PRANATA PRANATA
H U K U M H U K

## U M JURNAL ILMU HUKUM
Analisis Keadilan Restoratif (restorative Justice) Dalam Konteks  Ultimum  Remedium  Sebagai  Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak
Pembubaran Partai Politik Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia Analisis  Pj.  Kepala  Daerah  Yang  Memutasi    Pegawai
Negeri Sipil Tidak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pns Dalam Jabatan Struktural Dan Peraturan   Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pns Di Lampung
Analisis  Yuridis  Normatif  Perbandingan  Prosedur Pemberhentian  Presiden  Dalam  Masa  Jabatannya Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Korea Selatan
Keterbatasan Pengadilan Untuk Melakukan  Pengujian Konstitusional (constitutional  Review) :  Pengalaman Jepang
Analisis Tugas Dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung Terhadap Tindak Pidana Satwa Liar Yang Di Lindungi
Kebijakan Rekonstruksi Pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan  Dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum Acara Pidana Tahun 2015
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan  Perempuan  Yang  Dijadikan  Pekerja  Seks Komersial
BAMBANG
HARTONO RIFANDY RITONGA YULI ERNITASARI ISHARYANTO BENNY KARYA LIMANTARA 86-98 99-108 109-122 123-134 135-144 145-157
Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung
Volume 10 Nomor 2 Juli 2015 ISSN 1907-560X 181-193
LINTJE ANNA MARPAUNG 158-180 DWI NURAHMAN INTAN NURINA SEFTINIARA
Benny Karya Simantar, S.H., M.H. Rifandi Ritonga, S,H., M.H. Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.
Melisa Safitri, SH., M.H.

## B.  PERATURAN  PERUNDANG- UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946 tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP).
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995 tentang Permasyarakatan. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1997 tentang Pengadilan Anak Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian RI. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002
tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak.
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004 jo .  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004 tentang  Kejaksaan  Republik
Indonesia.. Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP). Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun 1988 tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun  1987  tentang  Tata  Tertib Sidang
Anak.
Pembubaran Partai Politik Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia

## RIFANDY RITONGA

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

## ABSTRAK
The existence of political parties as a form of freedom of association is needed in  a  democracy.  However,  based  on  the  existing  practices  and  regulations,  political parties turned out to be dissolved. The dissolution of political parties would be done bersadarkan  laws  and  regulations  specify  the  reason,  the  procedures  and  the  legal consequences  dissolution  of  a  political  party.  The  problem  in  this  research  is  the process  of  dissolution  of  political  parties  in  the  colonial  period  up  to  the  period  of reform  in  Indonesia  and  the  impact  of  dissolution  of  political  parties  in  Indonesia against the democratic system in Indonesia. Dissolution of political parties each period is  different,  in  the  period  before  the  reform  dissolution  of  political  parties  is  done without justice mechanisms are clear, unlike the case with the reform era to the present arrangements  regarding  the  dissolution  of  political  parties  is  increasingly  clearly stipulated in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, in Article 24C of one of the authorities of the Constitutional Court is to decide the dissolution of political parties,  more  clearly  set  out  in  the  judicial  procedure  in  the  dissolution  of  political parties of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number. 12, 2008. The effect of dissolution of political parties against the democratic system in Indonesia did not  have  an  impact  on  the  democratic  system  applied  in  Indonesia.  Due  to  the dissolution of political parties will only be done if a political party is contrary to the basic  objectives  and  the  constitutional  order.  Even  more  than  in  the  dissolution  of  a political  party  which  opposed  the  goal  is  to  protect  democracy  itself,  constitution, sovereignty, national security and the state ideology.
Keyword : politics , democracy , constitution

## I. PENDAHULUAN
Kebebasan  berserikat  berkumpul
dan berorganisasi adalah sebuah instrumen  hak  asasi  yang  berlaku  secara universal  dan  regional,  yang  diantaranya adalah Universal  Declaration  of  Human Rights  (UDHR), International  Covenant on  Civil  and  Political  Rights  (ICCPR) , dan International
Convenan on
Economic,  Social  and  Cultural  Rights (ICESCR) .  ( Universal  Declaration  of Human Rights (UCHR) :1948)
Organisasi  yang  demikian  berhak atas penentuan peraturan dasar dan rumah tangganya.  Untuk  memilih  perwakilan mereka  secara  penuh  menyelenggarakan administrasi  dan  merumuskan  program- programnya  tanpa  campur  tangan  pihak yang berwenang dan juga dilindungi dari tindakan  pembubaran  atau  pembekuan dan  juga  diizinkan  dari  mengikuti federasi,  konfederasi  dan  organisasi semacamnya.
Kebebasan
berserikat dan berkumpul  memang  juga  tunduk  pada
batasan-batasan  tertentu  yang  berlaku kepada  pembatasan-pembatasan  tertentu yang  berlaku  secara  khusus  terhadap kedua  jenis  kebebasan  ini,  ataupun pembatasan yang berlaku umum terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD 1945)  telah  memberikan  jaminan  sangat tegas  pada  Pasal  28E  ayat  (3)  yang menerangkan  bahwa  setiap  orang  berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan  pendapat.  Namun  jaminan mengenai  hak  itu  tidak  dipertegas  dalam UUD 1945 melainkan akan diatur dalam Undang-Undang  (UU)  sebelum  hak  itu sendiri  belum  diatur  dalam  UU  tidak dijamin  ada  tidaknya.  Sehingga  dapat disebut  pula  hak  berserikat,  berkumpul dan  mengeluarkan  pendapat  yang terdapat  pada  Pasal  28  itu  bukan merupakan  hak  asasi  manusia  sebagai mana seharusnya seperti yang terkandung dalam muatan konstitusi negara demokrasi.
Namun  hal  tersebut  segerah berubah  setelah  adanya  perubahan  pada UUD  1945  perubahan  ke  dua    Tahun 2000  dimana  Pasal  28E  hal  tersebut diatur  secara  tegas,  negara  menjamin perlindungan  dan  penghormatan  serta pemajuan  dalam  rangka  peri  kehidupan bermasyarakat.  Kemerdekaan  berserikat itu  sendiri  merupakan  salah  satu  bentuk espresi pendapat dan aspirasi atas ide-ide yang disalurkan dengan cara
berkerjasama  dengan  orang  lain  yang seide atau seaspirasi.
Partai  Politik  adalah  salah  satu buah  ide  wujud  ekspresi  dari  adanya kebebasan  berserikat,  berkumpul  dan berpendapat.  Partai  Politik  memiliki
potensi  yang  sangat  penting  bagi  sistem demokrasi.  Partai  Politik  memainkan peran penghubung yang sangat setrategis antara proses pemerintahan dengan warga negara.  Dikatakan  oleh  Schattscheider partai  politiklah  yang  sebetulnya menentukan demokrasi.
Sistem  kepartaian  yang  baik sangat  menentukan  bekerjanya  sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip checks and balances dalam arti yang luas, dalam  hubungan  kegiatan  bernegara Partai  Politik  memiliki  peran  sebagai media dan wahana yang sangat menonjol disamping  faktor  lain  seperti pers yang bebas. Proses pelembagaan demokrasi itu pada  pokonya  sangat  ditentukan  oleh lembaga organisasi partai sebagai bagian yang  tak  terpisah  dari  sistem  demokrasi itu sendiri yang sangat menentukan dalam dinamika  kegiatan  bernegara.  Dengan adanya organisasi, perjuangan kepentingan  bersama  menjadi  kuat kedudukanya  dalam  menghadapi  pihak lawan  atau  saingan  karena  kekuatan- kekuatan  yang  kecil  dan  terpecah-pecah dapat dikonsolidasikan dalam satu front . Menurut Yves Meny and Andrew Knapp mengatakan sistem politik dengan satu Partai Politik akan sulit sekali untuk dibayangkan  jika  disebut  demokratis. Para  ilmuan  politik  mengambarkan  ada empat fungsi Partai Politik buah ide dari ekspresi dari adanya kebebasan berserikat,  berkumpul  dan  berpendapat menurut Miriam Budiardjo, meliputi : (i) sarana komunikasi  politik, (ii) sosialisasi politik, (iii) sarana rekrutmen politik, dan (iv)  pengaturan  konflik,  yang  semuanya saling  terkait  satu  dengan  yang  lainya. (Yves Meny and Andrew Knap: 1998)
batasan-batasan  tertentu  yang  berlaku kepada  pembatasan-pembatasan  tertentu yang  berlaku  secara  khusus  terhadap kedua  jenis  kebebasan  ini,  ataupun pembatasan yang berlaku umum terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD 1945)  telah  memberikan  jaminan  sangat tegas  pada  Pasal  28E  ayat  (3)  yang menerangkan  bahwa  setiap  orang  berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan  pendapat.  Namun  jaminan mengenai  hak  itu  tidak  dipertegas  dalam UUD 1945 melainkan akan diatur dalam Undang-Undang  (UU)  sebelum  hak  itu sendiri  belum  diatur  dalam  UU  tidak dijamin  ada  tidaknya.  Sehingga  dapat disebut  pula  hak  berserikat,  berkumpul dan  mengeluarkan  pendapat  yang terdapat  pada  Pasal  28  itu  bukan merupakan  hak  asasi  manusia  sebagai mana seharusnya seperti yang terkandung dalam muatan konstitusi negara demokrasi. Namun  hal  tersebut  segerah berubah  setelah  adanya  perubahan  pada UUD  1945  perubahan  ke  dua    Tahun 2000  dimana  Pasal  28E  hal  tersebut diatur  secara  tegas,  negara  menjamin perlindungan  dan  penghormatan  serta pemajuan  dalam  rangka  peri  kehidupan bermasyarakat.  Kemerdekaan  berserikat itu  sendiri  merupakan  salah  satu  bentuk espresi pendapat dan aspirasi atas ide-ide yang disalurkan dengan cara berkerjasama  dengan  orang  lain  yang seide atau seaspirasi.
Partai  Politik  adalah  salah  satu buah  ide  wujud  ekspresi  dari  adanya kebebasan  berserikat,  berkumpul  dan berpendapat.  Partai  Politik  memiliki
potensi  yang  sangat  penting  bagi  sistem demokrasi.  Partai  Politik  memainkan peran penghubung yang sangat setrategis antara proses pemerintahan dengan warga negara.  Dikatakan  oleh  Schattscheider partai  politiklah  yang  sebetulnya menentukan demokrasi.
Sistem  kepartaian  yang  baik sangat  menentukan  bekerjanya  sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip
checks and balances dalam arti yang luas, dalam  hubungan  kegiatan  bernegara Partai  Politik  memiliki  peran  sebagai media dan wahana yang sangat menonjol disamping  faktor  lain  seperti pers yang bebas. Proses pelembagaan demokrasi itu pada  pokonya  sangat  ditentukan  oleh lembaga organisasi partai sebagai bagian yang  tak  terpisah  dari  sistem  demokrasi itu sendiri yang sangat menentukan dalam dinamika  kegiatan  bernegara.  Dengan adanya organisasi,
perjuangan kepentingan  bersama  menjadi  kuat kedudukanya  dalam  menghadapi  pihak lawan  atau  saingan  karena  kekuatan- kekuatan  yang  kecil  dan  terpecah-pecah dapat dikonsolidasikan dalam satu front . Menurut Yves Meny and Andrew Knapp mengatakan sistem politik dengan satu Partai Politik akan sulit sekali untuk dibayangkan  jika  disebut  demokratis. Para  ilmuan  politik  mengambarkan  ada empat fungsi Partai Politik buah ide dari ekspresi dari adanya kebebasan berserikat,  berkumpul  dan  berpendapat menurut Miriam Budiardjo, meliputi : (i)
sarana komunikasi  politik, (ii) sosialisasi politik, (iii) sarana rekrutmen politik, dan (iv)  pengaturan  konflik,  yang  semuanya saling  terkait  satu  dengan  yang  lainya. (Yves Meny and Andrew Knap: 1998)
Kelemahan  Partai  Politik  ialah bahwa  organisasi  partai  cenderung bersifat  oligarkis.  Yang  terkadang bertindak  hanya  untuk  atas  nama  rakyat, akan  tetapi  dalam  kenyataanya  berjuang untuk  kepentingan  partai  sendiri,  yang rela  mengorbankan  kepentingan  rakyat, seperti  yang  dikemukakan  oleh  Robert Michels sebagai hukum besi yang berlaku dalam  organisasi.  Dalam  mengatasi  hal tersebut diperlukan mekanisme penunjang.  Pertama,  mekanisme  internal yang  menjamin  demokratisasi  melalui partisipasi  anggota  Partai  Politik  itu sendiri  dalam  proses  pengambilan keputusan.  Kedua,  keterbukaan  partai melalui  warga  masyarakat  di  luar  partai dapat  ikut  serta  dalam  pengambilan kebijakan  yang  diperjuangkan  dan  oleh partai  politik.  Ketiga,  meningkatnya pelayanan  publik,  serta  keterbukaan akuntabilitas oeganisasi kekuasaan dalam penyelengaraan  negara.  Keempat,  pers bebas  yang  semakin  profesional  dan mendidik.  Kelima,  kuatnya  jaminan kebebasan berfikir, dan berekspresi, serta kebebasan  untuk  berkumpul  dan berorganisasi secara damai.
Berdasarkan  uraian  di  atas,
keberadaan  Partai  Politik  sebagai  buah dari  demokrasi  dan  sebagai  wujud  dari adanya  kebebasan  berserikat  yang  amat dibutuhkan dalam suatu negara demokrasi. Walaupun demikian, berdasarkan  praktik  dan  ketentuan  yang ada  ternyata  Partai  Politik  dapat dibubarkan. Penjaminan terhadap kebebasan  berserikat  memang  dijamin secara  konstitusional,  namun  penjabaran Pasal  28E  UUD  1945  tidak  sekedar memberikan jaminan,
melainkan membatasi  kemerdekaan  berserikat  dan
berkumpul  karna  pada  hakikatnya  tidak ada kemerdekaan yang sebebas-bebasnya.
II. PEMBAHASAN
PROSES  PEMBUBARAN  PARTAI POLITIK  DI  INDONESIA  PADA MASA PENJAJAHAN SAMPAI DENGAN MASA REFORMASI. a. Masa Penjajahan Belanda
Bangsa Indonesia mengenal Partai Politik sejak masa pra-kemerdekaan. Hal ini  tidak  terlepas  dari  adanya  gejala moderenisasi  yang  muncul  di  Eropa. Inggris  adalah  negara  yang  pertama  kali mengenalkan institusi Partai Politik yang kemudian menyebar keseluruh Eropa dan Amerika  Serikat  kemudian  menyebar keseluruh  dunia.  (Jimly  Asshiddiqie, 2006: hlm 159) Munculnya Partai Politik di Indonesia dapat dibaca sebagai dampak dari  perubahan  sosial,  politik  dan ekonomi  di  negara  belanda  dan  Hindia Belanda pada waktu itu. Titik tolak yang paling  relevan  dalam  hal  ini  adanya kebijakan  politisi  etis  yang  diberlakukan oleh  pemerintah  Kolonial  Belanda. meskipun  mempelajari  ilmu  politik ditabukan  oleh  pemerintah  kolonial namun  para  pemuda  terdidik  dari kalangan Inlander sangat berminat untuk terlibat  dalam  dalam  gerakan-gerakan yang  berorentasi  politik.  Munculnya gerakan-gerakan  partai  politk  yang  di prakarsai  kaum  muda  terdidik  pada penghujung abad 19 (sembilan belas) dan permulaan  abad  20  (dua  puluh)  telah menandai  sebuah fase dalam  sejarah bangsa  Indonesia  yang  di  sebut  dengan era kebangkitan nasional. Gerakan politik dengan  tujuan  kemerdekaan  ini  tidak sedikit  yang  bermetamorfosis  menjadi partai politik. (Usmaidi Radi, MA, 1989: hlm 33-34)
Semenjak  diberlakukanya  politik etis  tercatat  beberapa  Partai  Politik dengan cukup menonjol antara lain Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Insulinde , Indische  Partij  (IP), Partai  Komunis Indonesia  (PKI),  Partai  Nasional Indonesia (PNI), Partai Bangsa Indonesia (PBI)  dan  Partai  Indonesia  (Partindo). Dari  sekian  banyak  Partai  Politik  yang tumbuh berkembang pada masa pemerintahan  Belanda,  terdapat  tiga partai  yang  pernah  dibubarkan  yaitu IP, PKI, dan PNI. Pertama,  pada  Tahun  1913 pembubaran Indische  Partij  (IP) oleh pemerintah  Kolonial  Belanda,  alasan pembubaran  ini IP diangap  merusak ketenangan dan ketertiban umum. Kedua, pembatalan  pemberontakan  oleh  Partai Komunis  Indonesia  (PKI)  pada  Januari 1927,  pemberontakan  ini  berhasil dipatahkan  oleh  pemerintah  kolonial Belanda. Dengan ini pemerintah kolonial melarang  partai  ini  berada  di  tanah jajahan  Hindia  Belanda,  sejumlah  tokoh partai ini menghilangkan diri dengan lari keluar  negeri,  sedangkan  sisanya dihukum  mati  dan  sebagian  sisanya diasingkan.  Ketiga,  pembubaran  Partai Nasional  Indonesia  (PNI)  yang  diketau oleh  Soekarno  partai  ini  lahir  sesudah gagalnya pemberontakan PKI, pembubaran  PNI  bukan  dikarenakan pemberontakan, melalaikan
pembubarannya  dilakukan  atas  tindakan radikal  Soekarno  dalam  melakukan pergerakan  kemerdekaan  diseluruh  tanah air, yang  menimbulkan  kecemas pemerintah kolonial Belanda. Pada Tahun Oktober  1929  Pemerintah  Kolonial Belanda  melarang  keberadaan  partai  ini, pada  tanggal  9  Januari  1930  terjadi
penangkapan  kepada  pengurus  cabang
Bandung termasuk di dalamnya Soekarno. b. Masa Penjajahan Jepang
Pada  masa  kedudukan  Jepang tidak  terjadi  pembubaran  partai  politik, akan tetapi seluruh kegiatan menyangkut politik, organisasi dan sistem pemerintahan  sangat  dilarang,  bahkan segala  rapat-rapat  yang  dilakukanoleh pihak  nasionalis  juga  dilarang  sehingga menyebabkan  seluruh  partai-partai  yang ada  tiarap  atas  maklumat  yang dikeluarkan oleh Jepang.
c. Masa  Pemerintahan  Soekarno (Orde Lama) Setelah bangsa Indonesia memperoleh  kemerdekaan,  partai-partai yang  sebelumnya  mati  suri/dibekukan oleh  pemerintahan  Jepang  dibangkitkan kembali melalui Maklumat Pemerintah 3 November  1945.  Maklumat  tersebut disambut  dengan  antusias  oleh  tokoh- tokoh politik. Kegairahan ini tidak hanya pada  kalangan  tokoh  yang  memiliki pengalaman  mengelolah  Partai  Politik pada  masa  sebelum  merdeka.  Tetapi tokoh  yang  belum  berpengalaman  juga turut  mendirikan  partai.  Terdapat  sekitar 40  Partai  Politik  berdiri  dan  masing masing  turut  berpartisipasi  dalam percaturan politik nasional.
Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno  (Orde  Lama)  terdapat  dua partai  yang  dibubarkan,  yaitu  Partai Masjumi  dan  PSI,  kedua  partai  tersebut dibubarkan  berdasarkan  Keppres  Nomor 200  Tahun  1960  dan  Nomor  201  Tahun 1960.  Jika  dilihat  dari  historisnya  kedua partai ini dibubarkan akibat keikut sertaan dalam  melakukan  pemberontakan  PRRI terhadap pemerintah, yang pada masa itu
Semenjak  diberlakukanya  politik etis  tercatat  beberapa  Partai  Politik dengan cukup menonjol antara lain Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Insulinde , Indische  Partij  (IP), Partai  Komunis Indonesia  (PKI),  Partai  Nasional Indonesia (PNI), Partai Bangsa Indonesia (PBI)  dan  Partai  Indonesia  (Partindo). Dari  sekian  banyak  Partai  Politik  yang tumbuh berkembang pada masa pemerintahan  Belanda,  terdapat  tiga partai  yang  pernah  dibubarkan  yaitu IP, PKI, dan PNI. Pertama,  pada  Tahun  1913 pembubaran Indische  Partij  (IP) oleh pemerintah  Kolonial  Belanda,  alasan pembubaran  ini IP diangap  merusak ketenangan dan ketertiban umum. Kedua, pembatalan  pemberontakan  oleh  Partai Komunis  Indonesia  (PKI)  pada  Januari 1927,  pemberontakan  ini  berhasil dipatahkan  oleh  pemerintah  kolonial Belanda. Dengan ini pemerintah kolonial melarang  partai  ini  berada  di  tanah jajahan  Hindia  Belanda,  sejumlah  tokoh partai ini menghilangkan diri dengan lari keluar  negeri,  sedangkan  sisanya dihukum  mati  dan  sebagian  sisanya diasingkan.  Ketiga,  pembubaran  Partai Nasional  Indonesia  (PNI)  yang  diketau oleh  Soekarno  partai  ini  lahir  sesudah gagalnya pemberontakan PKI, pembubaran  PNI  bukan  dikarenakan pemberontakan, melalaikan pembubarannya  dilakukan  atas  tindakan radikal  Soekarno  dalam  melakukan pergerakan  kemerdekaan  diseluruh  tanah air, yang  menimbulkan  kecemas pemerintah kolonial Belanda. Pada Tahun Oktober  1929  Pemerintah  Kolonial Belanda  melarang  keberadaan  partai  ini, pada  tanggal  9  Januari  1930  terjadi
penangkapan  kepada  pengurus  cabang Bandung termasuk di dalamnya
Soekarno.
b. Masa Penjajahan Jepang
Pada  masa  kedudukan  Jepang tidak  terjadi  pembubaran  partai  politik, akan tetapi seluruh kegiatan menyangkut politik, organisasi dan sistem
pemerintahan  sangat  dilarang,  bahkan segala  rapat-rapat  yang  dilakukanoleh pihak  nasionalis  juga  dilarang  sehingga menyebabkan  seluruh  partai-partai  yang ada  tiarap  atas  maklumat  yang dikeluarkan oleh Jepang.
c. Masa  Pemerintahan  Soekarno (Orde Lama) Setelah bangsa Indonesia memperoleh  kemerdekaan,  partai-partai yang  sebelumnya  mati  suri/dibekukan oleh  pemerintahan  Jepang  dibangkitkan kembali melalui Maklumat Pemerintah 3 November  1945.  Maklumat  tersebut disambut  dengan  antusias  oleh  tokoh- tokoh politik. Kegairahan ini tidak hanya pada  kalangan  tokoh  yang  memiliki pengalaman  mengelolah  Partai  Politik pada  masa  sebelum  merdeka.  Tetapi tokoh  yang  belum  berpengalaman  juga turut  mendirikan  partai.  Terdapat  sekitar 40  Partai  Politik  berdiri  dan  masing masing  turut  berpartisipasi  dalam percaturan politik nasional.
Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno  (Orde  Lama)  terdapat  dua partai  yang  dibubarkan,  yaitu  Partai Masjumi  dan  PSI,  kedua  partai  tersebut dibubarkan  berdasarkan  Keppres  Nomor 200  Tahun  1960  dan  Nomor  201  Tahun 1960.  Jika  dilihat  dari  historisnya  kedua partai ini dibubarkan akibat keikut sertaan dalam  melakukan  pemberontakan  PRRI terhadap pemerintah, yang pada masa itu
sistem  pemerintahan  yang  diterapkan oleh  Soekarno  adalah  Demokrasi Terpimpin  dimana  pusat  kebijakan seluruhnya  terletak  pada  tanggan Presiden.
d. Masa  Pemerintahan  Soeharto (Orde Baru) Pembubaran  Partai  Komunis Indonesia  (PKI)  pasca  pemberontakan 1926/27  PKI  dinyatakan  sebagai  partai terlarang.  Meski  demikian  tidak  berarti PKI  pada  masa  itu  punah  sama  sekali. Pada  tahun  1930  partai  ini  kembali melakukan  aktifitas  politik  bawah  tanah.
Ketika  bangsa  Indonesia  memperoleh kemerdekaan  para  aktifis  PKI  segerah menghidupkan aktivisa kepartaian terutama  setelah  keluarnya  Maklumat Presiden  3  November  1945  tentang Kebebasan Mendirikan Partai. Dalam  masa  Orde  Lama,  PKI
mendapatkan  pandangan  pro  dan  kontra atas  keterlibatanya  dalam  mewarnai percaturan  politik  nasional  dan  bahkan salah  seorang  tokoh  komunis  pernah menjabat  sebagai  Pedana  Mentri  yaitu Amir  Syarifudin.  Setelah  kabinet  Amir Syarifudin jatuh dan diganti oleh kabinet Hatta  diberlakukan  sebuah  kebijakan yang disebut Rekonstruksi dan Resionalisasi  (Re-Ra)  angkatan  perang dimana  TNI  disterilkan  dari  unsur-unsur
PKI  atau  unsur  komunis.  Hal  tersebut berdampak terhadap pemberontakan yang terjadi  di  Madiun.  Walau  pun  sempat menguasai  tempat-tempat  penting  di Madiun,  namun  hal  tersebut  tidak bertahan  lama.  Dengan  cepat  Pasukan Siliwangi  dapat  mengamankan  kembali Madiun  dalam  peristiwa  tersebut  banyak tokoh dari PKI terbunuh termasuk Moeso
selakuk  pemimpin  dalam  pemberontakan juga ikut terbunuh.
Pemberontakan  ini  tidak  menjadi dasar untuk PKI dibubarkan karna hanya aktifis PKI yang ikut dalam pemberontakan  bersenjata  saja  yang diadili.  Semula  pemberontakan  PKI membuat  geram  Soekarno  selaku Presiden,  namun  dengan  banyak pemahaman  hal  tersebut  dapat  di pertimbangkan,  terbukti  dari  di  ikut sertakanya PKI dalam rapat pembentukan Kabinet  yang  membuat  PKI  mendapat posisi  strategis  dalam  pemerintahan. Partai-partai  yang  tidak  mengingini paham komunis masuk kedalam pemerintahan  menganjurkan  Presiden Soekarno untuk lebih keras terhadap PKI yang beraliran komunis.
Keadaan  tersebut  memaksa  PKI untuk  semakin  dekat  terhadap  Soekarno untuk  mendapat  perlindungan,  Soekarno berangapan  PKI  adalah  suatu  kekuatan besar  yang  patut  diperhitungkan  di  luar TNI  dan  PNI.  Keberadaan  PKI  berakhir setelah  meletusnya  Tragedi  Gerakan  30 September  1965  atau  G30S/PKI  dimana sejumlah  Jendra  Besar  di  Jakarta  diculik dan  dibunuh.  Di  bentuknya  Dewan Revolusi  yang  beranggotakan  45  orang dengan  tugas  mengamankan  Negara  dan Presiden, berhasil mengamankan kembali pemberontakan  yang  dicurigai  PKI  yang beraliran  komunis  adalah  dalang  dari pemberontakan. Pembasmian dan Penandatanganan  Supersemar  menandai berakhirnya  Orde  Lama  dan  digantikan ke Orde Baru yang dalam Sidang MPRS menyatakan terbitnya Supersemar menyerahkan  seluruh  kekuasaan  Kepada Soeharto  dan  melarang  PKI  dan  paham komunisnya berada diseluruh tanah air.
Di  masa  Orde  Baru  bukanlah konsep  pembuburan  Partai  Politik  yang dilakukan  pada  masa  ini,  namun  konsep fusi  atau  penyederhanaan  partai  yang diterapkan.  Dengan  alasan,  banyaknya Partai Politik dianggap sebagai pengacau kesetabilitasan negara. Dalam konsep fusi ini partai diharapkan dibagi menjadi tiga golongan  Agama,  Kariyawan,  dan Demokrasi.  Di  golongan  agama  diwakili oleh PPP (NU, Perti, Parmusi, dan PSII), di  golongan  kariyawan  di  wakili  oleh Golkar dalam hal ini golkar bukan suatu Partai  Politik  namun  golongan  yang diperbolehkan  mengikuti  pemilu,  di golongan  demokrasi  diwakili  oleh  PDI (PNI,  IPKI,  Murba,  Parkindo  dan  Partai Katolik).  Selama  kurun  waktu  pemilu 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997 hanya tiga  golongan  ini  tersebut  yang  boleh mengikuti pemilu.
e. Masa Reformasi
Beralihnya  masa  Orde  Baru  ke Era  Reformasi,  tidak  lagi  terdapat  fusi terhadap  Partai  Politik  dan  pembubran partai  politik.  Di  era  reformasi  adalah suatu  momentum  pembukaan  gerbang kebebasan dan penutupan hak kebebasan berserikat. Yang terjadi di masa reformasi bubarnya  Partai  Politik  bukan  karna pembubaran  secara  paksa  atau  fusi terhadap  partai  namun  dalam  masa reformasi  saat  ini  bubarnya  partai  akibat pembubaran  diri  atas  keinginan  sendiri atau  pengabungan  diri  dengan  partai lainya,  hal  pengabungan  diri  biasanya dilakukan  partai  untuk  memenuhi electoral threshold untuk dapat mengikuti pemilu.
Di masa reformasi ini juga dalam amandemen  UUD  1945  sebanyak  empat kali  yang  dimulai  pada  Tahun  1999
sampai dengan 2002, membawa perubahan  yang  sangat  besar  terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Terutama  pada  kekuasaan  kehakiman berdasarkan  amandemen  UUD  1945 pasca  amandemen  mempunyai  dua perubahan  yang  sangat  mendasar.
Pertama, kekuasaan kehakiman berdasarkan  pada  Pasal  24  ayat  (1)  dan ayat  (2)  UUD  1945  pasca  amandemen secara konstitusional memiliki kemerdekaan  dalam  penyelengaraan peradilan guna meneggakkan hukum dan keadilan  tanpa  pengaruh  dari  mana  pun. Kedua,  konstitusi  menerapkan  prinsip “checks  and  balances” kekuasaan kehakiman.
Prinsip ini secara konstitusional terwujud dengan dibentuknya  Komisi  Yudisial  sebagai pengawas  yang  berposisi  seimbang dengan  Mahkamah  Agung  (MA)  serta
Mahkamah  Konstitusi  (MK).  Pengaturan mengenai  MK  selanjutnya  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003 Jo. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Perubahan  ketiga  UUD  1945 mengadopsi  pembentukan  MK  sebagai lembaga  yang  berdiri  disamping  MA dengan  kewenangan  yang  diuraikan dalam  Pasal  24C  ayat  (1)  dan  (2)  UUD 1945.  Yang  salah  satu  kewenangannya adalah  “memutus  perkara  pembubaran partai  politik”  yang  sebelumnya  dalam, berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  1999  tentang  Partai  Politik wewenang  pengawasan,  pembekuan  dan pembubaran  Partai  Politik  dimiliki  oleh MA. Menurut Pataniari Siahaan pemberian  wewenang  pada  MK  tentang pembubaran  Partai  Politik  ini  dirasa sangat  tepat  karna  bersangkutan  dengan
Di  masa  Orde  Baru  bukanlah konsep  pembuburan  Partai  Politik  yang dilakukan  pada  masa  ini,  namun  konsep fusi  atau  penyederhanaan  partai  yang diterapkan.  Dengan  alasan,  banyaknya Partai Politik dianggap sebagai pengacau kesetabilitasan negara. Dalam konsep fusi ini partai diharapkan dibagi menjadi tiga golongan  Agama,  Kariyawan,  dan Demokrasi.  Di  golongan  agama  diwakili oleh PPP (NU, Perti, Parmusi, dan PSII), di  golongan  kariyawan  di  wakili  oleh Golkar dalam hal ini golkar bukan suatu Partai  Politik  namun  golongan  yang diperbolehkan  mengikuti  pemilu,  di golongan  demokrasi  diwakili  oleh  PDI (PNI,  IPKI,  Murba,  Parkindo  dan  Partai Katolik).  Selama  kurun  waktu  pemilu 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997 hanya tiga  golongan  ini  tersebut  yang  boleh mengikuti pemilu.
e. Masa Reformasi
Beralihnya  masa  Orde  Baru  ke Era  Reformasi,  tidak  lagi  terdapat  fusi terhadap  Partai  Politik  dan  pembubran partai  politik.  Di  era  reformasi  adalah suatu  momentum  pembukaan  gerbang kebebasan dan penutupan hak kebebasan berserikat. Yang terjadi di masa reformasi bubarnya  Partai  Politik  bukan  karna pembubaran  secara  paksa  atau  fusi terhadap  partai  namun  dalam  masa reformasi  saat  ini  bubarnya  partai  akibat pembubaran  diri  atas  keinginan  sendiri atau  pengabungan  diri  dengan  partai lainya,  hal  pengabungan  diri  biasanya dilakukan  partai  untuk  memenuhi electoral threshold untuk dapat mengikuti pemilu.
Di masa reformasi ini juga dalam amandemen  UUD  1945  sebanyak  empat kali  yang  dimulai  pada  Tahun  1999
sampai dengan 2002, membawa
perubahan  yang  sangat  besar  terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Terutama  pada  kekuasaan  kehakiman berdasarkan  amandemen  UUD  1945 pasca  amandemen  mempunyai  dua perubahan  yang  sangat  mendasar. Pertama, kekuasaan
kehakiman berdasarkan  pada  Pasal  24  ayat  (1)  dan ayat  (2)  UUD  1945  pasca  amandemen secara konstitusional memiliki
kemerdekaan  dalam  penyelengaraan peradilan guna meneggakkan hukum dan keadilan  tanpa  pengaruh  dari  mana  pun. Kedua,  konstitusi  menerapkan  prinsip “checks  and  balances” kekuasaan kehakiman.
Prinsip ini secara konstitusional terwujud dengan dibentuknya  Komisi  Yudisial  sebagai pengawas  yang  berposisi  seimbang dengan  Mahkamah  Agung  (MA)  serta
Mahkamah  Konstitusi  (MK).  Pengaturan mengenai  MK  selanjutnya  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003 Jo. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Perubahan  ketiga  UUD  1945 mengadopsi  pembentukan  MK  sebagai lembaga  yang  berdiri  disamping  MA dengan  kewenangan  yang  diuraikan dalam  Pasal  24C  ayat  (1)  dan  (2)  UUD 1945.  Yang  salah  satu  kewenangannya adalah  “memutus  perkara  pembubaran partai  politik”  yang  sebelumnya  dalam, berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  1999  tentang  Partai  Politik wewenang  pengawasan,  pembekuan  dan pembubaran  Partai  Politik  dimiliki  oleh
MA. Menurut Pataniari Siahaan pemberian  wewenang  pada  MK  tentang pembubaran  Partai  Politik  ini  dirasa sangat  tepat  karna  bersangkutan  dengan
politik  yang  nantinya  juga  akan menyangkut  tentang  masalah  konstitusi. (Jimly Asshiddiqie, 2006 : hlm 102) PEMBUBARAN  PARTAI  POLITIK TERHADAP  SISTEM  DEMOKRASI DI INDONESIA.
Keberadaan Partai Politik menjadi salah  satu  ciri  utama  negara  demokrasi, bahkan  Partai  Politik  adalah  salah  satu dari pilar demokrasi. Peran Partai Politik itu  sendri  adalah  untuk  menata  aspirasi masyarakat yang sangat beraneka ragam. Semakin  berkembangnya  kehidupan politik  pengaturan  Partai  Politik  sangat dibutuhkan  untuk    mewujudkan  sistem kepartaian  yang  sesuai  dengan  tipe domokrasi  itu.  Yang  dalam  negara demokrasi penghambatan dalam perkembangan  Partai  Politik  tersebut tidak  mungkin  untuk  dilakukan,  karna kebebasan  berserikat  dalam  negara demokrasi  tidak  dapat  di  batasi.  Partai Politik  memang  merupakan  manifestasi dari adanya hak kebebasan berserikat dan berkumpul  menyampaikan  pendapat, akan  tetapi  hak  tersebut  harus  dibatasi dengan  melakukan  pengaturan,  yang termasuk didalamnya pengaturan mengenai pembubaran partai politik. Seperti pendapat Samuel Issacharoff  dalam  bukunya “ Fragile Democracies  Constested  Power  in  the Era of Constitusinal Courts ” menerangkan  bahwa  salah  satu  bentuk pembatasan  yang  dapat  dibenarkan  dan dibutuhkan  dalam  negara  demokratis adalah  pembatasan  terhadap  kelompok yang  mengancam  demokrasi,  kebebasan, serta  masyarakat  secara  keseluruhan. Negara dapat melarang
atau membubarkan suatu organisasi, termasuk
Partai  Politik  yang  bertentangan  dengan
tujuan  dasar  dan  tatanan  kostitusional, negara  demokrasi  tidak  hanya  memiliki hak,  tetapi  juga  tugas  untuk  menjamin dan melindungi prisnsip-prinsip demokrasi konstitusional. (Samuel Inssacharoff, 2012) Menurut  Mahfud  MD,  Partai
Politik dinilai tidak boleh membahayakan demokrasi,  eksistensi  dan  keutuhan bangsa.  Sebab  Partai  Politik  lah  pilar demokrasi, yang penting serta merupakan cermin  dari  kebebasan  berserikat  negara demokrasi.  Jika  pelangaran  dilakukan maka  Partai  Politik  dapat  dibubarkan. (Mahfud MD,1993 : hlm 51) Pembubaran partai adalah salah satu kewenangan MK dengan  wewenang  itu  MK  menjaga  agar Partai  Politik  terhindar  dari  perilaku sewenang-wenang  yang  otoriter,  arogan, dan tidak demokratis. MK juga sekaligus menjaga  demokrasi  dari  rongrongan partai  yang  ideologi,  asas,  aktivitas, tujuan,  program,  dan  kegiatannya  tak sesuai  dengan  Undang-Undang  Dasar 1945.
Jimly  sendiri  menyatakan  bukan suatu pelangaran terhadap demokrasi jika pembubaran  Partai  Politik  itu  dilakukan guna  melindungi  tatanan  dan  keutuhan konstitusional. Namun dalam pelaksanaanya pembubaran tersebut harus berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh UU dan aturan yang berlaku. (Jimly Asshiddiqie, 2006: hlm 150) Dari  realitas  konstitusi  ini,  maka sesungguhnya  Partai  Politik  bukan  lagi semata pilar demokrasi, akan tetapi sudah menjadi  pilar  konstitusi.  Partai  Politik menjadi  penyangah  utama  Negara Kesatuan  Republik  Indonesai  (NKRI), Harjono  salah  satu  Hakim  MK  pernah berpendapat  bahwa  Partai  Politik  selain
sebagai  pelembagaan  dalam  kebebasan warga  negara  untuk  berserikat  dan berkumpul yang dijamin oleh UUD 1945. Lebih  lanjut  dapat  diuraikan  bahwa disebutnya Partai Politik dalam beberapa Pasal  dalam  UUD  1945,  menjadi  bagian dalam  pelaksanaan  pranata  UUD  1945, peran  yang  dilaksanakan  oleh  Partai Politik  dalam  pranata  UUD  1945 berkaitan  dengan  sistem  politik  yang dianut dan diatur dalam UUD 1945, yaitu pranata  yang  berhubungan  dengan  DPR dalam  pengisian  keanggotaan  dalam pemilu  dan  pengisian  jabatan  Presiden dan Wakil Presiden. (http://mardian.wordpress.com, 2012) Dalam  memutus  permohonan pembubaran  Partai  Politik  berbeda dengan  permohonan  pengujian  UU terhadap  UUD,  dimana  akses  terhadap MK  tampaknya  agak  luas  maka  yang memiliki  stending,  untuk  mengajukan permohonan  pembubaran  Partai  Politik sebagai  mana  diatur  dalam  Pasal  68  UU MK,  hanyalah  pemerintah.  pemerintah yang  dimaksud  disini  adalah  pemerintah pusat. Pada umumnya tindakan pembubaran Partai Politik di negara yang memiliki  MK  harus  dilakukan  di  MK, tetapi  negara  yang  tidak  memiliki  MK melakukan  pembubaran  Partai  Politik  di lakukan  oleh  pengadilan.  Pengadilan tetap  harus  menerapkan  prinsip due process of law , prinsip keterbukaan/ open- ness , yang memberikan jaminan hak atas Partai Politik.
Penindakan terhadap Partai Politik haruslah  melihat  dan  memperhatikan peran  penting  Partai  Politik  dalam kehidupan  demokrasi  yang  menjamin kebebasan  berserikat (freedom  of
association) sebagai hak dasar yang asasi.
Hak  ini  hanya  dapat  dibatasi  dalam bentuk  pembubaran (dissolution) melalui melalui badan peradilan yang berwenang memutuskan  pembubaran  Partai  Politik. Prinsip due  prosess  of  law ini  dilakukan agar  pembubaran  Partai  Politik  yang keberadaanya  di  jamin  oleh  hak kebebasaan berserikat, tidak bertentangan UUD  yang  menjamin  hal  tersebut  serta langkah pembubaran pun harus menjamin prinsip  demokratis.  (Maruarar  Siahaan, 2011, hlm 36-37) Dapat diketahui bahwa pembubaran Partai Politik tidak berdampak  sama  sekali  terhadap  sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Karena pembubaran  Partai  Politik    hanya  akan dilakukan  apabila  suatu  Partai  Politik bertentangan  dengan  tujuan  dasar  dan tatanan konstitusional. Bahkan lebih dari pada  itu  pembubaran  pada  sebuah  Partai Politik  yang  bertentangan  tersebut memiliki  tujuan  untuk  melindungi demokrasi  itu  sendiri,  konstitusi, kedaulatan  negara,  keamanan  nasional dan ideologi negara.

## III. PENUTUP
Proses  pembubaran  Partai  Politik di Indonesia pada masa penjajahan  sampai dengan masa reformasi :
a. Masa Penjajahan  Belanda terdapat tiga  pembubaran  Partai  Politik pergerakan  kemerdekaan.  Pertama, pada  tahun  1913  pembubaran Indische  Partij  (IP) oleh  pemerintah kolonial Belanda, IP diangap merusak ketenangan  dan  ketertiban  umum. Kedua,  pembatalan  pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) pada Januari 1927, pemberontakan ini berhasil  dipatahkan  oleh  pemerintah kolonial Belanda. Ketiga, pembubaran Partai Nasional
sebagai  pelembagaan  dalam  kebebasan warga  negara  untuk  berserikat  dan berkumpul yang dijamin oleh UUD 1945. Lebih  lanjut  dapat  diuraikan  bahwa disebutnya Partai Politik dalam beberapa Pasal  dalam  UUD  1945,  menjadi  bagian dalam  pelaksanaan  pranata  UUD  1945, peran  yang  dilaksanakan  oleh  Partai Politik  dalam  pranata  UUD  1945 berkaitan  dengan  sistem  politik  yang dianut dan diatur dalam UUD 1945, yaitu pranata  yang  berhubungan  dengan  DPR dalam  pengisian  keanggotaan  dalam pemilu  dan  pengisian  jabatan  Presiden dan Wakil Presiden. (http://mardian.wordpress.com, 2012) Dalam  memutus  permohonan pembubaran  Partai  Politik  berbeda dengan  permohonan  pengujian  UU terhadap  UUD,  dimana  akses  terhadap MK  tampaknya  agak  luas  maka  yang memiliki  stending,  untuk  mengajukan permohonan  pembubaran  Partai  Politik sebagai  mana  diatur  dalam  Pasal  68  UU MK,  hanyalah  pemerintah.  pemerintah yang  dimaksud  disini  adalah  pemerintah pusat.
Pada umumnya tindakan pembubaran Partai Politik di negara yang memiliki  MK  harus  dilakukan  di  MK, tetapi  negara  yang  tidak  memiliki  MK melakukan  pembubaran  Partai  Politik  di lakukan  oleh  pengadilan.  Pengadilan tetap  harus  menerapkan  prinsip due process of law , prinsip keterbukaan/ open- ness , yang memberikan jaminan hak atas Partai Politik. Penindakan terhadap Partai Politik haruslah  melihat  dan  memperhatikan peran  penting  Partai  Politik  dalam kehidupan  demokrasi  yang  menjamin kebebasan  berserikat (freedom  of association) sebagai hak dasar yang asasi.
Hak  ini  hanya  dapat  dibatasi  dalam bentuk  pembubaran (dissolution) melalui melalui badan peradilan yang berwenang memutuskan  pembubaran  Partai  Politik. Prinsip due  prosess  of  law ini  dilakukan agar  pembubaran  Partai  Politik  yang keberadaanya  di  jamin  oleh  hak kebebasaan berserikat, tidak bertentangan UUD  yang  menjamin  hal  tersebut  serta langkah pembubaran pun harus menjamin prinsip  demokratis.  (Maruarar  Siahaan, 2011, hlm 36-37) Dapat diketahui bahwa pembubaran Partai Politik tidak berdampak  sama  sekali  terhadap  sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Karena pembubaran  Partai  Politik    hanya  akan dilakukan  apabila  suatu  Partai  Politik bertentangan  dengan  tujuan  dasar  dan tatanan konstitusional. Bahkan lebih dari pada  itu  pembubaran  pada  sebuah  Partai Politik  yang  bertentangan  tersebut memiliki  tujuan  untuk  melindungi demokrasi  itu  sendiri,  konstitusi, kedaulatan  negara,  keamanan  nasional dan ideologi negara.

## III. PENUTUP
Proses  pembubaran  Partai  Politik di Indonesia pada masa penjajahan  sampai dengan masa reformasi :
a. Masa Penjajahan  Belanda terdapat tiga  pembubaran  Partai  Politik pergerakan  kemerdekaan.  Pertama, pada  tahun  1913  pembubaran Indische  Partij  (IP) oleh  pemerintah kolonial Belanda, IP diangap merusak ketenangan  dan  ketertiban  umum. Kedua,  pembatalan  pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) pada Januari 1927, pemberontakan ini berhasil  dipatahkan  oleh  pemerintah kolonial Belanda. Ketiga, pembubaran Partai Nasional
Indonesia  (PNI)  bukan  dikarenakan pemberontakan, melainkan pembubarannya dilakukan atas tindakan  radikal  Soekarno,  selaku ketua  dalam  melakukan  pergerakan kemerdekaan diseluruh tanah air. b. Masa  Penjajahan  Jepang tidak terjadi  pembubaran  partai  politik, namun seluruh pergerakan menyangkut  politik,  organisasi  dan sistem  pemerintahan  sangat  dilarang, bahkan  segala  rapat-rapat  yang dilakukan  oleh  pihak  nasionalis  juga dilarang, yang mengakibatkan seluruh partai-partai  tiarap  atas  Maklumat yang dikeluarkan oleh Jepang.
c. Masa Orde Lama terdapat dua partai yang  dibubarkan,  yaitu  Partai Masjumi  dan  PSI,  kedua  partai tersebut  dibubarkan  berdasarkan Keppres Nomor 200 Tahun 1960 dan Nomor  201  Tahun  1960.  Partai  ini dibubarkan  akibat  keikut  sertaan dalam  melakukan  pemberontakan PRRI  terhadap  pemerintah.  Yang pada  masa  itu  sistem  pemerintahan yang diterapkan oleh Soekarno adalah Demokrasi Terpimpin.
d. Masa  Orde  Baru bukanlah  konsep pembubaran  Partai  Politik  yang dilakukan  pada  masa  ini,  namun konsep  fusi/penyederhanaan  partai yang  diterapkan.  Dengan  anggapan bahwa  banyaknya  Partai  Politik dianggap sebagai pengacau kesetabilitasan negara. Dalam konsep fusi  ini  partai  dibagi  menjadi  tiga golongan  Agama,  Kariyawan,  dan
Demokrasi.
e. Masa  Reformasi ,  tidak  lagi  terdapat fusi  terhadap  Partai  Politik  dan pembubaran  partai  politik.  Di  Era
reformasi  adalah  suatu  momentum pembukaan  gerbang  kebebasan  serta kebangkitan  hak  atas  kebebasan berserikat.  Yang  terjadi  di  Era reformasi  bubarnya  Partai  Politik bukan  karna  pembubaran  secara paksa atau fusi/penyederhanaan Partai Politik  namun  dalam  masa  reformasi saat ini bubarnya partai adalah akibat pembubaran  diri  atas  keinginan sendiri atau pengabungan diri dengan partai  lainya.Lalu  pembubaran  yang dilakukan  oleh  MK.  Pada  masa sebelum reformasi penagaturan mengenai  pembubaran  partai  politik, bukan  didasarkan  pada  sistem peradilan namun atas dasar keingginan penguasa, berbeda dengan masa  reformasi  hingga  saat  ini, pembubaran  Partai  Politik  harus dilakukan  melalui  sistem  peradilan yang sudah di tentukan oleh undang- undang  dan  dijalankan  oleh  badan peradilan  yang  memiliki  prinsip due prosess  of  law untuk  menjamin prinsip negara hukum dan demokrasi.
Dampak pembubaran Partai Politik  terhadap  sistem  demokrasi  di Indonesia sama sekali tidak menimbulkan dampak  pada  sistem  demokrasi  yang diterapkan di Indonesia. Karena pembubaran  Partai  Politik    hanya  akan dilakukan  apabila  suatu  Partai  Politik bertentangan  dengan  tujuan  dasar  dan tatanan konstitusional. Bahkan lebih dari pada  itu  pembubaran  pada  sebuah  Partai Politik  yang  bertentangan  tersebut memiliki  tujuan  untuk  melindungi demokrasi  itu  sendiri,  konstitusi, kedaulatan  negara,  keamanan  nasional dan  ideologi  negara.  Dalam  penelitian mengunakan  metode  analisis  normative
ini juga dapat ditambahkan ide yang bisa digunakan sebagai pertimbangan pemerintah  dalam  merancang  peraturan mengenai  pengaturan  Partai  Politik dimasa yang akan datang dengan harapan akan  lebih  menjamin,  dan  melindungi kebebasan  berserikat,  berkumpul,  dan mengeluarkan  pendapat  yang  di  jamin oleh  UUD  1945.  Diharapkan  pengaturan yang  baru  nanti  bukan  saja  menegaskan bahwa  pembubaran  Partai  Politik  itu dapat  dilakukan  hanya  sebatas  ideologi, asas,  tujuan,  kegiatan  dan  program  saja yang  bertentangan  dengan  UUD  1945, akan  tetapi  kedepannya  tindakan melangar  hukum  anggota  dari  Partai Politik pun diharapkan akan bisa menjadi salah  satu  cela,  dimana  Partai  Politik dapat dibubarkan. Diharapkan pengaturan yang  akan  datang  bukan  hanya pemerintah  yang  diberikan  keistimewaan untuk  dapat  mengajukan  permohonan pembubaran  partai  politik,  akan  tetapi warga  negara  juga  diberikan  hak  yang sama untuk dapat mengajukan permohonan pembubarakan Partai Politik yang  di  indikasikan  merugikan  negara dan  mengancam  demokrasi  dan  merusak konstitusi.
DAFTAR PUSTAKA A. BUKU Jimly Asshiddiqie , kemerdeakaan
Berserikat,  dan  Pembubaran Partai  Politik,  dan  Mahkamah Konstitusi, Konstitusi  Press, Jakarta, 2006. Samuel Issacharoff, Fragile Democracies Constested  Power  in  the  Era  of Constitusinal Courts,Constitusional Law at New York  University  School  of  Law,
2012.
Muruarar  Siahaan, Hukum  Acara Mahkamah  Konstitusi ,  Edisi kedua,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2011.
Mahfud  MD,  Demokrasi  dan  Konstitusi di Indonesia, Yogyakarta, 1993. United Nations, Universal Declaration of Human  Rights  (UCHR) ,  tahun 1948 Usmaidi  Radi,  MA, Strategi  PPP,  Studi Tentang  Kekuatan  Politik  Islam Tingkat  Nasional ,  Intergritas Press, Jakarta, 1989 Yves  Meny  and  Andrew  Knap, Government  and  Politics  in Western  Europe:  Britain,  Frace, Italy,  Germany,  Third  Edition ,
Oxford University Press, 1998. B. PERATURAN  PERUNDANG- UNDANGAN
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011 tentang Partai  Politik perubahan atas  Undang  Undang    Nomor  31 Tahun  2002    tentang Partai Politik ,  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor    2    Tahun  1999 tentang Partai Politik ; Keputusan Presiden Indonesia Nomor 200 Tahun 1960 Keputusan Presiden Indonesia Nomor 201 Tahun 1960
C. SUMBER-SUMBER LAINNYA http://mardian.wordpress.com/2011/11/1 0/mungkinkah-membubarkan- partai-politik/ di akses pada tanggal 7 Februari 2012.
Jurnal PRANATA HUHUM dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui
bahasa ilmiah. Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat,
maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat
dalam jurnal ini.
Melalui PRANATA HUKUM diharapkan tejadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

## Alamat Redaksi

## PRANATA HUKUM
Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng Bandar Lampung Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261 Email: pranatahukum@yahoo.com dan
tami_rusli@yahoo.co.id
ISSN 1907-560X