## JURNAL
SOSAINS

## JURNAL SOSIAL DAN SAINS
VOLUME 2 NOMOR 7 2022 P-ISSN 2774-7018, E-ISSN  2774-700X
PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA LAMBANG SARI
Khoiroon Nisaa 1 dan Nurul Hidayati 2
1,2 Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia Email : Choirnisaa@gmail.com 1 , nurul.hidayati@uinjkt.ac.id 2
Info Artikel : Diterima : 28 Juni 2022 Disetujui : 8 Juli 2022 Dipublikasikan : 15 Juli 2022 Kata Kunci: Peranan BUMDes, Pemberdayaan, Masyarakat Keywords: The role of
BUMDes, Empowerment, Community

## ABSTRAK
Latar  Belakang: BUMDes  (Badan  Usaha  Milik  Desa)  didirikan  sebagai  pendekatan baru  untuk  meningkatkan  perekonomian  desa,  berdasarkan  kebutuhan  dan  potensi desa.  BUMDes  sepenuhnya  dikelola  oleh  dan  untuk  desa  oleh  masyarakat  desa,  dari desa. Tujuan: Tujuan  dari  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  peranan  yang dilakukan  oleh  BUMDes  agar  dapat  melakukan  pemberdayaan  ditengah-tengah masyarakat desa dan membantu memecahkan masalah sosial dan lingkungan yang ada di desa. Metode: Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu sebuah penelitian  yang  dimaksud  untuk  mengungkapkan  sebuah  fakta  empiris  secara metodologi  dan  teori  sesuai  dengan  disiplin  ilmu  yang  ditekuni. Hasil: Hasil  dari penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  wawasan  kepada  masyarakat  mengenai BUMDes  dan  memperkuat  kelembagaan  yang  berada  di  Masyarakat  Desa  Lambang Sari. Kesimpulan: Peran  berdirinya  BUMDes  Lambang  Sari  sebagai  wadah komunitas  wirausaha  yang  ada  di  desa  menjadi  daya  tarik  tersendiri  bagi  para wirausahawan  muda  yang  berkomitmen  untuk  mengembangkan  ekonomi  desa  dan peduli terhadap desanya.

## ABSTRACT
Backround: BUMDes  (Village  Owned  Enterprises)  was  established  as  a  new approach  to  improve  the  village  economy,  based  on  the  needs  and  potential  of  the village. BUMDes are fully managed by and for the village by the village community, from the village. Purpose: The purpose of the study was to determine the role played by  BUMDes  in  order  to  empower  the  village  community  and  help  solve  social  and environmental  problems  in  the  village. Method: This  type  of  research  is  descriptive qualitative research, which is a research that is intended to reveal an empirical fact by methodology  and  theory  in  accordance  with  the  discipline  being  occupied. Results: The  results  of  this  study  are  expected  to  provide  insight  to  the  community  about BUMDes  and  strengthen  institutions  in  the  Village  Community  of  Lambang  Sari. Conclusion: The role of the establishment of BUMDes Lambang Sari as a forum for the  entrepreneurial  community  in  the  village  is  the  main  attraction  for  young entrepreneurs  who  are  committed  to  developing  the  village  economy  and  care  about their village.

## PENDAHULUAN
Lambang  Sari  merupakan  daerah  dari  hasil  pemekaran  dari  Desa  Lambang  Jaya pada  tahun  1983,  namun  ditetapkan  pada  tanggal  10  Oktober  1984.  Pemerintah  Desa Lambangsari  memiliki  Potensi  Wilayah,  Yaitu:  Kawasan  Perumahan  Mewah  (Grand Wisata dan Dukuh Bima), Pusat Perdagangan dan Jasa (Pertokoan), Pusat Wisata Kuliner (Café Work, Gelar Warung, Kedai-kedai), Wisata Alam (Danau Ciberem), dan Fasilitas Umum  yang  Lengkap  (Sarana  Ibadah,  Sekolah,  Rumah  Sakit,  Sarana  Olahraga,  Jalan Raya, Makam Umum, Lokasi TPSS dan Taman Desa.
Selain dari potensi yang dimiliki oleh Desa Lambang Sari, masyarakat desa banyak yang  belum  memiliki  pekerjaan  dan  masih  banyak  lagi.  Menyikapi  permasalahan  yang ada  dimasyarakat  dan  keadaan  masyarakat  di  Desa  Lambang  Sari  penulis  memiliki maksud dan tujuan dalam penelitian ini bahwa BUMDes sangat relevan untuk masyarakat di  Desa  Lambang  Sari.  Menurut  Wa  Ode  Reni  Beni Hasrianto  (2005:25)    Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMDes)  ini  adalah  sebuah  badan  usaha  yang  sebagian  besar  modalnya dimiliki  oleh  desa  melalui    secara  langsung  yang  berasal  dari  kekayaan  desa  kemudian dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain demi kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Pembentukan badan usaha milik desa ini salah satu dari upaya pemerintah  pusat  dalam  rangka  meningkatkan  peran  desa  untuk  ikut  serta  dalam meningkatkan perekonomian desa (Rahardjo & Ec, 2013) .
Menurut  Soerjono  Soekanto  &  Budi  Sulistyowati  (2013),  Peranan  adalah  suatu aspek  dinamis  kedudukan.  Seseorang  yang  melaksanakan  hak  dan  kewajiban  sesuai dengan  kedudukannya,  akan  menjalankan  suatu  peranan  dengan  baik.  Perbedaan  antara kedudukan  dan  peranan  adalah  kepentingan  ilmu  pengetahuan.  Keduanya  tidak  dapat dipisah-pisahkan karena bergantung pada satu sama yang lain dan sebaliknya. Tidak ada peranan  kedudukan  tanpa  kedudukan  peranan.  Seseorang  memiliki  macam-macam peranan  berasal  dari  pola-pola  pergaulan  dihidupnya.  Hal  ini  berarti  bahwa  peranan menentukan  apa  yang  diperbuatnya  bagi  masyarakat  serta  kesempatan-kesempatan  apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya (WELLA, 2022) . Menurut  Raharjo  Adisasmita  (2013:63)  Pembangunan  yang  berada  di  pedesaan memiliki peranan penting dalam konteks pembangunan nasional karena mencakup bagian terbesar  wilayah nasional. Sekitar  70%  penduduk  Indonesia  bertempat tinggal  di  daerah pedesaan.  oleh  karena  itu  pembangunan  masyarakat  pedesaan  harus  terus  ditingkatkan melalui pengembangan kemampuan sumberdaya manusia yang ada di pedesaan sehingga kreatifitas  dan  aktifitasnya  dapat  semakin  berkembang  serta  kesadaran  lingkungannya semakin  tinggi.  Saat  pembangunan  desa,  pemerintah  desa  beserta  masyarakat  memiliki kewajiban untuk menggali, dan mengelolah kekayaan alam tersebut .
Pemerintah desa memiliki peranan yang sangat berpengaruh terutama dalam upaya untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di  pedesaan,  yang  dilakukan  melalui  penyampaian  pesan-pesan  pembangunan, pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi  masyarakat.  Partisipasi  masyarakat  desa  untuk  meningkatkan  kegiatan pembangunan  di  daerah  pedesaan.  Pembangunan  pedesaan  diarahkan  untuk pembangunan desa yang bersangkutan dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan yang  dimiliki  untuk  meningkatkan  keterkaitan  pembangunan  antar  sektor  (perdagangan, pertanian  dan  industri)  antar  desa,  dan  memperkuat  pembangunan  nasional  secara menyeluruh.
Tujuan  dari  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  peranan  yang  dilakukan  oleh BUMDes  agar  dapat  melakukan  pemberdayaan  ditengah-tengah  masyarakat  desa  dan membantu memecahkan masalah sosial dan lingkungan yang ada di desa (SISKA, 2022) .
Volume 2, Nomor 7, Juli 2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  deskriptif  yaitu  sebuah  penelitian yang dimaksud untuk mengungkapkan sebuah fakta empiris secara metodologi dan teori sesuai  dengan  disiplin  ilmu  yang  ditekuni.  Lokasi  penelitian  yang  digunakan  adalah  di Desa  Lambang  Sari  Kecamatan  Tambun  Selatan  Kabupaten  Bekasi.  Peneliti  ingin mengetahui  bagaimana  peran  pemberdayaan  yang  dilakukan  BUMDes  kepada masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada yaitu air danau agar dapat menambah penghasilan keluarga mereka dan diri mereka sendiri.
Spesifikasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis,  yaitu menggambarkan  peranan Bumdes  Desa  Lambang  Sari dalam  pemberdayaan  masyarakat Desa  Lambang  Sari.  Sumber  data  dalam  penelitian  kualitatif  deskriptif  ialah  kata-kata, dan  tindakan,  selebihnya  adalah  data  tambahan  seperti  dokumen  dan  lain-lain.  Adapun sumber data terdiri dari:  Data primer yaitu data yang berlangsung dan dikumpulkan oleh peneliti  dari  sumber  pertamanya  (informan).  Yaitu  terdiri  dari  masyarakat  yang diberdayakan, dan Bumdes Desa Lambang Sari. Data sekunder yaitu data yang biasanya disusun dalam bentuk dokumen-dokumen.
Dalam  penelitian  kualitatif  deskriptif,  sumber  utama  (informasi)  dipilih,  dan mengutamakan  perspektif  emik,  artinya  mementingkan  pandangan  informan,  yakni bagaimana  memandang  dan  menafsirkan  dunia  dari  pendiriannya.  Peneliti  tidak  bisa memaksakan kehendak untuk  mendapatkan data yang di inginkan. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun data yang dikumpulkan  dalam  penelitian ini,  kemudian  di  analisis  secara  deskriptif  dan  di analisis secara kualitatif. Selanjutnya untuk  mendukung analisa hasil penelitian tersebut, penulis berpedoman  pada  Babbie  (1979)  mengatakan  bahwa:  Analisa  data  dalam  penelitian lapangan  dilakukan  secara  jalin  menjalin  dengan  berdasarkan  pada  proses  pengamatan. Berusaha menentukan kesamaan dan perbedaan dengan gejala-gejala sosial yang diamati.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa banyak memiliki potensi yang dapat  dikembangkan, sumber daya alam yang masih terjaga, sumber daya manusia yang banyak dapat melakukan pemberdayaan yaitu pemberdayaan  berbasis  ekonomi  dipedesaan  sebenarnya  sudah  lama  dijalankan  oleh pemerintah, namun tingkat keberhasilannya belum tercapai secara optimal (Fajira, 2020) . Desa Lambang Sari merupakan desa yang berada di daerah pinggiran kota karena proses transisi  dari  daerah  pedesaan  menjadi  daerah  perkotaan.  Sebelum  adanya  transisi  dan urbanisasi akibat dari adanya pengembang yang masuk yaitu Perumahan Grand Wisata. Desa  Lambang  Sari  memiliki  banyak  lahan  pertanian,  lahan  kosong  untuk  perkebunan masih tergolong banyak, pohon-pohon masih lebat, air disungai-sungai mengalir dengan jernih,  anak-anak  banyak  yang  bermain  disawah  hingga  petang  tiba,  40%  para  petani menggantungkan hidupnya dari sawah yang mereka miliki.
Masyarakat  desa  masih  memegang  nilai  kebudayaan  ketika  panen  padi  tiba. Berkembangnya  zaman  banyak  pola  perubahan  yang  dialami  oleh  desa  mulai  dari komunikasi,  pola  konsumsi,  pola  memakai  pakaian,  lahan  pertanian  yang  banyak dibangun  pertokoan,  pohon-pohon  tidak  sedikit  yang  ditebang  untuk  membuat  rumah kontrakan, sungai-sungai yang mulai kering, anak-anak banyak bermain gadget dan game online,  dan  juga  banyak  masyarakat  yang  tidak  memiliki  pekerjaan  akibat  dirumahkan karena  dengan  kondisi  saat  ini  yang  sedang  pandemi  Covid-19.  Sebagian  besar masyarakat  yang  berada  di  Desa  Lambang  Sari  bekerja  sebagai  karyawan  swasta,
pedagang,  PNS,  dan  lain  sebagainya.  Namun  hal  ini  tidak  berlaku  bagi  masyarakat perantauan yang kesulitan mencari lapangan pekerjaan.
Penjelasan  dalam  Undang-undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa,  dijelaskan bahwa  Pemerintah  Desa  dan  masyarakat  desa  bersama-sama  melaksakan  pendekatan untuk „membangun desa‟ dan „desa membangun‟ dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan potensi alam yang dimiliki oleh desa dan sumber daya alam desa yang ada demi  tercapainya  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  desa  dan  kualitas  hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar,  pembangunan  sarana  dan  prasarana,  pengembangan  potensi  ekonomi  lokal  yang dimiliki  oleh  desa,  serta  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  secara berkelanjutan. Desa adalah tempat  bagi perekonomian suatu negara.
Salah  satu  sarana  infrastruktur  yang  berada  di  desa  bernama  Bumdes.  Dahulu masyarakat  desa  mengenal  BUMDes  sebagai  koperasi  unit  desa  (KUD)  atau  simpanan desa.  Dalam  hal  penggerak  ekonomi  didesa  koperasi  sangat  diandalkan  namun  pada kenyataannya  belum  mampu  diandalkan  dan  masih  memperihatinkan  (kurang  sehat) (Anwar,  Goso,  &  Adil,  2017) .  Tidak  efektifnya  KUD  disebabkan  oleh  bayak  faktor, diantaranya adalah kelemahan manajemen, kelemahan sumberdaya manusia, keterbatasan akses pendanaan dan modal, kurang mampu menembus pasar. Setelah terjadi perubahan nama dari koperasi desa menjadi BUMDes.
BUMDes  adalah  badan  usaha  lembaga  milik  desa  yang  dibangun,  dikelola  dan dikembangkan  oleh  masyarakat  dan  pemerintah  desa  agar  dapat  memperkuat perekonomian  desa  dan  dibentuk  berdasarkan  kebutuhan  dan  potensi  desa.  Di  Desa Lambang  Sari  BUMDES  didirikan  sejak  2019  ketika  berdirinya  BUMDes  kepala  desa dan  banyak  pihak  melakukan  rapat  kemudian  terbentuklah  bumdes  walaupun  banyak rintangan  dan  hambatan.  Bumdes  dikelola  oleh  para  perangkat  desa  petinggi  seperti kepala direktur, sekretaris, bendahara, tentunya para anggota. Latar Belakang berdirinya BUMDes  Lambang  Sari  adalah  melihat  adanya  peluang  pasar  dalam  hal  produk  air kemasan isi ulang karena di Desa Lambangsari terdapat dua titik Sumur Air Bersih (SAB) dari program 'Kotaku' melalui program SAB dengan jumlah lima SAB.
Hal ini diperkuat dari wawancara kepada kepala direktur: "Pertama kami  melihat adanya potensi seperti air ini kita punya lima sumur air bersih dari program Kotaku para RW  03  dan  04  yang  memang  airnya  sudah  masuk  kategori  air  mineral  bersih,  dan memang  peluang  pasarnya  juga  lebih  dibutuhkan  karena  air  adalah  kebutuhan  pokok, Unit Usaha Air kemasan isi ulang (RO) adalah Ketersediaan air bersih untuk masyarakat dan  bekerja  sama  dengan  perusahan  diwilayah  desa  lambing  sari  saat  ini  yang  sudah bekerja sama yaitu Rest Area KM19,PT TRISTAR dan usaha kecil yang ada di wilayah Desa Lambang Sari”.
Peran  berdirinya  BUMDes  Lambang  Sari  sebagai  wadah  komunitas  wirausaha yang  ada  di  desa  menjadi  daya  tarik  tersendiri  bagi  para  wirausahawan  muda  yang berkomitmen  untuk  mengembangkan  ekonomi  desa  dan  peduli  terhadap  desanya. Perubahan  dan  kencenderungan  yang  terjadi  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  melalui Bumdes  ini  tidak  hanya  mementingkan  hasil  yang  akan  dicapai  seperti  dalam  buku Olanrewaju  dan  Chukwudi  tahun  2017  “community  development,  human  resource development,  technology  transfer  and  self-reliance,  economic  development  and behavioral  changes  namun  agar  dapat  meningkatkan  kemampuan  sumber  daya manusianya  juga  dapat  memberdayakan  terhadap  masyarakat  agar  dapat  belajar,  dan mengasah  keterampilan  masyarakat  dengan  mengajak  masyarakat  dalam  mendirikan BUMDes serta penempatkan mereka pada kepengurusan BUMDes.
Selain  melihat  peluang  pasar,  BUMDes  berdiri  karena  ingin  meberdayakan masyarakat  yang  belum  memiliki  pekerjaan,  memperkuat  kelembagaan  yang  ada
Volume 2, Nomor 7, Juli 2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
dimasyarakat  Desa  Lambang  Sari.  Hal  ini  sejalan  dengan  Widanti,  mengatakan  bahwa pemberdayaan  masyarakat  adalah  upaya  untuk  mempersiapkan  masyarakat  dalam kegiatan  memperkuat  kelembagaan  masyarakat  agar  mampu  mewujudkan  kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Untuk itu,  pemberdayaan  masyarakat  adalah  upaya  meningkatkan  harkat  dan  martabat  lapisan masyarakat  yang  saat  ini  dalam  kondisi  tidak  mampu  melepaskan  diri  dari  perangkap kemiskinan dan keterbelakangan (Widanti, 2020) .
Gambar 1. perubahan sosial yang terjadi dimasyarakat
Upaya  untuk  mendorong  pembangunan  ditingkat  desa,  pemerintah  memberikan kewenangan  kepada  pemerintah  desa  untuk  mengelola  daerahnya  secara  mandiri,  salah satunya adalah melalui lembaga ekonomi yang berada ditingkat desa yakni Badan Usaha Milik Desa (Budiono, 2015) . Lembaga berbasis ekonomi ini menjadi salah satu program yang dijalankan desa sebagai sarana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Peranan  BUMDES  sebagai  instrumen  penguatan  otonomi  desa  dan  juga  sebagai instrumen  kesejahteraan  masyarakat.  BUMDES  sebagai  instrumen  otonomi  desa maksudnya  adalah  untuk  mendorong  pemerintah  desa  dalam  mengembangkan  potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa (Pradesyah & Albara, 2018) . Dari  hasil  wawancara  oleh  sekretaris  bumdes  mengatakan  bahwa:  “BUMDes Lambang  Sari  Sukses  sedang  menjalankan  peran  sebagai  pengembangan  potensi masyarakat  yang  menciptakan  suasana  atau  iklim  yang  memungkinkan  potensi masyarakat berkembang, seperti 4 sektor usaha yaitu: air minum isi ulang, pengisian gas elpiji, menyewakan ruko dan aula, serta olahan makanan. BUMDes Lambang Sari Sukses juga  sedang  memperkuat  potensi  yang  ada  di  masyarakat,  seperti  memperkuat pengelolaan air minum isi ulang, dan pengisian gas elpiji. BUMDes Lambang Sari Sukses mempunyai  peran  memperdayakan  masyarakat,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  sedikit  demi
sedikit masyarakat yang terlibat didalam pengelolaan air minum isi ulang dan pengisian gas elpiji yang bergerak di BUMDes (Akhyadi, 2015) .
Gambar 2. Tahap-tahap Peranan yang dilakukan BUMDEs dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.
Pemberdayaan  masyarakat  khususnya  di  era  globalisasi  mendapatkan  tantangan yang  cukup  besar.  Tantangan  ini  terlihat  dari  ketidakstabilan  ekologi  manusia  maupun lingkungan,  ekonomi,  politik,  social  &  kultural  yang  tampak  nyata  dalam  pelanggaran HAM, degradasi lingkungan, eksploitasi ekonomi & politik (Berutu, Nasution, & Kadir, 2019) .  Menurut  Kaswan  &  Ade  Sadikin  (2014:  1)  mengemukakan  bahwa  “faktor  yang menjadi  penyebab  tingginya  angka  pengangguran  diantaranya  adalah  ketidaksesuaian antara  hasil  yang  dicapai  antara  Pendidikan  dengan  lapangan  kerja,  ketidakseimbangan permintaan dan penawaran serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihasilkan masih rendah”.
Membangun kekuatan ekonomi desa hanya bisa dilakukan dengan mensejahterakan masyarakat  melalui  program  pemberdayaan  dan  kemandirian  masyarakat  dalam kehidupan ekonominya (Jacobs, Olanrewaju, & Chukwudi, 2017) . Tujuan pembangunan dalam mengembangkan otonomi asli desa adalah dengan mengembangkan prakarsa dari dalam  (inward  looking)  dan  menumbuhkan  kekuatan-kekuatan  baru  masyarakat (Haeruddin, 2015) . Pada hakikatnya masyarakat dapat berkembang sesuai dengan potensi
Volume 2, Nomor 7, Juli 2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
yang  dimilikinya.  Usaha  pemberdayaan  masyarakat  mensyaratkan  keterlibatan masyarakat  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan  maupun  pada  saat  monitoring  dan evaluasi.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  menjadi  subjek  proses  perencanaan  dan  mampu berkembang secara mandiri, keberlanjutan sebagai unit sosial maupun unit ekonomi yang otonom.
Walaupun masih terbilang baru didirikan dan masih terus bergerak, BUMDes Desa Lambang  Sari  sedikit  demi  sedikit  mampu  meningkatkan  perekonomian  mereka, sehingga  taraf  kesejahteraan  hidup.  Pernyataan  tersebut  sesuai  dengan  Sumodiningrat yang  menyatakan  bahwa  pemberdayaan  masyarakat  bertalian  erat  dengan  upaya penanggulangan masalah-masalah pembangunan, seperti pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan (Tama & Yanuardi, 2013) . Dalam pemberdayaan masyarakat melalui badan usaha  milik  sangat  tidak  banyak  masyarakat  yang  memanfaatkan  air  sumur  dengan keahlian  yang  dimiliki.  Saat  mempromosikan  Bumdess  Lambang  Sari  menggunakan media  sosial  seperti  instagram,  portal  media  yang  dimiliki  oleh  desa,  bekerja  sama dengan aplikasi shopee.
Hambatan yang dilalui ketika BUMDEs  berdiri adalah ketika melakukan perizinan sedikit  memakan  waktu  yang  relatif  cukup  lama.  Upaya  memberdayakan  masyarakat tersebut  harus  dilakukan  melalui  pengembangan  keanggotaan  usaha  dan  masyarakat, potensi masyarakat, memperkuat potensi yang dimiliki dan memberdayakan masyarakat serta penanggulangan pengangguran (Rifa‟i, 2013) .

## KESIMPULAN
Peran  berdirinya  BUMDes  Lambang  Sari  sebagai  wadah  komunitas  wirausaha yang  ada  di  desa  menjadi  daya  tarik  tersendiri  bagi  para  wirausahawan  muda  yang berkomitmen  untuk  mengembangkan  ekonomi  desa  dan  peduli  terhadap  desanya. Perubahan  dan  kencenderungan  yang  terjadi  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  melalui Bumdes  ini  tidak  hanya  mementingkan  hasil  yang  akan  dicapai  seperti  dalam  buku Olanrewaju  dan  Chukwudi  tahun  2017.  Untuk  itu,  pemberdayaan  masyarakat  adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang saat ini dalam kondisi tidak  mampu  melepaskan diri dari perangkap  kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata  lain,  pemberdayaan  adalah  upaya  memampukan  dan  memandirikan  masyarakat (Sianipar,  Yudoko,  Adhiutama,  &  Dowaki,  2013) .  Dalam  tujuan  pembangunan mengembangkan otonomi asli desa adalah dengan mengembangkan prakarsa dari dalam (inward  looking)  dan  menumbuhkan  kekuatan-kekuatan  baru  masyarakat.  Pada hakikatnya masyarakat dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

## BIBLIOGRAFI
Akhyadi,  K.  A . (2015).  Social  Entrepreneurship  Mengubah  Masalah  Sosial  Menjadi Peluang Usaha. Bandung: Alfabeta . Anwar,  Suhardi M.,  Goso,  Goso,  &  Adil,  Adil . (2017). KKN-PPM  Penguatan Ekonomi Desa  melalui  BUMDES  di  Desa  Poreang  Kecamatan  Tana  Lili  Kabupaten  Luwu Utara Sulawesi Selatan. RESONA: Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat , 1 (1).
Berutu, Budi Rasmianto, Nasution, M. Arif, & Kadir, Abdul . (2019). Peran Badan Usaha Milik  Desa  (BUMDes)  Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Mungkur Kecamatan  Siempat  Rube  Kabupaten  Pakpak  Bharat. Strukturasi:  Jurnal  Ilmiah Magister Administrasi Publik , 1 (1), 1–10. Budiono, Puguh . (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro  (Studi  di  Desa  Ngringinrejo  Kecamatan  Kalitidu  Dan  Desa
Volume 2, Nomor 7, Juli 2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
Kedungprimpen Kecamatan Kanor). Jurnal Politik Muda , 4 (1), 116–125. Fajira,  Dini .  (2020). Pemberdayaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Sebagai Penggerak Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Wisata Denai Lama Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang) . Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Haeruddin,  Haeruddin . (2015).  Keberadaan  Kawasan  Agropolitan  Belajen  terhadap Ekonomi Daerah di Kabupaten Enrekang. Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi , 5 (1), 56–65. Jacobs, I. A., Olanrewaju, T. O., & Chukwudi, P. O . (2017). Comparative Assessment of Rural  Development  Programs  of  Selected  NGOs  in  Plateau  State,  North-Central,
Nigeria. Journal of Rural Social Sciences , 32 (1), 4. Pradesyah,  Riyan,  &  Albara,  Albara .  (2018).  Pengelolaan  Potensi  Badan  Usaha  Milik Desa  (Bumdes)  Berbasis  Syariah  Di  Desa  Rambung  Sialang  Hulu  Kecamatan  Sei Rampah  Kabupaten  Serdang  Bedagai  Sumatera  Utara. Jurnal  Prodikmas  Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat , 2 (2). Rahardjo,  Adisasmita,  &  Ec,  M . (2013).  Pembangunan  Perdesaan. Pendekatan Partisipatif,  Tipologi,  Strategi,  Konsep  Desa  Pusat  Pertumbuhan,  Graha  Ilmu, Yogyakarta .
Rifa’i,  Bachtiar . (2013).  Efektivitas  Pemberdayaan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah (UMKM)  Krupuk  Ikan  dalam  Program  Pengembangan  Labsite  Pemberdayaan Masyarakat  Desa  Kedung  Rejo  Kecamatan  Jabon  Kabupaten  Sidoarjo. Sumber , 100 (100), 2–59.
Sianipar, Corinthias Pamatang Morgana, Yudoko, Gatot, Adhiutama, Akbar, & Dowaki, Kiyoshi . (2013).  Community  empowerment  through  appropriate  technology: Sustaining  the  sustainable  development. Procedia  Environmental  Sciences , 17 , 1007–1016.
SISKA,  MARDIANA .  (2022). Peran  Badan  Usaha  Milik  Tiyuh  (Bumt)  Dalam Pemberdayaan  Perekonomian  Masyarakat  Menurut  Perspektif  Ekonomi  Islam (Studi  Pada  BUMT  Marga  Makmur  Di  Tiyuh  Marga  Kencana  Kecamatan  Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat) . UIN Raden Intan Lampung. Tama,  Dantika  Ovi  Era,  &  Yanuardi,  M.  Si .  (2013).  Dampak  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  Bagi  Kesejahteraan  Masyarakat  Di  Desa  Karangrejek  Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta , 1–28.
WELLA, A. Y. U. DIAH SAFITRI . (2022). Peran Majelis Taklim Dalam Pemberdayaan Masyarakat  Islam  Melalui  Forum  Silaturahmi  Masyarakat  Desa  Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan . Uin Raden Intan Lampung. Widanti,  Ni  Putu  Tirka . (2020).  Model  kebijakan  pemberdayaan  perempuan  di  Bali. Model Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Di Bali , 29–52.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.