## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174

## Volume 4, Nomor 1, 2024

## Authors
1 Ruli Agustin 2 Atik Winanti
3 Imas Novita Juaningsih
Affiliation 1,2 Universitas Nasional Pembangunan Veteran Jakarta 3 UIN Syarif Hidayatullah

## Email
1 Ruliagustin512@gmail.com 2 atikwinanti@upnjv.ac.id
3 Imasnovita33@gmail.com

## Date Submission
18 December 2023

## Date Accepted
30 January 2024
Date Published 31 January 2024

## DOI
10.52249
POLEMIK  SABDA  RAJA  SRI  SULTAN HAMENGKU BUWONO X DALAM LITERATUR HUKUM

## TATANEGARA INDONESIA

## Abstract
This research examines the legal authority of notaries in legalizing underhand  deed  agreements  based  on  their  responsibilities  and legal consequences. The method used in this research is normative legal research method, which is based on statutory approach and conceptual  approach.  The  results  obtained  show  that  the responsibility of a notary in legalizing a deed agreement under the hand  must  be  able  to  guarantee  that  he  is  able  to  carry  out, implement,  and  realize  the  existence  of  laws  governing  the activities of legalizing letters under the hand including to see or check the validity of agreements made by related parties by being careful and disciplined in carrying out procedures for legalizing letters under the hand in accordance with the Notary Position Law. The legal consequences arising in the ratification of the agreement of the deed under the hand, namely if the letter has been legalized by  the  Notary,  the  letter  under  the  hand  has  formal  evidentiary power but does not have outward and material evidentiary power. In carrying out its duties, if a Notary is proven to have violated the law,  it  can  be  subject  to  civil  sanctions  in  the  form  of reimbursement of costs, compensation and interest by passing the evidentiary process. However, a Notary cannot be convicted if they have not committed a violation of a criminal article and have acted in the interest of implementing the provisions of the Notary Law. Keywords: Legalization, Deed Under-Hand, Responsibility, Legal Consequences.

## Abstrak
Sabda  Raja  Sri  Sultan  Hamengku  Buwono  X  adalah  sebuah putusan yang dikeluarkan oleh Sultan Hamengku Buwono X pada tahun 2015 yang berisi tentang penetapan anaknya yaitu Sri Sultan Hamengku  Buwono  X  sebagai  raja  sekaligus  sebagai  gubernur Daerah  Istimewa  Jogjakarta  (D.I.Y)  setelah  Undang-undang mengenai  Otonomi  Daerah  Istimewa  Jogjakarta  di  open  legal policy  oleh  Mahkamah  Konstitusi.  Dalam  peneletian  ini  pada akhirnya menimbulkan beberapa pertanyaan apakah bisa Sabda Raja  mengubah  Undang-undang  Daerah  Iistimewa  Jogjakarta? Lalu  yang  kedua,  apakah  putusan  Sabda  Raja  Sri  Hamengku Buwono  X  ini  berdampak  langsung  terhadap  Literatur  Hukum Tata Negara di Inonesia ini, menilai siapapun yang menjadi sultan di  Daerah  Istimewa  Jogjakarta,  juga  akan  otomatis  menjadi Gubernur di daerah tersebut Kata  Kunci:  HUKUM  TATANEGARA,  SABDA RAJA, SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO

## PENDAHULUAN
Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (DIY)  merupakan  sebuah  wilayah  di  Indonesia  yang  dikenal sebagai salah satu daerah dengan otonomi khusus. Kekhususan daerah Yogyakarta berasal dari sejarah panjang  DIY  di  abad  ke-18  pada  masa  Kesultanan  Ngayogyakarta  Hadiningrat.  Yogyakarta  yang sebelumnya telah memiliki pemerintahan sendiri, di tahun 1945 memutuskan untuk mulai bergabung dengan Republik Indonesia dengan syarat Yogyakarta tetap mempertahankan tradisi dan budaya jawa serta menerapkan sistem pemerintahan sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah “kratonan”.
Pemberlakuan sistem pemerintahan yang berbeda dengan daerah lainnya merupakan ratio legis dari penetapan DIY sebagai daerah khusus. Salah satu ikon kekhususan pemerintahan Yogyakarta dapat  terlihat  dari  kepemimpinan  daerah  ini,  dimana  Yogyakarta  tidak  dipimpin  oleh  seorang gubernur melainkan dipimpin oleh seorang sultan yang bertahta sebagai raja. Dituangkannya otonomi daerah secara resmi dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia sejatinya merupakan bentuk perhatian negara akan pentingnya peranan otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik di Indonesia. Secara konseptual undang-undang memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri.
Sejalan dengan pemberian kebebasan daerah untuk mengatur daerahnya sebagai bagian dari otonomi, secara konsptual negara Indonesia pun memberikan pengakuan dan penghormatan kepada daerah-daerah yang bersifat khusus sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang”. Konsekuensi logis amanat konstitusi tersebut yang selanjutnya menjadi payung hukum dibentuknya Undang-Undang Khusus DIY guna mengatur mengenai pelaksanaan pemerintahan Yogyakarta.
Berbicara mengenai Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun 2015 Raja Sri Sultan Hamengku Buwono X telah mengeluarkan sabda sebanyak 2 kali yang telah berhasil melahirkan polemik dalam sistem pemerintahan Yogyakarta. Sabda Raja yang pertama dikeluarkan pada tanggal 30 April 2015 dengan menyatakan “Gusti Allah Yang Maha Agung dan Pencipta, mengertilah kalian semua anak- anakku, adik-adikku, keluargaku dan abdiku. Menerima pesan perintah Gusti Allah dan ayahku serta leluhurku Mataram. Mulai saat ini saya saya menerima perintah kebahagiaan perintah Gusti Allah bahwa  namaku  menjadi  Ngarsa  Dalem  Sampeyan  Dalem  Ingkang  Sinuwun  Sri  Sultan  Hamengku Bawono  Ingkang  Jumeneng  Kasepuluh  Suryaning  Mataram  Senopati  Ing  Ngalaga  Langgeng  Ing Bawono  Langgeng  Langgeng  Ing  Tata  Panatagama.  Sabdaraja  ini  perlu  dimengerti,  dipatuhi  dan dilaksanakan. Demikian sabdaku.”
Selanjutnya  pada  tanggal  5  Mei  2015,  Raja  mengeluarkan  sabda  yang  menyatakan  bahwa “Saudara  semua,  saksikanlah  saya  Ngarsa  Dalem  Sampeyan  Dalem  Ingkang  Sinuwun  Sri  Sultan Hamengku  Bawono  Ingkang  Jumeneng  Kasepuluh  Suryaning  Mataram  Senopati  Ing  Ngalaga Langgeng Ing Bawono Langgeng Langgeng Ing Tata Panatagama diperintahkan untuk menetapkan putriku  Gusti  Kanjeng  Ratu  Pambayun  katetepake  Gusti  Kanjeng  Ratu  Mangkubumi  Hamemayu Hayuning  Bawono  Langgeng  Ing  Mataram.  Mengetahuilah,  begitulah  perintah  saya”.  Intisari  dari kedua sabda yang dikeluarkan oleh Raja Sri Sultan Hamengku Buwono X, pertama, bahwa dirinya telah mendapatkan wahyu atau perintah Allah dan para leluhur Mataram untuk memgeluarkan sabda raja,  kedua,  bahwa  Raja  Sri  Sultan  Hamengku  Buwono  X  menunjuk  putrinya  yang  bernama  Gusti Kanjeng Ratu Pambayun untuk menjadi sultan selanjutnya dan nama putrinya berubah menjadi Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawana Langgeng Ing Mataram. Sebagai daerah yang  masih  menganut  “sabda  pandhita  ratu”      maka  ucapan  yang  dikeluarkan  oleh  seorang  raja
merupakan  keputusan  yang  final  dan  tidak  dapat  ditarik  kembali,  sebab  sebuah  “sabda”  memiliki kekuatan magis serta kekuatan mistis.
Kendati  demikian,  sabda  raja  yang  semestinya  menjadi  sebuah  keputusan  yang  final  pada implementasinya justru melahirkan sebuah polemik dalam sistem pemerintahan Yogyakarta. Pasalnya jika  merujuk  kedalam  Undang-Undang  Khusus  DIY  secara  implisit  menyebutkan  bahwa pemimpin/sultan wajib seorang laki-laki. Permasalahan ini pun diperparah dengan penolakan sabda raja yang dilayangkan oleh Saudata Sri Sultan Hamengku Buwono X dengan alasan bahwa Sultan masih memiliki adik laki-laki yang notabennya dapat menggantikan Sri Sultan Hamengku Buwono X. Jika faktor permasalahan diatas dibiarkan tanpa adanya solusi maka bukan tidak mungkin hal tersebut membawa  dampak  buruk  bagi  sistem  pemerintahan  DIY  dan  pada  akhirnya  akan  merugikan masyarakat daerah Yogyakarta itu sendiri.
Dalam  sistem  pemerintahan  Yogyakarta,  seorang  sultan  memiliki  peranan  penting  sebagai gubernur dan sebagai simbul keistimewaan DIY. Selain itu sultan juga berperan dalam membangun dan mengembangkan daerah, serta menjaga kestabilan dan keamanan di DIY. Problematika mengenai sultan  yang  akan  melanjutkan  masa  kepemimpinan  Sri  Sultan  Hamengku  Buwono  X  harus  segera mendapatkan  titik  temu,  sebab  jika  permasalahan  ini  dibiarkan  berlanjut  tanpa  adanya  keputusan pasti, maka secara mutatis mutandis pemimpin Yogyakarta yang dalam hal ini Sri Sultan Hamengku Buwono X akan menderogasi peranan-peranan penting yang semestinya di implementasikan dalam masa pemerintahannya. Berdasarkan alasan inilah penulis mengkaji permasalahan mengenai “Polemik Sabda Raja Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam Literatur Hukum Tatanegara Indonesia”

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti melakukan penelitian dengan studi literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian guna mencari jawaban atas masalah yang hendak diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  bahan-bahan  hukum  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui metode penelitian bahan pustaka (library research) yang terdiri dari buku-buku, jurnal, karya ilmiah, media massa, dan internet serta referensi lain yang relevan dan wawancara.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Probelmatika Sabda Raja Sri Sultan Hamengku Buwono X Dalam Litelatur Hukum Tata Negara di Indonesia
Perbedaan dalam penerapan sistem pemerintahan di daerah DIY merupakan konsekuensi logis dari  karakteristik  istimewa  yang  melekat  pada  DIY.    Status  otonomi  khusus  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Khusus  DIY  yang    mengakui  dan  melindungi  keberlanjutan  tradisi  keraton, kesultanan  dan  penunjukan  Sultan  Hamengku  Buwono  X  sebagai  sultan  telah  menjadi  bentuk implementasi  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2012  tentang  Keistimewaan  Daerah  Istimewa Yogyakarta. Dalam rangka menjalankan pemerintahan dengan otonomi khusus, pada tataran praktik DIY pun memiliki cakupan kesitimewaan yang dituangkan di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang meyebutkan bahwa “kewenangan dalam urusan keistimewaan meliputi (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan  wewenang  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  (2)  kelembagaan  pemerintahan  daerah  DIY,  (3) Kebudayaan, (4) Pertanahan, (5) Tata ruang.” Lebih lanjut, penyelengaraan kewenangan DIY sebagai
daerah otonom pun wajib mendasarkan urusan pemerintahannya pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat.
Mekanisme pemilihan sultan Yogyakarta merupakan sebuah proses yang khas dan unik dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, sebab pemilihan sultan akan dilakukan oleh sesepuh dan kerabat  dekat  dari  keluarga  sultan  yang  dikenal  sebagai  “Kanjeng  Raden  Tumenggung”  atau “Pakualam”. Pemilihan sultan yang melibatkan tradisi adat dan budaya yang didasarkan pada nilai- nilai kekeluargaan dan kearifan lokal telah membawa pengertian bahwa faktor keturunan dan unsur- unsur spritual memiliki peranan penting dalam proses pemilihan sultan berikutnya. Keunikan proses pemilihan  sultan  dengan  memadukan  antara  tradisi,  agama,  dan  sistem  pemerintah  yang  tidak melibatkan pemilihan demokratis seperti di daerah-daerah lainnya, menjadi keunikan tersendiri bagi DIY.
Kendati  demikian  pada  tahun  2015  tepatnya  sejak  dikeluarkannya  Sabda  Raja  Sri  Sultan Hamengku  Buwono  X  yang  menunjuk  Gusti  Kanjeng  Ratu  Pembayun  yang  merupakan  anak perempuan  sultan  untuk  menjadi  penerus  tahta,  telah  menimbulkan  permasalahan  dalam  sistem kepemimpinan  DIY  .  Sebab,  sejak  awal  berdirinya  pemerintahan  Yogyakarta  hingga  masa kepemimpinan  Sri  Sultan  Hamengku  Buwono  sosok  sultan  di  duduki  oleh  seorang  laki-.  Terlebih dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Khusus DIY menyatakan bahwa “Calon Gubernur dan  calon  wakil  Gubernur  adalah  warga  negara  Republik  Indonesia  yang  harus  memiliki  syarat  : menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri dan anak”. Penyebutan “istri” dalam pasal tersebut secara implisit mengartikan bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan menjabat merupakan seorang laki-laki. Perbedaan sabda  raja  dengan  kebiasaan  serta  Undang-Undang  Khusus  inilah  yang  kemudian  menimbulkan polemik dalam sistem pemerintahan di daerah DIY.
Selanjutnya, Pakualam menilai bahwa Sri Sultan Hamengku Buwono X masih memiliki adik laki-laki yang dapat meneruskan tahta sebagai penerima gelar sultan sehingga penunjukan putrinya sebagai sultan selanjutnya telah bias dari tradisi DIY.  Hal ini pun diperkuat dengan pendapat KH Thoha Abdurrahman selaku Ketua MUI DIY yang menyatakan bahwa Sultan di kasultanan Yogyakarta itu harus seorang laki-laki. agar sesuai dengan paugeran dan undang-undang.
Pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi DIY sendiri sudah menjadi suatu kewenangan  dalam  urusan  keistimewaan  DIY  yang  berbeda  dengan  daerah-daerah  lainnya  yang menyandang status otonomi daerah. Pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) UUK DIY adalah berkaitan dengan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur. Tidak hanya diatur dalam UUK DIY saja, akan tetapi terkait dengan mekanisme atau tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan  wewenang  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Istimewa  Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam sistem pemerintahan Indonesia, konsep seperti ini sejatinya hanya diterapkan di DIY, dan tidak diterapkan di beberapa daerah yang menyandang status otonomi khusus lainnya. Begitu pula  dengan  penetapan  Sultan  sebagai  Gubernur  yang  tidak  menyalahi  prinsip-prinsip  demokrasi menurut  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  Tahun  1945). Sebab,  dalam  Pembukaan  UUD  NRI  Tahun  1945  para  penyusun  semua  sepakat  untuk mengadaptasikan bentuk dan model demokrasi yang sesuai dengan budaya serta corak masyarakat Indonesia yakni demokrasi permusyawaratan berdasar kekeluargaan termasuk mengenai mekanisme yang ingin dipraktikkan, sepanjang mekanisme tersebut dipandang demokratis, dalam hal ini berarti
tidak  bertentangan  dengan  gagasan  demokrasi  permusyawaratan  serta  tidak  mengabaikat  hakikat DIY.
Undang-undang nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 18 ayat 1 huruf c menjelaskan bahwa calon gubernur dan wakil gubernur haruslah bertahta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur. Oleh karena itu secara tidak langsung setiap orang yang menjadi Gubernur Daerah  Istimewa  Yogyakarta  haruslah  bergelar  raja/sultan  dari  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Berkenaan  dengan  mekanisme  pengisian  jabatan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  pada  dasarnya terdapat    4  (empat)  tahapan  yang  wajib  untuk  dilalui  oleh  calon  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur sebelum sampai pada tahapan penetapan.
Tahap pertama, yakni berkaitan dengan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) UUK DIY.  Tahapan kedua, yakni berkaitan dengan tata cara pengajuan calon. Setelah persyaratan telah terpenuhi, maka tahap selanjutnya yang harus dilalui untuk calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah mekanisme atau tata cara pengajuan calon yang tertuang dalam Pasal 19 UUK DIY.
Pada tahapan ketiga, yakni berkaitan dengan verifikasi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 21,  Pasal  22,  dan  Pasal  23  UUK  DIY.  selanjutnya  pada  tahapan  keempat,  yakni  berkaitan  dengan penetapan sebagaimana tertuang dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 UUK DIY. Setelah penetapan tersebut, kemudian DPRD DIY mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan penetapan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertahta sebagai Wakil Gubernur. Presiden mengesahkan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasalkan usulan menteri tersebut.  Dari isi Sabda Raja Sri Sultan Hamengu Buwono X ini, poin pentingnya adalah Penggantian nama sultan Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkung Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Senopati Ing Ngalaga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Khalifaatullah atau yang disebut Sri Sultan. Hamengku Buwono.
Dalam tatanan yuridis permasalahannya terletak pada materinya karena mengubah apa yang ditentukan oleh UUK DIY. Hal ini pun berimplikasi pada 10 Pasal dalam UUK DIY yang salah satunya adalah Pasal 18 ayat (1) huruf m, yang menyatakan bahwa hanya laki-laki yang diperbolehkan mengisi posisi sebagai Gubernur DIY. Oleh karenanya, dikeluarkannya Sabda Raja yang menunjuk putrinya sebagai  sultan  selanjutnya  telah  bertentangan  serta  mengubah  ketentuan  UUK  DIY  yang mengharuskan Gubernur seorang laki-laki. Makna “isteri” yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Khusus DIY dan sabda Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk menunjuk putrinya sebagai  sultan  selanjutnya  telah  menjadi  pertentangan  dalam  sistem  pemerintahan  DIY,  Oleh karenanya untuk menyelesaikan polemik tersebut Sri Sultan Hamengku Buwono X telah melakukan upaya hukum  judicial review agar memberikan kepastian hukum dalam sistem pemerintahan DIY.
Sebelumnya di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta memang terdapat sebuah pasal yang menyatakan bahwa salah satu syarat calon Gubernur DIY wajib bergender laki-laki. Namun sejak adanya judicial review yang diajukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X, Mahkamah Konstitusi melakukan kebijakan hukum terbuka atau open legal  policy  untuk  menghapus  persyaratan  tersebut  dan  menetapkan  bahwa  Gubernur  DIY  dapat dijabat oleh perempuan. Dalam artian, Mahkamah Konstitusi telah membuka kesempatan bagi setiap gender baik itu perempuan maupun laki-laki untuk ikut serta dalam pencalonan Gubernur DIY.
Berdasarkan pada keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa seorang perempuan diperbolehkan untuk turut serta mencalonkan diri sebagai calon Gubernur DIY. Dalam artian, keputusan Mahkamah Konstitusi telah membuka kesempatan bagi
setiap gender, baik perempuan ataupun laki-laki untuk ikut serta dalam pencalonan Gubernur DIY dan secara mutatis mutandis batasan gender sebagaimana yang secara implisit diatur dalam Pasal 18 ayat  (1)  huruf  m  Undang-Undang  Khusus  DIY  tidak  berlaku  sejak  dikeluarkannya  keputusan Mahkamah Konstitusi ini.

## 3.1. Sabda Raja dalam Perspektif Hukum Tata Negara
Konsep politik hukum di Indonesia esensinya merupakan sebagai kebijakan dasar yang dapat menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung  dalam  masyarakat.  Intisari  dari  hadirnya  politik  hukum  dalam  suatu  negara  yaitu bagaimana hukum dapat berperan dalam penegakannya untuk mewjudukan tujuan dari pada negara. Mengingat, Indonesia merupakan negara kesatuan sesuai amanat konstitusi, artinya prinsip persatuan sangat  dibutuhkan  karena  Indonesia  memiliki  keragaman  suku  bangsa,  agama  dan  budaya  sesuai dengan sosio kultur dari masing-masing daerah. Dengan dinamika sistem pelaksanaan ketatanegaraan yang  mengatur  mengenai  keberagaman  daerah-daerah  di  Indonesia,  terdapat  daerah  khusus  yang mendapat keistimewaan yaitu salah satunya DIY sesuai dengan pemaparan yang telah penulis uraikan di atas.
Ratio  legis  pembentukan  daerah  istimewa  dalam  konsepsi  ketatangeraan  yaitu  dengan mengakui  dan  menghormati  pemerintahan  daerah  yang  telah  memiliki  sifat  khusus  dan  istimewa sesuai  dengan  Pasal  18B  Ayat  1  UUD  NRI  1945,  selaras  dengan  hal  tersebut  Philipus  M.  Hadjon menyatakan bahwa prinsip yang tekandung dalam pasal a quo merupakan pengakuan yang diberikan oleh  negara  terhadap  eksistensi  hak-hak  tradisional  masyarakat  adat  yang  memiliki  keistimewaan. Namun  dalam  dinamikanya,  terdapat  benturan  hukum  dalam  pelaksanaan  desentralisasi  asimetris yang  diberikan  untuk  daerah  khusus  terutama  DIY  yang  menyandang  konsep  kerjaan.  Polemik benturan  hukum  ini  dapat  dilihat  dari  ketidaksesuaian  antara  sumber  hukum  dalam  konsep  tata negara dengan norma yang diterapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sejatinya dalam hukum tata negara terdapat norma dan ketentuan yang dapat menentukan arah kebijakan ideal bagi suatu negara dalam menjalankan pemerintahannya.  Kongkrektisasi kebijakan pemerintah memiliki kategorisasi sumber hukum yang menjadi hal dasar dalam pembentukan aturan- aturan yang berkaitan dengan ketentuan ketatanegaraan. Secara teoritis ada dua dasar sumber hukum tata  negara,  yaitu  formal  dan  materiil.    Dimana,  undang-undang  dalam  arti  formil  dapat diklasifikasikan  sebagai  suatu  bentuk  peraturan  atau  ketetapan  yang  dibuat  oleh  badan  pembuat undang-undang,  sedangkan  sumber  hukum  materiil  menitikberatkan  pada  isi  hukum  itu  sendiri, misalnya Pancasila. Namun pada polemik penelitian ini, Sabda Raja untuk penentuan pemimpin di DIY pada dasarnya tidak dapat dikatan sebagai sumber hukum, baik yang formal maupun materiil.
Sumber  hukum  formal  itu  sendiri  salah  satunya  adalah  hukum-hukum  adat  yang  tidak tertulis/norma-norma  yang  biasanya  diterima  di  dalam  masyarakat  setempat.  Jika  menilik  pada sumber  hukum  formil  ketatanegaraan  maka  Sabda  Raja  dapat  dikatakan  tidaklah  tepat,  hal  itu dikarenakan tidak semua masyarakat DIY bisa menerima hal yang telah ditentukan oleh aturan dasar sebagaimana hakikat dari keberadaan sumber formil dalam suatu negara. Pemberian hak keistimewa dari  pemerintah  untuk  daerah  Yogyakarta  sejatinya  bukan  berarti  memberikan  kebebasan  yang sebebas-bebasnya kepada daerah tersebut untuk bertindak dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Perwujudanan  ketentuan  tertulis  yang  telah  diamanatkan  melalui  konstitusi  dan  aturan  lainnya, merupakan bingkai negara kesatuan yang telah tercerminkan melalui sistem desentralisasi bagi setiap daerah sekalipun daerah yang termasuk dalam kategorisasi hak istimewa.
Persoalan  yang  terjadi  pada  tataran  implementasinya  menunjukan  bahwa  tidak  semua masyarakat  DIY  tidak  setuju  dengan  Sabda  Raja,  oleh  karenanya  sumber  hukum  material  yang
seharusnya berjalan secara harmonis pada lingkup masyarakat masih belum menemukan solusi yang dapat  mengatasi  persoalan  tersebut,  karena  permasalahan  ini  belum  memiliki  pengaruh  langsung terhadap  UUK  DIY  dan  tidak  termasuk  sumber  hukum  materiil.  Menilik  problematika  yang  telah penulis uraikan di atas, seyogyannya Sabda Raja bukanlah sumber hukum tata negara, karena Sabda Raja tidak memiliki sumber hukum formil maupun sumber hukum materiil sebagaimana landasan filosofis pada tataran teoritis para ahli hukum di Indonesia. Terlebih, persoalan ini semakin mencuat dengan pertentangan yang terjadi antara saudara Sri Sultan Hamengku Buwono dengan UUK DIY. Mengingat,  pertentangan  ini  terjadi  tidak  hanya  menetang  norma  yang  berlaku,  melainkan  juga bertentangan dengan aturan tertinggi dari kraton (Paugeran) yang sangat dihormati dan sakral yang sejatinya merupakan peninggalan para nenek moyang terdahulu. Sementara itu, Paugeran itu sendiri sebenarnya juga secara tersirat berada di dalam UUK DIY lebih tepatnya pada pasal 43 huruf a yang berbunyi  :  Melakukan  penyempurnaan  dan  penyesuaian  peraturan  di  lingkungan  Kasultanan  dan Kadipaten.  Kalimat  Penyesuaian  peraturan  di  lingkungan  Kasultanan  dan  Kadipaten  itu  dapat diartikan sebagai Paugeran.
Sebagaimana  karakteristik  desentralisasi  asimetris  yang  tercantum  dalam  BAB  IV  Pasal  18B UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”  keistimewaan yang dimiliki oleh DIY bukan berarti memiliki hak yang sebebas-bebasnya melakukan tindakan hukum tertentu. Berkaca pada  beberapa  daerah  yang  diberikan  hak  istimewa  oleh  pemerintah  seperti  halnya  Aceh  yang merupakan  daerah  istimewa  dan  khusus  dalam  bidang  penyelenggaraan  agama,  adat  serta pendidikan. Kendati demikian, Aceh tetaplah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tetap menerapkan desentralisasi asimetris. Dalam pengaturannya dinyatakan bahwa pemberian otonomi  khusus  kepada  Aceh  bukan  hanya  sekedar  pemberian  hak  namun  juga  kewajiban konstitusional  yang  ditujukan  bagi  kesejahteraan  masyarakat  Aceh.  Pada  beberapa  daerah  yang memiliki  keistimewaan  dan  kekhususan  sendiri,  DIY  haruslah  tetap  berada  pada  koridor  hukum negara  Indonesia.  Seperti  halnya  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Sarundjang  bahwa  hadirnya otonomi  daerah  pada  masing-masing  daerah  dalam  kebebasan  menjalankan  hak  mengurus  dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya.
Oleh karena itu apabila Sri Sultan Hamengku Buwono X tetap teguh pada pendiriannya bahwa Sabda Raja harus dapat dipatuhi/diresmikan, maka Sri Sultan berkewajiban untuk memperbaharui atau merevisi isi daripada UUK DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Meski pada dasarnya Mahkamah Konstitusi sudah melakukan kebijakan hukum terbuka terhadap UUK DIY, namun sejatinya pasal-pasal dalam UUK DIY tidak memiliki perubahan. Aktualnya, kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan  hal  esensial  yang  seharunya  norma  tersebut  telah  berada  pada  wilayah  yang  bersifat konstitusional atau telah sesuai dengan UUD NRI 1945. Pada dasarnya makna dari kebijakan secara teoritis merujuk pada keleluasaaan pejabat/pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan hal- hal tertentu yang pelaksanaanya tidak atau belum berwenang untuk melaksanakan hal tertentu yang belum diatur secara eksplisit oleh peraturan perundang-undangan.
Persoalan  mengenai  Sabda  Raja  Sri  Sultan  Hamengku  Buwono  X  ini  sejatinya  pada  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2023 telah mengabulkan permohonan dari pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 18 Ayat 1 huruf m bahwa calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur wajib untuk  menyerahkan  daftar  Riwayat  hidup  yang  memuat  Riwayat  Pendidikan,  pekerjaan,  saudara kandung, istri dan anak. Dalam hal ini, MK Menganulir Pasal a quo mengenai frasa “Istri” dengan
adanya putusan tersebut, seharusnya sudah dapat menjelaskan bahwa putusan MK seharusnya dapat dijalankan sebagaimana aturan atau kebijakan dapat dijalankan di DIY. Maka dari itu dengan mengacu pada putusan MK tahun 2016 tersebut, Undang-Undang Khusus DIY dapat direvisi menyesuaikan putusan  yang  telah  dikeluarkan  oleh  MK  sesuai  amanat  konstitusi.  Dimana  ketentuan  tersebut seharusnya  selaras  dengan  Pasal  28D  Ayat  3  UUD  NRI  1945  berbunyi  bahwa  setiap  warga  negara berhak  memperoleh  kesempatan  yang  sama  dalam  pemerintahan.  Adanya  persamaan  hak  dalam hukum menjadikan setiap warga negara Idonesia harus menerima perlakukan yang sama dan adil oleh negara,  karena  pada  hakikatnya  hukum  bertujuan  untuk  memberikan  keadilan  bagi  setiap  warga negaranya.

## CONCLUSION
Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Sabda  Raja  dalam  tradisi  jawa  pada  hakikatnya  merupakan  suatu  hukum  bagi  wilayah kekuasaannya yang dalam hal ini yaitu sebuah titah sultan sebagai raja dari daerah otonom Daerah Istimewa Yogyakarta, artinya sifat dari sabda raja ini hanya mengikat untuk internal keraton saja. Hal itu diperburuk sebab Sabda Raja tidak bisa dikaji dalam perspektif hukum nasional. Hal ini dikarenakan  Sabda  Raja  bertentangan  dengan  Undang-undang  Keistimewaan  Daerah  Istimewa Yogyakarta Nomor 13 tahun 2012. Sehingga dapat dikatakan bahwa Sabda Raja bukanlah sumber hukum tata negara, baik formal maupun materiil dan tidak berdampak langsung terhadap literatur hukum tata negara. Selain itu, apabila menilik dari konsepsi secara de jure kedudukan sabda raja tidak bisa merubah ketentuan yang telah tertuang dalam undang-undang, hal ini dikarenakan yang dapat  merubah  undang-undang  hanya  bisa  dilakukan  oleh  UUD  NRI  1945,  Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang dan Putusan MK.
2. Atas peliknya persoalan mengenai pengangkatan Gusti Kanjeng Ratu Pembayuan sebagai gubernur selanjutnya, dalam sistem monarki didasarkan pada kedaulatan yang tidka terbagi. Artinya, karena keistimewaan yang telah melekat pada DIY sejatinya otoritas akan selalu dipegang oleh raja atau ratu karena sifatnya telah turun temurun dari kebijakan keraton sesuai dengan eksistensi hukum adat  ketatanegaraan  yang  telah  ditaati  oleh  masyarakat.  Dengan  hak  prerogative  secara  turun menurut menyesuaikan konsep monarki dari Sri Sultan Hamengku Buwono X, diangkatnya Gusti Kanjeng  Ratu  Pembayun  sebagai  Gubernur  selanjutnya  tidak  menyalahi  aturan  yang  telah  ada, karena apabila terdapat tindakan yang membedakan golongan untuk kepentingan tertentu maka masyarakat yang menolak ini tidak menyepakati daripada Pasal 28D Ayat 3 UUD NRI serta Putusan MK 88/PUU-XIV/2023.

## Bibliography
Bonaventura  S.  Bharata  dkk,  Keistimewaan  Yogyakarta  dalam  Lensa  Media,  (Yogyakarta:  Cahaya Atma pustaka, 2015).
Dwi  Sakiya  Nisvi,  dkk,  Kepemimpinan  Perempuan  Yogyakarta  Menurut  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  88/PUU-XIV/2016  dan  Kepemimpinan  dalam  Islam,  Sosio  Yustisia:  Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, Volume 1, Nomor 2, November 2021.
http://news.liputan6.com/read/2228868/ini-isi-sabda-raja-dan-dawuh-raja?p=1  diakses  pada  24 September 2023.
http://news.liputan6.com/read/2228868/ini-isi-sabda-raja-dan-dawuh-raja?p=1  diakses  pada  24 September 2023.
Jazim Hamidi & Mustafa Lutfi, Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah (The Turning Point of Local Autonomy), UB Press, Malang, 2011.
Mardian Wibowo, menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015.
Muhammad Noor, Memahami Desentralisasi Indonesia, Interpena Yogyakarta, 2012.
Muhammad Rifa’at Adiakarti Farid, Polemik Sultan Perempuan di Yogyakarta: Studi Pasca Kebijakan Penetapan Gusti Pembayun Menjadi Putri Mahkota, Jurnal Studi Islam: An-Nawa, Volume 2, Nomor 2, 2020.
Ni Matul Huda, Desentralisasi Asimetris dalam NKRI: Kajian Terhadap Otonomi Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Otonomi Khusus, (Bandung: Nusa Media, 2014).
Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006.
Paryanto, Achmad Nurmandi, Dinamika Politik Keistimewaan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca UU  Nomor  13  Tahun  2012,  Tesis  Magister  Ilmu  Pemerintahan  Universitas  Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.
Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
Soejamto,  Daerah  Istimewa  Dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  dalam  Suryo  Sakti Hadiwijoyo, Menggugat Keistimewaan Yogyakarta: Tarik Ulur Kepentingan, Konflik Elit, dan Isu Perpecahan, (Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2009).
Tuti Sumukti, Semar Dunia Batin Orang Jawa, (Yogyakarta: Kanisius, 2005). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.