## PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA
Oleh : Nina Herlina, S.H., M.H. *)

## ABSTRAK
Terlaksananya  pembangunan  berkelanjutan  dan  terkendalinya  pemanfaatan sumber  daya  alam  adalah  tujuan  pengelolaan  lingkungan.  Masalah  pengelolaan lingkungan  dapat  dianggap  sebagai  salah  satu  penyebab  utama  rusaknya lingkungan.  Muara  dari  semua  masalah  lingkungan  adalah  pembangunan  yang dilakukan  tanpa  memperhatikan  faktor  keseimbangan  lingkungan  yang  pada gilirannya  akan  menimbulkan  kerusakan  dan  pencemaran  lingkungan  hidup. Tindakan  hukum  yang  diberikan  terhadap  pelaku  pencemaran  dan  perusakan lingkungan  terdiri  dari  aspek  administrasi,  aspek  perdata,  aspek  pidana.  Dalam penegakan  hukum  itu  sendiri  perlu  didukung  pleh  beberapa  factor  yaitu  sarana hukum,  aparat  penegak  hukum,  fasilitas  dan  sarana,  perizinan,  sistem  Amdal, kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan.
Kata Kunci : Permasalahan, Lingkungan hidup dan Penegakannya.

## ABSTRACT
Implementation  of  sustainable  development and  the  controlled  use  of  natural resources  is  the  goal  of  environmental  management  .  Environmental  management issues can be considered as one of the main causes of environmental damage . The goal of all environmental problems are done without regard to the development of the environmental factors, which in turn will cause environmental damage and pollution. Given  the  legal  action  against  the  perpetrators  of  pollution  and  environmental destruction is composed of administrative aspects, aspects of civil, criminal aspects. In  the  law  enforcement  itself  should  be  supported  pleh  several  factors,  namely  the means of law, law enforcement personnel, facilities and infrastructure, licensing, EIA system, public awareness of the environment.
Keywords : Problems , Environment and Enforcement .
*) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh

## I. Pendahuluan
Ruang  lingkup  hidup  Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik  Indonesia  yang  ber-Wawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yuridiksinya.  Hal  ini  berarti  bahwa
Pemerintah berkewajiban untuk mengelola lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemulihan,
pengawasan, dan pengendalian lingkungan  hidup  di  ruang  lingkup lingkungan hidup Indonesia. Oleh karena itu, maka pemerintah mempunyai  fungsi  sebagai  pemegang kendali dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan  lingkungan  hidup  tersebut. Pemerintah  adalah  sebagai  perangkat untuk  membuat  aturan  yang  berbentuk pranata yang fokusnya adalah pengelolaan secara lestari dan
berkelanjutan.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup, dijelaskan  bahwa  pengelolaan  dan perlindungan  lingkungan  hidup  adalah upaya  sistematis  dan  terpadu  yang dilakukan  untuk  melestarikan  fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi  perencanaan,  pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
Pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan  kualitas  lingkungan  telah menuntut  dikembangkannya  berbagai perangkat  kebijakan  dan  program  serta kegiatan  yang  didukung  oleh  sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya.  Sistem  tersebut  mencakup kemantapan  kelembagaan,  sumberdaya manusia  dan  kemitraan  lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, tersedianya informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan ( interdependensi ) dan keseluruhan ( holistik )  dari  esensi  lingkungan  telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasikan
dengan seluruh pelaksanaan pembangunan  diberbagai  sector  baik  di pusat maupun daerah. (Erwin, Muhamad, 2008 ; 29).
Sesuai  dengan  Undang  –  Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup dijabarkan pula bahwa  penggunaan  sumber  daya  alam harus  selaras,  serasi,  dan  seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan  hidup  dan  mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa  yang  terjadi  sebagai bagian  dari  proses  natural.  Proses natural  ini  terjadi  tanpa  menimbulkan akibat  yang  berarti  bagi  tata  lingkungan itu  sendiri  dan  dapat  pulih  kemudian secara  alami  ( homeostasi ).  Akan  tetapi, sekarang  masalah  lingkungan  tidak  lagi dapat  dikatakan  sebagai  masalah  yang semata-mata  bersifat  alami,  karena manusia  memberikan  faktor  penyebab yang  sangat  signifikan  secara  variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan. Tidak  bisa  disangkal  bahwa  masalah- masalah  lingkungan  yang  lahir  dan berkembang karena faktor manusia jauh
lebih  besar  dan  rumit  ( complicated ) dibandingkan  dengan  faktor  alam  itu sendiri. Manusia dengan berbagai dimensinya,  terutama  dengan  faktor mobilitas  pertumbuhannya,  akal  pikiran dengan  segala  perkembangan  aspek- aspek  kebudayaannya,  dan  begitu  juga dengan faktor proses masa atau zaman yang mengubah karakter dan pandangan  manusia,  merupakan  faktor yang  lebih  tepat  dikaitkan  kepada masalah-masalah lingkungan hidup.
Dan  masalah  pengelolaan  lingkungan dapat  dianggap  sebagai  salah  satu penyebab  utama  terjadinya  bencana alam  di  Indonesia.  Muara  dari  semua masalah lingkungan adalah pembangunan  yang  dilakukan  tanpa memperhatikan  faktor  keseimbangan lingkungan  yang  pada  gilirannya  akan menimbulkan
kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
Pencemaran adalah suatu keadaan  dalam  mana  suatu  zat  atau energi  diintroduksikan  ke  dalam  suatu lingkungan  oleh  kegiatan  manusia  atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi  sedemikian  rupa,  hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan  lingkungan  itu  tidak berfungsi  seperti  semula  dalam  arti kesehatan, kesejahteraan, dan
keselamatan  hayati.  (Muhamad  Erwin, 2008 : 36).
Masalah  lingkungan  hidup  pada intinya  adalah  menemukan  cara-cara yang  harus  dijalankan  untuk  menjamin dan  menjadikan  bumi  dan  alam  sekitar sebagai  ruang  yang  layak  dihuni    bagi kehidupan  yang  tentram,  damai  dan sejahtera.  Karena  itu  tindakan  yang mencemari  lingkungan  hidup  sama artinya  dengan  mematikan  hidup  itu sendiri. (Niniek Suparni,1994 : 18)
Pembangunan kawasan pemukiman,  industri  atau  perkebunan seringkali mengabaikan kelestarian lingkungan hidup dan hanya mempertimbangkan  aspek  keuntungan ekonomi semata. Lebih lanjut, kesalahan pengelolaan lingkungan paling  tidak  dapat  disebabkan  oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan,  masalah  ekonomi,  pola hidup,  kelemahan  sistem  peraturan perundangan dan lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan sehingga menimbulkan pencemaran  dan  perusakan  terhadap lingkungan.  Namun  demikian  masih belum  dirasakan  secara  nyata  tindakan hukum  yang  diberikan  terhadap  pelaku pencemaran lingkungan.
Berdasarkan  pemaparan  diatas, permasalahan yang timbul yaitu
mengenai tindakan hukum yang
diberikan  terhadap  pelaku  pencemaran dan  perusakan  lingkungan  dan  faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

## II. Pembahasan
Dalam Undang-Undang Dasar
Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945 beserta perubahannya sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar  sumber  daya  alam  dipergunakan untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat,  hal  itu  sebagaimana  yang tercantum  dalam  Pasal  33  ayat  (3) Undang-Undang  Dasar  1945  bahwa Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seiring
dengan kebutuhan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan  dan  mengatasi  banyak masalah, akan tetapi pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan dapat  dan  telah  menimbulkan  berbagai dampak  negatif.  Konsep  pembangunan yang  tidak  berkelanjutan  dan  tidak berwawasan  lingkungan  bukan  hanya akan  memperparah  masalah-masalah lingkungan  dan  sosial  yang  ada  namun juga  akan  memicu  timbulnya  masalah- masalah  lingkungan  yang  baru,  antara lain  masalah  kerusakan  hutan  dan
lahan,  kerusakan  pesisir  dan  laut, pencemaran  air,  tanah  dan  udara, permasalahan
lingkungan
perkotaan dan kemasyarakatan.
Permasalahan kebijakan
pengelolaan lingkungan, pemerintah menerbitkan  Undang-undang  Nomor  23 Tahun 1997 yang disempurnakan melalui  penerbitan    Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan  Hidup.  Terbitnya  Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2009  tersebut tampaknya  memang  ditujukan  untuk lebih  memperkuat  aspek  perencanaan dan  penegakan  hukum  lingkungan hidup,  yang  mana  terlihat  dari  struktur undang-undang  yang  lebih  dominan dalam  mengatur  aspek  perencanaan dan penegakan hukum. Meskipun demikian  terdapat  celah  yang  cukup mencolok dalam Undang-undang Nomor 32  Tahun  2009,  yaitu  ketiadaan  pasal dan  ayat  yang  menyinggung  tentang komitmen  para  pemangku  kepentingan untuk  memperlambat, menghentikan dan  membalikkan  arah  laju  perusakan lingkungan (Adnan, 2009 : 36).
Kasus pencemaran dan perusakan lingkungan ini  adalah  sangat  berbahaya bagi  kesejahteraan  umat manusia. Apalagi  pencemaran  dan  perusakan lingkungan di lakukan  oleh perusahaan- perusahaan yang bergerak dalam
berbagai  bidang  kegiatan,  baik  itu pertambangan,  kehutanan  dan  lain-lain. Kalau  ini  terjadi    yang  rugi  bukan  satu dua  orang  saja  melainkan  seluruh  umat manusia  dibumi  ini.  Oleh  karena  itu aspek  penegakan  hukum    memerlukan perhatian dan aksi pemberdayaan secara maksimal terutama pada perusahaan  yang  melakukan  perusakan dan pencemaran lingkungan.
Koesnadi
Hardjasoemantri
mengambil  pendapat  dari  Moenadjat, bahwa hukum lingkungan adalah Hukum Lingkungan Modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur  tindak  perbuatan  manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan  mutunya,  demi  untuk menjamin  kelestariannya  agar  dapat digunakan  oleh  generasi  sekarang maupun  generasi  mendatang.  Hukum Lingkungan Klasik atau use oriented law menetapkan norma-norma dengan tujuan  terutama  sekali  untuk  menjamin penggunaan  dan  eksploitasi  sumber- sumber daya lingkungan dengan berbagai  akal  dan  kepandaian  manusia guna  mencapai  hasil  semaksimal  dan dalam  jangka  waktu  yang  sesingkat- singkatnya.  Dikemukakan  pula  bahwa terdapat  adanya  pendapat  keliru  yang menyatakan  bahwa  penegakan  hukum hanyalah  melalui  proses  di  pengadilan.
Disamping  itu  seolah-olah  penegakan hukum  adalah  semata-mata  tanggung jawab penegakan dari aparat penegakan hukum. Padahal sesunguhnya, penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh anggota masyarakat, sehingga untuk itu pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. (K. Hardjasoemantri, 1993 : 84).
Penegakan hukum lingkungan menurut  Hamzah  dikatakan  bahwa penegakan  hukum  lingkungan  menurut Nottie  Handhaving  Milieurecht  ialah pengawasan dan penerapan atau ancaman, penggunaan instrument administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan  hukum  dan  peraturan  yang berlaku umum dan individual.
Pengawasan ( controle ) berarti pengawasan pemerintah untuk ditaatinya  pemberian  peraturan  yang sejajar dengan penyidikan hukum pidana. (Marpaung Leden, 1997 : 38)
Untuk  menjamin  pelestarian  fungsi lingkungan  hidup,  setiap  perusahaan yang  bergerak  dalam  berbagai  bidang kegiatan,  diwajibkan  melakukan  hal-hal berikut ini.
a.  Perusahaan  wajib  memiliki  Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup  (Pasal  22  ayat  (1),dan  (2), Pasal  23  ayat  (1)  dan  (2),  Pasal  24,
Pasal  25,  Pasal  26  ayat  (1),  (2),  (3) dan  (4),  Pasal  27,  Pasal  28  (1),  (2), (3) dan (4), Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3),  Pasal  30  ayat  (1),  (2)  dan  (3), Pasal  31,  Pasal  32  (1),  (2)  dan  (3)
dan pasal 33 Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Analisis mengenai dampak
lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu  usaha  dan  /  atau  kegiatan yang  direncanakan  pada  lingkungan hidup  yang  diperlukan  bagi  proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaran  usaha  dan  atau kegiatan.
b.  Setiap  usaha  dan  /  atau  kegiatan yang  tidak  termasuk  dalam  kriteria wajib  Amdal,  wajib  memiliki  Upaya Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup  yang disebut  UKL-UPL (Pasal
34  ayat  (1)  dan  (2),  Pasal  35  ayat (1),  (2)  dan  (3)  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009  tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). c.  Perusahaan wajib melakukan pengelolaan  bahan  berbahaya  dan beracun. Pengelolaan bahan berbahaya  dan  beracun  meliputi  : Menghasilkan,
Mengangkut,
Mengedarkan, Menyimpan, Menggunakan  dan  atau  Membuang. Pengelolaan  Bahan  Berbahaya  dan
Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya  dan  Beracun  (  Pasal  58 ayat  (1)  dan  (2),  Pasal  59  ayat  (1),
(2), (3),  (4),  (5),  (6) dan (7)  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Disamping kewajiban itu, perusahaan  juga  dilarang  melanggar Baku Mutu dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan  Hidup  (  Pasal  20  ayat  (1), (2),  (3),  (4)  dan  (5),  Pasal  21  ayat  (1), (2),  (3)  dan  (4)  UU  No.  32  Tahun  2009 Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup ).
Oleh  karena  itu,  bagi  perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan  lingkungan  dapat  diberikan tindakan hukum yaitu sebagai berikut : 1.  Sanksi administratif
Sanksi administratif merupakan  tindakan  hukum  yang pertama diberikan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan
lingkungan, Sanksi administratif mempunyai fungsi instrumental, yaitu pencegahan  dan  penanggulangan perbuatan  terlarang  dan  terutama ditujukan terhadap perlindungan kepentingan yang dijaga oleh
ketentuan  hukum  yang  dilanggar tersebut.
Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum preventif berarti  pengawasan  aktif  dilakukan terhadap  kepatuhan  atas  peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut  peristiwa  konkrit  yang menimbulkan dugaan bahwa peraturan  hukum  telah  dilanggar. Upaya  ini  dapat  dilakukan  dengan
pemantauan dan penggunaan kewenangan yang bersifat
pengawasan.  (Pasal  71  ayat  (1),  (2) dan (3), Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74 ayat  (1),  (2)  dan  (3),  Pasal  75 Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Penegakan  hukum  represif dilaksanakan  dalam  hal  perbuatan melanggar  peraturan  dan  bertujuan untuk  mengakhiri  secara  langsung perbuatan  terlarang  itu.Dalam  hal  ini
Gubernur yang berwenang
melakukanya  atau  melalui  Peraruran
Daerah, Wewenang ini dapat diserahkan  oleh  Gubernur  kepada Bupati  /  Walikota.  Dan  apabila  ada pelanggaran  tertentu  yaitu  seperti ada warga yang ternganggu kesehatannya  akibat  pencemaran dan  atau  perusakan  lingkungan
hidup  maka  Kepala  Daerah  atau pihak  yang  berkepentigan  dapat mengajukan  usul  pencabutan  izin usaha kepada pejabat yang berwenang.
Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup, dalam    Pasal  76  ayat  (2)  Sanksi administratif terdiri atas : a.  Teguran tertulis.
b.  Paksaan Pemerintah.
c.  Pembekuan izin lingkungan.
d.  Pencabutan izin lingkungan.
Pasal  80  ayat  (  1  )  Paksaan Pemerintah  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  76  ayat  (  2  )  huruf  b berupa :
a.  Penghentian  sementara  kegiatan produksi.
b.  Pemindahan sarana produksi.
c.  Penutupan  saluran  pembuangan air limbah atau emisi.
d.  Pembongkaran.
e.  Penyitaan  terhadap  barang  atau alat yang berpontensi menimbulkan pelanggaran.
f.   Penghentian  sementara  seluruh kegiatan.
g.   Tindakan  lain  yang  bertujuan untuk  menghentikan  pelanggaran dan  tindakan  memulihkan  fungsi lingkungan hidup.
Disamping pengawasan
administratif, kepada pengusaha hendaknya ditanamkan konsep
pencegahan pencemaran
menguntungkan  ( Polition  Provention
Pays ).  Konsep ini  yaitu  menekankan
kepada upaya
pencegahan
pencemaran atau perusakan lingkungan  hidup  dalam  proses produksi dengan penerapkan teknologi  lebih bersih sehingga tercapai  peningkatan  efisiensi  dan efektifitas  produksi  yang  kemudian meningkatkan keuntungan perusahaan  disamping  ikut  menjaga lingkungan  hidup.  (Silalahi,  Daud,
1996 : 43)
1. Sanksi Perdata
Sanksi perdata merupakan tindakan  hukum  yang  kedua  yang diberikan  terhadap  perusahaan  yang melakukan  pencemaran  dan  perusakan lingkungan. Berdasarkan pasal 84 Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 dijelaskan bahwa terhadap penyelesaian sengketa lingkungan hidup untuk menggugat  ganti  kerugian  dan  atau biaya  pemulihan  lingkungan  hidup, yaitu :
a.  Penyelesaian  sengketa  lingkungan hidup di luar pengadilan.
b.  Penyelesaian  sengketa  lingkungan hidup melalui pengadilan.
Penyelesaian sengketa lingkungan  hidup  diluar  pengadilan menurut Pasal 85 dan Pasal 86 Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup  menyatakan  bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk  dan  besarnya  ganti  kerugian dan/mengenai  tindakan  tertentu  guna menjamin tidak terjadinya atau terulangnya  dampak  negative  terhadap lingkungan  hidup.  Hal  ini  dilakukan secara  sukarela  oleh  pihak  yang berkepentingan, yaitu pihak yang dirugikan  dan  yang  mengakibatkan kerugian,  instansi  pemerintah  yang terkait serta dapat pula melibatkan pihak yang  mempunyai  kepedulian  terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Penyelesaian  melalui  cara  ini  dilakukan dengan  cara  mediasi  lingkungan,  akibat hukum  mediasi  lingkungan  yang  oleh para  pihak  biasanya  dituangkan  dalam bentuk persetujuan mediasi tertulis yang dianggap  berkekuatan  hukum  sebagai kontrak  yang  tunduk  pada  ketentuan Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata. Namun  harus  diingat  bahwa  mediasi lingkungan tidak menjangkau penyelesaian  aspek  pidananya.  Yang diselesaikan hanyalah menyangkut
aspek perdatanya saja, dengan
demikian meskipun kesepakatan terlaksana hal ini tidak menjadi halangan untuk melakukan tuntutan pidana.
Penyelesaian sengketa lingkungan  hidup  melalui  pengadilan menurut Pasal 87 s/d Pasal 93 Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup  menyatakan  bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan diselenggarkan untuk menyelesaikan ganti rugi, pemulihan  lingkungan,  tanggung  jawab mutlak,  Tenggang  kadaluwarsa  untuk pengajuan gugatan, hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah, hak gugat  masyrakat,  hak  gugat  organisasi lingkungan hidup, gugatan administrative.
a.  Ganti Rugi
Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan  kerugian  pada  orang  lain atau  lingkungan  hidup,  mewajibkan penanggung  jawab  usaha  dan  /  atau kegiatan usaha ataupun pihak perusahaan  untuk  membayar  ganti  rugi dan/atau  melakukan  tindakan  tertentu. Selain  pembebanan  untuk  melakukan tindakan  tertentu  yang  dimaksud  hakim dapat  menetapkan  pembayaran  uang paksa  atas  setiap  hari  keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu.
Penetapan  hukum  ketentuan  ini  adalah merupakan  realisasi  asas  yang  ada dalam  hukum  lingkungan  hidup  yang disebut asas pencemar membayar.
Selain diharuskan membayar ganti  rugi,  pencemar  atau  perusakan lingkungan    dapat  pula  dibebani  oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu  seperti  melakukan  pemulihan terhadap  pencemaran  dan  perusakan lingkungan.
b.  Tanggung Jawab Mutlak
Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usahanya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang mengunakan  bahan  berbahaya  dan beracun,  bertanggung  jawab  secara mutlak  atas  kerugian  yang  terjadi  tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. c.  Tenggang Kadaluwarsa untuk
Pengajuan Gugatan
Tenggang  daluwarsa  hak  untuk mengajukan gugatan kepengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur  dalam  ketentuan  Hukum  Acara Perdata yang berlaku dan dihitung sejak korban mengetahui adanya pencemaran dan/atau  perusakan  lingkungan  hidup. Ketentuan  daluwarsa  tidak  berlaku terhadap pencemaran dan/atau kegiatan yang  menggunakan  bahan  berbahaya dan  beracun  dan/atau  menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun.
d.  Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah Instasi pemerintah dan
pemerintah  daerah  yang  bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup berwenang  mengajukan  gugatan  ganti rugi  dan  tindakan  tertentu  terhadap usaha  dan  /  atau  kegiatan  yang menyebabkan  pencemaran  dan  /  atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
e.  Hak Gugat Masyarakat
Masyarakat  berhak  mengajukan gugatan  perwakilan  kelompok  untuk kepentingan  dirinya  sendiri  dan  /  atau kepentingan masyarakat apabila mengalami  kerugian  akibat  pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup. f.  Hak  Gugat  Organisasi  Lingkungan
Hidup
Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi  lingkungan  hidup  berhak mengajukan  gugatan  untuk  kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hak mengajukan  gugatan  terbatas  pada tuntutan  untuk  melakukan  tindakan tertentu  tanpa  adanya  tuntutan  ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. g.  Gugatan Administratif
Setiap  orang  dapat  mengajukan gugatan  terhadap  keputusan  tata  usaha
Negara  apabila  badan  atau  pejabat  tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan.  Izin  usaha  yang  tidak memiliki wajib amdal serta tidak dilengkapi  dokumen  Amdal  serta  tidak dilengkapi  dokumen  UKL-UPL  terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha.

## 2. Sanksi Pidana
Sanksi  pidana  merupakan  aspek tindakan  hukum  yang  terakhir.  Sanksi pidana  diberikan  terhadap  perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan, mempunyai fungsi untuk mendidik perusahaan sehubungan  dengan  perbuatan  yang dilakukan,  terutama  ditujukan  terhadap perlindungan  kepentingan  umum  yang dijaga  oleh  ketentuan  hukum  yang dilanggar  tersebut.  Selain  itu  fungsinya juga untuk mencegah atau menghalangi pelaku  pontensial  agar  tidak  melakukan perilaku  yang  tidak  bertanggung  jawab terhadap  lingkungan  hidup.  Untuk  bisa menjatuhkan pidana untuk kasus lingkungan pada perusahaan maka juga berlaku peraturan-peraturan seperti kasus pidana lainnya yaitu asas legalitas maksudnya  harus  berdasarkan  hukum yang  ada  pada  saat  perbuatan  itu dilakukan dan harus terbukti kesalahannya.
Ketentuan pidana tercantum dalam  Pasal  97  sampai  dengan  Pasal
120  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pasal 98  Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup menyatakan :
1)  Setiap  orang  yang  dengan  sengaja
melakukan perbuatan yang mengakibatkan  dilampauinya  baku mutu udara, baku mutu ambien, baku mutu  air,  baku  mutu  air  laut,  atau kriteria  baku  kerusakan  lingkungan hidup,  dipidana  dengan  penjara paling  singkat  3  (  tiga  )  tahun  dan paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00  (tiga  miliar  rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar
rupiah).
2)  Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan orang luka dan / atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 4  (empat)  tahun  dan  paling  lama  12 (dua  belas)  tahun  dan  denda  paling sedikit  Rp.  4.000.000.000,00  (empat miliar  rupiah)  dan  paling  banyak Rp.  12.000.000.000,00  (dua  belas miliar rupiah).
3)   Apabila perbuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan  paling  lama  15  (lima  belas) tahun  dan  denda  paling  sedikit Rp.  5.000.000.000,00  (lima  miliar rupiah) dan paling banyak Rp.  15.000.000.000,00  (lima  belas miliar rupiah).
Apabila  tindak  pidana  lingkungan hidup  dilakukan  oleh  atas  nama  badan usaha  atau    perusahaan  maka  tuntutan pidana  dan  sanksi  pidana  dijatuhkan kepada  badan  usaha  atau  orang  yang memberi  perintah  untuk  melakukan tindak  pidana  tersebut  atau  orang  yang bertindak  sebagai  pemimpin  kegiatan dalam tindak pidana tersebut (Pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
Ancaman pidana sebagaimana tercantum  dalam  pasal-pasal  Undang-
Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah pidana penjara  dan  denda.  Selain  itu  ada pidana  tambahan  atau  tindakan  tata tertib  terhadap  badan  usaha  dalam Pasal 119 berupa :
a.  Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
b.  Penutupan  seluruh  atau  sebagian tempat usaha dan / atau kegiatan.
c.  Perbaikan akibat tindak pidana.
d.  Pewajiban  mengerjakan  apa  yang dilalaikan tanpa hak.
e.  Penempatan  Perusahaan  dibawah pengampuan  paling  lama  3  (tiga) tahun.
Dalam penegakan hukum lingkungan  hidup  terdapat  berbagai hambatan  yang  mengakibatkan  tidak efektivitasnya  faktor  pendukung  dalam penegakan  hukum  lingkungan.  Banyak peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan  oleh  pemerintah,  namun pelaksanaanya dilapangan masih hambatan  yang  ditemui  yaitu  sebagai berikut :
a.  Sarana Hukum
Sarana  hukum  merupakan faktor  kendala  dan  hambatan  dalam penegakan hukum lingkungan. Berbagai kebijakan operasional yang dikeluarkan seringkali tidak konsisten dengan  prinsip-prinsip  perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan  hidup didalam  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2009 maupun Undang- Undang  yang  berkaitan  dengan pengelolaan lingkungan hidup lainnya. Bahwa dalam upaya penegakan hukum lingkungan, faktor manusia sebagai pelaksanannya akan lebih banyak membentuk keberhasilan penegakan hukum
dibandingkan  dengan  faktor  hukum itu sendiri.
b.  Aparat Penegak Hukum
Banyak kasus-kasus
lingkungan  terkendala  dikarenakan jumlah aparat penegak hukum profesional  yang  mampu  menangani kasus-kasus lingkungan masih sangat terbatas. Disamping itu adalah mustahil kiranya kita mengharapkan para penegak hukum itu  dapat  menguasai  berbagai  aspek lingkungan. Karena lingkungan hidup mencakup  aspek  yang  sangat  luas dan kompleks yang berkenaan dengan berbagai disiplin ilmu.
Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman
aspek-aspek lingkungan  oleh  penegak  hukum menjadi  faktor  kendala  yang  sangat dominan dalam upaya untuk menciptakan kesamaan presepsi penanganan perkara lingkungan.
c.  Fasilitas dan Sarana
Fasilitas  dan  sarana  adalah alat untuk mencapai tujuan penegakan hukum lingkungan. Ketiadaan atau keterbatasan fasilitas dan sarana penunjang (termasuk dana), akan sangat mempengaruhi keberhasilan
penegakan hukum lingkungan. Bahwa kenyataan menunjukan dalam penanganan kasus-kasus
lingkungan akan melibatkan berbagai perangkat berteknologi canggih (peralatan  laboratorium),  yang  untuk kepentingan operasionalisasinya
memerlukan  tenaga  ahli  dan  biaya cukup mahal.
d.  Perizinan
Perizinan mememang menjadi salah  satu  masalah  yang  lebih banyak memberi peluang bagi berkembangnya  masalah  lingkungan ketimbang  membatasinya.  Sebab Pasal  36  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2009  masih  bisa  dilewati begitu  saja  oleh  pengusaha,  apalagi jika  izin  yang  dimaksud  adalah  izin yang  diberikan  oleh  Departemen Perindustrian, setelah sebuah perusahaan siap berproduksi.
e.  Sistem  Analisis  Mengenai  Dampak
Lingkungan (AMDAL)
Dalam  prakteknya,  AMDAL lebih  mengarah  pada  penonjolan pemenuhan  ketentuan  administratif daripada subtantifnya. Artinya pesatnya  permintaan  akan  AMDAL merupakan  mata  rantai  kewajiban dalam  urusan  perizinan  dalam  suatu usaha atau dipandang sebagai performa  untuk  mendapatkan  akad kredit  atau  izin  investasi.  Proses transparansi dan mekanisme keterbukaan  dokumen  AMDAL  bagi masyarakat  tidak  berjalan  sesuai
harapan,bahkan  masyarakat  (yang terkena  dampak)  tidak  mengetahui secara  pasti  adanya  suatu  aktifitas kegiatan.
f.  Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Lingkungan Kepatutan dan ketaatan kepada ketentuan hukum (lingkungan),  merupakan  indikator kesadaran hukum masyarakat. Peranserta masyarakat, menurut undang-undang pengelolaan lingkungan hidup merupakan
komponen utama, disamping keberadaan  penegak  hukum,  untuk tercapainya  tujuan  hukum  melalui sarana  penegakan  hukum,  dengan cara  melakukan  penegakan  hukum lingkungan  hidup.  Masih  terbatasnya kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan disebabkan keawaman masyarakat terhadap aspek lingkungan dan tidak mengetahui  akibat  yang  akan  timbul bila  melakukan  pencemaran  dan perusakan  lingkungan.  Untuk  itu diperlukan usaha-usaha seperti penyuluhan,  bimbingan,  teladan  dan keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan masalah lingkungan.  Untuk  itu,  peningkatan kegiatan  penegakan  hukum  yang berdimensi  edukatif-persuasif  dan
preventif  perlu  ditingkatkan  dan digalakan lagi.

## III.   Kesimpulan
Hukum  lingkungan  merupakan hukum yang mendasari penyelenggaraan  perlindungan  dan  tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan. Selain itu dikatakan pula bahwa hukum lingkungan adalah  keseluruhan  peraturan  yang mengatur  tentang  tingkah  laku  orang tentang apa  yang  seharusnya  dilakukan terhadap  lingkungan,  yang  pelaksanaan peraturan  tersebut  dapat  dipaksakan dengan  suatu  sanksi  oleh  pihak  yang berwenang.
Tindakan  hukum  yang  diberikan terhadap pelaku pencemaran dan perusakan  lingkungan  terdiri  dari  aspek administrasi,  aspek  perdata,  aspek pidana.  Dalam  Pasal  76  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup,  dijelaskan  bahwa sanksi  administratif  terdiri  atas    teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, pencabutan izin  lingkungan.  Sedangkan  terhadap penyelesaian sengketa lingkungan hidup sesuai  dengan  Pasal    84  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009,  bahwa untuk  menggugat  ganti  kerugian  dan atau  biaya  pemulihan  lingkungan  hidup,
terdapat dua jalur yaitu melalui penyelesaian sengketa lingkungan hidup di  luar  pengadilan  dan  penyelesaian sengketa  lingkungan  hidup  melalui pengadilan.
Apabila  tindak  pidana  lingkungan hidup  dilakukan  oleh  atas  nama  badan usaha  atau    perusahaan  sesuai dengan Pasal  116  ayat  (1)  dan  (2)  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009,  maka tuntutan  pidana  dan  sanksi  pidana dijatuhkan  kepada  badan  usaha  atau orang  yang  memberi  perintah  untuk melakukan  tindak  pidana  tersebut  atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan  dalam  tindak  pidana  tersebut. Ancaman pidana sebagaimana tercantum  dalam  pasal-pasal  adalah pidana  penjara  dan  denda.  Selain  itu ada pidana tambahan atau tindakan tata tertib  terhadap  badan  usaha  Pasal  119 Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Mengenai  beberapa  faktor  yang menghambat  dalam  penegakan  hukum yaitu  sarana  hukum,  aparat  penegak hukum,  fasilitas  dan  sarana,  perizinan, sistem Amdal, kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan. Apabila  semua  faktor  tersebut  dapat berjalan  dengan  baik  maka  lingkungan hidup  akan  benar-benar  memberikan
kesejahteraan
bagi masyarakat
Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Erwin,  Muhamad, Hukum  Lingkungan
Dalam System Kebijaksanaan
Pembangunan  Lingkungan  Hidup ,
Refika Aditama, Bandung, 2008 ;
Hardjasoemantri,  Kusnadi, Hukum  Tata Lingkungan , Edisi Kelima, Cetakan  Kesepuluh,  Gajah  Mada University Press, Yogyakarta,
1993 ;
Marpaung Leden, Tindak Pidana Lingkungan  Hidup  dan  Masalah Persepsinya ,  Cetakan  Pertama,
Sinar Grafika, Jakarta, 1997;
Silalahi,  Daud, Hukum  Lingkungan Dalam  Sistem  Penegakan  Hukum Lingkungan  Indonesia ,  Cetakan
Kedua, Alumni, Bandung, 1996 ; Suparni, Niniek, Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan
Hukum Lingkungan , Sinar Grafika,
Jakarta, 1994 ;

## Sumber Perundang-Undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik

## Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor    32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup ; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  27  Tahun  1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.