## KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMENANG LELANG UNTUK DAPAT MENGUASAI OBJEK LELANG
(Studi Pada: Grosse Risalah Lelang KPKNL Provinsi Lampung Nomor.044/20/2018)
Recca Ayu Hapsari, dan Ersa Marcellina
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung Koresponden author recca@ubl.ac.id

## ABSTRACT
Auctions usually must be carried out in an open manner as a form of sales effort for goods or an object  and  must  be  carried  out  in  public  by  using  the  bidding  method  at  predetermined  prices  in written form or it can also be orally to get a fixed price. the highest authority in carrying out the auction  in  carrying  out  the  auction  mechanism  who  has  the  authority  to  make  a  legal  deed  in accordance with the current regulations, the auction official. Authentic Deed is one of the tools of proof  that  is  so  strong  or  ordinary  what  is  meant  by  the  term  Risallah  Auction  and  has  a  legal protection for the auction winner who will get legal protection related to the object that has been won in an auction. In the acquisition of the object and the right to the object, the winner of the auction has full rights to the object. Where the object is recognized by law. As well as the Accountability of the Auction Officer for the Process of Implementing the Mastery of the Auction.
Keywords: Auction; Auction Winner; Legal Protection.

## ABSTRAK
Lelang biasanya harus dilakukan dengan cara yang terbuka sebagai bentuk upaya penjualan terhadap barang-barang atau suatu objek dan harus dilakukan  didepan umum dengan menggunakan metode sistem penawaran terhadap harga-harga yang sudah ditentukan sebelumnya dalam bentuk yang sudah tertulis atau dapat juga dengan secara lisan untuk mendapat harga yang tertinggi dalam melaksanakan pelelangan  dalam  melaksanakan  mekanisme  pelelangan  yang  memiliki  kewenangan  untuk  dapat membuat sebuah akta yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini, adalah pejabat lelang. Akta  Otentik  merupakan  salah  satu  alat  pembuktian  yang  begitu  kuat  atau  biasa  yang  dimaksud dengan istilah Risallah Lelang dan memiliki suatu perlindungan hukum untuk pemenang lelang yang akan  mendapatkan  perlindungan  hukum  terkait  atas  objek  yang  telah  dimenangkan  dalam  suatu pelelangan.  Dalam  perolehan  objek  dan  hak  atas  benda  tersebut  pemenang  lelang  memiliki  hak sepenuhnya atas objek tersebut. Yang dimana objek tersebut diakui dengan legal. Serta Pertanggung Jawaban Pejabat Lelang terhadap proses pelaksanaan penguasaan Lelang.
Kata Kunci : Lelang; Pemenang Lelang; Perlindungan Hukum.

## I. PENDAHULUAN
Pada  era  pembangunan  di  Indonesia merupakan  awal  dimana  indonesia  diminta untuk dapat mewujudkan apa yang tercantum dan sesuai dengan dasar negara indonesia yaitu pancasila  dan  Undang  –  Undang  Dasar  1945
untuk  itu  dalam  upaya  mecapai  kepada masyarakat yang lebih adil, makmur dan tertib. dalam  upaya  mewujudkan  pencapaian  yang sesuai  UUD  tersebut  maka  di  dalam pelaksanaannya harus benar-benar memperhatikan adanya keselarasan,
keserasian,  dan  keseimbangan  dalam  yaitu membangun suatu Infrastruktur khusunya pada bidang finansial. diketahui keberadaan pelelangan sudah diketahui atau ada sejak pada masa Hindia Belanda ini sesuai dengan adanya peraturan  yang  mengatur  tentang  Undang- Undang Lelang yang tertuang dalam ordonasi 28 Februari 1908 Staatsblad Nomor 189 yang kemudian  diubah    menjadi Staatsblad 1941 Nomor 3 yang berlaku sejak 1 April 1908 idan Vendu  Instructie (Intruksi  Lelang)  terdapat pada Staatsblad 1908 nomor 190 telah diubah menjadi Staatsblad 1930 nomor 85.
Dapat diketahui bahwa Peraturan Lelang merupakan  sebuah  regulasi  yang  sejajar dengan  regulasi  pemerintah  dan  merupakan regulasi lelang yang tertinggi  sampai saat ini. Oleh  karenanya  benar  bahwa Vendum Reglement sebagai Undang  – Udang  Lelang. 1
Di  dalam  pelaksanan Vendum  Reglement adanya  peraturan  pelaksanaan  yaitu Vendu Instructie  Ordonantie atau  sering  disebut Instruksi  Lelang.  Berdasarkan  Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.06.2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang iPeraturan Menteri Keuangan  (PMK)  Nomor  174/PMK.06/2010 tentang  pejabat  lelang  kelas  I  (satu)  telah diubah  menjadi  Peraturan  Menteri  Keuangan (PMK)  Nomor  158/PMK.06/2013  tentang Pejabat  Lelang  Kelas  1  (satu)  iPeraturan
Menteri
Keuangan (PMK) Nomor
175/PMK.06/2010  Tentang  pejabat  lelang
1 Rachmadi Usman. 2016. Hukum Lelang . Sinar Grafika, Jakarta,hlm.15.
kelas  II  (dua)  diubah  menjadi  Peraturan
Menteri Keuangan (PMK)
Nomor 159/PMK.06/2013  Tentang  Pejabat  Lelang Kelas  II  (dua)  iPeraturan  Menteri  Keuangan (PMK)  Nomor  176/PMK.06/2010  tentang balai  lelang  telah  diubah  menjadi  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor
160/PMK.06/2013 Tentang Balai Lelang. 2
Vendu  Reglement stbl.1908  Nomor  189 kini diubah menjadi Stbl.1930 Nomor 85 Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor.213/PMK.06.2020  tentang  petunjuk pelaksanaan  lelang.  Lelang  adalah  penjualan suatu  objek  atau  barang  yang  dijual  secara terbuka  dan  dibuka  untuk  umum  di  dalam mekanisme penawaran yang dilakukan secara lisan dan/atau secara tertulis dengan mematokan  harga  tertinggi  dalam  mencapai terget. Dan akan diberitahukannya pengumuman pemenang lelang.
Lelang dapat disebut juga dengan istilah bentuk dari perjanjian yang diletakan kedalam kelompok penjualan. Jenis ini nerupakan jenis perjanjian  yang  terdapat  atau  dirangkum  di Burgerlijk Wetboek yang berada pada Volume III  tentang  perikatan.  Berdasarkan  apa  yang tercantum di Burgerlijk Wetboek yang termuat dalam  pasal  1457,  dikatakan  bahwa  kegiatan jual  beli  adalah  suatu  bentuk  kontrak  dimana satu  pihak  yang  bertanggugjawab  penuh  atas penyerahan hak – hak substansi kebendaan dan pihak  lain  membayar  berdasarkan  perjanjian
2 Ibid . hlm.16
awal. Didalam perjanjian jual beli memiliki 2 (dua) prinsip umum meliputi :
1. Wajib bagi penjual untuk melimpahkan hak kebendaan yang dijanjikan kepada pembeli.
2. Untuk pembeli yang berkewajiban membayar  dengan  nominal  harga  barang yang sesuai.
Berdasarkan  Keputusan  yang  tertera
pada keputusan Menteri Nomor 304/KMK.01/2002 Tentang pelaksanaan lelang pasal 1 ayat 1 (satu) Pelaksanaan Lelang Pasal  1  ayat  (1)  bahwa  lelang  merupakan penjualan  berupa  barang  atau  objek  yang dilakukan  dengan  terbuka  untuk  umum  turut secara  langsung  ataupu  melalui  media  massa dengan  memberikan  penawaran  harga  yang dilakukan secara lisan dan/atau secara tertulis untuk  dapat  mengumpulkan  peminat.  Artinya lelang dapat digunkan secara media elektronik atau secara lelang Online.
Fungsi  Lelang  pada  umumnya  ialah proses  penjualan  terhadap  barang  dengan waktu  yang  cepat  yang  mungkin  berdasarkan hak-hak  atas  tanah  supaya  pembeli  lelang tersebut  dapat  secara  dengan  valid  dalam memiliki  objek  lelang  tersebut.  Begitu  juga yang diketahui oleh masyarakat pada umumnya bahwa tanah ialah objek atau benda yang  memilki  nilai  yang  sangat  tinggi  untuk dijadikan  objek  lelang.  Aturan-aturan  terkait lelang  saat  ini  sedikit  tidak  kompeten  dalam mewadahi suatu perkara yang terjadi di tengah masyarakat.  Saat  ini  penjualan  hak  lelang
3 Boedi Harsono. 2008. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria,
hanya  bisa  didaftarkan  oleh  pihak  yang berwenang  apabila  adanya  bukti  yang  kuat atau  Akta  Otentik  yang  diberikan  langsung oleh  Pejabat  Lelang  secara  Eksekusi  maupun sukarela. 3
Di dalam melakukan kegiatan proses jual beli  yang  dilakukan  pihak-pihak,  dapat dikatakan  para  peserta  lelang  diharuskan bersikap  secara  terbuka  dan  mempunyai kejujuran  atau  sering  kali  disebut  dengan istilah  “Itikad  Baik”.  Definisi  Itikad  Baik sering  disebut  adanya  kejujuran  yang  sangat penting  bagi  para  pihak  –  pihak  yang  sedang mengikatkan  dirinya  terhadap  pada  kegiatan- kegiatan  tertentu.  Selain  itu  dapat  dikatakan bahwa  suatu  persoalan  yang  memiliki hubungan dengan kaitanya adanya itikad baik yang diperuntukan untuk masyarakat dan bagi seluruh  peserta  lelang  dan  yang  memiliki kaitan  secara  langsung  kepada  pandanggan hukum masyarakat di masa yang akan datang.
Berdasarkan  peraturan  lelang  terkait mekanisme lelang mempunyai anggota peserta lelang  yang  mana  peserta-peserta  tersebut  itu salah  satunya  akan  menjadi  pemenang  lelang tersebut. Jika melihat pada  Peraturan Menteri Keuangan  (PMK)  Nomor.93/  PMK.06/2010 Tentang Peserta Lelang dapat dikatakan orang atau peroroangan dan badan hukum atau badan usaha  yang  sudah  memenuhi  syarat  dalam prosedur  lelang.  Selain  itu  yang  disebut dengan  Pembeli  lelang  adalah  orang-orang atau perorangan dan badan hukum atau badan
Isi dan Pelaksanaannya , Jilid 1, Cet. XII, Djambatan, Jakarta, hlm. 516.
usaha  yang  sudah  melakukan  pengajuan berupa penawaran harga dengan angka-angka tertinggi sebagai upaya untuk dapat mencapai suatu target sehigga dapat disebutkan sebagai yang memenangkan lelang. Pada pelaksanaan lelang tepatnya pada saat acara lelang selesai, sudah  pasti  akan  ada  pemenang  lelang  yang akan diumumkan secara langsung oleh pejabat yang  berwenang  dalam  hal  ini  ialah  pejabat lelang.  Yang  kemudian  akan  diberi  Berita Acara  bagi  pemenang  lelang  tersebut. Selanjutnya  bagi  pemenang  lelang  akan melanjutkan kewajibannya untuk
menyelesaikan  suatu  prosedur  lelang.  Maka setelah  itu  akan  diberikannya  Akta  Otentik terhadap  Risalah  Lelang.  Bahwa  seluruh proses  lelang  tersebut  akan  memiliki  catatan yang tercatat jelas didalam Grosse Akta lelang.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  karya ilmiah  ini  adalah  Pendekatan  Normatif. Pendekatan normatif merupakan hukum positif yang  mengkaji  menelaah  kaidah  –  kaidah inorma  –  norma  iyang  kaitannya  dengan masalah  yang  diteliti.  Pendekatan  yuridis normatif  ini  dicapai  melalui Libery  Research ( studi  kepustakaan)  denga  cara  membaca imengutip  imenelaah  iserta  mengumpulkan berbagai  macam  Peraturan  Perundang  – Undang dari berbgai macam teori – teori yang kaitannya  dengan  masalah  yang  akan  diteliti. Di  dalam  karya  ilmiah  ini  menggunakan
4 Salim  HS,  2016, Perkembangan  Hukum  Jaminan  di Indonesia , Rajawali Pers, Bandung,
metode didalam perundang – undangan dalam menelaah  ketetapan  peraturan  yang  berlaku. Bahan  hukum  yang  digunakan  untuk  karya ilmiah  yaitu  undang  –  undang  sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku,junal hukum dan literatur yang berkaitan dengan  karya  ilmiah  ini.  Bahan  hukum  yang digunakan  bersifat  destriktif  dan  analisis sehingga  bisa  menarik  konklusi  secara deduktif yang berifat umum, agar memberikan suatu  gambaran  terkait  dengan  perlindungan hukum bagi pemenang lelang.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara etimologis kata Lelang datang dari kata  bahasa  Belanda  yaitu Vendu dalam Bahasa  Inggris, auction. berarti  “Lelang”. 4
Didalam  Undang  –  Undang  Lelang (Vendu
Reglement) dalam bahasa Belanda
mengatakan: “bahwa Lelang merupakan suatu penjualan  terkait  barang-barang  atau  objek yang  dilaksanakan  dimuka  umum  dalam meberikan  penawaran  melalui  harga  tertinggi atau  bisa  juga  harga  dalam  amplop  yang tertutup kepada orang – orang yang mengikuti pelaksanaan pelelangan tersebut, dan diizinkan pihak-pihak  yang  ikut  untuk  mempunyai kesempatan  dalam  menawarkan  dari  harga suatu  barang  yang  dilelang,  dan  siap  untuk menyepakati  harga  yang  akan  ditentukan tersebut.  Ditawarkan  atau  dalam  harga  yang yang dintunjukan dalam amplop tertutup”.
Vendu  Reglement Stbl tahun  1908 Nomor 189 berubah menjadi Stbl 1940 Nomor 56 dan diketahui berlaku sebagai dasar hukum dalam  melaksanakan  pelelangan,  dengan bunyi “  Penjualan  umum” (openbare verkoopingen verstaan veilingen en verkoopingen  van  zaken,  welke  in  het openbaar  bij  ophod,  of  slag  of  inschrijying worden  gehouden  of  waarbij  aan  duartoe genoodiglen  of  tevoren  met  de  veiling  of verkoopingen toegelaten personen gelegenheid  wordt  gegeven  om  te  beiden, temijnen  of  in  te  schrijven) 5 . Terjemaah
“Menyatakan bahwa penjualan terbuka adalah lelang berupa barang atau objek secara terbuka dimuka umum dengan memberikan penawaran harga tertinggi atau terendah dalam mencapai target. Serta memberikan kesempatakan untuk memberikan penawaran kepada tamu undangan  untuk  sepakat  dalam  menentukan harga  dalam  objek  atau  barang  lelang tersebut”.
Pelelangan  dapat  dikatakan    salah  satu dari perbuatan hukum yang memiliki kewajiban dan memegang peranan yang begitu penting  di  dalam  hukum  perdata,  uangnya yang akan dibuat oleh Pengadilan Negeri atau akan  dilakukan  oleh  Badan  Usaha  Piutang Negara (BUPLN) yang diubah sebagai Kantor Pengurus  Piutang  dan  Lelang  (KP2LN). 6
Kemudian  Telah  diubah  pada  tahun  2018  di Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan
5 Purnama  Tiora  Sianturi,  2013, Perlindungan  Hukum terhadap  Pembelian  Barang  Jaminan  Tidak  Bergerak Melalui Lelang, (Mandar Maju, Bandung), hlm. 51
Lelang  (KPKNL).    Jika  dilihat  pada pelaksanaan  dalam  Undang  –  Undang  hak tangungan  sering  ditemukan  adanya  suatu kejadian  dimana  seorang  debitur  atau  pihak ketiga  dalam  upaya  menempuh  jalur  hukum, berusaha  untuk  dapat  menghalangi  proses eksekusi  yang  akan  dilakukan  oleh  KPKNL, perkara yang semakin kompleks tersebut pada saat  seseorang  pemilik  objek  terhadap bangunan  yang  merupakan  pihak,  akan dibebankan  hak  tanggungan  dalam  melawan upaya kepada KPKNL menegakkan jaminan.
Seorang Debitor dengan sengaja menghamabat  proses  pelaksanaan  lelang karena  merasa  dirugikan  oleh  pihak  kreditor. kemudian  pihak  dari  bank  akan  memberikan sebuah pengumuman terkait pelelangan melalui  media-media  cetak.  Bahwa  isi  di dalam  pengumuman  lelang  tersebut,  terdapat pihak  lawan  telah  menyatakan  keberatanya karena  barang  yang  di  lelang  tersebut  adalah milik pihak lawan. Selain  kendala terkait tata cara  mengosongkan  barang  lelang  tersebut yang  diadakan  oleh  kantor  lelang,    dan sebelum  bank  menerima  surat  pemberitahuan dari  KPKNL  meskipun  sudah  adanya  Akta Otentik  yang  diberi  oleh  Kantor  Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 3.1 urgensi  perlindungan  dan  kepastian hukum  bagi  pemenang  lelang  untuk dapat menguasai objek lelang
6 I  Made  Soewando,  2005, Balai  Lelang  Kewenangan Balai Lelang Dalam Penjualan Jaminan Kredit Macet, Yayasan Gloria, Yogyakarta, hlm. 26
berdasarkan  Grosse Risalah  Lelang KPKNL  Provinsi  Lampung  Nomor. 044/20/2018.
Berdasarkan  Pembeli  dan  penjual  tidak dapat  dipisahkan  dalam  kegiatan  lelang,  bila dilihat  pada  sudut  pandang  hukum  perdata bahwa  adanya  suatu  hubungan  pembeli  dan penjual  yang  merupakan  salah  satu  dari perikatan kepada hukum ( verintenis).
Perikatan-perikatan hukum tersebut merupakan  salah  satu  hubungan  yang  saling menghubungkan antara kedua orang atau lebih dari dua orang, yang masing-masing memiliki tanggungjawab berupa hak dan kewajiban atas segala  tindakan  yang  dilaksanakan,  hal  ini sesuai  dengan  apa  yang  disebutkan  dalam pasal 1313 Jo. 1234 BW. 7 Yang dimaksud hak atas  barang  yang  telah  dibeli  oleh  pembeli lelang  melalui  kantor  lelang  dan  kewajiban yang  dimaksud  adalah  penjual  yang  telah menyerahkan  hak  kepemilikannya  atas  objek atau  barang  lelang  kepada  pemenang  lelang yang  telah  ditetapkan  sesuai  aturan  yang berlaku sebagai pemilik yang sah.
Kepastian hukum yang diberikan kepada pihak-pihak  merupakan  suatu  jaminan  yang sudah diberikan oleh negara terhadap  seluruh rakyat supaya hak-haknya dapat terspenuhi. di dalam kepentingan hukum.. 8 apa yang tertulis di dalam Undang - Undang hanya mengizinkan
7 Asvatham,  Ni  Komang  Hyang  Permata  Danu  dan Sagung  Putri  M.E  Purwani.”Pertanggung  jawaban Perdata Tenanga Medis Apabila Melakukan Malpraktik Medis.  “ Jurnal  Kertha  Semaya  Fakultas  Hukum Universitas Udayana 8, No.4 (2020):3.
8 Junita  Eko  Setiyowati,  2003, Perlindungan  Hukum Peserta Bagi Hasil Di Suatu Perusahaan ,
para pihak - pihak yang mana hak-haknya telah dirugikan pada pelaksanaan proses lelang yang sudah  dilaksanakan  oleh  balai  lelang  yang sudah  membela  hak-hak  atas  kepentingan hukum  dengan  cara  melakukan  gugatan kepada  pengadilan  untuk  dapat  mengadili pihak-pihak  yang  bersangkutan.  Menurut Philipus  M.  Hadjon  mengatakan  bahwa kepastian hukum terdapat 2 jenis yaitu :
1. Kepastian  Hukum  preventif  adalah ketetapan  hukum  sebagai  upaya  untuk mencegah  kegiatan  ilegal.  kepastian preventif  bagi  pemenang  lelang  belum diatur  secara  spesifik,  yaitu  merupakan perlindugan bagi peserta lelang sebelum diadakan proses lelang. Dalam pencegahan  perbuatan  yang  melanggar bagi  peserta  lelang  dengan  itikad  baik belum diatur didalam Peraturan Undang –  Undang.    Siatuasi  seperti  ini  yang menjadi  kelemahan  dalam  peraturan yang  mengatur  tentang  pelelangan,  dan diperlukannya  peraturan  Undang  – Undang dan reformasi hukum.
2. Kepastian  hukum  represif adalah  upaya memperoleh  perlindungan  hukum  dari lembaga  peradilan. 9 Dalam  kepastian represif bagi pemenang lelang tercantum didalam  pasal  200  HIR.  Bahwa  bagi pemenang  lelang  tidak  bisa  memeriksa
Alumni, Bandung, hlm. 13
9 Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat  Indonesia:  Sebuah  Studi  Tentang  Prinsip- Prinsipnya,  Penanganannya  Oleh  Pengadilan  Dalam Lingkup Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara , Bina Ilmu, Surabjaya, hlm. 2.
objek  lelang  sesuai  dengan  prosedur, maka  bagi  pemenang  lelang  dapat menyelesaikan melalui pengadilan setempat  dalam  kliring  benda  atau barang  tersebut.  Dalam  ketetapan  ini bagi  pemenang  lelang    mendapat perlindungan  dan  hak  agar  menguasai objek tersebut.
Perlindungan hukum yang harus diberikan kepada pembeli lelang tidak sebatas membebaskan  tanah  dari  penguasaan  pihak lain  atau  menguasai  secara  fisik,  tetapi  yang lebih  penting,  pembeli  yang  beritikad  baik secara hukum diwajibkan untuk menerima hak atas  tanah  tersebut.  Telah  ditetapkan  dalam pasal  16  ayat  1  Undang  –  Undang  Nomor  5 Tahun  1960  Tentang  Pokok  –  Pokok  agraria yang  terdiri  dari  hak  milik,  hak  guna bangunan, hak guna usaha dan hak lainya.
3.2    Pertanggung  jawaban  Pejabat  Lelang
terhadap proses
pelaksanaan
penguasaan objek Lelang oleh Pemenang Lelang berdasarkan Grosse Risalah Lelang KPKNL Provinsi Lampung Nomor. 044/20/2018 Pada Bidang Perkreditan Negara memiliki  fungsi  dalam  menjalankan  kegiatan teknis,  dalam  pengamatan  dan  pertimbangan untuk melaksanakan pengelolaan atas perkreditan  negara,  evaluasi  dari  usulan pembatalan,  pembatalan  utang,  pencegahan perjalanan ke luar negeri, pemaksaan penyelesaian kredit negara, serta sebagai salah
satu  petunjuk  teknis  terkait  pengelolaan terhadap  barang yang  dijaminkan  dan pemeriksaan barang atau jaminan yang bukan milik penanggung utang atau penjamin utang.
Berdasarkan  apa  yang  tertulis  di  dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
135/PMK.01/2006  Pasal  18  Tentang  Fungsi Pelaksaan Lelang:
a. Pelaksanaan  petunjuk  teknis  dan pemantauan  pelaksanaan  penetapan, penagihan dan eksekusi piutang negara.
b. Pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan  atas  usul  penghapusan, keringan hutang, pencegahan bepergian  ke  luar  negeri,  paksa  badan atau penyelesaian piutang negara.
c. Pelaksanaan  pemeberian  bimbingan teknis  verifikasi  pengurusan  piutang negara.
d. Pelaksanaan penggalian potensi piutang negara
e. Pelaksanaan pengurusan piutang negara
f. Pelaksanaan  pemeberian  bimbingan teknis  dan  pemantauan  pelaksanaan pemeriksaan  harta  kekayaan  atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang.
g. Pelaksanaan  pemberian  bimbingan teknis  pengelolaan  dan  pemantauan pelaksanaan pengamanan, permberdayaan  dan  pemasaran  barang jaminan.

## Dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan
(PMK)  tentang  petunjuk  pelaksanaan  lelang bilamana terjadi suatu proses lelang yang tidak memenuhi  standar  Undang-Undang  yang berlaku maka Lelang tersebut dapat dikatakan atau  dianggap  tidak  sah  dimata  hukum  dan harus  dibatalkan.  Karena  pada  hukumnya pelaksanaan  lelang  harus  dilaksanakan  atau dijalankan  oleh  pejabat  yang  memiliki kewenangan  dalam  melaksanakan  lelang tersebut.
Jika lelang tidak sesuai dengan prosedur yang dicantumkan oleh Undang-Undang maka akan  terdapat  ancaman  yang  sesuai  dengan Ordonasi 28  Februari 1908 stbl dan Ordonasi Kementerian  Keuangan  .  Bab  V  Keputusan Menteri  Keuangan  No.305/KMK.01/2002, telah  diubah  menjadi  Keputusan  Menteri Nomor  451/KMK.01/2002  Jo  Kep  DJPLN Nomor. 36/PL/2002 mengatur sebagai berikut: Diketahui  bahwa  pejabat  lelang  memiliki kewenangan  yang  sesuai  dengan  isi  Pasal  16 Kep  Menkeu  dimaksud,  telah  dideskripsi wewenang pejabat lelang, yang terdiri dari:
a. Menegur atau mengeluarkan peserta atau pengunjung  lelang  apabila  melanggar tata pengunjung lelang apabila melanggar tata tertib
b. Menghentikan pelaksanaan lelang untuk sementara waktu
c. Mengesahkan  atau  membatalkan  surat penawaran lelang
d. Mengesahkan pembeli lelang
e. Membatalkan  pembeli  lelang  yang wanprestasi
Jika  debitur  memiliki  hutang  maka  hak tanggungan  bisa  digunakan  sebagai  objek peganti hutang debitur, yang lebih mendahului debitur utama dari pada debitur lain (privileges). Jika debitur tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan janji yang sudah disepakati sebelumnya.
Hak  tanggungan  merupakan  sala  satu cara  sebagai  jaminan  hutang  debitur  kepada kreditur  bilamana  debitur  cidera  janji  atau tidak dapat melaksanakan pembayaran kepada kreditur  terhadap  pinjaman  yang  sudah diperjanjikan sebelumnya. Tanah yang merupakan  objek  Hak  Tanggungan  dapat meliputi benda – bendan lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut .

## IV. KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dari penelitian ini berdasarkan permasalahan yang dikaji adalah sebagai berikut:
1. Pembeli  dengan  penjual  lelang  adalah suatu  perikatan  hukum  yang  memiliki hubungan  antara  dua  orang  atau  lebih yang mimiliki hak-hak dan kawjiban atas sesuatu yang diatur berdasarkan apa yang ada  di  dalam  Pasal  1313 Jo 1234  hukum perdata.  Itikad  baik  dalam  lelang  yaitu bagi  penjual  barang  atau  objek  lelang berkewajiban dalam memberikan informasi terkait barang yang akan dijual dalam  lelang.  Dan  bagi  pembeli  lelang wajib  untuk  memeriksa  keabsahan  dari kepemilikan  lelang  agar  supaya  tidak
menimbulkan  suatu  masalah.    kepastian hukum  bagi  pemenang  lelang  ada  pada Grosse  Risalah  Lelang  yang  dikeluarkan langsung  oleh  Pejabat  Lelang.  Grosse Risalah Lelang adalah akta autentik yang digunakan  oleh  penjual/pemilik  barang, oleh  pembeli  dan  oleh  Pejabat  Lelang untuk dapat memenuhi Hak dan
Kewajibannya serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan Pasal  1  ayat  32  Peraturan  Menteri Keuangan Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016  dengan  Akta  Risalah Lelang tersebut dapat digunakan Pemenang Lelang untuk dapat mendaftarkan Tanah yang telah dimenangkan pada saat pelelangan.
2. Bahwa  dalam  pelaksanaan  lelang  oleh
Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan Lelang  (KPKNL)  seorang  pejabat  lelang sudah  memutukan  fungsi-fungsi,    tugas dan  kewewenangan  sebagai  seorang pejabat  lelang  supaya  pejabat  lelanng dapat  melaksanakan tugasnya yang berdasarkan  undang-undanb  sehingga dapat diketahu tidak ada dari pihak ketiga yang  dapat  melakukan  perbuatan  atau melawan  hukum  terkaitt  objek  lelang terhdap pemenang lelang.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. BUKU
Hadjon  Philipus  M.  1987. Perlindungan Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia.  Sebuah
Studi  Tentang  Prinsip  Prinsipnya, Penanganannya
Oleh Pengadilan
Dalam  Lingkup  Peradilan  Umum  Dan Pembentukan  Peradilan  Administrasi Negara , Bina Ilmu, Surabjaya.
Harsono  Boedi.  2008. Hukum  Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan
Pelaksanaannya ,  Jilid  1,  Cet.  XII,
Djambatan, Jakarta.
I  Made  Soewando,  2005, Balai  Lelang Kewenangan  Balai  Lelang  Dalam Penjualan  Jaminan  Kredit  Macet, Yayasan Gloria, Yogyakarta.
Junita  Eko  Sutiyono,  2003. Perlindungan Hukum  Peserts  Bagi  Hasil  Di  Suatu Perusahaan , Alumni, Bandung Hlm. 13
Sianturi  Purnama  Tiora,  2013. Perlindungan Hukum  terhadap  Pembelian Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang, (Mandar Maju, Bandung).
Salim  HS,  2016. Perkembangan Hukum Jaminan  di  Indonesia ,  Rajawali  Pers, Bandung.
Usman Rachmadi. 2016. Hukum Lelang . Sinar Grafika, Jakarta.

## 2. Perundang – Undangan
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996 Tentang  Hak  Tanggungan  atas  Tanah dan Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah.
Undang - Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Dasar Agraria
Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor  Nomor 213/PMK.06.2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang Peraturan Menteri Keuangan nomor 158/PMK.06/2013 tentang Pejabat Lelang Kelas 1 (satu)
Peraturan Menteri Keuangan nomor 159/PMK.06/2013 tentang Pejabat Lelang Kelas II Peraturan Menteri Keuangan nomor 160/PMK.06/2013 tentang balai lelang Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  93/
PMK.06/2010 tentang Peserta lelang

## 3. Jurnal
Made Oka Cahyadi Wiguna. 2015. Keautentikkan  Risalah  Lelang  Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Bukti Pemindahan  Hak  Atas  Tanah ,  Jurnal Hukum Undiknas Vol 2 No. 2.
Mamudi, Handri. 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Debitor, Kreditor Atas
Jaminan  Hak  Tanggungan  Dalam Pelaksanaan Lelang Dan Eksekusi , Lex et Societatis, Vol. V/ No. 4 (Juni).
Asvatham,  Ni  Komang  Hyang  Permata Danu dan  Sagung  Putri  M.E  Purwani.  2020. ”Pertanggung jawaban Perdata Tenanga Medis  Apabila  Melakukan  Malpraktik Medis. “ Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum  Universitas  Udayana ,Vo.  8
No.4
.