PENYELESAIAN PERKARA MELALUI DIVERSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

## BAMBANG HARTONO
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar lampung Jl. ZA Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

## ABSTRACT
Completion of juvenile criminal cases through the criminal justice system mechanism is not the best way to fix bad boy behavior, because the impact is very bad for the child, for the use discretionary authority to mendiversi cases of children in conflict with the law. The problem in this research is whether that be a consideration of the use of diversion in the child's completion  of  the  criminal  case. The  method  used in  this  study  using  a  normative approach and empirical approach. The data used are primary and  secondary data. Data that has been processed and analyzed qualitatively. Based on the results of research and discussion note that the implementation of diversion in the settlement as a child protection child  criminal  simply  made  by  police,  prosecutors  and  judges  while  mendiversikan  not because there is no provision expressly governing the provision of child diversion
Keywords: Settlement Case, Diversion, Child Protection.

## I. PENDAHULUAN
Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian  dari  generasi  muda  anak  berperan sangat  strategis  sebagai  penerus  suatu bangsa.  Dalam  konteks  Indonesia,  anak adalah  penerus  cita-cita  perjuangan  suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan  melanjutkan  tongkat  estafet  pem bangunan  serta  memiliki  peran  strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin  kelangsungan  eksistensi  bangsa dan  negara  pada  masa  depan.  Oleh  karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk dapat  tumbuh  dan  berkembang  secara optimal,  baik  fisik,  mental  maupun  sosial. Terlebih  lagi  bahwa  masa  kanak-kanak
merupakan  periode  pembentukan  watak, kepribadi  an  dan  karakter  diri  seorang manusia,  agar  kehidupan  mereka  memiliki kekuatan  dan  kemampuan  serta  berdiri tegar dalam meniti kehidupan.
Persoalan  tentang  anak  di  dunia  ini dirasakan  sebagai  persoalan  yang  tak pernah  kunjung  selesai.  Bahkan  ada beberapa  negara  di  belahan  dunia  ini, kondisi anak-anaknya justru sangat memprihatinkan.  Banyak  anak-anak  yang menjadi  korban  kekerasan  di  keluarganya atau  mengalami  penderita  an  akibat peperangan ataupun  ikut mengangkat senjata  dalam  peperangan  demi  membela bangsa  dan  negaranya.  Masyarakat  seolah- olah  lupa  bahwa  anak-anak  sebenarnya merupakan karunia yang tidak ternilai yang dititipkan  oleh  Yang  Maha  Kuasa  untuk
disayang,  dikasihi,  diasuh,  dibina,  dirawat ataupun  dididik  oleh  kedua  orang  tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Bertitik tolak dari kompleksnya permasalahan berkaitan dengan
perlindungan  yang  harus  diberikan  kepada seorang  anak  yang  berkonflik  dengan hukum tentu harus ada upaya dari berbagai pihak  untuk  menyelamatkan  anak  bangsa. Polisi  sebagai  garda  terdepan  dalam penegakan  hukum  memiliki  tanggung- jawab yang cukup besar untuk mensinergikan  tugas  dan  wewenang  Polri sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Dalam  menangani  anak  yang  berkonflik dengan  hukum,  polisi  senantiasa  harus memperhatikan  kondisi  anak  yang  berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi  yang  masih  labil,  masa  depan  anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat  yang  masih  membutuhkan perlindungan  dapat  dijadikan  dasar  untuk mencari  suatu  solusi  alternatif  bagaimana menghindarkan  anak  dari  suatu  sistem peradilan  pidana  formal,  penempatan  anak dalam  penjara,  dan  stigmatisasi  terhadap kedudukan  anak  sebagai  narapidana.  (Santi Kusumaningrum, http://www.idlo. int/ bandaaceh awareness.htm. 2014).
Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam  penanganan  perkara  tindak  pidana anak  adalah  pendekatan  keadilan  restoratif, yang  dilaksanakan  dengan  cara  diversi. Keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian  yang  dilakukan  di  luar  sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban,  pelaku,  keluarga  korban  dan pelaku,  masyarakat  serta  pihak-pihak  yang berkepentingan  dengan  suatu  tindak  pidana yang  terjadi  untuk  mencapai  kesepakatan dan penyelesaian. Keadilan restoratif dianggap  cara  berfikir/paradigma  baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang.
Keadilan  restoratif  merupakan  suatu  proses diversi  dimana  semua  pihak  yang  terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama- sama  memecahkan  masalah,  menciptakan suatu  kewajiban  untuk  membuat  segala sesuatunya  menjadi  lebih  baik  dengan melibatkan  Anak  Korban,  Anak,  dan masyarakat  dalam  mencari  solusi  untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan me nentramkan  hati  yang  tidak  berdasar  kan pembalasan. Namun pada dasarnya,
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  ini mengatur  mengenai  keseluruhan  proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan  dengan  hukum  mulai  tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan  setelah  menjalani  pidana. (Santi  Kusumaningrum,  http://www.idlo. int/  bandaaceh  awareness.htm.  2014). Melalui  otoritas  diskresi  Polisi  dapat menentukan  bentuk  diversi  terhadap  suatu perkara  anak.  Diskresi  adalah  kewenangan yang  dimiliki  polisi  untuk  menghentikan penyidikan  perkara  dengan  membebaskan tersangka  anak,  ataupun  melakukan  diversi dengan  tujuan  agar  anak  terhindar  dari proses  hukum  lebih  lanjut.  Diversi  dapat dikatakan  sebagai  pengalihan  tanpa  syarat kasus-kasus  anak  (yang  diduga  melakukan tindak  pidana)  dari  proses  formal.  Program diversi merupakan upaya terbaik bagi anak, terutama  untuk  tindak  pidana  yang  kurang serius.  Hal  ini  tentu  melibatkan  aparat penegak  hukum  untuk  mengatakan  kepada anak,  bahwa  apa  yang  diperbuatnya  salah dan mengingatkan nya untuk tidak mengulangi  lagi.  (Santi  http://www.idlo. int/ bandaaceh awareness.htm. 2014).
Substansi  yang  diatur  dalam  Pasal 646  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002 tentang bentuk perlindung an terhadap anak  yang  berkonflik  dengan  kasus  hukum dan  anak  korban  tindak  pidana,  dan  yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah  pengaturan  secara  tegas  mengenai diversi, yaitu dimaksudkan untuk menghindari  dan  menjauhkan  Anak  dari
proses peradilan sehingga dapat menghindari  stigmatisasi  terhadap  Anak yang  berhadapan  dengan  hukum  dan diharapkan  Anak  dapat  kembali  kedalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu  sangat  diperlukan  peran  serta  semua pihak  dalam  rangka  mewujudkan  hal tersebut.  Pada  akhirnya  proses  ini  harus bertujuan pada terciptanya keadilan restorative  baik  bagi  Anak  maupun  bagi Anak sebagai Korban.
Pada pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi  berbagai  persoalan.  Persoalan yang ada diantaranya dilakukannya penahanan  terhadap anak  yang  tidak  sesuai prosedur,  proses  peradilan  yang  panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan  terpidana anak  berada  dalam lembaga  pemasyarakatan  ataupun  yang dikembalikan ke masyarakat dengan putusan  bebas  tetap  akan  meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak. penyelesaian  perkara  anak  melalui diversi  yang  di  selesaikan  di  peradilan khusus anak telah memberikan ruang untuk pelaksanaan diversi secara luas. Perubahan- perubahan  pada  peradilan  umum  menuju peradilan yang mengutamakan perlindungan anak dan diversi pada saat ini. Hal  tersebut  mengambarkan  terjadinya perubahan kebijakan peradilan pidana yang ditujukan  untuk  melindungi  anak  yang melakukan tindak pidana. Dengan penerapan  konsep  diversi  bentuk  peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan
perlindungan  bagi  anak  dari  tindakan pemenjaraan.  Selain  itu  terlihat  bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat  dilakukan  di  semua  tingkat  peradilan mulai  dari  masyarakat  sebelum  terjadinya
tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak  yang melakukan  pelanggaran  maka  tidak  perlu diproses ke polisi.
Banyak kalangan menyatakan penyelenggaraan  sistem  peradilan  pidana anak  dalam  implementasinya  masih  jauh dari  keinginan  untuk  dapat  mendukung mewujudkan tujuan kesejahteraan anak dan kepentingan  terbaik  bagi  anak.  Anak  yang melakukan  tindak  pidana  atau  dalam praktek  sehari-hari  di  pengadilan  disebut sebagai  anak  yang  sedang  berhadapan dengan  hukum,  diperlaku  kan  secara manusiawi,  didampingi,  disediakan  sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan  kepada  anak  sesuai  dengan prinsip kepentingan terbaik anak, hubungan keluarga  tetap  dipertahankan  artinya  anak yang  berhadapan  dengan  hukum  kalau  bisa tidak ditahan/dipenjarakan kalaupun dipenjarakan/ditahan,  ia  dimasukkan  dalam ruang  tahanan  khusus  anak  dan  tidak bersama orang dewasa. Selain itu, diberikan pula  jaminan  perlindungan  terhadap  anak- anak  yang  berhadapan  dengan  hukum ditetapkan  sebagai  kelompok  anak  yang membutuhkan perlindungan khusus.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh mengenai diversi dalam penyelesaian perkara  anak  pelaku  tindak  pidana,  ke dalam bentuk penulisan tesis dengan judul : “ Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian  Perkara  Melalui  Diversi Sebagai  Upaya  Perlindungan  Anak  Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas”.

## II. PEMBAHASAN

## Pengertian Anak
Anak  adalah  makhluk  sosial  sama halnya  dengan  orang  dewasa  anak  juga
membutuhkan
seseorang untuk
mengembangkan  kemampuannya  karena pada  dasarnya  anak  lahir  sebagai  sosok yang  lemah  sehingga  tanpa  bantuan  dari orang  lain  anak  tidak  mungkin  mencapai taraf  kehidupan  yang  normal.  John  Locke mengemukakan  bahwa  anak  merupakan pribadi  yang  masih  bersih  dan  peka terhadap ransangan-ransangan
dari lingkungan.  (Prakoso,  Abintoro,  2013, hlm, 13).
Pengertian  anak  masih  merupa  kan masalah dan sering menimbulkan kesimpangsiuran,  ini  dikarenakan  belum adanya  pengertian  yang  jelas  dan  seragam baik  dalam  peraturan  perundang-undangan di  Indonesia  maupun  pendapat  sarjana mengenai  hal  ini.  Akan  tetapi,  berdasarkan Pasal  330,  dapat  kita  lihat  kriteria  orang yang belum dewasa. Pasal 330 KUHPerdata menyatakan:
“Belum  dewasa  adalah  mereka  yang belum  mencapai  umur  genap  dua  puluh satu  tahun,  dan  tidak  lebih  dahulu  telah kawin”.
Apabila  peraturan  undang-undang memakai  istilah  “belum  dewasa”,  maka sekadar mengenai bangsa Indonesia, dengan istilah itu yang dimaksudkan: segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun  dan  tidak  lebih  dahulu  telah  kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mulai  umur  dua  puluh  dua  tahun,  maka tidaklah  mereka  kembali  dalam  istilah “belum dewasa”.
Dengan  memperhatikan  ketentu  an Pasal  330  KUHPerdata  dan  bunyi,  maka batasan umur sehingga seseorang dikategorikan  anak  yaitu  yang  belum mencapai  umur  dua  puluh  satu  tahun  dan tidak  lebih  dahulu  kawin.  Pada  Pasal  1 angka  1  Undang-Undang  Nomor  23  tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pengertian anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia
18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak yang  masih  dalam  kandungan.  Sedangkan dalam  ketentuan  KUHP  tidak  memberikan pengertian  mengenai  anak,  tetapi  hanya memberikan batasan umur.Menurut ketentuan  Pasal  45  KUHP  maka  batasan anak  adalah  orang  yang  berumur  di  bawah 16  (enam  belas  tahun).  Sedangkan  apabila ditinjau batasan anak dalam KUHP sebagai korban  kejahatan  sebagaimana  Bab  XIV ketentuan  Pasal  290,  292  dan  294  KUHP adalah berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.
Pasal  1  Ayat  (  2  )  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979  tentang Kesejahtraan Anak menyebutkan bahwa :
“Anak  adalah  seseorang  yang  belum mencapai  umur  21  (dua  puluh  satu) tahun dan belum pernah kawin.
Untuk  menentukan  batasan  usia  anak secara  pasti  tergolong  agak  sulit    karena perkembangan seseorang baik fisik maupun psikis sangat variatif satu dan yang lainnya, walaupun  seseorang  itu  sudah  dewasa namun tingkah lakunya masih memperlihatkan  tanda  tanda  belum  dewasa dan demikian pula sebaliknya.
Bertitik  tolak  dari  uraian  diatas  maka untuk  pendefinisian  anak  yang  dapat dijadikan  acuan  oleh  penulis  yaitu  merujuk pada  pengertian  anak  menurut  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak, dimana yang dimaksud dengan anak adalah “Seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas tahun), termasuk anak yang didalam kandung an”.

## Pengertian Diversi
Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa diversi  merupakan  wewenang  dari  aparat penegak  hukum  yang  menangani  kasus tindak  pidana  untuk  mengambil  tindakan
meneruskan  perkara  atau  mengehentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya. (Marlina, 2010, hlm. 1).
Berdasarkan  hal  tersebut  terdapat suatu  kebijakan  apakah  pekara  tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut  diteruskan,  maka  kita  akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanski pidana yang harus dijalankan. Namun apabila perkara tersebut tidak  diteruskan,  maka  dari  awal  tingkat penyidikan  perkara  akan  dihentikan  guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya  memulihkan  hubungan  yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan  masa  depan  bagi  kedua  belah pihak.  Hal  ini  yang  menjadi  prinsip mengapa  dilakukan  diversi  khususnya  bagi tindak pidana anak, dimana untuk mewujudkan  kesehjahteraan  bagi  anak  itu sendiri.  Melalui  diversi  dapat  memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi resedivis.
Tujuan  dari  diversi  adalah  untuk mendapatkan  cara  menangani  pelanggaran hukum  di  luar  pengadilan  atau  sistem peradilan  yang  formal.  Ada  kesamaan antara tujuan diskresi dan diversi. Pelaksanaan diversi dilatar belakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatan  nya  dengan  sistem  peradilan pidana.  Pelaksanaan  diversi  oleh  aparat penegak  hukum  didasari  oleh  kewenangan aparat  penegak  hukum  yang  disebut discretion atau  „diskresi‟. (Marlina,  2010, hlm. 2).
Menurut konsep diversi dalam penanganan  kasus  anak  di  Kepolisan  yang berhadapan  dengan  hukum,  karena  sifat avonturir anak, pemberian hukuman
terhadap  anak  bukan  semata-mata  untuk menghukum  tetapi  mendidik  kembali  dan memperbaki  kembali.  Menghindarkan  anak dari  eksplolasi  dan  kekerasan,  akan  lebih baik  apabila  diversi  dan  apabila  dihukum maka  tidak  efektif.  Konsep  diversi  juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana melalui  sistem  peradilan  pidana  lebih banyak  menimbulkan  bahaya  daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan  memberikan  stigmatisasi  terhadap anak  atas  tindakan  yang  dilakukannya, sehingga  lebih  baik  menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.
Selain  itu,  diversi  juga  dilakukan dengan  alasan  untuk  memberikan  suatu kesempatan  kepada  pelanggar  hukum  agar menjadi  orang  yang  baik  kembali  melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat diversi berupaya memberikan  keadilan  kepada  kasus  anak yang  telah  terlanjur  melakukan  tindak pidana  sampai  kepada  aparat  penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.
Menurut Soerjono Soekanto,
kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas  yang  menjadi  garis  besar  dan  dasar rencana  bagi  pemerintah  atau  organisasi dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan,  cara  ber  tindak,  pernyataan cita-cita,  tujuan,  prinsip  atau  maksud sebagai  garis  pedoman  untuk  manajemen dalam  usaha  pencapaian  tujuan  yang  telah ditetapkan sebelumnya. (Soerjono Soekanto, 2010, hlm 66).
Kebijakan  sebagai  keputusan  suatu organisasi,  baik  publik  atau  bisnis,  yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu atau mencapai tujuan tertentu  berupa  ketentuan-ketentuan  yang berisikan pedoman perilaku dalam:
a. Pengambilan keputusan lebih lanjut yang harus  dilakukan  baik  kelompok  sasaran atau unit organisasi pelaksana kebijakan Penerapan  atau  pelaksanaan  dari suatu kebijakan  yang telah ditetapkan, baik dalam hubungan dalam unit organisasi atau pelaksana maupun kelompok sasaran dimaksud.  (Soerjono  Soekanto,  2010,  hlm 66).
Kebijakan hukum pidana merupakan  pekerjaan  teknik  perundang  - undangan  yang  dilakukan  secara  yuridis normatif dan sistematik dogmatik, pendekatan yuridis faktual berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif  serta  pendekatan  yang  bersifat komprehensif  dari  berbagai  disiplin  ilmu sosial  lainnya.  (Soerjono  Soekanto,  2010, hlm 66)
Lembaga
Pemasyarakatan
yang tadinya  disebut  penjara,  bukan  saja  dihuni oleh pencuri, perampok, penipu, pembunuh, atau  pemerkosa,  tetapi  juga  ditempati  oleh pemakai,  kurir,  pengedar  dan  bandar narkoba,  serta  penjudi  dan  bandar  judi. Selain  itu  dengan  intesifnya  penegakkan hukum  pemberantasan  KKN  dan  “ white collar  crime ”  lainnya,  penghuni  Lembaga Pemasyarakatan pun makin beragam antara lain  mantan  pejabat  negara,  direksi  bank, intelektual,  profesional,  bankir,  pengusaha, yang  mempunyai  profesionalisme  dan kompetensi yang tinggi. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun menjadi sangat bervariatif,  baik  dari  sisi  usia,  maupun panjangnya  hukuman  dari  hanya  3  bulan, sampai  hukuman  seumur  hidup  dan hukuman mati.
Diversi  sebagai  usaha  mengajak masyarkat  untuk  taat  dan  menegakan hukum negar, pelaksanaanya tetap mempertimbangkan  rasa  keadilan  sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh  jalur  non  pidana  seperti  ganti
rugi,  kerja  sosial  atau  pengawasan  orang tuanya.
Diversi tidak bertujuan mengabadikan  hukum  dan  keadailan  sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan  seminimal  mungkin  untuk membuat orang mentaati hukum.
Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam  penegakan  hukum  tidak  terkecuali saat  penerapan  prinsip-prinsip  diversi dilaksanakan. Keadilan menempatkan kejujuran  dan  perlakuan  yang  sama terhadap  semua  orang.  Petugas  dituntut tidak  membeda-bedakan  orang  dengan prinsip tindakan yang berubah dan berbeda. Pelaksana  an  diversi  bertujan  mewujudkan keadilan  dan  penegakan  hukum  secara benar  dengan  meminimalkan  pemaksa  an pidana.
Diversi  dilakukan  dengan  alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada  pelanggar  hukum  agar  menjadi orang  yang  baik  kembali  melalui  jalur  non formal  dengan  melibatkan  sumber  daya masyarakat.  Diversi  berupaya  memberikan keadilan  kepada  kasus  anak  yang  telah terlanjur  melakukan  tindak  pidana  sampai kepada  aparat  penegak  hukum  sebagai pihak  penegak  hukum.  Kedua  keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian  terhadap  keadaan  dan  situasi untuk  memperoleh  sanksi  atau  tindakan yang  tepat  (appropriate  treatment)  tiga jenis pelaksanaan program diversi dilaksana kan yaitu :
1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (social control  orintation)  yaitu  aparat  penegak hukum  menyerahkan  pelaku  dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya  dan  tidak  diharapkan
adanya  kesempatan  kedua  kali  bagi pelaku oleh masyarakat 2. Pelayanan sosial oleh masyarakat
terhadap pelaku (social service orientation),  yaitu  melaksanakan  fungsi untuk mengawasi, men campuri,memperbaiki dan menyedia kan pelayanan pada pelaku dan keluarganya.
Masyarakat  dapat  mencampuri  keluarga pelaku  untuk  memberikan  perbaikan atau pelayanan
3. Menuju  proses  restroative  justice  atau perundingan  (balanced  or  restroative justice  orientation),  yaitu  melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban  dan  masyarakat  dan  membuat kesepakatan  bersama  antara  korban pelaku  dan  masyarakat,  pelaksanaa  nya semua  pihak  yang  terkait  dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan  tindakan  pada  pelaku.
(Marlina, 2010, hlm. 2). Proses diversi dilakukan dalam upaya melakukan
kesempatan untuk mengeluarkan  atau  mengalihkan  suatu kasus  tergantung  landasan  hukum  atau kriteria  yang  ada  dalam  prakteknya.  Di lingkungan  juga  terlihat  ada  suatu  model informal  yang  tidak  meletakan  kasus  satu persatu  secara  formal  (seperti  polisi memutuskan  untuk  tidak  melanjutkan penyidikan, berpikir untuk bedamai) keadaan ini merupakan satu tindakan untuk melakukan perubahan, pengembalian, penyembuhan pada korban dan pertanggungjawaban
pelaku. Secara konteks  variabel  sepeti  pengorganisasian, kedudukan  dan  faktor  situasi  juga  relevan dalam  pelaksanaan  diversi.  Isu  kunci kemampuan sebuah organisasi dapat mengontrol  perilaku  anggotannya  dengan mengawasi  jalanya  aturan  dan  praktek
pelaksanaanya  agar  tidak  dipengaruhi  oleh keinginan  pribadi  atau  sebagain  dari masyarakat  dengan  prioritas  atau  standar kemampuan.
Penggunaan  Diversi  Dalam  Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana
Untuk menjamin dan menjaga kelangsungan keseimbangan individu dalam hubungan antara anggota masyarakat diperlukan aturanaturan hukum yang dijunjung  tinggi  oleh  semua  anggota masyarakat,  di  mana  aturan  hukum  itu ditaati  dan  dijalankan  dengan  tujuan  untuk melindungi kepetingan masyarakat. Penerapan  sanksi  hukum  terhadap  warga masyarakat  termasuk  anak  yang  melanggar hukum,  diharapkan  dapat  berpengaruh positif  bagi  perkembangan  kepribadian anak,  sepanjang  hukuman  itu  bersifat mendidik bukan semata-mata bentuk sanksi atau  ganjaran  pidana  kepada  anak  yang melakukan kejahatan tadi.
Seperti  yang  dikatakan  oleh  Carl  von Savigny,  dapat  dilihat  melalui  pembuatan hukum dan fungsi utama hukum, yaitu : 1. Pembuatan Hukum Hukum bukan merupakan konsep dalam masyarakat karena hukum tumbuh secara alamiah dalam pergaulan masyarakat  yang  mana  hukum  selalu berubah seiring perubahan sosial.
2. Fungsi Utama Hukum
Konsep  jiwa  masyarakat  tentang hukum  ini  tidak  dapat  menunjukkan  secara jelas  bagaimana  isi  dan  ruang  lingkupnya. Sehingga  amat  sulit  melihat  fungsi  dan perkembangannya  sebagai  sumber  utama hukum menurut teori Ini.(Walter Friedman, hlm 61).
Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan  sedini  mungkin  yakni  sejak
dari  janin  dalam  kandungan  sampai  anak berumur  18  tahun.  Bertitik  tolak  dari konsepsi  perlindungan  anak  yang  utuh, menyeluruh  dan  komprehensif,  Undang- undang  per  lindungan  anak  meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada  anak  berdasarkan  asas-asas  non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangusngan hidup dan  perkembangan  serta  penghargaan terhadap pendapat anak.
Undang-undang  No.  23  Tahun  2003 tentang  Perlindungan  Anak  pada  Pasal  59 menyebutkan bahwa pemerintah dan lembaga  negara  lainnya  berkewajiban  dan bertanggung  jawab  untuk  memberikan perlindungan  khusus  kepada  anak  dalam situasi darurat, anak yang melakukan tindak pidana,  anak  dari  kelompok  minoritas  dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi  dan/atu  seksual,  anak  yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika  dan  zat  adiktif  lainnya,  anak korban penculikan, penjualan dan perdagang  an,  anak  korban  kekerasan  baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang  cacat  dan  anak  korban perlakuan salah dan penelantaran.
Tujuan  dari  diversi  adalah  untuk mendapatkan  cara  menangani  pelanggaran hukum  di  luar  pengadilan  atau  sistem peradilan  yang  formal.  Ada  kesamaan antara tujuan diskresi dan diversi. Pelaksanaan diversi di latarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya  dengan  sistem  peradilan pidana.  Pelaksanaan  diversi  oleh  aparat penegak  hukum  didasari  oleh  kewenangan aparat  penegak  hukum  yang  disebut discretion atau „diskresi‟.
Prinsip  utama  pelaksanaan  konsep diversi  yaitu  tindakan  persuasif  atau pendekatan  non  penal  dan  memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki  kesalah  an.  Petugas  dalam melaksanakan diversi
menunjukkan pentingnya  ketaatan  kepada  hukum  dan aturan.  Petugas  melakukan  diversi  dengan cara  pendekatan  persuasif  dan  menghindari penangkapan  yang  menggunakan  tindakan kekerasan dan pemaksaan. Tindakan kekerasan saat penangkapan membawa sifat keterpaksaan  sebagai  hasil  dari  penegakan hukum.  Penghindaran  penangkapan  dengan kekerasan  dan  pemaksaan  menjadi  tujuan dari pelaksanaan diversi. Tujuannya menegakkan  hukum  tanpa  melakukan tindakan kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa  melalui  hukuman  pidana  oleh  negara yang mempunyai otoritas penuh. Salah satu contoh latar belakang pentingnya kebijakan diversi  dilakukan  karena  tingginya  jumlah anak  yang  masuk  ke  peradilan  pidana  dan diputus  dengan  penjara  dan  mengalami kekerasan  saat  menjalani  rangkaian  proses dalam sistem peradilan pidana.
Diversi  dilakukan  dengan  alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada  pelanggar  hukum  agar  menjadi orang  yang  baik  kembali  melalui  jalur  non formal  dengan  melibatkan  sumber  daya masyarakat.  Diversi  berupaya  memberikan keadilan  kepada  kasus  anak  yang  telah terlanjur  melakukan  tindak  pidana  sampai kepada  aparat  penegak  hukum  sebagai pihak  penegak  hukum.  Kedua  keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian  terhadap  keadaan  dan  situasi untuk  memperoleh  sanksi  atau  tindakan yang  tepat  (appropriate  treatment).  Tiga jenis pelaksanaan program diversi yaitu:
1) Pelaksanaan kontrol secara sosial (social control orientation), yaitu aparat penegak  hukum  menyerahkan  pelaku dalam  tanggung  jawab  pengawasan  atau pengamatan
masyarakat, dengan
ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya  dan  tidak  diharapkan adanya  kesempatan  kedua  kali  bagi pelaku oleh masyarakat.
2) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (social service orientation),  yaitu  melaksanakan  fungsi untuk mengawasi, men campuri, memperbaiki dan me nyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat  dapat  mencampuri  keluarga pelaku  untuk  memberikan  perbaikan atau pelayanan.
4. Menuju  proses  restorative  justiceatau perundingan  (balanced  or  restorative justice  orientation),  yaitu  melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban  dan  masyarakat  dan  membuat kesepakatan  bersama  antara  korban pelaku  dan  masyarakat.  Pelaksanaannya semua  pihak  yang  terkait  dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan  tindakan  pada  pelaku. (Marlina, 2010, hlm. 2).
Prinsip  utama  pelaksanaan  diversi yaitu  tindakan  persuasif  atau  pendekatan non-penal  dan  memberikan  kesempatan kepada seorang untuk memperbaiki kesalahan. Dengan pendekatan yang seperti ini, diharapkan tidak terjadi lagi penyiksaan,  pemaksaan  ataupun  tindak kekerasan  terhadap  anak.  Inilah  yang menjadi  tujuan  utama  pelaksanaan  diversi. Dengan  diversi,  hukum  dapat  ditegakkan tanpa  melakukan  tindak  kekerasan  dan
menyakitkan,  dengan  memberi  kesempatan kepada  seseorang  untuk  memperbaiki kesalahannya  tanpa  melalui  hukuman pidana  oleh  negara  yang  mempunyai otoritas penuh.
Faktor-faktor  yang  mem  pengaruhi untuk  memutuskan  diversi  adalah  sebagai berikut:
1. Seriusan kejahatannya.
Jenis  tindak  pidana  yang  paling  banyak dilakukan  oleh  anak  adalah  pencurian, narkoba,  pengeroyokan,  dan  kecelakaan lalu  lintas.  Kejahatan  yang  dilakukan anak memang sudah diniati atau direncanakan untuk memenuhi
keinginannya.
2. Sifat  dan  jumlah  pelanggaran  yang pernah dibuat sebelumnya.
Semakin  sering  anak  tertangkap  polisi melakukan pelanggaran, maka kesempatan  untuk  mendapatkan  diversi tidak  ada.  Karena  perbuatan  jahat tersebut  dijadikan  kebiasaan  oleh  anak ini, sehingga dapat disimpulkan memang anak ini tidak baik untuk berkembang di lingkungan masyarakat umum.
3. Apakah  anak  mengakui  pelanggaran tersebut.
Anak  yang  mau  dengan  kesadaran  hati narani  mangakui  perbuatannya  yang dilakukan  itu  telah  melanggar  hukum dan  merugikan  pihak  lain,  maka  dapat dijadikan  prioritas  dalam  memberikan diversi.
4. Pandangan pihak korban. Apabila  pelaku/tersangka  anak  tersebut dipandang dari keluarga korban sebetulnya  anak  tersebut  baik,  atau  dia melakukan  kejahatan  karena  terpaksa atau tidak sengaja, maka atas permintaan keluarga korban dapat diajukan diversi.
5. Sikap keluarga anak tersebut.
Orang
tua/keluarga/wali
tidak
menginginkan  anaknya  masuk  penjara, sehinga  berbagai  upaya  dilakukannya untuk  mengajukan  permohonan  diversi untuk anaknya. Selain
faktor-faktor yang mempengaruhi  untuk  memutuskan  diversi di  atas,  beberapa  hasil  penelitian  penulis berikut  ini  akan  menjelaskan  mengenai pertimbangan  penggunaan  diversi  dalam menangani permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum.
Praktiknya  aparat  penegak  hukum melakukan hal-hal berikut:
1) Terhadap anak sebagai pelaku, ditemukan  praktik  mencukur  rambut kepala anak dengan tidak
memperhatikan  kepatutan  dan  estetika, mengambil    uang/barang  milik  anak padahal  uang/barang  tersebut  tidak berhubungan  dengan  perkara,  menyuruh anak  membersih  kan  Kantor  Polisi,  atau mencuci mobil, memberi hukuman fisik, menelanjangi, aniaya, membentak, memempatkan  anak  dalam  satu  kamar dengan tahanan dewasa,
mempublikasikan anak kepada media.
2) Terhadap  anak  sebagai  korban,    tidak digunakan  Undang-Undang  No.  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak sebagai  pasal  pokok  yang  menjadi  dasar dalam menegakkan hak-hak anak sebagai korban serta masih
mempublikasi kan gambar anak, identitas anak beserta keluarganya.
5. Masih cenderung menyelesaikan perkara anak sebagai pelaku dengan menggunakan sistem hukum  formal dan masih  sangat  miskin  kreativitas  dalam mencari alternatif penyelesai an permasalahan  anak  di  luar  hukum formal/ pengadilan. (Marlina, 2010, hlm.
2).
Berdasarkan  fakta  yang  telah  penulis uraikan di atas, sudah cukup menggambarkan  pertimbangan  penggunaan konsep diversi pada penangan perkara anak, karena  seorang  anak  sangat  beresiko  tinggi dilanggar  hak  asasinya  ketika  harus dilibatkan  masuk  dalam  sistem  peradilan pidana.  Sehingga,  akan  lebih  baik  jika diversi  diberlakukan  dalam  penanganan masalah  anak  yang  berhadapan  dengan hukum.  Kenyataanya  bahwa  peradilan pidana  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana melalui  sistem  peradilan  pidana  banyak menimbulkan bahaya daripada yang menguntungkan bagi anak. Hal ini dikarenakan  pengadilan  akan  memberikan stigmatisasi  terhadap  anak  atas  tindakan yang  dilakukannya,  sehingga  lebih  baik menghindarkannya  keluar  sistem  peradilan pidana.

## III.PENUTUP
Penggunaan diversi dalam penyelesaian  perkara  anak  pelaku  tindak pidana adalah untuk menghindarkan seorang  anak  dari  pelanggaran  haknya sebagai anak ketika harus dilibatkan masuk dalam  sistem  peradilan  pidana.  Sehingga, akan  lebih  baik  jika  diversi  diberlaku  kan dalam  penanganan  masalah  anak  yang berhadapan  dengan  hukum.  Konsep  diversi didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana melalui  sistem  peradilan  pidana  lebih banyak  menimbulkan  bahaya  daripada kebaikan.  Tujuan  dari  pelaksanaan  diversi adalah  bahwa  anak  berhadapan  dengan hukum  dapat  memiliki  kesempatan  lebih baik  untuk  mendapatkan  pemulihan  secara psikologis  dan  pembauran  lagi  didalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Arif  Gosita,  Masalah  Perlindungan  Anak,
ed. ke-1, Akademika Pressindo, Jakarta, 2005.
Mansour  Fakih,  Anak-anak  Membangun
Kesadaran  Kritis/  Pengantar,  Pustaka Pelajar, Jakarta. 2002.
Mardjono  Reksodiputro,  Mengembang  kan Pendekatan  Terpadu  Dalam  Sistem Peradilan  Pidana  (Suatu  Pemikiran Awal)    dalam  kumpulan  tulisan Kriminologi  dan  Sistem  Peradilan Pidana,  Buku  Kedua,    Jakarta  :  Pusat Pelayanan  Keadilan  dan  Pengabdian Hukum Universitas Indonesia 1994. Marlina,  Pengantar  Konsep  Diversi  dan Restorative  Justice  dalam  Hukum
Pidana, Medan, USU Press, 2010.

## Shanty Dellyana, Wanita Dan Anak Dimata
Hukum  cet  ke-1.  Liberty,  Yogyakarta.
2008.
Walter  Friedman.  Teori   &  Filsafat  Hukum
Telaah  Kritis  atas  Teori-Teori  Hukum
(Susunan I). Diterjemahkan oleh Muhammad  Arifin.  Cet.  II.  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## B. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946
tentang  Pemberlakuan  Kitab  Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana (KUHAP)..
Undang-Undang  Nomor  3  tahun  1997
tentang Pengadilan Anak.
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1979 tentang Kesejahteraan Anak.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian Negara Republik. Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## C. SUMBER LAIN
http://www.idlo.int/bandaacehawareness.ht m.