## JURNAL

## JURNAL SOSIAL DAN SAINS
VOLUME 4 NOMOR 7 2024 P-ISSN 2774-7018, E-ISSN  2774-700X
Analisis Komparasi Kedaulatan Siber Negara-Negara Kawasan Asia Tenggara Australia dan New Zealand

## Maruliana Sitanggang
Universitas Paramadina Jakarta, Indonesia E-mail: maruliana.sitanggang@students.paramadina.ac.id
Kata Kunci: Analisis Komparasi, Kedaulatan Siber, Asia Tenggara
Keywords:
Comparative Analysis, Cyber Sovereignty,
Southeast Asia

## ABSTRAK
Latar  Belakang: Kedaulatan  siber  menjadi  sangat  penting  bagi  negara,  karena dampak negatif apabila terjadi serangan, khususnya terhadap infrastruktur kritikal, dapat menggangu kelangsungan kehidupan masyarakat .
Tujuan: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  ketahanan  kedaulatan  siber  negara- negara  Kawasan  Asia  Tenggara,  Australia  dan  New  Zealand  dibandingkan  dengan Indonesia.
Metode: Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  komparatif  (Comparative Analysis)  dengan  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  untuk  mengetahui  komparasi kedaulatan  negara,  peneliti  melakukan  teori  perhitungan  terhadap  tiga  komponen kedaulatan  siber  masing-masing  negara  berdasarkan Theory  of  Three  Perspectives , terbatas pada sektor kritikal energi dan transportasi.  Sumber data yang digunakan untuk mengetahui  sejauh  mana  kedaulatan  siber  suatu  negara  suatu  negara  melalui  cyber application, infrastruktur siber, dan data inti siber.
Hasil: Dalam  penelitian  ini  terlihat  bahwa  ketahanan  infrastruktur  siber  Indonesia dibandingkan  dengan  negara  Kawasan  Asia  Tenggara,  Australia  dan  New  Zealand posisinya berada di level menengah (51%). Vietnam berada di posisi tertinggi (63%), diikuti Thailand (58%) dan Brunei Darusalam (58%).
Kesimpulan: Hasil  olah  data  yang  diperoleh,  ketahanan  infrastruktur  siber  Indonesia dibandingkan dengan negara Kawasan Asia Tenggara, Australia dan New Zealand pada penelitian ini posisinya merasa di level menengah, dan tidak lebih baik dengan Brunei Darusalam,  Singapore,  Vietnam . Namun  demikian,  tingkat  keamanan  siber  untuk infrastruktur krititkal di sektor transportasi dan energi di negara-negara Kawasan Asia Tenggara,  Australia  dan  New  Zealand  masih  sangat  perlu  ditingkatkan.  Hal  tersebut karena angkanya yang masih belum mencapai 100%. Dengan demikian masih terdapat potensi kebocoran dan kerusakan jaringan dan aplikasi.

## ABSTRACT
Background: Cyber sovereignty is very important for the country, because the negative impact  of  attacks,  especially  on  critical  infrastructure,  can  disrupt  the  survival  of people's lives.
Objective : This study aims to look at the resilience of cyber sovereignty in Southeast Asian countries, Australia and New Zealand compared to Indonesia.
Method : This study uses a comparative analysis method using a quantitative approach To  determine  the  comparison  of  state  sovereignty,  the  researcher  conducted  a calculation theory on the three components of cyber sovereignty of each country based on the Theory of Three Perspectives, limited to the critical energy and transportation
sectors.  Data sources are used to determine the extent of a country's cyber sovereignty through cyber applications, cyber infrastructure, and cyber core data.
Results: In this study, it can be seen that the resilience of Indonesia's cyber infrastructure compared to Southeast Asian countries, Australia and New Zealand is in a medium level (51%). Vietnam is in the highest position (63%), followed by Thailand (58%) and Brunei Darusalam (58%).
Conclusion : The results of the data processing obtained, the resilience of Indonesia's cyber infrastructure compared to Southeast Asian countries, Australia and New Zealand in  this  study  felt  that  its  position  was  at  a  medium  level,  and  not  better  than  Brunei Darusalam,  Singapore,  Vietnam.  However,  the  level  of  cybersecurity  for  critical infrastructure  in  the  transportation  and  energy  sectors  in  Southeast  Asian  countries, Australia and New Zealand still needs to be improved. This is because the number still does not reach 100%. Thus, there is still the potential for leaks and damage to networks and applications.

## PENDAHULUAN
Sistem  sektor  infrastruktur  kritikal  nasional  seperti  kelistrikan,  transportasi, perbankan telekomunikasi dan lainnya menjadi sangat penting bagi fondasi kehidupan masyarakat secara luas (Astawa, 2019); (Cappur & Iswahyudi, 2019). Di era teknologi informasi  saat  ini,  kerentanan  dan  acamannya  ketahanannya  semakin  meningkat  dan kritikal.  Data  dan  informasi  dari  sektor  kritikal  yang  ada  di  jaringan  online  dapat  di- hack /diretas  oleh  pelaku  kejahatan.  Motifnya  diantaranya  untuk  mengganggu  sistem ketahanan negara di dunia siber, dimana bisa dilakukan oleh mata-mata negara, teroris, dan/atau individu.
Seiring dengan adanya pengaruh perkembangan teknologi informasi, terciptanya suatu  rezim  hukum  baru  yang  dikenal  dengan  hukum  siber  atau  hukum  telematika (Setiawan  et  al.,  2020).  Indonesia    sudah    memiliki    peraturan    perundang-undangan yang  mengatur  persoalan berkaitan dengan ruang lingkup teknologi informasi, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2008tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, selanjutnya    disebut    sebagai  UU  ITE.  Namun,  peraturan  tersebut  belum  mampu mengatur  persoalan  yang  mencakup  aspek  cyberspace  yang  begitu  luas  (Rumlus  & Hartadi, 2020); (Singgi et al., 2020).
Dikarenakan  infrastruktur  kritikal  nasional  sangat  diperlukan  oleh  masyarakat, serangan  terhadap  infrastruktur  kritial  apabila  terjadi  dapat  menggangu  kelangsungan kehidupan masyarakat.    Adapun insiden siber  yang  pernah terjadi dalam infrastruktur kritis yaitu serangan siber pembangkit listrik di Ukraina (Ali & Idris, 2022). Serangan tersebut menyebabkan pemadaman listrik masal, selanjutnya contoh lain yaitu serangan malwareStuxnet di Iran pada fasilitas nuklir dan ransomware di sistem rumah sakit yang mengakibatkan data seluruhnya terenkripsi dan tidak dapat digunakan, sehingga layanan secara keseluruhanpun terganggu.
Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2019) Self-Help Atau Multilateralism ? Penelitian ini lebih fokus membahas membahas strategi seperti apakah yang paling tepat dalam menjaga keamanan cyberdi kawasan Asia Tenggara. Dalam menjawab research question,  peneliti    menggunakan    pendekatan  mainstreamseperti  neorealism  dan
neoliberal.  Pada intinya, negara  yang  tergabung  sebagai  anggota ASEAN     perlu mengembangkan          kemampuan  power  teknologinya          tanpa  mengesampingkan pentingnya kerja sama antar negara (Prawiyogi, 2023).
Dengan demikian, perlindungan ketahanan siber, khususnya infrastruktur kritikal nasional  sangat  diperlukan  oleh  sebuah  negara  negara.  Langkah  pertama  yang  dapat dilakukan adalah mengevaluasi ketahanan siber tersebut dengan melakukan penilaian. Penelitian ini dimaksudkan untuk menghitung level kedaulatan siber/ cyber sovereignty , terbatas pada Kawasan Asia Tenggara, Australia, dan New Zealand; dan terbatas pada infrastruktur kritikal di sektor energi dan transportasi.
Tujuan penelitian untuk melihat dan membandingkan ketahanan kedaulatan siber negara-negara  di  Kawasan  Asia  Tenggara,  Australia,  dan  New  Zealand  dengan Indonesia.  Fokus  analisis  perbandingan  dilakukan  pada  sektor  infrastruktur  kritikal energi dan transportasi. Manfaat penelitian ini memberikan gambaran dan pemahaman yang  lebih  komprehensif  tentang  posisi  dan  kondisi  kedaulatan  siber  Indonesia dibandingkan  dengan  negara-negara  lain  di  kawasan,  mengidentifikasi  area-area  yang perlu  mendapatkan  perhatian  dan  peningkatan  dalam  upaya  memperkuat  kedaulatan siber Indonesia, terutama pada sektor infrastruktur kritikal energi dan transportasi. Dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi dan langkah-langkah untuk meningkatkan ketahanan kedaulatan siber nasional.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  komparatif (Comparative  Analysis) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis data yang dikumpulkan dan membandingkan tingkat kedaulatan siber negara-negara yang diteliti.  Berdasarkan A Three-Perspective  Theory  of  Cyber  Sovereignty yang  dibangun  Yeli,  dalam  rangka menganalisis  kedaulan  siber  sebuah  negara,  terdapat  tiga  komponen  yang  dilihat  yaitu infrastructure,  application dan  core (Yeli, 2017) . Core  merupakan tingkat  atas  atau inti terdiri dari rezim, hukum, keamanan politik, dan ideologi, yang tidak dapat diganggu gugat dan mencakup yayasan yang mengatur dan mewujudkan kepentingan inti negara. Karena kondisi  nasional  yang  unik,  agama,  dan  latar  belakang  budaya,  perbedaan  yang  sah memang ada di antara negara bagian. Keragaman adalah norma keberadaan manusia yang tidak dapat diformat menurut budaya tunggal mana pun. Perbedaan dan keragaman harus ditoleransi. Sedangkan aplikasi pada siber merupakan tingkatan menengah yang mencakup banyak platform internet dan operator internet di dunia nyata yang telah mengintegrasikan berbagai  sektor  seperti  teknologi,  budaya,  ekonomi,  perdagangan,  dan  aspek  kehidupan sehari-hari lainnya. Pada level ini, derajat kedaulatan dunia maya harus disesuaikan dengan kondisi  lokal,  dengan  tujuan  mencapai  keseimbangan  dinamis,  administrasi  bersama multilateral,  multi  partai,  serta  keseimbangan  antara  kebebasan  dan  ketertiban.  Pada tingkatan  infrastruktur  negara  harus  bersedia  untuk  secara  kolektif  mentransfer  otoritas untuk  kepentingan  standardisasi  dan  interkonektivitas.  Negara  dengan  kapasitas  dunia maya  yang  berkembang  dengan  baik  harus  mengambil  inisiatif  untuk  memperluas standardisasi  dan  konektivitas  ke  negara  yang  kurang  mampu;  negara  maju  harus mengekspor pencapaian mereka ke negara berkembang untuk menjembatani kesenjangan (Gioe et al., 2019).
Gambar 1. Pendekatan Layer dari Kedaulan Siber Sumber: A Three-Perspective Theory of Cyber Sovereignty (Yeli, 2017)
Penelitian ini untuk melihat dari sisi ketahanan dari tiga komponen dimaksud. Pada level  infrasturuktur  yang  dilihat  apakah domain source tidak  keluar  dari  domain  utama. Pada level application yang dilihat apakah domain target tidak keluar dari wilayah negara. Selanjunya,  level core untuk  memonitor  kebijakan  masing-masing  negara  terkait  siber.
Ketiga komponen tersebut akan dibobot untuk memperoleh kedaulatan siber negara.  Nilai bobot  diberikan  sesuai  tingkat  layer  dari  kedaulatan  siber,  dimana core > application > infrastructure . Angka pembobotan berdasarkan subjektif peneliti.
Gambar 2. Angka Pembobotan Tingkat Layer Kedaulatan Siber
Entitas cyber infrastructure, application dan core yang dianalisis yaitu entitas yang memberikan  pengaruh  besar  bagi  kedaulatan siber  setiap  negara untuk  melihat seberapa besar  kedaulatan  siber  suatu  negara  (Wardani,  2021).  Hasil  dari  perhitungan  masing- masing  entitas  selanjutnya  diagregasi  untuk  dapat  mengambarkan  secara  nasional kedaulatan suatu negara. Berikut entitas dimaksud yang akan masuk di dalam perhitungan:
1. Perusahaan Nasional di sektor infrastruktur kritis pada sektor energi dan transportasi (Prabowo  &  Sihaloho,  2023).  Sektor  Energi  terdiri  dari  Minyak,  Gas  dan  Listrik. Sedangkan, sektor trransportasi: Darat, Laut dan Udara (Paminto, 2020).
2. Lembaga  pemerintahan  yang  dapat  mengeluarkan  kebijakan  siber  antara  lain Cyber Authority, Police, Military, Ministry of Défense, Ministry of Communication, Ministry Of Home Affairs, Ministry Of Foreign Affairs, Minister of Political, Legal and Security Affairs , dan State Intelligence Agency, and National Planning Agency (Pratiwi et al., 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisa Ketahanan Siber Setiap Negara
Berikut  hasil  olah  data Cyber  infrastructure,  Application,  Core dan Sovereignty untuk  negara-negara  di  Indonesia  dan  Kawasan  Asia  Tenggara,  Australia  dan  New Zealand.
Cyber Core > Cyber Application > Cyber Infrastructure
5 > 4 > 3
Cyber Sovereignty = (0,5 x Cyber Core ) + ( Cyber Application x 0,3) + ( Cyber Infrastructure x 0.2)
Gambar 3. Ketahanan Siber Infrastruktur Kritis Negara Indonesia Sumber: Olahan Penulis
Dari gambar 3, terlihat bahwa ketahanan siber aplikasi lebih tinggi dibandingkan dengan siber infrastuktur, Dimana yang tertinggi di sektor Listrik. Meskipun demikian, angka secara agregat masih relatif rendah. Selanjutnya, melalui hasil pembobotan, cyber sovereignty Indonesia adalah sebesar 30,50%. Angka tersebut rendah, dengan demikian Pemerintah  perlu  mengambil  kebijakan  dalam  rangka  meningkatkan  kedaulatan keamanan sibernya dari semua aspek (infrastruktur, aplikasi dan inti).
Gambar 4. Ketahanan Siber Infrastruktur Kritis Negara Brunei Darusalam Sumber: Olahan Penulis
Dari gambar 4, terlihat bahwa ketahanan cyber infrastructure relatif baik (>77%), dimana yang tertinggi adalah sektor laut.  Melalui hasil pembobotan, cyber sovereignty infrastruktur  Brunei  Darusalam  adalah sebesar  57,60%,  dimana cyber core merupakan bobot terendah yaitu 10,25%. Selanjutnya, secara agregat untuk semua sektor, cyber core yang  memiliki  angka  terendah  yaitu  10,25%.    Dengan  demkian,  perbaikan  keamanan siber, khususnya dari aspek inti sangat diperlukan.
11,45% 10,47% 31,37% 38,74% 8,60% 37,00% 28,24% 82,56% 100,00% 62,36% 18,28% 38,36% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% Oil Gas Electricity Darat Laut
Udara Infrastructure Application Agregat Cyber Infrastructure 22.94% Cyber Application 54.97% Cyber Core 12.73% Cyber Sovereignty 30.50% Agregat Cyber Infrastructure 76.67% Cyber Application 57.40% Cyber Core 10.25% Cyber Sovereignty 57.60% 77,00% 77,00% 83,00% 53,00%
100,00%
70,00% 58,10% 58,10% 50,00% 91,20% 16,90% 70,10% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% Oil Gas Electricity Darat Laut Udara Infrastructure Application

## Gambar 5. Ketahanan Siber Infrastruktur Kritis Negara Filipina
Sumber: Olahan Penulis
Dari  gambar  5,  terlihat  bahwa  ketahanan cyber  infrastructure dan application sektor transportasi darat merupakan yang tertinggi, namun demikian angkanya masih relatif rendah. Secara agregat cyber infrastructure, application dan core infrastruktur kritikal di Filipina,  angkanya  rendah.  Melalui  hasil  pembobotan, cyber  sovereignty infrastruktur Filipina adalah sebesar 17,49%. Dengan demikian perbaikan di tingkat dasar, aplikasi, dan inti masih sangat diperlukan.
Agregat Cyber Infrastructure 74.20% Cyber Application 58.08% Cyber Core 17.65% Cyber Sovereignty 58.05%

## Gambar 6. Ketahanan Siber Infrastruktur Kritis Negara Thailand
Sumber: Olahan Penulis
Dari  gambar  6,  terlihat  bahwa  ketahanan cyber  infrastructure dan application sektor transportasi darat merupakan yang tertinggi, namun demikian angkanya masih relatif rendah. Secara agregat cyber infrastructure dan application, angkanya relatif sedang. Disisi lain cyber core di Thailand, angkanya rendah. Melalui hasil pembobotan, cyber sovereignty infrastruktur Thailand adalah sebesar 58,05%. Dengan demikian perbaikan di tingkat dasar, aplikasi, dan inti sangat diperlukan.
Agregat Cyber Infrastructure 15.35% Cyber Application 20.44% Cyber Core 18.42% Cyber Sovereignty 17.49%
80,00% 80,00% 79,00% 100,00% 32,00% 38,20% 38,20% 78,60% 94,00% 41,40% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% Oil Gas Electricity Darat Udara Infrastructure Application

## Gambar 7. Ketahanan Siber Infrastruktur Kritis Negara Vietnam
Sumber: Olahan Penulis
Dari  gambar  7,  terlihat  bahwa  ketahanan cyber  infrastructure dan application sektor transportasi sangat tinggi, namun dari sisi cyber core angkanya sangat rendah. Angka cyber core rendah, salah satunya dikarenakan berita terkait cyber masih kurang terpublikasi hasilnya di webite. Selanjutnya, melalui hasil pembobotan, cyber sovereignty infrastruktur Vietnam adalah sebesar 62,73%.
Gambar 8. Ketahanan Siber Infrastruktur Kritis Negara Singapura Sumber: Olahan Penulis
Dari  gambar  8,  terlihat  bahwa  ketahanan cyber  infrastructure dan application sektor  Listrik  merupakan  yang  tertinggi.  Secara  agregat cyber  infrastructure dan application, angkanya relatif sedang. Disisi lain cyber core di Singapura, angkanya rendah. Melalui  hasil  pembobotan, cyber  sovereignty infrastruktur  Singapura  adalah  sebesar 39,84,05%.  Dengan  demikian  perbaikan  di  tingkat  dasar,  aplikasi,  dan  inti  sangat diperlukan.
Agregat Cyber Infrastructure 74.80% Cyber Application 84.36% Cyber Core 0.09% Cyber Sovereignty 62.73%
Agregat Cyber Infrastructure 51.30% Cyber Application 47.21% Cyber Core 0.12% Cyber Sovereignty 39.84%
100,00% 100,00% 100,00% 67,00% 7,00% 100,00% 100,00% 97,60% 39,80% 84,40% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% Oil Gas Electricity Laut Udara Infrastructure Application

## Gambar 9. Ketahanan Siber Infrastruktur Kritis Negara Malaysia
Sumber: Olahan Penulis
Dari  gambar  9,  Terlihat  sektor  yang  paling  baik  ketahananya  sibernya  adalah kelistrikan, laut dan udara. Secara agregat cyber infrastructure dan application, angkanya relatif  sedang.  Disisi  lain cyber  core di  Malaysia,  angkanya  rendah.  Melalui  hasil pembobotan, cyber  sovereignty infrastruktur  Malaysia  adalah  sebesar  51,85%.  Dengan demikian perbaikan di tingkat dasar, aplikasi, dan inti sangat diperlukan, khususnya inti.
Gambar 10. Ketahanan Siber Infrastruktur Kritis Negara Laos
Sumber: Olahan Penulis
Dari  gambar  10,  terlihat  bahwa  ketahanan cyber  application sektor  energi  dan transportasi angkanya tinggi, kecuali sektor darat. Disisi lain cyber core di Laos, angkanya rendah.  Melalui  hasil  pembobotan, cyber  sovereignty infrastruktur  kritikal  Laos  adalah sebesar  50,64%.    Dengan  demikian  perbaikan  di  tingkat  dasar,  aplikasi,  dan  inti  sangat diperlukan, khususnya inti.
54,00% 54,00% 98,00% 34,00% 49,00% 74,00% 57,80% 57,80% 90,00% 38,30% 93,20% 94,60% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% Oil Gas Electricity Darat Laut Udara Infrastructure Application 49,00% 49,00% 74,00% 2,00% 100,00% 100,00% 100,00% 83,60% 13,60% 89,90% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% Oil Gas Electricity Darat
Udara
Infrastructure Application
Agregat Cyber Infrastructure 60.50% Cyber Application 71.95% Cyber Core 0.08% Cyber Sovereignty 51.85% Agregat Cyber Infrastructure 54.80% Cyber Application 77.42% Cyber Core 0.06% Cyber Sovereignty 50.64%
Gambar 11.  Ketahanan Siber Infrastruktur Kritis Negara Kamboja Sumber: Olahan Penulis
Dari gambar 11, Secara agregat cyber infrastructure, application, core di Kamboja, angkanya rendah. Melalui hasil pembobotan, cyber sovereignty infrastruktur adalah sebesar 23,73%. Dengan demikian perbaikan di tingkat dasar, aplikasi, dan inti sangat diperlukan, khususnya inti.
Gambar 12.  Ketahanan Siber Infrastruktur Kritis Negara Myanmar Sumber: Olahan Penulis
Dari gambar 12,  terlihat  bahwa  ketahanan cyber  infrastructure dan application sektor  transportasi  darat  merupakan  yang  tertinggi,  namun  demikian  angkanya  secara agregat  adalah  di  tingkat  menengah.  Di  sisi  lain, cyber  core Myanmar  sangat  rendah. Melalui  hasil  pembobotan, cyber  sovereignty infrastruktur  Myanmar  adalah  sebesar 51,09%. Dengan demikian perbaikan di tingkat dasar, aplikasi, dan inti sangat diperlukan.
Gambar 13.  Ketahanan Siber Infrastruktur Kritis Negara Australia Sumber: Olahan Penulis
2,00% 2,00% 2,00% 61,00% 38,00% 37,60% 37,60% 37,60% 45,90% 37,70% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% Oil Gas Electricity Darat Udara Infrastructure Application 60,00% 60,00% 100,00% 100,00% 57,00% 9,00% 54,50% 54,50% 100,00% 100,00% 56,80% 12,40% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% Oil Gas Electricity Darat Laut Udara Infrastructure Application 5,51% 5,51% 15,58% 4,32% 12,38% 81,82% 28,35% 28,35% 39,61% 64,03% 20,00% 75,21% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% Oil Gas Electricity Darat Laut Udara Infrastructure Application
Agregat Cyber
Infrastructure 21.00% Cyber Application 39.28% Cyber Core 7.25% Cyber Sovereignty 23.73% Agregat Cyber Infrastructure 64.33% Cyber Application 63.03% Cyber Core 0.05% Cyber Sovereignty 51.09%

## Agregat
Cyber Infrastructure 20.85% Cyber Application 42.59% Cyber Core 17.47% Cyber Sovereignty 26.70%
Dari  gambar  13,  terlihat  bahwa  ketahanan cyber  infrastructure dan application sektor  transportasi  udara  merupakan  yang  tertinggi,  namun  demikian  angkanya  masih relatif  rendah.  Secara  agregat cyber  infrastructure dan application, angkanya  relatif sedang.  Disisi  lain cyber  core di  Australia,  angkanya  relative  rendah.  Melalui  hasil pembobotan, cyber  sovereignty infrastruktur  Ausralia  adalah  sebesar  26,70%.  Dengan demikian perbaikan di tingkat dasar, aplikasi, dan inti sangat diperlukan.
Gambar 14.  Ketahanan Siber Infrastruktur Kritis Negara New Zealand Sumber: Olahan Penulis
Dari  gambar  14,  terlihat  bahwa  ketahanan cyber  infrastructure dan application relatif  sedang  secara  agregat,  namun cyber core -nya  rendah.  Sektor  yang  paling  baik ketahannya sibernya yaitu darat. Melalui hasil pembobotan, cyber sovereignty infrastruktur New  Zealand  adalah  sebesar  24,87%.  Dengan  demikian  perbaikan  di  tingkat  dasar, aplikasi, dan inti sangat diperlukan, khususnya inti.
Analisa Perbandingan Ketahanan Siber
Berikut hasil olah data perbandingan Cyber infrastructure, Application, Core dan Sovereignty dinegara-negara di Kawasan Asia Tenggara, Australia dan New Zealand .
Gambar 15.  Perbandingan Ketahanan Siber Negara-Negara Kawasan Asia Tenggara, Australia dan New
Zealand
3,00% 3,00% 3,00% 92,00% 27,00% 18,00% 2,90% 2,90% 60,00% 89,50% 27,10% 71,10% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% Oil Gas Electricity Darat Laut Udara Infrastructure Application
Agregat Cyber Infrastructure 24.33% Cyber Application 42.25% Cyber Core 0.13% Cyber Sovereignty 24.87%
Dari  gambar  15  terlihat  tingkat  keamanan  kritikal  negara-negara  Kawasan  Asia Tenggara, Australia dan New Zealand masih perlu diperbaiki karena masih dapat dirusak ketahanannya.  Dari  sisi  aspek  keamanan  infrastruktur  yang  paling  baik  adalah  negara Brunei Darusalam, dan yang terendah adalah negara Filipina. Selanjutnya dari sisi aspek keamanan aplikasi, negara Vietnam berada di level tertinggi dan Filipina di level terendah. Dan dari sisi inti, negara Singapure yang tertinggi level-nya tertinggi dan yang terendah Myamar.
Indonesia berada di posisi tengah di antara negara-negara Kawasan Asia Tenggara, Australia  dan  New  Zealand  untuk  tingkat  keamanan  jaringan,  aplikasi  dan  inti  siber (Bandono, 2020).  Untuk level kedaulatan siber, Vietnam berada di posisi tertinggi, diikuti Thailand  dan  Brunei  Darusalam.  Indonesia  berada  di  posisi  8,  diantara  12  negara  di Kawasan. Range cyber sovereignty yaitu 17% sd. 63%, Dimana Filipina adalah 17% dan Vietnam 63%.

## KESIMPULAN
Keamanan siber merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan oleh suatu negara, khususnya  untuk  infrastruktur  kritikal  karena  yang  terkait  dengan  masyarakat  luas. Kelalaian suatu negara dalam memproteksi kedaulatan sibernya, dapat berakibat fatal, yang mengganggu  kehidupan  masyarakat.    Dari  hasil  olah  data  yang  diperoleh,  ketahanan infrastruktur  siber  Indonesia  dibandingkan  dengan  negara  Kawasan  Asia  Tenggara, Australia dan New Zealand pada penelitian ini posisinya merasa di level menengah, dan tidak lebih baik dengan Brunei Darusalam, Singapore, Vietnam . Namun demikian, tingkat keamanan  siber  untuk  infrastruktur  krititkal  di  sektor  transportasi  dan  energi  di  negara- negara  Kawasan  Asia  Tenggara,  Australia  dan  New  Zealand  masih  sangat  perlu ditingkatkan. Hal tersebut karena angkanya yang masih belum mencapai 100%. Dengan demikian masih terdapat potensi kebocoran dan kerusakan jaringan dan aplikasi.
Hasil penelitian ini, perbaikan ketahanan keamanan siber di Indonesia dan negara- negara  Kawasan  Asia  Tenggara,  Australia  dan  New  Zealand  perlu  diperbaiki.  Beberapa yang  dapat  direkomendasikan  adalah  pengawasan  keamanan  siber  untuk  Badan  Usaha Milik  Negara  (BUMN)  dan  perusahaan-perusahaan  swasta  yang  terkait  dengan  sektor- sektor infrastruktur kritial. Pemerintah perlu melakukan review secara langsung terhadap keamanan  siber,  dan  mengatur  lebih  lanjut  tingkat  keamanan  siber  yang  layak  untuk BUMN  dan  perusahan  dimaksud.  Dalam  rangka  peningkatan  ketahanan cyber infrastructure dan cyber  application ,  ahli-ahli  Teknologi  Informasi  dan Cyber  Security sangat diperlukan. Dengan demikian, BUMN dan perusahaan hendaknya dapat merekruit ahli-ahli  terkait cyber  security yang  unggul.  Selanjutnya,  Pemerintah  perlu  juga memberikan insentif kepada universitas-universitas yang membuka jurusan cyber security . Melakukan sharing  knowledge dari  negara-negara  yang  lebih  unggul  tingkat  keamanan siber-nya  sangat  diperlukan.  Mekanisme  Kerjasama  Kawasan,  seperti  ASEAN,  ASEAN dengan Australia dan New Zealand, dapat dimanfaatkan dalam rangka sharing knowledge .

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, J. Y. S. T. Y., & Idris, A. M. (2022). Analisis Potensi Ancaman Asimetris Berdasarkan Kerentanan Keamanan Siber Sektor Industri Energi Baru Terbarukan (EBT). Jurnal Kewarganegaraan , 6 (2).
Astawa, I. M. M. K. (2019). Metodologi Penilaian Kerentanan Pada Infrastruktur Kritikal Nasional. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (Snati) . Bandono, A. (2020). Perkembangan Ancaman Islamic State (IS) di Asia Tenggara Analisis Perkembangan  Dan  Risiko  Berbasis  3d  Matrik  Studi  Kasus  Jaringan  Teror  Di Wilayah Perbatasan Thailand, Malaysia, Filipina Dan Indonesia . Cappur, A. C., & Iswahyudi, D. (2019). Pengaruh Minimnya Infrastruktur Terhadap Pola Hidup Masyarakat. Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Pendidikan , 3 , 74–82. Gioe,  D.  V,  Goodman,  M.  S.,  &  Wanless,  A.  (2019).  Rebalancing  cybersecurity imperatives: patching the social layer. Journal of Cyber Policy , 4 (1), 117–137. Paminto,  A.  K.  (2020).  Analisis  dan  Proyeksi  Kebutuhan  Energi  Sektor  Transportasi  di Indonesia. Jurnal Energi Dan Lingkungan (Enerlink) , 16 (2), 51–54.
Prabowo,  T.  B.,  &  Sihaloho,  R.  A.  (2023).  Analisis  ketergantungan  indonesia  pada teknologi asing dalam sektor energi dan dampaknya pada keamanan nasional. Jurnal Lemhannas RI , 11 (1), 72–82. Pratiwi, F. I., Ainnurrohman, B., & Wijaya, A. A. (2021). Rethinking Indonesia’s foreign policy: principles in evolving contemporary dynamics . Airlangga University Press. Prawiyogi, A. G. (2023). Southeast Asia’s Cyber Security Strategy: Multilateralism or Self- help. IAIC Transactions on Sustainable Digital Innovation (ITSDI) , 4 (2), 119–127. Ramadhan,  I.  (2019).  Strategi  Keamanan  Cyber  Security  di  Kawasan  Asia  Tenggara.
Jurnal Asia Pacific Studies , 3 (2), 181–192.
Rumlus, M. H., & Hartadi, H. (2020). Kebijakan penanggulangan pencurian data pribadi dalam media elektronik. Jurnal Ham , 11 (2), 285–299. Setiawan, W. B. M., Churniawan, E., & Faried, F. S. (2020). Upaya Regulasi Teknologi Informasi  Dalam  Menghadapi  Serangan  Siber  (Cyber  Attack)  Guna  Menjaga Kedaulatan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Jurnal  USM  Law  Review , 3 (2), 275–295.
Singgi, I. G. A. S. K., Suryawan, I. G. B., & Sugiartha, I. N. G. (2020). Penegakan Hukum terhadap  Tindak  Pidana  Peretasan  sebagai  Bentuk  Kejahatan  Mayantara  (Cyber Crime). Jurnal Konstruksi Hukum , 1 (2), 334–339.
Wardani,  D.  E.  K.  A.  K.  (2021). Penegakan  Hukum  Oleh  Kepolisian  Ri  Terhadap Kejahatan  Skimming  Di  Indonesia=(Law  Enforcement  By  The  Police  Against Skimming Crimes In Indonesia) . Universitas Hasanuddin. Yeli, H. (2017). A three-perspective theory of cyber sovereignty. Prism , 7 (2), 108–115.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.