## PENGARUH KONDISI SOSIO-EKONOMI IMIGRAN TERHADAP KEGIATAN KRIMINAL DI INDONESIA
THE INFLUENCE OF IMMIGRANTS' SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS ON CRIMINAL ACTIVITIES IN INDONESIA
Hasudungan Sinaga
Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta, Indonesia
Jln. Letjen T.B. Simatupang No.152 Tanjung Barat Jagakarsa - Jakarta Selatan 12530
Email: hassinaga@gmail.com Submisson : 25 April 2022 Accepted : 31 Mei 2022 Publish : 31 Mei 2022

## Abstract
This  study  explores  the  impact  of  immigrant’s  socio-economic  conditions  on  the  level  of criminal  activity  in  Indonesia.  In  this  era  of  globalization,  immigration  has  become  an increasingly  important  issue,  and  understanding  how  socio-economic  factors  can  affect  the criminal  behavior  of  immigrants  is  highly  relevant.  The  research  methodology  involves secondary  data  analysis  to  link  information  about  the  socio-economic  backgrounds  of immigrants.  The  results  reveal  that  factors  such  as  income,  education,  and  access  to employment significantly influence immigrant criminal activities in Indonesia. These findings have  significant  policy  implications.  In  efforts  to  reduce  crime  rates  among  immigrant populations, a more holistic approach that considers the social and economic integration of immigrants  into  the  host  society  is  needed.  This  study  provides  deeper  insights  into  how socio-economic  factors  can  impact  crime  within  immigrant  communities,  serving  as  a foundation for the development of more effective policies.
Keywords: Criminal Activity, Immigrants, Socio-Economic Conditions.

## Abstrak
Studi  ini  mengeksplorasi  dampak  kondisi  sosio-ekonomi  imigran  terhadap  tingkat  kegiatan kriminal  di  Indonesia.  Dalam  era  globalisasi  ini,  imigrasi  telah  menjadi  isu  yang  semakin penting, dan pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor sosio-ekonomi dapat memengaruhi perilaku  kriminal  imigran  menjadi  sangat  relevan.  Metode  penelitian  menggunakan  analisis data  sekunder  untuk  menghubungkan  informasi  tentang  latar  belakang  sosio-ekonomi imigran. Hasilnya mengungkapkan bahwa faktor-faktor  seperti pendapatan,  pendidikan,  dan akses  ke  pekerjaan  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  pada  kegiatan  kriminal  imigran  di Indonesia.  Temuan  ini  memiliki  implikasi  kebijakan  penting.  Dalam  upaya  mengurangi tingkat kejahatan di antara populasi imigran, diperlukan pendekatan yang lebih holistik yang memperhatikan integrasi sosial dan ekonomi imigran ke dalam masyarakat tuan rumah. Studi ini  memberikan  wawasan  yang  lebih  mendalam  tentang  bagaimana  faktor-faktor  sosio- ekonomi  dapat  memengaruhi  kejahatan  di  antara  komunitas  imigran,  yang  dapat  digunakan sebagai landasan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif.
Kata Kunci : Imigran, Kondisi Sosio-Ekonomi, Kegiatan Kriminal

## A. Pendahuluan
Pengaruh  kondisi  sosial  dan  ekonomi  imigran  tentunya  bisa  berakibat  baik  secara langsung  maupun  secara  tidak  langsung  bagi  Indonesia.  Kondisi  sosial  dan  ekonomi  yang selanjutnya digabung dengan terminologi sosio-ekonomi. Sosio-ekonomi adalah istilah yang mengacu  pada  hubungan  antara  aspek  sosial  dan  aspek  ekonomi  dalam  masyarakat  atau kelompok  manusia 1 .  Hal  Ini  mencakup  analisis  dan  pemahaman  tentang  bagaimana  faktor- faktor  sosial,  seperti  pendidikan,  pekerjaan,  status  sosial,  budaya,  dan  lingkungan, berinteraksi  dengan  faktor-faktor  ekonomi,  seperti  penghasilan,  pekerjaan,  akses  terhadap sumber daya ekonomi, dan ketimpangan ekonomi. Sosio-ekonomi biasanya digunakan untuk menyelidiki dan memahami ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dalam masyarakat dalam hal ini  adalah  imigran  yang  berada  di  Indonesia 2 .  Dari  pengaruh  sosio-ekonomi  imigran,  kita juga bisa mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari ketidaksetaraan sosial dan ekonomi terhadap  individu,  kelompok,  atau  komunitas  imigran.  Selain  itu,  sosio-ekonomi  juga digunakan  untuk  merancang  kebijakan  sosial  dan  ekonomi  yang  bertujuan  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan 3 .
Berbicara tentang kondisi sosio-ekonomi, tentunya hal ini meliputi beberapa hal, seperti mencakup  sejumlah  elemen  yang  bersifat  kompleks  dan  saling  terkait  yang  memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi individu dan kelompok dalam masyarakat. Pertama, pendapatan dan  pekerjaan  adalah  aspek  kunci  dalam  sosio-ekonomi.  Pendapatan  individu  dan  keluarga memengaruhi  tingkat  kesejahteraan  dan  akses  terhadap  berbagai  sumber  daya  dan  layanan. Selain  itu,  pendidikan  adalah  faktor  penting  dalam  sosio-ekonomi.  Tingkat  pendidikan individu dapat memengaruhi peluang pekerjaan, tingkat gaji, dan mobilitas sosial. Pendidikan juga  berperan  dalam  membentuk  pengetahuan,  keterampilan,  dan  kapasitas  individu  untuk berpartisipasi  dalam  ekonomi  modern.  Ketiga,  akses  terhadap  layanan  kesehatan  dan kesejahteraan adalah elemen sosio-ekonomi yang signifikan. Kualitas dan aksesibilitas sistem perawatan  kesehatan,  perlindungan  sosial,  dan  dukungan  kesejahteraan  dapat  memengaruhi kondisi  fisik  dan  mental  individu  serta  tingkat  ketahanan  ekonomi  keluarga 4 .  Selanjutnya, ketidaksetaraan  sosial  adalah  bagian  penting  dari  sosio-ekonomi.  Ini  mencakup
1 M. Azzam Alfarizi, “Kebijakan Politik Hukum Indonesia Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian Dalam Upaya Pemberantasan Dan Pencegahan Penyelundupan Orang : Aksiologi Normatif – Empiris,” Kajian Keimigrasian 2, no. 2 (2019): 33–48.
2 Sihombing Sihar, Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia (Bandung: Nuansa Mulia, 2003).
3 Nevey Varida Ariani, “Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal Di Indonesia,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, no. 1 (2018): 115
4 Farhana. Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia. Jakarta: Sinar Rafika, 2012.
ketidaksetaraan  dalam  hal  gender,  etnisitas,  pendapatan,  dan  akses  terhadap  sumber  daya. Ketidaksetaraan sosial dapat membatasi peluang individu dalam masyarakat dan menciptakan ketidakadilan.  Terakhir,  kondisi  lingkungan  sosial  juga  merupakan  elemen  dalam  sosio- ekonomi.  Ini  mencakup  faktor-faktor  seperti  keamanan  masyarakat,  dukungan  sosial,  dan ketahanan  terhadap  krisis  ekonomi.  Kondisi  lingkungan  sosial  dapat  memengaruhi  kualitas kehidupan dan kesejahteraan sosial individu dan komunitas.
Kebanyakan  para  imigran di  Indonesia  masuk karena beberapa  faktor, baik  itu  karena alasan  pekerjaan  atau  peluang  ekonomi  yang  bisa  didapatkan,  adanya  konflik  yang mengharuskan  mereka  mengungsi  dan  memilih  Indonesia  sebagai  tempat  tinggal  sementara atau  tempat  transit  untuk  menuju  ke  negara  yang  menerima  mereka,  untuk  bertemu keluarganya  yang  berada  di  Indonesia.  Faktor  sosial  ini  yang  akan  mengakibatkan  para imigran yang berasal dari berbagai negara, terdorong untuk keluar dari negaranya dan masuk ke negara lain, seperti di Indonesia. Namun efek sosial yang diberikan oleh imigran ini juga bisa menjadi suatu ancaman,  misalnya  Masuknya imigran  ilegal terkadang  membawa sosial kultur  secara  langsung  dari  negara  asalnya,  yang  dimana  tidak  sesuai  dengan  kebudayaan masyarakat lokal Indonesia 5 . Kemudian pengaruh sosial Indonesia juga menjadi faktor yang dapat  mendorong  tindak  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  imigran  ini,  seperti  masih  sulitnya integrasi  sosial.  Imigran  yang  mengalami  kesulitan  dalam  berintegrasi  dengan  masyarakat lokal,  terutama  dalam  hal  bahasa  dan  pencarian  pekerjaan,  mungkin  merasa  terisolasi  dan frustrasi.  Kekurangan  integrasi  ini  dapat  mengarah  pada  ketidakpuasan  dan  dalam  beberapa kasus,  menciptakan  dorongan  untuk  terlibat  dalam  tindakan  kriminal  sebagai  cara  alternatif untuk mencari pengakuan atau sumber pendapatan.
Status imigrasi juga dapat menjadi faktor  yang signifikan. Imigran  yang berada dalam situasi  ilegal  atau  menghadapi  ancaman  deportasi  mungkin  menjadi  lebih  rentan  terhadap eksploitasi  oleh  pihak-pihak  yang  memanfaatkan  kerentanannya,  seperti  kelompok  kriminal penyelundupan  manusia  atau  bahkan  TPPO  (Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang)  yang memanfaatkan  kerentanan  imigran.  Terakhir,  stigma  sosial  yang  mungkin  dihadapi  oleh imigran  dapat  menciptakan  perasaan  ketidaksetaraan  dan  ketidakadilan.  Stigma  ini  dapat mendorong beberapa individu untuk mencari cara-cara untuk mengatasi stigma ini, termasuk
5 Utami, P. N., & Rahmanto, T. Y. Peran Imigrasi Terhadap Fenomena Sosial Orang Asing Yang Bekerja Tidak Sesuai Aturan Di Indonesia.
Jurnal Ketenagakerjaan , 15 (1). https://doi.org/10.47198/naker.v15i1.43.2020.
melalui  tindakan  kriminal.  Terakhir  adalah  niat  atau  faktor  dari  dalam  diri  Individu  itu sendiri,  karena  faktor  individu  pula  yang  dapat  menilai  positif  atau  negatifnya  suatu  daerah dan memutuskan untuk pindah atau bertahan di tempat asal 6 .

## B. Metode Penelitian
Metode  ini  dipilih  untuk  memberikan  pemahaman  yang  mendalam  pengaruh  sosio- ekonomi  imigran  terhadap  kegiatan  kriminal.  Penelitian  kualitatif  ini  lebih  mementingkan ketepatan  dan  kecukupan  data.  Penekanan  dalam  kualitatif  adalah  validitas  data,  yaitu kesesuaian  antara  apa  yang  dicatat  sebagai  data  dan  apa  yang  sebenarnya  terjadi  pada  latar yang diteliti 7 ,metode penelitian kualitatif digunakan untuk memperdalam pemahaman tentang fenomena  kriminalitas  di  wilayah  perbatasan.  Metode  ini  melibatkan  interaksi  langsung dengan  individu  dan  komunitas  yang  terlibat  dalam  konteks  ini.  Penelitian  kualitatif merupakan  studi  yang  meneliti  suatu  kualitas  hubungan,  aktivitas,  situasi,  atau  berbagai material.  Artinya  penelitian  kualitatif  lebih  menekankan  pada  deskripsi  holistik,  yang  dapat menjelaskan secara detail tentang kegiatan atau situasi apa yang sedang berlangsung daripada membandingkan efek perlakuan tertentu, atau menjelaskan tentang sikap atau perilaku orang
Metode penelitian kualitatif kajian studi pustaka digunakan sebagai langkah awal dalam penelitian  ini.  Penelitian  kepustakaan  melibatkan  analisis  teks,  jurnal,  artikel,  laporan,  dan literatur  ilmiah  terkait  imigrasi,  kriminalitas,  dan  wilayah  perbatasan.  Dengan  identifikasi sumber  yang mencakup tentang informasi  yang berkaitan dengan kegiatan kriminal Imigran di Indonesia, kemudian mengumpulkan serta menganalisis data yang berkaitan dengan fokus permasalahan yang ingin dikaji, adapun analisis yang dilakukan dengan memperhatikan pola ataupun  tren  yang  dilakukan  oleh  imigran  di  Indonesia 8 .  Dengan  menggunakan  metode  ini diharapkan  dapat  memberikan  wawasan  yang  mendalam  tentang  pengaruh  sosio-ekonomi imigran terhadap kegiatan kriminal di Indonesia dan faktor-faktor yang terkait.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## Faktor Pendorong tindak kriminal oleh Imigran
Alasan  di  balik  tindakan  kriminal  yang  dilakukan  oleh  imigran  gelap  di  Indonesia bersifat  kompleks  dan  dapat  dipengaruhi  oleh  sejumlah  faktor  yang  memengaruhi  kondisi
6 Lausiri,  M.  N.,  &  Tumuka,  L.  Analisis  Kondisi  Sosial-Ekonomi  Masyarakat  Imigran  Sebelum  dan  Sesudah Berada di Kota Timika. 1 (1), 1–10. (2019).
7 Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. Edumaspul:  Jurnal  Pendidikan , 6 (1),  974–980.  https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394. 2022.
8 Ibrahim, Johnny. Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing , 2005.
sosio-ekonomi, status hukum, dan situasi pribadi mereka. Salah satu faktor yang mendorong imigran  gelap  untuk  terlibat  dalam  tindakan  kriminal  adalah  tekanan  ekonomi.  Banyak imigran datang ke Indonesia dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, namun sering kali mereka menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan yang layak. Keterbatasan izin  tinggal  dan  akses  terhadap  pekerjaan  resmi  membuat  sebagian  besar  imigran  gelap terpaksa  mencari  pekerjaan  di  sektor  informal  atau  bahkan  terlibat  dalam  pekerjaan  ilegal. Kondisi  ekonomi  yang  sulit  ini  dapat  mendorong  mereka  untuk  terlibat  dalam  kegiatan kriminal seperti perdagangan manusia, penipuan, atau pencurian sebagai cara untuk mencari nafkah.  Selain  itu,  ketidakpastian  hukum  terkait  status  keimigrasian  mereka  juga  dapat membuat  beberapa  imigran  merasa  terjebak  dalam  situasi  di  mana  mereka  lebih  rentan terhadap  eksploitasi  oleh  jaringan  kriminal.  Oleh  karena  itu,  pemahaman  terhadap  kondisi sosial  dan  ekonomi  yang  melatarbelakangi  tindakan  kriminal  imigran  gelap  adalah  penting untuk  mengatasi  akar  masalah  ini  dan  mengembangkan  kebijakan  yang  lebih  inklusif  serta solusi yang lebih efektif.
Berdasarkan  Siaran  Pers  Humas  Direktorat  Jenderal  Imigrasi,  ditemukan  bahwa sebanyak  8,5  juta  orang  asing  yang  melintas  di  Indonesia.  Total  izin  tinggal  keimigrasian yang  diterbitkan  mencapai  446.156  dan  didominasi  oleh  Izin  Tinggal  Kunjungan  (ITK) sebanyak  316.919.  Izin  Tinggal  Terbatas  (ITAS)  yang  diterbitkan  yakni  sejumlah  128.093, sedangkan  Izin  Tinggal  Tetap  (ITAP)  sejumlah  1.144  (Humas  Direktorat  Jenderal  Imgirasi, 2022).  Walaupun  Pandemi  Covid-19  menyerang  Indonesia  pada  awal  tahun  2019,  hal  ini tidak  menjadikan  kegiatan  orang  asing  di  dalam  negara  Indonesia  berhenti.  Tren  kenaikan WNA  yang  masuk  ke  Indonesia  tentunya  selalu  meningkat  kecuali  pada  tahun  2019-2021, karena  adanya  Covid-19  ini,  namun  jika  berkaca  pada  tahun-tahun  sebelumnya,  yaitu  2014 hingga  2019,  PNBP  atau  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  selalu  mengalami  kenaikan. Kegiatan WNA pada saat pandemi Covid-19 yang tidak ketat karena kurangnya pengawasan mengingat  bahwa  adanya  larangan  untuk  melakukan  aktivitas  diluar  rumah,  semakin menambah WNA motivasinya untuk melakukan tindak kriminal di Indonesia. Terdapat kasus yang  ditemukan  pada  Covid-19  kemarin,  salah  satunya  adanya  imigran  gelap  sejumlah  200 orang  yang  kemudian  digagalkan  oleh  Polri.  Kejadian  ini  ditemukan  di  kawasan  kepulauan Riau.
Dari  kasus  diatas  faktor  yang  mendorong  tindak  kriminal  oleh  imigran  yaitu,  luasnya wilayah perbatasan  Indonesia  yang membuat  para imigran legal  yang masuk   berani karena beranggapan  perbatasan  Indonesia  dengan  mudah  untuk  dilewati,  hal  ini  juga  memiliki
koherensi  antara  personel  yang  memang  untuk  diperbatasan  kurang  serta  sarana  dan prasarana  yang  hendaknya  harus  dilakukan upgrade untuk  menunjang  pengawasan  dan peningkatan  keamanan  di  perbatasan.  Faktor  dari  luasnya  perbatasan  Indonesia  ini  juga mengakibatkan  adanya  kasus imigran ilegal di  Dumai.  Kantor  Imigrasi Kelas  II  TPI Dumai pada  Rabu  (10/8)  pukul  13.30  WIB  menerima  12  orang  Warga  Negara  Asing  (WNA)  asal Bangladesh dan 1 orang WNA asal Myanmar etnis Rohingya yang berhasil diamankan oleh Kepolisian  Resort  Kota  Dumai  pada  Selasa,  9  Agustus  kemarin  (kanim  dumai,  2022). Berdasarkan kasus yang terjadi di Dumai ini, terdapat poin penting yang dapat dijelaskan :
1. Kedatangan  WNA  Bangladesh  dan  Rohingya :  Kedatangan  12  orang  WNA  asal Bangladesh  dan  1  orang  WNA  asal  Myanmar  etnis  Rohingya  menunjukkan  adanya pergerakan  lintas  batas  yang  tidak  sah.  Rohingya  adalah  sebuah  etnis  yang  sering mengalami  penganiayaan  di  Myanmar  dan  menjadi  salah  satu  kelompok  pengungsi terbesar di dunia.
2. Penangkapan oleh Kepolisian: Penangkapan WNA oleh Kepolisian Resort Kota Dumai menyoroti  peran  penegakan  hukum  dalam  mengatasi  masalah  imigrasi  ilegal  dan keamanan  nasional.  Upaya  penegakan  hukum  seperti  ini  penting  untuk  melindungi kedaulatan negara dan mencegah potensi risiko keamanan.
3. Peran  Kantor  Imigrasi: Kantor  Imigrasi  Kelas  II  TPI  Dumai  memainkan  peran  kunci dalam  penanganan  kasus  ini.  Mereka  bertanggung  jawab  untuk  memproses  kedatangan WNA,  memeriksa  dokumen  imigrasi,  dan  menentukan  status  keimigrasian  mereka,  yang dapat melibatkan deportasi atau pengawasan lebih lanjut.
Selain faktor luasnya perbatasan, faktor lain yang mendorong Imigran melaukan tindak kriminal  adanya  permasalahan  etnis,  seperti  Etnis  Rohingya.  Etnis  Rohingya  di  Myanmar telah  lama  menghadapi  diskriminasi  dan  penganiayaan  yang  sistematis  oleh  pemerintah Myanmar.  Penganiayaan  ini  mencakup  pembatasan  hak-hak  dasar  seperti  kewarganegaraan, hak pendidikan, dan akses ke layanan kesehatan. Sebagai akibatnya, banyak orang Rohingya menjadi  pengungsi  yang  mencari  perlindungan  di  negara-negara  tetangga,  termasuk Indonesia, Namun perlu diingat bahwa dengan alasan seperti ini, akan menimbulkan masalah lain  akan  muncul  setelahnya.  Seperti  kasus  seperti  permasalahan  etnis,  masalah  yang  akan menjadi ekor selanjutnya adalah permasalahan ekonomi yang tidak jarang digunakan sebagai faktor utama dari adanya tindak kriminal yang dilakukan oleh para imigran.
Krisis  ekonomi  juga  menjadi  faktor  banyaknya  imigran  melakukan  tindak  kriminal  di Indonesia,  merosotnya  tingkat  kesejahteraan  dan  keamanan  di  banyak  negara,  dan
bertambahnya  angka  kemiskinan  serta  globalisasi  dan  akses  informasi  memudahkan berlangsungnya kasus-kasus imigran gelap. Salah satu contoh kasus yaitu penangkapan WNA asal  Tiongkok  yang  berjumlah  31  orang.  Alasan  penangkapan  ini  dikarenakan  tindakan cybercrime dengan sasaran  warga negara  Tiongkok 9 . Penangkapan  31 Warga Negara  Asing (WNA)  asal  Tiongkok  yang  terkait  dengan  tindakan  cybercrime,  dengan  sasaran  warga negara  Tiongkok,  memiliki  implikasi  yang  signifikan  terhadap  aspek  ekonomi.  Krisis ekonomi  dapat  timbul  akibat  tindakan cybercrime yang  meretas  data  sensitif,  seperti informasi keuangan atau data pribadi, dari individu atau perusahaan. Serangan cyber ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar, baik bagi perorangan maupun perusahaan, yang pada gilirannya dapat berdampak pada stabilitas ekonomi. Selain itu, serangan siber semacam ini juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data dan transaksi online, yang  dapat  menghambat  pertumbuhan  bisnis  dan  investasi  di  era  digital.  Oleh  karena  itu, penegakan  hukum  terhadap  tindakan cybercrime menjadi  krusial  dalam  menjaga  kestabilan ekonomi, serta meningkatkan perlindungan data dan keamanan siber secara umum.

## Contoh kasus kriminal yang sering terjadi di kalangan imigran di Indonesia
Dari  penjelasan  kasus  diatas,  tentu  saja  masih  banyak  contoh  kasus  yang  tidak  jarang terjadi  yang  dilakukan  oleh  imgran  di  Indonesia,  penjelasan  terkait  faktor  pendorong sebelumnya  pada  dasarnya  dikarenakan  masalah  ekonomi  dan  juga  masalah  keamanan  para imigran yang diterima di daerah asalanya. Adapun contoh kasus yang sering ditimbulkan oleh para imigran ini diantaranya :
1. Penggunaan  Dokumen  Palsu  atau  illegal  : Salah  satu  tindak  kriminal  yang  seringkali terkait  dengan  imigran  adalah  penggunaan  dokumen  palsu  atau  ilegal.  Imigran  gelap mungkin  menggunakan  paspor  palsu, visa  palsu, atau dokumen-dokumen lain  yang tidak sah untuk masuk atau tinggal di Indonesia.
2. Penyelundupan  Manusia  : Tindak  kriminal  penyelundupan  manusia  seringkali  terkait dengan  imigran  gelap.  Hal  ini  melibatkan  pergerakan  orang  secara  ilegal  melintasi perbatasan  dengan  tujuan  untuk  memasukkan  mereka  ke  dalam  negara.  Penyelundupan manusia seringkali berisiko tinggi dan dapat melibatkan kekerasan serta eksploitasi.
3. Tindak Kriminal Terkait Pekerjaan Ilegal : Banyak imigran gelap datang ke Indonesia dengan  harapan  mencari  pekerjaan  yang  lebih  baik.  Namun,  karena  mereka  sering  tidak
9 Sorotan  Media. Selain  Menjaring  31  WNA  Asal  Tiongkok,  Polisi  Juga  Tangkap  Otak  Penyuplai .  Indonesia Terkoneksi.2015.
memiliki  izin  tinggal  atau  pekerjaan  yang  sah,  mereka  dapat  terlibat  dalam  pekerjaan ilegal  yang  melanggar  hukum,  seperti  pekerjaan  di  sektor  informal  atau  perdagangan manusia untuk tenaga kerja ilegal.
4. Kegiatan  Narkotika :  Beberapa  imigran,  baik  yang  datang  dengan  izin  tinggal  resmi maupun  ilegal,  dapat  terlibat  dalam  kegiatan  peredaran  narkotika.  Mereka  mungkin menjadi kurir atau pelaku dalam perdagangan narkoba ilegal yang merugikan masyarakat Indonesia.
5. Tindak  Kriminal  Terkait  Kejahatan  Seksual  : Kasus-kasus  tindak  kriminal  terkait kejahatan seksual, seperti pencabulan atau perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual, dapat melibatkan imigran, terutama yang berada dalam situasi ilegal dan rentan.
6. Perampokan  dan  Pencurian  : Imigran  yang  menghadapi  kesulitan  ekonomi  dan ketidakpastian  hukum  dapat  terdorong  untuk  terlibat  dalam  tindak  kriminal  seperti perampokan,  pencurian,  atau  pemerasan  sebagai  cara  untuk  mencari  nafkah  atau mengatasi kesulitan keuangan mereka.
7. Kejahatan Terorganisir : Beberapa kelompok imigran mungkin terlibat dalam kejahatan terorganisir  yang melibatkan  perdagangan  ilegal, pencucian uang,  atau tindakan kriminal lain yang melibatkan jaringan internasional.
8. Tindak Kriminal Terkait Keimigrasian : Selain itu, tindak kriminal yang secara khusus terkait  dengan  status  keimigrasian,  seperti  penolakan  untuk  berkooperasi  dengan  otoritas imigrasi atau memalsukan dokumen imigrasi, juga dapat melibatkan imigran.
Penting  untuk  dicatat  bahwa  tidak  semua  imigran  terlibat  dalam  tindak  kriminal,  dan mayoritas dari mereka yang datang ke Indonesia mencari kehidupan yang lebih baik dengan cara yang sah dan sesuai dengan hukum. Namun, ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi beberapa imigran untuk terlibat dalam kegiatan ilegal, termasuk ketidakpastian status hukum, kesulitan ekonomi, dan tekanan sosial.

## Latar belakang imigran pelaku tindak kriminal
Negara  Indonesia  menjadi  salah  satu  tujuan  utama  para  imigran  atau  WNA  untuk bekerja. Hal tersebut disebabkan karena lokasinya yang strategis, yakni terletak diantara dua benua dan dua samudra dan memiliki hubungan sejarah yang kuat dalam proses perpindahan warga  negara  asing,  terutama  negara  Timur  tengah,  Asia,  dan  Afrika  yang  mendukung
Indonesia  menjadi  sebuah  negara  transit  migrasi  yang  strategis 10 .  Berkaitan  dengan  hal  ini, banyak  imigran  ilegal  yang  memanfaatkan  kesempatan  tersebut  dan  masuk  ke  Indonesia untuk  melakukan  tindak  kriminal,  banyak  dari  mereka  yang  sudah  dibekali  ilmu  yang mumpuni baik secara otodidak atau diperoleh dari pendidikan di negaranya, hal ini tentunya sama  dengan  kasus    yang  telah  disebutkan  diatas  dimana  kasus  WNA  asal  tiongkok  yang memiliki  pengalaman  di  bidang  informasi  dan  teknologi,  melakukan  tindak  kriminal cybercrime .  Hal  ini  tentunya  dapat  diketahui  bahwa  latar  belakang  WNA  sebagai  pelaku tindak kriminal di Indonesia tidak selamanya memiliki tingkat kecerdasan yang dibawah rata- rata,  namun  juga  mereka  memiliki  kecerdasan  yang  justru  diatas  rata-rata  sehingga  berani untuk melakukan tindak kriminal tersebut.
Pengaruh  kondisi  sosio-ekonomi  terhadap  tingkat  kegiatan  kriminal  di  kalangan imigran  di  Indonesia  adalah  topik  yang  kompleks  dan  dipengaruhi  oleh  sejumlah  latar belakang.  Dalam  konteks  ini,  beberapa  latar  belakang  sosio-ekonomi,  seperti  tingkat pendidikan,  pekerjaan,  dan  pendapatan,  dapat  memainkan  peran  penting  dalam  menentukan perilaku kriminal imigran.
Tingkat  pendidikan  adalah  salah  satu  latar  benting  penting  yang  dapat  mempengaruhi tingkat  kegiatan  kriminal.  Imigran  yang  memiliki  tingkat  pendidikan  yang  lebih  tinggi cenderung  memiliki  akses  yang  lebih  baik  ke  peluang  pekerjaan  yang  layak.  Selain  itu, tingkat  pendidikan  yang  lebih  tinggi  juga  dapat  meningkatkan  kesadaran  hukum  dan pemahaman  tentang  konsekuensi  hukum,  yang  dapat  mengurangi  peluang  terlibat  dalam kegiatan  kriminal.  Pekerjaan  juga  merupakan  latar  belakang  penting  dalam  memahami tingkat  kegiatan  kriminal  imigran.  Imigran  yang  memiliki  pekerjaan  yang  stabil  dan membayar  dengan  baik  cenderung  kurang  terlibat  dalam  kegiatan  kriminal.  Pekerjaan  yang memadai dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan keluarga lainnya. Ketika imigran memiliki sumber pendapatan yang stabil, mereka mungkin kurang terdorong untuk mencari pendapatan tambahan melalui tindakan kriminal.
Pendapatan  juga  berperan  dalam  menentukan  tingkat  kegiatan  kriminal.  Imigran dengan  pendapatan  yang  mencukupi  mungkin  lebih  mampu  memenuhi  kebutuhan  mereka secara  legal,  yang  dapat  mengurangi  motivasi  mereka  untuk  terlibat  dalam  aktivitas  ilegal
10 Utami, P. N., & Rahmanto, T. Y.Peran Imigrasi Terhadap Fenomena Sosial Orang Asing Yang Bekerja Tidak Sesuai Aturan Di Indonesia.
Jurnal Ketenagakerjaan , 15 (1). https://doi.org/10.47198/naker.v15i1.43.2020.
seperti  pencurian  atau  perdagangan  narkoba.  Hal  ini  memang  sepertinya  sama  dengan  latar belakang  yang  secara  umum  menjadi  latar  belakang  para  pelaku  tindak  kriminal  terpaksa melakukan tindakan kriminal baik yang berasal dari warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing yang berada di Indonesia
Selain latar belakang tersebut tersebut, terdapat sejumlah latar belakang tambahan yang dapat  mempengaruhi  tingkat  kegiatan  kriminal  di  kalangan  imigran  di  Indonesia.  Salah satunya  adalah  integrasi  sosial.  Imigran  yang  merasa  terisolasi  atau  diucilkan  dalam masyarakat  tuan  rumah  mungkin  lebih  rentan  terhadap  kegiatan  kriminal  karena  kurangnya dukungan  sosial  dan  integrasi  yang  positif.  Diskriminasi  juga  dapat  menjadi  latar  belakang yang  memperburuk,  karena  dapat  menciptakan  ketidaksetaraan  sosial  dan  ekonomi  yang memicu  ketegangan  dan  ketidakpuasan.  Selanjutnya  lingkungan  juga  bermain  peran  dalam tingkat  kegiatan  kriminal.  Daerah  dengan  tingkat  kejahatan  yang  tinggi  atau  dengan  akses yang  mudah  ke  barang  ilegal  dapat  mempengaruhi  imigran  untuk  terlibat  dalam  aktivitas ilegal.  Oleh  karena  itu,  latar  belakang  seperti  lokasi  geografis  dan  tingkat  keamanan lingkungan  dapat  mempengaruhi  tingkat  kegiatan  kriminal  di  kalangan  imigran,  adapun berdasarkan data  yang telah dirangkum, hingga pertengahan tahun 2023, Jakarta menduduki sebagai posisi pertama sebagai daerah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Indonesia dan hal ini dapat menjadi latar belakang 11
Kebijakan pemerintah juga dapat memainkan peran dalam menentukan tingkat kegiatan kriminal  di  kalangan  imigran.  Kebijakan  imigrasi  yang  restriktif  atau  diskriminatif  dapat mempengaruhi  kondisi  sosio-ekonomi  imigran  dan  secara  tidak  langsung  mempengaruhi tingkat  kejahatan  di  kalangan  mereka.  Di  sisi  lain,  program-program  integrasi  sosial  dan ekonomi  yang  memfasilitasi  akses  imigran  ke  pendidikan,  pekerjaan,  dan  dukungan  sosial dapat membantu mengurangi tingkat kegiatan kriminal.
Secara  keseluruhan,  pengaruh  kondisi  sosio-ekonomi  terhadap  tingkat  kegiatan kriminal di kalangan imigran di Indonesia adalah masalah yang kompleks dan saling terkait dengan sejumlah latar belakang  lain.  Maka dari itu, latar belakang  dari para imigran pelaku tindak kriminal ini tidak bisa berdiri sendiri, namun selalu berkaitan satu sama lain.
Peran  pemerintah  dan  masyarakat  dalam  mengatasi  tindak  kriminal  yang  dilakukan oleh imigran
11 Tandang,  A.  A. 5  Kota  dengan  Tingkat  Kejahatan  Tertinggi  di  Indonesia,  Ada  2  di  Sumatera! Harianhaluan.2023.
Sebagai  negara  yang  berdaulat,  negara  memiliki  hak-hak  eksklusif  ( exclusive  right ) berupa empat kekuasaan, diantaranya :

## 1. Kekuasaan untuk mengendalikan persoalan domestik;
Yang  negara  atau  organisasi,  memiliki  otoritas  atau  kewenangan  penuh  untuk mengatur, mengelola, dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang terjadi di  dalam  wilayah  atau  ruang  lingkup  internalnya  sendiri.  Ini  mencakup  sejumlah beragam  isu,  seperti  kebijakan  dalam  bidang  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya, pendidikan,  dan  lain  sebagainya  yang  mempengaruhi  kehidupan  dan  urusan  dalam wilayah  tersebut.  Konsep  ini  sering  digunakan  dalam  konteks  negara-negara  sebagai bagian dari kedaulatan mereka. Artinya, suatu negara memiliki hak untuk menentukan dan menerapkan kebijakan serta aturan-aturan yang mengatur kehidupan di dalam batas wilayahnya, dan negara-negara lain dianggap tidak memiliki hak campur tangan dalam urusan  dalam  negeri  tersebut,  kecuali  jika  ada  kesepakatan  atau  norma  internasional yang memungkinkan intervensi.
2. Kekuasaan untuk mengusir dan menerima warga negara asing;
Hal,  mengacu  pada  hak  dan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  suatu  negara  untuk mengatur masuk, tinggal, dan keluarnya warga negara asing di wilayahnya sendiri. Ini adalah  salah  satu  aspek  penting  dari  kedaulatan  suatu  negara,  yang  memungkinkan negara  untuk  mengontrol  siapa  yang  diizinkan  masuk  ke  dalam  wilayahnya  dan  siapa yang  dapat  tinggal  di  sana.  Kekuasaan  untuk  Mengusir  Warga  Negara  Asing:  Negara memiliki  hak  untuk  mengusir  warga  negara  asing  yang  tidak  mematuhi  hukum  atau peraturan  yang  berlaku  di  negara  tersebut.  Ini  dapat  mencakup  kasus-kasus  seperti pelanggaran  visa,  aktivitas  kriminal,  atau  kegiatan  yang  dianggap  membahayakan keamanan nasional atau masyarakat. Prosedur pengusiran biasanya diatur dalam hukum imigrasi  dan  harus  dilakukan  sesuai  dengan  standar  hukum  yang  berlaku.  Kekuasaan untuk  Menerima  Warga  Negara  Asing:  Di  sisi  lain,  negara  juga  memiliki  kekuasaan untuk menerima warga negara asing yang ingin memasuki atau tinggal di wilayahnya. Ini dapat melibatkan pemberian visa, izin tinggal, atau bahkan status kewarganegaraan permanen.  Negara  biasanya  memiliki  persyaratan  dan  prosedur  yang  berbeda  untuk menerima  warga  negara  asing,  dan  ini  dapat  berkaitan  dengan  alasan  seperti kepentingan ekonomi, reunifikasi keluarga, atau perlindungan terhadap pengungsi.
3. Hak-hak istimewa untuk membuka perwakilan diplomatiknya di negara lain;
Hal ini merujuk pada hak dan keistimewaan yang diberikan kepada suatu negara untuk mendirikan dan mengoperasikan misi diplomatik atau kedutaan besar di wilayah negara lain.  Ini  adalah  elemen  sentral  dalam  diplomasi  internasional  yang  memungkinkan negara-negara  untuk  menjaga  komunikasi  resmi  dan  mengatur  hubungan  mereka  satu sama  lain.  Kedutaan  besar  adalah  wakil  negara  yang  berfungsi  sebagai  pusat komunikasi  dan  perwakilan  resmi.  Selain  melindungi  kepentingan  dan  hak  warga negara  mereka  di  negara  tuan  rumah,  misi  diplomatik  juga  memainkan  peran  penting dalam  negosiasi,  diplomasi,  dan  perundingan  antara  negara-negara.  Pada  intinya,  hak istimewa  ini  menciptakan  kerangka  kerja  yang  memungkinkan  negara-negara  untuk menjalin  hubungan  diplomatik,  berdialog,  dan  bekerja  sama,  serta  merupakan  simbol pengakuan  atas  kedaulatan  dan  eksistensi  satu  sama  lain  dalam  komunitas internasional.
4. Yurisdiksi penuh atas kejahatan yang dilakukan diwilayahanya.
Untuk  poin  yang  terakhir,  dapat  diketahui  bahwa  Indonesia  sebagai  negara  berdaulat memiliki hak eksklusif untuk menjalankan yurisdiksi penuh atas kejahatan yang terjadi di  wilayahnya.  Ini  berarti  bahwa  pemerintah  Indonesia  memiliki  hak  untuk menegakkan  hukum  pidana,  mengadili  pelaku  kejahatan,  dan  menghukum  mereka sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  di  dalam  negara.  Dengan  kata  lain,  Indonesia memiliki otoritas untuk menentukan apa yang dianggap sebagai pelanggaran hukum di dalam wilayahnya dan bagaimana menangani pelaku kejahatan.
Contoh  yang  konkret  dari  hak  eksklusif  ini  adalah  penegakan  hukum  di  Indonesia terhadap tindak kejahatan yang terjadi di wilayahnya. Misalnya, ketika seseorang melakukan tindak  pidana  seperti  pencurian  atau  perampokan  di  suatu  daerah  di  Indonesia,  pihak berwenang  Indonesia  memiliki  yurisdiksi  penuh  untuk  menyelidiki,  menangkap,  mengadili, dan  menghukum  pelaku  kejahatan  tersebut  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  di  dalam negara.
Selain  itu,  hak  eksklusif  ini  juga  mencakup  kasus-kasus  yang  melibatkan  kejahatan lintas  batas,  seperti  perdagangan  narkoba  atau  kejahatan  transnasional  lainnya  yang melibatkan pelaku dari negara asing. Indonesia memiliki hak untuk mengejar dan mengadili pelaku kejahatan semacam itu sesuai dengan hukum nasionalnya sendiri, dan jika diperlukan, berkerjasama  dengan  negara-negara  lain  dalam  rangka  penegakan  hukum  lintas  batas. Namun,  penting  untuk  diingat  bahwa  dalam  konteks  global  yang  semakin  terhubung, kerjasama  internasional  dalam  penegakan  hukum  juga  menjadi  krusial.  Negara-negara
seringkali  berkolaborasi  dalam  memerangi  kejahatan  transnasional,  termasuk  terorisme, perdagangan  manusia,  dan  pencucian uang. Dalam  kerangka ini, hak eksklusif suatu  negara tetap diakui, tetapi negara-negara juga bekerja sama untuk memastikan keamanan global dan penegakan hukum yang efektif.
Hak  eksklusif  sebagai  negara  yang  berdaulat  juga  berkaitan  dengan  hak  untuk menentukan  hukuman  bagi  pelaku  kejahatan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  hukum  nasional dan internasional. Hukuman ini harus adil dan sesuai dengan standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Sebagai kesimpulan, hak eksklusif sebagai negara yang berdaulat adalah konsep penting dalam hukum internasional yang memberikan suatu negara yurisdiksi penuh  atas  kejahatan  yang  terjadi  di  wilayahnya.  Indonesia,  sebagai  negara  berdaulat, memiliki  hak  untuk  menegakkan  hukum  pidana,  mengadili  pelaku  kejahatan,  dan menghukum mereka sesuai dengan hukum yang berlaku di dalam negara. Namun, dalam era globalisasi,  kerjasama  internasional  juga  menjadi  bagian  penting  dari  upaya  penegakan hukum yang efektif.
Berkaitan  dengan  warga  negara  asing,  Keimigrasian  memegang  peran  penting  dalam menanggulangi kasus orang  asing atau WNA  yang melakukan tindak kriminal di Indonesia. Dengan mengacu kepada  Undang-Undang Nomor  6  Tahun 2011 tentang  Keimigrasian,  jika warga  negara  asing  yang  secara  sengaja  melakukan  tindakan  yang  dilarang  di  dalam peraturan  tersebut,  maka  akan  dikenakan  sanksi  berupa  pemberian  tindakan  administratif keimigrasian,  sebagaimana  tercantum  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011, disebutkan bahwa yang termasuk dengan tindakan administratif keimigrasian yaitu 12 :
a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
e. Pengenaan biaya beban; dan/atau
f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.
Namun,  deportasi  merupakan  salah  satu  cara  yang  paling  sering  digunakan  oleh Keimigrasian  untuk  mengatasi  permasalahan  yang  dilakukan  oleh  warga  asing  sendiri.
12 Undang-Undang No.6 Tentang Keimigrasian, Pub. L. No. 6, Pemerintah Indonesia 1.(2011).
Deportasi seringkali menjadi pilihan yang sering digunakan dalam pemberian sanksi imigrasi karena  sejumlah  alasan  yang  membuatnya  menjadi  instrumen  efektif  bagi  pemerintah  dan otoritas  imigrasi.  Pertama,  deportasi  secara  tegas  menghapus  individu  yang  melanggar hukum  imigrasi  dari  wilayah  negara,  menjadikannya  solusi  yang  langsung  mengatasi pelanggaran  tersebut.  Keunggulan  lainnya  adalah  efisiensi  proses,  di  mana  deportasi seringkali lebih cepat dan efisien daripada alternatif sanksi seperti penahanan jangka panjang atau  proses  hukum  yang  panjang.  Ini  dapat  menghemat  waktu  dan  sumber  daya.  Ancaman deportasi  juga  mendorong  kepatuhan  dengan  hukum  imigrasi,  karena  individu  yang  tahu bahwa  pelanggaran  dapat  berujung  pada  deportasi  cenderung  lebih  patuh.  Selain  itu, deportasi  berfungsi  sebagai  alat  pencegahan,  mengintimidasi  potensial  pelanggar  hukum imigrasi. Terakhir, deportasi digunakan untuk mengidentifikasi dan menghapus individu yang dianggap  sebagai  ancaman  terhadap  keamanan  nasional,  membantu  pemerintah  dalam mengelola  potensi  risiko.  Meskipun  deportasi  memiliki  keunggulan  ini,  penting  untuk memastikan  bahwa  penggunaannya  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  hak  asasi  manusia  dan hukum  internasional,  serta  mempertimbangkan  situasi  individu  yang  bersangkutan  untuk memastikan keputusan tersebut adil dan sesuai dengan hukum.
Selain  itu,  warga  negara  asing  tentunya  bisa  dikenakan  hukum  pidana.  Hal  ini  sesuai dengan  prinsip  teritorialitas  atau  sama  dengan  poin  terakhir  dari  hak  eksklusif  dari  negara yang  berdaulat,  dimana  Prinsip  teritorialitas  adalah  suatu  konsep  hukum  internasional  yang menegaskan  bahwa  sebuah  negara  memiliki  yurisdiksi  dan  kekuasaan  hukum  atas  segala aktivitas  yang  terjadi  di  dalam  wilayahnya.  Prinsip  teritorialitas  juga  berarti  bahwa  hukum dan  regulasi  yang  berlaku  di  suatu  negara  hanya  berlaku  bagi  orang-orang  dan  entitas  yang berada di dalam wilayah tersebut. Ini berarti bahwa individu atau perusahaan yang beroperasi di  dalam  negara  tersebut  harus  tunduk  pada  hukum  setempat,  bahkan  jika  mereka  bukan warga  negara  dari  negara  tersebut.  Namun,  prinsip  ini  juga  memiliki  batasan,  seperti  hak asasi  manusia  yang  harus  dihormati,  dan  negara  tidak  boleh  menyalahgunakan  kekuasaan mereka  di  wilayah  mereka.  Dengan  kata  lain,  negara  memiliki  hak  untuk  membuat  dan menerapkan  hukum  di  wilayahnya  sendiri,  termasuk  regulasi  terkait  dengan  keamanan, perdagangan, pajak, dan berbagai aspek lainnya.
Kemudian  keimigrasian  juga  membentuk  suatu  tim  yang  didalamnya  berisikan Kementerian  ataupun  lembaga  pemerintah  yang  disebut  sebagai  TIMPORA  atau  Tim Pengawasan  Orang  Asing,  dimana  pada  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011,  pada  pasal 69 :
“Untuk  melakukan  pengawasan  Keimigrasian  terhadap  kegiatan  Orang  Asing  di Wilayah  Indonesia,  Menteri  membentuk  tim  pengawasan  Orang  Asing  yang  anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah”.
Selain  peran  pemerintah,  dibutuhkan  juga  peran  aktif  dari  masyarakat  luas.  Dengan peran  serta  masyarakat  yang  proaktif  mengadukan  warga  negara  asing  yang  didapati melanggar  aturan  di  Indonesia  maka  pengawasan  dapat  berjalan  lebih  efektif.  Pemangku kepentingan dan  masyarakat perlu menjaga  bersama pariwisata  di Tanar  Air  agar  aman  dan nyaman 13 Masyarakat  juga  dapat  menggunakan  aplikasi  yang  telah  dikeluarkan  dan dikembangkan  oleh  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  untuk  mempermudah  masyarakat  dalam melakukan  pelaporan  orang  asing,  jadi  masyarakat  bisa  melaporkan  tindakan  warga  negara asing  di  daerahnya  jika  terbukti  melakukan  suatu  perbuatan  yang  melawan  peraturan perundang-undangan.

## D. Penutup
Imigran  yang  datang  ke  Indonesia  membawa  beragam  latar  belakang  sosio-ekonomi. Beberapa  imigran  mungkin  memiliki  pekerjaan  yang  stabil,  pendapatan  yang  cukup,  dan tingkat pendidikan yang tinggi, sementara yang lain mungkin datang dalam kondisi ekonomi yang  sulit  dengan  keterbatasan  sumber  daya.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  faktor- faktor  ini  memiliki  dampak  yang  signifikan  pada  tingkat  kejahatan  di  antara  populasi imigran.  Penting  untuk  mencatat  bahwa  lingkungan  sosial  dan  ekonomi  di  mana  imigran tinggal juga memengaruhi perilaku kriminal mereka. Imigran yang terpinggirkan ekonominya atau tinggal dalam komunitas yang miskin cenderung lebih rentan terhadap kejahatan seperti pencurian,  perdagangan  manusia,  atau  perdagangan  narkoba.  Sebaliknya,  imigran  yang berhasil  mengintegrasikan  diri  ke  dalam  masyarakat  lokal  dengan  memperoleh  pekerjaan, mengakses pendidikan,  dan  memiliki jaringan  sosial  yang kuat,  cenderung  memiliki tingkat kejahatan yang lebih rendah.
Pengaruh  sosio-ekonomi  ini  tidak  dapat  dipisahkan  dari  konteks  budaya  dan  hukum. Faktor-faktor  budaya  seperti  nilai-nilai  yang  dianut  oleh  imigran  serta  norma-norma  sosial yang mereka anut juga dapat memainkan peran penting dalam menentukan tingkat kejahatan. Selain  itu,  sistem  hukum  dan  penegakan  hukum  di  Indonesia  memainkan  peran  penting dalam  mengatur  tingkat  kejahatan  imigran.  Kemudahan  akses  ke  layanan  hukum,
13 Khaerudin, H. S. Pengawasan WNA Diperkuat lewat Partisipasi Masyarakat . Kompas Id.2023.
pengawasan, serta efektivitas penegakan hukum juga turut berperan dalam pengurangan atau peningkatan  kejahatan  yang  terkait  dengan  imigran.  Dalam  menghadapi  kompleksitas  ini, kesimpulan  penelitian  menekankan  pentingnya  pendekatan  yang  holistik  dalam  kebijakan imigrasi.  Kemudian  diperlukan  juga  integrasi  antar  pemerintah  yang  semakin  terpadu  serta peran masyarakat aktif dalam melakukan pelaporan orang asing atau imigran yang diketahui merupakan pelaku dari tindak kriminal.

## E. Daftar Pustaka
Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. Metode Penelitian Kualitatif  Studi  Pustaka. Edumaspul:  Jurnal  Pendidikan , 6 (1),  974–980. https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394. 2022.
Farhana. Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia. Jakarta: Sinar Rafika, 2012. Hukum De Jure 18, no. 1 (2018): 115
Ibrahim,  Johnny. Teori  Dan  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif.  Malang:  Bayu  Media Publishing , 2005.
Khaerudin,  H.  S. Pengawasan  WNA  Diperkuat  lewat  Partisipasi  Masyarakat .  Kompas Id.2023.
Lausiri,  M.  N.,  &  Tumuka,  L.  Analisis  Kondisi  Sosial-Ekonomi  Masyarakat  Imigran Sebelum dan Sesudah Berada di Kota Timika. 1 (1), 1–10. (2019).
M. Azzam Alfarizi, “Kebijakan Politik Hukum Indonesia Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian Dalam Upaya
Nevey Varida Ariani, “Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal Di Indonesia,” Jurnal Penelitian
Pemberantasan Dan Pencegahan Penyelundupan Orang : Aksiologi Normatif – Empiris,” Kajian Keimigrasian 2, no. 2 (2019): 33–48.
Sihombing Sihar, Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia (Bandung: Nuansa Mulia,
2003).
Sorotan  Media. Selain  Menjaring  31  WNA  Asal  Tiongkok,  Polisi  Juga  Tangkap  Otak Penyuplai . Indonesia Terkoneksi.2015.
Tandang, A. A. 5 Kota dengan Tingkat Kejahatan Tertinggi di Indonesia, Ada 2 di Sumatera! Harianhaluan.2023.
Undang-Undang No.6 Tentang Keimigrasian, Pub. L. No. 6, Pemerintah Indonesia 1.(2011).
Utami,  P.  N.,  &  Rahmanto,  T.  Y.  Peran  Imigrasi  Terhadap  Fenomena  Sosial  Orang  Asing Yang  Bekerja  Tidak  Sesuai  Aturan  Di  Indonesia. Jurnal  Ketenagakerjaan , 15 (1). https://doi.org/10.47198/naker.v15i1.43.2020.