## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MAPALUS KAMTIBMAS DI DESA LALUMPE KECAMATAN MOTOLING KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Elkana Muyu, Jeane E. Langkai, Ch. H. S. Tangkau .
Prodi Ilmu Administrasi Negara FIS UNIMA E-mail : elkanamuyu96@yahoo.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : Implementasi kebijakan dan faktor-faktor determinan implementasi  kebijakan  Mapalus  Kamtibmas  Di  Desa  Lalumpe  Kecamatan  Motoling    Kabupaten Minahasa Selatan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pemerintah desa dan Bhabinkamtibmas  belum  melakukan  komunikasi  dan  sosialisasi  secara  intensif  tentang  kebijakan Mapalus  Kamtibmas,  2)  Belum  tersedia sumberdana  yang  memadai  untuk    menunjang  implementasi kebijakan  Mapalus  Kamtibmas,  3)  Implementer  belum  secara  sungguh-sungguh  memiliki  komitmen mengimplementasikan  kebijakan  Mapalus  Kamtibmas  di  desa  Lalumpe,  4)  implementer  belum memahami  dengan  tepat  tentang  kebijakan  Forum  Mapalus  Kamtibmas.  Determinan  implementasi kebijakan Mapalus Kamtibmas adalah: 1) Komitmen, 2).Sumberdaya dan sumberdana, 3) komunikasi dan sosialisasi. Untuk itu disarankan sebaiknya: 1) Pemerintah desa dan Bhabinkamtibmas melakukan komunikasi  dan  sosialisasi  secara  intensif  tentang  kebijakan  Mapalus  Kamtibmas,  2)  tersedia sumberdana  yang  memadai  untuk    menunjang  implementasi  kebijakan  Mapalus  Kamtibmas,  3) Implementer  secara  sungguh-sungguh  memiliki  komitmen  mengimplementasikan  kebijakan  Mapalus Kamtibmas, 4) implementer memahami dengan tepat tentang kebijakan Forum Mapalus Kamtibmas.

## Kata Kunci: Implementasi, Determinan, Kebijakan Mapalus KAMTIBMAS

## PENDAHULUAN
Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 08  Tahun  2012  Tentang  Pembentukan  Forum Mapalus Kamtibmas Di Provinsi Sulawesi Utara bertujuan    membentuk  forum  untuk  membina dan  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  untuk mampu  memelihara  ketertiban,  keamanan  dan menanggulangi bencana alam serta menjaga/melindungi  keselamatan  jiwa,  harta benda dari berbagai ancaman baik dalam maupun luar.  Mapalus  Kamtibmas  adalah  semangat gotong  royong  dengan  menghimpun  dan melibatkan  aparat  keamanan,  Pemerintah  Desa dengan  masyarakat  untuk  saling  menolong  dan bekerja  sama  secara  aktif  dan  mencari  akar permasalahan,  memecahakan  masalah  sosial serta  mencari  solusi  dalam  rangka  mewujudkan kenyamanan, keamanan dan ketertiban
masyarakat untuk terlaksananya program pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan  yang  ada  di  Desa.  Mapalus Kamtibmas  terdiri  dari  Pemerintah  Desa, Bhabinkamtibmas,  Babinsa,  FKDM,  LKMD, Potmas  yang  terdiri  dari  Tokoh  Adat,  Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, LSM, Professional.
Tugas pokok Mapalus Kamtibmas adalah: a) Melaksanakan TUPOKSI dan peranan masing-masing  sesuai  perundang-undangan;  b) melaksanakan tugas secara bersama-sama membina/memberdayaan masyarakat desa, mencari  dan  mengumpulkan  data/informasi tentang  potensi  bencana  alam,  non  alam  dan bencana  sosial  serta  permasalahan  di  bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM;  c)  Melaporkan data/informasi terkait permasalahan yang terjadi dimasyarakat;  d)  Memonitoring  pelaksanaan
program  pembangunan  yang  dilaksanakan Pemerintah  di  Desa/Kelurahan;  e)  Melakukan upaya  penyelesaian  konflik/persoalan  hukum yang terjadi di masyarakat dengan mengedepankan upaya musyawarah dan mufakat;  f)  Menjadi  konsultan  setiap  persoalan yang dihadapi masyarakat.
Berdasarkan  pada  kebijakan  tersebut maka  di  Desa  Lalumpe  Kecamatan  Motoling sudah dibentuk Forum Mapalus Kamtibmas yang terdiri dari Pemerintah Desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa,  FKDM,  LKMD,  Potmas  yang  terdiri dari  Tokoh  Adat,  Tokoh  Masyarakat,  Tokoh Agama,  LSM,  Professional  yang  ditugaskan untuk melaksanakan membina keamanan masyarakat.  Akan  tetapi,  dalam  kenyataannya masih  terjadi  perkelahian  antar  pemuda  yang cukup  tinggi,  mabuk-mabukan,  pencurian, premanisme,  tamu  wajib  lapor  yang  terabaikan, pergaulan bebas atau perbuatan asusila, perkelahian antar kampung.
Dalam  Badan  Pusat  Statistik  “BPS” Minahasa  Selatan  menunjukkan  bahwa  jumlah kejahatan  yang  dilaporkan  sebesar  763  kasus sedangkan  menurut  jenis  kejahatan  yang dilaporkan  sebesar  1021  kasus.  Data  tersebut menunjukkan  bahwa  terdapat  permasalahan sehubungan  dengan  implementasi  kebijakan Mapalus Kamtibmas.
Data tersebut menunjukkan bahwa forum Mapalus  Kamtibmas  yang  sudah  terbentuk  di Desa  Lalumpe  Kecamatan  Motoling  belum berfungsi  sebagaimana  tugas  pokok  dan  fungsi yang telah ditetapkan dalam Pergub Sulut No 08 Tahun  2012  tentang  Pembentukan  Forum Mapalus Kamtibmas yang bertugas dan berperan melaksanakan tugas secara bersama-sama melakukan
upaya penyelesaian konflik/persoalan  hukum  yang  terjadi  di masyarakat  dengan  mengedepankan  upaya musyawarah  dan  mufakat  serta  menjadi konsultan  setiap  persoalan  yang  dihadapi masyarakat.
Berdasarkan  permasalahan  maka  perlu dilakukan  pengkajian  tentang  implementasi kebijakan  Peraturan  Gubernur  Sulawesi  Utara Nomor  08  Tahun  2012  tentang  Pembentukan Forum Mapalus Kamtibmas khususnya menyangkut  tugas  dan  peran  melaksanakan secara  bersama-sama    upaya  penyelesaian
konflik/persoalan  hukum  yang  terjadi  di masyarakat  dengan  mengedepankan  upaya musyawarah  dan  mufakat  serta  menjadi konsultan  setiap  persoalan  yang  dihadapi masyarakat.
Dengan  mengacu  pada  masalah  diatas, peneliti  mengangkat    rumusan  masalah  sebagai berikut : Bagaimana implementasi kebijakan dan faktor-faktor determinan implementasi kebijakan Mapalus Kamtibmas Di Desa Lalumpe Kecamatan  Motoling  Kabupaten  Minahasa Selatan?

## TINJAUAN PUSTAKA Konsep Kebijakan Publik
Langkai (2015:24-25) membahas konsep publik  dari  Fredrickson  tentang  lima  model formal  tentang  konsep  publik,  sebagai  berikut  : a) model perspektif pluralis, b) model perspektif pilihan  publik,  c)  model  perspektif  legislatif,  d) model perspektif penyedia layanan dan e) model perspektif kewarganegaraan. Konsep publik dari lima  model  tersebut  dapat  dimaknai  bahwa memahami  publik  harus  didekati  dari  beberapa model formal. Subarsono  (2015:2)  mengutip James  E.  Anderson  (1979),  kebijakan  publik sebagai kebijakan yang ditetetapkan oleh badan- badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dipengaruhi oleh pejabat atau  badan  pemerintah  dalam  bidang  tertentu, misalnya  bidang  pendidikan,  politik,  ekonomi, pertanian, industri, pertahanan dan sebagainya.
Konsep  Laswell  dan  Kaplan  (1970:71) mengatakan  bahwa  kebijakan  publik  adalah suatu  program  yang  diproyeksikan  dengan tujuan,  nilai-nilai  dan  praktik-praktik  tertentu. Kedua  konsep  Easton  (1965:212)  mengatakan bahwa  kebijakan  publik  adalah  akibat  aktivitas pemerintah. Jadi pemerintah melakukan aktivitas dalam  bentuk  kebijakan  publik.  Ketiga  konsep Fredrick  mengatakan  bahwa  kebijakan  publik adalah  serangkaian  tindakan  yang  didasarkan pada  usulan  seseorang  atau  kelompok,  dimana ususlan  tersebut  memperhitungkan  kekuatan, kelemahan,  peluang  serta  ancaman-ancaman. Keempat  konsep  Dye  kebijakan  publik  adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah yang disertai  alasan  mengapa  sesuatu  itu  dikerjakan. Nugroho (2011:93-94).
Dari  beberapa  pendapat  diatas  dapat dikatakan  bahwa  kebijakan  publik  adalah  suatu pilihan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam melakukan dan tidak melakukan dengan maksud untuk  mencapai  tujuan  dan  dalam  hal  ini pemerintah  Sulawesi  Utara  membuat  kebijakan dalam  Peraturan  Gubernur  Sulawesi  Utara Nomor  08  Tahun  2012  tentang  Pembentukan Forum Mapalus Kamtibmas.

## Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi  berkenaan  dengan  berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini, administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Hal- hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  persiapan implementasi yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang diserahi tugas untuk melaksanakan program.
Subarsono (2015:87) kebijakan yang telah direkomendasikan  untuk  dipilih  oleh policy makers bukanlah  jaminan  bahwa  kebijakan tersebut  pasti  berhasil  dalam  implementasinya. Ada  banyak  variabel  yang  mempengaruhi keberhasilan  implementasi  kebijakan  baik  yang bersifat  individual  maupun  kelompok  atau institusi.  Implementasi  dari  suatu  program melibatkan upaya-upaya policy makers mempengaruhi  perilaku  birokrat  pelaksana  agar bersedia  memberikan  pelayanan  dan  mengatur perilaku kelompok sasaran.
Langkai (2015) membahas konsep implementasi  kebijakan  dari    Mazmanian  dan Sabatier  (1986:4)  bahwa  dalam  memahami implementasi kebijakan berarti berusaha memahami  apa  yang  terjadi  sesudah  sesuatu program dilaksanakan atau dirumuskan.
Santoso (2009:43)
mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah aktivitas- aktivitas  yang  dilakukan  untuk  melaksanakan sesuatu  kebijakan  secara  efektif.  Implementasi kebijakan disini penekanannya pada mengoprasionalkan secara tepat tujuan kebijakan yang  telah  ditetapkan  dalam  bentuk  tindakan- tindakan sementara.
Dari  pengertian  di  atas  bisa  dikatakan bahwa  implementasi  kebijakan  publik  adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah  atau  organisasi  pemerintahan  untuk mencapai tujuan yang telah dibuat sebelumnya.
Model-Model
Implementasi
Kebijakan Publik
Subarsono  (2015:99-101)  membahawa model  implementasi  dari  Van  Meter  dan  Van Horn mengatakan bahwa ada lima variabel yang mempengaruhi  kinerja  implementasi  yakni model  keberhasilan  implementasi  kebijakan publik adalah: 1) Standard an sasaran kebijakan; 2) Sumber daya; 3) Komunikasi antar organisasi dan  penguatan  aktivitas;  4)  karakteristik  agen pelaksana;  5)  Keadaan  ekonomi,  sosial  dan politik disekitar kebijakan.
George  Edward  III  menyarankan  untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi  kebijakan  menjadi  efektif,  yaitu, communication, resource, disposition or attitudes, and bureaucratic structures (Subarsno, 2015:90). Pertama komunikasi berkenaan dengan  bagaimana  kebijakan  dikomunikasikan kepada  organisasi  dan/atau  publik,  ketersediaan sumber  daya  untuk  melaksanakan  kebijakan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan  bagaimana  struktur  organisasi  pelaksana kebijakan.
Model Grindle ini menekankan bahwa isi kebijakan menentukan keberhasilan implementasi  kebijakan.  Isi  kebijakan  yang dimaksud mencakup hal-hal berikut: 1) kepentingan  yang  dipengaruhi    kebijakan,  2) manfaat  yang  dihasilkan,  3)  perubahan  yang diinginkan, 4) kedudukan regulator kebijakan, 5) pelaksana  kebijakan,  6)  Sumberdaya  yang digunakan.

## Efektivitas Kebijakan Publik
Efektivitas  berasal  dari  kata  efektif  yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil  yang  diharapkan  dengan  hasil  yang sesungguhnya dicapai. Seperti yang dikemukakan  oleh  The  Lyang  Gie  (1977:133) mengemukakan  bahwa  efektifitas  adalah  suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai
terjadinya  suatu  atau  akibat  yang  dikehendaki. Kalau  seseorang  melakukan  suatu  perbuatan tertentu  yang  memang  dikehendakinya,  maka orang  itu  dikatakan  efektif  kalau  menimbulkan akibat  dan  mempunyai  maksud  sebagaimana yang  dikehendakinya.  Jadi  dapat  dikatakan bahwa efektifitas berhubungan dengan apa yang telah  direncanakan  dapat  kita  capai  dengan sebaik-baiknya.

## Regulasi Terkait Implementasi Kebijakan
Negara  berkewajiban  melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpa  darah Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahtraan umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosia (Alinea IV Pembukaan UUD1945). Keamanan dalam negeri merupakan bentuk  perwujudan internal security dari sebuah negara terhadap rakyatanya.
Dalam  Peraturan  Gubernur  (Pergub)  No. 08  Tahun  2012  tentang  Pembentukan  Forum Mapalus Kamtibmas di Provinsi Sulawesi Utara, Bab I pasal 1 ayat 1 Mapalus Kamtibmas adalah semangat  gotong-royong,  menghimpun  dan melibatkan aparat keamanan pemerintah desa/kelurahan  dengan  masyarakat  untuk  saling menolong  dan  bekerja  sama  secara  aktif  dalam mencari akar permasalahan, memecahkan masalah sosial serta mencari solusi dalam rangka mewujudkan kenyamanan, kemaman dan ketertiban  masyarakat  untuk  terlaksananya program  pembangunan,  pemerintahan  dan kemasyarakat  yang  ada  di  desa/kelurahan. Tujuan  pembentukan  forum  ini  adalah  untuk memberikan  pembinaan  dan  meningkatkan kesadaran  masyarakat  agar  mampu  dan  dapat memelihara ketertiban, kemanan dan menaggulangi bencana alam serta
menjaga/melindungi  keselamatan  jiwa,  harta benda dari berbagai ancaman baik dalam maupun dari luar (Bab II  pasal 2).
Dalam Bab III Pasal 5 Tugas Pokok Forum Mapalus  Kamtibmas  adalah  :  1)  melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peranan masing-masing sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  ; 2) dalam pelaksanaan Mapalus Kamtibmas unsur pelaksana melaksanankan tugas secara bersama- sama melakukan pembinaan/pemberdayaan
masyarakat  desa,  mencari  dan  mengumpulkan data/informasi  tentang  potensi  bencana  alam, non alam, dan bencana sosial serta permasalahan di  bidang  Ideologi,  Politik,  Ekonomi,  Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan; 3)
melaporkan  data/informasi  yang  di  peroleh terkait permasalahan yang terjadi di masyarakat secara  berjenjang  kepada  Satuan  Atas;  4) melakukan  monitoring  pelaksanaan  program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah  di  Desa/Kelurahan;  5)  melakukan upaya-upaya  penyelesaian  konflik/persoalan hukum  yang  terjadi  di  masyarakat (restorative justice) dengan mengedepankan upaya musyawarah dan mufakat; 6) menjadi konsultan setiap persoalan yang di hadapi masyarakat.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini  menggunakan  pengumpulan  data  melalaui wawancara  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis data  yang  digunakan  akan  didasarkan  dengan berbagai  teknik  yakni,  dengan  wawancara, observasi,  dokumentasi  (triangulasi).  Menurut Miles dan Huberman (1992:112) bahwa aktifitas dalam  analisis  data  kualitatif  dilakukan  dengan cara  interaktif  dan  berlangsung  secara  terus menerus  sampai  tuntas  sehingga  datanya  jenuh. Aktivitasnya  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data dan penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan data,peneliti  menggunakan  4  (empat)  kriteria utama yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba (dalam  Moleong  2000:173),  guna  menjamin keabsahan  data  penelitian  kualitatif,  yaitu: Derajat  Kepercayaan (Creadibility) ,  Derajat Keteralihan (Transferbility) , Derajat
Ketergantungan (Dependability) dan  Derajat Kepastian (Confirmability).

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Pada  penelitian  implementasi  kebijakan Mapalus Kamtibmas Di Desa Lalumpe
Kecamatan  Motoling  Kabupaten  Minahasa Selatan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan  data  observasi,  wawancara  dan dokumentasi.  Implementasi  berkenaan  dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.
Dengan  demikaian  data  yang  ditemukan bahwa  Pemerintah  Desa  dan  Bhabinkamtibmas kurang  melakukan  komunikasi  atau  sosialisasi kepada masyarakatat mengenai kebijakan Mapalus  Kamtibmas  dan  belum  tersedianya sumberdana  untuk  menunjang  keberhasilan kebijakan Mapalus Kamtibmas serta keterbatasan  fasilitas  membuat  unsur  pelaksana tidak terlibat aktiv dalam penyelesaian masalah. Dalam  pelaksanaan  kebijakan  Pergub  Sulut  No 08  Tahun  2012  Tentang  Mapalus  Kamtibmas terdapat  kekurangan  yakni  sikap  pelaksana kebijakan kurang berkomitmen dalam tugas dan tanggung jawab serta masih kurangnya keterlibatan unsur pelaksana, sehingga pelaksanaan  kebijakan  Mapalus  Kamtibmas  di desa  Lalumpe  belum  berjalan  dengan  baik  dan dalam kebijakan Mapalus Kamtibmas masih ada kekurangan  yakni  implementor  atau  pelaksana kebijakan  belum  memahami  dengan  jelas mengenai  kebijakan  yang  diatur  oleh  Pergub Sulut  No  08  Tahun  2012  Tentang  Mapalus Kamtibmas.
Pergub Sulut No 08 Tahun 2012 tentang Mapalus  Kamtibmas  merupakan  satu  produk kebijakan  untuk  diimplementasikan  agar  semua desa  yang  ada  di  Sulawesi  Utara  boleh merasakan rasa aman dan nyaman. Implementasi kebijakan  tersebut  sangat  bermanfaat  bagi masyarakat  dan  pemerintah  desa  agar  bisa bekerja  sama  secara  aktif  dan  mencari  akar permasalahan,  memecahakan  masalah  sosial serta  mencari  solusi  dalam  rangka  mewujudkan kenyamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat untuk terlaksananya program pembangunan
pemerintahan dan kemasyarakatan yang ada di Desa.
Pertama, Edward III meyarankan bahwa agar  implementasi  kebijakan  menjadi  efektif, maka  empat isu  pokok  harus  diperhatikan  yaitu 1)  komunikasi,  2)  sumber  daya,  3)  disposisi,  4) dan  struktur  birokrasi.  Komunikasi  berkenaan dengan  bagaimana  kebijakan  dikomunikasikan kepada  organisasi  pelaksana  atau  implementer atau  publik.  ketersediaan  sumberdaya  manusia maupun  sumberdana    untuk  melaksanakan kebijakan,  disposisi  yang  berhubungan  dengan sikap  dan  komitmen  yang  kuat  dari  pemerintah dan  implementer  untuk  mencapai  keberhasilan
kebijakan,  struktur  birokrasi  yang  berkenaan dengan pelaksana kebijakan.
Hasil  penelitian  bahwa  pemerintah  desa, babinsa dan bhabinkamtibmas kurang melakukan  komunikasi  atau  sosialisasi  kepada masyarakat mengenai kebijakan Mapalus Kamtibmas, melainkan hanya sebatas himbauan atau  pengumuman  lewat  pengerah  suara  dan acara-acara  kemasyarakatan.  Informasi  tersebut dibenarkan  oleh  Hukum  Tua  desa  Lalumpe bahwa  sosialisasi  kurang  dilakukan  kepada masyarakat karena mereka kurang memiliki dana untuk melakukan sosialisasi atau komunikasi.
Kondisi  sosialisasi  komunikasi  kebijakan Mapalus Kamtibmas di Desa Lalumpe Kecamatan  Motoling    sejalan  dengan  apa  yang dikemukakan  oleh  Van  Meter  dan  Van  Horn yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi  kebijakan  publik  ditentukan  oleh kegiatan  implementasi  dan  komunikasi  antar organisasi yang terlibat dalam kebijakan publik, Subarsono (2015:99-101).
Kedua, yang harus dilakukan implementasi Mapalus Kamtibmas  adalah meneganai sumber daya  manusia  dan  sumberdana  oprasional kegiatan. Van Meter dan Van Horn mengatakan implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya  manusia  maupun  sumberdaya  non- manusia.  Dimana  manusia  harus  mempunyai pengelolaan  maka  implementor  harus  dilatih. Sedangkan  sumberdaya  non-manusia    seperti sumber  dana  dalam  menopang  oprasional kegiatan.  Karena  sumber  dana  sebagai  sumber pembiayaan  implementasi  kebijakan yang berpengaruh  bagi  kelancaran  implementasi lebijakan.
Hasil penelitian bahwa pos kamling di tiap jaga  sampai  saat  ini  belum  terealisasi  hanya  di programkan dan tidak ada peralatan khusus yang diberikan  pemerintah  untuk  mengamankan ketika terjadi perkelahian serta untuk menunjang keberhasilan  kebijakan  Mapalus  Kamtibmas. Informasi  tersebut  dibenarkan  oleh  Hukum  Tua desa  Lalumpe  bahwa  kondisi  sumberdana  yang belum  ada  untuk  menunjang  keberhasilan kebijakan Mapalus Kamtibmas.
Kondisi sumberdana Mapalus Kamtibmas  di  desa  Lalumpe  kecamatan Motoling sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh  Edward  III  yang  menegaskan  bahwa
sumber daya adalah faktor penunjang walaupun isi  kebijakan  ini  sudah  dikomunikasikan  secara jelas  dan  konsisten,  tetapi  apabila  implementor kekurangan  sumber  daya  untuk  melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya  tersebut  dapat  berwujud  sumber  daya manusia,  yakni  kompetisi  implementor,  dan sumber daya finansial, Subarsono (2005:90-92).
Ketiga,  implementasi  kebijakan  yang dibuat oleh pemerintah Sulawesi Utara mengenai kebijakan Mapalus Kamtibmas tentunya membutuhkan  pelakasana  yang  mempunyai komitmen  atau  kesungguhan  hati  dalam melaksanakan  peraturan  pemerintah  untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Van  Metter  dan  Van  Horn  menjelaskan salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi  kebijakan  yakni  komitmen  dan dispoisisi  menjelaskan  bahwa  implementor kebijakan  sebaiknya  memiliki  disposisi  dan komitmen yang kuat untuk berusaha mengimplementasikan kebijakan sesuai tujuannya.  Tanpa  disposisi  dan  komitmen  yang kuat    terhadap  tujuan  kebijakan,  maka keberadaan  implementor  tersebut  justru  akan menghambat  keberhasilan  pencapaian  tujuan kebijakan. Subarsono (2015:99-101).
Hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan kebijakan  Pergub  Sulut  No  08  Tahun  2012 tentang Mapalus Kamtibmas masih ada kekurangan  yakni  sikap  pelaksana  kebijakan kurang berkomitmen dalam tanggung jawab serta masih  kurangnya  keterlibatan    dari  unsur pelaksana  yang  terkait,  sehingga  pelaksanaan kebijakan Mapalus Kamtibmas di desa Lalumpe yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Sulawesi  Utara belum berjalan dengan baik.
Kondisi  ini  sejalan  dengan  apa  yang dikemukakan oleh Edward III dalam Subarsono (2015:90-92)  menjelaskan  tentang  disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh impolementor  yakni  pelaksana  kebijakan  baik yang ada di pemerintah desa, seperti komitmen, kejujuran  dan  apabila  implementor  memiliki disposisi  yang  baik  seperti  apa  yang  diinginkan oleh  pembuat  kebijakan  maka  implementasi kebijakan  yang  dibuat  dapat  berjalan  dengan baik.
Keempat,  implementasi  kebijakan  di Sulawesi  Utara  sangat  ditentukan  oleh  isi kebijakan yang terdapat dalam Pergub Sulut No 08 Tahun 2012 tentang Mapalus Kamtibmas.
Edward  III  menjelaskan  salah  satu  yang mempengaruhi  implementasi  kebijakan  yaitu struktur birokrasi dimana struktur birokrasi yang dimaksud  mengetahui  dengan  jelas  isi  dari kebijakan  yang  dibuat  yakni  struktur  organisasi yang  bertugas  mengimplementasikan  kebijakan memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap implementasi  kebijakan  salah  satu  aspek  yang penting  yaitu  kebijakan  yang  harus  jelas  siapa implementornya, Subarsono (2015:90-92).
Hasil penelitian bahwa dalam Pergub Sulut No 08 Tahun 2012 tentang Mapalus Kamtibmas masih ada kekurangan yakni implementer di desa Lalumpe  atau  pelaksana  kebijakan  belum memahami  dengan  jelas  mengenai  kebijakan yang di atur oleh Pergub Sulut No 08 Tahun 2012 tentang Mapalus Kamtibmas selain itu sosialisasi mengenai  Kebijakan  Mapalus  Kamtibmas  yang masih  kurang  kepada  masyarakat  yang  ada  di desa Lalumpe Kecamatan Motoling.
Kondisi standar kebijakan yang ada di desa Lalumpe sejalan dengan apa yang di kemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yang menjelaskan bahwa standard dan sasaran kebijakan harus jelas dan  terukur  sehingga  dapat  diimplementasikan dengan  baik  apabila  standard  dan  sasaran kebijakan  masih  kurang  jelas  maka  dapat menghambat implementasi dan mudah menimbulkan konflik diantara pelaksana kebijakan, Subarsono (2015:99-101).

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
1. Belum  tercipta  komunikasi  antara  Hukum Tua, Perangkat Desa, Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk mengimplementasikan  kebijakan  Mapalus Kamtibmas.
2. Belum tersedia sumberdana untuk menunjang implementasi kebijakan Mapalus Kamtibmas.
3. Belum terdapat komitmen pemerintah sebagai perumus kebijakan Mapalus Kamtibmas.
4. Implementer  di  desa Lalumpe  belum memahami kebijakan Mapalus Kamtibmas.
5. Determinan implementasi kebijakan mapalus kamtibmas di desa Lalumpe yaitu komitmen, sumberdaya atau sumberdana, komunikasi/soialisasi dan standar kebijakan.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  diatas    maka  di sarankan  bahwa  dalam  kebijakan  mapalus kamtibmas  sebaiknya :
1. Tercipta  komunikasi  antara  Hukum  Tua, Perangkat Desa, Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk mengimplementasikan  kebijakan  Mapalus Kamtibmas.
2. Tersedia  sumber  dana  untuk  menunjang implementasi kebijakan Mapalus Kamtibmas.
3. Terdapat  komitmen  pemerintah  sebagai perumus kebijakan Mapalus Kamtibmas.
4. Implementer  memahami  dengan  jelas  tujuan dan sasaran  kebijakan Mapalus Kamtibmas.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus P. Erwan dan Dyah Ratih S. 2012. Implementasi Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
Akib, 2012. Kebijakan publik , Materi Kuliah, Universitas Negeri Makasar Dunn  N,  William.  2000.  Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik . Gadjah  Mada  University  Press: Yogyakarta .
Keban T. Yeremias. 2014. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik . Gava Media : Yokyakarta. Moleong J. L. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosda Karya Bandung. Mulyadi, Deddy. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Alfabeta, CV: Bandung. Nugroho  Riant.  2006.  Kebijakan  Publik:  Untuk  Negara-Negara  Berkembang.  Jakarta:  Elex  Media Komputindo Kelompok Gramedia.
Pasolong, Harbani. 2011. Teori Administrasi Publik. Alfabeta, CV: Bandung.
Panji  Santosa.  2009.  Administrasi  Publik  Teori  dan  Aplikasi  Good  Governance.  Refika  Aditama Bandung.
Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alvabeta, CV: Bandung. Subarsono. 2015. Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar. Yokyakarta. Tangkau, Charles. 2012. Modul Metodologi Penelitian, UNIMA, Tondano. Thoha, Miftah. 2008 . Ilmu Administrasi Publik Kontemporer . Kencana Preda Media Grup. Jakarta. Wahab Solichin Abdul. 2010. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara . Jakarta: Bumi Aksara.
Winarno, Budi.2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Pressindo. Yogyakarta.

## Sumber Internet
Arifin Ayyun. 2015. Implementasi Tugas dan Fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Desa  Tani  Harapan  Kecamatan  Lao  Janan  KAbupaten  Kuta  Kartanegara .  Fisip_Universitas Mulawarman. http://ejournal.ip.fisipunmul.ac.id/site/?p=1291 (Diakses Pada 18 Oktober 2017) Langkai  E.  Jeane.  2015.  Dampak  Implementasi  Kebijakan  Pembangunan  Berbasis  Lingkungan
Terhadap Kesejahtraan Masyarakat Di Kota Manado.
http://mcser.org/journal/index.php/mjss/article/view/8896 (Di Akses Pada 21 April 2018) Wawointana  Thelma.  2016.  Pengembangan  Kelembagaan  Di  Sektor  Publik  (Studi  Kasus  Peran “Mapalus” dalam Menciptakan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Kabupaten Minahasa Provinsi  Sulawesi  Utara).  http://scholar.google.co.id/citations?user=480.com  (Diakses  Pada  21 April 2018)
https://kebijakanpublikindonesia.wordpress.com. Diakses Pada 18 Oktober 2017, Pukul 08.15) https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakanpublik.com (Diakses Pada 18 Oktober 2017, Pukul 08.30)

## Dokumen
Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Kepolisian Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Siskamling Peraturan  Gubernur  Sulawesi  Utara  Nomor  08  Tahun  2012  Tentang  Pembentukan  Forum  Mapalus Kamtibmas
BPS  Minahasa  Selatan.  2016.  Minsel  Dalam  Angka  2016.  Minsel:  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten Minahasa Selatan.