## S U R Y A    A B D I M A S
Vol. 6 No. 3 (2022) pp. 565 - 571
Available online at: http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/abdimas/index p-ISSN: 2580-3492 e-ISSN: 2581-0162

## Edukasi Hukum Pasca Diberlakukanya Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak

## Galih Bagas Soesilo, Agus Budi Santoso
Universitas Muhammadiyah Purworejo Jl. KH. A. Dahlan 3 Purworejo, 54111 Jawa Tengah, Indonesia | galihbagus@umpwr.ac.id | DOI : https://doi.org/10.37729/abdimas.v6i3.1934 |

## Abstrak
Berdiskusi dengan masyarakat umum berkaitan perlindungan dari kejahatan seksual terutama kejahatan yang mengancam anak terkadang masih dianggap tabu. Padahal adanya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, merupakan upaya nyata didalam pemberantasan dan penanggulangan kejahatan seksual yang dilakukan kepada anak dibawah umur, dengan ditambahkanya hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual anak telah dinyatakan berlaku. Sebagai peraturan hukum yang baru sudah menjadi permasalahan yang mendasar berkaitan dengan lambatnya laju informasi yang terserap dan dipahami maksud dari peraturan tersebut oleh masyarakat awam, terutama masyarakat yang tinggal jauh dari jantung kota yang telah sibuk  dengan  kegiatan  rutinitas  hariannya.  Tujuan  untuk  melakukan  pemberdayaan  ini  ialah  sebagai upaya  mendorong  masyarakat  desa  sabagaimana  telah  ditentukan  lokasinya  sebelumnya,  yaitu mendukung  adanya  setiap  program  kerja  ataupun  penyalur  informasi  atauran  hukum  yang  telah diberlakukan  sebagaimana  amanah  Undang-undang  Desa  Nomor  06  Tahun  2014.  Pengabmas dilaksanakan  secara  luring  didesa  Mutisari,  Kecamatan  Watumalang,  Kabupaten  Wonosobo  dengan berkerja sama dengan pemerintah desa dengan mengundang masyarakat setempat, keterwakilan pemuda - pemudi, dan kelompok ibu-ibu PKK. Peserta Pengabmas sangatlah antusias dengan kegiatan ini, dan memiliki komitmen yang telah dibentuk serta dikuatkan kembali untuk berperan aktif serta siap menjadi agen penggerak untuk mencegah dan  mengawal setiap kasus kejahatan seksual terkhususkan korbannya adalah anak. Demikian dengan adanya peraturan  baru tersebut, juga dapat ditransformasikan  melalui meningkatnya  kesadaran  hukum  masyarakat  dan  pemangku  kebijakan  didesa  agar  mampu menerjamahkan dan mengkorelasikan program kerjanya.

## Kata Kunci : Edukasi hukum, Kebiri kimia, Pedofilia
This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution-NonCommercial  4.0 International License

## 1. Pendahuluan
Kejahatan  seksual  terhadap  anak  adalah  ranah  pidana  berat,  dan  dalam penyelesaiannya  mesti  melibatkan  aparat  penegak  hukum (Kustiwinarsih  &  Piatur Pangaribuan, 2019) . Sehingga mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para anak korban kekerasan seksual, pun dengan pelaku harus di tindak secara jelas sesuai regulasi yang ada dengan tujuan memberikan efek jera (R. Fitriani, 2016) . Terlebih lagi  Presiden  Joko  Widodo  meneken  Peraturan  Pemerintah  Nomor  70  Tahun  2020 tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Tindakan  Kebiri  Kimia,  Pemasangan  Alat  Pendeteksi Elektronik,  Rehabilitasi,  dan  Pengumuman  Identitas  Pelaku  Kekerasan  Seksual terhadap Anak.
Peraturan  Pemerintah  tersebut  merupakan  perintah  dari  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Hal ini merupakan kado akhir tahun 2020  dari  pemerintah  Indonesia,  sebagaimana  bentuk  pro-aktif  hadirnya  negara  atas pencegahan dan penenggulangan tindakan kekerasan seksual kepaada anak. Tindakan kebiri kimia sebagai pokok pembahasan ialah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau menggunakan metode yang lain untuk menekan hasrat seksualitas kapada pelaku (Nathalina Naibaho, 2021) .
Kejahatan seksual anak yang pernah terjadi dan sangat menyita perhatian publik nasional,  ialah  kasus  seorang  remaja  perempuan  berusia  14  tahun,  warga  Lampung Timur melapor ke Polda Lampung karena diperkosa oleh 12 orang yang terjadi pada tanggal  22  April  2014 (Muslihah,  2014). Sementara  untuk  di  Jawa  Tengah  sendiri menurut  Seksi  Perlindungan  anak  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  Perlindungan Anak  dan  Keluarga  Berencana  (DP3AKB),  pada  2017  kasus  yang  melibatkan  anak mencapai 1.337 kasus (Dian Ade Permana, 2018). Pada tahun 2020 berdasarkan laporan tahunan dari LRC KJHAM (Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia)  ditemukan  bahwa    kekerasan  pada  usia  anak  terdapat  60  korban,  di  mana korban  melaporkan  ke  jalur  hukum,  hanya  9  kasus  kekerasan  seksual  yang  diproses secara  hukum (Putri,  2021) .  Pasal  1  dalam  Undang-undang  No  35  tahun  2014 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Hertianto, 2021).
Adapun  permasalahan  yang  melatarbelakangi  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  ini  ialah  bahwa,  sebagai  peraturan  hukum  yang  baru  sudah  menjadi permasalahan yang mendasar berkaitan dengan lambatnya laju informasi yang terserap dan  dipahami  maksud  dari  peraturan  tersebut  oleh  masyarakat  awam,  terutama masyarakat yang tinggal jauh dari jantung kota yang telah disibukan dengan kegiatan rutinitas  hariannya.  Terlebih  lagi  bahwa  ketika  suatu  peraturan  hukum  yang  telah dinyatakan  berlaku  maka  tidak  ada  alasan  bagi  siapapun  untuk  mengelak  dan mengatakan  bawah  tidak  mengetahui  hukumnya,  sebagai  mana  didalam  peraturan hukum ada istilah fiksi hukum, yang memiliki arti asas yang menganggap semua orang tahu  hukum  (presumptio  iures  de  iure) (Waruwu,  2017). Semua  orang  dianggap  tahu hukum, tak terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar, atau warga yang tinggal di pedalaman.  Dalam  bahasa  latin  dikenal  pula  adagium  ignorantia  jurist  non  excusat, ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan (Nursari, 2020).
Adanya  hukuman  yang  terbilang  masih  sangat  baru  yaitu  tambahan  berupa kebiri kimia bagi  pelaku tindak pidana seksual kepada anak, menjadi  penting untuk didiskusikan dan disosialisasikan lebih lanjut. Pada dasarnya didalam pemilihan lokasi penyuluhan  hukum  untuk  melakukan  edukasi  hukum  kepada  masyarakat,  tidaklah mesti  memilih  lokasi  atau  daerah  yang  berkualifikasi  3  T  (Tertinggal,  Terdepan  dan Terluar),  karena  subtansi  penyuluhan  hukum  adalah  membantu  memahamkan  dan mempercepat  lacur  informasi  agar  mampu  mengterjemahkan  tafsir  hukum  yang terkadang  sulit  untuk  dipahami.  Tujuan  untuk  melakukan  pemberdayaan  ini  ialah sebagai upaya mendorong masyarakat desa untuk menciptakan dan menjadikan lebih maju,  mandiri  serta  demokratis,  serta  tetap  memiliki  garis  kordinasi  vertikal  ke pemerintahan  pusat  sebagaimana  maksud  diberlakukannya  Undang-undang  Desa Nomor  06  Tahun  2014  yaitu  salah satunya  mendukung  adanya  setiap  program  kerja ataupun  penyalur  informasi  atauran  hukum  yang  telah  diberlakukan.  Kegiatan Pengabdian  Kepada  Masyarakat  bertujuan  untuk  menerapkan  ilmu  pengetahuan sehingga  masyarakat  dapat  merasakan  manfaatnya.  Pada  pelaksanaan  kegiatan  ini, kami melakukannya secara luring dengan mematuhi protokol kesehatan.

## 2. Metode

## 2.1 Sasaran Program
Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan kami  lakukan  ialah  dengan  sosialisasi  atau  edukasi  hukum.  Kami  memilih  dan menargetkan  tempat  pelaksanaan  kegiatan  ini,  yaitu  di  Desa  Mutisari,  Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, dengan target peserta  perwakilan perangkat  Desa,  pemuda-pemudi  dan  kelompok  ibu-ibu  PKK  (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga).

## 2.2 Kerangka Kegiatan
Peta  konsep  general  daripada  Program  Pengabdian  Masyarakat  ini,  dapat ditunjukan pada Gambar 1 .
Gambar 1 . Alur Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
Penjelasan  peta  konsep  diatas  dalam  pelaksanaan  Pengabdian  Kepada Masyarakat kami klasifikasikan menjadi 4 tahap yakni, Persiapan, Pelaksanaan, evaluasi dan  rencana  tindak  lanjut  paska  kegiatan.  Kami  melakukan  langkah  awal  dengan mengkaji dan mencari data berupa peraturan hukum yang terbaru dan terkait dengan pembahasan yang akan kami sampaikan. Tim memilih lokasi yang menurut pandangan subjektif dari Tim pantas dijadikan tempat edukasi hukum dengan mempertimbangkan berbagai unsur salah satunya melihat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada setiap kota.
Pada  tahap  kedua  yaitu  pelaksanaan  terbagi  menjadi  beberapa  sesi  yaitu pembukaan,  penyampaian  materi  tentang  Upaya  Peningkatan  Kesadaran  Hukum Melalui  Sosialisasi  Hukuman  Kebiri  Kimia  Sebagai  Pidana  Tambahan Bagi  Pedofilia. Pada tahap ketiga masyarakat atau peserta memberikan berbagai permasalahan yang muncul  melalui  diskusi  interaktif  secara  lisan.  Pada  tahap  keempat  tim  memberikan masukan dan saran kepada pemerintahan desa setampat dan peserta penyuluhan untuk membuat  dan  mengkapanyekan  desa  ramah  anak  dengan  didampingi  oleh  pihak Universitas sebagai mitra strategis.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Kegiatan  Pengabdian  masyarakat  ini  dilaksanakan  satu  kali,  yaitu  pada  hari Jum’at, 04 Maret 2022. Peserta mengikuti pengabdian dengan sangat antusias, kurang lebih  35  peeserta  yang  hadir  saat  penyuluhan  hukum  tersebut  dengan  mematuhui Protokol  kesehatan.  Padahal  pada  hari  tersebut  dan  jam  tersebut  (09.00-11.15  WIB) merupakan waktu produktif mereka bekerja. Sebagai tambahan umum, bahwa sebagian besar masyarakat Desa Mutisari, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah bekerja sebagai petani dan atau buruh tani. Dalam kegiatan ini peserta sangat aktif menanyakan tentang isu atau permasalahan tentang: (1) Apa yang menjadi pemicu kejahatan seksual pada  anak; (2) Mengapa korban  kejahatan seksual cenderung untuk menutup diri; serta, (3) Apabila menjumpai kasus tersebut bagaimana dengan prosedur pelaporannya.
Adapun tim PkM memberikan dan memaparkan dan menjelaskan tentang tiga materi  pokok  seperti  ditunjukkan  pada Gambar  2 ,  yaitu  tentang:  (1)  Mengapa  anak sangatlah rentan menjadi  sasaran atau korban dari  kejahatan seksual; (2) Selanjutnya menyampaikan  bagaimana  cerita  panjang  aturan  hukuman  tambahan  berupa penjatuhan kebiri kimia ini diberlakukan dinegara Indonesia, tentunya dengan bahasa yang mudah untuk dipahami oleh peserta, dan; (3) Apa langkah kita sebagai masyarakat umum, bilamana dihadapkan atau menjumpai kasus tersebut.

## Gambar 2 . Pemaparan Materi Oleh Narasumber
Adanya  keterkaitan  bahwa  rendahanya  pemahaman  hukum  oleh  masyarakat Indonesia  berdampak  pada  pemahaman  dan  pengetahuan  masyarakat  kurang berkembang (Yuli Purwanti & Fathur Rachman, 2020). Maka kami menjabarkan secara runtut untuk memahamkan peserta penyuluhan hukum. Diawali dengan menjelaskan tentang anak sebagai kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual.
Tim  pengabdian  menerangkan  bahwa  anak  selalu  diposisikan  sebagai  sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang- orang  dewasa  di  sekitarnya.  Sebagaimana  merujuk  pada  The  American  Psychologist mendefinisikan kekerasan seksual anak sebagai kontak antara anak dan orang dewasa atau  orang  lain  yang  jauh  lebuh  tua,  dimana  anak  digunakan  sebagai  rangsangan seksual  orang  dewasa  atau  orang  lain (American  Academy  of  Child  and  Adolescent Psychiatry, 2020) . Maka tidak menutup kemungkinan bahwa hampir dari setiap kasus yang berhasil terungkap pelaku kejahatan merupakan orang-orang yang dekat dengan korban. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia (Ivo Novian, 2015) .  Hal tersebut semakin memprihatinkan ketika
rilisnya laporan studi kuantitatif barometer kesetaraan gender memaparkan ada 57% kasus  pelecehan  seksual  berakhir  tanpa  penyesalan,  39,9%  pelaku  hanya  membayar ganti  rugi  material  berupa  uang,  26,2%  pelaku  menyelesaikannya  dengan  menikahi korban, dan hanya 19,2% pelaku yang terjerat secara hukum (INFID, 2020).
Menyambung pertanyaan dari salah satu peserta penyuluhan yang menanyakan mengapa korban kekerasan seksualitas seperti fenomena gunung es  yang mengartikan bahwa  tidak  semua  bisa  terakomodir  dalam  penangananya.  Untuk  menjawab pertanyaan yang sangat menarik tersebut, disajikan alasan masyarakat tidak melapor seperti disajikan pada Gambar 3 .
Gambar 3. Bersumber daripada Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kekerasan Gender, IJRS dan INFID tahun 2020 (IJRS, 2021)
Kebanyakan  keluarga  anak  yang  menjadi  korban  kekerasan  seksual menyembunyikan  masalah  ini  karna  mereka  berpikir  bahwa  hal  tersebut  adalah merupakan aib keluarga, sehingga tidak terjadi penindak lanjutan penanganan masalah kekerasan seksual terhadap anak tersebut yang mengakibatkan anak menjadi terpuruk. Ditambah  lagi  sebagaimana  pendapat  al  Haq  didalam  prosiding  penelitian  dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2015, menyatakan bahwa pelaku kejahatan yang masih dengan bebas berkeliaran tanpa mendapatkan konsekuensi  hukuman  beresiko untuk mengulangi perbuatannya lagi (Al haq et al., 2015).
Selanjutnya  menjelaskan  mengapa  kejahatan  seksualitas  masih  sangat  tinggi terjadi khususnya di indonesia.  Dari pernyataan tersebut saya mengungkapkan bahwa masih tingginya angka pengakses dan terbilang mudah untuk mendapat link pornografi yang dilakukan oleh para pemuda khususnya melalui perangkat teknologi baik melalui smart phone atau melalui perangkat Komputer. Hal-hal tersebutlah menjadi salah satu pemicu yang tinggi terjadi kejahatan seksual (Muhamad H.S & Isna Z.H., 2022) . Padahal secara gamblang didalam peraturan perundang-undangan kita secara tegas melarang adanya peredaran konten pronografi dan terdapat ancaman hukuman badan atau pidana bagi pelakunya. Ketentuan tersebut diatur dalam ketentuan pasal Pornografi  anak  dalam KUHP  Indonesia  diatur dalam Pasal  283  mengenai  kejahatan pornografi  terhadap  orang  yang  belum  dewasa.  Undang-undang  Pornografi  dan Undang-undang ITE (Soesilo, 2021).
Melihat  angka  kekerasan  seksual  pada  anak  yang  tinggi  serta  pentingnya perlindungan terhadap anak demi masadepan bangsa, merupakan sebuah urgensi yang cukup besar untuk adanya usaha-usaha pemberantasan yang efektif untuk mengurangi dan  meniadakan  kekerasan  seksual  pada  anak  serta  normalisasinya  di  Indonesia.
Berangkat dari hal tersebutlah, sebagai masyarakat harus ikut aktif mengawal apabila terjadi kejahatan yang mengarah pada seksualitas.
Tidak  semua  pelanggaran  hukum  dapat  ditempuh  dengan jalur-jalur  mediasi atau penyelesaian diluar pengadilan. Memang konsep demikian merupakan trobosan dalam ranah penegakkan hukum. Tetapi perlu diingat bahwa pelanggar hukum tidak selamanya  dapat  melalui  pola-pola  demikian.  Terlebih  apabila  kejahatan  yang dilakukan merupakan kejahatan yang tergolong atau diancam dengan hukuman badan lebih dari 5 tahun dan kejahatan yang menimpa anak sebagai korbanya.
Sebagai  penutup  dalam  penyuluhan,  kami  memberikan  tambahan  informasi apabila  menjumpai  atau  bahkan  hingga  mengalami  prihal  tersebut  maka  harus  aktif melapor  pada  pihak  yang  berwajib,  tentu  dalam  hal  ini  tetap  berkonsultasi  dengan pihak-pihak  yang  memiliki  wewenang  untuk  memberikan  pendampingan  secara psikologis dan dukungan moril kepada korban, bahkan keluarga korban.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat yang telah dilakukan secara luring, berupa kegiatan penyuluhan hukum berkaitan dengan adanya aturan hukum baru yang mengatur  adanya  tambahan  hukuman  kebiri  kimia  atas  kejahatan  seksual  yang dilakukan kepada anak, mendapat respon sangat positif oleh partisipan. Tolak ukur ini dari  keberminatan  atau  antusias  untuk  hadir,  menyimak  dan  sangat  aktif  untuk menanyakan pertanyaan yang sangat kritis, serta meningkatnya pengetahuan peserta penyuluhan  berkaitan  tema  pembahasan.  Kemudian  mampu  memahami  penjelasan maksud dan tujuan diberlakukannya aturan hukum tersebut, serta akan menjadi bekal pengetahuan  diri  pribadi  supaya  tidak  gugup  ketika  menjumpai  kasus  tersebut. Selanjutnya,  kami  tim  pengabdian  juga  berharap  kepada  peserta  untuk  melakukan transfer informasi kepada masyarakat yang lebih luas.  Tidak lupa juga menyarankan supaya peraturan baru tersebut, juga dapat ditransformasikan oleh pemangku kebijakan didesa agar mampu menerjamahkan dan mengkorelasikan program kerjanya agar lebih memberikan perhatian kepada perlindungan dan kesejahteraan anak.

## Acknowledgement
Terima  kasih  kepada  pemerintahan  desa  dan  warga  masyarakat Desa  Mutisari, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah  atas kerjasamanya.

## Daftar Pustaka
Al Haq, A. F., Raharjo, S. T., & Wibowo, H. (2015). Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia. Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2 (1), 31–
36. https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13233
American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. (2020). https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF- Guide/Child-Sexual-Abuse-009.aspx
Dian Ade Permana. (2018). Kekerasan Seksual Terhadap Anak Masih Tinggi di Jateng. Merdeka.Com.
https://www.merdeka.com/peristiwa/kekerasan-seksual-
terhadap-anak-masih-tinggi-di-jateng.html
Hertianto, M. R. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Ruang Siber  Di  Indonesia. Jurnal  Hukum  &  Pembangunan,  51 (3),  555–573. http://www.jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/3123
IJRS. (2021). Mengapa Korban Kekerasan Seksual Enggan Melapor ? Indonesia Judicial Research  Society.  http://ijrs.or.id/mengapa-korban-kekerasan-seksual-enggan- melapor/
INFID.  (2020).  Kasus  Kekerasan  Seksual  di  Indonesia  Mayoritas  Tanpa  Penyelesaian. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/11/kasus-kekerasan- seksual-di-indonesia-mayoritas-tanpa-penyelesaian
Ivo Novian. (2015). Kekerasan Seksual  Terhadap Anak:  Dampak dan Penanganannya, dalam  Pusat  Kajian  dan  Pengembangan  Kesejahteraan  Sosial. Sosio  Informa, 1 (1), 13–28.
Kustiwinarsih,  Piatur  Pangaribuan,  R.  (2019).  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Mediasi Penal Oleh Penyidik Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Balikpapan. Jurnal Projudice, 1 (1), 83–99. Muhamad  Humam  Safi’i,  Isna  Zahrotul  Husna,  D.  (2022).  Program  Kader  Peduli Pornografi  Guna  Meningkatkan  Pengawasan  Ibu  PKK  Desa  Sumberdadi  dari Penyalahgunaan Pornografi Anak di Masa Pandemi. Surya Abdimas, 6 (1), 159– 173. https://doi.org/https://doi.org/10.37729/abdimas.v6i1.1584
Muslihah,  E.  (2014).  Gadis  14  Tahun  Diperkosa  12  Orang,  1  Pelaku  Anggota  DPRD.
Kompas.
Nathalina Naibaho, T. S. (2021). Polemik Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual. Humas
FHUI. https://law.ui.ac.id/v3/polemik-kebiri-kimia-bagi-pelaku- kekerasan-seksual-oleh-nathalina-naibaho-dan-tunggal-s/
Nursari,  N.  (2020).  Analisis  Yuridis  Unsur  Ignorantia  Legis  Excusat  Neminem  Dalam Kasus  Pembakaran  Mayat  di  Kecamatan  Sanden  Bantul  Yogyakarta. Jurnal Kewarganegaraan, 4 (2), 1–10. https://doi.org/10.31316/jk.v4i2.1167 Putri,  A.  (2021).  Puluhan  Anak  Perempuan  Jadi  Korban  Kekerasan  Seksual  di  Jawa Tengah.  KBR.Id.  https://kbr.id/nusantara/07-2021/puluhan_anak_perempuan_ jadi_korban_kekerasan_seksual_di_jawa_tengah/105880.html
R. Fitriani. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 2 (2), 250–258. Soesilo, G. B. (2021). Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur Terhadap Kejahatan Pornografi di Indonesia. Eksaminasi : Jurnal Hukum, 1 (1), 50–58. Waruwu,  R.  P.  R.  (2017).  Penerapan  Asas  Fiksi  Hukum  Dalam  Perma. Jdih.Mahkamahagung. https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/beranda /kegiatan/9-kegiatan/139-penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma Yuli Purwanti, Fathur Rachman, M. L. (2020). PKM Pendampingan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Karang Rejo Kecamatan Negeri Katon Dalam Jual Beli Tanah Secara  Legal. Seminar  Nasional  Penelitian  dan  Pengabdian  Kepada Masyarakat Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Tahun 2020, 493–497.