E-ISSN: 2684-883X

## Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Makar

## Febri Souisa
Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia Email: intelijenmiliter@gmail.com

## Abstrak
Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3. Hukum harus  menjadi  acuan  tertinggi  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  memastikan  semua  orang diperlakukan  sama  tanpa  diskriminasi.  Tujaun  penelitian  ini  ialah  untuk  mengetahui Implementasi  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Terhadap  Kejahatan  Makar.  Metode penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  normative,  yang mengambil  data-data  berdasarkan  kepustakaan.  Hasil  yan  diperoleh  dalam  penelitian  ini bahwa hukum  pidana digunakan untuk  menanggulangi kejahatan dan dibagi menjadi  hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Walaupun peraturan telah ada, pelanggaran seperti tindak  pidana  makar  yang  mengancam  negara  masih  terjadi.  KUHP  mengatur  tindak  pidana makar  sebagai  delik  formil,  di  mana  tidak  diperlukan  akibat  dari  tindak  pidana  untuk  dapat dihukum. Ketidaktepatan dalam menafsirkan konsep makar dapat mengancam hak demokrasi. Oleh  karena  itu,  diperlukan  perumusan  yang  jelas  mengenai  tindak  pidana  makar  agar penegak  hukum  tidak  bertindak  represif.  Berbagai  interpretasi  mengenai  pasal  makar menyebabkan  perbedaan  dalam  penerapannya,  seperti  terlihat  dalam  kasus  Jhon  Bless  dan Ethus Paulus Miwak Kareth. Kesalahan dalam penafsiran ini menunjukkan perlunya definisi makar yang lebih limitatif untuk melindungi hak asasi manusia.
Kata Kunci : negara hukum, UUD 1945, hukum pidana, KUHP, delik formil, hak demokrasi

## Abstract
Indonesia  is  a  country  of  law  as  stipulated  in  the  1945  Constitution  Article  1  Paragraph  3. The law must be the highest reference in public life, ensuring that everyone is treated equally without discrimination. The purpose of this research is to find out the Implementation of the Criminal  Code  Against  Treason  Crimes.  The  research  method  used  in  this  study  is  a normative research method, which takes data based on literature. The results obtained in this study are that criminal  law is  used to  overcome  crime and is  divided into material criminal law and formal criminal law. Even though regulations exist, violations such as treason crimes that  threaten  the  state  still  occur.  The  Criminal  Code  regulates  the  crime  of  treason  as  a formal  offense,  where  the  consequences  of  the  crime  are  not  required  to  be  punishable. Inaccuracies  in  interpreting  the  concept  of  treason  can  threaten  democratic  rights. Therefore, a clear formulation of the crime of treason is needed so that law enforcement does not act repressively. Various interpretations of the article of treason have led to differences in its  application,  as  seen  in  the  case  of  Jhon  Bless  and  Ethus  Paulus  Miwak  Kareth.  This misinterpretation  points  to  the  need  for  a  more  restrictive  definition  of  treason  to  protect human rights.
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 08, Agustus 2024
Keywords: state of law, 1945 Constitution, criminal law, Criminal Code, formal deliberations, democratic rights

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  ketentuannya  tertuang  dalam  Undang-Undang Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Pasal  1  Ayat  3.  Implikasi  dari  ketentuan  ini adalah  bahwa  hukum  harus  menjadi  acuan  tertinggi  dalam  kehidupan  bermasyarakat  untuk menciptakan  suasana  tertib  (Isnantiana,  2019).  Ini  berarti  bahwa  dalam  negara  hukum memperlakukan  semua  orang  sama  tanpa  perbedaan  yang  didasarakan  atas  ras  (keturunan), agama,  kedudukan  sosial  atau  kekayaan  (Sidharta,  2000).  Suatu  hukum  berlaku  secara filosofis  apabila  aturan  hukum  tersebut  sesuai  dengan  cita-cita  hukum  ( Rechts  Idee )  sebagai nilai positif yang tertinggi, cita-cita hukum yang tertinggi di Indonesia adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Ediwarman, 2014).
Hukum pidana di Indonesia digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, yang  telah  menjadi  bagian  dari  kebijakan  atau  politik  hukum  bangsa  Indonesia.  Hukum pidana terdiri  dari hukum  pidana materiil,  yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan hukum pidana formil, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara  Pidana  (KUHAP)  (Deni  Setyo  Bagus  Yuherawan,  2014).  Meskipun  peraturan- peraturan  ini  telah  diterapkan,  pelanggaran  tetap  terjadi,  termasuk  kejahatan  terhadap kepentingan hukum negara yang dikenal sebagai pidana makar.
Makar  terhadap  negara  dan  bentuk  pemerintahan  merupakan  tindak  pidana  yang berbahaya  dan  mengancam  kelestarian  bangsa  dan  negara.  Pengaturan  mengenai  tindak pidana  makar  dalam  KUHP  sebagai  delik  formil  menimbulkan  penafsiran  yang  luas  dan berbeda-beda,  yang  berpotensi  mengancam  hak-hak  demokrasi  (Samosir,  Ediwarman,  & Siregar, 2021). Delik formil tidak memerlukan akibat dari tindak pidana; niat, mufakat, atau upaya  menggulingkan  pemerintahan  yang  sah  sudah  cukup  untuk  dikenakan  pasal  makar Harahap,  (2018)  untuk  mencegah  terjadinya  penafsiran  yang  luas  dan  berbeda-beda, pembentuk  UU  harus  dapat  merumuskan  unsur-unsur  yang  jelas  mengenai  tindak  pidana makar  dan  perbuatan  permulaannya,  sehingga  pemerintah  (aparat  penegak  hukum)  dapat terhindar dari kemungkinan bertindak represif terhadap kemerdekaan.
Berbagai  penafsiran  mengenai  pasal  makar  menyebabkan  perbedaan  arti  dan pemaknaan  yang  rentan  terhadap  kesewenang-wenangan.  Fadillah  Agus,  seorang  pakar hukum  humaniter,  mengartikan  makar  sebagai  perbuatan  kekerasan  dengan  menggunakan cara atau senjata tertentu terhadap pihak lawan (Ellryz, 2017). Sofian & Pratama, (2021), ahli hukum pidana Universitas Bina Nusantara, menyatakan bahwa makar memerlukan dua unsur, yaitu  niat  dan  permulaan  pelaksanaan,  dimana  mengkritik  pemerintah  belum  bisa  dimaknai sebagai  makar  melainkan  hak  kebebasan  berpendapat.  Seharusnya,  pasal  mengenai  makar dalam  KUHP  didefinisikan  secara  limitative  agar  tidak  ada  kesewenang-wenangan  yang merugikan hak asasi manusia.
Kasus-kasus  seperti  Jhon  Bless  dan  Ethus  Paulus  Miwak  Kareth  menggambarkan perbedaan  dalam  penerapan  pasal  makar.  Jhon  Bless  didakwa  melakukan  makar  namun divonis  bebas  karena  hanya  menonton  aksi,  sementara  Ethus  Paulus  yang  meminta referendum  untuk  Papua  dianggap  melanggar  hukum  meskipun  tidak  menggunakan kekerasan. Hal  ini menunjukkan perlunya definisi yang jelas mengenai  tindak pidana makar dalam KUHP agar tidak ada kesewenang-wenangan yang merugikan hak asasi manusia.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian normative,  yang  mengambil  data-data  berdasarkan  kepustakaan  (Purwati,  2020).  Dalam penelitian  hukum  ini,  untuk  menyelesaikan  isu  mengenai  masalah  hukum  dan  memberikan preskripsi mengenai unsur masalah, peneliti memerlukan sumber data penelitian yang disebut bahan  hukum,  baik  hukum  primer  maupun  hukum  sekunder.  Data  primer  yaitu  sumber  data yang  ada  kaitannya  langsung  dengan  tema  skripsi  ini,  mencakup  undang-undang  KUHP tentang  makar  dalam  pasal  104,  106,  107,  108,  dan  109,  putusan-putusan  pengadilan,  dan buku-buku  lainnya  yang  membahas  mengenai  pidana  makar.  Data  sekunder  adalah  sumber pendukung data primer, termasuk tulisan-tulisan, skripsi, dan jurnal lainnya yang relevan dan dapat  mendukung penyelesaian penelitian ini. Data tersier mencakup data  web/internet  yang diharapkan  mendukung  penulisan  penelitian  ini,  seperti  berita-berita  dari  Kompas,  Tempo, Kumparan,  Merdeka,  Republika,  dan  media  elektronik  lainnya  yang  berkaitan  dengan pembahasan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative (Safa’at, 2013), di mana data diambil dari sumber sekunder dengan memproses bahan hukum primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Pengumpulan  data  dilakukan dengan  mencari  permasalahan  yang  relevan  dalam  penelitian  ini,  mengumpulkan  dan menganalisis peraturan, konvensi, traktat, dan aturan lain yang terkait dengan topik penelitian, serta  literatur,  pendapat  para  ahli,  dan  tulisan-tulisan  terkait.  Teknik  analisis  data menggunakan  pendekatan  yuridis  normative  (Isnaini,  2017),  dengan  mengumpulkan  dan meneliti  bahan-bahan  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  tentang  tindak  pidana makar.  Penelitian  normatif  yang  bersifat  kualitatif  ini  mengacu  pada  norma  hukum  yang terdapat pada kitab undang-undang hukum pidana serta putusan-putusan pengadilan negeri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan Hukum Pidana Indonesia Tentang Unsur-Unsur Kejahatan Yang Dianggap Makar
Suatu  perbuatan  tidak  dapat  dikualifikasikan  sebagai  tindak  pidana  jika  tidak  dilarang oleh  undang-undang  pidana.  Perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh  undang- undang pidana, suatu perbuatan yang onwematig (bertentangan dengan undang-undang) (Deni Setyo  Bagus  Yuherawan,  2014).  Konsep  hukum  pidana  mengenal  asas  legalitas  yang dirumuskan  dalam  adagium  “nullum  delictum  nulla  poena  sine  praevia  lege  poenali”,  yang berarti  “tiada delik, tiada pidana, tanpa undang-undang pidana terlebih  dahulu”. Esensi dari asas  legalitas  adalah  bahwa  hanya  undang-undang  pidana  yang  dapat  mengkualifikasi perbuatan  sebagai  tindak  pidana  dan  menetapkan  ancaman  pidananya.  Pembuat  undang- undang  hukum  pidana  adalah  kewenangan  kekuasaan  legislatif.  Mereka  berwenang  untuk mengkualifikasi perbuatan pidana dan ancaman pidana (Deni Setyo Bagus Yuherawan, 2014).
KUHP  tidak  memberikan  pengertian  yang  jelas  mengenai  makar.  Menurut  Andi Hamzah, yang dikutip oleh Ahmad Sofyan, “Makar” adalah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu  "aanslag",  yang  berarti  serangan  atau  penyerangan  dengan  maksud  tidak  baik.  Andi Hamzah  menjelaskan  bahwa  aanslag  berarti  percobaan  membunuh,  yang  awalnya  ditujukan kepada Raja, namun dalam konteks sekarang dapat ditujukan kepada Presiden.
Menurut  Ahmad  Sofyan,  konstruksi  hukum  tentang  makar  menjadi  terlalu  luas  dan lentur, sehingga makar harus dikembalikan ke bentuk hukum aslinya, yaitu delik percobaan, yang menghilangkan unsur ketiga dari delik percobaan pidana biasa. Dengan demikian, unsur- unsur  makar  hanya  terdiri  dari  niat,  perbuatan  permulaan  pelaksanaan,  ditujukan  untuk menghilangkan  nyawa  presiden/wakil  presiden  atau  menghilangkan  kemerdekaan  atau membuat mereka tidak cakap pemerintah (Deni Setyo Bagus Yuherawan, 2014).
Kejahatan  yang  termasuk  dalam  kategori  makar  mengancam  kepentingan  hukum  atas keamanan  dan  keselamatan  negara,  sebagaimana  dimuat  dalam  Bab  I  dan  Buku  II  KUHP, terdiri dari tiga bentuk,  yaitu menyerang keamanan presiden dan wakil presiden, menyerang keamanan dan keutuhan negara, dan menyerang keamanan hukum serta tegaknya kepentingan negara.  Jenis  kejahatan  makar  dengan  cara  menyerang  keamanan  Presiden  atau  Wakil Presiden  disebutkan  dalam  Pasal  104  KUHP,  yang  mengancam  hukuman  mati  atau  penjara bagi  orang  yang  melakukan  makar  dengan  niat  membunuh,  merampas  kemerdekaan,  atau menjadikan tidak cakap dalam memerintah.
Kejahatan yang menyerang keamanan dan keutuhan wilayah ini juga berupa kejahatan makar.  Kejahatan  makar  yang  dimaksud  ini  dirumuskan  pada  Pasal  106  KUHP,  yang mengancam  hukuman  penjara  seumur  hidup  atau  penjara  sementara  paling  lama  dua  puluh tahun  bagi  pelaku  makar  dengan  maksud  supaya  seluruh  atau  sebagian  dari  wilayah  negara terlepas.
Makar  yang  tidak  selalu  dilakukan  dengan  kekerasan  atau  menggunakan  senjata  dapat berupa  tindakan  seperti  membentuk  organisasi  dengan  tujuan  menggulingkan  pemerintahan yang  sah.  Makar  dalam  bentuk  ini  dirumuskan  pada  Pasal  107  KUHP,  yang  mengancam pidana  penjara  paling  lama  lima  belas  tahun  bagi  pelaku,  dan  bagi  para  pemimpin  dan pengatur makar tersebut  diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun.
Tindak  pidana  makar  menurut  Pasal  107  KUHP  menyatakan  bahwa  makar  yang dilakukan  dengan  maksud  untuk  merobohkan  pemerintahan  memiliki  unsur-unsur  subjektif (dengan  maksud)  dan  objektif  (makar,  yang  dilakukan,  untuk  merobohkan  pemerintahan). Penggunaan  kata  "omwenteling"  dalam  rumusan  Pasal  107  KUHP  menunjukkan  bahwa tindakan  makar  adalah  menghancurkan  atau  mengubah  bentuk  pemerintahan  yang  sah menurut  Undang-Undang  Dasar  dengan  cara  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  undang- undang.
Lamintang  dan  Theo  Lamintang  menyatakan  bahwa  percobaan  (poging)  untuk melakukan tindak pidana makar dapat dipidana dengan hukuman yang sama beratnya dengan tindak  pidana  yang  telah  selesai  dilakukan,  meskipun  ada  perbedaan  antara  makar  dan percobaan  yang  bersifat  principal  (Supriadi,  2019).  Pada  umumnya,  pembatalan  niat  secara sukarela dalam tindak pidana makar tidak menghapus pidana bagi pelakunya.
Makar dapat didefinisikan sebagai delik yang sarat dengan muatan politis, namun dalam konteks perbuatan delik makar dalam KUHP, tujuannya adalah melindungi keutuhan negara dan  menjauhkan  negara  dari  ancaman.  Tindak  pidana  makar  diatur  dalam  Pasal  107  KUHP yang mengaitkan tindakan tersebut dengan permulaan pelaksanaan yang diatur dalam Pasal 53 KUHP,  menunjukkan  bahwa  makar  tidak  sama  dengan  percobaan  kejahatan  lainnya  karena adanya  unsur  "vrijwillige  terugtred"  tidak  menghapus  pidana  bagi  pelakunya  (Panjaitan, Syahrin, Marlina, & Leviza, 2016).
Contoh kasus makar yang terjadi di Papua seperti kasus yang menjerat Jhon Bless alias Oscar  yang  dituntut  penjara  karena  melanggar  Pasal  106  KUHP,  namun  dinyatakan  bebas karena tidak terbukti melanggar pasal tersebut, menunjukkan kompleksitas penanganan kasus makar dalam sistem hukum pidana Indonesia.

## Penerapan Hukuman Pidana Terhadap Kejahatan Yang Dianggap Makar
Ketentuan  dalam  KUHP  mengenai  tindak  pidana  politik  terkait  erat  dengan  tindak pidana terhadap keamanan negara, seperti yang diatur dalam Pasal 104, 106, dan 107 tentang makar  yang  bertujuan  untuk  membunuh  Presiden  atau  Wakil  Presiden  (Ardianto,  2024). Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, kebijakan hukum perlu ditingkatkan
untuk  menanggulangi  kejahatan  modern  yang  semakin  kompleks,  melalui  pembangunan sistem hukum pidana yang mencakup kultur, struktur, dan substansi hukum pidana.
Tindak  pidana  terhadap  keamanan  negara,  seperti  makar,  biasanya  berlatar  belakang tujuan  politik.  Pengertian  dan  batasan  tindak  pidana  politik  berbeda  di  setiap  negara  dan bahkan di antara para sarjana dan hakim. Kejahatan terhadap keamanan negara adalah relatif, bergantung pada persepsi pemerintah dan pertimbangan objektif serta subjektif dari pimpinan dan  moral  masyarakat.  Dalam  hal  ini,  pernytaan  Mardjono  Reksodiputro  dari  siti  faridah menyebutkan  inti  dari  perbuatan  yang  dilarang  dalam  Bab-I  (dari  buku  II)  KUHP  tersebut adalah  makar (treason;  verraad) ,  perbuatan  mana  yang  dimaksud  di  kategorikan  sebagai “sebagai penghianatan terhadap negara dan bangsa” (Ravena & SH, 2017)
Prinsip  negara  hukum  dan  demokrasi  sangat  penting  dalam  merumuskan  kebijakan terkait  tindak  pidana  makar.  Kebijakan  ini  harus  sejalan  dengan  kaidah  negara  hukum  dan demokrasi  untuk  menghasilkan  kebijakan  yang  adil  dan  melindungi  hak-hak  dasar  warga negara.  Prinsip-prinsip  ini  juga  harus  diterapkan  untuk  memastikan  bahwa  hukum  pidana tidak  mencederai  hak  asasi  warga  negara  dan  memungkinkan  mereka  untuk  berpartisipasi dalam proses demokrasi.
RUU  KUHP  menawarkan  definisi  makar  yang  lebih  jelas  dibandingkan  KUHP,  yaitu penggulingan  pemerintahan  yang  melibatkan  tindakan  permulaan  dan  bukan  hanya  niat. Meskipun terdapat tindakan permulaan, jika pelaku mengundurkan diri secara sukarela, tetap dianggap telah melakukan makar. Namun, penjelasan ini masih bisa menimbulkan perbedaan penafsiran, terutama dalam menentukan perbuatan permulaan.
Dalam  menyusun  norma  terkait  tindak  pidana  makar,  prinsip  lex  certa  dan  lex  scripta harus  diikuti  untuk  memastikan  kejelasan  dan  kepastian  hukum.  Mardjono  Reksodiputro menekankan  pentingnya  unsur  kekerasan  dalam  tindak  pidana  makar  (Isnaini,  2017). Penyusunan  norma  ini  harus  mencegah  adanya  interpretasi  ganda  yang  dapat  menimbulkan ketidakpastian hukum.
Politik  hukum  memainkan  peran  penting  dalam  pembentukan  kebijakan  terkait  tindak pidana  makar.  Politik  hukum  adalah  kerangka  dasar  kebijakan  negara  dalam  ranah  hukum yang  mencerminkan  nilai-nilai  masyarakat.  Kebijakan  ini  membantu  merumuskan  aturan terkait  tindak  pidana  makar  secara  efektif  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  dianut  masyarakat, sehingga mendukung tercapainya tujuan negara yang diinginkan.

## KESIMPULAN
Perbuatan  dianggap  sebagai  tindak  pidana  hanya  jika  dilarang  oleh  undang-undang pidana,  sesuai  asas  legalitas  "tiada  delik,  tiada  pidana,  tanpa  undang-undang  pidana  terlebih dahulu."  Makar,  yang  diatur  dalam  Pasal  104,  106,  dan  107  KUHP  Indonesia,  mencakup upaya terhadap presiden, keutuhan wilayah negara, serta penggulingan pemerintahan, dengan unsur  subjektif  (niat  jahat)  dan  unsur  objektif  (permulaan  pelaksanaan).  Berbeda  dengan percobaan  tindak  pidana  lain,  pembatalan  niat  secara  sukarela  dalam  tindak  pidana  makar tetap memungkinkan pelaku dihukum. Penegakan hukum terkait makar bertujuan melindungi keutuhan negara namun rentan terhadap penyalahgunaan politis oleh penguasa.
Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  memerlukan  kebijakan  hukum  yang menertibkan  dan  melindungi  masyarakat.  Kejahatan  dengan  dimensi  baru  akibat perkembangan  ini  memerlukan  penanggulangan  yang  efektif  melalui  pembenahan  sistem hukum  pidana  yang  mencakup  pembangunan  kultur,  struktur,  dan  substansi  hukum  pidana. Tindak  pidana  terhadap  keamanan  negara  seringkali  berlatar  politik  dan  memerlukan
penafsiran  hati-hati  sesuai  prinsip  negara  hukum  dan  demokrasi.  RUU  KUHP  merumuskan pengertian  makar  lebih  jelas  sebagai  penggulingan  pemerintahan  secara  tidak  sah,  dengan unsur permulaan pelaksanaan tindakan. Prinsip lex certa dan lex scripta harus dipatuhi untuk mencegah  ketidakpastian  hukum,  dan  politik  hukum  memainkan  peran  penting  dalam pembentukan  kebijakan  legislasi  yang  mencerminkan  nilai-nilai  masyarakat  dan  mengatur kehidupan sosial dengan efektif.

## BIBLIOGRAFI
Ardianto,  Roby.  (2024). Analisis  Perbuatan  Makar  Terhadap  Pemerintah  Yang  Sah  Dalam  Hukum Pidana . Hukum Pidana.
Deni  Setyo  Bagus  Yuherawan.  (2014). Dekrontuksi  Asas  Legalitas  Hukum  Pidana”Sejarah  Asas Legalitas Dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana . Malang: Setara Press. Ediwarman.  (2014). Penegakan  Hukum  Pidana  Dalam  Presperktif  Kriminologi .  Yogyakarta:  Genta Publishing.
Ellryz,  Rubby.  (2017).  Perlindungan  Relawan  Kemanusiaan  dalam  Konflik  Bersenjata  Menurut Hukum Humaniter. Lex et Societatis , 5 (2).
Harahap, Asliani. (2018). Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial , 4 (2).
Isnaini, Enik. (2017). Tinjauan yuridis normatif perjudian online menurut hukum positif di indonesia. Jurnal Independent , 5 (1), 23–32.
Isnantiana,  Nur  Iftitah.  (2019).  Hukum  dan  sistem  hukum  sebagai  pilar  negara. Jurnal  Hukum Ekonomi Syariah , 2 (1), 19–35.
Panjaitan, Lani Sujiagnes, Syahrin, Alvi, Marlina, Marlina, & Leviza, Jelly. (2016). Penerapan Hukum Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana  Makar  oleh  Organisasi  Papua  Merdeka  (OPM)  di  Kabupaten Jayawijaya (StudiPutusanNomor 38/Pid. B/2011/PN. Wmn). USU Law Journal , 4 (3), 88–98. Purwati, Ani. (2020). Metode penelitian hukum teori & praktek . Jakad Media Publishing. Ravena, H. Dey, & SH, M. H. (2017). Kebijakan Kriminal:[Criminal Policy] . Prenada Media.
Safa’at, Rachmad. (2013). Ambivalensi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Yuridis Sosiologis Dalam Menelaah Sistem Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. Lex Jurnalica , 10 (1), 18060.
Samosir,  Kaston  Rudy,  Ediwarman,  Ediwarman,  &  Siregar,  Taufik.  (2021).  Analisis  Hukum Mengenai Tindak Pidana Anak Yang Terlibat Geng Motor Sebagai Upaya Penegakan Hukum. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) , 4 (2), 1113–1121.
Sidharta,  Mochtar  kusumaatmadja  &.  B.  Rief.  (2000). Pengantar  Ilm  Hukum,  Suatu  Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Hukum . Bandung: Alumni.
Sofian,  Ahmad,  &  Pratama,  Bambang.  (2021).  Tindak  Pidana  Mata  Uang  dalam  Konteks  Hukum Pidana dan Hukum Siber. Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi , 2 (2), 49–63.
Supriadi, Dedi. (2019). Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Concursus (Ketentuan pasal 65 kuhp)
Oleh Hakim dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Akrab Juara , 4 (2).

## Copyright holder:
Febri Souisa (2024)
First publication right: Syntax Idea
This article is licensed under: