## Peran  Struktur  Sosial  Masyarakat  Sekitar  Hutan  dalam  Pengelolaan  Hkm  di Kabupaten Sidenreng Rappang
Basran Nur Basir 1* , Muhammad Dassir 2 , Makkarennu 1
1 Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin
2 Laboratorium Pemanenan Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin *Email:accan123a@gmail.com
ABSTRACT: The social structure is a social construct that consists of the social elements that are related to each other functionally. The social structure is considered capable of keeping the forests and the welfare of the community through various roles performed by a person who occupies a certain position. This study examines the role of the social structure (stratification and differentiation) in relation to the management of community forests in the village of Betao Riase, Sidenreng Rappang District. The purpose of this research is to describe the role of the social structure in each phase of community forest management in the village Betao Riase. This study was conducted in May 2019 - January  2020  held  in  the  village  of  Betao  Riase,  District  Pitu  Riawa,  Sidenreng  Rappang.  The  process  of  data collection  is  done  by  conducting  interviews  with  30  samples  were  selected  by  purposive  sampling.  Data  from interviews and then analyzed by using descriptive analysis method. The results showed the determining factors of social  stratification  in  the  management  of  Community  Forest  in  Betao  Riase  determined  by  the  ability  of  the economy,  educational  ability,  power,  and honor.  As  for  the  role  undertaken  at  each  stage  of  the  management  of community  forests  in  the  form  of  aid  for  education  and  health,  support  of  administration,  funding  and  the  third contribution it is commonly done by people who occupy a high position and the person who occupies a position that is lower only provide manpower assistance. In the forest management of the society can be a social control for the preservation of forests and also playing a supporting role in terms of economic and material for the public welfare.
Keywords: Social Structure, Position, Role, Community Forestry, DOI:http:dx.doi.org/10.24259/jhm.v12i1.9210

## 1. PENDAHULUAN
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kehutanan  Republik  Indonesia  No.88  Tahun  2014,  Hutan Kemasyarakatan (HKm) hadir untuk memberdayakan masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat merupakan  salah  satu  cara  untuk  meningkatkan  peran  masyarakat  dalam  pengelolaan  hutan.  Tujuan pemberdayaan masyarakat setempat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar dapat memanfaatkan sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
Masyarakat  yang  tinggal  di  sekitar  hutan,  sesungguhnya  dapat  menjadi  pilar  bagi  terciptanya pengelolaan  hutan  lestari.  Perilaku  mereka  merupakan  komponen  krusial  dalam  mengelola  dan melestarikan hutan. Bentuk perilaku negatif masyarakat sekitar hutan mengarah pada pengeksploitasian dan pemanfaatan hutan yang berlebihan sehingga menyebabkan kerusakan hutan (Senoaji, 2011).
Masyarakat Indonesia yang tinggal disekitar hutan tersebar di berbagai daerah yang berbeda dengan budaya  yang  beragam.  Unsur-unsur  budaya  terdiri  atas  bahasa,  pengetahuan,  sosial,  peralatan  hidup, dan  teknologi,  sistem  mata  pencaharian,  religi  dan  kesenian.  Berbagai  keragaman  budayalah  yang
menyebabkan struktur sosial di Indonesia sangat beragam. Menurut Tangirerung (2018), struktur sosial merupakan suatu bangunan sosial yang terdiri dari unsur-unsur sosial yang saling berkaitan satu sama lain secara fungsional. Struktur sosial memiliki dua bentuk yaitu stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Menurut Aji (2015), Dari kedua pembeda manusia yang ada, stratifikasi sosiallah yang paling menonjol.
Terdapat  dua  unsur  utama  dalam  stratifikasi  sosial  yakni,  status  (kedudukan)  dan  peran.  Status menunjukkan posisi seseorang dalam masyarakat sedangkan peran merupakan tingkah laku seseorang yang memiliki kedudukan tertentu. Wahyuni (2014) mengemukakan bahwa Status atau kedudukan dalam kehidupan masyarakat terdapat tiga macam yaitu status yang digariskan ( ascribed status ), status yang di usahakan ( achieved status ) dan status yang diberikan ( assigned status ). Status (kedudukan) dan peran merupakan dua hal yang saling berkaitan, Bahkan dapat dikatakan status (kedudukan) adalah pembentuk dari struktur sosial.
Berdasarkan  penelitian  Susanti  (2011)  yang  mengkaji  tentang  struktur  sosial  di  Desa  Se’Seng Kecamatan  Bittuang  Kabupaten  Tana  Toraja.  mengemukakan  bahwa  struktur  sosial  berperan  dalam peningkatkan  kelestarian  hutan  dan  mampu  meningkatkan  kesejahteraan  melalui  berbagai  berbagai kebijakan  dan  bantuan    yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  dianggap  memiliki  kekuasaan,  Kehormatan ( prestise), hak  pendidikan dan kriteria  ekonomi  dalam  setiap tahap  pengelolaan hutan.  Sejalan  dengan penelitian  tersebut  Tangirerung  (2018)  mengemukakan  bahwa power,  prestise,  previllage, dan  kriteria ekonomi  merupakan  faktor  pembentuk  struktur  sosial  yang  utama.  Kedua  penelitian  tersebut menunjukkan  bahwa    kekuasaan ,  previllage (hak  khusus), prestise (kehormatan)  dan kriteria  ekonomi (kekayaan) menjadi faktor pembentuk struktur sosial utama dalam masyarakat. Selain itu, struktur sosial dapat berperan sebagai pengontrol dalam pengelolaan hutan agar tidak terjadi perusakan hutan.
Pemanfaatan  sumber  daya  hutan  tidak  dapat  dilepaskan  dari  masyarakat  sekitar  hutan.  Namun demikian pemanfaatan hutan seringkali berujung pada kerusakan hutan, hal ini dikarenakan masyarakat berusaha  mendapatkan  manfaat  sebesar-besarnya  tanpa  memikirkan  aspek  kelestarian  dari  hutan tersebut.  Pengeloaan  hutan  oleh  masyarakat  sebaiknya  dilakukan  dengan  memperhatikan  kelestarian namun  tetap  dapat  meningkatkan  perekonomian  masyarakat,  hal  tersebut  dapat  dicapai  dengan memanfaatkan  sistem  pengelolaan  hutan  seperti agroforestry , silvopastur, dan  berbagai  bentuk pengelolaan lainya.
Pengelolaan  hutan  di  Kabupaten  Sidenreng  Rappang  berupa agroforestry , silvopasture, dan pemanfaatan  jasa  lingkungan  seperti  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Bayau  (PLTB)  di  Desa  Mattirotasi. Sementara itu, saat ini pengelolaan hutan yang dilaksanakan di Desa Betao Riase yakni pola agroforestry dan  pemanenan  HHBK.  Namun,  sekitar  10  tahun  yang  lalu  terjadi  deforestrasi  yang  tinggi  pada  desa tersebut,  hal  ini  dikarenakan  penebangan  kayu  secara  ilegal  yang  menimbulkan  kerusakan  terhadap hutan  yang  ada  disana.  Akan  tetapi  beberapa  tahun  terakahir  ini  tingkat  kerusakan  hutan  sudah
mengalami  penurunan  dan  hutan  sudah  dikelola  untuk  meningkatkan  perekonomian  masyarakat setempat.
Berdasarkan  pernyataan  di  atas  maka  perlu  dilakukan  penelitian  untuk  melihat  bagaimana  peran struktur sosial dalam pengelolaan hutan di Desa Betao Riase sehingga pengelolaan hutan dapat berjalan dengan baik, tanpa harus merusak hutan itu sendiri.  Penelitian ini juga ingin melihat faktor struktur sosial yang paling berpengaruh dalam pengelolaan hutan di Desa Betao Riase.

## 2.     METODE PENELITIAN
2.1   Waktu dan Tempat penelitian
Penelitian  ini    dilaksanakan pada  bulan Mei  2019  hingga  bulan Januari  2020  di  Desa  Betao Riase,
Kecamatan  Pitu  Riawa,  Kabupaten  Sidenreng  Rappang,  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Pengambilan  data dimulai dari bulan September 2019 hinnga bulan Oktober 2019. Desa Betao Riase berada di Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang. Hutan yang berada di Desa Betao Riase merupakan hutan lindung yang kemudian di beri skim perhutanan sosial berupa Hutan Kemasyarakatan (HKm). Penetapan Desa Betao Riase sebagai tempat penelitian karena masih kurangnya penelitian mengenai peran struktur sosial dalam pengolahan hutan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada umumnya dan khususnya pada Desa Betao. Selain itu,  kemudahan akses menjadi salah satu pertimbangan memilih Desa Betao Riasa sebagai tempat penelitian
2.2 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  pendekatan  diagnostik  melalui  metode  RRA  PRA  ( Partisifatif Rular Appraisal ). Metode ini melakukan pengkajian terhadap kedaan desa yang melibatkan masyarakat desa  secara  partisifatif  dalam  pelaksanaan  suatu  kegiatan.  Teknik  PRA  yang  digunakan  adalah wawancara dengan masyarakat pengelola HKm dengan tujuan untuk mengambil data dan informasi yang dibutuhkan sebanyak  mungkin.  Wawancara  sendiri  merupakan teknik  pengumpulan data  dengan  tanya jawab yang dilakukan terhadap masyarakat serta narasumber lain yang dianggap memiliki peranan dan kedudukan dalam masyarakat.
2.3 Analisis Data
Hasil  dari  diskusi  dan  Wawancara  akan  di  analisis  dengan  metode  analisis  deskriftif  untuk menggambarkan  dan  melihat  bentuk  struktur  sosial  masyarakat  baik  status  (kedudukan)  dan  perannya dalam  pengelolaan  HKm  di  Desa  Betao  Riase,  Kecamatan  Pituriawa,  Kabupaten  Sidenreng  Rappang. Analisi deskriftif dilakukan pada setiap kedudukan (status) masyarakat yang ada dalam desa serta peran yang  mereka  lakukan  setelah  menempati  kedudukan  (status)  tersebut,  kemudian  akan  tergambarkan peran yang dilakukan setiap kedudukan (status) dalam setiap proses pengelolan hutan.

## 3.   HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Faktor Pembentuk Stratifikasi Sosial
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  masyarakat  setempat  didapatkan  empat  faktor  pembentuk stratifikasi  sosial  yakni  tingkat  pendidikan,  tingkat  ekonomi,  tingkat  kekuasaan  dan  politik  serta  tingkat kehormatan. Faktor pembentuk stratifikasi sosial dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Faktor Pembentuk Struktur Sosial
No. Strata Sosial Profesi Faktor Pembentuk Struktur Sosial 1 Bangsawan ( Puang, Iye’, Uwa, dan Ambo’ ) Kepala Desa Ekonomi  +  Pendidikan + Kehormatan + Kekuasaan dan Politik Ketua  Kelompok  Tani, Sekretaris, dan Bendahara 2 Masyarakat Biasa  Anggota Kelompok Tani Ekonomi
Masyarakat yang  menempati  kedudukan  yang tinggi  memiliki  faktor  pembentuk struktur sosial yakni ekonomi,  pendidikan,  kehormatan  serta  kekuasaan  dan  politik.  Semetara  masyarakat  biasa  hanya dibentuk  oleh  satu  faktor  sosial  yakni  faktor  ekonomi.  Pernyataan  tersebut  sejalan  dengan  pendapat Nursafitri (2017) dan Maunah (2015) bahwa ukuran atau kriteria yang biasa dipakai untuk menggolongkan masyarakat kedalam suatu pelapisan sosial yakni kekayaan, pendidikan, pekerjaan dan kehormatan.
3.2  Peran Struktur Sosial Masyarakat Sekitar Hutan Dalam Pengelolaan HKm di Desa Betao Riase
3.2.1 Struktur Organisasi
Pada  penyusunan  struktur  sosial  di  HKm  Betao  Riase  dilakukan  secara  musyawara  dengan masyarakat setempata. Seseorang yang menempati pengurus inti KTH dianggap mampu oleh masyarakat untuk  mengurus  KTH  dengan  baik.  Berdasrkan  hasil  wawancara  dengan  masyarakat  didapatkan beberapa  pertimbangan  mereka  memilih  pengurus  inti  KTH  meliputi  umur  seseorang,  pendidikan yang baik,dan ekonomi yang cukup. Adapun faktor-faktor yang membentuk struktur organisasi di Desa Betao Riase dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Kedudukan sosial masyarakat pada pengelolaan HKm
No Jabatan dalam Struktur Organisasi Kedudukan Sosial 1. Ketua Kelompok Lamerrang dan Botto Denge 1. Garis Keturunan Bangsawan ( Iye' dan Ambo ) 2. Kriteria Ekonomi 3. Politik 2. Ketua Kelompok Salo Cakke 1. Garis Keturunan Bangsawan (Puang) 2. Kriteria Pendidkan (Pendidkan Tinggi) S1 3. Kriteria Ekonomi
4. Politik 3 Ketua Kups Garis Keturunan 4 Ketua Blok 1. Tingkat Pendidikan 2. Garis Keturunan 5 Sekertaris dan Bendahara 1. Garis Keturunan 2. Tingkat Pendidikan 6 Anggota Kelompok atas Kriteria Ekonomi 7 Anggota Kelompok Bawah Kriteria Ekonomi (Rendah)

## 3.2.2  Perencanaan
Pada proses penyusunan ide RK-IUPHHK HKm di HKm Betao Riase melibatkan segala pihak mulai dari pengurus inti HKm dan anggota biasa kelompok tani dengan pendampingan dari dinas kehutanan. Namun, pada proses pembuatan RK-IUPHHK hanya dilakukan oleh pengurus inti kelompok tani, hal ini dikarenakan  pengetahuan  mengenai  penyusunan  RK-IUPHHK  hanya  diketahui  oleh  Pengurus  inti  KTH saja.  Selain  itu,  pemahaman  mengenai  penggunaan  teknologi  (Laptop)  untuk  membuat  RK-IUPHHK hanya  dikuasai  oleh  para  pengurus  inti  KTH,  Salah  satu  bagian  dari  perencanaan  adalah  penentuan wilayah  kelolah  setiap  anggota  kelompok.  Pada  HKm  Betao  Riase  ketua  KTH  memiliki  hak  untuk membagi  wilayah  Setiap  anggotanya  namun  dengan  berbagai  pertimbangan.  Pertimbangan  tersebut dapat  berupa  kepemilikan  lahan sebelumnya,  Adapun  peran struktur  sosial  pada  tahapan  perencanaan dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Status dan Peran Sosial dalam Perencanaan HKm
No Jabatan dalam Struktur Organisasi Peran Sosial
1
Ketua, Sekertaris dan Bendahara (Kekuasaan dan Politik + Prestise) 1. Berperan  dalam  administrasi  kelompok seperti, membuat RKU 2. Menentukan pembagian lokasi lahan HKm setiap anggota 2 Anggota Kelompok Memberikan usulan mengenai berbagai usaha yang  akan  dilakukan  dan  memasang  patok batas 3.2.3 Persiapan Lahan
Pada  pengelolaan  HKm  di  Desa  Betao  Riase  dilakukan  secara  sederhana  seperti mengamburkan  tanah,  pemagaran  areal  kelolah  dan  membersihkan  serasa.  Perbedaan  pengelolaan lahan pada pengurus inti KTH dan anggota biasa terdapat pada pemberian pupuk sebelum penanaman. Pengurus  inti  KTH  memberikan  pupuk  kompos  yang  mereka  beli,  sedangkan  anggota  biasa  karena keterbatasan  ekonomi  mereka  tidak  memberikan  pupuk.  Namun  terkadang  pengurus  inti  KTH  kadang memberikan sisa pupuk mereka kepada anggota lainya ataukah meminjamkan dana yang nantinya akan digunakan  untuk  membeli  pupuk.  Adapun  peran  struktur  sosial  pada  tahapan  persiapan  lahan  dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Status dan Peran Sosial dalam Persiapan lahan HKm
No Jabatan dalam Struktur Organisasi Peran Sosial 1 Ketua  Kelompok,  Sekertaris  dan Bendahara (Ekonomi+Kekuasaan dan Politik) 1. Berperan  dalam  memberikan  bantuan dana untuk pembelian pupuk 2. Menyiapkan  peralatan  yang  digunakan dalam persiapan lahan. 2 Ketua Blok (Kekuasaan dan Politik) Mengkoordinir Semua anggota kelompok dalam blok masing-masing 3 Anggota Kelompok Atas (Ekonomi Atas) 1. Mengerjakan lahan sendiri 2. Menyiapkan peralatan sendiri 4 Anggota Kelompok Bawah (Ekonomi Bawah) 1. Mengerjakan  lahan  milik  anggota  KTH yang lain dan lahan milik sendiri 2. Menyiapkan  peralatan  sendiri  dan meminjam alat kepada ketua atau anggota lainya
3.2.4  Jenis Tanaman dan Pola Tanam
Bibit yang didapatkan kedua kelompok tani berasal dari pengajuan proposal yang dilakukan oleh ketua kelompok tani beserta sekretaris dan bendaharanya. Sedangkan, anggota kelompok tani berperan untuk merawat  bibit  sebelum  ditanam,  seperti  menyiram  dan  menjaga  dari  gangguan  hewan  pengangu  dan hama.  Pola  tanam  yang  dilakukan adalah  multi kultur,  yaitu menanam  beberapa tanaman dalam  suatu lahan. Jarak tanam yang di gunakan bervariasi mulai dari 4 X 4 meter, 5 X 5 meter, 7 X 7 meter, 8 X 8 meter hingga 10 x 10 meter. Pengetahuan mengenai jarak tanam sebagian besar responden menjawab berasal  dari  pengetahuan  turun  temurun  yang  diwariskan  dari  nenek  moyang  mereka.  Adapun  peran struktur sosial pada tahapan jenis tanam dan pola tanam dapat ditinjau pada Tabel 5.
Tabel 5. Status dan Peran Sosial dalam Penentuan Jenis Tanaman dan Pola Tanam No Jabatan dalam Struktur Organisasi Peran Sosial 1 Ketua, Sekertaris dan Bendahara ( Ekonomi+Kekuasaan dan politikr+Prestise ) 1. Berperan  dalam  menyiapakn  bibit  yang akan  di  tanam  milik  melalui  pengusulan proposal. 2. Menetukan sendiri pola tanam. 2 Anggota Kelompok (Ekonomi) 1. Merawat bibit tanaman yang akan ditanam 2. Menentukan sendiri pola tanam.

## 3.2.5 Penanaman dan Pemeliharaan
Pada  tahapan  ini  Pengurus  inti  KTH  berperan  dalam  menentukan  waktu  tanam  yang  cocok  dan memberikan bantuan peralatan untuk menanam dan memanen hasil hutan. Penanaman tanaman di Desa Betao  Riase  dilaksanakan  pada  awal  musim  hujan  hal  ini  ditentukan  oleh  masing-masing  ketua  KTH. Menurut  Ketua  KTH  penanaman  di  awal  musim  hujan  dilakukan  agar  tanaman  yang  ditanam  tidak kekurangan  air.  Selain  itu,  pertimbangan  penanaman  bergantung  dengan  tanggal  baik  yang  dipercaya masyarakat setempat. Tindakan pemeliharaan yang dilakukan saat ini di HKm Betao Riase adalah berupa pembersihan  rumput  penggangu,  menghilangkan  benalu  yang  menempel  pada  pohon  durian  dan penyiraman serta pemupukan pada bibit tanaman yang baru ditanam. Adapun peran struktur sosial pada tahapan penanaman dan pemeliharaan dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Status dan Peran Sosial dalam penanaman dan pemeliharaan
No Jabatan dalam Struktur Organisasi Peran Sosial 1 Ketua, Sekertaris dan Bendahara (Ekonomi+Kekuasaan dan Politek+Prestise ) 1. Berperan  dalam  menentukan  waktu  tanam  yang cocok 2. Memberikan bantuan peralatan untuk menanam dan memelihara hasil hutan. 2 Anggota Kelompok Atas (Ekonomi atas) 1. Melakukan  penanaman  bibit  dan  pemeliharaan sendiri 2. Menggunakan peralatan sendiri 3 Anggota Kelompok Bawah (Ekonomi bawah) 1. Melakukan  penanaman  bibit  dan  pemeliharaan sendiri dan mengerjaakan anggota kelompok lainya 2. Menggunakan peralatan sendiri
3.2.6 Pemanenan
Pemanenan hasil hutan di HKm Betao Riase sampai saat ini hanya memanen dua jenis tanaman yaitu rotan dan durian. Rotan dan durian yang di panen saat ini adalah tanaman yang sudah ada sebelum HKm
ini  di  dirikan,  artinya  durian  yang  dipanen  saat  ini  adalah  durian  yang  ditanam  oleh  nenek  moyang mereka.  Beberapa  pengurus  inti  KTH  biasanya  tidak  memanen  langsung  hasil    hutan  mereka,  tetapi menggunakan jasa anggota kelompok lainya untuk memenangkan hasil hutan (durian dan rotan) mereka. Pengurus inti KTH pada tahapan ini membentuk suatu kebijakan mengenai jenis hasil hutan yang boleh dipanen  sehingga  daharapkan  dapat  menjaga  kelestarian  hutan.  Adapun  peran  struktur  sosial  pada tahapan pemanenan hasil hutan dapat ditinjau pada Tabel 7.
Tabel 7. Status dan Peran Sosial dalam Pemanenan
No Jabatan dalam Struktur Organisasi Peran Sosial 1 Ketua, Sekertaris dan Bendahara (Ekonomi+ Kekuasaan dan Politik + Prestise+Privilage ) 1. Berperan  dalam  menyiapkan  peralatan pemanenan hasil hutan 2. Membantu  dalam  memasarkan  hasil hutan anggota kelompok lainya. 3. Menentukan aturan sistem pemanenan 2 Anggota Kelompok Atas (Ekonomi Atas) 1. Memanen sendiri hasil hutan sendiri 2. Menyiapkan peralatan sendiri 3 Anggota Kelompok Bawah (Ekonomi Bawah) 1. Memanen sendiri hasil hutan sendiri dan Membantu  memanenkan  lahan  milik anggota lainya 2. Menggunakan  peralatan  sendiri  dan menggunakan alat anggota lainya
3.2.7 Pemasaran dan Bagi Hasil
Produk  HKm  yang  dihasilkan  di  HKm  Betao  Riase  berupa  durian  dan  rotan.  Hasil  panen  durian maupun  rotan  sebagian  besar  langsung  dijual  ke  pengepul.  Hal  ini  dikarenakan  masih  terbatasnya transportasi  serta  jarak  yang  jauh  dari  pasar,  sehingga  masyarakat  tidak  langsung  memasarkan  hasil panen  mereka    ke  pasar  tradisional  maupun  ke  kota.  Namun  terdapat  beberapa  anggota  KTH  yang langsung memasarkan hasil lahannya sendiri serta beberapa hasil dari anggota kelompok yang dia beli untuk  dipasarkan  langsung  kepasar  tradisional.  Hal  ini  dikarenakan  mereka  telah  memiliki  transportasi yang  memadai  untuk  membawa  hasil  hutannya.  Sistem  bagi  hasil  di  Betao  Riase  ditentukan  oleh masyarakat pemilik lahan (Strata atas) Namun sebagian besar menggunakan sistem 60:40, artinya 60% hasil hutan untuk pemilik lahan sisanya 40 % untuk buruh tani. Selain itu, terdapat sistem bagi hasil dalam kelompok tani khususnya pada Kelompok Tani Salo Cakke. Ketua KTH Salo cakke memiliki sistem bagi hasil dalam koperasi kelompok taninya yaitu 15 % dari hasil panen wajib diberikan ke koperasi.  Adapun peran struktur sosial pada tahapan pemasaran dan bagi hasil dapat dilihat pada Tabel 8.
Tabel 8. Status dan Peran Sosial dalam pemasaran dan bagi hasil No Jabatan dalam Struktur Organisasi Peran Sosial
1
Ketua,  Sekertaris,  Bendahara  dan Ketua Kups (Ekonomi+ Kekuasaan dan Politik + Prestise+Privilage ) 1. Berperan  dalam  memasarkan  hasil  hutan milik anggota lainya 2. Menentukan sistem  bagi  hasil  bagi  petani pemilik lahan yang dikerjakan lahanya. 2 Anggota Kelompok (Ekonomi) Memberikan  bantuan  fisik  atau  tenaga  kerja yaitu mengankut hasil hutan kepengepul. 3.3   Diferensiasi Sosial
Pada pengelolaan HKm di Betao Riase terdapat satu jenis diferensiasi sosial yaitu diferensiasi umur ( Age Differentiation ). Diferensiasi umur yang terbentuk di HKm Desa Betao Riase terbagi atas dua yaitu usia kerja produktif (25-49 tahun) dan angkatan kerja tua (≥50 tahun). Berbagai jenis diferensiasi sosial yang  lain  seperti  diferensiasi  etnis,  diferensiasi  pekerjaan,  diferensiasi  ras,  diferensiasi  kelamin  dan diferensiasi agama tidak terbentuk. Hal ini dikarenakan kedua diferensiasi yang lain sudah muncul di Desa Betao  Riase  sebelum  HKm  terbentuk  yakni  difrensiasi  kelamin  dan  pekerjaan,  setra  ketiga  diferensiasi yang lain tidak terbentuk karena bersifat homogen yakni diferensiasi agama, ras dan etnis.

## 4. KESIMPULAN
Struktur  sosial  yang  terbentuk  di  desa  betao  riasa  membentuk  peran  yang  sangat  bermanfaat dalam  terwujudnya  hutan  yang  lestari  dan  masyarakat  yang  sejahtera.  Hal  ini  tergambarkan  dari  hasil penelitian  bahwa  setiap  kedudukan yang  dibentuk  oleh  tingkat  ekonomi,  tingkat  pendidikan, kekuasaan dan politik serta kehormatan, memiliki perannya masing-masing dalam mendukung pembangunan HKm di Desa  Betao  Riase  dalam  setiap  tahapan  pengelolaanya.  Peran  tersebut  dapat  berupa  memberikan bantuan  pendidikan  dan  kesehatan,  bantuan  dana  atau  sumbangan,  bantuan  peralatan  dan  bantuan tenaga  kerja.  Pada  pengelolaan  HKm  di  Desa  Betao  Riase  hanya  terbentuk  satu  diferensiasi  yakni diferensiasi  umur.  Sedangkan untuk  diferensiasi  lainnya  tidak  muncul  karena sudah  terbentuk  sebelum adanya HKm dan disebabkan karena masyarakatnya bersifat homogen.

## DAFTAR PUSTAKA
Aji, R.H.S. 2015. Stratifikasi Sosial dan Kesadaran Sosial. Sosial dan Budaya Syari’1. Vol 2(1) Hal: 32-48 Skripsi Strata I. Jurusan Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
Maunah,Binti.  2015.  Stratifikasi  Sosial  Dan  Perjuangan  Kelas  Dalam  Perspektif  Sosiologi  Pendidikan. Ta’Allum. Vol. 3 No. 1
Mentri  Kehutanan  Republik  Indonesia.  2014.  Peraturan  Menteri  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang  Hutan Kemasyarkatan.
Nurfitriani. 2017. Stratifikasi Sosial di Desa Massaile  Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai. Fakultas ushuluddin, filsafat dan politik. Makassar
Senoaji,  G.  2011. Kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat  sekitar  hutan  lindung  bukit  daun  di  Bengkulu. Sosiohumaniora . Vol 13 Hal:1-17.
Susanti  P,K.  2011. Struktur  Sosial  Masyarakat  Sekitar  Hutan  di  Desa  Se’Seng  Kecamatan  Bittuang Kabupaten  Tana  Toraja Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Fakultas  Kehutanan.  Universitas Hasanuddin.
Tangirerung, L. 2018. Peran Struktur Sosial Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Rakyat Di Desa Poton  Kecamatan    Bonggakaradeng  Kabupaten  Tana  Toraja. Fakultas  Kehutanan  UNHAS.
Makassar
Wahyuni. 2014 . Sosiologi Bugis Makassar . Makassar : Alauddin University Press.