Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia
Hendri Hermawan Adinugraha
Universitas Dian Nuswantoro Semarang, Jawa Tengah hendri.hermawan@dsn.dinus.ac.id

## Mila Sartika
Universitas Dian Nuswantoro Semarang, Jawa Tengah mila.sartika@dsn.dinus.ac.id

## Ana Kadarningsih
Universitas Dian Nuswantoro ana.kadarningsih@dsn.dinus.ac.id

## Abstract
The purpose of this study is to describe the concept and implementation of Halal tourism village. Because the concept of halal now has become a lifestyle for most of Indonesia’s population. This type of research is included in the category of  literature  research  which  is  the  writing  of  the  data  and  information  obtained from  reading  sources  such  as  from  books,  research  results,  journals  and  other literatures that still have relevance to this research topic. The results showed that the  tourism  sector  has  a  significant  contribution  to  improving  the  welfare  of  an area  or  country.  Halal  Tourism  Village  is  an  implementation  of  the  embodiment of  the  nuances  of  religiosity  that  is  covered  in  mu’amalah  aspect  as  the embodiment  of  socio-cultural  and  socio-economic  aspects  based  on  sharia principles. The phenomenon of Halal Tourism Village in Indonesia is now a proof of the  flexibility of  Islamic law in  the practical  level  of  current  lifestyle  through the integration of the halal and thoyyib values in the tourism sector to support the Islamic regional economy.
Keywords: halal, tourist village, and Halal tourist village.

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  tentang  konsep  dan implementasi desa wisata halal. Karena konsep halal sekarang ini sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penulisan kepustakaan yaitu penulisan yang data dan informasinya diperoleh  dari  sumber  pustaka  yang  berasal  dari  buku-buku,  hasil  penelitian, jurnal dan bahan-bahan bacaan lainnya yang masih ada relevansinya dengan topik penelitian  ini.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  sektor  pariwisata  memiliki kontribusi  yang  signifikan  terhadap  peningkatan  kesejahtraan  suatu  daerah ataupun  negara.  Desa  Wisata  Halal  merupakan  implementasi  perwujudan  dari nuansa  religiusitas  yang  tercakup  di  dalam  aspek  mu’amalah  sebagai pengejawantahan  aspek  kehidupan  sosial  budaya  dan  sosial  ekonomi  yang berlandaskan  prinsip-prinsip  syariah.  Fenomena  Desa  Wisata  Halal  di  Indonesia saat  ini  menjadi  salah  satu  bukti  fleksibilitas  hukum  Islam  dalam  tataran  praktis gaya  hidup  masa  kini  melalui  integrasi  nilai  halal dan  thoyyib  dalam  sektor pariwisata untuk menunjang perekonomian daerah yang islami.
Kata Kunci: halal, desa wisata, dan desa wisata halal.

## Pendahuluan
Dewasa  ini  konsep  halal  telah  dijadikan  tren  dalam  perkembangan ekonomi  islam  di  Indonesia,  mulai  dari  munculnya  produk  halal  (makanan  dan minuman),  halal  kosmetik,  halal  fashion  dan  halal  tourism  hingga  gaya  hidup ( halal lifestyle ). Konsep halal dalam bebagai bidang ekonomi tidak hanya menjadi tren  di  Indonesia  akan  tetapi  sudahmerambah  ke  negara  asing  yang  notabene bukan negara mayoritas berpenduduk muslim seperti Jepang, Australia, Thailand, Selandia Baru.
Data dari State of The Global Islamic Economy 2014- 2015 menyebutkan indikator  tren  bisnis  halal  terlihat  pada  lima  bidang  industri  terus  menunjukkan kemajuan.  Antara  lain  jasa  keuangan  islami  ( Islamic  finance ),  makanan  halal, busana  muslim,  media  dan  rekreasi  halal,  serta  farmasi  dan  kosmetik  halal. Sayangnya, Indonesia menempati urutan kesepuluh dari negara-negara pelaksana ekonomi Islam itu. Kesepuluh besar negara tersebut adalah Malaysia, Uni Emirat Arab,  Bahrain,  Oman,  Arab  Saudi,  Qatar,  Kuwait,  Yordania,  Pakistan  dan Indonesia.  Kondisi  ini  menandakan  bahwa  industri  halal  di  Indonesia  masih tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, bahkan dengan negara- negara  non  muslim.  Padahal  potensinya  begitu  besar.  Peringkat  tertinggi  untuk negara produsen makanan halal dikuasai  oleh Malaysia,  Brasil, Uni  Emirat  Arab dan Amerika Serikat (Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradj: 2015, 201).
Laporan  akhir  Kajian  Pengembangan  Data  Syariah  Kementerian Pariwisata  pada  tahun  2016  menunjukan  bahwa  ekonomi  Islam  adalah  bagian penting dari ekonomi global saat ini. Ada tujuh sektor ekonomi Islam  yang telah meningkat  secara  signifikan,  yaitu  kuliner,  keuangan  Islam,  industri  asuransi, fashion,  kosmetik,  farmasi,  hiburan,  dan  pariwisata.  Dimana    keseluruhan  sektor itu mengusung konsep halal dalam setiap produknya. Terdapat beberapa hal yang menjadi  motor  pertumbuhan  pasar  muslim  global,  yaitu  demografi  pasar  muslim yang  berusia  muda  dan  berjumlah  besar,  pesatnya  pertumbuhan  ekonomi  negara mayoritas  muslim  mendorong  tumbuhnya  bisnis  islami  salah  satunya  adalah wisata halal.
Berdasarkan  data  dari  Kementrian  Pariwisata  sektor  ekonomi  Islam  yang telah  mengalami  pertumbuhan  yang  signifikan  dalam  produk lifestyle di  sektor
pariwisata  adalah  pariwisata  syariah  (Dini  Andriani  dkk:  2015,  1-2).  Pariwisata secara  umum  merupakan  salah  satu  sektor  yang  memiliki  peran  penting  dalam pembangunan  ekonomi  suatu  wilayah.  Adanya  pengembangan  sektor  pariwisata diharapkan  dapat  mendorong  terjadinya  peningatan  kesejahteraan  masyarakat lokal  melalui  penyediaan  lapangan  kerja  bagi  masyarakat.  Tidak  hanya  itu, pengembanagan  pariwisata  juga  dapat  menumbuhkan  industri  pendukung  lain, sehingga dapat membangun integrasi baik antar sektor pariwisata ataupun dengan sektor lain di suatu wilayah.
Terkait dengan peranan sektor pariwisata, pengembangan sekor pariwisata tidak  hanya  mendukung  pembangunan  ekonomi  saja  melainkan  juga  dapat mendukung pembangunan dari aspek sosial dan budaya. Salah satu bentuk upaya dalam mendukung perkembangan sektor pariwisata adalah melalui pengembangan desa  wisata.  Pada  tahun  2011  jumlah  desa  yang  dikembangkan  menjadi  desa wisata  adalah  sebanyak  569  desa  yang  kemudian  meningkat    pada  tahun  2012 menjadi 978 desa wisata dan pada tahun 2013 menjadi 980 desa wisata.
Sementara itu pada tahun 2014 Kemenparekraf menargetkan pengembangan 2000 desa wisata di Indonesia. Peningkatan jumlah desa wisata di indonesia dapat dilihat pada gambar berikut:

## Gambar 1: Grafik Peningkatan Jumlah Desa Wisata di Indonesia
Tujuan dari pengembangan desa wisata tersebut adalah untuk membentuk masyarakat  yang  memahami  dan  sadar  mengenai  adanya  potensi  pariwisata  di wilayah  mereka  sendiri  sehingga  dapat  menciptakan  suatu  objek  wisata  yang kreatif.
Berdasarkan  data  tersebut  konsep  desa  wisata  halal  belum  banyak ditemukan  diberbagai  literatur.  Gagasan  tentang  desa  wisata  syariah  pada  akhir tahun  2015  telah  muncul  di  Bali.  Hal  ini  diungkapkan  oleh  Ketua  Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Bali, Dr Dadang Suherman, akan tetapi gagasan
ini  ditolak  oleh  masyarakat  Bali  sehingga  desa  wisata  syariah  di  pulau  Dewata tidak  dapat  diimplementasikan  karena  mayoritas  masyarakatnya  beragama  non muslim.
Bercermin  dari  kasus  tersebut    kami  memiliki  inisiatif  untuk  membuat konsep  desa  wisata  halal  dengan  mengesampingkan  istilah  atau  label  syariah. Karena  dinilai  terkesan  eksklusif.  Label  halal  kiranya  lebih friendly ditelinga masyarakat  indonesia.  Tulisan  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi akademik  serta  menambah  hazanah  keilmuan  ekonomi  Islam  pada  bidang halal lifestyle khususnya  pada  kajian  desa  wisata  yang  berbasiskan halal  product dan halal mindset .

## Pandangan Islam tentang Halal
Kata  “halal” merupakan kata  yang berasal  dari  bahasa Arab  yang berarti diijinkan atau sesuai dengan hukum. Selanjutnya, kata “haram” yang juga berasal dari  kosa  kata  Arab  mengandung  arti  lawan  dari  halal,  yakni  dilarang  atau  tidak sesuai dengan hukum (Yusuf Qardhawi: 2003, 31). Dengan kata lainhalal adalah sesuatu yangjika digunakan tidak mengakibatkan mendapatkan siksa (dosa). Halal merupakan segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi/digunakan.  Sedangkan  haram  adalah  sesuatu  yang  oleh  Allah, dilarang  dilakukan  dengan  larangan  tegas  di  mana  orang  yang  melanggarnya diancam  siksa  oleh  Allah  di  akhirat.  Sehingga  Wisata  halal  dapat  didefinisikan sebagai  tempat  wisata  yang  apabila  dikunjungi  tidak  mengakibatkan  mudhorot (dosa).  Karena,  menurut  Nabi  Muhammad  Saw.  mengkonsumsi  yang  haram menyebabkan  dosa  yang  dipanjatkan  tidak  akan  dikabulkan  dan  segala  amal ibadah  yang dilakukan tidak akan diterima oleh  Allah. Atas dasar itu, bagi  umat Islam,  sejalan  dengan  ajaran  Islam,  menghendaki  agar  segala  produk  yang  akan digunakan  dijamin  kehalalan  dan  kesuciannya.  Menurut  Islam  mengkonsumsi yang  halal,  suci  dan  baik  ( thayyib )  merupakan  perintah  agama  dan  hukumnya adalah wajib (Ma’ruf Amin: 2011, 43).
Sedangkan  produk  halal  menurut  Majlis  Ulama  Indonesia  (MUI)  adalah produk  yang  memenuhi  beberapa  kriteria  sebagai  berikut: (Tim  Penyusun:  2003, 2).
1) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi
2) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, antara lain bahan yang diambil dari organ manusia, kotoran, dan darah
3) Semua hewan halal yang disembelih sesuai dengan tuntunan syariat Islam
4) Seluruh penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan dan transportasi bahan tersebut bukan bekas dipakai untuk babi, kecuali setelah dibersihkan dengan tata cara syariat Islam
5) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamr.
Islam  memperkenalkan  konsep  halal,  haram  dan  mubazir  sebagai  prinsip dasar  dalam  mengatur  kebutuhan  hidup  manusia  baik  yang  bersifat dharuriyat (primer), hajiyat (sekunder) maupun tahsiniyat (tersier) (Muhammad: 2004, 152- 153).  Segmentasi  pasar  produk  halal  saat  ini  sangat  potensial,  perkiraan konsumennya  mencapaidua  miliar  Muslim  di  dunia  membutuhkan  produk  halal dan potensi produk halal global 600 miliar dolar AS dan meningkat 20-30 persen per tahun.
Adapun lembaga halal yang ada di Indonesia terdiri dari (1) LPPOM MUI: Lembaga  Pengkajian  Pangan  Obat-obatan  dan  Kosmetika  Majelis  Ulama Indonesia  (LPPOM  MUI)  berdiri  pada  6  Januari  1989.  Lembaga  ini  berfungsi melindungi konsumen Muslim dalam penggunaan produk-produk makanan, obat- obatan,  dan  kosmetik.  (2)  Badan  Halal  Dunia  (WHC)  atau World  Halal  Council (WHC)  berdiri  pada  1999  di  Jakarta  yang  diinisiasi  oleh  sejumlah  negara, termasuk Indonesia.Badan ini berfungsi sebagai federasi badan sertifikasi halal di seluruh  dunia  setelah  mendapat-  kan  penerimaan  internasional  dan  global  untuk sertifikasi dan akreditasi proses halal mereka.
Pengertian Wisata Syariah ( Halal Tourism )
Istilah wisata dalam Undang-Undang Republik  Indonesia adalah kegiatan perjalanan  atau  sebagian  dari  kegiatan  tersebut  yang  dilakukan  secara  sukarela serta  bersifat  sementara  untuk  menikmati  obyek  atau  daya  tarik.  Sedangkan, pariwisata  adalah  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  wisata,  termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.
Terminologi  wisata  syariah  di  beberapa  negara  ada  yang  menggunakan istilah  seperti Islamic  tourism,  halal  tourism,  halal  travel ,  ataupun as  moslem
friendly  destination .  Yang  dimaksud  syariah  adalah  prinsip-prinsip  hukum  Islam sebagaimana  yang  diatur  fatwa  dan/atautelah  disetujui  oleh  Majelis  Ulama Indonesia.  Istilah  syariah  mulai  digunakan  di  Indonesia  pada  industri  perbankan sejak  tahun  1992.  Dari  industri  perbankan  berkembang  ke  sektor  lain  yaitu asuransi syariah, pengadaian syariah, hotel syariah, dan pariwisata syariah.
Selain istilah wisata syariah, dikenal juga istilah halal tourism atau wisata halal.  Definisi  pariwisata  syariah  adalah  kegiatan  yang  didukung  oleh  berbagai fasilitas  serta  layanan  yang  disediakan  masyarakat,  pengusaha,  pemerintah,  dan pemerintah  daerah  yang  memenuhi  ketentuan  syariah  (Aan  Jaelani:  2017,  13). Pariwisata  syariah  dimanfaatkan  oleh  banyak  orang  karena  karakteristik  produk dan  jasanya  yang  bersifat  universal.  Produk  dan  jasa  wisata,  objek  wisata,  dan tujuan  wisata  dalam  pariwisata  syariah  adalah  sama  dengan  produk,  jasa,  objek dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Jadi pariwisata syariah tidak terbatas hanya pada wisata religi.
Definisi  wisata  syariah  lebih  luas  dari  wisata  religi  yaitu  wisata  yang didasarkan  pada  nilai-nilai  syariah  Islam.  Seperti  yang  dianjurkan  oleh World Tourism  Organization (WTO),  konsumen  wisata  syariah  bukan  hanya  umat muslim  tetapi  juga  non-muslim  yang  inginmenikmati  kearifan  local  (Riyanto Sofyan:  2012,  33). Wisata  syariah  merupakan  salah  satu  bentuk  wisata  berbasis budaya yang mengedepankan nilai-nilai dan norma syariat Islam sebagai landasan dasar.  Sebagai  konsep  baru  didalam  industri  pariwisata,  tentunya  wisata  syariah memerlukan pengembangan lebih lanjut serta pemahaman yang lebih lanjut serta pemahaman  yang  lebih  komprehensif  terkait  dengan  nilai-nilai  keislaman  yang diterapkan  didalam  kegiatan  pariwisata.  Dengan  penduduk  muslim  terbesar  di dunia  maka  Indonesia  merupakan  pasar  industri  wisata  syariah  terbesar  di  dunia dan  seharusnya  disadari  oleh  pelaku  bisnis  pariwisata  di  Indonesia  hal  ini dikarenakan  pengembangan  wisata  syariah  yang  berkelanjutan  akan  memberikan kotribusi  ekonomi  yang  cukup  signifikan  bagi  seluruh  pelaku  yang  terlibat  di dalamnya.
Konsep  wisata  syariah  adalah  sebuah  proses  pengintegrasian  nilai-nilai keislaman  kedalam  seluruh  aspek  kegiatan  wisata.  Nilai  syariat  islam  sebagai suatu kepercayaan dan keyakinan  yang dianut umat muslim menjadi acuan dasar dalam  membangun  kegiatan  pariwisata.  Wisata  syariah  memertimbangkan  nilai- nilai  dasar  umat  muslim  didalam  penyajian  mulai  dari  akomodasi,  restoran  yang
selalu  mengacu  kepada  norma-norma  keislaman  (Ade  Suherlan:  2015,  63). Konsep wisata syariah merupakan aktualisasi dari konsep ke-Islaman dimana nilai halal dan haram menjadi tolak ukur utama, hal ini berarti seluruh aspek kegiatan wisata  tidak  terlepas  dari  sertifikasi  halal  yang  harus  manjadi  acuan  bagi  setiap pelaku  pariwisata  (Sureerat  Chookaew,  Oraphan  Chanin,  Jirapa  Charatarawat, Pingpis  Sriprasert,  and  Sudarat  Nimpaya:  2015,  739). Konsep  wisata  Syariah dapat  juga  diartikan  sebagai  kegiatan  wisata  yang  berlandaskan  ibadah  dan dakwah  disaat  wisatawan  Muslim  dapat  berwisata  serta  mengagungi  hasil pencipataan  Allah  SWT  (tafakur  alam)  dengan  tetap  menjalankan  kewajiban sholat wajib sebanyak lima kali dalam satu hari dan semua ini terfasilitasi dengan baik  serta  menjauhi  segala  yang  dilarang  oleh-Nya  (Hairul  Nizam  Ismail:  2013, 397-405).
Hal  yang  fundamental  dari  wisata  syariah  tentunya  adalah  pemahaman makna halal disegala aspek kegiatan  wisata mulai  dari hotel, sarana transportasi, sarana  makanan  dan  minuman,  sistem  keuangan,  hingga  fasilitas  dan  penyedia jasa  wisata  itu  sendiri.  Sebagai  contoh  hotel  syariah  tidak  akan  menerima pasangan tamu yang akan menginap jika tamu tersebut merupakan pasangan yang bukan  muhrimnya  (tidak  dapat  menunjukkan  surat  nikah)  selain  itu  hotel  yang mengusung  konsep  syariah  tentunya  tidak  akan  menjual  minuman  beralkohol serta  makanan  yang  mengandung  daging  babi  yang  diharamkan  didalam  Islam. Selain itu pemilihan destinasi wisata yang sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam juga  menjadi  pertimbangan  utama  didalam  mengaplikasikan  konsep  wisata syariah, setiap destinasi wisata yang akan dituju haruslah sesuai dengan nilai-nilai keisalaman  seperti  memiliki  fasilitas  ibadah  masjid  maupun  mushola  yang memadai,  tidak adanya tempat kegiatan hiburan  malam  serta prostitusi,  dan juga masyarakatnya  mendukung  implementasi  nilai-nilai  Syariah  Islam  seperti  tidak adanya  perjudian,  sabung  ayam  maupun  ritual-ritual  yang  bertentangan  dengan ajaran Islam (Kurniawan Gilang Widagdyo: 2015, 74-75).

## Potensi Pariwisata Halal di Indonesia
Perkembangan wisata halal kedepannya dinilai menjanjikan dan potensial. Konsep pariwisata  halal  ini kedepannya  akan menjadi bisnis  yang banyak dilirik oleh para pelaku bisnis  wisata. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh
Utomo  pada  tahun  2014,  diketahui  bahwa  potensi  pariwisata  dinilai  baik  dan wisatawan  setuju  dengan  konsep  pariwisata  syariah.  Dari  segi  konsep,  48% responden  setuju  dengan  konsep  pariwisata  syariah.  Dari  segi  kebutuhan,  68% responden  menekankan  bahwa  pariwisata  syariah  memiliki  urgensi  yang  tinggi dalam  pelaksanaannya.  Dari  segi  kesesuaian,  60%  responden  setuju  bahwa pariwisata  syariah  sesuai  dengan  kondisi  masyarakat  Indonesia.  Berdasarkan  hal tersebut,  nilai  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  wisatawan  adalah  harapan  atas kenyamanan  dan  ketenangan  dalam  berwisata  tanpa  melupakan  nilai-nilai keislamannya. Nilai ini didukung dengan bertambahnya masyarakat middle class moslem yang  memiliki  kesadaran  tinggi  dalam  kehalalan  suatu  produk  (Haidar Tsany  Alim,  Andi  Okta  Riansyah,  Karimatul  Hidayah,  Ikhwanul  Muslim, Adityawarman: 2015, 5). Hal itu menjadikan pariwisata syariah memiliki potensi besar untuk dikembangkan mengikuti permintaan pasar yang ada.
Pengembangan  pariwisata  syariah  memerlukan  pengenalan  pasar pariwisata  syariah  yang  jelas  untuk  memancing  para  pelaku  bisnis  wisata  agar terlibat langsung ke industri. Selain itu, keberagaman destinasi wisata di Indonesia mendukung  pariwisata  syariah  walaupun  destinasi  yang  difokuskan  disini  masih terfokus  pada  wisata  religi  dan  destinasi  wisata  lainnya  yang  juga  didukung dengan fasilitas ibadah seperti Masjid (Unggul Priyadi: 2016, 94-95). Oleh karena itu,  desa  wisata  halal  bisa  menjadi  destinasi  baru  dalam  berwisata  untuk mengembangkan pariwisata halal di Indonesia.
Potensi jumlah wisatawan Indonesia dapat dilihat dari State of the Global Islamic  Economy  2013  Report ,  bahwa  tingkat  belanja  wisatawan  Indonesia mencapai 12,5 persen dari keseluruhan nilai belanja pariwisata dunia. Prosentase tersebut  belum termasuk belanja untuk  umrah dan haji.  Diperkirakan  pada  tahun 2018  belanja  wisatawan  muslim  untuk  keperluan  wisata  menembus  US$  181 miliar.  Tingkat  pertumbuhan  muslim  yang  beriwisata  di  dunia  lebih  banyak dibandingkan  tingkat  pertumbuhan  wisatawan  mancanegara  yang  lain.  Sebagai catatan, wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia mencapai 8,8 juta turis, dengan  total  US$  1,66  miliar.  Namun,  para  ahli  mengamati  industri  perjalanan dan pariwisata halal di  negara-negara non-muslim  lebih baik daripada di negara- negara muslim (Prasetyo Adi Sulistyono: 2018, 3).
Pertumbuhan  pariwisata  halal  ini  juga  memunculkan ghiroh dari  Negara lainnya.  Dubai  bercita-cita  menjadikan  Negaranya  sebagai  pusat  rujujukan
ekonomi  Islam  di  kancah  internasional,  Dubai  memiliki  strategi  ekonomi dibangun di atas tujuh pilar utama yaitu keuangan Islam, industri halal, pariwisata halal,  ekonomi  Islam  digital,  seni  dan  desain  Islam,  standarisasi  dan  sertifikasi ekonomi  Islam,  dan  pusat  internasional  untuk  informasi  dan  pendidikan  Islam. Bahkan,  pada  bulan  Maret  2016  Kroasia  telah  menjadi  tuan  rumah  pariwisata halal dan kongres perdagangan sebagai bagian dari perayaannya ulang tahun 100 tahun  dari  isu  “ Law  of  recognition  of  Islam  as  the  equal  religion  to  all  other religions ”.  Selanjutnya,  Pemerintah  Kordoba  telah  meluncurkan  proyek  yang disebut  “Cordoba  Halal”,  yang  merupakan  bagian  dari  Rencana  Strategis Pariwisata  Kordoba  yang  bertujuan  untuk  mengembangkan  pariwisata  halal  di kota Kordoba.
Pariwisata  di  Indonesia  saat  ini  mengalami  juga  mengalami  peningkatan seperti yang ditunjukkan pada grafik berikut ini:

## Gambar 2: Peningkatan Kunjungan Wisatawan Triwulan Ke-3 2015 YoY
Sumber: Asdep Penelitian Dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan 2015
Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa hingga periode Juli 2015 berada  pada  5.472.050  kunjungan  atau  meningkat  sebesar  +143.318  kunjungan dengan besaran +2,69% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hingga  periode  Agustus  2015  berada  pada  6.322.592  kunjungan  atau  meningkat sebesar +167.039 kunjungan dengan besaran +2,71% dibandingkan periode yang sama  pada  tahun  sebelumnya.  Hingga  periode  September  2015  berada  pada 7.191.771 kunjungan atau meningkat sebesar +244.922 kunjungan dengan besaran +3,53%  dibandingkan  periode  yang  sama  pada  tahun  sebelumnya  (Abdul  Kadir dkk: 2015, 11).
Pariwisata  Syariah  merupakan  tujuan  wisata  baru  di  dunia  saat  ini. Utilizing  the  World  Tourism  Organization (UNWTO)  menunjukkan  bahwa
wisatawan  muslim  mancanegara  berkontribusi  126  miliar  dolar  AS  pada  2011. Jumlah  itu  mengalahkan  wisatawan  dari  Jerman,  Amerika  Serikat  dan  Cina. Menurut data Global Muslim Traveler , wisatawan muslim Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang paling banyak berwisata. Namun, Indonesia tidak termasuk dalam  10  tempat  destinasi  kunjungan  muslim  (Akhmad  Saefudin:  2018).  Ironis, Indonesia tidak dapat dan bermayoritas muslim ini hanya menjadi konsumen saja.
Kemenparekraf RI sejauh ini telah mengembangkan dan mempromosikan usaha  jasa  di  bidang  perhotelan,  restoran,  biro  perjalanan  wisata  dan  spa  di  12 destinasi wisata syariah. Pengembangan tersebut dilakukan di sejumlah kota yakni Aceh,  Sumatera  Barat,  Riau,  Lampung,  Banten,  Jakarta,  Jawa  Barat,  Jawa Tengah,  Semarang,  Jawa  Timur,  NTB  serta  Sulawesi  Selatan  (Alamsyah,  I.  E: 2018). Provinsi Jawa Tengah dan Semarang merupakan salah satu destinasi wisata syariah  yang  mempunyai  banyak  obyek  obyek  wisata  yang  menarik  untuk dikunjungi.  Didukung  dengan  transportasi  yang  memadai,  obyek-obyek  wisata tersebut sangatmudah untuk dikunjungi.
Berbagai  upaya  dilakukan  untuk  mempersiapkan  produk  pariwisata  ini bersama pemangku kepentingan, salah satu cara memperkenalkan Wisata Syariah di Indonesia kepada masyarakat dan dunia Internasional, Kementerian Pariwisata dan  Ekonomi  Kreatif  bekerjasama  dengan  Majelis  Ulama  Indonesia menyelenggarakan  Global  Halal  Forum  bertema  “Wonderful  Indonesia  as Moslem  Friendly  Destination”  pada  30  Oktober  2013  di  JIExpo  Kemayoran, Jakarta.
Pentingnya  dikembangkan  potensi  wisata  syariah  disampaikan  Mantan Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  pada  saat  peluncuran  Gerakan  Ekonomi Syariah (GRES) di  kawasan silang Monas, tanggal  17 November 2013. Presiden Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan bahwa  Indonesia mempunyai  banyak  alasan  untuk  mengembangkan  potensi  wisata  syariah,  antara lain  keberadaan  ekonomi  syariah  penting  untuk  mengurangi  kerentanan  antara sistem  keuangan  dengan  sektor  riil,  sehingga  menghindari  penggelembungan ekonomi;  menghindari  pembiayaan  yang  bersifat  fluktuatif,  dan  dapat memperkuat pengaman sosial.
Upaya  yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan wisata syariah adalah  mempersiapkan  13    (tiga  belas)  provinsi  untuk  menjadi  destinasi  wisata syariah, yakni Nusa Tenggara Barat (NTB), Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera
Barat,  Riau,  Lampung,  Banten,  DKI  Jakarta,  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali. Namun dari ke-13 provinsi tersebut  yang  dinyatakan  siap  yaitu  Jakarta,  Jawa  Barat,  NTB,  Yogyakarta,  dan Jawa Timur.
Gambar 3. Destinasi Wisata Syariah di Indonesia
Meskipun  konsep  halal  sudah  menjadi  gaya  hidup  bagi  sebagian  besar penduduk Indonesia, namun wisata halal kurang berkembang di Indonesiadikarenakan  fasilitasi,  tidak  mudah  memastikan  makanan  halal, sertifikasi halal, dan promosi yang kurang. Hal tersebut tampak dari hasil laporan lembaga  riset  dan  pemeringkat  industri  pariwisata  halal Crescentrating bersama Master  Card,  Global  Muslim  Travel  Index (GMTI)  2015,  Indonesia  berada  di urutan  keenam  tujuan  wisata  halal  dunia,  di  bawah  Malaysia  dan  Thailand. Crescentrating menilai Indonesia harus berusaha lebih keras jikaingin melangkahi Malaysia dan Thailand dalam mengembangkan wisata halal.Menurut pendiri dan CEO Crescentrating Fazal Bahardeen bahwaIndonesia belum begitu agresif dalam mempromosikan wisata halal sepertinegara tetangga Malaysia dan Thailand.Indonesia  juga  belum  mengintegrasikan  promosi  pariwisata  halal  ke dalam program pariwisata nasional, dan membuat paket khusus wisata halal.
Fakta  yang  ada  pariwisata  syariah  di  Indonesia  pada  tahun  2013  yaitu hotel  syariah  besertifikat  baru  37  hotel.Sebanyak  150  hotel  menuju  operasional syariah.  Begitu  juga  dengan  restoran,  dari  2.916  restoran,  baru  303  yang bersertifikat  halal.  Sebanyak  1.800  mempersiapkan  diri  sebagai  restoran  halal. Sedangkan  tempat  relaksasi,  SPA  kini  baru  berjumlah  tiga  unit.  Sebanyak  29 sedang proses untuk mendapatkan sertifikat (Dini Andriani dkk: 2015, 16).

## Kerangka Konseptual Desa Wisata Halal
Desa  wisata  merupakan  suatu  wilayah  pedesaan  yang  memiliki  keunikan dan daya tarik yang khas (baik berupa daya tarik/keunikan fisik lingkungan alam pedesaan  maupun  kehidupan  sosial  budaya  kemasyarakatan),  yang  dikelola  dan dikemas  secara  alami  dan  menarik  dengan  pengembangan  fasilitas  pendukung wisata dalam suatu tata lingkungan yang harmonis dan pengelolaan yang baik dan terencana  Sehingga  daya  tarik  pedesaan  tersebut  mampu  menggerakkan kunjungan  wisatawan  ke  desa  tersebut,  serta  menumbuhkan  aktifitas  ekonomi pariwisata  yang  meningkatkan  kesejahteraan  dan  pemberdayaan  masyarakat setempat (Tim Penyusun:  2014, 14-15). Sedangkan  yang dimaksud dengan Desa Wisata  Menurut  Pariwisata  Inti  Rakyat  (PIR)  adalah  suatu  kawasan  pedesaaan yang  menawarkan  keseluruhansuasana  yang  mencerminkan  keaslian  perdesaaan baik  dari  kehidupansosial  ekonomi,  sosial  budaya,  adat  istiadat,  keseharian, memiliki  arsitektur  bangunan  dan  struktur  tata  ruang  desa  yang  khas,  atau kegiatan  perekonomian  yang  unik  dan  menarik  serta  mempunyai  potensi untukdikembangkannya  berbagai  komponen  kepariwisataan,  misalnya:  atarksi, akomodasi,  makanan-minuman,  dan  kebutuhan  wisata  lainnya  (Soetarso Priasukmana dan R. Mohamad Mulyadin: 2001, 38).  Desa wisata dalam konteks wisata pedesaan tersebut dapat disebut sebagai aset kepariwisataan yang berbasis pada  potensi  pedesaan  dengan  segala  keunikan  dan  daya  tariknya  yang  dapat diberdayakan dan dikembangkan sebagai produk wisata untuk menarik kunjungan wisatawan ke lokasi desa tersebut.
Pada  dasarnya,  tipologi  desa  wisata  didasarkan  atas  karakteristik  sumber daya  dan  keunikan  yang  dimilikinya  dapat  dikelompokkan  dalam  4  (empat) kategori, yaitu: (Dini Andriani dkk: 2015, 19-20).
Gambar 4.  Tipologi Desa Wisata
Keunikan sumber daya budaya lokal
Keunikan sumber
daya alam Perpaduan keunikan sumber daya budaya dan alam Keunikan aktifitas ekonomi kreatif
1) Desa  wisata  berbasis  keunikan  sumber  daya  budaya  lokal  (adat  tradisi kehidupan  masyarakat,artefak  budaya,  dsb)  sebagai  daya  tarik  wisata utama.  Yaitu  wilayah  pedesaan  dengan  keunikan  berbagai  unsur  adat tradisi  dan  kekhasan  kehidupan  keseharian  masyarakat  yang  melekat sebagai bentuk budaya masyarakat pedesaan, baik terkait dengan aktifitas mata pencaharian, religi maupun bentuk aktifitas lainnya.
2) Desa wisata berbasis keunikan sumber daya alam sebagai daya tarik utama (pegunungan,  agro/perkebunan  dan  pertanian,  pesisir-pantai,  dsbnya). Yaitu  wilayah  pedesaan  dengan  keunikan  lokasi  yang  berada  di  daerah pegunungan,  lembah,  pantai,  sungai,  danau  dan  berbagai  bentuk  bentang alam  yang  unik  lainnya,  sehingga  desa  tersebut  memiliki  potensi keindahan view dan lansekap untuk menarik kunjungan wisatawan.
3) Desa  wisata  berbasis  perpaduan  keunikan  sumber  daya  budaya  dan  alam sebagai daya tarik utama. Yaitu wilayah pedesaan yang memiliki keunikan daya tarik  yang merupakan perpaduan  yang kuat  antara keunikan sumber daya  wisata  budaya  (adat  tradisi  dan  pola  kehidupan  masyarakat)  dan sumber daya wisata alam (keindahan bentang alam/lansekap).
4) Desa  wisata  berbasis  keunikan  aktifitas  ekonomi  kreatif  (industri kerajinan,  dsb)  sebagai  daya  tarik  wisata  utama.  Yaitu  wilayah  pedesaan yang  memiliki  keunikan  dan  daya  tarik  sebagai  tujuan  wisata  melalui keunikan  aktifitas  ekonomi  kreatif  yang  tumbuh  dan  berkembang  dari kegiatan  industri  rumah  tangga  masyarakat  lokal,  baik  berupa  kerajinan, maupun aktifitas kesenian yang khas.
Adapun  desa  wisata  syariah  atau  desa  wisata  halal  merupakan  sebuah pemikiran  atau  gagasan  tentang  integrasi  antara  desa  wisata,  wisata  syariah  dan kearifan  lokal,  karakteristik  sumber  daya  dan  keunikan  yang  dimiliki  oleh  desa tertentu. Konsep  integrasi  pemikiran ini dapat  digambarkan pada  gambar  berikut ini:
Desa Wisata Konsep Desa Wisata Konsep Wisata Halal Kea rifan Lokal, Karakteristik Sumber Daya dan Keunikan Desa
Wisata Syariah/Halal Integrasi Integrasi
Gambar 5.  Integrasi Desa Wisata dan Desa Halal

## Implementasi Konsep Desa Wisata Halal
Masyarakat desa memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengelolaan proses  desa  wisata  halal.  Paradigma  baru  pada  kajian  desa  wisata  halal  (DWH) berkaitan  erat  mengenai  persoalan  manusia  dengan  masyarakat,  manusia  dengan alam,  bahkan  manusia  dengan  tuhan.  Hal  ini  menyangkut  berbagai  alasan  yaitu: (Unggul Priyadi, 122).
Berdasarkan  paradigma  baru  dalam  pembangunan  pariwisata  tersebut maka  urgensi  aspek  sumber  daya  manusia  sebagai  wisatawan  atau  sebagai  tuan rumah menjadi sangat relevan untuk menunjang keberhasilan pengelolaan daerah tujuan wisata (dalam hal ini desa wisata halal).
Selain  masyarakat  desa,  peran  pemerintah  juga  sangat  diperlukan  dalam mewujudkan DWH .  Hal  ini  selaras  dengan  tugas  utama  yang  harus  diemban Pemerintah  Desa,  yaitu  menciptakan  kehidupan  demokratis,  dan  memberikan pelayanan sosial  yang baik,  sehingga dapat  membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman dan berkeadilan (Moch. Solekhan : 2012, 75). Oleh
Pariwisata  bukanlah  suatu  kegiatan  yang berada  di  ruang  hampa  namun  bersentuhan langsung dengan hidup dan kehidupan
Pariwisata bersifat sangat dinamis dan kreatif
Pariwisata  tidaklah  eksklusif,  maksudnya pariwisata  tidak  hanya  menyangkut  suatu bangsa tertentu
Pariwisata  selalu  mempertemukan  dua  atau lebih kebudayaan nyang berbeda.
karena  itu,  idealnya  setiap  pemerintah/aparatur  desa  mampu  memberdayakan seluruh  potensi  masyarakatnya.  Menurut United  Nations tujuan  utama pemberdayaan  masyarakat  adalah  membangun  rasa  percaya  diri  masyarakat  dan rasa  percaya  diri  merupakan  modal  utama  masyarakat  untuk  berswadaya. Berdasarkan  perspektif  tersebut  maka  tujuan  dari  pemerintah  desa  dalam meningkatkan  keberdayaan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat hendaknya  dicapai  dengan  pembinaan  diberbagai  bidang,  dengan  adanya pembinaan diharapkan masyarakat bisa menjadi mandiri (Ita Ulumiyah, Juli Andi Abdul Gani, Lely Indah Mindarti: 2013, 45).
Pengembangan  menuju  DWH  menjadi  sangat  strategis  mengingat pengembangannya didasarkan pada alam, kearifan lokal ( ‘urf ) dan SDM setempat. Hubungan kearifan lokal ( ‘urf ) dalam sektor pariwisata merupakan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam rangka menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Misalnya dalam masyarakat yang tinggal di kawasan  objek  wisata  Toraja  Utara.  Kearifan  lokal  diwujudkan  dalam  bentuk mitos,  legenda,  adat,  tradisi,  kepercayaan,  relief-relief  yang  dipahatkan  rumah adat  Tongkonan,  peti  mati,  kain  tenun  dan  organisasi-organisasi  sosial  lainnya. Semua  hal  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  sumber  pendapatan  jika  dikemas dengan  “desa  wisata”.  Oleh  karenanya,  hal  ini  menjadikan  eksplorasi  dan pengembangan  desa  wisata  untuk  menghasilkan  produk-produk  kepariwisataan berkualitas  yang dikemas  secara syariah dan dilaksanakan sesuai dengan  kondisi sosial budaya ( ‘urf ) setempat yang dapat diakses dengan mudah karena didukung oleh infrastrukrur yang memadai (Unggul Priyadi: 152-153).
Contoh kongkrit implementasi DWH dapat dilihat di Desa Setanggor yang dirintis  oleh Ida  Wahyuni,  perempuan  ini  telah  menjadikan  Setanggor  sebagai Desa  Wisata  Halal  di  Lombok.  Berjarak  hanya  lima  kilometer  dari  Bandara Internasional  Lombok,  Desa  Setanggor  di  Kecamatan  Praya  Barat,  Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki potensi strategis untuk  menyambut  turis  yang  datang  dengan  segudang  ragam  wisata  yang disajikan. Dalam merintis desa wisata ini, Ida menolak segala bentuk macam riba. Ia  lebih  memilih  membangun  secara  perlahan  ketimbang  mengambil  pinjaman dengan  konsep  riba.  Kocek  sebesar  Rp  20  juta  untuk  pembangunan  fasilitas  ia
keluarkan  dari  kas  pribadinya.  Misinya  sederhana,  membangun  kesadaran masyarakat sekitar akan potensi desanya.
Semenjak  awal  mulanya,  Ida  telah  merancang branding desa  wisata  halal untuk  desa  Setanggor  ini.  Alasannya,  lantaran  citra  yang  kurang  baik  kerap dilontarkan  untuk  warga  Setanggor  akibat  sejumlah  aktifitas  negatif.  Karena dahulu  daerah  ini  dikenal  dengan  sebutan  Texas,  karena  banyak  yang  jual  tuak, tapi  Alhamdulillah  sekarang  sudah  pada  tutup.  Konsep  desa  wisata  halal Setanggor tergolong unik dan lengkap jika dibandingkan desa wisata yang sudah ada. Tercatat, 14 dusun yang ada di desa ini menawarkan masing-masing konsep wisata  yang  dikemas  dalam  sejumlah  paket  wisata.  Mulai  dari  wisata  budaya, wisata  pendidikan,  wisata  agrobisnis,  wisata  kuliner,  wisata  sosial,  dan  wisata religi. Wisata  religi  yang  berada  dalam  kemasan  DWH  sangat  menarik,  di  mana pengunjung  bisa  mengaji  ayat-ayat  suci  Al-Qur’an  di  tengah  hamparan  sawah yang  begitu  hijau  di  Dusun  Setanggor  Barat  I,  Setanggor.  Wisata  mengaji  di tengah  sawah  memberikan  pengalaman  baru  bagi  setiap  wisatawan  yang datang. Hal  ini  juga  selaras  dengan  program  “Magrib  Mengaji”  yang  diinisiasi oleh  Gubernur  NTB  TGH  Muhammad  Zainul  Majdi  (Muhammad  Nursyamsi: 2018).
Perkembangan  industri  halal  di  Indonesia  juga  mendapat  dukungan  dari Majlis  Ulama  Indonesia,  ini  dibuktikan  dari  terselenggaranya  Festival  Kawasan Halal Fair di  Plaza Semanggi,  sebagai  salah satu upaya dalam mewujudkan kota Jakarta sebagai destinasi wisata halal pada tanggal 9-18 Juni 2017. Bahkan baru- baru ini dukungan dari Lembaga Keuangan Syariahpun mulai berdatangan, misal Bank  BNI  Syariah  saat  ini  membidik  pengembangan  desa  wisata  bekerjasama dengan universitas- universitas di Pulau Jawa. Hal ini disampaikan oleh Abdullah Firman  Wibowo  (Direktur  Utama  BNI  Syariah),  ia  menilai  bahwa  Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal, salah  satunya adalah wisata halal. Lebih spesifiknya pihak BNI Syariah ingin membangun desa wisata halal  dengan  mengembangkan  budaya  masyarakat  sekitar.  Saat  ini  pihaknya sedang  menjajaki  kerjasama  dengan  Universitas  Gadjah  Mada  (UGM)  dan Universitas Islam Malang untuk pengembangan “Desa Wisata Hasanah”. Melalui program  “Desa  Wisata  Hasanah”ini,  BNI  Syariah  akan  melakukan  survei  ke beberapa desa binaan universitas yang dapat dikembangkan menjadi “Desa Wisata Halal” (Idealisa Masyrafina: 2018).
Terdapat  delapan  faktor  standar  pengukuran  pariwisata  syariah  dari  segi administrasi dan pengelolaannya untuk semua wisatawan yang hal tersebut dapat menjadi  suatu  karakteristik  tersendiri,  yaitu:  (Sureerat  Chookaew,  Oraphan Chanin, Jirapa Charatarawat, Pingpis Sriprasert, and Sudarat Nimpaya: 277-279).
1) Pelayanan  kepada  wisatawan  harus  cocok  dengan  prinsip  muslim  secara keseluruhan;
2) Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip Islam;
3) Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam;
4) Bangunan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam;
5) Restoran harus mengikuti standar internasional pelayanan halal;
6) Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi;
7) Ada  tempat-tempat  yang  disediakan  untuk  semua  wisatawan  muslim melakukan kegiatan keagamaan; dan
8) Bepergian  ke  tempat-tempat  yang  tidak  bertentangan  dengan  prinsip Islam.
Berdasarkan  beberapa  penelitian  dan  kajian  di  atas,  secara  konseptual konsep Desa Wisata Halal (DWH) dapat dilihat pada gambar berikut ini:

## Gambar 6. Konsep Desa Wisata Halal
Masyarakat desa berperan penting dalam pembentukan Desa Wisata Halal karena  sumber  daya  alam  dan  keunikan  tradisi  dan  budaya  yang  berdasarkan kearifan lokal melekat pada mereka dan hal ini merupakan unsur penggerak utama kegiatan  Desa  Wisata  Halal  yang  memiliki  nilai  islami.  Proses  pemberdayaan masyarakat  secara  teoritis  dapat  dilakukan  melalui  proses  emansipatif  yaitu  dari masyarakat,  oleh  rakyat  dan  untuk  masyarakat,  serta  didukung  oleh  pemerintah
DW H Restoran Halal 'Urf Halal Wisata: Religi dan Alam Penginapan Syariah Halal Lifesyle
bersama masyarakat (Arsiyah, Heru Ribawanto dan Sumartono: 2009, 373). Oleh karenanya,  apabila  masyarakat  diberdayakan  untuk  mengelola  suatu  aktivitas program  tertentu,  biasanya  masyarakat  pedesaan  mampu  mengatasi  persoalan yang  dihadapi  (Sutiyono:  2008).  Sebagaimana  dalam  program  aktivitas  Desa Wisata  Halal  yang  berbasis  kepada  kearifan  lokal.  Saat  ini  masyarakat  desa semakin  siap  dengan  sumber  daya  yang  dimiliki.  Kesiapan  mereka  dalam menangani  program  Desa  Wisata  Halal  disebabkan  oleh  beberapa  hal. Diantaranya  ialah  telah  banyak  bermunculan  desa  wisata  yang  dikelola  oleh Pemerintah  Desa  dan  trend  wisata  halal/wisata  syariah  yang  sedang  berkembang (naik daun).
Penerapan  konsep  “Desa  Wisata  Halal”  tergantung  pada  tingkat penerimaan  dan  dukungan  masyarakat  sekitar.  Karena  sifatnya  yang  emansipatif maka masyarakat lokal berperan sebagai tuan rumah dan menjadi pelaku penting dalam pengembangan Desa Wisata Halal dalam keseluruhan tahapan mulai tahap perencanaan,  pengawasan,  dan  implementasi.  Masyarakat  lokal  berkedudukan sama  penting  dengan  pemerintah  baik  di  tingkat  desa  maupun  daerah  dan  pihak swasta  sebagai  salah  satu  pemangku  kepentingan  dalam  implementasi  konsep Desa Wisata Halal.
Desa  Wisata  Halal  merupakan  sebuah  kawasan  pedesaan  yang  memiliki karakteristik  khusus  untuk  menjadi  daerah  tujuan  melihat,  mempelajari,  dan membeli  semua  produk/jasa  halal  di  sebuah  Desa.  Masyarakat  diajak  untuk berkreasi  menciptakan  wisata  dan  produk  halal  dari  potensi  yang  ada  di  Desa dilengkapi  dengan  keunikan  serta  nilai  sejarah  yang  ada  di  Desa.  Praktek  bisnis DWH  yang  dibimbing  oleh  visi  spiritual  diharapkan  mampu  mengantarkan seseorang  untuk  mencapai  makna,  tujuan  dan  nilai  yang  lebih  agung.  Diantara tujuan  berwisata  dalam  Al-Quran  adalah  1)  untuk  mengenal  Allah  SWT  sebagai Al-Khaliq dan meningkatkan nilai spiritual, 2) berbisnis, membuka peluang usaha sebagai  salah  satu  pemberdayaan  potensi  daerah,  dan  3)  menambah  wawasan keilmuan (Johar Arifin: 2015, 154-155).
Akhirnya,  jika  konsep  Desa  Wisata  Halal  sudah  terbentuk  dan diimplementasikan  maka  dengan  sendirinya  keindahan  alam  serta  kearifan  lokal di  desa  tersebut  juga  akan  mampu  menjadi  ciri  khas  yang  menambah  mashlahat bagi  masyarakat  setempat  dan  masyarakat  sekitar.  Oleh  karena  itu,  dilihat  dari beberapa  literatur  dan  teori  yang  sudah  dipaparkan,  seyogyanya  pelaksanaaan
program  Desa  Wisata  Halal  berdasarkan  keindahan  alam  dan  keunikan  kearifan lokal  dengan  basis  pemberdayaan  masyarakat  lokal  yang  berlandaskan  syariah bisa menjadi diversifikasi produk/jasa pariwisata syariah di Indonesia.

## Kesimpulan
Sektor  pariwisata  memiliki  kontribusi  yang  positif  dalam  meningkatkan perekonomian  suatu  daerah  ataupun  negara.  Wisata  halal  merupakan implementasi  perwujudan  dari  nuansa  religiusitas  yang  tercakup  di  dalam  aspek mu’amalah  sebagai  pengejawantahan  aspek  kehidupan  sosial  budaya  dan  sosial ekonomi  yang  berlandaskan  prinsip-prinsip  syariah.  Praktik  wisata  dalam perspektif syariah  senantiasa  dilandaskan terwujudnya  kebaikan  ( maslahah ) bagi masyarakat  baik  maslahat  di  dunia  maupun  di  akhirat  ( fi  ad-daraini )  secara agregat  serta  simultan.  Oleh  karena  itu,  dengan  adanya  Desa  Wisata  Halal  ini seyogyanya akan menjadi salah satu bukti fleksibilitas syariah Islam dalam tataran praktis  gaya  hidup  masa  kini  ( current  lifestyle )  melalui  integrasi  nilai halal dan thoyyib dalam  sektor  pariwisata  untuk  menunjang  perekonomian  daerah  yang barokah .

## Daftar Pustaka
Alim,  Haidar  Tsany,  dkk.  2015.  “Analisis  Potensi  Pariwisata  Syariah  dengan Mengoptimalkan  Industri  Kreatif  di  Jawa  Tengah  dan  Yogyakarta”.
Artikel. dikutip dari http://eprints.undip.ac.id/45828/1/Artikel.pdf.
Amin, Ma’ruf. 2011. Fatwa dalam Sistem Hukum Islam . Jakarta: Elsas.
Andriani,  Dini,  dkk.  2015. Laporan  Akhir  Kajian  Pengembangan  Wisata Syariah., Jakarta:  Deputi  Bidang  Pengembangan  Kelembagaan Kepariwisataan.
Arifin, Johar. 2015. “Wawasan Al-Quran dan Sunnah Tentang Pariwisata”. dalam Jurnal An-Nur . Vol. 4. No. 2.
Arsiyah,  Heru  Ribawanto  dan  Sumartono.  2009.  “Pemberdayaan  Masyarakat Dalam  Pembangunan  Ekonomi  Desa  (Studi  Kasus  Pemberdayaan Masyarakat Industri Kecil Krupuk Ikan di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo)”. Jurnal Wacana . Vol. 12. No. 2.
Chookaew,  Sureerat,  et  all.  2015.  “Increasing  Halal  Tourism  Potential  at Andaman  Gulf  in  Thailand  for  Muslim  Country”.  dalam Journal  of Economics, Business and Management. Vol. 3. No. 7.
Hidayat,  Asep  Syarifuddin  dan  Mustolih  Siradj.  2015.  “Sertifikasi  Halal  dan Sertifikasi  Non  Halal  pada  Produk  Pangan  Industri”.  dalam Jurnal Ahkam. Vol. XV. No. 2.
http://gayahidup.republika.co.id/berita/gaya-hidup/wisata- halal/17/01/18/ojyxnf384-membangun-wisata-tanpa-riba,  diakses  pada tanggal 12 Januari 2018.
http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/detil_page/8/24204,  diakses  pada tanggal 12 Januari 2018.
http://www.parekraf.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=814,  diakses  pada  tanggal  12 Januari 2018.
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/10/01/ox52at382- bni-syariah-kembangkan-desa-wisata-halal,  diakses  pada  tanggal  12 Januari 2018.
http://www.republika.co.id/berita/koran/islam-digest-koran/14/08/10/na385a- definisi-halal, diakses pada tanggal 12 Januari 2018.
http://www.republika.co.id/berita/koran/syariah/koran/14/06/12/n71rm615- wisata-syariah-butuh-dukungan-pemda.  diakses  pada  tanggal  12  Januari 2018.
Ismail, Hairul Nizam. 2013. “Islamic Tourism: the Inpacts To Malaysia’s Tourism Industry”.  dalam International  Conference  of  Tourism  Development (ICTD).
Jaelani,  Aan.  2017.  “Halal  tourism  industry  in  Indonesia:  Potential  and Prospects”. dalam Munich Personal RePEc Archive . Paper No. 76237.
Kadir,  Abdul,  dkk.  2015. Analisis  Kunjungan  Wisatawan  Mancanegara  Pada Kawasan  3  Great  Triwulan  III-2015. Jakarta:  Asdep  Penelitian  dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan.
Karim, Adiwarman Azhar. 2011. Ekonomi Mikro Islam . Jakarta: Rajawali Press.
Kemenparekraf.  2013. Indonesia  as  Moslem  Friendly  Destination. Jakarta: Kementrian Prawisista dan Ekonomi Kreatif.
Muhammad. 2004. Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam . Yogyakarta: BPFE.
Peraturan  Menteri  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  Indonesia  No.  2  Tahun  2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.
Priasukmana,  Soetarso  dan  R.  Mohamad  Mulyadin.  2001.  “Pembangunan  Desa Wisata:  Pelaksanaan  Undang-Undang  Otonomi  Daerah”.  dalam Info Sosial Ekonomi. Vol. 2. No. 1.
Priyadi,  Unggul.  2016. Pariwisata  Syariah  Prospek  dan  Perkembangan .
Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Qardhawi,  Yusuf.  2003. Halal  Haram  dalam  Islam. terj.  Wahid  Ahmadi  dkk . Solo: Era Intermedia.
Ridwan,  Masri,  Ach.  Fatchan,  I  Komang  Astina.  2016.  “Potensi  Objek  Wisata Toraja  Utara  Berbasis  Kearifan  Lokal  Sebagai  Sumber  Materi  Geografi Pariwisata”.  dalam Jurnal  Pendidikan:  Teori,  Penelitian,  dan Pengembangan . Volume: 1. Nomor: 1.
Saefudin,  Akhmad.  2015.  “Wisata  Berbasis  Syariah”.  dikutip  dari http://berita.suaramerdeka.com /smcetak/wisata-berbasis-syariah/ diakses pada tanggal 12 Januari 2018.
Sofyan, Riyanto. 2012. Prospek Bisnis Pariwisata Syariah . Jakarta: Republika.
Solekhan , Moch.  2012. Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa .  Malang:  Setara Press.
State  of  the  Global  Islamic  Economy  Report  2015/16 diakses  pada  tanggal  12 Januari 2018.
Suherlan,  Ade.  2015.  “Persepsi  Masyarakat  Jakarta  Terhadap  Islamic  Tourism”. dalam The Journal of Tauhidinomics. Vol. 1. No. 1.
Sulistyono,  Prasetyo  Adi.  2016.  “Analisis  Atribut  Islam,  Faktor  Pendorong  dan Faktor  Penarik  Terhadap  Motivasi  Wisatawan  Muslim  Berkunjung  ke Provinsi Aceh”. dalam Jurnal Ilmiah . dikutip dari http://download.portalgaruda.org/article.php?article=405038&val=6467. diakses pada tanggal 12 Januari 2018.
Sutiyono.  2008.  “Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Dalam  Pelaksanaan  Program Desa  Wisata  Di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta”.  dalam Laporan Pengabdian .  dikutip  dari  http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/3893.  diakses pada tanggal 12 Januari 2018.
Tim  Penyusun.  2003. Tanya  Jawab  Seputar  Produk  Halal .  Jakarta:  Departemen Agama.
Tim Penyusun. 2014. Laporan Akhir Kajian Pengembangan Desa Wisata di DIY . Yogyakarta: Dinas Pariwisata DIY.
Ulumiyah,  Ita,  dkk.  2013.  “Peran  Pemerintah  Desa  dalam  Memberdayakan Masyarakat  Desa  (Studi  pada  Desa  Sumberpasir  Kecamatan  Pakis Kabupaten Malang)”. Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol. 1. No. 5.
Undang-Undang No. 9 tahun 1990 Tentang Kepariwisataan.
Widagdyo, Kurniawan Gilang. 2015. “Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia”. dalam The Journal of Tauhidinomics. Vol. 1. No. 1.