4589
Tinjauan Yuridis Tentang Peran Manusia dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia
Ameliya Rasidi 1 , Widyawati Boediningsih 2
1,2 Universitas Narotama E-mail: ameliyarasidi@gmail.com 1 , wboediningsih@gmail.com 2
Article History: Received: 27 Juli 2024
Revised: 16 Agustus 2024 Accepted: 18 Agustus 2024
Abstract: This research examines the role of humans in  environmental  management  in  Indonesia  from  a juridical  perspective.  Using  a  normative  juridical method,  this  study  analyzes  relevant  legislation, particularly  the  1945  Constitution,  Law  No.  32  of 2009, and Law No. 11 of 2020. The results show that the role of humans in environmental management has been  comprehensively  regulated,  including  social supervision, providing suggestions and opinions, and submitting information and reports. Despite regulatory changes, the basic principles of community participation are maintained. Active human participation has positive impacts, including increased  transparency,  equal  partnerships,  and strengthened  sense  of  responsibility.  However,  its implementation still faces obstacles such as cultural, educational,  and  economic  factors.  This  study concludes  that  the  human  role  is  crucial  in maintaining environmental balance and recommends enhancing  education  and  strengthening  community participation mechanisms.
Keywords: Human Role, Environmental Management, Environmental Law

## PENDAHULUAN
Pada  era  global  seperti  sekarang  masalah  lingkungan  hidup  telah  menjadi  masalah  yang mengancam  kehidupan  manusia  sebagai  penghuni  bumi  beserta  isinya  ini.  Masalah  lingkungan hidup merupakan kewajiban asasi manusia untuk dikelola sebagaimana mestinya menurut amanah Tuhan  yang  Maha  Esa,  sehingga  setiap  manusia  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung bertanggung jawab terhadap kelangsungan lingkungan hidup (Sabardi, 2014).
Manusia  dan  lingkungan  hidup  merupakan  suatu  kesatuan  yang  tidak  dapat  terpisahkan antara satu sama lain, keduanya memiliki keterkaitan dan hubungan timbal balik yang memberi keuntungan  bagi  keduanya.  Manusia  memerlukan  lingkungan  sebagai  sarana  tempat  hidup sedangkan  lingkungan  memerlukan  peran  serta  manusia  untuk  mengelola  dan  melindungi  agar ekosistem  lingkungan  tetap  terjaga.  Keharmonisan  peran  diantara  manusia  dengan  lingkungan dapat  menimbulkan  dampak  yang  positif  bagi  keduanya.  Hal  tersebut  dapat  dibuktikan  dengan terciptanya  lingkungan  hidup  yang  sehat  dan  terjaga.  Lingkungan  yang  terjaga  tersebut  mampu meningkatkan  dan  memakmurkan  kehidupan  manusia  itu  sendiri  di  masa  mendatang  (Taufiq, 2014).
Secara  umum  lingkungan  hidup  merupakan  segala  sesuatu  yang  ada  disekeliling  suatu
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
objek  yang  keberadaanya  saling  mempengaruhi  satu  dengan  yang  lainnya.  Pengertian  tersebut berbeda  dengan pengertian  lingkungan alam yang merupakan satu  kesamaan wilayah  atau areal tertentu  dengan  segala  sesuatu  yang  ada  di  dalamnya  yang  memliliki  suatu  sistem  yang berhubungan satu  dengan  lainnya (Siahaan, 2004).  Menurut  Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan  hidup  serta  kesejahteraan  manusia  dan  jasad-jasad  hidup  lainnya  (Danusaputro, 1985).
Yang dimaksud dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut Syahrul Mchmud dalam bukunya tentang hukum lingkunga, yaitu: “Upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup  yang  meliputi  kebijaksanaan  penataan,  pemanfaatan,  pengembangan,  pemeliharaan, pemulihan,  pengawasan,  dan  pengendalian  lingkungan  hidup.  Pengelolaan  lingkungan  hidup diselenggarakan  dengan  asas  tanggungjawab  negara,  asas  keberlanjutan,  dan  asas  manfaat bertujuan  untuk  mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan  yang  berwawasan  lingkungan  hidup dalam  rangka  pembangunan  manusia  Indonesia  seutuhnya  dan  pembangunan  masyarakat Indonesia  seutuhnya  yang  beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa”  (Machmud, 2012).
Ketentuan  terkait  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  telah  sejatinya  telah diatur  dalam  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UUPPLH)  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang salah satunya mengatur terkait tujuan yang hendak dicapai  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Tujuan  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 (UUPPLH)  adalah  untuk  menjamin  pemenuhan  dan  perlindungan  hak  atas  lingkungan  hidup sebagai  bagian  dari  hak  asasi  manusia.  Dari  tujuan  tersebut  dapat  kita  ketahui  mengapa  peran manusia  sangat  diperlukan  dalam  hal  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  karena sesungguhnya manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan lingkungan hidup itu akan seperti apa jadinya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan tipe Yuridis Normatif, yang berfokus pada penerapan norma- norma  dan  kaidah-kaidah  hukum  positif.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan perundang-undangan  (statute  approach),  di  mana  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  diteliti  akan  ditelaah  untuk  memecahkan  permasalahan  yang dihadapi  (Marzuki,  2010).  Bahan  hukum  yang  digunakan  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bahan hukum sekunder mencakup karya tulis ilmiah, literatur, majalah, dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui  studi  kepustakaan,  menggunakan  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Analisis  yang digunakan adalah analisis deskriptif, dimulai dengan mengelompokkan data secara induktif untuk memperoleh  informasi  yang  akurat  dan  terfokus  pada  permasalahan  yang  spesifik.  Metode  ini dipilih untuk mempermudah proses penulisan dan penyelesaian permasalahan dalam penelitian.
4591

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran  Manusia  dalam  Pengelolaan  Lingkungan  Berdasarkan  Peraturan  Perundang- Undangan di Indonesia.
Negara  melalui  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  (UUD  NRI)  1945 menyatakan bahwa: “ setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan ”. Atas dasar  pengaturan  tersebut  dapat  tarik  maksud  bahwa  manusia  selaku  orang  sebagaimana  yang tercantum dalam undang-undang dasar berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang layak dalam  arti  baik  dan  sehat.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  tujuan  dari  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dirumuskan sejalan dengan  amanat  konstitusional  tersebut  yakni  dengan  tujuan  untuk  menjamin  pemenuhan  dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia (Gani, 1990).
Dalam  Pasal  1  ayat  (1)  UU  No.  32  Tahun  2009  menjelaskan  bahwa  lingkungan  hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan  perilakunya,  yang  mempengaruhi  alam  itu  sendiri,  kelangsungan  perikehidupan,  dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
Kemudian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2),  yang  menjelaskan  bahwa  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  adalah  upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup  yang  meliputi  perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
Menurut Abdul Gani, salah satu instrumen yang memadai adalah hukum dengan berbagai macam  bentuk  perundang-undangan.  Dalam  hal  ini  instrumen  hukum  yang  diinginkan  adalah hukum  yang  mampu  memiliki  ketanggapan  sosial,  kepekaan  terhadap  kebijaksanaan  ( policy ) negara yang dijadikan bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, tangguh berhadapan dengan setiap upaya penyalagunaan kekuaaan yang lazimnya dilakukan aparat birokrasi, dan siap melindungi hak-hak dan hak manusia rakyat Indoenesia (Gani, 1990).
Adanya  tujuan  tersebut  menyebabkan  undang-undang  turut  mengatur  regulasi  terkait perlindungan dan pengelolaan yang seharusnya dilakukan. Di dalam Pasal 70 Ayat (1) Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup disebutkan bahwa “ Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ”. Melalui isi pasal tersebut dapat  dimaknai  bahwa  setiap  manusia  yaitu  masyarakat  memiliki  hak  dan  kesempatan  yang sebesarnya-besarnya untuk berperan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Makna hak masyarakat yang dimaksud dalam pasal 70 diatas adalah (Nuryanto, 2011) :
1. Setiap  orang  berhak  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  sebagai  bagian  dari  hak asasi manusia
2. Setiap  orang  berhak  mendapatkan  pendidikan  lingkungan  hidup,  akses  informasi,  akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
3. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
4. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingk ungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Keberadaan manusia akan sangat efektif jika mereka turut serta mengambil peranan dalam mengontrol perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang ada.
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidupdalam pasal 70 ayat (1) menyatakan bahwa “Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan  lingkungan  hidup”.  Selanjutnya,  dalam  Pasal  70  Ayat  (2)  UUPPLH  menerangkan secara rinci terkait peran yang dapat dilakukan oleh manusia dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi:
1. Peran manusia dalam melakukan pengawasan sosial terhadap lingkungan hidup Peran  pengawasan  sosial  lingkungan  hidup  yang  dimaksud  disini  adalah  manusia menjalankan  fungsi  kontrol  sosial  melalui  perundang-undangan.  Manusia  harus  mampu memberikan  pengawasan  dan  menghukum  setiap  orang  yang  menganggu  atau  merusak pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Asshiddiqie, 2006).
Selain itu, peran manusia dalam hal pengawasan sosial ini adalah lebih kepada fungsi pengaturan  atau  legislasi  karena  adanya  keikutsertaan  manusia  di  dalam  lembaga perwakilan atau pemerintahan yang turut menentukan perundang-undangan atau peraturan- peraturan yang akan dibuat sebagai alat untuk mengontrol perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mana harus ada perwakilan manusia dalam melakukan pengawasan terhadap  pembuatan  undang-undang/  peraturan,  rancangan  undang-undang/  peraturan mengenai  lingkungan  hidup  yang  memperhatikan  kelangsungan  lingkungan  hidup (Sabardi, 2014).
2. Manusia  berperan  dalam  memberikan  saran,  pendapat,  usul,  keberatan,  dan  melakukan pengaduan
Peran  manusia  dapat  berupa  pemberian  saran  dan  pendapat  terhadap  langkah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan oleh pemerintah atau lembaga/organisasi  lingkungan  hidup.  Keberatan  terhadap  tindakan-tindakan  yang  dapat merusak  atau  mengganggu  proses  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup. Menyampaikan pengaduan kepada lembaga penegak hukum atau instansi yang berwenang apabila menemukan tindakan yang merusak lingkungan hidup (Sabardi, 2014).
Apabila  dikemudian  hari  mengakibatkan  sengketa  diantara  masyarakat  yang keberatan  dalam  melakukan  pengaduan  maka  penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup dapat  ditempuh  melalui  pengadilan  ataupun  di  luar  pengadilan.  Pilihan  penyelesaian sengketa  lingkungan  hidup  tersebut  dilakukan  secara  suka  rela  oleh  para  pihak  yang bersengketa (Asshiddiqie, 2006).
3. Peran manusia dalam melakukan penyampaian informasi dan/ atau laporan Manusia berperan sebagai alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses  pengambilan  keputusan.  Persepsi  ini  dilandasi  oleh  suatu  pemikiran  bahwa pemerintah  dirancang  untuk  melayani  individu  sehingga  pandangan  dan  preferensi  dari individu tersebut dapat bernilai positif (Waluyo, 2002).
Manusia  dapat  segera  menyampaikan  informasi  dan  atau  laporan  yang  berkaitan dengan  keadaan  suatu  lingkungan  hidup  kepada  pemerintah  atau  organisasi  lingkungan hidup  sehingga,  apabila  terdapat  permasalahan  segera  dapat  diupayakan  perbaikan  dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang lebih parah(Dardin, 2014).
Tentang pentingnya peran manusia dalam peyampaian informasi dan laporan terkait perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  sebagaimana  amanat  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan
4593
melakukan  peningkatan  kewaspadaan  dari  sisi  peranan  manusianya  saat  menyampaikan informasi terkait  lingkungan hidup, niscaya kita  akan mampu  meningkatkan keperdulian dalam perlindungan dan  menjaga lingkungan hidup itu nantinya karena seperti yang kita tahu  lingkungan  hidup  sendiri  merupakan  objek  yang  tidak  bisa  ditebak  dan  seringkali bereaksi dalam jangka waktu panjang sedangkan hampir setiap hari di televisi, surat kabar, koran, dan media informasi lainnya ada saja saat dimana kita mendengar berbagai bencana di setiap daerah seperti banjir, gunung meletus, gempa bumi, lumpur lapindo, pencemaran air dll. Bencana-bencana dan masalah-masalah lingkungan hidup tersebut akan membuat kita  berpikir  dan  menyadari  pentingnya  melakukan  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup (Menik, 2016).
Bermula  dari  suatu  tindakan  masing-masing  individu  dalam  melindungi  dan  mengelola lingkungan  hidup  maka,  akan  membawa  dampak  besar  bagi  perbaikan  lingkungan  hidup.  Pada dasranya masyarakat tentu mempunyai budaya dan adat istiadat lokal yang lebih memprioritaskan keharmonisan dengan alam. Mereka tidak  akan  melakukan suatu perbuatan yang dapat merusak alam karena mereka menilai bahwa perbuatan tersebut dapat menjadi ancaman besar bagi budaya mereka sendiri. Melihat alam bukan hanya sekedar sumber kehidupan, melainkan juga merupakan sahabat dan guru yang telah mengajarkan banyak hal bagi mereka.
Dari  alam  tersebut  mereka  menemukan  sebuah  falsafah  hidup,  membangun  pola  hidup seperti yang mereka ikuti hingga saat ini dan juga membangun religiositas. Beberapa kendala yang timbul dari masyarakat Indonesia dalam lingkungan hidup, yaitu:
1. Budaya masyarakat;
2. Moral masyarakat;
3. Pendidikan masyarakat;
4. Ekonomi masyarakat;
5. Teknologi.
Adapun  Peran  masyarakat  dalam  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup Menurut  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009,  yang  merupakan  beberapa  larangan  serta perilaku bijak saat berada di dalam hutan, yaitu:
1. Larangan  mencoret-coret  batang  pohong  dan  atau  bebatuan  yang  ada  di  dalam  hutan. Perilaku tersebut dapat merusak keindahan hutan. Selain itu, dapat menyakiti pepohonan karena  tindakan  tersebut  dapat  menutup  stomata  yang  merupakan  suatu  tempat  keluar masuknya udara CO2 dan O2. Secara tidak langsung akan mengganggu pertukaran udara dari sel tumbuhan ke lingkungan dan juga sebaliknya. Yang dimana hutam memiliki peran penting dalam mengurangi pencemaran udara.
2. Larangan  menangkap,  melukai  bahkan  membunuh  hewan  penghuni  hutan.  Jika  kita melakukan  perbuatan  tersebut  itu  dapat  mengganggu  hewan  atau  satwa  yang  hidupnya memang liar di hutan meskipun binatang tersebut bukan termasuk dalam binatang langka atau binatang yang dilindungi namun, perbuatan tersebut dapat mengganggu keseimbangan ekosistem.
3. Mempergunakan suatu tempat yang telah disediakan saat akan berkemah di hutan. Jika di dalam hutan tersebut tidak disediakan tempat untuk berkemah, carilah dan gunakan bagian hutan  yang  lapang  dan  datar  tanpa  harus  menebang  pohon,  sekalipun  itu  hanya  semak, perdu, dan pohon kecil.
4. Jangan  meninggalkan  atau  membuang  puntung  rokok  yang  belum  benar-benar  mati. Perilaku meninggalkan atau membuang puntung rokok yang belum benar-benar mati atau
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
hanya berupa bara api kecil itu dapat menjadi salah satu penyebab dari kebakaran hutan, terutama saat musim kemarau.
5. Tidak  boleh  membuang  sampah  sembarangan  ataupun  meninggalkan  sampah,  terutama sampah anorganik seperti sampah plastik dan sampah kaleng.
6. Menyediakan  suatu  wadah  khusus  untuk  menyimpan  sampah  yang  kita  hasilkan  yang kemudian dibuang ke tempat sampah yang semestinya atau dimusnahkan di luar hutan.
7. Dalam  membuat  api  unggun,  gunakan  ranting  yang  telah  patah  dari  pohonnya  ataupun dedaunan yang jatuh. Dalam membuat api unggun pergunakan ranting yang telah patah atau dedaunan yang jatuh karena tindakan atau perilaku menebang pohon untuk membuat api unggun itu dapa merusak ekosistem hutan.
8. Tidak lupa memadamkan api unggun jika memang telah selesai atau tidak digunakan lagi hingga benar-benar padam dan tidak ada bara api yang tersisa dan bersihkan tempat bekas api unggun tersebut.
9. Jangan membawa pulang tumbuhan atau tanaman serta binatang dari hutan.
Melihat dari larangan, sikap dan perilaku bijak di dalam hutan yang telah disebutkan di atas memang terlihat sangat sederhana dan kecil namun jika dilakukan, itu akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kelestarian alam dan juga hutan. Dengan melakukan aturan serta perilaku bijak  yang  sudah  disebutkan  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  kita  mampu  meninkmati  tanpa menyakiti.
Selain beberapa peran diatas, beberapa peneliti lingkungan yakni Canter (1977), Cormick (1979), Goulet (1989) dan Wingert (1979) dalam  penelitiannya yang dikutip oleh Abdurrahman dalam  bukunya  “ Pengantar  Hukum  Lingkungan  Indonesia ”  merinci  peran  serta  masyarakat sebagai berikut (Abdurrahman, 1996):
1. Meningkatkan  kepedulian  dalam  pelaksanaan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup;
2. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
3. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
4. Mengembangkan sikap tanggap dalam masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
5. Mengembangkan  dan  menjaga  budaya  serta  kearifan  lokal  dalam  rangka  pelestarian lingkungan hidup.
Dengan  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja, terjadi beberapa perubahan terkait peran manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup:
1. Penyederhanaan Perizinan Lingkungan
UU Cipta Kerja mengubah konsep izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. Hal ini berimplikasi pada peran masyarakat dalam proses perizinan, di mana keterlibatan publik dalam kajian lingkungan menjadi lebih terbatas.
2. Penguatan Sanksi Administratif
UU Cipta Kerja memperkuat sanksi administratif bagi pelanggaran lingkungan. Hal ini  dapat  meningkatkan  peran  masyarakat  dalam  melakukan  pengawasan  dan  pelaporan terhadap potensi pelanggaran lingkungan.
3. Perubahan dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) UU Cipta Kerja mengubah ketentuan terkait AMDAL, termasuk kriteria usaha yang wajib  AMDAL.  Peran  masyarakat  dalam  proses  AMDAL  menjadi  lebih  terfokus  pada masyarakat yang terkena dampak langsung.
4. Penguatan Peran Pemerintah Pusat
UU Cipta Kerja memperkuat peran pemerintah pusat dalam pengelolaan lingkungan
4595
hidup.  Hal  ini  dapat  berdampak  pada  mekanisme  partisipasi  masyarakat  di  tingkat  lokal dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan.
5. Perubahan dalam Pengelolaan Limbah
UU  Cipta  Kerja  mengubah  beberapa  ketentuan  terkait  pengelolaan  limbah. Masyarakat perlu memahami perubahan ini untuk dapat berperan aktif dalam pengawasan dan pengelolaan limbah di lingkungannya.
Meskipun  terjadi  beberapa  perubahan,  prinsip  dasar  peran  serta  masyarakat  dalam perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  tetap  dipertahankan.  Namun,  masyarakat  perlu memahami  perubahan-perubahan  ini  untuk  dapat  mengoptimalkan  perannya  dalam  pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan kerangka hukum yang baru.

## Dampak dari Peran Manusia dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Dalam lingkungan hidup yang baik, terjalin suatu interaksi yang harmonis dan seimbang antara  komponen-komponen  dalam  lingkungan  hidup  itu  sendiri.  Stabilitas  keseimbangan  dan keserasian  interaksi  antar  komponen  lingkungan  hidup  tersebut  tergantung  pada  peran  manusia karena manusia adalah komponen lingkungan hidup yang paling dominan dalam mempengaruhi lingkungan. Sebaliknya lingkungan pun mempengaruhi manusia sehingga terdapat hubungan yang saling  mempengaruhi  antara  manusia  dan  lingkungan  hidupnya.  Hal  demikian,  merupakan interaksi antara manusia dan lingkungan (Sundari, 2000).
Berdasarkan penjelasan  tersebut penulis  memaknai bahwa sebenarnya pelibatan  manusia dalam setiap kegiatan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan agar dapat memberikan dampak sebagai berikut:
1. Memberikan  informasi  dan  menampung  aspirasi  (bisa  diwakili  golongan  tertentu)  yang diperkirakan  terkena  dampak  selama  proses  pelaksanaan  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup;
2. Memastikan  adanya  transparansi  dalam  keseluruhan  proses  AMDAL  dan  rencana  usaha dan/atau kegiatan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Menciptakan  kemitraan  yang  setara  diantara  semua  manusia  yang  turut  berkepentingan dalam  pelaksanaan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  yaitu  dengan menghormati  hak-hak  semua  pihak  untuk  mendapatkan  informasi  dan  kewajiban  semua pihak untuk menyampaikan informasi yang harus diketahui pihak lain yang terpengaruh.
Partisipasi dari setiap manusia untuk turut serta menjaga dan memelihara lingkungan, dapat dilakukan  dengan  berbagai  upaya  konkret,  baik  perorangan  maupun  berkelompok  yang  secara fungsional  tergabung  dalam  organisasi  lingkungan.  Organisasi  dimaksud  baik  yang  sudah  ada maupun adanya keharusan untuk dibentuk sebagai bagian tak terpisahkan dari peran serta manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Nugraha, 2016).
Selain  memberikan  dampak  positif  sebagaimana  yang  diuraikan  diatas,  penulis  juga menyadari bahwa peran serta manusia dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga bermanfaat bagi manusia dalam mencapai tujuan lain yang mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia itu sendiri, seperti:
1. Menjadikan manusia lebih bertanggung jawab atas kepentingan dirinya secara individual dan untuk kepentingan sekelompok orang lain.
Kesempatan untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan publik, akan memaksa orang yang manusia bersangkutan untuk membuka pandangan  dan  cakrawala  pikirannya  dalam  mempertimbangkan  kepentingan  publik. Sehingga nantinya manusia dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
hidup  tidak  semata-mata  melaksanakannya  secara  terpaksa  demi  kepentingannya  sendiri secara  individual  tapi  akan  lebih  memiliki  sifat  bertanggung  jawab  dengan mempertimbangkan kepentingan bersama (Mill, 1999).
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah. Ketika seseorang langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi  kehidupannya,  mereka  cenderung  akan  mempunyai  kepercayaan  dan menerima hasil akhir dari keputusan itu. Jadi, dengan adanya peran serta manusia dalam pengambilan  keputusan  terkait  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang diselenggarakan pemerintah atau organisasi lingkungan dibawah naungan pemerintah dapat menjadi legitimasi dan meningkatkan kredibilitas dari proses perencanaan kebijakan publik yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pelestarian lingkungan hidup. Serta dapat menambah  kepercayaan  publik  atas  proses  politik  yang  dijalankan  para  pengambil keputusan (pemerintah).
3. Sebagai cerminan kebutuhan dan keinginan manusianya. Sidney  Verba  dan  Norman  H.  Nie  dalam  bukunya  yang  berjudul  “ Participation  in America: Political Democracy and Social Equality ” (1972), menyatakan bahwa peran serta manusia yang di distribusi secara lebih adil atas dalam hal pembangunan akan memberikan keuntungan  bagi  mereka  karena  rentang  kepentingan  yang  luas  tercakup  dalam  proses pengambilan  keputusan  tersebut.  Contohnya  dalam  hal  pengambilan  keputusan  terkait perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  ketika  manusia  dilibatkan  di  dalamnya maka manusia akan merasa bahwa kebutuhan dan keinginannya telah dipenuhi secara utuh. Keterlibatan  manusia  menjadi  bentuk  pemenuhan  kebutuhan  yang  mutlak (Verba  &  Nie, 1987) .
4. Menjadi sumber dari informasi yang berguna bagi manusia itu sendiri. Keikutsertaan manusia dalam proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat menjadi informasi  yang  berguna untuk dirinya sendiri dikehidupan  sehari-harinya. Misalnya, pada situasi atau keadaan tertentu, dengan informasi mengenai lingkungan hidup yang  dimilikinya,  manusia  akan  mampu  menjadi  “pakar”  yang  baik  karena  belajar  dari pengalaman saat mengatasi permasalahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau karena pengetahuan yang di dapatnya saat berkegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan  hidup.  Keunikan  dari  peran  serta  manusia  dalam  usaha  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup dapat beragam bentuk dan manfaatnya (Wahidin, 2014).

## KESIMPULAN
1. Peran  manusia  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup  di  Indonesia  telah  diatur  secara komprehensif  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan.  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan utama yang menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  yang  kemudian  diubah  oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur lebih lanjut tentang hak  dan  kesempatan  masyarakat  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup.  Perubahan  yang  dibawa  oleh  UU  Cipta  Kerja  meliputi penyederhanaan  perizinan  lingkungan,  penguatan  sanksi  administratif,  perubahan  dalam AMDAL,  penguatan  peran  pemerintah  pusat,  dan  perubahan  dalam  pengelolaan  limbah. Meskipun  terjadi  beberapa  perubahan,  prinsip  dasar  partisipasi  masyarakat  tetap dipertahankan,  meliputi  pengawasan  sosial,  pemberian  saran  dan  pendapat,  serta
4597
penyampaian  informasi  dan  laporan.  Peran  ini  mencakup  berbagai  aspek,  mulai  dari keterlibatan  dalam  proses  pengambilan  keputusan  hingga  pelaksanaan  tindakan  konkret untuk  menjaga  kelestarian  lingkungan.  Meskipun  terdapat  beberapa  kendala  dalam implementasinya,  seperti  faktor  budaya,  moral,  pendidikan,  ekonomi,  dan  teknologi, partisipasi masyarakat tetap dianggap sebagai komponen kunci dalam upaya perlindungan lingkungan.
2. Peran  manusia  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup  sangat  krusial  dan  memberikan berbagai  dampak  positif.  Pelibatan  manusia  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan itu sendiri, tetapi juga bagi  masyarakat  dan  pemerintah.  Dampak  positif  ini  meliputi  terciptanya  transparansi, kemitraan yang setara, dan penyaluran aspirasi masyarakat. Selain itu, partisipasi manusia juga meningkatkan rasa tanggung jawab individu dan kolektif, memperkuat kepercayaan terhadap  pemerintah,  serta  menjadi  cerminan  kebutuhan  dan  keinginan  masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat juga berperan sebagai sumber informasi yang berharga dalam kehidupan sehari-hari.

## DAFTAR REFERENSI
Abdurrahman. (1996). Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia. Alumni. Asshiddiqie, J. (2006). Hukum acara pengujian undang-undang. Danusaputro, M. (1985). Hukum Lingkungan Buku I: Umum. Binacipta, Bandung. Dardin, H. (2014). Hukum Lingkungan. Sebelas Maret University Press. Gani,  A.  (1990).  Analisis  Sistem:  Suatu  Orientasi  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan.
Kerjasama KLH-PPKL Lemlit. Universitas Airlangga.
Machmud, S. (2012). Hukum Lingkungan. Edisi Revisi, Cetakan III, Citra Bhakti, Bandung. Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum, Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Menik. (2016). Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kencana. Mill, R. C. (1999). The Tourism International Business. Grafindo Persada.
Nugraha, S. (2016). Peran Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jendela Hukum, 3(1), 23–31.
Nuryanto. (2011). Pencemaran Dan Hak Masyarakat Atas Ganti Rugi. Panepen Mukti.
Sabardi, L. (2014). Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup. Yustisia Jurnal Hukum, 3(1), 67–79.
Siahaan, N. H. T. (2004). Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan. Erlangga. Sundari,  R.  S.  (2000).  Hukum  Lingkungan  dan  Kebijaksanaan  Lingkungan  Nasional.  Edisi Ketiga,(Surabaya: Airlangga. University Press, 2005).
Taufiq,  A.  (2014).  Upaya  pemeliharaan  lingkungan  oleh  masyarakat  di  Kampung  Sukadaya Kabupaten Subang. Jurnal Geografi Gea, 14(2).
Verba, S., & Nie, N. H. (1987). Participation in America: Political democracy and social equality. University of Chicago Press.
Wahidin,  S.  (2014).  Dimensi  Hukum  Perlindungan  &  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Pustaka Pelajar.
Waluyo. (2002). Peran serta Masyarakat Dalam Kehidupan Sosial. Pustaka Pelajar.