## PENGANTAR REDAKSI
Syukur  Alhamdulillah  kita  panjatkan  kehadirat  Allah  SWT,  karena  hanya  dengan rahmat-Nya  segala  yang  kita  lakukan  dengan  kerja  keras  dapat  terlaksana  dengan  baik. Jurnal  Etnoreflika  Volume  2  Nomor  2  bulan  Juni  tahun  2013  telah  terbit  dengan menyajikan 9 (sembilan) tulisan. Ke sembilan tulisan  tersebut  merupakan  hasil penelitian dari sejumlah dosen dengan berbagai  disiplin ilmu,  yakni  sosial  dan budaya  yang berasal dari jurusan yang berbeda-beda. Jurnal Etnoreflika Volume 2 Nomor 2, Juni 2013, memuat tulisan sebagai berikut:
 Kajian  Ritual  Melaut  dan  Perubahannya  pada  Orang  Bajo  di  Desa  Tanjung  Pinang Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna.
 Fenomena  Eksploitasi  Agraris  oleh  Kaum  Kapital  Domestik  (Sebuah  Studi  Kasus  di Wilayah Perkebunan Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.
 Konstruksi  Budaya  Suku  Toraja  “ Rambu  Solo ”  di  Tengah  Masyarakat  Suku  Tolaki Mekongga di Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.
 Bagi  Hasil  Tanah  Pertanian  yang  Dibebani  Hak  Gadai  dalam  Budaya  Pertanian Masyarakat.
 Eksistensi Passompe ’ di Daerah Perantauan (Studi tentang Misi Budaya Perantau Etnik Bugis di Kota Kendari).
 Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kota Kendari.
 Dinamika Mepeduluhi Masyarakat  Wawonii  di  Desa  Langara  Iwawo  Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe.
 Pekerja  Seks  Komersial  (Studi  tentang  Hubungan  Germo  dan  PSK  di  Pagar  Seng, Lorong Alam Jaya, Jalan R. Soeprapto Mandonga Kendari)
 Implementasi  Kebijakan  dan  Tingkat  Keberhasilan  Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kelurahan Bende Kota Kendari.
Semoga  sajian  dalam  jurnal  ini,  dapat  memberikan  kontribusi,  informasi  maupun wawasan baru dalam bidang sosial dan budaya khususnya di daerah Sulawesi Tenggara.
Volume 2, Nomor 2, Juni 2013

## DAFTAR ISI
Hj. Wakuasa La Ode Aris
Peribadi Marsia Sumule Genggong Hj. Erni Qomariah Heryanti Hj. Suharty Roslan Jabalnur
Syamsumarlin L.M. Kamaluddin Aksyah
Hasniah Muhammad Yusuf 192-202 203-211 212-222 223-230 231-239 240-245 246-257 258-272 273-284 Kajian Ritual Melaut dan Perubahannya pada Orang Bajo di Desa Tanjung Pinang Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Fenomena Eksploitasi Agraris oleh Kaum Kapital Domestik (Sebuah Studi Kasus di Wilayah Perkebunan Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara
Konstruksi Budaya Suku Toraja “ Rambu Solo ” di Tengah Masyarakat Suku Tolaki Mekongga di Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Bagi Hasil Tanah Pertanian yang Dibebani Hak Gadai dalam Budaya Pertanian Masyarakat Eksistensi Passompe ’ di Daerah Perantauan (Studi tentang Misi Budaya Perantau Etnik Bugis di Kota Kendari) Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kota Kendari Dinamika Mepeduluhi Masyarakat Wawonii di Desa Langara Iwawo Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe
Pekerja Seks Komersial (Studi tentang Hubungan Germo dan PSK di Pagar Seng, Lorong Alam Jaya, Jalan R. Soeprapto Mandonga Kendari) Implementasi Kebijakan dan Tingkat Keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kelurahan Bende Kota Kendari
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN TINGKAT KEBERHASILAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP) DI KELURAHAN BENDE KOTA KENDARI 1

## Muhammad Yusuf 2

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi  kebijakan  pelaksanaan  Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Bende Kota Kendari. Metode yang digunakan dalam adalah deskriptif kualitatif yang dapat menjelaskan tentang pembuatan akte peralihan di Kelurahan Bende Kota  Kendari  sebagai  tempat  pensertifikatannya.  Data  dan  informasi  yang  diperlukan  dalam penelitian  ini  diperoleh  dari key  informance (informan  kunci)  yaitu  orang-orang  yang  dianggap mengetahui  dan  bisa  dipercaya.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah dengan wawancara secara mendalam, observasi langsung pada lokasi penelitian, dan telaaah dokumen.  Analisis  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  analisis  data  secara  kualitatif.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan  merupakan  kegiatan  yang  dilaksanakan setelah  adanya  pedoman  keputusan  yang  mencakup  kerjasama  antara  organisasi  yang  bertujuan untuk  menimbulkan  hasil  saling  timbal  balik  antara  masyarakat  dan  pemerintah.  Pada  dasarnya komunikasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat sesuai dengan program kerja yang diarahkan sepenuhnya dalam proses implementasi kebijakan program PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan  Bende.  Sumberdaya  yang  diimplementasikan  dengan  membutuhkan  masyarakat  untuk dapat  melaksanakan  suatu  kebijakan  sesuai  dengan  sasaran  usaha,  pembentukan  kelompok  kerja dengan  melibatkan  masyarakat  untuk  melakukan  sebuah  pekerjaan  secara  efektif  dalam  rangka mengentaskan  kemiskinan  terlaksana  dengan  baik.  Sikap  pelaksana  program  PNPM  Mandiri Perkotaan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  secara  parstisipatif  menjadikan  prioritas  utama  dalam meningkatkan  sumber  daya  manusia  yang  mampu  membawa  ke  arah  sasaran  program    sesuai dengan  prosedur  kerja  dengan  ini  siatif  dan  prakarsa  dalam  kualitas  dan  taraf  hidup  masyarakat dapat ditingkatkan.
Kata kunci: implementasi kebijakan, keberhasilan, PNPM-MP

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  policy  implementation  of  National  Program  for  Urban community Empowerment (PNPM-MP) in order to improve the welfare of the people in the Bende village of Kendari city. The method of this research is descriptive qualitative. The object of study is the  Village  Office  and  the  district  Office  as  a  link  in  making  the  transition  certificate,  the  main object  is  the  office  of  Bende  Village  as  the  place  of  certificate  maker.  The  data  and  information required in this study were obtained from the people who know and can be trusted (key informant). The  techniques  of  Data  collection  in  this  study  is  in-depth  interviews,  direct  observations  at  the
1 Hasil Penelitian
2 Staf Pengajar Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Haluoleo, Kendari
study site,  and  documents analysis.  The  data  analysis  in  this  study is  a  qualitative  data  analysis. The  result  showed  that  the  policy  implementation  was  an  activity  that  was  executed  after  the decision guidelines that include partnerships between organizations that aim to inflict the results of mutual reciprocity between citizens and government. Basically, communication is implemented by the government and the community in accordance with the work program directed entirely in the process  of  policy  implementation  in  PNPM  program  for  urban  community  at  Bende  village. Resources  implemented  by  requiring  community  to  be  able  to  implement  a  policy  in  accordance with business objectives, the establishment of a working group involving the community to do a job effectively  in  order  to  alleviate  poverty  by  well  performing.  Implementers’  attitudes  of  PNPM program for urban community that conducted by the community become top priority in improving human resources that able for carrying towards targeted programs in line with working procedure and initiatives in order the people's lives can be improved.
Key words: policy implementation, succesfullness, PNPM-MP

## A. PENDAHULUAN
Pembangunan  adalah  merupakan proses natural dalam mewujudkan cita-cita bernegara,  yaitu  terwujudnya  masyarakat makmur  sejahtera  secara  adil  dan  merata. Kesejahteraan  ditandai  dengan  kemak- muran  yaitu  meningkatnya  konsumsi  di- sebabkan  meningkatnya  pendapatan.  Pen- dapatan  meningkat  sebagai  hasil  produksi yang  semakin  meningkat  pula.  Proses  na- tural  di  atas  dapat  terlaksana  jika  asumsi- asumsi  pembangunan  yang  ada,  yaitu  ke- sempatan  kerja  atau  partisipasi  terman- faatkan  secara  penuh  ( full  employment), setiap  orang  memiliki  kemampuan  yang sama  ( equal  productivity) ,  dan  masing- masing  pelaku  bertindak  rasional  ( effi- cient) , dapat dipenuhi.
Berbagai strategi pembangunan se- lama  ini,  namun  berbagai  strategi  tersebut belum  secara  signifikan  mampu  mening- katkan  pemerataan  kesejahteraan  masya- rakat.  Apalagi  ketika  bangsa  Indonesia dilanda  krisis  ekonomi  dan  krisis  moneter yang  berdampak  pada  krisis  kepercayaan masyarakat  terhadap  kapabilitas  peme- rintah,  menyebabkan  berbagai  masalah- masalah pembangunan, yang perlu dipecahkan terutama dalam membuat  stra-
tegi  pembangunan  yang  ideal  sesuai  kon- disi masyarakat.
Kendatipun  menunjukkan  bahwa pembangunan  daerah  perkotaan  dari  tahun ke  tahun  terus  meningkat,  namun  tidak sedikit kelurahan yang masih tertinggal, hal ini  merupakan  salah  satu  indikator  bahwa pembangunan  perkotaan  belum  memenuhi aspek  pemerataan,  meskipun  berbagai  pro- gram  pembangunan  perkotaan  yang  telah dicanangkan  pemerintah  pusat  dan  daerah sudah begitu banyak.
Paradigma  pembangunan  nasional saat  ini  sebagai  kelanjutan  paradigma  se- belumnya adalah paradigma pemberdayaan masyarakat.  Dalam  upaya  pemberdayaan masyarakat  untuk  pembangunan  perkotaan secara berkelanjutan, masyarakat perlu dan harus  diberdayakan  secara  berpartisipasi aktif  mulai  dari  perencanaan,  pengorga- nisasian,  pelaksanaan,  pemantauan  dan evaluasi,  serta  pengapresasian  dan  peme- liharaan  hasil  pembangunan  yang  dibutuh- kan masyarakat.
Menurut Grindle (Subarsono, 2005:93) implementasi  dipengaruhi  oleh  dua  varia- bel,  yaitu:  (1)  variabel  isi  kebijakan  men- cakup: kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasil-
kan,  derajat  perubahan  yang  diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelak- sana  program  dan  sumber  daya  yang  di- kerahkan;  (1)  variabel  lingkungan  kebija- kan  mencakup:  seberapa  besar  kekuasaan dan  kepentingan  dan  strategi  yang  dimiliki oleh  para  aktor  yang  terlibat  dalam  imple- mentasi  kebijakan,  karakteristik  institusi dan  rejim  yang  sedang  berkuasa  tingkat kepatuhan  dan  responsivitas  kelompok  sa- saran.
Selanjutnya menurut teori Chema dan Rindeneli  (Subarsono:  2005:101)  analisis implementasi  program-program  pemerin- tahan yang bersifat desentralisasi ada empat kelompok  variabel  yang  dapat  mem- pengaruhi  kinerja  dan  dampak  suatu  prog- ram,  yakni:  (1) kondisi  lingkungan;  (2) hu- bungan  antara  organisasi;  (3)  sumber  daya organisasi untuk implementasi program; (4) karakteristik  dan  kemampuan  agen  pe- laksana.
Dengan demikian, implementasi ke- bijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumus- kan,  dan  apa  yang  timbul  dari  program kebijakan itu. Di samping itu, implementasi kebijakan  tidak  hanya  terkait  dengan  per- soalan administratif, melainkan juga meng- kaji  faktor-faktor  lingkungan  yang  berpe- ngaruh  terhadap  proses  implementasi  kebi- jakan.
Salah satu bentuk kebijakan pemba- ngunan  dengan  sasaran  pemberdayaan  ma- syarakat  adalah  dikenal  dengan  istilah Program  Nasional  Pemberdayaan  Masya- rakat  Mandiri  Perkotaan  (PNPM–MP).  Tu- juan  dari  kebijakan  tersebut  adalah  untuk memacu  masyarakat  termotivasi  tinggi  da- lam  kegiatan  pemberdayaan.  Pemerintah Republik  Indonesia  melalui  PNPM-MP, Ditjen  Pemberdayaan  kota  sesuai  usulan perencanaan  kegiatan  pembangunan  desa yang dibuat oleh masyarakat sendiri.
Pemberdayaan  masyarakat  dalam mengelola  pembangunan  melalui  dari  pe-
rencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan, monitoring  dan  evaluasi,  sampai  dengan memanfaatkan  (mengoperasikan)  dan  me- melihara  hasil  pembangunan  adalah  sangat menentukan  keberlanjutan  proses  pem- bangunan.
Kelurahan  Bende  Kota  kendari  me- rupakan  salah  satu  kelurahan  yang  mem- peroleh  bantuan  Program  Nasional  Pem- berdayaan  Masyarakat  Mandiri  Perkotaan (PNPM-MP).  Bila  dilihat  dari  aspek  dana yang telah berhasil disalurkan di Kelurahan Bende  Kota  Kendari  tersebut  jumlahnya cukup besar, yakni pada tahun 2009 sebesar Rp.  150.000.000,-  dan  pada  tahun  2010 sebesar  Rp.  150.000.000,-.  Pertanyaannya kemudian  apakah  dana  sebesar  ini  telah sesuai  dengan  tujuannya,  prosesnya  dan hasilnya.
Mengacu  dari  beberapa  indikasi  di atas,  karena  sampai  saat  ini  belum  dapat digulirkan  kepada  masyarakat  miskin  lain- nya.  Di  samping  itu  tingkat  pendapatan masyarakat  juga  menurut  pengamatan  pe- nulis  dan  informasi  dari  beberapa  masya- rakat  menyatakan  belum  ada  kemajuan yang berarti.
Mengacu  dari  beberapa  indikasi  di atas,  maka  penulis  mencoba  mengangkat masalah  ini  untuk  menelusuri  dan  meng- identifikasi  pelaksanaan  Program  Nasional Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri  Per- kotaan  (PNPM-MP)  dalam  kaitannya  se- bagai upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah perkotaan.

## B. KONSEP  IMPLEMENTASI  KEBI- JAKAN
Van  Meter  dan  Van  Horn  (1975) lihat  Abdul  Wahab  (1997)  merumuskan proses  implementasi  ini  sebagai  “those actions  by  public  or  private  individuals  (or groups) that are directed at the achievement of  objectives  set  forth  in  prior  policy decisions”  (tindakan-tindakan  yang  dilaku- kan  baik  oleh  individu-individu/pejabat- pejabat  atau  kelompok-kelompok  pemerin-
tah  atau  swasta  yang  diarahkan  pada  ter- capainya  tujuan-tujuan  yang  telah  digaris- kan dalam keputusan kebijaksanaan).
Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (Abdul Wahab, 1997) menjelaskan makna  implementasi  dengan  mengatakan bahwa:  “Memahami  apa  yang  senyatanya terjadi  sesudah  suatu  program  dinyatakan berlaku  atau  dirumuskan  merupakan  fokus perhatian  implementasi  kebijakan,  yakni kejadian-kejadian  dan  kegiatan  kegiatan yang  timbul  sesudah  disahkannya  pedo- man-pedoman  kebijakan  negara,  yang mencakup  baik  usaha-usaha  untuk  meng- administrasikannya  maupun  untuk  me- nimbulkan  akibat-akibat/dampak  nyata  pa- da masyarakat atau kejadian kejadian”.
Berdasarkan pandangan tersebut di atas,  dapatlah  disimpulkan  bahwa  proses implementasi  kebijakan  itu  sesungguhnya tidak  hanya  menyangkut  perilaku  badan- badan administratif yang bertanggungjawab untuk  melaksanakan  program  dan  me- nimbulkan  ketaatan  pada  diri  kelompok sasaran  ( target  group ),  melainkan  pula menyangkut  jaringan  kekuatan-kekuatan politik,  ekonomi  dan  sosial  yang  langsung atau  tidak  langsung  dapat  mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada  akhirnya  berpengaruh  terhadap  dam- pak  baik  yang  diharapkan  ( intended )  mau- pun  yang  tidak  diharapkan  ( unintended/- negative effects ).
Pandangan mengenai model (teori) implementasi  kebijakan  banyak  kita  temu- kan  dalam  berbagai  literatur,  (Parsons, 1997)  membagi  garis  besar  model  imple- mentasi kebijakan menjadi empat yaitu: (1) the  analysis  of  failure (model  analisis  ke- gagalan);  (2)  model  rasional  ( top  down ) untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  mana yang  membuat  implementasi  sukses;  (3) model pendekatan bottom-up kritikan terha- dap  model  pendekatan top-down dalam kaitannya  dengan  pentingnya  faktor-faktor lain  dan  interaksi  organisasi;  (4)  teori-teori hasil sintesis ( hybrid theories ).
Untuk  keperluan  penelitian  ini, akan  diambil  beberapa  pandangan  menge- nai  implementasi, masing-masing pandang- an mewakili tiga dari empat perkembangan model yang dikemukakan Parsons dan men- urut  peneliti  cocok  dengan  tema  penelitian model tersebut diantaranya yaitu:

## 1. Model Pendekatan Top-Down
Van  Meter  dan  Van  Horn  (Abdul Wahab,  1997)  memandang  implementasi kebijakan  sebagai  “those  actions  by  public or  provide  individual-individual  (or  group) that  are  directed  at  the  achievement  of objectives set forth in prior policy decision” (tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  in- dividu/pejabat-pejabat  atau  kelompok-kelo- mpok  pemerintah  atau  swasta  yang  diarah- kan  pada  pencapaian  tujuan-tujuan  yang telah  digariskan  dalam  keputusan  kebija- kan).
Dalam  teorinya,  Van  Meter  dan Van  Horn  ini  beranjak  dari  suatu  argumen bahwa  perbedaan-perbedaan  dalam  proses implementasi  akan  dipengaruhi  oleh  sifat kebijakan  yang  akan  dilaksanakan.  Selan- jutnya  keduanya  menawarkan  suatu  pende- katan yang mencoba untuk menghubungkan antara  isu  kebijakan  dengan  implementasi dan  suatu  model  konseptual  yang  memper- talikan  kebijakan  dengan  prestasi  kerja ( performance ).
Atas  dasar  pandangan  tersebut  di atas,  Van  Meter  dan  Van  Horn  kemudian berusaha untuk membuat tipologi kebijakan menurut:  (1)  jumlah  masing-masing  peru- bahan  yang  akan  dihasilkan  dan;  (2)  jang- kauan  atau  lingkup  kesepakatan  terhadap tujuan  di  antara  pihak-pihak  yang  terlibat dalam  proses  implementasi.  Alasan  dike- mukakannya  hal  ini  ialah  bahwa  proses implementasi  itu  akan  dipengaruhi  oleh dimensi-dimensi  kebijakan  semacam  itu, dalam  artian  bahwa  implementasi  keba- nyakan  akan  berhasil  apabila  perubahan yang  dikehendaki  relatif  sedikit,  sementara kesepakatan  terhadap  tujuan  utama  dari
mereka  yang  mengoperasikan  program  di lapangan relatif tinggi.
Hal  lain  yang  dikemukakan  kedua ahli  di  atas  ialah  bahwa  jalan  yang  meng- hubungkan  antara  kebijakan  dan  prestasi kerja  dipisahkan  oleh  sejumlah  variabel bebas  ( independent  variable )  yang  saling berkaitan.  Variabel-variabel  tersebut  ada- lah:  (1)  ukuran  dan  tujuan  kebijakan;  (2) sumber-sumber  kebijakan;  (3)  ciri-ciri  atau sifat  badan/instansi  pelaksana;  (4)  komuni- kasi  antar  organisasi  terkait  dan  kegiatan- kegiatan pelaksanaan; (5) sikap para pelak- sana;  dan  (6)  lingkungan  ekonomi  sosial dan politik. Model proses implementasi dari Van Meter dan Van Horn dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini.
2. Model Pendekatan Bottom-Up
Smith  (Quade,  1977;  Islamy,  2001) memandang  implementasi  sebagai  proses atau  alur,  melihat  proses  kebijakan  dari perspektif  perubahan  sosial  dan  politik, dimana  kebijakan  yang  dibuat  pemerintah bertujuan  untuk  mengadakan  perbaikan atau  perubahan.  Smith  mengatakan  bahwa ada empat variabel  yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan yaitu:
a) Idealized  policy adalah  suatu  pola interaksi  yang  diidealisasikan  perumus kebijakan  dengan  tujuan  untuk  men- dorong,  mempengaruhi,  dan  merang- sang  target  group  untuk  melaksana- kannya.
b) Target  group ,  yaitu  bagian  dari policy stakeholders yang  diharapkan  dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagai- mana  yang  diharapkan  oleh  perumus kebijakan.  Karena  target  group  ini banyak  mendapat  pengaruh  dari  kebi- jakan,  maka  diharapkan  dapat  me- nyesuaikan pola-pola perilakunya deng- an kebijakan yang dirumuskan.
c) Implementing  organization ,  yaitu  bad- an-badan  pelaksana  atau  unit-unit  biro- krasi  pemerintah  yang  bertanggung- jawab dalam implementasi kebijakan
d) Environmental  factors ,  yaitu  unsur- unsur  di  dalam  lingkungan  yang  mem- pengaruhi  implementasi  kebijakan  (se- perti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik).
3. Model  Pendekatan  Sintesis  ( Hybrid Theories )
Sabatier  (Parsons,  1997)  mengkaji implementasi  menuju  suatu  sintesis  meng- atakan  bahwa  tahap-tahap  kebijakan  ( po- licy-stages )  tidaklah  membantu  memahami proses  pengambilan  kebijakan,  karena  me- milah-milahnya  menjadi  serangkaian  bagi- an (section) yang sifatnya tidak realistis dan artifisial. Karena itu dari sudut pandang ini, implementasi  dan policy-making menjadi kesatuan  proses  yang  sama.  Kontribusi awalnya  terhadap  studi  implementasi  mun- cul bersamaan dengan pertimbangan model top-down yang  ditulis  bersama  Mazmanian (1979). Framework nya kemudian dimodifi- kasi  sesuai  dengan  riset  yang  dilakukan Sabatier  (1986)  terhadap  evaluasi  kasus model bottom-up seperti  yang  dikembang- kan oleh Hjern dan Porter yang mengatakan bahwa  implementasi  sebagai  hubungan inter-organisasi.
Sehubungan  dengan  hal  ini,  Saba- tier  mengemukakan  bahwa  sintesis  dari dua  posisi  (model top-down dan bottom- up )  tersebut  dimungkinkan  dengan  meng- ambil  wawasan  dari  Hjern  dan  Porter  un- tuk  dipakai  pada  dinamika  implementasi inter-organisasi  dalam  bentuk network , model top-down memfokuskan  perhatian- nya  pada  institusi  dan  kondisi  sosial  eko- nomi  yang  menekankan  perilaku.  Sintesis ini disempurnakan melalui pemakaian kon- teks policy  subsystem ,  yaitu  semua  aktor terlibat  secara  interaktif  satu  sama  lain dalam  proses  politik  dan  kebijakan.  Dan dibatasi  oleh  parameter  yang  relatif  stabil serta  kejadian  di  luar  subsistem.  Secara lebih  jelas  (Islamy,  2001),  menyatakan bahwa policy subsystem adalah aktor-aktor kebijakan yang berasal dari organisasi baik
organisasi publik maupun privat secara ak- tif mengkaji dan mengkritisi suatu masalah kebijakan tertentu.

## C. KONSEP PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM- MP)
Usaha-usaha  pemberdayaan  manu- sia  agar  bebas  dari  belenggu  kemiskinan sudah lama di  rintis pemerintah indonesia. Usaha-usaha  tersebut  terwujud  dalam  ber- bagai  program  seperti  bantuan  kredit, pembangunan  pertanian,  pengadan  infra- struktur  termasuk  program  IDT,  PPK, kompensasi Subsidi BBM, PNPM-MP dan sebagainya.  Usaha-usaha  tersebut  penting karena  disamping  memperkecil  jurang  an- tara  golongan  kaya  dan  miskin,  juga  seja- lan  dengan  strategi  pembangunan  kualitas manusia, suatu strategi  yang sedang diga- lakkan di indonesia.
Ada beberapa alasan penting meng- apa  kemiskinan  perlu  mendapat  perhatian untuk  ditanggulangi,  antara  lain:  (1)  ke- miskinan  merupakan  kondisi  yang  kurang beruntung  karena  bagi  kaum  miskin  akses terhadap  perubahan  politik  dan  insti- tusional  sangat  terbatas;  (2) kemiskinan merupakan  kondisi  yang  cenderung  men- jerumuskan  si  miskin  kedalam  krimi- nalitas;  (3)  bagi  para  pembuat  kebijak- sanaan,  kemiskinan  itu  sendiri  juga  men- cerminkan  kegagalan  kebijaksanaan  pem- bangunan  yang  telah  diambil  pada  masa yang lampau.
Program pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu model dalam pemba- ngunan  masyarakat.  Di  mana  pembangun- an  masyarakat  merupakan  proses  pe- nyatuan  usaha-usaha  masyarakat  dengan usaha-usaha  pemerintah  untuk  mening- katan kondisi  ekonomi, sosial  dan kultural masyarakat  dalam  kehidupan  berbangsa, dan untuk memungkinkan mereka membe- rikan  kontribusi  penuh  pada  kemajuan bangsa.  Proses  yang  rumit  ini  terdiri  dari
dua elemen penting yakni partisipasi masy- arakat  sendiri  dalam  usaha  mengangkat  ti- ngkat  kehidupan  mereka  melalui  inisiatif mereka sendiri sebanyak mungkin, dan pe- nyediaan  layanan  teknis  atau  layanan  lain dengan  cara  seemikian  rupa  mendorong timbulnya  inisiatif,  swadaya  dan  saling bantu,  serta  yang  membuat  layanan  men- adi semakin efektif.
PNPM-MP  bertujuan  utama  meni- ngkan  kualitas  kehidupan  sosial  ekonomi masyarakat  perkotaan,  sehingga  mereka memilikinya untuk mengelola pembangun- an  di  desanya  secara  mandiri  dan  berkesi- nambungan.
Dalam  pelaksanaan  proyek  ini  di- butuhkan  masyarakat  yang  kompoten  yak- ni  kemampuan  masyarakat  untuk:  (1) bekerja sama secara efektif dalam mengidentifikasi  masalah  dan  kebutu-han suatu  mastarakat;  (2)  mencapai  konsensus yang  bisa  dilak-sanakan,  berkaitan  dengan tujuan  dan  prioritas;  (3)  menyepakati  cara dan sarana untuk meraih tujuan yang telah di  sepakati;  (4)  bekerja  sama  dengan efektif  dalam  kegiatan  yang  dibutuhkan. (Depdagri, 2004)
Keberhasilan  pelaksanaan  PNPM- NM  menurut  pengertinya  tidak  hanya  di- dasarkan  kepada  keberhasilan  peningkatan pendapatan saja melainkan juga proses pe- laksanaan program.
Pengertian  proses  menurut  Purwo- darminata  (1976)  diterjemahkan  sebagai suatu proses, cara, perbuatan, dan pelaksa- naan  keputusan  kebijakan.  Pelaksanaan program  mencakup  pengertian  usaha  yang mengarahkan  segala  sesuatu  yang  ada  da- lam  kegiatan  alokasi  dana,  penggunaan sumber  demi  tercapainya  tujuan  dan  sasa- ran program. Lebih tegasnya bahwa keber- hasilan  pelaksanaan  adalah  tercapainya tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditentukan sebalumnya.  Jadi,  yang  dimaksud  keber- hasilan  adalah  keadaan  dimana  program
terdapat  kesesuaian  dengan  sasaran  dan tujuan.
Ukuran  keberhasilan  adalah  ke- adaan dimana program terdapat kesesuaian dengan sasaran dan tujuan.
Ukuran  keberhasilan  pelaksanaan program  PNPM-NM  adalah  sebagai  be- rikut:  (1)  kepuasan  penerima  bantuan;  (2) peningkatan  pendapatan;  (3)  penerimaan program  di  masyarakat;  (4)  kelancaran pengembalian  pinjaman;  (5)  ketetapan sasaran program;  (6) kemampuan program menjangkau kelompok sasaran;  (7) jumlah usulan  yang  diajukan;  (8)  prosentase usulan yang disepakati (Depdagri, 2008).
Kedelapan di atas inilah yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksana- an program  pemberdayaan masyarakat  un- tuk pembangunan desa.
Sehubungan  dengan  faktor  yang mempengaruhi  keberhasilan  pelaksanaan program,  Brian  W  .  Hoogwod  dan  Lewis A.  Guun  (dalam  Samudra  Wibowo,  1990) mengemukakan  suatu  model  yang  sering disebut the  top  down  approach. Menurut- nya,  dalam  implementasi  kebijakan  atau program  sangat  dipengaruhi  oleh beberapa faktor:  (1)  konsisi  eksternal  yang  dihadapi bad-an/institusi pelaksanaan; (2) waktu dan sumberdaya  yang memadai;  (3)  perpaduan sumber-sumber  yang  diperlukan  benar- benar  tersedia;  (4)  kebijakan  didasari  oleh adanya hubungan kausalitas; (5) hubungan kausalitas  tersebut    bersifat  lansung  dan hanya  sedikit  mata  rantai  penghubungnya; (6)  hubungan  saling  ketergantungan  harus kecil;  (7)  pemahaman  dan  kesepakatan terhadap  tujuan;  (8)  tugas-tugas  terperinci dan  urutan  yang  tepat;  (9)  kordinasi  yang sempurna; (10) komunikasi.
Selanjutnya,  Wibowo  (1990)  men- ambahkan  implementasi  program  dilaku- kan  untuk  meraih  kinerja  yang  tinggi  di- pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: (1)  kejelasan  standar  dan  tujuan;  (2)  sum-
ber  daya;  (3)  komunikasi  antar  orga-nisasi dan  aktivitas  pengukuhan;  (4)  karak- teristik  organisasi  dan  komunikasi  antar organisasi; (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik; (6) sikap pelaksana
Kedua  konsep  di  atas,  mengenai factor  yang  mempengaruhi  keberhasilan pelaksanaan  program  PNPM-MP  jelas bahwa  factor  yang  disebutkan  di  atas memiliki  peluang  untuk  mempengaruhi program  Pemberdayaan  Masyarakat  untuk Pemabangunan  Desa.  Oleh  karena  itu factor-faktor    tersebut  di  atas  perlu  diper- hatikan  oleh  pemerintah,  LSM  sebagai fasilitator,  sehiingga  program  Pemberda- yaan  Masyarakat  untuk  pembangunan  De- sa dapat mencapai sasarannya.
Selanjutnya  dalam  panduan  prog- ram  PNPM-MP  (Depdagri,  2008)  disebut- kan beberapa factor yang turut menentukan keberhasilan  program  PNPM-MP  antara lain:  (1)  masyarakat  sebagai  kelompok  sa- saran;  (2)  fasilitator  (pelaksana  program); (3) pendanaan.
Dengan  demikian,  faktor-faktor yang  mempengaruhi  keberhasilan  pelaksa- naan  program  PMPD  dapat  berasal  dari kelompok  sasaran  dari  program  itu  sendiri dan  dapat  berasal  dari  pelaksana  program tersebut. Oleh karena itu, program PNPM- MP  merupakan  kegiatan  yang  melibatkan berbagai  komponen stekholder yakni  pe- merintah,  LSM,  dan  masyarakat.  Maka ketiga  komponen  tersebut  secara  bersama- sama  dapat  mempengaruhi  keberhasilan program PNPM-MP tersebut.
Berdasarkan  uraian  konsep  sebe- lumnya,  maka  disusunlah  kerangka  pikir penelitian sebagai berikut:
Implementasi Kebijakan 1. Dimensi Komunikasi 2. Dimensi Sumber daya 3. Dimensi Disposisi 4. Struktur Birokrasi (Abdul Wahab, 1997)
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Imple- mentasi Kebijakan 1. Pelaksana Kegiatan 2. Pengordinasian Tenaga Pelaksana 3. Pengelolaan sumber daya yang diperlukan 4. Koordinasi (Wibowo, 1990)

## D. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  termasuk  pene- litian  deskriptif,  karena  di  dalamnya  ter- dapat data-data, kata-kata dan gambar (data kualitatif)  maupun  data  angka-angka  (data kuantitatif),  sedangkan  ditinjau  dari  meto- denya,  penelitian  ini  termasuk  penelitian kualitatif.  Penelitian  kualitatif  adalah  suatu penelitian  yang  dilakukan  dengan  melaku- kan  pengumpulan  data  berupa  kata-kata, gambar-gambar serta informasi verbal mau- pun normatif.
Namun  dalam  penelitian  ini  juga tidak  dapat  mengesampingkan  teknik  ke- pustakaan  ( library  research )  yaitu  kegiatan penelitian  yang  dilakukan  melalui  pustaka- pustaka  yang  relevan,  terutama  dalam  me- nyusun  landasan  teori  dan  kerangka  pemi- kiran  dan field  research (yaitu  pe-nelitian yang  dilakukan  dengan  meng-umpulkan data dari lapangan yang berupa data primer maupun sekunder).
Dalam  penelitian  yang  bersifat  des- kriptif maka metode yang digunakan adalah metode selektif bukan statistik karena meto- de  tersebut  mempergunakan  berbagai  per- timbangan  yang  berdasarkan  atas  kebutu- han dan tujuan penelitian, maka dalam data yang  dicari  dan  dikumpulkan  dengan  ber- sumber  pada  orang-orang  yang  dianggap tahu  dan  dapat  dipercaya  untuk  menjadi sumber  data  yang  mengetahui  permasalah- an  secara  mendalam.  Untuk  memperoleh informasi  dari  petugas  pelayanan,  maka dalam  penelitian  ini  menggunakan key informan (informan  kunci)  yang  kemudian key  informan akan  menunjuk  siapa  yang akan  dipilih  sebagai  informan  selanjutnya yang  dianggap  tahu,  dapat  dipercaya  dan mengetahui  permasalahan  secara  menda- lam.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  meng- gunakan  sumber  data  primer  dan  sekunder. Sumber  data  primer  memperhatikan    per- masalahan mengenai sertifikasi tanah, maka diperlukan  adanya  sumber  informasi-infor-
masi  mengenai  Kualitas  Pelayanan  Serti- fikasi Tanah di Kelurahan Bende Kota Ken- dari.  Sementara  itu,  sumber  data  sekunder meliputi  sumber  data  yang  secara  tidak langsung memberi keterangan yang mendu- kung data primer.
Teknik pengumpulan data, baik data sekunder  maupun  data  primer  digunakan dua teknik, yakni studi kepustakaan ( library study) dan studi lapangan ( field study). Studi lapangan  dilakukan  melalui  proses  penga- matan  ( observation ),  wawancara  ( inter- view), angket  ( quistioner) dan  telaah  doku- men.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif  ku- alitatiif.  Dimana  data-data  yang  diperoleh kemudian  ditabulasi  dalam  bentuk  tabel persentase,  dilanjutkan  dengan  interpretasi secara  kualitatif,  sehingga  memberikan gambaran  yang  komprehensif  mengenai tingkat  keberhasilan  pelaksanaan  Program Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  Man- diri  (PNPM-Mandiri)  di  Kelurahan  Bende Kota Kendari.

## E. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN
TINGKAT KEBERHASILAN PROG- RAM  NASIONAL  PEMBERDAYA- AN MASYARAKAT MANDIRI PER-
KOTAAN (PNPM-MP)
Implementasi  kebijakan  adalah  me- mahami  apa  yang  senyatanya  terjadi  se- suatu  suatu  program  dinyatakan  berlaku merupakan  fokus  perhatian  implementasi kebijakan,  yakni  kejadian-kejadian  atau kegiatan-kegiatan  yang  timbul  sesudah  di sahkanya pedoman-pedoman kebijakan yang  usaha  mengadministrasikannya  mau- pun  untuk  menimbulkan  dampak  nyata peda masyarakat atau kejadian-kejadian ke- bijakan  sebelumnya  dalam  hal  ini  imple- mentasi  kebijakan  merupakan  kegiatan yang dilaksanakan setelah adanya pedoman keputusan yang mencakup kerjasama antara organisasi  yang  bertujuan  untuk  menim- bulkan  hasil  saling  timbal  balik  antara  ma-
syarakat  dan  pemerintah.  Adapun  dimensi- dimensi  dalam  penelitian  ini  yaitu  komu- nikasi,  sumberdaya,  disposisi  dan  struktur birokrasi adalah sebagai berikut:
1. Dimensi Komunikasi
Komunikasi  adalah  implementasi dapat  melaksanakan  sebuah  keputusan  da- lam  hal  ini  mengambil  suatu  tindakan dalam  berinteraksi  agar  keputusan  masya- rakat  dapat  disosialisasikan  sebagai  hasil dari  kegiatan  pemerintah  selama  ini  yang diharapkan  dapat  mencapai  tujuan  yang  di inginkan  baik  pemerintah  maupun  masya- rakat.
Pada  dasarnya  komunikasi  yang  di- laksanakan oleh pemerintah dan masyarakat sesuai  dengan  program  kerja  yang  diarah- kan sepenuhnya dalam proses implementasi kebijakan  program  PNPM  Mandiri  Perko- taan  di  Kelurahan  Bende  adalah  sosialisasi dan  orientasi  program  dengan  memperoleh informasi  di  lapangan,  koordinasi  dengan lembaga  swadaya  masyarakat  dan  organi- sasi masyarakat di Kelurahan Bende bahwa seluruh  kegiatan  melakukan  monitoring dan supervisi pelaksanaan kegiatan di lapa- ngan sehingga program kerja dapat di sesu- aikan dengan kondisi tersebut.
2. Dimensi Sumberdaya
Sumberdaya  adalah  personalia  yang bertanggung  jawab  dalam  melaksanakan semua  kebijakan  kurang  sumberdaya  untuk melakukan sebuah pekerjaan efektif, imple- mentasi tidak akan efektif pula, sudah jelas dalam  implementasi  membutuhkan  masya- rakat  untuk  dapat  melasakan  suatu  kebi- jakan. Pelaksanaan keputusan  yang di  imp- lementasikan  yang  berjalan  dengan  keten- tuan, dengan melihat apa yang harus dileng- kapi  dengan  adanya  prosedur  kerja  yang jelas,  progaram  serta  jadwal  kegiatan  yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tu- gas  sesuai  dengan  tugas  atau  ketentuan yang berlaku.
Sumberdaya  yang  diimplementasi- kan  dengan  membutuhkan  masyarakat  un-
tuk  dapat  melaksanakan  suatu  kebijakan sesuai  dengan  sasaran  usaha,  pembentukan kelompok  kerja  dengan  melibatkan  masya- rakat  untuk  melakukan  sebuah  pekerjaan secara  efektif  dalam  rangka  mengentaskan kemiskinan dengan terlaksana dengan baik, Program PNPM Mandiri Perkotaan.
3. Dimensi Disposisi
Disposisi  adalah  sikap  dan  inflo- menter  faktor  krisis  ketiga  di  dalam  pen- dekatan terhadap studi implementasi kebija- kan  publik  yang  dimaksud  adalah  pelak- sanaan  keputusan  dalam  hal  ini  adalah proses  pendekatan  suatu  masalah  yang terjadi dalam pencapaian suatu pelaksanaan keputusan.
Fokus  perhatian  implementasi  ke- bijakan  program  merupakan  serangkaian tindakan  oleh  individu,  kelompok  peme- rintah  maupun  pemerintah  setempat  yang memiliki  sasaran  dan  tujuan  yang  di  arah- kan  sesuai  dengan  yang  diharapkan  dalam keputusan  maupun  kebijakan  dalam  hal  ini kebijakan pemerintah.
Sikap  pelaksana  program  PNPM Mandiri  Perkotaan  yang  dilakukan  oleh masyarakat  secara  parstisipatif  menjadikan prioritas  utama  dalam  meningkatkan  sum- ber  daya  manusia  yang  mampu  membawa ke arah sasaran program  pelaksanaan prog- ram  sesuai  dengan  prosedur  kerja  dengan ini  siatif  dan  prakarsa  dalam  kualitas  dan taraf  hidup  masyarakat  dapat  ditingkatkan sehingga  kelompok  swadaya  masyarakat kelompok  usaha  dan  kelompok  usaha mandiri  lebih  meningkatkan  kegiatan  dan pendapatannya ke arah yang lebih baik.
4. Struktur birokrasi
Struktur  Birokrasi  adalah  sumber- daya yang cukup mengimplementasikan se- buah  kebijakan  dan  para  implementor  tahu apa  yang  harus  dikerjakan  dan  ingin  me- ngerjakan, implementasi memungkinkan di- cegah  karena  kekurangan  dalam  struktur birokrasi.  Seperti  yang  dijelaskan  di  atas, implementasi saling berkaitan dengan sum-
ber  daya  manusia  yang  ada  karena  tanpa manusia implementasi tidak akan terwujud.
Struktur  birokrasi  yang  ada  pada Kelurahan  Bende  mengimplementasikan kebijakan program dengan sumberdaya ma- nusia mempunyai kemampuan dalam hal ini keterampilan  pelaksana  keputusan  di  duku- ng  dengan  kebijakan  untuk  menyelesaikan masalah  yang  dihadapi  dan  dapat  diwujud- kan  dengan  kerja  sama  yang  baik  dalam rangka  mengaplikasikan  keterampilan  da- lam  suatu  lembaga  serta  di  dukung  dengan perangkat hukum yang jelas.

## F. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
1. Pelaksana Kegiatan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan  implementasi  program  PNPM-MP seperti  perencanaan,  pelaksanaan  program PNPM-MP  dan  penyaluran  dana  sudah terlaksana dengan baik  sesuai dengan taha- pan program PNPM-MP.
Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat  Mandiri  Perkotaan  menunjuk- kan bahwa tahapan implementasi kebijakan program  seperti  perencanaan  pelaksanaan dan  penyaluran  dana  sudah  terlaksana dengan  baik  sesuai  dengan  aturan  dan tahapan  program  dengan  kondisi  serta keinginan  masyarakat  sesuai  dengan  sasa- ran  program  pemerintah  yang  diperuntuk- kan  bagi  masyarakat  Kelurahan  Bende  Ke- camatan Kadia Kota Kendari.
2. Pengorganisasian Tenaga Pelaksana
Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat  Mandiri  di  kelurahan  Bende tahapan pelaksanaan program seperti pelak- sanaan  sosialisai,  lokarya,  pelatihan  dan pembentukan  keswadayaan  sesuai  dengan kondisi dan keinginan masyarakat.
3. Pengelolaan  Sumber  Dana  Yang  Diper- lukan
Tahapan implementasi terkait penya- luran  dana  yang  dimiliki    program  PNPM-
MP  di  Kelurahan  Bende  melalui  Bantuan Langsung  Masyarakat  (BLM)  yang  dilaku- kan  oleh  pengelolah  program  PNPM-MP dilaksanakan  sesuai  dengan  perencanaan, dan  program  yang  telah  dibuat,  penyaluran dilakukan melalui kegiatan lokakarya, pela- tihan  dan  kelompok  swadaya  masyarakat (KSM),  kelompok  serba  usaha  dan  ke- lompok  usaha  mandiri,  prosses  pencairan dana  dilakukan  dalam  tiga  tahapan  dimana setelah  pencairan  dana  dari  tiga  tahapan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap keterlaksanaan  di  lapangan.  Selanjutnya adanya  peningkatan  masyarakat  miskin yang  sasaran  pelaksanaan  program  PNPM di Kelurahan Benda dari Rp. 450.000 – Rp. 600.000  perbulan  meningkat  menjadi  Rp. 900.000 – Rp. 1.500.000 perbulan. Tahapan evaluasi  terhadapp  implementasi  program PNPM  di  Kelurahan  Bende  dilakukan  se- cara  berkala  dan  kontinu  oleh  pemerintah pendamping  program  PNPM  tingkat  Keca- matan  Kadia  dan  Kota  Kendari,  sehingga pelaksanaan  program  PNPM  sesuai  dan tetap sasaran, kenyataan ini juga didasarkan atas  tanggapan  responden  yang  menilai bahwa  73  persen  implementasi  program PNPM  di  Kelurahan  Bende  sudah  baik dengan  demikian  hasil  monitoring  dan evaluasi sudah baik dan tepat dilakukan.
Evaluasi  program  dilakukan  untuk melalui  keterlaksanaan  dan  keberhasilan program  PNPM-MP  dan  upaya  miningkat- kan  taraf  hidup  masyarakat  miskin  di  Ke- lurahan  Bende,  hasil  wawancara  dengan Sakaria  Raqib  Koordonator  PNPM-MP  di Kelurahan  Bende  yang  dilaksanakan  pada tanggal  4  Februari  2012  mengembangkan bahwa  implementasi  kebijakan  dilaksana- kan  pada  bulan  ketiga  setelah  program dilaksanakan  untuk  memudahkan  penilaian terhadap  peningkatang  taraf  hidup  masya- rakat miskin yang menjadi sasaran program PNPM  dilaksanakan  oleh  fasilitator  PNPM Kecamatan  Kadia  dan  inspektorat  kota kendari.
Tahapan  implementasi  terkait  deng- an penyaluran dana Program Nasional Pem- berdayaan  Masyarakat  Mandiri  Perkotaan Kelurahan  Bende  Kecamatan  Kadia  Kota Kendari  menunjukkan  adanya  peningkatan pendapatan  masyarakat  miskin  yang  sasa- ran  pelaksanaan  program  dapat  mening- katkan taraf hidup masyarakat.

## 4. Koordinasi
Penilaian Program Nasional Pember- dayaan  Masyarakat  mandiri  perkotaan (PNPM-MP)  berdasarkan  hasil  monitoring di  lapangan  diperoleh  data  bahwa  sebagian besar  masyarakat  yang  diberdayakan  dike- lompokkan dalam kelompok-kelompok ker- ja  untuk  mengaplikasikan  program  kerja seperti mobiler, dan usaha swadaya lainnya yang  memberikan  kontribusi  terhadap  pen- dapat usaha warga sasaran program PNPM- MP.
Kebijakan monitoring dilakukan oleh  pemerintah  Kota  kendari  bersama Badan  perencanaan  pembangunan  daerah dan  Dinas  Kimpraswil  Kota  Kendari.  Pela- ksanaan  monitoring  untuk  mengetahui  ke- berhasilan  program  PNPM-MP  serta  me- lakukan  pengawasan  penggunaan  dana PNPM-MP yang disalurkan kepada respon- den yang merupakan masyarakat miskin.
Penilaian Program Nasional Pember- dayaan  Masyarakat  Mandiri  Perkotaan, sebagian  besar  masyarakat  yang  diber- dayakan  dikelompokkan  untuk  mengapli- kasikan  program  kerja  dalam  hal  ini  ke- giatan monitoring untuk mengetahui keber- hasilan  program  serta  melakukan  penga- wasan  penggunaan  dana  dengan  menilai program tersebut terlaksana dengan baik.

## G. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  pada  dasarnya  komunikasi yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  dan masyarakat  sesuai  dengan  program  kerja yang  diarahkan  sepenuhnya  dalam  proses implementasi  kebijakan  program  PNPM
Mandiri  Perkotaan  di  Kelurahan  Bende. Sumberdaya  yang  diimplementasikan  de- ngan membutuhkan masyarakat untuk dapat melaksanakan  suatu  kebijakan  sesuai  de- ngan  sasaran  usaha,  pembentukan  kelom- pok  kerja  dengan  melibatkan  masyarakat untuk  melakukan  sebuah  pekerjaan  secara efektif  dalam  rangka  mengentaskan  kemis- kinan dengan terlaksana dengan baik, Prog- ram PNPM Mandiri Perkotaan.
Sikap  pelaksana  program  PNPM Mandiri  Perkotaan  yang  dilakukan  oleh masyarakat  secara  parstisipatif  menjadikan prioritas  utama  dalam  meningkatkan  sum- ber  daya  manusia  yang  mampu  membawa kearah sasaran program   pelaksanaan prog- ram  sesuai  dengan  prosedur  kerja  dengan ini  siatif  dan  prakarsa  dalam  kualitas  dan taraf  hidup  masyarakat  dapat  ditingkatkan. Struktur birokrasi yang ada pada Kelurahan Bende  mengimplementasikan  kebijakan program  dengan  sumberdaya  manusia mempunyai kemampuan dalam hal ini kete- rampilan  pelaksana  keputusan  di  dukung dengan  kebijakan  untuk  menyelesaikan masalah  yang  dihadapi  dan  dapat  diwujud- kan dengan kerja sama yang baik.
Berdasarkan  kesimpulan  yang  dike- mukakan sebelumnya, bahwa perlu pening- katatan  program  PNPM  Mandiri  Perkotaan terutama  peningkatan  partisipasi  masyara- kat  dalam  mengelolah  dan  memaksimalkan program  yang  sesuai  sehingga  kualitas  dan taraf hidup masyarakat dapat ditingkatkan.
Perlu dilakukan pembinaan dan kon- tinuitas  program,  sehingga  kelompok  swa- daya  masyarakat,  kelompok  usaha  dan  ke- lompok usaha mandiri yang telah ada dapat lebih  meningkatkan  kegiatan  dan  penda- patannya  guna  memenuhi  kebutuhan  ke- luarganya.

## DAFTAR PUSTAKA
Depdagri.  2008. Panduan  Pelaksanaan Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat  Mandiri  PNPM-Man-
diri ”. Depdagri Dirjen Pember-dayaan Masyarakat Jakarta.
------------.  2008. Memahami  Istilah  dan Faktor-Faktor  Keberhasilan  Dalam Pengembangan/Pemberdayaan Ma- syarakat .  Depdagri  Dirjen  Pember- dayaan Masyarakat dan Desa Jakarta.
------------.  2008. Evaluasi  Kinerja  Kelom- pok  Pelaksanaan  Pembangunan  Pra- sarana  Hibah  Desa .  Depdagri  Dirjen Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa
Jakarta.
------------.  2008. Tugas  Pokok  dan  Fungsi Fasilitator .  Depdagri  Dirjen  Pember- dayaan Masyarakat dan Desa Jakarta.
Friedmann, John. 1992. Empowerment: The Politics  of  Alternative  Development. Massachusetts: MIT Press
Keban, T.,Yeremias. 1992. Determinan dan Kebijakan  Kemiskinan .  Yogyakarta: PPK UGM.
Koerten,  David  dan  Syahrir.  1988. Pem- bangunan  Berdimensi  Kerakyatan .
Indonesia: Yayasan Obor.
Mubyarto,  1994, Strategi  Pembangunan Pedesaan . Yogyakarta: UGM Press.
Salim,  Agus.  2002. Teori  dan  Paradigma Penelitian  Sosial  dan  Penerapannya . Yogyakarta: Tiara Wacana.
Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik:  Konsep,  Teori,  dan  Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiono. 2001. Metode Penelitian Adminis- trasi . Bandung: Alpa-berta.
Sumodiningrat,  Gunawan.  2001. Responsi Pemerintah  Terhadap  Kesenjangan Ekonomi . Jakarta: PerPod.
Suyanto,  Bagong.  1996. Kemiskinan  dan
Kebijakan  Pembangunan .  Yogyakar- ta: Aditiya Media.
Tjokrowinoto,  Moeljarto.  1995. Politik
Pembangunan,  Sebuah  Analisis  Kon-
sep,  Arah  dan  Strategi .  Yogyakarta: Tiara Wacana.
-----------------.  2000. Pembangunan  Dile- ma  dan  Tantangan .  Yogyakarta:  Pus- taka Pelajar.
Wibawa,  Samodra.  1991. Pembangunan Berkelanjutan,  Konsep  dan  Kasus . Yogyakarta: Tiara Wacana.