PELANGGARAN HUKUM PEMALSUAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)
Toriqul Hidayat a , Siti Marwiyah b , Wahyu Prawesthi c , Subekti d , Dudik Djaja Sidarta e a Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Email: deriqbasel86@gmail.com b Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Email: sitimarwiah@gmail.com c Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Email: wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id d Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Email: subekti@unitomo.ac.id e Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Email: dudik.djaja@unitomo.ac.id
Naskah diterima: 26 Juli 2024; revisi: 1 Agustus2024; disetujui: 10 Agustus 2024 DOI: 10.55551/jip.v5i2.135

## Abstrak:
Penelitian  ini  berfokus  pada  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oleh  pelaku pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Pemalsuan  SKTM  merupakan tindak  pidana  yang  dapat  menyebabkan  ketidakadilan  dalam  distribusi  bantuan sosial dan  fasilitas lainnya  yang  seharusnya diterima  oleh  warga  yang  benar-benar membutuhkan  atau  kurang  mampu.  Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh meningkatnya  kasus  pemalsuan  Surat  Keterangan  Tidak  Mampu  (SKTM)  yang menunjukkan kelemahan dalam proses pembuatan dan penegakan hukumnya. Studi ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif  dengan  menganalisis  peraturan perundang-undangan  yang  terkait  dengan  isu  hukum  tentang  pemalsuan  surat keterangan  tidak  mampu.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  unsur pelaku  pidana  pemalsuan  SKTM  serta  sanksi  hukum  yang  dikenakan  kepada pelakunya  berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  lemahnya  pengawasan  administratif  dan  kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perbuatan pidana, serta rendahnya sanksi hukum menjadi  faktor  utama  tingginya  angka  pemalsuan  SKTM.  Sehingga  penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  solusi  untuk  memperkuat  sistem  verifikasi  dan meningkatkan  kesadaran  hukum  di  masyarakat  sehingga  mengurangi  kejadian pemalsuan SKTM di masa mendatang.
Kata kunci: Bantuan sosial; Pelanggaran Hukum; Pemalsuan SKTM

## PELANGGARAN HUKUM PEMALSUAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)
Toriqul Hidayat a , Siti Marwiyah b , Wahyu Prawesthi c , Subekti d , Dudik Djaja Sidarta e

## LATAR BELAKANG
Pemalsuan  surat  keterangan  tidak  mampu  merupakan  tindakan  yang  serius dan memiliki implikasi hukum yang signifikan. Surat keterangan tidak mampu adalah dokumen  resmi  yang  digunakan  untuk  mengakses  berbagai  bentuk  bantuan  sosial dan  keringanan  biaya  dari  pemerintah  maupun  lembaga  lainnya.  Ketika  surat  ini dipalsukan,  hal  itu  tidak  hanya  merugikan  pihak  yang  benar-benar  membutuhkan bantuan, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Dalam hal  ini  pemalsuan  terhadap  surat  keterangan  tidak  mampu  ataupun  (SKTM) merupakan  perbuatan  yang  melanggar  perundang-undangan  yang  ada,  termasuk dalam kuhp yaitu kasus ini melanggar pasal 263 kuhp. Dalam Pasal 263 ayat 1 disini dijelaskan  bahwa  pasal  ini    mengatur  pidana  tentang  setiap  orang  yang  telah membuat  surat  palsu.  Selanjutnya  ayat  (2)  KUHP  mengatur  tentang  perbuatan pemakain  surat  palsu,  Tindak  pidana  pemalsuan  surat  adalah  suatu  jenis pelanggaran  terhadap  kebenaran  serta  kepercayaan,  dengan  tujuan  untuk memperoleh  keuntungan  bagi  diri  sendiri  ataupun  dari  orang  lain  yang  akan menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun non materiil.
Akan tetapi, praktik pengunaan SKTM untuk mendapatkan bantuan hukum bisa saja  disalahgunakan,  dalam  pengalaman  peneliti,  masyarakat  yang  ingin  memiliki surat  keterangan  tidak  mampu  dengan  meminta  surat  keterangan  dari  pemerintah setempat  untuk  menyatakan  bahwa  seseorang  ataupun  keluarga  dari  golongan keluarga tidak mampu. Akan tetapi dalam praktiknya sering terjadi penyalahgunaan surat keterangan tidak mampu oleh individu yang tidak berhak. Hal ini pernah terjadi yaitu  ketika  seseorang  meminta  surat  keterangan  tidak  mampu  (sktm)  ke  aparatur desa di sekitar yang masih terdapat hubungan keluarga antara oknum pejabat desa dengan  seseorang  pemohon  tersebut  dan  meminta  agar  dibuatkan  bahwa  mereka dari kalangan tidak mampu untuk  mendapatkan beasiswa dari pemerintah, padahal kenyataannya mereka termasuk dari golongan orang yang mampu.
Penelitian  mengenai  pemalsuan  surat,  khususnya  SKTM,  penting  dilakukan untuk memahami modus operandi, motivasi pelaku, serta dampak yang ditimbulkan baik  bagi  individu  maupun  institusi  yang  terlibat 1 pemalsuan  dokumen  tidak  hanya merugikan  secara  materiil,  tetapi  juga  menurunkan  kepercayaan  masyarakat
1 Ul  Hosnah,  A.,  Ramadhoni,  R.,  &  Ahmad  Raihan,  I.  (2024).  PENERAPAN  PASAL  263  KUHP TENTANG PEMALSUAN SURAT: ANTARA KEPENTINGAN UMUM DAN HAK INDIVIDU. Journal of Law, Administration, and Social Science, 4(4).

## PELANGGARAN HUKUM PEMALSUAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)
Toriqul Hidayat a , Siti Marwiyah b , Wahyu Prawesthi c , Subekti d , Dudik Djaja Sidarta e
terhadap  institusi  yang  mengeluarkan  dokumen  tersebut.  Selain  itu,  penegakan hukum  terhadap  pemalsuan  surat  sering  kali  menghadapi  berbagai  tantangan, termasuk lemahnya pengawasan dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak hukum dan sosial dari tindakan pemalsuan. Seperti yang diungkapkan oleh Hakim 2 perlu  adanya  peningkatan  kesadaran  hukum  dan  penguatan  sistem administrasi  untuk  mencegah  dan  menindak  tegas  pemalsuan  surat.  Surat keterangan  tidak  mampu  (SKTM)  dapat  digunakan  sebagai  keperluan  lain  selain bantuan hukum, seperti pendidikan dan kesehatan. Di bidang kesehatan, perawatan serta pengobatan  gratis  tersedia  bagi  keluarga  miskin,  terutama  mereka  yang  tidak memiliki  jaminan  kesehatan  apapun.  Dalam  memperoleh  bantuan  hukum  di pengadilan,  pihak  yang  berperkara  dapat  menggunakan  SKTM  untuk  mengurangi biaya perkara dan  meminta bantuan hukum  kepada advokat atau lembaga bantuan hukum dari negara.
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  meningkatnya  kasus  pemalsuan  surat keterangan  tidak  mampu  yang  dilaporkan  di  berbagai  daerah.  Fenomena  ini menunjukkan  adanya  kelemahan  dalam  sistem  verifikasi  dan  penegakan  hukum yang  berkaitan  dengan  penggunaan  surat  keterangan  tidak  mampu.  Selain  itu, kurangnya  pemahaman  masyarakat  mengenai  konsekuensi  hukum  dari  tindakan pemalsuan  ini  juga  menjadi  faktor  pendorong  terjadinya  pelanggaran  sehingga masyarakat mempunyai niat buruk untuk berbuat pemalsuan tersebut.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  berbagai  aspek  hukum  yang mengatur  pemalsuan  surat  keterangan  tidak  mampu,  termasuk  bagaimana  unsur seseorang  sebagai  pelaku  pemalsuan  surat  keterangan  tidak  mampu  serta bagaimana  sanksi  bagi  pelaku  pemalsuan  surat  keterangan  tidak  mampu  menurut KUHP.  Melalui  penelitian  ini,  diharapkan  dapat  ditemukan  solusi  yang  dapat memperkuat  sistem  verifikasi  dan  meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat, sehingga dapat mengurangi terjadinya pemalsuan surat keterangan tidak mampu di masa  mendatang.  Kewajiban  negara  tertuang  dalam  peraturan  perundang- undangan  tentang  bantuan  hukum.  Sebagai  harga  demokrasi  yang  harus  dibayar, pelaksanaan bantuan hukum ini tentunya harus dikawal oleh semua pihak. Dengan demikian, akses keadilan bagi masyarakat miskin dapat tercapai.
2 Sari, F., Widowaty, Y., & Joko Suryono, L. (2020). Penegakan Hukum Pemalsuan Surat Disebabkan Penyerobotan Hak Atas Tanah. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), 1(3).

## PELANGGARAN HUKUM PEMALSUAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)
Toriqul Hidayat a , Siti Marwiyah b , Wahyu Prawesthi c , Subekti d , Dudik Djaja Sidarta e

## METODE
Metode yang digunakan dalam proposal penelitian ini adalah metode normatif, yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  mengkaji  semua  peraturan  perundang- undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Jenis penelitian yang digunakan  dalam  penulisan  hukum  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  yang berfokus  pada  hukum  positif.  Penelitian  hukum  normatif  melibatkan  analisis peraturan  perundang-undangan  sebagai  bahan  hukum  utama,  yang  didukung  oleh buku-buku,  pendapat  para  ahli,  media  massa,  surat  kabar,  dan  majalah  sebagai bahan hukum sekunder.

## ANALISIS DAN DISKUSI
Unsur  Seseorang  Sebagai  Pelaku  Pidana  Pemalsuan  Surat  keterangan  Tidak Mampu (SKTM).
Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  adalah  bagian  integral  dari sistem hukum pidana yang menetapkan larangan dan kewajiban, serta menetapkan hukuman  pidana  bagi  pelanggarannya.  KUHP  juga  mengatur  kapan  dan  dalam situasi  apa  hukuman  pidana  diberlakukan,  serta  prosedur  pelaksanaannya.  Ini adalah  bagian  dari  sistem  hukum  yang  diberlakukan  oleh  negara  untuk  menjaga keadilan  dan  ketertiban  masyarakat.  Pada  saat  sekarang  ini,  kecendrungan  dalam masyarakat untuk menuntut profesionalisme dalam bekerja. Tidak jarang seseorang dengan  mudah  mengatakan  bahwa  yang  penting  profesional 3 .  Perbuatan  terlarang ini  sering  disebut  sebagai  perbuatan  pidana  ( strafbar  feit )  atau  perbuatan  pidana, yaitu  perbuatan  yang  memenuhi  kompleksitas  seluruh  unsur  hukum.  Kejahatan selalu  diwujudkan  dalam  bentuk  hukuman  yang  mengandung  unsur  subjektif  yang berkaitan  dengan  pertanggungjawaban  pidana  dan  unsur  objektif  yang  berkaitan dengan  perilaku  kriminal.  Yang  merupakan  pengertian  hukum  dari  suatu  kejahatan tertentu adalah unsur-unsur kejahatan tersebut 4
Dalam  konteks  pemalsuan  Surat  Keterangan  Tidak  Mampu  (SKTM),  tindakan ini  sering  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  keuntungan  atau  fasilitas tertentu  yang  seharusnya  hanya  diberikan  kepada  individu  yang  benar-benar
3 Marwiyah, S., Cornelis, V. I., & Rubaie, A. (2022). PERSPEKTIF ETIKA TERHADAP ORGANISASI PROFESI  NOTARIS  DALAM  RELASINYA  DENGAN  EKSPEKTASI  MEWUJUDKAN  PROFESI NOTARIS YANG BERWIBAWA. JURNAL HUKUM Dan KENOTARIATAN, 6(1).
4 Chazawi,  Adami,  Ferdian,  &  Ardi.  (2014).  Tindak  Pidana  Pemalsuan :  Tindak  Pidana  yang Menyerang  Kepentingan  Hukum  Terhadap  Kepercayaan  Masyarakat  Mengenai  Kebenaran  Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan. PT RajaGrafindo Persada.

## PELANGGARAN HUKUM PEMALSUAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)
Toriqul Hidayat a , Siti Marwiyah b , Wahyu Prawesthi c , Subekti d , Dudik Djaja Sidarta e
berhak. Pemalsuan SKTM bisa melibatkan pembuatan surat baru yang menyatakan bahwa  seseorang  berada  dalam  kondisi  ekonomi  yang  tidak  mampu,  padahal kenyataannya  berbeda.  Selain  itu,  pemalsuan  juga  bisa  dilakukan  dengan  meniru SKTM yang sah milik orang lain dan mengubah beberapa rincian agar terlihat seperti dokumen  asli  yang  baru.  Proses  pemalsuan  SKTM  tidak  hanya  melibatkan pembuatan  dokumen  palsu,  tetapi  juga  dapat  melibatkan  kolusi  dengan  pejabat berwenang  yang bertugas  mengeluarkan  SKTM,  sehingga  dokumen  palsu  tersebut tampak  sah  dan  valid.  Tindakan  seperti  ini  bertentangan  dengan  prinsip  keadilan dan  merugikan  mereka  yang  benar-benar  membutuhkan  bantuan  yang  diberikan melalui SKTM. Sehingga Hal ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan dan menjaga  integritas  dokumen  resmi  untuk  memastikan  bahwa  bantuan  sosial  serta fasilitas lainnya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya.
Unsur-unsur  dari  tindak  pidana  pemalsuan  surat  menurut  Pasal  263  ayat  1 KUHP mencakup, pertama-tama, unsur-unsur yang berkaitan dengan subjek hukum perseorangan ( natuurlijke persoon ) dari tindak pidana tersebut. Atau menjadi alamat yang  diwajibkan  oleh  undang-undang  yang  berkaitan  dengan  kejahatan.  Dalam  hal ini,  yaitu  pasal  263  ayat  (1)  KUHP  tidak  mewajibkan  pelaku  memiliki  sifat-sifat tertentu  untuk  melakukan  kejahatan,  sehingga  dapat  mencakup  siapa  saja.  Kedua, syarat  memalsukan  atau  memalsukan  surat,  yaitu  mengungkapkan  pikiran  dengan kata-kata,  ketika  apa  yang  tertulis  bertentangan  dengan  fakta,  atau  meniru  surat yang sudah ada sebelumnya menjadi surat yang benar 5 Ketiga, unsur tersebut harus dapat  menimbulkan  hak,  perjanjian,  atau  keringanan,  atau  digunakan  sebagai  alat bukti dalam suatu hal. Surat tersebut harus menimbulkan akibat tertentu berupa hak seseorang,  baik itu  hak  pelaku  sendiri  atau orang lain,  atau  menciptakan perikatan antara individu,  baik  antara  pelaku  dan  orang  lain  atau  antar  orang lain.  Selain itu, surat tersebut dapat menghapuskan utang, baik utang pelaku sendiri atau orang lain, atau  digunakan  sebagai  bukti  atas  suatu  hal.  Ini  merupakan  unsur  objektif  yang menunjukkan  bahwa  surat  tersebut  dapat  memiliki  nilai  guna  bagi  pembuat, penerima, atau pengguna surat tersebut. Keempat, unsur kesengajaan, yaitu unsur yang  menunjukkan  bahwa  kesalahan  bentuk  dalam  teks  tersebut  memang disengaja.  Artinya,  ketika  pelaku  melakukan  suatu  tindakan,  dia  mengetahui  dan berkehendak  ( weten  en  willens )  dari  tindakan  tersebut  dan  akibat  dari  tindakan
5 Susanto,  E.  A.,  Gunarto,  &  Maryanto.  (2018).  Pertanggungjawaban  Pidana  Yang  Memakai  Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat ( 2) KUHP . Jurnal Daulat Hukum, 1(1).

## PELANGGARAN HUKUM PEMALSUAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)
Toriqul Hidayat a , Siti Marwiyah b , Wahyu Prawesthi c , Subekti d , Dudik Djaja Sidarta e
tersebut.  Unsur  tujuan  serupa,  yang  mengindikasikan  bahwa  pembuat  undang- undang  mengharapkan  adanya  kesengajaan  ( opzet  als  oogmerk ),  yaitu  niat  untuk mencapai  suatu  tujuan  tertentu  (dikenal  juga  sebagai  dolus  directus).  Dengan demikian,  niat  pelaku  tidak  hanya  diarahkan  pada  tindakannya,  tetapi  juga  pada konsekuensi  dari  tindakannya.  Kelima,  syarat  untuk  menggunakan  atau memerintahkan orang lain untuk menggunakannya, yaitu pelaku bermaksud menulis untuk  dirinya  sendiri  atau  memerintahkan  orang  lain  untuk  menggunakannya. Artinya,  pelaku  dengan  sengaja  menggunakan  surat  yang  isinya  tidak  benar  atau dipalsukan, dengan mengetahui bahwa surat tersebut tidak benar atau palsu, namun tetap  menggunakannya  seolah-olah  surat  tersebut  asli.  Ini  dianggap  sebagai tindakan  pemalsuan.  Selain  itu,  unsur  keenam  mencakup  kemungkinan  kerugian yang  dapat  ditimbulkan  jika  surat  tersebut  digunakan,  termasuk  potensi  kerugian materiil  atau  ekonomis  bagi  pihak  lain  selain  pelaku.  Hal  ini  terkait  dengan  unsur sebelumnya, bahwa surat yang dipalsukan haruslah surat yang dapat menimbulkan hak,  perjanjian,  atau  pembebasan  utang,  atau  digunakan  sebagai  bukti,  yang menunjukkan bahwa kerugian yang mungkin terjadi adalah kerugian yang signifikan atau memiliki nilai ekonomi 6
Selanjutnya, unsur-unsur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa objek  pemalsuan  yang  diatur  dalam  Pasal  263  ayat  (1)  KUHP  adalah  surat-surat biasa,  sedangkan  Pasal  264  ayat  (1)  KUHP  mencakup  jenis  surat  yang  berbeda, dimana  objek  pemalsuan  mencakup  dokumen-dokumen  penting  seperti  kontrak nyata,  surat  utang  negara,  dokumen  dari  institusi  publik,  serta  surat-surat  dan catatan resmi lainnya. Namun, pembahasan dalam artikel ini terbatas pada kontrak nyata.  Berdasarkan  proses  pembuatannya,  dokumen  asli  dibagi  menjadi  dua  jenis yaitu  dokumen  asli  yang  dibuat  oleh  pejabat  publik  (openbaar  ambtenaar)  dan dokumen  asli  yang  dibuat  oleh  pejabat  atau  orang  lain  yang  bukan  pejabat  publik (ambtenaren  of  personen).  Terdapat  perbedaan  dalam  batasan  jenis  surat  antara Pasal  263  ayat  (1)  KUHP  dan  Pasal  264  ayat  (1)  KUHP,  meskipun  unsur  subjektif dan objek tindakannya, yaitu pembuatan atau pemalsuan surat, tetap sama. Dalam konteks ini, penting untuk menekankan bahwa, meskipun KUHP mengatur berbagai pasal mengenai delik pemalsuan surat, fokus utama adalah pada esensi objek delik, yaitu  surat  itu  sendiri,  baik  dalam  bentuk  surat  biasa  maupun  surat  otentik.  Yang
6 Ibid

## PELANGGARAN HUKUM PEMALSUAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)
Toriqul Hidayat a , Siti Marwiyah b , Wahyu Prawesthi c , Subekti d , Dudik Djaja Sidarta e
dilarang  secara  hukum  adalah  tindakan  membuat  atau  memalsukan  surat  tersebut. Analisis mendalam terhadap konsep ini akan menjadi fokus utama dari tulisan yang sedang dibahas.

## Sanksi  Bagi  Pelaku  Pemalsuan  Surat  Keterangan  Tidak  Mampu  (SKTM) Menurut KUHP.
Dalam sistem hukum di Indonesia, tindak pidana pemalsuan surat ( valschheid in  geschriften )  diatur  dalam  Buku  II  Bab  XII  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP).  Ketentuan  ini  menjadi  dasar  untuk  menghukum  individu  yang  terbukti melakukan pemalsuan. Pasal 263 hingga Pasal 276 KUHP secara khusus mengatur tindak  pidana  ini,  dengan  Pasal  263  dan  Pasal  264  sebagai  pasal  utama  yang menangani  kasus-kasus  pemalsuan  surat.  Kedua  pasal  tersebut  mencakup  unsur- unsur  seperti  pembuatan  surat  palsu,  pemalsuan  surat  yang  seolah-olah  asli,  atau penggunaan  surat  palsu  untuk  menipu  atau  mendapatkan  keuntungan  tidak  sah. Sanksi  adalah  hukuman  yang  diberikan  kepada  individu  yang  melakukan  tindak kriminal,  seperti penjara  atau  hukuman  lainnya  dari  pihak  berwenang.  Hukuman  ini berfungsi  sebagai  jaminan  untuk  mengendalikan  perilaku  pelaku.  Sanksi  dibuat sebagai  ancaman  terhadap  kebebasan  individu  untuk  memastikan  bahwa  tindakan tersebut  dapat  dianggap  sebagai  cara  mendidik  seseorang  yang  melakukan kejahatan  atau  pelanggaran  yang  mengganggu  atau  membahayakan  kepentingan umum. 7 Aturan  yang  terperinci  ini  memberikan  landasan  kuat  bagi  penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan surat. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai sanksi  yang  dapat  dikenakan  kepada  pelaku  pemalsuan  SKTM  berdasarkan ketentuan KUHP:
a.  Pasal 263 KUHP
1)  Pasal 263 Ayat 1
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Indonesia  mengatur  secara khusus  mengenai  tindak  pidana  pemalsuan  surat  atau  dokumen.  Menurut ketentuan  ini,  siapa  pun  yang  membuat  surat  palsu  atau  memalsukan  surat yang  dapat  menimbulkan  hak-hak  tertentu,  mengikatkan  seseorang  dalam perikatan,  atau  membebaskan  seseorang  dari  kewajiban  hutang,  atau  yang digunakan sebagai bukti dari suatu perbuatan hukum, dapat dikenakan sanksi
7 I Kadek Candra Karunia Bagiarta Putra Sugiantara, I Nyoman Gede Sugartha, Ida Ayu Put Widiati (2021),  SANKSI  PIDANA  TERHADAP  PELAKU  PEMALSUAN  SURAT  RAPID  TEST  DI  MASA PANDEMI COVID-19. PREFERENSI. Jurnal Preferensi Hukum. 2(3)

## PELANGGARAN HUKUM PEMALSUAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)
Toriqul Hidayat a , Siti Marwiyah b , Wahyu Prawesthi c , Subekti d , Dudik Djaja Sidarta e
pidana. Pelaku pemalsuan ini dapat dijatuhi hukuman penjara dengan durasi maksimal  hingga  6  tahun.  Lebih  lanjut,  Pasal  263  KUHP  juga  mencakup penggunaan  surat  atau  dokumen  palsu  tersebut.  Jika  seseorang menggunakan  surat  palsu  dengan  tujuan  untuk  menipu  pihak  lain,  mereka juga  dapat  dikenakan hukuman  yang  sama  dengan  pelaku  pemalsuan,  yaitu pidana  penjara  paling  lama  6  tahun 8 .  Ini  menunjukkan  bahwa  baik  tindakan pemalsuan  maupun  penggunaan  dokumen  palsu  dengan  maksud  menipu merupakan  tindakan  yang  sama-sama  serius  di  mata  hukum  dan  dikenakan sanksi yang setara.

## 2)  Pasal 263 Ayat 2
Dinyatakan bahwa siapa pun yang menggunakan surat palsu seolah-olah asli dengan  tujuan  menipu  dapat  dikenakan  hukuman  yang  sama  seperti  pelaku pemalsuan, yaitu pidana penjara maksimal 6 tahun.
3)  Pasal 263 Ayat 3
Mengatur  bahwa  jika  tindak  pidana  tersebut  dilakukan  oleh  orang  yang memegang  jabatan  umum  atau  memiliki  wewenang  untuk  mengeluarkan surat resmi, maka hukuman dapat ditingkatkan menjadi pidana penjara paling lama 8 tahun.

## b.  Pasal 264 KUHP
Pasal  264  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Indonesia menetapkan  bahwa  pemalsuan  dokumen  resmi,  khususnya  surat-surat  resmi, merupakan pelanggaran yang dianggap lebih serius. Ketentuan ini menegaskan bahwa tindakan pemalsuan terhadap dokumen-dokumen resmi, seperti akta-akta autentik,  surat  utang,  atau  surat  kredit  bank,  merupakan  pelanggaran  hukum yang  serius.  Akta  otentik  adalah  dokumen  resmi  yang  dibuat  sesuai  dengan ketentuan  hukum,  baik  oleh  atau  di  hadapan  pejabat  yang  memiliki  wewenang untuk  itu,  biasanya  di  tempat  di  mana  perjanjian  atau  transaksi  tersebut  terjadi. Jenis  dokumen  ini  umumnya  berbentuk  perjanjian  dan  terkait  dengan kesepakatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam masyarakat 9 Pelaku  yang  terlibat  dalam  pemalsuan  dokumen-dokumen  resmi  ini
8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2021). https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab- undang-undang-hukum-pidana/detail
9 Marwiyah, S., Cornelis, V. I., & Rubaie, A. (2022). PERSPEKTIF ETIKA TERHADAP ORGANISASI PROFESI  NOTARIS  DALAM  RELASINYA  DENGAN  EKSPEKTASI  MEWUJUDKAN  PROFESI NOTARIS YANG BERWIBAWA. JURNAL HUKUM Dan KENOTARIATAN, 6(1).

## PELANGGARAN HUKUM PEMALSUAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)
Toriqul Hidayat a , Siti Marwiyah b , Wahyu Prawesthi c , Subekti d , Dudik Djaja Sidarta e
dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara dengan durasi maksimal hingga 8 tahun.
Selain  itu,  Pasal  264  KUHP  juga  mencakup  tindakan  penggunaan  surat-surat resmi  yang  telah  dipalsukan.  Jika  seseorang  menggunakan  dokumen-dokumen resmi palsu tersebut dengan tujuan untuk menipu atau memperoleh keuntungan secara  tidak  sah,  mereka  akan  dikenakan  sanksi  yang  sama  dengan  pelaku pemalsuan.  Hukuman  untuk  tindakan  penggunaan  surat  resmi  palsu  ini  juga berupa  pidana  penjara  paling  lama  8  tahun.  Dengan  demikian,  baik  tindakan memalsukan  maupun  menggunakan  surat  resmi  palsu  dengan  maksud  menipu diatur  dengan  sanksi  yang  tegas  dalam  hukum  pidana  Indonesia,  menunjukkan keseriusan pelanggaran ini di mata hukum.

## c.  Pasal 266 KUHP
Pasal  266  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Indonesia mengatur  tentang  pelanggaran  terkait  penyisipan  informasi  yang  tidak  benar dalam  dokumen  resmi.  Dokumen  resmi  tersebut,  seperti  akta  kelahiran,  akta notaris,  atau  perjanjian  yang  dibuat  di  hadapan  pejabat  berwenang,  memiliki kekuatan hukum yang tinggi. Jika seseorang memasukkan keterangan yang tidak benar  atau  palsu  ke  dalam  dokumen  semacam  ini,  tindakan  tersebut  dapat menimbulkan  kerugian  yang  signifikan,  baik  secara  materiil  (berupa  kerugian finansial atau harta benda) maupun imateriil (seperti kerugian reputasi atau hak- hak non-materi lainnya).
Menurut  ketentuan  dalam  pasal  ini,  pelaku  yang  terbukti  melakukan  tindakan tersebut  dapat  dikenakan  hukuman  pidana  berupa  penjara  dengan  durasi maksimal  hingga  7  tahun.  Ini  menunjukkan  bahwa  tindakan  memasukkan keterangan  palsu  ke  dalam  akta  autentik  dianggap  sebagai  pelanggaran  hukum yang serius.
Lebih  lanjut,  Pasal  266  KUHP  juga  mencakup  penggunaan  akta  autentik  yang mengandung  keterangan  palsu.  Jika  seseorang  menggunakan  dokumen  resmi yang  telah  dipalsukan  dengan  maksud  untuk  menipu  pihak  lain  atau  untuk memperoleh  keuntungan  secara  tidak  sah,  tindakan  ini  juga  termasuk  dalam lingkup  pasal  ini  dan  dapat  dikenakan  hukuman  yang  sama.  Hukuman  untuk penggunaan akta dengan keterangan palsu tersebut juga berupa pidana penjara

## PELANGGARAN HUKUM PEMALSUAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)
Toriqul Hidayat a , Siti Marwiyah b , Wahyu Prawesthi c , Subekti d , Dudik Djaja Sidarta e
paling lama 7 tahun. 10 Dengan demikian, baik tindakan memalsukan keterangan dalam  akta  autentik  maupun  menggunakan  akta  tersebut  untuk  tujuan  menipu diatur  dengan  sanksi  yang  tegas,  mencerminkan  seriusnya  pelanggaran  ini  di mata hukum pidana Indonesia.
Selain  menghadapi  sanksi  pidana  yang  berat,  pelaku  pemalsuan  Surat Keterangan  Tidak  Mampu  (SKTM)  juga  harus  menghadapi  sejumlah  konsekuensi lainnya yaitu Kerugian Materiil dan Imateriil, Pemalsuan SKTM dapat menyebabkan kerugian  signifikan  bagi  pemerintah  dan  masyarakat.  Bantuan  yang  seharusnya dialokasikan  untuk individu  atau  keluarga  yang  benar-benar  membutuhkan  menjadi tidak  tepat  sasaran,  yang  pada  akhirnya  merugikan  keuangan  publik  dan mengganggu  distribusi  bantuan  sosial.  Selain  itu  kerugiannya  juga  berupa  Stigma Sosial,  dimana  setiap  Individu  yang  terlibat  dalam  pemalsuan  surat  menghadapi risiko  besar  berupa  stigma  sosial.  Reputasi  mereka  dapat  rusak  secara  signifikan, dan  mereka  mungkin  kehilangan  kepercayaan  dari  masyarakat  sekitar.  Ini  dapat berdampak  negatif  pada  kehidupan  pribadi  dan  profesional  mereka.  Selanjutnya konsekuensi  laiinya  juga  mencakup  Tindakan  Administratif,  hal  ini  menyangkur pegawai  negeri  atau  pejabat  yang  terlibat  dalam  pemalsuan  SKTM,  konsekuensi administratif  juga  dapat  diterapkan.  Ini  termasuk  sanksi  seperti  pemecatan, penurunan  pangkat,  atau  tindakan  disipliner  lainnya.  Tindakan  ini  bertujuan  untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah.
Dengan  demikian,  hukum  pidana  Indonesia  mengatur  sanksi  bagi  pelaku pemalsuan  SKTM  secara  tegas  dalam  berbagai  pasal  KUHP.  Ketentuan  ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak perbuatan tersebut dengan hukuman  yang  signifikan,  yang  bertujuan  untuk  mencegah  dan  menanggulangi praktik  pemalsuan  dokumen  serta  menjaga  keadilan  dan  integritas  sistem  bantuan sosial.
Berisi  hasil  analisis  dan  diskusi  tentang  tujuan  penelitian. 11 Bagian ini  yang paling  penting  dalam  naskah.  Tunjukkan  perbedaan  penelitian  atau  penemuan  dan publikasi sebelumnya dengan Peneliti lain.
10 Ibid

## PELANGGARAN HUKUM PEMALSUAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)
Toriqul Hidayat a , Siti Marwiyah b , Wahyu Prawesthi c , Subekti d , Dudik Djaja Sidarta e

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  dan  disajikan  pada  bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.  Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263  ayat  1  KUHP  meliputi  unsur  subjektif  dmana  Setiap  orang  (natuurlijke person) dapat menjadi pelaku tanpa memerlukan sifat-sifat tertentu. Selanjutnya yaitu unsur perbuatan dimana tindakan memalsukan atau membuat surat palsu, di mana isi surat tersebut bertentangan dengan fakta atau meniru surat yang ada menjadi  seolah-olah  benar.  Unsur-unsur  tindak  pidana  pemalsuan  SKTM  juga meliputi  adanya  niat  atau  kesengajaan  untuk  membuat  atau  menggunakan SKTM  palsu  dengan  tujuan  menipu  pihak  lain  guna  memperoleh  keuntungan yang tidak sah. Kemudian yaitu unsur objektif dalam hal ini Surat palsu tersebut dapat menimbulkan hak, perjanjian, keringanan, atau sebagai alat bukti sesuatu yang memiliki akibat tertentu baik bagi pelaku maupun orang lain.
2.  Pelaku  pemalsuan  Surat  Keterangan  Tidak  Mampu  (SKTM)  dapat  dikenai hukuman sesuai dengan KUHP. Menurut Pasal 263, pelaku yang membuat atau menggunakan  surat  palsu  bisa  dihukum  penjara  hingga  6  tahun.  Pasal  264 mengatur  tentang  pemalsuan  dokumen  resmi  seperti  akta  otentik  atau  surat utang,  dengan  ancaman  pidana  penjara  maksimal  8  tahun.  Sedangkan  Pasal 266  mengancam  pelaku  yang  memasukkan  informasi  palsu  dalam  akta  autentik atau  menggunakan  akta  palsu  dengan  hukuman  penjara  hingga  7  tahun.  Serta selanjutnya  Pasal  415  dan  417  KUHP  dalam  pasal  tersebut  pelaku  dapat terancam  pidana  penjara  bagi  pejabat  atau  pegawai  pemerintah  yang menyalahgunakan  wewenang  untuk  mengeluarkan  SKTM  palsu.  Tidak  hanya pidana penjara yang didapatkan pelaku pidana pemalsuan surat keterangan tidak mampu, akan tetapi juga mendapatkan dampak sosial dan ekonimi, dalam hal ini Pemalsuan  SKTM  tidak  hanya  melanggar  hukum  tetapi  juga  merugikan masyarakat  yang  benar-benar  membutuhkan  bantuan.  Tindakan  ini  merusak kepercayaan  masyarakat  terhadap  sistem  administrasi  dan  pemerintahan  serta mengganggu  distribusi  bantuan  sosial  yang  adil.  Oleh  karena  itu,  penegakan hukum  yang  tegas  dan  upaya  pencegahan  yang  efektif  sangat  diperlukan  untuk menjaga integritas sistem administrasi dan keadilan sosial di Indonesia.

## PELANGGARAN HUKUM PEMALSUAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)
Toriqul Hidayat a , Siti Marwiyah b , Wahyu Prawesthi c , Subekti d , Dudik Djaja Sidarta e

## DAFTAR PUSTAKA
Chazawi, Adami, Ferdian, & Ardi. (2014) . Tindak Pidana Pemalsuan : Tindak Pidana yang  Menyerang  Kepentingan  Hukum  Terhadap  Kepercayaan  Masyarakat Mengenai  Kebenaran  Isi  Tulisan  dan  Berita  yang  Disampaikan.  PT RajaGrafindo Persada.
I  Kadek  Candra  Karunia  Bagiarta  Putra  Sugiantara,  I  Nyoman  Gede  Sugartha,  Ida Ayu Put Widiati (2021), SANKSI PIDANA TERHADAP  PELAKU PEMALSUAN SURAT  RAPID  TEST  DI  MASA  PANDEMI  COVID-19.  PREFERENSI. Jurnal Preferensi Hukum. 2(3).
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2021).
https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum- pidana/detail
Marwiyah, S., Cornelis, V. I., & Rubaie, A. (2022). PERSPEKTIF ETIKA TERHADAP ORGANISASI PROFESI NOTARIS DALAM RELASINYA DENGAN EKSPEKTASI  MEWUJUDKAN  PROFESI  NOTARIS  YANG  BERWIBAWA. JURNAL HUKUM Dan KENOTARIATAN, 6(1).
Sari,  F.,  Widowaty,  Y.,  &  Joko  Suryono,  L.  (2020).  Penegakan  Hukum  Pemalsuan Surat  Disebabkan  Penyerobotan  Hak  Atas  Tanah. Indonesian  Journal  of Criminal Law and Criminology (IJCLC) , 1(3).
Susanto,  E.  A.,  Gunarto,  &  Maryanto.  (2018).  Pertanggungjawaban  Pidana  Yang Memakai  Surat  Palsu  Ditinjau  Dari  Pasal  263  Ayat  (  2)  KUHP  . Jurnal  Daulat Hukum, 1(1).
Ul  Hosnah,  A.,  Ramadhoni,  R.,  &  Ahmad  Raihan,  I.  (2024).  PENERAPAN  PASAL 263  KUHP  TENTANG  PEMALSUAN  SURAT:  ANTARA  KEPENTINGAN UMUM  DAN  HAK  INDIVIDU. Journal  of  Law,  Administration,  and  Social Science, 4(4).