## JURNAL HUKUM PID ANA & KRIMINOLOGI

## Asas Teritorialitas Dalam Hukum Pidana Indonesia: Pengertian Dan Perkembangannya

## Topo Santoso
Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ketua III Pengurus Pusat Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) 2018-2023 santosox@ui.ac.id

## INFO ARTIKEL
ABSTRAK Kata Kunci: Teritorialitas, Hukum
Pidana Indonesia, Kapal Laut/Pesawat Indonesia
Cara pengutipan:
Topo Santoso. Asas Teritorialitas Dalam
Hukum Pidana Indonesia: Pengertian Dan Perkembangannya . JURNAL HUKUM PIDANA &
KRIMINOLOGI, Vol 01
No 01 Edisi Oktober
2020 (hlm. 17-33)
Riwayat Artikel: Dikirim: 29 Juli 2020
Direview: 18 Agustus
2020
Direvisi: 25 Agustus 2020 Diterima: 01 Oktober 2020 Artikel difokuskan pada asas teritorialitas yang diatur pada Pasal 2 dan Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"). Asas teritorialitas merupakan asas pokok atau asas utama, sementara asas lainnya merupakan tambahannya.
Artikel ini membahas tiga pertanyaan: pertama, bagaimana pengaturan asas teritorialitas di Indonesia; kedua, bagaimana perluasan asas teritorialitas di Indonesia; dan ketiga, apakah asas teritorialitas dan perluasannya juga diatur di negara lain.
Artikel ini menyimpulkan bahwa: 1. Rumusan asas teritorialitas diatur dalam Pasal 2 KUHP inti nya adalah bahwa berlakunya hukum pidana Indonesia itu digantungkan kepada wilayah dimana tindak pidana itu dilakukan. Jika tindak pidana dilakukan di wilayah Indonesia, maka hukum pidana Indonesia berlaku atas tindak pidana tersebut. Perkembangan pengaturan asas ini dalam hukum pidana Indonesia di Pasal 4 RUU KUHP sudah mencakup apa yang saat ini diatur pada Pasal 2 dan Pasal 3 KUHP serta perubahannya. Ketentuan ini juga mencakup perkembangan baru yakni tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Indonesia. 2. Pasal 3 KUHP memperluas berlakunya asas teritorialitas dengan memandang kendaraan air Indonesia sebagai ruang tempat berlakunya hukum pidana Indonesia (bukan memperluas wilayah Indonesia). Penambahan pesawat udara ke dalam Pasal 3 KUHP dilakukan dengan disahkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1976. Pasal 3 diperluas ruang lingkupnya sehingga pengertian jurisdiksi kriminil Republik Indonesia mencakup pesawat udara Indonesia. 3. Semua negara menganut asas teritorialitas, sebagai contoh di Malaysia, Singapura, Thailand, Jerman dan Belanda.
Copyright © 2020 JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI. All rights reserved.

## 1. Pendahuluan
Dalam berbagai text book hukum pidana di Indonesia, hampir selalu terdapat satu bab yang membahas tentang ruang lingkup/ lingkungan berlakunya hukum pidana. Dalam membahas hal itu, para penulis menerangkan adanya empat asas/ prinsip yaitu: (1) prinsip teritorialitas, (2) prinsip nasionalitas aktif, (3) prinsip nasionalitas pasif, dan (4) prinsip universalitas. Menurut Jan Remmelink, hal tersebut merupakan bagian dari hukum pidana yang dalam dogmatika disebut sebagai hukum jurisdiksi atau hukum tentang ruang lingkup pemberlakuan pidana ( strafaanwendingsrecht/ strafanwendingsrecht). Dalam hal seperti ini kita berurusan dengan pemberlakuan hukum pada persoalan yang mengandung unsur asing. 1
Berbeda dengan kondisi di Indonesia, di negara-negara lainnya masalah asas atau prinsip teritorialitas menjadi tema yang kerap ditulis. Rollin M. Perkins dalam artikelnya The Territorial Principle in Criminal Law antara lain membahas bahwa teori teritorial mengambil posisi bahwa yurisdiksi hukum pidana ( the criminal jurisdiction) tergantung pada tempat dilakukannya tindak pidana ( the place of perpetration). Negara dimana tindak pidana itu dilakukan memiliki yurisdiksi atas tindak pidana tersebut. Ini berbeda dengan teori hukum Romawi ( the Roman theory) dimana Pelaku tindak pidana (dan bukan tempat dimana tindak pidana dilakukan) yang menentukan yurisdiksi tindak pidana. 2
Patrick J. Fitzgerald dalam tulisannya The Territorial Princicple in Penal Law: An Attempted Justification membahas lebih mendasar lagi persoalan penggunaan prinsip teritorialitas dihubungkan dengan justifikasi adanya hukum pidana dan sanksi pidana. Setelahnya, barulah dibahas dua pertanyaan inti yaitu apa justifikasi negara bisa menegakkan hukum pidana atas semua tindak pidana yang terjadi di dalam wilayah negara itu dan apa yang menjustfikasi penggunaan hukum pidan atas tindak pidana yang terjadi di luar wilayah. 3
Tulisannya lainnya yang membahas tentang asas teritorialitas adalah dari Lindsay Farmer berjudul Territorial Jurisdiction and Criminalization dimana penulis mengkritisi pandangan yang meremehkan persoalan teritorialitas sebagai suatu yang teknis semata. Farmer dalam artikel ini mengkaji secara mendalam bagaimana asas ini berkaitan dengan paradigma mengenai hukum pidana itu sendiri dan perkembangannya. 4
1 Remmelink, Jan (2003), Hukum Pidana, Komentar atas Pasal- Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h.368.
2 Perkins , Rollin M (1971), "The Territorial Principle in Criminal Law", Hastings Law Journal , Vol. 22 (5), h. 1155-1172.
3 Fitzgerald, Patrick (1970), ""The Territorial Princicple in Penal Law: An Attempted Justification", Criminal Law and Punishment, International & Comparative Law , Vol. 1 (29), h. 29-43.
4 Farmer, Lindsay, (2013), "Territorial Jurisdiction and Criminalization", The University of Toronto Law Journal, Vol. 63 (2), h. 225-246.
Pembahasan tentang asas teritorialitas dalam hukum pidana Indonesia lebih banyak dituliskan di dalam berbagai buku rujukan ( text book) hukum pidana untuk perkuliahan asas-asas hukum pidana di program sarjana di perguruan tinggi atau fakultas hukum. Hampir semua buku teks hukum pidana membahas hal ini. Namun demikian, tema ini sangat sulit dijumpai menjadi tema yang diangkat dalam penelitian sarjana, magister ataupun doktor ilmu hukum di Indonesia. Demikian pula artikel di jurnal-jurnal nasional sangat jarang membahas tentang asas teritorialitas ini.
Artikel ini tidak membahas semua asas, namun lebih difokuskan pada asas teritorialitas yang diatur pada Pasal 2 dan Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Satochid Kartanegara, asas teritorialitas merupakan asas pokok, sementara asas lainnya merupakan tambahannya. 5 Demikian pula yang dikatakan oleh Bambang Poernomo, asas teritorialitas untuk berlakunya undang- undang pidana merupakan asas sebagai dasar utama kedaulatan hukum, sedangkan asas-asas lainnya dipandang sebagai pengecualian yang bersifat perluasan. 6
Sebelum membahas lebih jauh tentang apa dan bagaimana asas teritorialitas ini, terlebih dahulu kita membahas apa urgensi atau pentingnya membahas hal ini. Tentang pentingnya hal ini sudah dapat kita rasakan dari pengaturan dalam KUHP kita (dan juga Wetboek van Strafrecht/ WvS Hindia Belanda 1915, serta WvS Negeri Belanda 1881). Ruang lingkup berlakunya hukum pidana diatur paling awal sekali yakni di Pasal 1 KUHP (ruang lingkup berlakunya hukum pidana menurut waktu) dan Pasal 2 hingga Pasal 9 KUHP (ruang lingkup berlakunya hukum pidana menurut ruang tempat dan orang).
Pasal 3 WvS 1881 Negeri Belanda dan WvS 1915 Hindia Belanda menyebut jika tindak pidana terjadi di atas "kendaraan air", karena saat WvS dibuat saat itu belum ada pesawat terbang (pesawat udara). Ketika pesawat udara kemudian mulai digunakan juga di Indonesia, sehingga perlu penambahan dari kata "kapal" menjadi "kendaraan air dan pesawat udara" melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan.
Kekuasaan peradilan negara memiliki yurisdiksi atau kewenangan penuntutan suatu perkara. Hal ini diaturnya pada Pasal 2 sampai Pasal 7 KUHP Belanda (di KUHP Indonesia diatur pada Pasal 2 sampai Pasal 9). Pengaturan di Pasal-pasal KUHP itu memperlihatkan bahwa kewenangan pengadilan Belanda (dan juga pengadilan Indonesia) tergantung pada sejumlah faktor yaitu: tempat dimana tindak pidana dilakukan, orang yang melakukan, dan sifat tindak pidana tersebut. 7
5 Kartanegara, Satochid (tanpa tahun), Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Prof.Satochid Kartanegara SH dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka , Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, h.162.
6 Poernomo, Bambang, (1994), Asas-asas Hukum Pidana, Terbitan Ketujuh, Jakarta: Ghalia Indonesia dan Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM, h. 58-59.
7 Remmelink, Op.Cit., h.. 371.
Artikel ini membahas tiga pertanyaan: pertama, bagaimana pengaturan asas teritorialitas di Indonesia; kedua, bagaimana perluasan asas teritorialitas di Indonesia; dan ketiga, bagaimana asas teritorialitas dan perluasannya di negara lain.

## 2. Pembahasan
2.1 Asas Teritorialitas di Indonesia
2.1.1 Pengaturan Asas Teritorial
Asas teritorialitas terdapat pada Buku 1 Wetboek van Strafwet (WvS) Negeri
Belanda tentang Algemene Bepalingen (ketentuan umum), khususnya pada Titel 1 (Bab 1) yang mengatur mengenai Omgang van de werking van de strafwet (ruang lingkup berlakunya undang-undang pidana). Prinsip itu diatur di Pasal 1 dengan rumusan:" De Nederlandse strafwet is toepasselijk op ieder die zich in Nederland aan enig strafbaar feit schuldig maakt." 8 (huruf tebal dari penulis)
WvS Belanda tahun 1881 kemudian disalin menjadi WvS voor Nederlands Indie tahun 1915 yang berlaku tahun 1918 di Hindia Belanda. Dalam WvS Hindia Belanda prinsip teritorial itu terdapat pada Pasal 2 juga dengan rumusan sedikit diubah yaitu: " De Nederlandsch-Indische wettelijk strafbepalingen zijn toepasselijk op ieder, die zich binnen Nederlandsch-Indie aan eenig strafbaar feit schuldig maakt". 9 (huruf tebal dari penulis)
WvS itu yang kemudian tetap digunakan pasca kemerdekaan Indonesia menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1946 yang berlaku khususnya di Jawa dan Madura, kata-kata Nederlands-indische atau Nederlandsch-Indie itu diubah menjadi "Indonesich". Rumusan prinsip teritorialitas itu juga diatur dalam Pasal 2 KUHP yang berbunyi: "Aturan pidana dalam undang-undang Republik Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang dalam daerah Republik Indonesia melakukan perbuatan yang dapat dipidana." Kemudian dengan Undang-Undang No 73 Tahun 1958, KUHP itu dinyatakan berlaku di seluruh Indonesia.

## 2.1.2 Pengertian Asas Teritorialitas
Seperti dijelaskan di atas, dalam Pasal 2 KUHP tersebut terkandung asas teritorialitas. Inti nya adalah bahwa berlakunya hukum pidana Indonesia itu digantungkan kepada wilayah dimana tindak pidana itu dilakukan. Jika tindak pidana dilakukan di wilayah Indonesia, maka hukum pidana Indonesia berlaku atas tindak pidana tersebut. Di sini tidak diperdulikan tentang kewarganegaraan dari si pembuat tindak pidana, yang penting tindak pidana itu dilakukan di wilayah Indonesia. Menurut prinsip ini, titik berat diletakkan pada terjadinya perbuatan di dalam wilayah negara. Siapa yang melakukan, warga negara atau orang asing, tidak menjadi soal. 10 Jadi menurut asas ini, sandarannya adalah pada tempat dimana tindak pidana dilakukan di dalam wilayah negara. Yang diutamakan adalah "teritorial" Indonesia, setiap orang melakukan tindak
8 Hukum pidana Belanda berlaku untuk siapa saja yang bersalah atas pelanggaran apa pun di Belanda.
9 Aturan pidana dalam undang-undang Hindia Belanda, berlaku bagi tiap-tiap orang yang dalam daerah Hindia Belanda melakukan perbuatan yang dapat dipidana
10 Moeljatno, (1993), Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta: PT Rineka Cipta, h.38.
pidana di wilayah ini dapat dituntut berdasarkan peraturan yang dilanggar. 11 Sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut diabaikan. 12
Dari penjelasan di atas sudah sangat jelas, bahwa setiap tindak pidana yang dilakukan di wilayah Indonesia, siapapun orang nya, maka hukum pidana Indonesia berlaku atas tindak pidana tersebut. Hal ini sebenarnya sangat mudah difahami, bahwa memang sepantasnya hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapapun melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia. Menurut A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, asas teritorialitas itu merupakan asas yang paling tua. Itu merupakan hal yang logis dimana ketentuan-ketentuan hukum suatu negara berlaku di wilayah negaranya sendiri. 13 Demikian pula dikatakan oleh Moeljatno bahwa prinsip yang pertama ini lah yang lazim dipakai oleh kebanyakan negara, juga Indonesia. Ini sudah wajar sebab setiap orang yang berada di wilayah suatu negara harus tunduk kepada hukum negara tersebut. 14
Hal ini adalah juga bentuk kedaulatan hukum Indonesia di wilayah Indonesia sendiri. Tidak pantas apabila tindak pidana terjadi di Indonesia, sedang hukum pidana negara lain yang berlaku. Ini tentu tidak sesuai dengan kedaulatan Indonesia sendiri. Jadi, hukum pidana berlaku bagi siapapun juga yang melakukan tindak pidana di wilayah negara tersebut. Merupakan kewajiban suatu negara untuk menegakkan hukum dan memelihara ketertiban hukum di wilayahnya sendiri terhadap siapapun. 15 Dengan demikian jelaslah bahwa, asas teritorial mempunyai dasar logika sebagai perwujudan atas kedaulatan negara untuk mempertahankan ketertiban hukum di dalam wilayah negara, dan kepada siapa saja yang melakukan perbuatan pidana berarti orang itu melanggar ketertiban hukum itu.

## 2.1.3 Wilayah Indonesia
Seperti telah dijelaskan di atas, Pasal 2 KUHP menyatakan bahwa "Aturan pidana dalam undang-undang Republik Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang dalam daerah Republik Indonesia melakukan perbuatan yang dapat dipidana." Karena itu, penyebutan "wilayah" bersifat menentukan. Terlepas dari apa kewarganegaraan si pelaku tindak pidana, terlepas dari kepentingan. Bahkan pada hukum adat pun asas teritorialitas ini juga dikenal, seperti dinyatakan oleh AZ Abidin dan Andi Hamzah bahwa menurut hukum adat di Sulawesi Selatan berdasarkan Lontara, berlaku asas wilayah, terpateri dalam pepatah adat "dimana api menyala, di situ dipadamkan," yang berarti dimana delik dilakukan, di situ diadili berdasarkan atas adat yang berlaku di wilayah itu. 16
Asas teritorialitas menunjukkan bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana di wilayah negara tempat berlakunya hukum pidana, tunduk pada hukum pidana itu. Di sini berarti bahwa orangnya yang melakukan tindak pidana itu tidak mesti secara
11 Kartanegara, Op.Cit., h.163.
12 Kartanegara, Ibid. h.161.
13 Abidin, A.Z. dan Andi Hamzah, (2010), Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia , Jakarta: PT Yarsif Watampone, h. 83.
14 Moeljatno, Op.Cit.
15 Abidin dan Hamzah, Op.Cit., h.84. Lihat juga Kartanegara, Op.Cit. h. 163.
16 Abidin dan Hamzah, Ibid., h. 83.
fisik betul-betul berada di Indonesia, tetapi tindak pidana nya terjadi di wilayah Indonesia. 17 Dengan kata lain, berlakunya undang-undang pidana pidana Indonesia ditititkberatkan pada tempat perbuatan di wilayah negara Indonesia dan tidak mensyaratkan bahwa si pembuat harus berada di dalam wilayah, tetapi cukup dengan bersalah melakukan perbuatan pidana yang "terjadi" di dalam wilayah negara Indonesia. Menurut Bambang Poernomo, hal ini bisa difahami untuk menghadapi kemungkinan bagi seseorang yang berada di seberang perbatasan wilayah dengan mempergunakan cara-cara atau alat tertentu dapat melakukan kejahatan yang dapat dituntut dengan perundang-undangan pidana Indonesia. 18
Sekarang menjadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan teritorial/ wilayah Indonesia itu? Jika setiap negara memiliki wilayah daratan, lautan dan udara Indonesia, maka pertanyaannya, mana wilayah daratan, lautan dan udara Indonesia? Ini tentu bukan lah semata persoalan hukum pidana, melainkan utamanya adalah persoalan hukum kenegaraan Indonesia.
Indonesia adalah negara yang luas dengan ribuan pulau dan wilayah perairan yang luas. Batas wilayah Indonesia mencakup batas daratan Indonesia dan batas laut Indonesia. Terdapat beberapa negara tetangga yang berbatasan dengan Indonesia. Batas wilayah Indonesia dengan negara lain pun bisa dibedakan menjadi dua yaitu batas daratan Indonesia dan batas laut Indonesia. 19
Undang-Undang tentang Wilayah Negara diperlukan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada seluruh rakyat Indonesia tentang wilayah negaranya. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara berisi pengaturan wilayah negara yaitu wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut, dan tanah di bawahnya laut, hingga ruang udara di atasnya, termasuk yang juga penting adalah sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara juga mengatur tentang batas wilayah negara. Batas Wilayah Negara berada di darat, perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan/atau trilateral mengenai batas darat, batas laut, dan batas udara serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Wilayah Negara, adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya.
17 Abidin dan Hamzah, Ibid., h. 84.
18 Poernomo, Op.Cit., h. 58. Kata Utrect, yang menjadi ukuran dalam Pasal 2 ialah tempat dimana delik (dan bukan pembuatnya) berada.
19 https://www.batasnegeri.com/mari-mengenal-batas-wilayah-indonesia/ diakses pada 10 Maret 2020. Lihat juga https://www.google.com/search?q=territorial+sea+contiguous+zone+exclusive+economic+zo ne+indonesia&safe=strict&client=safari&channel=mac_bm&sxsrf=ALeKk00ePYywqhRUaJF8P uxbFmJONoSorA:1584839580601&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjY4- jB86zoAhXm6nMBHRuGA6wQ_AUoAXoECAsQAw&biw=768&bih=749#imgrc=e0RZ7yzWB2 QIGM diakses pada 21 Maret 2020.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara 20 menjelaskan apa itu Wilayah Yurisdiksi dan Batas Wilayah Yurisdiksi. Wilayah Yurisdiksi adalah wilayah di luar Wilayah Negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan dan hukum internasional. Batas Wilayah Yurisdiksi adalah garis batas yang merupakan pemisah hak berdaulat dan kewenangan tertentu yang dimiliki oleh negara yang didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
Pasal 1 UU No 43 Tahun 2008 menyatakan bahwa Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara, adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Wilayah Yurisdiksi adalah wilayah di luar Wilayah Negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Batas Wilayah Yurisdiksi adalah garis batas yang merupakan pemisah hak berdaulat dan kewenangan tertentu yang dimiliki oleh negara yang didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.
Pasal 4 UU No. 43 Tahun 2008 menyatakan bahwa Wilayah Negara meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Pasal 5 UU No. 43 Tahun 2008 menyatakan bahwa Batas Wilayah Negara di darat, perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan/atau trilateral mengenai batas darat, batas laut, dan batas udara serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
Sekarang pertanyaannya, dikaitkan dengan prinsip teritorial yang diatur pada Pasal 2 KUHP, jika tindak pidana dilakukan di lautan, apakah yang dimaksud itu adalah lautan yang termasuk wilayah negara ataukah wilayah yurisdiksi? Berdasarkan ketentuan dalam UU No 43 Tahun 2008 di atas, maka jelas bahwa yang dimaksud dengan prinsip teritorialitas yang diatur di Pasal 2 KUHP, dalam konteks tindak pidana di lautan, itu lebih tepatnya merujuk kepada lautan yang masuk wilayah negara atau teritorial sea saja (yakni 12 mil laut dari garis pantai), dan bukan wilayah yurisdiksi (wilayah di luar Wilayah Negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil laut, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan 24 mil laut). Dikaitkan dengan ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS, maka dalam wilayah yurisdiksi itu berlaku peraturan perundang-undangan tentang Bea Cukai, Imigrasi, dan Kesehatan. Untuk kawasan ZEE juga berlaku tindak
20 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177.
pidana Perikanan.

## 2.1.4 Pengaturan di RUU KUHP
Bagaimana pengaturan prinsip teritorialitas dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("RUU KUHP") 21 ? RKUHP juga mengatur prinsip teritorialitas ini, sebutannya adalah asas wilayah atau teritorial (bukan teritorialitas sebagaimana biasa disebut dalam beberapa buku hukum pidana saat ini). Pada Buku Pertama, Bagian Kedua tentang Berlakunya hukum pidana menurut tempat, secara tegas pada Paragraf
1 disebutkan Asas Wilayah atau Teritorial. Pasal 4 mengatur bahwa: "Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan: a. Tindak Pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Tindak Pidana di Kapal Indonesia atau di Pesawat Udara Indonesia; atau c. Tindak Pidana di bidang teknologi informasi atau Tindak Pidana lainnya yang akibatnya di alami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Kapal Indonesia dan di Pesawat Udara Indonesia.
Tampak bahwa ketentuan itu sudah mencakup apa yang saat ini diatur pada Pasal 2 dan Pasal 3 KUHP serta perubahannya (perluasannya termasuk pesawat udara Indonesia). Ketentuan ini juga mencakup perkembangan baru yakni tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Indonesia. Ketentuan ini sudah jauh lebih berkembang daripada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 KUHP.

## 2.2. Perluasan Asas Teritorialitas

## 2.2.1 Tindak pidana di Kapal Laut dan Pesawat Udara Indonesia
Pasal 3 KUHP memperluas berlakunya asas teritorialitas dengan memandang kendaraan air Indonesia sebagai ruang tempat berlakunya hukum pidana Indonesia (bukan memperluas wilayah Indonesia). 22 Dengan kata lain, Pasal 3 KUHP ini memperluas bekerjanya Pasal 2 KUHP. 23 Perluasan prinsip teritorialitas dari Pasal 2 KUHP itu terlihat dari ditegaskan, bahwa KUHP juga dapat diberlakukan terhadap mereka yang melakukan sesuatu elik di atas kapal Republik Indonesia. 24 Lebih jelasnya, dalam Pasal 3 KUHP menyatakan bahwa: "Aturan pidana dalam undang-undang Republik Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang di luar daerah Republik Indonesia, di dalam kapal atau perahu Republik Indonesia melakukan perbuatan yang boleh dihukum." 25
21 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hasil pembahasan hingga September 2019.
22 Abidin dan Hamzah, Op.Cit., h.85. Lihat juga E. Utrech, Op.Cit.,.h. 239-240.
23 Moeljatno, Op.Cit., h..42.
24 Kartanegara, Op.Cit., h.165.
25 Mutiara, Dali (1951), K.U.H.P, Kitab Undang2 Hukum Pidana Republik Indonesia ( Wetboek van Strafrecht voor Indonesie jang telah dirobah dan dibaharui), Jakarta: Toko Buku "Suar", h. 12.
Istilah Belanda dalam WvS untuk kendaraan laut itu adalah vaartuig dan bukan "schip" (kapal). 26 Namun dalam Pasal 95 KUHP 27 yang dijelaskan justru "schip"/ kapal dan bukan "vaartuig". Pasal itu berbunyi: "Kapal Republik Indonesia berarti kapal (perahu) yang menurut undang-undang umum tentang surat laut dan pas kapal di daerah Republik Indonesia, harus mempunyai surat laut atau pas kapal atau surat- surat izin sebagai pengganti sementara surat laut atau pas itu." 28
Dalam UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 29 dijelaskan pada Pasal 1 angka 36 bahwa Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Menurut Utrecht, dari kata-kata Pasal 95 KUHP itu orang dapat menarik kesimpulan bahwa " vaartuig" merupakan suatu pengertian yang luas (umum), sementara " schip" merupakan pengertian yang khusus. Menurut Pompe, seperti dikutip Utrecht, " vaartuig" adalah segala sesuatu yang dapat berlayar, yakni segala sesuatu yang dapat bergerak di atas air. 30
Jangan sampai kita salah mengartikan bahwa seolah-olah kendaraan air itu merupakan wilayah suatu negara. Asas umum yang menyatakan bahwa "kapal menjadi wilayah" ( schip is territoir) sudah lama tidak berlaku lagi. 31 Jadi tidak benar jika dianggap bahwa perahu/ kapal Indonesia merupakan sebagian wilayah negara, sehingga apa yang terjadi di perahu/kapal itu adalah terjadi dalam wilayah Indonesia. Anggapan itu tentu bertentangan dengan prinsip teritorialitas. Sebabnya, kalau perahu/ kepal itu berada di wilayah negara lain tentu negara lain itu berhak mengadilinya, sesuai asas teritorialitas negara tersebut. Tujuan dari Pasal 3 KUHP itu tentu agar perbuatan pidana yang terjadi di kapal/ perahu Indonesia ada yang mengadilinya. 32 Ketentuan dalam Pasal 3 KUHP tidak dapat diartikan perahu sebagai wilayah teritorial ataupun wilayah hukum exterritorial. 33
Hukum Internasional modern yang diakui sebagai wilayah nasional hanya: (1) kapal perang, 34 (2) kapal dagang di laut terbuka (di luar laut teritorial) dan (3) dalam
26 E. Utrecht mengartikan "vaartuig" ini dengan alat berlayar (di dalam buku E. Utrech terdapat kesalahan ketik yaitu disebut dengan "alat pelajar" (sic!), maksudnya adalah tentu "alat berlayar". E. Utrech, Op.Cit., h. 240.
27 Pasal 95 terletak di Bab IX KUHP yang berisi pengertian beberapa istilah dalam KUHP. Lihat penjelasannya dalam Santoso, Topo (2020), Hukum Pidana, Suatu Pengantar , Jakarta: Raja Grafindo.
28 Mutiara, Op.Cit., h. 56.
29 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64.
30 E. Utrech, Op.Cit.,.h. 240.
31 E. Utrech, Ibid.
32 Moeljatno, Op.Cit., h..42.
33 D.H. Suringa sebagaimana dikutip oleh Poernomo, Op.Cit., h.60.
34 Menurut Pasal 1 angka 37 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang dimaksud dengan Kapal Perang adalah kapal Tentara Nasional Indonesia yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
hal dijalankan ius passagii innoxii. 35 Dengan demikian, setiap orang yang melakukan tindak pidana di kapal perang Indonesia atau kapal dagang Indonesia berlaku perundang-undangan pidana Indonesia jika berada di dalam wilayah Indonesia, di lautan bebas, dan di wilayah negara asing, sepanjang tidak ada aturannya dari negara asing itu. 36
Di atas dikatakan bahwa menurut Pasal 3 KUHP ada sebutan "surat laut atau pas kapal atau surat-surat izin sebagai pengganti sementara". Apa yang dimaksudkan dengan surat-surat tersebut? Dalam KUHP tidak ada penjelasannya. Menurut Pasal 163 UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, kapal yang terdaftar di Indonesia dan berlayar di laut diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia oleh Menteri 37 .
Bagaimana halnya dengan Kapal Udara Indonesia? Ketika Pasal 3 WvS (KUHP) dibuat belum ada pesawat udara (seperti saya jelaskan di atas). Maka, yang ada hanya pengaturan tentang tindak pidana dilakukan di " vaartuig" (kapal/perahu/kendaraan air) di Pasal 3 WvS tersebut. Namun kemudian setelah pesawat udara ditemukan, kemudian mulai digunakan baik dalam penerbangan militer maupun sipil, maka ada kebutuhan memasukkan juga pesawat udara ke dalam perluasan asas teritorialitas dalam Pasal 3 WvS tersebut. Dengan demikian dimasukkan lah "luchtvaartuig" (alat udara) ke dalam Pasal 3 WvS tersebut di Belanda pada 16 Juni 1952, 38 sehingga redaksi nya menjadi " vaartuig of luchtvaartuig" (kendaraan air atau pesawat udara). 39
Sementara itu situasinya di Indonesia sendiri dari tahun 1952 40 hingga tahun 1976 belum ada tambahan, baru ada " vaartuig"/ kendaraan air saja, belum ditambahkan "pesawat udara" ke dalam Pasal 3 KUHP Indonesia. Barulah di tahun 1976 terjadi penambahan. Artinya, kita tertinggal 24 tahun dari negeri Belanda dalam hal penambahan "pesawat udara" ke dalam Pasal 3 KUHP sebagai perluasan asas teritorialitas. Hal itu dilakukan dengan disahkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan. 41 Sebagai dasar pertimbangan dari lahirnya UU ini adalah bahwa ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana belum berlaku dalam pesawat udara Indonesia. 42
35 Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi apabila suatu kapal dalam perjalannya hendak menyebrangi langsung terus sesuatu laut teritorial dan tidak mau ditempatkan di bawah kekuasaan negara yang mempunyai laut teritorial itu. Lihat juga Utrech, OP.Cit., h. 240.
36 Poernomo, Op.Cit., h..60.
37 Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran (Pasal 1 angka 64 UU No. 17 Tahun 2008).
38 Staatblad Belanda Tahun 1952 No 408.
39 Van Hattum dan Pompe sebagaimana dikutip Utrech, Op.Cit., h. 241.
40 Tahun 1952 adalah tahun ketika KUHP di negeri Belanda sudah ditambah dengan "pesawat udara".
41 Undang-undang ini disahkan di Jakarta pada tanggal 27 April 1976 oleh Presiden Soeharto dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 No. 26.
42 Lihat konsideran Menimbang pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976.
Undang-undang ini disusun dengan merubah dan menambah ketentuan- ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dengan memperluas ruang lingkup berlakunya Pasal 3 dan 4 dari Buku 1 serta menambah Buku 1 Bab IX dengan Pasal 95a, 95b, dan 95c. Dengan demikian, maka dalam Undang-undang ini pasal-pasal yang sudah ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diperluas ruang lingkupnya sehingga pengertian jurisdiksi kriminil Republik Indonesia mencakup pesawat udara Indonesia. 43
Pasal I UU ini mengubah dan menambah Pasal 3 dan Pasal 4 angka 4 yang tercantum dalam Bab 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 3
Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar Wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.

## Pasal 4 angka 4
Salah satu kejahatan yang tersebut dalam Pasal-pasal 438, 444 sampai dengan Pasal 446 tentang pembajakan laut dan Pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan Pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, Pasal 479 huruf 1, m, n, dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.
Pasal II UU ini menambah 3 (tiga) pasal baru dalam Bab IX Kitab Undang- Undang Hukum Pidana setelah Pasal 95 yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 95 a
(1) Yang dimaksud dengan "pesawat udara Indonesia" adalah pesawat udara yang didaftarkan di Indonesia:
(2) Termasuk pula pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara asing yang disewa tanpa awak pesawat dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan Indonesia.
Pasal 95 b Yang dimaksud dengan "dalam penerbangan" adalah sejak saat semua pintu luar pesawat udara ditutup setelah naiknya penumpang (embarkasi) sampai saat pintu dibuka untuk penurunan penumpang (disembarkasi). Dalam hal terjadi pendaratan darurat penerbangan dianggap terus berlangsung sampai saat penguasa yang berwenang mengambil alih tanggungjawab atas pesawat udara dan barang yang ada di dalamnya.
Pasal 95 c Yang dimaksud dengan "dalam dinas" adalah jangka waktu sejak pesawat udara disiapkan oleh awak darat atau oleh awak pesawat untuk penerbangan
43 Lihat Penjelasan Umum dan Konsideran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976.
tertentu, hingga setelah 24 jam lewat sesudah setiap pendaratan.
Pasal III Undang-Undang ini menambah sebuah Bab baru setelah Bab XXIX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Bab XXIX A tentang Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan yang terdiri atas 18 pasal mulai dari Pasal 479 a sampai dengan Pasal 479 r. 44
Ketentuan mengenai tindak pidana yang terjadi di kapal laut atau pesawat udara Indonesia ini sudah diatur juga di RUU KUHP. Seperti dijelaskan di atas, Pasal 4 mengatur bahwa: "Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan: a. Tindak Pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Tindak Pidana di Kapal Indonesia atau di Pesawat Udara Indonesia; atau c. Tindak Pidana di bidang teknologi informasi atau Tindak Pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Kapal Indonesia dan di Pesawat Udara Indonesia.

## 2.3. Asas Teritorial dan Perluasannya di Beberapa Negara
Asas teritorialitas tidak hanya diatur di Indonesia saja. Hal yang sama juga diberlakukan di negara-negara lainnya. Misalnya, ada tindak pidana pembunuhan dilakukan di Kuala Lumpur, sudah pantas bahwa hukum pidana Malaysia yang akan berlaku atas tindak pidana pembunuhan itu. Demikian pula jika pembunuhan itu terjadi di Berlin, maka hukum pidana Jerman lah yang berlaku.
Dengan demikian, asas teritorialitas juga diatur di KUHP negara-negara lain. Sebagai contoh: Laws of Malaysia, Act 574 Penal Code, Chapter I Section 2 menyatakan:
" Every person shall be liable to punishment under this Code and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof, of which he shall be guilty within Malaysia." Demikian pula Penal Code Singapura 1871 revised edition 2008, Chapter 1 Section 2 menyatakan: " Every person shall be liable to punishment under this Code and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof, of which he is guilty within Singapore." Asas yang sama berlaku di Jerman. Dalam German Penal Code/ Strafgesetzbuch (StGB) 1998, Revised 2019 Chapter 1, Section 3 dinyatakan bahwa hukum pidana Jerman berlaku untuk tindak pidana yang terjadi di wilayah negara Jerman ( German territory).
Dari uraian di atas kita dapat melihat bahwa asas teritorialitas juga diatur dalam KUHP negara-negara lain, bukan hanya KUHP Indonesia. Ada KUHP yang menggunakan redaksi " within" (di dalam) negara yang bersangkutan, dan ada yang jelas menggunakan kata " within the territory of" negara yang bersangkutan. Menurut AZ Abidin dan Andi Hamzah, dapat dikatakan bahwa semua negara menganut asas ini. 45
Ada ketentuan yang lebih menjelaskan lagi apa cakupan dari asas teritorialitas itu, seperti Article 113-1 Code Penal Perancis yang jelas-jelas menyatakan bahwa
44 Lihat lebih lengkap dalam Pasal III Undang-Undang No 4 Tahun 1976.
45 Abidin dan Hamzah, Op.Cit., h. 83-84.
wilayah Perancis termasuk wilayah perairan dan wilayah udara yang menyatu dengannya. Lebih jauh lagi, Article 113-2 di Code Penal Perancis mengatur asas teritorial dengan ketentuan bahwa hukum pidana Perancis berlaku untuk semua tindak pidana yang dilakukan di wilayah Republik Perancis. Selain itu juga pada ketentuan yang sama ditegaskan bahwa suatu tindak pidana dianggap dilakukan di wilayah Republik Perancis apabila satu dari unsur-unsur tertulisnya dilakukan di dalam wilayah Perancis. Jadi sudah lebih jelas lagi ketentuan ini, dengan demikian jika ada beberapa unsur tindak pidana dan salah satu unsur itu dilakukan di wilayah Perancis maka hukum pidana Perancis berlaku. Ketentuan yang memuas asas teritorial di Code Penal Perancis itu demikian lebih menegaskan lagi dan lebih jelas, sementara di KUHP lainnya cukup singkat.
Ketentuan perluasan asas teritorial seperti diatur pada Pasal 3 KUHP juga terdapat di KUHP negara-negara lain. Berikut saya sebutkan beberapa contoh saja. Ketentuan yang mirip Pasal 2 dan 3 KUHP terdapat di German Penal Code/ Strafgesetzbuch (StGB) 1998, Revised 2019 Chapter 1, Section 4 yang menyatakan: German criminal law shall apply, regardless of the law applicable in the locality where the act was committed, to acts committed on a ship or an aircraft entitled to fly the federal flag or the national insignia of the Federal Republic of Germany. Demikian halnya, Wetboek van Strafrecht (Criminal Code) , Section 3 Belanda menyatakan: The criminal law of the Netherlands shall apply to any person who commits a criminal offence on board a Dutch vessel or aircraft outside the territory of the Netherlands.
Ketentuan yang serupa juga ada di Pasal 4 dari Criminal Code B.E.2499 (1956) Thailand yang menyatakan: Whoever, committing an offence within the Kingdom, shall be punished according to law. The offence committed in any Thai vessel or airplane irrespective of any place of Thai vessel or airplane shall be deemed as being committed within the Kingdom.
Namun Pasal 5 dan Pasal 6 KUHP Thailand sangat menarik karena mengatur lebih luas dan detail dari asas teritorialitas ini, pada intinya bahwa Ketentuan KUHP Thailand di dua pasal itu lebih detail menjelaskan cakupan dan perluasan dari asas teritorialitas ini dimana dinyatakan bahwa tindak pidana itu dianggap dilakukan di wilayah Thailand jika sebagian dari unsur-unsur tindak pidana dilakukan di Thailand. Termasuk juga, jika tindak pidana dilakukan di luar Thailand tetapi akibatnya terjadi di Thailand. Masuk juga cakupannya, jika persiapan atau percobaannya dilakukan di luar Thailand tetapi akibatnya terjadi di Thailand. Demikian juga jika tindak pidana dilakukan dengan penyertaan maka, mereka yang terlibat dalam penyertaan itu walau berada di luar Thailand namun tindak pidana terjadi di Thailand maka yang terlibat dalam penyertaan itu juga dianggap melakukan tindak pidana di Thailand. Jelas sekali bahwa ketentuan mengenai asas teritorialitas di KUHP Thailand ini sangat luas dan mencakup sehingga diharapkan dapat menjawab berbagai kasus-kasus tindak pidana yang lintas negara. Jika dibandingkan dengan pengaturan asas teritorialitas di KUHP Thailand itu, ketentuan di KUHP Indonesia sangatlah singkat dan belum menjawab banya persoalan dalam perkembangan hukum pidana dewasa ini.
Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa dalam hal terjadi tindak pidana yang dilakukan di wilayah negara lain, di kapal laut atau kapal udara negara lain yang dilakukan oleh oleh warga Indonesia atau korbannya adalah warga Indonesia, maka
negara tersebut berwenang mengadili kasus tersebut sesuai asas teritorialitas dan perluasannya. Namun, Indonesia berdasarkan asas lainnya seperti nasionalitas aktif ataupun pasif, tergantung dari tindak pidana yang dilakukan, juga ada kemungkinan memiliki wewenang mengadili perkara itu. Dengan demikian bisa terjadi asas nasionalitas aktif atau nasionalitas pasif Indonesia bertemu dengan asas teritorialitas negara dimana tindak pidana dilakukan. Bisa ada dua klaim untuk mengadili perkara tersebut. Di sini, tentu pemecahan, dimana sebagian KUHP telah mengaturnya, dan sebagian tidak.
Dalam hal tidak diatur, tentu asas teritorialitas lah yang diutamakan sebagai asas pokok dari berlakunya hukum pidana. Namun pembicaraan dua negara juga bisa dilakukan untuk pemecahan, apalagi jika ada perjanjian ekstradisi antar dua negara. Bahkan jika pun tidak ada perjanjian ekstradisi, dengan itikad baik dan hubungan baik antara dua negara hal itu masih bisa dipecahkan dan tidak menimbulkan pertentangan. Hanya ada kaidah penting yang harus difahami dan dihormati, misalnya suatu negara tidak akan menyerahkan warga negara nya ke negara lain. Yang penting juga, dengan adanya empat asas berlakunya hukum pidana, tidak boleh terjadi ada suatu tindak pidana yang tidak satupun negara mengadilinya. Ini tentu menimbulkan ketidakpastian hukum serta membahayakan tertib hukum sebab bisa dimanfaatkan pelaku kejahatan. Bertemunya berbagai asas tersebut dalam suatu peristiwa konkret serta problematiknya, tidak dibahas di artikel ini, dan memerlukan pembahasan tersendiri di tulisan lain.

## 3. Kesimpulan dan Saran 3.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Rumusan asas teritorialitas diatur dalam Pasal 2 KUHP inti nya adalah bahwa berlakunya hukum pidana Indonesia itu digantungkan kepada wilayah dimana tindak pidana itu dilakukan. Jika tindak pidana dilakukan di wilayah Indonesia, maka hukum pidana Indonesia berlaku atas tindak pidana tersebut. Di sini tidak diperdulikan tentang kewarganegaraan dari si pembuat tindak pidana, yang penting tindak pidana itu dilakukan di wilayah Indonesia. Menurut prinsip ini, titik berat diletakkan pada terjadinya perbuatan di dalam wilayah negara. Yang diutamakan adalah "teritorial" Indonesia, setiap orang melakukan tindak pidana di wilayah ini dapat dituntut berdasarkan peraturan yang dilanggar. Setiap tindak pidana yang dilakukan di wilayah Indonesia, siapapun orang nya, maka hukum pidana Indonesia berlaku atas tindak pidana tersebut. Perkembangan pengaturan asas ini dalam hukum pidana Indonesia dapat kita lihat Pasal 4 RUU KUHP yang mengatur bahwa: "Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan: a. Tindak Pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b Tindak Pidana di Kapal Indonesia atau di Pesawat Udara Indonesia; atau c. Tindak Pidana di bidang teknologi informasi atau Tindak Pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Kapal Indonesia dan di Pesawat Udara Indonesia. Tampak bahwa ketentuan itu sudah mencakup apa yang saat ini diatur pada Pasal 2 dan Pasal 3 KUHP serta perubahannya (perluasannya termasuk pesawat udara
Indonesia). Ketentuan ini juga mencakup perkembangan baru yakni tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Indonesia. Ketentuan ini sudah jauh lebih berkembang daripada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 KUHP.
2. Pasal 3 KUHP memperluas berlakunya asas teritorialitas dengan memandang kendaraan air Indonesia sebagai ruang tempat berlakunya hukum pidana Indonesia (bukan memperluas wilayah Indonesia). Dengan kata lain, Pasal 3 KUHP ini memperluas bekerjanya Pasal 2 KUHP. Perluasan prinsip teritorialitas dari Pasal 2 KUHP itu terlihat dari ditegaskan, bahwa KUHP juga dapat diberlakukan terhadap mereka yang melakukan sesuatu elik di atas kapal Republik Indonesia. Tujuan dari Pasal 3 KUHP itu tentu agar perbuatan pidana yang terjadi di kapal/ perahu Indonesia ada yang mengadilinya. Ketentuan dalam Pasal 3 KUHP tidak dapat diartikan perahu sebagai wilayah teritorial ataupun wilayah hukum exterritorial. Hukum Internasional modern yang diakui sebagai wilayah nasional hanya: (1) kapal perang, (2) kapal dagang di laut terbuka (di luar laut teritorial) dan (3) dalam hal dijalankan ius passagii innoxii. Dengan demikian, setiap orang yang melakukan tindak pidana di kapal perang Indonesia atau kapal dagang Indonesia berlaku perundang-undangan pidana Indonesia jika berada di dalam wilayah Indonesia, di lautan bebas, dan di wilayah negara asing, sepanjang tidak ada aturannya dari negara asing itu. Penambahan pesawat udara ke dalam Pasal 3 KUHP dilakukan dengan disahkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan. Sebagai dasar pertimbangan dari lahirnya UU ini adalah bahwa ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana belum berlaku dalam pesawat udara Indonesia. Undang-undang ini disusun dengan merubah dan menambah ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dengan memperluas ruang lingkup berlakunya Pasal 3 dan 4 dari Buku 1 serta menambah Buku 1 Bab IX dengan Pasal 95a, 95b, dan 95c. Dengan demikian, maka dalam Undang-undang ini pasal-pasal yang sudah ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diperluas ruang lingkupnya sehingga pengertian jurisdiksi kriminil Republik Indonesia mencakup pesawat udara Indonesia. Pasal I UU ini mengubah Pasal 3 menjadi: Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar Wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.
3. Dapat dikatakan bahwa semua negara menganut asas teritorialitas. Asas teritorialitas dan perluasannya juga diatur di KUHP negara-negara lain seperti diatur di Laws of Malaysia, Act 574 Penal Code, Chapter I Section 2, Penal Code Singapura 1871 revised edition 2008, Chapter 1 Section 2, German Penal Code/ Strafgesetzbuch (StGB) 1998, Revised 2019 Chapter 1, Section 3, serta Pasal 4, 5 dan 6 dari Criminal Code B.E.2499 (1956) Thailand. Secara umum asas teritorialitas dan perluasannya seperti diatur dalam Pasal 2 dan 3 KUHP Indonesia juga diatur di KUHP negara-negara tersebut, namun ketentuan dalam KUHP Thailand lebih luas dan lebih detail lagi sehingga bisa mengantisipasi kejahatan lintas negara yang sebagian unsurnya atau akibatnya terjadi di Thailand, termasuk dalam hal terjadi
penyertaan dimana pesertanya ada di luar Thailand namun tindak pidana terjadi di Thailand.

## 3.2. Saran
Untuk lebih menjamin kepastian hukum, rumusan asas teritorialitas sebaiknya mencakup aturan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku atas tindak pidana yang dilakukan di wilayah Indonesia, kapal laut atau kapal udara Indonesia, termasuk jika hanya sebagian dari unsur-unsur tindak pidana itu yang dilakukan, termasuk juga, jika tindak pidana dilakukan di luar Indonesia tapi akibatnya terjadi di Indonesia. Termasuk jika persiapan atau percobaannya dilakukan di luar Indonesia tetapi akibatnya terjadi di Indonesia. Demikian juga jika tindak pidana dilakukan dengan penyertaan maka, mereka yang terlibat dalam penyertaan itu walau berada di luar Indonesia namun tindak pidana terjadi di Indonesia maka yang terlibat dalam penyertaan itu juga dianggap melakukan tindak pidana di Indonesia. Dengan ketentuan semacam ini diharapkan dapat menjawab berbagai kasus-kasus tindak pidana yang lintas negara.

## Referensi
Buku Abidin, A.Z. dan Andi Hamzah, (2010), Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia,
Jakarta: PT Yarsif Watampone. Kartanegara, Satochid (tanpa tahun), Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Prof.Satochid Kartanegara SH dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka, Jakarta:
Balai Lektur Mahasiswa.
Moeljatno, (1993), Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT Rineka Cipta. Mutiara, Dali (1951),
K.U.H.P, Kitab Undang2 Hukum Pidana Republik Indonesia ( Wetboek van Strafrecht voor Indonesie jang telah dirobah dan dibaharui), Jakarta: Toko Buku "Suar". Poernomo, Bambang, (1994), Asas-asas Hukum Pidana, Terbitan Ketujuh, Jakarta:
Ghalia Indonesia dan Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM. Remmelink, Jan (2003), Hukum Pidana, Komentar atas Pasal- Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Santoso,Topo (2020), Hukum Pidana, Suatu Pengantar, Jakarta: Raja Grafindo.
Jurnal
Farmer, Lindsay, (2013), "Territorial Jurisdiction and Criminalization", The University of Toronto Law Journal, Vol. 63 (2), h. 225-246.
Fitzgerald, Patrick (1970), ""The Territorial Princicple in Penal Law: An Attempted Justification", Criminal Law and Punishment, International & Comparative Law, Vol. 1 (29), h. 29-43. Perkins , Rollin M (1971), "The Territorial Principle in Criminal Law", Hastings Law Journal, Vol. 22 (5), h. 1155-1172. Internet https://www.batasnegeri.com/mari-mengenal-batas-wilayah-indonesia/ diakses pada 10 Maret 2020. Lihat juga
https://www.google.com/search?q=territorial+sea+contiguous+zone+exclusive +economic+zone+indonesia&safe=strict&client=safari&channel=mac_bm&sxsrf =ALeKk00ePYywqhRUaJF8PuxbFmJONoSorA:1584839580601&source=lnms&tb m=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjY4- jB86zoAhXm6nMBHRuGA6wQ_AUoAXoECAsQAw&biw=768&bih=749#imgrc =e0RZ7yzWB2QIGM diakses pada 21 Maret 2020.