Judge : Jurnal Hukum Volume 05, Number 02, 2024,  doi.org/10.54209/judge.v5i02.556 E.SSN : 2775-4170 (Online - Elektronik) https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/index
Tinjauan Yuridis Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 – Sri Cici Nainggolan  et.al

## Tinjauan Yuridis Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
Sri Cici Nainggolan 1 , Yudi Kornelis 2

## Universitas Putera Batam
Info Artikel ABSTRAK Kata Kunci: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kerangka Hukum Saat  ini  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (TPPU)  telah  berkembang sangat  pesat  karena  adanya  kemajuan  teknologi.  Tinjauan  Yuridis mengenai  TPPU  dapat  kita  lihat  dari  melalui  dasar  hukumnya  yaitu, Undang-Undang  No.  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.  Yang  dimana  dalam hal  ini,  dapat  diketahui  bahwa  TPPU  merupakan  tindakan  kriminal yang  dilakukan  dengan  menyembunyikan  asal  maupun  identitas orang-orang  atau  para  pelaku  TPPU. Dalam  penelitian  ini,  penulis menerapkan  metode  yuridis  normatif,  yaitu  melakukan  pendekatan undang-undang  dan  analisis  kasus  terkait.  Hasil  penelitian menemukan  Undang-Undang  No.  8  Tahun  2010  telah  memberikan kerangka  hukum  yang  komprehensif  menangani  TPPU,  termasuk kewajiban  pelaporan  yang  mencurigakan  tentang  transaksi, pembentukan  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan (PPATK), serta penerapan sanksi pidana yang tegas. Namun, temuan juga mengindikasikan adanya tantangan dalam implementasi undang- undang tersebut, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum,  keterbatasan  sumber  daya,  dan  hambatan  dalam  kerjasama internasional.  Penelitian  ini  menyimpulkan  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  2010  telah  menciptakan  dasar  kuat  untuk  mencegah  dan memberantas  tindakan  pencucian  uang,  diperlukan  peningkatan kapasitas dan koordinasi antar lembaga serta kerjasama internasional yang lebih efektif untuk mencapai hasil yang optimal. this  is  an  open  access  article under the CC BY-NC license
Corresponding Author: Sri Cici Nainggolan Universitas Putera Batam nainggolancici929@gmail.com

## PENDAHULUAN
Tindak  pidana  pencucian  uang  menjadi  peringatan  serius  dalam  dunia  keuangan global, dengan dampak yang merugikan tidak hanya bagi stabilitas ekonomi suatu negara, tetapi juga bagi integritas sistem keuangan internasional. Di Indonesia, upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU diatur  secara rinci  oleh UU No. 8 Tahun 2010. UU ini menjadi landasan  hukum  penting  dalam  mengatasi  praktik  pencucian  uang,  dengan  memberikan dasar hukum untuk langkah-langkah preventif, investigatif, dan punitif (Sapidin & Hutapea, 2023).
Tinjauan Yuridis yuridis terhadap UU No 8 Tahun 2010 merupakan sebuah kebutuhan mendesak  dalam  memahami  seberapa  efektif  dan  bagaimana  ketentuan-ketentuan  di dalamnya  diterapkan.  Melalui  analisis  aspek-aspek  hukum,  penelitian  ini  bertujuan  untuk menyelidiki lebih dalam mengenai tindakan pencegahan serta upaya memberantas tindak pidana  pencucian  uang  (TPPU)  berdasarkan  undang-undang  tersebut.  Fokus  utama  dari studi  ini  ialah  pada  kerangka  hukum  ditetapkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2010,  serta  dampak dan  tantangan  yang mungkin  terjadi dalam  proses  implementasinya (Diversi, 2017).
Penelitian  ini  akan  menggunakan  metode  studi  literatur  dalam  melakukan  analisis serta pengumpulan data maupun informasi melalui sumber-sumber hukum yang relevan. Semoga  dengan  adanya  hasil  dari  penelitian  ini  bisa  memberikan  wawasan  yang  lebih mendalam  terkait  dengan  efektivitas  mencegah  dan  memberantas  pencucin  uang  di Inonesia  sesuai  ketentuan  undang-undang  no.  8  Tahun  2010.  Selain  itu,  tantangan  dan hambatan  yang mungkin  timbul  dalam pelaksanaan undang-undang  ini  di  lapangan  juga akan  menjadi  fokus  penelitian  ini,  sehingga  dapat  memberikan  kontribusi  yang  signifikan pada pemahaman praktis dan perbaikan kebijakan terkait.
Dalam  konteks  global  yang  terus  berubah,  peran  Indonesia  dalam  mengatasi pencucian  uang  menjadi  semakin  penting.  Dengan  ekonomi  yang  terus  berkembang  dan meningkatnya  kompleksitas  transaksi  keuangan,  perlu  adanya  evaluasi  konstan  terhadap keefektifan  alat-alat  hukum  yang  berlaku.  Penelitian  ini  akan  memberikan  wawasan tentang  sejauh  mana  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  mencakup  dinamika  baru dalam dunia keuangan serta teknologi yang dapat memengaruhi praktik pencucian uang.
Dalam penelitian ini, penulis membuat rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam  bentuk  pertanyaan-pertanyaan  berikut  ini:  Pertama,  bagaimana  tinjauan  yuridis terhadap  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang  dilakukan berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010? Kedua, bagaimana sistem pengaturan tindak pidana pencucian uang  yang  ada di Indonesia? Ketiga,  bagaimana  upaya  pencegahan  Terjadinya Tindak  Pidana  Pencucian  Uang?  Keempat,  apakah  ada  faktor  penghambat  dalam  upaya penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  pencucian  uang  di  Indonesia  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010?  Kelima,  bagaimana  dampak  tindak  pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010? Keenam, bagaimana Peran dan Perpanjangan terhadap PPATK?
Dengan  demikian,  penulisan  jurnal  ini  dimaksudkan  untuk  meningkatkan pengetahuan yang  tentang  kerangka  hukum  dan  praktik  terkait  pencegahan  dan pemberantasan  pencucian  uang,  serta  untuk  menyumbangkan  wawasan  yang  dapat mendukung  upaya-upaya  perbaikan  dan  peningkatan  efektivitas  penegakan  hukum  di bidang ini.

## METODE
Penelitian  ini  menerapkan metode  yuridis  normatif,  yaitu  menggunakan  pendekatan terhadap  undang-undang,  analisis  terhadap  kasus-kasus  yang  relevan,  seperti  dokumen hukum  atau  norma  hukum  yang  dimuat  dalam  peraturan  hukum,  serta  dokumen  hukum lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
UU  No  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  (UUPPTPPU)  merupakan  landasan  hukum  utama  di  Indonesia  yang mengatur  langkah-langkah  preventif  dan  represif  dalam  mengatasi  tindak  pidana pencucian  uang.  Secara  yuridis,  menetapkan  kerangka  kerja  untuk  mengidentifikasi, melaporkan, dan menyita aset yang diperoleh dari aktivitas ilegal. UUPPTPPU mewajibkan lembaga  keuangan  dan  penyedia  layanan  finansial  lainnya  supaya  melaksanakan  prinsip mengenal  pelanggan  (Know  Your  Customer/KYC)  dan    menginformasikan  transaksi  yang mencurigakan  ke  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK).  Undang- undang  ini  juga  memberikan  otoritas  kepada  PPATK  untuk  melakukan  analisis  dan pemeriksaan  terhadap  laporan  transaksi  mencurigakan  dan  mencakup  kerja  sama internasional dalam hal penyelidikan dan penuntutan tindak pidana pencucian uang (Jessica Keally  Luckhardt,  2010).  UUPPTPPU  juga  memperkuat  mekanisme  penegakan  hukum dengan memungkinkan penyidik untuk membekukan, menyita, dan merampas aset terkait pencucian uang.
Dari  perspektif  yuridis,  undang-undang  ini  berupaya  menciptakan  sistem  yang komprehensif dan integratif dalam mencegah dan mengatasi tindak pidana pencucian uang, mencakup  mengatur  sanksi  pidana  berat  bagi  pelaku.  Implementasi  yang  efektif  dari undang-undang  ini  bertujuan  untuk  menjaga  integritas  sistem  keuangan  nasional  dan mendukung stabilitas ekonomi negara.

## Sistem Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia
Seperti yang kita ketahui bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) merupakan  tindakan  kriminal  bertujuan  untuk  menutup  atau  setidaknya  menamarkan keuntungan  yang  dihasilkan  dari  aktivitas  ilegal  melalui  kegiatan  yang  sah.  Dengan demikian,  pencucian  uang  sebenarnya  merupakan  tindak  lanjut  dari  pelanggaran  awal (predicate  crime)  yang  mendahuluinya.  Untuk  menyembunyikan  hasil  kejahatan  ini,  uang kotor (dirty money) hasil pelanggaran dimasukkan ke dsistem perbankan, utamanya sistem keuangan (placement). Setelah itu, uang disimpan di perusahaan keuangan (terutama bank) ditransfer ke Penyedia layanan finansial lainnya untuk mengganggu penegak hukum dalam melacak sumber properti tersebut (layering). harta yang menggunakan prosedur ini untuk masuk ke dalam sistem keuangan akan tampak sebagai harta yang sah (clean money) dan lalu digunakan untuk pembiayaan legal atau untuk mendanai kembali ke aktivitas kriminal (Pratama, 2022).
Karena tindak pidana pencucian uang termasuk dalam kategori  kriminal terorganisir transnasional  dan  melibatkan  harta  kekayaan  dalam  jumlah  besar,  diperlukan  koordinasi yang efektif tidak hanya pada tingkat nasional tetapi juga internasional untuk pencegahan dan  pemberantasannya.  Undang-undang  pencucian  uang  memberikan  berbagai kemudahan untuk tujuan ini, termasuk pengecualian dari perjanjian kerahasiaan bank dan transaksi keuangan lainnya, penerapan asas bukti terbalik, serta penyitaan dan kepemilikan aset (Herlina Hanum Harahap, 2020).
Jika dilihat dari tahun ke tahun, jumlah TPPU terus meningkat, baik dari segi jumlah kasus,  kerugian  bagi  negara,  juga  modus  operandi  yang  makin  kompleks  dan  sistematis. Kejahatan ini telah menyebar banyak aspek hidup sosial dan melintasi batas negara. Salah satu sumber utama pencucian uang ialah hasil dari kejahatan korupsi, yang secara nasional diakui sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan transnasional (Riyanda Elsera, 2021).
Pemerintah  sebagai  penyelenggara  negara  perlu  melindungi  kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan sosial. Kebijakan ini meliputi berbagai bidang seperti politik, finansial,  aturan,  pajak,  perlindungan  dan  keamanan,  pengelolaan  SDA,  rumah  layak, kesehatan memadai, kesehatan lingkungan, dan aspek-aspek lain yang berkontribusi pada perbaikakn kualitas hidup masyarakat.
Pencucian uang adalah tindakan yang sangat kompleks dan umumnya terdiri atas tiga tahap  utama,  yaitu:  placement,  layering,  dan  integration.  Meskipun  setiap  tahap  berdiri sendiri, seringkali ketiga tahap ini dilakukan secara bersamaan (Nabila, Muhammad Iqbal, Abdurrahman Khalidy, Herry Rahma Cahyadi, & Ayu Efritadewi, 2023).

## Placement
Tahap ini merupakan tahap di mana hasil dari tindakan ilegal dimasukkan ke dalam sistem ekonomi. Misalnya, sejumlah besaran dana dapat dibagi menjadi jumlah lebih kecil dan kurang mencolok untuk kemudian disetorkan ke rekening bank atau digunakan untuk membeli instrumen keuangan yang dapat dicairkan dan kemudian disetorkan ke rekening bank di lokasi yang berbeda, seperti cek atau giro.

## Layering
Proses ini digambarkan sebagai pemisahan hasil tindak pidana dengan beberapa fase transaksi keuangan. Uang dipindahkan dari satu rekening atau  satu tempat ke  lokasi lain melalui  berbagai  transaksi  rumit  bertujuan  dalam  menyembunyikan  atau  menutupi  asal dana  ilegal.  Dengan  memanfaatkan  ketentuan  kerahasiaan  bank,  layering  juga  bisa dilakukan dengan membuka sebanyak mungkin rekening untuk perusahaan fiktif.

## Integration
Upaya ini bertujuan untuk memberikan dasar bagi "penjelasan yang sah" mengenai hasil  pelanggaran.  Setelah  uang  telah  dibersihkan  melalui  proses  penempatan  dan layering,  uang  kemudian  dialihkan  ke  acara  resmi,  karenanya  terlihat  seolah-olah  uang tersebut tidak terkait dengan aktivitas ilegal yang menghasilkan dana tersebut. Tahap ini, uang yang telah dicuci dikembalikan ke dalam perekonomian sesuai dengan peraturan.
UU No. 8 Tahun 2010 mengatur mengenai pencegahan dan  mengatasi TPPU yang ditetapkan  UU  No.  15  Tahun  2002  dan  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2003.  Dengan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, penegak hukum dapat melakukan penyelidikan terhadap  para  pelaku  intelektual  untuk  memastikan  aliran  dana  diperoleh  dari  TPPU. Dengan  menyelidiki  dan  memantau  aliran  uang  hasil  kejahatan,  penegak  hukum  dapat menangkap pelaku intelektual yang merencanakan kejahatan, termasuk kejahatan asalnya.
“ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa "Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan
ketentuan dalam undang-undang ini." Dengan kata lain, tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam masing-masing Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Tindak pidana pencucian uang yang dijelaskan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 termasuk kategori tindak pidana pencucian uang aktif,  sedangkan  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  diuraikan  dalam  Pasal  5  termasuk dalam kategori tindak pidana pencucian uang pasif ” (Wiyono, 2004) dalam (Aprilia, Siregar, & Zulyadi, 2022).
TPPU termasuk pada Pasal 3 dan Pasal 4 (pelaku aktif), berikut ini: Pasal 3 “ Setiap Orang  yang  menempatkan,  mentransfer,  mengalihkan,  membelanjakan,  membayarkan, menghibahkan,  menitipkan,  membawa  ke  luar  negeri,  mengubah  bentuk,  menukarkan dengan  mata  uang  atau  surat  berharga  atau  perbuatan  lain  atas  Harta  Kekayaan  yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan  dipidana  karena  tindak  pidana  Pencucian  Uang  dengan  pidana  penjara  paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ” .
Tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 3 telah diakui sebagai pencucian uang. Memakai  frasa  seperti  "menempatkan,  mentransfer,  mengalihkan,  membelanjakan, membayarkan,  mengibahkan,  menitipkan,  membawa  ke  luar  negeri,  mengubah  bentuk, menukar  dengan  mata  uang  atau  surat  berharga,  atau  tindakan  lain  yang  merupakan tindakan  aktif  dalam  Pasal  3,"  mampu  disimpulkan  tindak  pidana  pencucian  uang  yang diatur Pasal 3 termasuk pada kategori tindak pidana aktif menurut hukum pencucian uang (Wiyono, 2004) dalam (Aprilia et al., 2022).
Unsur  subjektif  dalam  Pasal  3  adalah  pengetahuan  atau  kepatutan  untuk  diduga, sedangkan  unsur  objektifnya  meliputi  tindakan  seperti  tempat,  memindahkan, mengembalikan, mengeluarkan, membayar, mengibahkan, memasukkan, membawa ke luar negeri, mengganti jenis, menukar uang asing atau surat berharga, atau melakukan tindakan tambahan, serta menutup dan menyamarkan.

## Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang
Karena maraknya tindak pidana pencucian uang (TPPU), maka UU No 8 Tahun 2010 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  TPPU  disusun  sebagai  pengganti  UU  No  15 Tahun 2002 tentang TPPU, beserta perubahannya dalam UU No 25 Tahun 2003. Undang- Undang ini mencakup berbagai hal, seperti (Raihan & Sulistiowati, 2021):
1. Mengubah definisi yang berkaitan TPPU;
2. Menyempurnakan kriminalisasi TPPU;
3. Mengatur penjatuhan hukuman pidana dan administratif;
4. Memperkuat implementasi dasar pengenalan Pengguna Jasa;
5. Memperluas daftar Pelapor;
6. Menetapkan bentuk pelaporan yang dibuat penyedia produk dan/atau jasa lain;
7. Mengatur kontrol Kepatuhan;
8. Memberikan wewenang Pihak Pelapor untuk memperlambat Transaksi;
9. Memperluas wewenang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai transfer uang tunai dan bukti pembayaran lainnya ke dalam atau luar wilayah pabean;
10. Memberikan  wewenang  penyidik  tindak  pidana  asal  dalam  menyelidiki  dugaan TPPU;
11. Memperluas instansi menerima manfaat dari hasil pemeriksaan PPATK;
12. Menata struktur PPATK;
13. Menambah wewenang PPATK, mencakup penghentian Transaksi sementara;
14. Menata kembali ke peraturan acara pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang;
15. Mengatur penyitaan Harta benda dari tindak pidana.
Faktor  Penghambat  dalam  Upaya  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana Pencucian Uang di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Berdasarkan informasi yang ada, salah satu faktor banyaknya pencucian uang adalah kemajuan  dalam  teknologi  informasi  memudahkan  kejahatan  terorganisir  lintas  negara, sehingga menyulitkan penegakan hukum dalam menangkap dan mengadili pelakunya. Di Indonesia, istilah pencucian uang cyber/digital/virtual masih belum umum didiskusikan, dan kebanyakan  orang  hanya  mengetahui  pencucian  uang  secara  umum  tanpa  memahami konsep berbasis telematika.
Berdasarkan  kajian  yang  mendalam,  penulis  menyimpulkan  bahwa  pencucian  uang melibatkan  tiga  unsur:  unsur  personal,  unsur  objektif  yang  melibatkan  sistem  elektronik, dan unsur subjektif. Ketiga unsur ini biasanya diterapkan dalam dunia virtual atau internet untuk  menghasilkan  "disassociation"  antara  harta  yang  diperoleh  dari  kejahatan  oleh pelaku  tindak  pidananya,    sehingga  prosedur  hukum  tradisional  menghadapi  tantangan dalam mengidentifikasi pelaku dan menentukan jenis tindak pidananya (Utami, 2021).
Pelaksanaan UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana  Pencucian  Uang  (TPPU)  di  Indonesia  melibatkan  berbagai  lembaga,  termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berikut adalah beberapa hambatan dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010, penegakan hukum terhadap TPPU:
1. Kekurangan  Sumber  Daya  Manusia:  Terbatasnya  jumlah  Sumber  Daya  Manusia yang dapat membantu dalam proses penyidikan dan penuntutan TPPU.
2. Kekurangan Sarana dan Prasarana: Kurangnya ruang untuk pemeriksaan saksi dan area untuk penyimpanan barang bukti.
3. Koordinasi  yang  Kurang  Efektif:  Adanya  kesenjangan  atau  ketidaksesuaian  antara KPK dan POLRI dalam koordinasi, yang dapat menghambat proses penyidikan dan penuntutan TPPU.
4. Kurangnya  Komitmen:  Kurangnya  komitmen  dari  pihak-pihak  terkait  dalam menempatkan  prinsip  mengetahui  pelanggan  (Know  Your  Customer/KYC)  dan menyampaikan perjanjian meragukan ke PPATK.
5. Kekurangan  Sumber  Daya  Keuangan:  Terbatasnya  sumber  daya  keuangan  yang dapat membantu dalam proses penyidikan dan penuntutan TPPU.
6. Kurangnya  Kerjasama  Internasional:  Kurangnya  kerjasama  internasional  dalam penyelidikan dan penuntutan TPPU.
7. Kurangnya  Pendidikan  dan  Pelatihan:  Terbatasnya  pendidikan  dan  pelatihan  bagi penyidik dan penyelidik dalam hal TPPU.
8. Kurangnya  Sistem  Informasi:  Kurangnya  sistem  informasi  yang  dapat  mendukung proses penyidikan dan penuntutan TPPU.

## Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
Salah satu dampak terkait TPPU yaitu terdapat pada sektor ekonomi. Pencucian uang sangat merugikan lembaga-lembaga di sektor ekonomi krusial bagi peningkatan ekonomi. Aktivitas  ini  meningkatkan  kriminal  dan  korupsi  yang  menghambat  peningkatan  ekonomi serta  menurunkan  produktivitas  di  bidang  riil.  Sebagian  besar  penelitian  global menitikberatkan pada dua sektor utama pencucian uang, yaitu perdagangan narkoba dan organisasi teroris (Syarief Ika Suryani, 2022) dalam (Annisa et al., 2023).
Pencucian  uang  organisasi  dan  individu  merugikan  masyarakat.  Beberapa konsekuensi pencucian uang bagi masyarakat diantaranya:
1. Dengan  pencucian  uang,  distributor  dan  pengedar  narkoba,  penyelundup,  dan pelaku kriminal lain untuk memperluas operasi mereka. Akibatnya, biaya penegakan hukum untuk memberantas kejahatan ini akan meningkat.
2. Kegiatan  pencucian  uang  berpotensi  merugikan  keuangan  masyarakat  karena besarnya  biaya  yang  diperlukan.  Selain  itu,  ketika  uang  haram  tersebar  luas, kemungkinan korupsi juga meningkat.
3. Pendapatan pajak pemerintah berkurang karena pencucian uang dan tidak langsung membahayakan pembayar pajak yang adil dan penurunan jumlah pekerjaan legal.
Beberapa  efek  makroekonomi  disebabkan  oleh  kegiatan  pencucian  uang  termasuk distribusi laba yang tidak merata. Aktivitas ini mengalihkan keuntungan dari sumber dana terbesarke  sumber  dana  terkecil,  serta  dari  investasi  yang  aman  hingga  yang  beresiko. Penghindaran  pajak  di  sektor  ini  sering  terjadi  melalui  ketidakjujuran,  gelap,  dan  trading saham  dengan  informasi  orang  dalam,  cepat  dan  menguntungkan  dalam  bisnis  kecil. Kemungkinan  dana  yang  dicuci  lebih  besar  daripada  aliran  uang  tahunan,  karenanya meningkatkan ketidakpastian ekonomi dan menciptakan kegiatan tidak efisien, secara lintas batas maupun domestik.

## Peran dan Perpanjangan terhadap PPATK
Menurut penelitian (Ansori & Subroto, 2022), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan  (PPATK)  memiliki  peran  yuridis  pencegahan  dan  mengatasi  TPPU  sesuai Undang-Undang TPPU, khususnya Pasal 39 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. PPATK berfungsi  sebagai  Financial  Intelligence  Unit  dengan  model  administratif.  Salah  satu masalah  yang  dihadapi  PPATK  dalam  pemberantasan  pencucian  uang  adalah  tindakan analisis  menghasilkan  Laporan  Hasil  Analisis  (LHA),  kemudian  diserahkan  pada  penyidik asal. Namun, pelaksanaan tindakan selanjutnya terhadap LHA diteruskan oleh PPATK pada penyidik  masih  belum  optimal  dalam  mendukung  penegakan  hukum,  meskipun  hal  ini diwajibkan  oleh  ketentuan  Pasal  106  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  dan Pasal  48  Ayat  (3)  Peraturan  Presiden  Nomor  50  Tahun  2011  tentang  Tatacara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
Dilihat  dari  segi  yuridis,  TPPU  ditetapkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 tentang  UU  TPPU.  PPATK  berperan  sebagai  lembaga  independen  memiliki  fungsi  dan kewenangan  untuk  memerangi  TPPU  di  Indonesia.  Dua  tugas  pentingnya  adalah
mengidentifikasi  kegiatan  pencucian uang dan memberikan  dukungan kepada penegakan hukum terkait pencucian uang serta tindak pidana asalnya (predicate crimes).
Upaya  mengidentifikasi  TPPU,  Undang-Undang  Pencucian  Uang  (UU  PPTPPU) menetapkan  beberapa  tanggung  jawab  bagi  pihak  yang  melaporkan  (Pasal  17)  kepada PPATK tertuang dalam artikel  (Rahayuningsih, 2013), seperti: “a) Laporan transaksi yang mencurigakan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan (ps.1 angka 5, 6 dan Pasal 23UU  PPTPPU);  b)  Laporan  yang  disampaikan  oleh  penyedia  jasa  keuangan  tentang transaksi  keuangan  yang  dilakukan  secara  tunai  dalam  jumlah  kumulatif  lima  ratus  juta rupiah. (Pasal 23 ayat (1) huruf b UU PPTPPU); c) Transaksi keuangan transfer dana dari dank e luar negeri(Pasal 23 ayat (1) huruf c) ” .
Berdasarkan  laporan  dan  data  lain,  PPATK  lakukan  analisis  untuk  mengidentifikasi tindak  pidana  pencucian  uang  dan  menghasilkan  laporan  analisis  yang  diserahkan  pada penyidik  dan  penuntut.  Memastikan  keakuratan  informasi  dan  temuan  analisis,  PPATK perlu  menjalin  kolaborasi  positif  dengan  perusahaan  keuangan  dan  lembaga  terkait  lain, termasuk  Financial  Intelligence  Unit  (FIU)  dari  negara  lain.  Selama  penegakan  hukum, PPATK  mampu  bekerja  sama  dan  memberikan  dukungan  kepada  penyidik  dan  penuntut umum  menggunakan  data  dan  kemampuan  analisis  dimilikinya.  Informasi  ini  dari  basis informasi PPATK sendiri atau melalui pertukaran informasi dengan FIU dari negara lain.

## KESIMPULAN
Penulis  menyajikan  gambaran  komprehensif  mengenai  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang (TPPU)  di  Indonesia.  UU  ini  menjadi  pijakan  utama  dalam  upaya  negara  untuk menanggulangi  praktik  pencucian  uang,  sebuah  kejahatan  yang  tidak  hanya membahayakan  stabilitas  ekonomi  suatu  negara,  tetapi  juga  integritas  sistem  keuangan global. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menetapkan kerangka hukum komprehensif  untuk  mengatasi  pencucian  uang.  Ini  langkah-langkah  preventif  seperti prinsip mengenal nasabah (KYC) yang diterapkan oleh lembaga keuangan, serta kewajiban melaporkan  transaksi  mencurigakan  kepada  PPATK.  Undang-undang  ini  juga  PPATK wewenang  melakukan  analisis  dan  koordinasi  internasional  dalam  penyelidikan  dan penuntutan  kasus  pencucian  uang.  Meskipun  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 menawarkan  kerangka  yang  kuat,  implementasinya  di  lapangan  menghadapi  sejumlah tantangan.  Faktor-faktor  seperti  kurangnya  sumber  daya  manusia  yang  memadai, kurangnya  koordinasi  antarlembaga,  dan  kompleksitas  teknologi  informasi  menjadi penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap pencucian uang.
Dampak dari pencucian uang tidak terbatas terjadi pada sektor keuangan, meskipun mempengaruhi  ekonomi  secara  keseluruhan  dengan  mengurangi  efisiensi,  meningkatkan biaya  penegakan  hukum,  dan  merugikan  masyarakat  melalui  korupsi  dan  penghindaran pajak. Dengan demikian, pentingnya evaluasi terus-menerus terhadap efektivitas Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2010  dalam  mengatasi  dinamika  baru  dalam  keuangan  dan teknologi  menjadi  sangat  relevan.  Penelitian  ini,  dengan  menggunakan  metode  yuridis normatif,  bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman  yang  lebih  dalam  mengenai implementasi undang-undang tersebut, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan  atau  kegagalan,  serta  memberikan  rekomendasi  untuk  perbaikan  kebijakan guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum Indonesia terhadap pencucian uang.

## DAFTAR PUSTAKA
Annisa, S. N., Dewi, N. L., Amanda Z, P. J., Bunga H, M., Putri, D. H., & Mustaqim, M. (2023). Analisis Kasus Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Indra Kenz di Tinjau dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains , 2 (12). https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i12.869 Ansori, & Subroto, G. (2022). Peran Ppatk Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. Unira Law Journal , 1 (1).
Aprilia, L., Siregar, T., & Zulyadi, R. (2022). Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) , 5 (1). https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1291 Diversi, J. (2017). Agus Prabowo dan Agus Manfaluthfi Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri Journal Diversi , Volume 3 , Nomor 1 , April 2017 : 93-138 Dunia hukum setidaknya dikenal dengan empat macam sistem hukum yang banyak di anut oleh berbagai negara di dunia yaitu sis . 3 (21), 93 – 138. Herlina Hanum Harahap. (2020). PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT , 4 (2), 186 – 190. https://doi.org/10.32696/ajpkm.v4i2.551 Jessica Keally Luckhardt. (2010). No Title همانرامآ فرصم هدروآرف یاه یتفن یژرنا از . تکرش یلم شخپ هدرآرفیاه یتفن یژرنااز , (1), 72 – 73.
Nabila, T., Muhammad Iqbal, Abdurrahman Khalidy, Herry Rahma Cahyadi, & Ayu Efritadewi. (2023). Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. Ethics and Law Journal: Business and Notary , 1 (3).
https://doi.org/10.61292/eljbn.v1i3.62
Pratama, M. I. W. (2022). Analisis Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif Economic Analysis of Law). Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) , 3 (1). https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i1.12343 Rahayuningsih, T. (2013). Analisis Peran Ppatk Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia. Yuridika , 28 (3), 314 – 330.
https://doi.org/10.20473/ydk.v28i3.349
Raihan, F., & Sulistiowati, N. (2021). KEBEBASAN PENCUCIAN UANG DIPENGARUHI
OLEH KEAHLIAN PIDANA MENGUASAI : PLACEMENT, LAYERING, DAN
INTEGRATION (SUATU KAJIAN STUDI LITERATUR MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA). Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi , 2 (6).
https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.610
Riyanda Elsera. (2021). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA. JOURNAL EQUITABLE , 5 (1).
https://doi.org/10.37859/jeq.v5i1.2464
Sapidin, S., & Hutapea, S. A. (2023). KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI ASPEK TINDAK PIDANA EKONOMI. Keadilan , 21 (2).
https://doi.org/10.37090/keadilan.v21i2.831
Syarief Ika Suryani. (2022). Mengulik Cara Binomo Aplikasi Judi Berkedok Investasi Menipu Korbannya. Suara Surabaya . Retrieved from
https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/mengulik-cara-binomo-aplikasi-judi- berkedok-investasi-menipu-korbannya/
Utami, S. (2021). Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang. Jurnal Hukum Al ’Adl , 13 (1), 1 – 27.
Wiyono, R. (2004). Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang . Jakarta: Sinar Grafika. Retrieved from https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=8SV- EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=(Wiyono,+2014)+Pembahasan+Undang- Undang+Pencegahan+Dan+Pemberantasan+Tindak+Pidana+Pencucian++Uang,+Sina r+Grafika,+Jakarta,+Hlm.+23&ots=e303Qjpmz1&sig=GO65xvgXyYeg7yB0DJBWt- 3bsJ8&