## PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA CARDING

## BAMBANG HARTONO
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

## ABSTRACT
Carding  a  crime  has  been  growing  rapidly  in  Indonesia,  while  the  legal  system  in Indonesia  is  still  a  gap  and  weak  surveillance  systems  for  this  crime,  where  law enforcement  is  still  very  alarming.  The  research  problem  is  how  the  application  of criminal sanctions against criminal carding. Methods of research conducted juridical normative,  using  secondary  data,  obtained  from  literature  studies  and  data  analysis with  qualitative  analysis.  Based  on  the  results  of  the  study  discusses  Application  of criminal sanctions against criminal carding device uses existing laws in the Criminal Code, especially in the Article 378 of the KUHP that is about fraud, because carding is a form of fraud as set out in Article 378 of the KUHP.
Keywords : Crime, Cyber Crime, Carding.

## I. PENDAHULUAN
Sebagai  akibat  dari  perkembang  an teknologi  informatika  berbasis internet , dengan  sendirinya  teknologi  informatika juga  telah  mengubah  perlikau  masyarakat dan  peradaban  manusia  secara  global. Teknologi informatika menyebabkan perubahan  social  secara  signifikan  yang berlangsung  dengan  cepat.  Tekonlogi informatika  saat  ini  telah  menjadi  pedang bermata  dua,  karena  selain  memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum, dengan kata  lain terjadinya  perbuatan-perbuatan  melawan hukum  tersebut  maka  ruang  lingkup hukum  harus  diperluas  untuk  menjangkau perbuatan-perbuatan ter sebut.
Dampak  negatif  selain  kemudah  an dan  kenyamanan  layanan internet itu,  ada ancaman  yang  sangat  merisaukan,  yakni sisi  keamanannya.  Pengamanan  sistem informasi berbasis internet perlu diperhatikan,  karena  jaringan  informasi
yang  bersifat  publik  dan  global  sangat rentan  dari  berbagai  bentuk  kejahatan. Ancaman  timbul  manakala  seseorang mempunyai  keinginan  memperoleh  akses ilegal             ke dalam jaringan komputer, sehingga  lahirlah  perilaku-perilaku  me nyimpang dengan memanfaatkan teknologi canggih  sebagai  alat  untuk  mencapai tujuan  dengan  melakukan  kejahatan. Kejahatan-kejahatan  ini  dikenal  sebagai kejahatan dunia maya atau cyber crime .
Cyber  crime yang  menggunakan media  komunikasi  dan  komputer,  kendati berada  di  dunia  lain  dalam  bentuk  maya tetapi memliki dampak yang  sangat nyata. Penyimpangan  dan  kerugian  besar  telah terjadi  dan  dirasakan  oleh  masyarakat  di berbagai penjuru dunia. Kerugian berdampak  luas  kepada  sektor-sektor  lain di  bidang  ekonomi,  perbankan,  moneter dan  sektor  lain    yang  menggunakan jaringan  komputer.  Sutarman, Cyber
Crime-Modus Operandi dan Penanggulangannya, ( LaksBang
PRESSindo, Jogjakarta, 2007, hlm. 5).
Fenomena cyber  crime di  Indonesia merupakan  perbincangan  yang  selalu menarik minat masyarakat. Dari masyarakat pada umumnya
dan masyarakat  yang  memiliki  keterkaitan langsung  dengan  fenomena cyber  crime yakni aparat penegak hukum, dan akademisi hukum. Dalam dunia akademisi hukum,  perbincangan  bertambah  menarik terkait  dengan  upaya  pemerintah  untuk menyusun  peraturan  perundang-undangan tentang cyber  crime .  Sutarman, Cyber Crime-Modus Operandi dan Penanggulangannya, ( LaksBang
PRESSindo, Jogjakarta, 2007, hlm. 5). Kejahatan cyber  crime yang  paling sering  dilakukan  adalah  tindak  pidana carding .  tindak  pidana carding adalah penipuan  dengan  menggunakan  data  kartu kredit.    tindak  pidana carding yang dilakukan  oleh  para  pelaku  atau  disebut carder dapat  dikategorikan  dalam  2  (dua) bentuk  yaitu  transaksi  konvensional  atau off  line dan  transaksi  maya  atau on  line . (FN.  Jovan, Pembobol  Kartu  Kredit -
Menyingkap  Teknik  dan  Cara  Kerja  Para Carder       di Internet ,  Jakarta, Mediakita,
2006, hlm. l2). Tindak  pidana carding ini  telah berkembang pesat di Indonesia, sementara itu  sistem  hukum  di  Indonesia  masih memberikan  celah  dan  lemahnya  sistem pengawasan  atas  kejahatan  ini.  Indonesia termasuk  negara  yang  tertinggal  dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam merumuskan suatu perundang-undangan yang mengatur tentang cyber  crime terutama  pengaturan tindak  pidana carding dimana  penegakan hukumnya masih sangat memprihatin kan. Hal tersebut terkait dengan berbagai aspek yang  mempengaruhi  penegakan  hukum, diantaranya  masalah  regulasi  di  bidang teknologi  informasi  dan  aspek  lainnya adalah kemampuan aparat penegak hukum, kesadaran  hukum  masyarakat,  dan  sarana- prasarana  yang  mendukung  penegakan hukum  di  bidang  teknologi  informasi. Berdasarkan  uraian  di atas  penulis  tertarik
untuk  menulis  mengenai  penerapan  sanksi pidana terhadap tindak pidana carding .

## II. PEMBAHASAN
Tindak  Pidana Carding dan  Dasar Hukumnya
Berbicara  tindak  pidana carding tidak  terlepas  dari  suatu  kejahatan  dimana komputer  sebagai  alat  untuk  melakukan kejahatan carding tersebut,  dimana  tindak pidana carding ini  merupakan  salah  satu jenis kejahatan yang dikenal dengan istilah cyber  crime .  Istilah cyber  crime saat  ini merujuk pada satu tindakan kejahatan yang berhubungan  dengan  dunia  maya  ( cyber space ). Ada ahli yang menyamakan antara tindak  kejahatan cyber  (cyber  crime) dengan  tindak  kejahatan  komputer,  dan ada  ahli  yang  membedakan  diantara keduanya.
Meskipun  belum  ada  kesepahaman mengenai  definisi  kejahatan  teknologi informasi, namun ada kesamaan pengertian  universal  mengenai  kejahatan komputer.  Secara  umum  yang  dimaksud dengan kejahatan komputer atau kejahatan di dunia cyber (cyber crime) adalah “upaya memasuki  dan  atau menggunakan  fasilitas komputer  atau  jaringan  komputer  tanpa izin  dan  dengan  melawan  hukum  dengan atau  tanpa  menyebabkan  perubahan  dan atau  kerusakan  pada  fasilitas  komputer yang  dimasuki  atau  digunakan  tersebut”.
Tindak  pidana carding sendiri  merupakan salah  satu  bentuk  dari  kejahatan cyber crime yang  terjadi  saat  ini,  akibat  dari kemajuan teknologi informasi.
Menurut Budi Suhariyanto
mengatakan  bahwa  peringkat  Indonesia dalam  kejahatan  di  dunia  maya  telah menggantika posisi Ukraina yang sebelumnya menduduki peringkat pertama. Indonesia  menempati  persentase  tertinggi di  dunia  maya.  Data  tersebut  berasal  dari penelitian Verisign, suatu perusahaan yang memberikan  pelayanan  intelijen  di  dunia maya yang berpusat di California Amerika Serikat.  Hal  ini  juga  ditegaskan  oleh  Staf
Ahli  Kapolri  Brigjen  Anton  Tabah  bahwa jumlah cyber  crime di  Indonesia  adalah yang  tertinggi  di  dunia.  Indikasinya  dapat dilihat  dari  banyaknya  kasus  pemalsuan kartu  kredit  dan  pembobolan  sejumlah bank. (Budi Suhariyanto, hlm. 17).
Perkembangan teknologi dengan berbagai  bentuk  kecanggihan  informasi, komunikasi  dan  transportasi  membuat modus kejahatan semakin marak dilakukan oleh  pelaku-pelaku  kejahatan,  diantaranya kejahatan  yang  menggunakan  komputer dan internet sebagai  alat  bantunya  untuk melakukan  kejahatan  di  bidang  kartu kredit  atau  yang  dikenal  dengan  tindak pidana carding .  Kartu  kredit  merupakan salah satu kartu yang diterbitkan oleh Bank atau  dikenal  sebagai Bank  Card . Bank Card merupakan  “uang  plastik”  yang dikeluarkan oleh Bank.
Selanjutnya Black’s  Law  Dictionar y memberi  pengertian  bahwa  kartu  kredit adalah :
“ any card, plate, or other like credit devise  existing  for  the  purpose  of obtaining  money,  property,  labor  or services  on  credit.  The  term  does  not include  a  note,  check,  draft,  money  order or other like negotiable instrument ”.
“apapun  kartu, plate atau  sejenis kartu  yang  digunakan  untuk  upaya memperoleh  uang,  properti/kebendaan, tenaga kerja atau jasa secara kredit. Istilah ini tidak meliputi note , cek , draft , poswesel atau  instrumen  lainnya yang  dapat dicai rkan”. (Johannes  Ibrahim, Op.  Cit , hlm. 9).
John  Marti  dan  Anthony  Zeilinger mengemukakan pendapatnya tentang kartu kredit :
“Dalam  periode  yang  panjang  telah diramalkan  akan  terjadi  suatu  komunitas tanpa  menggunakan  uang.  Pertama,  telah diusulkan  cara  pembayaran  secara  tunai (koin  dan Banknotes) akan  digantikan dengan alat pembayaran berupa cek, bilyet giro  sebagai  pengganti  dari  uang  kertas; kemudian  alat  pembayaran  ini  akan
digantikan oleh kartu kredit, dalam format uang  plastik;  dan  terakhir  akan  digantikan oleh  berbagai  macam  sistem  pembayaran elektronika”. (Johannes  Ibrahim, Op.  Cit , hlm. 10).
Selain itu menurut A.F. Elly Erawaty dan  J.S.  Badudu  dalam  bukunya  Johannes Ibrahim  menjelaskan  pengertian  kartu kredit  sebagai  :  “kartu  yang  dikeluarkan oleh  Bank  atau  lembaga  lain  yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan uang, barang atau jasa secara kredit.”    ( Johannes  Ibrahim, Op.  Cit ,  hlm. 10)
Berdasarkan  definisi  di  atas,  kartu kredit adalah uang plastik yang diterbitkan oleh  suatu  institusi  yang  memungkinkan pemegang  kartu  kredit  untuk  memperoleh kredit  atau  transaksi  yang  dilakukannya dan  pembayarannya  dapat  dilakukan secara angsuran dengan membayar sejumlah  bunga  ( finance  charge )  atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan. Menurut Johannes Ibrahim mengatakan  bahwa  dalam  menggunakan kartu  kredit,  terdapat  3  (tiga)  pihak  yang terlibat didalamnya yaitu :
1. Bank  penerbit  kartu  kredit  atau  disebut sebagai issuer Bank  yaitu  Bank  yang menerbitkan  kartu  kredit,  memiliki  hak untuk menagih pembayaran dari pemegang  kartu  atau cardholder serta mempunyai kewajiban untuk
melakukan pembayaran kepada merchant .
2. Penjual  barang  atau  jasa  yang  bersedia menerima  pembayaran  dengan  kartu kredit  atau  disebut merchant adalah seseorang  atau  suatu  perusahaan  yang melakukan  kerjasama  dengan  Bank penerbit  alam  menerima  kartu  kredit sebagai  pembayaran  atas  transaksi barang  atau  jasa  yang  dijualnya,  sesuai dengan  ketentuan-ketentuan  yang  telah disepakati dalam perjanjian kerjasama.
Pemegang  kartu  kredit  atau  yang disebut dengan cardholder adalah
seseorang  yang  telah  diberi  kepercayaan oleh  Bank  penerbit  untuk  menggunakan kartu  kredit  dalam  melakukan  transaksi dengan merchant yang  telah  ditetapkan oleh  Bank  penerbit.  (Johannes  Ibrahim, Op. Cit , hlm. 10)
Kebijakan  pengaturan  tindak  pidana carding terdapat di dalam Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik  yaitu  yang berkaitan  dengan  perbuatan  menggunakan dan atau mengakses kartu kredit orang lain secara  tanpa  hak.  Ketentuan  Pasal  51 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Elektronik  hanya dapat menjangkau pelanggaran pada tahapan card  embossing  and  delivery (courier/recipient or customer) dan usage . Tidak  semua  modus  operandi  dalam tahapan  tersebut  dapat  terjangkau,  karena ketentuan  Pasal  51 jo Pasal  34  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  hanya mengatur  perbuatan  yang  dilakukan  oleh orang  yang  menggunakan  kartu  kredit tetapi  tidak  termasuk  pedagang  atau pengelola  yang  juga  dapat  menjadi  pelaku tindak pidana carding .
Pasal 51 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyebutkan bahwa : "Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar  hukum  melanggar  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  34 ayat  (1),  Pasal  34  ayat  (2),  Pasal  35,  atau Pasal  36  ayat  (1),  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)".
Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyebutkan bahwa : "Setiap orang  dilarang  dengan  sengaja  dan melawan hukum : ayat (1) :
Menggunakan  dan  atau  meng  akses komputer dan atau sistem elektronik secara tanpa  hak  dan  melampaui  wewenangnya dengan  maksud  memperoleh  keuntungan atau  memperoleh  informasi  keuangan  dari lembaga  perbankan  dan  atau  lembaga keuangan, penerbit kartu kredit, atau kartu
pembayaran  atau  yang  mengandung  data laporan nasabahnya.
ayat (2) :
Menggunakan  dan  atau  mengakses dengan cara apapun kartu kredit atau kartu pembayaran  milik  orang  lain  secara  tanpa hak  dalam  transaksi  elektronik  untuk memperoleh keuntungan.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (selanjutnya  disingkat  dengan KUHP) berlaku atas dasar Aturan Peralihan  Pasal  II  Undang-Undang  Dasar 1945, dan mulai diperbaharui mulai Tahun 1946  melalui  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1946 (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946). Karena berbagai kebutuhan dan perkembangan  masyarakat  yang  semakin cepat,  maka  dibuatlah  beberapa  undang- undang  Pidana  di  luar  KUHP.  Sekalipun demikian,  tuntutan  terhadap  perubahan- perubahan  materi  yang  diatur  dalam KUHP  semakin  hari  semakin  nyata  yang dikhawatirkan  masih  ada  nilai-nilai  lama yang  tidak  sesuai  dengan  semangat  dan jiwa bangsa Indonesia.
Perangkat  hukum  positif  terutama KUHP  sudah  dimiliki  Indonesia,  namun peraturan  itu  masih  belum  cukup  mampu menjerat  pelaku  tindak  pidana  di Internet .
Pasa l  1  KUHP  disebutkan  “tidak  ada perbuatan  pidana  jika  sebelumnya  tidak dinyatakan dalam suatu ketentuan undang- undang  ( Nullum  Delictum  Noela  Poena Siena  Praveia  Legi  Poenali )”.  Artinya, Pasal  itu  menegaskan  kalau  pelaku kejahatan cyber  crime terutama  tindak pidana carding belum tentu dapat dikenakan sanksi pidana. Selain  berbenturan  dengan  Pasal  1 KUHP, kesulitan dapat mempertanggungjawabkan  pelaku  tindak pidana carding yang dilakukan baik secara off  line maupun on  line berkaitan  dengan masalah pembuktian. Hukum positif mengharuskan  adanya  alat  bukti,  saksi, petunjuk,  keterangan  ahli  serta  terdakwa dalam  pembuktian.  Sedangkan  dalam  hal
kejahatan terkait dengan teknologi informasi sulit dilakukan pembuktiannya.
Penerapan  Sanksi  Pidana  terhadap Tindak Pidana Carding
Pidana penjara dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana carding karena termasuk kategori kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana kejahatan. Para hakim masih menganggap bahwa dengan pertimbangan yang seksama, pidana penjara masih dapat digunakan sebagai sarana yang memadai untuk penanggulangan kejahatan kartu kredit. Pidana penjara dijatuhkan karena diancamkan dalam hukum pidana. Pidana penjara dijatuhkan karena dapat diandalkan dalam penanggulangan kejahatan di Indonesia.
Mochtar Kusumaatmadja dalam rangka menjalankan fungsi sebagai social control hukum sebagai kontrol sosial, hukum itu dapat mengabdi pada 3 (tiga) sektor, yaitu :
1. Hukum sebagai alat penertib ( ordering );
Dalam rangka penertiban ini hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik. Ia pun dapat meletakkan dasar hukum ( legitimacy ) bagi penggunaan kekuasaan.
2. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan ( balancing );
Fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan negara/ kepentingan umum dan kepentingan perorangan.
3. Hukum sebagai katalisator;
Sebagai katalisator hukum dapat membantu untuk memudahkan
terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum ( law reform ) dengan bantuan tenaga di bidang profesi hukum.
Hukum  adalah  kaidah  yang  hidup dalam  masyarakat  yang  mempunyai  sifat mengatur  dan  memaksa.  Hukum  hidup dalam  masyarakat  yang  dapat  memaksa orang  supaya  mentaati  tata  tertib  dalam masyarakat  serta  memberikan  sanksi  yang tegas  (berupa  hukuman)  terhadap  siapa saja yang melanggar dan tidak mentaatinya.  Tujuan  hukum  itu  sendiri adalah  untuk  menjamin  kelangsungan keseimbangan  dalam  perhubungan  antara anggota  masyarakat,  sedangkan  hukum pidana  merupakan  aturan  hukum  atau seperangkat  kaidah  atau  norma  hukum yang  mengatur  tentang  suatu  perbuatan yang  merupakan  perbuatan  pidana,  kapan suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan  pidana  serta  menetapkan  akibat (saksi)  yang  diberikan  sebagai  reaksi terhadap perbuatan yang melanggar aturan hukum  pidana  tersebut.  Hukum  pidana berfungsi  sebagai  alat  yang  mengatur kehidupan masyarakat. Sifat hukum pidana itu sendiri keberadaannya dapat dipaksakan  dengan  cara  pemberian  sanksi pidana  kepada  yang  melanggar  ketentuan hukum  pidana  itu  sendiri,  melalui  aparat penegak  hukum  seperti  Polisi,  Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan. Berkaitan  dengan  penerapan  sanksi tindak  pidana carding maka  pembahasan permasalahan  tindak  pidana carding tidak terlepas  dari  pertanggungjawaban  pelaku dengan  menggunakan  teori  Moeljatno dimana  tiada  pertanggungjawabana  tanpa kesalahan,  kesalahan  tersebut  terdiri  dari kesengajaan  ( dolus )  dimana  kesengajaan atau dolus ditentukan dalam 3 (tiga bentuk yaitu  kesengajaan  dengan  maksud  ( dolus directus ),  kesengajaan  dengan  kepastian ( opzet  bijt  zekerheids bewotzjin )  dan kesengajaan  dengan  kemungkinan  ( dolus eventualis ).
Sebelum menjatuhkan pidana penjara, hakim selalu mempertimbang kan faktor-faktor  yang  memberatkan  dan meringankan  terpidana  untuk  menentukan lamanya pidana penjara ( strafmaat ).
Hakim  mulai  memahami  dan  akan
menerapkan  konsep  pemidanaan  modern yang didasarkan pada konsep individualisasi pemidanaan dengan menerapkan prinsip keseimbangan monodualistik, tetapi karena konsep tersebut  belum  mungkin  dilaksanakan, antara  lain  karena  belum  tersedia  jenis pidana  yang  dapat  dijadikan  alternatif pidana penjara, maka hakim akhirnya tetap memilih  pidana  penjara  untuk  dijatuhkan terhadap  pelaku  kejahatan  kartu  kredit. Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  memilih ancaman  pidana  penjara  karena  hukum pidana  mengatur  dan  mengancam  tindak pidana tersebut dengan pidana penjara.
Untuk  penerapan  sanksi  pidana digunakan  sistem  rumusan  pertanggung jawaban  pidana  berkaitan  erat  dengan subjek  tindak  pidana.  Dalam  pandangan KUHP,  yang  dapat  menjadi  subjek  tindak pidana  adalah  seorang  manusia  sebagai oknum.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  59 KUHP,  dimana  badan  hukum/korporasi bukan menjadi
subjek
pertanggungjawaban pidana.
Dalam penjelasan
resmi (Memorie van Toelichting) Pasal  59  KUHP  dinyatakan bahwa  suatu  tindak  pidana  hanya  dapat diwujudkan  oleh  manusia,  dan  fiksi tentang  badan  hukum  tidak  berlaku  dalam hukum  pidana.  Oleh  karena  itu,  pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawab  kan  dalam  delik kesusilaan  hanya  kepada  individu/orang per orang saja. Terhadap pertanggungjawaban pidana tindak pidana carding
menggunakan  teori  Moeljatno  dimana kesalahan tersebut terdiri dari kesengajaan ( dolus )  dimana  kesengajaan  atau dolus ditentukan  dalam  3  (tiga  bentuk  yaitu kesengajaan dengan maksud ( dolus directus ),  kesengajaan  dengan  kepastian ( opzet  bijt  zekerheids bewotzjin )  dan kesengajaan  dengan  kemungkinan  ( dolus eventualis )  sedangkan  kealpaan  ( culpa ), terdiri  dari  kealpaan  dengan  kesadaran ( bewuste  schuld )  dan  kealpaan  tanpa kesadaran  ( onbewuste  schuld ).  adalah
kealpaan  yang  tidak  dikehendaki.  Artinya sanksi terhadap pelanggaran norma pidana yang  dilakukan  lebih  ringan  pidananya, dikarenakan  kealpaan  atau culpa adalah perbuatan  yang  merupakan  tindak  pdiana yang tidak ada dasar niat untuk melakukan kejahatan  tetapi  karena  kecerobohan  atau kurang  hati-hatinya  yang  mengakibatkan terjadinya kejahatan.
Berdasarkan teori pertanggung jawaban  pidana  karena  kesengajaan  dan kealpaan tersebut di atas, untuk penerapan sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak pidana carding digunakan  perangkat hukum yang ada di dalam KUHP terutama di  dalam  Pasal  378  KUHP  yaitu  tentang penipuan,  karena  tindak  pidana carding merupakan suatu bentuk kejahatan penipuan  sebagaimana  tercantum  dalam Pasal 378 KUHP.
Berdasarkan  pada  Pasal  378  KUHP yang  berbunyi  :  “barangsiapa  dengan maksud  hendak  menguntung  kan  diri sendiri  atau  orang  lain  dengan  melawan hak,  baik  dengan  memakai  nama  palsu atau  keadaan  palsu,  baik  dengan  akal  dan tipu  muslihat,  maupun  dengan  karangan perkataan-perkataan  bohong,  membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuta utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman  penjara  selama-lamanya  empat tahun”.
Dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana carding , perlu diperhatikan juga upaya-upaya penanggulangannya sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan tersebut, upaya-upaya penanggulangan nya dapat dilakukan dengan cara yaitu:
1. Upaya  Penangulangan  yang  Bersifat Non Penal Upaya  penanggulangan  tindak pidana carding yang  menggunakan sarana  Non  Penal  merupakan  upaya hukum  yang  bersifat  preventif  adalah segala  upaya  yang  dilakukan  untuk memperkecil ruang gerak serta kesempatan dilakukannya tindak
pidana carding .  Upaya  ini  meliputi kegiatan penyuluhan kepada masyarakat  mengenai  tindak  pidana carding khususnya  dan cyber  crime pada  umumnya  sehingga  masyarakat dapat mengetahui secara luas,
patroli/razia di warung-warung
internet ,  dan  mengadakan  koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat.
Masalah penegakan hukum tidak  hanya  menyangkut  tindakan- tindakan  apabila  telah  terjadi  tindak pidana  atau  adanya  dugaan  telah terjadinya  tindak  pidana  akan  tetapi juga meliputi kegiatan menjaga kemungkinan  akan  terjadinya  tindak pidana  ( Onrecht  In  Potentie )  yang secara  umum  dapat  disebut  dengan prevensi  dari  kejahatan.  Terhadap penanggulang an tindak pidana carding dilakukan melalui :
a. Penyuluhan Hukum Kegiatan  penyuluhan  hukum  yang dilakukan secara kontinyu, kegiatan  ini  dilaksanakan  dengan tujuan untuk meningkat kan kesadaran hukum masyarakat,
sehingga  diharap  kan  timbulnya kesadar  an  pada  masyarakat  untuk melaporkan  kepada  yang  berwajib apabila adanya kecurigaan,
indikasi, atau telah menjadi korban terjadinya tindak pidana carding .
Kegiatan penyuluhan yang dilakukan  dalam  menang  gulangi tindak pidana carding dapat dilakukan  dengan  cara  seminar kesadaran hukum, penyebaran pamflet  atau  brosur  mengenai tindak  pidana carding ,  karena masyarakat  pada  umumnya  kurang mengetahui  mengenai  keberada  an dan  dampak  dari  tindak  pidana carding itu sendiri.
b. Kegiatan Patroli
Menurut Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No. Pol:Juklak/35/V/ 1989, Tanggal  26  Mei  1989  tentang Patroli  Polisi,  Patroli  adalah  salah satu  kegiatan  kepolisian  yang  oleh dilakukan  dua  personal  atau  lebih dari prajurit sebagai upaya mencegah  bertemunya  niat  dan kesempatan dengan cara
mendatangi, menjelajahi, meng amat,  mengawasi  memper  hatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan  akan  menimbulkan segala bentuk gangguan  keamanan dan  ketertiban  masyarakat  (baik kejahatan  maupun  pelanggaran) serta  menuntut  kehadiran  Polri untuk melakukan tindakan- tindakan
kepolisian guna memelihara ketertiban dan keamanan  masyarakat.  Kegiatan patroli  dilakukan  pada  tempat- tempat  tertentu  yang  mungkin diindikasikan telah terjadinya tindak pidana carding , seperti pada warung-warung internet .  Hal  ini dilakukan  untuk  mencegah  dan menekan seminimal mungkin timbulnya potensi-potensi terjadinya tindak pidana carding .
c. Mengadakan  Koordinasi  dengan Instansi Terkait dan Masyarakat
Upaya  penanggulangan  kejahatan tidak  hanya  dilakukan  oleh  jajaran Kepolisian  saja,  Kepolisian  juga mengadakan  kerja  sama  dengan pihak terkait seperti perbankan dan masyarakat.  Kerjasama  dilaku  kan dengan  tujuan  memberdaya  kan kesatuan  masyarakat  dan  aparat dalam  menanggulangi  terjadinya tindak pidana carding adalah didasari  pemikiran  bahwa  dengan adanya  peran  serta  masyarakat tersebut dapat memberikan informasi kepada petugas mengenai tindak pidana carding dan meningkatkan kesadaran masyarakat.
Upaya  penanggulangan  secara  non penal ini bersifat dapat menciptakan adanya suatu kemitraan  sebagai  perwujudan  dari pelaksanaan  tugas.  Hal  ini  sangat penting untuk meningkat kan upaya pencegah an dini terhadap kemungkinan  terjadi  nya  potensi gangguan keaman an dan ketertiban  umum  serta  pelayanan masyarakat.
2. Upaya Penanggulangan yang Menggunakan Sarana Penal
Upaya  penanggulangan  tindak
pidana carding yang  menggunakan sarana penal merupakan upaya hukum yang  bersifat  represif  yaitu  kebijakan hukum dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum  pidana  atau  undang-undang, yang menitikberatkan pada penindakan  dan  pemberantas  an, kejahatan yang terjadi.
Terhadap  tindak  pidana carding
akan diproses melalui oleh mekanisme  hukum  yang  berlaku.
Jajaran kepolisian berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengungkapkan tindak pidana carding ,  tetapi  harus  sesuai  dengan fakta  atau  hasil  penyidikan  dan penyelidikan.  Berkaitan  dengan  hal tersebut  diatas  dalam  pelaksanaan tugas  penyelidikan  dan  penyidikan jajaran kepolisian mengadakan koordinasi  dengan  aparat  penegak hukum  lainnya,  misalnya  Kejaksaan mengadakan  tuntutan  sesuai  dengan pasal  yang  didakwakan  sampai  pada pemberian sanksi kepada pelaku yang terbukti  secara  sah  dan  menyakinkan melakukan  tindak  pidana.  Berkaitan dengan  pembahasan  dalam  penelitian ini  yaitu  mengenai  upaya  aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana carding tidak  terlepas  dari  penegakan  hukum pidana.  Penegakan  hukum  pidana
dapat dicapai melalui sistem peradilan pidana.
Berdasarkan  uraian-uraian  di  atas dapat  dianalisis  upaya  penegakan  hukum terhadap tindak pidana carding tersebut di atas, maka berdasarkan teori volgeist yang dikembangkan  oleh  Friedrich  Carl  von Savigny  yang  mengatakan  bahwa  hukum itu  tidak  dibuat  melainkan  tumbuh  dan berkembang  bersama-sama  masyarakat, artinya  masyarakat  itu  sendiri  yang memaksa  negara  untuk  membuat  hukum sehingga  terwujud  tujuan  hukum  demi menjamin  keseimbangan  dalam  hubungan didalam  masyarakat.  Sehubungan  dengan teori volgeist maka terkait dengan penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana carding    maka  digunakan  sistem  peradilan pidana  menurut  KUHAP  yang  berlaku  di Indonesia. Tindak pidana carding merupakan suatu kejahatan penipuan yang mana proses penerapan sanksinya digunakan  Pasal  378  KUHP  tentang penipuan,  karena  tindak  pidana carding tersebut  merupakan  suatu  kejahatan  yang mengandung unsur menipu, selain menerapkan sanksi pidana, diperlukan juga upaya-upaya  penanggulangan  terhadap tindak  pidana carding tersebut  yang meliputi  upaya  penanggulangan  non-penal (upaya preventif) dengan upaya penanggulangan  secara  penal  (upaya represif).
Upaya yang dilakukan aparat penegak  hukum  terhadap  tindak  pidana carding adalah  upaya  yang  bersifat preventif  yaitu  upaya  yang  sifatnya mencegah perbuatan atau tindak pidana itu terjadi baik yang dilakukan secara institusional maupun dengan cara berkoordinasi dengan masyarakat setempat.  Sedangkan  upaya  lain  adalah upaya  yang  bersifat  represif  yaitu  upaya yang  sifatnya  menekankan  pada  proses pidana  terhadap  pelaku  setelah  tindak pidana terjadi, sehingga menimbulkan efek jera kepada pelaku supaya tidak melakukan tindak pidana lagi.

## III. PENUTUP
Penerapan  Sanksi  Pidana  terhadap  Tindak Pidana Carding a. Penerapan  sanksi  pidana  terhadap pelaku tindak pidana carding digunakan perangkat  hukum  yang  ada  di  dalam KUHP  terutama  di  dalam  Pasal  378 KUHP  yaitu  tentang  penipuan,  karena tindak pidana carding merupakan suatu bentuk kejahatan penipuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 378 KUHP.
b. Selain  penerapan  sanksi  pidana  tindak pidana carding ,  perlu  juga  adanya upaya  hukum  dalam  menanggulangi tindak  pidana carding dapat  dilakukan dengan cara :
1) Upaya Preventif
Upaya  preventif  adalah  segala  upaya yang  dilakukan  untuk  memperkecil ruang gerak serta kesempatan dilakukannya  tindak  pidana carding . Upaya ini meliputi kegiatan
penyuluhan, patroli/ razia, dan mengadakan koordinasi dengan
instansi terkait dan masyarakat. 2) Upaya Represif
Upaya  Represif  yaitu  kebijakan hukum dalam menanggulangi
kejahatan dengan menggunakan hukum  pidana  atau  undang-undang, yang menitik beratkan pada
penindakan dan pemberantasan,
kejahatan  yang  terjadi,  dengan  cara penjatuhan sanksi pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
BUKU :
Adrian  Sutedi, Hukum  Perbankan-Suatu Tinjauan  Pencucian  Uang , Merger , Likuidasi ,  dan Kepailitan ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
Andi  Hamzah, Pengantar  Hukum  Acara Pidana  Indonesia ,  Ghalia  Indonesia,
Jakarta, 1990.
Barda  Nawawi  Arief, Tindak  Pidana Mayantara, Raja  GrafindoPersada, Jakarta, 2006.
Budi Suhariyanto, Tindak Pidana
Teknologi  Informai  (Cyber  Crime)
Urgensi  Pengaturan  dan  Celah Hukumnya , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
FN  Jovan, Pembobol  Kartu  Kredit- Menyingkap  Teknik  dan  Cara  Kerja Para  Carder  di  Internet, Mediakita, Jakarta, 2006.
Handri  Raharjo, Hukum  Perjanjian  di Indonesia , Pustaka Yustisia,
Jogjakarta, 2009.
Johannes  Ibrahim, Kartu  Kredit-Dilematis Antara  Kontrak  dan  Kejahatan ,
Refika Aditama, Jakarta, 2004.
J.E Jonkers, Hukum Pidana Hindia
Belanda, Bina Aksara , 1987.
Sutarman, Cyber  Crime-Modus  Operandi dan  Penanggulangannya ,  Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2007.
Triton  PB, Mengenal  E-Commerce  dan Bisnis  Di  Dunia  Cyber ,  ARGO Publisher, Yogyakarta, 2006.

## UNDANG-UNDANG - DAN
PERATURAN LAINNYA :
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945 Hasil Amademen.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946 tentang Pemberlakuan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP).
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2004
tentang Kekuasaan Kehakiman
Republik Indonesia.

## SUMBER LAINNYA :
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Indonesia, Sinar Terang, Surabaya, 2002.