## PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN PADA PELAYANAN PANGGILAN KEDARURATAN 112 DI KOTA PROBOLINGGO
Nurul Jannah Lailatul Fitria

## nuruljannahlailatulfitria@gmail.com, Universitas Panca Marga

## Abstract
Quality  policies  need  to  be  formed,  especially  those  related  to  public  services  that  must  be  carried  out  by  the government through public service innovation through the use of technology. One of the policies that need to be considered  is  the  policy  on  the  use  of  a  single  number  for  emergency  calls,  112.  Emergency  calls  for  special services to the public who handle emergency conditions. It is this urgency that requires measuring policy quality to  find  out  that  policies  related  to  emergency  calls  are  indeed  good  and  deserve  to  be  implemented.  As  in Probolinggo  City,  the  NTPD  112  service  is  contained  in  Mayor  Regulation  No.  175  of  2019  concerning Amendments to Mayor's Regulation No. 155 of 2018 concerning the Implementation of Services for Probolinggo City  Emergency  Call  Number  112.  There  are  11  service  handling  policies  in  the  regulation.  Research  with descriptive quantitative approach. Researchers conducted research on measuring the quality of the NTPD 112 policy in Probolinggo City with the IKK principle. The research sample was determined by 4 policies from 11 policies through formulas and methods by the State Administration Institute. The measurement uses two variables, namely  Policy  Planning  and  Policy  Utilization  Evaluation  with  an  interval  scale  measurement  of  1-10.  The calculation results show that 45% of the value of the Policy Planning process is 3,651 and 55% the value of the Policy  Benefit  Evaluation  process  is  4,747.  This  results  in  a  Policy  Quality  Index  of  8.398.  This  shows  the categorization of the policy quality index. So the quality of the policy for the single number emergency call 112 Probolinggo City is in the "B" quality with the "Good" category.
Keywords: Emergency Call, Quality Policy, 112.

## Abstrak
Kebijakan berkualitas dalam model pelayanan pemerintahan pada masyarakat mengorientasikan pada penerapan dengan inovasi pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi.  Khususnya pada kualitas kebijakan pelayanan penggunaan  nomor  tunggal  panggilan  darurat  112.  Panggilan  darurat  khusus  pelayanan  pada  masyarakat  yang menangani kondisi darurat. Urgensi inilah yang membutuhkan pengukuran kualitas kebijakan untuk mengetahui bahwa kebijakan yang berkaitan dengan panggilan kedaruratan memang baik dan layak diterapkan. Seperti di Kota Probolinggo, pelayanan NTPD 112 tertuang pada Peraturan Walikota Nomor 175 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 155 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tanggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo. Terdapat 11 kebijakan penanganan pelayanan pada regulasi tersebut. Riset dengan pendekatan  kuantitatif  deskriptif.  Peneliti  melakukan  riset  pengukuran  kualitas  kebijakan  NTPD  112  di  Kota Probolinggo dengan prinsip IKK. Sampel riset ditentukan 4 kebijakan dari 11 kebijakan melalui rumus dan metode oleh Lembaga Administrasi Negara. Pengukuran menggunakan dua variabel yakni Perencanaan Kebijakan dan Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan dengan pengukuran skala interval 1-10. Hasil perhitungan menunjukkan 45% dari nilai proses Perencanaan Kebijakan sejumlah 3,651 dan 55% nilai proses Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan sejumlah  4,747.  Sehingga  menghasilkan  Indeks  Kualitas  Kebijakan  sebesar  8,398.  Hal  ini  menunjukkan kategorisasi indeks kualitas kebijakan. Maka Kualitas kebijakan NTPD 112 Kota Probolinggo masuk pada kategori tingkat “B” dengan arti berkualitas “Baik”.
Kata Kunci: Kualitas Kebijakan, Panggilan Kedaruratan, 112

## PENDAHULUAN
Pelayanan  publik  berkualitas  berhak  di  dapatkan  oleh  warga  negara  yang  wajib diselenggarakan oleh pemerintah. Wujud pelayanan publik perlu diterapkan untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan publik. Penyelenggaraan layanan dilandasi pada Undang-Undang Nomor  25  tahun  2009  Tentang  Pelayanan  Publik.  Masyarakat  berhak  mendapatkan  layanan sector publik dalam bentuk barang, sector jasa, serta kebutuhan pengadministrasian (Suryantoro & Kusdyana, 2020). Pada intinya warga negara memiliki hak untuk menerima pelayanan atas kebutuhan  dan  pemenuhan  hak  dasar  yang  wajib  diselenggarakan  pemerintah  sebagai kewajiban serta komitmen nasional.
Bentuk  pelayanan  terus  mengalami  perkembangan  melalui  inovasi.  Inovasi  dalam pelayanan publik tidak hanya untuk pelaksanaan kewajiban pelayanan kepada warga negara,
Akan tetapi sebagai bentuk reformasi birokrasi (Putri & Mutiarin, 2018). Sehingga akan tercipta iklim  demokrasi,  pemenuhan  HAM,  menuju  kesejahteraan  masyarakat,  perlindungan  bagi warga negara dan lingkungan, yang diikuti dengan kepercayaan pada sistem administrasi publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Hal ini tertuang pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang pedoman inovasi pelayanan publik. Layanan sektor publik harus berinovasi dan tidak terbatas dalam  konsep  temuan  yang  baru,  akan  tetapi  dapat  berbentuk  penyelenggaraan  pelayanan dalam pendekatan kontekstual yang lebih baru. Sehingga akan menghasilkan dan meningkatnya kualitas pada inovasi pelayanan publik.
Pelayanan  sektor  publik  yang  berinovasi  tidak  terlepas  pada  pemanfaatan  teknologi. Penggunaan  teknologi  mulai  dileburkan  pada  aktifitas  birokrasi  yang  ini  dikenal  dengan e- government. E-government menunjukkan  bentuk  pelayanan  sektor  publik  dapat  beradaptasi dengan keberadaan informasi teknologi komunikasi melalui inovasi-inovasi yang memberikan kemudahan kepada masyarakat (Habibie, 2019) (Nugraha, 2018) (Pratama et al., 2015). Hal ini tertuang pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government .
Kebijakan dalam lingkup pelayanan sektor publik yang terus mengalami inovasi disertai pemanfataan teknologi atau prinsip e-government adalah kebijakan terkait penanganan keadaan darurat  di  masyarakat.  Kebijakan  tersebut  merupakan  penggunaan  nomor  tunggal  panggilan darurat 112. Kebijakan ini tertuang pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 10  Tahun  2016  tentang  Layanan  Nomor  Tunggal  Panggilan  Darurat  dan  didukung  oleh Keputusan Dirjen PPI Nomor 112 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyediaan Layanan Nomor  Panggilan  Darurat  112.  Kebijakan  tersebut  merupakan  konsep  penerimaan  informasi maupun bentuk pengaduan kondisi gawat darurat melalui NTPD 112.
Sebelumnya konsep NTPD 112 sudah dikenal di luar negeri dengan call 911. Amerika dapat dinilai memiliki kebijakan panggilan darurat 911 yang dibutuhkan seluruh warga negara Amerika dalam penanganan kondisi gawat darurat (Huber et al., 2021). Begitu juga panggilan darurat  112  di  Indonesia,  dinilai  dibutuhkan  dalam  kondisi  gawat  darurat.  Sebelumnya Indonesia menerapkan panggilan darurat  sesuai  bidang penanganan. Semakin banyak nomor panggilan  darurat  setiap  instansi  akan  menyulitkan  warga  negara  karena  harus  menghafal berbagai angka yang terkadang hampir sama. Adanya NTPD 112 diharapkan lebih efektif dan efisien serta memberikan kemudahan memanggil bantuan dalam kondisi darurat (Turang et al., 2022).
Penyelenggaraan  NTPD  112  di  Kota  Surabaya  dinilai  berjalan  baik.  Bahkan Penyelenggaraan  NTPD  112  Kota  Surabaya  dikombinasikan  dengan  penggunaan  CCTV  di berbagai  titik  Kota  Surabaya  serta  diawasi  pada  ruang Command  Center (Pemerintah  Kota Surabaya,  2016).  Hal  ini  menjadikan  pelaksanaan  NTPD  112  di  Kota  Surabaya  menerima penghargaan  dengan  kategori  pelayanan  darurat  terbaik  Tahun  2019  oleh  Kementerian Komunikasi Dan Informatika.
Pelaksanaan NTPD 112 juga diterapkan di Kota Probolinggo dengan nama Probolinggo 112.  Konsepnya  tentu  sama  yaitu  pelayanan  penyediaan  panggilan  kondisi  darurat  dengan nomor 112. Pemerintah Kota Probolinggo ikut serta dalam penyelenggaraan NTPD 112 Pada Tahun  2018  hal  ini  tertuang  pada  Peraturan  Walikota  Nomor  155  Tahun  2018  Tentang Penyelenggaraan  Layanan  Nomor  Tanggal  Panggilan  Darurat  112  Kota  Probolinggo.  Pada Tahun 2019 terdepat beberapa point perubahan tetapi tidak merubah konsep dan nomor 112. Perubahan pada penambahan konsep pelayanan, bentuk-bentuk kebijakan penanganan kondisi gawat  darurat,  dan  tambahan  OPD  dan  instansi  terkait.  Perubahan  peraturan  dan  kebijakan ditujukan untuk perbaikan kualitas kebijakan. Perubahan itu tertuang pada Peraturan Walikota
Nomor 175 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 155 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tanggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo.
Penelitian  terdahulu  memaparkan  kualitas  dan  efektifitas  pelayanan  NTPD  112 diberbagai  kota,  meliputi  Kota  Jakarta,  Kota  Surabaya,  Kota  Bandung,  Kota  Makassar,  dan Kota Manado (Makdar & Meirinawati, 2018) (Simbolon, 2018) (Turang et al., 2022) (Hawasal, 2020)  (Melinda,  2022)  (Muyu  et  al.,  2023).  Akan  tetapi  belum  ada  yang  menilai  kualitas kebijakan  NTPD  112.  Pengukuran  Kualitas  Kebijakan  NTPD  112  perlu  dilakukan  sebagai bentuk  penilaian  pada  kebijakan  dan  bentuk  urgensi  pengembangan  penyusunan  kebijakan publik pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Khususnya pada penilaian Peraturan Walikota  Nomor  175  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Walikota  Nomor  155 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tanggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo.  Tujuan  dari  penilaian  ini  untuk  mendapatkan  informasi  akurat  terkait  profil kualitas  kebijakan  di  lingkungan  Pemerintah  Kota  Probolinggo,  terutama  kualitas  kebijakan Nomor  Tunggal  Panggilan  Darurat  112  Kota  Probolinggo.  Sehingga  akan  terwujud  kualitas kebijakan yang baik dan akan berdampak pada kualitas dan efektifitas pelayanan publik.
Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk menilai kualitas kebijakan Nomor Tunggal  Panggilan  Darurat  112  Kota  Probolinggo  dengan  menggunakan  instrumen  khusus. Instrumen tersebut dikenal dengan Indeks Kualitas Kebijakan ( Policy Quality Index). Tujuan dari penelitian ini untuk mengukur  indeks kualitas kebijakan  (IKK) dalam produk kebijakan NTPD 112 di Kota Probolinggo.

## KAJIAN PUSTAKA Kualitas Pelayanan Publik
Pelayanan  publik  merupakan  seluruh  aktifitas  dan  upaya  untuk  kepentingan  publik. Aktifitas  itu  seperti  bentuk  kemudahan  dalam  memberikan  pelayanan,  menyingkat  tempo pelayanan, dan mengutamakan kepuasan masyarakat (Purwanto et al., 2016). Pelayanan dapat berbentuk pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan administratif (Hardiansyah Tahun 2011  dalam  Suryantoro  &  Kusdyana  Tahun  2020).  Kualitas  layanan  mengorientasikan  pada memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Kualitas  pelayanan  memiliki  khas  relatif  sesuai  dengan bentuk  perspektif.  Terdapat  tiga  unsur  dalam  menilai  kualitas  kebijakan  yakni  Persepsi konsumen; Produk atau jasa; dan Proses (Lupiyoadi, 2013).

## Kualitas Kebijakan Publik
Kualitas  kebijakan  dapat  diselenggarakan  dengan  instrumen  penilaian.  Penilaian tersebut  diterapkan  pada  tahap  pembuatan  kebijakan  meliputi  agenda  setting  serta  formulasi hingga tahapan penerapan meliputi implementasi dan proses evaluasi (Lembaga Administrasi Negara, 2018). Tujuan indeks Kualitas Kebijakan diklasifikasikan dalam jangka pendek, jangka menengah,  dan  jangka  panjang.  Pada  jangka  pendek  menjadi  alat  dalam  menilai  kualitas kebijakan dengan dasar teknologi informasi. Pada jangka menengah tujuaanya untuk memandu ukuran IKK oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah; Menghasilkan profil kualitas kebijakan  Kementerian,  Lembaga,  dan  Pemerintah  Daerah  dalam  GIM;  sebagai  Roadmap dalam  membina  aktifitas  bagi  analis  kebijakan;  sebagai  bentuk  penilaian  dalam  menentukan media  penghargaan  untuk  Kementerian,  Lembaga,  dan  Pemerintah  Daerah;  sebagai  media untuk  membagikan  praktik  terbaik  antara  Kementerian,  Lembaga,  dan  Pemerintah  Daerah. Sedangkan tujuan jangka panjang, untuk keseragaman penilaian kualitas kebijakan dan dapat meningkatkan kualitas kebijakan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

## Indeks Kualitas Kebijakan
Kualitas layanan sektor publik perlu dilakukan pengukuran setiap tahapan pemrosesan dan  luaran  layanan.  Alasannya  layanan  sektor  publik  memiliki  target  guna  pemenuhan kebutuhan publik. Sehingga pemerintah perlu memahami dan menganalisa kepentingan publik
guna kebijakan berjalan  dengan ketepatan capaian dan kelompok  sasaran.  Bentuk  pelayanan sektor  publik  yang  menghubungkan  peran  pemerintahan  dan  komunitas  melalui  pendekatan dialogis konsultatif publik disebut dengan model citizen charter (Taufiqurokhman & Satispi, 2018).
Manfaat  Indeks  Kualitas  Kebijakan  (Lembaga  Administrasi  Negara,  2018): ketersediaan instrumen guna mengukur kebijakan yang berkualitas dengan tepat dan ringkas. ketersediaan alat dalam mengukur target pada Gerakan Indonesia Melayani melalui perubahan dan  peningkatan  kualitas  kebijakan.  Adanya  gambaran  deskripsi  terkait  tingkat  kualitas kebijakan  secara  nasional.  Bertambahnya  pembinaan  berkualitas  dalam  analisis  Kebijakan. Ketersediaan akan apresiasi pada K/L/D. Ketersediaan fasilitas berbagi pengalaman dan materi pembelajaran  ( best  practice )  setiap  K/L/D.  Instrumen  IKK  mampu  diterapkan  bagi  lembaga atau  institusi  pemerintahan  pada  naungan  Kementerian,  Lembaga,  dan  Pemerintah  Daerah. Pada  lembaga  atau  institusi  pemerintahan  menetapkan  unit  sebagai  koordinator  pengisian seperti Biro Hukum dan Organisasi atau unit kebijakan lainnya.
Framework sebagai  suatu  rancangan  kerja  maupun  pengarsipan  yang  mendukung aplikasi  yang  berkembang  terkait  penanganan  tantangan.  Detail framework meliputi  dalam bentuk codeigniter,cakephp, yii, spring, zend, panda, dan hibernate . Pendapat Basuki (2014) menjabarkan Framework sebagai  paket  memuat  fungsi  yang  dimanfaatkan  pada  rancangan aplikasi. Bentuk Framework terdiri dari email, halaman, kalender, tanggal, bahasa, upload file, session, validasi form , tabel, editing gambar, text, string, captcha, enkripsi , perlindungan XSS, security dan lainnya (Irawan & Sulistyowati, 2017).
Gambar 1 Framework Indeks Kualitas Kebijakan
Sumber: (Lembaga Administrasi Negara, 2018).
Konsep  penilaian  sesuai  pendapat  Spaulding  (2008)  dalam  Mayasoni  (2022)  yang menggambarkan pengevaluasian melalui teknik pengalaman akurat pada permasalahan maupun fenomena  terbaru,  menciptakan  alternatif  program  guna  meminimalisir  permasalahan, menerapkan  penilaian  terkait  alternatif  program,  serta,  mengusulkan  pelaksanaan  dan penggunaan alternatif yang telah ditetapkan guna meminimalisir permasalahan.

## Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112
Nomor Tunggal Panggilan Darurat atau biasa dikenal call center 112 merupakan bentuk pelayanan yang dibentuk Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan model pelayanan langsung melalui panggilan cepat dan mendesak dari warga guna menerima layanan cepat untuk
mengatasi  masalah  penting  dan  mendesak  meliputi  panggilan  penanganan  oleh  Polisi, pemadam kebakaran, penanganan medis serta penanganan kebencanaan.
Pelayanan  pada  NTPD  112  bertujuan  antara  lain,  pertama  memaksimalkan  jaminan melindungi  dan  melayani  publik  pada  keadaan  mendesak  dan  kedaruratan.  Kedua,  guna menerapkan  integrasi  seluruh  pelayanan  telepon  kedaruratan  dan  penyebaran  informasi mendesak yang terhubung pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Unit Kerja Perangkat Daerah  (UKPD),  institusi  pemerintahan,  dan  institusi  lain.  Ketiga,  memberikan  kemudahan akses  publik  untuk  kedaruratan.  Keempat,  memberikan  kemudahan  untuk  mengontak  telpon kedaruratan.  Kelima,  memberikan  kemudahan  dan  keringkasan  setiap  OPD,  institusi pemerintah dan institusi lain dalam berkoordinasi menangani kedaruratan.

## METODE Jenis Riset
Riset  ini  menerapkan  pendekatan  kuantitaif  deskriptif.  Riset  kuantitatif  deskriptif berorientasikan pada hasil ukur dan analisa korelasi sebab dan akibat antara berbagai variabel (Hardani  et  al.,  2020).  Penelitian  mampu  menghasilkan  data  pengukuraan  kebijakan berkualitas.  Orientasi  penelitian  pada  teknik  pengukuran  Indeks  Kualitas  Kebijakan  (IKK). Penghimpunan data berbentuk angka yang ditindaklanjuti dengan pengolahan Indeks Kualitas Kebijakan disertai narasi deskriptif.

## Lokasi dan Waktu Riset
Riset ini diselenggarakan di Kota Probolinggo, dengan fokus di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Probolinggo sebagai penanganan pelayanan NTPD 112 terpusat Di Kota Probolinggo. Waktu riset diselenggarakan pada Bulan Maret hingga Bulan Mei 2023.

## Populasi dan Sampel Populasi
Populasi  riset  adalah  seluruh  kebijakan  terkait  pelaksanaan  NTPD112  di  Kota Probolinggo  yang  tertuang  pada  Peraturan  Walikota  Nomor  175  Tahun  2019  Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Walikota  Nomor  155  Tahun  2018  Tentang  Penyelenggaraan Layanan Nomor Tanggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo. Bentuk kebijakannya yang akan diteliti dan dilakukan pengukuran secara mendalam. Kuesioner akan diisi oleh pihak yang bertanggung jawab pada kebijakan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo. Populasi  riset  adalah  penanganan  layanan  ambulans  atau  medis;  menyelamatkan  jiwa; mengatasi kebakaran; pertolongan pada kecelakaan; mengatasi tindakan kriminal; menangani terorisme;  evakuasi  dan  pembersihan  pohon  tumbang;  menangani  dan  penangkapan  hewan yang dilindungi maupun yang membahayakan; evakuasi kebencanaan; menjaga area konstruksi roboh/rusak; dan penanganan gawat darurat lainnya.

## Sampel
Sampel  diterapkan  untuk  memudahkan  riset,  hanya  mengambil  sampel  yang  dapat menggambarkan  keseluruhan  populasi.  Dalam  kasus  ini  sampel  diambil  dari  bagian  dari populasi kebijakan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo. Teknik sampling yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik strarified  random  sampling. Penentuan sampel diterapkan dengan konsep Lembaga Administrasi Negara (2018), yaitu: n= √N+1
Ket: N: populasi kebijakan n: sampel kebijakan penetapan sampel: n= √11+1 n=3.3+1

## n=4
Pihak  yang  bertanggung  jawab  dan  sebagai  penyelenggara  kebijakan  NTPD  112 meliputi  Kepala  Satuan  Polisi  Pamong  Praja,  Bidang  Penegakkan  Peraturan  Daerah,  Bidang Ketentraman  dan  Ketertiban  Umum  Dan  Pengembangan  Kapasitas  SDM,  dan  Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran.

## Sumber Dan Pengumpulan Data Riset
Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer sebagai data yang dihimpun secara langsung. Data primer merupakan jenis data didapatkan secara nyata dan real time. Sumber data pada riset ini berasal dari kuesioner, observasi, dan wawancara, disertai dokumentasi langsung. Data sekunder sebagai data yang dihimpun tidak langsung. Sumber data berasal dari riset lampau, arsip-arsip yang berkaitan NTPD 112 dan IKK.

## Variabel Riset
Variabel-variabel  pada  riset  ini  merupakan  variable  X  ( Variable  Independent )  terdiri dari  proses  perencanaan  kebijakan  dan  proses  evaluasi  kemanfaatan  kebijakan.  Sementara variable Y ( Variable Dependent ) adalah kualitas kebijakan.
Definisi Operasional Definisi operasional riset meliputi:
Tabel  1. Definisi Operasional Variabel Variabel Dimensi Indikator
Skala Kualitas Kebijakan Perencanaan Kebijakan Skala Interval Agenda setting 1. Identifikasi masalah
2. Penyaringan dan partisipasi publik Formulasi kebijakan 1. Karakter dasar kebijakan 2. Berorientasi kedepan
3. Berorientasi keluar
4. Berbasis bukti 5. Inovatif Implementasi Kebijakan Implementasi kebijakan 1. Dimensi Pengorganisasian 2. Dimensi komunikasi kebijakan 3. Pelaksana monitoring Evaluasi kebijakan 1. Efektifitas 2. Efisiensi 3. Dampak dan Responsivitas
Sumber: LAN RI (2021) yang dimodifikasi oleh peneliti (2022)

## Skala Pengukuran
Skala pengukuran penelitian ini dengan skala interval. Skala interval memuat penilaian dengan  skala  1-10.  Penelitian  ini  mengkhususkan  pada  pemilahan  Agree-Disagree  Scale melalui urutan rentang 1 (Sangat Tidak Sesuai) sampai dengan 10 (Sangat Sesuai) untuk semua variabel.

## Teknik Analisis
Riset ini menerapkan data kuantitatif dengan pengukuran nilai Indeks Kebijakan Publik (IKK). Pengukuran nilai rerata tertimbang sesuai unsur kebijakan publik. Perhitungan Indeks Kebijakan  Publik  (IKK)  memuat  kajian  pada  dua  kelompok  dalam  bobot  sesuai  prosentase, seperti berikut:
Tabel 2 Tabel Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan No.  Proses %  Tahapan %  Kriteria kunci % 1. Perencanaan kebijakan 45 45 a. Identifikasi, analisis, dan validasi masalah kebijakan 55
Agenda Setting Kebijakan b. Penyaringan dan partisipasi publik terhadap masalah kebijakan 45 Formulasi Kebijakan 55 a. Karakter dasar kebijakan 10 b. Berorientasi ke depan 15 c. Berorientasi ke luar 20 d. Berbasis bukti 40 e. Inovatif 15 2. Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan 55 Implementasi Kebijakan 50 a. Pengorganisasian 30 b. Komunikasi 35 c. Monitoring Implementasi 35 Evaluasi Kebijakan 50 a. Efektivitas 40 b. Efisiensi 15 c. Dampak dan kemanfaatan penerima stakeholder, serta responsivitas 45 Sumber: LAN RI (2021) Kemudian hasil perhitungan diatas dikategorikan sebagai berikut: Tabel 3 Kategori Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) No  Konversi IKK  Mutu Kebijakan  Kualitas unit Kebijakan 1. >90 A Sangat Baik 2. 81-89,99 B Baik 3. 71 – 80,99 C Sedang 4. 60 – 70,99 D Cukup 5. <59,99 E Kurang Sumber : Lembaga Administrasi Negara (2018)
Tabel  diatas  dapat  menjadi  acuan untuk  menarik kesimpulan  Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)  Pada  Penyelenggaraan  Layanan  Nomor  Tunggal  Panggilan  Darurat  112  Kota Probolinggo (Studi Kasus: Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 175 Tahun 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kualitas  Kebijakan  yang  berlaku,  khususnya  kebijakan  nomor  tunggal  panggilan darurat  112 Kota Probolinggo dapat dilihat dari indeks kualitas kebijakan yang telah ditentukan dari  setiap  unsur.  Adapun  unsur  atau  indikator  kualitas  kebijakan  meliputi  Unsur  pertama Perencanaan  Kebijakan  yang  terdiri  dari  Agenda  Setting  dan  Formulasi  Kebijakan.  Unsur kedua  Pelaksanaan  Kebijakan  yang  terdiri  dari  Implementasi  Kebijakan  dan  Evaluasi Kebijakan.
Pada  penelitian  ini  dipilih  4  sampel  kebijakan  penanganan  yang  akan  diriset  sesuai dengan unsur yang ditentukan. 4 kebijakan yang  diteliti adalah kebijakan  terkait permintaan pelayanan  ambulans  gawat  darurat;  kebijakan  terkait  penanganan  kejadian  tindak  kriminal; kebijakan  penangaan  kejadian  terorisme;  dan  penanganan  kejadian  terkait  kebencanaan. Seluruh pertanyaan dijawab oleh pihak dari Satuan Polisi Pamong Praja. Nilai diberikan dengan melihat  setiap  unsur  disertai  bukti  arsip  catatan  dan  bukti  dokumentasi.  Kelengkapan administrasi dan dokumen akan diberikan nilai 1-10. Semakin lengkap akan diberikan nilai 10, begitu juga sebaliknya.
Berdasarkan  perhitungan  indeks  kualitas  kebijakan  menggunakan  aplikasi  Microsoft Excel 2010 dalam mengelola jawaban dari responden meliputi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Bidang Penegakkan Peraturan Daerah, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Dan
Pengembangan  Kapasitas  SDM,  dan  Bidang  Perlindungan  Masyarakat  dan  Pemadam Kebakaran,  diperoleh  hasil  statistik  mengenai  analisis  kebijakan  publik  nomor  tunggal panggilan darurat 112 Kota Probolinggo yang disajikan pada tabel berikut:
Tabel 4 Kuesioner Dan Penilaian Setiap Unsur Indeks Kualitas Kebijakan
A1 A2 F1  F2  F3  F4 F5 I1 I2 I3 E1 E2 E3 8 8 8 9 7 9 7 9 9 8 9 9 9 8 8 9 10 8 8 8 10 10 8 8 8 8 9 8 9 8 7 9 7 10 9 8 8 8 9 8 7 8 9 8 8 7 8 10 8 8 8 8 Total 33 31 34  36  30  34 29 37 38  32 33 33 34 Rerata 8,25  7,75  8,5 9 7,5  8,5  7,25  9,25  9,5  8  8,25  8,25  8,5 N sampel 4
Sumber: Diolah Penulis (2022)
Hasil  dari  perhitungan  menunjukkan  penilaian  per  unsur  dari  keempat  kebijakan memiliki nilai antara 7,25 hingga 9,5. Nilai terendah pada unsur F5, artinya unsur inovatif pada fomulasi kebijakan sejumlah 7,25. Nilai tertinggi pada unsur I2, artinya unsur komunikasi pada implementasi kebijakan sejumlah 9,5.
Peneliti  juga  akan  menyertakan  nilai  per  indikator  melalui  diagram,  sehingga  akan terlihat diagram batang setiap indikator.
Gambar 1. Grafik Indikator
Sumber: Diolah Penulis (2022)
Selanjutnya  peneliti  melakukan  pengukuran  kualitas  kebijakan  dengan  pedoman Lembaga Administrasi Negara (2018), berikut hasil pengukuran:
Tabel 5. Indeks Kualitas Kebijakan
Indeks Kualitas Kebijakan Proses %  Tahapan  %  Kriteria  %  Rerata indikator
8,39865625
3,651469  45 3,61125  45 4,5375  55 8,25 3,4875  45 7,75 4,503125  55 0,85 10 8,5
1,35 15 9 1,5 20 7,5 3,4 40 8,5 1,0875  15 7,25 4,747188  55 4,45 50 2,775 30 9,25 3,325 35 9,5 2,8 35 8 4,18125  50 3,3 40 8,25
0 5 10 A1 F1 F3 F5 I2 E1 E3 Rerata Indikator Rerata Indikator
1,2375  15 8,25 3,825 45 8,5
Sumber: Diolah Penulis (2022)
Pada  tabel  berikut  didapatkan  Indeks  Kualitas  Kebijakan  sebesar  8,398.  Hal  ini didapatkan dari 45% dari  nilai  proses Perencanaan Kebijakan sejumlah 3,651 dan 55% nilai proses Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan sejumlah 4,747. Rinciannya meliputi: (1) Perencanaan Kebijakan  terdiri  dari  45%  nilai  Agenda  Setting  Kebijakan  sebesar  3,611  dan  55%  nilai Formulasi  Kebijakan  sebesar  4,503.  Nilai  agenda  setting  kebijakan  didapat  dari  55%  nilai identifikasi  analisis masalah, validasi  masalah sebesar 4,537 dan 45% nilai  penyaringan dan partisipasi masyarakat sebesar 4,487. Nilai agenda setting kebijakan didapat dari 10% karakter dasar  kebijakan  sebesar  0,85;  15%  dari  orientasi  masa  yang  akan  datang  sebesar  1,35;  20% orientasi  ke  luar  sebesar  1,5;  adanya  bukti  sebesar  3,4;  dan  berinovasi  sebesar  1,087.  (2) Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan terdiri dari 50% nilai Implementasi Kebijakan sebesar 4,45 dan 50% nilai  Evaluasi Kebijakan sebesar 4,181. Nilai Implementasi  Kebijakan didapat  dari 30% nilai pengorganisasian sebesar 2,775; 35% nilai komunikasi sebesar 3,325; dan 35% nilai monitoring  implementasi  sebesar  2,8.  Nilai  Evaluasi  Kebijakan  didapat  dari  40%  nilai efektifitas  sebesar  3,3;  15%  nilai  efisiensi  sebesar  1,237;  dan  45%  nilai  dampak  dan kemanfaatan, penerimaan stakeholder, serta responsivitas sebesar 3,825.
Kemudian hasil perhitungan diatas dikategorikan sebagai berikut:
Tabel 6. Nilai Persepsi, Interval Indeks Kualitas Kebijakan dan Kualitas
Kebijakan No  Konversi IKK  Mutu Kebijakan  Kualitas unit Kebijakan 1. >9,0 A Sangat Baik 2. 8,1-8,999 B Baik 3. 7,1 – 8,099 C Sedang 4. 6,0 – 7,099 D Cukup 5. <5, 999 E Kurang
Sumber: Diolah Penulis
Sesuai  pengukuran  sesuai  kelompok  kajian  IKK  maka  kualitas  kebijakan  NTPD112 Kota  Probolinggo  yang  menghasilkan  nilai  8,398.  Kualitas  kebijakan  NTPD112  Kota Probolinggo masuk pada kategori “B” dengan rincian kualitas “Baik”.
Hasil  dari  penelitian  ini  relevan  dengan  teori  indek  kualitas  kebijakan  yang  di  susun oleh  Lembaga  Administrasi  Negara.  Pengukuran  kualitas  ini  bukan membandingkan  dengan regulasi  lain.  Namun  mengukur  kualitas  kebijakan  mulai  dari  agenda  setting,  formulasi kebijakan,  implementasi  kebijakan,  dan  evaluasi  kebijakan.  IKK  ini  dibagi  menjadi  2 pengukuran  awal,  pertama  adalah  perencanaan  kebijakan  sebesar  45%  dan  evaluasi kemanfaatan  kebijakan  sebesar  55%.  Hal  ini  menunjukkan  ukuran  untuk  IKK  harus mengorientasikan pada kemanfaatan yang harus lebih besar. Hal ini nampak pada IKK NTPD 112 Kota Probolinggo yang hasil pengukuran nilai perencanaan kebijakan NTPD 112 sebesar 3,651.  Sementara  hasil  pengukuran  nilai  kemanfaatan  kebijakan  NTPD  112  sebesar  4,747. Untung  hasil  keseluruhan  menunjukkan  kategori  Baik  dengan  nilai  8,39.  Maka  kesesuaian dengan  teori  menunjukkan  IKK  pada  NTPD  112  layak  dijalankan  dan  dilanjutkan  dengan kategori Baik.
Hasil  penelitian  dengan  kategori  B  pada  kebijakan  pelayanan  NTPD  112  Kota Probolinggo. Hasil riset ini didukung oleh hasi riset dari Muyu et al. (2023). Penelitian tersebut menunjukkan  hasil  penerapan  layanan  NTPD  112  di  Manado  memuat  hasil  penerapan kebijakan pada kategori Baik.

## PENUTUP Simpulan
Kualitas  kebijakan  NTPD  112  Kota  Probolinggo  diukur  dengan  Indeks  kualitas kebijakan.  Adapun  unsur  atau  indikator  kualitas  kebijakan  terdiri  dari  Unsur  pertama Perencanaan  Kebijakan  yang  terdiri  dari  Agenda  Setting  dan  Formulasi  Kebijakan.  Unsur kedua  Pelaksanaan  Kebijakan  yang  terdiri  dari  Implementasi  Kebijakan  dan  Evaluasi Kebijakan.  Sampel  yang  diteliti  adalah  4  kebijakan  meliputi:  kebijakan  terkait  permintaan pelayanan  ambulans  gawat  darurat;  kebijakan  terkait  penanganan  kejadian  tindak  kriminal; kebijakan  penangaan  kejadian  terorisme;  dan  penanganan  kejadian  terkait  kebencanaan. Penilaian dilakukan dari angka 1-10. Hal ini didapatkan dari 45% dari nilai proses Perencanaan Kebijakan  sejumlah  3,651  dan  55%  nilai  proses  Evaluasi  Kemanfaatan  Kebijakan  sejumlah 4,747. Sehingga hasil Indeks Kualitas Kebijakan sebesar 8,398. Kualitas kebijakan NTPD112 Kota Probolinggo masuk pada kategori “B” dengan rincian kualitas “Baik”.

## Saran
Dalam  hal  ini  diharapkam  kedepannya  teknologi  digital  tidak  hanya  dipandang  sebagai platform  berbasis  hiburan  melainkan  sumber  informasi  untuk  berbagai  aspek  kehidupan khususnya sosial politik. Pemanfaatan teknologi digital yang baik akan menghasilkan informasi yang akurat dan positif pula bagi kehidupan bernegara.

## DAFTAR PUSTAKA
Basuki,  A.  P.  (2014).  Proyek  Membangun  Website  Berbasis  PHP  dengan  Codeigniter.
Lokomedia.
Habibie,  D.  K.  (2019).  Citizen-Centric  E-Goverment  Pelayanan  Publik.  Jurnal  Kebijakan Publik, 10(1), 1–58.
Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J.,  &  Istiqomah,  R.  R.  (2020).  Buku  Metode  Penelitian  Kualitatif  &  Kuantitatif.  CV. Pustaka Ilmu Group.
Hawasal,  A.  N.  W.  (2020).  Dimensi  Kualitas  Pelayanan  Command  Center  112  Di  Kota Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar.
Huber, J. F., Davis, S., Phan, J., Jegathesan, T., Campbell, D. M., Chau, R., & WalsH, C. M. (2021). Children’s Ability to Call 911 in an Emergency: A Simulation Study. Pediatrics, 147(7). 10.1542/peds.2020-010520. Epub 2021 Mar 10. PMID: 33692162
Irawan,  R.,  &  Sulistyowati.  (2017).  Implementasi  Framework  Codeignter  Untuk Pengembangan  Website  Pada  Dinas  Perkebunan  Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Jurnal SAINTEKOM, 7(1), 67. https://doi.org/10.33020/saintekom.v7i1.22
Lembaga  Administrasi  Negara.  (2018).  Indeks  Kualitas  Kebijakan.  In  Checklist  Toolkit: Instrumen Penilaian Kualitas Kebijakan Pada Instansi Pemerintah. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. www.ikk-pusaka.lan.go.id
Lupiyoadi,  R.  (2013).  Manajemen  Pemasaran  Jasa  Berbasis  Kompetensi  (Edisi  3).  Salemba Empat.
Makdar,  A.  I.  C.,  &  Meirinawati.  (2018).  Kualitas  Pelayanan  Tanggap  Darurat  Bencana Command  Center  112  di  Badan  Penanggulangan  Bencana  dan  Linmas  Kota  Surabaya. Publika, 6(2), 1–7.
Mayasoni, L. (2022). Metode Mengukur Efektivitas Kebijakan Publik. Sospoli, 2(3), 169–175. http://www.jisip.org/index.php/jsp/article/view/69
Melinda, B. V. (2022). Efektivitas Layanan Call Center 112 Dalam Meningkatkan Pelayanan Gawat Darurat Di Kota Semarang [Institut Pemerintah Dalam Negeri]. http://eprints.ipdn.ac.id/8045/1/REPOSITORY SKRIPSI BRIGITA VIVIAN
MELINDA_29.0780_G6.pdf
Muyu, Y. L., Londa, V. Y., & Lotulung, L. (2023). Implementasi Program Layanan Call Center Manado  Siaga  112  Studi  Di  Dinas  Komunikasi  Dan  Informatika  Kota  Manado.  Agri- SosioEkonomi Unsrat, 19(2).
Nugraha,  J.  T.  (2018).  E-Government  Dan  Pelayanan  Publik  (Studi  Tentang  Elemen  Sukses Pengembangan  E-Government  Di  Pemerintah  Kabupaten  Sleman).  Jurnal  Komunikasi Dan Kajian Media, 2(1), 32–42.
Pemerintah Kota Surabaya. (2016). Command Center-Pelayanan Terpadu Di Siola Diplot Jadi Percontohan Nasional. Pemerintah Kota Surabaya.
Pratama, R. H., Hakim, A., & Shobaruddin, M. (2015). PELAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI  INFORMASI  DAN  KOMUNIKASI  (TIK),  ELEKTRONIK  RUKUN TETANGGA/RUKUN  WARGA  (e-RT/RW)  (Studi  e-Government  di  Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Pemerintah Kota Surabaya). None, 3(12), 2128–2132.
Purwanto,  E.  A.,  Tyastianti,  D.,  Taufiq,  A.,  &  Novianto,  W.  (2016).  Pelayanan  Publik.  In Lembaga  Administrasi  Negara  Republik  Indonesia.  Lembaga  Administrasi  Negara Republik Indonesia. https://pusbindiklat.lipi.go.id
Putri, L. D. M., & Mutiarin, D. (2018). Efektifitas Inovasi Kebijakan Publik; Pengaruhnya Pada Kualitas  Pelayanan  Publik  di  Indonesia.  Prosiding  Konferensi  Nasional  Ke-  8  Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA, 8(1), 1–16.
Simbolon, H. F. (2018). Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Melalui Program Command Center 112 (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya) (Vol. 112) [Universitas Brawijaya]. http://repository.ub.ac.id/166405/
Suryantoro, B., & Kusdyana, Y. (2020). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Politeknik Pelayaran Surabaya. Jurnal Baruna Horizon, 3(2), 223–229.
Taufiqurokhman,  &  Satispi,  E.  (2018).  Teori  Dan  Perkembangan  Manajemen  Pelayanan Publik. UMJ PRESS 2018, 266.
Turang, E. G., Tulusan, F. M. G., & Palar, N. R. A. (2022). Implementasi Pelayanan Darurat Call  Center  Manado  Siaga  112  ((Studi  di  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kota Manado).
Jurnal Administrasi
Publik,
8(116), 18–28.
https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf
Basuki,  A.  P.  (2014).  Proyek  Membangun  Website  Berbasis  PHP  dengan  Codeigniter. Lokomedia.
Habibie,  D.  K.  (2019).  Citizen-Centric  E-Goverment  Pelayanan  Publik.  Jurnal  Kebijakan Publik, 10(1), 1–58.
Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J.,  &  Istiqomah,  R.  R.  (2020).  Buku  Metode  Penelitian  Kualitatif  &  Kuantitatif.  CV. Pustaka Ilmu Group.
Hawasal,  A.  N.  W.  (2020).  Dimensi  Kualitas  Pelayanan  Command  Center  112  Di  Kota Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar.
Huber, J. F., Davis, S., Phan, J., Jegathesan, T., Campbell, D. M., Chau, R., & WalsH, C. M. (2021). Children’s Ability to Call 911 in an Emergency: A Simulation Study. Pediatrics, 147(7). 10.1542/peds.2020-010520. Epub 2021 Mar 10. PMID: 33692162
Irawan,  R.,  &  Sulistyowati.  (2017).  Implementasi  Framework  Codeignter  Untuk Pengembangan  Website  Pada  Dinas  Perkebunan  Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Jurnal SAINTEKOM, 7(1), 67. https://doi.org/10.33020/saintekom.v7i1.22
Lembaga  Administrasi  Negara.  (2018).  Indeks  Kualitas  Kebijakan.  In  Checklist  Toolkit: Instrumen Penilaian Kualitas Kebijakan Pada Instansi Pemerintah. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. www.ikk-pusaka.lan.go.id
Lupiyoadi,  R.  (2013).  Manajemen  Pemasaran  Jasa  Berbasis  Kompetensi  (Edisi  3).  Salemba Empat.
Makdar,  A.  I.  C.,  &  Meirinawati.  (2018).  Kualitas  Pelayanan  Tanggap  Darurat  Bencana Command  Center  112  di  Badan  Penanggulangan  Bencana  dan  Linmas  Kota  Surabaya. Publika, 6(2), 1–7.
Mayasoni, L. (2022). Metode Mengukur Efektivitas Kebijakan Publik. Sospoli, 2(3), 169–175. http://www.jisip.org/index.php/jsp/article/view/69
Melinda, B. V. (2022). Efektivitas Layanan Call Center 112 Dalam Meningkatkan Pelayanan Gawat Darurat Di Kota Semarang [Institut Pemerintah Dalam Negeri]. http://eprints.ipdn.ac.id/8045/1/REPOSITORY SKRIPSI

## BRIGITA
VIVIAN
MELINDA_29.0780_G6.pdf
Muyu, Y. L., Londa, V. Y., & Lotulung, L. (2023). Implementasi Program Layanan Call Center Manado  Siaga  112  Studi  Di  Dinas  Komunikasi  Dan  Informatika  Kota  Manado.  Agri- SosioEkonomi Unsrat, 19(2).
Nugraha,  J.  T.  (2018).  E-Government  Dan  Pelayanan  Publik  (Studi  Tentang  Elemen  Sukses Pengembangan  E-Government  Di  Pemerintah  Kabupaten  Sleman).  Jurnal  Komunikasi Dan Kajian Media, 2(1), 32–42.
Pemerintah Kota Surabaya. (2016). Command Center-Pelayanan Terpadu Di Siola Diplot Jadi Percontohan Nasional. Pemerintah Kota Surabaya.
Pratama, R. H., Hakim, A., & Shobaruddin, M. (2015). PELAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI  INFORMASI  DAN  KOMUNIKASI  (TIK),  ELEKTRONIK  RUKUN TETANGGA/RUKUN  WARGA  (e-RT/RW)  (Studi  e-Government  di  Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Pemerintah Kota Surabaya). None, 3(12), 2128–2132.
Purwanto,  E.  A.,  Tyastianti,  D.,  Taufiq,  A.,  &  Novianto,  W.  (2016).  Pelayanan  Publik.  In Lembaga  Administrasi  Negara  Republik  Indonesia.  Lembaga  Administrasi  Negara Republik Indonesia. https://pusbindiklat.lipi.go.id
Putri, L. D. M., & Mutiarin, D. (2018). Efektifitas Inovasi Kebijakan Publik; Pengaruhnya Pada Kualitas  Pelayanan  Publik  di  Indonesia.  Prosiding  Konferensi  Nasional  Ke-  8  Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA, 8(1), 1–16.
Simbolon, H. F. (2018). Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Melalui Program Command Center 112 (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya) (Vol. 112) [Universitas Brawijaya]. http://repository.ub.ac.id/166405/
Suryantoro, B., & Kusdyana, Y. (2020). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Politeknik Pelayaran Surabaya. Jurnal Baruna Horizon, 3(2), 223–229.
Taufiqurokhman,  &  Satispi,  E.  (2018).  Teori  Dan  Perkembangan  Manajemen  Pelayanan Publik. UMJ PRESS 2018, 266.
Turang, E. G., Tulusan, F. M. G., & Palar, N. R. A. (2022). Implementasi Pelayanan Darurat Call  Center  Manado  Siaga  112  ((Studi  di  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kota Manado).
Jurnal Administrasi Publik, 8(116), 18–28.
https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf