## IBLAM LAW REVIEW
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 1 2021 Hal 1-24

## THE IMPLEMENTATION OF MATERIAL CRIMINAL LAW TOWARD THE CRIME OF TRAFFICKING IN PERSONS

## Warsifah and Julius Mangatur
Departement of Law, IBLAM School of Law Jalan Kramat Raya No.25, Jakarta Pusat

## Abstrack
The  unbalanced  and  unequal  economic  growth  in  society  often  creates  social  and  social jealousy in the community. On the one hand, there is a group of people who have sufficient capacity  economically,  but  on  the  other  hand  there  is  a  group  of  people  who  have  no economic capacity in their lives, so that the latter group is often a social problem that even commits the crime of theft, for example. The criminal act of theft according to the Criminal Code, there is an element of "burdensome" as regulated in Article 363 paragraph (1) of the 5th Criminal Code, namely: "It is punished with a maximum imprisonment of seven: Theft committed by a wrongdoer by entering the place. the crime or it can reach the goods to be taken,  such  as  the  example  of  the  case  presented  by  the  author  in  this  thesis  research, namely  the  theft  of  a  helmet  which  was  committed  by  the  defendant,  preceded  by  the defendant entering the campus environment, the case of which was decided by the Sukabumi District Court with a decision Number: 17 / Pid. B / 2010 / PN. Skh. The formulation of the problem that will be discussed by the author are: 1) How is the application of material law to the perpetrator of the crime of theft with weighting? and 2) How is the law enforcement against the perpetrators of the crime of theft of a helmet with a weight as in Court Decision Number  17  /  Pid.B  /  2010  /  PN.  Skh?  The  research  method  that  the  author  uses  is  the normative  juridical  method,  meaning  that  the  data  used  comes  from  library  research, carried out by searching, quoting, taking notes, inventorying, analyzing, and studying data in the form of library materials needed and related to law enforcement against perpetrators. theft by weight. Finally, based on the results of the research, the authors conclude that law enforcement  against  the  perpetrators  of  the  crime  of  theft  of  a  helmet  with  a  weight  as  in Court  Decision  Number  17  /  Pid.B  /  2010  /  PN.  Skh,  the  defendant  was  threatened  with article  363  paragraph  (1)  to  5  of  the  Criminal  Code,  so  that  the  defendant  Agus  Hery Santoso Bin Diyono was found legally and convincingly guilty of committing a criminal act. for 2 (two) months and 15 (fifteen) days.

## Keywords: Application of Material Law, Crime, Human Trafficking

## IBLAM LAW REVIEW
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 1 2021 Hal 1-24

## PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIAL TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG
(Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 145/ Pid.Sus/2016/PN.Wkb)

## Warsifah dan Julius Mangatur
Program Studi Sarjana Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jalan Kramat Raya No. 25 Jakarta Pusat

## Intisari
Pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang dan tidak merata, di dalam masyarakat sering kali  menimbulkan  kecemburuan  social.  Di  satu  sisi  ada  sekelompok  masyaraka  memiliki kemampuan cukup ekonomi, tetapi di sisi lain ada sekelompok masyarakat yang justru tidak memliki kemampuan ekonomi dalam kehidupannya, sehingga kelompok yang terakhir inilah yang  sering  menjadi  masalah  social,  bahkan  melakukan  perbuatan  pidana  pencurian misalnya.  Tindak  pidana  pencurian  menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  ada yang  terdapat  unsur  “memberatkan”  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  363  ayat  (1)  ke  5 KUHP,  yaitu:  “Diancam  dengan  pidana  penjara    selama-lamanya tujuh: Pencurian  yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, seperti contoh kasus yang disampaikan penulis dalam penelitian skripsi ini yaitu pencurian helm yang dilakukan oleh terdakwa dengan didahului terdakwa masuk ke  lingkungan  kampus,  yang  kasusnya  telah  diputus  oleh  Pengadilan  Negeri  Sukabumi dengan  putusan  Nomor  :  17/Pid.B/2010/PN. Skh.  Rumusan  masalah  yang  dibahas  penulis adalah : 1) Bagaimana penerapan hukum materiil terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan ? dan 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian  helm  dengan  pemberatan  seperti  dalam  Putusan  Pengadilan  Nomor 17/Pid.B/2010/PN. Skh, Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, artinya  data  yang  digunakan  berasal  dari  studi  kepustakaan,  dilakukan  dengan  mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganilisis, dan mempelajari data berupa bahan- bahan  pustaka  yang  dibutuhkan  dan  berhubungan  dengan  penegakan  hukum  terhadap pelaku    tindak    pidana    pencurian    dengan  pemberatan.  berdasarkan  hasil  penelitian, menyimpulkan  bahwa  Penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pencurian  helm dengan  pemberatan  seperti  dalam  Putusan  Pengadilan  Nomor  17/Pid.B/2010/PN.  Skh, terdakwa  diancam  dengan  pasal   363  ayat  (1)  ke   5  KUHPidana,  sehingga  diputus terdakwa   Agus  Hery  Santoso  Bin  Diyono   terbukti secara   sah   dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak   pidana   “Pencurian  pencurian  dalam  keadaan  memberatkan  dan menjatuhkan  pidana kepada  terdakwa oleh  karena itu dengan  pidana  penjara   selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima) belas hari.

## Kata Kunci :  Penerapan Hukum Material. Tindak Pidana, Perdagangan Orang

## IBLAM LAW REVIEW SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 1 2021 Hal 1-24

## Pendahuluan
Latar Belakang Konsitusi Indonesia yaitu
Undang-Undang  Dasar  1945  dalam pembukaannya  menegaskan,  bahwa Pemerintah  Negara  Indonesia  dibentuk untuk  tujuan  melindungi  segenap bangsa,  (laki-laki  dan  Perempuan)
untuk memajukan kesejateraan, mencerdaskan dan melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan  sosial.  Perempuan  memiliki hak  yang  sama  dengan  laki-laki  untuk memperoleh  jaminan  atas  pemenuhan hak  untuk  hidup  layak,  sehat  dan bermartabat.  Oleh  sebab  itu,  negara, terutama pemerintah bertanggung jawab  atas  promosi,  perlindungan  dan pemenuhan  ( to  promte,  to  protect,  to fulfill ) hak hak tersebut, sebagai bagian yang  terpisahkan  dari  pemenuhan  hak asasi manusia.
Kenyataannya,  hingga  hari  ini, jutaan  perempuan  terpaksa  bermigrasi ke  berbagai  negara  untuk  menjadi pekerja  migran.  Jutaan  perempuan indonesia,  usia  anak  anak  dan  dewasa menjadi korban perdagangan orang dan ribuan perempuan terinfeksi hiv/aids.
Sejumlah  peraturan  perundangan telah  di  ciptakan  oleh  pemerintah Indonesia terkait dengan migrasi tenaga  kerja,  perdagangan  orang  dan hiv/aids.  Salah  satu  bentuk  kejahatan perdagangan orang, khususnya perempuan  dan  anak  yang  banyak  di praktikkan sebagai kejahatan berdimensi lintas wilayah dalam negara maupun  lintas  negara  ( transnational organise  crime )  adalah  perdagangan orang  untuk  tujuan  bekerja  sebagai asisten  rumah  tangga.  Modus  operasi
kejahatan  perdagangan  orang  untuk tujuan  asisten  rumah  tangga  ini  dari waktu  ke  waktu  semakin  komplek  dan semakin sulit dijerat hukum. Korbannya  pun  semakin  meningkat dari sisi jumlah maupun situasi korban, yaitu  dari  perempuan  usia  dewasa hingga  anak  remaja  yang  belum  cukup umur  untuk  bekerja,  terjebak  sistem ijon yang di lakukan oleh para penjahat perdagangan  orang  dengan  orang  tua mereka.
Sebagian  besar  dari mereka  yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang  adalah  mereka  yang  selama hidupnya  terjebak  dalam  kemiskinan dan  tidak  memperoleh  berbagai  akses untuk pemenuhan hak ekonomi, pendidikan,  kesehatan,  dan  hak  atas informasi.
Ironisnya,  mereka  yang  telah menjadi  perdagangan  orang  berulang kali  jatuh  sebagai  korban  seperti korban  pemerasan  dari  aparat  maupun masyarakat, korban tindak diskriminatif  dan  praktik  kriminalisasi yang  dilakukan  oleh  negara  maupun sebagai masyarakat itu. Adapun hukuman di Indonesia, terutama dalam Kitab Undang- Undang  Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak mengkriminalkan perempuan yang menjadi  korban  asisten  rumah  tangga atau  perempuan  yang  dipaksa  bekerja di luar negeri. 1
Masalah  perdagangan  orang  dan atau  dikenal  dengan  istilah human trafficing akhir-akhir ini muncul menjadi  suatu  masalah  yang  banyak diperdebatkan baik dari tingkat
1 Ibid., 12-13.

## IBLAM LAW REVIEW SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 1 2021 Hal 1-24
regional maupun global dan diakibatkan sebagai bentuk perbudakan masa  kini,  sebenarnya  perdagangan manusia  bukanlah  hal  yang  baru, namun  beberapa  tahun  belakangan  ini, masalah  ini  muncul  di  permukaan  dan menjadi perhatian tidak saja pemerintah  Indonesia,  namun  juga telah menjadi masalah transnasional. Berdasarkan  data  yang  diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak, selama  periode  Maret  2005  sampai dengan  Maret  2010 International
Organization  for  Migration (IOM) mencatat  ada  3.735  orang  korban tindak  pidana  perdagangan  orang. Bareskrim  Polri  mencatat  pada  tahun 2009  ada  142  kasus  tindak  pidana perdagangan  orang,  275  orang  korban terdiri  dari  208  perempuan  dan  67 orang  anak-anak.  Faktor-faktor  yang paling mendukung adanya perdagangan orang diantaranya karena adanya
permintaan  ( demand )  terhadap  pekerja disektor informasi yang tidak memerlukan  keahlian  khusus,  mau dibayar  dengan  upah  relatif  rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang  rumit,  sehingga  menyebabkan para trafficker terdorong untuk melakukan  bisnis trafficking .  Dari  segi ekonomi  kegiatan  usaha/bisnis  seperti ini  dapat  mendatangkan  keuntungan yang  sangat  besar  serta  adanya  celah hukum  yang  menguntungkan  para trafficker yaitu  kurangnya  penegakkan hukum  di  Indonesia.  Terutama  dalam mengadili  pelaku  perdagangan  orang, termasuk pemilik/pengelola/perusahaan pengerah tenaga kerja, sehingga mereka  dapat  memanfaatkan  korban dan calon korban perdagangan orang.
Para  pelaku  perdagangan  orang bekerja  sangat  rapih  dan  terorganisasi. Umumnya mereka melakukan
pencairan korban dengan berbagai cara, cara  seperti  mengiming-imingi  calon korban  dengan  berbagai  daya  upaya. Diantara para pelaku tersebut ada yang langsung  menghubungi  calon  korban, atau  menggunakan  cara  lain  dengan modus  pengiriman  tenaga  kerja,  baik antar daerah, antar negara,
pemindahtanganan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, penampungan atau transfer, pemberangkatan penerimaan,
penampungan  yang  dilakukan  sangat rapih,  dan  tidak  terdateksi  oleh  sistem hukum  yang  berlaku,  bahkan  ada diantaranya yang dilindungi oleh aparat (pemerintah dan penegak hukum). Cara kerja  pelaku  ada  yang  bekerja  sendiri ataupun  secara  terorganisasi  yang bekerja dengan jaringan yang menggukan  berbagai  cara,  dari  yang sederhana  dengan  cara  mencari  dan menjebak  korban  ke  daerah-daerah mulai  dari  membujuk,  menipu,  dan memanfaatkan kerentanan calon
korban  dan  orang  tuanya,  bahkan sampai  pada  kekerasan,  menggunakan teknologi canggih degan cara memasang iklan, menghubungi dengan telepon  genggam  yang  dapat  diakses dimana saja, sampai dengan
menggunakan internet. Peneliti  dalam  penulisan  ini menggunakan  Putusan  Pengadilan  No. 145/Pid.Sus/2016/PN.Wkb
di
Kabupaten  Sumba  Barat  Daya  yang telah  berkekuatan  hukum  tetap  dengan terpidana  Ermelinda  Tati  Kondo. Terpidana bersama-sama dengan Sudiman  Laksono  Als  Bapak  Irma (penuntutan  dilakukan  secara  terpisah) baik  sebagai  orang  yang  melakukan atau  turut  serta  melakukan  pada  hari Sabtu  tanggal  10  September  2016 sekitar  pukul  23.50  Wita  atau  pada suatu  waktu  dalam  bulan  September

## IBLAM LAW REVIEW SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 1 2021 Hal 1-24
Tahun  2016  atau  setidak-  tidaknya pada  suatu  waktu  dalam  Tahun  2016 bertempat  di  Jalan  Raya  Waimangura- Persimpangan  Kalembuweri  Tenateka, Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa  Barat,  Kabupaten  Sumba Barat  Daya  atau  setidak-tidaknya  di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah  hukum  Pengadilan  Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini. Terpidana  telah  melakukan  suatu perbuatan yang dilarang undang- undang  yakni  menempatkan  warga negara  Indonesia  untuk  bekerja  di  luar negeri.  Cara-cara  yang  dilakukan Terpidana  tersebut  terurai  di  dalam Putusan Pengadilan No. 145/Pid.Sus/2016/PN.Wkb.  Perbuatan Terpidana  diatur  dan  diancam  pidana dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perbuatan  pidana  yang  dilakukan oleh Ermelinda Tati Kondo sebenarnya terkait dengan upaya perekrutan terhadap  Yohana  Bulu  dan  Yuminda Lendi  untuk  dijadikan  asisten  rumah tangga atau pembantu rumah tangga di Malaysia tanpa melalui prosedur ketenagakerjaan yang benar. Ermelinda
Tati  Kondo  didakwa  dengan  dua dakwaan  alternatif  yaitu  melanggar Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia di  Luar  Negeri  dan  Pasal  10  Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan  Orang.  Majelis  Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak memilih dakwaan kedua lebih subsidair dan menjatuhkan pidana penjara selama  tujuh  tahun  kepada  Ermelinda Tati Kondo.
Berdasarkan latar belakang masalah  di  atas,  maka  permasalahan yang  akan  penulis  teliti  adalah  sebagai berikut : 1. Bagaimanakah  penerapan  hukum pidana  materil  terhadap  pelaku tindak  pidana  perdagangan  orang sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan No. 145/Pid.Sus/2016/PN.Wkb? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara
Nomor Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 145/Pid.Sus/2016/PN.Wkb? Kajian Pustaka Perdagangan Orang adalah tindakan  perekrutan,  pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang  dengan  ancaman  kekerasan, penggunaan  kekerasan,  penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh  persetujuan  dari  orang yang  memegang  kendali  atas  orang lain  tersebut,  baik  yang  dilakukan  di dalam    negara    maupun  antar  negara, untuk  tujuan  PSK  dan  eksploitasi seksual  (termasuk paedophili ),  buruh migrant  legal  maupun  illegal,  adopsi anak,  pengantin  pesanan,  pembantu rumah  tangga,  mengemis,  industri pornografi,  pengedaran  obat  terlarang, penjualan organ tubuh, bentuk eksploitasi lainnya. Perdagangan orang juga merupakan  kejahatan  yang  sangat  sulit diberantas dan disebut oleh masyarakat Internasional sebagai
bentuk perbudakan masa kini dan pelanggaran

## IBLAM LAW REVIEW SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 1 2021 Hal 1-24
terhadap  hak  asasi  manusia.  Kejahatan ini  terus  menerus  berkembang  secara nasional  maupun  Internasional,  dengan perkembangan dan kemajuan teknologi,  informasi,  komunikasi  dan transportasi maka semakin berkembang pula  modus  kejahatannya  yang  dalam beroperasinya  sering  dilakukan  secara tertutup  dan  bergerak  diluar  hukum. Pelaku
perdagangan
manusia ( trafficker ) pun dengan cepat berkembang  menjadi  sindikasi  lintas batas  negara  dengan  cara  kerja  yang mematikan.
Perdagangan  orang  ( trafficking ) mempunyai  arti  yang  berbeda  bagi setiap orang. Perdagangan orang meliputi  sederetan  masalah  dan  isu sensitif  yang  kompleks  yang  di tafsirkan  berbeda  oleh  setiap  orang,
tergantung  sudut  pandang  pribadi  atau organisasinya. Para ahli hukum memberikan beberapa pemahaman dengan  melakukan  penelahaan  yang  di dasarkan pada kajian disipliner ilmu. Menurut  Rebecca  Surtees  dan Martha Wijaya tindak pidana perdagangan  orang  adalah  “sindikat kriminal”, yaitu merupakan perkumpulan dari sejumlah orang yang terbentuk  untuk  melakukan  aktifitas kriminal. Dari pengertian diatas, sindikat  kriminal  itu  perbuatannya harus  dilakukan  lebih  dari  satu  orang dan  telah  melakukan  perbuatan  tindak pidana dalam pelaksanaannya. Aktifitas sindikat perdagangan perempuan  dan  anak  ini  kegiatannya dilakukan secara teroganisir.
Dalam  undang-undang  ini  sangat jelas  digambarkan  bahwa  perdagangan orang  ( human  trafficking )  bukan  suatu kejahatan pidana biasa tetapi merupakan suatu kejahatan yang serius karena dilakukan dengan modus operandi yang   sistematis dan kontinu.
Beberapa kategori biasa diambil dalam menafsirkan  Undang–Undang tersebut yaitu:  pelaku human  trafficking biasa seseorang,  kelompok  orang/organisasi, perbuatan  tersebut  dilakukan  secara sengaja dan sistematis serta menimbulkan  penderitaan  fisik  dan psikis terhadap korban. Korban trafficking biasanya berasal dari kelompok  rentan  seperti  perempuan dan  anak–anak,  praktek trafficking telah  membatasi  bahkan  melanggar prinsip–prinsip  HAM  karena  pada dasarnya manusia tidak untuk diperdagangkan  atau  dikomersilkan, hal  ini  jelas  diatur  dalam  Pasal  2 sampai dengan12  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Adapun  alur  kerja trafficking tidak  saja  berlangsung    lintas  daerah (translokal)  tetapi  sudah  berkembang menjadi    kejahatan  lintas  Negara (transnasional).  Seiring  perkembangan zaman  modus  operasi  perdagangan orang  semakin  maju,  berbagai  modus dilakukan  para  pelaku  untuk  dapat mengelabuhi  para  korbannya,  seperti dengan  modus  dijanjikan  pekerjaan degan  gaji  tinggi,  dengan  modus pernikahan,  dengan  modus  online  dan lain-lain.
Tindak Pidana

## Pengertian Tindak Pidana
Istilah  tindak  pidana  berasal  dari istilah  yang  dikenal  dalam  hukum pidana  Belanda  yaitu strafbaar  feit . Walaupun  istilah  ini  terdapat  dalam WvS  Belanda  namun  tidak  ada penjelasan  resmi  tentang  apa  yang dimaksud dengan strafbaar feit . 2 Istilah-istilah  yang  pernah  digunakan, baik  dalam  peraturan  perundang-
2 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011) , 6

## IBLAM LAW REVIEW SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 1 2021 Hal 1-24
undangan  maupun  dalam  berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaar  feit adalah  perbuatan pidana,  peristiwa  pidana  dan  tindak pidana.
Sementara perumusan strafbaarfeit ,  menurut  Van  Hammel, adalah sebagai berikut : “ Strafbaarfeit ”
adalah kelakuan orang yang dirumuskan  dalam  undang-undang,
bersifat  melawan  hukum  yang  patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.  Maka  sifat-  sifat  yang  ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar  hukum  ( wederrectelijkheid, onrechtmatigheid ).
S.R    Sianturi      menggunakan delik      sebagai    tindak    pidana Jelasnya,    Sianturi    memberikan rumusan sebagai  berikut:  “Tindak pidana  adalah  sebagai  suatu  tindakan pada,  tempat,  waktu,  dan  keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana  oleh  undang-  undang  bersifat melawan hukum, serta dengan
kesalahan  dilakukan  oleh  seseorang (yang bertanggungjawab)”.
Perbuatan pidana merupakan perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu aturan  hukum  larangan  mana  disertai ancaman  (sanksi)  yang  berupa  pidana tertentu,  bagi  barang  siapa  yang melanggar  larangan  tersebut.  Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah  perbuatan  yang  oleh  suatu aturan  hukum  dilarang  dan  diancam pidana,  bahwa  larangan  ditunjukan kepada  perbuatan  (yaitu  suatu  keadaan atau  kejadian  yang  ditimbulkan  oleh kelakuan  orang),  sedangkan  ancaman pidananya  ditunjukan  kepada  orang yang menimbulkan kejadian itu. 3
3 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, 2008, 60.
Perkembangan dalam hukum pidana  menunjukan  adanya  istilah  lain dari  perbuatan  pidana,  yaitu  tindak pidana.  Istilah  ini,  karena  tumbuhnya dari  pihak  kementrian  kehakiman, sering dipakai dalam perundang- undangan.  Meskipun  kata  “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk pada hal yang abstrak  seperti  perbuatan,  tapi  hanya menyatakan
keadaan konkret,
sebagaimana  halnya  dengan  peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan,  tingkah  laku,  gerak-  gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih  dikenal  dalam  tindak-  tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.
Tindak pidana adalah
pelanggaran  norma-  norma  dalam  tiga bidang  hukum,  yaitu  hukum  perdata, hukum  ketatanegaraan  dan  hukum  tata pemerintah,  yang  oleh  pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu  hukum  pidana.  Maka,  sifat-sifat yang  ada  dalam  setiap  tindak  pidana adalah sifat melanggar hukum ( wederrechtlijkheid,
onrechtmatigheid ).  Tidak  ada  suatu tindak  pidana  tanpa  sifat  melanggar hukum. 4
Tindak pidana merupakan kelakuan  manusia  yang  dirumuskan dalam undang-undang
melawan hukum,  yang  patut  dipidana  dan dilakukan  dengan  kesalahan.  Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan  pidana  apabila  ia  melakukan kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan  perbuatan  dilihat  dari  segi masyarakat  menunjukkan  pandangan
4 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia (Bandung: Rafika Aditama), 2003, 1.

## IBLAM LAW REVIEW SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 1 2021 Hal 1-24
normatif  mengenai  kesalahan  yang dilakukan.
Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Dimana  untuk  mengetahui  adanya tindak  pidana,  maka  pada  umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan  pidana  tentang perbuatan- perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksinya. Menurut Moeljanto, dapat
diketahui  unsur-unsur  tindak  pidana sebagai berikut: 5
a. Perbuatan  itu  harus  merupakan perbuatan manusia.
b. Perbuatan  itu  harus  dilarang  dan diancam  dengan  hukuman  oleh undang-undang.
c. Perbuatan itu bertentangan
dengan  hukum  atau  melawan hukum. d. Harus dilakukan oleh seseorang yang  dapat dipertanggungjawabkan. e. Perbuatan  itu  harus  dipersalahkan kepada si pembuat. Sedangkan menurut EY.  Kanter dan  SR.  Sianturi,  unsur-unsur  tindak pidana adalah: 6
1) Subyek
2) Kesalahan
3) Bersifat  melawan  hukum  (dan tindakan)  Suatu  tindakan  yang dilarang  atau  diharuskan  oleh undangundang  atau  perundang- undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
4) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).
5 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011)
6 Ibid., 99
Unsur-unsur tindak pidana setidak- tidaknya dari dua sudut pandang, yakni sudut  pandang  teoritis  dan  sudut pandang undangundang.
Teotiris artinya  berasal  dari  pendapat  para  ahli hukum  yang  tercermin  pada  bunyi rumusannya. Sedangkan sudut pandang undangundang  berasal  dari  bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan  menjadi  tindak  pidana tertentu  dalam  pasal-  pasal  peraturan perundangundangan yang ada.
Telah  dijelaskan  bahwa  sudut pandang teoritis mengenai unsurunsur tindak  pidana  merupakan  pendapat para  ahli  hukum  yang  tercermin  dari bunyi  rumusannya.  Menurut  Simons, unsur- unsur tindak pidana ( strafbaarfeit ) adalah:
 Perbuatan  manusia  (positif  atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
 Diancam  dengan  pidana  ( statbaar gesteld )
 Melawan hukum ( onrechtmatig )
 Dilakukan  dengan  kesalahan  ( met schuld in verband staand )
 Oleh orang  yang  mampu bertanggung jawab ( toerekeningsvatoaar person ). Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada masa lalu, masyarakat biasanya  berfikir  bahwa  perdagangan orang adalah memindahkan perempuan melewati  batas  perbatasan,  di  luar keinginan mereka dan memaksa mereka  memasuki  dunia  prostitusi.
Seiring  berjalannya  waktu  masyarakat lebih memahami mengenai isu perdangan  orang  yang  kopleks  dan sekarang melihat bahwa pada
kenyataannya perdagangan orang melibatkan  berbagai  situasi.  Tindak pidana  perdagangan  orang  adalah bentuk modern dari perbudakan

## IBLAM LAW REVIEW SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 1 2021 Hal 1-24
manusia.  Tindak  pidana  perdagangan orang  juga  merupakan  salah  satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.  Bertambah  maraknya  tindak pidana  perdagangan  orang  di  berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara- negara  berkembang  lainnya,  telah menjadi  perhatian  Indonesia  sebagai bangsa,  masyarakat  internasional  dan anggota organisasi internasional, terutama  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB). Tindak pidana perdagangan orang  telah  meluas  dalam  bentuk jaringan  kejahatan  baik  terorganisasi maupun  tidak  terorganisasi.  Tindak pidana  perdagangan  orang  bahkan melibatkan  tidak  hanya  perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya.  Jaringan  pelaku  tindak pidana  perdagangan  orang  memiliki jangkauan  operasi  tidak  hanya  antar wilayah  dalam  negeri  tetapi  juga  antar negara.
Menurut  Undang  Undang  No.21 tahun  2007  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
Pasal  1  ayat  (1),  perdagangan  orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,  penyekapan,  pemalsuan, penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang atau  memberi  bayaran  atau  manfaat, sehingga  memperoleh  persetujuan  dari orang  yang  memegang  kendali  atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan  di  dalam  negara  maupun antar  negara,  untuk  tujuan  eksploitasi atau
mengakibatkan orang
tereksploitasi.
Sebelum adanya Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2007  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pengertian mengenai  perdagangan  orang  yang paling banyak digunakan adalah pengertian Protokol Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) untuk mencegah,  menekan  dan  menghukum para pelaku tindak pidana perdagangan orang,  dalam  protokol  PBB  tersebut pengertian perdagangan orang adalah:
a. Perekrutan, pengiriman, pemindahan,  penampungan  atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan  atau  bentuk-bentuk  lain dari pemaksaan, penculikan,
penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan  kekuasaan  atau posisi  rentan  atau  memberu  atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat  memperoleh  persetjuan  dari seseorang  yang  berkuasa  atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.  Eksploitasi  termasuk, paling  tidak,  eksploitasi  untuk melacurkan orang lain atau bentuk- bentuk  lainnya  dari  eksploitasi seksual,  kerja  atau  pelayanan paksa,  perbudakan  atau  praktik- praktik serupa perbudakan,
penghambaan  atau  pengambilan organ tubuh. 7
b. Persetujuan  korban  perdagangan orang  terhadap  eksploitasi  yang  di maksud  yang  dikemukakan  dalam sublinea  (a)  ini  tidak  relevan  jika salah  satu  cara-cara  yang  termuat dalam sublinea (a) digunakan.
c. Anak  adalah  setiap  orang  yang
7 Farhana , Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika,

## IBLAM LAW REVIEW SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 1 2021 Hal 1-24
berumur dibawah 18 tahun. Pengertian diatas tidak menekankan  pada  perekrutan  dan pengiriman  yang  menentukan  suatu perbuatan tersebut adalah tindak pidana perdagangan  orang,  tetapi  juga  kondisi eksploitasi terkait kedalam mana  orang diperdagangkan.  Perdagangan  orang menurut  Pasal  1  butir  1  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2007 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Peragangan  Orang  adalah  “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang  dengan  ancaman  kekerasan, penggunaan  kekerasan,  penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh  persetujuan  dari  orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara  maupun  antar  negara,  untuk tujuan  eksploitasi  atau  mengakibatkan orang  itu  tereklploitasi”.  Perdagangan orang  merupakan  permasalahan  yang sudah  lama  terjadi  yang  merupakan perbuatan  pelanggaran  terhadap  hak asasi  manusia,  harkat  dan  martabat manusia yang sebenarnya sudah dijamin  dan  dilindungi  oleh  Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang
Ada  tiga  unsur  tindak  pidana perdagangan  orang  yang  berbeda  yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu:
a. Tindakan  atau  perbuatan  yang dilakukan, yaitu perekrutan,
pengiriman, pemindahan,
penampungan  atau  penerimaan seseorang.
b. Cara,  menggunakan  ancaman  atau penggunaan kekerasan, atau
bentuk-bentu paksaan lain, penculikan,  tipu  daya,  penipuan, penyalahgunaan  kekuasaan  atau kedudukan  rentan  atau  pemberian atau  penerimaan  pembayaran  atau keuntungan  untuk  memperoleh perstujuan dari orang-orang.
c. Tujuan  atau  maksud,  untuk  tujuan eksploitas,  eksploitasi  mencakup setidak-tidaknya
eksploitasi
seksual  PSK  dari  orang  lain  atu bentuk-bentuk  eksploitasi  seksual lainnya,  kerja  paksa,  perbudakan, penghambaan  dan  pengambilan organ tubuh.
Jika  salah  satu  unsur  di  atas terpenuhi,  maka  terjadilah  perbuatan perdagangan  orang,  persetujuan  dari korban  berkenaan  dengan  eksploitasi yang  menjadi  tujuan  dari  perdagangan orang  tersebut  kehilangan  relevansinya atau  tidak  lagi  berarti  bilamana  cara- cara pemaksaan atau penipuan sebagaimana diuraikan dalam pengertian diatas telah digunakan. Faktor-Faktor Penyebab
Perdagangan Orang 8 a. Faktor Ekonomi.
Faktor ekonomi adalah faktor yang sering  mengakibatkan  seseorang untuk berbuat kejahatan,
dikarenakan ekonomi menjadi peran  penting  untuk  meneruskan kehidupan  yang  lebih  jauh,  karena adanya  tekanan  ekonomi  yang sangat  kuat  maka  banyak  wanita mencari  pekerjaan  tanpa  melihat kesehatan,  keamanan,  bahaya,  dan Halal  nya  pekerjaan  tersebut. Kemiskinan  yang  begitu  berat  dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia melakukan migrasi
8 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 59

## IBLAM LAW REVIEW SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 1 2021 Hal 1-24
didalam  dan  diluar  neger  guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarganya mereka sendiri.
b. Faktor Keluarga Peranan keluarga dalam menentukan  pola  tingkah  laku anak  sebelum  dewasa  maupun sesudahnya  sangat  penting  sekali bagi perkembangan anak selanjutnya karena tidak seorangpun  dilahirkan  langsung mempunyai sifat yang jahat, keluargalah yang merupakan sumber pertama yang mempengaruhi perkembangan anak.  Salah  satu  faktor  terjadinya kejahatan perdagangan orang adalah  faktor  keluarga.  Pendapat ini didasarkan pada jumlah korban maupun  pelaku  Tindak  Pidana Perdagangan Orang yang tertangkap kebanyakan dari mereka  berasal  dari  keluarga  yang tidak  harmonis  dan  broken  home,
kurang  nya  perhatian  dari  kedua orang  tua  membuat  mereka  hidup tanpa  arah  dan  cenderung  bersifat bebas.
c. Faktor Religi Bila seseorang mempunyai keimanan  dan  ketaqwaan  yang tipis  kemungkinan  akan  mudah melakukan  kejahatan  kekerasan seksual  yang  sangat  merugikan orang lain Karena tidak dibentengi oleh ajaran agama. Oleh Karena itu pengisian  jiwa  dengan  ajaran agamaan  sangat  diperlukan  dan hendaknya dimulai sejak dini. Jika petunjuk agama dapat dilaksanakan  dengan  baik  dalam setiap  mengambil  keputusan  maka semua perbuatan yang akan
dilakukan  selalu  mendapat  pahala dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa.
Sebaliknya bila
nilai-nilai keagamaan  tidak  ada  dalam  jiwa manusia maka mereka akan mudah tergoda  untuk  melakukan  hal-hal yang  bersifat  merugikan  orang lain.
Faktor Eksteren Ada  empat  elemen  dalam  faktor eksteren, yaitu:
1.Faktor Lingkungan Pengertian  lingkungan  dalam  arti sempit,  maksudnya  hanya  terbatas dalam  hubungan  antara  penjahat dengan  orang  lain  atau  disebut dengan  hubungan  sosial  atau lebih tegas lagi hubungan antara penjahat denganh masyarakat dimana  ia  berada.  Sehubungan dengan itu, maka untuk melakukan penyelidikan  tentang  tingkah  laku jahat  yang  dilakukan  oeh  penjahat haruslah  memperhatikan  keadaan lingkungan dimana pelaku kejahatan berasal.
2. Faktor Sosial Budaya Dalam  masyarakat  terdapat  sedikit kesepakatan  dan  lebih  banyak memancing  timbulnya  konflik- konflik, diantaranya
konflik kebudayaan,  yaitu  menjelaskan kaitam antara konflik-konflik yang terjadi didalam masyarakat dengan kejahatan  yang  timbul.  Norma yang dipelajari oleh setiap indvidu, diatur oleh budaya dimana individu berada.
3. Faktor Perkembangan Teknologi
Faktor  kejahatan  yang  merupakan suatu  bentuk  dari  gejalagejala sosial  yang  tidak  berdiri  sendiri,
melainkan ada hubungannya dengan  berbagai  perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum maupun  teknologi.  Pada  masa sekarang  ini  teknologi  sebagai sarana  pendukung  pembangunan

## IBLAM LAW REVIEW SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 1 2021 Hal 1-24
yang  wajib  dikuasai  oleh  semua orang.  Kita  akan  tertinggal  jika kita  tidak  menguasai  teknologi tersebut,  tapi  sangat  disayangkan perkembangan teknologi yang sangat maju memberikan efek-efek negative didalam kehidupan masyarakat 4. Faktor Pendidikan Salah  satu  penyebab  terjadinya perdagangan  orang  adalah  faktor Pendidikan  dari  korban  ataupun sipelaku  sendiri,  peran  pendidikan dari  sikorban  ataupun  sipelaku  itu sendiri  akan  sangat  berpengaruh menumbuhkan perilaku yang rasional  dan  menurunkan  atau mengurangi bertindak secara rasional. Karena kurangnya pendidikan formal maupun pendidikan informal. Metode Penelitian Sesuai dengan perumusan masalah  dalam  penelitian  ini  yang memfokuskan  pada  kajian  terhadap perdagangan  orang,  maka  langkah- langkah metode penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah: 9
1. Objek Penelitian
Penelitian  dalam  Skripsi  ini adalah untuk menggambarkan mengenai aspek normatif dari Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  dikaitkan dengan Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2016/PN.Wkb sehingga merupakan  suatu  penelitian  praktis, dengan  memfokuskan  perhatian  untuk mengkaji  penerapan  norma  yang  ada dalam hukum positif. 10
9 Sulistyowati Irianto & Shidarta,
Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Yayasan Pustakan Obor Indonesia, 2017), 124 10 Ibid.

## 2. Sifat Penelitian
Penelitian  di  dalam  Skripsi  ini bersifat deskriptif analisis yaitu
penelitian  yang  menggambarkan  objek penelitian  berupa  Putusan  Pengadilan mengenai  perdagangan  orang  dengan menerapkan  Undang-Undang  Nomor 21  Tahun  2007 tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang secara in concreto . 11

## 3. Sumber Data
Data  sekunder  yaitu  data  yang dikumpulkan melalui studi yang terkait, yang merupakan sumber tertulis sebagai  dasar  acuan  dari  permasalahan yang  dibahas.  Data  sekunder  sendiri terbagi  atas  3  bahan  hukum,  yaitu.  (1) Bahan  hukum  primer,  ialah  bahan hukum  yang  mengikat  seperti  UUD 1945 dan perubahannya dari amandemen  pertama  sampai  dengan keempat,  Undang-Undang  Nomor  1
Tahun  1946  tentang  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana,  Undang- Undang Nomo4 39 Tahun 2004 tentang Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga Kerja  Indonesia  Di  Luar  Negeri,
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan  Orang  (2).  Bahan  hukum sekunder  yaitu  bahan  hukum  yang memberikan penjelasan mengenai bahan  hukum  primer,  dan  yang  sangat terkait dengan penelitian berupa: buku- buku tentang
tindak pidana perdagangan  orang  dan  jurnal  ilmiah, (3)  Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan hukum  yang  memberikan  petunjuk maupun  penjelasan  terhadap  bahan hukum  primer  dan  sekunder,  seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain. 12
11 Ibid., 125 12 Ibid.

## IBLAM LAW REVIEW SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 1 2021 Hal 1-24
Hasil Penelitian dan Pembahasan

## PENERAPAN  HUKUM  PIDANA MATERIL  TERHADAP  PELAKU
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG SEBAGAIMANA TERDAPAT DALAM  PUTUSAN  PENGADILAN
NO. 145/PID.SUS/2016/PN.WKB
Penerapan  Hukum  Pidana  Materil terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  sebagaimana terdapat  dalam  Putusan  Pengadilan No. 145/Pid.Sus/2016/PN.Wkb
Tindak pidana perdagangan orang  dari  tahun  ke  tahun  mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan    bahwa    hukum  di  cita- citakan  khususnya  dalam  memberantas tindak  pidana  perdagangan  orang belum terimplementasikan dengan baik. Meingkatnya tindak pidana perdagangan  orang  disebabkan  oleh kemajuan  teknologi  dewasa  ini  dan faktor ekonomi yang mendesak.
Korban  tindak  pidana  perdagangan orang semakin marak terjadi belakangan  ini.  Hal  ini  dapat  dilihat dengan  semakin  banyaknya  laporan yang  masuk.  Adapun  yang  menjadi korban adalah wanita dengan di iming- iming  sejumlah  uang.  Para  wanita tersebut  diperdagangkan  sebagai  PSK dan  ada  juga  yang  masih  remaja  di bawah umur.
Diketahui  bahwa  korban  tindak pidana  perdagangan  orang  sebagian besar  didominasi  terhadap  wanita dengan  iming-iming  sejumlah  uang. Adanya  iming-imingan  sejumlah  uang terhadap  korban  yang  selanjutnya korban  menerima  tawaran  tersebut menunjukkan  adanya  indikasi  bahwa terjadinya    tindak  perdagangan  orang karena didominasi oleh faktor ekonomi
yang  lemah  dari  pihak    korban. Menurut    pandangan    teori    feminist marxist,  wanita  menjadi  pihak  yang tertindas  karena  situasi  dan  tuntutan ekonomi.  Hal  inilah  yang  kemudian memaksa para wanita tersebut, akhirnya menjadi seorang pekerja seks.
Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan    bahwa   “tiap-  tiap  warga negara  berhak  atas  pekerjaan  dan penghidupan  yang  layak”.  Pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan suatu hak asasi yang berhak diperoleh tiap-tiap warga negara dimana  hal  tersebut  telah  diamanatkan dalam  ketentuan  Pasal  27  ayat  (2) UUD  NRI  1945.  Namun,  dalam fenomena    yang    terjadi    sebagaimana dalam    Putusan    Nomor    145/Pid. Sus/2016/PN.    Wkb.,    dimana  terjadi tindak  pidana  perdagangan  orang  yang dilakukan di luar negeri dengan modus memperkerjakan Tenaga Kerja Indonesia  (TKI)  tetapi  tidak  melalui prosedural yang benar. Penulis berpandangan    bahwa  hal  tersebut merupakan  suatu  bentuk  pelanggaran terhadap    hak  asasi  manusia,  dimana pekerjaan sebagai asisten rumah tangga memang bukan merupakan suatu bentuk  pekerjaan  hina  atau  rendah, tetapi seharusnya tidak menyalahgunakan  dengan  melakukan perdagangan orang dengan mengiming- imingi upah yang besar. Selanjutnya, dalam menilai penerapan hukum pidana materil terhadap      pelaku  tindak  pidana perdagangan  orang  serta  mengkaji pertimbangan  hukum    hakim  dalam memutus perkar tindak pidana perdagangan  dalam  Putusan  Nomor 145/Pid. Sus/2016/PN. Wkb.,
dibutuhkan  paparan  terlebih  dahulu mengenai  duduk  perkara  yakni  dimana selanjutnya  akan  dipahami  alasan

## IBLAM LAW REVIEW SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 1 2021 Hal 1-24
hukum ( legal reason ) dari pertimbangan hakim tersebut. Hukum pidana materiil menentukan mengenai bentuk perbuatan  yang  dapat  diancam  pidana serta  pertanggungjawabanya.  Hukum pidana  materiil  mempunyai  fungsi yang  sangat    penting    dalam    rangka mewujudkan  ketertiban  dan  kepastian hukum  bagi  masyarakat.  Pengaturan yang  jelas  dan  tegas  mengenai  suatu perbuatan yang dapat diancam pidanadalam suatu perundang- undangan, memberi jaminan dan perlindungan  bagi  masyarakat  dari tindakan sewenang-wenang aparat hukum yang dapat  saja melanggar dan merampas hak masyarakat.
Menurut    Solichin      Kartanegara bahwa      hukum      pidana  materiil berisikan peraturan-peraturan tentang :
1. Perbuatan yang  dapat diancam pidana dengan hukuman ( strafbarefeiten );
2. Siapa-siapa yang  dapat  dihukum atau dengan  perkataan  lain mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana;
3. Hukuman apa yang  dijatuhkan terhadap  orang  yang  melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Merujuk  pada  surat  dakwaan jaksa penuntut umum telah menguraikan  beberapa  ketentuan  pasal dalam  Undang-Undang  Nomor  21
Tahun  2007  tentang  Pemberantasan
Tindak  Pidana  Perdagangan  orang maupun  dalam  KUHP  yang  dapat didakwakan kepada terdakwa
Ermelinda Tati Kondo. Dakwaan jaksa penuntut  umum  merupakan  alternatif bagi  hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi mana  yang  tepat  dijatuhkan  kepada para  terdakwa  berdasarkan  fakta-fakta yang  terungkap  dalam  persidangan.
Penerapan  hukum  pidana  materiil dalam    menangani kasus perdagangan orang,  tidak  hanya  mengacu  pada Undang-Undang  Perdagangan  Orang, melainkan  pelaku  juga  dapat  dijatuhi pelanggaran  terhadap  Undang-Undang Perlindungan  anak  apabila  korbannya masih  dibawah  umur.  Bagi  korban yang  anak  di  bawah  umur,  dilakukan pemeriksaan dengan mengacu pada UU Perlindungan  anak,  dimana  dalam pemeriksaan didampingi oleh orang tua ataupun lembaga perlindungan anak.
Pemberian  perlindungan  hukum
terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya masalah restitusi  telah  diatur  dalam  Pasal  48 sampai  dengan  Pasal  50  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2007,  juga diatur  dalam  Pasal  35  Undang-Undang Nomor  26  Tahun  2000  tentang Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  yang mengatur  tentang  perlindungan  hak asasi kesejahteraan manusianya. Menurut Undang- Undang Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana bunyi Pasal 1 menyatakan bahwa  hak  asasi  manusia  (HAM) adalah  seperangkat  hak  yang  melekat pada hakikat dan keberadaaan manusia sebagai  makhluk  tuhan  yang  maha  esa dan  merupakan  anugerahnya  yang wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi,dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah,  dan  setiap  orang  demi kehormatan  serta  perlindungan  harkat martabat  manusia.  Khususnya  Pasal  3 yang  menekankan  bahwa  setiap  orang dilahirkan dengan bebas dengan harkat dan  martabat  yang  sama  dan  sederajat, serta hak setiap orang atas perlindungan  HAM  dan  kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.
Dilihat  dari  perspektif  Hukum Pidana,  perilaku  memperdagangkan perempuan  dan  anak  laki-laki,  telah

## IBLAM LAW REVIEW SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 1 2021 Hal 1-24
dilarang  oleh  Pasal  297  KUHP,  yang berbunyi sebagai berikut: Memperniagakan perempuan dan memperniagakan  laki-laki  yang  belum dewasa,  dihukum  penjara  selama- lamanya  enam  tahun.  Dalam  hal  ini buku I KUHP tentang ketentuan umum tidak memberikan penjelasan mengenai makna  „perniagaan.‟  Terhadap  Pasal ini  R.  Soesilo,  berpendapat  bahwa: “...yang dimaksudkan dengan „perniagaan atau perdagangan perempuan‟ ialah melakukan perbuatan-perbuatan  dengan  maksud untuk  menyerahkan  perempuan  guna PSK.  Masuk  pula  di  sini  mereka  yang biasanya mencari
perempuan- perempuan  muda  untuk  dikirmkan  ke luar  negeri  yang  maksudnya  tidak  lain akan dipergunakan untuk PSK...”. 13 Penjelasan Soesilo ini nampaknya  selaras  dengan  rumusan- rumusan  yang  ada  dalam  instrumen HAM,  yang  pada  dasarnya  memang memandang bahwa „perdagangan perempuan dan anak‟ sebagai kegiatan untuk  memasok  kebutuhan  industri seks  belaka.  Namun,  apabila  dikaitkan dengan  kondisi  masa  ini,  harus  dibuka kemungkinan bahwa perdagangan perempuan  dan  anak  ditujukan  untuk eksploitasi seksual dan termasuk perbuatan yang melanggar HAM berat. Dilihat  dari  rumusan  dalam  Pasal  297, memang  tidak  ada  unsur  pembatasan tujuan  perdagangan  perempuan  dan anak  laki-laki,  sehingga  seharusnya pasal  ini  dapat  saja  dikenakan  pada siapapun  yang  melakukannya,  terlepas dari  tujuannya.  Pasal  ini  berhubungan erat  pula  dengan  sejumlah  ketentuan lain dalam KUHP.
Penyidik    sebagai      salah      satu
13 R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- komentarnya (Bogor, Politeia, 1995), 167
aparat      yang  memegang  peranan penting  dalam  memeriksa  adanya dugaan  tindak  pidana  perdagangan orang telah berupaya untuk
menegakkan    hukum  pidana  materiil.
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2007  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Perdagangan  orang  merupakan lex  specialis dari  hukum    yang mengatur    mengenai    perdagangan orang,  namun  dalam  hal  ini  penyidik tidak  hanya  dibatasi  oleh  Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan  orang.  Dalam  melakukan pemeriksaan terhadap korban perdagangan  orang  yang  masih  di bawah  umur,  penyidik  tetap  mengacu pada  Undang-Undang  Perlindungan anak, khususnya dalam hal pemeriksaan  yang  memerlukan  adanya pendampingan  dari  orang  tua  ataupun pihak  dari  Lembaga  Perlindungan Anak.    Hal    ini    merupakan    suatu bentuk    perlindungan  dan  perlakukan khusus  yang  diberikan  kepada  korban yang masih di bawah umur.
Penerapan  sanksi  pidana  materiil yang  didakwakan  oleh  Jaksa  Penuntut Umum  sudah  tepat,  maka  Majelis Hakim  dengan  memperhatikan  fakta- fakta hukum akan mempertimbangkannya  dakwaan  yang lebih tepat dengan perbuatan Terdakwa yaitu  dakwaan  alternative  kedua  lebih subsidair,  yang  unsur-unsurnya  adalah sebagai berikut:
 Unsur setiap orang;
 Unsur yang membantu atau
melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana
perdagangan orang;
Ad. 1. Setiap orang Yang  dimaksud  dengan  setiap orang  atau  siapa  saja  atau  orang perorangan  ( natuurlijk  person )  sebagai

## IBLAM LAW REVIEW SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 1 2021 Hal 1-24
subjek  hukum  pendukung  hak  dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa  pidana  sedangkan yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1
Ayat  (4)  Undang-undang  Nomor  21 tahun  2007  tentang  pemberantasan tindakPidana  perdagangan  orangadalah orang  perseorangan  atau  korporasi yangmelakukan tindak pidana perdagangan orang;
Berdasarkan  keterangan  saksi- saksi  dan  Terdakwa  serta  setelah Majelis  Hakim  mengidentifikasi  nama Terdakwa,  ternyata  bahwa  Terdakwa adalah  orang  yang  disebutkan  dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Ermelinda Tati Kondo; Sesuai  juga  dengan  keterangan Terdakwa  yang  membenarkan  bahwa orang  yang  disebutkan  oleh  Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut  adalah  benar  Terdakwalah orangnya;
Selama  persidangan  Terdakwa
dalam  keadaan  sehat  baik  jasmani maupun  rohani,yang  mana  dalam  hal ini  Terdakwa  tidak  dalam  keadaan kurang
sempurna
akalnya ( verstandelijke  vermogens )  atau  sakit jiwa ( zeekelijke storing der verstandelijke vermogens ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana, serta  Terdakwa  juga  tidak  dalam keadaan  adanya  faktor  menghapuskan kesalahannya  karena  pengaruh  daya paksa  ( overmacht )  baik  dari  orang maupun  keadaan  tertentu,  baik  bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana
dimaksud  Pasal  48  Kitab  Undang- undang Hukum Pidana;
Berdasarkan
pertimbangan- pertimbangan  tersebut  di  atas,  maka
Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa “unsur  setiap  orang”  telah  terpenuhi secara sah menurut hukum.
Ad.  2.  Unsur  yang  membantu  atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang Yang dimaksud dengan perdagangan orang sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  1  Ayat  (1) Undang-undang  Nomor  21  tahun  2007 tentang  pemberantasan  tindakPidana perdagangan  orang  adalah  tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang  dengan  ancaman  kekerasan, penggunaan  kekerasan,  penculikan,
penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh  persetujuan  dari  orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara  maupun  antar  Negara,  untuk tujuan  eksploitasi  atau  mengakibatkan orang tereksploitasi;
Yang  dimaksud  dengan  tindak pidana perdagangan orang
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1 Ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  21 tahun  2007  tentang  pemberantasan tindak  Pidana  perdagangan  orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan  yang  memenuhi  unsur-unsur tindak  pidana  yang  ditentukan  dalam Undang-undang ini;
Berdasarkan fakta-fakta
sebagaimana  tersebut  di  atas,  pada awalnya saksi Sudiman Laksono sebagai  Sponsor  dari  PT.  Sarimadu Jayanusa  yang  bergerak  pada  bidang jasa perekrutan/pengiriman atau penyalur  tenaga  kerja  wanita  dari
Indonesia  ke  Malaysia  dengan  surat

## IBLAM LAW REVIEW SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 1 2021 Hal 1-24
tugas  Nomor  005/SMJ-KPG/ST/2013 tanggal  17  Juni  2013  sampai  dengan tanggal  17  Desember  2013,  untuk Wilayah  Sumba  Barat  Daya  yang kantor Cabangnya Kota Kupang dengan  Kepala  Cabang  atas  nama  Rio Rinaldo  dan  berkantor  pusat  di Tangkareng-  Pekanbaru  Riau  dengan Direktur  Utama  atas  nama  Rizky Hamzah; Kemudian saksi Sudiman Laksono  dapat  melakukan  perekrutan calon  tenaga  kerja  wanita  untuk wilayah  Sumba  Barat  Daya  selama  6
(enam)  bulan,  lalu  saksi  Sudiman Laksono  sudah  berhasil  mengirimkan beberapa  orang  calon  tenaga  kerja wanita ke Negara Malaysia yang sudah memenuhi  persyaratan,  berdasarkan pengalaman  tersebut  saksi  Sudiman Laksono  melakukan  perekrutan  calon tenaga  kerja  wanita  dengan  cara mendatangi  rumah  rumah  warga  dan menyampaikan  serta  mengajak  siapa yang  mau  bekerja  di  Malaysia  dengan upah  Rp.  2.400.000,-  (dua  juta  empat ratus  ribu  Rupiah)  sampai  dengan  Rp. 3.000.000,-  (tiga  juta  Rupiah)  setiap bulan;
Setelah  mendengar  cerita  dan diajak  oleh  saksi  Sudiman  Laksono maka  pada  tanggal  28  Agustus  2016 saksi  Yohana  Bulu  dengan  didampingi oleh  kakak  iparnya  saksi  Sarianti Ngongo langsung pergi ke rumah saksi Sudiman  Laksono  untuk  mendaftarkan untuk  menjadi  calon  tenaga  kerja wanita  di  Malaysia  dan  kemudian  atas pendaftaran  tersebut  diterima  oleh saksi  Sudiman  Laksono,  kemudian saksi Yumina Lendi juga ikut mendaftarkan  dirinya  untuk  menjadi calon  tenaga  kerja  wanita  ke  Malaysia melalui  saksi  Sudiman  Laksono  yaitu pada tanggal 4 September 2016 karena sebelumnya  ada  keluarga  dari  saksi
Yumina  Lendi  yang  bernama  Saryanti Malo  yang  sudah  diberangkat  oleh saksi  Sudiman  Laksono  ke  Malaysia sehingga  saksi  Yumina  Lendi  menjadi tertarik berangkat ke Malaysia; Saksi Yumina Lendi mendaftarkan dirinya dengan menyerahkan  kartu  tanda  penduduk asli  kepada  orang  yang  bernama  Yuli
Kandi  di  rumah  saksi  Sudiman Laksono  dan  setelah  mendaftar  saksi Yumia  Lendi  langsung  menetap  di rumah  saksi  Sudiman  Laksono  dan kemudian  pada  tanggal  7  September 2016  saksi  Sudiman  Laksono  kembali ke  rumahnya  dan  menyuruh  saksi Yumina  Lendi  untuk  mengambil  foto copy akta kelahiran dan kartu keluarga kemudian  saksi  Yumina  Lendi  puang ke rumahnya mengambil foto copy akta kelahiran dan kartu keluarga atas nama kepala Keluarga saksi Petrus Lendi bili.
PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP  PELAKU  TINDAK PIDANA DALAM PERKARA NOMOR 145/ PID.SUS/2016/PN.WKB Pertimbangan Hukum Majelis Hakim  dalam  Penjatuhan  Pidana Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana dalam Perkara Nomor 145/ Pid.Sus/2016/PN.Wkb Putusan hakim merupakan
mahkota dan puncak dari suatu perkara yang  sedang  diperiksa  dan  diadili  oleh hakim  tersebut.  Oleh  karena  itu,  tentu saja  hakim  dalam  membuat  putusan harus  memperhatikan  segala  aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehatihatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan,  baik  yang  bersifat formal maupun materiil sampai dengan

## IBLAM LAW REVIEW SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 1 2021 Hal 1-24
adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika  hal-hal  negatif  tersebut  dapat dihindari,  tentu  saja  diharapkan  dalam diri  hakim  hendak  lahir,  tumbuh  dan berkembang  adanya  sikap  atau  sifat kepuasan moral jika kemudian putusan yang dibuatnya itu dapat menjadi tolak ukur  untuk  perkara  yang  sama,  atau dapat  menjadi  bahan  referensi  bagi kalangan  teoritis  maupun  praktisi hukum serta kepuasan nurani tersendiri jika  putusannya  dikuatkan  dan  tidak dibatalkan  pengadilan  yang  lebih tinggi. 14
Pertimbangan  hakim  merupakan salah  satu  aspek  terpenting  dalam menentukan      terwujudnya        nilai dari        suatu        putusan  hakim  yang mengandung  keadilan  ( ex  aequo  et bono )  dan  mengandung  kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi  para  pihak yang bersangkutan sehingga
pertimbangan  hakim  ini  harus  disikapi dengan  teliti,  baik,  dan cermat. Seorang  hakim  diwajibkan  untuk
menegakkan  hukum  dan  keadilan dengan  tidak  memihak.  Hakim  dalam memberi suatu keadilan harus menelaah  terlebih  dahulu    tentang kebenaran  peristiwa  yang  diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian  terhadap  peristiwa  tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Hakim dalam menyelesaikan tindak    pidana    perdagangan    orang menggunakan  acuan  pada  Undang- Undang  Perdagangan  Orang,  yakni Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2007  tentang  Pemberantasan  Tindak
14 Lirik Mulyadi, Penerapan Putusan Hakim Pada Kekerasan dalam   Rumah Tangga (Jakarta: Ikahi, 2007), 25
Pidana  Perdagangan  Orang,  Kitab Undang-  Undang  Hukum  Pidana,  serta apabila  korban  eksploitasi  seksual adalah   anak   di   bawah   umur   maka hakim   juga   mengacu   pada ketentuan Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Digunakannya
Undang-Undang  Nomor    21    Tahun 2007  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  karena Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2007  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  merupakan lex  specialis yang  mengatur  tentang tindak  pidana  perdagangan  orang  yang terjadi  di  Indonesia  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 145/ Pid.Sus/2016/PN.Wkb,  dasar  hakim mendasarkan    putusannya  dengan menggunakan Pasal 10 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan  Orang    Jo.  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8
Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara Pidana.  Adapun  bunyi  Pasal  10 Undang-Undang Nomor 21  Tahun  2007 tentang  Pemberantasan Tindak    Pidana    Perdagangan  Orang menegaskan bahwa:
Setiap  orang  yang  membantu  atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak  pidana  perdagangan  orang, dipidana  dengan  pidana  yang  sama sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan  unsur-unsur  yang ada  di  dalam  UU.  No.21  tahun  2007 tentang  pemberantasan  tindak  pidana perrdagangan orang yaitu:

## IBLAM LAW REVIEW SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 1 2021 Hal 1-24
1. Setiap  orang  Yang  dimaksud setiap  orang  adalah  siapa  saja setiap orang sebagai subjek hukum yang  didakwa  sebagai  pelaku tindak  pidana  baik  laki-laki  atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. 2. Melakukan perekrutan,
pengangkutan, penampungan,
pengiriman, pemindahan, atau penerimaan  seseorang.  Elemen- elemen  unsur  yang  kedua  ini bersifat  alternatif  sehingga  unsur ini  dinyatakan  terpenuhi jika  salah satu  elemen  tersebut  terpenuhi. Dimana terdakwa telah melakukan penampungan  dirumah  terdakwa selama 20 hari dan dengan adanya korban  dirumah  terdakwa  warung terdakwa menjadi ramai dikunjungi  laki-laki  yang  ingin makan  dan  minum  serta  laki-laki yang  ingin  melakukan  hubungan biologis dengan korban.
3. Dengan ancaman kekerasan,
penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,  penipuan,  penyalah gunaan  kekuasaan  atau  posisi rentan, penjeratan uang atau memberi  bayaran  atau  manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain. Dalam menjatuhkan sanksi pidana  hakim  juga  mempertimbangkan dari segi hal-hal yang dapat meringankan  maupun  hal-hal  yang dapat  memperberat  sanksi  pidana terhadap terdakwa. Hal-hal yang memberatkan antara lain apabila korban  hasil  tindak  pidana  mengalami penderitaan,  adanya  kerugian  materil dan  fisik,  serta  terdakwa  pernah dihukum.  Sedangkan  hal-hal  yang
meringankan  sanksi  pidana  terdakwa adalah  apabila  terdakwa  bersikap sopan, mengakui kesalahannya, menyesal,    terdakwa  masih  tergolong muda sehingga diharapkan memperbaiki perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum. Dalam    menerapkan    hukuman, hakim    tidak    begitu    saja  melihat  dari segi  pelanggaran  yang  dilakukan  dan tidak hanya berpedoman pada ketentuan  sanksi  pidana  diterapkan dalam  undang-undang  melainkan  juga melihat  pada  hal-hal  yang  bersifat meringankan  dan  memberatkan  sanksi pidana  yang    akan    berimplikasi  pada putusan  hakim  dalam  menjatuhkan sanksi  pidana.  Dampak  pertimbangan hakim  dalam  penjatuhan  pidana  tekait hal-hal yang memberatkan dan meringankan  pidana  terhadap  pelaku adalah hukum itu
bertujuan kesejahteraan dan juga untuk
menyembuhkan kembali, keadaan
kejiwaan yang terguncang akibat perbuatan  yang  telah  ia  lakukan,  jadi tujuan  untuk  dijatuhkan  pidana  tidak semata-mata untuk
menghukum siterdakwa  yang  bersalah.  Akan  tetapi membina  dan  menyadarkan  kembali terdakwa yang telah melakukan kekeliruan atau telah melakukan penyimpangan.  Dan  kalau  tujuan  dari pidana  tujuan  sosial,  maka  walaupun itu  hal-hal  yang  meringankan  hakim harus  memperhatikan,  karena  pidana itu tidak bisa disamaratakan.
Tidak ada suatu peristiwa hukum yang  terjadi  itu  sama  (kasuistik)  dan dalam  hal  terdakwa  adanya  hal  yang meringankan  baginya  maka  pidananya boleh dikurangi dan dalam hal terdakwa seorang residivis maka pidanya bisa ditambah sepertiga. Hakim  dalam  menjatuhkan  putusannya hakim harus bertanggung jawab atas isi

## IBLAM LAW REVIEW SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 1 2021 Hal 1-24
putusan yang telah dibuat karena hakim telah diletakan kewajiban dan tanggung jawab  agar  hukum  dan  keadilan ditegakkan,  putusan  tersebut  harus dipertanggungjawabkan
kepada
hukum,  masyarakat  dan  kepada  Tuhan yang maha Esa.
Lilik Mulyadi berpendapat bahwa
“dalam  putusan  hakim  harus  juga memuat  hal-hal  apa  saja  yang  dapat meringankan atau memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung.” Dalam kaitannya dengan permasalahan yang penulis teliti, yakni pada Putusan Nomor 145/Pid. Sus/2016/PN.  Wkb.,  adapun  hal-hal yang  memberatkan  terdakwa  adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan  program  pemerintah  dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan  orang  dan  perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.  Sedangkan  hal-hal  yang meringankan  pidana  adalah  Terdakwa bersikap  sopan  selama  persidangan, Terdakwa  belum  pernah  dihukum  dan mengakui  terus  terang  perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya  serta  Terdakwa  dalam keadaan hamil tua. 15
Adapun perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur menurut  hukum  dalam  pasal  dakwaan untuk  dapat  dipidana  adalah  sebagai berikut:
a. Unsur setiap orang.
b. Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman  kekerasan  atau  posisi
15 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana:  Normatif, Teoritis, Praktik,dan
Permasalahannya (Bandung: PT. Alumni, 2007), 16
rentan,  penjeratan  utang  atau memberi  bayaran  atau  manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas  orang  lain  untuk  tujuan mengeksploitasi.
Hal-hal yang memberatkan:
a. Perbuatan  terdakwa  meresahkan masyarakat  dan  tidak  mendukung program pemerintah dalam memberantas Trafficking (Perdagangan Orang). b. Perbuatan terdakwa
mengakibatkan  trauma  pada  saksi korban Nuraini. Hal-hal yang meringankan:
a. Terdakwa belum pernah dihukum.
b. Terdakwa  terus  terang  mengakui perbuatannya  dan  berjanji  tidak mengulangi lagi.
Berdasarkan      hal-hal        yang dikemukakan        di        atas,        penulis berkesimpulan  bahwa  pertimbangan hukum  hakim  dalam  dalam  mengadili perkara  tindak  pidana  perdagangan orang  dalam  Putusan  Nomor  145/Pid. Sus/2016/PN.  Wkb.,  adalah  hakim tidak  hanya  mendasarkan  putusannya pada ketentuan sanksi pidana diterapkan dalam undang-undang melainkan  juga  melihat    pada  hal-hal yang    bersifat    meringankan    dan memberatkan  sanksi pidana yang akan berimplikasi  pada  putusan  hakim dalam  menjatuhkan  sanksi    pidana, dimana    dalam    Putusan    Nomor 145/Pid.  Sus/2016/PN.  Wkb.,  hakim lebih  cenderung  menjatuhkan  sanksi pidana    penjara    maupun    denda dengan  menggunakan  batas minimum sanksi yang diterapkan dalam  Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana Orang. Penerapan Pemidanaan 7 (Tujuh)
Tahun Terhadap Terdakwa Pemidanaan bisa diartikan

## IBLAM LAW REVIEW SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 1 2021 Hal 1-24
sebagai  tahap  penetapan  sanksi  dan juga  tahap  pemberian  sanksi  dalam hukum  pidana.  Kata  “pidana”  pada umumnya  diartikan  sebagai  hukum, sedangkan  “pemidanaan”  diartikan sebagai penghukuman. Doktrin
membedakan  hukum  pidana  materil dan  hukum  pidana  formil.  J.M.  Van
Bemmelen  menjelaskan  kedua  hal tersebut sebagai berikut : 16
Hukum pidana materil terdiri atas tindak  pidana  yang  disebut  berturut- turut,  peraturan  umum  yang  dapat diterapkan  terhadap  perbuatan  itu,  dan pidana  yang  diancamkan  terhadap perbuatan  itu.  Hukum  pidana  formil mengatur  cara  bagaimana  acara  pidana seharusnya  dilakukan  dan  menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.
Pemidanaan sebagai suatu tindakan  terhadap  seorang  penjahat, dapat  dibenarkan  secara  normal  bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung  konsekuensi-konsekuensi positif  bagi  si  terpidana,  korban  juga orang  lain  dalam  masyarakat.  Karena itu  teori  ini  disebut  juga  teori konsekuensialisme.  Pidana  dijatuhkan bukan  karena  telah  berbuat jahat  tetapi agar  pelaku  kejahatan  tidak  lagi berbuat  jahat  dan  orang  lain  takut melakukan kejahatan serupa. Undang-Undang Nomor 21 Tahun  2007  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang (selanjutnya  disebut  UU  PTPPO)  lahir sebagai upaya pemerintah untuk mengantisipasi  maraknya  perdagangan orang  ( human traﬃcking ).  Para  aktivis hak asasi manusia dan aktivis perempuan mendesak pemerintah mengenai  pentingnya  sebuah  undang-
16 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 2.
undang  yang  membahas  secara  khusus permasalahan perdagangan orang. Desakan  ini  lebih  didasarkan  pada realita  di  Indonesia  merupakan  salah satu  negara  yang  menjadi  lokasi perdagangan  orang  terbesar  di  wilayah Asia Tenggara.
Hadirnya  UU  PTPPO  dilandasi pemikiran  bahwa:  (1)  perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, serta melanggar hak asasi  manusia;  (2)  bahwa  perdagangan orang  telah  meluas  dalam  bentuk jaringan  yang  terorganisasi  maupun tidak,  sehingga  menjadi  ancaman terhadap  masyarakat,  bangsa,  dan negara  maupun  luar  negeri;  dan  (3) bahwa  keinginan  untuk  mencegah  dan menanggulangi tindak pidana perdagangan  orang  didasarkan  pada nilai-nilai  luhur,  komitmen  nasional dan  internasional  untuk  melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan  korban,  dan  peningkatan kerja sama. Sebelum UU PTPPO lahir, didahului  oleh  kebijakan  pemerintah berupa ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan persoalan  perdagangan  orang,  seperti termaktub  dalam  KUHP  dan  Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak  Asasi  Manusia.  Pada  tanggal  30 Desember 2002, keluar Keppres Nomor 88 Tahun ( Trafficking ), pemerintah  membentuk  Gugus  Tugas Nasional.  Kemudian  pada  tahun  2007, ditetapkan  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2007  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang. Dasar pembentukan UU PTPPO adalah Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  20, Pasal  21,  dan  Pasal  28B  ayat  (2), Convention  on  the  Elimination  of  All

## IBLAM LAW REVIEW SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 1 2021 Hal 1-24
Forms  of  Discrimination  Against Women (CEDAW) yang telah diratiﬁkasi  Indonesia  melalui  Undang-
Undang  Nomor  7  Tahun  1984.  Dari beberapa  deﬁnisi  tentang  perdagangan orang  yang  diatur  dalam  berbagai instrumen hukum,
memberikan gambaran  tentang  perdagangan  orang sebagai  bentuk  tindak  pidana  yang sangat  melanggar  hak  asasi  manusia,
sehingga  penting  dilakukan  berbagai tindakan  yang  dapat  mengurangi  dan melindungi korban
perdagangan manusia.
Dalam UU PTPPO, tindak pidana perdagangan  orang  di  pahami  sebagai Tindak  Pidana  terdagangan  Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan  yang  memenuhi  unsur-unsur tindak  pidana  yang  ditentukan  dalam Undang-Undang  ini  (Pasal  1  angka  2 UU PTPPO). Secara lebih tegas Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO merincikan bahwa,
Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang  dengan  ancaman  kekerasan, penggunaan  kekerasan,  penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh  persetujuan  dari  orang yang  memegang  kendali  atas  orang lain,  untuk  tujuan  mengeksploitasi orang  tersebut  di  wilayah  negara Republik  Indonesia,  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  singkat  3  (tiga) tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas) tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit Rp.  120.000.000,00  (seratus  dua  puluh juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).  Sanksi  yang  sama  ini  juga berlaku  untuk  dikenakan  pada  setiap
tindakan  yang  dilakukan  oleh  pelaku yang
mengakibatkan orang tereksploitasi. Terdakwa  telah  dijatuhi  pidana penjara  7  (tujuh)  tahun  sebagai konsekuensi atas perbuatannya.
Ancaman  pidana  minimal  3  (tiga) tahun  dan  maksimal  15  (lima  belas) tahun  diatur  dalam  Pasal  10  Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Penerapan  sanksi  pidana  materiil yang didakwakan oleh  Jaksa Penuntut Umum sudah tepat, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan  fakta-fakta  hukum akan mempertimbangkannya dakwaan  yang  lebih  tepat  dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan  alternative  kedua  lebih subsidair.  Penyidik  sebagai  salah satu aparat yang memegang peranan  penting  dalam  memeriksa adanya  dugaan  tindak  pidana perdagangan  orang  telah  berupaya untuk  menegakkan  hukum  pidana materiil.  Undang-Undang  Nomor
21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan  orang  merupakan lex specialis dari hukum yang
mengatur  mengenai  perdagangan orang.  Pertimbangan  tersebut  di atas  menurut  pendapat  penulis telah tepat yaitu digunakan dakwaan  kedua  lebih  Subsidair bukan dakwaan kesatu yaitu melanggar Undang-Undang Nomor  39  Tahun  2004  tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam

## IBLAM LAW REVIEW SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 1 2021 Hal 1-24
dalam  mengadili  perkara  tindak pidana  perdagangan  orang  dalam Putusan Nomor 145/Pid. Sus/2016/PN.  Wkb.,  adalah  hakim tidak hanya mendasarkan putusannya  pada  ketentuan  sanksi pidana diterapkan  dalam  undang- undang  melainkan  juga   melihat pada hal-hal yang bersifat meringankan    dan    memberatkan sanksi pidana yang akan berimplikasi  pada  putusan  hakim dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana, dimana  dalam    Putusan    Nomor 145/Pid. Sus/2016/PN. Wkb., hakim lebih cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara maupun denda dengan menggunakan batas minimum sanksi  yang  diterapkan  dalam Undang-Undang Nomor 21  Tahun
2007    tentang    Pemberantasan Tindak  Pidana  Orang.  Terdakwa telah  dijatuhi  pidana  penjara  7 (tujuh)  tahun  sebagai  konsekuensi atas perbuatannya. Ancaman pidana  minimal  3  (tiga)  tahun  dan maksimal  15  (lima  belas)  tahun diatur  dalam  Pasal  10  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2007 tentang Pemberantasan  Tindak
Pidana Perdagangan Orang.
B. Saran
1. Kepada  hakim  sebagai  tokoh  yang menentukan  setiap  putusan  dalam pengadilan  diharapkan        bersikap adil,        bijaksana,  harus  dapat menempatkan  dimana  keadilan, kepatutan, dan kebiasaan- kebiasaan dalam masyarakat sebagai  dasar  untuk  menjatuhkan sanksi  pidana,  khususnya  dalam mengangani tindak pidana perdagangan orang. 2. Kepada  masyarakat,  hendaknya meningkatkan  kesadarannya  akan
dampak negatif dari tindak perdagangan  orang  dan  ikut berperan aktif dalam memberantas  praktek trafficking sehingga  tujuan  pemberantasan tindak  pidana  perdagangan  orang dapat tercapai dengan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku:
Chazawi,  Adami. Pelajaran  Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011. Effendi, Erdianto. Hukum Pidana Indonesia, Bandung:PT.Refika
Aditama, 2011.
Farhana .  Aspek  Hukum  Perdagangan Orang  di  Indonesia .  Jakarta:
Sinar Grafika, 2010.
Hamzah,  Andi. Bunga  Rampai  Hukum
Pidana dan Acara Pidana.
Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
Marpaung,  Leden. Asas-Teori-Praktik Hukum  Pidana. Jakarta:  Sinar Grafika, 2005.
Moeljatno. Asas-asas  Hukum  Pidana . Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
Mulyadi.  Lilik Penerapan  Putusan Hakim  Pada  Kekerasan  dalam RumahTangga .  Jakarta:  Ikahi, 2007.
. Hukum Acara Pidana: Normatif,  Teoritis,  Praktik,  dan
Permasalahannya. Bandung:  PT.
Alumni, 2007.
Prodjodikoro,  Wirjono. Tindak- tindak  Pidana tertentu di

## IBLAM LAW REVIEW SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 1 2021 Hal 1-24
Indonesia. Bandung: Rafika
Aditama, 2003.
Soesilo,  R. Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta Komentar-  komentarnya. Bogor, Politeia, 1995.
Sulistyowati Irianto & Shidarta. Metode Penelitian Hukum. Jakarta:  Yayasan  Pustakan  Obor Indonesia, 2017.

## B. Peraturan
Perundang-
Undangan: Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946 tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 39  Tahun 2004    tentang    Penempatan  dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang

## C. Internet:
http://kartikanews.com/perbedaan-das- sollen-dengan-das-sein/  di  unduh pada tanggal 7 Juli 2020.
http://news.indosiar.com/news- read.htm  sid=47681, diunduh tanggal  06  Agustus  2020,  pukul 11.51 WIB.
http://pendapathukum.blogspot.co.id/2 014/01  diunduh  pada  tanggal  05 Agustus 2020, pukul 16.52 WIB.