## STRATEGI PERTAHANAN PERAIRAN PEDALAMAN DALAM MENGHADAPI ANCAMAN NONMILITER DI KOTA SURAKARTA
Amelia Fatimah 1 *, Rudy Sutanto 2 , Agus Adriyanto 3
1,2,3 Strategi Pertahanan Laut, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Jl. Salemba Raya, Paseban, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia 10440 *Corresponding author: ameliasanyoung@gmail.com
Abstrak Sungai  Bengawan  Solo  merupakan  sungai  terpanjang  di Pulau Jawa. Kota Surakarta merupakan salah satu wilayah yang dialiri oleh  sungai  tersebut.  Sungai  Bengawan  Solo  pernah  menjadi  jalur masuknya perdagangan ke pulau Jawa sejak sebelum adanya kerajaan di Surakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka  dan  wawancara  tidak  terstruktur.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Sungai  Bengawan  Solo  merupakan  bagian  dari perairan  pedalaman  Indonesia.  Kesejahteraan  manusia  dan  ekosistem sangat  bergantung  pada  perairan  pedalaman  karena  perairan pedalaman.  Namun  perairan  pedalaman  masih  banyak  memperoleh ancaman, terutama ancaman nonmiliter. Ancaman terbanyak di sekitar Sungai Bengawan Solo meliputi bencana alam, perusakan lingkungan, dan  konflik  sosial.  Permasalahan  tersebut  merupakan  ancaman nonmiliter  yang  nyata.  Namun  bukan  berarti  ancaman  militer  tidak akan  terjadi.  Untuk  menghadapi  ancaman  tersebut,  diperlukan  suatu strategi pertahanan perairan pedalaman dengan memanfaatkan para pemangku  kepentingan  terkait  Sungai  Bengawan  Solo  beserta masyarakat  sekitar  agar  bersinergi  dalam  mengoptimalkan kekuatannya.  Strategi  tersebut  sesuai  dengan  sishankamrata  yang dianut oleh Indonesia. Saat ini, Pulau Jawa merupakan center of gravity Indonesia karena Ibu Kota Jakarta berada di dalamnya. Sehingga sistem pertahanan dan keamanan negara masih terpusat di Pulau Jawa.

## Kata Kunci:
Pedalaman, perairan, pertahanan, strategi, Surakarta
Article Info Received: 24 Feb 2023 Accepted: 5 Apr 2023 Published: 16 Jun 2023

## 1. Pendahuluan
Kota Surakarta terletak antara 110° 45’ 15” dan 110°45’ 35” Bujur Timur dan antara 7°36’ dan 7°56’ Lintang Selatan. Kota Surakarta berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar,  dan  Kabupaten  Sukoharjo.  Luas  wilayah  Kota  Surakarta  mencapai  44,04  km² yang terbagi dalam 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar kliwon, Jebres dan Banjarsari. Jumlah penduduk di Kota Surakarta mencapai 522.364 jiwa yang didominasi suku Jawa (Setyaningrum, 2022).
Kota Surakarta merupakan bekas ibukota suatu kerajaan di Jawa yang tumbuh selama dua abad (1745-1945). Selama kurun waktu tersebut struktur sosial di sana masih mencerminkan susunan masyarakat Jawa meski politiknya banyak dicampuri oleh pemerintah Hindia-Belanda

## ENDOGAMI: JURNAL ILMIAH KAJIAN ANTROPOLOGI
(Zaida & Arifin, 2010). Kerajaan yang pernah berdiri di Surakarta adalah Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang merupakan penerus Kesultanan Mataram (Prasetyo, 2009).
Berdasarkan data BPS Kota Surakarta (2019), masyarakat Kota Surakarta paling banyak bekerja di sektor perdagangan. Hal ini sudah terjadi sejak dulu, di mana menurut Yusdianto (14/06) budaya berdagang masyarakat Kota Surakarta sudah melekat sebelum terbentuknya kerajaan  di  sana.  Dulu  Surakarta  merupakan  bandar  besar  yang  dikenal  dengan  Bandar Semanggi. Banyak bandar atau pedagang yang berlabuh di sekitar Sungai Bengawan Solo yang ada di Surakarta. Bandar tersebut juga dikenal dengan Waluyu. Saat ini Bandar Semanggi sudah berubah menjadi Kelurahan Semanggi yang terletak di Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta (Diskominfo Surakarta,  2020).
Nama  Sungai  Bengawan  Solo  berasal  dari  bahasa  Jawa  klasik  yaitu  ‘bengawan’  yang bermakna  besar  dan  ‘solo’  yang  diambil  dari  nama  Desa  Sala  di  wilayah  eks  Karesidenan Surakarta. Pada masa Kerajaan Majapahit pada abad ke-8 hingga ke-14, Sungai Bengawan Solo menjadi jalur transportasi dan perdagangan dari dan ke pedalaman Jawa (Setyaningrum, 2022). Sungai Bengawan Solo adalah sungai terbesar di Pulau Jawa yang mengalirkan air dari Daerah Aliran  Sungai  (DAS)  seluas  ±  16,100  km2  dari  Pegunungan  Sewu  di  sebelah  barat-selatan Surakarta ke laut Jawa di utara Surabaya melalui alur sepanjang ± 600 km (BBWSBS, 2017). Sungai Bengawan Solo merupakan bagian dari perairan pedalaman Indonesia.
Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan  pedalaman.  Adapun  Perairan  Pedalaman  Indonesia  adalah  semua  perairan  yang terletak  pada  sisi  darat  dari  garis  air  rendah  dari  pantai-pantai  Indonesia,  termasuk  ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7.  Ketentuan  Pasal  7  ini  menentukan  bahwa  di  dalam perairan kepulauan, untuk penetapan batas perairan pedalaman, Pemerintah Indonesia dapat menarik garis-garis penutup pada mulut sungai, kuala, teluk, anak laut, dan pelabuhan. Di mana perairan pedalaman terdiri atas: (a) laut pedalaman, yaitu bagian laut yang terletak pada sisi darat dari garis penutup, pada sisi laut dari garis air rendah; dan (b) perairan darat, yaitu segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah, kecuali pada mulut sungai perairan darat  adalah  segala  perairan  yang  terletak  pada  sisi  darat  dari  garis  penutup  mulut  sungai (Anwar, 2015).
Menurut  ASEAN  Centre  for  Biodiversity  (2019),  perairan  pedalaman  mendukung keanekaragaman hayati perairan yang kaya yang menempati hampir 2 juta kilometer persegi di kawasan ASEAN, dan ini menjadikan perairan pedalaman di antara habitat alami yang paling beragam  dan  produktif.  Kesejahteraan  manusia  dan  ekosistem  sangat  bergantung  pada perairan pedalaman karena perairan pedalaman memasok air tawar untuk mengairi tanaman, sektor pertanian merupakan konsumen utama sumber daya ini yang menggunakan 85,5 persen dari total pengambilan air, diikuti oleh sektor industri (7,8 persen) dan sektor rumah tangga (6,6  persen).  Selain  itu,  ancaman  terhadap  perairan  pedalaman  meliputi  bendungan  dan pengelolaan/penggunaan air; pembukaan vegetasi/konversi lahan; limbah industri dan rumah tangga;  spesies  asing  invasif;  sampah  dan  limbah  padat;  budidaya  pertanian  dan  perairan; pembangunan  infrastruktur;  serta  penangkapan  ikan  yang  merusak  dan  eksploitasi  sumber daya.
Sementara di DAS Bengawan Solo sendiri, salah satunya di Kota Surakarta, sering terjadi banjir, bahkan hingga tahun ini. Hal itu disebabkan oleh terjadinya hujan lebat yang membuat permukaan  air  Sungai  Bengawan  Solo  meluap serta  sistem  drainase  perkotaan  yang  kurang memadai  sehingga  curah  hujan  tidak  tertampung  (BBWSBS,  2023).  Selain  itu,  pencemaran Sungai Bengawan Solo selalu menjadi masalah setiap tahun, terutama ketika musim kemarau.
Limbah  industri  kecil  ciu  (alkohol)  sering  menjadi  biang  keladinya.  Limbah-limbah  industri kecil  lain  juga  ikut  mencemari  lingkungam.  Akibat  pencemaran  tersebut,  PDAM  sampai berhenti  beroperasi  dan  warga  memanen  ikan  yang  teler  (Tim  Detik.com,  2021).  Selain ancaman  lingkungan,  terdapat  ancaman  kriminal  juga  di  Sungai  Bengawan  Solo,  seperti penemuan mayat korban pengeroyokan yang mengambang di Sungai Bengawan Solo pada 16 Juli 2022 (Marwoto, 2022).
Sistem pertahanan perairan pedalaman telah digunakan pada masa kolonialisme Belanda. Sungai  Kalimas  yang  membelah  Kota  Surabaya  ditetapkan  sebagai  pelabuhan  utama  dari berkumpulnya hasil bumi di pulau Jawa, yang kemudian disiapkan untuk kebutuhan ekspor ke berbagai daerah di Hindia Belanda dan benua Eropa. Sungai Kalimas mempunyai peran sentral dalam perekonomian Kota Surabaya di awal abad 20 yang dibuktikan dengan nilai ekspor dan impor  Kota  Surabaya,  jumlah  perahu  dan  kapal  yang  bersandar  di  sungai  Kalimas,  serta pendapatan  bea  cukai  pelabuhan  sungai  Kalimas  (Adi,  2019).  Selain  itu,  Tanjung  Perak merupakan salah satu pintu masuk tentara Sekutu sebelum pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Jembatan merah, Gedung Internatio, dan Hotel Majapahit merupakan saksi bisu pertempuran tersebut (Utomo, 2021). Ketiga tempat itu berada di tengah kota, sehingga dapat disimpulkan bahwa tentara Sekutu masuk ke Kota Surabaya melalui pantai, kemudian menyusuri sungai hingga mencapai tengah kota.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  adanya  pertahanan  perairan  pedalaman,  yakni sungai, di Kota Surakarta perlu dipertimbangkan untuk menunjang pertahanan negara. Hal ini untuk mengantisipasi jika pertahanan pantai runtuh, Pulau Jawa tidak langsung jatuh ke tangan musuh  karena  Kota  Surakarta  masih  memiliki  pertahanan  perairan  pedalaman.  Selain  itu, pertahanan tersebut juga berperan dalam menanggulangi ancaman-ancaman nonmiliter yang telah disebutkan sebelumnya.

## 2. Metode
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2019), metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan meneliti kondisi objek alamiah di mana peneliti sebagai instrumen inti. Desain penelitian  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  kasus.  Menurut  Creswell  &  Poth (2017), studi  kasus  merupakan  pendekatan  yang  melakukan  penyelidikan  dan  memberikan pemahaman  mengenai  suatu  permasalahan  atau  kejadian  melalui  pengumpulan  berbagai informasi  yang  kemudian  diolah  sehingga  didapatkan  suatu  solusi  yang  menimbulkan penyelesaian dan jawaban atas masalah tersebut.
Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan wawancara  tidak  tersetruktur.  Studi  pustaka  adalah  metode  yang  dilakukan  dengan mengumpulkan dokumen yang ada, baik yang terbit ataupun tidak mengenai topik yang terdiri dari  data,  ide,  bukti, dan  informasi  yang  ditulis dari  sudut  pandang  tertentu  demi  mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dokumen tersebut juga untuk mengemukakan pendapat tertentu mengenai suatu topik dan bagaimana dokumen itu diperiksa, serta bagaimana evaluasi efektif pada  dokumen  itu  terkait  dengan  penelitian  yang  dibahas  (Mahrool,  2020).  Sedangkan wawancara  tidak  terstruktur  adalah  wawancara  yang  bebas  di  mana  peneliti  tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun dengan sistematis dan lengkap. Pedoman wawancara  yang  digunakan  hanya  berupa  garis  besar  permasalahan  yang  ditanyakan (Sugiyono, 2019).
Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, & Saldana (2014) di mana kegiatan dalam analisis data
kualitatif dilakukan dengan interaktif serta berlangsung terus-menerus hingga tuntas sampai datanya  jenuh.  Kegiatan  dalam  analisis  data  meliputi  kondensasi  data,  penyajian  data,  dan penarikan kesimpulan.
Kondensasi  data  adalah  proses  mengubah,  mengabstraksi,  menyederhanakan, memfokuskan,  atau  memilih  data  yang  ada  dalam  korpus  penuh  dokumen,  transkrip wawancara,  catatan  lapangan  tertulis,  dan  bahan  empiris  lain.  Sedangkan  penyajian  data merupakan  kumpulan  informasi  yang  terkompresi  dan  terorganisir  yang  memungkinkan penarikan  tindakan  dan  kesimpulan.  Sementara  dalam  penarikan  kesimpulan,  awalnya kesimpulan  yang  disajikan  masih  bersifat  sementara,  kemudian  bisa  berubah  jika  tak ditemukan  bukti-bukti  kuat  yang  mendukung  pengumpulan  data  selanjutnya.  Namun  jika kesimpulan  yang  disajikan  di  awal  didukung  bukti-bukti  yang  valid  dan  konsisten  ketika kembali  mengumpulkan  data  ke  lapangan,  maka  kesimpulan  tersebut  kredibel  (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

## 3. Hasil dan Pembahasan
Sungai  Bengawan  Solo  adalah  sungai  terbesar  dan  terpanjang  di  Pulau  Jawa.  Panjang Sungai Bengawan Solo adalah sekitar 548,53 km dan mengalir melewati dua provinsi yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hulu Sungai Bengawan Solo berada di daerah Wonogiri, Ponorogo, dan Gunung  Kidul.  Sementara  muara  sungainya  semula  mengarah  ke  Selat  Madura  namun kemudian dialihkan ke Laut Jawa di daerah Ujung Pangkah dekat kota Gresik. Total terdapat 20 kabupaten  dan  3  kota  yang  dilewati  oleh  Sungai  Bengawan  Solo  yang  memiliki  2200  anak sungai.  Wilayah  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yaitu  Kabupaten  Gunungkidul  juga pernah dilewati Sungai Bengawan Solo Purba, yang dulu alirannya mengarah ke selatan dan bermuara  di  Samudera  Hindia  (Setyaningrum,  2022).  Kota  Surakarta  merupakan  salah  satu wilayah yang dialiri Sungai Bengawan Solo.
Menurut Marcella (2020), permasalahan-permasalahan yang terjadi di Sungai Bengawan Solo meliputi banjir, kekeringan, kerusakan hutan, tanah longsor, serta pencemaran air. Sebesar 61,02% dari total luas wilayah Sub DAS Dengkeng, bagian hulu DAS Bengawan Solo masuk pada kawasan sangat rawan terhadap bencana banjir. Analisis Indeks Kekritisan Air (IKA) wilayah DAS  Bengawan  Solo  mulai  mendekati  krisis  air  dengan  nilai  rerata  49,3%-69,8%.  Tingkat kekritisan  air  domestik  mendekati  kategori  sangat  kritis,  sehingga  diperlukan  adanya konservasi  terhadap  sumberdaya  air  kawasan.  Pada  kawasan  hulu  DAS  Bengawan  Solo tepatnya di Sub DAS Samin terdapat sebaran lahan kritis yang diakibatkan oleh cepatnya laju deforestasi hutan. Selain itu, sebaran lahan dengan potensi kritis hampir mencapai 1.349.989 ha, area agak kritis 898,521 ha, dan kelas kritis sebesar 23,051 hektar. Selanjutnya, bencana tanah longsor juga kerap kali terjadi pada Sub DAS Jlantah Walikum, Keduang, dan Sub DAS Mungkung dengan intensitas kerawanan  tinggi. Kondisi Sungai Bengawan Solo pada saat ini juga telah menunjukkan penurunan kualitas air dan tercemar berat.
Permasalahan-permasalahan  tersebut  merupakan  bentuk  ancaman  nonmiliter. Berdasarkan Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015), ancaman di masa kini dan mendatang dibagi menjadi tiga, yaitu ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida yang bersumber dari dalam dan luar negeri, dilakukan oleh aktor negara dan nonnegara, serta bersifat regional, nasional, dan  internasional.  Ancaman  juga  dibagi  menjadi  ancaman  nyata  dan  belum  nyata.  Menurut Qothrunnada  (2021),  ancaman  militer  adalah  upaya  yang  dilakukan  dengan  senjata  untuk mengancam  atau  membahayakan  kedaulatan  negara,  keutuhan  wilayah,  dan  keselamatan bangsa. Sedangkan ancaman nonmiliter menurut Gischa (2022) adalah ancaman yang secara tidak  langsung  mengancam  kedaulatan  negara,  keutuhan  wilayah,  dan  keselamatan  bangsa,
namun  ancaman  tersebut  tetap  dapat  mengganggu  stabilitas  nasional.  Sementara  ancaman hibrida  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pertahanan  Nomor 19  Tahun 2015  adalah  ancaman yang  bersifat  campuran  dan  terpadu  antara  ancaman  militer  dan  nonmiliter.  Permasalahan Sungai Bengawan Solo tersebut merupakan ancaman nonmiliter yang nyata.
Untuk  mengatasi  permasalahan-permasalahan  tersebut,  diperlukan  sinergitas  antar pemangku  kepentingan  di  Sungai  Bengawan  Solo.  Para  pemangku  kepentingan  tersebut menurut Listiantoro & Cahyono (2015) meliputi Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah); BPDAS (Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) Bengawan Solo; BBWS (Balai Besar Wilayah  Sungai)  Bengawan  Solo;  Dinas  Pertanian  Tanaman  Pangan  dan  Holtikultura Kabupaten;  Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan;  Kantor  Lingkungan  Hidup;  Dinas  Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan;  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat;  Perum  Perhutani;  Litbangda  (Penelitian  dan Pengembangan Daerah); Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan  Menengah;  Dinas  Perhubungan,  Komunikasi,  dan  Informatika;  Badan  Kesatuan  Bangsa dan Politik; Kantor Staf Ahli Bupati; PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum); serta Perusahaan Listrik  Negara;  Lembaga  Swadaya  Masyarakat.  Selain  pemangku  kepentingan  tersebut, Satpolair (Satuan Kepolisian Perairan); BPDB (Badan Penanggulangan Bencana Daerah); dan Basarnas (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan) untuk menanggulangi ancaman terkait nyawa manusia.
Badan  Perencanaan  Pembangunan,  Penelitian  dan  Pengembangan  Daerah  (Bappeda) adalah unsur penunjang urusan pemerintahan Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan  yang  menjadi  kewenangan  Daerah  yang  juga  bertindak  sebagai  wakil Pemerintah  Pusat  Bidang  Perencanaan.  Bappeda  dipimpin  oleh  Kepala  Badan  yang berkedudukan  dibawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  kepala  daerah  melalui  Sekretaris Daerah. Bapppeda mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan pemerintahan bidang sosial budaya, perekonomian, infrastruktur dan pengembangan wilayah, penyusunan program, monitoring dan evaluasi pembangunan, riset dan pengembangan, dan inovasi dan teknologi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah  serta  tugas  kepala  daerah  sebagai  wakil  pemerintah  pusat  di  bidang  perencanaan pembangunan daerah (Bappeda Provinsi Jateng, 2019).
Lalu  Balai  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  (BPDAS)  adalah  unit  pelaksana  teknis  di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, konservasi tanah dan air, dan pengendalian  kerusakan  perairan  darat.  BPDAS  merupakan  perpanjangan  tangan  Ditjen PDASRH  (Direktorat  Jenderal  Pengendalian  Daerah  Aliran  Sungai  dan  Rehabilitasi  Hutan) dalam  mengoptimalkan  tugas  pelayanan  pembangunan  bidang  pengelolaan  daerah  aliran sungai dan rehabilitasi hutan di daerah (Ditjen PDASRH, 2022).
Kemudian  Balai  Besar  Wilayah  Sungai  mempunyai  tugas  melaksanakan  pengelolaan sumber  daya  air  di  wilayah  sungai  yang  meliputi  penyusunan  program,  pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan  tampungan  air  lainnya,  irigasi,  rawa,  tambak,  air  tanah,  air  baku,  serta  pengelolaan drainase utama perkotaan (BBWSBS, 2021).
Sedangkan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura yang sekarang menjadi Dinas  Pertanian  Ketahanan  Pangan  dan  Perikanan  adalah  dinas  yang  mempunyai  1  urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar yaitu pangan, dan 2 urusan pemerintahan pilihan yaitu Urusan Pertanian dan Urusan Kelautan Perikanan (Dispangtan Kota Surakarta, 2022).
Sementara  Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan  bertugas  melaksanakan  urusan
pemerintahan daerah di bidang kehutanan dan perkebunan. Secara umum dinas mengemban tugas di dalam pengendalian dan pelestarian hutan negara, pengembangan hutan rakyat dan penanganan  lahan  kritis  serta  pengelolaan  perkebunan  rakyat  (Dishutbun  Pemprov  DIY, 2017).
Kemudian Kantor atau Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah  dibidang  Lingkungan  Hidup,  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Dinas.  Kepala  Dinas Lingkungan  Hidup  berkedudukan  dibawah  dan  bertanggungjawab  kepada  Kepala  Daerah melaui Sekretaris Daerah (DLH Probolinggo, 2023).
Lalu  Dinas  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  merupakan  unsur  pelaksana  otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah (Pemkab Kutai Kartanegara, 2020).
Sementara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  Daerah  dan  tugas  pembantuan  di  bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan (Dinas PUPR Provinsi Kalsel, 2018).
Sedangkan  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  yang  sekarang  disebut  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  merupakan  unsur  pelaksana  Urusan  Pemerintahan Bidang  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  yang  menjadi  kewenangan  daerah.  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  sebagaimana  dipimpin  oleh  kepala  dinas  yang berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  kepala  daerah  melalui  Sekretaris Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana mempunyai tugas membantu kepala  daerah  melaksanakan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah  di bidang  pemberdayaan  masyarakat  dan  desa  terkait  pemberdayaan  usaha  ekononomi pedesaan  dan  pemberdayaan  lembaga  kemasyarakatan  serta  tugas  pembantuan  yang diberikan kepada daerah (Dinas Pemasdes Kab. Kapuas Hulu, 2021).
Lalu  Perhutani  Perhutani  adalah  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  berbentuk Perusahaan Umum (Perum) yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola sumberdaya hutan negara di pulau Jawa dan Madura. Peran strategis Perhutani adalah mendukung sistem kelestarian  lingkungan,  sistem  sosial  budaya  dan  sistem  perekonomian  masyarakat perhutanan (Perhutani, 2022).
Kemudian Litbangda (Penelitian dan Pengembangan Daerah) atau Badan Litbang adalah Perangkat  Daerah  yang  melaksanakan  fungsi  penelitian  dan  pengembangan  di  bidang pemerintahan  di  daerah  provinsi  dan  kabupaten/kota  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan (Bappelitbangda Kab. Purwakarta, 2019).
Sedangkan  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan,  Koperasi,  dan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  bertugas  menyelenggarakan  urusan  pemerintah  bidang  perindustrian, perdagangan, koperasi, serta usaha kecil dan menengah (Dinas PPKUKM Jakarta, 2020).
Sementara  Dinas  Perhubungan,  Komunikasi  dan  Informatika  merupakan  unsur pelaksana  otonomi  daerah  yang  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  yang  berada  di  bawah  dan bertanggungjawab  kepada  Kepada  Daerah  melalui  Sekretaris  Daerah.  Dinas  Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan  asas  otonomi dan  tugas  pembantuan  di  bidang  perhubungan,  komunikasi  dan informatika dan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah (Pemkab Ngawi, 2022).
Lalu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, dan bidang politik dalam negeri (Diskominfo Jabar, 2023).
Kemudian  Staf  Ahli  Bupati  merupakan  unsur  pelaksana  yang  mempunyai  tugas memberikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan kepada Bupati baik diminta ataupun
tidak  diminta.  Staf  Ahli  Bupati  bertanggungjawab  kepada  Bupati  dan  dalam  melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda Kab. Lampung Utara, 2021).
Sedangkan  PDAM  (Perusahaan  Daerah  Air  Minum)  adalah  salah  satu  unit  usaha  milik daerah, yang yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kotamadya di seluruh Indonesia (Lararenjana, 2021).
Lalu Perusahaan Listrik Negara adalah BUMN yang mengelola semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. Dalam pelayanan pendistribusian kelistrikan PLN membagi-bagi fungsi unit  induknya  kedalam  beberapa  unit  induk  berdasarkan  pada  sistem  tenaga  listrik  yaitu pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Selain itu ada juga unit induk atau pusat-pusat lain sebagai penunjang berlangsungnya perusahaan. Karena luasnya cakupan wilayah kerja PLN, maka PLN memiliki unit-unit di seluruh wilayah Indonesia yang mempunyai fungsi masing- masing sesuai dengan unit induknya (ECC, 2023).
Sedangkan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  dapat  diartikan  organisasi/lembaga  yang dibentuk  oleh  anggota  masyarakat  Warga  Negara  Republik  Indonesia  secara  sukarela  atas kehendak  sendiri  dan  minat  yang  besar  serta  bergerak  dibidang  kegiatan  tertentu  yang ditetapkan  oleh  organisasi/lembaga  sebagai  wujud  partisipasi  masyarakat  dalam  upaya meningkatkan  taraf  hidup  dan  kesejahteraan  masyarakat,  yang  menitik  beratkan  kepada pengabdian secara swadaya (Desa Peresak, 2020).
Sementara Satpolair (Satuan Kepolisian Perairan) adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres (Kepolisian Resor) yang berada dibawah Kapolres (Kepala Kepolisian Resor). Sat Polair bertugas  menyelenggarakan  fungsi  kepolisian  perairan,  yang  meliputi  patroli  perairan, penegakan  hukum  diperairan,  pembinaan  masyarakat  pantai  dan  perairan  lainnya,  serta pencarian dan penyelamatan kecelakaan di perairan (SAR). Sat Polair dipimpin Kasat Polair yang  bertanggung  jawab  kepada  Kapolres  dan  dalam  pelaksanaan  tugasnya  sehari-hari dibawah kendali Wakapolres (Wakil Kepala Kepolisian Resor) (Polres Buleleng, 2020).
Kemudian  BPDB  (Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah)  merupakan  unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana  Daerah  dipimpin  oleh  Kepala  Badan  yang  secara  exofficio  dijabat  oleh  Sekretaris Daerah  berkedudukan  dibawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Kepala  Daerah  (BPBD  Kab. Tanah Laut, 2019).
Lalu Basarnas (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan) adalah lembaga pemerintah nonkementerian  yang  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Presiden,  yang dipimpin  oleh  Kepala.  Badan  Nasional  Pencarian  dan  Pertolongan  ini  mempunyai  tugas:  a. menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria serta persyaratan dan proses perizinan dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan; b. memberikan pedoman dan pengarahan dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan; c. menetapkan standardisasi dan  kebutuhan  penyelenggaraan  pencarian  dan  pertolongan  berdasarkan  ketentuan peraturan  perundang-undangan;  d.  melakukan  koordinasi  dengan  instansi  terkait;  e. menyelenggarakan  sistem  informasi  dan  komunikasi;  f.  menyampaikan  informasi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat; g. menyampaikan informasi penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan secara berkala dan setiap saat pada masa penyelenggaraan  Operasi  Pencarian  dan  Pertolongan  kepada  masyarakat;  h.  melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pencarian dan pertolongan; dan i. melakukan pemasyarakatan pencarian dan pertolongan (Setkab RI, 2016).
Synergy dalam bahasa Inggris secara leksikal diartikan lebih kurang sebagai ’hubungan yang  saling  menguntungkan  dari  pihak- pihak  yang  berbeda’.  Sementara  sinergi,  menurut
KBBI, diartikan sebagai ’operasi gabungan’ (Rudanto, 2021). Sinergi adalah membangun dan memastikan  hubungan  kerjasama  internal  yang  produktif  serta  kemitraan  yang  harmonis dengan  para  pemangku  kepentingan,  untuk  menghasilkan  karya  yang  bermanfaat  dan berkualitas (Kemenkeu RI, 2014).
Sinergi sering melibatkan dua entitas atau bagian dengan sumber daya atau kemampuan yang saling melengkapi. Ini kemudian membawa manfaat timbal balik, terutama ketika kerja sama atau kegiatan mendukung tujuan yang sama. Meskipun sinergi itu ideal, namun dalam praktiknya sulit (Nasrudin, 2022).
Sinergitas  antar  pemangku  kepentingan  di  Sungai  Bengawan  Solo  yang  merupakan Kementerian/Lembaga  merupakan  strategi  dalam  menghadapi  ancaman  nonmiliter. Berdasarkan Buku  Putih  Pertahanan  Indonesia (2015),  Kementerian/Lembaga  merupakan komponen utama dalam menghadapi ancaman nonmiliter dan dibantu oleh kekuatan bangsa yang lain.
Untuk  menjamin  keutuhan  NKRI,  diperlukan  pertahanan  yang  mampu  mengatasi ancaman nonmiliter. Walaupun tidak secara langsung mengancam eksisitensi NKRI, namun ancaman  non  militer  dapat  mengganggu  dan  melemahkan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara. Ancaman nonmiliter tidak berbentuk fisik sehingga tidak dapat ditangani secara langsung dengan menggunakan pendekatan kekuatan pertahanan yang bersifat hard-power. Ancaman  nonmiliter  tersebut  pada  dimensi  tertentu  dapat  berakumulasi  dan  mengancam kepentingan  nasional,  bahkan  mengancam  kedaulatan,  keutuhan  wilayah  NKRI,  dan keselamatan bangsa. Kepentingan nasional dan eksistensi bangsa dan negara harus terlindungi dari  ancaman  nonmiliter.  Apabila  ancaman  nonmiliter  tidak  ditangani  secara  proporsional maka akan timbul risiko besar yang mengancam eksistensi NKRI. Ancaman nonmiliter terkait dengan stabilitas nasional sehingga sangat mendasar untuk ditempatkan sebagai salah satu sasaran pertahanan negara (Kemhan RI, 2014).
Sungai Bengawan Solo berada di Pulau Jawa yang merupakan center of gravity Indonesia, di mana Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian Indonesia. Center of gravity bisa  berupa  wilayah  geografis,  seperti  daerah  pusat  pemerintahan,  daerah  pusat perekonomian, tapi bisa juga berupa instrumen lain kekuatan nasional, misalnya militer dan objek  vital  strategis.  Bahkan  dalam  konteks  demokrasi,  bisa  berupa  legitimasi  politik.  Jadi bentuknya bisa tangible (fisik) maupun intangible (nonfisik). Pada level negara tentu saja yang paling utama adalah pusat pemerintahan (ibu kota negara), dan bisa juga pusat perekonomian. Secara  geografis,  ibu  kota  negara  saat  ini  adalah  Jakarta.  Bila  diperluas,  mungkin  mencakup Pulau Jawa, tergantung dari kalkulasi strategisnya. Itulah yang mendasari mengapa selama ini kekuatan pertahanan terpusat di Jawa. Karena pemerintahan Indonesia ada di Jawa dan lebih dari  lima  puluh  persen  penduduk  serta  perekonomian  Indonesia  terpusat  di  Jawa.  Tidak terbatas pada wilayah kunci dan fungsinya, tetapi juga instrumen dan cara mempertahankan wilayah kunci tersebut. Ideologi Pancasila, UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 dengan doktrin Sistem  Pertahanan  Keamanan  Rakyat  Semesta  (Sishankamrata),  kebhinekaan,  prinsip  NKRI (Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia),  bahkan  TNI  (Tentara  Nasional  Indonesia),  bisa termasuk di dalamnya. Mana yang dipandang kekuatan kunci untuk menundukkan Indonesia, itulah center of gravity , dan itu pasti menjadi misi utama musuh.
Dalam suatu peperangan, pengendalian sungai seringkali penting untuk mengendalikan suatu  negara.  Tujuan  operasi  sungai  ( riverine  operation )  adalah  untuk  memperlancar  atau membendung lalu lintas sungai, atau sungai dapat menjadi pendukung dari tujuan utama yang ada di tepian sungai, tidak hanya tentang sungai itu sendiri (Grau, 2014). Operasi sungai bahkan telah dilakukan sejak zaman preindustrial dan menjadi subjek besar dalam dominasi kerajaan
untuk  memperjuangkan  wilayah  territorial.  Operasi  sungai  yang  pertama  kali  mungkin dilakukan oleh orang-orang Mesir melawan Sea Peoples pada abad ke-19 Sebelum Era Umum ( Before  Common  Era ).  Para Sea  Peoples menginvasi  Mesir  dengan  berbagai  jalur,  termasuk melalui anak-anak sungai Nil, namun dikalahkan oleh Mesir di sungai dan di darat. Selain itu, operasi  sungai  dilakukan  pada  Perang  Kemerdekaan  Amerika  pada  1775-1783  Masehi. Lingkungan  sungai  sukses  dimanfaatkan  untuk  transportasi  pasukan.  Operasi  sungai  juga dilakukan  pada  Perang  Sipil  Amerika  (1861-1865),  ekspedisi  Lord  Kitchener  di  Sungai  Nil selama 1989, Perang Dunia I, dan Perang Dunia II (Rowlands, 2018). Sedangkan operasi sungai yang paling terkenal dan banyak dikaji terjadi pada Perang Vietnam di tahun 1966-1969 yang dilakukan oleh tentara Amerika Serikat melawan Vietnam Utara (Fulton, 2014).
Sungai Mekong terletak di Tiongkok dan mengalir melalui Asia Tenggara dan bermuara di laut dari delta Vietnam. Panjang Sungai Mekong sekitar 4.350 km (2.700 mil) dan mengalir dari sebelah Tenggara Provinsi Qinghai, Tiongkok, melalui bagian timur Daerah Otonomi Tibet dan Provinsi  Yunnan.  Sungai  Mekong  juga  melintasi  perbatasan  internasional  antara  Myanmar (Burma) dan Laos, serta antara Laos dan Thailand. Sungai ini mengalir melalui Laos, Kamboja, dan Vietnam sebelum bermuara ke Laut China Selatan di sebelah selatan Ho Chi Minh, Vietnam (Ius, 2021).
Negara-negara  yang  dilalui  Sungai  Mekong  telah  melakukan  setidaknya  120  patroli bersama di sungai yang mengalir melalui wilayah mereka. Sungai Mekong, atau Sungai Lancang seperti  yang  dikenal  di  Tiongkok,  merupakan  jalur  air  penting  untuk  pengiriman  dan perdagangan  lintas  batas.  Thailand,  Laos,  Myanmar,  dan  Tiongkok  telah  melakukan  patroli bersama  di  sungai  tersebut  sejak  Desember  2011.  Selama  satu  dekade,  situasi  keamanan  di lembah Sungai Mekong telah meningkat secara signifikan dan sebagian besar tetap stabil, lapor Xinhua,  mengutip  departemen  keamanan  publik  provinsi  Yunnan  (Viantiane  Times,  2022). Sungai  Mekong  yang  melintasi  berbagai  negara  membuat  ancaman  militer  terjadi  di  sana. Sehingga patrol rutin dilaksanakan oleh negara-negara yang berkepentingan di sana.
Sedangkan Sungai Bengawan Solo saat ini bermuara ke Laut Jawa dari yang dulunya ke Samudera  Hindia,  serta  melintasi  Provinsi  Jawa  Tengah  dan  Jawa  Timur  (Rasyid,  2020). Sehingga Sungai Bengawan Solo tidak memiliki akses langsung dengan wilayah luar Indonesia karena  tidak  bermuara  ke  samudera  atau  laut  lepas  dan  melalui  atau  berbatasan  langsung dengan negara lain. Dengan demikian, ancaman militer di Sungai Bengawan Solo merupakan ancaman  yang  belum  nyata.  Namun ancaman militer  juga  berpotensi  terjadi  dengan  adanya penyusupan  serta  penyerangan  Pulau  Jawa  sebagai center  of  gravity melalui  sungai  atau perairan pedalaman di Kota Surakarta yang merupakan jalur pendaratan yang bisa diambil atau dengan  mengambil  langkah-langkah  memaksimalkan  teknologi-teknologi  bawah  air.  Seperti yang telah terjadi di Sungai Kalimas Surabaya pada zaman penjajahan Belanda, di mana sungai dapat menjadi media ancaman militer. Sedangkan ancaman nonmiliter yang telah dijelaskan sebelumnya juga berpotensi menjadi ancaman militer jika tidak dilakukan sinergi pertahanan nirmiliter maupun militer.
Di  wilayah  perairan  pedalaman  di  Indonesia,  khususnya  di  Sungai  Bengawan  Solo, terdapat  3  ancaman  tertinggi  yang  menjadi  urgensi.    Ancaman  nonmiliter  yang  dapat ditemukan berkaitan dengan konflik sosial, bencana alam, serta perusakan lingkungan. Strategi pertahanan  perairan  pedalaman  berhubungan  erat  dengan  ancaman  nonmiliter.  Dalam penelitian ini perairan pedalaman yang dimaksud adalah sungai, yaitu Sungai Bengawan Solo di Kota Surakarta.
Selain  itu,  pengamanan  di  perairan  pedalamanan,  terutama  di  Sungai  Bengawan  Solo, sangat  diperlukan  karena  adanya  ancaman  nonmiliter  dan  militer  yang  telah  dan  mungkin
terjadi di sepanjang sungai tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan pada pendahuluan bahwa pada  masa  penjajahan  Belanda  memanfaatkan  Sungai  Kalimas  untuk  mencapai  pelabuhan utama di Surabaya dan menjadikan tepi sungai sebagai gudang penyimpanan serta penghubung dengan  daerah  pedalaman.  Dari  kasus  ini  dapat  kita  lihat  bahwa  sungai  atau  perairan pedalaman  dapat  memicu  masuknya  pihak  asing  yang  akan  menjadi  ancaman  bagi  negara. Belajar  dari  yang  dilakukan  oleh  Belanda,  maka  sistem  pertahanan  perairan  perairan pedalaman perlu menjadi perhatian kita. Oleh sebab itu dalam pertahanan perairan pedalaman diperlukan  strategi  yang  memiliki ways,  means,  dan  ends dalam  menghadapi  ancaman nonmiliter. Dalam hal mengantisipasi ancaman nonmiliter yang terjadi Sungai Bengawan Solo, maka pihak-pihak yang berkaitan diharapkan lebih mengoptimalkan kemampuan personil dan pembangunan infrastruktur seperti pos-pos di hilir sungai, jalur-jalur anak sungai, dan tempat strategis  terjadinya  ancaman  nonmiliter.  Selain  itu  perlu  adanya  pengadaan  terkait  dengan kapal-kapal  patroli  dan  personil  dalam  rangka  mengamankan  jalur  Sungai  Bengawan  Solo. Selain  itu  diperlukan  sinergitas  antara  lembaga  pemerintah  di  bidang  pertahanan  dan nonpertahanan dalam mendukung terciptanya perairan pedalaman Indonesia yang aman dan terkendali.
Sejauh  ini  pembangunan  infrastruktur  yang  terus  menjadi  perhatian  utama  di  DAS Bengawan  Solo  adalah  pembangunan  infrastruktur  pengendali  banjir,  seperti  waduk, bendungan, serta revitalisasi dan normalisasi anak sungai yang bermuara ke Sungai Bengawan Solo. Hal itu disebabkan oleh banjir yang menjadi ancaman utama di sepanjang DAS Bengawan Solo.  Namun pembangunan  tersebut  belum  sepenuhnya  efektif  untuk  mengendalikan  banjir yang  disebabkan  oleh  faktor  yang  kompleks. Faktor  utama  penyebab  banjir  tersebut  adalah perubahan tata guna lahan dan ruang, serta rendahnya kesadaran lingkungan masyarakat di DAS Bengawan Solo. Perubahan tata guna lahan berkaitan dengan pertanian dan perubahan tata ruang berkaitan dengan pembangunan di perkotaan (Alam, 2023). Rendahnya kesadaran lingkungan tersebut juga menyebabkan permasalahan yang lain, seperti kekeringan, kerusakan hutan,  tanah  longsor,  serta  pencemaran  air.  Jadi  yang  perlu  dibina  kesadarannya  meliputi seluruh  lapisan  masyarakat,  baik  yang  tinggal  di  sekitar  DAS  Bengawan  Solo,  para  petani, hingga pengembang konstruksi di perkotaan.
Strategi  dalam  menghadapi  ancaman  nonmiliter  pun  perlu  melibatkan Kementerian/Lembaga  terkait  dan  masyarakat  sekitar.  Hal  ini  sejalan  dengan  doktrin pertahanan  Indonesia  yang  menganut  Sistem  Pertahanan  dan  Keamanan  Rakyat  Semesta (Sishankamrata).  Sishankamrata  adalah  segala  upaya  menjaga  pertahanan  dan  keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta  seluruh  wilayah  negara  merupakan  satu  kesatuan  pertahanan  yang  utuh.  Ciri sishankamrata  meliputi  kerakyatan  di  mana  pertahanan  dan  keamanan  negara  berorientasi pada  kepentingan  seluruh  rakyat;  kesemestaan  di  mana  seluruh  sumber  daya  nasional didayagunakan  untuk  upaya  pertahanan  negara;  serta  kewilayahan  di  mana  gelar  kekuatan pertahanan  dilaksanakan  secara  menyebar  di  seluruh  wilayah  NKRI  sesuai  dengan  kondisi geografis sebagai negara kepulauan (Pangestu, 2022).
Para  pemangku  kepentingan  atau  Kemeterian/Lembaga  di  Sungai  Bengawan  Solo merupakan bagian dari sumber daya nasional, begitu juga masyarakat yang ada di sekitarnya. Sehingga pelibatan mereka dalam menghadapi ancaman nonmiliter di Sungai Bengawan Solo merupakan  bentuk  sishankamrata,  di  mana  hal  tersebut  bersifat  kesemestaan.  Pertahanan terhadap ancaman nonmiliter di Sungai Bengawan Solo juga bersifat kerakyatan karena untuk kepentingan masyarakat, yaitu keselamatan dan kesejahteraan mereka. Selain itu, pertahanan tersebut  juga  bersifat  kewilayahan,  yakni  dengan  memperhatikan  Sungai  Bengawan  Solo
sebagai bagian dari perairan pedalaman Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Dalam menghadapi ancaman nonmiliter tersebut, para pemangku kepentingan di Sungai Bengawan Solo, yakni Kementerian/Lembaga, menjadi komponen utamanya dan dibantu oleh kekuatan  bangsa  yang  lain,  yaitu  masyarakat.  Hal  ini  sesuai  dengan Buku  Putih  Pertahanan Indonesia (2015),  di  mana  Kementerian/Lembaga  merupakan  komponen  utama  dalam menghadapi ancaman nonmiliter dan dibantu oleh kekuatan bangsa yang lain.
Keikutsertaan  atau  peran  masyarakat  di  sekitar  sungai  Bengawan  Solo  dalam menghadapi  ancaman  nonmiliter  dapat  dibina  oleh  pemangkut  kepentingan  di  sungai Bengawan  Solo,  yang  meliputi  Badan  Perencanaan  Pembangunan,  Penelitian  dan Pengembangan  Daerah  (Bappeda),  Balai  Besar  Wilayah  Sungai  Bengawan  Solo  (BBWSBS), Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Lingkungan  Hidup,  Dinas  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral,  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Penataan  Ruang,  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa,  Perhutani,  Litbang  adalah Perangkat Daerah, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,  Dinas  Perhubungan,  Komunikasi  dan  Informatika,  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan Politik  (Kesbangpol),  Staf  Ahli  Bupati,  PDAM  (Perusahaan  Daerah  Air  Minum),  Perusahaan Listrik  Negara  (PLN),  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM),  Satpolair  (Satuan  Kepolisian Perairan), BPDB (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), serta  Basarnas (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan).

## 4. Simpulan
Sungai  Bengawan  Solo  merupakan  sungai  terpanjang  di  Pulau  Jawa.  Kota  Surakarta merupakan salah satu wilayah yang dialiri oleh sungai tersebut. Sungai Bengawan Solo pernah menjadi jalur masuknya perdagangan ke pulau Jawa sejak sebelum adanya kerajaan di  Kota Surakarta.
Sungai  Bengawan  Solo  merupakan  bagian  dari  perairan  pedalaman  Indonesia. Kesejahteraan  manusia  dan  ekosistem  sangat  bergantung  pada  perairan.  Namun  perairan pedalaman  masih  banyak  memperoleh  ancaman,  terutama  ancaman  nonmiliter.  Ancaman terbanyak di DAS Bengawan Solo meliputi bencana alam, perusakan lingkungan, dan konflik sosial.  Permasalahan  tersebut  merupakan  ancaman  nonmiliter  yang  nyata.  Namun  bukan berarti ancaman militer tidak akan terjadi.
Untuk  menghadapi  ancaman  tersebut,  diperlukan  suatu  strategi  pertahanan  perairan pedalaman dengan memanfaatkan para pemangku kepentingan terkait Sungai Bengawan Solo beserta  masyarakat  sekitar  agar  bersinergi  dalam  mengoptimalkan  kekuatannya.  Pemangku kepentingan di Sungai Bengawan Solo adalah Kementerian/Lembaga yang mengelola wilayah di  sekitar  sungai  tersebut.  Strategi  tersebut  sesuai  dengan  sishankamrata  yang  dianut  oleh Indonesia,  yakni  melibatkan  seluruh  kekuatan  bangsa,  mulai  dari  Kementerian/Lembaga hingga masyarakat yang merupakan kekuatan pertahanan nirmiliter.
Saat ini, Pulau Jawa merupakan center of gravity Indonesia karena Ibu Kota Jakarta berada di dalamnya. Sehingga sistem pertahanan dan keamanan negara masih terpusat di Pulau Jawa. Sejauh ini pembangunan infrastruktur yang terus menjadi perhatian utama di DAS Bengawan Solo  adalah  pembangunan  infrastruktur  pengendali  banjir  yang  menjadi  ancaman  utama  di sekitar sungai tersebut. Sungai Bengawan Solo memang tidak memiliki akses langsung dengan wilayah luar Indonesia karena tidak bermuara ke samudera atau laut lepas dan melalui atau berbatasan  langsung  dengan  negara  lain.  Dengan  demikian,  ancaman  militer  di  Sungai Bengawan  Solo  merupakan  ancaman  yang  belum  nyata.  Namun  ancaman  militer  juga berpotensi terjadi dengan adanya penyusupan serta penyerangan Pulau Jawa sebagai center of
gravity melalui sungai atau perairan pedalaman di Kota Surakarta.

## Referensi
Adi, Nugroho Kartiko. 2019. Peranan Sungai Kalimas Sebagai Sarana Transportasi Sungai Kota Surabaya Tahun 1900-1952. Avatara . 7 (1).
Alam, M. Purnama. 2023. Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir DAS Bengawan Solo
Belum Efektif, Ini Penyebabnya. Diperoleh dari Visi News: https://visi.news/pembangunan-infrastruktur-pengendali-banjir-das-bengawan-solo- belum-efektif-ini-penyebabnya/
Anwar,  Khaidir.  2015.  Hukum  Laut  Internasional  dalam  Perkembangan.  Bandar  Lampung:
Justice Publisher.
ASEAN Centre for Biodiversity. 2019. Inland Waters: ASEAN’s Most Threatened Ecosystems. Policy Brief Series 2019.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut. 2019. Tugas Pokok & Fungsi
BPBD. Diperoleh dari BPBD Kab. Tanah Laut: http://bpbd.tanahlautkab.go.id/halaman/detail/tugas-pokok--fungsi- bpbd#:~:text=Badan%20Penanggulangan%20Bencana%20Daerah%20merupakan,dan %20bertanggung%20jawab%20kepada%20Bupati.
Badan  Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta. 2019. Penataan Fungsi Badan Litbang Daerah dalam Perspektif UU No.11/2019 Tentang SINAS IPTEK. Diperoleh dari Bappelitbangda Kab. Purwakarta: https://bappelitbangda.purwakartakab.go.id/assets/upload/dokumen/4a60d6eedcc7a ed791d1cb772ac04545.pdf
Badan  Perencanaan  Pembangunan,  Penelitian,  dan  Pengembangan  Daerah  Provinsi  Jawa Tengah.  2019.  Sejarah  Singkat.  Diperoleh  dari  Bappeda  Provinsi  Jateng: https://bappeda.jatengprov.go.id/sejarah-singkat/
Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. 2019. Kota Surakarta dalam Angka 2019. Surakarta: BPS Kota Surakarta.
Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. 2023. Bantuan PUPR Peduli untuk Petugas Pompa
Banjir BBWSBS. Diperoleh dari BBWS Bengawan Solo: https://sda.pu.go.id/balai/bbwsbengawansolo/portal/index.php/2023/02/23/bantuan -pupr-peduli-untuk-petugas-pompa-banjir-bbwsbs/
_______. 2021. Database Informasi Sumber Daya Air Tahun 2021. Sukoharjo: Unit Data & Informasi BBWSBS.
_______. 2017. Sejarah Singkat. Diperoleh dari BBWS Bengawan Solo: https://sda.pu.go.id/balai/bbwsbengawansolo/portal/index.php/sejarah-singkat/
Desa  Peresak.  2020.  Lembaga  Swadaya  Masyarakat.  Diperoleh  dari  Desa  Peresak: http://peresak-narmada.desa.id/lembaga/detail/lembaga-swadaya-masyarakat- 5201032003
Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan  Pemerintah  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  2017.
Tugas Pokok dan Fungsi. Diperoleh dari Dishutbun Pemprov DIY: http://dishutbun.jogjaprov.go.id/profil/profils/TupoksiDishutbun
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta. 2022. Profil. Diperoleh dari Dispangtan Kota  Surakarta:  https://dispangtan.surakarta.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi/46- visi-dan-misi
Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat. 2023. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Diperoleh dari Diskominfo Jabar: https://opendata.jabarprov.go.id/id/organisasi/badan-
kesatuan-bangsa-dan-politik Dinas  Lingkungan  Hidup  Probolinggo.  2023.  Tugas  Pokok  dan  Fungsi.  Diperoleh  dari  DLH Probolinggo: https://dlh.probolinggokab.go.id/tugas-pokok-dan- fungsi/#:~:text=Dinas%20Lingkungan%20Hidup%20adalah%20merupakan,kepada%2 0Bupati%20melaui%20Sekretaris%20Daerah.
Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Provinsi  Kalimantan  Selatan.  2018.  Tugas  dan
Fungsi. Diperoleh dari Dinas PUPR Provinsi Kalsel: https://dinaspupr.kalselprov.go.id/page/tugas-dan-fungsi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu. 2021. Kedudukan, Tugas,
dan Fungsi. Diperoleh dari Dinas Pemasdes Kab. Kapuas Hulu: https://pemasdes.kapuashulukab.go.id/?page_id=399
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Jakarta.
2020.  Tugas  dan  Fungsi  Dinas  PPKUKM.  Diperoleh  dari  Dinas  PPKUKM  Jakarta: https://disppkukm.jakarta.go.id/profile/tugas-dan-fungsi
Direktorat  Jenderal  Pengendalian  Daerah  Aliran  Sungai  dan  Rehabilitasi  Hutan.  2022.  Balai Pengelola DAS. Diperoleh dari Ditjen PDASRH: http://pdashl.menlhk.go.id/
ECC.  2023.  PT  PLN  (Persero):  Tentang  Perusahaan.  Diperoleh  dari  ECC: https://ecc.co.id/company/site/view/188
Fulton,  William  B.  2014.  Vietnam  Studies:  Riverine  Operations  1966-1969 . Maryland:  Pickle Partners Publising.
Gischa, Serafica. 2022. Mengenal Ancaman Nonmiliter dan Bentuk-Bentuknya. Diperoleh dari Kompas:  https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/06/160000469/mengenal- ancaman-nonmiliter-dan-bentuk-bentuknya?page=all
Grau, L. W and Denniston, W. L. 2014. When a River Runs Through It: Riverine Operations in
Contemporary Conflict. Diperoleh dari Infantry Online:
https://www.benning.army.mil/infantry/magazine/issues/2014/Jul-Sep/pdfs/Grau.pdf Ius.  2021.  Fakta  Sungai  Mekong  dan  Negara-Negara  yang  Dilaluinya.  Diperoleh  dari  Detik: https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5645982/fakta-sungai-mekong-dan-negara- negara-yang-dilaluinya
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2014. Optimalisasi Sinergi dengan Positive Mental
Attitude (PMA). Diperoleh dari Kemenkeu RI:
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/5779/OPTIMALISASI-SINERGI- DENGAN-POSITIVE-MENTAL-ATTITUDE-PMA.html
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2015. Buku Putih Pertahanan Indonesia. Jakarta:
Kemhan RI.
Kepolisian  Resor  Buleleng.  2020.  Satuan  Polisi  Peraian  (Satpolair).  Diperoleh  dari  Polres Buleleng: https://resbuleleng.bali.polri.go.id/satuan-polisi-perairan-satpolair/ Lararenjana,  Edelweis.  2021.  Berikut  Kepanjangan  PDAM dan  Penjelasan  Lengkapnya,  Patut Diketahui.  Diperoleh  dari  Merdeka:  https://www.merdeka.com/jatim/berikut- kepanjangan-pdam-dan-penjelasan-lengkapnya-patut-diketahui-kln.html
Listiantoro,  C.  Yudi  &  S.  Andy  Cahyono.  2015.  Analisis  Peran  Para  Pihak  dalam  Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo Hulu. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan. 12 (3): 203-212.
Mahrool, F. 2020. Research Methodology: A Guide for a Literature Review . Munich: GRIN Verlag. Marcella, Paras. 2020. Peran Penting Integrasi Stakeholder dalam Pengelolaan DAS Bengawan
Solo. Diperoleh dari Konservasi DAS UGM:
https://konservasidas.fkt.ugm.ac.id/2020/06/18/peran-penting-integrasi-stakeholder-
dalam-pengelolaan-das-bengawan-solo/
Marwoto,  Bambang  Dwi.  2022.  Polisi  Merekonstruksi  Kasus  Penemuan  Mayat  di  Bengawan Solo.  Diperoleh  dari  Antara:  https://jateng.antaranews.com/berita/467081/polisi- rekonstruksi-kasus-penemuan-mayat-di-bengawan-solo
Nasrudin,  Ahmad.  2022.  Sinergi:  Definisi,  Pentingnya,  Jenisnya.  Diperoleh  dari  Cerdasco: https://cerdasco.com/sinergi/
Pangestu, Rika. 2022. Mengenal Sishankamrata, Ciri-Ciri dan Alasan Dibentuk. Diperoleh dari Detik:  https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5903509/mengenal-sishankamrata- ciri-ciri-dan-alasan-dibentuk
Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara.  2020.  Dinas  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral.
Diperoeh dari Pembak Kutai Kartanegara:
https://prokom.kukarkab.go.id/pemerintahan/dinas-energi-dan-sumber-daya-mineral Pemerintah  Kabupaten  Ngawi.  2022.  Dinas  Perhubungan,  Komunikasi  dan  Informatika. Diperoleh  dari  Pemkab  Ngawi:  https://ngawikab.go.id/dinas/dinas-perhubungan- komunikasi-dan-
informatika/#:~:text=Dinas%20Perhubungan%2C%20Komunikasi%20dan%20Inform atika%20mempunyai%20tugas%20melaksanakan%20urusan%20pemerintahan,lain% 20yang%20diberikan%20oleh%20Bupati.
Peraturan  Menteri  Pertahanan  Nomor  19  Tahun  2015  Tentang  Kebijakan  Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019.
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Strategi Pertahanan Negara.
Perhutani. 2022. Profil Perusahaan. Diperoleh dari Perhutani: https://www.perhutani.co.id/tentang-kami/profil-
perusahaan/#:~:text=Perhutani%20adalah%20Badan%20Usaha%20Milik,di%20pulau %20Jawa%20dan%20Madura.
Qothrunnada,  Kholida. 2021.  Pengertian  Ancaman  Militer  dan  Contoh  Bentuknya.  Diperoleh dari  Detik:  https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5764800/pengertian-ancaman- militer-dan-contoh-bentuknya
Rasyid,  Shani.  2020.  Menguak  Jejak  Sungai  Bengawan  Solo  Purba,  Banyak  Peninggalan Presejarah. Diperoleh dari Merdeka: https://www.merdeka.com/jateng/menguak-jejak- sungai-bengawan-solo-purba-banyak-peninggalan-prasejarah.html
Rowlands, Kevin. 2018. Riverine Warfare: Exploiting a Vital Maneuver Space. Naval War College Review. 71 (1): 53-70.
Rudanto, Antonius Galih. 2021. Antara “Sinergi”, “Sinergitas”, dan “Sinergisitas”. Diperoleh dari Kompas:  https://www.kompas.id/baca/opini/2021/07/24/antara-sinergi-sinergitas- dan-sinergisitas
Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara. 2021. Kedudukan Staf Ahli Bupati. Diperoleh dari Sekda Kab. Lampung Utara: https://setda.lampungutarakab.go.id/ahli/
Sekretaris  Kabinet  Republik  Indonesia.  2016.  Gantikan  Basarnas,  Presiden  Jokowi  Teken Perpres  Badan  Nasional  Pencarian  dan  Pertolongan.  Diperoleh  dari  Setkab  RI: https://web.archive.org/web/20161006035230/http://setkab.go.id/gantikan- basarnas-presiden-jokowi-teken-perpres-badan-nasional-pencarian-dan-pertolongan/ Setyaningrum,  Puspasari.  2022.  Profil  Kota  Surakarta.  Diperoleh  dari  Kompas: https://regional.kompas.com/read/2022/03/28/231212978/profil-kota- surakarta?page=all#
_______. 2022. Bengawan Solo, Sungai Terpanjang di Pulau Jawa yang Menjadi Inspirasi Gesang.
Diperoleh dari Kompas:
https://regional.kompas.com/read/2022/11/10/145825678/bengawan-solo-sungai- terpanjang-di-pulau-jawa-yang-menjadi-inspirasi-gesang?page=all Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D . Bandung: Alfabeta. Tim  Detik.com.  2021.  9  Fakta  Pencemaran  Parah  Bengawan  Solo,  Ikan  Teler  hingga  Murka Ganjar.  Diperoleh  dari  detikNews:  https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d- 5715945/9-fakta-pencemaran-parah-bengawan-solo-ikan-teler-hingga-murka-ganjar Viantiane Times. 2022. Four Mekong Countries Take Part in River Patrol. Diperoleh dari The Nation Thailand: https://www.nationthailand.com/world/asean/40021445
Zaida, Suci Nur Aini dan Nurhayati H. S. Arifin. 2010. Surakarta: Perkembangan Kota Sebagai Akibat Pengaruh Perubahan Sosial pada Bekas Ibukota Kerajaan di Jawa. Jurnal Lanskap Indonesia . 2 (2): 83-92.