## Reformasi Birokrasi Publik Dalam Perspektif Good Governance

## Rakhmat
Guru Besar Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar
Abstract: Bureaucracy  reform  meant  as  a  reform  process  through  system transformation  of  bureaucracy  governance.  It  was  intended  to  create  the  public services  more  efficient  and  professional.  Furthermore,  bureaucracy  reform  strategy was directed to endorse the better changes of system, structure, culture, and human resources,  especially  the  mindset  of  whole  public  officials  in  any  kind  government level. Citizen trust in government has been declining for more than several years now, public accountability has been proposed as a way to repair bureaucracy performance in order to create good governance in the frame of public administration reform. Keywords: Bureaucracy Reform, Good Governance
Abstrak: Reformasi  birokrasi  dimaksudkan  sebagai  proses  pembaharuan  melalui transformasi sistem atau tatanan birokrasi ke arah yang lebih efisien dan profesional. Lebih lanjut, strategi dan pendekatan reformasi birokrasi pemerintah diarahkan pada dimensi  sistem,  struktur,  kultur,  dan  sumber  daya  manusia,  terutama  perubahan mindset  dari  seluruh  aparatur  pemerintah  dalam  berbagai  level  pemerintahan. Akuntabilitas  publik  sebagai  salah  satu  prinsip  utama  dalam  menciptakan  Good Governance  merupakan  suatu  determinan  penting  dalam  memperbaiki  kinerja pengelolaan birokrasi pemerintah dalam kerangka reformasi administrasi publik. Kata Kunci: Reformasi Birokrasi, Good Governance.

## Pendahuluan
Setidaknya,  tuntutan  era  reformasi  dan  globalisasi  membuat  dunia  birokrasi pemerintahan  tidak  bisa  berdiam  diri  secara  statis  dalam  menghadapi  berbagai tantangan  dan  gejolak  lingkungan  yang  semakin  dinamis.  Dunia  publik  yang  kita hadapi  saat  ini  adalah  sebuah  kondisi  yang  makin  komplementer  yang  berjalan begitu  cepat  seiring  dengan  pergeseran  paradigma  birokrasi  publik  dewasa  ini. Kecepatan  merespons  kebutuhan  publik  serta  menciptakan  inovasi  dalam pengelolaan birokrasi membutuhkan daya dukung infrastruktur administrasi publik dan sumber daya manusia aparatur yang handal dan profesional.
Sistem  administrasi  publik  di  Indonesia  saat  ini  masih  menghadapi permasalahan  yang  sangat  mendasar.  Struktur  birokrasi,  norma,  nilai  dan  regulasi yang ada sekarang masih berorientasi pada pemenuhan kepentingan penguasa dan belum  pada  pemenuhan  hak  sipil  warga  negara.  Faktor  lain  yang  menjadi  masalah adalah  begitu  sulitnya  melakukan  reformasi  pelayanan  publik.  Kondisi  ini  terkait dengan  perilaku  dan  kompetensi  aparatur  birokrasi.  Selain  itu  belum  optimalnya pemberantasan  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  dalam  dunia  birokrasi  publik. Permasalahan ini terkait dengan faktor sistem, struktur, dan kultur birokrasi (Knott, 1987 dan Thoha, 2003).
Pembangunan sektor publik dewasa ini, diarahkan untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan  yang  mampu  mengelola  pemerintahan  negara  dan  pembangunan bangsa  secara  efisien,  efektif,  dan  akuntabel.  Salah  satu  cara  ciri  pemerintahan masa depan adalah memiliki akuntabilitas publik dan transparansi dalam pemecahan
berbagai permasalahan pemerintahan yang semakin kompleks dan dinamis sebagai akibat dari perkembangan lingkungan strategis.
Prinsip  akuntabilitas  publik  dan  transparansi  merupakan  landasan  utama  bagi penciptaan  tata  pemerintahan  yang  baik.  Prinsip  ini  diperlukan  karena  birokrasi pemerintahan harus mempertanggung jawabkan tindakan dan kebijakannya kepada publik.  Akuntabilitas  publik  sebagai  salah  satu  prinsip  utama  dalam  menciptakan tata  pemerintahan  yang  baik  ( Good  Governance )  merupakan  suatu  determinan penting  dalam  memperbaiki  kinerja  pengelolaan  birokrasi  pemerintah  dalam kerangka reformasi administrasi publik (Rakhmat, 2004).

## Reformasi Birokrasi Publik
Secara  realitas,  organisasi  birokrasi  mengalami  perubahan  dalam  kerangka mencapai  sebuah  misi,  bukan  saja  karena  lingkungan  dimana  organisasi  itu  juga berada  dan  mengalami  perubahan,  tetapi  juga  tujuan  dari  organisasi  itu  juga mengalami  perubahan.  Fenomena  perkembangan  organisasi  publik  sekarang  ini sejalan  dengan  kemajuan  paradigma  dan  teori  organisasi  modern  (Weber,  1947; Denhart,  1984;  dan  Robbins,  1995).  Salah  satu  asumsi  dasar  yang  dikembangkan dalam  pandangan  ini  bahwa  organisasi  itu  merupakan suatu institusi yang  rasional untuk  mencapai  suatu  tujuan.  Eksistensi  organisasi  birokrasi  yang  rasional  dapat dicapai dengan baik melalui suatu aturan yang jelas dan otoritas yang formal.
Secara  konseptual  istilah  birokrasi  pertama  kali  diperkenalkan  oleh  Albrow (1990). Pandangan ini menjelaskan adanya hirarki berbagai jabatan dalam organisasi yang  meliputi  titelatur,  tingkatan,  posisi  keuangan,  biaya  administrasi  publik,  dan hubungan antara birokrasi dengan penyelenggara pemerintahan lainnya. Selain itu, kajian  dan  analisis  tentang  birokrasi  yang  terus  dilakukan  para  ahli  dari  berbagai latar  belakang  pendidikan  dan  kepentingan.  Salah  satu  pemikiran  yang  paling terkenal terkait dengan konsep birokrasi adalah pandangan Weber (1947) mengenai tipe ideal birokrasi yang dibangun diatas dasar domain legal-rational authority. Pemikiran Weber menjelaskan bahwa birokrasi sebagai suatu tatanan hubungan sosial  dimana  individu  memiliki  tugas  dan  fungsi  secara  spesifik  dalam  suatu organisasi. Tingkah laku manusia didasarkan pada seperangkat norma dan nilai yang merupakan  sesuatu  yang  esensial  dalam  kehidupan  organisasi.  Regulasi  ini  yang disebut  sebagai  sebuah  sistem  atau  tatanan  organisasi.  Konsepsi  birokrasi  yang terkenal  dari Weberian  Bureaucracy adalah  birokrasi  yang  rasional  dengan karakteristik sebagai berikut: ( a ) clearly defined devision of labour, ( b ) an impersonal authority  structure, ( c ) a  hirarcy  of  offices, ( d ) dependence  of  formal  rules, ( e ) employment based on merit, ( f ) the availability of a career and the distinct separation of members organizational and personal lives (Weber dalam Shafritz, 1997).
Dalam perspektif misi organisasi, birokrasi dapat dibedakan dalam tiga kategori, yaitu  birokrasi  pemerintahan  umum,  birokrasi  pembangunan  dan  birokrasi pelayanan.  Birokrasi  pemerintahan  umum  dimaksudkan  sebagai  rangkaian organisasi  pemerintahan  yang  menjalankan  tugas-tugas  pemerintahan  umum termasuk  memelihara  ketertiban  dan  keamanan.  Birokrasi  pembangunan,  yaitu organisasi  pemerintahan  yang  menjalankan  salah  satu  bidang  atau  sektor,  guna mencapai  tujuan  pembangunan.  Birokrasi  pelayanan  adalah  unit  organisasi  yang
pada  hakikatnya  merupakan  bagian  yang  langsung  berhubungan  dengan kepentingan publik.
Birokrasi publik memiliki peranan yang sangat penting dan menentukan dalam penyelenggaraan  pemerintahan  negara  dan  pembangunan  bangsa.  Untuk  itu birokrasi publik berfungsi memberikan pelayanan dan pemberdayaan kepada warga masyarakat  secara  transparan  dan  akuntabel.  Dengan  kata  lain  (Benveniste,  1991), birokrasi  harus  memberikan  pelayanan  kepada  publik  secara  objektif  dan  tanpa memihak.  Dengan  demikian,  birokrasi  publik  sebagai  pengelola  kebijakan  dan pelaku  pelayanan  seharusnya  tidak  hanya  sekedar  netral  terhadap  kekuasaan politik, tetapi harus memiliki akuntabilitas terhadap sesuatu yang menjadi tindakan kepada  publik  dalam  kerangka  menjalankan  kewenangan  yang  diberikan kepadanya.
Reformasi  birokrasi  dimaksudkan  sebagai  proses  pembaharuan  melalui transformasi sistem atau tatanan birokrasi ke arah yang lebih efisien dan profesional (Rakhmat, 2009). Caiden (1991) menjelaskan bahwa administrative reform refers to make  the  administrative  system  a  more  effective  instrument  for  social  change,  a better instrument to bring about political equality, social justice and economic growth.
Arti  dan  makna administrative  reform berbeda  dengan  konsep administrative change. Perubahan  merupakan  suatu  respons  penyesuaian  diri  organisasi  atas kondisi yang berfluktualisasi, sedangkan reformasi maknanya lebih luas menyangkut kekuatan  politik  dalam  pelaksanaan  pemerintahan.  Caiden  (1991)  menyatakan bahwa administrative  reform  is  power  politic  in  action;  it  contains  ideological razionalization,  fight  for  control  of  areas,  services,  people,  political  participant  and istituation,  power  drives,  compaign  strategies  and  obstractive  tactics,  compromises and  consensions. Selanjutnya  dikatakan,  bahwa administrative  reform  as  apolitical process designed to adjust the relationship between a bureaucracy and oldes elements in  a  society,  all  within  bureaucracy  itself...both  the  puposes  of  reforms  and  eviles addressed vary with the political circumstances.
Reformasi birokrasi di berbagai negara berkembang telah mengalami kemajuan sebagai  langkah  strategis  dalam  pembangunan  sektor  publik.  Reformasi  birokrasi publik di berbagai negara (Korea Selatan misalnya, 1988) pada umumnya dilakukan melalui dua strategi yaitu, (a) merevitalisasi peran dan fungsi kelembagaan birokrasi pemerintahan  yang  menjadi  pilar  penggerak  reformasi  administrasi,  (b)  menata kembali  sistem  administrasi  publik  yang  lebih baik  terkait  dengan  struktur, proses, dan  sumber  daya  manusia  (Prasojo,  2006).  Di  Indonesia,  berdsarkan  Peraturan Mempan No. 15 tahun 2008 tentang pedoman umum reformasi birokrasi, diarhakan pada  birokrasi  yang  bersih;  birokrasi  yang  efisien,  efektif  dan  produktif;  birokrasi yang transparan; birokrasi yang akuntabel; dan birokrasi yang melayani masyarakat.
Reformasi administrasi adalah proses pembaharuan atas paradigma dan sistem administrasi  publik  (Said,  2006).  Selanjutnya  dikemukakan  bahwa  pendekatan reformasi administrasi dapat dilakukan antara lain melalui (a) perubahan paradigma administrasi  publik,  (b)  menempatkan  peran  administrasi  publik  secara proporsional,  (c)  peningkatan  kemampuan  birokrasi,  (d)  perbaikan  prosedur  dan tata  laksana  pengelolaan  keuangan  negara,  (e)  penetapan  pejabat  publik  melalui kriteria dengan sistem terbuka.
Dalam  perspektif  lain,  reformasi  birokrasi  pemerintah  dapat  dimaknai  sebagai Reinventing  Government (Osborne  dan  Gaibler,  1993)  dan Banishing  Bureaucracy (Osborne  dan  Plastrick,  1996).  Dalam  pandangan  ini  reformasi  birokrasi  pada dasarnya  dilakukan  melalui  penataan  dan  perampingan  birokrasi  menuju  sistem birokrasi publik yang efisien, efektif, dan memiliki entrepreneurial spirit. Selanjutnya berkembang  paradigma The  New  Public  Management dan The  New  Public  Service (Denhardt dan Denhardt, 2003).
Untuk itu diperlukan birokrasi yang memiliki semangat kewirausahaan. Menurut Osborne  dan  Gaibler  terdapat  sepuluh  prinsip  yang  merupakan  sebuah  paradigma baru yang mengandung perubahan visi, misi, dan strategi administrasi publik untuk disesuaikan  dengan  perkembangan  lingkungan  strategis,  yaitu  (a) Steering  rather than  rowing. Pemerintah  berperan  sebagai  katalisator,  yang  tidak  melaksanakan sendiri  tetapi  cukup  mengendalikan  sumber-sumber  yang  ada  di  masyarakat. Dengan  demikian,  pemerintah  dapat  mengoptimalkan  penggunaan  dana  dan sumber daya sesuai dengan kepentingan publik; (b) Empower communities to solve their  own  problem,  rather  than  merely  deliver  services. Pemerintah  harus memberdayakan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik; (c) Promote and encourage  competition,  rather  than  monopolies. Pemerintah  harus  menciptakan persaingan dalam setiap pelayanan. Dengan adanya persaingan maka sektor swasta dan  pemerintah  dapat  bersaing  dan  dituntut  bekerja  secara  lebih  profesional  dan efisien;  (d) Be  driven  by  missions  rather  than  rules. Pemerintah  harus  melakukan aktivitas  yang  menekan  pada  pencapaian  apa  yang  merupakan  misinya  daripada menekankan  pada  peraturan-peraturan.  Setiap  organisasi  diberi  keleluasaan  untuk menghasilkan sesuatu sesuai misinya; (e) Result oriented by funding outcomes rather than  outputs. Pemerintah  hendaknya  berorientasi  pada  kinerja  yang  baik.  Institusi yang demikian harus diberi kesempatan yang lebih besar dibanding dengan institusi yang  kinerjanya  kurang  baik; (f) Meet  the  need  of the  customer  rather  those  of the bureaucracy. Pemerintah harus mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan  bukan  kebutuhan birokrasi;  (g) Concentrate  on  earning  money  rather  than  just spending  it. Pemerintah  harus  memiliki  aparat  yang  tahu  cara  yang  tepat  dengan menghasilkan uang dengan organisasinya, disamping pandai menghemat biaya; (h) Invest in preveinting problems rather than curing crises. Pemerintah yang antisipatif, lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik mencegah kebakaran daripada memadamkan  kebakaran;  (i) Desentralize  authority  rather  than  built  hierarcy. Diperlukan desentralisasi pemerintahan dari berorientasi hirarki menjadi partisipatif dengan  mengembangkan  kerjasama  tim;  (j) Solve  problem  by  influencing  market forces  rather  than  by  treating  public  programs. Pemerintah  harus  memperhatikan kekuatan  pasar,  karena  itu  sebuah  kebijakan  harus  didasarkan  pada  kebutuhan pasar.
Selanjutnya,  Osborne  dan  Plastrick  memperkenalkan  lima  strategi  untuk membangun  birokrasi  yang  memiliki  semangat  kewirausahaan,  yaitu  (a) Core Strategy, yaitu menata kembali secara jelas mengenai tujuan dan arah organisasi; (b) Consequency  Strategy, yaitu  strategi  yang  mendorong  persaingan  sehat  guna meningkatkan  motivasi dan  kinerja  aparatur  melalui  penerapan  prinsip reward  and punishment; (c) Customer Strategy, yaitu memusatkan perhatian untuk bertanggung
jawab  terhadap  pelanggan,  organisasi  harus  menang  dalam  persaingan  dan memberikan kepastian kualitas bagi pelanggan; (d) Control Strategy, yaitu merubah bentuk kendali di dalam organisasi, dimana kendali organisasi dibentuk berdasarkan visi dan misi yang telah ditentukan; (e) Culture Strategy, yaitu merubah budaya kerja organisasi  yang  terdiri  dari  unsur-unsur  kebiasaan,  emosi,  dan  perilaku  sehingga pandangan publik terhadap budaya organisasi pemerintah juga bisa berubah.
Strategi  reformasi  birokrasi  di  indonesia  menurut  penulis  paling  tidak  dapat dilakukan melalui beberapa cara antara lain, (a) perbaikan sistem dan struktur dalam bentuk  perampingan  birokrasi;  (b)  perubahan  kultur  birokrasi  dalam  bentuk perubahan mindset dari  seluruh  aparatur  pemerintah;  (c)  peningkatan  kualitas aparatur  melalui  penguatan  kualifikasi,  kompetensi,  dan  profesionalisme;  (d) pengelolaan  kebijakan  publik  yang  lebih  baik dan  berkualitas  serta  diarahkan  pada kepentingan  publik;  (e)  pengelolaan  pelayanan  publik  yang  lebih  berkualitas, transparan  dan  akuntabel;  dan  (f)  membangun  kehidupan  birokrasi  yang  rasional dan netral dari kekuatan politik melalui penerapan konsep netralitas birokrasi.

## Paradigma Good Governance
Pergeseran paradigma pengelolaan birokrasi pemerintahan dari government to governance, dan  perkembangan  ke  arah good  governance dilihat  dari  perspektif administrasi  publik  merupakan  sebuah  paradigma  baru  dalam  mengelola  suatu pemerintahan  yang  baik  dan  modern  untuk  kepentingan  publik  (Bovaird  dan  Elka, 2003).  Pengkajian  mengenai  paradigma governance dalam  proses  pembangunan berarti  suatu  kegiatan  untuk  melihat  perkembangan  dan  perubahan  cara  pandang serta  pemahaman  tentang  permasalahan  yang  dihadapi  dalam  proses  pengaturan dan  pengendalian  kehidupan  masyarakat  dalam  konteks  penyelenggaraan pemerintahan negara dan pengelolaan pembangunan bangsa.
Dalam pandangan yang terakhir ini menegaskan bahwa governance mempunyai tiga  dimensi  yaitu economic,  political,  and  administrative.  Economic  governance meliputi  proses  pembuatan  kebijakan  yang  mempengaruhi  aktivitas  negara  atau berhubungan dengan ekonomi lainnya. Political governance merujuk kepada proses pembuatan  kebijakan  untuk  tahap  formulasi  kebijakan. Administrative  governance adalah  sistem  implementasi  kebijakan  yang  melaksanakan  sektor  publik  secara efisien,  tidak  memihak,  transparan  dan  akuntabel.  Dalam  negara  modern  ketiga elemen  tersebut  melaksanakan  sistem  pemerintahan  yang  mencakup  struktur kewenangan  pembuatan  kebijakan  dalam  organisasi  formal.  Sistem  pemerintahan mencakup proses dan struktur masyarakat yang mengarahkan hubungan-hubungan sosial  ekonomi  dan  politik  untuk  menciptakan  suatu  lingkungan  yang  sehat  yang mengarah  pada  suatu  kehidupan  yang  lebih  baik.  Untuk  itu,  institusi  dari governancei meliputi tiga domain, state, private sector dan society.
Perkembangan  paradigma governance belakangan  ini  lebih  menekankan hubungan  antar  sektor  secara  sinergitas  antara  pemerintah  dengan  swasta  dan masyarakat  sebagai  bentuk  partisipasi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan.  Kondisi  inilah  yang  menjadi  pilihan  bagi  administrasi  publik  dalam mengelola  pemerintahan  dan  secara  operasional  perwujudan  dari  konsepsi good governance yang  dewasa  ini  merupakan  isu  yang  paling  mengemuka  dalam
pengelolaan  administrasi  publik,  sehingga  oleh  Frederickson  (1997),  dipandang sebagai paradigma baru administrasi publik.
UNDP  (1997)  memperkenalkan  sembilan  prisnsip  dari good  governancei, yaitu participation, rule of law, tranparancy, responsiveness, concensus orientation, equity, effectiveness  and  efficiency,  accountability,  and  strategic  vision. Kemudian disimpulkan bahwa that good governance system are participatory, implying, that all members  of  governance  institutions  have  a  voice  in  influencing  decision  making. Dengan  demikian,  sistem  pemerintahan  yang  baik  adalah  partisipasi,  yang menyatakan  bahwa  semua  anggota  institusi governance memiliki  peran  dalam pengambilan kebijakan dan ini merupakan dasar legitimasi dalam sistem demokrasi. Prosedur  dan  langkah  pembuatan  kebijakan  harus  transparan  agar  supaya memungkinkan terjadinya partisipasi publik yang efektif.
Paradigma good  governance berkenaan  dengan  sistem  peradaban  yang  luhur, dan  untuk  mewujudkannya  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  negara memerlukan  persyaratan yang  tidak  mudah  yang harus  dipenuhi  oleh  setiap  unsur penyelenggaraan  negara. Good  governance menyangkut  kegiatan  manajemen pemerintahan  yang  bertanggung  jawab  dan  sejalan  dengan  demokrasi  dan mekanisme  pasar  yang  efisien,  serta  terkait  dengan  pencegahan  korupsi,  baik secara  politik  maupun  secara  administratif.  Untuk  itu,  paradigma good  governance dapat  berjalan  dengan  baik  apabila  mekanisme  demokrasi  sebagai  sistem  yang melandasi  partisipasi  dan  dapat  mendorong  adanya  jaminan  kepastian  hukum  dan rasa keadilan terhadap kepentingan publik.
Salah  satu  prinsip  utama  dan  sangat  crusial  dalam  mewujudkan good governance adalah  akuntabilitas,  disamping  prinsip  transparansi  pemerintahan. Dalam  dunia  birokrasi  pemerintahan,  akuntabilitas  merupakan  suatu  konsep  yang digunakan  untuk  menjelaskan  dan  memperlihatkan  pencapaian  misi  yang ditetapkan.  Organisasi  pemerintah  dirancang  untuk  kepentingan  publik  karena  itu perlu  mempertanggungjawabkan  tindakan  dan  kebijakannya  kepada  publik,  dan dalam studi administrasi publik disebut dengan akuntabilitas (Benveniste, 1991).
Dalam  birokrasi  pemerintahan,  akuntabilitas  diartikan  sebagai  kewajiban aparatur  pemerintah  untuk  bertindak  selaku  penanggung  gugat  atas  segala tindakan  dan  kebijakan  yang  dimbil.  Pandangan  yang  dikemukakan  oleh Tjokroamidjojo  (2002)  menjelaskan  bahwa  akuntabilitas  adalah  kewajiban  dari individu atau pejabat pemerintah yang dipercaya untuk mengelola sumber-sumber daya  publik  yang  bersangkutan  dengannya  untuk  dapat  menjawab  berbagai  hal yang  menyangkut  pertanggungjawabannya.  Akuntabilitas  publik  dalam  pengertian yang  luas  melibatkan  lembaga-lembaga  publik  dan  birokrat  untuk  mengendalikan bermacam-macam harapan yang berasal dari dalam dan luar organisasinya. Dengan demikian prinsip akuntabilitas akan timbul secara efektif dalam lingkungan birokrasi yang mengutamakan komitmen sebagai dasar pertanggungjawaban.
Akuntabilitas  administrasi  publik  dalam  pengertian  yang  luas  melibatkan lembaga-lembaga  publik  (agencies)  dan  birokrat  untuk  mengendalikan  berbagai harapan yang berasal dari dalam dan luar organisasinya. Konsep akuntabilitas dalam administrasi  publik  menurut  Romzek  dan  Dubnick  (1990)  mencakup  empat  model yaitu  akuntabilitas  birokrasi,  hukum,  profesional,  dan  politik.  Faktor  penting  yang
membentuk  mekanisme  akuntabilitas  publik  adalah  tergantung  pada  bagaimana kemampuan  mendefenisikan  dan  mengendalikan  harapan-harapan  yang  dilakukan oleh  keseluruhan  lembaga  di  dalam  atau  di  luar  organisasi.  Selain  itu,  masalah derajat  kontrol  keseluruhan  lembaga  terhadap  harapan-harapan  yang  telah didefenisikan  pada  agen  tadi.  Untuk  itu  akuntabilitas  administrasi  publik, sesungguhnya berkaitan dengan bagaimana birokrasi publik mewujudkan harapan- harapan publik.
Mekanisme akuntabilitas birokrasi sering digunakan sebagai mekanisme dalam mengelola  agen  publik.  Fungsi  mekanisme  akuntabilitas  birokrasi  melibatkan  dua hal, yaitu (a) hubungan formal dan terorganisasi antara atasan dan bawahan dengan perlu mengikuti ketentuan-ketentuan yang tidak bisa dibantah atau dipertanyakan, (b)  supervisi  tertutup  atau  sistem  standar  atau  kejelasan  peraturan  yang  telah ditetapkan.  Akuntabilitas  legal  melibatkan  tingkat  keseringan  melakukan  kontrol terhadap seluruh aktivitas administrasi publik.
Mekanisme akuntabilitas legal terkait dengan eksistensi mekanisme hukum atau secara  spesifik  mengembangkan  kebijakan  seperti  undang-undang  yang  dapat dimanfaatkan  oleh  publik  untuk  menentang  kebijakan  birokrasi  dan  perilaku  dari pejabat atau agen-agen pemerintah. Mekanisme akuntabilitas ini terjadi disebabkan peningkatan interaksi antara publik dan agen pemerintah dan dampak disfungsional dari  kerahasiaan  dalam  pemerintah  atau  masalah  efisiensi  atau  efektifitas pelayanan.
Akuntabilitas  profesional  terjadi  ketika  pemerintah  mengkaji  terus  menerus masalah-masalah kompleks dan kesulitan-kesulitan teknis. Dalam kondisi seperti itu pejabat publik harus mengarahkan pada keahlian dan keterampilan bawahan untuk memberikan  solusi  yang  tepat.  Jabbra  dan  Dwivedi  (1989)  mengatakan  bahwa praktek  akuntabilitas  berbeda  diberbagai  profesi  karena  kriteria  yang  digunakan untuk  menentukan  akuntabilitas  profesional  sangat  dipengaruhi  oleh  norma  atau etika profesi yang dan  diterapkan disetiap profesi. Mekanisme akuntabilitas politik memusatkan  pada  tekanan  demokratik.  Dalam  akuntabilitas  ini  para  pegawai  dan agen  publik  bertanggung  jawab  kepada  pimpinan  politik.  Akuntabilitas  politik mengakui  kekuasaan  otoritas  politik  untuk  mengatur  dan  memastikan  kepatuhan kepada perintah-perintah. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa para pejabat dan agen publik mungkin tidak bertanggung jawab secara politik kecuali masyarakat mampu  mengkritik  aktor  politik  yang  kepadanya  pejabat  atau  agen  publik bertanggung jawab.

## Penutup
Tuntutan reformasi birokrasi pemerintahan di Indonesia, paling tidak diarahkan pada  (a)  terwujudnya  sistem  pemerintahan  negara  yang  demokratis,  (b) terwujudnya sistem ekonomi yang berkeadilan, (c) terhapusnya korupsi, kolusi, dan nepotisme,  (d)  terlaksananya  prinsip  penegakan  hukum,  akuntabilitas,  dan transparansi pengelolaan pemerintahan. Dengan demikian, penataan pemerintahan dalam  perwujudan  tujuan  reformasi  harus  didasarkan  pada  sistem  administrasi publik yang baik dan rasional, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Strategi  reformasi  birokrasi  pemerintah  dapat  dilakukan  secara  komprehensif dan  inkremental,  terkait  dengan  proses  transformasi  birokrasi  menuju  perbaikan kinerja  sektor  publik.  Strategi  dan  pendekatan  reformasi  birokrasi  pemerintah diarahkan  pada  dimensi  sistem,  struktur,  kultur,  dan  sumber  daya  manusia, terutama perubahan mindset dari seluruh aparatur pemerintah dalam berbagai level pemerintahan.
Penerapan  reformasi  birokrasi  pemerintah  dengan spirit revitalisasi, restrukturisasi,  dan  reposisi  haruslah  bercirikan good  governance. Membangun birokrasi  pemerintah  dalam  perspektif  ini  setidaknya  memerlukan  penguatan partisipasi publik, supremasi hukum, transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan menerapkan  prinsip  utama  dari good  governance ini  secara  efektif  dan  konsisten, maka dapat mewujudkan sebuah pengelolaan pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional.

## Daftar Pustaka
Albrow, Martin. 1989. Birokrasi (terjemahan, 2007). Tiara Wacana, Yogjakarta. Caiden,  G.E.  1982. Public  Administration. (Second  edition):  California;  Palisades Publishers.
Denhardt,  J.V.,  and  Denhardt,  R.B.  2003. The  New  Public  Service:  Serving,  Not Steering. New York: M.E. Sharpe. Frederickson,  H.G.  1997. The  Spirit  of  Public  Administration .  San  Fransisco:  Jersey- Bass Publisher.
Jabbra,  J.G.,  and  Dwivedi  O.P.  1989. Public  Service  Accountability;  A  Comparative Perspective. Kumarian Press, Inc. Osborne,  D  dan  Ted  Gaebler.  2000. Mewirausahakan  Birokrasi  (Reinventing Government). Cetakan  Keenam,  Seri  Umum  17.  PT  Pustaka  Binaman Pressindo. Jakarta.
Osborne,  D  dan  Plastrik,  P.  2000. Memangkas  Birokrasi.  Lima  Strategi  Menuju Pemerintahan  Wirausaha. Cetakan  Pertama.  Terjemahan  Penerbit  PPM. Jakarta.
Osborne,  D.,  &  Gaebler,  T.  1992. Reinventing  Government  How  the  Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector . The Penguin Books. New  York. Prasojo,  Eko.  2009. Reformasi  Kedua:  Melanjutkan  Estafet  Reformasi .  Salemba Humanika, Jakarta.
Rakhmat. 2004. Akuntabilitas Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Makassar. Makassar. Universitas Hasanuddin.
Rachmat. 2009. Teori Administrasi dan Manajemen Publik . Jakarta: Pustaka.
Romzek, B.S. dan Melvin J. Dubnick. 1987. Accountability in the Public Sector Lesson from the Challenger Tragedy . Public Administration Review 47 (3).
Tjokroamidjojo,  Bintoro.  2000. Good  Governance ( Paradigma  Baru  Manajemen Pembangunan ). LAN RI: Jakarta. Thoha,  Miftah.  2003. Birokrasi  dan  Politik  di  Indonesia .  Penerbit  Raja  Grafindo Persada. Jakarta.
UNDP.  1997. Governance  for  Sustainable  Development  –  A  Policy  Document, New York: UNDP.
Weber, Max. 1964. The Theory of Social and Economic Organization . USA: Free Press.