## Modal Manusia, Sosial, Upah, dan Kesejahteraan: Kasus Pekerja Usaha Kecil dan Menengah
Nurlina Tarmizi Muhyiddin 1, , Bambang Bemby Soebyakto 1, , Fauziah Asyiek 1, , Aning Kesuma Putri 2, * , , Idham Cholid 3, dan Liliana 1,
1 Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, 30662, Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia
2 Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung, 33172, Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia
3 Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, STIE Multi Data Palembang, 30113,
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia, Indonesia
* Korespondensi: aning@ubb.ac.id

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK

## Info Publikasi:
Artikel Hasil Penelitian
Sitasi Cantuman: Tarmizi, N., Soebyakto, B. B., Asyiek, F., Putri, A. K., Cholid, I., & Liliana, L. (2021). Human Capital, Social, Wages, and Welfare: Case of Small and Medium Enterprise Workers. Society, 9(2), 624-642.
DOI: 10.33019/society.v9i2.283
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka.
Lisensi: Atribusi- NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)
Modal  terdiri  dari  modal  manusia,  modal  sosial,  modal  alam, modal fisik, dan modal keuangan, namun penelitian ini hanya akan  membahas  modal  manusia  dan  modal  sosial.  Penelitian ini  bertujuan  untuk  menganalisis  hubungan  antara  modal manusia  dan  modal  sosial  dalam  mencapai  kesejahteraan melalui tingkat upah dan pendapatan, khususnya bagi pekerja di  sektor  Usaha  Kecil  Menengah  di  Kota  Palembang. Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  400  pekerja  di  sektor Usaha Kecil Menengah di Palembang, di Kecamatan Sukarami, Ilir  Barat  I,  Kalidoni,  Seberang  Ulu  I  dan  Seberang  Ulu  II. Metode  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif  dalam analisis  jalur  (path  analysis),  dengan  data  primer  berupa kuesioner  wawancara.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa minuman dan penghasilan maksimum pekerja berkisar antara Rp500.000 hingga Rp7.500.000, dengan rata-rata Rp1.903.041.  Hasil  analisis  jalur  menemukan  bahwa  modal manusia melalui upah mempengaruhi pendapatan sebesar 76,4 persen, dengan nilai beta 0,137 menunjukkan bahwa jika lama sekolah ditingkatkan 10 persen, upah akan meningkat 1,4 kali dan  pendapatan  sebesar  23,6  persen.  Sebaliknya,  hubungan modal  sosial  melalui  upah  terhadap  pendapatan  sangat  kecil karena pengaruh faktor lain, seperti lingkungan kerja, tempat tinggal, dan lain-lain.

## Society, 9 (2), 650-668, 2021
P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i2.283
Dikirim: 14 Mei, 2021;
Diterima: 29 Juni, 2021; Dipublikasi: 31 Desember, 2021;
Kata Kunci: Analisis  Jalur;  Modal  Manusia;  Modal  Sosial; Pekerja UKM

## 1. Pendahuluan
Aset  modal  meliputi  modal  manusia,  modal  sosial,  modal  alam,  modal  fisik,  dan  modal keuangan,  yang  mempengaruhi  kesejahteraan  rumah  tangga  dan  kehidupan  yang berkelanjutan  melalui  pendapatan  atau  upah  individu  ( Al-Afeef,  2017 ).  Aset  modal  yang melekat pada manusia disebut modal manusia, terdiri dari pendidikan, kesehatan, dan migrasi ( Krueger  &  Lindahl,  2001 ).  Modal  sosial  mengacu  pada  kemampuan  individu  dan  kelompok untuk bekerja sama dalam komunitas/kelompok atau antar kelompok ( Arenius, 2014 ). Modal sosial  dapat  membantu  meningkatkan  kehidupan  individu  atau  kelompok  melalui  jaringan atau  kohesi  sosial,  yang  mendorong  iklim  kerjasama  untuk  memperoleh  manfaat  ( Yunus  & Sakaria,  2017 ).  Modal  alam  merupakan  salah  satu  aset  yang  juga  sangat  mempengaruhi kehidupan manusia. Misalnya, tanah yang subur, biota alam yang belum rusak atau tidak rusak akan sangat menguntungkan petani dan nelayan. Demikian pula modal fisik berupa prasarana, sarana,  dan  fasilitas  dapat  digunakan  untuk  mendukung  kegiatan  agar  lebih  produktif. Sedangkan  modal  finansial  adalah  modal  yang  dikuasai  oleh  pemilik  ( Mulder et  al., 2006 ; Birdsall et al., 2014)
Semua aset modal digunakan untuk mencapai kesejahteraan, dimana indikator pencapaian setiap  kelompok  masyarakat  berbeda-beda.  Misalnya,  dalam  masyarakat  agraris,  indikator kesejahteraan petani diukur dengan Nilai Tukar Petani (NTP), yang mencerminkan rasio antara indeks harga yang diterima dan dibayar petani dalam persentase, jumlah panen per tahun, dan pengeluaran rumah tangga per kapita per bulan ( Yokoyama & Ali, 2009 ; Badan Pusat Statistik, 2020 ).
Indikator kesejahteraan lainnya dapat diukur melalui ketersediaan pangan, kecukupan gizi, akses  pangan,  dan  perilaku  rumah  tangga  ( Pinstrup-Andersen,  2009 ).  Sementara  itu,  Badan Pusat  Statistik  (2020)  juga  menetapkan  indikator  kesejahteraan,  yaitu:  (a)  tingkat  pendapatan keluarga,  (b)  tingkat  pendidikan  keluarga,  (c)  tingkat  kesehatan  keluarga,  (d)  komposisi pengeluaran rumah tangga untuk makanan dan bukan makanan, dan (e) kondisi dan fasilitas yang dimiliki keluarga.
Kehidupan sejahtera yang diinginkan masyarakat adalah penghidupan yang berkelanjutan ( sustainable livelihood ), yaitu sejahtera di masa sekarang dan sejahtera di masa yang akan datang. Penghidupan berkelanjutan suatu komunitas mencerminkan kesejahteraan komunitas tersebut, baik  sebagian  atau  bahkan  seluruh  komunitas  ( Schoonhoven-Speijer  &  Ruben,  2015 ; UNDP, 2017 ).
Lebih  jauh  lagi,  pencapaian  kesejahteraan  tidak  lepas  dari  gangguan  yang  dinyatakan sebagai vulnerability context (konteks kerentanan). Kerentanan tersebut antara lain: (a) terjadinya goncangan  ekonomi,  seperti  kenaikan  harga-harga  terutama  harga  kebutuhan  primer,  (b) goncangan politik, perubahan politik yang mengganggu keh idupan  ekonomi  masyarakat,  (c) bencana alam, yang mengubah struktur ekonomi, (d) ) persaingan tidak sehat yang disebabkan oleh  perbedaan  upah  ( Madhuri et  al., 2015 ).  Maka  untuk  menghadapi  kerentanan  tersebut, pemerintah  harus  berperan  dalam  menciptakan  kondisi  yang  kondusif,  seperti  menjaga stabilitas  harga,  stabilitas  politik,  dan  menetapkan  upah  minimum  kota,  kabupaten,  dan provinsi ( Masud et al., 2016 ).
Keberhasilan  dalam  meningkatkan  kehidupan  yang  lebih  baik  diperlukan  agar  tujuan pembangunan  berkelanjutan  ( Sustainable  Development  Goals /SDGs)  yang  menjadi  komitmen
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i2.283
pemerintah  Indonesia  dapat  berhasil.  Sebagaimana  diketahui,  tujuan  Pembangunan Berkelanjutan  adalah  pembangunan  yang  memenuhi  kebutuhan  saat  ini  tanpa  mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang ( Morton et al., 2017 ; Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 2019 ).
Sejauh  mana  kesejahteraan  dapat  dicapai  dapat  dilihat  dari  pendapatan  per  bulan  atau pendapatan rata-rata per anggota keluarga. Beberapa penelitian  di Provinsi Sumatera Selatan menemukan  bahwa  pendapatan  rata-rata  kepala  keluarga  tergolong  rendah.  Penelitian  oleh Tarmizi et al. (2014) menemukan bahwa rata-rata pendapatan bulanan kepala rumah tangga di Palembang adalah Rp2.185.575, di Lubuk Linggau Rp2.374.930, di Prabumulih Rp1.694.000, dan di  Pagar  Alam  Rp1.023.437.  Selain  itu,  penelitian Efrianti et  al. (2018) di  desa  Pemulutan  dan Sungsang, Provinsi Sumatera Selatan, ditemukan hal yang tidak jauh berbeda: pendapatan rata- rata  yang  diterima  kepala  keluarga  di  desa  Pemulutan  dan  Sungsang  relatif  rendah, Rp2.000.000,00.
Rendahnya  pendapatan  tersebut  disebabkan  oleh  banyak  faktor,  antara  lain  (a)  jumlah anggota  keluarga  yang  relatif  besar,  (b)  ruang  usaha  yang  masih  terbatas,  (c)  mobilitas  yang rendah terutama mobilitas untuk memasarkan hasil usahanya, ( d) aset modal rendah.  Tidak hanya  berfokus  pada  keempat  faktor  di  atas,  ( Muhyiddin et  al., 2017 )  meneliti  lebih  lanjut indeks  dari  masing-masing  aset  modal.  Tiga  aset  modal  dengan  indeks  rendah  ditemukan: modal manusia, modal sosial, dan indeks modal keuangan kurang dari 0,5, sedangkan indeks modal  fisik  dan  modal  alam  tinggi:  0,794  dan  0,961,  masing-masing.  Indeks  yang  tinggi bermanfaat bagi kehidupan. Indeks yang rendah merugikan kehidupan dan akan menghambat kehidupan yang berkelanjutan.
Maka  berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  penelitian  ini  akan  fokus  membahas  human capital  dan  social  capital  terhadap  pengupahan  dan  kesejahteraan  pekerja  pada  sektor Usaha Kecil Menengah di Kota Palembang.

## 2. Studi Pustaka
2.1. Sustainable Livelihood
Sustainable  Livelihood (SL)  adalah  konsep  yang  dikembangkan  oleh Chambers  &  Conway (1992) .  Pendekatan  SL  merupakan  alternatif  dari  pendekatan  pendapatan  per  kapita. Pendekatan  pendapatan  per  kapita  tidak  mencerminkan  keberhasilan  pembangunan  yang dapat  dinikmati  oleh  setiap  anggota  masyarakat.  Bahkan  pendekatan  ini  menciptakan ketimpangan  distribusi  pendapatan  antar  individu  dan  antar  kelompok  masyarakat. Pendekatan ini tidak menyentuh masalah penghidupan yang berkelanjutan.
Ada lima komponen yang terkait dengan penghidupan berkelanjutan ( Morton et al., 2017 ; UNDP, 2017 ; Mkuna et al., 2020 ), pertama, modal aset, yang terdiri dari modal manusia ( Human Capital atau  HC),  modal  sosial  ( Social  Capital atau  SC),  modal  alam  ( Natural  Capital or  NC), modal  fisik  ( Physical  Capital or  PC)  dan  modal  keuangan  ( Financial  Capital or  FC).  Setiap komponen modal aset mempengaruhi yang lain dan tercermin dalam bentuk segi lima. Dengan demikian, konsep SL merupakan kerangka operasional yang menghubungkan keterkaitan antar komponen penghidupan.
Kedua, vulnerability  context (kerentanan)  ( Madhuri et  al .,  2015 ; Nissa et  al., 2019 ):  seperti kenaikan  harga,  situasi  politik  yang  tidak  menguntungkan,  bencana  alam,  persaingan  tidak sehat.  Ketiga,  kebijakan  dan  kelembagaan  (aturan,  adat,  kebiasaan,  dan  organisasi),  seperti pemberian  akses  agar  aset  modal  rakyat  bertambah,  kebijakan  yang  mengurangi  kebiasaan yang tidak produktif, dan aturan yang menetapkan harga harus stabil dan tidak fluktuatif serta menghilangkan  kerentanan.  Keempat, livelihood  outcome :  kesejahteraan.  Menurut  ketentuan
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i2.283
Badan Pusat Statistik (2019) , indikator kesejahteraan adalah pendapatan keluarga, pendidikan keluarga, kesehatan keluarga, komposisi konsumsi makanan dan bukan makanan, serta kondisi dan fasilitas yang dimiliki keluarga. Kelima adalah strategi untuk mencapai kesejahteraan.

## 2.2. Upah
Upah adalah balas jasa atau harga yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja. Upah diberikan  berdasarkan  pekerjaan  (per  hari  atau  minggu).  Upah  adalah  kompensasi  dalam bentuk  materi  (uang).  Sebaliknya,  bentuk  kompensasi  non-materi  dinyatakan  sebagai kompensasi  non-upah,  termasuk  penyediaan  fasilitas,  biaya  makan  dan  transportasi,  serta pelatihan  yang  dapat  menunjang  karir.  Upah  pekerja  juga  merupakan  pendapatan  dalam kategori ‘ non labor income '. Upah dalam berbagai kegiatan usaha ‘seharusnya’ didasarkan pada upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah ( Tarmizi, 2012 ).
Ada beberapa teori pengupahan (Muhyiddin et al., 2017): upah alami ( natural wages ), upah besi ( iron wages ), upah produktivitas batas kerja marginal ( revenue productivity theory of wages ), upah diskriminasi, upah hedonic , dan upah minimum. Upah alami ditentukan oleh penawaran dan  permintaan  tenaga  kerja  di  pasar.  Teori  upah  alami  dikemukakan  oleh  David  Ricardo ( Ehrenberg,  2009 );  Upah  alami  adalah  upah  yang  dijadikan  acuan  bagi  pekerja  untuk  hidup layak. Upah pasar atau harga pasar tenaga kerja akan selalu, atau hampir selalu, cenderung ke arah minimum yang diperlukan untuk penghidupan pekerja.
Pengusaha menentukan upah besi, produktivitas batas kerja, dan upah non-diskriminatif. Teori upah besi dikemukakan oleh Ferdinand Lasalle ( McConnell et al., 2017 ); Upah besi adalah upah  yang  harus  diterima  oleh  pekerja  meskipun  jumlahnya  di  bawah  upah  alami  dan merupakan upah minimum. Hukum upah besi menegaskan bahwa upah riil selalu cenderung ke  arah  upah  minimum  dalam  jangka  panjang,  dan  upah  minimum  diperlukan  untuk menopang kehidupan pekerja.
Teori  upah  produktivitas  batas  kerja  pertama  kali  diperkenalkan  oleh  Thunnen,  yang kemudian dikembangkan oleh Wicksteed, Walras, J. B. Clark (kelompok Neoklasik) ( Ehrenberg, 2009 ). Teori ini menyatakan bahwa pekerja dibayar sesuai dengan kontribusi mereka terhadap produksi.  Jika  pekerja  memberikan  kontribusi  besar  pada  produksi,  mereka  akan  dibayar dengan  upah  yang  lebih  tinggi,  dan  jika  kontribusi  mereka  terhadap  produksi  rendah,  upah mereka akan turun.
Upah  diskriminasi  menunjukkan  bahwa  upah  tidak  sama  bagi  setiap  pekerja  meskipun tingkat pekerjaannya sama. Beberapa faktor penyebab perbedaan upah, antara lain perbedaan (a) jenis kelamin, (b) ras (warna kulit), (c) tingkat pendidikan, (d) tingkat keterampilan, (e) jenis pekerjaan (apakah pekerjaan yang  berisiko atau pekerjaan yang aman) dan (f)  serikat pekerja ( Campos-Soria et al., 2015 ; Mainali et al., 2017 ).
Upah hedonic ditentukan  oleh  pemberi  kerja  dan  penawar  untuk  layanan  tenaga  kerja. Penetapan upah oleh kedua belah pihak ini karena dihadapkan pada trade-off antara upah dan kenyamanan  kerja  ( job  safety )  atau  antara  upah  dan  probabilitas  cedera  ( probability  of  injury ). Pekerja  akan menolak bekerja jika kenyamanan kerja rendah atau kemungkinan risiko tinggi, dan  penolakan  ini  akan  membuat  pengusaha  menghitung  ulang  jumlah  upah  yang  tepat ( Masery, 2012 ; Tanojohardjo et al., 2014 )
Upah minimum adalah upah yang  ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan dengan DinasTenaga Kerja. Menurut International  Labour  Office  (2010) ,  upah  minimum  adalah  upah  minimum  yang  diwajibkan oleh pemberi kerja/pengusaha untuk membayar penerima upah atas pekerjaan yang dilakukan
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i2.283
selama periode tertentu yang tidak dapat dikurangi dengan kesepakatan bersama atau kontrak individu.
Penetapan  upah  minimum  bertujuan  ( Widar,  2006 ; Maulida,  2013 ; Kawata,  2015 ):  (a) menjaga  pertumbuhan  lapangan  kerja  dan  pertumbuhan  ekonomi,  (b)  melindungi  tingkat pendapatan  dan  taraf  hidup  pekerja,  (c)  menjaga  daya  beli  kekuatan  pekerja.  Mengacu  pada tujuan  ini,  biasanya  para  penerima  upah  minimum  mendapatkan  ketenangan  dalam  bekerja. Namun ada yang berpendapat bahwa upah minimum tidak  cukup kuat untuk menjaga daya beli  pekerja.  Untuk  itu  perlu  dilakukan  klasifikasi  apakah  upah  minimum  berada  di  bawah atau di atas upah pasar (upah aktual) sehingga dapat diketahui dampak positif dan negatif dari penetapan upah minimum.
Jika  upah  minimum  di  bawah  upah  pasar,  ada  kelebihan  permintaan  lebih  besar  dari penawaran.  Sebaliknya,  jika  upah  minimum  berada  di  atas  upah  pasar,  maka  akan menguntungkan  masyarakat.  Karena  dengan  upah  yang  tinggi  maka  pekerja  akan  memiliki motivasi yang lebih tinggi dari sebelumnya dan selanjutnya akan meningkatkan produktivitas. Menurut Card  &  Allan  (1994),  sebagaimana  dikutip  dalam  Ehrenberg  (2009) ,  kenaikan  upah minimum akan membuat pengusaha melakukan tindakan yang merugikan pekerja, termasuk mengurangi jumlah pekerja.
Meski  upah  minimum  rendah  dan  selalu  di  bawah  upah  sebenarnya,  tetap  saja diberlakukan. Fungsi upah minimum adalah sebagai jaring pengaman agar orang atau individu tidak jatuh ke dalam kemiskinan yang lebih parah. Diharapkan, sebagai jaring pengaman, upah minimum  harus  menjadi  moderator  yang  kuat  dari  hubungan  antara  modal  aset  dan kesejahteraan ( Susanti, 2017 ).
Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)  berbeda  antara  satu  provinsi  dengan  provinsi  lainnya. Upah  Minimum  Kabupaten/Kota  (UMK)  berbeda  antara  satu  kabupaten/kota  dengan kabupaten/kota  lainnya,  dan  upah  minimum  sektoral  provinsi  berbeda  antara  sektor  yang sama  di  provinsi  yang  berbeda.  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)  untuk  Provinsi  Sumatera Selatan pada tahun 2020 ditetapkan sebesar  Rp3.043.111 per bulan. Angka tersebut tergolong rendah  untuk  kehidupan  yang  sejahtera  karena  tidak  terpenuhinya  kebutuhan  sekunder  dan tersier ( Antiyatna et al., 2016 ; Muhyiddin & Miskiyah, 2017 ).

## 2.3. Kesejahteraan
Kesejahteraan  (yang  termasuk  dalam Social  Progress  Index (SPI)  adalah  indikator  yang digunakan  oleh  Badan  Pusat  Statistik  untuk  melihat  tingkat  kelangsungan  hidup  dengan menggunakan  indikator  pendapatan  keluarga  dan  indikator  proporsi  konsumsi  pangan  dan non  pangan.  Jika  pendapatan  keluarga  meningkat,  berarti  kesejahteraan  keluarga  akan meningkat.  Apabila  proporsi  konsumsinya  adalah  konsumsi  non-pangan  lebih  besar  dari konsumsi  pangan,  berarti  keluarga  tidak  lagi  terganggu  dalam  mengejar  kebutuhan  pangan, dan selanjutnya berarti keluarga tersebut mengalami peningkatan kesejahteraan ( Badan Pusat Statistik, 2019 ).
Dalam  beberapa  dekade,  PDB  (produk  domestik  bruto) telah  menjadi  primadona  sebagai ukuran  kesejahteraan.  Pada  dasarnya,  PDB  merupakan  indikator  kegiatan  ekonomi  agregat, tetapi  juga  selalu  digunakan  untuk  mengukur  kesejahteraan  sosial.  Sebagai  alat  ukur kesejahteraan, PDB memiliki keterbatasan, seperti yang dikemukakan oleh Zeder (2015) , yaitu:
a) PDB tidak menggambarkan ketimpangan distribusi pendapatan
Distribusi pendapatan yang relatif merata menggambarkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Meskipun ini tidak termasuk dalam PDB.

## b) PDB tidak menggambarkan apa yang diproduksi
PDB  mengukur  nilai  semua  barang  jadi  dan  jasa  dalam  suatu  perekonomian  dan  tidak menentukan  apakah  produk  yang  termasuk  dalam  perhitungan  PDB  berdampak  negatif terhadap kesejahteraan sosial, seperti produk obat-obatan.

## c) PDB mengabaikan eksternalitas
Pertumbuhan  ekonomi  biasanya  berjalan  seiring  dengan  peningkatan  eksploitasi  sumber daya terbarukan dan tidak terbarukan. Penggunaan sumber daya yang berlebihan ini akan berdampak negatif, dan akibatnya kesejahteraan masyarakat akan menurun. Efek ini tidak termasuk dalam PDB sama sekali.
Berbagai kelemahan PDB mendorong upaya untuk mengembangkan indikator yang lebih akurat dan andal untuk mengukur kesejahteraan sosial, seperti IPM, SPI, dan GNHI ( the Gross National Happiness Index ) ( Budiantoro et al., 2013 ; Vikash, 2019 ). HDI, atau Indeks Pembangunan Manusia, mengukur keberhasilan pembangunan manusia melalui tiga dimensi: kesehatan dan harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup (pendapatan nasional bruto per kapita) (Grech et al., 2020).
SPI ( Social Progress Index ) didasarkan pada tiga dimensi utama: kebutuhan dasar manusia, fondasi  kesejahteraan,  dan  peluang.  Kemajuan  sosial  untuk  setiap  dimensi  diukur  dengan banyak  indikator,  termasuk  gizi,  perawatan  medis,  keamanan  (kebutuhan  dasar  manusia), pendidikan, kesejahteraan dan keberlanjutan (dasar kesejahteraan), hak pribadi, kebebasan, dan toleransi (peluang) ( Jacobs & Slaus, 2010 ; Lumintang, 2015 ).
Kesejahteraan (termasuk dalam SPI) merupakan indikator yang digunakan oleh BPS untuk melihat  tingkat  kelangsungan  penghidupan  dengan  menggunakan  indikator  pendapatan keluarga dan indikator proporsi konsumsi pangan dan non pangan. Jika pendapatan keluarga meningkat, berarti kesejahteraan keluarga akan meningkat. Misalkan proporsi konsumsi non- pangan lebih besar dari konsumsi pangan. Dalam hal ini berarti keluarga tidak lagi terganggu dalam  pemenuhan  kebutuhan  pangan  dan  selanjutnya  berarti  keluarga  mengalami peningkatan kesejahteraan ( Stiglitz & Sen, 2009 ).

## 3. Metodologi Penelitian

## 3.1. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah pekerja sektor formal yang bekerja pada UKM (Usaha Kecil  dan  Mikro)  di  Kota  Palembang  yang  berjumlah  450.930  orang  ( BPS  Provinsi  Sumatera Selatan, 2018 ). Berdasarkan populasi, jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dan dengan tingkat kesalahan 5% ( Durlauf et al., 2020 ).
Selanjutnya  jumlah  sampel  sebanyak  400  orang  dibagi  sesuai  dengan  daerah  terpilih  dengan menggunakan proportional random sampling dengan rincian kecamatan dan sampel ditunjukkan pada Tabel 1 .
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i2.283

## Tabel 1. Sampel Penelitian
No. Kecamatan Penduduk yang Bekerja di Sektor Formal Jumlah Sampel 1 Sukarami 116.114 103 2 Ilir Barat I 103.714 92 3 Kalidoni 82.295 73 4 Seberang Ulu I 78.913 70 5 Seberang Ulu II 69.894 62 Total 450.930 400 Sumber: Data diolah (2020) 3.2. Alat Analisis
3.2.1. Analisis Jalur ( Path Analysis )
Analisis penelitian ini menggunakan analisis jalur ( Path Analysis ), yang memiliki tujuan sebagai berikut ( Putri & Wulandari, 2020 ):
a) Menerangkan  mengapa  variable-variabel  berkorelasi  dengan  menggunakan  model  yang berurutan secara temporer.
b) Menggambar  dan  uji  suatu  model  matematika  menggunakan  persamaan  yang mendasarinya  dengan cara:
1) Mengidentifikasi  jalur  penyebab  suatu  variabel  tertentu  ke  variabel  lain  yang dipengaruhinya.
2) Menghitung pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen lainnya.
Metode analisis jalur ( path analysis ) yang dikembangkan oleh Sewell Wright pada tahun 1930-an  merupakan  metode  yang  mengkaji  pengaruh  langsung  dan  tidak  langsung  dari variabel  yang  dihipotesiskan  sebagai  akibat  dari  pengaruh  perlakuan  terhadap  variabel tersebut  ( Gujarati,  2004 ).  Dengan  menggunakan  itu  dapat  dihitung  besarnya  pengaruh langsung variabel bebas terhadap variabel terikat.
Untuk  analisis  jalur  ( path  analysis ),  hanya  dua  variabel  yang  mempengaruhi sustainable livelihood (SL)  yang  digunakan:  modal  manusia  dan  modal  sosial.  Dalam  jangka  pendek diasumsikan  bahwa  modal  alam,  modal  fisik,  dan  modal  finansial  masing-masing  individu tidak  berubah  secara  signifikan.  Kerentanan  atau vulnerability tidak  akan  mempengaruhi  aset modal. Hal ini disebabkan karena (a) sebagai pekerja, mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengatasi fluktuasi harga, (b) tidak ada goncangan terhadap kondisi alam yang menyebabkan pekerja  tidak  bekerja, (c)  tidak  ada  pengaruh  langsung  terhadap  situasi  politik,  (d)  tidak  ada persaingan  antar  pekerja,  dan  jika  ada  persaingan  antar  pekerja  tidak  akan  berdampak langsung  pada  pekerja,  dan  (e)  meskipun  ada  pandemi  COVID-19  selama  penelitian  ini dilakukan  tidak  membuat  pekerja  mengurangi  jam  kerjanya.  Dengan  demikian  kerentanan diasumsikan ceteris paribus ( Lautze & Raven-Roberts, 2003 ; Madhuri et al., 2015 ; UNDP, 2013 ). Hubungan antara modal manusia dan modal sosial dengan kesejahteraan adalah melalui upah  yang  diterima  oleh  pekerja.  Kesejahteraan  diukur  dengan  tingkat  pendapatan  yang diterima.  Efek  ini tercermin  sebagai  koefisien  jalur  yang  merupakan  koefisien  regresi  standar (yakni β), di mana Y adalah pendapatan, CA terdiri dari modal manusia dan modal sosial, dan W adalah upah:
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i2.283

## Y = βCA + µW  + e
Asumsi analisis jalur ( path analysis ) adalah ( Sarwono, 2011 ; Durlauf et al., 2020 ): (a) Ada hubungan  linier,  kausal  dan  tambahan  antar  variabel,  (b)  semua  kesalahan  tidak  berkorelasi dengan  model  lain,  (c)  hanya  terdapat  hubungan  kausal  satu  arah  dalam  model,  (d) pengukuran variabel menggunakan skala interval, (e) variabel yang diamati dan diukur tanpa kesalahan, dan (f) model diasumsikan benar, dengan memasukkan semua penyebab ke dalam model. Formula analisis jalur dan asumsinya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Y = ρcHC HC + ρcSC SC +  ρcWG W +
Y adalah pendapatan, HC adalah modal manusia, SC adalah modal sosial, W adalah upah, dan pc adalah koefisien jalur ( path coefficient ). Jika digunakan sebagai diagram analisis jalur, menjadi sebagai berikut:
Sumber: diolah dari model persamaan (2020)

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 4.1. Kesejahteraan Berkelanjutan
Dua  indikator  untuk  mengukur  kesejahteraan  adalah  indikator  pendapatan  dan pengeluaran  keluarga  untuk  pangan  dan  non  pangan  ( Moore,  2015 ).  Jika  pendapatan  di  atas pendapatan  rata-rata,  keluarga  dikatakan  sejahtera.  Demikian  pula  suatu  keluarga  dikatakan sejahtera  apabila  konsumsi  non  pangan  lebih  besar  dari  konsumsi  pangan  karena  keluarga tidak lagi terganggu dalam mengejar kebutuhan pangan ( Murniningtyas & Endah, 2018 ). Penelitian  ini  mengasumsikan  bahwa  pendapatan  responden  merupakan  pendapatan keluarga  karena  sebagian  responden  menerima  bantuan  dari  keluarganya  (dari  istri/suami, anak, dan orang tua). Hasil penelitian menemukan bahwa kisaran pendapatan keluarga sangat besar, mulai dari minimal Rp500.000 dan maksimal Rp7.500.000, dengan pendapatan rata-rata Rp1.903.042.  Pendapatan  rata-rata  ini  berada  di  bawah  Upah  Minimum  Provinsi  Sumatera Selatan tahun 2020 sebesar Rp3.250.000, di bawah Upah Minimum Kota Palembang tahun 2020 sebesar  Rp3.165.519.  Dibandingkan  dengan  pendapatan  yang  diterima  oleh  Pegawai  Negeri
Modal Manusia Modal Sosial Upah Pendapatan e e
Gambar 1. Diagram Analisa Jalur ( Path Analysis ) Penelitian
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i2.283
Sipil  dengan  pangkat/golongan  2a  dengan  masa  kerja  0  tahun,  yaitu  Rp1.845.000  (kondisi tahun 2020), rata-rata Rp1.903.042 relatif baik. Namun, masih jauh dari standar upah minimum Kota Palembang.

## Tabel 2. Pendapatan di atas Rata-Rata dan di bawah Rata-Rata Masing-Masing Kecamatan
(%)
No. Kecamatan >= Pendapatan Rata- Rata < Pendapatan Rata-Rata Jumlah Responden 1 Sukarami 30,1 69,9 103 2 Ilir Barat I 45,8 54,2 92 3 Kalidoni 38,4 61,6 73 4 Seberang Ulu I 52,1 47,9 70 5 Seberang Ulu II 25,8 74,1 62 Total 37,04 62,95 400 Sumber: Hasil Penelitian (2020)
Tabel  2 menunjukkan  bahwa  responden  pekerja  UMKM  di  wilayah  penelitian  ini  relatif kurang  sejahtera  karena  62,95%  memiliki  pendapatan  di  bawah  rata-rata  pendapatan  Kota Palembang yaitu Rp3.165.519. Sehingga kondisi ini menggambarkan bahwa profil pekerja UKM di  Kota  Palembang  cenderung  kurang  sejahtera.  Meski  demikian,  para  pekerja  mensyukuri keadaannya karena bekerja dengan penghasilan lebih baik daripada menganggur tetapi tidak memiliki penghasilan.

## 4.2. Permasalahan Kerentanan
Selama  penelitian  ini,  masalah  yang  secara  nasional  mengganggu  aktivitas  masyarakat khususnya  pekerja  adalah  masalah  pandemi  COVID-19.  Wabah  ini  berdampak  besar  pada semua lapisan masyarakat. Sektor yang terkena dampak buruk antara lain sektor UKM (Kecil dan Mikro). Banyak pemilik UKM yang bangkrut, namun banyak yang masih bertahan dengan mengambil  langkah  menyelamatkan  usahanya  dengan  pekerja  diliburkan  secara  bergiliran, mengurangi jam kerja, dan shift kerja. Tindakan yang paling umum dilakukan oleh pengusaha adalah  mengurangi  jam  kerja,  diikuti  dengan shift kerja,  diliburkan,  dan  inisiatif  karyawan dengan membolos kerja ( Tabel 3 ). Tindakan yang dilakukan pengusaha adalah memutus mata rantai virus corona dan menjalankan instruksi pemerintah dalam melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

## Tabel 3. Tindakan Pengusaha selama Pandemi COVID-19
No. Kecamatan Bolos Diliburkan Pengurangan Jam Kerja Shift Kerja 1 Sukarami 1,96 6,86 77,45 13,73 2 Ilir Barat I 1,09 21,74 72,83 4,35 3 Kalidoni 5,48 15,07 57,53 21,92 4 Seberang Ulu I 10,00 34,29 32,86 22,86 5 Seberang Ulu II 1,61 6,45 80,65 11,29 Sumber: Hasil Penelitian (2020)
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i2.283
Dari  temuan  lapangan,  pandemi  COVID-19  kurang  atau  tidak  berdampak  pada pengurangan  jam  kerja.  Tabel  berikut  menunjukkan  jam  kerja  di  setiap  kecamatan  ( Tabel  4 ). Mengapa  kurang  berdampak  pada  jam  kerja?  Satu  hal  yang  perlu  digarisbawahi  adalah sebagian besar pekerja yang menjadi responden adalah pekerja muda. Diduga, mereka bekerja sebagai secondary worker (bukan primary worker ) sebagai tuntutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga  menggantikan  kepala  keluarga,  dan  dianggap  memiliki  tanggung  jawab  terhadap keluarga.
Tabel 4. Interval Jam Kerja di Masing-Masing Kecamatan No. Kecamatan 4 – 8 Jam 9 - 15 Jam > 15 Jam 1 Sukarami 2,91 88,35 8,74 2 Ilir Barat I 14,13 71,74 14,13 3 Kalidoni 16,44 83,56 0,00 4 Seberang Ulu I 17,14 82,86 0,00 5 Seberang Ulu II 37,10 62,90 0,00 Sumber: Hasil Penelitian (2020)
Meski 80 persen pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi aktivitas para pekerja UMKM, pertemuan  dengan  kelompok  kerja,  tetangga,  dan  pengajian  relatif  tetap  (Tabel  5),  kecuali  di Kecamatan Kalidoni dan Seberang Ulu II. Pertemuan kelompok diadakan untuk menjaga dan meningkatkan  modal  sosial.  Dampak  positif  dari  pertemuan  tersebut  adalah  mereka  dapat mendiskusikan:  (a)  pekerjaan,  (b)  bagaimana  meningkatkan  pendapatan  mereka,  termasuk kemungkinan  mencari  peluang  kerja  sampingan,  dan  (c)  bagaimana  meningkatkan keterampilan  kerja  mereka,  termasuk  berpartisipasi  dalam  pelatihan  sesuai  dengan  bidang pekerjaannya.

## Tabel 5. COVID-19 dan  Pertemuan Kelompok
No. Kecamatan Mengadakan Pertemuan Tidak Mengadakan Pertemuan 1 Sukarami 61.17 38.83 2 Ilir Barat I 55.43 44.57 3 Kalidoni 43.84 56.16 4 Seberang Ulu I 72.86 27.14 5 Seberang Ulu II 27.42 72.58
Sumber: Hasil Penelitian (2020)
Kerentanan  lainnya  adalah  ketidakstabilan  harga.  Pengaruh  harga  terhadap  konsumsi keluarga  dan  pendidikan  keluarga  (termasuk  biaya  bagi  mereka  yang  masih  sekolah)  dan mobilitas  pekerja. Tabel  6 , Tabel  7 ,  dan Tabel  8 menunjukkan  kerentanan  harga  terhadap konsumsi, pendidikan dan mobilitas.
Hampir semua pekerja menyatakan bahwa harga berpengaruh dan sangat mempengaruhi konsumsinya. Di antara kecamatan yang paling merasakan dampak perubahan harga terhadap konsumsi adalah Kecamatan Ilir Barat I dan Seberang Ulu I. Sedangkan pekerja di Kecamatan Sukarame  bervariasi,  persentase  antara  sangat  berpengaruh  dan  kurang  berpengaruh  tidak berbeda  jauh.  Hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa  ada  pekerja  yang  dapat  mengatasi  pola konsumsi  agar  kenaikan  harga  tidak  mengganggu  konsumsinya.  Untuk  mendapatkan kejelasan, diperlukan penelitian lebih lanjut.
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i2.283
Kerentanan  harga  terhadap  pendidikan  kurang  berpengaruh.  Pertama,  responden  adalah pekerja  yang  telah  menyelesaikan  pendidikannya  masing-masing.  Kedua,  sebagian  besar responden  masih  muda,  belum  menikah  dan  tinggal  bersama  orang  tua,  sehingga  tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan dana pendidikan bagi anggota keluarga yang berusia muda lainnya.
Perubahan  harga  tidak  mempengaruhi  mobilitas  pekerja,  dan  ini  terjadi  pada  semua pekerja  di  semua  kecamatan.  Temuan  ini  berarti  mobilitas  pekerja  tidak  terganggu  sebagai tanda  aktivitas  sosial  masih  berjalan.  Lebih  lanjut,  modal  sosial  tetap  terjaga  dan  diharapkan cukup kondusif untuk menjaga keberlangsungan kehidupan yang berkelanjutan.

## Tabel 6. Kerentanan Harga terhadap Konsumsi
No. Kecamatan Pengaruh Harga terhadap Konsumsi (%) Sangat Berpengaruh Berpengaruh Kurang Berpengaruh 1 Sukarami 34,7 29,7 35,6 2 Ilir Barat I 68,5 15,2 16,3 3 Kalidoni 56,2 35,6 8,2 4 Seberang Ulu I 67,1 24,3 8,6 5 Seberang Ulu II 51,6 30,6 17,7 Sumber: Hasil Penelitian (2020) Tabel 7. Kerentanan Harga terhadap Pendidikan No. Kecamatan Pengaruh Harga terhadap Pendidikan (%) Sangat Berpengaruh Berpengaruh Kurang Berpengaruh 1 Sukarami 13,7 9,8 76,5 2 Ilir Barat I 20,7 21,7 57,6 3 Kalidoni 9,6 9,6 80,8 4 Seberang Ulu I 15,7 27,1 57,1 5 Seberang Ulu II 25,8 25,8 48,4 Sumber: Hasil Penelitian (2020) Tabel 8. Kerentanan Harga terhadap Mobilitas No. Kecamatan Pengaruh Harga terhadap Mobilitas (%) Sangat Berpengaruh Berpengaruh Kurang Berpengaruh 1 Sukarami 10,8 37,3 52,0 2 Ilir Barat I 33,7 10,9 55,4 3 Kalidoni 23,3 31,5 45,2 4 Seberang Ulu I 20 24,3 55,7 5 Seberang Ulu II 27,4 27,4 45,2 Sumber: Hasil Penelitian (2020)
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i2.283

## 4.3. Analisis Kuantitatif: Path Analysis

## 4.3.1. Modal Manusia dan Income
Modal  manusia  terdiri  dari  variabel  pendidikan,  kesehatan  dan  migrasi.  Dalam penelitian  ini,  modal  manusia  dilihat  dari  pendidikan.  Variabel  kesehatan  termasuk  dalam pendidikan karena tingkat pendidikan dapat diselesaikan jika seseorang dalam keadaan sehat. Indikator  pendidikan  yang  digunakan  adalah  lama  sekolah  ( Schultz,  2003 ; McConnell et  al., 2017 ).
Hasil  regresi  menunjukkan  bahwa  modal  manusia  mempengaruhi  pendapatan  sebesar 76,4  persen  (R2:  0,764)  dan  23,6  persen  oleh  variabel  lain  (eksogen).  Hubungan  antara  modal manusia  dan  pendapatan  signifikan  (0,006  <  0,05).  Koefisien  beta  sebesar  0,137  menunjukkan bahwa lama sekolah bertambah 10 kali lipat sehingga pendapatan akan meningkat 1,4 kali lipat. Selanjutnya secara statistik nilai t-tabel sebesar 1,966 lebih kecil dari thitung sebesar 2,737 yang berarti  H0  ditolak.  Pada  pengujian  kesesuaian  model  diperoleh  F-hitung  sebesar  7,492  lebih besar dari nilai F-tabel sebesar 2,68, artinya hipotesis H0 ditolak, sehingga terdapat pengaruh modal manusia ( human capital ) terhadap pendapatan berhubungan positif.

## Tabel 9. Koefisien dan Signifikansi Modal Manusia dengan Pendapatan
Variabel Terikat Variabel Bebas Standardized Beta Coefficient t-count Sig. F-count Pendapatan Modal Manusia 0,137 2,737 0,006 7,492 Sumber: Hasil Penelitian (2020)

## 4.3.2. Modal Manusia dan Upah
Pengaruh  modal  manusia  terhadap  upah  hanya  20,5  persen.  R- squared modal  manusia pada upah lebih kecil dari R- squared modal manusia pada pendapatan. Perlu diketahui bahwa upah  adalah  hasil  yang  diterima  per  bulan  sebagai  imbalan  atas  waktu  kerja,  sedangkan pendapatan adalah pendapatan keluarga. Dalam penelitian ini, upah berkisar antara Rp300,00 - Rp3,500,00 dengan rata-rata Rp2,1000,000.00.
Hasil  regresi  modal  manusia  dan  upah  menunjukkan:  (1)  nilai  signifikansi  0,017  lebih kecil  dari  tingkat  kesalahan  0,05  (5%),  (2)  koefisien  beta  0,117  yang  artinya  jika  panjang pendidikan  dinaikkan  10%,  upah  naik  1,17%,  (3)  koefisien  jalur  0,795  yang  berarti  hubungan antara variabel eksogen dan upah adalah 76,4%.

## 4.3.3. Modal Manusia, Pendapatan, dan Upah
Pengaruh  modal  sosial  terhadap  upah  hanya  19  persen.  R- squared modal  upah  sosial lebih  kecil  dari  R- squared modal  pendapatan  sosial.  Hubungan  antara  modal  sosial  dengan pendapatan dan modal sosial dengan upah adalah signifikan.
Indikator  modal  sosial  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  (a)  pengaruh  lingkungan  kerja, (b) tempat tinggal, (c) alumni, dan (d) indikator sosial lainnya seperti pengajian, hobi ( Bronisz &  Heijman,  2010 ; Tjahjono,  2017 ; Woolcock,  2001 ).  Untuk  menguji  pengaruh  modal  sosial terhadap  pendapatan,  digunakan  3  indikator  (a),  (b),  dan  (c).  Diantara  3  (tiga)  indikator tersebut,  tempat  tinggal  memberikan  kontribusi  50%  terhadap  modal  sosial,  25%  terhadap pengaruh lingkungan kerja, dan 25% merupakan indikator alumni beserta indikator pengajian dan hobi.
Indikator  modal  sosial  diperoleh  dengan  menggunakan  data  Likert  dimana  jawaban untuk setiap variabel terdiri dari: sangat tidak puas (1), tidak puas (2), cukup puas (3), puas (4)
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i2.283
dan sangat puas (5). Data dengan 5 jawaban merupakan data ordinal yang ditransformasikan ke dalam interval.

## Tabel 10. Koefisien dan Signifikansi Modal Sosial dengan Upah
Variabel Beta Coefficient t-count Sig. F-count Modal Sosial 0,139 2,776 0,006 7,707 Sumber: Hasil Penelitian (2020) Tabel 11. Koefisien dan Signifikansi Modal Sosial dengan Pendapatan Variabel Beta Coefficient t-count Sig. F-count Modal Sosial 0,141 2,281 0,005 7,956 Sumber: Hasil Penelitian (2020) 4.3.4. Human dan Social Capital terhadap dengan Intervening Upah Diagram  jalur  modal  manusia  dan  modal  sosial  melalui intervening upah  dapat  dilihat pada Gambar  2 .  Pengaruh  modal  manusia  dan  modal  sosial  terhadap  pendapatan  diperoleh dengan  membandingkan  nilai  pengaruh  langsung  dan  pengaruh  tidak  langsung  yang diperoleh  melalui  upah.  Misalkan  nilai  pengaruh  langsung  lebih  kecil  dari  pengaruh  tidak langsung. Dalam hal ini berarti variabel modal manusia dan modal sosial dapat di- intervening - kan (dihubungkan) dengan variabel terikat.

## Gambar 2. Hasil Analisa Jalur ( Path Analysis )
Sumber: Hasil Penelitian (2020)
Berdasarkan  hasil  perhitungan,  terdapat  pengaruh  langsung  modal  manusia  terhadap pendapatan sebesar 13,7 persen, artinya jika modal manusia meningkat sebesar 10 persen maka pendapatan  akan  meningkat  sebesar  1,37  persen.  Hal  ini  terjadi  karena  modal  manusia  tidak dapat  secara  langsung  menyebabkan  pendapatan  meningkat,  karena  ada  pengeluaran  yang harus  disisihkan  dari  pendapatan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  manusia  dan  menjadi fondasi  kesejahteraan  ( Jacobs  &  Slaus,  2010 ; Lumintang,  2015 ).  Pendapatan  ini  juga  akan didistribusikan  kembali  untuk  meningkatkan  modal  manusia  dalam  bentuk  investasi  atau tabungan untuk pendidikan dan kesehatan ( Gibson, 2005 ; Tang et al., 2021 ).
Berbeda jika modal manusia dikaitkan secara tidak  langsung dengan pendapatan melalui upah.  Pengaruhnya  sebesar  61,9  persen,  artinya  ketika  modal  manusia  meningkat  10  persen maka upah akan meningkat sebesar 1,17 persen bahkan pendapatan naik menjadi 6,19 persen.
Peningkatan  modal  manusia  menunjukkan  produktivitas  pekerja.  Misalnya,  pekerja  dengan pendidikan  sarjana  pasti  akan  memiliki  upah  yang  lebih  tinggi  daripada  pekerja  dengan pendidikan  sekolah  menengah.  Ketika  upah  pekerja  berpendidikan  S1  lebih  tinggi  daripada pekerja berpendidikan SMA, otomatis pendapatan mereka akan tinggi, dan mereka cenderung sejahtera  karena  dapat  memenuhi  kebutuhan  pangan  dan  nonpangan  dengan  lebih  baik ( Bagliano et al., 2021 ; Jacobs & Slaus, 2010 )
Pengaruh  langsung  modal  sosial  terhadap  pendapatan  sama  kecilnya  dengan  pengaruh tidak langsung dari variabel penghubung upah. Hal ini terjadi karena tidak semua orang dapat membentuk komunitas sosial. Lagi pula, waktu luang pekerja UKM terbatas. Sekitar 80 persen waktu kerja mereka adalah 9 hingga 15 jam ( Tabel 4 ), terutama di masa pandemi COVID-19. Terjadi  pengurangan  jam  kerja  ( Tabel  3 ).  Indikator  modal  sosial  yang  lebih  berpengaruh terhadap  pekerjaan  adalah  lingkungan  hidup  50%  dibandingkan  lingkungan  kerja  (25%)  dan lingkungan alumni, pengajian dan hobi (25%). Peningkatan modal sosial di lingkungan kerja, seperti pembentukan serikat pekerja, akan berdampak pada kesejahteraan pekerja UKM. Salah satu  fungsi  serikat  pekerja  yang  paling  berpengaruh  di  negara  maju  adalah  menjaga  upah minimum bagi pekerja ( Bryson et al., 2011 ; Khan, 2016 ; McConnell et al., 2017 ).

## 5. Kesimpulan
Pengaruh langsung modal manusia terhadap pendapatan adalah 13,7 persen, yang berarti jika  modal  manusia  meningkat  sebesar  10  persen,  pendapatan  akan  meningkat  sebesar  1,37 persen.  Hal  ini  terjadi  karena  modal  manusia  tidak  dapat  secara  langsung  menyebabkan pendapatan  meningkat.  Bagaimanapun,  beberapa  pengeluaran  harus  disisihkan  dari pendapatan. Modal manusia terkait secara tidak langsung dengan pendapatan melalui upah, di mana  pengaruhnya  adalah  61,9  persen.  Ketika  modal  manusia  meningkat  sebesar  10  persen, upah  akan  meningkat  sebesar  1,17  persen,  dan  pendapatan  akan  meningkat  menjadi  6,19 persen.  Hal  ini  karena  peningkatan  modal  manusia  menunjukkan  produktivitas  pekerja. Pengaruh langsung modal sosial terhadap pendapatan sama kecilnya dengan pengaruh tidak langsung  dari  variabel  penghubung  upah.  Hal  ini  terjadi  karena  tidak  semua  orang  dapat membentuk komunitas sosial.

## 6. Ucapan Terima Kasih
Penelitian ini merupakan hibah kompetitif yang didanai oleh Universitas Sriwijaya melalui Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  melalui  Program  Penelitian  Dosen Skema  Unggulan  Profesi  bagi  Guru  Besar  dengan  Nomor  Induk  Dosen  Khusus,  berdasarkan Surat  Keputusan  Nomor  0683/UN9/SK.BUK.KP/2020.  Penulis  mengucapkan  terima  kasih kepada  Universitas  Sriwijaya  dan  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat Universitas Sriwijaya.

## 7. Pernyataan Conflicts of Interest
Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i2.283

## Daftar Pustaka
Al-Afeef, M. A. (2017). Capital Asset Pricing Model, Theory and Practice: Evidence from USA (2009–2016). International  Journal  of  Business  and  Management , 12 (8),  182-192. https://doi.org/10.5539/ijbm.v12n8p182
Antiyatna,  D.  P.,  Muhyiddin,  N.  T.,  &  Soebyakto,  B.  B.  (2016).  Pengaruh  upah  minimum, pertumbuhan ekonomi dan pendididikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera  Selatan. Jurnal  Ekonomi  Pembangunan,  14 (1),  8–21.  Retrieved  from https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jep/article/view/8771
Arenius,  P.  (2014).  Effects  of  Human  Capital  and  Social  Capital  on  Entrepreneurial  Activity.
Babson College, Babson Kauffman Entrepreneurship Research Conference (BKERC), 2002-2006 . Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1782232
BPS Provinsi Sumatera Selatan. (2018). Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka 2018. Retrieved from
https://sumsel.bps.go.id/publication/2018/08/16/9ff85c81d7ec203517e09caa/provinsi- sumatera-selatan-dalam-angka-2018.html
Badan  Pusat  Statistik.  (2019,  November). Indikator  Kesejahteraan  Rakyat  2019:  Infrastructure Development in Indonesia . Retrieved from
https://www.bps.go.id/publication/2019/11/28/27d78d49bc6aa22bd3672b59/indikato r-kesejahteraan-rakyat-2019.html
Badan  Pusat  Statistik.  (2020,  Agustus). Laporan  Perekonomian  Indonesia  2020 .  Diakses  pada: https://www.bps.go.id/publication/2020/09/16/be7568ad496829f35cea4b27/laporan- perekonomian-indonesia-2020.html
Badan  Perencanaan  dan  Pembangunan  Nasional.  (2019). Roadmap  of  SDGs  Indonesia :  A Hihglight . 27–36. Retrieved from
https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org.indonesia/files/2019-
07/ROADMAP OF SDGs INDONESIA_final draft.pdf Bagliano,  F.  C.,  Fugazza,  C.,  &  Nicodano,  G.  (2021).  Life-cycle  welfare  losses  from  rules-of- thumb asset allocation. Economics Letters , 198 . https://doi.org/10.1016/j.econlet.2020.109655
Birdsall, N., Pinckney, T., & Sabot, R. (2014). Natural Resources , Human Capital , and Growth Natural Resources , Human Capital , and Growth . Carnegie Endowment Working Papers, Number 9, February 2000 . Diakses pada:
https://carnegieendowment.org/files/natresources.pdf
Bronisz,  U.,  &  Heijman,  W.  (2010).  the  Relationship  Between  Social  Capital  and  Regional Competitiveness in Poland. Applied Studies In Agribusiness And Commerce , 4 (1–2), 43–48. https://doi.org/10.19041/apstract/2010/1-2/5
Bryson, A., Ebbinghaus, B., & Visser, J. (2011). Introduction: Causes, consequences and cures of union decline. European Journal of Industrial Relations , 17 (2), 97–105.
https://doi.org/10.1177/0959680111400893
Budiantoro, S., Fanggidae, V., Saputra, W., Ah, M., & Artha, D. R. P. (2013). Multidimensional Poverty  Index  (MPI):  Konsep  dan  Pengukurannya  di  Indonesia. PRAKARSA  Economic Policy Working Paper, 2013 . Retrieved from
https://repository.theprakarsa.org/media/667-multidimensional-poverty-index-mpi- konse-ee55542b.pdf
Campos-Soria,  J.  A.,  García-Pozo,  A.,  &  Sánchez-Ollero,  J.  L.  (2015).  Gender  wage  inequality and  labour  mobility  in  the  hospitality  sector. International  Journal  of  Hospitality Management , 49 , 73–82. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2015.05.009
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i2.283
Chambers, R., & Conway, G. R. (1992). Sustainable rural livelihoods: practical concepts for the 21st  century. IDS  Discussion  Paper , 296 (January  1992).  Retrieved  from https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/20.500.12413/775
Durlauf, S., Hansen, L. P., Heckman, J. J., & Matzkin, R. L. (2020). Handbook of Econometrics (Vol.
7) . Amsterdam, Netherlands:  Publisher of North Holland.
Efrianti,  R.,  Marwa,  T.,  Tarmizi,  N.,  &  Yuliana,  S.  (2018).  Growth,  Unemployment  and  Its Implication on Poverty: Empirical Study in Districts/Cities of South Sumatera Province.
Eurasian Journal of Economics and Finance , 6 (4), 27–37.
https://doi.org/10.15604/ejef.2018.06.04.003
Ehrenberg,  R.  G.  (2009). Modern  labor  economics :  theory  and  public  policy. London:  Pearson Education, Inc.
Gibson,  B.  (2005).  The  transition  to  a  globalized  economy:  Poverty,  human  capital  and  the informal sector in a structuralist CGE model. Journal of Development Economics , 78 (1), 60–
94. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2004.08.004
Grech, V., Cuschieri, S., Balzan, M., Grech, P., Fabri, S., Gauci, C. (2020). WITHDRAWN: Malta tourism  losses  due  to  second  wave  of  COVID-19. Early  Human  Development , 105-208 . https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2020.105208
Gujarati,  D.  N.  (2004). Basic  Econometrics  (Fourth  Edition) .  Newyork:  McGraw-Hill  Higher Education.
International  Labor  Organization.  (2010). Pengupahan  pekerjaan  rumah  tangga,  halaman  1–13 .
Retrieved from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/--- ilo-jakarta/documents/publication/wcms_166260.pdf
Jacobs, G., & Šlaus, I. (2010). Indicators of Economics Progress: The Power of Measurement and
Human Welfare. The CADMUS Journal , I (1), 53–113. Diakses pada: http://cadmusjournal.org/node/11
Kawata, K. (2015). Work hour mismatches and on-the-job search. Economic Modelling , 47 , 280– 291. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2015.03.009 Khan,  M.  T.  (2016).  Social  Role  Of  Labor  Unions. Science  Vision,  Vol.14,  Issue  1 .  Diakses  pada https://www.researchgate.net/publication/305683581_SOCIAL_ROLE_OF_LABOR_U NIONS
Krueger,  A.  B.,  &  Lindahl,  M.  (2001).  Education  for  growth:  Why  and  for  whom? Journal  of Economic Literature , 39 (4), 1101–1136. https://doi.org/10.1257/jel.39.4.1101 Lautze, S., & Raven-roberts, A. (2003). The Vulnerability Context: Is There Something Wrong With This Picture? Embedding vulnerability in livelihoods models: a work in progress . September , 23– 25.  Boston:  Feinstein  International  Famine  Center,  Tufts  University.  Retrieved  from https://www.alnap.org/help-library/the-vulnerability-context-is-there-something- wrong-with-this-picture
Lumintang, J. (2015). Pengaruh Perubahan Sosial terhadap kemajuan Pembangunan Masyrakat di  Desa  Tara-tara  I. E-Journal  Acta  Diurna,  4(2),  1–4. Retrieved  from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/7256/675 9
Madhuri, M., Tewari, H. R., & Bhowmick, P. K. (2015). Livelihood vulnerability index analysis: An approach to study vulnerability in the context of Bihar. Jamba: Journal of Disaster Risk Studies , 6 (1). https://doi.org/10.4102/jamba.v6i1.127
Mainali, R., Jafarey, S., & Montes-Rojas, G. (2017). Earnings and Caste: An Evaluation of Caste Wage Differentials in the Nepalese Labour Market. Journal of Development Studies , 53 (3),
396–421. https://doi.org/10.1080/00220388.2016.1189535
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i2.283
Masery,  F.  (2012). Pekerja  Terancam  dalam  Konteks  Teori  Upah  Hedonik .  Prosiding  Persidangan Kebangsaan  Ekonomi  Malaysia  VII,  Jilid,  2  (2012)  914  -  921.  Retrieved  from https://www.ukm.my/fep/perkem/pdf/perkemVII/PKEM2012_3E2.pdf
Masud,  M.  M.,  Kari,  F.,  Yahaya,  S.  R.  B.,  &  Al-Amin,  A.  Q.  (2016).  Livelihood  Assets  and Vulnerability  Context  of  Marine  Park  Community  Development  in  Malaysia. Social Indicators Research , 125 (3), 771–792. https://doi.org/10.1007/s11205-015-0872-2 Maulida, Y. (2013). Pengaruh Tingkat Upah Terhadap Migrasi Masuk Di Kota Pekanbaru. Jurnal Ekonomi Universitas Riau , 21 (02), 8687. Retrieved from
https://media.neliti.com/media/publications/8687-ID-pengaruh-tingkat-upah- terhadap-migrasi-masuk-di-kota-pekanbaru.pdf
McConnell,  C.  R.,  Brue,  S.  L.,  &  Macpherson,  D.  A.  (2017). Contemporary  Labor  Economics (Eleventh Edition) . Newyork: McGraw-Hill Education.
Mkuna,  E.,  Baiyegunhi,  L.,  &  Adamus,  W.  (2020).  Sustainable  livelihood  alternatives  among Nile  perch  (  Lates  niloticus  )  fishers  in  Lake  Victoria  Tanzania :  analytical  hierarchy process  (  AHP  )  approach. Journal  of  Economic  Structures,  Vol-9,  Article  number  32 . https://doi.org/10.1186/s40008-020-00206-4
Moore, H. (2015). Global Prosperity and Sustainable Development Goals. Journal of International Development , Vol- 27, Issue: 6, p.801-815 . https://doi.org/10.1002/jid.3114
Morton,  S.,  Pencheon,  D.,  &  Squires,  N.  (2017).  Sustainable  Development  Goals  (SDGs),  and
their implementation. British Medical Bulletin , 124 (1), 81–90.
https://doi.org/10.1093/bmb/ldx031
Muhyiddin, N. T., & Miskiyah, N. (2017). Rural urban linkages, fair trade and poverty in rural urban  fringe. European  Research  Studies  Journal , 20 (2),  265–280.  Retrieved  from https://www.ersj.eu/repec/ers/papers/17_2_A_p16.pdf
Muhyiddin, N. T., Sobri, K. M., Yunisvita, Liliana, & Farhan, M. (2017). Fertility, urbanization and  underemployment. European  Research  Studies  Journal , 20 (4),  600–608. https://doi.org/10.35808/ersj/914
Mulder,  K.,  Costanza,  R.,  &  Erickson,  J.  (2006).  The  contribution  of  built,  human,  social  and natural capital to quality of life in intentional and unintentional communities. Ecological Economics , 59 (1), 13–23. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2005.09.021
Murniningtyas, A., & Endah, S. A. (2018). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep,
Target dan Strategi Implementasi . Bandung: UNPAD Press.
http://sdgcenter.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2020/04/Tujuan-Pembangunan- Berkelanjutan-SDGs-di-Indonesia_compressed.pdf
Nissa,  Z.  N.  A.,  Dharmawan,  A.  H.,  &  Saharuddin,  S.  (2019).  Vulnerability  Analysis  of  Small Fishermen’s  Household  Livelihoods  in  Tegal  City. Komunitas:  International  Journal  of Indonesian Society and Culture , 11 (2). https://doi.org/10.15294/komunitas.v11i2.18583 Pinstrup-Andersen, P. (2009). Food security: definition and measurement. Food Security , 1 (1), 5– 7. https://doi.org/10.1007/s12571-008-0002-y
Putri, A. K., & Wulandari, A. (2020). Factors Influencing The Income Of Fishermen. Integrated Journal of Business and Economics , 4 (2), 198. https://doi.org/10.33019/ijbe.v4i2.298 Sarwono,  J.  (2011).  Mengenal  Path  Analysis:  Sejarah,  Pengertian  Dan  Aplikasi. Jurnal  Ilmiah Manajemen Bisnis Ukrida, 11(2), halaman: 285-296 . Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/98454-ID-mengenal-path-analysis- sejarah-pengertia.pdf
Schoonhoven-Speijer,  M.,  &  Ruben,  R.  (2015).  Maintaining  sustainable  livelihoods:  Effects  of Utz  certification  on  market  access,  risk  reduction  and  livelihood  strategies  of  Kenyan
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i2.283
coffee farmers. Coffee Certification in East Africa: Impact on Farms, Families and Cooperatives , August 2012 , 149–173. https://doi.org/10.3920/978-90-8686-805-6_5 Schultz, T. P. (2003). Human capital, schooling and health. Economics and Human Biology , 1 (2), 207–221. https://doi.org/10.1016/S1570-677X(03)00035-2
Stiglitz, J. E., & Sen, A. (2009). The Measurement of Economic Performance and Social Progress Revisited Reflections and Overview. Documents de Travail de LOFCE , 33 (December 2009),
79. Retrieved from https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-
01069384%0Ahttp://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/dtravail/WP2009-33.pdf
Susanti,  E.  (2017).  Efektivitas  Upah  Minimum  di  Kabupaten  Bandung. Jurnal  Manajemen Pelayanan Publik , 1 (1), 12. https://doi.org/10.24198/jmpp.v1i1.13566
Tang, L., Sun, S., & Yang, W. (2021). Investments in human capital: The evidence from China’s new  rural  pension  scheme. Research  in  International  Business  and  Finance , 55 ,  101345. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101345
Tanojohardjo, G. A., Kunto, Y. S., & Brahmana, R. K. M. R. (2014). Analisa Hedonic Value Dan Utilitarian  Value  Terhadap  Brand  Trust  Dengan  Brand  Satisfaction  Sebagai  Variabel Intervening  Pada  Produk  Pewarnaan  L  `  Oréal  Professionnel. Jurnal  Manajemen Pemasaran Petra , 2 (1), 1–11. Retrieved from
https://media.neliti.com/media/publications/131714-ID-analisa-hedonic-value-dan- utilitarian-va.pdf
Tarmizi, N. (2012). Ekonomi ketenagakerjaan. Palembang, Unsri Press . Tarmizi,  N.,  Sobri,  S.  K.  M.,  &  Yunisvita,  Y.  (2014). Pengangguran  Di  Kota-Kota  Di  Provinsi Sumatera  Selatan  Dan  Kebijakan  Mengatasinya .  Call  for  Papers  Seminar  Nasional  dan Silatnas  IV  FORDEBI,  Dies  Natalis  Universitas  Sriwijaya  ke-54,  hal  313-337.  Retrieved from
https://repository.unsri.ac.id/14524/2/16_Nurlima_FORDEBI- PENGANGGURAN_11_OKTOBER.pdf
Tjahjono, H. K. (2017). Modal Sosial Sebagai Properti Individu: Konsep, Dimensi Dan Indikator.
JBTI : Jurnal Bisnis Teori Dan Implementasi , 8 (2), 184–189.
https://doi.org/10.18196/bti.82092
United  Nations  Development  Programme  (UNDP).  (2013,  June). Promoting  Sustainable Livelihoods  ,  Reducing  Vulnerability  and  Building  Resilience  in  the  Drylands.  Promoting Sustainable  Livelihoods,  Reducing  Vulnerability  and  Building  Resilience  in  the  Drylands LESSONS  FROM  THE  UNDP  INTEGRATED  DRYLANDS  DEVELOPMENT  PRO .  82. Available  at  : https://www.undp.org/publications/promoting-sustainable-livelihoods- reducing-vulnerability-and-building-resilience
United Nations Development Programme (UNDP). (2017, July). Guidance Note: Application of the  Sustainable  Livelihoods  Framework  in  Development  Projects.  page  1–22.  Retrieved from https://www.undp.org/content/dam/rblac/docs/Research
and
Publications/Poverty  Reduction/UNDP_RBLAC_Livelihoods  Guidance  Note_EN-
210July2017.pdf
Vikash,  V.  (2019).  Human  Development  Index  and  Gross  National  Happiness  Indices:  A
Conceptual Study. Advances In Management , 12 (1), 62–63.
https://www.worldresearchersassociations.com/mngmntcurrissue/10.pdf
Widar,  D.  (2006). Peranan  Upah  Minum  dalam  Penentuan  Upah  di  Sektor  Informal  di  Indonesia . Jakarta: International Labour Organization. Diakses pada:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo- jakarta/documents/publication/wcms_123203.pdf
Woolcock,  M.  (2001).  The  place  of  social  capital  in  understanding  social  and  economic
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i2.283
outcomes. Canadian  Journal  of  Policy  Research , 2(1),  1–35. Available  at https://www.oecd.org/innovation/research/1824913.pdf
Yokoyama,  S.,  &  Ali,  A.  K.  (2009).  Social  capital  and  farmer  welfare  in  Malaysia. Japan Agricultural Research Quarterly , 43 (4), 323–328. https://doi.org/10.6090/jarq.43.323 Yunus,  H.  R.,  &  Sakaria,  N.  (2017).  Strengthening  Social  Capital  to  Enhance  Participation  In
Public Sector. Asian Journal of Applied Sciences , 5 (2), 376–382.
https://doi.org/10.24203/ajas.v5i2.4704
Zeder,  R.  (2015,  January  28).  Limitations  of  GDP  as  an  Indicator  of  Welfare.  Retrieved  from https://quickonomics.com/limitations-of-gdp-as-an-indicator-of-welfare/
__________________________

## Tentang Penulis
1. Nurlina Tarmizi Muhyiddin memperoleh gelar Ph.D. dalm Ilmu Ekonomi dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2003. Penulis adalah Profesor pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya.
E-Mail: nurlinat@unsri.ac.id
2. Bambang Bemby Soebyakto memperoleh gelar Ph.D. dalm Ilmu Ekonomi dari Universiti Utara Malaysia pada tahun 2010. Penulis adalah dosen pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya.
E-Mail: bambang@unsri.ac.id
3. Fauziah  Asyiek memperoleh  gelar  Ph.D.  dalam  Ilmu  Pertanian  dari  Universiti  Utara Malaysia  pada  tahun  2009.  Penulis  adalah  dosen  pada  Program  Studi  Ilmu  Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya.
E-Mail: fauzia@unsri.ac.id
4. Aning  Kesuma  Putri memperoleh  gelar  Magister  dalam  Ilmu  Ekonomi  dari  Universitas Sriwijaya,  Indonesia  pada  tahun  2010.  Saat  ini  sedang  menempuh  studi  doktor  program studi  Ilmu  Ekonomi  di  Universitas  Sriwijaya.  Penulis  adalah  dosen  pada  Program  Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Indonesia.
E-Mail: aning@ubb.ac.id
5. Idham  Cholid memperoleh  gelar  Magister  dalam  Ilmu  Ekonomi  dari  Universitas Indonesia,  Indonesia  pada  tahun  2003.  Saat  ini  sedang  menempuh  studi  doktor  program studi  Ilmu  Ekonomi  di  Universitas  Sriwijaya.  Penulis  adalah  dosen  pada  Program  Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, STIE Multi Data Palembang, Indonesia.
E-Mail: idham@stie-mdp.ac.id
6. Liliana memperoleh  gelar  Magister  dalam  Ilmu  Ekonomi  dari  Universitas  Gadjah  Mada, Indonesia pada tahun 2009. Penulis adalah dosen  pada Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Indonesia.
E-Mail: liliana@unsri.ac.id