## PERLINDUNGAN HUKUM  BAGI PELAKU USAHA PENYELENGGARA FINTECH PEER TO PEER LENDING

## LEGAL PROTECTION FOR PEER TO PEER LENDING FINTECH ORGANIZERS’

## Sofa Laela
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM JL. Kramat Raya, Kramat, Senen, Jakarta Pusat sofalaela@iblam.ac.id
Submission   : 25 April 2022
Accepted
: 31 Mei 2022 Publish : 31 Mei 2022

## Abstract
The modernization of financial transaction services has given birth to lending and borrowing transaction  service  technology  through  a  platform  (fintech  P2P  Lending)  whose implementation is different from credit through conventional banks. The aim of this research is to determine the legal position of P2P Lending organizers as business actors in P2P Lending activities  and  legal  protection  for  organizers  if  a  dispute  arises  in  online  lending  and borrowing  which  occurs  when  the  debtor  fails  to  pay  or  when  the  creditor  carries  out collection in an unlawful manner. This research uses normative juridical research methods. Article 18 POJK No.77/POJK.01/2016 states that the position of the organizer is to act as an intermediary between P2P Lending users and is an agreement granting authority from the lender.  Preventive  and  repressive  legal  protection  is  carried  out  to  prevent  and  resolve disputes between organizers and P2P Lending users. As risk mitigation, the good faith of the parties is very important in implementing P2P Lending.
Keywords :  Fintech P2P Lending, legal protection, organizer P2P Lending.

## Abstrak
Modernisasi pelayanan transaksi keuangan telah melahirkan teknologi pelayanan transaksi pinjam  meminjam  melalui  sebuah platform ( fintech P2P  Lending)  yang  pelaksanaannya berbeda dengan kredit melalui bank konvensional. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui  kedudukan  hukum  penyelenggara  P2P  Lending  sebagai  pelaku  usaha  dalam kegiatan P2P Lending dan perlindungan hukum bagi penyelenggara apabila timbul sengketa dalam pinjam meminjam online yang terjadi ketika pihak debitur gagal bayar maupun ketika pihak  kreditur  melakukan  penagihan  dengan  cara  melawan  hukum.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Pasal  18  POJK  No.77/POJK.01/2016 menyatakan kedudukan penyelenggara adalah merupakan perantara antara pengguna P2P Lending dan merupakan perjanjian pemberian kuasa dari pemberi pinjaman. Perlindungan hukum preventif dan represif dilakukan untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa antara penyelenggara  dengan  pengguna  P2P  Lending.  Sebagai  mitigasi  risiko,  maka  iktikad  baik dari para pihak sangat penting dalam pelaksanaan P2P Lending.
Kata Kunci  :  Fintech  P2P  Lending,  penyelenggara  P2P  Lending, perlindungan hukum.

## A. Pendahuluan
Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Penyelenggara Fintech Peer To Peer Lending
Seiring kemajuan jaman dan globalisasi teknologi yang terjadi saat ini, era peradaban manusia  yang  ingin  selalu  cepat,  kecanggihan  teknologi  sangat  diandalkan,  di  mana penggunaan  serba  digital  hampir  di  setiap  kegiatan  dalam  segala  aspek  kehidupan. Kecanggihan  teknologi  menyebabkan  segala  sesuatu  menjadi  sangat  mudah.  Kemajuan teknologi ini hampir mengambil alih semua kegiataan termasuk  dalam bidang keuangan dan kegiatan  bank  dalam  menyalurkan  dana  kepada  masyarakat,  yaitu  dengan  munculnya berbagai macam instrumen dalam bidang keuangan.
Dalam sebuah penelitian mengenai penggunaan teknologi informasi pada perusahaan manufaktur dan perbankan, maka pengguna teknologi informasi paling banyak adalah dari sektor  keuangan,  terutaa  perbankan.  Karena  dalam  sektor  keuangan  tersebut,  pihak perbankan  perlu  untuk  memproses  berbagai  macam  data  elektronik  tidak  hanya  di  satu tempat, tetapi menjangkau hingga seluruh Indonesia bahkan dunia 1 .
Dengan  modal  yang  dimiliki  dan  dukungan  kecanggihan  teknologi,  saat  ini  pelaku usaha dapat memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat  dalam waktu hanya hitungan menit. Bahkan saat ini banyak pinjaman kredit yang dilakukan secara digital yang dikenal dengan Financial Technology (fintech) atau teknologi finansial. Menurut The National Digital Research Centre (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan fintech sebagai “ innovation in financial  services ”  atau  “inovasi  dalam  layanan  keuangan”  yang  merupakan  suatu  inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern 2 .
Modernisasi pelayanan transaksi keuangan ini kemudian memberikan dampak positif di bidang  pelayanan  keuangan.  Banyak  perusahaan  perbankan  dan   lembaga  keuangan berkompetisi untuk melakukan peningkatan dalam pelayanan jasa perbankan dan keuangan. Bahkan  perkembangan  fintech  banyak  merangsang  berdirinya  perusahaan  baru  yang membuka usaha sektor bidang keuangan yang berbasis pinjaman online sehingga tercipta lapangan pekerjaan dan peluang kesempatan kerja yang lebih besar.
Dalam  Pasal  3  Ayat  (1)  Peraturan  Bank  Indonesia  No  19  tahun  2017  tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial meyebutkan layanan fintech meliputi berbagai macam bentuk kegiatan  seperti pembayaran ( Digital Wallets, Peer to Peer Lending Payments), Investasi (Equity  Crowdfunding,  Peer  to  peer  Lending) ,  Pembiayaan (Crowfunding,  Micro  loans,  Credit Facilities), Asuransi (Risk  Management), Lintas  Proses (Big  Data  Analysis,  Preditive  Modeling),
Infrastruktur (security), dan jasa finansial lainnya .
1 Shaukat and Zafarullah, “Impact of Informa5on Technology on Organiza5onal Performance: An Analysis of Qualita5ve Performance Indicators of Pakistan’s Banking and Manufacturing Companies.”
2 Ernama San5, Budiharto, and Saptono, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology ( Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016).”
Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Penyelenggara Fintech Peer To Peer Lending
Pengaruh kemajuan teknologi ini telah menjangkau semua lapisan masyarakat hingga masyarakat  pedalaman,  yang  sebelumnya  bank  konvensional  belum  mencapai  ke  pelosok pedesaan. Potensi ini banyak dilihat oleh para pengusaha dan para investor sehingga banyak menjamurnya perusahaan-perusahaan yang bergerak dengan finansial teknologi ini dengan menawarkan pinjaman uang yang disebut Peer To Peer Lending ( P2P Lending ) sebagai salah satu bentuk layanan fintech sebagaimana Peraturan Bank Indonesia di atas . Di Indonesia, P2P Lending  dilakukan  oleh  perusahaan  finansial  yang  menyediakan  suatu platform atau marketplace yang berbasis online bagi pihak-pihak yang membutuhkan pinjaman dan pihak- pihak yang tertarik memberikan pinjaman 3 .
Operasional  P2P  Lending  berbeda  dengan  pinjaman  yang  diberikan  oleh  bank konvensional.  P2P  Lending  adalah  sebuah platform ,  yaitu  sekelompok  teknologi  yang digunakan  sebagai  dasar  pengembangan aplikasi, proses, atau teknologi lainnya. Pengajuan kredit dalam P2P Lending sangat mudah dibandingkan pengajuan kredit melalui bank. Selain banyaknya  persyaratan,  termasuk   agunan,  alokasi  waktu  karena  birokrasi  dari  unsur manajemen adalah  menjadi kendala dalam proses pinjaman melalui bank untuk mencairkan dana kepada peminjam. Kondisi tersebut berbeda dan menjadi kesempatan para pelaku usaha fintech P2P Lending.  Kemudahan   persyaratan  tanpa  agunan  dan  kecepatan  dalam  digital merupakan  keunggulan  fintech  P2P  lending  dalam  menawarkan  produk  jasa  pinjam meminjam.  Segala  persyaratan  telah  tertera  dalam website pada platform penyelenggara fintech yang telah siap menyalurkan dana kepada peminjam 4 .
Seiring dengan perkembangan perusahaan berbasis fintech, khususnya P2P Lending di Indonesia kemudian melahirkan beberapa regulasi. Namun regulasi yang ada dianggap masih  belum  dapat  mengakomodir  segala  resiko  dan  kemungkinan  dari  perkembangan fintech  itu  sendiri 5 .  Otoritas  Jasa  Keuangan  selaku  regulator  yang  berwenang  mengatur industri sektor keuangan, termasuk fintech, hingga saat ini baru menerbitkan satu regulasi terkait  P2P  Lending,  yakni    Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  Nomor 77/POJK/01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang  memuat  tata  cara  dan  aturan  pinjam  meminjam  uang  yang  menggunakan  teknologi informasi atau yang disebut Fintech Peer to Peer Lending.
Selanjutnya,  dinyatakan  bahwa  mekanisme  layanan  P2P  Lending berbeda  dengan layanan  pinjam  meminjam  uang  sebagaimana  diatur  pada  Pasal  1754  KUHPerdata.  Pada
3 Sembiring, Hukum Perbankan, Edisi Revisi .
4 Susanto and Chawa, “Aksi Gagal Bayar Pada Perusahaan Fintech.”
5 Nugroho, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online.”
Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Penyelenggara Fintech Peer To Peer Lending
Pasal  1754  KUHPerdata  para  pihak  yang  terlibat  adalah  pemberi  pinjaman  (kreditur)  dan penerima  pinjaman  (debitur)  di  mana  para  pihak  ini  memiliki  hubungan  hukum  secara langsung  melalui  perjanjian  pinjam  meminjam.  Sedangkan  dalam  layanan  P2P  Lending, pemberi pinjaman tidak bertemu langsung dengan penerima pinjaman, bahkan di antara para pihak dapat saja tidak saling mengenal karena dalam sistem P2P Lending terdapat pihak lain yakni platform
yang menghubungkan
kepentingan para  pihak  tersebut 6 .  Namun  sebagaimana  perjanjian  pinjam  meminjam,  permasalahan hukum dalam pinjam meminjam online dapat terjadi  antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman,  maupun  antara  penyelenggara  dengan  pihak  pemberi  pinjaman.  Permasalahan hukum  ini  umumnya  terjadi  mana  kala  pihak  debitur  mengalami   gagal  bayar  atau wanprestasi.
Dalam  wanprestasi  dan  gagal  bayar  ini  dapat  berimbas  kepada  pelaku  usaha  yang dalam hal ini penyelenggara atau perusahaan P2P Lending. Berdasarkan pada uraian di atas, terkait Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam  Meminjam  Berbasis  Teknologi  Informasi  belum  sepenuhnya  memberikan perlindungan  hukum  kepada  para  pihak,  khususnya  pihak  penyelenggara  fintech  P2P Lending, yaitu apabila pihak penerima pinjaman gagal bayar atau wanprestasi dan apabila pihak pemberi pinjaman melakukan penagihan yang tidak beretika kepada penerima pinjaman, maka akan berimbas  pada  perusahaan  penyelenggara  P2P  Lending,  sehingga  penulis  tertarik  untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “ PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA  PENYELENGGARA  FINTECH  PEER  TO  PEER  LENDING” ,  dengan  rumusan permasalahan  mengenai  kedudukan  hukum  penyelenggara  fintech  P2P  Lending  dalam hubungannya dengan para pihak dan mengenai perlindungan hukum bagi penyelenggara fintech P2P Lending apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan P2P Lending.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan . Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja 7 . Data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang- Undang dan Peraturan OJK terkait dan bahan hukum sekunder yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer.
6 Hartanto and Ramli, “Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending.”
7 Soerjono Soekanto Sri Mamudji, Peneli4an Hukum Norma4f Suatu Tinjauan Singkat .
Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Penyelenggara Fintech Peer To Peer Lending

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1. Kedudukan Hukum Penyelenggara Fintech P2P Lending
Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan payung hukum  terkait  P2P  Lending  yaitu  POJK  No.77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada Pasal 1 angka mendefinisikan layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka  melakukan  perjanjian  pinjam  meminjam  dalam  mata  uang  rupiah  secara  langsung melalui  sistem  elektronik  dengan  menggunakan  jaringan  internet.  Dengan  demikian,  para pihak  dalam  layanan  fintech  berbasis  P2P  Lending  ini  terdiri  dari penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi,  pemberi pinjaman (kreditur), dan penerima pinjaman (debitur).
Selanjutnya Pasal 1 angka 6 POJK No. 77/POJK.01/2016 menyebutkan penyelenggara dalam ketentuan tersebut adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Bentuk badan hukum  penyelenggara  dapat  berupa  perseroan  terbatas  atau  koperasi  yang  telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Persyaratan penyelenggara dalam  bentuk  badan  hukum  perseroan  terbatas  atau  koperasi  telah  sesuai  dengan  tujuan kepastian hukum bagi para pihak dalam kegiatan usaha P2P Lending di mana P2P Lending merupakan kegiatan usaha yang bersifat mencari keuntungan ( profit oriented ) dan melibatkan banyak pihak 8 .
Kedudukan hukum antara penyelenggara dan pemberi serta penerima pinjaman adalah berbeda. Penyelenggara yaitu sebagai pihak pengelola platform P2P Lending yang melakukan kegiatan usahanya dengan menciptakan suatu marketplace (tempat bertemunya pemberi dan penerima  pinjaman).  Pemberi  pinjaman  adalah  kreditur  yang  menggunakan  situs penyelenggara  untuk  mencari  penerima  pinjaman  melalui  aplikasi  internet  ( platform ) penyelenggara.  Sedangkan  penerima  pinjaman  adalah  debitur  yang  menggunakan  situs penyelenggara  untuk    mendapatkan  pinjaman  dana.  Dapat  dikatakan  bahwa  aplikasi  P2P Lending  memfasilitasi  hubungan  keuangan  di  antara  kedua  pihak  (kreditur  dan  debitur) pengguna platform P2P Lending.
Selanjutnya,  dalam  P2P  Lending,  kedudukan  hukum  antara  penyelenggara  dengan pemberi  dan  penerima  pinjaman  adalah  penyelenggara  sebagai  penyedia platform dan
8 Hartanto and Ramli, “Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending.”
Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Penyelenggara Fintech Peer To Peer Lending
pemberi serta penerima pinjaman sebagai konsumen atau pengguna jasa P2P Lending yang mempunyai  tujuan  yang  berbeda.  Pemberi  pinjaman  menggunakan  layanan  platform  P2P Lending , dengan  tujuan  mendapatkan  keuntungan  dari  bunga  pinjaman,  sedangkan penerima pinjaman menggunakan layanan P2P Lending dengan tujuan untuk mendapatkan pinjaman  uang  secara  cepat,  tanpa  agunan,  dan  tanpa  melalui  lembaga  keuangan  resmi seperti bank. Sementara, untuk setiap transaksi P2P Lending yang berhasil, penyelenggara P2P Lending akan mengambil keuntungan dari pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam bentuk service charge 9 .
Dipertegas pula mengenai hubungan kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha P2P  Lending  dalam  Pasal  18  POJK  Nomor  77  /  POJK.01/2016  yang  menyebutkan  bahwa perjanjian  pelaksanaan  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi meliputi:
a. perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan
b. perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.”
Berdasarkan  pasal  tersebut  di  atas,  maka  penulisan  ini  akan  membatasi  pada  kedudukan hukum penyelenggara fintech P2P Lending dengan pemberi pinjaman.
Perjanjian  antara  penyelenggara  dengan  pemberi  pinjaman  dituangkan  dalam dokumen  elektronik  dan  dalam  hal  ini  termasuk  pemberian  kuasa  dikarenakan  pemberi pinjaman memberikan kuasanya terhadap penyelenggara terkait dengan pemberian kredit kepada pihak peminjam demi kepentingan penerima pinjaman 10 . Perjanjian pemberian kuasa ( lastgeving ) telah diatur dalam KUHPerdata Pasal 1792 yang menyatakan bahwa pemberian kuasa adalah suatu perjanjian di mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang  menerimanya,  untuk  dan  atas  nama  pemberi  kuasa  dalam  menyelenggarakan  suatu urusan.
Oleh  karena  itu,  berdasarkan  perjanjian  pemberian  kuasa  oleh  pemberi  pinjaman kepada penyelenggara, maka penyelenggara menyepakati perjanjian P2P Lending untuk dan atas nama pemberi pinjaman. Dalam hal ini, penyelenggara mewakili kepentingan pemberi pinjaman  untuk  melakukan  urusan-urusan  terkait  perjanjian  kredit  dengan  penerima pinjaman.  Dengan  demikian,  hubungan  hukum  antara  penyelenggara  dengan  pemberi pinjaman  adalah  hubungan  hukum  yang  timbul  atas  perjanjian  pemberian  kuasa  dari pemberi pinjaman kepada pihak penyelenggara.
9 Se5adi, “PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA DAN BEBERAPA PERMASALAHANNYA.”
10 Rahmahaﬁda, “Perlindungan Hukum Pihak Pemberi Pinjaman Pada Layanan Pinjaman Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Risiko Gagal Bayar.”
Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Penyelenggara Fintech Peer To Peer Lending
Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  pada  kegiatan  P2P  Lending,  konstruksi  hubungan hukum  antara  penyelenggara  dengan  pemberi  pinjaman  setelah  adanya  hubungan pemberian  kuasa,  maka  selanjutnya  memberikan  kuasa  kepada  penyelenggara  sebagai penyalur untuk memberikan pinjaman kepada penerima pinjaman. Oleh karena itu, escrow account dan virtual  account yang  diterbitkan  oleh  pihak  bank  diperlukan  penggunaannya sebagai  rekening  yang  diterbitkan  oleh  bank  dalam  menampung  dana  dari  pemberi pinjaman.  Pasal  24  POJK  Nomor  77/POJK.01/2016  menjelaskan  bahwa  untuk  melunasi pinjaman dilakukan dengan pembayaran ke escrow account penyelenggara guna diteruskan kepada virtual account milik pemberi pinjaman.
Karena  adanya  perjanjian  kuasa  tersebut,  maka  pihak  penyelenggara  berkewajiban sebagaimana  dijelaskan  pada  pasal  19  ayat  (3)  POJK  Nomor  77/POJK.1/2016  bahwa penyelenggara  wajib  menyediakan  akses  informasi  kepada  pemberi  pinjaman  atas penggunaan dananya. Selanjutnya, karena hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara P2P Lending tersebut, maka penyelenggara memiliki tanggung jawab untuk melakukan  analisis  kredit  terhadap  peminjam  dalam  rangka  menekan  risiko  gagal  bayar. Analisis  kredit  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  adalah  bentuk  prestasi  penyelenggara dalam perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman 11 .
Selanjutnya  dalam  hubungan  hukum  antara  penyelenggara  dengan  pihak  penerima pinjaman,  POJK  Nomor  77/POJK.01/2016  tidak  menyebutkan  adanya  perjanjian  antara keduanya, yang kemudian dapat memunculkan pemikiran bahwa tidak adanya hubungan legalitas antara penyelenggara dan penerima pinjaman sehingga terlihat hubungan keduanya dalam  kegiatan  P2P  Lending  hanya  hubungan  administratif  yang  terbentuk  saat  calon penerima  pinjaman  mengajukan  pinjaman  di platform penyelenggara.  Namun,  apabila ditinjau lebih jauh, terdapat suatu hubungan hukum yang mengikat antara penyelenggara P2P Lending dengan para penerima pinjaman sekaligus pemberi pinjaman yaitu hubungan hukum antara penyelenggara sistem elektronik dan pengguna sistem elektronik seperti yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik.  Pengguna  elektronik  pada hubungan ini maksudnya adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman sebagai pihak yang menggunakan jasa dari sistem elektronik atau platform milik penyelenggara 12 . Dengan
11 Se5adi, “PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA DAN BEBERAPA PERMASALAHANNYA.”
12 Elvira, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK PENYELENGGARA PINJAMAN ONLINE (STUDI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 77/POJK.01/2016).”
Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Penyelenggara Fintech Peer To Peer Lending
demikian  penyelenggara  akan  selalu  ada  menjadi  pihak  ketiga  sebagai  perantara  dari perjanjian pinjam meminjam online.

## 2. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Penyelenggara Fintech Peer To Peer Lending
Bisnis atau jasa di bidang keuangan menjadi suatu bisnis yang sangat rentan terhadap berbagai  tindakan-tindakan  yang  merugikan  pihak  yang  tak  bertanggung  jawab  dengan menggunakan  keberadaan  teknologi  untuk  melakukan  suatu  tindakan,  baik  itu penyelewengan  atau  penyalahgunaan  yang  mengakibatkan  kerugian  bagi  para  pengguna layanan  jasa  keuangan 13 .  Oleh  karena  itu  diperlukan  suatu  bentuk  perlindungan  hukum. Perlindungan  hukum  adalah  memberikan  pengayoman  kepada  hak  asasi  manusia  yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum 14 .  Perlindungan  hukum  ini dapat bersifat preventif maupun represif.
Tujuan adanya perlindungan hukum preventif yakni melakukan pencegahan agar tidak terjadi  suatu  sengketa,  serta  memberikan  kesempatan  kepada  subjek  hukum  dalam  hal pengajuan keberatan serta memberikan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah yang mendapat bentuk definitif dikeluarkan. Penerapan perlindungan hukum preventif dengan cara mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang membatasi suatu kewajiban dan melakukan  pencegahan  terhadap  suatu  pelanggaran.  Dalam  pengambilan  keputusan  oleh pemerintah diharapkan untuk lebih berhati-hati sebagai bentuk adanya perlindungan hukum preventif 15 .
Perlindungan  hukum  preventif  dapat  dilakukan  oleh  penyelenggara  layanan  P2P Lending sebelum  terjadinya  perjanjian  pinjam  meminjam,  yaitu  dilakukan  dengan  upaya- upaya sebagaimana termaktub dalam Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Dalam pasal tersebut memuat prinsip dasar perlindungan hukum bagi pengguna layanan P2P Lending yang harus dilakukan oleh pihak penyelenggara. Prinsip-prinsip tersebut antara lain prinsip transparansi,  perlakuan  yang  adil,  keandalan,  kerahasiaan  dan  keamanan  data,  dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau 16 .
Perlindungan  kepada  penyelenggara  selaku  pelaku  usaha  maupun  konsumen  pada dunia  bisnis  baik  secara  materiil  maupun  formil  semakin  penting,  mengingat  semakin
13 Edy, Pengaruh Era GlobalisasiTerhadap Hukum Bisnis Di Indonesia .
14 Rahardjo, Ilmu Hukum .
15 Dewanthara and Subha Karma Resen, “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar Pada Peer to Peer Lending.”
16 Debbi Puspito, Mar5n Roestamy, and Edy Santoso, “Model Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Di Masa Pandemi Covid-19.”
cepatnya  pergerakan  teknologi  sebagai  motor  penggerak  dari  produktifitas  produsen  atas barang atau jasa yang akan dihasilkan dalam memenuhi tujuan dari suatu usaha 17 . Sebagai sebuah bentuk investasi modal di bidang keuangan digital ( digital currency ), penyelenggara maupun  para  pelaku  investasi  P2P  Lending  juga  sangat  membutuhkan  peran  pemerintah dalam mendapatkan kenyamanan berinvestasi.
Namun  nyatanya,  eksistensi  peraturan  terkait  perkembangan  P2P  Lending  belum berbanding  lurus  dengan  regulasi  yang  mengaturnya  secara  komprehensif.  POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai  payung  hukum  penyelenggaraan  fintech  P2P  Lending  belum  sepenuhnya memberikan  perlindungan  hukum  kepada  para  pihak,  khususnya  pihak  penyelenggara. Perlindungan  hukum  kepada  penyelenggara  terutama  diperlukan  apabila  pihak  penerima pinjaman gagal bayar atau wanprestasi dan apabila pihak pemberi pinjaman melakukan penagihan yang tidak sesuai dan tidak beretika kepada penerima pinjaman sehingga memberikan imbas pada perusahaan penyelenggara P2P Lending yang bersangkutan.
Selain kepada penyelenggara, perlindungan hukum juga harus diberikan kepada pihak lainnya  dalam  kegiatan  P2P  Lending.  Pihak  pemberi  pinjaman  harus  mendapatkan perlindungan agar dananya dapat kembali dan tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang disepakati,  sedangkan  penerima  pinjaman  harus  dilindungi  agar  data  pribadi  tidak disebarluaskan,  tidak  dilakukan  penagihan  dengan  kekerasan  dan  mendapatkan  syarat pinjaman yang rasional 18 .
Oleh karena itu, peran OJK sebagai pihak yang berwenang membentuk peraturan dan melakukan  pengawasan  berjalannya  kegiatan  P2P  Lending  dan  peran  pelaku  usaha penyelenggara  fintech  P2P  Lending  sangatlah  penting  untuk  menunjang  keberlangsungan fintech  P2P  Lending.  Untuk  mengurangi  risiko  seperti  tersebut  di  atas,  sebagai  bentuk perlindungan  preventif  atas  peran  penyelenggara  selain  sebagai  pihak  yang  menyediakan platform bagi kegiatan pinjam meminjam uang secara online antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, penyelenggara juga diberi kuasa untuk menyalurkan dana dari pemberi pinjaman  kepada  penerima  pinjaman.  Karena  pemberian  kuasa  tersebut,  maka penyelenggara  memiliki  tugas  untuk  menyeleksi,  menganalisis  dan  menyetujui  aplikasi pinjaman  yang  diajukan  oleh  penerima  pinjaman  agar  menghasilkan  pendanaan  yang berkualitas  untuk  ditawarkan  kepada  para  pemberi  pinjaman.  Berdasarkan  hal  tersebut,
17 Kris5yan5, Hukum Perlindungan Konsumen .
18 Dewanthara and Subha Karma Resen, “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar Pada Peer to Peer Lending.”
Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Penyelenggara Fintech Peer To Peer Lending
pemberi pinjaman dapat memilih penerima pinjaman berdasarkan portofolio analisis yang ditawarkan oleh penyelenggara.
Secara  substansi,  perjanjian  pinjam  meminjam  P2P  Lending  berawal  dari  sebuah perjanjian atau kontrak antara debitur dan kreditur. Berkontrak dalam pinjaman P2P Lending ini harus didasari dengan itikad baik. Hal ini didasarkan karena perjanjian pinjam meminjam melalui platform P2P Lending telah memicu adaptasi pola perjanjian baru akibat pergeseran perilaku  karena  adanya  perubahan  sistem  dan  gaya  hidup.  Pola  perjanjian  baru  tersebut memungkinkan  terjadinya  perjanjian  tanpa  adanya  pertemuan  secara  fisik  antara  debitor, kreditor dan penyelenggara. Oleh karena itu, terhadap perubahan perilaku debitor, kreditor dan juga penyelenggara, pelaksanaan perjanjian P2P Lending membutuhkan niat baik dari para pihak dan sangat ditentukan oleh etika bisnis serta etika moral masing-masing pihak. Etika akan terkait erat dengan itikad baik ( good faith ) dari para pihak 19 .
Masyarakat  yang  sebelumnya  sudah  terbiasa  dengan  layanan  pinjam  meminjam konvensional  melalui  bank,  koperasi  ataupun  lembaga  jasa  keuangan  lainnya,  ditawarkan untuk beralih kepada layanan pinjam meminjam berbasis online yang menawarkan berbagai daya  tarik  kemudahan  administrasi  dan  pelayanan  yang  lebih  cepat  dibanding  layanan pinjam meminjam secara konvensional. Namun tentu saja kesederhanaan sistem pelayanan pinjam meminjam berbasis online tersebut dibarengi pula dengan tingkat risiko gagal bayar yang  cukup  tinggi,  terutama  karena  tidak  adanya  pola  tatap  muka  langsung  dan  atau verifikasi lapangan secara riil terhadap eksistensi debitur, semuanya hanya berdasarkan data informasi kependudukan yang diberikan pada saat pendaftaran melalui aplikasi layanan jasa keuangan tersebut 20 .
Meski demikian, layanan P2P Lending ini sangat diminati masyarakat karena memiliki beberapa  kelebihan  dibandingkan  dengan  fasilitas  kredit  yang  diberikan  oleh  lembaga perbankan konvensional, diantaranya debitor yang membutuhkan dana tidak harus datang untuk bertatap muka dengan pihak bank serta terhindar dari prosedur yang menghabiskan waktu  yang  lama  hingga  proses  penandatanganan  perjanjian  kredit.  Selain  itu,  tidak memerlukan agunan sebagai syarat pengajuan kredit layaknya kredit yang dilakukan pada bank.
Hal  ini  menuntut  penyelenggara  sebagai  garda  layanan  P2P  Lending  untuk  lebih meningkatkan  keamanan  dan  memiminalisir  risiko  terutama  dalam  hal  penyaluran  dan
19 Edy, Pengaruh Era GlobalisasiTerhadap Hukum Bisnis Di Indonesia .
20 Debbi Puspito, Mar5n Roestamy, and Edy Santoso, “Model Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Di Masa Pandemi Covid-19.”
Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Penyelenggara Fintech Peer To Peer Lending
verifikasi pengajuan kredit yang diajukan oleh calon debitor agar tidak terjadi gagal bayar atau wanprestasi, termasuk dengan cara analisis kredit dan analisis informasi yang berkaitan dengan calon penerima pinjaman, karena minimnya data administrasi yang dipersyaratkan dalam pengajuan pinjaman. Selain itu, risiko yang dapat terjadi kepada penyelenggara dalam layanan P2P Lending ini juga memiliki potensi akibat proses penagihan yang dilakukan oleh pihak  pemberi  pinjaman  kepada  penerima  pinjaman  yang  wanprestasi  dengan  cara-cara melalui intimidasi, kekerasan atau cara yang kurang beretika.
Mengkaji kembali pengertian penyelenggara fintech P2P Lending pada Pasal 1 angka (6) POJK No. 77/POJK.01/2016 yang menyebutkan bahwa penyelenggara dalam ketentuan tersebut adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi.  Bentuk  badan  hukum penyelenggara  dapat  berupa  perseroan  terbatas  atau  koperasi.  Jadi  persyaratan  untuk menjadi  pihak  penyelenggara  adalah  berbentuk  badan  hukum.  Ketentuan  penyelenggara harus  berbadan  hukum  mengindikasikan  suatu  bentuk  perlindungan  hukum  bagi penyelenggara selaku pelaku usaha di bidang ini. Selanjutnya dalam pasal (7) POJK Nomor 77/POJK.01/2016  mengatur  penyelenggara  wajib  melakukan  pendaftaran  dan  perijinan pendaftaran dilakukan sebelum menjalankan kegiatan usaha.
Oleh  karena  itu,  dalam  rangka  memberikan  upaya  perlindungan  kepada penyelenggara,  maka  mendaftarkan  usahanya  kepada  OJK  menjadi  sesuatu  yang  penting untuk dilakukan. Namun, beberapa perusahaan atau platform P2P Lending tidak mendaftar di OJK dengan alasan perusahaan tidak memenuhi persyaratan yang ada dan perusahaan tidak mau untuk mengikuti peraturan OJK yang dianggap sulit dipenuhi atau terlalu ketat 21 . Padahal, dengan terdaftar pada OJK, pelaku usaha penyelenggara tentu akan mendapatkan berbagai perlindungan hukum sebagaimana termaktub dalam POJK No 77/POJK.01/2016. Salah  satunya  mengenai  ketentuan  bahwa  penyelenggara  yang  sudah  terdaftar  pada  OJK wajib menyertakan secara terlampir ketentuan umum tepat di halaman platform mengenai ketentuan disclaimer bagi  pengguna  berkaitan  dengan  risiko.  Adapun disclaimer tersebut diantaranya:
a. Layanan  pinjam  meminjam online merupakan  kesepakatan  perdata  antara pemberi  pinjaman  dan  penerima  pinjaman,  sehingga  segala  risiko  yang  timbul  dari kesepakatan tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak;
21 Wahyuni, “Strategy Of Illegal Technology Financial Management In Form Of Online Loans.”
b. Risiko gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh kreditur, tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini 22 .
Berdasarkan  ketentuan disclaimer di  atas,  menunjukkan  suatu  klausul  perlindungan bagi penyelenggara karena risiko berada pada pihak pemberi pinjaman selaku kreditur. Oleh karena itu penyelenggara tidak menanggung risiko gagal bayar pihak debitur, sehingga dapat meminimalisir  risiko  dan  menghindari  kerugian.  Namun,  apabila  meninjau  kembali perjanjian pemberian kuasa yang dibuat antara penyelenggara P2P Lending dengan pemberi pinjaman, yang mana karakteristik pemberian kuasa tersebut sama dengan pemberian kuasa dalam Pasal 1792 sampai dengan pasal 1819 KUHPerdata. Perjanjian pemberian kuasa P2P Lending  merupakan  bentuk  pemberian  kuasa  khusus  yang  hanya  meliputi  pelaksanaan perbuatan hukum atau kepentingan tertentu dari pemberi pinjaman sebagai pemberi kuasa yang berkaitan dengan perikatan akibat perjanjian pinjam meminjam di platform P2P Lending. Pasal 1797 KUHPerdata secara tegas menyatakan bahwa penerima kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya.
Sejalan  dengan  Pasal  1797  KUHPerdata  di  atas,  selama  penyelenggara  layanan  P2P Lending  tidak  melakukan  sesuatu  melampaui  kekuasaan  yang  diberikan  oleh  pemberi pinjaman,  maka  segala  akibat  atas  perbuatan  hukum  tersebut  ditanggung  oleh  pemberi pinjaman selaku pemberi kuasa. Dan dalam Pasal 1806 yang menyebutkan bahwa penerima kuasa yang telah memberitahukan secara sah hal kuasanya kepada orang yang dengannya ia mengadakan  suatu  persetujuan  dalam  kedudukan  sebagai  penerima  kuasa,  tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi di luar batas kuasa itu, kecuali jika ia secara pribadi mengikatkan  diri  untuk  itu.  Jadi,  penyelenggara  menjalankan  kuasanya  sebatas  apa  yang dikuasakan kepadanya dengan menyediakan platform yang mempertemukan pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk dapat mengadakan perjanjian pinjam meminjam.
Berdasarkan  peraturan  OJK  Nomor  13/POJK  02/2018  mengenai  Inovasi  Keuangan Digital  di  Sektor  Keuangan,  seluruh  pelaku  sektor  jasa  perusahaan  digital  di  Indonesia diwajibkan mendaftarkan diri ke OJK agar bisa memiliki akses ke perbankan untuk dapat membuka  rekening  di  bank.  Pasal  24  POJK  No.  77/POJK.01/2016  menentukan  bahwa penyelenggara wajib menggunakan escrow account dan virtual account dalam rangka layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Virtual account yang diterbitkan oleh pihak bank diperlukan penggunaannya sebagai rekening yang diterbitkan oleh bank dalam menampung dana dari pemberi pinjaman dan dalam rangka pelunasan pinjaman, penerima
22 Debbi Puspito, Mar5n Roestamy, and Edy Santoso, “Model Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Di Masa Pandemi Covid-19.”
Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Penyelenggara Fintech Peer To Peer Lending
pinjaman melakukan pembayaran melalui escrow account penyelenggara untuk diteruskan ke virtual account pemberi pinjaman. Tujuan penggunaan virtual account dan escrow account yaitu perlindungan  bagi  pihak  penyelenggara  untuk  tidak  melakukan  penghimpunan  dana masyarakat melalui rekening penyelenggara 23 . Guna mendukung penggunaan virtual account dan escrow account tersebut maka penyelenggara harus bekerjasama dengan pihak bank.
Selanjutnya  OJK  selaku  regulator,  sebagai  salah  satu  wujud  tanggung  jawab  untuk mengatur  etika  bisnis  yang  dilakukan  oleh fintech adalah  mengeluarkan  surat  No.  S- 5/D.05/2019.2  yaitu  dengan  menunjuk  Asosiasi  Fintech  Pendanaan  Bersama  Indonesia (AFPI)  yang  merupakan  lembaga  resmi  sebagai  penyelenggara  layanan  pinjam  meminjam uang  berbasis  teknologi  informasi  di  Indonesia 24 .  Perlindungan  atas  etika  bisnis  yang dilakukan  fintech  di  Indonesia  telah  dibuat  bersama  oleh  AFPI  yang  dituangkan  dalam Pedoman  Khusus  Perilaku  AFPI  Tahun  2020  dengan  Nomor  002/SK/COC/INT/V/2020. Pedoman  ini  dibuat  dengan  tujuan  untuk  pengaturan,  melindungi  dan  melayani  anggota AFPI  di  sektor  pendanaan  P2P  Lending maupun  kepentingan  mereka  yang  sah,  untuk menjaga persaingan yang adil dari etika bisnis yang saat ini sedang berkembang agar lebih sehat  dan  teratur.  Aturan  ini  juga  mengatur  transparansi  produk  dan  metode  penawaran produk layanan, pencegahan pinjaman berlebih, dan penerapan prinsip itikad baik 25 .
Dijelaskan  di  dalam  ketentuan  kode  etik  dan  perilaku  atau  Code  of  Ethicts  AFPI, mengharuskan  setiap  perusahaan  fintech  beritikad  baik  dalam  melakukan  penagihan pinjaman  kepada  para  nasabahnya.  Code  of  Ethics  juga  mewajibkan  perusahaan  fintech memiliki dan menyampaikan prosedur penyelesaian dan penagihan kepada nasabah yaitu peminjam  dan  pemberi  pinjaman  saat  terjadi  gagal  bayar  pinjaman.  Setiap  penyelenggara wajib  menyampaikan  kepada  nasabah  mengenai  langkah-langkah  yang  akan  ditempuh dalam hal terjadi keterlambatan pinjaman atau kegagalan pembayaran pinjaman.
Adapun  langkah-langkah  seharusnya  dalam  penagihan  tersebut  dapat  dilakukan antara lain dengan pemberian surat peringatan atau somasi, persyaratan penjadwalan atau restrukturisasi pinjaman, korespondensi dengan penerima pinjaman secara jarak jauh ( desk collection ),  termasuk  via  telepon,  email,  atau  bentuk  percakapan  lainnya.  Kemudian, perusahan fintech juga harus memberitahu kepada nasabah mengenai jadwal kunjungan atau komunikasi dengan tim penagihan. Apabila menggunakan pihak ketiga dalam penagihan, perusahaan  fintech  harus  menggunakan  pihak  yang  tidak  tergolong  dalam  daftar  hitam
23 Elvira, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK PENYELENGGARA PINJAMAN ONLINE (STUDI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 77/POJK.01/2016).”
24 OJK, “KATEGORI PERUSAHAAN PENYELENGGARA.”
25 AFPI, “Pedoman Prilaku.”
Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Penyelenggara Fintech Peer To Peer Lending
otoritas  (tersertifikasi)  ataupun  dari  asosiasi.  Kemudian,  perusahaan  fintech  juga  dilarang menggunakan  cara  intimidatif,  kekerasan  fisik  dan  mental  ataupun  cara-cara  lain  yang menyinggung  SARA  atau  merendahkan  harkat,  martabat,  serta  harga  diri  penerima pinjaman, di dunia nyata maupun di dunia maya ( cyber bullying ) 26 .
Penagihan tersebut dilakukan, karena penyelenggaran layanan fintech berbasis P2PL akan  berisiko  menimbulkan  suatu  permasalahan  hukum  yakni  risiko  gagal  bayar  dari penerima  pinjaman.  Pihak  yang  mengalami  kerugian  akibat  risiko  gagal  bayar  tersebut adalah  pemberi  pinjaman.  Pihak  perusahaan  selaku  penyelenggara  hanya  dapat mengusahakan dan membantu penagihan. Jika ditinjau dari sisi penyelenggara P2P Lending, beberapa hal yang menyebabkan terjadinya gagal bayar yakni ketidaksesuaian analisa, seleksi serta persetujuan yang dilakukan penyelenggara terhadap aplikasi pinjaman yang diajukan oleh  penerima  pinjaman  untuk  ditawarkan  kepada  pemberi  pinjaman 27 .  Dalam  hal  telah terjadinya  perselisihan  hukum  tersebut,  maka  diperlukan  upaya  perlindungan  hukum represif.
Perlindungan  hukum  secara  represif  adalah  perlindungan  hukum  yang tujuannya  untuk  menyelesaikan  sengketa.  Perlindungan  hukum  ini  baru  bisa  dilakukan setelah  timbulnya  pelanggaran.  Sengketa  dalam  penyelenggaraan  fintech  berbasis  P2P Lending bisa terjadi di antara pengguna maupun antara pengguna dengan penyelenggara. Sengketa  pada  umumnya  dipicu  adanya  ketidakpatuhan  terhadap  kontrak  yang  telah disepakati  para  pihak.  Jika  sengketa  tersebut  benar  terjadi  maka  ada  mekanisme  tertentu untuk dapat menyelesaikan.
Penyelesaian  sengketa  P2P  Lending  pada  dasarnya  dapat  dilakukan  melalui  jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan). POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan yang kemudian disusul  Keputusan  OJK  Nomor  Kep-01/D.07/2016  mengesahkan  pembentukan  6  (enam) lembaga APS, namun diantaranya hingga saat ini belum ada lembaga penyelesaian sengketa yang  ditunjuk  untuk  menyelesaikan  sengketa  P2P  Lending  secara  efektif.  Belum  adanya peraturan  yang  mengatur  mengenai  mekanisme  yang  jelas  terkait  dengan  penyelesaian sengketa  bagi  pengguna  P2P  Lending  menunjukkan  suatu  kondisi  kekosongan  hukum sehingga membuat rumit dan komplek penyelesaian sengketa yang bisa jadi tidak sebanding dengan  nilai  pinjaman.  POJK  No.77/POJK.01/2016  pasal  29  huruf  (e)  hanya  mengatur
26 AFPI.
27 Dewanthara and Subha Karma Resen, “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar Pada Peer to Peer Lending.”
Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Penyelenggara Fintech Peer To Peer Lending
dengan menyebutkan untuk penyelesaian sengketa pihak penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna dengan penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.
Mekanisme  umumnya  bisa  dilakukan  oleh  pihak  yang  merasa  dirugikan  dengan mengajukan  pengaduan  agar  sengketa  yang  terjadi  dapat  segera  terselesaikan. Dengan adanya  tindakan  pengaduan  dari  pengguna  layanan  P2P  Lending kepada  penyelenggara, maka  penyelenggara  berkewajiban  untuk  segera  menindaklanjuti  pengaduan  tersebut, sebagaimana  menjadi  amanat  dalam  Pasal  38  POJK  Nomor  1/POJK.07/2013  tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yaitu bahwa pelaku jasa keuangan dalam hal ini adalah penyelenggara wajib melakukan:
a. Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
b. Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan;
c. Menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan konsumen benar.
Selanjutnya berdasarkan ketentuan POJK tersebut, apabila dalam hal pengaduan tidak mencapai  suatu  kesepakatan,  maka  para  pihak  dapat  melakukan  penyelesaian  sengketa tersebut  di  luar  maupun  di  dalam  pengadilan.  Penyelesaian  secara  non  litigasi,  pihak penyelenggara berperan memberikan ruang mediasi antara pihak pemberi pinjaman dengan penerima  pinjaman,  sebagaimana  tercantum  dalam  POJK  No  77/POJK.01/2016  yang mengatur  bahwa  pihak  penyelenggara  berperan  sebagai  mediator  dengan  melakukan mediasi  dan  menawarkan  alternatif  penyelesaian  kepada  pihak  penerima  pinjaman  untuk melakukan relaksasi pembayaran, baik dengan memperpanjang jangka waktu pengembalian ataupun pengembalian pokok dengan menghapuskan denda dan bunga.
Perlindungan bagi pihak penyelenggara selanjutnya termaktub dalam ketentuan Pasal 37  POJK  No  77/POJK.01/2016  mengatur  bahwa  penyelenggara  berkewajiban  untuk bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian direksi,  dan/atau  pegawai  penyelenggara.  Penjelasan  pasal  tersebut  menjelaskan bahwasanya  pertanggungjawaban  pihak  penyelenggara  hanya  sebatas  kesalahan  yang ditimbulkan  oleh  pihaknya.  Maka  dari  itu,  kesalahan  yang  bukan  ditimbulkan  oleh  pihak penyelenggara menjadi tanggung jawab penuh pihak pemberi pinjaman dan pihak pemberi pinjaman  tidak  mendapat  ganti  rugi  dari  penyelenggara  dalam  hal  kegagalan  bayar  oleh penerima  pinjaman.  Hal  ini  didasarkan  pada  kemungkinan  bahwa  kesalahan  tidak  hanya dilakukan  oleh  pihak  penyelenggara  melainkan  bisa  dilakukan  juga  oleh  pihak  penerima
Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Penyelenggara Fintech Peer To Peer Lending
dana. Oleh karena itu, penyelenggara akan bertanggung jawab apabila melakukan kesalahan dalam pelaksanaan evaluasi permohonan kredit dan data penerima pinjaman.

## C. Kesimpulan
Dalam  Fintech  P2P  Lending,  pihak  penyelenggara  merupakan  perantara  yang menghubungkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui sebuah platform dalam situs penyelenggara. Hubungan antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman diatur pasal 18  POJK  No.77/POJK.01/2016  yang  merupakan  perjanjian  pemberian  kuasa  dari  pemberi pinjaman kepada penyelenggara terkait dengan pemberian kredit kepada pihak peminjam. Selanjutnya  dalam  hubungan  hukum  antara  penyelenggara  dengan  pihak  penerima pinjaman,  terdapat  suatu  hubungan  hukum  yang  mengikat  antara  penyelenggara  P2P Lending  dengan  penerima  pinjaman  sekaligus  pemberi  pinjaman  yaitu  hubungan  hukum antara penyelenggara sistem elektronik dan pengguna sistem elektronik seperti yang diatur dalam  UU  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  perubahan  UU  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Perlindungan  hukum  dilakukan  secara  preventif  melalui  verifikasi  awal  untuk menyeleksi,  menganalisis  dan  menyetujui  aplikasi  pinjaman  yang  diajukan  agar menghasilkan  pendanaan  yang  berkualitas  untuk  ditawarkan  kepada  para  pemberi pinjaman. Selain itu, iktikad baik para pihak sangatlah penting karena mekanisme perjanjian dilakukan  secara  online  tanpa  tatap  muka  dan  verifikasi  lapangan.  Perlindungan  hukum represif  berdasarkan  Pasal  37  POJK  No  77/POJK.01/2016  mengatur  tanggung  jawab penyelenggara  hanya  sebatas  kerugian  pengguna  yang  timbul  akibat  kesalahan  dan/atau kelalaian  yang  dilakukan  direksi,  dan/atau  pegawai  penyelenggara.  Selanjutnya  apabila terjadi sengketa dapat dilakukan melalui sarana litigasi maupun non litigasi di mana pihak penyelenggara  berperan  sebagai  mediator.  Namun,  hingga  saat  ini  masih  terdapat kekosongan hukum karena belum adanya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa P2P Lending, karenanya menjadi pekerjaan rumah bagi  pemerintah  untuk  membentuk  LAPS  P2P  Lending  untuk  menjawab  kebutuhan  P2P Lending yang bergerak cepat.

## D. DAFTAR PUSTAKA
AFPI. “Pedoman Prilaku.” https://www.afpi.or.id/, 2020. Debbi Puspito, Martin Roestamy, and Edy Santoso. “Model Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Di Masa Pandemi Covid-19.” Jurnal Ilmiah Living Law 14, no. 1 (2022): 11–23.
https://doi.org/10.30997/jill.v14i1.5303.
Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Penyelenggara Fintech Peer To Peer Lending
Dewanthara, Ni Made Intan Pranita, and Made Gde Subha Karma Resen. “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar Pada Peer to Peer Lending.” Acta Comitas 5, no. 3 (2020): 479.
https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i03.p04. Edy, Santoso. Pengaruh Era GlobalisasiTerhadap Hukum Bisnis Di Indonesia . Jakarta: Prenada Media, 2018.
Elvira. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK PENYELENGGARA PINJAMAN ONLINE (STUDI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.
77/POJK.01/2016).” Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2020.
Ernama Santi, Budiharto, and Hendro Saptono. “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology ( Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
77/Pojk.01/2016).” Diponegoro Law Journal 6, no. 3 (2017): 1–20. Hartanto, Ratna, and Juliyani Purnama Ramli. “Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 25, no. 2 (2018): 320–38. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6.
Kristiyanti, Celina Tri Siwi. Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Nugroho, Hendro. “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online.” Jurnal Hukum POSITUM 5 (2020): 32–41. OJK, berita dan kegiatan. “KATEGORI PERUSAHAAN PENYELENGGARA.” www.ojk.go.id, 2019.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum . Cetakan ke. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002. Rahmahafida, Nadia Intan. “Perlindungan Hukum Pihak Pemberi Pinjaman Pada Layanan Pinjaman Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Risiko Gagal Bayar.”
Jurist-Diction 3, no. 2 (2020): 541. https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18203.
Sembiring, Sentosa. Hukum Perbankan, Edisi Revisi . Bandung: Mandar Maju, 2012. Setiadi, Adi. “PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA DAN BEBERAPA PERMASALAHANNYA.” Veritas et Justitia 5 (June 2019): 238–61. https://doi.org/10.25123/vej.3057.
Shaukat, Muhammad, and Muhammad Zafarullah. “Impact of Information Technology on Organizational Performance: An Analysis of Qualitative Performance Indicators of Pakistan’s Banking and Manufacturing Companies.” International Research Journal of Finance and Economics 39 (February 2009).
Soerjono Soekanto Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
Susanto, Wijaya Hadi, and Anif Fatma Chawa. “Aksi Gagal Bayar Pada Perusahaan Fintech.” JSSH (Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora) 5, no. 1 (2021): 9.
https://doi.org/10.30595/jssh.v5i1.9305.
Wahyuni, Raden Ani Eko. “Strategy Of Illegal Technology Financial Management In Form Of Online Loans.” Jurnal Hukum Prasada 7, no. 1 (2020): 27–33.
https://doi.org/10.22225/jhp.7.1.1324.27-33.