How to cite: Solahudin,  et  al.  (2024).  Analisa  DPSIR  Pembangunan  Tol  Semarang  –  Demak  dan  Kawasan Ekosistem  Mangrove  di  Wilayah  Pesisir  Semarang  –  Demak. Syntax  Literate . (9)8 .
http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i8 E-ISSN: 2548-1398
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 9, No. 8, Agustus 2024
ANALISA  DPSIR  PEMBANGUNAN  TOL  SEMARANG  –  DEMAK  DAN KAWASAN EKOSISTEM MANGROVE DI WILAYAH PESISIR SEMARANG – DEMAK
Desty  Stephany  Solahudin 1 ,  Bagiar  Adla  Satria 2 ,  Nabila  Tsarwatul  Jannah 3 , Ilhamsyah 4
Institut Teknologi Bandung, Bandung, Indonesia 1,2,3,4
Email: adesacadhipura@gmail.com 1 , bagiar.str@gmail.com 2 , nabilatsarwatul@gmail.com 3 , 24022310@mahasiswa.itb.ac.id 4

## Abstrak
Proyek  Jalan  Tol  Semarang  –  Demak  merupakan  merupakan  salah  satu  Proyek  Strategis Nasional (PSN) yang berada di Provinsi Jawa Tengah yang diharapkah dapat mendukung peningkatan  konektivitas  antar  wilayah.  Pembangunan  yang  direncanakan  berada  pada kawasan ekosistem mangrove yang dimungkinkan dapat menimbulkan dampak lingkungan. Dengan  menggunakan  pendekatan  metode  analisis  kerangka  DPSIR (Driving  Forces- Pressures-State-Impacts-Responses) , penelitian ini mengidentifikasi fenomena permasalahan  yang  terjadi  akibat  pembangunan  tol  melalui  sudut  pandang  dinamika  tata kelola  lingkungan  yang  terjadi.  Selain  itu,  penelitian  ini  menyoroti  upaya  rehabilitasi kawasan  pesisir  yang  dilakukan  oleh  berbagai  elemen  masyarakat  untuk  melindungi lingkungan, namun terancam oleh proyek pembangunan tol. Perubahan kesadaran terhadap pentingnya ekosistem mangrove juga dibahas, dengan penekanan pada nilai ekologis, sosial, dan  ekonomi  yang  harus  dipertimbangkan  dalam  pengelolaan  ekosistem  mangrove.  Di samping itu, terdapat adaptasi fisiologis dan morfologi tanaman mangrove serta peraturan yang  dikeluarkan  pemerintah  untuk  mengelola  ekosistem  mangrove  dengan  nilai  penting ekologi, sosial, dan ekonomi.
Kata Kunci : DPSIR, Kawasan Ekosistem Mangrove, Jalan Tol Semarang-Demak

## Abstract
The Semarang – Demak Toll Road Project is one of the National Strategic Projects (PSN) located in Central Java Province, expected to support the enhancement of inter-regional connectivity. The planned construction is situated in a mangrove ecosystem area, which may potentially  cause  environmental  impacts.  Using  the  DPSIR  (Driving  Forces-Pressures- State-Impacts-Responses) framework analysis method, this study identifies the problematic phenomena arising from the toll road construction from the perspective of environmental governance dynamics. Additionally, this research highlights the coastal area rehabilitation efforts  undertaken  by  various  community  elements  to  protect  the  environment,  which  are threatened  by  the  toll  road  project.  Changes  in  awareness  regarding  the  importance  of mangrove ecosystems are also discussed, emphasizing the ecological, social, and economic values that must be considered in mangrove ecosystem management. Moreover, the study examines  the  physiological  and  morphological  adaptations  of  mangrove  plants  and  the regulations issued by the government to manage the mangrove ecosystem, considering its significant ecological, social, and economic value.
Keywords : DPSIR, Mangrove Ecosystem Area, Semarang-Demak Toll Road

## Pendahuluan
Mangrove  atau  bakau  ( Rhizopora )  merupakan  tanaman  yang  banyak  ditemukan pada pesisir pantai (Imran & Efendi, 2016). Tanaman ini dikenal karena keunikan bentuk akarnya  yang  dikenal  dengan  akar  udara.  Berdasarkan  kajian  Food  and  Agricultural Organization (2023) terhadap Mangrove, mangrove didefinisikan sebagai kawasan hutan hijau yang toleran garam dan ditemukan pada daerah pasang di pertemuan darat dengan laut. Tanaman ini tumbuh di garis lintang tropis dan subtropic di daerah sepanjang garis pantai yang terlindung, laguna perairan dangkal, muara, sungai, dan delta. Pada daerah tersebut, mangrove akan lebih mudah ditemui pada substrat lunak. Ekosistem mangrove mewakili  pertemuan  antara  komunitas  darat  dengan  laut  dimana  setiap  hati  menerima arus masuk air laut setiap hari dan seringkali arus air tawar, sedimen, nutrisi dan endapan lumpur dari sungai di dataran tinggi (Chandrayanti, 2024; Sambu et al., 2018). Istilah Mangrove sebenarnya menggambarkan tipe ekosistem dan kelompok tanaman berkayu dengan  adaptasi  fisiologis  dan  morfologi  yang  beradaptasi  untuk  dapat  hidup  di lingkungan pasang surut. Adaptasi ini mencakup akar udara untuk respirasi/pernafasan dan  berlabuh  di  substrat  berlumpur  yang  tergenang  air,  kemudian  kemampuan  untuk mengatasi salinitas dari air laut (dilakukan dengan mengeluarkan garam pada akar dan pembuangan kelebihan garam melalui ekskresi), kemampuan propagul yang disesuaikan dengan  penyebaran  pasang  surut  (yaitu  benih  vivipar);  dan  mekanisme  retensi  nutrisi yang sangat efisien. Bentuk dan komposisi mangrove bervariasi menurut iklim, salinitas, topografi  dan  ciri-ciri  edafis  kawasan  dimana  mangrove  berada.  Hutan  bakau  dapat terbentuk sebagai petak-petak pohon kerdil yang terisolasi dan dalam kondisi salinitas sangat tinggi atau kondisi terganggu. Dapat juga pada lokasi yang lebih menguntungkan sebagai hutan subur dengan kanopi setinggi hingga 40m.
Sementara itu, Agensi Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat ( United States Enviromental Protection Agency ) mendefinisikan rawa bakau sebagai lahan basah pesisir yang terdapat di daerah tropis dan subtropic. Ciri tanaman ini adalah pepohonan halofitik (pecinta  garam),  semak  dan  tanaman  lain  yang  tumbuh  di  perairan  pasang  surut  yang payau hingga asin dan terkenal karena struktur vegetasi berkayu seperti labirin yang sulit ditembus.
Gambar 1. Ilustrasi Ekosistem Hutan Bakau
(Sumber 1: national-oceanographic.com; 2 : National Geopgraphic)
Fungsi ekosistem mangrove didefinisikan oleh Britanica sebagai ekosistem yang sangat  penting  bagi  ekosistem  pesisir  (Masjhoer,  2019).  Secara  fisik,  eksosistem
berfungsi  sebagai  penyangga  antara  ekosistem  laut  dan  darat.  Selain  itu,  kawasan  ini dapat  melindungi  garis  pantai  dari  angin,  gelombang,  dan  banjir  yang  merusak.  Akar belukar yang dimiliki tanaman bakau dapat meningkatkan kualitas air dengan menyaring polutan dan memerangkap sedimen yang terbawa arus dari daratan serta mengurangi erosi pantai. Secara ekologis, hutan bakau menyediakan habitat bagi beragam organisme darat. Selain itu, banyak spesies ikan dan kerang di pesisir dan lepas pantai yang menjadikan hutan bakau sebagai tempat berkembang biak, bertelur, dan menetas. Toleransi mangrove yang tinggi terhadap garam membuat mangrove seringkali menjadi spesies pertama yang menghuni  lumpur  dan  gumuk  pasir  yang  tergenang  air  laut,  namun  peningkatan pembangunan  di  pesisir  dan  alih  fungsi  lahan  menyebabkan  penurunan  populasi mangrove secara global. Beberapa spesies mangrove masuk kedalam daftar spesies yang rentan atau terancam punah dalam daftar merah spesies terancam punah dari persatuan Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN).
Indonesia memiliki luas hutan bakau terbesar di dunia, menyumbang 21 persen dari total luas hutan bakau global (Food and Agricultural Organization, 2023). Informasi yang kuat mengenai sumber daya ini sangat penting mengingat pentingnya sumber daya ini secara ekonomi, sosial dan lingkungan serta tingginya keanekaragaman hayati. Namun menurut Wahyuni et al. (2014), deforestasi dan degradasi hutan mangrove di Indonesia berada  pada  tingkat  yang  mengkhawatirkan  dan  meningkat  setiap  tahunnya. Konsekuensinya adalah terus terjadi penurunan fungsi hutan mangrove yang berdampak pada emisi karbon, hilangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya risiko abrasi dan penurunan  permukaan  tanah,  serta  berkurangnya  penghidupan  masyarakat.  Alasan dillakukannya  deforestasi  dan  degradasi  hutan  mangrove  di  Indonesia  menurut Cahyaningsih  et  al.  (2022),  berbagai  aktivitas  antropogenik  menjadi  pendorong deforestasi  dan  degradasi  mangrove  di  Indonesia  seperti  aktivitas  domestik,  konversi lahan,  pertambangan,  dan  aktivitas  penebangan  kayu.  Aktivitas  antropogenik  dapat menurunkan luas dan fungsi ekosistem mangrove. Dampak yang timbul akibat aktivitas antropogenik terhadap hutan mangrove adalah berkurangnya hutan mangrove, perubahan komposisi mangrove, kelimpahan spesies yang tidak merata, kematian mangrove secara massal, pencemaran kawasan mangrove, naiknya permukaan air laut, perubahan iklim global, dan erosi atau abrasi pantai.
Gambar 2. Peta Wilayah Kota Semarang (Sumber : Bappeda Kota Semarang)
Kota Semarang merupakan ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang telah berdiri sejak tanggal  2  Mei  1547.  Kota  Semarang  sebagai  Kota  Pusat  Pemerintahan  Provinsi  Jawa Tengah, memiliki luas wilayah atau 37.366.836 Ha terdiri dari 16 kecamatan dan 117 kelurahan. Kota ini merupakan kota pesisir yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Deskripsi Geografis Kota Semarang tersaji dalam tabel berikut:
Tabel 1. Deskripsi Geografis Kota Semarang
Uraian ( Description ) Batas Wilayah ( Borderline )
Letak Lintang ( Latitude ) Keterangan ( Explanation ) 1. Sebelah Utara ( North ) 6 0 50 ' LS Laut Jawa 2. Sebelah Selatan ( South ) 7 0 10 ' LS Kab. Semarang 3. Sebelah Barat ( West ) 109 0 50 ' BT Kab. Kendal 4. Sebelah Timur ( East ) 110 0 35 ' BT Kab. Demak (Sumber : BPS Kota Semarang)
Penduduk Kota Semarang sangat heterogen terdiri dari campuran beberapa etnis yakni Jawa, Cina, Arab dan Keturunan. Juga etnis lain dari beberapa daerah di Indonesia yang  datang  ke  Kota  Semarang  untuk  berusaha,  menuntut  ilmu  maupun  menetap selamanya  di  Semarang.  Mayoritas  penduduk  memeluk  agama  Islam,  kemudian berikutnya  adalah  Kristen,  Katholik,  Hindu  dan  Budha.  Mata  pencaharian  penduduk beraneka ragam, terdiri dari pedagang, pegawai pemerintah, pekerja pabrik dan petani. Kendati  latar  belakang  masyarakatnya  sangat  heterogen,  namun  kehidupan  sosial masyarakat  Kota  Semarang  sangat  damai.  Toleransi  kehidupan  umat  beragama  sangat dijunjung tinggi. Inilah faktor yang sangat mendukung kondisi keamanan sehingga Kota Semarang menjadi kota Indonesia yang sangat baik untuk pengembangan investasi dan bisnis.
Kota  Semarang  akan  terus  berkembang,  selain  sebagai  kota  perdagangan  juga menjadi kota jasa pariwisata. Oleh karena itu, pembangunan hotel-hotel dari kelas, melati hingga bintang di Semarang terus tumbuh. Perkembangan menjadi kota jasa ditunjang dengan  sarana  transportasi  udara  dengan  Bandara  Ahmad  Yani  yang  ditingkatkan statusnya menjadi Bandara Internasional, maupun transportasi darat berupa Kereta Api (KA) dan bus dengan berbagai jurusan (Sumber : Profil Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang).
Berdasarkan  Berita  Resmi  Statistik  No.  88/03/3374.Th.IV,  2  Maret  2023  Badan Pusat  Statistik  Kota  Semarang,  Perekonomian  Kota  Semarang  Tahun  2022  tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 5,73 persen dibandingkan pencapaian pada tahun 2021 sebesar 5,16 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yaitu sebesar 79,01%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi dicatat oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yaitu sebesar 5,00%. Kontributor utama PDRB Kota Semarang Tahun 2022 adalah sektor Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Perdagangan.
Proyek  Jalan  Tol  Semarang  –  Demak  merupakan  merupakan  salah  satu  Proyek Strategis  Nasional  (PSN)  yang  berada  di  Provinsi  Jawa  Tengah  dengan  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Badan Pengatur Jalan Tol sebagai PJPK (Reza, 2022). Rencana pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak memiliki panjang trase  sebesar  27  KM.  Kehadiran  Jalan  Tol  Semarang  Demak  diharapkan  dapat mendukung  peningkatan  konektivitas  di  wilayah  Jawa  Tengah  serta  untuk menghubungkan kawasan industri dan pelabuhan di wilayah Kabupaten Demak. Selain
itu, Jalan Tol Semarang - Demak ini nantinya akan berfungsi membendung banjir rob sebagai  sistem  polder  yaitu  metode  pengendalian  banjir  rob  dengan  pembangunan tanggul laut yang dilengkapi dengan kolam retensi, pompa, pintu air dan sistem drainase regional yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen pengelolaan air. Sistem polder ini akan terintegrasi dengan tanggul-tanggul yang telah dibangun BBWS Pemali-Juana dan menjadi satu kesatuan sistem yang berfungsi mengatur kondisi banjir dan rob.

## Gambar 3. Peta Rencana Pembangunan Proyek Tanggul Laut & Tol Semarang - Demak
(Sumber : Majalah Teknik Konstruksi, Edisi Juni 2021)
Jalan  tol  sepanjang  16-kilometer  ini  keberadaannya  sangat  strategis.  Selain mempersingkat perjalanan juga berfungsi mengatasi kemacetan. Selama libur natal dan tahun baru, ribuan kendaraan melalui jalan tol tersebut. Jalan tol ini dibangun sejak akhir 2019. Yang kemudian dioperasikan secara fungsional untuk membantu mengurai macet Pantura  saat  pembangunan  jembatan  Wonokerto.  Sempat  ditutup  sebentar  untuk perbaikan atau finishing sebagai hasil evaluasi uji layak fungsi (ULF) pada 15 Desember 2022. Setelah itu, dibuka kembali dari tanggal 22 Desember 2022 selama Natal dan Tahun Baru hingga 2 Januari 2022.
Rencana pembangunan tol ini akan membelah lahan mangrove sebesar 46 Hektar sehingga akan semakin mengurangi luas kawasan mangrove yang ada di kawasan Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Belum banyak kajian yang membahas  dampak  dari  rencana  pembangunan  tol  ini  terhadap  ekosistem  mangrove membuat  kasus  ini  menjadi  menarik.  penelitian  ini  mengidentifikasi  fenomena permasalahan yang terjadi akibat pembangunan tol melalui sudut pandang dinamika tata kelola  lingkungan  yang  terjadi.  Selain  itu,  penelitian  ini  menyoroti  upaya  rehabilitasi kawasan  pesisir  yang  dilakukan  oleh  berbagai  elemen  masyarakat  untuk  melindungi lingkungan, namun terancam oleh proyek pembangunan tol.

## Metode Penelitian
Lokasi dan ruang lingkup penelitian dibatasi pada kawasan ekosistem mangrove di wilayah  pesisir  Semarang  –  Demak,  Jawa  Tengah.  Penelitian  ini  merupakan  jenis penelitian  deskriptif  dengan  menggunakan  data  sekunder  berupa  data  dan  informasi dokumen yang berkaitan dengan lokasi penelitian yang diperoleh melalui studi pustaka. Adapun  digunakan  pendekatan  metode  analisis  kerangka DPSIR  (Driving  Forces-
Pressures-State-Impacts-Responses) dalam mengidentifikasi fenomena permasalah yang terjadi.
Kerangka DPSIR (Driving Forces-Pressures-State-Impacts-Responses) merupakan alat  yang  digunakan  untuk  mengkonseptualisasikan  dan  menganalisis  hubungan  yang kompleks  antara  aktivitas  manusia  dan  lingkungan.  Dalam  konteks  pengembangan infrastruktur di kawasan alam yang dilindungi, kerangka DPSIR dapat digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan pendorong di balik pembangunan infrastruktur. Ini termasuk tekanan  yang  ditimbulkannya  terhadap  ekosistem  yang  rapuh,  perubahan  yang  terjadi pada kondisi ekosistem mangrove, dan dampak sosial, ekonomi, atau lingkungan yang ditimbulkannya.  Selain  itu,  untuk  mendukung  ketahanan  ekosistem  mangrove  yang berkelanjutan,  kerangka  kerja  ini  mengusulkan  solusi  pemecahan  masalah.  Secara keseluruhan, kerangka kerja DPSIR menawarkan pendekatan holistik untuk memahami tantangan pembangunan di kawasan alam yang dilindungi.
Pada  penelitian  ini,  kerangka  DPSIR  digunakan  untuk  mengidentifikasi  dan menganalisis  hubungan  antara  faktor-faktor  pendorong (Driving  Forces) yang memengaruhi  kawasan  alam  yang  dilindungi,  tekanan-tekanan (Pressures) yang dihasilkan  oleh  aktivitas  pembangunan,  kondisi (State) dari  sumber  daya  alam  dan lingkungan,  dampak (Impacts) dari  aktivitas  pembangunan,  serta  respons (Responses) yang telah dilakukan untuk meningkatkan keberlanjutan kawasan ekosistem mangrove.
Gambar 4. DPSIR framework
Sumber: Adapted from Kristensen (2004), "The DPSIR Framework", National Environmental Research Institute, Denmark
Pada Gambar 4 . menjelaskan alur dari kerangka DPSIR yang saling berkaitan pada suatu proses pembagunan, khusunya pada aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, kerangka DPSIR digunakan sebagai metode analisis yang menyeluruh untuk memahami  hubungan  yang  kompleks  antara  pembangunan  pariwisata,  pengembangan lingkungan,  dan  pengembangan  kawasan  alam  yang  dilindungi.  Metode  ini  juga memberikan pedoman untuk langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan keberlanjutan kawasan ekosistem mangrove.

## Hasil dan Pembahasan
Driving Force and Pressure
1) Driving Force
Berdasarkan kajian yang dilakukan FAO terhadap mangrove pada Tahun 2023, alasan kenapa ekosistem mangrove terancam meskipun memiliki banyak manfaat dan memberikan  daya  dukung  lingkungan  yang  tinggi  adalah  karena  cara  memandang mangrove  yang  meremehkan  mangrove  dan  terkadang  dipandang  sebagai  lahan terlantar dan lingkungan yang tidak sehat. Di beberapa tempat, tekanan populasi yang tinggi telah menyebabkan konversi hutan bakau untuk pembangunan perkotaan. Selain itu, beberapa pemerintah di masa lalu memprioritaskan konversi hutan bakau untuk pertanian  dan  produksi  garam  sebagai  cara  untuk  meningkatkan  ketahanan  pangan, meningkatkan  perekonomian  nasional,  dan  meningkatkan  standar  hidup.  Mangrove juga telah terfragmentasi dan terdegradasi akibat pemanenan yang tidak berkelanjutan dan polusi.
Cara  pandang  ini  merupakan  cara  pandang  yang  mengakibatkan  tersingkirnya lingkungan  dalam  perencanaan  pembangunan  dan  hanya  menjadi  objek  dalam pembangunan sesuai dengan kebutuhan manusia. Apa yang manusia butuhkan maka akan  dieksplorasi  alam  tersebut  sesuai  dengan  kebutuhan  manusia.  Manusia membutuhkan  lahan  baru  untuk  ekonomi  maka  akan  dilakukan  pembukaan  lahan untuk  mendukung  aktivitas  ekonomi  manusia.  Manusia  tidak  memperhatikan  daya dukung  yang  diberikan  oleh  ekosistem  tersebut.  Dalam  konsep  etika  lingkungan dikenal istilah antroposentrisme. Antroposentrisme adalah teori etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Kepentingan manusia meurapakan  yang  utama  sehingga  segala  sesuatu  di  alam  semesta  ini  ada  untuk mendukung manusia.  Sehingga, alam hanya akan mempunyai nilai ketika membantu kepentingan manusia. Alam menjadi alat dan sarana untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia dan tidak memiliki nilai.
Kemudian,  mulai  muncul  perubahan  kesadaran  terhadap  lingkungan  terutama mangrove.  Menurut  Kajian  FAO  terhadap  mangrove  Tahun  2023,  Kesadaran  akan pentingnya  dan  nilai  ekosistem  mangrove  telah  meningkat  dalam  beberapa  tahun terakhir, yang mengarah pada persiapan dan penerapan undang-undang dan peraturan untuk  melindungi  dan  mengelolanya  dengan  lebih  baik.  Beberapa  negara  telah memulai program untuk membangun kembali hutan bakau melalui regenerasi alami atau  penanaman  aktif.  Terjadi  pergeseran  nilai  dalam  melihat  alam  dari antroposentrisme menjadi biosentrisme dimana teori yang dipopulerkan oleh Albert Schweizer  dan  Paul  Taylor  melawan  pandangan  antroposentrisme.  Biosentrisme memandang alam sebagai entitas yang memiliki nilai yang terlepas dari kepentingan manusia. Teori ini berpandangan bahwa makhluk hidup bukan hanya manusia. Ada banyak  hal  dan  jenis  makhluk  hidup  yang  memiliki  kehidupan.  Terdapat  nilai kesetaraan dalam teori biosentrisme dimana setiap kehidupan di muka bumi ini harus dilindungi  dan  diselamatkan.  Sehingga,  setiap  keputusan  yang  diambil  harus memperhitungkan secara serius makhluk hidup yang terdampak.
Hal ini tercermin dalam komitmen pemerintah Indonesia khususnya pemerintah Jawa Tengah yang mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor Nomor 24 Tahun 2019 Tentang  Kebijakan  Dan  Strategi  Pengelolaan  Ekosistem  Mangrove  Provinsi  Jawa Tengah.  Peraturan  Gubernur  ini  merupakan  turunan  kebijakan  terhadap  Peraturan Presiden  Nomor  73  Tahun  2012  tentang  Strategi  Nasional  Pengelolaan  Ekosistem Mangrove.  Nilai  yang  ingin  diperjuangkan  untuk  mengelola  ekosistem  mangrove
tersebut  adalah  Nilai  Penting  Ekologi  sebagai  Penyimpan  karbon  dan  Pencegahan dampak  kerusakan  lingkungan  dan  mitigasi  risiko  bencana.  Kedua,  Nilai  Penting Sosial  melalui  pemberdayaan  masyarakat  dan  nilai  Ekonomi  melalui  wisata  dan budidaya  perikanan.  Ketiga,  Nilai  Penting  Kelembagaan  dimana  strategi  ini  harus melalui  sinergisasi  kebijakan  antar  sektor  pemerintah  Pusat,  Provinsi,  Kabupaten, dan/atau  Kota,  serta  Kelembagaan  Non  Pemerintah  dalam  mengelola  ekosistem mangrove. Terakhir, Nilai penting perundang-undangan.
Peraturan  ini  mengisyaratkan  keterlibatan  instansi  pemerintah  yang  menangani baik  pusat  (Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  dan  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan)  maupun  daerah  (Dinas  LHK  Prov,  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  Prov),  dunia  usaha  (BUMN,  BUMD,  Ojarum  Bakti  Lingkungan, Pembangkit Listrik di Pesisir), Akademisi, Praktisi, Komunitas Pecinta Lingkungan, Lembaga  Swadaya  Masyarakat  dll,  serta  upaya  menjaga  dan  memperlakukan ekosistem mangrove di Provinsi Jawa Tengah dengan target rehabilitasi adalah seluas 750 Ha yang tersebar di beberapa provinsi. Peraturan ini tentunya memberikan ‘angin segar’  bagi  pejuang  konservasi  mangrove.  Hal  ini  terlihat  dari  banyaknya  aktivitas pelestarian mangrove yang dilakukan dan dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat untuk  memastikan  efek  keberlanjutan  usaha  pelestarian  yang  dilakukan.  Sehingga, semakin  banyaknya  dilakukan  usaha  restorasi  terhadap  area  mangrove  di  provinsi Jawa Tengah.
Usaha  pelestarian  ini  namun  akhirnya  bertemu  kendala,  seiring  dengan berkembangnya aktivitas ekonomi di Pulau Jawa, Kota Semarang merupakan salah satu  ‘hub’  yang  menghubungkan  lintas  Pulau  Jawa.  Data  menunjukkan  bahwa pertumbuhan  ekonomi  tertinggi  di  Kota  Semarang  dicapai  oleh  lapangan  usaha Transportasi dan Pergudangan yaitu sebesar 79,01%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan  tertinggi  dicatat  oleh  Komponen  Pengeluaran  Konsumsi  Rumah  Tangga (PK-RT) yaitu sebesar 5,00%. Kontributor utama PDRB Kota Semarang Tahun 2022 adalah sektor Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa  ada  pertumbuhan  signifikan  dalam  sektor  industri  dan  perdagangan  di  Kota Semarang  sehingga  dibutuhkan  pembangunan  yang  dapat  mendukung  kegiatan ekonomi tersebut.
Saat  ini,  Kota  Semarang  memiliki  sebuah  bandara  Internasional  serta  sebuah Pelabuhan  besar  yang  mendukung  aktivitas  perekonomian.  Namun,  selain  akses transportasi  udara  dan  laut,  tentunya  dibutuhkan  akses  transportasi  darat  yang mendukung  perjalanan  barang  dagangan  dari  dan  keluar  Kota  Semarang.  Akses transportasi  darat  yang  dimiliki  oleh  Kota  Semarang  adalah  Jalur  Pantura  yang menghubungkan  Kota  Semarang  dengan  Kota-Kota  lainnya  di  Pantai  Utara  Pulau Jawa.  Kendala  yang  dihadapi  oleh  jalur  pantura  adalah  selain  berfungsi  sebagai penghubung  angkutan  ekonomi  juga  digunakan  oleh  masyarakat  untuk  bepergian sehingga  jumlah  kendaraan  tersebut  membuat  masalah  kemacetan  di  jalur  pantura terutama  pada  hari  libur.  Sehingga,  menyebabkan  kerugian  ekonomi  akibatnya lamanya waktu tempuh yang dibutuhkan. Karena adanya masalah ini, muncul sebuah gagasan untuk membuat jalur baru sebagai jalur alternatif untuk memecah kemacetan yang terjadi di jalur pantura.
2) Pressure
Gagasan  ini  tentunya  tidak  hanya  sekedar  untuk  mendukung  konektivitas perkonomian wilayah Jawa Tengah. Disebutkan bahwa selain konektivitas, jalur ini akan  berfungsi  membendung  banjir  rob  sebagai  sistem  polder  yaitu  metode
pengendalian banjir rob dengan pembangunan tanggul laut yang dilengkapi dengan kolam retensi, pompa, pintu air dan sistem drainase regional yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen pengelolaan air. Proyek ini didukung langsung oleh Presiden Joko Widodo serta Kementerian Keuangan dengan penanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Badan Pengatur Jalan Tol sebagai PJPK. Proyek pemerintah pusat ini tentunya juga mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah yakni pemerintah provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang dan Kota Demak (Sofyan et al., 2024).
Salah satu artikel yang mengkaji pembangunan tol ini Hidayat dan Rasidi (2022) mengatakan  tujuan  dari  proyek  ini  adalah  untuk  mengurai  kemacetan  yang  sering terjadi di daerah jalan penghubung antara Kota Semarang dengan Kabupaten Demak yang merupakan salah satu jalan vital untuk jalur ekonomi antara wilayah Jawa bagian barat  dan  Jawa  bagian  timur.  Selain  itu  juga  untuk  menanggulangi  banjir  rob  yang menjadi permasalahan serius didaerah pesisir sepanjang jalan tol seperti Kaligawe dan Sayung.
Secara  sekilas  proyek  ini  terlihat  merupakan  proyek  yang  dirumuskan  secara matang dengan memberikan efek lingkungan yang luar biasa, yakni sekaligus sebagai pengendalian  rob  dengan  melakukan  pembangunan  tanggul  laut.  Namun,  ada  yang dikorbankan  dalam  proyek  pembangunan  ini  yaitu  lahan  mangrove  yang  berada  di sekitar  pembangunan  Seksi  1  Tol  Semarang  -  Demak  ruas  Semarang  -  Sayung. Terdapat 3 lokasi kawasan mangrove yang akan direlokasi dengan total luas kurang lebih 46 hektar. Berdasarkan publikasi-publikasi yang dilakukan pemerintah terhadap proyek  ini,  poin-poin  yang  disampaikan  adalah  mengenai  kebermanfaatan  proyek yang  dilakukan  namun  tidak  bagaimana  pembangunan  yang  dilakukan  akan memberikan efek apa terhadap sekitarnya.

## Gambar 5. Daerah Pesisir yang Terkena Dampak Proyek Tanggul Laut dan Tol Semarang- Demak
(Sumber: Kompas, 2021)
Gambar  diatas  menggambarkan  daerah  yang  akan  menjadi  lokasi  pembangunan kawasan tol Semarang – Demak. Terlihat jelas bahwa tol ini akan memberikan efek yang sungguh besar pada kawasan pesisir terutama kawasan mangrove. Padahal pada Peraturan Gubernur Nomor Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan kawasan Kota Semarang dan Kabupaten Demak sebagai wilayah dengan Kondisi mangrove rusak bersama dengan
Kabupaten  Rembang,  Pati,  Kendal,  Batang,  Pekalongan,  Pemalang,  Tegal,  Purworejo, Pekalongan,  dan  Tegal.  Kerusakan  kawasan  mangrove  ini  diperkuat  dengan  kajian Ermiliansa  et  al.  (2013) ,  kondisi  hutan  mangrove  di  Kota  Semarang  sejak  lama mengalami degradasi secara luas, akibat abrasi dan perubahan lahan. Meskipun banyak upaya  telah  dilakukan  masih  banyak  terjadi  kerusakan  sehingga  konservasi  mangrove harus dilestarikan.
Hal  ini  memperlihatkan  adanya  konflik  nilai  pada  pembangunan  kawasan mangrove  di  Jawa  Tengah  khususnya  Kota  Semarang.  Satu  sisi  dikatakan  sebagai kawasan mangrove yang rusak namun di satu sisi akan dilakukan pembangunan jalur tol dengan  mengorbankan  46  Hektar  kawasan  mangrove.  Apalagi  pembangunan  ini  akan dilakukan  di  Kecamatan  Genuk.  Berdasarkan  wilayah  administrasi  luas  vegetasi mangrove  di  wilayah  pesisir  Kota  Semarang  berdasarkan  data  Dinas  Kelautan  dan Perikanan (2015) adalah sebesar 94,39 ha. Kecamatan dengan vegetasi mangrove terluas terdapat di Kecamatan Tugu 46,19 ha (48,93%); terluas kedua adalah Kecamatan Genuk sebesar 22,72 ha (24,47 %), ketiga Kecamatan Semarang Barat seluas 13,40 ha (14,20%) dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Utara seluas 12,07 ha (12,79%). Artinya, akan menurunkan luas lahan kawasan mangrove di Kecamatan Genuk sebagai wilayah dengan luas lahan kedua terbesar di Kota Semarang.

## Gambar 6. Sebaran Kawasan Mangrove di Wilayah Pesisir Kota Semarang Tahun 2018, Vegetasi Mangrove Ditandai dengan Warna Hijau
Sumber: Martuti et al. (2018)
Pembangunan  Ruas  Tol  Semarang  –  Demak  ini  bahkan  diperkuat  dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 355/KPTS/M/2017 maka pemerintah Jawa Tengah, Kota Semarang dan Kabupate Demak bersama DPRD Provinsi  Jawa  Tengah  memberikan  tekanan  untuk  mempercepat  penyelesaian  revisi rencana tata ruang wilayahnya dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil di Jawa Tengah, serta Mengakomodir rencana Integrasi Pembangunan Tanggul Laut Kota Semarang dan Jalan Tol Semarang – Demak. Hal ini terlihat usaha untuk memfasilitasi pembangunan tersebut karena dalam Perda Nomor 6/2010 tentang RTRW provinsi tidak menyebutkan tanggul dan tol laut. Begitupun dalam RTRW nasional berdasar PP Nomor 26/2008. Pembahasan tanggul laut hanya termuat di RTRW Kota Semarang berdasarkan Perda Nomor 14/2011.
3) State and Impact
a. State
Hasil Kajian Irsadi et al. (2019) menunjukkan bahwa berdasarkan analisa dan perhitungan  citra  satelit  quickbird,  garis  pantai  sepanjang  perbatasan  Semarang- Demak  mengalami  penurunan  sebesar  0,49  km  pada  tahun  2005-2010  dan mengalami  penurunan  sebesar  3,30  km  pada  tahun  2010-2017.  Program pencegahan abrasi telah dilakukan melalui pembangunan pemecah gelombang dan restorasi mangrove dengan penanaman kembali. Selama tahun 2005-2017, terjadi peningkatan luas kawasan mangrove sebagai bukti keberhasilan program restorasi yang  dilakukan  oleh  masyarakat,  pemerintah  daerah  dan  pusat,  serta  lembaga pemerintah  dan  swasta.  Program  pengelolaan  selanjutnya  harus  terkait  dengan keberlanjutan  program,  perlindungan,  perawatan,  dan  pengembangan  mangrove untuk  meminimalkan  abrasi.  Kajian  tersebut  menujukkan  bahwa  tanpa  adanya pembangunan  tol  tersebut  telah  terjadi  penurunan  garis  pantai  pada  kawasan Semarang  –  Demak  yang  kemudian  dilakukan  usaha  pencegahan  salah  satunya adalah dengan restorasi kawasan mangrove. Namun, hal tersebut seperti dipatahkan oleh rencana pembangunan tol Semarang – Demak ini.

## Gambar 7. Foto Pembelahan Kawasan Mangrove karena Pembangunan Tol dan Tanggul Laut di Kawasan Kota Semarang
(Sumber : Google)
Selain  itu,  WALHI  Jawa  Tengah  memprediksi  jika  tanggul  laut  ini  bisa mengatasi banjir rob di salah satu desa maka desa lainnya kemungkinan akan terkena banjir rob yang lebih tinggi karena aliran ombak atau aliran arus laut yang tergeser dari  desa  sebelah  nya,  hal  ini  seperti  terjadi  pada  daerah  tambak  lorok.  Ketika  ada
proyek  di  tambak  lorok  maka  tambak  rejo  yang  terkena  imbasnya.  Pemerintah menyatakan  bahwa  pembangunan  jalan  tol  tersebut  dapat  menjadi  penghalang  bagi banjir  rob  pula  layaknya  hutan  mangrove,  mungkin  benar  adanya  hal  ini  dapat membantu di awal-awal bangunan tersebut dibangun, namun lama kelamaan bangunan tersebut akan terkikis oleh air dan menipis sehingga tidak dapat menahan banjir rob kembali. Pernyataan ini diperkuat dengan temuan Henny Warsilah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan  Indonesia  (LIPI)  yang  mengatakan  dalam  penelitian  pada  2018-2019 pembangunan pelabuhan peti kemas di Kemijen dan Tambak Lorok menyebabkan rob makin  parah.  Menurut  Henny,  Air  seharusnya  mengalir  ke  berbagai  arah  namun terhenti karena tertutup pembangunan. Air akhirnya melipahi perumahan penduduk. Beberapa sumber berita juga melaporkan kejadian banjir akibat pembangunan tol  Semarang–Demak.  Media  seperti  republika,  tempo,  sloops  dan  lainnya memberitakan kejadian banjir akibat pembangunan tol Semarang – Demak. Hal ini juga  dilaporkan  oleh  website  resmi  pemerintah  jawa  tengah  yakni  jatengprov.go.id yang memberitakan kunjungan gubernur jawa tengah untuk menangani keluhan banji tersebut pada tanggal 17 Mei 2023.
Proyek  ini  akan  memberikan  efek  ketidakadilan  ekologis  menurut  pendapat Hotmauli  Sidabalok,  pengajar  Program  Magister  Lingkungan  dan  Perkotaan  Unika Soegijapranata Semarang dalam artikel yang dirilis Mongabay.co.id. Hal ini karena proyek  akan  menyebabkan  sejumlah  kerusakan  lingkungan  harus  terjadi.  Proyek diprediksi memberikan potensi kerusakan di pantai Semarang dan Demak dengan 13,2 KM panjang pantai Kota Semarang dan Kabupaten Demak sepanjang 34,1 KM. Alih fungsi lahan akan menyebabkan keragaman biota laut yang terdampak karena kondisi pembangunan  ini.  Selain  biota  yang  hidup  pada  ekosistem  mangrove  berdasarkan penelitian, terdata bahwa banyak burung yang bersifat migran singgah di Sayung. Dampak lingkungan lain akibat pembangunan jalan tol tanggul laut Semarang-
Demak ini selain mengakibatkan matinya jutaan hektar mangrove yang dicabut untuk jalan tol tersebut, ribuan ekosistem air laut yang berada di sekitar mangrove tersebut juga akan ikut mengalami musibah kematian yang sangat parah, selain itu hal ini juga dapat  berdampak  kepada  tanah  lumpur  dan  juga  udara  sekitar  yang  sudah  tidak mendapat  asupan  karbon  udara  dari  hutan  mangrove  yang  telah  dicabut  tersebut, padahal keberadaan hutan mangrove dapat menyerap karbon yang ada lebih efektif sampai  20  kali  lipat  daripada  hutan  pada  umumnya,  dan  seiring  berjalannya  waktu keberadaan tol tersebut akan menimbulkan polusi yang berkepanjangan diakibatkan oleh  lalu  lalangnya  kendaraan  di  jalan  tol  tersebut  yang  akan  berakibat  kepada buruknya kualitas udara, dan bahkan berdampak kepada aspek-aspek lainnya. Putri et al. (2023) menyebutkan pembangunan jalan tol tanggul laut Semarang-
Demak ini akan menghasilkan bangunan tembok yang sangat tinggi, besar, dan rapat, sehingga  akibatnya  tidak  akan  ada  air  yang  dapat  mengalir  lancar  untuk  mengairi mangrove itu sendiri, dan alhasil mangrove tersebut akan mati. Sehingga bukan tidak mungkin  bahwa  angka  46  Hektar  tersebut  belum  memperhitungkan  kawasan mangrove  lain  yang  tidak  terkena  dampak  langsung  pembangunan  tol  Semarang  – Demak. Ada jumlah yang lebih besar dari 46 Hektar apabila kita memperhatikan faktor tersebut.
b. Impact
Selain efek lingkungan yang menjadi kekhawatiran utama dalam analisis ini dan sudah disinggung pada bagian sebelumnya, terdapat berbagai dampak lain yang belum tersoroti  akibat  dilakukannya  kebijakan  ini  terhadap  masyarakat  yang  terdampak
pembangunan  Tol  Semarang  –  Demak.  Selain  dampak  lingkungan,  Kajian  oleh Khasanah  et  al.  (2023)  menunjukkan  bahwa  berbagai  upaya  rehabilitasi  kawasan pesisir telah dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat, baik dari kelompok peduli lingkungan,  perguruan  tinggi,  lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM),  Swasta,  dan instansi pemerintah yang ada di Kota Semarang. Kajian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat  sudah  memiliki  wawasan  keberlanjutan  lingkungan  berkat  usaha  yang dilakukan  lintas  sektor  selama  bertahun-tahun.  Namun,  proyek  ini  seperti meruntuhkan usaha tersebut dalam sekejap dan memaksa masyarakat yang berusaha mempertahankan  lingkungan  mereka  tempat  mereka  tinggal  dan  mencari  nafkah karena proyek ini.
Mila  Karmilah,  pengajar  planologi  Unissula  dalam  kutipan  artikel Mongabay.co.id memberikan pandangan kalau semua kerentanan digabungkan maka pesisir jadi lokasi yang mengalami masalah terparah karena kondisi alam buruk dan pembangunan  tak  ramah.  Mila  mengingatkan,  pembangunan  tidak  hanya  terkait kesamaan  perlakuan  juga  keadilan.  Jadi,  katanya,  mereka  dalam  kelompok  rentan seharusnya bisa mendapatkan keperluan mereka untuk memperbaiki kualitas hidup. Selain  itu,  Hotmauli  Sidabalok,  pengajar  Program  Magister  Lingkungan  dan Perkotaan Unika Soegijapranata Semarang juga melalui artikel Mongabay.co.id juga menggaris bawahi problem keadilan lingkungan dalam proyek ini.
“ Siapa  menerima  keuntungan,  siapa  menerima  risiko  dalam  proyek  ini? Nelayan  tidak  menggunakan  jalan  tol.  Mereka  memilih  laut  karena  pendapatan mereka dari laut.”
Pernyataan  tersebut  bertujuan  menyoroti  keadilan  lingkungan  dalam pembangunan ini. Hal ini melihat distribusi keuntungan dan resiko yang adil antara pihak  yang  terdampak  lingkungan  dengan  pihak  yang  melakukan  pembangunan. Pembangunan  proyek  memerlukan  tanah  warga  sekitar  sekitar  539,7  hektar  ini berpotensi  menghilangkan  mata  pencaharian  kelompok  nelayan,  petambak,  rumah usaha  olahan  laut,  sampai  penjual  hasil  laut.  Akses  ke  pantai  pun,  katanya,  akan terbatas dengan ada tol tanggul laut. Masyarakat harus pindah dari lokasi lama dan mencari  mata  pencaharian  baru.  Meskipun  ada  kompensasi  tentunya  hal  ini  tidak sebanding  dengan  dampak  yang  diberikan.  Daerah  tempat  proyek  ini  dilaksanakan melewati daerah tempat tinggal kelompok nelayan yang bergantung dari hasil melaut. Selain nelayan, lokasi mata pencaharian petambak seperti bandeng dan udang akan tenggelam karena proyek.

## 4) Response
Pemerintah yang menerima penolakan pembangunan tol laut tersebut tentunya memberikan jawaban terhadap penolakan tersebut. Hal ini tercermin dalam pernyataan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang menyatakan bahwa pembangunan tersebut dicanangkan berbasis lingkungan
“ Prinsip-prinsip  pembangunan  infrastruktur  berbasis  lingkungan  dan berkelanjutan  menjadi  komitmen  Kementerian  PUPR  mulai  dari  tahap  survei, investigasi, desain, pembebasan tanah (land acquisition), konstruksi, hingga operasi dan pemeliharaan ”
Pernyataan tersebut juga terlontar dari Pelaksana tugas (Plt) Dinas Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  (DLHK)  Jateng  Widi  Hartanto  yang  dihubungi  Mongabay Indonesia  mengatakan  bahwa  upaya  relokasi  mangrove  tersebut  merupakan  bagian dari  kewajiban  pelaku  pembangunan  untuk  meminimalkan  dalam  lingkungan.
Sehingga,  dalam  usaha  untuk  merespon  tuduhan  perusakan  kawasan  mangrove tersebut, pemerintah memberikan solusi relokasi kawasan mangrove seluas 46 Hektar yang  terdampak  akibat  pembangunan  ini.  Namun,  hingga  saat  ini  belum  terlihat rencana relokasi tersebut baik seperti ke daerah mana maupun detail relokasi tersebut. Hal  ini  dapat  ditelusuri  dalam  laman-laman  resmi  pemerintah  yang  hanya memberitakan  percepatan  pembangunan  tol  hingga  kerampungan  pembangunan  tol namun tidak tersebut rencana relokasi kawasan mangrove.
Tuntutan  terhadap  rencana  relokasi  yang  matang  tentunya  memiliki  dasar. Kajian yang dilakukan Putri et al. (2023) menunjukkan bahwa dalam hal penentuan lokasi untuk penanaman mangrove pun sangat selektif dan khusus, karena mangrove membutuhkan beberapa kriteria untuk dapat tumbuh dan berkembang, yakni seperti tanah yang berlumpur, di daerah yang mengalami pasang surut, dan selalu ada air yang cukup untuk berada di sekitar mangrove tersebut, kemudian pertumbuhannya biasanya penuh dengan dominasi pohon dan semak.
Pandangan Peneliti dari Departemen Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan  Undip  Semarang  Rudhi  Pribadi  saat  dihubungi  Mongabay  Indonesia mengatakan ada dua sudut pandangan berbeda dalam melihat rencana tersebut,
“ Pertama  adalah  memang  benar-benar  ada  sense  itu  karena  ekosistem mangrove akan terdampak pembangunan, sehingga perlu direlokasi. Namun, kedua, jangan-jangan hanya menyenangkan saja. Namun, jika memang memikirkan bahwa mangrove harus tetap lestari, maka harus didasari dengan kajian yang mendalam ” Relokasi  yang  dibicarakan  pemerintah  sebagai  solusi  tidak  sebatas memindahkan begitu saja kawasan mangrove satu ke tempat lain. Hal ini disebabkan karena ekosistem mangrove berbeda dengan ekosistem darat yang dapat dipindahkan ke  lokasi  lain.  Tanaman  mangrove  membutuhkan  ekosistem  yang  khusus  yakni intertidal  dengan  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  seperti  kondisi  perairan  dengan salinitas tinggi. Selain itu, dibutuhkan substrat tertentu dan awal pertumbuhan harus dilakukan pada lokasi yang terlindungi.
“ Semarang bagian barat mangrovenya rusak karena pembangunan pelabuhan PT  KLI  Kendal.  Sementara  mangrove  di  bagian  barat  yaitu  Demak  rusak  karena pembangunan  Pekabuhan  Tanjung  Mas,  Kota  Semarang.  Kalau  melakukan perubahan lingkungan, pasti bakal ada dampaknya,”
Relokasi yang selama ini dilakukan tidak merupakan problem based, sehingga rehabilitasinya  mengalami  kendala.  Ketika  langsung  dilakukan  penanaman  kembali tanpa  ada  kajian  mendalam,  maka  yang  terjadi  akan  sia-sia  saja.  sebab  upaya rehabilitasinya tidak mengacu pada masalah yang ada, mencari sebab masalahnya dan mencoba bagaimana  mengatasi atau mengurangi dampak dari masalah tersebut.

## Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  DPSIR  yang  dilakukan  terhadap  poryek  pembangunan  Tol Semarang – Demak dan Tanggul Laut maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut, (1) Pembangunan  yang  dilakukan  seperti  mencederai  usaha  konservasi  lingkungan  yang dilakukan. Nilai pembangunan pada kawasan ekosistem mangrove tadinya dilihat secara antroposentri yakni mendukung kepentingan manusia namun mengalami perubahan ke arah  biosentris  dengan  lahirnya  peraturan-peraturan  yang  mendukung  kegiatan konservasi  khsusunya  pada  daerah  studi.  (2)  Pembangunan  yang  dilakukan  tidak berdasarkan keadilan lingkungan. Keadilan yang dimaksud adalah distribusi keuntungan dan  resiko  yang  adil  antara  pihak  yang  terdampak  lingkungan  dengan  pihak  yang
melakukan pembangunan. Impact yang terjadi akibat pembangunan tol dirasakan secara tidak merata. (3) Terdapat ketimpangan pada aktivitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Dimana terjadi masalah pemanfaatan sumber daya kawasan hutan mangrove untuk dialihkan fungsi lahannya. Sehingga, akan memicu efek masalah lingkungan yang menginginkan  perlindungan  dan  pelestarian  fungsi.  (4) Response yang  diberikan pemerintah terhadap pembangunan tidak ditemukan. Perencanaan yang mendetail bahkan sekedar lokasi tempat rencana relokasi kawasan mangrove.

## BIBLIOGRAFI
Cahyaningsih,  A.  P.,  Deanova,  A.  K.,  Pristiawati,  C.  M.,  Ulumuddin,  Y.  I., Kusumaningrum, L. I. A., & Setyawan, A. D. W. I. (2022). Causes and impacts of anthropogenic activities on mangrove deforestation and degradation in Indonesia. International Journal of Bonorowo Wetlands , 12 (1). Chandrayanti, R. (2024). Pengaruh Aktivitas Pembangunan Tol Tanggul Laut Terhadap Ekosistem  Mangrove  Di  Kecamatan  Genuk .  Universitas  Islam  Sultan  Agung Semarang.
Dinas  Kelautan  dan  Perikanan.  (2015). Penyusunan  Updating  Data  Potensi  dan Kerusakan Pesisir Kota Semarang .
Ermiliansa,  D.,  Samekto,  A.,  &  Purnaweni,  H.  (2013).  Pengembangan  kawasan konservasi  dengan  konsep  eco  edu  wisata  mangrove  di  dusun  tapak  kelurahan tugurejo  kota  semarang. Proceeding  Biology  Education  Conference:  Biology, Science, Enviromental, and Learning , 10 (1). Food and Agricultural Organization. (2023). The world’s mangroves 2000–2020. Rome . https://doi.org/10.4060/cc7044en
Hidayat,  M.  A.,  &  Rasidi,  N.  (2022).  Project  Planning  Pembangunan  Jalan  Tol  Dan Tanggul  Laut  Semarang–Demak  STA  0+  000–8+  550. Jurnal  Online  Skripsi Manajemen Rekayasa Konstruksi (JOS-MRK) , 3 (2), 177–183.
Imran, A., & Efendi, I. (2016). Inventarisasi mangrove di pesisir pantai cemara Lombok Barat. JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala , 1 (1), 105–112.
Irsadi,  A.,  Anggoro,  S.,  Soeprobowati,  T.  R.,  Helmi,  M.,  &  Khair,  A.  S.  E.  (2019). Shoreline  and  mangrove  analysis  along  Semarang-Demak,  Indonesia  for sustainable environmental management. Jurnal Pendidikan IPA Indonesia , 8 (1), 1– 11.
Khasanah,  Sari,  S.  N.,  &  Tugino.  (2023).  Persepsi  Masyarakat  Terhadap  Pengelolaan Mangrove di Wilayah Pesisir Semarang Utara. Universitas IVET , 53 – 62. Martuti, N. K. T., Setyowati, D. L., Nugraha, S. ., & Sidiq, W. A. B. N. (2018). Model Estimasi Stok Karbon Ideal Mangrove Untuk Antisipasi Perubahan Iklim di Pesisir Kota Semarang. Laporan Akhir Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi . Masjhoer, J. M. (2019). Pengantar wisata bahari . Jussac M Masjhoer.
Putri,  T.  Y.,  &  Dewi,  F.  L.  (2023).  Peninjauan  Kembali  Terkait  Efektifitas  Relokasi Mangrove  Dalam  Rangka  Pembangunan  Jalan  Tol  Demak-Semarang. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK) , 5 (1), 4231–4240. Reza, A. D. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Akibat Abrasi Yang Dilalui Jalan Tol Semarang-Demak Di Kecamatan Sayung . Sambu,  A.  H.,  Sribianti,  I.,  &  Chadijah,  A.  (2018). Model  pengelolaan  mangrove berbasis ekologi dan ekonomi . Penerbit Inti Mediatama.
Sofyan, H. A., Rahman, A. Z., & Hanani, R. (2024). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengelolaan  Hutan  Mangrove  Tapak  Di  Kelurahan  Tugurejo,  Kota  Semarang. Journal of Public Policy and Management Review , 13 (2), 1–15.
Wahyuni, Y., Putri, E. I. K., & Simanjuntak, S. M. H. (2014). Valuasi total ekonomi hutan mangrove di Kawasan Delta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea , 3 (1), 1–12.

## Copyright holder:
Desty Stephany Solahudin, Bagiar Adla Satria, Nabila Tsarwatul Jannah, Ilhamsyah (2024)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: