Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 11, No.02 P-ISSN : 2339-2185, E-ISSN : 2654-3869

## MUDHARABAH SEBAGAI PEMBIAYAAN MODAL USAHA PADA PETANI GARAM
Yudhanta Sambharakreshna 1 , Fariyana Kusumawati 2 yudhantafe@gmail.com, kfariyana@gmail.com Universitas Trunojoyo Madura

## Abstract
The purpose of this study is to give an financing model in islamic perspective to the salt farmer. Salt farmers are able to gain access to capital through Islamic financial institutions because  of  the  existence  of  an  Islamic  financing  system  based  on  the  principle  of  profit sharing. This type of research is a qualitative-descriptive research. The data were collected using  observation  and  direct  interviews  with  salt  farmers,  official  of  Padelegan  village, and the islamic financial institution. The results showed that the capital of salt farmers in Padelegan Village used their own capital and cooperation between land owners and salt farmers  (cultivators).  Land  owners  and  salt  farmers  (cultivators)  have  actually implemented mudharabah contracts and the concept of profit sharing. Land owners and salt  farmers  need  access  to  capital  to  overcome  capital  difficulties  with  mudharabah contracts through Islamic financial institutions.

## Keywords: Capital, Mudharabah Financing, Profit Sharing

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan model pembiayaan syariah kepada petani garam.  Keberadaan  sistem  pembiayaan  syariah  yang  menerapkan  prinsip  bagi  hasil memungkinkan  petani  garam  bisa  mengakses  permodalan  melalui  lembaga  keuangan syariah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Data dikumpulkan dengan  melakukan  observasi  dan  wawancara  langsung  kepada  petani  garam,  perangkat desa  Padelegan,  dan  pihak  lembaga  keuangan  syariah.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa modal petani garam di Desa Padelegan menggunakan modal sendiri dan kerjasama antara  pemilik  lahan  dan  petani  garam  (penggarap).  Pemilik  lahan  dan  petani  garam (penggarap)  sebenarnya  telah  menerapkan  akad  mudharabah  dan  konsep  bagi  hasil. Pemilik  lahan  dan  Petani  garam  membutuhkan  akses  permodalan  untuk  mengatasi kesulitan modal dengan akad mudharabah melalui lembaga keuangan syariah.

## Kata kunci: Modal, Pembiayaan Mudharabah, Bagi Hasil

## PENDAHULUAN
Lumbung garam nasional yang berada di wilayah Jawa Timur banyak berkontribusi produksi  garam  nasional  sebesar  47%  (BPS  2014).  Salah  satu  wilayah  yang berkontibusi terhadap produksi garam di provinsi JawaTimur adalah pulau Madura dimana 95% lahan garam berada di pulau tersebut (KKP 2020). Pada tahun 2017, produksi  garam  di  Indonesia  menghasilkan  1.020.925ton  garam  dan  sebanyak 372.728  berasal  dari  wilayah  Jawa  Timur.  Tahun  2017  Kabupaten  Sumenep memproduksi  126.622ton  garam.  Capaian  ini  merupakan  hasil  produksi  garam terbesar  di  provinsi  Jawa  Timur  di  bandingkan  kabupaten  atau  kota  lain.  Secara nasional  Kabupaten  Sumenep  pada  tahun  2017  telah  menjadi  produsen  garam terbesar kedua di Indonesia.

## Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 11, No.02
Tahun  2018,  secara  nasional  produk  garam  meningkat  dua  kali  lipat  yakni 2.349.629 ton. Provinsi Jawa timur menyumbang sebanyak 782.738 ton. Pada tahun 2018  kabupaten  Sampang  telah  mengalahkan  kabupaten  Sumenep  dalam  hal produksi  garam  karena  pada  saat  itu  kabupaten  Sumenep  hanya  memproduksi garam  sebanyak  190.007  ton.  Sedangkan  kabupaten  Pamekasan  memproduksi garam sebanyak 140.716 ton dan kabupaten Bangkalan hanya memproduksi garam sebanyak  2.749  ton.  Beberapa  tahun  terakhir  hasil  produksi  garam  rakyat  di Kabupaten Sumenep tidak terserap secara maksimal (rri.co.id 2021). Menurut ketua aliansi  masyarakat  garam  di  Kabupaten  Sumenep  mengatakan  bahwa  tidak terserapnya  garam  secara  maksimal  dikarenakan  harga  jual  garam  yang  terlalu murah  sekitar  Rp  250.000  –  Rp  300.000  per  ton  (Hayat  2021).  Kondisi  itu menyebabkan  jumlah  garam  yang  tidak  terserap  sekitar  80.000  ton.  Kebutuhan nasional atas garam kira-kira 2,6 juta ton, tetapi garam yang masih terpenuhi kira- kira 1,2-1,6 juta ton.
Permasalahan  yang  disering  dialami  unit  usaha  garam  terkait  dengan perkembangan usahanya di Indonesia antara lain; (1) penguasaan teknik pembuatan garam  yang  kurang,  (2)  kepemilikan  modal  yang  rendah,  (3)  akses  pasar  yang rendah, (4) ketergantungan kepada tengkulak, (5) keterbatasan kepemilikan lahan yang  membuat  petani  garam  menggunakan  lahan  sewa,  (6)  keterampilan manajemen  yang  kurang  memadai  (Garampedia  2020).  Hal  yang  paling  krusial yang menyebabkan unit usaha garam mengalami permasalahan adalah permodalan. Masalah  permodalan  yang  dihadapi  petani  garam  saat  ini  menjadi  fokus perhatian  pemerintah.  Tidak  sedikit  petani  garam  yang  mengalami  kesulitan permodalan  untuk  meningkatkan  produktifitas  garam  sehingga  berdampak langsung  terhadap  pendapatan  mereka.  Pemerintah  berupaya  meningkatkan pendapatan unit usaha garam memalui kebijakan pemerintah yaitu Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Isu strategis dalam permberdayaan usahan garam rakyat: (1) rendahnya kualitas dan kuantitas garam secara kelembagaan, (2) akses permodalah  bersifat  konvensional,  (3)  lemahnya  regulasi  yang  memihak  dan melindungi petani, (4) sistem tataniaga garam rakyat yang bersifat liberalistik. Pemerintah  telah  membuat  kebijakan  bantuan  kredit  usaha  rakyat  (KUR)
untuk  membantu  rakyat  khususnya  petani  garam  mengenai  bantuan  permodalan. Mulai  tahun  2015,  pemerintah  melaksanakan  kredit  usaha  rakyat  di  sektor  usaha garam  sebesar  Rp  1,1  milyar.  Akan  tetapi,  bunga  dari  subsidi  tersebut  belum mampu  dibayarkan  oleh  petani.  Sementara  unit  usaha  garam  masih  sulit  dalam pendanaan dan akses ke pihak perbankan. Perbankan masih kurang percaya kepada petani garam untuk pendanaan (Jakfar 2019). Untuk mengakses bantuan perbankan, petani garam tidak bisa melakukan pinjaman modal. “karena utang ke perbankan saat  musim  tanam  tahun  sebelumnya,  saat  ini  masih  belum  lunas,”  kata  Robedi (Tempo  2017).  Terdapat  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  petani  garam  tidak mampu  melunasi  hutang  ke  bank  diantaranya  gagal  panen  karena  musim,  harga garam yang sangat murah, dan tidak diserapnya garam oleh perusahaan garam.
Fenomena yang ada di lapangan menunjukkan bahwa angka produksi garam yang  rendah  berakibat  pada  rendahnya  pendapatan.  Akhirnya  mereka  berupaya menambah  modal  usaha  untuk  melanjutkan  proses  produksi  selanjutnya.  Untuk mengatasi  masalah  permodalan,  mereka  bisa  memperoleh  pinjaman  modal  dari

## Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 11, No.02
lembaga  pembiayaan  baik  formal  maupun  informal.  Satu  diantara  lembaga keuangan  yang  bisa  menjadi  rujukan  petani  garam  untuk  memperoleh  pinjaman modal/bantuan modal secara formal melalui Lembaga Keuangan berbasis syariah.
Modal adalah uang yang dipergunakan dalam aktivitas produksi barang yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (Accurate 2020). Pada umumnya pelaku usaha  dalam  melaksanakan  aktivitasnya  memiliki  keterbatasan  modal  yang bersumber  dari  internal,  sehingga  untuk  memenuhi  kebutuhan  operasional perusahaan  melakukan  penambahan  modal  dari  pihak  eksternal  misalnya  kredit bank.
Berdasarkan  Undang  –  undang  Perbankan  Syariah  dan  PBI  No. 10/24/PBI/2008  pada  pasal  1  angka  25  pengertian  dari  pembiayaan  ialah penyediaan  dana  atau  tagihan  atau  piutang  (Wangsawidjaja  2012).  Pembiayaan merupakan  penyediaan  dana  yang  dihutuhkan  oleh  nasabah  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku (Arifin 2012). Pembiayaan modal kerja dapat diklasifikan berdasarkan  sifat  pemanfaatannya  yaitu  pembiayaan  digunakan  secara  konsumtif dan  produktif.  Pembiayaan  konsumtif  ditujukan  untuk  memenuhi  kebutuhan pribadi nasabah, sedangkan pembiayaan produktif dipergunakan untuk membiayai proses  produksi  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  pendapatan  usaha,  hasil produksi,  perdagangan,  dan  kegiatan  investasi,  sehingga  kegiatan  usaha berkelanjutan atau meningkatkan going concern usaha (Antonio 2015). Perolehan modal  kerja    dalam  upaya  mengembangkan  dan  mengekspansi  usaha  termasuk kedalam sifat pembiayaan produktif dan pemanfaatan modal yang digunakan untuk kegiatan  investasi  termasuk  sifat  produktif  dan  kelompok  pembiayaan  investasi (Rivai dan Arifin 2014)
Lembaga Keuangan berbasis syariah merupakan bisnis keuangan yang dalam aktivitas  usahanya  menerapkan  prinsip-prinsip  syariah,  misal  Baitul  Maal  wat Tamwil (BMT). Kemunculan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau sejenis koperasi syariah  menyediakan  peluang  pembiayaan  bagi  petani  garam.  BMT  memberikan pembiayaan  dengan  menggunakan  beberapa  akad  antara  lain  mudharabah, musyarakah,  ijarah,  murabahah,  salam,  dan  istishna.  Transaksi  mudharabah menerapkan  prinsip  bagi  hasil  antara lembaga  keuangan  syariah  dengan  nasabah sesuai  dengan  kesepakatan  yang  tercantum  dalam  akad  (Ascarya  2013); (Wangsawidjaja 2012). Menurut Otorisasi Jasa Keuangan, akad mudharabah suatu bentuk  kerjasama  antara  pemilik  modal  ( shahibul  maal )  dan  pengelola  modal ( mudharib )  yang  bersepakat  untuk  menjalankan  suatu  usaha  bisnis  dengan perjanjian bagi hasil  sebagai cara membagi keuntungan berdasarkan nisbah yang telah  disepakati.  Kerjasama  usaha  mudharabah  ini  sebenarnya  merupakan kerjasama  investasi  yang  mengutamakan  rasa  kepercayaan  kedua  pihak.  Disini, Pemilik modal  percaya  penuh menyerahkan dananya  kepada pengelola  terhadap usaha  bisnis  yang  dijalankan.  Pemilik  modal  tidak  terjun  langsung  dalam operasional  bisnis  tetapi  dia  hanya  sebatas  mengawasi  memberikan  saran-saran kepada pengelola dana (Hery 2018).
Lembaga  Keuangan  Syariah  akan  melakukan  skema  pembiayaan mudharabah  dengan  ketentuan  pihak  nasabah  bersedia  menjalin  akad  kerjasama dengan  pihak  lembaga  keuangan  syariah.  Lembaga  Keuangan  Syariah  disebut sebagai pemilik dana atau shahibul maal, dan nasabah sebagai pengusaha/pengelola

## Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 11, No.02
dana  (mudharib)  yang  memanfaatkan  dana.  Beberapa  hasil  penelitian  mengenai produktifitas  dan  permodalan  baik  melalui  pembiayaan  syariah  maupun  lainnya telah banyak dilakukan peneliti sebelumnya. Adapun hasil-hasil penelitian tersebut berkaitan  permodalan  melalui  pembiayaan  syariah  dan  produktifitas  sebagai berikut:  pembiayaan  secara  syariah  berdampak  positif  terhadap  produk lokal/domestik  sektoral  (Susilo  dan  Ratnawati  2015),  dan  permodalan  terhadap produksi industri pakaian jadi menunjukkan bahwa permodalan berpengaruh positif terhadap  produksi  pakaian  (Arsa  dan  Nata  2013).  Selain  itu,  pembiayaan  modal juga  mempengaruhi  peningkatan  unit  usaha,  dimana  pembiayaan  syariah  secara signifikan  dapat  meningkatkan  pendapatan  nasabah  di  sektor  pertanian  (Rambe 2020).  Sejalan  dengan  penelitian  tersebut,  pembiayaan  keuangan  syariah berpengaruh  terhadap  pendapatan  UMKM,  dimana  ada  peningkatan  pendapatan sebesar 6,21% (Angraeni L, et al. 2013).
Pembiayaan  syariah  melalui  akad  mudharabah  memiliki  peran  yang  ideal untuk  meningkatkan  kinerja  usaha  (Dewi  dan  Astari  2017).  Sehubungan pembiayaan modal kerja dapat meningkatkan angka produksi suatu usaha bisnis, pembiayaan syariah memiliki pengaruh positif terhadap produk domestik sektoral (Susilo  dan  Ratnawati  2015).  Adanya  permodalan  pada  usaha  bisnis  dapat meningkatkan produksi industri pakaian jadi pada industri pakaian (Arsa dan Nata 2013).  Dari  uraian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pembiaayaan  modal  kerja dapat meningkat angka produksi pada usaha petani garam.
Petani garam berusaha untuk memperoleh keuntungan atau pendapatan usaha yang optimal agar kelangsungan atau kelanjutan usaha petani garam terjaga dalam jangka  waktu  yang  lama.  Pencapaian  pendapatan  atau  keuntungan  usaha  antar periode  merupakan  indikator  kenerja  bagi  usaha.  Pembiayaan  syariah  secara signifikan  dapat  meningkatkan  pendapatan  nasabah  di  sektor  pertanian  (Rambe 2020).  Sejalan  dengan  penelitian  tersebut,  menunjukkan  bahwa  pembiayaan keuangan  syariah  berpengaruh  terhadap  pendapatan  UMKM,  dimana  ada peningkatan pendapatan sebesar 6,21% (Angraeni L, et al. 2013). Dengan adanya peningkatan  keuntungan/pendapatan  usaha  mengakibatkan  kelangsungan  hidup usaha dapat terjaga (Ginting 2018).

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  deskriptif  dan  kualitatif  (deskriptif  kualitatif)  digunakan dalam  penelitian  ini.  Penelitian  deskriptif  berusaha  untuk  menjawab  masalah mengenai  siapa, apa, dimana, kapan dan dimana permasalahan tersebut diteliti. Dalam  penelitian  kualitatif,  peneliti  mencoba  melihat  dan  mengamati  peristiwa yang terjadi di dunia, dan kemudian memperoleh temuan-temuan yang bersumber dari realita yang terjadi di lingkungan sekitar yang alamiah. Proses pengumpulan data  dalam  penelitian  kualitatif  bersifat  fleksibel  sesuai  dengan  kondisi  yang sebenarnya.
Tujuan  dalam  metode  kualitatif  berupaya  untuk  memperoleh  pemahaman yang  bersifat  umum  tentang  kenyataan  sosial  dari  perspektif  informan.  Untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan terkait bagaimana model pembiayaan syariah pada petani garam maka penelitian ini didesain dengan beberapa tahapan berikut:
(1) Identifikasi fenomena dan masalah penelitian, (2) Menentukan informan kunci,

## Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 11, No.02
(3) Mengumpulkan data penelitian melalui dokumentasi, interview dan observasi, (4) Analisis deskriptif kualitatif, dan (5) Menentukan model pembiayaan.
Peneliti melakukan survey awal, survei pustaka/referensi, dan pengumpulan data lapangan.  Dalam  survei  awal,  peneliti  menggali  informasi  –  informasi  yang terbaru  baik  melalui  artikel,  media  cetak  dan  web  site  sehingga  peneliti  bisa memperoleh  gambaran  terkait  model  pembiayaan  syariah  yang  selama  ini  sudah menjadi produk lembaga keuangan syariah. Selajutnya, peneliti melakukan survei pustaka untuk memperoleh dan mempelajari informasi – informasi yang bersumber dari  jurnal-jurnal  penelitian,  buku  referensi,  PSAK  Syariah,  dan  fatwa  Dewan Syariah  Nasional.  Langkah  terakhir  untuk  mengumpulkan  data  yakni  peneliti melaksanakan  observasi,  interviu,  rekaman  dan  dokumentasi  pada  saat  terjun  ke lapangan.  Dalam  kegiatan  observasi,  peneliti  berupaya  memperileh  informasi dengan melakukan pengamatan terhadap perilaku dan kegiatan yang dilakukan oleh responden.
Peneliti melakukan pengamatan/observasi untuk memperoleh data penelitian.
Saat  observasi,  peneliti  tidak  hanya  sekedar  melakukan  pengamatan,  namun melakukan  interaksi  dengan  informan.  Interaksi  tersebut  berupa  wawancara mendalam.  Peneliti  melakukan  wawancara  secara  tak  berencana atau  wawancara semi terstruktur, dimana saat wawancara, peneliti hanya menyusun poin-poin utama dari pertanyaan dan bersifat tidak ketat sehingga dapat mengalami pengembangan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Wawancara semi terstruktur tersebut dilakukan  oleh  peneliti  agar  informan  tidak  cenderung  mengolah  atau mempersiapkan  informasi  lebih  dulu  sehigga  mereka  memberikan  jawaban  dan penjelasan apa adanya .
Peneliti menentukan kriteria informan sehubungan dengan pengumpulan data melalui  wawancara  yaitu:  (1)  Petani  garam,  untuk  memperoleh  data  mengenai bagaimana proses pengolahan garam, perolehan dana dan sumber lainnya, kendala/ permasalahan  yangdihadapi  petani  garam.  (2)  Pihak  lembaga  keuangan  syariah, yang  dipilih  dalam  penelitian  adalah  BMT  Nuansa  Umat  Mandiri  cabang Pamekasan  untuk  memperoleh  infomasi  mengenai  berbagai  jenis  pembiayaan khususnya pembiayaan mudharabah. (3) Pihak aparat Desa Padegelan Kecamatan Pademawu   untuk memperoleh  informasi  terkait  keberadaan  tambak  garam  yang dimiliki oleh petani garam dan informasi lainnya yang medukung data penelitian. Setelah mendapatkan data-data dari studi lapangan dan studi pustaka, maka langkah  selanjutnya,  peneliti  melakukan  analisis  data.  Langkah-langkah  dalam analisis  data  dipakai  dalam  penelitian  untuk  mengolah  data  primer  maupun  data sekunder  sehingga  tujuan  akhir  penelitian  tercapai.  Langkah-langkah  yang dilakukan untuk membahas hasil penelitian: (1) Mengeksplorasi jenis pembiayaan yang  telah  digunakan  oleh  petani  garam  (2)  Mengidentifikasi  kendala-kendala dalam  pembiayaan  yang  telah  digunakan,  (3)  Mereduksi  informasi  dan  data penelitian agar sesuai dengan  tujuan penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pola Usaha Garam Rakyat Desa Padelegan
Pulau Madura merupakan daerah yang unik, berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia, misalnya di Madura ditemui kekayaan sumber daya alamnya, yakni

## Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 11, No.02
garam.  Garam  ini  dihasilkan  di  wilayah  Kabupaten  Bangkalan,  Sampang, Pamekasan  dan  Sumenep.  Ditengah  –  tengah  upaya  pemerintah  dalam penyelesaiaan  persoalan  kelangkaan  garam  yang  terjadi,  produksi  garam  madura diharapkan  dapat  memenuhi  kebutuhan  garam  nasional.  Akan  tetapi,  kenyataan tersebut  berbanding  terbalik  dengan  harapan  pemerintah.  Hal  itu  dikarenakan pemerintah  tidak  mengimbangi  peningkatan  inovasi  dan  desiminasi  teknologi produksi  garam.  Inovasi  dan  teknologi  sangatlah  berimplikasi  terhadap produktivitas dan kualitas garam yang dihasilkan.
Desa  Padelegan  Kecamatan  Pademawu  Kabupaten  Pamekasan,  mayoritas masyarakatnya adalah petani garam. Garam yang dihasilkan adalah garam krosok. Berdasarkan kepemilikan lahan, petani garam dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok  yaitu  petani  lahan  garam  milik  sendiri  dan  petani  lahan  garam  bukan milik sendiri. Petani lahan garam milik sendiri merupakan petani garam sekaligus pemilik lahan yang mengerjakan/menggarap proses produksi garam dengan modal sendiri.  Petani  garam  lahan  bukan  milik sendiri  dibagi  menjadi  dua  yakni  petani garam lahan dengan menyewa lahan dan petani garam dengan bagi hasil.  Petani garam dengan sewa lahan merupakan petani garam yang menyewa lahan/tambak garam kepada pihak lain (pemilik lahan) yang sekaligus mengolah garam dengan modal  sendiri.  Petani  garam  dengan  bagi  hasil  merupakan  petani  garam  yang melakukan kerjasama dengan pemilik lahan, yang sumber permodalan dari pemilik lahan sedangkan petani garam (penggarap) yang mengerjakan atau mengolah lahan garam.  Dalam  kerjasama  ini  kedua  belah  pihak  bersepakat  untuk  membagi  hasil panen  sesuai  dengan  yang  tentukan  misalnya  pola  bagi  hasil  dua  (sama  rata) ataupun pola bagi hasil tiga.
Pada Pola bagi dua, petani penggarap dan pemilik lahan memperoleh bagian keuangan yang sama besar. Pola ini diterapkan jika lahan garam masih bersifat baru atau mudah mengalami kebocoran, dan biaya perawatan lahan/tambak ditanggung oleh petani penggarap. Sedangkan, untuk pola bagi hasil tiga merupakan pola bagi hasil yang umum dilakukan oleh masyarakat di Desa Padelegan. Pola ini dilakukan jika lahan/tambak garam sudah tersedia dan pernah berproduksi serta lahan/tambak dalam kondisi yang bagus. Pembagian hasil usaha antara pemilik lahan dan petani garam (penggara) pada pola ini disepakati 1/3 untuk petani penggarap dan 2/3 untuk pemilik lahan. Hal ini dilakukan karena petani penggarap tidak perlu menanggung biaya perawatan atas kondisi lahan/tambak .

## Pembiayaan Modal Usaha Petani Garam
Pengembangan dan aktifitas produksi garam pada petani garam tidak terlepas dari sumber pendanaan yang merupakan faktor terpenting bagi satiap bisnis untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Pembiayaan modal pada usaha petani garam sangatlah mendukung kegiatan investasi yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan usaha yang diinginkan petani garam. Pembiayaan modal tersebut merupakan kegiatan  pendanaan  yang  diberikan  kepada  pihak  lain  guna  membiayai  dan mendukung investasi suatu lembaga atau individu (Rivai dan Arifin 2014). Dengan arti  lain,  pembiayaan  merupakan  kegiatan  pendanaan  yang  dilakukan  untuk membiayai investasi yang telah direncanakan.

## Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 11, No.02
Pembiayaan  modal  petani  garam  masih  dilakukan  secara  konvensional. Secara  praktek,  terjadi  kerja  sama  yang  melibatkan  pemilik  lahan, tengkulak/pengepul  dan  petani  garam.  Pemilik  lahan  menyediakan  lahan  tambak garam  untuk  digunakan  sebagai  tempat  produksi  garam.  Petani  garam  sebagai pelaku  yang  mengerjakan  proses  produksi  garam  sampai  masa  panen.  Pengepul garam sebagai pihak yang membeli hasil panen garam dari petani garam .

## Pembiayaan Modal Pada Petani Garam sebagai Pemilik Lahan
Sistem permodalan bagi petani garam sebagai pemilik lahan bersumber dari modal sendiri. Petani garam ini, selain menyediakan modal juga mengerjakan atau mengolah  sendiri  lahan  atau  tambak  garamnya.  Dalam  proses  mengerjakan  atau menggarap lahan atau tambak petani garam pemilik lahan ini dibantu dengan para pekerja  yang  dibayar  setiap  selesai  pengerjaan.  Hasil  panen  garam  sepenuhnya merupakan hak petani garam pemilik lahan.
Sistem  permodalan  ini  hanya  dilakukan  bagi  petani  garam  yang  memiliki kemampuan  finansial  yang  sangat  bagus,  karena  dalam  memproduksi  garam membutuhkan biaya yang sangat besar. Namun, sistem modal sendiri tidak banyak dilakukan  oleh  masyarakat  khususnya  petani  garam,  hal  ini  disebabkan  adanya kendala-kendala  yang  dihadapi  petani  seperti  biaya-biaya  yang  tidak  terduga (perawatan  tambak),  biaya  buruh  yang  tinggi,  biaya  bahan  perlengkapan  dalam pengolahan  garam  yang  mahal.  Biaya-biaya  tersebut  terkadang  melebihi  modal yang dimiliki oleh petani. Sehingga tidak sedikit petani yang mengalami kesulitan permodalan.

## Pembiayaan Modal Pada Petani Garam Bukan Pemilik Lahan Modal Petani Garam Sewa Lahan
Petani garam menyewa lahan kepada pemilik lahan dengan membayar uang sewa  sesuai  dengan  kesepakatan  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Uang  sewa  lahan dibayar dimuka kepada pemilik lahan. Lahan yang disewa menjadi hak pakai bagi petani garam mulai produksi sampai dengan panen. Pemilik lahan tidak memiliki hak atas hasil panen garam.
Sistem  permodalan  bagi  petani  garam  sewa  lahan  bersumber  dari  modal sendiri  dimana  modal  digunakan  untuk  menyewa  lahan/tambak  dan  biaya operasional pengolahan garam. Lahan/tambak garam dikerjakan sendiri oleh petani atau dengan bantuan pekerja harian/lepas. Petani garam membayar pekerja sebagai ongkos  atau  honor  pekerjaan.  Hasil  panen  garam  sepenuhnya  akan  menjadi  hak petani garam yang menyewa lahan.

## Modal Petani Garam Dengan Bagi Hasil
Petani  garam  dengan  bagi  hasil  ini  dilakukan  melalui  kerjasama  antara pemilik  lahan  dan  petani  garam  (penggarap).  Selain  itu,  kerjasama  ini  juga  bisa dilakukan  antara  pemilik  lahan  dengan  tengkulak/pengepul  garam.  Bentuk kerjasama  yang  dilakukan  ini  untuk  menyiasati/memecahkan  masalah  kesulitan permodalan yang dihadapi oleh pengusahan garam baik pemilik lahan dan petani garam.

## Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 11, No.02
Sistem  permodalan  yang  digunakan  oleh  petani  garam  dilakukan  dengan dua cara. Pertama , pemilik lahan sebagai penyedia dana/modal. Pemilik lahan tidak sekedar  menyediakan  lahan  akan  tetapi  pemilik  lahan  garam  memberikan  modal kepada  petani  garam  untuk  memenuhi  biaya  operasional  produksi  garam.  Kerja sama ini didasari atas kepercayaan dan kesepakatan yang sudah ditentukan antara pemilik lahan dan petani sebagai penggarap lahan garam. Hasil panen garam akan ditentukan  berdasarkan  harga  jual  garam  yang  diperoleh.  Hasil  penjualan  panen garam  akan  dikurangi  dengan  biaya  operasional  untuk  menentukan keuntungan/kerugian.  Jika  hasil  panen  mengalami  keuntungan  maka  pembagian hasil antara pihak pemilik lahan dan petani garam (penggarap) dihitung berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan diawal. Misalnya, sepakat membagi keuntungan sama  rata.  Jika  petani  garam  memiliki  pinjaman  kepada  pemilik  lahan,  maka keuntungan yang diterima petani garam akan dikurangi dengan pinjaman tersebut. Kedua,  tengkulak/pengepul  garam  sebagai  penyedia  dana/modal.
Kerjasama  ini  dilakukan  ketika  pemilik  lahan  dan  petani  tidak  memiliki  atau kekurangan modal untuk mengolah garam. Dalam kerjasama ini pengepul/tengkulak  memberikan  pinjaman  modal  kepada  pemilik  lahan.  Sifat kerjasama  ini  mengikat  bagi  pemilik  lahan  dan  petani  garam  karena  hasil  panen garam harus dijual ke tengkulak/pengepul tersebut dengan harga yang disepakati. Pengembalian  pinjaman  pemilik  lahan  kepada  tengkulak/pengepul  garam  akan dilakukan  saat  hasil  panen  telah  dijual  ke  pengepul/tengkulak.  Hasil  penjualan panen  garam  yang  dikurangi  dengan  pinjaman  ke  tengkulak/pengepul  garam merupakan pendapatan yang akan didistribusikan kepada pemilik lahan dan petani garam.

## Pembiayaan Syariah dengan Pendekatan Konsep Bagi Hasil
Sistem  ekonomi  Islam  menawarkan  konsep  bagi  hasil  dalam  pelaksanaan kerja  sama  atau patnership usaha  bisnis.  Lembaga  keuangan  bank  dan  non  bank yang berbasis syariah melaksanakan sistem bagi hasil tersebut dalam setiap kerja sama  usaha  bisnis.  Sistem  bagi  hasil  ini  merupakan  salah  satu  bentuk  perjanjian kerja  sama  bisnis  yang  dilakukan  antara pihak  bank  dan  nasabah  yang  bertujuan untuk memperoleh imbal hasil. Dalam perjanjian kerja sama tersebut jika kegiatan bisnis  menghasilkan  laba  maka  pembagian  hasil  usaha  atau  keuntungan  akan dihitung dan dibagikan sesuai porsi (nisbah) yang telah disepakati.
Dalam  konsep  syariah,  bagi  hasil  dilakukan  berdasarkan  negosiasi  dan ekspektasi atau kombinasi keduanya (Yan Orgianus, 2005). Model bagi hasil yang berdasarkan  negosiasi  dapat  dicontohkan  pada  perjanjian  kerja  sama  untuk  hasil minyak bumi antara Pertamina dan PT. Caltex. Sedangkan pada lembaga keuangan perbankan syariah umumnya menerapakan bagi hasil secara ekspetasi dengan cara menghitung  dan  membandingkan  data  usaha  historis  dan  periode  berjalan,  (Yan Orgianus, 2005). Selama kedua pihak saling sepakat dan ridha maka model tersebut tidak menyimpang dengan syariah (An-Nisa’ ayat 29).
Rasio  bagi  hasil  sangat  menentukan  terlaksananya  perjanjian  atau kesepakatan  kerja  sama.  Jika  bisnis  mengalami  kerugian,  maka  kedua  pihak bersepakat  akan  menanggung  risiko  sesuai  dengan  porsi  masing -  masing.  Disisi lain, konsep bagi hasil dikenal juga dengan tingkat pengembalian dari investasi baik

## Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 11, No.02
yang  bersifat  tidak  tetap  maupun  tidak  pasti.  Perhitungan  sistem  bagi  hasil berdasarkan prosentase ketercapaian pekerjaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Dengan  demikian,  perbankan  dan  lembaga  keuangan  non  perbankan  berbasis syariah menerapkan sistem ini.
Terdapat tiga skema dalam penerapan sistem bagi hasil, yakni profit sharing , gross  profit  sharing dan revenue  sharing (Dzulfikar  2019). Profit  sharing (laba bersih)  merupakan  pembagian  hasil  usaha  (keuntungan)  yang  berdasarkan  dari jumlah  pendapatan  setelah  dikurangkan  dengan  biaya-biaya  dalam  satu  periode. Gross  profit  sharing (laba  kotor)  dihitung  berdasarkan  jumlah  pendapatan  yang diperoleh,  kemudian  dikurangkan  dengan  harga  pokok  penjualan  (HPP)  suatu produk. Gross  profit  sharing ditentukan  sebelum  dikurangi  biaya  operasional seperti biaya administrasi, biaya pemasaran, pajak dan lainnya. Pelaku usaha dalam membuat perhitungan laba harus teliti sehingga tidak melakukan salah saji dalam menghitung laba. Revenue sharing (pembagian pendapatan) merupakan hasil dari pendapatan  kotor  yang  didistribusikan  ke  pihak/mitra  bisni .  Revenue  sharing ini dapat dilakukan berdasarkan perjanjian atau akad antara kedua belah pihak. Skema alir  dari  sistem  bagi  hasil  untuk  pembiayaan  modal  usaha  dapat  digambarkan berikut ini:
Gambar 1. Pola Bagi Hasil Pembiayaan Syariah
Dalam kerja sama atau patnership usaha bisnis berbasis syariah, sistem bagi hasil  diterapkan  pada  akad mudharabah dan musyarakah .  Kedua  akad  tersebut merupakan produk yang ditawarkan kepada nasabah/masyarakat untuk pembiayaan modal kerja usaha mereka.
Data Usaha Prospektif? Stop Stop Usaha Bisnis Syirkah? Mudharabah Pola Bagi Hasil Mudharabah

## Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 11, No.02

## Akad Mudharabah
Dalam  akad  mudharabah  terdapat  kesepakatan  antara  pemilik  dana  dan pengelola dana untuk bekerjasama menjalankan usaha, kemudian mereka sepakata untuk  membagi  keuntungan  sesuai  nisbah  yang  disepakati.  Jika  usaha  mereka menghasilkan  kerugian,  kerugian  tersebut  menjadi tanggung  jawab  pemilik  dana kecuali  jika  kerugian  tersebut  diakibatkan  pengelola  dana  melakukan penyelewengan  dan  kelalaian  secara  sengaja.  Menurut  PSAK  105  paragraf  8 mengatur bentuk kelalaian pengelola dana yang mengakibatkan persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi.
Kerjasana mudharabah ini mengutamakan saling rasa percaya antara kedua pihak.  Rasa  Kepercayaan  sangat  dibutuhkan  dalam  mudharabah  karena  pemilik dana tidak terjun langsung dalam urusan bisnis/manajemen usaha yang dilaksankan oleh pengelola dana. Dalam mudharabah ini tidak memberlakukan  anggunan atas modal, namun untuk mengatisipasi terjadinya penyelewengan/penyimpangan dari pengelola  dana,  pemilik  dana  bisa  meminta  anggunan    kepada  pengelola  dana. Bapak  AH  selaku  manajer  pembiayaan  syariah  BMT  Sidogiri  saat  diwawancara menjelaskan bahwa kami meminta jaminan yang mudah dicairkan seperti emas dan kepemilikan  (BPKB)  kendaraan  untuk  mengantisipasi  jika  nasabah  tidak  mampu mengembalikan dana. Jaminan tersebut dapat kami uangkan andai si pengelola dana terbukti  secara  sengaja  melakukan  kelalaian    terhadap  hal  –  hal  yang  telah disepakati bersama dalam akad mudharabah. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa proses  pencairan  jaminan  dilakukan  oleh nasabah  sendiri atau  bisa  diwakikan  ke pihak BMT dengan memberikan surat kuasa untuk menjualkan jaminannya. PSAK 105 paragraf 16 mengatur bahwa pengelola dana bisa melaksanakan kegiatan usaha dengan  akad  mudharabah  ketika  pengelola  dana  telah menerima  dana.  Pengelola dana  bisa  melakukan  pengembalian  dana  kepada  pemilik  dana  secara  bertahap ketika  ia  mendistribusikan  keuntungan  atau  bisa  dilakukan  sekaligus  saat kesepakatan/kontrak mudharabah berkhir.

## Akad Mudharabah sebagai Model Pembiayaan Syariah pada Petani Garam
Perkembangan perekonomian banyak dipengaruhi oleh usaha mikro. Saat ini, usaha  mikro  berkembang  dengan  baik.  Pengembangan  usaha  mikro  diharapkan memberikan  kontribusi  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  daerah  (Utari  2014). Kelompok  usaha  mikro  menempati  urutan  teratas  dengan  proporsi  yang  besar dalam  struktur  perekonomian  nasional  (Beik  2014).  Hal  itu  menandakan  usaha mikro  mendominasi  struktur  perekonomian  nasional.  Namun  demikian,  usaha mikro masih sangat terbatas untuk memiliki peluang mengakses sumber pendanaan dari perbankan dan institusi keuangan formal.
Sistem  permodalalan  yang  sering  diterapkan  oleh  petani  garam  di  Desa Padelegan  umumnya  dengan  konsep  bagi  untung  atau  hasil  antara  pemilik lahan dan petani garam (penggarap). Pola permodalan ini sebenarnya telah sesuai dengan konsep  syariah  pada  akad  mudharabah.  Meskipun  akad  mudharabah  yang dilakukan  oleh  petani  garam  tidak  melibatkan  lembaga  keuangan  syariah.  Akad mudharabah ditunjukkan dengan pola bagi dua dan pola bagi tiga dalam pembagian keuntungan/hasil. (Prihantini, Syakuat dan Fariyanti 2016).

## Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 11, No.02
Pembiayaan/pendanaan  modal  memiliki  peranan  yang  utama  dalam pelaksanaan  usaha.  Dengan  adanya  pembiayaan  dari  pihak  eksternal  yakni perbankan  dan  lembaga  keuangan  non  perbankan,  petani  garam  dapat meningkatkan  modal  kerja  sehingga  petani  garam  dapat  mendanai  aktivitas operasionalnya  untuk  memperoleh  pendapatan  usaha.  Akses  keuangan  atau pembiayaan  bagi  pelaku  petani  garam  dapat  mempengaruhi  produktivitas  usaha (Giang, et al. 2019), sehingga hal itu memudahkan petani garam untuk memperoleh pendapatan usahanya.
Berdasarkan  kondisi  tersebut,  lembaga  keuangan  syariah  telah  menjadi kebutuhan  bagi  pelaku  usaha.  Hadirnya  lembaga  keuangan  syariah  memudahkan bagi  pelaku  usaha/individu  untuk  mengakses  keuangan/permodalan.  Lembaga keuangan  syariah  banyak  membantu  mansyarakat  (petani  garam)  untuk mengembangkan  usaha  mikro  mereka.  Lembaga  keuangan  syariah  yang dimaksudkan misalnya BMT. Melalui BMT, masyarakat kecil dan pedagang kecil (pengusaha usaha mikro) mudah mengakses permodalan tanpa sistem bunga, dan terlepas dari jeratan sistem riba (bunga).
Seperti  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  salah  satu  pembiayaan  syariah untuk  modal  atau  dana  usaha  adalah  akad  mudharabah.  Akad  mudharabah merupakan  pembiayaan  syariah  dengan  menerapkan  konsep  bagi  hasil  dalam distribusi  pendapatan  atau  keuntungan  usaha.  Sejalan  dengan  realita  yang  ada, bahwa  produk  pembiayaan  modal  yang  berjalan  saat  ini  di  BMT  Sidogiri Pamekasan adalah pembiayaan mudharabah. Menurut Bapak AH selaku manajer pembiayaan  di  BMT  Sidogiri  Pamekasan  saat  ditemui  dan  diiterviu  memberikan alasan  bahwa  akad  mudharabah  lebih  mudah  dan  efektif  untuk  dijalankan.  Al- Quran dan Al-Hadist menganjurkan pembiayaan mudharabah ini diterapkan dalam kerjasam usaha (Ridwan 2015).
Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak (Fatwa DSN MUI  ,2000).  Pada  akad  ini,  pihak  pertama  menyediakan  dana  dan  pihak  kedua bertindak sebagai pengelola dana. Hasil usaha (keuntungan) didstribusikan antara keduanya sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak/akad. Mudharabah sebenarnya mirip  dengan  bentuk  usaha  kemitraan.  Dalam  kemitraan,  modal  keuangan  bisa berasal  satu  atau  lebih  pemilik  dana dan  usaha  bisnis  dilakukan  oleh  pengelola. Pengelola bisa menggunakan dana tersebut untuk membiayai kegiatan operasional usaha untuk jangka waktu yang tetap. Selanjutnya pemodal dan manajer melakukan distribusi  keuntungan  usaha  sesuai  perjanjian  yang  disepakti  (Ahmed  2014). Berikut ini skema pembiayaan mudharabah yang bisa diaplikasikan kepada petani garam:

## Gambar 2. Skema Pembiayaan Mudharabah
Model  pembiayaan  tersebut  mendeskripsikan  nasabah  datang  ke  lembaga keuangan syariah untuk mengajukan usulan pembiayaan dengan akad kerja sama mudharabah. Pihak lembaga keuangan syariah melakukan analisis kelayakan usaha nasabah. Jika lembaga keuangan syariah (mis BMT) menyetujui pengajuan modal dan usaha nasabah, maka selanjutnya pihak BMT mengadakan akad mudharabah dengan nasabah.
Apabila  kerjasama  usaha  memperoleh  laba,  maka  laba  tersebut didistribusikan secara proporsional  sesuai dengan nisbah yang telah tertuang dan disepakati dalam perjanjian mudharabah. Namun, jika kerjasama usaha mengalami kerugian maka  pihak  BMT  (penyedia  dana/modal/ shahibul  maal )  menanggung kerugian tersebut dengan catatan kerugian yang terjadi benar-benar kerugian akibat proses  bisnis  dan bukan  akibat  kelalaian  atau  penyimpangan  pengelola  yang dilakukan sengajat. Sehubungan dengan pengembalian modal pokok/usaha, pihak nasabah dapat melakukannya secara angsuran selama periode akad atau jatuh tempo dari akad tersebut. Periode akad mudharabah dapat diperpanjang sesuai keinginan nasabah dan kesepakatan kedua pihak.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilaksanakan,  maka  dapat  disimpulkan sebagai berikut: (1) Petani garam di Desa Padelegan dalam hal permodalan mereka masih terbiasa dengan sistem pembiayaan konvensional, yaitu menggunakan modal sendiri  dan  kerjasama  antara  pemilik  lahan  dan  petani  garam  (penggarap).  (2)
Mengajukan Pembiayaan Perjanjian Bagi Hasil Nasabah Bank Proyek Keuntungan Bagi Hasil sesuai dengan Nisbah Modal Keahlian Modal 100% Nisbah X% Nisbah Y% Pengembalian Modal Pokok

## Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 11, No.02
kerjasama usaha antara pemilik lahan dan penggarap/petani garam sebenarnya telah mencerminkan  akad  mudharabah  dan  konsep  bagi  hasil.  (3)  pemilik  lahan  dan petani garam (penggarap) masih mengalami kesulitan permodalan. (4) Pembiayaan modal syariah dengan akad mudharabah menjadi alternatif sumber modal eksternal yang  tepat  dan  efektif  bagi  pemilik  lahan  dan  petani  garam  (penggarap).  (5) Ketentuan  pembiayaan  syariah  dengan  akad  mudharabah  dapat  terlaksana  jika nasabah  telah  memiliki  kegiatan  usaha  yang  menghasilkan  transaksi  jual  beli (kegiatan produksi berjalan).
Penelitian  ini  memberikan  kontribusi  secara  praktis  dan  akademis.  Secara praktik  hasil  penelitian  ini  dapat  memberikan  strategi  pembiayaan  permodalan alternatif  melalui  pembiayaan  mudharabah  bagi  petani  garam  sehingga  dapat meningkatkan  produksi  dan  pendapatan.  Secara  akademis,  hasil  penelian  ini memberikan  wawasan  dan  pengetahuan  mengenai  pembiayaan  syariah  sebagai sumber permodalan bagi masyarakat akademis.
Penelitian  terkait  pembiayaan  modal  kerja  ini  masih  memberikan  peluang bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian dikemudian hari. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan topik yang sama dengan menggunakan analisis perbandingan  efektifitas  pembiayaan  syariah  dengan  akad  mudaharabah  dan musyarakah bagi petani garam.

## DAFTAR PUSTAKA
Accurate. Modal:  Pengertian,  SUmber,  Jenis  dan  Manfaat  Modal. 2020. https://accurate.id/akuntansi/pengertian-modal/.
Ahmed,  H.  "Islamic  Banking and  Shari'ah  Compliance:  A  Product  Development Perspective." Journal of Islamic Finance, Vol3 No.2 , 2014: 15-29.
Angraeni  L,  Pupitasari  H,  Ayyubi  S,  and  Williasih  R. "Akses  UMKM  Terhadap Pembiayaan  Mikro  Syariah  dan  Dampaknya  Terhadap  Perkembangan Usaha." Jurnal Al Muzara'ah Vol.1 N0.1 , 2013: 56-67.
Antonio,  Muhammad  Safi"i. Bank  Syariah  dari  Teori ke  Praktek. Jakarta:  Gema Insani Press, 2015.
Arifin, Zainul. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2012.
Arsa, RM I Made, and Ketut S Nata. "Pengaruh Tingkat Upah Tenaga Kerja dan Modal Kerja Terhadap Produksi Industri Pakaian Jadi Tekstil Studi Kasus di Kota Denpasar." E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol.02 N0.8 ISSN 2303-0178 , 2013: 393-400.
Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
Beik,  I.S. Menguji  Efektifitas  Pembiayaan  BMT  Bagi  UMKM. 2014. http://fem.ipb.ac.id/d/iqtishodia/20140925.pdf (accessed Januari 15, 2021).
BPS. 2014. http://www.bps.go.id.
Dewi, Ernanda Kusuma, and Ayu Astari. "Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro pada BMT." Jurnal Law dan Justice Vol. 2 No.2 , 2017: 113-123.
Dzulfikar. Sistem  Bagi  Hasil:  Pengertian,  Hukum  dan  Cara  Kerjanya. 2019. https://lifepal.co.id/media/bagi-hasil/ (accessed Februari 10, 2021).
Garampedia. Permasalahan Petani Garam Indonesia. 2020.
hhtps://garampedia.com/permasalahan-petani-garam-indonesia.
Giang, Mai Huong, Bui Huy Trung, Yuichiro Yoshida, Tran Dang Xuang, and Mai Thanh  Que.  "The  Causal  Effect  of  Acces  to  Finance  on  Productivity  of Small and Medium Enterprises in Vietnam." Sustainability Journal , 2019: 2-19.
Ginting,  Mitha  Christian.  "Peranan  Modal  Kerja  dalam  Meningkatkan Profitabilitas." Jurnal Manajemen Vol.4 No.2 P-ISSN:2301-6256, E-ISSN: 2615-1928 , 2018: 187-196.
Hayat. Hasil  Produksi  Garam  di  Madura. 2021.  http://www.msn.com/id- id/ekonomi.
Hery. Akuntansi Syariah. Jakarta: PT. Grasindo, 2018.
Jakfar. Petani Garam Sambut Baik KUR. 2019.
https://republika.co.ic/berita/ekonomi/pertanian.
KKP. Program Swasembada Garam Nasional. Jakarta: Dirjen KP3K Kementerian Kelautan RI, 2020.
Prihantini, Campina Illa, Yusman Syakuat, and Anna Fariyanti. "Analisis Pinjaman dan  Biaya  Pinjaman  dalam  Pola  Bagi  Hasil  Usaha  Garam  Rakyat  di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur." Jurnal SOSEK KP Vol.11 No.1 , 2016: 109-119.
Rambe,  Alpiyannasri. Pengaruh  Pembiayaan  Murabahah  dan  Ijarah  Terhadap Perkembangan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (Studi  Kasus  Bank Mandiri Syariah Cabang Ahmad Yani). Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.
Ridwan, Agus. "The Rotating Multiple Wheels Management Model for Mitigating The  Risk  of  Mudharabah  Financing  to  Small  Firms." Conference  on Business Management Research II 2015 . Sintok, Kedah, Malaysia: School of Business Management Universitas Utara Malaysia, 2015. 18-24.
Rivai, Veithzal, and A Arifin. Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi. Jakarta: PT. BUmi Aksara, 2014.

## Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 11, No.02
rri.co.id. Pemerintah Rencana Impor 80 Ribu Ton Garam Rakyat, di Sumenep Tidak Terserap. 2021. https://rri.co.oc/surabaya/ekonomi.
Susilo,  Joko,  and  Nirdukita  Ratnawati.  "Analisis  Pengaruh  Pembiayaan  Bank Syariah dan Tenaga Kerja Terhadap Peningkatan Produk Domestik Bruto: Analisis  Sektoral  Tahun  2006-2013." Prosiding  Seminar  Nasional Cendikiawan. ISSN 2460-8696. Jakarta: Universitas Tri Sakti, 2015.
Tempo. Harga  Melonjak,  Petani  Garam  Justru  Kesulitan  Modal. 2017. https://nasional.tempo.co/read/867575.
Utari,  Tri.  "Pengaruh  Modal,  Tingkat  Pendidikan  dan  Teknologi  Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kawasan Imam Bonjol  BArat  Denpasar." E-Jurnal  Ekonomi  Pembangunan  Universitas Udayana Vol.3 No.12 , 2014: 576-585.
Wangsawidjaja,  A. Pembiayaan  Bank  Syariah. Jakarta:  Kompas  Gramedia Building, 2012.