Pengaturan Insentif Pajak Pertambahan Nilai Atas Sewa Ruangan Atau Bangunan Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19

## Sirih Zubaidah Takliminatun
sirih.zubaidah.takliminatun-2018@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
This research discusses The Policy on Regulation of Value Added Tax Incentive for Room or Building Rentals in The Context of Dealing with Covid-19. This research is a doctrinal research that uses statutory approach and conceptual approach method. This research aims to determine the regulation on the application of Value Added Tax incentive as an effort to overcome Covid-19 and the legal consequences it causes. The implementation of Regulation of the Minister of Finance of the Republic Indonesia Number 102/PMK.010/2021 is carried out with due observance of the provisions in this regulation. In addition, the government is obliged to pay attention to the terms of Discretion. The legal consequences after the implementation of incentives is that the government will pay the tax owed, so that the tax debt that is written off. Keywords: Value Added Tax; Incentive; Legal Consequences.

## Abstrak
Penelitian ini membahas mengenai Kebijakan Pengaturan Insentif Pajak Pertambahan Nilai Atas Sewa Ruangan Atau Ruangan dalam Rangka Penanggulangan Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pemberlakuan insentif Pajak Pertambahan Nilai dalam upaya menanggulangi Covid-19 serta akibat hukum yang ditimbulkan pasca diberlakukannya insentif Pajak Pertambahan Nilai dalam upaya menanggulangi Covid-19. Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan atau Bangunan Kepada Pedagang Eceran yang Ditanggung Pemerintah dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam PMK tersebut. Selain itu, pemerintah wajib memperhatikan syarat Diskresi sebagaimana dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.
Akibat hukum pasca pemberlakuan insentif adalah pemerintah akan membayar pajak terutang sehingga utang pajak menjadi hapus. Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai; Insentif; Akibat Hukum.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 2, Maret 2022
How to cite: Sirih Zubaidah Takliminatun, ‘Pengaturan Insentif Pajak Pertambahan Nilai Atas Sewa Ruangan Atau Bangunan Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19’ (2022) Vol. 5 No. 2 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 10 Februari 2022; Diterima  18 Maret 2022; Diterbitkan 31 Maret 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i2.34910 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297 Copyright © 2022 Sirih Zubaidah Takliminatun

## 748 Sirih Zubaidah: Pengaturan Insentif Pajak...

## Pendahuluan
Dalam menyelenggarakan pemerintahan, negara mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupan. Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. 1 Pajak memiliki peran yang sangat penting di beberapa negara, termasuk Indonesia yang menjadikan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara guna terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran warga negaranya. Dalam pemungutan pajak haruslah berlandaskan pada asas-asas hukum yang baik dan benar. Menurut Rochmat Soemitro, pajak memiliki 2 (dua) fungsi dalam rangka pembangunan yaitu: 2
1.  Fungsi budgeter;
2.  Fungsi regulerend.
Pajak sebagai fungsi budgeter adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam rangka menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Sedangkan pajak sebagai fungsi regulerend dapat membantu pemerintah untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak.
Pajak Pertambahan Nilai untuk selanjutnya disebut PPN merupakan pajak yang dikenakan terhadap barang dan juga jasa secara bertingkat pada proses produksi serta distribusi. 3 Pemungutan PPN didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang kemudian diperbarui dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
1 Marihot Pahala Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Rajawali Pers 2016).[4].
2 Rochmat Soemitro, Pajak dan Pembangunan (Eresco 1974).[8].
3 Chairil Anwar Pohan, Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai (Gramedia Pustaka Utama 2006).[6].
Pandemi Covid-19 yang mewabah di seluruh dunia sudah hampir dua tahun lamanya tak kunjung menemui titik selesai. Penyebaran virus yang tidak dapat diprediksi kapan berakhir ini tentu membawa dampak yang cukup nyata bagi masyarakat, khususnya pedagang. Sementara biaya sewa atas ruangan dan bangunan yang ditempati oleh para pedagang beserta biaya-biaya pengeluaran yang lain harus tetap dibayarkan.
Dari penjelasan tersebut, pemerintah mencoba menangani dengan mengatur peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan dalam rangka mengatasi pandemi Covid-19. Pemerintah kemudian memberikan insentif PPN atas sewa ruangan atau bangunan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.010 Tahun 2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan atau Bangunan Kepada Pedagang Eceran yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021. Kebijakan ini mulai diberlakukan pada bulan Juli 2021 untuk PPN yang terutang atas sewa pada bulan Agustus sampai Oktober 2021.
Pembebasan yang diberikan atas sewa ruangan atau bangunan yang dimaksud berupa toko atau gerai, baik yang berdiri sendiri atau berada di pusat perbelanjaan, komplek pertokoan, fasilitas apartemen, hotel, rumah sakit, fasilitas pendidikan, fasilitas trasportasi publik, fasilitas perkantoran, atau pasar rakyat. Insentif ini tidak hanya berlaku atas nilai pokok sewa saja melainkan pemerintah akan menanggung PPN yang terutang dihitung dari tarif PPN dikalikan dengan dasar pengenaan pajak berupa penggantian
Pemerintah berharap kebijakan ini dapat digunakan sebagai upaya preventif terjadinya keterpurukan ekonomi yang jauh lebih besar di Indonesia kemudian hari akibat pandemi Covid-19. Maka dari itu pelaksanaan pemberian insentif PPN ini harus memenuhi standar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar Pejabat Pemerintahaan yang bertanggungjawab tidak menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya. Penyalahgunaan wewenang dapat berupa melampui
750

## Sirih Zubaidah: Pengaturan Insentif Pajak...
wewenang, mencampuradukan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. 4
Pemberian insentif harus:
a.  Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.  Sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
c.  Berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
d. Tidak menimbulkan konflik kepentingan; e.  Dilakukan dengan itikad baik.
Namun, belum ada suatu aturan hukum yang mengatur secara khusus mengenai insentif Pajak Ditanggung Pemerintah dalam PPN. Padahal, kebijakan ini dapat menjadi upaya dalam menanggulangi permasalahan akibat pandemi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:
1.  Pengaturan pemberlakuan insentif Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran dalam rangka penanggulangan Covid-19.
2.  Akibat hukum pasca diberlakukannya pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran dalam rangka penanggulangan Covid-19.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum doktrinal (doctrinal research) . Objek yang diacu dalam penelitian ini adalah kaidah-kaidah dari norma, konsep dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. 5 Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendeketan konseptual (conceptual approach) . Pendekatan perundang- undangan (statute approach) adalah pendekatan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan beserta materi muatan yang berkaitan dengan masalah hukum yang ditangani. Sedangkan pendekatan konseptual (conseptual approach) adalah pendekatan dengan mempelajari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang akhirnya digunakan untuk menghasilkan suatu argumentasi hukum.
4 Enrico Parulian Simanjuntak, ‘Pengujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-undang Administrasi Pemerintahan’ (2018) 2 Jurnal Hukum dan Peradilan.[3].
5 Muhammad Helmy Hakim, ‘Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal Ke Sosio-Legal’ (2017) 16 Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran.[107].
Pengaturan Pemberlakuan Insentif Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Sewa Ruangan atau Bangunan Kepada Pedagang Eceran dalam Rangka Penanggulangan Covid-19
Salah satu sumber penerimaan negara yang diolah untuk dimanfaatkan dalam rangka pembangunan nasional Indonesia meliputi mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan melaksanakan ketertiban dunia serta perdamaian abadi adalah pajak.
Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, definisi pendapatan negara merupakan seluruh penerimaan yang tidak hanya berasal dari bidang fiskal, tetapi juga mencakup pendapatan negara yang tidak termasuk lingkup pajak dan dalam bentuk hibah sebagai penerimaan negara yang bersumber baik dari dalam maupun luar negeri. 6
PPN menjadikan nilai tambah sebagai sasaran dalam pengenaannya. Nilai tambah merupakan ukuran hasil kegiatan ekonomi dan penghasilan. 7 PPN adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah barang atau jasa dari suatu kegiatan perekonomian negara. Sebagai pajak atas konsumsi yang bersifat umum, PPN dikenakan atas konsumsi barang dan atau jasa. Sehingga tujuan akhir dari PPN adalah mengenakan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi, baik oleh individu, pemerintah ataupun swasta. PPN juga memberikan perlakuan sama baik terhadap konsumsi barang atau jasa. Dalam PPN dikenal adanya destination principle .
Dengan kata lain PPN dipungut oleh negara di mana barang atau jasa dikonsumsi. 8
Mekanisme terkait pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 Tentang Penunjukan
6 I Putu Widya Laksana Pendit, I Nyoman Putu Budiartha, dan Ida Ayu Putu Widiati, ‘Kebijakan Pemerintah dalam Memberikan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Kepada Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-10’ (2021), 2 Jurnal Konstruksi.[419].
7 Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono, Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2007).[4].
8 Fadhilatul Hikmah, ‘The Organisation For Economic Cooperation And Development Guidelines dan Pengaruhnya Terhadap Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Di Indonesia’ (2020), 27 Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM.[640].

## 752 Sirih Zubaidah: Pengaturan Insentif Pajak...
Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya.
Tata cara pemungutan dan penyetoran PPN secara umum adalah sebagai berikut:
1.  Rekanan wajib membuat Faktur Pajak dan SSP atas setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada BUMN.
2.  Faktur Pajak dibuat sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan.
3.  SSP diisi dengan menyamtumkan NPWP serta identitas Rekanan. Penandatangan SSP dilakukan oleh BUMN sebagai penyetor atas nama Rekanan.
4.  Dalam hal penyerahan BKP selain terutang PPN juga terutang PPnBM, maka Rekanan harus mencantumkan jumlah PPnBM yang terutang dalam Faktur Pajak.
5.  Faktur Pajak dibuat dalam rangkap 2 (dua), lembar pertama untuk BUMN dan lembar kedua untuk Rekanan.
6.  SSP dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan rincian:
a.  Lembar pertama untuk Rekanan;
b.  Lembar kedua untuk KPPN melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos;
c.  Lembar ketiga untuk Rekanan yang dilampirkan pada SPT Masa PPN; dan d.  Lembar keempat untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos.
5.  BUMN yang memungut PPN harus membubuhkan cap “Disetor Tanggal” dan menandatanganinya pada Faktur Pajak.
6.  Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN.
Pelaporan PPN dilakukan per bulan dan disampaikan ke KKP tempat BUMN terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi Pemungut PPN dilampiri daftar Faktur Pajak dan SSP.
Pemungutan PPN atas sewa ruangan/bangunan dikenakan terhadap kegiatan jasa sewa menyewa ruangan karena termasuk barang tidak bergerak. Namun terdapat beberapa pengecualian pengenaan PPN di bidang perhotelan yang meliputi:
a.  Jasa persewaan kamar beserta tambahan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang berhubungan dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap.
b.  Jasa persewaan ruangan untuk acara atau pertemuan di hotel rumah penginapan, motel, losmen, dan hotel.
Selain dalam bidang perhotelan, jasa persewaan ruangan yang penyerahannya dikenakan PPN antara lain:
a. Jasa persewaan ruangan untuk perkantoran;
b. Jasa persewaan ruangan untuk tempat usaha atau pertokoan;
c. Jasa persewaan ruangan untuk tempat tinggal, apartemen, flat;
d. Jasa persewaan ruangan untuk pertemuan ( convention hall );
e. Dan lain-lain jasa persewaan ruangan sejenisnya.
Pemilik tanah dan bangunan wajib menerbitkan Faktur Pajak setelah perusahaan penyewa membayar biaya sewa. Faktur Pajak dibuat atas pungutan PPN 10% dikalikan seluruh biaya sewa atas transaksi sewa bangunan tersebut. Kemudian jika pemilik tanah adalah PKP, maka biaya sewa yang dibayarkan tidak termasuk PPN per tahun. Namun jika pemilik tanah bukanlah PKP, maka biaya sewa yang dibayarkan telah memuat PPN di dalamnya. 9
Apabila pengusaha jasa sewa ruangan atau bangunan selain bidang perhotelan telah melakukan penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan dengan nilai bruto lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) selama 1 (satu) tahun maka pengusaha tersebut memiliki kewajiban:
1.  Mengukuhkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) melalui pendaftaran di Kantor Pelayanan Pajak sesuai wilayah masing-masing.
2.  Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang.
Terkait dengan prosedur pemungutan PPN atas jasa sewa, bendahara pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk Menteri Keuangan dapat memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh PKP. Prosedur ini dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009. Staff  Tax memungut langsung tagihan dari PKP Rekanan pada saat pembayaran. Jumlah tagihan akan dipotong 10% oleh rekanan yang kemudian terbit bukti potong untuk diserahkan kepada pemungut. Hasil bukti potong tersebut akan dibuatkan sebuah Faktur Pajak.
Sejak kemunculan Covid-19 pada akhir 2019 lalu, peningkatan terhadap virus ini semakin menyebar di berbagai negara. Pembatasan ruang gerak publik dibatasi supaya tidak terjadi penularan yang lebih luas lagi.  Namun, kebijakan
9 Nur Amalih, ‘Tinjauan Pemungutan PPN Atas Jasa Sewa Pada Perhimpunan Penghuni Ru- mah Susun Non-Hunian (PPRSNH)’ (2021) 1 Jurnal Pabean.[24].

## 754 Sirih Zubaidah: Pengaturan Insentif Pajak...
pembatasan ini membawa dampak negatif terhadap perekonomian secara global. Menurut prediksi Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD), pertumbuhan ekonomi akan semakin turun dan menjadi yang terburuk sejak tahun 2009. 10
Pemerintah kemudian menanggapi persoalan tersebut dengan mewujudkan opsi kebijakan fiskal yang ekspansif, salah satunya melalui pemberian insentif pajak. Kebijakan fiskal sebagaimana berkaitan dengan teori Keynes dalam ilmu ekonomi mengenai kebijakan makro menghendaki peran pemerintah yang sangat diperlukan dalam menghadapi keadaan makro dan tidak menyerah pada keadaan pasar. 11 Salah satu fungsi insentif pajak adalah untuk menambah jumlah uang yang beredar dan memacu pertumbuhan ekonomi. Winardi menyebut istilah insentif pajak dengan Incentive Taxation yang memiliki arti bahwa pemajakan dilakukan bukan dengan maksud menghasilkan penerimaan negara saja, melainkan juga dimaksudkan memberikan dorongan terhadap perkembangan ekonomi dalam bidang tertentu. 12
Pemberian insentif pajak dilakukan dengan menerbitkan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Virus Corona pada Maret 2020 yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan, hingga perubahan terakhir pada Agustus 2020 diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020. Penerbitan peraturan perundang-undangan ini dilakukan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan yang terjadi dengan memberikan keringanan berbentuk pengurangan beban pajak, penurunan tarif, pembebasan pajak, dan relaksasi pelayanan perpajakan. 13
Kemudian salah satu kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah adanya insentif PPN atas sewa ruangan atau bangunan. Kebijakan ini
10 BBC News, ‘Virus corona: Dampaknya ‘lebih buruk daripada krisis finansial 2008’ dan pertumbuhan ekonomi dunia bisa tinggal separuh’ (BBC News, 2021) https://www.bbc.com/indo- nesia/dunia-51720514, dikunjungi pada 9 November 2021.
11 Salman Latief, Junaidin Zakaria, dan Mapparenta, ‘Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak’ (2020) 3 Center of Economic Students Journal.[271].
12 Winardi, Kamus Ekonomi (Mandar Maju 2011).[255].
13 Devi Nur Indahsari, Primandita Fitriand, ‘Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan PPN’ (2021) 3 Jurnal Pajak dan Keuangan Negara.[25].
dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan atau Bangunan Kepada Pedagang Eceran yang Ditanggung Pemerintah. Insentif PPN atas sewa ruangan atau bangunan ini merupakan langkah yang tepat guna membantu pelaku sektor ritel yang terdampak PPKM, khususnya pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP dan menyewakan kios pasar dan rukonya kepada pedagang eceran yang menjual barang dan/atau jasa langsung ke konsumen akhir. Peruntukan insentif PPN ini tidak hanya untuk PKP yang menyewakan ke pedagang eceran di pusat perbelanjaan saja, tetapi juga yang untuk pedagang eceran yang berada di pasar rakyat, komplek pertokoan, apartemen, hotel, lingkungan pendidikan, lingkungan kantor, dan fasilitas transportasi publik, sehingga peruntukannya sangat luas bagi pedagang eceran di lingkungan manapun.
Pemerintah akan menanggung PPN yang terutang atas sewa bulan Agustus 2021 sampai Oktober 2021 yang ditagihkan pada bulan Agustus 2021 sampai November 2021 atas penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran. PPN yang terutang dihitung dengan mengkalikan tarif PPN dengan dasar pengenaan pajak berupa Penggantian. Dalam Pasal 4 ayat (1) PMK ini terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PKP yang melakukan penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran sebagai standar pemberian insentif, diantaranya:
A. PKP wajib membuat Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan.
Ketentuan Faktur Pajak yang harus dipenuhi adalah:
1.  Mencantumkan kode transaksi “07’’
2.  Mencantumkan keterangan “PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NOMOR l02/PMK.010/2021”
3.  Mencantumkan frasa “sewa ruangan atau bangunan”, keterangan lokasi, dan bulan sewa jasa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran pada kolom nama jasa.
B. PKP wajib membuat laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah. Laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah berupa Faktur Pajak yang

## 756 Sirih Zubaidah: Pengaturan Insentif Pajak...
dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN sesuai peraturan perundang- undangan oleh PKP.
Menghadapi bencana pandemi seperti saat ini Negara tetap dituntut untuk bergerak cepat supaya tidak ada kebuntuan dan disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam bidang perpajakan. Maka dari itu pemerintah dituntut berani untuk melakukan Diskresi, salah satunya melalui pemberian Insentif Pajak Ditanggung Pemerintah atas PPN penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran tahun 2021. Diskresi untuk menanggung PPN atas sewa ruangan atau bangunan tersebut didasarkan pada pertimbangan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat, bertujuan untuk mengoptimalkan penanganan pandemi Covid-19 serta menjaga kesinambungan perekonomian dan menyelamatkan penerimaan negara dari sektor pajak, dengan tetap tunduk pada aturan dan atau norma hukum positif. Pengaruh pandemi Covid-19 di bidang perpajakan muncul secara mendesak, tidak dapat diprediksi dan menyangkut kepentingan umum harus diselesaikan secara cepat. Namun, masih belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara lebih jelas mengenai hal tersebut.
Penggunaan wewenang dalam rangka pemberlakuan kebijakan insentif PPN atas sewa ruangan atau bangunan dalam menghadapi pandemi Covid-19 dilakukan dengan memperhatikan batas-batas penggunaan diskresi. Dalam Pasal 24 Undang- undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan penggunaan diskresi harus memenuhi syarat:
a.  sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
b.  tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.  sesuai dengan AUPB;
d.  berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan
f.  dilakukan dengan iktikad baik.
Dari penjelasan Pasal tersebut, pedoman dalam penggunaan diskresi dan pembuatan kebijakan pemerintah harus berdasarkan Asas-Asas Pemerintahan Umum yang Baik (AUPB), khususnya asas larangan penyalahgunaan wewenang ( detournement de pouvoir ) dan asas larangan sewenang-wenang ( willekeur ).
Tindakan pemerintah akan dianggap menyimpang jika terbukti memenuhi unsur sewenang-wenang dan bertentangan dengan kepentingan umum. 14 Penilaian mengenai apakah suatu tindakan mengandung unsur penyalahgunaan wewenang dapat diuji melalui asas spesialitas (specialiteitsbeginsel).
Unsur sewenang-wenang diuji dengan asas rasionalitas atau kepantasan
( redelijk ). Pelaksanaan wewenang yang tidak masuk akal atau tidak beralasan
( kennelijk onredelijk ) dapat dikatakan telah mengandung unsur sewenang- wenang. 15 Sedangkan pelaksanaan wewenang yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian wewenang atau melanggar AUPB maka dapat dikatakan sebagai mencampuradukan wewenang.
Kemunculan virus Covid-19 varian Delta di Indonesia merupakan salah satu alasan penggunaan diskresi oleh Kementerian Keuangan dalam menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan atau Bangunan Kepada Pedagang Eceran yang Ditanggung Pemerintah. Penggunaan diskresi oleh Badan atau Pejabat Administrasi bertujuan untuk menyelesaian permasalahan yang penting dan mendesak yang timbul secara tiba-tiba.

## Akibat Hukum Pasca Diberlakukannya Pemberian Insentif Pajak Pertambanahan Nilai Atas Sewa Ruangan atau Bangunan dalam Rangka Penanggulangan Covid-19
Akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Salah satu wujudnya adalah lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Umumnya perbuatan wajib pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan terjadi dalam dua hal. Pertama, wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), dan yang kedua, SPT yang disampaikan oleh wajib pajak isinya tidak benar.
14 Lutfil  Ansori,  ‘Diskresi  dan  Pertanggungjawaban  Pemerintah  dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan’ (2015) 1 Jurnal Yuridis.[136].
15 Julista Mustamu, ‘Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan’ (2011) 2 Jurnal Sasi.[5].

## 758 Sirih Zubaidah: Pengaturan Insentif Pajak...
Sanksi adalah hukuman negatif yang diberikan kepada individu yang melanggar aturan. 16 Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dapat dikenai sanksi administrasi saja, sanksi pidana saja atau sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dalam ketentuan perundang-undangan bidang perpajakan, terdapat 2 (dua) macam sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Prosedur pemberian kedua sanksi tersebut bagi wajib pajak, baik perorangan maupun badan hukum sebelum pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1.  Dengan memberi peringatan;
2.  Kemudian memberi surat teguran; dan
3.  Memberi aturan cicilan pembayaran.
Apabila wajib pajak tidak dapat memenuhi ketiga hal tersebut maka akan diterbitkan surat paksa untuk selanjutnya dapat dilakukan eksekusi.
Sanksi administrasi adalah sanksi yang diberlakukan dengan cara membayar kerugian finansial kepada Negara karena adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi administrasi dalam bidang perpajakan dapat berupa denda administrasi, bunga dan kenaikan. Denda administrasi adalah sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas suatu pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Sanksi administrasi kenaikan merupakan sanksi yang dinilai dapat membuat jera wajib pajak. Hal ini disebabkan besarnya dihitung dengan angka persentase dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan akan menjadi berlipat ganda jumlahnya. 17 Penerapan sanksi pidana dalam bidang perpajakan sifatnya adalah ultimum remedium, maknanya bahwa hukum pidana atau sanksi pidana baru diterapkan apabila tidak
16 Boediono, Pelayanan Prima Perpajakan (Rineka Cipta 2011).[65].
17 Tika Wulandari dan Suyanto, ‘Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman)’ (2014) 2 Jurnal Akuntansi .[97].
ada lagi upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan efek jera baik kepada pelaku maupun calon pelaku.
Bentuk lain dari akibat hukum yang ditimbulkan adalah lahirnya Pajak Ditanggung Pemerintah (P-DTP). Insentif berbentuk Pajak Ditanggung Pemerintah (P-DTP) menurut Pasal 1 angka 1 PMK Nomor 228/PMK.05/2010 tentang Mekanisne Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah adalah “ Pajak terutang yang dibayar oleh pemerintah menurut pagu anggaran sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang- undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ”. 18
Pemerintah akan memberikan insentif PPN atas sewa bulan Agustus 2021 sampai Oktober 2021. Pemberian subsidi oleh pemerintah tetap akan dikenakan pajak yakni PPN sebesar 10% dari nilai subsidi yang diberikan. Pemerintah akan menanggung besarnya nilai PPN atas subsidi yang diberikan untuk disetorkan ke kas negara secara langsung.
Akibat dari adanya insentif DTP atas PPN tersebut, maka utang pajak yang dimiliki oleh PKP yang melakukan penyerahan jasa sewa ruangan dan bangunan kepada pedagang eceran telah selesai. Berakhirnya utang pajak dapat terjadi dengan cara-cara sebagai berikut:
1. Pembayaran
Wajib pajak melakukan pembayaran dengan Surat Setoran Pajak (SPP) atau dokumen lain yang dipersamakan melalui Kantor Kas Negara, Kantor Pos dan Giro, ataupun Bank Persepsi.
2. Kompensasi
Kompensasi dapat dilakukan diantara pajak yang berbeda jenis tetapi masih dalam tahun pajak yang sama, contohnya kelebihan pembayaran PPh dengan kekurangan pembayaran PPN, atau diantara pajak yang sama jenisnya tetapi dalam tahun yang berbeda, contohnya kelebihan PPh tahun sebelumnya dengan kekurangan PPh tahun berjalan.
3. Penghapusan Utang
Penghapusan utang dilakukan dengan melihat keadaan dari wajib pajak. utang pajak dapat dihapuskan karena tidak dapat ditagih dengan alasan- alasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 73/
18 Lili Marlinah dan Syahribulan, ‘Peranan Insentif Pajak Yang DiTanggung Pemerintah (DTP) Di Era Pandemi Covid 19’ (2020) 2 Economy Deposit Journal.[60].

## Sirih Zubaidah: Pengaturan Insentif Pajak...
PMK.03/2012, yaitu:
a. Wajib pajak telah meninggal dunia tanpa meninggalkan warisan dan tidak memiliki ahli waris atau ahli waris tidak diketahui.
b. Wajib pajak tidak memiliki harta.
4. Daluwarsa Daluwarsa utang pajak memiliki batas sebagai berikut:
a. 5 (lima) tahun untuk pajak pusat.
b. 5 (lima) tahun untuk pajak daerah
c. 3 (tiga) tahun untuk retribusi daerah.
d. Tidak ada batasan waktu untuk wajib pajak yang terlibat tindak pidana pajak.
5. Pembebasan
Adanya pembebasan pajak berkaitan dengan terbitnya suatu kebijakan pemerintah.
Hapusnya utang pajak PKP yang melakukan penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran disebabkan karena adanya pembebasan utang pajak oleh pemerintah yang dilaksanakan berdasarkan PMK Nomor 102/ PMK.010/2021. Pembebasan tersebut berupa pemberian insentif PPN dalam bentuk Pajak Ditanggung Pemerintah.

## Kesimpulan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan atau Bangunan Kepada Pedagang Eceran yang Ditanggung Pemerintah diterbitkan sebagai salah satu dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk menanggulangi peningkatan angka kematian Covid-19 karena penyebaran varian Delta. Insentif diberikan untuk PPN yang terutang pada Agustus sampai Oktober 2021 yang ditagihkan pada Agustus sampai November 2021. Untuk dapat memanfaatkan insentif ini, PKP yang melakukan penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran wajib melaksanakan prosedur sebagaimana dalam Pasal 4 PMK ini. Selain itu, pemerintah wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, AUPB, alasan- alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan itikad baik supaya tidak menimbulkan tindakan sewenang-wenang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Akibat hukum pasca diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2021 adalah pemerintah akan menanggung PPN atas penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PMK ini. Sehingga kewajiban membayar PPN sebesar 10% (sepuluh persen) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Unang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah menjadi hapus. Dengan demikian utang pajak yang dimiliki oleh PKP sebagai wajib pajak telah selesai.

## Daftar Bacaan

## Buku
Boediono, Pelayanan Prima Perpajakan (Rineka Cipta 2011).
Chairil Anwar Pohan, Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai (Gramedia Pustaka Utama 2006).
Marihot Pahala Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Rajawali Pers 2016).
Rochmat Soemitro, Pajak dan Pembangunan (Eresco 1974).
Winardi, Kamus Ekonomi (Mandar Maju 2011).
Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono, Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2007).

## Jurnal
Devi Nur Indahsari, Primandita Fitriand, ‘Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan PPN’ (2021) 3 Jurnal Pajak dan Keuangan Negara.
Enrico Parulian Simanjuntak, ‘Pengujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-undang Administrasi Pemerintahan’ (2018) 2 Jurnal Hukum dan Peradilan.
Fadhilatul Hikmah, ‘The Organisation For Economic Cooperation And Development Guidelines dan Pengaruhnya Terhadap Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai

## 762 Sirih Zubaidah: Pengaturan Insentif Pajak...
Atas Jasa Di Indonesia’ (2020) 27 Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM.
I Putu Widya Laksana Pendit, I Nyoman Putu Budiartha, dan Ida Ayu Putu Widiati, ‘Kebijakan Pemerintah dalam Memberikan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Kepada Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-10’ (2021) 2 Jurnal Konstruksi.
Julista Mustamu, ‘Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan’ (2011) 2 Jurnal Sasi.
Lili Marlinah dan Syahribulan, ‘Peranan Insentif Pajak Yang DiTanggung Pemerintah (DTP) Di Era Pandemi Covid 19’ (2020) 2 Economy Deposit Journal.

## Lutfil Ansori, ‘Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan’ (2015) 1 Jurnal Yuridis.
Muhammad Helmy Hakim, ‘Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal Ke Sosio-Legal’ (2017) 16 Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran.
Nur Amalih, ‘Tinjauan Pemungutan PPN Atas Jasa Sewa Pada Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Non-Hunian (PPRSNH)’ (2021) 1 Jurnal Pabean.
Salman Latief, Junaidin Zakaria, dan Mapparenta, ‘Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak’ (2020) 3 Center of Economic Students Journal.
Tika Wulandari dan Suyanto, ‘Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman)’ (2014) 2 Jurnal Akuntansi.

## Laman
BB C  News,  ‘Virus  corona:  Dampaknya  ‘lebih  buruk  daripada  krisis  finansial 2008’ dan pertumbuhan ekonomi dunia bisa tinggal separuh’ (BBC News, 2021) <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51720514> dikunjungi pada 9 November 2021.