ANALISIS KASUS RATNA SARUMPAET DALAM MENYEBAR BERITA BOHONG DARI PERSPEKTIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

## CASE ANALYSIS OF RATNA SARUMPAET IN SPREADING FAKE NEWS FROM CRIMINAL LIABILITY PERSPECTIVE

## Wiend Sakti Myharto
Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum BLAM, Jl. Kramat Raya No.25, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Email: wiendsaktimyharto1985@gmail.com

## Abstract
Ratna  Sarumpaet  lied  to  the  public  and  to  herself  as  if  she  was  being  mistreated  by someone else which caused her face to become bruised. It was later discovered that it was  the effect  of  plastic  surgery.  There  are  2  formulations  of  the  problems  discussed including:  1)  What  is  the  criminal  responsibility  for  the  perpetrators  of  the  crime  of spreading  false  news?  and  2)  What  is  the  responsibility  for  the  fake  news  that  Ratna Sarumpaet  has  committed?  The  research  method  used  by  the  author  is  a  normative juridical method, literature review which collects primary secondary and tertiary legal materials to be analyzed in perspective. There are two laws regulated in the Criminal Code in general and the ITE Law in particular in ensnaring Ratna Sarumpaet.
Keywords: Fake News, Ratna Sarumpaet, Legal Cases.

## Absstrak
Ratna  Sarumpaet  berbohong  kepada  public  dan  atas  dirinya  sendiri  seolah-olah  ia dianiaya oleh orang lain yang menyebabkan mukanya lebam. Belakangan diketahui itu efek  dari  operasi  plasitik.  Ada  2  Rumusan  masalah  yang  dibahas  diantaranya:  1) Bagaimana  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penyebaran berita  bohong?  dan  2)  Bagaimana  pertanggungjawaban  atas  berita  bohong  yang dilakukan  Ratna  Sarumpaet?  Adapun  metode  penelitian  yang  digunakan  penulis adalah  metode  yurudis  normatif,  Kajian  pustaka  yang  menghimpun  bahan  hukum Primer sekunder dan tersier untuk dianalisis secara perspektif. Ada dua hukum yang diatur dalam KUHP secara umum dan UU ITE Secara khusus dalam menjerat Ratna Sarumpaet.
Kata Kunci : Berita Bohong, Ratna Sarumpaet, Kasus Hukum.

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 2 2021, Hal 63-79

## A. Pendahuluan
Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia  pada  hakikatnya  mengatur bahwa  setiap  orang  berhak  untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi  dengan  menggunakan  segala jenis  saluran  yang  tersedia,  termasuk media  sosial  melalui  saluran  teknologi informasi. 1 Namun  beberapa  tahun terakhir  ini  masyarakat  di  Indonesia dihebohkan  dengan  isu  berita  bohong atau  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah “ Hoax ”. 2 Sejarah  dari  berita  bohong sendiri  sudah  bisa  ditelusuri  sebelum tahun  1600-an.  Kebanyakan  informasi pada  era  tersebut  disebarkan  tanpa komentar. Para pembaca bebas menentukan  validitas  atau  kebenaran informasi  berdasarkan  pemahaman, kepercayaan atau agama, serta penemuan  ilmiah  terbaru  pada  masa itu.  Kebanyakan hoax pada  masa  itu terbentuk  karena  spekulasi.  Berita bohong  memiliki  beberapa  perbedaan antara  abad  yang  lalu  dengan  zaman modern sekarang, dimana berita
1 Asril Sitompul, Hukum Internet , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 7
2 Ibid., hlm. 8
bohong  hanya  berorientasi  di  media cetak saja. 3
Seiring  berkembangnya  teknologi maka semakin berkembang pula penyebaran  berita  bohong  itu  melalaui internet  dan  merambat  ke  media elektronik  yang  menjadi  konsumsi masyarakat sekarang ini, namun perbedaan  yang  sangat  mencolok adalah  berita  bohong  menjadi  sangat tidak  terkontrol. 4 Saat  ini  faktanya masyarakat  kita  masih  banyak  sekali yang  belum  bisa  membedakan  antara berita  bohong  dan  yang  benar.  Ada memang sebagian yang ikut menyebarkan  berita  bohong  tetapi sebenarnya  mereka  di  satu  sisi  juga korban  karena  Mereka  menganggap informasi  palsu  yang  mereka  sebarkan itu  benar  karena  ketidaktahuan  dalam menyaring  informasi. 5 Pada  dasarnya informasi  merupakan  suatu  hal  yang sangat fundamental di kehidupan sehari-  hari  untuk  mengetahui  apa  saja yang  telah  terjadi  di  sekitarnya  dan
3 Choiroh Lailatul Utiya, Pemberitaan Hoax perspektif  Hukum  Pidana  Islam, Al-Jinayah:  Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 3, No. 2, 2017, hlm.11 4 Reni Julani, Media Sosial Ramah Sosial VS Hoax, dalam  jurnal  Program  Studi  Komunikasi  Fakultas Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Volume  8,  Nomor  2, 2017, hlm. 142 - 143
5 Ibid.

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 2 2021, Hal 63-79
untuk  memenuhi  kebutuhan  serta kekurangan pengetahuan
untuk menjawab  suatu  pertanyaan  yang  tidak diketahui.  Istilah  informasi  secara harfiah memiliki makna sebagai penerangan, pemberitahuan, kabar, atau berita tentang sesuatu. 6
Masyarakat perlu menyadari bahwa pelaku pembuat informasi yang berpotensi menimbulkan  keonaran  bisa dilakukan  oleh  siapapun,  dan  ia  bisa dijerat  dengan  pidana  yang  ancaman hukumannya  tidak  ringan.  Tindak pidana  penyebaran  berita  bohong  di media  sosial  faktanya  masih  menuai permasalahan  disisi  penegakan  hukum. Salah  satu  proses  fundamental  terkait dengan proses penegakan hukum pidana  adalah  proses  penyidikan. Penyidikan  dalam  hukum  acara  pidana adalah  serangkaian  tindakan  penyidik untuk  mencari  dan  mengumpulkan bukti. Bukti ini nantinya membuat jelas suatu  tindak  pidana  dan  menemukan tersangkanya serta guna proses pembuktian. 7
6 Putu  Laxman  Pendit, Makna  Informasi:  Lanjutan dalam  Sebuah  Perdebatan ,  KesaintBlanc,  Jakarta,
2002, hlm. 64
7 Koeswadji, Hermien Hadiati, Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka
Contoh  kasus  tentang  penyebaran berita  bohong  seperti  pada  aktivis Ratna Sarumpaet yang telah memberitakan bahwa dirinya
mengalami  pemukulan  yang  dilakukan oleh  dua  orang  yang  tidak  dikenal sehingga mengakibatkan dirinya lebam-lebam. Akibat penyebaran informasi tersebut publik menjadi onar, karena  peristiwanya  bersamaan  dengan menjelang  pemilihan  presiden  (tahun 2019)  sedangkan  Ratna  Sarumpaet menjadi  salah  satu  tim  sukses  salah satu  pasangan  calon  presiden.  Padahal sebenarnya  tidak  demikian,  wajah lebam-lebam  ternyata  sebagai  akibat dari  pengobatan  atau  operasi  plastik  di sebuah rumah sakit di Jakarta. 8
Perbuatan tersangka yang meyebarkan  berita  bohong  alias  Hoax untuk membuat keonaran telah memenuhi  unsur  pidana  sebagaimana tertuang  dalam  dakwaan  ke-1  yakin pasal  14  ayat  (1)  Undang-undang Nomor  1  tahun  1946  tentang  peraturan Hukum  Pidana  atau  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana  (KUHP).
Pembangunan  Hukum  Pidana ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2005, hlm. 61
8 https://www.cnnindonesia.com/nasional/201907111 04617-12-411153/ratna-sarumpaet-divonis-2-tahun- penjara/diakses-12Desember-2019

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 63-79
Dalam  proses  persidangan  Majelis
Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta
Selatan dalam putusannya yang dibacakan dalam sidang vonis menyatakan terdakwa Ratna Sarumpaet bersalah  menyebarkan  berita  bohong ( hoax )  penganiayaan  dan  menjatuhkan sanksi pidana dua tahun penjara. Ratna Sarumpaet  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan pemberitahuan bohong  dengan  sengaja  menerbitkan keonaran  rakyat,  dengan  sanksi  pidana penjara selama 2 (dua) tahun. 9
Adapun  rumusan  masalah  yang akan  dibahas  dalam  penelitian  ini adalah :
1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong?
2. Bagaimana pertanggungjawaban atas  berita  bohong  yang  dilakukan Ratna Sarumpaet?
9 https://www.kejari- jaksel.go.id/read/news/2019/07/11/907/sidang- lanjutan-ke-17-tujuh-belas-pembacaan-putusan- perkara-penyebaran-berita-bohong-alias-hoax-untuk- membuat-keonaran-dengan-terdakwa-ratna- sarumpaet-di-pn-jaksel/diakses-12-Desember-2019

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian berperan penting untuk  mendapatkan  data  yang  akurat dan terpercaya. Metode penelitian yang digunakan  adalah  yuridis  normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  dengan  teori-teori  hukum  dan praktek  pelaksanaan  hukum  positif yang  menyangkut  permasalahan  yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum,fakta, dan gejala  hukum  lainnya  yang  berkaitan dengan  pendekatan  hukum,  kemudian di  peroleh  gambaran  yang  menyeluruh mengenai  masalah  yang  akan  di  teliti. Penelitian  yang  berbentuk  deskriftif analisis ini hanya akan menggambarkan  keadaan  objek  atau persoalan  dan  tidak  dimaksudkan mengambil  atau  menarik  kesimpulan yang berlaku umum mengenai pertanggungjawaban hukum tindak
pidana penyebaran berita bohong. 10
10 Soerjono, Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 81

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 63-79
Bahan-bahan hukum yang akan
digunakan meliputi :
a.  Bahan Hukum Primer
Bahan–bahan hukum yang digunakan  dalam  penelitian  dengan kekuatan  yang  mengikat  meliputi norma  dan  kaidah  dasar  seperti, peraturan perundang-undangan catatancatatan resmi atau risalah dalam pembuatan  perundangundangan,  dan putusan  hakim,  dalam  penelitian  dan penulisan  penelitian  ini,  meliputi  : 11
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP),  Undang-Undang  No.  11 tahun  2008  yang  telah  diperbarui dengan  Undang-Undang  Nomor  19
Tahun  2016  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik,    dan  Peraturan- peraturan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.
b.  Bahan Hukum Sekunder
Bahan-bahan yang memberikan penjelasan  mengenai  bahan  hukum primer  dan  implementasinya,  seperti hasil-hasil  penelitian,  hasil  karya  dari kalangan hukum, makalahmakalah seminar, dan lain-lain. Dalam
11 Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum ,  Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141
penelitian  dan  penulisan  penelitian  ini meliputi  bahan-bahan  bacaan  yang  ada hubungannya dengan masalah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana  penyebaran  berita  bohong, sebagai  objek  yang  teliti  yaitu  literatur dan  karya  ilmiah  yang  berkaitan dengan masalah yang akan di teliti. c.  Bahan Hukum Tersier
Bahan  hukum  yang  memberikan penjelasan  lebih  lanjut  dari  bahan hukum  primer  dan  sekunder  yaitu, kamus, baik kamus terjemahan maupun kamus  hukum,  majalah  dan  internet ( virtual research ). 12

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu  keadaan  normal  psikis  dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan,  yaitu  pertama,  mampu untuk  dapat  mengerti  makna  serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatanperbuatan  sendiri.  Kedua, mampu  untuk  menginsyafi  bahwa perbuatanperbuatan  itu  bertentangan dengan  ketertiban  masyarakat.  Ketiga,
12 Soekanto  Soerjono  dan  Sri  Mamudji, Penelitian Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 62

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 2 2021, Hal 63-79
mampu  untuk  menentukan  kehendak berbuat. 13 .
1. Pompe memberikan pertanggungjawaban  pidana  dalam batasan unsur-unsur yaitu
kemampuan  berpikir  pada  pelaku yang  memungkinkan  menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti  makna  dan  akibat  dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan  kehendaknya  sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya). 14
2. Adapun  teori  pertanggungjawaban
pidana,  yang  disampaikan  oleh Roscoe  Pound  mengandung  asas kesalahan (asas culpabilitas ),  yang didasarkan  pada  keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan  yang  didasarkan  pada nilai  keadilan  harus  disejajarkan berpasangan  dengan  asas  legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa
13 Eddy  O.S.  Hiariej, Prinsip-Prinsip  Hukum Pidana ,  Cahaya  Atma  Pustaka,  Yogyakarta,  2014, hlm 121.
14 Teguh Prasetyo, Op. Cit, hlm. 86.
pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam  beberapa  hal  tidak  menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti ( vicarious liability ) dan ertanggungjawaban yang ketat
( strict liability ). Masalah kesesatan ( error )  baik  kesesatan  mengenai keadaannya  ( error  facti )  maupun kesesatan  mengenai  hukumnya sesuai  dengan  konsep  merupakan salah  satu  alasan  pemaaf  sehingga pelaku  tidak  dipidana  kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya. 15
3. Pertanggungjawaban pidana
( criminal  responsibility )  adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan  atas  suatu tindakan  pidana  yang  terjadi  atau tidak.  Untuk  dapat  dipidananya  si pelaku,  disyaratkan  bahwa  tindak pidana  yang  dilakukannya  itu memenuhi  unsur-unsur  yang  telah
15 Barda  Nawawi  Arief, Masalah  Penegakan  Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 23

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 2 2021, Hal 63-79
ditentukan  dalam  Undang-undang.
Pertanggungjawaban
pidana mengandung  makna  bahwa  setiap orang  yang  melakukan  tindak pidana  atau  melawan  hukum, sebagaimana  dirumuskan  dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.  Dengan  kata  lain orang  yang  melakukan  perbuatan pidana
akan mempertanggungjawabkan perbuatan  tersebut  dengan  pidana apabila  ia  mempunyai  kesalahan, seseorang  mempunyai  kesalahan apabila  pada  waktu  melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan  yang  telah  dilakukan orang tersebut. 16
4. Pertanggungjawaban pidana diterapkan  dengan  pemidanaan,
yang bertujuan untuk untuk mencegah  dilakukannya  tindak pidana  dengan  menegakkan  norma
16 Moeljatno, Asas-Asas  Hukum  Pidana ,  Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 41.
hukum demi pengayoman masyarakat; menyelesaikan konflik yang  ditimbulkan  tindak  pidana;
memulihkan keseimbangan; mendatangkan  rasa  damai  dalam masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
Pertanggungjawaban  pidana  harus memperhatikan bahwa hukum pidana  harus  digunakan  untuk mewujudkan  masyarakat  adil  dan makmur merata materiil dan spirituil.  Hukum  pidana  tersebut digunakan  untuk  mencegah  atau menanggulangi  perbuatan  yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan  sarana  hukum  pidana dengan  sanksi  yang  negatif  harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi  terkait,  sehingga  jangan sampai  ada  kelampauan  beban tugas ( overbelasting ) dalam melaksanakannya. 17

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 63-79
a. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Penyebaran Berita Bohong
Selain  di  dalam  Undang-Undang Tentang Informasi dan  Transaksi Elektronik  berita  bohong  ( hoax )  juga diatur dilam KUHP, beberapa peraturan yang  dibuat  oleh  pemerintah  Republik Indonesia  sebagai  dasar  acuan  untuk memidanakan  para  pelaku  penyebar berita  bohong (hoax ),  di  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: 18

## 1. Pasal 311 ayat (1)
“Jika  yang  melakukan  kejahatan pencemaran  atau  pencemaran  tertulis dibolehkan  untuk  membuktikan  apa yang  dituduhkan  itu  benar,  tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan  bertentangan  dengan  apa yang  diketahui,  maka  dia  diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
2. Pasal 378
18 Abigail  Sekar  Ayu  Asmara,  Bambang  Dwi Baskoro, Sukinta, Pemidanaan Terhadap
Pelaku“Hoax”  dan  Kaitany  Dengan  Konsep Keadilan  Restoratif, dalam    Diponegoro  Law Journal,Volume 7, Nomor 2, 2018, hlm.152
“Barangsiapa dengan maksud untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau orang  lain  secara  melawan  hukum, dengan  memakai  nama  hukum  palsu atau  martabat  palsu,  dengan  tipu muslihat,  atau  rangkaian  kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu
kepadanya  atau  supaya  memberi  utang maupun menghapuskan piutang, diancam  karena  penipuan  dengan pidana  penjara  paling  lama  empat tahun.”

## 3. Pasal 390
“Barang  siapa  dengan  maksud untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau orang  lain  secara  melawan  hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan,  dana-dana  atau  surat-surat berharga  menjadi  turun  atau  naik diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama dua tahun delapan bulan.” 19
Dalam    pasal  390  KUHP  ini terdapat  frasa  yang  sama  seperti    di dalam  Undang-Undang  Nomor  11 tahun  2008  Tentang  Informasi  dan
19 Ibid., hlm. 153

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 63-79
Transaksi Elektronik yaitu, menyiarkan kabar  bohong.    Di  dalam  buku  R. Soesilo  terdapat  beberapa  poin  dari pasal 390 KUHP yaitu:
a.  Terdakwa  hanya  dapat  dihukum menurut  pasal  ini  apabila,  ternyata kabar  yang  disiarkan  itu  adalah  kabar bohong.  kabar  bohong  tidak  hanya dipandang  sebagai  memberitahukan suatu  kabar  yang  kosong,  akan  tetapi juga  menceritakan  secara  tidak  benar tentang suatu kejadian.
b.  Menaikkan  atau  menurunkan  harga barang  –  barang  dan  sebagainya, dengan  menyiarkan  kabar  bohong  itu hanya  dapat  hukum,  bahwa  penyiaran kabar  bohong  itu  dilakukan  dengan maksud  untuk  menguntungkan  diri sendiri atau orang lain.
Orang yang  menaikkan  harga barang-barang  dagangan  atau  surat- surat berharga dengan jalan memborong atau membeli secara besar- besaran, itu tidak dihukum. 20
3.   Jenis-Jenis Berita Bohong ( Hoax )
20 Firmansyah  R,  Web Klarifikasi  Berita  Untuk Meminimalisir  Penyebaran  Berita  Hoax, Jurnal Informatika, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 61
Berita  bohong  ( hoax )  mempunyai beberapa jenis diantara lain adalah: 21
a. Fake news : Berita yang menggantikan atau membuat kebohongan  dari  berita  yang  asli. Berita  ini  bertujuan  untuk memalsukan atau  memasukkan  ketidak  benaran dalam  suatu  berita.  Penulis  berita bohong  biasanya  menambahkan  hal  – hal  yang  tidak  benar  dan  membuat suatu  berita  itu  semakin  baik  serta semakin buruk.
b. Clickbait (Tautan  jebakan):  Tautan yang  diletakkan  secara  strategis    di dalam  suatu  situs  dengan  tujuan  untuk menarik orang masuk ke situs  lainnya. Konten di dalam tautan ini sesuai fakta namun  judulnya  dibuat  berlebihan  atau dipasang  gambar  yang  menarik  untuk memancing  pembaca  untuk  membuka suatu konten yang muncul.
c. C onfirmation bias (Bias konfirmasi): adalah kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebagai bukti dari kepercayaan yang sudah ada.
21 Ibid, hlm. 62

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 63-79
d. Misinformation :  Informasi  yang salah  atau  tidak  akurat,  terutama  yang ditujukan untuk menipu.
e. Satire: Sebuah tulisan yang
menggunakan  humor  (lelucon),  hal yang dibesar-besarkan untuk mengkomentari  kejadian  yang  sedang hangat.
f. Post-truth (Pasca-kebenaran):
Kejadian  dimana  emosi  lebih  berperan daripada  fakta  untuk  membentuk  opini publik.
g. Propaganda: adalah aktifitas menyebar  luaskan  informasi,  fakta, argumen,  gosip,  setengah  kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik. 22
Di  dalam  UU  ITE  pasal  28  yang berbunyi:
1.  Setiap  orang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan kerugian  konsumen  dalam  Transaksi Elektronik
22 Siswoko,  Kurniawan Hari, Kebijakan   Pemerintah Menangkal  PenyebaranBerita  Palsu  atau  „Hoax‟ , Jurnal  Muara  Ilmu    Sosial,  Humaniora,  dan  Seni, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 29
2.  Setiap  orang  dengan  sengaja  dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa kebencian  atau  permusuhan  individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas  suku,  agama,  ras,  dan antargolongan (SARA).
Ada  dua  bentuk  perbuatan  pidana  ITE dalam pasal 28, masing-masing dirumuskan  dalam  ayat  (1)  dan  ayat (2).Perbuatan  pidana  ITE  dalam  ayat
(1) terdiri dari unsur sebagai berikut: 23
1.   Keasalahan : dengan segaja
2.   Melawan hukum : tanpa hak
3.   Perbuatan : menyebarkan
4.      Objek  :  berita  bohong  dan menyesatkan
5.  Akibat  kontitutif  :  mengakibatkan kerugian  konsumen  dalam  transaksi elekrtonik. Yang mengakibatkan kerugian  konsumen  dalam  transaksi elektronik adalah semua bentuk kerugian,  tidak  saja  kerugian  yang dapat dinilai uang, tetapi segala bentuk
23 Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi  dan  Transaksi  Elektronik ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 128.

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 63-79
kerugian. Missalnya, timbulnya perasaan  cemas,  malu,  kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan kesenangan atau keuntungan sebagainya. 24
Unsur-unsur perbuatan pidana dalam  ayat  (2)  adalah  sebagai  berikut : 25
1.   Kesalahan : dengan segaja
2.   Melawan hukum : tanpa hak
3.   Perbuatan : menyebarkan
4.   Objek : informasi
5.    Tujuan  :  untuk  menimbulkan  rasa kebencian  atau  permusuhan  individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan  atas  suku,  ras,  dan antargolongan (SARA).
Jadi  jika  dilihat  dari  unsur-unsur tersebut  seseorang  dapat  dimintai pertanggungjawaban pidana yang
24 Cheny  Berlian, Sanksi  Pidana  Pelaku Penyebaran  Berita  Bohong  Dan  Menyesatkan (Hoax)  Melalui  Media  Online, Jurnal  Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau, Volume 2 Nomor. 2 November 2017, hlm. 49.
25 Nur  Aisyah  Siddiq,    Penegakan  Hukum  Pidana Islam  Dalam  Penanggulangan  Berita  Palsu  (Hoax) Menurut  Undang-Undang  No. 11 Tahun 2008 Yang Telah  Dirubah  Menjadi  Undang-Undang  No.  19 Tahun  2016  Tentang  Infrmasi  Dan  Transaksi Elektronik,  Jurnal  Lex  Et  Societatis,  Volume  V Nomor. 10 Desember 2017, hlm.76
diatur di dalam Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) UU ITE sebagai  berikut : 26
(1)  Setiap  orang  yang  dengan  sengaja dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan  kerugian  konsumen dalam Transaksi Elektronik
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  28 ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana penjara    paling  lama  6  (enam)  tahun dan/atau  denda  paling  banyak  Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2)  Setiap  orang  dengan  sengaja  dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa kebencian  atau  permusuhan  individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas  suku,  agama,  ras,  dan antargolongan  (SARA)  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  28  ayat  (2) dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda paling  banyak  Rp  1.000.000.000.00, (satu miliar rupiah).
26 Ibid., hlm. 77

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 63-79
b. Pertanggungjawaban Atas Berita  Bohong  Yang  Dilakukan Ratna Sarumpaet
a. Kronologis Singkat
Berkas perkara Ratna telah dilimpahkan  Jaksa  Penuntut  Umum  ke Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  per Rabu,  21  Februari  2019.  Humas  PN Jaksel memastikan Ratna mulai disidang  pada  hari  Kamis  tanggal  28 Februari  tahun  2019.  Persidangan dipimpin  Wakil  Ketua  Pengadilan Negeri  Jakarta  Selatan  Joni  dan  dua hakim Anggota  yakni  Krisnugroho dan Mery Taat Anggarasih. 27
b. Ringkasan Pertimbangan Hakim dan  Putusan  Pengadilan  Negeri Jakarta Selatan Nomor :
203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.
Pada  hari  Kamis  tanggal  11  Juli 2019 Sekira pukul 10.00 WIB s/d 17.00 WIB  bertempat  di  Ruang  Sidang Utama  Prof.H.Oemar  Seno  Adji,  SH Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan,  Jl. Ampera  Raya  No.133  Ragunan  Pasar Minggu Jakarta
Selatan telah berlangsung  sidang  ke-17  (tujuh  belas)
perkara penyebaran berita bohong alias
Hoax untuk membuat Keonaran dengan terdakwa  atas  nama  Ratna  Sarumpaet (No.perkara 203/Pid.sus/
2019/PN.JKT.SEL) dengan agenda
Sidang  Pembacaan  Putusan  (Vonis) Majelis Hakim.
Dalam tuntutannya, jaksa membacakan hal-hal
yang memberatkan  hukuman  Ratna  seperti sebagai  sosok  yang  berusia  lanjut, intelektual dan publik figur tetapi tidak berperilaku  baik.  Selain  itu  perbuatan Ratna membuat keresahan dan kegaduhan,  serta  berbelit-belit  dalam memberikan keterangan. Jaksa mendakwa Ratna dengan Pasal 14 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1946  tentang  Hukum  Pidana  karena dianggap  telah  menyebarkan  berita bohong  untuk  membuat  keonaran. Jaksa  pun  meminta  supaya  majelis memutuskan  bahwa  Ratna  terbukti bersalah  dalam  menyiarkan  berita bohong dan sengaja menerbitkan keonaran. 28
Dalam  sidang  ke-17  (tujuh  belas) pembacaan  Putusannya  Majelis  hakim
28 https://www.kejarijaksel.go.id/News?page=7/diaks es Januari 2021

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 2 2021, Hal 63-79
menimbang  berdasarkan  barang  bukti dan fakta-fakta terungkap di persidangan  dari  keterangan  saksi  ahli, maka  Majelis  Hakim  menimbang perbuatan  terdakwa  Ratna  Sarumpaet yang  meyebarkan  berita  bohong  alias
Hoax untuk  membuat  keonaran  telah memenuhi  unsur  pidana  sebagaimana tertuang  dalam  dakwaan  ke-1  yakin pasal  14  ayat  (1)  Undang-undang nomor  1  tahun  1946  tentang  peraturan Hukum  Pidana.  Dengan  ini  maka Majelis  hakim  menjatuhkan  Hukuman selama  2  (dua)  tahun  dikurangi  masa tahanan kepada terdakwa Ratna Sarumpaet.
Pertimbangan Majelis
Hakim didalam  memberikan  putusan  tersebut, berpendapat  selama  dalam  persidangan berlangsung  pada  diri  terdakwa  tidak ditemukan  adanya  alasan  pembenar atau  alasan  pemaaf,  maka  kepada  diri terdakwa haruslah dianggap orang yang mampu  bertanggung  jawab  menurut hukum  dan  perbuatnya  itu  dipandang sebagai  perbuatan  melawan  Hukum, sehingga  kepada  terdakwa  haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya  dengan  mengingat  rasa
keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. 29
Amar putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim dipersidangan adalah sebagai berikut :
1. Mengadili  menyatakan  terdakwa telah  terbukti  bersalah  menyiarkan berita bohong sebagaimana perkara.
2. Menjatuhkan penjara kepada terdakwa  selama  2  (dua)  Tahun penjara.
3. Terdakwa  menjalankan  hukuman dikurangi masa tahanan.
4. Memerintahkan  JPU  melakukan penahanan terhadap terdakwa.
5. Barang Bukti dikembalikan kepada JPU.
6. Membebankan  kepada  terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-. Terhadap  Putusan  Majelis  Hakim tersebut  penasehat  Hukum  menyatakan pikir-pikir,  kemudian  sikap  JPU  atas Putusan  tersebut  yakni  pikir-pikir, setelah  pembacaan  putusan  selesai kemudian  Majelis  Hakim  menyatakan sidang dinyatakan selesai. 30
29 Ibid.

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 63-79
Penyebaran  berita  bohong  tentang penganiayaan  yang  dialami  aktivis Ratna  Sarumpaet  akhirnya  diungkap sendiri  melalui  konperensi  pers  di rumahnya. Ratna mengaku tidak
dianiaya dan membenarkan luka lebam
di  wajahnya  karena  prosedur  bedah plastik. Sehari kemudian, Ratna ditetapkan sebagai tersangka dan
ditahan  Polda  Metro  Jaya  atas  laporan Ketua Umum Cyber
Indonesia, beberapa komunitas advokat. Ratna dan beberapa  pihak  lain  dijerat  Pasal  28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) dan/atau Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU No.19 Tahun  2016  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (ITE),  dan/atau Pasal  14  dan/atau  Pasal  15  UU  No.  1 Tahun  1946  tentang  Peraturan  Hukum
Pidana (KUHP) atas tuduhan menyebarkan berita bohong alias hoak yang dinilai menimbulkan keonaran di masyarakat.
Terlepas  dari  persoalan  politik yang  melingkupi  kasus  ini,  pasal  yang disangkakan terhadap Ratna Sarumpaet rentan  dipersoalkan.  Sebab,  melihat kasus  posisi  yang  dialami  Ratna Sarumpaet  belum  memenuhi  unsur-
unsur pasal yang disangkakan terutama unsur yang menimbulkan keonaran  dalam  masyarakat. “Tetapi, perbuatannya hanya menimbulkan keonaran  di  kalangan netizen ,  tidak menyebabkan  matinya  seseorang  dan hilangnya  harta  benda  seseorang. Sehingga,  kasus  ini  masih  jauh  dari perbuatan yang dapat dipidana.
Harus diakui dengan diterapkannya Undang-undang  nomor  1  Tahun  1946 yang menjerat Ratna Sarumpaet dengan kasus  keonaran,  Maka  berita  Hoax yang  menjadi  isu  hangat  sebelumnya dapat  dipatahkan.  Dan  undang-undang ITE  maupun  KUHP  ternyata  tidak dijadikan referensi hakim dalam menjatuhkan  putusannya.  Seharusnya dengan status Publik Figur Ratna dapat dihukum  lebih  berat  karena  dia  sendiri mempunyai  sejumlah  pengikut  fanatik. Sehingga dapat menimbulkan efek jera.

## D. Kesimpulan
1. Pertanggungjawaban pidana terhadap  pelaku  tindak  pidana penyebaran  berita  bohong,  dapat dikenakan  dengan  2  (dua)  aturan hukum  yaitu  KUHP  dan  Undang- undang ITE.

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 63-79
2. Ratna  Sarumpaet  tidak  dikenakan
Pasal  pada  KUHP  dan  Undang- undang  ITE  tentang  berita  hoax, Namun  justru  dikenakan  pasal    14 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1946  karena  dianggap  telah membuat keonaran.

## E. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adami  Chazawi  dan  Ardi  Ferdian,
Tindak  Pidana  Informasi  dan
Transaksi Elektronik , Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2006 Ani  Nursalikah, Cyber  Crime  Polri Kini Menjadi Direktorat Tersendiri, dalam https://www.republika.co.id/ber ita/nasional/hukum/17/01/07/oj e73i366-cyber-crime-polri- kinimenjadi-direktorat- tersendiri.
Anto Satriyo Nugroho, Tips Menghadapi  Hoax  dan  Spam . www.ilmukomputer.com. Asril  Sitompul, Hukum  Internet ,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. Bambang  Mudjianto, Petunjuk  Praktis Metode  Penelitian  Kualitatif ,
Tiarana Lokus, yogyakarta,
2014
Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana , Ghalia Indonesia, Jakarta,2002.
Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan , Kencana, 2014.
Budi  Rizki  Husin, Studi  Lembaga Penegak  Hukum ,  Rineka  cipta, Jakarta, 2009
Chairul  Huda, Dari  Tindak  Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada  Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan , Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006 Eddy  O.S.  Hiarij, Prinsip-Prinsip Hukum  Pidana ,  Cahaya  Atma
Pustaka, Yogyakarta,  2014 Eva  Achjani  Zulfa, Gugurnya  Hak Menuntut:  Dasar  Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana , Bogor: Ghalia Indonesia, 2010 Hanafi,  Mahrus, Sisitem  Pertanggung Jawaban Pidana , Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015 Irwan  Hafid, Pertanggungjawaban Pidana  Jurnalis  Warga  Yang Melakukan Tindak Pidana Pers, Penelitian Jurusan Ilmu Hukum,
Universitas  Islam  Indonesia, Yogyakarta,  2010 Koeswadji, Hermien Hadiati, Perkembangan  Macam-Macam PidanaDalam Rangka Pembangunan  Hukum  Pidana , Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,
2005.
Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum ,
Kencana, Jakarta, 2010 Moeljatno, Asas-Asas  Hukum  Pidana ,
Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
Nurudin. Media  Sosial  Baru  dan Munculnya Revolusi  Proses Komunikasi .  Yogyakarta.  Buku
Litera, 2012 Putu Laxman Pendit, Makna Informasi: Lanjutan dalam Sebuah Perdebatan , KesaintBlanc, Jakarta, 2002

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 63-79
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana prenada,
Jakarta, 2005. Petrus Reinhard Golose, Makalah pada Seminar Nasional yang diselenggarakan di Menara Sjafruddin Prawiranegara Kompleks  Perkantoran  Bank Indonesia, tentang PerkembanganCybercrime  Dan Upaya Penanganannya Di
Indonesia  Oleh  Polri ,  Jakarta, 10 Agustus 2006
Prodjodikoro,  Wirjono, Tindak-Tindak
Pidana  Tertentu  di  Indonesia, Bandung: Refika Aditama,
2003,
Resa  Raditio, Aspek  Hukum  Transaksi Elektronik , Graha ilmu, Jakarta, 2014.
Ronny  Hanitijo, Metodologi  Penelitian Hukum , Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000 Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang  Pertanggung  Jawaban Pidana , Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004 Sadjijono. Memahami Hukum Kepolisian . Laksbang PRESSindo. Yogyakarta. 2002
Saleh,  Wantjik  K.  Tindak  Pidana
Korupsi  dan  Suap ,  Jakarta:
Paramestika, 2006
Scharavendijk, van H.J, Buku
Pelajaran tentang Hukum Pidana  di  Indonesia ,  Jakarta, J.B. Wolters, 2006
Siswanto  Sunarso, Hukum  Informasi dan Transaksi
Elektronik (StudiKasus;  Prita  Mulyasari), Rineka cipta, Jakarta, 2009. Soerjono, Soekanto, Pengantar Penelitian  Hukum ,  UI  Press, Jakarta, 2010
---------------- dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu  Tinjauan  Singkat ,  PT RajaGrafindo Persada, 1995 Sudarto, Hukum  Pidana  Jilid  II, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2001 S.R.Sianturi, Asas-asas  Hukum  Pidana Di Indonesia dan Penerapannya,  Cet.  4 ,  Jakarta: Percetakan BPK Gunung Mulia,
2006 Teguh  Prasetyo, Hukum  Pidana ,  Raja Grafindo Persada, Depok,  2010
Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian  di  Indonesi ,  Prestasi
Pustaka, Jakarta, 2005
Jurnal
Cheny  Berlian, Sanksi  Pidana  Pelaku Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan  (Hoax)  Melalui Media  Online, Jurnal  Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  Riau,  Volume 2 Nomor. 2 November 2017 Choiroh  Lailatul  Utiya, Pemberitaan Hoax  perspektif  Hukum  Pidana Islam, Al-Jinayah: Jurnal Hukum  Pidana  Islam,  Vol.  3, No. 2, 2017. Firmansyah R,  Web Klarifikasi Berita Untuk Meminimalisir Penyebaran Berita Hoax, Jurnal Informatika,  Vol.  4,  No.  2, 2017. Nur Aisyah Siddiq,  Penegakan Hukum Pidana Islam Dalam Penanggulangan  Berita  Palsu (Hoax) Menurut Undang- Undang  No.  11  Tahun  2008 Yang  Telah  Dirubah  Menjadi
Undang-Undang  No.  19  Tahun 2016  Tentang  Infrmasi  Dan Transaksi  Elektronik,  Jurnal
Lex  Et  Societatis,  Volume  V Nomor. 10 Desember 2017
Ricky  Irawan  Sitepu, Eksistensi  Unit Cyber Crime Kepolisian Daerah DIY dalam Penanggulangan Tindak Pidana yang Berbasis Teknologi  Informasi, Penelitian Jurusan Ilmu Hukum dan program  kekhususan  Pradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum,  Universitas  Atmajaya, Yogyakarta, 2015
Peraturan Perundang-undangan
KItab Undang-undang Hukum Pidana.
Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1946
Tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang  No.  19  tahun 2016  Tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik.