## JURNAL ILMU HUKUM

## PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM NASIONAL
Oleh :
Oksep Adhayanto Abstrak Abstract Jika sebelum kemerdekaan gagasan  dan  struktur  kehidupan masyarakat  Indonesia  didasarkan pada  kolonialisme  yang  sangat eksploitatif,  setelah  kemerdekaan gagasan  dan  struktur tersebut berubah total menjadi masyarakat merdeka. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan  independensi  atas hukum  Indonesia,  mau  tidak  mau pengembangan dan sistem hukum Indonesia mesti sesegera mungkin untuk dilaksanakan. Pengembangan  hukum  nasional Indonesia yang  saat  ini  sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur luar sedapat  mungkin  untuk  tetap mempertahankan  sumber-sumber hukum  materil  dari  hukum- hukum Indonesia. If before  the independence of  ideas and structures Indonesian  society based on highly exploitative colonialism, after independence the idea and the structure transformed into free society. To that end, in order to  realize the  independence of Indonesian  law,  would  not  want development and the  Indonesian legal system must as soon as possible to be  implemented. Development  of the Indonesian national law which is strongly  influenced by outside elements wherever  possible to retain legal sources material from Indonesian laws Kata Kunci : Sumber Hukum, Politik Hukum

## A. Pendahuluan
Di berbagai negara di dunia pemikiran tentang hukum dan peranannya dalam masyarakat bergantung pada konservatif atau tidaknya golongan yang berkuasa. Negara-negara otokratis yang dikuasai oleh golongan yang ekslusif

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
cenderung  menolak  perubahan.  Karenanya,  mereka  akan  cenderung    pada pemikiran  konservatif    tentang  hukum  sehingga  hanya  melihat  hukum sebagai alat untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
Sedang di negara-negara yang baru merdeka dan sedang berkembang persoalan yang lain pula. Di sini paling sedikit ada dua faktor yang mendesak diambilnya  sikap  yang  progresif  tentang  hukum  dan  peranannya  dalam masyarakat, yaitu :
1. Keinginan untuk secepatnya menghapuskan peninggalan kolonial, dan
2. Harapan-harapan  yang  ditimbulkan  pada  masyarakat  dengan tercapainya kemerdekaan 1 .
Berdasarkan kenyataan-kenyataan  tersebut  di  atas  adalah  wajar  jika sebuah  negara  menggantikan  pemikiran  hukum  yang  konservatif  warisan pemerintah dan sistem pendidikan kolonial dengan suatu pemikiran hukum yang lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun. Aliran  Ehrlich  memberi  pesan  pada  pembuat  undang-undang  untuk menciptakan  undang-undang  yang  tidak  bertentangan  dengan  hukum  yang hidup dalam masyarakat 2 .
Secara  sosiologis  adanya Politik  Hukum  Nasional memang  menjadi keharusan  segera  setelah  Indonesia  merdeka,  sebab  dengan  terjadinya
1 Mochtar Kusumaatmadja dalam   C.F.G Sunaryati  Hartono, Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum bagi Pembangunan Hukum Nasional, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 32.
2 Ibid. hlm. 32.

## JURNAL ILMU HUKUM
kemerdekaan, secara sangat revolusioner telah terjadi perubahan idealita dan realita  masyarakat  Indonesia.  Jika  sebelum  kemerdekaan  gagasan  dan struktur kehidupan masyarakat Indonesia didasarkan pada kolonialisme yang sangat  eksploitatif,  setelah  kemerdekaan  gagasan  dan  struktur  tersebut berubah total menjadi masyarakat merdeka 3 .
Mengingat  perkembangan Sistem  Hukum Nasional  Indonesia  yang masih berusaha untuk mencari bentuk atau format yang sesuai dengan jiwa dan semangat Proklamasi dan nilai-nilai yang terkandung dimasyarakat dan ditambah  lagi  dengan  tidak  menafikan  begitu  besarnya  pengaruh  sistem hukum  lainnya  baik  secara  kultural  maupun  secara  hukum  memberikan akibat  tersendiri  dalam  pembentukan  masyarakat  di  dalam  pembinaan hukum  nasional.  Dalam  rangka  pembinaan  hukum  nasional  yang  tengah berada  ditengah-tengah  pusaran  sistem  hukum  dunia  lainnya,  tentunya pembinaan  hukum  nasional  harus  tetap  independen  dan  konsisten  dalam berjalan sesuai dengan semangat Pancasila dan ke- bhinneka tunggal ika -an.
Masuknya  nilai-nilai  lain  yang  secera  sengaja  atau  tidak  sengaja  menjadi faktor  yang  mempengaruhi  atau  yang  dipengaruhi  secara  seksama  mesti dilihat  secara  menyeluruh  dapat  atau  tidak  memberikan  ekses  yang  buruk bagi pembinaan hukum nasional. Pembinaan hukum nasional tentunya tetap memberikan ruang tersendiri bagi “hukum-hukum masyarakat” untuk dapat hidup berdampingan dengan sistem hukum modern lainnya.
3 Koesnoe, Pokok Permasalahan Hukum Kita Dewasa Ini, 1986.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
Pengenyampinan atas hal di atas hanya akan memberikan sebuah gambaran buruk dalam semangat menyusun hukum nasional yang memiliki cita rasa ke- Indonesia-an.
Negara  Indonesia  sebagai  negara  yang  sedang  berkembang  tentunya sangat  membutuhkan  pembinaan  dan  pengembangan Sistem  Hukum Nasional dalam rangka mendorong dan mendukung pembangunan di segala bidang.  Meminjam  istilah  Roscoe  Pound  bahwa  “ as  tool  as  social engineering ”,  maka  sesungguhnya  pembinaan  dan  pengembangan  hukum nasional  sudah  semestinya  dapat  memberikan  arah  dan  jalan  bagi  hukum, masyarakat  dan  negara  untuk  saling  terkait  satu  dengan  yang  lainnya. Tentunya  hal  itu  dapat  terwujud  jika  semangat  dalam  pembinaan  dan pengembangan hukum nasional itu dilandasi dengan semangat dan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat dengan tidak mengenyampingkan juga nilai- nilai yang  berkembang lainnya  yang  sesuai  dengan  kultur  masyarakat Indonesia.
Sehubungan dengan hal-hal di atas, guna melihat pemahaman teoritis yang  lebih  mendalam  dalam  hubungannya  dengan  pembangunan  hukum  di Indonesia  pendapat  Philppe  Nonet  dan  Philip  Selznick  menarik  untuk disimak  tentang  hubungan  antara  tingkat  perkembangan  negara  dan  tipe produk  hukumnya.  Ada  dua  tipe  produk  hukum  yang  lahir  dari  tingkat perkembangan  integrasi  nasional  yang  berbeda  di  setiap  negara,  yaitu  tipe hukum  menindas  dan  tipe  hukum otonom.  Pembinaan  hukum  nasional

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
Indonesia  yang  dapat  dikatakan  sebagai  negara  yang  sedang  berkembang seyogyanya  disusun  dan  direncanakan  tidak  untuk  menindas  rakyat  namun sebaliknya  adalah  untuk  pembinaan  dan  pengembangan  hukum  nasional dapat memberdayakan masyarakat lebih luas lagi.
Di  sisi  lainnya,  tidak  dapat  dinafikan  pula  bahwa  pengembangan hukum  nasional  sangat  terkait  erat  dengan  politik  hukum  nasional. Bagaimana  peran  politik  hukum  nasional  dalam  ikut  membuat  sketsa  dan menentukan tentang bagaimana perspektif format arah pembangunan hukum nasional dan upaya penegakkan fungsinya dilakukan.
Melihat wajah hukum Indonesia yang masih dibayang-bayangi dengan hukum kolonial memberikan kesan tersendiri bahwa hukum Indonesia tidak independen  dikarenakan  masih  terinterdependensi  dengan  sistem  hukum Belanda maupun sistem Hukum Prancis yang membentuk hukum Indonesia. Untuk  itu,  dalam  rangka  mewujudkan  independensi  atas  hukum  Indonesia, mau tidak mau pengembangan  dan  sistem  hukum Indonesia mesti sesegera mungkin untuk dilaksanakan.
Hal  tersebut  di  atas,  merupakan  langkah  awal  yang  radikal  dengan ketentuan tidak terlampau ekstrim dengan merombak sistem yang telah ada dengan hawa nafsu, melainkan dengan logika dan rasio bernalar positif dalam rangka  pembenahan  sistem  hukum  itu  sendiri.  Selanjutnya  pada  tahapan

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
berikutnya  adalah  melakukan  program  pembenahan  sumberdaya  manusia (SDM) yang profesional dalam bidang hukum dan berorientasi masa depan 4 .

## B. Permasalahan
Transisi  demokrasi  sebagai  salah  satu  pemicu  dari  perubahan  dalam sistem  hukum  nasional  mau  tidak  mau  menuntut  diadakannya  perubahan atas  sistem  hukum  nasional  ke  arah  yang  lebih  baik  lagi  dalam  upaya menetapkan  sistem  hukum  nasional  yang  sesuai  dengan  cita  negara Indonesia.  Kekaburan  bentuk  negara  hukum  yang  disebabkan  oleh  tidak menguatnya  sistem  hukum  yang  diimplementasikan  oleh  negara  Indonesia menjadi  salah  satu  alasan  dari  banyak  alasan  perlunya  penetapan Sistem Hukum  Indonesia.  Berangkat  dari  berbagai  permasalahan  yang  telah dieksplorasi  di  dalam  latar belakang  diatas menimbulkan  sebuah permasalahan dan pertanyaan yang berkaitan dengan perkembangan Sistem Hukum Nasional saat ini.

## C. Pembahasan
Istilah  sistem  paling  sering  digunakan  untuk  menunjuk  pengertian metode  atau  cara  dan  sesuatu  himpunan  unsur  atau komponen  yang  saling berhubungan  satu  sama  lain  menjadi  satu  kesatuan  yang  utuh.  sebenarnya
4 Abraham  Amos, Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia :  Telaah  Sosiologi  Yuridis  dan  Yuridis Pragmatis Krisis Jati Diri Hukum Tata Negara Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hlm.  396.

## JURNAL ILMU HUKUM
penggunaanya lebih dari itu, tetapi kurang dikenal. Sebagai suatu himpunan, sistem pun didefinisikan bermacam-macam pula 5 .
Negara  adalah  merupakan  organisasi  kekuasaan  yang  nampaknya keluar  terdiri  dari  aturan-aturan  atau  ketentuan-ketentuan  hukum  yang tersusun  di  dalam  suatu  tatanan  hukum,  oleh  karena  itulah  seperti dikemukakan  di  atas,  maka  saat  berdirinya  negara  akan  bersamaan  pula dengan saat berdirinya sistem hukum negara tersebut 6 .
Hukum  (sama  dengan  ekonomi  atau  politik  atau  masyarakat) merupakan  suatu  sistem,  yang  terdiri  dari  sekian  banyak  unsur  yang  saling berkaitan dan saling mempengaruhi, sedemikian rupa sehingga apabila satu unsur  tidak  berfungsi  (bekerja)  sebagaimana  mestinya.  demikian  pula, apabila  salah  satu  bagiannya  (misalnya  peraturannya)  diubah,  semua  unsur hukum lainnya harus diubah juga 7 .
Hal  itu  membuktikan  mengapa,  dengan  lahirnya  begitu  banyak peraturan  perundang-undangan  yang  sering  kali  secara  diametral  bertolak belakang  nilai  dan  falsafahnya  dengan  peraturan  hukum  di  Orde  Baru, seluruh  sistem  hukum  kita  seakan-akan  tidak  berfungsi  atau  seakan-akan “lumpuh”.  Hal  ini  disebabkan  lembaga-lembaganya,  struktur  organisasinya, pejabat-pejabatnya, dan prosedur kerjanya, bahkan sering kali nilai-nilai yang dipegang  teguh  masih  sama  dengan  di  zaman  orde  baru,  orde  lama  atau
5 Tatang. M. Amirin, Pokok-Pokok Teori Sistem, Rajawali Press, Jakarta, 2003, hlm.1.
6 Joeniarto, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 5.
7 C.F.G  Sunaryati Hartono, Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum bagi Pembangunan Hukum Nasional, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 44-45.

## JURNAL ILMU HUKUM
bahkan  alam  pikiran (minset )  pejabat,  hakim,  atau  masyarakat  pengguna hukum  masih  tetap  seperti  di  zaman  kolonial,  atau  bahkan  masih sama dengan  di  zaman  sebelum  kedatangan  orang  asing  ke  kepulauan  Indonesia (hukum adat) 8 .
Sistem  adalah  kesatuan  yang  terdiri  dari  bagian-bagian  yang  satu dengan yang lain saling bergantung untuk mencapai tujuan tertentu. banyak yang  memberi  definisi tentang  istilah  sistem  ini.  Ada  yang  mengatakan 9 bahwa  sistem  adalah  keseluruhan  yang  terdiri  dari  banyak  bagian  atau komponen yang terjalin dalam hubungan antara komponen yang satu dengan yang  lain  secara  teratur.  Sedangkan  hukum  nasional  adalah  hukum  atau peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk  dan  dilaksanakan  untuk mencapai  tujuan,  dasar,  dan  cita  hukum  suatu  negara.  Dalam  konteks  ini hukum  nasional  Indonesia  adalah  kesatuan  hukum  atau  peraturan perundang-undangan  yang  dibangun  untuk  mencapai  tujuan negara  yang bersumber  pada  Pembukaan dan  Pasal-pasal  UUD  1945.  Sebab, di  dalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 itulah terkandung tujuan, dasar, dan cita  hukum  negara  Indonesia 10 . Dengan  demikian,  sistem  hukum  nasional Indonesia  adalah  sistem  hukum  yang  berlaku  di  seluruh  Indonesia  yang meliputi semua unsur hukum (seperti isi, struktur, budaya, sarana, peraturan
8 C.F.G Sunaryati Hartono, Bhinneka Tu nggal… Op.Cit. hlm. 45.
9 Elias M. Awad, System Analysis and Design, Richard D. Irwin, Homewood, Illionis, 1979, hlm. 4.
10 Mahfud  MD, Membangun  Politik  Hukum,  Menegakkan  Konstitusi,  LP3ES,  Jakarta,  2006, hlm. 21.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
perundang-undangan,  dan  semua  sub  unsurnya)  yang  antara  yang  satu dengan yang lain saling bergantung dan yang bersumber dari Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 11 .
Berangkat  dari  pengertian  sistem  hukum  adalah  suatu  atau  tatanan yang  teratur  dari  berbagai  unsur  menjadi  suatu  keharusan  yang  saling menguatkan  untuk  mencapai  tujuan.  Sistem  hukum  diciptakan  agar  tidak terjadi  tumpang  tindih  antar  sistem  itu  sendiri,  sistem  hukum  ini  berlaku dengan  baik  apabila  didukung  dengan  asas  hukum  yang  baik  pula.  Sistem hukum  mengatur  segala  aktivitas  kehidupan  manusia  sejak  lahir  sampai meninggal  dunia  bahkan  mengatur  orang  yang  masih  di  dalam  kandungan dengan syarat lahir hidup 12 .
Dengan  diproklamasikannya  kemerdekaan  Indonesia  maka  secara otomatis  pula  mengakhiri  rezim  hukum  kolonial  Belanda  maupun  Jepang. Kehadiran proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak awal pendirian sistem hukum  Indonesia  ke  depannya.  Kendati,  tidak  dapat  dinafikan  pasca kemerdekaan  Indonesia  masih  menggunakan  hukum-hukum  kolonial sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang ada atau diadakan yang baru, hal ini semata-mata hanya mencegah terjadinya kekosongan  hukum  di  Indonesia. Jelas  juga  tampak  bahwa  baik  sistem hukum  maupun  sistem  peradilan  yang  ada  di  Indonesia  sebelum
11 Ibid.
12 Mudakir  Iskandarsyah, Pengantar Ilmu  Hukum dan  Tata Hukum  Indonesia,  Sagung  Seto, Jakarta, 2008, hlm. 24.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
kemerdekaan  bangsa  Indonesia  sangat  rumit  dan  sangat  diskriminatif terhadap  bangsa/penduduk  Indonesia  sendiri  sehingga  setelah  Proklamasi Kemerdekaan  tahun  1945,  sistem  peradilan  ini  dianggap  perlu  untuk disederhanakan  menjadi  satu  sistem  yang  sama  untuk  semua  warga  negara dan  penduduk  Indonesia  dengan  melakukan  unifikasi  hukum. Keharusan penyesuaian  antara  produk  hukum  dengan  gagasan  struktur  masyarakatnya ini disebabkan hukum harus berfungsi untuk melayani masyarakatnya 13 , atau disebabkan hukum itu tidak berada di dalam sebuah vakum 14 .
Berkaitan  dengan  hal  di  atas,  tidak  sedikit  para  pakar  hukum  yang mengganggap  bahwa  kodifikasi  dan  unifikasi  harus  dijadikan  arah  dalam pembangunan hukum karena kodifikasi dan unifikasi dapat memberi manfaat bagi  pembinaan  hukum  dan  masyarakat  Indonesia.  Kodifikasi  dapat memberikan  jaminan  kepastian  hukum,  sedangkan  unifikasi  lebih  sesuai dengan  Pancasila  karena  mempercepat  proses  integrasi  (pembangunan kesatuan dan persatuan) bangsa Indonesia yang majemuk 15 .
Pasca  dilakukannya  amandemen  Undang-undang  Dasar  1945  sejak tahun 1999 sampai dengan 2002 menghadirkan warna baru dalam perjalanan sistem  hukum  Indonesia.  Melihat  secara historikal  pembentukan  sistem hukum  Indonesia  yang  berangkat  dari  konsep  hukum  adat  yang  hidup  di
13 Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial, Dalam Majalah Hukum Nasional, No 1, 1986, hlm. 27.
14 Affan    Gaffar, Pembangunan  Hukum  dan  Demokrasi,  Makalah pada  Seminar  “ Politik Pembangunan Hukum Nasional ” Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1990.
15 Sudikno Mertokusumo, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm. 137..

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
dalam  masyarakat  Indonesia  yang  pada  akhirnya  dipengaruhi  oleh  sistem hukum Belanda ketika belanda menjajah Indonesia. Proses konkordansi atas sistem  hukum  Belanda  mewarnai  pembentukan  sistem  hukum  Indonesia yang  notabenenya  tidak  dapat  dipungkiri  masih  meninggalkan  sisa  dalam beberapa bagian sistem hukum Indonesia.
Bahwa Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen sudah lebih baik daripada Undang-undang Dasar 1945 yang asli rasanya tidak dapat dibantah oleh  siapa  pun.  Setelah  Undang-undang  Dasar  1945  dirubah  tampak  jelas bahwa kehidupan demokrasi tumbuh semakin baik. Dilakukannya perubahan itu  sendiri  sudah  merupakan  kemajuan  yang  sangat  besar  bagi  demokrasi sebab pada masa lalu setiap gagasan untuk mengubah Undang-undang Dasar 1945 dianggap subversif 16 .
Berkaitan dengan hal di atas, ciri apapun yang dilekatkan pada sistem hukum tertentu, ciri tersebut sama dengan yang ada pada sistem atau proses manapun. Pertama di sana ada input, bahan-bahan mentah yang masuk pada satu  sisi  sistem  tersebut 17 . Namun  berdasarkan  cita-cita  masyarakat  yang ingin dicapai yang dikristalkan di dalam tujuan negara, dasar negara, dan cita hukum,  maka  yang  diperlukan  adalah  suatu  sistem  hukum nasional  yang
16 Mahfud  MD, Perdebatan  Hukum  Tata  Negara  Pasca  Amandemen  Konstitusi,  LP3ES, Jakarta, 2007, hlm. xiv-xv.
17 Lawrence  M.  Friedman, Sistem  Hukum  :  Perspektif  Ilmu  Sosial,  Nusamedia,  Bandung, 2009, hlm.  12.

## JURNAL ILMU HUKUM
dapat  dijadikan  wadah  atau  pijakan  dan  kerangka  kerja  politik  hukum nasional 18 .
Perkembangan  sistem  hukum  nasional  sejatinya  harus  menjadi keinginan  bersama  dari  segenap  elemen  pemerintahan  guna  menciptakan sebuah  sistem  hukum  yang  tertata  dan  sistematis  yang  mengarah  kepada pembangunan  hukum  nasional.  Perkembangan  sistem  hukum  nasional tentunya  merupakan  input  dari  lapisan  masyarakat  dalam  melihat pelaksanaan sistem hukum yang ada saat ini.
Jika berkaca pada sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-undang Dasar 1945 sebelum amandemen  dikatakan bahwa “Negara Indonesia  berdasarkan  atas  hukum  ( Rechtsstaat ),  tidak  berdasar  atas kekuasaan  belaka  ( Machtsstaat )”,  maka  sesungguhnya  corak  sistem  hukum Indonesia  diwarnai  oleh  sistem hukum  Belanda  yang  menganut  sistem hukum  Eropa  Kontinental  dengan  berasaskan  kepada  kepastian  hukum ( Rechtsstaat ). Hal ini tentunya dapat dipahami terjadi dikarenakan Indonesia merupakan  bekas  jajahan  Belanda.  Namun,  untuk  hal-hal  tertentu  setelah kemerdekaan  negara  Indonesia  telah  mencoba  untuk  membangun  sistem hukumnya  sendiri  yang  sesuai  dengan  cita  negara  Indonesia  dan  tujuan negara  Indonesia.  Keberanian  untuk  keluar  dari  pengaruh  sistem  hukum Belanda  tentunya  sangat  dipengaruhi  oleh  perkembangan  hukum yang diimplementasikan di dalam masyarakat. Selanjutnya juga, penegasan di atas,
18 Mahfud MD, Membangun Politik Hukum …. , Op.Cit, hlm. 20.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
berdasarkan  perspektif  resmi,  Indonesia  adalah  negara  hukum  sehingga hukum  harus  memainkan  peranan  yang  menentukan  atau  menjadi  sentral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia 19 .
Perkembangan Sistem  Hukum  Nasional semestinya  tidak meninggalkan  sumber  hukum  materiil  sebagai  dasar  pembentukan  sistem hukum  yang  mencerminkan  semangat  ke-Indonesia-an.  Sumber  hukum materiil  yang  dicerminkan  dengan Pancasila, cita  masyarakat  Indonesia, nilai-nilai,  norma-norma, kekeluargaan,  musyawarah,  gotong  royong, toleransi dan sebagainya yang menjadi ciri dari masyarakat Indonesia harus menjadi  skala  prioritas  dalam  melakukan  penataan  terhadap  sistem  hukum Indonesia ke depannya. Semangat ke-Indonesia-an tentunya harus terpancar dari perkembangan sistem hukum nasional. Dalam artian, tidak  dibenarkan meninggalkan  semangat  di  atas  dengan  cara  menggunakan  konsep-konsep yang lainnya yang secara nyata bertentangan sehingga menyebabkan sistem hukum nasional menjadi terganggu.
Hal tersebut khususnya tercermin dalam Pasal 24 F yang menentukan bahwa  negara  menata  dan  mengembangkan  sistem  hukum  nasional  dengan memelihara  dan  menghormati  keberagaman  nilai-nilai  hukum  dan  sumber- sumber hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat 20 .  Oleh  karenanya, perkembangan  sistem  hukum  nasional  harus  berorientasi  kepada  kebijakan
19 Mulyana  W.  Kusumah, Perspektif,  Teori,  dan  Kebijaksanaan  Hukum, Rajawali,  Jakarta, 1986. hlm. 29.
20 Soetanto  Soepiadhy, Undang-Undang  Dasar  1945  :  Kekosongan  Politik  Hukum  Makro, Kepel Press, Purwanggan, 2004, hlm. 20.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
berupa pilihan hukum yang berlaku, sistem hukum yang akan dianut, dasar filosofis  yang  digunakan  dalam  pembentukan  hukum,  termasuk  kebijakan agar mendasarkan hukum nasional dari asas-asas umum yang berlaku.
Selanjutnya,  pembangunan  sistem  hukum  Indonesia  seharusnya mengarah  kepada  cita  negara  ( staatsidee )  Indonesia  yang  sejauh  mungkin harus dibangun secara khas dalam arti tidak meniru paham individualisme- liberalisme yang justru telah melahirkan kolonialisme dan imperialisme yang harus  ditentang,  ataupun  paham  kolektivisme  ekstrim  seperti  yang diperlihatkan  dalam  praktek  di  lingkungan  negara-negara  sosialis-komunis. Dengan kata lain, semangat yang melandasi pemikiran para pendiri Republik Indonesia  adalah  semangat  sintesis,  semangat  untuk  melakukan  kombinasi atau  semangat  untuk  menciptakan  suatu  paham  baru 21 . Patut  juga  untuk dipahami,  bahwa  sistem  hukum  itu  merupakan  sistem  abstrak  (konseptual) karena terdiri dari unsur-unsur yang tidak konkret, yang tidak menunjukkan kesatuan  yang  dapat  dilihat.  Unsur-unsur  dalam  sistem  hukum  mempunyai hubungan  yang  khusus  dengan  unsur-unsur  lingkungannya.  Selain  itu  juga dikatakan,  bahwa  sistem  hukum  merupakan  sistem  yang  terbuka,  karena peraturan-peraturan  hukum  dengan  istilah-istilahnya  yang  bersifat  umum, terbuka untuk penafsiran yang berbeda dan untuk penafsiran yang luas 22 .
21 Jimly Asshiddiqie dalam Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara : Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 3.
22 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 90.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
Oleh  karena  itu,  perkembangan  sistem  hukum  Indonesia  yang  salah satunya  didorong  oleh  perkembangan  tatanan  kehidupan  masyarakat, mengarahkan pembangunan sistem hukum Indonesia kepada pembangunan hukum  yang  mencerminkan  kehidupan  masyarakat  itu  sendiri.  Sub  sistem hukum-sub  sistem  hukum  Indonesia  tentunya  tidak  boleh  bertentangan dengan semangat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Di sisi lainnya,  pengaruh  dari  sistem  hukum  yang  lainnya  seperti  sistem  hukum anglo saxon, sistem hukum eropa kontinental, sistem hukum islam maupun sistem  hukum  adat  harus  dijadikan  sebagai bahan  pembanding  bagi terciptanya  sistem  hukum  Indonesia  yang  lebih  baik  lagi.  Pengadopsian sebuah  sistem  hukum tanpa  proses  filterisasi  akan bertentangan  dengan semangat  cita  negara  pada  akhirnya  akan  menimbulkan  gejolak  sosial  yang berkepanjangan  akibat dari  ketidaksesuaian  penerapan  hukum  di  tengah- tengah  masyarakat. Hasrat  untuk  membangun  sebuah  sistem  hukum  yang memiliki  pondasi  yang  kokoh  tentunya  harus  bersumber  kepada  nilai-nilai dan cita negara Indonesia itu sendiri.
Karena  itu,  pemikiran  terhadap  peranan  hukum  sebagai  alat perubahan dan pembangunan itu perlu ditempatkan pada alur persepsi yang disepakati  bersama  untuk  memahami  sifat  hakikatnya  dan  konsekuensi diterimanya  konsep  tersebut.  Apabila  hukum  diberi  peranan  sebagai  sarana perubahan dan pembangunan, pemikiran ini membuktikan adanya kesadaran terhadap  pengaruh  timbal  balik  antara  hukum  dan  masyarakat  dan  bahwa

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
(karena  salah  satu  sebab)  memang  diinginkan  agar  masyarakat  yang bersangkutan  berubah  secara  lebih  cepat  dan  menuju  suatu  arah  yang tertentu 23 .
Untuk  itu,  pembangunan  hukum  nasional  harus  mampu mengimbangkan antara kepentingan das sein dan das sollen , antara teori dan kenyataan.  Pembangunan  hukum  nasional  tidak  hanya  baik  di  atas  kertas saja, namun lebih jauh dari itu output dari blue print pembangunan hukum nasional  harus  dapat  dimplementasikan  serta  diterapkan  sebaik-baiknya sebagaimana  tujuan  negara  Indonesia  yang  tercantum  di  dalam  alenia keempat pembukaan UUD 1945.
Sejalan  dengan  hal  di  atas  juga,  dikarenakan  hukum  selalu  terbuat (secara pasif) atau dibuat (secara aktif) untuk suatu masyarakat, maka hukum nasional  Indonesia  yang  harus  dibentuk  itu  pun  harus  dibuat  untuk masyarakat yang hidup dalam  empat gelombang peradaban sekaligus 24 . Hal tersebut  berarti  bahwa  sekalipun  seluruh  hukum  nasional  harus  bersumber dan  diilhami  oleh  Undang-undang  Dasar  1945  sebagai  konstitusi  bangsa Indonesia  yang  berlindung  di  bawah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, tetapi  perbedaan-perbedaan  kebutuhan  bagi  tiap-tiap  dan  masing-masing generasi mau tidak mau harus diperhatikan dan diberi saluran dan tempatnya
23 C.F.G Sunaryati Hartono, Bhinneka Tunggal… Op.Cit. hlm. hlm. 30.
24 C.F.G Sunaryati Hartono, Bhinneka Tunggal  Ika Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 49.
di dalam sistem hukum nasional Indonesia 25 . Pengembangan sistem hukum nasional  tentunya  diharapkan  dapat  merangkum  semua  golongan,  kaum, suku, ras, agama sebagai bentuk pluralisme yang tertanam di dalam konsep Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Perangkuman  tersebut  ke  dalam pembangunan  sistem  hukum  nasional  diharapkan  mampu  menciptakan sistem hukum yang lebih baik lagi dalam kerangka ke-bhinneka tunggal ika- an.
Dalam membangun sistem hukum Indonesia yang baik terlebih dahulu perlu  dilakukan  penetapan  konsensus  terhadap  struktur  dan  kultur  yang dikehendaki  agar  dalam  menyusun  pengembangan  sistem  hukum  dapat mengarah  kepada  yang  telah  disepakati  dan  dicita-citakan  tersebut.  Dan tentunya  hal  tersebut  harus  melihat  kepada  aspek-aspek  terpenting  dari masyarakat  yang  berkaitan  dengan  segi  kultural  dan  dinamika. Hal  ini  jika kita  memandang  pembangunan  dalam  pembinaan  sistem  hukum  kita  guna membawa  transpormasi  perubahan  di  dalam  masyarakat  baik  secara pemikiran, ekonomi, kultural maupun secara struktural.
Untuk  tahun-tahun  ke  depannya  dalam  rangka  menjadikan  hukum nasional,  yang  benar-benar  berdasarkan  pada  Undang-undang  Dasar  1945 dan mewujudkan cita-cita (visi dan misi) bangsa, sebagaimana termaktub di dalam  pembukaan  Undang-undang  Dasar  1945  tentunya  menjadi tanggungjawab semua elemen bangsa dan negara.
25 Ibid.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
Menyikapi  perkembangan  hukum  nasional  sebagaimana  telah dijelaskan  di  atas,  perlu  kiranya  diingatkan  kembali  bahwa  perkembangan sistem  hukum  nasional  dalam kerangka  pembangunan  sistem  hukum nasional  tetap  memperhatikan  konsep  pemikiran  hukum  tentang ius constitum maupun ius  constituendum agar  dalam  pembangunan  sistem hukum  nasional  dapat  diramalkan  dengan  sedemikan  rupa  arah perkembangan hukum ke depannya dengan menjadikan keberlakuan hukum positif  sekarang  sebagai  bahan  pertimbangan  dan  rujukan  bagi pengembangan terhadap aspek-aspek hukum yang akan dikembangkan yang diselaraskan dengan perkembangan masyarakat.
Pengembangan  sistem  hukum  nasional  mestinya  tetap  berorientasi untuk  jangka  panjang  dalam  penerapannya.  Pemikiran-pemikiran  tentang pengembangan  hukum  nasional  ke  depan  tentunya  sejak  dini  sudah dipikirkan guna menetapkan arah pembangunan hukum nasional. Semangat “cita  rasa  Indonesia”  di  dalam  setiap  produk  hukum  yang  dihasilkan  mesti tetap  dipertahankan,  semangat  citarasa  yang  tentunya  tidak  bertentangan dan  berseberangan  dengan  nilai-nilai  yang  lainnya  yang  masih  dipegang teguh  dan  dapat  diterima  oleh  masyarakat.  Pelunturan  atas  “citarasa Indonesia” dalam pembinaan hukum nasional sedapat mungkin dihindarkan agar  pembinaan  hukum  nasional  ke  depan  benar-benar  merupakan  hukum yang sesuai dengan masyarakat Indonesia.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
Akhirnya, tidak ada pilihan lain selain dari menjejaki ulang nilai-nilai norma  hukum  bangsa Indonesia  yang  dulunya  terbentuk  dari indigenous legal  system dan  dibentuk  dengan  sistem  hukum  Indonesia  yang  bercorak ideologi  Pancasila  dan  konstitusi  UUD  1945.  Hal  ini  sangat  ideal  dan menitikberatkan kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## D. Kesimpulan
Pengembangan hukum nasional Indonesia merupakan suatu hal yang mau  tidak  mau  mesti dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  rangka  membentuk hukum  nasional  yang  mengakar  ke  seluruh  lapisan  masyarakat. Pengembangan  hukum  nasional  Indonesia  yang  saat  ini  sangat  dipengaruhi oleh  unsur-unsur  luar  sedapat  mungkin  untuk  tetap  mempertahankan sumber-sumber hukum materil dari hukum-hukum Indonesia.
Pengembangan hukum nasional yang menitik beratkan kepada semangat ke- indonesia-an  dan  citarasa  Indonesia  hanya  dapat  dilakukan  dengan konsensus dari seluruh elemen bangsa.
Blue  print pengembangan  hukum  nasional  merupakan  arah  bagi pembangunan  hukum  positif  di  Indonesia. Blue  print yang  mengarahkan pengembangan hukum nasional ke arah tujuan negara seperti yang tercantum di  dalam  pembukaan  UUD  1945  yang  tetap  mengembangkan ius constituendum yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
Pengembangan  hukum  nasional  juga  sebagai  upaya  guna  melakukan “pemurnian”  produk  hukum  indonesia  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang tertanam di dalam masyarakat. Percampuran maupun pengaruh dari unsur- unsur luar dalam mempengaruhi pengembangan hukum nasional agar dapat diminimalisir.
Daftar Pustaka

## JURNAL ILMU HUKUM
Abraham Amos, Sistem Ketatanegaraan Indonesia : Telaah Sosiologi Yuridis dan Yuridis Pragmatis Krisis Jati Diri Hukum Tata Negara Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2005.
Affan  Gaffar, Pembangunan Hukum dan Demokrasi , Makalah pada Seminar “ Politik  Pembangunan  Hukum  Nasional ”  Fakultas  Hukum  UII, Yogyakarta, 1990.
C.F.G Sunaryati Hartono, Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum bagi Pembangunan Hukum Nasional , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
Elias M. Awad, System Analysis and Design, Richard D. Irwin, Homewood, Illionis, 1979.
Joeniarto, Sejarah  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia ,  Bumi  Aksara, Jakarta, 2001.
Jimly  Asshiddiqie  dalam  Ni’matul  Huda, Hukum  Tata  Negara  :  Kajian Teoritis  dan  Yuridis  Terhadap  Konstitusi  Indonesia ,  Gama  Media, Yogyakarta, 1999.
Koesnoe, Pokok Permasalahan Hukum Kita Dewasa Ini, 1986.
Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial , Nusamedia, Bandung, 2009.
Mahfud  MD, Membangun  Politik  Hukum,  Menegakkan  Konstitusi ,  LP3ES, Jakarta, 2006.
__________, Perdebatan  Hukum  Tata  Negara  Pasca  Amandemen Konstitusi , LP3ES, Jakarta, 2007.
Mudakir Iskandarsyah, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , Sagung Seto, Jakarta, 2008.
Mulyana  W.  Kusumah, Perspektif,  Teori,  dan  Kebijaksanaan  Hukum , Rajawali, Jakarta, 1986.
Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial , Dalam Majalah Hukum Nasional, No 1, 1986.
Sudikno  Mertokusumo, Bunga  Rampai  Ilmu  Hukum ,  Liberty,  Yogyakarta, 1984.

## JURNAL ILMU HUKUM
Soetanto  Soepiadhy, Undang-Undang  Dasar  1945  :  Kekosongan  Politik Hukum Makro , Kepel Press, Purwanggan, 2004.
Tatang. M. Amirin, Pokok-Pokok Teori Sistem , Rajawali Press, Jakarta, 2003.
Titik  Triwulan  Tutik, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Prestasi  Pustaka,  Jakarta, 2006.