## Study on Population Growth of Big Cities in Sumatra Island
IB Ilham Malik 1 *
1 Kelompok Keilmuan Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK), Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan (JTIK), Institut Teknologi Sumatera (ITERA)
Jl. Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kec. Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung, Indonesia 35365 *Penulis Korespondensi: ib.malik@pwk.itera.ac.id
Abstract: The  population  of  the  city  will  continue  to  increase  without  control  because  there  is  no  population determination policy. The spatial plan document does not stipulate the capacity of city residents. As a result, there has been an expansion of land use which has created environmental problems and there has been a regular increase in urban infrastructure to serve an unplanned population growth. This study aims to determine the population growth in the provincial capital city on the island of Sumatra. It is known that in 2010 there were two metropolitan cities, but in 2020 there were three metropolitan cities in Sumatra. It is estimated that by 2030 there will be five metropolitan cities. Within 10 years, Bengkulu City has had a population growth of up to 87%. The population in 6 cities in Sumatra grew below 25% and 3 cities grew above 25% with a total population increase of up to 1.3 million people in one decade.
Keywords : total population; metropolitan; bog cities; sumatera island

## Studi Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kota Utama di Pulau Sumatera
Abstrak: Jumlah  penduduk  kota  akan  terus  meningkat  tanpa  kendali  karena  belum  ada kebijakan  penetapan  jumlah  penduduk.  Dokumen  rencana  tata  ruang  tidak  menetapkan kapasitas  penduduk  kota.  Akibatnya,  terjadi  ekspansi  guna  lahan  hingga  menimbulkan persoalan  lingkungan  hidup  dan  terjadi  peningkatan  secara  berkala  pada  infrastruktur  kota untuk melayani jumlah penduduk yang tumbuh tanpa terencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pertumbuhan  jumlah  populasi  pada  kota  ibukota  provinsi  di  Pulau  Sumatera. Diketahui  pada  2010  terdapat  dua  kota  metropolitan,  tetapi  pada  2020  terdapat  tiga  kota metropolitan  di  Sumatera.  Diperkirakan  pada  2030  akan  ada  lima  kota  metropolitan.  Dalam kurun waktu 10 tahun, Kota Bengkulu memiliki pertumbuhan penduduk hingga 87%. Jumlah penduduk di 6 kota di Sumatera tumbuh dibawah 25% dan 3 kota tumbuh diatas 25% dengan total penambahan penduduk hingga 1,3 juta jiwa dalam satu dasawarsa.
Kata Kunci : jumlah penduduk; metropolitan; kota besar; pulau sumatera
Artikel diterima
:  04 Januari 2022
Artikel disetujui
:  30 Juli 2022 Artikel dipublikasikan  :  31 Juli 2022

## 1. Latar Belakang
Pertumbuhan penduduk dapat memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi  (Peterson,  2017)  (Kurnianto,  Rakhmasari,  &  Ikhsan,  2018).  Jika  suatu kota memiliki penduduk besar dan ekonomi tinggi maka akan menimbulkan isu sosial. Sementara jika pertumbuhan penduduk besar sementara ekonomi rendah maka akan menimbulkan pelannya pembangunan (Peterson, 2017) (Sibe et all, 2016). Perkembangan kota juga dipengaruhi oleh kedua hal ini, penduduk dan kegiatan ekonomi. Walaupun lahan dan nilai lahan kota juga turut memberikan pengaruh pada perkembangan kota dalam jangka menengah dan Panjang (Hu et al., 2021) (Lv et al., 2021).
Studi  tentang  pertumbuhan  jumlah  penduduk  kota  sangat  penting dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang kondisi kota. Sehingga ketika ditemukan masalah maka akan dapat dicari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut, terutama terkait dengan pemenuhan kebutuhan infrastruktur kota untuk melayani masyarakat kota (Bardhan et al., 2015) (Chen, 2015) (Dinda et al., 2021). Jika penduduk semakin banyak maka akan mengubah kota menjadi kota  metropolitan  (Lichter  et  al.,  2021)  (Moreno-Monroy  et  al.,  2021).  Kota metropolitan  memiliki  karakteristik  yang  lebih  kompleks  karena  memiliki penduduk banyak, kegiatan masyarakat sangat beragam dan ancaman terhadap keberlangsungan lingkungan hidup juga semakin intens (Ismail, 2020) (Nedjati, A.,  Yazdi,  M.  &  Abbassi,  2021).  Hal  ini  menuntut  perencanaan  metropolitan harus lebih relevan dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan (Finio et al., 2021) (Ismail, 2020).
Oleh  karena  itu,  perencana  harus  dapat  melihat  kecenderungan perkembangan  penduduk  perkotaan.  Jika  ada  suatu  kota  yang  sudah  masuk dalam  kategori  metropolitan  maka  kota  tersebut  harus  dirancang  agar  dapat beradaptasi  dengan  karakteristik  kota  metropolitan  (Buchoud,  N.J.A.  and Bernede, 2021) (Louro et al., 2021). Jangan sampai, kota masih dikelola dengan cara non-metropolitan yang menyebabkan muncul banyak persoalan akut (Swi, 2021) (Gumiran et al., 2019) (Qi, J., Zhao, J., Li, W., Peng, Xushu, Wu, B., & Wang, 2016). Kota yang sudah masuk dalam kategori metropolitan sejak lama, masih tetap berhadapan dengan permasalahan teknis dan non teknis (Yang et al., 2022). Untuk  kota  yang  akan  masuk  dalam  kategori  kota  metropolitan  harus  dapat mempersiapkan konsep pembangunan metropolitan area agar bisa beradaptasi dengan kebutuhan di lapangan (Krapp, 2021) (Amini et al., 2021).
Penambahan  jumlah  penduduk  menunjukkan  peningkatan  yang  semakin tinggi. Bahkan, pulau Sumatera bertambah hampir 1 juta jiwa per tahun (Statistik, 2021). Identifikasi kecenderungan penambahan penduduk kota akan mendorong munculnya antisipasi untuk menekan masalah yang bisa saja dating (Kocak et al., 2021). Hal ini yang melatarbelakangi pentingnya identifikasi kependudukan kota utama di Sumatera dan memasukkan dalam jurnal. Sehingga dapat menjadi diskursus ilmiah (Ramière et al., 2021). Sebab ada banyak isu lainnya yang bisa ditulis oleh berbagai sarjana ketika melihat kecenderungan kota di Sumatera dan beragam  potensi  masalah  yang  bisa  saja  muncul.  Dengan  banyaknya
pembahasan  tentang  kota  di  Sumatera  maka  akan  semakin  jelas  akar permasalahan  dan  solusi  alternatif  yang  bisa  diberikan  oleh  berbagai  peneliti kepada pemerintah.
Misalnya  saja  perubahan  fungsi  lahan  kota  yang  muncul  akibat meningkatnya kebutuhan tempat tinggal dan bangunan pendukung (Shih et al., 2021). Perubahan lahan harus dilihat sebagai fenomena yang harus diidentifikasi. Sebab, keseimbangan antara kawasan lindung dan kawasan budidaya menjadi sangat penting untuk dicapai (Gao et al., 2021). Belum lagi jika ditambah dengan pemenuhan  makanan,  air  minum,  dan  infrastruktur  perkotaan.  Maka  akan semakin  penting  ada  keseimbangan  dalam  pemanfaatan  lahan.  Sebab,  kota mandiri harus memasukkan kemandirian kebutuhan pokok (Verlag & Jentzsch- cuvillier, 2021).
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui:  1)  Apakah  jumlah penduduk dasar memberikan pengaruh pada pertumbuhan jumlah penduduk di masa depan.; 2) Apakah ada kota yang berhadapan dengan peningkatan tinggi dalam jumlah populasi dan faktor apa yang mempengaruhinya; dan 3) Apakah ada kota perubahan status kota pada kurun waktu 2010, 2020 dan tahun ke depan, dilihat dari proporsi jumlah penduduknya.

## 2. Metode
Data diambil dari data sekunder di Badan Pusat Statistik. Data di kompilasi dan dianalisa serta dikelompokkan. Kemudian dilakukan kajian pustaka untuk melihat  fenomena  yang  ada  di  jurnal  ilmiah  terkait  dengan  isu  yang  sama dengan  penelitian  ini.  Data  diolah  dari  data  sekunder  di  2010-2020.  Metode analisis deskriptif digunakan dalam proses data dan analisa lanjut.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Kota Metropolitan sebagai Kawasan Perkotaan yang Cepat Tumbuh
Kota  adalah  suatu  tempat  yang  bercirikan  adanya  pemusatan  kegiatan fungsional yang berhubungan dengan kegiatan penduduk, yang menimbulkan berbagai aspek, yaitu aspek sosial, ekonomi, dan fisik. Berbagai komponen yang membentuk  kota  menciptakan  perkembangan  kota,  menunjukkan  perluasan wilayah dan interaksi yang terjadi antara pusat kota dan pinggiran kota.
Perkembangan kota akan mendorong pertumbuhan kawasan di belakangnya dan membentuk suatu sistem kota besar yang saling berhubungan, kemudian melalui  evolusi  dari  kota-kota  kecil,  kota  menengah,  ke  kota  besar  hingga membentuk  sebuah  kota  metropolitan.  Metropolitan  adalah  kombinasi  dari beberapa kota atau wilayah administratif yang letaknya berdekatan satu sama lain dan bertindak sebagai kawasan utama dan pusat kegiatan, sebagian sebagai pinggiran kota yang menjadi penggerak dan pendukung kegiatan utama yang terkait dengan dengan perkembangan kota dan interaksi di internalnya. Adapun karakteristik  dari  perkotaan  metropolitan,  terbentuk  karena  adanya perkembangan kota dan adanya interaksi yang terjadi dari wilayah Kota.
Adanya  kota  metropolitan  akan  merangsang  tingkat  interaksi  karena
menunjukan perluasan kota ke wilayah pinggiran. Perkembangan pada kawasan metropolitan ini dapat dilihat dari kawasan metropolitan yang terfragmentasi di kawasan  pinggirannya.  Dengan  menggunakan  studi  kasus  Kawasan Metropolitan  Jabodetabek,  Wahyudi  Agung  (2019)  menyatakan  bahwa ertumbuhan  kawasan  perkotaan  yang  terfragmentasi  ke  kawasan  pinggiran terutama  terjadi  dalam  rangka  mengakomodasi  pertumbuhan  penduduk perkotaan. Namun, pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan tidak terjadi secara merata  di seluruh tempat, tetapi cenderung lebih terkonsentrasi pada kawasan-kawasan utama tertentu (Wahyudi Agung, 2019).
Kota  metropolitan  mengalami  perkembangan  perkotaan  yang  pesat  karena faktor demografi, ekonomi dan fisik yang ditinjau dari perkembangan jumlah penduduk.  Kehadiran  kota  metropolitan  akan  menyebabkan  peningkatan populasi  penduduk  akibat  adanya  pertumbuhan  penduduk  yang  alami  dan urbanisasi.  Seiring  bertambahnya  jumlah  penduduk  tentunya  akan  merubah fisik perkotaan seperti jenis penggunaan lahan perkotaan, misalnya yang semula merupakan lahan pertanian akan berubah menjadi lahan industri/perkantoran. Selain  itu,  keberadaan  kawasan  metropolitan  dapat  menjadi  vektor pertumbuhan  ekonomi,  dan  jika  pertumbuhan  ekonomi  suatu  wilayah metropolitan tinggi maka taraf hidup penduduk di kawasan metropolitan akan semakin  tinggi.  Selain  itu  juga  pembangunan  kota  metropolitan  dapat meningkatkan  share  PDRB  wilayah  metropolitan  luar  jawa  termasuk  pulau sumatera terhadap nasional dan meningkatkan indeks kota berkelanjutan (IKB) untuk kabupaten/kota yang termasuk didalam wilayah metropolitan (Perpres. RI.  No.  18,  2020).  Namun,  di  lain  sisi  kota  metropolitan  akan  menghadapi persoalan ekonomi, terutama dalam penyediaan lapangan pekerjaan formal bagi penduduknya. Namun demikian, berdasarkan studi di sejumlah kota di dunia menunjukkan bahwa ekonomi perkotaan metropolitan memiliki kontribusi yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi negara.
Kehadiran  kota  metropolitan  juga  akan  berdampak  pada  perkembangan infrastruktur di berbagai bidang, termasuk transportasi. Transportasi memegang peran  penting  dalam  keberlangsungan  dan  fungsi  kawasan  metropolitan, terutama  karena  sebuah  kota  metropolitan  memiliki  kota  utama  dan  kota  di sekitarnya yang bersifat satelit, yang mandiri dan terikat dengan kota utamanya dalam hal pergerakan commuting untuk menghubungkan perumahan dengan tempat kerja merupakan fungsi yang sangat penting dari struktur transportasi metropolitan, khususnya terhadap pengembangan kawasan metropolitan yang ada di pulau sumatera.
Pengembangan sektor transportasi khususnya angkutan massal dan angkutan umum  menjadi  penting  untuk  menjawab  permasalahan  mobilitas  yang  tinggi terkait  dengan  peningkatan  jumlah  penduduk  di  kota-kota  besar yang  ada  di pulau sumatera. Melihat kondisi jumlah penduduk di kota-kota pulau sumatera akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Jika tidak ada inovasi dalam transportasi maka tingkat penggunaan kendaraan pribadi di kota metropolitan akan semakin tinggi yang tentunya akan menimbulkan kemacetan lalu lintas dan pencemaran  udara  dari  banyaknya  kendaraan  pribadi.  Dengan  demikian,
pembangunan sistem transportasi umum di kota metropolitan terutama di pulau sumatera  harus  dapat  dicapai  untuk  mengurangi  potensi  kerugian  ekonomi akibat  kemacetan  di  wilayah  metropolitan,  mendukung  tujuan  nasional pengurangan  emisi  gas  rumah  kaca  hingga  1  juta  ton  CO2-eq,  serta meningkatkan mobilitas penduduk di wilayah perkotaan (Perpres. RI. No. 18, 2020).
Kemudian,  keberadaan  kota  metropolitan  akan  berdampak  baik  dengan munculnya proses industrialisasi, yang  merupakan salah satu faktor dominan dalam  transisi  sosial  dari  masyarakat  agraris  ke  masyarakat  industri.  Namun disisi lain akan muncul masalah lingkungan hidup. Hal tersebut dapat dilihat dari  adanya  pembuangan  limbah  industri  yang  dapat  mencemari  udara  dan mengurangi kualitas air. Penurunan tajam kualitas lingkungan dibuktikan pada tingginya  tingkat  pencemaran  di  kota-kota  tersebut  akibat  pencemaran  dari kawasan  industri.  Dimana  hal  ini  tidak  diimbangi  dengan  keberadaan  ruang terbuka, baik ruang terbuka hijau  maupun ruang untuk kegiatan masyarakat. Bahkan  di  beberapa  kota  termasuk  kota-kota  di  Pulau  Sumatera,  luas  ruang terbuka  telah  mencapai  kurang  dari  sepuluh  persen  luas  kota.  Sedangkan keberadaan ruang terbuka hijau sangat diperlukan untuk membersihkan udara dari polusi yang ada.
Perkembangan kawasan metropolitan kemudian akan meningkatkan harapan tentang masa depan pembangunan masyarakat dan berbagai kebutuhan, yang akan mempengaruhi kesiapan pemerintah metropolitan untuk memenuhi setiap kebutuhan. Dampak lain dari kehadiran kota metropolitan di Pulau Sumatera sendiri  akan  mampu  memberikan  peluang  bagi  perkembangan  ekonomi, kesejahteraan, modernisasi dan keberlanjutan di kawasan metropolitan.

## 3.2 Pola Persebaran Perkembangan Kawasan Perkotaan Metropolitan
Urbanisasi  telah  membawa  perubahan  yang  cepat  di  banyak  negara berkembang, termasuk banyak aspek proses perkotaan, terutama aspek spasial dari  proses  pembentukan  kota  yang  meluas  ke  daerah  sekitarnya  untuk memenuhi  kebutuhan  ekonomi  baik  produksi  maupun  masyarakat  untuk kebutuhan  sosial  dan  konsumsi  kota.  Adanya  urbanisasi  dapat  memicu terjadinya  proses  perkembangan  spasial  yang  kompleks.  Sehingga  dalam  ini dapat  mengakibatkan  perubahan  di  dalam  spasial  kota,  pemanfaatan  dan hubungan intensitas serta keterkaitan bagian kota wilayah baik secara internal antar kota satu dengan lainnya maupun eksternal.    Pola ekologi urbanisasi di Indonesia  ditunjukkan  dengan  adanya  perkembangan  kawasan  metropolitan yang semakin besar (Mardiansjah et al., 2018). Kota berkembang secara bersama- sama sehingga membentuk kawasan yang lebih luas yang dilihat dari batas-batas administrasinya secara spasial. Adanya perkembangan kota besar ini terdiri dari kawasan  kota  inti  dan  wilayah  di  sekitarnya.  Keberadaan  kota-kota  besar terbentuk  dari  empat  tahapan  proses  spasial  kota-kota  lokal  yang  terpisah, munculnya penguasaan kota-kota dengan ekonomi regional atas kota-kota lain, dan kota-kota dominan dengan kota-kota kecil dalam cakupan wilayah. Dalam hal ini untuk mengintegrasikan kota dominan ke dalam sistem perkotaan yang
sangat  sangat  besar.  dilihat  dari  bentuknya  dapat  dilihat  dari  arah perkembangan kota, dan struktur kota dari ruang kota besar dan bentuk kota (city form) (Lestari et al., 2017).
Pada dasarnya perkembangan perkotaan disebabkan karena beberapa faktor yaitu kependudukan, dan interaksi antar kota dengan kota lainnya baik dalam lingkup  wilayah  maupun  di  luar  lingkup  wilayah.  Hal  tersebut  juga menyebabkan timbulnya pertumbuhan aktivitas perkotaan. Perkembangan kota metropolitan di Indonesia tidak hanya berada di Pulau Jawa, tetapi juga menjalar di Pulau Sumatera. Perkembangan ini tidak terlepas dari adanya perkembangan fisik  berupa  adanya  infrastruktur  sarana  prasarana  yang  menunjang  aktivitas masyarakat. seperti halnya, infrastruktur jaringan  jalan yang menghubungkan wilayah  inti  dengan  pusat  kegiatan  yang  ada  di  pinggiran  perkotaan.  Pola perkembangan  pergerakan  menunjukan  bahwa  kota-kota  besar  di  Indonesia menunjukan  fenomena  seperti  pada  teori  kombinasi  antar  sektor  dan  pola konsentrik.  Selain  itu,  kawasan  sebagian  besar  proporsi  guna  lahan  pada kawasan  tersebut  dimanfaatkan  terutama  untuk,  atau  mengalami  perubahan, dari  permukiman  menjadi  non-permukiman  khususnya  untuk  kegiatan komersial  dan  kawasan  pinggiran  kota  digunakan  sebagai  perluasan permukiman penduduk.
Terdapat  dua  pola  pertumbuhan  fisik  kota  karena  sebagian  besar pertumbuhan dan perkembangan kota-kota besar secara fisik telah melampaui batas administrasi yaitu sebagai berikut: (Dardak, 2006) 1) Perkembangan ke luar yang  terus  melebar  sehingga  mulai  menyatu  secara  fisik  dengan daerah  yang berbatasan;  2)  Perkembangan  ke  dalam,  yaitu  pergeseran  di  dalam  kawasan perkotaan.  Umumnya  terjadi  pergeseran  atau  transformasi  dari  kegiatan perumahan menjadi kegiatan komersial. Perkembangan metropolitan kota yang bersifat  ke  luar  dan  ke  dalam  di  kota-kota  besar/  metropolitan  ini  sampai sekarang  belum  bisa  dikendalikan  baik  secara  sarana  penataan  tata  ruang maupun melalui pengendalian tata ruang, termasuk zoning regulation.
Kota  terus  berkembang  sebagai  akibat  dari  perubahan  pola  tata  ruang,  ke dalam  dan  ke  luar.  Berbagai  kebijakan  perencanaan  dan  pembangunan  tata ruang telah lebih lanjut mendorong dan mendorong pembangunan perkotaan sebagai berikut: 1) Pengembangan struktur kota seperti:  a) Pembentukan sub- pusat kota mendorong munculnya permukiman baru; b) Zonasi-zonasi tata guna lahan, khususnya pemisahan kawasan komersial dan industri dari permukiman semakin memperbesar jarak antara kedua fungsi dan membuatnya tidak efisien baik dari segi pelayanan maupun pembangunan infrastruktur. 2) Pembangunan perumahan  murah,  yang  telah  ditetapkan  harga  jualnya  oleh  pemerintah, menyebabkan  pengembang  mencari  lokasi  yang  harga  tanahnya  murah  dan tentunya  lokasi  jauh  dari  tempat  kerja;  3)  Distribusi  fasilitas  sosial  ekonomi seperti rumah sakit, sekolah, dan pasar semakin memberi kemudahan bagi lokasi perumahan yang berada di luar Kota; 4) Pembangunan jalan lingkar luar akan mendorong tumbuhnya permukiman baru.

## 3.3  Implikasi  pada  Pengelolaan  dan  Pembangunan  Perkotaan  (Infrastruktur
dan Lingkungan)
Perkembangan jumlah penduduk di Kota Metropolitan tentu harus menjadi perhatian,  karena  tidak  semua  kota  mampu  memberikan  pelayanan  yang mencukupi,  terlebih  jika  pertambahan  penduduk  yang  besar  tersebut  juga disertai  dengan  pertambahan  luas.  Perkembangan  kota  metropolitan  di Indonesia tentu saja berimplikasi pada penyesuaian pengelolaan urbanisasi dan pola pembangunan perkotaan yang didasari peningkatan akan kebutuhan dan mobilitas  dari  penambahan  jumlah  penduduk  yang  ada.  Sebagaimana  pola urbanisasi  yang  terjadi  tidak  hanya  berimplikasi  pada  ruang  lingkup  di  kota Metropolitan saja, tetapi berdampak pada kota-kota yang tumbuh disekitarnya. Kota  metropolitan  dari  kota-kota  menengah  dan  kota-kota  kecil  juga  telah menjadi  poros  bagi  pertumbuhan  penduduk  perkotaan  karena  jaraknya  yang tidak  seberapa  jauh  dari  kawasan  kota-kota  intinya.  Lokasi  strategis  dan aksesibilitas  transportasi  yang  mendukung  akan  berdampak  pada  perubahan fisik lingkungan dan perubahan pemanfaatan lahan terbangun di sekitar Kota Metropolitan (Firman & Fahmi, 2017).
Dalam  konteks  pengelolaan  urbanisasi  di  Kota  Metropolitan  sangat memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaan pembangunan perkotaannya guna memastikan kesiapan infrastruktur kota Metropolitan dapat menampung kebutuhan penduduk sehingga dapat menggerakkan roda perputaran ekonomi di  kota  Metropolitan  tersebut.  Pertumbuhan  jumlah  penduduk  di  Kota Metropolitan  akan  mempengaruhi  konsentrasi  penyediaan  infrastruktur  atau bisa  saja  sebaliknya  dimana  pertumbuhan  penduduk  terkonsentrasi  di  Kota Metropolitan  akibat  adanya  penyediaan  infrastruktur  sebelumnya. Perkembangan  Kota  Metropolitan  memperlihatkan  bahwa  keberadaan  pusat pertumbuhan/aktivitas  lain  ini  memberi  pengaruh  yang  lebih  signifikan daripada ketersediaan akses jaringan jalan yang baik.
Proses perkembangan kota metropolitan ini juga memiliki sejumlah implikasi yang  merugikan  ketika  perluasan  lahan  perkotaan  tidak  terjadi  secara berkelanjutan.  Dengan  mengurangi  lahan-lahan  pertanian  subur  penghasil pangan,  hutan  dan  lahan  alami  lainnya  yang  mereduksi  kesehatan  ekosistem setempat akan memicu permasalahan lingkungan dan menimbulkan masalah- masalah sosial sehingga meningkatkan kerentanan wilayah dan penduduknya, serta mempengaruhi kesejahteraan penduduk di masa depan (Mardiansjah et al., 2018). perkembangan kota metropolitan harus melakukan penyesuaian terhadap permasalahan permasalahan lingkungan hidup, jangan sampai perkembangan kota metropolitan membentuk slum dan squatter area yang akan menurunkan kualitas  lingkungan  di  kota  metropolitan.  Selain  itu,  metropolitan  juga menghadapi  masalah  lingkungan  hidup.  Kualitas  lingkungan  menurun  tajam dapat  terlihat  dari  besarnya  tingkat  polusi  di  kota-kota  tersebut  akibat kemacetan lalu lintas dan sistem transportasi umum yang tidak baik. Penurunan kualitas lingkungan juga terlihat dari penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih  dan  sanitasi.  Selain  permasalahan  lingkungan,  Kota  Metropolitan  juga menghadapi pula persoalan ekonomi, terutama dalam menyediakan lapangan pekerjaan  formal  bagi  masyarakatnya,  disisi  lain  Kota  Metropolitan  juga
memiliki  kontribusi  yang  sangat  besar  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  suatu negara. Penyediaan pelayanan yang memadai bagi penduduk perkotaan yang besar adalah persoalan yang berat, walaupun secara statistik tetap terlihat bahwa proporsi  penduduk  kota  mendapatkan  pelayanan  lebih  besar  daripada penduduk perdesaan. Harapannya kota-kota metropolitan mampu memberikan pelayanan  yang  layak  bagi  penduduknya  sehingga  terciptanya  kota metropolitan yang siap dan adaptif terhadap urbanisasi.

## 3.4 Kota Metropolitan di Pulau Sumatera
Gambar 1. Status kota berdasarkan jumlah penduduk (2010-2020). (Diolah dari BPS Hasil Sensus Nasional 2020)
Pertumbuhan jumlah  penduduk di sembilan kota utama di Pulau Sumatera cukup bervariasi. Pertumbuhan penduduk memberikan pengaruh pada status kota.  Kota  metropolitan  adalah  suatu  kota  dengan  komposisi  jumlah penduduknya diatas satu juta orang. Kota Bandar Lampung adalah kota yang mengalami  perubahan  status  jika  dilihat  dari  jumlah  penduduk.  Jumlah penduduk  meningkat  dari  881.801  jiwa  (2010)  menjadi  1.166.066  jiwa  (2020) berdasarkan pada hasil sensus penduduk 2020. Hal ini menjadikan tiga kota di Sumatera memiliki populasi lebih dari 1 juta jiwa, yaitu Medan, Palembang, dan Bandar  Lampung.  Medan  dan  Palembang  adalah  dua  kota  yang  sudah  sejak lama memiliki penduduk lebih dari 1 juta jiwa.
Terdapat dua kota yang berpotensi akan menjadi kota metropolitan baru di Pulau Sumatera pada 10 tahun yang akan datang, yaitu Pekanbaru dan Padang. Dua kota ini membutuhkan kebijakan yang mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk.  Sebab  pertumbuhan  jumlah  penduduk  akan  memberikan  dampak pada peningkatan kebutuhan lahan untuk tempat tinggal dan kebutuhan bahan pokok.  Kondisi  ini  bisa  menimbulkan  ketidakstabilan  ruang  dan  lingkungan ketika tidak ada pembagian lahan yang seimbang. Tiga kota sebelumnya yang sudah  masuk  dalam  kategori  kota  metropolitan  telah  berhadapan  dengan masalah  ekonomi,  lingkungan  dan  sosial  yang  terjadi  akibat  manajemen  kota
tidak  disiapkan  untuk  mengatur  atau  mengendalikan  lahan  dan  kegiatan perkotaannya.
Tiga  kota  lainnya  masih  memiliki  penduduk  <  500  ribu  jiwa.  Persoalan perkotaan pada kategori ini biasanya masih dalam skala kecil. Kondisi ini dapat menjadi momentum pemerintah setempat untuk mempersiapkan infrastruktur dan juga kebijakan investasi agar dapat mengantisipasi kebutuhan aktivitas kota ketika jumlah penduduk semakin meningkat. Atau bahkan jika memungkinkan, kota  tersebut  membuat  kebijakan  kependudukan  yang  tidak  umum  yaitu memperbanyak  bangunan  rumah  susun  hingga  mencapai  standar  penduduk kota metropolitan.
Artinya,  tempat  tinggal  dan  infrastruktur  memang  sudah  disiapkan  agar dapat menampung dan melayani penduduk metropolitan. Tiga kelompok yang ditunjukkan  pada  Gambar  1  dapat  menjadi  pijakan  awal  kebijakan.  Terutama pijakan pemikiran yang melahirkan penelitian ini. Adanya klasifikasi akademik terkait status kota berdasarkan jumlah penduduk akan sangat membantu semua pihak dalam melihat kota masa depan.
Gambar 2. Pertumbuhan jumlah penduduk (%) kota di Sumatera
(2010-2020)
Sumber: Diolah dari BPS Hasil sensus nasional 2020
Dua kota yang memiliki potensi memiliki penduduk diatas 1 juta jiwa pada 2030  memiliki  kecenderungan  pertumbuhan  rendah  selama  2010-2020.  Kota Padang  tumbuh  9,05%  yang  menempatkan  Padang  sebagai  kota  dengan pertumbuhan populasi terendah di Sumatera dalam kurun waktu sensus (per 10 tahun). Hal yang sama dengan Kota Pekanbaru yang hanya di 9,53 persen tidak jauh berbeda. Rendahnya pertumbuhan jumlah penduduk bisa disebabkan oleh tingkat  kelahiran  dan  migrasi.  Beberapa  kota  mengalami  peningkatan  jumlah penduduk dari hasil migrasi masuk kota (yang sering disebut dengan urbanisasi) sebagai hasil dari pertumbuhan kegiatan ekonomi yang membutuhkan serapan tenaga kerja dan aktivitas pendukung lainnya.
Palembang  dan  Medan  sebagai  kota  metropolitan  lama  mengalami pertumbuhan  jumlah  penduduk  relatif  rendah  jika  dibandingkan  dengan kecenderungan  pertumbuhan  populasi  kota-kota  di  Sumatera.  Padahal  kedua kota  memiliki  penduduk  dan  aktivitas  ekonomi  yang  sudah  cukup  stabil  di sektor  perdagangan  dan  jasa.  Dibutuhkan  kajian  khusus  untuk  mengetahui penyebab  rendahnya  pertumbuhan.  Sebab  pada  sisi  lain,  Bengkulu  memiliki pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat tinggi yaitu mencapai 87%. Hal ini menempatkan Bengkulu sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan tertinggi di Sumatera, terutama dalam kategori ibukota provinsi.
Sementara,  Bandar  Lampung  sebagai  kota  yang  pada  2010  belum  masuk sebagai  kota  kategori  metropolitan,  tetapi  masuk  kategori  di  tahun  2020, memiliki  pertumbuhan  jumlah  penduduk  32,34%.  Peningkatan  jumlah penduduk termasuk sangat tinggi yang memberikan pengaruh pada perubahan status kota yang pada 2020 masuk dalam kategori metropolitan.

## 3.5 Jumlah Penambahan Penduduk (Jiwa)
Meskipun  pertumbuhan  jumlah  penduduk  (dalam  jiwa)  menempatkan Padang  dan  Pekanbaru  sebagai  kota  dengan  angka  persentase  pertumbuhan rendah. Namun, jika dilihat dari jumlah penduduk dalam jiwa maka Banda Aceh dan Pangkalpinang yang menjadi kota dengan penambahan penduduk terendah. Sementara  Padang  (urutan  3)  dan  Pekanbaru  (urutan  5).  Hal  ini  menandakan bahwa melihat pertumbuhan jumlah penduduk harus dari dua sisi yaitu angka persentase  pertumbuhan  dan  angka  jiwa  penambahan  penduduk  sehingga dapat  dilihat  kecenderungan  pertumbuhan  (%)  dan  penambahan  (jiwa)  dari setiap kota yang dibandingkan.
Gambar 3. Penambahan jumlah penduduk (dalam jiwa) Sumber; Di analisa dari BPS Sensus Penduduk Nasional 2020 Ada  dua  kota  yang  menunjukkan  kecenderungan  penambahan  penduduk (dalam  jiwa)  cukup  tinggi  yaitu  Bengkulu  dan  Bandar  Lampung.  Bengkulu meningkat  hampir  satu  kali  lipat  dalam  satu  dasawarsa.  Hal  ini  dapat diproyeksikan  sebagai  penambahan  penduduk  dari  hasil  migrasi.  Tingkat
urbanisasi di Kota Bengkulu sangat tinggi dan hal ini menandakan bahwa secara ekonomi  juga  harusnya  Bengkulu  juga  semakin  sejahtera.  Adapun  Bandar Lampung  mengalami  penambahan  jumlah  penduduk  yang  termasuk  sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan Palembang yang memiliki jumlah penduduk dasar  sudah  tinggi  maka  peningkatan  jumlah  penduduk  di  Bandar  Lampung termasuk  tinggi.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  Kota  Medan  sebagai  kota  dengan penduduk dasar tinggi (2010) maka akan memiliki penambahan populasi juga tinggi  (jiwa),  walaupun  dalam  persentase  Medan  memiliki  pertumbuhan populasi menengah.

## 3.6 Pembahasan
Pertumbuhan jumlah  penduduk memiliki keterkaitan dengan bentuk ruang kota. Tetapi, antar variabel terkait dengan pertumbuhan jumlah penduduk juga memiliki keterkaitan satu sama lain. Tabel menunjukkan adanya korelasi antar variabel kependudukan. Jumlah penduduk 2010 memiliki korelasi kuat dengan jumlah  penduduk  pada  2020  (0,9949)  dan  pertumbuhan  populasi  dalam  jiwa (0,7446).  Tetapi  persentase  pertumbuhan  jumlah  penduduk  tidak  memiliki korelasi  dengan  variabel  lainnya.  Hal  ini  memberikan  tanda  tentang  adanya variabel  lain  yang  bisa  memberikan  pengaruh  pada  pertumbuhan  jumlah penduduk dalam persentase.
Tabel 1 Angka korelasi antar variabel kependudukan Variabel 1 2 3 4 1. Pop 2010 1,0000 2. Pop 2020 0,9949 1,0000 3. Pert. Pop (Jiwa) 0,7446 0,8082 1,0000 4. Pert. Pop (%) -0,3803 -0,3038 0,2098 1,0000
1 = Pop 2010, Jumlah penduduk tahun 2010, 2 = Pop 2020, Jumlah penduduk tahun 2020, 3 = Pertumbuhan  populasi  (dalam  jiwa)  ditinjau  tahun  dasar  2010,  4  =  pertumbuhan  populasi (dalam %) ditinjau tahun dasar 2010
Pertumbuhan jumlah penduduk kota dapat dipengaruhi oleh adanya angka kelahiran dan angka kematian, juga dipengaruhi oleh adanya aktivitas migrasi keluar  dan  migrasi  masuk.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan populasi  terjadi  di  kota-kota  Sumatera  dengan  beragam  kecenderungan pertumbuhan. Masing-masing kota memberikan gambaran tentang perubahan beragam jumlah penduduk kota. Ada kota yang tumbuh dengan pesat dari sisi persentase tetapi dari sisi jumlah jiwa penduduk angkanya menjadi kecil.
Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  mengetahui  kecenderungan pertumbuhan jumlah penduduk kota di Sumatera dengan menjadikan ibukota provinsi sebagai objek penelitian. Pertumbuhan jumlah penduduk memberikan pengaruh  pada  status  kota.  Jika  penduduk  kota  diatas  1  juta  jiwa  maka  akan dimasukkan  dalam  kategori  metropolitan.  Pada  2010  ada  2  kota  di  Sumatera yang masuk kategori metropolitan yaitu Medan dan Palembang. Namun pada 2020 bertambah satu yaitu Bandar Lampung. Dari proyek penduduk kota maka pada  2030  akan  ada  penambahan  2  metropolitan  baru  yaitu  Padang  dan
Pekanbaru.
Mengetahui kondisi jumlah penduduk kota utama di Sumatera menjadi hal yang  sangat  penting.  Mengingat,  pemerintah  seringkali  abai  dengan perkembangan  kota  yang  berkaitan  dengan  peningkatan  kebutuhan infrastruktur dan suprastruktur akibat dari kenaikan jumlah penduduk. Selama ini ada kecenderungan jumlah penduduk dijadikan sebagai alat hitung untuk menerima  bantuan  dari  pemerintah  pusat  (dana  alokasi  umum  dan  khusus). Sementara itu, masih ada banyak hal lain yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah  (pemda)  untuk  memperoleh  anggaran  pembiayaan  pembangunan. Diantaranya adalah menjadikan informasi jumlah dan sebaran kependudukan untuk  membuat  investor  tertarik  berinvestasi  di  kota  mereka.  Jika  investasi meningkat  maka  akan  meningkatkan  retribusi  dan  pajak  daerah  yang  dapat digunakan untuk membangun fasilitas umum dan sosial di kota tersebut.

## 3.7 Tata Kelola Pembangunan Sebagai Respon Kecenderungan Pertumbuhan
Perkembangan  kota-kota  di  Pulau  Sumatera  yang  mengarah  kepada terciptanya kota metropolitan akan menjadi suatu pisau bermata dua. Pada satu sisi, hal tersebut dapat meningkatkan berbagai aspek, mulai dari sosial, ekonomi, dan lingkungan, seperti terjadinya peningkatan infrastruktur, ekonomi wilayah, bervariasinya  jenis  kegiatan  yang  berkorelasi  dengan  munculnya  ragam pekerjaan, hingga keragaman budaya yang tidak menutup kemungkinan akan memberikan arwah baru pada kota metropolitan yang tumbuh tersebut. Akan tetapi, disisi lain hal tersebut dapat menjadi boomerang yang dapat memberikan kerugian  terhadap  kota  metropolitan  yang  terbentuk  jika  tidak  mampu memberikan  respon  yang  sesuai  terhadap  dinamika-dinamika  yang  ada. Kerugian  tersebut  dapat  mencakup  beberapa  hal,  seperti  tidak  terpenuhinya kebutuhan  infrastruktur  akibat  bertambahnya  jumlah  penduduk  dan  ragam kegiatan,  tidak  mencukupinya  lapangan  pekerjaan  sehingga  memunculkan fenomena sosial seperti meningkatnya tingkat pengangguran, kemiskinan, dan kriminalitas,  hingga  pola  dan  struktur  ruang  yang  menjadi  semrawut  akibat tidak adanya penyesuaian maupun persiapan terhadap fenomena peningkatan penduduk dan aktivitas yang terjadi.
Menanggapi  hal  tersebut,  maka  tata  kelola  pembangunan  yang  baik  harus diimplementasikan. Bukan hanya ketika metropolitan tersebut sudah terbentuk, melainkan  sudah  adanya  persiapan  lebih  dini  pada  kota-kota  yang teridentifikasi melalui berbagai indikator akan mengarah menjadi metropolitan pada lima sampai dua puluh tahun kedepan. Tentunya, dalam upaya persiapan tersebut  tidak  sepenuhnya  dibebankan  kepada  pemerintah,  melainkan membutuhkan  koordinasi  lintas  stakeholder  seperti  Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah pada kota/kabupaten yang terlibat, komunitas, swasta, dan masyarakat. Selain itu, isu terkait kewenangan wilayah juga menjadi suatu hal yang harus diperhatikan mengingat kota metropolitan terbentuk karena adanya interaksi dengan kota atau kabupaten disekitarnya. Dalam hal ini, koordinasi, sumber  pembiayaan,  dan  batas-batas  kewenangan  akan  menjadi  komponen yang harus diatur dalam suatu kebijakan atau payung hukum yang mengatur
terkait dengan pengelolaan kawasan metropolitan Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  maka  beberapa  hal  yang menjadi  poin-poin  penting  dalam  pengelolaan  kota-kota  utama  di  Pulau Sumatera yang nantinya cenderung bergerak kepada pengembangan kawasan metropolitan antara lain adalah: 1) Perlu adanya kebijakan atau payung hukum yang  jelas  terkait  dengan  kewenangan  pengelolaan  wilayah  metropolitan mengingat kota metropolitan memiliki ragam dan dinamika permasalahan yang kompleks  pada  berbagai  aspek  akibat  adanya  keterkaitan  dengan  kota-kota penunjangnya, baik dalam koordinasi, pembangunan, maupun pembiayaan; 2) Perlu adanya penegasan bahwa dengan peningkatan kota utama, tidak berarti perencanaan  pembangunan  hanya  berfokus  pada  kota  utama  tersebut, melainkan  dibutuhkan  juga  strategi-strategi  untuk  bagaimana  meningkatkan kota disekitarnya; 3) Perlu adanya regulasi yang ketat terkait dengan perubahan fungsi lahan akibat aktivitas perkotaan yang meningkat karena akan cenderung terjadi  perubahan  fungsi  non  perkotaan  menjadi  fungsi  khas  perkotaan (misalnya  alih  fungsi  lahan  pertanian  menjadi  permukiman,  perkantoran, maupun  industri  yang  tidak  terkendali);  4)  Peningkatan  aktivitas  dan  jumlah penduduk di perkotaan akan mendorong diversifikasi lapangan pekerjaan. Hal ini menjadi suatu poin penting agar mampu mengantisipasi peluang terjadinya margin  besar  antara  jumlah  penduduk  yang  terus  meningkat  dan  lapangan pekerjaan  yang  tersedia;  5)  Dengan  kenaikan  jumlah  penduduk  dan  aktivitas yang beragam maka dampak yang diterima oleh lingkungan juga akan menjadi lebih besar sehingga persoalan lingkungan seperti polusi, penggunaaan sumber daya  alam  yang  meningkat,  dan  pengalihan  kawasan  hijau  akan  mengalami peningkatan.  Bahkan  pada  beberapa  kota,  luas  ruang  terbuka  telah  mencapai kurang dari sepuluh persen luas kota. Oleh karena itu, dibutuhkan juga suatu upaya  implementasi  poin-poin  keberlanjutan  lingkungan  pada  perencanaan pembangunan yang dilakukan agar menjamin keberlangsungan hidup generasi di masa mendatang; 6) Dengan tingginya aktivitas pada kota metropolitan maka kegiatan  commuting  akan  mengalami  peningkatan,  sebagaimana  terjadi  di metropolitan jabodetabek misalnya. Hal tersebut pada akhirnya akan memacu terjadinya  kemacetan  ketika  jam  sibuk  pagi  dan  sore  ketika  para  penduduk berpergian  ulang  alik  sehingga  dibutuhkan  upaya  penyediaan  infrastruktur terintegrasi  untuk  mendukung  kegiatan  para  komuter;  7)  Menjadi  suatu  hal penting  untuk  dipertimbangkan  agar  tata  ruang  tidak  hanya  membatasi  pola ruang dan struktur saja, melainkan juga mempertimbangkan jumlah penduduk maksimal  yang  diperbolehkan  menjadi  penghuni  di  kota-kota  maupun kabupaten penunjangnya. Ketika penyediaan infrastruktur dan tata ruang sudah terlaksana sedemikian rupa optimal, tetapi jumlah penduduk yang menempati tidak terkontrol maka akan terjadi overload terhadap daya tampung lingkungan yang ada sehingga akan berujung kepada kota-kota yang tidak terkendali.

## 4. Kesimpulan
Adapun  untuk  kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah;  1)  Pertumbuhan
jumlah  penduduk  dalam  jiwa  dipengaruhi  oleh  jumlah  penduduk  dasar perhitungan. Tetapi pertumbuhan penduduk dalam persen tidak  dipengaruhi oleh tahun dasar. Bahkan semakin tinggi populasi di tahun tersebut maka akan semakin  menurunkan  pertumbuhan  populasi.  Hal  ini  mengingat  ada  faktor migrasi  (in  and  out)  dan  faktor  kelahiran  yang  terkendalikan.  2)  Peningkatan jumlah penduduk secara ekstrim dapat terjadi akibat faktor migrasi. Beberapa kota yang berpotensi memiliki migrasi tinggi adalah kota-kota dengan tingkat pertumbuhan populasi diatas 25%. 3) Pada 2010 ada dua kota dengan penduduk > 1 juta jiwa yaitu Medan dan Palembang. Pada 2020 bertambah satu kota lagi yaitu Bandar Lampung. Diproyeksikan pada beberapa tahun ke depan akan ada Kota Padang dan Pekanbaru yang akan masuk kategori metropolitan. Sehingga perlu  ada  kebijakan  pendampingan  kepada  kota  tersebut  agar  dapat  tumbuh sempurna sebagai metropolitan masa depan.

## 5. Ucapan Terima Kasih (Opsional)
Penulis ingin berterima kasih kepada semua pihak yang aktif di Center for Urban  &  Regional  Studies  (CURS)  Indonesia,  Pusat  Riset  dan  Inovasi Infrastruktur  Berkelanjutan  (Purino  Instan)  ITERA,  dan  rekan-rekan  dosen  di Kelompok  Keahlian  Perencanaan  dan  Pengembangan  Infrastruktur  (KKPPI) PWK  ITERA  yang  telah  secara  langsung  /  tidak  langsung  turut  membantu menginspirasi melaksanakan penelitian ini. Selain itu, ucaapan terima kasih juga disampaikan  kepada  para  asisten  Purino  Metropolitan  ITERA  yang  telah membantu  dalam  penulisan,  yaitu  Mega  Muli  Utami,  David  Yakob  Damanik, Laila  Kusuma  Ditama,  dan  Dany  Reynold  L.  Tobing.  Juga  kepada  seluruh pemerintah kota yang menjadi objek penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih,  semoga  kedepannya  kita  bisa  bekerjasama  erat  untuk  menciptakan metropolitan yang adaptif dengan perubahan zaman.

## 6. Daftar Pustaka
Amini, J., Kerchof, C., Mathews, L., & Al., E. (2021). Summary of Interviews with California Metropolitan Planning Organizations About Senate Bill 375 and the Sustainable Communities Strategies. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.7922/G2GM85M1
Bardhan, R., Kurisu, K., & Hanaki, K. (2015). Does compact urban forms relate to good quality of life in high density cities of India? Case of Kolkata. Cities, 48, 55 – 65. https://doi.org/10.1016/j.cities.2015.06.005
Buchoud,  N.J.A.  and  Bernede,  C.  (2021).  NBS,  Art  Nouveau?  Green  Roofs, Green Bonds, and the Challenges of Metropolitan Infrastructure and Governance in Paris.
Chen, W. Y. (2015). The role of urban green infrastructure in offsetting carbon emissions in 35 major Chinese cities: A nationwide estimate. Cities, 44, 112 – 120. https://doi.org/10.1016/j.cities.2015.01.005
Dardak,  A.  H.  (2006).  Kawasan  Metropolitan:  Konsep  dan  Definisi. Metropolitan Di Indonesia, 347.
Dinda,  S.,  Das  Chatterjee,  N.,  &  Ghosh,  S.  (2021).  An  integrated  simulation approach  to  the  assessment  of  urban  growth  pattern  and  loss  in  urban  green space in Kolkata, India: A GIS-based analysis. Ecological Indicators, 121, 107178. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.107178
Finio,  N.,  Lung-Amam,  W.,  Knaap,  G.  J.,  Dawkins,  C.,  &  Knaap,  E.  (2021). Metropolitan planning in a vacuum: Lessons on regional equity planning from Baltimore’s Sustainable Communities Initiative. Journal of Urban Affairs, 43(3), 467 – 485. https://doi.org/10.1080/07352166.2019.1565822
Firman, T., & Fahmi, F. Z. (2017). The Privatization of Metropolitan Jakarta’s (Jabodetabek)  Urban  Fringes:  The  Early  Stages  of  “Post - Suburbanization”  in Indonesia.  Journal  of  the  American  Planning  Association,  83(1),  68 – 79. https://doi.org/10.1080/01944363.2016.1249010
Gao, W., de Vries, W. T., & Zhao, Q. (2021). Understanding rural resettlement paths under the increasing versus decreasing balance land use policy in China.
Land Use Policy, 103(May 2020), 105325.
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105325
Gumiran, B. A.  L., Moncada, F. M., Gasmen, H. J., Boyles-Panting,  N. R.,  & Solidum,  R.  U.  (2019).  Participatory  capacities  and  vulnerabilities  assessment: Towards  the  realisation  of  community-based  early  warning  system  for  deep- seated  landslides.  Jàmbá  Journal  of  Disaster  Risk  Studies,  11(1),  1 – 12. https://doi.org/10.4102/jamba.v11i1.555
Hu,  B.,  Xu,  Y.,  Huang,  X.,  Cheng,  Q.,  Ding,  Q.,  Bai,  L.,  &  Li,  Y.  (2021). Improving urban land cover classification with combined use of sentinel-2 and sentinel-1  imagery.  ISPRS  International  Journal  of  Geo-Information,  10(8). https://doi.org/10.3390/ijgi10080533
Ismail, S. (2020). Environmental management in Uganda: A reflection on the role  of  NEMA  and  its  effectiveness  in  implementing  Environment  Impact Assessment (EIA) of the Greater Kampala Metropolitan Area (GKMA). Journal of  Advanced  Research  in  Social  Sciences  and  Humanities,  5(1),  1 – 13. https://doi.org/10.26500/jarssh-05-2020-0101
Kocak,  T.  K.,  Gurram,  S.,  Bertini,  R.  L.,  &  Stuart,  A.  L.  (2021).  Impacts  of  a metropolitan-scale  freeway  expansion  program  on  air  pollution  and  equity.
Journal of Transport and Health, 22(July), 101114.
https://doi.org/10.1016/j.jth.2021.101114
Krapp, A. (2021). Transportation Equity Project Prioritization Criteria. Lestari,  R.  A.,  Fatimah,  E.,  &  Barus,  L.  S.  (2017).  Identifikasi  Perkembangan Perkotaaan Metropolitan Cirebon Raya. Seminar Nasional Cendikiawan 3 (Buku 2), 199 – 205.
Lichter, D. T., Brown, D. L., & Parisi, D. (2021). The rural – urban interface: Rural and small-town growth at the metropolitan fringe. Population, Space and Place, 27(3). https://doi.org/10.1002/psp.2415
Louro, A., da Costa, N. M., & da Costa, E. M. (2021). From livable communities to livable metropolis: Challenges for urban mobility in lisbon metropolitan area (Portugal). International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(7). https://doi.org/10.3390/ijerph18073525
Lv, H., Guan, X., & Meng, Y. (2021). Study on economic value of urban land resources  based  on  emergy  and  econometric  theories.  Environment,
Development and Sustainability, 23(1), 1019 – 1042.
https://doi.org/10.1007/s10668-019-00573-4
Mardiansjah,  F.  H.,  Handayani,  W.,  &  Setyono,  J.  S.  (2018).  Pertumbuhan Penduduk  Perkotaan  dan  Perkembangan  Pola  Distribusinya  pada  Kawasan Metropolitan  Surakarta.  Jurnal  Wilayah  Dan  Lingkungan,  6(3),  215. https://doi.org/10.14710/jwl.6.3.215-233
Moreno-Monroy, A. I., Schiavina, M., & Veneri, P. (2021). Metropolitan areas in the world. Delineation and population trends. Journal of Urban Economics, 125(September 2018), 103242. https://doi.org/10.1016/j.jue.2020.103242
Nedjati,  A.,  Yazdi,  M.  &  Abbassi,  R.  (2021).  A  sustainable  perspective  of optimal  site  selection  of  giant  air-purifiers  in  large  metropolitan  areas. Environment, Development and Sustainability, 8747 – 8778.
Perpres. RI. No. 18. (2020). Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024: Proyek Prioritas Strategis (Major Project) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Kemenkumham.
Qi, J., Zhao, J., Li, W., Peng, Xushu, Wu, B., & Wang, H. (2016). Research Series on the Chinese Dream a nd China’s Development Path Development of Circular Economy in China.
Ramière, C., Staubmann, C., Fessler, F., Haas, M., Krebs, R., & Mayr, S. (2021). Metropolitan Peripheries as New Urban Landscapes. Designing a Co-Creative Toolbox  for  the  Integrated  Development  of  the  Vienna  City  Region  Cédric Ramière,  Claudia  Staubmann,  Flora  Fessler,  Mara  Haas,  Roland  Krebs,  Stefan Mayr. September, 1167 – 1172.
Shih, H. chien, Stow, D. A., Chang, K. C., Roberts, D. A., & Goulias, K. G. (2021). From  land  cover  to  land  use:  Applying  random  forest  classifier  to  Landsat imagery for urban land-use change mapping. Geocarto International, 0(0), 1 – 24. https://doi.org/10.1080/10106049.2021.1923827
Statistik, B. P. (2021). Potret Sensus Penduduk 2020. Badan Pusat Statistik. Swi, A. (2021). Changes in the Spatial Development of a Satellite Town under the Impact of a Metropolitan City — Evidence from Pruszcz.
Verlag, C., & Jentzsch-cuvillier, I. A. (2021). Dan Narita (Author) Emancipatory Urbanization on the Independence of Mountain Territories in relation to Mega – City clusters : A Transect Approach. 49(0).
Wahyudi  Agung,  Y.  L.  &  J.  C.  (2019).  Combining  Landsat  and  landscape metrics to analyse large-scale urban land cover change: a case study in the Jakarta Metropolitan Area. Journal of Spatial Science, 64(3), 515 – 534. https://doi.org/10.1080/14498596.2018.1443849
Yang, T. C., Shoff, C., & Kim, S. (2022). Social isolation, residential stability, and opioid use disorder among older Medicare beneficiaries: Metropolitan and non- metropolitan  county  comparison.  Social  Science  and  Medicine,  292(September 2021), 114605. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114605