## STRATEGI PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL (EBT) LEWAT SISTEM HUKUM DI INDONESIA
Izmy Khumairoh 1* , Nurhayati 2 , Alamsyah 3 , Suharyo 4 , Solechan 5 , Triyono 6 , Muhamad Azhar 7
1 Program Studi Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang, Indonesia 50275 *Corresponding author: izmy@lecturer.undip.ac.id
Abstract Keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia telah menjadi identitas negara bahkan diakui oleh negara lain di skala internasional. Namun realitanya tidak jarang terjadi upaya klaim produk kebudayaan Indonesia oleh negara  asing  baik  karena  motif  ekonomi  ataupun  keperluan  unjuk  eksistensi budaya nasional. Di sisi lain, masyarakat sebagai pencipta sekaligus pihak yang menghidupi kebudayaan tersebut juga minim keterlibatan secara aktif. Sebagai pemegang  otoritas  tertinggi,  negara  telah  menyediakan  sistem  legal  yang berlaku  di  tingkat  lokal  maupun  internasional  (yang  kemudian  diratifikasi) terkait  pengaturan  sistem  perlindungan  terhadap  kebudayaan,  khususnya dalam  bentuk  Ekspresi  Budaya  Tradisional  (EBT).  Aneka  regulasi  ini  tidak hanya  fokus  pada  rencana  preservasi-konservasi  kebudayaan,  tapi  juga memaparkan secara jelas peran masyarakat dan pemerintah di tiap tingkatan.
Dengan ketersediaan berbagai bentuk dan fungsi regulasi perlindungan EBT di setiap  lini,  maka  masyarakat  mampu  melakukan  inisiatif  untuk  mengajukan perlindungan baik sebagai pelaku pemanfaatan EBT maupun pengemban EBT.

## Keyword:
Perlindungan, kebudayaan, hukum, EBT, kebijakan, undang-undang
Article Info Received:  13 Okt 2022 Accepted:  8 Nov 2022 Published: 15 Nov 2022

## 1. Pendahuluan
Indonesia sangat dikenal dengan budayanya yang kaya dan memiliki ciri khas tertentu sebagai pembeda antar satu budaya dengan yang lainnya. Dengan diaplikasikan secara intens dalam rutinitas, budaya dianggap telah melekat pada kehidupan masyarakat Indonesia sebagai sebuah laku dalam berkeseharian. Sikap ini tentu memberikan dampak positif, di mana masih cukup  banyak  masyarakat  yang  mengenal  dan  mampu  mengimplementasikan  budaya  yang dianut masing-masing, terlebih di era modern yang menantang seperti saat ini. Namun di sisi lain,  adapun  implikasi  yang  perlu  mendapatkan  perhatian  lebih  di  mana  pemaknaan masyarakat terhadap kehadiran budaya pada akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang taken for granted alih-alih sebagai produk pengetahuan masyarakat tradisional yang berharga dan perlu dijaga.
Budaya sudah selayaknya tidak berhenti sampai fase penerapan saja, namun juga turut mendapatkan perlindungan karena bagian dari karya intelektual masyarakat. Signifikansi ini lahir dari fungsi budaya yang ada, salah satunya sebagai identitas nasional suatu bangsa. Dapat dibayangkan  ketika  kebudayaan  yang  kita  miliki  perlahan  punah,  bahkan  diklaim  sebagai bagian dari identitas bangsa lain karena sikap pembiaran yang dilakukan. Ancaman klaim atas

## ENDOGAMI: JURNAL ILMIAH KAJIAN ANTROPOLOGI
kebudayaan Indonesia oleh negara tetangga yang sudah beberapa kali ditujukan, misal kasus paling mutakhir tentang pengakuan Reog Ponorogo sebagai bagian dari kebudayaan Malaysia, menggerakkan pemerintah Indonesia untuk segera mengusulkan hak paten warisan budaya tak benda tersebut ke UNESCO 1 .
Selain  itu,  bukan  hanya  mengancam  identitas  bangsa  Indonesia  saja,  tapi  minimnya perlindungan terhadap berbagai produk kebudayaan yang terhimpun dalam Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) juga dapat memandulkan potensi nilai ekonomi yang terkandung dalam tiap EBT. Misal seperti yang terjadi pada pengrajin perhiasan perak di Bali, kini mereka harus ekstra berhati-hati  dalam  memilih  corak  yang  hendak  diaplikasikan  karena  1.800  motif  perhiasan perak Bali telah diklaim hak ciptanya oleh pihak asing (Tampubolon, 2008:153). Pemanfaatan EBT yang seharusnya dapat dimaksimalkan oleh masyarakat setempat sebagai pencipta produk kebudayaan tersebut kini bersaing dengan pihak luar (sebagai dampak globalisasi) yang lebih paham akan nilai guna serta nilai tukar dari EBT, utamanya dalam sektor ekonomi dan industri kreatif.
Atas fenomena saling klaim yang terjadi, pemaknaan akan kebudayaan sebagai sebuah ciri khas  dari  suatu  bangsa  perlu  dipertanyakan  ulang.  Apakah  Indonesia  masih  layak  disebut sebagai  ‘Indonesia’  saat  as pek-aspek  yang  membangun  identitas  bangsa  sudah  terlanjur berpindah  tangan  kepada  bangsa  lain  alih-alih  dipertahankan  kelestariannya.  Di  sini  peran kedua  belah  pihak  antara  masyarakat  dan  pemerintah  sangat  dibutuhkan  untuk  saling bekerjasama  dalam  melakukan  perlindungan  terhadap  EBT,  utamanya  negara  sebagai pemangku otoritas tertinggi yang mampu merumuskan regulasi berkekuatan hukum. Selain itu, secara simultan masyarakat pun perlu diedukasi bahwa keanekaragaman produk kebudayaan hasil cipta mereka layak untuk mendapatkan pengawalan dari pemerintah agar tidak terjadi lagi klaim sepihak tanpa izin dan tanpa dasar argumen yang tepat.
Atas  keresahan  terhadap  ancaman-ancaman  yang  menghantui  eksistensi  kebudayaan Indonesia seperti yang telah dijelaskan di atas, maka diduga ada potensi risiko yang hadir dapat turut  mendera  para  pencipta  budaya,  yaitu  masyarakat,  yang  berpotensi  mengalami monopolisasi dan penyalahgunaan atas karya budaya yang diproduksi. Maka dari itu artikel ini bermaksud  untuk  menggali  bentuk  perlindungan  seperti  apa  yang  dapat  diakses  dari  sisi hukum yang berlaku di Indonesia (ataupun regulasi internasional yang telah diratifikasi) agar dapat  memperkuat  lapisan  keamanan  terhadap  beragam  bentuk  EBT  beserta  masyarakat sebagai pencipta produk kebudayaan tersebut.

## 2. Metode
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  metode  penelitian  berbasis  metode  yuridis normatif yang dijabarkan secara deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan (statutory  approach) dan  pendekatan  studi  kasus (case  approach). Sebagai  awalan,  kajian dilakukan  lewat  penelusuran  berbagai  kebijakan  dan  undang-undang  berkaitan  dengan perlindungan  bagi  EBT  yang  ada  di  Indonesia.  Secara  spesifik,  hasil  penelusuran  tersebut kemudian diklasifikasi dan disusun mulai dari jajaran lokal hingga internasional sesuai dengan lembaga dan pihak yang bertanggungjawab. Perihal tingkat ancaman serta bentuk EBT yang diharapkan  dapat  mendapatkan  perlindungan  juga  turut  dikategorisasi  dalam  tahap  ini . Dengan demikian masyarakat di berbagai level dapat mengetahui beberapa alternatif bentuk perlindungan EBT yang dapat diakses sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan.
Data kebijakan dan undang-undang atau bisa disebut juga sebagai bahan hukum diambil
1 Dikutip dari laman https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/10/133000965/serba-serbi-gaduhnya- klaim-malaysia-atas-reog-ponorogo?page=all
secara  deduktif  dengan  mengangkat  kesimpulan  sebagai  sebuah  awalan.  Kesimpulan  dibuat berdasarkan hipotesis suatu permasalahan yang memiliki gejala umum namun secara nyata turut terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, kesimpulan tersebut diurai dan ditelaah ulang menggunakan bekal data yang telah terkumpul, baik dari hasil penelitian kepustakaan (library research) maupun data dari hasil penelitian lapangan (field research) untuk dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1.   Arti Kebudayaan
Sebelum membahas lebih jauh, penting bagi kita untuk mengawali pembahasan secara teoritis akan arti kebudayaan dari berbagai perspektif, utamanya ilmu sosial. Sebagai salah satu tokoh  yang  memperkenalkan  ilmu  Antropologi,  Koentjaraningrat  (1996)  mendefinisikan kebudayaan  sebagai  keseluruhan  sistem  gagasan,  tindakan  dan  hasil  karya  manusia  dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Pemaknaan tersebut tidak terlepas dari gagasan J. J. Honigmann (1959) tentang wujud kebudayaan yang ia bagi menjadi tiga aspek, yaitu kebudayaan dalam wujud ide, pola tindakan, dan artefak atau benda.
Dari definisi di atas kita dapat memahami dimensi penyusun kebudayaan. Sering kali kita menyederhanakan  arti  kebudayaan  dengan  mengasosiasikannya  kepada  aneka  bentuk kesenian,  Namun  hakikat  dari  kebudayaan  yang  sebenarnya  adalah  sebagai  petunjuk  yang diaplikasikan  oleh  sekelompok  masyarakat  dalam  kehidupan  mereka  sehari-hari.  Kesenian hanyalah  salah  satu  wujud  simbolik  penggambaran  ide  atau  pola  tindakan  yang  dipahami masyarakat  tertentu.  Tidak  terbatas  sekadar  dalam  bentuk  kesenian,  terdapat  perwujudan simbolik kebudayaan lain yang sangat variatif, mengikuti karakter tiap kelompok masyarakat atau suku daerah.
Selain  itu  turut  digambarkan  pula  dalam  definisi  kebudayaan  yang  dikemukakan  oleh Koentjaraningrat  bagaimana  kebudayaan  bukan  sesuatu  hal  yang  lahir  dengan  sendirinya. Manusia hadir sebagai sosok pencipta kebudayaan yang kemudian mempraktikannya bersama manusia  lain  yang  lebih  banyak,  yaitu  masyarakat.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  manusia sebagai makhluk sosial membentuk kebudayaan dalam bentuk norma dan kaidah bertingkah laku  yang  dapat  membantu  mereka  untuk  bertahan  hidup,  memenuhi  kebutuhan  dan melindungi diri dari alam sekeliling secara bersama-sama (Soekanto, 1977). Spirit komunalitas ini lahir atas dorongan naluriah manusia untuk selalu ingin diterima oleh manusia lain yang berbeda serta keinginan menyatu dengan lingkungan sekitar.
Perspektif  lain  mengenai  kebudayaan  lahir  dari  antropolog  Indonesia,  yaitu  Parsudi Suparlan (1980) yang mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan  pengalamannya,  serta  menjadi  kerangka  landasan  bagi  mewujudkan  dan  mendorong terwujudnya kelakuan. Kebudayaan dipandang sebagai mekanisme kontrol bagi kelakuan dan tindakan-tindakan  manusia,  atau  sebagai  pola-pola  kelakuan  manusia  (Suparlan,1980:238). Dari pemaknaan di atas, kebudayaan dapat juga dilihat sebagai salah satu hasil reflektif dari perjalanan manusia melakukan adaptasi terhadap berbagai fenomena dan pengalaman yang ditemui semasa hidup dan disusun dalam sebuah sistem pengetahuan.
Dari  berbagai  definisi  kebudayaan  yang  telah  dipaparkan,  satu  hal  mutlak  dapat disimpulkan bahwa kebudayaan memiliki kegunaan yang besar dan berperan penting dalam kehidupan  masyarakat,  Oleh  karena  itu,  eksistensi  dari  suatu  kebudayaan  akan  sangat bergantung  dari  masyarakat  yang  menghidupinya  di  mana    kehadirannya  dimaknai  sebagai
suatu sistem yang terdiri atas peranan-peranan dan kelompok-kelompok yang saling berkaitan dan  saling  pengaruh-mempengaruhi,  yang  dalam  mana  kelakuan  dan  tindakan-tindakan manusia  diwujudkan  (Suparlan,  1980:239).  Di  dalam  masyarakat  lah  manusia  akan  terus belajar memahami dan mengembangkan kebudayaannya tanpa akhir selama proses akumulasi pengalaman terus terjadi dalam diri tiap individu

## 3.2.   Kebudayaan sebagai Identitas Bangsa
Gagasan,  pola  tindakan,  sistem  pengetahuan  dan  aspek  lainnya  yang  menyokong kebudayaan terbedakan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya karena dipengaruhi oleh banyak faktor misal letak geografis, kondisi alam, karakter masyarakat, dan lain sebagainya. Dengan fakta demikian, maka kebudayaan tidak hanya dimaknai sebagai suatu karya manusia yang kemudian dijadikan pedoman hidup dalam keseharian, tapi juga berperan sebagai  tembok  pemisah  antar  kelompok  masyarakat.  Hal  ini  selaras  dengan  apa  yang dikemukakan oleh Ruth Benedict (1934) bahwa kebudayaan sebagai pola pikir dan perbuatan yang  terlihat  dalam  kehidupan  sekelompok  manusia  dan  yang  membedakannya  dengan kelompok  lain.  Konsep  tentang  pembedaan  ini  dapat  diartikan  sebagai  suatu  upaya  untuk membangun identitas yang menjadi ciri khas dari sebuah kelompok atas dasar kesamaan dan konsensus bersama.
Identitas atau jati diri seseorang tidak hanya terlihat dari nama atau latar belakang yang dimiliki tapi juga nilai-nilai yang dipraktikkan individu dalam bentuk kebudayaan. Contohnya, perumusan  kebudayaan  Indonesia  yang  terceminkan  dalam  nilai-nilai  di  antaranya  takwa, iman, kebenaran, tertib, setia kawan, harmoni, rukun, disiplin, harga diri, tenggang rasa, ramah tamah, ikhtiar, kompetitif, kebersamaan, dan kreatif. Semua nilai tersebut dimiliki oleh setiap sistem budaya etnik yang ada di Indonesia dan dianggap sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah,  sebagaimana  ciri  khas  kebudayaan  bangsa  Indonesia  (Melalatoa,  1997:  102). Perumusan nilai-nilai di atas dirasa telah mengindahkan aspek kemajemukan yang dimiliki oleh Indonesia  sehingga  tidak  ada  nilai  yang  merujuk  atau  condong  hanya  pada  satu  jenis kebudayaan dan kelompok kesukuan tertentu.
Berbicara tentang heterogenitas akan masyarakat dan kebudayaan yang ada di Indonesia, maka  bisa  digolongkan  bahwa  Indonesia  merupakan  bangsa-negara (nation-state). Bangsa (nation) merupakan pilar yang membangun negara dan juga bagian dari masyarakat. Atas dasar identitas, bahasa, hukum-politik, sejarah asal muasal, serta mendiami daerah geografis yang sama, maka bangsa dapat terbentuk (Robertson, 1993). Di skala yang lebih luas, konsep bangsa- negara  mengacu  pada  sebuah  geografis  yang  dianggap  sebagai  tanah  air  oleh  sekelompok individu yang merepresentasikan dirinya sebagai komunitas bangsa (Robertson, 1993). Selain itu,  adapun  kesepakatan  politis  yang  dibangun  bersama  seluruh  komunitas  bangsa  yang tergabung dalam bangsa-negara baik dalam bentuk aturan, norma, ataupun jenis kebudayaan lainnya yang mengikat.

## 3.3   Kesenian Sebagai Salah Satu Unsur Kebudayaan
Selain  mendefinisikan  arti  dari  kebudayaan,  Koentjaraningrat  (1996)  juga  turut menjelaskan unsur-unsur budaya yang terklasifikasi menjadi tujuh unsur di antaranya adalah:
a) Bahasa;
b) Pengetahuan; c)  Organisasi sosial;
d) Peralatan hidup dan teknologi;
e) Ekonomi; f)  Religi; dan g) Kesenian.
Dari  seluruh  unsur  budaya  yang  ada,  Koentjaraningrat  berargumen  bahwa  bahasa menjadi unsur terpenting karena tanpa bahasa manusia tidak dapat membangun kebudayaan dan menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial secara simbolik. Kesenian pun dianggap memiliki  peran  tersendiri  dalam  unsur  budaya  yang  berwujud  artefak  atau  benda  estetik seperti  patung  dan  ukiran,  seni  musik,  sastra,  seni  gerak/tari,  seni  visual,  dan  aneka  ragam kesenian lainnya.
Dalam kesenian terkandung pula pengalaman hidup manusia yang dimanifestasi dalam aneka  simbol.  Hal  ini  selaras  dengan  definisi  kesenian  yang  digagas  oleh  Driyarkara  (1980) bahwa kesenian merupakan ekspresi pengalaman keindahan atau pengalaman estetik. Alam dan lingkungan tempat manusia hidup seringkali menjadi inspirasi terdekat dan arena manusia menggali pengalaman estetiknya. Rasa bahagia yang lahir dari sebuah seni timbul berdasarkan reaksi perasaan dan pikiran manusia untuk mencipta dan semua hal tersebut dapat ditetapkan secara kebudayaan (Boas, 1955:349). Meski pada prosesnya sebuah bentuk kesenian seringkali diciptakan secara pribadi, namun hal ini tidak mengurangi nilai representatif suatu kebudayaan masyarakat.  Adanya  nilai-nilai  lingkungan  sosial  dalam  nilai  personal  individu  turut dikomunikasikan dalam karya seni yang tercipta.
Perihal kesatuan nilai kebudayaan masyarakat dalam kesenian turut diargumentasikan oleh  Harsojo  (1972:206)  bahwa  kesenian  merupakan  facet  yang  vital  dari  kebudayaan  dan merupakan  faktor  yang  amat  esensial  untuk  integrasi,  kreativitas  kultural,  sosial  maupun individual. Dengan terintegrasinya kesenian dan budaya, atau dengan kata lain nilai pribadi dan nilai kolektif, maka kesenian tidak dapat dianggap sebagai sebuah artefak yang nirmakna dan hanya memiliki fungsi hiburan semata. Lebih jauh dari itu, kesenian merupakan gugusan ide manusia  yang  kaya  akan  sistem  nilai.  Dalam  proses  berkarya  maka  setiap  manusia berkesempatan untuk menunjukkan nilai yang ia miliki secara khusus atau kebudayaan yang dimiliki umum kepada khalayak.

## 3.4   Ekspresi Budaya Tradisional (EBT)
Mengutip laman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) adalah segala bentuk ekspresi karya cipta,  baik  berupa  benda  maupun  tak  benda,  atau  kombinasi  keduanya  yang  menunjukkan keberadaan  suatu  budaya  tradisional  yang  dipegang  secara  komunal  dan  lintas  generasi. Dengan  demikian  maka  EBT  juga  dianggap  sebagai  salah  satu  ciri  Masyarakat  Hukum  Adat karena adanya karakteristik berupa karya ekspresi dari budaya warisan kearifan tradisional, mengandung identitas budaya tradisional serta nilai-nilai lokal hingga menjadi cerminan atas pengetahuan  dan  keterampilan  yang  kemudian  ditransformasikan  dari  nilai-nilai  mendasar dan keyakinan (Sukihana & Kurniawan, 2018).
Sebelum  digunakan  istilah  ‘EBT’  untuk  merujuk  pada  pengetahuan  tradisional,  istilah ‘folklor’ digunakan lebih awal. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa  Indonesia (KBBI), folklor memiliki arti adat-istiadat tradisional dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun tetapi tidak dibukukan. Folklor kemudian terbagi menjadi dua jenis yaitu folklor lisan (bahasa rakyat, teka-teki, puisi rakyat,  cerita  prosa rakyat, dan nyanyian rakyat) serta folklor bukan lisan  (arsitektur  rakyat,  kerajinan  tangan  rakyat,  pakaian  dan  perhiasan  tradisional,  obat- obatan tradisional, makanan dan minuman tradisional, bunyi isyarat, dan musik tradisional).
Adapun  pemaknaan  secara  khusus  tentang  folklor  sebagai  penggambaran  tradisi  kolektif sebuah  bangsa  yang  disebarkan  dalam  bentuk  lisan  maupun  gerak  isyarat,  sehingga  tetap berkesinambungan dari generasi ke generasi (Purwadi, 2009).
Istilah ‘folklor’ dipilih karena didasari maksud untuk menyempitkan ruang lingkup suatu pengetahuan  tradisional  ke  dalam  ruang  lingkup  seni,  sastra  dan  ilmu  pengetahuan (Lutviansori,  2010).  Meskipun  ada  istilah  lain  yang  digunakan  untuk  merujuk  pada pengetahuan tradisional, misal Intangible Cultural Heritage , namun hanya istilah ‘folklor’ yang penggunaannya  turut  diaplikasikan  dalam  rumusan  kebijakan  negara.  Sebelum  adanya perubahan istilah, penggunaan kata ‘folklor’ dapat ditemukan dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang Sudah Tidak Berlaku Lagi, tepatnya pada Bagian Ketiga Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui Pasal 10 ayat (2).
Peralihan istilah ‘folklor’ ke ‘EBT’ ditandai oleh kemunculan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014). Transisi ini juga didorong oleh World International Property Organization (WIPO) yang mempopulerkan istilah EBT di berbagai fora internasional untuk merujuk  pada  produk  intergenerasi  dan  proses  kreatif  komunal  yang  merefleksikan  serta mengidentifikasi  sejarah,  budaya,  identitas  sosial,  dan  nilai  komunitas.  Tujuan  WIPO menggunakan  istilah  ‘EBT’  untuk memberikan  batasan  terhadap  suatu  karya  budaya  yang bersifat tradisional dan dimiliki masyarakat sebagai karya intelektual. Pemaknaan EBT yang demikian menjadi acuan penetapan karya intelektual dari budaya tradisional hasil cipta dan miliki masyarakat tertentu.
Pengaturan terkait EBT tertera pada UUHC 2014 pada ketentuan pasal 38 ayat (1), (2), (3),  dan  (4).  Lebih  jelas  akan  batasan  bentuk  EBT,  menurut  pasal  38  ayat  (1)  UUHC  adalah mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:
a) Verbal  tekstual,  baik  lisan  maupun  tulisan,  yang  berbentuk  prosa  maupun  puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang berbentuk karya sastra ataupun narasi informatif;
b) Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
c)  Gerak, mencakup antara lain, tarian;
d) Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
e) Seni rupa, baik bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari, berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu,  keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
f)  Upacara adat.
Perumusan  regulasi  mengenai  Hak  Cipta  sendiri  telah  empat  kali  mengalami  revisi semenjak  pertama  kali  UUHC  digagas  pada  tahun  1982.  Dalam  keempat  undang-undang tersebut  EBT  dicantumkan  sebagai  aspek  yang  dilindungi  melalui  adanya  hukum  hak  cipta. Namun aspek penting lainnya yang menjadi penyokong dalam UUHC, seperti Hak Moral dan Hak Ekonomi, tidak dapat sepenuhnya diaplikasikan kepada EBT karena ketiadaan kepastian pencipta awal dari suatu bentuk ekspresi kebudayaan. Polemik lain terkait posisi EBT dalam lingkup  para  pemangku  kepentingan,  misal  kelompok  masyarakat  dan  negara,  juga memengaruhi tingkat otoritas dari kedua belah pihak karena nyatanya negara memiliki kuasa atas EBT melalui UUHC, terlebih untuk EBT yang tak diketahui penciptanya.

## 3.5   Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Seiring  dengan  klaim  yang  kian  masif  tertuju  pada  aneka  bentuk  warisan  kebudayaan
Indonesia, pemerintah lantas melakukan tinjauan ulang terhadap hukum yang mengatur Hak Cipta,  khususnya  terkait  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI).  Dikutip  dari  laman  Kemenperin, pengertian HKI adalah hak atas kekayaan yang lahir karena kemampuan intelektual manusia. Yang  dimaksud  dengan  kemampuan  intelektual  di  sini  adalah  meliputi  bidang  ilmu pengetahuan,  seni,  sastra  ataupun  teknologi,  dan  dilahirkan  dengan  bermodalkan  tenaga, waktu serta biaya. Hal ini membuat tiap karya yang dihasilkan selain memiliki nilai guna, juga memiliki  nilai  ekonomi.  Dengan  melekatnya  aspek  materiil,  maka  secara  serta  merta  turut tumbuh  konsepsi  kekayaan (property) terhadap  karya-karya  intelektual  yang  dapat dikategorikan sebagai aset dalam dunia industri.
Sistem  HKI  masuk  dan  diadopsi  oleh  Indonesia  salah  satunya  juga  didorong  oleh keterlibatan Indonesia dalam Perjanjian Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs).  Dengan  mengemban  misi  untuk  mendorong  pengadopsian  konsep  hukum  yang mengatur tentang kepemilikan dan properti utamanya di negara berkembang, Perjanjian TRIPs hadir dan diselenggarakan pertama kali di tahun 1995 2 . Beberapa negara yang bergabung dan menandatangani perjanjian TRIPs kemudian mengemban kewajiban  untuk membuat aturan- aturan  mengenai  hak  kekayaan  intelektual  di  negara  masing-masing  (contoh  di  Indonesia: perumusan HKI).
Dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional (RUU PTEBT 2009) telah tertulis bahwa kekayaan intelektual terbagi menjadi  dua,  yaitu  Kekayaan  Intelektual  Komunal  (KIK)  dan  kekayaan  intelektual  personal. Walaupun pada akhirnya RUU PTEBT ini hanya berakhir sebagai rancangan karena regulasi mengenai EBT dilebur dalam UUHC, EBT tetap dapat dikategorikan sebagai intellectual activity (Sardjono,  2010)  dalam  kategori  KIK  (Permenkumham  Nomor  13  Tahun  2017 3 )  dengan justifikasi sebagai berikut:
a) Pengetahuan  tradisional  sudah  banyak  dikenal  dan  banyak  diantaranya  terkait dengan sistem kepercayaan;
b) Pengetahuan  tradisional  biasanya  dimiliki  secara  kolektif  sebagai  suatu  cerminan dari  nilai-nilai  budaya  dan  biasanya  digunakan  sebagai  bagian  dari  tradisi  suatu komunitas;
c) Pengetahuan  tradisional  tidak  berarti  sesuatu  yang  kuno  atau  statis,  melainkan sesuatu yang dinamis dan berkembang;
d) Perlindungan  bagi  pengetahuan  tradisional  penting  untuk  melindungi kehormatan individu dan komunitas; dan
e) Sistem  HKI  dapat  memberikan  perlindungan  bagi  pengetahuan  tradisional  yang memang memungkinan untuk dilindungi dengan rezim HKI (seperti paten, merk, hak cipta dan desain industri).

## 3.6   Pemajuan Kebudayaan
Strategi  Pemajuan  Kebudayaan  lahir  untuk  merealisasikan  amanat  Presiden  Republik Indonesia terkait pembentukan peran strategis bagi kebudayaan nasional dalam pembangunan sesuai seperti yang tercantum pada pasal 32 Ayat 1 UUD 1945. Dilegalkan melalui UU Nomor 5 Tahun  2017,  Pemajuan  Kebudayaan  hadir  membawa  semangat  baru  dalam  upaya perlindungan,  pengembangan,  pemanfaatan,  dan  pembinaan  kebudayaan  nasional.  Adanya undang-undang  ini  dianggap  sebagai  perbaikan  terhadap  undang-undang  yang  lama  karena
2 Dikutip dari laman BPHN
3 Dikutip dari laman JDIH BPK RI Database Peraturan
fokus  substansi  berpusat  pada  pengembangan  tata  kelola  pemajuan  kebudayaan.  Secara komprehensif,  kebudayaan  tidak  lagi  dipandang  menjadi  salah  satu  bagian  sektor pembangunan, tapi justru sebagai tujuan dan pondasi dari semua sektor pembangunan.
Fokus dari UU Pemajuan Kebudayaan sendiri memiliki cakupan yang sangat luas dengan merangkul  berbagai  jenis  budaya  benda  hingga  tak  benda.  Dengan  berpedoman  pada  UU Nomor  11  Tahun  2010  tentang  Cagar  Budaya 4 bahwa  budaya  benda  adalah  benda  alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, meliputi benda, bangunan, struktur, lokasi, atau kawasan alam yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan pemaknaan budaya  tak  benda  diambil  dari  hasil  perumusan  UNESCO  (2003)  pada Convention  for  the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 5 yang menyatakan bahwa budaya tak benda meliputi  tradisi  dan  ekspresi  lisan,  seni  pertunjukan,  adat-istiadat  masyarakat,  ritus,  dan perayaan-perayaan,  wawasan  dan  praktik  mengenai  alam  dan  semesta,  serta  kemahiran kerajinan tradisional.
Dari seluruh fokus UU Pemajuan Kebudayaan yang telah dipaparkan di atas, kemudian dikerucutkan dalam bentuk Objek Pemajuan Kebudayaan yang harus mendapatkan perlakuan inventarisasi,  pengamanan,  pemeliharaan  dan  penyelamatan.  Kesepuluh  Objek  Pemajuan Kebudayaan 6 tersebut yang kesemuanya tergolong sebagau hasil cipta, rasa, karsa, dan karya manusia (Koentjaraningrat: 1988) di antaranya adalah:
a) Tradisi  lisan  (sejarah  lisan,  dongeng,  rapalan,  pantun,  cerita  rakyat,  atau  ekspresi lisan lainnya);
b) Manuskrip (serat, babad, kitab, dan catatan lokal lainnya);
c) Adat istiadat;
d) Permainan rakyat;
e) Olahraga tradisional;
f) Pengetahuan  tradisional  (kerajinan,  pakaian,  metode  pengobatan,  makanan  dan minuman lokal, dan lainnya);
g) Seni (pertunjukan, seni rupa, sastra, film, dan lainnya);
h) Bahasa; dan
i) Ritus (perkawinan, upacara kematian, dan lainnya).
Sedikit  berbeda  dengan  HKI  dan  UUHC,  UU  Pemajuan  Kebudayaan  lebih  memberikan perhatian  pada  keberadaan  masyarakat  yang  berperan  sebagai  pemilik  dan  penggerak kebudayaan  itu  sendiri.  Urgensi  kehadiran  masyarakat  sebagai  pelaku  aktif  kebudayaan menjadi tonggak kehidupan dari ekosistem kebudayaan, sehingga keterlibatan mereka menjadi syarat utama dalam UU Pemajuan Kebudayaan. Salah satu bentuk turunan program dalam UU Pemajuan Kebudayaan yang mengharuskan melibatkan masyarakat adalah dalam penyusunan Pokok  Pikiran  Kebudayaan  Daerah  (PPKD) 7 .  Dengan  disusun  bersama  oleh  masyarakat, permasalahan budaya yang dialami oleh tiap daerah dirumuskan secara bersama-sama beserta solusinya  mulai  dari  tingkat  kota/kabupaten  hingga  provinsi.  Setelah  dihimpun  di  tingkat provinsi,  maka  PPKD  dijadikan  dasar  rumusan  Strategi  Kebudayaan  dan  Rencana  Induk Pemajuan Kebudayaan oleh pemerintah pusat.
Sedangkan posisi negara dalam UU Pemajuan Kebudayaan hanya memiliki porsi sebagai
4 Dikutip dari laman JDIH BPK RI Database Peraturan
5 Dikutip dari laman Intangible Cultural Heritage UNESCO
6 Dikutip dari laman Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemdikbud
7 Dikutip dari laman Pemajuan Kebudayaan
pendamping masyarakat. Sebagai contoh dalam proses pembuatan PPKD negara lebih berperan sebagai fasilitator yang membersamai masyarakat dalam perumusan pemajuan kebudayaan. Hal  ini  direalisasikan  dengan  mewadahi  partisipasi  dan  aspirasi  seluruh  pemangku kepentingan. Negara juga hadir sebagai pemandu upaya-upaya masyarakat dalam memajukan kebudayaan  agar  tetap  selaras  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Berdasarkan  rancangan-rancangan  tersebut,  negara  bersama  masyarakat  digambarkan berjalan  beriringan  mengupayakan  pemajuan  kebudayaan  mulai  dari  tingkat  lokal  hingga nasional.

## 3.7   Rumusan Kebijakan dan Undang-Undang Perlindungan EBT di Ranah Preservasi- Konservasi dan Kegiatan Ekonomi
Setelah penjabaran kebijakan dan undang-undang nasional maupun internasional yang dapat  digunakan  dalam  pengajuan  perlindungan  EBT  di  bab  sebelumnya,  tahap  berikutnya adalah  mengklasifikasi  kebijakan  dan  undang-undang  tersebut  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat.  Pengkategorian  ini  juga  dilakukan  dengan  turut  mengindahkan  karakter  serta tujuan dari tiap regulasi. Sebagai contoh, dapat disimpulkan bahwa data kebijakan dan undang- undang  yang  telah  dihimpun  menawarkan  dua  jenis  perlindungan:  perlindungan  di  ranah preservasi dan konservasi serta di ranah kegiatan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa EBT tidak  hanya  dianggap  sebagai  sebuah  warisan  kultural  yang  membutuhkan  perhatian  atas keutuhan  dan  kelestariannya,  tapi  juga  adanya  nilai  ekonomi  yang  dikandung  dalam  EBT sehingga perlu dibuat kaidah hukum khusus yang mengaturnya.
Fakta di atas turut memperlihatkan adanya dorongan urgensi untuk menjaga EBT melalui berbagai upaya meliputi pencatatan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pemanfaatan EBT yang dilakukan secara seluruh tingkat mulai dari masyarakat hingga pemerintah. Selain itu adapun tindakan  preventif  yang  tampak  melalui  dibentuknya  kebijakan  dan  undang-undang  oleh pemangku kepentingan di tingkat lokal maupun global atas kemungkinan terjadinya eksploitasi ataupun  penyalahgunaan  EBT,  terlebih  dalam  pemanfaatan  EBT  yang  bersifat  komersial. Dengan demikian, regulasi yang ada memungkinkan masyarakat teredukasi serta menguasai teknis dan peran sebagai agen pelindung EBT di mana sikap ini juga dapat sekaligus melindungi kesejahteraan diri mereka sendiri saat EBT yang dimiliki turut dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan. Berikut ini rincian kebijakan dan undang-undang yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di ranah preservasi-konservasi dan kegiatan ekonomi:
Gambar 1. Kebijakan dan Undang-Undang Perlindungan EBT di Ranah Preservasi-Konservasi dan Kegiatan Ekonomi

## 3.8.   Analisis Rumusan Kebijakan dan Undang-Undang Perlindungan EBT Skala Individu dan Komunal
Walaupun  pada  dasarnya  EBT  merupakan  sebuah  produk  budaya  yang  dimiliki  dan dihidupi  oleh  sekelompok  masyarakat  yang  dipersatukan  atas  dasar  kesamaan  suku,  tradisi ataupun  geografis,  seringkali  pencipta  EBT  tidak  diketahui.  Hal  ini  terjadi  karena  adanya kemungkinan  di  masa  lalu  belum  ada  urgensi  akan  kejelasan  sosok  pencipta  EBT  dan melekatnya  EBT  dalam  aktivitas  sehari-hari  sehingga  dianggap  sesuatu  yang  lazim  dan nirmakna.  Karena  fenomena  anonimitas  ini  adalah  gejala  umum,  organisasi  tingkat  dunia seperti  PBB  (melalui  WIPO  dan  berbagai  konvensi)  membuat  aturan  dan  menunjuk  negara sebagai  pihak  yang  bertanggung  jawab  dan  pemegang  hak  cipta  EBT  yang  tidak  diketahui penciptanya  alih-alih  dilakukan  pengabaian.  Kebijakan  ini  kini  diratifikasi  oleh  pemerintah Indonesia  dan  tertulis  dalam  UUHC  berikut  dengan  rincian  kewajiban  yang  diemban  oleh negara sebagai pemegang hak cipta yang tertera dalam UU Pemajuan Kebudayaan.
Walaupun EBT didominasi kepemilikannya secara komunal, tidak menutup kemungkinan adanya  EBT  yang  diciptakan  oleh  individu  yang  diketahui  keberadaannya.  Untuk mengakomodir  perlindungan secara  holistik  di  seluruh  lapisan  masyarakat,  maka  kebijakan dan undang-undang yang berkutat pada perlindungan EBT turut mempertimbangkan realita tersebut  sehingga  lahir  UUHC  dan  konsep  HKI  di  Indonesia  sebagai  ratifikasi  dari  Konvensi Bern 8 dan Konvensi Paris 9 . Maka dari itu, EBT yang diciptakan oleh individu maupun kolektif
8 Konvensi Bern adalah perjanjian tertua mengenai hak cipta khususnya di karya sastra dan seni yang disetujui tanggal 9 September 1886. Semua negara diundang secara terbuka untuk melakukan ratifikasi atas perjanjian yang juga mengedepankan perlindungan terhadap karya anonim (dikutip dari laman WIPO).
9 Konvensi Paris adalah salah satu perjanjian internasional berkenaan kekayaan intelektual yang ditandatangani bersama sebelas negara anggota di tahun 1883. Perjanjian ini berfungsi menegakkan hak prioritas konvensi yang menjamin
Perlindungan EBT Preservasi- Konservasi Konvensi UNESCO UUD 1945 UUHC UU Pemajuan Kebudayaan Permenkumham Kegiatan Ekonomi WIPO Perjanjian TRIPs UUHC UU Pemajuan Kebudayaan
juga  memiliki  potensi  mendapatkan  perlindungan  dalam  bentuk  hak  paten,  merk,  indikasi geografis dan desain industri. Untuk melihat rincian tiap kebijakan dan undang-undang yang dapat digunakan untuk melindungi EBT yang diciptakan juga dimanfaatkan oleh individu dan komunal adalah sebagai berikut:

## Gambar 2. Kebijakan dan Undang-Undang Perlindungan EBT di Skala Individu dan Komunal
3.9.  Analisis  Rumusan  Kebijakan  dan  Undang-Undang  Perlindungan  EBT  Benda ( Tangible ) dan Takbenda ( Intangible )
Sesuai dengan deskripsi mengenai kategorisasi EBT yang hidup di Indonesia, maka tidak hanya didominasi oleh EBT  berwujud benda (tangible) tapi juga terdapat EBT dalam wujud takbenda  ( intangible ),  salah  satunya  adalah  dalam  bentuk  upacara  adat.  Dalam  praktiknya, upacara  adat  mengandung  unsur  pengetahuan  dan  keyakinan  tradisional  yang direpresentasikan oleh aneka simbol kebudayaan dalam tiap prosesinya. Walaupun demikian kedua  jenis  EBT  ini  sama-sama  berpeluang  mendapatkan  akses  perlindungan  baik  yang dirumuskan  oleh  lembaga  internasional  seperti  PBB  ataupun  pemerintah  negara.  Adanya Konvensi  Bern  dan  Konvensi  Paris  yang  kemudian  diratifikasi  oleh  pemerintah  Indonesia dalam bentuk beberapa regulasi yang mengatur hak cipta dan hak milik industri tidak hanya menguntungkan pencipta tunggal EBT. Di sisi lain ratifikasi ini memberikan perlindungan bagi masyarakat yang mengadopsi EBT menjadi sebuah ciptaan atau memanfaatkan EBT takbenda sebagai  pertunjukan  (misal  tarian  dan  musik  tradisional).  Berikut  ini  rincian  kebijakan  dan undang-undang yang dapat digunakan untuk melindungi EBT benda dan takbenda:
negara anggota dapat melakukan permohonan hak kekayaan intelektual dalam aspek merek dagang, desain, paten dan modal utilitas (dikutip dari laman WIPO).
Perlindungan EBT Individu WIPO Perjanjian TRIPs UUHC Komunal UUD 1945 UUHC UU Pemajuan Kebudayaan Konvensi UNESCO
Gambar 3. Kebijakan dan Undang-Undang Perlindungan EBT Benda (Tangible) dan Takbenda (Intangible)

## 4.   Simpulan
Pemaknaan  khalayak  terhadap  kebudayaan  sebagai  cerminan  identitas  sebuah  bangsa adalah  sebuah  sikap  yang  benar,  namun  melalui  penelitian  ini  penggalian  makna  akan kebudayaan  menjadi  sangat  luas.  Perspektif  para  budayawan  juga  antropolog  yang  telah dipaparkan di bab awal menunjukkan peran esensial dari kebudayaan, yaitu sebagai sebuah sistem pengetahuan yang dijadikan acuan laku hidup manusia. Bisa kita bayangkan dampak absennya  peran  kebudayaan  di  tengah  kehidupan  manusia,  stabilitas  tatanan  masyarakat berpotensi  dapat  terganggu.  Di  sisi  lain  juga  kebudayaan  menunjukkan  bagaimana  manusia melakukan aktualisasi diri lewat medium ekspresi yang hari ini kita kenali dalam wujud aneka produk kebudayaan seperti seni, sastra, tarian, dan lain sebagainya. Maka bisa kita simpulkan bahwa  relasi  antara  kebudayaan  dan  manusia  menjadi  tak  terpisahkan  dan memiliki  ikatan yang sangat kuat karena pembentuk pondasi perilaku individu.
Dengan  bentuk  jalinan  hubungan  tersebut  maka  signifikansi  peran  manusia  dalam kebudayaan  bukan  saja  sebagai  pihak  yang  menciptakan  dan  menghidupi  kebudayaan  yang ada, namun juga menjadi sosok yang berada pada garda terdepan dalam aspek perlindungan. Dibantu oleh kehadiran pemerintah, setiap orang dapat mengaplikasikan kebudayaan dalam keseharian  sekaligus  mengekspresikan  diri  dalam  lingkup  budaya  dan  melakukan pemeliharaan budaya secara bebas dan aman. Regulasi yang hadir menjadi sebuah bentuk sikap negara  hadir  memberikan  perlindungan  atas  berbagai  aktivitas  individu  yang  berkenaan dengan  kebudayaannya  lewat  balutan  hukum.  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia menjadi landasan peran negara terhadap kebudayaan dan terus berkembang lewat hadirnya berbagai ratifikasi perjanjian ataupun kebijakan internasional.
Dibentuknya  UU  Pemajuan  Kebudayaan  yang  merupakan  bentuk  turunan  dari Permenkumham mengenai KIK dan ratifikasi konvensi UNESCO adalah salah satu bukti nyata bahwa  negara  begitu  serius  menangani  soal  perlindungan  terhadap  kebudayaan.  Dalam undang-undang ini, pemerintah negara di berbagai tingkatan secara tertulis memiliki peran dan
Perlindungan EBT Benda (Tangible) Konvensi UNESCO WIPO Perjanjian TRIPs UUHC UU Pemajuan Kebudayaan Takbenda (Intangible) UUHC Konvensi UNESCO UU Pemajuan Kebudayaan
tanggungjawabnya masing-masing, begitupun dengan masyarakat sehingga strategi pemajuan kebudayaan  mampu  bergerak  secara  simultan  di  berbagai  lini.  Walaupun  belum  dapat diaplikasikan secara sempurna hari ini, lahirnya UU Pemajuan Kebudayaan mampu membawa wacana tentang penanganan kebudayaan yang ada di Indonesia menjadi perhatian bersama. Dengan  demikian,  setiap  orang  kini  dapat  turun  secara  aktif  memberikan  perlindungan kebudayaan mulai dari pendataan, penyelamatan, pengembangan, dll mengikuti regulasi yang telah tersedia tanpa harus menunggu arahan dari pemerintah terlebih dahulu.
Regulasi lain yang tak kalah penting adalah tentang pemanfaatan kebudayaan, khususnya yang  dikategorikan  dalam  EBT  dan  memiliki  dimensi  ekonomi  juga  dapat  diadopsi  oleh masyarakat sebagai upaya mandiri dalam melindungi kebudayaan dan kesejahteraan mereka. Contoh kasus klaim oleh negara lain atas kebudayaan Indonesia beserta turunan produknya serta  pelanggaran  pemanfaatan  komersialisasi  kebudayaan  seharusnya  dapat  diantisipasi sedari  awal  melalui  rezim  UUHC  dan  HKI  ataupun  UU  Pemajuan  Kebudayan.  Namun  perlu diakui bahwa masyarakat masih asing dengan sistem hukum yang ada di Indonesia dan belum tertanam urgensi akan kepemilikan hak cipta, paten, merk, dll atas produk kebudayaan yang mereka miliki dan ciptakan. Dengan kata  lain, rasa kepedulian  terhadap  eksistensi identitas negara berwujud kebudayaan di kalangan masyarakat masih perlu dibangun dan mendapatkan perhatian khusus.

## Referensi
Benedict, Ruth. 1934. Patterns of Culture . Boston: Houghton Mifflin. Boas, Franz. 1955. Primitive Art . USA: Dover Publications. Driyarkara. 1980. Driyarkara tentang Kebudayaan , Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Harsojo. 1972. Pengantar Antropologi . Bandung: Binatjipta. Honigmann, J. J. 1959. The World of Man . USA: Harper. Koentjaraningrat. 1996. Pengantar Ilmu Antropologi . Jakarta: Rineka Cipta. Lutviansori,  Arif.  2010. Hak  Cipta  dan  perlindungan  Folklor  di  Indonesia .  Yogyakarta:  Graha Ilmu.
Melalatoa, M. Junus. 1997. Sistem Budaya Indonesia . Jakarta: Pamator. Purwadi, 2009. Folklor Jawa , Yogyakarta: Pura Pustaka. Robertson, R. 1993. Globalization and Sociological Theory . London: Tauris. Soekanto, Soerjono. 1977. Pengantar Sosiologi Hukum . Jakarta: Bhratara Karya Aksara Sukihana, Ida Ayu dan I Gede Agus Kurniawan. 2018. Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali Di Kabupaten  Bangli. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 7, no. 1 (2018): 51.
Suparlan, Parsudi. 1980. Manusia, Kebudayaan dan Lingkungannya. Majalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia Edisi Nopember 1980.
Tampubolon, Theopita Indica. 2008. International Law in News, Berebut Hasil Kreasi Pengrajin Perak Bali, Jurnal Hukum Internasional , Volume 6 Nomor 1 Oktober 2008.

## Sumber Media Daring
10 Objek dalam UU Pemajuan Kebudayaan No 5 Tahun 2017 . Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemdikbud. http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbkaltim/10-objek-dalam-uu- pemajuan-kebudayaan-no-5-tahun-2017/ (diakses pada 21 September 2022).
Berne  Convention  for  the  Protection  of  Literary  and  Artistic  Works .  WIPO. https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/ (diakses pada 25 September 2022).
Intellectual Property Rights (Perjanjian TRIPs) . BPHN.
https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_merek.pdf  (diakses  pada  10 Oktober 2022).
Isi Pasal 32 UUD 1945 Bunyi Sebelum dan Setelah Amandemen . Tirto.ID. https://tirto.id/gne4 (diakses pada 21 September 2022).
Paris Convention for the Protection of Industrial Property . WIPO.
https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/ (diakses pada 25 September 2022).
Pengenalan K.I. Komunal . Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM  RI.  https://dgip.go.id/menu-utama/ki-komunal/pengenalan  (diakses  pada  5 Oktober 2022).
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2017 Data Kekayaan Intelektual Komunal . JDIH BPK RI Database Peraturan. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/133194/permenkumham-no-13-tahun- 2017 (diakses pada 25 September 2022). Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah . Pemajuan Kebudayaan. https://pemajuankebudayaan.id/pokok-pikiran-kebudayaan-daerah/  (diakses  pada  12 Oktober 2022). Serba-serbi Gaduhnya Klaim Malaysia atas Reog Ponorogo . Kompas. https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/10/133000965/serba-serbi-gaduhnya- klaim-malaysia-atas-reog-ponorogo?page=all (diakses pada 1 Oktober 2022).
Text  of  the  Convention  for  the  Safeguarding  of  the  Intangible  Cultural  Heritage .  Intangible Cultural  Heritage  UNESCO.  https://ich.unesco.org/en/convention  (diakses  pada  20 September 2022).
Undang-undang  (UU)  No.  11  Tahun  2010  Cagar  Budaya .  JDIH  BPK  RI  Database  Peraturan. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38552/uu-no-11-tahun-2010  (diakses  pada 21 September 2022).
Undang-undang  (UU)  No.  28  Tahun  2014  Hak  Cipta .  JDIH  BPK  RI  Database  Peraturan. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38690 (diakses pada 25 September 2022).
UUD 1945 Perubahan Kedua . JDIH.
https://jdih.komisiyudisial.go.id/upload/produk_hukum/UUD1945PerubahanKedua.pd f (diakses pada 19 September 2022).