## PERMASALAHAN DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DI KEPULAUAN ARU
CAPTURE FISHERIES MANAGEMENT PROBLEMS AND POLICIES IN ARU ISLANDS

## John Etry Ririhena* dan Femsy Kour
Fakultas Sains, Teknologi Dan Kesehatan, Universitas Hein Namotemo Jalan Kompleks Pemerintahan, Halmahera Utara Villa Vak 1, Tobelo *email: johnetry88@gmail.com

## ABSTRAK
Masalah perikanan tangkap di Kepulauan Aru perlu perhatian khusus semua pihak baik nelayan maupun pemerintah. Tujuan penelitian adalah permasalahan, kebijakan dan Rumusan kebijakan melalui strategi. Metode pengambilan  data dilakukan dengan data  primer dan sekunder. data primer melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, data sekunder dari dinas kelautan dan perikanan Kepulauan Aru dan BPS Aru. Analisis data menggunakan SWOT untuk menjawab rumusan strategi. Dari hasil penelitian ini maka permasalahan  tentang  perikanan  tangkap di Kepulauan    Aru    adalah    masalah  internal    dan   eksternal    yang    terdiri    dari  9    masalah internal  dan  8  masalah eksternal, dan terdapat 6 kebijakan khusus untuk   perikanan   tangkap yang      disimpulkan      dari      kebijakan  pemerintah  Kabupaten  Kepulauan  Aru  melalui  Dinas Kelautan  Dan  Perikanan  dan  swasta.  Rumusan  strategi  kebijakan  pengelolaan  perikanan tangkap yang didapat adalah 1. strategi kekuatan dan peluang mengendalikan kekuatan untuk: Mengoptimalkan  kesempatan  dengan  peningkatan  kapasitas  pemerintah  daerah.  2.  Strategi kelemahan  dan  peluang,  memanfaatkan  untuk  mengatasi  kelemahan  dengan:  Pemberdayaan masyarakat nelayan dan pengembangan kemitraan usaha. 3. Strategi kekuatan dan ancaman, mengoptimalkan  kekuatan  untuk  mengatasi  ancaman  dengan:  Pengembangan  ekonomi kelautan  dan  perikanan,  dan  peningkatan  investasi  dan  ekspor.  4.  Strategi  kelemahan  dan ancaman, Memperbaiki kelemahan untuk mengurangi ancaman dengan: Pembangunan berbasis kepulauan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan.

## Kata kunci: Masalah, Perikanan Tangkap, Strategi Kebijakan, SWOT

## ABSTRACT
The problem of capture fisheries in the Aru Islands needs special attention from all parties, both fishermen  and  the  government.  The  research  objectives  are  problems,  policies  and  policy formulation  through  strategies.  The  data  collection  method  is  carried  out  with  primary  and secondary data. primary data through interviews with related parties, secondary data from the Aru Islands marine and fisheries service and BPS Aru. Data analysis uses SWOT to answer the strategy formulation. From the results of this study, the problems regarding capture fisheries in the  Aru  Islands  are  internal  and  external  problems  consisting  of  9  internal  problems  and  8 external problems, and there are 6 specific policies for capture fisheries which are concluded from  the  policies  of  the  Aru  Islands  Regency  government through  the  Marine  and  Fisheries Service  and  private.  The  formulation  of  the  capture  fisheries  management  policy  strategy obtained  is  1.  a  strategy  of  strengths  and  opportunities  to  control  strengths  to:  Optimizing opportunities by increasing the capacity of local governments. 2. Weaknesses and opportunities
strategies,  exploiting  to  overcome  weaknesses  by:  Empowering  fishing  communities  and developing  business  partnerships.  3.  Strength  and  threat  strategy,  optimizing  strength  to overcome threats by: Developing the marine and fisheries economy, and increasing investment and exports. 4. Weaknesses and threats strategies, Improve weaknesses to reduce threats by: Island-based development and management of coastal and marine resources.

## Keywords:  Capture Fisheries, Policy Strategy, Problem, SWOT

## PENDAHULUAN
Latar Belakang Kabupaten Kepulauan Aru terbentuk berdasar Undang-Undang Nomor  40  tahun 2003.  Kabupaten  ini memiliki luas  wilayah  ±  6.325  km²  dengan tujuh buah kecamatan, serta 187 pulau dengan ibu kota Aru berkedudukan di Dobo  (BPS,  2016).  Kecamatan  P.P.  Aru dengan  pusat  pemerintahan  di  Dobo, Kecamatan Aru Utara dengan pusar kota di Marlasi, Kecamatan Aru Tengah di Benjina, Kecamatan  Aru  Tengah  Timur  di  Koijabi, Kecamatan Aru Tengah Selatan di Longgar, Kecamatan  Aru  Selatan  di  Korpui  dan Kecamatan  Aru  Selatan  Timur  di  Meror (BPS Kabupaten Kepulauan Aru, 2017).
Kabupaten  ini  mempunyai  potensi sumberdaya  perikanan  yang  tinggi  karena merupakan  bagian  dari  perairan  Arafura yang  sudah  lama  menjadi  fishing  ground bagi  kapal  penangkap  ikan.  Laut  Arafura merupakan salah satu perairan yang penting dan  telah  memberikan  kontribusi  besar dalam  pembangunan  perikanan  nasional. Potensi yang tinggi berupa ikan-ikan bernilai ekonomis  tinggi  seperti  udang  dan  ikan demersal, sehingga perairan Arafura dikenal sebagai the golden fishing ground (Sari et al , 2018).
Beberapa daerah di perairan Kepuluan Aru  yang  dikembangkan  menjadi  daerah penangkapan  ikan  antara  lain  sebelah  barat daya Kepulauan Aru yang memiliki potensi untuk  pengembangan  perikanan    karang (utamanya  ;  ikan  kerapu,  baronang,  biji nangka  dan  kakaktua),  sebelah  Selatan, Tenggara,  Timur, Timur Laut, Utara, Barat Laut,  dan  Barat  Kepulauan  Aru  sebelah Selatan,  Tenggara,    Timur,  Timur  Laut, Utara, Barat Laut, dan Barat Kepulauan Aru
untuk  pengembangan  perikanan  pelagis kecil dan demersal (utamanya : ikan layang, kembung,  julung-julung,  kuwe  dan  kakap merah)  dan  sebelah  Timur,  Timur  Laut, Utara dan Barat Laut Kepulauan Aru (Dinas Perikanan Kep Aru, 2018).
Potensi  sumberdaya  perairan  yang berlimpah serta menjadi daerah penangkapan  namun  tidak  didukung  oleh nelayan  lokal  yang  masih  mempunyai keterampilan  rendah  dalam  pemanfaatan teknologi. Rendahnya pemanfaatan teknologi sumberdaya nelayan lokal disebabkan oleh tingkat pendidikan dibandingkan nelayan dari luar. Rendahnya pemanfaatan teknologi ini juga menyebabkan hasil produksi hasil tangkapan juga  lebih  sedikit  dibandingkan  nelayan pendatang.  Menurut  Afrina  (2018)  bahwa manusia  mempunyai  keterbatasan  dalam mengembangkan kemampuan dalam teknologi,  tingkat  pendidikan  dan  adanya manipulasi izin atau penyalahgunaan izin.
Kapal  tangkap  milik  perusahaan perikanan  yang  beroperasi  di  Indonesia, sebagian  besar  hanya  mengantongi  izin formal  dari  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan Republik Indonesia yang didapat dengan  cara  mudah.  Menurut  Arfan  (2017) Kendala  yang  terjadi  pada  pelaksanaannya di  lapangan masih  terdapat  ketidaksesuaian waktu  dan  biaya  pelayanan  perizinan  SIPI. Hal tersebut tterjadi karena berbagai faktor, baik  dari  pihak  nelayan  dan/atau  pemilik kapal  dan  juga  pihak  pelaksana.  Nelayan dan/atau  pemilik  kapal  banyak  yang  tidak paham  akan  aturan  tersebut  baik  dari persyaratan  maupun  prosedur,  sehingga mereka  menyerahkan  pada  pihak  jasa pelayanan  atau  calo.  Kendala  dari  pihak pelaksana adalah kurangnya jumlah sumber daya  manusia  yang  terkadang  menjadi
hambatan  proses  pelaksanaan  perizinan SIPI.
Peraturan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan  Nomor  18  Tahun  2013  tentang Jalur  Penangkapan  Ikan  dan  Penempatan Alat  Penangkapan  Ikan  dan  Alat  Bantu Penangkapan  Ikan  di  WPP  NRI  dan Larangan  Penggunaan  Alat  Penangkapan Ikan  Pukat  Hela  (Trawls)  dan  Pukat  Tarik (SeineNets) di WPPN-RI melalui Peraturan Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor
2/PERMEN-KP/2015
yang sudah
ditetapkan pemerintah pusat tidak membuat masalah  penangkapan  ikan  di  Kepulauan Aru bisa teratasi misalnya di Benjina.
Benjina  adalah  salah  satu  pulau  yang terdapat  di  Indonesia,  pulau  terpencil  yang berada  di  kabupaten  Kepulauan  Aru, Maluku,  ini  menjadi  salah  satu  kawasan industri  perikanan  laut  dunia  yang  ada  di Indonesia. PT.  Pusaka  Benjina  Resources adalah  perusahaan  perikanan  asal  Thailand yang berafiliasi dengan perusahaan Indonesia. Hasil yang diperoleh PT. Pusaka Benjina  Resources  kemudian  dikirim  ke Thailand  sebelum  akhirnya  di  ekspor  ke berbagai  Negara  melalui  perdagangan internasional (Tyas, 2019).
Pengelolaan pemanfaatan yang terjadi  di  wilayah  ini  menyebabkan diperlukan penelitian yang dapat menganalisa permasalahan dalam perikanan  tangkap  yang  berkaitan  dengan nelayan,  Peraturan  maupun  dengan  pihak eksternal  lainnya.  Kajian  dalam  perikanan tangkap yang berkaitan dengan sumberdaya sudah banyak dilakukan oleh lembaga riset namun  untuk  pengembangan  masyarakat pesisir  belum  sepenuhnya  menjadi  fokus. Oleh karena hal tersebut maka penelitian ini diharapkan menjadi dasar dalam pengambilan  kebijakan  pengembangan masyarakat pesisir Kepulauan Aru.

## METODE PENELITIAN

## Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan  Aru,  pada  bulan  Juni  2020
dengan  lokasi  yang  disajikan  pada  Gambar 1.

## Gambar 1. Lokasi Penelitian
Jenis Penelitian dan Teknik

## Pengumpulan Data
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif  dengan  menggunakan  metode kualitatif. Data dan informasi yang diperoleh melalui  studi  literatur  dan  wawancara langsung  di  lapangan  yang  kemudian dilakukan  analisa  dan  di  interpretasikan. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan  hasil  kajian,  sementara wawancara  dilakukan  pada  pihak-pihak yang berkompeten serta memiliki informasi berkaitan  dengan  permasalahan  penelitian. Narasumber  tersebut  berasal  dari  unsur Dinas  perikanan  Kepulauan  Aru,  nelayan, dan Polisi Perairan.

## Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder. Data primer diambil dengan cara wawancarai  pihak  terkait  yaitu  melalui  15 orang nelayan,  unsur  Dinas  Perikanan  dan Kelautan  Kepulauan  Aru  dan  Polisi Perairan.Untuk  data  sekunder  diperoleh dari data-data tentang perikanan tangkap di Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kepulauan Aru, BPS Kepulauan Aru.

## Analisis Data
Analisa  data  dilakukan  dengan menggunakan SWOT (Strengths,
Weaknesses,  Opportunities  dan  Threats) (Rangkuti, 2005). Teknik
ini menggabungkan  hasil  pendataan  primer dan  sekunder  untuk  memperoleh  strategi- strategi  kebijakan  pengelolaan  perikanan tangkap di Kepulauan Aru.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Permasalahan  internal  yang  terjadi dalam pengelolaan perikanan tangkap di Kepulauan Aru antara lain:
1. Keterbatasan akses terhadap informasi dan sistem data base
Ketersediaan data base perikanan bisa menjadi  acuan  bagi  pemerintah  daerah dalam  menyusun  perencanaan  kegiatan karena data yang akurat baik dari perikanan tangkap, budidaya dan industri pengolahan. Data  tersebut  akan  dapat  memberikan antisipasi  bagi  pemerintahdaerah  untuk meminimalisir program-program yang tidak sesuai  dengan  kebutuhan  daerahnya.  Data memberikan  informasi  bagi  pemerintah dalam  menentukan  wilayah  yang  dapat dijadikan  sebagai  lokasi  pengembangan budidaya perikanan, pengembangan industri pengolahan maupun daerah potensial untuk perikanan  tangkap.  Namun, update data nelayan  di  dinas  perikanan  kabupaten Kepulauan Aru karena seiring pertambahan penduduk  dan  infrastruktur  penunjang, sehingga data base maupun informasi tidak akurat.
Fungsi pengolahan informasi sering membutuhkan data yang telah dikumpulkan dan diolah dalam waktu periode sebelumnya.  Oleh  karena  itu  pada  model sistem  informasi  ditambahkan  pula  media penyimpan  data  (data  base)  maka  fungsi pengolahan informasi bukan lagi mengubah data menjadi informasi tetapi juga menyimpan data untuk penggunaan lanjutan.  Basis  data  (database)  merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya.  Data  perlu  disimpan  di
dalam basis data untuk keperluan penyediaan informasi lebih lanjut. Dengan ditambahkannya penyimpanan data, fungsi pengolahan infomasi bukan lagi mengubah data menjadi informasi tetapi juga menyimpan data untuk penggunaan lanjutan.  Program  ini  dirasakan  penting karena  ketersediaan  data  base  perikanan bisa menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam  menyusun  rancangan  kegiatan kedepan (Tangke, 2011).

## 2. Dana (sumber dan jumlah)
Berhasil tidaknya program pemerintah dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis  perikanan  di  Kabupaten  Kepuluan Aru  sangat  dipengaruhi  oleh  jumlah anggaran yang disediakan untuk pengembangan  sub  sektor  ini.  Semakin besar  anggaran  yang  dialokasikan  bagi pengembangan perikanan di daerah ini maka semakin  cepat  pula  kemajuan  yang  akan dicapai,  baik  secara  kuantitas  maupun kualitas.  Alokasi  anggaran  harus  dilakukan oleh pemerintah daerah dalam jumlah yang lebih  besar  untuk  dapat  mendorong pengembangan  sub  sektor  perikanan  ke depan,  karena  kebutuhannya  tidak  hanya mutlak  hanya  untuk  sub  sektor  perikanan saja,  melainkan  kebutuhan  akan  anggaran yang  jauh  lebih  besar  bagi  pembangunan infrastruktur  yang  masih  sangat  minim keberadaannya di daerah hingga saat ini.

## 3. Infrastruktur (sarana dan prasarana)
Minimnya  ketersediaan  infrastruktur dalam menunjang pengembangan perikanan diKabupaten  Kepulauan  Aru  menjadikan program  ini  sebagai  suatu  program  penting lain  yang  perlu  dilaksanakan  pemerintah daerah. Keberhasilan pengembangan perikanan  di  daerah  tidak  hanya  ditentukan oleh  ketersediaan  armada  tangkap  yang memadai,  teknik  serta  lahan  budidaya, industri pengolahan, tetapi sangat diperlukan  faktor  pendukung  lain  yang memiliki  peran  sangat  penting,  yaitu ketersediaan infrastruktur. Infrastruktur penting dalam mengakselerasi
pembangunan  wilayah.  Berkaitan  dengan itu, ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi motor penggerak produksi perikanan. Tidak jarang kelengkapan infrastruktur  menjadi  prasyarat  investor dalam  berinvestasi  di  suatu  kawasan (Ramayanti, 2019).

## 4. SDM (Sumberdaya Manusia)
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Aru yang profesional dan  memiliki  kompetensi  dan  pelayanan yang prima bagi dunia usaha yang bergerak di bidang perikanan maupun kepada seluruh masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan baik  di  tingkat  kabupaten,  kecamatan maupun pada 117 desa dan 2 kelurahan yang tersebar  di  wilayah  Kabupaten  Kepulauan Aru.  Pada  kenyataannya,  sampai  saat  ini ketersediaan  sumber  daya  manusia  yang demikian masih sangat terbatas. Kebutuhan akan sumber daya manusia yang diperlukan pada  saat  iniadalah  kebutuhan  terhadap mereka  yang  memiliki  pengetahuan  dan keterampilan  yang  memadai,  dan  untuk mencapai  kualitas  sumber  daya  manusia demikian,  upaya  peningkatan  kualitas maupun kompetensi harus tetap dilakukan.

## 5. Kerusakan dan pencemaran lingkungan
Pencemaran lingkungan maupun kerusakan  ekosistem  di  pesisir  dan  laut semakin  meningkat,  khususnya  di  wilayah yang  memiliki  aktivitas  melaut  seperti  di kepulauan Aru. Rusaknya ekosistem pesisir (mangrove, terumbu karang, padang lamun) telah  mengakibatkan  erosi  dan  degradasi pantai dan berkurangnya nilai keanekaragaman hayati (biodiversity) . Penyebabnya  adalah  praktik  penangkapan ikan  yang  merusak,  penambangan  karang dan  pasir  laut,  sedimentasi,  pencemaran limbah  dari  daratan,  konversi  lahan, tumpahan  minyak,  dan  kegiatan  lainnya yang bersifat menutup pantai dan perairannya. Pencemaran lingkungan pesisir  dan  laut  dapat  diakibatkan  oleh limbah  buangan  kegiatan  atau  aktifitas  di
daratan  (land-based  pollution)  seperti penebangan hutan, buangan limbah maupun reklamasi maupun kegiatan atau aktivitas di lautan (sea-based pollution) seperti pelayaran, pertambangan, dumping di laut, eksplorasi dan eksploitasi minyak. Sedangkan  perusakan  laut  adalah tindakan yang  menimbulkan  perubahan  langsung atau  tidak  langsung  terhadap  sifat  fisik dan/atau hayatinya yang melampaui kriteria baku  kerusakan  laut.  Bentuk  kerusakan lingkungan  wilayah  pesisir  di  beberapa daerah  antara  lain  berupa  hancurnya terumbu karang akibat pengeboman, rusaknya  hutan  bakau  akibat  penebangan liar  dan  abrasi  pantai.  Kegiatan  yang berpotensi  menimbukan  abrasi  antara  lain adalah  penimbunan  atau  reklamasi  pantai dan  pengambilan  pasir  laut  yang  tidak terkendali (Pramudyanto, 2014).

## 6. Belum  ada aturan-aturan  di  Provinsi yang mengatur PSDA
Pengelolaan perikanan yang lebih baik diperlukan  untuk  mengelola  sumberdaya perikanan  khususnya  perikanan  tangkap maupun udang di perairan arafura agar lebih bertanggung jawab dan lestari. Seperti yang diamanatkan  dalam  UUD  1945  pasal  33 bahwa  sumberdaya  alam  yang  ada  harus dikelola  dan  dipergunakan  untuk  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat.  Hal  tersebut diperjelas dalam UU 31 Tahun 2004 jo UU 45 Tahun 2009 pasal 2 dan 6 dimana tujuan pengelolaan perikanan adalah untuk tercapainya  manfaat  yang  optimal  dan berkelanjutan,  serta  terjaminya  kelestarian sumberdaya  ikan  dengan  berdasarkan  asas manfaat,  keadilan,  kemitraan,  pemerataan, keterpaduan,  keterbukaan,  efisiensi,  dan kelestarian  yang  berkelanjutan.  Pemerintah Provinsi Maluku maupun Pemerintah Kabupaten  Kepulauan  Aru  dapat  bekerja sama dalam melihat permasalahan yang ada di  Kepulauan  Aru  sehingga  pengelolaan sumberdaya  alam  khususnya  laut,  yang melimpah  dapat  dikelola,  sehingga  tidak terjadi  tumpang  tindih  untuk  kewenangan dalam pengelolaannya.
7. Harga produksi tidak stabil
Kepulauan  Aru  merupakan  daerah yang  langsung  berhadapan  dengan  laut arafura yang merupakan potensi sumberdaya perikanan yang tinggi, sehingga dimanfaatkan bukan saja nelayan lokal  tetapi  nelayan  luar  daerah  maupun nelayan  asing.  Dalam  pemanfaatanya sering  terjadi  pelanggaran  oleh  nelayang luar daerah maupun asing yaitu perijinan, dan tidak melaporkan hasil tangkap (illegal, unregulated,  and  unreported  fishing/IUU) sehingga produksi dipasaran tidak stabil.

## 8. Permodalan lemah
Ada  sekitar  60  juta  Penduduk Indonesia bermukim di wilayah Pesisir dan penyumbang  sekitar  22  persen  dari pendapatan  brutto  nasional.  Sama  halnya dengan  kabupaten  Kepulauan  Aru  yang memiliki  potensi  sumberdaya  laut  yang melimpah  tetapi  masyarakat  nelayan  di Kepulauan  Aru  masih  dibawah  garis kemiskinan. Tak  bisa  dipungkiri  di  tengah potensi  besar  lautan  justru  kemiskinan banyak  terletak  di  pemukiman  nelayan karna  akses  modal  yang  lemah  dari pemerintah  kabupaten  maupun  swasta melalui pinjaman.

## 9 . Pengusahaan  sumberdaya  perikanan tidak merata
Pengusahaan  mengenai  sumberdaya perikanan  menjadi  sulit.  Misalkan  yang terjadi  di  Kepulauan  Aru  yaitu  di  Laut Arafura  yang  menjadi  pusat  sumberdaya perikanan  di  Kepulauan  Aru  tetapi  yang terjadi  adalah  pencurian  ikan  oleh  orang- orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu  perlu  dilakukan  pengawasan  oleh pemerintah pusat, daerah maupun kabupaten supaya  dalam  mengusahakan  sumberdaya perikanan  untuk  masyarakat  nelayan  bisa terjamin.  Sehingga  kehidupan  masyarakat maupun hasil tangkapan bisa lebih baik. Dan kegiatan  penangkapan  bukan  saja  untuk kebutuhannya  sehari-hari  tetapi  juga  bisa dijual ke perusahan pengelolaan ikan.
Permasalahan  eksternal yang  terjadi dalam pengelolaan perikanan tangkap di Kepulauan Aru antara lain:
1. Illegal fishing akibat penegakan hukum  dan  pengawasan  di  laut  yang lemah
Lemahnya  koordinasi  antar  Instansi Penegak Hukum dapat menimbulkan tumpang  tindih  kewenangan  dan  kebijakan masing-masing,  sehingga  sangat  rawan menimbulkan konflik kepentingan. Penegakan  hukum  yang  tidak  terkoordinasi merupakan  salah  satu  kendala  dalam penanggulangan  kejahatan Illegal  Fishing. Penyebab terjadinya illegal fishing disebabkan olehbeberapa hal, yakni; peningkatan permintaan produk perikanan di pasar  lokal  maupun  global,  subsidi  sektor perikanan yang over kapasitas, berkurangnya  kemampuan  negara  untuk mengkontrol  kapal  perikanan,  dan  tidak efektifinya  kontrol,  pemantauan  terhadap kegiatan perikanan (Banjarani, 2020). Untuk itu perlu adanya ketegasan pemerintah pusat maupun  daerah  dalam  menindaklanjuti masalah  tersebut  seperti  penenggelaman kapal  maupun  penangkapan  nelayan  asing yang  melakukan  kegiatan illegal  fishing di perairan  arafura  oleh  angkatan  laut,  KKP, maupun Polair.

## 2. Perizinan  (perluasan  kewenangan Kabupaten dalam perizinan)
Surat  izin  penangkapan  ikan  (SIPI) dan  surat  izin  kapal  pengangkut  ikan (SIKPI)  diberikan  kepada  masing-masing kapal yang alokasinya telah tercantum dalam SIUP untuk melaksanakan operasi penangkapan/pengangkutan  ikan.  Namun kenyataan  di  Kepulauan  Aru  hal  ini  tidak dilakukan  dikarenakan  adanya  manipulasi perijinan bagi kapal-kapal dari luar sehingga merugikan  masyarakat  di  Kepulauan  Aru. Menurut  ( Arfan  2017) ,  semua  aturan mengenai  perizinan  perikanan  tangkap termasuk  persyaratan  telah  disesuaikan dengan perizinan di pusat, dan daerah hanya mengadopsi saja, bahwa kapal yang
dibawah  30  GT  perizinan  dilaksanakan  di daerah.  Persyaratan  permohonan  izin  SIPI untuk  kapal  baru  maupun  perpanjangan tidak  jauh  berbeda.  Perbedaan  persyaratan perizinan  SIPI antara  kapal  baru  dan kapal perpanjangan adalah untuk kapal baru harus menambahkan  rencana  usaha  dan  surat rekomendasi  dari  Dinas,  sedangkan  untuk kapal perpanjangan tidak perlu kecuali ada perubahan alat tangkap.

## 3. Kebijakan sektoral sangat menonjol
Kepulauan  Aru  memiliki  potensi perikanan  yang  sangat  melimpah  dan  perlu dikelola dengan baik oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, daerah maupun dari pemerintah Kepulauaan Aru sendiri. Namun yang  terjadi  adalah  kebijakan  sektoral  dari pemerintah sendiri yang cenderung menonjolkan salah salah satu sektoral yaitu sektor  pertanian.  Sektor  pertanian  di Kepulauan Aru yang ada hanya di beberapa kecamatan  seperti  pada  kecamatan  Aru tengah  selatan  yang  hasil  pertaniannya seperti  palawija  maupun  hasil  pertanian lainya.  Sehingga  dana  yang  diberikan  oleh pemerintah  lebih  banyak  untuk  sektor pertanian maupun sektor pendukung lainnya dibandingkan sektor perikanan.

## 4. Belum  ada  implementasi  tata  ruang laut Kabupaten
Pengelolaan  wilayah  laut  merupakan bagian  terpenting  yang  bertujuan  agar wilayah  laut  dan  seluruh  kekayaan  alam yang terkandung di dalamnya dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Jika tidak dicermati  dengan  baik  akan  berdampak terhadap  pengkaplingan  wilayah  laut  oleh daerah. Kenyataan tersebut, semakin diperparah oleh karena belum dituntaskannya  pengaturan  terhadap  batas laut bagi daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang merupakan penerapan  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004,  sebagamana  dimaksud  dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3).  Hal tersebut berdampak  terhadap  wilayah-wilayah  yang berkarateristik kepulauan sebagai
kosekuensi  adanya  penyebaran  pulau-pulau seperti Kepulauan Aru. Penanganan terhadap  berbagai  isu  dan  permasalahan dalam pengelolaan wilayah laut merupakan aspek penting dalam kaitan dengan pengaturan  terhadap  batas-  batas  wilayah pengelolaan  dan  pemanfaatan  ruang  pada wilayah  laut  yang  sampai  saat  ini  belum secara  keseluruahan  memiliki  kepastian hukum.
5. Instrumen
moneter belum
mendukung pengembangan bisnis perikanan
Kemampuan  membangun  usaha  akan berefek signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan menular pada lingkungannya sehingga lambat laun jumlah pelaku  usaha  akan  semakin  banyak.  Itulah tugas kita saat ini, menumbuhkan semangat wirausaha  masyarakat  dan  menciptakan iklim  yang  kondusif  untuk  pertumbuhan usaha  tersebut.  Kabupaten  Kepulauan  Aru merupakan  salah  satu  Daerah  Tertinggal di Maluku,  yang  ekonomi  masyarakat  lokal, sumberdaya manusia, infrastruktur, kemampuan  keuangan  lokal,  aksesibilitas, ketergantungan  yang  kuat  dengan  daerah lain dan perencanaan pembangunannya juga masih terbelakang. Sampai saat pengembangan  ekonomi  daerah  hanyalah berdasarkan keinginan dan kepentingan elit pemerintahan  daerah.  Dengan  demikian, kebutuhan  dan  kepentingan  stakeholder pembangunan  kurang  terakomodir  dalam pembangunan  daerah,  yang  mengakibatkan kondisi  perekonomian  daerah  sulit  diukur dan dikembangkan secara berkelanjutan.

## 6. Keamanan terhadap sumberdaya laut
Di  Kepulauan  Aru  yang  memiliki potensi  perikanan  yang  ada  di  laut  Aru maupun laut arafura yang sangat menggiurkan  untuk  nelayan-nelayan  asing. Banyaknya  sumberdaya  yang  ada  di  laut tersebut,  maka  sering  dilakukan  eksploitasi dan eksplorasi illegal oleh pihak-pihak yang tidak  bertanggungjawab.  Hal  yang  paling sering adalah illegal fishing yang dilakukan
oleh  kapal-kapal  asing  dengan  peralatan yang  canggih  oleh  kapal-kapal  Taiwan, Thailand,  Vietnam,  Malaysia  dan  Cina. Untuk  itu  perlu  dilakukan  pengawasan  dan patroli  laut  untuk  menindak  oknum-oknum yang  tidak  bertanggung  yang  seenaknya mencuri  ikan  di  Perairan  Aru,  maka  perlu ada  pengawasan  mengenai  surat  ijin penangkapan dan patroli dari kapal pengawas  Dinas  Perikanan  dan  Kelautan maupun Angkatan Laut sendiri.
7. Kemajuan  IPTEK  perikanan  dan
kelautan  serta  munculnya  persaingan dan perdagangan bebas di era globalisasi yang semakin kuat
Kepulauan  Aru  yaitu  di  laut  Aru  dan laut  Arafura  untuk  pencurian  ikan  (ilegal fishing)  yang  di  lakukan  oleh  kapal-kapal asing.  Selain  itu  adanya  isu-isu  globalisasi perikanan,  seperti  seperti  krisis  energi dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM),  disini  tergambarkan  bahwa  bahwa produksi perikanan di Kepulauan Aru sangat tergantung  pada  kondisi  sumberdaya  ikan dan  energi.  Isu  yang  lain  adalah  di  dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dituntut untuk tunduk pada aturan-aturan internasional  yang  berlaku  sehingga  kita terbatas di dalam melakukan kegiatan ekspor ikan ekonomis seperti ikan tuna. Adanya isu perdagangan dan isu subsidi, jadi dalam hal ini  krisis  finansial  global  terjadi  dan berdampak langsung terhadap perekonomian perikanan Indonesia maupun kabupaten Kepulauan Aru.
8. Kenaikan BBM yang semakin membebani nelayan melaut
Modal  melaut  dalam  bentuk  uang tunai  untuk  pengadaan  bahan  bakar, makanan, dan keperluan nelayan selama ini sebagian  besar  berasal  dari  pemiliki  kapal (juragang) yang berimplikasi pada pembagian  hasil  tangkapan  mereka.  Salah satunya  kenaikan  BBM  oleh  pemerintah pusat  mulai  dirasakan  dampaknya  bagi ratusan nelayan yang berada di Pulau Dobo, Kabupaten  Aru,  Maluku.  Di  Wilayah  yang
mayoritas  penduduknya  bergantung  hidup dari kegiatan melaut, kini diterpa kekhawatiran  akan  terjadinya  beban  hidup yang  semkin  sulit.  Rencana  pemerintah menaikan harga BBM, secara langsung akan memberatkan  kehidupan  mereka  yang sebagian  besar  bekerja  sebagai  nelayan. Kehawatiran  tersebut  menjadi  masalah serupa  yang  juga  dirasakan  oleh  ratusan nelayan.  Bagi  mereka,  bila  kenaikan  BBM menyebabkan penggangguran secara massal dikalangan para nelayan.
Kebijakan
Pemerintah Kabupaten Kepulauan  Aru  Tentang  Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kebijakan  yang  didapat dari  Renstra tahun  2016-2021  pemerintah  Kabupaten Kepulauan  Aru  melalui  Dinas  Kelautan Dan Perikanan khususnya untuk pengelolaaan  perikanan  tangkap  antara lain:  1.  Komitmen  pemerintah  Kabupaten Kepulauan Aru bersama masyarakat dalam mengedepankan pengelolaan perikanan dan kelautan.  2.  Reformasi  semua  kebijakan pemerintah  yang  mendukung  pengelolaan sumberdaya  perikanan  dengan  pelaku usaha  perikanan  tangkap.    3.  Penguatan kelembagaan baik formal maupun informal yang  bertanggung  jawab,  lestari  dan berkelanjutan dalam pengelolaan perikanan tangkap.  4.  Peningkatan  kualitas  armada penangkapan  maupun  alat  tangkap  yang ramah  lingkungan  kepada  nelayan  untuk usaha  penangkan  hasil  perikanan  dan pengembangan iklim usaha melalui investor  untuk  pemasaran  hasil  perikanan baik  skala  kecil  (rumah  tangga),  skala menengah  dan  skala besar.  5. Peningkatan tata  ruang  wilayah  penangkapan  hasil perikanan  melalui  batas-batas  negara  dan pengawasan  terhadap  kapal  asing  maupun kapal-kapal  yang  tidak  memiliki  ijin operasional  penangkapan.  6.  Melakukan pemulihan dan pelestarian terhadap lingkungan  perairan  pesisir,  dan  pulau- pulau  kecil  serta  mitigasi  dan  adaptasi terhadap  perubahan  iklim.  sedangkan  dari sektor  swasta  untuk  kebijakannya  adalah Pengelolaan potensi sumberdaya alam
daerah  harus  mampu  meningkatkan peluang  daerah  untuk  dijadikan  target  dan tujuan  investasi  yang  menarik.  Salah  satu upaya peningkatan peluang tersebut adalah melalui pendekatan berbagai aspek/sektoral yang secara umum  menggambarkan kondisi geografi, sosial dan perekonomian, serta menunjukkan lokasi kegiatan sektoral
tersebut  dapat  dikembangkan.  Strategi organisasi  pilihan  dapat  dianalisa  dengan memadukan antar unsur kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Masing- masing strategi pilihan tersebut harus diuji kembali  relevansi  dan  kekuatan  relasinya dengan  visi,  misi,  dan  tujuan  organisasi pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
Tabel 1. Analisis Pilihan
INTERNAL
EKSTERNAL KEKUATAN
KELEMAHAN
9. Ketersediaan dokumen perencanaan sebagai referensi pengambilan kebijakan; 10. Motivasi dan keseriusan pegawai          untuk menciptakan good governance; 11. Adanya dukungan dari pimpinan. 12. Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang kaya manfaat. 13. Potensi permintaan konsumsi perikanan tangkap dan perikanan yang  masih sangat besar ; 14. Sumber Daya Aparatur masih didominasi oleh Aparatur Non Teknis;
15. Belum tersedinya ruangan kerja yang memadai;
16. Terbatasnya kapasitas dan kualitas sumberdaya aparatur bidang kelautan dan perikanan;
17. Terbatasnya pendanaan.
18. Masih rendahnya investasi yang mengalir ke wilayah pesisir dan laut ;
19. Rendahnya penguasaan teknologi;
20. Kesadaran aparatur dan masyarakat dalam menjaga lingkungan wilayah pesisir dan laut masih rendah PELUANG STRATEGI KEKUATAN- PELUANG STRATEGI KELEMAHAN- PELUANG 21. Adanya dukungan Pemerintah  melalui
Program Nawacita dengan menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia;
22. Adanya prioritas nasional pembangunan kelautan berdimensi kepulauan dengan menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional;
23. Adanya dukungan dana baik dekonsentrasi/APBN dari pusat maupun APBD (Dana Provinsi); 24. Adanya kelembagaan yang menangani pengembangan dan peningkatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
27. Motivasi SDM dibidang kelautan dan perikanan yang didukung apresiasi stakeholder terhadap pembangunan daerah dalam menciptakan good governance; 28. Kebijakan dan program perencanaan yang akuntabel dan konsisten menunjang percepatan pengembangan dan pembangunan kelautan dan perikanan; 29. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan
perikanan;
30. Perencanaan  pembangunan kelautan dan perikanan yang didukung ketersediaan
sarana prasarana dan kondisi
31. Peningkatan koordinasi antar instansi;
32. Regulasi dan kebijakan perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang konsisten disertai ketersediaan anggaran yang memadai dan memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan;
33. Peningkatan kapasitas SDM aparatur;
34. Pelaksanaan  visi dan misi sesuai dokumen perencanaan secara konsisten dan konsekuen.
25. Adanya dukungan
Sumber daya kelautan dan perikanan;
26. Adanya pangsa pasar prospektif baik nasional, regional, maupun internasional. daerah  yang  relatif  kondusif yang menjadikan pelaksanaan kegiatan semakin efektif dan efisien . ANCAMAN STRATEGI KEKUATAN- ANCAMAN STRATEGI KELEMAHAN- ANCAMAN 35. Terjadinya degradasi kualitas lingkungan pesisir;
36. Belum selesai secara keseluruhan aturan turunan dari Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait dengan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 37. Bencana alam yang dapat terjadi sewaktu-waktu;
38. Adanya kebijakan penghapusan segala bentuk subsidi pada sektor-sektor produksi dan penghapusan bea masuk barang impor atas produk perikanan dan industri olahan.
39. Arah perdagangan bebas yang lebih mengutamakan semangat kompetisi dibanding menumbuhkembangkan sektor perikanan khususnya tangkap.
40. Regulasi & kebijakan daerah terkait pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
41. Perencanaan strategis pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
42. Peningkatan kapasitas masyarakat tehadap pengelolaan laut, pesisir dan
pulau-pulau kecil;
43. Pemberdayaan ekonomi masyarakat;
44. Peningkatan kapasitas dan kualitas  produksi perikanan serta; penciptaan iklim investasi yang kondusif
45. Peningkanan kapasitas SDM aparatur serta kelembagaan pemerintah;
46. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
47. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berbasis kepulauan.
Berdasarkan  Tabel  1.  di  atas  dapat diuraikan strategi organisasi Dinas Kelautan dan  Perikanan  Kabupaten  Kepulauan  Aru untuk  lima  tahun  ke  depan,  yaitu  sebagai berikut:
1. Strategi kekuatan dan peluang, mengendalikan kekuatan untuk mengoptimalkan  kesempatan  dengan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah.  Strategi  ini  dimaksudkan  untuk menciptakan  sistem  dan  mekanisme kelembagaan  yang  professional,  efektif dan  efisien  dalam  merencanakan  dan mengelola kelautan dan perikanan secara terpadu dan optimal.
2. Strategi kelemahan dan peluang, memanfaatkan kesempatan untuk mengatasi kelemahan dengan:
3. Pemberdayaan masyarakat nelayan. Strategi ini dimaksudkan untuk meningkatkan  kesadaran  masyarakat nelayan  dan stakeholders mengenai pentingnya  pengelolaan  kelautan  dan perikanan secara terpadu dan berkelanjutan;
4. Pengembangan kemitraan usaha. Strategi ini  dimaksudkan  untuk  meningkatkan daya  saing  hasil  kelautan  dan  perikanan secara berkelanjutan.
5. Strategi kekuatan dan ancaman, memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi ancaman dengan:
6. Pengembangan  ekonomi  kelautan  dan perikanan.  Strategi  ini  dimaksudkan untuk meningkatkan pemanfaatan ekosistim laut dan pesisir secara efisisien dan  berkelanjutan  untuk  memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan
stakeholder dan pembangunan ekonomi; 7. Peningkatan investasi dan ekspor. Strategi ini dimaksudkan untuk meningkatkan  perekonomian  wilayah dan masyarakatsehingga pendapatan masyarakat  akan  meningkat  baik  yang digerakkan  oleh  kemampuan  ekonomi mereka  sendiri      maupun  ekonomi wilayah  melalui  peningkatan  investasi dan  penciptaan  lapangan  pekerjaan dengan pemanfaatan sumberdaya
kelautan  dan  perikanan  yang  optimal secara berkelanjutan untuk tujuan ekspor. 8. Strategi kelemahan dan ancaman, memperbaiki kelemahan untuk mengurangi ancaman dengan: 9. Pembangunan berbasis kepulauan.
Strategi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan
pengembangkan potensi kepulauan, pengembangan kapasitas, serta sistem jaringan infrasruktur  perhubungan  bagi  daerah kepulauan  dan  pesisir  secaraoptimal, terintegrasi,  dan  berkelanjutan  dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat;
10. Pengelolaan  Sumberdaya  Pesisir  dan Lautan.  Strategi  ini  untuk  melindungi dan  memelihara  ekosistim  laut  dan pesisir  untuk  menjamin  pemanfaatan secara optimal dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  ini  maka  dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Permasalahan  pengelolaan  perikanan tangkap  yang  terjadi  di  Kepulauan  Aru terdapat  2  masalah  utama  yaitu  masalah internal  dari  dalam  daerah  dan  masalah
eksternal dari luar Daerah Kepulauan Aru yang dijabarkan dalam 9 masalah internal dan 9 untuk masalah eksternal.
2. Kebijakan pemerintah Kabupaten
Kepulauan  Aru  melalui  Dinas  Kelautan Dan Perikanan pada Renstra Tahun 2016- 2021  yang  disimpulkan  terdapat  6 kebijakan  yang  khusus  diperuntuhkan untuk kegiatan perikanan tangkap.
3. Rumusan  strategi  kebijakan  pengelolaan perikanan tangkap adalah Strategi kekuatan  dan  peluang  mengendalikan kekuatan untuk: mengoptimalkan kesempatan dengan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah.
4. Strategi kelemahan dan peluang, memanfaatkan kesempatan untuk
mengatasi kelemahan dengan: Pemberdayaan  masyarakat  nelayan  dan Pengembangan kemitraan usaha.
5. Strategi kekuatan dan ancaman, mengoptimalkan kekuatan untuk mengatasi ancaman dengan:
Pengembangan  ekonomi  kelautan  dan perikanan, dan Peningkatan investasi dan ekspor.
6. Strategi kelemahan dan ancaman, memperbaiki kelemahan untuk mengurangi ancaman dengan: Pembangunan  berbasis  kepulauan  dan Pengelolaan  Sumberdaya  Pesisir  dan Lautan.

## Saran
Dalam  upaya  pengembangan  potensi perikanan  tangkap  di  Kepulauan  Aru  perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait jumlah produksi perikanan baik tangkap, budidaya, dan  produk  hasil  perikanan  tiap  tahun  dan adanya kebijakan-kebijakan tentang perikanan  budidaya  maupun  produk  hasil perikanan.

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan terima kasih kepada Pemerintah  Kabupaten  Kepulauan  Aru khususnya  Dinas  Perikanan,  Badan  Pusat

## Permasalahan dan Kebijakan Pengelolaan Perikanan… (John Etry Ririhena, dkk)
Statistik  (BPS)  Kabupaten  Kepulauan  Aru dan seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu  per  satu  yang telah  membantu  peneliti dalam  melakukan  penelitian  dari  awal sampai akhir kegiatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrina,  Y.  (2018).  Motivasi  Indonesia
Mengeluarkan Kebijakan Moratorium
Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di
Wilayah Pengeloaan Perikanan Negara  Republik  Indonesia. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) FISIP, Vol. 5 No. 1 April 2018 ISSN: 2355-6919.
Arfan,  M.  (2017).  Implementasi  Kebijakan Perizinan  Perikanan  Tangkap  Di Kabupaten  Pemalang. Jurnal  Online Mahasiswa  (JOM)  FISIP  Vol  1  April 2017 . https://media.neliti.com/media/public ations/107276-ID-implementasi- kebijakan-perizinan-perikan.pdf
Banjarani,  D.,  R  (2020).  Illegal  Fishing dalam  Kajian  Hukum  Nasional  dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional.
Jurnal Kertha Patrika, Vol. 42, No. 2 Agustus 2020,h.150-162.P- ISSN:0215-899X,E-ISSN:2579-9487. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerth apatrika/article/download/57771/362
07
BPS Kepulauan Aru 2016.
BPS Kepulauan Aru 2017.
BPS Kepulauan Aru 2018.
Data  Dinas  Perikanan  Kepulauan  Aru,
(2018). Sumberdaya ikan pelagis, ikan karang dan demersal
Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Nomor 18 Tahun 2013 tentang tentang
Jalur  Penangkapan  Ikan  dan  alat tangkap.
Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Nomor  2/PERMEN-KP/2015  tentang larangan penggunaan alat tangkap.
Pramudyanto,  B.  (2014).  Pengendalian
Pencemaran Dan Kerusakan Di Wilayah Pesisir. Jurnal Lingkar
Widyaiswara Edisi 1 No. 4, Oktober – Desember 2014, p.21 – 40 ISSN: 2355-
4118.
Rahmayanti,  A.,  Z.  (2019).  “Peran
Pemerintah Dan Swasta Dalam
Penyediaan  Infrastruktur  Perikanan Tangkap Studi Kasus: Bitung”. Jurnal Ekonomi  Dan  Pembangunan 26  (2),
131-41.
https://doi.org/10.14203/JEP.26.2.201
8.131-141.
Rangkuti, F. 2005. Analisis SWOT: Teknik Membelah Kasus Bisnis. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

## RENCANA  STRATEGIS  KEPULAUAN
ARU 2016-2021
Sari,  Y.,  D.  Syaukat,  Y.  Kusumastanto,  T.
Hartoyo,  S.  (2018).  Pengelolaan Perikanan Demersal Di Laut Arafura:  Pendekatan  Bioekonomi. Jurnal.  Sosial  Ekonomi  Kelautan dan  Perikanan Vol.  13  No.  1Juni 2018: 43-57. ISSN :2088-
8449,eISSN:2527-4805.
DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jsek p.v13i1.6858 Tangke,  U.  (2011).  Pemanfaatan  Sistem Informasi Perikanan Dalam
Pengelolaan  Sumberdaya Jurnal Ilmiah  agribisnis  dan  Perikanan (agrikan  UMMU-Ternate. Volume 4 Edisi 2 (Oktober 2011
Tyas, D., W. (2019). Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Memerangi Perdagangan  Manusia. Studi  Kasus: Kontribusi Indonesia Dalam Pemecahan  Kasus  Benjina Pada Tahun  2015.  Skripsi  Prodi  Hubungan Internasional, FISIP. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. http://digilib.uinsby.ac.id/34623/3/Dy an%20Wahyuning%20Tyas_I722150 28.pdf
Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia No 45 Tahun 2009 tentang perikanan