## LEGAL PROTECTION OF VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE AFTER THE ENACTMENT OF LAW NUMBER 12 OF 2022 CONCERNING CRIMINAL ACTS OF SEXUAL VIOLENCE

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PASCA PENETAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
Hasudungan Sinaga Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta, Indonesia Jln. Letjen T.B. Simatupang No.152 Tanjung Barat Jagakarsa - Jakarta Selatan 12530
Email: hassinaga@gmail.com Submisson : 15 Maret 2022 Accepted : 15 Mei 2022 Publish : 30 Mei 2022

## Abstract
This research is entitled legal protection of victims of sexual violence after the enactment of Law Number 12 of 2022 concerning criminal acts of sexual violence. Formulation of the problem of how  the  legal  protection  for  victims  of  sexual  violence  and  how  the  effectiveness  of  legal protection  for  victims  of  sexual  violence  after  the  enactment  of  Law  Number  12  of  2022  on criminal  acts  of  sexual  violence.  With  normative  juridical  methods.  Sexual  violence  against women and children is a serious problem in every country. In the city of Makassar, cases of sexual violence  against  children  have  increased  significantly  during  2021.  Makassar  City  DPPPA recorded a surge of 302 cases in the last three years, compared to 52 cases in 2020. In 2019, the number of cases of sexual violence against children even reached 127 cases. These incidents of sexual violence are generally carried out by the closest people, with the family environment being the place where the most cases occur
Keywords: Sexual Violence, Crime, Legal Protection.

## Abstrak
Penelitian  ini  berjudul  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kekerasan  Seksual  Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Rumusan  masalah  Bagaimana  Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Kekerasan  Seksual  dan Bagaimana Efektifitas Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Setelah Penetapan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  Tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual.  Dengan metode  yuridis  normative.  Kesimpulannya  Kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  dan  anak merupakan masalah serius di setiap negara. Di Kota Makassar, kasus kekerasan seksual terhadap anak  mengalami  peningkatan  yang  signifikan  selama  tahun  2021.  DPPPA  Kota  Makassar mencatat adanya lonjakan sebanyak 302 kasus dalam tiga tahun terakhir, dibandingkan dengan 52 kasus pada tahun 2020. Pada tahun 2019, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak bahkan mencapai  127  kasus.  Kejadian  kekerasan  seksual  ini  umumnya  dilakukan  oleh  orang-orang terdekat, dengan lingkungan keluarga menjadi tempat terjadinya kasus yang paling banyak
Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Tindak Pidana, Perlindungan Hukum.

## A. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan suatu negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip- prinsip  hukumnyaSetelah  mencapai  kemerdekaan,  Indonesia  telah  menyadari pentingnya  melakukan  perubahan  pada  hukum  pidana  yang  diwariskan  oleh pemerintah kolonial, agar sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum negara serta masyarakat Indonesia yang telah merdeka 1 .
Hukum  dalam  fungsinya  adalah  untuk  melindungi  kepentingan  manusia sehingga  kepentingan  tersebut  terjaga.  Untuk  memastikan  perlindungan  yang efektif, pelaksanaan hukum harus dilakukan dengan profesionalisme, menjaga agar proses hukum berjalan secara normal, harmonis, dan tertib 2 . Perlindungan hukum memiliki  peranan  penting  dalam  menjamin  keadilan  bagi  semua  warga  Negara Indonesia. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  menetapkan  bahwa  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Dengan  demikian, seluruh aspek kehidupan negara didasarkan pada prinsip-prinsip hukum 3 .
Perlindungan  hukum  mengacu  pada  konsep  yang  lebih  spesifik  dari perlindungan  hukum  secara  umum 4 .  Perlindungan  yang  diberikan  oleh  hukum mencakup hak dan kewajiban yang dimiliki oleh individu sebagai subyek hukum, baik  dalam  interaksi  dengan  sesama  manusia  maupun  lingkungannya.  Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Dengan demikian, semua tindakan manusia, tanpa terkecuali, diatur oleh hukum 5 .
1 Iksan,  M,  Asas  Legalitas  dalam  Hukum  Pidana:  Studi  Komparatif  Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Volume 11, No. 1, 2017.
2 Wadjo,  Hadibah,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kekerasan Seksual dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif, Volume 6, No, 1, 2022.
3 Risal, M, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak  Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan dan Efektivitas, Volum 11, No.1, 2022.
4 Rizqian,  I,  Upaya  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  Dikaji  Menurut  Hukum  Pidana  Indonesia, Volume 1, No.1, 2021.
5 Arya, Nyoman, G, Efektifitas Perlindungan Huku  Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, Volume 12, No. 2, 2020.
Belakangan ini, Kekerasan Seksual telah menjadi perbincangan yang sering dibahas  baik  di  kehidupan  nyata  maupun  dalam  dunia  maya.  Kasus  kekerasan seksual  di  sekolah  menjadi  pukulan  yang  menghantam  dunia  pendidikan  di Indonesia.  Isu  kekerasan  seksual  telah  menjadi  topik  perbincangan  yang  sudah berlangsung  lama  di  kalangan  masyarakat  Indonesia 6 .  Di  Indonesia,  istilah pelecehan seksual sudah menjadi familiar karena hampir setiap tahun terjadi kasus- kasus pelecehan seksual 7 .
Kekerasan seksual, baik dalam lingkup rumah tangga maupun masyarakat, seperti penganiayaan fisik atau kekerasan seksual, menjadi isu yang sangat penting dan menantang saat ini 8 . Kekerasan terhadap perempuan merupakan permasalahan yang krusial, di mana banyak perempuan menjadi korban karena kerentanan dan keterbatasan  mereka.  Bahkan,  terdapat  peningkatan  kecenderungan  kasus kekerasan  yang  melibatkan  anak-anak,  baik  di  dalam  keluarga,  lingkungan masyarakat, maupun di sekolah. Pada tahun 2018, terdapat peningkatan 14% dalam laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dibandingkan tahun sebelumnya 9 .
Pada tahun 2019, CATAHU (Catatan Tahunan Hak Asasi Manusia) mencatat kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  perempuan  yang  dilaporkan sepanjang tahun 2018. Temuan-temuan tersebut meliputi pola dan tren kekerasan tertentu. Ditemukan bahwa kekerasan terjadi di ranah privat, di mana korban dan pelaku  berada  dalam  relasi  perkawinan,  kekerabatan,  atau  relasi  intim  lainnya. Kasus pemerkosaan dalam perkawinan (Marital Rape) dan incest (perkosaan oleh orang yang memiliki hubungan darah) masih dilaporkan dalam jumlah yang cukup tinggi pada tahun 2018, dengan mencapai 1071 kasus dalam setahun. Pengaduan kasus kekerasan dalam hubungan pacaran juga dilaporkan ke institusi pemerintah,
6 Suryandi,  Dody,  dkk,  Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhdap Anak, Vokume, 28, No. 1, 2020.
7 Soponyono,  Eko,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Pelecehan Seksual, Volume 4, No. 1, 2022.
8 Risal, M, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan dan Efektivitas, Volum 11, No.1, 2022.
9 Probilla, S, M, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Volume 2, No. 1, 2021.
dengan 1750 kasus dari total 2073 kasus, yang didominasi oleh kasus kekerasan seksual.  Kekerasan  berbasis  cyber  juga  dominan  terjadi  pada  tahun  2018,  serta kasus kekerasan seksual di ranah publik 10 .
Kasus-kasus  kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  berbagai  daerah  dapat dikatakan  sebagai fenomena  yang hanya terlihat sebagian kecilnya.  Berdasarkan data  dari  Sistem  Informasi  Online  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (Simfoni PPA)  dari  tahun  2021  hingga  17  Maret  2022,  terdapat  8.478  kasus  kekerasan terhadap  perempuan,  di  mana  1.272  di  antaranya  merupakan  kasus  kekerasan seksual.  Selain  itu,  dari  11.952  kasus  kekerasan  terhadap  anak,  sebanyak  7.004 kasus (58,6 persen) merupakan kasus kekerasan seksual 11 .
Berdasarkan  rangkaian  data  kasus  tersebut,  penting  bagi  kita  semua  untuk memberikan perhatian dan komitmen bersama dalam mengurangi tingkat kejahatan kekerasan  seksual  yang  meningkat.  Selama  ini,  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yang menjadi acuan utama  bagi para praktisi  hukum dalam menangani pelaku kekerasan seksual, memiliki beberapa kekurangan yang signifikan  dalam  hal  perlindungan  terhadap  korban  kekerasan  seksual.  Dalam konteks  yuridis,  korban  belum  mendapatkan  perlindungan  yang  maksimal  dan istimewa 12 .
Pengaturan  mengenai  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP) Indonesia juga tidak sepenuhnya memperhatikan hak korban kekerasan seksual. Jika kita melihat ketentuan dalam KUHAP, terlihat bahwa lebih banyak pasal  yang  mengatur  tentang  tersangka  daripada  korban,  sehingga  kedudukan korban dalam KUHAP belum optimal. Mengacu pada hal tersebut, dalam konteks perlindungan terhadap perempuan dan anak, keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
10 Probilla, S, M, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Volume 2, No. 1, 2021.
11 Simanjuntak, G, Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain, Volume 7, No. 37, 2019.
12 Risal, M, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan dan Efektivitas, Volum 11, No.1, 2022.
tentang  Perlindungan  Anak  menjadi  harapan  baru  bagi  anak-anak  yang  menjadi korban kekerasan seksual untuk mendapatkan perlindungan hukum atas apa yang mereka alami 13 .
Perlindungan dan perhatian terhadap kepentingan korban kekerasan seksual merupakan aspek yang sangat penting dan harus dipertimbangkan secara mutlak dalam kebijakan hukum pidana serta kebijakan sosial. Baik lembaga-lembaga sosial maupun  lembaga-lembaga  kekuasaan  negara  harus  terlibat  dalam  memberikan perlindungan dan perhatian tersebut melalui proses peradilan dan melalui sarana- sarana kepedulian sosial yang ada 14 .
Pada  uraian  pendahuluan  di  atas  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan  seksual  setelah  pengesahan  Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2022 tentang  tindak  pidana  kekerasan  seksual.  dengan  Judul Perlindungan  Hukum Terhadap  Korban  Kekerasan  Seksual  Pasca  Penetapan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sebagai berikut :
1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual.
2. Bagaimana Efektifitas Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Setelah Penetapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  hukum  normative  yang  bersifat deskriptif analisis penelitian hukum yang didasarkan pada studi pustaka, dengan melakukan  analisis  terhadap  permasalahan  hukum  melalui  pemahaman  terhadap peraturan  perundang-undangan,  literatur,  serta  sumber  referensi  lain.  (Marzuki, 2011).  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  empiris  dengan menganalisis dan mengkaji hukum berdasarkan realitas atau fakta yang diperoleh secara obyektif di lapangan, termasuk pendapat, sikap, dan perilaku aparat penegak
13 Yusyanti,  D,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  dari  Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Volume 20, No.4, 2020.
14 Paradiaz,  R,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Pelecehan  Seksual, Volume 4, No.1, 2022.
hukum  yang  didasarkan  pada  identifikasi  hukum  dan  efektivitasnya.  (Soerjono, 2001).

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual
Dalam suatu negara, sangat penting untuk memastikan adanya perlindungan yang diperlukan bagi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kejahatan. Hak  perempuan  dan  anak,  terutama  dalam  kasus  kekerasan  seksual,  merupakan bagian  tak  terpisahkan  dari  Hak  Asasi  Manusia  yang  harus  dijamin.  Kasus kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  dan  anak  merupakan  permasalahan  yang signifikan bagi setiap negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara maju yang dianggap memiliki penghargaan dan kepedulian yang tinggi terhadap Hak Asasi Manusia 15 .
Sebagai bagian dari masyarakat di suatu negara, perempuan adalah kelompok yang memiliki hak-hak asasi yang harus dijamin dan dipastikan 16 . Dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, terdapat tiga puluh pasal  yang  mencakup  dasar  pemikiran  penghapusan  diskriminasi  terhadap perempuan  dan  kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh  pemerintah.  Meskipun konvensi tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan jaminan hak asasi khusus bagi kelompok perempuan, Pasal 3 menyatakan bahwa hak dan kebebasan harus dimiliki oleh  setiap  orang  tanpa  adanya  diskriminasi,  termasuk  diskriminasi  berdasarkan jenis kelamin 17 .
Kekerasan  seksual  merupakan  isu  penting  dan  kompleks  dalam  peta kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena melibatkan dimensi yang sangat khas bagi korban. Ketidakseimbangan relasi kekuasaan antara pelaku dan korban merupakan  akar  dari  kekerasan  seksual  terhadap  perempuan.  Dalam  kasus
15 Ni Putu, dkk, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali, Volume 7, No.1, 2021.
16 Rahardjo, Satjipto, Penegakan Hukum Progresif, Jakarta: Kompas, 2010.
17 Hehanussa,  D,  Membangun  Kesadaran  Hukum  Perempuan  dan  Anak Seksual, Volume 1, No.1, 2019.
kekerasan seksual terhadap perempuan, ketidakseimbangan relasi kekuasaan terjadi antara  laki-laki  dan  perempuan.  Ketidakseimbangan  ini  diperburuk  ketika  salah satu  pihak  memiliki  kontrol  yang  lebih  besar  terhadap  korban,  baik  dalam  hal sumber  daya  seperti  pengetahuan,  ekonomi,  maupun  penerimaan  sosial  dalam masyarakat.  Terkadang  kendali  tersebut  juga  muncul  dalam  bentuk  hubungan patron-klien  atau  feodalisme,  seperti  hubungan  antara  orang  tua-anak,  majikan- buruh, guru-murid, dan tokoh masyarakat-warga 18 .
Pada tahun 2021, terdapat jumlah yang signifikan kasus kekerasan seksual terutama terhadap anak di Kota  Makassar. Dinas  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar mencatat adanya 302 kasus kekerasan seksual.  Jumlah  ini  mengalami  peningkatan  dibandingkan  tahun  sebelumnya,  di mana terdapat 52 kasus pada tahun 2020. Bahkan, pada tahun 2019, terdapat 127 kasus kekerasan seksual terhadap anak.
Kepala  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  (UPTD)  DPPPA  Kota  Makassar menyatakan bahwa, dalam hal kelompok usia, mayoritas kasus kekerasan terhadap anak  terjadi pada  usia  antara  13 hingga  17  tahun.  Pada  rentang usia  ini,  korban kekerasan seksual umumnya masih berstatus sebagai pelajar 19 . Secara keseluruhan, Kepala  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  (UPTD)  DPPPA  Kota  Makassar mengungkapkan  bahwa  jumlah  total  kasus  kekerasan  terhadap  anak  pada  tahun 2021  mencapai  982  kasus,  meningkat  dari  527  kasus  pada  tahun  sebelumnya. Peningkatannya mencapai 63 persen dibandingkan dengan kasus yang tercatat pada tahun 2020.
Dalam  sebagian  besar  kasus  kekerasan  terhadap  anak,  pelaku  kekerasan umumnya adalah orang-orang terdekat, terutama di lingkungan  keluarga sendiri. Data  menunjukkan  bahwa  kekerasan  ini  sering  terjadi  di  dalam  lingkungan keluarga. Bahkan,  ditemukan bahwa  sebanyak 85  persen dari  keseluruhan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi  di lingkungan internal keluarga,
18 Marlina,  R,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga, Volume 2, No. 1, 2020.
19 Hasbullah, M, Korban Kekerasan Seksual, DPPPA Kota Makassar, 2022.
berdasarkan analisis data.
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terjadi peningkatan yang signifikan dalam  kasus  kekerasan  terhadap  anak,  dengan  peningkatan  sebesar  70  persen. Lonjakan terbesar terjadi dari tahun 2020 ke tahun 2021, mencapai angka 86,34 persen.
Penanganan  peningkatan  kasus  kekerasan  anak  membutuhkan  upaya  yang gigih  dari  seluruh  komponen  masyarakat.  Kerjasama  semua  lapisan  masyarakat sangat penting dalam mencegah dan mengatasi kekerasan seksual, serta mendorong korban untuk menjadi lebih sadar dan aktif dalam melaporkan kasusnya. Hal ini terbukti dari rentetan kasus kekerasan seksual selama tiga tahun terakhir, di mana terjadi peningkatan dalam laporan kasus kekerasan seksual.
Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  mengatur  hak perlindungan  bagi  anak  korban  kejahatan  seksual.  Pasal  ini  menegaskan  bahwa pemerintah dan lembaga negara bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban tersebut dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual.
Penanganan  kasus  anak,  terutama  kekerasan  seksual,  oleh  kepolisian memiliki perbedaan  yang signifikan  karena anak  secara prinsip harus dilindungi oleh semua komponen negara. Perlindungan hukum yang diberikan oleh kepolisian dalam menangani kasus anak, terutama kekerasan seksual, meliputi 20 :
1. Dalam  waktu  24  jam  sejak  laporan  kekerasan  seksual  anak  diterima, kepolisian memberikan perlindungan sementara kepada korban.
2. Perlindungan sementara berlaku maksimal 7 hari sejak diterimanya laporan.
3. Dalam waktu 24 jam setelah memberikan perlindungan sementara, kepolisian meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
4. Menurut Pasal 69A huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan
20 Marlina,  R,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga, Volume 2, No. 1, 2020.
Anak,  kepolisian  melakukan  pendampingan  terhadap  korban  anak  dengan bekerja sama dengan LSM saat mengirimkan kasus ke Kejaksaan.
5. Penyelidikan terhadap korban anak, khususnya perempuan, dilakukan oleh polisi wanita (polwan) agar korban merasa nyaman dan dapat menceritakan kronologi tindak pidana secara rinci, sesuai dengan Pasal 1 ayat (9) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
6. Polwan memberikan pertanyaan dengan hati-hati dan menciptakan suasana rileks.
7. Identitas korban harus dilindungi dari publik oleh kepolisian, sesuai dengan Pasal  64  huruf  i  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak  dan Pasal 5 huruf i Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
8. Korban  anak  diberikan  dukungan  dan  motivasi  untuk  pemulihan  serta memastikan  agar  mereka  tidak  dikucilkan  oleh  masyarakat  dan  dapat bersosialisasi seperti sebelumnya.
Unit  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (PPA)  memberikan  perlindungan hukum yang tidak hanya terfokus pada tahap pemeriksaan dan penyelidikan, tetapi juga  melibatkan  upaya  preventif  dengan  bekerja  sama  dengan  LSM.  Upaya preventif ini dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, terutama di sekolah- sekolah dan seminar dengan fokus pada kekerasan seksual.
Pada  level  Pengadilan,  upaya  hukum  yang  diberikan  terhadap  kejahatan kekerasan  seksual  terhadap  anak  lebih  difokuskan  pada  proses  persidangan  dan setelah  pembacaan  putusan.  Bentuk  perlindungan  hukum  yang  diberikan mencakup:
1. Pertanyaan hakim kepada korban anak tanpa menggunakan toga dan dengan sidang tertutup untuk umum.
2. Persidangan dilakukan dengan hakim tunggal.
3. Pertanyaan yang diajukan oleh hakim kepada korban anak dilakukan dengan hati-hati dan tidak secara formal.
4. Korban  anak  tidak  diwajibkan  bersumpah  saat  memberikan  keterangan sebagai saksi.
5. Korban  anak  didampingi  oleh  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  atau orang yang dipercaya oleh korban anak.
6. Terdakwa dikeluarkan dari ruangan saat korban anak memberikan keterangan untuk menghindari trauma dan tekanan.
7. Melakukan rehabilitasi untuk memulihkan hak-hak anak yang telah dilanggar oleh terdakwa.
Efektifitas Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Setelah Penetapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menandai  kehadiran  negara  sebagai  garda  terdepan  dalam  melindungi  korban kejahatan  kekerasan  seksual.  Ini  merupakan  awal  dari  peradaban  baru  untuk mencegah  berbagai  bentuk  kekerasan  seksual  yang  telah  menjadi  masalah mendesak. RUU TPKS muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran masyarakat atas  meningkatnya  kasus  kekerasan  seksual,  terutama  terhadap  perempuan  dan anak. DPR kemudian memasukkan RUU TPKS ke dalam Prolegnas Prioritas pada tahun  2016.  RUU  ini  mencakup  upaya  pencegahan,  penindakan,  penanganan korban, dan rehabilitasi.
Proses  pembahasan  RUU  TPKS  mengalami  perubahan  dan  tantangan, termasuk  di  dalam  DPR  sendiri.  Pada  tahun  2020,  RUU  TPKS  ditarik  dari Prolegnas karena pembahasannya dianggap rumit dan kompleks. Namun, melalui upaya  komunikasi  yang  terus  dilakukan  di  internal  DPR,  RUU  TPKS  akhirnya dimasukkan kembali ke dalam Prolegnas Prioritas tahun 2021. Pada tahun tersebut, RUU PKS mengalami perubahan nama menjadi RUU TPKS untuk lebih sesuai dan relevan. Selama prosesnya, beberapa audiensi dilakukan dengan pihak terkait guna memastikan kelancaran pelaksanaannya, terutama melibatkan aktivis perempuan, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil (civil society).
Undang-Undang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  (UU  TPKS)  berisi kebijakan  hukum  yang  penting  dan  strategis,  serta  merupakan  inovasi  dalam pembaruan  hukum.  Regulasi  ini  diharapkan  dapat  mengatasi  berbagai
permasalahan  terkait  kejahatan  kekerasan  seksual  yang  terus  muncul  dalam berbagai bentuk.
Menurut  hasil  survei  Pengalaman  Hidup  Perempuan  Nasional  2021  yang dilakukan oleh Kementerian PPPA, Badan Pusat Statistik, dan Lembaga Demografi Universitas Indonesia, ditemukan bahwa satu dari 19 perempuan dalam rentang usia 15-64  tahun  pernah  mengalami  kekerasan  seksual  dari  orang  selain  pasangan 21 . Berdasarkan  Survei  Nasional  Pengalaman  Hidup  Anak  dan  Remaja  2021, ditemukan bahwa 4 dari 100 laki-laki dan 8 dari 100 perempuan usia 13-17 tahun di  perkotaan  pernah  mengalami  kekerasan  seksual  dalam  berbagai  bentuk sepanjang  hidup  mereka.  Sementara  itu,  3  dari  100  laki-laki  dan  8  dari  100 perempuan  usia  13-17  tahun  di  pedesaan  juga  melaporkan  pengalaman  serupa dalam berbagai bentuk sepanjang hidup mereka.
Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)  Nomor 12 Tahun  2022  Tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  hadir  sebagai  bentuk konkret  dari  partisipasi  negara  dalam  upaya  mencegah  dan  menangani  segala bentuk  kekerasan  seksual.  UU  ini  bertujuan  untuk  melindungi  dan  memulihkan korban, menegakkan hukum, merehabilitasi pelaku, menciptakan lingkungan bebas dari kekerasan seksual, serta mencegah kejadian kekerasan seksual yang berulang.
Dalam rangka meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, UU TPKS yang telah disahkan oleh DPR mengatur secara rinci sembilan jenis tindakan kekerasan seksual dalam Pasal 4 ayat 1 UU TPKS. Jenis- jenis tersebut meliputi:
1. Pelecehan seksual nonfisik,
2. Pelecehan seksual fisik,
3. Pemaksaan kontrasepsi,
4. Pemaksaan sterilisasi,
5. Pemaksaan perkawinan,
21 Badan Pusat Statistik, Satu Dari Tiga Perempuan Usia 15-64 Tahun Pernah Mengalami  Kekerasan  Fisik  Dan/Atau  Seksual  Selama  Hidupnya,  Jakarta:  BPS Pers, 2017.
6. Penyiksaan seksual,
7. Eksploitasi seksual,
8. Perbudakan seksual,
9. dan kekerasan seksual berbasis elektronik.
Setiap  bentuk  tindak  pidana  kekerasan  seksual  telah  diatur  dengan  detail mengenai  hukuman  pidananya,  termasuk  sanksi  denda  yang  dapat  dikenakan terhadap pelaku. Selain pidana penjara dan pidana denda yang telah diatur untuk jenis-jenis kekerasan seksual tersebut, Pasal 16 juga menyebutkan adanya hukuman tambahan yang dapat diberlakukan terhadap pelaku, yaitu:
a) Pencabutan hak asuh anak atau pencabutan pengampuan.
b) Pengumuman identitas pelaku.
c) Perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual.
Dalam  UU  TPKS,  korban  kejahatan  kekerasan  seksual  memiliki  hak  atas restitusi.  Restitusi  adalah  pembayaran  ganti  rugi  yang  ditanggung  oleh  pelaku kejahatan  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  sah,  sebagai  penggantian  atas kerugian  materiil  atau  immateriil  yang  dialami  korban  atau  ahli  warisnya.  UU TPKS  mengatur  bahwa  restitusi  dapat  diberikan  dalam  empat  bentuk  berikut 22 : (Mastur, 2020).
1. Ganti rugi atas kerugian kekayaan atau penghasilan yang hilang.
2. Ganti  rugi  atas  penderitaan  yang  secara  langsung  terkait  dengan  Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
3. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
4. Ganti  rugi  atas  kerugian  lain  yang  dialami  korban  akibat  Tindak  Pidana Kekerasan Seksual.
Undang-undang  TPKS  juga  mengatur  hak-hak  korban  kekerasan  seksual. Pasal  65  dan  67  menyatakan  bahwa  korban  memiliki  hak  untuk  mendapatkan penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan
22 Mastur,  S,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Kekerasan Seksual, Volume 1, No.2, 2020.
seksual. Ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak  korban,  dan  negara  harus  melaksanakannya  sesuai  dengan  kondisi  dan kebutuhan korban. Penerapan dan penegakan hukum terkait kekerasan seksual akan tergantung  pada  pemahaman  dan  profesionalisme  aparat  penegak  hukum  dalam menafsirkan  undang-undang  serta  memberikan  dukungan  kepada  korban.  Oleh karena itu, diperlukan percepatan penyusunan peraturan turunan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan undang-undang ini.

## C. PENUTUP
Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan masalah serius di  setiap  negara.  Di  Kota  Makassar,  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak mengalami  peningkatan  yang  signifikan  selama  tahun  2021.  DPPPA  Kota Makassar mencatat adanya lonjakan sebanyak 302 kasus dalam tiga tahun terakhir, dibandingkan dengan 52 kasus pada tahun 2020. Pada tahun 2019, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak bahkan mencapai 127 kasus. Kejadian kekerasan seksual  ini  umumnya  dilakukan  oleh  orang-orang  terdekat,  dengan  lingkungan keluarga menjadi tempat terjadinya kasus yang paling banyak.
UU  TPKS  mengatur  perlindungan  hukum  berupa  restitusi,  yang  bertujuan untuk  membebankan  pelaku  kekerasan  seksual  untuk  bertanggung  jawab  atas kerugian materil dan  immateril yang  dialami korban.  Selain itu, UU TPKS juga mengatur  hak-hak  korban  kekerasan  seksual,  termasuk  dalam  hal  penanganan, perlindungan,  dan  pemulihan  korban.  Diperlukan  regulasi  khusus  yang  konkret untuk  meningkatkan  efektivitas  pencegahan  dan  penanganan  kasus  kekerasan seksual dengan memuat tindak pidana kekerasan seksual. Dengan melibatkan upaya preventif dengan bekerja sama dengan LSM. Upaya preventif ini dilakukan melalui sosialisasi  kepada  masyarakat,  terutama  di  sekolah-sekolah  dan  seminar  dengan fokus pada kekerasan seksual.

## D. DAFTAR PUSTAKA
Arya,  Nyoman,  G,  Efektifitas  Perlindungan  Huku    Terhadap  Anak  Korban Kekerasan Seksual, Volume 12, No. 2, 2020.
Badan  Pusat  Statistik,  Satu  Dari  Tiga  Perempuan  Usia  15-64  Tahun  Pernah Mengalami  Kekerasan  Fisik  Dan/Atau  Seksual  Selama  Hidupnya,  Jakarta: BPS Pers, 2017.
Hasbullah, M, Korban Kekerasan Seksual, DPPPA Kota Makassar, 2022.
Hehanussa,  D,  Membangun  Kesadaran  Hukum  Perempuan  dan  Anak  Seksual, Volume 1, No.1, 2019.
Iksan, M, Asas Legalitas dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana  Indonesia dan Hukum  Pidana Islam (Jinayah), Volume 11, No. 1, 2017.
Marlina, R, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga, Volume 2, No. 1, 2020.
Marzuki,  Mahmud,  Peneliian  Hukum,  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2011.
Mastur,  S,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Kekerasan  Seksual, Volume 1, No.2, 2020.
Ni Putu, dkk, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali, Volume 7, No.1, 2021.
Paradiaz, R, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual, Volume 4, No.1, 2022.
Probilla, S, M, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Volume 2, No. 1, 2021.
Rahardjo, Satjipto, Penegakan Hukum Progresif, Jakarta: Kompas, 2010.
Risal,  M,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kekerasan  Seksual  Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan dan Efektivitas, Volum 11, No.1, 2022.
Rizqian, I, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia, Volume 1, No.1, 2021.
Simanjuntak,  G,  Tindak  Pidana  Kelalaian  Yang  Menyebabkan  Kematian  Orang Lain, Volume 7, No. 37, 2019.
Soerjono, Soekanto, penelitian hukum normative (suatu tinjauan singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
Soponyono,  Eko,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Pelecehan  Seksual, Volume 4, No. 1, 2022.
Suryandi,  Dody,  dkk,  Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhdap Anak, Vokume, 28, No. 1, 2020.
Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Wadjo, Hadibah, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif, Volume 6, No, 1, 2022.
Yusyanti,  D,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  dari  Pelaku  Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Volume 20, No.4, 2020.