## KEBIJAKAN PELAKSANAAN DIVERSI SEBAGAI PERLINDUNGAN BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA TINGKAT PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI KUDUS.
Adi Hardiyanto Wicaksono * , Pujiyono ** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pujifhundip@yahoo.com

## ABSTRAK
Anak  adalah  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  keberlangsungan  hidup  manusia  dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara perlu mendapatkan perlindungan. Perlindungan bagi anak yang  berkonflik  dengan  hukum  dalam  suatu  sistem  peradilan  pidaana  anak  dilakukan  melalui  proses diversi yang berorientasi pada keadilan restorative. Pelaksanaan diversi diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang wajib dilakukan pada setiap tingkatan mulai  dari  tingkat  penyidikan,  penuntutan, dan  pemeriksaan  perkara  anak  di  pengadilan  negeri  dengan ketentuan  yang  diatur  dalam  UU  SPPA  ini.  Penelitian  menganalisis kebijakan  formulasi  hukum  pidana tentang  diversi  sebagai  perlindungan  bagi  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dalam  hukum  positif Indonesia, bagaimana implementasi diversi sebagai suatu perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penuntutan serta kendala-kendala apa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan diversi di tingkat penuntutan dan upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Metode pendekatan penelitian yuridis empiris  dan  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  sekunder.  Analisis  data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan formulasi hukum pidana tentang  diversi  sebagai  perlindungan  bagi  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dalam  hukum  positif Indonesia  yaitu  dalam  UU  RI  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang berorientasi pada suatu keadilan restoratif telah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Konvensi Hak-Hak Anak dan dalam pelaksanaan upaya diversi khususnya pada tingkat penuntutan telah menuju ke arah  yang  lebih  baik  dengan  keluarnya  Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  :  006/PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan yang menjadi pedoman bagi jaksa dalam melakukan upaya diversi. Namun demikian dalam pelaksanaan upaya diversi tersebut yang masih terdapat kendala-kendala yang timbul baik yang sifatnya yuridis maupun teknis diantaranya kurangnya sosialisasi peraturan  pemerintah  mengenai  pedoman  pelaksanaan  diversi  yang  baru  dikeluarkan,  kurangnya pemahanan  para  pihak  mengenai  pelaksanaan  diversi  serta  kurangnya  keahlian  jaksa  anak  untuk memahami dan mengerti nilai-nilai dalam menerapkan konsep diversi yang berorientasi pada pendekatan restoratif justice sehingga untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diperlukan perhatian dari pemerintah untuk  segera  mengeluarkan  peraturan  pelaksana  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  diversi,  serta adanya  sosialisasi  bagi  para  pihak  mengenai  diversi  dan  diperlukan  adanya  pendidikan  dan  pelatihan khusus tentang penanganan anak yang berkonflik dengan hukum bagi para jaksa anak pada khususnya.

## Kata Kunci : Diversi; Kebijakan Formulasi; Tingkat Penuntutan
* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP ** Penulis Kedua, Penulis Koresponden

## A. PENDAHULUAN

## I. LATAR BELAKANG PENELITIAN
Anak  adalah  bagian  yang  tak  terpisahkan dari  keberlangsungan  hidup  manusia  dan keberlangsungan  sebuah  bangsa  dan  Negara. Perlindungan  terhadap  anak  telah diatur  secara tegas dalam konstitusi Negara Indonesia, sehingga kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak  sudah merupakan tanggung jawab bersama sebagai umat manusia  yang  hidup  dalam  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawat dalam  proses  pertumbuhannya,  karena  di masa-masa  inilah  anak  seringkali  memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Dalam  masa  pertumbuhan,  anak  seringkali terpengaruh oleh lingkungan dimana ia bergaul dan bersosialisasi.  Anak  perlu  mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang  cepat,  arus  globalisasi  di  bidang  komunikasi dan  informasi,  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  serta  perubahan  gaya  dan  cara  hidup sebagian  orang  tua  yang  telah  membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat  yang  sangat  berpengaruh  terhadap nilai dan perilaku anak.
Kenakalan  anak  sudah  tidak  bisa dipandang lagi sebagai kenakalan biasa, anak-anak banyak melakukan perbuatan yang tergolong tindak pidana, seperti : mencuri, membawa senjata tajam,
terlibat  perkelahian,  terlibat  penggunaan  narkoba, dan  lain-lain.  Namun  demikian,  anak  yang melakukan  tindak  pidana  dan  perbuatan  yang dilarang  oleh  hukum,  harus  ditafsirkan  sebagai ketidakmampuan  akal  (pikiran),  fisik  (badan)  atau moral dan mentalitas yang ada pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat. 1 Lingkungan yang jahat membuat anak menjadi jahat. Hal ini membuat kita seringkali  menemukan  ada  banyak  anak  yang tersangkut dalam masalah hukum, baik itu sebagai korban tindak pidana maupun anak sebagai pelaku tindak pidana.
Dalam  upaya  memberikan  perlindungan terhadap  anak  pada  umumnya  dan  anak  sebagai pelaku tindak pidana pada khususnya, Pemerintah Indonesia  telah  meratifikasi  Konvensi  Hak  Anak (KHA)  dengan  mengeluarkan  Keppres  Nomor  36 Tanggal  25  Agustus  1990,  dan  menandatangani kesepakatan Beijing  Rules,  namun  pada kenyataannya  ketentuan  dalam  peraturan  tersebut belum  secara  maksimal  menjadi  solusi  terbaik penyelesaian  perkara  anak  yang  berhadapan dengan hukum.
Anak  sebagai pelaku  tindak  pidana  harus bertanggung  jawab  atas  perbuatan  yang dilakukannya. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan  anak  pelaku  tindak  pidana  sedapat mungkin  dihindari  keterlibatan  anak  dalam  proses
1 Wadong  Maulana  Hasan, Advokasi  dan  Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta : Grasindo, 2000), halaman 68.
peradilan  pidana  anak.  Proses  peradilan  pidana anak  sebenarnya  sama  dengan  proses  peradilan pidana bagi orang dewasa. Mardjono memberikan batasan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  sistem peradilan  pidana  adalah  sistem  pengendalian kejahatan  yang  terdiri  dari  lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan  terpidana. 2 Dalam  sistem peradilan pidana anak, setiap tahapan proses mulai dari penyidikan sampai pada tahapan pemidanaan haruslah  didahului  dengan  adanya  proses  diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari  proses  peradilan  pidana  ke  proses  di  luar peradilan pidana. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Anak  dan  telah berlaku  efektif  pada  bulan  Juli  tahun  2014, mengatur  secara  tegas  mengenai  Keadilan Restoratif  dan  Diversi  yang  dimaksudkan  untuk menghindari  stigmatisasi  terhadap  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  dan  diharapkan  anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar.
Lahirnya  Undang-Undang  RI  Nomor  11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mempertegas peran-peran aparat penegak hukum  dalam  proses  penanganan  perkara  pidana anak  dengan  mengedepankan  perlindungan  anak melalui pendekatan keadilan restorative.
2 Romli  Atmasasmita, Sistem  Peradilan  Pidana Kontemporer, (Jakarta : Kencana Prenada media Group,
2011), halaman 2.
Dalam perspektif Konvensi Hak Anak / KHA (Convention  The  Rights  of  The  Children  /  CRC), anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai  anak  dalam  situasi  khusus (Children  in Need  of  Special  Protection / CNSP). UNICEF menyebut  anak  dalam  kelompok  ini  sebagai children in especially difficult circumtances (CDEC), karena  kebutuhan-kebutuhannya  tidak  terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan  keluarga  (berada  pada  lingkup otoritas institusi  negara),  membutuhkan  proteksi  berupa regulasi  khusus,  membutuhkan  perlindungan  dan keamanan  diri.  Kebutuhan-kebutuhan  ini tidak dapat  dipenuhi  karena  anak  tersebut  tidak mendapatkan  perlindungan  dan  perawatan  yang layak dari orang dewasa yang berada di lingkungan tempat dimana biasanya anak menjalani hidup.
Sebelum  adanya  Undang-Undang  RI Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak,  penyelesaian  permasalahan  anak berhadapan dengan  hukum  dimana  anak  sebagai pelaku  tindak  pidana  telah  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam UU tentang Pengadilan Anak tersebut belum  secara  tegas  dituangkan  dalam  pasalnya mengenai  pelaksanaan  pengalihan  penyelesaian perkara  pidana  anak dari  proses  peradilan  pidana ke proses di luar peradilan pidana (diversi).
Penyelesaian permasalahan anak berhadapan  dengan  hukum  melalui  proses peradilan  pidana  selama  ini  membawa  dampak
yang  sangat  buruk  bagi  perkembangan anak  baik secara  psikis  maupun  fisik.  Hak-hak  anak  ketika harus  menjalani  suatu  proses  pemeriksaan penyelesaian perkara pidana dari tahap penyidikan sampai  ke  tahap  pelaksanaan  putusan  seringkali diabaikan  oleh  penegak  hukum.  Penanganan perkara  anak  berhadapan  dengan  hukum  yang mengutamakan  kepentingan  terbaik  bagi  anak masih  jauh  dari  yang  diharapkan,  sehingga Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak, dimana dalam undang-undang tersebut telah dituangkan  secara  tegas  dalam  Bab  II  Pasal  6 sampai dengan Pasal 15 mengenai diversi.
Banyaknya  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh  anak  mengakibatkan  adanya  upaya  guna mencegah  dan  menanggulanginya,  salah  satunya adalah  penyelenggaraan  Sistem  Peradilan  Pidana Anak (Juvenile  Criminal  Justice  System). Tujuannya  tidak  hanya  untuk  penjatuhan  pidana semata,  tetapi  juga  pada  dasar  pemikiran  bahwa penjatuhan  sanksi  pidana  sebagai  sarana mendukung perwujudan kesejahteraan anak pelaku tindak  pidana.  Dasar  pemikiran  tujuan  penjatuhan sanksi  pidana  tersebut  merupakan  ciri  khas penyelenggaraan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak yang diharapkan nantinya dalam pemeriksaan yang dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  baik  di tingkat  penyidikan,  penuntutan,  maupun  sidang  di pengadilan, tidak hanya meninggalkan pada aspek pembinaan  dan  perlindungan semata bagi  anak
namun  juga didasari  prinsip  demi  kepentingan anak. 3
Sejak  tahap  penyidikan,  aparat  hukum telah  diberi  kewenangan  oleh  Undang-Undang untuk  melakukan  penahanan. Situasi  dalam tahanan memberikan beban mental berlipat bagi si anak, ditambah lagi tekanan psikologis yang harus dihadapi mereka yang
Pelaksanaan Diversi  dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Upaya pengalihan atau ide Diversi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik  yang  dapat  dijadikan  formula  dalam penyelesaian  beberapa  kasus  yang  melibatkan anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana.  Kewenangan untuk  melakukan  Diversi  adalah  dari  aparat penegak  hukum  pada  masing  masing  tingkatan pemeriksaan  yaitu  pada  tingkat  penyidikan, penuntutan  dan  pemeriksaan  perkara  anak  di pengadilan negeri sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 7. Secara khusus, pada tingkat penuntutan, acara  peradilan  pidana  anak  diatur  dalam  Bab  III Bagian Keempat Pasal 41 dan Pasal 42 UU SPPA.
Berdasarkan uraian diatas, maka jurnal ini akan  mengkaji  permasalahan  diatas  dengan mengambil  judul “KEBIJAKAN  PELAKSANAAN DIVERSI SEBAGAI  PERLINDUNGAN  BAGI ANAK  YANG  BERKONFLIK DENGAN  HUKUM
3 Setya Wahyudi, Op. Cit, halaman 1

## PADA TINGKAT PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN
NEGERI KUDUS”.

## II. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan pada latar belakang masalah yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  permasalahan dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana  kebijakan  formulasi  hukum  pidana tentang diversi sebagai perlindungan bagi anak yang  berkonflik  dengan  hukum  yang  terdapat dalam hukum positif Indonesia ?
2. Bagaimana implementasi diversi sebagai suatu perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penuntutan ?
3. Kendala-kendala apa yang timbul sehubungan dengan  pelaksanaan  diversi  di  tingkat penuntutan  dan  upaya  untuk  mengatasi kendala-kendala tersebut?

## B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
I. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana tentang Diversi  sebagai  Perlindungan  Bagi  Anak yang  Berkonflik  dengan  Hukum  dalam Hukum Positif Indonesia.
Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus  sesuai  dengan  Konvensi  Hak-Hak  Anak (Convention  on  the  Rights  of  the  Child) sebagaimana  telah  diratifikasi  oleh  Pemerintah Republik  Indonesia  dengan  Keputusan  Presiden Nomor  36  Tahun  1990  tentang  Pengesahan
Convention  on  the  Rights  of  the  Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Undang-Undang Nomor 3 Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak  sebagai dasar  dalam  pelaksanaan  proses  peradilan terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana dimaksudkan  untuk  melindungi  dan  mengayomi anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  agar  anak dapat  menyongsong  masa  depannya  yang  masih panjang  serta  memberi  kesempatan  kepada  anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat serta bangsa dan Negara.  Namun  dalam  pelaksanaannya,  anak justru  diposisikan  sebagai  objek,  serta  perlakuan terhadap  anak  berhadapan  dengan hukum cenderung  merugikan  anak,  selain  itu  undang- undang  tentang  pengadilan  Anak  tersebut  sudah tidak  sesuai  lagi  dengan  kebutuhan  hukum  dalam masyarakat  dan  belum  secara  komprehensif memberikan  perlindungan  khusus  kepada  anak yang  berhadapan  dengan  hukum.  Hal  itulah  yang menjadi  pertimbangan  pemerintah  mengeluarkan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang  mengatur mengenai  keseluruhan  proses  penyelesaian perkara  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum mulai  tahap  penyelidikan sampai  dengan  tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
Pelaksanaan Diversi sebagai perlindungan bagi  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  secara tersirat sudah diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak
yang  telah  diratifikasi  oleh  Pemerintah  Negara Indonesia dengan keluarnya Keppres No. 36 Tahun 1990  Tentang  Pengesahan Convention  on  The Rights  of  The  Child.  Berdasarkan  Pasal  37 Konvensi  Hak-Hak  Anak  disebutkan  bahwa penangkapan, penahanan atau penghukuman anak akan disesuaikan dengan undang-undang dan akan digunakan  hanya  sebagai  langkah  terakhir  dan untuk  masa  yang  paling  singkat  dan  layak.  Lebih lanjut  dituangkan  dalam  Pasal  40  ayat  3  huruf  b Konvensi  Hak-Hak  Anak  bahwa  Negara-negara peserta  akan  berusaha  untuk  meningkatkan penetapan  undaang-undang,  prosedur-prosedur, kekuasaan  dan  lembaga-lembaga  yang  dapat diterapkan secara khusus terhadap anak-anak yang disangka,  dituduh,  atau  diakui  telah  melanggar undang-undang  hukum  pidana,  dan  khususnya dimana  layak  dan  dikehendaki,  langkah-langkah untuk  menangani  anak-anak  seperti  itu  tanpa mengenakan  tindaakan  hukum,  asal  saja  hak-hak asasi  dan  perlindungan-perlindungan  hukum seperlunya dihormati.
Konsep Diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak yang berkonflik  dengan hukum melalui  sistem  peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan.  Kebijakan  formulasi  hukum  pidana merupakan  bagian  dari  pelaksanaan  suatu  politik hukum pidana dalam hal perumusan materi mapun pasal-pasal yaitu mewujudkan peraturan-peraturan
yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.
Kebijakan  formulasi/legislatif  merupakan salah  satu  bagian  dari  fungsionalisasi  kebijakan hukum  pidana  dalam  pencegahan  dan penanggulangan  tindak  pidana.  Dapat  diaktakan bahwa  kebijakan  formulasi  menjadi akses  awal yang  paling  strategis  dalam  upaya  memberikan perlindungan  dan  keadilan  bagi  korban  tindak pidana.
Kebijakan formulasi hukum pidana tentang Diversi  sebagai  perlindungan  bagi  anak  yang berkonflik dengan hukum dapat dilihat dalam Pasal- pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak.
Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah  berumur  12  (dua  belas)  tahun,  tetapi belum berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  diduga melakukan  tindak  pidana.  Pasal  tersebut memberikan  perlindungan  terhadap  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  berdasarkan  batasan umurnya.
Asas-asas  dalam  pelaksanaan  sistem peradilan pidana anak sebagaimana telah diuraikan diatas secara substansi telah sesuai dengan asas perlindungan  terhadap  anak  yang  tertuang  dalam Konvensi  Hak-Hak  Anak.  Hal  ini  dapat  diartikan bahwa  kebijakan  yang  diambil  pemerintah  dalam

## menyusun  undang-undang  tentang  Sistem
Peradilan  Pidana  Anak  sejalan  dengan  apa  yang telah disepakati oleh bangsa-bangsa di dunia yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak tersebut.
Pada dasarnya dalam penanganan perkara anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  yang berorientasi  pada  perlindungan  serta  kepentingan terbaik bagi anak, maka perampasan kemerdekaan dan  pemidanaan  adalah  menjadi  upaya  terakhir. Pendekatan  yang  digunakan  dalam  rangka melaksanakan sistem peradilan pidana anak adalah suatu  pendekatan  keadilan  restoratif,  yaitu penyelesaian perkara tindak pidana yangmelibatkan  pelaku,  korban,  keluarga pelaku/korban,  dan  pihak  lainyang  terkait  untuk bersama-sama  mencari  menyelesaikan  yang  adil dengan  menekankan  pemulihan  kembali  pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.  Menurut penulis,  sedapat  mungkin penyelesaian  perkara anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dialihkan  ke proses  di  luar  persidangan,  karena  pada kenyataannya  suatu  proses  peradilan  serta pemidanaan bagi anak tersebut membawa dampak yang  sangat  buruk  bagi  perkembangan  anak  baik secara  psikis maupun  fisik.  Hal  ini  sesuai  dengan apa yang tertuang dalam United Nations Standard Minimum  Rules  for  the  Administration  of  Juvenile Justice  ("The  Beijing  Rules") butir  6  dan  11 menyatakan : 4
4 Butir 6 dan 11 The Beijing Rules

## 6. Scope of Direction
6.1  In  view  of  the  varying  special  needs of juveniles  as  well  as  the  variety  of  measures available, appropriate scope for discretion shall be allowed at all stages of proceedings and at the  different  levels  of  juvenile  justice administration, including investigation, prosecution, adjudication and the follow-up of dispositions. (Mengingat  berbagai  kebutuhan khusus remaja serta berbagai langkah-langkah yang tersedia, ruang lingkup yang tepat untuk diskresi harus diizinkan di semua tahap proses dan  pada  berbagai  tingkat  administrasi peradilan  anak, termasuk  penyidikan, penuntutan,  putusan  dan  tindak  lanjut disposisi)
11.Diversion
11.1  Consideration  shall  be  given,  wherever appropriate, to dealing with juvenile offenders without  resorting  to  formal  trial  by  the competent  authority,  referred  to  in  rule 14.1 below. (Pertimbangan harus diberikan, sejauh memungkinkan, untuk menangani para pelaku anak tanpa ke pengadilan resmi oleh pejabat yang  berwenang,  sebagaimana  dimaksud dalam aturan 14.1 di bawah ini)
11.2 The police, the prosecution or other agencies dealing  with  juvenile  cases  shall  be empowered to dispose of such cases, at their discretion, without recourse to formal hearings,
in  accordance  with  the  criteria  laid  down  for that  purpose  in  the  respective  legal  system and  also  in  accordance  with  the  principles contained  in  these  Rules. (Polisi,  Jaksa  atau lembaga  lain  yang  berhubungan  dengan kasus-kasus  anak  harus  diberikan  wewenang untuk  menyelesaikan  kasus  tersebut,  dengan diskresi mereka, tanpa bantuan sidang formal, sesuai  dengan  kriteria  yang  ditetapkan  untuk tujuan itu dalam sistem hukum masing-masing dan  juga  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  yang terkandung dalam aturan ini)
Berikut  akan diuraikan  mengenai  pasal- pasal  dalam  kaitannya  dengan  Diversi  sebagai Perlindungan  Bagi  Anak  yang  Berkonflik  dengan Hukum dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Diversi  dalam  ketentuan  UU  RI  Nomor  11  Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana diatur dalam BAB II Pasal 6 sampai dengan Pasal 15.
 Pasal 6 :
Diversi bertujuan :
a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
b. Menyelesaikan  perkara  anak  di  luar  proses peradilan;
c. Menghindarkan  anak  dari  perampasan kemerdekaan;
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
e. Menanamkan  rasa  tanggung  jawab  kepada
anak.
Tujuan  diversi  yang  telah  diatur  dalam  UU  SPPA diatas pada dasarnya mengutamakan perlindungan serta  kesejateraan  bagi  anak  demi  kepentingan terbaik  anak  khususnya  yang berkonflik  dengan hukum. Hal ini berarti apabila antara anak sebagai pelaku tindak pidana telah berdamai dengan korban yang  kemudian  dituangkan  dalam  kesepakatan damai, dapat dikatakan bahwa perkara anak dapat diselesaikan diluar proses peradilan sehingga anak tidak perlu menjalani suatu proses yang terampas kemerdekaannya.  Pengalihan  ini  bukan  berarti melepaskan  anak  dari  tanggung  jawab  atas kesalahan yang telah diperbuat, akan tetapi justru malah  menanamkan  rasa  tanggung  jawab  kepada anak  karena  ia  telah melakukan  perbuatan  yang melanggar aturan hukum pidana.
 Pasal 7 :
(1) Pada tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.
(2) Diversi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilaksanakan  dalam  hal  tindak  pidana  yang dilakukan :
a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun;
b. Bukan  merupakan  pengulangan  tindak pidana.
Dalam  kaitannya  dengan  pelaksanaan diversi  baik  pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, telah diatur dalam Pasal tersendiri dalam undang-undang SPPA yaitu
pada  tingkat  penyidikan  diatur  dalam  Pasal  29, pada  tingkat  penuntutan  diatur  dalam  Pasal  42, kemudian  pada  tingkat  pemeriksaan  di  sidang pengadilan tertuang dalam Pasal 52 UU SPPA.
Lebih  lanjut  dinyatakan  dalam  ayat  (2), bahwa  diversi  dilakukan  dalam  hal  tindak  pidana diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun  dan bukan  merupakan  pengulangan  tindak pidana  artinya  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh Anak  baik  tindak  pidana  sejenis  maupun  tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi.
 Pasal 8 :
(1) Proses  diversi  dilakukan  melalui musyawarah  dengan melibatkan  anak  dan  orang tua  /  walinya,  korban  dan  /  atau  orang  tua  / walinya,  Pembimbing  Kemasyarakatan,  dan pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
(2) Dalam  hal  diperlukan,  musyawarah sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat melibatkan  Tenaga  Kesejahteraan  Sosial,  dan  / atau masyarakat.
(3) Proses Diversi wajib memperhatikan :
a. Kepentingan korban;
b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
c. Penghindaran stigma negatif;
d. Penghindaran pembalasan;
e. Keharmonisan masyarakat; dan
f. Kepatutan, kesusilaan,  dan  ketertiban umum.
Pada dasarnya proses diversi dalam penyelesaian perkara  anak  dilakukan  melalui  musyawarah antara  para  pihak  yang  terlibat  dan  wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan  dan  rasa  tanggung  jawab  anak, penghindaran  stigma  negatif,  penghindaran pembalasan,  keharmonisan  masyarakat  serta kepatutan, kesusilaan dan ketertiban. Penyebutan kata “wajib memperhatikan” dalam pasal ini berarti harus  memperhatikan.  Artinya  kepentingan    serta kesejahteraan  dan  tanggung  jawab  anak  harus diperhatikan sehingga setelah adanya kesepakatan maka dapat dikatakan stigma negatif dari  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  dapat dihindari  serta  penghindaran  pembalasan merupakan  penyelesaian  yang  berorientasi  pada keadilan restoratif.

Pasal 9 (1) Penyidik,  Penuntut  Umum,  dan  Hakim dalam melakukan Diversi
harus mempertimbangkan :
a.
kategori tindak pidana;
b. umur Anak;
c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
d. dukungan  lingkungan  keluarga  dan masyarakat.
(2) Kesepakatan  Diversi  harus  mendapatkan persetujuan  korban  dan/atau  keluarga  Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk :
a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
b. tindak pidana ringan;
c. tindak pidana tanpa korban; atau
d. nilai  kerugian  korban  tidak  lebih  dari  nilai upah minimum provinsi setempat.
Pasal  9  ini  secara  tegas mengatur  bahwa  aparat penegak  hukum  yaitu  Penyidik,  Penuntut  Umum dan  Hakim  dalam  melakukan  diversi  harus mempertimbangkan : kategori tindak pidana yang dilakukan  oleh  anak;  umur  anak;  hasil  penelitian kemasyarakatan  dari  Bapas;  kerugian  yang ditimbulkan atas perilaku anak; bagaimana tingkat perhatian  dan  pendapat  masyarakat  atas  kasus tersebut;  dan  dukungan  lingkungan  keluarga  dan masyarakat.  Tidak  semua  kasus  anak  dapat dilakukan diversi karena pertimbangan berdasarkan  kategori  tindak  pidana  bahwa semakin  rendah  ancaman  pidana  maka  semakin tinggi prioritas untuk dilakukan diversi. Lebih lanjut dituangkan  dalam  penjelasan  pasal  ini  bahwa diversi  tidak  dimaksudkan  untuk  dilaksanakan terhadap  pelakutindak  pidana  serius,  misalnya pembunuhan,  pemerkosaan,  pengedar  narkoba, dan  terorisme,  yang  diancam  pidana  diatas  7 (tujuh)  tahun.  Pertimbangan  umur  juga  menjadi prioritas  dalam  pelaksanaan  diversi,  artinya semakin  muda  umur  anak  maka  makin  tinggi prioritas diversi. Berhasilnya diversi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak dapat dilepaskan dari  adanya  kesepakatan  para  pihak  dalam musyawarah,  yang  mana  kesepakatan  diversi
tersebut  harus  mendapatkan  persetujuan  korban dan/atau  keluarga  anak  korban  serta  kesediaan anak dan keluarganya. Persetujuan keluarga anak korban  dimaksudkan  dalam  hal  korban  adalah anak yang dibawah umur.
 Pasal 10
(1) Kesepakatan  Diversi  untuk  menyelesaikan tindak  pidana  yang  berupa  pelanggaran, tindak  pidana  ringan,  tindak  pidana  tanpa korban,  atau  nilai  kerugian  korban  tidak lebih  dari  nilai  upah  minimum  provinsi setempat  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  9  ayat  (2)  dapat  dilakukan  oleh penyidik  bersama  pelaku  dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
(2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh Penyidik  atas  rekomendasi  Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk :
a. pengembalian  kerugian  dalam  hal  ada korban;
b. rehabilitasi medis dan psikososial;
c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
d. keikutsertaan  dalam  pendidikan  atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
e. pelayanan  masyarakat  paling  lama  3  (tiga) bulan.

##  Pasal 11
Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain :
a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; b. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPSK paling lama 3 (tiga) bulan; atau
d. Pelayanan masyarakat.
 Pasal 12
(1) Hasil  kesepakatan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  11  dituangkan  dalam  bentuk kesepakatan Diversi.
(2) Hasil  kesepakatan  Diversi  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  disampaikan  oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab  di  setiap  tingkat pemeriksaan  ke  pengadilan  negeri  sesuai dengan  daerah  hukumnya  dalam  waktu paling  lama  3  (tiga)  harisejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
(3) Penetapan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3  (tiga)  hari  terhitung  sejak  diterimanya kesepakatan Diversi.
(4) Penetapan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (3)  disampaikan  kepada  Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum,  atau  Hakim  dalam  waktu  paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
(5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (4),  Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum
menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.
Kesepakatan  Diversi  yang  dimaksud diatas ditandatangani oleh para pihak yang terlibat. Artinya  dalam  kesepakatan  diversi  tersebut  ada hak  serta  kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh para  pihak  yang  telah  menandatangani kesepakatan tersebut.

##  Pasal 13
Proses  peradilan  pidana  Anak  dilanjutkan  dalam hal :
a. Proses
Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
b. Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.
 Pasal 14
(1) Pengawasan  atas  proses  Diversi  dan pelaksanaan  kesepakatan  yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung  jawab  di  setiap  tingkat pemeriksaan.
(2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan  kesepakatan  Diversi  dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan  pendampingan,  pembimbingan, dan pengawasan.
(3) Dalam  hal  kesepakatan  Diversi  tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan,
Pembimbing  Kemasyarakatan  segera melaporkannya  kepada  pejabat  yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
Pengawasan  dan  pelaksanaan  diversi  berada pada  atasan  langsung. Atasan  langsung  yang dimaksud  disini  adalah  pada  setiap  tingkatan proses  pelaksanaan  diversi  yaitu  pada  tingkat penyidikan  oleh  Kepala  kepolisian,  tingkat penuntutan  oleh  kepala  kejaksaan  dan  tingkat pemeriksaan di pengadilan oleh Ketua Pengadilan.

##  Pasal 15
Ketentuan  mengenai  pedoman  pelaksanaan proses  Diversi,  tata  cara,  dan  koordinasi pelaksanaan  Diversi  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah.
Pembentuk undang-undang telah menerapkan  konsep  penyelesaian  perkara  anak yang  berorientasi  pada  keadilan  restoratif (restorative  justice) dalam  menyusun  undang- undang  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Penerapan restorative  justice akan  menimbulkan pergeseran  arah  pemidanaan  dan  tujuan pemidanaan yang bersifat menghukum atau balas dendam  dengan  cara  mempertanggungjawabkan setiap  perbuatan  yang  dilakukan  menjadi  suatu penyelesaian yang lebih menekankan pada usaha
untuk menyembuhkan / memulihkan pada keadaan semula sebelum terjadinya suatu tindak pidana.
Untuk  mewujudkan  suatu  keadilan restoratif  dalam  rangka  penegakan hukum  di Indonesia diperlukan peran masyarakat yang tidak hanya menjadi objek dari hukum itu sendiri tetapi berperan  aktif  dalam  penegakan  hukum. 5 Tujuan penegakan  hukum  adalah  untuk  membangun kepercayaan  masyarakat  umum  terhadap  hukum dengan  menunjukkan bahwa  hukum  secara  luas peduli  akan  harapan  masyarakat.  Penghargaan nilai  moral  individu  seseorang  oleh  hukum memberi  ruang  yang  lebih  luas  terhadap  moral mereka untuk melaksanakan aturan hukum secara sukarela. Dalam hal ini, kaitannya dengan diversi sebagai upaya mengurangi penggunaan kekuatan hukum,  berusaha  menyelesaikan  dan  mengakhiri konflik.

## II. Implementasi  Diversi  Sebagai  Suatu Perlindungan  Bagi  Anak  yang  Berkonflik dengan Hukum pada Tingkat Penuntutan.
Banyaknya  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh  anak  mengakibatkan  adanya  upaya  guna mencegah dan menanggulanginya, salah satunya adalah penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile  Criminal  Justice  System). Sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya  bahwa Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang
5 Satjipto  Raharjo, Ilmu  Hukum, (Bandung :  Citra Aditya Bakti, 1996), halaman 181.
Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  mengatur  tentang Diversi  sebagai  upaya  pengalihan  penyelesaian perkara  anak  dari  proses  peradilan  pidana  ke proses  di  luar  peradilan  pidana.  Dalam  Undang- Undang tersebut secara tegas telah diatur bahwa upaya  diversi  wajib  dilakukan  dalam  setiap tahapan dalam suatu proses peradilan anak mulai dari  tahap  penyidikan,  penuntutan  dan pemeriksaan perkara anak di tingkat pengadilan.
Dalam  pembahasan  ini  akan  diuraikan mengenai  pelaksanaan diversi  sebagai  upaya perlindungan  bagi  anak  yang  berkonflik  dengan hukum  hanya  pada  tingkat  penuntutan  yang dilakukan  oleh  Penuntut  Umum.  Berdasarkan Pasal  13  KUHAP,  yang  dimaksud  dengan Penuntut  Umum  adalah  Jaksa  yang  dberi wewenang  oleh  Undang-Undang  ini  untuk melakukan  Penuntutan  dan  melaksanakan Penetapan Hakim.
Dengan  diberlakukannya  Undang-Undang yang secara efektif pada tanggal 30 Juli 2014 dan sebagai tindak lanjut dalam mengimplementasikan undang-udang  tersebut  khususnya  pada  tingkat penuntutan, Jaksa  Agung  RI  mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006 / A / J.A  /  04  /  2015  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan, sehingga dasar penuntut  umum  untuk  melakukan  upaya  diversi dalam penanganan perkara anak adalah Undang- Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak  dan  Peraturan  Jaksa
Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006 / A / J.A  /  04  /  2015  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Diversi  Pada  Tingkat  Penuntutan  sebagai  aturan internal  yang  dikeluarkan  oleh  Pimpinan Kejaksaan.
Proses  pelaksanaan  diversi  sebagaimana diatur  dalam  Peraturan  Jaksa  Agung  Republik Indonesia Nomor : PER-006 / A / J.A / 04 / 2015 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  Pada Tingkat Penuntutan yaitu :
1. Penunjukkan Penuntut Umum
a. Dikeluarkan surat  perintah  penunjukkan Penuntut  umum  sedapat  mungkin  2  (dua) orang  untuk  mengikuti  perkembangan penyidikan  dan  surat  perintah  untuk penyelesaian perkaran anak.
b. Dalam  hal  belum  terdapat Penuntut  Umum yang  dipersyaratkan  oleh  UU  nomor  11 tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak dalam pasal 41 ayat (2) maka terhadap  perkara  anak  dilakukan  oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan  Keputusan  Jaksa  Agung  atau Pejabat  lain  yang  ditunjuk  oleh  Jaksa Agung.
2. Koordinasi
Bahwa  koordinasi  dilakukan  ketika Penuntut  Umum  mengikuti  atau  memantau perkembangan  upaya  diversi  dalam  tahap penyidikan  serta  koordinasi  dengan  penyidik supaya tidak terjadi bolak-balik perkara.

## 3. Upaya Diversi
a. Setelah  penyerahan  tanggung  jawab  atas anak  dan  barang  bukti  (Tahap  II)  dari Penyidik  kepada  Penuntut  Umum  di  RKA (Ruang Khusus Anak) untuk diteliti identitas anak  dan  barang  bukti  yang  dituangkan dalam berita acara sehingga menjadi dasar utuk  dilakukan  tindakan  di  luar  peradilan pidana melalui diversi atau penyelesaian di dalam  peradilan  pidana,  dalam  hal  ini, identitas dari anak wajib di rahasiakan dari pemberitaan.
b. Dalam  jangka  waktu  7x24  jam  terhitung sejak  tanggal  penerimaan  tanggung  jawab atas  anak  dan  barang  bukti  (tahap  II), Penuntut  Umum  wajib  melakukan  upaya diversi  dengan  memanggil  dan/atau menawarkan  penyelesaian  perkara  melalui diversi  kepada  anak/atau  orang  tua/wali serta  korban  atau  anak  korban  dan/atau orang  tua/wali.  Dan  apabila  setuju  dengan tindakan  diversi  maka  Penuntut  Umum menentukan tanggal dimulainya musyawarah diversi dan mencatatnya dalam berita  acara  diversi.  Apabila  terjadi penolakan  untuk  dilakukan  diversi  maka Penuntut  Umum  mencatat  dalam  Berita Acara  Diversi  disertai  alasan  penolakan terhadap upaya diversi, kemudian Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan  melampirkan  berita  acara  upaya
diversi  serta  laporan  hasil  penelitian kemasyarakatan.
4. Musyawarah Diversi
a. Diversi dilakukan paling lama 30 hari sejak tanggal  dimulainya  diversi  yaitu  tanggal yang telah ditetapkan Penuntut Umum untuk musyawarah  diversi  dengan  ketentuan sebagai berikut :
1) Penuntut  Umum  mengirimkan  surat panggilan  kepada  para  pihak  yang harus  diterima  3  hari  sebelum musyawarah  diversi,  dalam  hal dikehendaki, pelaksanaan musyawarah diversi dapat melibatkan masyarakat.
b. Musyawarah  diversi  dilaksanakan  di  RKA atau  tempat  lain  yang disepakati oleh  para pihak dengan persetujuan Kajari / Kacabjari.
c. Jika  orang  tua  /  wali  tidak  diketahui keberadaannya  atau  berhalangan  hadir, maka  dapat  dihadiri  oleh  Pembimbing Kemasyarakatan / pekerja sosial professional  sebagai  pengganti  orang  tua  / wali.
d. Jika  tidak  terdapat  pekerja  sosial professional,  maka  dapat  digantikan  oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial.
e. Musyawarah  diversi  dibuka  dan  dipimpin oleh  Penuntut  Umum  sebagai  fasilitator yang diawali dengan perkenalan para pihak, lalu  menyampaikan  maksud  dan  tujuan musyawarah  diversi,  peran  fasilitator,  tata
tertib  musyawarah  untuk  disepakati, penjelasan tentangw aktu dan tempat serta ringkasan  dugaan  tindak  pidana  yang didakwakan.
f. Pembimbing  kemasyarakatan  menjelaskan ringkasan  hasil  penelitian  kemasyarakatan yang dilakukan terhadap anak serta pekerja sosial  professional  menjelaskan  ringkasan laporan  sosial  terhadap  anak  korban  dan  / atau anak saksi.
g. Dalam hal dipandang perlu, fasilitator dapat melakukan  pertemuan  terpisah  (kaukus) dengan para pihak.
h. Dalam hal kesepakatan diversi memerlukan persetujuan korban atau anak korban dan / atau  orang  tua  /  wali,  proses  diversi dilaksanakan  melalui  musyawarah  yang dipimpin  oleh  Penuntut  Umum  sebagai fasilitator  dan  dihadiri  Pembimbing Kemasyarakatan,  Anak  dan  orang  tua  / walinya serta dapat melibatkan masyarakat.
i. Fasilitator memberikan kesempatan kepada para  pihak  untuk  memberikan  pendapat, saran dan / atau tanggapan.
j. Musyawarah  diversi  dicatat  dalam  Berita Acara Diversi, ditandatangani oleh fasilitator serta para pihak yang hadir dan dilaporkan kepada kajari / Kacabjari.
k. Dalam hal musyawarah diversi tidak berhasil mencapai  kesepakatan,  penuntut  umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri
dengan  melampirkan berita  Acara  Diversi dan Hasil Penelitian Kemasyarakatan.
l. Selama  proses  diversi  dan  proses pemeriksaan perkara anak yang memenuhi criteria  wajib  diversi,  tidak  dapat  dilakukan penahanan terhadap anak.
5. Kesepakatan Diversi
a. Apabila  musyawarah  berhasil  mencapai kesepakatan,  fasilitator  menyusun  dan merumuskan  dalam  kesepakatan  diversi dengan  tidak  memuat  hal  yang bertentangan  dengan  hukum,  kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan, ketertiban umum  dan  hal-hal  yang  tidak  dapat dilaksanakan atau itikat tidak baik.
b. Apabila terdapat barang bukti, maka dalam kesepakatan diversi harus memuat klausula mengenai status barang bukti.
c. Kesepakatan  diversi  ditandatangani  oleh para pihak dengan diketahui oleh fasilitator, dan disampaikan kepada Kajari / Kacabjari.
d. Kajari / Kacabjari menyampaikan kesepakatan  diversi  serta  berita  acara diversi kepada Ketua PN di wilayah tempat terjadinya tindak pidana dalam jangka waktu paling  lama  3  (tiga)  hari  sejak  tercapainya kesepakatan  diversi  untuk  dimintakan penetapan,  dan  penetapan  diterima  oleh Kajari  paling  lama  3  (tiga)  hari  terhitung sejak tanggal ditetapkan.
6. Pelaksanaan Kesepakatan Diversi
a. Dalam  jangka  waktu  3  (tiga)  hari  setelah menerima  penetapan,  penuntut  umum memanggil para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi.
b. kesepakatan  tersebut  dilaksanakan  dalam jangka waktu yang disepakati, namun tidak boleh melebihi ketentuan sebagai berikut :
- jika  ada  pembayaran  ganti  rugi  / pengembalian  pada  keadaan  semula jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.
- Apabila  ada  kewajiban  lain  selain  yang diatur  dalam  UU  SPPA,  maka dilaksanakan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 3 (tiga) bulan.
c. Apabila  kesepakatan  tidak  dilaksanakan  / dilaksanakan  tidak  sepenuhnya,  maka penuntut  umum  melimpahkan  perkara anak ke pengadilan.
d. Apabila  korban  /  anak  korban  tidak melaksanakan kesepakatan, tidak membatalkan kesepakatan diversi.
e. Pelimpahan  perkara  anak  dilakukan dengan  acara  biasa  atau  singkat  sesuai perundang-undangan.
f. Fasilitator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban baik pidana maupun perdata atas isi kesepakatan diversi.
7. Pengawasan dan pelaporan kesepakan Diversi a. Apabila  kesepakatan  diversi  tidak dilaksanakan  atau  dilaksanakan  tidak sepenuhnyadalam  waktu  yang  telah ditentukan dan pembimbing kemasyarakatan melaporkan kepada Kajari / Kacabjari untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua PN setempat.
b. Kajari  /  Kacabjari  memerintahkan  Penuntut umum  untuk  menindaklanjuti  laporan tersebut  paling  lama  7  (tujuh)  hari  sejak laporan  dari  Pembimning  kemasyarakatan diterima.
8. Penerbitan  Surat  Ketetapan  Penghentian Penuntutan.
a. Kajari menerbitkan SKPP :
1) Jangka  waktu  paling  lama  3  (tiga)  hari sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan,  jika  kesepakatan  diversi berupa perdamaian  tanpa  ganti  kerugian atau  penyerahan  kembali  anak  kepada ortu/wali;
2) Dalam  waktu  5  (lima)  hari  sejak  tanggal kesepakatan diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada  keadaan  semula,  atau  pelayanan masyarakat;
3) Dalam  jangka  waktu  5  (lima)  hari  sejak tanggal  kesepakatan  diversi  selesai
dilaksanakan,  jika  kesepakatan  diversi berupa  keikursertaan  anak  dalam pendidikan  atau  pelatihan  di  lembaga pendidikan atau LPKS, atau
4) Dalam  jangka  waktu  5 (lima)  hari  sejak tanggal  seluruh  kesepakatan  diversi selesai dilaksanakan.
b. Surat  ketetapan  penghentian  penuntutan memuat  penetapan  status  barang  bukti sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat.
c. Surat  ketetapan  penghentian  penuntutan dikirimkan  kepada  Ketua  PN  setempat beserta  laporan  proses  diversi  dan  berita acara  pemeriksaaan  dengan  tembusan kepada  anak  dan  ortu/wali,  korban,  anak korban  dan/  atau  out/wali,  penyidik, pembimbing  kemasyarakatan,  dan  pekerja sosial professional.
9. Registrasi Diversi
a. Setiap  tahapan  proses  diversi  dalam perkara  anak  dicatat  dalam  register perkara  anak  dan  dilaporkan  secara periodic  dan/atau  insidentil  kepada pimpinan.
b. Pencatatan dilakukan dengan
mempedomani tahapan proses
pelaksanaan diversi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Jaksa Agung.
Peraturan  Jaksa  Agung  diatas  dijadikan sebagai pedoman bagi jaksa penuntut umum dalam
melaksanakan  upaya  diversi  pada  tingkat penuntutan. Aturan tersebut mengikat secara intern dalam instansi kejaksaan.
Beberapa perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana atau biasa disebut dengan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum yang  penanganannya  dilakukan  dengan mengacu  pada  suatu  sistem  peradilan  pidana anak  demi  terwujudnya  keadilan  restoratif  di Kejaksaan Negeri Kudus diantaranya :
a. Perkara An. Terdakwa Pandu Arya Muda bin Darmanto, No. Reg. Perkara : 26/Kds/Euh.2/08/2015
Pasal  yang  didakwakan  berbentuk  kumulatif yaitu :
Kesatu  :  Pasal  310  ayat  (3)  UU  RI  No.  22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan
Kedua  :  Pasal  310  ayat  (4)  UU  RI  No.  22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
Dalam  perkara  ini  terhadap  terdakwa  yang berumur 13 tahun tidak dilakukan penahanan baik  di  tingkat  penyidikan,  penuntutan maupun dalam pemeriksaan di persidangan. Dalam  penanganan  perkara  ini  telah dilakukan  upaya  diversi  pada  tingkat penuntutan, yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014. Pelaksanaan diversi di tingkat
penuntutan terhadap penanganan perkara An. Terdakwa Pandu Arya Muda bin Darmanto :
1) Dilakukan  oleh  Penuntut  Umum  Anak yang bertindak sebagai fasilitator.
Dalam  melaksanakan  diversi  ini, fasilitator  tidak  mengenakan  pakaian seragam.  Minimnya  kemampuan  serta keahlian  Penuntut  umum  anak  untuk bertindak  sebagai  fasilitator  ini menyebabkan  pelaksanaan  diversi dilakukan  seadanya.  Padahal  untuk bertindak  sebagai  fasilitator  tersebut, harus  dapat  mengerti  dan  memahami konsep  restoratif  justice  demi kepentingan  terbaik  bagi  anak.  Hal  ini sulit  dilakukan  karena  masih  adanya anggapan bahwa dengan dilakukannya diversi tersebut tidak akan memberikan keadilan  bagi  para  korban  (terlebih untuk kkorban yang meninggal dunia).
2) Diversi  dilakukan  dengan  memanggil para  pihak  yaitu  terdakwa,  orang  tua terdakwa,  para  korban  (keluarga korban  yang  meninggal  serta  korban yang mengalami luka berat),
perwakilan  dari  BAPAS,  Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa. Pemanggilan  ini  dilakukan  sehari sebelum  pelaksanaan  tahap  2, pemanggilan  terhadap  para  pihak
dilakukan melalui telpon serta mengirim surat panggilan resmi.
3) Diversi  dilakukan  pada  ruang  staf pidum dengan kondisi yang seadanya. Pelaksanaan  diversi  pada  Kejaksaan Negeri Kudus oleh fasilitator dilakukan pada ruang staf pidum yang seadanya, mengingat  belum  adanya  ruangan khusus anak (RKA) untuk pelaksanaan diversi tersebut.
Diversi yang telah dilakukan fasilitator yaitu Jaksa  Umi  Pratiwi  dalam  penanganan perkara  anak  An.  Terdakwa  Pandu  Arya Muda  bin  Darmanto  tidak  menghasilkan kesepakatan  antara  para  pihak.  Pihak korban  ataupun  keluarga  korban  yang meninggal  dunia  tidak  berkenan  untuk dilakukan  diversi  karena  pihak  korban  / keluarga korban beranggapan bahwa akan tidak  adil  apabila  anak  yang  telah melakukan tindak pidana hingga menyebabkan korban meninggal dunia dan luka  berat  tersebut  tidak  dihukum.  Pada intinya secara kemanusiaan pihak korban / keluarga  korban  telah  memaafkan  anak, namun  mereka  masih  tetap  menginginkan agar  anak  diproses  sampai  tingkat pengadilan dan dijatuhi hukuman, sehingga dapat dikatakan bahwa upaya diversi yang dilakukan  oleh  para  pihak  tidak  berhasil (gagal).

## Selanjutnya  perkara  dilimpahkan  ke  PN
Kudus  dan  keluar  Penetapan  Hakim  PN Kudus untuk melaksanakan diversi dengan melibatkan  berbagai  pihak,  namun  sama halnya  dengan  upaya  diversi  pada  tingkat penuntutan,  upaya  diversi  yang  dilakukan pada  tingkat  pengadilan  tidak  berhasil karena  tidak  adanya  kesepakatan  para pihak  dan  pemeriksaan  perkara  tetap dilanjutkan  dengan  persidangan  yang dimulai  dengan  pembacaan  dakwaan, pemeriksaan  saksi-saksi,  pemeriksaan terdakwa,  tuntutan  serta  putusan  oleh Hakim
Semua  Pasal  yang  didakwakan  telah dibuktikan  yaitu  dakwaan  kesatu  dan kedua, mengingkat dalam perkara ini ada 2  (dua)  korban  (korban  meninggal  dunia dan  korban  luka),  melanggar  pasal  310 ayat (3) UU RI nomor 22 Tahun 2009 dan Pasal 310 ayat (4) UU RI nomor 22 Tahun 2009 dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum  adalah  agar  terdakwa  dikenakan tindakan  mengembalikan  kepada  orang tua  dan  pelatihan  kerja  selama  2  (dua) bulan di BLK (Balai Latihan Kerja) Kudus yang  dibacakan  pada  hari  Senin  tanggal 01  Desember  2014  dan telah  diputus dengan  Putusan  PN  Kudus  Nomor  :  03  / Pid.Sus / 2014 / PN. Kds pada hari Senin tanggal  01  Desember  2014  yaitu  berupa
tindakan pengembaliaan kepada orang tua untuk  dilakukan  pembinaan,  perawatan, dan pendidikan bagi kehidupan dan masa depan  anak  dan  mengikuti  program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh kantor Balai Laihan Kerja Kudus selama 2 (dua) bulan
b. Perkara  An.  Terdakwa  Noval  Eka  Aditya  bin Watono, No. Reg Perkara :
3/Kds/Epp.2/02/2015.
Pasal  yang  didakwakan  berbentuk  alternatif yaitu :
Pertama : Pasal 353 ayat (2) KUHP atau Kedua : Pasal 353 Ayat (1) KUHP atau Ketiga : Pasal 351 ayat (1) KUHP.
Dalam  perkara  ini,  terhadap  terdakwa  yang telah  berumur  17  tahun  ini  sudah  dilakukan penahanan oleh :
- Penyidik  :  sejak  tanggal  20  Januari 2015  sampai  dengan  tanggal  26 Januari 2015
- Perpanjangan  Penuntut  Umum    : sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan 03 Februari 2015.
- Penuntut  Umum  :  sejak  tanggal  03 Februari  2015  sampai  dengan  07 Februari 2015
Dalam penanganan perkara ini telah dilakukan upaya  diversi  pada  tingkat  penuntutan,  yaitu pada  hari  Selasa  tanggal  03  Februari  2015.
Pelaksanaan  diversi  di  tingkat  penuntutan terhadap  penanganan  perkara  An.  Noval  Eka Aditya bin Watono :
1) Dilakukan oleh Penuntut Umum Anak yang bertindak sebagai fasilitator.
Dalam melaksanakan diversi ini, fasilitator tidak  mengenakan  pakaian  seragam. Minimnya  kemampuan  serta  keahlian Penuntut  umum  anak  untuk  bertindak sebagai  fasilitator  ini  menyebabkan pelaksanaan  diversi  dilakukan  seadanya. Padahal untuk bertindak sebagai fasilitator tersebut,  harus  dapat  mengerti  dan memahami  konsep  restoratif  justice  demi kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sulit dilakukan karena masih adanya anggapan bahwa  dengan  dilakukannya  diversi tersebut  tidak  akan  memberikan  keadilan bagi korban yang mengalami luka.
2) Diversi dilakukan dengan memanggil para pihak yaitu terdakwa, orang tua terdakwa, korban, perwakilan dari BAPAS, Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa.
Pemanggilan ini dilakukan sehari sebelum pelaksanaan  tahap  2,  pemanggilan terhadap  para  pihak  dilakukan  melalui telpon  serta  mengirim  surat  panggilan resmi.
3) Diversi  dilakukan  pada  ruang  staf  pidum dengan kondisi yang seadanya.
Pelaksanaan  diversi  pada  Kejaksaan Negeri  Kudus  oleh  fasilitator  dilakukan pada  ruang  staf  pidum  yang  seadanya, mengingat belum adanya ruangan khusus anak  (RKA)  untuk  pelaksanaan  diversi tersebut.  Dikatakan  seadanya  karena  di dalam  ruangan  pidum  tersebut  ada  staf pidum  yang  sedang  menjalankan tugasnya,  sehingga  dalam  ruangan  untuk pelaksanaan  tahap  2  dan  diversi  tidak hanya  para  pihak  yang  berperkara  saja. Hal ini menimbulkan rasa malu dan timbul stigma  negatif  bagi  anak  yang  berkonflik dengan hukum.
Diversi  yang  telah  dilakukan  fasilitator yaitu  Jaksa  Umi  Pratiwi  dalam penanganan  perkara  anak  An.  Terdakwa Noval  Eka  Aditya  bin  Watono  tidak menghasilkan  kesepakatan  antara  para pihak. Pihak korban tidak berkenan untuk dilakukan  diversi  karena  pihak  korban beranggapan  bahwa  akan  tidak  adil apabila anak yang telah melakukan tindak pidana  hingga  menyebabkan  luka  berat tersebut  tidak  dihukum.  Pada  intinya secara  kemanusiaan  pihak  korban  telah memaafkan  anak,  namun  mereka  masih tetap  menginginkan  agar  anak  diproses sampai  tingkat  pengadilan  dan dijatuhi hukuman,  sehingga  dapat  dikatakan
bahwa  upaya diversi  yang  dilakukan  oleh para pihak tidak berhasil (gagal).
Selanjutnya  perkara  dilimpahkan  ke  PN Kudus  dan  keluar  Penetapan  Hakim  PN Kudus untuk melaksanakan diversi dengan melibatkan  berbagai  pihak,  namun  sama halnya dengan upaya diversi pada tingkat penuntutan,  upaya  diversi yang dilakukan pada tingkat pengadilan tidak berhasil dan pemeriksaan  perkara  tetap  dilanjutkan dengan persidangan yang dimulai dengan pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi- saksi,  pemeriksaan  terdakwa,  tuntutan serta putusan oleh Hakim.
Dakwaan  yang  dapat  dibuktikan  adalah dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 353 ayat (1) KUHP dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut  Umum  adalah  10  bulan  penjara yang  dibacakan  pada  hari  Senin  tanggal 16  Februari  2015  dan  telah  diputus dengan  Putusan  PN  Kudus  Nomor  :  01  / Pid.Sus Anak / 2015 / PN. Kds pada hari Selasa  tanggal  17  Februari  2015  yaitu pidana penjara selama 5 bulan.
c. Perkara  An.  Terdakwa  Slamet  Sukristiyan Khairon  alias  Memo  bin  Sukrisno, No.  Reg Perkara : 15/Kds/Ep.2/06/2015. Pasal yang didakwakan berbentuk alternatif yaitu :
Pertama : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau
Kedua : Pasal 303 bis Ayat (1) ke- 2 KUHP
Dalam  perkara  ini,  terhadap terdakwa  yang  telah  berumur  15 tahun  ini  sudah  dilakukan penahanan oleh :
- Penyidik  :  sejak  tanggal  04 Juni  2015  sampai  dengan tanggal 10 Juni 2015
- Perpanjangan Penuntut Umum  : sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan 18 Juni 2015.
- Penuntut  Umum  :  sejak tanggal 18  Juni  2015  sampai dengan tanggal 22 Juni 2015
- Hakim  PN  Kudus  :  sejak tanggal 19  Juni  2015  sampai dengan tanggal 28  Juni 2015
- Jenis  Penahanan  Rumah Tahanan (RUTAN) Kudus.
Dalam penanganan perkara ini tidak dilakukan upaya  diversi  pada  tingkat  penuntutan mengingat pasal yang didakwakan ancamannya  10  (sepuluh)  tahun,  sehingga perkara  dilimpahkan  ke  PN  Kudus  dan  keluar Penetapan  Hakim  PN  Kudus  yaitu  Penetapan Hakim Pengadilan negeri Kudus Nomor : 106 / Pid.Sus.Anak / 2015 / PN.Kds tanggal 19 Juni 2015 tentang Penetapan Hari Diversi.
Dasar Hakim melakukan Diversi dalam perkara judi yang dilakukan oleh anak adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Diversi  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak yaitu Pasal 3 yang berbunyi “Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana  penjara  di  bawah  7  (tujuh)  tahun  dan didakwa  pula  dengan  tindak  pidana  yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau  lebih  dalam  bentuk  surat  dakwaan subsidiaritas,  alternative,  kumulatif  maupun kombinasi (gabungan)”.
Mengingat  tindak  pidana  perjudian  adalah tindak  pidana  tanpa  korban,  maka sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU SPPA  maka  kesepakatan  diversi  tidak  harus mendapatkan  persetujuan  korban  dan/atau keluarga anak korban serta kesedian anak dan keluarganya.  Lebih  lanjut  ditegaskan  dalam Pasal  10,  yaitu  kesepakatan  diversi  untuk menyelesaikan  tindak  pidana  tanpa  korban dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
Para pihak yang dilibatkan dalam Pelaksanaan diversi pada tingkat pengadilan ini adalah anak pelaku,  orang  tua  /  wali  pelaku,  penasihat hukum, petugas  pembimbing  kemasyarakatan,
serta perwakilan dari masyarakat
(RT/RW/Kepala
Desa/Tokoh Masyarakat/Agama).
Pelaksanaan  diversi  yang  dilakukan  pada tingkat pengadilan ini berhasil, mengingat anak pelaku  telah  berjanji  tidak  akan  mengulangi perbuatannya  lagi  dan  tidak  akan  melakukan perbuatan / pelanggaran pidana lainnya, pihak orang  tua  anak  serta  ketua  RT  dan  Kepala Desa  setempat  sanggup  untuk  mengawasi anak dan bersedia menerima anak kembali ke masyarakat  serta  demi  kepentingan  terbaik bagi anak dan rekomendasi dari BAPAS, maka anak diserahkan kembali kepada orang tuanya. Dan berdasarkan Penetapan Hakim PN Kudus Nomor  :  06  /  Pid.Sus.Anak  /  2015  /  PN.Kds tanggal  25  Juni  2015  menetapkan menghentikan  proses  pemeriksaan  perkara Anak  dan  memerintahkan  Penuntut  Umum untuk mengeluarkan Anak dari tahanan.
Telah  diuraikan pada  bab sebelumnya bahwa pengaturan tentang Diversi dan keadilan restorative  dalam  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  adalah  bertujuan  untuk  menghindarkan dan  menjauhkan  anak  dari  proses  peradilan sehingga  terlepas  dari  stigmatisasi  dan  anak dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat secara wajar.
Dari  ketiga  contoh  kasus  diatas ditemukan  bahwa  dalam  setiap  penanganan
perkara  anak,  diperlukan  pertimbangan- pertimbangan yang disesuaikan dengan kondisi dari anak yang berkonflik dengan hukum.
III. Kendala-kendala  yang  timbul  sehubungan dengan  pelaksanaan  diversi  di  tingkat penuntutan  dan  upaya  untuk  mengatasi kendala-kendala tersebut.
Berikut akan diuraikan beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan upaya diversi pada tingkat penuntutan :
1. Diversi  masih  dianggap  hal  yang  baru  bagi
Jaksa.
Pada  kenyataannya  jaksa  yang menangani  perkara  anak  lebih memilih  untuk tidak melakukan upaya diversi, karena prosedur pelaksanaannya terlalu rumit. Namun demikian karena  amanat  yang  tertuang  dalam  Pasal  7 ayat (1) UU SPPA adalah suatu kewajiban bagi aparat  penegak  hukum  di  setiap  tingkatan untuk  melakukan  upaya diversi,  maka  diversi tetap harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang  diatur  dalam  UU  SPPA  tersebut. Dikatakan  rumit  karena,  jaksa  masih  belum paham  mengenai  pedoman  yang  dikeluarkan oleh Jaksa Agung RI dalam pelaksanaan upaya diversi pada tingkat penuntutan.
Dari  ketiga  contoh  kasus  yang  telah diuraikan  diatas,  diversi  pada  tingkat penuntutan yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Kudus  belum  ada  yang  berhasil.  Diversi  yang
dilakukan  berhasil  pada  tingkat  pemeriksaan pengadilan.  Ketika  diversi  pada  tingkat pemeriksaan pengadilan berhasil dengan dasar adanya kesepakatan para pihak yang kemudian dituangkan  dalam  Kesepakatan  Diversi,  maka dikeluarkan  suatu  Penetapan  Hakim,  yang mana  isinya  adalah  menghentikan  proses pemeriksaan perkara anak serta memerintahkan  penuntut  umum  untuk mengeluarkan  anak  dari  tahanan  (dalam  hal anak  ditahan).  Mengingat  penuntut  umum adalah  jaksa  yang  diberi  wewenang  oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan  dan  melaksanakan  penetapan hakim,  maka  tindak  lanjut  dari  adanya penetapan tersebut adalah jaksa membuat BA- 6  (Berita  Acara  Pelaksanaan  Penetapan Hakim).
Untuk  mengatasi  kendala  tersebut,
Jaksa  Agung  telah  mengeluarkan  Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006 / A / J.A / 04
/  2015  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi Pada  Tingkat  Penuntutan.  PERJA  tersebut menjadi  pedoman  bagi  penuntut  umum  dalam melaksanakan upaya diversi.
2. Kurangnya keahlian yang dimiliki seorang jaksa untuk menjadi fasilitator.
Dalam penanganan perkara anak yang berkonflik  dengan  hukum,  diperlukan  suatu keahlian  dari  para  jaksa  anak  yang  dapat memahami  dan  mengerti  nilai-nilai  dalam
menerapkan  konsep  diversi  yang  berorientasi pada pendekatan restoratif justice.
Pada  kenyatannya  jaksa  yang menangani  perkara  anak  di  Kejaksaan  Negeri Kudus  belum  pernah  mengikuti  Diklat  ABH yang  dilakukan  oleh  Badan  Diklat  Kejaksaan RI. Jaksa anak yang ada di Kejaksaan Negeri Kudus  melaksanakan  penanganan  perkara anak  karena  ditunjuk  oleh  Pimpinan berdasarkan  Surat  Perintah,  sehingga  dalam pelaksanaan praktik di lapangan masih banyak jaksa  yang  belum  paham  karena  kurangnya keahlian dalam penanganan perkara anak.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu adanya  pelatihan  khusus untuk  mendapatkan kemampuan sebagai fasilitator dalam kaitannya dengan  penanganan  perkara  anak  yang berkonflik  dengan  hukum. Penunjukkan  Jaksa perkara  anak  harus  ditunjukkan  dengan  minat dari  jaksa  yang  bersangkutan  dan  tidak semata-mata  hanya  melaksanakann  perintah pimpinan. Selain itu perlu adanya forum diskusi antara  jaksa  anak  dalam  hal  penanganan perkara anak di Kejaksaan Negeri Kudus pada khususnya.
3. Belum tersedianya Ruang Khusus Anak. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006 / A / J.A / 04 /  2015  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi Pada  Tingkat  Penuntutan,  disebutkan  bahwa
pelaksanaan  musyawarah  diversi  dilakukan  di Ruang Khusus Anak (RKA) yaitu ruang khusus yang  responsif  anak,  digunakan  untuk melaksanakan  penerimaan  tanggung  jawab atas anak dan barang bukti dalam perkara anak dan  melaksanakan  proses  diversi.  Pada kenyataannya  pelaksanaan  musyawarah diversi  serta  pelaksanaan  proses  diversi  pada Kejaksaan Negeri Kudus dilakukan pada ruang yang  sama  dengan  pelaksanaan  penanganan perkara  untuk  orang  dewasa  pada  saat pelaksanaan tahap II (dalam ruang yang sama), hal  ini  dikarenakan  belum  adanya  Ruang Khusus  Anak  (RKA)  pada  Kejaksaan  Negeri Kudus,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa penanganan perkara anak dilakukan seadanya. Merujuk  pada  PERJA  tersebut,  bahwa kejaksaan  sedang  berproses  menuju  ke  arah yang lebih baik khususnya dalam penanganan perkara  anak  sesuai  dengan  apa  yang dituangkan  dalam  PERJA  tentang  Pedoman pelaksanaan Diversi pada tingkat penuntutan.
Sehingga  untuk  mengatasi  permasalah tersebut diperlukan infrastruktur yang memadai terkait dengan pembuatan Ruang Khusus anak yang representatif. Dimana keberadaan tempat tersebut  diharapkan  dapan  mendukung keberhasilan  pelaksanaan  diversi  karena terpisah  dengan  ruangan  yang  lain. Keberadaan  ruang  khusus anak  diperlukan agar  para  pihak  didalam  musyawarah
mendapatkan  ketenanangan  yang  jauh  dari tekanan pihak-pihak yang tidak berkepentingan sehingga  dapat  mengambil  keputusan  yang saling menguntungkan.
4. Kurangnya  pemahaman  para  pihak  tentang pelaksanaan diversi.
Bagi  pihak  korban,  kadang  masih
merasakan ketidakpuasan dalam penyelesaian melalui  diversi  karena  menganggap  diversi hanya berpihak pada pelaku.
Hal  inilah  yang  menjadikan  aparat penegak  hukum  (Jaksa)  harus  memberikan pemahaman  kepada  para  pihak  khususnya pihak  korban  sehingga  para  pihak  dapat mengerti  dan  memahami  tujuan  yang  hendak dicapai dari upaya diversi ini semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak.
Demi mengatasi permasalahan tersebut diperlukan  bantuan  yang  komperehensif  dari seksi Intelijen di dalam memberikan sosialisasi kepada  masyarakat  hukum  melalui  kegiatan penyuluhan  hukum.  Dengan  banyaknya masyarakat  yang  telah  diberikan  pemahaman mengenai SPPA khususnya adanya ketentuan mengenai  diversi  diharapkan  tidak  ada  lagi keluarga  korban  yang  merasa  Kejaksaan memainkan  suatu  perkara  apabila  melakukan diversi  guna  penyelesaian  diluar  pengadilan. Mengingat  selama  ini  masyarakat  hanya mengetahui  bahwa  tugas  Jaksa  hanyalah menuntut dan bukan mendaimaikan perkara.
5. Belum adanya keseragaman dalam pelaksanaan  diversi  mengingat  peraturan pelaksanaannya  baru  dikeluarkan  pada  bulan Agustus.
Telah  diuraikan  sebelumnya  bahwa sebagai  amanat  dari  pelaksanaan  UU  SPPA, maka dari internal instansi kejaksaan berupaya untuk  memberikan  pedoman  bagi  para  jaksa anak yang  menangani  perkara  anak  yaitu dengan  keluarnya  Peraturan  Jaksa  Agung  RI Nomor : PER-006 / A / J.A / 04 / 2015 tentang Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  Pada  Tingkat Penuntutan.  Secara  umum,  pemerintah  baru mengeluarkan  peraturan  mengenai  pedoman pelaksanaan diversi yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan  Anak  yang  belum  berumur  12 (dua  belas)  tahun,  sehingga  pelaksanaannya masih memerlukan sosialisasi.
Hal  ini  dapat  diatasi  dengan  segera melakukan sosialisasi  atas  Peraturan Pemerintah yang baru dikeluarkan pada bulan Agustus  tersebut,  sehingga  dapat  terwujud keseragaman dalam penanganan perkara anak pada  setiap  tingkatan  dalam  suatu  sistem peradilan  pidana  anak. Disampiang  itu  juga dapat  dilakukan  pemanggilan  terhadap  Kasi Pidum  maupun  Jaksa  memalalui  suatu pendidikan  maupun  dinamika  kelompok  guna
didaatkan  keseragaman  dalam  pemahaman pelaksanaan SPPA.
6. Pengiriman  berkas  perkara  dari  penyidik  ke kejaksaan terlalu dekat dengan habisnya masa penahanan.
Hal  ini  mengharuskan  jaksa  peneliti bekerja  ektra  untuk  meneliti  berkas  perkara. Ketika berkas dinyatakan belum lengkap maka diterbitkan  petunjuk  untuk  melengkapi  berkas perkara  tersebut,  namun  ketika  berkas dinyatakan  sudah  lengkap,  segera  diterbitkan P-21  dengan  kelengkapan  administrasi  yang harus disiapkan oleh Jaksa Peneliti.
Koordinasi  yang  baik  antara  penyidik dengan jaksa dalam penanganan perkara anak sangat  diperlukan  untuk  mengantisipasi pengiriman berkas perkara yang terlalu mepet, sehingga  berkas perkara  yang  belum  lengkap dapat  segera  dilengkapi  oleh  penyidik  dan berkas  yang  dikirim  tersebut  sudah  dapat dinayatakan lengkap.

## C. PENUTUP

## I. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan masalah dalam bab terdahulu, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :
1. Kebijakan  formulasi  hukum  pidana  tentang diversi sebagai perlindungan bagi anak yang berkonflik  degan  hukum  didalam  hukum positif  di  Indonesia  diatur  di  dalam  Undang-
undang  RI  Nomor  11  tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  khususnya  di dalam  Bab  II  pasal  6  sampai  dengan  Pasal 15.
2. Implementasi  Diversi  di  dalam  tingkat penuntutan  dii  Kejaksaan  Negeri  Kudus sebagai  upaya perlindungan  terhadap  anak yang  berkonflik  dengan  hukum  dilakukan dengan  cara-cara  sebagai  berikut  : Divesi dilakukan  oleh  Penuntut  Umum  anak  yang bertindak  sebagai  fasilitator  dengan memanggil  para  pihak  yang  meliputi terdakwa,  orang  tua  terdakwa,  korban, perwakilan dari  Bapas  dan  penasihat hukum yang  mendampingi  terdakwa.  Pelaksanaan diversi  dilakukan  di  ruang  staf  pidum dikarenakan  belum  tersedianya  Ruang Khusus  Anak  di  Kejaksaan  Negeri  Kudus. Dan  dari  keseluruhan  perkara  anak  yang ditangai  di  Kejaksaan Negeri  Kudus  belum ada  yang  berhasil  dilakukan  diversi  pada tingkat penuntutan.
3. Kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan diversi  pada  tingkat  penuntutan  adalah  : diversi  masih  dianggap  hal  yang  baru  bagi Jaksa,  kurangnya  keahlian  yang  dimiliki seorang jaksa untuk menjadi fasilitator, belum tersedianya  Ruang  Khusus  Anak, kurangnya pemahaman para pihak tentang pelaksanaan diversi, belum  adanya  keseragaman  dalam pelaksanaan  diversi  mengingat  peraturan

## pelaksanaannya baru dikeluarkan pada bulan
Agustus, Pengiriman  berkas  perkara  dari penyidik  ke  kejaksaan  terlalu  dekat  dengan habisnya masa penahanan.
Upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi kendala  tersebut  adalah  :  Dengan memberikan  sosialisasi  dan  pelatihan terhadap Penuntut Umum anak terkait UU No.
11 Tahun 2012 tentang SPPA, PERJA : PER- 006/A/J.A/04/2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan, Pemberian  kemampuan  Khusus  kepada Penuntut  Umum  Anak  agar  dapat  menjadi fasilitator  yang  baik  dalam  proses  diversi, Pembuatan  Ruang  Khusus  Anak  sebagai tempat  dilakukanya  diversi,  Memberikan penyuluham  hukum  kepada  masyarat mengenai  adanya  pengaturan  diversi  pada UU  SPPA,  Diperlukan  adanya  sosialisai diantara  Penyidik  Anak,  Penuntut  Umum Anak,  Hakim  anak,  dan  para  pihak  terkait mengenai Peraturan Pemerintah RI nomor 65 Tahun  2015  tentang  pedoman  pelaksanaan diversi  dan  penanganan  Anak  yang  belum berumur  12  tahun,  dan  yang  terakhir diperlukan  koordinasi  diantara  penyidik  anak dengan  penuntut  umum  anak  agar  tidak terjadi bolak-balik berpas perkara.

## II. Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dikemukakan  di  atas,  maka  penulis  memberikan beberapa saran sebagai berikut :
1. Agar  di  dalam  pelaksanaan  diversi  baik pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan maupun  pemeriksaan  persidangan  harus mengacu  pada  Undang-undang Nomor  11 tahun  2012  tentang  Sisetem  Peradilan Pidana  Anak, Peraturan  Pemerintah  RI Nomor  65  Tahun  2015  tentang  Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang  belum  berumur  12  (dua  belas)  tahun dan PERJA  :  PER-006/A/J.A/04/2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi pada tingkat  penuntutanma  maupun  Peraturan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 4  tahun  2014 sehingga dapat  dijadikan sebagai acuan bagi aparat penegak hukum pada  umumnya  dan  bagi  jaksa  penuntut umum  pada  khususnya  dalam  melakukan upaya diversi pada tingkat penuntutan.
2. Agar  dilakukan  koordinasi  antara  berbagai pihak  baik  dari  instansi  pelaksana/penegak hukum  (polisi,  jaksa,  hakim  serta  BAPAS) maupun dari pihak yang berperkara (korban /  keluarga  korban  dan  pelaku  /  orang  tua pelaku)  serta peran  serta  dari  masyarakat setempat  dalam  melakukan  pengawasan dalam pelaksanaan diversi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

## Achjani  Zulfa,  Eva,  2009, Jurnal  Hukum  dan
Pembangunan, (Jakarta  : Badan Penerbit FH UI).

## Atmasasmita,  Romli,  1983, Problema  Kenakalan
Anak-Anak/Remaja, (Jakarta: Armico).

## --------------------------,  2011, Sistem  Peradilan
Pidana  Kontemporer, (Jakarta  :  Kencana Prenada Media Group).
Dirdjosisworo, Soedjono, Penanggulangan Kejahatan, (Bandung: Alumni).
Dellyana, Shanty, 1988, Wanita dan Anak di Mata Hukum, (Yogyakarta: Liberty).

## Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  1995,

## Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta :
Balai Pustaka).
E  Bynum,  Jack,  William  E.  Thompson.  2002.

## Juvenile  Delinquency  a  Sociological Approach,  (Boston  :  Allyn  and  Bacon  A
Peason Education Company).
Gultom,  Maidin,  2008, Perlindungan  terhadap
Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Bandung : Refika Aditama).
Hadisuprapto,  Paulus,  2003, Pemberian  Malu Reintegratif  Sebagai  Sarana  Non  Penal Penanggulangan  Perilaku  Delinkuensi Anak  (Studi  Kasus  di  Semarang  dan Surakarta), Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro,
(Semarang : Badan Penerbit FH Undip).
---------------------------,  2010, Delinkuensi  Anak Pemahaman  dan  Penanggulangannya,
(Malang: Selaras).

## Hanitijo  Soemitro,  Ronny,  1990, Metodologi
Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta : Ghalia Indonesia).
Joni, M. dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, Aspek Hukum  Perlindungan  Anak  dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, (Bandung : Citra Aditya Bakti).
Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia "Pengembangan  Konsep  Diversi  dan Restorative  Justice",  (Bandung  :  Refika Aditama).
----------,  2010, Pengantar  Konsep  Diversi  dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana,
(Medan : USU Press).

## Maulana  Hasan,  Wadong,  2000, Advokasi  dan
Hukum  Perlindungan  Anak,  Jakarta  :

## Grasindo

## Muhamad,  Rusli, 1999, Reformasi  Sistem
Pemasyarakatan,  (Yogyakarta  :  dalam Jurnal  Hukum Ius  Quia  lustum,  Nomor  1, Vol. 6).
Muladi dalam, Setya Wahyudi, 2011, Implementasi
Ide  Diversi  dalam  Pembaruan  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia,
(Yogyakarta : Genta Publishing).
Nawawi  Arief,  Barda,  1996, Kebijakan  Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana  Penjara, (Semarang  :  Badan Penerbit UNDIP PT).
---------------------------,  2005, Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana, (Bandung  :  PT
Citra Aditya Bakti).
---------------------------,  2005, Pembaharuan  Hukum
Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan, (Bandung : PT Citra Aditya
Bakti)
---------------------------, 2006, Bunga Rampai Hukum
Pidana, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti).
Purnomo, Bambang, 2003, Peranan Politik Hukum dalam  Pembentukan  Undang-Undang dikutip  oleh  Endang  Sri  Wahyuni  dalam
Aspek Hukum Sertifikasi dan
Keterkaitannya  dengan  Perlindungan Konsumen,  (Bandung  :  PT.  Aditya  Citra Bakti).
Reksodiputro,  Mardjono,  1993, Sistem  Peradilan Pidana Indonesia : Melihat pada Kejahatan dan  Penegakan  Hukum  dalam  Batas- Batas Toleransi, Pidato Pengukuhan Guru Besar  Tetap  Universitas  Indonesia, (Jakarta : FH UI).
Simanjuntak, Latar  Belakang  Kenakalan  Remaja, (Bandung: Cetakan 2. Alumni).
Soekanto,  Soerjono,  1986, Pengantar  Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press).
Sudarto,  1981, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana, (Bandung : Alumni).
----------, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, (Bandung : Sinar Baru).
----------, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat : Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, (Bandung : Sinar Baru)
----------,  1986, Hukum  dan  Hukum  Pidana, (Bandung : Alumni).

## Wahyudi,  Setya,  2011, Implementasi  Ide  Deversi
Dalam  Pembaharuan  Sistem  Peradilan Anak Di Indonesia, Cet. Ke 1, Yogyakarta :
Genta Publishing.
Marlina,  2008, Pengantar  Konsep  Diversi  dan restorative  justice  dalam  Hukum  Pidana, (Medan : USU Press).
----------,  2010, Pengantar  Konsep  Diversi  dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, (Medan : USU Press)
Raharjo,  Satjipto,  1996, Ilmu  Hukum, (Bandung  : Citra Aditya Bakti).
Simanjuntak,  Hotman,  1995, Teknik  Penuntutan dan Upaya Hukum, (Jakarta : Grasindo).

## Supeno,  Hadi,  2010, Kriminalisasi  Anak  Tawaran
Gagasan  Radikal  Peradilan  Anak  Tanpa Pemidanaan, (Jakarta : PT. Gramedia).

## Makalah
Setyo  Utomo,  artikel “Sistem  Pemidanaan  Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis
Restorative Justice”, disampaikan dalam seminar BPHN.

## Muladi,”Restorative  Justice  Dalam  Sistem
Peradilan Pidana” Makalah disampaikan dalam  Seminar  IKAHI  tanggal  25  April 2012, hal.5

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,
(Semarang : Aneka Ilmu, 1984).
PERMEN  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010,  Pedoman  Umum  Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementrian  Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.
Convention  on  the  Rights  of  the  Child  (Konvensi Hak-Hak  Anak),  diadopsi  oleh  Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989, Pasal 40.
The  United  Nations  Standard  Minimum  Rules  for Administration  of  Juvenile  Justice – the Beijing  Rules  (Peraturan  Standar Minimum  PBB  untuk  Pelaksanaan Peradilan  Anak -Peraturan  Beijing), Disahkan  melalui  Resolusi  Majelis  PBB
No.  40/33  Tanggal  29  November  1985. Butir 11 Ayat (1), (2), (3), (4) .
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang Kesejahteraan Anak.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak.
Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child)
Peraturan-peraturan
minimum standar
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Mengenai Administrasi  Peradilan  bagi  Anak  (The United Nations Standard Minimum Rules For  The  Administration  of  Juvenile Justice-The  Beijing  Rules)  Resolusi  No. 40/33, 1985.
Peraturan-Peraturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya (United Nations Rules for Protection of Juveniles
Deprived  ofTheir  Liberty),  Resolusi 45/113, 1990.
Pedoman  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  dalam Rangka  Pencegahan  Tindak  Pidana Remaja  Tahun  1990  (United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency,  “  Riyadh  Guidelines”), Resolution No. 45/112, 1990.
Internet
http://pasca.unand.ac.id/id/wp- content/uploads/2011/09/KEBIJAKAN-FORMULASI TERHADAP-KONSEP-DIVERSI.pdf ,  diakses  pada tanggal 14 Juli 2015.
Implementasi Restorasi Justice dalam penanganan anak bermasalah dengan hukum. http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi- justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah- dengan-hukum/ ,  diakses  pada  hari  Selasa 7  Juli 2015.
Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai  Anak  Berhadapan  dengan  hukum  oleh Komisi  Nasional  Perlindungan  Anak  dalam http://komnaspa.or.id/Komnaspa/ Selasa tanggal 07 Juli 2015.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan, www.hukumonline.com ,  diakses pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015