## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN OLEH GRAMEEN BANK
Ahmad Fauzan Mubarok, Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara fauzan@unisnu.ac.id

## Abstract
This study aims to describe the programs and steps taken by Grameen Bank in poverty alleviation, as well as describe the application of banking system by Grameen Bank, and to know the view of Islamic Law on Grameen Bank poverty alleviation program. The method used in this study is the method of library research (library research) including qualitative research. Qualitative research  method  is  a  research  method  based  on  postpositivism  philosophy and  used  to  examine  the  condition  of  natural  objects.  Data  collection techniques  in  this  study  used  the  triangulation  method  with  inductive  / qualitative data analysis.. Based on the results of the study concluded that Grameen  Bank  poverty  alleviation  by  empowering  women  in  Bangladesh through  credit  channeled  and  education  to  increase  public  productivity; implement  a  non-collateral  credit  system  with  the  priority  of  prospective female clients; and in terms of Islamic Law  there are some things  that fit between  Islamic  Law  with  the  practice  of  Grameen  Bank,  and  there  are some things that are not in accordance with Islamic Law .

## Keywords
Islamic Law}, Poverty Alleviation, Grameen Bank Hukum Islam, Pengentasan Kemiskinan, Grameen Bank

## Abstrak
Kajian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  program  dan  langkah yang  dilakukan  Grameen  Bank  dalam  mengentaskan  kemiskinan, berikut  juga  mendeskripsikan  penerapan  system  perbankan  yang dilakukan  oleh  Grameen  Bank,  dan  untuk  mengetahui  pandangan Hukum  Islam  terhadap  program  pengentasan  kemiskinan  Grameen Bank. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian pustaka (library research)  termasuk penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan  data  dalam  kajian  ini  menggunakan  metode  triangulasi (gabungan)  dengan  analisis  data  bersifat  induktif/kualitatif. Penelitian  ini adalah  penelitian  kualitatif  bersifat  deskriptif. Berdasarkan  hasil penelitian  disimpulkan  bahwa  Grameen  Bank  mengentaskan kemiskinan  dengan  cara  memberdayakan  para  perempuan  di Bangladesh  melalui  kredit  yang  disalurkan  dan  pendidikan  untuk meningkatkan  produktifitas  masyarakat;  menerapkan  sistem  kredit bergilir  tanpa  agunan  dengan  mengutamakan  calon  nasabah perempuan;  dan  ditinjau  dari  Hukum  Islam  terdapat  beberapa  hal yang  sesuai  antara  Hukum  Islam  dengan  praktek  Grameen  Bank, serta ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan Hukum Islam.
Pendahuluan Fenomena menjamurnya bank syariah di Indonesia  memberi  harapan  positif  terhadap upaya  pengentasan  kemiskinan  masyarakat yang  selanjutnya  juga  akan  berdampak terhadap  ketahanan  nasional.  Kemiskinan merupakan  suatu  hal  yang  dapat  mengancam kehidupan  umat  dan  menimbulkan  bahaya seperti  bahaya  aqidah  perilaku  dan  moral. Melalui keberadaan bank syariah di Indonesia diharapkan  iklim  usaha  dan  ekonomi masyarakat  menjadi  lebih  sehat  dari sebelumnya.  Upaya  pengentasan  kemiskinan semacam  itu  tidak  hanya  dilakukan  di Indonesia,  tetapi  juga  dilakukan  di  negara- negara  lain.  Salah  satu  upaya  pengentasan kemiskinan  yang  dilakukan  oleh  negara  lain terjadi  di  Bangladesh  dan  diprakarsai  oleh Muhammad Yunus melalui program Grameen Bank  (Bank  Desa).  Konsep  Grameen  Bank dilaksanakan melalui penyaluran kredit mikro yang  ditujukan  untuk  golongan  masyarakat kaum  miskin  (khususnya  perempuan)  di pedesaan.
Konsep Grameen  Bank  yang  dipelopori Muhammad  Yunus  menarik  untuk  dikaji karena  konsep  yang  diterapkan  tidak  terpaku pada  patronase  yang  selama  ini  diterapkan oleh  bank  konvensional  (Sidiq,  2013:  35). Berdasarkan  penelitian  Ruhul  Ulya,  latar belakang  munculnya  konsep Grameen  Bank disebabkan  oleh  tiga  hal,  yaitu  pengucilan kaum miskin dari manfaat keuangan, belenggu aktifitas  produktif  kaum  perempuan,  dan sistem  kapitalis  yang  tidak  manusiawi, sehingga  Muhammad  Yunus  menawarkan program  pemberdayaan  perempuan  dan keuangan mikro yang berbasis pada solidaritas kelompok (Ulya, 2013: 104-105).
Bangladesh menghadapi persoalan besar karena setengah penduduknya hidup di bawah garis  kemiskinan  dan  tinggal  di  pedesaan. Grameen  Bank  membuka  kesempatan  bagi penduduk miskin agar mereka bisa
memperoleh dana melalui sistem kredit tanpa agunan dengan dukungan sistem dan prosedut yang  kondusif.  Langkah  nyata  untuk mewujudkan  hal  itu  dapat  dilakukan  jika penduduk  miskin  diberi  kepercayaan  untuk mengelola  keuangan.  Percobaan  Muhammad Yunus yang memberi kredit kepada masyarakat miskin membuktikan bahwa orang miskin  ternyata  relatif  lebih  mampu mengembalikan  kredit  daripada  orang  kaya yang  selama  ini  seringkali  menjadi  sebab utama  terjadinya  kredit  macet  di  dunia perbankan (Wacana, 1998).
Keberhasilan yang telah dicapai Grameen  Bank  menjadikannya  diduplikasi lebih  dari  100  negara.  Kenyataan  tersebut menjadi  menarik  untuk  diteliti  lebih  lanjut karena  di  era  perkembangan  bank  syariah yang  saat  ini  ada  di  Indonesia,  mencuatnya fenomena sistem Grameen Bank bisa menjadi pembanding  sekaligus  alternatif  dalam  upaya pengentasan  kemiskinan  di  Indonesia.  Kajian mengenai dua bank tersebut semakin menarik karena keduanya memiliki dasar penyelenggaraan  yang  berbeda.  Jika  Bank Syariah memiliki dasar hukum agama sebagai pondasi sekaligus dasar aturan operasionalnya, Grameen Bank hanya memfokuskan diri pada pengentasan kemiskinan yang ada di masyarakarat. Dengan beberapa  pertimbangan  tersebut  diatas,  maka kajian  ini  akan  menjawab  beberapa  persoalan terkait  program  pengentasan  kemiskinan  dan penerapannya    yang  dilakukan  oleh  Grameen Bank, dan tinjauannya dalam hukum Islam Metodologi Penelitian
Metode yang digunakan dalam
penelitian  ini  adalah  metode  penelitian pustaka  ( library  research)  yang  termasuk dalam penelitian kualitatif, yang berlandaskan pada  filsafat  postpositivisme  dan  digunakan untuk  meneliti  pada  kondisi  objek  yang alamiah.  Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian ini menggunakan metode
triangulasi  (gabungan)  dengan  analisis  data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2008:9).
Penelitian  kualitatif  bersifat  deskriptif, sehingga  data  yang  dianalisis  tidak  untuk menerima  atau  menolak  hipotesis  karena dibatasi  pada  obyek  penelitian  dan  kaidah penelitian yang digunakan saja. Hasil analisis berupa  deskripsi  atas  gejala-gejala  yang diamati  dan  tidak  harus  berbentuk  angka- angka  atau  koefisien  antarvariabel  (Subana, 2005:17).  Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  terdiri  dari  data  primer  dan sekunder.  Data  primer  dalam  penelitian  ini bersumber  dari  buku  yang  ditulis  oleh Muhammad  Yunus  yaitu:  (1) Menciptakan Dunia  Tanpa  Kemiskinan  terjemahan  dari Creating World Without Poverty tahun 2007, (2) Bank Kaum Miskin Terjemahan dari Bank to  the  Poor  Tahun  2007.  Sedangkan  data sekunder  penelitian  ini  bersumber  dari  (1) teori-teori  yang  peneliti  ambil  dari  berbagai literatur, (2) hasil wawancara dan pengamatan langsung  (observasi)  di  kantor  pusat  salah satu  Bank  Syariah  yang  telah  memiliki lembaga  training  tersendiri,  (3)  Literatur  lain seperti  buku,  artikel,  jurnal,  majalah,  dan internet.  Data  yang  telah  dikumpulkan  dapat dianalisa  dengan  melalui  tahapan,  yaitu:  (1) reduksi data, (2) koding data, (3) Pemeriksaan keabsahan  data,  (4)  Penafsiran  data.  Seluruh proses  tersebut  meliputi  analisa  mengenai sistem  Grameen  Bank,  Kaidah  Perbankan Syariah,  serta  perbandingan  antara  keduanya untuk mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaiannya. Konsep Pengentasan Kemiskinan Pemikiran mengenai kemiskinan
berubah  sejalan  dengan  berlalunya  waktu, tetapi  pada  dasarnya  berkaitan  dengan ketidakmampuan  untuk  memenuhi  kebutuhan dasar  (Mikkelsen,2003:  194).  Kemiskinan menunjukkan  situasi  serba  kekurangan  yang
terjadi  bukan  karena  dikehendaki  oleh  si miskin, melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang dimilikinya (Soegijoko, 1997:137).
Menurut  Sar  A.  Levitan  kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan  yang  dibutuhkan  untuk mencapai suatu standar hidup yang layak(Bayo,  1981:3).  Sedangkan  menurut Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial sebagai  lembaga  survey  negara,  kemiskinan adalah  ketidakmampuan  individu  dalam memenuhi  kebutuhan  dasar  minimum  untuk hidup layak (BPS& Depsos, 2002:3-4).
Kemiskinan  terjadi  ketika  seseorang atau  sekelompok  orang,  baik  laki-laki  dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk  mempertahankan  dan  mengembangkan kehidupan yang bermartabat. 1 Ketidakmampun ini disebabkan oleh ketidaksamaan kesempatan untuk
mengakumulasi  basis  kekuatan  sosial  yang meliputi:  aset,  sumber-sumber  keuangan, organisasi  dan  jaringan  sosial,  pengetahuan dan  informasi  untuk  memperoleh  pekerjaan menjadikan seseorang menjadi miskin, hal ini sejalan  dengan  pemikiran  John  Friedman (Ridlo, 2001:8).
Definisi  kemiskinan  dapat  ditinjau  dari beberapa  aspek  yaitu;  ekonomi,  sosial  dan politik.  Secara  ekonomi  kemiskinan  adalah kekurangan  sumber  daya  yang  dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan.
Secara sosial kemiskinan diartikan kekurangan jaringan sosial dan struktur untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan meningkatkan produktivitas. Sedangkan secara politik kemiskinan diartikan
1 Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJMN. Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui  bahwa  masyarakat  miskin  mempunyai  hak- hak  dasar  yang  sama  dengan  anggota  masyarakat lainnya.
kekurangan akses terhadap kekuasaan (Efendi, 1993: 201-204).
Nugroho dan Dahuri mengemukakan hal yang  sama  dengan  penjelasan  berbeda.  Dari aspek  ekonomi,  kemiskinan  merupakan kesenjangan antara lemahnya daya pembelian (positif)  dan  keinginan  untuk  memenuhi kebutuhan dasar (normatif). Dari aspek sosial, kemiskinan mengindikasikan potensi perkembangan  masyarakat  yang  rendah. Sedangkan  dari  aspek  politik,  kemiskinan berhubungan  dengan  rendahnya  kemandirian masyarakat(Nugroho, 2004: 165-166).
Badan  Koordinasi  Keluarga  Berencana Nasional  (BKKBN)  memberikan  definisi kemiskinan  dengan  basis  keluarga.  Keluarga yang  termasuk  kategori  miskin  menurut BKKBN (2003: 23) adalah:
1. Keluarga  Pra  Sejahtera,  yaitu  keluarga yang  belum  dapat  memenuhi  kebutuhan dasar  secara  minimal,  seperti  kebutuhan pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan.
2. Keluarga  Sejahtera  tingkat  I,  yaitu keluarga  yang  telah  dapat  memenuhi kebutuhan  dasar  secara  minimal  tetapi belum  memenuhi  seluruh  kebutuhan  sosio psikologinya seperti kebutuhan pendidikan, interaksi  dalam  keluarga  dan  lingkungan dan transportasi.
Menurut  Rusli  harus  dibedakan  antara kemiskinan,  ketidakmerataan,  keterisolasian dan  keterbelakangan.  Kemiskinan  adalah suatu  kondisi  dimana  orang  atau  sekelompok orang  tidak  dapat  memenuhi  standar kebutuhahan minimum tertentu.
Ketidakmerataan  lebih  menekankan  pada standar  hidup  relatif  diantara  anggota masyarakat. Keterisolasian menyangkut ketidak  mampuan  sekelompok  orang  untuk berhubungan secara teratur dan mudah dengan masyarakat lainnya, sedangkan keterbelakangan menyangkut kurangnya kesadaran dan pengetahuan mengenai
kebutuhan serta kondisi kehidupan yang lebih baik (Rusli, 1995: 51-52).
Penyebab  kemiskinan  dapat  terjadi karena  kondisi  alamiah  dan  ekonomi,  kondisi struktural  dan  sosial,  serta  kondisi  kultural (budaya).  Kemiskinan  alamiah  dan  ekonomi timbul akibat keterbatasan sumber daya alam, manusia,  dan  sumberdaya  lain  sehingga peluang produksi relatif kecil dan tidak dapat berperan  dalam  pembangunan.  Kemiskinan struktural  dan  sosial  disebabkan  hasil pembangunan  yang  belum  merata,  tatanan kelembagaan dan kebijakan dalam pembangunan. Sedangkan kemiskinan kultural (budaya)  disebabkan  sikap  atau  kebiasaan hidup  yang  merasa  kecukupan  sehingga menjebak  seseorang  dalam  kemiskinan (Nugroho, 2004: 43).
Berdasarkan jenisnya kemiskinan secara umum  dapat  dibagi  menjadi  kemiskinan absolut  dan  kemiskinan  relatif.  Kemiskinan absolut  terjadi  apabila  tingkat  pendapatan seseorang  di  bawah  garis  kemiskinan  absolut yang  telah  ditetapkan,  sehingga  tidak  dapat memenuhi  kebutuhan  hidup  minimum  yang antara  lain  terdiri  dari  kebutuhan  sandang, pangan, kesehatan, perumahan dan pendidikan.  Sedangkan  kemiskinan  relatif merupakan  perbandingan  antara  kelompok pendapatan  dalam  masyarakat  tersebut. Meskipun  seseorang/masyarakat  telah  dapat memenuhi  kebutuhan  dasarnya  secara  layak (tidak miskin), tetapi masih rendah kualitasnya dibandingkan masyarakat sekitarnya  yang  relatif  lebih  kaya(Ridlo, 2001:35). Usaha penanggulangan kemiskinan sudah  dilakukan  sejak  lama  walaupun intensitasnya  beragam  sesuai  dengan  kondisi sosial  ekonomi  masyarakatnya.  Strategi pengentasan  kemiskinan  dari  Bank  Dunia mengalami  perkembangan  dari  tahun  ke tahun.  Pada  tahun  1950-an  dan  1960-an menekankan  pada  pembangunan  fisik  dan
prasarana  sebagai  alat  utama  pembangunan. Pada  tahun  1970-an  menekankan  pada kesehatan  dan  pendidikan.  Pada  tahun  1980- an berupaya meningkatkan pendapatan rakyat miskin.  Tahun  1990-an  strateginya  berupa redistribusi  pendapatan  dan  pemenuhan kebutuhan dasar.
Strategi memerangi kemiskinan menurut  Gunnar  Adler  Karlsson  meliputi  (1) strategi dalam jangka pendek yaitu memindahkan sumberdaya-sumberdaya kepada  kaum  miskin  dalam  jumlah  yang memadai. (2) Strategi jangka panjang dengan menumbuhkan  swadaya  setempat.  Perbaikan keadaan  kemiskinan  dalam  jangka  pendek diantaranya  menciptakan  kesempatan  kerja, meningkatkan  pendapatan,  dan  memperbaiki distribusinya. Perbaikan dalam jangka panjang dengan  memperbaiki  dan  memenuhi  harkat hidup  secara  individual  dan  sosial  yang bermartabat (Nugroho, 2004: 165).
Konsep  Pengentasan  Kemiskinan  Menurut Islam
Kata miskin di  dalam  al-Quran  biasa digandengkan  dengan  kata faqir. Ar-Raghib al-Asfahani di dalam buku Al- Mufradat, mengungkapkan  kata miskin dalam peristilahan  bahasa  Arab  berasal  dari  akar kata  s akana yang  berarti  tenang  yaitu tetapnya  sesuatu  setelah  bergerak  (Al- Ashfahani, tt: 312). Sementara itu kata miskin di  dalam  al-Quran  disebutkan sebanyak  25  kali  (Al-Baqiy,  1364:  354).  Ar- Raghib  al-Asfahani  juga  mengungkapkan kata faqir   pada  asalnya  berarti  sendi  tulang atau  badan  yang  patah,  berasal  dari  kata al- Fuqrah yang berarti lubang (Al-Ashfahani, tt: 492).
Ulama berbeda pendapat dalam mengungkapkan  definisi miskin dan faqir ini,
Wahbah  az-Zuhaili  ketika  menafsirkan  QS. At-Taubah  (9)  ayat  60  membedakan  antara
makna miskin dan faqir. 2 Menurutnya  a l- fuqara’ (mufrad: faqir)  menunjukkan  kepada seseorang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai  usaha  tetap  untuk  mencukupi kebutuhannya,  seolah-olah  ia  adalah  orang yang  sangat  menderita  karena  kefaqirannya hidupnya.Sementara al-Masakin  (mufrad: miskin) menunjukkan  kepada  seseorang  yang memiliki  harta  dan  usaha  tetapi  tidak  dapat mencukupi  keperluan  hidupnya,  seolah-olah ialah adalah orang yang lemah hidupnya. 3
Al-Quran   dan  hadis  tidak  menetapkan angka  tertentu  sebagai  ukuran  kemiskinan, termasuk dimanakah di antara keduanya- baik itu faqir atau miskin- yang lebih layak dibantu.  Akan  tetapi  Quraish  Shihab menggolongkan  kedua  golongan  ini  sebagai orang  yang  memerlukan  bantuan  untuk mencukupi  kebutuhannya  dan  layak  untuk dibantu (Quraish, 1996: 449).
Terkait  dengan  strategi  pengentasan kemiskinan,  Al-Qur’an  memberikan  solusi antara lain:  (1)  Perintah untuk bekerja Keras, solusi  tersebut  sebagaimana  tertuang  dalam surat  al-Jumuah  ayat  10,  (2)  peningkatan kesadaran  beragama  melalui  reward  dan punishment,  hal  itu  sebagaimana  disinggung dalam  surat  al-Ma‘un  ayat  1-3  tentang ancaman bagi orang yang tidak memperhatikan  orang  miskin  sebagai  orang yang mendustakan agama, (3) zakat produktif, dimana  Al-Quran   walaupun   menganjurkan sumbangan  sukarela    dan    menekankan keinsafan   pribadi,   namun   dalam  beberapa hal  kitab  Suci  ini  menekankan  hak  dan kewajiban  salah  satu  kewajiban  tersebut adalah  melalui  zakat,  (4)  prinsip  kerjasama dalam  lingkungan  keluarga  dan  masyarakat, dalam  kaitannya  dengan  hal  ini,  al-Quran
2 Ayat  yang  biasa  dijadikan  rujukan  ketika berbicara tentang mustahiq (penerima zakat) disinggung dalam QS. Al-Taubah (9):60
3 Wahbah  az-Zuhaili, Tafsir  al-Munir  fi  al- Aqidah, wa al-Syariah, (‘Arid al-Kutub al- Ikluktruniyyah)
menegaskan  hubungan  kekerabatan  dalam lingkungan keluarga sebagai pondasi membangun  keutuhan  masyarakat  secara umum.
Pengertian  Riba  dan  Berbagai  Pandangan Tentang Bunga
Dalam masalah ini, para intelektual dan ulama  modernis  mempunyai  pendapat  yang berbeda-beda,  tergantung  dari  sudut  pandang mereka.  Ada  segolongan  dari  mereka  yang mengharamkannya karena bunga bank tersebut  dipandang  sebagai  riba,  tetapi segolongan lainnya menghalalkannya.
Adapun  pendapat  yang  pertama  yakni yang  mengharamkan  bunga  bank,  tersebutlah Mahmud  Abu  Saud (Mantan  Penasehat  Bank Pakistan),  berpendapat  bahwa  segala  bentuk rente  (bank)  yang  terkenal  dalam  sistem perekonomian sekarang ini adalah riba(Ya‘qub, 1992: 194).
Pendapat Muhammad Abu Zahrah, Guru Besar  Hukum  Islam  pada  Fakultas  Hukum Universitas  Cairo  yang  memandang  bahwa riba Nasi'ah sudah jelas keharamannya dalam Al  Qur-aan.  Akan  tetapi  banyak  orang  yang tertarik  kepada  sistem  perekonomian  orang Yahudi yang saat ini menguasai perekonomian  dunia.  Mereka  memandang bahwa  sistem  riba  itu  kini  bersifat  darurat yang  tidak  mungkin  dapat  dielakkan.  Lantas mereka  menakwilkan  dan  membahas  makna riba.  Padahal  sudah  jelas  bahwa  makna  riba itu  adalah  riba  yang  dilakukan  oleh  semua bank  yang  ada  dewasa  ini,  dan  tidak  ada keraguan  lagi  tentang  keharamannya.  Buya Hamka secara sederhana memberikan batasan bahwa  arti  riba  adalah  tambahan(Hamka: 264).  Maka, apakah  ia tambahan  lipat-ganda, atau tambahan 10 menjadi 11, atau tambahan 6% atau tambahan 10%, dan sebagainya, tidak dapat tidak tentulah terhitung riba juga. Oleh karena  itu,  susahlah  buat  tidak  mengatakan bahwa meminjam uang dari bank dengan rente sekian  adalah  riba.  (Dengan  demikian)
menyimpan  dengan  bunga  sekian  (deposito) artinya makan riba juga.
Sementara  itu,  pendapat  kedua  yakni yang  menghalalkan  bunga  bank,  peminatnya kebanyakan  berasal  dari  kalangan  intelektual dan  ulama  modernis.  Mereka  memandang bahwa  bunga  bank  yang  berlaku  sekarang  ini dalam  batas-batas  yang  wajar,  tidaklah  dapat dipandang haram.
A.  Hasan,  salah  seorang  pemuka Persatuan Islam (Persis), yang mengemukakan bahwa  riba  yang  sudah  tentu  haramnya  itu ialah  yang  sifatnya  berganda  dan  yang membawa  (menyebabkan)  ia  berganda. Menurut  beliau,  riba  yang  sedikit  dan  yang tidak  membawa  kepada  berganda,  maka  itu boleh. Ia menambahkan bahwa riba yang tidak haram  adalah  riba  yang  tidak  mahal  (besar) dan  yang  berupa  pinjaman  untuk  tujuan berdagang, bertani, berusaha, pertukangan dan sebagainya, yakni yang bersifat produktif.
Drs Syarbini Harahap (130-153)
berpendapat  bahwa  bunga  konsumtif  yang dipungut oleh bank tidaklah sama dengan riba. Karena,  menurutnya,  di  sana  tidak  terdapat unsur  penganiayaan.  Adapun  jika  bunga konsumtif  itu  dipungut  oleh  lintah  darat, maka ia dapat dipandang sebagai riba. Sebab, praktek  tersebut  memberikan  kemungkinan adanya  penganiayaan  dan  unsur  pemerasan antarsesama  warga  masyarakat,  mengingat bahwa lintah darat hanya mengejar keuntungan untuk dirinya sendiri. Adapun jika bunga  tersebut  dipungut  dari  orang  yang meminjam untuk tujuan-tujuan yang produktif seperti  untuk  perniagaan,  asalkan  saja  tidak ada  dalam  teknis  pemungutan  tersebut  unsur paksaan atau pemerasan, maka tidaklah salah dan tidak ada keharaman padanya.
Bertolak  dari  alasan  bahwa  transaksi kredit  merupakan  kegiatan  perdagangan dengan  uang  sebagai  komoditi,  Dawan Rahardjo,  mengatakan  bahwa  kalau  transaksi kredit  dilakukan  dengan  prinsip  perdagangan
(tijarah),  maka  hal  tersebut  dihalalkan.  Riba yang  tingkat  bunganya  berlipat  ganda  dan diharamkan  itu  perlu  digantikan  dengan mekanisme  perdagangan  yang  dihalalkan. Berbagai  pendapat  dan  fatwa  yang  berani tersebut  dalam  upaya  menghalalkan  riba dalam  bentuk  bunga  bank  telah  melibatkan jutaan  kaum  Muslimin  ke  dalam  kegiatan perbankan.
Grameen Bank Proyek Grameen  Bank  lahir  di  desa Jobra,  Bangladesh,  pada  tahun  1976.  tahun 1983 ia menjadi sebuah bank formal khusus di bawah  undang-undang  yang  disahkan  oleh pemerintah. Grameen  Bank  berarti  ‚Bank Desa‛,  dengan  program  pertamanya  adalah Proyek  Percobaan  Cabang  Bank  Pertanian (Yunus,  2008:52).  Segmentasi  nasabah  yang menjadi sasaran adalah peminjam miskin dari yang  sebagian  besar  perempuan.  Kerjanya khusus  untuk  mereka.  Kepemilikan  saham Grameen Bank saat ini 95 persen dimiliki oleh para  nasabah  yang  sebagian  besar  perempuan dan  Sisa  5  persen  dimiliki  oleh  pemerintah. Sehingga  jajaran  komisaris  bank  dipegang oleh  nasabah  yang  dipilih  secara  demokratis, meskipun  para  nasabah  adalah  orang  yang tidak mengenyam pendidikan.
Hal  lain  yang  membedakan Grameen Bank dengan Bank lain adalah Grameen Bank berangkat  dari  uji  coba  Yunus  dengan  para mahasiswa  untuk  mengentaskan  korban rentenir  dengen  meminjamkan  uang  sebesar US$27  kepada  setiap  korban  rentenir  di  desa Jobra.  Program Grameen  bank  tidak memerlukan  jaminan  terhadap  pemberian kredit  mikro-nya,  tidak  mewajibkan  kepada nasabah untuk menandatangani suatu instrumen hukum, dan memfokuskan kucuran pinjaman Grameen kepada perempuan, karena perempuan  miskin  di  Bangladesh  memiliki kedudukan sosial yang paling rawan.
Grameen  Bank  menggunakan  sistem ‚kelompok  solidaritas‛  untuk  menjamin
pembayaran  utangnya,  yaitu  setiap  peminjam harus  terdiri  dari  lima  anggota  grup,  di dalamnya  terdapat  anggota  yang  bertindak sebagai  penjamin  pembayaran.  Pinjaman  ini mirip  dengan  dana  bergulir,  di  mana  ketika salah  satu  anggota  berhasil  mengembalikan pinjaman  akan  digunakan  oleh  anggota lainnya.  Tetapi  dalam  sistem  ini  penjamin tidak  berkewajiban  menanggung  cicilan pinjaman bila ada yang gagal. Penjamin hanya berkewajiban  untuk  membantu  memecahkan masalah  anggotanya  yang  gagal,  sedangkan tanggung  jawab  cicilan  pinjaman  tetap  pada tiap individu peminjam (Yunus, 2008:63).
Secara  ekonomis,  metode  penyaluran kredit  yang  dilakukan Grameen  Bank  sering dianggap lebih terbelakang dibanding perbankan  konvensional.  Penyaluran  kredit pada  Bank  konvensional  didasarkan  pada agunan  yang  dimiliki  nasabah,  sedangkan Grameen  Bank  dalam  menyalurkan  kredit tidak  memerlukan  agunan  sebagai  jaminan. Hal  itu  dianggap  bahwa  metode  yang digunakan Grameen  Bank  memiliki  resiko yang  jauh  lebih  besar  untuk  mengalami kemacetan dibandingkan sistem yang diterapkan Bank konvensional selama ini. Grameen Bank dimulai dengan keyakinan  bahwa  kredit  harus  diterima sebagai  hak  asasi  manusia,  dan  membangun sebuah  sistem  di  mana  orang  yang  tidak memiliki  apapun  mendapatkan  prioritas tertinggi dalam mendapatkan pinjaman.
Metodologi Grameen  tidak  menilai berdasarkan agunan seseorang tetapi berdasarkan  pada  potensi  orang. Grameen percaya bahwa semua manusia, termasuk yang paling  miskin,  mempunyai  peluang  untuk berwirausaha  dan  bila  mereka  diberi  alat untuk  mengubah  peluang  itu  menjadi kenyataan, hampir semuanya berani melakukannya.  Sedangkan bank konvensional melihat  apa  yang  telah  diperoleh  oleh seseorang sebelum menyalurkan kreditnya.
Bila  dilihat  dari tujuan  bank  konvensional adalah  untuk  memaksimalkan  keuntungan. Maka Grameen Bank tujuannya adalah untuk membawa pelayanan keuangan untuk masyarakat  miskin,  terutama  perempuan  dan yang  paling miskin,  membantu  mereka  untuk memerangi kemiskinan, dan tetap menguntungkan  finansial.  Ini  merupakan gabungan tujuan, yang datang dari visi sosial dan ekonomi.
Bank konvensional fokus pada laki-laki, Grameen  memberikan  prioritas  tinggi  untuk perempuan.  97%  dari  peminjam Grameen Bank    adalah  perempuan.  Grameen  Bank bekerja untuk meningkatkan status perempuan miskin  dalam  keluarga  mereka  dengan memberikan mereka kepemilikan aset. Ia akan memastikan bahwa kepemilikan rumah-rumah yang  dibangun  dengan Grameen  Bank pinjaman  tetap  dengan  peminjam,  yaitu perempuan.
Konsep  Pegentasan  Kemiskinan Grameen Bank
Menurut  Yunus,  salah  satu  hal  yang penting dalam pengentasan kemiskinan adalah pemberdayaan  langsung  kepada  masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Dan kelompok wanita, menurut Yunus, merupakan kelompok yang  bisa  berpotensi  untuk  diberdayakan. Seperti  yang  kami  lakukan  di Grameen  Bank dengan  memberi  kredit  pada  wanita  yang ternyata  cukup  efektif  dalam  meningkatkan ekonomi  masyarakat  karena  kaum  wanita mempunyai  kelebihan  dalam  manajemen keuangan (Yunus, 2008:60).
Yunus  mengandaikan  bahwa  orang miskin  ibarat  tanaman  yang  dibonsai.  Benih mereka  (orang  miskin)  sebetulnya  baik-baik saja,  hanya  masyarakat  tidak  memberi  dasar untuk  tumbuh,  yang  diperlukan  oleh  mereka adalah  lingkungan  yang  mendukung  untuk mengentaskan orang melarat dari kemiskinan. Begitu  mereka  diizinkan  untuk  mencurahkan
energi  dan  kreativitas,  kemiskinan  akan lenyap(Yunus, 2008:60).
Grameen  bank  memandang  bahwa  laki- laki, perempuan dan anak-anak bukan sebagai unit ‚pekerja‛, tetapi sebagai manusia dengan tingkat  kebutuhan  dan  kapasitas  yang berbeda-beda.  Dengan  ketekunan  dari  para pegawai, Grameen  bank  mengamati  perilaku dari  para  nasabah  yang  dipinjami  uang  dan mendapati  bahwa meminjamkan  uang  kepada perempuan  bermanfaat  lebih  banyak  kepada keluarga  ketimbang  lelaki.  Kecenderuangan para  peminjam  lelaki  menggunakan  uang pinjamannya  untuk  diri  sendiri.  Namun,  bila dipinjamkan kepada perempuan, uang itu akan diinvestasikan  untuk  usaha  yang  bermanfaat bagi seluruh keluarga. Sehingga meminjamkan kepada perempuan akan menciptakan efek  air terjun  ( cascading effect) yang bermafaat bagi seluruh keluarga.
Prioritas Grameen bank setelah perempuan adalah anak-anak. Sebagai generasi  penerus,  maka  kemiskinan  bisa dikurangi  dengan  menyiapkan  mereka  untuk mengikis  seluruh  jejak  dan  cap  kemiskinan, dan menanamkan dalam diri mereka martabat kemanusian dan harapan akan masa depan.
Itu  sebabnya Grameen  Bank  tidak menawarkan  program  sumbangan  atau  hibah kepada orang miskin, akan tetapi memberikan program pinjaman yang dipermudah persyaratannya  dengan  tetap  menyertakan bunga  untuk  dikembalikan  melalui  usaha produktif  mereka.  Hal  ini  bertujuan  agar dinamika keuangan Grameen Bank terjaga dan mampu  bertahan.  Pengembalian  menjadi persedian  dana  untuk  pinjaman  berikutnya, baik  kepada  nasabah  lama  atau  baru. Pengembalian yang berkembang (bunga) juga memacu  para  nasabah  untuk  membuktikan diri mereka dapat mengubah keadaan menjadi lebih baik.
Seiring  dengan  perkembangan Grameen bank tidak hanya bergerak dalam  bidang jasa
keuangan saja, akan tetapi sebagai solusi agar tercipta  lapangan  pekerjaan  di  masyarakat maka  dibuatlah  beberapa  perusahaan  seperti; Grameen Phone dengan Proyek Telepon Desa sudah membantu 300.000 perempuan menjadi ‚puan  telepon‛  ( telephone  ladies)  yang menyediakan  jasa  telepon  seluler  untuk masyarkat  desa.  Grameen  Telecom  dan Grameen Communications mendirikan kios di wilayah  pedesaan  sehingga  masyarakat pedesaan  bisa  mengakses  internet.  Dalam bidang  Perikanan  Grameen  dan  perusahaan Tekstil  membuka  lapangan  pekerjaan  dan menebar  kesejahteraan  dengan  menerapkan teknologi  tepat  guna.  Selain  itu,  lebih  dari tiga  puluh  pusat  Tenaga  Listrik  Grameen memproduksi listrik dengan tenaga surya dan sistem biofuel  untuk  perumahan  dan  pabrik yang belum dapat jaringan listrik.
Yunus  membuat Grameen  Bank,  yang secara khusus ia tujukan untuk melayani kaum dhuafa.  Dengan  modal  awal  hanya  US$  27, Grameen  mulai  meminjamkan  uang,  tanpa agunan.  Konsep Grameen  Bank  hampir berlawanan  dengan  apa  yang  selama  ini dilakukan oleh bank-bank konvensional. Pada umumnya,  bank  konvensional  menggunakan prinsip  bahwa  yang  lebih  kaya  akan mendapatkan lebih banyak. Dengan kata lain, jika seseorang punya sedikit atau tidak punya apa-apa,  maka  dia  tidak  akan  mendapat pinjaman.  Sebagai  akibatnya,  lebih  dari separuh  penduduk  dunia  tidak  mendapat pelayanan jasa
keuangan dari bank konvensional. Jika bank konvensional
lebih mengutamakan kolateral, sedangkan Grameen Bank  tanpa  agunan.  Grameen  Bank  yang mengumpulkan  uang  nasabah  di  pedesaan untuk  kepentingan  kegiatan  ekonomi  di pedesaan  juga.  Uang  yang  dimobilisasi Grameen  Bank  selalu  disalurkan  untuk penduduk  miskin.  Yang  membuat Grameen Bank  menjadi  lebih  berbeda,  adalah
kesediaannya  memberi  pelayanan  kepada kalangan pengemis yang memang miskin. Dalam  sistem  di Grameen,  peminjam  harus membentuk  satu  kelompok  yang  terdiri  dari lima  orang,  dan  mereka  akan  saling mengingatkan untuk megembalikan pinjaman. Kelompok ini bisa mendorong para peminjam untuk  saling  membantu  demi  keberhasilan usaha masing-masing. Keanggotaan kelompok ini  tidak  hanya  menciptakan  rasa  aman  dan saling  dukung,  tetapi  juga  mengurangi  pola perilaku  yang  tidak  sehat  dari  individu anggota,  dan  membuat  setiap  peminjam  jadi lebih  bisa  diandalkan  dalam  prosesnya.  Rasa persaingan  antar  kelompok  maupun  dalam kelompok  juga  memicu  setiap  anggota menjadi  orang  yang  berhasil.  Uang  pinjaman itu  harus  produktif,  artinya  digunakan  untuk modal usaha yang nantinya bisa menghasilkan keuntungan.
Begitu  kelompok  dengan  lima  anggota ini  terbentuk,  bank  akan  akan  mengulurkan pinjaman  kepada  dua  anggotanya.  Jika pinjaman  ini  dibayar  dengan  regular  selama enam  minggu  berikutnya,  dua  anggota berikutnya  bisa  mengajukan  pinjaman.  Ketua kelompok biasanya menjadi peminjam terakhir di antara kelompoknya.
Sebuah  kelompok  bisa  memerlukan beberapa  hari  sampai  beberapa  bulan  untuk diakui  atau  disahkan  oleh Grameen  Bank. Untuk  mendapatkan  pengakuan,  anggota kelompok yang akan meminjam  harus datang langsung  ke  bank,  dan  mengikuti  pelatihan tentang  kebijakan  bank  setidaknya  selama tujuh  hari.  Mereka  juga  harus  menunjukkan pemahamannya  terhadap  kebijakan-kebijakan itu  dalam  ujian  lisan  yang  dilakukan  oleh seorang  pegawai  senior  bank.  Setiap  anggota harus  diuji  sendiri-sendiri.  Setelah  semua anggota  lulus  ujian,  akhirnya  datanglah  hari saat  salah  seorang  anggota  kelompok mengajukan  permohonan  pinjaman  pertama, biasanya sekitar AS$25 di era 80-an.
Ketentuan  program  pinjaman Grameen  Bank adalah:  (1)  masa  pinjaman  satu  tahun,  (2) cicilan  dibayar  tiap  minggu,  (3)  Pembayaran cicilan dimulai satu minggu setelah pinjaman dikucurkan, (4) tingkat suku bunga 20 persen, (5)  besarnya cicilan sebanyak  dua persen dari total  pinjaman perminggu selama 50 minggu, (6)  pembayaran  bunga  sebesar  20  taka perminggu  untuk  setiap  pinjaman  sebesar 1.000 taka.
Pandangan  Hukum  Islam  terhadap  program pengentasan kemiskinan Grameen Bank.
Ditinjau  dari  tujuannya,  program  yang dijalankan Grameen  Bank  adalah  ingin melakukan  pengentasan  kemiskinan.  Hal tersebut  tidak  bertentangan  Hukum  Islam. Salah  satu  keutamaan Grameen  Bank  dalam menyalurkan  kredit  adalah  memberi  prioritas kepada  masyarakat  miskin  sebagai  sasaran utamanya. Hal tersebut sesuai dengan hukum Islam berdasarkan berfirman Allah Swt dalam QS. Al Baqarah ayat 245 yang artinya sebagai berikut:
‚Siapakah  yang  mau  memberi  pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan  hartanya  di  jalan  Allah),  maka Allah  akan  melipat  gandakan  pembayaran kepadanya  dengan  lipat  ganda  yang  banyak. Dan  Allah  menyempitkan  dan  melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan‛.
Nilai  lain  yang  diterapkan Grameen Bank dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam adalah  memberikan  pinjaman  secara  bergilir, sehingga  seorang  anggota  tidak  dapat mengajukan  pinjaman  ganda,  karena  menurut Hadis  yang  disampaikan  Rasulullah  Saw bahwa:
‚Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi Saw berkata,  ‚Bukan  seorang  muslim  (mereka) yang  meminjamkan  muslim  (lainya)  dua  kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah‛ (HR Ibnu Majah). 4
4 Imam Al-Bukhori, Sohih Al-Bukhori, h. 223.
Dari  Hadits  tersebut  jelas  disampaikan bahwa seseorang (atau suatu pihak) tidak akan disebut muslim jika memberi pinjaman kepada muslim  yang lain sebanyak dua kali jika satu pemberiannya tidak dianggap sebagai sedekah.  Tidak  dipraktekannya  pemberian pinjaman  ganda  kepada  nasabah  tetapi memberikan  secara  bergilir  seperti  yang dilakukan Grameen Bank telah sesuai dengan Hukum  Islam.  Selain  tujuan  dan  tidak dipraktekannya  pinjaman  ganda  kepada Nasabah,  hal  lain  yang  diterapkan Grameen Bank dan sesuai dengan Hukum Islam adalah metode  pencatatan  atas  pinjaman  yang  telah ditentukan  waktu  pengembaliannya.  Hal  itu sesuai  dengan  QS.  Al  Baqarah  ayat  282 sebagai berikut:
‚Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila kamu  bermu`amalah  tidak  secara  tunai  untuk waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu menuliskannya‛
Selain  tujuan  penyaluran  pinjaman, tidak  dipraktekannya  pemberian  pinjaman ganda kepada nasabah, dan metode pencatatan pinjaman  yang  telah  sesuai  dengan  hukum Islam, prosedur lain yang diterapkan Grameen Bank  dan  sesuai  dengan  kaidah  Ekonomi Islam  adalah  kemudahan  syarat  bagi  nasabah yang  ingin  mengajukan  pinjaman  dan  tidak adanya  agunan.  Hal  ini  sesuai  dengan  Hadits Rasulullah Saw sebagai berikut:
‚ Diceritakan  Abu  Haytsam  bin  Khidas  bin Ajlan  diceritakan  Hammad  bin  Zaid  dari Ayyub  dari  Yahya  bin  Abi  Katsir  dari Abdullah  bin  Abi  Fatadah  sesungguhnya mendengar Rasulullah bersabda ‚Barang siapa yang  memberikan  kemudahan,  maka  Allah akan  menyelamatkan  dari  duka  dan  kesulitan pada  hari  kiamat  nanti.  Oleh  karena  itu, hendaklah ia mau memberikan kelapangan dan kemudahan  terhadap  orang  yang  dalam kesulitan atau membebaskannya‛.
Dari  Hadis  tersebut  dapat  dimaknai bahwa keselamatan yang diberikan Allah pada
hari  kiamat  kelak  merupakan  jaminan  bagi orang-orang  yang  memberi  kemudahan  bagi orang  lain.  Selain  kemudahan  syarat pengajuan pinnjaman yang diberikan Grameen Bank  kepada  nasabah,  kemudahan  lain  yang diberikan  Grameen  juga  meliputi  pendidikan dan pembinaan keorganisasian serta pengelolaan  usaha.  Hal  itu  mengindikasikan bahwa Grameen  Bank  tidak  semata-mata memusatkan  diri  pada  praktek  kredit  tetapi juga  berusaha  mengembangkan  kemampuan dan kualitas nasabah. Pengembangan kualitas nasabah  tersebut  diharapkan  akan  mampu menjadi bekal untuk mereka sehingga mampu diberdayakan secara optimal untuk meningkatkan kemampuan produktifnya sekaligus  meningkatkan  taraf  hidup  hingga terlepas  dari  jerat  kemiskinan  yang  dialami sebelumnya.
Selain  beberapa  hal  yang  diterapkan Grameen  Bank  telah  sesuai  dengan  Hukum Islam,  terdapat  beberapa  prosedur  operasi Grameen  Bank  yang   dianggap  oleh  sebagian cendekiawan  bertentangan  dengan  Hukum Islam.  Masalah  yang  paling  sensitif  adalah adanya  bunga  pinjaman  yang  ditentukan Grameen  Bank  sehingga  nilai-nilai  Islami yang  telah  nampak  di  awal  justru  menjadi ternoda.  Bunga  pinjaman  atau  riba  sangat dilarang menurut Hukum Islam.
Praktek  seperti  penarikan  riba  yang diterapkan Grameen  Bank  terlihat  ketika
Pemerintah Bangladesh
menggulirkan program  kredit  mikro  dengan  suku  bunga tetap 11% flat, Grameen Bank suku bunga 0%
(nol  persen)  untuk  para  pengemis,  5%  bagi kredit  pendidikan, 8% bagi kredit  perumahan dan  20%  bagi  kredit  untuk  usaha.  Meski Grameen Bank tidak menarik bunga pinjaman pada kredit yang disalurkan kepada Pengemis, penarikan  bunga  pada  jenis  pinjaman  yang lain  menegaskan  ketidak-sesuaian  praktek penyaluran  kredit Grameen  Bank  menurut Hukum Islam.
Muhammad  Yunus  selaku  pendiri Grameen  Bank  menyanggah  tentang  riba dalam    praktek Gramen  Bank.  Menurut Yunus,  bagaimana  bisa  disebut  dengan  riba bila uang yang digunakan untuk menyalurkan kredit adalah milik sipeminjam sendiri, karena saham Grameen Bank 95 persen adalah milik para  nasabahnya.  Hal  ini  sesuai  dengan pernyataan Yunus :
‚Banyak  cendekiawan  Islam  memberi  tahu kami bahwa larangan syariah memberlakukan bunga  tidak  berlaku  bagi  Grameen,  karena peminjam adalah juga pemilik Grameen Bank. Tujuan  perintah  agama  yang  melarang  bunga adalah  untuk  melindungi  kaum  miskin  dari riba,  tetapi  ketika  kaum  miskin  memiliki sendiri banknya, bunga sebenarnya dibayarkan ke  perusahaan  miliknya  sendiri,  dan  artinya untuk mereka sendiri‛(Yunus, 2007: 112).>
Posisi  nasabah  sekaligus  pemilik  dari sebuah  institusi  perbankan  adalah  hal  yang langka dalam praktik perbankan. Sistem yang mendekati  ini  di  Indonesia  adalah  sistem perkoperasian yang selama ini diadopsi dalam usaha keuangan mikro. Dalam sistem koperasi juga  mengatur  besaran  simpanan  wajib  dan simpanan  pokok  serta  besaran  keuntungan anggota  ditentukan  oleh  keaktifan  anggota dalam  menggunakan  produk  koperasi.  Begitu pula  dengan  Grameen  Bank  di  mana  dalam setiap  mengangsur  pinjaman,  nasabah  juga ditekankan untuk menabung.
Simpulan
Berdasarkan  hasil  kajian  tersebut  dapat disimpulkan bahwa:
1. Program  dan  langkah  yang  dilakukan Grameen  Bank  dalam  mengentaskan kemiskinan dilakukan secara komprehensif dan  simultan  dengan  memberdayakan  para perempuan  di  Bangladesh  melalui  kredit yang  disalurkan  dan  pendidikan  untuk meningkatkan  produktifitas  masyarakat. Grameen  Bank  juga  menyalurkan  kredit untuk membangun rumah, kredit
pendidikan  karena  tempat  tinggal  dan pendidikan merupakan salah satu indikator kesejahteraan  masyarakat.  Selain  itu,  dari usaha  yang  dilakukan Grameen  Bank mampu  untuk  mendirikan  lini  bisnis  yang berimplikasi bertambahnya lapangan
pekerjaan  dimana  keuntungan  dari  usaha ini  bisa  menjadi  jaring  pengaman  sosial bagi anggotanya
2. Grameen  Bank  menerapkan  sistem  kredit bergilir yang diberikan kepada sekelompok orang  tanpa  agunan  yang  harus  dimiliki oleh  nasabah  dan  mengutamakan  calon nasabah  perempuan  karena  dianggap  lebih bisa dipercaya dibanding nasabah laki-laki. Besaran  jumlah  bunga  pinjaman  yang diterapkan Grameen  Bank  berbeda-beda sesuai  jenis  kredit  yang  diajukan.  Untuk menjaga  keamananan  kreditnya, Grameen Bank  menerapkan  internal  control  system antar  anggota  dalam  satu  kelompok peminjam.
3. Menurut  Hukum  Islam,  terdapat beberapa  hal  yang  sesuai  antara Hukum Islam dengan praktek Grameen Bank, dan ada beberapa hal yang tidak sesuai  antara Grameen  Bank  dengan Hukum Islam.
a. Kesesuaian  antara Grameen  Bank dengan Hukum Islam yaitu:
1) Tujuan penyaluran kredit Grameen Bank untuk mengentaskan kemiskinan. 2) Peminjam  tidak  diwajibkan menyerahkan agunan. 3) Mengutamakan  rakyat  paling miskin untuk memperoleh pinjaman. 4) Tidak memperbolehkan seorang peminjam mengajukan pinjaman lagi selama dia belum melunasinya. 5) Menerapkan metode pencatatan untuk  pinjaman  tidak  tunai
(kredit)  dengan  batas  waktu yang  telah  ditentukan,  yakni selama 1 tahun.
6) Tidak  membebani  nasabah dengan  syarat  yang  sulit  untuk mengajukan kredit.
b. Ketidak-sesuaian  antara Grameen Bank dengan Hukum Islam yaitu:
1) Menurut sebagian cendekiawan penerapan  bunga  pinjaman yang  dilarang  dalam  Hukum Islam  karena  termasuk  riba. Tetapi  hal  ini  masih  bisa ditinjau lagi dengan mempertimbangkan posisi nasabah yang sekaligus pemilik Grameen Bank. 2) Mengutamakan nasabah perempuan karena menganggap mereka  lebih  bisa  dipercaya dibandingkan laki-laki.
Daftar Pustaka Zahrah,  Abu.  1994. UshulFiqh  (Jakarta: Pustaka Firdaus) Basyir,  Ahmad  Azhar. 1984. Pokok-Pokok Persoalan  Filsafat  Hukum  Islam, (Yogyakarta: UII Pres)
Ala,  Andre  Bayo.  1981. Kemiskinan  dan Strategi Memerangi Kemiskinan.
(Yogyakarta: Penerbit Liberty) Abu Dawud. Sunan Abi Dawud. Muslim. Sahih Muslim.
Antonio,  Syafi’i. 2001. Bank  Syariah:  Dari Teori Ke Praktek (Jakarta: Gema Insani)
Ascarya  danYulizar.  2008. Redefine  Micro, Smal and Medium Enterprises
Classifiation  and  the  potency  of BaitulMaalwaTamwiel  as  Intermediary Institutions in Indonesia, Paper inidipresentasikan  di  First  International Conference on Inclusive Islamic Financial Sector Development (University  of  Brunei  Darussalam  and IRTI-IDB). 114
Asjmuni A. Rahman. 2004.
MetodePenetapanHukum  Islam,  Cet.  2,
(Jakarta :PT. BulanBintang)
Badan Pusat Statistik Jakarta dan Departemen Sosial.  2002. Penduduk  Fakir  Miskin Indonesia
BKKBN.  2003. Studi  Pelaksanaan  Program Keluarga Berencana Dalam Era Desentralisasi. Jakarta.
Cof,  J.  X  dan    Scheiler,  J.  G.  Theory  Of Constrain  Handbook.  New  York.  Mc GrowHill Suharto, Edi. 2007. Pekerjaan Sosial di Dunia Industri:  Memperkuat  Tanggungjawab
Sosial  Perusahaan  (Corporate  Social
Responsibility).
(Bandung: Refika
Aditama)
Efendi,  Tadjuddin  Noer.  1993 .  Sumber  Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan (Yogyakarta: PT Tiara Wacana) Munawar,  Fauzi.  2012. Ekonomi  Syariah, Perbankan  Islam  dan  Manajemen
Pendidikan  Islam.  Jurnal  pendidikan Agama Islam-Ta’lim Vol. 10.2.
Profil  Grameen  Bank.  diakses  tanggal,  27/
Juli/ 2015 dari :http://64.233.189.132/translate Sahdan,  Gregorius.  2005.  Jurnal  ekonomi‛ Menanggulangi  Kemiskinan  Desa‛. Direktur Kajian Politik dan Pembangunan  Kawasan  Center  for Humanity  and  Civilitation  Studies
(CHOICES). STMPD. yogyakarta Ali,  Mohammad  Daud.  1993. Hukum  Islam (Jakarta :PT. Raja GrafindoPersada) Hafinuddin,  Didin.  2005. Menumbuhkan Kekuatan  Ekonomi  Umat  melalui perkembangan  Lembaga Keuangan Syariah‛,  disampaikan  dalam  kegiatan Workshop dan konsultasi nasional dosen PAI  dan  PTU,  wisma  YPI  Bogor,  28 nopember 2005.
Kartajaya, Hermawan. 2004. Berbisnis dengan Hati,  The  10  Credos  of  Compassionate Marketing(Jakarta: Plus&Co Jakarta)
Al-Bukhori. Sohih Al-Bukhori.
Praja,  Juhaya  S.  1995. FilsafatHukum  Islam (Bandung: LPPM Unisba) Karim,  Adiwarman  A.  2001. Ekonomi  Islam Suatu  Kajian  Konteporer  (Jakarta :Gema Insani Pers)
Khallaf,  Abdul  Wahab.  1972. Ilmu  Ushul  al- Fiqh  (Jakarta:  Al-Majlis  al-A’la  al- Indonesi li al-Da’wah al-Islamiyyat)
Mikkelsen,  Britha.  2003. Metode  Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya
Pemberdayaan. Terjemah: MatheosNalle
(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia) Mubyarto.  2004.  Menggugat  Ketimpangan dan  Ketidakadilan  Ekonomi  Nasional. (Yogyakarta:  Pusat  studi  ekonomi kerakkyatan UGM)
Sidiq,  Muhamad  .  2013.  Konsep  Manajemen Grameen  Bank  (Yogyakarta  :  UIN Sunana Kalijaga)
Nugroho,  I.  Dan  Rochimin  Dahuri.  2004. Pembangunan  Wilayah  :  Perspektif Ekonomi,  Sosial  dan  Lingkungan. Jakarta : LP3ES
Nugroho,  Iwan  dan  Rokhmin  Dahuri.  2004. Pembangunan  Wilayah-  Perspektif Ekonomi,  Sosial  dan  Lingkungan (IJakarta: Pustaka LP3ES)
Outlook  Perbankan  Syariah  Indonesia.  2009.
DirektoratPerbankanSyariah Bank
Indonesia.
UU  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah, Pasal 1.
UU  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah, Pasal 18.
Perpres  Nomor  7  Tahun  2005  tentang RPJMN. Kasto, Prof. Drs. MA. 2011. PerananPerbankan, Pemberdayaan UMKM  dan  Ketahanan  Ekonomi
Masyarakat(Yogyakarta: Universitas
Gadjah Mada)
Ridlo,  Mohammad  Agung.  2001. Kemiskinan di  Perkotaan  (Semarang:  Penerbit
Unissula Press)
Ruhululya.  2013. Manajemen  Perubahan Grameen Bank Di Bangladesh (Yogyakarta:  Fakultas  Dakwah  UIN Sunan Kalijaga) Rusli, Said (ed). 1995. Metodologi
Identifikasi  Golongan  dan  Daerah Miskin:  Suatu  Tinjauan  dan  Alternatif (Jakarta:  PT  Gramedia  Widiasarana Utama)
Soegijoko,  Budi  Tjahjati  S.  dan  BS Kusbiantoro  (ed).  1997. Bunga  Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia (Bandung: Yayasan Soegijanto Soegijoko) Sudarsono,  Heri.  2003. Bank  dan  Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Ekonisia) Supriatna, Tjahya. 1997. Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan.  (Bandung:  Humaniora
Utama Press)
Tim Studi KKP. 2004. Yulianto,  Trimo.  2005. Fenomena  Program- Program  Pengentasan  Kemiskinan  di Kabupaten  Klaten  (Studi  Kasus  Desa Jotangan Kecamatan Bayat)
UU  No  25  Tahun  2000  tentang  Program Pemberdayaan Nasional
UU No 10 TAHUN 1998  tentang Perubahan atas  UU  No  7  tahun  1992  tentang Perbankan
UU No 10 TAHUN 1998  tentang Perubahan atas  UU  No  7  tahun  1992  tentang
Perbankan
UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan UU  No.  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan atas  UU  No.  7  Tahun  1992  tentang Perbankan
UU  No.  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan atas  UU  No.  7  Tahun  1992  tentang
Perbankan UU  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah Adisasmito, Wiku. 2008. Analisis Kemiskinan,  MDGs,  dan  Kebijakan Kesehatan Nasional (Jakarta. Universitas Indonesia) Website : http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human- development-index-and-its  components diakses pada tanggal 15 September 2015
http://mamujukab.bps.go.id/index.php/blokber ita/159-kemiskinan  akses  pada  tanggal 10 Jun 2015
http://mui.go.id  .  akses  pada  tanggal  10  Jun
2015