PRANATA PRANATA H U K U M H U K U M

## JURNAL ILMU HUKUM

## TAMI RUSLI

## S. ENDANG
PRASETYAWATI AGUS ISKANDAR FATHUR RACHMAN MEITA DJOHAN OE OKTA AINITA MARTINA MALE 1-14 15-24 25-37 38-49 50-64 65-79 80-88 89-95

## Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 14 Nomor 1 Januari 2019 ISSN 1907-560X
Tanggung  Jawab  Organ  Bumn  Dalam  Pengelolaan Kekayaan  Bumn  Dikaitkan  Dengan  Hak  Negara Sebagai Pemegang Saham
Kedudukan  Produk  Hukum  Dari  Fungsi  Pengaturan Mahkamah Agung Dalam Sistem Perundang-undangan Nasional
Analisis Putusan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Narkotika Dan Psikotropika Kepastian  Hukum  Dalam  Penegakkan  Hukum
Perpajakan
Tinjauan  Yuridis  Modus  Operanding  Tindak  Pidana Pencucian Uang ( Money Laundering )
Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga Analisis  Yuridis  Kebijakan  Pemerintah  Tentang Penyediaan  Fasilitas  Khusus  Menyusui  Dan/atau
Memerah Asi Untuk Mendukung Program Asi Ekslusif
Di Provinsi Lampung
Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  Berdasarkan Asas
Otonomi  Daerah  Pada  Kecamatan  Gedong  Tataan- Kabupaten Pesawaran
ZAINAB OMPU JAINAH
PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung
Terbit Pertama Kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli

## PENANGGUNG JAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

## KETUA PENYUNTING
Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

## WAKIL KETUA PENYUNTING
Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

## PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum Dr. Erlina B, S.H., M.H Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H Indah Satria, S.H., M.H Yulia Hesti, S.H., MH

## PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret) Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta) Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

## Alamat: Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142 Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261 Email: jurnal.mh@ubl.ac.id
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui  bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

## ISSN 1907-560X

## TINJAUAN YURIDIS MODUS OPERANDING
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ( MONEY LAUNDERING )

## FATHUR RACHMAN
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Jl. Imam Bonjol No. 468 Telp. (0721) 265734-257838 email : Fathur.rachman.sh.mh@gmail.com

## ABSTRAK
Money laundering  is  a hot  or dirty money laundering  practice  (dirty money). This dirty  money  comes  from  illegitimate  and  illegal  practices  such  as  corruption,  bribery, smuggling, as well as banking crimes and other unhealthy practices. To clean it, the money is placed  in  a  bank  or  certain  place  for  a  while  before  being  transferred  to  another  place (layering),  for  example  through  the  purchase  of  shares  in  the  capital  market,  foreign exchange  transfers  or  the  purchase  of  an  asset.  After  that,  the  offender  will  receive  money that has been cleared from the washing field in the form of income derived from the purchase of  shares,  foreign  exchange  or  assets  (integration).  The  practice  of  money  laudering  that continues to occur along with the times and modernization provides the concept of thinking to examine the legal issue of the regulation being implemented, and how the modus operandi of the  occurrence  of  a  case.  The  stages  and  mode  of  occurrence  of  money  laundering  crime include: Placement, which is the first stage by placing (depositing) the illicit money into the financial system (financial system). Layering at this stage the washers try to break the money from the crime  from  the source, by transferring  the money from one bank to  another, up to several  times.  Integration,  iniuang  washed  stages  are  brought  back  into  circulation  in  the form of net income even as tax objects by using money that has become lawful for business activities.  The  perpetrator  of  money  laundering  as  an  organized  crime,  is  carried  out  by  a person  who  controls  or  has  special  knowledge  in  the  world  of  financial  service  providers. Even they must master science in the field of computers. Money laundering in addition is very detrimental  to  society,  also  very  detrimental  to  the  State  because  it  can  influence  or undermining national economic stability or State finances by increasing various crimes.

## Keywords: Money Laundering, Regulation, Operational Mode
I. Pendahuluan
Pencucian uang adalah proses pengubahan  dana  ilegal  menjadi  dana  dan aset yang sah. Dana berasal dari perdagangan  narkoba,  penggelapan  pajak, penyelundupan, pencurian, terorisme, perdagangan  senjata,  praktek  korupsi  dan aktivitas  ilegal  lainnya.Peran  dan  kekuatan pelaku kejahatan secara substansial meningkat  dengan  melakukan  pencucian uang.
Istilah Money Laundering sebenarnya belum  lama  dipakai  dimana  untuk  pertama
kalinya  digunakan  oleh  surat  kabar  dalam memberitakan  skandal  Watergate  yang melibatkan Presiden Nixon. (www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/20 05/06/050601_watergate.shtml, dikutip pada 23 Maret 2015).
di  Amerika  Serikat  pada  tahun  1973. Sedangkan  sebagai  istilah  hukum  muncul untuk  pertama  kalinya  tahun  1982  dalam perkara  US  vs  $4,255,625.39.(1982)  551  F Supp.314. Sejak tahun itulah menurut Billy Steel  istilah  ini  dipakai  secara  resmi  di seluruh  dunia.  (Mas  Ahmad  Yani,    2013:
tanpa  hlm).  Problematik  pencucian  uang yang  dalam  bahasa  Inggris  dikenal  dengan nama “money  laundering” sekarang  mulai dibahas  dalam  buku-buku  teks,  apakah  itu buku  teks  hukum  pidana  atau  kriminologi. Ternyata problematik uang haram ini sudah menyita  perhatian  dunia  internasional karena  dimensi  dan  implikasinya  yang melanggar  batas-batas  negara.  Sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang dinamakan “organized  crime” ,  ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati  keuntungan  dari  lalu-lintas pencucian  uang  tanpa  menyadari  akan dampak  kerugian  yang  ditimbulkan.  Erat bertalian  dengan  hal  terakhir  ini  adalah dunia  perbankan  yang  pada  satu  pihak beroperasional  atas dasar kepercayaan para konsumen,  namun  pada  pihak  lain,  apakah akan  membiarkan  kejahatan  pencucian uang ini terus merajalela.
Money laundering adalah suatu praktek pencucian  uang  panas  atau  kotor  ( dirty money ).Uang  kotor  ini,  berasal  dari praktek-praktek  haram  dan  illegal  seperti korupsi,  penyuapan,  penyelundupan,  serta tindak  pidana  perbankan  dan  praktek- praktek tidak sehat lainnya. Untuk membersihkan nya uang tersebut ditempatkan  pada  suatu  bank  atau  tempat tertentu  untuk  sementara  waktu  sebelum akhirnya  dipindahkan  ke  tempat  lain ( layering ),  misalnya  melalui  pembelian saham di pasar modal, transfer valuta asing atau  pembelian  suatu  aset.  Setelah  itu,  si pelaku  akan  menerima  uang  yang  sudah bersih  dari  ladang  pencucian  berupa pendapatan  yang  diperoleh  dari  pembelian saham,  valuta  asing  atau  asset  tersebut ( integration ). Proses inilah yang dinamakan money  laundering ,  karena  mengubah  uang kotor  menjadi  bersih  tak  berbekas  melalui proses keuangan yang sah.
Pelaku  dari money  laundering sebagai kejahatan  terorganisir,  dilakukan  oleh orang  yang  menguasai  atau  mempunyai pengetahuan khusus di dunia penyedia jasa keuangan.Bahkan  mereka  harus  menguasai ilmu pengetahuan di bidang komputer.
Perbuatan  pencucian  uang  di  samping sangat  merugikan  masyarakat,  juga  sangat merugikan Negara karena dapat mempengaruhi  atau  merusak  stabilitas perekonomian  nasional  atau  keuangan Negara  dengan  meningkatkan  berbagai kejahatan. (Redaksi Grahatama, 2009: 135).
Praktik  pencucian  uang  kotor,  uang tunai  atau  kekayaan  lain  yang  berasal  dari aktivitas  criminal  termasuk  hasil  korupsi guna  menghilangkan  asal-usul  merupakan suatu bisnis yang menggiurkan. (Boy Leon dan Sonny Ericson, tth: 122).
Berdasarkan statistic IMF, repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1 8027/4/Chapter%20I.pdf).
hasil  kejahatan  yang  dicuci  melalui bank-bank  diperkirakan  hamper  mencapai nilai  sebesar  US$1.500  miliar  pertahun. Sementara  itu  menurut Associated  Press , kegiatan pencucian uang hasil perdagangan obat  bius,  prostitusi,  korupsi  dan  kejahatan lainnya  sebagian  besar  diproses  melalui perbankan  untuk  kemudian  dikonversikan menjadi  dana  legal  dan  diperkirakan kegiatan  ini  mampu  menyerap  nilai US$  600  miliar  per  tahun.  Ini  berarti  sama dengan  GDP  seluruh  dunia.  Namun Micheal  Camdessus  (Managing  Director IMF),  memperkirakan  dari  folume  dari cross-border money laundering  adalah 2 % sampai  dengan  5  %  dari  Gross  Domestic Product  (GDP)  dunia.  Bahkan,  batas terbawah dari kisaran tersebut, yaitu jumlah yang  dihasilkan  dari  kegiatan  narcotics, trafficking,  arms  trafficking,  bank  fraud, counterfeiting,  dan  kejahatan  yang  sejenis itu,  yang  di  cuci  di  seluruh  dunia  setiap
tahun  mencapai  jumlah  hamper  US$  600 miliar. (Adrian Sutedi, 2007: 18).
Sebuah  data  yang  disebutkan  oleh FATF  (Financial  Action  Task  Force)  pada tanggal  22  Juni  2001  menyebut  ada  17 negara  yang  masuk  dalam  daftar  hitam, diantatanya  Kepualauan  Cook,  Dominica, Kepulauan Marshall, Israel, Lebanon
Filipina, Rusia, Mesir, Guatemala,
Hungaria, Myanmar, Nigeria, dan Indosesia. Negara itu dianggap tidak kooperatif ( Non- cooperative  countries  and  territories - NCCT)  dalam  memberantas  pencucian uang. (Anif Punto Utomo, 2004: 38).
Walau akhirnya nasib Indonesia membaik  di  mata  dunia,  dengan  di keluarkannya dari daftar hitam negera yang tidak kooperatif (Non Cooperative Countries  and  Teritories/NCCT)  terhadap tindakan  pencucian  uang  pada  siding Financial  Action  Task  Force  (FATF)  di paris,  9-11  Februari  2005.  Hal  itu menggembirakan,  namun  bukan  berarti Indonesia  dapat  berbangga  diri  sebagai Negara  yang  bersih  dan  bebas  dari  tindak pidana. (Rrans H. Winarta, 2009: 235).
Sehingga  perlu  dibahas  mengenai  apa dasar hukum yang mengatur tentang Money Laundry dan  bagaimana  Tahapan  dan Modus terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang?

## II. PEMBAHASAN
Pada umumnya pelaku tindak pidana pencucian uang berusaha menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari  tindak  pidana  dengan  berbagai  cara agar  Harta  Kekayaan  hasil  kejahatannya sulit  ditelusuri  oleh  aparat  penegak  hukum sehingga  dengan  leluasa  memanfaatkan Harta  Kekayaan  tersebut  baik  untuk kegiatan  yang  sah  maupun  tidak  sah.  Oleh
karena  itu,  tindak  pidana  Pencucian  Uang tidak  hanya  mengancam  stabilitas  dan integritas  sistem  perekonomian  dan  sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945. Menurut Welling, Money
Laundering dimulai dari adanya uang kotor (dirty  money).  Uang  kotor  ini  bisa  didapat melalui dua cara, yaitu :
I.  Pertama,  melalui  pengelakan  pajak.
Maksud  dari  pengelakan  pajak  adalah memperoleh  uang  secara  legal  atau  halal, tetapi  jumlah  yang  dilaporkan  kepada pemerintah  untuk  keperluan  perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang diperoleh sebenarnya.
II.  Kedua,  memperoleh  uang  melalui cara-cara  yang  melanggar  hukum,  seperti korupsi,  perdanggangan  narkoba  (drug sales  or  drug  trafficking),  perjudian  gelap (illegal  gambling),  penyuapan  (bribery), teroris  (terrorism),  pelacuran  (prostitution), perdagangan  senjata  (arms  trafficking), penyelundupan  minuman  keras,  ganja,  dan pornografi (smuggling of contraband alcohol, tobacco, pornography), dan kejahatan kerah putih (white collar crime). Selain  itu  Money  Laundering  juga dilakukan  terhadap  berbagai  harta  yang berasal dari tindak pidana korupsi. Menurut Undang-undang  RI  No.  21  tahun  2001 Tentang Korupsi menyatakan bahwa korupsi  terwujud  dalam  bentuk  yang berbeda-beda dan biasanya meliputi beberapa unsur, seperti penyuapan, pencurian, curang, pemerasan, memanfaatkan konflik, perdagangan manusia  dalam  hal  penawaran/penerimaan persenan secara melawan hukum, pemberian/komisi  illegal,  fanatisme  dan
nepotisme  dari  sumbangan  politik  secara illegal.  Kebijakan  pemberantasan  tindak pidana  korupsi  yang  terimplementasikan dalam perundang-undangan tersebut arahnya  pada  memidana  si  pelaku,  baik penjara,  denda  atau  hukuman  mati  dari tindakan pidana korupsi yang telah dilakukannya. Draft United Nations Manual  On  Anti  Corruption  Policy  dalam program  globalnya  adalah  memerangi korupsi,  bahwa tindakan tersebut ditujukan kepada  pencegahan  dan  penanggulangan pencucian uang dari hasil kejatahan korupsi yang berkesinambungan.
Dana-dana yang berasal dari berbagai  macam  kejahatan  pada  umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan. Sebab konsekuensinya  akan  mudah  dilacak  oleh aparat  penegak  hukum  mengenai  sumber memperolehnya.  Biasanya,  dana  yang terbilang besar dari hasil kejahatan dimasukkan  terlebih  dahulu  ke  dalam sistem  keuangan,  terutama  dalam  sistem perbankan.  Model  perbankan  inilah  yang sangat  menyulitkan  untuk  dilacak  oleh penegak  hukum,  para  pelaku  kejahatan tersebut  seringkali menanamkan uang hasil kejahatannya  ke  dalam  berbagai  macam bisnis  legal,  seperti  cara-cara  membeli saham  perusahaan-perusahaan  besar  di bursa  efek  yang  tentu  memiliki  keabsahan yuridis  dalam  operasionalnya,  seolah-olah terlihat bahwa kekayaan para penjahat yang diputar  melalui  proses-proses  tersebut keadaannya seakan-akan menjadi halal.

## Hukum Pencucian Uang di Indonesia
Di  Indonesia,  hal  ini  diatur  secara  yuridis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian  Uang,  di  mana  pencucian  uang dibedakan dalam tiga tindak pidana:
Pertama Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer,
mengalihkan, membelanjakan, menbayarkan, menghibahkan,
menitipkan,  membawa  ke  luar negeri, mengubah bentuk,
menukarkan dengan uang uang atau surat  berharga  atau  perbuatan  lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya  atau  patut  diduganya merupakan  hasil  tindak  pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.  (Pasal  3  UU  RI  No.  8 Tahun 2010).
Kedua Tindak pidana pencucian uang pasif yang  dikenakan  kepada  setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan,  pembayaran,  hibah, sumbangan,  penitipan,  penukaran, atau  menggunakan  Harta  Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya  merupakan  hasil  tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan  bagi  Pihak  Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur
dalam  undang-undang  ini.(Pasal  5 UU RI No. 8 Tahun 2010).
Ketiga
Dalam  Pasal  4  UU  RI  No.  8/2010, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati  hasil  tindak  pidana  pencucian uang  yang  dikenakan  kepada  setiap  Orang yang  menyembunyikan  atau  menyamarkan
asal  usul,  sumber  lokasi,  peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya  atas  Harta  Kekayaan  yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat (1).  Hal  ini  pun  dianggap  sama  dengan melakukan pencucian uang. Perkembangan awal instrumen untuk pencegahan  tindak  pidana  Pencucian  uang (money laundering) secara regional, dimulai  dengan  sebuah  rekomendasi,  The Committe  of  Manisters  of  the  Council  of Europe,  tanggal  27  Juni  1980  "Measures againts the transfer and safeguarding of the funds of criminal origin".
Instrumen  pertama  yang  bersifat internasional  untuk  pencegahan  pencucian uang  yaitu, pernyataan prinsip basel (Basel Stetement of Principles) 12 Desember 1988 tentang  Pencegahan  Cara  Kriminal  Sistem Perbankan  untuk  tujuan  tindak  pidana pencucian uang. Prinsip Basel ini kemudian diperkuat  oleh  40  rekomendasi  yang dikeluarkan pada tahun 1990. Satuan Tugas Pencucian  Uang  merupakan  puncak  dari soft  law  di  bidang  pencegahan  dan pemberantasan  pencucian  uang  yang  telah diadopsi sestem perbankan internasional.
Rezim penegakan hukum internasional  adalah  pengaturan  global  di antara  pemerintah  untuk  bekerja  sama melawan  kejahatan  transnasional  tertentu. Merujuk  kepada  pendapat  Guy  Stessens,
( Romli Atmasasmita, https://books. google.co.id/books?isbn=6027985992 ). semakin  jelas  bahwa  pencucian  uang  dari sudut  hukum  pidana  internasional,  belum termasuk  dalam  kategori  tindak  pidana hukum internasional, tetapi masih merupakan tindak pidana transnasional. (1)  Hasil  tindak  pidana  adalah  Harta Kekayaan  yang  diperoleh  dari  tindak pidana:  a.  korupsi;  b.  penyuapan;  c. narkotika; d. psikotropika; e.
penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan  migran;  g.  di  bidang perbankan;  h.  di  bidang  pasar  modal;  i.  di bidang  perasuransian;  j.  kepabeanan;  k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan  senjata  gelap;  n.  terorisme;  o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan;  s.  pemalsuan  uang;  t.  perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang  kehutanan;  x.  di  bidang  lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau  z.  tindak  pidana  lain  yang  diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,  yang  dilakukan  di  wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  atau  di  luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia  dan  tindak  pidana  tersebut  juga merupakan  tindak  pidana  menurut  hukum Indonesia.
(2)  Harta  Kekayaan  yang  diketahui  atau patut  diduga  akan  digunakan  dan/atau digunakan  secara  langsung  atau  tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi terorisme, atau teroris perseorangan  disamakan  sebagai  hasil tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) huruf n.
Daya rusak yang ditimbulkan oleh kejahatan  ini  membuat  banyak  negara (termasuk Indonesia) memahami pentingnya memiliki perangkat  hukum  anti pencucian  uang.    Secara  yuridis  dalam Undang-Undang  Nomor  8  tahun  2010 mengklasifikasi  kan  dalam  dua  tindakan pidana pencucian uang:
I.  Tindak  pidana  yang  aktif,  yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, mem belanjakan, membayarkan, meng hibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan  dengan  uang-uang  atau  surat berharga  atas  perbuatan  lain  atas  harta kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut diduga  merupakan  hasil  tindak  pidana
sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  2  ayat (1)  dengan  tujuan  menyembunyikan  atau menyamarkan  asal  usul  Harta  Kekayaan. (Pasal 3 UU TPPU)
II.  Pencucian  uang  yang  pasif,  yang dikenakan  kepada  setiap  orang  yang menerima  atau  menguasai  penempatan, pentransferan,  pembayar  an,  penerimaan hibah,  sumbangan,  penitipan,  penukaran atau  menggunakan  Harta  Kekayaan  yang diketahuinya  patut  diduganya  merupakan hasil  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  2  ayat  (1).  Hal  tersebut dianggap  juga  sama  dengan  melakukan pencucian  uang.  Namun  dikecualikan  bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini. (Pasal 5 UU TPPU)
III. Pasal 4 UU TPPU dikenakan  pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian  uang  yang  dikenakan  kepada setiap  orang  yang  menyembunyikan  atau menyamarkan  asal  usul,  sumber  lokasi, peruntukan,  pengalihan  hak-hak,  atau kepemilikan  yang  sebenarnya  atas  harta kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut diduganya  seabagaimana  dimaksud  dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang. Dengan  diterbitkannya  UU  No.  8  tahun 2010 tentang
Pencegahan dan
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang, berarti menganggap perbuatan pencucian  uang  sebagai  tindak  pidana (kejahatan)  yang  harus  ditindak  tegas  oleh para  penegak  hukum  yang  berwenang. Mengingat  daya  rusak  yang  diakibatkan oleh kejahatan ini sangat merugikan banyak pihak,  dan  membawa  kesengsaraan  bagi kehidupan  masyarakat.  Dengan  adanya perangkat  hukum  yang  tegas  hal  ini  bisa dijadikan sebagai perwujudan rasa keadilan. Dalam  UU  tersebut  pada  pasal  3,  ancaman
pidana  penjara  minimal  5  tahun  dan maksimal  15  tahun  dan  denda  minimal  5 milyar dan maksimal 15 milyar rupiah (jika di negara Indonesia). Model yang ditetapkan oleh pembentuk Undang-undang adalah  pola  minimal  dan  maksimal,  dan dalam  penjatuhan  pidananya  menganut sistem kumulatif. Dengan pola minimal dan maksimal berarti hakim dalam menjatuhkan pidana akan berkisar antara 5 dan 15 tahun kurungan  atau  dalam  penjatuhan  pidana denda  berkisar  antara  5  sampai  15  milyar rupiah.
atau  dalam  penjatuhan  pidana  denda berkisar antara 5 sampai 15 milyar rupiah.

## Tahapan  dan  Modus  Tindak  Pidana Pencucian Uang
Pasal  1  ayat  1  UU  No  8  tahun 2010 berbunyi:
Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, mem bayarkan, membelanjakan, meng hibahkan, menyumbangkan,  menitip  kan,  membawa keluar negeri, menukarkan , atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya  atau  diduga  (seharusnya “patut  diduga”)  merupakan  hasil  tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan,  atau  menyamarkan  asal usul  harta  kekayaan  sehingga  seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
Pencucian uang atau money laundering  adalah  rangkaian  kegiatan  yang merupakan  proses  yang  dilakukan  oleh seseorang  atau  organisasi  terhadap  uang haram  ,  yaitu  uang  dimaksud  untuk menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal- usul  uang  tersebut  dari  pemerintah  atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana , dengan cara  antara  lain  dan  terutama  memasukan uang  tersebut  kedalam  keuangan  (financial system)  sehingga  uang  tersebut  kemudian
dapat dikeluarkan dari system keuangan itu sebagai uang yang halal
Tahap-Tahap Proses Pencucian Uang Placement :
Tahap  pertama  dari  pencucian  uang  adalah menempatkan  (mendeposito  kan)  uang haram  tersebut  ke  dalam  system  keuangan (financial  system).  Pada  tahap  placement tersebut,  bentuk  dari  uang  hasil  kejahatan harus  dikonversi  untuk  menyembunyi  kan asal-usul  yang  tidak  sah  dari  uang  itu. Misal,  hasil  dari  perdagangan  narkoba uangnya terdiri atas uang-uang kecil dalam tumpukan  besar  dan  lebih  berat  dari narkobanya,  lalu  dikonversi  ke  dalam denominasi  uang  yang  lebih  besar.  Lalu  di depositokan  kedalam  rekerning  bank,  dan dibelikan  ke  instrument-instrumen  moneter seperti cheques, money orders dll
Layering :
Layering  atau  heavy  soaping,  dalam  tahap ini  pencuci  berusaha  untuk  memutuskan hubungan  uang  hasil  kejahatan  itu  dari sumbernya,  dengan  cara  memindahkan uang  tersebut  dari  satu  bank  ke  bank  lain, hingga beberapa kali. Dengan cara memecah-mecah  jumlahnya,  dana  tersebut dapat  disalurkan  melalui  pembelian  dan penjualan investment instrument Mengirimkan  dari  perusahaan  gadungan yang  satu  ke  perusahaan  gadungan  yang lain.  Para  pencuci  uang  juga  melakukan dengan  mendirikan  perusahaan  fiktip,  bisa membeli efek-efek atau alalt-alat transfortasi  seperti  pesawat,  alat-alat  berat dengan atas nama orang lain.
Integration :
Integration  adakalanya  disebut  spin dry dimana Uang dicuci dibawa kembali ke dalam  sirkulasi  dalam  bentuk  pendapatan bersih  bahkan  merupakan  objek  pajak
dengan  menggunakan  uang  yang  telah menjadi halal untuk kegiatan bisnis melalui cara dengan menginvestasikan dana tersebut kedalam real estate, barang mewah, perusahaan-perusahaan

## Beberapa Modus Pencucian Uang
1. Loan  Back, yakni  dengan  cara meminjam  uangnya  sendiri,  Modus ini  terinci  lagi  dalam  bentuk  direct loan,  dengan  cara  meminjam  uang dari perusahaan luar negeri, semacam  perusahaan  baying  an (immobilen  investment  company) yang  direksinya  dan  pemegang sahamnya adalah dia sendiri, Dalam bentuk  back  to  loan,  dimana  si pelaku  peminjam  uang  dari  cabang bank  asing  secara  stand  by  letter  of credit  atau  certificate  of  deposit bahwa uang didapat atas dasar uang dari kejahatan, pinjaman itu kemudian tidak dikembalikan sehingga jaminan bank dicairkan.
2. Modus operasi C-Chase, metode ini cukup  rumit  karena  memiliki  sifat liku-liku sebagai cara untuk menghapus  jejak.  Contoh  dalam kasus  BCCI,  dimana  kurir-kurir datang  ke  bank  Florida  untuk menyimpan dana sebesar US $ 10.000 supaya lolos dari kewajiban lapor. Kemudian beberapa  kali  dilakukan  transfer, yakni New York ke Luxsemburg ke cabang  bank  Inggris,  lalu  disana dikonfersi dalam bentuk certiface of deposit untuk menjamin loan dalam jumlah  yang  sama  yang  diambil oleh  orang  Florida.  Loan  buat negara karibia yang terkenal dengan tax  Heavennya.  Disini  Loan  itu tidak  pernah  ditagih,  namun  hanya dengan mencairkan sertifikat
deposito  itu  saja.  Dari  Floria,  uang terebut  di  transfer  ke  Uruguay melalui  rekening  drug  dealer  dan disana  uang  itu  didistribusikan menurut  keperluan  dan  bisnis  yang serba gelap. Hasil investasi ini dapat tercuci dan aman.
3. Modus  transaksi  transaksi  dagang internasional, Modus ini menggunakan sarana dokumen L/C.
Karena  menjadi  fokus  urusan  bank baik  bank  koresponden  maupun opening bank adalah dokumen bank itu  sendiri  dan  tidak  mengenal keadaan  barang,  maka  hal  ini  dapat menjadi  sasaran  money  laundrying, berupa membuat invoice yang besar terhadap  barang  yang  kecil  atau malahan barang itu tidak ada.
4. Modus penyelundupan uang tunai atau  sistem  bank  paralel  ke Negara lain. Modus
ini menyelundupkan sejumah fisik
uang  itu  ke  luar  negeri.  Berhubung dengan  cara  ini  terdapat  resiko seperti dirampok, hilang atau tertangkap  maka  digunakan  modus berupa  electronic  transfer,  yakni mentransfer  dari  satu  Negara  ke negara  lain  tanpa  perpindahan  fisik uang itu.
5. Modus  akuisisi,  yang  diakui  sisi adalah perusahaanya sendiri.Contoh seorang  pemilik  perusahaan  di indonesia
yang memiliki perusahaan  secara  gelap  pula  di Cayman  Island,  negara  tax  haven. Hasil usaha di cayman
didepositokan atas nama perusahaan yang  ada  di  Indonesia.  Kemudian perusahaan  yang  ada  di  Cayman membeli
saham-saham dari perusahaan  yang  ada  di  Indonesia (secara  akuisisi).  Dengan  cara  ini
pemilik  perusahaan  di  Indonesia memliki dana yang sah, karena telah tercuci melalui hasil pejualan saham-sahamnya di perusahaan Indonesia.
6. Modus  Real  estate  Carousel, yakni dengan  menjual  suatu  property berkai-kali  kepada  perusahaan  di dalam kelompok yang sama. Pelaku Money Laundrying memiliki sejumlah  perusahaan  (pemegang saham mayoritas) dalam bentuk real estate. Dari satu ke lain perusahaan.
7. Modus  Investasi  Tertentu, Investasi tertentu  ini  biasanya  dalam  bisnis transaksi  barang  atau  lukisan  atau antik.  Misalnya  pelaku  membeli barang lukisa dan kemudian menjualnya  kepada  seseorang  yang sebenarnya adalah suruhan si pelaku itu  sendiri  dengan  harga  mahal. Lukisan  dengan  harga  tak  terukur, dapat ditetapkan harga setinggitingginya  dan  bersifat  sah. Dana hasil penjualan lukisan tersebut dapat dikategorikan sebagai dana yang sudah sah.
8. Modus  over  invoices atau  double invoice. Modus ini dilakukan dengan mendirikan perusahaan ekspor-impor  negara  sendiri,  lalu diluar  negeri  (yang  bersistem  tax haven)  mendirikan  pula  perusahaan bayangan (shell company). Perusahaan di Negara tax Haven ini mengekspor  barang  ke  Indonesia dan  perusahaan  yang  ada  d  diluar negeri itu membuat invoice pembelian dengan harga tingi inilah yang  disebut  over  invoice  dan  bila dibuat  2  invoices,  maka  disebut double invoices.
9. Modus Perdagangan Saham, Modus ini pernah terjadi di Belanda. Dalam
suatu kasus di Busra efek Amsterdam, dengan melibatkan perusahaan  efek  Nusse  Brink, dimana beberapa
nasabah perusahaan  efek  ini  menjadi  pelaku pencucian  uang.  Artinya  dana  dari nasabahnya  yang  diinvestasi  ini bersumber  dari  uang  gelap.  Nussre brink  membuat  2  (dua)  buah rekening bagi nasabah-nasabah tersebut,  yang  satu  untuk  nasabah yag  rugi  dan  satu  yang  memiliki keuntungan.  Rekening  di  upayakan dibuka  di  tempat  yang  sangat terjamin  proteksi  kerahasaannya, supaya sulit ditelusuri siapa benefecial  owner  dari  rekening tersebut.
10. Modus  Pizza  Cinnction. Modus  ini dilaku  kan  dengan  mnginvestasikan hasil perdagangan obat bius diinvestasikan untuk mendapat
konsesi pizza, sementara sisi lainnya  diinvestasikan  di  Karibia dan Swiss.
11. Modus la Mina, kasus yang dipandang  sebagai  modus  dalam money laundrying terjadi di Amerika  Serikat  tahun  1990.  dana yang  diperoleh  dari  perdagangan obat bius diserahkan kepada perdagangan  grosiran  emas  dan permata  sebagai  suatu  sindikat.
Kemudian emas, kemudian
batangan  diekspor  dari  Uruguay dengan  maksud  supaya  impornya bersifat legal. Uang disimpan dalam desain kotak kemasan emas,
kemudian  dikirim  kepada  pedagang perhiasan  yang  bersindikat  mafia obat  bius.  Penjualan  dilakukan  di Los  Angeles,  hasil  uang  tunai dibawa  ke  bank  dengan  maksud supaya  seakan-akan  berasal  dari
kota  ini  dikirim  ke  bank  New  York dan  dari  kota  ini  di  kirim  ke  bank New York dan dari kota ini dikirim ke  bank  Eropa  melalui  Negara Panama.  Uang  tersebut  akhirnya sampai di Kolombia guna didistribusi dalam berupa membayar onkosongkos, untuk investasi  perdagangan  obat  bius, tetapi  sebagian  untuk  unvestasi jangka panjang.
12. Modus  Deposit  taking,  Mendirikan perusahaan keuangan seperti Deposit  taking  Institution  (DTI) Canada.  DTI  ini  terkenal  dengan sarana  pencucian  uangnya  seperti chartered  bank,  trust  company  dan credit union. Kasus Money Laundrying  ini  melibatkan  DTI antara  lain  transfer  melalui  telex, surat  berharga,  penukaran  valuta asing, pembelian obligasi
pemerintahan dan teasury bills. 13. Modus Identitas Palsu, Yakni memanfaatkan  lembaga  perbankan sebagai mesin pemutih uang dengan cara  mendepositokan  dengan  nama palsu,  menggunakan  safe  deposit box  untuk  me  nyembunyikan  hasil kejahatan,  menyediakan  fasilatas transfer  supaya  dengan  mudah ditransfer ke tempat yang dikehendaki  atau  meng  gunakan elektronic fund  transfer  untuk melunasi kewajiban transaksi gelap, menyimpan  atau  mendistribusikan hasil transaksi gelap itu.

## Analisis Kasus
Pada tahun 2013 lalu kita dihebohkan  oleh  kasus    penambahan  kuota impor  daging  sapi  PT  Indoguna  Utama dengan  terdakwa  Ahmad  Fathanah.  Kasus tersebut  berawal  dari  PT  Indoguna  Utama
selaku pemberi gratifikasi meminta bantuan kepada
Ahmad Fathanah
untuk mendapatkan  penambahan  kuota  Import daging  sapi.Awalnya  PT.  Indoguna  Utama telah
mengajukan Permohonan penambahan  kuota  impor  daging  sapi kepada Kementan, namun mendapat penolakan  karena  permohonan  itu  tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian. Karena  terus  mendapatkan  penolakan,  PT. Indoguna  Utama  meminta  bantuan  Ahmad Fathanah dalam pengurusan proses permohonan  penambahan  kuota  impor daging sapi yang diajukan PT. Indoguna ke Kementan.
Kasus  ini  pula  melibatkan  Elda Devianne Adiningrat alias Dati alias Bunda yang  mempertemukan  Ahmad  Fathanah dengan direktur PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman.Atas arahan Ahmad Fathanah, Maria membuat presentasi tentang  pentingnya  penambahan  kuota import  daging  sapi,  dan  swasembada daging  yang  seolah  mengancam  ketahanan pangan  nasional  untuk  dipaparkan  kepada Menteri Pertanian, Suswono. Dan membuat surat permohonan penambahan kuota impor daging  sapi  pada  bagian  Pusat  Perizinan dan Investisi (PPI) Kementrian Pertanian.
Dalam  proses  tersebut,  terjadilah tindak  pidana  suap  (gratifikasi)  antara Ahmad  Fathanah  kepada  PT.  Indoguna Utama dalam hal penambahan kuota import daging  sapi.  Dimana  Ahmad  Fathanah merupakan  pihak  ketiga  dari  Luthfi  Hasan Ishaaq,  selaku  Presiden  Partai  Keadilan Sejahtera  (PKS)  yang  saat  itu  juga menjabat sebagai Komisi I DPR.
Rincian  perbuatan  pidana  Ahmad Fathanah, adalah pasal 12a UU Tipikor.Fathanah  dalam  hal  ini  terbukti menerima  hadiah  atau  janji  dalam  kasus pengaturan  kuota  impor  daging  sapi  di Kementan.  Meskipun  Fathanah  bukan
pegawai  negeri,  majelis  hakim  menilai perbuatan Fathanah dilakukan secara bersama-sama  dan  melekat  dengan  Luthfi Hasan  Ishaaq  selaku  penyelenggara,  yaitu anggota  DPR.Lalu  dalam  kasus  pencucian uang,  majelis  hakim  menilai  Fathanah terbukti melanggar pasal 3 dan/atau pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang penvegahan  dan  pemberantasan  TPPU. dan/atau pasal 3 ayat (1) atau pasal 6 ayat 1 UU no. 15 Tahun 2002 tentang pemberantasan  TPPU.  Fathanah  terbukti menempatkan, menyamarkan, dan menggabungkan  dana  sekitar  Rp  34  miliar yang diduga merupakan hasil korupsi. Dana itu  antara  lain  digunakan  untuk  membeli rumah, mobil mewah, dan diberikan kepada sejumlah  pihak,  termasuk  Luthfi.  Dana milik  Fathanah  itu  dianggap  hakim  berasal dari  hasil  korupsi  karena  nilainya  tidak sesuai  dengan  profil  Fathanah  yang  tidak memiliki  pekerjaan  tetap.  Selain  itu, Fathanah  dan  kuasa  hukumnya  juga  tidak mampu  membuktikan  bahwa  dana  tersebut diperoleh dengan cara yang halal. (Kompas Edisi 6 November 2013). Ahmad Fathanah diduga  telah  melakukan  praktek  TPPU dengan  cara  menyamarkan,  mengubah bentuk, menyembunyikan, mentransfer uang  yang  diduga  berkaitan  dengan  tindak pidana korupsi.
Ahmad  Fathanah  sebagai  terdakwa kasus  gratifikasi  penetapan  kota  impor daging  sapi  dijatuhi  hukuman  penjara  14 tahun serta denda Rp. 1 miliar oleh Majelis Hakim  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi, Pengadilan  Negeri    Jakarta  Pusat  pada tanggal    4  November  2013.  Lalu  putusan tersebut  diperberat  menjadi  16  tahun penjara  dan  denda  Rp1  miliar  subsidair enam bulan kurungan di Pengadilan Tinggi DKI  Jakarta  berdasarkan  Putusan  PT
JAKARTA Nomor 14/PID/TPK/2014/PT.DKI.Tahun 2014 (http://putusan.mahkamahagung.go.id/putu
san/bfe9343814e051e62700683d91574f5d diakses tanggal 31 Mei 11:40
Majelis  banding  mem  pertimbangkan sejumlah  alasan  pemberat.Di  antaranya, untuk menimbulkan efek jera dan memenuhi  rasa  keadilan  masyarakat.Selain itu, perbuatan terdakwa telah menyebabkan harga  daging  sapi  jadi  sangat  mahal, sehingga merugikan dan meresahkan masyarakat,  serta  mengganggu  kebutuhan pangan masyarakat.
Malinda  Danuardja  alias  Malinda Dee  hanya  terdiam  mendengar  putusan hakim.Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri Jakarta  Selatan  menjatuhkan  hukuman  8 tahun  penjara  dan  denda  Rp  10  Miliar kepada  Malinda  dalam  kasus  pencucian uang. "Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah  bersalah  melakukan  tindak  pidana perbankan  dan  pencucian  uang  secara berulang,"  kata  Hakim  Ketua  Gus  Rizal, Rabu 7 Maret 2012.
Vonis  ini  lebih  ringan  ketimbang tuntutan Jaksa. Sebelumnya, Jaksa menuntut  Malinda  dengan  hukuman  13 tahun  penjara  dan  denda  Rp  10  miliar subsider 7 bulan kurungan. Dalam putusannya, Ketua Majelis Hakim
menyatakan  Malinda  terbukti  secara  sah bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana  perbankan  pasal  49  ayat  1  huruf  A UU  Perbankan  jo  pasal  55  ayat  1  jo  pasal 65  ayat  1  KUHP.  Selain  itu  dia  juga dianggap  melanggar  pasal  3  ayat  1  huf  B UU  Pencucian  Uang  jo  pasal  65  ayat  1 KUHP.  Melinda  juga  melanggar  Pasal  3 UU  No  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 65 ayat 1 KUHP.
Menurut  Majelis  Hakim,  Malinda sebagai  pegawai  bank  telah  membuat catatan  palsu  yaitu  mengisi  formulir transfer  tanpa  persetujuan  nasabah.  Ia mengisi  sendiri  kolom  formulir  penerima, pengirim  dan  jumlah  transfer.  "Ternyata
uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya"  kata  anggota  Majelis  Hakim Kusno.   Uang  tersebut,  kata  hakim, kemudian  ditransfer  ke  rekening  Visca Lovitasari,  adiknya.Uang  itu  kemudian digunakan  untuk  kepentingan  pribadi, seperti  membeli  Apartemen  dan  sebidang tanah di Cilegon.
Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan Malinda dianggap tidak mendukung upaya pemberantasan tindak pencucian uang.Padahal  ini  merupakan  prioritas  dari penegakan  hukum.Sementara  hal-hal  yang meringankan  adalah  terdakwa  tidak  pernah dihukum sebelumnya, mempunyai tanggungan anak, dan karena usianya masih muda  dianggap  masih  bisa  memperbaiki kesalahan.
Untuk beberapa barang bukti berupa Ferari  California,  Ferari  Scuderia,  Mobil Mercedez Benz dikembalikan pada Citibank. Bank tersebut harus melunasi sisa cicilan dari mobil-mobil tersebut.
Analisis  Putusan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang An Terpidana Melinda Dee

## Dasar Hukum
Pasal  3  Undang-undang  No    8 Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang    :  Setiap  Orang  yang  menempatkan, mentransfer, mengalih kan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,  menitipkan,  mem  bawa  ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan  mata  uang  atau  surat  berharga  atau perbuatan  lain  atas  Harta  Kekayaan  yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat (1)  dengan  tujuan  menyembunyikan  atau menyamarkan  asal  usul  Harta  Kekayaan dipidana  karena  tindak  pidana  Pencucian
Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

## Analisis Sosiologis
Bahwa putusan tindak pidana pencucian  uang  an  terpidana  Melinda  dee sudah  memenuhi  rasa  ke  adilan,  kedepan terhadap  putusan  tindak  pidana  pencucian uang  yang  merugikan  keuangan  Negara dapat  di  perberat  dengan  cara  perampasan dan penelusuran aset kekayaan yang diduga di  dapat  dari  tindak  pidana  korupsi  dan tindak pidana pencucian uang.

## Analisis Filosofis
Bahwa  dalam  penegakan  hukum yang  di  lakukan  aparatur  penegak  hukum dalam hal tindak pidana korupsi dan tindak pidana  pencucian  uang,  terdakwa  yang melakukan  tindak  pidana  setelah  di  hukum masih dapat menikmati/ menguasai uang/aset  yang  di  simpan  di  perbankan internasional  dan  melibatkan  banyak  bank, uang/aset  dari  hasil  kejahatan  yang  tidak dapat    di  buktikan  karena  terkendala peraturan  yang  belum  terakomodir  oleh para  penagak  hukum.  Oleh  sebab  itu konsep  pembentukan  undang-undang  No  8 Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang adalah untuk mengembalikan uang/aset  yang  di  korupsi  oleh  koruptor sehingga uang hasil kejahatan tersebut bisa sepenuhnya di kembalikan oleh Negara.

## Analisis Yuridis
1 Bahwa  terhadap  putusan  tindak  pidana pencucian  uang  yang  di  lakukan  an terpidana  Melinda  Dee  telah  memenehi batas minimum pembuktian yang di atur dalam pasal 183 KUHAP
2 Bahwa  terhadap  putusan  tindak  pidana pencucian  uang    yang  di  lakukan  an terpidana  Melinda  Dee  bukti  yang  di perlihatkan  sudah  terpenuhi  sesuai dengan pasal 184 KUHAP
3 Bahwa  penyidikan  terhadap  putusan tindak  pidana  pencucian  uang  yang  di lakukan  an  terpidana  Melinda  Dee sesuai  dengan  pasal  74  Undang-undang No  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  bahwa  yang  dimaksud dengan  “penyidik  tindak  pidana  asal” adalah  pejabat  dari  instansi  yang  oleh undang-undang diberi kewenangan untuk  melakukan  penyidikan,  yaitu Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,
Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika
Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal  Pajak  dan  Direktorat  Jenderal Bea  dan  Cukai  Kementerian  Keuangan Republik  Indonesia.  Penyidik  tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak  pidana  Pencucian  Uang  apabila menemukan  bukti  permulaan  yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan  tindak  pidana  asal  sesuai kewenangannya.
4.  Bahwa  Penuntutan  terhadap  putusan tindak  pidana  pencucian  uang  yang  di lakukan  an  terpidana  Melinda  Dee sesuai  dengan  pasal  76  Undang-undang No  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
5.  Bahwa  salah  satu  unsur  pasal  dalam pasal  3  Undang-undang  No    8  Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian  Uang  telah  terpenuhi  yaitu unsur menempatkan, mentransfer, menitipkan  oleh  sebab  itu  sudah  sangat
meyakinkan  bahwa  unsur  pasal  3 terpenuhi  dan  Melinda  Dee  dapat  di kenakan Undang-undang Pencucian
Uang.

## III. PENUTUP
Money  laundering  adalah  suatu praktek  pencucian  uang  panas  atau  kotor (dirty  money).Uang  kotor  ini,  berasal  dari praktek-praktek  haram  dan  illegal  seperti korupsi,  penyuapan,  penyelundupan,  serta tindak  pidana  perbankan  dan  praktek- praktek tidak sehat lainnya. Untuk membersihkannya uang tersebut ditempatkan  pada  suatu  bank  atau  tempat tertentu  untuk  sementara  waktu  sebelum akhirnya  dipindahkan  ke  tempat  lain (layering),  misalnya  melalui  pembelian saham di pasar modal, transfer valuta asing atau  pembelian  suatu  asset.  Setelah  itu,  si pelaku  akan  menerima  uang  yang  sudah bersih  dari  ladang  pencucian  berupa pendapatan  yang  diperoleh  dari  pembelian saham,  valuta  asing  atau  asset  tersebut (integration). Proses inilah yang dinamakan money  laundering,  karena  mengubah  uang kotor  menjadi  bersih  tak  berbekas  melalui proses keuangan yang sah.
Menurut Welling,
Money
Laundering dimulai dari adanya uang kotor (dirty  money).  Uang  kotor  ini  bisa  didapat melalui dua cara, yaitu : melalui pengelakan  pajak  dan    memperoleh  uang melalui  cara-cara  yang  melanggar  hukum, seperti korupsi dan penggangan narkoba,

## Hukum Pencucian Uang di Indonesia
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian
Uang, menganggap  perbuatan  pencucian  uang sebagai  tindak  pidana  (kejahatan)  yang harus  ditindak  tegas  oleh  para  penegak
hukum  yang  berwenang.  Mengingat  daya rusak  yang  diakibatkan  oleh  kejahatan  ini sangat  merugikan  banyak  pihak,  dan membawa  kesengsaraan  bagi  kehidupan masyarakat.  Dengan  adanya  perangkat hukum  yang  tegas  hal  ini  bisa  dijadikan sebagai  perwujudan  rasa  keadilan.  Dalam UU  tersebut  pada  pasal  3,  ancaman  pidana penjara  minimal  5  tahun  dan  maksimal  15 tahun  dan  denda  minimal  5  milyar  dan maksimal  15  milyar  rupiah  (jika  di  negara Indonesia).  Model  yang  ditetapkan  oleh pembentuk  Undang-undang  adalah  pola minimal dan maksimal, dan dalam penjatuhan  pidananya  menganut  sistem kumulatif.
Tahapan  dan  Modus  Tindak  Pidana Pencucian Uang
Placement : Tahap pertama dari pencucian  uang  adalah  menempatkan (mendepositokan)  uang  haram  tersebut  ke dalam system keuangan (financial system).
Layering : Layering atau heavy soaping,  dalam  tahap  ini  pencuci  berusaha untuk  memutuskan  hubungan  uang  hasil kejahatan  itu  dari  sumbernya,  dengan  cara memindahkan  uang  tersebut  dari  satu  bank ke bank lain, hingga beberapa kali.
Integration :  Integration  adakalanya disebut  spin  dry  dimana  Uang  dicuci dibawa  kembali  ke  dalam  sirkulasi  dalam bentuk pendapatan bersih bahkan merupakan objek pajak dengan menggunakan  uang  yang  telah  menjadi halal untuk kegiatan bisnis.

## Beberapa Modus Pencucian Uang
1. Modus  operasi  C-Chase,  metode  ini cukup  rumit  karena  memiliki  sifat  liku- liku sebagai cara untuk menghapus jejak. Contoh  dalam  kasus  BCCI,  dimana kurir-kurir datang ke bank Florida untuk menyimpan  dana  sebesar  US  $  10.000
supaya  lolos  dari  kewajiban  lapor. Kemudian  beberapa  kali  dilakukan transfer, yakni New York ke Luxsemburg  ke  cabang  bank  Inggris, lalu  disana  dikonfersi  dalam  bentuk certiface of deposit untuk menjamin loan dalam  jumlah  yang  sama  yang  diambil oleh  orang  Florida.  Loan  buat  negara karibia  yang  terkenal  dengan  tax Heavennya. Disini Loan itu tidak pernah ditagih, namun hanya dengan mencairkan  sertifikat  deposito  itu  saja. Dari  Floria,  uang  terebut  di  transfer  ke Uruguay  melalui  rekening  drug  dealer dan  disana  uang  itu  didistribusikan menurut keperluan dan bisnis yang serba gelap.  Hasil  investasi  ini  dapat  tercuci dan aman.
2. Modus transaksi transaksi dagang
internasional, Modus  ini  menggunakan sarana  dokumen  L/C.  Karena  menjadi
fokus urusan bank baik bank koresponden  maupun  opening  bank adalah  dokumen  bank  itu  sendiri  dan tidak  mengenal  keadaan  barang,  maka hal  ini  dapat  menjadi  sasaran  money laundrying,  berupa  membuat  invoice yang  besar  terhadap  barang  yang  kecil atau malahan barang itu tidak ada.
3. Modus  akuisisi,  yang  diakui  sisi  adalah perusahaanya  sendiri.Contoh  seorang pemilik  perusahaan  di  indonesia  yang memiliki  perusahaan  secara  gelap  pula di  Cayman  Island,  negara  tax  haven. Hasil  usaha  di  cayman  didepositokan atas  nama  perusahaan  yang  ada  di Indonesia.  Kemudian  perusahaan  yang ada  di  Cayman  membeli  saham-saham dari  perusahaan  yang  ada  di  Indonesia (secara  akuisisi).  Dengan  cara  ini pemilik perusahaan di Indonesia memliki  dana  yang  sah,  karena  telah tercuci  melalui  hasil  pejualan  saham- sahamnya di perusahaan Indonesia.
4. Modus Investasi Tertentu, Investasi tertentu  ini  biasanya  dalam  bisnis transaksi barang atau lukisan atau antik. Misalnya  pelaku  membeli  barang  lukisa dan kemudian menjualnya kepada seseorang yang  sebenarnya  adalah suruhan  si  pelaku  itu  sendiri  dengan harga  mahal.  Lukisan  dengan  harga  tak terukur, dapat ditetapkan harga setinggitingginya dan bersifat  sah. Dana hasil  penjualan  lukisan  tersebut  dapat dikategorikan  sebagai  dana  yang  sudah sah.

## D. Daftar Pustaka

## Literatur
Redaksi  Grhatama,  2009, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Yogyakarta: Pustaka Grhatama
Boy  Leon  dan  Sonny  Ericson, Manajemen Aktiva  Pasiva  Bank  Nondevisa : Pengetahuan  Dasar  bagi  Mahasiswa dan  Praktisi  Perbankan ,  Jakarta:
Grasindo, (tanpa tahun),
Rrans  H.  Winarta,  2009, Suara  Rakyat Hukum  Tertinggi ,  Jakarta:  Kompas Media Nusantara Sutedi  Ardian,  2007, Hukum  Perbankan: Suatu  Tinjauan  Pencucian  Uang, Merger,  Likuidasi,  Dan  Kepailitan , Jakarta: Sinar Grafika
Utomo Anif Punto, 2004, Negara Kuli: Apa Lagi  Yang  Kita  Punya? ,  Jakarta:
Republika

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang
Jurnal/Artikel Ilmiah Mas  Ahmad  Yani,    2013, Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering)
(Tinjauan  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  2010  Tentang  Pencegahan Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian  Uang) didownload  pada https://media.neliti.com/media/public ations/246946-kejahatan-pencucian- uang-money-launderin-80775101.pdf
Website
Kompas Edisi 6 November 2013 http://putusan.mahkamahagung.go.id/putus an/bfe9343814e051e62700683d9157 4f5d http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt 541bc146d2150/ma--hukuman- fathanah-tetap-16-tahun www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/200 5/06/050601_watergate.shtml repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1 8027/4/Chapter%20I.pdf Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.Mhttps://books.google.co.id/book s?isbn=6027985992
1.  Naskah  bersifat  orisinil,  baik  berupa  hasil  riset  atau  tinjauan  atas  suatu permasalahan  hukum  yang  berkembang  di  masyarakat  (artikel  lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2.  Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB,  yaitu  ;  BAB  I.  PENDAHULUAN  (Latar  Belakang  dan  Rumusan Masalah)  BAB  II.  PEMBAHASAN  (Kerangka  Teori  dan  Analisis),  dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3.  Tulisan  menggunakan  bahasa  indonesia  maupun  bahasa  inggris  yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar,tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4.  Setiap  kutipan  harus  menyebutkan  sumbernya,  dan  ditulis  pada  akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat  nama  pengaran,  tahun  penerbitan  dan  halaman  .Contoh  :  satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at,  2005:  11), Tiga  atau  lebih  penulis  menggunakan  ketentuan  et.al (dkk).  Untuk  artikel  dari  internet  dengan  susunan:  nama  penulis,  judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5.  Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan  sebagai  bahan  acuan  langsung  .  Daftar  pustaka  dan  referensi bersifat  alfabetis  dengan  format;  nama  pengarang,  judul  buku,  nama penerbit,  kota  terbit,  dan  tahun  penerbitan.  Contoh:    Bagir  Manan, Hubungan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  Menurut  UUD  1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6.  Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7.  Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif  melalui
bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat,
maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini
Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

## Alamat Redaksi PRANATA HUKUM
Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung Telp : 0721-789825 Fax: 0721-770261 Email:jurnal.mh@ubl.acid