## Penerapan Restoratif Justice Terhadap Pelaku Kekerasan Tindak Pidana Anak Di Kabupaten Sumenep
Dedi Setiawan 1 Arif Santoso 2 dan Abshoril Fithry 3
1 arif.santoso@wiraraja.ac.id

## Universitas Wiraraja

## Abstract
Meanwhile aim for implement restoratif justice to violence agent to under-aged child at Regency Sumenep. To know system law accountability restoratif justice to pidana's violence agent repetitive under-aged child. Result observationaling to point out 1. Implement Restoratif Justice  To violence Agent to Child constitutes peace system among side one does to act pidana with victim. Its principle Restorative Justice  as system of the parties peace.  Restorative Justice as medium pengobat suffers that victim pidana's aim not only sentences but yes also rehabilitate victim. 2. Systems Jurisdictional accountability Restoratif Justice   To Pidana's violence Agent repetitive Child, via keppres Number 36 Years 1990 declares for that pidana constitutes last effort because child be nation asset and router generation, base undangundang that commanding do law effort to look for best road for child. Keyword: Restoratif Justice; Under-aged child; Criminal violence.

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini untuk menganlisis penerapan  restoratif justice  terhadap  pelaku  kekerasan  terhadap  anak dibawah umur di Kabupaten Sumenep. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum sistem  restoratif  justice  terhadap  pelaku  kekerasan  pidana  anak dibawah umur yang  berulang. Hasil  penelitian menunjukkan penerapan Restoratif Justice Terhadap Pelaku Kekerasan Terhadap Anak merupakan sistem perdamaian antara pihak yang melakukan tindak pidana dengan korban. Prinsipnya Restorative Justice  sebagai sistem perdamaian para pihak. Restorative Justice menjadi sarana pengobat derita korban bahwa tujuan pidana tidak hanya menghukum tetapi ya juga merehabilitasi korban. Tanggung Jawab Hukum Sistem Restoratif  Justice  Terhadap  Pelaku  Kekerasan  Pidana  Anak Yang Berulang, melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 menyatakan bahwa pidana merupakan upaya terakhir karena anak adalah aset bangsa dan generasi penerus, berdasarkan undangundang tersebut pemerintah melakukan upaya hukum untuk mencari jalan terbaik bagi anak. Kata Kunci: Restoratif Justice; Anak Dibawah Umur; Kekerasan Pidana

## Jurist-Diction
Volume 6 No. 2, April 2023
How to cite: Dedi Setiawan et.al. , ‘Penerapan Restoratif Justice Terhadap Pelaku Kekerasan Tindak Pidana Anak Di Kabupaten Sumenep’ (2023) Vol. 6 No. 2 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 12 Februari 2023; Diterima 21 Maret 2023; Diterbitkan 28 April 2023.
DOI:
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## Dedi Setiawan et.al : Penerapan Restoratif Justice...

## Pendahuluan
Hukum sebagai sekumpulan peraturan memiliki isi yang bersifat umum dan normatif, umum ialah berlaku untuk setiap orang dan normatif ialah memastikan apa yang seyogianya boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan ataupun wajib dilakukan serta bagaimana tata cara melakukan kepatuhan kepada peraturan hukum tersebut. Dengan demikian hukum tidak berfokus pada satu ketentuan aturan saja atau tunggal namun seperangkat ketentuan yang mempunyai satu kesatuan sehingga bisa dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya ialah tidak bisa memahami hukum bila hanya mencermati satu ketentuan saja 1 .
Restorative Justice diimplementasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalamnya menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Restorative Justice juga menjadikan suatu sistem peradilan yang seimbang karena dapat memberikan perlindungan dan penghargaan serta kepentingan antara si korban dan pelaku yang berkonflik.
Subtansi yang paling mendasar dalam UU SPPA yang membedakan dengan UU sebelumnya adalah pengaturan secara tegas mengenai restorative justice dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosialnya secara wajar. 2
Undang-Undang SPPA yang diperlakukan tahun 2012, tampaknya belum memberikan pengaruh yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari data ABH di mana anak sebagai pelaku dapat dikatakan naik.  Keadaan tersebut di atas memerlukan sebuah pengkajian yang penting, mengingat bahwa kasus ABH di Indonesia semakin tinggi. Secara spesifik penelitian ini diperlukan untuk mengetahui bentuk-bentuk pelayanan yang dipakai oleh aparat penegak Hukum, seperti polisi, penyidik, jaksa, hakim, serta Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak yang menjadi aktor penyelesaian ABH.
1 Serlika Aprita dan Rio Adhitya, Filsafat Hukum (Rajawali Press 2020).[221].
2 Makarao,  Muhammad Taufik, Hukum perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Rineka Cipta 2017) .[ 11].
Namun hingga kini menurut catatan tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kasus-kasus kekerasan pada perempuan yang diterima oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar dihampir semua provinsi di Indonesia, serta pengaduan langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan Rujukan (UPR) maupun melalui surel (email) resmi Komnas Perempuan dalam kurun waktu satu tahun ke belakang yaitu sepanjang tahun 2020 jumlah kasus kekerasan pada perempuan sebesar 299.911 kasus.
Dalam  Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 59 ayat  (2)  anak mendapat  perlindungan  khusus,  kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: Anak yang berhadapan dengan hukum;  dan  Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;  dan  dilakukan  berbagai  upaya  sebagaimana  pasal 59 A  yaitu a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
Kekaburan  hukum pada  undang-undang  tersebut  tidak  menyebutkan secara  langsung  siapa  yang  bertanggungjawab  dalam  upaya  memberikan perlindungan  hukum dan  pemulihan  fisik  maupun  mentalnya,  sedangkan  pelaku kekerasan  pada  anak  disini  tidak  dibahas  secara  detail  bagaimana  nasib  korban sampai  pemulihan  psikis  maupun  fisiknya. Seakan  pelaku dan korban  dilakukan restorative justice  diluar  pengadilan.
Sebagaimana  di Kabupaten Sumenep perlakuan restorative  justice ,  seringa kali  dilakukan  antar  keluarga,  atau  bahkan  di  luar  pengadilan,  sehingga keadaan  ini  sangat  jarang  terungkap  kepada  publik,  karena  pihak  korban seakan  merasa  malu  jika  dipublikasikan  atau  melapor,  sehingga  dilakukan penyelesaian  secara  kekeluargaan.
Padahal peradilan restoratif, ialah suatu prosedur untuk libatkan semua orang yang ikut adil disaat tindak pidana terjadi, agar bersama-sama mengenali

## Dedi Setiawan et.al : Penerapan Restoratif Justice...
dan menerjemahkan kerugian yang dialami, harapan yang diinginkan korban, dan kewajiban bagi pelaku tindak pidana, yang bertujuan memperbaiki seperti sedia kala dengan sebaik mungkin. 3
Adapun tujuan  yang  ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1)   Untuk  menganlisis penerapan  restoratif  justice  terhadap  pelaku  kekerasan terhadap  anak dibawah umur di Kabupaten Sumenep.
2)   Untuk mengetahui tanggung jawab hukum sistem  restoratif  justice  terhadap pelaku  kekerasan  pidana  anak dibawah umur yang  berulang.

## Metode Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata – mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan – kesimpulan yang berlaku secara umum
Pendekatan  penelitian  yang  dilakukan  peneliti  dengan  pendekatan  yuridis normatif,  yang  dianalisis  sesuai  dengan  perundang-undangan  yang  ada, sehingga hasilnya  akan  menunjukkan  norma  hukum  yang  berlaku.

## Penerapan Restoratif Justice Terhadap Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur
Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia seiring dengan kemajuan jaman yang ditandai dengan adanya perkembangan teknologi dan budaya, membuat tidak hanya orang dewasa saja yang bisa melanggar nilai-nilai dan norma yang ada dimasyarakat terutama norma hukum, seseorang yang terkategori masih anak-anak juga bisa melakukan pelanggaran terhadap norma hukum baik secara sadar maupun tidak sadar.
Tindak pidana kekerasan seksual pelaku dan korbannya adalah anak, penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, diupayakan suatu
3 Renaldy, Handoyo, S, Rosdiana, 'Penerapan Restorative Justice dalam Menyelesaikan Tin- dak Pidana Penganiayaan di Polsek Balikpapan Selatan' (2019) 1 Lex Suprema.[7–8].
penyelesaian selain melalui peradilan pidana sehingga perlu dicarikan solusi. Solusi tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai model penyelesaian yang dapat melindungi kepentingan maupun hak-hak anak.
Kekerasan seksual menimbulkan banyak akibat negatif apalagi jika korbannya adalah anak yang masih membutuhkan waktu untuk tumbuh dan berkembang. Tindak kekerasan tersebut pasti akan sangat membekas dan meninggalkan efek yang  lama  baik  secara  fisik  maupun  secara  mental.  Bentuk-bentuk  kekerasan seksual umumnya dilakukan dengan upaya memaksa dan keinginan salah satu pihak saja untuk merayu, mencolek, memeluk, meremas bagian tubuh, dan segala macam bentuk pelecehan lainnya hingga tujuan utamanya melakukan persetubuhan secara paksa.
Memberikan hukuman kepada pelaku bukan merupakan alternatif yang baik dalam memperbaiki kepribadian pelaku, sedangkan korban juga membutuhkan orang yang bertanggung jawab terhadap masa depan dan kehidupannya. Model kebijakan aparat yang menyerahkan penyelesaian masalah kepada orang tua pelaku dan orang tua korban merupakan suatu penyelesaian yang beraspek restorative justice .
Restorative justice mempunyai  cara  berfikir  dan  paradigma  baru  dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang manusia tanpa semata-mata memberikan hukuman pidana. Menurut pandangan konsep restorative justice penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat.
Persepsi aparatur Kepolisian terhadap Restorative Justice dinyatakan  bahwa Restorative Justice merupakan prinsip yang kami terapkan sebagai bentuk perdamaian antara pelaku, keluarga pelaku dengan korban dan keluarga korban, oleh karena itu menurut kami Restorative Justice merupakan suatu bentuk penyelesaian dengan perdamaian antara pelaku, keluarga pelaku dengan korban dan keluarga korban.
Menurut  peneliti,  penerapan Restorative Justice merupakan sistem perdamaian antara pihak yang melakukan tindak pidana dengan korban. Prinsipnya Restorative Justice sebagai sistem perdamaian para pihak. Restorative Justice

## Dedi Setiawan et.al : Penerapan Restoratif Justice...
menjadi sarana pengobat derita korban bahwa tujuan pidana tidak hanya menghukum tetapi ya juga merehabilitasi korban.
Restorative Justice diimplementasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalamnya menjunjung tinggi harkat dan martabat anak.
Konsep Restorative Justice mempunyai pengertian dasar bahwa kejahatan merupakan sebuah tindakan melawan orang atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran sebagai pengrusakan norma hukum. 4
Konsep Restorative Justice bisa dijadikan masukan dalam rangka memberikan perlindungan  kepada  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum.  Tujuan  utama  dari Restorative Justice adalah perbaikan atau pergantian kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh korban atau masyarakat akibat tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan masyarakat.
Konsep restorative Justice yang diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai dasar yuridis. Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi”. Hal ini dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No .23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat sesuai dengan Konvensi Hak-Hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun1990.
Berdasarkan  analisa  peneliti,  konsep Restorative Justice merupakan sebuah terobosan hukum yang harus dan wajib digunakan dalam setiap perkara anak yang berkonflik dengan hukum, dan mempunyai peran yang besar dalam masa depan peradilan anak di Indonesia, karena Restorative Justice atau keadilan restoratif mengangkat harkat dan martabat anak seperti yang dituangkan dalam Konvensi Hak Anak. Restorative Justice mengupayakan perdamaian dalam perkara anak,
4 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Refika Aditama 2016).[18].
menyelesaikan konflik yang melibatkan anak, sehingga menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak serta dapat memberikan dampak positif dalam masa depan anak yang berkonflik dengan hukum.
Prinsip Restorative Justice tidak dapat diartikan sebagai cara pembebasan kasus dengan damai, tetapi untuk memenuhi rasa keadilan kedua belah pihak, di mana penyidik/penyelidik sebagai mediatornya, sementara penyelesaian perkaranya yaitu berbentuk perjanjian perdamaian dan mencabut hak penuntutan oleh korban yang harus diminta hakim dari jaksa penuntut umum dalam meniadakan kewenangan penuntutan korban dan penuntutan umum.
Tanggung Jawab Hukum Sistem Restoratif  Justice Terhadap  Pelaku Kekerasan  Pidana  Anak Yang  Berulang
Undang - undang  Nomor 23  Tahun 2002 tentang perlindungan anak, diubah dengan Undang -undang nomor 35 tahun  2014, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, jika dilihat dari filosofi yang mendasari lahirnya undang- undang peradilan anak adalah karena anak belum dapat memahami apa yang dilakukannya serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan sesuai dengan Konvensi Hak Anak 1990 yang diratifikasi oleh Indonesia selaku anggota United Nations (PBB) melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 menyatakan bahwa pidana merupakan upaya terakhir karena anak adalah aset bangsa dan generasi penerus, berdasarkan undangundang tersebut pemerintah melakukan upaya hukum untuk mencari jalan terbaik bagi anak dengan menerbitkan suatu peraturan yang disebut dengan peraturan mahkamah agung nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak,
Keadilan Restoratif sendiri menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.

## Dedi Setiawan et.al : Penerapan Restoratif Justice...
Berdasarkan  analisa peneliti, penerapan Restorative Justice dalam tindak pidana penganiayaan dapat dilaksanakan pada bentuk penganiayaan jenis ringan. Penanggulangan perkara pidana melalui sistem restorative justice memberikan pendekatan dan pandangan berbeda dalam menanggulangi sebuah tindak pidana dikarenakan pada dasarnya, sistem Restorative menuju kepada pemulihan kepada keadaan awal dengan maksud dan tujuan untuk memperdaya korban, para pelaku, serta keluarga, untuk memperbaiki kesalahan pelaku dalam prilaku pelaku yang melanggar hukum melalui keinsyafaan dan kesadaran pelaku tindak pidana.
Tanggung Jawab Hukum Sistem Restoratif  Justice Terhadap  Pelaku Kekerasan  Pidana  Anak sebagai bentuk  tindak  kekerasan, yang salah satu penyebab adanya pengaruh dari pergaulan pertemanan yang buruk. Perilaku kekerasan juga bisa disebut dengan tindak pidana, serta tindak pidana adalah dasar dalam hukum pidana. Berdasarkan dengan peningkatan tindak pidana dalam kehidupan bermasyarakat yang dijelaskan dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) dan (2) KUHP, hukum positif pada kaidah hukum pidana saat ini ditetapkan pada Pasal 10 KUHP, yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.
Restorative Justice merupakan sebuah upaya atau pendekatan yang sangat mirip dengan asas musyawarah yang menjadi kebiasaan bangsa Indonesia dari dulu untuk menyelesaikan suatu maslaah. Pemidanaan yaitu upaya hukum terakhir ( ultimumremedium ), hal itu bisa dihindari dengan cara kedua belah pihak yang memiliki  konflik  untuk  melakukan  musyawarah  bersama  untuk  mendapatkan keadilan. Restorative dapat memberikan cara terbaik (solusi) untuk menangani perkara tindak pidana yang bersifat pribadi antar satu orang dan orang yang lain ( natuurlijkepersonen ) atau dapat melalui badan hukum ( recht personen ) yaitu dengan memberikan kuasa (keutamaan) terhadap suatu perilaku kejahatan. Dalam menyelesaikan suatu perkara, yang terpenting untuk diamati adalah perbaikan susunan masyarakat sosial yang terganggu akibat perilaku kejahatan.
Sebagaimana telah penulis singgung dalam pembahasan sebelumnya, dalam hal proses persidangan peradilan anak Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 dengan mengingat Pasal 15 UU Nomor 11 Tahun
2012 untuk mengisi kekosongan hukum acara mengenai pelaksanaan diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversi. Dalam pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan: Hakim anak wajib mengupayakan  deversi  dalam hal anak melakukan pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidairitas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi.
Perhatian utama pada kerugian akibat kejahatan dan  kekerasan, bukan semata-mata hukum yang dilanggar; Perhatian dan komitmen yang sama terhadap korban dan pelaku yang harus dilibatkan dalam proses; Fokus pada restorasi korban, memberdayakannya dan menanggapi kebutuhannya; Mendukung pelaku disamping mendorongnya untuk memahami, menerima, dan melaksanakan kewajibannya serta berusaha mengatasi kesulitan yang timbul,  oleh  karenanya  pelaku  harus bertanggungjawab  sepenuhnya.
Menurut  peneliti  penerapan restorative justice diragukan bahwa pelaku tindak pidana akan jera yang kemudian menjadikan perlindungan masyarakat dan pelaku akan terwujud, yang  seakan  tidak  ada  tanggungjawab sama sekali terhadap korban. Selain itu akan muncul anggapan bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak akan dipidana karena diterapkan restorative justice. Terlebih lagi, belum semua kasus dapat diterapkan penyelesaian dengan restorative justice karena adanya perbedaan persepsi dalam masyarakat yang menyatakan bahwa orang yang bersalah harus dihukum. Begitupun persepsi para pihak, baik pelaku maupun korban sehingga korban tidak mau berdamai. Hambatan lainnya dapat dilihat dari segi tujuan pemidaan yang kurang tercapai .
Upaya mewujudkan tujuan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat ditentukan oleh faktor substansi hukum, substansi hukum yang dimaksudkan adalah aturan-aturan, norma-norma dan semua produk peraturan perundang-undangan, seperti; keputusan, aturan-aturan baru yang baru disusun yang mengatur bagaimana cara penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum termasuk apa yang dihasilkanoleh orang yang berada di dalam sistem hukum.

## Dedi Setiawan et.al : Penerapan Restoratif Justice...
Menurut  peneliti proses diversi yang menggunakan pendekatan restorative justice pada kepolisian ini hanya digunakan pada kasus anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan (Pasal 7). Pada proses penegakan hukum pidana anak, maka aparat baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, bahwa seleksi yang amat ketat diantaranya dimulai dengan batasan usia minimal anak yang dapat diproses secara hukum,baik formal maupun informal.
Dalam implementasinya mekanisme proses penerapan restorative justice menghendaki adanya keinginan untuk tetap memberikan perlindungan bagi pelaku anak. Akan tetapi, karena dalam proses restoratif mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu. Setelah adanya pengakuan bersalah dari pelaku tindak pidana, penyidik juga harus melihat motivasi dari pelaku melakukan tindak pidana kekerasan, apakah pada dasarnya anak ini adalah jahat, dan sebelumnya pernah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, ataukah dengan keadaan sedemikian rupa adanya keterpaksaan dalam melakukan tindak pidana pencurian. Selain motifasi penyidik harus melihat nominal yang telah di perbuat, serta membedakan mana kasus kekerasan yang harus dibawa sampai ke pengadilan (kekerasan berat Pasal 363 KUHPid), dan mana kasus kekerasan yang seharusnya tidak dibawa ke pengadilan (kekerasan ringan Pasal 364 KUHPid).

## Kesimpulan
Penerapan Restoratif Justice Terhadap Pelaku Kekerasan Terhadap Anak merupakan sistem perdamaian antara pihak yang melakukan tindak pidana dengan korban. Prinsipnya Restorative Justice sebagai sistem perdamaian para pihak.
Restorative Justice menjadi sarana pengobat derita korban bahwa tujuan pidana tidak hanya menghukum tetapi ya juga merehabilitasi korban. Restorative Justice diimplementasikan di dalamnya menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan sebagai anak yang
disangka, dituduh, atau diakui sebagai anak yang telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat sesuai dengan Konvensi Hak- Hak anak yang diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Tanggung Jawab Hukum Sistem Restoratif  Justice Terhadap  Pelaku Kekerasan  Pidana  Anak Yang  Berulang, bahwa pidana merupakan upaya terakhir karena anak adalah aset bangsa dan generasi penerus, berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah melakukan upaya hukum untuk mencari jalan terbaik bagi anak dengan menerbitkan suatu peraturan yang disebut dengan peraturan mahkamah agung dalam pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik. Tanggung Jawab Hukum Sistem Restoratif Justice Terhadap  Pelaku  Kekerasan  Pidana  Anak sebagai bentuk  tindak kekerasan, yang salah satu penyebab adanya pengaruh dari pergaulan pertemanan yang buruk. Perilaku kekerasan juga bisa disebut dengan tindak pidana, serta tindak pidana adalah dasar dalam hukum pidana. Berdasarkan dengan peningkatan tindak pidana dalam kehidupan bermasyarakat Diberlakukannya Restorative Justice dalam penganiayaan ialah untuk menguatkan para pelaku, keluarga, serta korban dan masyarakat supaya mengubah perilaku yang buruk dengan memakai pola pikir dan kesadaran yang baik sebagai dasar agar dapat memperbaiki kehidupan dalam masyarakat. Pada dasarnya konsep Restorative Justice dalam sistem penyelesaian tindak pidana sangat sederhana, Keadilan tidak lagi berlandaskan balas dendam dari korban yang setimpal atas perbuatan pelaku (baik secara psikis, fisik, maupun hukuman bagi pelaku) namun tindakan menyakitkan yang disebabkan oleh pelaku dapat sembuh (pulih) dengan cara memberikan support pada korban tindak pidana dan mewajibkan adanya tanggung jawab dari pelaku tindak kejahatan.

## Daftar Bacaan

## Buku
Achie Sudiarti Luhulima, Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Altematif Pemecahannya (Alumni 2016).

## Dedi Setiawan et.al : Penerapan Restoratif Justice...
Hans Kelsen, Teori Murni Tentang Hukum, Dasar-dasar ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik Deskriptif , Judul Asli General Theory Of Law. Alih bahasa Soemardi (Rimdi Press 2018).
H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, Bunga Rampai Perbandingan Hukum perdata (Ind-Hill 2017).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Grup 2017).
Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (Citra Aditya Bakti 2016).
Liebman, Miriam, Restorative justice: How It Works (Jessica Kingsley Publishers 2017).
Lihar RT Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia (PT. Rajagrafindo Persada 2016).
Makarao,  Muhammad  Taufik, Hukum perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Rineka Cipta 2017).
Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Refika Aditama 2016).
Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia (Raja Grafindo Persada 2018).
Nursariani Simatupang dan Faisal, Hukum Perlindungan Anak (CV. Pustaka Prima 2018).
Rahayu, Pengangkutan Orang (etd.eprints.ums.ac.id 2019).
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum (PT. Citra Aditya Bakti 2016)
Serlika Aprita dan Rio Adhitya, Filsafat Hukum (Rajawali Press 2020).
Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum (PT. Raja Grafindo Persada 2016).
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat (PT. Raja Grafindo Persada 2017) .
Sunarso, H. Siswanto, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana (Sinar Grafika 2016).
Sutedjo, Prakoso, Abintoro, Pembaharuan Sistem Peradilan Anak (Laksbang Grafika 2017).
Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia (Medan area University Press 2016).
Widodo, Metodologi Penelitian Populer dan Praktis (PT. Raja Grafindo Persada 2017).
Wiyono, R, Sistem Peradilan Pidana Anak Cetakan Pertama (Sinar Grafika 2017).

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak.
Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif ( Restorative Justice ).
Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi.
Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Dedi Setiawan et.al : Penerapan Restoratif Justice...
--halaman ini sengaja dikosongkan--