INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 11920-11933 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Poligami Ilegal Berdasarkan Pasal 279 KUHP Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Sofyan Rauf 1 ✉ , Fajar Yunus 2 , Hasjad 3
Universitas Lakidende
Email: : sofyansofyan8@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi dilakukannya pemidanaan terhadap praktik poligami ilegal  berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Tipe  penelitian  ini  adalah  menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative research) dengan melakukan kajian-kajian hukum yang terkonsep sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan Pendekatan hukum normatif dilakukan dengan melakukan kajian terhadap peraturan yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap praktik poligami. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan pemidanaan dalam kasus poligami secara siri sangat penting untuk dilakukan, karena dapat merugikan kepentingan hukum dari seorang wanita atau anak-anak hasil dari perkawinan poligami yang dilakukan secara siri (ilegal). Selain sebagai aspek yang dapat melindungi hak-hak korban, pemidanaan terhadap praktik poligami ilegal juga dapat mencapai tujuan dalam teori hukum pidana yaitu sebagai pemberi efek jera terhadap pelaku, dan juga sebagai alat pencegah dalam melakukan poligami ilegal. Perkawinan siri tidak dikenal dan diakui oleh negara  karena  tidak  bisa  dibuktikan  dengan  adanya  akta  nikah  yang  memberikan  legalitas  hukum terhadap perkawinan siri. Sehingga, terjadi kekaburan hukum dalam melakukan pembuktian atas suatu perkawinan  utamanya  dalam  melakukan  pemidanaan  atas  kejahatan  terhadap  asal  usul  perkawinan sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  279  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Pembuktian- pembuktian  lain  yang  juga  menjadi  dasar  hukum  dalam  melakukan  pemidanaan  berupa  keterangan saksi dan bukti lainnya yang membenarkan bahwa telah terjadi suatu poligami melalui perkawinan siri, dan juga membenarkan bahwa seorang pelaku (suami) telah menikah dan hidup bersama dengan istri kedua, serta terbukti benar merupakan pelanggaran hukum.
Kata Kunci : Poligami, Ilegal, KUHP, UU No. 16 /2019

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  urgency  of  criminalizing  illegal  polygamy  practices  based  on  the Criminal  Code.  This  type  of  research  uses  a  normative  legal  research  method  by  conducting  legal studies that are conceptualized as norms or rules that apply in society and a normative legal approach is carried out by studying regulations related to criminalization of polygamy practices. Based on the results of the study, the author concludes that criminalization in cases of unregistered polygamy is very important to be carried out, because it can harm the legal interests of a woman or children resulting from a polygamous marriage that is carried out unregistered (illegal). In addition to being an aspect that  can  protect  the  rights  of  victims,  criminalization  of  illegal  polygamy  practices  can  also  achieve goals in criminal law theory, namely as a deterrent to perpetrators, and also as a deterrent in carrying out illegal polygamy. Unrecognized unregistered marriages are not recognized by the state because they  cannot  be  proven  by  the  existence  of  a  marriage  certificate  that  provides  legal  legality  to unregistered marriages. Thus, there is legal ambiguity in proving a marriage, especially in carrying out criminal penalties for crimes against the origin of marriage as regulated in Article 279 of the Criminal Code.  Other  evidence  that  is  also  the  legal  basis  for  carrying  out  criminal  penalties  in  the  form  of witness  statements  and  other  evidence  that  confirms  that  polygamy  has  occurred  through  a  secret marriage, and also confirms that a perpetrator (husband) has married and lives with a second wife, and is proven to be a violation of the law.
Keywords: Polygamy, Illegal, Criminal Code, Law No. 16/2019 Concerning Amendments

## PENDAHULUAN
Kehidupan  masyarakat  sosial  tidak  terlepas  dengan  adanya  norma  dalam masyarakat. Norma berisi perintah dan larangan yang bersifat luas, sifat luas dari norma tersebut  harus  dituangkan  dalam  bentuk  aturan  hukum  yang  bersifat  jelas  dan  konkret. Misalnya, dalam mempertahankan kehidupan bermasyarakat berkembang sebuah norma bahwa setiap individu  tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merugikan masyarakat atau  individu  lain.  Perbuatan  yang  dianggap  merugikan  tersebut  perlu  untuk dikembangkan  secara  konkret  baik  tertulis  maupun  melalui  kebiasaan-kebiasaan  yang dapat dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Aturan inilah yang akan dipakai sebagai batasan-batasan  bagi  individu  untuk  melakukan  sesuatu  agar  tidak  keluar  dari  norma- norma yang ada.
Norma  atau  kebiasaan  yang  kemudian  diwujudkan  dalam  bentuk  aturan  yang mengikat disebut hukum atau norma hukum. Hukum bersifat mengikat bagi masyarakat karena  ditetapkan  oleh  penguasa  (pemerintah).  Hukum  tidak  berasal  dari  dalam  diri manusia  melainkan  tercipta  dan  dipaksakan  dari  luar  diri  manusia.  Seseorang  tunduk kepada  hukum  bukan  berdasarkan  keinginannya  melainkan  karena  negara  atau
masyarakat itu sendiri yang memberikan kekuatan mengikat kepada hukum tersebut.
Ruang  lingkup  hukum  dibagi  menjadi  2  (dua)  bagian,  yaitu  hukum  publik  dan hukum  privat.  Hukum  publik  merupakan  aturan  yang  dibuat  dan  ditetapkan  secara sepihak  maupun  bersama-sama  oleh  lembaga  berwenang  yang  dibuat  sebagai  aturan mengikat  serta  bersifat  memaksa  yang  harus  dipatuhi  oleh  masyarakat  perorangan maupun kelompok.
Sedangkan  hukum  privat  adalah  aturan  yang  mengatur  hubungan  antar  pihak didasarkan  pada  kebebasan  pribadi.  Hukum  privat  merupakan  inisiatif  pihak  dengan kedudukan sama dimata hukum serta memiliki kepentingan atas suatu hal. Hukum privat juga memberikan kebebasan ( optional), sehingga tidak bersifat memaksa bagi pihak yang berkepentingan.
Aturan  hukum  yang  mencakup  lingkup  publik  yang  memiliki  kekuatan  hukum dengan  adanya  sanksi  sebagai  suatu  akibat  yang  diberikan  oleh  negara  atas  sebuah perilaku yang melanggar yaitu Hukum Pidana. Hukum Pidana berfungsi sebagai alat yang mengatur  sebagai  suatu  keharusan,  sekaligus  melarang  sebuah  tindakan  tertentu  yang dianggap dapat merugikan orang lain.
Pembagian  hukum  publik  dan  hukum  privat  didasarkan  pada  kepentingan- kepentingan yang diatur oleh isi dari peraturan hukum. Apeldoorn memberikan pendapat bahwa  hukum  publik  mengatur  kepentingan  umum  atau  publik  dan  hukum  privat mengatur kepentingan khusus atau perdata. Pendapat Apeldoorn ini tidak begitu sejalan dengan  praktiknya  di  Indonesia,  hal  ini  ditandai  dengan  adanya  aturan  hukum  yang terklasifikasi sebagai hukum privat namun diatur juga dalam ruang lingkup hukum publik. Misalnya dalam hukum perkawinan, hukum perkawinan mengatur hubungan pribadi antar dua  orang  yang  terikat  dalam  sebuah  ikatan  perkawinan  dalam  lingkup  hukum  privat. Meski  begitu,  dalam  hukum  perkawinan  juga  diatur  agar  segala  sesuatu  yang  berkaitan dengan  perkawinan  dilakukan  di  lingkup  publik.  Sebagai  contoh,  sebelum  melakukan perkawinan,  perlu  dilakukan  proses  administratif  di  hadapan  petugas  pencatatan  sipil, maupun  petugas  Kantor  Urusan  Agama,  yang  mana  petugas  pencatatan  sipil  dan  juga petugas Kantor Urusan Agama adalah bagian dari pemerintahan yang mencakupi wilayah publik.
Contoh kebiasaan yang dilakukan manusia di kehidupan sosial salah satunya adalah dengan melakukan perkawinan. Perkawinan merupakan tradisi yang mengikat antara laki- laki  dan  perempuan,  dengan  tujuan  untuk  membentuk  keluarga  baru  di  dalam  ruang lingkup  kehidupan  sosial.  Perkawinan  sebagai  dasar  utama  dalam  membentuk  keluarga
yang  memiliki  pengaruh  sangat  penting  dalam  membangun  bangsa.  Perkawinan dilakukan secara „sakral‟ sesuai dengan norma dan juga peraturan yang berlaku.
Hukum  Indonesia  mengatur  mengenai  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  perkawinan yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  perubahan  atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan dibuatnya aturan ini maka  dapat  tercapai  kepastian  hukum  mengenai  perkawinan  di  Indonesia.  Selain mengatur tentang perkawinan antara satu orang dan seorang lainnya.
Undang-Undang  perkawinan  ini  juga  mengatur  tentang  praktik  poligami.  Poligami secara kata berasal dari dua suku kata, yaitu poly atau polus dan gamein atau gamos. Poly atau Polus  dalam  bahasa  yunani  berarti  banyak,  sedangkan  gamein  atau  gamos  berarti kawin  atau  perkawinan.  Dapat  diartikan  bahwa  poligami  dalam  arti  kata,  dimengerti sebagai  suatu  perkawinan  yang  dilakukan  lebih  dari  satu  kali.  Pada  umumnya  poligami dipahami sebagai keadaan dimana seorang suami memiliki lebih dari satu orang istri.
Seorang  suami  umumnya  melakukan  poligami  atas  alasan  dan  sebab  tertentu. Banyak faktor dan alasan yang memengaruhi seorang suami melakukan poligami. Dalam melakukan poligami berarti ada pihak lain yang terlibat di dalamya, terutama istri. Seorang suami tidak diperkenankan melakukan poligami tanpa sepengetahuan atau izin dari istri.
Undang-Undang  Perkawinan  juga  mengatur  tenang  poligami.  Dalam  Undang- Undang  perkawinan,  seorang  suami  yang  dinyatakan  sah  dan  diperbolehkan  untuk melakukan poligami oleh pengadilan perlu untuk memenuhi persyaratan yang lain, salah satunya adalah persetujuan istri. Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berbunyi:  “Pengadilan,  dapat  memberi  izin  kepada  seorang  suami  untuk  beristeri  lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”
Kajian  ilmiah  serupa  yang  dilakukan  oleh  EMK.  Alidar  dan  Rauzhatul  Jannah menghimpun  beberapa  kasus  tindak  pidana  poligami  ilegal  yang  terjadi  dan  telah diputuskan di Pengadilan Negeri Jantho pada tahun 2014-2015. Sebanyak 5 (lima) kasus terjadi dalam kurun waktu tidak lebih dari satu tahun pada pengadilan yang sama. Adanya laporan yang kemudian sampai pada putusan yang telah terhimpun dalam kajian ilmiah tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana poligami ilegal bukanlah suatu hal yang dapat disepelekan,  dengan  adanya  laporan  tersebut  pula  menunjukkan  bahwa  terdapat  pihak yang dirugikan dalam perilaku/tindakan poligami ilegal ini.
Kajian  lain  yang  serupa,  juga  dilakukan  oleh  Muhammad  Zaber  Wahid  dan Baharuddin.  Dalam  kajian  tersebut  terhimpun  beberapa  laporan  tindak  pidana  poligami ilegal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Maluku Utara. Terhitung mulai tahun 2013-2017
terdapat 35 kasus yang terbagi masing-masing sebanyak 20 kasus di Pengadilan Agama dan  15  kasus  di  Pengadilan  Negeri,  dengan  total  keseluruhan  kasus  yang  telah terselesaikan  sebanyak  10  kasus.  Aspek  ini  menjadi  landasan  kuat  bagi  penulis  untuk melakukan  penelitian  terkait  urgensi  pemidanaan  yang  akan  dituliskan  pada  rumusan masalah penelitian ini.
Berdasarkan beberapa hasil penelitian diatas dijelaskan bahwa beberapa faktor yang dilakukan  oleh  pelaku  kebanyakan  pemicunya  adalah  perbuatan-perbuatan  yang  tidak sesuai  secara  administratif  maupun  kesalahan  pada  manusia  itu  sendiri  ( human  error). Misalnya,  banyak  suami  yang  melakukan  pernikahan  kedua  karena  merasa  jika menjatuhkan  “talak”  maka  selesai  pula  ikatan  antara  suami  dan  istri,  akan  tetapi  selama belum  adanya  putusan  dari  pengadilan  maka  secara  administratif  ikatan  suami  dan  istri tersebut  dianggap  belum  selesai.  Pemicu  lain  yang  dijelaskan  pada  penelitian  diatas terletak  pada  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  individu  itu  sendiri  yang  melakukan perkawinan  secara  diam-diam  tanpa  izin  dari  istri  dan  tanpa  adanya  perceraian  melalui pengadilan.
Aturan  yang  berkaitan  dengan  pemidanaan  tindak  poligami  ilegal  dinilai  masih belum begitu jelas. Menurut Chairul Huda, perkawinan poligami ilegal (kawin siri) dalam Pasal  279  KUHP  masih  bersifat  multitafsir.  Penerapan  Pasal  279  KUHP  dianggap  belum konsisten, sehingga menimbulkan pro dan kontra dalam pemaknaannya. Kasus poligami “ilegal”  atau  kawin  siri  di  Indonesia  yang  kerap  kali  terjadi  tidak  hanya  sekali.  Hal  ini ditunjukkan dengan adanya beberapa hasil kajian-kajian ilmiah yang membahas mengenai kasus poligami yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu tertentu. Kajian kajian ilmiah inilah yang menunjukkan bahwa pemidanaan dalam praktik poligami “ilegal” masih sangat kabur baik dalam penafsiran maupun dalam pembuktiannya.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  menggunakan  metode penelitian  hukum  normatif  ( normative  research)  dengan  melakukan  kajian-kajian  hukum yang terkonsep sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan hukum  normatif  dilakukan  dengan  melakukan  kajian  terhadap  peraturan  yang  berkaitan dengan pemidanaan terhadap praktik poligami.
Teknik  pengumpualan  bahan  hukum  dalam  penelitian  hukum  normatif  dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, hingga tersier dan atau bahan non-hukum lainnya. Penelusuran bahan hukum dilakukan dengan membaca,
melihat,  mendengarkan,  hingga  penelusuran  bahan  hukum  langsung  melalui  media internet atau website.
Pada penelitian ini, pengolahan bahan hukum dilakukan dengan melakukan analisa secara  sistematis  menggunakan  pendekatan  konseptual,  pendekatan  perundang- undangan, dan pendekatan kasus, kemudian bahan-bahan hukum yang telah terhimpun digunakan untuk menemukan argumentasi akhir yang berupa jawaban atas permasalahan atau  fokus  kajian  dalam  penelitian  ini.  Data  yang  telah  terkumpul  kemudian  dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan penafsiran pada bahan-bahan hukum yang telah diolah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Poligami dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Perdata
Perkawinan poligami pada dasaranya adalah perbuatan hukum yang tidak dilarang dalam  ketentuan  agama  Islam  maupun  dalam  hukum  positif  Indonesia,  sehingga  perlu diatur sedemikian rupa dalam hukum positif maupun hukum Islam. Perkawinan poligami harus  dilakukan  dengan  benar  dan  sesuai  dengan  tujuan  perkawinan,  maka  perlu dituangkan  dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan  sebagai  ketentuan  pelaksana dari  tata  cara  perkawinan.  Negara  wajib  mengatur  segala  perbuatan  hukum  demi terciptanya  ketertiban  hukum  dan  memberikan  jaminan  hukum  bagi  warganya,  tidak terkecuali dengan perkawinan.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  yang  kemudian dilakukan perubahan  dalam Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  aturan-aturan  hukum  dalam  agama dan  kepercayaan  masing-masing.  Pencatatan  perkawinan  harus  dibuktikan  dengan adanya buku nikah yang bersifat administratif namun tidak mempengaruhi sah atau tidak sahnya  sebuah  perkawinan.  Meski  begitu,  pencatatan  perkawinan  harus  ditaati  sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kasus  posisi  yang  telah  diuraikan  merupakan  dasar  otentik  bahwa  Pasal  279  yang telah didakwakan kepada terdakwa dinyatakan benar adanya dengan beberapa penafsiran hakim  melalui  uraian  unsur  pada  Pasal  279  yang  menyatakan  bahwa  terdakwa  secara sadar  melakukan  perkawinan  yang  kedua  kalinya  padahal  mengetahui  perkawinan- perkawinan  lain  menjadi  penghalang  baginya.  Kasus  Ronald  Jekson  Sendow  juga disebabkan oleh prosedur administratif yang  tidak sesuai sehingga  bisa dianggap dapat “meloloskan”  tindakan  melakukan  perkawinan  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  yang
berlaku.
Perkawinan  siri  atau  poligami  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  Zulaini  alias  Jul  pada kasus  yang  telah  dipaparkan  dianggap  tidak  sah  dalam  ketentuan  hukum  positif Indonesia,  namun  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  perkawianan  tersebut  dianggap sah secara syariat dalam agama Islam, karena telah terpenuhi segala syarat-syarat untuk melakukan perkawinan siri.
Kasus yang yang diputus dalam putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN.Mtr, berdasarkan unsur  dalam  Pasal  279  Ayat  (1)  Kuhp  juga  dapat  dikenakan  kepada  saksi  Susanti, mengingat talak atas perjanjian yang telah dilakukan oleh saksi Susanti dengan saksi Juli Rahman  adalah  belum  sah  secara  hukum.  Dalam  Pasal  129  KHI,  diterangkan  bahwa seorang  suami  yang  menjatuhkan  talak  kepada  istrinya  mengajukan  permohonan  baik lisan  maupun  tertulis  kepada  Pengadilan  Agama  yang  mewilayahi  tempat  tinggal  istri disertai  dengan  alasan  serta  meminta  agar  diadakan  sidang  untuk  keperluan  itu. Berdasarkan pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa syarat jatuhnya talak harus dilakukan oleh  suami  dan  akan  diakui  secara  hukum  negara  saat  dilakukan  atau  diucapkan  oleh suami  di  Pengadilan  Agama.  Sedangkan  dalam  kasus  ini,  saksi  Juli  Rahman  hanya melakukan  ungkapan  talak  secara  lisan  melalui  ikatan  perjanjian  dihadapan  saksi-saksi yang  ada  dan  belum  mengajukan  talak  secara  tertulis  di  Pengadilan  Agama.  Sementara itu,  saksi Susanti mengetahui bahwa  perkawinan terdakwa dengan saksi Qoriah menjadi penghalang atas perkawinannya dengan terdakwa Zulaini alias Jul.
Kasus yang didakwakan kepada terdakwa Zulaini alias Jul tentu menguntungkan bagi saksi Susanti, karena perkawinan yang dilakukannya dengan terdakwa tidak terbukti secara administratif dan tidak dapat dianggap sebagai perkawinan yang sah dan tidak mendapat pengakuan  dari  negara.  Hal  ini  selaras  dengan  pernyataan  Chairul  Huda,  beliau mengatakan  dalam  peradilan  pidana  perempuan  berada  posisi  yang  menguntungkan, meskipun  terbukti  unsur  mengetahui  perkawinan  lain  sebagai  penghalang  atas perkawinannya,  namun  secara  administratif  perkawinan  tersebut  bisa  saja  dikatakan sebagai perkawinan yang tidak sah dan tidak memiliki bukti sah berupa akta nikah.
Poligami dalam syariat islam apabila terbukti sesuai dengan Pasal 279 KUHP, maka dimaknai sebagai perkawinan siri. Perkawinan siri secara administratif tidak tercatat secara resmi dalam data pemerintah Indonesia, sehingga pemerintah tidak dapat mengesahkan pernikahan siri yang telah ada. Syarat nikah siri yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan adalah ketika terpenuhi rukun nikah siri. Ada 5 rukun terpenuhinya nikah siri, yaitu: 1. Adanya calon suami, 2. Adanya calon istri, 3. Adanya wali nikah calon mempelai
wanita, 4. Adanya dua orang saksi dalam akad nikah siri, dan 5. Berlangsungnya ijab kabul pernikahan siri.
Perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak bersifat rahasia tetapi tidak dicatatkan pada  KUA  hukumnya  sah  dalam  Islam.  Perkawinan  yang  dilakukan  secara  siri  tidak memiliki  legalitas  yang  dituangkan  dalam  bentuk  buku  nikah,  sementara  buku  nikah adalah bukti yang sah dan diakui oleh negara. Sehingga perkawinan siri berdampak juga kepada istri dan anak. Dampak ini juga bisa terjadi pada poligami yang dilakukan secara siri  yang  memiliki  dampak  kepada  istri  dan  anak-anaknya  karena  perkawinan  dianggap tidak pernah terjadi. Permasalahan yang dapat ditimbulkan adalah tentang hak anak dan hak istri terhadap harta bersama dan warisan bagi anak dan istri.
Pemidanaan atas kasus yang didakwakan kepada Zulaini alias Jul  dan Juga Ronald Jekson  Sendow  sebagaimana  yang  diuraikan  sebelumnya,  memerlukan  pembuktian- pembuktian hukum melalui  bukti-bukti sah seperti surat catatan perkawinan, bukti-bukti lain  serta  keterangan  saksi  yang  membenarkan  bahwa  telah  terjadi  perkawinan  atas terdakwa  yang  mengarah  pada  pembenaran  bahwa  seseorang  yang  melakukan perkawinan tersebut telah hidup bersama dalam kurun waktu tertentu dan dengan tidak melepas perkawinan sebelumnya.
Perkawinan siri atau biasa disebut dengan perkawinan dibawah tangan tidak selalu merupakan perkawinan yang tidak sah baik dilihat secara hukum Islam maupun dari aspek hukum  positif.  Jika  ada  pemikiran  atau  pendapat  yang  mengatakan  bahwa  setiap perkawinan  yang  telah  memenuhi  syarat  dan  rukun  nikah  sebagaimana  yang  disepakati dan diatur dalam hukum Islam dapat disepakati, maka perkawinan itu sah baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Hal tersebut karena Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  Tentang  perkawinan  pun  menyatakan  bahwa  keabsahan  suatu  perkawinan  apabila dilakukan  sesuai  dengan  ajaran  agama  dari  orang  yang  akan  menjalani  dan melangsungkan  perkawinan.  Maka  dari  itu,  perkawinan  siri  atau  perkawinan  dibawah tangan  semacam  ini  apabila  telah  memenuhi  syarat  dan  rukun  nikah  menurut  hukum Islam adalah sah secara hukum Islam maupun hukum positif. Akan tetapi perkawinan itu tidak dicatatkan sehingga disebut dengan perkawinan dibawah tangan, dan hal tersebut tidak memenuhi Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan dari  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  yaitu  “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Problematika dalam pemidanaan terhadap poligami atau perkawinan siri yang kerap
kali terjadi di Indonesia adalah berkaitan  dengan mekanisme perkawinan yang beragam sehingga  membutuhkan  aturan  dan  pembuktian  yang  jelas  serta  diakui  kebenarannya oleh negara. Adanya pencatatan dalam sebuah perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan  yang  diakui  negara  dapat  mempengaruhi  penafsiran  hakim  dan  profesi  hukum lainnya  dalam  memaknai    dan  menafsirkan  Pasal  279  Kuhp  yang  dikaitkan  dengan perkawinan  poligami  yang  dilakukan  secara  siri.  Untuk  itu,  dalam  menegakkan  Hukum Pidana khususnya pada Pasal 279 Kuhp dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dan tidak berbenturan  dengan  aturan-aturan  hukum  positif  lain  yang  berlaku  di  Indonesia.  Dalam menerapkan pemidanaan berdasarkan Pasal 279 Kuhp perlu ditempuh dengan melakukan pembuktian-pembuktian  yang  faktual  mengenai  perkawinan  dan  diakui  oleh  negara sebagai  bukti  yang  sah  dalam  memastikan  legalitas  dari  identitas  dan  status  terdakwa sehingga  tidak  terjadi  benturan  antara  hukum  pidana  dengan  aturan  hukum  lainnya, misalnya hukum perkawinan.
Urgensi  Pemidanaan  Dalam  Praktik  Poligami  Ilegal  Berdasarkan  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana
Negara  Indonesia  mengakui  sistem  multikulturalisme  yang  ada  dalam  masyarkat Indonesia.  Dalam  masyarakat  Indonesia  terdiri  dari  beberapa  budaya  dan  agama,  maka dari  itu  negara  dituntut  untuk  menghargai  keberagaman  tersebut.  Dalam  melakukan perkawinan masyarakat Indonesia dibebaskan untuk melakukan prosesi perkawinan sesuai dengan budaya dan agama masing-masing sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat  (1)  Undang-Undang  perkawinan.  Dengan  keberagaman  agama  dan  budaya  di Indonesia  maka  berarti  prosesi  dan  juga  syarat  sahnya  suatu  perkawinan  berbeda tergantung  dengan  ketentuan  agama  masing-masing.  Perbedaan  itulah  yang  menjadi pertimbangan utama apabila terbukti ada pelanggaran yang dilakukan khususnya dalam membuktikan  sah  atau  tidaknya  perkawinan  tersebut.  Pelanggaran  itulah  yang  menjadi alasan kuat bagi korban untuk melaporkan sehingga dapat diproses secara pidana. Selain pembuktian mengenai  keabsahan suatu  perkawinan dalam sudut pandang  administratif, upaya-upaya hukum dalam proses pembuktian hukum atas suatu perkawinan siri adalah melalui  pembuktian  atas  keterangan-keterangan  saksi  dalam  menyatakan  benar  dan terbukti bahwa seseorang telah melakukan perkawinan (poligami) siri dan atau telah hidup bersama dalam penggal waktu tertentu, dan dengan tidak melepaskan ikatan perkawinan sebelumnya.
Poligami  sebenarnya  merupakan  suatu  hal  yang  ditakuti  oleh  setiap  wanita. Pelaksanaan  poligami  yang  tak  diatur  secara  ketat  oleh  undang-undang  dapat
menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif dalam sebuah rumah tangga. Pada umumnya hubungan  antara  istri  tua  dan  istri  muda  menjadi  tegang  dan  tidak  begitu  harmonis. Sementara  itu,  anak-anak  yang  lahir  dari  ibu  yang  berbeda  juga  akan  menunjukkan perlawanan  serta  pertentangan  antara  satu  dan  lainnya.  Untuk  itu,  dalam  meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan maka undang-undang perkawinan membatasi dan mengatur secara  ketat  tentang  perkawinan  poligami  dengan  memberikan  antisipasi  awal  melalui pasal-pasal  yang  ada  dalam  undang-undang  perkawinan  dengan  mendasarkan  suatu poligami atas alasan-alasan dan melalui syarat-syarat tertentu.
Adanya  perkawinan  poligami  harus  melalui  salah  satu  syarat  poligami  adalah dengan  restu  dari  istri  pertama  yang  dituangkan  kedalam  bentuk  izin  tertulis.  Selain  itu disyaratkan juga bagi seseorang yang hendak melakukan poligami untuk memperoleh izin dari  Pengadilan  Agama  disertai  dengan  alasan-alasan  yang  benar  secara  hukum.  Tidak sahnya  suatu  poligami  apabila  tidak  ada  izin  tertulis  dari  istri  pertama.  Sama  halnya dengan sebuah poligami yang dilakukan secara siri dengan tidak melakukan izin dari istri pertama.  Poligami  yang  dilakukan  secara  siri  inilah  yang  dapat  dipidanakan  sebagai kejahatan kategori ringan, sebagai langkah awal dari hukum pidana dalam melindungi hak istri dan anak-anak dari perkawinan tersebut.
Poligami tanpa izin juga merupakan hal yang serius dalam rumah tangga. Mengingat bahwa  seorang  suami  yang  secara  diam-diam  telah  mengkhianati  janji  suci  atas pernikahan sebelumnya. Disamping itu, kondisi batin seorang istri yang belum tentu bisa menerima  masuknya  perempuan  baru  dalam  kehidupan  suaminya  juga  dapat menimbulkan  tekanan  batin  (psikis).  Maka  dari  itu,  menurut  hemat  penulis  fenomena poligami  ilegal  ini  merupakan  hal  yang  tidak  dapat  dianggap  remeh,  meskipun  dalam pandangan hukum pidana, hal ini terkategori dalam jenis kejahatan ringan.
Hukum pidana mengatur juga mengenai poligami, misalnya dalam Pasal 279 Kuhp. Ketentuan  pidana  mengenai  perkawinan  dan  poligami  ini  menjadi  hal  yang  penting khususnya  dalam  pemidanaannya.  Pemidanaan  yang  dilakukan  juga  berkaitan  dengan urgensi  korban  dalam  hal  ini  seorang  istri  dan  anak-anak  hasil  dari  poligami  yang dilakukan secara siri.
Nikah siri yang dilakukan dengan sah menurut agama namun tidak sah dihadapan hukum karena tidak ada bukti pencatatan pada Kantor Urusan Agama (bagi agama Islam) dan di Kantor Pencatatan Sipil (bagi agama selain Islam). Nikah siri dapat mengakibatkan beberapa hal yang bisa menimbulkan kerugian dan perlu dicegah serta diwaspadai oleh pelaku  pernikahan  siri,  khususnya  wanita.  Berikut  adalah  kerugian  yang  mungkin
ditimbulkan dari perkawinan poligami yang dilakukan secara siri dan tidak tercatat:
1. Tidak adanya ikatan hukum yang sah dan kuat antara suami dan istri, sehingga apabila terjadi  penipuan  dan  kecurangan  bisa  mengakibatkan  kerugian  baik  secara  materi maupun nonmateriel.
2. Wanita yang menikah secara siri tidak dapat menggugat cerai suami karena hak untuk melakukan  talak  ada  pada  suami.  Tanpa  pencatatan  dalam  hukum  istri  tidak  dapat menuntut  cerai terlebih jika sang suami durhaka kepada istri, tidak  mau menceraikan dan  hanya  ingin  berbuat  zalim  kepadanya.  Hal  ini  sangat  disayangkan  apabila  terjadi pada istri yang taat telah dan patuh kepada suami.
3. Anak yang nantinya dilahirkan dari nikah siri tidak bisa memiliki kejelasan dan tercatat dalam lembaga pencatatan sipil sebagai anak diluar nikah, hal ini bisa merugikan anak terutama  menyangkut  tanggung  jawab  ayah.  Bila  suatu  hari  mereka  (anak-anak) ditinggalkan atau suami meninggal  dunia,  maka anak tidak berhak mendapatkan hak waris secara hukum.
4. Pernikahan  siri  juga  akan  menyulitkan  pengurusan  administrasi  negara  yang menyangkut keluarga misalnya KTP dan Kartu Keluarga.
Urgensi  pemidanaan  dalam  praktik  poligami  secara  siri  didasari  oleh  legalitas  dari suatu  perkawinan,  yang  dinilai  berpotensi  merugikan  khususnya  bagi  pihak  seorang perempuan  yang  terikat  hubungan  siri.  Pemidanaan  ini  penting  untuk  dilakukan, sebagaimana  tujuan  pokok  adanya  hukum  pidana  yang  dapat  melindungi  kepentingan- kepentingan  masyarakat  sebagai  suatu  kolektivitas  dari  perbuatan-perbuatan  yang mengancamnya  atau  bahkan  merugikannya  baik  itu  datang  dari  perseorangan  maupun kelompok.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menyimpulkan pemidanaan  dalam  kasus  poligami  secara  siri  sangat  penting  untuk  dilakukan,  karena dapat  merugikan  kepentingan  hukum  dari  seorang  wanita  atau  anak-anak  hasil  dari perkawinan poligami yang dilakukan secara siri (ilegal). Selain sebagai aspek yang dapat melindungi  hak-hak  korban,  pemidanaan  terhadap  praktik  poligami  ilegal  juga  dapat mencapai  tujuan  dalam  teori  hukum  pidana  yaitu  sebagai  pemberi  efek  jera  terhadap pelaku, dan juga sebagai alat pencegah dalam melakukan poligami ilegal. Perkawinan siri tidak  dikenal  dan  diakui  oleh  negara  karena  tidak  bisa  dibuktikan  dengan  adanya  akta nikah  yang  memberikan  legalitas  hukum  terhadap  perkawinan  siri.  Sehingga,  terjadi
kekaburan hukum dalam melakukan pembuktian atas suatu perkawinan utamanya dalam melakukan pemidanaan atas kejahatan terhadap asal usul perkawinan sebagaimana yang diatur  dalam  Pasal  279  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Pembuktian-pembuktian lain  yang  juga  menjadi  dasar  hukum  dalam  melakukan  pemidanaan  berupa  keterangan saksi  dan  bukti  lainnya  yang  membenarkan  bahwa  telah  terjadi  suatu  poligami  melalui perkawinan siri, dan juga membenarkan bahwa seorang pelaku (suami) telah menikah dan hidup bersama dengan istri kedua, serta terbukti benar merupakan pelanggaran hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar,  Yeswil, Sistem  Peradilan  Pidana  Konsep,  Komponen,  dan  Pelaksanaannya  dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Widya Padjajaran, Bandung, 2009.
Bakhri,  Syaiful.  2010. Kebijakan  Kriminal:  Dalam  Perspektif  Pembaruan  Sistem  Peradilan Pidana Indonesia. Yogyakarta : Kreasi Total Media.
Bustami, Rini, Siti S. 2020. Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri. Yogyakarta. Deepublish.
Bustami, Rini, Siti S. 2020. Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri. Yogyakarta. Deepublish.
Fajar A. 2022. Penologi dan Teori Pemidanaan. Tegal. PT. Djava Sinar Perkasa.
Fajar A. 2022. Penologi dan Teori Pemidanaan. Tegal. PT. Djava Sinar Perkasa.
Hamzah, Andi, 2005, Asas-Asas Hukum Pidana. PT. Yarsif Watampone, Jakarta.
I Made Pasek. 2017. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta. Kencana.
I Made Pasek. 2017. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta. Kencana.
Ishaq.  2017. Metode  Penelitian  Hukum  dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  Serta  Disertasi. Bandung. Alfabeta.
Ismu  Gunadi,  Jonaedi  E.  2014. Cepat  dan  Mudah  Memahami  Hukum  Pidana.  Jakarta. Kencana.
Khaeron Sirin. 2016. Perkawinan Mazhab Indonesia. Yogyakarta.  Deepublish.
Mahrus Ali. 2019. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta. Sinar Grafika.
Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram. Mataram University Press.
Peter Mahmud Marzuki. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Kencana.
Zainuddin, Afwan Z. 2015. Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yogyakarta. Deepublish.
Alidar, EMK., Rauzhatul Jannah. (2019). Penyelesaian Poligami Ilegal Melalui Jalur Hukum Pidana  Menuruti  Hukum  Islam:  Studi  Kasus  di  Pengadilan  Negeri  Jantho, Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 3(1).
Bramantyo,  Bayu.,  Muhammad  Iftar  A.,  Ani  T.  (2020).  Formulasi  Delik  Zina  Dalam Rancangan KUHP, Semarang Law Review (SJL), 1(1).
Hadziq, Sahran. (2019). Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Prespektif Living Law, Lex Renaissance, 4(1).
HS, Ali Imron. (2012). Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan. Ilmiah Ilmu Hukum QISTI”, 6(1).
Jamal, Syafruddin. (2012). Merumuskan Tujuan dan Manfaat Penelitian, Ilmiah Dakwah dan Komunikasi, 3(5).
Nasution,  Hotnidah.  (2013).  Pembatalan  Perkawinan  Poligami  Di  Pengadilan  Agama (Tinjauan Dari Hukum Positif) , Cita Hukum, 1(1).
Nazarina F, Ketut S, dan Ni Ketut Sari A. (2021). Pelaksanaan Perkawinan Siri Ditinjau Dari Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus  Di  Desa  Celukanbawang,  Kecamatan  Gerokgak,  Kabupaten  Buleleng), Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 4(2).
Renata A, Ria. (2014). Institusi Keluarga dan Poligami, Socius, 15.
Rizkal. (2019). Poligami Tanpa Izin Istri Dalam Prespektif Hukum: Bentuk kekerasan Psikis Terhadap Istri, Yustika, 22(1).
Santosa, A.A. Gede D.H. (2019). Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 5(2).
Sudibyo,  Ateng.  (2018).  Kebijakan  Kriminal  Tindak  Pidana  Poligami  Dikaitkan  Dengan Sistem Hukum Perkawinan Indonesia, AKTUALITA, 1(1).
Wulandari, Khusnul F. A. (2018). Perbuatan Pidana Dalam Perkawinan Menjadi Penghalang Yang Sah Dalam Melakukan Perkawinan Menurut Pasal 279 Ayat (1) Ke 1 Kuhp (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 937 K/Pid/2013), Lex Crimen, 8(2).
Yusuf S, Muhammad. (2017). Sanksi Pidana Terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Persetujuan Istri , Advokasi, 5(1).
Yusuf,  M.,  Reza  O.  M.  (2019).  Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Asal-Usul  Perkawinan  Menurut  Pasal  279  Ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana: Studi Kasus No 830/Pid.B/2017/Pn Pdg, Sains Sosio Humaniora, 3(2).
Zaini. (2019). Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan, Voice Justisia, 3(2).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ( Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  perkawinan,  (Lembaran  Negara  Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401).
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/ambiguitas-saksi-pidana- terhadap-pelaku-poligami-ilegal-oleh-febrizal-lubis-sag-sh-15. Diakses pada tanggal 9 September 2022.
https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-pasal-279-kuhp-untuk-kawin-siri- dinilai-belum-konsisten-lt582d55b1095d2. Diakses pada Tanggal 1 Juli 2022.
https://www.hukumonline.com/berita/a/talak-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-cara- mengajukannya-lt616e28237e7dc . Diakses pada Tanggal 22 Agustus 2022.
https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-tutupan-lt50c2ee2cbcf46.  Diakses  pada Tanggal 30 Juli 2022