindungan Anak  (PA)  Di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara ,  Tesis,  Fisipol  Universitas Mulawarman, Samarinda.
Miles, Matthew, A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif, Tjetjep Rohensi (penterjemah), UI-Press, Jakarta.
Moleong,  Lexy  J.  2006.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  PT.  Remaja  Rosdakarya,
Bandung.
Nasution, S. 1996. Metodologi Riset, Tarsito, Bandung. Nawawi, M. 1989. Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta. Nazir, Moch. 2003. Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta. Ndraha, Talizuduhu. 1978. Administrasi Penduduk, Yayasan Karya Dharma, Jakarta. Osborne,  David,  Ted  Gaebler.  1993.  Reinventing:  How  The  Entrepreneurial  Spirit  Is Transforming The Public Sector, Penguin Group, New York.
Parsons, R. J. 1994. Empowerment Based Social Work Practice: A Study of Process and Outcomes, Paper Presented to the 41 st Annual Program Meeting, Council on Social Work Education, San Diego, Maret 1994.
Prijono,  S.  Onny,  A.  M.  W.  Pranarka.  1996.  Pemberdayaan,  Konsep,  Kebijakan  dan Implementasi, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta.
Putra, Fadillah. 2003. Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar Universitas Sunan Giri Surabaya, Surabaya.
Rasyid,  M.  Ryas,  Syahril  Tanjung.  1997.  Aspek  Pendidikan  Dalam  Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, IIP Press, Jakarta.
Siagian, Sondang P. 1996. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta.
Simanjuntak,  Payaman.  1985.  Pengantar  Ekonomi  Sumber  Daya  Manusia,  Bumi Aksara, Jakarta.
Stewart, Aileen Mitchell. 1998. Empowering People (Pemberdayaan Manusia), Agus M. Harjana (penterjemah), Kanisius, Yogyakarta.
Suharto, Edi. 1998. Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran, Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS), Bandung.
 .  1998.  Human  Development  Strategy:  The  Quest  of  Paradigmatic  and Pragmatic  Intervention  for  The  Urban  Informal  Sector,  Working  Paper  No. 98: 2-3.
Surakhmad,  Winarno.  1998.  Pengantar  Penelitian  Ilmiah:  Dasar  Metode  Teknik, Tarsito, Bandung.
Tardiyono,  2005.  Pemberdayaan  Aparatur  Pemerintah  Kabupaten  Brebes  Dalam Meningkatkan Kinerja, http:// digilib.umm.ac.id, Agustus 2005.
Thoha,  Miftah.  1995.  Birokrasi  Indonesia  Dalam  Era  Globalisasi,  Batang  Gadis, Jakarta.
Tjiptono,  Fandi,  Diana  Anastasia.  1996.  Total  Quality  Management,  Andi  Offset, Yogyakarta.
Tjokroamidjojo,  Bintoro.  1988.  Pengantar  Administrasi  Pembangunan,  PT.  Pustaka LP3ES, Jakarta.
 . 1993. Manajemen Pembangunan, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta.
Wibawa,  Samudra.  1994.  Evaluasi  Kebijakan  Publik,  PT.  Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta.
Widodo, Joko. 2001. Good Governance, Insan Cendekia, Surabaya.
Dokumen-Dokumen:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.