## Pendampingan Pajak UMKM: Masalah dan Solusinya
Amelia Sandra 1) , Hanif 2) , Rizka Indri Arfianti 3) , Prima Apriwenni 4)
1234) Program Studi Akuntansi,  Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id hanif.ismail@kwikkiangie.ac.id rizka.indri@kwikkiangie.ac.id prima.apriweni@kwikkiangie.ac.id

## ABSTRAK
Pelatihan Pengetahuan Pajak Penghasilan bagi UMKM merupakan salah satu langkah meningkatkan kemampuan  para  pengusaha  yang  tergabung  dalam  UPK  PPUKMP  Pulo  Gadung  Jakarta  Timur  . Pelatihan  ini  diselenggarakan    pada  tanggal  17 – 25  Januari 2019. Instruktur pelatihan adalah para dosen  yang  memiliki  pengetahuan,  keahlian,  dan  pengalaman  dalam  membina  pelajar.  Tujuan  dari pelatihan  ini,  khususnya  bagi  pengusaha  adalah  untuk  meningkatan  kemampuan  akuntansi sederhana  dan  administrasi  perpajakan  seorang  pengusaha  dan  aspek  lain  yang  berhubungan dengan  hal  tersebut.    Proses  pelatihan  dimulai  dari  persiapan  dengan  menganalisis  kebutuhan pelatihan,  merumuskan  tujuan  pelatihan,  mempersiapkan  materi  dan  melaksanakan  pelatihan. Metode  pelatihan  dilakukan  dengan  memberikan  ceramah,  diskusi,  tanya  jawab,  dan  penayangan audio  visual.  Hasil  dari  pelatihan  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  pengetahuan  teknis  bagi pengusaha  dalam  memahami  kewajiban  perpajakannya  yaitu  cara  pengisian  SPT  terutama  pajak penghasilan bagi UMKM dan administrasi pajak yang sebaiknya dilakukan.
Kata-kata Kunci : Pajak Penghasilan, UMKM, Administrasi Pajak

## ABSTRACT
Training on Income Tax Knowledge for MSMEs is the one step to improve the entrepreneurs’ taxation ability, as the members of the UPK PPUKMP Pulo Gadung East Jakarta. This training was held on 17 -  25  January  2019.  Training  instructors  are  lecturers  who  have  a  knowledge,  expertise,  and experience  in  fostering  students.  The  purpose  of  this  training,  especially  for  entrepreneurs  is  to improve their simple accounting skills and taxation administration and other aspects related to it. The training process begins with a preparation by analyzing training needs, formulating training objectives, preparing material and conducting training. The training is carried out by giving lectures, discussions, question  and  answer,  and  audio-visual  presentation.  The  results  of  this  training  are  expected  to increase technical knowledge for entrepreneurs in understanding their tax obligations, namely how to fill SPT, especially income tax for MSMEs and tax administration that should be done.
Keywords: Income Tax, MSMEs, Taxation Administration

## 1. PENDAHULUAN
Informasi   akuntansi   merupakan   alat   yang   digunakan   oleh   pengguna  informasi untuk pengambilan keputusan,  terutama   oleh   pelaku   bisnis.   Informasi   akuntansi didefinisikan   sebagai   sistem   informasi   yang   dapat   mengukur   dan  mengkomunikasikan informasi  keuangan  tentang  kegiatan  ekonomi.  Informasi   akuntansi   sangat   diperlukan oleh   pihak   manajemen   perusahaan  dalam  merumuskan  berbagai  keputusan  dalam memecahkan  segala  permasalahan  yang  dihadapi  perusahaan.  Informasi  akuntansi  yang dihasilkan  dari  suatu  laporan  keuangan  berguna  dalam  rangka  menyusun  berbagai proyeksi, misalnya proyeksi kebutuhan  uang  kas  di  masa  yang  akan  datang.  Dengan menyusun   proyeksi  tersebut   secara   tidak   langsung   akan   mengurangi   ketidakpastian, antara  lain mengenai kebutuhan terhadap kas.
Informasi  akuntansi  berhubungan  dengan  data  akuntansi  atas  transaksi-transaksi keuangan dari suatu unit usaha, baik usaha jasa, dagang maupun manufaktur.  Supaya  informasi  akuntansi  dapat  dimanfaatkan  oleh  manajer  atau pemilik usaha, maka informasi tersebut disusun dalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Arus  informasi  akuntansi  keuangan  dari  perusahaan  kecil  sangat bermanfaat  untuk  mengetahui  bagaimana  perkembangan  usaha  perusahaan, bagimana struktur  modalnya,  berapa  keuntungan  yang  diperoleh  perusahaan  pada  suatu  periode tertentu.
Informasi  akuntansi yang  banyak  disiapkan  dan  digunakan  perusahaan  kecil  dan menengah   adalah  informasi   yang   diharuskan  menurut   undang-undang   atau   peraturan ( statutory ).  Selain   itu,   informasi   akuntansi   yang   seharusnya   dibutuhkan   oleh manajemen perusahaan  kecil  dan  menengah  dalam  pengggunaan  informasi  akuntansi sangat  terbatas   sekali.   Banyak   kelemahan   dalam   praktik  akuntansi   pada   perusahaan kecil.   Kelemahan   tersebut   disebabkan   oleh   beberapa  faktor,   antara   lain   pendidikan dan overload standar   akuntansi   yang   dijadikan  pedoman   dalam   penyusunan pelaporan  keuangan
Dari  uraian  tersebut  jelas  bahwa  industri  menengah  banyak  mengalami kesulitan dalam  memahami  informasi  akuntansi  dengan  baik.  Padahal  dengan semakin  ketatnya persaingan   bisnis   dalam   era   globalisasi   ekonomi,  hanya  perusahaan   yang   memiliki keunggulan   kompetitif   yang   akan   mampu  memenangkan   persaingan.   Keunggulan tersebut  diantaranya  adalah  kemampuan dalam  mengelola  berbagai  informasi,  sumber daya   manusia,  alokasi  dana,  penerapan   teknologi,   sistem   pemasaran   dan   pelayanan. Sehingga   manajemen  perusahaan   yang   profesional   merupakan   tuntutan   yang   harus segera  dipenuhi untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan perusahaan secara baik.
Informasi akuntansi mempunyai peranan penting untuk mencapai keberhasilan usaha, termasuk  bagi  usaha  kecil.  Pencatatan  akuntansi  dapat  menjadi  dasar  yang  andal  bagi pengambilan  keputusan  ekonomis  dalam  pengelolaan  usaha  kecil,  antara  lain  keputusan pengembangan pasar, penetapan harga dan lain-lain. Penyediaan informasi akuntansi bagi usaha kecil juga diperlukan khususnya untuk akses subsidi pemerintah dan akses tambahan modal bagi usaha kecil dari kreditur (bank). Pemerintah maupun komunitas akuntansi telah menegaskan pentingnya pencatatan dan penyelenggaraan akuntansi bagi usaha kecil.
Sejauh ini masih banyak usaha kecil menengah (UKM) yang belum menyelenggarakan pencatatan atas laporan keuangan usahanya sedikit banyak berdampak pada  sulitnya  untuk  mendapatkan  kredit  lunak  dari  lembaga  keuangan.  Terlepas  dari  itu semua, perlunya penyusunan laporan keuangan bagi UKM sebenarnya bukan hanya untuk kemudahan memperoleh kredit dari kreditur, tetapi untuk pengendalian aset, kewajiban dan
modal  serta  perencanaan  pendapatan  dan  efisiensi  biaya-biaya  yang  terjadi  yang  pada akhirnya sebagai alat untuk pengambilan keputusan perusahaan.
UMKM  telah  terbukti  berkontribusi  terhadap  produk  domestik  bruto  Indonesia. Kontribusinya mencapai 58 persen. Di samping itu, UMKM adalah solusi untuk mengurangi pengangguran.  Sejumlah  52  juta  warga  negara  Indonesia  yang  mengadu  peruntungan  di sektor  UMKM.  Dalam  hal  perpajakan,  juga  terlihat  lebih  terpanggil  untuk  berkontribusi meningkatkan penerimaan negara untuk pembangunan. Lebih dari setengah jumlah peserta yang mengikuti Tax Amnesty adalah UMKM OP dan Badan. Singkatnya, UMKM berpotensi untuk perpajakan Indonesia.
Namun,  sudah  diketahui  banyak  pihak  potensi  pajak  yang  besar  di  UMKM  belum dapat  digali  maksimal  karena  masih  kurangnya  sosialisasi  dan  kurangnya  pemahaman pelaku UMKM tentang perpajakan.  Di samping tentu ada pelaku UMKM  yang sudah agak paham  dengan  perpajakan,  tetapi  masih  ragu  untuk  tertib  membayar  pajak.  Ada kekhawatiran  bahwa  ketertiban  membayar  pajak  akan  menuntut  ketertiban  dalam administrasi.    Hal  ini  merupakan  sesuatu  yang  ditakuti  oelh  para  pelaku  UMKM.    Untuk itulah maka perlu secara pelan namun konsisten, dilakukan pendampingan dan pembinaan terhadap UMKM.
Kebutuhan  pendampingan  UMKM  bidang  perpajakan  mendesak  dilakukan  karena dalam PP No. 23  diatur bahwa tarif PPh 21, 0,5% dari omzet hanya berlaku 7 tahun untuk UMKM OP dan 3 tahun untuk UMKM badan. Setelah itu, perlakuan perpajakan UMKM yang memiliki  omzet  di  bawah  Rp.  4,8  milyar,   adalah  sama  dengan  usahawan  lainnya  yang memiliki omzet  di atas Rp. 4,8.
Artinya, perhitungan PPh 21 UMKM OP atau badan mengikuti UU PPh Pasal 17, yakni dikenakan tarif progresif dari laba kena pajak. Hal ini tentu akan berdampak besar terhadap adiministrasi perpajakan yang harus dipersiapkan oleh UMKM OP maupun badan.
Berdasarkan uraian di atas, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan  adalah  peningkatan  kemampuan  akuntansi  sederhana  dan  administrasi perpajakan bagi UMKM di PIK Pulo Gadung.  Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: (a)  Wajib  Pajak  UMKM  belum  mengetahui  tata  cara  pembuatan  pembukuan/administrasi yang  sederhana  sebagai  catatan  pembukuan  usaha;  (b)  Kurangnya  pemahaman  terhadap perubahan  PP  No.46  Tahun  2013  menjadi  PP  No.23  Tahun  2018  terhadap  perpajakan usaha para wajib pajak UMKM.
Guna  menjawab  permasalahan  tersebut  maka  tim  pengajar  melakukan  kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  pendampingan  dan  fasilitator  pada    upaya peningkatan kemampuan  akuntansi  sederhana dan  administrasi  perpajakan  bagi UMKM di PIK Pulo Gadung, Jakarta.

## 2. METODE PELAKSANAAN
Kegiatan  ini  terdiri  atas  dua  aktivitas  utama,  yaitu  pembekalan  dan  pendampingan. Pembekalan  dilakukan  melalui  ceramah,  diskusi  dan  tanya  jawab;  sedangkan pendampingan  dilakukan  dalam  rangka  peningkatan  kemampuan  perhitungan  dan pelaporan pajak penghasilan, serta praktek pengisian dan pelaporan SPT.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Beberapa  temuan  penting  dalam  kegiatan  yang  dilakukan  di  UMKM  di  PIK  Pulo Gadung pada tanggal 17-25 Januari 2019 dapat diidentifikasi sebagai berikut:
Pertama , adanya  hambatan  dalam  pemasaran  kepada  instansi  pemerintah  karena sukarnya  memenuhi  persyaratan  administrasi  perpajakan.  Beberapa  UMKM  di  PIK berpotensi sebagai pemasok kebutuhan instansi pemerintah dalam  banyak  produk, seperti kerajinan kulit, sablon, pakaian seragam, dan lain sebagainya. Dari segi kualitas dan harga produk,  UMKM  dapat  bersaing  untuk  menembus  pasar  pemerintah.    Namun,  kendala terbesar justru  pada  pemenuhan  persyaratan  administrasi  perpajakan. Di  satu  sisi  instansi pemerintah  disyaratkan  oleh  aturan  bahwa  mereka  harus  mencari  supplier  yang  berstatus Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP).  Padahal  UMKM  yang  bergerak  di  PIK  kebanyakan  bukan PKP.    Sesuai  dengan  aturan  perpajakan  bahwa  perusahaan  yang  wajib  PKP  adalah perusahaan yang memiliki peredaran bruto dalam satu tahun lebih dari Rp. 4,8 milyar atau memiliki  peredaran  bruto  lebih  dari  Rp.  400  juta  per  bulan.  Sementara  untuk  UMKM  PIK Pulo  Gadung  yang  memiliki  peredaran  bruto  kurang  dari  Rp.  4.8  milyar  per  tahun  atau peredaran bruto kurang dari Rp. 400 juta per bulan, tidak wajib PKP atau menjadi PKP. Ada pilihan bagi UMKM, mendaftarkan diri menjadi PKP atau tidak.  Kecenderungan yang terjadi adalah UMKM PIK lebih memilih tidak mendaftarkan diri menjadi PKP.
Kedua, penyebab UMKM PIK tidak PKP adalah habisnya energi pelaku UMKM untuk kegiatan pencarian pesanan yang makin hari semakin sulit. Sebagian besar energi mereka habis  untuk  mencari  pesanan  atau  mereka  fokus  pada  pemasaran.  Mereka  semakin merasakan  tingkat  persaingan  semakin  ketat.    Apalagi  saat  ini  terdapat  tantangan  yang sangat  besar  dengan  mudahnya  produk  buatan  Cina  menembus  pasar  Indonesia, termasuk  menghantam  segmentasi  pasar  UMKM  Indonesia.  Jadi,  UMKM  PIK  semakin habis  waktunya  menghadapi  dinamika  pemasaran  tersebut.  Dampaknya,  administrasi perpajakan  justru  menjadi  urusan  yang  kurang  mendapatkan  perhatian.  Apalagi  untuk mendaftarkan  diri  menjadi  PKP  karena  menjadi  PKP  harus  diiringi  dengan  memperkuat system  administrasi  keuangan  dan  perpajakan  UMKM.  Keinginan  untuk  memperkuat administrasi  keuangan  dan  perpajakan  masih  sangat  rendah  karena  sebagaimana dijelaskan  di  poin  pertama  bahwa  pelaku  UMKM  fokus  pada  kegiatan  pemasaran  dan
produksi.    Dampaknya,  hampir  tidak  ada  UMKM  di  Kawasan  PIK  Pulo  Gadung  yang menjadi PKP .
Ketiga, dilema  UMKM  dalam  pemasaran  dan  keharusan  menjadi  PKP.  Pasar potensial UMKM salah satunya adalah instansi pemerintah. Sementara untuk UMKM harus berusaha  keras  untuk  memperoleh  pasar  di  instansi  pemerintah.  Tetapi  setelah  pesanan diperoleh  dan  disepakati,  pelaksanaannya  terbentur  pada  keharusan  untuk  mengikuti peraturan pengadaan di instansi pemerintah. Singkatnya, peraturan mengharuskan instansi pemerintah  untuk  pengadaan  dengan  jumlah  tertentu  harus  membayar  pajak  PPN  yang harus dipungut oleh pihak pemasok atau penjual. Di sinilah, terjadi dilema, UMKM sebagai pemasok  (penjual)  tidak  memiliki  hak  untuk  memungut  PPN  (10%  dari  nilai  transaksi) karena  tidak  menjadi  PKP.  Akibatnya,  tidak  jarang  UMKM  bekerja  sama  dengan perusahaan  -  yang  notabene  -  adalah  pesaingnya,  yang  telah  PKP  sehingga  memenuhi syarat  untuk  bertransaksi  dengan  instansi  pemerintah.  Jalan  ini  terpaksa  ditempuh  oleh UMKM  karena:  (a)  demi  mempertahankan  operasional  perusahaan  agar  tetap  berjalan untuk memenuhi berbagai jenis tagihan, diantaranya sewa, upah tenaga kerja dan overhead cost ;  (b)  untuk  menghindari idle  capacity yang  akan  menambah  beban  usaha;  (c)  UMKM harus  tetap  bertahan  ( survive ).  Pekerjaan  tersebut  harus  diambil  dengan  risiko, dianataranya:  (a)  keuntungan  yang  diperoleh  UMKM  mengecil karena  berbagi  keuntungan dengan  perusahaan  yang  telah  memiliki  PKP;  (b)  risiko  kehilangan  pasar  sebab  klien  - dalam  hal  ini  instansi  pemerintah –  dapat  beralih ke perusahaan  yang memiliki  PKP  yang merupakan  mitra  UMKM.    Hal  hal  yang  telah  dijelaskan  ini  tampaknya  menjadi  hambatan untuk UMKM tertentu,  khususnya yang memiliki pasar instansi pemerintah
Keempat,  memberikan  bimbingan  mengisi ID  Billing untuk  pembayaran  SPT  masa. UMKM  pada  kesempatan  ini  juga  diberi  bimbingan  untuk  mengisi ID  billing SPT  masa. Tahapannya:  (a)  komputer  harus  terkoneksi  dengan  internet;  (b)  membuka  aplikasi sse.pajak.go.id.  (c)  melakukan  klik  pilihan  "versi  2";  (d)  mengisi  data  sesuai  borang  yang tersedia,  di antaranya nomor  NPWP, password, nama  wajib pajak,  yang memandu  secara otomatis  pada link yang  dimaksud;  (e)  Memilih  jenis  setoran  41128  pajak  final  dan  jenis pajak  420  pajak  dengan  peredaran  bruto  tertentu;  (f)  mengisi  masa    pajak;  (g)  mengisi jumlah setoran; dan (h) melakukan klik bagian kanan bawah " ID billing ".
Hasil  kegiatan  program  adalah  meningkatnya  pemahaman  para  pelaku  usaha  di lingkungan  UPK  PPUKMP  Pulo  Gadung,  Jakarta  tentang  PPh  bagi  UMKM.  Proses pelatihan berlangsung baik dengan dukungan dari para nara sumber  dari tenaga pengajar (dosen) yang kompeten dan berpengalaman dalam memberikan pelatihan. Materi pelatihan disuguhkan dengan bahasa dan cara penyampaian yang mudah dicerna bagi para peserta, sehingga banyak tanggapan, pertanyaan, dan harapan yang mereka sampaikan.

## 4. KESIMPULAN
Kegiatan ini akan sangat lebih baik jika  dilakukan secara berkesinambungan dengan memberikan materi secara lengkap mengenai tata cara pembuatan pembukuan/administrasi yang sederhana bagi wajib pajak UMKM sebagai catatan pembukuan usahanya, penerapan perubahan  PP  No.  46  Tahun  2013  menjadi  PP  No.  23  Tahun  2018  terhadap  perpajakan usaha para wajib pajak UMKM dan pengisian e-Billing dan e-Filing . Kehadiran tim pengajar Program  Studi  Akuntansi  melalui  program  pengabdian  kepada  masyarakat  dalam pembekalan  para  pebisnis  Anggota  UPK  PPUKMP  Pulo  Gadung  mendapatkan  respon positif.
Di masa yang akan datang, disarankan diselenggarakan program pengabdian kepada masyarakat  dalam  bentuk  ceramah  pada  komunitas  bisnis  Pengusaha  PIK  Pulo  Gadung dengan  tema-tema  yang  menarik.    Di  sisi  lain  program  pengabdian  kepada  masyarakat secara  tidak  langsung  dapat  memberikan  efek  peningkatan branding pada  Institut  Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, termasuk untuk program studi – program studi lainnya.

## 5. REFERENSI
Resmi, S.  (2017). Perpajakan, Edisi 10.  Jakarta: Salemba Empat.
Republik Indonesia  (2008). Undang - undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,  Kecil dan  Menengah.
Republik Indonesia.  (2013). PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari  Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
Republik Indonesia.  (2018). PP No 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
Waluyo .  (2017).  Perpajakan Indonesia , Buku 1, Edisi 10.  Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
www. pajak.go.id

## LAMPIRAN

## Foto-foto Kegiatan