## DOI :

## PENGAWASAN KODE ETIK JAKSA  OLEH KOMISI KEJAKSAAN GUNA TERWUJUDNYA JAKSA YANG PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS

## Imam Rahmaddani 1

## ABSTRACT
Human rights are upheld by an independent law enforcement agency known as the Attorney General's Office. Law Number 16 of 2004 specifically regulates the Attorney General of the Republic of Indonesia's authority, which is based on statutory regulations based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The Attorney General of the Republic of Indonesia must not be influenced by the power of any party because it is a state institution that exercises state power in the field of prosecution. The Attorney General's Office is a government institution that exercises state power in the field of prosecution in the judicial process. The issue in this examination is the means by which the examiner's office screens infringement of the set of rules and how the investigator's overarching set of principles handles cases. In this review, the creators utilized a standardizing juridical methodology with optional information sources. Essential legitimate materials, for example, regulations and guidelines connected with the subject being talked about, are optional information. Literature and books on these subjects are considered secondary legal sources. The prosecutor's code of ethics is very important in Indonesia because the prosecutor's office has a lot of responsibilities as a law enforcement agency, including trying a criminal case and training a professional and honest prosecutor.
Keywords: Supervision; Code of Ethics; Attorney; Professional and Integrity
1 Imam Rahmaddani,  Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang  dan  email irahmaddani@unis.ac.id.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023

## Abtsrak
Kejaksaan Agung merupakan lembaga penegak hukum mandiri yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kejaksaan berwenang berdasarkan peraturan perundang- undangan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam proses peradilan, sehingga Jaksa Agung Republik Indonesia tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan pihak manapun karena merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kejaksaan memantau pelanggaran kode etik dan bagaimana kode etik kejaksaan menangani perkara. Penelitian  ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sumber data sekunder. Bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan, merupakan data sekunde. Literatur dan buku-buku yang terkait dengan masalah tersebut merupakan bahan hukum sekunder. Di Indonesia, kode etik kejaksaan sangat penting karena kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memiliki banyak tanggung jawab untuk mengadili suatu perkara pidana dan mendidik seorang jaksa yang profesional dan jujur.
Kata Kunci : Pengawasan; Kode Etik; Kejaksaan; Profesional dan Berintegritas.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023

## A. Latar Belakang
Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UUD 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah panglima tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini dimaksudkan agar hukum dapat menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang berlandaskan keadilan bukan sekedar kekuasaan ( maachsstaat ) dan yang pemerintahannya berlandaskan sistem konstitusional (hukum dasar) bukan absolut. 2 Pasal tersebut menekankan bahwa penegakan hukum dan keadilan yang memberikan manfaat, kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam upaya mencapai tujuan nasional merupakan salah satu asas negara hukum. Menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan merdeka dari campur tangan pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lain merupakan salah satu asas negara hukum.
Satjipto Raharjo berpendapat bahwa semua anggota masyarakat harus tunduk pada hukum yang mengatur bagaimana mereka harus bertindak dan menjaga ketertiban. Suatu komponen kegiatan yaitu norma hukum, pelaksanaannya, dan penyelesaian sengketa yang menyangkut fenomena hukum yang timbul dalam masyarakat untuk menciptakan suasana tertib hukum, diperlukan bagi suatu tertib hukum dalam masyarakat. 3 Upaya penegakan hukum, penegakan norma hukum tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari penegakan hukum. Sudah sewajarnya hukuman yang berat harus dijatuhkan terhadap pelanggaran-pelanggaran untuk mencapai penegakan hukum yang berkeadilan dan meningkatkan ketertiban sosial dan kepastian hukum.
Sistem hukum terdiri dari tiga komponen, menurut Lawrence M. Friedman: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Sederhananya, struktur hukum terkait dengan aparat penegak hukum atau lembaga penegak hukum. 4 Proses upaya penegakan atau pelaksanaan norma hukum secara efektif sebagai pedoman perilaku dalam arus hubungan hukum antara masyarakat dan negara dikenal  dengan istilah penegakan hukum 5 melalui sistem peradilan pidana  yang  melibatkan memainkan peran pejabat dari kepolisian.
Secara teori, penegakan hukum harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat; namun demikian, masyarakat juga mengharapkan penegakan hukum dapat membantu mewujudkan keadilan. Kejaksaan Agung merupakan lembaga penegak hukum independen di Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia di negara hukum. Kejaksaan berwenang berdasarkan
2 Maruarar Siahaan, Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri dan Akuntabel Menurut UUD NKRI Tahun 1945, Jurnal Ketatanegaraan Volume 004/September 2017
3 Satjipto Rahardjo, 1986, Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 27
4 Lawrence M. Friedman,1975, The Legal System, Asocial Secience Perspective, Russel Sage Foundation, New York.
5 Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/PenegakanHukum.Pdf diunduh Pada Tanggal 15 November 2020 Pukul 10.00 WIB

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023
peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam proses peradilan. sehingga Jaksa Agung Republik Indonesia tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan pihak manapun karena merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan.
Jaksa wajib menaati kode etik kejaksaan dan berperan sebagai penuntut umum dalam menegakkan keadilan dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjaga citra profesional dan kinerja kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang kejaksaan untuk menegakkan hukum, diharapkan dengan adanya kode etik ini dapat mewujudkan kejaksaan sebagai penegak hukum yang profesional, bertanggung jawab dan memiliki integritas. Kejaksaan berkewajiban menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara, serta melindungi kepentingan rakyat melalui penegakan hukum. Mereka juga harus mampu terlibat penuh dalam proses pembangunan, termasuk membantu menciptakan kondisi dan infrastruktur yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Perilaku mengikat seorang jaksa harus profesional dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku. Harus dilandasi dengan norma-norma yang hidup dan berkembang, memperhatikan rasa keadilan, dan memperhatikan nilai- nilai kemanusiaan dalam masyarakat.  Kejaksaan merupakan pejabat publik yang selalu berdedikasi untuk mendukung doktrin Tri Krama Adhyaksa dalam  menjalankan tugas dan wewenangnya serta membina hubungan kerjasama dengan pejabat publik lainnya, maka diperlukan seorang advokat profesional yang memiliki integritas, kepribadian, disiplin, etos kerja yang tinggi, penuh tanggung jawab, dan selalu mengaktualisasikan diri dengan memahami perkembangan global. Jaksa berkewajiban untuk menjunjung tinggi standar etika atau perilaku tersebut di atas.
Bagi pencari keadilan, kewenangan dan tanggung jawab kejaksaan agung dalam penegakan hukum tidak bercela. Namun, kejaksaan mengabaikan kode etik profesi karena penegak hukum dalam hal ini jaksa tidak lepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan. Karena penegak hukum yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai hukum secara utuh dan mewujudkan keadilan, hukum telah dirusak sehingga menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap penegak keadilan.
Dirasa perlu untuk membentuk sebuah komisi, khususnya komisi kejaksaan sebagai kepala pemerintahan, guna meningkatkan persepsi masyarakat terhadap sistem peradilan. Komisi Kejaksaan mengawasi, memantau, dan mengevaluasi kinerja jaksa atau pegawai kejaksaan, serta kode etiknya, baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan. Selain itu juga memantau dan mengevaluasi kondisi organisasi dan sumber daya manusia kejaksaan.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023
“Untuk meningkatkan kinerja Kejaksaan Agung, Presiden dapat membentuk komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden,” bunyi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Pernyataan ini menjadi dasar pembentukan Komisi Kejaksaan. Sebagai hasil dari amanat undang-undang tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk komisi kejaksaan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005, namun setelah tahun 2005 kinerja komisi kejaksaan dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk meningkatkan persepsi masyarakat terhadap tugas kejaksaan kantor masih di bawah standar. Alhasil, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan peraturan presiden baru. Substansi laporan pengaduan masyarakat ke Komisi Kejaksaan tahun 2019 terkait perilaku atau etika pegawai Kejaksaan. Ada pengaduan dari 49 pegawai kejaksaan yang melanggar kode etik kejaksaan, dengan mayoritas diduga melakukan intimidasi terhadap tersangka atau pihak lain, menurut tabulasi laporan Komisi Kejaksaan. Data menunjukkan bahwa perbuatan kejaksaan yang tidak jujur telah merusak profesi kejaksaan di Indonesia.
B. Identifikasi  Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan, masalah yang akan diteliti sebagai berikut:
1. Bagaimana kode etik jaksa dalam menangani perkara?
2. Bagaimana  implementasi  pengawasan komisi kejaksaan terhadap pelanggaran kode etik jaksa?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk:
1. Untuk mengetahui dan memahami kode etik jaksa dalam menangani perkara.
2. Untuk mengetahui dan memahami pengawasan komisi kejaksaan terhadap pelanggaran kode etik jaksa.
D. Metode Penelitian Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sumber data sekunder. Bahan hukum primer dapat berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibicarakan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah tersebut. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer. yang kemudian dievaluasi berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku dan terkait dengan masalah yang dibahas. Karya ini merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan bahan-bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia (No. 16 Tahun 2004), Kitab Undang-Undang Perilaku Kejaksaan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia (No. PER–014 /A/JA/11/2012), dan Peraturan Komisi Kejaksaan Presiden Republik Indonesia (No. 18 Tahun 2011). Artikel hukum ilmiah, jurnal hukum, dan buku merupakan bahan hukum sekunder. Penelitian ini

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023
bertujuan untuk mengetahui pegawai kejaksaan yang melanggar kode etik dalam menangani perkara dan bagaimana kejaksaan memantau pelaksanaan kode etik tersebut untuk menghasilkan jaksa yang berintegritas dan profesional.

## E. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Kode Etik Dalam Menangani Perkara
Sumpah jabatan yang harus diambil oleh seseorang merupakan bagian dari kode etik profesi, yang menjadi pedoman bagaimana seharusnya seorang profesional bertindak dalam menjalankan tanggung jawabnya. Sumpah dan kode etik ini pada hakekatnya adalah janji yang harus ditepati oleh penyelenggara negara. Artinya, tidak ada yang akan mentolerir mereka melanggarnya. Oleh karena itu, mereka yang melanggar sumpah dan kode etik harus dibawa ke pengadilan dan mereka yang melakukannya harus menghadapi hukuman berat, termasuk mereka yang memenuhi syarat pidana atau perdata. Setiap profesi harus menjunjung tinggi kode etik dan sumpah jabatan karena pasti dipengaruhi oleh pihak- pihak yang berkepentingan. Mengabaikan kode etik harus menghilangkan praktik manipulatif dan curang yang akan menghasilkan mafia profesional dengan demikian berpotensi untuk membentuk suatu profesi yang amanah dan profesional.
Profesi kejaksaan mengalami kesulitan  dalam penegakan hukum. Pekerjaan kejaksaan membutuhkan tanggung jawab pribadi dan sosial yang besar, terutama mematuhi kode etik profesi dan norma hukum positif. Melalui Kode Etik Kejaksaan, Kejaksaan memiliki nilai-nilai luhur dan ideal yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan profesi kejaksaan dalam mewujudkan jaksa yang profesional dan jujur.
Jaksa dalam menjalankan tugas keprofesiannya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, serta melaksanakan hubungan sosial di luar tugas kedinasannya, Kode Etik Kejaksaan merupakan rangkaian norma yang memperluas Kode Etik Kejaksaan. mewujudkan birokrasi yang bersih, efisien, transparan, dan akuntabel berdasarkan doktrin Tri Krama Adhyaksa, serta kejaksaan yang  berintegritas, bertanggung jawab dan mampu memberikan pelayanan masyarakat yang prima.
Kode etik kejaksaan dapat ditegakkan dengan menjatuhkan hukuman yang berat dan menetapkan standar operasional yang jelas. Tujuan dari menjatuhkan hukuman berat adalah untuk mencegah mereka yang melanggar hukum sebanyak mungkin. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia peradilan yang profesional.
Chaeruddin Ismail mengatakan, secara keseluruhan, setiap lembaga penegak hukum perlu memiliki nilai-nilai kejujuran, keberanian, keadilan, penghormatan terhadap konstitusi dan kewibawaan pemerintah, serta integritas. dan welas asih (compassion), agar setiap aparat penegak hukum dapat menyikapi berbagai keadaan secara arif dan bijaksana. 6
6 Chaeruddin Ismail, 2001, Polisi : Demokrasi vs Anarkhi, Citra, Jakarta, hlm 14

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023
Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menegaskan, integritas merupakan syarat bagi mereka yang bekerja di bidang hukum. Dalam bidang hukum, khususnya di kalangan jaksa, kejujuran memiliki harga yang mahal. karena integritas seorang jaksa lebih penting daripada pengetahuan dan pengalamannya sebagai aparat penegak hukum. Selain itu, hanya mereka yang menunjukkan keberanian, kejujuran, dan keadilan yang memenuhi syarat untuk bekerja di bidang hukum. 7
Kewenangan kejaksaan berkembang menjadi lembaga yang berkualitas dan bermoral. Jaksa akan menjadi aparat penegak hukum yang memiliki kualitas profesional dan moral jika upaya tersebut berhasil. Profesionalisme jaksa sangat  penting untuk menunjukkan bagaimana hukum diterapkan di masyarakat. Karena kekuasaan dan kewenangannya, hukum menjadi rumah ketika berada di tangan kejaksaan atau aparat penegak hukum lainnya.
Profesionalisme kejaksaan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, sehingga memungkinkan terjadinya integrasi pelaksanaan kerja antar subsistem sistem peradilan dan pembinaan disiplin. Aparat penegak hukum perlu menunjukkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab. Kurang disiplinnya aparat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan menurunkan kesadaran hukum serta kepercayaan masyarakat terhadap perlunya disiplin dan tanggung jawab masyarakat.
Salah satu subsistem penegakan hukum di Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia  juga tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh jaksa dalam bekerja. Kejaksaan Agung merupakan bagian dari pemerintahan, salah satu bagian dari sistem peradilan yang menjalankan tugasnya adalah kejaksaan, dan harus bertindak independen terhadap pihak lain. Adalah melanggar hukum bagi Kejaksaan untuk mencari bantuan dari siapa pun, termasuk pemerintah. Kejaksaan harus benar-benar menjadi instrumen penegak hukum yang mampu menjalankan fungsi penuntutan tanpa melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia agar berfungsi sebagai instrumen penegak hukum.
Keahlian teknis dalam penuntutan perkara merupakan jabatan fungsional kejaksaan. Kode etik profesi kejaksaan diperlukan dalam rangka mewujudkan kejaksaan yang memiliki integritas pribadi dan disiplin yang tinggi untuk melaksanakan tugas penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: menguraikan standar etika profesi kejaksaan. tentang Kode Etik Kejaksaan, PER-067/A/JA/07/2007.
a. Perilaku Jaksa
Pasal 3 Kewajiban Jaksa kepada negara
7 Lalu Rahadian,“Jaksa Harus Punya Integritas Kalau Enggak Mending Dagang”, CNN Indonesia, lihat dalam: http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150808184849-12-70866/jaksa- harus-punya-integritaskalau-enggak-mending-dagang/, diakses pada tanggal 15 November 2020 Pukul 20.45

## PRESUMPTION of LAW Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023
1) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan
3) Melaporkan dengan segera kepada pimpinannya apabila mengetahui hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara. Pasal 4 Kewajiban Jaksa kepada Institusi:
1) Menerapkan Doktrin Tri Krama Adhyaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
2) Menjunjung tinggi sumpah dan/atau janji jabatan Jaksa;
3) Menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia;
4) Melaksanakan tugas sesuai peraturan kedinasan dan jenjang kewenangan;
5) Menampilkan sikap kepemimpinan melalui ketauladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan; dan
6) Mengembangkan semangat kebersamaan dan soliditas serta saling memotivasi untuk meningkatkan kinerja dengan menghormati  hak dan kewajibannya. Pasal 5 Kewajiban Jaksa kepada Profesi Jaksa: 1) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur dan adil;
2) Mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga;
3) Mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan kedinasan;
4) Meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi, serta mengikuti perkembangan hukum yang relevan dalam lingkup nasional dan internasional;
5) Menjaga ketidakberpihakan dan objektifitas saat memberikan petunjuk kepada Penyidik;
6) Menjaga rahasia profesi, terutama terhadap tersangka dan terdakwa yang masih anak-anak atau korban perbuatan asusila, kecuali untuk berbagi informasi kepada media, tersangka dan keluarganya, korban dan keluarganya, serta penasehat hukum sesuai peraturan perundang- undangan;
7) Memastikan terdakwa, saksi dan korban mendapatkan informasi dan jaminan atas haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia; dan
8) Menghindari benturan kepentingan dengan bidang tugas lainnya dan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, jasa hukum, atau tindakan hukum lainnya secara profesional, adil, efektif, efisien, konsisten, dan transparan.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023
Pasal 6 Kewajiban Jaksa kepada masyarakat: 1) Memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia; dan
2) Menerapkan pola hidup sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.
Pasal 7 (1)  Dalam melaksanakan tugas Profesi Jaksa dilarang: 1) Memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun;
2) Meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung;
3) Menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, atau finansial secara langsung maupun tidak langsung;
4) Melakukan permufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara;
5) Memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;
6) Merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara;
7) Menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis; dan
8) Menggunakan barang  bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa atau diubah atau dipercaya telah didapatkan melalui cara- cara yang melanggar hukum;
b. Kemandirian Pasal 8 (1) Jaksa melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya:
1) Secara mandiri terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pengaruh kekuasaan lainnya; dan
2) Tidak terpengaruh oleh kepentingan individu maupun kepentingan kelompok serta tekanan publik maupun media.
Penuntut diberikan perlindungan hukum pada ayat (2) karena dibenarkan menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum. Sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penolakan disampaikan secara tertulis disertai alasan kepada pemberi perintah dan tembusan kepada atasan pemberi perintah pada ayat 3.
c. Ketidakberpihakan
Pasal 9 Dalam melaksanakan tugas profesi Jaksa dilarang:
1) Bertindak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, jender, golongan sosial dan politik dalam pelaksanaan tugas profesinya; 2) Merangkap menjadi pengusaha, pengurus/karyawan Badan Usaha Milik Negara/daerah, badan usaha swasta, pengurus/anggota partai politik, advokat; dan/atau
3) Mendukung calon presiden/wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPD dalam kegiatan pemilu.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023
Sehingga Jaksa sebagai penegak hukum dalam menjalani tugasnya dapat mewujudkan pelayanan publik yang prima, memberikan keadilan dan bersikap profesional. Dalam melaksanakan tugas profesi, Jaksa dilarang:
a. Menggunakan jabatan dan/atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain.
b. Menggunakan fakta hukum untuk mengelola kasus. Dalam proses penanganan  suatu perkara, dasar hukum bagi tersangka atau terdakwa harus sesuai dengan fakta hukum yang ada. Tidak boleh dimanipulasi atau diselewengkan sedemikian rupa sehingga melemahkan atau meniadakan ketentuan pidana yang seharusnya dituntut dan dibuktikan.
c. Manfaatkan kekuatan mereka untuk menekan Anda secara fisik dan/atau mental. larangan menggunakan ancaman atau taktik menakut-nakuti untuk menekan seseorang demi keuntungan pribadi atau politik.
d. Meminta dan/atau menerima hadiah dan keuntungan, serta melarang keluarganya melakukan hal yang sama sehubungan dengan jabatannya. Menurut ayat ini, merupakan pelanggaran untuk mencoba meminta dan/atau menerima sesuatu meskipun tidak ada tindak lanjut berupa hadiah atau hadiah. Larangan memberi atau menerima hadiah atau keuntungan, termasuk untuk anggota keluarga, dimaksudkan untuk mencegah pihak-pihak tertentu mempunyai maksud tertentu dan untuk mempengaruhi kejaksaan dalam tugas profesinya. Selain itu, dimaksudkan untuk menjaga kejujuran jaksa.
e. Mengurus kasus yang memiliki kepentingan pribadi atau keluarga, pekerjaan, hubungan sosial, atau keuangan, atau nilai ekonomi langsung atau tidak langsung. Jika Jaksa mempunyai kepentingan keuangan yang berpotensi mempengaruhi jalannya proses hukum yang sedang berlangsung, hubungan  keluarga, hubungan suami istri meskipun sudah bercerai, persahabatan, dan hubungan kerja di luar jabatannya sebagai Jaksa, ia dapat menolak untuk mengambil sebuah kasus. sementara pesta sedang ditangani. ditangani oleh sistem pengadilan.
f. Diskriminasi  dengan cara apa pun yang Anda bisa. Diskriminasi atas dasar agama, suku, ras, suku, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, atau keyakinan politik, yang mengurangi, mendistorsi, atau menghilangkan pengakuan atau melanggar hak hukum tidak dibenarkan oleh penuntutan dengan alasan apapun.
g. Mereka mempengaruhi opini publik dengan cara yang dapat merugikan kepentingan penegak hukum. Jaksa tidak diperkenankan membuat pernyataan yang dapat merugikan penegak hukum kepada masyarakat karena hanya menjalankan tugasnya sebagai jaksa dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Ada hal-hal yang tidak perlu diketahui publik karena dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.
h. Memberikan keterangan kepada publik kecuali terbatas pada hal-hal teknis perkara yang ditangani. Membuat standar operasional yang jelas dan memberikan sanksi yang berat dapat dilakukan jika jaksa melanggar kode etik kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Tujuan dari menjatuhkan hukuman

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023
yang keras adalah untuk mencegah mereka yang melanggar hukum sebanyak mungkin. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia peradilan yang profesional.
Isu pelanggaran kode etik kejaksaan mulai muncul dengan munculnya kasus-kasus kejaksaan seperti suap dan nakalnya jaksa hingga tindak pidana asusila. Berdasarkan rangkuman laporan tersebut, substansi laporan pengaduan masyarakat kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2019 di pusat dan daerah meliputi 49 laporan pengaduan masyarakat terhadap jaksa yang melanggar kode etik kejaksaan, baik dikirim melalui email, surat pos, atau langsung ke kantor Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.
Rekapitulasi Laporan Pengaduan Berdasarkan Kualifikasi Perbuatan Tahun 2019 8 No  Materi Laporan Pengaduan Jumlah 1  Diduga deskriminatif / tebang pilih dalam penanganan perkara 28 2  Perselingkuhan / melakukan tindak pidana kesusilaan 4 3  Diduga mengintimidasi/menekan terdakwa atau pelapor 17 49 Jaksa sebagai penegak hukum seharusnya menegakkan hukum dengan seadil-adilnya untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pencari keadilan, dan tabel di atas menunjukkan bahwa masih banyak jaksa yang melanggar kode etik terhadap persepsi publik yang salah terhadap kejaksaan, yang mengungkapkan bahwa banyak mafia peradilan di kantor tersebut berada di bawah otoritas pihak yang berkepentingan. Jaksa harus profesional, bertanggung jawab, dan berintegritas. Akibatnya, hukuman berat harus dijatuhkan untuk melindungi profesi jaksa.
Kejaksaan Agung dituntut untuk melakukan pembenahan internal guna meningkatkan kemampuan Kejaksaan (Penuntut Umum) dalam menegakkan hukum dan menghadirkan Kejaksaan yang lebih profesional. Selain peningkatan kemampuan teknis aparatur kejaksaan di tingkat lapangan, profesionalisme tersebut menuntut kejaksaan mengubah paradigmanya secara mendasar agar benar-benar menjadi lembaga yang mewakili kepentingan korban dan para pencari keadilan pada umumnya. Karena masyarakat umum selalu memandang aparat penegak hukum dengan persepsi yang kabur dan pergaulan yang menyimpang, maka profesionalisme menjadi penting dalam konteks ini  berdasarkan sejumlah fakta dan grafik statistik yang menunjukkan bahwa aparat penegak hukum
8 Laporan Tahunan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Pada Tahun 2019

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023
telah berupaya memanipulasi penegakan hukum, persepsi publik ini tentu saja benar. 9
2. Pengawasan Komisi Kejaksaan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jaksa
Kode etik kejaksaan sangat penting karena kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengadili  suatu perkara pidana dan mendidik seorang jaksa yang profesional dan amanah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan jelas mengatur peran Kejaksaan dalam penegakan hukum. “Presiden dapat membentuk komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden untuk meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan Agung,” bunyi Pasal 38. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Indonesia berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia. Namun peraturan ini tidak bertahan lama dan digantikan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Kejaksaan Republik Indonesia diatur dengan peraturan ini. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan, bahwa KKRI merupakan lembaga Non Struktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden. Tugas Komisi Kejaksaan diatur dalam pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai berikut:
a. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang- undangan dan kode etik;
b. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan; dan;
c. Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
Komisi Kejaksaan berwenang:
a. Menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
9 Djunaedi, Tinjauan Yuridis Tugas dan Kewenangan Jaksa Demi Terciptanya Nilai-Nilai Keadilan, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No.1 Januari –April 2014

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023
b. Meneruskan laporan atau pengaduan masyarakat kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti oleh aparat pengawas internal Kejaksaan;
c. Meminta tindak lanjut pemeriksaan dari Jaksa Agung terkait laporan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan;
d. Melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan;
e. Alih pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan; dan
f. Mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa. Meningkatkan kinerja dan perilaku Kejaksaan dan Kejaksaan Republik Indonesia yang profesional, bersih, dan berwibawa melalui pengawasan, pemantauan, evaluasi kinerja dan perilaku, serta pemberian penghargaan dan sanksi; evaluasi prasarana dan sarana; sebagai bagian dari tata kelola organisasi yang efektif dan efisien, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia diberi kewenangan oleh Pasal 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi “Menjadi Lembaga yang Kredibel untuk Meningkatkan Mutu Kinerja Kejaksaan." Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia berwenang menyampaikan usul berupa:
a. Penyempunaan organisasi dan tata kerja serta peningkatan kinerja Kejaksaan.
b. Pemberian penghargaan kepada Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan yang berprestasi dalam melaksanakan tugas kedinasannya, dan/atau
c. Menjatuhkan sanksi kepada pegawai Kejaksaan dan/atau Kejaksaan atas pelanggaran Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Kode Etik, atau peraturan perundang-undangan. Sepanjang tahun 2019, Komisi Kejaksaan berupaya meningkatkan kinerja Kejaksaan Agung dengan melakukan evaluasi mendalam terhadap kejaksaan dan memantau perilaku dan kinerja kejaksaan secara efektif. Melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, media massa, komunitas profesi hukum, dan masyarakat, Komisi Kejaksaan memfasilitasi partisipasi masyarakat seluas-luasnya dalam pengawasan dan pengawasan Kejaksaan Agung.
Menerima laporan pengaduan masyarakat, menelaah setiap laporan pengaduan yang masuk, melakukan kajian mendalam atas pengaduan melalui wawancara klarifikasi, meminta judul perkara atas kasus yang menarik perhatian masyarakat, berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Indonesia, melakukan penyelidikan tambahan atau pemeriksaan ulang, dan menyiapkan rekomendasi adalah contoh tugas pokok dan fungsi KKRI terkait pengawasan, pemantauan, dan  evaluasi perilaku Kejaksaan juga menggunakan media, bersama dengan negara lain. lembaga pengawas dan lembaga mitra yang terikat dalam MoU, untuk mengawasi dan memantau perilaku kejaksaan.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023
Pengawasan Komisi Kejaksaan menghasilkan rekomendasi kepada Jaksa Agung. KKRI juga memberikan rekomendasi kepada Presiden dan Jaksa Agung mengenai isu, topik, atau kebijakan tertentu untuk perbaikan organisasi dan tata kerja, serta kinerja Kejaksaan Agung. Rekomendasi ini dibuat sebagai tanggapan atas laporan pengaduan masyarakat. untuk ditindaklanjuti sebagai pengawas intern Kejaksaan Agung oleh Wakil Jaksa Agung Bidang Pengawasan. Keterbatasan Komisi Kejaksaan dapat dilihat di sini; Komisi Kejaksaan sedang menunggu pemeriksaan selanjutnya oleh Wakil Jaksa Agung Bidang Pengawasan. Kejaksaan Agung tidak harus bertindak berdasarkan rekomendasi ini, dan Kejaksaan tidak menghadapi sanksi apa pun jika tidak bertindak berdasarkan rekomendasi Komisi Kejaksaan. Komisi Kejaksaan dan Kejaksaan Agung Bidang Pengawasan perlu bekerja sama lebih baik agar informasi mengenai tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dapat terupdate secara akurat kekurangan yang perlu diperbaiki agar pengawasan Kejaksaan Agung bisa lebih efektif ke depan. 10
Pengaduan masyarakat dapat disampaikan kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) dengan berbagai  cara, antara lain melalui surat, email, telepon, atau dengan mendatangi kantor KKRI secara langsung. KKRI dapat memantau atau menindaklanjuti suatu kasus yang menjadi perhatian pimpinan atau menarik perhatian masyarakat, selain menerima pengaduan masyarakat. KKRI memberikan rekomendasi kepada Kejaksaan Agung untuk dilaksanakan guna meningkatkan kinerjanya. Peninjauan laporan pengaduan masyarakat dan identifikasi masalah yang dianggap perlu segera diperbaiki oleh KKRI di Kejaksaan Agung menjadi salah satu rekomendasi KKRI kepada Kejaksaan Agung. KKRI perlu mencermati rekomendasi tersebut dan memastikan ketentuan dan mekanisme Kejaksaan Agung menindaklanjutinya karena sifat dari rekomendasi tersebut. Bahkan dalam jangka waktu tertentu, KKRI dapat melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan, serta dapat mengambil alih pemeriksaan jika memenuhi syarat tertentu.
Pada tahun 2019, KKRI mengirimkan 550 surat rekomendasi kinerja Kejaksaan dan/atau Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pihaknya juga telah menerima hingga 240 surat tanggapan dari Aparat Pengawasan Intern Kejaksaan Republik Indonesia.
Hal-hal berikut dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi dari Kejaksaan RI kepada Kejaksaan RI berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Kejaksaan RI dengan Dewan Pengawas Kejaksaan RI Indonesia tanggal 12 Desember 2019 tentang Optimalisasi Kinerja Pengawasan Dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kejaksaan:
1. Pergeseran paradigma pengawasan internal Kejaksaan Agung dari pengawas menjadi konsultan dan katalisator harus dipertahankan oleh
10 Muhammad Syafiq, bIchsan Muhajir, Model Pengawasan Yang Efektif   Terhadap Kinerja Kejaksaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Jurnal Sprektrum Hukum Vol 16,No 2 (2019)

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023
Kejaksaan agar dapat dilaksanakan secara ekonomis, efektif, dan efisien.;
2. Kejaksaan harus meningkatkan kemampuan auditor pengawasan melalui penguasaan teknologi dan kemampuan audit atas teknologi informasi dengan penggunaan sistim audit elektronik yang paperless;
3. Upaya mendukung terciptanya database pengawasan yang terpadu di seluruh Indonesia maka setiap Kejaksaan Tinggi wajib menyajikan data hasil pengawasan dari masing-masing satuan kerjanya yang terintegrasi dengan hasil pengawasan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan;
4. Jaksa Agung (Jajaran pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia) tetap harus memberikan informasi berkala tentang tindak lanjut “Menjadi Lembaga yang Kredibel Untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan”   laporan/pengaduan masyarakat kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Kejaksaan Agung dan Komisi Kejaksaan tetap harus memberikan reward dan punishment kepada Jaksa dan Pegawai Tata Usaha Kejaksaan;
6. Pengawas eksternal (Kejaksaan Republik Indonesia) dan pengawas internal (Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dan seluruh Dewan Pengawas Kejaksaan Republik Indonesia) harus terus berkolaborasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku kejaksaan dan jajaran Kejaksaan dalam rangka menciptakan Kejaksaan yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan melalui Rapat Koordinasi triwulanan.

## F. Kesimpulan
1. Kode Etik Kejaksaan merupakan seperangkat aturan yang diturunkan dari Kode Etik Kejaksaan yang menjadi pedoman betapa pentingnya mengatur perilaku Jaksa baik dalam menjalankan tanggung jawab profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, dan terlibat dalam interaksi sosial di luar tanggung jawab tersebut. mewujudkan birokrasi yang bersih, efisien, transparan, dan akuntabel berdasarkan doktrin Tri Krama Adhyaksa, serta kejaksaan yang berintegritas, berkomitmen, dan mampu memberikan pelayanan masyarakat yang prima. Membuat standar operasional yang jelas dan memberikan sanksi yang berat dapat dilakukan jika jaksa melanggar kode etik kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dengan menjatuhkan hukuman berat, pelanggar diminimalkan dan dikecilkan. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia peradilan yang profesional.
2. Menerima laporan pengaduan masyarakat, menelaah setiap laporan pengaduan yang diterima, melakukan analisis mendalam terhadap laporan protes melalui wawancara klarifikasi, meminta judul perkara atas kasus yang menarik perhatian masyarakat, berkoordinasi dengan  Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia, melakukan pemeriksaan tambahan pemeriksaan ulang, dan menyusun rekomendasi merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi KKRI yang terkait dengan pengawasan,

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023
pemantauan, dan penilaian terhadap perilaku Jaksa/Pro. Bentuk pengawasan Komisi Kejaksaan pada umumnya berupa rekomendasi untuk Jaksa Agung. KKRI juga mengawasi dan memantau perilaku kejaksaan melalui media, bekerja sama dengan lembaga pengawasan negara lainnya, dan melalui lembaga mitra yang terikat dalam MoU. KKRI memberikan rekomendasi kepada Kejaksaan Agung sebagai tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat. Juga memberikan rekomendasi kepada Presiden dan Kejaksaan Agung tentang isu atau topik tertentu atau kebijakan untuk perbaikan organisasi dan tata kerja serta kinerja Kejaksaan Agung. untuk ditindaklanjuti sebagai pengawas intern Kejaksaan Agung oleh Wakil Jaksa Agung Bidang Pengawasan.
G. Saran Komisi Pengawasan Kejaksaan dan Kejaksaan Republik Indonesia diharapkan dapat bekerja sama dalam sistem pengawasan untuk memantau dan meninjau semua laporan pengaduan masyarakat yang diterima. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia peradilan yang profesional.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Chaeruddin Ismail, Polisi : Demokrasi vs Anarkhi , Citra, Jakarta, 2001.
Satjipto Rahardjo, Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional , CV. Rajawali, Jakarta, 1986.
B. Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER–014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksan Republik Indonesia

## C. Sumber Lainnya
Djunaedi, Tinjauan Yuridis Tugas dan Kewenangan Jaksa Demi Terciptanya Nilai-Nilai Keadilan, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No.1 Januari –April 2014
Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum,
http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/PenegakanHukum.Pdf diunduh Pada Tanggal 15 November 2020 Pukul 10.00 WIB
Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia oleh Dio Ashar Wicaksana , fiat justitia , VOL. 1 / NO. 1 / MARET 2013
Lalu Rahadian,“Jaksa Harus Punya Integritas Kalau Enggak Mending Dagang”, CNN Indonesia, lihat dalam:
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150808184849-12- 70866/jaksa-harus-punya-integritaskalau-enggak-mending-dagang/, diakses pada tanggal 15 November 2020 Pukul 20.45
Laporan Tahunan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Pada Tahun 2019
Lawrence M. Friedman,1975, The Legal System, Asocial Secience Perspective, Russel Sage Foundation, New York
Maruarar Siahaan, Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri dan Akuntabel Menurut UUD NKRI Tahun 1945, Jurnal Ketatanegaraan Volume 004/September 2017
Muhammad Syafiq, bIchsan Muhajir, Model Pengawasan Yang Efektif Terhadap Kinerja Kejaksaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Jurnal Sprektrum Hukum Vol 16,No 2 (2019)