## Amanna Gappa
Terakreditasi Nasional SINTA 4
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

## Strategi  Institusional  Kebijakan  Pengadaan  Tanah  Untuk Kepentingan Umum

## Ruslan Abu
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. E-mail: kankudai253@gmail.com

## Abstrak:
Tanah merupakan sumber daya utama dan menjadi tempat temu kepentingan berbagai pihak, sehingga  dalam  kenyataannya  terjadi  berbagai  konflik  kepentingan,  terlebih  lagi  jika  belum ditetapkan  kepastian  hukum  pemilikannya.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris (empirical  legal  research)  atau  penelitian  hukum  non-doktrinal.  Tipe  penelitian  ini  bersifat eksplanasi.  Pendekatan  masalah  yang  digunakan  adalah  pendekatan  sosiologi  hukum  (socio- legal  approach).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengadaan  tanah  di  Provinsi Sulawesi Selatan untuk kepentingan umum adalah kegiatan yang melibatkan lintas instansi dan berbagai pihak  terkait.  Mulai  tahap  perencanaan,  persiapan,  pelaksanaan,  sampai  penyerahan  hasil. Dinas  Perumahan,  Permukiman  dan  Pertanahan  (PKP2)  Provinsi  Sulawesi  Selatan  melalui Seksi  Fasilitasi  Pengadaan  Tanah  Bidang  Pertanahan,  pengadaan  lahan  untuk  kepentingan umum  sudah  menjadi  tugas  pokok.  Dalam  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  ini, harus  melalui  empat  tahapan,  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2012,  yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 71 tahun 2014. Dinas PKP2 memfasilitasi pengadaan tanah, dengan membentuk tim persiapan yang anggotanya terdiri perwakilan dari seluruh SKPD terkait.
Kata Kunci: Pemerintah Daerah; Pengadaan Tanah; Tanah; Kepentingan Umum

## 1. Pendahuluan
Pemberdayaan  sumber  daya  alam  yang  sangat  terbatas  harus  dapat  mengimbangi tingkat  pertumbuhan  kelahiran  manusia  yang  sedemikian  pesat  karena  seluruh sumber  daya  alam  khususnya  tanah  bersifat unrenewal . 1 Tanah  menjadi  salah  satu sumber  daya  alam  penghasil  barang  dan  jasa  dan  befungsi  sangat  esensial  bagi kehidupan dan penghidupan manusia, bahkan menentukan peradaban suatu bangsa, peradaban  itu  akan  berlangsung  kebesarannya  selama  bangsa  itu  menggunakan tanahnya secara bijaksana.
Pembangunan  nasional  merupakan  pencerminan  kehendak  untuk  terus  menerus meningkatkan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat  Indonesia  secara  adil  dan merata. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut diperlukan sarana penunjang, antara lain  berupa  tatanan  hukum  yang  mendorong,  menggerakkan,  dan  mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan terutama dalam bidang hukum pertanahan.
1 Rahmat  Ramadhani.  2019.  "Eksistensi  Hak  Komunal  Masyarakat  Hukum  Adat  dalam  Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum." Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 1: 97-108.
Hubungan  manusia  dengan  tanah  yang  besifat  hakiki  magis-religius  merupakan hubungan  penguasaan  dan  penggunaaan  tanah  dalam  rangka  memperoleh  manfaat bagi  kepentingan  kehidupan  dan  penghidupannya,  baik  untuk  kepentingan  sendiri sebagai  mahluk  individu  maupun  kepentingan  bersama  sebagai  mahluk  sosial. Dengan  kedudukan  seperti  itu,  maka  tanah  adalah  sumber  daya  utama  yang merupakan  tempat  temu kepentingan  berbagai pihak, sehingga  dalam  kenyataannya terjadi berbagai konflik kepentingan, baik di atas maupun di bawah tanah, terlebih lagi jika belum ditetapkan kepastian hukum pemilikannya. 2
Pada  tataran  konseptual,  masalah  sumber  daya  alam,  terutama  menyangkut  tanah kemudian ditegaskan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pasal ini secara prinsip  memberi  landasan  hukum  bahwa  bumi  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar- besarnya bagi kemakmuran rakyat. Lebih lanjut tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA N0. 5 Tahun 1960), dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa “ Bumi air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam di dalamnya pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat” .
Berdasarkan  konstruksi  hukum  tersebut,  maka  negara  selaku  badan  penguasa  atas bumi,  air,  ruang  angkasa  serta  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya berwenang  untuk  mengatur  dalam  rangka  mencapai  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat  Indonesia.  Maksud  Pasal  2  ayat  (1)  UUPA  adalah  negara  mempunyai kekuasaan  mengatur  tanah-tanah  yang  telah  dimiliki  seseorang  atau  badan  hukum maupun  tanah-tanah  bebas  yang  belum  dimiliki  seseorang  atau  badan  hukum  akan langsung dikuasai oleh negara.
Pada  tataran  praktis,  beberapa  kasus  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  yang  terhambat pembangunan infrastrukur karena adanya penolakan masyarakat yang terkait dengan pembebasan tanah seperti kasus 9 (sembilan) kepala keluarga di kampung Dappanna, Kelurahan Botto, Kec. Lalabata, Soppeng. Lahan mereka menjadi objek pembangunan bendungan  yang  akan  dibangun  oleh  Pemerintah  Daerah  Soppeng.  Awalnya,  pihak pelaksana  proyek  bersama  Camat  Lalabata  didampingi  aparat  keamanan  setempat mendatangi warga untuk menyampaikan bahwa pembangunan bendungan tidak ada ganti rugi, karena objek lahannya berada dalam kawasan hutan 3 , begitu ratusan kepala keluarga  di  Desa  Kale  Ko'mara,  Kec.  Polongbangkeng  Utara,  Takalar  dan  warga  di Desa  Arajang,  Kec.  Gilireng,  Wajo.  Menolak  ganti  rugi  lahan  sebagai  lokasi  proyek pembangunan  bendungan  raksasa  dengan  status  Proyek  Strategis  Nasional  (PSN). Bendungan Pamukkulu di Takalar dan Bendungan Pasalloreng di Gilireng, Wajo 4
Berkaitan dengan uraian diatas bahwa kepentingan pengadaan tanah oleh pemerintah. Pengadaan  tanah  merupakan  perbuatan  hukum  publik  maka  kegiatan  pengadaan tanah  pada  prinsipnya  ditujukan  untuk  kepentingan  umum,  bukan  kepentingan swasta.  Karena  hal  ini  dilakukan  dengan  mendasarkan  pada  prinsip  musyawarah dimana musyawarah diadakan untuk menyepakati dan menentukan bentuk dan besar ganti kerugian atas pembebasan tanah.
2 Yanto Sufriadi.  "Penyebab  Sengketa  Pengadaan  Tanah  untuk  Kepentingan  Umum  (Studi  Kasus Sengketa  Pengadaan  Tanah  untuk Kepentingan Umum  di Bengkulu)." Jurnal Hukum Ius Quia  Iustum 18, no. 1 (2011): 42-62.
3 Edy Kurniawan, Laporan Divisi Tanah & Lingkungan LBH Makassar-YLBHI Mengenai Kondisi Penegakan HAM di Sulawesi Selatan Tahun 2018 ”, Divisi Tanah Dan Lingkungan Lembaga Bantuan Hukum Makassar- YLBHI, 2018, h. 9
4 Ibid.

## 2. Metode Penelitian
Tipe  penelitian  hukum  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  tipe  penelitian hukum  empiris  ( empirical  legal  research )  atau  penelitian  hukum  non-doktrinal.  Dalam hal ini akan dikaji dan dianalisa tentang pelaksanaan sistem pendaftaran tanah negatif dalam  kenyataan,  dengan  kata  lain  secara  empirik  akan  diamati  realitas  sistem pendaftaran  tanah  negatif  dalam  kenyataannya  serta  faktor-faktor  yang mempengaruhi.  Tipe  penelitian  ini  adalah  bersifat  eksplanasi.  Pendekatan  masalah yang  digunakan  adalah  pendekatan  sosiologi  hukum  ( socio-legal  approach ),  yaitu pendekatan  terhadap  hukum  sebagai  suatu  norma  atau  kaidah  yang  dititikberatkan pada  aturan  hukum,  struktur  hukum,  dan  pengaruh  kultur  hukum  masyarakat, kesadaran  masyarakat  serta  sarana  dan  prasarana  terhadap  jaminan  kepastian  dan keadilan bagi pemegang sertifikat hak atas tanah.

## 3. Substansi Hukum Pengadaan Tanah
Pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah merupakan salah  satu  bentuk  perbuatan  pemerintahan.  Di  dalam  negara  hukum,  perbuatan pemerintahan  harus  berdasarkan  atas  hukum  (asas  legalitas).  Asas  legalitas menurut Sjachran  Basah, 5 berarti  upaya  mewujudkan  duet  integral  secara  harmonis  antara paham  kedaulatan  hukum  dan  paham  kedaulatan  rakyat  berdasarkan  prinsip monodualistis selaku pilar-pilar, yang sifat hakikatnya konstitutif.
Dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum, kewenangan pemerintah didasarkan  pada  Pasal  6  UU  No  2  Tahun  2012  sedangkan  kewenangan  pemerintah daerah  diperoleh  berdasarkan  Pasal  Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah,  baik pemerintahan  daerah  provinsi  maupun  pemerintahan  daerah  kabupaten/kota diberikan  hak  dan  kewajiban  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerahnya. Berdasarkan  PP  No.  38  Tahun  2007,  Pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum merupakan  salah  satu  sub  bidang  urusan  yang  menjadi  kewenangan  pemerintahan daerah  provinsi  dan  kabupaten/kota.  Dengan  begitu  jelaslah  bahwa  pemerintahan daerah  provinsi  dan  kabupaten/kota  dapat  melakukan  pengadaan  tanah  untuk kepentingan umum.
Secara keseluruhan banyak sekali kemajuan pengaturan pengadaan tanah yang diatur dalam  UU  Pengadaan  Tanah  baik  dari  ruang  lingkup  kepentingan  umum  maupun proses  pengadaan  tanah  yang  dimulai  dari  tahap  persiapan,  perencanaan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil serta pengawasan dan evaluasi.
Jika  Perpres  No.  36  Tahun  2005  menuai  kontroversi  yang  bersumber  pada  luasnya definisi  kepentingan  umum  dan  jaminan  ganti  kerugian  yang  dianggap  merugikan masyarakat  yang  tanahnya  diambil  alih  untuk  kegiatan  pembangunan  demi kepentingan  umum,  dan  kemudian  Perpres  No.  65  Tahun  2006  tentang  Perubahan Perpres No. 36 Tahun 2005 dianggap kurang memiliki kepastian hukum dan jaminan pelaksanaan  pembangunan  untuk  kepentingan  umum,  maka  secara  garis  besar,  UU Pengadaan  Tanah  memiliki  kedudukan  hukum yang  lebih  kuat  dibanding peraturan pengadaan tanah yang pernah ada sebelumnya.
5 Iskatrinah, Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik , Litbang Pertahanan Indonesia, Balitbang DepHan 2004.
Sedang  dari  sisi  substansi  UU  Pengadaan  Tanah  lebih  bersifat  komprehensif  dan memiliki  kepastian  hukum  dan  mengedepankan  rasa  keadilan  bagi  masyarakat.  Hal ini nampak pada beberapa substansi krusial yang berusaha mengakomodasi berbagai kepentingan stakeholder , seperti penetapan jangka waktu yang ketat mulai dari proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan hinggatahap penyerahan hasil pengadaan tanah. Hal  ini  dimaksudkan  agar  pemerintah  maupun  investor  memiliki  pepastian  hukum atas  proyek  yang  akan  dikerjakannya.  Kepastian  hukum  juga  tercermin  pada kewajiban penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus sesuai dengan:
a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
b. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah;
c. Rencana Strategis; dan
d. Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.
Dari  aspek  masyarakat  yang  terkena  dampak  pengadaan  tanah  bagi  kegiatan pembangunan  untuk  kepentingan  umum,  jenis  ganti  kerugian  yang  tidak  terbatas pada uang ganti rugi atau lahan pengganti, tetapi dimungkinkan adanya bentuk ganti kerugian lain yang disepakati oleh para pihak dirasa lebih memberikan rasa keadilan masyarakat.
Jika dibandingkan dengan jenis Kepentingan Umum dalam Perpres No.65 Tahun 2006, UU Pengadaan Tanah berusaha menjawab kebutuhan-kebutuhan pembangunan yang selama  ini  tidak  terakomodasi  sebagai  Kepentingan  Umum,  seperti  pembangunan rumah  sakit  dan  sekolah  milik  Pemerintah/Daerah  yang  secara  faktual  sangat dibutuhkan  oleh  masyarakat  dan  menjadi  kewajiban  Pemerintah  untuk menyelenggarakannya.
Masyarakat yang tanahnya digunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pasti tidak hanya mengalami kerugian secara fisik tetapi juga kerugian non fisik. Oleh karena itu ganti kerugian dalam UU Pengadaan Tanah dirumuskan tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi memberikan pilihan atas jenis dan bentuk ganti kerugian lainnya yaitu dapat berupa uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, atau  bentuk  lain  yang  disetujui  oleh  kedua  belah  pihak.  Tabel  1  menggambarkan pendapat  responden  mengenai  pengaruh  substansi  hukum  terhadap  pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Tabel 1. Pengaruh Substansi Hukum Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
No Pernyataan Frekuensi Persentase (%) 1 2 3 Berpengaruh Kurang Berpengaruh Tidak Berpengaruh 21 7 2 70,00 23,33 6,66 J u m l a h 30 100
Sumber: Data primer, 2019 (diolah).
Berdasarkan  tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  responden  atau  21 responden  atau  70  %  menyatakan  bahwa  substansi  hukum  merupakan  salah  satu faktor yang  berpengaruh  terhadap  pelaksanaan pelaksanaan pengadaan  tanah  untuk
kepentingan umum. Sebanyak 7 responden atau 23,33 % menyatakan bahwa substansi hukum  kurang  berpengaruh  terhadap  pelaksanaan  pelaksanaan  pengadaan  tanah untuk kepentingan umum dan sebanyak 2 responden atau 6,66 % menyatakan bahwa substansi  hukum  tidak  berpengaruh  terhadap  pelaksanaan  pengadaan  tanah  untuk kepentingan umum.
Pasal 9 ayat (2) UU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, ini menjamin bahwa pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  dilaksanakan  dengan  pemberian  ganti kerugian  yang  layak  dan  adil.  Menurut  pengertiannya,  ganti  kerugian  adalah pemberian  kompensasi  yang  sepadan,  bahkan  lebih  maju  agar  bekas  pemilik  bisa memiliki kehidupan  yang  lebih  baik.  Sehingga, wajar  jika  kompensasi yang  diterima oleh  bekas  pemilik  tidak  hanya  sebatas  harga  pasar  tanah  yang  dimilikinya.  Pasal  1 angka  1  Pepres  No.  36  Tahun  2005  jo.  Pasal  1  angka  3  Pepres  No.  65  Tahun  2006 menyatakan  di  balik  kewenangan  pemerintah  untuk  membebaskan  areal  bagi pelaksanaan  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  terkandung  kewajiban  untuk membuat kehidupan yang lebih baik bagi bekas pemegang haknya. Namun, seringkali dalam  proses  negosiasi  antara  panitia  pengadaan  lahan  dengan  masyarakat  tak tercapai  kesepakatan.  Ia  mengatakan,  untuk  mengantisipasi  masalah  yang  bisa menghambat  pelaksanaan  pembangunan  dapat  ditempuh  upaya  konsinyasi. Konsinyasi atau ganti kerugian dari pemerintah yang dititipkan ke pengadilan negeri setempat, diatur di dalam Pasal 42 UU No. 2 Tahun 2012.

## 4. Telaah  Institusional  Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan Umum
Pada awalnya RUU PTUP membatasi pengertian instansi hanya terbatas pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, namun Pansus melihat fakta di lapangan yang menunjukan  kebutuhan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  oleh  Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Hukum Milik Negara (BHMN) tertentu yang memang  dibutuhkan  oleh  rakyat  banyak,  seperti  pembangkit  dan  transmisi  listrik yang dilakukan PLN.
Berbeda  dengan  peraturan  perundangan  sebelumnya,  dalam  UU  Pengadaan  Tanah tidak menyebut istilah “Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah”. Hal ini dikarenakan UU Pengadaan  Tanah  tidak  memberikan  kewenangan  pelaksanaan  pengadaan  tanah kepada satu lembaga ataupun kepanitiaan secara khusus, tetapi melibatkan Lembaga Pertanahan,  dalam  hal  ini  dijabat  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  sebagai  lembaga pemerintah  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  pertanahan, Pemerintah  Daerah,  dan  Instansi  yang  membutuhkan  tanah.  Dengan  demikian pelaksanaan  pengadaan  tanah  menjadi  kewenangan  Lembaga  Pertanahan  dan Gubernur.
Keterlibatan pemerintah daerah menunjukan political will pembentuk undang-undang dengan harapan pelaksanaan pengadaan tanah yang didasarkan pada UU Pengadaan Tanah ini, telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan yaitu menyediakan tanah bagi pelaksanaan  pembangunan  guna  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kemakmuran bangsa,  negara,  dan  masyarakat  dengan  tetap  menjamin  kepentingan  hukum  pihak yang  berhak.  Sebagaimana  diketahui,  draf  awal  RUU  PTUP  menempatkan  BPN sebagai  satu-satunya  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  luas  dalam  pengadaan tanah  mulai  dari  konsultasi  publik  hingga  menilai  ganti  rugi,  namun  berbagai masukan  dari  masyarakat maupun pemerintah daerah  pada saat UU  ini  di  bahas  di tingkat Pansus telah mendorong DPR untuk mengakomodasi harapan masyarakat luas
agar daerah sebagai pemangku kepentingan yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat  pemilik  tanah,  untuk  dilibatkan  dalam  proses  pelaksanaan  pegadaan tanah.
Dalam  sejarah  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum masalah  Lembaga  Penilai  atau  Tim  Penilai  Harga  Tanah  baru  dikenal  pada  Perpres Nomor 36 Tahun 2005. Dalam Kepres Nomor 55 Tahun 1993 tugas untuk melakukan penilaian  harga  terhadap  tanah  dan  objek  lainnya  masih  menjadi  tugas  dan kewenangan  panitia  pegadaan  tanah,  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  8  kepres No.  55  tahun  1993,  sehingga  implementasi  sering  lebih  berpihak  pada  pihak  yang membutuhkan  tanah.  Dalam  Perpres  Nomor  36 tahun  2005  mengenai  Lembaga  atau Tim Penilai Tanah diatur tersendiri di luar tugas dan kewenangan Panitia Pengadaan Tanah.  Meskipun  Panitia  Pengadaan  Tanah  harus  berkoordinasi  dengan  Lembaga/ Tim Penilai Harga Tanah.
Faktor  struktur  hukum  merupakan  titik  sentral  yang  sangat  berpengaruh  di  dalam pelaksanaan  hukum,  karena  bekerjanya  hukum  di  masyarakat  sangat  diwarnai  oleh strukutr hukum  dalam  melaksanakan  kewajibannya  dalam  menerapkan  hukum  di masyarakat  secara  benar.  Untuk  memastikan  efektivitas  peran  aparat  dalam pelaksanaan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  tergantung  pada  kuantitas dan kualitas personilnya.
Menurut Soerjono Soekanto, 6 pengaruh yang datang dari aparat, berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Pengaruh tersebut adalah:
a. Keterbatasan  kemampuan  untuk  menempatkan  diri  dalam  peranan  pihak  lain dengan siapa dia berinteraksi;
b. Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi;
c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
d. Belum  adanya  kemampuan  untuk  menunda  pemuasan  suatu  kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel;
e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.
Keberhasilan  penegakan  hukum  ditentukan  oleh  orang  yang  menegakkannya,  yaitu aparat penegak hukum. Mengutip  pendapat  seorang pakar  hukum  Belanda  Profesor Taverne, mengemukakan bahwa “berilah aku hakim yang baik, jaksa yang baik serta polisi yang lebih baik, maka dengan hukum yang buruk sekali pun akan memperoleh hasil yang lebih baik”. 7
6 Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2008), h. 34
7 Antonius Sujata, Reformasi dalam Penegakan Hukum , (Jakarta: Djambatan, 2000), h. 7.

## 5. Aspek Budaya Hukum Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
Berbicara  mengenai  hukum,  maka  harus  juga  membicarakan  tentang  masyarakat, karena  tidak  mungkin  hukum  tersebut  terlepas  dari  masyarakat.  Ada  sebuah  teori yang menjelaskan hal tersebut, yakni teori yang dikemukakan oleh Carl von Savigny 8 , dimana menurutnya “ das Recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem Volke ” atau terjemahannya  bahwa  hukum  itu  tidak  dibuat  melainkan  tumbuh  dan  berkembang bersama masyarakat. Oleh karena itu, dalam memandang hukum, maka sudah barang tentu bahwa masyarakat juga harus di perhatikan.
Faktor kesdaran hukum masyarakat terkait dengan budaya hukum masyarakat adalah meliputi  pandangan,  kebiasaan  maupun  perilaku  dari  masyarakat  mengenai pemikiran  nilai-nilai  dan  pengharapan  dari  sistim  hukum  yang  berlaku,  dengan perkataan  lain,  budaya  hukum  itu  adalah  iklim  dari  pemikiran  sosial  tentang bagaimana  hukum  itu  diaplikasikan,  dilanggar  atau  dilaksanakan.  Kultur  hukum ( Legal culture ) menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum.
Berdasarkan  temuan  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  sebanyak  20  responden  atau sebesar  66,66  %  menyatakan  bahwa  faktor  budaya  hukum  masyarakat  berpengaruh terhadap  pelaksanaan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum.  Sebanyak  7 responden atau sebesar 23,33 % menyatakan bahwa faktor budaya hukum masyarakat terhadap  pelaksanaan  pelaksanaan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  dan sebanyak  3  responden  atau  sebesar  10  %  menyatakan  bahwa  faktor  budaya  hukum masyarakat  berpengaruh  terhadap  pelaksanaan pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum.
Fenomena  yang  terjadi  dalam  pengadaan  tanah  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dapat diidentifikasi sebagai berikut:
a. Sebagian  masyarakat  dan  khususnya  pemilik  lahan  tidak/belum  melihat pembangunan  sebagai  pemerintah  untuk  mewujudkan  kemanfaatan  bagi kepentingan  publik.  Masyarakat  lebih  menganggap  pembangunan  sebagai investasi proyek yang menghasilkan keuntungan;
b. Pemilik lahan cenderung menganggap adanya pembangunan sebagai kesempatan untuk menjual tanahnya dengan harga setinggi-tingginya;
c. Pemilik  lahan  seringkali  menjual  lahannya  apabila  seluruh  lahannya  dibeli  akan tetapi tidaksemuanya dibutuhkan pemerintah;
d. Adanya  keunutngan  yang  sangat  besar  yang  dapat  diperoleh  pemilik  lahan menyebabkan munculnya calo-calo/mafia tanah;
e. Pada pengadaan tanah terlalu banya pihak yang terlibat sehingga tidak jelas siapa pemilik yang sah;
Budaya  sebagai  bagian  dari  kesadaran  hukum  masyarakat  memiliki  indiokator- indikator. Adapun indikator-indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, 9 adalah  sebagai  berikut:  Pertama,  pengetahuan  hukum,  yaitu  seseorang  yang
8 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi , Pengantar Filsafat Hukum , (Bandung: Mandar Maju, 2007 ), h. 63.
9 Soerjono  Soekanto.  2008, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum. Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2008), h. 125.
mengetahui  bahwa  perilaku-perilaku  tertentu  tersebut  telah  diatur  oleh  hukum. Peraturan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis. Perilaku  tersebut  menyangkut perilaku yang  dilarang  oleh  hukum  maupun perilaku yang  diperbolehkan  oleh  hukum;  Kedua,  pemahaman  hukum,  yaitu  seseorang  yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari seorang pelajar tentang hakikat dan  arti  pentingnya  peraturan  sekolah;  Ketiga,  sikap  hukum,  yaitu  seseorang mempunyai  kecenderungan  untuk  mengadakan  penilaian  tertentu  tehadap  hukum; Keempat,  perilaku  hukum,  yaitu  seseorang  atau  pelajar  mematuhi  peraturan  yang berlaku.

## 6. Penutup
Pengadaan  tanah  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  untuk  kepentingan  umum  adalah kegiatan  yang  melibatkan  lintas  instansi  dan  berbagai  pihak  terkait.  Mulai  tahap perencanaan,  persiapan,  pelaksanaan,  sampai  penyerahan  hasil.  Dinas  Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (PKP2) Provinsi Sulawesi Selatan melalui Seksi Fasilitasi Pengadaan  Tanah  Bidang  Pertanahan,  pengadaan  lahan  untuk  kepentingan  umum sudah  menjadi  tugas  pokok.  Dalam  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  ini, harus melalui empat tahapan, berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2012, yang ditindaklanjuti  dengan  Peraturan  Gubernur  Nomor  71  tahun  2014.  Dinas  PKP2 memfasilitasi  pengadaan  tanah,  dengan  membentuk  tim  persiapan  yang  anggotanya terdiri perwakilan dari seluruh SKPD terkait.
Dalam  upaya  mencegah  terjadinya  pelanggaran  terhadap  hak-hak  atas  tanah  setiap warga  negara,  maka  perlu  dilakukan  perubahan  mendasar  peraturan  perundang- undangan yang terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memiliki kepastian  hukum.  Untuk  menghindari  munculnya  sengketa  mengenai  kepemilikan hak  atas  tanah  dikemudian  hari,  hendaknya  Tim  Pembebasan  Tanah  lebih  teliti, cermat,  dan  seksama  dalam  melakukan  pembebasan  lahan  dengan  mengadakan penelitian baik terhadap data fisik maupun data yuridis atas tanah yang bersangkutan termasuk terhadap riwayat tanah.

## Referensi
Antonius Sujata, 2000. Reformasi dalam Penegakan Hukum , Jakarta: Djambatan.
Edy  Kurniawan,  2018. Laporan  Divisi  Tanah  &  Lingkungan  LBH  Makassar-YLBHI Mengenai Kondisi  Penegakan  HAM  di  Sulawesi Selatan  Tahun  2018 ”,  Divisi  Tanah Dan Lingkungan Lembaga Bantuan Hukum Makassar-YLBHI.
Friedman, L.W. 2011, The Legal Sistem A Sosial Science Perspective (terjemahan) . Bandung: Nusa Media.
Iskatrinah,  2004. Pelaksanaan  Fungsi  Hukum  Administrasi  Negara  Dalam  Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik , Litbang Pertahanan Indonesia, Balitbang DepHan.
Lili  Rasjidi  dan Ira  Thania  Rasjidi , 2007. Pengantar  Filsafat  Hukum ,  Bandung: Mandar Maju.
Rahmat Ramadhani. 2019. "Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat dalam Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum." Jurnal  Penelitian  Hukum  De Jure 19, no. 1: 97-108.
Soerjono  Soekanto,  2008. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Syamsuddin Pasamai. 2008. Pengembangan Sistem Pengukuhan Penetapan Kawasan Hutan Dari  Aspek  Hukum  Penatagunaan  Tanah ,  Makassar:  PT.  Umitoha  Ukhuwah Grafika.
Yanto Sufriadi.  2011.  "Penyebab  Sengketa  Pengadaan  Tanah  untuk  Kepentingan Umum  (Studi  Kasus  Sengketa Pengadaan  Tanah  untuk  Kepentingan  Umum  di Bengkulu)." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 18, no. 1: 42-62.