## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174
Volume 3, Nomor 2, 2023

## Authors
1 Endah Lukmawati
2 Syamsuddin
3 Baehaqi

## Affiliation
1 Institut  Islam  Mamba‟ul  „Ulum

## Surakarta
2 Institut Islam Mamba‟ul „Ulum

## Surakarta
3 Institut Islam Mamba‟ul „Ulum Surakarta

## Email
1 endahwatiel456@gamil.com
2 Syamsuddin63.msi@gmail.com
3 baehaqi2904@gmail.com

## Date Submission
30 April 2023

## Date Accepted
15 Mei 2023

## Date Published
31 Mei 2023 DOI 10.52249 AKIBAT  HUKUM  PERNIKAHAN  SIRI TERHADAP HAK WARIS ANAK

## BERDASARKAN  PUTUSAN  MK    NO. 46/PUU-VIII/2010

## Abstract
Marriage  Inheritance  Rights  is  something  sacred  for  someone,  but sometimes on the way many people have married want to remarry and of course this marriage is a marriage that is not registered or under marriage the hand that is harmed is the woman's side. According to marriage law no.  1  of  1974,  Children  born  outside  marriage  only  have  civil  relations with  their  mother  and  mother's  family  only.  However,  with  the  case  of Machica  Mohtar  in  2010,  a  judicial  review  of  Law  No.  1  of  1974  is necessary so that children resulting from marriage under a marriage can claim their rights or receive protection and inheritance rights from their biological  father.  The  formulation  of  the  problem  in  this  study  is  the Consequences of Siri Marriage Law on Child Inheritance Rights Based on Court  Decree  No.  46/PUU-VIII/2010In  this  study,  normative  legal research was chosen as the type of research. Normative research is a type of research that uses information from library research books. The result of this  research  is  the  issuance  of  MK  Decision  No.  46/PUUVII/2010, the background  is  the  existence  of  legal  uncertainty  related  to    Article  2 paragraph  2  and  43  paragraph  1  of  the  Marriage  Law,  related  to  legal marriage and children born out of wedlock only have civil relations with the  mother  and  her  family,  namely:  1.  Open  to  become  the  heir  of  the father  of  siri  marriage,  2.  Has  the  right  to  receive  a  distribution  of inheritance  from  the  inheritance  of  his  parents  who  are  siri.  3.  Has  the right to inherit from his father.
Keywords: Inheritance, Law, Siri Marriage

## Abstrak
Hak  Waris  Perkawinan  merupakan  sesuatu  yang  sakral  bagi seseorang,  namun  terkadang  dalam  perjalanannya  banyak  orang yang telah menikah ingin menikah lagi dan tentunya perkawinan ini  merupakan  perkawinan  yang  tidak  tercatat  atau  dibawah perkawinan  Tangan  yang  dirugikan  adalah  pihak  perempuan. Menurut  UU  perkawinan  no.  1  Tahun  1974,  Anak  yang  lahir  di luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  keperdataan dengan  ibu  dan  keluarga  ibunya  saja.  Namun,  dengan  kasus Machica Mohtar pada tahun 2010, diperlukan uji materil Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  agar  anak  hasil  perkawinan  di bawah  perkawinan  dapat  menuntut  haknya  atau  mendapat perlindungan  dan  hak  waris  dari  ayah  kandungnya.  Rumusan masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  Akibat  Hukum  Nikah  Siri Terhadap  Hak  Waris  Anak  Berdasarkan  Keputusan  Pengadilan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam penelitian ini, penelitian hukum normatif dipilih sebagai jenis penelitian. Penelitian normatif adalah jenis  penelitian  yang  menggunakan  informasi  dari  buku-buku penelitian  kepustakaan.  Hasil  penelitian  ini  adalah  keluarnya Putusan MK No. 46/PUUVII/2010, yang dilatar belakangi adanya ketidakpastian hukum terkait Pasal 2 ayat (2) dan 43 ayat (1) UU Perkawinan,  terkait  perkawinan yang  sah  dan  anak  yang lahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu
1,2,3 Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta
dan keluarganya, yaitu: 1. Terbuka menjadi ahli waris dari bapak perkawinan  siri,  2.  Berhak  menerima  pembagian  harta  warisan dari harta warisan orang tuanya yang siri. 3. Memiliki hak untuk mewarisi dari ayahnya.
Kata Kunci: Hukum, Nikah Siri, Waris

## PENDAHULUAN
Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang mencakup semua aspek kehidupan salah  satunya  adalah  pernikahan,  yang  sudah  dijelaskan  syarat  dan  rukunnya.  Islam mengatur  laki-laki  dan  perempuan menjalin  sebuah  hubungan  pernikahan  untuk  menjadi pasangan  dan  melarang  melakukan  zina.  Pernikahan  bertujuan  untuk  melangsungkan keturunan dan pemeliharaan anak.
Dalam pasal 4 Kompilasi  Hukum Islam Berdasarkan Pasal  2 ayat 1  Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Pasal 5 menjelaskan  bahwa tanggung jawab pencatatan perkawinan berada ditangan  Pegawai  Pencatat  Nikah.  Pasal  6  Menyatakan  bahwa  pernikahan  harus dilaksanakan  di  depan  pencatat  nikah  serta  memantaunya,  bila  itu  terjadi  tidak  di  depan dan  dipantau  petugas  pencatat  nikah,  maka  nikahnya  batal  demi  hukum.  Hal  itu dikarenakan  tujuan  menikah  adalah  untuk  membina  keluarga  yang  sakinah,  mawaddah, dan  warahmah.  Jadi  pencatatan  nikah  oleh  petugas  sangat  diperlukan  dan  diatur  dalam hukum pernikahan (MA RI, 2011).
Ketentuan  masing-masing  agama  dan  kepercayaan  dalam  pernikahan  sudah  diatur dalam undang-undang pernikahan, namun kendati yang demikian itu, praktek nikah diluar ketentuan  masih  banyak  dilakukan  di  Indonesia.  Setiap  pernikahan  wajib  tercatat  di lembaga pernikahan pemerintah dalam hal  ini adalah Kantor Urusan Agama.  Pernikahan yang  tidak  tercatat  tanpa  pengawasan  oleh  pencatat  pernikahan  maka  disebut  nikah  siri yang  maksudnya  pernikahan  tidak  resmi  menurut  peraturan  yang  bersangkutan  karena tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Irfan Islami,2017).
Apabila mempunyai anak yang lahir di luar nikah dan tidak tercatat, menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, anak diluar nikah atau anak tidak sah. Aturan yang berlaku anak yang lahir di luar nikah akan muncul masalah hubungan keluarga dengan ayah kandung, yang mempengaruhi hak waris anak yang lahir di luar nikah (Masitoh, 2018).
Namun, anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan untuk berhak mendapat warisan  dari  ayahnya.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  kejelasan  dan  kepastian bagi  setiap  anak.  Sebagaimana  dinyatakan  dalam  pasal  7  ayat  1  UU  No.  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  yang  selanjutnya  disebut  UUPA  menyatakan  bahwa  “setiap anak berhak mengetahui orang tuanya yang telah mengasuh dan membesarkannya”. Hak anak  untuk  mengetahui  identitas  orang  tuanya,  untuk  memperjelas  kedudukan  hukum antara orang tua dan anak (Agustina, 2016).
Mengenai  harta  warisan,  Islam  dengan  jelas  menyatakan  bahwa  harta  warisan  akan dibagi diantara ahli waris setelah meninggalnya ahli waris. Ada beberapa jenis ahli waris, salah satunya adalah anak laki-laki. Qur‟an Surat Nisa ayat 11 menyatakan :
ءٓاَسِو ههُك نِإَف  ِِۚهۡيَيَثوُ ۡلۡٱ ِّظَح ُلۡثِم  ِزَكهذلِل ۡۖۡمُكِدََٰل ۡوَأ ٓيِف ُ هللَّٱ ُمُكي ِصىُي ٗ َۡۖك َزَت اَم اَثُلُث ههُهَلَف ِهۡيَتَىۡثٱ َق ۡىَف
ةَد ِح ََٰو  ۡتَواَك نِإ َو ٗ
د ِح ََٰو  ِّلُكِل  ًِۡي َىَبَ ِلۡ َو  ُِۚف ۡصِّىلٱ اَهَلَف ٗ َك َزَت  اهمِم  ُسُدُّسلٱ  اَمُهۡىِّم ۥًَُل  َناَك  نِإ دَل َو ٗ دَل َو ۥًُهل هُكَي  ۡمهل نِإَف  ِۚٗ ٗ
ة َى ۡخِإ ٓۥًَُل  َناَك نِإَف  ُِۚثُلُّثلٱ ًِِّمُ ِلَِف ُيا َىَبَأ ٓۥًَُث ِر َو َو
ٗ ۢهِم  ُِۚسُدُّسلٱ ًِِّمُ ِلَِف ةهي ِص َو ِدۡعَب ٗ
ُهُّيَأ َنو ُرۡدَت  َلَ  ۡمُكُؤٓاَىۡبَأ َو  ۡمُكُؤٓاَباَء  ٍۗ هۡيَد  ۡوَأ ٓاَهِب ي ِصىُي ع ۡفَو  ۡمُكَل  ُب َزۡقَأ  ۡم
ٗ ةَضي ِزَف ِۚا ٗ
1,2,3 Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta

## ميِكَح اًميِلَع َناَك َ هللَّٱ هنِإ ٍِۗهللَّٱ َهِّم ٗ ا
Artinya : Allah telah menetapkan pembagian harta warisan yang akan diwarisi oleh anak-anak Anda. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, jika anak itu dua orang atau lebih, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, jika yang meninggal itu mempunyai anak, maka bagi mereka  dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi  oleh ibu- bapaknya  (saja),  maka  ibunya  mendapat  sepertiga.  Jika  yang  meninggal  mempunyai beberapa  saudara,  maka  ibunya  mendapat  seperenam.  (Pembagian  tersebut  di  atas) dilaksanakan setelah dipenuhi wasiat yang dibuat oleh si mayit, atau (dan) setelah dibayar hutangnya.  (Dan  kamu  tidak  mengetahui  siapa  di  antara  kedua  orang  tuamu  dan  anak- anakmu  yang  lebih  dekat  (banyak)  manfaatnya  bagimu.  Sesungguhnya  Allah  Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Kementerian agama RI, 2021).
Sesuai  dengan  ayat  tersebut,  disimpulkan  bahwa  setiap  anak  berhak  untuk mendapatkan  kembali  hak  waris  dan  nilai  harta  yang  diberikan  kepada  anak  tersebut ditentukan.  Motivasi  lahirnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  46/PUU-VIII/2010 adalah  pada  tanggal  20  Desember  1993,  Hj.  Aisyah  Mokhtar  Binti  H.  Mokhtar  Ibrahim Matika Mokhtar alias Matika Mokhtar bersama wali nikah almarhum H. Mokhtar Ibrahim, di  Jakarta  melangsungkan  pernikahan  dengan  Moeldiono.  Pernikahan  itu  dengan Moeldiono. Akad nikah disaksikan oleh almarhum KH.M. Yusuf Usman dan Risman, yang juga  memenuhi  syarat-syarat  pernikahan.  Pernikahan  tersebut  juga  dikukuhkan  sebagai pernikahan  yang  sah  dengan  Putusan  No  46  /Pdt.P/2008/PA.Tgrs  dari  pengadilan Tigaraksa. Namun jika mengacu pada pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, hal ini berbanding terbalik dengan fakta bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarganya.  Dengan  kata  lain,  ia  tidak  memiliki hubungan  keperdataan  dengan  ayahnya  dan  bukan  merupakan  ahli  waris  dari  ayahnya. Status  dan  perlakuan  terhadap  anak  yang  lahir  diluar  nikah  dalam  Fatwa  No.  11/2012 Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini menimbulkan kontroversi di kalangan Masyarakat. Merujuk  pada  pasal  43  ayat  1  undang-Undang  Perkawinan  terdapat  perbedaan  antara hukum waris islam dan ketentuan hukum positif. Semua anak berhak untuk mendapatkan kembali hak waris mereka dan nilai properti yang dihadiahkan kepada mereka ditentukan.
Lahirnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  46/PUU-VIII/2010  pada  tanggal  20 Desember 1993 di Jakarta atas permohonan seorang warga negara, Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim alias Machica Mochtar Atas dasar itu, Mochica Mochtar menikah dengan Moerdiono dengan wali nikah almarhum H. Moctar Ibrahim. Almarhum KH.M.  Yusuf  Usman  dan  Risman  juga  hadir  dalam  upacara  tersebut  untuk  memenuhi persyaratan pernikahan. Pernikahan tersebut juga dikukuhkan sebagai pernikahan yang sah melalui  Putusan  No:  46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs  dari  Pengadilan  Agama  Tigaraksa.  Namun, jika  mengacu  pada  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan,  hal  ini  berbanding terbalik dengan fakta bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata  dengan  ibunya  dan  keluarganya.  Dengan  kata  lain,  ia  tidak  memiliki  hubungan keperdataan  dengan  ayahnya  dan  bukan  merupakan  ahli  waris  dari  ayahnya.  Status  dan perlakuan terhadap anak yang lahir di luar nikah dalam Fatwa No. 11/2012 Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Merujuk pada Pasal 43(1) UU Perkawinan, terdapat perbedaan antara hukum waris Islam dan ketentuan hukum positif. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melaksanakan penelitian, Akibat Hukum Pernikahan Siri terhadap Hak waris Anak Berdasarkan Putusan MK No. 46/PUU- VIII/2010.
1,2,3 Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum normatif.  Penelitian  normative  adalah  jenis  penelitian  yang  menggunakan  informasi  dari buku-buku  kepustakaan  (library  research),  Penelitian  Kepustakaan  adalah  penelian  yang dilaksanakan  diperpustakaan,  dimana  peneliti  bekerja  dengan  bermacam-macam  jenis bahan  Pustaka  tergantung  pada  tujuan  atau  masalah  yang  diselidiki.  Metode  deskriptif digunakan untuk menetukan bagaimana  topik tersebut dikomunikasikan. Buku-buku  dan literatur  yang  penting  dan  akurat  kemudian  dikumpulkan,  dibaca  dan  difahami  untuk mendapatkan  data  dan  kesimpulan  yang  relevan  dengan  pembahasan,  (Masyuri  2008). Sesuai dengan jenis klasifikasinya yaitu penelitian kepustakaan, maka data yang diperlukan untuk  penelitian  ini  dapat  ditentukan  dalam  bentuk  dokumen,  yaitu  berupa  data  yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran buku-buku literatur (Arikunto, 2006).
Pengumpulan  data  yang  dilakukan  oleh  peneliti  untuk  mengumpulkan  data  untuk penelitian  ini  adalah  tinjauan  Pustaka.  Tinjauan  literatur  adalah  proses  pengumpulan informasi  tentang  subjek  atau  masalah  yang  menjadi  bahan  penelitian  atau  pembicaraan non-ilmiah. Umumnya, penulis makalah ilmiah melakukan lebih banyak tinjauan literatur daripada  penulis  makalah  non-ilmiah.  Hal  ini  dikarenakan  adanya  kriteria  dan  batasan yang lebih kuat pada karya ilmiah. Ungkapan ini juga relevan dengan kegiatan penelitian, di  mana  protokol  penelitian  diperlukan  pada  awal  penelitian.  Hal  ini  disebabkan  karena: subjektivitas  peneliti  sangat  dominan  dalam  penelitian  kualitatif;  alat  penelitian  seperti wawancara dan observasi mengandung banyak kelemahan, terutama bila dilakukan secara terbuka dan tidak terkontrol; dan sumber data kualitatif yang tidak dapat dipercaya dapat mempengaruhi keakuratan hasil penelitian (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,2015).
Setelah  pengumpulan  data,  dilakukan  analisis  data.  Metode  analisis  yang  digunakan adalah  metode  deskriptif  dengan  menggunakan  teknis  analisis  isi  (Nata,  2001).  Metode Deskripsi adalah gambaran secara sistematis, factual dan tepat terhadap suatu karya untuk memperoleh  informasi,  proporsi,  konsep  dan  sifat-sifat  keteratuaran  yang  mendasar  atau rumit  mengenai  subjek  yang  bersangkutan.  Metode  analisis  ini  mengungkapkan  konsep- konsep dan ide-ide yang terkandung dalam data primer, yang dianalisis dengan dukungan data sekunder, dan melalui analisi ini ditarik kesimpulan (Sonny Dewi Judiasih,2019).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010
Suatu  kasus  terjadi  di  Indonesia,  maraknya  pernikahan  siri  yang  dilakukan beberapa  pejabat  berdampak  berbagai  kalangan.  Pada  tahun  2010,  Mahkamah Konstitusi  telah  mengeluarkan  keputusan  atas  uji  materiil  terhadap  Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Mahkamah Konstitusi melakukan uji materi terhadap ketentuan Undang-Undang Perkawinan mengenai anak yang lahir di luar perkawinan,khususnya  Pasal  43(1)  Undang-Undang  Perkawinan  yang  tidak  dapat dibenarkan.Hal  ini  jelas  dengan  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  mengenai  hasil  putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  bahwa  Pasal  43  ayat  1  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan diluar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga ibunya saja”.
Mahkamah  Konstitusi  juga  manyatakan  bahwa  Pasal  43  ayat  1  UUP  yang menyatakan,  “Anak  yang  dilahirkan  diluar  perkawinan  hanya  mempunyai hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya”,  tidak  memiliki  kekuatan
1,2,3 Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta
hukum  mengikat,  sehingga  ayat  tersebut  harus  dibaca,  “Anak  yang  dilahirkan diluar  perkawinan  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya  serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum mempunyai  hubungan  darah,  termasuk  hubungan  perdata  dengan  keluarga ayahnya.”  Ketentuan  Pasal  43  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “anak yang dilahirkan diluar perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya” telah sejalan dengan teori fikih yang bersifat universal ( Mutiara Fahmi,2019) . Mengenai  pewarisan  anak  luar  nikah,  hukum  Indonesia  memberikan  solusi, agar  anak  yang  lahir  diluar  nikah  dapat  memperoleh  warisan  dari  ayahnya,  yaitu ayah  mengakui  anak  tersebut.  Namun,  pengakuan  anak  yang  lahir  di  luar  nikah hanya  berlaku  bagi  etnis  Tionghoa  sebagaimana  dimaksud  dalam  KUH  Perdata. Dalam  K.U.H.  perdata,  Pasal  862-866  dan  Pasal  867  (1)  mengatur  hak  waris  dari anak  yang  lahir  diluar  kawin  yang  diakui.  Ahli  waris  dari  anak  yang  lahir  diluar nikah  timbul  jika  ahli  waris  secara  sah  mengakui  anak  luar  nikah  tersebut.  Syarat untuk  mewarisi  anak  yang  lahir  di  luar  nikah  adalah  bahwa  anak  tersebut  harus diakui  secara  hukum  oleh  orang  tua  kandungnya,  dan  KUH  Perdata  menganut prinsip  bahwa  hanya  mereka  yang  memiliki  hubungan  hukum  dengan  pewaris yang  berhak  untuk  mewarisi.  Hubungan  hukum  antara  anak  yang  lahir  di  luar perkawinan dengan mertuanya baru terjadi setelah adanya pengakuan dari mertua. Hubungan  hukum  tersebut  bersifat  terbatas  dalam  arti  bahwa  hubungan  tersebut hanya  ada  antara  anak  luar  kawin  yang  diakui  dengan  ayah  dan  ibu  yang mengakuinya (Pasal 872 K.U.H. Perdata). Syarat untuk mendapatkan warisan dari anak yang lahir di luar nikah adalah bahwa anak tersebut diakui secara hukum oleh orang  tua  kandungnya;  K.U.H.  Perdata  menjunjung  tinggi  prinsip  bahwa  hanya mereka yang memiliki hubungan hukum dengan pewaris yang memiliki hak untuk mewarisi.  Hubungan  hukum  antara  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  dengan mertuanya baru terjadi setelah adanya pengakuan dari mertua. Hubungan hukum tersebut  bersifat  terbatas  dalam  arti  bahwa  hubungan  tersebut  hanya  ada  antara anak  luar  kawin  yang  diakui  dengan  ayah  dan  ibu  yang  mengakuinya  (Pasal  872 K.U.H. Perdata).
Persoalan hukum keluarga mengenai garis keturunan, sebagaimana tercermin dalam ketentuan UU Perkawinan dan ketentuan organisasinya, Hal ini dikarenakan ketentuan-ketentuan tersebut tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia,  yaitu  Undang-Undang  Dasar 1945:  UUD 1945 mengatur tentang pengesahan dan pemberlakuan hukum keluarga UUD  1945  mengatur  tentang  berlakunya  dan  diundangkannya  Undang-Undang Keluarga:  UUD  1945  mengatur  tentang  berlakunya  dan  diundangkannya  Undang- Undang  Keluarga:Persoalan  hukum  keluarga  yang  mengenai  tentang  nasab tercermin  dalam  Ketentuan-ketentuan  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  dan ketentuan-ketentuan  organisasinya  muncul  karena  bertentangan  dengan  norma- norma  dalam  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia,  yaitu  Undang-Undang Dasar  1945  Norma-norma  hukum  yang  terkandung  dalam  Undang-Undang  Dasar 1945 adalah sebagai berikut :
1,2,3 Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta
Pasal 28 B.
1. Setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga melalui perkawinan yang sah dan melanjutkan keturunan.
2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".
Pasal 28 B
1. Menyatakan  “setiap  orang  berhak  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan melalui perkawinan yang sah”.
2. Menyatakan  “setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Pasal 28 D “Menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  di  hadapan  hukum”.  Kata  kunci  dalam klausula normatif adalah “dengan perkawinan yang sah” dalam Pasal 28 B (1) UUD 1945. Perkawinan  yang  sah  di  sini  harus  dipahami  sesuai  dengan  Pasal  2  (1)  UUP,  yang menyatakan  bahwa  'perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing- masing agama dan kepercayaannya'. Norma fundamental ini mensyaratkan bahwa semua orang  memiliki  hak  yang  sah  untuk  berkembang  biak,  yaitu  keturunan  yang  diperoleh melalui  perkawinan  yang  sah  menurut  hukum  agama,  daripada  melegalkan  hak  untuk memperoleh  keturunan  dari  perkawinan  non-konsensual  (legalisasi)  antara  seorang  pria dan seorang wanita. Pernikahan atau hubungan yang sah (kegilaan/kumpul kebo).
UUD  1945,  anak  yang  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  yang  sah, yang juga berarti bahwa anak yang sah yang dilahirkan dari hubungan diluar perkawinan antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  (kumpul  kebo)  adalah  anak  yang  tidak  disahkan dan tidak sah.
Ayat  2  Pasal  28B  UUD  1945  merupakan  turunan  dari  alinea  di  atas  yang  mengatur tentang  hak  anak,  yaitu  kewajiban  orang  tua  untuk  menghidupi  kelangsungan  hidup, tumbuh  kembang  anak,  dan  perlindungan  anak  sedangkan  oleh  negara  dari  melindungi kekerasan didalam sekte (mahasiswa) dan diskriminasi. Sedangkan Pasal 28D 1 menyatakan kewajiban  Negara  untuk  memberikan  setiap  warga  negara  pengakuan  hukum  yang  adil, jaminan,  perlindungan  dan  kepastian  serta  perlakuan  yang  sama  didepan  hukum.  Yang dimaksud dengan anak dalam ayat ini adalah Anak-anak yang lahir diluar nikah termasuk anak-anak  yang  ditelantarkan  yang  tidak  diketahui  asalnya  dan  anak-anak  yang ditelantarkan oleh ayah atau ibunya, tanpa memandang identitas dan statusnya.
Mahkamah Konstitusi mereview syarat Pasal 43 ayat 1 Undang- Undang No 1 Tahun 1974 yang berbunyi“anak yang dilahirkan di luar pernikahan cuma memiliki ikatan perdata dengan  ibunya  serta  keluarga  ibunya”  jadi“  Anak  yang  lahir  diluar  nikah  memiliki hubungan  perdata  dengan  ibu  dan  keluarganya.  Dan  ada  hubungan  darah  dengan  pria tersebut  sebagai ayah, yang dapat dibuktikan dengan fasilitas ilmiah, teknologi, dan fakta hukum lainnya,, tercantum hubngan perdata dengan keluarga bapaknya”.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No  46/PUU-VIII/2010,  yang  berlaku  secara  umum untuk anak yang lahir diluar perkawinan. Hal ini terjadi sebagai akibat dari adanya ikatan hukum perdata antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya, begitu juga dengan anak yang lahir dari hasil perzinahan,  perkawinan monogami,
kaitannya dengan hak waris, anak laki-laki adalah anak yang terikat dengan seorang laki-laki  dan  memiliki  nasab,  baik  itu  laki-laki  (ayah  biologis)  berdasarkan  ikatan mushaharah dengan ibu kandungnya maupun dengan ayah nasabnya (ayah biologis). Oleh karena  itu  ,hak-hak  keperdataan  anak  dalam  hubungan  pewarisan  mengacu  pada  peran anak sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010, Perkara  Perdata:  “Pasal  tersebut  menyatakan  bahwa  'anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya,  dengan
1,2,3 Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta
ayahnya  adalah  seorang  laki-laki  yang  dapat  membuktikan  hubungan  darah  berdasarkan alat bukti ilmiah, teknologi, atau alat bukti lain yang sah menurut hukum, dan mempunyai hubungan perdata dengan keluarga ayahnya'.
Hubungan keperdataan dalam putusan-putusan di atas pasti bermuara pada satu hak: hak  untuk  mendapatkan  warisan.  Hal  ini  dikarenakan  kasus  Maticha  merupakan permohonan hak waris Muhammad Iqbal atas ayahnya yang telah meninggal dunia pada saat  permohonan  diajukan  ke  MK.  Dengan  kata  lain,  konteks  putusan  ini  adalah  konteks norma hukum yang mengatur tentang hak waris anak di luar nikah.

## 2. Pertimbangan Hukum Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Hak Waris Anak Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PU9U-VIII/2010
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 ternyata menimbulkan beberapa  dampak.  Penulis  ingin  memaparkan  dan  menjelaskan  dampaknya terhadap hak waris anak dari sudut pandang Islam. Tujuan dari tinjauan Pasal 43(1) menjadi  lebih  jelas:  teori  Maqasid  Al-Syariah  diusulkan  dan  dikembangkan  oleh Abu  Ishaq  al-Shatibi,  yang  menyatakan  bahwa  tujuan  akhir  dari  hukum  adalah maslahah, atau kebaikan dan  kesejahteraan umat manusia. Tidak ada hukum ilahi yang  tidak  memiliki  tujuan.  Hukum  tanpa  tujuan  sama  saja  dengan  memaksakan apa  yang  tidak  dapat  ditegakkan.  Ketentuan-ketentuan  Allah  dalam  Al-Qur'an mencakup  kebaikan  umat  manusia.  meskipun  tidak  ada  hubungan  perkawinan yang  sah,  namun  hubungan  keluarga  antara  ayah  dan  ibu  dengan  anak-anaknya hanya  ada  karena  hubungan  darah,  yaitu  hubungan  fisik  antara  laki-laki  dan perempuan, meskipun tidak ada hubungan perkawinan yang sah (Mukti Arto,2000). Alasannya,  ulama  Hanafiyyah  berpendapat  bahwa  hubungan  fisik  semata-mata mengarah  pada  hubungan  suami  istri.  Tujuan  peninjauan  kembali  Pasal  43(1) menjadi jelas ketika dikaitkan dengan prinsip Maqasid al-Shari'ah, yang melindungi keturunan (hifdah nasr), yang merupakan tujuan utama hukum Islam. Dengan kata lain,  tujuan  akhir  dari  hukum  adalah  maslaha,  kebaikan  dan  kesejahteraan  umat manusia. Tidak ada hukum ilahi yang tidak memiliki tujuan. Hukum tanpa tujuan sama  saja  dengan  memaksakan  sesuatu  yang  tidak  dapat  dilaksanakan.  Hukum Allah  dalam  Al-Qur'an  mencakup  kepentingan  umat  manusia.  Hanafi  percaya bahwa  hubungan  darah  ada  antara  ayah  dan  ibu  dan  anak-anak  mereka  karena hubungan fisik antara seorang pria dan seorang wanita, yang tidak didasarkan pada pernikahan  yang  sah,  dan  bahwa,  dalam  pandangan  Hanafi,  hubungan  fisik  saja menciptakan hubungan mahram (H.M. Anshary,2014).
Tiga penyebab terbentuknya hubungan mahram antara dua orang: hubungan fisik,  hubungan  nasab,  dan  hubungan  persusuan.  Abu  Hanifah  menganggap hubungan  darah  sebagai  dasar  hubungan  perdata,  yaitu  hubungan  kekeluargaan, hubungan  perkawinan,  hak  dan  kewajiban,  hubungan  waris  dan  hubungan perwalian.  Hubungan  fisik  adalah  dasar  dari  hubungan  keperdataan,  termasuk hubungan darah. Namun, menurut penjelasan para ulama, pokok bahasan ayat-ayat Al  Qur‟an  tersebut  di  atas  adalah  hubungan  antara  Mahram  sebagai  akibat  dari Mushahara. Hal ini tidak relevan karena hasil musyawarah adalah dasar hubungan keluarga.  Aturan  umum  yang  berlaku  untuk  hukum  waris  Islam  mengatur kualifikasi ahli waris. Secara umum,  kelayakan  seorang ahli waris ditentukan oleh hubungan darah (nasab haqiqi), pernikahan yang sah yang disebut mushahala, dan al-wala  (kebebasan  dari  perbudakan).  Hubungan  darah  adalah  hubungan  perdata
1,2,3 Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta
yang sah  yang timbul dari pernikahan yang sah.,  yaitu “hukum hubungan darah” yang terletak pada hubungan darah, bukan perkawinan. Hubungan keluarga adalah hubungan yang alamiah dan tidak dapat diubah kapan  pun atau oleh hukum apa pun.  Berkenaan  dengan  status  anak,  sebagai  akibat  hukum  dari  putusnya perkawinan  karena  kematian,  Hubungan  hukum  hak  dan  kewajiban  muncul sehubungan  dengan  distribusi  tirqa  (harta  warisan)  dalam  bentuk  wasiat  dan warisan.  Hak  waris  dan  bentuk-bentuk  nafkah  lainnya  Berkenaan  dengan  akibat hukum dari perceraian setelah putusnya hubungan perkawinan, baik dalam bentuk talak  satu  maupun  talak  ba'in,  maka  timbul  hubungan  hukum  berupa  nafkah, hadanah,  perwalian,  dan  kepentingan-kepentingan  lain  yang  bersifat  materiil maupun non materiil. Dengan demikian, sebagaimana dijelaskan pada poin di atas, Hak-hak anak secara umum, termasuk anak yang lahir di luar pernikahan, baik di dalam  maupun  di  luar  nikah,  selalu  melekat,  tidak  hanya  pada  saat  lahir,  Tetapi sejak  dalam  kandungan  hingga  lahir,  keluar  ke  dunia  dan  menjadi  dewasa  (D.Y. Witanto,2012).
Hubungan  keperdataan  dalam  putusan  di  atas  dengan  sendirinya menimbulkan  suatu hak, yaitu hak waris. Karena penyelidikan Maqi bertentangan dengan  klaim  Mohammad  Iqbal  tentang  suksesi  ayahnya,  dan  ketika  ayahnya mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi, ayah bernama Mordiono telah meninggal dunia.  Oleh karena itu,latarbelakang dariputusan ini adalah undang-undang yang mengatur  norma  tentang  hak  Kewarisan  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan Konsekuensi  hukum  dan  akibat  dari  keputusan  Mahkamah  Konstitusi  dirangkum dalam tabel di bawah ini:
Konsekuensi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tabel 4.1
Tabel Akibat hukum atau akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi Hak Meterial Jenis Anak Luar Kawin Perilaku Seksual Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Setelah putusan Mahkamah Konstitusi Waris Hasil Sirri - Tidak berhak karena hasil perkawinan tidak dicatat Berhak sebagaimana Faraid Anak Sah Hasil Zina Zina Mukhsan Tidak Berhak Berhak sebagaimana Faraid Anak Sah Zina Ghairu Mukhsan Tidak Berhak Berhak sebagaimana Faraid Anak Sah Hasil Perkosaan Zina Mukhsan Tidak Berhak Berhak sebagaimana Faraid Anak Sah Zina Ghairu Mukhsan Tidak Berhak Berhak sebagaimana Faraid Anak Sah Adopsi Wasiat Wasiat
Keputusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  46/PUU-VIII/2010  tentang  status  anak  yang lahir  diluar  nikah  menjadi  kontroversi  di  kalangan  Muslim  Indonesia  karena  dianggap melegalkan  perzinahan.  Nasab  hanya dapat  diperoleh  melalui  akad  nikah  yang  sah,  yang sangat penting untuk menjaga kesucian garis keturunan Islam.Allah telah membuat hukum- Nya  untuk  kepentingan  hamba-hamba-Nya  di  dunia  ini  dan  di  dunia  yang  akan  datang. Ada lima unsur utama yang harus dijaga dan dipenuhi untuk kepentingan kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya. Kelima hal tersebut adalah: pemeliharaan agama (hifdh al din),
1,2,3 Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta
pemeliharaan jiwa (hifdh al nafs), pemeliharaan akal (hifdh al aql), pemeliharaan keturunan (hifdh al nasab), dan pemeliharaan harta benda (hifdh al mal).
Terdapat beberapa perdebatan mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai dampaknya terhadap status anak luar kawin dan hak mereka untuk mendapatkan warisan. Dari  sudut  pandang Islam,  nasab anak  tetap  pada  ibunya.  Namun,  Mahkamah Konstitusi memutuskan  bahwa  „anak  yang  dilahirkan  diluar  perkawinan  mempunyai  hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya, serta hubungan perdata denagn laki-laki sebagai ayahnya,  myang  berdasarkan  alat  bukti  yang  sah  menurut  hukum  dapat  membuktikan bahwaanak  tersebut  mempunyai  hubungan  dengan  keluarga  ayahnya  (Georgina  Agatha dkk,2021).
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  menilai  bahwa  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No. 46/PUU-VIII/2010 melegalkan hubungan nasab, kewarisan, perwalian, dan perwalian serta memiliki  konsekuensi  yang  luas,  melampaui  dan  bertentangan  dengan  batas-batas  ajaran Islam dan Pasal 29 UUD 1945. Hal ini tidak dibenarkan oleh ajaran Islam.
Sudah  jelas  bahwa  keputusan  Mahkamah  Konstitusi  mengubah,  mengubah,  dan bahkan  merusak  hukum  waris  Islam  yang  berasal  dari  Al-Quran  dan  Sunnah.  Selain  itu, keputusan tersebut menyatakan bahwa anak yang lahir dari hubungan zina akan menerima waris dari lelaki yang mengakibatkan kelahiran anak tersebut.
Menurut Fatwa MUI, pemerintah dapat menjatuhkan hukuman takzir kepada laki-laki berzina  yang  telah  melahirkan  anak,  dengan  mewajibkan  laki-laki  tersebut  untuk membiayai kehidupan anak tersebut melalui wasiat wajibah dan memberikan harta warisan kepada anak tersebut setelah ia meninggal dunia.
Sehubungan  dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian penting terhadap hukum perkawinan mengenai status anak yang lahir di luar nikah oleh Majelis Ulama Indonesia memberikan pilihan hukum baru yang masuk akal, masuk  akal  dan  mendamaikan.  Fatwa  MUI  tentang  status  anak  yang  lahir  dari  hasil perzinahan  dan  perlakuan  terhadap  anak  yang  lahir  di  luar  nikah. sangat  bijak  karena bahasa  dan  susunan  redaksionalnya  yang  sangat  baik,  yang  dimulai  dengan  menimbang, mengingat,  memperhatikan,  memutuskan,  dan  terakhir  menetapkan.  Meskipun  hasil keputusan MK kontroversial dan penuh dengan dua sisi, namun isi dari keputusan tersebut sangat baik dan mengharukan, dan pemateri menyebutnya sebagai fatwa yang bijak. Hal ini berbeda dengan berbagai pernyataan bahwa putusan MK adalah wahyu abadi yang tidak dapat diubah.

## KESIMPULAN
Akhir  dari  Survei  dan  Diskusi  tentang  Dampak  Hukum  dari  Perkawinan  Siri. terhadap  hak  waris  anak  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU- VIII/2010, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:
a. Pengaturan awal UU  Waris  Perdata  adalah  bahwa anak  yang  lahir di  luar  perkawinan dapat  memperoleh  hak  waris  jika  diakui  dan  diakui.  Namun,  dengan  adanya  Putusan No.46/PUU-VIII/2010  Mahkamah  Konstitusi,  maka  menjadi:  a)  berhak  menjadi  ahli waris  dari  ayah  dari  anak  dalam  perkawinan  perdata;  b)  berhak  mendapatkan  bagian warisan dari harta peninggalan ayah dalam perkawinan perdata: c) berhak mendapatkan bagian warisan dari harta peninggalan ayah dalam perkawinan perdata.
b. Sebagai  konsekuensi  praktis  dari  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut,  anak  yang lahir  dari  perzinahan  kini  memiliki  status  yang  sama  dengan  anak  yang  lahir  dari perkawinan  yang  sah,  baik  dalam  hal  kewajiban  mencari  nafkah  maupun  dalam  hal pewarisan  hak.  Dengan  demikian,  putusan  MK  jelas  mengurangi  relevansi  lembaga perkawinan,  apalagi  sekedar  dokumentasi,  mengingat  anak  zina  dan  anak  hasil perkawinan  sah  memiliki  hak  yang  sama.  Hal  ini  sangat  mengurangi  kesucian  dan
1,2,3 Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta
keluhuran  lembaga  perkawinan,  bahkan  dalam  kasus  ekstrim  dapat  dikatakan  bahwa lembaga  perkawinan  tidak  lagi  diperlukan  Hal  ini  dikarenakan,  dari  sudut  pandang perlindungan hukum terhadap anak, pernikahan siri tidak diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abudin Nata. (2001). Metode Studi Islam. Jakarta: Grafindo Persada
Ashari,  Implikasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  14/PUU-XI/2013  Tentang Pemilihan  Umum  Secara  Serentak,  Jurnal  Ius,  4  No.  1  (2016),  96-108,  DOI: http://dx.doi.org/10.29303/ius.v4i1.275.
D.Y.  Witanto  (2012),  Hukum  Keluarga  Hak  dan  Kedudukan  Anak  Luar  Kawin  Pasca Keluarnya  Putusan  MK.  Tentang  Uji  Materiil  UU  Perkawinan,  Jakarta,  Prestasi Pustaka, 2012
Departemen  Pendidikan  Nasioanal.  (2008).  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.  Jakarta:  PT Gramedia.
Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. (2014). Penelitian Hukum (legal research), Jakarta: Sinar Grafika.
Erni  Agustina  (2016).  Akibat  Hukum  Hak  Mewaris  Anak  Hasil  Perkawinan  Siri  Berbasis Nilai Keadilan Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei – Agustus.
Georgina Agatha dkk. (2021). Pembuktian dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Pandangan Hukum Islam. Indonesian Notary 3(1).
H.M.  Anshary,(2014).  Kedudukan  Anak  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum Nasional, CV. Mandar Maju, Bandung, Cetakan I.
Irfan  Islami.  (2017),  Perkawinan  di  Bawah  Tangan  (Kawin  Sirri)  dan  Akibat  Hukumnya, ADIL: Jurnal Hukum.8(1).
Kementerian Agama. (2021).  Al Qur‟an dan Terjemahnya. Jakarta: Dirjen Bimas. Kitab Undang-Undang Hukum Per data (KUHPerdata).
Mahkamah  Agung  RI.  (2011).  Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dan Pembahasannya. Jakarta: Perpus MA.RI
Masitoh  Ury  Ayu.  (2018).  “Anak  Hasil  Perkawinan  Siri  Sebagai  Ahli  Waris  Ditinjau  Dari Hukum Perdata dan Hukum Islam”. DIVERSI: Jurnal Hukum. 4. No. 2.125-148. DOI: https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.276.
Masyuri dkk. (2008). Metodologi Penelitian. Bandung: Rafika Aditama.
Mukti Arto. (2000). Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Mutiara  Fahmi.  (2019).  Penetapan  Nasab  Anak  Melalui  Tes  DNA  (Studi  Atas  Metode Istinbat Yusul Al-Qadarawi). Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. 3(1) PP No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  (2015).  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Utama.
Sonny  Dewi  Judiasih.  (2019).  Harta  Benda  Perkawinan  :  Kajian  terhadap  Kesetaraan  dan Hak Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan.Bandung: PT Refika Aditama.
Suharsimi  Arikunto.  (2006).  Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek.  Jakarta:  PT. Rineka Cipta
Undang-Undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974.