Benny Karya Simantar, S.H., M.H. Rifandi Ritonga, S,H., M.H. Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.
Melisa Safitri, SH., M.H.
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan  Lembaran  Negara Nomor 3890) Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2003  Nomor  78, Tambahan  Lembaran  Negara Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4586); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  12  Tahun  2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Keputusan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Republik  Indonesia Nomor 25/O/1995 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan  Jabatan  Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor  18  Tahun  2005  tetang
Penetapan  Angka  Kredit  Jabatan Fungsional Guru.

## IMPLEMENTASI PASAL 3 PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH

## S. ENDANG PRASETYAWATI Email:
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26

## Labuhan Ratu Bandar Lampung

## ABSTRACT
In  order  to  increase  the  original  income  of  Metro  City  Region.  One  of  the  regional apparatus  that  has  the  authority  to  implement  the  Regional  Regulation  is  the  City Revenue Board of Metro. The research problem is how the implementation of Article 3 of Metro City Regional Regulation No. 02/2012 on Regional Tax The problem approach in this research is the juridical normative and empirical approach. Data collection by literature study and field study and data were analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the implementation of Article 3 of Metro City Regional Regulation No. 02/2012 on Local Taxes implemented by the Regional Income Agency by extending the  tax-base  of  hotel  tax  and  conducting  a  door  to  door  tax  collection  system  by collecting by visiting the hotel taxpayer directly, re-identify the organization's mandate and  carry  out  the  hotel  tax  collection  according  to  Standard  Operating  Procedures through  tax  intensification  and  extensification  programs.  The  suggestion  to  increase hotel tax is to expand tax-base of hotel tax by way of re-inventory of existing hotel tax object, increase employee motivation by giving reward to employee with achievement. Keywords: Implementation, Local Regulation, Local Tax

## I. PENDAHULUAN
Pemberlakuan  otonomi  daerah berimplikasi  bahwa  pemerintah  daerah memiliki kewenangan untuk mengalokasikan sumber-sumber pembiayaan pembangunan sesuai dengan prioritas  dan  preferensi  daerah  masing- masing. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi
fiskal membawa
konsekuensi  pada  perubahan  pola pertanggung  jawaban  daerah  atas pengalokasian  dana  yang  telah  dimiliki. Penyelenggaraan
otonomi daerah diimbangi  dengan  kebebasan  untuk mengalokasikan sumber-sumber pembiayaan pembangunan sesuai dengan prioritas  dan  kebutuhan  daerah  masing- masing.
Pemerintahan  daerah  diharapkan dapat  melakukan  optimalisasi  belanja yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perangkat pemerintah daerah harus  memiliki  kemampuan  dan pengetahuan  yang  memadai  dalam perencanaan  dan  perumusan  kebijakan strategis  daerah,  termasuk  proses  dan pengalokasian  anggaran  belanja  daerah agar  pelaksanaan  berbagai  kegiatan pelayanan  oleh  pemerintah  daerah  dapat berjalan secara efisien dan efektif.
Kemampuan  pemerintah  daerah dalam memaksimalkan PAD ini merupakan  salah  satu  indikator  atau kriteria  untuk  mengukur  kemampuan keuangan suatu daerah. Semakin besar
kontribusi  PAD  terhadap  APBD  akan menunjukkan semakin besar kemampuan daerah dalam mengelola pembangunan di daerah  sendiri  dan  semakin  kecil ketergantungan  daerah  pada  pemerintah pusat. PAD merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan  modal  utama  bagi  daerah sebagai biaya
penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  daerah. Meskipun  PAD  tidak  seluruhnya  dapat membiayai  total  pengeluaran  daerah, namun  proporsi  PAD  terhadap  total penerimaan  daerah  tetap  merupakan indikasi  derajat  kemandirian  keuangan suatu  pemerintah  daerah.  (Mardiasmo, 2001, 44-45).
Menurut  Pasal  157  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004 jo. Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015 tentang  Pemerintahan  Daerah,  sumber PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi  daerah,  hasil  perusahaan  milik daerah  dan  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain- lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah. Dalam  kaitannya  dengan  pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan,  menggali,  mengelola  dan menggunakan  keuangan  daerah  sesuai dengan  kondisi  daerah,  PAD  dapat dipandang  sebagai  salah  satu  indikator atau kriteria untuk mengurangi ketergantungan  suatu  daerah  kepada pusat.  Pada  prinsipnya  semakin  besar PAD  kepada  APBD  akan  menunjukkan semakin  kecil  ketergantungan  daerah kepada pusat.
Uraian di atas menunjukkan bahwa PAD  merupakan  masalah  yang  patut dicermati  dalam  kesiapan  daerah menghadapi  otonomi  yang  dilihat  dari
segi  finansial,  karena  proporsi  PAD relatif kecil apabila dibandingkan dengan proporsi  bantuan  pemerintah  pusat, sehingga  perlu  adanya  upaya-upaya peningkatan  PAD  yang  agar  nantinya daerah  akan  mandiri  dan  mampu melepaskan  diri  dari  ketergantungan bantuan dari subsidi pemerintah pusat. Upaya  untuk  menggali  sumber- sumber  PAD  oleh  Pemerintah  Daerah dilaksanakan  dengan  mengoptimalisasi kan perangkat Daerah. Menurut
Pertimbangan  Huruf  (a)  Peraturan Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2007 tentang  Organisasi  Perangkat  Daerah, dinyatakan  bahwa  penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan  yang  dilaksanakan  oleh pemerintahan  daerah.  Perangkat  daerah kabupaten/kota  adalah  unsur  pembantu kepala  daerah  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  yang  terdiri  dari Sekretariat  Daerah,  Sekretariat  DPRD, Dinas  Daerah,  Lembaga  Teknis  Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. Pasal  1  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2007 tentang  Organisasi  Perangkat  Daerah,
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan  urusan  pemerintahan oleh  pemerintah  daerah  dan  DPRD menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan  dengan  prinsip  otonomi seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia  Tahun  1945.  Pemerintah daerah  adalah  gubernur,  bupati,  atau walikota,  dan  perangkat  daerah  sebagai
kontribusi  PAD  terhadap  APBD  akan menunjukkan semakin besar kemampuan daerah dalam mengelola pembangunan di daerah  sendiri  dan  semakin  kecil ketergantungan  daerah  pada  pemerintah pusat.
PAD merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan  modal  utama  bagi  daerah sebagai biaya
penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  daerah. Meskipun  PAD  tidak  seluruhnya  dapat membiayai  total  pengeluaran  daerah, namun  proporsi  PAD  terhadap  total penerimaan  daerah  tetap  merupakan indikasi  derajat  kemandirian  keuangan suatu  pemerintah  daerah.  (Mardiasmo, 2001, 44-45).
Menurut  Pasal  157  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004 jo. Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015 tentang  Pemerintahan  Daerah,  sumber PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi  daerah,  hasil  perusahaan  milik daerah  dan  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain- lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah. Dalam  kaitannya  dengan  pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan,  menggali,  mengelola  dan menggunakan  keuangan  daerah  sesuai dengan  kondisi  daerah,  PAD  dapat dipandang  sebagai  salah  satu  indikator atau kriteria untuk mengurangi ketergantungan  suatu  daerah  kepada pusat.  Pada  prinsipnya  semakin  besar PAD  kepada  APBD  akan  menunjukkan semakin  kecil  ketergantungan  daerah kepada pusat.
Uraian di atas menunjukkan bahwa PAD  merupakan  masalah  yang  patut dicermati  dalam  kesiapan  daerah menghadapi  otonomi  yang  dilihat  dari
segi  finansial,  karena  proporsi  PAD relatif kecil apabila dibandingkan dengan proporsi  bantuan  pemerintah  pusat, sehingga  perlu  adanya  upaya-upaya peningkatan  PAD  yang  agar  nantinya daerah  akan  mandiri  dan  mampu melepaskan  diri  dari  ketergantungan bantuan dari subsidi pemerintah pusat.
Upaya  untuk  menggali  sumber- sumber  PAD  oleh  Pemerintah  Daerah dilaksanakan  dengan  mengoptimalisasi kan perangkat Daerah. Menurut Pertimbangan  Huruf  (a)  Peraturan Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2007 tentang  Organisasi  Perangkat  Daerah, dinyatakan  bahwa  penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan  yang  dilaksanakan  oleh pemerintahan  daerah.  Perangkat  daerah kabupaten/kota  adalah  unsur  pembantu kepala  daerah  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  yang  terdiri  dari Sekretariat  Daerah,  Sekretariat  DPRD, Dinas  Daerah,  Lembaga  Teknis  Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. Pasal  1  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2007 tentang  Organisasi  Perangkat  Daerah, Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan  urusan  pemerintahan oleh  pemerintah  daerah  dan  DPRD menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan  dengan  prinsip  otonomi seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945.  Pemerintah daerah  adalah  gubernur,  bupati,  atau walikota,  dan  perangkat  daerah  sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.  Otonomi  daerah  adalah  hak, wewenang,  dan  kewajiban  daerah otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah  ditetapkan  dengan  Peraturan Daerah  dengan  berpedoman  pada Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun 2007  tentang  Organisasi  Perangkat Daerah.  Peraturan  daerah  mengatur mengenai  susunan,  kedudukan,  tugas pokok  organisasi  perangkat  daerah. Rincian  tugas,  fungsi,  dan  tata  kerja diatur  lebih  lanjut  dengan  peraturan gubernur/bupati/walikota.
Pemberlakuan  Peraturan  Daerah Kota  Metro  Nomor  02  Tahun  2012 tentang  Pajak  Daerah  merupakan  upaya kongkrit yang diwujudkan oleh Pemerintah  Kota  Metro  dalam  rangka meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah. Salah  satu  perangkat  Daerah  yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan  Peraturan  Daerah  adalah Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Metro. Sesuai  Pasal  3  Peraturan  Daerah  Kota
Metro  Nomor  02  Tahun  2012  tentang Pajak  Daerah,  macam-macam  pajak daerah adalah:
1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak  Mineral  Bukan  Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan;
Pajak daerah yang dimaksud dalam penelitian ini, salah satunya adalah pajak hotel,  yaitu  pajak  atas  pelayanan  yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran,  termasuk  jasa  penunjang sebagai  kelengkapan  hotel  yang  sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan  hiburan.  Subjek  pajak  hotel  adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel.
Pajak  hotel  sebagai  bagian  dari pajak  daerah  yaitu  salah  satu  sumber pendapatan  daerah  yang  penting  guna membiayai  pelaksanaan  pemerintahan daerah  dalam  rangka  melaksanakan pelayanan  kepada  masyarakat  serta mewujudkan kemandirian daerah.
Berdasarkan uraian di atas, penulis akan  melaksanakan  penelitian  terhadap bagaimana  Implementasi  Pasal  3 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah?

## II. PEMBAHASAN
Pengertian Pajak Pajak  adalah  bantuan,  baik  secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh  kekuasaan  publik  dari  penduduk atau  dari  barang  untuk  menutup  belanja pemerintah.  Pajak  sebagai  bantuan  uang secara  insidental  atau  secara  periodik (dengan  tidak  ada  kontraprestasinya), yang  dipungut  oleh  badan  yang  bersifat umum  (negara),  untuk  memperoleh pendapatan,  di  mana  terjadi  suatu tatbestand (sasaran  pemajakan),  yang karena undang-undang
telah menimbulkan  hutang  pajak.  (Siti  Resmi,
2003, 3).
Pajak  adalah  prestasi  yang dipaksakan  sepihak  oleh  dan  terhutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang  ditetapkan  secara  umum)  tanpa adanya  kontraprestasi  dan  semata-mata digunakan  untuk  menutupi  pengeluaran- pengeluaran umum.
Uang pajak digunakan  untuk  produksi  barang  dan jasa,  jadi  benefit  diberikan  kepada masyarakat hanya tidak mudah ditunjukkannya apalagi secara perorangan.  (Sony  Devano  dan  Siti
Kurnia Rahayu, 2006, 12)
Pajak  adalah  iuran  wajib  berupa uang  atau  barang  yang  dipungut  oleh penguasa  berdasarkan  norma-norma hukum  guna  menutup  biaya  produksi barang-barang  dan  jasa-jasa  kolektif dalam  mencapai  kesejahteraan  umum. Pajak  merupakan  prestasi  kepada pemerintah  yang  terhutang  melalaui norma-norma  umum  dan  yang  dapat dipaksakan
tanpa
adakalanya kontraprestasi  yang  dapat  ditunjukkan dalam  hal  yang  individual  untuk membiayai  pengeluaran  pemerintah. (Waluyo  dan  Wirawan  B.  Ilyas,  2003, 12).
Pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada kas  negara  berdasarkan  undang-undang (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tidak mendapat  jasa  timbal  (kontraprestasi) yang  langsung  dapat  ditunjukkan  dan yang  digunakan  untuk  membayar pengeluaran  umum.    (R.  Santoso Brotodihardjo, 2003, 33).
Fungsi Pajak Pajak  mempunyai  fungsi  penting dalam  kehidupan  bernegara,  khususnya di  dalam  pelaksanaan  pembangunan karena  pajak  merupakan  sumber pendapatan  negara  untuk  membiayai
semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.
Pajak mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:
a. Fungsi anggaran ( budgetair ) Sebagai  sumber  pendapatan negara,  pajak  berfungsi  untuk membiayai  pengeluaran-pengeluaran negara.  Untuk  menjalankan  tugas- tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuh kan biaya.  Biaya  ini  dapat  diperoleh  dari penerimaan  pajak.  Dewasa  ini  pajak digunakan  untuk  pembiayaan  rutin seperti  belanja  pegawai,  belanja barang,  pemeliharaan,  dan  lain sebagainya.
Untuk pembiayaan pembangunan,  uang  dikeluarkan  dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan  dalam  negeri  dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah  ini  dari  tahun  ke  tahun harus  ditingkatkan  sesuai  kebutuhan pembiayaan  pembangunan  yang semakin  meningkat  dan  ini  terutama diharapkan dari sektor pajak.
b. Fungsi mengatur ( regulerend )
Pemerintah  bisa  mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan  pajak.  Dengan  fungsi mengatur,  pajak  bisa  digunakan sebagai  alat  untuk  mencapai  tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun  luar  negeri,  diberikan berbagai  macam  fasilitas  keringanan pajak.  Dalam  rangka  melindungi produksi  dalam  negeri,  pemerintah menetapkan  bea  masuk  yang  tinggi untuk produk luar negeri.
c. Fungsi stabilitas Dengan
adanya pajak,
pemerintah  memiliki  dana  untuk
Pajak  adalah  prestasi  yang dipaksakan  sepihak  oleh  dan  terhutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang  ditetapkan  secara  umum)  tanpa adanya  kontraprestasi  dan  semata-mata digunakan  untuk  menutupi  pengeluaran- pengeluaran umum.
Uang pajak digunakan  untuk  produksi  barang  dan jasa,  jadi  benefit  diberikan  kepada masyarakat hanya tidak mudah ditunjukkannya apalagi secara perorangan.  (Sony  Devano  dan  Siti Kurnia Rahayu, 2006, 12)
Pajak  adalah  iuran  wajib  berupa uang  atau  barang  yang  dipungut  oleh penguasa  berdasarkan  norma-norma hukum  guna  menutup  biaya  produksi barang-barang  dan  jasa-jasa  kolektif dalam  mencapai  kesejahteraan  umum. Pajak  merupakan  prestasi  kepada pemerintah  yang  terhutang  melalaui norma-norma  umum  dan  yang  dapat dipaksakan tanpa adakalanya
kontraprestasi  yang  dapat  ditunjukkan dalam  hal  yang  individual  untuk membiayai  pengeluaran  pemerintah. (Waluyo  dan  Wirawan  B.  Ilyas,  2003, 12). Pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada kas  negara  berdasarkan  undang-undang (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tidak mendapat  jasa  timbal  (kontraprestasi) yang  langsung  dapat  ditunjukkan  dan yang  digunakan  untuk  membayar pengeluaran  umum.    (R.  Santoso Brotodihardjo, 2003, 33). Fungsi Pajak Pajak  mempunyai  fungsi  penting dalam  kehidupan  bernegara,  khususnya di  dalam  pelaksanaan  pembangunan karena  pajak  merupakan  sumber pendapatan  negara  untuk  membiayai
semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.
Pajak mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:
a. Fungsi anggaran ( budgetair ) Sebagai  sumber  pendapatan negara,  pajak  berfungsi  untuk membiayai  pengeluaran-pengeluaran negara.  Untuk  menjalankan  tugas- tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuh kan biaya.  Biaya  ini  dapat  diperoleh  dari penerimaan  pajak.  Dewasa  ini  pajak digunakan  untuk  pembiayaan  rutin seperti  belanja  pegawai,  belanja barang,  pemeliharaan,  dan  lain sebagainya.
Untuk pembiayaan pembangunan,  uang  dikeluarkan  dari tabungan pemerintah,
yakni
penerimaan  dalam  negeri  dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah  ini  dari  tahun  ke  tahun harus  ditingkatkan  sesuai  kebutuhan pembiayaan  pembangunan  yang semakin  meningkat  dan  ini  terutama diharapkan dari sektor pajak.
b. Fungsi mengatur ( regulerend ) Pemerintah  bisa  mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan  pajak.  Dengan  fungsi mengatur,  pajak  bisa  digunakan sebagai  alat  untuk  mencapai  tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun  luar  negeri,  diberikan berbagai  macam  fasilitas  keringanan pajak.  Dalam  rangka  melindungi produksi  dalam  negeri,  pemerintah menetapkan  bea  masuk  yang  tinggi untuk produk luar negeri.
c. Fungsi stabilitas
Dengan adanya pajak,
pemerintah  memiliki  dana  untuk
menjalankan kebijakan
yang berhubungan  dengan  stabilitas  harga sehingga  inflasi  dapat  dikendalikan, hal  ini  bisa  dilakukan  antara  lain dengan  jalan  mengatur  peredaran uang  di  masyarakat,  pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
d. Fungsi redistribusi pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara  akan  digunakan  untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai  pembangunan  sehingga dapat  membuka  kesempatan  kerja, yang  pada  akhirnya  akan  dapat meningkatkan
pendapatan
masyarakat.  ( Direktorat Jenderal Pajak, 2005, 2-3).
Pajak memiliki fungsi yang penting sebagai  salah  satu  sumber  pendapatan negara, dan dapat digunakan sebagai alat untuk  mengatur  kegiatan  ekonomi  dan pajak  berfungsi  sebagai  alat  atau instrumen  yang  digunakan  untuk memasukan  dana  secara  optimal  ke dalam  kas  negara  .  dalam  hal  ini  fungsi pajak  lebih  diarahkan  sebagai  instrumen penarik  dana  dari  masyarakat  untuk dimasukan  ke  dalam  kas  negara.  Dana yang  berasal  dari  pajak  dipergunakan bagi  penyelenggaraan  dan  aktivitas pemerintahan.  Pajak  sebagai  kontribusi wajib  kepada  negara  yang  tertuang  oleh orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa  berdasarkan  Undang-undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## Pengertian Pemungutan Pajak
Pemungutan  pajak  adalah  kegiatan atau  aktivitas  mengambil  pajak  yang harus  dibayarkan  oleh  wajib  pajak  oleh petugas  atau  lembaga  yang  memiliki kewenangan  memungut  pajak,  sebagai pembayaran atas imbalan atas penggunaan  fasilitas  atau  jasa  yang diberikan  terhadapnya.  Pembayaran tersebut  bersifat  wajib  karena  si pembayar  telah  memanfaatkan  fasilitas atau  jasa  dari  orang  lain.    (Mardiasmo, 2004, 56).
Pemungutan  pajak  adalah  kegiatan mengambil pajak sebagai kewajiban dari wajib  pajak  atas  penggunaan  fasilitas, pelayanan/jasa  atau  bidang  pekerjaan tertentu  yang  digunakan  oleh  seseorang untuk  kepentingannya. (Kunarjo,  2004, 56). Berdasarkan beberapa pengertian di atas  maka  yang  dimaksud  dengan pemungutan  pajak  dalam  penelitian  ini adalah kegiatan atau aktivitas mengambil pajak  dari  wajib  pajak  atas  fasilitas  atau bidang  pekerjaan  yang  ditekuninya sebagai sebuah profesi. Implementasi  Pasal  3  Peraturan Daerah  Kota  Metro  Nomor  02  Tahun 2012 tentang Pajak Daerah Ketentuan  Pasal  3  Peraturan Daerah  Kota  Metro  Nomor  02  Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, menjelaskan bahwa  salah  satu  pajak  daerah  di  Kota Metro adalah pajak hotel, yaitu pajak atas pelayanan  yang  disediakan  oleh  hotel dengan  pembayaran,  termasuk  jasa penunjang  sebagai  kelengkapan  hotel yang  sifatnya  memberikan  kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga  dan  hiburan.  Subjek  pajak  hotel adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang
melakukan  pembayaran  kepada  hotel. Artinya  setiap  pelaku  usaha  di  bidang perhotelan  di  Kota  Metro  merupakan subjk pajak hotel.
Keberhasilan Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas, sebagai tenaga operasioanal  utama  yang  menentukan apakah organisasi tersebut dapat berjalan dan  berkembang  dengan  baik  dan organisasi  Dispenda  Kota  Metro  telah menyadari  hal  tersebut  dan  telah melakukan  pengembangan  pegawai dengan cukup baik.
Menurut  penjelasan  Yusuf  Kota Alam  selaku  Kepala  Dinas  Pendapatan Daerah  Kota  Metro  diketahui  bahwa SDM  pada  Dispenda  Kota  Metro merupakan ujung tombak pelaksana tugas pokok  dan  fungsi  Dispenda,  khususnya dalam  hal  penarikan  atau  penerimaan pajak  hotel  di  lapangan,  sehingga keberhasilan  atau  kegagalan  meraih target ini sangat ditentukan oleh kualitas SDM  yang  ada  pada  Dipenda  Kota Metro. Penjelasan  di  atas  menunjukkan bahwa  sumber  daya  manusia  merupakan bagian yang terpenting dalam kelancaran jalannya  tugas  dalam  suatu  organisasi. Hal  ini  dapat  terlihat  dari  kegiatan  yang dalam  pencapaian  tujuan  tersebut  sangat tergantung  dari  tenaga  kerja  yang digunakan.  Oleh  sebab  itu  pencapaian tujuan instansi tersebut tidak terlepas dari loyalitas  dan  kepuasan  kerja  pegawai sesuai  dengan  bidang  pekerjaannya masing-masing.
Semakin  mendukung  pelaksanaan tugas-tugas  mereka  di  lapangan,  sebab mereka  akan  semakin  memahami  dan
memiliki  pengetahuan  atas  bidang pekerjaannya  masing  serta  dapat mengaktualisasikan dirinya dalam bekerja.  Pegawai  Dispenda  Kota  Metro tersebut merupakan sumber daya manusia yang menjadi pelaksana dan memberikan kontribusi terhadap perolehan pajak hotel di  Kota  Metro,  sebab  para  pegawailah yang  secara  langsung  melaksanakan penarikan atau penerimaan pajak hotel. Potensi  ekonomi  Kota  Metro merupakan  peluang  yang  sangat  baik dikaitkan  dengan  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah,  karena  semakin berkembangnya perekonomian masyarakat dan meningkatnya pendapatan  per  kapita  masyarakat  akan meningkatkan tax-base Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah  dan ability  to  pay dari masyarakat.  Oleh  karena  itu  Dinas Pendapatan  harus  mampu  dengan memberikan
pelayanan
kepada masyarakat, antara lain dengan menyediakan pasar dan segala fasilitasnya  sebagai  sarana  perekonomi an,  melayani  perpakiran  dan  mengatur penyediaan jasa hotel. Dinas Pendapatan Kota diharap kan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi Pendapatan Asli Daerah, di samping itu juga memberikan jasa, pelayanan dan menyelenggarakan  kemanfaatan  umum. Dinas  Pendapatan  mempunyai  fungsi ganda  yang  harus  tetap  terjamin keseimbangannya yakni fungsi sosial dan fungsi  ekonomi.  Fungsi  ekonomi dilaksanakan dengan menarik pajak yang harus  dikelola  secara  profesional  dan harus  berpegang  pada  prinsip  ekonomi secara umum yaitu efisien. Fungsi sosial dilaksana  kan  dengan  mendapatkan penerimaan  bagi  daerah  dapat  berjalan
melakukan  pembayaran  kepada  hotel. Artinya  setiap  pelaku  usaha  di  bidang perhotelan  di  Kota  Metro  merupakan subjk pajak hotel.
Keberhasilan Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas, sebagai tenaga operasioanal  utama  yang  menentukan apakah organisasi tersebut dapat berjalan dan  berkembang  dengan  baik  dan organisasi  Dispenda  Kota  Metro  telah menyadari  hal  tersebut  dan  telah melakukan  pengembangan  pegawai dengan cukup baik.
Menurut  penjelasan  Yusuf  Kota Alam  selaku  Kepala  Dinas  Pendapatan Daerah  Kota  Metro  diketahui  bahwa SDM  pada  Dispenda  Kota  Metro merupakan ujung tombak pelaksana tugas pokok  dan  fungsi  Dispenda,  khususnya dalam  hal  penarikan  atau  penerimaan pajak  hotel  di  lapangan,  sehingga keberhasilan  atau  kegagalan  meraih target ini sangat ditentukan oleh kualitas SDM  yang  ada  pada  Dipenda  Kota Metro. Penjelasan  di  atas  menunjukkan bahwa  sumber  daya  manusia  merupakan bagian yang terpenting dalam kelancaran jalannya  tugas  dalam  suatu  organisasi. Hal  ini  dapat  terlihat  dari  kegiatan  yang dalam  pencapaian  tujuan  tersebut  sangat tergantung  dari  tenaga  kerja  yang digunakan.  Oleh  sebab  itu  pencapaian tujuan instansi tersebut tidak terlepas dari loyalitas  dan  kepuasan  kerja  pegawai sesuai  dengan  bidang  pekerjaannya masing-masing.
Semakin  mendukung  pelaksanaan tugas-tugas  mereka  di  lapangan,  sebab mereka  akan  semakin  memahami  dan
memiliki  pengetahuan  atas  bidang pekerjaannya  masing  serta  dapat mengaktualisasikan dirinya dalam bekerja.  Pegawai  Dispenda  Kota  Metro tersebut merupakan sumber daya manusia yang menjadi pelaksana dan memberikan kontribusi terhadap perolehan pajak hotel di  Kota  Metro,  sebab  para  pegawailah yang  secara  langsung  melaksanakan penarikan atau penerimaan pajak hotel.
Potensi  ekonomi  Kota  Metro merupakan  peluang  yang  sangat  baik dikaitkan  dengan  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah,  karena  semakin berkembangnya perekonomian masyarakat dan
meningkatnya pendapatan  per  kapita  masyarakat  akan meningkatkan tax-base Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah  dan ability  to  pay dari masyarakat.  Oleh  karena  itu  Dinas Pendapatan  harus  mampu  dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat, antara lain dengan menyediakan pasar dan segala fasilitasnya  sebagai  sarana  perekonomi an,  melayani  perpakiran  dan  mengatur penyediaan jasa hotel. Dinas Pendapatan Kota diharap kan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi Pendapatan Asli Daerah, di samping itu juga memberikan jasa, pelayanan dan menyelenggarakan  kemanfaatan  umum. Dinas  Pendapatan  mempunyai  fungsi ganda  yang  harus  tetap  terjamin keseimbangannya yakni fungsi sosial dan fungsi  ekonomi.  Fungsi  ekonomi dilaksanakan dengan menarik pajak yang harus  dikelola  secara  profesional  dan harus  berpegang  pada  prinsip  ekonomi secara umum yaitu efisien. Fungsi sosial dilaksana  kan  dengan  mendapatkan penerimaan  bagi  daerah  dapat  berjalan
seimbang  dengan  pemenuhan  fungsi ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan penerimaan daerah. Pelaksanaan  tugas  pokok  dan fungsi Dispenda dalam bidang penarikan pajak hotel menjadi lebih optimal dengan adanya  dukungan  teknologi  berupa sistem  komputerisasi  yang  online sehingga  dapat  diakses  kapanpun  dan dimanapun  oleh  masyarakat.  Semakin majunya  ilmu  dan  teknologi  merupakan peluang  bagi  Dinas  Pendapatan  Daerah Kota  Metro  untuk  meningkatkan  pajak hotel,  yaitu  dengan  penggunaan  sistem komputerisasi  yang  berbasis  internet (online) sehingga meningkatkan efisiensi organisasi  dan  pelayanan  kepada masyarakat.
Secara  terperinci  Implementasi
Pasal  3  Peraturan  Daerah  Kota  Metro
Nomor  02  Tahun  2012  tentang  Pajak Daerah  dilaksanakan  oleh  Dinas Pendapatan  Daerah  Kota  Metro  dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1.   Memperluas tax-base pajak hotel Upaya  ini  sangat  strategis  untuk dikembangkan  oleh  Dinas  Pendapatan Daerah Kota Metro karena banyak sektor pajak  hotel  yang  sebenarnya  sangat potensial  yang  belum  digali  oleh Dispenda  maupun  pendataan  kembali subjek  dan  objek  pajak  hotel  yang  baru. Namun  yang  tetap  perlu  diingat  bahwa pajak  menuntut  kontra  prestasi  secara langsung,  sehingga  pemerintah  daerah tidak hanya berhak memungut pajak dari masyarakat  tetapi  juga  harus  diikuti dengan pemberian pelayanan yang sesuai dengan  besarnya  pajak  yang  harus dibayar oleh masyarakat. Dan yang lebih penting adalah jangan
sampai memberatkan masyarakat, dan
menyebabkan  biaya  ekonomi  tinggi sehingga  investor-pun  menjadi  enggan untuk  menanamkan  modalnya.  Di samping  itu  untuk  memperluas tax-base pajak hotel juga dapat dilakukan dengan melakukan pendataan kembali subjek dan objek  pajak  baru.  Misalnya  saja  untuk reklame  yang  sudah  lewat  batas  izinnya Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota  Metro harus bertindak tegas dengan melakukan pembongkaran. Dispenda  Kota  Metro  telah melakukan  sistem  penarikan  pajak door to  door ,  yaitu  dengan  melakukan penagihan  dengan  mendatangi  wajib pajak  hotel  secara  langsung.  Dengan diberlakukannya  sistem  ini  telah meningkatkan  realisasi  pajak  daerah secara  cukup  signifikan.  Dispenda  Kota Metro  tidak  memisahakan  perolehan pajak hotel yang disetor secara langsung oleh  pihak  hotel  dan  yang  ditarik  secara door  to  door ,  tetapi  dengan  adanya penarikan  pajak door  to  door, terjadi peningkatan  perolehan  pajak  rata-rata sebesar  25%  setiap  tahunnya.  Hanya masih  terdapat  beberapa  kendala  dalam menerapkan sistem ini, yaitu terbatasnya jumlah  pegawai  pemungut  dan  sarana transportasi untuk melakukan pemungutan. Namun dengan dilakukannya sistem ini merupakan salah satu  faktor  kekuatan  Dinas  Pendapatan Daerah  Kota  Metro  dalam  rangka meningkatkan pajak hotel. Upaya  yang  ditempuh  Dinas Pendapatan  Daerah  Kota  Metro  dalam pemungutan  pajak  hotel  sesuai  dengan Standar  Operasional  Prosedur  (SOP) adalah  Program  Ekstensifikasi  dan Intensifikasi. Program ekstesifikasi pajak hotel  merupakan  suatu  kondisi  yang
menekankan  pada  upaya  penjangkauan sesuatu  secara  lebih  luas  daripada  yang telah  ada.  Ekstensifikasi  pajak  hotel diaksanakan
dengan
perluasan pemungutan  pajak  berupa  penambahan pajak  baru  dengan  menemukan  wajib objek pajak baru dan menciptakan pajak- pajak  baru,  atau  memperluas  ruang lingkup  pajak  yang  ada,  misalnya  pajak parkir yang yang dikelola oleh hotel.
Program  Intensifikasi  merupakan penekanan  dalam  pencapaian  tujuan dengan  memanfaatkan  sumber-sumber yang  ada.  Langkah-langkah  intensifikasi dalam rangka mengefektif kan pemungutan  pajak  terhadap  subjek  dan objek  pajak  hotel  yang  sudah  dikenakan sebelumnya dengan memberikan kegiatan  penerangan,  penyuluhan  dan sosialisasi pajak lainnya. Secara
garis besar upaya peningkatan pajak hotel dapat dibedakan menjadi  upaya  ekstensifikasi  dan intensifikasi.  Upaya  ekstensifikasi  pajak sebagai  perluasan  pemungutan  pajak dalam  arti  penambahan  pajak  baru dengan  menemukan  wajib  objek  pajak baru, menciptakan pajak-pajak baru, atau memperluas  ruang  lingkup  pajak  yang ada.
1. Melakukan Reidentifikasi Mandat Organisasi Potensi kegiatan ekonomi
masyarakat  yang  besar  merupakan  suatu peluang  untuk  meningkatan  pajak  hotel jika  didukung  oleh  jelasnya  misi  dan mandat  organisasi.  Badan  Pendapatan Daerah  Kota  Metro  sebagai  koordinator pemungut  dan  pengelola  keuangan daerah  secara  umum.  Misi  dan  mandat merupakan  hal  pokok  dalam  suatu organisasi  untuk  mencapai  keberhasilan.
Mandat  dipaksakan  dari  luar  dan  boleh jadi  dipandang  sebagai  keharusan sehingga
organisasi diharapkan melaksanakannya. Sedang kan misi lebih banyak  dikembangkan  dari  dalam  dan mengidentifikasi  tujuan  yang  hendak dicapai oleh organisasi.
Bapenda  sebagai  suatu  organisasi telah  memiliki  misi  dan  mandat,  namun untuk suatu organisasi modern, misi dan mandat  tersebut  hendaknya  harus  lebih diperjelas dan terperinci. Pernyataan misi merupakan suatu deklarasi tentang tujuan organisasi  dan  harus  dapat  memberikan inspirasi.  Misi  itu  harus  dirujuk  dalam pembukaan  tindakan  organisasi  yang resmi,  harus  ditempelkan  di  dinding kantor,  dan  secara  umum  harus  hadir secara fisik.
Sedangkan mandat merupakan kompilasi mandat formal dan non  formal  yang  dihadapi  oleh oerganisasi dan interpretasi  terhadap apa yang  diperlukan  sebagai  akibat  dari mandat tersebut.
Mandat  Badan  Pendapatan  Daerah Kota  Metro  yaitu  melaksanakan  tugas sebagian  urusan  rumah  tangga  daerah dalam  bidang  pendapatan  daerah  dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh kepala daerah. Sedangkan misi di bidang penarikan pajak adalah:
a. Melaksanakan perumusan
kebijaksanaan  teknis,  pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis  dan  tugas-tugas  lainnya  yang diserahkan  oleh  Kepala  daerah kepadanya  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah  serta  pendapatan  lain-lain daerah.
menekankan  pada  upaya  penjangkauan sesuatu  secara  lebih  luas  daripada  yang telah  ada.  Ekstensifikasi  pajak  hotel diaksanakan dengan perluasan pemungutan  pajak  berupa  penambahan pajak  baru  dengan  menemukan  wajib objek pajak baru dan menciptakan pajak- pajak  baru,  atau  memperluas  ruang lingkup  pajak  yang  ada,  misalnya  pajak parkir yang yang dikelola oleh hotel. Program  Intensifikasi  merupakan penekanan  dalam  pencapaian  tujuan dengan  memanfaatkan  sumber-sumber yang  ada.  Langkah-langkah  intensifikasi dalam rangka mengefektif kan pemungutan  pajak  terhadap  subjek  dan objek  pajak  hotel  yang  sudah  dikenakan sebelumnya dengan memberikan kegiatan  penerangan,  penyuluhan  dan sosialisasi pajak lainnya. Secara garis besar upaya peningkatan pajak hotel dapat dibedakan menjadi  upaya  ekstensifikasi  dan intensifikasi.  Upaya  ekstensifikasi  pajak sebagai  perluasan  pemungutan  pajak dalam  arti  penambahan  pajak  baru dengan  menemukan  wajib  objek  pajak baru, menciptakan pajak-pajak baru, atau memperluas  ruang  lingkup  pajak  yang ada.
1. Melakukan Reidentifikasi Mandat Organisasi Potensi kegiatan ekonomi masyarakat  yang  besar  merupakan  suatu peluang  untuk  meningkatan  pajak  hotel jika  didukung  oleh  jelasnya  misi  dan mandat  organisasi.  Badan  Pendapatan Daerah  Kota  Metro  sebagai  koordinator pemungut  dan  pengelola  keuangan daerah  secara  umum.  Misi  dan  mandat merupakan  hal  pokok  dalam  suatu organisasi  untuk  mencapai  keberhasilan.
Mandat  dipaksakan  dari  luar  dan  boleh jadi  dipandang  sebagai  keharusan sehingga organisasi diharapkan
melaksanakannya. Sedang kan misi lebih banyak  dikembangkan  dari  dalam  dan mengidentifikasi  tujuan  yang  hendak dicapai oleh organisasi.
Bapenda  sebagai  suatu  organisasi telah  memiliki  misi  dan  mandat,  namun untuk suatu organisasi modern, misi dan mandat  tersebut  hendaknya  harus  lebih diperjelas dan terperinci. Pernyataan misi merupakan suatu deklarasi tentang tujuan organisasi  dan  harus  dapat  memberikan inspirasi.  Misi  itu  harus  dirujuk  dalam pembukaan  tindakan  organisasi  yang resmi,  harus  ditempelkan  di  dinding kantor,  dan  secara  umum  harus  hadir secara fisik. Sedangkan mandat
merupakan kompilasi mandat formal dan non  formal  yang  dihadapi  oleh oerganisasi dan interpretasi  terhadap apa yang  diperlukan  sebagai  akibat  dari mandat tersebut.
Mandat  Badan  Pendapatan  Daerah Kota  Metro  yaitu  melaksanakan  tugas sebagian  urusan  rumah  tangga  daerah dalam  bidang  pendapatan  daerah  dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh kepala daerah. Sedangkan misi di bidang penarikan pajak adalah:
a. Melaksanakan perumusan kebijaksanaan  teknis,  pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis  dan  tugas-tugas  lainnya  yang diserahkan  oleh  Kepala  daerah kepadanya  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah  serta  pendapatan  lain-lain daerah.
c. Membantu  melakukan  pekerjaan pendataan  objek  dan  subjek  Pajak Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  yang dilaksanakan oleh Dirjen pajak/Direktorat  PBB  dalam  hal menyampaikan dan menerima kembali Surat  Pemberitahuan  Objek  Pajak (SPOP) wajib pajak.
d. Melakukan  penetapan  besarnya  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
e. Membantu  melakukan  penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKT), Surat Tagihan Pajak (STP), dan sarana administrasi  PBB  lainnya,  yang diterbitkan  oleh  Direktorat  Jenderal Pajak,  kepada  wajib  pajak  serta membantu  menyampaikan  Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP)  PBB  yang  dibuat  oleh Direktorat  Jenderal  Pajak  kepada petugas  pemungut  PBB  yang  ada  di bawah pengawasan.
f. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah  ,  pajak  hotel  serta  pendapatan lain-lain daerah.
g. Melakukan koordinasi dan pengawasan  atas pekerjaan penagihan pajak  daerah,  pajak  hotel  serta pendapatan  asli  daerah  lainnya,  serta penagihan Pajak  Bumi dan  Bangunan (PBB)  yang  dilimpahkan  menteri keuangan kepada daerah.
h. Melakukan  tugas  perencanaan  dan pengendalian  operasional  di  bidang pendataan,  penetapan  dan  penagihan pajak  daerah,  pajak  hotel  dan pendapatan asli daerah.
i. Melakukan  penyuluhan  melalui  pajak daerah,  pajak  hotel  dan  pendapatan
daerah  lainnya  serta  Pajak  Bumi  dan Bangunan.
j. Melakukan urusan tata usaha.
Badan  Pendapatan  Daerah  Kota Metro untuk selalu berusaha meminimalisasi kelemahan yang dimilikinya,  dengan  meningkatkan  sikap mental,  disiplin,  motivasi  kerja  para pegawainya, serta lebih bersifat transparan dan terbuka terhadap masukan dari  masyarakat.  Memberikan  pelayanan kepada  masyarakat  dengan  sebaik- baiknya  merupakan  tugas  dari  seluruh aparat  pemerintah.  Badan  Pendapatan Daerah  Kota  Metro  sebagai  ujung tombak  pemungutan  dan  pengelolaan keuangan  daerah  juga  dituntut  untuk melakukan hal tersebut. Untuk itu Dinas Pendapatan  Daerah  Kota  Metro  terlebih dahulu harus bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) baru setelah itu ia dapat meningkatkan
kualitas pelayanannya.
Untuk  jangka  pendek  Badan Pendapatan  Daerah  Kota  Metro  dapat menyediakan  papan-papan  petunjuk, seperti  prosedur  perijinan,  tarif  pajak hotel,  menindak  secara  tegas  pegawai yang terbukti melakukan KKN, bersikap ramah  saat  melayani  masyarakat. Sedangkan secara jangka panjang Badan Pendapatan  Daerah  Kota  Metro  dapat memperbaiki  prosedur  birokrasi  menjadi pelayanan  satu  atap  sehingga  tidak berbelit-belit dan menyediakan kotak pos untuk  menampung  masukan  dari masyarakat.  Dengan  lahirnya  era reformasi pemerintah dituntut untuk lebih transparan dan lebih melibatkan partisipasi  masyarakat  secara  aktif  baik dalam  proses  perencanaan,  pelaksanaan,
maupun pengawasan proses
pembangunan.
Kemajuan ilmu dan teknologi yang dapat  membuat  pekerjaan  menjadi  lebih cepat,  efektif  dan  efisien  seperti  sistem komputerisasi,
hendaknya
juga dimanfaatkan  oleh  Badan  Pendapatan Daerah  Kota  Metro  terutama  dalam  hal pengadaan  sarana  dan  prasarana  yang dapat  menunjang  peningkatan  pajak hotel.  Sarana  dan  prasarana  merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang suatu  organisasi  dalam  melakukan tugasnya.  Untuk  meningkatkan  pajak hotel  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota Metro  membutuhkan  banyak  sarana  dan prasarana  seperti  sarana  komputerisasi, ruang  kantor  yang  mendukung,  sarana transportasi,  pos  pelayanan  retribusi terminal  yang  memadai,  maupun  upaya pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  yang telah  ada  akan  sangat  membantu  Badan Pendapatan  Daerah  Kota  Metro  dalam upaya  meningkatkan  kualitas  pelayanan dan  meningkatkan  pajak  hotel.  Upaya pengadaan sarana dan prasarana tersebut tentu  saja  membutuhkan  pembiayaan. Biaya  tersebut  dapat  diperoleh  dari APBD  maupun  dana  operasional Dispenda.
2. Melaksanakan Pemungutan Pajak
Hotel Sesuai SOP Pelaksanaan  pemungutan  pajak
hotel  di  Kota  Metro  dilakukan  sesuai dengan  Standar  Operasional  Prosedur pemungutan  pajak  hotel  pada  Badan Pendapatan Daerah Kota Metro sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan Walikota  Metro  Nomor  1  Tahun  2011 tentang  Pajak  Daerah  adalah  sebagai berikut:
1. Pendataan  dan  Penerbitan  Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) NPWPD  adalah  nomor  pokok wajib  pajak  daerah  yang  merupakan nomor identifikasi  wajib pajak hotel. Prosedur Pemberian NPWPD adalah: a. Untuk Wajib Pajak yang mendaftarkan diri: (1) Wajib Pajak diminta mengisi dan menandatangani formulir permohonan NPWPD. (2) Seksi  pendataan  membuat  SK Pengukuhan,  SK  Penunjukan  dan Kartu  NPWPD  wajib  pajak kemudian  mencatat  dalam  Buku Induk.
(3) SK  Pengukuhan,  SK  Penunjukan dan  Kartu  NPWPD  wajib  pajak diajukan  kepada  Kepala  Dinas Pendapatan untuk ditandatangani
(4) Mendistribusikan  SK  Pengukuh an,  SK  Penunjukan  dan  Kartu NPWPD  kepada  wajib  pajak dengan  mengisi  formulir  Tanda Terima.
b. Untuk Wajib Pajak yang teridentifikasi oleh Petugas Pendataan (1) Petugas  Pendataan  memberikan informasi  mengenai  kewajiban pajak daerah (2) Wajib Pajak diminta mengisi dan menandatangani formulir permohonan NPWPD. (3) Seksi  pendataan  membuat  SK Pengukuhan,  SK  Penunjukan  dan Kartu  NPWPD  wajib  pajak kemudian  mencatat  dalam  Buku Induk.
(4) SK  Pengukuhan,  SK  Penunjukan dan  Kartu  NPWPD  wajib  pajak
maupun pengawasan proses pembangunan. Kemajuan ilmu dan teknologi yang dapat  membuat  pekerjaan  menjadi  lebih cepat,  efektif  dan  efisien  seperti  sistem komputerisasi, hendaknya juga dimanfaatkan  oleh  Badan  Pendapatan
Daerah  Kota  Metro  terutama  dalam  hal pengadaan  sarana  dan  prasarana  yang dapat  menunjang  peningkatan  pajak hotel.  Sarana  dan  prasarana  merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang suatu  organisasi  dalam  melakukan tugasnya.  Untuk  meningkatkan  pajak hotel  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota Metro  membutuhkan  banyak  sarana  dan prasarana  seperti  sarana  komputerisasi, ruang  kantor  yang  mendukung,  sarana transportasi,  pos  pelayanan  retribusi terminal  yang  memadai,  maupun  upaya pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  yang telah  ada  akan  sangat  membantu  Badan Pendapatan  Daerah  Kota  Metro  dalam upaya  meningkatkan  kualitas  pelayanan dan  meningkatkan  pajak  hotel.  Upaya pengadaan sarana dan prasarana tersebut tentu  saja  membutuhkan  pembiayaan. Biaya  tersebut  dapat  diperoleh  dari APBD  maupun  dana  operasional Dispenda.
2. Melaksanakan Pemungutan Pajak Hotel Sesuai SOP
Pelaksanaan  pemungutan  pajak hotel  di  Kota  Metro  dilakukan  sesuai dengan  Standar  Operasional  Prosedur pemungutan  pajak  hotel  pada  Badan Pendapatan Daerah Kota Metro sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan Walikota  Metro  Nomor  1  Tahun  2011 tentang  Pajak  Daerah  adalah  sebagai berikut:
1. Pendataan  dan  Penerbitan  Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
NPWPD  adalah  nomor  pokok wajib  pajak  daerah  yang  merupakan nomor identifikasi  wajib pajak hotel. Prosedur Pemberian NPWPD adalah:
a. Untuk Wajib Pajak
yang mendaftarkan diri: (1) Wajib Pajak diminta mengisi dan menandatangani formulir permohonan NPWPD. (2) Seksi  pendataan  membuat  SK Pengukuhan,  SK  Penunjukan  dan Kartu  NPWPD  wajib  pajak kemudian  mencatat  dalam  Buku Induk.
(3) SK  Pengukuhan,  SK  Penunjukan dan  Kartu  NPWPD  wajib  pajak diajukan  kepada  Kepala  Dinas Pendapatan untuk ditandatangani
(4) Mendistribusikan  SK  Pengukuh an,  SK  Penunjukan  dan  Kartu NPWPD  kepada  wajib  pajak dengan  mengisi  formulir  Tanda
Terima.
b. Untuk Wajib Pajak yang
teridentifikasi oleh Petugas Pendataan (1) Petugas  Pendataan  memberikan informasi  mengenai  kewajiban pajak daerah (2) Wajib Pajak diminta mengisi dan menandatangani formulir permohonan NPWPD. (3) Seksi  pendataan  membuat  SK
Pengukuhan,  SK  Penunjukan  dan Kartu  NPWPD  wajib  pajak kemudian  mencatat  dalam  Buku Induk.
(4) SK  Pengukuhan,  SK  Penunjukan dan  Kartu  NPWPD  wajib  pajak diajukan  kepada  Kepala  Dinas Pendapatan untuk ditandatangani (5) Mendistribusikan SK Pengukuhan,  SK  Penunjukan  dan Kartu  NPWPD  kepada  wajib pajak  dengan  mengisi  formulir Tanda Terima. c. Untuk Wajib Pajak yang teridentifikasi  dari  informasi  pihak ketiga (1) Petugas  Pendataan  mendatangi Wajib Pajak ke lokasi usahanya (2) Petugas  Pendataan  memberikan informasi  mengenai  kewajiban pajak daerah. (3) Wajib  Pajak  diminta  mengisi  dan menandatangani formulir permohonan NPWPD. (4) Seksi  pendataan  membuat  SK Pengukuhan,  SK  Penunjukan  dan Kartu  NPWPD  wajib  pajak kemudian  mencatat  dalam  Buku Induk. (5) SK  Pengukuhan,  SK  Penunjukan dan  Kartu  NPWPD  wajib  pajak diajukan  kepada  Kepala  Dinas Pendapatan untuk ditandatangani. (6) Mendistribusikan  SK  Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD kepada wajib pajak dengan mengisi formulir Tanda Terima. 2. Pembayaran, Pelaporan dan Penetapan a. Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan  sendiri  pajak  yang terutang  dengan  mengisi  Surat Pemberitahuan  Pajak  Daerah (SPTPD) untuk satu masa pajak. b. Pajak yang terhutang berdasarkan perhitungan  sendiri  oleh  Wajib Pajak dibayar dengan
menggunakan  formulir  Surat Setoran  Pajak  Daerah  (SSPD)  ke kas  daerah  melalui  tempat pembayaran yang ditunjuk. c. SPTPD  dan  salinan  SSPD disetor/dilaporkan ke Loket Dispenda.  Loket  penerimaan SPTPD  dan  SSPD  membuat Tanda  Terima  rangkap  2,  lembar 1 diserahkan kepada Penyetor/Wajib Pajak dan lembar 2 di arsip urut nomor. d. Setiap  periode  tertentu  dilakukan pemeriksaan  terhadap  wajib pajak, berdasarkan hasil pemeriksaan maka dapat diterbitkan: (1) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang  Bayar  (SKPDKB), jika berdasarkan hasil pemeriksaan  pajak  terhutang tidak atau kurang dibayar. (2) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang  Bayar  Tambahan (SKPDKBT),  jika  ditemukan data  baru/atau  data  yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang
(3) Surat  Kredit  Berdokumen Dalam  Negeri (SKPDN),  jika jumlah  pajak  yang  terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit  pajak  atau  pajak  tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
(4) SKPDKB/SKPDKBT/SKPD N kemudian dikirim ke wajib pajak.
(5) Wajib  pajak  yang  menerima SKPDKB  bisa  mengajukan keberatan apabila tidak setuju
terhadap  SKPDKB  tersebut dengan  mengajukan  surat keberatan. (6) Berdasarkan  hasil  verifikasi seksi keberatan akan mengeluarkan surat penolakan atau surat keputusan baru. (7) Berdasarkan  hasil  tersebut maka  wajib  pajak  melunasi tagihan tersebut dengan mengisi  formulir  SSPD  dan membayar melalui kasir/bendaharawan penerima. 3. Penagihan Terhadap  Wajib  Pajak  yang tidak  melakukan  pembayaran  pajak terhutang  maka  dilakukan  prosedur penagihan sebagai berikut:
a. Setiap  pagi  Bidang  Penagihan meminta  sejumlah  Surat  Setoran Pajak  Daerah  (SSPD)  untuk didistribusikan  kepada  petugas yang  akan  melakukan  pemungutan PHR dan Hiburan.
b. Petugas pungut diberi SSPD dalam jumlah  sesuai  dengan  jumlah  WP yang  akan  ditagih  hari  itu. Pengambilan tersebut dicatat dalam Buku  Ekspedisi  Petugas  Pungut. Sore  harinya,  petugas  pungut menyerahkan  uang  hasil  pungutan beserta  tembusan  SSPD  kepada Bidang  Penagihan  (melalui  kepala seksi  terkait  atau  koordinator petugas pungut) serta mengembalikan  Surat  Setoran Pajak  Daerah  (SSPD)  yang  batal dipakai.
c. Bidang Penagihan (1) Merekap  hasil  tagihan  pajak dan  mencocokkannya  dengan jumlah yang tertera pada SSPD
(2) Mengarsip  tembusan  SSPD dalam  arsip  masing-masing WP secara urut-tanggal,
(3) Menyerahkan lembar 2 beserta uang  hasil  penagihan  kepada Bendahara  Penerima,  dan menyerahkan lembar 4  kepada Bidang Pembukuan.
(4) Mengembalikan  Surat  Setoran Pajak  Daerah  (SSPD)  yang tidak  atau  belum  terpakai kepada Bendahara Penerima.
d. Bendahara Penerima
(1) Mencocokkan  jumlah  uang yang  diserahkan  oleh  Bidang Penagihan  dengan  jumlah yang tertera pada SSPD (2) Mencatat  SSPD  secara  urut nomor pada Buku Register (3) Menyimpan uang hasil penagihan di brankas (4) Menyetorkan  hasil  penagihan ke  bank  pada  keesokan harinya
(5) Melengkapi  isian  SSPD  pada tempat yang disediakan untuk Bendahara Penerima.
(6) Menginput  SSPD  ke  dalam sistem
4. Penetapan Denda dan Bunga
a. Tanggal  jatuh  tempo  pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling  lama  20  (dua  puluh)  hari kerja setelah terutang pajak.
b. Apabila wajib pajak tidak membayar sesuai SKPDKB/SKPDKBT  maka  akan diterbitkan  STPD,  dan  harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama  1  (satu)  bulan  sejak  tanggal diterbitkan.
terhadap  SKPDKB  tersebut dengan  mengajukan  surat keberatan.
(6) Berdasarkan  hasil  verifikasi seksi keberatan akan mengeluarkan surat penolakan atau surat keputusan baru. (7) Berdasarkan  hasil  tersebut maka  wajib  pajak  melunasi tagihan tersebut dengan mengisi  formulir  SSPD  dan membayar melalui kasir/bendaharawan penerima. 3. Penagihan Terhadap  Wajib  Pajak  yang
tidak  melakukan  pembayaran  pajak terhutang  maka  dilakukan  prosedur penagihan sebagai berikut:
a. Setiap  pagi  Bidang  Penagihan meminta  sejumlah  Surat  Setoran Pajak  Daerah  (SSPD)  untuk didistribusikan  kepada  petugas yang  akan  melakukan  pemungutan PHR dan Hiburan.
b. Petugas pungut diberi SSPD dalam jumlah  sesuai  dengan  jumlah  WP yang  akan  ditagih  hari  itu. Pengambilan tersebut dicatat dalam Buku  Ekspedisi  Petugas  Pungut. Sore  harinya,  petugas  pungut menyerahkan  uang  hasil  pungutan beserta  tembusan  SSPD  kepada Bidang  Penagihan  (melalui  kepala seksi  terkait  atau  koordinator petugas pungut) serta mengembalikan  Surat  Setoran Pajak  Daerah  (SSPD)  yang  batal dipakai. c. Bidang Penagihan
(1) Merekap  hasil  tagihan  pajak dan  mencocokkannya  dengan jumlah yang tertera pada SSPD
(2) Mengarsip  tembusan  SSPD dalam  arsip  masing-masing WP secara urut-tanggal,
(3) Menyerahkan lembar 2 beserta uang  hasil  penagihan  kepada Bendahara  Penerima,  dan menyerahkan lembar 4  kepada Bidang Pembukuan.
(4) Mengembalikan  Surat  Setoran
Pajak  Daerah  (SSPD)  yang tidak  atau  belum  terpakai kepada Bendahara Penerima.
d. Bendahara Penerima
(1) Mencocokkan  jumlah  uang yang  diserahkan  oleh  Bidang Penagihan  dengan  jumlah yang tertera pada SSPD
(2) Mencatat  SSPD  secara  urut nomor pada Buku Register (3) Menyimpan uang hasil penagihan di brankas (4) Menyetorkan  hasil  penagihan ke  bank  pada  keesokan harinya (5) Melengkapi  isian  SSPD  pada tempat yang disediakan untuk Bendahara Penerima.
(6) Menginput  SSPD  ke  dalam sistem
4. Penetapan Denda dan Bunga a. Tanggal  jatuh  tempo  pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling  lama  20  (dua  puluh)  hari kerja setelah terutang pajak.
b. Apabila wajib pajak tidak membayar sesuai SKPDKB/SKPDKBT  maka  akan diterbitkan  STPD,  dan  harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama  1  (satu)  bulan  sejak  tanggal diterbitkan.
c. Jumlah  kekurangan  pajak  terutang dalam  STPD  dikenakan  sanksi administratif berupa bunga 2% (dua perseratus)  setiap  bulan  untuk paling  lama  15  (lima  belas)  bulan sejak saat terhutangnya pajak.
d. Jumlah  kekurangan  pajak  yang terutang  SKPDKB  dikenakan sanksi  administratif  berupa  bunga
2%  (dua  perseratus)  setiap  bulan dihitung  dari  pajak  yang  kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu  paling  lama  24  bulan dihitung  sejak  saat  terutangnya pajak.
e. Jumlah  kekurangan  pajak  yang terutang  SKPDKBT  dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan  sebesar  100%  (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak  tersebut.  Kenaikan  ini  tidak dikenakan  jika  Wajib  Pajak melaporkan sendiri
sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. f. Jika  kewajiban  mengisi  SPTPD tidak  dipenuhi,  selain  pajak terhutang  dihitung  secara  jabatan, juga dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh  lima  perseratus)  dari  pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa  bunga  2%  (dua  perseratus) setiap  bulan  dihitung  dari  pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. g. Setiap  Wajib  Pajak  yang  tidak menyampaikan  SPTPD  secara benar dan lengkap kepada Walikota,  diancam  dengan  pidana kurungan  paling  lama  6  (enam)
bulan  atau  denda  paling  banyak Rp.50.000.000,-  (lima  puluh  juta rupiah) Sebenarnya tugas dan fungsi utama dari  organisasi  pemerintah  adalah memberikan
pelayanan kepada masyarakat.  Dan  sebagai  salah  satu bagian dari organisasi pemerintah, Badan Pendapatan  Daerah  Kota  Metro  selain berfungsi  sebagai  koordinator  di  bidang pendapatan  daerah  juga  memiliki  tugas dan  fungsi  sebagai  pelayan  masyarakat, khususnya  kepada  masyarakat  yang sebagai  wajib  pajak  hotel.  Jika  Badan Pendapatan  Daerah  menuntut  kesadaran masyarakat  untuk  membayar  pajak  dan reribusi  daerah  sesuai  dengan  ketentuan yang  berlaku,  maka  tidak  salah  jika masyarakatpun menuntut pelayanan yang baik,  mulai  dari  proses  pendaftaran  dan pendataan, transparansi proses penetapan maupun  proses  penagihan.  Selain  itu, untuk  sektor  pajak  hotel  yang  memiliki kontraprestasi  secara  langsung,  Badan Pendapatan  Daerah  dituntut  untuk memberikan  pelayanan  yang  layak  dan sesuai dengan tarif pajak hotel yang harus dibayar oleh masyarakat.
Selain itu, seiring dengan perubahan situasi dan kondisi masyarakat yang  ditandai  dengan  bergulirnya reformasi,  membawa  perubahan  kepada sikap  mental  masyarakat.  Masyarakat menjadi lebih kritis dan tidak begitu saja menerima  kebijakan  pemerintah.  Untuk itu  Badan  Pendapatan  Daerah  dituntut untuk  lebih  bersifat  responsif  terhadap situasi  dan  kondisi  masyarakat  tersebut. Untuk itu terdapat beberapa langkah yang dapat  dilakukan  oleh  Badan  Pendapatan Daerah Kota Metro, antara lain:
a. Memperbaiki  loket-loket  pelayanan dan  rung  tunggunya  sehingga memberi  kenyamanan  kepada  wajib pajak hotel yang melakukan pembayaran.
b. Memberikan  pelayanan  yang  ramah, cepat dan tidak berbelit-belit.
c. Transparansi  proses  dan  prosedur penetapan tarif pajak hotel serta tidak mempersulit  jika  ada  keberatan  dari wajib  pajak  hotel  tentang  penetapan besarnya  pajak  dan  retribusi  yang harus dibayarkan.
d. Menyediakan sarana kepada masyarakat untuk menyalurkan saran, masukan,  ataupun  kritik  terhadap pelayanan yang diberikan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka dapat  diketahui  bahwa  strategi  Badan Pendapatan  Daerah  Kota  Metro  dalam pemungutan  pajak  hotel  merupakan kewenangan  yang  didasarkan  pada konsep  bahwa  peranan  finansial  sangat menentukan  keberhasilan  pembangunan daerah  disamping  itu  yang  tidak  kalah pentingnya  adalah  kesiapan  SDM  dalam mengelolanya.  Peranan  dana  saja  tidak cukup untuk menilai suatu daerah mampu atau  tidak  dalam  melaksanakan  otonomi daerah, karena ada beberapa hal lain yang dapat  dijadikan  indikator  seperti kelembagaan,  kepegawaian,  peralatan, partisipasi  masyarakat,  organisasi  dan administrasi,  ekonomi  daerah  serta demografi, tetapi bagi daerah
ketercukupan dana akan sangat menentukan  keberhasilan  pembangun  an daerah.
Kewenangan  untuk  mendayaguna kan  sumber  keuangan  sendiri  dilakukan dalam  wadah  PAD  yang  bersumber  dari Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,
Perusahaan  Daerah  dan  lain-lain pendapatan yang sah, sebagaimana diatur Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2009 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah. Pasal 1 angka (10) menyebutkan bahwa  pajak  Daerah  adalah  kontribusi wajib kepada Daerah  yang terutang oleh orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa  berdasarkan  Undang-Undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan  Daerah  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Hal ini berkaitan dengan pemberlakukan  Undang-Undang  Nomor 34  Tahun  2004  jo  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2008  Tentang
Pemerintahan
Daerah memberikan amanat penyelenggaraan otonomi daerah dengan  memberikan  kewenangan  yang luas,  nyata  dan  bertanggung  jawab kepada  daerah  secara  proporsional  serta diwujudkan dengan pengaturan,
pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional  serta  perimbangan  keuangan pusat dan daerah.
Peraturan  Daerah  Kota  Metro Nomor  02  Tahun  2012  tentang  Pajak Daerah  merupakan  instrumen  yang digunakan  dalam  rangka  pemungutan pajak hotel, yang di dalamnya mencakup pembuatan  hukum  dan  fungsi  utama hukum.  Pembuatan  Peraturan  Daerah Kota  Metro  Nomor  02  Tahun  2012 tentang  Pajak  Daerah  dilakukan  sebagai regulasi  untuk  pemungutan  pajak  hotel. Sementara  itu  fungsi  utama  Peraturan Daerah  Kota  Metro  Nomor  02  Tahun 2012  tentang  Pajak  Daerah  adalah sebagai  acuan  untuk  pemungutan  pajak hotel di Kota Metro
a. Memperbaiki  loket-loket  pelayanan dan  rung  tunggunya  sehingga memberi  kenyamanan  kepada  wajib pajak hotel yang melakukan pembayaran.
b. Memberikan  pelayanan  yang  ramah, cepat dan tidak berbelit-belit.
c. Transparansi  proses  dan  prosedur penetapan tarif pajak hotel serta tidak mempersulit  jika  ada  keberatan  dari wajib  pajak  hotel  tentang  penetapan besarnya  pajak  dan  retribusi  yang harus dibayarkan.
d. Menyediakan
sarana kepada
masyarakat untuk menyalurkan saran, masukan,  ataupun  kritik  terhadap pelayanan yang diberikan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka dapat  diketahui  bahwa  strategi  Badan Pendapatan  Daerah  Kota  Metro  dalam pemungutan  pajak  hotel  merupakan kewenangan  yang  didasarkan  pada konsep  bahwa  peranan  finansial  sangat menentukan  keberhasilan  pembangunan daerah  disamping  itu  yang  tidak  kalah pentingnya  adalah  kesiapan  SDM  dalam mengelolanya.  Peranan  dana  saja  tidak cukup untuk menilai suatu daerah mampu atau  tidak  dalam  melaksanakan  otonomi daerah, karena ada beberapa hal lain yang dapat  dijadikan  indikator  seperti kelembagaan,  kepegawaian,  peralatan, partisipasi  masyarakat,  organisasi  dan administrasi,  ekonomi  daerah  serta demografi, tetapi bagi daerah
ketercukupan dana akan sangat menentukan  keberhasilan  pembangun  an daerah.
Kewenangan  untuk  mendayaguna kan  sumber  keuangan  sendiri  dilakukan dalam  wadah  PAD  yang  bersumber  dari Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,
Perusahaan  Daerah  dan  lain-lain pendapatan yang sah, sebagaimana diatur Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2009 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah. Pasal 1 angka (10) menyebutkan bahwa  pajak  Daerah  adalah  kontribusi wajib kepada Daerah  yang terutang oleh orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa  berdasarkan  Undang-Undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan  Daerah  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Hal ini berkaitan dengan
pemberlakukan  Undang-Undang  Nomor 34  Tahun  2004  jo  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2008  Tentang
Pemerintahan
Daerah memberikan
amanat penyelenggaraan otonomi daerah dengan  memberikan  kewenangan  yang luas,  nyata  dan  bertanggung  jawab kepada  daerah  secara  proporsional  serta diwujudkan dengan pengaturan,
pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional  serta  perimbangan  keuangan pusat dan daerah.
Peraturan  Daerah  Kota  Metro Nomor  02  Tahun  2012  tentang  Pajak Daerah  merupakan  instrumen  yang digunakan  dalam  rangka  pemungutan pajak hotel, yang di dalamnya mencakup pembuatan  hukum  dan  fungsi  utama hukum.  Pembuatan  Peraturan  Daerah Kota  Metro  Nomor  02  Tahun  2012 tentang  Pajak  Daerah  dilakukan  sebagai regulasi  untuk  pemungutan  pajak  hotel. Sementara  itu  fungsi  utama  Peraturan Daerah  Kota  Metro  Nomor  02  Tahun 2012  tentang  Pajak  Daerah  adalah sebagai  acuan  untuk  pemungutan  pajak hotel di Kota Metro
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro  Nomor  02  Tahun  2012  tentang Pajak  Daerah,  pembayaran  dan  tagihan pajak  diatur  dalam  beberapa  pasal sebagai berikut:
Pasal 64 Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
(1) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT),  Surat  Ketetapan  Pajak
Daerah  (SKPD),  Surat  Ketetapan Pajak  Daerah  Kurang  Bayar (SKPDKB),  Surat  Ketetapan  Pajak Daerah  Kurang  bayar  Tambahan (SKPDKBT),  Surat  Tagihan  Pajak Daerah  (STPD),  Sarat  Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,  dan  Putusan  Banding, yang  menyebabkan  jumlah  pajak yang  harus  dibayar  bertambah merupakan  dasar  penagihan  pajak dan  harus  dilunasi  dalam  jangka waktu  paling  lama  1  (satu)  bulan sejak tanggal diterbitkan.
(2) Walikota  atas  permohonan  Wajib Pajak  setelah  memenuhi  persyaratan yang  ditentukan  dapat  memberikan persetujuan  kepada  Wajib  Pajak untuk  mengangsur  atau  menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan  bunga  sebesar  2%  (dua persen) sebulan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan  pembayaran  pajak  diatur dengan Peraturan Walikota.
Pasal 65 (1) Pembayaran  Pajak  harus  dilakukan sekaligus lunas. (2) Walikota  atau  Penjabat  yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan  kepada  Wajib  Pajak untuk  menunda  dan  mengangsur pajak  terutang  pada  kurun  waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. (3) Penundaan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan  sampai  batas  waktu  yang ditentukan  dengan  dikenakan  bunga 2%  (dua  persen)  perbulan  dari jumlah  pajak  yang  belum  atau kurang bayar.
(4) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus  dilakuakan  secara  teratur  dan berturut-turut  dengan  dikenakan bunga  sebesar  2%  (dua  persen) perbulan  dari  jumlah  pajak  yang belum atau kurang bayar.
(5) Persyaratan  untuk  menunda  dan mengangsur  pembayaran  serta  tata cara  pembayaran  penundaan  dan angsuran  sebagaimana  dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditentukan. Pasal 66 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  (SPPT),  Surat  Ketetapan  Pajak Daerah  (SKPD),  Surat  Ketetapan  Pajak Daerah Kurang  Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan  Pajak  Daerah  Kurang  bayar Tambahan  (SKPDKBT),  Surat  Tagihan Pajak  Daerah  (STPD),  Sarat  Keputusan Pembetulan,  dan  Putusan  Banding,  yang menyebabkan  jumlah  pajak  yang  harus
dibayar  bertambah  merupakan  dasar penagihan pajak.
(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau  Surat  lain  yang  sejenis  sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan  pajak,  dikeluarkan  7 (tujuh)  hari  sejak  saat  jatuh  tempo pembayaran.
(2) Dalam  jangka  waktu  7  (tujuh)  hari setelah  tanggal  surta  teguran  atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis,  Wajib  Pajak  harus  melunasi pajak yang terutang.
(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat  Lain  yang  sejenis  sebagai mana  dimaksud  pada  ayat  1  (satu) Pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat.
Pasal 67 Apabila  jumlah  pajak  yang  masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu  sebagaimana  ditentukan  dalam Surat  Teguran  atau  Surat  Peringatan maka  jumlah  pajak  yang  harus  dibayar dapat ditagih dengan Surat Paksa.
(1) Pejabat  yang  ditunjuk  menerbitkan Surat  Paksa  setelah  21  (dua  puluh satu)  hari  sejak  tanggal  Surat Teguran  dan  Surat  Peringatan  atau surta lain yang sejenis.
Pasal 68 Surat Paksa diberikan oleh Jurusita Pajak dengan persyaratan dan Penyerahan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
(1) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya  memuat  hari dan  tanggal  pemberitahuan  Surat Paksa,  Nama  Jurusita  Pajak,  nama yang  menerima,  dan  tempat pemberitahuan Surat Paksa.
(2) Surat  Paksa  terhadap  orang  pribadi diberitahuakan  oleh  Jurusita  Pajak kepada : a. Penangung Pajak ditempat tinggal,  tempat  usaha  atau  di tempat lain yang memungkinkan; b. Orang  dewasa  yang  bertempat tinggal  bersama  ataupun  yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
c. Salah  seorang  ahli  waris  atau pelaksana  wasiat  atau  yang mengurus  harta  peninggalan  nya, apabila  Wajib  Pajak  telah meninggal  dunia  dan  harta warisan belum digabi; atau
d. Para  ahli  waris,  apabila  Wajib Pajak  telah  meninggal  dunia  dan harta warisan telah dibagi.
(3) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan  oleh  Jurusita  Pajak kepada :
a. Pengurus,  Pemegang  Saham,  dan pemilik  modal  baik  ditempat kedudukan badan yang bersangkutan,  ditempat  tinggal mereka  maupun  di  tempat  lain yang memungkinkan; atau
b. Pegawai tingkat pimpinan ditempat  kedudukan  atau  tempat usaha  badan  yang  bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana  dimaksud  pada huruf a.
(4) Dalam  hal  Wajib  Pajak  dinyatakan pailit,  Surat  Paksa  diberitahukan pada  Hakim  Komisaris  atau  Balai Harta  Peninggalan,  dan  dalam  hal
dibayar  bertambah  merupakan  dasar penagihan pajak.
(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau  Surat  lain  yang  sejenis  sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan  pajak,  dikeluarkan  7 (tujuh)  hari  sejak  saat  jatuh  tempo pembayaran.
(2) Dalam  jangka  waktu  7  (tujuh)  hari setelah  tanggal  surta  teguran  atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis,  Wajib  Pajak  harus  melunasi pajak yang terutang.
(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat  Lain  yang  sejenis  sebagai mana  dimaksud  pada  ayat  1  (satu) Pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat. Pasal 67 Apabila  jumlah  pajak  yang  masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu  sebagaimana  ditentukan  dalam Surat  Teguran  atau  Surat  Peringatan maka  jumlah  pajak  yang  harus  dibayar dapat ditagih dengan Surat Paksa.
(1) Pejabat  yang  ditunjuk  menerbitkan Surat  Paksa  setelah  21  (dua  puluh satu)  hari  sejak  tanggal  Surat
Teguran  dan  Surat  Peringatan  atau surta lain yang sejenis.
Pasal 68 Surat Paksa diberikan oleh Jurusita Pajak dengan persyaratan dan Penyerahan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
(1) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya  memuat  hari dan  tanggal  pemberitahuan  Surat Paksa,  Nama  Jurusita  Pajak,  nama yang  menerima,  dan  tempat pemberitahuan Surat Paksa.
(2) Surat  Paksa  terhadap  orang  pribadi diberitahuakan  oleh  Jurusita  Pajak kepada : a. Penangung Pajak
ditempat tinggal,  tempat  usaha  atau  di tempat lain yang memungkinkan; b. Orang  dewasa  yang  bertempat tinggal  bersama  ataupun  yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai. c. Salah  seorang  ahli  waris  atau pelaksana  wasiat  atau  yang mengurus  harta  peninggalan  nya, apabila  Wajib  Pajak  telah meninggal  dunia  dan  harta warisan belum digabi; atau d. Para  ahli  waris,  apabila  Wajib Pajak  telah  meninggal  dunia  dan harta warisan telah dibagi.
(3) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan  oleh  Jurusita  Pajak kepada :
a. Pengurus,  Pemegang  Saham,  dan pemilik  modal  baik  ditempat kedudukan
badan yang
bersangkutan,  ditempat  tinggal mereka  maupun  di  tempat  lain yang memungkinkan; atau
b. Pegawai tingkat pimpinan
ditempat  kedudukan  atau  tempat usaha  badan  yang  bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang
sebagaimana  dimaksud  pada huruf a.
(4) Dalam  hal  Wajib  Pajak  dinyatakan pailit,  Surat  Paksa  diberitahukan pada  Hakim  Komisaris  atau  Balai
Harta  Peninggalan,  dan  dalam  hal
wajib  pajak  dinyatakan  bubar  atau dalam  Likuidasi,  Surat  Paksa diberitahukan  kepada  orang  atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator. (5) Dalam  Hal  Wajib  Pajak  menunjuk seorang  kuasa  dengan  surat  kuasa khusus  untuk  menjalankan  hak  dan kewajiban  perpajakan,  Surat  Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud. (6) Apabila  pemberitahuan  Surat  Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Kelurahan atau Pemerintahan Desa setempat. (7) Dalam  hal  Wajib  Pajak  atau Penanggung  Pajak  tidak  diketahui tempat  tinggalnya,  tempat  usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara mengumumkan melalui media massa. (8) Dalam  Hal  Penaggung  Pajak menolak  untuk  menerima  Surat
Paksa,  Surat  Paksa  dimaksud ditinggalkan  namaun  dilakukan pencatatan  dalam  Berita  Acara bahwa  Penaggung  Pajak  tidak  mau menerima  Surat  Paksa,  dan  Surat
Paksa dianggap telah diberitahukan. Pasal 69 (1) Apabila  jumlah  pajak  yang  masih harus  dibayar  tidak  dilunasi  dalam jangka  waktu  2x24  jam  setelah tanggal  pemberitahuan  Surat  Paksa, Pejabat  yang  ditunjuk  segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. (2) Barang  Pemilik  Penanggung  Pajak yang dapat disita adalah barang yang berada  ditempat  tinggal,  tempat usaha,  tempat  kedudukan,  atau ditempat  lain  termasuk  yang penguasaannya  berada  ditangan pihak  lain  atau  yang  dijaminkan sebagai  pelunasan  utang  tertentu yang dapat berupa :
a. Barang  bergerak  termasuk  mobil, perhiasan,  uang  tunai,  dan  deposito berjangka,  tabungan,  saldo  rekening koran, gori, atau bentuk lainnya yang dipersamakan  dengan  itu,  obligasi, saham,  atau  surat  berharga  lainnya, piutang  dan  penyertaan  modal  pada perusahaan lain; dan atau
b. Barang  tidak  bergerak  termasuk tanah,  bangunan,  dan  kapal  dengan isi kotor tertentu.
(3) Atas  barang  yang  disita  dapat disetempel atau disegel.

## III. PENUTUP
Implementasi  Pasal  3  Peraturan Daerah  Kota  Metro  Nomor  02  Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dilaksanakan oleh  Badan  Pendapatan  Daerah  dengan cara  memperluas tax-base pajak  hotel dan  melakukan  sistem  penarikan  pajak door  to  door ,  yaitu  dengan  melakukan penagihan  dengan  mendatangi  wajib pajak  hotel  secara  langsung,  melakukan reidentifikasi  mandat  organisasi  dan melaksanakan  pemungutan  pajak  hotel sesuai  Standar  Operasional  Prosedur melalui  program  intensifikasi  dan ekstensifikasi pajak.
Untuk  meningkatkan  pajak  hotel, saran  yang  dapat  peneliti  ajukan  kepada Badan    Pendapatan  Daerah  Kota  Metro, yaitu:  Memperluas tax-base pajak  hotel dengan  cara  melakukan  pendataan
kembali objek pajak hotel yang telah ada, melakukan  pendataan  secara  intensif tentang subjek dan objek pajak dan pajak hotel  yang  baru,  memberi  masukan kepada  pihak  legislatif  tentang  usulan perda  mengenai  objek  pajak  hotel  yang potensial  yang  belum  digali  oleh pemerintah daerah, memperbaiki bangunan  perkantoran  sehingga  lebih memadai. DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Mardiasmo. Manajemen Penerimaan Daerah dan Struktur APBD dalam Era Otonomi Daerah . FE UGM. Yogyakarta. 2001. Mardiasmo, Perpajakan , Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002. Kunarjo, Hukum Perpajakan Indonesia . Rineka Cipta. Jakarta. 2004. R.  Santoso  Brotodihardjo. Pengantar Ilmu  Hukum  Pajak. Refika Aditama. Bandung.2003.
Siti  Resmi. Perpajakan:  Teori  dan Kasus .  Edisi  Pertama.  Salemba Empat, Jakarta , 2003.
Sony  Devano  dan  Siti  Kurnia  Rahayu. Perpajakan:  Konsep,  Teori,  dan Isu. Kencana, Jakarta 2006. Waluyo  dan  Wirawan  B.  Ilyas. Perpajakan  Indonesia .  Salemba Empat, Jakarta, 2003.

## PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
UUD 1945 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentnang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah SUMBER LAIN Direktorat  Jenderal  Pajak. Masalah Pajak di Indonesia. Jakarta. 2005.