## Pemantauan Progres Pemanfaatan Ruang Kawasan Prioritas RDTR Perkotaan Singaparna Menggunakan UAV
Abizar Aria Ghifar * , Ira Safitri
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Indonesia.
* abizararia@gmail.com, ira.safitri@unisba.ac.id
Abstract. Today, regional spatial planning is one of the challenges in the development of a city. Indications of the development of the city can be seen from the increase in the area built due to an increase in population. As a result, city space is limited, so much urban land is used illegally or not in accordance with the rules of the Spatial Detail Plan (RDTR). Singaporean urban RDTR 2017-2037 has been established and is suitable as a guideline for spatial planning in Tasikmalaya Regency. Also stated in PP number 15 of 2010 in article 101 it is  necessary  to  monitor  the  use  of  space  every  year  by  the  civil  service  investigating  agency  (PPNS).  The compilation was based on Minister of Public Works Regulation No.20 of 2011 to Minister of ATR Regulation No.16  in  2018.  The  Singaporean  RDTR  was  prepared  in  2011,  so  monitoring  needs  to  be  carried  out  as  a condition for evaluating when there is a change in the legal umbrella. The purpose of this study are: find out the percentage of development realization based on physical conditions in the field; know the development progress in the singaparna urban priority area; and find out trends in spatial development in Singaparna Urban Priority Areas. The method used is a quantitative method (suitability analysis of spatial use and spatial analysis) and qualitative (descriptive analysis). The results obtained from this study are the progress of spatial use in the Singapore  Priority  Area  which  shows  that  there  are  still  many  incompatibilities  with  the  RDTR,  and  the development of the Singapore priority area. In knowing the progress of spatial use by PPNS there needs to be an efficient  method in gathering data,  then the UAV  is one of the efforts  in the efficiency of data analysis materials for monitoring space utilization.
Keywords: RDTR, Priority Region, GIS, UAV.
Abstrak. Dewasa  ini  tata  ruang  wilayah  menjadi  salah  satu  tantangan  dalam  perkembangan  sebuah  kota. Indikasi  perkembangan  kota  dapat  dilihat  dari  meningkatnya  kawasan  terbangun  akibat  dari  bertambahnya jumlah penduduk.  Akibatnya terbatasnya  ruang kota, maka banyak lahan kota dimanfaatakan secara illegal atau tidak sesuai dengan aturan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). RDTR perkotaan Singaparna 2017-2037 telah ditetapkan dan layak sebagai pedoman untuk perencanaan tata ruang di Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu tertuang dalam PP nomor 15 tahun 2010 dalam pasal 101 perlu adanya pemantauan pemanfaatan ruang setiap tahunnya oleh badan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).   Penyusunan tersebut berlandaskan pada Peraturan  Menteri  PU  No.20  tahun  2011  menjadi  Peraturan  Menteri  ATR  No.16  tahun  2018.  Penyusunan RDTR  perkotaan  Singaparna  dilakukan  pada  tahun  2011,  maka  perlu  dilakukan  pemantauan  sebagaimana syarat dalam melakukan evaluasi ketika adanya perubahan payung hukum. Tujuan dari penelitian ini yaitu: mengetahui  persentase  realisasi  pembangunan  berdasarkan  kondisi  fisik  dilapangan;  mengetahui perkembangan  pembangunan  dikawasan  prioritas  perkotaan  singaparna;  dan  mengetahui  kecenderungan pembangunan  ruang  di  Kawasan  Prioritas  Perkotaan  Singaparna.  Metode  yang  digunakan  adalah  metode kuantitatif (analisis kesesuaian pemanfaatan ruang dan analisis spasial) dan kualitatif (analisis deskriptif). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu progres pemanfaatan ruang di Kawasan Prioritas Perkotaan Singaparna yang  menunjukan  masih  banyak  ketidak  sesuaian  dengan  RDTR,  dan  perkembangan  kawasan  prioritas perkotaan Singaparna. Dalam mengetahui progres pemanfaatan ruang oleh PPNS perlu adanya metode yang efisien dalam pengumpulan datanya, maka UAV adalah salah satu upaya dalam efisiensi bahan data analisis pemantauan pemanfaatan ruangnya.
Kata Kunci: RDTR, Kawasan Prioritas, GIS, UAV.

## A. Pendahuluan
Dibandingkan  dengan  wilayah  lainnya  di  Indonesia,  Kabupaten  Cirebon  termasuk  Informasi yang  dipublikasi  oleh  Prabowo  (2018)  dalam  media online menyatakan  bahwa  Kementrian Agraria dan Tata Ruang bahwa sebanyak 97,8% dari total 1.838 Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) daerah di Indonesia belum selesai diperdakan. Sekertaris Direktorat Jendral Tata Ruang Kementrian Agraria Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) menyatakan hingga tahub 2019 RDTR di Indonesia baru 53 yang diperdakan dan hanya 17 yang sesuai dengan OSS ( Online  Submission  System ).  Dari  53  tersebut  salah  satunya  RDTR  Kawasan  Pekotaan Singaparna yang diperdakan tahun 2017.
Pemanfaatan  ruang  ini  sebagai  produk  rencana  pola  ruang  harus  dipantau  agar  tidak terjadi penyimpangan di lapangan. Saat ini di kawasan prioritas perkotaan Singaparna belum ada  kegiatan  pemantauan  pemanfaatan  ruang,  yang  seharusnya  menjadi  tugas  dari  PPNS (Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil)  penataan  ruang.  Pemanfaatan  ruang  sangat  penting  sebagai pemantauan  kontrol  dari  pembangunan.  Pemantauan  pemanfaatan  ruang  salah  satunya  dapat dilakukan dengan menggunakan  UAV. Sejak RDTR  kawasan prioritas  Perkotaan  Singaparna disyahkan,  sudah  terdapat  beberapa  penyimpangan,  khususnya  untuk  kawasan  permukiman yang direncanakan tidak sesuai dengan kenyataan eksising di lapangan.
Sejak RDTR perkotaan Singaparna diperdakan pada tahun 2017 belum ada pemantauan pemanfaatan  ruang  sejak  perda  ditetapkan  untuk  mengetahui  percepatan  pembangunan  di lapangan  jauh  lebih  lambat  dibandingkan  dengan  apa  yang  direncanakan  atau  tidak.  Sejalan dengan  permasalahan  tersebut,  maka  perlu  dilakukan  pemantauan  progres  RDTR  kawasan perkotaan  Singaparna  sesuai  dengan  PP  Nomor  15  Tahun  2010  pasal  101  bahwa  diperlukan pemantauan pemanfaatan ruang setiap tahunnya. Tetapi, berdsarkan komplesitas masalah pada pada pelaksanaan pemanfaatan ruang di Kawasan prioritas perkotaan Singaparna belum berjalan untuk mencapai mewujudkan perencanaan yang sesuai sebagaimana mestinya.

## B. Landasan Teori
Teori pemantauan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai bentuk pengawasan dan penertiban terhadap  implementasi  rencana  sebagai  tindak  lanjut  dari  penyusunan  rencana,  agar pemanfaatan  ruang  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  (Ibrahim,  1998:27),  maka  dapat diidentifikasi sekaligus dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang.
Usaha pemantauan ini difokuskan untuk mengamati, mengawasi dan memeriksa dengan cermat  perubahan  kualitas  tata  ruang  dan  lingkungan  yang  tidak  sesuai  dengan  rencana  tata ruang  di  dalam  pola  ruang  RDTR.  Pemantauan  rutin  terhadap  perubahan  tata  ruang  dan lingkungan  dilakukan  oleh  pemerintah  Kabupaten  atau  Kota  masing-masing.  Pemantauan  ini menjadi  kewajiban  perangkat  pemerintah  daerah  sebagai  kelanjutan  dari  rencana  yang  sudah disusun sebagai pengendaliannya ditiap tahun setelah rencana diperdakan.
Dalam pelaksanaanya, dalam evaluasi dikenal tiga tahap evaluasi yaitu evaluasi pada tahap (Muta’ali 2013) :
1. Perencanaan  ( Ex-ante  Evaluasi ).  Dalam  tata  ruang  telah  dilakukan  ketika  daerah melakukan konsultasi dan persetujuan substansi tata ruang;
2. Pemanfaatan ruang ( On-going Evaluation ). Menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana  pemanfaatan  ruang,  dengan  cara  membandingkan  rencana  penataan  ruang dengan realisasi penataan ruang;
3. Pasca  pemanfaatan  ruang  ( Ex-post  Evaluation ).  Menilai  efisiensi  (keluaran  dan  hasil dibandingkan  masukan),  efektivitas  (hasil  dan  dampak  terhadap  sasaran),  ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari kegiatan penataan ruang.
Pemerintah  daerah  saat  ini  diberi  kewenangan  dalam  penyusunan  rencana  tata  ruang wilayah,  di  samping  kewenangan  tersebut  pemerintah  daerah  juga  perlu  meningkatkan kemampuan  memantau  dan  mengevaluasi  pemanfaatan  ruang  yang  berjalan  untuk  menilai kesesuaiannya  terhadap  rencana  tata  ruang  wilayah  yang  telah  diperdakan.  Dengan mempertimbangkan  hal-hal  tersebut,  perlu  adanya  pedoman  monitoring  dan  evaluasi
pemanfaatan ruang wilayah sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam melakukan kegiatan monitoring  dan  evaluasi  terhadap  pemanfaatan  ruang  yang  berlangsung  di  wilayah administratifnya.
Tujuan  dari  evaluasi  ini  dimaksudkan  sebagai  panduan  dalam  pelaksanaan  kegiatan monitoring  dan  evaluasi  pemanfaatan  ruang  wilayah  dalam  rangka  memberi  masukan  atau rekomendasi  untuk  mewujudkan  kesesuaian  pemanfaatan  ruang  aktual  terhadap  rencana  tata ruang  wilayah  yang  ditetapkan.  Landasan  dari  pemantauan  ini  tercantum  di  dalam  pedoman monitoring  dan  evaluasi  pemanfaatan  ruang  yang  disusun  oleh  Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum.
Analisis tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang merupakan suatu analisis yang berfungsi untuk  melihat  tingkat  keberhasilan  dari  kondisi  yang  ingin  dicapai  dalam  rencana  tata  ruang dalam  RDTR.  Untuk  mendapatkan  jawaban  atas  tingkat  kesesuaian  rencana  yang  telah diharapkan, analisis ini diuraikan melalui analisis kuantitatif.
Hasil persentase simpangan di terjemahkan ke dalam rentang kalitatif, dari simpangan rendah  hingga  tinggi.  Ukuran  simpangan  rendah  hingga  tinggi  diukur  dengan  npenilaian kuantitatif dengan 5 skala (nilai 0 – kurang dari 1% sampai dengan > 99%), dimana 0% - <1% menunjukkan  angka  terendah  (yang  berarti  sesuai)  dan  >99%  menunjukkan  angka  tertinggi (yang  berarti  tidak  ada  kesesuaian  bahkan  penyimpangan).  Klasifikasinya  adalah  sebagai berikut :
1. > 99%
: tidak sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang
2. 50 - <99% : simpangan tinggi
3. 25% - 50% : simpangan sedang
4. 1% - <255
: simpangan rendah
5. 0% - <1%
: sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dari hasil analisis spasial didapatkan persentase realisasi rencana dengan kondisi eksisting, hasil yang didapatkan dengan observasi lapangan dan digitasi. Lebih jelasnya mengenai pemantauan pemanfaatan ruang di tiap kawasan prioritas dapat di lihat pada gambar 1 hingga gambar 5
Gambar 1. Kawasan Prioritas Terminal Terpadu
Terlihat di dalam peta perbandingan tersebut bahwa kasawan prioritas terminal terpadu dalam eksisting dan rencana belum sesuai dengan semestinya karena pemanfaatan ruang yang diinginkan belum terlaksana.
Gambar 2. Perbandingan pemanfaatan ruang kawasan prioritas pendidikan cipasung eksisting dan rencana
Kawasan  prioritas  pendidikan  cipasung  memiliki  tingkat  permukiman  yang  cukup tinggi  dibandingkan  sarana  prasarana  umum  di  dalam  rencana.  Bahkan  di  dalam  rencana kawasan permukiman di kawasan ini tidak ada, tetapi di eksistingnya terdapat permukiman.
Gambar 3. Perbandingan pemanfaatan ruang kawasan prioritas sentra komoditas agribisnis dan wisata agro eksisting dan rencana
Di dalam rencana kawasan prioritas sentra komoditas agribisnis dan wisata agro tingkat realisasi untuk sektor pariwisata belum ada sesuai yang diharapkan pada rencananya.
Gambar 4. Perbandingan pemanfaatan ruang kawasan prioritas jalan raya Singaparna eksisting dan rencana.
Di  dalam  rencana  tingkat  zona  permukimannya  hanya  sebesar  1,47  hektare  tetapi kondisi  eksisting  masih  terdapat  seluas  10.2  hektare.  Maka  perlu  adanya  penyesuaian  dalam pemanfaatan ruang di kondisi eksisting.
Gambar 5. Perbandingan pemanfaatan ruang kawasan prioritas pusat pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya eksisting dan rencana
Tingkat  kesesuaian  yang  ada  di  kawasan  prioritas  pusat  pemerintahan  Kabupaten Tasikmalaya eksisting dan rencana memiliki tingkat realisasi yang rendah di sektor pariwisata dan  peruntukan  khusus  karena  memiliki  tingkat  realisasi  0%  atau  belum  ada  di  kondisi eksistingnya.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  pada  bab-bab  sebelumnya  dan  menjawab  rumusan  masalah,  tujuan penelitian serta mengacu pada proses dan hasil analisis data dalam penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Hasil  dari  studi  ini  menunjukan  dari  setiap  Kawasan  prioritas  perkotaan  Singaparna memiliki tingkat realisasi yang rendah serta memiliki penyimpangan yang tinggi untuk beberapa Kawasan.
2. Perkermbangan Kawasan prioritas perkotaan Singaparna dikatakan cukup berkembang dikarenakan  adanya  faktor  dorongan  dari  Kota  Tasikmalaya  menuju  arah  timur, berdasarkan  lokasi  di  bagian  timur  terhubung  dengan  jalan  provinsi.  Maka  dari  itu, semua  kawasan  prioritas  perkotaan  Singaparna  berkembang  menuju  ke  arah  Kota Tasikmalaya terutama kawasan prioritas koridor jalan raya Singaparna.
3. Hasil perekaman foto udara dengan UAV sangat membantu untuk proses pemantauan progres pemanfaatan ruang sebagai alat bantu dalam efisiensi waktu dalam pendataan landuse.
4. Hasil  penelitian  yang  sudah  dilaksanakan,  telah  ditemukan  beberapa  hal  yang  dapat menjadi diskusi, namun agar dapat terealisasikan dengan baik ada beberapa rekomendasi yang  dapat  menjadi  masukan  bagi  pihak  berkaitan,  rekomendasinya  yaitu  bahwa berdasarkan  rata-rata  tingkat  kesesuaian  di  Kawasan  prioritas  perkotaan  Singaparna secara umum dari 5 (lima) kawasan prioritas sebesar 86% dan perlu adanya evaluasi dari pemantauan progres dengan alat bantu UAV.

## E. Saran Saran Teoritis
1. Pemantauan PPNS pertahun diperketat sesuai arahan agar pengembangan sesuai dengan arahan
2. Melakukan metode Ground Control Point
3. Pengadaan program pemantauan pemanfaatan ruang setiap tahun

## Saran Praktis
1. Melakukan GCP.
2. Koreksi data foto udara.
3. Perhitungan akurasi data foto udara.

## Daftar Pustaka
Peraturan Menteri No 20 Tahun 2011
Peraturan  MenterI  ATR  Nomor  16  Tahun  2018  Tentang  Rencana  Detail  Tata  Ruang  Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Singaparna 2017-2037 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penataan Ruang (UUPR) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ruang Peraturan Menteri ATR Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Perkotaan Singaparna
Ramahani,  Yoniar  Hufan.  2015.  Pementaan  Pulau  Kecil  Dengan  Pendekatan  Berbasis  Objek Menggunakan Data Unmanned Aerial Vehicle (UAV). Badan Informasi Geospasial Arifati, Dkk. 2017. Aplikasi UAV (Unmanned Aerial Vehicle) untuk Mendukung Pemantauan Tata Ruang. Badan Informasi Geospasial
Utomo, Budi. 2017. Drone Untuk Percepatan Pemtaan Bidang Tanah. E-Jurnal UNDIKSHA Shofiyanti,  Rizatus.  2016.  Teknologi  Pesawa  Tanpa  Awak  Untuk  Pemetaan  Dan  Pemantauan Tanaman Dan Lahan Pertanian. Ilmu Elautan Trunojoyo.
Maulana, Edwin. 2016. Uji Akurasi Data Uav Di Kawasan Panatai Pelangi, Parangteritis, Kretek, Kabupaten Bantul. Ilmu Kelautan Trunojoyo.
Nex,  Francesco  &  Fabio  Remondino.  2014  Uav  For  3d  Mapping  Application.  Researchagate Publication
Ahmad, M.J. 2018. Large Scale Topographic Mapping Based On Unmanned Aerial Vehicle And Aerial Photogrammetic Tecnique. Lop Science Organization
Koeve,  M.  2016.  Using  UAVs  For  Map  Creation  And  Updating.  A  Case  Studi  In  Rwanda. Research Gate Publication.