p ISSN 2338-168X – E ISSN 2686-5742

## PERKEMBANGAN KOTA-KOTA KECIL DI KABUPATEN BANYUMAS DAN POTENSI PENGUATAN PERANNYA DALAM KETERKAITAN DESA KOTA
THE DEVELOPMENT OF SMALL CITIES IN BANYUMAS REGENCY AND THE POTENTIAL OF STRENGTHENING ITS ROLE IN VILLAGE AND CITY LINKAGES
Diyah Kumala Sari *1 , Fadjar Hari Mardiansjah 2
Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro 1 2
Jalan Prof. Soedarto, Tembalang, Kota Semarang 50275 1 2 e-mail * : diyahkumala12@gmail.com 1

## ABSTRAK
Purwokerto  merupakan  ibukota  Kabupaten  Banyumas  yang  berkedudukan  sebagai  pusat  pelayanan  untuk  kawasan Barlingmascakeb. Jumlah penduduk perkotaan Purwokerto yang mencapai 241.660 jiwa pada tahun 2019, merupakan fenomena  pemusatan  penduduk  yang  masif  untuk  kawasan  non-administratif  perkotaan.  Perkembangan  Perkotaan Purwokerto memicu adanya perkembangan kota-kota kecil disekitarnya yang ditandai tingkat urbanisasi di Kabupaten Banyumas sebesar 51,34%, proposi jumlah penduduk perkotaan yang mencapai 39,18%, dan teridentifikasi terdapat 144 desa perkotaan yang membentuk 26 aglomerasi perkotaan pada tahun 2019. Kondisi ini menjadi fenomena menarik dimana kawasan kabupaten dengan mayoritas penduduk agraris, namun memiliki perkembangan kawasan perkotaan yang  tinggi.  Perkembangan  kawasan  perkotaan  di  wilayah  kabupaten  memiliki  potensi  peran  dalam  peningkatan perekonomian  wilayah  sebagai  jembatan  aktivitas  yang  memperkuat  ketarkaitan  desa  kota.  Penelitian  ini  ditujukan untuk  menganalisis  perkembangan  kota-kota  kecil  di  Kabupaten  Banyumas  dan  mengetahui  bagaimana  potensi peningkatan  perannya  dalam  memperkuat  keterkaitan  desa  kota.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif dengan studi kasus yang berbasis pada data sekunder dan menggunakan teknik analisis deskriptif, skalogram dan ISM, location quotient dan network analysis. Hasil penelitian menunjukan perkembangan perkotaan di Kabupaten Banyumas terjadi hampir di seluruh wilayah kabupaten. Teridentifikasi terdapat satu kota sedang, lima kota kecil, serta dua puluh kota kecamatan yang berkembang. Namun keberadaan kota-kota kecil tersebut belum sepenuhnya mampu menyediakan fasilitas  pendukung  bagi  aktivitas  perdesaan.  Umumnya,  kota-kota  kecil  yang  ada  hanya  dikembangkan  sebagai kawasan  pelayanan  umum  yang  mampu  melayani  kawasan  perkotaan  serta  kawasan  lain  di  sekitarnya,  dan  belum diarahkan  menjadi  pusat  pendukung  pengembangan  aktivitas  perdesaan.  Sehingga  untuk  meningkatkan  penguatan potensi perannya dalam kebijakan dan strategi pembangunan wilayahnya perlu menambahkan pengembangan fasilitas di kawasan-kawasan perkotaan, agar mampu menjadikan kawasan-kawasan tersebut sebagai kawasan penyedia fasilitas pendukung  sekaligus  sebagai  pusat  transformasi  produksi  ekonomi  bagi  kawasan  pertanian  perdesaan  di  sekitarnya terutama di dalam upaya memperkuat keterkaitan desa kota di Kabupaten Banyumas.
Kata Kunci : keterkaitan desa kota, perkembangan kota kecil, peran kota kecil, urbanisasi wilayah.

## ABSTRACT
Purwokerto, the capital city of Banyumas Regency, has roles as a services center for Barlingmascakeb area. In 2019, the  human  population  reached  241.660,  and  it  was  a  massive  human  concentration  phenomenon  in  non-urban administrative  areas.  The  phenomenon  led  to  the  development  of  the  small  town  in  its  surroundings,  with  the urbanization level of this regency reaching 49.6% by the existence of 144 urbanized villages and forming 26 urban agglomerations.  This  issue  became  an  attractive  phenomenon  when  the  region  area,  which  has  the  majority  of  the population being agricultural, had high urban area development rates. The growth of urban agglomerations as small towns has potential roles in increasing economic levels as a bridge that strengthens rural-urban interaction. This paper aims  to  analyze  the  development  of  the  towns  in  Banyumas  Regency  and  investigate  the  potential  improvement  to increase their potential roles in strengthening rural-urban interactions. The research uses a qualitative approach with a case study based on secondary data. Furthermore, it uses a few analysis techniques: statistic descriptive, scalogram and central index, location quotient and spatial network analysis. The results show that the growth of towns is scattered in  almost  all of  the territory,  with  the growth  of one  medium-sized  city-like  town,  five  small-size  towns,  and  twenty district towns. However, the growth of the towns could only partially provide supporting facilities for rural activities. Mainly the growing towns are developed as social service centers for the towns and the surroundings and have not yet been directed as rural economic activities’ support centers. Therefore, the improvement and strengthening of their roles need  to  involve  the  development  of  certain  facilities  in  the  towns  so  they  can  play  as  supporting  centers  and transformation centers for the rural production activities for its surrounding to strengthen rural-urban interaction in its territory.
Keywords: regional urbanization, small town’s roles, rural-urban interactions, small town development.
1 Naskah diterima   : Maret 2022 Naskah disetujui  : Agustus 2022 DOI : https://doi.org/10.21776/ub.takoda.2022.014.02.8

## PENDAHULUAN
Urbanisasi  merupakan  sebuah  proses penciptaan  perkotaan  yang  diikuti  dengan proses perluasan ruang perkotaan dan peningkatan  konsentrasi  penduduk  (Merlin  & Choay,  dalam  Mardiansjah  et  al.,  2018). UNDESA (2018) menyatakan bahwa dari 55% penduduk  bumi  bertempat  tinggal  di  kawasan perkotaan,  hanya  17,7%  penduduk  yang teraglomerasi  di  dalam megacity dan  porsi terbesar  berada  pada  kota-kota  serta  kawasan- kawasan  perkotaan  kecil.  Urbanisasi  menjadi sebuah  tantangan  tersendiri  bagi  Indonesia  di mana  menurut    Kanbur  &  Zhuang  (2013), urbanisasi di Indonesia menyumbang lebih dari 50% kesenjangan tingkat nasional.
Kota kecil merupakan sebuah aglomerasi perkotaan  yang  memenuhi  syarat  jumlah penduduk  minimum,  yang  telah  mengalami pengurangan  peran  aktivitas  pertanian  dan memiliki  peran  pengaruh  ke  kawasan  di sekitarnya  (Filipovic  et  al.,  2016),  Dalam konteks di Indonesia, Mardiansjah et al., (2021) menjelaskan bahwa terdapat dua jenis kota-kota kecil yang berkembang di Indonesia, yaitu kota- kota  kecil  yang  bersifat  kota  otonom  (daerah kota)  dan  kawasan-kawasan  perkotaan  kecil tanpa  status  yang  berkembang  di  wilayah kabupaten. Kota-kota kecil di wilayah kabupaten  tumbuh  dan  berkembang  dari gabungan  desa-desa  yang  telah  memiliki karakter perkotaan, yang biasa disebut sebagai desa perkotaan. Desa-desa perkotaan diklasifikasikan  berdasarkan  tiga  variabel utama,  yaitu  proporsi  keluarga  nonpertanian, tingkat  kepadatan  penduduk,  dan  keberadaan sejumlah  sarana  prasarana  perkotaan  tertentu (BPS, 2010).
Perkembangan  urbanisasi  di  Indonesia memperlihatkan  besarnya  peranan  kota-kota kecil tanpa status yang berkembang di wilayah kabupaten, sebagai ruang hidup dari penduduk perkotaan Indonesia (Mardiansjah et al., 2021). Mardiansjah  et  al.,  (2021)  memperlihatkan bahwa proporsi penduduk perkotaan di wilayah kabupaten telah meningkat dari hanya 5,9 juta di tahun 1971 menjadi 66,1 juta di tahun 2010. Secara  proporsi,  penduduk  perkotaan  di wilayah  kabupaten-kabupaten  meningkat  dari 28,5% menjadi 55,8 % pada periode yang sama, yang  berarti  menurunkan  proporsinya  yang
berada  di  daerah-daerah  kota  dari  71,5% menjadi hanya 44,2% (Mardiansjah et al., 2021)
Perkembangan kota-kota kecil di kawasan  perdesaan  berpotensi menjadi trigger bagi  perkembangan  kawasan  pedesaan  karena perkembangannya  jauh  lebih  cepat  daripada kota  besar  (Fahmi  et  al.,  2014).  Sietchiping  et al., (2014) menjelaskan beberapa peran penting dari  kota-kota  kecil  dalam  meningkatkan keterkaitan  desa-kota  untuk  pengembagan urbanisasi  berkelanjutan,  yakni  sebagai  pusat- pusat  distribusi  penduduk  perkotaan  termasuk sebagai satelit dari kota lain yang berorde lebih tinggi, pusat pelayanan administrasi politik dan pengembangan  tata  kelola  kawasan,  pusat pelayanan  pemenuhan  kebutuhan  wilayah, pusat  pemasaran  dan  pertumbuhan  ekonomi wilayah.  pusat  penguatan  ketahanan  pangan, pusat  pelayanan  sosial,  budaya  dan  rekreasi wilayah,  serta  pusat-pusat  koneksi  di  dalam jejaring interaksi aktivitas sosial, ekonomi, dan termasuk  aktivitas-aktivitas  produksi  yang berupa aktivitas fisik, dan pusat-pusat pengembangan  resiliensi  /  daya  tahan  yang dibutuhkan  untuk  meningkatkan  ketangguhan kawasan.  Selain  itu,  Tacoli  (2017)  juga menyebutkan  bahwa  kota-kota  kecil  memiliki peran  penting  sebagai  pusat  permintaan  pasar bagi produk pertanian dan aktivitas perdesaan, pusat  produksi  dan  distribusi  barang  dan  jasa yang  dibutuhkan  bagi  kawasan  sekitarnya, pusat pertumbuhan, konsolidasi dan transformasi tenaga kerja dan aktivitas-aktivitas pertanian  dan  non-pertanian,  pusat  konsentrasi migrasi  dari  wilayah  sekitar,  dan  pusat pengelolaan  dan  pengembangan  tata  kelola sumber-sumber daya alam di wilayah sekitar.
Dengan demikian, kota-kota kecil memainkan peran penting dalam memfasilitasi hubungan  antara  kawasan  perkotaan  dan pedesaan  (Braun,  2007).  Selain  menjadi penyambung  alur  keterkaitan  desa-kota,  kota- kota kecil juga berperan sebagai pengelola hasil pertanian yang akan meningkatkan nilai tambah dan  memperluas  pasar  dari  barang  produksi pertanian.  Braun  (2007)  menyatakan  bahwa adanya  keterkaitan  yang  kuat  antara  kawasan perkotaan  dan  pedesaan  dapat  meningkatkan pertumbuhan  wilayah  karena  keterkaitan  ini memfasilitasi aliran sumber daya ke tempat atau lokasi  yang  memiliki  nilai  manfaat  sosial  dan ekonomi yang lebih besar.
Pola urbanisasi saat ini telah berubah, di mana  kota-kota  tidak  hanya  mengalami pertumbuhan populasi dalam batasan wilayahnya  sendiri,  tetapi  juga  berpotensi memperluas  proses  urbanisasi  ke  kawasan sekitarnya,  dan  bahkan  menciptakan  kawasan perkotaan  yang  baru,  (Yue  et  al.,  2013). Perkembangan  kota-kota  kecil  di  Indonesia terbentuk oleh adanya konfigurasi desa kota di mana  adanya  fungsi-fungsi  perkotaan  di kawasan pedesaan yang dipicu oleh perkembangan  kegiatan  sosial  dan  ekonomi (Setyono et al., 2016). Perkembangan kota kecil diindikasikan dari adanya peningkatan urbanisasi  yang  ditujukan  dengan  semakin meningkatnya  proporsi  jumlah  penduduk perkotaan  terhadap  jumlah  penduduk  totalnya (Mardiansjah & Rahayu, 2020). Perkembangan kota kecil berhubungan dengan perkembangan pusat  pelayanan  dalam  suatu  wilayah  regional (Gaffara  &  Fathur,  2015).  Mardiansjah  et  al.,
(2018) menyatakan bahwa pertumbuhan perkotaan  di  wilayah  kabupaten  dapat  dilihat dari  adanya  perubahan  jumlah  desa  perkotaan dan  jumlah  aglomerasi  desa-desa  perkotaan tersebut.
Salah  satu  wilayah  yang  mengalami percepatan  urbanisasi  dan  memiliki  banyak kota-kota  kecil  adalah  Kabupaten  Banyumas yang  menjadi  pusat  utama  di  dalam  Wilayah Pembangunan  Barlingmascakeb.  Kabupaten Banyumas, yang dahulunya merupakan wilayah perkembangan pertanian perdesaan, mengalami pertumbuhan  penduduk  yang  meningkat  dari tahun ke tahun. Pertambahan jumlah penduduk ini  mayoritas  terjadi  di  kawasan yang  menjadi pusat  pelayanan  baik  di  skala  kabupaten maupun  kecamatan.  Pertumbuhan  penduduk yang  terjadi  berdampak  pada  peningkatan kepadatan  penduduk  dan  aktivitas  yang  ada, sehingga  mengubah  beberapa  desa  tertentu menjadi  desa-desa  yang  terkategori  sebagai desa perkotaan, sebagai bagian dari pertumbuhan  dan  perkembangan  kawasan perkotaan.
Sementara  itu,  Kabupaten  Banyumas sendiri  merupakan  kawasan  yang  masih menjadikan aktivitas pedesaan yakni pertanian (Rahayu, 2016), industri pariwisata (Hermawati &  Milawaty,  2016),  serta  pertambangan (Haryadi,  2010;  Pohan  et  al.,  2007)  menjadi aktivitas  utama  masyarakat.  Hal  tersebut ditunjukan  dengan  sumbangan  sektor-sektor tersebut  yang  tinggi  dalam  PDRB  ataupun
PAD.  Perkembangan  aktivitas  perdesaan  dan perkembangan perkotaan yang berbarengan ini menjadi sebuah tantangan dalam perkembangan wilayah dalam menciptakan hubungan keterkaitan  desa-kota  yang  kuat.  Keterkaitan desa-kota merupakan sebuah konsep pengembangan  wilayah  yang  menitikberatkan pada  adanya  keseimbangan  antara  kawasan perkotaan  dan  pedesaan  dalam  menjalankan fungsinya untuk kegiatan ekonomi, sosial, dan sebagainya (Pratomo & Wijayanti, 2019).
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut, penelitian  ini  ditujukan  untuk  menjawab pertanyaan mengenai bagaimana perkembangan  kota-kota  kecil  di  Kabupaten Banyumas dalam memanfaatkan potensi perannya  untuk  mendukung  perkembangan aktivitas perdesaan disekitarnya dalam konteks keterakaitan  desa  kota.  Hasil  penelitian  akan menunjukan  bagaimana  perkembangan  kota- kota kecil di Kabupaten Banyumas, bagaimana potensi  aktivitas  perdesaan  di  Kabupaten Banyumas,  serta  bagaimana  peran  dari  kota- kota  kecil  di  Kabupaten  Banyumas  dalam mendukung  perkembangan  potensi  aktivitas perdesaan dalam konteks keterkaitan desa kota.

## METODE
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang berbasis  studi  kasus  Penelitian  dilakukan  pada lingkup  kecamatan  di  seluruh  Kabupaten Banyumas yang terdiri atas 27 kecamatan, 301 desa  dan  30  kelurahan  dengan  luas  1.327,60 km 2 .

## Variabel Penelitian
Variabel dalam penelitian ini menggunakan  data  sekunder  berupa  data shapefile  dan  data  statistik.  Unit  data  yang digunakan  adalah  wilayah kecamatan,  Adapun untuk  analisis  perkembangan  kota-kota  kecil menggunakan  unit  data  desa/atau  kelurahan. Variabel penelitian tersaji pada Tabel 1.

## Tabel 1. Variabel Penelitian
No Sasaran Variabel Sumber
Status Desa Perkotaan Kependudukan Kepusatan Wilayah Aksesibilitas Jenis Aktivitas Pertanian Sumber Daya Manusia
Fasilitas Pendukung Jenis Aktivitas Pariwisata
Fasilitas Pendukung Jenis Aktivitas Perindustrian
Fasilitas Pendukung
Potensi Sumber Daya Tenaga Kerja
Pelayanan Aktivitas Pertanian
Pelayanan Aktivitas
Pariwisata
Pelayanan Aktivitas Perindustrian Pelayanan Administasi dan Pendidikan (Ansori & Hastria, 2012; Haryadi, 2010; Pohan et al., 2007) 1 2 3 (Epon, 2014; Iksan et al., 2015; Kusuma & Ma’rif, 2015; Li et al., 2019; Pratomo & Wijayanti, 2019) Aktivitas Pertanian Aktivitas Pariwisata (Atmoko, 2014; Way et al., 2016) (Anjaningrum & Cahyanti, 2017; Rachmawati & Amir, 2003; Thessa & Murdianto, 2017) Aktivitas Perindustrian Aktivitas Pertambangan dan Penggalian Analisis Perkembangan Kota-kota Kecil di Kabupaten Banyumas
Identifikasi
Potensi Pengembangan Aktivitas Perdesaan di
Kabupaten Banyumas Analisis Potensi Peran Kota Kecil dalam Penguatan Keterkaitan Desa
Kota
Peraturan Kepala BPS No. 37 Tahun 2010, (Arsandi et al., 2017; Mardiansjah & Rahayu, 2019, 2020; Setyono et al., 2016)
(Filipovic et al., 2016; Pratomo & Wijayanti, 2019; Sietchiping et al,
2014)
Perkembangan Kota-Kota Kecil di Kabupaten Banyumas dan Potensi Penguatan Perannya dalam Keterkaitan Desa Kota

## Metode Analisis Data
a) Analisis Statistik Deskriptif
Analisis  statistik  deskriptif  dilakukan dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data  menjadi  lebih  ringkas  dan  informatif. Seluruh  data  dan  analisis  yang  ada  akan dianalisis secara statistik deskriptif.
b) Analisis Skalogram dan Indeks Sentralitas
Marshall Analisis Skalogram dan Indeks
Sentralitas  Marshall  (ISM)  digunakan  untuk mengindektifikasi pusat-pusat leyanan berdasarkan  jumlah  fasilitas  yang  dimiliki  di setiap  kawasan.  Analisis  ini  dilakukan  dengan prosedur:
1. Identifikasi  seluruh  fasilitas  di  Kabupaten Banyumas  per  kecamatan  dan  diurutkan berdasarkan  kecamatan  yang  memiliki jumlah fasilitas tertinggi.
2. Identifikasi  ketersediaan  fasilitas  dengan memberi  tanda  (1)  untuk  menandakan keberadaan  suatu  fasilitas  dan  tanda  (0) untuk menyatakan ketiadaan suatu fasilitas.
3. Urutkan  kembali  tabel  data  berdasarkan frekuensi  keberadaan  fasilitas  yang  sudah diidentifikasi sebelumnya.
4. Menentukan error dengan Metode
Goodenough  dengan  menentukan  pola prediksi setiap skor total. Pola prediksi yang digunakan  adalah  X n =  11.....1,  X n-1 = 11…..0, dst.
5. Menentukan  kelayakan  skalogram  dengan Coefficient of Reproducibility (COR) dengan rumus
COR = 1 − ∑𝐸

## 𝑁𝑥𝑘
Keterangan:
COR  : Coefficient of  Reproducibility /  Nilai Kelayakan ∑E   : jumlah eror dari seluruh data N : jumlah kecamatan
K : jumlah jenis fasilitas
Apabila  nilai  COR  ≥0,9  maka  koefisien dianggap layak
6. Melakukan klasifikasi/orde pusat layanan, n = jumlah kecamatan 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 = 1 + 3,3 log 𝑛
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 = (𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 − 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ) 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
Untuk  analisis  Indeks  Sentralitas  Marshall (ISM)  klasifikasi  orde  didasarkan  pada  besar total  bobot  fasilitas.  Pembobotan  dilakukan dengan rumus

## 𝐶 = 𝑡 𝑇
C  : Bobot dari atribut fungsional suatu fasilitas t  :  nilai  sentralitas  gabungan,  dalam  hal  ini dianggap 100
T : jumlah total fasilitas pada setiap jenis
c) Analisis Location Quotient (LQ)
Analisis Location Quotient (LQ) merupakan salah satu pendekatan analisis untuk mengidentifikasi  komoditas  unggulan  dan berpotensi. Analisis LQ pada penelitian ini akan dilakukan  untuk  menganalisis  komoditas aktivitas  pertanian  di  Kabupaten  Banyumas. Jenis  LQ  yang  digunakan  adalah Static Location Quotien t (SLQ) dengan rumus

## 𝑆𝐿𝑄 = 𝑋𝑟/𝑅𝑉𝑟

## 𝑋𝑛/𝑅𝑉𝑛
Keterangan:
SLQ   :  Besaran koefisien lokasi komoditas pertanian Xr :  Jumlah (produksi) komoditas i pada setiap kecamatan RVr :  Jumlah total (produksi) komoditas pertanian di tingkat kecamatan
XN :  Jumlah (produksi) komoditas i pada tingkat kabupaten
No Sasaran Variabel Sumber Status Desa Perkotaan Kependudukan Kepusatan Wilayah Aksesibilitas Jenis Aktivitas Pertanian Sumber Daya Manusia Fasilitas Pendukung Jenis Aktivitas Pariwisata Fasilitas Pendukung Jenis Aktivitas Perindustrian Fasilitas Pendukung Potensi Sumber Daya Tenaga Kerja Pelayanan Aktivitas
Pertanian Pelayanan Aktivitas Pariwisata Pelayanan Aktivitas Perindustrian Pelayanan Administasi dan Pendidikan (Ansori & Hastria, 2012; Haryadi, 2010; Pohan et al., 2007) 1 2 3 (Epon, 2014; Iksan et al., 2015; Kusuma & Ma’rif, 2015; Li et al., 2019; Pratomo & Wijayanti, 2019) Aktivitas Pertanian Aktivitas Pariwisata (Atmoko, 2014; Way et al., 2016) (Anjaningrum & Cahyanti, 2017; Rachmawati & Amir, 2003; Thessa & Murdianto, 2017) Aktivitas Perindustrian Aktivitas Pertambangan dan Penggalian Analisis Perkembangan Kota-kota Kecil di Kabupaten Banyumas Identifikasi Potensi
Pengembangan Aktivitas Perdesaan di Kabupaten Banyumas Analisis Potensi Peran Kota Kecil dalam Penguatan Keterkaitan Desa Kota Peraturan Kepala BPS No. 37 Tahun 2010, (Arsandi et al., 2017; Mardiansjah & Rahayu, 2019, 2020;
Setyono et al., 2016)
(Filipovic et al., 2016;
Pratomo & Wijayanti, 2019; Sietchiping et al, 2014)
Variabel Sumber
Kependudukan Kepusatan Wilayah Aksesibilitas Jenis Aktivitas Pertanian
Sumber Daya Manusia Fasilitas Pendukung Jenis Aktivitas Pariwisata Fasilitas Pendukung Jenis Aktivitas Perindustrian Fasilitas Pendukung Potensi Sumber Daya Tenaga Kerja Pelayanan Aktivitas Pertanian
Pelayanan Aktivitas Pariwisata
Pelayanan Aktivitas Perindustrian Pelayanan Administasi dan Pendidikan (Ansori & Hastria, 2012; Haryadi, 2010; Pohan et al., 2007) 1 2 3 (Epon, 2014; Iksan et al., 2015; Kusuma & Ma’rif, 2015; Li et al., 2019; Pratomo & Wijayanti, 2019) Aktivitas Pertanian Aktivitas Pariwisata (Atmoko, 2014; Way et al., 2016) (Anjaningrum & Cahyanti, 2017; Rachmawati & Amir, 2003; Thessa & Murdianto, 2017) Aktivitas Perindustrian Aktivitas Pertambangan dan Penggalian Analisis Perkembangan Kota-kota Kecil di Kabupaten
Banyumas
Identifikasi Potensi
Pengembangan Aktivitas Perdesaan di Kabupaten Banyumas Analisis Potensi Peran Kota Kecil dalam Penguatan Keterkaitan Desa
Kota
Peraturan Kepala BPS No. 37 Tahun 2010, (Arsandi et al., 2017; Mardiansjah
& Rahayu, 2019, 2020; Setyono et al., 2016)
(Filipovic et al., 2016; Pratomo & Wijayanti,
2019; Sietchiping et al, 2014)
RVn  :  Jumlah total (produksi) komoditas pertanian di tingkat kabupaten
Kondisi  yang  dihasilkan  dari  perhitungan SLQ
- SLQ  >  1,  komoditas  unggulan  yang mana  selain  sudah  mampu  memenuhi kebutuhan  wilayahnya  sendiri  juga memiliki  potensi  untuk  diekspor  ke wilayah lain. Wilayah tersebut dapat di spesialisasi  basis  pada  komoditas tersebut
- SLQ  =  1,  komoditas  yang  hanya mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri
- SLQ < 1, bukan unggulan, wilayah tersebut tidak terspesialisasi terhadap
komoditas tersebut
d) Analisis Spasial Network Analysis Analsiis  spasial network  analysis pada penelitian  ini  dilakukan  untuk  menganalisis jangkauan  pelayanan  dari  fasilitas  perkotaan.
Network  Analysis merupakan  pemodelan transportasi  untuk  melihat  hubungan  antar objek  yang  dihubungkan  dengan  jaringan transportasi.  Pada  penelitian  ini  model  yang digunakan  adalah Service  Area . Service  Area merupakan pendekatan untuk menemukan area yang dapat diakses dari suatu titik sarana pada suatu  jaringan.  Data  yang  digunakan  adalah data  titik  lokasi  fasilitas  perkotaan,  data jaringan  jalan  dengan  format  .shp  dan  data standar  pelayanan  baik  berupa  jarak  lokasi staupun waktu tempuh.
Gambar 1. Kerangka Analisis

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kawasan  Perkotaan  yang  Tumbuh  dan Berkembang
Analisis perkembangan kota-kota kecil di Kabupaten  Banyumas  berkaitan  erat  dengan ukuran penduduk perkotaan dan nilai kepusatan kawasan perkotaan. Perkembangan ini
ditujukan  denga  peningkatan  desa  perkotaan dari 69 desa di tahun 1990 menjadi 144 desa di tahun  2019.  Pertumbuhan  kawasan  perkotaan berkaitan erat dengan pertumbuhan penduduknya  yang  dapat  diketahui  dari peningkatan  jumlah  penduduk  perkotaan  dan perubahan  tingkat  urbanisasi  wilayahnya (Satterthwaite  et  al.,  2010) . Peningkatan perkotaan  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2010,
yang turut mengukuhkan kabupaten ini sebagai kabupaten yang terurbanisasi ( urbanized kabupaten )  dengan  tingkat  urbanisasi  sebesar 53,58%,  yang  artinya  lebih  dari  setengah jumlah  penduduk di  kabupAten ini  terkategori sebagai penduduk yang bertempat tinggal pada kawasan-kawasan perkotaan.
Peningkatan jumlah penduduk perkotaan yang signifikan yakni sebesar 387.002 penduduk  dalam  kurun  waktu  10  tahun,  dari 445.904  di  tahun  2000  menjadi  832.906  di tahun  2010.  Peningkatan  jumlah  penduduk perkotaan  yang  signifikan  erat  kaitannya dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang mulai berlaku sejak tahun 2000 (Mardiansjah et al.,  2021).  Tingkat  urbanisasi  tertinggi  di Kabupaten  Banyumas  terjadi  di  kawasan Perkotaan  Purwokerto  yang  terdiri  atas Kecamatan  Purwokerto  Timur,  Purwokerto Selatan,  Purwokerto  Barat,  dan  Purwokerto Utara.  Sementara  itu,  terdapat  3  (tiga) kecamatan di Kabupaten Banyumas yang masih tergolong pedesaan di mana sama sekali belum ada  kawasannya  yang  terklasifikasi  sebagai kawasan  perkotaan  yakni  di  Kecamatan Lumbir, Kecamatan Purwojati, dan Kecamatan Gumelar.
Perkembangan desa-desa perkotaan dapat membentuk aglomerasi perkotaan (Marjanovis-Uzealac  dalam  (Filipovic  et  al.,
2016)  yang  menjadikan  adanya  peningkatan konsentrasi perkotaan di Kabupaten Banyumas seperti  yang  ditujukan  dalam Tabel  2 .  Pada tahun 1990 dan 2000 teridentifikasi terdapat 17 kawasan perkotaan, yang bertambah menjadi 26 kawasan perkotaan pada tahun 2010 dan 2019. Terdapat  peningkatan  8  kawasan  perkotaan dalam rentang waktu tersebut.
Tabel  2. Jumlah  Konsentrasi  Perkotaan  di Kabupaten Banyumas
Penduduk Perkotaan 1990 2000 2010 2019 > 200.000 jiwa 1 1 1 1 100.000-200.000 jiwa 0 0 0 0 50.000-100.000 jiwa 0 0 2 4 20.000-50.000 jiwa 3 3 11 10 3.000-20.000 jiwa 13 13 12 11 Konsentrasi perkotaan 17 17 26 26
Sumber: Diolah dari Data Sensus Penduduk Tahun 1990 dan 200, Data  Master  Wilayah  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2010  dan 2019, Kabupaten Banyumas Dalam Angka
Hasil  analisis  menunjukan  bahwa  KP Purwokerto  merupakan  kawasan  perkotaan yang  cukup  besar,  dengan  memiliki  ukuran lebih  dari  200.000  jiwa  penduduk  sejak  tahun 1990.  Jumlah  ini  bahkan  hampir  sama  dengan Kota  Pekalongan  dan  Kota  Tegal  yang  secara administratif  berstatus  sebagai  kota  otonom. Perkembangan KP Purwokerto tidak lepas dari peran  KP  Purwokerto  sebagai  kawasan  pusat pelayanan  utama  dari  Kawasan  Regional Barlingmascakeb, yang menyebabkan perkembangan  perkotaannya  cepat  walaupun KP  Purwokerto  bukanlah  kawasan  perkotaan yang  dekat  dengan  kawasan  kota  administrasi yang berukuran besar.
Selain  itu  Kabupaten  Banyumas  juga memiliki (4) kawasan perkotaan yang memiliki jumlah  penduduk  perkotaan  di  antara  50.000 hingga  100.000  jiwa  pada  tahun  2019,  yakni Perkotaan  Sokaraja,  Perkotaan  Kembaran, Perkotaan  Sumbang  dan  Perkotaan  Ajibarang. Dari  keempat  kawasan  perkotaan  tersebut hanya Perkotaan Ajibarang yang tidak berbatasan langsung dengan Perkotaan Purwokerto.  Hal  ini  menunjukan  bahwa perkembangan Perkotaan Purwokerto berdampak  pada  perkembangan  kawasan  di sekitarnya, seperti yang terjadi pada perkembangan  dari  Kota  Tegal  (Mardiansjah, 2020)  dan  Kota  Pekalongan  (Mardiansjah  dan Rahayu, 2020). Melihat fenomena perkembangan  tersebut,  terdapat  kemungkinan bahwa  aglomerasi  Perkotaan  Purwokerto  di masa  depan  dapat  berkembang  menjadi  lebih besar dan bergabung dengan kawasan-kawasan perkotaan  kecil  di  sekitarnya.  Secara  spasial ukuran  perkotaan  di  Kabupaten  Banyumas tersaji dalam Gambar 2.
Analisis kepusatan untuk setiap kawasan perkotaan di Kabupaten Banyumas menunjukan hasil  yang  fluktuatif  pada  tahun  1990,  2000, 2010,  dan  2019,  dengan  hanya  Kawasan Perkotaan  Purwokerto  yang  menjadi  kawasan perkotaan dengan nilai kepusatan yang tertinggi pada  seluruh  tahun  pengamatan.  Kondisi tersebut  disebabkan  kedudukannya  sebagai Ibukota Kabupaten Banyumas yang menjadikan seluruh  aktivitas  pelayanan  sosial  maupun ekonomi berpusat pada Perkotaan Purwokerto.
Gambar 2. Perkembangan Desa Perkotaan Tahun 1990, 2000, 2010, dan 2019 serta Ukuran Perkotaan di Kabupaten Banyumas
Hasil analisis pada tahun 1990 menunjukan terdapat  dua  (2)  kawasan  perkotaan  yang menempati  orde  II  yakni KP  Kemranjen  dan  KP Sumpiuh.  Selanjutnya  untuk  hasil  pada  tahun 2000  terjadi  peningkatan  jumlah  kawasan perkotaan  yang  memiliki  nilai  kepusatan  orde  II yakni  KP Wangon,  KP  Banyumas,  KP  Sokaraja, KP  Baturraden,  KP  Kebasen  dan  KP  Sumpiuh. Sementara KP Kemranjen mengalami penurunan nilai  kepusatan,  hal  ini  dikarenakan  terdapat peningkatan nilai perkotaan di daerah lain seperti peningkatan aktivitas pariwisata di KP Baturraden dan perkembangan aktivitas perdagangan dan jasa di KP Wangon, KP Sokaraja, dan KP Banyumas.
Perkembangan pusat pelayanan di Kabupaten Banyumas pada tahun 2010 menunjukan hasil yang sedikit berbeda dari tahun 2000.  Kondisi  tersebut  dipengaruhi  oleh  adanya kebijakan  otonomi  daerah  dan  perkembangan aktivitas  perekonomian  baru  di  simpul-simpul pergerakan  baru.  Hasil  analisis  menunjukan terdapat  4  kawasan  perkotaan  yang  menempati orde  II  yakni  KP  Sokaraja,  KP  Wangon,  KP Sumpiuh,  dan  KP  Ajibarang.  Hasil  ini  sesuai dengan  arahan  RTRW  Kabupaten  Banyumas Tahun  2011-2031  di  mana  kawasan-kawasan  ini memiliki  peran  sebagai  PKL  (Pusat  Kegiatan Lokal)  yang  menempati  hierarki  di  bawah Perkotaan Purwokerto.
Sementara  itu  hasil  analisis  pada  tahun 2019 menunjukan KP Wangon, KP Sumpiuh, KP Baturraden,  KP  Sokaraja,  dan  KP  Somagede menunjukan kedudukannya sebagai pusat
pelayanan  di  bawah  KP  Purwokerto.  Terdapat kawasan  perkotaan  yang  mengalami  penurunan orde yakni KP Ajibarang, namun kondisi tersebut hanya  diakibatkan  adanya  komparasi  jumlah fasilitas perkotaan yang lebih kecil dibandingkan dengan kawasan perkotaan lain dengan orde yang lebih tinggi. Namun KP Ajibarang tetap menjadi pusat  pelayanan  bagi  kawasan  banyumas  bagian barat-utara,
Salah satu faktor pendukung perkembangan kawasan perkotaan adalah keberadaan akses jalan yang  memicu  tumbuhnya  simpul  pergerakan. Kawasan-kawasan yang menjadi simpul pergerakan ini cenderung memiliki perkembangan yang  lebih  cepat  dibandingkan  dengan  kawasan sekitarnya. Hal tersebut dapat diidentifikasi bahwa kawasan-kawasan  yang  dilewati  jalan  regional sudah  teridentifikasi  sebagai  kawasan  perkotaan. Hasil  analisis  menunjukan  bahwa  kawasan- kawasan  yang  didukung  lebih  dari  1  akses jaringan jalan regional dan berjarak ≥ 20 km dari Perkotaan Purwokerto seperti Kecamatan Ajibarang,  Kecamatan  Wangon,  Kecamatan Rawalo,  dan  Kecamatan  Kemranjen  yang berpotensi  menjadi  pusat  aktivitas  baru  di Kabupaten Banyumas.
Berdasarkan ukuran perkotaan, nilai kepusatan wilayah, serta ketersediaan akses jalan regional  dapat  teridentifikasi  kawasan-kawasan perkotaan yang dapat dikategorikan sebagai kota kecil,  walaupun  Kawasan  Perkotaan  Purwokerto sudah  dapat  dikategorikan  sebagai  kota  sedang atau  menengah,  karena  jumlah  penduduknya
sudah  mencapai  lebih  dari  200.000  jiwa,  yaitu 241.660 di tahun 2019.  Pada tahun 1990 dan 2000 teridentifikasi  terdapat  2  (dua)  kota  kecil  yakni Perkotaan  Sokaraja  dan  Perkotaan  Wangon. Selanjutnya  pada  tahun  2010  tetidentifikasi terdapat  3  (tiga)  kota  kecil  yakni  Perkotaan Ajibarang,  Perkotaan  Wangon,  dan  Perkotaan Kemranjen. Sementara itu hasil pada tahun 2019 menunjukan  terdapat  5  (lima)  kota  kecil  yakni Perkotaan Sokaraja, Perkotaan Banyumas, Perkotaan  Kemranjen,  Perkotaan  Wangon,  dan Perkotaan Ajibarang.

## Aktivitas Perdesaan yang Berkembang
Aktivitas  perdesaan  yang  berkembang  dan menjadi aktivitas utama dari mayoritas penduduk di Kabupaten Banyumas adalah aktivitas pertanian, pariwisata, industri, dan pertambangan. Berdasarkan  hasil  analisis  LQ  dan Shiftshare , keempat  aktivitas  tersebut  menyebar  hampir  di seluruh  kecamatan  dan  perlu  adanya  penyediaan fasilitas  pendukung  dalam  upaya  peningkatan potensi aktivitas.
Aktivitas  pertanian  yang  berkembang  di Kabupaten  Banyumas  terdiri  atas  pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan  dan  perikanan  (Atmoko,  2014; Haryadi, 2010; Rachmawati & Amir, 2007). Hasil analisis menunjukan bahwa seluruh kecamatan di Kabupaten Banyumas memiliki potensi komoditas pertanian,  dengan  variasi  jenis  komoditas  yang membedakan  antar-kawasan.  Jenis  komoditas pertanian  yang  terdapat  di  Kabupaten  Banyumas yakni  tanaman  pangan  seperti  padi,  jagung,  dan kedelai,  tanaman  hortikultura  seperti  mangga, pisang,  dan  durian,  tanaman  perkebunan  seperti kelapa  dan  tebu,  sektor  perikanan  baik  budidaya maupun  tangkap  serta  peternakan  berupa  sapi potong, ayam, kamping, dan itik.
Potensi  komoditas  pertanian  yang  terdapat di  Kabupaten  Banyumas  secara  umum  sudah didukung  oleh  ketersediaan  fasilitas  pendukung seperti  tempat  pembenihan,  tempat  pemotongan hewan,  dan  fasilitas  penjualan  khusus.  Selain  itu juga tersedia dukungan sumber daya manusia dan kelembagaan seperti kelompok tani dan kegiatan UMKM pertanian.
Pariwisata  merupakan  salah  satu  aktivitas dengan  potensi  tinggi  di  Kabupaten  Banyumas. Menurut  Dinporabudpar  Kabupaten  Banyumas pada tahun  2020  terdapat 127  tempat  wisata  dan enam  (6)  diantaranya  menjadi  tanggungjawab pemerintah  daerah.  Hasil  analisis  menunjukan bahwa  mayoritas  kecamatan  di  Kabupaten Banyumas  memiliki  potensi  aktivitas  pariwisata kecuali  Kecamatan  Tambak  dan  Kecamatan
Patikraja.  Potensi  pariwisata  di  setiap  kecamatan sudah  didukung  dengan  ketersediaan  fasilitas penunjang  seperti  hotel  dan  juga  ketersediaan akses sarana transportasi berupa stasiun kereta api ataupun terminal bus.
Sama  halnya  dengan  potensi  aktivitas perindustrian yang mulai tumbuh dan berkembang di kawasan perdesaan Kabupaten Banyumas. Pada periode  tahun  2009-2019  jumlah  industri mengalami  peningkatan  besar  terutama  untuk jenis  industri  kecil  dan  rumah  tangga.  Selain  itu terdapat  pemindahan  beberapa  lokasi  industri  di pusat  Perkotaan  Purwokerto  menuju  beberapa kecamatan  lain  seperti  Kecamatan  Wangon, Ajibarang,  dan  Cilongok  yang  secara  RTRW Kabupaten  Banyumas  memang  diperuntukan sebagai  lokasi  industri  besar.  Disisi  lain perkembangan aktivitas perindustrian di Kabupaten  Banyumas  sudah  didukung  dengan keberadaan fasilitas penunjang permodalan seperti bank dan koperasi serta fasilitas pemasaran seperti pasar  dan  minimarket.  Perkembangan  aktivitas industri  kecil  dan  menengah  di  Kabupaten Banyumas  berdampak  pada  tumbuhnya  kawasan komersil  seperti  yang  berkembang  di  KP Sokaraja,  KP  Wangon,  dan  KP  Ajibarang. Aktivitas industri di seluruh kecamatan juga sudah didukung  oleh  adanya  pengelolaan  oleh  UMKM yang  secara  nyata  meningkatkan  nilai  jual  dari produk hasil perindustrian.
Selanjutnya untuk potensi aktivitas pertambangan  dan  penggalian  menunjukan  hasil yang  sedikit  berbeda  dengan  aktivitas  perdesaan lainnya.  Potensi  aktivitas  pertambangan  dan penggalian  tidak  terdapat  pada  seluruh`kawasan melainkan  hanya  di  bagian  selatan  dan  barat Kabupaten  Banyumas.  Hal  tersebut  dipengaruhi oleh bentang alam di Kabupaten Banyumas bagian selatan  yang  dilewati  oleh  Perbukitan  Serayu (Jannah,  2020). Kecamatan  yang  memiliki potensi  komoditas  pertambangan  dengan  hasil tambang galian tipe C berupa basalt, andesit, sirtu, dan  tanah  urug  yakni  Kecamatan  Lumbir,
Wangon, Jatilawang, Patikraja, Kebasen, Banyumas, Kalibagor, dan Ajibarang.
Hasil analisis potensi aktivitas perdesaan di Kabupaten Banyumas menunjukan bahwa seluruh kecamatan  di  Kabupaten  Banyumas  masih mengandalkan pertanian sebagai aktivitas utamanya. Namun sebagai pengaruh kondisi fisik alam  menjadikan  potensi  setiap  kecamatan berbeda.  Ketersediaan  fasilitas  pendukung  juga menjadi  faktor  penting  yang  mampu  mendorong potensi-potensi aktivitas perdesaan dapat berkembang.
Peluang  Peningkatan  Peran  Kota-kota  Kecil dalam Keterkaitan Desa Kota
Kawasan  perkotaan  yang  tumbuh  dan berkembang  di  Kabupaten  Banyumas  berperan sebagai  pusat  pelayanan  bagi  kawasan  di sekitarnya termasuk kawasan perdesaan. Berdasarkan hasil analisis ketersediaan fasilitas di kawasan perkotaan serta analisis potensi aktivitas perdesaan,  dapat  diketahui  bahwa  kawasan- kawasan  perkotaan  di  Kabupaten  Banyumas sudah mampu berperan sebagai penyedia fasilitas pendukung bagi aktivitas perdesaan.
Gambar  3. Grafik  Persentase  Peran  Kawasan Perkotaan dalam Penyediaan Fasilitas Pendukung Aktivitas Perdesaan
Seperti yang ditujukan dalam Gambar 3. diketahui bahwa seluruh kawasan perkotaan sudah berperan  sebagai  penyedia  beberapa  fasilitas pendukung aktivitas perdesaan. Namun berdasarkan  hasil  analisis  jangkauan  pelayanan sepertt  yang  tersaji  dalam Gambar  4 .  dapat diketahui berdasarkan 17 jenis fasilitas pendukung yang  telah  diidentifikasi,  mayoritas  kawasan perkotaan di Kabupaten Banyumas hanya mampu berperan kurang dari 30% dari total fasilitas yang dibutuhkan. Kondisi tersebut menunjukan bahwa kota-kota  kecil  di  Kabupaten  Banyumas  belum secara  maksimal  berprasn  dalam  menyediakan fasilitas pendukung aktivitas perdesaan.
Hasil analisis menunjukan bahwa baru KP Purwokerto, KP Sokaraja dan KP Kembaran yang sudah  mampu  menyediakan  lebih  dari  80% fasilitas  yang  dibutuhkan  dalam  perkembangan aktivitas perdesaan. Hasil ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh dari ukuran perkotaan terhadap ketersediaan  fasilitas.  Semakin  besar  ukuran perkotaan akan semakin meningkatkan keragaman peran dari kawasan perkotaan.
Kota-kota kecil yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Banyumas merupakan ibukota kecamatan yang seharusnya sudah mampu
setidaknya untuk melayani wilayah kecamatannya.  Namun  berdasarkan  analisis konteks  regional  yang  lebih  luas  yakni  dengan melihat  kedudukan  kawasan  perkotaan  lain menunjukan  bahwa  masih  banyak  daerah  yang belum  terlayani  fasilitas  perkotaan.  Kondisi tersebut menunjukan diperlukan adanya peningkatan peran dan fungsi dari setiap kawasan perkotaan.
Hasil  analisis  potensi  peningkatan  peran kawasan perkotaan menunjukan bahwa mayoritas kawasan  perkotaan  di  Kabupaten  Banyumas membutuhkan peningkatan jumlah fasilitas sebagai  upaya  pemenuhan  kebutuhan  aktivitas perdesaan.  Pada Gambar  4. ditujukan  bahwa masih  terdapat  beberapa  fasilitas  yang  belum dapat  dijangkau  oleh  mayoritas  masyarakat  di Kabupaten  Banyumas.  Fasilitas-fasilitas  yang perlu untuk ditingkatkan yakni penggilingan padi, sarana  produksi  pertanian,  koperasi  pertanian, pasar  umum,  hotel,  bank,  koperasi,  dan minimarket  berdasarkan  hasil  analisis  jangkauan pelayanan menggunakan network analysist.
Peran  kawasan-kawasan  perkotaan  di Kabupaten  Banyumas  belum  secara  optimal dalam mendukung kebutuhan aktivitas perdesaan di  sekitarnya.  Sebagaimana  menurut  Kusuma  & Ma’rif (2015), kota kecil memiliki fungsi sebagai penghubung  antara  perkotaan  dengan  perdesaan dan  berperan  dalam  menyeduakan  fasilitas pertanian.  Selain  itu  NSDC  (2011)  juga menyatakan  fungsi  utama  dari  kota  kecil  adalah sebagai  penyedia  pelayanan  bagi  kawasan pedesaan dan penyeimbang laju pembangunan di daerah.
Seperti  yang  ditujukan  pada Gambar  4. Di  mana  75%  kawasan perkotaan  belum  mampu menyediakan  fasilitas  penggilingan  padi,  66,7% belum  mampu  menyediakan  fasilitas  koperasi pertanian dan 70,8% belum mampu menyediakan fasilitas  sarana  produksi  pertanian.  Kondisi tersebut  menunjukan  bahwa  aktivitas  pertanian yang  merupakan  aktivitas  utama  masyarakat belum  mampu  diakomodir  dalam  kawasan perkotaan.
Kawasan-kawasan Perkotaan di Kabupaten  Banyumas  saat  ini  hanya  berperan sebagai  pusat  pelayanan  umum  masyarakat. Kawasan-kawasan  perkotaan  belum  diarahkan menjadi  pusat  yang  mendukung  perkembangan aktivitas perdesaan seperti salah satunya pertanian. Fasilitas pengolahan seperti penggilingan padi masih sangat jarang ditemukan di  kawasan  perkotaan.  Tidak  tersedia  sarana produksi  pertanian  juga  menjadikan  hasil
pertanian belum mampu memiliki daya jual yang tinggi.
Gambar 4. Grafik Persentase Kebutuhan Fasilitas dalam  Upaya  Peningkatan  Peran  Kawasan Perkotaan
Dalam  konteks  keterkaitan  desa-kota, kawasan-kawasan perkotaan di Kabupaten Banyumas seharusnya dapat berperan tidak hanya sebagai  penyedia  fasilitas  pendukung  aktivitas perdesaan,  namun  juga  sebagai  pusat  informasi dan  teknologi,  pusat  transformasi  produksi ekonomi,  serta  pusat  peningkatan  kapasitas sumber  daya  manusia.  Namun  kondisi  di Kabupaten Banyumas menunjukan bahwa kawasan-kawasan  perkotaan  belum  memiliki peran  tersebut.  Salah  satunya  ditandai  dengan hanya  ada  1  fasilitas  khusus  pengembangan talenta  dan  sumberdaya  pertanian,  yaitu  SMK  1 Banyumas  yang  belum  mampu  mengakomodir kebutuhan  pengembangan  sumber  daya  manusia pertanian di Kabupaten Banyumas.
Oleh  karena  itu,  untuk  meningkatkan potensi  dari  kawasan-kawasan  perkotaan  dan memperkuat  keterkaitan  desa-kota,  kawasan- kawasan  perkotaan  yang  berkembang  perlu diarahkan dan dikembangkan dengan penambahan dan pengembangan fasilitas-fasilitas tertentu, agar kota-kota  kecil  tidak  saja  mampu  menjadi penyedia  fasiltas  pengolahan  lanjutan  dari komoditas-komoditas  produksi  perdesaan  di sekitarnnya, sebagai pusat-pusat tranformasi hasil produksi  perdesaan,  tetapi  juga  mampu  menjadi pusat-pusat  pengembangan  talenta  dan  sumber daya manusia yang mampu melakukan transformasi  proses  dan  teknologi  produksi. Dengan demikian, perkembangan kota-kota kecil tersebut dapat berfungsi sekaligus sebagai pusat- pusat  transformasi  sosial  maupun  transformasi produksi  dan  ekonomi  dari  aktivitas-aktivitas perdesaan  yang  ada,  dan  mampu  meningkatan perkembangan perekonomian Kabupaten Banyumas secara keseluruhan.

## KESIMPULAN
Artikel ini memperlihatkan proses urbanisasi  wilayah  yang  terjadi  di  Kabupaten Banyumas dengan menunjukkan proses perkembangan  kota-kota  kecil  yang  terjadi  di dalamnya. Proses urbanisasi wilayah ini dipengaruhi oleh perkembangan desa-desa perkotaan  yang  ada  serta  perkembangan  jumlah penduduk  yang  terdapat  di  dalamnya,  tingkat urbanisasi  wilayah,  nilai  kepusatan  kawasan perkotaan, dan ketersediaan akses jalan.
Hasil  analisis  menunjukan  bahwa  proses urbanisasi  wilayah  di  kabupaten  ini  melibatkan dinamika  perkembangan  dari  sebuah  kawasan perkotaan sedang yang menjadi pusat konsentrasi perkotaan  utama  yakni  Perkotaan  Purwokerto, lima  kawasan  perkotaan  kecil  dengan  ukuran antara  50.000  hingga  100.000  jiwa  penduduk yakni  Perkotaan  Sokaraja,  Perkotaan  Banyumas, Perkotaan  Kemranjen,  Perkotaan  Wangon,  dan Perkotaan Ajibarang, dan dua puluhan perkotaan lain  yang  berukuran  lebih  kecil.  Keenam  kota yang  pertama  tersebut  menjadi  pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Banyumas, dimana Kota Purwokerto  tetap  selalu  menjadi  kawasan perkotaan  yang  terbesar  dan  sekaligus  menjadi pusat  pelayanan  utama  di  Kabupaten  Banyumas dan  sudah  sesuai  dengan  arahan  RTRW Kabupaten Banyumas.
Disisi lain Kabupaten Banyumas
merupakan  kawasan  yang  masih  menjadikan aktivitas  perdesaan  sebagai  aktivitas  utama masyarakatnya. Hasil analisis menunjukan seluruh  kawasan  di  Kabupaten  Banyumas memiliki  potensi  aktivitas  perdesaan  berupa pertanian, pariwisata, pertambangan, dan pariwisata. Kondisi alam dan ketersediaan fasilitas mendukung menjadikan adanya variasi komoditas perdesaan di setiap kawasan.
Dalam konteks keterkaitan desa kota, kota- kota kecil memiliki peran sebagai fasilitator dalam menyediakan fasilitas bagi aktivitas perdesaan di sekitarnya.  Namun  hasil  analisis  menunjukan belum  seluruh  kawasan  perkotaan  di  Kabupaten Banyumas  memiliki  peran  tersebut.  Kota-kota kecil  di  Kabupaten  Banyumas  hanya  diarahkan sebagai  pusat  pelayanan  umum  dan  belum diarahkan  penjadi  pusat  transformasi  dan pendukung  perkembangan  aktivitas  perdesaan. Masih  diperlukan  adanya  penambahan  dan peningkatan fasilitas-fasilitas pendukung aktivitas perdesaan untuk dapat menjadikan kota-kota kecil memiliki  peran  sebagai  pusat  informasi  dan teknologi,  pusat  transformasi  produksi  ekonomi, serta  pusat  peningkatan  kapasitas  sumber  daya
manusia dari aktivitas-aktivitas produksi ekonomi perdesaan di sekitarnya.
Perkembangan kota-kota kecil di Kabupaten  Banyumas  dapat  menjadi  sebuah peluang  yang tinggi  bagi  perkembangan  wilayah Kabupaten  Banyumas.  Keberadaan  Perkotaan Purwokerto yang berdasarkan jumlah penduduknya  sudah  melebihi  Kota  Tegal  sudah mampu  dikatakan  layak  apabila  menjadi  sebuah kota  administratif.  Selain  itu  dapat  diketahui bahwa  perkembangan  perkotaan  yang  signifikan hanya  terjadi  di  Perkotaan  Purwokerto  dan sekitarnya  atau  di  bagian  timur  Kabupaten Banyumas,  sementara  terdapat  dua  kecamatan yakni  Kecamatan  Lumbir  dan  Kecamatan Gumelar yang terletak di bagian barat Kabupaten Banyumas yang belum terjangkau fasilitas dengan maksimal.  Keberadaan  Perkotaan  Ajibarang  dan Perkotaan  Wangon  sebagai  perkotaan  terdekat belum  secara  nyata  mampu  melayani  kawasan dengan  jangkauan  yang  luas  karena  proyek- proyek pembangunan masih banyak difokuskan di Perkotaan  Purwokerto  yang  merupakan  ibukota Kabupaten  Banyumas.  Kebijakan  pemekaran wilayah  dapat  menjadi  salah  satu  solusi  adanya permasalahan  ketimpangan  pembangunan  di Kabupaten Banyumas.
Terima kasih kami ucapkan kepada rekan- rekan  Riset  Dosen  Mahasiswa  yang  telah bersama-sama  berbagi  pendapat  dan  pemikiran yang mendukung kelancaran penyusunan penelitian  ini,  serta  ucapan  terima  kasih  kepada para dosen penguji yang telah memberikan saran dan  masukan  yang  positif  untuk  menjadikan penelitian ini lebih komprehensif, tak lupa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi  dalam  menyediakan  ketengkapan data dalam penelitian ini.

## PUSTAKA
Anjaningrum, W., & Cahyanti, M. (2017). Faktor- Faktor  Yang  Mempengaruhi  Perkembangan Usaha  Kecil  Sektor  Industri  Pengolahan  Di
Kota Malang. Jibeka, 11(2), 73–79. https://jurnal.stie.asia.ac.id/index.php/jibeka/ article/view/50/36
Arsandi,  A.  S.,  R,  D.  W.,  &  Ismiyati.  (2017). Hubungan  Pertumbuhan  Penduduk  dan Infrastruktur  di  Kota  Semarang. Jurnal Karya Teknik Sipil , 6 , 15–29. http://ejournal- s1.undip.ac.id/index.php/jkts
Atmoko, T. P. H. (2014). Strategi Pengembangan Potensi  Desa  Wisata  Brajan  Kabupaten Sleman.  Jurnal  Media  Wisata,  12(2),  146–
154.https://amptajurnal.ac.id/index.php/MW S/article/view/87
BPS. (2010). Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia. Badan Pusat Statisistik Republik Indonesia , 13.
Braun,  J.  Von.  (2007).  Rural-urban  linkages  for growth,  employment,  and  poverty  reduction. Ethiopian Economic Association Fifth
International  Conference  on  the  Ethiopian Economy  June  7-9,  2007  United  Nations Conference  Center,  Addis  Ababa  Keynote, Plenary Session I, 22. https://www.ifpri.org/publication/rural- urban-linkages-growth-employment-and- poverty-reduction-0
Fahmi, F. Z., Hudalah, D., Rahayu, P., & Woltjer, J.  (2014).  Extended  Urbanization  In  Small And  Medium-sized  Cities:  The  Case  of Cirebon, Indonesia. Habitat International , 42 , 1–10.
https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2013.10.0
03
Filipovic, M., Kanazir, V. K., & Drobnjakovic, M.
(2016). Small towns in serbia - The “bridge” between  the  urban  and  the  rural. European
Countryside , 8 (4), 462–480. https://doi.org/10.1515/euco-2016-0031
Gaffara, G. R., Fathu, A., & Fatih. (2015). Kajian Skalogram  Guttman  dan  Indeks  Sentralitas Marshall untuk Penentuan Pusat-Pusat Pelayanan Wilayah. Jurnal Teknik Perencanaan  Wilayah  Dan  Kota ,  150–153. https://journal.itny.ac.id/index.php/ReTII/arti cle/view/177/144
Haryadi,  H.  (2010).  Perkembangan  dan  Prospek Bahan  Galian  Nonlogam  Indonesia. Jurnal Teknologi Mineral Dan Batubara , 06 (4), 45– 63.
https://jurnal.tekmira.esdm.go.id/index.php/
minerba/article/view/879
Hermawati,  S.,  &  Milawaty,  Y.  (2016).  Potensi Industri  Pariwisata  Kabupaten  Banyumas.
Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis , 21 (3), 96961. https://doi.org/10.35760/eb.
Irma, A., Suasti, Y., & Febriandi. (2018). Analisi Pola  dan  Jangkauan  Pelayanan  Publik  di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu-Riau. Buana , 2 (3), 451–465. http://geografi.ppj.unp.ac.id/index.php/studen t/article/view/155/108
Jannah, T. M. (2020). Analisis Keberadaan Emas Berdasarkan Geologi dan Karakteristik Urat Hidrotermal di Daerah Cihonje , Kecamatan
Gumelar , Kabupaten Banyumas , . November ,
0–10.
Kanbur,  R.,  &  Zhuang,  J.  (2013).  Urbanization and  inequality  in  Asia. Asian  Development Review , 30 (1), 131–147. https://doi.org/10.1162/ADEV_a_00006
Kusuma, A. M., & Ma’rif, S. (2015). Keterkaitan Antar Desa Melalui Aktivitas Agribisnis dan Industri  Perdesaan  Kecamatan  Welahan Kabupaten  Jepara. Jurnal  Teknik  PWK (Perencanaan Wilayah Kota) , 4 (4), 440–455. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/pwk/a rticle/view/9806
Mardiansjah, F. ., Handayani, W., & Setyono, J. . (2018).  Pertumbuhan  Penduduk  Perkotaan dan  Perkembangan  Pola  Distribusinya  pada Kawasan  Metropolitan  Surakarta. Jurnal Wilayah  Dan  Lingkungan , 6 (3),  215. https://doi.org/10.14710/jwl.6.3.215-233
Mardiansjah,  F.  .,  &  Rahayu,  P.  (2020).
Perkembangan  Kawasan  Perkotaan  Kecil  di Pinggiran  Kota  Pekalongan . 20 ,  151–168. https://ejournal.upi.edu/index.php/gea/article/ view/25842/13225
Mardiansjah,  F.  H.,  Rahayu,  P.,  &  Rukmana,  D. (2021).  New  Patterns  of  Urbanization  in Indonesia:  Emergence  of  Non-statutory Towns  and  New  Extended  Urban  Regions. Environment  and  Urbanization  ASIA , 12(I) , 11–26.
https://doi.org/10.1177/0975425321990384
Pohan, M. P., Denni, W., Sabtanto, J. S., & Asep, A. (2007). Penyelidikan Potensi Bahan Galian Pada  Tailing  PT  Freeport  Indonesia  Di
Kabupaten  Mimika  ,  Provinsi  Papua. Proceeding  Pemaparan  Hasil  Kegiatan Lapangan  Dan  Non  Lapangan  Tahun  2007 Pusat Sumber Daya Geologi . http://psdg.bgl.esdm.go.id/kolokium
2007/KONSERVASI/Prosiding PT.FI.pdf
Pratomo,  R.  A.,  &  Wijayanti,  W.  P.  (2019).
Keberlanjutan  Wilayah:  Keterkaitan  Desa- Kota  Dalam  Aktivitas  Minapolitan  Di Kabupaten Malang. Journal of Regional and
Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan  Pembangunan  Wilayah  Dan Perdesaan) , 3 (3), 180–188. https://doi.org/10.29244/jp2wd.2019.3.3.180- 188
Rachmawati,  E.,  &  Amir.  (2007).  Studi  Potensi Industri  Kecil  di  Desa  Tertinggal  Dalam
Rangka  Pemberdayaan  Pengusaha  Kecil  di Kabupaten  Banyumas. Media  Ekonomi
Universitas  Muhammadiyah  Purwokerto , 7 (1), 1–17. https://media.neliti.com/media/publications/ 29588-ID-studi-potensi-industri-kecil-di-
desa-tertinggal-dalam-rangka- pemberdayaan-pengus.pdf
Rahayu,  D.  I.  (2016).  Analisis  Komoditas Unggulan  Pangan  Kabupaten  Banyumas.
Jurnal  REP  (Riset  Ekonomi  Pembangunan) ,
1 (1), 35–46. https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP/arti cle/view/51
Satterthwaite, D., McGranahan, G., & Tacoli, C.
(2010). Urbanization and its implications for food and farming. Philosophical Transactions of  the  Royal  Society  B:  Biological  Sciences , 365 (1554),
2809–2820.
https://doi.org/10.1098/rstb.2010.0136
Setyono,  J.  S.,  Yunus,  H.  S.,  &  Giyarsih,  S.  R.
(2016).  The  Spatial  Pattern  of  Urbanization and  Small  Cities  Development  in  Central Java: a Case Study of Semarang-Yogyakarta- Surakarta  Region. Geoplanning:  Journal  of Geomatics  and  Planning , 3 (1),  53–66. https://doi.org/10.14710/geoplanning.3.1.53- 66
Sietchiping, R., Kago, J., Zhang, X. Q., Tuts, R.,
&  Reid,  J.  (2014).  The  role  of  small  and intermediate  towns  in  enhancing  urban-rural linkages for sustainable urbanization.
Regional  Development  Dialogue , 35 (March 2019), 48–62.
Tacoli,  C.  (2017).  Why  Small  Towns  Matter: Urbanisation,  Rural  Transformation  And
Food  Security. International  Institute  for Environment and Development , 12 .
https://pubs.iied.org/10806iied
UNDESA. (2018). World Urbanization Prospects.
In Demographic Research (Vol. 12).
https://population.un.org/wup/Publications/Fi les/WUP2018-Report.pdf
Yue,  W.,  Liu,  Y.,  &  Fan,  P.  (2013).  Measuring Urban  Sprawl  And  Its  Drivers  In  Large Chinese Cities: The Case of Hangzhou. Land Use Policy , 31 , 358–370. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2012.07. 018.