## KESESUAIAN OPERASIONAL PRODUK ASURANSI SYARIAH
DENGAN FATWA DSN MUI NO:21/DSN-MUI/X/2001 (Studi Kasus AJB Bumiputera 1912 Cabang Surabaya 1)
Rian Rahmat Hidayat
Mahasiswa Program Studi S1 Ekonomi Islam - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga
Email : rianrahmat.hidayat@gmail.com
Irham zaki
Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga Email : irhamzaki0712@gmail.com

## ABSTRACT:
Sharia insurance in Indonesia has experienced a fairly rapid development since the promulgation of MUI fatwa number:21/DSN-MUI/X/2001 about sharia insurance. However, that is still questionable is does the sharia insurance company really run the product operational based on MUI fatwa.
This study aims to determine whether product operational of sharia insurance of AJB Bumiputera1912 is in conformity with the sharia rules to follow six indicator akkad, premi, claims, investment, reinsurance, and management of the fund from MUI fatwa or not.
The research method is used is a case study with a qualitative descriptive approach. The data used in this study is that the data derived from primary data obtained from fieldwork and secondary data derived from the literature and a wide range of written document. This study using data derived from the management of sharia insurance AJB Bumiputera 1912 in the branch of Surabaya and sharia insurance participants of AJB Bumiputera 1912.
The results of this research is operational products of sharia insurance of AJB Bumiputera 1912 were in accordance with Indonesian Ulama Council fatwa DSN Number:21/DSN- MUI/X/2001. The suitability reflected from the existence of akkad tabarru’ and akkad tijarah as investment funds (mudharabah), management of premium funds based on sharia, claims fund based on first contract, investment made in accordance with the mandate of participants, then reinsurance process done only to sharia-based reinsurance company.
Keywords: Syariah Insurance, Product operational, Fatwa DSN MUI

## I. PENDAHULUAN
Manusia diciptakan oleh Allah
sebagai khalifah di muka bumi untuk dipercayakan sebagai pengelola utama seluruh hasil bumi. Sebagaimana dijelaskan oleh firman Allah dalam surat Al – Baqarah ayat 30
ذإو
ﻲ   ﺎ  ﻲ إ ﺔﻜﺌٓ  ﻚ ر لﺎ ضرﻷ ْآﻮ ﺎ  ۖﺔ ﺧ ﻚ ﺴ و ﺎﮭ  ﺪﺴ    ﺎﮭ أ ءٓﺎ ﺪ ﺢ ﺴ   ﺤ و
نﻮ  ﻻ ﺎ   أ ٓﻲ إ لﺎ   ۖﻚ  سﺪ و كﺪ ﺤ
٣
“ Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah
di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbib dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.” (QS.Al-Baqarah : 3 ) Sebagai khalifah manusia
ditugaskan oleh Allah selain untuk beribadah, mengelola bumi, kemudian
bermuamalah dengan sesama manusia. Kegiatan bermuamalah dengan sesama manusia ini salah satunya adalah dengan tolong menolong. Asuransi merupakan salah satu bentuk kegiatan tolong- menolong antara dua pihak untuk saling menanggung resiko. Pihak yang pertama bertindak sebagai penanggung dan pihak yang kedua adalah sebagai pihak tertanggung.
Tidak menentunya kebutuhan ekonomi yang akan dihadapi di masa depan, perlu dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini. Salah satunya adalah dengan asuransi. Asuransi merupakan hal yang tidak asing lagi bagi dunia khususnya bagi masyarakat indonesia.
Industri Perasuransian di Indonesia berdasarkan laporan Perasuransian Indonesia
tahun
2011
mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Pertumbuhan tersebut ditunjukkan oleh peningkatan jumlah premi bruto industri asuransi pada tahun 2011 mencapai Rp. 125,1 triliun, atau mengalami peningkatan sebesar 17,5% dari tahun sebelumnya (2010) sebesar Rp 106,4 triliun. Kontribusi terbesar premi bruto industri asuransi tahun 2010 berasal dari sektor asuransi jiwa sebesar 60,45% kemudian diikuti oleh asuransi kerugian dan reasuransi sebesar 25,6%, penyelenggara program asuransi PNS dan TNI/Polri sebesar 9,4% serta penyelenggara program asuransi sosial dan jaminan hari tua sebesar 4,6%. (Laporan Perasuransian, 2011)
Dewasa ini fungsi asuransi tidak hanya untuk melindungi harta dan jiwa, didalamnya juga terkandung investasi yang masih diragukan akan kehalalannya. Asuransi konvensional menginvestasikan dana yang didapatkan dari peserta tanpa mempertimbangkan halal dan haramnya. Sehingga didalam investasi tersebut mencakup unsur-unsur gharar (ketidakpastian, ketidakjelasan), maisir
(peruntungan, perjudian), dan riba (bunga) pada akad maupun operasionalisasinya.
Lain halnya dengan asuransi syariah, prinsip yang dianut oleh asuransi syariah disini adalah dasar syariat yang memungkinkan antara dua belah pihak untuk saling toleran untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan suatu bentuk bencana yang diderita oleh peserta. Risiko kerugian akibat musibah yang tidak terduga wajib untuk ditanggung bersama (risk sharing) tidak untuk ditanggung sendiri-sendiri (risk retention) maupun dialihkan ke pihak lain (risk transfer). Di sinilah esensi dari asuransi dalam islam yaitu risk sharing yang didalamnya terdapat prinsip saling tolong- menolong (ta’awun), saling melindungi (takaful), kerjasama, dan saling bertanggung jawab. Asuransi syariah dalam penerapannya berusaha untuk menyelaraskan kehidupan dunia dan akhirat serta memasukkan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam. Bagi masyarakat muslim di Indonesia, asuransi merupakan persoalan baru yang masih dipertanyakan apakah operasionalnya
berjalan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam atau tidak.
Mengingat Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan yang diterangkan oleh firman Allah dalam surat AL-Hasyr ayat 59
ﺎﮭ ﺄٓ ﺬ ْاﻮ اء ْاﻮ ˴͉ͿԼ ﺎ  ﺲ  ﺮﻈ و و  ۖﺪﻐ   ﺪ ْاﻮ ى˴͉ͿԼ ͉ϥ˶· ˴͉ͿԼ نﻮ  ﺎ  ﺮ ﺧ ٨
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr: 18)
maka pemerintah dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan asuransi
syariah dengan cara
mengeluarkan fatwa DSN MUI NO:21 /DSN-MUI/X/2001. Berdasarkan Fatwa DSN MUI
No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, telah ditetapkan bahwa Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri dari akad tijarah dan atau akad tabarru’. Dalam akad tijarah, perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai shahibul mal (pemegang polis), dan dalam akad tabarru’, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana. Perusahaan
Asuransi Syariah
memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad
tijarah (mudharabah), dan dari pengelolaan dana akad tabarru’ (hibah) Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh ujrah (fee). Perkembangan pesat yang dialami asuransi syariah akhir-akhir ini tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengasuransikan bukan hanya jiwanya saja tapi juga harta, barang, kendaraan bahkan perusahaan dan lain-lainnya yang sejalan dengan prinsip ekonomi syariah. Hal tersebut berbanding lurus dengan adanya strategi pengembangan bisnis dari beberapa perusahaan asuransi yang menawarkan produk asuransi syariah seperti yang dilakukan oleh salah satunya adalah perusahan asuransi AJB Bumiputera 1912. AJB Bumiputera 1912 merupakan perusahaan asuransi ternama di Indonesia terhitung sejak tahun 1912 didirikan, perusahaan ini menjadi perusahaan asuransi terlama diantara perusahaan-perusahaan asuransi lainnya. Kemudian yang menarik dari perusahaan asuransi ini adalah prinsip mutual share yang mereka pegang, dimana setiap pemegang polis adalah pemilik perusahaan.
Pada tahun 2002 AJB
Bumiputera
1912 memiliki beberapa produk asuransi yang berlabelkan syariah. Meskipun produk tersebut sudah berlabelkan syariah, namun masih perlu di analisis apakah sistem operasionalnya berjalan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan produk tersebut berlabelkan syariah, maka perusahan tersebut harus bertanggung
jawab atas label syariah yang di sandang oleh produknya. Serta menurut pengamatan peneliti sebagai mahasiswa bahwa masyarakat kebanyakan masih menganggap operasional dari produk asuransi syariah itu tidak jauh berbeda dengan
operasional asuransi konvensional.
Untuk mengungkap apakah sistem operasional suatu produk asuransi syariah tersebut berjalan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang telah tertera di Fatwa DSN MUI, peneliti menggunakan topik tersebut untuk membuat penelitian kualitatif yang berjudul “Tinjauan Syariah Sesuai dengan Fatwa MUI No: 21/DSN- MUI/X/2001 pada Operasional Produk Asuransi Syariah Perusahaan Asuransi AJB Bumiputera Kantor Cabang Syariah Surabaya”. Rumusan Masalah Rumusan
masalah
dalam
penelitian ini adalah Apakah operasional produk asuransi syariah PT. AJB Bumiputera cabang surabaya sesuai dengan Fatwa MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 ?

## Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah operasional produk asuransi syariah PT. AJB Bumiputera cabang surabaya sesuai dengan Fatwa MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001.

## II. PENGEMBANGAN PROPOSISI
Perbedaan Asuransi
Syariah dengan

## Asuransi Konvensional
Ada tujuh perbedaan mendasar
antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Perbedaan tersebut adalah:
(http://www.asuransisyariah.net/ 2008/08/perbedaan-asuransi-syariah- dan.html, diakses pada tanggal 5 aprill 2014)
1. Asuransi syaria’ah memiliki Dewan
Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dananya. Dewan Pengawas Syariah ini tidak ditemukan dalam asuransi konvensional.
2. Akad yang dilaksakan pada asuransi syari’ah berdasarkan tolong menolong.
Sedangkan
asuransi konvensional berdasarkan jual beli.
3. Investasi dana pada asuransi syari’ah berdasarkan bagi hasil (mudharabah). Sedangkan pada asuransi konvensional memakai bunga (riba) sebagai landasan perhitungan investasinya.
4. Kepemilikan dana pada asuransi syari’ah merupakan hak peserta.
Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan. Sehingga, perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya. 5. Dalam mekanismenya, asuransi syariah tidak mengenal dana hangus seperti yang terdapat pada asuransi konvensional. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan inginn mengundurkan diri sebelum masa reversing period, maka dana yang dimasukkan dapat diambil kembali, kecuali sebagian dana kecil yang telah diniatkan untuk tabarru’.
6. Pembayaran klaim pada asuransi syari’ah diambil dari dana tabarru’ (dana kebajikan) seluruh peserta yang sejak awal telah diikhlaskan bahwa ada penyisihan dana yang akan dipakai sebagai dana tolong menolong di antara peserta bila terjadi musibah. Sedangkan pada asuransi konvensional pembayaran klaim diambilkan dari rekening dana perusahaan.
7. Pembagian keuntungan pada asuransi syari’ah diabgi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan. Sedangkan pada asuransi konvensional seluruh keuntungan menjadi hak milik perusahaan.
Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Fatwa ini muncul untuk menjawab segala pertanyaan tentang asuransi syariah, serta untuk dijadikan pedoman bagi pihak-pihak yang memerlukannya. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.21/ DSN-MUI/X/2001 berisi tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, yang isinya
sebagai berikut : Pertama : Ketentuan Umum 1. Asuransi syariah (ta’min, takful atau tadhamun)
adalah
usaha
saling
melindungi dan
tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
2. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm
(penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.
3. Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
4. Akad tabarru’ adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
5. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi seuai dengan kesepakatan dalam akad.
6. Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajb diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Kedua : Akad dalam asuransi
1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan/atau akad tabarru’.
2. Akad tijarah yang dimaksud dalam ayat
(1) adalah mudharabah. Sedangkan akad tabarru’ adalah hibah.
3. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan:
a. Hak & kewajiban peserta dan perusahaan;
b. Cara dan waktu pembayaran premi;
c. Jenis akad tijarah dan/atau akad tabarru’ serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.
Ketiga : Kedudukan para pihak dalam akad tijarah & tabarru’
1. Dalam akad tijarah (mudharabah)
perusahaan bertindak sebagai mudharib
(pengelola) dan peserta bertindak sebagai shahibul mal (pemegang polis). 2. Dalam akad tabarrru’ (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. Keempat : Ketentuan dalam akad tijarah
& tabarru’
1. Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabarru’ bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela
melepaskan haknya
sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. 2. Jenis akad tabarru’ tidak dapat diubah menjadi jenis akad tijarah.
Kelima : Jenis asuransi dan akadnya 1. Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
2. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah mudharabah dan hibah.
Keenam : Premi 1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tijarah dan jenis akad tabarru. 2. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya. 3. Premi yang berasal dari jenis akad mudharabah dapat diinvestasikan dan
hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.
4. Premi yang berasal dari jenis akad tabarru dapat diinvestasikan.
Ketujuh : Klaim
1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian. 2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan. 3. Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban
perusahaan untuk memenuhinya.
4. Klaim atas akad tabarru merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.
Kedelapan : Investasi
1. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.
Kesembilan : Reasuransi
Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah. Kesepuluh : Pengelolaan
1. Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
2. Perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (mudharabah).
3. Perusahaan asuransi syariah memperoleh ujrah (fee) dari pengelolaan dana akad tabarru’ (hibah).
Kesebelas : Ketentuan tambahan 1. Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh DPS. 2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyarawah.
3, Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan,
akan diubah
dan disempurnakan sebagaimana mestinya. (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2006)

## Landasan Syariah
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa hukum-hukum muamalat adalah bersifat terbuka, artinya Allah SWT.
Dalam Al-Qur’an hanya memberikan aturan yang bersifat garis besarnya saja. Selebihnya terbuka bagi mujtahid untuk mengembangkan melalui pemikirannya selama tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Al-Hadist. (Dewi, 2004: 141)
Selain bersifat terbuka, para ulama dan fuqaha (ahli fikih) dalam menetapkan hukum dalam menyangkut masalah- masalah syariah, selalu mendasarkan ketetapan dengan suatu prinsip pokok bahwa, “Segala sesuatu asalnya mubah (boleh) selagi tidak ada nash yang tegas dan sah
dari
syariat yang mengharamkannya.” (Sula, 2004: 1) Adapun landasan Islam dalam operasional asuransi Islam pada dasarnya
ada dua macam: (Huda dan Heykal,
2010: 159) 1. Sumber tekstual atau sumber tertulis (disebut juga nushush).
2.
Sumber non tekstual atau sumber tak tertulis (disebut juga ghair al-nushush) seperti istishan dan qiyas.
Terdapat
beberapa landasan hukum yang penting tentang asuransi
Islam, di antaranya adalah:
1. Al-Qur’an
Dalam Al-Qur’an memang tidak dijlaskan secara utuh tentang praktik asuransi Islam dan tidak ada satu pun ayat yang menjelaskan praktik ta’min dan takaful. Akan tetapi, dalam Al-Qur’an terdapat ayat yang memuat tentang nilai-nilai asuransi Islam (Syarifuddin, 2001: 1). 2. Sunah Nabi Muhammad SAW

## III. METODE PENELITIAN

## Pendekatan Penelitian
Penulis menggunakan pendekatan kualitatif terhadap penelitian ini. Penelitian kualitatif dipilih karena lebih sensitif terhadap peran dan berbagai pengaruh yang timbul.
Penelitian
ini menggunakan metode survei deskriptif, karena penelitian ini melakukan survei kemudian dianalisis agar mendapatkan jawaban yang sesuai. Survei deskriptif didesain untuk menjawab pertanyaan “apakah” yang sesuai dengan pertanyaaan pada penelitian ini dengan rumusan masalah apakah sistem operasional produk asuransi syariah AJB Bumiputera 1912 cabang Surabaya telah sesuai dan memenuhi persyaratan
sebagaimana terdapat dalam Fatwa DSN MUI No:21/DSN-MUI/X/2001.

## Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini adalah hanya terbatas pada sistem operasional produk asuransi syariah dari perusahaan PT AJB Bumiputera cabang surabaya apakah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh MUI melalui fatwa DSN MUI NO:21 /DSN-MUI/X/2001

## Jenis dan Sumber Data
Dalam peneltitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data tambahan. Data primer dapat diperoleh secara langsung yaitu dengan cara menanyakan pertanyaan kepada seseorang yang menjadi informan dan mengumpulkan dokumentasi.
Sedangkan data sekunder adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen perusahaan, buku-buku yang berkaitan dengan asuransi syariah, juga ditunjang dengan melakukan pencarian data-data melalui browsing internet dan sumber- sumber lain yang relevan. Selain itu juga didapat dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai asuransi syariah. (Sugiyono, 2012:225)

## D. Teknik Mendapatkan Informan
Sampel merupakan bagian terkecil dari populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara representatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak dapat ditentukan dengan perhitungan statistik. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teknik purposive untuk
memperoleh informan, dimana peneliti menentukan
informan berdasarkan
subyek atau obyek tujuan, menggunakan pertimbangan pribadi yang sesuai dengan topik penelitian.

## Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk membutuhkan kedua data tersebut diperlukan langkah-langkah yang berbeda. Data primer yang digunakan sebagai data utama didapat melalui wawancara secara mendalam dengan berbagai narasumber yang dibutuhkan.

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis penelitian ini adalah pendekatan analisis kualitatif deskriptif. Analisis tersebut bertujuan menganalisis data studi kasus dengan membuat penjelasan (naratif) dan menggambarkan (deskripsi) kasus yang bersangkutan dan membuktikan proporsi teoritis yang telah dibuat. Pembahasan dilakukan dengan cara membahas bagaimana sistem operasional produk asuransi syariah dalam kesehariannya apakah telah sesuai dengan fatwa DSN atau belum. Selain itu, juga menganalisis kesesuaian sistem operasional asuransi syariah dengan Al- quran dan Hadits.
Teknik Validasi Data
Validasi
dari penelitian menggunakan uji kredibilitas. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan
perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan
dalam
penelitian, triangulasi, diskusi degan teman sejawat, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan membercheck. Pada penelitian ini teknik uji kredibilitas yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik triangulasi data.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Asuransi syariah
merupakan kegiatan saling menanggung (risk sharing) antara pihak yang tertanggung atau biasa disebut peserta asuransi sebagai pemilik dana (shahibul maal) dengan pihak penanggung yaitu perusahaan asuransi sebagai pihak yang mengelola dana (mudharib). Dalam operasionalnya, asuransi syariah harus berjalan sesuai dengan Al-quran dan As-sunnah.
Dalam penelitian
ini peneliti menitikberatkan pada analisis operasional produk asuransi syariah berdasarkan
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia, dengan obyek penelitian operasional produk asuransi syariah. Penelitian ini didasarkan pada fakta yang menyebutkan hingga saat ini setidaknya 87 juta penduduk di Indonesia memegang polis asuransi konvensional maupun syariah. Permasalahannya terdapat pada jumlah pemegang polis asuransi konvensional yang lebih tinggi dari jumlah pemegang polis asuransi syariah. Hal ini berbanding terbalik dengan fakta yang ada di negara Indonesia, yaitu mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Sebagai umat islam yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah secara kaffah,
seharusnya masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam ini pandai memilih mana sesuatu yang sesuai dengan syariat Islam dan mana yang tidak.
Dengan adanya Fatwa DSN MUI No:21/DSN-MUI/X/2001 yang memuat tentang segala peraturan yang mengatur operasional asuransi syariah di Indonesia, perusahaan asuransi yang sebelumnya hanya mempunyai produk asuransi yang berbasis konvensional mulai mengeluarkan produk asuransi yang berdasarkan prinsip syariah islam. Namun dengan kemunculan produk asuransi syariah di tengah-tengah masyarakat ini perlu di analisis apakah produk asuransi syariah tersebut benar-benar berjalan sesuai dengan prinsip syariah islam khususnya fatwa MUI yang notabene sebagai pihak yang mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah produk tersebut berjalan sesuai dengan syariah Islam atau tidak. Namun selama ini hal yang masih menjadi fenomena masyarakat di Indonesia adalah mereka masih menganggap operasional produk asuransi syariah itu sama dengan produk asuransi konvensional, bahkan mereka menganggap asuransi konvensional itu lebih praktis daripada asuransi syariah yang secara mendetail tertera di polisnya sehingga membuat para calon peserta yang awam terhadap asuransi sulit untuk memahaminya.
AJB Bumiputera 1912 merupakan salah satu perusahan asuransi yang telah berkiprah cukup lama di dunia
perasuransian di Indonesia dan telah memiliki jaringan yang cukup luas di seluruh
nusantara. Produk yang ditawarkan oleh Bumiputera pun sebagian ada yang berlabelkan syariah yang baru pada tahun 2002 di luncurkan secara resmi oleh mereka. Kemudian untuk meyakinkan kepada masyarakat apakah operasional produk asuransi syariah ini sesuai dengan prisip syariat islam maka peneliti melakukan analisis atau tinjauan syariah terhadap
perusahaan AJB Bumiputera secara keseluruhan operasionalnya berdasarkan Fatwa DSN MUI
No:21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Dalam melakukan analisis atau tinjauan syariah ini, peneliti menggunakan enam indikator seperti yang tercantum dalam fatwa
tersebut. Adapun enam indikator tersebut adalah :
1. Akad Akad merupakan suatu hal yang
wajib ada di dalam segala aktifitas ekonomi syariah termasuk juga asuransi syariah. Di dalam fatwa
DSN-MUI disebutkan “Akad yang dilakukan antara
peserta dengan perusahaan adalah tijarah (mudharabah) dan tabarru’ (hibah)”. Layaknya perusahaan asuransi yang berlabel syariah, AJB Bumiputera 1912 divisi syariah memiliki dua akad utama yang ada dalam setiap produknya yaitu akad tijarah dan akad tabarru’ yang tercantum didalam polis asuransi.
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 didapatkan hasil bahwa:
”di dalam setiap produk asuransi syariah kami selalu tercantum akad tabarru’ dan tijarah di dalam polis. Kalau akad tijarah merupakan akad yang investasinya dalam bentuk mudharabah yang prosentase bagi hasil kepada peserta disetujui oleh kedua belah pihak. Kemudian untuk dana akad tabarru’ adalah dana yang diambil sebagian dari premi yang dibayarkan peserta tujuannya untuk kebajikan dan untuk menolong sesama peserta asuransi apabila salah satunya terkena musibah.”
Pernyataan dari informan 1 tersebut diperkuat oleh pernyataan dua orang informan utama dalam penelitian ini. Berikut hasil wawancara dengan informan 3:
”Semua secara jelas tertera dalam polis mulai dari akad tabarru’ hingga akad tijarah. Prosentase pembagian hasil mudharabahnya juga jelas, sehingga saya sebagai peserta merasa aman dana saya di pegang dan diolah oleh AJB.”
Kemudian wawancara dengan informan utama yang kedua adalah dengan informan 2. Berikut kutipan wawancara dengan informan 2:
“Saya kurang memahami tentang akad- akad tersebut. Yang saya tahu semuanya sangat jelas dan secara detail mereka cantumkan di dalam polis.”
Peneliti juga menemukan adanya rincian dana untuk akad tijarah dan tabarru’ dalam rincian titipan kontribusi pada polis yang nantinya akan disepakati oleh peserta.
Sumber: AJB Bumiputera 1912; Surat Permintaan Asuransi Syariah, hal 2 Gambar 1. Rincian Titipan Kontribusi Kemudian di dalam fatwa disebutkan lagi mengenai akad yaitu
“Dalam akad sekurang-kurangnya disebutkan Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan, Ujrah yang disepakati, cara dan waktu pembayaran premi, serta syarat-syarat lain yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi.” Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 didapatkan hasil bahwa “Semua hak dan kewajiban peserta dan perusahaan, ujrah yang disepakati, cara dan waktu pembayaran premi tertera di dalam polis. Di dalam polis juga tercantum syarat-syarat umum polis.”
Kedua informan yang berasal dari peserta asuransi syariah juga menyatakan hal yang sama seperti yang dikatakan oleh informan 1. Berikut hasil wawancara
dengan informan 3.
“Semua secara jelas tertera dalam polis mulai dari hak dan kewajiban peserta maupun perusahaan kemudian pembagian prosentase bagi hasil lalu prosentase dana hibah atau tabarru’
semuanya secara gamblang tertera di dalam polis dan tidak ada yang disembunyikan oleh perusahaan kepada peserta.”
Pada asuransi syariah akad tijarah dapat diubah menjadi akad tabarru’ namun akad tabarru’ tidak bisa diubah menjadi akad tijarah. Dalam fatwa DSN- MUI disebutkan “Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi
akad tabarru’ sedangakan akad tabarru’ tidak dapat diubah menjadi
akad tijarah”.
Berdasarkan hasil wawancara dengan
informan 1 didapatkan hasil bahwa
“Akad tijarah yang utamanya adalah untuk investasi (mudharabah) dapat diubah menjadi tabarru’ apabila pemilik dana menghibahkan dana investasinya untuk diberikan kepada peserta lain yang terkena musibah.
Akad tabarru’ yang dari awal akadnya dananya adalah untuk kebajikan dan dihibahkan maka tidak bisa dijadikan akad tijarah”
Dengan demikian menurut hasil penelitian yang dilakukan, poin akad asuransi syariah yang dimiliki oleh AJB Bumiputera sesuai dengan poin akad asuransi syariah di dalam Fatwa DSN-MUI. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan dari peserta asuransi syariah AJB Bumiputera dan di dalam polis juga tertera jelas mengenai akad tersebut.
2. Premi
Setiap peserta yang ingin dirinya diberikan perlindungan oleh perusahaan asuransi syariah diwajibkan untuk membayar premi. Premi atau kontribusi
adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta sesuai dengan kesepakatan di awal dan kemudian dana tersebut akan dikelola oleh perusahaan. Dalam asuransi syariah dana premi yang dibayarkan terbagi menjadi dua yaitu dana untuk tijarah dan dana untuk tabarru’. Di dalam fatwa DSN-MUI disebutkan bahwa “Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tijarah dan tabarru’” Perusahaan AJB Bumiputera memperlakukan
dana premi yang dibayarkan oleh peserta dengan memisahkannya menjadi dua yaitu tijarah yang dananya digunakan untuk investasi, kemudian tabarru’ yang dananya digunakan untuk kebajikan. Berikut hasil wawancara dengan informan 1 : “Untuk pembayaran premi didalam polis sudah tertera berapa bagian dana peserta untuk tijarah dan berapa bagian dana untuk tabarru’” Pernyataan dari informan 1 tersebut sesuai dengan apa yang ada di dalam polis asuransi syariah AJB Bumiputera.
Sumber: AJB Bumiputera 1912; Surat Permintaan Asuransi Syariah, hal 2 Gambar 2.
Rincian Titipan Kontribusi
Gambar 2. menunjukkan bahwa dana premi yang dibayarkan peserta nantinya akan terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya adalah akad tabarru’ dan tijarah atau investasi.
Dalam menentukan besarnya premi yang dikenakan pada peserta yang mau mendaftar adalah dengan seperti yang disebutkan dalam fatwa DSN-MUI berikut “Untuk menentukan besarnya premi perusahaan dapat menggunakan rujukan tabel mortalita dan tabel mordibita dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya”. Informan 1 menjelaskan dalam kutipan wawancara sebagai berikut. “Besarnya dana
premi tergantung kemampuan dari peserta itu sendiri kemudian petugas hanya akan menghitung berapa dana yang akan dijadikan tijarah dan tabarru’ tentunya melalui kesepakatan antara dua belah pihak antara peserta dan perusahaan” Informan 3 juga menjelaskan bahwa besarnya premi yang dikenakan kepada peserta sesuai dengan kemampuan peserta itu sendiri. Berikut hasil wawancara dengan informan 3 “Pembayaran premi sesuai dengan kemampuan peserta dan tidak dipaksakan oleh perusahaan.” Dengan demikian menurut hasil
penelitian, poin premi pada AJB Bumiputera 1912 sesuai dengan poin premi fatwa DSN-MUI. 3. Klaim
Klaim pada dasarnya adalah hak peserta yang wajib dibayarkan oleh perusahaan yang jumlahnya sesuai dengan akad yang disepakati di awal. Dengan catatan peserta juga harus terlebih dahulu melunasi premi atau kontribusi yang juga telah disepakati. Di dalam fatwa DSN-MUI disebutkan bahwa “Klaim dibayarkan sesuai dengan akad yang disepakati pada awal perjanjian dan sesuai dengan premi yang
dibayarkan.” Informan 1 menyatakan dalam whasil wawancara sebagai berikut. “Jumlah dana klaim yang dibayarkan kepada peserta sesuai dengan apa yang disepakati oleh peserta dan petugas pada saat akad. Petugas juga menjelaskan rincian dana yang diperoleh pada saat klaim sesuai dengan dana premi yang dibayarkan peserta.” Peneliti juga mendapatkan jawaban yang sama dari dua orang informan utama. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3, didapatkan fakta: “Klaim yang saya dapatkan sesuai dengan perjanjian akad diawal dan sesuai dengan jumlah premi yang saya bayarkan.”
Kemudian didapatkan fakta juga dari informan 2:
” Saya sudah mendapatkan dana klaim ketika anak saya yang kedua tersebut masuk sekolah dasar. Dan saya
mendapatkan dana klaim yang sesuai dengan perjanjian awal dan sesuai dengan yang tertulis di polis yang kami sepakati.”
Dengan demikian menurut hasil penelitian yang telah dilakukan, poin klaim yang terdapat pada AJB
Bumiputera 1912 divisi syariah sesuai dengan poin klaim yang ada pada fatwa DSN-MUI. Hal ini didapat karena peserta asuransi syariah AJB Bumiputera 1912 mendapatkan dana klaim yang sesuai
dengan kesepakatan di awal.
4. Investasi
Investasi merupakan hal terpenting yang harus dilakukan oleh perusahaan asuransi agar dana premi yang masuk ke perusahaan bisa menjadi dana yang produktif. Asuransi syariah hanya menginvestasikan dana peserta pada lembaga keuangan bank maupun non- bank yang berdasarkan prinsip syariah. Di dalam fatwa DSN-MUI disebutkan bahwa “Perusahaan wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.” AJB Bumiputera sebagai perusahaan asuransi yang juga memiliki divisi syariah melakukan investasi hanya kepada lembaga keuangan yang mempunyai prinsip syariah. Seperti yang dikatakan oleh informan 1 dalam hasil wawancara berikut.
“AJB Bumiputera hanya menginvestasikan ke perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah Islam, kalau reksadana ya reksadana yang syariah ada juga yang diinvestasikan ke sukuk dan obligasi syariah.”
Di dalam laporan keuangan tahun 2012 milik AJB Bumiputera divisi syariah juga terdapat rincian dana yang diinvestasikan
berapa jumlahnya dan kepada siapa diinvestasikan dana tersebut.
Sumber: Laporan Keuangan Unit Usaha Syariah per 31 Desember 2012 dan 2011 AJB Bumiputera 1912
Gambar 3.
Neraca Dana Investasi Peserta Per 31 Desember 2012 dan 2011 Dengan demikian menurut hasil
penelitian yang telah dilakukan, poin investasi pada AJB Bumiputera 1912 divisi syariah sesuai dengan poin investasi pada fatwa DSN-MUI.
5. Reasuransi Reasuransi adalah istilah yang digunakan pada
saat perusahaan asuransi melindungi dirina terhadap suatu
resiko yang akan dialami dengan memanfaatkan jasa dari perusahaan asuransi lain. Reasuransi haru dilakukan oleh setiap perusahaan asuransi agar perusahaan asuransi tersebut bisa terus mempertahankan keeksistensiannya.
Begitu juga perusahaan asuransi syariah yang harus melakukan reasuransi. Namun proses reasuransi tersebut harus juga harus sesuai dengan syariah. Di dalam fatwa
disebutkan bahwa “Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi pada perushaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah.” AJB Bumiputera divisi
syariah sebagai perusahaan asuransi syariah melakukan reasuransinya hanya kepada perusahaan reasuransi yang memiliki prinsip syariah. Informan 1 menegaskan bahwa : “AJB Bumiputera
hanya melakukan reasuransi dengan perusahaan reasuransi yang operasionalnya berprinsip syariah” Pernyataan informan 1 tersebut diperkuat dengan bukti dari Laporan keuangan tahun 2010 milik AJB Bumiputera yang mencantumkan nama reasuradur utamanya adalah perusahaan reasuransi yang memiliki divisi syariah
Sumber : Laporan Keuangan Unit Usaha Syariah per 31 Desember 2012 dan 2011 AJB Bumiputera 1912
Gambar 4. Reasuradur Utama
Kedua perusahaan reasuransi tersebut memiliki layanan reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah.
Dengan demikian menurut hasil penelitian yang dilakukan, poin reasuransi yang terdapat di AJB Bumiputera 1912 divisi syariah sesuai dengan poin
reasuransi di dalam fatwa DSN-MUI. 6. Pengelolaan Dana
Pengelolaan dana peserta yang dilakukan oleh perusahaan asuransi harus sesuai dengan syariat islam dimana di dalamnya tidak boleh mengandung unsur riba, gharar, maysir. Dalam pengelolaan dana investasi, bagi hasil yang
didapatkan oleh perusahaan harus dari dana yang akadnya tijarah. Di dalam Fatwa DSN-MUI
disebutkan
bahwa “Perusahaan memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah.” Informan 1 menyatakan dalam hasil wawancara sebagai berikut “Perusahaan memperoleh dana bagi hasil dari akad tijarah yang di investasikan dengan akad mudharabah yang prosentase
pembagiannya telah disepakati oleh peserta dan perusahaan”
Pembagian prosentase yang disepakati oleh peserta dan perusahaan ini tercantum di dalam surat pernyataan atau polis asuransi.
Sumber: AJB Bumiputera 1912; Surat Permintaan Asuransi Syariah, hal 4 Gambar 5. Pernyataan Calon Peserta Nomor 12 Kemudian di dalam fatwa DSN-MUI
juga disebutkan bahwa “Perusahaan memperoleh ujrah (fee) dari pengelolaan
dana tabarru’” Informan 1 menyebutkan bagaimana cara menetukan besarnya ujrah dengan hasil wawancara sebagai berikut.
” Perusahaan pasti membutuhkan dana ujrah untuk menggaji karyawannya eksistensi perusahaan tersebut. Dana ujrah didapat dari pengelolaan dana hibah yang dibayarkan oleh peserta .“
Uraian yang menyebutkan bahwa ujrah didapatkan dari hasil pengelolaan dana tabarru’ disebutkan dalam polis asuransi.
Sumber: AJB Bumiputera 1912; Surat Permintaan Asuransi Syariah, hal 4 Gambar 6. Pernyataan Calon Peserta Nomor 12 Dengan demikian menurut hasil
penelitian yang telah dilakukan, poin pengelolaan dana yang ada di AJB Bumiputera 1912 sesuai dengan poin pengelolaan dana fatwa DSN-MUI.

## V. SIMPULAN
Berdasarkan analisis dan
pembahasan yang dilakukan terkait
dengan enam indikator yaitu akad, premi, klaim, investasi, reasuransi, dan pengelolaan dana yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 21/DSN-MUI/X/2001 maka dapat diperoleh produk asuransi syariah Perusahaan AJB Bumiputera 1912
telah memenuhi keenam indikator Fatwa DSN MUI tersebut. Karena telah memenuhi keenam
indikator tersebut maka operasional produk asuransi syariah AJB Bumiputera 1912 berjalan sesuai dengan fatwa DSN MUI NO:21/DSN/MUI/X/2001.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an dan Al-Hadits Antonio, M Syafi’i. 1994. Asuransi dalam Perspektif Islam. Jakarta: STI
Anwar, Khoiril. 2007. Asuransi Syariahh Halal Dan Mashlahah. Tiga serangkai: Solo. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2006. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Jakarta: Dewan Syariah Nasional Dewi, Gemala. 2004. Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di
Indonesia. Jakarta:
Prenada Media Huda, Nurul & Mohammad Heykal. 2010. Lembaga Keuangan Islam:Tinjauan
Teoretis dan Praktis.Jakarta:
Kencana Prenada Media Group Laporan perasuransian. 2011 Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 1987. Asuransi di Dalam Islam [Insurance in an Islamic Economy].Diterjemahkan oleh Ta’lim Musafir. Bandung: Penerbit Pustaka Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.
Bandung: Alfabeta
Suhendi, Hendi. 2010. Fiqh Muamalah.
Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
Sula, Muhammad Syakir. 2004. Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional. Jakarta: Gema Insani Press
Syarifudin, Amir. 2001. Ushul Fiqh Jilid 2.
Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu Yin, Robert K. 2012. Studi Kasus Desain & Metode. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
(http://www.asuransisyariah.net/2008/08/p erbedaan-asuransi-syariah-dan.html, diakses pada tanggal 5 april 2014)