## Membangun Budaya Hukum dalam Konteks Pelayanan Hamba Tuhan
Harlin Yasin 1 , Hendrik Ananias 2 , Ho Lucky Setiawan 3 , Budi Wibowo 4 1,2,3,4 Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta
1 yasinharlin@gmail.com, 2 hendriknias@gmail.com,
3 hluckysetiiawan15@gmail.com, 4 budiwibowo416@gmail.com
Abstract : Law can be interpreted as regulations that are regulating and coercive, which if violated  will  result  in  acting  in  the  form  sanctions.  To  avoid  violations  of  the  law,  legal awareness is needed which is a conscious attitude that is born in humans about something that arises from the heart through the soul and inner attitude towards what should be done and what should not be done. One indicator of the level of legal awareness in society is knowledge of the law. This study uses a descriptive method that describes, describes reality in clear words based on sources from various literature. Thus, through this research method, it can provide an  explanation  of  how  to  realize  legal  awareness  in  the  context  of  the  ministry  of  God's servants, so that every servant of God can set a good example for his people in building a good legal culture. For this reason, every servant of God really needs to understand the laws that apply where they carry out service activities so that they can become examples for the people to realize legal awareness in the context of church life.
Keywords: church; legal culture; service
Abstrak :  Hukum  dapat  diartikan  sebagai  peraturan-peraturan  yang  sifatnya  mengatur  dan memaksa,  yang  jika  dilanggar  akan  berakibat  diambilnya  tindakan  berupa  sanksi.  Untuk menghindari  pelanggaran-pelanggaran  hukum  maka  di  perlukan  kesadaran  hukum  yang merupakan sikap sadar yang lahir dalam diri manusia tentang sesuatu yang timbul dari dalam hati melalui penjiwaan dan sikap batin terhadap apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Salah satu indikator mengenai tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat,  adalah  pengetahuan  terhadap  hukum.  Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif  yang  memaparkan,  menggambarkan  realitas  dengan  kata-kata  yang  jelas berdasarkan sumber dari berbagai literatur. Dengan Demikian maka melalui metode penelitian ini  dapat  memberikan  suatu  pemaparan  bagaimana  mewujudkan  kesadaran  hukum  pada konteks pelayanan hamba Tuhan, agar setiap hamba Tuhan dapat memberikan teladan yang baik bagi umatnya didalam membangun budaya hukum yang baik. Untuk itu, setiap hamba Tuhan  sangat  perlu  memiliki  pemahaman  dan  pengertian  tentang  hukum  yang  berlaku  di tempat  mereka  melakukan  aktifitas  pelayanan  agar  dapat  menjadi  contoh  bagi  umat  guna mewujudkan kesadaran hukum dalam konteks kehidupan bergereja.
Kata kunci: budaya hukum; gereja; pelayanan

## 1. Pendahuluan
Keberhasilan di dalam penegakan hukum pada suatu negara merupakan salah satu indikator suatu negara hukum. Dikatakan berhasil karena hukum yang telah diatur, sudah seharusnya dapat dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Negara Indonesia bukanlah negara  Agama  atau  negeri  liberal,  tetapi  Indonesia  merupakan  negara  hukum,  sehingga Hukum yang menjadi pengatur kehidupan seluruh masyarakat. Sebagai negara hukum sudah seharusnya  setiap  lapisan  masyarakat  harus  menjunjung  tinggi  hukum  itu  sendiri,  tanpa

## JURNAL TERUNA BHAKTI
ISSN: 2622-5085 (online), 2622-514X (print) Volume 3, No 2, Pebruari 2021; (155-163)
Available at: http://stakterunabhakti.ac.id/e-journal/index.php/teruna
melihat latar belakang suku, agama bahkan status sosial sekalipun. Hukum itu sendiri juga harus sesuai dengan kehendak Allah karena Allah sendiri yang menjadi sumber dari hukum tersebut. Hukum dalam pandangan Kristen adalah dengan turut serta melaksanakan hukum yang sesuai dengan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian akan menjadikan hidup kita mengalami damai dan sejahtera.
Bilamana  kita  amati,  bahwa  akhir-akhir  ini  begitu  banyak  peristiwa-peristiwa pelanggaran  hukum  yang  terjadi  dalam  kalangan  masyarakat  yang  disebabkan  oleh merosotnya  kesadaran  masyarakat  didalam  mematuhi  hukum.  Pemberitaan-pemberitaan mengenai peristiwa pelanggaran hukum yang terekspos di media elektronik, Surat kabar dan lainnya, menjadikan pelanggaran hukum tidak akan pernah habis untuk diperbincangkan. Berita-berita  tentang  penipuan,  pelecehan  seksual,  pembunuhan,  korupsi,  kredit  macet, manipulasi,  Penodaan  agama  dan  sebagainya  setiap  hari  dapat  kita  baca  melalui  media- media  yang  ada.  Yang  menyedihkan  ialah  bahwa  tidak  sedikit  orang  yang  seharusnya menjadi panutan dan orang yang tahu hukum melakukannya, bahkan lebih mencengangkan lagi  ada  hamba-hamba  Tuhan  yang  juga  terlibat  dalam  pelanggaran-pelanggara  hukum tersebut.
Untuk mewujudkan kesadaran hukum dalam kehidupan bergereja, seharusnya hamba- hamba  Tuhan  yang  merupakan  teladan  umat  Kristen  setidaknya  dapat  memahami  dan mengerti  hukum  perundangang-undangan  yang  berlaku  di  Negara  Indonesia.  Hal  ini sangatlah  penting  oleh  karena  keberadaan  hamba-hamba  Tuhan  di  tengah-tengah  umat Kristen memiliki tugas yang besar, tidak hanya berbicara mengenai hal-hal yang berhubu- ngan dengan iman percaya, namun seorang hamba Tuhan adalah seorang yang selalu mem- berikan  nasehat  dan  pendapat  kepada  umat  bilamana  terjadi  masalah-masalah  yang berhubungan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
Kehadiran gereja di dalam dunia ini seharusnya dapat menjadi garam dan terang, oleh karena itulah yang menjadi panggilan utama gereja. Namun kenyataan yang terjadi, bahwa umat  Kristen,  pemimpin-pemimpin  gereja  atau  pemimpin-pemimpin  Lembaga  Kristiani tidak  lagi  dapat  menjadi  terang  dalam  membangun  kesadaran  dan  budaya  hukum  dalam lingkup bergereja maupun masyarakat. Sudah seharusnya, Gereja Tuhan atau setiap umat Kristen tidak hanya menjadi teladan namun juga dapat menjadi pembangun dunia ini supaya menjadi  lebih  baik  dan  mengarah  pada  terang  Kristus.  Kita  diberi  mandat  penginjilan (Amanat Agung) dan mandat pembangunan budaya (Kej 1:8). Gereja seharusnya berkon- tribusi untuk turut membangun sistem hukum di dunia ini supaya menjadi lebih baik, dijiwai oleh  nilai-nilai  kebenaran,  dan  diterangi  oleh  Firman  Tuhan.  Dengan  demikian,  di  era demokrasi  ini,  orang  Kristen  bisa  secara  aktif  berkontribusi  untuk  menciptakan  hukum. Karena itu para pemimpin Kristen harus berani bersuara, memberikan gagasan-gagasan, dan melancarkan Kontrol sosial.

## 2. Metode Penelitian
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Melalui penelitian manusia dapat mengunakan hasilnya untuk
memahami,  memecahkan,  dan  mengantisipasi  masalah. 1 Penelitian  ini  menggunakan metode deskriptif yang memaparkan, menggambarkan realitas dengan kata-kata yang jelas berdasarkan  sumber  dari  berbagai  literatur.  Maka  dari  itu,  penelitian  ini  mengunakan pendekatan kualitatif yang menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif  serta  analisis  terhadap  dinamika  hubungan  fenomena  yang  diteliti  dengan mengunakan logika ilmiah. 2

## 3. Hasil Dan Pembahasan

## Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran hukum diartikan sebagai kesadaran sese- orang  akan  pengetahuan  bahwa  suatu  perilaku  tertentu  diatur  oleh  hukum. 3 Kesadaran hukum pada  titik  tertentu  diharapkan  mampu  untuk  mendorong  seseorang  mematuhi  dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting  dalam  upaya  untuk  mewujudkan  penegakan  hukum.  Scholten,  dalam  Neneng Tripuspita  mengatakan  bahwa  “kesadaran  hukum  adalah  kesadaran  yang  ada  pada  setiap manusia tentang apa itu hukum, atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan”. 4 Dapat dinyatakan kesadaran hukum merupakan kepatuhan untuk melaksanakan ketentuan hukum tidak hanya bergantung pada  pengertian  dan  pengetahuan,  tetapi  lebih  diutamakan  kepada  sikap  dan  kepribadian untuk mewujudkan suatu bentuk perilaku yang sadar hukum. Demikian juga Soekanto. S, menyatakan “kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada”. 5 Pendapat Soekanto ini memperkuat bahwa kesadaran hukum tidak terlepas dari nilai-nilai yang ada di lingkungan masyarakat, yang dipatuhi dan dijalankan sebagai suatu keharusan demi terciptanya ketertiban.
Pentingnya  kesadaran  membangun  masyarakat  yang  sadar  akan  hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi intitusi aturan sebagai  pemenuhan  kebutuhan  untuk  mendambakan  ketaatan  serta  ketertiban  hukum. Apabila ditilik dari proses perkembangan hukum dalam sejarah terhadap hubungan dengan eksistensi  dan  peranan  dari  kesadaran  hukum  masyarakat  dalam  tubuh  hukum  positif, terdapat suatu proses pasang surut dalam bentangan waktu yang teramat panjang. Peranan tersebut dapat dibagi dalam beberapa kelompok berikut: 6 Hukum masyarakat primitif secara
1 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . (Bandung: Alfabeta, 2013), 2-3
2 Yudhi Kawangung, J. I. (2019). “Diskursus Kerukunan Sosial Dalam Prespektif Masyarakat Kristen Di Indonesia”, Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen , 147
3 Suharso, Retnonigsih Anna. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux, Widia Karya Semarang, 2005.
4 Neneng Tripuspita. Peningkatan pendidikan Hukum dalam Upaya Penguatan Karakter Mahasiswa (Studi kasus di STIKP Pasundan Cimahi). Bandung: Program Studi PKn Sekolah Pascasarjana UPI, 2015, 7
5 Soerjono Soekanto. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali, 1982), 152
6 Munir Fuady. Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 80
total merupakan penjelmaan dari kesadaran hukum masyarakatnya. Kitab Undang-undang dipercaya  sebagai  penjelmaan  dari  kehendak  dan  kepercayaanan  masyarakat  tentang perbuatan baik atau buruk. Pada abad pertengahan muncul paham scholastic yang percaya bahwa hukum berasal dari perintah Tuhan. Menurut paham ini titah Tuhan merupakan hal yang terpenting dari pada kesadaran akan hukum, sedangkan Paham sosiologi yang muncul pada  akhir  abad  19  memiliki  pemahaman  bahwa  Kesadaran  hukum  masyarakat  berperan dalam pembentukan, penerapan, dan penganalisisan hukum.
Hukum merupakan kaidah untuk mengatur masyarakat, karena itu hukum harus dapat mengikuti irama perkembangan masyarakat, bahkan hukum harus dapat mengarahkan dan mendorong berkembangnya masyarakat secara lebih tepat dan terkendali. Kerena terdapat- nya  ketertiban  sebagai  salah  satu  tujuan  hukum,  dengan  begitu  terdapat  interklasi  dan interaksi antara hukum dan perkembangan masyarakat. Namun tidak dapat diabaikan salah satu  faktor  yang  mengikuti  perkembangan  hukum  dalam  masyarakat  adalah  Kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat itu sendiri. Faktor kesadaran hukum ini sangat memainkan peran  penting  dalam  perkembangan  hukum  artinya  semakin  lemah  tingkat  kesadaran masyarakat, semakin lemah pula kepatuhan hukumnya sebaliknya semakin kuat kesadaran hukumnya semakin kuat pula faktor kepatuhan hukum. Sehingga proses perkembangan dan efektifitas hukum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

## Kesadaran Dan Budaya Hukum Indonesia
Di dalam budaya hukum, Dapat dilihat bagaimana kesungguhan masyarakat untuk menjun- jung tinggi hukum sebagai suatu aturan main dalam hidup bersama dan sebagai dasar dalam menyelesaikan setiap masalah yang timbul dari resiko hidup bersama. Namun jikalau dilihat secara  materiil,  tidaklah  mudah  membangun  budaya  hukum  di  negara  Indonesia.  Dalam membangun budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat saja tidak cukup. Hal ini disebab- kan  oleh  karena  kesadaran  hukum  masyarakat  masih  bersifat  abstrak,  belum  merupakan bentuk prilaku yang nyata, sekalipun masyarakat kita baik secara instinktif, maupun secara rasional sebenarnya sadar akan perlunya kepatuhan dan penghormatan terhadap hukum yang berlaku.  Oleh  karenanya  sekalipun  masyarakat  kita  sadar  terhadap  hukum  yang  berlaku dalam suatu negara, belum tentu masyarakat kita tersebut patuh pada hukum tersebut.
Kepatuhan terhadap hukum adalah merupakan hal yang substansial dalam membangun budaya hukum di negeri ini, dan apakah sebenarnya kepatuhan hukum itu . pada hakekatnya, kepatuhan  hukum  masyarakat  merupakan  kesetiaan  masyarakat  terhadap  hukum  yang  di wujudkan  dalam  bentuk  prilaku  yang  nyata  patuh  pada  hukum.  Secara  a  contrario ketidakpatuhan  masyarakat  terhadap  hukum  oleh  karena  masyarakat  tersebut  diperhadap- kan pada dua tuntutan kesetiaan yang saling bertentangan dengan kesetiaan lainnya. Misal- nya masyarakat tersebut dihadapkan pada kesetiaan terhadap hukum atau kesetiaan terhadap “kepentingan  pribadinya”  yang  bertentangan  dengan  hukum,  seperti  banyaknya  pelang- garan lalu lintas, korupsi, perbuatan anarkisme, dan lain-lain. Apalagi masyarakat menjadi berani tidak patuh pada hukum demi kepentingan pribadi karena hukum tidak mempunyai kewibawaan  lagi,  dimana  penegak  hukum  karena  kepentingan  pribadinya  pula  tidak  lagi menjadi penegak hukum yang baik. Sehingga dalam hal ini, kesetiaan terhadap kepentingan pribadi  menjadi  pangkal  tolak  mengapa  manusia  atau  masyarakat  kita  tidak  patuh  pada
hukum. Jika faktor kesetiaan tidak dapat diandalkan lagi untuk menjadikan masyarakat patuh pada  hukum,  maka  negara  atau  pemerintah  mau  tidak  mau  harus  membangun  dan menjadikan  rasa  takut  masyarakat  sebagai  faktor  yang  membuat  masyarakat  patuh  pada hukum.
Kesadaran  hukum  berkaitan  dengan  kepatuhan  hukum,  hal  yang  membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Dalam konteks kesadaran hukum maka  tidak  ada  sanksi  didalamnya,  hal  ini  merupakan  perumusan  dari  kalangan  hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah, nilai nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Menurut Prof. Soerjono Soekanto, ada 4 indikator yang membentuk kesadaran hukum yang secara berurutan (tahap demi tahap) yaitu : 7 ” Pengetahuan hukum; merupakan pengetahuan seseo- rang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan, Pemahaman hukum; sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut, Sikap hukum ( legal attitude ); merupakan suatu kecende- rungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa  hukum  tersebut  bermanfaat  bagi  kehidupaan  manusia.  Dalam  hal  ini  sudah  ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum, Pola perilaku hukum; tentang berlaku atau tidaknya suatu  aturan  hukum  dalam  masyarakat.  Jika  berlaku  suatu  aturan  hukum,  sejauh  mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhinya”.
Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa “efektivitas hukum dalam masyarakat ditentukan  oleh  berbagai  faktor  yaitu  faktor  hukumnya  sendiri,  Faktor  penegak  hukum, faktor fasilitas, faktor kesadaran hukum masyarakat, dan faktor budaya hukum”. 8 Peran dan fungsi  membangun  kesadaran  hukum  dalam  masyarakat  pada  umumnya  melekat  pada intitusi  sebagai  pelengkap  masyarakat  dapat  dilihat  dengan:  Stabilitas,  Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat dan Memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma-  norma.  Beberapa  faktor  yang  mempengarui  masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah “Adanya ketidak pastian hukum, Peraturan-pera- turan bersifat statis, tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku”. 9

## Hukum Dalam Konteks Pelayanan Hamba Tuhan
Hamba Tuhan adalah orang yang mendedikasikan hidup untuk melakukan kehendak Tuhan, mereka  menaklukan  hidup  dibawah  otoritas  Tuhan.  Dalam  bahsa  Ibrani  maupun  Yunani, Hamba  diartikan  sebagai  budak  atau  pelayan.  Dimana,  tugas  dari  seorang  hamba  adalah melakukan  seluruh  perintah  majikan  atau  tuananya.  Jadi  seorang  hamba  tidak  berbuat sesuatu  sekehendak  hatinya,  tapi  melakukan  segala  sesuatu  sesuai  perintah  sang  tuan. Sebutan hamba Tuhan sangat akrab dikenal dalam dunia kekristenan, gereja apalagi dalam
7 Munir Fuady. Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 77
8 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 8
9 Rahardjo Satjipto , Ilmu Hukum . (Bandung: Citra aditya Bakti,  1991), 112
lingkungan pendidikan teologi. Pribadi yang menyandang sebutan tersebut merupakan figur kepercayaan atau perwakilan Allah dalam membina umat-Nya baik secara pribadi maupun secara  massal,  juga  sebagai  pengurus  harta  benda  dan  rahasia-rahasia  yang  sangat  indah, kaya dan mulia dari kerajaan-Nya itu. Selama Gereja masih ada karakteristik kepribadian kehidupan seorang hamba Tuhan merupakan isu yang selalu hangat dan perlu dibicarakan sebagai koreksi.
Pekerjaan seorang Hamba Tuhan adalah pekerjaan yang sangat baik, istimewa, sakral dan mulia. seseorang yang bekerja untuk keperluan orang lain (tuannya) atau melaksanakan kehendak tuannya dan sekaligus ia menjadi milik tuannya”. 10 Di dalam Alkitab Perjanjian Lama kata Hamba Tuhan ada dipakai sebanyak 28 kali, dan bahasa Ibraninya dipakai dengan kata  „Ebed Adonay‟ atau (Inggris: Servant of the Lord) artinya hamba dari Allah yang Maha tinggi pencipta langit dan bumi. 11 Sedangkan di dalam Perjanjian Baru sebutan hamba Tuhan dipakai  dengan  kata  dulos  kurios  atau  (Inggris:  Servant  of  the  God)  yang  artinya  sama dengan  istilah  dalam  bahasa  Ibrani  seperti  yang  telah  disebut  diatas,  dan  kata  tersebut digunakan  hanya  ada  sebanyak  2  kali  saja  (Luk.  1:38;  2Tim.  2:24). 12 Kata  tersebut  di identikkan  dengan  orang-orang  yang  rohaniawan  atau  disebut  juga  pelayan  Tuhan  yang terkait dalam kegiatan dengan pelayanan gereja baik secara langsung atau tidak langsung.
Dalam  kontek  pelayanan  Hamba  Tuhan,  Tujuan  dalam  mempelajari  Hukum  adalah sebagai  upaya  untuk  membentuk  kepribadian  manusia  yang  mengacu  pada  nilai-nilai tertentu. Kepribadian diartikan sebagai pola pikir, bersikap, merasa, dan bertindak secara terapdu dalam diri individu. Dan juga untuk memperoleh pengetahuan tentang segala hal dan semua  seluk-beluk  keberadaan  hukum  dan  segala  yang  melingkupinya  yang  begitu  luas. Sifat ilmu hukum juga memiliki sifat interisipliner karena digunakannya berbagai disiplin ilmu lain untuk membantu menjelaskan kehadiran hukum di dalam masyarakat, khususnya bagi umat gereja itu sendiri. Manfaat mempelajari hukum itu cukup banyak dan jelas dalam kehidupan  pelayanan  seorang  hamba  Tuhan,  dimana  seorang  hamba  Tuhan  akan  selalu diperhadapkan  dengan  suatu  kebiasaan  dalam  masyarakat  yang  memiliki  aturan-aturan mengikat  atau  Hukum  Adat  yang  merupakan  norma-norma  yang  cukup  melekat  dalam masyarakat tersebut.
Selain itu, pentingnya bagi hamba Tuhan dalam mempelajari dan memahami hukum yang berlaku dalam suatu Negara akan menjadikan pelayannnya lebih efektif dan luas. Pada dasarnya, hukum itu perlu dipelajari oleh siapapun, tanpa terkecuali hamba-hamba Tuhan (Pendeta, Penginjil, guru Injil, dll). Kemampuan setiap hamba Tuhan tidak hanya dibekali dengan pemahaman Alkitab, namun juga dibekali dengan kemampuan didalam memahami imu pengetahuan lainnya. Hal sangat penting didalam melayani umat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, baik dari segi Pendidikan, pekerjaan, budaya dan sebagainya. Demikian  juga  dalam  hal  pengetahuan  akan  hukum  bagi  seorang  hamba  Tuhan,  akan
10 J. W.L. Hoad, “Hamba,” dalam Ensiklopedi Alkitab Masa Kin i, pen., M. H. Simanungkalit, peny., J. D. Douglas (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF, 1996), 2:360
11 Jay P. Green, The Interlinear Bible Hebrew Greek English, With Strong‟s Concordance Numbers Above Earch (London: Hendrikson Publishers, 1985), 198
12 James Strong, Strong‟s Exhaustive Concordance (Tennessee, Nashville: Crysade Bible Publishers, 1958), 906
membantu terciptanya kesadaran hukum umat bergereja dalam mematuhi aturan-aturan yang berlaku dinegara ini.

## Sikap Membangun Kesadaran Dan Budaya Hukum Dalam Kehidupan Bergereja
Berbicara tentang masalah hukum, Hamba Tuhan juga mempunyai persoalan faktual yang sering  terjadi  di  dalam  lingkup  pelayanannya,  yaitu  Hukum  Rohani  dan  Hukum  Sekuler. Dalam hukum rohani adalah Tuhan sebagai pembuat hukum rohani yang harus ditaati dan Kristus  adalah  Hakim  pada  akhir  jaman,  siapa  percaya  pada-Nya  tidak  akan  dihukum. Sedangkan dalam hukum sekuler adalah Orang Kristen sebagai warga dunia dan pengubah dunia sehingga harus taat hukum, mengerti dan melakukan hak-hak dan kewajiban-kewa- jiban hukum, serta bisa mencipta (membangun) hukum. Dengan demikian diperlukan suatu sikap dalam menanamkan kesadaran hukum ditengah-tengah kehidupan umat bergereja guna membangun budaya hukum yang berkeadilan dan bermartabat.
Menanamkan  kesadaran  hukum  guna  mewujudkan  budaya  hukum  dalam  lingkup kehidupan bergereja wajib dilakukan semua pihak, agar tertib hukum dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tujuan dari Hukum itu dibuat agar dapat mengatur norma dan kehidupan manusia, agar tidak saling mencelakai satu sama lain. Selain itu juga untuk meregulasi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Penerapan budaya hukum tidak akan dapat terwujudkan bilamana tidak ada kesadaran untuk mentaatinya. Kesadaran hukum harus didasari dengan pengetahuan apa itu hukum. Jika seseorang tak tahu apa itu hukum  ia  tentu  saja  tak  bisa  menjalankan  hukum  sebagai  mana  mestinya.  Ia  mesti  tahu bahwa hukum adalah hal penting untuk masyarakat karena hal itu melindungi masyarakat dari keadaan tak berhukum. Jadi, sesungguhnya pendidikan bagi hamba Tuhan bukan satu pembodohan, namun pendidikan itu satu pendewasaan dan tidak dapat disangkali, bahwa pendidikan itu sesungguhnya sangat perlu untuk mendukung pelayanan. Dengan pendidikan yang cukup maka pelayanan akan lebih efektif dan dalam pemberitaannya akan lebih terarah dan penganaliasaannya lebih akurat.

## Ketaatan terhadap Hukum Negara
Sebagai warga Negara yang hidup di Negara Hukum, seorang hamba Tuhan juga harus turut memberikan  dukungan  yang  positif  terhadap  kinerja  pemerintahan.  Pemimpin-pemimpin gereja  harus  tampil  menjadi  sosok  yang  memberikan  dorongan  terhadap  pemerintah  agar melaksanakan  hukum  yang  ada  dengan  baik  dan  benar.  Dan  sebaliknya  harus  berani menentang  segala  kebijakan-kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  apabila  kebijakan tersebut bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,  Penganiayaan,  Penjajahan  dan  tindakan-tindakan  yang  tidak  terpuji  lainnya. Ketaatan terhadap hukum negara harus ditunjukan oleh setiap pemimpin-pemimpin gereja dan umat didalam membangun budaya hukum ditengah-tengah kehidupan bergereja, dengan menjalani setiap aturan hukum negara dengan baik serta memberikan kepercayaan terhadap pemerintah dalam hal penegakan hukum dengan sebaik-baiknya. (1 Petrus 2:13-14).

## Kritis Terhadap Hukum Yang Berlaku
Seorang Hamba Tuhan harus dapat menjadi pribadi yang tegas dan berwibawa, khususnya didalam kepatuhan dan pelaksanaan hukum. Namun juga seorang hamba Tuhan harus dapat memberikan kritikan, teguran bahkan nasehat terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan hukum
yang  terjadi  didalam  kehidupan  masyarakat  dan  bernegara.  “Jika  ya,  hendaklah  kamu katakana ya, jika tidak hendaklah kamu katakana tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari  si  jahat”  (Mat.  5:37).  Serta  perkataan  Rasul  paulus  dalam   (2Tim.:2),  ”Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan  nasihatilah  dengan  segala  kesabaran  dan  pengajaran.”  Dalam  hal  ini,  seorang  hamba Tuhan dapat memiliki sikap kritis dalam melihat pelaksanaan hukum yang berlaku dinegara ini,  kritis  tidak  berarti  menolak  atau  menentang  aturan-aturan  hukum  yang  berlaku, melainkan kritis terhadap penerapan hukum yang menyimpang dari rasa ketidakadilan.

## Keteladanan Dalam Membangun Budaya Hukum
Keteladanan seorang hamba Tuhan sangatlah penting didalam membangun budaya hukum  yang  baik  dan  benar,  sebab  tanpa  keteladanan,  maka  seorang  hamba  Tuhan  tidak akan dapat mengarahkan setiap umat untuk dapat mematuhi hukum yang berlaku. Dalam surat Roma 13, Yesus berkata “Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah”. Ayat ini merupakan  suatu  pembelajaran  bagi  Setiap  Hamba  Tuhan  untuk  memiliki  pemahaman mengenai hukum yang berlaku, sehingga dapat mengerti tentang hak-hak dan kewajiban- kewajiban sebagai warga negara yang baik. Pada saat diperlakukan tidak adil, bila mengerti hak-hak  maka  kita  bisa  membela  diri  untuk  mendapat  keadilan  hukum  berdasar  prinsip equality before law . Paulus adalah contoh hamba Tuhan yang mengerti dan paham hukum sehingga  bisa  memperjuangkan  hak-haknya.  Ia  pun  diperhitungkan  dan  dihormati  karena bisa  membela  diri  secara  hukum.  Meskipun  banyak  aniaya  dijalaninya  dengan  sukarela karena itu diyakininya sebagai kehendak Tuhan, Paulus tidak lantas menyerah begitu saja ketika  diperlakukan  dengan  tidak  adil.  Kisah  Para  Rasul  22:23-29  merekam  peristiwa pembelaan Paulus berdasar hukum sehingga ia tidak jadi diperlakukan tidak adil. Tetapi, Sebagai  Anak  Tuhan,  Kita  Harus  Mengandalkan  pembelaan  Tuhan.  Manakala  Jalur Advokasi Gagal, Tuhan Bisa Menolong Secara Ajaib.

## 4. Kesimpulan
Budaya  hukum  merupakan  hal  yang  mendasar  dan  sangat  penting  didalam  suatu  negeri hukum, oleh karena hukum bertujuan untuk merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik,  teratur,  menciptakan  rasa  aman,  serta  mewujudkan  rasa  keadilan.  Salah  satu  upaya dalam  mewujudkan  hukum  di  Indonesia  dapat  berjalan  dengan  baik,  maka  diperlukan Kerjasama, kesadaran serta kepeduliaan anatara pemerintah dan masyarakat. Demikian juga halnya untuk mewujudkan kesadaran hukum dalam kehidupan bergereja, diperlukan suatu patokan yang benar agar dapat menjadi cerminan bagi umat Kristen. Dan patokan itu tidak lain adalah hamba-hamba Tuhan yang selama ini dipercaya untuk memberitakan kebenaran Firman  Allah.  Dalam  konteks  pelayanan  Hamba  Tuhan,  sangat  penting  bilamana  setiap hamba Tuhan membekali diri mereka dengan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini tentunya memiliki manfaat dan tujuan didalam pelayanan, selain bermanfaat untuk hamba Tuhan itu sendiri tetapi juga dapat berfaedah bagi gereja, Jemaat,  bahkan  orang-orang  yang  dilayani  agar  dapat  memiliki  kesadaran  hukum  dalam kehidupan bernegara. Meskipun tugas seorang Hamba Tuhan adalah mendidikasikan hidup mereka  untuk  melayani  pekerjaan  Tuhan  namun  seorang  hamba  Tuhan  juga  merupakan
wakil Allah dalam dunia ini untuk dapat menyuarakan suara kenabiannya bagi kesejahteraan kota dimana ia berada.

## Referensi
Fuady, Munir. Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
J. W.L. Hoad, “Hamba,” dalam Ensiklopedi Alkitab Masa Kini , pen., M. H. Simanungkalit, peny., J. D. Douglas, Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF, 1996.
Jay P. Green, The Interlinear Bible Hebrew Greek English , With Strong‟s Concordance Numbers Above Earth, London: Hendrikson Publishers, 1985.
Kawangung, Yudhi, J. I. Diskursus Kerukunan Sosial Dalam Prespektif Masyarakat Kristen Di Indonesia. Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen, 2019.
Satjipto, Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra aditya Bakti, 1991. Strong, James, Strong‟s Exhaustive Concordance, Tennessee, Nashville: Crusade Bible Publishers, 1958 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D , Bandung: Alfabeta, 2013 Suharso, Retnonigsih Anna. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux, Widia Karya Semarang, 2005.
Soekanto, Soerjono. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum , Jakarta: Rajawali, 1982,
Soekanto, Soerjono, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada , 2004. Tripuspita, Neneng. Peningkatan pendidikan Hukum dalam Upaya Penguatan Karakter Mahasiswa, Studi kasus di STIKP Pasundan Cimahi , Bandung: Program Studi PKn Sekolah Pascasarjana UPI, 2015.