…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN: 2828-5271 (online)
Aktualisasi Undang-Undang Cipta Kerja Pencipta Lapangan Kerja Bagi Generasi Z
Ar-Rahiim Innash 1 , Adhi Budi Susilo 2
1 Universitas Ngudi Waluyo
2 Universitas Dian Nuswantoro E-mail: rahmiiinash@gmail.com 1 , adhi.susilo@dsn.dinus.ac.id 2
Article History:
Received: 27 Juli 2024
Revised: 10 Agustus 2024
Accepted: 14 Agustus 2024 Abstract:  Generasi  yang  dianggap  tumbuh  dan berkembang  generasi  yang  maju  dan  cepat beradaptasi  dengan  cepat  terhadap  perubahan teknologi  pada  kenyaataanya  merupakan  generasi yang  rapuh.  Maka  perlu  untuk  1)  Mengetahui Landasan  Filosofis,  Landasan  Sosiologis,  Landasan Yuridis  Bagi  Generasi  Z  Guna  mendukung  Undang- Undang  Cipta  Kerja  2)  Mengetahui  Aktualisasi Undang-Undang  Cipta  Kerja  Pencipta  Lapangan Kerja  Bagi  Generasi  Z  dengan  metode  socio-legal research  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  yang merupakan  data  sekunder  diperoleh  hasil  1)  Dalam Filosofis terdapat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar  1945,  dalam  sosiologis  dampak  bonus demografi  diperlukan  upaya  yang  sesuai  dengan karakteristik  persoalan  yang  dihadapi  dalam peciptaan  lapangan  pekerjaan  yang  dilakukan melalui upaya meningkatkan investasi dan kemudahan  dan  perlindungan  hukum  dan  Yuridis kebijakan penciptaan lapangan kerja harus dilakukan  melalui  teknik  omnibus  law  guna mencerminkan integrasi sehingga kodifikasi
peraturan  efektif  2)  kebijakan  penciptaan  lapangan kerja  harus  dilakukan  melalui  teknik  omnibus  law guna  mencerminkan  integrasi  sehingga  kodifikasi peraturan  efektif  dengan  melihat  penciptaan  nilai dan  prinsip  kerja  yang  pelaksanaannya  selaras dengan  dengan  kebijakan  guna  mendukung  kinerja dengan  menindaklanjuti  mengadopsi  inovasi  dan karateristik Generasi Z
Keywords: Cipta Kerja, Lapangan Kerja, Generasi Z

## PENDAHULUAN
Lahirnya Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja yang nantinya diharapkan mampu  menyerap  tenaga  kerja  Indonesia  yang  seluas-luasnya  dalam  persaingan  yang  semakin kompetitif guna kesiapan globalisasi ekonomi melalui kemudahan dan perlindungan usaha mikro, kecil,  dan  menengah,  dengan  peningkatan  ekosistem  investasi,  dan  percepatan  proyek  strategis nasional  dalam  hubungan  antara  penciptaan  lapangan  kerja  yang  akan  berdampak  kepada fenomena  pertumbuhan  ekonomi  dan  proyeksi  penduduk  ( population  projection )  (Vitezić  &
Perić,  2021)  dengan  kebutuhan  perekonomian  Indonesia  berimplikasi  terhadap  aspek ketenagakerjaan hal tersebut merupakan bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  menjadi  dasar  bagi  Pemerintah  guna  mengatur  sekaligus memberikan  perlindungan  khususnya  kepada  pekerja  atau  buruh  dan  pengusaha  untuk mewujudkan  masyarakat  sejahtera,  adil,  makmur,  dan  merata  baik  materiil  maupun spiritual(Riyanti et al., 2023)
Guna  Pencapaiannya  di  Indonesia  mengenal  Generasi  Z  dalam  indx  chanel  mnyebutkan” terdapat  pengagguran  sebanyak  10  Juta  Generasi  Z  yang  menimbulkan  sejumlah  pertanyaan, terkait  bagaimana  penerapan  Undang-Undang  Cipta  kerja  terimplementasi  dengan  harapan pemerintah  menggenjot  investasi  dan  pembukaan  lapangan  kerja  dikarenakan  data  Badan  Pusat Statistik  (BPS)  menunjukkan  terdapat  10  juta  generasi  muda  kesulitan  mendapatkan pekerjaan”(Farhan,  2024)  dan  dalam  CNCB  menyebutkan  “   Gen  Z  ternyata  menjadi  pekerja yang  paling  gampang  depresi  mudah  putus  pada  mendapatkan  tekanan  di  kantor  padahal  jam kerjanya lebih sedikit dengan prevalensi depresi Indonesia sebesar 1,4% pada 2023.(Dewi, 2024)
Apabila  kita  mengenal  lebih  jauh  Generasi  Z  yang  merupakan  induvidu  yang  dijelaskan sebagai baerikut:
1. sebagai digital native tumbuh dalam era teknologi digital yang maju dan cepat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi.(Reid et al., 2023)
2. Cenderung lebih memilih pekerjaan yang memiliki tujuan yang jelas dan berdapak positif
3. Flesibel dalam gaya kerja yang mana lebih menerima konsep jarrah jauh ( remote work ) dan fleksibel dalam jam kerja(Yacine & Karjaluoto, 2022)
4. Mengadalkan  alat-alat  digital  seperti  pesan  instan,  video  konefensi,  dan  plafon  kolaborasi online untuk interkasi
5. Dikenal kreativitas dan kengingian mencari Solusi terhadap tantangan yang dihadapi.
6. Kerja sesuai passion dalam menentukan profesi.
Fenomena  ini  berbanding  terbalik  yang  mana  menurut  penulis  generasi  Z  bisa  dibilang merupakan  generasi  rapuh  yang  diperkuat  pada  kutipan  kompasnia(LolaKlarissa,  2024)  yang meyebutkan  “kondisi  mental  yang  dianggap  kurang  kuat  dan  mudah  putus  dalam  menghadapi permasalahan  kehidupan  dikarenakan  lahir  dan  besar  di  era  serba  modern  dan  instan,  terbiasa dimanjakan  sejak  kecil  dan  jarang  menghadapi  kesulitan  hidup”  hal  ini  biasa  disebut  denfan bonus  demografi  yang  di  khawtirkan  akan  membawa  dampak  tersendiri  di  bidang ketenagakerjaan.
Bonus  demografi  merupakan  potensi  apabila  dapat  dimanfaatkan  dengan  baik  dan maksimal,  berdapak  memberikan  keuntungan  bagi  perekonomian  Indonesia.  Namun  apabila, tidak  dimanfaatkan  dengan  baik  justru  dapat  menimbulkan  dampak  negative  dengan meningkatnya  angka  pengangguran  dan  kemiskinan  diharapkan  dengan  adanya  suatu  proses deregulasi  Indonesia  dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  No  6  Tahun  2023  Tentang  Cipta Kerja  sebagai  suatu  ( business  as  usual )  sebagai  penerapan  metode Omnibus  Law (Susilo  & Efendi, 2020)  membentuk 1 (satu) Undang-Undang tematik yang diatur dalam berbagai undang- undang  lainnya.diharapkan  mampu  menata  dan  mengharmoniskan  juga  dapat  menciptakan simplifikasi  peraturan  perundang  undangan  yang  terkait  Penciptaan  Lapangan  Kerja  dalam, melahirkan  pelayanan  perizinan  berusaha  yang  mudah,  cepat,terintegrasi  dan  memastikan penerapan  teknik  legislasi omnibus  law tidak  memberikan  dampak  negatif  pada  sistem perundang-undangan yang menimbulkan kekosongan hukum.
Berdasarkan  deskripsi  yang  menjadi  latar  belakang  di  atas  maka  penulis  mengangkat
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN: 2828-5271 (online)
permasalahan yang hangat untuk ulasan adalah sebagai berikut:
1. Bagiamana Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis, Landasan Yuridis Bagi Generasi Z Guna mendukung Undang-Undang Cipta Kerja?
2. Bagaimanakan bentuk Aktualisasi Undang-Undang Cipta Kerja Pencipta Lapangan Kerja Bagi Generasi Z?

## LANDASAN TEORI
Teori  Utilitarisme dari  Jerremy  Bentham  (Crimmins,  2015)  relevan  dijadikan  dasar rujukan. Dikarena negara harus mengadopsi beberapa pengaturan (misalnya membuat  peraturan perundang-undangan)  yang  dapat  memaksimalkan  kebahagia  anggota  masyarakat  (Mill,  2022) dimana pembentukan hukum oleh pembentuk undang-undang ( legislator ) adalah manfaat umum (kebaikan  publik).(Susilo,  2022)  Pengaturan  umum  atau  publik  yang  merupakan    kemanfaatan atau hasil yang berguna sebagai salah satu penilaian  konsekuensi atau tujuan yang ingin dicapai Utilitarianisme merumuskan    tiga  kriteria  obyektif  yang  dijadikan  dasar  obyektif  sekaligus norma  untuk  menilai  suatu  kebijaksanaan  atau  tindakan  yaitu  manfaat,  manfaat  terbesar  dan pihak yang merasakan manfaat tersebut.
1. Kriteria pertama adalah manfaat yaitu kebijaksanaan atau tindakan mendatangkan manfaat atau kegunaan tertentu.
2. Kriteria  kedua  adalah  manfaat  terbesar  yaitu  kebijaksanaan  atau  tindakan  mendatangkan manfaat terbesar dibandingkan dengan kebijaksanaan atau tindakan alternatif lainnya.
3. Kriteria  ketiga  adalah  pihak  yang  merasakan  manfaat  adalah  pihak  dalam  jumlah  yang besar atau sebanyak mungkin orang Ketiga kriteria etika utilitarianisme di atas sampai pada rumusan utilitarianisme yang telah dikenal luas yaitu the greatest happiness of the greatest number .(Mashdurohatun, 2021)

## METODE PENELITIAN
Penelitian Socio-Legal  Research menurut  Susilo,  (2022)  Penelitian  hukum  yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan penelitian ini disebut  juga  penelitian  hukum  kepustakaan  (Soemitro,  1990).  Penelitian  ini  untuk  mengungkap bagaimana  bentuk Aktualisasi  Undang-Undang  Cipta  Kerja  Pencipta  Lapangan  Kerja  Bagi Generasi  Z  dalam  dimanfaatkan  secara  maksimal  dengan  salah  satu  cara  sebagai  peningkatan lapangan kerja, akan tetapi pada priktiknya masih banyak pengangguran bagi generasi Z sampai saat ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis, Landasan Yuridis Bagi Generasi Z Guna Undang- Undang Cipta Kerja
1. Landasan Filosofis
Dalam  Pasal  27  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  1945  menyebutkan”  “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan’ Maka negara perlu melakukan suatu upaya atau tindakan guna memenuhi hak-hak warga negara Indoensia  Khususnya  generasi  muda  agar  memperoleh  pekerjaan  dan  penghidupan  yang layak  akan  tetapi  pemenuhan  tersebut  terkendala  banyaknya  pertumbuhan  jumlah  usia produktif  yang  tidak  diimbangi  dengan  peningkatan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  dan ketersediaan lapangan pekerjaan.
Beberapa  tantangan  perkembangan  karier  Generasi  Z,  diantaranya  terkait  dengan
media sosial dan kematangan karier, perencanaan karier dan pengaruh orang tua, ekspekasi karier,  dan  persaingan  global  maka  perlu  adanya  strategi  yang  tepat  untuk  menghadapi tantangan  tersebut  demi  terciptanya  Sumber  Daya  Manusia  yang  unggul  dalam pengambilan  keputusan  karir    (Sawitri,  2022)  Di  sisi  lain,  harus  diakui  ketersediaan lapangan  pekerjaan  sangat  terbatas  adanya  kondisi  tersebut  maka  Pemerintah  harus melakukan  berbagai  upaya  stategis  dalam  rangka  memenuhi  hak-hak  atas  pekerjaan  dan penghidupan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
2. Landasan Sosiologis
Generasi  Z  menghabiskan  lebih  dari  6  jam  sehari  menggunakan  ponsel  dan  sering menggunakan  media  sosial  Bahkan,  survei  tersebut  memaparkan  bahwa  Generasi  Z  di Indonesia  menduduki  peringkat  tertinggi  dalam  penggunaan  ponsel,  yakni  8,5  jam  setiap harinya(Kim &  Austin, 2020) meskipun Generasi Z dikenal  sebagai  generasi  digital, 44% Generasi  Z  lebih  menyukai  bekerja  dengan  tim  dan  menganggap  dirinya  sebagai  generasi yang  paling  pekerja  keras,  namun  Generasi  Z  tidak  akan  bersedia  dipaksa  bekerja  saat mereka tidak ingin bekerja(Sakitri, 2020) tidak terlalu percaya diri untuk  memasuki dunia kerja dan adanya tuntutan untuk bekerja dalam waktu yang panjang
Generasi  Z  mengkhawatirkan  kemampuan  mereka  untuk  sukses  terdapat  tiga hambatan emosional yang dialami Generasi Z sehingga menciptakan ketidakpercayaan diri akan pencapaian secara profesional, diantaranya:
a. Kecemasan (34%),
b. Kurangnya motivasi (20%), dan
c. Adanya perasaan rendah diri (17%). (sakitri, 2020) Maka  guna  menghadapi  dampak  bonus  demografi  diperlukan  upaya  yang  sesuai dengan  karakteristik  persoalan  yang  dihadapi  dalam  peciptaan  lapangan  pekerjaan  yang dilakukan melalui upaya meningkatkan investasi dan kemudahan dan perlindungan hukum.
3. Landasan Yudiris
Peraturan  yang  sudah  ada  tetapi  tidak  memadai  dengan  perkembangan  zaman sehingga menumbulkan kekosongan hukum dan undang-undang dalam jumlah yang sangat banyak maka kebijakan penciptaan lapangan kerja harus dilakukan melalui teknik omnibus law guna mencerminkan integrasi sehingga kodifikasi peraturan efektif

## Bagaimanakan Bentuk Aktualisasi Undang-Undang Cipta Kerja Pencipta Lapangan Kerja Bagi Generasi Z
Bentuk aktualisasi Undang-Undang Cipta Kerja Bagi Generasi Z yang dilakukan oleh dapat menjadi  wirausahawan  yang  mampu  memberikan  dampak  positif  pada  perekonomian  yang terdapat  pada  BAB  III  dengan  Peningkatan  Ekosistem  Investasi  dan  Kegiatan  Berusaha  yang terbagi:
1. Penerapan perizinan berusaha berbasis resiko
Yang  mana  dalam  penerapan  perizinan  berbasis  resiko  dilakukan  dalam  penetapan resiko  dan  peningkatan  skala  kegiatan  usaha  berdasarkan  penilaian  Tingkat  bahaya  dan potensi terjadinya bahaya yang terbagi:
a. Penilaian Tingkat bahaya dilakukan terhadap aspek:
1) Kesehatan
2) Keselamatan
3) Lingkungan
4) Pemanfaatan dan pengeloaan sumber daya
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN: 2828-5271 (online)
Dengan  memperhitungkan  jenis  kegiatan  usaha,  kreteria  kegiatan  usaha,  Lokasi kegiatan usaha, keterbatasan sumberdaya dan resiko voklalitas.
b. Potensi terjadinya bahaya meliputi:
1) Hampir tidak mungkin berlaku
2) Kemungkinan kecil terjadi
3) Kemungkinan terjadi atau
4) Hamper pasti terjadi
Maka  Tingkat  resiko  dan  peringkat  skala  usaha  kegiatan  usaha  harus  ditetapkan melalui:
a. Kegiatan usaha beresiko rendah
Pemberian  nomor  induk  berusaha  sebagai  identitas  bagi  pelaku  usaha  dalam melaksanakan kegiatan usaha
b. Kegiatan usaha berersiko menengah
Pemberian  induk  berusaha  dan  sertifikat  standar  (merupakan  peryataan  pelaku usaha untuk  memenuhi  standar usaha dalam  rangka kegiatan usaha yang  diterbitkan pemerintah  pusat  atau  daerah  berdasarkan  hasil  verifikasi  pemenuhan  standar pelaksanaan usaha oleh pelaku usaha)
c. Kegiatan usaha beresiko tinggi
Pemberian  nomor  induk  dan  izin    (yang  merupakan  persetujuan  pemerintah pusat  atau  daerah  guna  pelaksaaan  kegiatan  usaha  yang  wajib  dipenuhi  dengan menerbitkan  sertifikat  standar  usaha  dan  sertifikat  standar  produk  berdasarkan  hasil verifikasi)
2. Penyederhanaan persyaratan dalam perizinan berusaha
Penerapan persyaratan dalam perizinan berusaha Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah meliputi:
a. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; Dimana pemerintah daerah wajib Menyusun dan menyediakan
1) Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  tahun  2021,  PP  ini  mengatur  mengenai Perizinan Berusaha berdasarkan Tingkat Risiko kegiatan usaha.
2) Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  tahun  2021  tentang  penataan  ruang,  regulasi ini  merupakan  peraturan  pelaksana  dari  UU  No  11  tahun  2020  Tentang  Cipta Kerja, ini memiliki fungsi sebagai bentuk perizinan dasar yang perlu didapatkan sebelum pelaku usaha melanjutkan proses ke perizinan berusaha.
3) Peraturan  Menteri  ATR/BPN  Nomor  13  Tahun  2021  tentang  Pelaksanaan Kesesuaian  Kegiatan  Pemanfaatan  Ruang  dan  Sinkronisasi  Program Pemanfaatan Ruang
4) Peraturan  Kepala  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  Nomor  4  tahun  2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal
b. Persetujuan lungkungan; dan
Terdapat dalam Pasal 1 angka 35 UU Cipta Kerja tentang Perubahan UU PPLH yang  mengatur  bahwa  Persetujuan  Lingkungan  sebagai  Keputusan  kelayakan lingkungan  hidup  atau  pernyataan  kesanggupan  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
c. Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat laik fungsi Adalah  izin  atas  kelayakan  sebuah  perencanaan  Bangunan  Gedung  untuk
dibangun.  Sedangkan  sertifikat  Laik  Fungsi  ialah  pernyataan  atas  kelaikan  fungsi bangunan yang telah selesai dibangun.
Pemerintah akan menyiapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam rangka  melakukan  penyederhananaan  birokrasi  perizinan  berusaha.berdasarkan  Pasal  8, Pasal  9  dan  Pasal  10  Undang-Undang  Cipta  Kerja,  yang  mana  proses  perizinan  kegiatan berusaha  diubah  dari  berbasis  izin  berubah  menjadi  berbasis  risiko.  Yang  mana  ini memiliki 3 kategori, yaitu:
1. Risiko Rendah (Nomor Izin Berusaha/NIB)
2. Risiko Menengah (NIB dan Standar)
3. Risiko Tinggi (NIB dan Izin) Pelaku UMK hanya perlu mendaftar di system Online Single Submission (OSS)
melalui oss.go.id. Pendaftaran dilakukan guna untuk mendapatkan NIB yang mana nantinya dapat dijakdikan izin usaha.
Pendaftaran dilakukan secara online guna untuk menghilangkan adanya pungutan liar, hal ini sebagai upaya pencegahan Tindakan korupsi, dan lain-lain.
3. Penyederhanaan perizinan berusaha sektor
Perizinan  berusaha  adalah  legalitas  yang  diberikan  kepada  pelaku  usaha  untuk memulai serta menjalankan usahanya. Guna memberikan kepastian hukum dalam berusaha, hal  ini perlu ditingkatkannya ekosistem investasi  dan kegiatan berusaha,  hal  ini dilakukan untuk  menjaga  kualitas  perizinan  yang  nantinya  dapat  dipertanggungjawabkan. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi:
a. Perizinan berusaha berbasis risiko Proses perizinan kegiatan usaha diubah dari berbasis izin ke risiko:
1) Pendaftaran dengan Nomor Induk Berusaha
2) Memenuhi Standar Profesi Bersertifikat
3) Wajib memiliki izin
b. Persyaratan dasar perizinan berusaha Sebagai  bentuk  upata  penyederhanaan  sejumlah  Undang-Undang  yang  mengatur perizinan dasar
1) Izin Lokasi terdari 4 Undang-Undang dan 51 Pasal
2) Izin lingkungan terdiri 2 Undang-Undang dan 36 Pasal
3) Izin bangunan Gedung terdiri dari 2 Undang-Undang dan 48 Pasal
c. Perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi
d. Undang-Undang  Cipta  Kerja mengubah, mengahpus dan/atau menetapkan peraturan baru
e. Kegiatan risiko tinggi wajib berizin
f. Kegiatan  risiko  tinggi  berdampak  pada  Kesehatan,  keselamatan,  lingkungan  dan pengelolaan sumber daya alam
g. Kegiatan risiko menengah memakai standar
h. Kegiatan risiko rendah cukup mendaftar
i. Penilaian standar oleh profesi bersertifikat
j. Pemerintah mengawasi kegiatan berisiko tinggi
4. Penyederhanaan persyaratan investasi
Adanya  penyederhanaan  persyaratan  investasi  memiliki  tujuan  untuk  menciptakan iklim berusaha dan investasi yang berkualitas bagi para pelaku bisnis termasuk UMKM dan investor asing, hal ini juga agar Indonesia dapat bersaing dengan negara tetangga yang telah
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN: 2828-5271 (online)
terlebih dahulu menerapkan Langkah yang sama.
Hal yang disederhanakan seperti mengenai perizinan, retribusi, izin gangguan, pajak daerah, izin mendirikan bangunan, izin usaha, pelayanan public, jasa kontruksi, tanda daftar Perusahaan  yang  dinilai  menghambat  pertumbuhan  ekonomi,  memperpanjang  jalur birokrasi, investasi dan kemudahan berusaha atau jika tidak sesuai dengan Norma Standar Prosedur  dan  Kriteria  (NSPK)  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Pusat  melalui Kementrian/Lembaga.
Dengan  Undang-Undang  Cipta  Kerja  persyaratan  untuk  berinvestasi  menjadi  lebih sederhana
a. Menetapkan  priority  list  atas  bidang  usaha  yang  didorong  untuk  investasi.  Kroteria priority  list  mencakup:  teknologi  tinggi,  investasi  besar,  berbasis  digital  dan  padat karya.
b. Untuk kegiatan usaha UMKM dapat bermitra dengan modal asing
c. Status PMA hanya dikaitkan dengan batas kepemilikan asing
d. Ketentuan  persyaratan  investasi  Undang-Undang  Sektor  fihapus  karena  akan  diatur dalam Perpres Daftar Prioritas Investasi.
Menurut hemat penulis kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagian ( happiness) , baik  dan  buruknya  suatu  hukum  bergantung  pada  apakah  hukum  itu  sendri  memberikan kebahagian  atau  tidak  pada  manusia,  Hukum  yang  baik  adalah  hukum  yang  dapat memberikan manfaat kepada setiap subjek hukum. Hukum sudah dapat di kategorikan baik apabila  mampu  memberikan  kebahagian  kepada  bagian  terbesar  masyarakat.  Masyarakat menharapkan  manfaat  dalam  pelaksaaan  dan  penegakan  hukum.  Hukum  adalah  untuk manusia maka pelaksanaan hukum  atau penegaka hukum  harus memberikan manfaat  atau kegunaan bagi masyarakat yang diartikan sebagai kebahagiaan.
Masyarakat  akan  mentaati  hukum  tanpa  perlu  dipaksa  dengan  sangsi  apabila masyarakat merasakan manfaatnya. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau  penegakan  hukum.  Hukum  adalah  untuk  manusia,  maka  pelaksanaan  hukum  atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru  karena  hukumnya  dilaksanakan  atau  ditegakkan  timbul  keresahan  di  dalam masyarakat.  Dalam  hal  adanya  Peningkatan  Ekosistem  Investasi  dan  Kegiatan  Berusaha Generasi Z.

## KESIMPULAN
1. Dalam  Filosofis  terdapat  Pasal  27  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  1945,  dalam  sosiologis dampak  bonus  demografi  diperlukan  upaya  yang  sesuai  dengan  karakteristik  persoalan yang  dihadapi  dalam  peciptaan  lapangan  pekerjaan  yang  dilakukan  melalui  upaya meningkatkan  investasi  dan  kemudahan  dan  perlindungan  hukum  dan  Yuridis  kebijakan penciptaan lapangan kerja harus dilakukan melalui teknik omnibus law guna mencerminkan integrasi sehingga kodifikasi peraturan efektif
2. Perlunya  melihat  penciptaan  nilai  dan  prinsip  kerja  yang  pelaksanaannya  selaras  dengan dengan  kebijakan  guna  mendukung  kinerja  dengan  menindaklanjuti  mengadopsi  inovasi dan  karateristik  Generasi  Z  diharapkan  dapat  menjadikan  Generasi  Z  yang  inovatif kompeten  guna  menghadapi  perubahan  dan  tuntutan  di  masa  depan  memalui  Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha yang mudah dengan mempetimbangkan syarat- syarat administratif dalam pengajuannya

## DAFTAR REFERENSI
Crimmins, J. E. (2015). Jeremy Bentham .
Dewi, S. S. & I. R. (2024). Data Kemenkes, Gen Z Indonesia Paling Gampang Depresi di Tempat Kerja. CNBC  Indonesia .  https://www.cnbcindonesia.com/news/20240803191844-4- 560156/data-kemenkes-gen-z-indonesia-paling-gampang-depresi-di-tempat-kerja Farhan,  M.  (2024).  10  Juta  Gen  Z  Menganggur,  UU  Cipta  Kerja  Belum  Efektif? Milenomic . https://www.idxchannel.com/milenomic/10-juta-gen-z-menganggur-uu-cipta-kerja-belum- efektif
Kim,  S.,  &  Austin,  L.  (2020).  Effects  of  CSR  initiatives  on  company  perceptions  among Millennial and Gen Z consumers. Corporate Communications: An International Journal , 25 (2), 299–317.
LolaKlarissa, K. (2024). Generasi Mental Tempe, Gen Z yang Lebih Rapuh dibanding Generasi Sebelumnya.
Kompasiana .
https://www.kompasiana.com/keilolris/65cd8fdfde948f509c0a38e2/generasi-mental- tempe-gen-z-yang-lebih-rapuh-dibanding-generasi-sebelumnya
Mashdurohatun,  A.  (2021).  COPYRIGHT  PROTECTION  TOWARDS  THE  SOCIETY  5.0.
JOURNAL OF SOUTHWEST JIAOTONG UNIVERSITY , 56 . https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.56.2.32
Mill, J. S. (2022). The Collected Works of John Stuart Mill . DigiCat. Reid,  L.,  Button,  D.,  &  Brommeyer,  M.  (2023).  Challenging  the  myth  of  the  digital  native:  A narrative review. Nursing Reports , 13 (2), 573–600.
Riyanti, D., Susilo, A. B., & Abd Aziz, A. S. (2023). Legal Analysis of the Role of the Regional Assembly in the Monitoring of Notaries After Amendment of Law No. 2/2014. Walisongo Law Review (Walrev) , 5 (2). Sakitri, G. (2020). “ Selamat Datang Gen Z , Sang Penggerak Inovasi ! .” 1995 (2018), 1–10.
Sawitri,  D.  R.  (2022). Perkembangan  Karier  Generasi  Z:  Tantangan  dan  Strategi  dalam Mewujudkan SDM Indonesia yang Unggul . 0 .
Soemitro, R. H. (1990). Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Jakarta, PT . Indonesia. Susilo,  A.  B.  (2022). Rekonstruksi  pengaturan  hak  cipta  yang  dapat  dijadikan  objek  jaminan fidusia berbasis nilai kemanfaatan . UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG. Susilo,  A.  B.,  &  Efendi,  I.  (2020).  Omnibus  Law  Foreign  Investment  in  Indonesia. The  1st Proceeding International Conference And Call Paper , 1 (1).
Vitezić,  V.,  &  Perić,  M.  (2021).  Artificial  intelligence  acceptance  in  services:  connecting  with Generation Z. The Service Industries Journal , 41 (13–14), 926–946.
Yacine,  L.,  &  Karjaluoto,  H.  (2022).  Hybrid  work:  Gen  Z  expectations  and  internal  employer branding implications. In Re-envisioning organizations through transformational change (pp. 21–50). Productivity Press.