PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN TERHADAP KENDARAAN RODA EMPAT DENGAN MODUS SEWA RENTAL (STUDI PUTUSAN NO 69/PID.B/2020/PN.BBU)

## Dheri Gunawan dan Tami Rusli
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26,Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung

## Abstract
The  convenience  provided  by  rental car owners  is  often  abused  by  irresponsible tenants, car damage due to improper use, used as a means of committing crimes even to embezzlement of the car by way of selling or being pawned is a risk that can  befall  the  car  owner  at  any  time.  rental.  As  was  the  case  with  Effendi  Bin Bunyamin,  a  resident  of  Palm  Raya  village,  Indralaya  Subdistrict,  Ogan  Ilir Regency,  South  Sumatra  Province,  who  committed  embezzlement  of  a  four- wheeled  vehicle  belonging  to  Muhammad  Sholeh  using  rental  rental  mode.  The research  method  used  in  this  thesis  research  is  a  normative  juridical  approach and  an  empirical  approach.  Data collection  based  on  library  research  and field studies. Resource persons in this study include investigators, public prosecutors, and  judges.  The  factor  that  caused  the  defendant  to  embezzle  four-wheeled vehicles was due to economic factors. Where the defendant needed an amount of money to be used for the cost of marrying his child so that this situation forced the victim to commit the crime of embezzlement as in decision no 69 / Pid.B / 2020 / Pn.Bbu. Criminal responsibility for the defendant, namely that the defendant was secured  by  members  of  the  Way  Kanan  resort  police,  was  then  detained  during the investigation and trial process and then sentenced to prison for one year and five months as stated in decision number 69 / Pid.B / 2020 / Pn.Bbu.
Keywords : judge consideration, embezzlement, mode, rental.

## Abstrak
Kemudahan yang diberikan pemilik mobil rental seringkali disalahgunakan oleh oknum-oknum  penyewa  yang  tidak  bertanggung-jawab,  rusaknya  mobil  akibat penggunaan  yang  tidak  wajar,  dijadikan  sebagai  sarana  melakukan  kejahatan bahkan  hingga  penggelapan  mobil  dengan  cara  dijual  atau  digadaikan  adalah resiko yang setiap saat dapat menimpa pemilik mobil rental. Seperti halnya yang terjadi pada Effendi Bin Bunyamin warga desa Palm Raya Kecamatan Indralaya Kabupaten  Ogan  Ilir  Provinsi  Sumatra  Selatan  yang  melakukan  tindak  pidana penggelapan  kendaraan  roda  empat  milik  Muhammad  Sholeh  dengan  modus sewa rental. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah pendekatan  yuridis  normatif  dan  pendekatan  empiris.  Pengumpulan  data
berdasarkan  studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan.  Narasumber  dalam penelitian  ini  meliputi  Penyidik,  Jaksa  Penuntut  Umum,  dan  Hakim.  faktor penyebab  terdakwa  melakukan  tindak  pidana  penggelapan  terhadap  kendaraan roda  empat  adalah  disebabkan  oleh  faktor  ekonomi.  Dimana  terdakwa memerlukan sejumlah uang yang akan digunakan untuk biaya menikah anaknya sehingga  keadaan  tersebut  memaksa  korban  untuk  melakukan  tindak  pidana penggelapan sebagaimana dalam putusan no 69/Pid.B/2020/Pn.Bbu. Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa yakni terdakwa telah diamankan oleh  anggota  kepolisian  resor  Way  Kanan  kemudian  ditahan  selama  proses penyidikan  dan  persidangan  berlangsung  kemudian  dijatuhi  hukuman  penjara selama  satu  tahun  lima  bulan  sebagaimana  disebutkan  dalam  putusan  nomor 69/Pid.B/2020/Pn.Bbu.
Kata Kunci : perimbangan hakim, penggelapan, modus, rental.

## A. Pendahuluan
Penyelenggaraan  pemerintahan dalam  suatu  negara  tidak  hanya terdapat  dalam  penjelasan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia
Tahun 1945, telah dijelaskan  bahwa  Negara  Indonesia adalah  negara  yang  berdasarkan  atas hukum  dan  tidak  berdasarkan  atas kekuasaan  belaka.  Sehingga  dapat diartikan  bahwa  Negara  Indonesia adalah  negara  yang  demokratis  dan menjunjung tinggi hukum
berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar Tahun 1945.
Hukum merupakan suatu norma  atau  kaidah  yang  memuat aturan-aturan  dan  ketentuan  yang sifatnya  memaksa  dan  jika  ada  yang melanggar  maka  akan  mendapat sanksi  hukum.  Sasaran  hukum  yang hendak dituju bukan saja orang yang
nyata-nyata  melakukan  perbuatan melawan hukum tetapi juga perbuatan  hukum  yang  mungkin akan terjadi dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Perilaku  yang  tidak  sesuai dengan  norma  atau  dapat  disebut sebagai penyelewengan terhadap
norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan  manusia.  Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat  dicap  sebagai  suatu pelanggaran bahkan kejahatan.
Jumlah penduduk yang bertambah menyebabkan
meningkatnya kebutuhan, baik
secara  kualitatif  maupun  kuantitatif. Bertambahnya  penduduk  tentunya
akan semakin meningkatkan aktivitas masyarakat, aktivitas tersebut akan mempengaruhi lingkungannya, seperti sarana transportasi  yang  digunakan  untuk menunjang kegiatan dan
mempersingkat  waktu  mencapai  ke tempat tujuan.
Kebutuhan  dan  kepentingan masyarakat  modern  saat  ini  sangat bermacam-macam,  kebutuhan  pokok tidak  hanya  berupa  sandang,  papan dan pangan seperti dahulu. Kemajuan teknologi dan perkembagan  zaman  dari  masa  ke
masa membuat kebutuhan dan kepentingan  masyarakat  semakin bertambah. Untuk menunjang aktivitas  dan  mempersingkat  waktu, kini  transportasi  sudah  menjadi kebutuhan  dasar  masyarakat  modern karena  tanpa  transportasi  manusia dapat  terisolasi  dan  tidak  dapat melakukan suatu pergerakan.
Pertumbuhan  ekonomi  suatu wilayah  dapat  dilihat  dari  sarana transportasinya, dimana semakin baik  sarana  transportasi  maka  laju pertumbuhan  ekonominya  semakin cepat.  Transportasi  darat  seperti mobil pribadi dinilai sebagai
transportasi yang paling ideal karena dapat  menampung  banyak  orang maupun  barang  dan  nyaman  untuk perjalanan  jarak  jauh  dibandingkan dengan  transportasi  umum  seperti bus  dan  angkutan  kota  yang  dinilai tidak layak beroperasi karena kurangnya  perawatan  dan  tidak nyaman ditumpangi.
Meskipun  banyak  manfaat serta  kemudahan  ketika  mempunyai mobil  pribadi  tidak  semua  orang dapat  memenuhi  kebutuhan  tersebut karena harga dan perawatannya yang mahal, keterbatasan ekonomi masyarakat  untuk  membeli  mobil pribadi  dilihat  pengusaha  sebagai peluang  bisnis  yang  besar  dengan membuka jasa rental mobil.
Menurut  Panca  Triatmodjo rental mobil adalah suatu jenis usaha penyediaan layanan penyewaan mobil,  dimana  mobil  tersebut  bisa disewa  harian  atau  sesuai  kontrak, dan  pada  perjanjian  itu  terdapat syarat  dan  ketentuan  yang  mengikat bagi kedua belah pihak. 1
1 Panca  Triatmodjo,  2013. Peluang Bisnis  Dunia  Otomotif .  Diva  Press,  Jakarta. hlm. 56.
Kemudahan  yang  diberikan pemilik  mobil  rental  seringkali disalahgunakan  oleh  oknum-oknum penyewa  yang  tidak  bertanggung- jawab, rusaknya mobil akibat penggunaan yang tidak wajar,
dijadikan  sebagai  sarana  melakukan kejahatan bahkan hingga
penggelapan  mobil  dengan  cara dijual  atau  digadaikan  adalah  resiko yang  setiap  saat  dapat  menimpa pemilik mobil rental.
Menurut pendapat Barda
Nawawi  Arief  perilaku  menyimpang merupakan  suatu  ancaman  yang nyata atau ancaman terhadap norma- norma sosial yang mendasari kehidupan  keteraturan  sosial,  dapat menimbulkan  ketegangan  individual maupun ketegangan-ketegangan sosial,  dan  merupakan  ancaman  riil atau  potensiil  bagi  berlangsungnya ketertiban  sosial.  “Dengan  demikian
kejahatan disamping masalah
kemanusiaan juga merupakan masalah sosial”. 2
2 Barda Nawawi Arief. 1996. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan  Kejahatan  Dengan  Pidana Penjara , Cetakan Kedua, Universitas Diponegoro, Press, Semarang. hlm, 14.
Mobil termasuk barang berharga  yang  semakin  banyak pemiliknya  maupun  yang  ingin memilikinya, semakin banyak jumlah mobil tentu membawa konsekuensi  yang  semakin  besar terjadinya pencurian atau penggelapan, menghalalkan berbagai cara  tanpa  menghiraukan  norma- norma  hukum  yang  berlaku  dalam masyarakat.
Menurut  pendapat  Adami Chazawi,  jika  ditilik  dari  Hukum Pidana di indonesia dalam sistematika  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana terhadap kekayaan yang mana merupakan bagian dari tindak pidana yang  sedang  dibahas  dimuat  dalam Buku  II  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  yang  meliputi  : pencurian,  pemerasan,  penggelapan, penipuan, pengerusakan dan penadahan. 3
Penggelapan  diatur  dalam
Buku  II,  Titel  XXIV,  Pasal  372-377
Kitab Undangundang Hukum Pidana.  Dalam  Pasal  372  berisi 3 Adami  Chazawi.  2003. Kejahatan Terhadap  Harta  Benda ,  Universitas  Negeri Malang. hlm 1.
tentang pengertian penggelapan,
untuk Pasal 373 memberi pengertian tentang jenis
penggelapan, sedangkan  Pasal  374  dan  Pasal  375 mengatur tentang penggelapan dalam bentuk  yang  diperberat,  dan  Pasal 376  mengatur  tentang  penggelapan dalam  lingkungan  keluarga.  Dalam ketentuan  Pasal  372  Kitab  Undang- undang  Hukum Pidana. Penggelapan adalah  perbuatan  mengaku  sebagai pemilik  suatu  barang  yang  sebagian atau  seluruhnya  milik  orang  lain, dimana penguasaan barang itu bukan karena kejahatan.
Menurut  pendapat  Soedjono Dirdjosisworo  :  Kejahatan  dapat diartikan  secara  kriminologis  dan yuridis. “Kejahatan  dalam  arti
kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma
dasar dan masyarakat”. 4 Timbulnya tindak pidana
yang  dilakukan  penyewa  terhadap mobil  rental  adalah  suatu  bentuk penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan dimana penyewa mengerti bahwa 4 Soedjono  Dirdjosisworo.  1986. Penanggulangan Kejahatan (Crime
Prevention) , Alumni, Bandung. hlm 32.
tindakannya  melanggar  hukum  yang memiliki  ancaman  hukuman  sesuai dalam  ketentuan  Pasal  372  yang berbunyi  :  “Barangsiapa  dengan sengaja dan melawan hukum mengaku  sebagai  milik  sendiri  suatu barang  yang  seluruh  atau  sebagian adalah  milik  orang  lain  tetapi  yang ada dalam kekuasaanya bukan karena  kejahatan  yang  diancam karena  penggelapan  dengan  pidana paling  lama  empat  tahun  atau  denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.
Menurut  pendapat  Bambang Poernomo,  Tindak  pidana  adalah suatu  perbuatan  yang  oleh  suatu aturan  hukum  pidana  dilarang  dan diancam  dengan  pidana  dengan  bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. 5
Tindak  pidana  penggelapan mobil rental ini menimbulkan kekhawatiran  bagi  pemilik  jasa mobil  rental  apabila  tidak  mendapat perlindungan  dari  aparat  penegak hukum.  Jika  hal  tersebut  dibiarkan maka  yang  terjadi  adalah  timbulnya
5 Bambang  Poernomo.  1992. Asas- Asas  Hukum  Pidana ,  Ghalia  Indonesia. Jakarta. hlm.130.
rasa tidak percaya dari pemilik mobil rental  terhadap  masyarakat  yang berdampak  buruk  bagi  masyarakat itu  sendiri  sebagai  pihak  yang membutuhkan jasa rental kendaraan.
Seperti  halnya  yang  terjadi pada  Effendi  Bin  Bunyamin  warga desa Palm Raya Kecamatan
Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatra  Selatan yang melakukan tindak pidana
penggelapan  kendaraan  roda  empat milik  Muhammad  Sholeh  dengan modus sewa rental. Alasan Terdakwa melakukan  tindak  pidana  tersebut adalah  dikarenakan  terdakwa  sedang membutuhkan biaya untuk mendanai pesta  pernikahan  anaknya.  Oleh karenanya terdakwa didakwa dengan pasal 372 KUHP dan dituntut pidana penjara  selama  1  (satu)  tahun  10 (sepuluh) bulan.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di atas,  maka  penulis  ingin  meneliti lebih  lanjut  mengenai  permasalahan dan  menyusun  dalam  skripsi  yang berjudul “Pertanggungjawaban
Pelaku  Tindak  Pidana  Penggelapan
Terhadap  Kendaraan  Roda  Empat Dengan  Modus  Sewa  Rental”  (Studi
Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/Pn.Bbu) Berdasarkan uraian latar
belakang  diatas,  permasalahan  yang akan diambil dalam penulisan skripsi ini adalah :
a. Apa saja faktor-faktor penyebab terdakwa melakukan tindak pidana  penggelapan  terhadap kendaraan  roda  empat  dengan modus sewa rental?
b. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan terhadap  kendaraan  roda  empat dengan modus sewa rental?

## B. Metode penelitian
Penelitian  skripsi  ini  ialah pendekatan  yuridis  normatif  dan pendekatan  empiris.  Pengumpulan data  berdasarkan  studi  kepustakaan dan studi lapangan, sedangkan pengolahan  data  dilakukan  metode editing,  klasifikasi  dan  sistemasi data.  Narasumber  dalam  penelitian ini meliputi Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim.

## C. Hasil Penelitian dan
Pembahasan 1. Faktor-Faktor Penyebab Terdakwa Melakukan
Tindak  Pidana  Penggelapan
Terhadap  Kendaraan  Roda Empat  Dengan  Modus  Sewa Rental.
Dengan  maraknya  pencurian kendaraan  bermotor  di  Provinsi Lampung ini apalagi dengan dukungan  alat-alat  yang  semakin berkembang, lokasi-lokasi yang sesuai untuk melakukan aksi kejahatan,  mudahnya  melakukan aksi  pencurian  kendaraan  bermotor dan  sulitnya  menemukan  alat  bukti serta  pelaku  oleh  pihak  penyidik
membuat tindak pindana pencuriankendaraan  bermotor  makin diminati oleh pelaku kriminal. Penyebab
terjadinya krrmininalitas  adalah  faktor  internal dan eksternal. Faktor internal adalah dorongan  yang  terjadi  dari  dirinya sendiri,  sementara  faktor  eksternal adalah  faktor  yang  tercipta  dari  luar dirinya,  faktor  inilah  yang  bisa dikatakan  cukup  kompleks  dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, dsb,  merupakan  contoh  penyebab terjadinya  tindak  criminal  yang berasal dari luar dirinya.
Dalam  faktor  internal  terdapat faktor pendidikan dan faktor
individu. Faktor pendidikan merupakan  salah  satu  pendorong seseorang  untuk  melakukan  suatu tindak  pidana.  Hal  itu  disebabkan oleh  tingkat  pengetahuan  mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan  yang  dalam  cara  hidup bermasyarakat.  Bapak  Iptu  Des Herison  Syafutra,  S.IP.,  MH  selaku Kepala  Satuan  Reserse  Kriminal Polres  Way  Kanan  menuturkan bahwa  tingkat  pendidikan  dianggap sebagai  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi  seseorang  berbuat jahat,  pendidikan  merupakan  sarana bagi  seseorang  untuk  mengetahui mana  yang  baik  dan  mana  yang buruk.  Dengan  melakukan  suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliju suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah atau kerugian tertentu.
Dalam faktor individu,
seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut  mendapatkan  pernghargaan diri  dari  masyarakat,  akan  tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka akan menimbukan kakacauan di masyarakat. Mereka dapat
mengontrol  dan  mengembangkan kepribadiannya  yang  positif  akan dapat  menghasilkan  banyak  manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun orang lain.
Sedangkan  mereka  yang  tidak bisa  mengontrol  kepribadiannya  dan cenderung  terombang  ambing  oleh perkembangan  akan  terus  terseret arus kemana akan mengalir. Baik itu baik  atau  buruk  mereka  akan  tetap mengikuti  hal  tersebut.  Terdapat pula penyebab seseorang melakukan tindak  pidana  dikarenakan  bahwa keinginan  manusia  merupakan  hal yang tidak pernah ada batasnya.
Dilihat  dari  faktor  eksternal, seseorang  dapat  melakukan  tindak pidana  disebabkan  oeh  berbagai faktor seperti faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor penegakkan hukum,  dan  faktor  perkembangan global.
Kemiskinan
merupakan sebuah  fenomena  yang  tidak  dapar dielakkan dalam masyarakat di suatu Negara.  Hingga  saat  ini  belum  ada jalan  keluar  untuk  menyelesaikan fenomena  tersebut.  Hampir  setiap thun  harga  kebutuhan  pokok  terus meningkat,  sedangkan  pendapatan
tiap  individu  belum  tentu  mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut.  Sehingga  hal  tersebut mengakibatkan alasan bagi seseorang  untuk  melakukan  suatu tindak pidana.
Terdakwa  dalam  kesaksiannya menuturkan  bahwa  maksud  dan tujuan  terdakwa  membawa  kabur satu  unit  mobil  milik  korban  ke Palembang  yaitu  untuk  dimiliki kemudian  dijual  karena  terdakwa memerlukan  sejumlah  uang  untuk menikahkan anaknya namun sebelum  sempat  terjual  terdakwa sudah  diamankan  oleh  anggota Kepolisian Reserse Way Kanan.
Kondisi tersebutlah yang membuat  seseorangdengan  terpaksa melakukan  tindak  pidana.  Demi memenuhi kebutuhan hidupnya seseorang  bisa  melakukan  suatu indak pidana tanpa berpikir panjang.
Rasa cinta seseorang terhadap keluarganya membuat seseorang menjadi lupa diri dan selalu berusaha  melakukan  segala  upaya demi keluarganya.
Selain  faktor  ekonomi,  faktor lingkungan  merupakan  salah  satu faktor  yang  memiliki  pegaruh  atas
terjdinya  tindak  pidana  .  seseorang yang hidup didalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya tindak pidana, maka disuatu waktu ia juga  dapat    melakukan  suatu  tindak pidana.  Banyak  hal  yang  membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya  suatu  tindak  pidana,
misalnya kebutuhan dalam pergaulan  dengan  teman  sebaya, control dari lingkungan yang kurang dan  pergaulan  dengan  seseorang yang  memiliki  pekerjaan  sebagai pelaku tindak pidana.
Terdapat juga faktor penegakkan hukum. Minimnya
jumlah  hukuman  yang  dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penggelapan  kendaraan  bermotor tersebut  sehingga  pelaku  yang  telah bebas  dari  masa  hukumannya  tidak takut/tidak  segan-segan  mengulangi perbuatannya lagi. Penerapan hukum pidana yang kurang maksimal membuat ketidakjeraan pelaku dalam  melakukan  tindak  pidana. Sulit  tercapainya  keadilan  bagi korban  membuat  masyarakat  sedikit demi  sedikit  berpaling  atau  tidak percaya  kepada  Negara  sebagai pelindug hak-hak warga Negara.
Selain  faktor  ekonomi,  faktor lingkungan  dan  faktor  penegakkan hukum, terdapat pula faktor perkembangan global. Perkembangan global memiliki danpak  positif  bagi  kemajuan  suatu Negara,  sedangkan  bagi  individu perkembangan  global  merupakan suatu  sarana  untuk  menunjukkan bahwa  dia  adalah  seseorang  yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa perkembangan global  tersebut.  Selain  itu  seseorang yang  memiliki  sesuatu  (harta)  yang lebih  dipandang  sebagai  orang  yang sukses,  hal  ini  tentunya  membuat setiap  orang  dalam  masyarakat bersaing  meskipun  menggunakan cara-cara  yang  salah.  Kebanyakan dari mereka lebih memilih cara yang praktis  daripada  harus  bekerja  lebih keras  tanpa  memikirkan  resiko  apa yang  akan  diterimanya  kelak  atas perbuatan yang telah ia lakukan.
Kemajuan teknologi khususnya  media  massa  juga  turut serta mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat. Media massa memberikan  rangsangan  terhadap pemikiran-pemikiran seseorang
dalam  kehidupan  bermasyarakat.
Bahkan tidak jarang tayangan televisi  memberikan  contoh-contoh melakukan kejahatan, meskipun pada  dasarnya  tayangan  tersebut bukan bermaksud untuk memberikan contoh. Pemikiran dan daya tangkap masing-masing  individu  tentulah berbeda-beda  pula.  Oleh  sebab  itu, tayangan  televise  dapat  memberikan suatu  kesan  yang  buruk  bagi seseorang.
Dalam perkara a quo, terdakwa  melakukan  tindak  pidana penggelapan  terhadap  kendaraan roda  empat  dengan  modus  sewa rental. Yang pada mulanya terdakwa meminjam  mobil  tersebut  kepada korban dengan alasan untuk menjemput  keluarganya.  Kemudian terdakwa  menyembunyikan  mobil tersebut  di  daerah  sekitar  tempat tinggalnya  selama  satu  minggu. Bahwa  terdakwa  berencana  menjual
mobil tersebut seharga Rp.
25.000.000,- dan uang hasil penjualan  tersebut  digunakan  untuk menikahkan anaknya.
Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa  faktor  yang  mempengaruhi terdakwa  untuk  melakukan  tindak pidana  penggelapan  sebagaimana
dalam  perkara a  quo disebabkan oleh  faktor  eksternal  yaitu  faktor ekonomi.
2. Pertanggungjawaban  Pelaku Tindak  Pidana  Penggelapan Terhadap  Kendaraan  Roda Empat  Dengan  Modus  Sewa Rental.
Pertanggungjawaban pidana merupkana  suatu  kewajiban  untuk membayar  pembalasan  yang  akan diterima  pelaku  dari  seseorang  yang dirugikan, pertanggungjawaban  yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut  masalah  hukum  semata akan tetapi menyangkut pula masalah  nilai-nilai  moral  ataupun kesusilaan  yang  ada  dalam  suatu masyarakat.
Dalam perkara a quo, terdakwa didakwa  dengan  dakwaan  tunggal sebagaimana dalam pasal 372 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya  atau  sebagian  adalah kepunyaan  orang  lain,  tetapi  yang ada  dalam  kekuasaannya  bukan karena  kejahatan  diancam  karena penggelapan,  dengan  pidana  penjara paling lama empat tahun penjara”.
Didalam  persidangan  Penuntut umum  mengajukan  tuntutan  yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa Efendi Bin Bunyamin  bersalah  melakukan tindak pidana “penggelapan”
sebagaimana  diatur  dan  diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa  Efendi  Bin  Bunyamin dengan  pidana  penjara  selama satu  tahun  dan  sepuluh  bulan dikurangkan masa penahanan yang  telah  dijalani  Terdakwa dngan  perintah  agar  Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa:
- 1  (satu)  mobil  Toyota  kijang innova  warna  silver  metalik tahun  2004  nomor  polisi  BE 2822 BE;
- 1  (satu)lembar  STNK  mobil
Toyota  kijang  innova  warna silver  metalik  tahun  2004 nomor polisi BE 2822 BE; Masing-masing  dikembalikan kepada saksi Muhammas Sholeh.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani  untuk  membayar  biaya perkara sebesar Rp. 2000,-
Dalam  menjatuhkan  putusan hakim a  quo mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
Bahwa  terdakwa  dihadapkan ke  persidangan  dengan  dakwaan Tunggal  melanggar  Pasal  372  Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang  unsurunsurnya  adalah  Barang Siapa;  Dengan  sengaja/  melawan hukum  mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya  atau  sebagian  adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada pada  kekuasaannya  bukan  karena kejahatan.
Bahwa  terhadap  unsur-unsur tindak pidana  tersebut,  Majelis Hakim telah mempertimbangkan satu  persatu  dimana  unsur  “Barang Siapa”  adalah  setiap  orang  selaku subyek  hukum  (pendukung  hak  dan kewajiban) yang mampu
bertanggung  jawab  atas  perbuatan yang dilakukannya. Bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa  Efendi  Bin  Bunyamin, yang setelah diteliti tentang identitasnya  ternyata  telah  sesuai dengan Identitas Terdakwa
sebagaimana  yang  tercantum  dalam Surat  Dakwaan  Penuntut  Umum,
maka  “barang  siapa”  telah  terpenuhi pada diri terdakwa;
Bahwa unsur “Dengan sengaja/ melawan  hukum  mengaku  sebagai milik  sendiri  barang  sesuatu  yang seluruhnya  atau  sebagian  adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada pada  kekuasaannya  bukan  karena kejahatan”  dapat  diartikan  sebelum melakukan  perbuatan  petindak  telah memiliki  kesadaran  dalam  dirinya perbuatan tersebut akan menguntungkan  dirinya  atau  orang lain dan perbuatan tersebut bertentangan dengan apa yang dikehendaki  masyarakat  atau  suatu celaan  masyarakat.  Bahwa  mengaku sebagai milik sendiri dapat dikatakan bahwa  tindakan  tersebut  mengarah kepada  seolah-olah  barang  yang dikuasainya adalah milik pribadi.
Bahwa yang ada pada
kekuasaannya bukan karena kejahatan  dapat  diartikan  bahwa
barang  tersebut  ada  pada  dirinya bukan karena hal-hal yang bertentangan dengan undang- undang; Berdasarkan fakta yang
terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan
terdakwa  yang  saling  bersesuaian diperoleh  fakta  hukum  bahwa  pada hari  07  Maret  2020  sekira  pukul 10.30  WIB  bertempat  di  Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan  Umpu  Kabupaten  Way Kanan berawal ketika sehari sebelum kejadian  Terdakwa  meminta  tolong kepada  saksi  Ade  Gunawan  untuk mencarikan  mobil  rentalan  lalu keesokan harinya saksi Ade Gunawan bersama saksi  Muhammad Sholeh  menemui  Terdakwa  untuk menyerahkan  mobil  rentalan  yaitu mobil  Toyota  Kijang  Innova  Nomor Polisi  BE  2822  BE  milik  saksi Muhammad  Sholeh,  setelah  bertemu selanjutnya  mereka  bertiga  menaiki mobil  tersebut  menuju  ke  rumah keluarga  Terdakwa  dan  setelah sampai,  Terdakwa  meminjam  mobil tersebut  kepada  saksi  Muhammad Sholeh dengan alasan untuk menjemput  keluarga  lainnya  di sekitar  tempat  tersebut.  Setelah beberapa  lama  ditunggu  ternyata Terdakwa  tidak  kembali  ke  rumah tersebut  dan  Terdakwa  membawa lalu menyembunyikan mobil tersebut ke  daerah  sekitar  rumahnya  yang beralamat  di  Kabupaten  Ogan  Ilir
Kabupaten Sumatera Selatan. Diperoleh  fakta  bahwa  terdakwa menguasai mobi mobil Toyota Kijang  Innova  Nomor  Polisi  BE 2822  BE  milik  saksi  korban  adalah tanpa seijin saksi Muhammad Sholeh Bin Jari sebagai pemiliknya.
Majelis  Hakim  berpendapat bahwa  unsur  “Dengan  sengaja/ melawan  hukum  mengaku  sebagai milik  sendiri  barang  sesuatu  yang seluruhnya  atau  sebagian  adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada pada  kekuasaannya  bukan  karena kejahatan”telah terpenuhi.
Bahwa  selama  pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adalanya  alasan  pemaaf  ataupun
alasan pembenar yang dapat
menghapuskan  kesalahan  terdakwa sebagaimana  yang  dimaksud  dalam Undang-Undang, maka sebagai
konsekuensi  hukum  atas  terbuktinya dakwaan tersebut maka secara hukum terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa  penjatuhan  hukuman bukanlah bersifat
pembalasan melainkan  sebagai  usaha  preventif dan  represif  atau  lebih  tegas  lagi
hukuman  yang  dijatuhkan  bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat  terdakwa,  tetapi  adalah bersifat  edukatif,  konstruktif,  dan motivatif dengan harapan agar terdakwa  tidak  lagi  mengulangi perbuatannya  kelak  setelah  selesai menjalani  hukuman  yang  dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya
Bahwa  oleh  karena  terhadap diri terdakwa
dikenakan penangkapandan  penahanan  yang sah,  maka  sesuai  dengan  ketentuan Pasal  22  Ayat  4  (KUHAP)  maka masa  penangkapan  dan  penahanan yang telah dijalani oleh terdakwaharus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Bahwa  oleh  karena  terdakwa ditahan  dan  penahanan  tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan  lamanya  pidana  yang dijatuhkan  terhadap  diri  terdakwa lebih  lama  dari  masa  penahanan yang  telah  dijalani  oleh  terdakwa, maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal 193  Ayat  (2)  sub  b  KUHAP,  perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada  dalam  tahanan;  Menimbang,
bahwa  barang  bukti  berupa  1  (satu) mobil  Toyota  Kijang  Innova  warna silver  metalik  tahun  2004  Nomor Polisi  BE  2822  BE,  Nomor  Rangka MHFXW43G144005563, Nomor Mesin 1 TR6019349, 1 (satu) lembar STNK  mobil  Toyota  Kijang  Innova warna  silver  metalik  tahun  2004 Nomor  Polisi  BE  2822  BE,  Nomor Rangka  :  MHFXW43G144005563, Nomor  Mesin:  1  TR6019349,  oleh karena terhadap barang bukti tersebut  telah  disita  berdasarkan ketentuan  perundangundangan  yang berlaku  dan  keberadaannya  telah dibenarkan  oleh  para  saksi  dan terdakwa  sebagai  alat  bantu  bagi terdakwa dalam
melakukan perbuatannya  maka  oleh  karena  itu status  barang  bukti  tersebut  akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan.
Bahwa  oleh  karena  terdakwa dijatuhi  pidana,  maka  sebagaimana berdasarkan Pasal 222 KUHAPidana kepada  terdakwa  dibebankan  untuk membayar biaya perkara yang besarnya  akan  ditentukan  dalam amar putusan ini;
Untuk menentukan pidana yang  dijatuhkan  kepada  terdakwa,
Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai keadaan yang dianggap
memberatkan  dan  keadaan  yang dianggap  meringankan  terdakwa, yaitu; Keadaan yang memberatkan:
- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi
Muhammad  Sholeh  Bin  Jari mengalami kerugian;
- Antara  Terdakwa  dan  saksi korban  tidak  ada  perdamaian; Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatanya  dan  berjanji  tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa  belum  menikmati hasil  dari  tindak  pidana  yang dilakukan;
Tentang  lamanya  pidana  yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis  tidak  sependapat  dengan tuntutan  sebagaimana  yang  telah bacakan  oleh  Penuntut Umum, dimana  pada  diri  Terdakwa  Majelis menemukan
hal-hal yang meringankan lebih dominan daripada hal-hal  yang  memberatkan  pada  diri Terdakwa, sehingga
Majelis
mempunyai  alasan  tersendiri  untuk menjatuhkan  pidana  yang  lebih ringan  daripada  tuntutan  Penuntut Umum.

## MENGADILI
1. Menyatakan Terdakwa Efendi Bin Bunyamin  telah  terbukti  secara sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan” sebagaimana
dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa  Efendi  Bin  Bunyamin, oleh  karena  itu  dengan  pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan  masa  penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya  dari  pidana  yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan  Terdakwa  tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan  barang  bukti  berupa:
-  1  (satu)  mobil  Toyota  Kijang Innova warna silver metalik tahun
2004  Nomor  Polisi  BE  2822  BE, Nomor Rangka MHFXW43G144005563,  Nomor Mesin  1  TR6019349;  -  1  (satu) lembar  STNK  mobil  Toyota
Kijang Innova warna silver metalik  tahun  2004  Nomor  Polisi BE  2822  BE,  Nomor  Rangka  : MHFXW43G144005563,  Nomor Mesin: 1 TR6019349; Dikembalikan kepada saksi
korban Muhammad Sholeh.
6. Membebankan  kepada  Terdakwa membayar  biaya  perkara  sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
Berdasarkan  uraian  tersebut diatas dapat dianalisis bahwa dengan adanya putusan a quo terdakwa telah melaksanakan  pertanggungjawaban pidananya  dimana  terdakwa  telah dijatuhi  hukuman  penjara  satu  tahun lima  bulan  oleh  majelis  hakim  dan mengembalikan barang hasil penggelapan  berupa  satu  unit  mobik Toyota  kijang  innova  dengan  nomor polisi  BE  2822  BE  dan  satu  lembar STNK  kepada saksi korban.
D. Kesimpulan
Faktor penyebab terdakwa
melakukan tindak pidana penggelapan terhadap kendaraan roda  empat  adalah  disebabkan  oleh faktor  ekonomi.  Dimana  terdakwa memerlukan  sejumlah  uang  yang akan digunakan untuk biaya menikah anaknya  sehingga  keadaan  tersebut
memaksa  korban  untuk  melakukan tindak pidana penggelapan
sebagaimana  dalam  putusan  no
69/Pid.B/2020/Pn.Bbu. Pertanggungjawaban pidana terhadap  terdakwa  yakni  terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian resor Way Kanan kemudian  ditahan  selama  proses penyidikan dan persidangan berlangsung kemudian dijatuhi hukuman  penjara  selama  satu  tahun lima  bulan  sebagaimana  disebutkan dalam
putusan nomor
69/Pid.B/2020/Pn.Bbu.

## E. Daftar Pustaka
Yesmil Anwar. Kriminologi ,
Bandung  : Rafika Aditama, 2010.
Panca  Triatmodjo. Peluang  Bisnis
Dunia Otomotif , Jakarta : Diva
Press. 2013.
Barda  Nawawi  Arief. Kebijakan
Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara , Cetakan  Kedua,  Semarang  : Universitas  Diponegoro,  Press.
1996.
Adami Chazawi. Kejahatan Terhadap Harta Benda , Malang:  Universitas  Negeri Malang. 2003. Soedjono Dirdjosisworo. Penanggulangan Kejahatan
(Crime Prevention) , Bandung :
Alumni, 1986.
Bambang  Poernomo.  1992. Asas- Asas  Hukum  Pidana ,  Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm.130.