## METODE  PENGUKURAN  PROPERTI  INVESTASI BERDASARKAN  PSAK  NOMOR  13  (ADOPSI  IAS  40) VS US GAAP
Habib Arizal Pratama H. Abdul Kadir Usri
Kejaksaan Negeri Timika
Jl. Agimuga No. 7 Mile 32, Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika Email: habib.arizal.pratama@gmail.com

## Abstract
The measurement of property held to find out the value of property investment. There is a fair value method and cost method which based on PSAK13 (adop- tion of IAS 40) and historical cost which based on US GAAP to measure invest- ment property.  The purpose  of this  research is  to know  the difference  in  the application of method of measurement of investment property based on PSAK 13 (adoption of IAS 40) and US GAAP and to know the impact of the differences in comparison the application of the method of measurement based on property investment PSAK 13 (adoption IAS 40) and US GAAP against operating profit PT Lippo General Insurance, Tbk in 2013. This research is using a descriptive qualitative approach. Data were collected using document methods. Data analy- sis was done by means of measuring the property with all methods, both fair value method, cost method and historical cost method. After measured, mea- surement results are compared and summed up the application of the method where the most profitable PT Lippo General Insurance, Tbk. The results showed that there is a difference between fair value and cost method based on PSAK 13 (adoption of IAS 40) and the historical cost method based on US GAAP. Ap- plication of fair value method is to do repeated measurements without depreci- ate  investment  properties  each  year.  Application  of  cost  method  is  to  do  a revaluation and depreciate investment properties each year. While in applica- tion of the historical cost method is to depreciate the investment property with- out the ways are re-evaluated every year. By applying different measurement methods, it would have an impact on the value of investment properties, the

## Metode Pengukuran Properti Investasi Berdasarkan Psak Nomor 13
number of operating profit and performance of PT Lippo General Insurance, Tbk. Based on the measurement of property investment with all those methods, method of measurement of investment properties that provide the greatest im- pact against the value of investment properties, the number of operating profit and the company’s performance is by applying fair value method.
Keywords: method of measurement, investment property, operating profit

## Abstrak
Pengukuran properti dilakukan untuk mengetahui nilai properti investasi. Terdapat metode nilai wajar dan metode biaya yang berdasarkan PSAK 13 (Adopsi IAS 40) dan  metode  nilai  historis  berdasarkan  US  GAAP  untuk  mengukur  properti investasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan penerapan metode pengukuran properti investasi berdasarkan PSAK 13 (Adopsi IAS 40) dan US GAAP dan untuk mengetahui dampak dari perbedaan perbandingan penerapan metode pengukuran properti investasi berdasarkan PSAK 13 (Adopsi IAS 40) dan US GAAP terhadap laba operasi PT Lippo General Insurance, Tbk pada tahun 2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dengan metode dokumetasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengukur properti dengan semua metode, baik metode nilai wajar, metode biaya maupun metode biaya historis. Setelah diukur, hasil pengukuran dibanding- kan dan disimpulkan penerapan metode mana yang paling menguntungkan PT Lippo General Insurance, Tbk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara metode biaya dan nilai wajar berdasarkan PSAK 13 (Adopsi IAS 40) dan metode biaya historis berdasarkan US GAAP. Penerapan metode nilai wajar adalah dengan melakukan pengukuran ulang tanpa mendepresiasi properti investasi setiap tahunnya. Penerapan metode biaya dalam melakukan pengukuran adalah dengan melakukan revaluasi dan mendepresiasi properti inves- tasi setiap tahunnya. Sedangkan dalam penerapan metode biaya historis adalah dengan cara mendepresiasi properti investasi tanpa direvaluasi setiap tahunnya. Dengan menerapkan metode pengukuran yang berbeda, hal tersebut berdampak terhadap nilai properti investasi, jumlah laba operasi dan kinerja PT Lippo Gen- eral Insurance, Tbk. Berdasarkan pengukuran properti investasi dengan semua metode, metode pengukuran properti investasi yang memberikan dampak terbesar terhadap nilai properti investasi, jumlah laba operasi dan kinerja perusahaan adalah dengan menerapkan metode nilai wajar.
Kata kunci: metode pengukuran, properti investasi, laba operasi

## PENDAHULUAN
Di dunia internasional,  terdapat dua standar  akuntansi keuangan yang  telah dikenal, yaitu US GAAP (produk dari FASB) dan IFRS/ IAS (produk dari IASB).
Para praktisi di Amerika beranggapan bahwa US GAAP adalah standar akuntansi keuangan yang memadai dan lengkap. Tetapi anggapan itu mulai memudar sejak terjadinya  mega  skandal  yang  melibatkan  korporasi-korporasi  raksasa.  Dengan adanya mega skandal tersebut mengindikasikan bahwa standar akuntansi keungan di Amerika lemah. IFRS (IAS) dianggap lebih principle based dan hal-hal cukup diatur dengan  interpretasi  atas  laporan  pokoknya.  Hal  ini  membuat  IFRS  (IAS) lebih supel dan menyeluruh, walaupun rawan terhadap interpretasi (Purba: 2010).
Untuk  di  Indonesia  sendiri,  penggunaan  standar  akuntansi  internasional  di Indonesia  sudah  berlangsung  sejak  tahun  1973  dan  Indonesia  telah  mengalami beberapa perubahan aturan di antaranya: pertama, menggunakan aturan Belanda, kedua menggunakan aturan Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) dari Amerika Serikat dan kemudian yang ketiga atau hingga saat ini menggunakan International Accounting Standards (IAS) atau yang saat ini lebih dikenal dengan IFRS (Nunik: 2010).
Salah satu standar akuntansi keuangan di Indonesia yang diadopsi dari standar akuntansi internasional adalah PSAK 13 tentang properti investasi. Standar akun- tansi tentang properti investasi menjadi penting untuk diadopsi karena pasar properti di Indonesia telah mengalami peningkatan harga yang sangat cepat, harga rumah tinggal secara nasional seperti diukur dengan indeks 14 kota oleh Bank Indonesia ternyata hanya menunjukkan peningkatan yang relatif kecil, dengan rata-rata se- besar 4% sejak awal tahun 2010. Secara riil, harga rumah tinggal (menggunakan penyesuaian dengan  inflasi  berjalan) sesungguhnya  mencatat  pertumbuhan  yang datar pada tiga tahun terakhir. Beberapa bulan terakhir memang memperlihatkan peningkatan harga rumah tinggal di tengah-tengah tanda-tanda bahwa pembatasan laju  kredit  perumahan  akan  mempengaruhi  permintaan  pokok  rumah  tinggal; peningkatan harga rumah tinggal melaju ke-7  persen tahun ke tahun pada  bulan Desember  2012,  laju  tercepatnya  selama  setidaknya  sepuluh  tahun  terakhir. Dengan  meningkatnya  permintaan,  membuat  industri  properti  harus  melakukan penyajian  dan  pengungkapan  secara  memadai.  Dalam  melakukan  penyajian  dan pengungkapan properti investasi dalam laporan keuangan diperlukan sebuah stan- dar yang berlaku umum sebagai dasar dalam melaporkan dalam laporan keuangan ( World  Bank ,  2013).
Untuk saat ini, properti investasi diatur dalam PSAK No. 13 tentang ”Properti Investasi”  yang  diadopsi  secara  penuh  dari International  Accounting  Standard (IAS)  40  tentang  ” Investment  Property ”.  Standar  ini  secara  khusus  membahas tentang properti investasi. Standar ini belum terlalu lama dipraktikkan di Indonesia, sehingga memicu perusahaan-perusahaan melakukan pengungkapan atas properti investasi  secara  bervariasi,  sehingga  mempersulit  pihak-pihak  terkait  dalam pengambilan keputusan. Berbeda dengan US GAAP yang tidak membahas secara khusus  mengenai  properti  investasi  ( investment  property ).  US  GAAP  sendiri mengklasifikasikan  investasi  properti  seperti  dengan  aset  yang  lain  dan  diatur

## Metode Pengukuran Properti Investasi Berdasarkan Psak Nomor 13
dalam  US  GAAP  tentang  ” Property,  Plant  and  Equipment ”.  Dengan  adanya perbedaan antara PSAK 13 yang mengadopsi IAS 40 dengan US GAAP tentang properti investasi, terdapat perbedaan yang signifikan tentang metode pengukuran properti investasi. Apabila  metode pengukuran  yang  berbeda, maka  hal  tersebut juga akan berpengaruh terhadap nilai properti investasi dan laba operasi perusa- haan. Hal inilah yang mendorong untuk dilakukan perbandingan penerapan metode pengukuran  mana  yang  paling  menguntungkan  untuk  perusahaan,  baik  metode pengukuran properti investasi menurut PSAK 13 (Adopsi IAS 40) dan US GAAP, atas properti investasi yang ada di Indonesia. Sehingga selain tercipta  penyajian atas properti investasi dalam laporan keuangan yang baik dan relevan, perusahaan dapat menyajikan laba operasi yang baik.
Dalam  penelitian  ini,  objek  penelitiannya  adalah  sebuah  perusahaan  yang memiliki  properti  investasi,  yaitu  PT  Lippo  General  Insurance,  Tbk.  PT  Lippo General Insurance, Tbk saat ini menerapkan metode pengukuran dengan metode nilai wajar, walaupun pada saat awal kepemilikan properti investasi, perusahaan menerapkan metode biaya historis. Sehingga dapat diketahui perbandingan dalam penerapan  metode  pengukuran  properti  investasi  berdasarkan  PSAK  13  (yang diadopsi dari IAS 40) dengan US GAAP terhadap laba operasi apabila disajikan dalam  laporan  keuangan.  Perbandingan  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  metode yang  berdampak  laba  operasi  yang  lebih  besar  apabila  disajikan  dalam  laporan keuangan.

## LANDASAN TEORI

## Properti Investasi
Perusahaan, selain melakukan investasi dalam bentuk aset lancar, perusahaan juga biasanya melakukan investasi dalam bentuk lainnya. Antara lain dalam bentuk properti  (aset  tetap).  Menurut International  Accounting  Standards (IAS  40:  5) properti investasi adalah Investment Property is Property (land or a building or part of a building or both) held (by the owner or by the lessee under a finance lease)  to  earn  rentals  or  for  capital  appreciation  or  both.
Properti investasi didefinisikan dalam PSAK 13 sebagai: tanah, bangunan atau bagian dari bangunan, atau keduanya, yang dikuasai oleh entitas (atau lessee melalui finance lease) untuk mendapat rental atau capital gain, atau kedua- duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.
Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa properti investasi adalah aset, baik berupa tanah atau bangunan atau keduanya, yang dimiliki perusahaan sendiri atau melalui capital lease , tetapi aset tersebut tidak digunakan sendiri untuk kegiatan operasional perusahaan, aset tersebut didiamkan atau disewakan meng- gunakan operating lease sehingga dapat memberikan pendapatan bagi perusahaan.
Kegiatan Investasi sebenarnya dianjurkan dalam Islam, tetapi investasi yang disarankan oleh Rasulullah SAW adalah investasi yang bersifat produktif, bukan investasi yang memiliki kegiatan menimbun. Hal ini dimuat dalam Surat at Taubah ayat 34:
Artinya:
”Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang- orang  alim  Yahudi  dan  rahib-rahib  Nasrani  benar-benar  memakan  harta  orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang  yang  menyimpan  (menimbun)  emas  dan  perak  (tidak  berinvestasi) dan  tidak  menafkahkannya  (menggunakannya)  pada  jalan  Allah,  Maka  berita- hukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”
Dalam konsep properti investasi (Juan: 2012), properti investasi adalah properti (yaitu, tanah atau bangunan) yang dikuasai untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai  atau kedua-duanya,  dan tidak  untuk digunakan  dalam bisnis  atau untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Sehingga apabila properti investasi hanya didiamkan  saja  tanpa  disewakan  kepada pihak  lain  melalui  sewa  operasi, maka hal tersebut tidak diperbolehkan oleh Islam. Sedangkan apabila perusahaan yang memiliki properti investasi kemudian menyewakan kepada pihak lain melalui sewa operasi, maka hal tersebut diperbolehkan oleh Islam.

## PSAK No. 13 tentang Properti Investasi
PSAK 13  Properti  Investasi  bertujuan mengatur  perlakuan  akuntansi  untuk properti investasi  dan  persyaratan  pengungkapan terkait.  PSAK  No.  13  berlaku efektif untuk periode laporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012 (Juan, 2012).
Pernyataan ini diterapkan dalam pengakuan, pengukuran dan pengungkapan properti investasi. Pernyataan ini juga diterapkan untuk pengukuran hak atas properti investasi dalam sewa yang dicatat sebagai sewa pembiayaan dalam laporan keuang- an lessee dan untuk pengukuran properti investasi yang diserahkan kepada lessee yang dicatat sebagai sewa operasi dalam laporan keuangan lessor . Pernyataan ini tidak  mencakup  hal-hal  yang  diatur  dalam  PSAK  30:  Sewa,  antara  lain:  (a) Pengklasifikasian  sewa  sebagai  sewa  pembiayaan  atausewa  operasi,  (b)  Penga- kuan penghasilan sewa dari properti investasi (lihat juga PSAK 23: Pendapatan), (c) Pengukuran hak atas properti dalam sewa yang dicatat sebagai sewa operasi dalam laporan keuangan lessee, (d) Pengukuran investasi neto lessor yang dicatat sebagai  sewa  pembiayaan  dalam  laporan  keuangan  lessor,  (e) Akuntansi  untuk transaksi  jual  dan  sewa-balik,  (f)  Pengungkapan  tentang  sewa  pembiayaan  dan sewa  operasi.
Pernyataan ini tidak berlaku untuk: (a) Aset biologik yang terkait dengan akti- vitas agrikultur, (b) Hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui.

## Ruang Lingkup Properti Investasi menurut PSAK 13
Berdasarkan  PSAK  13,  berikut  adalah  contoh  properti  investasi:  (a)  Tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari. (b) Tanah yang dikuasai saat ini yang penggunaannya di masa depan belum ditentukan (Jika entitas belum menentu- kan penggunaan tanah  sebagai properti  yang digunakan sendiri  atau akan  dijual jangka  pendek  dalam  kegiatan  usaha  sehari-hari,  tanah  tersebut  diakui  sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai). (c) Bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. (d) Bangunan yang belum terpakai tetapi  tersedia  untuk  disewakan  kepada  pihak  lain  melalui  satu  atau  lebih  sewa operasi. (e) Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.
Berikut  adalah  contoh  aset  yang  bukan  merupakan  properti  investasi  dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini: (a) Properti yang dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual (lihat PSAK 14 (revisi 2008): Persediaan),  misalnya  properti  yang  diperoleh  secara  eksklusif  dengan  maksud untuk dijual dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan dijual kembali. (b) Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga (lihat PSAK 34 (revisi 2010): Kontrak Konstruksi). (c) Properti yang digunakan sendiri (lihat PSAK 16 (revisi 2011): Aset Tetap), termasuk (diantaranya) properti yang dikuasai  untuk  digunakan  di  masa  depan  sebagai  properti  yang  digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang digunakan oleh karyawan  (dengan  atau  tanpa  karyawan  tersebut  membayar  rental  sesuai  harga pasar) dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual. (d) Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan.
Beberapa properti terdiri atas bagian yang dikuasai untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai dan bagian lain dari properti tersebut dimiliki untuk digu- nakan dalam proses produksi atau untuk menghasilkan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif. Jika bagian properti tersebut dapat dijual secara terpisah (atau disewakan  kepada  pihak  lain  secara  terpisah  melalui  sewa  pembiayaan),  maka entitas harus mencatatnya secara terpisah. Jika bagian tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka properti ini masuk sebagai properti investasi hanya jika suatu bagian yang digunakan dalam proses produksi atau persediaan barang atau  jasa atau untuk tujuan administratif jumlahnya tidak signifikan.

## Pengakuan Properti Investasi Berdasarkan PSAK 13
Menurut  Martani  (2012)  berdasarkan  PSAK  13,  biaya  perolehan  properti investasi  harus  diakui  sebagai  aset  jika  dan  hanya  jika:  (a)  Besar  kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan  mengalir ke entitas. (b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
Entitas  mengevaluasi  sesuai  dengan  prinsip  pengakuan  atas  seluruh  biaya perolehan properti investasi pada saat terjadinya. Biaya perolehan termasuk biaya yang terjadi pada saat memeroleh properti investasi dan biaya yang terjadi setelah- nya untuk penambahan, penggantian bagian properti atau perbaikan properti.
Entitas tidak mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi sehubungan dengan biaya harian penggunaan properti. Biaya tersebut lebih tepat diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya. Biaya harian penggunaan properti yang utama adalah biaya tenaga kerja serta bahan habis pakai dan termasuk biaya suku cadang kecil. Tujuan pengeluaran ini sering digambarkan sebagai ”perbaikan dan pemeliharaan” dari properti.
Bagian  dari  suatu  properti  investasi  dapat  diperoleh  melalui  penggantian. Contoh, interior dinding bangunan mungkin merupakan penggantian dinding aslinya. Berdasarkan prinsip pengakuan, entitas mengakui jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan  terpenuhi.  Jumlah  tercatat  atas  bagian  yang  digantikan  dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian pengakuan dalam pernyataan ini.

## Penghentian Pengakuan Properti Investasi Menurut PSAK 13
Menurut Juan (2012), PSAK 13 menetapkan bahwa properti investasi harus dihentikan pengakuannya: (a) pada saat pelepasan; atau (b) ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekono- mis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.
Apabila satu properti investasi memiliki  beberapa bagian dengan nilai  yang signifikan, maka penyusutan tiap bagian tersebut dilakukan secara terpisah. Jika dilakukan penggantian untuk suatu bagian dari properti investasi tersebut, maka entitas mengakui biaya penggantian untuk bagian yang diganti tersebut di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut dan jumlah tercatat dari bagian aset yang tidak diakui lagi. Namun jika bagian yang diganti tersebut bukan merupakan bagian yang disusutkan secara terpisah, maka biaya penggantian yang terjadi dapat digunakan sebagai  indikasi  untuk  menentukan  berapa  jumlah  biaya  bagian  yang  diganti tersebut.
Metode Pengukuran Properti Investasi Berdasarkan Psak Nomor 13

## IAS 40 tentang ”Investment Property”
Pada dasarnya tidak ada perbedaan pengukuran, pengakuan dan pengungkapan antara IAS 40 dengan PSAK 13. Hal ini dikarenakan ED PSAK13: Properti Inves- tasi  mengadopsi  seluruh  pengaturan  dalam  IAS  40 Investment  Property per  1 Januari 2009. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Juan (2012) bahwa PSAK 13 dibuat berdasarkan IAS 40 Investment Property yang dikeluarkan oleh IASB. Tidak ada perbedaan antara PSAK 13 dengan IAS 40.
Menurut Ankarath (2012), IAS 40 mencakup properti yang dikualifikasikan sebagai properti investasi. Contoh properti investasi menurut IAS 40 adalah: (a) Tanah yang dimiliki untuk apresiasi modal jangka panjang daripada untuk dijual dalam jangka  pendek  dalam kegiatan  usaha  sehari-hari. (b) Tanah  yang  dimiliki saat ini yang penggunaannya di masa depan untuk dijual. (Apabila suatu entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang ditempati sendiri oleh pemiliknya atau untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari, tanah dianggap sebagai dimiliki untuk apresiasi modal. (c) Suatu bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan melalui satu atau lebih sewa operasi. (d) Suatu bangunan yang kosong/belum terpa- kai, tetapi dimiliki untuk disewakan melalui satu atau lebih sewa operasi. (e) Properti yang dibangun atau dikembangkan untuk penggunaan masa datang sebagai properti investasi (diterapkan untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tang- gal 1 januari 2009).

## Pengakuan Properti Investasi menurut IAS 40
Sebagaimana PSAK 13, IAS 40 juga memiliki pengakuan yang sama tentang properti investasi. Sebagaimana dikutip dari IAS 40, pengakuan properti investasi menurut IAS 40 adalah sebagai berikut: (a) it is probable that the future economic benefits that  are  associated  with  the  investment  property  will  flow  to  the  entity; and (b) the cost of the investment property can be measured reliably.

## Pengukuran Awal Properti Investasi menurut IAS 40
Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Biaya tran- saksi  termasuk  dalam  pengukuran  awal  tersebut.  Biaya  perolehan  dari  properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara lang- sung termasuk, misalnya, biaya jasa hukum, pajak penjualan, dan biaya transaksi lainnya.

## Penghentian Pengakuan Properti Investasi menurut IAS 40
Ankarath (2012) menjelaskan bahwa properti investasi mungkin untuk dihenti- kan (dijual atau disewakan) atau tidak diakui (dilepaskan). Bagaimana hal itu terjadi, perusahaan diharuskan untuk membukukan keuntungan atau kerugian atas peng- hentian atau pelepasan di dalam laba rugi. Bilamana ada aset yang dijual, maka selisih antara harga jual dan jumlah yang tercatat dari properti akan memperoleh keuntungan atau kerugian dan harus diakui dan jumlah yang tercatat dari properti akan memperoleh keuntungan atau kerugian harus diakui segera di dalam laporan laba-rugi.

## Properti  Investasi  berdasar  US  GAAP  tentang  ”Property,  Plant  and

## Equipment”
Dalam artikel yang dimuat oleh Akademi Akuntansi YKPN Yogyakarta (2011) bahwa aset tetap atau PPE ( Property, Plant, and Equipment ) adalah aset berwu- jud ( tangible assets ) yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, yang memiliki manfaat  lebih  dari  satu  periode  akuntansi.  Istilah  aset  tetap  digunakan untuk membedakan dengan aset tidak berwujud, yang juga memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi tetapi tidak memiliki wujud fisik, serta nilainya tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh eksistensi fisik dari aset.

## Laba Operasi
Laba merupakan selisih lebih pendapatan dikurangi biaya-biaya yang dikeluar- kan untuk memperoleh pendapatan tersebut, laba biasanya dinyatakan dalam satuan uang. Keberhasilan suatu perusahaan dapat dilihat pada tingkat laba yang diperoleh perusahaan  itu  sendiri  karena  tujuan  utama  perusahaan  pada  umumnya  adalah untuk memperoleh laba  yang sebesar-besarnya  dan laba  merupakan faktor  yang menentukan bagi kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri.

## METODE PENELITIAN

## Jenis dan Sumber Penelitian
Pendekatan  dan  jenis  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada PT LIPPO GENERAL INSURANCE, Tbk yang berlokasi di Citra Graha Building 2nd Fl, Kav. 35-36 Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan.
Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  kualitatif. Analisis kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Penerapan Metode Pengukuran Properti Investasi pada PT Lippo Gen- eral Insurance, Tbk
Untuk saat ini, PT Lippo General Insurance, Tbk. menerapkan metode nilai wajar dalam properti investasi berdasarkan PSAK 13, yang diadopsi penuh dari IAS  40.  Dengan  menerapkan  metode  nilai  wajar,  sehingga  perusahaan  harus menggunakan jasa dari appraisal (Kantor Jasa Penilai Publik) sesuai yang disebut- kan di  Catatan Atas  Laporan  Keuangan dan  properti investasi  tidak  disusutkan. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan islam, bahwa properti investasi harus dicatat sesuai dengan benar sesuai dengan standar yang berlaku umum.
Untuk mengetahui hasil dari investasi properti investasi adalah dengan  cara membandingkan nilai properti investasi saat ini dengan nilai properti investasi pada tahun sebelumnya. Kemudian terdapat selisih nilai, apabila terjadi selisih lebih maka akan diakui sebagai pendapatan investasi dan apabila nilai properti investasi saat ini lebih rendah apabila dibandingkan tahun sebelumnya, maka selisih tersebut diakui sebagai kerugian investasi yang akan mengurangi pos hasil(pendapatan) investasi. Untuk mengetahui nilai dari properti investasi pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Rincian dari Properti Investasi Metode Nilai Wajar
Keteran gan 2013 2012 Harga  Pero lehan Tanah Ruang  Kanto r Reklasifik asi Ditambah  dengan Kenaikan  Nilai Tanah Ruang  Kanto r Total  P roperti In vestasi 16.998.305.000 9.096.28 5.000 - 26.094.590.000 5.0 88.6 95.00 0 5.4 57.9 71.30 0 10.546.666.300 36.641.256.300 16.998.305.0 00 11.843.745.0 00 (2.74 7.460.00 0) 26.094.590.000 3.937.695.000 2 .195.790.356 6.133.485.356

## 32.2 28.075.3 56
Sumber: Annual Report PT Lippo General Insurance, Tbk Tahun 2013
Dengan  penjelasan  dari  tabel  1,  dapat  diketahui  bahwa  nilai  dari  properti investasi  pada  tahun  2013  adalah  sebesar  Rp  36.641.256.300.  Nilai  tersebut merupakan hasil dari penilaian pihak ketiga yang memiliki kompetensi yang sesuai. Dari tabel 1 juga dapat diketahui jumlah laba kenaikan atas properti investasi adalah
sebesar Rp 4.413.180.944, yang merupakan hasil selisih nilai properti investai tahun 2013 dan 2012. Dalam melakukan penilaian, maka pihak ketiga harus benar-benar melakukan penilian secara tepat, sehingga tidak terjadi manipulasi nilai, sehingga nilai dari  properti  investasi  dalam laporan  keuangan  benar-benar  mencerminkan dari properti investasi tersebut.
Setelah diketahui laba kenaikan nilai atas properti investasi, maka kemudian dihitung  hasil  investasi  dari  keseluruhan  kegiatan  investasi  yang  dilakukan  oleh perusahaan. Total dari hasil investasi yang didapat oleh PT Lippo General Insurance, Tbk pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 2.

## P ihak ketiga
Dividen
Bunga deposito
Laba kenaikan  nilai properti investasi Bunga obligasi Pendapatan sewa
Laba    atas   kenaikan    nilai   wajar   efek    yang belum direalisasi diperdagangkan Amortisasi disko nto obligasi
Bunga dari in vestasi lainnya
Pihak-pihak berelasi Dividen Bunga deposito Laba selisih kurs atas investasi Total 7.546.499.841 7.443.655.982 4.413.180.944 2.050.170.000 1.056.713.978 332.500.000 18.774.680 - 22.861.495.425 24.923.976.664 245.616.420 25.169.593.084 24.787.879.656
72.818.968.165
Tabel 2. Rincian dari Hasil Investasi
Sumber: Annual Report PT Lippo General Insurance, Tbk Tahun 2013
Setelah dilihat pada tabel 2 tentang hasil investasi, dapat diketahui bahwa hasil dari seluruh kegiatan investasi adalah sebesar Rp 72.818.968.165. Hasil dari kese- luruhan  kegiatan  investasi  akan  dijumlahkan  dengan  pendapatan  dari  kegiatan operasi perusahaan lainnya, seperti hasil underwriting, dan kemudian akan dikurangi dengan  beban  operasi  perusahaan,  sehingga  akan  diketahui  berapa  laba  usaha (operasi) perusahaan pada tahun 2013.
Dalam menerapkan metode nilai wajar, maka properti investasi tidak disusut- kan, sehingga tidak muncul beban penyusutan atas properti investasi di dalam beban usaha dari perusahaan. Sehingga laba usaha perusahaan sendiri akan lebih tinggi karena tidak perlu dikurangi beban penyusutan atas properti investasi.

## Metode Pengukuran Properti Investasi Berdasarkan Psak Nomor 13

## SIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  tentang  analisis  perbandingan  penerapan  metode pengukuran properti investasi berdasarkan PSAK 13 (yang diadopsi dari IAS 40) dengan US GAAP terhadap laba operasi PT. Lippo General Insurance, Tbk dapat ditarik kesimpulan, terdapat perbedaan antara metode pengukuran antara metode biaya  dan  nilai  wajar  berdasarkan  PSAK  13  (Adopsi  IAS  40)  dengan  metode biaya historis yang berdasarkan US GAAP. Metode nilai wajar memiliki dampak yang paling besar terhadap nilai properti investasi tahun 2013 adalah metode nilai wajar,  yaitu  sebesar  Rp  36.641.256.300.  Metode  pengukuran  properti  investasi yang  memberikan  dampak  terbesar  terhadap  laba  operasi  perusahaan  adalah metode nilai wajar, yaitu sebesar 98.462.280.045. Berdasarkan pengukuran kinerja dengan mengukur rasio Margin Laba Operasi, metode pengukuran properti inves- tasi yang berdampak paling signifikan terhadap kinerja perusahaan adalah dengan menerapkan  metode  nilai  wajar  dengan  persentase  rasio  margin  laba  operasi sebesar  58,3%.
Saran yang diberikan oleh peneliti adalah PT Lippo General Insurance, Tbk, sebaiknya  melakukan  pengukuran  properti  investasi  menggunakan  metode  nilai wajar, karena dengan penelitian ini didapatkan bahwa dengan menerapkan metode nilai wajar, jumlah laba operasi dari perusahaan lebih tinggi daripada menerapkan metode pengukuran properti investasi yang lain. Karena penelitian ini belum sem- purna karena hanya diterapkan pada satu perusahaan dan hanya dilakukan pada tahun 2013. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian perban- dingan  metode  pengukuran  properti  investasi  yang  lebih  baik  dengan  penerapan pada perusahaan yang lebih beragam, sehingga didapatkan hasil yang maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

## Al Quran
Akademi Akuntansi YKPN Yogyakarta. 2011. IFRS: Property,  Plant, and  Equipment. Diakses pada tanggal 30 Januari 2014 . Di Wide World Web:http://www.aaykpn. ac.id/article/read/23. Ankarath, N.K., dkk. 2012. Memahami IFRS Standar Pelaporan Keuangan Internasional . Jakarta: PT Indeks. IASB. 2009. International Accounting Standards 40 ”Investment Property” (2009 Version). International  Bank  for  Reconstruction  and  Development  World  Bank .  2013. Perkem- bangan Triwulanan Perekonomian Indonesia. Australia : Support for Enhanced Macroeconomic and Fiscal Policy Analysis. Juan, N.E. 2012. Panduan Praktis Standar Akuntansi Keuangan . Jakarta: Salemba Empat. Martani, D., dkk. 2012. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Jakarta: Salemba Empat Nunik, L.D. 2010. Perbedaan IFRS, U.S. GAAP, dan PSAK: Investement Property . Jurnal Akuntansi.
Purba, M.P. 2010. International Financial Reporting Standards: Konvergens & Kendala Aplikasinya di Indonesia /GHI . Yogyakarta: Graha Ilmu.