## RATIO DECIDENDI TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II KEPADA PENGGUGAT ATAS TINDAKAN WANPRESTASI (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1682K/PDT/2020)
Alifatul Renawati Zamroh a, Nur Handayati b, Subekti c, Noenik Soekorini d, Sri Astutik e a Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo, Email: renawati761@gmail.com b Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo, Email: nur.handayati@unitomo.ac.id c Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo, Email: subekti@unitomo.ac.id d Fakultas Hukum Universitas Dr.Soetomo, Email: noenik.soekorini@unitomo.ac.id e Fakultas Hukum Universitas Dr.Soetomo, Email: sri.astutik@unitomo.ac.id
Naskah diterima: 26 Juli 2024; revisi: 5 Agustus 2024; disetujui: 9 Agustus 2024 DOI: 10.55551/jip.v5i2.134

## Abstrak:
Penelitian  ini  menganalisis  putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  dalam perkara perdata nomor 1682 K/Pdt/2020 yang melibatkan PT. Astra Sedaya Finance selaku Tergugat I dan Nario Abe selaku Tergugat II dengan Penggugat Muhammad Hikman  Ballaga.  Perkara  tersebut  berpusat  pada  perbedaan  pendapat  mengenai pembiayaan  kendaraan bermotor  yang  menyebabkan  adanya  penarikan  kendaraan oleh  Tergugat  I  Dan  Tergugat  II  atas  tindakan  wanprestasi  Penggugat. Menggunakan  metodologi  perkara  dan  teknik  yuridis  normatif,  penelitian  ini menganalisis  putusan  Mahkamah  Agung,  Pengadilan  Tinggi  Sulawesi  Tenggara, dan  Pengadilan  Negeri  Kendari.  Berdasarkan  temuan  penelitian,  penggugat  harus membayar  biaya  litigasi  di  semua  tingkat  peradilan  setelah  Mahkamah  Agung menolak  permohonan  kasasi  penggugat.  Kajian  ini  menyoroti  faktor-faktor  hukum yang  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam  menyelesaikan  sengketa  pembiayaan kendaraan  dan  bagaimana  faktor-faktor  tersebut  mempengaruhi  pihak-pihak  yang bersengketa.  Perbedaan  pendapat  tersebut  menyangkut  pengaturan  pembiayaan antara Tergugat dan Penggugat yang memuat jaminan fidusia. Pertimbangan hukum hakim  atas  wanprestasi,  penyitaan  mobil  tanpa  surat  perintah,  dan  keharusan melakukan  pembayaran  angsuran  bulanan  semuanya  terlibat  dalam  kasus  ini. Dalam  mengambil  keputusan,  hakim  juga  mempertimbangkan  hak  para  pihak  atas perlindungan hukum dan rasa keadilan.
Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum, Hakim
KEPADA PENGGUGAT ATAS TINDAKAN WANPRESTASI (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1682K/PDT/2020)
Alifatul Renawati Zamroh a, Nur Handayati b, Subekti c, Noenik Soekorini d, Sri Astutik e

## LATAR BELAKANG
Pesatnya perkembangan transaksi digital dan ketergantungan yang meningkat pada data untuk berbagai tujuan. Penulis menyoroti peningkatan operasi ilegal yang melibatkan  informasi  keuangan,  yang  memengaruhi  berbagai  aspek  kehidupan, termasuk  penggunaan  kendaraan  bermotor  tanpa  izin  dan  praktik  berutang  yang tidak sah. Masalah ini menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi individu dan  bisnis,  baik  karena  pencurian  kendaraan  bermotor  maupun  beban  bunga  dan denda dari utang yang tidak sah. 1
Dalam  konteks  hukum  Indonesia,  segala  bentuk  perilaku  yang  melanggar hukum  menjadi  perhatian  utama,  terutama  dalam  hal  penyelesaian  pembayaran yang  melibatkan  transaksi  online.  Indonesia  sebagai  negara  hukum  menekankan bahwa setiap tindakan dan kebijakan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2 Pasal  27  ayat  (1)  UUD  1945  menegaskan  bahwa  setiap  warga  negara  memiliki kewajiban  untuk  menjunjung  tinggi  hukum  dan  pemerintahan,  dengan  kedudukan yang sama di mata hukum.
Salah  satu  isu  utama  yang  dihadapi  adalah  ketidakpastian  hukum  dalam perjanjian  pembiayaan  yang  mencakup  jaminan  fidusia. 3 Banyak  lembaga pembiayaan  yang  tida  k  mengikuti  prosedur  hukum  yang  benar  dalam  pembuatan akta  jaminan  fidusia,  sehingga  dapat  mengakibatkan  penuntutan  di  kemudian  hari. Dalam  konteks  ini,  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  lembaga pembiayaan  dapat  berakibat  pada  kerugian  finansial  bagi  konsumen,  yang seharusnya  dilindungi  oleh  undang-undang.Dalam  hal  ini  bertujuan  untuk mengidentifikasi  dan  menganalisis  masalah-masalah  tersebut,  serta  untuk memberikan  rekomendasi  tentang  perlindungan  hukum  yang  lebih  baik  bagi konsumen dan pemegang fidusia.
Perbuatan  melawan  hukum  menimbulkan  tanggung  jawab  perdata,  artinya pelaku  harus  mengganti  kerugian  korban  baik  finansial  maupun  immaterial,  yang
1 Findrilla Tungka,  “GUGATAN MELALUI  PERWAKILAN  KELOMPOK OLEH  MASYARAKAT YANG DIRUGIKAN  AKIBAT  PERBUATAN  MELAWAN  HUKUM  DI  BIDANG  PENGELOLAAN  SAMPAH,” Lex Privatum 9, no. 3 (2021).
2 Samuel  Mafatihul  Muqtadir,  “Penyelesaian  Sengketa  Perbuatan  Melawan  Hukum  Pada  Koperasi Syariah Di Peradilan Agama” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).
3 Andi  Wahyu  Agung  Nugraha,  “PRINSIP-PRINSIP  HUKUM  JAMINAN  FIDUSIA  DALAM PERSPEKTIF  UNDANG- UNDANG  NOMOR  42  TAHUN  1999  TENTANG  JAMINAN  FIDUSIA,” Lex Privatum 6, no. 10 (2018): 108 –18.
KEPADA PENGGUGAT ATAS TINDAKAN WANPRESTASI (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1682K/PDT/2020)
Alifatul Renawati Zamroh a, Nur Handayati b, Subekti c, Noenik Soekorini d, Sri Astutik e
dipicu oleh perilaku melawan norma tersebut. 4 Hal ini menggarisbawahi pentingnya keadilan  dalam  menyelesaikan  konflik  hukum  yang  timbul  akibat  perbuatan melanggar  hukum. Pemahaman  yang  mendalam  mengenai  perbuatan  melawan hukum  menjadi  krusial  dalam  menangani  kasus-kasus  hukum  yang  melibatkan konflik  antara  pihak-pihak  yang  terlibat.  Diharapkan  bahwa  kontribusi  yang bermanfaat  terhadap  penciptaan  sistem  hukum  perdata  yang  lebih  adil  dan  merata dapat  dicapai  melalui  penyelidikan  yang  sungguh-sungguh  dan  analisis  yang mendalam.
Berdasarkan  uraian  Latar  Belakang  tersebut  menekankan  pentingnya perlindungan  hukum  yang  lebih  kuat  dalam  perjanjian  pembiayaan  kendaraan bermotor.   perusahaan  pembiayaan  (leasing)  yang  memberikan  akses  pembiayaan kepada  konsumen  untuk  memiliki  kendaraan  bermotor  dan  praktik  penarikan kembali kendaraan bermotor yang seringkali menimbulkan sengketa hukum. Dalam hal  eksekusi  barang  agunan,  Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang Jaminan  Fidusia  tidak  menghadirkan  perlindungan  hukum  yang  18  memadai  bagi kreditur. Hal ini disebabkan oleh kurangnya ketegasan dalam pelaksanaan eksekusi, serta  sifat  benda  bergerak  yang  mudah  berpindah  tangan  dan  rawan  terhadap penggelapan.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  normatif  dengan  mengacu  pada putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1682K/Pdt/2020  dan  tinjauan  pustaka  yang mencakup  Pasal  1238  dan  1243  KUHPerdata,  Pasal  1365  KUHPerdata,  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  kekuasaan  kehakiman,  dan  kerangka Pancasila  mengenai  prinsip  asas  perlindungan  hukum  hakim.  Temuan  pokok  dari putusan hukum ini adalah bahwa penggugat gagal memenuhi kewajiban kontraktual, yang  merupakan  elemen  utama  wanprestasi,  dan  tindakan  Tergugat  I  dalam menarik  mobil  dan  membebankan  biaya  adalah  respons  sah  terhadap  wanprestasi penggugat dan tidak melanggar hukum.
4 Mas  Anienda  Tien  F  Talitha  Nabilah,  “Analisis  Implementasi  Perjanjian  Pembiayaan  Dengan Jaminan  Fidusia  Pada  Pt.  Astra  Credit  Companies  S urabaya,” Bureaucracy  Journal :  Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 3, no. 2 (2023): 1961 –1991, https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.301.
KEPADA PENGGUGAT ATAS TINDAKAN WANPRESTASI (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1682K/PDT/2020)
Alifatul Renawati Zamroh a, Nur Handayati b, Subekti c, Noenik Soekorini d, Sri Astutik e
Pengumpulan  data dilakukan  melalui  studi  pustaka,  di  mana  peneliti  mengkaji berbagai  sumber  hukum  dan  dokumen  terkait.  Analisis  dilakukan  dengan  cara mengorganisir  dan  mengkategorikan  informasi  yang  diperoleh  untuk  memudahkan pemahaman  dan  interpretasi.  Analisis  dilakukan  dengan  mempertimbangkan berbagai  putusan  pengadilan  tingkat  Pengadilan  Negeri  hingga  Mahkamah  Agung, serta  pertimbangan  hukum  yang  digunakan  oleh  hakim  dalam  memutuskan  suatu perkara.  Penelitian  juga  menilai  dampak  dari  keputusan  tersebut  terhadap  pihak- pihak yang terlibat dalam perdamaian. Melalui metode ini, penelitian bertujuan untuk memberikan  wawasan  mendalam  mengenai  aspek  hukum  dalam  perjanjian pembiayaan  kendaraan,  serta  untuk  mengeksplorasi  perlindungan  hukum  bagi konsumen dan pemegang fidusia.

## ANALISIS DAN DISKUSI
Perbuatan  Melawan  Hukum  terkait  yang  dilakukan  Tergugat  I  dan  Tergugat  II kepada  Penggugat  atas  Tindakan  Wanprestasi  berdasarkan  Putusan Mahkamah Agung Nomor 1682K/Pdt/2020
Berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1682 K/Pdt/2020, tidak ditemukan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I  dan  Tergugat  II  terhadap  Penggugat,  Muhammad  Hikman  Ballagi. 5 Sebaliknya, keputusan  tersebut  menunjukkan  bahwa  Penggugat  telah  melakukan  wanprestasi terkait  perjanjian  pembiayaan  dengan  jaminan  fidusia.  Penggugat  gagal  melunasi kewajiban utangnya pada waktu yang telah disepakati dan telah menerima tiga kali peringatan.  Sebagai  akibat  dari  wanprestasi  tersebut,  Tergugat  I  melakukan penarikan  mobil  dan  membebankan  biaya  penarikan,  yang  tidak  dianggap  sebagai tindakan melawan hukum karena sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
Penggugat  mengklaim  bahwa  tindakan  Tergugat  II  dalam  mengambil  mobil tanpa  menunjukkan  dokumen  yang  sah  merupakan  tindakan  melawan  hukum. Namun, Mahkamah Agung tidak menyetujui klaim ini. Selain itu, tuduhan Penggugat bahwa Tergugat I meminta biaya penarikan sebesar Rp19.000.000,00 tanpa rincian yang jelas juga tidak diakui oleh Mahkamah Agung.
5 Yehezkiel  Wiliam  Franklin  Ukus,  Rudi  M.  K.  Mamangkey,  and  Vicky  F.  Taroreh,  “Eksistensi Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Kredit Perbankan,” Lex Privatum XI, no. 2 (2023): 1 –10.
KEPADA PENGGUGAT ATAS TINDAKAN WANPRESTASI (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1682K/PDT/2020)
Alifatul Renawati Zamroh a, Nur Handayati b, Subekti c, Noenik Soekorini d, Sri Astutik e
Penggugat,  Muhammad  Hikman  Ballagi,  adalah  pihak  yang  memulai  proses hukum  dengan  mengajukan  gugatan  terhadap  Tergugat  I  dan  Tergugat  II.Tergugat adalah  pihak  yang  dituntut  dalam  perkara  ini,  yaitu  PT.  Astra  Sedaya  Finance (Tergugat  I)  dan  Nario  Abe  (Tergugat  II),  yang  dituduh  oleh  Penggugat  melakukan tindakan  melawan  hukum.  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1682K/Pdt/2020 menunjukkan  bahwa  Penggugat  telah  melakukan  wanprestasi  dalam  perjanjian pembiayaan, dan tindakan penarikan mobil serta pembebanan biaya yang dilakukan oleh  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  tidak  dianggap  sebagai  tindakan  melawan  hukum karena  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-  undangan.  Akibatnya,  permohonan kasasi  Penggugat  ditolak,  dan  Penggugat  diwajibkan  membayar  biaya  perkara  di semua tingkat peradilan.
Berdasarkan  Putusan  tersebut,  tidak  ditemukan  unsur  perbuatan  melawan hukum  oleh  Tergugat  I  dan  Tergugat  II.  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Nomor  1682K/Pdt/2020  menegaskan  bahwa  Penggugat,  Muhammad Hikman  Ballagi,  telah  melakukan  wanprestasi  atas  perjanjian  pembiayaan  dengan jaminan  fidusia.  Penggugat  tidak  memenuhi  kewajiban  utangnya  sesuai  dengan waktu  yang  telah  disepakati  meskipun  telah  diperingatkan  sebanyak  tiga  kali.  Oleh karena  itu,  tindakan  penarikan  mobil  dan  pembebanan  biaya  oleh  Tergugat  I dianggap sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6
Putusan  juga  menyatakan  bahwa  alasan-alasan  kasasi  yang  diajukan  oleh Penggugat  terkait  pembuktian  tidak  dapat  dipertimbangkan  dalam  tingkat  kasasi karena  hanya  berkaitan  dengan  pelanggaran  syarat-syarat  yang  diatur  oleh peraturan  perundang-undangan.  Dengan  demikian,  putusan judex  facti tidak bertentangan  dengan  hukum,  sehingga  permohonan  kasasi  Penggugat  ditolak  dan Penggugat  diwajibkan  membayar  biaya  perkara  di  semua  tingkat  peradilan.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  tidak  ada  bukti  yang  mendukung  adanya  tindakan  melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II.
Dalam  Putusan  Penggugat,  Muhammad  Hikman  Ballagi,  terbukti  telah melakukan  wanprestasi.  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor 1682  K/Pdt/2020  yang  menyebutkan  bahwa  Penggugat  telah  melakukan wanprestasi  atas  perjanjian  pembiayaan  dengan  jaminan  fidusia  Nomor
6 Jeff  Kemal  Azis,  “BENTUK  WANPRESTASI  DALAM  PERJANJIAN  PEMBIAYAAN  KONSUMEN PADA  PT.  FEDERAL  INTERNATIONAL  FINANCE  KABUPATEN  WONOSOBO”  (Universitas  Islam Indonesia Yogyakarta, 2023).
KEPADA PENGGUGAT ATAS TINDAKAN WANPRESTASI (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1682K/PDT/2020)
Alifatul Renawati Zamroh a, Nur Handayati b, Subekti c, Noenik Soekorini d, Sri Astutik e
01.600.871.00.14.0604.8  tanggal  16  Juli  2014,  karena  tidak  melunasi  kewajiban utangnya sesuai waktu yang disepakati, meskipun telah diperingatkan sebanyak tiga kali 7 .  Dalam  Putusan  menjelaskan  bahwa  Penggugat  tidak  memenuhi  kewajiban utangnya  sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah  disepakati,  yang  merupakan  unsur penting  dalam  wanprestasi.  Fakta  bahwa  Penggugat  telah  diperingatkan  tiga  kali menunjukkan  adanya  upaya  untuk  mengingatkan  Penggugat,  namun  tetap  tidak dipatuhi.  Akibat  wanprestasi  ini,  Tergugat  I  melakukan  penarikan  mobil  dan membebankan  biaya,  yang  dianggap  sah  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.  Oleh  karena itu,  permohonan  kasasi  Penggugat  ditolak,  dan  Penggugat diwajibkan membayar biaya perkara di semua tingkat peradilan.
Ratio Decidendi terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I  dan  Tergugat  II  kepada  Penggugat  atas  tindakan  Wanprestasi  berdasarkan Putusan Nomor 1682K/Pdt/2020.
Ratio  Decidendi dalam  Putusan  Nomor  1682K/Pdt/2020  menunjukkan  bahwa tidak ada tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap  Penggugat 8 .  Sebaliknya,  putusan  ini  secara  jelas  menunjukkan  bahwa Penggugat,  Muhammad  Hikman  Ballagi,  telah  melakukan  wanprestasi  dalam perjanjian  pembiayaan  dengan  jaminan  fidusia.  Penggugat  gagal  melunasi kewajiban  utangnya  pada  tanggal  jatuh  tempo  meskipun  telah  diperingatkan  tiga kali.  Oleh  karena  itu,  tindakan  penarikan  unit  mobil  dan  pembebanan  biaya penarikan oleh Tergugat I dianggap sah karena dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam  memutus  perkara  ini,  Mahkamah  Agung  mempertimbangkan  bahwa putusan judex  facti (Pengadilan  Tinggi  Sulawesi  Tenggara  yang  menguatkan Putusan  Pengadilan  Negeri  Kendari)  tidak  bertentangan  dengan  hukum  atau undang-undang 9 . Oleh sebab itu, permohonan kasasi yang diajukan oleh Penggugat ditolak,  dan  Penggugat  diwajibkan  membayar  biaya  perkara  di  semua  tingkatan peradilan.
7 Tarmudi  Utami Yustihasana  Untoro, Taufik Akbar Maulana, “ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM WANPRESTASI  PADA  PERJANJIAN  PEMBIAYAAN  DENGAN  JAMINAN  FIDUSIA  (Studi  Kasus Putusan Nomor: 13/Ptd.G.S/2021/PN.BDG),” Jurnal Seilsik 8, no. 2 (2022): 20 –29.
8 Ferdiansyah  Putra  Manggala,  “Dinamika  Pembebanan  Jaminan  Fidusia  Terkait  Dengan  Prinsip Spesialitas,” Jurnal Ilmu Kenotariatan 4, no. 1 (2023): 78 –88, https://doi.org/10.19184/jik.v4i1.37999.
9 Audrey Bintang Silado and Moody R Syailendra, “Upaya Hukum Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah,” Unes Law Review 6, no. 2 (2023): 5647 –58.
KEPADA PENGGUGAT ATAS TINDAKAN WANPRESTASI (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1682K/PDT/2020)
Alifatul Renawati Zamroh a, Nur Handayati b, Subekti c, Noenik Soekorini d, Sri Astutik e
Secara  keseluruhan,  putusan  ini  menekankan  bahwa  tindakan  yang dilakukan  oleh  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai perbuatan melawan hukum, karena mereka hanya menjalankan hak-hak yang diatur oleh  perundang-undangan  dalam  menghadapi  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh Penggugat.
Hakim  memutuskan  seperti  itu  karena  tidak  ditemukan  adanya  tindakan melawan  hukum  oleh  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  terhadap  Penggugat.  Sebaliknya, putusan  jelas  menunjukkan  bahwa  Penggugat,  Muhammad  Hikman  Ballagi,  telah melakukan  wanprestasi  dalam  perjanjian  pembiayaan  dengan  jaminan  fidusia. Karena  itu,  tindakan  penarikan  mobil  dan  pembebanan  biaya  oleh  Tergugat  I dianggap  sah  dan  bukan  merupakan  perbuatan  melawan  hukum,  karena  sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Alasan  utama  dari  putusan  ini  adalah  bahwa  Penggugat  gagal  memenuhi kewajiban  kontraktualnya,  yang  merupakan  elemen  penting  dari  wanprestasi. Tindakan  penarikan  mobil  dan  pembebanan  biaya  oleh  Tergugat  I  merupakan respons  sah  terhadap  wanprestasi  Penggugat  dan  tidak  melanggar  hukum  atau undang-undang  yang  berlaku.  Putusan judex  facti dalam  perkara  ini  tidak menemukan  adanya  kelalaian  dalam  memenuhi  syarat-syarat  yang  diwajibkan  oleh peraturan  perundang-undangan,  sehingga  putusan  Pengadilan  Tinggi  Sulawesi Tenggara  yang  menguatkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kendari  tetap dipertahankan.
Putusan  hakim  merupakan  hasil  dari  penilaian  yang  komprehensif  terhadap fakta-fakta dan hukum yang berlaku, yang menunjukkan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, permohonan kasasi Penggugat ditolak.
Hakim  memutuskan  berdasarkan  prinsip  hukum  yang  diatur  dalam perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  2004  dan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2009.  Prinsip  ini menekankan pentingnya pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkaitan dengan kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
KEPADA PENGGUGAT ATAS TINDAKAN WANPRESTASI (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1682K/PDT/2020)
Alifatul Renawati Zamroh a, Nur Handayati b, Subekti c, Noenik Soekorini d, Sri Astutik e
undangan,  yang  dapat  membatalkan  putusan  yang  bersangkutan  atau  jika pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya. 10
Dalam  memutus  perkara  ini,  hakim  mempertimbangkan  fakta  bahwa Penggugat,  Muhammad  Hikman  Ballagi,  telah  melakukan  wanprestasi  dalam perjanjian  pembiayaan  dengan  jaminan  fidusia  karena  tidak  melunasi  kewajiban utangnya pada tanggal jatuh tempo dan telah diperingatkan tiga kali. Oleh sebab itu, tindakan penarikan unit mobil dan pembebanan biaya oleh Tergugat I dianggap sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Putusan hakim ini juga didukung oleh pertimbangan bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang, sehingga permohonan  kasasi  Penggugat  ditolak.  Hal  ini  menegaskan  prinsip  hukum  bahwa putusan  pengadilan  harus  konsisten  dengan  hukum  dan  tidak  boleh  bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

## KESIMPULAN
Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1682K/Pdt/2020,  tidak  ditemukan  adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat,  Muhammad  Hikman  Ballagi.  Sebaliknya,  putusan  ini  menunjukkan bahwa  Penggugat  telah  melakukan  wanprestasi  terkait  perjanjian  pembiayaan dengan  jaminan  fidusia  karena  tidak  memenuhi  kewajiban  utangnya  tepat  waktu, meskipun telah diperingatkan sebanyak tiga kali. Oleh karena itu, tindakan penarikan mobil  dan  pembebanan  biaya  penarikan  yang  dilakukan  oleh  Tergugat  I  dan Tergugat II bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena tindakan tersebut dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Tergugat  I  dan  Tergugat  II melakukan  penarikan  Kendaraan  Bermotor  atas  tindakan  Wanprestasi  Penggugat adalah  hal  yang  tepat  karena  sudah  sesuai dengan  prosedur  perundang-undangan yang berlaku dan tidak merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
Hakim  dalam  membuat  keputusan  selain  melihat  pasal-pasal  yang  ada  di undang-undang  juga  memperhatikan  prinsip-prinsip ratio  decindendi yaitu Pertimbangan  Hukum  Hakim  dalam  kaca  mata  perdata  menggunakan  Asas-Asas
10 G F Meliana and I F Susilowati, “Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 651 K/PDT. G/2020 Tentang Perbuatan Melawan Hukum Atas Penguasaan Ruko Tanpa Alas Hak Di Jayapura,” Novum: Jurnal Hukum , 2022, 1 –15, https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/45444.
KEPADA PENGGUGAT ATAS TINDAKAN WANPRESTASI (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1682K/PDT/2020)
Alifatul Renawati Zamroh a, Nur Handayati b, Subekti c, Noenik Soekorini d, Sri Astutik e
dan  undang-undang  kekuasan  kehakiman  pada  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009.  Beserta  Teori-Teori  yang  mendasarinya  yaitu  teori  hukum  perdata  berkaitan dengan  kontrak  dan  kewajiban  kontraktual,  serta  teori  hukum  acara  perdata  yang mengatur  tentang  prosedur  pengadilan  dan  tingkat-tingkat  pemeriksaan  perkara. Kasus  ini  juga  menggunakan  teori  tentang  wanprestasi,  yang  menunjukkan  bahwa ketika  ada  pihak  yang  gagal  memenuhi  kewajiban  kontraktualnya,  pihak  lain  dapat mengambil langkah-langkah yang diperbolehkan oleh hukum untuk melindungi hak- haknya  dan  Mencakup  ketentuan  tentang  perbuatan  melawan  hukum  dan konsekuensinya.  Putusan  Nomor  1682K/Pdt/2020  yang  telah  dianalisis  merupakan keputusan  yang  tepat,  karena  pada  dasarnya  pasal  Pasal  1243  KUHPerdata  juga menyebutkan  bahwa  Wanprestasi  adalah  kegagalan  salah  satu  pihak  untuk melaksanakan  sesuai  dengan  syarat-syarat  perjanjian  mengakibatkan  kewajiban pihak lain untuk mengganti kerugian yang diderita kreditur atau pihak.
KEPADA PENGGUGAT ATAS TINDAKAN WANPRESTASI (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1682K/PDT/2020)
Alifatul Renawati Zamroh a, Nur Handayati b, Subekti c, Noenik Soekorini d, Sri Astutik e

## DAFTAR PUSTAKA
Agung, M. (2020). Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia .
Azis,  J.  K.  (2023). BENTUK  WANPRESTASI  DALAM  PERJANJIAN  PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE KABUPATEN WONOSOBO
[Universitas
Islam Indonesia Yogyakarta]. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2019.01.002%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.cstp.2 023.100950%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.geoforum.2021.04.007%0Ahttps://doi. org/10.1016/j.trd.2021.102816%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.tra.2020.03.015%0 Ahttps://doi.org/10.1016/j
Dewanto, P. (2020). Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata  Berbasis  Nilai  Keadilan. Jurnal  Ius  Constituendum , 5 (2),  303. https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2307
Findrilla  Tungka.  (2021).  GUGATAN  MELALUI  PERWAKILAN  KELOMPOK  OLEH MASYARAKAT  YANG  DIRUGIKAN  AKIBAT  PERBUATAN  MELAWAN HUKUM DI BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH. Lex Privatum , 9 (3).
Gafar,  H.  A.  (2022). Analisis  Terhadap  Perbuatan  Melawan  Hukum  Pengalihan Objek Fidusia Ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia . Universitas Islam Riau.
Gisni  Halipah,  Dani  Fajar  Purnama,  Bintang  Timur  Pratama,  Budi  Suryadi,  F.  H. (2023).  Tinjauan  Yuridis  Konsep  Perbuatan  Melawan  Hukum  dalam  Konteks Hukum  Perdata. Jurnal  Penelitian  Serambi  Hukum , 16 (01),  138 –143. https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.923
Januanwar  Reza  Yudhitya  Putra,  Subekti,  Wahyu  Prawesthi,  E.  W.  (2024).  Legal Protection of Fiduciary Holders Based on Constitutional Court Ruling Number. 18/Puu-Xvii/2019. International Law Journal Equalegum , 2 (1), 10 –14.
Manggala,  F.  P.  (2023).  Dinamika  Pembebanan  Jaminan  Fidusia  Terkait  Dengan Prinsip Spesialitas. Jurnal
Ilmu Kenotariatan , 4 (1), 78 –88. https://doi.org/10.19184/jik.v4i1.37999
Meliana,  G.  F.,  &  Susilowati,  I.  F.  (2022).  Analisis  Putusan  Mahkamah  Agung  RI Nomor  651  K/PDT.  G/2020  tentang  Perbuatan  Melawan  Hukum  atas Penguasaan Ruko Tanpa Alas Hak di Jayapura. Novum: Jurnal Hukum , 1 –15. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/45444
KEPADA PENGGUGAT ATAS TINDAKAN WANPRESTASI (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1682K/PDT/2020)
Alifatul Renawati Zamroh a, Nur Handayati b, Subekti c, Noenik Soekorini d, Sri Astutik e
Mulyana, M. J., Rusli, T., & Anita, O. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Penjaminan Fidusia. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum , 8 (2), 245 –259. https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2381
Nugraha,  A. W.  A.  (2018).  PRINSIP-PRINSIP  HUKUM  JAMINAN  FIDUSIA  DALAM PERSPEKTIF  UNDANG-UNDANG  NOMOR  42  TAHUN  1999  TENTANG JAMINAN FIDUSIA. Lex Privatum , 6 (10), 108 –118.
Paparang,  F.  (2014).  Implementasi  Jaminan  Fidusia  Dalam  Pemberian  Kredit  Di Indonesia. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum , 1 (2), 56 –70.
Prayutiz, Y., Yulianti, R., & Yutika, I. (2020). Perlindungan Hukum Dalam  Sengketa Antara  Konsumen  Kendaraan  Bermotor  Dengan  Lembaga  Pembiayaan Dihubungkan  Dengan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen. PAJOUL (Pakuan Justice Journal of Law) , 1 (1), 75 – 90.
Ramadhan, F. (2023). PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN  DENGAN  JAMINAN  FIDUSIA  PADA  PERKARA  PERDATA (Studi Kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel) [UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG]. https://www.neliti.com/id/publications/218225/kemajuan- teknologi-informasi-dan-komunikasi-dalam-industri-media-di- indonesia%0Ahttp://leip.or.id/wp-content/uploads/2015/10/Della- Liza_Demokrasi-Deliberatif-dalam-Proses-Pembentukan-Undang-Undang-di- Indonesia
Rangkuti,  I.  B.  (2017). Aspek  Hukum  Perdata  Terhadap  Pembuatan  Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Stdi Putusan No. 327/Pdt.G/2014/PN.MDN)  (dOKTORAL  dISERTATION) .  Universitas  Medan Area.
Riedel Timothy Runtunuwu, OLga A. Pangkerego, R. V. K. (2022). Kajian Terhadap Tanggung  Gugat  Karena  Wanprestasi  dan  Perbuatan  Melawan  Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lex Privatum , 10 (1), 240 – 248.
Samuel  Mafatihul  Muqtadir.  (2022). Penyelesaian  Sengketa  Perbuatan  Melawan Hukum  Pada  Koperasi  Syariah  Di  Peradilan  Agama .  UIN  Syarif  Hidayatullah Jakarta.
KEPADA PENGGUGAT ATAS TINDAKAN WANPRESTASI (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1682K/PDT/2020)
Alifatul Renawati Zamroh a, Nur Handayati b, Subekti c, Noenik Soekorini d, Sri Astutik e
Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum
Perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 11 (1), 53 –70. https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651

## Sidabutar,  C.  A.  (2022). PENYELESAIAN  WANPRESTASI  DALAM  PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT ADIRA FINANCE CABANG PANGKALAN KERINCI . Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
Silado,  A.  B.,  &  Syailendra,  M.  R.  (2023).  Upaya  Hukum  Terhadap  Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah. Unes Law Review , 6 (2), 5647 –5658.
Talitha  Nabilah,  M.  A.  T.  F.  (2023).  Analisis  Implementasi  Perjanjian  Pembiayaan Dengan  Jaminan  Fidusia  Pada  Pt.  Astra  Credit  Companies  Surabaya. Bureaucracy  Journal :  Indonesia  Journal  of  Law  and  Social-Political Governance , 3 (2), 1961 –1991. https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.301
Ukus, Y. W. F., Mamangkey, R. M. K., & Taroreh, V. F. (2023). Eksistensi Lembaga Jaminan  Fidusia  Dalam  Kaitannya  Dengan  Pemberian  Kredit  Perbankan. Lex Privatum , XI (2), 1 –10.
Utami  Yustihasana  Untoro,  Taufik  Akbar  Maulana,  T.  (2022).  ANALISIS  YURIDIS AKIBAT  HUKUM  WANPRESTASI  PADA  PERJANJIAN  PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus Putusan Nomor: 13/Ptd.G.S/2021/PN.BDG). Jurnal Seilsik , 8 (2), 20 –29.
Vanessa  Regita  Anjani.  (2022).  RATIO  DICENDI  SUPREME  COURT  DECISION NUMBER 28 P/HUM/2021 CONCERNING Abolition of JUSTICE COLLABORATOR  AS  A  CONDITION  OF  CONDITIONAL  RELEASE  FOR CONVINCED  CORRUPTORS  IN  A  JUSTICE  PERSPECTIVE. Journal  of Correctional Issues (JCI) , 18 –34. https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.508
Waluyo, B. (2022). Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata. Cakrawala  Hukum , 24 (1), 14 –22.
Wirayanto  Natanegara  Aswadi,  M.  H.  P.  (2022).  TANGGUNG  JAWAB  YURIDIS PERUSAHAAN  PEMBIAYAAN  ATAS  PERBUATAN  MELAWAN  HUKUM TERHADAP KONSUMEN (STUDI PUTUSAN NOMOR 25/Pdt.G/2016/PN.Sbr). Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora , 9 (3), 1326 –1333.
Yessy Kusumadewi, G. S. (2022). Hukum Perlindungan Konsumen (R. Husein (ed.);
KEPADA PENGGUGAT ATAS TINDAKAN WANPRESTASI (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1682K/PDT/2020)
Alifatul Renawati Zamroh a, Nur Handayati b, Subekti c, Noenik Soekorini d, Sri Astutik e

## 1st ed.). LEMBAGA FATIMAH AZZAHRAH.