## Kebijakan Pemerintah Dalam Pemungutan Pajak
Pertambahan Nilai Bagi Pedagang Online Berbasis

## Marketplace
Steven Jonathan Suhardi stevenjonathan611@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
The development of Science and Technology today has driven changes in various fields of Indonesian people's lives. One of the most developed areas is progress in the economic field. One example of progress in the economic field can be seen from the increase in the number of parties using marketplace applications to earn a living or fulfill their daily needs. With the rapid use of marketplaces, a tax arrangement from the  government  is  needed  to  create  equality  between  traders  using marketplace  applications  and  also  conventional  traders.  However, in  practice,  there  are  still  many  marketplace-based  online  traders who do not report their Value Added Tax in their SPT. Thus, there is a need for stricter rules and counseling regarding Value Added Tax for traders using marketplace applications to create a fair business competition environment with conventional traders.
Keywords: Marketplace; Value Added Tax; Traders.

## Abstrak
Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dewasa ini telah mendorong perubahan dalam berbagai bidang dari kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu bidang yang paling berkembang adalah kemajuan di bidang ekonomi. Salah satu contoh kemajuan di bidang ekonomi dapat dilihat dari kenaikan jumlah pihak yang menggunakan aplikasi marketplace untuk mencari nafkah ataupun memenuhi kebutuhan hidup. Dengan pesatnya penggunaan marketplace , diperlukan sebuah pengaturan perpajakan dari pemerintah untuk menciptakan kesetaraan antara pedagang penggunaan aplikasi marketplace dan juga pedagang konvensional. Namun dalam praktiknya, pedagang online berbasis marketplace sampai saat ini masih banyak yang tidak melaporkan Pajak Pertambahan Nilainya di dalam SPTnya. Dengan demikian, dibutuhkannya aturan-aturan yang lebih tegas serta penyuluhan-penyuluhan mengenai Pajak Pertambahan Nilai bagi pedagang pengguna aplikasi marketplace agar menciptakan lingkungan persaingan usaha yang adil dengan pedagang konvensional.
Kata Kunci: Marketplace ; Pajak Pertambahan Nilai; Pengusaha.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 2, Maret 2022
How to cite: Steven Jonathan Suhardi ‘Kebijakan Pemerintah Dalam Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Bagi Pedagang Online Berbasis Marketplace ’ (2022) Vol. 5 No. 2 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 22 Desember 2021; Diterima  18 Februari 2022; Diterbitkan 31 Maret 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i2.34912 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297 Copyright © 2022 Steven Jonathan Suhardi

## 764 Steven Jonathan: Kebijakan Pemerintah Dalam...

## Pendahuluan
Pembangunan infrastruktur merupakan upaya dari peningkatan standar ekonomi masyarakat sehari-harinya. 1 Tujuan dari peningkatan standar ekonomi masyarakat ini adalah untuk menunjukkan kemajuan negara Indonesia di mata dunia. Untuk melakukan pembangunan infrastruktur, tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Menanggapi hal ini, sebagai Warga Negara Indonesia, sudah seharusnya masyarakat ikut andil dalam melakukan pembangunan Indonesia. Bentuk andil yang dapat dilakukan oleh masyarakat terhadapa negara salah satunya adalah dengan rajin membayar pajak.
Pajak di Indonesia merupakan sumber penghasilan terpenting dan terbesar. Argumen ini dapat dibuktikan melalui data yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., di dalam Konferensi Pers Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun 2019 dan 2020. Menurut data konferensi pers laporan APBN tersebut, di tahun 2019 Indonesia pendapatan negara dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.545,3 triliun. 2
Angka ini menunjukan bahwa pendapatan negara dari pajak mencapai kurang lebih 78,9% dari keseluruhan penerimaan negara pada tahun 2019. Sedangkan untuk tahun 2020, Laporan APBN menunjukan angka sebesar Rp 1.865.7 triliun. 3
Angka ini setara dengan kurang lebih 83,5% dari keseluruhan penerimaan negara pada tahun 2020.
Indonesia memiliki berbagai jenis pajak. Salah satu jenis pajak yang berlaku di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai. Menurut penjelasan umum dari Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai didefinisikan
1 Elang, “Indikator Tolak Ukur Kemajuan Bangsa Indonesia” (Sainsologi, 2019) <https:// www.sainsologi.com>, diakses pada 17 Maret 2021.
2 Tim Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Ini Realisasi Penerimaan Negara di Penghujung 2019” (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020) <https://www.kemenkeu. go.id>, Januari 2020, diakses pada 10 November 2020.
3 Tim Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “APBN 2020” (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021) <https://www.kemenkeu.go.id>, Januari 2021, diakses pada 11 Maret 2021.
sebagai pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean. 4
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) itu sendiri dikenakan dengan cara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi barang kena pajak atau biasa disebut dengan multi-stage  levy . Fungsi dari Pajak Pertambahan Nilai ini sendiri sama dengan fungsi pajak pada umumnya yaitu: fungsi budgetair , fungsi regulerend , fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi.
Di awal tahun 2020, masyarakat mengenal dengan adanya istilah Corona Virus Disesase 2019 atau yang disingkat menjadi COVID-19. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, masyarakat tanpa terkecuali dituntut untuk menjaga jarak dan bekerja dari rumah ( Work from Home/ WFH). Hal ini menyebabkan berbagai usaha merugi bahkan tidak sedikit yang mengajukan pailit sejak wabah COVID-19 ini. 5 Selain banyaknya perusahaan-perusahaan yang merugi, perusahaan-perusahaan yang masih bertahan mengatasi kerugian yang diterimanya dengn melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya. Berdasarkan data pertanggal 16 April 2020, tercatat 229.789 Tenaga Kerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja, dan 1.714.127 pekerja yang dirumahkan oleh perusahaan-perusahaan terdampak COVID-19 tersebut. 6
Menanggapi kegiatan perekonomian yang terhambat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan masyarakat untuk melakukan kegiatan perekonomian jarak jauh. Salah satu metode pemenuhan kebutuhan jarak jauh adalah dengan melalui marketplace . Marketplace adalah suatu aplikasi yang dibuat dengan maksud untuk menjadi media antara para penjual dan para pembeli di dunia maya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa marketplace adalah pasar daring.
Kemunculan dari COVID-19 ini, mendorong perkembangan dan pertumbuhan marketplace dari sisi pemenuhan kebutuhan dan pencarian nafkah. Perkembangan
4 Penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
5 Yudho Winarto, “Banyak perusahaan mulai pailit karena pandemic covid-19, apa kata Ka- din?” (Kontan, 2020) <https://industri.kontan.co.id>, Mei 2020, diakses pada 18 Februari 2021.
6 Tim Redaksi CNBC Indonesia, “Biadabnya Corona, 2 Juta Pekerja RI Dirumahkan dan Kena PHK” (CNBC Indonesia, 2020) <https://www.cnbcindonesia.com>, April 2020, diakses pada 18 Februari 2021.

## 766 Steven Jonathan: Kebijakan Pemerintah Dalam...
dan pertumbuhan dari ekosistem dari marketplace ini dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik di tahun 2019 dan 2020. Di tahun 2019, masyarakat yang pernah menggunakan e-commerce untuk berdagang maupun untuk memenuhi kebutuhan hanya kurang lebih sebesar 15,08% dari seluruh populasi Indonesia. 7 Namun di tahun 2020, masyarakat yang pernah menggunakan e-commerce untuk berdagang maupun untuk memenuhi kebutuhan mencapai 90,18% dari seluruh populasi Indonesia. 8 Kenaikan pengguna marketplace di dalam kehidupan masyarakat Indonesia tidak hanya dipengaruhi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan juga karena kemunculan COVID-19 yang mengubah budaya masyarakat lama.
Alasan dari masyarakat Indonesia memilih untuk menggunakan marketplace sebagai alat untuk pemenuhan kebutuhan dan mencari nafkah, tidak lain karena berbagai keuntungan-keuntungan yang ditawarkan apabila menggunakan aplikasi marketplace itu sendiri. Keuntungan yang diperoleh dari melakukan perdagangan melalui marketplace antara lain:
1.  Kerja yang minim untuk biaya operasional
Maksud dari kerja yang minim untuk biaya operasional adalah kegiatan perdagangan melalui marketplace memerlukan biaya operasional yang jauh lebih sedikit dibandingkan perdagangan konvensional. Hal ini dikarenakan biaya operasional untuk berdagang melalui marketplace hanya berupa internet dan gadget seperti komputer jinjing atau bahkan telpon pintar. Berdagang melalui marketplace tidak memerlukan tempat yang digunakan sebagai gudang barang karena seorang pedagang di marketplace tidak harus menjadi pedagang yang memiliki atau bahkan membuat barang tersebut. Ada teknik-teknik berdagang di dalam marketplace . Salah satu teknik berdagang di marketplace dikenal dengan nama dropshipping. Dropshipping adalah teknik berdagang yang mana pedagang hanya perlu menjadi perantara antara produsen dan konsumen. Bisa dikatakan bahwa dropshipper adalah semacam sales online yang mana hanya
7 Badan Pusat Statistik, Statistik E-Commerce 2019 (Badan Pusat Statistik).[29].
8 Badan Pusat Statistik, Statistik E-Commerce 2020 (Badan Pusat Statistik).[31].
menawarkan barang ke pembeli kemudian apabila pembeli setuju maka barang yang diinginkan pembeli akan diambilkan melalui gudang produsen. Dengan demikian, barang tersebut sama sekali tidak dipegang oleh dropshipper tersebut dan langsung dikirim dari gudang produsen ke pembeli dan seorang dropshipper menjadi tidak memerlukan tempat untuk gudang maupun kantor karena semua proses perdagangan dapat dikerjakan dari rumah. Teknik lain berdagang di marketplace adalah teknik re-selling. Teknik re-selling adalah teknik berdagang yang dilakukan dengan meng- stock barang dari produsen yang kemudian akan disalurkan ke konsumen. Pedagang yang melakukan re-selling disebut dengan reseller . Reseller ini bisa disebut sebagai distributor online . Dengan teknik berdagang re-selling , seorang reseller tidak membutuhkan kantor layaknya perdagangan konvensional karena karyawan yang ikut bekerja dalam usaha reseller dapat melakukan kegiatan perdagangan dari rumah. Dengan demikian,
biaya operasional berdagang secara konvensional jauh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya operasional berdagang melalui marketplace . Karena berdagang secara konvensional, pedagang diwajibkan untuk memiliki kantor, gudang, komputer atau komputer jinjing, telpon genggam, alat transportasi, dan modal yang besar untuk kas awal sedangkan berdagang melalui marketplace dapat dilakukan melalui telpon pintar atau komputer jinjing dengan internet saja.
2.  Penghasilan dan keuntungan yang diterima oleh pedagang pengguna aplikasi marketplace setara atau bahkan melebihi pedagang konvensional
Penghasilan dan keuntungan yang diterima oleh pedagang pengguna aplikasi marketplace dapat setara atau bahkan melebihi pedagang konvensional karena proses bisnis yang dilakukan oleh pedagang online berbasis marketplace dapat dilakukan selama ada pedangan, koneksi internet, perangkat keras, dan pembeli. Proses promosi tidak memerlukan biaya tambahan karena semuanya dapat dilakukan di media sosial.
3.  Pasar yang tidak terbatas oleh wilayah dan waktu Karena kegiatan perdagangan sepenuhnya dilakukan melalui internet, maka pasar dari pedagang online berbasis marketplace tidak hanya ada di tempat

## Steven Jonathan: Kebijakan Pemerintah Dalam...
pedagang tersebut berada melainkan pasar pedagang online tersebut bisa berada di luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri sekalipun. Kegiatan perdaganganpun tidak dibatasi waktu, hal ini karena kegiatan pedagangan dapat berjalan selama pedagang dan pembeli masih aktif di dalam jaringan internet. Dengan demikian, pedagang konvensional sangat dirugikan dalam hal ini karena ada batasan waktu kerja bagi pedagang konvensional dan pasarnya hanya sebatas daerah tempat pedagang konvensional itu berada sedangkan untuk memperluas pasar hingga luar pulau ataupun luar negeri dibutuhkan modal yang sangat besar untuk pedagang konvensional tersebut.
Melihat keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari perdagangan yang dilakukan melalui marketplace , sudah sewajarnya apabila perdagangan melalui marketplace harus dikenakan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini agar menciptakan rasa keadilan bagi orang-orang yang masih menggunakan perdagangan dengan metode konvensional. Selain itu juga, pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dalam kegiatan perdagangan melalui marketplace tentu dapat meningkatkan pendapatan negara, mengingat juga perkembangan pesat dari penggunaan marketplace sejak kemunculan COVID-19 ini.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean. 9

## Berdasarkan definisi ini dapat disimpulkan bahwa pengenaan Pajak Pertambahan
Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai. Sehingga apabila budaya bisnis masyarakat saat ini beralih dari perdagangan konvensional menuju perdagangan melalui marketplace maka perdagangan melalui marketplace juga dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai layaknya perdagangan konvensional.
Menanggapi hal ini, pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan peraturan khusus seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem
9 Penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
Elektronik. Meskipun ada peraturan yang mengatur, mayoritas perdagangan melalui marketplace tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau Pengusaha Kena Pajak tidak mampu mengeluarkan faktur pajak melalui marketplace itu sendiri.
Hal ini menjadi sangat serius karena melihat juga kondisi ekosistem marketplace yang sekarang dan memperhitungkan potensi perkembangannya.
Untuk itulah Pajak Pertambahan Nilai merupakan instrumen pemerintah yang sangat cocok untuk membatasi kebebasan perdagangan melalui marketplace mengingat bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan bagian dari pajak di Indonesia memiliki fungsi stabilitas 10 dan fungsi Regulerend. 11
Uraian diatas telah menarik minat penulis untuk melakukan pengkajian terhadap pengaturan-pengaturan dan keabsahan dari penarikan Pajak Pertambahan Nilai bagi pedagang online berbasis marketplace. Dengan demikian, penulis melakukan penelitian dengan judul “Kebijakan Pemerintah Dalam Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Bagi Pedagang Online Berbasis Marketplace ”.

## Metode Penelitian
Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah tipe penelitian Doctrinal Research yang mana tipe penelitian yang menyediakan ekspos sistematis mengenai sebuah peraturan yang mengatur kategori hukum tertenu, menganalis hubungan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain, menjelaskan suatu bagian yang mengalami hambatan dan memperkirakan perkembangan mendatang. 12 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Statute Approach yang berarti pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani, serta mempelajari kaitan antara peraturan perundang-undangan
10 Fungsi stabilitas adalah fungsi pajak untuk menstabilkan keadaan dan kondisi perkonomian yang berjalan saat ini. Sehingga dapat menghindari adanya kesenjagan sosial dalam kehidupan masyarakat.
11 Fungsi Regulerend adalah fungsi pajak untuk membantu pemerintah mengatur kebijakan yang berkaitan dengan sosial dan ekonomi. Tujuan dari adanya fungsi ini adalah agar produk-produk asli dalam negeri dapat bersaing dengan produk-produk luar negeri.
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group).[41].

## Steven Jonathan: Kebijakan Pemerintah Dalam...
tersebut dengan memahami asas dan hierarki peraturan perundang-undangan, 13
dan Conceptual  Approach yang berarti bahwa pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. 14
Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai Bagi Pedagang Online Berbasis

## Marketplace
Pada dasarnya Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang harus dikumpulkan dan dilaporkan oleh setiap Pengusaha Kena Pajak. 15 Pajak Pertambahan Nilai dipungut dari end user 16 terhadap barang maupun jasa yang dikonsumsinya. Hasil pungutan Pajak Pertambahan Nilai ini dilaporkan Pengusaha Kena Pajak dalam SPT masa PPN dan diserahkan kepada Direktur Jenderal Pajak. Nilai Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut Pengusaha Kena Pajak sebesar 10% dari harga barang kena pajak atau jasa kena pajak. 17
Seperti yang telah dijelaskan, Pengusaha Kena Pajak memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan pajak dari end user . Tujuan dari penarikan pajak ini adalah tidak lain untuk mendapatkan pajak masukan. Namun, sebelum bisa memperoleh pajak masukan, seorang Pengusaha harus sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga dapat menerbitkan faktur pajak. Dengan demikian, adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi agar seorang pengusaha bisa dikatakan sebagai Pengusaha Kena Pajak, syarat-syarat yang dimaksud antara lain: 18
1.  Setiap badan dan/atau orang pribadi yang merupakan calon Pengusaha Kena Pajak memiliki pendapatan bruto (omzet) dalam 1 tahun buku mencapai Rp 4,8 miliar. Setiap badan dan/atau calon yang pendapatan brutonya tidak mencapai Rp
13 ibid .[130].
14 ibid .[172].
15 Rani Maulida, ‘Hak dan Kewajiban PKP atas PPN’ (ONLNEPAJAK, 2018) <https://www. online-pajak.com> Desember 2018, diakses pada 18 April 2021.
16 End user bisa dikatakan juga konsumen tingkat akhir, yang mana dalam jurnal ini, end user berarti setiap orang yang menggunakan barang maupun jasa yang ditawarkan oleh pedagang.
17 Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
18 Tim ONLINEPAJAK, “Pengukuhan PKP: Cara dan Syarat Pengajuan PKP” (ONLINEPA- JAK, 2017) <https://www.online-pajak.com> Februari 2017, diakses pada 9 April 2021.
4,8 Miliar, tidak diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak. Namun tidak menutup kemungkinan untuk dapat dikukuhkan apabila pengusaha tersebut memilih dikukuhkan jadi Pengusaha Kena Pajak.
2.  Setiap badan dan/atau orang pribadi yang merupakan calon Pengusaha Kena Pajak wajib melewati proses survey yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) tempat pendaftaran calon Pengusaha Kena Wajib Pajak.
3.  Melengkapi dokumen dan syarat pengajuan atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang kemudian permohonan menjadi Pengusaha Kena Pajak tersebut diajukan ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha wajib pajak.
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, menanggapi peningkatan dari
Marketplace, pemerintah telah mengeluarkan peraturan khusus seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK. 010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Pedagangan Melalui Sistem Elektronik. Tujuan dari dibuatnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK. 010/2018 adalah: 19
1.  Untuk menjaga perlakuan yang setara antara pengusaha sistem konvensional;
2.  Untuk memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
Di dalam marketplace kegiatan perdagangan dapat dilakukan dengan cara: 20
1.  Penyedia Platform  Marketplace menyediakan layanan perdagangan melalui sistern elektronik ( e-commerce ) atas barang dan/atau jasa;
2.  Pedagang atau penyedia jasa menggunakan fasilitas platform yang disediakan oleh penyedia platform marketplace untuk melakukan perdagangan melalui sistern elektronik ( e-commerce );
19 Bagian Tujuan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Pedagangan Melalui Sistem Elektronik.
20 Pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

## Steven Jonathan: Kebijakan Pemerintah Dalam...
3.  Pembeli barang atau penerima jasa melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa melalui penyedia platform marketplace.
Dalam proses perdagangan melalui marketplace , pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas perdagangan barang dan jasa oleh pembeli kepada Pedagang atau Penyedia Jasa dilakukan melalui Penyedia Platform  Marketplace . 21 Dengan demikian, karena pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dilakukan melalui Penyedia Platform Marketplace maka sistem perpajakan dari Pajak Pertambahan
Nilai bagi pedagang online berbasis marketplace menggunakan sistem perpajakan withholding . Sistem perpajakan withholding berarti bahwa pembayaran pajak dilakukan pada pihak ketiga. Sebagai tempat pembayaran pajak, “Penyedia Platform Marketplace ” memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu:
1.  Memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP; 22
2.  Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terkait penyediaan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak dari pedagang dan penyedia jasa ke Direktorat Jenderal Pajak; 23
3.  Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terkait penjualan barang dagangan milik penyedia platform marketplace sendiri ke Direktorat Jenderal Pajak; 24 serta 4.  Melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna platform dengan membuat faktur pajak yang dimasukan ke dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Badan atau Orang yang bertindak sebagai penyedia platform marketplace . 25
Selain penyedia platform marketplace , Pedagang atau penyedia jasa yang menggunakan fasilitas platform juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu:
1.  Memberitahukan Nomor Pokok Wajib Pajak mereka kepada penyedia platform
21 Pasal 3 ayat 2 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik.
22 Pasal 3 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik.
23 Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
24 Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
25 Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
marketplace. 26 Apabila Pedagang online atau Penyedia Jasa belum dikukuhkan sebagai PKP, maka pedagang dan penyedia jasa wajib melaporkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP apabila telah melewati batasan pengusaha kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai. Namun Pedagang atau penyedia jasa pengguna platform marketplace diperbolehkan untuk memilih ingin dikukuhkan atau tidak apabila Pedagang atau penyedia jasa pengguna platform marketplace belum melewati batasan pengusaha kecil sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai; 27
2.  Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM; 28
3.  Menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; 29
4.  Melaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setiap masa pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang melalui platform marketplace . 30

## Keabsahan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Bagi Pedagang Online

## Berbasis Marketplace
Sama seperti pada pedagang konvensional, keabsahan dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai bagi pedagang online berbasis marketplace dilihat dari sah atau tidak sahnya faktur pajak yang dikeluarkan. Faktur pajak adalah bukti pungutan yang dikeluarkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). 31 Faktur pajak harus dikeluarkan setiap proses: 32
1.  Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
26 Pasal 3 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
27 Pasal 3 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
28 Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
29 Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
30 Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
31 Tim Online Pajak, ‘Faktur Pajak: Pengertian, Jenis, Fungsi & Contohnya’ (ONLINEPA- JAK, 2016) <https://www.online-pajak.com>, Desember 2016, Diakses pada 26 Juni 2021.
32 Pasal 13 ayat (1A) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

## 774 Steven Jonathan: Kebijakan Pemerintah Dalam...
2.  Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
3.  Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
4.  Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Berdasarkan pada peruntukan dan pihak yang terlibat, faktur pajak dibagi menjadi 2 yaitu:
1.  Faktur Pajak Standar
Faktur pajak standar adalah faktur pajak yang dibuat Pengusaha Kena Pajak untuk bertransaksi dengan Pengusaha Kena Pajak lainnya yang mana bentuk dan ukuran dari faktur pajak tersebut, disesuaikan dengan kepentingan Pengusaha Kena Pajak terkait. 33 Dalam menerbitkan faktur pajak standar, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:
a.  Faktur pajak harus diisi dengan memenuhi seluruh syarat formil dan materiil secara kumulatif. 34 Yang termasuk bagian dari persyaratan formil dari faktur pajak standar antara lain: 35
1.  Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
2.  Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
3.  Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
4.  Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
5.  Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
6.  Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
7.  Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
Yang dimaksud dengan memenuhi syarat formil adalah ketika faktur pajak diisi secara lengkap, benar, dan jelas sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 13 ayat 5 Undang Nomor 42 Tahun 2009. 36 Faktur pajak dikatakan memenuhi syarat materiil apabila faktur pajak yang
33 Rani Maulida, ‘Mengenal Faktur Pajak Standar dan Cara Mengisinya’ (ONLINEPAJAK, 2018) <https://www.online-pajak.com> Oktober 2018, diakses pada 26 Juni 2021.
34 Herini Siti Aisyah, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Kuliah Hukum Perpajakan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Semester 5 Kelas A-1).[24].
35 Pasal 13 ayat 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
36 Penjelasan pasal 13 ayat (9) Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
diterbitkan berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Dengan demikian, walaupun Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sudah memenuhi ketentuan formil dan sudah dibayar Pajak Pertambahan Nilainya, namun keterangan yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya maka faktur pajak tersebut dapat dikatakan tidak memenuhi syarat materiil.
b.  Faktur pajak harus ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk atau oleh Pengusaha Kena Pajak yang berkaitan. 37 Yang dimaksud dengan pejabat yang ditunjuk  adalah  staff  administrasi  ataupun  pejabat  –  pejabat  lain  yang  ada di dalam satu perusahaan dan ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani faktur pajak. 38 Pejabat atau staff administrasi yang dimaksud tidak harus Direktur perusahaan, staff administrasi lain yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak terkait. 39
c.  Pengadaan formulir faktur pajak standar harus dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. 40 Apabila faktur pajak standar tidak dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak, maka faktur pajak standar tersebut dinyatakan tidak sah.
d.  Faktur Pajak harus dibuat minimal dua rangkap yang peruntukannya untuk: 41
I.  Rangkap pertama, disampaikan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
II. Rangkap kedua, disimpan sebagai arsip Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan faktur pajak tersebut.
2.  Faktur Pajak Sederhana
Faktur pajak sederhana adalah faktur pajak yang diterbitkan Pengusaha Kena
Pajak untuk melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan pengusaha lain yang tidak terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak atau end user . 42
Faktur pajak sederhana ini akan dianggap sah selama memenuhi beberapa substansi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 97/PJ/2005 Tentang Syarat-Syarat Faktur Pajak Sederhana. Contoh dari faktur pajak sederhana adalah bon kontan, faktur penjualan, segi cash register , karcis, kuitansi,
37 Herini Siti Aisyah, Op.Cit .[24].
38 Fitriya, ‘Siapa Saja Penandatanganan e-Faktur? Cek di Sini’ (KLIKPAJAK, 2020) <https:// klikpajak.id> Oktober 2020, diakses pada 26 Juni 2021.
39 ibid.
40 Herini Siti Aisyah, Op.Cit .[28].
41 Pasal 4 ayat 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.
42 Herini Siti Aisyah, Op.Cit .[30].

## 776 Steven Jonathan: Kebijakan Pemerintah Dalam...
Seiring dari perkembangan jaman, dunia perpajakan juga mengalami perubahan. Perubahan ini dimaksudkan memberikan kemudahan kepada Pengusaha Kena Pajak dalam membuat faktur pajak. Saat ini, faktur pajak tidak lagi dibuat dalam bentuk hardcopy tetapi juga dapat dibuat dalam bentuk elektronik. Faktur pajak yang dibuat dalam bentuk elektronik dinamakan sebagai e-faktur. E-faktur sendiri telah di legalkan keberadaannya oleh Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian Faktur Pajak. Pembuatan e-faktur ini dapat dibuat oleh “Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan” yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. 43 Direktur Jenderal Pajak mewajibkan penyedia jasa aplikasi perpajakan untuk menyediakan layanan-layanan seperti: 44
1.  Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan;
2.  Penyediaan aplikasi pembuatan dan penyaluran Bukti Pemotongan Elektronik;
3.  Penyelenggaraan e-Faktur Host-to-Host (H2H);
4.  Penyediaan aplikasi pembuatan Kode Billing;
5.  Penyediaan aplikasi SPT Dalam Bentuk Dokumen Elektronik; dan
6.  Penyaluran SPT Dalam Bentuk Dokumen Elektronik.
Selain dari layanan-layanan yang diwajibkan, penyedia jasa aplikasi perpajakan juga dapat memberikan beberapa layanan kepada wajib pajak namun sifatnya tidak diwajibkan. Layanan-layanan yang dimaksud antara lain: 45
1.  Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan;
2.  Penyediaan layanan Validasi Status Wajib Pajak; dan
3.  Penyediaan layanan Aplikasi Perpajakan lainnya sepanjang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak.
43 Pasal 2 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER – 10/PJ/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER – 11/PJ/2019 Tentang Penyedia Jasa Aplikasi.
44 Pasal 2 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER – 10/PJ/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER – 11/PJ/2019 Tentang Penyedia Jasa Aplikasi.
45 Pasal 2 ayat (2A) Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER – 10/PJ/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER – 11/PJ/2019 Tentang Penyedia Jasa Aplikasi.

## Kesimpulan
Pada dasarnya karakteristik Pajak Pertambahan Nilai bagi pedagang online berbasis marketplace mirip dengan karakteristik Pajak Pertambahan Nilai bagi pedagang konvensional. Meskipun memiiki banyak kemiripan, terdapat 2 aspek yang membedakan antara karakteristik Pajak Pertambahan Nilai bagi pedagang online berbasis marketplace dan Pajak Pertambahan Nilai bagi pedagang konvensional, yaitu:
1.  Landasan yuridis
Landasan yuridis dari penarikan Pajak Pertambahan Nilai bagi pedagang konvensional adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah saja, sedangkan landasan yuridis untuk penarikan Pajak Pertambahan Nilai bagi pedagang online berbasis marketplace adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/
PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
2.  Mekanisme pelaporan SPT masa PPN
Pengusaha Kena Pajak Konvensional biasanya akan melaporkan SPT
Masa PPN sendiri kepada Direktorat Jenderal Pajak. Untuk Pengusaha Kena Pajak online berbasis marketplace , wajib melaporkan SPT Masa PPN kepada penyedia marketplace yang kemudian akan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, sistem pelaporan SPT masa PPN bagi pengusaha kena pajak online berbasis marketplace menggunakan sistem pajak withholding sedangkan untuk pengusaha kena pajak konvensional menggunakan sistem self-assessment.

## Daftar Bacaan

## Buku
Badan Pusat Statistik, Statistik E-Commerce 2019 (Badan Pusat Statistik Jakarta 2019).
Badan Pusat Statistik, Statistik E-Commerce 2020 (Badan Pusat Statistik Jakarta 2020).

## 778 Steven Jonathan: Kebijakan Pemerintah Dalam...
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group Jakarta 2016).

## Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan ketiga atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5069).
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1855).
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.
Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  PER  –  10/PJ/2020  Tentang  Perubahan  atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER – 11/PJ/2019 Tentang Penyedia Jasa Aplikasi.

## Laman
Elang, “Indikator Tolak Ukur Kemajuan Bangsa Indonesia” (Sainsologi, 2019) <https://www.sainsologi.com> 2019, diakses pada 17 Maret 2021.
Fitriya, ‘Siapa Saja Penandatanganan e-Faktur? Cek di Sini’ (KLIKPAJAK, 2020) <https://klikpajak.id> Oktober 2020, diakses pada 26 Juni 2021.
Rani Maulida, ‘Hak dan Kewajiban PKP atas PPN’ (ONLNEPAJAK, 2018) <https:// www.online-pajak.com> Desember 2018, diakses pada 18 April 2021.
Rani Maulida, ‘Mengenal Faktur Pajak Standar dan Cara Mengisinya’ (ONLINEPAJAK, 2018) <https://www.online-pajak.com> Oktober 2018, diakses pada 26 Juni 2021.
Tim Kementerian Keuangan Republik Indonesia, ‘Ini Realisasi Penerimaan Negara di Penghujung 2019’ (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020) <https:// www.kemenkeu.go.id> Januari 2020, diakses pada 10 November 2020.
Tim Kementerian Keuangan Republik Indonesia, ‘APBN 2020’ (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021) <https://www.kemenkeu.go.id>,
Januari 2021, diakses pada 11 Maret 2021.
Tim Online Pajak, ‘Faktur Pajak: Pengertian, Jenis, Fungsi & Contohnya’ (ONLINEPAJAK, 2016) <https://www.online-pajak.com>, Desember 2016, Diakses pada 26 Juni 2021.
Tim ONLINEPAJAK, ‘Pengukuhan PKP: Cara dan Syarat Pengajuan PKP’ (ONLINEPAJAK, 2017) <https://www.online-pajak.com>, Februari 2017, diakses pada 9 April 2021.
Tim Redaksi CNBC Indonesia, ‘Biadabnya Corona, 2 Juta Pekerja RI Dirumahkan dan Kena PHK’ (CNBC Indonesia, 2020) <https://www.cnbcindonesia.com>, April 2020, diakses pada 18 Februari 2021.
Yudho Winarto, ‘Banyak perusahaan mulai pailit karena pandemic covid-19, apa kata Kadin?’ (Kontan, 2020) <https://industri.kontan.co.id>, Mei 2020, diakses pada 18 Februari 2021.

## Bahan Kuliah Dosen
Herini Siti Aisyah, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Kuliah Hukum Perpajakan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Semester 5 Kelas A-1, 2020.

## Steven Jonathan: Kebijakan Pemerintah Dalam...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--