## Upaya Sinkronisasi Rencana Penarikan Dana dengan Realisasi Anggaran Tahun 2022
Dewi Arum Rahayuningsih 1* , Meidi Syaflan 2 Manajemen,. STIE Widya Wiwaha arumdewisgk@gmail.com 1 *
Manuskrip: 4 Agustus 2024; Ditinjau: 5 Agustus 2024; Diterima: 13 Agustus 2024; Online: Agustus-2024; Diterbitkan: Agustus-2024
*Korespondensi Penulis

## Abstrak
Penelitian bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan nilai indikator pada halaman III  DIPA  dan  merumuskan  upaya  pencegahan  terjadinya  penyimpangan  nilai  di  Kamar  Kedokteran Hewan  Wates.  Metode  yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Instrumen dalam  metode  wawancara  adalah  pedoman  wawancara  terstruktur.  Data  dikumpulkan  melalui wawancara  dan  observasi,  kemudian  dianalisis  secara  reduksi,  ditampilkan,  dan  ditarik  kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya penyimpangan nilai adalah: (a) perencanaan yang  tidak  tepat;  (b)  penurunan  jadwal  belanja;  (c)  daftar  CPCL  tidak  disampaikan  sekaligus;  (d) keterlambatan  negosiasi; (e)  bantuan  politik;  dan  (f)  revisi  DIPA  DJA  tidak  dilakukan pemutakhiran kembali. Upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan adalah: (a) koordinasi lintas sektoral dengan PPK; (b) mengajukan izin pembelian pada awal tahun; (c) mewujudkan RPD dan meningkatkan jumlah SDM;  (d)  interkoordinasi  penyusunan  RDP;  (e)  meningkatkan  koordinasi  dengan  tim  pusat;  dan  (f) pemutakhiran DIPA halaman III secara berkala.
Kata Kunci: Rencana Penarikan Dana; Realisasi Anggaran; Penilaian Indikator Kinerja

## Abstract
The study aims to identify the cause of the deviation of the indicator value on page III of the DIPA and to formulate an effort to prevent the occurrence of deviation values in the Wates Veterinary Chamber. The method used is qualitative with a case study approach. The instrument in the interview method is the  guidelines  for  structured interviews.  Data  is  collected through  interviews  and  observations,  then analyzed in reduction, displayed, and drawn conclusions. The results of the research showed that the causes of the deviation values were: (a) inaccurate planning; (b) a downturn in the spending schedule; (c) the CPCL list was not submitted at once; (d) a delay in negotiations; (e) political assistance; and (f) the DIPA DJA revision was not updated again. Efforts to prevent the occurrence of deviations are: (a) intersectoral  coordination  with  the  PPK;  (b)  applying  for  purchase  permits  early  in  the  year;  (c) realizing the RPD and increasing the number of SDMs; (d) intercoordination to compile the RDP; (e) improving coordination with the center team; and (f) updating page III of the DIPA on a regular basis.

## Keywords:  Fund Withdrawal Plan; Budget Realization; Performance Indicators Assessment

## PENDAHULUAN
Pengukuran  kinerja  sektor  publik  penting  dilakukan  untuk  menilai  sejauh  mana  satuan  kerja bisa melaksanakan target  kinerja  yang telah ditetapkan.  Pengukuran  kinerja  digunakan  sebagai  dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah diterapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah (Risqon, 2012). Salah satu permasalahan pelaksanaan anggaran adalah tingginya  deviasi antara rencana dengan realisasi belanja satuan kerja K/L. Rencana penarikan dana memiliki akurasi tinggi, jika nilai persentase deviasinya lebih rendah atau sama dengan 5%. Akurasi sedang, jika nilai persentase deviasinya diatas 5% sampai dengan 15%. Sedangkan akurasi rendah, jika nilai persentase deviasinya diatas 15% (Luru, 2014).
Perencanaan belanja satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) pengelola dana APBN dituangkan  dalam  halaman  III  Daftar  Isian  Pelaksanaan  Anggaran  (DIPA)  yang  memuat  informasi rencana penarikan dana satuan kerja K/L per jenis belanja dan perkiraan penerimaan dalam satu tahun anggaran yang dirinci dalam dua belas bulan. Rencana penarikan dana tersebut menjadi pedoman satuan kerja dalam merealisasikan belanja dan menjadi sumber data proyeksi perencanaan kas pemerintah. Data historis  dan  perencanaan  kas  yang  disusun  K/L  merupakan  salah  satu  unsur  pembentuk  Laporan Perencanaan  Kas  Pemerintah  Pusat  selain  perencanaan  kas  yang  berasal  dari  internal  Kementerian Keuangan  yaitu  Komite  Assets  Liabilities  Management  (ALM)  dan  Tim  Cash  Planning  Information Network (CPIN) (Sigit, 2019).
Serapan Anggaran pada Balai Besar Veteriner Wates (BBVet Wates) sebagai salah satu Unit Pelaksana  Teknis  (UPT)  Ditjen  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan  menjadi  bagian  penilaian  kinerja Kementerian  Pertanian  secara  keseluruhan.  Satker  UPT  yang  tidak  bisa  mencapai  target  serapan anggaran akan mendapat nilai merah dan akan mendapat teguran baik secara lisan maupun tertulis dari Direktorat Jenderal Peternakan dan kesehatan hewan. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran juga dilakukan  pada  Balai  Besar  Veteriner  Wates  dengan  menyusun  dokumen  perencanaan  dan penganggaran  yang  berisi  program  dan  kegiatan  BBvet  Wates  dan  sebagai  penjabaran  dari  Rencana Kerja  (Renja  K/L)  dalam  satu  tahun  anggaran  serta  pembiayaan  yang  diperlukan  untuk menyelesaikannya.
Hasil penilaian evaluasi pada instrumen indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, terdapat deviasi nilai pada indikator halaman III DIPA/indikator rencana penarikan dana Balai Besar Veteriner Wates yang melebihi angka 5% sebagai batas maksimum. Nilai indikator Deviasi Halaman III DIPA tahun 2022 satuan kerja Kantor Balai Besar Veteriner Wates adalah sebesar 26,16 dari skala 100. Dari 12 bulan, terdapat 4 bulan yang memiliki nilai deviasi kurang dari 5%, yaitu bulan Februari, Maret, April, dan September, sedangkan periode lainnya memiliki nilai deviasi lebih dari 5%. Selain itu, penyerapan anggaran di Balai Besar Veteriner Wates juga tidak sesuai dengan rencana dan realisasi yang telah disusun. Hal tersebut dibuktikan dengan rekap data berikut:
Tabel 1. Nilai Indikator Deviasi Halaman III DIPA Tahun 2022
Periode/ Bulan RPD Realisasi % Penyerapan Anggaran Rata-Rata Indikator Deviasi Januari 713.037.162 69.570.418 9,76 7,35 Februari 1.107.368.939 17.254.399 1,56 0,85 Maret 2.108.578.962 50.306.362 2,39 1,05 April 2.633.460.257 109.218.207 4,15 2,4 Mei 1.689.786.252 61.630.906 3,65 34,72 Juni 3.310.016.875 1.781.492.064 53,82 66,38 Juli 2.501.877.311 91.965.754 3,68 35,32 Agustus 2.583.590.288 306.349.608 11,86 5,59 September 6.986.671.924 444.370.481 6,36 2,29 Oktober 15.168.982.220 5.716.905.218 37,69 48,03 November 14.215.025.709 5.105.135.556 35,91 48,96 Desember 14.215.025.709 5.105.135.556 35,91 48,96 Rata-Rata 26,15

## Sumber: Data Primer Peneliti (2022)
Pelaksanaan kegiatan sesuai rencana akan memberikan kepastian waktu dan jumlah penarikan dana, sehingga perencanaan kas dapat dirumuskan dengan baik. Menurut Herriyanto (2011), pengguna anggaran  mengabaikan  rencana  penarikan  dana  pada  halaman  III  DIPA  dalam  melakukan  penarikan dana,  sehingga  Menteri  Keuangan  selaku  Bendahara  Umum  Negara  (BUN)  kesulitan  mengontrol pengeluaran negara yang bersumber dari realisasi belanja satuan kerja K/L. Idealnya rencana penarikan dana yang telah disusun menjadi pedoman dalam merealisasikan kegiatan. Rendahnya nilai indikator Deviasi Halaman III DIPA menunjukkan bahwa terdapat gap yang tinggi antara rencana penarikan dana dengan realisasi belanja satuan kerja K/L.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  permasalahan  diatas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk memahami  penyebab  terjadinya  nilai  deviasi  pada  indikator  halaman  III  DIPA/indikator  rencana penarikan dana dan merumuskan upaya mencegah terjadinya nilai deviasi pada indikator halaman III DIPA/indikator rencana penarikan dana pada Balai Besar Veteriner Wates.

## METODE
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan  pendekatan kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk mengungkapkan hasil penelitian dengan menekankan gambaran obektif tentang keadaan sebenarnya pada obyek yang diteliti, sedangkan pendekatan kualitatif merupakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan menggunakan metode alamiah (Sugiyono, 2017).
Penelitian  ini  dilakukan  di  Balai  Besar  Veteriner  Wates  pada  bulan  September  hingga November 2023. Subjek dalam penelitian ini adalah Ka Subkoordinator Keuangan, Staff Program dan Perencanaan, Kasubkoordinator Evaluasi dan Pelaporan, dan Staff KPPN BBVet Wates. Objek dalam penelitian ini adalah upaya sinkronisasi RPD dengan realisasi anggaran sesuai Implementasi Peraturan Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  Nomor  PER-5/PB/2022  tentang  Petunjuk  Teknis  Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian N/L.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  berupa  hasil  wawancara  dan sekunder  berupa  dokumen  realisasi  anggaran,  RPD,  IKPA,  dan  lain-lain.  Teknik  pengumpulan  data melalui  wawancara;  observasi  dilakukan  melalui  pengamatan  dan  pencatatan  sistematis  terhadap kegiatan  pelaksanaan  anggaran;  dan  dokumentasi  berupa  laporan  serta  keterangan  yang  dapat mendukung penelitian.
Menurut  Miles  dan  Huberman,  analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara  interaktif  dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktifitas dalam analisis data meliputi kegiatan reduksi data, display data, dan penarik kesimpulan (Sugiyono, 2017).

## HASIL dan PEMBAHASAN

## Hasil
Peneliti menggunakan data dari aplikasi kementerian keuangan terkait penilaian IKPA Satker Balai  Besar  Veteriner  Wates  tahun  anggaran  2022  berdasarkan  Kode  KPPN  176,  Kode  BA  018  dan Kode Satker 239544 sebagai data pendukung observasi terhadap program pelaksanaan anggaran yang telah dijalankan, berikut indikator pelaksanaan anggaran pada tahun 2022:
Tabel 2. Indikator Pelaksanaan Anggaran Satker Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta
Keterangan Kualitas Perencanaan Anggaran Kualitas Pelaksanaaan Anggaran Kualitas Hasil Pelaksanaaan Anggaran Nilai Tota l Konve rsi Bo bot Nilai Akhir Revisi
DI P A De viasi
Ha lama n I II DI P A P enye ra pa n Angga ra n
Bela nja Kontr aktual P enye lesa ian Ta gihan P enge lol aa n UP dan TU P
Dispe nsa si SPM Capa ian
Output Nilai 100 77,01 67,76 97 100 88,27 100 100 89, 78 100%
89, 78 Bobot 10 10 20 10 10 10 5 25 Nilai Akhir 10 7,7 13,55 9,7 10 8,83 5 25 Nilai Aspek 88,51 90,61 100

## Sumber: Data Primer Peneliti (2022)
Tabel  2  menunjukkan  hasil  penilaian  evaluasi  pada  instrumen  IKPA  Balai  Besar  Veteriner Wates  tahun  anggaran  2022  sebesar  89,78  atau  berada  pada rentan  nilai  89  <  dan  <  95, yang  berarti BAIK.  Nilai  tersebut  merupakan  nilai  total  dari  beberapa  indikator  penilaian  dengan  bobot  yang berbeda.  Salah  satu  indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur  kualitas  perencanaan  anggaran  pada Satker Balai Besar Veteriner Wates ialah Deviasi Halaman III yang diuraikan pada table berikut:
Tabel 3. Detail Indikator Halaman III DIPA Rencana dan Penyerapan RPD Satker BBVET

## Wates Tahun Anggaran 2022
Periode Rencana Penyerapan 51 52 53 57 51 52 53 57 '01 397.352.813 315.684.349 - 0 397.352.813 246.113.931 - 0
'02 432.052.622 675.316.317 - 0 432.052.622 658.061.918 - 0 '03 456.878.518 1.601.700.444 50.000.000 0 456.878.391 1.551.394.209 50.000.000 0 '04 844.746.153 1.788.714.104 - 0 862.170.378 1.880.508.086 - 0 '05 445.465.506 1.244.320.746 - 0 445.465.506 1.295.971.652 9.980.000 0 '06 848.675.046 2.461.341.829 - 0 436.860.932 1.215.611.879 123.948.000 0 '07 846.734.129 1.649.116.182 6.027.000 0 859.608.120 1.722.180.945 - 0 '08 435.832.009 2.147.758.279 - 0 449.538.218 1.855.114.880 - 0 '09 435.832.009 6.550.839.915 - 0 436.256.338 6.106.893.763 - 0 10 458.832.009 14.671.119.156 39.031.055 0 433.377.024 9.018.699.978 - 0 11 476.748.009 13.708.472.167 29.805.533 0 425.453.904 18.661.344.731 130.774.420 0 12 476.748.009 13.708.472.167 29.805.533 0 425.453.904 18.661.344.731 130.774.420 0
Sumber: Data Primer Peneliti (2022)
Tabel 3 menunjukkan detail indikator halaman III DIPA bagian kiri yang berisi rencana dan penyerapan dana pada bulan januari hingga desember tahun 2022, sedangkan tabel indikator halaman III DIPA berisi mengenai deviasi dan nilai IKPA yang selanjutnya ditampilkan pada tabel berikut:
Tabel 4. Detail Indikator Halaman III DIPA Deviasi RPD Tahun Anggaran 2022
P er io de
Deviasi % Deviasi
% Deviasi Seluruh J.Bel AVG % Deviasi Seluruh J.Bel % Rata- Rata Deviasi Kumulatif Nilai IKPA 51 52 53 57 51 52 53 57 01 - 69.570.418 - 0 0 22,04 0 0 22,04 7,35 7,35 92,65 02 - 17.254.399 - 0 0 2,56 0 0 2,56 0,85 4,1 100 03 127 50.306.235 - 0 0 3,14 0 0 3,14 1,05 3,08 100 04 17.424.225 91.793.982 - 0 2,06 5,13 0 0 7,19 2,4 2,91 100 05 - 51.650.906 9.980.000 0 0 4,15 100 0 104,15 34,72 9,27 90,73 06 411.814.114 1.245.729.950 123.948.000 0 48,52 50,61 100 0 199,13 66,38 18,79 81,21 07 12.873.991 73.064.763 6.027.000 0 1,52 4,43 100 0 105,95 35,32 21,15 78,85 08 13.706.209 292.643.399 - 0 3,14 13,63 0 0 16,77 5,59 19,21 80,79 09 424.329 443.946.152 - 0 0,1 6,78 0 0 6,88 2,29 17,33 82,67 10 25.454.985 5.652.419.178 39.031.055 0 5,55 38,53 100 0 144,08 48,03 20,4 79,6 11 51.294.105 4.952.872.564 100.968.887 0 10,76 36,13 100 0 146,89 48,96 22,99 77,01 12 51.294.105 4.952.872.564 100.968.887 0 10,76 36,13 100 0 146,89 48,96 22,99 77,01

## Sumber: Data Primer Peneliti (2022)
Pada tabel 4 terlihat deviasi nilai pada indikator halaman III DIPA/indikator rencana penarikan dana Balai Besar Veteriner Wates yang melebihi angka 5% sebagai batas maksimum. Perolehan nilai deviasi tertinggi sebesar 66,38 pada periode 6 atau bulan Juni, nilai deviasi sebesar 48,96 pada periode 11 dan 12, yaitu bulan November dan Desember, nilai deviasi sebesar 48,03 pada periode 10 atau bulan Oktober, nilai deviasi 35,32 pada periode 7 atau Juli, dan nilai deviasi sebesar 34,72 pada periode 5 atau Bulan Mei.
Di Balai Besar Veteriner Wates, Deviasi Halaman III DIPA beberapa tahun ini muncul sebagai indikator  yang  tak  mencapai  target.  Meskipun  hanya  sebagai  salah  satu  dari  delapan  indikator  yang menjadi unsur penilaian IKPA oleh Kementerian Keuangan dan hanya menyumbangkan 10% dari total nilai  100,  dan  dibandingkan  dengan  indikator  lainnya,  namun  Deviasi  Halaman  III  DIPA  di  BBVet Wates  merupakan  faktor  penentu  dalam  Total  Nilai  IKPA,  baik  bulanan  maupun  tahunan.  Hal  ini dikerenakan  untuk  indikator-indikator  lainnya  seperti  revisi  DIPA,  penyerapan  anggaran,  belanja kontraktual, penyelesaian tagihan dan lain lain sampai dengan indikator capaian output telah tercapai secara maksimal.

## Pembahasan
Penyebab Terjadinya Nilai Deviasi pada Indikator Halaman III DIPA di Balai Besar Veteriner Wates.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan  adanya  nilai  deviasi  pada  indikator  halaman  III
DIPA/indikator rencana penarikan dana Balai Besar Veteriner Wates yang melebihi angka 5% sebagai batas maksimum. Hanya terdapat empat periode dalam satu tahun 2022 yang nilai devasinya kurang dari 5%, yaitu bulan Februari, Maret, April, dan September. Selebihnya, terdapat deviasi lebih dari 5% pada setiap  periodenya.  Nilai  deviasi  tertinggi  sebesar  66,38%  ditemukan  pada  periode  6  atau  bulan  Juni, nilai deviasi sebesar 48,96% pada periode 11 dan 12, yaitu bulan November dan Desember, nilai deviasi sebesar 48,03% pada periode 10 atau bulan Oktober, nilai deviasi 35,32% pada periode 7 atau Juli, dan nilai deviasi sebesar 34,72% pada periode 5 atau Bulan Mei.
Penelitian  Ratnasari  (2022)  juga  menemukan  adanya  deviasi  pada  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Bojonegoro,  dimana  deviasi  tinggi  terjadi  pada  bulan  Maret,  April,  Mei,  September, Oktober, November, dan Desember 2019. Pada tahun 2020, deviasi tinggi terjadi pada bulan Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, dan Oktober 2020. Pada tahun 2021, deviasi yang tinggi terjadi pada bulan September, Oktober, dan November 2021. Penelitian tersebut menemukan tiga faktor penyebab tingginya deviasi, yaitu perencanaan anggaran yang belum ideal, koordinasi internal antar bagian yang lemah, dan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia.
Hasil  wawancara  menunjukkan  beberapa  penyebab  terjadinya  deviasi  nilai  RPD  di  IKPA BBVet Wates:

## 1.  Faktor pertama, adanya perencanaan yang tidak akurat
Terdapat  beberapa  kegiatan  yang  sudah  dicantumkan  dalam  halaman  III  DIPA/indikator rencana  penarikan  dana  tidak  dilaksanakan  sesuai  rencana  atau  pelaksanaannya  menyimpang  dari perencanaan,  sehingga  mengakibatkan  deviasi  lebih  dari  5%.  Pada  saat  penyusunan  anggaran,  tim perencanaan  melakukan  prediksi  pelaksaan  kegiatan  dan  anggaran  pada  tahun  berikutnya,  dalam realisasinya ada perbedaan rencana dan realisasi pelaksanan anggaran sehingga menyebabkan deviasi.
Proyeksi  pelaksanaan  kegiatan  belum  memedomani  rancangan  pelaksanaan  kegiatan  yang disusun  TOR  kegiatan,  hal  ini  menyebabkan  pelaksanaan  kegiatan  dan  realisasi  keuangan  berbeda dengan rencana awal di TOR, beberapa pelaksana kegiatan cenderung menunda pelaksanaan kegiatan.

## 2.  Faktor kedua, adanya kemunduran jadwal belanja dari jadwal yang sudah ditentukan
Realisasi belanja bahan seringkali mengalami kemunduran dari bulan yang sudah dijadwalkan terkait  dengan  aturan  TKDN  yang  harus  meminta  ijin  ke  menteri  pertanian.  Terdapat  ketidakpastian dalam belanja kontraktual, yang dikontrakkan dalam jangka waktu panjang (diatas 6 bulan), terutama untuk  selesai  pekerjaan  pada  pembelian  bahan  pengujian  sehingga  tim  perencana  kesulitan  untuk memperkirakan  pada  bulan  apa  akan  dilakukan  pembayaran.  Adanya  kegiatan-kegiatan  yang pelaksanaannya mundur dari jadwal juga disebabkan karena keterbatasan jumlah SDM

## 3.  Faktor ketiga, list CPCL tidak disampaikan secara serempak
Pihak  BBVet  Wates  seringkali  dibuat  menunggu  daftar  Calon  Penerima  dan  Calon  Lokasi terkumpul dengan lengkap baru dilakukan tindak lanjut penyaluran bantuan kepada kelompok penerima. Sejauh  ini,  penyampaian  daftar  CPCL  tidak  dilakukan  secara  serempak  sehingga  menyebabkan distribusi BANPEM mengalami kemunduran dari jadwal yang sudah dibuat.

## 4.  Faktor keempat, adanya keterlambatan juknis
Keterlambatan juknis kegiatan dari eselon I mengakibatkan kegitan tidak sesuai dengan rencana pada halaman III DIPA/indikator rencana penarikan dana. Menurut Alvaro dan Riyono (2020), juknis masih menjadi permasalahan tahunan pada implementasi DAK dalam kurun waktu 2003 hingga 2011. Sama  halnya  Aprijon (2019) juga  menyatakan  bahwa  penyerapan DAK  Fisik  terhambat dikarenakan juknis terlambat terbit, dan permasalahan ini selalu berulang hingga kini.
5.  Faktor kelima, penetapan bantuan yang bersifat politis atau bergantung pada faktor eksternal Penetapan  bantuan  pemerintah  yang  bersifat  politis  mengakibatkan  satgas  harus  menunggu persetujuan dari DPR untuk meninjau pelaksanaan kegiatan lebih lanjut. Selain itu, terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran besar yang dalam pelaksanaannya tergantung dari faktor eksternal, misalnya kegiatan  di  1785  Pengembangan  Bibit  dan  Produksi  Ternak,  yang  pelaksanaannya  tergantung  oleh Direktorat Perbibitan dan Produksi.
6.  Faktor keenam, revisi DIPA DJA/ Eselon I yang mengembalikan RPD halaman III DIPA pada keadaan  DIPA  awal  yang  tidak  dimutakhirkan  kembali,  sehingga  menyebabkan  perbedaan rencana anggaran.
Hasil diatas menunjukkan adanya deviasi sebagian besar disebabkan karena faktor SDM. Sesuai penelitian  (Arnida,  2022)  tingkat  deviasi  Halaman  III  DIPA  atau  indikator  rencana  penarikan  dana
dipengaruhi  oleh  masalah  sumber  daya  manusia  dan  sarana  prasarana,  masalah  kebijakan  realokasi/ administrasi, dan masalah pelaksanaan kegiatan.
Upaya  Mencegah  Terjadinya  Nilai  Deviasi  pada  Indikator  Halaman  III  DIPA  di  Balai  Besar Veteriner Wates
BUN  menyediakan  kas  setiap  bulan menggunakan  data  RPD  yang ditemukan  di  halaman  III DIPA. Untuk memastikan bahwa BUN memberikan jumlah kas yang diperlukan secara akurat, sangat penting  bahwa  datanya  akurat.  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  (DJPb)  membuat  metrik  untuk mengevaluasi ketepatan data RPD halaman III DIPA dibandingkan dengan realisasi anggarannya karena peran penting RPD dalam pengelolaan kas (Suprianto, 2022).
Sebagai  salah  satu  dari  delapan  indikator  yang  menjadi  unsur  penilaian  IKPA  dan  hanya menyumbangkan 10% dari total nilai 100, namun Deviasi Halaman III DIPA merupakan faktor yang cukup  menjadi  penentu  (PTA  Bandar  Lampung,  2023).  Meskipun  RPD  halaman  III  DIPA  sudah menjelaskan dan menentukan prosentase penetapan anggaran pada masing-masing sisi, nyatanya masih banyak ditemukan deviasi yang nilainya sangat tinggi, jauh diatas 5%. Upaya mencegah terjadinya nilai deviasi pada indikator halaman III DIPA di Balai Besar Veteriner Wates ialah sebagai berikut:

## a.  Faktor pertama
Diperlukan  adanya  koordinasi  antar  bidang  baik  bidang  perencanaan  atau  kegiatan  dengan Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  melalui  reviuw  Petunjuk  Operasional  Kegiatan  (POK)  atau menjadwalkan kembali setiap minggu kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menyesuaikan halaman III  DIPA.  Peneltian  Arnida  (2022) menemukan  bahwa  masalah  pelaksanaan  kegiatan lebih  berkaitan dengan koordinasi satker internal dan eksternal dalam penyusunan RPD.

## b.  Faktor kedua
Satgas diharapkan untuk merealisasikan RPD yang paling mendekati rencana realisasi pada saat penyusunan  anggaran  dilakukan.  Sementara  itu,  mundurnya  kegiatan-kegiatan  dari  jadwal  yang disebabkan karena keterbatasan SDM perlu mendapat tindaklanjut secepatnya dalam menambah jumlah SDM yang kompeten sesuai kebutuhan.
Upaya mencegah deviasi dengan melakukan Revisi Kanwil untuk perbaikan RPD bulanan yang disesuaikan dengan realisasi pembayaran (SP2D) setiap awal triwulan sebelum tanggal 10, memastikan dilaksanakannya  ketentuan  mengenai  pembayaran  gaji,  tunjangan,  honorarium,  belanja  langganan, mengingat pada komponen gaji terdapat unsur gaji ketigabelas dan keempat belas, serta adanya gaji dan tunjangan diajukan dua kali pada bulan Desember.

## c.  Faktor ketiga
Peran  pemimpin  untuk  mengevaluasi  dan  meningkatkan  motivasi  kerja  satgas  agar  bersedia melengkapi  dokumen  atau  list  CPCL  tepat  waktu,  sehingga  pelaksanaan  BANPEM  berjalan  sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Menurut (Yusup dan Yuniarti, 2022) kemampuan dan keahlian akan tidak berguna jika tidak diikuti oleh moral kerja dan kedisiplinan pegawai untuk mencapai tujuan kinerja yang tinggi. Peranan seorang pemimpin termasuk mendorong, mengarahkan, dan mengawasi bawahannya.

## d.  Faktor keempat
Diperlukan koordinasi yang aktif antara bidang perencanaan, pelaksana kegiatan, dan keuangan untuk  menyusun  RPD  dengan  memprioritaskan  kegiatan  rutin  dan  kegiatan-kegiatan  yang  sudah memiliki juknis, mengingat beberapa kegiatan yang sudah direncanakan kadang pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang disusun.

## e.  Faktor kelima
Meningkatkan koordinasi dengan tim pusat terutama kegiatan yang dipengaruhi faktor eksternal sehingga dapat lebih tepat memperkirakan pelaksanaan kegiatan untuk memprediksi Rencana Penarikan Dana (terutama untuk kegiatan Bantuan Pemerintah Hewan Ternak).

## f.  Faktor keenam
Diperlukan  update  halaman  III  DIPA  secara  berkala  setiap  triwulan  dan  memastikan  deviasi antara  pelaksanaan  dan  perencanaan  yang  tercantum  dalam  Halaman  III  DIPA  tidak  lebih  dari  5%. Upaya lain dengan mensosialisasikan kepada tim BBVet Wates mengenai nilai IKPA sebagai parameter pengukur  keberhasilan,  sehingga  baik  tim  perencanaan,  keuangan, pengadaan  maupun  tim  pelaksana kegiatan dapat lebih intens dan konsisten dalam penganggaran dan pelaksanaan kegiatan.
Mengajukan usulan kepada tim keuangan eselon satu untuk dapat meningkatkan perhatian dan menentukan  target  nilai  IKPA  kepada  seluruh  satker,  sehingga  bukan  hanya  nilai  Serapan  Anggaran yang menjadi perhatian penting bagi satker. Seperti halnya yang tertuang dalam laporan Kementerian
Keuangan  RI  Kanwil  DJOb  DII  (2024)  bahwa  tantangan  strategis  pada  deviasi  halaman  III  DIPA diantaranya  adalah  belum  menyusun  rencana  kegiatan  dan  proyeksi  pencairan  secara  akurat  dan koordinasi penjadwalan revisi anggaran terpusat belum optimal. Oleh karenanya, setiap Lembaga.
Mendukung hasil diatas, laporan Kementerian Kesehatan RI pada Kantor kesehatan Pelabuhan Cilacap (2022), dalam Rencana Aksi Kegiatan periode 2020–2024 juga disebutkan beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai nilai indikator kerja pelaksanaan anggaran dilakukan dengan strategi berikut:
a.  Koordinasi dengan lintas program selaku pelaksana anggaran tentang RPK dan RPD b.  Koordinasi dengan pejabat pengadaan barang/jasa tentang RUP
c.  Input  data  penyerapan  anggaran,  belanja  kontraktual,  penyelesaian  tagihan,  capaian  output  setiap hari dalam aplikasi ON SPAN
d.  Melakukan revisi DIPA, deviasi halaman Ill DIPA e.  Pencatatan dan pelaporan pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM f.  Peningkatan kapasitas SDM/ petugas pengelola anggaran

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  ditarik  kesimpulan  sebagai  berikut:  1). Penyebab terjadinya nilai deviasi pada indikator halaman III DIPA/indikator rencana penarikan dana di Balai Besar Veteriner Wates adalah: a) adanya perencanaan yang tidak akurat, b) kemunduran jadwal belanja dari jadwal yang sudah ditentukan, c) list CPCL tidak disampaikan secara serempak, d) adanya keterlambatan juknis, e) penetapan bantuan yang bersifat politis dan bergantung pada faktor eksternal, dan f) revisi DIPA DJA yang mengembalikan RPD tidak dimutakhirkan kembali; 2). Upaya mencegah terjadinya  nilai  deviasi  pada  indikator  halaman  III  DIPA/indikator  rencana  penarikan  dana  di  Balai Besar  Veteriner  Wates  adalah:  a)  koordinasi  antar  bidang  dengan  PPK  melalui  review  POK  dan menjadwalkan kembali kegiatan yang akan dilaksanakan, b) mengajukan izin pembelian diawal tahun, merealisasikan RPD yang paling mendekati rencana, dan menambah jumlah SDM, c) peran pemimpin untuk  mengevaluasi  dan  meningkatkan  motivasi  kerja,  d)  koordinasi  antara  bidang  perencanaan, pelaksana kegiatan, dan keuangan untuk menyusun RPD dengan memprioritaskan kegiatan rutin yang sudah  memiliki  juknis,  e)  meningkatkan  koordinasi  dengan  tim  pusat  sehingga  dapat  lebih  tepat memperkirakan pelaksanaan kegiatan untuk memprediksi RPD, dan f) diperlukan update halaman III DIPA secara berkala.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Alvaro,  R.  and  Riyono,  T.  (2020)  ‘Dampak  Keterlambatan  Petunjuk  Teknis  K/L  Terhadap Penyerapan DAK Fisik’, Buletin APBN, 5(4).
2. Andriani, W. and Hatta, E. (2013) ‘Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Pusat (Studi pada Politeknik Negeri Padang)’, Jurnal Akuntansi & Manajemen, 7(2).
3. Arnida,  A. (2022) ‘Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Tingkat Deviasi  Halaman III DIPA  pada Satker Lingkup Kemenag Bangka Belitung’, Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, 4(1).
4. Herriyanto,  H.  (2011)  ‘Faktor-faktor  Utama  yang  Mempengaruhi  Keterlambatan  Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga’, Jurnal Kebijakan Ekonomi, 7(1).
5. Luru, P. (2014) ‘Mekanisme Perkiraan Pencairan Dana dan Tingkat Realisasi Anggaran pada KPPN Poso’, Jurnal Ilmiah Ekomen, 14(2).
6. Mardiasmo (2018) Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru. Yogyakarta: ANDI.
7. PTA  Bandar  Lampung  (2023)  ‘Deviasi  Halaman  III  DIPA,  Indikator  Penting  Bagi  Kualitas Pelaksanaan  Anggaran  Satker.  Mahkamah  Agung  RI’.  Available  at:  https://pta- bandarlampung.go.id/berita-seputar-peradilan/951-deviasi-halaman-iii-dipa-indikator-penting- bagi-kualitas-pelaksanaan-anggaran-satker.html (Accessed: 25 January 2024).
8. Ratnasari, D. (2022) ‘Menilik Penyebab Deviasi antara Rencana dengan Realisasi Belanja Satuan Kerja  Kementerian  Negara/Lembaga:  Studi  Kasus  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bojonegoro’, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 11(2).
9. Risqon,  D.P.  (2012)  ‘Pengaruh  Kepemimpinan,  Kompetensi,  dan  Kemampuan  Kerja  Terhadap Kinerja Karyawan’, Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya, 13(1).
10. Rizaldi,  M.  (2018)  ‘Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Persepsi  Efektivitas  Perencanaan  Kas Satuan  Kerja  Kementerian  Negara/Lembaga  di  Wilayah  Kerja  KPPN  Lingkup  Kanwil  DJPb
Provinsi  Bengkulu’,  Indonesian  Treasury  Review  Jurnal  Perbendaharaan  Keuangan  Negara  dan Kebijakan Publik, 31.
11. Sigit,  A.  (2019)  ‘Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Tingkat  Akurasi  Rencana  Penarikan  Dana (RPD)  Harian  Satuan  Kerja  Kementerian/Lembaga’,  Indonesian  Treasury  Review  Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 4(2).
12. Sugiyono (2017) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
13. Suprianto,  E.  (2022)  ‘Optimalisasi  Nilai  Indikator  Deviasi  Halaman  III  DIPA  dalam  IKPA’, Bangkapos.com.  Available  at:  https://bangka.tribunnews.com/2022/11/21/optimalisasi-nilai- indikator-deviasi-halaman-iii-dipa-dalam-ikpa (Accessed: 23 January 2024).
14. Sya’baniyah,  N.  (2020)  Analisis  Pengukuran  Kinerja  Dengan  Menggunakan  Indikator  Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pada Satuan Kerja Balai Besar Rehabilitasi Bnnlido Bogor. Doctoral dissertation. Universitas Djuanda.
15. Wirawan  (2011)  Evaluasi:  Teori,  Model,  Standar,  Aplikasi  dan  Profesi.  Jakarta:  Rajagrafindo Persada.
16. Yusup, A. and Yuniarti, R. (2022) ‘Peran Pimpinan dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan’, Jurnal Mentari Publika(3), p. 1.