Volume 1, Nomor 10, Oktober 2021 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

## MEMBANGUN EKONOMI KERAKYATAN ATAS PENGELOLAAN PETERNAKAN MELALUI KERJASAMA KOMUNAL YANG
BERBASIS PANCASILA
Fauziyyah Divayanti dan Birkah Latif Universitas Hasanuddin, Indonesia E-mail: fauziyyahdivayanti27@gmail.com dan birkahlatif@gmail.com
Diterima:
10 September 2021 Direvisi: 11 Oktober 2021 Disetujui: 15 Oktober 2021

## Abstrak
Mewujudkan pembangunan ekonomi kerakyatan diterapkan  atas pengelolaan  peternakan  melalui  kerjasama  komunal  yang berbasis pancasila merupakan jawaban atas keresahan masyarakat  akibat  tidak  meratanya  perekonomian  di  masa pandemi  seperti  sekarang  ini.  Permasalahan  yang  menjadi hambatan  bagi  masyarakat  dapat  diminimalisir  dengan pembangunan  ekonomi  kerakyatan.  Pemerintah  dengan  tekad kuat  untuk  melaksanakan  sebuah  sistem  ekonomi  kerakyatan dengan  mengeluarkan  ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis- Garis  Besar  Haluan  Negara  yang  menyatakan  bahwa  sistem perekonomian  Indonesia  yaitu  sistem  ekonomi  kerakyatan. Dalam  sistem  ini,  masyarakat  berperan  aktif  dalam  sebuah kegiatan  ekonomi,  sedangkan  pemerintah  berperan  dalam menciptakan  iklim  yang  sehat  bagi  pertumbuhan  dan perkembangan  dunia  usaha.  Pengelolaan  atau  pengolahan  hasil peternakan  seperti  telur,  susu  dan  lain-lain  yang  diciptakan dalam  suatu  produk  dipercaya  mampu  melahirkan  terwujudnya pembangunan  ekomi  kerayatan.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif dengan  model  Analisis  Interaktif  dengan  menggunakan  metode kepustakaan.  Tujuan  pembuatan  artikel  ilmiah  ini  ialah  sebagai media  informasi  bagi  masyarakat  dan  pihak  yang  terlibat  akan pentingnya  pembangunan  perekonomian  kerakyatan  atas pengelolaan  peternakan  melalui  kerjasama  komunal  yang berbasis pancasila. Setiap anggota masyarakat harus berpartisipasi dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian nasional.  Satu  upaya  kerjasama  komunal  dapat  dilakukan  yaitu dengan  memberikan  edukasi  atau  pendidikan.  Meningkatnya pengetahuan  masyarakat  akan  pentingnya  mengonsumsi  produk olahan hasil peternakan khususnya di masa pandemi seperti saat ini  tentu  akan  memberikan  dampak  besar  bagi  kehidupan masyarakat.
Kata kunci: Ekonomi kerakyatan, Pengolahan Peternakan,
kerjasama komunal berbasis pancasila

## Abstract
Realizing  people's  economic  development  applied  to  livestock management through communal cooperation based on Pancasila is  the  answer  to  public  unrest  due  to  the  uneven  distribution  of the economy during the current pandemic. Problems that become obstacles  for  the  community  can  be  minimized  by  developing  a
people's  economy.  The  government  with  a  strong  determination to implement a people's economic system by  issuing a decree of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia
Number  IV/MPR/1999,  concerning  the  Outlines  of  State  Policy which  states  that  the  Indonesian  economic  system  is  a  people's economic  system.  In  this  system,  the  community  plays  an  active role  in  an  economic  activity,  while  the  government  plays  a  role in creating a healthy climate for the growth and development of the  business  world.  Management  or  processing  of  livestock products  such  as  eggs,  milk  and  others  created  in  a  product  is believed to be able to give birth to the realization of traditional economic  development.  This  research  is  descriptive  with  an interactive analysis model using the library method. The purpose of making this scientific article is as a medium of information for the  community  and  parties  involved  on  the  importance  of developing  a  people's  economy  on  livestock  management through  communal  cooperation  based  on  Pancasila.  Every member  of  society  must  participate  in  controlling  the  wheels  of the national economy. One effort for communal cooperation can be  done  by  providing  education.  Increased  public  knowledge  of the  importance  of  consuming  processed  livestock  products, especially during a pandemic like the current one, will certainly have a major impact on people's lives.
Keywords: People's economy, Animal Husbandry Processing, Pancasila-based communal cooperation

## Pendahuluan
Pandemi  covid-19  tidak  saja  melanda  Indonesia  namun  seluruh  negara  di  dunia. Covid -19 menyebabkan tidak saja korban langsung berupa penderita terpapar  virus dan dinyatakan  positif  covid-19  namun  bahkan  sampai  meninggal  dunia.  Kondisi  Pandemi covid-19  juga  berdampak  terhadap  akses  penghidupan  dan  akses  ekonomi.  Dengan demikian,  pergerakan  masyarakat  sangat  terbatas,  berbagai  permasalahan  pun bermunculan  mulai  dari  masalah  kesehatan  hingga  merosotnya  perekonomian  (Purba  et al., 2021). Tidak dapat dipungkiri bahwa pada musim pandemi seperti saat ini, akan sulit melaksanakan  dan  mewujudkan  bentuk  pengabdian  di  tengah-tengah  masyarakat  secara ideal  seperti  pada  masa  normal  (Maddatuang,  Sabara,  Wekke,  &  Karim,  2020). Pentingnya  kesadaran  serta  inovasi  dalam  pengelolaan  perekonomian  menjadi  suatu  hal yang  perlu  untuk  dilakukan  guna  terciptanya  kesejahteraan  bagi  setiap  masyarakat (Purwanto, 2019).
Kesejahteraan  ekonomi  merupakan  tujuan  dari  penerapan  ekonomi  kerakyatan dengan  sistem  ekonomi  yang  berbasis  pada  kekuatan  ekonomi  rakyat  (Hosein,  2016). Dalam  kegiatan  yang  berdasarkan  pada  kekuatan  ekonomi  rakyat  ini  secara  umum dikenal  dengan  istilah  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  (Hendrawan, Kuswantoro,  &  Sucahyawati,  2019).  Pemerintah  dengan  tekad  yang  kuat  untuk melaksanakan  sebuah  sistem  ekonomi  kerakyatan  dengan  mengeluarkan  ketetapan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor  IV/MPR/1999,  tentang Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara  yang  menyatakan  bahwa  sistem  perekonomian Indonesia  yaitu  sistem  ekonomi  kerakyatan  (Bhudianto,  2012).  Dalam  sistem  ini, masyarakat  berperan  aktif  dalam  sebuah  kegiatan  ekonomi,  sedangkan  pemerintah
berperan  dalam  menciptakan  iklim  yang  sehat  bagi  pertumbuhan  dan  perkembangan dunia usaha.
Salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan  peternak  dalam  kondisi  pandemi  untuk mempertahankan ekonomi keluarga yaitu dengan pengolahan produk peternakan, baik itu dalam  bentuk  pangan,  pakan,  maupun  olahan  lain  (Tiesnamurti,  2020).  Olahan  menjadi pakan  seperti dari bulu ayam menjadi pakan  ternak,  tulang diolah menjadi tepung  untuk pakan. Olahan lain seperti kulit menjadi bahan jaket, sepatu serta gendang, namun olahan seperti  ini  biasanya  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  industri  karena  biaya  yang  diperlukan sangat  besar  (Muhlis,  2016).  Pengolahan  lainnya  yaitu  feses  sapi  yang  dapat  diolah menjadi  biogas.  Diantara  berbagai  pengolahan  diatas,  pengolahan  produk  peternakan yang terjangkau dan dipercaya mampu meningkatkan UMKM yakni  Olahan hasil ternak dalam bentuk pangan  yang biasa didapatkan  yaitu bakso, nugget, susu pasteurisasi, susu fermentasi,  sosis,  abon  telur,  dll.  Pengolahan  produk  peternakan  sangat  mendukung ekonomi rakyat, pengembangan olahan  hasil  ternak melalui diversifikasi produk mampu meningkatkan  unit  usaha  yang  berskala  rumah  tangga  (meningkatkan  UMKM) (Yuniastuti, Setiati, & Susanti, 2018).
Maksud dan tujuan pembuatan artikel ilmiah ini ialah sebagai media informasi bagi masyarakat  dan  pihak  yang  terlibat  akan  pentingnya  pembangunan  perekonomian kerakyatan  atas  pengelolaan  peternakan  melalui  kerjasama  komunal  yang  berbasis pancasila.

## Metode Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif dengan model Analisis Interaktif  “Teknik Analisis Data  Pada  saat  penelitian,  teknik  analisis  yang  digunakan  adalah  model  Analisis Interaktif.  Di  dalam  model  ini  terdapat  tiga  komponen  yang  terdiri  dari  reduksi  data, sajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi”  dengan  menggunakan  metode kepustakaan. Artinya mengaitkan permasalahan yang ditemukan dilapangan berupa kasus atau  permasalahan  ekonomi  kerakyatan  akibat  pandemi  COVID-19  dengan  kajian kepustakaan berupa tulisan ilmiah terkait kasus tersebut.

## Hasil dan Pembahasan

## Landasan Pembangunan Berbasis Pancasila
Pancasila  sebagai  dasar  negara  kita  telah  menjiwai  pelaksanaan  kehidupan  kita sehari-hari  dalam  kehidupan  bernegara  dan  dalam  aktualisasi  dimasayarakat.  Pancasila sebagai  pegangan  dan  sumber  dari  kebijakan  nasional  serta  internasional  (Nurahmani, 2018).  Dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  pada  alinea  ke-4  disebutkan  bahwa:  Pemerintah  Indonesia  melindungi  segenap bangsa  dan  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan (Simamora, 2014).
Berdasarkan pada hal tersebut disimpulkan bahwa memajukan kesejahteraan umum merupakan amanah  yang  harus dilaksanakan  oleh pemerintah secara berkesinambungan. Jika ditelisik dalam konsep negara kemakmuran ( The Welfare State ), dimana kita kaitkan dengan  Pancasila  sebagai  tonggaknya  maka  konsep  negara  kesejahteraan  akan  ideal berjalannya  dengan  megutamakan  sektor  pendapatan  ekonomi  yang  signifikan  dengan tetap  menyeimbangkan  dengan  kondisi  sosial  (penguatan  dan  pemerataan  bagi  seluruh masyarakat) Indonesia.  Hal ini dapat kita lihat dalam rumusan Pancasila:
1. Sila ke 1: Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Sila ke 2: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Sila ke 3: Persatuan Indonesia
Membangun  Ekonomi  Kerakyatan  Atas  Pengelolaan Peternakan  Melalui  Kerjasama  Komunal  Yang  Berbasis Pancasila 2021
4. Sila  ke  4:  Kerakyatan  Yang  Dipimpin  Oleh  Hikmat  Kebijaksanaan  Dalam Permusyawaratan Perwakilan
5. Sila ke-5: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Dalam  rumusan  sila  yang  termaktub  di  dalam  Pancasila  telah  diuraikan  sebagai penguatan  anatar  sila  dalam  tujuannya  untuk  memuat  dan  memastikan  arah  dari pemerintah dalam melaksanakan pemeuhan dan perlindungan kepada masyarakat (Aryani & Hermanto, 2018). Dalam sila pertama menyandarkan aspek kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta untuk menumbuhkan pembangunan berkelanjutan dari segi amanah sumber  daya  alam  yang  diberikan  oleh  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  pemanfaatannya (Uchrowi,  2012).  Sila  kedua  dengan  muatan  Kemanusiaan  Yang  Adil  dan  Beradab merupakan  aktualisasi  bahwa  dalam  pembangunan  berkeperikemanusiaan  yang  haruslah berisikan  pengakuan  terhadap  manusia  yang  berlandaskan,  adil  dengan  menggunakan kapasitas  dirinya  yang  ada.  Di  Sila  ke  tiga  menyebutkan  Persatuan  Indonesia  bahwa esensi  pembangunan  tetap  mengumandangkan  kemaslahatan  dan  juga  kepentingan perlindungan  individu  dengan  Hak  asasi  Manusia  (HAM).  Dalam  pemutusan  atas  arah dari  pembangunan  serta  hal-hal  yang  bersifat  umum  dari  negara  haruslah  berdasarkan pada sila ke empat yaitu Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan  Perwakilan,  dengan  tumpuan  bahwa  dengan  adanya  keputusan  secara bersama  akan  memenuhi  pemenuhan  dan  perlindungan  dari  masyarakat  secara menyeluruh,  Terakhir,  dalam  sila  ke  lima  yaitu  Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh  Rakyat Indonesia  memuat  unsur  Keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban,  adanya  tujuan  untuk kemajuan    pembangunan  yang  adil  dan  makmur  serta  merata  material  spiritual  bagi seluruh rakyat Indonesia. dengan kata lain, dalam sila ke lima ini bahwa kepentingan dan penjaminan dari kehidupan atas masayarakat dan individu baik secara mahluk sosial dan sebagai warga negara wajib menikmati pembangunan secara menyeluruh dan merata.
Dalam sejarah  ketatanegaraan  Indonesia maka arah dari pembangunan merupakan momentum  dalam  menyeimbangkan  elemen  lain  kewajiban  negara  dan  juga  partisipasi dari  masyarakat  dan  stakeholder  lainnya  (Agus  Riswanto,  2020).  Di  sisi  lain,  arah  dari pembangunan juga di bingkai dalam inisiasi kebijakan dan regulasi dengan Kemakmuran tidak  akan  dapat  dicapai  atau  dipertahankan  jika  tidak  disertai  keadilan  yang dimanifestasikan  melalui  hukum.  Mochtar  Kusumaatmadja  menyatakan  bahwa  peranan hukum  dalam  Negara  yang  melakukan  pembangunan  adalah  untuk  menjamin  terjadinya perubahan  dengan  cara-cara  yang  teratur.  Peranan  hukum  merupakan  motor  penggerak pembangunan mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara nasional. Hukum as a tool of social enginerering (Zulfadli, Abdullah, & Nur, 2017).
Dengan  adanya  titik  taut  antara  tujuan  dari  negara  dan  Pancasila  sebagai landasannya maka hukum menjembatani dalam penajaman atas pengaturan dan arah dari pembangunan.  Jika  tidak  diatur  dengan  seksama  maka  faktor  pemicu  atas  kesenjangan akan menjadi kesenjangan pendapatan masyarakat yang merupakan sumber dan penyebab dari  kemiskinan  yang  pada  gilirannya  akan  memicu  berbagai  gangguan  keamanan masyarakat  (Kamtibmas)  serta  pada  tingkat  kesenjangan  yang  lebih  parah  akan mendorong disharmoni dan disintegrasi berbangsa dan bernegara.
Kesenjangan  akan  menjadi  pemicu  dari  timpangnya  atas  pembangunan  dan  dapat mnimbulkan  rekasi  negatif  dari  pembanguna  negara  itu  sendiri.  Juga  dengan memperhatikan  faktor  kemajemukan  dalam  strategi  pembangunan  nasional.  Selanjutnya dikatakan bahwa Negara  Indonesia yang bersatu, mengatasi (memperhatikan) kebutuhan seluruh  golongan  dalam  lapangan  apapun,  terlihat  dalam  hukum  dasar,  Pasal  33  UUD
45). Pandangan itu memang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi pada masyarakat Indonesia yang heterogen (terdiri atas berbagai unsur yang berbeda sifat atau keanekaragaman),  tidak  sebagaimana  dalam  kehidupan  masyarakat  homogen  di  Negara- Negara maju.
Pendekatan  ekonomi  dan  perlindungan  sosial  sangatlah  utama,  khususnya  dengan memperhatikan  kondisi-kondisi  dari  suatu  negara  yang  beragam  dengan  memasukkan seluruh kelompok dan atau unsur yang ada, dalam mencapai masayarakat yang makmur. Pola  pemberdayaan  ekonomi  kerakyatan  yang  didisyaratkan  oleh  Pancasila  merupakan tumpuan utama bangsa dalam mencapai kemakmuran yang berkeadilan.

## Ekonomi Kerakyatan
Ekonomi  kerakyatan  dikatakan  sebagai  suatu  sistem  yang  berbasis  pada  kekuatan ekonomi  rakyat.  Ekonomi  kerakyatan  diartikan  sebagai  kegiatan  ekonomi  atau  usaha yang  dijalankan  oleh  rakyat  kebanyakan  yang  dengan  bersama-sama  mengelola  sumber daya  ekonomi  yang  dikuasai.  Karena  ekonomi  kerakyatan  sendiri  merupakan perekonomian  atau  usaha  yang  dilakukan  oleh  rakyat  kebanyakan  yang  secara  swadaya mengelola  sumberdaya  ekonomi  yang  mampu  diusahakan  dan  dikuasainya,  mereka mengharapkan  bisa  terpenuhi  kebutuhan  dasar  keluarga  dan  tidak  mengganggu kepentingan masyarakat sekelilingnya.
Ekonomi  kerakyatan  itu  sendiri  merupakan  suatu  program  pembangunan  untuk menyelaraskan  distribusi  pendapatan  dengan  mendorong  masyarakat  menuju kesejahteraan.  Hal  ini  dilakukan  sesuai  kondisi  ekonomi  masyarakat  yang  terus mengalami  kesenjangan  pendapatan.  Pola  pembangunan  ekonomi  yang  telah  gagal mendorong  para  pakar  ekonomi  untuk  mengalihkan  upaya  pembangunan  dengan bertumpu  pada  pemberdayaan  ekonomi  kerakyatan.    Ekonomi  pemberdayaan  tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk pemanfaatan atau pengolahan hasil peternakan.
Konsepsi  negara  hukum  kesejahteraan  merupakan  landasan  pemikiran  dalam mengembangkan  sistem  ekonomi  kerakyatan.  Sebab,  di  dalam  konsepsi  negara  hukum kesejahteraan  termuat  nilai-nilai  keadilan  yang  merupakan  rohnya  pembangunan ekonomi. Paham negara hukum kesejahteraan sering juga disebut sebagai  negara hukum modern  dalam  arti  material.  Bagir  Manan  mengatakan  bahwa  konsep  Negara  hukum kesejahteraan,  adalah:  “Negra  atau  pemerintah  tidak  sematamata  sebagai  penjaga keamanan atau ketertiban masyurakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar¬besarnya kemakmuran rakyat”. Apabila diamati, konsepsi  negara hukum kesejahteraan sesungguhnya merupakan pengembangan dari  konsepsi  negara  hukum  material.  Dalam  upaya  menciptakan  kesejahteraan  rakyat muncul  konsepsi  negara  hukum  kesejahteraan  yang  diintrodusir  oleh  Otto  Bar sebagaimana  dikutip  oleh  Amran  Muslimin    bahwa:  Negara  hukum  modern  menjadi Negara  yang  bersifat  Negara  Kebudayaan  (Cultuurstaaf)  atau  Negara  Kesejahteraan (Welvaarstaat).  Negara  dianggap  sebagai  perusahaan  yang  medatangkan  manfaat  bagi rakyat, karena menyelenggarakan  kepentingan umum dan melalui saluransaluran hukum (Wetmatigheid van  udministratie). Saluran-saluran  hukum ini dibuat oleh Raja bersama- sama dengan rakyat. Jadi rakyat ikut menentukan kepentingan umum, bukan raja sendiri seperti  dalam  Polizeistaat.  Tentang  keikutsertaan  rakyat  turut  menentukan  kepentingan umum tidak terlepas dari pemikiran Jean Jacques Rousseau yang terkenal dengan teorinya yaitu:  Teori  kontrak  sosial  (contract  social)  atau  perjanjian  masyarakat.  J  J.  Rousseau berpendapat bahwa kekuasan tertinggi dalam negara ada pada rakyat, jadi yang berdaulat adalah  rakyat,  sedangkan  penguasa-penguasa  negara  hanya  merupakan  wakil-wakil rakyat.  Sistem  ekonomi  kerakyatan  memiliki  tiga  komponen  utama.  Secara  rinci, komponen yang mendukungnya sebagai berikut:
 Setiap  anggota  masyarakat  harus  berpartisipasi  dalam  proses  produksi  nasional. Hal ini sejalan dengan amanat pasal 27 ayat (2) UUD 1945, “Setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
 Setiap anggota masyarakat, termasuk fakir miskin dan anak-anak terlantar, harus berpartisipasi  dalam  menikmati  hasil  produksi  nasional.  Hal  ini  sejalan  dengan amanat  pasal  34  UUD  1945  yaitu  “fakir  miskin  dan  anak-anak  yang  terlantar dipelihara oleh negara.
Setiap anggota masyarakat harus berpartisipasi dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian nasional.

## Peluang dalam Pengelolaan Peternakan dan Subsektor Peternakan
Pertumbuhan  subsektor  peternakan  yang  masih  dijumpai  beberapa  permasalahan diantaranya  pada  industri  unggas  penyediaan  pakan  masih  tergantung  impor.  Pada industri  ruminansia  besar,  menghandalkan  usaha  peternakan  rakyat  tidak  mampu memenuhi  permintaan  yang  terus  meningkat,  dan  industri  pakannya  belum  diusahakan dengan  baik.  Terbatasnya  infrastruktur  dan  perdagangan  ternak  hidup  tanpa  kendali berpeluang  penyebaran  penyakit  dan  tidak  terjaminnya  kualitas  dan  keamanan  produk. Sedangkan  dari  sisi  konsumsi,  terjadi  senjang  penawaran  dan  permintaan,  khususnya pada daging sapi sehingga harus dipenuhi dari impor.
Kapasitas produksi ayam ras masih mampu ditingkatkan lagi, hanya permintaannya sangat  tergantung  pada  daya  beli  konsumen,  kualitas  gizi  dan  keamanan  produk. Semuanya  itu  merupakan  peluang  yang  harus  dimanfaatkan7.  Untuk  mengatasi permasalahan diperlukan strategi pengembangan dalam bidang pembangunan yang fokus pada sasaran yang tepat.
Pengolahan merupakan pengubahan suatu bahan menjadi produk yang dikehendaki oleh akal budi manusia. Perubahan dapat terjadi karena pengaruh fisik, kimiawi ataupun biokimiawi  menjadi  berbagai  produk  guna  memenuhi  kebutuhannya8.  Dalam  dunia peternakan  pengolahan  hasil  ternak  merupakan  suatu  teknik  atau  seni  untuk  mengolah hasil  ternak  (Limbah  atau  sisa  hasil)  menjadi  bahan  lain  yang  sifatnya  berbeda  dengan bahan  sebelumnya.  Tujuan  dari  pengolahan  adalah  untuk  memperpanjang  daya  simpan dan juga meningkatkan nilai ekonomis produk peternakan.
Secara  umum  sektor  peternakan  mengalami  perkembangan  yang  fluktuatif  setiap tahunnya  baik  jumlah  populasi  ternak,  produksi  daging,  susu  dan  telur.  Namun  sarana fisik  peternakan  tidak  mengalami  perkembangan  bahkan  cenderung  tidak  berubah. Populasi sapi potong pada tahun 2013 adalah sebanyak 33.831 ekor, sapi perah 115 ekor, kerbau  19.193  ekor,  kuda  204  ekor,  kambing  12.631,  ayam  petelur  185.770  ekor,  ayam pedaging  147.901  ekor,  ayam  kampung  314.292  ekor,  itik  sebanyak  100.452  ekor  dan puyuh 51.705 ekor.
Dalam  kondisi  pandemic  salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan  peternak  untuk mempertahankan ekonomi keluarga yaitu dengan pengolahan produk peternakan, baik itu dalam  bentuk  pangan,  pakan,  maupun  olahan  lain.  Olahan  hasil  ternak  dalam  bentuk pangan  yang  biasa  didapatkan  yaitu  bakso,  nugget,  susu  pasteurisasi,  susu  fermentasi, sosis, abon telur, dll. Olahan menjadi pakan seperti dari bulu ayam menjadi pakan ternak, tulang diolah menjadi tepung untuk pakan. Olahan lain seperti kulit menjadi bahan jaket, sepatu  serta  gendang.  Serta  feses  sapi  yang  dapat  diolah  menjadi  biogas.  Pengolahan produk peternakan sangat mendukung ekonomi rakyat.
Susu  merupakan  produk  yang  dihasilkan  asal  ternak  memiliki  fungsi  sebagai sumber energi untuk metabolisme tubuh karena memiliki gizi lengkap seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral.  Selain  itu susu juga mempunyai  zat antibodi yaitu
Volume 1, Nomor 10, Oktober 2021 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
Imunoglobulin  yang  baik  untuk  daya  tahan  tubuh  anak  yang  sedang  tumbuh  Salah  satu produk  olahan  susu  ialah  susu  pasteurisasi.  Pasteurisasi  susu  merupakan  salah  satu  cara mengawetkan  susu  melalui  pemanasan  pada  suhu  tertentu  dibawah  titik  didih  susu, dimana  hasil  produk  olahannya  masih  mempunyai  bentuk  dan  rasa  seperti  susu  segar. Tujuan  pasteurisasi  susu  adalah  untuk  membunuh  bakteri  patogen  dan  non  patogen (pembusuk  dan  perusak),  sekaligus  untuk  meningkatkan  mutu  susu.  Proses  pasteurisasi terhadap  susu  dengan  perlakuan  pemanasan  sedang,  dapat  membunuh  sebagian  bakteri yang  ada  di  dalamnya.  Jenis  kemasan  memengaruhi  kualitas  susu  pasteurisasi,  karena kemasan secara langsung menentukan jumlah oksigen dan cahaya yang dapat berinteraksi dengan  produk,  selain  melindungi  produk  dari  kontaminasi  mikroorganisme  setelah pasteurisasi.  Bahan  yang  sering  digunakan  sebagai  kemasan  susu  pasteurisasi  adalah gelas,  karton  berlapis  (coated  paperboard),  plastik  jenis  high  density  polyethylene (HDPE),  polycarbonate  (PC),  maupun  polyethylene  terephthalate  (PET),  serta  kemasan fleksibel dalam bentuk pouch atau lainnya.
Selain susu, salah satu produk hasil ternak yang mudah di jangkau oleh masyarakat ialah  telur.  Telur  merupakan  sumber  protein  bermutu  tinggi  yang  menyediakan  semua asam  amino  esensial  bagi  manusia,  terutama  pada  bagian  putihnya,  sedangkan  bagian kuning  telur  ( yolk )  merupakan  sumber  lemak.  Lemak  pada  kuning  telur  mengandung 65,5%  trigliserida,  28,3%  fosfolipid  dan  5,2%  kolesterol.  Fungsi  trigliserida  dan fosfolipid  umumnya  menyediakan  energi  yang  diperlukan  untuk  aktivitas  sehari-hari, sementara kolesterol mempunyai peranan penting untuk mengatur fungsi tubuh.

## Isu Peternakan di Indonesia Isu Komoditas
Impor  sapi  telah  lama  menjadi  isu  yang  mengundang  perdebatan  berbagai kalangan,  karena  ditengarai  telah  menjadi  playing  field  bagi  mereka  yang  ingin  meraup keuntungan  dan  manfaat  dari  proses  impor  tersebut.  Apabila  pengembangan  peternakan dilakukan  dengan  program  yang  bersifat  konvensional  seperti  selama  ini,  maka  dapat dipastikan impor tidak bisa dibendung. Dalam dua dasawarsa terakhir, pemerintah selalu mencanangkan  swasembada  daging,  namun  sampai  saat  ini  belum  pernah  bisa diwujudkan  karena  dihadapkan  pada  berbagai  kendala  dan  tantangan,  termasuk  politik dagang secara global.15
Adapun  dari  komoditas  peternak  ayam  yang  menghadapi  beberapa  permsalahan khususnya  pada  kondisi  pandemi  seperti  sekarang  ini.  Diantaranya  yaitu  terdapat kelebihan  produksi  hasil  ternak  ayam.  Di  sisi  lain,  permintaan  pasar  menurun  drastis karena banyak sektor ekonomi seperti restoran, hotel, usaha katering dan usaha lain yang berkaitan dengan pengolahan daging ayam tidak beroperasi. Selain itu, pemerintah belum melakukan  pembelian  ternak  ayam  sebagaimana  ketentuan  Pasal  3  ayat  (1)  Permendag 7/2020. Masalah lainnya adalah kenaikan harga dan terhambatnya distribusi pakan ternak. Hal  ini  disebabkan  oleh  peningkatan  ongkos  produksi  untuk  bahan  baku  pembuatan pakan  ternak  yang  kemudian  menyebabkan  peternak  ayam  tidak  mampu  melakukan pembelian pakan ternak ayam. Permasalahan lain, adalah penutupan beberapa akses jalan menuju  peternakan  ayam  dan  pembatasan  waktu  untuk  melakukan  pengambilan  pakan ternak  di  perusahaan  pakan  ternak.  Kondisi  ini  membuat  ternak  ayam  terlambat mendapatkan pakan.

## Isu Reproduksi
Permasalahan  dalam  perbaikan  performa  fisik  dan  genetic  sapi  yang  umum  di Indonesia di antaranya sistem reproduksi, yang sangat terkait dengan pola pemeliharaan. Selama ini sapi yang dipelihara dalam usaha mikro dilakukan dengan cara digembalakan
di padang rumput  sepanjang hari  tanpa kontrol dari peternak, baik dari segi kualitas dan kuantitas pakan maupun perkawinan ternak di padang pengembalaan. Perkawinan terjadi secara  alami  di  padang  penggembalaan  tanpa  pengaturan  pejantan.  Minimnya  campur tangan  peternak  dalam  pengaturan  perkawinan  ternak  menyebabkan  frekuensi  kawin dalam  (inbreeding)  antara  anak  dan  induk  atau  antarsaudara  cukup  tinggi.  Penggunaan pejantan  yang  tidak  layak  antara  lain  ditandai  oleh  usia  ternak  yang  terlalu  muda  dan memiliki performa di bawah standar.

## Teknologi Pakan
Keberhasilan usaha ternak sapi potong ditentukan oleh salah satu faktor terbesar, yaitu  pakan.  Pakan  adalah  semua  yang  bisa  dimakan  oleh  ternak,  baik  berupa  bahan organik  maupun  anorganik,  yang  sebagian  atau  seluruhnya  dapat  dicerna  dan  tidak mengganggu  kesehatan  ternak.      Permasalahan  umum  yang  dihadapi  peternak  berkaitan dengan pakan adalah kurangnya pakan berkualitas pada musim kemarau, padahal banyak limbah pertanian ataupun hijauan makanan ternak yang melimpah pada musim penghujan yang belum dikelola dengan baik sebagai cadangan pakan di musim kemarau. Walaupun pakan  merupakan  aspek  penting  sebagai  sumber  energi  dan  pembangkit  tenaga  bagi ternak, peternak belum memahami metode penyusunan ransum berkulitas yang tepat bagi ternak  sapi  potong.  Peternak  belum  memiliki  pengetahuan  untuk  menentukan  jumlah pakan  yang  diberikan  sesuai  kebutuhan  ternak  sapi  sehingga  ternak  diberikan  pakan seadanya tanpa memperhatikan keseimbangan nutrisinya.

## Kerjasama  Komunal  yang  Memberdayakan  Masyarakat  Dalam  Peningkatan Ekonomi.
Nilai  khas  yang  menjadi  pembeda  antara  Indonesia  dengan  negara  lain  ialah menjunjung  tinggi  nilai  gotong  royong.  tidak  ada  yang  mustahil  jika  bergotong  royong demi  kemaslahatan  bersama.  Gotong  royong  sering  kali  diwujudkan  dalam  berbagai  hal mulai  dari  bantuan  tenaga,  jasa,  finansial  (harta),  kekuasaan  dll.  Di  Indonesia,  tolong menolong  tentunya  telah  menjadi  hal  lumrah  bagi  setiap  masyarakat  mulai  dari  gotong royong  dalam  acara  adat  hingga  tolong  menolong  dalam  menghadapi  musibah  seperti pandemi covid-19  ini. Banyak dermawan yang memberi pertolongan dalam bentuk uang, makanan, pakaian, bahkan tenaga. Dalam menghadapi pandemi ini berbagai kampung di Indonesia  secara  komunal  membentuk  kampung  tangguh  yang  bertujuan  untuk  menjadi benteng pertahanan dan perlawanan dalam memberantas covid-19 secara bersama. Salah satu  bentuk  pengaplikasiannya  yaitu  dengan  menjaga  lingkungan  dari  penyebaran  virus. Jika terdapat salah satu warga yang terjangkit langkah utama yang dilakukan ialah dengan memberikan  pertolongan  pertama  serta  perawatan  untuk  kesembuhan  dengan menghubungi  tim  medis  serta  yang  bersangkutan,  kemudian  memberi  bantuan  kepada keluarga yang ditinggalkan berupa dukungan karena perlu adanya isolasi atau perawatan rumah  sakit.  Segala  cara  dan  strategi  harus  dilakukan  dalam  upaya  memerangi  virus korona,  agar  proses  pemutusan  mata  rantai  virus  bisa  lebih  cepat.  Model  pengendalian covid-19    ini  dapat  berjalan  mulus.  Karena  pada  dasarnya  masyarakat  terutama  yang berbasis di pedesaan sudah terbiasa  melakukan berbagai kegiatan berbasis kebersamaan (gotong  royong)  yang  melibatkan  anggota  masyarakat.    Masyarakat  bersama  sama mengelola  sumber  daya  alam  yang  telah  tersedia  dengan  bersama  sama  meningkatkan sumber  daya  manusia  berupa  tenaga  kerja,  berusaha  dan  senantiasa  dalam  menciptakan lapangan  kerja.  Strategi  ini  dipandang  cukup  representatif  karena  melibatkan  langsung seluruh elemin masyarakat yang ada di tingkat bawah, seperti dusun atau kampung.
Salah  satu  upaya  kerjasama  komunal  dapat  dilakukan  yaitu  dengan  memberikan edukasi  atau  pendidikan.  Pendidikan  pada  dasarnya  merupakan  suatu  usaha
pengembangan  sumber  daya  manusia  (SDM),  yang  dibutuhkan  dalam  berbagai  aspek pembangunan  dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat  yang  berbudaya,  berakhlak  mulia, berkepribadian,  cerdas  dan  memiliki  ketrampilan  hidup  sejahtera.  Menurut  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2003  Pasal  1,  menjelaskan  bahwa:  “Pendidikan  adalah  usaha sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
Meningkatnya  pengetahuan  masyarakat  akan  pentingnya  mengonsumsi  produk olahan hasil peternakan seperti susu dan telur khususnya di masa pandemi seperti saat ini tentu  akan  memberikan  dampak  besar  bagi  kehidupan  masyarakat.  Masyarakat  yang mulanya  mengonsumsi  telur  tanpa  mengetahui  batasan-batasannya,  kini  mereka  telah memahami  batasan  mengonsumsi  telur  berdasarkan  standar  usia.  Bahkan,  mampu mengolah produk tersebut hingga bernilai jual skala rumah tangga.

## Kesimpulan
Setiap anggota masyarakat harus berpartisipasi dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian  nasional.  Satu  upaya  kerjasama  komunal  dapat  dilakukan  yaitu  dengan memberikan  edukasi  atau  pendidikan.  Meningkatnya  pengetahuan  masyarakat  akan pentingnya  mengonsumsi  produk  olahan  hasil  peternakan  khususnya  di  masa  pandemi seperti saat ini tentu akan memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat.
Bibliografi . Agus Riswanto, S. H. (2020). Melawan Oligarki 2020 . makassar: Nas Media Pustaka. Aryani,  Nyoman  Mas,  &  Hermanto,  Bagus.  (2018).  Gagasan  Pengaturan  yang  Ideal Penyelesaian  Yudisial  maupun  Ekstra  Yudisial  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia , 15 (4), 369–383.
Bhudianto, Wahyu. (2012). Sistem ekonomi kerakyatan dalam globalisasi perekonomian. Jurnal Transformasi , 14 (22), 1–9. Hendrawan, Andi, Kuswantoro, Ferri, & Sucahyawati, Hari. (2019). Dimensi Kreativitas dan  Pengembangan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM). Jurnal HUMMANSI (Humaniora, Manajemen, Akuntansi) , 2 (1).
Hosein,  Zainal  Arifin.  (2016).  Peran  Negara  Dalam  Pengembangan  Sistem  Ekonomi Kerakyatan  Menurut  UUD  1945. Jurnal  Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM , 23 (3),  503– 528.
Maddatuang,  Bahtiar,  Sabara,  Zakir,  Wekke,  Ismail  Suardi,  &  Karim,  Abd.  (2020). Langkah Mewujudkan Insan Cita Pandangan Lintas Disiplin . Penerbit Qiara Media. Muhlis,  Muhammad.  (2016). Potensi  Agribisnis  Sapi  Potong  di  Kecamatan  Majauleng Kabupaten Wajo . makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nurahmani, Aditya. (2018). Problematika dalam Mewujudkan Pancasila Sebagai Ideologi yang Bernilai Substantif. Padjadjaran Law Review , 6 .
Purba,  Bonaraja,  Rahmadana,  Muhammad  Fitri,  Basmar,  Edwin,  Sari,  Diana  Purnama, Klara, Antonia, Damanik, Darwin, Faried, Annisa Ilmi, Lie, Darwin, Fazira, Nadia, &  Rozaini,  Noni.  (2021). Ekonomi  Pembangunan .  Yogyakarta:  Yayasan  Kita Menulis.
Membangun  Ekonomi  Kerakyatan  Atas  Pengelolaan Peternakan  Melalui  Kerjasama  Komunal  Yang  Berbasis Pancasila 2021
Purwanto,  Purwanto.  (2019). Pengelolaan  “Bank  Sampah”  Berbasis  Masyarakat  sebagai Alternatif Meningkatkan Ekonomi Warga RT 004/RW 09, Cikarang Utara–Bekasi. ACADEMICS IN ACTION Journal of Community Empowerment , 1 (1), 27–37. Simamora,  Janpatar.  (2014).  Tafsir  Makna  Negara  Hukum  dalam  Perspektif  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Jurnal  Dinamika  Hukum , 14 (3), 547–561.
Tiesnamurti, Bess. (2020). Prospek peternakan di era normal baru pasca pandemi covid- 19: pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya genetik ternak sebagai penyedia pangan hewani. Prosiding  Seminar  Teknologi  Agribisnis  Peternakan  (STAP)  Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman , 7 , 1–14. Uchrowi, Zaim. (2012). Karakter Pancasila . PT Balai Pustaka (Persero).
Yuniastuti,  Ari,  Setiati,  Ning,  &  Susanti,  R.  (2018).  Pengembangan  olahan  hasil  ternak melalui  Diversifikasi  produk  berbahan  dasar  susu  di  kelurahan  cepoko  gunungpati semarang. Rekayasa:  Jurnal  Penerapan  Teknologi  Dan  Pembelajaran , 15 (1),  11– 16.
Zulfadli, Muhammad, Abdullah, Kasman, & Nur, Fuad. (2017). Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa. Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-Ilmu Sosial , 2 , 265–284.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.