Edy , Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011...

## Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Komunitas Intelijen Daerah di Provinsi Kalimantan Timur

## Edy Haryata
Alumni Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman
Abstract : The Role of the Community of Regional Intelligence (Kominda) every single day needed for  goverment administration, so that minister  of home affairs publish the  ministerial  regulation  No.  16  Tahun  2011  about  Community  of  Regional Intelligence  (Kominda).  East  Kalimantan  also  publish  Guvernour  Rule  Number  82  in 2011 about Community of Regional Intelligence. Generally, the Kominda’s assigment is helping Local Goverment of East Kalimantan and Coordinating political information, economic, social, cultural, defense, peace, and public order. The Challange of the rule No. 16 in 2011 such as there is not socializing to the people then low knowledge about “Intelligence” for half of Kominda members and there is not assigment divide clearly. Keyword: Implementation, Kominda.
Abstrak : Keberadaan dan peran Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) semakin hari semakin  diperlukan  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan,  sehingga  untuk lebih  memantapkan  perannya  tersebut  Menteri  Dalam  Negeri  menerbitkan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  16  Tahun  2011  Tentang  Komunitas  Intelijen Daerah  (Kominda).  Dalam  rangka  melaksanakan  kebijakan  tersebut,  Provinsi Kalimantan Timur juga mengeluarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 82  Tahun  2011  Tentang  Komunitas  Intelijen  Daerah  (Kominda)  Provinsi  Kalimantan Timur dan diwujudkan dengan membentuk TIM Kominda Provinsi Kalimantan Timur. Secara  umum  tugas  TIM  Kominda  adalah  Membantu  Pemerintah  Daerah  Provinsi Kalimantan  Timur  dalam  mengkompilasi  dan  mengkoordinasikan  informasi  bidang politik,  ekonomi,  sosial,  budaya,  ketahanan,  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat (Ipoleksosbudkamtibmas)  yang  berpengaruh  terhadap  segala  aspek  yang  dapat menjadikan  hambatan,  gangguan  dan  ancaman  kondisi  yang  kondusif  terhadap kebijakan  politik  Dalam  Negeri  di  Daerah.  Faktor  –  faktor  penghambat  dalam implementasi  Permendagri  No.16  Tahun  2011  diantaranya  adalah  belum  adanya sosialiasasi  kepada  masyarakat,  masih  rendahnya  kemampuan  dan  pengetahuan tentang  “keintelijenan”  bagi  sebagian  anggota  Kominda  dan  belum  adanya pembagian tugas secara jelas diantara anggota Tim Kominda.
Kata Kunci : Implementasi, Kominda.

## Pendahuluan
Dalam  rangka  menyikapi  perkembangan  situasi  nasional  yang  semakin mengkhawatirkan  dan  ditandai  dengan  maraknya  aksi  terror  di  berbagai  tempat, Pemerintah  memandang  perlu  mengambil  langkah-langkah  nyata,  khususnya  guna mengkoordinasikan  unit-unit  intelijen  dari  berbagai  lembaga  yang  ada  sehingga dapat  dilakukan  deteksi  dini,  peringatan dini  atas  Ancaman,  Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas nasional dapat segera dicegah.
Sejalan dengan perkembangan waktu dan memperhatikan akan pentingnya peran  intelijen,  maka  kemudian  Menteri  Dalam  Negeri  menerbitkan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Komunitas  Intelijen  Daerah (Kominda),  yang  tugasnya  antara  lain  merencanakan,  mencari,  mengumpulkan,
mengoordinasikan,  dan  mengomunikasikan  informasi/bahan  keterangan  dan intelijen  dari  berbagai  sumber  mengenai  potensi,  gejala,  atau  peristiwa  yang menjadi  ancaman  stabilitas  naslonal  di  daerah;  dan  memberikan  rekomendasi sebagai  bahan  pertimbangan  bagi  gubernur  mengenai  kebijakan  yang  berkaitan dengan  deteksi  dini,  peringatan  dini  dan  pencegahan  dini  terhadap  ancaman stabilitas  naslonal  di  daerah.  Keanggotaan  Kominda  terdiri  dari  beberapa  unsur, yaitu  Wakil  Gubernur  (Ketua),  Kaposwil  BIN  (Wakil  Ketua),  Kabankesbangpol (Sekretaris),  serta  anggota  yang  berasal  dari  unsur  Intelijen  dari  Badan  Intelijen Negara,  Tentara  Nasional  Indonesia,  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, KeJaksaan Tinggi, Imigrasl, Bea dan Cukai dan unsur terkait lainnya.
Pembentukan  Kominda  di  Kalimantan  Timur  sebenarnya  sudah  cukup  lama, sedangkan  yang  terbaru  dibentuk  berdasarkan  Peraturan  Gubernur  Kalimantan Timur  Nomor  :  82  Tahun  2011  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Gubernur Kalimantan  Timur  Nomor  63  Tahun  2011  Tentang  Komunitas  Intelijen  Daerah (Kominda) Provinsi Kalimantan Timur dan Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor :  220/K.764/2011  Tentang  Pembentukan  Tim  Komunitas  Intelijen  Daerah  (Kominda) Provinsi  Kalimantan  Timur.  Kominda  Provinsi  Kalimantan  Timur  memiliki  tugas antara  lain  membantu  pemerintah  daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  dalam mengkompilasi  dan  mengkoordinasikan  informasi  bidang  politik,  ekonomi,  social, budaya, ketahanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat (poleksosbudhankamtibmas) yang berpengaruh terhadap segala aspek yang dapat menjadikan  hambatan,  gangguan,  dan  ancaman  kondisi  yang  kondusif  terhadap kebijakan  dalam  negeri  di  daerah;  melakukan  rapat  koordinasi  dalam  rangka evaluasi  informasi  dan  tindak  lanjut  terhadap  bimbingan  dan  pengawasan  sesuai fungsi  masing-masing;  dan  melakukan  kompilasi  tukar  menukar  informasi  intelijen dari berbagai instansi terkait sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut baik tindakan preventif  maupun  represif  agar  dapat  mempertahankan  kondisi  yang  kondusif. Sedangkan  untuk  Kominda  tingkat  –  II  juga  telah  terbentuk  di  seluruh  wilayah Kabupaten/Kota  yang  ada  di  Kalimantan  Timur,  berdasarkan  surat  keputusan Bupati/Walikota di daerah yang bersangkutan.
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 16 Tahun  2011 , bahwa  tugas  dan  kewajiban  Kepala  Daerah  meliputi;  membina  dan memelihara  ketentraman  dan  ketertiban  masyarakat  terhadap  kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional didaerah; mengkoordinasikan bupati/walikota  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  di  bidang ketentraman,  ketertiban,  dan  perlindungan  masyarakat,  dengan  meningkatkan peran dan fungsi Kominda; mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di  provinsi  sebagai  jaringan  intelijen;  dan  menjamin  terlaksananya  kegiatan operasional  Kominda  di  daerah.  Oleh  karena  itu  aktif  atau  tidaknya  kegiatan Kominda di Daerah, juga menjadi tanggung jawab Kepala Daerah, mengingat peran yang  bebankan  kepada  Kominda,  yaitu    memberikan  rekomendasi  sebagai  bahan pertimbangan  bagi  Kepala  Daerah  mengenai  kebijakan  yang  berkaitan  dengan deteksi  dini,  peringatan  dini  dan  pencegahan  dini  terhadap  berbagai  kemungkinan yang dapat menjadi ancaman bagi stabilitas nasional di Daerah.
Edy , Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011...

## Implementasi
Secara  umum  istilah  “Implementasi”  dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia berarti  pelaksanaan  atau  penerapan  (Poerwodarminto,  1990  :  327).  Istilah implementasi  biasanya  dikaitkan  dengan  suatu  kegiatan  yang  dilaksanakan  untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan secara pendek Kamus Webster, merumuskan bahwa “to implement” (meng-implementasikan) berarti “to provide the means for carringout”  (menyediakan  sarana  untuk  melaksanakan  sesuatu),  “to  give  practical effect  to”  (menimbulkan  dampak  atau  akibat  terhadap  sesuatu).  Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana  yang  mendukung  yang  nantinya  akan  menimbulkan  dampak  atau  akibat terhadap sesuatu itu (Abdul Wahab, 1997 : 67).
Implementasi  merupakan  sebuah  proses  untuk  mewujudkan terlaksananya suatu  kebijakan  dan  tercapainya  kebijakan  tersebut.  Disamping  itu  Implementasi juga dimaksudkan untuk menjadi sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil  yang  bersifat  praktis  terhadap  sesama,  sehingga  Implementasi  itu  berfungsi sebagai  sebuah  tindakan  individu  publik  yang  diarahkan  pada  tujuan  serta ditetapkan dalam keputusan dan memastikan terlaksananya dan tercapainya suatu kebijakan serta memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama.
Tachjan  (2006i:19)  menyimpulkan  bahwa  pada  garis  besarnya  siklus kebijakan publik terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu:
a. Perumusan kebijakan
b. Implementasi kebijakan serta
c. Pengawasan dan penilaian (hasil) pelaksanaan kebijakan.
Jadi efektivitas suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh proses kebijakan yang terdiri  dari  formulasi,  implementasi  serta  evaluasi.  Ketiga  aktivitas  pokok  proses kebijakan  tersebut  mempunyai  hubungan  kausalitas  serta  berpola  siklikal  atau bersiklus  secara  terus  menerus  sampai  suatu  masalah  publik  atau  tujuan  tertentu tercapai.
Implementasi  kebijakan  merupakan  tahap  yang  krusial  dalam  proses kebijakan  publik.  Suatu  kebijakan  atau  program  harus  diimplementasikan  agar mempunyai  dampak  atau  tujuan  yang  diinginkan.  Implementasi  kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi,  prosedur,  teknik  serta  sumber  daya  diorganisasikan  secara  bersama- sama  untuk  menjalankan  kebijakan  guna  meraih  dampak  atau  tujuan  yang diinginkan.
Tachjan  (2006i:26)  menjelaskan  tentang  unsur-unsur  dari  implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu:
a. Unsur pelaksana
b. Adanya program yang dilaksanakan serta
c. Target group atau kelompok sasaran.
Implementasi  kebijakan  merupakan kegiatan yang  kompleks  dengan  begitu banyak  faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  suatu  implementasi  kebijakan. Edwards  III  (1980)  berpendapat  dalam  model  implementasi  kebijakannya  bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:
a. Bureaucraitic structure (struktur birokrasi)
b. Resouces (sumber daya )
c. Disposisition (sikap pelaksana)
d. Communication (komunikasi )

## Permendagri Nomor 16 Tahun 2011
Diantara  kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  dalam  mengatasi  suatu permasalahan  tertentu  adalah  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri) Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Perubahan  atas  Permendagri  Nomor  11  Tahun  2006 Tentang  Komunitas  Intelijen  Daerah  (Kominda),  yang  dikeluarkan  oleh  Menteri Dalam  Negeri  pada  4  April  2011,  yang  di  dalamnya  juga  memuat  beberapa  pasal perubahan dari Permendagri sebelumnya, yaitu Permendagri Nomor 11 Tahun 2006. Dimana  keluarnya  Permendagri  Nomor  11  Tahun  2006  itu  sendiri  dilandasi  oleh penekanan-penekanan Presiden yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tanggal 22 Oktober 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi  dan  Kegiatan  Intelijen  Seluruh  Instansi  Dalam  Rangka  Deteksi  Dini  ATHG Terhadap Stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Provinsi Kalimantan Timur
Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi  dan  koordinasi  unsur  Intelijen  dan  unsur  pimpinan  daerah  di  provinsi dan  kabupaten/kota.  Kemudian  Jaringan  Intelijen  adalah  hubungan  antar perorangan,  kelompok  maupun  instansi  tertentu  yang  dapat  memberikan  data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen
Penyelenggaraan  Kominda  di  provinsi  menjadi  tugas  dan  tanggung  jawab gubernur,  sedangkan  penyelenggaraan  Kominda  di  kabupaten/kota  menjadi  tugas dan  tanggung  jawab  bupati/walikota.  Terkait  dengan  hal  tersebut  tugas  dan kewajiban  gubernur  diantaranya  meliputi  :membina  dan  memelihara  ketentraman dan  ketertiban  masyarakat  terhadap  kemungkinan  timbulnya  ancaman  stabilitas nasional  di  daerah;  mengoordinasikan  bupati/walikota  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  di  bidang  ketentraman,  ketertiban,  dan  perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan peran dan fungsi Kominda; dan mengoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di provinsi sebagai jaringan intelijen.

## Pembentukan Tim Komunitas Intelijen Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Di Provinsi Kalimantan Timur, dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tersebut, maka Gubernur Kalimantan Timur mengeluarkan Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Timur  Nomor  82  Tahun  2011  Tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Timur  Nomor  63  Tahun  2011  Tentang Komunitas  Intelijen  Daerah  (Kominda)  Provinsi  Kalimantan  Timur,  yang  intinya bahwa  terdapat  beberapa  ketentuan  dalam  Peraturan  Gubernur  Kalimantan Timur Nomor  63  Tahun  2011  yang  diubah,  sehingga  berbunyi  “Keanggotaan  KOMINDA Provinsi  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  4  ayat  (1)  ditetapkan  melalui Keputusan Gubernur dengan susunan sebagai berikut : Ketua : Gubernur Kalimantan Timur
Edy , Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011...
Wakil Ketua : Wakil Gubernur Kalimantan Timur Pelaksana Harian : Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Keanggotaaan  :  Unsur  intelijen  dari  Badan  Intelijen  Negara,  Tentara  Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, Imigrasi,  Bea  dan  Cukai,  Unsur  Pajak  dan  Perbankan,  dan  unsur lainnya.
Selanjutnya  Gubernur  Kalimantan  Timur  mengeluarkan  Surat  Keputusan Gubernur  Kalimantan  Timur  Nomor  220/K.764/2011  tanggal  23  November  2011, Tentang  Pembentukan  Tim  Komunitas  Intelijen  Daerah  (Kominda)  Provinsi Kalimantan Timur. Dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut tercantum beberapa pertimbangan  antara  lain  bahwa  dalam  rangka  koordinasi  informasi  Pemerintah Daerah  dengan  instansi  terkait  lainnya,  sebagai  bahan  untuk  mengantisipasi  dan menyikapi perkembangan kondisi dan situasi Daerah sangat diperlukan deteksi dini di Daerah; serta bahwa kegiatan informasi deteksi dini menyangkut berbagai aspek kerawanan  social  masyarakat  diperlukan  untuk  dapat  tetap  mewujudkan  kondisi yang kondusif dari segala ancaman, hambatan dan gangguan social politik terhadap kebijakan politik Dalam Negeri di Daerah.
Gambar  1.  Struktur  Keanggotaan  Kominda  Provinsi  sesuai  Permendagri  Nomor  16 Tahun 2011
KETUA :  GUBERNUR PALAKHAR: KABINDA SEKRETARIS : KAKESBANG UNSUR BIN UNSUR POLRI UNSUR TNI UNSUR LAIN UNSUR JAKSA ANGGOTA SEKRETARIAT

## Tugas  –  tugas  Tim  Komunitas  Intelijen  Daerah  (Kominda)  Provinsi  Kalimantan Timur
Sesuai  dengan  Surat  Keputusan  Gubernur  Kalimantan  Timur  Nomor 220/K.764/2011;  bahwa  Tim  Komunitas  Intelijen  Daerah  (Kominda)  Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas, sebagai berikut :
1) Membantu Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengkompilasi dan  mengkoordinasikan  informasi  bidang  politik,  ekonomi,  social,  budaya, ketahanan,  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  (Ipoleksosbudkamtibmas)
yang  berpengaruh  terhadap  segala  aspek  yang  dapat  menjadikan  hambatan, gangguan,  dan  ancaman  kondisi  yang  kondusif  terhadap  kebijakan  politik Dalam Negeri di Daerah;
2) Melakukan  rapat  koordinasi  dalam  rangka  evaluasi  informasi  dan  tindak  lanjut terhadap bimbingan dan pengawasan sesuai fungsi masing-masing;
3) Melakukan  kompilasi  tukar  menukar  informasi  intelijen  dari  berbagai  instansi terkait  sebagai  bahan  evaluasi  dan  tindak  lanjut  baikt  tindakan  preventif maupun represif agar dapat mempertahankan kondisi yang kondusif.

## Sekretariat Komunitas Intelijen Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Sekretariat  Komunitas  Intelijen  Daerah  Prov.  Kalimantan  Timur  dibentuk melalui  Surat  Keputusan  Kepala  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Prov. Kalimantan Timur Nomor : 188.4/K.20/IV-BKP/III/2013 tanggal 6 Maret 2013,  dengan tugas para staf sekretariat tersebut diantaranya adalah:
1) Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait;
2) Melakukan pengumpulan data-data yang berkaitan dengan konflik di Kalimantan Timur sebagai bahan laporan;
3) Melaksanakan  tugas-tugas  yang  diberikan  oleh  pimpinan  untuk  ditindaklanjuti dalam hal permasalahan yang berkaitan dengan Kominda.

## Hubungan Implementasi dengan Pencapaian Pelaksanaan Program
Implementasi  dilihat  dari  aspek compliance ,  yaitu  sejauhmana  pelaksanaan kebijakan  ini  telah  mencapai  tujuannya,  diantaranya  pembentukan  Komunitas Intelijen  Daerah  baik  di  tingkat  Provinsi  maupun  Kabupaten/Kota  di  Kalimantan Timur.  Berdasarkan  data-data  yang  diperoleh  dan  hasil  wawancara  dengan beberapa  sumber,  maka  dapat  diketahui  bahwa  pelaksanaan  atau  implementasi Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Komunitas Intelijen Daerah  telah  terpenuhi,  yaitu    seluruh  daerah  Kabupaten  /  Kota  dan  Provinsi Kalimantan  Timur  telah  melakukan  pembentukan  Komunitas  Intelijen  daerah (Kominda)

## Hubungan Komunikasi dengan Implementasi Kebijakan
Keberhasilan  implementasi  sebuah  kebijakan  salah  satu  faktor  yang menentukannya  adalah  komunikasi.  Menurut  George  Edward  III  (1980)  “dalam faktor  komunikasi  terdapat  3  (tiga)  dimensi  yang  perlu  diperhatikan, yaitu  dimensi transmisi, dimensi clarity, dan dimensi consistency. Dimensi transmisi menghendaki agar  kebijakan  publik  disampaikan  tidak  hanya  kepada  pelaksana  kebijakan,  tetapi juga  disampaikan  kepada  kelompok  sasaran  kebijakan  dan  pihak  yang  lain  yang berkepentingan. Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, target grup dan pihak yang berkepentingan langsung  maupun  tidak  langsung  terhadap  kebijakan  dapat  diterima  dengan  jelas sehingga mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta subtansi dari kebijakan publik tersebut”. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dari hubungan komunikasi  dengan  implementasi  Permendagri  Nomor  16  Tahun  2011,  terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Beberapa faktor pendorong tersebut adalah :
Edy , Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011...
a. Adanya  sosialisasi  dan  transformasi  informasi  yang  dilakukan  oleh  para anggota atau unsur Komunitas Intelijen Daerah, yang kemudian dituangkan atau  disampaikan  kepada  pihak-pihak  yang  berkompeten  dalam  bentuk laporan-laporan.
b. Dari  proses  transformasi  informasi  tersebut  ditujukan  untuk  memecahkan atau mendapatkan kejelasan atas suatu masalah yang sedang terjadi.
c. Kegiatan  pertemuan  diadakan  secara  rutin  dan  selain  konsisten  dalam rangka  membahas  pemecahan  suatu  masalah  yang  terjadi  juga  terdapat konsistensi  dalam  pencapaian  pesan/perintah  kebijakan,  yang  artinya  tidak terdapat perintah yang bertentangan.
Sementara  itu,  faktor  penghambat  yang  ditemukan  diantaranya  adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  16  Tahun  2011  belum  ada,  sehingga  pemahaman  masyarakat  mengenai Komunitas  Intelijen  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  masih  kurang.  Hal  tersebut berakibat Kurangnya akses untuk mendapatkan informasi terkait gejala-gejala atau indikasi-indikasi  kejadian  di  dalam  masyarakat  dalam  rangka  peringatan  dan  cegah dini.

## Hubungan Sumber Daya dengan Implementasi Kebijakan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dalam  hubungan  sumber  daya  dengan pelaksanaan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  16  Tahun  2011,  terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat.
Beberapa faktor pendorong tersebut adalah :
a. Adanya  kemampuan  para  pelaksana  atau  personil  yang  menjadi  anggota Komunitas  Intelijen  Daerah  untuk  melakukan  tugas  dan  kegiatan  yang dibebankan kepadanya.
b. Adanya  kemampuan  pelaksana  kebijakan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  16  Tahun  2011,  dalam  melakukan  identifikasi  dan  menyelesaikan masalah  yang  berpotensi  Ancaman,  Tantangan,  Hambatan  dan  Gangguan terhadap stabilitas daerah.
c. Adanya  dukungan  sarana  dan  prasarana  terhadap  kegiatan  Komunitas Intelijen Daerah.
Sedangkan  faktor  penghambat  dalam  sumber  daya  ini  adalah  rendahnya pengetahuan  tentang  “keintelijenan”  bagi  sebagian  anggota  Komunitas  Intelijen Daerah, sehingga hasil yang dicapai belum dapat maksimal.

## Hubungan Sikap dari Pelaksana dengan Implementasi Kebijakan
Dalam  kaitannya  dengan  pelaksanaan  Kebijakan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  16  Tahun  2011,  hasil  penelitian  terhadap  sikap  pelaksana  terdapat beberapa  faktor  pendorong  dan  penghambat.    Beberapa  faktor  pendorong tersebut adalah :
a. Adanya  persepsi  pelaksana  yang  mendukung  Kebijakan  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011.
b. Adanya  tindakan  dan  langkah-langkah  yang  nyata  dari  pelaksana  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  16  Tahun  2011,  kerelaannya  untuk  memberikan
kontribusi pemikiran dalam setiap kegiatan rapat pembahasan masalah aktual yang diselenggarakan Komunitas Intelijen Daerah.
Sedangkan  faktor  penghambat  dalam  sikap  pelaksanana  adalah  masih adanya  anggapan  bahwa  kegiatan  rapat  dinilai  hanya  sebagai  kegiatan  “biasa” sehingga kehadiran anggota bisa diwakilkan.

## Hubungan Struktur Birokrasi (Organisasi) dengan Implementasi Kebijakan
Dalam  mengimplementasikan  sebuah  kebijakan  seharusnya  struktur birokrasi  yang  ada  turut  mendukung  dan  berusaha  semaksimal  mungkin  dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam kebijakan yang ada, karena kebijakan  yang  baik  dan  bagus  dalam  tataran  konsep  belum  tentu  berhasil  dan bermanfaat  sesuai tujuan  apabila  diimplementasikan  tanpa  dukungan  semua  aktor dan dapat mengakibatkan kegagalan bila tidak memeperhatikan semua faktor yang berpengaruh terhadap implementasi sebuah kebijakan.
Dari  hasil  penelitian  diketahui  hubungan  struktur  organisasi  dengan  pelaksanaan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  16  Tahun  2011,  terdapat  beberapa  faktor pendorong dan penghambat.
Faktor  pendorong  tersebut  adalah  sudah  terbentuknya  struktur  organisasi berupa  Tim  Komunitas  Intelijen  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur,  serta  Tim Komunitas  Intelijen  Daerah  Kabupaten  /  Kota  se-Kalimantan  Timur,  yang  dipimpin atau diketuai oleh Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota).
Sedangkan  faktor  penghambatnya  adalah  adalah  tidak  /  belum  adanya  pembagian tugas  secara  jelas  diantara  anggota  Tim  Komunitas  Intelijen  Daerah  (Kominda), sehingga setiap permasalahan terkesan lamban penanganannya.

## Aspek – aspek yang Berpegaruh
Adapun  Beberapa  aspek  yang  berpengaruh  dalam  implementasi  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011,  adalah :
1. Aspek Sumber Daya; Adanya  kemauan  para  pelaksana  atau  personil  yang  menjadi  anggota Komunitas  Intelijen  Daerah  untuk  melakukan  tugas  dan  kegiatan  yang dibebankan  kepadanya,  serta  dukungan  sarana  dan  prasarana  terhadap kegiatan Komunitas Intelijen Daerah.
2. Aspek sikap Pelaksana; Adanya  tindakan  dan  langkah-langkah  yang  nyata  dari  pelaksana  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  16  Tahun  2011,  kerelaannya  untuk  memberikan kontribusi pemikiran dalam setiap kegiatan rapat pembahasan masalah aktual yang diselenggarakan Komunitas Intelijen Daerah.
3. Aspek Struktur Birokrasi (organisasi); Faktor  pendorongnya  adalah  sudah  terbentuknya  struktur  organisasi  berupa Tim  Komunitas  Intelijen  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur,  serta  Tim Komunitas  Intelijen  Daerah  Kabupaten  /  Kota  se-Kalimantan  Timur,  yang dipimpin atau diketuai oleh Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota).
4. Aspek Lingkungan;
Terjalinnya  hubungan  yang  sangat  baik  antara  Komunitas  Intelijen  Daerah (Kominda)  dengan  Satuan  Kerja  Perangkat  daerah  (SKPD)  dan  sinergitas dengan  forum-forum  dan  organisasi-organisasi  Kemasyarakatan  yang  ada  di Provinsi Kalimantan Timur.
5. Aspek Ukuran dan Tujuan Kebijakan; Faktor  pendorongnya  adalah  adanya  kesesuaian  antara  pelaksanaan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  16  Tahun  2011  dengan  kebijakan Gubernur  dan  Bupati/Walikota  se-Kalimantan  Timur  terkait  penyelenggaraan Komunitas  Intelijen  Daerah  (Kominda),  meskipun  tidak  semua  Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 dapat dijabarkan secara utuh dalam bentuk struktur organisasi maupun program – programnya.

## Faktor – faktor Penghambat
Kemudian terdapat beberapa faktor penghambat yang terjadi dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011, antara lain :
1) Belum  adanya  sosialisasi  kepada  masyarakat  mengenai  kebijakan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  16  Tahun  2011,  sehingga  pemahaman masyarakat  mengenai  Komunitas  Intelijen  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur masih  kurang.  Hal  tersebut  berakibat  Kurangnya  akses  untuk  mendapatkan informasi  terkait  gejala-gejala  atau  indikasi-indikasi  kejadian  di  dalam masyarakat dalam rangka peringatan dan cegah dini
2) Masih rendahnya kemampuan dan pengetahuan tentang “keintelijenan” bagi sebagian  anggota  Komunitas  Intelijen  Daerah,  sehingga  hasil  yang  dicapai belum dapat maksimal.
3) Masih adanya anggapan bahwa kegiatan rapat dinilai hanya sebagai kegiatan “biasa” sehingga kehadirannya bisa diwakilkan
4) Tidak  /  belum  adanya  pembagian  tugas  secara  jelas  diantara  anggota  Tim Komunitas  Intelijen  Daerah,  sehingga  setiap  permasalahan  terkesan  lamban penanganannya.
5) Belum adanya dukungan dan peran masyarakat secara maksimal terkait tugas- tugas  yang  dibebankan  kepada  Komunitas  Intelijen  daerah  (Kominda), sehingga  kurangnya  akses  untuk  mendapatkan informasi  terkait  gejala-gejala atau  indikasi-indikasi  kejadian  di  dalam  masyarakat  dalam  rangka  peringatan dan cegah dini.
6) Masih  kurangnya  tepatnya  sasaran  dalam  pelaksanaan  program  –  program karena dibuat staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang belum memahami tentang tugas-tugas keintelijenan dan tanpa melibatkan unsur-unsur anggota yang lain.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  maka  dapat  disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
a. Implementasi  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  16  Tahun  2011  tentang Komunitas  Intelijen  Daerah  (Kominda)  di  Provinsi  Kalimantan  Timur  sudah berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  dapat  terlihat  dari  seluruh  Kabupaten  /  Kota  dan
Provinsi  Kalimantan  Timur  telah  melakukan  pembentukan  Komunitas  Intelijen Daerah (Kominda).
b. Beberapa  aspek  yang  berpengaruh  dalam  implementasi  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  16  Tahun  2011,  diantaranya  komunikasi,  sumber  daya, sikap  pelaksana,  struktur  birokrasi  (organisasi),  lingkungan,  ukuran  dan  tujuan kebijakan, serta disposisi.
c. Beberapa  faktor  penghambat  yang  terjadi  dalam  Implementasi  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011, antara lain :
1. Belum  adanya  sosialisasi  kepada  masyarakat  mengenai  kebijakanPeraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  16  Tahun  2011,  sehingga  pemahaman masyarakat mengenai Komunitas Intelijen Daerah Provinsi Kalimantan Timur masih  kurang.  Hal  tersebut  berakibat  pada  kurangnya  akses  untuk mendapatkan informasi terkait gejala-gejala atau indikasi-indikasi kejadian di dalam masyarakat dalam rangka peringatan dan cegah dini
2. Masih  rendahnya  kemampuan  dan  pengetahuan  tentang  “keintelijenan” bagi  sebagian  anggota  Komunitas  Intelijen  Daerah,  sehingga  hasil  yang dicapai belum dapat maksimal.
3. Masih adanya anggapan bahwa kegiatan rapat dinilai hanya sebagai kegiatan “biasa” sehingga kehadirannya bisa diwakilkan
4. Tidak  /  belum  adanya  pembagian  tugas  secara  jelas  diantara  anggota  Tim Komunitas Intelijen Daerah, sehingga setiap permasalahan terkesan lamban penanganannya.
5. Belum  adanya  dukungan  dan  peran  masyarakat  secara  maksimal  terkait tugas-tugas yang dibebankan kepada Komunitas Intelijen daerah (Kominda), sehingga kurangnya akses untuk mendapatkan informasi terkait gejala-gejala atau indikasi-indikasi kejadian di dalam masyarakat dalam rangka peringatan dan cegah dini.
6. Masih  kurangnya  tepatnya  sasaran  dalam  pelaksanaan  program  –  program karena  dibuat  staf  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  yang  belum memahami  tentang  tugas-tugas  keintelijenan  dan  tanpa  melibatkan  unsur- unsur anggota yang lain.
d. Implementasi  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  16  Tahun  2011 dipengaruhi  oleh  adanya Disposisi  (dispotition) yaitu kemauan,  keinginan,  dan kecenderungan  para  pelaku  kebijakan  untuk  melaksanakan  kebijakan  secara sungguh-sungguh sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai.

## Saran
Dari  kesimpulan  yang  telah  disajikan,  maka  penulis  dapat  memberikan beberapa saran sebagai berikut:
a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011, sehingga pemahaman masyarakat mengenai Komunitas Intelijen Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat lebih baik, dan akses untuk mendapatkan informasi terkait gejala-gejala atau indikasi-indikasi kejadian di dalam masyarakat dalam rangka peringatan dan cegah dini lebih terbuka.
Edy , Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011...
b. Megadakan peningkatan kemampuan dan pengetahuan tentang “keintelijenan”, diataranya  yaitu  pelatihan  dan  workshop  bagi  sebagian  anggota  Komunitas Intelijen Daerah, sehingga hasil yang dicapai dapat lebih optimal.
c. Membuat  pembagian  tugas  secara  jelas  bagi  seluruh  elemen  anggota  Tim Komunitas  Intelijen  Daerah,  sehingga  permasalahan-permasalahan  yang  muncul dapat lebih cepat tertangani.
d. Melakukan  peningkatan  pendekatan  dan  penggalangan  terhadap  tokoh-tokoh masyarakat  untuk  mendapatkan  dukungan  dan  pemahaman  atas  peran  yang diemban Komunitas Intelijen Daerah (Kominda).
e. Mengadakan  pembahasan  dan  penyusunan  program  kegiatan  Komunitas Intelijen  Daerah  secara  terpadu  agar  pelaksanaan  kegiatannya  dapat  tepat sasaran.

## Daftar Pustaka
Baijuri, Abdul Kahar dan Teguh Yuwono, 2002, Kebijakan Publik; Konsep dan Strategi, JLP UNDIP, Semarang
Budi  Winarno,  Prof.  Drs,  MA,  PhD,  2012, Kebijakan  Publik,  Teori,  Proses,  dan  Studi Kasus , CAPS, Yogyakarta.
Gibson,  James  L.,  Ivancevich,  John  M.,  Donnely  JR.,  James  H.,  1996, Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses, Edisi Kedelapan , Binarupa Aksara, Jakarta.
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002, Tentang Pengkoordinasian Kegiatan Opersai Intelijen
Islamy, Irfan, 1997, Prinsip – Prinsip Kebijakan Negara , Bumi Aksara, Jakarta.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) .
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  16  Tahun  2011 Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  11  Tahun  2006  Tentang  Komunitas Intelijen daerah (Kominda) .
Undang Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
Wirasakti,  Daru.  2008. Implementasi  Kebijakan  Alokasi  Dana  Desa  Di  Wilayah Kecamatan  Geyer  Kabupaten  Grobogan .  Tesis.  Universitas  Diponegoro, Semarang.Nurcholis,  Hanif.  2005.  Teori  dan  Praktik  Pemerintahan  dan Otonomi Daerah, PT. Grasindo. Jakarta