## KOMITE SEKOLAH SUMBER DAYA PENDIDIKAN
Oleh:

## Tri Qurnati

## ABSTRAK
Pelaksanaan  pembelajaran  tentu  berkeinginan  untuk  mencapai  tujuan  yang  bersifat  kognitif, psikomotor,  dan  afektif.  Kurikulum  13  yang  diberlakukan  sekarang    mengedepan-kan pembentukan sikap. Ini terlihat pada keharusan mencapai kompetensi inti satu dan dua,tiga dan empat  (KI 1,KI 2,KI 3, dan KI 4 ). KI 1 merupakan tujuan yang terkait dengan pembentukan sikap relegious dan KI 2 pembentukan sikap sosial pada peserta didik. Sedangkan KI 3 terkait dengan pengusaan pengetahuan, dan KI 4 berbentuk penguasaan keterampilan. Tercapainya KI dan  KI  2  sangat  membutuhkan  kerjasama  yang  erat  antara  sekolah  dengan  orang  tua  dan masyarakat. Tulisan ini ingin mengungkap bagaimana memberdayakan Komite sekolah untuk mencapai  tujuan  pembelajaran  yang  disebut  KI1,  KI  2,  KI  3,  dan  KI  4.  Komite  sekolah  bisa berhasil bila fungsi perencanaannya, pengorganisasiannya, kepemimpinannya, pengendaliannya,  dan  pengawasannya  berjalan  dengan  baik.  Alternatif  kerjasama  komite sekolah  dengan  sekolah  antara  lain  dapat  berbentuk:  mengadakan  rapat  untuk  pemecahan masalah, mengadakan kunjungan ke rumah peserta  didik, melibatkan orang tua peserta didik dalam  proses  pendidikan,  pemberian  bantuan-bantuan  orang  tua  kepada  sekolah,  ikut  serta dalam  penentuan  kebijakan,  berkirim  surat,  bertelepon,  mengadakan  pameran.  Hubungn kerjasama  orang  tua,  sekolah  dan  masya-rakat  dapat  membuahkan  hasil  dan  efektif  bila tertanam rasa saling percaya dan saling jujur dalam bertindak.

## I. PENDAHULUAN
Dalam  dunia  pendidikan  telah  dikenal  istilah  Tri  Pusat  Pendidikan.  Tiga  pusat pendidikan  tersebut  adalah  pendidikan  yang  berlangsung  dirumah  tangga,  di  sekolah  dan  di masyarakat  luas.  Kerja  sama  dari  ketiga  unsur Tri  Pusat  pendidikan  tersebut  dapat  membawa keberhasilan pelaksanaan pendidikan.
Diantara  bentuk  kerja  sama  antara  lembaga  pendidikan  khususnya  sekolah  dan masyarakat  sebagai stake  holder dapat  terlihat  dengan  terbentuknya  organisasi  yang  disebut Komite  Sekolah  yang  sebelumnya  bernama  BP3  atau  Badan  Pembantu  Penyelenggaraan Pendidikan.  Tugas  Komite  Sekolah  adalah  membantu  sekolah  agar  proses  belajar  para  siswa menjadi  lebih  lancar,  terutama  yang  berkaitan  dan  yang  dapat  dikaitkan  dengan  masyarakat. Anggota-anggota Komite Sekolah berasal dari para orang tua siswa yang aktif/bersedia duduk dalam badan tersebut. 1
Organisasi  Komite  sekolah  dibentuk  sebagai  realisasi  SK  Menteri  no.  202  untuk desentralisasi.  Undang-undang  pendidikan  bulan  Juni  2003,  pasal  56  memberikan  kepada komite  sekolah  dan  madrasah  peran  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  pendidikan melalui:nasihat,  pengarahan,  bantuan  personalia,material  dan  fasilitas,  maupun  pengawasan pendidikan.
Undang-undang  ini  memberi  peran  kepada  komite  sekolah  untuk  berpartisipasi  dalam meningkatkan  mutu  sekolah.  Bila  saja  ini  dapat  dijalankan  semuanya  tentu  tujuan  yang diharapkan  dapat  tercapai,karena  peran  tersebut  dapat  mendorong  tumbuh  perhatian  dan komitmen  masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.  Mendorong orang
1 Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia , (Jakarta: Bina Aksara,1988), hal. 200-201.
tua  dan  masyarakat,  berpartisipasi  dalam  pendidikan  guna  mendukung  peningkatan  mutu  dan pemeratan pendidikan. 2
Proses  pendidikan  akan  memberikan  hasil  yang  memuaskan,  bila  semua  sumber dayanya  dapat  diberdayakan  semaksimal  mungkin.  Agar  hal  ini  dapat  tercapai,  maka  semua sumber daya pendidikan tersebut harus dikelola sedemikian rupa.
Salah  satu  sumber  daya  pendidikan  adalah  Komite  Sekolah  /  Majelis  sekolah.  Bila manajemen  Komite  Sekolah  berjalan dengan  baik,  maka  ia  akan ikut  adil  dalam  keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, pada makalah ini akan dibahas tentang bagaimana memberdayakan Komite Sekolah/majelis sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.
Untuk  dapat  menjawab  permasalahan  tersebut,  maka  akan  dirujuk  beberapa  literatur terkait. Selanjutnya pembahasan makalah ini akan diisi pertama dengan pendahuluan, kedua isi yang memuat judul Komite Sekolah dan pemberdayaannya dalam dunia pendidikan, dan yang ketiga berupa kesimpulan.

## II. KOMITE SEKOLAH DAN PEMBERDAYAANNYA DALAM BUNIA PENDIDIKAN
Sebagai mana telah disebutkan diatas bahwa untuk mencapai keberhasilan pendidikan, diperlukan  kerja  sama  yang  erat  antara  elemen  dari  ketiga  pusat  pendidikan  yang  dikenal sebagai Tri Pusat Pendidikan, terutama antara pendidikan di sekolah dan rumah tangga, antara guru  dan  orang  tua.  Kedua  belah  pihak  tersebut  bertanggung  jawab  terhadap  keberhasilan pendidikan peserta didik.
Orang  tua  bertanggung  jawab  terhadap  keberhasilan  peserta  didik  karena  ia  adalah pendidik  alamiah,  atau  karena  ia  memikul  tanggung  jawab  sebagai  pendidik  karena  kodrat. Sedangkan guru bertanggung jawab terhadap keberhasilan pendidikan karena jabatannya.
Kerja sama orang tua dan guru memerlukan pembenahan – pembenahan dan pengaturan -  pengaturan agar dapat berfungsi efektif dan efesien dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Kerjasama orang tua dengan sekolah untuk keberhasilan pendidikan di sekolah dapat berbentuk antara  lain:  menanyakan  kegiatan  belajarnya  di  sekolah,  mengontrol/memantau  tugas-tugas sekolah yang harus diselesaikan, memberikan motivasi kepada anak untuk rajin belajar, seperti menyediakan makanan kecil yang dapat disantap anak selesai belajar, menyediakan keperluan belajar  anak,  bahkan  untuk  tingkat  sekolah  dasar,  anak  didampingi  saat  belajar,  untuk  dapat membantunya bila mereka menemukan kesulitan.
Di dalam buku Kepemimpinan Dan Supervisi Pendidikan dijelaskan bahwa sebenarnya, menurut pandangan paedagogik teoritis, hak dan kewajiban mendidik anak sepenuhnya berada di  tangan  orang  tua  .  Tetapi,  karena  ketidak  mampuan  mereka  melaksanakan  kewajiban/hak tersebut, maka sebagian diserahkan kepada lembaga-lembaga pendidikan.
Bagian  yang  diserahkan  kepada  lembaga  pendidikan  sekolah  adalah  masalah pembentukan intelektual. Karena sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang kedua setelah rumah tangga, maka ia juga berkewajiban mendidik peserta didik. 3 Dengan demikian, sekolah juga  berfungsi  sebagai  pelaku  sebagai  pelaku  transfer  of  knowledge,  transfer  of  value  dan transfer  of  skill.  Dengan  berlakunya  kurikulum  13,  proses  pembelajaran  bertujuan  untuk mencapai empat Kompetensi Inti (KI), yaitu terbentuknya sikap relegious (KI 1), sikap sosial (KI 2), penguasaan pengetahuan (KI 3), dan keterampilan (KI 4) pada peserta didik. Tuntutan
22 Serambi Indonesia, 26-10-2002, hal. 1 dan 11.
3 Hendiyat Soetopo, Wasty Soemanto, Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan , (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hal. 151-152.
kurikulum ini membuat peran komite sekolah perlu lebih diberdayakan lagi, terutama dalam hal pencapaian KI 1 dan KI 2.
Untuk  merealisasikan  kerjasama  antara  orang  tua  dan  guru,  sejak  tahun  60-an    telah didirikan  suatu  organisasi  dengan  nama POM (Persatuan  Orang  Tua  Murid).  Tujuan pendiriannya adalah untuk memudahkan usaha-usaha kerja sama antara sekolah dengan orang tua. 4 Organisasi  yang  bernama POM tersebut  kemudian  berganti  nama  menjadi POMG (Persatuan Orang tua Murid dengan Guru). Kemudiaan , berubah lagi menjadi Komite Sekolah. Sejak tahun 2002, Komite Sekolah berubah menjadi Majelis Sekolah (MS).
Pada  dasarnya Majelis  Sekolah juga  berperan  untuk  mewujudkan  kerjasama  antara sekolah dan masyarakat dengan sekolah demi tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Hal ini dapat dipahami dari tugas-tugas yang telah digariskan untuk dilaksanakan oleh majelis ini Tugas MS sebagai mitra sekolah a.l. adalah sebagai berikut:
a. Mengkoordinasi  kegiatan  penyesuaian  materi  pendidikan  di  sekolah  dan  pihak  yang berkepentingan dengan pendidikan ( stake holder ).
b. Menjadi  mitra  dalam  mendekati stake  holder agar  menjadi  pasangan  dalam  melaksanakan Pendidikan Sistem Ganda (PSG).
c. Menjadi mitra dalam merumuskan dan penanda tanganan naskah kerjasama antara sekolah dan institusi pasangannya.
d. Memotivasi sekolah dan stake holder dalam pelaksanaan holder
e. Membentuk  team  sistem  pengujian  dan  sertifikat  serta  menciptakan  kondisi  yang memungkinkan  terjadinya  pelaksanaan  sistem  pengujian  dan  sertifikasi  yang  mengacu kepada kebutuhan lapangan kerja.
f. Memasarkan tamatan sekolah menengah. 5
Bila  dibandingkan  antara  tugas Komite  Sekolah dan MS ,  maka  akan  terlihat  beberapa perbedaan diantara keduanya.
Tujuan didirikan Komite Sekolah yaitu: membantu sekolah untuk mempelancar proses belajar siswa. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa tugas Komite Sekolah hanya berkisar tentang usaha memperlancar proses belajar siswa tanpa ikut serta dalam perencanaan program-program untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Dan tujuan ini dimaknai dan direalisasikan dengan pemberian bantuan Komite Sekolah berbentuk material, baik berupa bangunan gedung, peralatan sekolah, honor tambahan untuk guru pada setiap sekolah. Dan dana tersebut  dikutip  dari  seluruh  orang  tua  peserta  didik  berdasarkan  keputusan  rapat  Komite Sekolah  yang  biasanya  hanya  merupakan  keputusan  beberapa  gelintir  orang  tua  yang  punya keterampilan berbicara dan dari kalangan orang tua berduit. Sehingga kadangkala keputusan ini memberatkan kalangan menengah kebawah.
Keberatan  ini  berdampak  kurang  harmonisnya  hubungan  orang  tua  yang  merasa terbebani akibat keputusan tersebut dengan sekolah. Mereka kadangkala merasa tidak berdaya menghadapi/menolak  keputusan  tersebut  karena  berbagai  alasan,  antara  lain:  tidak  pandai bersilat  lidah,  malu  diketahui  ketidak  mampuan  mereka,  khawatir  reaksi  negative  dari  pihak sekolah yang berdampak terhadap putra/I mereka yang sedang bersekolah di sekolah tersebut. Fenomena  ini  terlihat  di  dalam  keseharian,  malah  ada  yang  sampai  dicover  di  dalam  media masa,  seperti  kasus  pengutipan  dana  sumbangan Komite  Sekolah yang  meresahkan  orang  tua
4 Dewi Nugroho Hidayanto, Pengantar Komnikasi Interpersonal Suatu Keterampilan Dalam Pendidikan, (Yogyakarta: Liberty, 1992), hal.19.
5 Wardiman Djoyonegoro, Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Sekolah Menengah Kejuruan , (Jakarta: Jayakarta Agung Ofset, 1998), hal.87-88.
murid  akibat  tidak  mampu  menyumbang  dana  yang  mencapai  ratusan  ribu  rupiah  per  calon siswa. Peristiwa ini berbuntut dipanggilnya kepala sekolah tersebut oleh DPRD. 6
Sebenarnya masih banyak kasus seperti itu terjadi di masyarakat, tetapi rasa keberatan tidak  berani  diungkapkan  baik  kepada  yang  berwenang  apalagi  kepada  pers.  Akibatnya, keharmonisan hubungan antara guru dan orang tua peserta didik terganjal. Dan kerjasama yang diinginkan  menghasilkan  hal-hal  positif  demi  meningkatkan  keberhasilan  pendidikan  menjadi terkendala.  Malah  citra  sekolah/guru  menjadi  bertambah  turun  dimata  masyarakat  ,  karena sering “meminta-minta” kepada orang tua peserta didik.
Sebenarnya,  bila  saja  organisasi  Komite  Sekolah/Majelis  Sekolah  ini  dapat  berbenah diri,  maka  keberadaannya  dapat  membantu  memperlancar  pencapaian  tujuan  pendidikan  di sekolah-sekolah.  Bantuan  yang  diberikan  tidak  saja  dalam  bentuk  material,  tetapi  dapat  lebih dari itu, yaitu bantuan moral dan material.
Bantuan  moral  umpamanya  mengajarkan  kemampuan-kemampuan  khusus  yang dimiliki orang-orang tua serta berguna dan dibutuhkan para peserta didik dengan cuma-cuma. Atau dengan kata lain, orang tua peserta didik yang mempunyai keahlian khusus yang berguna dan cocok untuk diberikan kepada peserta didik, dijadikan tutor di sekolah tersebut. Kemudian dengan menampung ide-ide brilyant yang mungkin timbul dari pihak mereka dan kemudian ide tersebut dicoba terapkan dengan kerjasama semua pihak.
Bila  dibandingkan  dengan  tugas  Komite  Sekolah,  maka  tugas  Majelis  Sekolah  lebih luas. Majelis Sekolah bekerja sama dengan sekolah mulai dari perencanaan materi ajar, proses pembelajaran, sehingga pencarian lapangan kerja untuk tamatan yang tidak ingin melanjutkan pelajarannya.
Majelis Sekolah terlibat dalam penyusunan kurikulum, memberi bantuan belajar secara moral  dan  material  kepada  peserta  didik  dan  bahkan  menyiapkan  kemungkinan  pemasaran alumni ke pasaran kerja. Selanjutnya, anggota Majelis Sekolah bukan saja dari kalangan orang tua peserta didik, pihak guru, tetapi juga stake holders sekolah.
Meskipun  demikian,  semua  ide  baik  yang  dicanangkan  oleh  Komite  Sekolah/Majelis Sekolah tetap saja kurang bermanfaat bila sekolah tidak dapat memanfaatkannya dengan baik. Agar  hal  ini  tidak  terjadi,  maka  diperlukan  usaha  untuk  memberdayakan  organissai  Komite Sekolah/ Majelis Sekolah ini. Usaha tersebut antara lain dengan menerapkan managemen yang tepat pada organisasi tersebut. Untuk ini perlu dilihat kembali pengertian dari kata manajemen itu sendiri.
Manajemen dapat diartikan sebagai “ proses merencanakan, mengorganisasi, memimpin dan  mengendalikan  upaya  organisasi  dengan  segala  aspeknya  agar  tujuan  organisasi  tercapai secara efektif dan efesien. 7
Berdasarkan  pengertian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  suatu  organisasi  terbentuk termasuk  Komite  Sekolah/Majelis  Sekolah  baru  dapat  berhasil  bila  fungsi  perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan serta pengendalian dan pengawasannya berjalan dengan baik. Fungsi-fungsi tersebut perlu diketahui dan dijalankan. Untuk lebih jelas tentang fungsi tersebut , disini  akan  digunakan  penjelasan  Nanang  Fattah  di  dalam  bukunya Landasan  Manajemen Pendidikan. 8 Berikut ini merupakan penjelasan tersebut.
Di  dalam  manajemen  disebutkan  bahwa  fungsi  perencanaan  antara  lain  untuk menentukan tujuan atau kerangka tindakan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan tertentu ini
6 Serambi Indonesia, Jumat, 19-7-2000, hal.3.
7 Nanang Fattah, Landasan Managemen Pendidikan , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hal.1 8 Ibid , hal. 2.
dilakukan  dengan  mengkaji  kekuatan  dan  kelemahan  organisasi,  menentukan  peluang  dan kemungkinan hambatan, merencanakan strategi, kebijakan, taktik dan program.
Sedangkan  fungsi  pengorganisasian  mencakup  penentuan  fungsi,  hubungan  dan struktur. Dalam penentuan fungsi digariskan tugas-tugas yang dibagikan ke dalam fungsi, garis, staf,  dan  fungsional.  Di  dalam  hubungan,  ditentukan  tentang  tanggung  jawab  dan  wewenang. Sedangkan di dalam struktur, akan terlihat ada yang berbentuk horizontal dan vertikal. Di dalam pengorganisasian  inilah  dijelaskan  tentang  pembagian  tugas  berikut  penanggung  jawabnya. Semua  ini  untuk  memperlancar  alokasi  sumber  daya  dengan  kombinasi  yang  tepat  untuk mengimplementasikan rencana.
Adapun fungsi pemimpin adalah mengarahkan dan mempengaruhi bawahan, agar dapat melaksanakan tugas esensial dengan menciptakan suasana menyenangkan untuk bekerja sama.
Fungsi  pengawasan  meliputi  penentuan  standar,  supervise,  dan  mengukur penampilan/pelaksanaan terhadap standard dan memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi tercapai. Pengawasan ini sangat erat hubungan dengan perencanaan, karena melalui pengawasan efektifitas manajemen dapat diukur.
Dengan  berjalannya  manajemen  Komite  Sekolah/Majelis  Sekolah  secara  baik,  maka akan  dapat  dilihat  tujuan  dan  kerangka  tindakan  yang  diperlukan  untuk  mencapai  tujuan organisasi. Hal ini merupakan hasil dari langkah perencanaan. Di dalam perencanaan, organisasi dituntut  untuk  mempunyai  daya  prediksi  yang  baik  sehingga  perhitungan  benar-benar  mantap sehingga rencana-rencana yang dibuat benar-benar membumi dan tepat.
Selanjutnya,  Komite  Sekolah  juga  perlu  menyusun  pembagian  tugas  yang  sejalan dengan  perencanaan,  dan  tugas-tugas  yang  telah  dibagikan  dapat  dilaksanakan  dengan  baik. Kemudian,  pimpinan  organisasi  ini  dituntut  untuk  mampu  mengarahkan  dan  mempengaruhi bawahannya  agar  melaksanakan  tugas  mereka,  di  samping  itu  ia  juga  dituntut  untuk  mampu menciptakan suasana menyenangkan untuk bekerja sama.
Setelah  itu,  organisasi    ini  juga  perlu  menjalankan  fungsi  pengawasannya  agar  dapat mengetahui  apakah  perencanaan  yang  ada  telah  berjalan  sebagaimana  mestinya.  Dengan berjalannya  fungsi  ini  maka  organisasi  bisa  memperoleh  masukan-masukan    tentang keberhasilan yang dicapai, kendala-kendala yang menghalang, serta dapat memperbaiki kinerja untuk masa berikutnya.
Memang  untuk  melaksanakan  tugas  manajemen  bukanlah  hal  yang  mudah,  karena  ia merupakan  seni  untuk  mengatur  orang  lain.  Hal  ini  diutarakan  oleh  Mary  Parker  Follet.  Hal senada  juga  diungkapkan  oleh  Henry  M.Botinger.  Malah  ia  mengatakan  bahwa  manajemen memerlukan  tiga  unsur,  yaitu  :  pandangan,  pengetahuan  tehnis,  dan  komunikasi.  Dengan demikian, di dalam memanaj suatu organisasi perlu dipahami hubungan antar manusia, struktur sosial. Ini memerlukan pengetahuan, dan intuisi yang tajam dari manajer organisasi.
Di  samping  adanya  Komite  Sekolah,  hubungan  orang  tua  peserta  didik  dengan  guru dapat terjalin melalui kegiatan-kegiatan berikut :
a. Rapat pemecahan masalah
b. Kunjungan ke rumah peserta didik
c. Keterlibatan orang tua peserta didik dalam proses pendidikan di kelas
d. Pemberian-pemberian bantuan orang tua kepada sekolah
e. Penentuan kebijakan 9
Sebagaimana  dijelaskan  di  dalam  buku Manajemen  Berbasis  Sekolah/MBS ,  Faesal Muslim dkk. Menambahkan usaha tersebut dengan menambahkan point berikut,yaitu:
1) Berkirim surat
9 Hidayanto, opcit, hal.14.
2) Bertelepon
3) Mengadakan pameran. 10
Kesemua  kegiatan  ini  sebenarnya  dapat  menjadi  agenda  dari  organisasi  Komite Sekolah/MS  karena  kegiatan-kegiatan  tersebut  bila  direncanakan  dengan  baik  akan  sangat berguna untuk mempererat hubungan orang tua murid dengan sekolah. Dengan demikian, orang tua peserta didik akan bekerja sama dengan guru dalam memacu pendidikan anak-anak mereka untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
Tetapi sebelumnya, agar hubungan kerja sama dapat membuahkan hasil, pihak sekolah dan  orang  tua  harus  terlebih  dahulu  menanamkan  rasa  saling  percaya  dan  saling  jujur  dalam bertindak.  Bila  hal  ini  tidak  tertanamkan  pada  kedua  belah  pihak,  maka  kerja  sama  tersebut tidak akan membuahkan hasil yang efektif.
Komite  Sekolah/MS  sebagai  suatu  organisasi  bekerja  dalam  suatu  sistem  untuk mencapai  tujuan  bersama.  Di  dalam  teori  modern,  suatu  organisasi  dapat  menggunakan pendekatan sistem. Pendekatan ini memandang organisasi sebagai suatu sistem  yang  menyatu dengan  maksud  tertentu  yang  terdiri  dari  bagian  yang  saling  berhubungan.  Pendekatan  ini memberikan kepada manajer suatu cara untuk memandang organisasi sebagai keseluruhan dan sebagai bagian dari lingkungan.
Dalam  mencapai tujuan,  menurut teori  sistem  harus didasarkan  pada lima  asumsi  dan lima prinsip bekerja. Kelima asumsi dan prinsip bekerja itu adalah sebagai berikut:
Asumsi Prinsip 1. Organisasi merupakan sistem terbuka 1. Servis untuk lingkungan 2. Organisasi mencari prestasi maksimum 2. Prinsip optimasi 3. Tujuan organisasi sangat bervariasi 3. Multidemensional 4. Tujuan organisasi saling kebergantungan 4. Prinsip keharmonisan 5. Tujuan organisasi berubah-ubah 5. Prinsip pengurangan resiko 11
Berpijak kepada pendapat di atas, maka Komite Sekolah/MS sebagai suatu organisasi dapat  mengikut  dan  menerapkan  prinsip  tersebut  bila  ingin  mencapai  tujuannya.  Penerapan prinsip  tersebut  harus  dijalankan  semua  bagian  dari  organisasi  tersebut,  baik  individunya, organisasi secara keseluruhan, gaya kepemimpinannya, perangkat fisiknya.
Dalam  rangka  mengatasi  rendahnya  mutu  pendidikan  nasional  dan  dalam  rangka menyahuti  otonomi  daerah,  termasuk  otonomi  bidang  pendidikan,  kini  telah  diuji  cobakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Melalui MBS ini sekolah dituntut bekerja sama dengan masyarakat  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan,  karena  ia  ingin  membentuk  masyarakat perduli pendidikan.
Pengolahan sekolah model MBS ini sangat mementingkan peran masyarakat. Untuk itu perlu  upaya  menggalang  peran  serta  masyarakat  guna  terlaksananya  pendidikan  dengan  baik. Dalam hal ini, Supriono S. dan Achmad Sapari dalam bukunya Manajemen Berbasis Sekolah menawarkan langkah berikut:
1) Sekolah  mengundang  orang  tua  peserta  didik,  Komite  Sekolah  dan  tokoh  masyarakat  ke dalam  sebuah  diskusi  tentang  bagaimana  cara  meningkatkan  mutu  pendidikan  di  sekolah. Kepala sekolah memaparkan keadaan dan capaian sekolah selama ini, begitu juga visi, misi sekolah,  serta  memberikan  prediksi  keadaan  anak  ke  depan.  Dalam  diskusi  ini  moderator harus dapat merangsang pesrta diskusi untuk mengungkapkan pendapat dan unek-uneknya.
2) Sekolah  menjelaskan  kepada  masyarakat  bahwa  tanggung  jawab  pendidikan  bukan  hanya pada pemerintah, melainkan juga pada masyarakat.
10 Supriono S, Achmad Sapari, Manjemen Berbasis Sekolah , (Jakarta: SIC, 2001), hal.19.
11 Fattah, opcit , hal.30.
3) Kepala  sekolah  dan  guru  memberikan  kepercayaan  kepada  masyarakat  untuk  turut mengelola  keuangan  sekolah,  terutama  yang  bersumber  dari  masyarakat.  Kepercayaan  ini akan  mendorong  masyarakat  semakin  bergairah  untuk  memikirkan  sekolah,  serta  timbul perasaan untuk tidak menyia-nyiakan amanah tersebut.
4) Sekolah  menerapkan  manajemen  terbuka.  Dengan  demikian  masyarakat  akan  semakin memepercayai apa yang dilakukan sekolah, sehingga  mereka juga akan berpartisipasi aktif untuk membantu mensukseskan program pendidikan. 12
Dalam  pelaksanaan  MBS,  maka  Komite  Sekolah/MS  harus  menjalankan  peran  antara lain sebagai berikut:
1. Sebagai mitra sejajar kepala sekolah yang ikut merencanakan kegiatan sekolah.
2. Menyusun  dan  mengusulkan  agenda  pembicaraan  pada  setiap  pertemuan  sekolah.  Karena Komite  Sekolah/MS  adalah  institusi  yang  mewakili  masyarakat,  mempunyai  hak  untuk menyampaikan keinginannya, bentuk dan jenis pendidikan anaknya, serta tujuan akhir dari sekolah anaknya. 13
Selanjutnya,  Komite  Sekolah/MS  dapat  memberi  bantuan  kepada  sekolah  dalam beberapa bentuk. Sebelum bantuan itu diberikan ia harus membicarakannya dengan orang tua peserta didik, kepala sekolah dan tokoh masyarakat. Bentuk bantuan tersebut antara lain:
a. Bantuan fisik.
b. Bantuan tehnis edukatif. Bantuan bentuk ini yang diharapkan dari Komite Sekolah:
1) Membantu menyiapkan tenaga guru bila sekolah kekurangan tenaga guru.
2) Membicarakan kinerja guru, prestasi siswa, membahas sebab kelemahan  sisi murid dan guru, serta mencari solusinya.
c. Bantuan bidang manajemen. Bantuan dalam bidang ini dapat berbentuk menangani masalah keuangan  sekolah,  membuat  rencana  sekolah  (RAPBS),  menyampaikan  pertanggung jawaban  kepada  masyarakat  bersama  kepala  sekolah  dan  dapat  juga  meneliti  dan  memilih buku yang digunakan untuk belajar peserta didik di sekolah. 14
Bila  MBS  ini  berjalan  dengan  baik,  maka  sekolah  akan  bertanggung  jawab  kepada masyarakat. Pertanggung jawaban dapat dilakukan dengan Komite Sekolah atau masyarakat. Di sana  akan  dibicarakan  secara  terbuka  semua  persoalan  sekolah.  Hal-hal  yang  perlu dipertanggung jawabkan sekolah kepada masyarakat adalah:
1). Kinerja guru; 2). Perilaku guru; 3). Kesejahteraan guru; 4). Pelaksanaan pembelajaran; 5). Pelaksanaan  rencana  sekolah;  6).  Kekurangan  tenaga  pengajar;  7).  Keadaan  fisik  gedung;  8). Keuangan sekolah; 9). Keuangan Komite Sekolah. 15
Pertanggung jawaban yang seperti ditawarkan MBS sulit untuk diterapkan di Indonesia, khususnya dalam masayarakat Aceh sekarang ini. Ini antara lain disebabkan berbedanya budaya yang dianut antara masyarakat yang menginspirasikan ide tersebut, yaitu masyarakat yang telah maju  di  bidang  pendidikan  seperti:  Jepang  dan  Amerika  Serikat  dengan  negara  penerima  ide tersebut  yaitu  Indonesia,  yang  tertinggal  jauh  dalam  bidang  pendidikan.  Bahkan  di  kawasan Asia Tenggara pun ia menempati posisi level “bawah”.
Oleh  karena  itu  mereka  belum  terbiasa  dengan  pola  tersebut  dan  belum  tentu  cocok dengan  budaya  mereka.  Oleh  karena  itu,  beban  yang  berat  ini  kelihatannya  belum  sanggup dipikul  oleh  masyarakat.  Terlebih  lagi  sumberdaya  manusianya  yang  professional,  mengerti tentang  dunia  pendidikan  dan  menyadari  pentingnya  peranan  masyarakat  dalam  memajukan
12 Supriono, opcit , hal.16.
13 Ibid , hal. 18. 14 ibid 15 Ibid , hal. 20.
pendidikan  belum  memadai.  Di  samping  itu,  idealisme  politik  dan  masyarakat  umum  untuk memajukan dunia pendidikan masih memerlukan pembinaan dan peningkatan.
Meskipun  demikian,  masyarakat  Indonesia  harus  mengejar  ketinggalannya  dengan berbagai  cara  yang  sesuai  dan  mampu  dilakukannya.  Bila  hal  yang  ditawarkan  oleh  program MBS  itu  baik  dan  tidak  bertentangan  dengan  nilai-nilai  yang  dianut  oleh  agama  dan  negara, boleh  saja  diterima.  Soal  kemampuan  masyarakat,  dapat  dibina.  Karena  bagaimanapun pendidikan itu bukan hanya bertugas mempertahan nilai-nilai budaya. Tetapi ia juga berfungsi untuk  menyeleksi  budaya-budaya  yang  tidak  baik  dan  memperbaikinya.  Kemudian,  bila dikembalikan  kepada  teori  belajar,  dikatakan  belajar  itu  adalah  usaha  untuk memperbaiki/merubah  tingkahlaku. 16 Dengan  demikian,  ketidak  mampuan  /  ketidak  sediaan masyarakat untuk menanggung tanggung jawab pendidikan perlu dibenah dan diperbaiki.
Penjelasan-penjelasan  yang  lalu  merupakan  kumpulan  beberapa  alternatif  untuk memberdayakan  Komite  Sekolah.  Terpulang  kepada  masyarakat  untuk  memilih  mana  yang dirasa  sesuai  untuk  diterapkan.  Yang  terpenting,  paling  kurang  Komite  Sekolah  ini  dapat dijadikan  mediator  antara  masyarakat  dengan  sekolah  dalam  menjalin  kerjasama  untuk memajukan dunia pendidikan.
Penjelasan-penjelasan  sebelumnya  tentang  pemberdayaan  Komite  Sekolah memperlihatkan  pentingnya  peran  kepala  sekolah  dalam  memberdayakan  hubungan  sekolah dengan  Komite  Sekolah/MS  atau  masyarakat  lainnya  dalam  rangka  memajukan  pendidikan. Dalam  hal ini Made  Pidarta  mengemukakan  pandangan Jones tentang  tanggung jawab  kepala sekolah  dalam  mengadakan  hubungan  dengan  masyarakat.  Tanggung  jawab  tersebut menurutnya berbentuk:
1) Mengadakan hubungan dengan instansi-instansi di atasnya.
2) Mengorganisasi program hubungan dengan masyarakat.
3) Melakukan kontak-kontak individual.
4) Mengembangkan kualitas program hubungan masyarakat.
5) Meningkatkan kepemimpinan. 17
Pelaksanaan  kegiatan  pendidikan  di  sekolah  juga  dikontrol  oleh  pengawas.  Dalam melaksanakan tugasnya pengawas juga ikut mengawasi tentang Komite Sekolah/MS. Hal yang menjadi focus pengawasan terhadap Komite Sekolah/MS antara lain:
1) Pembentukan pengurusan Komite Sekolah/MS sesuai dengan ketentuan.
2) Uraian tentang tugas pengurus Komite Sekolah/MS.
3) Program kerja Komite Sekolah/MS dalam menunjang program sekolah.
4) Laporan pertanggung jawaban keuangan Komite Sekolah/MS setiap tahun. 18
Dengan  memperhatikan  tugas  pengawas  terhadap  Komite  Sekolah/MS,  maka  terlihat bahwa  sebenarnya  hubungan  sekolah  dengan  masyarakat  telah  menjadi  perhatian  kalangan aparat pendidikan. Hanya saja tingkat intensitas dan pemberdayaannya untuk memajukan dunia pendidikan  kurang  mendapat  perhatian  yang  serius.  Dengan  model  MBS  yang  sedang dicanangkan  dan  digulirkan  sekarang  ini,  barulah  Komite  Sekolah/MS  diberdayakan semaksimal mungkin.
16 Prasetya Irawan dkk., Teori Belajar, Motivasi, dan Keterampilan Mengajar, (Jakarta: Depdikbud, 1995), hal.23.
17 Made Pidarta, Pemikiran Tentang Supervisi Pendidikan , (Jakarta: Bumi Aksari,1992), hal. 338.

## III.KESIMPULAN
Untuk  mengakhiri  pembahasan  makalah  ini,  maka  akan  disimpulkan  beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut.
Kebutuhan  adanya  keperdulian  masyarakat  terhadap  pendidikan,  adanya  kerja  sama orang tua peserta didik dengan sekolah telah disadari sejak bertahun-tahun yang lalu. Kesadaran ini kemudian mengkristal di dada orang tua peserta didik dan mencuat sehingga pada tahun 60- an didirikanlah suatu organisasi yang bernama POM. Seiring dengan perkembangan masa, nama organisasi tersebut berubah menjadi POMG,Komite Sekolah, dan kini disebut dengan MS.
Sebelum  dicanangkan  MBS,  keberadaan  Komite  Sekolah/MS  belum  diberdayakan semaksimal  mungkin  untuk  kemajuan  dunia  pendidikan.  Kini  dengan  digulirkan  MBS,  maka keberadaan Komite Sekolah/MS ini lebih diberdayakan dengan menggunakan kiat-kiat tertentu.
Cara  memberdayakan  Komite  Sekolah/MS  menurut  versi  MBS  adalah  dengan menjadikannya  mitra  sejajar  kepala  sekolah,  memberikan  kesempatan  kepadanya  untuk menyusun dan mengusulkan agenda pembicaraan pada setiap pertemuan sekolah, dan memberi bantuan  kepada  sekolah  yang  bersifat  fisik,  tehnis  edukatif,  dan  managerial.  Tentu  saja mengelola  Komite  Sekolah/MS  sehingga  menjadi  sumberdaya  yang  handal,  tidak  terbatas kepada kiat-kiat tersebut diatas. Banyak lagi yang dapat dilakukan, karena pekerjaan mengelola, memanaj  adalah  suatu  seni.  Dengan  demikian,  terpulang  kepada  manajer  bagaimana  ia mengembangkan  seninya  guna  memberdayakan  Komite  Sekolah/MS  demi  memajukan pendidikan.
Hal  penting  yang  perlu  digaris  bawahi  bahwa  Komite  Sekolah/MS  sebagai  suatu organisasi,  maka  ia  akan  berhasil  bila  fungsi  perencanaan,  pengorganisasian,  kepemimpinan, pengendalian dan pengawasan berjalan dengan baik.

## DAFTAR BACAAN
Atmodiwiryo, Subagio, 2000. Manjemen Pendidikan Indonesia , Jakarta, Ardadizya.
“ Dinas Pendidikan Belum Salurkan Dana BP 3”, Serambi Indonesia , 26-10-2002. Djoyonegoro,  Wardiman,  1998. Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Melalui  Sekolah Menengah Kejuruan , Jakarta, Jayakarta Agung Ofset.
Fattah, Nanang, 2001. Landasan Managemen Pendidikan , Bandung, Remaja Rosdakarya. Hidayanto,  Dwi  Nugroho,  1992. Pengantar  Komunikasi  Interpersonal  Suatu  Keterampilan dalam Pendidikan , Yogyakarta, Liberty.
Irawan,  Prasetyo  dkk., Teori  Belajar,  Motivasi,  dan  Keterampilan  Mengajar ,  Jakarta, Depdikbud.
Pidarta, Made,1988 a, Manajemen Pendidikan Indonesia , Jakarta, Bumi Aksara. Pidarta, Made, 1991 b. Pemikiran Tentang Supervisi Pendidikan , Jakarta, Bumi Aksara. S. Supriono, Achmad Sapari, 2001, Manajemen  Berbasis Sekolah , Jakarta, SIC. Soetopo, Hendiyat, Wasty Soemanto, 1984. Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan , Jakarta,
Bina Aksara.