Nation-Building dan Kebijakan Luar Negeri: Singapura Sebagai Observer Dewan Arktik

## Diandra Ayu Larasati
Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada ismediandra@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  membahas  bagaimana  konteks  ideasional,  khususnya  nation  building, menjadi konteks yang mendasari bergabungnya Singapura ke dalam Dewan Arktik sebagai  observer.  Dalam  analisis  digunakan  data-data  kualitatif  yang  diperoleh melalui  metode  pengambilan  data  studi  pustaka,  yang  kemudian  dianalisis menggunakan  metode  analisis  wacana  untuk  memperoleh  interpretasi  tertentu mengenai  motif  internal  Singapura  dalam  keterlibatan  di  Dewan  Arktik  sebagai observer. Dalam penelitian ditemukan bahwa konteks nation building dapat menjadi relevan  dalam  menjelaskan  keterlibatan  Singapura  dalam  Dewan  Arktik  karena internalisasi  berulang  nilai  pragmatisme,  yang  merupakan  hasil  dari  proses  nation building  Singapura,  dalam  rational  choice  yang  dianut  oleh  pengampu  kebijakan Singapura.  Internalisasi  normatif  tersebut  kemudian  mempengaruhi  bagaimana Singapura memandang fungsi rezim internasional untuk menunjang survivability nya sebagai sebuah negara dengan sumber daya terbatas. Pada akhirnya, rational choice berbasis pragmatisme tersebut kemudian mendorong keterlibatan Singapura dalam Dewan Arktik, dan bentuk keterlibatan Singapura dalam rezim internasional tersebut pun mengikuti nilai pragmatisme yang telah terinternalisasi tersebut.
Kata Kunci: Nation-building, Singapura, Dewan Arktik, Rezim Internasional

## ABSTRACT
This  article  aims  to  identify  how  an  ideational  context,  specifically  nation  building, becomes  a  basis for  Singapore's  Arctic  Council  (AC)  observership.  This  research  is conducted  through  qualitative  method,  in  which  the  resulting  interpretation  of Singapore’s  underlying  internal  motive  for  its  AC  observership  is  obtained  through discourse  analysis  of  qualitative  data  procured  from  literature  review.  This  article posits  that  nation-bui lding  context  becomes  relevant  to  explain  Singapore’s  AC observership  because  of  the  repeated  internalization  of  pragmatism,  a  core  value formed  from  Singapore’s  nation - building  process,  into  the  policy  makers’  rational choice.  Then,  it  influences  Singapor e’s  perception  towards  the  existence  of international  regimes  as  an  instrument  to  improve  its  chance  of  survivability  as  a nation  with  limited  resources.  In  the  end,  that  pragmatism-based  rational  choice prompts Singapore to be involved in the AC, and how Singapore participates in said international regime follows the internalized value of pragmatism.
Key Words: Nation-building, Singapore, Arctic Council, International Regime

## 1. PENDAHULUAN
Penelitian  ini  membahas  kaitan  proses nation  building Singapura  dengan keterlibatannya dalam Dewan Arktik. Singapura, negara-kota yang berjarak kurang lebih  7.000  kilometer  dari  lingkar  Kutub  Utara,  telah  tercatat  sebagai  salah  satu negara observer Dewan Arktik per tahun 2013. Terdapat beberapa negara lain yang juga mendapatkan status sebagai observer tetap Dewan Arktik pada saat itu adalah Jepang, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Korea Selatan, Italia, dan India, mengikuti berbagai perubahan yang merubah lanskap lingkungan Arktik (Myers, 2013). Dalam keterlibatannya  di  Dewan  Arktik,  Singapura  memilih  untuk  menggunakan  citra sebagai  negara  yang  memilih  untuk  fokus  di  beberapa  topik  tertentu,  alih-alih keterlibatan secara menyeluruh di dalam urusan Arktik (Burke dan Saramago, 2018). Salah satu isu Arktik yang menjadi fokus unik Singapura jika dibandingkan dengan observer lain adalah isu capacity building sumber daya manusia, di mana Singapura menginisiasi  pertukaran  budaya  dan  transfer  ilmu  pengetahuan  dengan  warga komunitas indigenous Arktik  melalui  rangkaian  program  Singapore  Cooperation Program (SCP) (The Arctic Institute, 2020).
Keterlibatan  Singapura  di  Dewan  Arktik  tersebut  sekilas  menimbulkan pertanyaan,  mengingat  Singapura  sebenarnya  tidak  memiliki  keterkaitan  langsung secara geografis maupun historis dengan kawasan Arktik itu sendiri. Pada umumnya, faktor  kedekatan  tersebut  merupakan  faktor  yang  penting  dalam  menentukan keterlibatan suatu negara dalam rezim tertentu. Meskipun terdapat beberapa faktor motivasi yang telah diidentifikasi, sebagian besar dari faktor tersebut dapat berjalan melalui kerjasama bilateral dengan negara-negara kawasan Arktik itu sendiri. Salah satu  negara  Arktik  yang  banyak  bekerjasama  dengan  Singapura  terkait  persoalan Arktik  adalah  Norwegia,  dengan  bentuk  kerjasama  berfokus  pada  riset  seputar lingkungan Arktik (Norway in Singapore, 2019).  Karena itu, langkah ini kemudian dinilai oleh segelintir pihak sebagai salah satu yang 'melampaui batas' identitas dan peranan Singapura sebagai sebuah negara kecil di tengah politik internasional yang keras (Ministry of Foreign Affairs Singapore, 2017).
Apabila  dilihat  dari  sisi  ekonomi,  motivasi  keterlibatan  Singapura  di  Dewan Arktik muncul dari potensi bisnis pada sektor-sektor tertentu di kawasan Arktik. Per Erik Solli dkk. (2013) berargumen bahwa keterlibatan Singapura banyak didasari oleh kepentingan  ekonomi  di  sektor offshore  platform dan support  vessels ,  yang diperlukan untuk keperluan eksplorasi Arktik, serta permasalahan lingkungan  yang akan  mempengaruhi  ketinggian  permukaan  air  laut.  Argumen  lain  yang  cukup menarik diajukan oleh Ian Storey (2014), yaitu Singapura merupakan negara yang ekonominya dapat ‘hidup’ berkat konektivitas global. Menjadi wajar jika Singapura berpartisipasi  dalam  berbagai  forum  internasional  terkait.  Terkait  dengan  potensi Northern  Sea  Route  (NSR)  sebagai  rute  dagang  pesaing  Selat  Malaka,  Storey berargumen bahwa dalam waktu dekat hal itu bukanlah merupakan perhatian utama. Tidak  hanya  terkait  industri  perkapalan  dan  perhubungan,  kawasan  Arktik  juga memiliki  signifikansi  bagi  Singapura  sebagai  salah  satu  sumber  energi  yang berpotensi,  yaitu  minyak  bumi.  Dalam  artikel  "The  Arctic  from  Singapore's Perspective:  A  Blessing  or  A  Curse?"  oleh  Yang  Fang  (2015),  disebutkan  bahwa penemuan minyak bumi di kawasan Arktik membuka kemungkinan bagi Singapura untuk  melakukan  diversifikasi  sumber  minyak  bumi.  Hal  ini  diperlukan  untuk menjamin stabilitas stok minyak bumi mentah, yang menjadi bahan utama bagi dua industri unggulan Singapura, yaitu petrokimia dan penyulingan minyak bumi.
Sementara  itu,  jika  dilihat  dari  aspek  keamanan,  motivasi  bagi  Singapura untuk terlibat di dalam Dewan Arktik ditimbulkan oleh ancaman perubahan iklim di kawasan  Arktik,  yang  berkaitan  langsung  dengan  keamanan  Singapura  sebagai sebuah negara pulau. Dalam policy brief “Arctic Policies of Japan, South Korea, and Singapore”  yang  diterbitkan  oleh  Wilson  Center  pada  September  2014  silam,  Aki Tonami  berargumen  bahwa  langkah  Singapura  untuk  ikut  terlibat  dalam  Dewan Arktik  sebagai observer tersebut  dilandasi  oleh  masalah  mendasar  mengenai keamanan.  Ini  disebabkan  oleh  faktor  alam,  di  mana  Singapura,  sebagai  negara pulau  yang  memiliki  titik  tertinggi  hanya  163  meter  di  atas  permukaan  laut,  akan mengalami  ancaman  jika  melelehnya  es  di  Arktik  tidak  dimitigasi.  Berdasarkan wawancara dengan pejabat Kementerian Luar Negeri Singapura, Tonami berargumen bahwa keterlibatan Singapura dalam Dewan Arktik kecil kaitannya dengan ancaman yang  dihadirkan  oleh  NSR  sebagai  jalur  perdagangan  tandingan  Selat  Malaka dikarenakan keadaan NSR yang diperkirakan belum dapat menjadi rute perdagangan yang stabil dan cost-efficient dalam waktu dekat.
Dalam berbagai literatur tersebut, belum terdapat upaya secara spesifik untuk mengaitkan keterlibatan tersebut dengan konteks ranah ideasional Singapura yang membuat faktor ekonomi dan keamanan lingkungan menjadi vital dalam konsiderasi diambilnya kebijakan tersebut. Selain itu, literatur yang telah ada belum memberikan pembahasan  mengenai  bagaimana  konteks  tersebut  mempengaruhi  bentuk partisipasi Singapura dalam Dewan Arktik. Karena itu, penelitian ini berfokus untuk menjawab  rumusan  masalah: “Bagaimana  konteks nation-building Singapura mempengaruhi  keterlibatan  negara  tersebut  dalam  D ewan  Arktik?” Rumusan masalah ini dijawab dengan menggunakan dua teori: 1) Nation-building Singapura untuk  menjelaskan  proses  pembentukan  persepsi  diri  Singapura;  2)  Teori  rezim untuk menjelaskan korelasi di antara persepsi diri Singapura dengan keterlibatannya dalam  rezim  internasional.  Dua  teori  tersebut  akan  dijabarkan  lebih  lanjut  pada paragraf selanjutnya.
Nation-building merupakan suatu konsep untuk memahami asal muasal suatu negara, yang kemudian berkaitan dengan kebijakan yang diambil negara tersebut. Dalam buku ‘States in History’, Anthony D. Smith (1986) berargumen bahwa pada era  pasca- 1950,  jumlah  ‘negara - bangsa’  sejati  di  dunia  yang  terbentuk  secara organik melalui suatu etnis dominan tertentu yang berkumpul dalam satu kawasan sangatlah  sedikit.  Smith  juga  menambahkan  bahwa  homogenitas  suatu  komunitas etnis tertentu dalam satu unit negara tidak dapat sepenuhnya menjamin keawetan legitimasi negara tersebut. Justru, menurutnya keadaan yang lumrah saat ini adalah entitas politik yang harus membentuk nilai sendiri mengenai identitas unik ‘negara - bangsa’  tersebut  untuk  membentuk  legitimasi  sebagai  sebuah  entitas  politik  yang eksistensinya independen dari dari entitas politik lain.
Lebih  lanjut  mengenai  efektivitas nation-building ,  Andreas  Wimmer  (2018) berargumen bahwa terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan agar nation-building berjalan sukses , yaitu perluasan aliansi politik di sepanjang teritori sebuah negara (aspek  integrasi  politik)  dan  kemunculan  loyalitas  kepada  negara  serta  identifikasi terhadap  institusi-institusi  negara  terlepas  dari  individu  yang  sedang  berkuasa (aspek  identitas  politik).  Keberhasilan  integrasi  politik  dilihat  melalui  kemampuan negara  untuk  menyediakan public  goods ,  perkembangan voluntary  organizations, serta  homogenitas  bahasa  (Wimmer,  2020).  Keberhasilan  negara  dalam  aspek tersebut  lalu  menumbuhkan sense  of  belonging individu  terhadap  negara,  di  ini
berarti negara tersebut telah berhasil membentuk sebuah identitas politik (Wimmer, 2020).  Untuk  dapat  mewujudkan  kedua  aspek  tersebut,  perlu  diciptakan  ikatan politik  warga  dengan  negara  melalui  jejaring  organisasi  politik  yang  berpusat  di negara. Bentuk ikatan yang demikian dilihat  perlu oleh Wimmer agar warga dapat merasa  terwakilkan  di  pusat  kekuasaan,  tanpa  ketergantungan  berlebih  terhadap partisipasi langsung figur tertentu dalam pemerintahan.
Singapura,  sebagai  sebuah  negara  pasca-kolonial  yang  tidak  memiliki landasan  etnis  homogen yang  terbentuk  secara  organik,  memiliki  sebuah sense of self yang dibentuk melalui usaha konstruksi identitas politik secara sintetis oleh elit politik. Ini dilakukan dengan merekonstruksi ‘budaya nasional’ Singapura melalui tiga shared  value pokok  (Hill  dan  Fee,  2003):  pragmatisme,  multi-kulturalisme,  dan meritokrasi.  Ketiga value ini  kemudian  saling  berkelindan  satu  sama  lain  untuk membentuk identitas nasional Singapura, dengan pragmatisme sebagai value inti di antara ketiganya. Mencuatnya pragmatisme sebagai value inti dalam nation-building Singapura tidak lepas dari pandangan ideologis para elit politik Singapura (Hill dan Fee, 2003).
Orientasi pragmatis tersebut dilihat oleh para elit sebagai alternatif yang paling memungkinkan  bagi  Singapura  yang  konsepsinya  sebagai  sebuah  negara-bangsa sejatinya dilihat sebagai hal yang mustahil, terutama jika melihat konteks kawasan Asia Tenggara (Hill dan Fee, 2003): Singapura yang digerakkan oleh etnis Cina yang minoritas  di  Asia  Tenggara  tidak  mungkin  menggunakan nation-building berbasis identitas  regresif  yang  kerap  digunakan  mayoritas,  sementara nation-building berbasis  identitas  progresif  yang  menjadi  acuan  rezim  sosialis  dan  komunis  tidak mungkin juga digunakan karena akan berdampak buruk terhadap ekonomi berbasis perdagangan yang menjadi tumpuan utamanya. Ini sesuai dengan konsepsi Weber (1978)  mengenai Zweckrational (rasional  secara  instrumental),  bahwa  aktor diekspektasikan  untuk  bertindak  secara  rasional,  dalam  hal  ini  memperhitungkan tindakan sesuai dengan tujuan tertentu yang telah dicanangkan secara jelas. Dalam kasus  Singapura,  tujuan  yang  dimaksud  adalah  untuk  menciptakan  negara  yang stabil dan mampu memberikan standar hidup yang tinggi bagi warganya. Ekspektasi ini,  menurut  Hill  dan  Fee  (2003),  dapat  dilihat  keberadaannya  di  dalam  aspek kegiatan ekonomi, sosial dan politik di Singapura.
Secara umum, teori rezim memiliki asumsi utama bahwa institusi internasional memiliki  peranan  dalam  mempengaruhi  hubungan  antar-aktor  dalam  hubungan internasional.  Aktor-aktor  tersebut  dimungkinkan  untuk  bekerjasama  dalam  suatu isu  tertentu  melalui  keberadaan  rezim,  terlepas  dari  kondisi  anarki  sistem internasional  (Young,  1998).  Stephen  Krasner  mendefinisikan  rezim  sebagai: “implicit or explicit principles, norms, rules and decision -making procedures around which  actors’  expectations  converge  in  a  given  area  of  international  relations” (Hasenclever  et  al.,  2004: 167-168 ).  ‘ P rinsip’  adalah  kepercayaan  akan  fakta, hubungan sebab akibat; ‘norma’ adalah standar perilaku, yang didefinisikan melalui istilah  ‘hak’  dan  ‘kewajiban’;  sementara ‘decision - making  procedures’ adalah tindakan yang dilakukan untuk membuat dan menerapkan pilihan kolektif (Krasner, 1982:187). Penelitian ini menggunakan teori rezim cabang strong cognitivism , yang percaya bahwa legitimasi merupakan aspek vital dalam politik internasional, di mana kerjasama antar negara memerlukan keselarasan norma di antara semua pihak yang terlibat (Hasenclever, et.al., 2004). Dalam membentuk keselarasan norma tersebut terdapat peranan the power of identity , yaitu pengaruh persepsi aktor negara akan
dirinya  sendiri,  pihak  lain,  maupun  tujuan  yang  hendak  diraih  terhadap  persepsi negara  tersebut  mengenai  rezim  tertentu  (Hasenclever,  et.al.,  1996).  Persepsi  ini dibentuk  melalui  interaksi  dua  hal,  yaitu rational  choice yang  ditempuh  negara tersebut serta pola normatif politik internasional pada saat itu (Hasenclever, et.al., 2004).
Rational  choice bagi  cabang  teori  ini  tidak  dipahami  sebagai  sesuatu  yang tercipta begitu saja seperti argumen cabang teori rasionalis, melainkan dibentuk oleh persepsi  normatif  tertentu  yang  dimiliki  pengampu  kebijakan  suatu  negara  (Viotti dan Kauppi, 2012). Persepsi ini kemudian menciptakan preferensi kebijakan tertentu yang  akan  dianut  (Viotti  dan  Kauppi,  2012). Asumsi  ini  meyakini  bahwa  dua  hal tersebut  bersifat  dinamis,  dan  berubah  seiring  dengan  keterlibatan  negara  dalam rezim internasional. Perubahan tersebut kemudian membuat kooperasi melalui rezim internasional tidak lagi dilihat hanya sebatas instrument statecraft , melainkan juga sebagai bagian dari persepsi diri maupun dunia luar negara tersebut.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  analisis  kualitatif,  di  mana  peneliti memperoleh  data  dari  artikel  berita,  pernyataan  resmi,  catatan  sejarah,  serta transkrip  wawancara  terkait  topik  penelitian.  Data  tersebut  kemudian  dianalisis secara  kualitatif  menggunakan  metode  analisis  wacana  untuk  memperoleh interpretasi tertentu mengenai motif internal Singapura dalam keterlibatan di Dewan Arktik sebagai observer. Penelitian ini menggunakan Level of analysis unit negara, yang  berfokus  kepada  proses  internal  konsepsi nation-building Singapura  yang menjadi latar belakang Singapura untuk terlibat dalam Dewan Arktik. Sebagai tulisan yang berangkat  dari analisis studi kasus, penelitian ini memaparkan kaitan sebab- akibat di antara ide nation-building Singapura dengan keterlibatan Singapura dalam Dewan Arktik.

## 2. PEMBAHASAN
2. 1 Proses Nation-Building Singapura: Aspek Integrasi Politik dan Identitas Politik Dalam Membentuk Tiga Value Utama Singapura Bagian ini akan membahas mengenai bagaimana proses nation building Singapura, khususnya proses  pembentukan  ‘budaya  nasional’  baru  sebagai  sebuah  negara - bangsa  melalui  tiga shared  value pokok  (Hill  dan  Fee,  2003). Value pertama  yang akan dibahas dalam bagian ini adalah pragmatisme guna melihat bagaimana kondisi awal  Singapura  sebagai  sebuah  negara.  Singapura  tidak  direncanakan  untuk merdeka, melainkan untuk menjadi negara bagian Malaysia (Leifer, 2000). Singapura tidak  memiliki  kapasitas  yang  memadai  untuk  menjadi  sebuah  negara  merdeka karena  ketiadaan hinterland sebagai  penyokong  kebutuhan  sumber  daya  serta jumlah  populasi  yang  cukup  untuk  dijadikan  basis  pasar  untuk  memasarkan  hasil produksi  (Leifer,  2000).  Kekurangan  tersebut  pada  awalnya  akan  ditutupi  dengan keikutsertaan  Singapura  sebagai  salah  satu  daerah self-governing di  Federasi Malaysia  yang  disetujui  pada  tahun  1963,  di  mana  sumber  daya  alam  (SDA)  dan pasar  yang  dibutuhkan  Singapura  akan  disediakan  oleh  Malaysia  (Fletcher,  1969). Akan tetapi, skema  tersebut hanya bertahan selama dua tahun, sebelum akhirnya terjadi  perselisihan  politik  di  antara  PAP  dan  partai-partai  lain  di  Malaysia, mengakibatkan separasi per tahun 1965 (Fletcher, 1969).
Ini  berarti  Singapura  perlu  menjalankan nation  building secara  cepat  guna memenuhi tujuan spesifik survival . Dalam pidato perpisahan Singapura-Malaysia Lee Kuan Yew pada tanggal 11 Desember 1965 (National Archive of Singapore, 1965:22),
ia menyatakan bahwa proses nation building Singapura memerlukan ‘consent of the people’,  di  mana  untuk  memperolehnya  diperlukan  proses  integrasi  politik  serta pembentukan  identitas  politik  yang  baru  pasca  kemerdekaan  dari  Malaysia. Perubahan  tersebut  memerlukan  konfigurasi  pembagian  kekuasaan  yang  baru  di antara kalangan elit politik. Setelah separasi pada tahun 1965, terdapat dua partai utama  yang  memegang  pengaruh  dalam  politik  Singapura:  PAP,  partai  penguasa berhaluan  moderat  yang  mendukung  perubahan  melalui  jalur  konstitusional,  serta Barisan Sosialis yang berhaluan Komunis. Lee Kuan Yew memiliki pengalaman buruk dengan partai Barisan Sosialis maupun Komunisme secara umum: Barisan Sosialis dibentuk  oleh  pecahan  PAP  sayap  kiri,  dan  prinsip  inti  perombakan  struktur  sosial yang diusung Komunisme dilihat Lee sebagai komponen pengganggu dalam proses nation  building Singapura.  Pada  tahun  1965  Barisan  Sosialis  melakukan  boikot terhadap  parlemen  sebagai  bentuk  protes  terhadap  separasi  Singapura-Malaysia (Mauzy dan Milne, 2002), menunjukkan sifat distruptif Barisan Sosialis kepada Lee Kuan Yew dan elit PAP.
Proses  perebutan  kekuasan  tersebut  turut  berperan  dalam  pembentukan identitas politik Singapura. Hal utama yang diangkat oleh Lee Kuan Yew sebagai isu utama  dalam nation  building Singapura  adalah  tantangan  untuk  memenuhi kebutuhan  material  warga  negara  di  tengah  berbagai  keterbatasan  alamiah Singapura. Tujuan tersebut lalu memunculkan titik perseteruan yang besar di antara PAP  dan  Barisan  Sosialis  mengenai  cara  mencapai  pertumbuhan  ekonomi.  Ketika Barisan  Sosialis  mengadvokasikan  negara  menjalankan  proses  produksi  secara mandiri, PAP mengadvokasikan untuk mengundang perusahaan asing multinasional ke Singapura untuk menjadi mitra produksi (Mauzy dan Milne, 2002). PAP memilih sikap  tersebut  karena  Lee  Kuan  Yew  tidak  melihat  Singapura  memiliki  kapabilitas untuk melakukan produksi dengan baik, sementara sumber daya yang terbatas tidak memungkinkan  Singapura  untuk  mengambil  risiko  kegagalan  yang  besar. Kekhawatiran ini didasari oleh pengalaman industrialisasi yang berjalan lamban, di mana upaya manufaktur Singapura di bidang produk kertas dan keramik mengalami kegagalan (Mauzy dan Milne, 2002).
PAP melihat Singapura saat itu tidak memiliki teknologi yang mumpuni untuk melakukan produksi, sehingga perlu menggunakan teknologi kepunyaan perusahaan asing (Mauzy dan Milne, 2002). Meskipun terdapat kekhawatiran mengenai tendensi eksploitatif  perusahaan  multinasional  terhadap  negara  berkembang,  kondisi Singapura yang miskin sumber daya justru membuat rencana tersebut sesuai untuk memacu  pertumbuhan  ekonomi  Singapura  (Mauzy  dan  Milne,  2002).  Rasionalisasi tersebut menunjukkan bahwa rezim PAP memiliki pola pandang developmentalis, di mana progres, terutama terkait dengan kapabilitas ekonomi, dipandang lebih penting daripada sense of belonging yang berbasis identitas bawaaan atau ideologi tertentu. Salah  satu  contoh  pentingnya  kebijakan  pragmatis  tersebut  dalam mempengaruhi kemampuan survival Singapura dapat dilihat pada tahun 1968-1969. Saat  itu,  sesuai  dengan  rancangan  ekonomi  Goh  Chok  Tong,  PAP  mencetuskan beberapa regulasi untuk menyesuaikan pergerakan buruh dengan keperluan industri Singapura (Mauzy dan Milne, 2002). Langkah ini berhasil membantu Singapura untuk memulihkan perekonomian setelah Inggris menarik pasukan dari pangkalan militer di Singapura per tahun 1968, yang mengakibatkan munculnya banyak pengangguran dan  menurunnya  GDP  sebesar  20  persen  (Mauzy  dan  Milne,  2002).  Kesuksesan tersebut membuat posisi politik PAP vis a vis Barisan Sosialis menjadi semakin kuat,
hingga akhirnya per tahun 1988 Barisan Sosialis resmi bubar  karena tidak mampu mengimbangi berbagai upaya PAP tersebut, dan PAP menjadi partai dengan kekuatan terbesar  di  Singapura  (Jia,  2006).  Sejak  saat  itu,  kekuatan  politik  di  Singapura terkonsolidasi  di  PAP  hingga  sampai  pada  taraf  di  mana  PAP  dapat  dengan  aman dikatakan sebagai ‘pemerintah’, melebihi kuasa partai pada umumnya (Mauzy dan Milne, 2002). Hal ini berarti rezim telah berhasil melakukan proses integrasi politik.
Setelah  membentuk  ideologi  nasional  berbasis  pragmatisme,  fokus  beralih kepada bagaimana mencapai standar pragmatis tersebut, sehingga value meritokrasi pun dikembangkan. Lee Kuan Yew dan elit politik PAP lainnya menyadari bahwa untuk menjadikan pragmatisme sebagai ideologi yang relevan vis a vis ideologi lawan politik, rezim  perlu  memiliki  performa  baik  dalam  memenuhi  kebutuhan  warga  negara. Selain  sebagai  sarana  integrasi  politik,  hal  ini  juga  penting  dalam  tujuan  jangka panjang proses pembentukan identitas politik Singapura sebagai sebuah negara. Lee Kuan  Yew  berpikir  bahwa  Singapura,  yang  bukan  merupakan  sebuah  negara agrikultur, tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok warganya secara mandiri tanpa menjadi sebuah negara yang memiliki  peranan yang tidak  dapat  digantikan dalam dunia  internasional.  Singapura  harus  memiliki  keunggulan  komparatif  yang  harus dikuasai secepat mungkin sebelum negara-negara lain mengikutinya.
Menurut  Mauzy  dan  Milne  (2002),  tujuan  tersebut  hendak  dicapai  oleh  Lee Kuan Yew dan rezim PAP melalui dua aspek di dalam pemerintahan Singapura, yaitu meritokrasi  serta  minimalisasi  peran  ketokohan.  Upaya  mewujudkan  meritokrasi dimulai dari anggota PAP itu sendiri yang telah didesain sebagai pusat dari jejaring politik  di  Singapura.  Karena  itu,  kualitas  individu  anggota  partai  pun  diatur  secara ketat menggunakan indikator kualitas yang dapat diakui secara universal (Ortmann, 2009). Anggota diseleksi dengan sistem seleksi berlapis yang mengutamakan talenta individu,  di  antaranya  adalah  tes  psikologi  dan  IQ  (Ortmann,  2009).  Lalu,  pada pertengahan dekade 1980-an Goh Chok Tong meminimalisasi peranan ketokohan di dalam  partai  melalui  penguatan  institusi-institusi  partai.  Terdapat  beberapa perubahan, seperti penambahan jumlah sekretaris di bawah Sekjen partai dari satu menjadi  empat,  penambahan  beberapa  komite  baru,  penjadwalan  aktivitas  PAP dengan masyarakat awam secara rutin, pembentukan ‘Friends of PAP’ untuk menjalin relasi partai dengan para pimpinan sektor privat, serta pembentukan PAP Community Foundation untuk pendanaan kegiatan partai di akar rumput (Mauzy dan Milne, 2002).
Lalu,  PAP  memberi  masyarakat  jalan  berpartisipasi  melalui  Nominated Members  of  Parliament  (NMPs),  di  mana  pemerintah  menyediakan  kursi  anggota parlemen  untuk  warga  non-partisan.  Calon  NMPs  dinominasikan  oleh  publik, perusahaan,  asosiasi  profesi,  maupun  pergerakan  buruh,  lalu  diseleksi  oleh Parliamentary Special Select Committee. NMPs diekspektasikan untuk memberikan masukan  berdasarkan  keahlian  mereka,  sehingga  memiliki  hak  voting  terbatas namun  diberi  ruang  untuk  memberikan  pendapat  mengenai  suatu  rancangan perundangan (Mauzy dan Milne, 2002). NMPs merupakan salah satu upaya integrasi politik,  di  mana  pemerintah  berusaha  untuk  menyediakan public  goods sekaligus melibatkan berbagai voluntary organizations secara langsung dalam proses decision making. Sense  of  belonging masyarakat  terhadap  negara  juga  dibentuk  melalui kebijakan ini, dengan diberikannya kesempatan bagi kalangan  di luar partai untuk turut terlibat dalam decision making.
Selain  di  taraf  elit  politik,  nilai  meritokrasi  juga  diterapkan  di  masyarakat. Warga negara Singapura diberikan pendidikan universal wajib, di mana dalam proses
pendidikan  tersebut  siswa  akan  diarahkan  ke  universitas,  politeknik,  institusi  seni maupun institusi pendidikan (Ministry of Education Singapore, 2020).  Upaya untuk memperoleh SDM bertalenta dari luar negeri pun juga mulai dilakukan pada dekade 1980-an  melalui  pelonggaran  peraturan  imigrasi  serta  upaya  aktif  untuk  merekrut orang-orang  berbakat  dari  universitas  (Mauzy  dan  Milne,  2002).  Langkah  ini  turut membentuk  identitas  Singapura  sebagai  negara  ber  SDM  unggul,  di  mana  tiap individu  dibentuk  untuk  memiliki skill  set yang  dapat  dikategorikan  dengan  jelas untuk  memenuhi  tuntutan  yang  spesifik.  Langkah  ini  sekaligus  mengafirmasi gagasan  Singapura  sebagai  negara  yang  memandang  keahlian  sebagai  hal  yang esensial  dalam  kehidupan  masyarakat.  Identitas  ini  sejalan  dengan  bingkai  besar identitas  politik  Singapura  sebagai  negara  pragmatis  yang  dibentuk  oleh  elit  PAP sejak masa awal kemerdekaan.
Value berikutnya  adalah  multi-kulturalisme.  Singapura  memiliki  komposisi etnis yang tidak ideal: alih-alih kelompok etnis homogen, terdapat empat kelompok etnis  di  Singapura,  yaitu  etnis  Cina  sebagai  mayoritas  (77  persen),  Melayu  (14 persen) India (7,7 persen), serta sekelompok kecil warga asing dari Eurasia dan lain- lain (1,3 persen) (Mauzy dan Milne, 2002). Masing-masing kelompok memiliki cara pikir  berbeda,  sehingga  ekspektasi  mereka  kepada  pemerintah  pun  berbeda  dan tidak  jarang  saling  berbenturan.  Di  antara  keempat  kelompok  tersebut,  benturan paling  terlihat  terjadi  di  antara  etnis  Cina  dan  Melayu.  Kedua  kelompok  etnis  ini memiliki latar belakang unik dan cara hidup yang berbeda. Pada masa kolonial, hal tersebut  tidak  banyak  menjadi  masalah  karena  ruang  hidup  tiap  kelompok  etnis dirancang  terpisah  (Mauzy  dan  Milne,  2002).  Tetapi,  ketika  Singapura  menjadi sebuah negara, pengelolaan yang demikian sudah tidak bisa dilakukan karena akan berpengaruh negatif pada upaya pembentukan identitas politik Singapura.
Pergesekan  datang  dari  relasi  historis  etnis  Cina vis  a  vis Melayu  di  teritori Malaya sejak masa kolonial. Pemerintah kolonial Inggris menempatkan etnis Melayu pada  status  yang  lebih  tinggi  ketimbang  etnis  Cina,  di  mana  etnis  Melayu mendapatkan  kemudahan  untuk  mendapatkan  status  sosial  yang  lebih  tinggi ketimbang  kelompok  etnis  lain  (Fletcher,  1969).   Ketika  Singapura  lepas  dari Malaysia,  kelompok  etnis  Melayu  di  Singapura  saat  itu  mengalami  transisi  yang besar;  kelompok  yang  semula  mayoritas  kini  menjadi  minoritas  di  sebuah  negara beranggotakan mayoritas etnis Cina. Permasalahan ini telah menjadi masalah yang memicu  keresahan  dan  berpotensi  tinggi  untuk  menimbulkan  kekacauan  sejak sebelum  kemerdekaan,  seperti  yang  telah  terjadi  ketika  simpatisan  partai  United Malays  National  Organization  (UMNO)  mengangkat  isu  tersebut  dan  memicu terjadinya kerusuhan komunal di antara kelompok Cina dan Melayu pada bulan Juli dan September 1964 (Fletcher, 1969).
Di  sisi  yang  lain,  hal  tersebut  tidak  berarti  etnis  Cina  otomatis  memperoleh posisi  yang  dominan  di  masyarakat  Singapura.  Jika  etnis  Melayu  di  masa  kolonial mendapatkan  perhatian  istimewa,  maka  etnis  Cina  kurang  diperhatikan,  sehingga pada akhirnya komunitas etnis menjadi substitusi aparatur negara, terutama terkait dengan  aspek  sosial-budaya  (Mauzy  dan  Milne,  2002).  Terlebih  lagi,  etnis  Cina  di teritori Singapura sangat heterogen, di mana selain terdapat sekitar 12 dialek yang berbeda,  terdapat  pula  perbedaan  latar  belakang  pendidikan  dan  bahasa  yang digunakan (Mauzy dan Milne, 2002). Berdasarkan perbedaan tersebut, etnis Cina di Singapura terdiri atas kelompok yang dididik dengan standar Inggris serta kelompok yang dididik dengan standar vernakular etnis Cina. Perbedaan tersebut menciptakan
kesenjangan  sosial,  di  mana  kelompok  dengan  latar  belakang  pendidikan  Inggris akan menjadi elit sementara kelompok dengan latar belakang pendidikan vernakular Cina cenderung akan menjadi buruh (Mauzy dan Milne, 2002). Kesenjangan tersebut turut  berkontribusi  dalam  menimbulkan  perpecahan  politik  melalui  perselisihan kalangan  moderat  dan  sayap  kiri  (Mauzy  dan  Milne,  2002).  Jika  dibiarkan,  hal tersebut mengganggu kepentingan survival Singapura, karena kesenjangan tersebut akan  mengganggu  stabilitas  domestik.  Padahal,  stabilitas  dibutuhkan  untuk memitigasi keterbatasan dan memperkokoh langkah Singapura untuk berkembang di masa depan.
Melihat keadaan tersebut, jelas bahwa multi-kulturalisme yang sudah ada di Singapura harus dikelola dengan hati-hati: identitas etnis masing-masing kelompok tidak  bisa  dihilangkan  karena  sudah  mendarah  daging,  namun  juga  tidak  bisa dibiarkan  mendominasi  dalam  kehidupan  masyarakat  karena  dapat  menghambat proses nation building oleh PAP. Elit politik Singapura menyadari ancaman yang dapat ditimbulkan  sentimen  etnis  yang  berlebihan  jika  tidak  diatasi  (National  Archive  of Singapore,  1965:7),  sehingga  aspek  multi-kulturalisme  kemudian  turut  menjadi salah  satu  bagian  vital  yang  dijadikan  bagian  dari  identitas  politik  Singapura. Identitas  multi-kulturalisme  yang  diambil  pun  merupakan  multi-kulturalisme pragmatis  dan  meritokratis,  dalam  artian  multi-kulturalisme  pada  akhirnya digunakan  sebagai  sarana  pendukung  upaya  Singapura  untuk  bertahan  hidup sebagai sebuah negara.
Salah  satu  upaya  inti  yang  dijalankan  oleh  rezim  PAP  untuk  membentuk identitas  politik  berbasis  multi-kulturalisme  yang  demikian  adalah  melalui  sistem pendidikan universal. Lee Kuan Yew secara khusus berfokus pada pendidikan bahasa, sesuai dengan visi-misi untuk menciptakan identitas nasional Singapura yang tidak terikat kepada identitas etnis tertentu. Semua siswa sekolah di Singapura diwajibkan mempelajari  dua  bahasa  selama  menempuh  pendidikan  (Mauzy  dan  Milne,  2002). Bahasa  pertama  adalah  Bahasa  Inggris,  yang  dilihat  oleh  Lee  Kuan  Yew  memiliki kegunaan menambah nilai guna SDM agar kompetitif di pasar internasional. Bahasa kedua  adalah  bahasa  keluarga  asal  murid,  agar  kelompok-kelompok  etnis  di Singapura tidak merasa teralienasi dari kultur mereka. Langkah ini membuat Bahasa Inggris diterima secara gradual, sambil secara perlahan mengikis relevansi bahasa- bahasa  etnis  lainnya  (Mauzy  dan  Milne,  2002).  Ini  sekaligus  menunjukkan  proses integrasi politik di Singapura sukses dijalankan.
Selain melalui jalur edukasi bahasa yang lebih menyasar ke individu, PAP juga berupaya masuk ke dalam ruang sosial masyarakat madani masing-masing kelompok etnis  sekaligus  meminimalisir  pengaruhnya.  Langkah  ini  vital  jika  mengingat  pada masa  kolonial,  peranan  besar  masyarakat  madani  dalam  mengisi  ruang  sosial kelompok  etnis,  sehingga  jika  dibiarkan  justru  dapat  menjadi  sarang  oposisi sekaligus ancaman terhadap identitas politik Singapura. Karena itu, PAP kemudian melakukan  pengambilalihan  beberapa  institusi  masyarakat  madani  berbasis  etnis untuk  menghasilkan  tenaga  kerja  yang  produktif  dan  bisa  berkompetisi  di  pasar global  (Mauzy  dan  Milne,  2002).  Kualitas  SDM  tersebut  menjadi  hal  vital  bagi perekonomian Singapura yang tidak memiliki sektor ekonomi primer berbasis  SDA yang bisa diandalkan (Ganesan, 2005). Upaya pembentukan identitas politik berbasis multikulturalisme  yang  berbasis  pendidikan  tersebut  juga  terkait  erat  dengan kebutuhan  pragmatis survival Singapura,  di  mana  keberadaan  tenaga  kerja  yang kompetitif  menjadi  penting.  Kebijakan  tersebut  juga  menunjukkan  paradigma
developmentalis yang dianut oleh elit politik PAP, di mana relevansi identitas pribadi dan  kelompok  menjadi  subordinat  di  hadapan  kepentingan  pragmatis  untuk memenuhi kebutuhan material warga negara.
Melalui berbagai tahapan proses integrasi politik tersebut, akhirnya elit politik Singapura  berhasil  melahirkan  identitas  politik  yang  baru,  yang  kemudian menghasilkan beberapa karakteristik nasional khas Singapura. Pertama, perjuangan Singapura  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  warga  negaranya  di  tengah  kondisi yang sangat tidak menguntungkan membentuk pola pikir rational choice yang sangat pragmatis dan mengedepankan kepentingan material di atas kepentingan lain. Lalu, pola pikir tersebut kemudian juga memunculkan fokus kepada pengembangan SDM sebagai  sumber  daya  utama  serta  tendensi  untuk  tidak  menempatkan  persoalan identitas primordial serta teritorial sebagai konsiderasi yang menjadi batasan dalam pembuatan  keputusan.  Karakteristik-karakteristik  tersebut  kemudian  berpengaruh besar pada kebijakan luar negeri Singapura.

## 2.2. Kebijakan Luar Negeri dan Keterlibatan Singapura dalam Dewan Arktik 2.2.1 Basis Nation-Building dan Kaitannya Dengan Kebijakan Luar Negeri
Menyambung pembahasan di bagian sebelumnya, penelitian ini berargumen bahwa identitas politik yang telah terbentuk dalam proses nation building menjadi basis dari formasi kebijakan luar negeri Singapura. Pun, kebijakan luar negeri diformulasikan untuk  merespon  realita  kondisi  Singapura  sebagai  sebuah small  state dengan pragmatis.  Michael  Leifer  (2000)  berargumen  bahwa  dalam  kasus  Singapura, kebijakan luar negeri disusun berdasarkan keyakinan bahwa kerentanan Singapura tidak  secara  otomatis  menjadi  ketidakamanan  melalui  kebijakan-kebijakan  untuk mengelola kerentanan secara efektif. Hal ini diyakini oleh Sinnathamby Rajaratnam, Menteri  Luar  Negeri  pertama  Singapura.  Rajaratnam  banyak  dipengaruhi  oleh pemikiran Lee Kuan Yew dalam memandang bagaimana Singapura harus bertindak sebagai sebuah negara (Leifer, 2000), sehingga kerangka kebijakan luar negeri yang disusun olehnya sejalan dengan identitas politik Singapura. Kerangka kebijakan luar negeri Singapura tersebut kemudian dipadatkan ke dalam istilah global city (National Archives of Singapore, 1972).
Global  city berasal  dari  konsep ecumenopolis, pertama  kali  dicetuskan  oleh sejarawan Arnold Toynbee pada tahun 1970. Ia berargumen bahwa telah ditemukan bentuk pengorganisasian manusia yang sama sekali baru dalam sejarah, yaitu kota yang menjadi episentrum global dan memiliki pengaruh yang tidak dibatasi teritori nasional.  Konsep  ini  kemudian  digunakan  Rajaratnam  untuk  menggambarkan  visi- misi  Singapura  sebagai small  state yang  memiliki  pengaruh  hingga  ke  seluruh penjuru  dunia  (National  Archives  of  Singapore,  1972).  Gagasan  ini  sesuai  dengan tiga karakteristik yang telah terbentuk melalui proses integrasi politik Singapura. Di satu sisi, sebagai sebuah negara yang tidak memiliki hinterland , Singapura memang harus  mencari  pasokan  SDA  dari  luar  teritori  negaranya  sendiri.  Di  sisi  lain,  posisi geografis  Singapura  yang  strategis  dan  proses  terbentuknya  SDM  yang  baik memberikan Singapura kemampuan untuk memaksimalkan upaya value creation . Gagasan  tersebut  kemudian  dikristalisasi  dalam  visi-misi  polurgi  Singapura (Ministry of Foreign Affairs Singapore, 2019f): 1) Menjaga kedaulatan Singapura; 2) Mempromosikan lingkungan regional yang damai; 3) Menjaga relevansi Singapura di kancah  internasional;  4)  Melebarkan  ruang  politik  dan  ekonomi  Singapura;  5) Membagi  pengalaman  perkembangan  Singapura  sebagai global  citizen yang
bertanggung jawab, dan; 6) Terhubung dengan warga Singapura yang berdomisili di luar  negeri,  serta  memberikan  bantuan  di  saat  mereka  membutuhkan.  Visi-misi tersebut menunjukkan beberapa fokus kebijakan luar negeri untuk memenuhi tujuan pragmatis, seperti: mewujudkan good neighbour policy ; membangun relasi mutual yang  menguntungkan  dan  dapat  diandalkan  dengan  negara-negara  yang bersahabat;  komitmen  terhadap  kesepakatan  perdagangan  multilateral;  kemauan untuk berdagang dengan negara manapun dan menjaga ekonomi pasar terbuka di ranah  domestik,  serta;  dukungan  dan  keterlibatan  aktif  dalam  berbagai  organisasi internasional. Dapat dilihat bahwa poin-poin tersebut semuanya sejalan dengan visi global city yang dibayangkan oleh Rajaratnam .
Gagasan global  city serta  visi-misi  tersebut  kemudian  turut  mengarahkan kebijakan  luar  negeri  Singapura,  termasuk  ke  dalamnya  mengenai  keterlibatan internasional. Leifer (2000) melihat bahwa Singapura memiliki kecenderungan yang kuat  untuk  aktif  dalam  rezim  internasional.  Mengacu  pada  teori  rezim strong cognitivism ,  kecenderungan  Singapura  tersebut  dipengaruhi  oleh the  power  of identity ,  yang  berupa  persepsi  Singapura  akan  dirinya  sendiri,  pihak  lain,  maupun tujuan yang hendak diraih. Persepsi tersebut sendiri kemudian dipengaruhi oleh dua faktor,  yaitu  persepsi  normatif  pengampu  kebijakan  terhadap rational  choice Singapura dan pola normatif politik internasional yang sedang berlaku. Dalam analisis ini,  penelitian  melihat  gagasan global  city dan  visi-misi  Kementerian  Luar  Negeri tersebut  dapat  dilihat  sebagai  manifestasi  persepsi  normatif rational  choice yang dimiliki oleh pengampu kebijakan Singapura dalam aspek kebijakan luar negeri.
Sementara  itu,  aspek  kedua  dari the  power  of  identity dapat  diidentifikasi melalui  paparan  singkat  sejarah  keterlibatan  Singapura  dalam  rezim  internasional. Dimulai dari tahun-tahun awal kemerdekaan, Singapura bergabung ke dalam GNB. Meskipun  begitu,  saat  itu  Singapura  tidak  banyak  berperan,  dan  justru  lebih memprioritaskan  untuk  menjalin  hubungan  bilateral  yang  erat  dengan  Amerika Serikat  (Leifer,  2000).  Singapura  baru  mulai  melibatkan  diri  secara  aktif  dalam lingkup kawasan mulai akhir dekade 1960-an, di mana Singapura menjadi salah satu negara pendiri ASEAN pada tahun 1967. Keterlibatan aktif Singapura dalam ASEAN ditunjukkan melalui upaya-upaya kontribusi untuk menciptakan iklim politik regional yang  stabil  pada  dekade  1970-1980  an  (Ganesan,  2005).  Upaya  ini  kemudian membuka kesempatan bagi Singapura untuk lebih melibatkan diri ke dalam jejaring kerjasama multilateral di bidang keamanan, khususnya di kawasan Asia Pasifik mulai dekade 1980-an (Leifer, 2000), di mana Singapura bertindak sebagai negara utama yang  mewakili  ASEAN  dalam  panggung  diplomatik  penyelesaian  konflik  Indochina (Ganesan, 2005). Kemudian, pada dekade 1990-an hingga 2000-an awal, Singapura mulai lebih aktif bergerak di rezim-rezim internasional secara global (Ganesan, 2005).
Melalui  ringkasan  tersebut,  jelas  bahwa  keterlibatan  Singapura  dalam  rezim berubah  seiring  dengan  waktu.  Perubahan  tersebut,  selain  didasari rational  choice pengampu  kebijakan  Singapura,  juga  dipengaruhi  oleh  perubahan  pola  normatif politik  internasional.  Pada  masa  awal  kemerdekaan  Singapura,  meskipun  terdapat ide  di  antara  negara-negara  baru  untuk  menjadi  independen  dari  pengaruh great powers , kenyataannya norma yang berlaku secara global tetaplah pembagian dunia ke  dalam  blok  Barat  dan  blok  Timur  mengikuti  Amerika  Serikat  dan  Uni  Soviet,  di mana  negara-negara  akan  mendekati  salah  satu  dari  dua great  powers tersebut. Singapura, seperti negara-negara lain, juga melakukannya, di mana keputusan untuk bergabung dalam GNB sekaligus menjalin hubungan bilateral dengan Amerika Serikat
didasari oleh: 1) Rational choice pengampu kebijakan yang memandang kebutuhan keamanan dan ekonomi Singapura saat itu hanya dapat dipenuhi dengan menjalin hubungan dengan Amerika Serikat dan blok Barat, sementara sebagai negara baru juga perlu membentuk legitimasi internasional melalui solidaritas terhadap sesama negara baru; 2) Norma politik internasional yang menganut dua kutub great powers . Lalu,  pada  akhir  dekade  1960-an  hingga  dekade  1980-an,  keterlibatan  Singapura secara  aktif  dalam  ASEAN  didasari  pada:  1) Rational  choice pengampu  kebijakan yang melihat ancaman pada komitmen Amerika Serikat yang dipertanyakan setelah kekalahan di Vietnam; 2) Konsensus banyak negara di Asia Tenggara akan persepsi ancaman  Komunisme.  Terakhir,  keterlibatan  aktif  Singapura  dalam  rezim internasional  di  luar  lingkup  kawasan  sejak  dekade  2000-an  dipengaruhi  oleh:  1) Rational  choice pengampu  kebijakan  yang  melihat  keperluan  untuk  mencari lingkungan bisnis baru karena Asia sedang tidak stabil (Ganesan, 2005); 2) Kondisi politik internasional yang menjadi unipolar di bawah Amerika Serikat membuat dunia menjadi makin terkoneksi dan liberal world order menjadi norma yang dianut dunia, sehingga  penyelesaian  permasalahan  jadi  dilakukan  melalui  rezim-rezim internasional.
2.2.2  Keterlibatan  Singapura  di  Dewan  Arktik:  Analisis  Dengan  Kacamata  Teori Rezim Strong Cognitivism
Bagian  ini  merupakan  analisis  keterlibatan  Singapura  dalam  Dewan  Arktik. Terdapat  dua  hal  pokok  mengenai  keterlibatan  tersebut,  yaitu  mengenai  motivasi dan bentuk keterlibatan yang telah dan akan terus dilakukan oleh Singapura. Seperti keterlibatan Singapura secara umum, keterlibatan dalam Dewan Arktik juga didasari oleh konsiderasi pragmatis, menyesuikan dengan konsepsi rational choice pengampu kebijakan dan kondisi normatif yang sedang berlaku dalam politik internasional. Garis besar  motivasi  keterlibatan  Singapura  di  Dewan  Arktik  terdiri  atas:  1)  Persoalan keamanan  lingkungan  terkait  persoalan  ancaman  lelehan  es  kutub  yang  dapat menenggelamkan  Singapura;  2)  Persoalan  ekonomi,  yaitu  potensi  pengembangan jalur  pelayaran  baru,  pasar  teknologi  perkapalan,  maupun  sumber  energi  baru  di kawasan Arktik untuk menyokong industri perhubungan dan petrokimia. Motivasi ini sesuai  dengan rational  choice pengampu  kebijakan  Singapura,  yang  dikondisikan untuk  mengutamakan  kepentingan  pemenuhan  kebutuhan  material  dan  tidak mementingkan batasan identitas maupun geografis tertentu.
Rasionalisasi yang dianut oleh pengampu kebijakan Singapura terkait dengan keterlibatan dalam Dewan Arktik tersebut dicerminkan melalui pernyataan Sam Tan Chin  Siong,  Minister  of  State  (MOS)  Singapura  yang  turut  merangkap  jabatan  di dalam  Kementerian  Luar  Negeri.  Sam  Tan  telah  mengutarakan  beberapa  alasan mengenai pentingnya kawasan Arktik bagi masa depan jangka panjang Singapura. Dilansir dari The Northern Forum (2016), Sam Tan mengatakan bahwa kondisi global warming yang mengakibatkan melelehnya es di kawasan Arktik dapat menimbulkan ancaman  terhadap  Singapura  yang  merupakan  negara  pulau  dengan  titik  tertinggi yang rendah, yaitu 163 meter di atas permukaan laut. Ia juga menyoroti bagaimana Singapura percaya bahwa urusan kawasan Arktik merupakan urusan seluruh dunia, dan  karena  itu  pendekatan  institusional  melalui  rezim  Dewan  Arktik  yang  kuat penting untuk menangani banyak tantangan yang akan dihadapi kawasan tersebut ke  depannya  (Ministry  of  Foreign  Affairs  Singapore,  2018) . Sikap  ini  merupakan kontinuitas  dari  prinsip  Lee  Kuan  Yew  (PBS  News,  2005)  yang  melihat  adanya
keharusan bagi Singapura untuk peka terhadap tren internasional sekaligus responsif dalam menghadapinya demi kepentingan survival . Selain rational choice tersebut, motivasi keterlibatan Singapura dalam Dewan Arktik juga dilandasi oleh norma yang berlaku dalam politik internasional. Singapura tetap  memilih  terlibat  dalam  Dewan  Arktik,  meskipun  sebelumnya  telah  memiliki hubungan  bilateral  dengan  beberapa  negara  litoral  Arktik  untuk  memperjuangkan kepentingannya  di  kawasan  Arktik.  Sejak  akhir  1990-an,  telah  terjadi  perubahan dalam politik internasional: prevalensi aktor-aktor non-negara makin terlihat dengan munculnya  Amerika  Serikat  sebagai  negara  adidaya  tunggal,  sehingga  gaya kooperasi  antar  negara  melalui  rezim  internasional  menjadi  norma  yang  dianut secara  luas.  Sesuai  dengan  konsep power  of  identity ,  pola  normatif  politik internasional menjadi faktor penentu di samping rational choice pengampu kebijakan dalam  membentuk  persepsi  negara  terhadap  rezim  tertentu.  Selain  itu,  hasil  baik dari keterlibatan Singapura dalam rezim internasional yang sudah berlangsung sejak awal masa kemerdekaan juga turut mereproduksi narasi mengenai keperluan  bagi Singapura untuk terus berkontribusi secara aktif dalam rezim internasional. Dalam kasus  keterlibatan  Singapura  dalam  rezim  Dewan  Arktik,  pola  normatif  politik internasional pada dekade 2000-an yang melihat rezim internasional sebagai medium yang  ideal  untuk  mencapai  kepentingan  nasional  menjadi  faktor  yang  turut berkelindan dengan rational choice pengampu kebijakan Singapura.
Argumen  ini  tercermin  dalam  sikap  Menteri  Luar  Negeri  Singapura,  Vivian Balakrishnan,  yang  mengatakan  bahwa  keterlibatan  Singapura  di  Dewan  Arktik merupakan salah satu usaha Singapura sebagai negara kecil yang berdaulat untuk menjaga  kondusifitas  tatanan  dunia  berbasis rules (Ministry  of  Foreign  Affairs Singapore, 2017) . Hal ini dilihatnya sejalan dengan visi dan misi kebijakan luar negeri Singapura  untuk  menjadi  negara  dengan  ekonomi  yang  sejahtera,  tidak  memiliki musuh,  serta  berdaulat  penuh  terhadap  dirinya  sendiri  (Ministry  of  Foreign  Affairs Singapore,  2017).  Ia  pun  juga  memberikan  penekanan  bahwa  penegakan  tatanan dunia  berbasis rules krusial  untuk  keberlangsungan  hidup  negara  kecil  seperti Singapura,  yang  tidak  bisa  bertahan  tanpa  kondisi  dunia  yang  stabil  dan  mudah diprediksi (Channel News Asia, 2018).
Mengenai  bentuk  keterlibatan  Singapura,  maka rational  choice pengampu kebijakan menjadi faktor yang menentukan. Proses integrasi politik telah membentuk ekonomi  Singapura  menjadi  ekonomi  berbasis  sektor  sekunder,  yaitu  pada penggunaan  SDM  dan  teknologi  untuk  menambah value barang  mentah  yang diperoleh melalui perdagangan internasional (Ganesan, 2005). Hal ini membuat fokus kepada pentingnya pengembangan ilmu pengetahuan serta SDM menjadi salah satu hal vital. Karena itu, wajar jika Singapura menggunakan keunggulan tersebut dalam kontribusinya.  Salah  satu  program  Singapura  di  Dewan  Arktik  adalah  SCP  (Lim, 2019),  yang  berfokus  pada  transfer  pengetahuan  dan skill SDM  kepada  penduduk indigenous kawasan  Arktik,  menekankan  pentingnya  ilmu  pengetahuan  untuk memperbaiki kualitas SDM dan memanfaatkan sumber daya secara maksimal. Posisi ilmu pengetahuan yang penting dalam identitas politik Singapura juga ditunjukkan melalui upaya Singapura untuk ikut berkontribusi dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan terkait kawasan Arktik melalui riset di berbagai aspek, yang kemudian digunakan sebagai basis diskusi kebijakan kawasan oleh negara-negara litoral Arktik.
Rational  choice yang  pragmatis  juga  mempengaruhi  fokus  Singapura  dalam keterlibatannya di Dewan Arktik. Pertama, faktor keamanan lingkungan dapat dilihat
dalam salah satu fokus program Singapura di kawasan Arktik, yakni program dalam working group CAFF serta berbagai upaya sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kondisi lingkungan Arktik di kawasan Asia Tenggara yang dilakukan oleh Singapura (Lim,  2019).  Langkah  ini  dapat  dilihat  sebagai  upaya  untuk  memperlambat munculnya  efek  buruk global  warming di  kawasan  Arktik  yang  berbahaya  bagi keamanan  Singapura,  yakni  melelehnya  es  Kutub  Utara.  Selain  faktor  keamanan, rational  choice tersebut  juga  terlihat  dalam  fokus  Singapura  pada  kegiatan  yang berkaitan  dengan  faktor  ekonomi,  terutama  terkait  dengan  persoalan  peranan kawasan  Arktik  dalam  perdagangan  internasional  serta  potensi  kawasan  Arktik sebagai salah satu sumber energi baru bagi dunia.
Peluang  bagi  Singapura  untuk  menjalankan  fungsi  sebagai observer dalam Dewan Arktik tersebut secara maksimal dimungkinkan oleh proses integrasi politik dan  pembentukan  identitas  politik  Singapura.  Seperti  yang  telah  dibahas  dalam bagian  integrasi  politik  dan  identitas  politik  Singapura,  hal  itu  dikarenakan  dalam proses  integrasi  politik  pemerintah  Singapura  telah  membentuk  simbiosis  dengan sektor  swasta  guna  membentuk  jejaring  politik.  Simbiosis  ini  bersifat menguntungkan kedua belah pihak mana pemerintah kemudian dapat menggunakan teknologi yang dimiliki oleh swasta untuk memenuhi kepentingan negara, sementara swasta dapat dibantu oleh pemerintah dalam meluaskan jalur usahanya. Salah satu buah  dari  hubungan  tersebut  dapat  dilihat  dalam  bentuk  keterlibatan  Singapura dalam Dewan Arktik, melalui keikutsertaan Keppel Offshore and Marine, perusahaan asal  Singapura  yang  bergerak  di  bidang  perkapalan  dan  pengeboran  minyak  lepas pantai,  dalam  rangkaian  program  Singapura  dalam  Dewan  Arktik  (Tonami  dan Watters,  2012).  Keppel  turut  berkontribusi  dalam  pengadaan  riset  Singapura  di kawasan Arktik mengenai eksplorasi gas dan minyak di Arktik bersama dengan NUS Corporate Lab (Lim, 2019). Selain itu, pengalaman historis integrasi politik Singapura juga  mengajarkan  pentingnya  peranan  kelompok  etnis  dan  kelompok  akar  rumput dalam  mempengaruhi  masyarakat.  Pengalaman  ini  telah  dijadikan  pelajaran  oleh Singapura,  di  mana  hal  ini  juga  menjadi  basis  bagi  berbagai  pendekatan  kepada kelompok indigenous di  kawasan  Arktik,  seperti  yang  telah  disebutkan  dalam  bab kedua.  Dalam  pendekatan  tersebut  memang  terjadi knowledge  transfer ,  namun selain  itu  pejabat  Singapura  seperti  Sam  Tan  juga  melakukan  pendekatan  secara kultural dengan ikut serta dalam beberapa kegiatan tradisional kelompok indigenous (Lim, 2019).

## 3. KESIMPULAN
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  motivasi  keterlibatan  Singapura  dalam  rezim Dewan Arktik dapat dijelaskan dengan teori rezim strong cognitivism , di mana the power of identity menjadi pendorong utama Singapura untuk melibatkan diri di dalam Dewan  Arktik.  Mengikuti  argumentasi  penulis  mengenai  rasionalisasi  di  balik kebijakan  luar  negeri  Singapura,  kombinasi  di  antara  logika rational  choice yang dimiliki Singapura dan pola normatif politik internasional saat itu menjadi pendorong bagi  Singapura  untuk  terlibat  dalam  rezim  Dewan  Arktik.  Pertama,  keterlibatan Singapura tersebut cocok dengan logika rational choice yang telah terbentuk dalam pemikiran  pengampu  kebijakan,  yang  berfokus  pada  nilai-nilai  pragmatis.  Kedua, keterlibatan Singapura dalam Dewan Arktik juga sesuai dengan pola normatif politik internasional pada saat itu, yaitu multilateralisme yang ‘menuntut’ negara -negara di
seluruh  dunia  untuk  menggunakan  rezim  internasional  sebagai  instrumen  untuk mencapai kepentingan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Acharya,  A.  (2007). Singapore's  foreign  policy:  the  search  for  regional  order . Singapore: World Scientific.
Fletcher, N. M. (1969). The separation of Singapore from Malaysia . Ithaca, NY, USA: Cornell University, Department of Asian Studies. Ganesan, N. (2005). Realism and Interdependence in Singapore's Foreign Policy . New York: Routledge.
Hall, J. A. (Ed.). (1986). States in history . New Jersey: Blackwell. Hasenclever, A., Mayer, P., & Rittberger, V. (2004). Theories of international regimes . Cambridge: Cambridge Univ. Press.
Hill, M., & Fee, L. K. (2003). Politics of nation building and citizenship in singapore . New York: Taylor & Francis.
Lee, K. Y. (2000). From Third World to first: The Singapore story, 1965-2000 . New York: HarperCollins.
Leifer, M. (2000). Singapore's foreign policy: coping with vulnerability. London: Routledge.
Mauzy,  D.  K.,  &  Milne,  R.  S.  (2002). Singapore  politics  under  the  People’s  Action Party . London: Routledge. Viotti, P. R., & Kauppi, M. V. (2012). International relations theory (5th ed.). Boston, USA: Longman.
Wimmer, A. (2020). NATION BUILDING: Why some countries come together while others fall apart . Princeton, New Jersey: Princeton University Press. Young, O. R. (1998). Creating regimes: Arctic accords and international governance . Ithaca: Cornell University Press.

## Buku (diedit)
Fang, Y. (2015). The Arctic from Singapore’s Perspective: A Blessing or a Curse? In J. Huang & A. Korolev (Eds.), International Cooperation in the Development of  Russia’s  Far  East  and  Siberia  (pp.  185– 201).  London,  The  UK:  Palgrave Macmillan.

## Artikel Jurnal
Barr,  M.  D.  (2000).  Lee  Kuan  Yew  and  the  “Asian  values”  debate.  Asian  Studies Review, 24(3), 309 – 334. doi: 10.1080/10357820008713278 Haggard,  S.,  &  Simmons,  B.  A.  (1987).  Theories  of  international regimes. International Organization, 41 (03), 491. doi:10.1017/s0020818300027569
Hasenclever,  A., Mayer,  P.,  &  Rittberger,  V.  (1996).  Interests,  Power,  Knowledge: The Study of International Regimes. Mershon International Studies Review , 40 (2), 210-215.
Krasner,  S.  D.  (1982).  Structural  Causes  and  Regime  Consequences:  Regimes  as Intervening Variables (1982). International Organization, 185-205.
Ortmann, S. (2009). Singapore: The Politics of Inventing National Identity. Journal of Current Southeast Asian Affairs,28 (4), 23-46. doi:10.1177/186810340902800402.
Solli, P. E., Rowe, E. W., & Lindgren, W. Y. (2013). Coming into the cold: Asia ’ s Arctic interests. Polar Geography, 36 (4), 253-270. doi:10.1080/1088937x.2013.825345.
Storey, I. (2014). The Arctic Novice: Singapore and the High North. Asia Policy,18 (1), 66-72. doi:10.1353/asp.2014.0034.
Tonami, A., & Watters, S. (2012). ARCTIC YEARBOOK 2012 (L. Heininen, H. Exner-
Pirot, & J. Plouffe, Eds.). Polar Record, 50 (1), 104-115. doi:10.1017/s0032247413000569
Wimmer,  A.  (2018).  Nation  Building:  Why  Some  Countries  Come  Together  While
Others Fall Apart. Survival, 60(4), 151 – 164. doi:
https://doi.org/10.1080/00396338.2018.1495442

## Laman Internet
Arctic  Circle.  (2015,  November  12).  Arctic  Circle  Singapore  Forum.  Retrieved December 18, 2019, from http://www.arcticcircle.org/forums/singapore . Arctic  Circle.  (2019).  Arctic  Circle  |  About.  Retrieved  December  18,  2019,  from http://www.arcticcircle.org/about .
Arctic Council. (2015a, May 7). Observers - Arctic Council. Retrieved November 23,
2019, from https://arctic-council.org/index.php/en/about-us/arctic-
council/observers .
Arctic Council. (2015b, May 20). About Us – Arctic Council. Retrieved March 1, 2019, from https://arctic-council.org/index.php/en/about-us
Burke,  D.  C.,  &  Saramago,  A.  (2018,  March  2).  Singapore's  Arctic  Strategy. Retrieved  March  1,  2020,  from https://www.brinknews.com/singapores- arctic-strategy/
Channel News Asia. (2018, September 30). Rules- based multilateral system ‘crucial’ for survival of small countries like Singapore: Vivian Balakrishnan. Retrieved October 17, 2019, from https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/vivian-balakrishnan- united-nations-multilateralism-singapore-10773126
Energy  Studies  Institute  NUS.  (2017,  October  2).  Participation  At  The  Arctic Frontiers  Seminar  In  Singapore.  Retrieved  December  18,  2019,  from https://esi.nus.edu.sg/esi-highlights/news-item/2017/10/02/participation- at-the-arctic-frontiers-seminar-in-singapore .
Lim, S. (2019, March 01). The Republic of Singapore’s 2018 observer Review report.
Retrieved June 06, 2020, from https://oaarchive.arctic-
council.org/handle/11374/2263 .
Ministry of Education Singapore. (2020, January 3). Education System. Retrieved May 10, 2020, from https://www.moe.gov.sg/education/education-system Ministry  of  Foreign  Affairs  Singapore.  (2017,  July  16).  Transcript  of  Remarks  by
Minister  for  Foreign  Affairs  Dr  Vivian  Balakrishnan  at  the  MFA  Townhall. Retrieved October 14, 2019, from
https://www.mfa.gov.sg/Newsroom/Press-Statements-Transcripts-and- Photos/2017/07/Transcript-of-Remarks-by-Minister-for-Foreign-Affairs-Dr- Vivian-Balakrishnan-at-the-MFA-Townhall-on .
Ministry of Foreign Affairs Singapore. (2018, March 22). Singapore and The Arctic Council. Retrieved November 19, 2019, from https://www.mfa.gov.sg/Newsroom/Announcements-and-
Highlights/2018/03/Singapore-and-The-Arctic-Council . Ministry  of  Foreign  Affairs  Singapore.  (2018,  October  20). MFA  Press  Statement: Visit of Minister of State, Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Social and Family Development Sam Tan to Iceland, 18 to 21 October . Retrieved April 1, 2020, from https://www.mfa.gov.sg/Newsroom/Press-Statements- Transcripts-and-Photos/2018/10/20102018_MOS-Sam-Tan-in-Iceland Ministry  of  Foreign  Affairs  Singapore.  (2019a,  October  7).  Opening  Remarks  by Minister of State, Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Social and Family Development Sam Tan at the Arctic Frontiers Abroad Conference, Singapore,
7 October 2019. Retrieved December 18, 2019, from
https://www.mfa.gov.sg/Newsroom/Press-Statements-Transcripts-and- Photos/2019/10/071019_MOS-Opening-remarks-at-Arctic-Frontiers-
Abroad-Conference . Ministry  of  Foreign  Affairs  Singapore.  (2019b,  December  14).  Climate  Change. Retrieved December 16, 2019, from https://www.mfa.gov.sg/SINGAPORES-FOREIGN-POLICY/International- Issues/Climate-Change# . Ministry  of  Foreign  Affairs  Singapore.  (2019c,  December  14).  International Organisations. Retrieved December 16, 2019, from
https://www.mfa.gov.sg/SINGAPORES-FOREIGN-POLICY/International-
Organisations . Ministry  of  Foreign  Affairs  Singapore.  (2019d,  December  14).  Small  States. Retrieved December 16, 2019, from https://www.mfa.gov.sg/SINGAPORES-FOREIGN-POLICY/International- Issues/Small-States .
Ministry  of  Foreign  Affairs  Singapore.  (2019e,  December  14).  Sustainable
Development. Retrieved December 16, 2019, from https://www.mfa.gov.sg/SINGAPORES-FOREIGN-POLICY/International- Issues/Sustainable-Development . Ministry  of  Foreign  Affairs  Singapore.  (2019f,  December  14).  Vision,  Mission  and Values. Retrieved December 16, 2019, from https://www.mfa.gov.sg/About-MFA/Vision-Mission-and-Values . Myers,  S.  L.  (2013,  May  15).  Arctic  Council  Adds  6  Nations  as  Observer  States, Including China. Retrieved March 1, 2019, from https://www.nytimes.com/2013/05/16/world/europe/arctic-council-adds- six-members-including-china.html Nadarajah, H. (2018, July 24). How Singapore legitimises its presence in the Arctic Council. Retrieved March 1, 2019, from https://www.todayonline.com/commentary/how-has-singapore-been- legitimising-its-presence-arctic-council
National Archives of Singapore. (1965). TRANSCRIPT OF THE SPEECH OF THE PRIME MINISTER,  MR.  LEE  KUAN  YEW,  AT  THE  CONVENT  OF  THE  HOLY  INFANT
JESUS,  SERANGOON  GARDENS,  ON  SATURDAY,  11TH  DECEMBER,  1965 (lky19651211a). Retrieved from
https://www.nas.gov.sg/archivesonline/speeches/record- details/73a2bcda-115d-11e3-83d5-0050568939ad
National Archives of Singapore. (1972). SINGAPORE : GLOBAL CITY (TEXT OF ADDRESS BY  MINISTER  FOR  FOREIGN  AFFAIRS  S  RAJARATNAM  TO  THE  SINGAPORE PRESS  CLUB  ON  FEBRUARY  6,  1972  (PressR19720206a).  Retrieved  from https://www.nas.gov.sg/archivesonline/speeches/record-details/fd2918de- 3270-11e4-859c-0050568939ad
National Museum of Singapore. (2017, October 05). Ice in the Tropics: A Canada 150 – Finland 100 – Singapore Arctic Collaboration. Retrieved June 06, 2020, from https://www.nhb.gov.sg/nationalmuseum/our-exhibitions/exhibition- list/ice-in-the-tropics-singapore-arctic-collaboration
Ngoei, W.Q. (2017, March 28). Lee Kuan Yew's Singapore Bloomed in the Shadow of the Cold War. Retrieved October 23, 2019, from
https://thediplomat.com/2017/03/lee-kuan-yews-singapore-bloomed-in- the-shadow-of-the-cold-war/ .
The Arctic Institute. (2020). Singapore | Arctic Policy. Retrieved January 28, 2020, from https://www.thearcticinstitute.org/countries/singapore/?cn-reloaded=1

## Laporan
Tonami, A. (2014). Arctic Policies of Japan, South Korea, and Singapore. Arctic 2014: Who Gets A Voice and Why It Matters, 3. Retrieved March 5, 2019.