## Resolusi Konflik Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir antara Nelayan dengan Penambang Timah Inkonvensional
Endang Bidayani 1, * , dan Kurniawan 2
1 Program Studi Akuakultur, Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi, Universitas Bangka Belitung, 33172, Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia 2 Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi, Universitas Bangka Belitung, 33172, Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia
* Korespondensi: endangbidayani@gmail.com

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Info Publikasi: Artikel Hasil Penelitian
Sitasi Cantuman: Bidayani, E., & Kurniawan, K. (2020). Conflic Resolution in Coastal Resources Utilization among Fishermen and Unconventional Tin Miners. Society, 8(1), 13-22.
DOI : 10.33019/society.v8i1.139
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka.
Lisensi: Atribusi- NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)
Pesisir
sebagai sumberdaya open-access berpotensi menimbulkan  konflik  pemanfaatan  ruang.  Penelitian  ini bertujuan  menganalisis  konflik  pemanfaatan  sumberdaya pesisir  antara  nelayan  dengan  penambang  timah inkonvensional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei  dengan  jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif,  meliputi análisis  pendapatan,  kesempatan  kerja,  pendidikan,  dan kesehatan. Responden dalam penelitian ini adalah nelayan dan penambang  timah  inkonvensional  di  Kabupaten  Bangka Tengah,  meliputi  Desa  Batu  Belubang  Kecamatan  Pangkalan Baru, Desa Kurau Kecamatan Koba dan Desa Baskara Bhakti Kecamatan Namang. Pengumpulan data menggunakan metode melalui  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Konflik dianalisis  melalui  pendekatan  analisis  stakeholder  dengan pendekatan  analisis  bawang  bombay.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  terdapat  empat  isu  utama  pemicu timbulnya  konflik:  1)  isu  lingkungan;  2)  isu  sosial;  3)  isu pelanggaran  hukum;  dan  4)  isu  ekonomi.  Resolusi  konflik yakni  kolaboratif  dengan  pendekatan  negosiasi  yang memadukan  antara  unsur  masyarakat  pengguna  (kelompok nelayan dan penambang inkonvensional) dan pemerintah yang dikenal  dengan  Co-management  yang  menghindari  peran dominan  yang  berlebihan  dari  satu  pihak  dalam  pengelolaan sumberdaya  pesisir  dan  laut,  diantaranya  pembagian  wilayah secara adil antara area penangkapan ikan dan tambang, dengan mengacu  pada  peraturan  tata  ruang  pesisir  dan  laut  di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia.

## Society, 8 (1), 14-24, 2020
P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id

## Resolusi Konflik Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir antara Nelayan dengan Penambang Timah Inkonvensional
Dikirim: 19 November, 2019; Diterima: 26 Februari, 2020;
Dipublikasi: 17 Maret, 2020;
Kata Kunci: Bangka  Belitung;  Nelayan;  Penambang; Pesisir; Resolusi Konflik; Sumberdaya; Timah

## 1. Pendahuluan
Perekonomian  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung,  secara  umum,  masih  tergantung pada  sektor  pertambangan.  Sebagian  besar  pendapatan  provinsi  masih  didominasi  oleh pendapatan produksi timah. Dapat dikatakan, pembangunan infrastruktur di Bangka Belitung dikontribusikan oleh sektor pertambangan. Timah adalah ekspor terbesar, menyumbang 83,37 persen dari total ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tujuan utama ekspor timah, Mei 2015, adalah Singapura yang mencapai US$ 32,82 juta atau 49,04 persen dari total ekspor timah ( Badan Pusat Statistik Kepulauan Bangka Belitung, 2015 ). Pesisir  sebagai  sumberdaya open  access ,  memiliki  potensi  konflik  pemanfataan  ruang. Menurut Fisher et al. (2001), konflik disebabkan kebutuhan manusia (fisik, mental, dan sosial) ada  yang  tidak  terpenuhi.  Seperti  yang  terjadi  di  pesisir  Kabupaten  Bangka  Tengah.  Contoh kasus  pembakaran  ponton  Tambang  Inkonvensional  (TI)  oleh  nelayan,  merupakan  puncak konflik.  Pemicu  konflik  antara  penambang  timah  dan  nelayan  secara  umum  terjadi  akibat nelayan  dirugikan  secara  ekonomi  karena  tercemarnya  perairan  dampak  aktivitas penambangan.  Permasalahan  pengelolaan  pesisir  ini  diharapkan  dapat  diselesaikan  melalui kajian riset, sehingga strategi pengelolaan sumberdaya pesisir tepat sasaran.
Ada beberapa jenis kegiatan penambangan timah, diantaranya tambang darat dan tambang laut yang dilakukan oleh perusahaan, serta kegiatan penambangan yang dilakukan masyarakat atau  dikenal  dengan  istilah  tambang  rakyat  atau  tambang  inkonvensional  (TI).  Aktivitas penambangan  timah  di  laut,  telah  menimbulkan  dampak  negatif  terhadap  lingkungan, diantaranya menurunkan kualitas air, merusak ekosistem terumbu karang, dan menyebabkan degradasi fisik habitat pesisir. Akibatnya aktivitas pariwisata dan penangkapan ikan terganggu ( Bidayani, 2014 ). Sedimentasi akibat produksi tambang timah di laut dapat menyebar ke daerah sekitar karena gelombang, dan menyebabkan kematian terumbu karang (Manik, 2014 ). Perbedaan  kepentingan  antara  nelayan  dan  penambang  timah  inkonvensional  dalam penggunaan  sumberdaya  di  daerah  pesisir  menyebabkan  konflik.  Kegiatan  penambangan inkonvensional diyakini menyebabkan penurunan pendapatan nelayan. Penelitian ini penting dilakukan agar kepentingan nelayan dan penambang timah dalam memanfaatkan sumberdaya dapat  terakomodir  dengan  baik,  tanpa  menimbulkan  masalah  baru  lainnya.  Penelitian  ini menarik  karena  penambangan  inkonvensional  telah  menjadi  salah  satu  mata  pencaharian masyarakat. Tujuan penelitian adalah resolusi konflik pemanfaatan sumberdaya pesisir antara penambang timah inkonvensional dan nelayan.

## 2. Tinjauan Pustaka

## A. Pengelolaan Sumberdaya Pesisir
Pesisir  merupakan  wilayah  peralihan  dan  interaksi  antara  ekosistem  darat  dan  laut. Wilayah  ini  sangat  kaya  akan  sumberdaya  alam  dan  jasa  lingkungan.  Sumberdaya  pesisir terdiri  dari  sumberdaya  hayati  dan  nonhayati.  Unsur  hayati  terdiri  atas  ikan,  mangrove, terumbu  karang,  padang  lamun  dan  biota  laut  lain  beserta  ekosistemnya,  sedangkan  unsur nonhayati terdiri dari sumberdaya mineral dan abiotik lain di lahan pesisir, permukaan air, di kolom air, dan di dasar laut (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2002).

## Resolusi Konflik Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir antara Nelayan dengan Penambang Timah Inkonvensional
Pengelolaan  sumberdaya  berbasis  masyarakat (Community  Based  Management) adalah strategi  untuk  mencapai  pembangunan  berpusat  pada  masyarakat  ( Sen  &  Nielsen,  1996 ). Pengelolaan  berbasis  masyarakat  merupakan  pendekatan  pengelolaan  sumberdaya  alam berdasarkan  pada  pengetahuan  dan  kesadaran  lingkungan  masyarakat  lokal  yang mengakomodir  berbagai  kepentingan (termasuk  pemerintah)  dalam  pengelolaan  sumberdaya alam yang disebut Co-Management ( Ferrer & Nozawa, 1997 ).

## B. Dampak Penambangan Timah di Wilayah Pesisir
Prianto  &  Husnah  (2009) menjelaskan  bahwa  sedimentasi  yang  tinggi  di  wilayah  pesisir telah menyebabkan terjadinya perubahan bentang alam di daerah pantai. Hal ini disebabkan, adanya  penambangan  timah  di  sepanjang  pantai  Pulau  Bangka.  Tingginya  aktivitas penambangan  di  sepanjang  pantai  telah  menyebabkan  pada  beberapa  bagian  terjadi  proses pendalaman akibat pengambilan tanah dasar laut dan pada bagian lain terjadi penumpukkan butiran tanah.
Aktivitas penimbunan tanah  pada dasar laut dapat merusak komunitas  organisme bentik dan  lokasi  pemijahan  biota  perairan  lainnya.  Partikel  tanah  yang  tersuspensi  akan  menutupi habitat,  baik  tanaman  air  maupun  permukaan  tanah  dan  telur-telur  biota  perairan,  sehingga telur  tidak  dapat  berkembang  dengan  baik.  Dampak  ini  akan  menyebabkan  penurunan populasi  secara  massal  yang  akhirnya  dalam  jangka  panjang  dapat  menurunkan keanekaragaman hayati perairan ( Prianto & Husnah, 2009 ).
Menurut  Anggoro  (2011),  limbah  yang  masuk  ke  perairan  pesisir  akan  mengalami pemekatan  dan  terakumulasi  di  dalam  ekosistem  perairan  dan  dapat  menyebabkan  dampak negatif. Proses ini terjadi jika logam berat tidak tersebar oleh turbulensi dan arus laut. Bagian bahan pencemar yang tidak diencerkan dan tersebar atau terbawa ke laut lepas akan diabsorbsi atau  dipekatkan  melalui  proses  biofisik-kimiawi.  Selanjutnya  logam  berat  tersebut  akan tersuspensi di air laut dan terakumulasi ke sedimen dasar (terdisposisi).
Kegiatan  penambangan  timah  menghasilkan  limbah  ( tailing )  yang  langsung  dibuang  ke laut.  Limbah  dari  kegiatan  penambangan  di  wilayah  pesisir  umumnya  adalah  limbah  yang mengandung  logam berat.  Diketahui  bahwa sifat  logam berat  tersebut  mudah  mengendap  di dasar  perairan  dan  berikatan  dengan  komponen  kimia  lainnya,  sehingga  kemungkinan terjadinya  pengakumulasian  logam  berat  tersebut  di  dasar  perairan  juga  menjadi  lebih  besar (Riani & Surjono, 2004). Menurut Anggoro (2011), logam berat merupakan salah satu parameter limbah sebagai sumber dampak di perairan pesisir.
Limbah yang dibuang dari kegiatan penambangan timah, baik itu berskala industri seperti kapal  hisap  dan  kapal  keruk  ataupun  berskala  kecil  seperti  tambang  inkonvensional, mengandung logam berat diantaranya Cr, Cd, Cu, Pb, Al dan Zn (Henny, 2011). Selain kualitas logam  berat  pada  air  masih  di  atas  ambang  batas,  hasil  penelitian  terdahulu  menunjukkan bahwa di wilayah bekas penambangan timah mempunyai kualitas air yang buruk, dengan pH berkisar 2,9 – 4,5 dan kandungan logam berat Fe, Al, Pb, Cd, As dan Mn yang sangat tinggi. Kandungan logam berat bisa mencapai 5-8 mg/L (Brahmana & Firdaus, 1997). Untuk perbaikan kualitas air secara alami memakan waktu 20-30 tahun ( Kurniawan et al., 2014 ).

## C. Konflik Pemanfaatan Sumberdaya
Pemanfaatan  sumberdaya  pesisir  dan  laut  dikelompokkan  menjadi  dua:  1)  Kelompok masyarakat  yang  berkepentingan  atas  produksi  barang  (seperti  perikanan  tangkap  dan perikanan  budidaya)  dan  jasa  (seperti  pelabuhan  dan  pariwisata  laut);  dan  2)  Kelompok masyarakat yang memanfaatkan laut untuk pembuangan limbah. Kegiatan kedua kelompok ini

## Resolusi Konflik Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir antara Nelayan dengan Penambang Timah Inkonvensional
berpotensi  mencemari  lingkungan  pesisir  dan  laut.  Disamping  itu,  kepentingan  kedua kelompok ini jelas bertentangan satu sama lain.Untuk itu diperlukan regulasi/ kebijakan yang mengatur  pengelolaan  sumberdaya  pesisir  dan  laut  sebagai  sumberdaya  bersama  secara bijaksana  ( Ostrom et  al., 1994 ).  Suatu  konflik  terjadi  apabila  tujuan stakeholders tidak  sejalan (Fisher et al., 2001).
Konflik  dalam  pengelolaan  sumberdaya  alam  dapat  disebabkan  oleh  keterbatasan sumberdaya alam dan kebutuhan yang selalu meningkat akan keberadaan, fungsi dan manfaat sumberdaya alam. Perubahan keadaan sosial, budaya, lingkungan, ekonomi, hokum dan politik dapat  menciptakan  kepentingan-kepentingan  baru  terhadap  sumberdaya  perikanan. Perubahan  faktor-faktor  tersebut  apabila  mengalami  ketidaksesuaian,  maka  menyebabkan adanya suatu potensi konflik (Mitchell et al., 2003). Menurut Prianto  &  Husnah  (2009) ,  upaya  dalam  pengelolaan  tambang  timah  di  Pulau Bangka  perlu  menerapkan  pendekatan  yang  mengandung  unsur  akomodatif,  suportif, protektif, dan antisipatif. Pendekatan akomodatif, yaitu pengelolaan suatu daerah yang mampu mengakomodasi  kepentingan  masyarakat  luas  tanpa  merugikan  pihak  lain.  Pendekatan suportif,  yaitu  upaya  yang  dapat  mendorong  pembangunan  dan  melestarikan  sumber  daya alam,  terutama  ekosistem  perairan.  Pendekatan  protektif,  yaitu  mampu  melindungi  sumber daya  secara  ekologis dan  aspek  lain  dari  lingkungan  fisik.  Pendekatan  antisipatif, yaitu yang mampu  mengatasi  konflik  dalam  penggunaan  ruang. Yunianto  (2009) mengungkapkan pendapat  lain,  dalam  rangka  menyelesaikan  permasalahan  pertambangan  timah  di  Propinsi Kepulauan Bangka Belitung diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan lintas sektoral dan  di  berbagai  tingkatan  pemerintahan.  Beberapa  teori  resolusi  adalah  dialog,  negosiasi, mediasi dan komunikasi.

## 3. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  survei  dengan  penelitian  deskriptif kualitatif.  Metode  survei  dipilih  untuk  mengetahui  tentang  permasalahan  melalui  kuesioner. Teknik  pengumpulan  data  melalui  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Metode pengambilan  sampel/responden  yang  digunakan  adalah  teknik  purposive  sampling. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat (nelayan pemilik yang mewakili sifat-sifat dari  keseluruhan  nelayan),  dan  penambang  timah  inkonvensional  (TI).    Jumlah  seluruh responden dalam penelitian ini sebanyak 70 orang, terdiri dari nelayan dan penambang timah. Lokasi  penelitian  meliputi  Desa  Batu  Belubang  Kecamatan  Pangkalan  Baru,  Desa  Kurau Kecamatan Koba dan Desa Baskara Bhakti Kecamatan Namang.
Dampak sosial ekonomi aktivitas penambangan timah terhadap usaha perikanan tangkap dianalisis  secara  deskriptif  kuantitatif,  meliputi  análisis  pendapatan,  kesempatan  kerja, pendidikan, dan kesehatan. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan analisis konflik.  Pendekatan  analisis  konflik  menggunakan  analisis  stakeholder  (Fisher et  al., 2001), yakni  pertama  yang  dilakukan  adalah  pendeskripsian  dan  pengelompokan  isu-isu  riil  yang timbul. Isu tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan sejumlah stakeholder yang berada di  kawasan  pesisir  Kabupaten  Bangka  Tengah.  Isu  tersebut,  selanjutnya  dianalisis menggunakan  instrumen  analisis  bawang  bombay  ( onions  analysis )  sebagaimana  Gambar  1. Tujuannya  untuk  mengetahui  klaim  (posisi),  kepentingan,  dan  kebutuhan  para  stakeholder. Setelah diperoleh hasil analisis kemudian dicarikan formula tata kelolanya dalam pengelolaan kawasan, yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan para stakeholder.

## Resolusi Konflik Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir antara Nelayan dengan Penambang Timah Inkonvensional
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i1.139
Gambar 1. Analisis Bawang Bombay Sumber: Fisher et al., (2001)

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## A. Pemicu Konflik
Pemicu  konflik  dalam  pemanfaatan  sumberdaya  pesisir  di  Kabupaten  Bangka  Tengah diklasifikasikan menjadi empat, diantaranya 1) isu lingkungan, 2) isu sosial, 3) isu pelanggaran hukum, dan 4) isu ekonomi.

## 1) Isu Lingkungan
Berdasarkan  hasil  analisis,  masalah  utama  dampak  penambangan  timah  inkonvensional terhadap lingkungan perairan; adalah kecerahan air dan lumpur. Sebagaimana terjadi di Desa Batu  Belubang  Kecamatan  Pangkalan  Baru,  Desa  Kurau  Kecamatan  Koba  dan  Desa  Baskara Bhakti  Kecamatan  Namang.  Berdasarkan  Laporan  Status  Lingkungan  Hidup  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2016), Kabupaten Bangka memiliki persentase kerusakan terumbu karang  sebesar  50%  akibat  kegiatan  penambangan  timah  di  laut,  karena  pori-pori  terumbu karang  tertutupi  oleh  limbah  tambang  yang  berupa  lumpur,  sehingga  membuat  terumbu karang rusak ( Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016 ).
Berdasarkan hasil penelitian, ketebalan lumpur di desa Batu Belubang dari pantai menuju laut  berkisar  30-60  cm.  Nelayan  harus  mengeluarkan  biaya  lebih  untuk  menyewa  tongkang, biayanya  sebesar  6%  dari  jumlah  hasil  tangkapan.  Tugas  tongkang  tersebut  membawa  ikan hasil tangkapan dari perahu menuju dermaga, dan mengantar bekal nelayan ketika berangkat melaut.  Terdapat  sekitar  25  tongkang  yang  beroperasi  di  Desa  Batu  Belubang.  Alat  tangkap yang digunakan mayoritas nelayan di Desa Batu Belubang adalah bagan tancap, bagan apung, bagan perahu, dan pancing.
Wilayah pesisir di desa ini telah dibagi, untuk kegiatan penangkapan ikan yang berlokasi di  dusun  Tanah  Merah  dan  kegiatan  penambangan  timah  yang  berlokasi  di  dusun  Bedeng. Batas  wilayah  tersebut  ditandai  dengan  tonggak  kayu  ke  arah  laut  sepanjang  satu  kilometer. Alat  tangkap  yang  digunakan  mayoritas  nelayan  di  Desa  Baskari  Bhakti  antara  lain  pukat rajungan, jaring, dan pancing ulur.
Hasil  observasi  dan  wawancara  di  lapangan,  permasalahan  di  Desa  Kurau  sama  dengan kedua  desa  sebelumnya  diantaranya  kecerahan  air  dan  lumpur  yang  menyebabkan pendangkalan muara, sehingga kapal nelayan tidak bisa keluar dan masuk dermaga setiap saat, karena harus menunggu air dalam kondisi pasang. Sama halnya, kegiatan penambangan laut dapat  menyebabkan  sedimentasi  sehingga  habitat  ikan  semakin  jauh  ke  laut  lepas,  dan menyebabkan nelayan semakin jauh untuk melakukan penangkapan ikan.

## Kebutuhan
Kepentingan
Posisi

## Resolusi Konflik Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir antara Nelayan dengan Penambang Timah Inkonvensional
Hasil penelitian, dampak secara langsung adalah perubahan kecerahan perairan, yang pada akhirnya  mempengaruhi  kesuburan  perairan.  Selain  itu,  dampak  secara  tidak  langsung  yaitu semakin  jauhnya  fishing  ground,  berkurangnya  ikan  hasil  tangkapan  nelayan,  dari  jenis  dan ukuran ikan, serta perubahan pekerjaan dari nelayan menjadi pekerja tambang. Ilustrasi ponton untuk aktivitas penambangan timah inkonvensional di sepanjang pantai Batu Belubang tersaji pada Gambar 2.
Gambar 2. Ponton Tambang Inkonvensional di pesisir Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah

## Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2019

## 2) Isu Sosial
Analisis  permasalahan  sosial  yang  timbul  sebagai  dampak  aktivitas  penambangan  timah inkonvensional  bagi  nelayan  di  Kabupaten  Bangka  Tengah  meliputi  pendidikan  anak, kesehatan  nelayan  dan  kesempatan  kerja.  Isu  sosial  yang  terjadi  dalam  konflik  pemanfaatan sumberdaya  pesisir  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  dua  sumber  utama  yang  saling berperan diantaranya para penambang timah dan nelayan.
Hasil  pengolahan  data  primer,  terkait  masalah  pendidikan,  sebanyak  73%  anak-anak  di wilayah  pesisir  di  Kabupaten  Bangka  Tengah  tidak  melanjutkan  kegiatan  sekolah  mereka disebabkan  masalah  perekonomian.  Anak-anak  nelayan  tidak  melanjutkan ke  tingkat  sekolah yang  lebih  tinggi  (SMA)  maupun  perguruan  tinggi,  karena  pendapatan  yang  tidak  menentu, yang  sangat  tergantung  dengan  musim,  dan  tinginya  biaya  menangkap  ikan.  Nelayan  harus menangkap  ikan  sejauh  hingga  30  mil,  karena  perairan  disekitar  pesisir  banyak  aktivas penambangan timah (kurang dari 2 mil).
Hasil  pengolahan  data  primer,  terkait  masalah  kesehatan,  sebanyak  59%  nelayan  telah memiliki  asuransi  kesehatan  (Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN/BPJS)).  Selebihnya,  nelayan menggunakan biaya sendiri untuk memeriksa kesehatan mereka atau berobat. Nelayan masih enggan  ikut  asuransi  kesehatan  karena  tidak  semua  biaya  pengobatan  ditanggung  asuransi kesehatan. Namun iuran asuransi kesehatan wajib dibayar secara rutin setiap bulannya dan itu secara ekonomi menambah pengeluaran nelayan.
Hasil  penelitian  terkait  kesempatan  kerja,  sebanyak  54%  nelayan  menyatakan  bahwa kualitas perairan di wilayah mereka berdampak terhadap kegiatan menangkap ikan. Nelayan melakukan  upaya  penangkapan  ikan  dengan  memilih  lokasi  yang  tidak  ada  aktivitas penambangan, dan wilayah tersebut di luar pantai desa mereka, sehingga jarak tempuh lebih jauh.  Selain  itu,  beberapa  nelayan  di  Desa  Batu  Belubang  juga  beralih  pekerjaan  menjadi

## Resolusi Konflik Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir antara Nelayan dengan Penambang Timah Inkonvensional
pendorong tongkang, karena biaya melaut yang esar. Pendapatan sebagai pendorong tongkang adalah 6% dari total hasil tangkapan nelayan yang menggunakan jasanya, sehingga dirasa lebih menjanjikan. Alat transportasi tongkang sebagaimana tersaji pada Gambar 3.
Gambar 3. Alat Transportasi Tongkang Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2019

## 3) Isu Pelanggaran Hukum (Penertiban Tambang Inkonvensional)
Penertiban  tambang  inkonvensional  oleh  aparat  penegak  hukum  merupakan  upaya  yang dilakukan pemerintah daerah setempat, untuk mengurangi dampak sosial dan lingkungan, dan sebenarnya  aktivitas  tambang  inkonvensional  melanggar  aturan.  Bagi  penambang  yang tertangkap,  maka  dihukum  sesuai  dengan  peraturan  hukum  termasuk  penyitaan  ponton penambang.
Menurut Murty  &  Yuningsih  (2017) ,  tambang  timah  inkonvensional  menjadi  semakin marak sejak timah dikategorikan sebagai barang bebas (tidak di awasi) dan pencabutan status timah  sebagai  komoditas  stategis.  Timah  tidak  dimonopoli  lagi  oleh  satu  Badan  Usaha  Milik Negara dan dapat diekspor secara bebas oleh siapapun.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Pertambangan  Mineral  sebagai  upaya  penanggulangan pengelolaan timah secara ilegal. Pemerintah Pusat juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Pihak  kepolisian  melakukan  razia  dan  penertiban  di  wilayah  hukumnya  masing-masing dalam  rangka  penegakan  hukum  untuk  menanggulangi  tindak  pidana  penambangan  timah inkonvensional. Razia dan penertiban dilakukan bersama Pemerintah Daerah dan Satuan Polisi Pamong  Praja  dengan  melakukan  penyitaan  terhadap  alat  operasi  kegiatan  tambang  tersebut untuk dijadikan barang bukti.

## 4) Isu Ekonomi
Disparitas pendapatan antara nelayan dengan pelaku wisata dan penambang  timah, tidak dapat  dipungkiri,  menjadi  alasan  utama  masyarakat  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung masih  mengandalkan  aktivitas  penambangan  timah  sebagai  penopang  ekonomi.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pendapatan  penambang  mencapai  per  bulan  sebesar  Rp 80,432,927,  dan  perikanan  tangkap  sebesar  Rp  5,439,444.  Perbedaan  pendapatan  yang  besar antara nelayan dan penambang ini dapat memicu kesenjangan sosial. Kegiatan penambangan

## Resolusi Konflik Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir antara Nelayan dengan Penambang Timah Inkonvensional
timah  sulit  ditinggalkan  oleh  masyarakat  dan  berpotensi  membuat  masyarakat  lainnya berpindah pekerjaan menjadi penambang.

## B. Analisis Resolusi Konflik
Gambar 4. Analisis Bawang Bombay Sumber: Fisher et al., (2001)
Berdasarkan gambar 4 di atas, konflik utama di pesisir Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari:  a)  Posisi:  nelayan  dan  penambang  timah  (Tambang  Inkonvensional);  b)  Kepentingan: ruang laut; dan c) Kebutuhan: mendapatkan ikan hasil tangkapan dan pasir timah.
Solusi konflik, seperti yang terjadi di Desa Batu Belubang, dilakukan dengan cara negosiasi. Masyarakat pesisir di Desa Batu Belubang memiliki slogan “nelayan juga penambang”. Karena pada  waktu-waktu  sulit,  nelayan  beralih  sebagai  pekerja  penambang  timah  dan  ketika  tidak ada  aktivitas  penambang  timah,  mereka  beralih  bekerja  sebagai  nelayan.  Di  desa  Batu Belubang,  nelayan  dan  penambang  timah  dapat  hidup  rukun,  karena  keduanya  merupakan warga desa setempat, meski ada juga penambang yang berasal dari luar desa  bahkan daerah, seperti Palembang - Provinsi Sumatera Selatan, Pulau Jawa, dan daerah lainnya.
Hasil penelitian, menunjukkan bahwa penambang timah juga membantu nelayan dengan cara  membayar  “ fee ”  dengan  besaran  2  kilogram  per  hari. Fee tersebut  dikoordinir  oleh pengepul  timah,  untuk  kemudian  disetorkan  ke  pemerintah  desa  untuk  membantu pembangunan  infrastruktur  di  desa  seperti  rumah  ibadah  (masjid).  Masjid  yang  dibangun dengan menggunakan sebagian dana yang berasal dari fee dari penambang timah di Desa Batu Belubang tersaji pada Gambar 5. Namun, ada juga fee yang langsung diberikan kepada nelayan secara perorangan.
Gambar 5. Masjid dari bantuan dana penambang timah inkonvensional Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2019
Kebutuhan:
Pasir Timah dan Ikan
Kepentingan:
Ruang Laut Posisi: Nelayan dengan Penambang Timah

## Resolusi Konflik Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir antara Nelayan dengan Penambang Timah Inkonvensional
Permasalahan  dan  isu-isu  yang  muncul  dalam  pengelolaan  sumberdaya  pesisir membutuhkan  suatu  model  pengelolaan  yang  kolaboratif  yang  memadukan  antara  unsur masyarakat  pengguna  (kelompok  nelayan  dan  penambang  inkonvensional)  dan  pemerintah yang  dikenal  dengan Co-Management melalui  pendekatan  negosiasi  yang  menghindari  peran dominan  yang  berlebihan  dari  satu  pihak  dalam  pengelolaan  sumberdaya  pesisir  dan  laut sehingga pembiasaan aspirasi pada satu pihak dapat dieliminasi.
Model  ini,  pengelolaan  sumberdaya  pesisir  dan  laut,  dilaksanakan  dengan  bersama lembaga-lembaga  yang  saling  terkait,  terutama  masyarakat,  pemerintah  serta  stakeholder lainnya  dalam  setiap  proses  pengelolaan  sumberdaya,  mulai  dari:  a)  Perencanaan,  yaitu melibatkan  masyarakat  dengan  stake  holder  lainnya  dalam  penetapan  zonasi  dalam pemanfaatan  ruang  pesisir;  b)  Pelaksanaan,  yaitu  melibatkan  masyarakat  dalam  pelaksanaan kebijakan  pengelolaan  pesisir;  c)  Pemanfaatan,  yaitu  melibatkan  masyarakat  dalam  kegiatan pemanfaatan  sumberdaya  pesisir;  dan  d)  Pengawasan,  yaitu  melibatkan  masyarakat  dalam penyusunan  kebijakan  pengawasan  pengelolaan  sumberdaya.  Pendapat  ini  diperkuat Setyowati (2012) yang menyatakan bahwa potensi konflik jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan kerugian, dan jika dikelola dengan baik maka dapat menjadi peluang melakukan perubahan yang sifatnya menguntungkan.

## 5. Kesimpulan
Isu utama yang menjadi pemicu konflik dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir adalah isu lingkungan,  isu  sosial,  isu  pelanggaran  hukum,  dan  isu  ekonomi.  Resolusi  konflik  adalah kolaboratif  yang  memadukan  antara  unsur  masyarakat  pengguna  (kelompok  nelayan  dan penambang  inkonvensional)  dan  pemerintah  yang  dikenal  dengan Co-Management melalui pendekatan  negosiasi.  Model  pengelolaan  sumberdaya  pesisir  dan  laut  dilaksanakan  dengan menyatukan  lembaga-lembaga  terkait  terutama  masyarakat,    pemerintah  serta  stakeholder lainnya  dalam  setiap  proses  pengelolaan  sumberdaya,  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan, pemanfaatan,  dan  pengawasan,  dengan  mengacu  pada  peraturan  tata  ruang  laut  di  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## 6. Ucapan Terima Kasih
Penulis  ingin  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Pemerintah  Kabupaten  Bangka  Tengah yang  telah  memberikan  izin  untuk  melaksanakan  penelitian  ini  dan  masyarakat  pesisir  di Kabupaten  Bangka  Tengah  yang  memberikan  bantuan  dan  informasi  selama  penelitian  ini dilakukan.

## Daftar Pustaka
Anggoro,  S.  (2011). Pengelolaan  dan  pemantauan  pencemaran  dan  kerusakan  laut .  Semarang:  PT. Sains Plus Kemala Rahmadika.
Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2015). Ekspor dan Impor Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung  Bulan  Mei  2015.  Retrieved  from  https://babel.bps.go.id/: https://babel.bps.go.id/pressrelease/2015/06/15/32/ekspor-dan-impor-provinsi- kepulauan-bangka-belitung-bulan-mei-2015.html
Bidayani,  E.  (2014). Ekonomi  sumberdaya  pesisir  yang  tercemar .  Malang:  Universitas  Brawijaya Press.

## Resolusi Konflik Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir antara Nelayan dengan Penambang Timah Inkonvensional
Brahmana, S. S., & Achmad, F. (1997). Eutrophication in Three Reservoirs at Citarum River and Its  relation  to  Beneficial  uses.  In Workshop  On  Ecosystem  Approach  to  Lake  and  Reservoir Management .
Dinas  Lingkungan  Hidup  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung.  (2016).  Laporan  Status Lingkungan  Hidup  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  2016.  Retrieved  from http://dlh.babelprov.go.id/:
http://dlh.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Laporan%20SLHD %20Prov.%20Kep.%20Babel%202016.pdf
Ferrer, E. M., & Nozawa, C. M. C. (1997). Community-based coastal resources management in the Philippines: Key Concepts, Methods and Lessons Learned. Philippines: University of the Philippines at Diliman.
Fisher, S., Ludin, J., Williams, S., Abdi, D. I., Smith, R., & Williams, S. (2001). Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak. Terjemahan . Jakarta: The British Council. Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia.  (2002).  Pedoman  Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Kurniawan, K., Supriharyono, S., & Sasongko, D. P. (2014). Pengaruh Kegiatan Penambangan Timah  terhadap  Kualitas  Air  Laut  di  Wilayah  Pesisir  Kabupaten  Bangka  Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung. Akuatik:  Jurnal  Sumberdaya  Perairan , 8 (1),  13-21. http://www.journal.ubb.ac.id/index.php/akuatik/article/view/967
Manik, J. D. N. (2014). Kebijakan pertambangan laut timah yang berdampak pada lingkungan.
Promine , 2 (2), 34-44. http://www.journal.ubb.ac.id/index.php/promine/article/view/82 Mitchell,  B.,  Rahmi,  D.  H.,  &  Setiawan,  B.  (2003). Pengelolaan  sumberdaya  dan  lingkungan . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Murty, T., & Yuningsih, H. (2017). Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal di Provinsi Bangka Belitung. Simbur Cahaya , 24 (1), 4348-4374. http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/48
Ostrom, E., Gardner, R., Walker, J., Walker, J. M., & Walker, J. (1994). Rules, games, and common- pool resources . USA: University of Michigan Press. https://doi.org/10.3998/mpub.9739 Prianto, E., & Husnah, H. (2009). Penambangan Timah Inkonvensional: Dampaknya Terhadap Kerusakkan Biodiversitas Perairan Umum Di Pulau Bangka. BAWAL Widya Riset Perikanan Tangkap , 2 (5), 193-198. https://doi.org/10.15578/bawal.2.5.2009.193-198
Riani, E., & Surjono, H. S. (2004). Penanganan limbah B3 dengan sistem biofilter Kerang Hijau di Teluk Jakarta. Research Project Report PEMDA DKIIPB .
Sen, S., & Nielsen, J. R. (1996). Fisheries co-management: a comparative analysis. Marine policy ,
20 (5), 405-418. https://doi.org/10.1016/0308-597X(96)00028-0
Setyowati,  E.  (2012).  Modul  Workshop  Analisis  Konflik  untuk  Isu-isu  Arkeologi  Publik.
Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Yunianto,  B.  (2009).  Kajian  Problema  Pertambangan  Timah  di  Propinsi  Kepulauan  Bangka Belitung  Sebagai  Masukan  Kebijakan  Pertimahan  Nasional. Jurnal  Teknologi  Mineral  dan Batubara , 5 (3), 97-113. https://jurnal.tekmira.esdm.go.id/index.php/minerba/article/view/893

## Resolusi Konflik Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir antara Nelayan dengan Penambang Timah Inkonvensional

## __________________________

## Tentang Penulis
1. Endang  Bidayani, memperoleh  gelar  Doktor  Ilmu  Ekonomi  Sumberdaya  Perairan  dan Kelautan dari Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia, pada tahun 2016. Penulis adalah dosen Program Studi Akuakultur, Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi, Universitas Bangka Belitung, Indonesia.
E-Mail: endangbidayani@gmail.com
2. Kurniawan, memperoleh  gelar  Magister  Manajemen  Sumberdaya  Pantai  dari  Universitas Diponegoro,  Semarang,  Indonesia,  pada  tahun  2013.  Penulis  adalah dosen  Program  Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi, Universitas Bangka Belitung, Indonesia.
E-Mail: awal.rizka@yahoo.com