DOI: 10.46730/japs.v5i1.156

## Evaluasi Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo
Wakhidatul Ummah 1 , Ertien Rining Nawangsari 2 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Email: ertien_rining.adneg@upnjatim.ac.id Kata kunci Abstrak Dampak Kebijakan, Pasar, Relokasi. Salah  satu  sarana  perdagangan  di  Kapubaten  Sidoarjo  adalah  pasar, baik  itu  pasar  tradisional,  semi-modern,  maupun  modern.  Sesuai dengan  Perda  Kabupaten  Sidoarjo  nomor  1  tahun  2018  tentang penataan,  pengelolaan  dan  pemberdayaan  pasar  rakyat,  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  berkewajiban  untuk  menata,  membina, serta  memberdayakan  pedagang  kaki  lima  sekaligus  melakukan penataan  terhadap  pasar  tradisional  yang  tertekan  oleh  persaingan dengan pasar modern. Baru-baru ini, telah dilakukan relokasi PKL di sisi  barat  Pasar  Larangan,  yang  berjarak  20meter  dari  lokasi sebelumnya  dan  masih  termasuk  bagian  dari  Pasar  Larangan. Relokasi ini diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih positif dibandingkan  dengan  kondisi  sebelumnya.  Berdasarkan  kasus  ini, peneliti  tertarik  untuk  meneliti  dampak  relokasi  PKL  di  Pasar Larangan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dampak relokasi penataan  PKL  Pasar  Larangan  Kabupaten  Sidoarjo.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  pendekatan  deskriptif  dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dampak individual berpengaruh positif  meliputi  lapak  yang  kokoh,  parkir  yang  sesuai,  keramaian pengunjung terpusat, penataan lapak rapi, sirkulasi udara terbuka, dan akses jalan tidak becek saat hujan. Bagi pembeli, parkir lebih tertata, pasar  tidak  kumuh,  penjual  lebih  tertata,  dan  sistem  drive-thru membuat belanja lebih efisien. (2) Dampak organisasi positif terhadap HPP  Larangan  dengan  tercapainya  tujuan  Disperindag  untuk memperbaiki  wajah  pasar  dan  kesejahteraan pedagang.  (3)  Dampak masyarakat  berpengaruuh  positif  dengan  hilangnya  aroma  sampah tidak  sedap  karena  pengontrolan  sampah  yang  rutin.  (4)  Dampak lembaga  dan  sistem  sosial  berdampak  positif  dengan  tercapainya pemberdayaan pasar rakyat sesuai Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2018. Keywords Abstract Policy Impact, Market, Relocation One  of  the  trading  facilities  in  Sidoarjo  Regency  is  the  market, whether  it  is  a  traditional,  semi-modern  or  modern  market.  In accordance  with  Sidoarjo  District  Regulation  No.  1/2018  on  the structuring, management and empowerment of people's markets, the Sidoarjo  District  Government  is  obliged  to  organize,  foster  and empower street vendors while structuring traditional markets that are under pressure from competition with modern markets. Recently, there has  been  a  relocation  of  street  vendors  on  the  west  side  of  the Larangan Market, which is 20 meters away from the previous location
Volume 5, Nomor 1 April 2024
P-ISSN: 2722-161X E-ISSN: 2722-1601 Jurnal JAPS
and is still part of the Larangan Market. This relocation is expected to have a more positive impact than the previous condition. Based on this case,  researchers  are  interested  in  examining  the  impact  of  street vendor relocation in Pasar Larangan. This study aims to describe the impact of the relocation of PKL arrangement in the Sidoarjo Regency Larangan Market. This research uses a qualitative method descriptive approach  with  data  collection  through  observation,  interviews, documentation. The results showed that: (1) Individual impacts have a  positive  effect,  including  sturdy  stalls,  appropriate  parking, centralized  visitor  crowds,  neat  stall  arrangements,  open  air circulation, and access roads that are not muddy when it rains. For buyers, parking is more organized, the market is not shabby, sellers are more organized, and the drive-thru system makes shopping more efficient. (2) The organizational impact is positive on HPP Larangan by achieving the objectives of Disperindag to improve the face of the market and the welfare of traders. (3) Community impact is positively affected by the disappearance of the unpleasant smell of garbage due to routine garbage control. (4) The impact of social institutions and systems has a positive impact with the achievement of people's market empowerment  in  accordance  with  Sidoarjo  Regency  Regulation  No.
1/2018.

## Pendahuluan
Kota-kota  di  Indonesia  mengalami  perkembangan  yang  pesat  terkait  dengan pertumbuhan pasar, khususnya pasar modern yang menjadi pesaing bagi pasar tradisional. Disamping kenaikan pertumbuhan pasar modern yang meningkat, dikhawatirkan semakin lama  pasar  tradisional  mengalami  penyusutan  sehingga  berpengaruh  terhadap  kegiatan ekonomi.  Padahal  pasar  tradisional  memiliki  keunggulan  bersaing  alami  yang  tidak dimiliki langsung oleh pasar modern yakni area penjualan yang luas, lokasi yang strategis, harga lebih rendah, keragaman barang yang cukup lengkap, serta sistem tawar menawar yang  merupakan  keunggulan  pasar  tradisional  menunjukkan  keakraban  penjual  dan pembeli.
Pasar merupakan tempat salah satu kegiatan perdagangan yang tidak bisa  lepas dari kegiatan sehari-hari manusia (Ali, 2013). Semakin banyak dan pesatnya penduduk, maka akan semakin besar pula tuntutan kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas. Keberadaan dari pasar tradisional maupun pasar modern sudah menjadi bagian yang tidak terlepaskan  dalam  kehidupan  masyarakat.  Diperlukan  pasar  yang  beroperasi  secara optimal dan efisien serta dapat melayani kebutuhan masyarakat. Pasar juga merupakan tempat  seluruh  lapisan  masyarakat  mendapatkan  barang  kebutuhan  seharihari  dengan harga  yang  relatif  terjangkau  (Junaidi,  2018).  Seringkali  harga  yang  ditawarkan  lebih murah  dibandingkan  harga  yang  ditawarkan  di  pasar  modern  dengan  kualitas  barang dagang yang baik.
Dari  data  BPS,  kini  sebanyak  60unit  pasar  rakyat  di  Indonesia  sudah  ber-SNI. Penerapan  ini  merupakan  perwujudan  komitmen,  khususnya  pemerintah  daerah  dan pelaku usaha untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen di daerah yang juga berkontribusi  terhadap  percepatan  pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Salah  satu  pasar tradisional  di  Kabupaten  Sidoarjo,  yaitu  Pasar  Larangan,  dikelola  oleh  Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo. Sebagai salah satu ikon Kabupaten Sidoarjo,  Pasar  Larangan  saat  ini  belum  mencapai  status  sebagai  pasar  rakyat  yang berSNI. Kondisi fisik Pasar Larangan sebelum dilakukannya relokasi terlihat tidak rapi,
kurang nyaman, dan kebersihannya masih jauh dari standar pasar. Meskipun para PKL berjualan  di  luar  pasar  yang  dimana  sirkulasi  udara  lebih  terbuka  daripada  kondisi sirkulasi  udara  di  dalam  pasar,  lain  hal  itu  seperti  penataan  pedagang,  kebersihan, kerapian, bahkan keamanan dianggap kurang layak. Beberapa pedagang sampai berjualan di bahu jalan yang mana hal tersebut mengganggu pengguna jalan, tak heran sering terjadi kemacetan di area Jl. Raya Sunandar. Juga kondisi sampah yang banyak berserakan seusai digunakan berjualan. Mulai dari sampah plastik, sampah buah dan sayur, sampah kertas, dsb. Ketika musim hujan, kondisi akses jalan pembeli di Pasar Larangan sisi timur becek dan juga banyak genangan air. Sudah tentu dengan banyaknnya pedagang yang berjualan di sisi timur pasar hingga ke bahu jalan tidak tertata menjadikan penataan pasar dipandang kumuh.
Dengan gambaran singkat kondisi pasar yang telah diuraikan di atas, Pemerintah Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  merasa  perlu  mengambil  langkah  relokasi  sekaligus revitalisas  pasar.  Kebijakan  ini  merujuk  pada  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  112  Tahun  2007  tentang  Penataan  dan  Pembinaan  Pasar  Tradisional,  Pusat Perbelanjaan  dan  Toko  Modern.  Juga  merujuk  dibawahnya  yakni  Peraturan  Daerah Kabupaten  Sidoarjo  Nomor  1  Tahun  2018  tentang  Penataan,  Pengelolaan  dan Pemberdayaan  Pasar  Rakyat.  Penataan  kelola  pasar  ini  mencakup  perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pasar.
Secara umum kebijakan relokasi pasar tradisional seperti Pasar Larangan tentunya memiliki berbagai dampak yang muncul, karena sebuah kebijakan publik mau atau tidak mau  akan  menimbulkan  dampak  atau  akibat,  baik  itu  dampak  positif  maupun  negatif, dengan kata lain dampak yang diinginkan atau dampak yang tidak diinginkan (Wibawa, 1994). Kini relokasi telah berhasil diimplementasikan sehingga kondisi sisi timur pasar sudah  bersih  dari  pedagang.  Lahan  tersebut  dilakukan  revitalisasi  oleh  Disperindag Kabupaten  Sidoarjo  menjadi  taman  serta  parkir  resmi  Pasar  Larangan.  Sehingga kondisinya  semakin  bersih  dan  tertata  sesuai  dengan  tujuan  awal  kebijakan.  Pedagang yang berada di sisi barat pasar juga melakukan transaksi dengan lebih tertata. Kebijakan relokasi ini tentunya membawa dampak signifikan bagi semua pihak yang terlibat, mulai dari  pedagang,  pembeli,  hingga  warga  mukim  di  sekitar  pasar.  Dampak  tersebut  bisa bersifat  positif  maupun  negatif,  tergantung  pada  berbagai  faktor  seperti  pelaksanaan relokasi, partisipasi para pihak, dan respon masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan  penelitian  mendalam  mengenai  dampak  kebijakan  relokasi  PKL  di  Pasar Larangan  Sidoarjo  guna  memahami  sejauh  mana  kebijakan  ini  berhasil  mencapai tujuannya  serta  bagaimana  pengaruhnya  terhadap  unit-unit  sosial  sekitar  pasar  dan ekonomi pedagang.
Sesuai  dengan  teori  dampak  kebijakan  Finsterbusch  dan  Motz,  dalam  (Arfiani, 2017)  yang  mengemukakan  bahwa  terdapat  4  (empat)  unit-unit  pedampak  kebijakan yakni: 1) Dampak Individual, 2) Dampak Organisasional, 3) Dampak Masyarakat, dan 4) Dampak  Lembaga  dan  Sistem  Sosial.  Dengan  itu,  judul  penelitian  yang  diambil  oleh penulis adalah “Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Larangan Kabupaten  Sidoarjo”.  Penelitian  ini  menjadi  penting  karena  belum  ada  penelitian sebelumnya  yang  membahas  kebijakan  relokasi  PKL  Pasar  Larangan.  Penelitian  ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dampak dari kebijakan tersebut,  sehingga  dapat  digunakan  sebagai  bahan  evaluasi  oleh  pemerintah  dan  pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif di masa depan.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif. Penggunaan  metode  tersebut  guna  memperoleh  gambaran  yang  komprehensif, mendeskripsikan,  serta  mengulas  lebih  dalam  terkait  dampak  kebijakan  relokasi  PKL pada  Pasar  Larangan  Kabupaten  Sidoarjo.  Pada  penelitian  ini  menggunakan  teknik pengumpulan  data  melalui observasi,  wawancara  dengan  informan,  serta  dokumentasi. Proses  wawancara  dalam  pengumpulan  data  melibatkan  pihak  pedagang  sekaligus pembeli Pasar Larangan, anggota Himpunan Pedagang Pasar sekaligus paguyuban, Pihak Pengelola  Pasar  Larangan,  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kabupaten  Sidoarjo pada Bidang Pasar. Dikutip oleh (Sugiyono, 2020), bahwa pada analisis data dilakukan dengan  interaktif  dan  berlangsung  secara  terus  menerus  sampai  tuntas  hingga  datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data Miles dan Huberman yakni Pengumpulan Data ( Data Collecting ),  Kondensasi  Data  ( Data  Condensation ),  Penyajian  Data  ( Data  Display ), Penarikan  Kesimpulan  atau  Verifikasi . Teknik  keabsahan  data  menggunakan  uji kredibilitas dengan teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian, hasilnya akan disajikan dalam sub bab ini sesuai dengan rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai dampak positif dan negatif dari kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Larangan, Kabupaten Sidoarjo. Penjelasan akan difokuskan pada berbagai dampak yang timbul dari kebijakan tersebut,  berdasarkan  teori  Finsterbusch  dan  Motz  (Wibawa  et  al.,  1994).  Pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan relokasi PKL Pasar Larangan mencakup antara lain:
a) Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo
b) Kepala Pihak Pengelola Pasar Larangan
c) Kepala Himpunan Pedagang Pasar (HPP) Larangan
d) Anggota Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Larangan
e) Penasihat Himpunan Pedagang Pasar (HPP) Larangan
f) Para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang direlokasi beserta pembeli
g) Masyarakat mukim sekitar Pasar Larangan
Dampak  kebijakan  relokasi  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  Alun-alun  ke  GOR  Delta Kabupaten  Sidoarjo  dapat  diketahui  melalui  teori  unit-unit  pedampak  menurut Finsterbusch dan Motz (Wibawa et al., 1994) sebagai berikut:
Dampak individual dalam penelitian ini mencakup dampak psikis dan ekonomi yang dialami  oleh  pedagang  kaki  lima  sisi  timur  Pasar  Larangan.  Dampak  psikis  yang dimaksud  mencakup  kecemasan,  ketidakpastian,  respon  berupa  emosi  tidak  terima, penyesuaian diri, serta tingkat kenyamanan yang dialami baik pedagang atau pembeli di Pasar  Larangan  selama  atau  setelah  proses  relokasi.  Sedangkan  dampak  ekonomi mencakup  perubahan  dalam  volume  penjualan,  pendapatan,  dan  biaya  operasional pedagang  Pasar  Larangan.  Dampak  psikis  dari  relokasi  PKL  di  sisi  timur  pasar menunjukkan  hasil  positif.  Dari  lima  pedagang  yang  diwawancarai,  empat  merasa nyaman dengan lokasi baru dan menganggap kebijakan relokasi mengurangi risiko. Dan dua lainnya menyatakan lebih sepi pengunjung ketimbang pedagang yang berada di area
depan.  Hal  tersebut  dikarenakan  pengunjung  enggan  untuk  terlalu  masuk  ke  bagian belakang  pasar.  Meskipun  ada  beberapa  keluhan  awal  seperti  demo,  ketertiban  dalam pelaksanaan relokasi tetap terjaga. Evaluasi dampak menunjukkan bahwa dampak positif seperti  kenyamanan  lingkungan  yang  kini  akses  jalan  saat  musim  hujan  tidak  becek karena terbuat dari aspal, penurunan kemacetan akibat penataan lahan parkir yang terarah, dan  peningkatan  kebersihan  seperti  kontrol  sampah  oleh  petugas  kebersihan  yang semakin  rutin  juga  dirasakan  oleh  pembeli.  Relokasi  ini  membantu  mengurangi kemacetan, meningkatkan keamanan, dan menciptakan akses pasar yang lebih nyaman. Dampak ekonomi dari relokasi PKL menunjukkan hasil yang positif. Pedagang merasa puas  dengan  sistem  transaksi  baru  yaitu drive  thru yang  memudahkan  pembeli  dan meningkatkan  kenyamanan  berbelanja.  Dimana  pembeli  tidak  perlu  turun kendaraan/sepeda  motornya  untuk  bertransaksi  secara  langsung  tanpa  parkir  terlebih dahulu.  Relokasi  ke  sisi  barat  Pasar  Larangan  membawa  peningkatan  omset  karena keramaian  yang  lebih  terpusat,  sementara  sisi  timur  kini  sedang  dilakukan  revitalisasi menjadi taman dan lahan  parkir  resmi  Pasar  Larangan  sisi timur. Fasilitas  baru seperti atap  dan  tiang  lapak  yang  kokoh  yakni  dengan  berbahan  galvalum  dan  penataan  yang lebih rapi, serta keringanan biaya operasional harian karena tidak adanya retribusi selama relokasi  yang  menjadikan  meningkatnya  kepuasan  pedagang.  Pemerintah  Kabupaten Sidoarjo dinilai berhasil menyediakan tempat yang layak dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Dampak  organisasional  yang  mencakup  Himpunan  Pedagang  Pasar  (HPP) Larangan.  Samodra  Wibawa  mengungkapkan  bahwa  sebuah  kebijakan  dapat mempengaruhi  organisasi  secara  langsung  atau  tidak  langsung  (Wibawa  et  al.,  1994). Tujuan  utama  HPP  Larangan  selaras  dengan  kebijakan  pemerintah  untuk mensejahterakan pedagang dan memperindah pasar barat. Sebagai pasar percontohan di tengah  kota,  pembenahan  pasar  menjadi  prioritas.  Dukungan  HPP  terhadap  kebijakan relokasi terbukti berhasil dengan pedagang yang telah pindah ke lokasi baru. Peningkatan jumlah  pengunjung  di  lokasi  baru  berdampak  positif  dengan  naiknya  omset  penjualan pedagang. Selain  itu,  hubungan  baik  antara  HPP  Larangan  dengan  Disperindag  masih terjalin baik, serta HPP Larangan yang berhasil menjalankan fungsinya sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan pedagang pasar, serta menyalurkan aspirasi pedagang kepada pihak Disperindag.
Dampak terhadap masyarakat dari kebijakan relokasi pasar Larangan membawa dampak positif bagi warga sekitar. Pertama, Abu Aziz selaku warga mukim depan pasar tidak  melihat  perubahan  signifikan  pada  pendapatan  dari  lapak  dagang  sembakonya setelah  relokasi  PKL.  Sebaliknya,  Ibu  Tini  mendapatkan  peluang  membuka  lapak gorengan di depan rumahnya, sehingga menciptakan lapangan pekerjaan baru baginya. Kedua,  tata  kelola  lahan  parkir  yang  lebih  baik  mengurangi  gangguan  akses  di  depan rumah  mereka.  Ketiga,  kebersihan  lingkungan  meningkat,  dengan  sampah  pasar  yang lebih terkontrol, sehingga bau tidak lagi mengganggu warga. Pada penelitian terdahulu, menunjukkan  bahwa  relokasi  pedagang  ke  lokasi  baru  menyebabkan  peningkatan penumpukan  sampah  pasar.  Hal  ini  terjadi  karena  kurangnya  armada  truk  untuk mengangkut  sampah,  mengakibatkan  bau  tidak  sedap  di  pasar.  Dampak  lembaga  dan sistem sosial disimpulkan membawa banyak dampak positif. Hal ini sesuai dengan visi pengelola pasar dan Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang penataan, pengelolaan, dan pemberdayaan pasar rakyat. Akibatnya, kredibilitas lembaga pengelola
pasar  dan  Disperindag  Kabupaten  Sidoarjo  meningkat  di  mata  publik,  pemangku kepentingan,  dan  mitra  kerja.  Kebijakan  relokasi  pedagang  sisi  timur  pasar  memiliki dampak  yang  signifikan  terhadap  sistem  sosial  di  sekitarnya,  mencakup  lembaga, pedagang  dan  pembeli,  organisasi,  serta  warga  mukim  sekitar  pasar.  Dalam pelaksanaannya,  kebijakan  ini  berpotensi  membawa  perubahan  yang  mendalam  pada interaksi dan dinamika sosial yang terjadi. Bagi lembaga yakni Disperindag Kab. Sidoarjo dan  Pihak  Pengelola  Pasar  Larangan,  kebijakan  ini  memberikan  kesempatan  untuk memperbaiki dan mengatur tata kelola Pasar Larangan dengan lebih efektif. Kebijakan relokasi  pedagang  sisi  timur  pasar  memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap  sistem sosial di sekitarnya, mencakup lembaga, pedagang dan pembeli, organisasi, serta warga mukim  sekitar  pasar.  Dalam  pelaksanaannya,  kebijakan  ini  berpotensi  membawa perubahan  yang  mendalam  pada  interaksi  dan  dinamika  sosial  yang  terjadi.  Kebijakan relokasi  pedagang  pasar  berhasil  membentuk  sistem  sosial  yang  harmonis  dan  saling berhubungan.  Interaksi  yang  baik  antara  lembaga,  pedagang,  pembeli,  organisasi,  dan warga  berkontribusi  pada  sistem  sosial  yang  solid  dan  berkesinambungan.  Dampak positif diharapkan dirasakan oleh semua pihak, menciptakan lingkungan pasar yang lebih baik dan mendukung kesejahteraan bersama.

## Simpulan
Kebijakan relokasi PKL sisi timur menuju siis barat Pasar Larangan menunjukkan keberhasilan  tujuan.  Berdasarkan  penelitian  mendalam  mengenai  dampak  yang didapatkan,  penulis  menganalisisnya  menggunakan  teori  Finsterbusch  dan  Motz  yang memuat empat unit sosial yang terdampak. Dampak individual yakni oleh pedagang dan pembeli yang merasakan banyak keuntungan didapatkan mulai dari kelayakan lapak yang terbuat dari bahan galvalum, kondisi lahan parkir yang semakin tertata dan kondusif di area  depan  lapak  pedagang  sehingga  kemacetan  berkurang,  kondisi  akses  jalan  yang sudah  tidak  becek  saat  musim  hujan,  pendapatan  yang  semakin  stabil,  keramaian pengunjung lebih terpusat sehingga stok barang dagang penjual juga semakin ditambah, penataan lapak semakin tertata sehingg atidak berdesakan lagi, sirkulasi udara semakin terbuka, serta adanya sistem drive thru yang lebih efisien bagi pembeli. Namun, terdapat keluhan dari pedagang di sisi barat yang lapaknya berada di area belakang terkait dengan jumlah  pengunjung  yang  lebih  sepi  dibandingkan  pedagang  di  bagian  depan.  Hal  ini disebabkan  oleh pengunjung  yang merasa  lokasi di  bagian belakang  terlalu  jauh untuk dijangkau.  Dampak  organisasi  yaitu  kebijakan  relokasi  PKL  di  Pasar  Larangan Kabupaten Sidoarjo berdampak positif pada HPP Larangan, terbukti dengan tercapainya tujuan Disperindag untuk memperbaiki pasar dan mensejahterakan pedagang. Hubungan baik antara HPP Larangan dan Disperindag terjaga, dan HPP Larangan berhasil menjadi penghubung  antara  kebijakan  pemerintah  dan  pedagang,  serta  menyalurkan  aspirasi pedagang. Dampak masyarakat yaitu kebijakan relokasi PKL Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo dirasakan positif oleh warga sekitar pasar. Aroma tidak sedap dari sampah pasar yang  sebelumnya  tercium  hingga  ke  rumah  warga  kini  hilang  dan  akses  keluar  masuk rumah  warga  juga  semakin  lancar  sehingga  tidak  lagi  menghalangi  di  depan  rumah. Beberapa warga memanfaatkan kondisi ini dengan membuka lapak jajanan di area depan rumah  mereka.  Dampak  terhadap  lembaga  dan  sistem  sosial  dinilai  positif.  Ini  terkait dengan  upaya  mencapai  tujuan  Disperindag  dan  Pengelola  Pasar  Larangan.  Relokasi pedagang ke sisi barat pasar memberikan banyak manfaat, terbukti dengan tercapainya visi pengelola Pasar Larangan dan kesesuaian penataan, pengelolaan, serta pemberdayaan pasar  rakyat  sesuai  Perda  Kabupaten  Sidoarjo  Nomor  1  Tahun  2018.  Hal  ini
meningkatkan  kredibilitas  lembaga  di  mata  publik,  pemangku  kepentingan,  dan  mitra kerja.  Keharmonisan  sistem  sosial  juga  terbentuk  melalui  interaksi  yang  baik  antara pedagang,  pembeli,  organisasi,  masyarakat  sekitar,  dan  lembaga,  semuanya  memiliki tujuan yang sama dan saling mempengaruhi.

## Referensi
Ali, M. N. A. dan M. M. (2013). Kajian Eksistensi Pasar Tradisional Kota Surakarta .
2 . https://doi.org/10.1016/0306-9877(89)90062-5
Arfiani, R. I. (2017). DAMPAK KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KABUPATEN SIDOARJO (Studi Pada Relokasi PKL Alun-alun Ke
GOR   Delta   Sidoarjo). Publika , 5 , 1–6. https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/27/article/view/19908%0Ahttps://ju rnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/27/article/viewFile/19908/18213 Junaidi, M. (2018). Dampak Relokasi Pasar Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Pasar Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima . 6 (1), 1–10.
Wibawa, S. (1994). Evaluasi Kebijakan Publik (1st ed.). PT. Raja Grafindo Persada. Wibawa, S., Prabuningrat, Y., & Pramusinto, A. (1994). Evaluasi Kebijakan Publik . Raja Grafindo Persada.