## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146 E-ISSN 2775-3174
Volume 4, Nomor 1, 2024
Authors 1 Hadi Wardoyo
2 Elwidarifa Marwenny
Affiliation 1,2, Universitas Terbuka
Email 1 hdwardoyi@yahoo.co.id 2 elwidarifamarwenny@gmail.com

## Date Submission
1 January 2024

## Date Accepted
15 January 2024

## Date Published
31 January 2024
DOI 10.52249

## PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT ADANYA  INDIKASI  PENYALAHGUNAAN
WEWENANG  OLEH  OKNUM  DIRJEND  KI

## KEMENKUMHAM  DALAM  SENGKETA PATEN

## Abstract
Abuse  of  authority  which  is  a  right  owned  by  Government Agencies  and/or  Officials  and  other  state  administrators  to  take decisions and/or actions in administering government. In this case also  Abuse  of  authority  is  the  use  of  authority  by  Government Agencies  and/or  Officials  in  taking  decisions  and/or  actions  in government  administration  carried  out  by  exceeding  authority, mixing  up  authority,  and/or  acting  arbitrarily  as  intended  in Article 17 and Article 18 of Law Number 30 of 2014 concerning Government  Administration.  And  states  the  aspect  of  authority where the problem lies in whether the official who issued the letter has the authority or does not have the authority to issue the letter based  on  existing  regulations.  And  when  issuing  decisions, officials  should have authority and if they do not have  authority, they  are  prohibited  from  issuing  decisions.  Therefore,  this statement is also in accordance with the provisions of Article 1 point 22 of Law No.30.
Keywords:  Administrative  Law,  Legal  Protection, Profit Nest Construction

## Abstrak
Penyalahgunaan  wewenang  yang  mana  merupakan  hak  yang dimiliki  oleh  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  serta penyelenggara  negara  lainnya  untuk  mengambil  keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada hal ini  juga  Penyalahgunaan  wewenang  yang  mana  merupakan penggunaan  wewenang  oleh  Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintahan  dalam  mengambil  keputusan  dan/atau  tindakan dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  dilakukan  dengan melampaui wewenang, mencampur adukkan wewenang, dan/atau bertindak  sewenang-wenang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal
17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi  Pemerintahan.  Dan  menyatakan  Aspek  wewenang yang permasalahannya terletak  pada  Pejabat  yang  mengeluarkan surat tersebut dengan memiliki wewenang ataukah tidak memiliki wewenang  untuk  mengeluarkan  surat  tersebut  berdasarkan peraturan yang ada. Dan seharusnya Pejabat dalam mengeluarkan keputusan  harus  mempunyai  wewenang  dan  jika  tidak  ada kewenangan  dilarang  mengeluarkan  keputusan.  Maka  dari  itu pernyataan ini pun juga sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 22
UU No.30.
Kata Kunci: Hukum Administrasi, Konstruksi Sarang Laba-laba, Perlindungan Hukum

## 1,2,3 Universitas Muhammdiyah Mataram

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  merupakan  negara  yang  berdasarkan  atas  hukum.  Hukum  di Indonesia  pula  terbagi  dari  beberapa  hukum  yang  terkait  dan  dimasing-masingnya memiliki aturan serta disetiap tindakannya yang harusnya berpedoman dengan dasar dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping  sistem  hukum  yang  terkait  lainnya.  Hukum  yang  mana  selalu  menjadi  dasar dalam  kehidupan  disetiap  kehidupan-kehidupan  masyarakat  guna  mencapai  cita-cita  dan tujuan  Negara  Indonesia  dan  hal  ini  tertuang  dalam  pembukaan  Alinea  keempat  yaitu membentuk  suatu  pemerintahan  Negara  Indonesia  yang  melindungi  segenap  Bangsa Indonesia  untuk  dapat  menjadikan  perdamaian  antar  masyarakat  dan  negara  dengan memiliki  pedoman  masing-masing  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  social  (Wirjono Prodjodikoro,2003).
Dalam hal ini juga yang mana penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan apa yang sudah  tertulis  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Dengan  perkembangan  jaman  dan sistem  yang  selalu  berkembang  dalam  kehidupan  yang  semakin  pesat  membuat  banyak pergeseran  dalam  sistem  sosial  dalam  masyarakat  serta  semakin  banyak  lagi  tindakan- tindakan yang tidak sesuai dengan kehidupan yang seharusnya saling berdampingan dan tidak membuat suatu masalah yang merugikan banyak pihak maupun dan merugikan diri sendiri.  Salah  satu  perubahan  dalam  kehidupan  bermasyarakat  di  indonesia  dalam  status ekonomi  masing-masing  orang  dengan  berbeda  strata  sosial  yang  semakin  selalu berkembang  dan  juga  bisa  jadi  semakin  menurun  bahkan  bisa  jadi  memburuk  akibat dampak dari krisis global yang melanda hampir di seluruh bagian dunia tidak terkecuali di Negara Indonesia. Dengan tingginya tekanan perekonomian yang selalu menuntut masing- masing orang untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Secara Individu setiap masing-masing masyarakat  melaksanakan  usaha  guna  memenuhi  kebutuhannya,  dalam  membangun usahanya  setiap  masing-masing  individu  yang  harus  melakukan  interaksi  kepada  banyak pihak  diantaranya  juga  beserta  masyarakat  sekitar  untuk  dapat  memperkenalkan  usaha yang dimiliki dan membangun komunikasi pada terhadap perkembangan yang dimiliki.
Dalam berkehidupan berdampingan dengan selalu bermasyarakat, setiap orang tidak akan  lepas  dari  adanya  interaksi  antara  individu  yang  satu  dengan  individu  yang  lain. Sebagai mahluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan yang maha Kuasa manusia tidak akan pernah dapat hidup apabila tidak berinteraksi dengan manusia yang lain, karena kehidupan sesungguhnya memiliki komunikasi baik disetiap harinya agar dapat terlaksananya tujuan hidup yang semestinya dilakukan dalam sehari-hari. Dengan seringnya manusia melakukan interaksi satu sama lain, sehingga dapat menimbulkan hubungan antara dua individu atau lebih  yang  bersifat  negative  dan  dapat  menimbulkan  kerugian  di  salah  satu  pihak.  Hal tersebut pada saat ini sering disebut dengan tindak pidana.
Pada  hal  ini  juga  terjadinya  suatu  tindak  pidana  terdapat  2  (dua)  pihak  yang  mana keterterlibatan secara mendalam, yaitu Pelaku dan Korban. Bentuk suatu hal yang banyak sekali  menjadi  perumpamaan  dalam  kasus  yang  dialami  dengan  adanya  suatu  tindak pidana  sangatlah  banyak,  misalnya  pembunuhan,  penipuan,  pencemaran  nama  baik, pencabulan,pemerkosaan,  penggelapan,  penyalahgunaan  jabatan,  permasalahan  dalam bisnis, pencurian serta masih banyak lagi. Tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan

## 1,2,3 Universitas Muhammdiyah Mataram
juga jabatan dalam suatu perusahaan yang sering terjadi dalam masyarakat didorong oleh berbagai banyak faktor didalamnya.
Seperangkat aturan-aturan atau kaidah yang ada dan dimaksudkan tidak lain adalah hukum.  Hukum  yang  mana  dibuat  untuk  tumbuh  serta  berkembang  dalam  masyarakat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian  dan  kesejahteraan  dalam  masyarakat.  Hal  ini  dicerminkan  pada  salah  satu fungsi hukum sebagai “a tool of social control”.
Hukum  administrasi  negara  dan  pidana  dalam  penyalahgunaan  wewenang  yang mana  merupakan  sebagian  dari  keseluruhan  hukum  yang  berlaku  disuatu  negara,  yang mengadakan  dasar-dasar  dan  aturan  untuk  menentukan  perbuatan-perbuatan  yang  tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut. Penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dan  pidana  ini,  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  mengatasi  masalah  sosial  termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.
Disamping  itu  karena  tujuannya  adalah  untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat pada  umumnya,  maka  kebijakan  penegakan  hukum  itupun  termasuk  dalam  bidang kebijakan  sosial,  yaitu  segala  usaha  yang  rasional  untuk  mencapai  kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini juga adanya keterkaitan hukum dalam dunia persaingan bisnis serta  dapat memberikan  hal  yang  baik untuk  dapat diambil  nilai  positif  dan  memberikan dampak baik untuk sebuah semangat perkembangan, banyak permasalahan yang menjadi penghambat  dalam  persaingan  bisnis  serta  menjadikan  kesalahan  dalam  penyalahgunaan wewenang  dalam  suatu  tindakan  yang  tidak  seharusnya  dilakukan  oleh  seseorang  dan melakukan kesalahan dalam bersikap (A.  Fickar Hadjar ed,2 0 0 3 ) .
Hal  ini  suatu  proses  pembelajaran  yang  bisa  menjadi  penguat  ketika  melakukan sesuatu  dan  memiliki  dampak  baik  ketika  memiliki  permasalahan  serupa  dengan melindungi secara pemahaman hukum dan memahami titik permasalahan yang ada. Lalu, adanya  Konstruksi  Sarang  Laba-Laba  (KSLL)  dalam  keterkaitan  hukum  yang  menjadikan hak  paten  penemuan  sebelumnya  yang  mana  Konstruksi  Sarang  Laba-Laba  merupakan gabungan  dari  pembangunan  rumah  pondasi  tradisional,  yaitu  gabungan  pondasi  pelat beton  datar  yang  diisi  dengan  perbaikan  lahan  agar  utuh  komposit  struktur  beton bertulang.  Kombinasi  ini  mengarah  pada  kerja  sama.  Oleh  karena  itu,  timbal  balik  yang saling  menguntungkan  adalah  dasarnya  yang  mempunyai  kekakuan  lebih  besar dibandingkan  pondasi  dangkal  lain  Konstruksi  Sarang  Laba-Laba  merupakan  sistem pondasi dangkal kaku dan, efisien dan ekonomis dari segi material. Keuntungan lain dari sistem  ia  memiliki  ketahanan  horizontal  yang  cukup  baik.  Karena  stabilitas  yang  baik bergerak  dalam  arah  horizontal  sistem  ini  dapat  ditahan  oleh  tarikan  lateral,  yang merupakan  tekanan  lateral  sistem  ini,  adanya  paten  didalamnya  yang  merupakan kewajiban  dari  pemilik  untuk  mengungkapkan  invensinya  pada  publik  sehingga  dapat digunakan  sebagai  sumber  informasi  dan  ide  baru  yang  digunakan  untuk  hak  eksklusif inventor  atas  invensi  di  bidang  teknologi  pada  selama  waktu  tertentu  untuk  dapat melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  terkait  adanya indikasi  penyalahgunaan  wewenang  oleh  oknum  pejabat/pegawai  di  Dirjend  KI Kemenkumham  dalam sengketa paten IDP 0018808.

## 1,2,3 Universitas Muhammdiyah Mataram

## METODE PENELITIAN
Lokasi penelitian yang dimaksud merupakan suatu wilayah penelitian yang dilaksanakan pada lokasi tersebut. Berdasarkan judul “Perlindungan Hukum terkait adanya  Indikasi  penyalahgunaan  wewenang  oleh  oknum  pejabat/pegawai  di Dirjend KI Kemenkumham  dalam sengketa Paten IDP 0018808 yang dilakukan oleh peneliti, Tepatnya laporan kasus dan instansi terkait yakni ada instansi dari Polda Sumatera  Barat  dan  Kemenkumham  yang  juga  memiliki  berwenang  dalam meluruskan serta membantu dalam proses mediasi dalam penanggulangan masalah yang diteliti oleh penulis.
Adapun  jenis  dan  sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  antara  lain berupa :
1. Data  primer,  yakni  atas  dasar  data  yang  diperoleh  langsung  oleh  peneliti  dari beberapa data yang dikumpulkan oleh  pihak lain.
2. Data  sekunder,  yakni  data  yang  diperoleh  dari  data  yang  ada,  bukan  hanya karena dikumpulkan oleh pihak lain. Data ini berasal dari perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan dokumen  atau arsip serta bahan lain  yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan ini.
Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yakni :
1. Penelitian Pustaka (Library Research) Penelitian Pustaka yang mana dilaksanakan untuk  mengumpulkan  sejumlah  data  meliputi  bahan  pustaka  yang  bersumber dari  beberapa  sumber  buku-buku,  telaah  terhadap  dokumen  perkara  serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Peneltian  Lapangan (Field  Research) Penelitian  lapangan  yang  mana  dilakukan dengan  cara  melakukan  suatu  wawancara  dengan  pihak-  pihak  yang  dapat memberikan  informasi  yang  berkaitan  dengan  judul  yang  ditulis  untuk kelengkapan data yang akan dikumpulkan.
Seluruh data yang dikumpulkan oleh penulis, selanjutnya diklasifikasi dengan dianalisis  untuk  menghasilkan  kesimpulan  dari  bahan-  bahan  yang  didapatkan sesuai  dengan  permasalahan  yang  dibahas.  Kesimpulan  atau  pesan-pesan  dari berbagai  macam  bahan  yang  telah  dianalisis  digunakan  untuk  mengkaji  dan membahas  permasalahan  yang  diteliti  oleh  penulis  pada  penelitian  ini.  Hal  ini dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat sesuai dengan permasalahan yang diteliti (Abdul Latif,2014).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Perlindungan  hukum  terkait  adanya  indikasi  penyalahgunaan  wewenang  oleh oknum  Pejabat/Pegawai  di  Dirjend  KI  Kemenkumham    dalam  sengketa  paten IDP 0018808.
Sebelum  penulis  menguraikan  mengenai  Perlindungan  Hukum  terkait

## 1,2,3 Universitas Muhammdiyah Mataram
adanya  Indikasi  penyalahgunaan  wewenang  oleh  oknum  Pejabat/Pegawai  di Dirjend  KI  Kemenkumham    dalam  sengketa  Paten  IDP  0018808  adapula  data  diri dalam beberapa hal yang akan dijelaskan sebagai berikut :
Nama :  PT. Katama Suryabumi
Alamat Pemegang Paten :  Jl.  Rawamangun  Muka  Barat  C5,  RT.  010  RW 012, Jakarta Timur, Indonesia. Judul Invensi : Perbaikan Konstruksi  Sarang Laba-Laba Nama Inventor : Ir. SUTJIPTO dan Ir. RYANTORI Tanggal Sertifikat Paten diberikan
: 14 Pebruari 2007
Pada  hal  tersebut  diatas  ada  beberapa  hal  yang  terkait  dengan  data  diri  Ir. Ryantori dan Ir. Sutjipto selaku inventor Konstruksi Sarang Laba-Laba. Konstruksi Sarang Laba-Laba didaftarkan oleh inventor Ir. Ryantori dan Ir. Sutjipto, dipasarkan melalui  PT.  Morosakti  (General  Contractor)  lalu  juga  dipasarkan  melalui  PT. Dasaguna  (konsultan  khusus  pondasi  Konstruksi  Sarang  Laba-Laba).  Saat  itu Undang-undang Paten sudah disahkan, tetapi proses paten Konstruksi Sarang Laba- Laba  tidak  dapat  dilanjutkan  dikarenakan  sudah  hilang  unsur  noveltynya.  Pada tahun  2003,  iventor  menunjuk  PT.  Katama  Suryabumi  yang  diwakili  oleh  Kris Suyanto  untuk  memasarkan  Konstruksi  Sarang  Laba-Laba.  Lalu  terjadi  perjanjian kerja  sama  antara  Ir.  Ryantori  dan  Ir.  Sutjipto  selaku  inventor  Konstruksi  Sarang Laba-Laba dengan Kris Suyanto selaku Direktur PT. Katama Suryabumi.
Pada  tahun  2003,  Konstruksi  Sarang  Laba-Laba  diajukan  kembali  ke  Kantor Paten dengan judul “Perbaikan Konstruksi Sarang Laba-Laba (PKSLL)”. Pada tahun 2007 Paten Perbaikan Konstruksi Sarang Laba-Laba terbit dengan Nomor ID Paten 018808 dengan nama Inventor Ir. Ryantori dan Ir. Sutjipto dan pemegang Paten PT. Katama  Suryabumi.  Hak  dan  kewajiban  inventor  adalah  bertanggung  jawab mendesain  dan  menghitung  pondasi  Perbaikan  Konstruksi  Sarang  Laba-Laba,  dan PT.  Katama  Suryabumi  bertanggung  jawab  memasarkan  Pondasi  Perbaikan Konstruksi Sarang Laba-Laba di Indonesia. Namun, sayangnya formula perhitungan dan cara menghitung Konstruksi Sarang Laba-Laba tidak pernah diajarkan ataupun dihibahkan  sebelumnya  oleh  inventor  kepada  PT.  Katama  Suryabumi  yang  juga tidak masuk pada deskripsi paten.
Pada tahun 2008, saat pertama kali inventor Ir. Ryantori dan Ir. Sutjipto melihat sertifikat paten, inventor yang mana bertanya pada Kris Suyanto selaku Direktur PT. Katama  Suryabumi  yang  dimana  sebagai  pemegang  Paten  Perbaikan  Konstruksi Sarang  Laba-Laba.  Pada  saat  itu  Kris  Suyanto  diberi  pertanyaan  oleh  inventor “mengapa pemegang paten PT. Katama Suryabumi?” dan saat itu juga Kris Suyanto menjawab “agar Perbaikan Konstruksi Sarang Laba-Laba dipasarkan lebih mantap”. Inventor  tidak  mempermasalahkan  hal  ini  selama  ketentuan  dan  perjanjian  kerja sama  dapat  dipatuhi  dan  diikuti  dengan  baik.  Dan  salah  satu  pertimbangan,  Kris

## 1,2,3 Universitas Muhammdiyah Mataram
Suyanto  adalah  bagian  dari  PT.  Dasaguna  yang  juga  bekerja  bersama  Ir.  Ryantori dan  Ir.  Sutjipto  sebagai  juru  gambar  dan  merupakan  karyawan  yang  sangat  baik sejak tahun 1979.
Pada Tahun 2010 Kris Suyanto mendaftarkan invensi Konstruksi Jaring Laba- Laba  (JALLA)  dengan  nomor  pengajuan  P00201000162  dengan  mencantumkan nama  Ir.  Ryantori  dan  Kris  Suyanto  sebagai  Co-inventor.  Sedangkan,  Nama  Ir. Sutjipto tidak tercantum didalamnya. Dan isi klaim invensi Konstruksi Jaring Laba- Laba 100% sama dengan Konstruksi Sarang Laba-Laba dan Ir. Ryantori tidak pernah memiliki  ide  serta  memberikan  masukan  terkait  hasil  invensi  Konstruksi  Jaring Laba-Laba,  dan  tidak  mengetahui  pendaftaran  tersebut  termasuk  juga  dengan pencantuman nama Ir. Ryantori dan Ir. Sutjipto sebagai inventor Konstruksi Sarang Laba-Laba  yang  berkantor  di  PT.  Katama  Suryabumi  Jl.  Pemuda  Kav.  61  No.  38 Rawamangun  Jakarta,  dan  menaungi  pengerjaan  Konstruksi  Sarang  Laba-Laba menandatangani  setiap  lembar  desain  pondasi  Konstruksi  Sarang  Laba-Laba  yang akan  menjadi  dokumen  lelang.  Dan  inventor  pada  PT.  Katama  Suryabumi bertanggungjawab atas teknis pengerjaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pada saat 24 November 2011 Ir. Sutjipto meninggal dunia. Lalu, Pada tahun 2012 PT. Katama Suryabumi  melakukan  audit  internal,  dimana  disetiap  laporan  hasil  audit  oleh  Ir. Ryantori  dipergunakan  untuk  pencocokan  laporan  pembayaran  royalti.  Dan  pada saat itu terdapat ketidakcocokan pembayaran royalti yang diterima oleh Ir. Ryantori selaku inventor Perbaikan Konstruksi Sarang Laba-Laba (PKSLL).
Ir. Ryantori mengirimkan surat kepada Kris Suyanto, perihal menanyakan atas selisih pada hasil laporan audit serta mengajukan penyelesaian secara ringan efektif dan sangat mudah akan tetapi hal tersebut tidak dihiraukan dengan baik oleh Kris Suyanto. Paten Konstruksi Jaring Laba-Laba terbit dengan nomor Paten ID P33521 dengan  nama  Inventor  Ir.  Ryantori  dan  Kris  Suyanto  dan  nama  pemegang  paten Kris Suyanto. Akan tetapi pada Paten tersebut, deskripsi paten merupakan plagiasi dari Konstruksi Sarang Laba-Laba. Pada PT. Katama Suryabumi terus memasarkan Konstruksi  Sarang  Laba-Laba  tanpa  melibatkan  Ir.  Ryantori  serta  tanpa  memiliki pemahaman serta tidak mengusai perencanaan cara menghitung Konstruksi Sarang Laba-Laba. Sebagai pemegang Konstruksi Sarang  Laba-Laba asli yakni Ir. Ryantori dan  Ir.  Sutjipto  belum  pernah  mengajarkan  pemahaman  apapun  kepada  siapapun sebelumnya  termasuk  juga  pada  Kris  Suyanto.  Lalu,  Ir.  Ryantori  menghentikan kunjungan  ke  kantor  PT.  Katama  Suryabumi  di  jakarta,  sebelum  adanya penyelesaian  sesuai  isi  perjanjian  kerjasama  sesuai  dengan  isi  yang  telah ditandatangani sebelumnya dan juga tidak ada itikad baik dari Kris Suyanto untuk memenuhi kesepakatan perjanjian kerjasama tersebut.
Ir.  Ryantori  yang  mana  menemukan  unsur  novelty  baru  penyempurnaan Konstruksi  Sarang  Laba-Laba  kemudian  mengajukan  paten  ke  kantor  paten Kemenkumham    pada  tanggal  2  Oktober  2014  dengan  judul  “Konstruksi  Jaring

## 1,2,3 Universitas Muhammdiyah Mataram
Rusuk  Beton  Pasak  Vertikal  (KJRB)”  untuk  menghindari  resiko  yang  ada  dan terjadinya kegagalan bangunan akibat salah desain. Kemudian, Ir. Ryantori berkirim surat  lagi  kepada  setiap  proyek  yang  diketahui  telah  menggunakan  Konstruksi Sarang  Laba-Laba  versi  PT.  Katama  Suryabumi.  PT.  Katama  Suryabumi menyampaikan  juga  bahwasannya  dalam  keseluruhan  tanggung  jawab  tersebut yang  merupakan  tanggungjawab  dari  PT.  Katama  Suryabumi.  Pada  tahun  2016 terbit paten Konstruksi jaring Rusuk Beton Pasak Vertikal dengan nomor Paten ID 43873  dan  Ir.  Ryantori  mendapatkan  undangan  dari  Bupati  pesisir  selatan  untuk dapat melihat dan mempelajari proyek RSUD painan yang dibangun menggunakan pondasi Konstruksi Sarang Laba-Laba versi PT. Katama Suryabumi.
Dikarenakan  proyek  tersebut  bermasalah  dan  bupati  pun  menghentikan pembangunan proyek gedung RSUD yang mana pada  saat peninjauan dilapangan pondasi  Konstruksi  Sarang  Laba-Laba  versi  PT.  Katama  Suryabumi  tidak  sinkron ataupun tidak benar desain yang disepakati sebelumnya. Dan beberapa pihak pun mengupayakan  mediasi  agar  tetap  perjalan  dengan  semestinya  antara  Ir.  Ryantori dengan  PT.  Katama  Suryabumi.  Namun  alhasil  proses  dari  mediasi  tersebut  tidak berhasil  dilakukan.  Lalu  dengan  adanya  permasalahan  ini  yang  semakin  menjadi rumit,  Ir.  Ryantori  melaporkan  Kris  Suyanto  ke  Polda  Metro  Jaya  perihal pencantuman  namanya  didalam  permohonan  paten  Konstruksi  Jaring  Laba-Laba serta hal tersebut diatasi dan memasuki proses penyidikan dan berlanjut dengan Ir. Ryantori  berkirim  surat  juga  kepada  Direktur  Paten,  untuk  menanyakan  dasar penempatan  PT.  Katama  Suryabumi  sebagai  pemegang  hak  paten  atas  Konstruksi Sarang Laba-Laba.
Direktur  paten  menjawab  atas  surat  yang  telah  dikirim  sebelumnya, bahwasannya  ada  2  dokumen  yang  dijadikan  dasar  penempatan  PT.  Katama Suryabumi sebagai pemegang hak paten antara lain sebagai berikut :
1. Surat kuasa penunjukan konsultan pengurusan paten
2. Dokumen berjudul “Surat Pengalihan Hak (Assignment) yang sama sekali tidak menyebut nama “Konstruksi Sarang Laba-Laba (KSLL)”
Seharusnya  dalam  Surat  pengalihan  Hak  tanpa  menyebutkan  obyek  yang dialihkan  (Assignment)  adalah  Surat  Tugas,  akan  tetapi  Ir.  Ryantori  tidak  pernah menandatangani  sama  sekali  surat  tersebut.  Dan  pada  akhirnya  Kris  Suyanto dilaporkan ke Polres Tanah Datar dan Polres Pasaman Barat dengan kasus 2 Proyek yang  disalahgunakan  dengan  kewenangan  yang  bukan  seharusnya  dia  yang melakukan dan bukan pemilik hak paten sebenarnya.
Pada tanggal 31 Oktober 2019, Paten pada “Perbaikan Konstruksi Sarang Laba- Laba (PKSLL) IDP 0018808 Penemu : Ir. Ryantori
Pemegang Paten
: PT. Katama Suryabumi
Dibekukan  sementara  oleh  Dirjend  KI  Kemenkumham    “Direktoral  Jendral

## 1,2,3 Universitas Muhammdiyah Mataram
Kekayaan  Intelektual,  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia, sesuai data pada Surat nomor: HKI.KI.05.09-05 yang telah ditandatangani oleh  Dr.  Freddy  Haris,  S.H.,  LL.M.,  ACCS.  Serta  hal  itu  disebut  sebagai  Surat Pembekuan  Paten  ID  0018808  dan  juga  sehubung  dengan  adanya  sengketa  yang terlalu  berlarut  antara  PT.  Katama  Surya  bumi  dan  Ir.  Ryantori  yang  berimbas terganggunya pembangunan dalam kepentingan masyarakat dengan mempertimbangkan  beberapa  fakta  bahwa  pengalihan  Hak  dari  Inventor  Ir. Ryantori  dan  Ir.  Sutjipto  kepada  PT.  Katama  Surya  Bumi  bukan  merupakan pengalihan  Hak  melainkan  Surat  kuasa,  dengan  ini  Direktorat  Jendral  Kekayaan Intelektual membekukan sementara Paten ID 0018808.
Nama  Kallista  Ryantori  yang  mana  merupakan  Ahli  Waris  Alm.  Ir.  Ryantori (meninggal  pada  tanggal  6  November  2020)  selaku  inventor  Paten  IDP  0018808. Sehubungan dengan adanya surat dari Drs. Yasmon, MLS Direktur Paten, DTLST dan Rahasia  Dagang,  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  (DJKI)  Nomor:  HKI.3- KI.05.01-264  tertanggal  24  Agustus  2022  yang  cacat  hukum  serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.
Berdasarkan hal tersebut diatas, Kallista Ryantori ahli waris Alm. Ir. Ryantori melalui  kuasa hukumnya  mengajukan surat kepada Prof. Dr.  Mohammad  Mahfud MD,  S.H.,  S.U.,  M.I.P  perihal:  Permohonan  Pelindungan  Hukum  Terkait  Adanya Indikasi  Penyalahgunaan  Wewenang  oleh  Oknum  Pejabat/Pegawai  di  Dirjend  KI Kemenkumham    Dalam  Sengketa  Paten  IDP  0018808  nomor:  022/SHP- MENKOPOLHUKAM/SP/RYT/IX.2023 tanggal 11 September 2023. Beberapa point yang dalam permohonan perlindungan hukum yang diajukan, diantaranya:
1. Bahwasannya ahli waris dari penemu (Inventor) dari Paten dengan Judul Invensi "Perbaikan  Konstruksi  Sarang  Laba-Laba"  Nomor  Paten:  ID  0018808  dengan Nomor Permohonan Paten: P-00200400030 Tertanggal 14 Februari 2007.
2. Bahwasannya  dalam  Sertifikat  Paten  IDP  0018808  tertera  pemegang  patennya bukan atas nama inventor (Ir. Ryantori dan Ir. Sutjipto) melainkan atas nama PT. Katama Suryabumi. Dikarenakan merasa keberatan atas sertifikat tersebut, maka pada  tanggal  20  Desember  2017  Ir.  Ryantori  selaku  inventor  Paten  IDP  0018808 mengirimkan  Surat  Permohonan  Penjelasan  Hukum  kepada  Direktur  Paten Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang.
3. Bahwasannya  ditemukan  fakta  yang  dalam  penerbitan  Sertifikat  Paten  IDP 0018808  tidak  didasari  adanya  pelimpahan  hak  secara  sah  dari  inventor  kepada pemegang paten (PT. Katama Suryabumi). Hal ini sebagaimana bukti yang kami terima  dalam  Surat  No:  HKI.3-  HI.05.06.547  tertanggal  22  Desember  2017  dari Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang Kemenkumham  kepada Ir. Ryantori perihal  Tanggapan  Permohonan  Penjelasan  Hukum.  Menyadari  haknya  sebagai inventor telah dirampas secara melawan hukum, maka pada tanggal 14 Oktober 2019,  melalui  kuasa  hukumnya,  Ir.  Ryantori  dan  Ir.  Jagad  Hariseno  (selaku  ahli

## 1,2,3 Universitas Muhammdiyah Mataram
waris  dari  Alm.  Sutjipto)  mengirimkan  Surat  Keberatan  No:  012/SHP/X/2019 kepada  Direktur  Paten,  DTLST  dan  Rahasia  Dagang  Kemenkumham    dengan dasar  ditemukannya  fakta  tidak  adanya  pelimpahan  hak  invensi  dari  para inventor  serta  para  inventor  belum  pernah  mengalihkan  hak  invensi  atas  Paten IDP 0018808.
4. Atas  dasar  surat  keberatan  tersebut,  kemudian  pada  tanggal  31  Oktober  2019, Dirjend  adanya  fakta  bahwa  Paten  IDP  0018808  tidak  disertai  adanya  surat pelimpahan  invensi  dari  Kekayaan  Intelektual  (Dirjend  KI  Kemenkumham  ) secara resmi dan tertulis mengakui inventor secara sah kepada pemegang Paten (PT. Katama Suryabumi) dan dilakukan penindakan tegas dengan membekukan sementara  paten  tersebut  melalui  Surat  Nomor:  HKI.KI.05.09-05  Tentang Pembekuan Sementara Paten IDP 0018808.
5. Bahwa  secara  hukum,  fakta  mengenai  tidak  adanya  pengalihan  hak  invensi dimaksud  menjadi  bukti  bahwa  penerbitan  Paten  IDP  0018808  oleh  Dirjend  KI Kemenkumham   adalah cacat hukum karena tidak didasari adanya pelimpahan hak invensi dan telah melanggar Ketentuan Pasal 23 ayat (1), Pasal 32 dan Pasal 33  UU  No.  14  Tahun  2001  Tentang  Paten  serta  PT.  Katama  Suryabumi memperoleh Paten tersebut secara melawan hukum dengan melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.
6. Bahwa  kemudian  pada  tanggal  30  Agustus  2022  Inventor  menerima  surat  No. HKI.3- KI.05.01-264 tertanggal 24 Agustus 2022 yang pada intinya Direktur Paten, DTLST,  dan  Rahasia  Dagang  Kemenkumham    mencabut  surat  Nomor: HKL.KI.05.09-05 yang dikeluarkan Direktur Kekayaan Intelektual Kemenkumham    tentang  Pembekuan  Sementara  Paten  IDP  0018808.  Penerbitan surat tersebut telah merugikan, mencederai keadilan dan mencemari nama baik inventor karena tidak didasari alasan yang benar.
7. Berdasarkan surat Nomor: HKIKI.05.09-05 yang dikeluarkan  Direktur Kekayaan Intelektual  Kemenkumham    tentang  Pembekuan  Sementara  Paten  IDP  0018808, didalamnya terdapat suatu pra-syarat bahwa Pembekuan Paten ID 0018808dapat ditinjau  kembali  apabila  para  pihak  yang  bersengketa  telah  terjadi  perdamaian. Meskipun  sampai  saat  ini  belum  terjadi  adanya  perdamaian  antara  inventor dengan  PT.  Katama  Suryabumi  dan  tidak  pernah  terbukti  adanya  peristiwa pelimpahan hak dari inventor kepada pemegang paten, namun pada tanggal 24 Agustus  2022  saudara  Drs.  Yasmon,  M.L.S.  selaku  Direktur  Paten,  DTLST,  dan Rahasia  Dagang  telah  menerbitkan  dan  menanda-tangani  Surat  Pencabutan Pembekuan Paten IDP 0018808 melalui surat No. HKI.3-KI.05.01- 264 yang secara struktural  kelembagaan  Direktur  Paten  Direktur  Paten,  DTLST,  dan  Rahasia Dagang seharusnya tidak dapat mencabut surat yang dikeluarkan oleh Dirjend KI Kemenkumham  yang secara kelembagaan berada di atasnya.
8. Bahwa  dugaan  kami  terkait  adanya  indikasi  penyalahgunaan  wewenang  di

## 1,2,3 Universitas Muhammdiyah Mataram
lingkungan  Dirjend  KI  Kemenkumham    semakin  cukup  beralasan  mengingat ditemukannya  fakta  dari  klien  kami  yang  mengecek  keaslian  surat  No.  HKI3- KI.05.01-264  melalui  barcode  yang  tertera  dalam  surat  tersebut  dan  didapatkan fakta  bahwa  surat  tersebut  kami  duga  tidaklah  asli  karena  tidak  ada  kesamaan antara isi surat dengan hasil scan barcode.
9. Bahwa sebagai upaya kami memperoleh keadilan, pada tanggal 20 Juli 2023 kami mengirimkan  surat  keberatan  No:  019/SHP-DJKI/SK/RYT/VII.2023  yang  pada intinya  kami  Keberatan  terhadap  dicabutnya  Pembekuan  Sementara  atas  Paten IDP  0018808  tanpa  dasar  adanya  Pengalihan  Hak  Invensi  dan  DJKI bertanggung jawab atas kekeliruan dalam proses administrasi permohonan Paten IDP  0018808  serta  memohon  agar  Direktur  Kekayaan  Intelektual  RI  untuk membatalkan Surat Pencabutan Pembekuan Paten Surat No. HKI.3-KI.05.01-264, tertanggal 24 Agustus 2022 serta mengembalikan Hak inventor sebagai Pemegang Paten IDP 0018808. Dari beberapa poin permohonan diatas yang mana atas dasar perlindungan  hukum,  Pihak  Dirjend  KI  Kemenkumham    tidak  pernah memberikan tanggapan/jawaban atas surat tersebut.
Adanya  sengketa  antara  PT.  Katama  Surya  Bumi  dan  Saudara  Ir.  Ryantori Angka  Raharja  yang  berimbas  terganggunya  pembangunan  untuk  kepentingan masyarakat  dan  dengan  mempertimbangkan  adanya fakta bahwa Pengalihan Hak dari inventor Ir. Ryantori Angka Raharja dan Ir. Sutjipto kepada PT. Katama Surya Bumi  bukan  merupakan  pengalihan  hak  melainkan  Surat  Kuasa,  dengan  ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual membekukan sementara Paten ID 0018808 dengan  Judul  "Perbaikan  Konstruksi  Sarang  Laba-Laba"  atas  nama  PT.  Katama Surya Bumi.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  posisi  kasus  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  tersebut  diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal :
1. Surat Permohonan Perlindungan Hukum terkait Adanya Indikasi
Penyalahgunaan  Wewenang  oleh  Oknum  Pejabat/Pegawai  di  Dirjend  KI Kemenkumham    dalam  Sengketa  Paten  IDP  0018808  dengan  Nomor: 022/SHP-MENKOPOLHUKAM/SP/RYT/IX.2023.
2. Surat Pembekuan Paten IDP 0018808 dengan Nomor: HKI.KI.05.09-05.
3. Surat  Pencabutan  Pembekuan  dengan  Nomor:  HKI.3-KI.05.01-264  (Cacat Hukum/ASPAL).
4. Pendapat  Hukum  Paten  Kontrusksi  Sarang  Laba-laba  (KSLL)  dan  Jaring  Rusuk Beton (JRB) oleh Dr. Sri Winarsi,S.H., M.H.
5. Laporan Polisi Nomor: LP/B/126/VI/2023/SPKT/POLDA SUMATERA BARAT, tanggal 7 Juli 2023.
Dalam  proses  pembekuan  sementara  ini,  kedua  pihak  yang  bersengketa diharapkan  dapat  melakukan  mediasi  agar  terjadi  perdamaian.  Pembekuan

## 1,2,3 Universitas Muhammdiyah Mataram
sementara Paten ID 0018808 dapat ditinjau kembali apabila telah terjadi perdamaian di antara kedua belah pihak.
Nama
: PT. KATAMA SURYABUMI
Alamat Pemegang Paten  : JL. Rawamangun Muka Barat C5, RT. 010 RW 012,
Jakarta Timur, Indonesia Judul Invensi : Perbaikan Konstruksi Sarang Laba-Laba Nama Inventor : Ir. SUTJIPTO dan Ir. RYANTORI Tanggal diberikan : 14 Pebruari 2007
Perlindungan  Paten  diberikan  selama  20  tahun  sejak  tanggal  Penerimaan Permohonan Paten: 28 Januari 2004 Dengan Nomor Paten: ID  0018808 dan Nomor Permohonan  Paten:  P-00200400030  Sertifikat  Paten  ini  dilampiri  dengan  uraian invensi  ( description ),  invensi  teknologi  yang  dilindungi  hukum  ( claim ), sari invensi ( abstract ) dan gambar (jika ada) merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari surat paten ini.
Direktur  Jendral  Kekayaan  Intelektual,  Direktur  Paten,  DTLST  dan  Rahasia dagang  Drs.  Yasmon,  MLS  atas  nama  Plt.  Direktur  Jendral  Kekayaan  Intelektual, Direktur Paten, DTLST dan Rahasia dagang menerbitkan surat nomor HKI.3-.05.01- 264  kepada  saudara  Ir.  Kris  Suyanto,  MBA.  Perihal  Tanggapan  atas  Surat  Paten Perbaikan Konstruksi Sarang Laba-laba pada 24 Agustus 2022 ID Paten 0018808.
Sehubungan  dengan  surat  pada  Nomor  76/KSB-OL/SPA-HKI/IV/2022 tertanggal  7  April  2022  hal  Paten  Perbaikan  Konstruksi  Sarang  Laba-laba  IDP 0018808, dengan ini menyampaikan hal sebagai berikut :
1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2019, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI.KI.05.09-05 hal Pembekuan Sementara Paten IDP 0018808 atas nama PT. Katama Suryabumi.
2. Latar  belakang  dikeluarkannya  Surat  Keputusan  Pembekuan  Sementara  Paten IDP  0018808  sebagaimana  dimaksud  adalah  untuk  memberikan  waktu  kepada para pihak yang bersengketa yaitu PT. Katama Suryabumi selaku Pemegang Paten dengan Sdr. Ir. Ryantori Angka Raharja selaku Inventor untuk dapat melakukan mediasi demi tercapainya perdamaian dikarenakan sengketa yang berlangsung di antara kedua belah pihak  sudah terjadi cukup lama dan  berlarut-larut sehingga berimbas kepada terganggunya pembangunan untuk kepentingan masyarakat.
3. Bahwa  Surat  Keputusan  Pembekuan  Sementara  Paten  IDP  0018808  yang dikeluarkan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual hanya bersifat sementara dan dapat ditinjau kembali keberlakuannya bila terjadi perdamaian antara kedua belah pihak  yang  bersengketa.  Namun,  bila  tujuan  dari  dikeluarkannya  Surat Keputusan  Pembekuan  Sementara  tidak  tercapai  dengan  adanya  perdamaian antara para pihak maka sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui Pengadilan Niaga  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  132  UU  Nomor  13  Tahun  2016  tentang
1,2,3 Universitas Muhammdiyah Mataram

## Paten.
Berdasarkan beberapa alasan diatas, Direktur Paten mengabulkan permohonan HKI.KI.05.09-05 tertanggal 31 Oktober 2019 dan menyatakan tidak berlaku lagi.
Lalu,  Pada  hal  yang  bertujuan  untuk  mencabut  surat  Pembekuan  Sementara Paten  IDP  0018808  Pada  surat  keterangan  yang  dibuat  untuk  hal  ini,  merupakan salah  satu  Ahli  Waris  Almarhum  Ir.  Ryantori  Angka  Raharja  menerima  surat tembusan  dari  Direktur  Jendral  kekayaan  Intelektual,  Direktur  paten,  DTLST  dan Rahasia  dagang  Nomor  HKI,3-KI.05.01-264  perihal  tanggapan  pada  tanggal  06 November 2020 menerima surat ini dengan menerangkan, sebagai berikut :
1. Bahwa  pada  tanggal  30  Agustus  2022  dirumah  jalan  Ketupa  15  Surabaya,  kami menerima  surat  tembusan  dari  Kemenkumham    RI  Nomor:  HKI.3-KI.05.01-264 Hal:  Tanggapan  Atas  Surat  Paten  Perbaikan  Konstruksi  Sarang  Laba-laba  IDP 0018808 tertanggal 24 Agustus 2022.
2. Bahwa  Setelah  Surat  tersebut  kami  baca  dan  kami  pelajari  dengan  baik,dalam surat  tersebut  tepatnya  halaman  kedua  (2)  terdapat  QRcode  yang  dapat  di scan(unduh),  setelah  kami  Scan  hasilnya  tidak  sama  dengan  surat  yang  kami terima.  QRcode  tersebut  tertulis  dengan  Nomor  Surat  HKI.3-UM.01.01-154  dari Direktorat  Paten,  Desain  tata  letak  sirkuit  terpadu  dan  rahasia  dagang,  perihal: Permohonan  Penunjukan  Pejabat  Pengadaan  Kegiatan  Konsultasi  Teknis  Permohonan Paten Online, dan tanggal Surat 27 Mei 2022.
Dalam  hal  ini  juga  yang  mana  merupakan  aspek  wewenang  yang  terkait dengan  keabsahan  Surat  Nomor:  HKI.3-K1.05.01-264,  hal  ini  juga  menjadi  titik permasalahannya  terletak  pada  Pejabat  yang  mengeluarkan  surat  tersebut  apakah memiliki wewenang ataukah tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat tersebut  berdasarkan  peraturan  yang ada.  Pejabat  dalam  mengeluarkan  keputusan harus  mempunyai  wewenang  dan  jika  tidak  ada  kewenangan  dilarang mengeluarkan  keputusan.  Jika  ada  pejabat  mengeluarkan  keputusan  tanpa  ada kewenangan  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  dikenal  dengan istilah  tanpa  kewenangan  ( onbevoegheid ).  Selanjutnya,  setelah  tahu  wewenang  itu harus  ada  dasar  hukumnya  dalam  mengeluarkan  keputusan.  wewenang  tersebut harus  jelas  sumber  wewenangnya  untuk  mengetahui  tanggungjawab  dan tanggunggugatnya.  Sumber  wewenang  secara  teoritik  dikenal  dengan  istilah Atribusi,  Delegasi  dan  Mandat.  Atribusi  adalah  wewenang  yang  melekat  karena jabatannya  yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 UU No.30.
Dasar Hukum yang mendasari keterlibatan dalam kasus ini yakni :
1. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1986  Jis  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2004,  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan Publik.

## 1,2,3 Universitas Muhammdiyah Mataram
3. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2017  Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
5. Surat Edaran Nomor 2/SE/VII/2019 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian.
Pada  hakekatnya  hukum  yang  merupakan  perlindungan  kepentingan manusia,  yang  merupakan  pedoman  tentang  bagaimana  sepatutnya  orang  harus bertindak.  Namun  hukum  tidak  sekedar  merupakan  pedoman  saja,  sekedar dekorasim  ataupun  perhiasan  semata,  hukum  haruslah  dilaksanakan,  ditaati, dipertahankan  dan  ditegakkan.  Pelaksanaan  hukum  dalam  kehidupan  masyarakat sehari-hari  mempunyai  arti  yang  sangat  penting,  dikarenakan  apa  yang  menjadi tujuan  hukum  justru  terletak  pada  pelaksanaan  hukum  tersebut.  Ketertiban  dan ketentraman di dalam masyarakat hanya akan dapat terwujud apabila hukum dapat dilaksanakan, apabila tidak maka peraturan hukum yang hanya berisi susunan kata- kata  yang  tidak  mempunyai  makna  dalam  kehidupan  masyarakat  (peraturan hukum yang demikian akan menjadi mati sendiri).
Pelaksanaan  hukum  dapat  berlangsung  di  dalam  masyarakat  secara  normal apabila  setiap  individu  menaati  dengan  kesadaran  apa  yang  ditentukan  hukum tersebut  sebagai  suatu  keharusan  arau  sebagai  sesuatu  yang  memang  sebaiknya. Pelaksanaan  hukum  dapat  terjadi  dikarenakan  pelanggaran  hukum,  yaitu  dengan menegakkan  hukum  tersebut  dengan  bantuan  alat-alat  perlengkapan  negara. Sebagaimana  pendapat  Satjipto  Rahadjo,  di  mana  penegakan  hukum  merupakan suatu  usaha  untuk  mewujudkan  ide-ide  tentang  keadilan.  Kepastian  hukum  dan kemanfaatan  sosial  menjadi  kenyataan.  Proses  perwujudan  ide-ide  itulah  yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.
Selain  itu  menurut  Soerjono  Soekanto,  penegakan  hukum  adalah  kegiatan menterasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah- kaidah yang mantap  dan  mengejawantah  dan  sikap  tindak  sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai tahap  akahir,  untuk  menciptakan,  memelihara  dan  mempertahankan  kedamaian pergaulan hidup.
Secara khusus P. de Haan menguraikan pandangan bahwa penegakan hukum seringkali  diartikan  sebagai  penerapan  sanksi,  di  mana  sanksi  merupakan penerapan alat kekuasaan (machtsmiddelen) sebagai reaksi atas pelanggaran norma hukum.  Hakekat  penegakan  hukum  adalah  merupakan  upaya  menyelelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan  bermasyarakat  demi  terwujudnya  keadilan,  kepastian  hukum  dan kemanfaatan keadilan dengan menerapkan sanksi-sanksi.
Kaidah-kaidah  hukum  menjadi  pedoman  atau  patokan  bagi  perilaku  atau sikap  tindak  yang  dianggap  pantas,  atau  seharusnya.  Perilaku  atau  sikap  tindak

## 1,2,3 Universitas Muhammdiyah Mataram
tersebut  bertujuan  untuk  menciptakan,  memelihara  dan  mempertahankan kedamaian.  Demikian  konkretisasi  dari  penegakan  hukum  secara  konsepsional. Gangguan terhadap penegakan mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah hukum dan perilaku, gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah- kaidah  yang  bersimpang  siur,  dan  pola  perilaku  yang  tidak  terarah  yang  menggu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan  semata-mata  berarti  pelaksanaan  perundang-undangan,  meskipun  dalam kenyataan  di  Indonesia  kecenderungannya  adalah  demikian,  sehingga  pengertian “ law enforcement ” begitu populer.
Bahkan  ada  kecenderungan  untuk  mengartikan  penegakan  hukum  sebagai pelaksanaan  keputusan-keputusan  pengadilan.  Pengertian  yang  sempit  ini  jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan,  bida  terjadi  malahan  justru  menganggun  kedamaian  dalam  pergaulan hidup.  Penegakan  hukum  di  Indonesia,  harus  berarti  penegakan  hukum  yang mengandung  nilai-nilai  yang  sesuai  dengan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar 1945. Hal ini harus disadari karena hukum yang berlaku di Indonesia saat ini masih banyak yang merupakan warisan Pemerintah Hindia Belanda, seperti Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  ( wetboek  van  koophandel ),  Hukum  Acara  Perdata  yang termuat  dalam  ( Herziene  Inlandsch  Reglemen )  dan  ( Rechtsreglement  voor  de buitengewwesten ) yang lazim disebut hukum pokok ( basic law ), semuanya merupakan peninggalan sebelum perang. Sebagai produk hukum masa lampau, yang dibutakan untuk  sedikit  banyak  atau  keseluruhan  kepentingan  penjajahan  atau  falsafah kapitalis,  materiilistis,  individualistis,  maka  peraturan-peraturan  hukum peninggalan  kolonial  tersebut  tidak  selamanya  sesuai  dengan  rasa  keadilan masyarakat  Indonesia  yang  sekarang  sudah  berada  dalam  alam  kemerdekaan  dan pembangunan.
Penegakan  hukum  sebagai  sebuah  proses,  pada  hakekatnya  merupakan penerapan  diskresi  yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, dengan kata lain diskresi tersebut berada antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Pemahaman  yang  sama  dengan  pendapat  tersebut,  sacipto  Rahardjo  berpendapat penegakan  hukum  sebagai  proses  sosial,  yang  bukan  merupakan  proses  yang tertutup,  melainkan  proses  yang  melibatkan  lingkungannya.  Oleh  karena  itu penegakan  hukum  akan  bertukar  aksi  dengan  lingkungannya,  yang  dapat  juga disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial, budaya, politik dan lain  sebagainya.  Maka  penegakan  hukum  dipengaruhi  oleh  berbagai  macam kenyataan  dan  keadaan  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat.  Dengan  demikian gangguan  terhadap  penegakan  hukum  terjadi  diakibatkan  adanya  ketidakserasian antara “tritunggal”, yaitu nilai, kaidah, dan perilaku, di mana ketidakserasian antara

## 1,2,3 Universitas Muhammdiyah Mataram
nilai-nilai yang berpasangan akan menjelma di dalam kaidah-kaidah yang simpang siur dan pola perilaku yang tidak terarah sehingga menganggu kedamaian pergaulan hidup.  Penegakan  hukum  semata-mata  tidaklah  berarti  pelaksanaan  perundang- undangan  ataupun  pelaksanaan  keputusan-keputusan  hakim,  namun  masalah pokok  dari  pada  penegakan  hukum  terletak  pada  faktor-faktor  yang mempengaruhinya,  menurut  Soerjono  Soekanto:  faktor-faktor  penegakan  hukum meliputi:
1) Faktor hukumnya sendiri, misalnya undang-undang dan sebagainya.
2) Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak  yang  membentuk  maupun  menerapkan hukum.
3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4) Faktor  kebudayaan,  yakni  hasil  karya,  cipta,  dan  karsa  yang  didasarkan  pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.
5) Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  di  mana  hukum  tersebut  berlaku  dan diterapkan.
Semakin  baik  suatu  peraturan  hukum  (undang-undang)  akan  semakin memungkinkan  penegakan  hukum.  Bagian  terpenting  dari  masyarakat  yang menentukan  penegakan  hukum  adalah  kesadaran  hukum  masyarakat,  semakin tinggi  kesadaran  hukum  masyarakat  maka  akan  semakin  memungkinkan penegakan hukum yang baik.
Pelaksanaan penegakan hukum di dalam masyarakat haruslah memperhatikan beberapa hal antara lain:
1. Manfaat dan kegunaannya bagi masyarakat;
2. Mencapai  keadilan,  artinya  penerapan  hukum  harus  mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan secara proporsional; dan
3. Mengandung nilai-nilai keadilan, yaitu nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah- kaidah  yang  mantap  dan  mengejawantahkan,  dan  sikap  tindak  sebagai  refleksi nilai  tahap  akhir  untuk  menciptakan,  memeliharakan,  dan  mempertahankan kedamaian  pergaulan  hidup.  Secara  universal,  kegiatan  kegiatan  pelaksanaan penegakan hukum dapat berupa pencegahan (preventif) dan represif.
Dalam  konsep hukum publik wewenang merupakan konsep  inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Pemerintahan (administrasi) baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya, artinya keabsahan tindak pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang- undangan ( legalitiet beginselen ).
Tanpa adanya kewenangan yang dimiliki, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara  tidak  dapat  melaksanakan  suatu  perbuatan  atau  Tindakan  pemerintahan. Menurut  Donner,  ada  dua  fungsi  berkaitan  dengan  kewenangan,  “Yakni  fungsi pembuatan  kebijakan  ( policy  marking )  yaitu  kekuasaan  yang  menentukan  tugas ( taakstelling ) dari alat pemerintahan atau kekuasaan yang menentukan politik negara

## 1,2,3 Universitas Muhammdiyah Mataram
dan fungsi pelaksanaan kebijakan ( policy exsecuting ) yaitu kekuasaan yang bertugas untuk  merealisasikan  politik  negara  yang  telah  ditentukan  ( verwezeblikking  van  de taak )”.
Komponen  pengaruh,  bahwa  penggunaan  wewenang  dimaksudkan  untuk mengendalikan  prilaku  subyek  hukum;  dasar  hukum  dimaksudkan,  bahwa wewenang  itu  haruslah  mempunyai  dasar  hukum,  sedangkan  komponen komformitas hukum dimaksud, bahwa wewenang itu haruslah mempunyai standar. Menurut Philipus M. Hadjon, ruang lingkup keabsahan tindakan pemerintahan dan Keputusan  Tata  Usaha  Negara  meliputi:  wewenang,  substansi  dan  prosedur. Wewenang  dan  substansi  merupakan  landasan  bagi  legalitas  formal.  Bagir  Manan menyatakan: Di bidang otonomi Perda dapat mengatur segala urusan pemerintahan dan  kepentingan  masyarakat  yang  tidak  diatur  oleh  pusat.  Di  bidang  tugas pembantuan  Perda  tidak  mengatur  substansi  urusan  pemerintahan  atau kepentingan  masyarakat.  Perda di  bidang tugas  pembantuan  hanya mengatur  tata cara  melaksanakan  substansi  urusan  pemerintahan  atau  suatu  kepentingan masyarakat.
Bahasan  mengenai  keabsahan  itu  sendiri  setara  jika  berbicara  mengenai keberadaan  hukum,  sebagaimana  pendapat  Sudikno  Mertokusumo  bahwa  hukum ada karena kekuasaan yang sah. Kekuasaan yang sahlah yang menciptakan hukum. Ketentuan-ketentuan  yang  tidak  berdasarkan  kekuasaan  yang  sah  pada  dasarnya bukanlah  hukum,  jadi  hukum  bersumber  pada  kekuasaan  yang  sah.  34  Sementara itu Bagir Manan menjelaskan, bahwa “wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan  kekuasaan  ( macht ).  Kekuasaan  hanya  menggambarkan  hak  untuk  berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban ( rechten  en  plichten ).”  Dalam  kaitan  dengan  otonomi  daerah,  hak  mengandung pengertian  kekuasaan  untuk  mengatur  sendiri  ( zelffregelen )  dan  mengelola  sendiri ( zelfhestuten ),  sedangkan  kewajiban  secara  horizontal  berarti  kekuasaan  untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk  menjalankan  pemerintahan  dalam  satu  tertib  ikatan  pemerintahan  Negara secara keseluruhan.
Secara  teoritis,  kewenangan  yang  bersumber  dari  peraturan  perundang- undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan yang sumbernya dari peraturan perundang-undangan disebut dengan kewenangan konstitusionalisme yang merupakan sejumlah ketentuan hukum yang tersusun  secara  sistematis  untuk  menata  dan  mengatur  struktur dan  fungsi-fungsi lembaga negara.
Dalam teori beban tanggung jawab, ditentukan oleh cara kekuasaan diperoleh, yaitu  pertama,  kekuasaan  diperoleh  melalui  attributie.  Setelah  itu  dilakukan pelimpahan dan dilakukan dalam dua bentuk yaitu delegatie dan mandaat. Di sisi lain  pelimpahan  wewenang  pusat  kepada  daerah  didasarkan  pada  teori

## 1,2,3 Universitas Muhammdiyah Mataram
kewenangan,  yaitu  pertama  kekuasaan  diperoleh  melalui  atribusi  oleh  lembaga negara  sebagai  akibat  dari  pilihan  sistem  pemerintahan,  setelah  menerima kewenangan atribusi berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 untuk kemudian dilakukan pelimpahan  ( afgeleid )  yang  dapat  dilakukan  melalui  dua  cara  yaitu  delegasi  dan mandat, delegasi dapat diturunkan kembali hanya sampai pada sub- sub delegasi.
Dalam  keterlibatan  dan  keterkaitan  permasalahan  ini  yang  mana  menjadikan suatu  kondisi  yang  menyedihkan  dikarenakan  tidak  bisa  sesuai  d  Berdasarkan uraian  diatas,  penulis  berpendapat  bahwa  keputusan  Majelis  Hakim  dalam menjatuhkan  putusan  terhadap  terdakwa  telah  sesuai  dengan  ketentuan  Undang- Undang. Karena tujuan dari hukuman itu sendiri untuk mendidik dan memperbaiki orang- orang yang sudah melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang lebih baik, sehingga sanksi tindakan sangat tepat untuk dijatukan kepada terdakwa.
Dalam  kasus  permasalahan  ini  juga  yang  mana  menjadikan  beberapa  orang yang terlibat untuk menjadi saksi dalam proses penyelidikan dugaan tindak pidana dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  membuat  dan/atau  menggunakan  produk  paten dengan judul “Perbaikan kontruksi sarang Laba-laba” (PKSLL) yang diketahui pada tahun 2021 yang bertempat di : Jl. Prof. Dr. Hamka kampus UNP Air tawar Padang Air  tawar  Barat  Padang  utara  Kota  Padang  dan  ditemukan  kembali  pada  tahun 2023  pada  Aplikasi  LPSE  (  Layanan  Pengadaan  Secara  Elektronik)  pada pembangunan gedung perkuliahan kampus Ulu Gadut Universitas Negeri Padang sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  161  Jo  160  huruf  a  Undang-  undang  No.  13 Tahun 2016 Tentang Paten.
Berikut yang menjadi saksi dalam penyelidikan :
1. DINDA  (Karyawan  PT.  Cipta  Anugerah  Indotama/Pemeriksa  Gambar-  gambar Shop  Drawing  Proyek  pembangunan  Gedung  FIS  Universitas  Negeri  Padang UNP)
2. ANDI  PANGERAN,  S.ST.  (Karyawan  PT.  Cipta  Anugerah  Indotama/Pemeriksa Gambar Desain Pembangunan Gedung FIS Universitas Negeri Padang UNP)
3. EKO  AGUS  PURNOMO  (Karyawan  PT.  Cipta  Anugerah  Indotama/Projek Manager  Pembangunan  Gedung  Perkuliahan  Kampus  Ulu  Gadut  Universitas Negeri Padang UNP)
4. ANDY  YAHYA  (Karyawan  PT.  Cipta  Anugerah  Indotama/Pembuatan  gambar Shop Drawing Pembangunan Gedung FIS dan Gedung Perkuliahan Kampus Ulu Gadut Universitas Negeri Padang UNP)
5. Ir.  PUGUH  IRYANTORO  (Karyawan  PT.  Cipta  Anugerah  Indotama/Pemeriksa Gambar  Shop  Drawing  Pembangunan  Gedung  Perkuliahan  Kampus  Ulu  Gadut Universitas Negeri Padang UNP)
6. SOEPRIJONO,  ST.  (Karyawan  PT.  Cipta  Anugerah  Indotama/Site  Manajer Pembangunan Gedung FIS Universitas Negeri Padang UNP)
7. KALLISTA RYANTORI (Komisaris PT. Cipta Anugerah Indotama Ahli waris dari

## 1,2,3 Universitas Muhammdiyah Mataram

## Saudara Ir. Ryantori Angka Raharja)
8. HADI WARDOYO (Direktur Utama PT. Cipta Anugerah Indotama)
9. SEBRI (Karyawan PT. Cipta Anugerah Indotama)

## KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:
1. Dalam  hal  ini  yang  mana  kasus  yang  mendasari  dengan  berpedoman  dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan Publik,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun  2017  Tentang  Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil.  Yang  mana  pada Perlindungan Hukum terkait Adanya Indikasi Penyalahgunaan Wewenang oleh Oknum  Pejabat/Pegawai  di  Dirjend  KI  Kemenkumham    dalam  Sengketa  Paten IDP  0018808  dengan  Nomor:  022/SHP-MENKOPOLHUKAM/SP/RYT/IX.2023 serta  Pembekuan  Surat  Paten  IDP  0018808  dengan  Nomor:  HKI.KI.05.09-05  dan juga  Pencabutan  surat  Pembekuan  dengan  Nomor:  HKI.3-KI.05.01-264.  (Cacat Hukum/ASPAL)  yang  mana  pada  Pendapat  Hukum  Paten  Kontruksi  Jaring Rusuk Beton (KJRB) yang memediasi dan terlibat dalam permasalahan ini.
2. Perlindungan hukum terkait adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dalam kasus ini  yang mana Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (MenkoPolhukam RI) memfasilitasi  untuk dapat melakukan penyelesaian  pada  kasus  penyalahgunaan  wewenang  dengan  memediasi  dan mengabulkan  permohonan  terkait  pencabutan  surat  No.  HKI.3-KI.05.01-264 tertanggal 24 Agustus 2022 yang diterbitkan dan ditandatangani Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang Kemenkumham   dicabut dan tidak berlaku lagi. Saran dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:
1. Pada saat  sekarang ini  negara kita  masih perlunya  literasi  terkait  dalam sebuah pemahaman  hukum  agar  tidak  menjadi  hal  yang  merugikan  semua  pihak  dan menjadi pemahaman juga sebagai individu sebagai tolak ukur yang memberikan manfaat  edukasi  kepada  masyarakat  agar  dapat  memahami  dalam  segi  aspek yang  terkait  dalam  perlindungan  hukum  pada  kasus  Paten  Konstruksi  Sarang Laba-laba.
2. Mediasi  dalam  permasalahan  ini  agar  dapat  dilakukan  dengan  seadil-adilnya sesuai  dengan  kaedah-kaedah  hukum  yang  berlaku  agar  tidak  merugikan masing-masing pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Fickar  Hadjar  ed.  ( 2 00 3 ) .   Pokok-Pokok  Pikiran  dan  Rancangan  Undang- Undang Mahkamah Konstitusi, KRHN dan Kemitraan, Jakarta A. Mukthie Fadjar, (2005). Tipe Negara Hukum, Bayumedia Publishing, Malang.

## 1,2,3 Universitas Muhammdiyah Mataram
Abdul Latif, (2014). Hukum Administrasi Prenada Media Group, Jakarta. Adami Chazawi, (2005). Pelajaran Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta. Ahmad  Sukarja,  ( 2 0 1 4 ) . Hukum  Tata  Negara  dan  Hukum  Administrasi  Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah, Jakarta Timur, Sinar Grafika.
Amil Ilyas. (2012) Asas-asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Pukap Indonesia Djoko P.A.F.  Lamintang.  ( 2011).  Dasar-Dasar  Hukum  pidana  Indonesia  Bandung:  Citra Aditya Bakti
Prakoso. (1988). Hukum Penitensier Di  Indonesia. Jakarta:  Liberty Fuad  Usfa. 2006 Pengantar Hukum pidana. Malang: UMM
R.  Soesilo.  (1995).  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  KUHP.  Bogor:  Politea Surat  Edaran  Nomor  2/SE/VII/2019  Tentang Kewenangan  Pelaksana  Harian dan Pelaksana tugas dalam Aspek Kepegawaian
UU No. 30 Th 2014 UU No.11 Th 2017 UU RI No. 25 2009 UU RI No. 5 Th 1986 Wirjono Prodjodikoro. (2003). Tindak-Tindak Pidana Tertentu  Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama.