PERTANGGUNGAN JAWABAN DALAM PERBUATAN EIGENRICHTING (Studi kasus Putusan Nomor: 263/Pid.B/2019/PN. Bgr dan Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2020/PN Kpn)
LIABILITY IN THE ACTION OF EIGENRICHTING (Case Study of Decision Number: 263/Pid.B/2019/PN. Bgr and Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn)
Ginah Zulfa Atika, Nur Azizah Hidayat
Universitas Muhammadiyah Surabaya Jl. Raya Sutorejo No.59, Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Kota SBY, Jawa Timur 60113 ghina.zulfa.atika-2018@fh.um-surabaya.ac.id , azizah.hidayat@fh.um-surabaya.ac.id
Submission : 21 Juni 2022 Accepted : 30 September 2022 Publish : 30 September 2022

## Abstract
This  study  focuses  on  the  Eigenrichting  case  because  Eigenrichting  is  a  case  that  often occurs  in  Indonesia,  in  this  study  discusses  the  different  motives  of  crime  in  the Eigenrichting case contained in the Bogor court decision and the Kepanjen court decision as well  as  a  comparison  of  criminal  sanctions  in  the  Eigenrichting  case  in  the  Bogor  court decision and the court decision Kepanjen. This research is a normative legal research, using a case study approach. The results of this study indicate that Eigenrrichting's actions in the Bogor Court Decision Number: 263/Pid.B/2019/PN.Bgr there is an element of intent by the defendant to the victim as a result of revenge. Meanwhile, in the Kepanjen  Court Decision Number  1/Pid.Sus-Child/2020/PN.Kpn  there  is  an  element  of  intent  but  in  terms  of protecting  himself.  Sanctions  in  the  Bogor  court's  decision  are  in  the  form  of  9  years  in prison,  while  in  the  Kepanjen  Court's  decision  the  judge  sentenced  the  defendant  to  a criminal coaching in the institution for 1 year.
Keywords: Criminal Liability, Court Decision, Eigenrichting

## Abstrak
Penelitian  ini  berfokus  pada  kasus  Eigenrrichting  dikarenakan  Eigenrrichting  merupakan kasus  yang  sering  terjadi  di  Indonesia,  dalam  penelitian  ini  membahas  perbedaan  motif kejahatan  dalam  kasus  Eigenrichting  yang  terdapat  dalam  putusan  pengadilan  Bogor  dan putusan  pengadilan  Kepanjen  serta  perbandingan  sanksi  pidana  dalam  kasus  Eigenrichting pada  putusan  pengadilan  Bogor  dan  putusan  pengadilan  Kepanjen.  Penelitian  ini  adalah penelitian  hukum  normatif,  dengan  menggunakan  pendekatan  studi  kasus.  Hasil  dari penelitian ini menunjukan bahwa perbuatan Eigenrrichting dalam Putusan Pengadilan Bogor Nomor:  263/Pid.B/2019/PN.Bgr  terdapat  unsur  kesengajaan  yang  dilakukan  terdakwa kepada korban  akibat adanya balas  dendam. Sementara pada Putusan Pengadilan Kepanjen Nomor  1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn  terdapat  unsur  kesengajaan  namun  dalam  hal  untuk melindungi dirinya sendiri. Sanksi dalam putusan pengadilan Bogor berupa sanksi pidana 9 tahun  penjara,  sementara  dalam  putusan  Pengadilan  Kepanjen  hakim  menjatuhkan  kepada terdakwa pidana pembinaan dalam lembaga selama 1 tahun.
Kata Kunci: Eigenrichting, Pertanggungjawaban Pidana, Putusan Pengadilan

## A. Pendahuluan
Hukum  merupakan  suatu  kekuasaaan  yang  berfungsi  untuk  mengatur  serta  memkasa. Hukum juga mengatur suatu interaksi dari hubungan antar masyarakat. 1 Hukum ialah suatu unsur  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  masyarakat,  hubungan  hukum  dan  masyarakat merupaka hubungan yang timbal balik. 2 Perkembangan zaman yang pesat tidak memungkiri juga terdapatnya berbagai kejahatan yang bermacam-macam dan tumbuh berkembang dalam masyarakat  berdasrkan  data  statistik  kriminal  tahun  2021,  dilihat  dari  data  Polri,  jumlah kejahatan  pada  tahun  2018  dengan  total  294.281,  pada  tahun  2019  sebanyak  269.324,  dan pada tahun 2020 menjadi 247.218. Hal ini menunjukan adanya penurunan dari periode tahun 2018-2020 3 ,  namun  meskipun  demikian  angka  tersebut  masih  terhitung  besar  terhadap adanya tindak kriminal di Indonesia.
Salah  satu  tindak  pidana  yang  sering  terjadi  dalam  masyarakat  ialah  adanya  main hakim  sendiri  atau eigenrichting . Eigenrichting ialah  suatu  perbuatan  yang  dilakukan seseorang atau kelompok yang tidak berwenang dan dilakukan menurut kehendaknya sendiri yang  bersifat  sewenang-wenang.  Adanya  tindakan  main  hakim  sendiri  ini  biasanya disebabkan karena keresahan warga terhadap adanya suatu tindak pidana dalam masyarakat dan  menganggap  hukum  tidak  memberikan  hukuman  yang  setimpal  terhadap  orang  yang melakukan tindak pidana tersebut. Kondisi ini tidak akan terjadi apabila tidak adanya tindak pidana  dalam  masyarkat,  karena  masyarakat  merasa  terusik  dan  terganggu  terhadap perbuatan  tersebut,  maka  main  hakim  sendiri  merupakan  bentuk  balas  dendam  terhadap pelaku tindak pidana. 4
Salah  satu  contoh  kasus  adanya  perbuatan  main  hakim  sendiri  ( eigenrichting ),  yaitu pada  Putusan  Pengadilan  Bogor  Nomor:  263/Pid.B/2019/PN.Bgr,  dalam  kasus  ini  terjadi tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh terdakwa bernama Daeng Sanusi Tamnge yang melakukan penusukan terhadap korban Daud Muslim, perbuatan ini terjadi dikarenakan korban melakukan pemerkosaan terhadap isteri terdakwa, sehingga terdakwa merasa marah
1 Edon, S. F. L., & Nur Azizah. H. (2021). Kewajiban Pemerintah Indonesia terhadap Pelanggaran HAM yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di Papua. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9(3), hlm. 854-869.
2 Wafda V.I & Arhan A.B. (2017). Pengintegrasian Pidana Kerja Sosial dalam Sistem Hukum Nasional. Justitia Jurnal Hukum. 1(2). Hlm 172
3 Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, (2021), Statistik Kriminal 2021 , Badan Pusat Statistik, tersedia pada: https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed39986/statistik-kriminal-2021.html (Akses, 7 April 2022)
4 Heni Hendrawati, JohnyKrisnan, (2019), Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Perspektif Kriminologis, Diakses 6 Maret 2022, dari University Research Colloqium, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Gombong
dan  merencanakan  pembunuhan  terhadap  korban.  Kasus  lainnya  dapat  kita  lihat  dalam Putusan  Pengadilan  Kepanjen  Nomor  1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn  dengan  terdakwa Mochamad  Zainal  yang  melakukan  penusukan  terhadap  korban  bernama  Misnan, dikarenakan  Misnan  melakukan  pembegalan  terhadap  MZ,  tetapi  MZ  melawan  dan  terjadi penusukan terhadap Misnan hingga Misnan tewas. Jika kita lihat perbandingan antara kedua contoh  kasus  diatas,  pada  Putusan  Pengadilan  Nomor:  263/Pid.B/2019/PN.Bgr  terdakwa melakukan  tindakan  main  hakim  sendiri  dikarenakan  adanya  dendam  dan  juga  telah direncanakan. Sementara pada kasus Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2020/PN.Kpn  disini  adanya  unsur  pembelaan  terhadap  diri  sendiri  karena  adanya ancaman yang mendadak dari korban.
Penelitian  ini  telah  dibandingkan  dengan  tiga  penelitian  terdahulu, pertama, dengan penelitian  yang  dibuat  oleh  Muhammad  Al  Habsy  Ahmad,  Dedi,  &  Hadriana,  dalam jurnalnya  membahas  tentang  faktor  yang  terjadi  dalam  kasus  main  hakim  sendiri  dan  juga membahasa  upaya  Polres  Majene  dalam  menangani  kasus  main  hakim  sendiri. 5 Kedua, penelitian  oleh  Erlina  B  dan  Anggalana,  dalam  penelitiannya  membahas  mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kasus main hakim sendiri yang dilakukan bersama-sama. 6 Ketiga ,  dalam  penelitian  Yudha  Kuswara,  Ilham  Abbbas  &  Hardianto  Djanggih,  dalam jurnal  tersebut  membahasa  tentang  penegakan  hukum  pada  kasus  main  hakim  sendiri  di Makasar serta penanggulangan dalam kasus main hakim sendiri. 7
Terdapat  perbedaan  dalam  Penelitian  ini  dengan  ketiga  penelitian  yang  telah disandingkan,  dalam  penelitian  ini  menyajikan  tentang  pertanggungjawaban  pidana  dalam kasus  main  hakim  sendiri,  yang  nantinya  akan  membandingkan  dua  putusan  Pengadilan yaitu  Putusan  Pengadilan  Bogor  dengan  pelaku  merupakan  orang  dewasa  dan  Putusan Pengadilan  Kepanjen  dengan  pelaku  seorang  anak,  penelitian  ini  penting  dilakukan mengingat dalam perbuatan main hakim sendiri terdapat beberapa motif yang berbeda yang dilakukan oleh pelaku. Berdasarkan latar belakang di atas, pembahasan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan motif kejahatan dalam kasus Eigenrichting yang terdapat dalam  putusan  pengadilan  Bogor  dan  putusan  pengadilan  Kepanjen  serta  perbandingan
5 Ahmad,  M.  A.  H.,  Dedi,  D.,  &  Hadriana,  H.  (2020).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindakan  Main Hakim Sendiri: Studi Polres Majene. Indonesian Journal of Criminal Law, 2(2), 119-131.
6 Erlina,  B.,  &  Anggalana,  A.  (2021).  Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Penganiayaan  Secara Bersama-Sama  Terhadap  Orang  Di  Muka  Umum  Yang  Menyebabkan  Luka  (Studi  Perkara  Nomor  6/Pid. B/2018/Pn Sdn Tahun 2018). Jurnal Pro Justitia (Jpj), 2(2).
7 Kuswara,  Y.,  Abbas,  I.,  &  Djanggih,  H.  (2021).  Penegakan  Hukum  Tindakan  Main  Hakim  Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian. Toddopuli Law Review, 1(1), 1-15.
sanksi  pidana  dalam  kasus  Eigenrichting  pada  putusan  pengadilan  Bogor  dan  putusan pengadilan  Kepanjen. Bagaimana  perbedaan  motif  kejahatan  dalam  kasus  Eigenrichting  yang terdapat  dalam  putusan  pengadilan  Bogor  dan  putusan  pengadilan  Kepanjen  dan  Bagaimana perbandingan sanksi pidana dalam kasus Eigenrichting pada putusan pengadilan Bogor dan putusan pengadilan Kepanjen.
Penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus ini digunakan untuk menyelesaikan rumusan masalah perbedaan motif kejahatan dalam  kasus  Eigenrichting  yang  terdapat  dalam  putusan  pengadilan  Bogor  dan  putusan pengadilan  Kepanjen  serta  perbandingan  sanksi  pidana  dalam  kasus  Eigenrichting  pada putusan  pengadilan  Bogor  dan  putusan  pengadilan  Kepanjen.  Bahan  hukum  primer  yang digunakan  untuk  menganalisa  rumusan  masalah  perbedaan  motif  kejahatan  dalam  kasus Eigenrichting  yang  terdapat  dalam  putusan  pengadilan  Bogor  dan  putusan  pengadilan Kepanjen  serta  perbandingan  sanksi  pidana  dalam  kasus  Eigenrichting  pada  putusan pengadilan Bogor dan putusan pengadilan Kepanjen adalah:
1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Putusan Pengadilan Kota Bogor Nomor: 263/Pid.B/2019/PN Bgr.
3. Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn.
Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan untuk menyelesaikan rumusan masalah perbedaan  motif  kejahatan  dalam  kasus  Eigenrichting  yang  terdapat  dalam  putusan pengadilan Bogor dan putusan pengadilan Kepanjen serta perbandingan sanksi pidana dalam kasus  Eigenrichting  pada  putusan  pengadilan  Bogor  dan  putusan  pengadilan  Kepanjen adalah  berupa  bahan  hukum  yang  menjelaskan  bahan  hukum  primer  meliputi  buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, serta Doktrin, yang terkait.

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1. Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban  pidana  adalah  suatu  perbuatan  yang  oleh  masyarakat  dianggap sebagai  perbuatan  tercela  dan  harus  dipertanggungjawabkan  pada  si  pembuatnya  atas perbuatan  yang  telah  dilakukan  Seseorang  dikatakan  dapat  mempetanggungjawabkan pidananya  maka  perbuatan  yang  dilakukan  harus  adanya  unsur  kesalahan  baik  itu kesengajaan  (dolus/opzet)  ataupun  kelalaian  (culpa).  Selain  itu  juga  pertanggungjawaban pidana dapat diberikan kepada seseorang yang cakap hukum dan dapat mempertanggungjawabkan  perbuatannya.  Kemampuan  dalam  Pertanggungjawaban  pidana ini  selalu  terkait  dengan  pertanggungjawaban  pidana,  hal  ini  yang  membuat  kemampuan
bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. 8

## 2. Putusan Pengadilan
Putusan Pengadilan merupakan putusan yang dibuat oleh hakim, putusan hakim dibuat untuk  menyelesaikan  adanya  suatu  perkara  dalam  sebuah  persidangan,  putusan  hakim  ini dibuat  dalam  rangka  penegakan  hukum  dan  keadilan. 9 Sejatinya  antara  peraturan  undang- undang dengan hakim tidak dapat dipisahkan, karena hakim akan memutuskan suatu perkara bersalah atau tidak dengan berlandaskan pada unsur-unsur dalam peraturan undang-undang. Putusan  hakim  diharapan  dapat  memenuhi  rasa  keadilan  dalam  masyarakat.  Suatu  putusan pengadilan  yang  bijaksana  dan  adil  tentunya  akan  memuat  keselarasan  antara  hukum  dan dampak dari dijatuhkannya sanksi pidana yang terjadi di masyarakat. 10

## 2.1 Perbedaan  motif kejahatan  dalam kasus Eigenrichting  yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Bogor dan Putusan Pengadilan Kepanjen
Motif  merupakan  suatu  daya  upaya  yang  memberikan  dorongan  kepada  seseorang untuk melakukan sesuatu. 11 Berikut merupakan perbedaan motif kejahatan dalam perbuatan main hakim sendiri, yaitu:
1. Perbuatan terdakwa Daeng dalam Putusan Pengadilan Nomor: 263/Pid.B/2019/PN. Bgr,  memiliki  unsur  kesengajaan,  yang  mana  unsur  kesengajaan  bersifat  tujuan ( opzet als oogmerk ) yang berarti perbuatan yang dilakukan pelaku ini menginginkan adanya  akibat  atas  perbuatannya  yang  dijadikan  alasan  terhadap  diadakannya ancaman pidana. Dalam kesengajaan tujuan terdapat dua teori, pertama adanya teori kehendak  dimana  kesengajaan  timbul  jika  pelaku  menghendaki  adanya  perbuatan dan akibat yang diperbuatnya. Kedua teori bayangan dimana menganggap bahwa si pelaku melakukan perbuatannya dengan adanya bayangan yang terang bahwasanya adanya perbuatan tersebut dapat memberikan akibat yang diinginkan pelaku. 12
Pertimbangan  hakim  dalam  putusan  tersebut,  bahwa  hakim  telah  menelaah  dengan berbagai pertimbangan fakta di persidangan, yaitu dalam pemenuhan unsur “dengan sengaja
8 Samsul Arifin, (2021), Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika, Justitia Jurnal Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Vol. 1 No. 6. Hlm. 138.
9 Ngape, H. B. A. (2018). Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum. Justitia Jurnal Hukum, 2(1).hlm. 136
10 Cindy D. P, Dkk. (2021). Penerapan Efek Jera dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Narkotika (Studi kasus Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PT.DKI). Justitia Jurnal Hukum, 1(6). Hlm. 1-15.
11 Effendi, P. (2017). Motif Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, 6(2).
12 Wirjono Prodjodikoro. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2003. Hlm. 67
dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” hakim mempertimbangkan bahwa yang dimaksud unsur “dengan sengaja” adalah si pelaku menghendaki serta mengerti mengenai akibat yang akan timbul dari perbuatan yang dilakukannya, jika dikaitkan dengan fakta  di  persidangan,  perbuatan  Daeng  yang  menghampiri  Daud  dan  mengklarifikasi perbuatan Daud yang memperkosa istri Daeng, tetapi Daud menyangkal, dan karena luapan emosi,  Daeng  menusukan  pisau  sangkur  yang  dibawanya  dari  rumah  di  perut  Daud  yang mengakibatkan  Daud  meninggal,  berdasarkan  fakta  tersebut  bahwa  hakim  menimbang perbuatan  Daeng  sudah  memenuhi  unsur  “dengan  sengaja  dan  dengan  rencana  dahulu merampas nyawa orang lain”.
Dalam  kasus  Putusan  Pengadilan  Nomor:  263/Pid.B/2019/PN.  Bgr,  terdapat  adanya unsur kesengajaan tujuan, dimana Daeng yang telah memiliki dendam terhadap Daud segera merencanakan aksinya dengan membawa pisau sangkur untuk tujuan menusuk Daud, disini dapat  dilihat  bahwa  Daeng  telah  memenuhi  unsur  kesengajaan  yang  bersifat  tujuan,  tujuan dari adanya pebuatan yang dilakukan Daeng supaya Daud meninggal dunia.
2. Perbuatan  Mochamad  Zainal  dalam  Putusan  Pengadilan  Nomor  1/Pid.Sus- Anak/2020/PN.Kpn terdapat adanya unsur kesengajaan namun dalam hal ini unsur kesengajaa  secara  keinsafan  kemungkinan  ( opzet  bij  mogelijkheids-bewustzijn ), kesengajaan  ini  terjadi  apabila  pelaku  dalam  melakukan  perbuatannya  ini memikirkan  akibat  yang  akan  terjadi  namun  tidak  sebagai  tujuannya 13 .  Perbuatan Mochamad  Zainal  ini  bukan  merupakan  kesengajaan  yang  dituju,  dimana Mochamad  Zainal  melakukan  penusukan  terhadap  korban  karena  intimidasi  dari korban  yang  merampas  barang-barang  miliknya,  perbuatan  penusukan  Mochamad Zainal  terhadap  korban  ini  bertujuan  untuk  membuat  korban  takut  dan  tidak memeras Mochamad Zainal serta tidak menganggu teman perempuannya.
Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, bahwa dalam menimbang dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, hakim berpendapat perbuatan  anak  ini  memenuhi  unsur  penganiayaan  yang  mengakibatkan  mati.  Dalam  fakta persidangan  diketahui  bahwa  korban  Misan  memerass  anak  dan  anak  saksi,  meminta  HP, namun  anak  tidak  memberikannya,  kemudian  Misan  menawarkan  jika  anak  tidak menyerahkan  HP  atau  uang,  maka  Misan  akan  memperkosa  anak  saksi,  namun  anak  juga tidak mau, karena merasa takut, anak nekat mengambil sebuah pisau yang ada dalam motor
13 Ibid, hlm. 69-70.
dan  menusukkannya  kepada  Misan,  hingga  Misan  meninggal  dunia.  Hakim  menimbang bahwa  perbuatan  anak  yang  menginginkan  dan  menghendaki  rasa  sakit  atau  luka  yang diderita  korban  Misan,  maka  anak  sengaja  menyakiti  atay  menimbulkan  rasa  sakit  bagi korban  sehingga  anak  telah  terbukti  melakukan  penganiayaan.  Menimbang  bahwa penganiayaan  yang  dilakukan  anak  kepada  korban  Misan  mengakibatkan  meninggalnya korban Misan, maka anak telah memenuhi unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati.
Perbandingan  motif  dalam  kedua  putusan  diatas,  yaitu  bahwa  dalam  putusan pengadilan Bogor  yaitu  Daeng memiliki motif kejahatan dengan adanya  unsur kesengajaan yang  akibatnya  telah  ia  perkirakan  yang  dijadikannya  sebagai  tujuan  dimana  karena  emosi dan  ingin  balas  dendam  ia  bertujuan  untuk  membunuh  seseorang,  sementara  motif  main hakim  sendiri  yang  dilakukan  Mochamad  Zainal  dalam  putusan  pengadilan  Kepanjen  ini tidak  memiliki  motif  sepeti  Daeng,  Mochamad  Zainal  juga  terdapat  unsur  kesengajaan, namun  hanya  bertujuan  untuk  memberikan  rasa  takut  terhadap  korban  yang  melakukan perampasan  terhadap  dirinya  dan  teman  perempuannya  sehingga  ia  tidak  memperkirakan perbuatannya akan mengakibatkan kematian terhadap korban.
2.2 Perbandingan  sanksi  pidana  dalam  kasus  Eigenrichting  pada  Putusan Pengadilan Bogor dan Putusan Pengadilan Kepanjen
Sanksi  Pidana  yang  diberikan  oleh  majelis  hakim  pada  putusan  263/Pid.B/2019/PN. Bgr , Hakim memutuskan dalam amar putusannya bahwa terdakwa Daeng terbukti secara sah melakukan  tindak  pidana  pembunuhan  berencana  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  340 KUHP  yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan  jiwa  orang  lain,  dihukum,  karena  pembunuhan  direncanakan,  dengan hukuman  mati  atau  penjara  seumur  hidup  atau  penjara  sementara  selama-lama  dua  puluh tahun”  dalam  dakwaan  primair  JPU,  hakim  menjatuhkan  sanksi  berupa  pidana  penjara  9 tahun  penjara  kepada  terdakwa  Daeng,  menetapkan  lamaya  penahanan  yang  dilakukan terdakwa  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang  diberikan,  menetapkan  terdakwa  tetap dalam tahanan, menetapkan barang bukti 1 buah pisau sangkur, dan memusnahkan flashdisk beisi  rekaman  CCTV  pada  saat  kejadian,  serta  dibebankan  kepada  terdakwa  Daeng membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00.
Pemberian  putusan  yang  dilakukan  oleh  majelis  Hakim  terhadap  terdakwa  Daeng, sudah  memenuhi  unsur-unsur  yang  telah  dituangkan  dalam  pasal  340  KUHP  tentang pembunuhan  berencana,  kasus  Daeng  ini  tidak  termasuk  dalam  alasan  pembenar,  alasan pemaaf,  maupun  keadaan  memaska,  maka  perbuatan  main  hakim  sendiri  yang  dilakukan
oleh  Daeng  ini  memang  semestinya  diberikan  sanksi  yang  sepadan,  karena  Daeng  harus mempertanggungjawabkan  semua  perbuatan  yang  telah  dilakukannya  yang  membuat  orang lain meniggal atas perbuatan balas dendam yang telah dilakukannya.
Sementara dalam putusan pengadilan Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, karena  pelaku  seorang  anak  dibawah  umur  18  tahun,  maka  berdasarkan  pasal  20  Undang- undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  hakim  menetapkan bahwa anak diajukan ke sidang anak. Dalam putusannya hakim memberikan sanksi kepada Mochamad  Zainul berupa pembinaan di  lembaga kesejahteraan sosial  anak Darul  Aitam di Wajak  Kab.  Malang  selama  1  tahun  dan  membebankan  kepada  anak  membayar  biaya perkara  sejumlah  Rp.  5000,-,  setelah  beberapa  pertimbangan  hukum  dari  hakim,  hakim menimbang  bahwa  perbuatan  Mochamad  Zainul  ini  bukan  merupakan  alasan  pembenar, karena berdasarkan fakta di lapangan tidak adanya tenakan atapun ancaman yang mendesak kepada  Mochamad  Zainul.  Hakim  memutuskan  bahwa  perbuatan  Mochamad  Zainul  ini merupakan  tindak  pidana  “penganiayaan  mengakibatkan  mati”  sebagaimana  diatur  dalam pasal  351  ayat  (3)  KUHP  yang  mana  pasal  351  KUHP  ini  juga  didakwaan  oleh  Jaksa Penuntut Umum terhadap Mochamad Zainul dalam dakwaan lebih subsidernya.
Berdasarkan  perbandingan  kedua  putusan  terhadap  kasus  main  hakim  sendiri, perbuatan  Daeng dan Mochamad  Zainul merupakan perbuatan main hakim sendiri, dimana mereka  melakukan  kejahatan  dengan  adanya  motif  menciderai  orang  lain  yang  diakibatkan adanya  tindakan  pidana  yang  didugakan  kepada  orang  tersebut.  sanksi  yang  diberikan terhadap  keduanya  berbeda  karena  Daeng  dalam  Putusan  Pengadilan  Bogor  ini  sudah dewasa  dan  juga  memiliki  motif  untuk  membunuh  orang  lain  maka  sanksi  yang  diberikan juga  lebih  berat  dari  pada  Mochamad  Zainul,  sementara  perbuatan  Mochamad  Zainul  ini masih  dibawah  umur  serta  perbuatannya  ini  bukan  sebagai  tujuan  membunuh  seseorang maka sanksi yang diberikan juga lebih ringan.

## C. Penutup
Perbuatan main hakim sendiri dalam Putusan Pengadilan Nomor: 263/Pid.B/2019/PN. Bgr,  terdapat  adanya  unsur  kesengajaan  yang  dilakukan  Daeng  sebagai  terdakwa,  berawal adanya  tindakan  pemerkosaan  yang  dilakkan  Daud  terhadap  istri  Daeng,  sehingga  Daeng marah dan melakukan balas dendam terhadap Daud, perbuatan balas dendam dan berencana membunuh  korban  Daud,  dalam  putusan  pengadilan  ini  hakim  mempertimbangkan perbuatan  Daeng  memenuhi  unsur  “dengan  sengaja  dan  dengan  rencana  terlebih  dahulu
merampas  nyawa  orang  lain”.  Sementara  Perbuatan  main  hakim  sendiri  dalam  Putusan Pengadilan  Nomor  1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn  dalam  kasus  ini  juga  memiliki  unsur kesengajaan  namun  tidak  sebagai  tujuan  perbuatan  Mochamad  Zainul  menusuk  korban hanya  sebagai  bentuk  menakut-nakuti  tanpa  adanya  kesengajaan  untuk  membunuh  korban, dalam  putusan  pengadilan  ini  hakim  memnimbang  perbuatan  anak  yang  ingin  menakut- nakuti  korban  dengan  melakukan  penusukan  merupakan  perbuatan  penganiayaan,  namun karena akibat dari penusukkan tersebut korban meninggal dunia, maka unsur “penganiayaan yang mengakibatkan mati” telah terpenuhi.  Sehingga motif keduanya berbeda motif daeng yaitu untuk membalas dendam dengan cara membunuh, sementara motif Mochamad Zainul menusuk dengan tujuan menakut-nakuti tanpa berfikir membunuh seseorang.
Sanksi  yang  diberikan  dalam  Putusan  Pengadilan  Nomor:  263/Pid.B/2019/PN.  Bgr hakim  memutuskan  terdakwa  Daeng  bersalah  melakukan  tindak  pidana  pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP, dan diberikan sanksi pidana 9 tahun penjara. Sementara dalam  Putusan Pengadilan  Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn hakim memberikan sanksi pembinaan di lembaga kesejahteraan sosail anak Darul Aitam di Wajak Kab. Malang selama 1 tahun karena perbuatannya telah melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan mengakibatkan mati.

## D. Daftar Pustaka
Ahmad, M. A. H., Dedi, D., & Hadriana, H. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri: Studi Polres Majene . Indonesian Journal of Criminal Law, Vol.2, No.2.
Cindy  D.  P,  Dkk.  (2021). Penerapan  Efek  Jera  dalam  Menjatuhkan  Sanksi  Pidana Narkotika  (Studi  kasus  Putusan  Nomor  227/Pid.Sus/2018/PT.DKI) .  Justitia  Jurnal Hukum, Vol. 1, No.6.
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, (2021), Statistik Kriminal 2021, Badan Pusat Statistik, tersedia pada:
https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed39986/statistik- kriminal-2021.html (Akses, 7 April 2022)
Edon,  S.  F.  L.,  &  Nur  Aziza.  H.  (2021).  Kewajiban  Pemerintah  Indonesia  terhadap Pelanggaran  HAM  yang  Dilakukan  Oleh  Kelompok  Kriminal  Bersenjata  (KKB)  Di Papua. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9(3), hlm. 854-869.
Effendi,  P.  (2017). Motif  Pelaku  Dalam  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Berencana  Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian
Bidang Hukum Universitas Gresik, Vol.6, No.2.
Erlina,  B,  &  Anggalana,  A.  (2021). Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Penganiayaan Secara  Bersama-Sama  Terhadap  Orang  Di  Muka  Umum  Yang  Menyebabkan  Luka (Studi  Perkara  Nomor  6/Pid.  B/2018/Pn  Sdn  Tahun  2018) .  Jurnal  Pro  Justitia  (Jpj), Vol. 2, No.2.
Heni  Hendrawati,  JohnyKrisnan,  (2019), Main  Hakim  Sendiri  (Eigenrichting)  Dalam Perspektif  Kriminologis ,  Diakses  6  Maret  2022, dari  University  Research  Colloqium, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Gombong
Iriyanto,  E. (2021). Unsur  Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan  Berencana . Jurnal Yudisial, Vol. 14, No.1.
Kuswara, Y., Abbas,  I.,  & Djanggih,  H. (2021). Penegakan Hukum Tindakan Main  Hakim Sendiri  (Eigenrichting)  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pencurian .  Toddopuli  Law Review, Vol.1, No.1.
Ngape, H. B. A. (2018). Akibat Hukum Putusan  Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum . Justitia Jurnal Hukum, Vol.2, No.1.
Pujayanti, N., & Soeskandi, H. (2018). Pelaku Persekusi dan Tindakan Main Hakim Sendiri. Mimbar Keadilan , Vol.14, No.28.
Roeslan Saleh, 1982, Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaaban Pidana , Jakarta: Ghalia Indonesia.
Samsul  Arifin,  (2021), Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Anak  Sebagai  Kurir Narkotika , Justitia Jurnal Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Vol. 1 No. 6. Wafda V.I & Arhan A.B. (2017). Pengintegrasian Pidana Kerja Sosial dalam Sistem Hukum Nasional . Justitia Jurnal Hukum. Vol. 1, No. 2.