## ASPEK HUKUM  DALAM PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
Oleh: Hj. Ukilah Supriyatin, S.H., M.H. *)

## Abstract
Society  is not only  an  object  but  also  the  subject  of  health  implementation, therefore the implementation of public health service is a joint responsibility between the  government  and  the  community.  public  policy  with  Law  Number  29  Year  2004 regarding  Medical  Practice,  is  expected  to  overcome  the  problems  related  to  the implementation of the drafting of the law. The problems underlying the drafting of the law,  first  is  to  provide  protection  for  the  society  against  medical  practice  and  not  in accordance  with  medical  ethics  that  resulted  in  decreased  public  confidence  in  the medical  profession.  Second,  provide  legal  certainty  and  legal  protection  for  the medical profession of the public lawsuit.
Keywords: The Medical Practice Act, Legal aspect

## Abstrak
Masyarakat bukan hanya menjadi objek melainkan juga subjek penyelenggaraan  kesehatan,  karena  itu  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan masyarakat  merupakan  tanggung  jawab  bersama  antara  pemerintah  dan masyarakat.  kebijakan  publik  dengan  Undang-undang  Nomor  29  Tahun  2004 tentang  Praktik  Kedokteran,  diharapkan  dapat  mengatasi  permasalahan  yang berhubungan  dengan  penyelenggaraan  penyusunan  undang-undang  tersebut. Permasalahan  yang  mendasari  penyusunan  undang-undang  tersebut, pertama adalah  memberikan perlindungan  bagi  masyarakat terhadap praktik kedokteran dan tidak  sesuai  dengan  etika  kedokteran  sehingga  mengakibatkan  penurunan kepercayaan  masyarakat  terhadap  profesi  medik. Kedua, memberikan  kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi profesi dokter dari gugatan masyarakat.
Kata Kunci: Undang-undang Praktik Kedokteran, Aspek hukumnya

## I.  Pendahuluan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik Kedokteran sering (selanjutnya disingkat UUPK) dianggap sebagai (sama dengan) hukum  kedokteran  atau  juga  sebagai  hukum  kesehatan.  Pandangan  tersebut
* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh
terjadi bila hukum dimaknai sebagai peraturan untuk memenuhi kebutuhan praktis yaitu  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  dihadapi  masyarakat  dalam hubungannya dengan tenaga kesehatan yang inti permasalahannya berhubungan dengan  penyelengaraan  praktik  kedokteran.  Peraturan  perundangan  merupakan salah satu wujud hukum, sementara hukum sendiri mengandung pengertian yang lebih  luas  daripada  wujud  tersebut,  sekalipun  segala  hal  telah  ditata  memenuhi ukuran  perundang-undangan  yang  baik  di  dalam  praktiknya,  masih  terdapat berbagai kekurangan sehingga diperlukan pemahaman yang memadai.

## II. Pembahasan
Hukum  kesehatan  meliputi  ketentuan  yang  secara  langsung  mengatur masalah  kesehatan,  penerapan  ketentuan  hukum  pidana,  hukum  perdata,  dan hukum administrasi yang berhubungan dengan masalah kesehatan.
Hukum kedokteran meliputi ruang lingkup:
1.  Peraturan perundang-undangan yang secara langsung dan tidak langsung masalah bidang kedokteran; contohnya, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004;
2.  Penerapan  ketentuan  hukum  administrasi,  hukum  perdata,  dan  hukum pidana yang tepat untuk hal tersebut;
3.  Kebiasaan  yang  baik  dan  diikuti  secara  terus  menerus  dalam  bidang kedokteran,  perjanjian  serta  perkembangan  ilmu  pengetahuan  praktik kedokteran menjadi sumber hukum dalam bidang kedokteran;
4.  Putusan  hakim  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  menjadi sumber hukum dalam bidang kedokteran.
Uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa  UUPK  hanya  salah  satu  aspek  hukum yang berhubungan dengan penyelenggaraan praktik kedokteran.
a.  Undang-Undang  Republik  Indonesai  Nomor  29  Tahun  2004  tentang Praktik Kedokteran
Pengaturan  penyelenggaraan  praktik  kedokteran  berlandaskan  pada asas kenegaraan, keilmuan, kemanfaatan, kemanusiaan, dan keadilan.
Keberadaan  Undang-undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  praktik kedokteran dimaksudkan untuk:
1.  Memberikan perlindungan kepada pasien;
2.  Mempertahankan  dan  meningkatkan  mutu  pelayanan  medis  yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi;
3.  Memberikan  kepastian  hukum  kepada  masyarakat,  dokter,  dan  dokter gigi.
b.  Aspek hukum administrasi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran
Setiap dokter/ dokter gigi yang telah menyelesaikan pendidikan dan ingin menjalankan  praktik  kedokteran  harus  memiliki  izin.  Izin  menjalankan  praktik memiliki 2 makna:
1.  Izin dalam arti memberikan kewenangan secara formil;
2.  Izin dalam arti pemberian kewenangan secara materil.
Pada  hakekatnya  izin  (formal  atau  materil)  menurut  hukum  administrasi adalah:
1.  Mengarahkan aktivitas, artinya pemberian izin (formal atau materil) dapat memberikan  konstribusi  ditegakkannya  penerapan  standar  profesi  dan standar  pelayanan  yang  harus  dipenuhi  oleh  para  dokter/  dokter  gigi dalam pelaksanaan praktiknya.
2.  Mencegah bahaya yang mungkin timbul dalam rangka penyelenggaraan praktik  kedokteran  dan  mencegah  penyelenggaraan  praktik  kedokteran oleh orang yang tidak berhak.
3.  Mendistribusikan  tenaga  dokter/  dokter  gigi  yang  dihubungkan  dengan kewenangan  pemerintah  daerah  atas  pembatasan  tempat  praktik  dan penataan Surat Izin Praktik (SIP)
4.  Melakukan proses seleksi yakni penilaian administratif, serta kemampuan teknis yang harus dipenuhi oleh setiap dokter/ dokter gigi.
5.  Memberikan  perlindungan  terhadap  warga  masyarakat  terhadap  praktik yang tidak dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi tertentu.
Bentuknya izin diberikan dalam bentuk tertulis, berdasarkan permohonan tertulis diajukan lembaga yang berwenang mengeluarkan izin juga didasarkan pada  kemampuan  untuk  melakukan  penilaian  administratif  dan  teknis kedokteran.
Pengeluaran izin berlandaskan pada azas-azas keterbukaan, persamanaan  hak,  ketelitian,  keputusan  yang  baik  dan  apabila  syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka izin ditarik kembali
Telah terjadi beberapa perubahan mendasar yang berhubungan dengan perizinan di dalam UUPK yaitu:
1.  Digunakan  terminologi  Surat  Tanda  Registrasi  (STR)  yang  diberikan oleh  Konsil  Kedokteran  Indonesia  sebagai  pengganti  terminologi  Surat Penugasan (SP) (Pasal 29 (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004);
2.  Untuk  mendapatkan  STR,  pertama  kali  dilakukan  uji  kompetensi  oleh organisasi profesi / dengan sertifikat kompetensi;
3.  STR  diberikan  oleh  KKI  dan  berlaku  selama  5  tahun  dan  dapat diperpanjang  melalui  uji  kompetensi  lagi  (pasal  29  ayat  (4)  Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004)
4.  Masa berlaku SIP sesuai STR, dengan kata lain bilamana berlaku STR habis,  maka SIP juga habis (pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004).
c.  Aspek hukum perdata dalam penyelenggaraan praktik kedokteran
Setelah  seorang  dokter  memilki  izin  untuk  praktik,  timbul  hubungan hukum  dalam  rangka  pelaksanaan  praktik  kedokteran  yang  masing-masing pihak  (dokter  dan  pasien)  memiliki  kebebasan  hak  dan  kewajiban  dalam menjalankan komunikasi dan interaksi dua arah.
Hak  memberikan  perlindungan  kepada  kedua  belah  pihak  melalui perangkat  hukum  yang  disebut  ” informed  consent”. Objek  dalam  hubungan hukum  tersebut  adalah  pelayanan  kesehatan  kepada  pasien  dihubungkan dengan  UUPK.  Perangkat  hukum  “ informed  consent” tersebut  diarahkan untuk:
1.  Menghormati  harkat  martabat  pasien  melalui  pemberian  informasi  dan persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan;
2.  Meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat;
3.  Menumbuhkan  sikap  positif  dan  itikad  baik  serta  profesionalisme  pada peran  dokter  dan  dokter  gigi  mengingat  pentingnya  harkat  martabat pasien;
4.  Memelihara  dan  meningkatkan  mutu  pelayanan  sesuai  standar  dan persyaratan yang berlaku.
Suatu  hubungan  hukum  dianggap  sah  apabila  memenuhi  syarat perjanjian.  Syarat  perjanjian  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  1320 KUHPerdata:
1.  Kesepakatan, untuk saling mengikatkan diri;
2.  Kecakapan, untuk saling memberikan prestasi;
3.  Suatu hal tertentu;
4.  Suatu sebab yang halal yang diperbolehkan.
Hak individu di bidang kesehatan bersumber pada 2 prinsip yaitu: 1) hak atas pemeliharaan kesehatan; 2) hak untuk menentukan (nasib) sendiri.
Hak  yang  pertama  berorientasi  pada  nilai  sosial  dan  yang  kedua berorientasi  pada  ciri  atau  karakteristik  individual.  Hak  dan  kewajiban  yang timbul  dalam  hubungan  pasien  dan  dokter  meliputi  penyampaian  informasi dan penentuan tindakan.
1.  Pasien  wajib  memberikan  informasi  (pasal  53  Undang-undang  Nomor 29  Tahun  2004)  yang  berhubungan  dengan  keluhan  dan  menerima informasi  pasal  52  Undang-undang  Nomor  29  Tahun  2004)    (yang cukup dari dokter/ dokter gigi dan pasien berhak mengambil keputusan untuk dirinya sendiri.
2.  Dokter  berhak  mendapat  informasi  yang  cukup  dari  pasien  (pasal  50 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004)
3.  Dokter  wajib  memberikan  informasi  yang  cukup  sehubungan  dengan kondisi atau akibat yang akan terjadi (pasal 51 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004).
4.  Dokter  berhak  mengusulkan  yang  terbaik  sesuai  kemampuan  dan penilaian  profesionalnya  dan  berhak  menolak  bila  permintaan  pasien dirasa  tidak  sesuai  dengan  norma,  etika  serta  kemampuan profesionalnya.
5.  Dokter  wajib  melakukan  pencatatan  (rekam  medik)  dengan  baik  dan benar (pasal 46 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004)
Secara tegas UUPK telah mengatur materi muatan
1) Prinsip  keahlian  dan  kewenangan  diwujudkan  dalam  materi  pengaturan bahwasannya  dokter  harus  menjalankan  praktik  sesuai  dengan  standar profesi  dan  merujuk  bila  kondisi  yang  terjadi  di  luar  keahlian  dan kewenangannya (pasal 51 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004)
2) Prinsip  otoritas  pasien  diwujudkan  dengan  peraturan  bahwasannya setiap tindakan kedokteran/ kedokteran gigi harus mendapat persetujuan.  Persetujuan  pasien  baru  dapat  diberikan  setelah  meneria
informasi  dan  mentaati  segala  sesuatu  yang  menyangkut  tindakan tersebut  (pasal 45 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004)
3) Prinsip  pencatatan  (rekam  medik)  (pasal  46  dan  47  Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004)
Dalam hukum acara perdata maupun acara pidana ikenal alat bukti dengan  tulisan.  Bertolak  dari  hal  tersebut,  maka  rekam  medik  sebagai catatan  yang  dibuat  dokter/  dokter  gigi  dianggap  dapat  digunakan sebagai alat bukti dengan tulisan rekam medik dapat digunakan sebagai petunjuk pembuktian sepanjang dilakukan dengan cermat sesuai dengan ketetentuan berlaku.
4) Prinsip  perlindungan  kepada  pasien  berupa  kewajiban  dokter menyimpan rahasia pasien yang diketahui baik secara langsung maupun tidak langsung (pasal 47 dan 48 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004) Rahasia  pasien  yang  diketahui  dokter/  dokter  gigi  dapat  diungkap bila:
a)  Ada izin dari pasien yang dinyatakan secara tegas/ tidak tegas
b)  Didasarkan  pada  perjanjian  pasien,  kepada  siapa  rahasia  itu  boleh diungkapkan.
c)  Kewajiban  membuka  rahasia  didasarkan  pada  kekuatan  suatu undang-undang
d)  Pembukaan rahasia atas perintah hakim
e)  Inividu yang merupakan public figur
5) Hubungan hukum pada umumnya antara dokter dan pasien
Praktik  kedokteran  diselenggarakan  berdasarkan  kesepakatan antara  dokter/  dokter  gigi  dengan  pasien  dalam  upaya  untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan  penyakit  dan  pemulihan  penyakit.  Hal  tersebut  yakni berdasarkan  kesepakatan  menunjukkan  bahwa  hubungan  antara  dokter dengan  pasien  tidak  ditekankan  hasilnya  melainkan  upaya  semaksimal mungkin sesuai dengan standar profesi medik.
6) Aspek perdata lainnya adalah tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum ( onrechtmatigedaad ) (pasal 1365 KUHPerdata)
Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk penerapan aspek ini:
a) Adanya perbuatan (berbuat/ tidak berbuat)
b) Perbuatan  itu  melanggar  hukum,  perundang-undangan,  kebiasan dan kesusilaan
c) Ada kerugian
d) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian e) Ada unsur kesalahan
Ukuran yang digunakan adalah kesesuaian dengan standar profesi medik.  Pengertian  di  atas  menunjukkan  bahwa  sekalipun  hubungan antara  dokter  dengan  pasien  adalah  upaya  semaksimal  mungkin,  tapi tidak  tertutup  kemungkinan  timbulnya  ganti  rugi  yang  didasarkan perbuatan  melanggar  hukum  yang  dokter  harus  mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dari segi hukum perdata.

## d.  Aspek hukum pidana dalam penyelenggaran praktik kedokteran
Penataan hukum pidana diperlukan dalam upaya melinungi masyarakat. Hakikat  ketentuan  pidana  adalah  meminta  pertanggung  jawaban  melalui tuntutan pidana untuk hal-hal yang telah ditentukan terlebih dahulu.
Dalam KUHPidana disebutkan bahwa dasar penambahan harus dengan undang-undang. Berdasarkan pengertian, tersebut maka beberapa ketentuan pidana  yang  berhubungan  dengan  penyelenggaraan  praktik kedokteran  telah diatur  dalam  KUHPidana,  tetapi  masih  dibutuhkan  beberapa  penambahan sesuai  dengan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  oleh  karena  itu beberapa perbuatan yang dapat dikenai pidana dicantumkan dalam UUPK.

## III. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan antara lain:
1.  Aspek  hukum  administrasi  dalam  penyelenggaraan  praktik  kedokteran  dalam pelaksanaannya  masih  diperlukan  ketentuan-ketentuan  lain  sebagai  upaya untuk memenuhi aspek perlindungan serta aspek administratif:
a.  Kewajiban  menyusun  dan  melaksanakan  peraturan-peraturan  internal rumah sakit
b.  Kewajiban melaksanakan audit medik dan audit manajemen secara berkala dan  benar  pada  setiap  institusi  kesehatan  termasuk  di  dalamnya transparasi pertanggung jawaban publik serta pelaksanaannya berdasarkan bukti.
2.  Aspek hukum perdata dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kedua belah  pihak  (pasien  dan  dokter)  dalam  melaksanakan  kesehatan,  didasarkan atas  saling  percaya  dalam  usaha  kesedarajatan  di  antara  kedua  belah  pihak dan  aspek  perdata  lainnya  apabila  terjadi  tuntutan  ganti  rugi  berdasarkan perbuatan  melanggar  hukum  ( onrechtmatigedaad) dokter  harus  dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum perdata.
3.  Aspek  hukum  pidana,  di  dalam  UUPK  tidak  hanya  dilihat  dari  kepentingan dokter  melainkan  lebih  kepada  upaya  menciptakan  ketertiban  terhadap ketentuan  yang  sudah  ada  dan  memberikan  kepastian  hukum  bagi masyarakat.

## Daftar Pustaka
Ameln, Fred, 1991, Kapita Selekta Kedokteran, Jakarta, Grafika Utama Jaya.
Nasution,  Barder  Johan,  2008, Hukum  Kesehatan,  Pertanggungjawaban  Dokter, Jakarta, Rineka Cipta.
Purnomo, Bambang 2003, Hukum Kesehatan, Program Pendidikan Pascasarjana,
Fakultas Kedokteran, Universitas Gajah Mada, Jogjakarta, Aditya Media.
Subekti,  R.  dan  R.  Tjitrosudibio,  2002, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, Jakarta, PT Pradnya Paramita.
Sukanto, Soerjono Segi-segi Hukum, Hak dan Kewajiban Pasien dalam Kerangka Hukum Kesehatan, Jakarta, Rineka Cipta.

## Perundang-undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  2004  Tentang  Praktik Kedokteran
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan