## KONSTITUSIONALITAS PASAL 222 UU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU (PRESIDENTIAL TRESHOLD)
Taufiqurrohman Syahuri 1 , Muhammad Helmi Fahrozi 2
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta E-mail: tsyahuri@gmail.com 1

## ABSTRAK
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia adalah mekanisme kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui pemilihan umum, mekanisme ini harus sesuai dengan Undang Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (Konstitusi)  serta  menjunjung tinggi  asas  demokrasi.  Indonesia  sebagai  Negara  Hukum  di  amanahkan  oleh  undang undang agar Mahkamah Konstitusi dapat menjadi penjaga konstitusi dengan baik apabila terdapat  peraturan  perundang-undang  yang  tidak  sesuai  dengan  konstitusi ( inkonstitusional ), termasuk konstitusionalitas pemilihan kepala negara yang telah di atur dalam  Konstitusi  Pasal  6A  ayat  1.  Penulisan  yang  diteliti  melalui  pendekatan  Yuridis normatif  dan  empirik  ini  melihat  bahwa  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  telah diatur mekanismenya pada Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, salah  satu  mekanismenya  adalah  di  bentuknya  ambang  batas  minimum  pasang  calon Presiden dan Wakil Presiden sebesar20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR  sebelumnya.  Prinsipnya  penulisan  ini  memberikan  sudut  pandang  bahwa pembatasan yang diatur dalam regulasi pemilihan umum tentang dukungan yang dibatasi tersebut belum memiliki spirit demokrasi, selain itu juga ambang batas lebih baik diatur menggunakan  ambang  batas  maksimum,  sehingga  mekanime  pemilihan  presiden  dan wakil presiden dapat senafas dengan amanat konstitusi pasal 6 ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Rebuplik Indonesia.
Kata Kunci : Presidential Treshold, Konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu.

## ABSTRACT
The  President  and  Vice  Presidential  election  in  Indonesia  is  manifestation  of  people’s sovereign. In that regards, it mechanism should be implemented in accordance with the UUD 1945 Constitution and be based on democratic values. This paper explores the role of  Constitutional  Court  in  settling  the  dispute  on  presidential  treshold.  This  paper examines  the  relevancy  between  Art.  6A  paragraph  1  UUD  1945,  The  role  of Constitutional  Court,    and  democratic  values  on  the  implementation  of  presidential treshold. In short, this paper analyzed the constitutionality of Art. 222 UU 7/2017 Election Law.
Keywords: Presidential treshold, constitutionality, art. 222 Election Law.
1 (Dosen Hukum Tata Negara UPN Veteran Jakarta)
2 (Dosen Hukum Tata Negara UPN Veteran Jakarta)

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
James  Bryce  mendefinisikan  konstitusi  sebagai  suatu  kerangka  masyarakat  politik (negara)  yang  diorganisir  dengan  dan  melalui  hukum.  Hukum  menetapkan  adanya lembaga-lembaga  permanen  dengan  fungsi  yang  telah  diakui  dan  hak-hak  yang ditetapkan. 3 Kostitusi  atau  sering  disebut  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945. 4 Konstitusi  sejatinya  merupakan  perjanjian  masyarakat  atau kontrak sosial untuk mendirikan suatu negara yang akan dikelola berdasarkan perjanjian tersebut,  salah  satu  bukti  bahwa  konstitusi  adalah  sebuah  perjanjian  dapat  di  temukan dalam keilmuan sejarah literatur Islam, conothnya demi membangun peradaban manusia pada  suatu  bangsa  dan  negara,  perjanjian  dibuat  dari  beberapa  kelompok  penduduk  di kota madinah sehingga disebut dengan Piagam Madinah ( Madinah Charter ) 5 .
Sebagai suatu perjanjian maka secara hukum wajib dilaksanakan oleh seluruh komponen warga negaranya, tidak hanya masyarakat namun juga dipatuhi oleh pemerintah di semua posisi sebagai penyelenggara negara. Konstitusi juga memiliki banyak fungsi antara lain (1) fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara, (2) fungsi pengatur hubungan kekuasaan  antar  organ  negara,  (3)  fungsi  pengatur  hubungan  kekuasaan  antar  organ negara  dengan  warga  negara,  dan  (4)  fungsi  penyalur  atau  pengalih  kewenangan  dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara. 6
Konstitusi dalam sebuah negara memiliki sifat yang fundamental, sehingga tidak ada satu negarapun yang tidak memiliki konstitusi. 7 Urgensi kepemilikan konstitusi dalam sebuah negara  dapat  menjembatani  akan  adanya  pembatasan  bagaimana  sebuah  kekuasaan negara  atau  kekuasaan  pemerintah  di  selengggarakan,  dalam  arti  lain  kekuasaan pemerintah  dapat  melaksanakan  sifat  formiil  yang  untuk  mengatur  dan  memutus kekuasaan ( verordnungs- und  entscheidungsgewalt ), Selain itu Konstitusi menjalankan sifat materiil yang artinya pelaksana roda pemerintahan negara memiliki dua unsur utama yaitu  memerintah  dan  menyelengarakan  ( elements  der  regierung  und  das  der vollziehung ). 8
Pada  umumnya  materi  konstitusi  mencakup  tiga  hal  yang  fundamental  yaitu:  pertama, adanya  jaminan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  dan  warganya;  kedua,  ditetapkannya ketatanegaraan suatu  negara yang bersifat  fundamental; dan ketiga,  adanya pembagian
3 Dahlan Thaib, et, al., Teori Hukum dan Konstitusi , (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1999) hal. 12
4 Konstitusi memiliki banyak padanan bahasa dari berbagai negara, sepeti di ingrris menggunakan istilah Constitution, di Prancis dengan istilah Constituer ataupun padanan yang lain yaitu grondwet , grundgesetz , verfasung dan lain-lain. dan makna konstitusi di indonesia di sebut dengan Undnag-undang Dasar,Lihat, Widodo  Eka  Tjahajana, NEGARA  HUKUM,  KONSTITUSI  DAN  DEMOKRASI:  Dinamika Penyelenggaraan  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia ,  (Jember;  Jember  University  Press,  2015) hal. 4.
5 Tahir  Azhary, Negara  Hukum:  Suatu  Studi  tentang  Prinsip-Prinsipnya  dilihat  dari  segi  Hukum  Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa kini , cetakan kedua, (Jakarta; Kencana, 2004), hal. 12
6 Astim  Riyanto  menambahkan  bahwa  konstitusi  berfungsi  sebagai  penjamin  kepastian  hukum  dalam praktek penyelenggaraan negara. Lihat, Astim Riyanto, Teori Konstitusi (Bandung; Yapendo, 2000) hal. 344
7 Soemantri, Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi , (Bandung; Alumni, 1987) hal.  57
8 Attamimi, Peran Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negara , (Jakarta, Disertasi UI 1990) hal. 15
dan pembatasan tugas kekuasaan ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. 9 Untuk yang ketiga, pembagian dan pembatasan kekuasaan ini berarti mengandung maksud ada pemilik  asli  kekuasaan  sebelum  dilakukan  pembagian.  Ini  sejalan  dengan  fungsi konstitusi  yang  disebut  di  atas,  yakni  sebagai  pengalih  sumber  kekuasaan  asli  kepada organ negara. 10 Siapa pemilik asli kekuasaann itu. Sesuai sistem konstitusi UUD 1945, pemilik kekuasaan asli adalah rakyat, 11 sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 kedaulatan berada di tangan rakyat dilaksanakan menurut UUD ini. Kedaulatan atau kekuasaan rakyat tersebut kemudian dibagi atau didelegasikan kepada organ-organg negara, seperti untuk kekuasaan legislatif didelegasikan kepada dewan dan presiden dalam rangka pembentukan undang-undang. Kekuasaan yudikatif didelegasikan kepada  organ  negara  kehakiman.  Jadi  sesungguhnya  organ  negara  tidak  memiliki kekuasaan  apa-apa.  Mereka  menjadi  memiliki  kekuasaan  karena  diberikan  oleh pemegang kekuasaan asli. Khusus kekuasaan rakyat untuk memilih presiden dan wakil presiden  tidak  dilimpahkan  kepada  organ  lain,  melainkan  tetap  dipegang  sendiri  oleh rakyat  dengan  melalui  mekanisme  pemilihan  langsung.  Presiden  dan  Wakil  Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A ayat 1). Namun  untuk  menentukan  pasangan  calon  presiden  dan  wakil  presiden,  pemilik kekuasaan asli telah memberikan delegasi kepada organ partai politik hak konstitusional untuk  mengusulkan  pasangan  calon  tersebut,  sebelum  dilakukan  pemilihan  secara langsung sebagaimana disebut dalam Pasal 6A ayat (2) yaitu pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
Pemberian  pelimpahan  kekuasaan  oleh  pemegang  kekuasaan  asli  kepada  organ  partai politik  mengusulkan  pasangan  calon  presiden  dan  wakil  presiden  itu  tentunya  bersifat limitatif 12 sesuai  bunyi  rumusan  ayat  tersebut  sehingga  tidak  mungkin  dilakukan penafsiran  oleh  pembentuk  undang-undang  (DPR  dan  Presiden),  yang  memang diperintahkan  oleh  UUD  1945  dalam  Pasal  6A  ayat  (5)  dengan  rumusan  “tata  cara pelaksanaan  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  lebih  lanjut  diatur  dalam undang­undang”.  Disini  pemegang  kekuasaan  pembentuk  undang-undang  memiliki kewenangan mengatur tata cara pemilihan secara langsung pasangan calon presiden dan wakil  presiden.  Persoalannya  adalah  bolehkah  pembentuk  undang-undang  itu  leluasa menentukan  persyaratannya  tanpa  mendasari  pada  asas  dan  prinsip  pemilihan  umum, yakni asas demokrasi yang memberikan kesempatan yang sama kepada warga negaranya dalam hukum dan pemerintahan tanpa kecuali sebagai ditetentukan padal Pasal 27 UUD
9 Soemantri, Op. Cit. hal. 57 - 60.
10 Fungsi pengalihan konstitusi dari rakyat yang berbentuk negara republik dalam sistem demokrasi maupun rakyat yang di pimpin oleh Raja dalam bentuk negara monarki  kepada kodifikasi hukum seperti konstitusi juga  dapat  dilihat pada,  Jimly  Asshiddiqie,  Konstitusi  dan Konstituionalisme  Indonesia, Cetakan  kedua, (Jakarta; Sekjen Kepaniteraan dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006) hal. 24
11 Ismail Suny, Mekanisme Demokrasi Pancasila , (Jakarta; Aksara Baru, 1994) hal. 8
12 Tidak sedikit pendapat ahli berbicara tentang sifat limitatif dalam konstitusi, salah satu pemahaman ahli tentang  konstitusi  memberi  pandangan  lain  bahwa  tidak  hanya  pembagian  kekuasaan  saja  yang  bersifat limitatif dalam konstitusi, selain itu adalah pertama, kewenangan publik ( publicauthority ), pada prinsipnya kewenagan tersebut haruslah berdasarkan legitimasi konstitusi, kedua penerapan kedaulatan rakyat yang di jalankan berdasarkan pemilihan eksekutif yang bersifat universal dan demoktratis, ketiga adanya kebebasan kekuasaan kehakiman dan terakhir sistem konstitusi yang dapat menjaga keseimbangan atau mengkontrol badan  serta  lembaga  pihak  kepolisian  serta  militer  demi  penegakkan  hak  rakyat  dan  supremasi  hukum, Lihat Bambang Widjojanto, Reformasi Konstitusi : Sebuah Keniscayaan, Majalah Detak, No. 014 Tahun ke 1, tanggal 13 -  19 Oktober 199.

## Konstitusionalitas Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Presidential Treshold)
1945, Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Undang-undang No 7 Tahun 2017 yang telah disahkan oleh pembentuk undang-undang jelas melanggar asas  demokrasi  yang telah di  cita-citakan pasca reformasi  bahwa akan menjadi lebih baik. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 222 yang jauh dari realita demokrasi, Pasal  ini  memberikan  pembatasan  bahwa  Pasangan  Calon  Presiden  dari  partai  politik maupun  dari  gabungan  partai  politik  harus  memenuhi  persyaratan  ambang  batas Perolehan kursi paling sedikit dua puluh persen dari jumlah atau memperoleh dua puluh lima persen dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Ketentuan ini berbanding terbalik dengan kebebasan hak warga negara yang telah di atur konstitusi, dan menciptakan negara Indonesia menjadi lebih dalam bernegara hokum yang demokratis, yang mana bebas dari pembatasan terhadap warga negaranya yang ingin menjadi bagian dari  saut  pemerintahan  melalui  sistem  perwakian,  sistem  pengawasan  dan  sistem pengujian terhadap bentuk tindakan dan keputusan penguasa negara. 13

## 1.2. Metode Penelitian
Konstruksi  penelitian  ini  di  bangun  secara  sistematis,  melalui  pendekatan  perundang- undangan  dan  dibangun  secara  yuridis  normatif,  penulis  mengumpulkan  beberapa regulasi atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan diselesaikan pada penelitian ini. Kemudian penelitian ini dianalisa dan dijelaskan kembali melalui penelusuran sumber kepustakaan ( library research ) dari berbagai macam asas– asas  hukum  dan  teori–teori  hukum  dan  literature  yang  lainnya.  Sehingga  keterkaitan antara regulasi yang telah terbentuk dengan sumber data-data yang lengkap dan relevan dari  kepustakaan,  akan  meberikan  jawaban  mengenai  pembatasan  pemilihan  presiden ( Presidentia  lThreshold )  yang  telah  diatur  melalui  peraturan  perundang-undangan. artinya  regulasi  yang  masih  berlaku  diperlukan  perbaikan  agar  mengakomodir  spirit demokrasi yang telah berjalan selama dua puluh tahun lebih, serta sesuai dengan amanat konstitusi  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 ( Konstitutional )

## 2. PEMBAHASAN

## 2.1. Ambang Batas Presiden Dalam Wajah Demokrasi Di Indonesia
Sebagai wujud dari kedaulatan rakyat dibuatnya regulasi pemilihan umum adalah ruang untuk mencari kepastian terhadap perpindahan tapuk kepemimpinan dan kekuasaan yang lama kepada kepemimpinan dan kekuasaan pemerintahan yang baru berdasarkan hukum, makna  ini  sangat  fundamental  bahwa  kepemimpinan  yang  dilahirkan  dari  suara  rakyat adalah  pemimpin  yang  muncul  dari  kepercayaan  rakyat  melalui  pelembagaan  sistem perwakilan  ( Transfer  of  Leader  and  Power ) 14 ,  dengan  bahasa  lain  Jimly  Asshidiqie mengistilahkan proses tersebut untuk mencari pemimpin agar lebih teratur. 15
Dalam hukum  administrasi  negara atau tata pemerintahan perputaran kekuasaan dalam suatu  negara  untuk  mencari  kepala  negara  sekaligus  kepala  pemerintahan  seperti  di Indonesia  dilaksanakan  memalui  proses  pemilihan  umum  sehingga  menciptakan  citra rotasi politik yang terbuka dan transparan. 16 Sukarja menafsirkan bahwa sistem pemilihan
13 Widodo Ekatjahjana, Negara Hukum, Konstitusi dan Demokrasi: Dinamika dalam Penyelenggara Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia , (Jember, Jember University Press, 2015) hal. 62
14 Matori Abdul Djalil, Tuntutan Reformasi dan Penyelenggara Pemilu 1999 dalam masa Transisi (Jakarta: KIPP, 1999) hal. 34
15 JimlyAsshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi , (Jakarta, BIP, 2008), hal. 752
16 Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan , (Jakarta: Prenamedia Group, 2014) Hal. 70
umum menghasilkan logika politik atas tata laksana administrasi, berjalannya birokrasi, hingga tumbuh dan berkembangnya civil society dalam sebuah negara, atas dasar tersebut proses pemilihan umum menjadi sebuah keniscayaan dalam mencari pemimpin . 17 Secara administrasi  negara  saat  ini  terkait  memilih  pemimpin  telah  diatur  syarat  untuk  dapat mencalonkan  diri  sebagai  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  salah  satu  syaratnya  adalah melewati ambang batas ( Presidential Threshold ) 18 . Artinya apabila warga negara ingin menjadi  seorang  Presiden  dan  berpasangan  dengan  Wakil  Presiden  yang  dicalonkan melalui kendaraan partai politik harus melampaui ambang batas yang telah ditentukan 19 . Banyak tokoh partai politik yang menyepakati bahwa Presidential threshold atau ambang batas Presiden dan Wakil Presiden memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensiil. 20 Aktualisasi ambang batas yang di berikan kebijakan oleh pembentuk undang-undang sebagai jaminan Eksekutif dapat menjadi lebih kuat dan stabil diangap harus direalisasikan, sehingga suara pada legislatif yang cukup masif, dan partai-partai  yang telah teruji  pada pemilihan umum sebelumnya dapat  dimaksimalkan dan bermanfaat bagi kekuasaan eksekutif membuat legal policy . 21
Regulasi  tersebut  justru  tidak  serta  merta  dapat  diterima  oleh  masyarakat  luas,  bahkan dari  kalangan  politisi  sendiri  yang  bertuas  menjadi  pembentuk  undang-undang  banyak yang tidak sependapat. sehingga terjadi perbedaan suara yang signifikan antara kelompok yang  ingin  sama  sekali  tidak  menggunakan  ambang  batas  0%  (Nol  Persen)  dengan kelompok suara legislatif yang menginginkan ambang batas 20% (Dua Puluh Persen). 22 Sepakat dengan Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menginginkan tiadanya  ambang  batas  untuk  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  Refly  Harun  menegaskan bahwa secara kondisional dan Faktual yang pernah terjadi di Indonesia, ketika paradigma dasarnya  bahwa Presidential  Threshold untuk  memperkuat  sistem  presidensiil,  justru yang terjadi sebaliknya, hubungan ambang batas untuk memperkuat presidensiil itu tidak ada relevansinya. 23
Sejarah pernah mencatat bahwa sesungguhnya pembentukan regulasi terkait Presidential Threshold itu  tidak  menjamin  sistem  presidensial  murni,  yang  kemudian  sistem pemerintahan tersebut akan menjadi kuat seutuhnya, masih jelas ingatan sepertinya ketika saat kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono ditahun 2009-2012 pada periode kedua. pernah memiliki koalisi dukungan partai di parlemen yang cukup besar. Namun, saat itu
17 Ahmad Sukarja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siayasah , (JakartaSinar Grafika, 2014) hal. 155
18 Melihat konteks mekanisme yang ada tentang ambang batas, prinsipnya dapat di tafsikan bahwa pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diharuskan melampaui ambang batas dari DPR, perolehan suara yang banyak dan perolehan kursi yang besar dapat menentukan apakah salah satu partai atau gabungan partai politik dapat mencalonkan Pasangan Calon PResiden dan Wakil Presiden, Lihat, Sigit Pamungkas, Perihal Pemilu, (Yogyakarta,  Laboraturium  Jurusan  Ilmu  Pemerintahan  dan  Jurusan  Ilmu  Pemerintahan  Fisipol UGM, 2009) hal. 19
19 Lihat Pasal 222 Undang-undang Pemilihan Umum No 7 Tahun 2017
20 PDIP:  Presidential  Threshold  Penting  Agar  Pemerintahan  Efektif https://news.detik.com/berita/d- 3396237/pdip-presidential-threshold-penting-agar-pemerintahan-efektif
21 Pentingnya "Presidential Threshold" Menurut Golkar https://nasional.kompas.com/read/2017/05/06/12172641/pentingnya.presidential.threshold.menurut.golka r. 22 Gerindra Ngotot Tolak Ambang Batas Capres, Ini Alasannya https://news.detik.com/berita/3510408/gerindra-ngotot-tolak-ambang-batas-capres-ini-alasannya
23 Pengamat  :  Aturan  Pilpres  2019  Aneh  ! https://www.kordanews.com/28351/pengamat-aturan-pilpres- 2019-aneh/
tetap saja kebijakan yang di keluarkan pihak eksekutif tidak sepenuhnya didukung oleh partai koalisinya sendiri, 24
Perbedaan pendapat tentang kebijakan publik untuk memberikan ambang batas sebagai syarat pencalonan kepala negara adalah hal yang wajar dalam berdemokrasi. Kebijakan yang diinsiasi oleh pembentuk undang-undang adalah wujud dari demokrasi melalu kanal sistem perwakilan, Lembaga legislative yang lahir dari rahim rakyat, dan saat kebijakan artinya hasil kebijakan tersebut adalah hasil demokratisasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa  dan  bernegara. 25 Dewan  Perwakilan  Rakyat  sebagai  pembentuk  Undang- undang adalah salah satu harapan masyarakat untuk memfasiltasi bahwa demokrasi dapat terpenuhi  dan  berjalan  sebagaimana  mestinya.  Jika  demkrasi  it  hasilnya  menjadi terbentuknya syarat ambang batas untuk memberikan pasangan calon pemimpin negara, hal  ini  bertolka  belakang  denga  harapan  warga  negara.  Terganjalnya  warga  negara medapatkan kesempatan yang sama dalam pemilihan umum tersebut jangan dianggap hal enteng atau sepele dengan argumen bahwa hal itu merupakan pilihan politik hukum ( legal policy ) pembentuk undang-undang.
Benar  memang  semua  muatan  materi  undang-undang  sepanjang  tidak  disebut  dalam konstitusi,  merupakan  kewenangan/hak  pilihan  politik  hukum  pembentuk  undang- undang,  karena  sesuai  dengan  sifatnya  sebagai  hukum  dasar,  UUD  pasti  hanya merumuskan  norma  hukum  yang  sifatnya  garis  besar  dan  prinsip  saja,  lalu  kemudian undang-undanglah yang bertugas memberikan penafsirannya.
Namun  demikian  hak  dan  kewenangan  dalam  pembentukan  undang-undang  itu  tidak berarti  boleh  digunakan  sesukanya,  pembentuk  undang-undang  wajib  mentaati  rambu- rambu UUD dalam merumuskan undang-undang. Rumusan yang sekiranya patut diduga sedemikian rupa menurut penalaran akal sehat akan mengganjal prinsip demokrasi dan hak konstitusional warga sudah seharusnya wajib dihindari. Jikalau pembentuk undang- undang  memaksakan  diri  demi  kepentingan  kelompoknya  sehingga  rumusan  sebuah undang-undang  mengganjal  prinsip  demokrasi  dan  hak  konstitusional  warga  serta menutup sama sekali kesempatan warga untuk  mendaftar sebagai  bakal  calon presiden dan  wakil  presiden,  maka  sudah  seharusnya  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  penjaga konstitusi, penjaga demokrasi dan pelindung jaminan hak asasi manuisa, tiada kata lain, kecuali mencoret rumusan yang mengganjal itu.
2.2  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  Mengkoreksi  Pasal  222  Undang-Undang Dan Batasan Maksimal Dukungan
Salah  satu  cita-cita  reformasi  adalah  mewujudkan  penegakan  supremasi  hukum  dan penghormatan kepada hak asasi manusia, 26 pemenuhan cita-cita tersebut menjadi dasar perubahan konstitusi sejak 1998, baik pada perubahan konstitusi pertama maupun hingga perubahan tahap keempat pada tahun 2002. Dalam proses perubahan kosntitusi Indonesia, terdapat  hal  yang  paling  mendasar  yakni,  secara  politis  pemerintah  memilih  untuk menciptakan  karakteristik  negaranya  sebagai  negara  hukum  ( rechtstaat ),  dan  bentuk hukum paling tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
24 Tolak Kenaikan BBM, PKS Isyaratkan Keluar dari Koalisi Pemerintahan SBY https://news.detik.com/berita/1877931/tolak-kenaikan-bbm-pks-isyaratkan-keluar-dari-koalisi- pemerintahan-sby
25 Umbu Rauta, Mengagas Pemilihan Presiden yang demokratis dan Aspiratif, Jurnal Konstitusi Bolume 11 Nomor 3 (Jakarta, Mahkamah Konstitusi 2014) hal.
26 Satya Arinanto, Politik Pembangunan Hukm Nasional Dalam Era Pasca Reformasi : Jurnal Konstitusi, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hal. 73
1945, atau yang umum disebut sebagai konstitusi. Konstitusi adalah titik pusat kekuasan baik secara praktis maupun teoritis 27 ,
Institusi  besar  bernama  Mahkamah  Konstitusi  ditugaskan  sebagai  pengawal  konstitusi ( The  Guardian  of  Constitution ).  Lembaga  peradilan  yang  di  junjung  tinggi  akan  hasil keputusan  hukumnya  menjadi  dasar  berbagai  proses  hukum  dan  Politik  yang  ada  di Indonesia. Sebagai salah satu hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi menegaskan bahwa lembaga  yang  lahir  di  era  reformasi  ini  adalah  lembaga  yang  dapat  dipertanggung jawabkan kemandiriannya ( Indepedency ). “ Mahkamah  Konstitusi  mempunyai  visi  menegakkan  konstitusi  dalam  rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Kemudian salah satu misi Mahkamah Konstitusi adalah  mewujudkan  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  salah  satu  kekuasaan kehakiman  yang  terpercaya.  Sebagai  salah  satu  pelaku  kekuasaan  kehakiman Mahkamah  Konstitusi  diharapkan  mampu  mengembalikan  citra  lembaga peradilan  di  Indonesia  sebagai  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka (independence)  yang  dapat  dipercaya  dalam  menegakkan  hukum  dan keadilan ” 28
Berdiri di atas kemandiriannya, Mahkamah Konstitusi tegas memutuskan untuk menolak pengajuan  pengujian  Undang-undang  tentang  Pemilihan  Umum  terkait  ambang  batas pencalonan  sebagai  syarat  mengajukan  kandisasi  Presiden  dan  Wakil  Presiden  melalui nomor putusan perkara 70/PUU-XV/2017. Kritik terhadap putusan tersebut sangat massif muncul dari masyarakat baik dari praktisi (partai politik) maupun dari para akademisi dan penggiat demokrasi. Kritik yang muncul misalnya telaah pada pendekatan teori keadilan yang didasari oleh aliran mazhab hukum sociological jurisprudence . 29 Berdasarkan aliran ini putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menghilangkan hukum yang seharusnya dapat berkembang secara maksimal. Perkembangan hukum yang maksimal adalah hukum yang dapat  bermanfaat  ditengah kehidupan masyarakat, salah satu  indikatornya  adalah hukum dapat melindungi setiap hak asasi manusia.
Mochtar  Kusumaatmadja  telah  membuktikan  sejak  dirinya  terpilih  menjadi  menteri Kehakiman di era Presiden Soeharto, bahwa hukum prinsipnya dapat menjadi suatu alat untuk  pembangunan  sebuah  negara, 30 dimana  unsur  sebuah  negara  adalah  masyarakat (manusia), maka hukum tidak akan maksimal apabila permbentukan dan pemberlakuan hukum tersebut tidak sejalan dengan cita-cita masyarakat ketika seluruh faktor kehidupan berbangsa  dan  bernegaranya  diatur  hukum  yang  dibentuk  secara  sewenang-wenang keinginan pembentuk undang-undang.
Hasil  putusan  MK  tersebut  menurut  analisa  penulis  akan  menimbulkan  peniadaan  hak konstituional  warga  negara  ( citizen  constituional  rights )  yang  tidak  dilindungi  oleh negara, melalui lembaga yang seharusnya dapat mengakomodir seluruh hak asasi manusia
27 Brian  Thompson  sebagaimana  dikutip  oleh  Jimly  mengatakan  “ a  constituion  is  a  document  which contains the rules for the operation of an organization” , Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I , (Jakarta; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahakamah Konstitusi) hal. 113.
28 Ahmad Fadlil Sumadi, Independensi Mahkamah Konstitusi , Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 5,
(Jakarta, Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia, 2011), hal. 632-646.
29 Sociological  Jurisprudence  yang  lebih  mengarahkan  perhatiannya  pada  ”kenyataan  hukum”  daripada kedudukan  dan  fungsi  hukum  dalam  masyarakat,  Marsudi  Dedi  Putra, Kontribusi  Aliran  Sociological Jurisprudence  Terhadap  Pembangunan  Sistem  Hukum  Indonesia,  Likhitaprajna .  Jurnal  Ilmiah.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ISSN: 1410-8771. Volume. 16, Nomor 2, hal 45-59
30 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan , (Bandung; PT Alumni, 2006) hal. 33

## Konstitusionalitas Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Presidential Treshold)
yang  telah  diatur  oleh  konstitusi,  dan  lembaga  pengawal  konstitusi  dapat  dianggap masyarakat  membiarkan  hak  konstitonal  warga  terdegradasi  oleh  undang-undang  yang dibentuk  oleh  pemerintah  dengan  tanpa  mengakomodir  seluruh  hak  hak  konstituional warga  negara  demi  menciptakan  suasana  yang  kondusif  dalam  berdemokrasi,  padahal dalam konsep negara hukum negara seharusnya wajib melindungi hak-hak konstituional warga negaranya.
Prinsip  konstitusi  untuk  melindungi  hak-hak  konstituional  warga  negaranya  adalah prinsip yang sangat fundamental, semua regulasi dasar sebuah negara (konstitusi) tidak ada  yang  tidak  menuliskan  dalam  materi  muatannya  tentang  perlindungan  hak  asasi manusia, bahka di Indonesia berlanjut kepada Undang-undang tertentu untuk mengatur hak  asasi  manusia  tertentu,  misalnya  saja  hak  asasi  manusia  untuk  menyatakan berpendapat  atau  hak  dalam  mendapatkan  pendidikan  yang  layak,  hal  ini  hanya  untuk satu  tujuan  mendasar,  bahwa  di  era  reformasi  masyarakat  dapat  menjalani  kehidupan berbangsa dan bernegara dengan terpenuhi seluruh hak asasi manusianya.
Diskursus pembatasan syarat menjadi presiden dan wakil presiden di Indonesia menjadi hak  sepenuhnya  pembentuk  Undang-undang,  lembaga  penjaga  konstitusi  memiliki kewenangan  untuk  dapat  membatalkan  apa  yang  sudah  disahkan  oleh  kedua  lembaga pembentuk  undang-undang  tersebut,  yakni  lembaga  pada  kekuasaan  kesekutif  dan lembaga  pada  kekuasaan  legislatif.  Dua  kekuasaan  dalam  pemerintahan  ini  sangat memungkinkan  menciptakan  kebijakan  yang  otoriter,  jika  Mahkamah  Konstitusi  tetap melanjutkan  pemberlakuaan  ambang  batas  persyaratan  menjadi  Presiden  dan  wakil presiden  menurut  penulis  sangat  kurang  baik  dan  tidak  menutup  kemungkinan memberikan preseden yang buruk di kemudian hari Prinsipnya Mahkamah Konstitusi sangat eligible untuk menyelesaikan problematika yang penulis  angkat  dalam  artikel  kali  ini.  Pada  Pasal  222  UU  Pemilu  itu  dimaknai  bahwa sebelum  partai  politik  dan  atau  gabungan  partai  politik  yang  memenuhi  pembatasan tersebut  menetatapkan  dan  mengusulkan  calonnya,  dilakukan  penjaringan  bakal  calon secara terbuka 31 kepada warga negara. Penjaringan ini harus dilakukan secara obyektif, transparan.  Partisipatif  dan  akuntabel.  Persis  seperti  dalam  rekrutmen  pejabat  negara seperti  hakim  MK,  Hakim  Agung  dan  KPK.  Rekrutmen  ini  tidak  menghalangi  warga negara yang berkeinginan untuk ikut mendaftar sebagai Pejabat negara. Pembatasan dukungan Presiden  atau Presidential Treshold (PT) tidak konstitusional jika dilakukan  seperti  selama  ini,  tertutup  hanya  monopoli  kekuasaan  partai  politik,  tanpa dibarengi  dengan  pengaturan  tata  cara  rekrutmen  bakal  pasangan  calon  yang  tidak mengganjal prinsip demokrasi dan hak asasi sesuai UUD.
Demikian juga pengaturan PT tidak bertentangan dengan UUD apabila pengaturan PT itu merupakan batas maskimal dukungan, bukan batas minimal seperti yang ada di Pasal 222 UU  Pemilu.  Bahkan  batas  maksimal  dukungan  ini  penting  sebagai  batasan  untuk menghindari  adanya  pasangan  calon  tunggal.  Kemungkinan  dapat  saja  terjadi  tanpa pembatasan  maksimal  dukungan,  seluruh  partai  politik  dapat  bersatu  suara  hanya mengusulkan  satu  pasangan  calon  presiden  dan  wakil  presiden.  Tentu  saja  hal  itu  jika benar terjadi hanya ada satu pasangan calon dalam pemilu presiden dan wakil presiden, sangat  tidak elok  bagi   pemilu  yang demokrasi,  sungguhkan disadari dari  sisi  pandang demokrasi tidak diharamkan.
31 misal pada pilpres 2004 dan 2009, terlihat bahwa partai politik dan atau gabungan partai politik melakukan penjaringan dan penyaringan calon presiden dan wakil presiden, namun memang masih secara terbatas dan difatnya sangat elitis, Umbu Rauta, Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014 h. 600 - 616

## 3. Kesimpulan Dan Penutup
Pembatasan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  222  UU  Pemilu  2017  tertutama  di  anak kalimat yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelumnya  menggajal  asas  demokrasi  dan  juga  hak  konstitusional  warga  negara. Mahkamah  Konstitusi  sebagai  penjaga  konstitusi  dan    demokrasi  serta  penjamin terlaksananya hak asasi warga, wajib mengoreksi Pasal 222 UU Pemilu 2017 sehingga tidak menganjal asas demokrasi yang dijunjung tinggi konstitusi.
Pembatasan  dukungan  yang  sebenarnya  perlu  diatur  adalah  pembatasan  dukungan maksimal, demi menghindari pasangan calon tunggal. Kewenangan pengusulan pasangan calon  presiden  dan  wakil  presiden  oleh  partai  politik,  penting  diatur  mekanisme rekrutmennyadengan prinsip obyektif, transparan, partisipatif dan akuntabel karena cara demikian lebih sesuai dengan spirit demokrasi dan amanat konstitusi.

## Daftar Pustaka
Azhary Tahir, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari segi Hukum  Islam,  Implementasinya  pada  Periode  Negara  Madinah  dan  Masa  kini ,
cetakan kedua, (Jakarta; Kencana, 2004),
Arinanto  Satya, Politik  Pembangunan  Hukm  Nasional  Dalam  Era  Pasca  Reformasi :
Jurnal Konstitusi, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006),
Asshiddiqie  Jimly, Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara  Jilid  I ,  (Jakarta;  Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahakamah Konstitusi)
Asshiddiqie Jimly, Konstitusi dan Konstituionalisme Indonesia, Cetakan kedua, (Jakarta;
Sekjen Kepaniteraan dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006)
Asshiddiqie  Jimly, Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Reformasi , (Jakarta, BIP, 2008),
Dahlan Thaib, et, al., Teori Hukum dan Konstitusi , (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1999)
Tjahjana  Widodo, Negara  Hukum,  Konstitusi  dan  Demokrasi:  Dinamika  dalam Penyelenggara  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia ,  (Jember,  Jember University Press, 2015)
Tjahajana,  Widodo  Eka, NEGARA  HUKUM,  KONSTITUSI  DAN  DEMOKRASI:
Dinamika Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia , (Jember; Jember University Press, 2015)
Rauta  Umbu,  Mengagas  Pemilihan  Presiden  yang  demokratis  dan  Aspiratif,  Jurnal

## Konstitusi Bolume 11 Nomor 3 (Jakarta, Mahkamah Konstitusi 2014)

## Konstitusionalitas Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
(Presidential Treshold)
Sumadi Ahmad Fadlil, Independensi Mahkamah Konstitusi , Jurnal Konstitusi, Volume 8,
Nomor 5,  (Jakarta, Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia, 2011),
Riyanto Astim, Teori Konstitusi (Bandung; Yapendo, 2000)
Soemantri, Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi , (Bandung; Alumni, 1987)
H  Attamimi, Peran  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  dalam  penyelenggaraan pemerintahan negara , (Jakarta, Disertasi UI 1990)
Suny Ismail, Mekanisme Demokrasi Pancasila , (Jakarta; Aksara Baru, 1994)
Djalil Matori Abdul, Tuntutan Reformasi dan Penyelenggara Pemilu 1999 dalam masa
Transisi (Jakarta: KIPP, 1999)
Ilmar Aminuddin, Hukum Tata Pemerintahan , (Jakarta: Prenamedia Group, 2014)
Sukarja Ahmad, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif
Fiqh Siayasah , (JakartaSinar Grafika, 2014)
Pamungkas  Sigit, Perihal  Pemilu, (Yogyakarta,  Laboraturium  Jurusan  Ilmu
Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009)
PDIP: Presidential Threshold Penting Agar Pemerintahan Efektif https://news.detik.com/berita/d-3396237/pdip-presidential-threshold-penting-agar- pemerintahan-efektif
Pentingnya "Presidential Threshold" Menurut Golkar https://nasional.kompas.com/read/2017/05/06/12172641/pentingnya.presidential.t hreshold.menurut.golkar . Gerindra Ngotot Tolak Ambang Batas Capres, Ini Alasannya
https://news.detik.com/berita/3510408/gerindra-ngotot-tolak-ambang-batas-
capres-ini-alasannya
Pengamat  :  Aturan Pilpres  2019 Aneh ! https://www.kordanews.com/28351/pengamat- aturan-pilpres-2019-aneh/
Tolak Kenaikan  BBM,  PKS  Isyaratkan  Keluar  dari  Koalisi  Pemerintahan  SBY
https://news.detik.com/berita/1877931/tolak-kenaikan-bbm-pks-isyaratkan-keluar- dari-koalisi-pemerintahan-sby