## Progresifitas Hukum dalam Menguatkan Nilai-nilai Pancasila
Amrina Rosyada

## amrina@unisnu.ac.id
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
Keyword: Progressive Law, Pancasila Values Kata Kunci Hukum Progresif, Nilai-nilai Pancasila

## Abstract
Along with the development of civilization and the demands of the times, all will experience challenges to be able to lead to the goal and the peak of benefit. Just like the Law will also experience development along with the times and civilization. This development can be described in terms of progress. More familiar is the progressive law; Satjipto Rahardjo. How the  law  is  able  to  provide  answers  to  problems  and  solutions  to  the problems  of  life.  Laws  that  have  been  running  in  Indonesia  must  be strengthened in an effort to achieve justice and humanity. As has been mandated  in  Pancasila,  which  is  the  basis  of  the  state.  The  law  is advanced  and  harmonized  with  the  values  of  Pancasila  is  an  effort  to realize  a  just  law,  in  the  sense  of  the  word  commensurate  with  the violation committed. The progress of the law in responding to problems that  cannot  be  separated  from  the  values  of  Pancasila  is  expected  to contribute to efforts to improve the law in the State of Indonesia. The law which is the basis of the Indonesian state must be pursued as much as possible so that it becomes a country that truly upholds what it believes in and is made the basis of the state.
Abstrak
Seiring  berkembangnya  Peradaban  dan  juga  tuntutan  zaman  semua akan mengalami tantangan untuk mampu mengarahkan kepada Tujuan dan  puncak  kemanfaatan.  Sama  seperti  halnya  Hukum  juga  akan mengalami  perkembangan  dengan  seiringan  zaman  dan  peradaban. Perkembagan ini bisa dibahasakan dengan istilah kemajuan. Yang lebih familiar adalah hukum Proresif; Satjipto Rahardjo. Bagaiamana hukum mampu  memberikan  jawaban  atas  permasalahan  dan  solusi  dari problematika kehidupan. Hukum yang sudah berjalan di indonesia harus di  kuatkan dalam upaya mencapai  keadilan dan  kemanusiaan. Seperti yang  sudah  di  amanahkan  didalam  Pancasila,  yang  menjadi  dasar negara.  Hukum  maju  dan  diselaraskan  dengan  nilai-nilai  Pancasila adalah  usaha  untuk  mewujudkan  hukum  yang  adil,  dalam  arti  kata sepadan  sesuai  dengan  pelanggaran  yang  di  lakukan.  Progresifitas hukum dalam menjawab permasalahan yang tidak lepas dari nilai-nilai Pancasila  diharapkan  memberikan  kontribusi  dalam  upaya  perbaikan hukum  di  Negara  Indonesia.  Hukum  yang  menadi  dasar  negara indonesia harus diupayakan semaksimal mungkin agar menjadi negara yang memang memegang teguh apa yang di yakini dan di jadikan dasar negara.

## Pendahuluan
Dari hukumlah lahir keadilan yang diharap- harapkan  dalam  upaya  menjamin  kehidupan yang  sejahtera,  aman,  dan  sentausa.  Ruh keadilan  akan  melahirkan  kemaslahatan  bagi warga  negara  indonesia  (pada  khususnya)  dan akan  ber- Impact terhadap  masyarakat  yang lebih global. Hukum yang mampu memberikan jalan  dan  akhir  keadilan,  itulah  hukum  yang diamanahkan Tuhan. Seiring dengan waktu dan juga  seiring  dengan  perkembangan  hukum mengalami  penurunan  dalam  aspek  keadilan yang  sangat  dirasakan  oleh  masyarakat  pada khususnya  yang  notabene  adalah  sebagai subjek  Hukum  dan  pelaksana  hukum  dalam bentuk Badan Hukum.
Akan  tetapi seringkali  hukum tidak menampakkan  ruh-ruh  keadilan  yang  berakhir keadilan, tapi justru hukum dimanfaatkan untuk alat  kepentingan  yang  banyak  merugikan. Sebenarnya  hukum  adalah  bagian  dalam kehidupan  yang  tak  mampu    terlepaskan, karena  setiap  tindakan  manusia  memiliki dampak dan berbentuk hal yang dapat berakibat hukum.  Maka  hukum  tidak  bisa  terpisahkan dalam  proses  kekuasaan.  Hukum  sebagai pemberi aturan yang akan membatasi hal yang tidak terbatas, melarang hal yang diperbolehkan  atas  dasar  kemaslahatan.  Dan hukum  juga  merupakan  wajah  negara  dalam kacamata Dunia.
Hukum  yang  mengalami  kemajuan  baik dalam  peraturan  maupun  dalam  tindakan hukum,  meskipun  juga banyak hal  yang harus
diperbaiki.  Maka  usaha  untuk  memperbaiki inilah  yang  menjadikan  hukum  mengalami kemajuan (Progresif). Kemajuan ini berpeluang besar  dalam  upaya  meningkatkan  nilai-nilai pancasila  yang  terkandung  didalam  nya keadilan  dan  berkahir  kemaslahatan.  Dan dihubungkan dengan Pancasila.
Kedudukan
Pancasila sebagai
Staatsfundamentalnorm memberikan konsekuensi terhadap Pancasila yang dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal tersebut  mengandung  makna  bahwa  segala Peraturan Perundang- undangan yang ada harus berlandasakan  kepada  nilai-nilai  dasar  dalam Pancasila. Salah satu nilai dasar yang terkadung dalam  Pancasila  yaitu  nilai  keadilan  sosial, sebagaimana terdapat  dalam sila kelima. Nilai keadilan  sosial  tersebut,  bermakna  bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan  perlakuan  yang  sama  disegala bidang  kehidupan,  terutama  dalam  hal mendapatkan  keadilan  di  bidang  hukum. Negara Indonesia adalah Negara hukum,  yang secara tegas diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut menimbulkan  konsekuensi  bahwa  Indonesia harus  melaksanakan  prinsip-prinsip  sebagai Negara  hukum.  Salah  satu  prinsip  yang harus dipenuhi  yaitu  jaminan  kesederajatan  bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law) .
Oleh  karena  itu,  konstitusi  juga  telah memberikan  jaminan  bahwa  setiap  orang
berhak  atas  pengakuan,  perlindungan,  dan kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan yang  sama  di  hadapan  hukum.  Kesamaan  di hadapan  hukum  tersebut,  mengandung  makna bahwa setiap warga negara harus diperlakukan secara  adil  oleh  aparat  penegak  hukum  dan pemerintah.  Konsepsi  keadilan  inilah  yang akan menjadi langkah progresif Hukum dalam menguatkan nilai-nilai Pancasila.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah metode kualitatif  tanpa  didukung  adanya  kuesioner serta  populasi  dalam  pengumpulan  dan pengolahan  data  tersebut.  Dalam  metode penelitian kualitatif ini, lebih menekankan pada pemahaman makna dari berbagai fenomena dan realitas  sosial.  Data  yang  diperoleh  melalui pendekatan  kualitatif  akan  disajikan  dalam bentuk deskriptif berupa kata-kata baik tertulis maupun lisan dari berbagai pihak atau perilaku yang  diamati 1 .  Dalam  kaitannya  dengan Metode  Penelitian  ini  lebih  menitik  beratkan pada daya Analisa dan memahaminya.

## Hukum Progresif
Progresif  adalah  kata  yang  berasal  dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah progress yang artinya maju. Progressive adalah kata  sifat,  jadi  sesuatu  yang  bersifat  maju. Hukum  Progresif  berarti  hukum  yang  bersifat
1 Lexy  J.  Moeleong,  2006, Metodologi  Penelitian Kualitatif , Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 4.
2 Oxford  Learner's  Pocket  Dictionary  (New  Edition) (Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press), h. 342.
3 Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arkola, 2001), h. 628.
maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, favouring  new,  modern  ideas,  happening  or developing steadily 2 (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan  yang  mantap),  atau  berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat. 3
Menurut  Ufran 4 Hukum  progresif merupakan  salah  satu  gagasan  yang  paling menarik dalam literatur hukum Indonesia pada saat  ini.  Hal  ini  menarik  dibicarakan  karena hukum  progresif  telah  menggugat  keberadaan hukum  modern  yang  telah  dianggap  mapan dalam berhukum selama ini. Hukum hendaknya mampu  mengikuti  perkembangan  zaman, mampu  menjawab  perubahan  zaman  dengan segala  dasar  di  dalamnya,  serta  mampu melayani  kepentingan  masyarakat  dengan menyandarkan  pada  aspek  moralitas  dari sumber  daya  manusia  penegak  hukum  itu sendiri. 5 Sehingga Hukum progresif ini merupakan  salah  satu  jawaban  dari  segala permasalahan  hukum  yang  terjadi  di  negara Indonesia.

## Definisi Pancasila
Menurut  Kaelan,  Pancasila  sebagai  dasar negara  Republik  Indonesia  sebelum  disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai- nilainya telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman  dahulu  kala  sebelum  bangsa  Indonesia mendirikan  negara,  yang  berupa  nilai  adat
4 Lihat  dalam  Pengantar  Editor  buku  Hukum  Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009). Halaman; 5
5 Hukum  Progresif  menawarkan  perspektif,  spirit,  dan cara baru mengatasi kelumpuhan hukum di Indonesia. Lihat, Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif (Jakarta: Kompas, 2006). Halaman; 9.
istiadat,  kebudayaan  serta  nilai-nilai  religius. Nilainilai  tersebut  telah  ada  dan  melekat  serta teramalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai  pandangan  hidup,  sehingga  matari Pancasila yang berupa nilai-nilai tersebut tidak lain adalah bangsa Indonesia sendiri, sehingga bangsa  Indonesia  sebagai  kausa  materialis Pancasila. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat  dan  dirumuskan  secara  formal  oleh para  pendiri  negara  untuk  dijadikan  sebagai dasar filsafat Negara Indonesia.
Sehingga pancasila bukanlah hanya sekedar kata,  atau  tulisan  belaka.  Namun  didalamnya termaktub  banyaknya  makna  yang  dapat menjadi pegangan berkehidupan dalam lingkup Negara.  Peletakan  Pancasila  sebagai  dasar negara  bukanlah  hal  yang  main-main,  tetapi banyak  maslahah  dan  juga  petunjuk  yang diberikan pancasila. Ketika pancasila difahami, dijalankan sesuai dengan nilai yang terkandung didalamnya.
Pancasila  adalah  dasar  Negara  Indonesia, pedoman  Negara  Indonesia  terdiri  atas  5  sila yang  hakikatnya  merupakan  sistem  filsafat. Pancasila merupakan pendoman Negara Indonesia  yang  mempunyai  nilai  nilai  yang begitu penting untuk diterapkan.
1. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.
Bahwa  rakyat  Indonesia  mempunyai kepercayaan masing masing dan agama yang berbeda  beda.  di  Indonesia  terdiri  dari  5 agama  yaitu  Islam,  Kristen,  Katolik, Hindhu,  Buddha,  Khonghucu.  Ketuhanan Yang  Maha  Esa  yaitu  seorang  pencipta,
maha  pengasih,  maha  penyayang  yang dianut oleh agamanya masing masing.
Dalam  aspek  keagamaan  harus  saling mempunyai  toleransi  satu  sama  lain  sehingga tidak adanya perpecahan antara kaum mayorita dan minoritas. Meskipun diindonesia mempunyai  agama  yang  berbeda  beda  tetapi semua  agama  adalah  suci  dan  mengajarkan kepada arah kebaikan.
2. Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab.
Kemanusiaan  Yang  Adil  dan  Beradab berarti  bahwa  manusia  harus  mempunyai sifat  yang  adil  terhadap  orang  lain  dan manusia  juga  harus mempunyai  adab  yang baik.  Adil  berarti  sama,  seimbang,  setara atau  tidak  membeda-bedakan. Setiap manusia  harus  berperilaku  adil  terhadap orang lain  tanpa  membeda-bedakan  derajat, profesi,  ras,  suku  dan  lainya.  Dengan berperilaku  yang  adil  terhadap  orang  lain maka,  orang  lain  akan  merasa  dihargai karena  pada  hakikatnya  manusia  harus diperlakukan sama.
Sedangkan  Beradab  berarti  bahwa  manusia harus  mempunyai  norma  sopan  santun,  etika yang baik, mempunyai moral atau akhlak yang baik. Adab merupakan hal penting karena pada dasarnya  adab  sudah  ditanamkan  dari  kecil. Bagaimana  cara  kita  beradab  yang  baik terhadap orang lain. Dengan beradab orang lain akan  terasa  dihargai,karena  tanpa  beradab orang  lain  akan  merasa  bahwa  mereka  seperti disepelekan,  maka  dari  itu  beradab  sangatlah penting untuk kita terapkan disetiap hari kepada
siapa  pun.  Kita  harus  beradab  dengan  orang siapa  pun  tua,muda  sama  saja  intinya  beradab harus disertai dengan keadilan.
3. Nilai persatuan Indonesia Bahwa  Persatuan  Indonesia  adalah Persatuan bangsa. Persatuan bangsa Indonesia  merupakan  lambang  Negara Indonesia  yaitu  ‘’Bhinneka  Tunggal  Ika’’ yang  berarti  berbeda-beda  tetapi  tetap  satu jua.  Persatuan  sangatlah  penting  karena tanpa  Persatuan  Indonesia  tidak  terjalin dengan baik. Maka dari itu Indonesia harus tetap  bersatu  meski  berbeda-beda  Agama, ras,  suku,  budaya  dll.  Pada  dasarnya Indonesia  tidak  bisa  berdiri  sendiri  maka dengan persatuan satu dengan lainnya maka terjadilah  kebersamaan  untuk  mencapai tujuan.  persatuan  sangatlah  penting  karena apabila  bangsa  Indonesia  terpecah-pecah maka Indonesia akan roboh karena kehilang kesatuan  bangsa  lainnya.  Jadi  bangsa Indonesia  harus  mempertahankan  kesatuan dan  persatuan  untuk  mewujudkan  tujuan bersama.
4. Nilai  Kerakyatan  Yang  Dipimpin  Oleh
Hikmat
Kebijaksanaan
Dalam
Permusyawaratan Perwakilan.
Bahwa  rakyat  Indonesia  dipimpin  oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan perwakilan.  Indonesia  dipimpin  secara Demokrasi, Demokrasi adalah tatanan hidup bersama.  Dalam  kata  tatanan  yang  berarti susunan  atau  menyusun  bagaimana  cara hidup  bersama  atau  sistem  hidup  bersama.
Demokrasi  bercirikan  kebebasan,  bahwa rakyat  bebas  dalam  menentukan  pemimpin Negara Indonesia.
Dipimpin  oleh  hikmat  artinya  bahwa Negara  Indonesia  harus  dipimpin  oleh  orang yang  bertanggung  jawab,  cerdas,  dan  tahu bagaimana  cara  memimpin  rakyat  Indonesia yang  baik  dan  benar.  Indonesia  tidak  bisa dipimpin  oleh  sembarangan  orang,  karena apabila  Indonesia  dipimpin  oleh  seseorang yang tidak  bertanggung  jawab  atas  tugasnya maka  Indonesia  akan  berantakan, oleh karena itu kita harus benar benar memilih siapa yang patut untuk pemimpin Indonesia. Kebijaksanaan  dalam permusyawaratan perwakilan  artinya  kita  harus  bijaksana  atau berfikir  dewasa  dalam  bermusyawarah  untuk memutuskan tujuan bersama. Dengan bermusyawarah bersama sama lebih membantu kita untuk memutuskan tentang apa yang kita tidak ketahui. Bermusyawarah juga memudahkan kita untuk berbagi argumentasi, bertukar  argumentasi  satu  sama  lain.  Maka dari itu bermusyawarah sangat penting untuk memutuskan tujuan bersama. dan perwakilan rakyat  haruslah  orang  yang  benar  benar bertanggung jawab atas tugasnya.
Jadi, kesimpulannya bahwa Negara kesatuan  republik  Indonesia  dalam  sistem demokrasi  harus  dipimpin  oleh  orang  yang bertanggung  jawab,  profesional  dan  dipilih dengan berfikir dewasa dengan cara bermusyawarah.
5. Nilai  Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh  Rakyat Indonesia
Bahwa  keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat  Indonesia  berarti  antara  keadilan pribadi  dan  sosial.  Keadilan  pribadi  adalah keadilan secara individu atau perserorangan, sedangkan  keadilan  sosial  adalah  keadilan secara  bersama  sama.  seluruh  Rakyat Indonesia  berhak  mendapatkan  keadilan dalam bentuk hukum,  ekonomi, politik dan sosial budaya. Jadi, seluruh rakyat Indonesia berhak  mendapatkan  keadilannya  masing- masing tanpa perbedaan.
Dari  nilai-nilai  Pancasila  yang  sudah dipaparkan  diatas  memberikan  kesimpulan, bahwasannya  setiap  nafas  pancasila  yang berbentuk  Nilai  akan  selalu  melekat  dalam kehidupan.  Nilai-nilai  Positif  ini  akan berdampak  terhadap  penguatan  nilai-nilai pancasila. Dalam mediator Hukum Progresif.

## Pembahasan
Studi  hubungan  antara  konfigurasi  politik dan karakter produk hukum menghasilkan tesis bahwa  setiap  produk  hukum  merupakan percerminan  dari  konfigurasi  politik  yang melahirkannya.  Artinya  setiap  muatan  produk hukum  akan  sangat  ditentukan  oleh  visi kelompok  dominan  (Penguasa).  Oleh  karena itu,  setiap  upaya  melahirkan  hukum-hukum yang  berkarakter  responsive/populistik  harus dimulai  dari  upaya  demokratisasi  dalam kehidupan politik. 6
6 Op. Cit., Mahfud MD, hlm. 368
Kehadiran hukum progresif bukanlah sesuatu  yang  kebetulan,bukan  sesuatu  yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh  dari  langit.  Hukum  progresif  adalah bagian  dari  proses  pencarian  kebenaran (searching  for  the  truth)  yang  tidak  pernah berhenti. Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati  diri,  bertolak  dari  realitas  empirik  tentang bekerjanya  hukum  dimasyarakat,  berupa ketidakpuasan  dan  keprihatinan  terhadap kinerja  dan  kualitas  penegakan  hukum  dalam setting Indonesia akhir abad ke-20.
Agenda  besar  gagasan  hukum  progrsif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas  utama  dari  seluruh  perbincangan mengenai  hukum.  Dengan  kebijaksanaan hukum  progresif  mengajak  untuk  lebih memperhatikan  faktor  perilaku  manusia.  Oleh karena itu, tujuan hukum progresif menempatkan perpaduan antara faktor peraturan dan perilaku penegak hukum didalam masyarakat. Disinilah arti penting pemahaman gagasan  hukum  progesif,  bahwa  konsep “hukum  terbaik”  mesti  diletakkan  dalam konteks  keterpaduan  yang  bersifat  utuh (holistik)  dalam  memahami  problem-problem kemanusiaan.
Dengan demikian, gagasan hukum progresif tidak  semata-mata  hanya    memahami  sistem hukum pada sifat yang dogmatic, selain itu juga aspek  perilaku  sosial  pada  sifat  yang  empirik. Sehingga diharapkan melihat problem
kemanusiaan secara utuh berorientasi keadilan substantive. Kacamata Hukum Progresif adalah memandang hukum dalam hal yang lebih fokus pada  realita  yang  ada  didalam  hukum,  dalam upaya untuk menjadikan hukum sebagai sarana untuk  menjalankan  semua  yang  menjadi kewajiban warga negara, termasuk mengamalkan  nilai-nilai  panacasila  yang merupakan dasar negara indonesia.
Pancasila  merupakan  “dasar  falsafah” (philosofische  grondslag) atau  “pandangan dunia” (weltannschaung) -nya Indonesia. Dalam  pembuatan  kebijakan  yang  berkaitan dengan  berbangsa  dan  bernegara  Pancasila harus  dilaksanakan  dan  menjadi  dasar  dalam perumusannya. 7 Peran  Pancasila  dalam  setiap aspek hukum sangatlah penting, disinilah letak sinergitas  hukum  dan  pancasila.  Hukum menguatkan Nilai-nilai Pancasila dan Pancasila menjadi landsan dan tujuan dalam pembuatan, pelaksanaan,  sampai  hal-hal  yang  berupa ideologi pemikiran.
Pancasila  sebagai  dasar  negara  secara yuridis  telah  dicantumkan  dalam  Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang berbunyi “…..maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara  Indonesia  yang  berkedaulatan  rakyat dengan  berdasar  kepada ketuhanan yang maha esa,  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab, persatuan  Indonesia dan kerakyatan  yang oleh
7 Muhammad Fikri Alan, 2017, “Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila  dalam  Pengelolaan  Sumber Daya Agraria di Indonesia”, Justitia Et Pax 33, hlm. 126.
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,….”. Dalam kata “berdasar kepada” yang setelahnya dilanjutkan bunyi  sila-sila  adalah  bukti  yuridis  dari pengakuan Pancasila sebagai dasar negara.
Dengan  adanya  Pancasila  sebagai  sumber dari  segala  sumber  hukum  Indonesia  dan sebagai dasar negara Indonesia, maka siapapun yang merupakan warga negara Indonesia harus menjunjung  tinggi  nilai-nilai Pancasila  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Dalam perkembangan zaman pun Pancasila harus tetap dipegang sebagai nilai utama Bangsa Indonesia.  Salah  satunya  dalam  penegakkan hukum  sebagai  sarana  pemberi  keadilan  bagi masyarakat.
Menguatkan  nilai-nilai  Pancasila  dalam Hukum  juga  akan  memberikan  dampak terhadap  warga  negara  untuk  juga  lebih mengenal  nilai-nilai  pancasila  yang  di  ajarkan dan  dicontohkan  melalui  hukum.  Sehingga peranan  keduanya,  antara  hukum  dan  juga pancasila  dapat  memberikan  trobosan  dalam upaya  mencapai  keadilan  dimata  hukum  yang dicita-citakan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  urain  teori  dan  juga  konseptual mengenai hukum progresif dan nilai-nilai pancasila, dalam bentuk penguatan. Memberikan kesimpulan bahwasannya  Progresifitas  Hukum  dapat  menjadi upaya  penguatan  nilai-nilai  pancasila,  karena hukum sebagai representasi dari pancasila .
Hukum  yang  progresif  juga  akan  memberikan Impact yang  signifikan  terhadap  perkembangan hukum  untuk  menjawab  segala  permasalahan masyarakat.  Ditambah  lagi  Indonesia  merupakan negara hukum, salah satu cara agar negeri ini maju dan berdaya saing adalah menjadikan hukum ujung tombak perdaban. Tidak hanya dalam pengamalan nilai-nilai  pancasila  semata,  tetapi  juga  terlibat dalam  lingkup  agama  maupundasar  negara Undang-undang 45 Tahun 1945.

## Daftar pustaka
Bungin,  Burhan. Aktualisasi  Metodologis  ke Metodologi Penelitian Kualitatif,
Arah  Ragam  Varian  Kontemporer . Jakarta  :  PT  RajaGrafindo  Persada,
2008. .
Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung : PT Remaja Tarigan,  Azhari  Akmal.   Pelaksanaan  Hukum Waris Pada Masyarakat Karo Muslim Di Kabupaten Karo. Disertasi. Medan:
Universitas Sumatera Utara, 2010.
Muhammad  Alan  Fikri,  2017, “Revitalisasi
Nilai-Nilai
Pancasila dalam Pengelolaan  Sumber Daya Agraria di Indonesia ”, Justitia Et Pax 33, 2017.
Pengantar  Editor  buku  Hukum  Progresif Sebuah  Sintesa  Hukum  Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009). Hukum  Progresif  menawarkan  perspektif, spirit,  dan  cara  baru  mengatasi kelumpuhan  hukum  di  Indonesia. Lihat,  Satjipto  Rahardjo,  Membedah Hukum  Progresif  (Jakarta:  Kompas, 2006).
Oxford  Learner's  Pocket  Dictionary  (New Edition) (Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press.
Pius  A  Partanto  dan  M.  Dahlan  Al  Barry, Kamus  Ilmiah  Populer  (Surabaya: Arkola, 2001).
Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila:
Kultural,  Historis,  Filosofis,  Yuridis, dan Aktualisasinya, (Yogyakarta: Paradigma 2013