PRANATA PRANATA H U K U M H U K U M

## JURNAL ILMU HUKUM

## TAMI RUSLI

## S. ENDANG
PRASETYAWATI AGUS ISKANDAR FATHUR RACHMAN MEITA DJOHAN OE OKTA AINITA MARTINA MALE 1-14 15-24 25-37 38-49 50-64 65-79 80-88 89-95

## Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 14 Nomor 1 Januari 2019 ISSN 1907-560X
Tanggung  Jawab  Organ  Bumn  Dalam  Pengelolaan Kekayaan  Bumn  Dikaitkan  Dengan  Hak  Negara Sebagai Pemegang Saham
Kedudukan  Produk  Hukum  Dari  Fungsi  Pengaturan Mahkamah Agung Dalam Sistem Perundang-undangan Nasional
Analisis Putusan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Narkotika Dan Psikotropika Kepastian  Hukum  Dalam  Penegakkan  Hukum
Perpajakan
Tinjauan  Yuridis  Modus  Operanding  Tindak  Pidana Pencucian Uang ( Money Laundering )
Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga Analisis  Yuridis  Kebijakan  Pemerintah  Tentang Penyediaan  Fasilitas  Khusus  Menyusui  Dan/atau
Memerah Asi Untuk Mendukung Program Asi Ekslusif
Di Provinsi Lampung
Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  Berdasarkan Asas
Otonomi  Daerah  Pada  Kecamatan  Gedong  Tataan- Kabupaten Pesawaran
ZAINAB OMPU JAINAH
PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung
Terbit Pertama Kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli

## PENANGGUNG JAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

## KETUA PENYUNTING
Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

## WAKIL KETUA PENYUNTING
Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

## PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum Dr. Erlina B, S.H., M.H Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H Indah Satria, S.H., M.H Yulia Hesti, S.H., MH

## PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret) Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta) Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

## Alamat: Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142 Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261 Email: jurnal.mh@ubl.ac.id
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui  bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

## ISSN 1907-560X

## KEDUDUKAN PRODUK HUKUM DARI FUNGSI PENGATURAN MAHKAMAH AGUNG DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL
S . ENDANG PRASETYAWATI
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

## ABSTRAK
Authority  of  the  Supreme  Court  in  Implementing  the  Functions  of  Post-Amendment Arrangements  of  the  1945  Constitution  associated  with  the  current  national  legislation system will be very meaningful to determine whether the legal products made by the Supreme Court  have  the  power  such  as  legal  products  made  by  legislators  -  other  invitations.  The problem examined is how is the legal product position from the Supreme Court's regulatory function  in  the  national  legislation  system?  To  answer  these  problems,  this  study  uses  a normative juridical method with a legislative approach. Sources of data are generated from the  study  of  laws  and  regulations,  decisions  of  the  Supreme  Court,  Supreme  Court regulations,  Supreme  Court  circular  letters  and  related  research  literature.  The  resulting data  is  qualitative  data.  The  data  is  processed,  analyzed,  and  presented  with  analytical descriptive  methods.  Based  on  the  results  of  the  study,  it  can  be  explained  that  the  legal product position of the Supreme Court's regulatory function in the national legislation system consists  of  the  position  of  the  Supreme  Court  Regulation  as  a  statutory  regulation,  and  the position of the Supreme Court Circular as a policy regulation. The advice given is that in the implementation of the Supreme Court's regulatory functions it needs to be limited so that no arbitrary acts or acts of abuse of authority occur.

## Keywords: Position, Legal Product, Regulatory Function

## I. PENDAHULUAN
Penjelasan  Undang  Undang  Dasar 1945  sebelum  perubahan  menyebutkan bahwa  Negara  Indonesia  adalah  negara yang  berdasarkan  atas  hukum  ( Rechtstaat ) tidak  berdasarkan  atas  kekuasaan  belaka ( Machtstaat ). Dalam negara hukum, kekuasaan  itu  tidak  tanpa  batas,  artinya kekuasaan  itu  tunduk  pada  hukum.Secara populer  dikatakan  bahwa  negara  hukum adalah  negara  berdasarkan  hukum,  dan kekuasaan  harus  tunduk  pada  hukum. (Mochtar Kusumaatmadja, 2004: 54)
Selain prinsip tersebut menurut Bagir Manan  ada  prinsip  lain  yang  erat  dengan prinsip  Negara  hukum  yang  juga  dimuat dalam  Penjelasan:  “Pemerintahan  berdasar atas  sistem  konstitusi  (hukum  dasar),  tidak bersifat  absolutisme  (kekuasaan  yang  tidak
terbatas).”  (Bagir  Manan,  2004;  54). Prinsip  ini  mengandung  makna  ada pembagian kekuasaan negara dan pembatasan kekuasaan (tidak absolut dengan  kekuasaan  tidak  terbatas).  Melalui ketentuan  ini,  maka  dasar  sebagai  negara berdasarkan  atas  hukum  mempunyai  sifat normatif, bukan sekedar asas belaka.
Prinsip bahwa Indonesia suatu negara yang  berdasarkan  atas  hukum  dapat dikemukakan  dua  pemikiran  yaitu  : Pertama ,  bahwa  kekuasaan  tertinggi  di dalam  negara  Indonesia  ialah  hukum  yang dibuat  oleh  rakyat  melalui  wakil-wakilnya di lembaga legislatif. Jadi suatu kedaulatan hukum sebagai penjelmaan lebih lanjut dari paham  kedaulatan  rakyat.  Pemikiran kedua ialah  bahwa  sistem  pemerintahan  negara atau cara-cara pengendalian negara
memerlukan  kekuasaan  namun  tidak  ada satu kekuasaan pun di Indonesia yang tidak berdasarkan atas hukum. (Padmo Wahyono, 1982: 17).
Menurut  Sjachran  Basah  arti  negara hukum  tidak  terpisahkan  dari  pilarnya  itu sendiri,  yaitu  paham  kedaulatan  hukum. Paham  itu  adalah  ajaran  yang  menyatakan bahwa  kekuasaan  tertinggi  terletak  pada hukum  atau  tiada  kekuasaan  lain  apapun, terkecuali  kekuasaan  hukum  semata  yang hal  ini  bersumber  pada  Pancasila  selaku sumber dari segala sumber hukum. (Sjachran Basah, 1992: 1).
Sejarah ketatanegaraan Indonesia menunjukkan  bahwa  hubungan  hukum  dan kekuasaan  itu  tidak  imbang.  Kekuasaan mensubordinasi  hukum  baik  dalam  bentuk produk  legal  formal  maupun  dalam  bentuk ketatanegaraan  yang  bertolak  belakang dengan  amanat  konstitusi  kita  Undang- Undang  Dasar  (UUD)  1945.  Alasan pembenar yang digunakan adalah perkembangan  zaman  yang  menghendaki ke arah tersubordinasinya hukum  di  bawah kekuasaan demi survive -nya negara Republik  Indonesia.  Oleh  karena  itu penyimpangan  dari  semangat  konstitusi adalah  harga  yang  harus  dibayar.  Alasan riskan  ini  tidak  boleh  terulang  lagi  untuk menjawab permasalahan-permasalahan ketatanegaraan yang terus akan berkembang  karena  tuntutan  zaman  dan kondisi  politik  dari  periode  ke  periode. Tuntutan  akan  kepastian  hukum  dalam penyelenggaraan  negara  adalah  tuntutan konstitusional  yang  bergema  dalam  rangka menegakkan prinsip-prinsip negara hukum. (Dahlan Thaib, 1999: 47).
Teori  pemisahan  kekuasaan  dari Montesquieu  tersebut,  menurut  Ismail Suny,  tidak  dikenal  dalam  UUD  1945, melainkan  pembagian  kekuasaan  ( division of power ). (Ismail Suny, 1986: 16). Miriam
Budiardjo juga berpendapat bahwa Indonesia  menganut trias  politica dalam arti  pembagian  kekuasaan.  Hal  itu  terlihat, menurut Miriam Budiardjo, dalam pembagian bab dalam UUD 1945,yaitu Bab
III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab VII tentang Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR),  dan  Bab  IX tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Kekuasaan legislatif dijalankan oleh Presiden bersama- sama  dengan  DPR.  Kekuasaan  eksekutif dijalankan  oleh  Presiden  dengan  dibantu oleh
Menteri-menteri, sedangkan kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah  Agung  dan  lain-lain  badan peradilan.  (Muhammad  Asrun,  2004:  19- 20).  Sekarang  sejak  diadakan  Perubahan Pertama  yang  kemudian  lebih  dilengkapi lagi  oleh  Perubahan  Kedua,  Ketiga,  dan Keempat UUD 1945, konstitusi negara kita meninggalkan doktrin pembagian kekuasaan  itu  dan  mengadopsi  gagasan pemisahan kekuasaan dalam arti horizontal ( horizontal  separation  of  power ).  (Jimly Asshiddiqie, 2006: 46).
Pemisahan kekuasaan menurut Theberge  dengan  mengambil  ucapan  dari Montesquieu, mengungkapkan bahwa pemisahan fungsi eksekutif dari legislature bertujuan  untuk  memberlakukan hukum  bagi  semua  orang,  dan  fungsi kemerdekaan  peradilan  untuk  menjaga supaya  hukum  dan  hanya  hukum  yang berlaku.  (Leonard  J.Theberge,  1979:  5). Apabila  pengadilan digabung  dengan legislature ,  kehidupan  dan  kebebasan  akan berada dalam suatu kendali yang dilakukan secara  sewenang-wenang.  Bila  pengadilan digabung  dengan  eksekutif,  hakim  dapat berprilaku kejam dan menindas.
Sarjana  lain yang  menghendaki adanya pemisahan kekuasaan negara adalah Hans  Kelsen.  Menurut  Kelsen,  fungsi- fungsi hukum dalam suatu negara
berdasarkan  teori  hukum  dibedakan  ke dalam tiga kategori yaitu legislasi, administrasi  (termasuk  pemerintahan),  dan peradilan.  Kekuasaan  legislatif  adalah kekuasaan yang meliputi pembuatan undang-undang. Kekuasaan eksekutif meliputi  penyelenggaraan  undang-undang. Kekuasaan  yudikatif  adalah  kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang- undang.  Organ  Jimly  Asshiddiqie,  legislasi dijalankan  oleh  parlemen  yang  dipilih melalui  pemilihan  yang  tertib.  Suatu  organ legislasi  berfungsi  untuk  menciptakan norma-norma  hukum  yang  umum.  (A. Muhammad Asrun, 2004: 31-32).
Kelsen  melihat  fakta  bahwa  fungsi ketiga cabang kekuasaan dimaksud berfungsi  melakukan  pelayanan  publik, karena itu harus ada garis yang memisahkan dan membagi ketiganya secara jelas.  Ketiga  cabang  kekuasaan  juga  tidak diperkenankan menjadi  satu  lebih berkuasa dari  yang  lain  dan  harus  menjalankan kekuasaannya  berdasarkan  undang-undang yang  telah  ditetapkan.  ((A.  Muhammad Asrun, 2004: 33).
Menurut Jimly Asshiddiqie, sekarang sejak diadakannya Perubahan Pertama yang kemudian  lebih  dilengkapi  oleh  Perubahan Kedua,  Ketiga,  dan  Keempat  UUD  1945, konstitusi negara kita meninggalkan doktrin pembagian  kekuasaan  dan  mengadopsi gagasan  pemisahan  kekuasaan  dalam  arti horizontal ( horizontal separation of power ).Pemisahan  kekuasaan  itu  dilakukan dengan  menerapkan  prinsip checks  dan balances di antara lembaga-lembaga konstitusional  yang  sederajat  itu  yang diidealkan saling mengendalikan satu sama lain.  (Jimly Asshiddiqie, 2006: 46).
Berkaitan  dengan  masalah  kekuasaan kehakiman yang bebas, Subekti berpendapat  bahwa  kebebasan  hakim  yang menjadi  sendi  peradilan  yang  baik  tidak
saja dalam hal larangan untuk mempengarui  kekuasaan  kehakiman  oleh kekuasaan lain di luar kekuasaan kehakiman,  tetapi  Mahkamah  Agung  juga dilarang  campur  tangan  terhadap  atau mempengaruhi suatu pengadilan di bawahnya  yang  sedang  memeriksa  dan memutus suatu perkara.  Mahkamah  Agung baru mempunyai kekuasaan dalam pemutusan suatu perkara jika ada permohonan  pemeriksaan  kasasi  dalam perkara tersebut.  (Jimly  Asshiddiqie, 2006: 18).
Menurut  Jimly  Asshiddigie,  cabang kekuasaan kehakiman dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang berpuncak  pada  Mahkamah  Agung  dan Mahkamah  Konstitusi.  Sesuai  dengan prinsip pemisahan kekuasaan, maka fungsi- fungsi  legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif dikembangkan sebagai cabang-cabang kekuasaan  yang  terpisah  satu  sama  lain. Jika  kekuasaan  legislatif  berpuncak  pada Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR) yang terdiri atas dua kamar, yaitu DPR dan DPD,  maka  cabang  kekuasaan  yudikatif berpuncak pada kekuasaan kehakiman yang juga dapat dipahami mempunyai dua pintu, yaitu  pintu  Mahkamah  Agung  dan  pintu Mahkamah  Konstitusi.  (Jimly  Asshiddiqie, 2005: 82-83).
Mahkamah  Agung  adalah  puncak kekuasaan  kehakiman  dan  fungsi  peradilan di  Indonesia.  Dalam  mewujudkan  prinsip keadilan dan kebenaran hukum, Mahkamah Agunglah  yang  menjadi  puncak  harapan dan  aspirasi  seluruh  rakyat  Indonesia. Tetapi,  sebagai  puncak  aspirasi  akan keadilan itu, tugas Mahkamah Agung pada pokoknya  bukanlah  dalam  pembuatan hukum  ataupun  dalam  pelaksanaan  hukum dan  penegakan  hukum.  Fungsi  Mahkamah Agung  itu  adalah  untuk  menghakimi perkara-perkara ketidakadilan yang
muncul,  sehingga  dapat  diputuskan  secara tepat demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Jimly Asshiddiqie, 2006: 20).
Namum, dalam menjalankan
kewenangannya  Mahkamah  Agung  tidak hanya melaksanakan fungsi yudisial sebagaimana  diuraikan  di  atas,  tetapi  juga Mahkamah  Agung  melaksanakan  fungsi legislasi  dalam  pengaturan  hukum  acara peradilan  melalui  produk  hukumnya  yang seharusnya merupakan tugas atau kewenangan badan legislatif untuk mengatur  hukum  acara  peradilan  tersebut melalui undang-undang. Hal ini didasarkan pada Perubahan Ketiga UUD 1945 Pasal 24 A  ayat  (5)  yang  menyebutkan  bahwa susunan,  kedudukan,  keanggotaan  dan hukum  acara  Mahkamah  Agung  serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.  (Soewoto Mulyosudarmo, 2004: 360).
Jika melihat kewenangan dari Mahkamah  Agung  maka  dapat  diketahui melalui  ketentuan  peraturan  perundang- udangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman yang dilaksanakan oleh Mahkamah  Agung.  Berdasarkan  Pasal  10 ayat  (3)  UU  Nomor  14  Tahun  1970 juntoUU  Nomor  35  Tahun  1999  (telah diganti  dengan  UU  Nomor  4  Tahun  2004) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan  Kehakiman,  junto  Pasal  28  UU Nomor  14  Tahun  1985  juntoUU  Nomor  5 Tahun  2004  tentang  Mahkamah  Agung sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU Nomor  3  Tahun  2009,  maka  fungsi kekuasaan  kehakiman  yang  dilaksanakan oleh Mahkamah Agung merupakan pengadilan  negara  yang  tertinggi  yang membawahi badan-badan peradilan lainnya sebagai  pelaku  kekuasaan  kehakiman dengan  fungsi-fungsi  sebagai  berikut: (Abdul Rasyid Thalib, 2006: 182-183).
a. Fungsi (pokok) mengadili ( recth sprekende functie ) meliputi :
1) Fungsi peradilan kasasi;
2) Fungsi  peradilan  untuk  sengketa kewenangan  mengadili  dan  sengketa perampasan kapal asing;
3) Fungsi Peninjauan Kembali;
4) Fungsi hak menguji material ( materieel  toetsingrect ).  (Soedirjo, 1987: vii).
b. Fungsi administratif meliputi: organisasi,  administrasi,  dan  keuangan yang terdiri atas : 1) Fungsi pengawasan ( toeziende functie ) mencakup bidang :
a) masalah teknis peradilan;
b) terhadap  perbuatan  hukum  dan perilaku  para  hakim  serta  pejabat kepaniteraan;
c) terhadap administrasi peradil an;
2) Fungsi pengaturan ( regelende functie/rule making power ).
c. Fungsi  yang  bersifat  ketatanegara  an meliputi :
1) Fungsi  penasihat  ( advieserende functie );
2) Fungsi pengawasan partai politik;
3) Fungsi pengawasan pemilu (pemilihan umum);
4) Fungsi  penyelesaia  perselisih  an antar daerah. (Henry
P.
Panggabean, 2001: 149).
Telah berulangkali Mahkamah Agung menetapkan  adanya  PERMA,  misalnya PERMA  Nomor  1  Tahun  1980  tentang Peninjauan  Kembali,  PERMA  Nomor  2 Tahun  2003  tentang  Prosedur  Mediasi  Di Pengadilan, PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan
Kelompok.  Selain  seringkali  mengeluarkan peraturan,  Mahkamah  Agung  juga  sering mengeluarkan  Surat  Edaran.  (Soewoto Mulyosudarmo,  2005:  363-364).  (Salah satu  contohnya  adalah  SEMA  Nomor  10
Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan  Peninjauan  Kembali  (PK)
kedua, yang kemudian menjadi permasalahan  ketika  PK  diajukan  oleh Jaksa sehingga terpidana atau ahli warisnya kehilangan  hak  untuk  melakukan  PK sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat 1 KUHAP.  (www.hukumonline.com, SEMA 10 Tahun 2009 ).
Pengaturan  hukum  acara  peradilan melalui  PERMA  ataupun  SEMA  sering dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung  dengan alasan telah terjadi kekosongan hukum dan untuk memenuhi kepentingan yang mendesak dalam penyelenggaraan peradilan.  Namun  demikian,  bukan  berarti Mahkamah  Agung  harus  melanggar  batas kekuasaannya dengan menyimpangi ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  24  A ayat  (5)  Perubahan  Ketiga  UUD  1945  dan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana  telah  diganti  dengan  pasal  28 UU Nomor 48 Tahun 2009 yang menyebutkan  bahwa  “Hukum  Acara  diatur dengan  undang-undang”  dan  tidak  juga berarti  harus  menyimpang  dari  ketentuan dalam  penjelasan  Pasal  79  UU  Nomor  14 Tahun  1985  Tentang  Mahkamah  Agung yang  menyebutkan  bahwa  “peraturan  yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan  dengan  peraturan  yang  disusun oleh pembentuk undang-undang dan Mahkamah  Agung  tidak  akan  mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban  warga  negara  pada  umumnya dan  tidak  pula  mengatur  sifat,  kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau pun pembagian beban pembuktian.”
Hukum Tata Negara telah mengajarkan adanya constitusionalism theory (teori  konstitusionalisme)  bahwa eksistensi  konstitusi  bagi  suatu  negara dimaksudkan  untuk  membatasi  kekuasaan agar  tidak  bertindak  absolut,  sehingga
materi muatannya harus check and balances (kesetaraan  kekuasaan  dan  saling mengontrol)  antar  lembaga  negara  atau antar  penguasa  negara  atau  antar  penguasa negara.  (Soewoto  Mulyosudarmo,  2004: 356-357). Termasuk maksud dari pembentukan  Pasal  24  A  ayat  (5)  UUD 1945  adalah  agar  materi  muatan  tentang pengaturan  hukum  acara  peradilan  diatur melalui  undang-undang,  sehingga  tercipta check  and  balances antara  DPR  dengan Mahkamah Agung.
Teori hukum yang dikemuka kan oleh Hans Kelsen dengan sebutan Stuffentheorie (teori  jenjang)  dapat  diketahui  bahwa ditetapkannya  PERMA  atau  SEMAyang mengandung  materi  muatan  hukum  acara adalah  tidak  didasarkan  pada  norma  yang lebih  tinggi  yaitu  UUD  1945.  Sangat  jelas bahwa  UUD  1945  menentukan  bahwa hukum acara diatur dengan undang-undang, bukan  diatur  dengan  PERMA  apalagi SEMA. Sedangkan kekuasaan untuk membentuk  undang-undang  dipegang  oleh badan legislatif yaitu DPR yang didasarkan pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Perubahan pertama  UUD  1945.Apabila  dipandang perlu  dan  mendesak,  maka  Mahkamah Agung dapat menggunakan “sarana konstitusional” yang telah tersedia (Soewoto Mulyosudarmo, 2004: 371-372).
Beberapa  ketentuan  yang  mengatur tentang  hukum  acara  peradilan  dahulu diatur  melalui  PERMA,  pasca  amandemen UUD  1945  diatur  kedalam  bentuk  undang- undang,  diantaranya  adalah:  PERMA Nomor  2  Tahun  1999  tentang  Pengawasan Partai  Politik  Oleh  Mahkamah  Agung dicabut  dengan  adanya  UU  Nomor  31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, PERMA Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Tata  Cara Penyelenggaraan  Wewenang  Mahkamah Konstitusi  Oleh  Mahkamah  Agung  dicabut dengan  adanya  UU  Nomor  24  Tahun  2003
tentang  Mahkamah  Konstitusi,  PERMA Nomor  2  Tahun  2005  tentang  Tata  Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap  Hasil  Pemilihan  Kepala  Daerah (PILKADA)  dan  Pemilihan  Wakil  Kepala Daerah  (PILWAKADA)  Dari  Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Propinsi dan KPUD Kabupaten/Kota dicabut dengan UU  Nomor  12  Tahun  2008  tentang Perubahan  Kedua  UU  Nomor  32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Bahkan  sebelum  amandemen  UUD  1945, PERMA  1  Tahun  1990  tentang  Tata  Cara Pelaksanaan  Putusan  Arbitrase  Asing dicabut dengan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Hal inilah yang kemudian  mendasari  adanya  pengaturan hukum  acara  dalam  bentuk  Undang- Undang pasca amandemen UUD 1945.
Bertitik  tolak  dari  latar  belakang masalah  yang  diuraikan  di  atas  dapat dirumuskan masalah sebagai berikut bagaimanakah  kedudukan  produk  hukum fungsi pengaturan dari kewenangan Mahkamah Agung dalam sistem perundang-undangan nasional?

## II. PEMBAHASAN
Batas Fungsi Pengaturan dari Kewenangan  Mahkamah  Agung  Dalam
Sistem Perundang-Undangan Nasional Pengertian  dari  kata  Batas  adalah
ketentuan yang
tidak
boleh dilampaui:pembentukan  kabinet  diberi  -- waktu  seminggu;  tindakan  itu  dianggap orang  telah  melampaui  –kekuasaannya. (http://www.Kamus  besar.com/3755/batas, diunduh  tgl  5  Juni  2018).  Batas  dalam penelitian  ini  adalah  Mahkamah  Agung diberi kewenangan regulasi atau pengaturan akan  tetapi  dibatasi  hanya  mengatur hukum  acara  peradilan  apabila  terdapat
suatu  persoalan  yang  belum  cukup  diatur dalam undang-undang.
Sedangkan  pengertian  dari  kata Kewenangan  secara  umum  merupa  kan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan hukum publik. (Prajudi Admosudirdjo,  1984:  16).  Selanjutnya dapat  dijabarkan  pengertian  wewenang pemerintah adalah :
1).Hak  untuk  menjalankan  suatu urusan  pemerintah  (dalam  arti sempit);
2).Hak  untuk  dapatsecara  nyata mempengaruhi  keputusan  yang akan diambil oleh instansi pemerintah  lainnya  (dalam  arti luas).
Kewenangan yang terdiri dari beberapa  wewenang  yaitu,  merupakan kekuasaan  terhadap  segolongan  orang tertentu  atau  kekuasaan  terhadap  suatu bidang  pemerintahan  yang  berlandaskan peraturan perundang-undangan.
Kewenangan adalah kekuasaan yang mempunyai  ladasan  hukum,  agar  tidak timbul  kesewenang-wenangan.  Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan  hukum  publik.  Hak  adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum  privat.  (Prajudi  Admosudirdjo, 1984:  76).  Sehingga  dalam  hal  ini wewenangan fungsi pengaturan Mahkamah Agung terdapat dalam perundang- undangan.
Sebagai  lembaga  yang  menjalankan kekuasaan  yudikatif,  Mahkamah  Agung yang memiliki kewenangan asli menjalankan fungsi judicial (peradilan) dan oleh
Undang-Undang diberikan kewenangan  regulasi  atau  pengaturan melalui  Pasal  79  UU  Nomor  14  Tahun 1985  tentang  Mahkamah  Agung.  Sehingga dengan  demikian  terdapat  penumpukan kewenangan yang dimiliki oleh
Mahkmamah  Agung  yakni  fungsi  yudisial dan fungsi pengaturan.
Menurut
Theberge (Leonard J.Theberge,  1979:  5).  dengan  mengambil ucapan  dari  Montesquieu,  mengungkapkan bahwa  pemisahan  fungsi  eksekutif  dari legislature bertujuan untuk memberlakukan hukum  bagi  semua  orang,  dan  fungsi kemerdekaan  peradilan  untuk  menjaga supaya  hukum  dan  hanya  hukum  yang berlaku.  Apabila  pengadilan  digabung dengan legislature , kehidupan dan kebebasan akan berada dalam suatu kendali yang  dilakukan  secara  sewenang-wenang. Bila pengadilan digabung dengan eksekutif, hakim dapat berprilaku kejam dan menindas.
Kerangka  konsep  yang  dilakukan terhadap  fungsi  pengaturan  yang  dimiliki Mahkamah Agung adalah untuk membatasi pelaksanaan  dari  kewenangan  Mahkamah Agung  tersebut  agar  tidak  menjalankan tugasnya secara sewenang-wenang.
Menemukan kedudukan produk hukum dari fungsi pengaturan Mahkamah Agung dalam sistem perundang-undangan nasional. Sehingga  dengan  menemukan  kedudukan hukum tersebut dapat dilakukan checks and balances terhadap fungsi pengaturan Mahkamah  Agung  yang  bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupaun  yang  merugikan  masyarakat pencari keadilan (justitiabelen).
Kedudukan  Surat  Keputusan  Bersama  / Peraturan  Bersama  sebagai  Produk Hukum Mahkamah Agung
Produk  hukum  Mahkamah  Agung yang bersifat mengatur selain PERMA atau SEMA  juga  dijumpai  dalam  bentuk  Surat Keputusan  Bersama  (SKB)  atau  Peraturan Bersama  yang  di  buat  oleh  Mahkamah Agung  bersama-sama  dengan  lembaga negara lain. Produk hukum ini
sesungguhnya bukan produk hukum Mahkamah  Agung  semata  akan  tetapi merupakan  produk  hukum  bersama  antara Mahkamah Agung dengan lembaga Negara lain,  sesuai  dengan  perintah  Undang- Undang  sebagai  norma  hukum  yang menjadi dasar pembentukannya.
Sebagai contoh yakni Surat Keputusan  Bersama  antara  Mahkamah Agung  dan  Komisi  Yudisial  Nomor  : 047/KMA/SKB/IV/ 2009, Nomor :
02/SKB/P.KY/IV/  2009  tentang  Kode  Etik dan  Pedoman  Perilaku  Hakim.  SKB  ini terbentuk atas perintah dari Pasal 41 ayat 3 UU  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal  32A ayat 4  UU  Nomor  3  Tahun  2009  tentang Perubahan  Kedua  atas  UU  Nomor  14 Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung. Jika dikaitkan dengan teori Hans Nawiasky, maka  SKB  termasuk  dalam  kelompok peraturan pelaksanaan (Verordnung).
Kadang-kadang  pendelegasian  itu tidak  menyebutkan  dengan  tegas  bentuk peraturannya,  tetapi  hanya  menyebutkan subjek yang diberi delegasi. Pasal 32A ayat 4  UU  Nomor  3  Tahun  2009  menyebutkan, “Kode  etik  dan  pedoman  perilaku  hakim sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) ditetapkan  oleh  Komisi  Yudisial  dan Mahkamah  Agung”.  Apa  bentuk  peraturan yang  ditetapkan  oleh  Mahkamah  Agung dan  Komisi  Yudisial  tidak  ditentukan dengan  jelas.  Karena  itu,  Mahkamah Agung  dan  Komisi  Yudisial  sendiri menentukannya.
Menurut  pendapat  penulis,  Surat Keputusan  Bersama  antara  Mahkamah Agung  dan  Komisi  Yudisial  tersebut merupakan  peraturan  perundang-undangan karena diperintahkan oleh Undang-Undang. Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  8 ayat  2  UU  Nomor  12  Tahun  2011 menyebutkan bahwa “Peraturan perundang-
undangan  yang  dimaksud  pada  ayat  (1) diakui  keberadaannya  dan  mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan  oleh  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi  dan  dibentuk berdasarkan kewenanganna”.
Kedudukan  SKB  MA  dan  KY sebagai peraturan perundang-undangan dapat  dilihat  melalui  pertimbangan  hakim pada  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  : 36 P/HUM/2011, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa:
Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa Surat  Keputusan  Bersama  tentang  Kode Etik  dan  Pedoman  Perilaku  Hakim  secara materiil termasuk dalam kategori peraturan sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  8  ayat 1  dengan  pertimbangan  bahwa  keberadaan Surat  Keputusan  Bersama  tentang  Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pembentukannya berdasarkan perintah undang-undang  atau  peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi, yaitu ketentuan Pasal 41 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan  Pasal  32A  ayat  4  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2009  tentang  Mahkamah Agung. Sehingga karenanya Surat Keputusan Bersama tentang Kode Etik dan Pedoman  Perilaku  Hakim  tersebut  bersifat derivatif dari suatu Undang-Undang.
Selain  SKB  tersebut  juga  terdapat Peraturan  Bersama  antara  Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yakni :
- Peraturan Bersama
Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor : 1/PB/MA/IX/2012, Nomor :
1/PB/P.KY/09/2012  tentang  Seleksi
Pengangkatan Hakim.
- Peraturan Bersama
Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor : 2/PB/MA/IX/2012, Nomor : 2/PB/P.KY/09/2012  tentang  Panduan
Penegakan  Kode  Etik  dan  Pedoman
Perilaku Hakim. - Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor : 03/PB/MA/IX/2012, Nomor : 03/PB/P.KY/09/2012  tentang  Tata Cara Pemeriksaan Bersama. - Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor : 04/PB/MA/IX/2012, Nomor :
04/PB/P.KY/09/2012  tentang  Tata Cara  Pembentukan,  Tata  Kerja,  Dan Tata  Cara  Pengambilan  Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.
Sama  halnya  dengan  SKB  MA  dan KY  sebelumnya  yang  terbentuk  atas perintah Undang-Undang, Peraturan Bersama  MA  dan  KY  ini  juga  terbentuk atas  perintah  Undang-Undang,  sebagai peraturan pelaksanaan (verordnung) . Sebagai contoh, Peraturan Bersama tentang Tata  Cara  Pembentukan  Tata  Kerja  Dan Tata  Cara  Pengambilan  Keputusan  Majelis Kehormatan  Hakim,  dibentuk  atas  perintah Pasal  11A  ayat  13  UU  Nomor  3  Tahun 2009 yang  menyatakan,  “Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, tata kerja, dan  tata  cara  pengambilan  keputusan Majelis Kehormatan Hakim diatur bersama oleh  Mahkamah  Agung  dan  Komisi Yudisial”.
Namun demikian terdapat perubahan redaksional  penamaan  format  dari  bentuk Surat  Keputusan  Bersama  menjadi  format Peraturan  Bersama.  Hal  ini  oleh  Paulus Effendi  Lotulong  Ketua  Muda  Mahkamah Agung Republik
Indonesia Urusan
Lingkungan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara menyebutkan bahwa ada perbaikan redaksional, yang memperbaharui,
dipandang  lebih  tepat  dalam  bentuk Peraturan Bersama, karena bersifat mengatur  secara  umum.  Sedangkan  Surat
Keputusan  Bersama  mengatur  suatu  hal yang konkrit.
Produk hukum bersama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial ini  bukalah  merupakan  bagian  dari  fungsi pengaturan Mahkamah Agung yang menjadi  objek  penelitian  ini,  berdasarkan alasan sebagai berikut :
Pertama ,  Baik  Surat  Keputusan Bersama  maupun  Peraturan  Bersama  MA dan  KY  tersebut  terbentuk  sebagai  wujud pelaksanaan fungsi pengawasan dari masing-masing lembaga.
Fungsi pengawasan  internal  oleh  Mahkamah Agung,  sedangkan  Fungsi  Pengawasan Eskternal oleh Komisi Yudisial.
Kedua ,  Materi  yang  diatur  dalam Surat  Keputusan  Bersama  dan  Peraturan Bersama MA dan KY tersebut berhubungan dengan Etika atau Moral yang berada  diluar  teknis  yudisial.  Sedangkan materi  yang  diatur  dalam  produk  hukum fungsi pengaturan  Mahkamah Agung mengatur tentang penyelenggaraan peradilan  (hukum  acara  peradilan)  yang merupakan  teknis  yudisial  bagi  jalannya sebuah proses peradilan.
Sehingga  dengan  demikian  Surat Keputusan Bersama dan Peraturan Bersama Mahkamah  Agung  dan  Komisi  Yudisial meskipun  merupakan  suatu  peraturan perundang-undangan,  akan  tetapi  bukan termasuk  kedalam  produk  hukum  fungsi pengaturan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  79  UU  Nomor  3 Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  atas UU  Nomor  14  Tahun  1985  tentang Mahkamah Agung.

## III. PENUTUP
Kedudukan produk hukum dari fungsi pengaturan  Mahkamah Agung dibedakan  ke  dalam  dua  bentuk  yakni dalam  bentuk  PERMA  dan  dalam  bentuk
SEMA. Kedudukan
PERMA dalam hierarki perundang-undangan diakui keberadaannya sebagai peraturan perundang-undangan dalam bentuk peraturan  pelaksanaan (verordenung) yang berlaku,  bersumber  dan  berdasar  dari norma yang lebih tinggi. Sedangkan SEMA bukanlah  peraturan  perundang-undangan, SEMA merupakan suatu peraturan kebijakan (beleidsregel) di  lingkungan Mahkamah  Agung  namun  berdampak secara  tidak  langsung  kepada  masyarakat pencari keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah  Konstitusi  dan  Implikasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2006.
Bagir  Manan, Perkembangan  UUD  1945 , FH.UII Press, Yogyakarta, 2004.
--------, Kekuasaan  Kehakiman  Indonesia Dalam UU No.4 Tahun 2004 , FH UII Press, Yogyakarta, 2007.
Dahlan  Thaib, Kedaulatan  Rakyat  Negara Hukum  Dan  Konstitusi ,  Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999.
Jimly  Asshiddiqie, Format  Kelembagaan Negara  dan  Pergeseran  Kekuasaan Dalam  UUD  1945 ,  FH.UII  Press, 2005.
--------, Perkembangan  dan  Konsolidasi Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi , Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah  Konstitusi  RI,  Jakarta,
2006.
Leonard  J.Theberge, The  Judiciary  in  a Democratic Society , Lexington Books,  Lexington,  Massachussetts,
Torontao, 1979. Mochtar  Kusumaatmadja, Konsep-konsep
Hukum Dalam Pem bangunan ,
Alumni,  Bandung, 2004. Muhammad Asrun, Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah
Soeharto ,  Penerbit  Elsam,  Jakarta, 2004.
Padmo Wahyono, Negara Republik Indonesia , Rajawali, Jakarta, 1982. Prajudi Admosudirdjo, Hukum Administrasi  Negara ,  Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1984 Sjachran  Basah, Perlindungan  Hukum terhadap  Sikap  Tindak  Administrasi Negara , Bandung, Alumni, 1992.
Soewoto  Mulyosudarmo, Pembaharu  an
Ketatanegaraan  Melalui  Perubahan Konstitusi, Penerbit Asosiasi Pengajar  HTN  dan  HAN,  Surabaya, 2004.
Soedirjo, Mahkamah  Agung,  Kedudu  kan,
Susunan,  dan  Kekuasaan  nya ,  PT. Media Sarana Press, Jakarta, 1987.

## B. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1
Tahun  2000  tentang  Lembaga  Paksa Badan.
Pengadilan  Agama  Jakarta  Pusat,  Putusan
Nomor 792/Pdt.G/2009 /PA.JP.
Penjelasan  Undang-undang  Nomor  48 Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman, Grafitri, Bandung..

## C. SUMBER LAIN
. www.hukumonline.com, SEMA  10  Tahun
2009 Bukan Solusi atas Problematika PK, 2018. http://www.kamusbesar.com/3755/batas, diunduh tanggal 5 Juni 2018
1.  Naskah  bersifat  orisinil,  baik  berupa  hasil  riset  atau  tinjauan  atas  suatu permasalahan  hukum  yang  berkembang  di  masyarakat  (artikel  lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2.  Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB,  yaitu  ;  BAB  I.  PENDAHULUAN  (Latar  Belakang  dan  Rumusan Masalah)  BAB  II.  PEMBAHASAN  (Kerangka  Teori  dan  Analisis),  dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3.  Tulisan  menggunakan  bahasa  indonesia  maupun  bahasa  inggris  yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar,tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4.  Setiap  kutipan  harus  menyebutkan  sumbernya,  dan  ditulis  pada  akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat  nama  pengaran,  tahun  penerbitan  dan  halaman  .Contoh  :  satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at,  2005:  11), Tiga  atau  lebih  penulis  menggunakan  ketentuan  et.al (dkk).  Untuk  artikel  dari  internet  dengan  susunan:  nama  penulis,  judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5.  Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan  sebagai  bahan  acuan  langsung  .  Daftar  pustaka  dan  referensi bersifat  alfabetis  dengan  format;  nama  pengarang,  judul  buku,  nama penerbit,  kota  terbit,  dan  tahun  penerbitan.  Contoh:    Bagir  Manan, Hubungan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  Menurut  UUD  1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6.  Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7.  Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif  melalui
bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat,
maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini
Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

## Alamat Redaksi PRANATA HUKUM
Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung Telp : 0721-789825 Fax: 0721-770261 Email:jurnal.mh@ubl.acid