## PERSPEKTIF POLITIK HUKUM TERHADAP PENUNDAAN PEMILU SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

## Endrawati
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya (email: endra.nauval0304@gmail.com)

## Abstrak
Demokrasi  merupakan  system  pemerintahan  dengan  salah  satu  elemen kunci  di  dalamnya  berupa  system  politik  untuk  memilih  dan  mengganti pemerintah melalui Pemilu yang bebas dan adil (Larry Diamond, 2004). Pemilu yang  bebas  dan  adil  kemudian  diterjemahkan  konstitusi  Indonesia  sebagai Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia jujur dan adil setiap 5 tahun  sekali.  Singkatnya  Pemilu  Luber  Jurdil  secara  berkala.    Desain  sistem politik  Indonesia  pasca  amandemen  UUD  19452  mengalami  perubahan signifikan.  Perubahan  mendasar  terkait  dengan  Pemilihan  Umum  (Pemilu), dimulai  dari  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  (Pilpres)  secara  langsung dalam amandemen ketiga dan keempat UUD 1945 yang dalam implementasinya juga  mengalami  bongkar  pasang  perundang-undangan.  Semangat  reformasi 1998 juga menumbuhkan komitmen konstitusional bernegara untuk membatasi kekuasaan  pemerintahan  agar  tidak  terjadi  tirani  dan  kesewenang-  wenangan akibat kekuasaan yang absolut. Hal itu diartikulasikan dalam pasal 7 Undang  – Undang  Dasar  1945  bahwa  Presiden  dan  wakil  presiden    memegang  jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali  masa jabatan.
Keyword :  Pemilu, Politik, Demokrasi.

## Pendahuluan
Substansi  penyelenggaraan  Pemilu  pada prinsipnya untuk mengalokasi dan mendistribusi  kekuatan  sosial  politik  dari level  masyarakat  ke  negara.  Semaksimal mungkin  alokasi  kekuatan  sosial  politik melalui  pemungutan  suara  berlangsung jujur  dan  adil.  Untuk  menjamin  hal tersebut  berbagai  prinsip,  mekanisme  dan
prosedur dibentuk sebagai landasan penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu 1 . Sebaik-baiknya  norma  hukum  Pemilu dibentuk,  selalu  menyisahkan  celah  untuk terjadinya pelanggaran.
1 Makalah  disampaikan  dalam  “Rapat  Koordinasi Penyusunan  Program  dan  Strategi  Pengawasan”  yang diselenggarakan  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu), Hotel Santika, Sabtu - Minggu, 5 – 6 Pebruari 2022.
Demokrasi  merupakan  system pemerintahan  dengan  salah  satu  elemen kunci  di  dalamnya  berupa  system  politik untuk  memilih  dan  mengganti  pemerintah melalui Pemilu yang bebas dan adil (Larry Diamond, 2004). Sedangkan Pemilu menurut pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Pemilihan  Umum  No  17  Tahun  2007, Pemilu  adalah  sarana  kedaulatan  rakyat untuk  memilih  anggota  DPR,  anggota DPD,  Presiden  dan  wakil  presiden,  dan untuk  memilih  anggota  DPRD  yang dilaksanakan  secara  langsung,  umum, bebas,  rahasia,  jujur  dan  Adil  dalan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia berdasar  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun 1945.  Pemilu  yang  bebas  dan  adil kemudian diterjemahkan konstitusi
Indonesia sebagai Pemilu yang
dilaksanakan  secara  langsung,  bebas, rahasia jujur dan adil setiap 5 tahun sekali. Singkatnya  Pemilu  Luber  Jurdil  secara berkala.  Secara normatif, dalam konstitusi mengatur  azas  dalam  Pemilu  yaitu langsung,  umum,  bebas  dan  rahasia  jujur dan  adil.  Hal  menjadi  patokan  untuk melihat  kualitas  dan  integritas  pemilu  di Indonesia 2 .
Semangat  reformasi  1998  juga menumbuhkan  komitmen  konstitusional bernegara  untuk  membatasi  kekuasaan pemerintahan  agar  tidak  terjadi  tirani  dan kesewenang-  wenangan  akibat  kekuasaan yang absolut. Hal itu diartikulasikan dalam pasal  7  Undang  –  Undang  Dasar  1945 bahwa  Presiden  dan  wakil  presiden memegang  jabatan  selama  5  tahun  dan sesudahnya  dapat  dipilih  kembali  dalam
2 Harmoko  M.  Said,  Kedudukan  Dewan  Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai Lembaga Quasi Peradilan Etik  (Peneliti  Komisi  Kepolisian  Republik  Indonesia, 2021) Hlm.145. Volume 10 No.2 Jurnal Ilmiah Hukum: FUNDAMENTAL
jabatan  yang  sama,  hanya  untuk  satu  kali masa jabatan 3 .
Pada  Senin,  24  Januari  2022, Komisi  II  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR)  bersama  dengan  Menteri  Dalam Negeri  (Mendagri),  Komisi  Pemilihan Umum  (KPU),  Badan  Pengawas  Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
menyepakati  Pemilihan  Umum  Tahun 2024  untuk  memilih  Presiden  dan  Wakil Presiden  (Pilpres  Kelima),  bersamaan dengan pemilihan anggota DPR RI, DPRD Provinsi,  DPRD  Kabupaten/Kota,  dan anggota  DPD  RI  dilaksanakan  serentak pada 14 Februari 2024. Untuk pemungutan suara  serentak  nasional  dalam  pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil  Bupati,  Walikota  dan  Wakil Walikota dilaksanakan pada hari Rabu, 27 November 2024.
Wacana penundaan Pemilu 2024 menjadi satu atau dua tahun mencuat kembali,  salah  satunya  usulan  dari  Ketua Umum  PKB  Abdul  Muhamimin  Iskandar dan  sebelumnya  Menteri  Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadila. Alasan penundaan pemilu  karena  mengganggu  stabilitas ekonomi  dan  agar  momentum  perbaikan ekonomi tidak hilang dan tidak terjadi freeze untuk  mengganti  stagnasi selama  dua  tahun  masa  pandemi 4 ( Kompas ,  24/2/2022)  Selain  itu  juga tersiar kabar bahwa ada sebagian fraksi di Dewan Perwakilan
Rakyat yang mengusulkan untuk menunda Pemilu pada tahun 2024 karena suatu alasan tertentu.
3 Sumber:  Opini  Titi  Angraini,  Kompas,  2  Maret  2022.
Hal 6.
4 Kompas.id/baca/artikel-opini/2022/02/28/hukum- penundaan- pemilu?status=sukses_login&status=sukses_login&utm_ source=kompasid&utm_medium=login_paywall&utm_c ampaign=login&utm_content=https%3A%2F%2Fwww. kompas.id%2Fbaca%2Fartikel- opini%2F2022%2F02%2F28%2Fhukum-penundaan- pemilu&status_login=login
Hal  ini  tentunya  menjadi  pro- kontra di tubuh Dewan Perwakilan Rakyat Sendiri,  karena  dalam  tubuh  Dewan Perwakilan  Rakyat  saja  masih  terdapat ketidak  seragaman  suara  soal  penundaan ini.  Ada  Fraksi  yang  setuju  untuk dilakukan penundaan dan sisanya menolak untuk dilakukannya penundaan Pemilu.
Lantas  apakah  hal  ini  bisa terjadi  lagi,  sebab  pada  beberapa  tahun lalu  pelaksanaan  Pemilu  sudah  dilakukan penundaan.  Padahal,  pada  Senin,  24 Januari 2022, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU),  Badan Pengawas  Pemilu  (Bawaslu),  dan  Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu (DKPP)  menyepakati  Pemilihan  Umum Tahun  2024  untuk  memilih  Presiden  dan Wakil Presiden (Pilpres Kelima), bersamaan  dengan  pemilihan  anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota,  dan  anggota  DPD  RI dilaksanakan  serentak  pada  14  Februari 2024.  Untuk  pemungutan  suara  serentak nasional  dalam  pemilihan  Gubernur  dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil
Walikota dilaksanakan pada hari Rabu, 27 November 2024 5 .
Namun,  sejumlah  elite  parpol yang  mempunyai  kursi  di  parlemen memberikan  wacana  untuk  menunda pemilu.  Sebut  saja  ada  3  fraksi  di  dalam DPR  yang  setuju  agar  pemilu  ditunda yakni  Partai  Golkar,  PKB,  dan  PAN  yang merupakan  koalisi  dan  mempunyai  total 187 kursi.
Sedangkan  Partai  Koalisi yang  tidak  setuju  adanya  penundaan pemilu  yakni  PDIP,  Gerindra,  Nasdem, PPP  sebanyak  284  kursi.  Dan  tersisa  104 kursi  yang  diisi  oleh  oposisi  yang  tidak
5 Bid. Hal3.
setuju  untuk  menunda  pemilu. Jadi  dalam hal  ini  jumlah  fraksi  di  DPR  yang  tidak setuju untuk  dilakukan  penundaan  Pemilu lebih  banyak  dibanding  yang  setuju  untuk dilakukan penundaan pemilu.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini tergolong  jenis penelitian hukum normatif (legal researc) 6 yakni  penelitian  yang  mengkaji  peraturan perundang-undangan  dalam  suatu  tata hukum  yang  koheren.  Penelitian  ini menggunakan bahan hukum sebagai sumber utamanya. Abdulkadir Muhammad mengatakan, 7 “penelitian  hukum  normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai  norma/kaidah  yang  berlaku  dalam masyarakat”.  Dalam  konteks  penelitian hukum  normatif,  lebih  lanjut  Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang  mengkaji  hukum  tertulis  dari berbagai  aspek  yaitu:  aspek  teori,  aspek sejarah,  filsafat,  perbandingan,  struktur dan  komposisi,  lingkup  dan  materi, konsistensi,  penjelasan  umum  dan  pasal demi  pasal,  formalitas  dan  kekuatan mengikat  suatu  undang-undang  serta bahasa  hukum  yang  digunakan,  tetapi tidak mengkaji aspek  terapan atau implementasinya.
Penelitian ini
6 Penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder  belaka.  Penelitian  hukum  normatif  ini mencakup:  (1)  Penelitian  terhadap  asas-asas hukum;  (2) penelitian  terhadap  sistemtaik  hukum;  (3)  penelitian terhadap  taraf  sinkronisasi  vertikal  dan  horisontal;  (4) perbandingan  hukum;  (5)  sejarah  hukum.  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu  Tinjauan  Singkat,  Edisi  1,  Cet.  V,  (Jakarta:  PT Raja  Grafindo  Persada,  2001),  hlm.  23-24.  Lihat  juga Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  Peranan  dan Penggunaan  Perpustakaan  di  Dalam  Penelitian  Hukum, (Jakarta:  Pusat  Dokumentasi  Hukum  Fakultas  Hukum Indonesia, 1979), hlm. 15.
7 Abdulkadir  Muhammad,  Hukum  dan  Penelitian Hukum,  (Bandung:  PT  Citra  Aditya  Bakti,  2004),  hlm. 51
menggunakan bahan hukum sebagai sumber utamanya. Oleh karenanya, penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji hukum positifnya, dalam arti “menghimpun,
memaparkan, mensistemasi,  menganalisis,  menafsirkan dan  menilai  norma-norma  hukum  positif yang  berkaitan  Perspektif  Politik  Hukum terhadap  penundaan  Pemilu  serentak nasional tahun 2024.

## Hasil dan Pembahasan
A. Konstitusionalitas
Penundaan
Pemilu  Serentak  Nasional  Tahun 2024
Desain  sistem  politik  Indonesia pasca  amandemen  UUD  1945  mengalami perubahan signifikan. Perubahan mendasar terkait dengan Pemilihan Umum (Pemilu), dimulai dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden  (Pilpres)  secara  langsung  dalam amandemen  ketiga  dan  keempat  UUD 1945  yang  dalam  implementasinya  juga mengalami  bongkar  pasang  perundang- undangan. Pilpres pertama pasca amandemen UUD 1945 yang pelaksanaannya  serentak  pada  tahun  yang sama dengan Pemilihan Anggota DPR RI,
DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota  (Pemilu  Legislatif/Pileg) adalah  Pilpres  Tahun  2004  dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden  dan  Wakil  Presiden 8 .Pilpres kedua  Tahun  2009  berdasarkan  Undang- undang  Nomor  42  Tahun  2008  tentang Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil Presiden. Pilpres ketiga Tahun 2014 masih dengan  Undang  Nomor  42  Tahun  2008 dengan perubahan hasil Judicial Review di Mahkamah  Konstitusi,  yakni;  “Pilpres dilaksanakan  hanya  satu  putaran  karena
8 Ibid.Hal3
hanya  terdapat  dua  pasangan  calon”. Pilpres keempat Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan  Undang-undang  yang  sama dengan  Pileg  Tahun  2019  dan  undang- undang  yang  mengatur  penyelenggara pemilihan  umum,  yaitu  Undang-undang Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan Umum.
Perubahan selanjutnya adalah terkait  Pemilihan  Kepala  Daerah  secara langsung    (Pilkada  langsung),  yang pengaturannya juga berubah-ubah. Undang-undang  yang  mengatur  Pemilihan Kepala  Daerah  Secara  Langsung  (Pilkada
Langsung) di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan; Pertama, Pilkada Langsung  diatur  dalam  UU  Nomor  32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Kedua, Pilkada Langsung dimasukkan  ke  dalam  UU  Nomor  22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan  Umum.  Ketiga,  Tahun  2008 pengaturan  Pilkada  kembali  diubah  dalam UU  Nomor  12  Tahun  2008  Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan  Daerah.  Keempat,  Pada 2014  terjadi  dinamika  politik  yang menghendaki Pilkada tidak hanya langsung  tapi  juga  serentak  yang  ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,  Dan  Walikota.  Kemudian  pada awal  tahun  2015  keluarlah  UU  Nomor  1 Tahun  2015  Tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,  Dan  Walikota.  Pada  tanggal  17 Pebruari  2015,  UU  ini  disetujui  untuk diubah  pada  Sidang  Paripurna  DPR  RI. Selanjutnya, pada 18 Maret 2015,
disahkan Presiden menjadi Undang- undang  Nomor  8  Tahun  2015  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun  2015  Tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan Gubernur,  Bupati,  Dan  Walikota  Menjadi
Undang-Undang (Lembaran
Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor 57). Pengesahan UU ini sekaligus mengawali berlangsungya
Pilkada Langsung  dan  Serentak  di  Indonesia Tahap  I  Tahun  2015.  Kelima,  Jelang Pilkada  Langsung  dan  Serentak  Tahap  II Tahun 2017, pada 1 Juli 2016 Presiden RI Joko  Widodo  kembali  menyetujui  dan mengesahkan  perubahan  undang-undang Pilkada  2015  menjadi  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2015  Tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan Gubernur,  Bupati,  Dan  Walikota  Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2016  Nomor 130) 9 .
Keluarnya  UU  Nomor  10  Tahun 2016  mengamanatkan  perubahan  terkait gelombang penyelenggaran Pilkada nasional, dari yang semula akan diselenggarakan  secara  serentak  tahun 2027, dimajukan penyelenggaraannya menjadi tahun 2024. Pasal 201, ayat (1-7) menyebutkan, Indonesia akan melanjutkan penyelenggaraan Pilkada Serentak gelombang  Kedua,  pada  tanggal  15
Februari  2017  untuk  kepada  Daerah  yang berakhir pada Juli sampai dengan Desember  tahun  2016  dan  yang  masa jabatannya  berakhir  pada  tahun  2017. Gelombang  Ketiga,  tahun  2018  untuk kepala  Daerah  yang  berakhir  pada  tahun 2018  dan  2019.  Gelombang  Keempat, tahun  2020  untuk  Kepala  Daerah  hasil Pilkada  2015.  Gelombang  Kelima,  tahun 2024  adalah  gelombang  awal  Pilkada
9 Ibid.Hal3
serentak  Nasional.  Pada  Tahun  2020 karena  pandemi  covid  19,  UU  Pilkada diubah  menjadi  Undang-undang  Nomor  6 Tahun  2020  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Perubahan Ketiga  UU  Nomor  1  Tahun  2015  tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang  Nomor  Nomor  1  Tahun 2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati dan  Walikota  menjadi  UU  Selama  medio tahun  2020  -  2021,  penetapan  Pilkada gelombang  empat  Tahun  2024  kembali dipolemikkan.  Macam-macam  pro  dan kontra  yang  berkembang,  namun  pada akhirnya,  Badan  Legislasi  DPR  RI  dan Pemerintah bersepakat untuk mengeluarkan  dalam  daftar  program legislasi nasional (Prolegnas)  terkait usulan amandemen undang-undang tentang  pemilu  sebagaimana  diatur  dalam UU  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum,  dan  yang  mengatur tentang pilkada sebagaimana sudah ditetapkan  dalam  Undang-undang  Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2020  tenta  ng  Perubahan Ketiga  UU  Nomor  1  Tahun  2015  tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  Nomor  1  Tahun 2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati dan Walikota menjadi UU. Pada Senin, 24
Januari 2022, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU),  Badan Pengawas  Pemilu  (Bawaslu),  dan  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)  menyepakati  Pemilihan  Umum Tahun  2024  untuk  memilih  Presiden  dan Wakil Presiden (Pilpres Kelima),
bersamaan  dengan  pemilihan  anggota DPR RI,
DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota,  dan  anggota  DPD  RI
dilaksanakan  serentak  pada  14  Februari 2024.  Untuk  pemungutan  suara  serentak nasional  dalam  pemilihan  Gubernur  dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil
Walikota dilaksanakan pada hari Rabu, 27 November 2024.
Menurut  Rahman  Surbakti,  ada delapan  Parameter  Pemilu  Demokratik, antara lain:
1. Hukum Pemilu dan Kepastian Hukum
2. Kesetaraan Antar Warga Negara
3. Persaingan yang Bebas dan Adil
4. Partisipasi Pemilih dalam Pemilu
5. Penyelenggara Pemilu: Mandiri, Kompeten,  Berintegritas,  Efisien,  dan dengan Kepeminpinan yang Efektif
6. Proses  Pemungutan  dan  Penghitungan Suara Berdasarkan Asas Pemilu Demokratik dan Prinsip Pemilu
Berintegritas
7. Keadilan Pemilu
8. Prinsip  Nirkekerasan  dalam  Proses Pemilu
Titi  Anggraini  Anggota  Dewan Pembina  Perludem  dalam  Webinar  KPU Sulawesi  Barat,  Kamis,  26  Agustus  2021, menyampaikan beberapa hal terkait kondisi  objektif  pemilu  di  Indonesia. Kerangka  hukum  diatur  dalam  UU  No.  7 Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum serta  UU  No.  1  Tahun  2015  tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (yang  sudah  diubah  tiga  kali  dengan  UU No.  8  Tahun  2015,  UU  No.  10  Tahun 2016, dan UU No. 6 Tahun 2020). Pada 9 Maret  2021:  Pemerintah,  Badan  Legislasi DPR,  dan  Panitia  Perancang  UU  DPD sepakat  untuk  mencabut  RUU  Pemilihan Umum  dari  prioritas  legislasi  nasional (Prolegnas) 2021.
Selanjutnya  dalam  Pasal  22E  Ayat  (1) UUD  NRI  Tahun  1945:  Pemilihan  umum dilaksanakan  secara  langsung,  umum,
bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  setiap  lima tahun  sekali.    sementara  dalam  Pasal  201 ayat  (8)  UU  No.  10  Tahun  2016: Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur, Bupati  dan  Wakil  Bupati,  serta  Walikota dan  Wakil  Walikota  di  seluruh  wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia dilaksanakan  pada  bulan  November  2024. Maka,  Pemilu  2024  akan  diselenggarakan menggunakan  dasar  hukum  yang  sama dengan  Pemilu  2019  serta  Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2024 akan diselenggarakan dengan dasar hukum yang sama dengan Pilkada 2020.  Kecuali dalam perkembangannya terjadi revisi UU
Pemilu,  revisi  UU  Pemilihan,  penerbitan Perppu,  atau  uji  materi  di  Mahkamah Konstitusi dengan Putusan yang mengubah klausul dalam UU tersebut. 10
Karena tidak ada perubahan regulasi, tentu ada  plus  minusnya.  Jika  dilihat  dari  sisi plusnya  apasaja.  Diantaranya  kepastian hukum tersedia sejak awal terkait pengaturan pemilu yang melandasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024. Memudahkan  persiapan  dan  konsolidasi kelembagaan  penyelenggara  dan  peserta pemilu (khususnya partai politik). Selanjutnya  tersedia  waktu  yang  memadai untuk  melakukan  pendidikan  pemilih, sosialisasi  kepemiluan,  dan  dukungan layanan  elektoral  kepada  partai  politik serta pemangku kepentingan pemilu lainnya.  Persiapan  pemilu  lebih  matang sehingga mitigasi risiko kepemiluan (electoral risk management) mampu disusun dan diantisipasi dengan lebih baik dan  komprehensif  oleh  para  pihak  yang berwenang  (risiko  teknis,  hukum,  politik, keamanan, dll). Selanjutnya koalisi pencalonan  bisa  lebih  awal  terbentuk
10 Titi Anggraini, Anggota Dewan Pembina Perludem dalam Webinar KPU Sulawesi Barat, Kamis, 26 Agustus 2021 “Mencari Solusi Problem Pemilu dan Pilkada 2024 Tanpa Revisi Undang-Undang”
untuk  Pilpres.  Sehingga  basis  ideologi menjadi lebih mungkin dibangun di antara koalisi  partai-partai  pengusung  paslon yang ada dan konsolidasi politik programatik bisa dibangun sejak sekarang. Sedangkan  minusnya  antaralain,    kendala dan kelemahan yang dihadapi pada pemilu 2019  dan  pilkada  terdahulu  potensi terulang kembali karena pembaruan hukum  hasil  evaluasi  yang  dilakukan  para pihak  tidak  diwadahi  perubahan  kerangka hukum  yang  kuat  pada  level  UU. Kompleksitas  teknis  penyelenggaraan  dan kontestasi  akan  jadi  tantangan  besar  bagi penyelenggara  dan  peserta  pemilihan. Kemudian  beban  penyelenggara  yang bertumpuk/berhimpitan bisa membuat publik  skeptis  untuk  terlibat  dalam  proses penyelenggaraan  pemilu.  Pemilu  bisa menjadi  makin  mahal  akibat  upaya menyiasati  beban  dan  kompleksitas  teknis yang dihadapi. Kontradiksi dengan kondisi ekonomi  yang  terpengaruh  krisis  akibat pandemi  Covid-19.    Insentif  UU  yang tidak berubah kontradiktif dengan rekrutmen  penyelenggara  pemilu  pada tingkat  daerah  yang  masih  berserakan  dan tidak  sinkron  dengan  jadwal  tahapan pemilu/pemilihan. 11 Tidak adanya perubahan
regulasi  yang  mengatur  Pemilu  dan Pemilihan maka memikiki  implikasi lainya.  Ketergantuang  dan  desakan  yang tinggi pada KPU/Bawaslu untuk melakukan  perekayasaan,  terobosan,  dan inovasi kepemiluan (electoral
engineering).  Khususnya  untuk  mengatasi kerumitan,  kompleksitas,  dan  beban  yang tinggi  dalam  penyelenggaraan  pemilu  dan pilkada 2024 yang beririsan waktu.  Makin kuatnya  kebutuhan  dan  ketergantungan pada hakim dan pengadilan untuk melakukan  reformasi  pengaturan  pemilu (judicialization of politics). Uji materi atas
11 Ibid Hal11
UU  Pemilu  dan  UU  Pemilihan  akan ditempuh  para  pihak  untuk  mengatasi kebuntuan  pengaturan  elektoral  yang  ada Mahkamah  Konstitusi  menjadi  the  last resort.
B. Penundaan Pemilu Nasional Serentak  Dalam  Perspektif  Politik Hukum Pemilu sebagai momentum pendidikan politik untuk memilih pemimpin  terbaik.  Kekuasaan  tertinggi dalam  suatu  negara  berada  di  tangan rakyat.  Negara  dibentuk  berdasarkan kesepakatan antar individu (pactum unionis), diikuti kesepakatan menyerahkan mandat kepada negara (pactum subjectionis) untuk mengelola pemerintahan berdasarkan konstitusi untuk mencapai kesejahteraan.
Abraham Lincoln menyatakan: Demokrasi adalah  “Goverment  of  the  people,  by  the people, and for the people”. Konsep dasar demokrasi  adalah  Kekuasaan  Rakyat Sumber  legitimasi  kekuasaan  negara berasal  dari  rakyat  atas  prinsip  kedaulatan rakyat.    Rakyat  memilih  wakil-wakilnya melalui Pemilu dengan melibatkan partisipasi rakyat dan diawasi oleh rakyat. Prinsip-prinsip  demokrasi  menurut  Robert A.  Dahl.  Adanya  pemilihan  umum  secara berkala.  Adanya  kebebasan  berpendapat dan  berorganisasi.  Adanya  kebebasan mengakses  informasi.  Adanya  partisipasi dan  kontrol  rakyat  terhadap  penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Dalam studi ilmu politik, Pemilihan  Umum  (Pemilu)  dimaknai sebagai  sebuah  aktivitas  politik.  Pemilu merupakan lembaga sekaligus juga praktik politik  yang  memungkinkan  terbentuknya suatu  pemerintahan  perwakilan.  Di  dalam negara  demokrasi,  pemilu  merupakan unsur  sangat  vital,  karena  salah  satu
parameter  mengukur  demokratis  tidaknya suatu  negara  adalah  bagaimana  pemilu diselenggarakan
12 . Substansi penyelenggaraan  Pemilu  pada  prinsipnya untuk  mengalokasi  dan  mendistribusi kekuatan sosial politik dari level masyarakat ke negara. Semaksimal mungkin  alokasi  kekuatan  sosial  politik melalui  pemungutan  suara  berlangsung jujur  dan  adil.  Untuk  menjamin  hal tersebut  berbagai  prinsip,  mekanisme  dan prosedur dibentuk sebagai landasan penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu.
Pemilu yang ditunda bukanlah kali pertama  dalam  sejarah  bangsa  Indonesia, yang terakhir penundaan pemilu dilakukan pada  Pilkada  tahun  2020. Dasar  hukum mengenai  penundaan  ini  adalah  Pasal  120 Undang-Undang  No.  2  Tahun  2020 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2020  tentang  Kebijakan  Keuangan Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan untuk  Penanganan  Pandemi  Coronavirus Disease  2019  (Covid-19)  dan/atau  Dalam Rangka  Menghadapi  Ancaman  yang Membahayakan  Perekonomian  Nasional dan/atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan Menjadi Undang-Undang.
Dalam  Perspektif  Politik  Hukum, Pemilu bisa saja terjadi penundaan Pemilu namun alasannya harus extraordinary (luar biasa) 13 . Pemilu menjadi salah satu elemen paling  penting  di  dalam  mengukur  atau melihat berjalannya dan bekerjanya demokrasi 14 .  Sementara  itu,  Penundaan Pemilu  secara  tegas  diatur  dalam  UU  7 tahun  2017.  Namun  dibagian  Bab  XIV diatur terkait  Pemilu  Lanjutan  dan  Pemilu Susulan.  Terminologinya  dikenal  dengan istilah  “pemilu  lanjutan  dan  pemilu susulan”.  Pasal  431  ayat  (1)  UU  No.  7
12 Ibid. Hal3
13 https://law.ui.ac.id/v3/fh-ui-selenggarakan-webinar- tentang-penundaan-pemilu-2024/
14 Ibid, hal2
Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum mengatur  bahwa  dalam  hal  di  sebagian atau  seluruhmanan,  bencana  alam,  atau gangguan  lainnya  yang  mengakibatkan sebagian  tahapan  penyelenggaraan  pemilu tidak dapat dilaksanakan wilayah
Indonesia  terjadi  kerusuhan,  gangguan kea, dilakukan pemilu lanjutan. Selanjutnya  Pasal  432  ayat  (2)  menyebut apabila akibat faktor-faktor di atas seluruh tahapan  penyelenggaraan  pemilu  tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan pemilu susulan.
Secara esensial, wacana penundaan Pemilu  dinilai  inkonstitusional  karena dinilai  melanggar  Pasal  7  dan  Pasal  22E ayat  (1)  UUD  1945.  Pada  pasal  tersebut jelas mengatur  bahwa  pelaksanaan  pemilu dilaksanakan dalam rentang waktu 5 tahun sekali  dan  juga  membatasi  secara  tegas kekuasaan  eksekutif  dan  legislatif  selama 5 tahun 15 .
Wacana penundaan pemilu tersebut juga  menggambarkan  sikap  ambigu  atas keputusan  politik  dari  partai  yang  semula sudah setuju untuk dilakukan pemilu pada tahun  2024  tetapi  tiba-tiba  saja  beberapa fraksi  berubah  dan  setuju  untuk  dilakukan penundaan  pemilu.  Selain  itu,  penundaan pemilu juga bisa memunculkan sikap tidak setuju  dari  masyarakat  sendiri  dan  bisa menyulut emosi.
Pakar hukum tata negara Universitas  Gadjah  Mada,  Zainal  Arifin Mochtar mengatakan, usulan penundaan Pemilu 2024 berdampak perpanjangan masa presiden. Itu menandakan negara mengarah rezim yang otoriter. Mengapa  penundaan  pemilu dianggap menuju rezim otoriter? Logika  penundaan  Pemilu itu  datang dari negara yang bukan demokratis.
15 https://heylawedu.id/blog/pemilu-ditunda-lagi- bagaimana-perspektif-hukumnya
Zainal mencontohkan negara otoriter  yang  disebabkan  oleh  penundaan Pemilu  adalah  Rusia.  Negara  yang melancarkan  invasi  ke  Ukraina  itu melegalkan  pengubahan  Undang-Undang Dasar.  Vladimir  Putin  menjadi  presiden seumur  hidup  di  Rusia.  Negara  lain, Guinea  mengalami  kudeta  militer  akibat melakukan  perpanjangan  masa  jabatan tiga periode 16 .
Menurut  Anggota  Komite  I  DPD RI,  Abdul  Kholik,  penundaan  Pemilu 2024  bakal  menyebabkan  lima  masalah sistem  demokrasi  di  Indonesia.  Pertama, munculnya  ketakpastian  dalam  politik. Kedua, sistem demokrasi menjadi mandek. Ketiga, sistem demokrasi
Indonesia  kembali  ke  era  1945  sampai 1960-an.  Keempat,  terjadi  kebingungan soal pihak yang menetapkan dan mengesahkan  perpanjangan  masa  jabatan presiden. Sebab, menunda pemilu berdampak  pada  masa  jabatan  DPR, MPR, hingga DPD.
Kelima,
mengakibatkan delegitimasi pemerintah, instabilitas, hingga  potensi  konflik  di  masyarakat. Jika  kondisi  itu  dibiarkan,  risikonya menurut Abdul, terbentuknya tirani mayoritas  yang  mengabaikan  minoritas. Penundaan Pemilu 2024 mengarah kepentingan oligarki Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian,  Pendidikan  dan  Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto   menilai  wacana  penundaan Pemilu  2024  mengarah  kepentingan oligarki.
Oligarki
merupakan pemerintahan  yang  dijalankan  kelompok yang  berkuasa.  Mengingat  usulan  itu
16 .https://nasional.tempo.co/read/1567803/5-pandangan- mengenai-penundaan-pemilu-2024-mengarah-rezim- otoriter
dicetuskan Cak Imin, Ketua Umum PKB, partai  koalisi  pemerintahan  Jokowi.   Jika Kalau  kepentingan  oligarki  tampaknya masuk  akal.  Hal  ini  dikatakan  Wijayanto dalam  diskusi  virtual  bertajuk Menunda Pemilu,  Membajak  Demokrasi ,  Selasa,  1 Maret  2022.  Di  lain  pihak,  Ketua  DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali  Sera  mengatakan,  rezim  otoriter bermula  dari  kekuasaan  yang  bertahan lama. Semua rezim otoriter pada awalnya muncul  karena  waktu  berkuasa  yang lama.  Hal  ini  disampaikannya  kepada Tempo, Kamis, 24 Februari 2022.
Menurut  lembaga  kajian  yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal  Pemilu  2024,  usulan  penundaan Pemilu 2024 secara fundamental dianggap  melecehkan  konstitusi  dan merampas  hak  rakyat.  Sebab,  menurut Pasal 7 UUD 1945 ditegaskan, pemilu presiden dan wakilnya diselenggarakan  dalam  waktu  5  tahun sekali.
Sementara,  Pakar  Hukum  Tata Negara  (HTN)  Universitas  Sebelas  Maret (UNS) Surakarta, Dr. Agus Riwanto dalam sebuah  Forum  Fristin  TVRI  Bertajuk ”Pemilu 2024 Diundur?”,
Rabu (2/3/2022).  Agus  menyatakan  bahwa wacana  penundaan  Pemilihan  Umum (Pemilu)  2024  harus  dilakukan  sesuai keinginan rakyat.
Apalagi jika wacana ini direalisasikan  dengan  mengamandemen Undang-Undang  Dasar  (UUD)  1945. Alasannya,  Pemilu  merupakan  masalah konstitusional dan bukan kepentingan elite politik belaka. Apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mengamandemen UUD 1945 untuk merubah  pasal  dan  ayat  demi  penundaan Pemilu 2024 tanpa persetujuan rakyat. Dr. Agus mengkhawatirkan
pergolakan politik dapat terjadi.
Melakukan  amandemen  konstitusi  itu tidak boleh memaksa tapi harus berdasarkan  kepada  kesepakatan  rakyat. Karena  konstitusi  itu  adalah  masalah fundamental.Lebih jauh Dr. Agus menyampaikan skema formal dan informal jika  Pemilu  2024  ingin  ditunda.  Skema formal dapat ditempuh dengan mengamandemen  UUD  1945.  Sedangkan, skema  informal  bisa  dilakukan  dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi  (MK).  Judicial  review  di  MK bisa menafsirkan makna konstitusi tertentu supaya  dimaknai  sebagai  perkembangan zaman.  Misalnya  saja,  orang  bisa  saja menggunakan batu uji ketentuan pasal 167 ayat  1  UU  No.7/  2017  untuk  mengetahui dapat  atau  tidak  dilaksanakan  tidak  5 tahun sekali.
Meskipun
terbuka kesempatan  untuk  memuluskan  wacana penundaan  Pemilu  2024,  merealisasikan hal tersebut bukanlah perkara yang mudah apalagi  jika  menggunakan  skema  formal dengan mengamandemen UUD 1945 17 . Pasalnya,  dengan  menunda  Pemilu 2024 maka harus ditentukan pula bagaimana nasib Presiden, Wakil
Presiden,  dan  anggota  DPR-DPD  yang masa jabatannya habis pada  tahun tersebut. Perlu diperjelas dengan menentukan  siapa  lembaga  yang  berhak memperpanjang  masa  jabatan  Presiden, Wakil  Presiden,  dan  anggota  DPR-DPD. Jika  hak  untuk  memperpanjang  jabatan Presiden,  Wakil  Presiden,  dan  anggota DPR-DPD  diberikan  kepada  MPR  maka pasal  dalam  UUD  1945  yang  mengatur soal  lembaga  tinggi  negara  ini  juga  harus diubah.
Sebab,  Pasal  3  ayat  (2)  dan  (3) UUD  1945  yang  berlaku  saat  ini  hanya memberi  kewenangan  kepada  MPR  untuk mengubah  dan  menetapkan  UUD  1945 dan  melantik  Presiden  dan/  atau  Wakil
17 Ibid hal6
Presiden.  Selain  itu,  perlu  juga  untuk mempertimbangkan  makna  tersirat  “tiga periode”  dari  penundaan  Pemilu  2024. Sebabnya,  jika  masa  jabatan  Presiden/ Wakil  Presiden  diperpanjang  selama  satu sampai dua tahun itu artinya sama dengan satu periode.
Di  satu  sisi,  harus  dijelaskan bagaimana keadaan negara yang pemimpinnya  tidak  ada.  Presiden  Wakil Presiden,  DPR,  dan  DPD  tidak  lagi berkuasa,  masa  jabatan  berakhir.  Hukum harus  mengatur  bagaimana  hukum  tata negara  mengatur  kalau  masa  jabatannya berakhir.

## Kesimpulan
Berdasarkan  dari  uraian  rumusan masalah dan pembahasan terkait Penundaan  Pemilu  Serentak  Nasional Dalam  Perspektif  Politik  Hukum  dapat ditarik kesimpulan sebagai Berikut:
1. Dalam  Perspektif  Politik  Hukum, Pemilu dapat ditunda, namun alasannya  harus  extraordinary  (luar biasa).  Pemilu  menjadi  salah  satu elemen  paling  penting  di  dalam mengukur  atau  melihat  berjalannya dan bekerjanya demokrasi. Terminologinya  dikenal  dengan  istilah “pemilu lanjutan dan pemilu susulan”. Pasal  431  ayat  (1)  UU  No.  7  Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa dalam hal di sebagian atau  seluruh  wilayah  Indonesia  terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana  alam,  atau  gangguan  lainnya yang  mengakibatkan  sebagian  tahapan penyelenggaraan  pemilu  tidak  dapat dilaksanakan, dilakukan pemilu lanjutan.  Selanjutnya  Pasal  432  ayat (2)  menyebut  apabila  akibat  faktor- faktor di atas seluruh tahapan penyelenggaraan  pemilu  tidak  dapat
dilaksanakan,  maka  dilakukan  pemilu susulan.
2. Skema informal bisa dilakukan dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Judicial review di MK bisa menafsirkan  makna  konstitusi  tertentu supaya dimaknai sebagai perkembangan zaman. Dengan menggunakan  batu  uji  ketentuan  pasal 167  ayat  1  UU  No.7/  2017  untuk mengetahui dapat atau tidak dilaksanakan  tidak  5  tahun  sekali. Meskipun  terbuka  kesempatan  untuk memuluskan wacana penundaan
Pemilu 2024, merealisasikan hal tersebut bukanlah perkara yang mudah apalagi  jika  menggunakan  skema formal dengan mengamandemen UUD 1945.

## Saran
Berdasarkan  uraian  kesimpulan permasalahan  di  atas maka  penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:
1. Penundaan  pemilu  tidak  memiliki argumentasi yang relevan dan mengkhianati amanat konstitusi, sebab  itu  tidak  perlu  dilakukan  agar tidak berakibat buruk terhadap
penyelenggaraan pemerintah di Indonesia.
2. Penyelenggaraan  pemilu  dan  presiden hanya  menjabat  selama  dua  periode itu merupakan suatu kewajiban konstitusional yang tidak boleh dilanggar. Analogi pergantian kekuasaan  dengan  pergantian  air kolam  renang.  Air  kolam  renang apabila tidak diganti maka mengendap dan  dapat  memiliki  bibit  penyakit yang tinggi, maka harus diganti secara berkala. Hal tersebut dapat
diaplikasikan dalam kekuasaan.

## Referensi
Ackerman, Bruce, 2000, The New Separation  of  Powers,  Harvard  Law Review ,  Volume  113,  Number  3,
Januari 2000.
Andi  Hamzah,  2012, Asas-asas  Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya, Sofmedia, Jakarta. Ayoub,  Ayman  &  Andrew  Ellis  (Ed.), 2010, Electoral Justice: The International IDEA Handbook ,
International  IDEA,  Stockholm  Birch,
Sarah,  2011,  Electoral  Malpractice, Oxford University Press, UK. Dr Gunawan Suswantoro, 2015. Pengawasan Pemilu Partisipatif, Jakarta.