## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146 E-ISSN 2775-3174
Volume 4, Nomor 1, 2024

## Authors
1 Meidana Pascadinianti
2 Arga Noer Ardiansyah Margono

## Affiliation
1 Universitas Indonesia
2 Universitas Gadjah Mada
Email meidanap21@gmail.com

## Date Submission
28 October 2023
Date Accepted 30 January 2024
Date Published 30 January 2024

## DOI
10.52249
PENANAMAN  MODAL  DALAM  NEGERI MELALUI INVESTASI TERIKAT SYARIAH: SUATU

## MANFAAT DAN TANTANGAN HUKUM

## Abstract
Domestic  capital  investment  supported  by  the  Indonesian government  has  covered  many  aspects  of  the  economy,  one  of which  is  the  sharia  economy.  One  type  of  domestic  investment offered by sharia banking is restricted investment. Sharia-bound investments  that  use  mudharabah  muqayyadah  contracts  have their  own  arrangements  and  different  from  other  financing schemes. In restricted investment there are three parties involved, namely  investors,  sharia  banks  and  business  customers.  The purpose  of  this  writing  is  to  determine  the  benefits  of  sharia- bound  investments  for  the  parties  and  the  legal  challenges  that arise from distributing restricted investment The writing method used in this research is a qualitative approach so that this research will produce analytical descriptive data. The approaches used in this  research  are  the  statutory  approach,  case  approach,  and conceptual approach. The research results show that the benefits of restricted investment can be obtainde by all parties involved in the financing, including profit sharing obtained by investors and banks,  financing  for  business  of  the  business  customers.  Legal challenges can be created from any financing, including restricted investment, which are borne jointly by the parties in the sharia- bound investment.
Keywords: Capital Investment, Restricted Investment, Sharia Financing

## Abstrak
Penanaman  modal  dalam  negeri  yang  didukung  oleh pemerintah  Indonesia  telah  mencakup  banyak  aspek perekonomian,  salah  satunya  adalah  ekonomi  syariah.
Salah  satu  jenis  penanaman  modal  dalam  negeri  yang ditawarkan  perbankan  syariah  adalah  penanaman  modal terbatas.  Investasi  syariah  yang  menggunakan  akad mudharabah muqayyadah mempunyai pengaturan tersendiri dan berbeda dengan skema pembiayaan lainnya. Dalam  penanaman  modal  terbatas  ada  tiga  pihak  yang terlibat,  yakni  investor,  bank  syariah,  dan  nasabah  dunia usaha.  Tujuan  penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui manfaat investasi yang terikat syariah bagi para pihak dan tantangan  hukum  yang  timbul  dari  penyebaran  investasi yang  dibatasi.  Metode  penulisan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif  sehingga penelitian  ini  akan  menghasilkan  data  deskriptif  analitis. Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  kasus,  dan
1 Unviersitas Indonesia, 2 Universitas Gadjah Mada
pendekatan  konseptual.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  manfaat  investasi  terbatas  dapat  diperoleh  oleh semua  pihak  yang  terlibat  dalam  pembiayaan,  antara  lain bagi  hasil  yang  diperoleh  investor  dan  perbankan, pembiayaan usaha para nasabah usaha. Tantangan hukum dapat timbul dari pembiayaan apa pun, termasuk investasi terbatas, yang ditanggung bersama oleh para pihak dalam investasi yang terikat syariah.
Kata Kunci: Investasi Terbatas, Penanaman Modal, Pembiayaan Syariah

## PENDAHULUAN
Kegiatan  penanaman  modal  merupakan  salah  satu  komponen  yang  sangat  penting dalam  perekonomian  nasional  demi  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan  dan mewujudkan  kedaulatan  politik  dan  ekonomi  Indonesia  diperlukan  peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Kegiatan penanaman modal juga harus sejalan  dengan  perubahan  perekonomian  global  dan  keikutsertaan  Indonesia  dalam berbagai  kerjasama  internasional  dengan  menciptakan  iklim  penanaman  modal  yang kondusif,  promotif,  memberikan  kepastian  hukum,  keadilan  dan  efisien  dengan  tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.
Seiring  dengan  pesatnya  pertumbuhan  ekonomi  Negara  Indonesia  yang  dibuktikan angka  persentase  kuartal  kedua  tahun  2023  menembus  5,17% year  on  year (Kementerian Keuangan,  2023)  memberikan  pengaruh  pada  peningkatan  taraf  ekonomi  masyarakatnya. Peningkatan  taraf  hidup  masyarakat  Indonesia  memiliki  korelasi  positif  dengan peningkatan  Penanaman  Modal  Dalam Negeri  mencapai  17,6%  pada  triwulan  kedua  2023 atau senilai Rp. 163,5 Triliun (Kementerian Investasi, 2023)
Geliat positif ekonomi dan pembangunan di Indonesia terutama di masa pasca Covid- 19  didorong  juga  oleh  penanaman  modal.  Penanaman  modal  sesuai  Pasal  1  angka  1  UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal,  baik  oleh  penanam  modal  dalam  negeri  maupun  penanam  modal  asing  untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam penelitian ini akan berfokus pada pembahasan penanaman modal dalam negeri. Menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor 25 tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal,  penanaman  modal  dalam  negeri  adalah  kegiatan menanam  modal  untuk  melakukan  usaha  di  wilayah  negara  Republik  Indonesia  yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
Investasi  dalam  pengertiannya  adalah  suatu  kegiatan  menempatkan dana  pada satu atau  lebih  dari  jenis  aset  pada  suatu  periode  waktu  tertentu  dengan  tujuan  memberikan peningkatan  atas  nilai  investasinya  dimasa  depan  (Noor,  2009).  Tujuan  investasi  yang dilakukan  oleh  masyarakat dalam  hal  ini  investor  terbagi  menjadi  dua,  yaitu:  1) Investasi untuk memenuhi kebutuhan investor terhadap barang dan jasa, yang mana investasi dimasa kini  diperlukan  untuk  pemenuhan  barang  dan/jasa  dimasa  mendatang;  dan  2)  investasi untuk  memenuhi  keingingan  investor  akan  barang  dan  jasa,  yang  mana  tujuan  investasi adalah  untuk  peningkatan  taraf  kehidupan  investor  dalam  rangka  pemenuhan keinginannya dimasa mendatang (Fahmi & Hadi, 2009).
1 Unviersitas Indonesia, 2 Universitas Gadjah Mada
Salah satu jenis dan karakteristik dari investasi adalah investasi tidak langsung atau investasi  pada  aktiva  finansial.  Investasi  tidak  langsung  adalah  investasi  yang  dananya ditempatkan  pada  aset  keuangan  seperti  deposito,  surat  berharga  contohnya  saham, obligasi,  reksadana  dan  lainnya.  Investasi  pada  aktiva  finansial  ini  bertujuan  untuk memberikan capital  gain atau dividen dari  instrumen  investasi  tersebut  (Noor,  2009). Aktivitas  investasi  ini  dilakukan  oleh  investor  atau  pihak  yang  memiliki  kelebihan  dana yang  dapat  ditempatkan  atau  dilakukan  melaui  lembaga  keuangan  seperti  perbangkan, asuransi, maupun pasar modal.
Perbankan  syariah  merupakan  salah  satu  institusi  yang  menerima  penempatan  atau menghimpun  dana  investasi  pada  aktiva  finansial  dengan  berlandaskan  pada  prinsip- prinsip  syariah  berdasarkan  fatwa  (Rahmat  Ilyas,2021).  Penempatan  dana  investasi  oleh investor pada perbankan syariah dapat menggunakan akad mudharabah yang dibagi menjadi dua  yaitu mudharabah  muqayadah dan mudharabah  mutlaqah (Sjahdeini,  2015).  Akad Mudharabah  adalah  akad  kerja  sama  antara  pihak  investor  dengan  Bank  Syariah  sebagai pihak  pengelola  dana  dengan  membagi  keuntungan  sesuai  dengan  kesepakatan  dalam akad.  Akad mudharabah  mutlaqah adalah  akad  kerjasama  dimana  bank  syariah  sebagai pengelola  dana  investasi  diberikan  kewenangan  penuh  dari  investor  untuk  menempatkan dananya  atau  mengelola  dananya  dengan  kriteria  apapun,  sedangkan  akad mudharabah muqayyadah adalah  akad  kerjasama  dimana  pengelola  dana  investasi  diberikan  batasan- batasan  atau  syarat  tertentu  oleh  investor  dalam  mengelola  dana  investasinya  (Antonio, 2017).
Salah  satu  instrumen  investasi  pada  perbankan  syariah  yang  menggunakan  akad mudharabah muqayyadah adalah invetasi terikat syariah. Dengan mekanisme investasi terikat ini  investor  sebagai  pemilik  dana  dan  bank  syariah  sebagai  pengelola  dana  mengadakan akad mudharabah  muqayyadah dimana  investor  menentukan  kriteria  nasabah  pelaku  usaha yang  dapat  disalurkan  pembiayaannya  oleh  bank  syariah  dimana  dana  penyalurannya bersumber dari dana investasi investor (Muhammad Fadhil,2023). Kriteria nasabah pelaku usaha  yang  dapat  ditentukan  oleh  investor  meliputi,  sektor  usaha  nasabah  dan  profil nasabah pelaku usaha (Yenni Batubara,2020).
Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya dilakukan pembahasan penelitian tentang: 1) Apa manfaat investasi terikat syariah dan, 2) Bagaimana tantangan dan solusi hukum pada penyaluran investasi terikat syariah yang dimuat di dalam karya tulis ilmiah dengan judul “Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  Melalui  Investasi  Terikat  Syariah:  Suatu  Manfaat  Dan Tantangan Hukum.”

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  kualitatif  sehingga  penelitian  ini akan menghasilkan data deskriptif analitis. Analisis sumber hukum yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  analisa  kualitatif  yaitu  analisa  dengan  menggunakan  bahan  hukum primer  dan  sekunder  yang  diuraikan  secara  deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data  adalah melakukan  studi  dokumen  dengan  menggunakan  literatur  yang  diperlukan  berasal  dari bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tertier.  Bahan-bahan hukum  yang  telah  terkumpul  baik  dari  studi  kepustakaan,  dokumen-dokumen  tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kemudian dianalisa dan dihubungkan dengan teori-
1 Unviersitas Indonesia, 2 Universitas Gadjah Mada
teori,  asas-asas  dan  norma-norma  hukum  yang  berhubungan  dengan  permasalahan tersebut.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMABAHSAN

## Manfaat Investasi Terikat Syariah
Bank syariah sebagai penghimpun dana masyarakat wajib menyalurkan dana kembali kepada  masyarakat  melalui  pembiayaan,  adapun  karakteristik  pembiayaan  dalam  bank syariah  adalah  adanya  barang  atau  jasa/usaha  dalam  sektor  riil,  non  ribawi  yakni pendapatan yang setara dengan hasil kerja, non gharar, non maysir, penggunaan dana lebih terkontrol,  bersifat  berbagi  risiko/risk  sharing  bukan  risk  transfer,  wajib  bersifat  amanah dan menepati janji.
Investasi  terikat  syariah  yang  menggunakan  akad mudharabah  muqayyadah berlandaskan  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.  07/DSN-MUI/IV/2000  tentang Pembiayaan  Mudharabah  (Qiradh).  Dalam  transaksi  dengan  akad mudharabah harus dipenuhi  rukun-rukun  akad  yaitu  adanya  pemilik  dana  ( shahibul  maal), pengelola  dana ( mudharib ), objek yang disetujui, ijab dan qabul (Wiroso, 2005).
Pemilik  dana  atau  investor  membatasi  atau  memberi  syarat  kepada  pengelola  dana untuk  menyalurkan  investasinya  pada  bidang,  cara,  waktu  dan  tempat  tertentu.  Dalam investasi terikat ini, bank syariah berkedudukan sebagai agen dan atas kegiatan penyaluran dana dengan analisa tertentu tersebut bank mendapat imbalan.
Dengan  menggunakan  mekanisme  investasi  terikat  tersebut  investor  akan memperoleh imbal hasil atau bagi hasil sesuai dengan nisbah atau persentase keuntungan yang ditentukan pada akad mudharabah muqayyadah dengan bank syariah. Objek bagi hasil dari investasi terikat bersumber dari pembayaran margin/ujrah/bagi hasil yang diperoleh bank syariah dari nasabah pelaku usaha (Fauzan, M., & Suhendro, D,2018).
Pada  investasi  terikat  syariah,  terdapat  tiga  pihak  dalam  hubungan  hukum  yang terbentuk yaitu investor sebagai pengelola dana, bank syariah sebagai agen penyalur dana dan  nasabah  pelaku  usaha  tertentu  yang  jenis  usahanya  telah  ditunjuk  oleh  investor. Hubungan  hukum  antara  investor  dengan  bank  pengelola  dalam  produk  deposito mudharabah  pada  bank  syariah  tidak  lagi  berjalan  pada  konstruksi  hubungan  hukum antara  kreditur  dengan  debitur  sebagaimana  deposito  pada  bank  konvensional  tetapi merupakan  hubungan  partnership  atau  hubungan  kemitraan  yang  didasarkan  pada kesetaraan dalam berbagi keuntungan atas dana yang diinvestasikan.
Investor  dapat  memilih  proyek  yang  akan  dibiayai  secara  langsung  dan  ikut menanggung  risikonya.  Atas  risiko  yang  ditanggung,  investor  menjadi  berhak  untuk memperoleh  imbal  hasil  yang  lebih  tinggi.  Penanaman  modal  melalui  investasi  terikat syariah ini diperuntukkan bagi investor yang bersedia menjaminkan dana simpanannya di bank  syariah  untuk  kepentingan  nasabah,  investor  merupakan  nasabah  dana  di  bank syariah  yang  membutuhkan  pembiayaan  untuk  memenuhi  kebutuhannya  atau  nasabah pelaku usaha yang ditunjuknya.
Deposito  mudharabah  sebagai  perjanjian  antara  investor  dengan  bank  pengelola mempunyai  karakter  dasar  yang  berbeda  dengan  deposito  pada  bank  konvensional. Karakter istimewa dari deposito mudharabah adalah pada peran ganda dari bank pengelola (mudharib)  yakni  sebagai  wakil  (agen)  sekaligus  sebagai  mitra.  Bank  Pengelola kemudian menjadi mitra dengan investor ketika ada keuntungan.
1 Unviersitas Indonesia, 2 Universitas Gadjah Mada
Bank  sebagai  pengelola  dana  investor  mendapatkan  kuasa  dari  investor  untuk melakukan  hal-hal  yakni  pengikatan  jaminan,  penagihan  atas  angsuran  nasabah  pelaku usaha,  pengelolaan  dokumen  jaminan  dan  dokumen  pembiayaan,  kemudian  penyelesaian sengketa hukum.  Investor tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha bank tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha bank dalam menyalurkan dana investasinya, antara  lain  investor  dapat  melakukan  review  dan  meminta  bukti-bukti  dari  laporan  hasil usaha nasabah pembiayaan berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.    Pembagian  keuntungan  yang  diperoleh  investor  adalah    nisbah bagi hasil yang disepakati yang mana nisbah bagi hasil ini telah disepakati pada perjanjian awal  dan  tidak  dapat  diubah  sepanjang  waktu  invetasi  kecuali  berdasarkan  kesepakatan para pihak.
Bank  syariah  tidak  menanggung  risiko  pembiayaan  dari  proyek  tersebut  sehingga perhitungan  ATMR  untuk  pembiayaan  proyek  tersebut  bisa  lebih  rendah  dan  tidak menggerus  cadangan  modal,  memberikan  alternatif  produk  investasi  dengan  imbal  hasil lebih  tinggi  kepada  investor. Bank  syariah  juga  akan  memiliki  produk  investasi  yang membedakan  produk  perbankan  syariah  dengan  perbankan  konvensional.  Hal  ini  akan mendukung percepatan kenaikan aset perbankan syariah di Indonesia.
Bagi nasabah pelaku usaha yang menerima pembiayaan dari bank harus dianalisa dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian bank. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Bagian Ketiga Perbankan Syariah Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi, ”Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usaha wajib  menerapkan  prinsip  kehati-hatian,” kemudian  pada  Pasal  38  ayat  (1)  Bagian  Ketiga Perbankan Syariah UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan  berbunyi,  ”Bank  Syariah  dan  UUS  wajib  menerapkan  manajemen  risiko  dan prinsip mengenal Nasabah.”
Nasabah pelaku usaha yang menerima pembiayaan investasi terikat syariah dari bank dapat memajukan dan mengembangkan bisnis yang sesuai prinsip-prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan tujuan penyelenggaraan penanaman modal pada pasal 3 ayat (2) UU Nomor 25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal,  tujuan  penyelenggaraan  penanaman  modal antara lain untuk:
a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
b. Menciptakan lapangan kerja;
c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Analisa pembiayaan yang dilakukan bank syariah meliputi pada tujuan pembiayaan yang  disebutkan  secara  jelas  dan  tidak  melanggar  prinsip-prinsip  syariah,  struktur pembiayaan  yang  sesuai  dengan  skema  syariah  berdasarkan  tujuan  pembiayana, penyelidikan  nasabah  pelaku  usaha  termasuk  pengecekan  Sistem  Layanan  Informasi
1 Unviersitas Indonesia, 2 Universitas Gadjah Mada
Keuangan  (SLIK), trade  market,  community, personal  checking, analisa  laporan keuangan dan laporan kunjungan.
Nasabah pelaku usaha menerima pembiayaan dari bank dapat berbentuk akad-akad pembiayaan  yang  disetujui  oleh  investor  dengan  skema  ijarah,  murabahah,  istishna, mudharabah, dan musyarakah.  Dalam akad pembiayaan antara Bank dan Nasabah, margin atau nisbah bagi hasil ditetapkan atas dasar kesepakatan antara Bank dan Nasabah dengan memperhatikan mempertimbangkan return yang diinginkan oleh investor.
Dalam  pembiayaan  mudharabah,  pada  prinsipnya  tidak  ada  jaminan  namun  agar nasabah  pelaku  usaha  tidak  melakukan  penyimpangan,  bank  syariah  dapat  meminta jaminan  dari  pelaku  usaha  yang  mana  jaminan  ini  dapat  dicairkan  sewaktu-waktu  jika nasabah pelaku usaha wanprestasi atas hal-hal yang disepakati.

## Tantangan Hukum pada Penyaluran Investasi Terikat Syariah
Setelah  pembiayaan  yang  bersumber  dari  dana  investor  dicairkan  bank  kepada nasabah  pelaku  usaha  yang  sesuai  dengan  kriteria  investor  dan  melalui  proses  analisa internal  bank,  nasabah  pelaku  usaha  menjalankan  usaha  yang  didanai  dengan  sebaik- baiknya sehingga dapat menyelesaikan perjanjian pembiayaan sesuai dengan kesepakatan. Namun ada kalanya pembiayaan yang disalurkan tidak berjalan lancar.
Keseriusan nasabah mudharib dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank. Dalam kenyataannya  nasabah  pelaku  usaha  tidak  selalu  memenuhi  harapan  bank.  Kewajiban- kewajiban  atas    pembiayaan  kepada  bank  tidak  dipenuhi  dengan  baik,  perkembangan perusahaan  tersendat-sendat  bahkan  ada  kemungkinan  menjadi  pembiayaan  macet. Pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sesuai perjanjian, sehingga dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank tidak sesuai lagi dengan kesepakatan.
Adanya  kekhawatiran  dari  bank  terhadap  penyalahgunaan  penggunaan  dana  ( side streaming ) dimana nasabah tidak menggunakan dananya sesuai dengan tujuan pembiayaan dan apa yang tertera dalam perjanjian atau akad, bagaimanapun juga bank tidak mungkin mengawasi  secara  terus  menerus.  Pengertian side  streaming antara  bank  syariah  memiliki kesamaan  dengan  bank  konvensional  yakni  ketika  nasabah  pelaku  usaha    tidak menggunakan  dananya  sesuai  dengan  tujuan  pembiayaan  semula.  Jika  nasabah  pelaku usaha melakukan side streaming dalam pembiayaan investasi terikat syariah berarti nasabag pelaku  usaha  telah  mencoreng  kepercayaan  dua  pihak  yakni  bank  sebagai  penyalur pembiayaan dan investor sebagai pemilik dana.
Pengelolaan internal nasabah pelaku usaha yang belum dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati yang berakibat bisnis belum dijalankan secara efektif  dan  efisien  sehingga  keuntungan  yang  diharapkan  tidak  dapat  diraih.  Hal  ini tercermin  dari  laporan  keuangan  yang  secara  berkali  diminta  oleh  bank  syariah  dalam tujuan melakukan monitoring usaha nasabah pelaku usaha.
Kelalaian  nasabah  pelaku  usaha  dalam  menjalankan  bisnis  yang  dibiayai  bank. Kenyataan  ini  menimbulkan  banyak  masalah.  Nasabah  pelaku  usaha  masih menyembunyikan  keuntungan  usaha  yang  sesungguhnya.  Dalam  beberapa  kasus  masih terdapat nasabah pelaku usaha yang tidak (Friyanto, 2013).
Pembiayan  bermasalah  dalam  jumlah  besar  akan  menurunkan  tingkat  kesehatan operasi  bank  tersebut.  Pembiayaan  dengan  kualitas  buruk  memerlukan  cadangan penghapusan  yang  semakin  besar  sehingga  menyebabkan  biaya  yang  harus  ditanggung
1 Unviersitas Indonesia, 2 Universitas Gadjah Mada
untuk mengadakan cadangan semakin besar, hal ini jelas mempengaruhi profitabilitas bank syariah.  Jika  banyak  permasalahan  yang  bersumber  dari  investasi  terikat,  bukan  tidak mungkin  mekanisme  ini  akan  direviu  dan  dilakukan  penutupan  sehingga mengakibatkan kurangnya jenis dan kualitas produk yang ditawarkan (Lisdayanti, R., & Hakim, L,2021).
Apabila  bank  melakukan  kesalahan  analisa  pembiayaan  kepada  nasabah  pelaku usaha,  dapat  terjadi  kondisi  ketidak  sesuaian  nilai  investasi  dan  kebutuhan  pembiayaan nasabah. Jika nilai investasi dari investor lebih besar dari  kebutuhan nasabah, akan terdapat dana  investor  yang iddle dan  tidak dapat  dimaksimalkan  untuk  memperoleh  keuntungan. Sebaliknya  jika  nilai  investasi  lebih  kecil  dari    kebutuhan  nasabah,  maka  nasabah  pelaku usaha tidak dapat menerima pembiayaan dengan maksimal dalam perhitungan usahanya.
Tantangan  dalam  penyaluran  investasi  terikat  syariah  dapat  diselamatkan  dengan beberapa  cara.  Pertama, reschedulling merupakan  upaya  bank  syariah  dengan  mengubah syarat  pembiayaan  berupa  jadwal  atau  jangka  waktu  pembiayaan  baik  pokok,  tunggakan maupun masa tenggang, sehingga nasabah pelaku usaha mampu memenuhi kewajibannya kepada pihak bank. Kedua, reconditioning merupakan usaha bank syariah dengan mengubah sebagian  atau  seluruh  persyaratan  yang  semula  disepakati  bersama  sepanjang  tidak menyangkut  perubahan  total  pembiayaan.  Ketiga, restructuring usaha  bank  syariah  untuk penurunan  margin  pembiayaan,  penurunan  tunggakan  pembiayaan,  perpanjangan  jangka waktu  pembiayaan,  penambahan  fasilitas  pembiayaan.  Dikarenakan  pendanaan  investasi terikat syariah ini berasal dari investor, selayaknya bank syariah memberitahukan adanya proses penyelamatan kepada nasabah pelaku usaha dengan persetujuan dari investor.
Selain  adanya  proses  penyelamatan  pembiayaan,  ada  juga  istilah  bernama penyelesaian pembiayaan. Penyelesaian pembiayaan dilakukan oleh bank syariah dalam hal upaya-upaya  penyelamatan  pembiayaan  telah  dilakukan  namun  tidak  membuahkan  hasil dengan  kata  lain  nasabah  pelaku  usaha  telah  wanprestasi.  Menurut  (Subekti,2005), seseorang dikatakan telah wanprestasi apabila:
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya
Upaya  penyelesaian  pembiayaan  adalah  dengan  penyitaan  dan  eksekusi  jaminan. Apabila nasabah pelaku usaha tidak menyerahkan jaminan kebendaan, maka dana investor yang telah dibebankan hak gadai dapat dieksekusi oleh bank syariah. Unsur-unsur jaminan gadai  sesuai  Pasal  1150  KUHPerdata  adalah  adanya  penyerahan  kekuasaan  benda  gadai kepada kreditur pemegang benda gadai; penyerahan kekuasaan dilakukan oleh debitur atau oleh pihak lain atas nama debitur; benda yang diserahkan atau menjadi obyek gadai berupa benda bergerak, kreditur pemegang gadai berhak mendapatkan pelunasan piutang terlebih dahulu  daripada  kreditur  yang  lain.  Berdasarkan  Pasal  1134  ayat  (2),  sifat  jaminan  gadai merupakan  hak  jaminan  yang  kuat  dan  mudah  penyitaannya.  Dikatakan  mudah  karena apabila debitur wanprestasi, pemegang gadai langsung dapat menjual lelang tanpa melalui perantaraan hakim.
Dalam  hal  nasabah  pelaku  usaha  menyerahkan  jaminan  kebendaan  berupa  hak tanggungan, gadai atau fidusia maka masing-masing jaminan kebendaan dapat dieksekusi oleh kreditur pemegang hak dengan menunjuk aturan yang mengaturnya. Sebagai contoh
1 Unviersitas Indonesia, 2 Universitas Gadjah Mada
eksekusi  hak  tanggungan  dapat  dilakukan  langsung  melalui  Kantor  Pelayanan  Kekayaan Negara  dan  Lelang  (KPKNL)  setempat  berdasarkan  lelang  Pasal  6  UUHT  dan  dapat dieksekusi dengan meminta fiat eksekusi kepada Pengadilan setempat.
Eksekusi  jaminan  kebendaan  yang  dikenal  di  Indonesia  adalah  parate  eksekusi,  fiat eksekusi dan penjualan di bawah tangan. Parate eksekusi merupakan eksekusi yang dapat dilakukan  oleh  kreditur  tanpa  meminta  bantuan  pengadilan  atau  proses  peletakan  sita jaminan. Fiat eksekusi adalah penjualan jaminan kebendaan dengan adanya perintah Ketua Pengadilan  yang  diawali  dengan  permohonan  eksekusi  dari  kreditur  pemegang  jaminan kebendaan.  Penjualan  di  bawah  tangan  dimungkinkan  bagi  para  pihak  untuk  melakukan penjualan  di  bawah  tangan  atas  objek  jaminan  gadai bilamana  mereka memperjanjikannya.

## KESIMPULAN
Investasi  terikat  syariah  sebagai  salah  satu  bentuk  penanaman  modal  dalam  negeri disalurkan  oleh  bank  syariah  kepada  nasabah  pelaku  usaha  dengan  menggunakan  dana yang  berasal  dari  investor.  Pembiayaan  ini  diberikan  menggunakan  akad mudharabah muqayyadah. Akad mudharabah  muqayyadah adalah  akad  kerjasama  dimana  pengelola  dana investasi diberikan batasan-batasan atau syarat tertentu oleh investor dalam mengelola dana investasinya.  Terdapat  tiga  pihak  yang  terlibat  dalam  investasi  ini  yaitu  investor,  bank syariah  dan  nasabah  pelaku  usaha.  Investor  yang  mempercayakan  dananya  kepada  bank berhak  menentukan  syarat-syarat  nasabah  yang  dapat  mendapatkan  pembiayaan.  Bank untuk menjaga amanah ini mengusahakan sebaik-baiknya penyaluran pembiayaan kepada nasabah  pelaku  usaha  yang  ditentukan  dimulai  dari  analisa  pembiayaan  yang  penuh dengan  prinsip  kehati-hatian  dan melakukan  prinsip  mengenal  nasabah  dalam mengelola risiko  pembiayaan.  Analisa  yang  baik  ini  diharapkan  dapat  menjadikan  pembiayaan berjalan lancar dan memberikan manfaat kepada investor, bank dan nasabah pelaku usaha. Namun,  apabila  pembiayaan  kepada  nasabah  pelaku  usaha  tidak  berjalan  lancar  maka tantangan  hukum  timbul  dalam  investasi  ini.  Tantangan  hukum  dapat  diajukan  jalan keluarnya melalui penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan yang melibatkan tiga pihak dalam investasi terikat syariah ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonio, M. S. (2017). Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik . Gema Insani. Fahmi, I., & Hadi, Y. L. (2009). Teori Portofolio dan Analisis Investasi . Alfabeta.
Fauzan,  M.,  &  Suhendro,  D.  (2018).  Peran  Pasar  Modal  Syariah  Dalam  Mendorong  Laju Pertumbuhan Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 5(1), 33–44
Friyanto.  (2013).  Rilis  Data  Capaian  Realisasi  Investasi  Semester  I  2023,  Kementerian Investasi  Optimis  Pertumbuhan  Ekonomi  Tetap  di  Atas  5%. Jurnal  Manajemen  Dan Kewirusahaan , 15 (2), 113–122. Kementerian  Investasi.  (2023,  July 21). Rilis  Data  Capaian  Realisasi  Investasi  Semester  I  2023, Kementerian Investasi Optimis Pertumbuhan Ekonomi Tetap di Atas 5% . Bkpm.Go.Id. Kementerian Keuangan. (2023, August 7). Lampaui Ekspektasi Pasar, Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal II-2023 Tembus 5,17% . Kemenkue.Go.Id.
1 Unviersitas Indonesia, 2 Universitas Gadjah Mada
Lisdayanti,  R.,  &  Hakim,  L.(2021).  Pengaruh  Pengetahuan  Investasi  Syariah  Produk Investasi  Syariah  Dan  Modal  Minimal  Mahasiswa  Terhadap  Minat  Investasi  Bank Syariah Dengan Intervening Pada Mahasiswa Perguruan. 6(1), 13–28 Muhammad Fadhil.(2023). DIFERENSIASI PENGATURAN JOIN VENTURE AGREEMENT TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING SEBAGAI BENTUK
PERWUJUDUDAN EKONOMI BERKELANJUTAN. Siyasi : Jurnal Trias Politica Vol. 1, No. 2.
Noor,  H.  F.  (2009). Investasi:  Pengelolaan  Keuangan  Bisnis  dan  Pengembangan  Ekonomi Masyarakat . Indeks.
Rahmat  Ilyas.  (2021).  Peran  Dewan  Pengawas  Syariah  dalam  Perbankan  Syariah.  42JPS (Jurnal Perbankan Syariah). AprilVol.2, No.1: 42-53.
Sjahdeini, S. R. (2015). Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya . Kencana. Subekti. (2005). Hukum Perjanjian . Intermasa. Wiroso.  (2005). Penghimpunan  Dana  dan  Distribusi  Hasil  Usaha  Bank  Syariah (S.  Ubka,  Ed.). Grasindo.
Yenni Batubara.(2020). Analisis Maslahah: Pasar Modal Syariah Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia.HUMAN FALAH: Volume 7. No. 2.