## Amanna Gappa
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

## Perempuan  dan  Politik:  Menakar  Kebijakan Affirmative Action dalam Sistem Kepartaian
Aziza Aulya * , Andi Pangerang Moenta, Hamzah Halim
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia.
* E-mail Korespondensi: azizaaulya21@gmail.com

## Abstract:
This  study  aims  to  measure  affirmative  action  policies  in  the  party  system.  This  study  uses  empirical  legal research on the operation of law (law in action) in society. The results show that internal political parties have not  fully  implemented  the  affirmative  policies  emphasized  in  the  party  system  in  Indonesia.  This  has  been proven in several political parties, including Golkar, PKS, PAN, Democrats, and Nasdem, where the Articles of Association and Bylaws have not contained an article governing a quota of 30% for women's representation. Hence,  it  can  be  ascertained  that  the  Statutes  and  Bylaws  are  flawed,  and  if  the  Statutes  and  Bylaws  are examined  in  the  context  of  the  Political  Party  Law,  then  it  is  certain  that  the  party  violated  it.  Affirmative action has been regulated in national regulations. Political Party Law and General Election Law. However, at a practical level, these policies have yet to provide certainty, benefits, and justice.
Keywords: Women; Legal Policy; Affirmative Policy; Political Parties; General Election

## Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk menakar kebijakan affirmative action dalam sistem kepartaian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian tentang bekerjanya hukum (law in action) di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan afirmasi yang ditegaskan dalam sistem kepartaian di  Indonesia  belum  sepenuhnya  dilaksanakan  oleh  internal  partai  politik.  Hal  ini  terbukti  dalam  beberapa partai  politik  diantaranya  Golkar,  PKS,  PAN,  Demokrat,  dan  Nasdem  yang  dalam  Anggaran  Dasar  dan Anggaran Rumah Tangga belum tertuang pasal yang mengatur kuota 30% keterwakilan perempuan. Maka dapat  dipastikan  bahwa  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  tersebut  cacat  dan  jika  Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut diuji dalam konteks Undang-Undang Partai Politik, maka dapat dipastikan  partai  tersebut  melanggar.  Affirmative  action  telah  diatur  dalam  ketentuan  nasional.  Undang- Undang  Partai  Politik  dan  Undang-Undang  Pemilihan  Umum.  Namun  pada  tataran  praktis,  kebijakan tersebut belum memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan.
Kata Kunci: Perempuan; Politik Hukum; Kebijakan Afirmatif; Partai Politik; Pemilihan Umum

## 1. Pendahuluan
“Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  terkecuali”.  Demikian penegasan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi ( the highest law ). 1 Hal  ini  dikenal  dengan  prinsip equal  protection  before  the  law . 2 Demokrasi  dianggap menjadi  tidak  demokratis  ketika  terdapat  sekelompok  masyarakat  atau  golongan
1 Kania,  Dede.  "Hak  asasi  perempuan  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  di  Indonesia:  The rights of women in Indonesian laws and regulations." Jurnal Konstitusi 12, no. 4 (2015): 716-734.
2 Nourse,  Victoria  F.,  and  Sarah  A.  Maguire.  "The  Lost  History  of  Governance  and  Equal Protection." Duke Law Journal 58 (2008): 955.
tersingkir  dan  tidak  terwakili  dalam  lembaga  perwakilan  hasil  pemilihan  umum. Jumlah peduduk perempuan hampir setengah dari penduduk Indonesia, merupakan potensi  yang  sangat  besar  untuk  menunjang  pembangunan  di  Indonesia. 3 Namun dalam  kenyataannya,  perempuan  masih  jauh  tertinggal  dengan  laki-laki,  di  segala bidang  kehidupan.  Hal  ini  mendorong  pemikiran  untuk  melahirkan  aturan  yang memberikan afirmative terhadap perempuan.
Dalam  dekade  terakhir  ini,  masalah  keterwakilan  perempuan  dalam  perpolitikan  di Indonesia  menjadi  wacana  yang  penting  dalam  upaya  meningkatkan  peran  politik Indonesia. Keterwakilan politik (political Representative), diartikan sebagai terwakilinya kepentingan  anggota  masyarakat  termasuk  perempuan  di  lembaga  legislatif  melalui proses politik (political process) . 4
Sejak era reformasi telah diupayakan kebijakan affirmative action dengan menerapkan kuota  30%  keterwakilan  perempuan  dalam  ranah  legislatif.  Hal  ini  memberikan dampak positif terhadap Representasi perempuan parlemen dalam pemilihan umum 1999  hingga  pemilu  terakhir  2019.  Pada  Pemilu  1999  (9,0%),  Pemilu  2004  (11,09%), Pemilu 2009 (17,86%), Pemilu 2014 (17,32%) dan Pemilu 2019 (20,05%). Dalam upaya meminimalkan  kesenjangan  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  bidang  politik, serta bertalian dengan upaya meningkatkan upaya peran perempuan diparlemen telah dilakukan  berbagai  ikhtiar.  Salah  satu  indikator  ialah  aturan  partai  politik  yang responsive gender.
Affirmative  Action merupakan  sebuah  tanggapan  atas  realitas  kondisi  perempuan Indonesia yang masih kurang tertarik terjun dalam dunia perpolitikan. Namun pada hakikatnya,  perempuan  dan  laki-laki  mempunyai  akses  yang  sama  dalam  berpolitik ataupun dalam pemerintahan. 5 Wacana Affirmative Action yang dalam pengaturannya diamanahkan  oleh  beberapa  undang-undang  antara  lain  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Sedangkan  undang- undang lain yang mengatur Affirmative Action adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dalam aturan tersebut, disebutkan secara jelas perempuan memiliki kuota khusus dalam perpolitikan Indonesia.
Partai  politik  merupakan  wadah  bagi  masyarakat  Indonesia  ingin  menjadi  calon anggota lembaga  legislatif  seperti  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah.  Maka  dari  itu  sebagai  partai  politik  bertanggungjawab  dalam menghasilkan  kader  yang  siap  untuk  melanjutkan  tongkat  estafet  kepemimpinan negara. Dalam proses rekrutmen hingga pada taraf kaderisasi sudah sepatutnya partai politik  memperhatikan  ketentuan-ketentuan  dalam  perundang-undangan. 6 Selain dalam  pengaturan  yang  bersifat  umum  melalui  perundang-undangan,  partai  politik juga  harus  memiliki  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  yang  mengatur lebih  khusus  tentang  mekanisme  kinerja  partai  politik  nantinya.  Maka  wajib  bagi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai politik untuk memuat ketentuan
3 Artina,  Dessy.  "Dampak  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  22-24/puu-Vi/2008  terhadap  Kuota 30% Perempuan." Jurnal Konstitusi 1, no. 1 (2012): 1-18.
4 Asmaeny  Azis, Dilema  Keterwakilan  Perempuan  Dalam  parlemen ,  Yogyakarta:  Rangkang  Education, 2013. hlm. 179
5 Aminuddin Ilmar. Hukum Tata Pemerintahan . Jakarta: Prenada Media, 2014, hlm. 32.
6 Angela Ranina Listiyani dan Andina Elok Puri Maharani, Penerapan affirmative action oleh partai politik sebagai upaya peningkatan keterwakilan perempuan pada lembaga legislative, Res Publica Vol. 5 No. 1, 2021: 18.
Affirmative  Action sebagai  pemberian  kuota  ruang  khusus  bagi  perempuan  untuk berpolitik  baik  dalam  partai  politik  maupun  dalam  parlemen.  Adanya Affirmative Action akan  mempengaruhi  proses  rekrutmen  dan  pendidikan  politik  oleh  partai politik bagi rekrutmen calon anggota partai politik pendidikan politik di partai politik.
Menurut  telaah  penulis,  ketentuan affirmative  action dalam  pasal  20  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Partai  Politik.  Ketentuan  ini  mewajibkan  semua  partai politik  untuk  meletakkan affirmative  action sebagai  kewajiban  yang  harus  dilakukan, juga  telah  diatur  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai affirmative  action dalam  Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik. Selanjutnya di singkat AD ART . Bila  mana  terdapat  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  yang  tidak mencantumkan  keterwakilan  perempuan  30%  dalam  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran Rumah Tangga mereka maka dapat dipastikan bahwa anggaran dasar itu cacat.
Setelah  penulis  menelusuri  terdapat  beberapa  partai  politik  yang  belum  mengikuti aturan dan tidak menguraikan pasal dan ayat tentang keterwakilan perempuan dalam AD ART partai politik yang bersangkutan. Jika di uji AD  ART tersebut dalam konteks Undang-Undang  Partai  Politik  dia  menyalahi  ketentuan  peratauran  perundang- undangan.  Partai  Kesejahteraan  Sosial  misalnya  (PKS),  susunan  dewan  pengurus  di atur  dalam  Anggaran  Rumah  Tangga  partai,  namun  tidak  secara  jelas  menguraikan keterwakilan  perempuan  dalam  ADRT  tersebut.  Dalam  ART  PKS  hanya  mengatur bidang  keterwakilan  perempuan  dalam  Dewan  Pimpinan  Wilayah,  tidak  secara menyeluruh  dalam  kepengurusan  partai  politik.  Kemudian  partai  Demokrat,  Partai Amanat  Nasional  (PAN),  Partai  Golongan  Karya  (Golkar)  dan  Partai  Nasdem  juga tidak menguraikan Pasal mengenai keterwakilan perempuan dalam AD ART.
Kasus  lainnya,  PDIP,  dalam  Anggaran  Dasar  Partai  politik  secara  jelas  diatur  dalam Bagian IX Pasal 60 ayat 1 dan 2 mengenai keterwakilan perempuan di kepengurusan partai  politik.  PKB  juga  telah  menguraikan  mengenai  keterwakilan  perempuan  di dalam  kepengurusan  partai,  diatur  dalam  pasal  42  dalam  Anggaran  Rumah  Tangga Partai.  ART  Partai  Gerindra  juga  telah  menguraikan  keterwakilan  perempuan  dari dewan  Pembina,  kepengurusan  di  tingkat  pusat  hingga  pimpinan  anak  cabang  pada Bab II Struktur dan Kepengurusan.
Selain  dalam  pengaturan  yang  bersifat  umum  melalui  perundang-undangan,  partai politik  juga  harus  memiliki  AD  ART  yang  mengatur  lebih  khusus  lagi  tentang mekanisme  kinerja  partai  politik  nantinya.  Maka  wajib  bagi  AD  ART  Partai  politik untuk  memuat  ketentuan Affirmative  Action sebagai  pemberian  kuota  ruang  khusus bagi perempuan untuk berpolitik baik dalam partai politik maupun dalam parlemen. Adanya Affirmative  Action akan  mempengaruhi  proses  rekrutmen  dan  pendidikan politik  oleh  partai  politik  bagi  rekrutmen  calon  anggota  partai  politik  pendidikan politik di partai politik. 7
Tampak bahwa kebijakan Affirmative Action dalam implentasinya masih terdapat partai politik  yang  belum  menunjukkan  keseriusannya  dalam  mengkader,  serta  afirmasi dalam  meningkatkan  keterwakilan  perempuan.  Tingkat  keterwakilan  perempuan masih  sangat  timpang  dibanding  tingkat  keterwakilan  laki-laki. Affirmative Action hanya digunakan oleh partai politik sebatas untuk memenuhi persyaratan mengikuti proses  pemilihan  umum.  Kuantitas  dan  kualitas  keterwakilan  perempuan  tak
7 Asrullah, Syamsul Bachri, dan Hamzah Halim. "Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia: Perspektif Konstitusi." Al-Azhar Islamic Law Review 3, no. 2 (2021): 63-77.
berbanding  lurus  dengan  posisi  perempuan  dalam  jabatan  politik  maupun  jabatan publik lainnya karena advokasi kesetaraan tak banyak diupayakan oleh partai politik. Kesetaraan adalah kata ganti dari demokrasi sehingga membedakannya dengan sistem politik  lain.  Mengafirmasi  perempuan  melalui  redaksi  pasal  atau  ayat  yang menyimpang dari positivistik equality before the law namun terkesan membiarkan partai politik makin diskriminatif. 8

## 2. Metode
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris,  yaitu  penelitian  yang  berfungsi melihat  hukum  sebagai  suatu  kenyataan  yang  bekerja  dan  hidup  dalam  masyarakat atau  dengan  kata  lain  melihat  hukum  dalam  arti  nyata.  Penelitian  dilakukan  pada Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB),  Partai  Kesejahteraan  Sosial  (PKS),  Partai  Nasdem, Partai  Golongan  Karya  (Golkar),  Partai  PDI  Perjuangan,  Partai  Amanat  Nasional (PAN) di Sulawesi Selatan, DPRD Kota Makassar dan DPRD Kab. Gowa. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis bagaimana implementasi politik hukum Affirmative Action dalam  undang-undang  partai  politik.  Penelitian  ini  juga  dilakukan  dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait serta penerapannya dalam partai politik.  Penentuan  sampel  dilakukan  dengan  menggunakan  metode purposive sampling . 9

## 3. Menakar  Kuota  30%  Keterwakilan  Perempuan  dalam  Sistem Kepartaian
Upaya  mengoptimalkan  partisipasi  perempuan  dalam  pencalonan  lembaga  legislatif diharapkan mampu mewujudkan kebijakan maupun regulasi yang berbasis responsif gender. Melalui optimalisasi kebijakan affirmative action, diharapkan berimplikasi pada terakomodirnya  kebutuhan  terhadap  penyelesaian  persoalan-persoalan  bias  gender terutama banyaknya kasus diskriminasi terhadap perempuan diranah privat maupun publik. affirmative  action dinilai  memberikan  solusi  sebagai  upaya  mendorong partisipasi aktif perempuan dalam ranah kehidupan berpolitik, karena pada dasarnya proses  pembentukan  suatu  peraturan  perundang-undangan  juga  tidak  luput dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  non  hukum  termasuk  politik,  ekonomi,  sosial  dan budaya.
Pentingnya  keterwakilan  perempuan  di  parlemen,  terutama  untuk  menyalurkan aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan perempuan. Hal ini kita dapat telaah dari jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Kab. Gowa dengan jumlah 10 orang di tahun 2014- 2019,  memproduksi  2  Produk  Daerah,  yaitu  Perda  Kab.  Gowa  No.  2  Tahun  2015 Tentang PUG dalam Pembangunan Daerah, dan Perda Kab. Gowa No. 5 Tahun 2014 Tentang  Perlindungan  Anak.  Ditahun  2019-2024  dengan  jumlah  aleg  perempuan  12 orang,  hanya  memproduksi  1  Produk  daerah  yaitu  Perda  Kab.  Gowa  No.  11  Tahun 2019 Tentang Air Susu Eksklusif.
8 Mia Kusuma Fitriana, Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia  Sebagai  Sarana  Mewujudkan  Tujuan  Negara ,  Fungsional  Perancang  Peraturan  Perundang Undangan Kanwil Kemenkumham Kaltim, 2015, hlm. 4
9 Irwansyah. Penelitian  Hukum,  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel .  Mirra  Buana  Media, Yogyakarta, 2020, hlm 164.
DPRD Kota Makassar dengan jumlah aleg perempuan di tahun 2014-2019 sebanyak 7 orang memproduksi 2 produk daerah, yaitu Perda Kota Makassar No. 3 Tahun 2016 tentang pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, dan Perda Kota Makassar No. 5 Tahun 2018 tentang  Perlindungan  Anak.  Di  tahun  2019-2024  dengan  jumlah  aleg  perempuan  8 orang, hanya memproduksi 1 produk hukum, yaitu Perda Kota Makassar No. 5 tahun 2019 tentang PUG dalam Pembangunan Daerah.
Dalam  setiap  fungsi  yang  dijalankan  seperti  fungsi  legislasi,  fungsi  anggaran,  dan fungsi  pengawasan  maupun  membangun  hubungan  dengan  konstituen,  anggota legislatif  perempuan  sesungguhnya  menjalankan  fungsi  representasi  wakil  rakyat yang mewakili konstituennya dan partainya yang diharapkan cakap memperjuangkan gagasan, ide, kepentingan serta tuntutan dari konstituen dalam mengambil keputusan politik.  Keterwakilan  perempuan  dalam  negara  demokrasi  dengan  demikian  bukan sesuatu  yang  melanggar  prinsip-prinsip  demokrasi.  keterwakilan  perempuan  adalah salah  satu  tolak  ukur  penting  untuk  mengukur  penegakan  prinsip  demokrasi  di Indonesia.  Keterwakilan  perempuan  merupakan  pemenuhan  prinsip  partisipasi, kesetaraan, toleransi atas kemajemukan, perlindungan HAM serta keterbukaan. 10
Wakil  rakyat  perempuan  di  parlemen  bukan  hanya  dimaknai  dengan  jumlah  tetapi juga  di  maknai  bahwa  kehadiran  mereka  di  perlemen  memang  bermakna  dan  bisa membawa  ide  dan  gagasan  yang  bisa  merepresentasikan  kepentingan  konstituen (politics  of  presence). Rendahnya  angka  keterwakilan  perempuan  sebagai  wakil  rakyat terpilih  hasil  pemilihan  yang  semula  dianggap  sebagai  hasil  pemilu  dan  proses demokratis,  membuat  sejumlah  kalangan,  khususnya  kelompok  pro  demokratis,  dan kelompok  perempuan  merasa  terganggu.  Makna  representasi  telah  sejak  lama memiliki perdebatan yang panjang.
Representasi  seharusnya  bermakna  pada  penekanan  kebijakan,  gagasan,  ide,  atau representasi  mencerminkan  sebagai  apa  seharusnya  orang  atau figure yang  menjadi wakil  rakyat,  sehingga  pemilih  mengenalnya  dengan  baik  secara  personal,  punya akses pada mereka dan bisa mengontrol mereka yang memang di pilih melalui pemilu. Rendahnya  angka  representasi  perempuan  dalam  kepengurusan  partai  tidak  hanya berpengaruh terhadap kebijakan partai yang tidak sensitif gender, tetapi secara tidak langsung  berdampak  pada  rendahnya  keterwakilan  perempuan  di  parlemen. Hubungan antara rendahnya jumlah pengurus perempuan dalam partai dengan angka keterwakilan  perempuan  di  parlemen  terlihat  bagaimana  partai  politik  menjalankan fungsinya.
Affirmative  action dalam  segala  regulasi  yang  ada  masih  belum  efektif  mendorong peningkatan  keterwakilan  perempuan  di  lembaga  legislatif.  Belum  semua  partai politik  memiliki  aturan  internal  mengenai  kebijakan  affirmative  action  untuk kepengurusan.  Hal  ini  dapat  dipahami  mengingat  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2011 tentang Partai Politik belum efektif dijalankan. Namun untuk partai politik yang sudah  memiliki  ketentuan  internal  tentang  affirmative,  seperti  PKB,  PDIP,  PAN, ternyata  dalam  pelaksanaannya  juga  belum  sepenuhnya  efektif.  Rendahnya  jumlah pengurus  perempuan  di  dalam  partai  tentu  saja  memengaruhi  hasil  kebijakan  yang dihasilkan  oleh  partai  menjadi  tidak  peka  terhadap  kepentingan  dan  kebutuhan perempuan.  Mayoritas  pengurus  partai  di  Indonesia  adalah  laki-laki  sehingga kebijakan  partai  pun  tentunya  tidak  mewakili  aspirasi  identitas  perempuan.  Hal  ini
10 Natalia,  Angga.  "Peran  Partai  Politik  Dalam  Mensukseskan  Pilkada  Serentak  Di  Indonesia  Tahun 2015." Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 11, no. 1 (2015): 45-66.
dibuktikan  oleh  ketiadaan  peraturan  internal  partai  yang  menjamin  kehadiran perempuan di dalam struktur kepengurusan partai.
Kondisi tersebut menegaskan bahwa keterwakilan perempuan dalam parlemen masih sekedar jumlah. Hal ini menjadi tantangan bagi gerakan perempuan dan partai politik untuk  memperbaiki  kualitas  representasi  perempuan  benar-benar  merefleksikan ideologi  dan  kepentingan  perempuan.  Di  sisi  lain  partai  juga  harus  memperbaiki mekanisme  internal  dalam  hal  rekrutmen,  promosi  dan  pengkaderan  sehingga menghasilkan calon-calon yang mampu menjalan fungsi sebagai wakil rakyat.
Fenomena  ini  membuktikan  bahwa  perempuan  masih  terdiskriminasi.  Minimnya perempuan dilegislatif akan mempengaruhi kebijakan-kebijakn politik (Tabel 1).
Tabel 1. Representasi Keterwakilan Perempuan Tahun 2014-2019
DPRD Laki-Laki Perempuan 2014 2019 2014 2019 Kab. Gowa 78% 73,33% 22% 26,66% Kota Makassar 86% 84% 14% 16 %
Sumber: Data Primer, KPU Kab. Gowa, 2022 (Diolah).
Ketentuan  Hukum  Nasional  menjamin  hak  politik  perempuan  menuju  tercapainya keterwakilan perempuan telah diatur didalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 merupakan prinsip  kesamaan  dihadapan  hukum  baik  itu  laki-laki  maupun  perempuan. Pemenuhan  atas  perlindungan,  dan  penegasan  atas  hak  asasi  manusia  merupakan tanggung jawab negara terlebih hak politik sebagaimana tertuang dalam Pasal 28I ayat 4, Pasal 28C ayat 2, dan Pasal 28D ayat 2 UUD NRI Tahun 1945. Dapat disimpulkan bahwa  UUD  NRI  Tahun  1945  menjadi  dasar  landasan  untuk  menjamin  dan melindungi  hak  setiap  warga  negaranya  karena  UUD  NRI  Tahun  1945  merupakan perarturan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Konvensi  Hak  Politik  Perempuan  juga  telah  diratifikasi  melalui  Undang-Undang Nomor  68  tahun  1958  mengatur  mengenai  Perwujudan  Kesamaan  Kedudukan  (non- diskriminasi), jaminan persamaan hak memilih dan dipilih, jaminan partisipasi dalam perumusan  kebijakan,  kesempatan  menempati  posisi  jabatan  birokrasi,  dan  jaminan partisipasi  dalam  organisasi  sosial  politik.  Sebelum  meratifikasi  Konvensi  CEDAW, Indonesia  telah  meratifikasi  Konvensi  tentang  Hak-hak  Politik  Perempuan (The Convention on Political Rights of Women) pada 12 Desember 1958. Kemunculan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) adalah upaya untuk menjamin hak-hak perempuan.
Disetujuinya  CEDAW (Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination against  Women ),  Konvensi  Mengenai  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi Terhadap  Wanita  oleh  Pemerintah  Negara  Indonesa  didasarkan  pada  pertimbangan bahwa ketentuan yang diatur dalam konvensi tersebut pada dasarnya selaras dengan
Pancasila  serta  UUD  NRI  Tahun  1945.  Konstitusi  UUD  NRI  Tahun  1945  sebagai perundang-undangan yang tertinggi di Indonesia telah memberikan jaminan terhadap perempuan. 11 Atas  dasar  inilah  sehingga  kemudian  lahir  Undang-Undang  yang berkaitan  dengan  bidang  politik  yang  memberikan  kebijakan  khusus  terhadap perempuan yang disebut dengan Affirmative Action.
Peningkatan  keterwakilan  perempuan  didorong  melalui  tindakan Afiirmative  Action sekurang-kurangnya  30%  keterwakilan  perempuan  tidak  hanya  dalam  partai  politik dan lembaga legislatif saja, tetapi juga lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan  Umum,  Selanjutnya  di  singkat  KPU.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2011  Tentang  Partai  Politik  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2008  Tentang  Partai  Politik,  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2008  tentang  Pemilu DPR, DPD, dan DPRD perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu  DPR,  DPD,  dan  DPRD,  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018.
Affirmative  Action terhadap  perempuan  dalam  bidang  politik  setelah  berlakunya perubahan  UUD  NRI  Tahun  1945  dimulai  dengan  disahkannya  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2003  tentang  Pemilu  DPR,  DPD,  dan  DPRD. Affirmative  action merupakan  tindakan  afirmasi  melalui  sarana  atau  cara  yang  dapat  dan  digunakan untuk  mengatasi  ketidakberuntungan  perempuan  dalam  bidang  politik.  Peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai  politik  peserta  Pemilu  memperhatikan  keterwakilan  perempuan  sekurang- kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD:
Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi,  dan  DPRD  Kabupaten/Kota  untuk  setiap  Daerah  Pemilihan  dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.
Affirmative action terhadap perempuan dalam bidang politik semakin disempurnakan dari waktu ke waktu. Hal itu dapat ditelaah ketika DPR menyusun RUU Paket Politik yang  digunakan  dalam  pelaksanaan  Pemilu  2009,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2007  tentang  Penyelenggara  Pemilihan  Umum,  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2008  tentang  Partai  Politik,  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2008  tentang Pemilu  DPR,  DPD,  dan  DPRD  dan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan Umum.
Dalam  kelembagaan  partai  politik, affirmative  action juga  dilakukan  dengan mengharuskan  partai  politik  menyertakan  keterwakilan  perempuan  minimal  30% dalam  pendirian  maupun  dalam  kepengurusan  di  tingkat  pusat.  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Partai  Politik  yang  mengatur  syarat  pendirian  Partai Politik.  Tidak  hanya  pada  pendirian  partai, Affirmative  action juga  dilakukan  semua tingkatan  kepengurusan  dari  pusat  hingga  kabupaten/kota.  Mengenai  pelaksanaan dan  teknisnya,  diserahkan  aturan  masing-masing  partai  politik.  Ketentuan  tersebut sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Partai Politik.
11 Arawi,  Fadia  Amellia.  "Perbandingan  Representasi  Perempuan  di  Parlemen  Indonesia  dan Filipina." Politeia: Jurnal Ilmu Politik 14, no. 2 (2022): 74-85.
Dalam  proses  rekrutmen  anggota  partai  politik  harus  mempertimbangkan  30% keterwakilan perempuan. Dalam hal ini, pengaturan tentang keterlibatan perempuan dalam  partai  politik  semakin  baik  dibanding  sebelumnya.  Pengaturan  yang  lebih penting dalam rangka affirmative action, agar perempuan dapat semakin berkiprah di lembaga  legislatif  adalah  ketentuan  mengenai  daftar  bakal  paling  sedikit  30% keterwakilan  perempuan.  Ketentuan  lebih  maju  lagi  dalam affirmative  action adalah adanya penerapan zipper system . Sistem tersebut mengatur bahwa setiap 3 (tiga) bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan”. Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD :
Di  dalam  daftar  bakal  calon  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  setiap  3  (tiga) orang  bakal  calon  terdapat  sekurang-kurangnya  1  (satu)  orang  perempuan  bakal calon.
Selanjutnya, Pasal 246 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur “Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon.” Pasal tersebut  mengatur  bahwa  nama-nama  calon  dalam  daftar  bakal  calon  disusun berdasarkan  nomor  urut.  Contoh  dari  penerapan zipper  system tersebut,  jika  suatu partai  politik  menetapkan  bakal  calon  nomor  urut  1  hingga  3,  maka  salah  satu diantaranya  harus  seorang  bakal  calon  perempuan.  Seorang  perempuan  harus diletakan  pada  nomor  urut  1,2,  atau  3  dan  tidak  di  bawah  nomor  urut  tersebut. Demikian  selanjutnya,  dari  nomor  urut  4  hingga  7,  misalnya,  maka  seorang perempuan harus diletakan di antara nomor urut 4 hingga 6 (Grafik 1).
Grafik 1. Penerapan Zipper System
Sumber: Data Primer, KPU Sulawesi Selatan, 2022 (Diolah).
Berdasarkan  data  tersebut,  nomor  urut  sangat  berperan  penting  dalam  keterpilihan calon legislatif perempuan. Sekalipun menggunakan suara terbanyak, namun sebagian besar caleg terpilih adalah yang berada diurutan teratas, khusus nomor urut 1 dan 2. Angka  Persentase  tersebut  tentu  tidak  terlepas  dari  peran  Partai  Politik  yang merupakan  salah  satu  sarana  partisipasi  politik  dalam  sistem  demokrasi  yang memegang  peran  penting  juga  sebagai  kendaraan  politik  untuk  menjadi  anggota parlemen pada suatu penyelenggaraan Pemilu.
3 5 2 2 2 6 1 3 0 1 2 3 4 5 6 7 No. Urut 1 No. Urut 2 No. Urut 3 No. Urut 4 Kota Makassar Kab. Gowa
Pada  dasarnya,  Undang-Undang  Partai  Politik  telah  mengalami  perubahan  yang semakin  baik  untuk  mendorong  keterwakilan  perempuan  di  parlemen.  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  2002  telah  memprakarsai  dimulainya  kebijakan  afirmasi untuk  kesetaraan  gender  dalam  partai  politik.  Kendati  demikian,  banyak  kelemahan yang  terkandung  di  dalam  Undang-Undang  tersebut.  Undang-Undang  partai  politik Tahun 2002 belum menyentuh aturan kuota dengan angka sebagai rujukan persentase kehadiran perempuan dalam struktur pendiri, pengurus, dan rekrutmen partai. 12 Oleh sebab itu, jika terbatas kepada nilai untuk kesetaraan dan keadilan gender, maka akan sangat  sulit  untuk  mengukur  sejauh  mana  keberhasilan  kesetaraan  dan  keadilan tersebut. Ditambah lagi, Undang-Undang itu menyebutkan tidak ada pengawasan dari pemerintah  untuk  pelaksanaan  aturan  diharuskannya  partai  politik  berkeadilan gender.  Dengan  demikian,  membuka  peluang  sangat  besar  bagi  partai  untuk  tidak menghiraukan aturan ini.
Berbeda  dengan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2002,  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, sudah lebih baik karena kuota keterwakilan perempuan telah diatur di dalam pasal-pasalnya, bahkan tidak terbatas pada kepengurusan saja, tetapi juga saat pendirian dan pembentukan partai politik. Di samping itu, nilai-nilai atas keadilan gender juga ditekankan kembali di dalam  pasal mengenai  proses  rekrutmen  dan  keanggotaan  di  dalam  partai  politik.  Hal  lain  yang terpenting  dan  menjadi  kelebihan  dari  Undang-Undang  ini  adalah  adanya  sistem sanksi  yang  diberikan  bagi  parpol  yang  melanggar  aturan  kuota  keterwakilan perempuan  sebagai  pendiri  partai.  Sanksi  hukumnya  pun  termasuk  fatal,  yakni dengan penolakan pendaftaran parpol sebagai badan hukum.
Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 telah menguraikan pemberlakuan kuota 30%  keterwakilan  perempuan  yang  terbatas  hanya  kepada  kepengurusan  parpol  di tingkat  pusat,  kemudian  di  sempurnakan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011 dengan  mewajibkan  pemberlakuan  kuota  30%  dalam  kepengurusan  baik  ditingkat pusat,  Provinsi,  dan  Kabupaten/Kota  yang  lebih  lanjut  diatur  dalam  AD  dan  ART masing-masing partai politik.
Namun  dalam  kenyataannya,  aturan  tersebut  belum  efektif  dijalankan  dan  belum adanya sanksi yang diberikan apabila partai yang melanggar aturan tersebut dan telah tercatat  sebagai  badan  hukum. 13 Pemberlakuan  kuota  dalam  konstitusi  maupun undang-undang  memerlukan  sanksi  untuk  menjamin  kepatuhan.  Misalnya  hal  ini dapat  dijadikan  alasan  penolakan  untuk  menerima  daftar  partai  peserta  pemilu, kecuali partai itu memenuhi persyaratan kuota sepertiyang diberlakukan di Argentina. Sanksi  lain  adalah  sanksi  keuangan,  misalnya  hilangnya  hak  atas  dukungan  dana kampanye dari negara yang dipraktekkan oleh Perancis.
Aturan yang ada dalam Undang-Undang Pemilu selama ini baru memihak perempuan sampai  dengan  tahap  pencalonan  saja,  tetapi  belum  dapat  menjamin  calon  legislatif perempuan  untuk  terpilih  menjadi  anggota  legislatif.  Ketentuan  mengenai keterwakilan 30% untuk perempuan antara lain diatur dalam Undang-Undang Pemilu Bab  Vll  tentang  Penyelenggara  Pemilu,  Pencalonan  Anggota  DPR,  DPD,  DPRD Provinsi,  dan  DPRD  Kabupaten/Kota  mengenai  Tata  Cara  Pengajuan  Bakal  Calon
12 Puri,  Widhiana  Hestining.  "Kontekstualitas  Affirmative  Action  dalam  Kebijakan  Pertanahan  di Yogyakarta." BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan 37 (2013): 169-180.
13 Dinata,  Ari  Wirya.  "Lembaga  Jaminan  Fidusia:  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 18/PUU-XVII/2019." Nagari Law Review 3, no. 2 (2020): 84-99.
Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pernyataan bahwa daftar  bakal  calon  memuat  paling  sedikit  30%  keterwakilan  perempuan  atau Zypper Sistem . Kemudian di tindak lanjut dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten/Kota,  Pasal  11  huruf  b  menyatakan  bahwa  partai  politik  yang  tidak memenuhi  kuota  30%  keterwakilan  perempuannya  dalam  daftar  calon  maka dinyatakan tidak bisa mengikuti pemilu di daerah pemilihan yang bersangkutan. Dari uraian  penjelasan  tersebut  di  atas,  jelas  bahwa  politik  hukum  sebagai  kemauan  atau kehendak  negara  terhadap  hukum.  Artinya,  untuk  apa  tujuan  penciptaanya  dan kemana arah yang hendak dituju.

## 4. Penutup
Kebijakan  afirmasi  yang  ditegaskan  dalam  sistem  kepartaian  di  Indonesia  belum sepenuhnya dilaksanakan oleh internal partai politik. Hal ini terbukti dalam beberapa partai  politik  diantaranya  Golkar,  PKS,  PAN,  Demokrat,  dan  Nasdem  yang  dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga belum tertuang pasal yang mengatur kuota  30%  keterwakilan  perempuan.  Maka  dapat  dipastikan  bahwa  Anggaran  Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut cacat dan jika Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah  Tangga  tersebut  diuji  dalam  konteks  Undang-Undang  Partai  Politik,  maka dapat  dipastikan  partai  tersebut  melanggar. Affirmative  action telah  diatur  dalam ketentuan  nasional.  Undang-Undang  Partai  Politik  dan  Undang-Undang  Pemilihan Umum. Namun pada tataran praktis, kebijakan tersebut belum memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

## Referensi
Aminuddin Ilmar. Hukum Tata Pemerintahan . Jakarta: Prenada Media, 2014.
Angela Ranina Listiyani dan Andina Elok Puri Maharani, Penerapan affirmative action oleh  partai  politik  sebagai  upaya  peningkatan  keterwakilan  perempuan  pada lembaga legislative, Res Publica Vol. 5 No. 1, 2021: 18.
Arawi, Fadia Amellia. "Perbandingan Representasi Perempuan di Parlemen Indonesia dan Filipina." Politeia: Jurnal Ilmu Politik 14, no. 2 (2022): 74-85.
Artina,  Dessy.  "Dampak  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  22-24/puu-Vi/2008 terhadap Kuota 30% Perempuan." Jurnal Konstitusi 1, no. 1 (2012): 1-18.
Asmaeny Azis, Dilema Keterwakilan Perempuan Dalam parlemen , Yogyakarta: Rangkang Education, 2013.
Asrullah, Syamsul Bachri, dan Hamzah Halim. "Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial  di  Indonesia:  Perspektif  Konstitusi." Al-Azhar  Islamic  Law  Review 3, no. 2 (2021): 63-77.
Dinata,  Ari  Wirya.  "Lembaga  Jaminan  Fidusia:  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." Nagari Law Review 3, no. 2 (2020): 84-99.
Irwansyah. Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel . Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020.
Kania,  Dede.  "Hak  asasi  perempuan  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  di Indonesia:  The  rights  of  women  in  Indonesian  laws  and  regulations." Jurnal Konstitusi 12, no. 4 (2015): 716-734.
Mia Kusuma Fitriana, Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan  Di  Indonesia  Sebagai  Sarana  Mewujudkan  Tujuan  Negara ,  Fungsional Perancang  Peraturan  Perundang  Undangan  Kanwil  Kemenkumham  Kaltim, 2015.
Natalia,  Angga.  "Peran  Partai  Politik  Dalam  Mensukseskan  Pilkada  Serentak  Di Indonesia Tahun 2015." Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 11, no. 1 (2015): 45-66.
Nourse, Victoria F., and Sarah A. Maguire. "The Lost History of Governance and Equal Protection." Duke Law Journal 58 (2008): 955.
Puri,  Widhiana  Hestining.  "Kontekstualitas  Affirmative  Action  dalam  Kebijakan Pertanahan di Yogyakarta." BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan 37 (2013): 169- 180.