## ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya
Volume 12, Nomor 3, Oktober 2023: 391 – 410 10.33772/etnoreflika.v12i3.2454
ISSN: 2252-9144 (Cetak) ISSN: 2355-360X (Online)

## ANALYSIS OF THE POTENTIAL AND PROBLEMS OF UNDERDEVELOPED VILLAGES IN SOUTH KONAWE REGENCY
ANALISIS POTENSI DAN PROBLEMATIKA DESA TERTINGGAL DI KABUPATEN KONAWE SELATAN

## Peribadi
Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo Kampus Hijau Bumi Tridharma, Jl. H.E.A. Mokodompit, Kelurahan Lalolara,
Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia Email korespondensi: citaperibadi@gmail.com
Diterima: 5 Agustus 2023; Direvisi: 18 September 2023; Disetujui: 21 Oktober 2023
Copyright © 2023 The Author
This is an open access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License How  to  cite  (APA): Peribadi  (2023).  Analisis  potensi  dan  problematika  desa  tertinggal  di Kabupaten  Konawe  Selatan. ETNOREFLIKA:  Jurnal  Sosial  dan  Budaya , 12 (3),  391 – 410. https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v12i3.2454.

## ABSTRACT
The  presence  of  rural  areas  along  with  their  potential  and  issues  appears  distinctly  different among  the  statuses  of  Self-Reliant  Villages,  Progressive  Village,  Developing  Village,  and Underdeveloped  Village.  This  research  is  aimed  at  examining  and  depicting  the  existence  of Underdeveloped Villages, along with all their potential and the societal issues experienced daily. The study employs a quantitative descriptive approach, coupled with an analysis of the Village Development  Index  (VDI),  to  comprehensively  identify  supporting  and  inhibiting  potentials, such as opportunities and challenges. The research results indicate that the potentials and issues of Tambeanga Village in Laonti Subdistrict, South Konawe Regency, as outlined in the context of  social  resilience  with  38  indicators,  economic  resilience  with  12  indicators,  and  ecological resilience  with  four  indicators,  as  stated  in  the  instrument  of  the  Ministry  of  Villages, Disadvantaged  Regions,  and  Transmigration  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  2  of  2016, show  the  level  of  being  an  underdeveloped  village,  approaching  even  the  status  of  a  severely underdeveloped villages. Various factors contribute to its underdevelopment and backwardness, preventing the optimal utilization of natural resources to build the area and improve its socio- economic well-being.
Key words : potential, issues, underdeveloped villages

## ABSTRAK
Keberadaan  wilayah  perdesaan  beserta  potensi  dan  problematikanya,  tampak  nyata berbeda antara status Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang dan Desa Tertinggal. Penelitian ini diarahkan kepada upaya mengkaji dan menggambarkan keberadaan Desa Tertinggal dengan segala potensi yang ada serta problematika masyarakat yang dialami dan dirasakannya sehari-hari. Penelitian menggunakan studi deskriptif kuantitatif yang dirangkaikan dengan analisis Indeks Desa Membangun (IDM) untuk mengidentifikasi potensi  pendukung  dan  penghambat  serta  peluang  dan  tantangannya  secara komprehensif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  potensi  dan  probematika  Desa Tambeanga Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan yang tertuang dalam konteks ketahanan social ( social resilience ) sebanyak 38 Indikator, ketahanan ekonomi ( economic resilience )  sebanyak  12  Indikator  dan  aspek  ketahanan  ekologi  ( ecology  resilience ) sebanyak  4  Indikator  sebagaimana  tertuang  dalam  instrumen  Kementrian  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016,  adalah  menunjukkan  tingkatan  wilayah  desa  tertinggal  dan  bahkan  mendekati tingkatan  desa  sangat  tertinggal.  Berbagai  faktor  penyebab  ketertinggalan  dan keterbelakangannya, sehingga potensi sumber daya alam tidak mampu dimanfaatkan secara maksimal untuk membangun wilayahnya serta meningkatkan kesejahtraan sosial ekonominya.
Key words : potensi, problematika, desa tertinggal

## PENDAHULUAN
Orientasi pembangunan yang diselenggarakan di daerah pedesaan pada masa  pemerintahan  Orde  Baru  (Orba)  tampak  lebih  diutamakan  pada  aspek pembangunan fisik material. Meskipun memang tidak dapat dipungkiri bahwa prestasi material merupakan sebuah lompatan kuantitatif yang sulit dipungkiri kesuksesannya. Namun di balik gegap gempita gemerlapan fisik dan material tersebut, bangsa dan negara kita diperhadapkan dengan kenyataan pahit dalam bentuk  pergeseran  nilai  budaya  ( dekulturasi ),  pergeseran  nilai  keagamaan ( despritualisasi ) dan krisis kemanusiaan ( dehumanisasi ) serta degradasi etika moral ( demoralisasi ) yang kemudian menggelegar sampai pada petaka ilegal loging dan eksploitasi hutan belantara dengan berbagai implikasi sosialnya yang kini sudah terasa sangat sulit diantisipasi.
Ketimpangan  struktural  yang  kini  telah  menimbulkan  ketertinggalan wilayah pedesaan serta kesenjangan sosial ekonomi, sesungguhnya merupakan biang keladi dari paradigma pertumbuhan ekonomi yang hanya menempatkan segelintir orang kaya kian menjadi kaya dan orang miskin menjadi kian miskin, daerah  maju  dan  termasuk  daerah  terbelakang  serta  desa  maju  dan  desa terbelakang.  Menurut  hasil  perhitungan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Indonesia tentang keberadaan indeks desa tertinggal terdapat sebesar 17,96 persen, namun sudah menurun hingga mencapai sebesar 9,578 % yang pada tahun 2014 masih ditemukan  sekitar  26,81  persen.  Sementara  desa  berkembang  di  tahun  2018
menempati  posisi  persentase  sebesar  54.879  atau  74,49  %,  sehingga  tergolong paling  besar  sebagai  desa  berkembang  secara  keseluruhan  di  Indonesia. Sementara  narasi  tentang  wilayah  terbelakang  dan  tertinggal  tampak  erat kaitannya  dengan  faktor  kesenjangan  dan  kemiskinan  (Albab  et  al.,  2019; Thamrin et al., 2020).
Upaya  membangun  dan  mengembankan  daerah  perkampungan  yang kategori  desa  yang  masih  tertinggal  dan  desa  sangat  tertinggal  menuju  Desa Berkembang,  Desa  Maju  dan  Desa  Mandiri,  maka  sangat  dibutuhkan pendekatan proporsional dan intervensi kebijakan yang konstruktif serta strategi pembangunan wilayah pedesaan berbasis kultural dan spiritual. Hal itu sangat penting,  karena  tampak  fenomenal  aneka  masalah  yang  dirasakan  bagi masyarakat wilayah terbelakang, terutama pada Desa Tertinggal. Di antaranya adalah  terbatasnya  sumber  daya  alam,  rendahnya  sumber  daya  manusia, kurangnya fasilitas transportasi, minimnya instrument komunikasi, kurangnya pelayanan kesehatan, kurangnya mutu pendidikan, masalah kepemimpinan dan rendahnya  partisipasi  masyarakat  serta  cenderung  berkubang  kemiskinan, sehingga sangat dibutuhkan sebuah formulasi kebijakan program pembangunan yang  tepat  sasaran  (Albab  et  al.,  2019;  Peribadi,  dkk.,  2021;  Hidayati,  2021; Xaverius et al., 2021).
Sementara  itu,  dalam  rangka  mengkaji  Potensi  dan  Problematika  Desa Tertinggal  di  Wilayah  Pedesaan  dalam  perspektif  Indeks  Desa  Membangun (IDM), maka terlihat dengan terang benderang semua potensi sumber daya yang dapat  dikategorikan  sebagai  kekuatan  ( strength )  dan  sebagai  peluang  untuk ditumbuhkembangkan serta aneka problematika kehidupan sebagai kelemahan ( weakness )  dan  tantangan  ( threats )  yang  dapat  diantisipasi,  dan  bahkan  harus dirubah menjadi peluang dalam membangun masyarakat desa tertinggal. Dalam konteks ini, maka berdasarkan analisis SWOT dapat disebutkan bahwa kekuatan dan kelemahan sumber daya sebagai permasalahan internal serta peluang dan ancaman  ekosistem  sebagai  permasalahan  eksternal,  merupakan  unsur pendorong dan penghalang untuk memperbaiki sebuah daerah tertinggal (Asy Syahid & Suwarni, 2018; Kristanto et al., 2020; Suwarno & Pramono, 2020; Yasni, 2021).
Sehubungan  dengan  itu,  berdasarkan  laporan  kementerian  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia bahwa ada  3  (tiga)  kendala  dan  rintangan  yang  diperhadapkan  dalam  proses penyelenggaraan  pembangunan  wilayah  perdesaan,  yakni  (1)  pada  umumnya masyarakat belum merasa tertarik dengan keberadaan di pedesaan; (2) akibatnya rendahnya lapangan kerja yang disediakan di pedesaan, sehingga menyebabkan terjadinya lonjakan urbanisasi; (3) keberadaan petani miskin di pedesaan yang sangat memprihatin, sehingga ikhwal ini pada umumnya merupakan ciri khas tersendiri bagi wilayah perdesaan. Karena itu, dalam rangka memahami secara
lebih  khusus  atas  realitas  kehidupan  di  pedesaan,  maka  seyogyanya  terlebih dahulu sangat penting diupayakan pemetaan potensi pedesaan (Hardiningtyas et al., 2019).
Karena itulah, maka yang menjadi fokus dan ruang lingkup permasalahan adalah  berupaya  menggambarkan  potensi  dan  problematika  sosial  yang terkandung  dalam  sebuah  wilayah  pedesaan  yang  kategori  tertinggal  dalam konteks social  resilience,  economic  resilience  dan  ecology  resilience .  Kemudian berupaya  mengkaji  penyebab  masalah  kemajuan  sebagai  kekuatan  dan pendukung  serta  keterbelakangan  sebagai  kelemahan  dan  ancaman  atas keberadaan  sebuah  wilayah  pedesaan  tertinggal  serta  menawarkan  sebuah strategi  pembangunan  pedesaan  yang  harus  diterapkan  dalam  rangka membangun  desa-desa  tertinggal  sebagai  solusi  alternatif,  sehingga  dapat tumbuh dan berkembang menuju wilayah pedesaan yang berstatus berkembang, maju dan Mandiri.
Menurut  Ratnadila  (dalam  Pradana  &  Muin,  2020)  bahwa  daerah terbelakang  adalah  sebagai  daerah  yang  keadaannya  masih  tergolong ketinggalan, terutama jika dikaitkan dengan daerah lainnya. Potret kemiskinan pada  sebuah  wilayah  pedesaan  merupakan  ciri  khas  yang  menandai pertumbuhan  dan  keterbelakangan  sebuah  wilayah  tertentu.  Sedangkan menurut  Trinanda  &  Santoso  (dalam  Pradana  &  Muin,  2020)  bahwa  pada dasarnya,  pedesaan  yang  terbelakang  adalah  disamakan  dengan  keadaan warganya yang masih kategori miskin. Adapun salah satu faktor penyebabnya adalah selain keadaan geografis desa yang terisolir dari sentral pembangunan, juga  sumber  daya  manusianya  yang  masih  memprihatinkan.  Karena  itu, pembangunan  infrastruktur  desa  tertinggal  harus  memperhatikan  faktor demografi di wilayah tersebut (Geni et al., 2020). Pasalnya, menurut (Augustine et  al.,  2019)  bahwa  pembangunan  desa-desa  terbelakang  harus  berlangsung secara  terintegral  antara  berbagai  aspek  sosial  seperti  unsur  sosial,  ekonomi, budaya  dan  keamanan,  termasuk  perihal  hubungan  antara  daerah  tertinggal dengan daerah maju.
Akhirnya,  upaya  menumbuhkan  pembangunan  daerah  pedesaan  dari keadaannya  sebagai  desa  yang  tergolong  tertinggal  menuju  kepada  wilayah pedesaan  yang  berkembang  serta  menjadi  desa  maju  dan  mandiri,  maka  bagi Mandasari (2021) bahwa wilayah pedesaan harus menerapkan beberapa langkah strategis,  yakni:  (1)  memudahkan  pelaksanaan  birokrasi  serta  mendukung berbagai  aktivitas  yang  berorientasi  kepada  pembangunan;  (2)  meningkatkan Sumber  Daya  Manusia  sebagai  aparat  pedesaan  dengan  cara  melakukan pelatihan  dan  pembinaan  serta  melibatkan  warga  dalam  pembangunan;  (3) menyelenggarakan  musyawarah  desa  dengan  mengikutsertakan  unsur masyarakat dari kalangan tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh pendidik dan tokoh agama;  dan  (4)  mengutamakan  dan  mengembangkan  usaha  yang  produktif.
Seiring  dengan  itu,  menurut  Rukayat  et  al.,  (2021)  bahwa  pendekatan pemerintahan yang bergaya kewirausahaan merupakan salah satu strategi yang sangat mendesak bagi aparat pemerintah pedesaan dan warga masyarakat yang sudah lama terbelakang dalam pembangunan dengan cara kewirausahaan yang dapat  membuka  kesempatan  bagi  pemerintah  desa  dan  masyarakat  untuk melakukan gebrakan kemajuan.
Karena itu, Jannah & Muchlisoh (2021) menyarankan bahwa pemerintah perlu  melakukan  pemerataan  pembangunan  infrastruktur  serta  juga  sangat perlu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pencemaran lingkungan. Akan  tetapi,  potensi  dan  problematika  lain  yang  tak  kalah  urgensinya  adalah modal sosial, karena menurut Prayitno et al., (2019) bahwa warga masyarakat yang  mempunyai  hubungan  atau  jaringan  sosial  yang  luas,  maka  sudah  pasti dapat  memiliki  strategi  ketahanan  pangan.  Demikian  pula  bagi  warga masyarakat  yang  tinggi  ketaatannya  kepada  norma  budaya  dan  agama,  juga pasti  mempunyai  ketahanan  pangan  yang  tinggi.  Adapun  potensi  dan problematika yang lebih aplikatif adalah kapasitas seorang Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi di wilayah pemerintahannya. Dalam konteks ini, menurut Eka  et  al.,  (2021)  bahwa  kepala  desa  sebagai  pimpinan  tertinggi  di  desa berkewajiban  untuk  mewujudkan  visi  dan  misinya  yang  diperkuat  dalam kegiatan  rencana  kerja  pemerintah  desa  setiap  tahunnya  yang  dilaksanakan dalam Musrembang desa.
Secara  empirik,  wilayah  pedesaan  merupakan  sebuah  perkampungan yang  sejuk,  segar,  indah  dan  tenang  serta  mensejahterakan  penghuninya  dan sekaligus menyelenggarakan proses pembangunan pedesaan secara partisipatif (Adhi  Iman  Sulaiman  dan  Toto  Sugito,  2019).  Demikian  pula  menurut Zuliansyah et al., (dalam Xaverius et al., 2021) bahwa desa merupakan sebuah potret  pemerintahan  yang  representatif  sebagai  wilayah  perkampungan  bagi warga  pedesaan  yang  menggambarkan  keberadaannya  sebagai  masyarakat alamiah  sesuai  dengan  identitas  lokal  dan  nilai-nilai  budayanya.  Namun  kini, tampak  nyata  keberadaan  desa  yang  kategori  terbelakang  dan  bahkan  sangat terbelakang lebih dominan ketimbang keberadaan Desa Berkembang dan Desa Maju  serta  apalagi  ketika  menyoal  keberadaan  Desa  Mandiri.  Secara  khusus untuk  desa-desa  yang  kategori  terbelakang,  maka  menurut  Puspasari  dan Koswara  (2019)  ada  beberapa  variabel  yang  berpengaruh  atas  ketertinggalan sebuah  wilayah  pedesaan,  yakni:  (1)  tingkat  pendidikan  warganya  yang dominan  berpendidikan  dasar  dan  menengah  pertama;  (2)  penduduknya dengan tingkat persentase tertinggi dalam kategori keluarga miskin; (3) ditandai oleh sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan dalam tingkatan persentase SD,  SMP  dan  rumah  permanen;  dan  (4)  unsur  infrastruktur  ekonomi  yang berintikan pada aspek pengguna PLN, PDAM, toko, dan berbelanja di warung.
Searah dengan itu, menurut Eka et al., (2021) bahwa terlihat unsur-unsur
penghalang  yang  menyebabkan  kurang  berdayanya  organisasi  pedesaan terhadap  penyelenggaraan  Musrenbang,  yakni:  (1)  kualitas  dan  kapabilitas aparatur desa yang masih minim pengetahuan; (2) rendahnya keterampilan dan keahlian (skill) dalam menjalankan roda Pemerintahan Desa; (3) masih kurang pemahamannya mengenai tata cara berorganisasi dan manajemen yang benar; (4)  kurang  efektivitasnya  proses  perencanaan,  pelaksanaan,  pemanfaatan  dan evaluasi pembangunan wilayah pedesaan; (5) masih kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan wilayah pedesaan; (6)  efektivitas program pemberdayaan  dan  pendampingan  yang  masih  lemah;  dan  (7)  belum berlangsung  proses  integrasi  dan  interdependensi  proses  penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan di pedesaan. Ikhwal itulah dimaksud Yasni (2021) bahwa strategi pembangunan infrastruktur ekonomi dan sumber daya manusia di  wilayah  pedesaan  tampak  belum  merata  dan  tidak  seragam,  sehingga membuahkan  masalah  kesenjangan  dan  ketimpangan.  Potret  fenomenal  dan kenyataan empirik seperti inilah yang sesungguhnya terjadi di wilayah pedesaan Kabupaten Konawe Selatan, terutama di wilayah pedesaan yang terisolir seperti Desa Tambeanga Kecamatan Laonti.

## METODE PENELITIAN
Sesuai  fokus  dan  ruang  lingkup  permasalahan  untuk  menggambarkan potensi  dan  problematika  sosial  wilayah  pedesaan  tertinggal,  maka  penelitian bertujuan  untuk  menarasikan  ketahanan  sosial  ( social  resilience ),  ketahanan ekonomi  ( economic  resilience ) dan  ketahanan  ekologi  ( ecology resilience)  Desa Tambeanga  Kecamatan  Laonti  Kabupaten  Konsel  dengan  menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Dalam konteks ini, tipe penelitian deskriptif kuantitatif adalah tidak dimaksudkan untuk melihat dan menemukan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat sebagai upaya membandingkan dua variabel serta menemukan sebab dan akibat. Akan tetapi, deskriptif kuantitatif adalah  dimaksudkan  sebagai  upaya  mendeskripsikan  atau  menafsirkan  data kuantitatif  pada  level  deskriptif untuk  mendapatkan  gambaran  yang representatif  atas  keberadaan  desa-desa  tertinggal  dengan  berbagai problematikanya (Peribadi dan Anggraeni, 2022).
Semua  komponen  masyarakat  yang  berdomisili  di  Desa  Tambeanga Kecamatan  Laonti  Kabupaten  Konsel  yang  dianggap  mampu  menjelaskan potensi dan permasalahan desanya, maka dipilih dan ditetapkan sebagai sumber informasi  penunjang  dengan  teknik  bola  salju.  Sedangkan  untuk  memperoleh informasi  perihal  Indeks  Desa  Membangun  (IDM)  dalam  konteks  Ketahanan Sosial,  Ketahanan  Ekonomi  dan  Ketahanan  Lingkungan  yang  tertuang  dalam instrumen  kementrian,  maka  dipilih  sejumlah  responden  secara  purposive sampling.
Dalam  rangka  mengumpulkan  data  tentang  potensi  dan  problematika pedesaan tertinggal ini, maka dikembangkan melalui teknik wawancara bebas dan terbuka dengan informan yang berhasil ditemui secara snow balling dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara. Sedangkan untuk mengetahui gambaran  tentang  Indeks  Ketahanan  Sosial  (IKS)  sebanyak  38  Indikator  dan Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) sebanyak 12 Indikator serta Indeks Ketahanan Lingkungan  sebanyak  4  Indikator,  digunakan  instrumen  Kementerian  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016.
Semua  jenis  data  yang  telah  dikumpulkan,  baik  yang  bersumber  dari hasil  wawancara  mendalam  dan  terutama  dari  hasil  pengisian  instrumen kementrian dimaksud, dianalisis dengan metode deskriptif. Dalam konteks ini, data kuantitatif yang terdiri atas: (1) Indeks Ketahanan Sosial (IKS); (2) Indeks Ketahanan  Ekonomi  (IKE);  dan  (3)  Indeks  Ketahanan  Lingkungan  (IKL) dianalisis dengan formulasi Indeks Desa Membangun (IDM), yakni :
IDM   = 𝟏 ( IKL + IKE + IKS )
3
Setiap  dimensi  dibangun  dari  serangkaian  variabel,  dan  setiap  variabel diturunkan ke dalam perangkat indikator. Setiap indikator memiliki skor 0 s.d. 5,  semakin  tinggi  skor  semakin  memiliki  makna  yang  positif.    Total  Skor Indikator ditransformasikan ke dalam indeks dengan nilai 0-1.
Y   = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑋 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 ( 𝑋 )
Y  = Komponen indeks yang terdiri dari :  IKL, IKE dan IKS X = Indikator (X)
Artinya, 1/3 (IKS+IKE+IKL) yang menunjukkan Indeks Ketahanan Sosial (IKS) sebanyak 38 Indikator x 5 =190; Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) sebanyak 12 Indikator x 5 = 60; dan Indeks Ketahanan Lingkungan sebanyak 4 Indikator x 5  =  20.  Akan  tetapi,  hasil  identifikasi  Indeks  Desa  Membangun  tersebut,  lebih lanjut  dikembangkan  dengan  analisis  deskriptif  untuk  mengetahui  faktor internal  dan  faktor  eksternal  penyebab  keterbelakangan  dan  ketertinggalan sebuah wilayah pedesaan yang kategori tertinggal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada dasarnya, ada 7 (tujuh) wilayah pedesaan  tertinggal di Kabupaten Konawe Selatan yang berhasil diteliti dan dinarasikan dalam laporan penelitian. Akan  tetapi,  secara  khusus  yang  dinarasikan  dan  dideskripsikan  serta dituangkan dalam tulisan ini adalah gambaran tentang ketahanan sosial ( social resilience ), ketahanan ekonomi ( economic resilience ) dan ketahanan ekologi ( ecology
resilience)  Desa  Tambeanga  Kecamatan  Laonti  Kabupaten  Konawe  Selatan. Dalam  perspektif  Indeks  Desa  Membangun  yang  tertuang  dalam  Ketentuan Permendesa  tahun  2016  disebutkan  bahwa  Desa  Tertinggal  (DT)  dan  Desa Sangat  Tertinggal  (DST)  yang  juga  disebut  sebagai  Desa  Pratama  merupakan sebuah wilayah pedesaan dengan keadaan sosial ekonomi yang kategori paling terbelakang, karena hanya mencapai nilai kurang atau lebih kecil dari nilai hasil perhitungan sebesar 0,4907.
Potret  fenomenal  atas  keberadaan  Desa  Tambeanga  Kecamatan  Laonti yang  kategori  sangat  tertinggal  adalah  berarti  menunjukkan  bahwa  dinamika kehidupan  sosial  ekonomi  dan  sosial  budaya  masyarakat  setempat  adalah stagnan  tanpa  pertumbuhan  yang  cukup  signifikan.  Selain  tidak  dapat memenuhi  kebutuhan  anggota  rumah  tangganya  sehari-hari,  keberadaan masyarakat  pada  wilayah  pedesaan  tersebut  juga  mengalami  kesulitan  untuk mengelola  dan  memanfaatkan  potensi  sumberdaya  sosial,  ekonomi,  dan ekologinya  yang  ada.  Pada  gilirannya,  menyebabkan  warga  masyarakat setempat  senantiasa  berada  dalam  kondisi  kehidupan  yang  memprihatinkan, karena  tidak  dapat  memenuhi  ketiga  indeks  kehidupan  dimaksud  sesuai ketentuan  PermenDesa  tahun  2016.  Meskipun  memang  tidak  selalu mencerminkan  ketidaktersediaan  tiga  dimensi  ketahanan  secara  bersamaan, tetapi karena jumlah satu indeks ketahanan sosial jauh dari jumlah maksimum Indeks  Desa  Membangun.  Maka  pada  gilirannya  sangat  mempengaruhi keberadaannya sebagai Desa Sangat Tertinggal.

## Dimensi Kesehatan
Hasil perhitungan (FH) dan hasil observasi (FO) atas Indeks Ketahanan Sosial (IKS), ternyata keberadaan wilayah Desa Tambeanga Kecamatan Laonti Kabupaten  Konawe  Selatan  dapat  dikategorikan  sebagai  Desa  yang  sangat tertinggal,  karena  hanya  mencapai  skor  nilai  sebanyak  0,48  atau  kurang  dari 0,491.  Pada  aspek  dimensi  ketahanan  sosial  desa  yang  diturunkan  dalam indikator  variabel  kesehatan,  variabel  pendidikan,  variabel  Modal  sosial,  dan variabel pemukiman. Jika dilihat dari tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan  di  Desa  Tambeanga  berdasarkan  rata-rata  ambang  batas  yang  telah disesuaikan  dengan  IDM  (Indeks  Desa  Membangun)  dari  nilai  skor  1  s.d  5 menunjukkan indikator tingkat akses kesehatan Desa Tambeanga masih sangat rendah sebagaimana hasil identifikasi data yang tertuang dalam tabel 1.
Tabel 1. Analisis indikator desa sangat tertinggal dalam konteks kesehatan
No Dimensi Kesehatan Point 1 Waktu tempuh ke prasarana kesehatan > 30 Menit 5 5 Tersedia tenaga kesehatan bidan 0 1 Tersedia tenaga kesehatan dokter 0
No Dimensi Kesehatan Point 1 Tersedia tenaga kesehatan lain 0 1 Akses ke poskesdes dan posyandu 5 5 Tingkat aktivitas posyandu 5 3 Tingkat kepesertaan BPJS 5 4 J u m la h 20
20
Sumber data: Hasil identifikasi di wilayah Desa Tambeanga, tahun 2022
Keterbatasan  desa  mendapatkan  pelayanan  kesehatan,  terlebih  saat pandemi  masih  mencekram  hampir  semua  kalangan  masyarakat  sangat membutuhkan  perlindungan  kesehatan,  sehingga  secara  gamblang  dapat ditandaskan bahwa warga desa juga membutuhkan hak untuk “Sehat”. Kritikan ini  muncul  atas  kegelisahan  masyarakat  miskin,  terlebih  pada  desa  yang berstatus  tertinggal  ada  stigma  bahwa  “Orang  miskin  dilarang  sakit”. Tampaknya,  guyonan  ini  muncul  karena  seringkali  pada  desa  tertinggal  atau penduduk  miskin  yang  ada  di  desa  pinggiran  kurang  diprioritaskan.  Desa tertinggal  dan  berada  jauh  di  pulau sebagai  warga  masyarakat  yang  biasanya paling belakang mendapatkan pelayanan kesehatan seperti di Desa Tambeanga, ketersediaan material kesehatan berupa obat-obatan dan tenaga kesehatan medis masih  sangat  minim,  sehingga  sangat  sulit  ketika  warga  masyarakat  ingin mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.
Berdasarkan  informasi  dari  salah  satu  tenaga  pengajar  yang  pernah tinggal di Desa Tambeanga, maka pada dasarnya fasilitas kesehatan yang dapat dijumpai  dengan  waktu  tempuh  kurang  dari  30  menit  disesuaikan  dengan indikator  IDM  yaitu  Polindes.  Hanya  saja  prasarana  tersebut  sangat  jarang difungsikan  sebab  tenaga  kesehatan  sangat  terbatas  dan  biasanya  tenaga kesehatan yang bertugas adalah bidan desa dari seberang pulau. Dalam konteks ini,  menurut  Yusran  sebagai  salah  seorang  tenaga  pengajar  Sekolah  Dasar  di Desa Tambeanga bahwa:
“Poskesdes  ada  tapi  tidak  berfungsi  dengan  baik  dan  ketersediaan  obat  sangat terbatas.  Kegiatan berposyandu saja sangat jarang dilakukan, jadi bisa dibilang bermodal obat herbal saja. Tenaga kesehatan yang bisa diharap kalo sakit tidak ada  soalnya  pada  jauh  tempatnya  dan  bidan  yang  bertugas  diambil  dari  desa seberang” (Wawancara, 1 Juli 2022).
Akses pelayanan kesehatan yang dapat diperoleh di Desa Tambeanga yaitu Polindes dan Posyandu, meski tidak dukung dengan ketersediaan tenaga medis seperti  bidan  ataupun,  sehingga  pemberian  skor  untuk  akses  ketersediaan tenaga  kesehatan  memperoleh  poin  1  (satu)  sebab  di  Desa  Tambeanga  masih terbatas  tenaga  kesehatan  medis  yang  bertugas.  Dalam  kondisi  darurat  yang membutuhkan  pertolongan  medis  dari  dokter,  maka  warga  harus  menempuh jarak 60 KM atau kurang lebih 4 jam ke rumah sakit Kota Kendari untuk bisa
mendapatkan  penanganan  medis  yang  memadai.  Pada  kondisi  lainnya  warga juga  sangat  jarang  mendapatkan  kunjungan  atau  penyuluhan  dari  pihak kesehatan mengingat jarak Desa Tambeanga cukup terpencil dan terletak sangat jauh dari Puskesmas Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan.

## Dimensi Pendidikan
Pendidikan salah satu tolak ukur untuk membangun Indonesia dimulai dari daerah atau desa pinggiran, juga menjadi hal yang sangat penting dalam mengembangkan  potensi  sumber  daya  manusia  sebagai  upaya  memprakarsai pembangunan di desa-desa tertinggal. Dalam hal ini, pendidikan dapat menjadi faktor pendorong yang dapat membuka pengetahuan masyarakat lebih terarah yang  diharapkan  dapat  berkontribusi  memberikan  inovasi  dan  pengawasan dalam setiap pengaturan atas intervensi pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang ada di desa. Mengacu dari instrument IDM potensi akses pendidikan desa dapat diidentifikasi dari ketersediaan fasilitas pendidikan, kegiatan untuk mengurangi  buta  huruf,  dan  ketersediaan  fasilitas  taman  bacaan  atau perpustakaan desa dapat dilihat dalam table 2.
Tabel 2. Analisis indikator desa sangat tertinggal dalam konteks pendidikan
No Dimensi Pendidikan Point 1 Akses pendidikan ke SD > 3 Km 5 2 Akses pendidikan SMP/Mts > 6 Km 5 3 Akses pendidikan SMA/SMK >6 Km 5 4 Kegiatan buta aksara 0 5 Kegiatan PAUD 0 6 Kegiatan PKBM 0 7 Akses ke pusat kursus/keterampilan 0 8 Taman bacaan masyarakat desa 0 J u m la h 15
Sumber data: Hasil identifikasi di wilayah Desa Tambeanga, tahun 2022
Terkait  komponen  yang  menjadi  salah  satu  tolak  ukur  IDM  dalam melihat  potensi  desa,  aspek  pendidikan  wilayah  Desa  Tambeanga  dari  segi fasilitas pendidikan yang dapat diakses oleh warga adalah Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dengan jarak ≤ 3 Km dan Pendidikan Sekolah Menengah (SMP) yang harus  ditempuh  tidak  lebih  dari  6  Km.  Sedangkan  untuk  Pendidikan  Sekolah Menengah Atas (SMA) tidak ada di Desa Tambeanga, sehingga banyak warga tidak  bisa  melanjutkan  pendidikan  ke  jenjang  lebih  tinggi  karena  terbatasnya akses  sekolah  dan  beratnya  tantangan  setiap  hari  karena  harus  melewati  laut untuk ke desa seberang bagi mereka yang ingin melanjutkan ke tingkat SMA. Dengan  demikian,  tingkat  pendidikan  masyarakat  di  Desa  Tambeanga  dapat dikategorikan  rendah  sebagaimana  halnya  dengan  status  ketersediaan  akses kesehatan tersebut di atas.
Bertolak  dari  target  sasaran  yang  hendak  diberdayakan  oleh Kementerian  Desa,  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  yang  tertuang  dalam  Indeks Membangun  Desa.  Maka  salah  satu  unsur  yang  sangat  ditekankan  oleh kementerian adalah potensi pengembangan sumber daya manusia yang dapat ditempuh  lewat  pengasahan skill dan  menempuh  jenjang  pendidikan  tinggi. Sementara  ihwal  pendidikan  di  pedesaan  sangat  berperan  penting  dalam menumbuhkan potensi desa yang masih tertinggal menjadi Desa Maju dan Desa Mandiri.  Jika  dihubungkan  dengan  konteks  pendidikan  di  Desa  Tambeanga untuk menjadi Desa Mandiri, maka masih sangat dibutuhkan upaya yang lebih gesit untuk dapat meningkatkan berbagai aspek dimensi ketahanan sosial sesuai standar  nilai  maksimal  IDM.  Pemberdayaan  sumber  daya  manusia  seperti pendidikan non formal berupa pelatihan, ketersediaan fasilitas ruang baca desa, dan  pendidikan  formal  melalui  sekolah  adalah  suatu  hal  yang  sangat dibutuhkan  warga  Desa  Tambeanga  dalam  rangka  mendukung  taraf kesejahteraan masyarakat desa yang masih dikategorikan tertinggal.

## Dimensi Modal Sosial
Modal sosial yang dapat menjembatani warga Desa di Tambeanga adalah masih  menguatnya  sistem  kekerabatan,  sehingga  ketika  muncul  konflik  sosial dapat  diminimalisir  melalui  penyelesaian  secara  adat.  Warga  masyarakat  di Desa  Tambeanga  masih  sangat  memegang  teguh  adat  istiadat kalosara yang dianut  oleh  etnis  Tolaki  sebagai  simbol  kolektivitas  atas  rasa  persatuan  dan persaudaraannya. Karena itu, maka tidak mengherankan jika sistem kekerabatan hingga saat ini masih menguat di Desa Tambeanga sebagai aspek métodologis dalam  menyelesaikan  konflik  yang  mengemuka  di  dalam  masyarakat  Desa Tambeanga.  Adapun  keanekaragaman  yang  dapat  ditemukan  di  sekitar  Desa Tambeanga  Kecamatan  Laonti  Kabupaten  Konsel  ini,  dapat  dilihat  dari  segi perbedaan  suku  yang  mayoritas  penduduknya  Suku  Tolaki  dan  selebihnya adalah Suku Tomia. Akan tetapi, suku Tolaki yang mayoritas sebagai penduduk lokal tidak merasa ada sekat-sekat yang dapat menyurutkan rasa persaudaraan antara  warga  antara  komunitas  Tolaki  dan  komunitas  Tomia  di  Tambeanga. Dalam  konteks  ini,  menurut  La  Ata  sebagai  putra  kelahiran  Desa  Tambeanga bahwa:
“Warga  masyarakat  Desa  Tambeanga  Kecamatan  Laonti  dari  kedua  kedua kelompok suku bangsa tersebut adalah bukan hanya mereka hidup berdampingan sepanjang masa. Akan tetapi, mereka pada dasarnya sudah merasa tidak ada lagi simbol-simbol etnis bahwa saya orang Tolaki dan dia adalah orang Tomia. Lebih dari  itu,  mereka  pun  sudah  banyak  yang  kawin  mawin  di  antara  kedua  etnis tersebut” (Wawancara, 3 Agustus 2022).

## Tabel 3. Analisis indikator desa sangat tertinggal dalam konteks modal sosial
No Dimensi Modal Sosial Point 1 Kebiasaan gotong royong desa 1 2 Adanya ruang publik terbuka yang tidak berbayar di desa 1 3 Tersedianya fasilitas olah raga 1 4 Terdapat kelompok olahraga 1 5 Warga desa terdiri dari beberapa suku dan etnis 3 6 Warga sehari-hari menggunakan bahasa yang berbeda 2 7 Terdapat keragaman agama di desa 1 8 Warga desa membangun pemeliharaan poskamling 1 9 Partisipasi warga mengadakan siskamling 1 10 Tingkat kriminalitas yang terjadi di desa 4 11 Tingkat konflik yang terjadi di desa 4 12 Upaya penyelesaian konflik yang terjadi di desa 5 13 Terdapat akses sekolah luar biasa 1 14 Terdapat penyandang kesejahteraan sosial 5 15 Terdapat masyarakat bunuh diri 5 Jumlah 36
Sumber data: Hasil identifikasi di wilayah Desa Tambeanga, tahun 2022
Indikator  ketahanan  sosial  dalam  aspek  modal  sosial  Desa  Tambeanga, maka berdasarkan hasil observasi menunjukkan modal sosial yang cukup bagus nilainya. Dalam konteks ini, kasus kriminalitas tampak sangat rendah dan semua jenis konflik diselesaikan dengan  acara adat istiadat serta berlangsung dengan penuh kekeluargaan. Berdasarkan hasil observasi dan pencocokan dengan hasil wawancara  dengan  beberapa  informan  bahwa  suasana  yang  kondusif  inilah yang  menyebabkan  tingkat  keamanan  warga  Desa  Tambeanga  cukup  tinggi. Namun  jika  dibandingkan  dengan  aktivitas  kegotong  royongan,  tampaknya warga masyarakat Desa Tambeanga sudah mengalami pergeseran karena mulai berkembang  sebuah  pandangan  bahwa  dalam  setiap  aktivitas  kegotong royongan  seperti  kerja  bakti,  warga  merasa  perlu  ada  kompensasi.  Artinya tingkat solidaritas dalam bentuk kepedulian warga sebagai satu kesatuan dalam membangun  desa  sudah  mulai  bergeser  sebagaimana  tertuang  dalam  dalam tabel 3.
Selanjutnya  pada  ruang  publik  terbuka  yang  tidak  berbayar  juga  tidak ada,  mengingat  warga  Desa  Tambeanga  berada  di  Wilayah  pesisir  jadi  tidak begitu luas wilayahnya untuk dibangun untuk menjadi ruang publik. Hal itu, tidak  terlalu  penting  bagi  mereka  karena  sepanjang  pesisir  pantai  dapat dijadikan  sebagai  ruang  public  yang  lebih  menyenangkan.  Untuk  keseharian warga  Desa  di  Tambeanga  biasanya  fasilitas  olahraga  yang  dapat  digunakan adalah  olahraga  bola  voli , namun  kegiatan  olahraga  yang  dilakukan  tidak terorganisir  yakni  tidak  ada  kelompok  olahraga  khusus  di  Desa  Tambeanga.
Hanya saja kekurangan yang ditemukan yakni dari segi fasilitas sosial yang tidak ditemukan di Desa Tambeanga adalah fasilitas siskamling sebab wilayah Desa sangat  minim terjadi  kriminalitas,  sehingga  bagi  warga  Desa  siskamling  tidak begitu berfungsi atau dibutuhkan. Sedangkan pada indikator akses sekolah luar biasa  dan  akses  penyandang  kesejahteraan  sosial  tidak  ditemukan  di  Desa Tambeanga, karena hal ini memang tidak ditemukan warga yang mempunyai kebutuhan khusus.

## Dimensi Pemukiman
Pemukiman  warga  Desa  Tambenga  Kecamatan  Laonti  adalah  sangat berdekatan  dengan  laut,  sehingga  masyarakat  Desa  Tambeanga  sangat  sulit mendapatkan akses sumber air untuk dikonsumsi sehari-hari. Biasanya warga menggunakan  air  PAM  untuk  kebutuhan  sehari-hari  (mencuci  dan  mandi). Hanya  saja  air  PAM  yang  dialirkan  kerumah-rumah  warga  tidak  selamanya dapat digunakan sebab ketika musim hujan airnya sangat keruh dan di musim kemarau  terkadang  tidak  bisa  mengalir.  Menurut  informasi  dari  beberapa informan memberi pandangan yang sama bahwa biasanya “warga membeli air galon  yang  dibeli  dari  Kendari  dan pada  askes  sanitasi  di  rumah  warga  Desa Tambeanga  yang  memiliki  jamban  dan  tempat  pembuangan  sampah  rumah tangga  masih  sangat  memprihatinkan.  Mungkin  karena  letak  wilayahnya  di pinggiran laut, sehingga jamban sangat terbatas dan hanya sebagian rumah saja yang  difasilitasi  dengan  jamban.  Mungkin  seperti  itulah  keadaan  masyarakat yang berada di pesisir pantai, mereka pada umumnya membuang limbah rumah tangga  ke  laut.  Begitupun  untuk  tempat  pembuangan  sampah  umum  tidak ditemukan,  sehingga  warga  biasanya  hanya  mengumpulkan  di  pekarangan rumah atau menggali tanah untuk ditimbun dan dibakar”.

## Tabel 4. Analisis indikator desa sangat tertinggal konteks permukiman
No Dimensi Permukiman Point 1 Masyarakat penduduk desa memiliki sumber air minum yang layak 1 2 Akses penduduk desa memiliki air untuk mandi dan mencuci 3 3 Mayoritas penduduk desa memiliki jamban 1 4 Terdapat tempat pembuangan sampah 1 5 Mayoritas desa memiliki aliran listrik 2 6 Penduduk desa memiliki telepon seluler dan sinyal kuat 1 7 Terdapat televisi, lokal, nasional dan internasional 2 8 Terdapat akses internet 1 J u m la h 12
Sumber data: Hasil Identifikasi di Wilayah Desa Tambeanga, tahun 2022
Secara  khusus  untuk  indikator  akses  listrik  warga  masyarakat  di  Desa Tambeanga rata-rata hampir di setiap perumahan warga hanya mengandalkan
Pembangkit Tenaga Listrik Surya (PLTS). Penggunaan tenaga surya sebagai daya dukung untuk penerangan rumah warga sangat terbatas digunakan, penerangan hanya bertahan sekitar jam 6:00 malam hingga jam 8:00 malam yaitu 3 jam saja dan  sangat  tergantung  dengan  kondisi  cuaca,  Jika  musim  hujan  warga  hanya bisa menggunakan lampu minyak selebihnya biasanya memanfaatkan accu atau aki  untuk  penerangan,  terutama  kalau  mereka  ingin  menonton  Televisi. Demikian  pula  dengan  akses  informasi  dan  komunikasi  juga  masih  sangat terbatas, karena sinyal di Desa Tambeanga kurang kuat, sehingga warga selalu mencari posisi dataran tinggi untuk mencari sinyal yang sangat rendah seperti ditampilkan pada tabel 4.
Karena  itu,  ketika  masa  pandemi  masih  berlangsung  anak  sekolah menerapkan  sistem  daring  (sistem  sekolah online ),  namun  dengan  sangat terpaksa  anak  sekolah  di  Desa  Tambeanga  harus  berjalan  ke  wilayah pegunungan  jika  mereka  ingin  mengikuti  kegiatan  belajar  daring.  Menurut penuturan  warga  di  Desa  Tambeanga  biasanya  belajar  mengajar  secara  tatap muka hanya berlangsung sekali dalam sebulan dan bahkan anak sekolah sudah jarang sekali belajar, karena terlalu lama libur dari kegiatan pembelajaran luring (pembelajaran tatap muka atau offline ). Karena itu, sistem pembelajaran online atau daring sangat tidak efektif, terutama pada wilayah pedesaan yang masih terpinggir seperti misalnya Desa Tambenga yang sangat kesulitan akses internet.

## Dimensi Ekonomi
Sesuai  dengan  indikator  variabel  dimensi  ekonomi  berdasarkan  IDM, keragaman produksi masyarakat Desa Tambeanga pada indikator jenis kegiatan ekonomi penduduk ditemukan lebih dari satu kegiatan yaitu pertanian jangka panjang  cengkeh  dan  pala  yang  biasanya  didistribusikan  ke  Kota  Kendar. Sedangkan  usaha  perdagangan  (warung)  atau  kios  kecil  dapat  ditemukan  di Desa  Tambeanga.  Adapun  usaha  menangkap  lebih  dominan  dilakukan  oleh nelayan warga Tomia yang ada di Desa Tambeanga.
Karena  itu,  meskipun  masyarakat  Desa  Tambeanga  berada  di  wilayah pesisir, tetapi tidak semua warga melakukan aktivitas melaut atau menangkap ikan.  Adapun  mereka  yang  bekerja  sebagai  nelayan  kebanyakan  adalah  Suku Tomia dan suku Tolaki lebih memilih kegiatan berkebun. Pada akses pelayanan perdagangan untuk keperluan konsumsi rumah tangga atau kebutuhan sehari- hari dapat memanfaatkan warung dan pasar desa. Semnetara untuk kebutuhan yang lebih kompleks atau barang yang tidak ada dijual di Desa seperti peralatan rumah  tangga  lainnya,  maka  biasanya  warga  harus  menyeberang  lagi  dengan menggunakan perahu ke Kota Kendari sebagaimana terlihat pada tabel 5.
Tabel 5. Analisis indikator Desa Sangat Tertinggal dalam konteks ekonomi
No Dimensi Ekonomi Point 1 Lebih dari satu kegiatan ekonomi penduduk 4
No Dimensi Ekonomi Point 2 Akses masyarakat ke pusat perdagangan seperti pertokoan dan pasar 4 3 Terdapat sektor perdagangan di pemukiman 5 4 Terdapat usaha kedai makanan, hotel, dan penginapan 1 5 Terdapat kantor pos dan logistik 1 6 Tersedianya lembaga perbankan umum 1 7 Tersedianya BPR 1 8 Akses penduduk ke kredit 1 9 Tersedia lembaga ekonomi rakyat (koperasi) 1 10 Jalan dapat dilalui oleh kendaraan 1 11 Kualitas jalan desa (aspal, kerikil, pengerasan) 1 12 Terdapat modal transportasi umum 1 J u m la h 22
Sumber data: Hasil identifikasi di wilayah Desa Tambeanga, tahun 2022
Kondisi Desa Tambeanga sangat sulit untuk dijangkau oleh transportasi umum seperti kendaraan roda empat karena letak Desa yang berada di pulau, sehingga mereka hanya mengandalkan jalur laut dengan menggunakan perahu sebagai transportasi umum. Demikian dengan akses logistik berupa kantor pos dan  berbagai  jasa  logistic,  juga  tidak  ada  di  Desa  Tambeanga.  Apalagi  untuk Lembaga  perbankan  umum,  sehingga  akses  penduduk  dengan  pengambilan kredit  sangat  sulit  dilakukan,  karena  kesemuanya  membutuhkan  akses  aliran listrik  yang  tidak  hanya  mengandalkan  tenaga  surya  atau  baterai  aki  sebagai sumber daya penerangan. Akan tetapi, juga sangat membutuhkan daya dukung akses  internet  yang  kuat  untuk  bisa  beroperasi  pada  segala  jenis  kegiatan administrasi  dengan  cepat  dan  efisien.  Jalan  yang  dapat  dilalui  dengan  roda empat tidak ada, sebab jalan penghubung ke Desa Tambeanga adalah dikelilingi oleh laut dan pegunungan. Sedangkan jalanan umum desa yang sering dilalui warga sehari-hari, pun belum diaspal hingga saat ini.

## Dimensi Ekologi
Secara  ekologi  Desa  Tambeanga  berdasarkan  hasil  analisis  dengan menggunakan instrumen IDM, maka kondisi wilayah ekologi Desa Tambeanga tergolong cukup baik karena belum tercemar oleh limbah industri atau belum terjadi bencana alam yang serius. Upaya penanganan dini yang cukup tanggap terhadap  bencana  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  bersama  warga  Desa Tambeanga adalah berupa pembuatan tanggul untuk menghindari pengikisan laut atau abrasi. Nilai skor pencemaran air dikurangi satu poin sebab sampah rumah tangga yang dialirkan ke laut akibat dari kurangnya warga yang memiliki jamban  khususnya  yang  bermukim  di  pinggiran  laut  dapat  menyebabkan pencemaran  air  laut.  Upaya  lain  dalam  mengatasi  persoalan  ini  terkait pengadaan  jamban  atau  fasilitas  WC  umum  masih  belum  ada,  sehingga
mempengaruhi  status  Desa  Tambeanga  masuk  dalam  kategori  Desa  Sangat Tertinggal.
Menurut informasi dari beberapa mahasiswa kelahiran Desa Tambeanga bahwa biasanya untuk pemanfaatan Dana Desa lebih banyak difokuskan pada pembuatan  tanggul  di  pinggiran  laut  untuk  menahan  erosi  atau  terjadinya pengikisan  serta  pembuatan  jalan  tani  dengan  mendatangkan excavator untuk dapat  memperluas  badan  jalan  desa.  Selain  itu  penggunaan  dana  desa  juga diperuntukkan  pembuatan  dermaga  agar  memudahkan  akses  warga  yang hendak  menyebrang  ke  desa  lain.  Hanya  saja,  belum  ada  inisiatif  untuk memperbaiki jembatan penghubung yang rusak berjarak 100 km ke pemukiman dusun  warga  Tomia  yang  merupakan  bagian  dari  Desa  Tambeanga.  Hal  ini semakin  menyulitkan  warga  mendapatkan  akses  informasi  cepat  jika  ada kegiatan di desa atau hendak ke pasar desa bagi warga di dusun seberang yang menggunakan perahu. Namun, dalam konteks ekologi yang perlu diperhatikan adalah  kebiasaan  pihak  atau  oknum  yang  dapat  merusak  keseimbangan ekosistem  laut  di  Desa  Tambeanga  yaitu  penangkapan  ikan  dengan menggunakan Bom ikan menyebabkan kerusakan terumbu karang dan merusak ekosistem  laut  lainnya.  Adapun  rincian  hasil  identifikasi  Indeks  Ketahanan Ekologi Desa Tambeanga ditampilkan pada tabel 6.
Tabel 6. Analisis indikator desa sangat tertinggal dalam konteks ekologi
No Dimensi Ekologi Point 1 Ada atau tidaknya pencemaran air, tanah, udara 4 2 Terdapat sungai yang terkenah limbah 5 3 Kejadian bencana alam 4 4 Upaya penanganan bencana 4 Jumlah 17
Sumber data: Hasil identifikasi di wilayah Desa Tambeanga, tahun 2022
Ketahanan  ekologi  pada  desa  tertinggal  seperti  Desa  Tambeanga menunjukkan ke arah positif jika dibandingkan dengan aspek ketahanan sosial dan  ekonomi,  karena  potensi  alam  yang  masih  terjaga  baik  dan  jauh  dari pencemaran limbah berat industry. Hanya ini yang menjadi nilai tambah dalam meningkatkan  kesejahteraan  desa  terpencil,  meski  yang  perlu  ditindaklanjuti dan diantisipasi adalah eksploitasi bahari yang merugikan pemukiman wilayah pesisir  dan  kelangsungan  ekologi  di  Desa  Tambeanga.  Sesungguhnya  ekologi tidak  saja  sebagai  entitas  yang  selalu  menjadi  objek  eksploitasi  dalam  rangka menunjang kebutuhan masyarakat, tetapi seharusnya antara masyarakat (sosial) dan  lingkungannya  (ekologi)  harus  saling  berkaitan.  Dalam  konteks  ini,  pada satu  sisi  ekologi  dimanfaatkan  sebagai  sumber  daya  penyedia  kebutuhan masyarakat,  namun  pada  sisi  lain  masyarakat  perlu  menjaga  keseimbangan
lingkungannya agar tetap lestari untuk menghindari perubahan ekologi berupa bencana alam yang sewaktu-waktu dapat terjadi di masa mendatang.

## KESIMPULAN
Pertama, tipologi  wilayah  perdesaan  dalam  kategori  sebagai  Desa Mandiri (Sembada), Desa Maju, Desa Berkembang (Madya), Desa Tertinggal dan Desa  Sangat  Tertinggal,  adalah  tumbuh  dan  berkembang  seiring  dengan dinamika  sosialnya  masing-masing.  Hasil  penelitian  yang  mengacu  dari instrument  kementerian  desa,  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2016  tentang  Indeks  Desa  Membangun,  adalah menunjukkan  bahwa  dari  sejumlah  336  wilayah  pedesaan  serta  sebanyak  15 wilayah  kelurahan  yang  ada  Kabupaten  Konawe  Selatan,  ternyata  masih sebagian besar berstatus sebagai Desa Berkembang dan Desa Tertinggal. Dalam konteks  ini,  tampak  beberapa  wilayah  perdesaan  yang  sudah  ditetapkan kedudukannya sebagai Desa Mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Konsel. Akan tetapi,  ketika  dikaji dan dianalisis  secara  mendalam  justru  masih  berada  pada level  Desa  Maju.  Hal  itu  juga  terjadi  pada  beberapa  wilayah  perdesaan  yang sudah  dikategorikan  sebagai  Desa  Maju,  namun  kenyataannya  masih  dalam posisi Desa Berkembang.
Kedua, sesuai  perspektif  Indeks  Desa  Membangun  (IDM)  yang menggolongkan  wilayah  pedesaan  dalam  tingkatan  desa  mandiri,  desa  maju, desa  berkembang,  desa  tertinggal  dan  desa  sangat  tertinggal.  Maka  hasil penelitian menunjukkan keberadaan Desa Tambeanga Kecamatan Laonti berada dalam  posisi  dan  statusnya  sebagai  Desa  Tertinggal  dan  bahkan  bisa dikategorikan  sebagai  desa  sangat  tertinggal.  Pasalnya,  keadaan  geografis wilayah  pedesaan  ini  adalah  menunjukkan  faktor  keterbatasan  fasilitas  serta sarana dan prasarana yang masih sangat terbatas serta infrastruktur jalan yang masih  sempit  dan  berlubang  serta  tidak  ada  penerangan.  Selain  wilayah pedesaan  Tambeanga  Kecamatan  Laonti  terletak  sangat  jauh  Ibu  Kota Kecamatan,  juga  keadaan  warga  masyarakatnya  tampak  terisolir  dari  sentral aktivitas sosial ekonomi dan aktivitas penting lainnya.
Ketiga ,  adapun  langkah-langkah  strategis  yang  urgent  diajukan  oleh pihak Peneliti untuk membangun wilayah perdesaan, sehingga dapat tumbuh dan  berkembang  serta  maju  atau  meningkat  dari  keadaannya  sebagai  Desa Sangat  Tertinggal  dan  Desa  Tertinggal  menuju  kepada  Desa  Berkembang (Madya), hingga mencapai status sebagai Desa Maju dan kemudian berkembang menjadi Desa Mandiri (Sembada), adalah: (1) adalah sangat perlu diupayakan maksimalisasi fungsional TKPKD sebagai lembaga struktural terhadap program pemberdayaan  di  wilayah  pedesaan;  (2)  semua  pihak  selaku  stakeholder  dan aktor  pembangunan  wilayah  pedesaan  sangat  penting  mengetahui  dan mengimplementasikan siklus pembangunan partisipatif secara integral terhadap
program  pembangunan  fisik  dan  pemberdayaan  di  wilayah  perdesaan;  (3) proses  pelaksanaan  Musrenbang  yang  merupakan  salah  satu  indikator perencanaan  pembangunan  partisipatif  yang  kategori  modern,  seyogyanya diintegrasikan dengan pranata dan kelembagaan sosial desa setempat, sehingga semua  keinginan  dan  kebutuhan  warga  masyarakat  dapat  terjaring;  (4) pelaksana  dan  aktivis  serta  relawan  pronangkis  dan  pembangunan  wilayah perdesaan,  sebaiknya  terlebih  dahulu  diinjeksi  dengan  nilai-nilai  kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual sebagai IESQ Power melalui  sebuah  training  pembangunan  karakter  yang  berkelanjutan  supaya menyadari  eksistensi  dan  tanggung  jawab  sosialnya;  dan    (5)  pada  gilirannya potensi  IESQ  Power  dapat  membangkitkan  software  relasi  interkoneksitas sebagai  modal  sosial  religius  bagi  seluruh  stakeholder  pembangunan  wilayah perdesaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Albab, U., Muta’ali, L., Kurniawan, A. (2019). Analisis tipologi desa tertinggal di Kabupaten Bojonegoro. Media  Komunikasi Geografi , 20 (2), 128.
https://doi.org/10.23887/mkg.v20i2.19491 .
Ambarwati,  D.  (2019).  Pemanfaatan  modal  sosial  dalam  upaya  meningkatkan kemandirian  mantan  tenaga  kerja  indonesia  di  Kabupaten  Lampung Timur. Jurnal Penelitian , 13 (1), 123. https://doi.org/10.21043/jp.v13i1.4191.
Asy  Syahid,  N.,  Suwarni,  S.  (2018).  Analisis  SWOT  sebagai  dasar  strategi pemasaran pada produk Airum (Air Minum Um). Ekonomi Bisnis , 23 (1), 21. https://doi.org/10.17977/um042v23i1p21-28 .
Augustine, D., Anondho. (2019). Proyek Konstruksi Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2016 Indeks Pembangunan Desa (IPD) . 2 (3), 227 – 236.
Eka,  E.,  Astuti,  W.,  Aguswan,  A.  (2021).  Penguatan  kelembagaan  desa  dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Kabupaten Kampar  Provinsi  Riau. JOELS:  Journal  of  Election  and  Leadership , 2 (2). https://doi.org/10.31849/joels.v2i1.7562 .
Geni,  P.,  Studi,  P.,  Teknik,  S.,  Tarumanagara,  U.,  Studi,  P.,  Teknik,  S., Tarumanagara, U. (2020). Pengaruh Faktor Karakteristik Demografi Terhadap Biaya Proyek Infrastruktur Desa Tertinggal . 3 (1), 215 – 222.
Hardiningtyas, D., Tama, I. P., Setyanto, N. W., Lukodono, R. P. (2019). Potential mapping  of  Beton  Village,  Ponorogo  based  on  social,  economic,  and environmental  aspects. Journal  of  Innovation  and  Applied  Technology , 5 (1), 855 – 864.
Hidayati, R. A. (2021). Analisis potensi desa berbasis Indeks Pembangunan Desa di wilayah pesisir Kabupaten Gresik. Jurnal Riset Entrepreneurship , 4 (1), 25. https://doi.org/10.30587/jre.v4i1.2161
Jannah,  U.,  Muchlisoh,  S.  (2021).  Pembentukan  Indeks  Ketahanan  Air  Rumah
Tangga Di Indonesia Menurut Lima Aspek Ketahanan Air Unwater Tahun 2018. Seminar Nasional Official Statistics , 2020 (1), 1081 – 1093.
https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.596
Kristanto,  T.,  Hadiansyah,  W.  M.,  Nasrullah, M.,  Amalia,  A.,  Anggraini, E.  Y.,
Firmansyah,  A.  (2020).  Strategi  pemasaran  digital  dalam  peningkatan penerimaan  mahasiswa  baru  menggunakan  analisis  SWOT. Multinetics ,
6 (2), 128 – 133. https://doi.org/10.32722/multinetics.v6i2.3415
Mandasari,  (2021).  Analisis  faktor-faktor  pembangunan  desa  dan  strategi menuju desa mandiri (Studi kasus di Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro  Kabupaten  Kerinci). Jurnal  Administrasi  Nusantara , 4 (1),  62 – 72. https://doi.org/10.51279/jan.v4i1.483
Otheliansyah,  G.,  Yasni,  R.  (2021).  Pengaruh  Penyaluran  Dana  Desa  pada Indikator  Perekonomian  Kabupaten  Daerah  Tertinggal  di  Indonesia.
Indonesian  Treasury  Review:  Jurnal  Perbendaharaan,  Keuangan  Negara  Dan Kebijakan Publik , 3 (4), 330 – 346. https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.267
Peribadi, (2015). Reconstruction of Participatory Paradigm Based on ESQ Power, A  Strategy  of  Power  Overcoming  in  Kendari  City,  Southeast  Sulawesi, Lambert Academic Publishing (LAP), Germany.
Peribadi,  dkk.,  (2019).  Konstruksi  Perencanaan  Participatory  Berbasis  Budaya Kalosara, Sebuah Perspektif Sosiologi Pembangunan, Deepublish Anggota IKAPI, Yogyakarta.
Peribadi,  dkk.,  (2021).  Strategi  Pembangunan  Partisipatif  Menuju  Desa  Masa Depan, Literasi Nusantara, Malang.
Peribadi,  dkk.,  {2022}.  Potensi  dan  problematika  wilayah  perdesaan:  Menyoal keberadaan desa-desa tertinggal. Penerbit Adab: Jawa Barat.
Peribadi., Anggraeni, D. (2022). Paradigma, Pendekatan dan Multimetodologi: Sebuah  Riset  Pembebasan  Menuju  Post  Kualitatif,  Zahir  Publishing, Yogyakarta.
Pradana, B. E., Muin, M. F. (2020). Analisis diskriminan untuk menentukan status ketertinggalan  desa  di  Provinsi  Jawa Tengah  tahun  2014. Jurnal  Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi , 21 (4). https://doi.org/10.32424/jeba.v21i4.1546 .
Prayitno,  G.,  Maulida  RF,  B.,  Nugraha,  A.  T.  (2019).  Modal  sosial,  ketahanan pangan  dan  pertanian  berkelanjutan  Desa  Ngadireso,  Indonesia. Region: Jurnal  Pembangunan  Wilayah  dan  Perencanaan  Partisipatif , 14 (2),  229. https://doi.org/10.20961/region.v14i2.30018 .
Puspasari.,  Koswara.  (2019). Arahan  Pengembangan  Desa  Tertinggal  Kabupaten Bondowoso Berdasarkan Aspek . 5 (2).
Rukayat,  Y.,  Bandung,  U.  N.,  Desa,  P.,  &  Wirausaha,  B.  (2021).  Kombinasi resiprokal asas rekognisi dan. Academia Praja , 4 , 180 – 200.
Suwarno, S., Pramono, T. (2020). Analisis SWOT Balanced Scorecard (Bsc) Dalam Kebijakan  Pengembangan  Umkm  Batik  di  Kabupaten  Kediri. E-Jurnal
Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana , 7 , 653. https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i07.p04 Thamrin, D. A., Habibi, B., Sari, D. P., A Thief, F. H. N. (2020). Analisis strategi Islamic  Collective  Entrepreneurship  (ICE):  Solusi  mengatasi  desa tertinggal. Profetika: Jurnal Studi Islam , 21 (1), 45 – 56.
https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11059
Xaverius  et  al.,  (2021).  Perkembangan  Desa  Berdasarkan  Village  Progress  By Village  Developing  Index. Perkembangan  Desa  Berdasarkan  Indeks  Desa Membangun Di Kabupaten Mempawah , 7 (1), 10 – 20.