## POLITIKA
: Jurnal Ilmu Politik
Vol.11, No. 2, 2020 doi: 10.14710/politika.11.2.2020.183-197
Dinamika Kelembagaan Perhutanan Sosial di Wilayah Pehutani: Studi Kasus di KPH Telawa, Jawa Tengah
S. Agung S. Raharjo 1 , Baharinawati W. Hastanti 2 , & Nana Haryanti 3 1,2,3 Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Recieved: 11 Desember 2019 Revised: 9 Januari 2020 Published: 20 Oktober 2020
Keywords: perhutanan sosial; reforma agraria; sektor kehutanan; kelembagaan

## Pendahuluan
erum Perhutani merupakan salah satu pengelola kawasan hutan di Pulau Jawa. Luas kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani  mencapai 2.495.042,44 Ha, terdiri dari Hutan Produksi seluas 1.938.257,80 Ha dan Hutan Lindung seluas 556.784,61 Ha (Subadi, 2009).  Kawasan Perum Perhutani dibagi menjadi  3  devisi  regional  (disingkat:  divre)  dengan  57  Kesatuan  Pemangkuan  Hutan (KPH). Perencanaan pengelolaan hutan dilaksanakan oleh Pusat Perencanaan Sumber
P

## Abstrak :
Perhutanan  Sosial  pada  awalnya  merupakan  inisiatif  Perum  Perhutani  yang  mulai diimplementasikan  pada  tahun  1972.  Pada  tahun  2017,  ada  perkembangan  baru terkait  Perhutanan  Sosial  di  area  Perhutani  yang  dipelopori  oleh  Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK)    melalui  Izin  Pemanfaatan  Hutan Perhutanan  Sosial  (IPHPS).  Karena  inisiatif  dari  kementerian,  sementara implementasi IPHPS ada di dalam Kawasan Perhutani, maka di lapangan terdapat implikasi-implikasi  kelembagaan  yang  menarik  untuk  dikaji.  Kajian  ini menggambarkan dinamika kelembagaan Perhutanan Sosial di dalam kawasan Perum Perhutani  setelah  keluarnya  kebijakan  IPHPS.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data yang menggunakan  studi literatur,  wawancara  dan  observasi.  Analisis  data  deskriptif  dimaksudkan  untuk memberikan  gambaran  dinamika  kelembagaan  sebelum  dan  setelah  penerapan IPHPS. Tulisan ini difokuskan pada aspek kelembagaan pemerintah dan petani (yang menggarap  perhutanan  sosial)  di  level  bawah  (tanah  garapan).  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  struktur  kelembagaan  pemerintah  di  dalam  program  IPHPS  lebih kompleks  dibandingkan  dengan  program  sebelumnya,  yakni  program  Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).  Kelembagaan petani, di sisi lain, tidak  terlalu  banyak  perbedaan,  baik  selama  masa  penerapan  program  PHBM maupun  IPHPS.  Kelembagaan  petani  masih  belum  mampu  mandiri  sehingga penguatan kelembagaan petani perlu menjadi prioritas
Daya Hutan dan dibantu Biro Perencanaan SDH dan Perusahaan (Birocan) di masing- masing divre serta Seksi Perencanaan Hutan (SPH). Salah satu sistem pengelolaan hutan yang  dipraktekkan  oleh  Perum  Perhutani  adalah  Perhutanan  Sosial  (di  kalangan Perhutani biasa disingkat PS).
Embrio  Perhutanan  Sosial  di  Perum  Perhutani  lahir  pada  tahun  1972  ketika terjadi  pergeseran  pendekatan  keamanan  (security  approach)  menjadi  pendekatan kesejahteraan ( prosperity approach) (Suji, 2010). Pendekatan kesejahteraan dilakukan melalui kegiatan  subsidi  sarana  produksi  pertanian,  bantuan  sarana  air  bersih  dan  program mantri-lurah.  Program  mantri–lurah  adalah  program  yang  mengintegrasikan  kegiatan mantri (KRPH-Kepala Resort Pemangkuan Hutan) dengan kegiatan Lurah (Pemerintah Desa)  (Nugraheni,  Harsoyo,  &  Rubiyanto,  2007).  Kegiatan  ini  terus  berlanjut  dan mengalami proses penyesuaian dan perbaikan seiring perkembangan jaman, pada tahun 1982  dikembangkan  program  Pembangunan  Masyarakat  Desa  berupa  bantuan pembangunan  sarana  dan  prasarana  biofisik  desa.  Pada  tahun  1984  dikembangkan program PS berupa pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH), kegiatan Agroforestry dan Usaha Produktif.
Program  Perhutanan  Sosial  di  Perum  Perhutani  bersifat  dinamis  berkembang sesuai kondisi jaman. Pada tahun 1992 berdasarkan Keputusan Direksi Perum Perhutani No.  792/KPTS/DIR/1992  tentang  Perhutanan  Sosial  mengatur  pembangunan, pemeliharaan  dan  pengamanan  hutan  dengan  melibatkan  masyarakat  dalam pengelolaan  hutan.  Program  ini  mengikutsertakan  aparat  desa,  penyuluh  pertanian lapangan, pemerintah daerah tingkat II (sekarang Pemda Kabupaten/Kota) dan tokoh masyarakat  dalam  mewujudkan  program  Perhutanan  Sosial  di  satu  wilayah  secara terpadu lintas sektoral (Nugraheni et al., 2007).
Pada tahun 1994 dibuat program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan Terpadu (PMDHT).  Keterpaduan  program  ini  dilakukan  dengan  memasukkan  program Perhutanan  Sosial  kedalam  sistem  pembangunan  wilayah  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah daerah setempat. Pada tahun 1998 dikembangkan Program Pemberdayaan Masyarakat  Desa  Hutan  (PMDH)  melalui  pembentukan  Lembaga  Masyarakat  yang Mengakar dan Mandiri (LM3) dan Koperasi Pondok Pesantren.
Pasca reformasi 1998, tepatnya pada tahun 2001 Perum Perhutani mengeluarkan program Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Program ini merupakan  respon  terhadap  tegakan  Perum  Perhutani  yang  rusak  akibat  penjarahan masyarakat  (Ambarwati,  Sasongko,  &  Therik,  2018).  Program  PHBM  merupakan implementasi  paradigma  baru  pengelolaan  hutan  Perum  Perhutani  yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat melalui kesadaran berbagi peran, tanggung jawab dan hasil (Annisa & Zunariyah, 2018). Keseluruhan program Perhutanan Sosial di atas,  mulai  program  mantri–lurah  sampai  dengan  PHBM,  merupakan  inisiatif  Perum Perhutani untuk mencapai tujuan perusahaan.
Pada tahun 2017 terbit Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor  P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017  tentang  Perhutanan  Sosial  di Wilayah  Kerja  Perum  Perhutani.  Peraturan  Menteri  ini  merupakan  tindak  lanjut program  reforma  agraria  di  sektor  kehutanan.  Peraturan  menteri  ini  mengatur pemberian  ijin  pemanfaatan  hutan  untuk  pengembangan  PS  di  dalam  kawasan  yang dikelola  oleh  Perum  Perhutani.  Masyarakat  dapat  mengajukan  permohonan pemanfaatan kawasan Perum Perhutani untuk mengembangkan Perhutanan Sosial. Jika dibandingkan dengan program Perhutanan Sosial di Perum Perhutani sebelumnya, maka program  ini  sedikit  berbeda  karena  inisiator  programnya  bukan  Perum  Perhutani. Perubahan inisiator ini diduga berpengaruh terhadap kelembagaan perhutanan sosial di lapangan,  salah  satunya  adalah  berkurangnya  dominasi  Perum  Perhutani  dalam pengelolaan hutan.
Berbagai  program  Perhutanan  Sosial,  baik  diinisiasi  oleh  Perum  Perhutani maupun  lembaga  yang  lain,  sebetulnya  berakar  pada  tujuan  yang  sama,  yaitu  untuk mengurangi  dominasi  negara.  Dominasi  negara  yang  terlalu  kuat  dianggap  dapat menghambat  peran  serta  dan  kemandirian  dalam  bernegara  (Agustina,  2013;  Maladi, 2012).  Dominasi  negara  juga  terjadi  di  sektor  pertambangan    maupun  kehutanan (Raharjo,  Pramusinto,  &  Purwanto,  2013;  Zubir,  2015).    Perhutanan  sosial,  seperti IPHPS,  merupakan  salah  satu  cara  mengurangi  dominasi  negara  dalam  pengelolaan hutan sekaligus mendorong upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Pemberdayaan masyarakat diawali dengan memberikan Ijin Pemanfaatan Hutan untuk Perhutanan Sosial selama 35 tahun. Pemberian ijin ini merupakan jaminan legalitas hak pengelolaan  hutan  oleh  masyarakat.  Diharapkan  dengan  jaminan  hak  pengelolaan  ini masyarakat  akan  memiliki  kesadaran,  dan  kemampuan  dalam  mengenali,  mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan bertujuan untuk mendapatkan nilai manfaat dari keberadaan hutan.  Nilai  manfaat  yang  optimal  dapat  diperoleh  melalui  pengelolaan  yang  baik. Pengelolaan yang baik meliputi tahapan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan  pengendalian.  Tahap-tahap  pengelolaan  yang  baik  ini  harus  didukung  struktur organisasi yang mandiri, kuat dan efektif. Kelompok Tani Hutan (KTH) sebagai bagian organisasi  pengelola  hutan  selama  ini  memiliki  ketergantungan  yang  tinggi  terhadap pemangku  kawasan  hutan  (Perum  Perhutani)  sehingga  kemandirian,  kekuatan  dan keefektifan  organisasi  terhambat.  Kehadiran  IPHPS  diharapkan  mampu  mengubah struktur  pengelola  hutan  dan  meningkatkan  kemandirian  KTH  sehingga  tujuan  akhir peningkatan kesejahteraan petani hutan dan kelestarian hutan dapat tercapai.
Apakah Program Perhutanan Sosial dengan skema IPHPS berhasil? Keberhasilan suatu  program  tergantung  pada    kehandalan  kelembagaan  di  tingkat  tapak  (Budiono, 2008;  Djelau,  Panjaitan,  &  Susdiyanti,  2014).  Salah  satu  aspek  kelembagaan  adalah struktur  organisasi,  perubahan  struktur  organisasi  membawa  implikasi  perubahan
perilaku  dan  nilai-nilai  intrinsik  orang  yang  berada  dalam  organisassi  tersebut (Suryaningsum, 2008). Penelitian ini bertujuan mengetahui dinamika perubahan struktur kelembagaan PS di kawasan Perum Perhutani di tingkat tapak pasca penetapan IPHPS dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan PS di tingkat tapak.
Penelitian dilaksanakan di Desa Wonoharjo dan Desa Gondang Legi, Kecamatan Klego  Kabupaten  Boyolali  Provinsi  Jawa  Tengah.  Desa  Wono  Harjo  merupakan kedudukan  KTH  Wono  Lestari  I  dan  KTH  Wono  Lestari  II,  Desa  Gondang  Legi merupakan kedudukan KTH Wono Makmur I dan KTH Wono Makmur II (Gambar 1). Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan November 2019. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancara mendalam dan observasi. Wawancara mendalam  dilakukan  terhadap  pendamping  KTH,  pengurus  KTH,  Perhutani  KPH Telawa, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Analisis data dilakukan  secara  deskriptif  untuk  memberikan  gambaran  yang  lengkap  tentang kelembagaan perhutanan sosial di wilayah Perum Perhutani. Selain itu juga dilakukan komparasi  kelembagaan  antara  program  PHBM  yang  merupakan  inisiatif  Perum
Peta 1. Lokasi Penelitian
Lokasi Penelitian
Perhutani dengan program IPHPS yang bukan inisiatif Perum Perhutani. Perbandingan meliputi struktur kelembagaan pemerintah dan kelembagaan kelompok tani di tingkat tapak.

## Perhutanan Sosial Pra-IPHPS
Sebagaimana  yang  sudha  jamak  diketahup  publik,  pada  saat  reformasi  tahun 1998 terjadi penjarahan tanaman milik Perum Perhutani secara masif oleh masyarakat. Hal ini mengakibatkan banyak kawasan Perum Perhutani yang gundul (Ambarwati et al., 2018; Nugraheni et al., 2007). Kondisi ini memerlukan upaya penanganan yang serius, selain  memulihkan  potensi  kayu  yang  ada  juga  perlu  membangun  kerjasama  dengan masyarakat setempat agar kawasan Perum Perhutani aman dari penjarahan. Salah satu upaya tersebut adalah pemberian perlindungan hukum terhadap petani hutan penggarap lahan  di  dalam  kawasan  Perum  Perhutani  (Permadi,  2016).  Pada  tahun  2001 dikembangkanlah  sistem  Pengelolaan  Sumber  Daya  Hutan  Bersama  Masyarakat (PHBM).  PHBM  dibangun  berdasarkan  prinsip  bersama,  berdaya,  berbagi  dan transparan (Muttaqin, 2013; Prastyo & Hidayat, 2016). Program PHBM ini merupakan salah  satu  upaya  resolusi  konflik  antara  Perum  Perhutani  dengan  masyarakat  pasca reformasi (Yanuardi, 2013).
PHBM pertama kali dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala PT Perhutani Unit  II  Jawa  Timur  No  939/KPTS/II/2001  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Program Pengelolaan  Sumber  Daya  Hutan  Bersama  Masyarakat.  Program  PHBM  terus diperbaiki, pada tahun 2007 Direksi Perum Perhutani mengeluarkan Keputusan Direksi Perum  Perhutani  No  268/KPTS/DIR/2007  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM PLUS). Keputusan ini bertujuan untuk meningkatkan  kecepatan  dan  fleksibilitas  pelaksanaan  PHBM.  Pada  tahun  2009 diterbitkan  Keputusan  Direksi  Perum  Perhutani  No  682/KPTS/DIR/2009  tentang Pedoman  Pengelolaan  Sumber  Daya  Hutan  Bersama  Masyarakat  keputusan  ini menetapkan prosedur kerja PHBM.
PHBM dilaksanakan berbasis pemerintah desa, terdapat kurang lebih  5.390 desa hutan di Jawa dan Madura berperanserta dalam sistem PHBM. Masyarakat di desa-desa tersebut membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang menjadi wadah Kelompok  Tani  Hutan  (KTH)  yang  ada  di  desa-desa  tersebut.  LMDH  yang  telah terbentuk sampai dengan tahun 2014 mencapai 5.289 LMDH dengan anggota 1.175.789 orang (Pambudi, Maryudi, & Purwanto, 2017). Di KPH Telawa sampai dengan tahun 2009  terdapat  69  desa  hutan  yang  terlibat  dalam  program  PHBM  dengan  anggota sebanyak 92.605 KK (Kurniawan, 2010). Stakeholder yang terlibat dalam sistem PHBM antara  lain  adalah  Perum  Perhutani,  Pemerintah  daerah,  LMDH  dan  Masyarakat. Struktur organisasi pelaksanaan PHBM dapat dilihat pada Gambar 1.
Berdasarkan  SK  direksi  No.  268/KPTS/DIR/2007  tentang  Pedoman  PHBM Plus salah satu tujuan dari PHBM adalah menyelaraskan kegiatan pengelolaan sumber daya hutan dengan kegiatan pembangunan wilayah sesuai kondisi dan dinamika sosial masyarakat  desa  hutan.  Hal  ini  menunjukkan  keterkaitan  kelembagaan  antara pemerintah daerah dengan Perum Perhutani dalam pengelolaan hutan melalui program PHBM.
Integrasi  kelembagaan  yang  ideal  ini  tidak  terlaksana  dengan  baik,  karena berbagai kendala. Wilujeng (2015) menyatakan salah satu kendala pelaksanaan PHBM adalah  kualitas  dan  kuantitas  sumber  daya  manusia  pengelola  PHBM  dari  Dinas Kehutanan maupun Perum Perhutani sangat kurang. Selain itu juga disebutkan proses komunikasi dalam forum komunikasi pengelola PHBM di tingkat kabupaten tidak lancar. Pada tingkat tapak ternyata tidak semua petani penggarap lahan Perhutani memahami program  PHBM.  Hal  ini  mengindikasikan  fungsi  lembaga  pengelolaan  hutan  dalam program PHBM tidak bekerja secara optimal. Kondisi ini juga ditemui di KPH Telawa, berdasarkan  hasil  wawancara  diketahui  bahwa  sebagian  besar  responden  tidak mengetahui  keberadaan  program  PHBM  di  KPH  Telawa.  Masyarakat  mengetahui bahwa  lahan  yang  mereka  garap  merupakan  lahan  milik  Perum  Perhutani,  mereka memiliki  kewajiban  untuk  memelihara  tanaman  kehutanan  (tanaman  kayu  putih  atau
KTH KTH PERHUTANI Forkom PHBM Pemerintah Provinsi Forkom PHBM Kabupaten Forkom PHBM Kecamatan Forkom PHBM Desa KTH KTH LMDH Anggota masyarakat Anggota masyarakat
Anggota masyarakat Anggota masyarakat Anggota masyarakat Anggota masyarakat Unit KPH BKPH Anggota masyarakat Anggota masyarakat Keterangan: KPH = Kesatuan Pengelolaan Hutan ; BKPH = Bagian Kesatuan Pengalolaan Hutan ; LMDH = Lembaga Masyarakat Desa Hutan ; KTH = Kelompok Tani Hutan Pemerintah Daerah
Gambar 1. Struktur Kelembagaan Pelaksanaan Perhutanan Sosial PHBM
tanaman  jati),  kemudian  mereka  membayar  uang  sewa  yang  besarnya  bervariasi tergantung aksesibilitas lahan yang mereka garap.
Implementasi  kebijakan  PHBM  sangat  tergantung  pada  kuantitas  dan  kualitas birokrasi  Perum  Perhutani.  Budiono  (2008)  menyarankan  perlunya  fleksibilitas administratur  KPH  dalam  pelaksanaan  PHBM  selama  tidak  bertentangan  dengan peraturan  perundang  undangan.  Selain  itu,  juga  disarankan  untuk  membuka  peluang peran serta masyarakat secara luas, baik dalam hal perencanaan maupun pelaksanaan program  PHBM.  Kelembagaan  PHBM  tidak  adaftif  dan  sangat  tergantung  pada birokrasi  di  Perum  Perhutani  (Kurniawan,  2010;  Pambudi  et  al.,  2017;  Rosyadi  & Sobandi, 2014).
Kelembagaan petani PHBM diwadahi dalam organisasi Kelompok Tani Hutan (KTH).  KTH  melaksanakan  usaha  produktif  berbasis  lahan  dalam  kawasan  Perum Perhutani  dan  tidak  berbasis  lahan  seperti  koperasi  simpan  pinjam.  Beberapa  KTH dalam satu wilayah pemangkuan hutan atau satu desa membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). LMDH ini lah yang menjembatani hubungan antara masyarakat dengan Perum Perhutani (Wartiningsih & Nuswardani, 2016). Beberapa permasalahan kelembagaan  dalam  pelaksanaan  PHBM  di  KPH  Telawa  adalah  keterbatasan  SDM Keterbatasan  SDM  dari  masing-masing  LMDH,  belum  adanya  kemandirian  LMDH, peran  stakeholder  belum  optimal  dalam  implementasi  PHBM  di  lapangan  dan  belum optimalnya peran petugas di lapangan dalam pemberdayaan LMDH  (Kurniawan, 2011).

## Implementasi IPHPS di KPH Telawa
Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) di KPH Telawa merupakan hasil  usulan  kelompok  masyarakat  Desa  Wonoharjo  dan  Desa  Gondang  Legi  yang didampingi  oleh  LSM  Rejo  Semut  Ireng  ditingkat  lokal  dan  Yayasan  Kehutanan Indonesia di tingkat nasional. Proses pengusulan diawali dengan sosialisasi Permenhut Nomor  P.39/MENLHK/SETJEN/  KUM.1/6/2017  tentang  Perhutanan  Sosial  di Wilayah Kerja Perum Perhutani pada bulan Juni 2017 di Surakarta oleh LSM Yayasan Kehutanan  Indonesia  kepada  pada  anggota  LSM  Rejo  Semut  Ireng.  Selanjutnya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat oleh LSM Rejo Semut Ireng. Setelah sosialisasi kemudian ditindaklanjuti dengan pengumpulan data dan penyusunan dokumen usulan, yang  berisi  identitas  masyarakat  (Foto  Copy  KTP)  dan  peta  kawasan  yang  diusulkan. Dokumen usulan diserahkan ke Kementrian KLHK pada bulan September 2017. Pada bulan  Oktober  dan  November  tahun  2017  terbitlah  IPHPS  untuk  4  Kelompok  Tani Hutan  (KTH)  yaitu  KTH  Wono  Makmur  I,  KTH  Wono  Makmur  II,  KTH  Wono Lestari I dan KTH Wono Lestari II. SK IPHPS diserahkan secara langsung oleh Presiden RI.  Luas  objek  IPHPS  dalam  SK  IPHPS  mengalami  penurunan  jika  dibandingkan dengan  usulan  yang  diajukan,  usulan  KTH  Wono  Makmur  I  dan  II  seluas  922  ha disetujui seluas 433 ha, sementara itu usulan KTH Wono Lestari I dan II seluas 459 ha disetujui seluas 295 ha, rincan luas setiap kelompok dapat dilihat pada Tabel 1.

## Tabel 1. Surat Keputusan IPHPS di KPH Telawa
Kelompok Tani Desa No SK IPHPS Luas (Ha) Jumlah Penggarap (org) Wono Lestari I Wonoharjo SK.5841/MENLHK- PSKL/PSL.0/11/2017 tgl.31 Oktober 2017 33,0 59 Wono Lestari II Wonoharjo SK.5917/MENLHK- PSKL/PSL.0/11/2017 tgl.2 November 2017 400,0 345 Wono Makmur I Gondanglegi  SK.5842/MENLHK- PSKL/PSL.0/11/2017 tgl.31 Oktober 2017 55,0 73 Wono Makmur II  Gondanglegi  SK.5918/MENLHK- PSKL/PSL.0/11/2017 tgl.2 November 2017 240,0 150 Jumlah 728,0 627
Setelah  terbit  Surat  Keputusan  (SK)  IPHPS,  KTH  menyusun  Rencana  Kerja Umum  (RKU)  dan  Rencana  Kerja  Tahunan  (RKT)  untuk  masing-masing  kelompok. Penyusunan  RKU  dan  RKT  ini  difasilitasi  oleh  pemerintah  pusat  melalui  BLU Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Balai PSKL Jabalnusra (Jawa Bali Nusa  Tenggara).  Perencanaan  di  tingkat  kelompok  tani  ini  selanjutnya  disinkronisasi dengan RPKH KPH Telawa, namun proses sinkronisasi belum terlaksana karena masih menunggu finalisasi RPKH KPH Telawa jangka 2019 – 2028.
Seiring berjalannya waktu, diketahui bahwa banyak masyarakat yang mengolah lahan di dalam kawasan IPHPS namun belum terdaftar sebagai penerima SK IPHPS. Sehingga diperlukan adendum atau perubahan SK IPHPS. Pada bulan Mei tahun 2018, diajukan perubahan SK IPHPS yang mengakomodasi masyarakat penggarap yang belum masuk dalam SK IPHPS. Penambahan anggota pun tidak terhidnarkan. Di KTH Wono Lestari yang semula berjumlah 59 orang, kemudian bertambah menjadi 404 orang, dan terakhir 571 orang. Di KTH Wono Makmur yang semula 73 orang, meningkat menjadi 233 orang, dan kemudian menjadi menjadi 567 orang. Proses adendum ini masih terus berproses di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan saat ini.
Berbagai  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan  oleh  pemegang  IPHPS  di  KPH Telawa dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Perkembangan Kegiatan IPHPS di KPH Telawa tahun 2017 – 2019
No. Nama KTH Tahun 2017 2018 2019 1. Wono Lestari 1 • Penguatan kelompok tani, • Alat ekonomi produktif pipil jagung dan • Alat ekonomi produktif mesin suling kapasitas 1 ton daun bantuan dari BUPSHA (PSKL) • Cooking Test (uji coba alat suling daun kayu putih) untuk mengetahui rendemen dan kapasitas alat suling
handtractor dari CSR BRI, • Budidaya tanaman jagung • Pelatihan budidaya tanaman dibawah tegakan (empon- empon) dari BDK KLHK Kadipaten bantuan BUPSHA PSKL, • Inventarisir potensi tanaman existing (tanaman yg sudah ada dari Perhutani) dan potensi kerjasama dengan perhutani untuk pengelolaan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, • Bantuan benih jagung BISI 18 dari Kementerian pertanian. 2. Wono Lestari 2 • Penguatan kelompok tani hutan IPHPS, • Alat ekonomi produktif berupa pipil jagung dan handtractor dari CSR BRI • Budidaya Tanaman jagung • Inventarisir tanaman lama (milik Perhutani) di dalam kawasan IPHPS,
• Bantuan Alat ekonomi produktif berupa power traser (pipil jagung kapasitas besar 16 pk) dari BUPSHA,
• Penggalian potensi kelompok melalui pelatihan pembutan bokasi dan penangkaran burung dari BDK KLHK Kadipaten • Uji coba pengolahan minyak kayu putih,
• Penanaman bibit KBR BPDASHL Pamali Jratun,
• Bantuan benih jagung BISI 18 dari Kementerian Pertanian 3. Wono Makmur 1 • Penguatan kelompok tani hutan,
• Bantuan CSR BRI alat pipil jagung dan handtractor, • Budidaya tanaman jagung dan kedelai • Bantua BUPSHA (Badan Usaha
Perhutanan Sosial dan Hutan Adat) alat ekonomi produktif berupa Chooper (pencacah rumput/
pakan ternak), • Penggalian potensi kelompok tani melalui pelatihan budidaya empon empon dan membuat produk turunannya oleh BDK KLHK
Kadipaten,
• Kebun Bibit Rakyat (KBR) dari BPDASHL Pemali Jratun Semarang • Penanaman bibit dari hasil KBR,
• Bantuan benih jagung BISI 18 dari Kementerian Pertanian
4. Wono Makmur 2 • Penguatan kelompok tani, • Budidaya tanaman jagung dan Kedelai • Bantuan dari BUPSHA (PSKL) berupa alat ekonomi produktif Ricemill (alat giling padi), • Penggalian potensi kelompok tani melalui pelatihan budidaya jamur tiram dari Balai
Diklat LHK Kadipaten, • Bantuan Kebun Bibit Rakyat (KBR)dari BPDASHL Pamali Jratun • Penanaman bibit dari hasil KBR • Bantuan benih jagung BISI 18 dari Kementerian Pertanian
Sumber : Data primer (2019)

## Analisis Kelembagaan IPHPS di KPH Telawa
Kelembagaan dapat berupa organisasi dan aturan (Fauziyah & Sanudin, 2017). Dua elemen penting untuk diperhatikan dalam implementasi IPHPS, sebagiamana pada kasus  KPH  Telawa  adalah  kelembagaan  pemerintah  dan  kelembagaan  petani. Kelembagaan  petani  merupakan  sub-sistem  kelembagaan  pemerintah.  Kelembagaan pemerintah dalam IPHPS diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Nomor P.14/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Fasilitasi dan Pembentukan dan Tata Cara Kerja Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS). Pokja PPS ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 10/2016  tentang  Perhutanan  Sosial.  Dalam  implementasi  Peraturan  Menteri Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  P.39/  MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani, peran Pokja PPS sangat penting. Pokja PPS berperan pada proses pengusulan IPHPS sampai dengan pelaksanaan dan evaluasi program. Pokja PPS merupakan kelompok kerja yang membantu  fasilitasi  dan  verifikasi  kegiatan  percepatan  Perhutanan  Sosial.  Dalam melaksanakan tugasnya Pokja PPS dapat mebangun jaringan kerja dan forum multi pihak Perhutanan Sosial.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat diidentifikasi berbagai pihak yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  IPHPS  di  KPH  Telawa.  Para  pihak  tersebut  adalah BPDASHL    (Balai  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  dan  Hutan  Lindung)  Pemali Jratun, Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten, BUPSHA  (Bina  Usaha  Perhutanan  Sosial  dan  Hutan  Adat)/(PSKL),  Kementerian Pertanian,  BRI,  Perum  Perhutani,  Kelompok  Tani  Hutan,  Pemerintah  Desa,  LSM pendamping. Para pihak ini bekerja secara terpisah-pisah, tidak terintegrasi dalam satu
program bersama yang saling terhubung. Hubungan antar para pihak bersifat sangat cair tergantung  pada  keaktifan  pendamping.  Hal  ini  sangat  berbeda  dengan  apa  yang direkomendasikan dalam Perdirjend PSKL Nomor P.14/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang  Pedoman  Fasilitasi  dan  Pembentukan  dan  Tata  Cara  Kerja  Kelompok  Kerja Percepatan  Perhutanan  Sosial  (Pokja  PPS).  Perbandingan  kelembagaan  menurut Perdirjend PSKL Nomor P.14/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 dengan kelembagaan yang berjalan di lapangan dapat dilihat di Gambar 2.
Pada Gambar 2 dapat dilihat kelembagaan pemerintah yang ideal sesuai dengan Perdirjend  PSKL  Nomor  P.14/PSKL/SET/PSL.0/11/2016    namun  yang  terjadi  di lapangan hanya para pihak yang bergaris tebal saja yang berperan aktif, yaitu KLHK, Yayasan Kehutanan Indonesia, UPT KLHK, Perhutani, Pendamping Program IPHPS dan kelompok masyarakat. Hasil temuan di atas menunjukkan kelembagaan pemerintah di tingkat tapak belum terbentuk dan berjalan secara optimal.
Ditingkat  tapak  yang  memiliki  peran  penting  dalam  program  IPHPS  di  KPH Telawa adalah masyarakat dan pendamping. Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri KLHK  Nomor P.39 Tahun 2017, pendamping berkewajiban untuk melakukan fasilitasi
KEMENTERIAN LINGKUNGN HIDUP DAN KEHUTANAN YAYASAN KEHUTANAN INDONESIA Pendamping Program IPHPS Kelompok Masyarakat Kelompok Masyarakat PERHU TANI SKPD Pokja PPS Kabupaten Focal Poin Kecamatan Focal Poin Desa Swasta Kelompok Masyarakat Kelompok Masyarakat POKJA PPS Pokja PPS Provinsi UPT KLHK Akade misi Peneliti & Penyuluh
Pers / Jurnalis Pemegan g Ijin
Gambar 2. Kelembagaan IPHPS menurut Perdirjend PSKL Nomor
P.14/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 dan Kelembagaan di Lapangan
bagi kelompok binaannya berupa penyusunan berkas permohonan, penyusunan  rencana pemanfaatan  hutan  dan  rencana  kerja  tahunan,  penguatan  kembagaan  dan  kelola kawasan, pengembangan ekonomi produktif, penyelesaian konflik, pemulihan kawasan hutan, dan perlindungan areal kerja. Pencapaian pendamping IPHPS di KPH Telawa dapat dilihat di Tabel 3.
Tabel 3. Pencapaian Pendamping IPHPS di KPH Telawa
Kewajiban Pendamping IPHPS Keterangan Penyusunan berkas permohonan Sudah dilaksanakan sehingga keluar SK IPHPS untuk 4 kelompok Penyusunan    rencana  pemanfaatan hutan dan rencana kerja tahunan Sudah  ada  (dalam  proses  sinkronisasi dengan RPKH KPH Telawa) Penguatan  kembagaan  dan  kelola kawasan Sudah dilaksanakan dengan pembentukan kelompok tani, pertemuan rutin dan Pengembangan ekonomi produktif Sudah dilakukan beberapa pelatihan Penyelesaian konflik Sudah,  melakukan  komunikasi  intensif dengan  perhutani  sehingga  tercapai kesepakatan  tentang  tanaman  kayu putih yang merupakan aset perhutani. Pemulihan kawasan hutan Dalam  jangka  waktu  2  tahun  sejak diterbitkannya  SK  IPHPS  belum  ada kegiatan  penanaman  tanaman  keras (kayu),  belum  ada  evaluasi  pelaksanaan program PS di lapangan Perlindungan areal kerja Sudah  dilakukan  secara  tidak  langsung melalui penguatan kelembagaan sehingga rasa memiliki penerima IPHPS tinggi.  Rasa  kepemilikan  yang  tinggi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk melindungi areal kerja miliknya.
Sumber: data primer 2019
Kelembagaan Petani dalam IPHPS di KPH Telawa dapat ditelusuri di KTH di dua desa, yaitu di Desa Wonoharjo dan Desa Gondang Legi. Berdasarkan SK IPHPS terdapat empat kelompok tani penerima SK IPHPS yaitu Kelompok Tani Hutan Wono Makmur I dan KTH Wono Makmur II di Desa Wonoharjo dan KTH Wono Lestari I dan KTH Wono Lestari II di Desa Gondang Legi.
Jumlah  anggota  KTH  dalam  satu  SK  IPHPS  cukup  besar  sehingga  dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang dipimpin oleh ketua kelompok kecil. Beragam informasi dan keputusan berkaitan dengan IPHPS disampaikan kepada anggota melalui ketua  kelompok  kecil.  Selain  kelompok-kelompok  kecil  juga  ada  kelompok  usaha perhutanan sosial, kelompok ini lebih khusus menjalankan usaha ekonomi produktif misal pembuatan  kripik  tortila  oleh  ibu-ibu  di  KTH  Wono  Lestari.  Sama  seperti  program
PHBM, KTH IPHPS juga melaksanakan usaha ekonomi produktif yang tidak berbasis lahan.
Berdasarkan  data  di  atas,  kita  dapat  melihat  bahwa  kelembagaan  pemerintah pada  program  PHBM  memiliki  struktur  kelembagaan  yang  sederhana.  Pemangku kepentingan yang terlibat hanya Perum Perhutani, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Peran  Perum  Perhutani  sangat  dominan  pada  program  PHBM.  Sementara  itu, kelembagaan pemerintah pada program IPHPS memiliki struktur yang lebih komplek dengan  pemangku  kepentingan  yang  lebih  banyak,  mulai  dari  Perum  Perhutani, Kementerian  LHK,  Pemerintah  Daerah,  Swasta,  LSM  dan  Masyarakat.  Tentu  saja, pelibatan  lebih  banyak  elemen  ini  dimaksudkan  agar  pengelolaan  Perhutanan  Sosial dapat lebih partisipastif. Namun, dalam kasus di KPH Telawa peran pendamping (LSM Lokal)  lebih  dominan.  Pengalaman  yang  mumpuni,  juga  jejaring  dan  kapabilitas berjejaring menjelaskan peran LSM yang cukup dominan tersebut.
Kelembagaan  petani  di  tingkat  tapak  secara  struktural  tidak  berbeda  antara program PHBM dan IPHPS. Kelembagaan petani di KPH Telawa belum mandiri, KTH di  program  PHBM  sangat  tergantung  pada  Perum    Perhutani  sementara  KTH  di Program IPHPS sangat tergantung kepada pendamping (LSM Lokal). Ketergantungan KTH  terhadap  aktor  luar  menjadi  hal  yang  umum  dalam  pengelolaan  hutan  Perum Perhutani  (Utama,  Sumardjo,  Susanto,  &  Gani,  2010).  Dinamika  kelembagaan perhutanan  sosial  di  Perum  Perhutani  dari  program  PHBM  menjadi  program  IPHPS belum mampu meningkatkan kemandirian KTH sebagai pengelola hutan. Kemandirian KTH  menjadi  salah  satu  permasalahan  yang  harus  diselesaikan  dalam  program perhutanan sosial di wilayah Perum Perhutani.

## Penutup
Berdasarkan  temuan  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan  bahwa  struktur kelembagaan  pemerintah  pada  program  IPHPS  lebih  kompleks  dibandingkan  dengan kelembagaan  pemerintah  pada  program  PHBM,  sehingga  banyak  organ-organ  yang tidak  berfungsi  secara  optimal.  IPHPS  memang  dimaksudkan  lebih  partisipatif,  tetapi dalam praktiknya juga menjadi lebih rumit. Sementara, petani dan kelembagaan petani dalam kedua program perhutanan sosial di Perum Perhutani, yaitu PHBM dan IPHPS, tidak  memiliki  banyak  perbedaan.  Kelembagaan  petani  kurang  mandiri  dan  sangat tergantung  pada  kehadiran  pihak  ketiga  sebagai  fasilitator.  Hal  ini  mengakibatkan pelaksanaan  program  IPHPS  di  lapangan  tidak  maksimal.  Perubahan  struktur kelembagaan  yang  terjadi  dalam  perhutanan  sosial  di  Perum  Perhutani  belum memberikan dampak signifikan terhadap kemandirian kelompok tani hutan.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terimakasih  kepada  Aris,  Asep  dan  Santi  dalam  pelaksanaan pengambilan  data  di  lapangan.  Penulis  juga  mengucapkan  terimakasih  kepada  Perum Perhutani KPH Telawa, pengurus KTH Wono Lestari I dan II, Pengurus KTH Wono Makmur I dan II, pendamping KTH IPHPS serta pemerintah Desa Gondang Legi dan Desa Wonoharjo.

## Pendanaan
Penelitian ini didanai oleh APBN, melalui Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

## Daftar Pustaka
Agustina, S. (2013). Konsistensi Penyelenggara Sistem Pemerintahan Daerah Menurut Perspektif Konstitusional. Jurnal Cakrawala Hukum , 18 (1), 59–71.
Ambarwati, M. E., Sasongko, G., & Therik, W. M. A. (2018). Dynamics of The Tenurial Conflict in State Forest Area (Case in BKPH Tanggung KPH Semarang). Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan , 6 (2).
Annisa,  W.  R.,  &  Zunariyah,  S.  (2018).  Perubahan  Pola  Pengelolaan  Hutan  oleh Masyarakat  di  Desa  Kaligunuting  (Studi  Kasus  PHBM  di  Desa  Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur). Journal of Development and Social Change , 1 (1), 76–86.
Budiono, A. (2008). Kebijakan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Saradan dalam  Pengelolaan  Hutan  Berbasis  Partisipasi  Masyarakat  Melalui  Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat.
Djelau, I., Panjaitan, P. B. P., & Susdiyanti, T. (2014). Kajian Kelembagaan Terhadap Keberhasilan Kelompok Tani Hutan Rakyat di Desa Durjela Kecamatan Pulau- pulau Aru Kepulauan Aru, Maluku. Jurnal Nusa Sylva , 14 (1), 43–54. Fauziyah, E., & Sanudin, S. (2017). The Effectiveness of Private Forest Institutional and Policy in Banjarnegara and Banyumas Regency. Jurnal Wasian , 4 (2), 79–88. Kurniawan, A. (2010). Implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Kawasan KPH Telawa: studi kasus di LMDH Sumber Rejeki, Makmur Sejati, Trubus Lestari dan Yosowono. Universitas Negeri Semarang.
Maladi,  Y.  (2012).  Dominasi  Negara  Sebagai  Sumber  Konflik  Agraria  di  Indonesia.
Masalah-Masalah Hukum , 41 (3), 432–442.
Muttaqin,  A.  (2013).  Ekonomi-Politik  Hutan  Kemasyarakatan  (Kajian  Pengelolaan Hutan berbasis Hak-Hak Produktif Masyarakat Sekitar). KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi , 7 (2).
Nugraheni,  S.  A.  C.,  Harsoyo,  Y.,  &  Rubiyanto,  P.  A.  (2007).  Kontribusi  Perum Perhutani  Terhadap  Kesejahteraan  MAsyarakat  Desa  Hutan  Serta  Potensi Kemitraanya.
Pambudi,  R.,  Maryudi,  A.,  &  Purwanto,  R.  H.  (2017).  Implementasi  Dialog  Otentik Dalam Pengelolaan Hutan Di Bkph Ngarengan KPH Pati Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah (Authentic Dialogue Implementation on Forest Management in Bkph Ngarengan KPH Pati Perum Perhutani Central Java Regional Division). Jurnal Manusia Dan Lingkungan , 24 (1), 46–54.
Permadi,  I.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Petani  Penggarap  Tanah  Negara
Milik Perum Perhutani. Arena Hukum , 9 (2), 225–251.
Prastyo, E. E., & Hidayat, K. (2016). Pola Kemitraan Antara Perum Perhutani Dengan Masyarakat  Desa  Hutan  (Studi  Kasus  Program  PKPH  di  Desa  Kucur  Dau, Kabupaten Malang). HABITAT , 27 (3), 139–149.
Raharjo, S. A. S., Pramusinto, A., & Purwanto, R. H. (2013). Sejarah Dominasi Negara Dalam  Pengelolaan  Cendana  Di  Nusa  Tenggara  Timur  (History  of  State Domination on Cendana Management in Nusa Tenggara Timur). Jurnal Manusia Dan Lingkungan , 20 (1), 1–10.
Rosyadi, S., & Sobandi, K. R. (2014). Relasi Kuasa Antara Perhutani dan Masyarakat dalam  Pengelolaan  Sumber  Daya  Hutan  di  Banyumas:  Kepentingan  Bisnis  VS Community  Empowerment. Komunitas:  International  Journal  of  Indonesian  Society  and Culture , 6 (1), 47–56.
Subadi.  (2009).  Tiga  Setengah  Abad  Pengelolaan  Tanah  Kawasan  Hutan  di  Jawa (Pendekatan Sejarah dan Politik Hukum Pada Masa Kolonial) Subadi. Jurnal Sosial ,
10 (1), 1–11.
Suji,  S.  (2010).  Refleksi  Pemberdayaan  Desa  Hutan  Studi  Refleksi  Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kawasan Hutan di KPH Padangan Kabupaten Bojonegoro. JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics) , 4 (2), 22–38.
Suryaningsum,  S.  (2008).  Perspektif  Struktur  Organisasi  (Tinjauan  Sebagai  Pengubah Perilaku). Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia , 6 (1), 63–74.
Utama, S., Sumardjo, S., Susanto, D., & Gani, D. S. (2010). Dinamika Kelompok Tani Hutan pada Pengelolaan Hutan Produksi Bersama Masyarakat di Perum Perhutani Unit I Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Penyuluhan , 6 (1).
Wartiningsih, W., & Nuswardani, N. (2016). Pembentukan LMDH: Upaya Mencegah Konflik antara Perum Perhutani dan Masyarakat Sekitar Hutan. Arena Hukum , 8 (3), 447–463.
Wilujeng, E. (2015). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam Rangka Pelestarian Hutan Di KPH Blora. Kebijak. Dan Manaj. Publik , 3 , 1–10.
Yanuardi,  Y.  (2013).  Konflik  Antara  Negara  dan  Masyarakat  Sekitar  Hutan  Pasca Pelaksanaan  Kebijakan  Pengelolaan  Hutan  Bersama  Masyarakat. Informasi , 39 . https://doi.org/10.21831/informasi.v0i2.4444
Zubir,  Z.  (2015).  Rontoknya  Dominasi  Negara  di  Tambang  Batu  Bara  Ombilin Sawahlunto. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan , 3 (2), 15–26.

## Tentang Penulis
S. Agung S. Raharjo adalah peneliti BPPTPDAS Bidang Sosial Ekonomi dan Kebijakan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
Baharinawati W. Hastanti adalah Peneliti BPPTPDAS Bidang Antropologi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
Nana  Haryanti adalah Peneliti  BPPTPDAS  Bidang  Sosiologi  Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.