## J-REMI : Jurnal Rekam Medik dan Informasi Kesehatan
Vol. 4, No. 2, Maret 2023, hlm. 57-64 EISSN: 2721-866X URL : https://publikasi.polije.ac.id/index.php/j-remi

## Analisis Implementasi Keselamatan Pasien di Puskesmas Kota Surabaya Ditinjau dari Enam Sasaran Keselamatan Pasien
Bernadeta Lintang Hardy 1* , Sutopo Patria Jati 1 , Yuliani Setyaningsih 1
1 Administrasi Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro bernadetalh@gmail.com, sutopopatriajati@gmail.com, joeliani_kesja_undip@yahoo.com
Keywords: ABSTRACT Patient Safety, Six Patient Safety Goals Patient safety is one of the important elements of a health service system that is  effective  and  efficient  in  improving  the  quality  of  health services.  Public health center as a first-level health facility must be able to improve the quality of health services to the maximum, especially on patient safety indicators, so that accreditation status can increase. However, the development of patient safety issues in Indonesia, especially at the public health center level, is not as dynamic as hospitals and the reporting of patient safety incidents at public health center is still not transparent, especially in Indonesia. This research method uses qualitative research with a case study approach. Data collection was  carried  out  using  in-depth  interview  techniques  and  secondary  data collection.   The  implementation  of  the  patient  safety  program  has  been running well in accordance with the Policy / SOP contained in Permenkes 11 Th.2017 by adjusting the needs of the public health center. In addition, in the implementation  of  patient  safety,  several  obstacles  were  found,  such  as insufficient  human  resource  needs,  the  absence  of  special  budgeted  funds, minimal  facilities  and  infrastructure,  ineffective  communication  between officers  so  that  miscommunication  occurred,  and  human  error.  So,  it  is necessary to evaluate DKK Surabaya in relation to human resources, funds, facilities,  and  infrastructure,  as  well  as  the  need  to  update  the  standards  / guidelines in Permenkes related to patient safety standards. Finally, there is a need for an IKP data transparency policy, especially in public health center. Kata Kunci ABSTRAK Keselamatan Pasien, Enam  Sasaran  Keselamatan Pasien Keselamatan pasien merupakan salah satu elemen penting dari suatu sistem pelayanan  kesehatan  yang  bersifat  efektif  dan  efisien  dalam  meningkatkan mutu  pelayanan  kesehatan.  Puskesmas  sebagai  fasilitas  kesehatan  tingkat pertama  harus  dapat  meningkatkan  mutu  pelayanan  kesehatan  secara maksimal khususnya pada indikator keselamatan pasien agar status akreditasi dapat meningkat. Namun perkembangan isu keselamatan pasien di Indonesia khususnya di tingkat Puskesmas tidak sedinamis Rumah Sakit dan pelaporan insiden  keselamatan  pasien  pada  Puskesmas  yang  masih  belum  bersifat transparan  khususnya  di  Indonesia.  Metode  penelitian  ini  menggunakan penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Pengumpulan  data dilakukan dengan teknik in-depth interview dan pengumpulan data sekunder. Pelaksanaan program keselamatan pasien sudah berjalan dengan baik sesuai dengan  Kebijakan/SOP  yang  terdapat  pada  Permenkes  11  Th.2017  dengan menyesuaikan  kebutuhan  Puskesmas.  Selain  itu  dalam  pelaksanaan keselamatan  pasien  ditemukan  beberapa  kendala  seperti  kebutuhan  SDM yang kurang, tidak adanya penganggaran dana khusus, sarana dan prasarana yang minim, komunikasi antar petugas yang kurang efektif sehingga terjadi miskomunikasi,  serta  terjadinya human  error .  Sehingga  perlu  dilakukan evaluasi  oleh  DKK  Surabaya  kaitannya  dengan  SDM,  dana,  sarana  dan prasarana, serta perlu adanya pembaharuan standar/pedoman pada Permenkes terkait  standar  keselamatan  pasien,  terakhir  perlu  adanya  kebijakan transparansi data IKP khususnya di Puskesmas.

## Korespondensi Penulis:
Bernadeta Lintang Hardy, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto No.13, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50275. Telepon : +6289667779189 Email: bernadetalh@gmail.com
Submitted : 09-02-2023;  Accepted : 01-03-2023;
Published : 07-03-2023
Copyright (c) 2023 The Author (s)
This  article  is  distributed  under  a  Creative  Commons Attribution-ShareAlike  4.0  International  License  (CC  BY-SA 4.0)

## 1. PENDAHULUAN
Keselamatan  pasien  menurut International  of  Medicine (IOM)  merupakan  kebebasan  cedera  yang tidak disengaja [1] dengan kata lain “ Freedom from Accidental Injury ” yang bertujuan meningkatkan mutu pelayanan  pada  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dengan  penerapan  manajemen  risiko  dalam  seluruh  aspek pelayanan yang disediakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam fasilitas pelayanan kesehatan “ patient safety ” merupakan komponen yang kritis dari suatu mutu pelayanan, seperti mutu pelayanan pada fasilitas kesehatan  tingkat  pertama  yaitu  Puskesmas  [2].  Puskesmas  sebagai primary  health  care seringkali menghadapi berbagai macam permasalahan serta tantangan dalam lingkungan perawatan kesehatan di era Universal  Health  Coverage salah  satunya  yaitu  keselamatan  pasien.  Permasalahan  umum  yang  sering dijumpai  di  Puskemas  yaitu  terkait  dengan  masalah  insiden  keselamatan  pasien,  hal  tersebut  dapat dibuktikan dengan tingginya kasus insiden keselamatan pasien baik di negara maju ataupun berkembang [3]. Saat ini isu mengenai keselamatan pasien di Puskesmas tidak sedinamis seperti di tingkat Rumah Sakit padahal  berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  di  Indonesia,  jumlah  Rumah  Sakit  di  seluruh  Indonesia sebanyak  2.617  unit  hingga  akhir  2021  dimana  jumlah  ini  naik  sebesar  5,90%  dibandingkan  tahun sebelumnya yang sebanyak 2.417 unit [4]. Sedangkan berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2021 Puskesmas mengalami tren kenaikan sebanyak 10.203 unit hingga akhir 2020 [5]. Dengan melihat tren serta fenomena yang ada dimana jumlah puskesmas lebih banyak dibandingkan dengan rumah sakit seharusnya terdapat panduan khusus terkait dengan keselamatan pasien di puskesmas seluruh Indonesia.
Jika  ditinjau  kembali  dari insiden  keselamatan  pasien dalam  berbagai tingkat  pelayanan  kesehatan, dapat dikatakan keselamatan pasien pada tingkat Puskesmas maupun Rumah Sakit masih terbilang buruk baik  secara  nasional  maupun  global.  Disisi  lain  terdapat  perbedaan  yang  signifikan  terkait  dengan  data insiden  keselamatan  pasien  di  Indonesia  dengan  negara-negara  di  luar  dimana  data insiden  keselamatan pasien  di  Indonesia  tidak  setransparan  itu  dibandingkan  dengan  negara-negara  lain.  Dampak  yang ditimbulkan dari tidak transparannya data insiden keselamatan pasien bagi fasilitas pelayanan kesehatan yaitu  kurangnya  motivasi  pada  seluruh  fasilitas  pelayanan  kesehatan  untuk  melakukan  evaluasi  terkait dengan patient safety , dan kurangnya informasi terkait dengan tren-tren, gap, atau isu-isu patient safety di Indonesia.  Meskipun  data  insiden  keselamatan  pasien  di  fasilitas  pelayanan  kesehatan  tingkat  pertama belum  akurat  di  Indonesia,  namun  keselamatan  pasien  menjadi  isu  penting  dalam  peningkatan  kualitas pelayanan.  Sebagaimana  hal  itu  dapat  memberikan  dampak  negatif  bagi  proses  dan  mutu  pelayanan puskesmas maka perlu adanya pencegahan yang harus ditetapkan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan dengan memberlakukan sasaran keselamatan pasien.
Berdasarkan  studi  pendahuluan  yang  dilakukan  peneliti  pada  Puskesmas  X  dan  Y  Kota  Surabaya masih banyak ditemukan beberapa insiden keselamatan pasien dimana hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas mutu pelayanan kesehatan disana. Pelaporan insiden keselamatan pasien di Puskesmas X dan Y di Kota Surabaya masih belum  maksimal, pelaporan hanya dilaporkan sejauh di Dinas Kesehatan saja dan kejadian terkait insiden keselamatan pasien hanya dibahas secara internal pada saat jadwal agenda rapat rutin yang dilakukan setiap 3 bulan sekali. Padahal jika suatu sistem nasional terkait dengan data insiden keselamatan pasien dipublikasikan secara transparan di Indonesia maka akan memudahkan dalam proses identifikasi  masalah  keselamatan  pasien  yang  baru  ataupun  yang  kurang  dikenali  yang  mungkin  tidak terlihat jelas di tingkat lokal, serta membantu untuk memutuskan suatu kebijakan atau menentukan standar keselamatan pasien yang akan dikeluarkan oleh suatu organisasi [6].
Maka sudah seharusnya Puskesmas mengambil langkah untuk melaksanakan proses perancangan yang baik dengan mengacu pada visi, misi, serta tujuan dari fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar akreditasi.  Disisi  lain  juga  perlu  dilakukan  perbaikan  sistem  khususnya  dalam  hal  keselamatan  pasien
karena pada hakikatnya keselamatan pasien merupakan komponen penting bagi suatu pelayanan kesehatan dan akreditasi Puskesmas merupakan salah satu strategi kementerian kesehatan di tahun 2015-2019 dengan tujuan  untuk  pemerataan  akses  serta  mutu  pelayanan  khususnya  di  Puskesmas.  Sehingga  Puskesmas diharuskan  dapat  meningkatkan  pelayanan  secara  berkelanjutan  dengan  tetap  menjaga  segala  aspek  di setiap  pelayanannya  terhadap  pasien  ataupun  masyarakat,  yang  akan  berdampak  pada  meningkatnya kepercayaan  masyarakat  dalam  melakukan  proses  pengobatan  di  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan meningkatnya status akreditasi.

## 2. METODE PENELITIAN

## Gambar 1. Alur Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus  agar  dapat  diketahui secara jelas dan lebih mendalam lagi bagaimana pelaksanaan keselamatan pasien di Puskesmas X dan Y [7].  Peneliti  menggunakan  metode  pengumpulan  data  yaitu  pengumpulan  data  primer  yang  diperoleh dengan  menentukan  model  konseptualnya  serta  menyusun  pertanyaan  penelitian  dengan  menggunakan teknik wawancara mendalam ( in-depth interview ). Metode selanjutnya pengumpulan data sekunder yang diperoleh  dari  dokumentasi,  beberapa  dokumen  maupun  sumber-sumber  lain  yang  dianggap  dapat melengkapi data primer. Proses pengumpulan data hasil wawancara mendalam terhadap informan utama dan informan triangulasi akan dicatat dan direkam oleh peneliti dan akan dibuat dalam bentuk transkrip perakapan  yang  selanjutnya  akan  dilakukan  pengkodean  dan  identifikasi  data  pada  hasil  wawancara mendalam [8]. Selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan pada penelitian.
Informan  penelitian  yang  dipilih  oleh  peneliti  menggunakan  teknik purposive  sampling dengan pertimbangan  bahwa  informan  yang  ditetapkan  benar-benar  memiliki  pengalaman,  pengetahuan,  serta kredibiltas yang cukup dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam pedoman wawancara terkait implementasi pelaksanaan keselamatan pasien di Puskesmas X dan Y Kota Surabaya .

## 3. HASIL DAN ANALISIS
Pelaksanaan keselamatan pasien di tiap Puskesmas yang ada di Surabaya sudah berjalan cukup baik. Di  masing-masing  Puskesmas  sudah  terbentuk  Tim  Keselamatan  Pasien  dan  Tim  Mutu  (PMKP)  yang bertugas khusus terkait dengan pengamatan keselamatan pasien. Disamping itu juga terdapat Tim Audit yang juga bertugas mengamati keselamatan pasien yang ada di Puskesmas. Tim PMKP Puskesmas X dan Y  di  Surabaya  rutin  melakukan  evaluasi  dan  analisa  terkait  dengan  kejadian-kejadian  yang  berkaitan dengan keselamatan pasien yang kemudian akan ditentukan bagaimana tindak lanjut dan evaluasinya.
Namun  sangat  disayangkan  karena  seluruh  pelaporan  Insiden  Keselamatan  Pasien  (IKP)  hanya dilaporkan sejauh di tangkat Dinas Kesehatan saja tidak semua kejadian Insiden Keselamatan Pasien (IKP) dilaporkan pada aplikasi pusat yang dimiliki oleh Kemenkes. Dinas Kesehatan Kota Surabaya menjelaskan jika pelaporan IKP yang dilaporkan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya akan dijadikan bahan evaluasi dan analisa.
Mengacu  pada  Permenkes  11  tahun  2017  seluruh  Puskesmas  yang  ada  di  Surabaya  khususnya Puskesmas  X  dan  Y  menggunakan  pedoman  tersebut  dalam  melaksanakan  keselamatan  pasien,  salah satunya sejalan dengan 6 sasaran keselamatan pasien. Maka dengan adanya permasalahan tersebut perlu adanya sebuah sistem yang digunakan sebagai analisa permasalahan yang ada dengan beberapa faktor atau variabel yang menunjang penelitian.
Model konseptual dan pertanyaan penelitian Dokumentasi (rekaman, catatan dan foto), literatur, catatan, dokumen, serta sumber-sumber lainnya
Penyajian dan laporan studi kasus Pengkodean dan identifikasi data Kesimpulan
3.1 Deskripsi Input dalam Implementasi Program Keselamatan Pasien di Puskesmas X dan Y
3.1.1 Sumber Daya

## 1. Sumber Daya Manusia
Sumber  Daya  Manusia  memiliki  peranan  penting  dalam  menerapkan  faktor  manusia  terkait dengan keselamatan pasien, karena manusia dapat memperbaiki sistem layanan serta dapat mengurangi insiden  dan  kesalahan  dengan  cara  mengidentifikasi  bagaimana  sistem  berjalan  dengan  optimal.[9] Puskesmas  X  dan  Y  memiliki  kendal  terkait  dengan  SDM  yang  ada  dimana  kurangnya  jumlah  SDM menyebabkan  kurang  lancarnya  pelaksanaan  keselamatan  pasien  disana.  Tidak  semua  Puskesmas memiliki  anggota  penggerak  seperti  yang  terjadi  pada  Puskesmas  Y.  Puskesmas  X  dan  Y  juga  rutin melakukan pelatihan bagi para petugas kesehatan seperti mengikuti pelatihan kegawat daruratan ataupun pemadam kebakaran yang rutin dilakukan oleh Dinkes Kota Surabaya. Namun berbeda dengan Puskesmas Y dimana pelaksanaan pelatihan hanya diikuti oleh perwakilan Tim PMKP saja dan jika sudah melakukan kegiatan wajib bagi Tim PMKP untuk melakukan transfer ilmu yang dilakukan pada saat Minlok.
Dinas  Kesehatan  Kota  Surabaya  sebagai  pihak  yang  bertanggungjawab  dalam  pengawasan pelaksanaan keselamatan pasien di seluruh Faskes di Surabaya termasuk Puskesmas memastikan jika di setiap  Puskesmas  telah  memiliki  Tim  PMKP  sebagai  wadah  atau  tempat  khusus  yang  menangani permasalahan  mutu  dan  keselamatan  pasien  yang  ada  di  Puskesmas.  Sejalan  dengan  penelitian  Fitria Qurotun  Nada  (2020)  bahwa  sumber  daya  manusia  perlu  memiliki  keahlian  khusus  dan  ketrampilan dengan cara dilakukan pelatihan atau peningkatan kompetensi. Maka penting bagi Dinas Kesehatan Kota Surabaya sebagai lembaga  pembinaan dan pengawasan melaksanakan pelatihan dan pembinaan secara berkala di seluruh Faskes Kota Surabaya khususnya Puskesmas [10].

## 2. Dana
Ketersediaan dana sangat dibutuhkan demi terwujudnya tujuan penyelenggaraan suatu kegiatan. Akan tetapi di Puskesmas X maupun Y tidak ada penganggaran dana khusus bagi pelaksanaan program- program keselamatan pasien. Disisi lain penganggaran dana ini sangat penting untuk digunakan dalam upaya peningkatan pengetahuan para petugas kesehatan dalam mengikuti pelatihan/diklat, peningkatan fasilitas sarana dan prasarana, serta peningkatan komitmen dan motivasi bagi setiap petugas kesehatan berupa  pemberian reward atau  kompensasi. Reward tersebut  dapat  diberikan  kepada  para  staf/petugas melalui insentif, gaji, dan tunjangan [11]. Sehingga hal tersebut akan mempengaruhi atau berdampak bagi petugas kesehatan dalam prosesnya melaksanakan program keselamatan pasien di Puskesmas, hendaknya hal tersebut dapat menjadi salah satu review atau evaluasi bagi Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

## 3. Sarana dan Prasarana
Sarana  dan  prasarana  yang  ada  di  Puskesmas  X  dan  Y  dapat  dikategorikan  tidak  sepenuhnya menunjang pelaksanaan keselamatan pasien dikarenakan tidak adanya penganggaran dana khusus. Perlu diketahui  jika  seluruh  sarana  dan  prasarana  yang  ada  di  seluruh  Puskesmas  merupakan  sarana  dan prasarana yang disediakan dan ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Disisi lain pihak Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengatakan jika seluruh Puskesmas yang ada di Kota Surabaya terkait dengan sarana dan prasarana sudah dipastikan terpenuhi 100%. Ketersediaan sarana dan prasarana ini merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang terlaksananya pelaksanaan keselamatan pasien sehingga perlu adanya pengkajian kembali antara Dinas Kesehatan Kota Surabaya sebagai pihak penyedia dan Puskemas sebagai pihak pelaksana dalam mengevaluasi sarana dan prasarana baik dari segi dana maupun fasilitas [12].

## 3.1.2 Struktur Birokrasi
1. Kebijakan/SOP/Standar
Seluruh Puskesmas ataupun Fasyankes berpedoman/ berlandaskan pada Permenkes 11 Th.2017 sedangkan untuk Puskesmas memiliki SOP masing-masing dengan menyesuaikan apa saja yang menjadi kebutuhannya.  Dinas  Kesehatan  sendiri  mengeluarkan  SE  yang  selanjutnya  Kepala  Puskesmas  akan mengeluarkan indikator SP tentang keselamatan pasien terkait dengan enam sasaran keselamatan pasien. Seluruh Kebijakan/SOP yang ada di Puskesmas sudah sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien dan telah rutin dilakukan sosialisasi melalui minlok oleh Tim PMKP Puskesmas. Setiap kebijakan baru akan dibahas melalui minlok atau rapat tinjauan manajemen setiap 6 bulan sekali dimana Tim Audit Internal
sendiri  yang  akan  mengevaluasi  dan  mensosialisasikannya  di  tiap-tiap  bagian.  Dinas  Kesehatan  juga menjelaskan  jika  acuan  tertitnggi  mereka  dalam  mempertimbangkan  berbagai  hal  kaitannya  dengan keselamatan pasien yaitu berpedoman pada Permenkes 11 Th.2017. Adapun acuan tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi Puskesmas dalam melaksanakan program-program pelaksanaan keselamatan pasien menjadi lebih terukur dan tersistem.

## 2. Perencanaan
Secara  umum  perencanaan  merupakan  suatu  proses  atau  upaya  dalam  mencapai  suatu  tujuan. Perencanaan pada Puskesmas X dan Y yaitu dengan menggunakan indikator capaian yang berfokus pada enam sasaran keselamatan pasien yang terdapat di tiap-tiap bagian dimana nantinya akan dilaporkan setiap bulannya melalui Tim PMKP yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Kepala Puskesmas. Metode yang digunakan  oleh  tiap-tiap  Puskesmas  X  dan  Y  yaitu  dengan  mengisi  form  indikator  capaian  6  sasaran keselamatan pasien dengan harapan semua target dapat tercapai 100%. Disisi lain Dinas Kesehatan selalu melakukan pemantauan dan evaluasi secara teratur terkait pelaksanaan enam sasaran keselamatan pasien yang  ada  di  Puskesmas.  Adapun  untuk  laporan  IKP  sendiri  harus  dilaporkan  semuanya  kepada  Dinas Kesehatan, seperti laporan IKP setiap bulan akan dilaporkan melalui aplikasi dari kemenkes dan untuk laporan IKP 6 bulanan melalui FTM.
Sesuai dengan Permenkes 46 tahun 2015 dimana dijelaskan jika keberhasilan dalam pencapaian indikator  keselamatan  pasien  dapat  digunakan  sebagai  salah  satu  upaya  dalam  peningkatan  mutu pelayanan  kesehatan,  jika  capaian  indikator  sudah  berjalan  dan  tercapai  hampir  100%  maka  sudah seharusnya  mutu  pelayanan  yang  ada  di  Puskesmas  X  dan  Y  sangat  bagus  dan  terukur.  Hal  ini  juga berpotensi  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  dalam  melakukan  pengobatan  di fasilitas  pelayanan kesehatan tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian Nurul Hidayatul Ulumiyah (2018) yang menjelaskan bahwa indikator yang digunakan oleh Puskesmas X sebagai bahan evaluasi kaitannya dalam peningkatan mutu yaitu 6 indikator keselamatan pasien [13].

## a. Mengidentifikasi pasien dengan benar.
Puskesmas X dan Y selalu menjalankan identifikasi pasien dengan benar yaitu dengan cara selalu melakukan doublecheck . Adapun tahap awal para petugas akan memastikan bahwa yang akan melakukan pengobatan benar-benar pasien yang akan berobat bukan orang lain, setelah itu petugas akan memasukkan data pasien secara benar melalui sistem SIMPUS karena Puskesmas X dan Y sudah tidak memakai BRM lagi  ( paperless ).  Disisi  lain  Puskesmas  X  dan  Y  juga  memiliki  hambatan  yang  sama  terkait  dengan pelaksanaan keselamatan pasien yaitu karena kurangnya SDM dan banyak petugas kesehatan melakukan over job sehingga menyebabkan petugas kesehatan tidak fokus dan terkadang melakukan kesalahan entry data pasien ( Human Error ), namun hal tersebut biasanya akan segera dilakukan follow up atau perbaikan data pasien.
Maka upaya yang bisa dilakukan oleh Puskesmas X dan Y yaitu dengan selalu rutin dilakukannya evaluasi  prosedur  atau  kebijakan  terkait  identifikasi  pasien  pada  saat  minlok  yang  nantinya  juga  bisa dimasukkan  dalam  capaian  indikator  mutu,  selain  itu  juga  petugas  harus  selalu  teliti  dan  melakukan double check yang berpedoman pada SOP di tiap bagian masing-masing serta komunikasi antar petugas juga berperan penting dalam mengurangi kesalahan identifikasi pasien atau terjadinya IKP.

## b. Meningkatkan komunikasi yang efektif.
Komunikasi  di  Puskesmas  X  maupun  Y  sudah  berjalan  dengan  baik  dan  efektif.  Hal  tersebut ditunjang dengan rutinnya dilakukan audit internal atau evaluasi terkait komunikasi efektif yang dibahas pada saat minlok. Selain itu para petugas juga selalu mengkomunikasikan rutin secara internal melalui grup  yang  ada  di  whatsapp  jika  terdapat  informasi  terbaru.  Disisi  lain  terdapat  perbedaan  antara Puskesmas X dan Y dimana menurut para informan utama di Puskesmas X rutin dilakukan pelatihan atau sosialisasi mengenai komunikasi efektif kaitannya dengan keselamatan pasien, sedangkan Puskesmas Y sudah lama tidak melaksanakan hal tersebut terakhir dilakukan pada saat akan akreditasi Th.2018.
Sejalan  dengan  dengan  penelitian  Andriyani  &  Inge  (2021)  dijelaskan  bahwa  salah  satu  faktor komunikasi tidak berjalan dengan efektif berasal dari faktor kepatuhan petugas. Maka Puskesmas X dan Y  perlu  untuk  rutin  mengadakan  evaluasi  komunikasi  internal  secara  berkala  dan  tersistem  atau mengembangkan strategi-strategi terkait dengan apa yang menjadi trend terbaru pada ilmu komunikasi efektif khususnya dalam pelaksanaan keselamatan pasien di pelayanan kesehatan [14].

## c. Meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai.
Puskesmas X maupun Y memiliki SOP yang menjelaskan terkait dengan obat-obat kategori LASA. Pihak farmasi selalu mengupayakan proses pemberian atau pengolahan obat dilakukan dengan teliti dan benar  agar  tidak  terjadi  kesalahan treatment yang  nantinya  akan  menyebabkan  IKP.  Upaya  yang  bisa dilakukan oleh pihak Puskesmas X dan Y jika terjadi kesalahan pemberian obat maka dengan melakukan follow up kepada pasien dan menukar obat tersebut atau jika kesalahan resep berasal dari dokter maka pihak  farmasi  akan  mengkomunikasikan  dengan  dokter,  karena  terkadang  petugas  farmasi  juga  cukup hafal  mengenai  dosis-dosis  obat  yang  dikonsumsi  oleh  pasien  dan  tidak  lupa  juga  untuk  melakukan pelaporan kepada Tim PMKP.
Berdasarkan  pedoman  aturan  yang  terdapat  pada  Permenkes  11  Tahun  2017  menjelaskan  jika fasilitas  pelayanan  kesehatan  wajib  menetapkan  serta  menerapkan  strategi  untuk  mengurangi  risiko cedera akibat kesalahan dari penggunaan obat high alert dengan cara penataan dan penyimpaan, pelabelan yang jelas, penerapan double checking , pembatasan akses, serta penerapan panduan penggunaan obat jenis high alert [15].
d. Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar.
Puskesmas X dan Y selalu melakukan prosedur tindakan pembedahan dengan baik dan benar sesuai dengan SOP yang ada. Petugas juga selalu melakukan double check atau verifikasi data pasien dengan benar. Petugas juga selalu melibatkan pasien dalam prosesnya dengan cara memberi Informed Consent pada pasien beserta mengedukasi atau menjelaskan apa saja yang harus diketahui pasien terkait dengan tindakan pembedahan agar tidak terjadi kesalahan tindakan atau perawatan.

## e. Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan.
Puskesmas X maupun Y sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menanggulangi risiko infeksi tersebut dengan cara selalu mensterilisasi alat-alat kesehatan habis pakai, menyediakan kotak safety box di  tiap-tiap  ruangan  serta  rutin  dilalukan  penyuluhan  yang  dilaksanakan  oleh  Tim  PPI,  serta  rutin dilakukan pengangkutan sampah limbah medis setiap bulannya.

## f. Mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh.
Puskesmas X dan Y telah mengusahakan yang terbaik untuk dapat mengurangi risiko cedera pasien akibat  terjatuh  dengan  melakukan  pemenuhan  dan  memaksimalkan  sarana  dan  prasarana  yang  ada  di Puskesmas. Selain itu selalu dilakukan analisis manajemen risiko pada pasien dengan rutin melakukan scoring . Simbol-simbol terkait dengan keselamatan pasien juga sudah dilakukan pemasangan di tiap unit rawat jalan maupun rawat inap oleh Puskesmas X dan Y.
3.2 Deskripsi Proses dalam Implementasi Program Keselamatan Pasien di Puskesmas X dan Y 3.2.1 Komunikasi
1. Koordinasi Internal Intansi
Koordinasi internal dalam Puskesmas X dan Y sudah berjalan baik dan efektif. Pada Puskesmas X koordinasi berjalan dengan baik dan efisien, terkait dengan kebijakan-kebijakan baru selalu dilakukan sosialiasi, penyuluhan maupun komunikasi secara internal. Disisi lain hubungan komunikasi antar Kepala Puskesmas dengan para pegawainya berjalan dengan baik sehingga jika terdapat kebijakan-kebijakan baru yang  didapatkan  oleh Kepala  Puskesmas  maka  segera  dikoordinasikan  dengan para  petugas  kesehatan yang ada di Puskesmas X.
Sedangkan pada Puskesmas Y untuk koordinasi internal sudah berjalan baik dan efektif namun untuk komunikasi antar petugas kesehatan dengan Kepala Puskesmas belum berjalan dengan baik. Proses penyuluhan atau  evaluasi terkait  dengan  adanya  kebijakan-kebijakan  baru akhir-akhir  ini  mulai jarang dilakukan dikarenakan Kepala Puskesmas hanya ada kehadirannya ketika diadakannya RTM saja.

## 2. Koordinasi Antar Instansi
Koordinasi antar instansi seperti Puskesmas dengan para Tim Asesor bisa dikatakan hubungannya berjalan dengan baik, terutama dalam hal komunikasi. Tim Asesor ini berasal dari para praktisi-praktisi yang  mumpuni  di  bidangnya  seperti  kepala-kepala  Puskesmas  atau  petugas-petugas  Puskesmas  yang
sudah pensiun yang mana telah diangkat dan dilatih untuk menjadi pendamping oleh Dinas Kesehatan sendiri.  Tim  Asesor  berbeda  dengan  Tim  Dinas  Kesehatan, Tim  Asesor  bertugas  sebagai  pendamping dalam proses persiapan akreditasi namun untuk pembinaan dan pengawasan pasca akreditasi berasal dari Tim Dinas Kesehatan. Proses pelaporan rutin terkait IKP melalui sistem dari Kemenkes dimana petugas akan menginputkan di sistem tersebut dengan pengawasan dari Dinkes.
Pihak Dinas Kesehatan akan selalu terus melakukan koordinasi walaupun akreditasi telah selesai. Koordinasi  yang  terjalin  tidak  hanya  dimonitoring  oleh  Dinas  Kesehatan  saja  namun  bersama  dengan gabungan  tim  yang  telah  ditunjuk  oleh  Dinas  Kesehatan  yang  dinamakan  dengan  tim  pendamping internal. Dinas Kesehatan juga rutin melakukan pembinaan dan pengawasan di seluruh Faskes di Kota Surabaya dilakukan minimal 1x dalam 1 tahun dan untuk di Puskesmas rutin setiap bulannya.

## 3.2.2 Disposisi Pelaksana

## 1. Arah Disposisi
Puskesmas X maupun Y selalu rutin melakukan review setiap kebijakan atau SOP yang berkaitan dengan  keselamatan  pasien  dan  semuanya  sudah  berjalan  dan  terlaksana  hampir  secara  keseluruhan. Dalam mengimplementasikan Kebijakan, Tim PMKP Puskesmas X dan Y mengalami beberapa kendala pada bagian SDM seperti terjadinya over job yang menyebabkan miskomunikasi antar petugas kesehatan sehingga perlu adanya sosialisasi berulang agar semua petugas mendapatkan info terbaru terkait dengan pelaksanaan  keselamatan  pasien.  Disisi  lain  untuk  bisa  menjalankan  kebijakan  atau  SOP  keselamatan pasien  dengan  maksimal  tiap-tiap  Puskesmas  memiliki  strateginya  masing-masing.  Puskesmas  X melakukan strategi evaluasi dengan model sistem PDCA atau bisa dengan mengkomunikasikan kepada Kepala Puskesmas untuk bisa disosialisasikan pada saat rapat, dengan upaya setiap koordinator di tiap- tiap  bidang  untuk  sering  diingatkan.  Sedangkan  pada  Puskesmas  Y  melakukan  strategi  dengan  rutin melakukan monitoring saja.
Menurut Dinas Kesehatan Kota Surabaya baik Puskesmas X dan Y sudah mengimplementasikan kebijakan dan SOP keselamatan pasien dengan baik karena itu semua sudah termakup dalam laporan yang Puskesmas sampaikan kepada Dinkes. Dinas Kesehatan Kota Surabaya berpendapat, untuk mewujudkan terlaksananya suatu kebijakan keselamatan pasien dan mutu pelayanan kesehatan yang diharapkan perlu adanya komitmen dari masing-masing pihak baik seluruh staf Puskesmas, Kepala Puskesmas, dan dari Dinas Kesehatan sendiri, tidak hanya dari bidang pelayanan kesehatan namun dari semua bidang yang ada di Dinas Kesehatan. Jika suatu komitmen tersebut menurun maka juga akan berpengaruh terhadap mutu pelayanan ataupun pelaksanaan program keselamatan pasien.

## 3.3 Implementasi Program Keselamatan Pasien secara Keseluruhan di Puskesmas X dan Y
Implementasi  program  keselamatan  pasien  secara  keseluruhan  di  Puskesmas  X  dan  Y  sudah berjalan  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  kebijakan/SOP  yang  ada.  Masing-masing  Puskesmas  sudah menyesuaikan  dengan  kebutuhan  dan  keperluan  mereka  sehingga  sudah  sepatutnya  para  petugas menjalankan program keselamatan pasien secara optimal. Meskipun pelaksanaan program keselamatan pasien sudah berjalan baik, namun juga perlu dilakukan penyempurnaan kembali standar-standar yang sudah ada. Adapun untuk kejadian insiden keselamatan pasien sudah jarang terjadi baik di Puskesmas X dan Y karena setiap kali akan dilaksanakan akreditasi maka akan selalu muncul kebijakan-kebijakan yang baru dimana hal tersebut akan membantu Puskesmas untuk lebih meningkatkan kembali mutu pelayanan yang ada di Puskesmas khususnya dalam pelaksanaan program keselamatan pasien.
Pelaksanaan keselamatan pasien ditemukan beberapa kendala seperti, kurangnya jumlah petugas kesehatan (SDM) yang menyebabkan petugas kesehatan mengalami over job dan tidak bisa sepenuhnya memonitoring pasien yang berisiko. Dengan harapan jika petugas kesehatan tidak mengalami over job maka  akan  sangat  membantu  sekali  untuk  meminimalisir  kesalahan  dalam  memberikan  pelayanan kesehatan  dan  tidak  menyebabkan  terjadinya  suatu  insiden  keselamatan  pasien.  Selanjutnya  kendala terkait biaya dimana Puskesmas masih belum berdiri sebagai Puskesmas BLUD secara mandiri sehingga terkadang jika  terjadi  permasalahan terkait  dengan  sarana  dan prasarana  yang  menunjang  pelaksanaan keselamatan pasien.

## 4. KESIMPULAN
Secara garis besar pelaksanaan keselamatan pasien di Puskesmas X dan Y Kota Surabaya sudah berjalan optimal. Namun terdapat beberapa faktor penghambat Puskesmas X dan Y Kota Surabaya dalam
melaksanakan  program-program  keselamatan  pasien  seperti  terbatasnya  sumber  daya  manusia/petugas kesehatan  di  Puskesmas  sehingga  beban  kerja  petugas  semakin  meningkat  dan  menyebabkan human error , belum optimalnya pelatihan bagi petugas kesehatan terkait dengan keselamatan pasien, serta belum tersedianya anggaran dana khusus/sumber daya keuangan bagi Puskesmas dalam menunjang sarana dan prasarana  sehingga  hal  tersebut  berakibat  pada  pelaksanaan  keselamatan  pasien  yang  tidak  berjalan optimal. Pada disposisi pelaksana dipengaruhi bagaimana komitmen pelaksana terhadap program yang ada,  sedangkan  di  Puskesmas  Y  peran  Kepala  Puskesmas  masih  belum  optimal  dalam  pelaksanaan komunikasi efektif dengan para stafnya.
Sehingga  saran  yang  bisa  diberikan  oleh  peneliti  yaitu  perlu  dilakukan  pembaharuan kebijakan/standar/pedoman pada Permenkes terkait dengan standar keselamatan pasien khususnya pada Puskesmas dengan menyesuaikan fenomena terbaru dan kebutuhan saat ini, selanjutnya perlu dilakukan evaluasi terkait kebutuhan sumber daya manusia, dana, dan sarana prasarana di tiap-tiap Puskesmas di Kota  Surabaya  kaitannya  dalam  menunjang  pelaksanaan  program-program  keselamatan  pasien.  Disisi lain Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan perlu menerapkan kebijakan trasnparansi data-data kejadian IKP di fasilitas pelayanan kesehatan khususnya di Puskesmas dimana hal tersebut dimaksudkan dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap keselamatan pasien ( patient safety ).

## REFERENSI
[1] J.  B.  Cooper  and  D.  D.  Woods,  “The  National  Patient  Safety  Foundation  Agenda  for  Research  and Development in Patient Safety Resilience in the middle of a pandemic View project Patient Safety with HIT View project.” [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/12222539
[2] “PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NO.1691/MENKES/PER/VIII/2011.”
Accessed: Jun. 16, 2022. [Online]. Available:
http://bprs.kemkes.go.id/v1/uploads/pdffiles/peraturan/21%20PMK%20No.%201691%20ttg%20Keselamata n%20Pasien%20Rumah%20Sakit.pdf
[3] C. Vincent, G. Neale, and M. Woloshynowych, “Adverse events in British hospitals: Preliminary retrospective record review,” Br Med J , vol. 322, no. 7285, pp. 517–519, Mar. 2001, doi: 10.1136/bmj.322.7285.517.
[4] V.  B.  Kusnandar,  “Berapa  Jumlah  Rumah  Sakit  di  Indonesia,” Databoks ,  Oct.  10,  2019. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/10/berapa-jumlah-rumah-sakit-di-indonesia (accessed Jun. 18, 2022).
[5] D.  H.  Jayani,  “Tren  Jumlah  Puskesmas  di  Indonesia  Semakin  Meningkat,” Databoks ,  Oct.  08,  2021. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/08/tren-jumlah-puskesmas-di-indonesia-semakin- meningkat#:~:text=Jumlah%20puskesmas%20di%20Indonesia%20semakin%20meningkat%20setiap%20ta hunnya.,dan%206.086%20non%2Drawat%20inap. (accessed Apr. 06, 2022).
[6] “How  we  acted  on  patient  safety  issues  you  reported  The  seventh  review  and  response  report,  including National Patient Safety Alerts,” 2020.
[7] SUGIYONO, “METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D.”
[8] “Pengertian Data”, Accessed: May 25, 2022. [Online]. Available:
http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-2-02000-SI%20Bab2001.pdf
[9] WHO  (World  Health  Organization),  “Panduan  Kurikulum  Keselamatan  Pasien  Edisi  Multi  Profesional,” Jakarta, 2011.
[10] F.  Q.  Nada,  H.  M.  Denny,  and  Y.  Setyaningsih,  “Implementasi  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  di Puskesmas: Studi Kasus di Kabupaten Pekalongan,” 2020. doi: DOI:
https://doi.org/10.14710/jmki.8.2.2020.98-104.
[11] S.  Astriyani,  A.  Suryoputro,  and  R.  Tiyas  Budiyanti,  “Pelaksanaan  Keselamatan  Pasien  di  Puskesmas  X Ditinjau  dari  Tujuh  Langkah  Menuju  Keselamatan  Pasien”,  doi:  10.14710/mkmi.20.3.150- 158______________________.
[12] K.  R.  Muslimin  Pakka,  A.  Rizqiani  Rusydi,  P.  Administasi  dan  Kebijakan  Kesehatan,  and  F.  Kesehatan Masyarakat,  “PENGARUH  KINERJA  PERAWAT  DAN  SARANA  PRASARANA  TERHADAP KESELAMATAN PASIEN DI RSUD KOTA MAKASSAR,” 2021.
[13] N.  H.  Ulumiyah,  “MENINGKATKAN  MUTU  PELAYANAN  KESEHATAN  DENGAN  PENERAPAN UPAYA KESELAMATAN PASIEN DI PUSKESMAS,” Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia , vol. 6, no. 2, p. 149, Dec. 2018, doi: 10.20473/jaki.v6i2.2018.149-155.
[14] A.  Larasati  and  I.  Dhamanti,  “Literature  Review:  Implementation  of  Patient  Safety  Goals  in  Hospitals  in Indonesia,” Jun. 2021.
[15] KEMENKES,  “Permenkes  11  Tahun  2017  Tentang  Keselamatan  Pasien,”  2017,  [Online].  Available: www.peraturan.go.id