Pemidanaan Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan

## Velycia Maya Yuwanta vayamy35@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Prisoners are legal subjects whose freedoms are temporarily removed from prisons, so that the prisoners are no longer committing crimes. In fact there are still convicts who commit criminal acts at the Correctional Institution even though they have been given a guiding stage, so what will be discussed in this thesis is the form of punishment against prisoners who carry out criminal acts in Correctional Institutions and whether the Judges consideration in imposing criminal sentences against prisoners those who commit criminal acts at the Penitentiary, it can be concluded that inmates who commit criminal acts in Correctional Institutions are not included in the Criminal Code Criminalization occurs because of the summation of the previous sentence of criminal sentences with the period of sentence imposed on the criminal offense that has just been committed, but the summation must not exceed the provisions of Article 12 of the Criminal Code, namely twenty years and the Judge in imposing a criminal offense only considers certain matters that are in accordance with the criminal offense committed only in the Penal Institution.
Keywords: Criminalization; Prisoners; Correctional Institutions.

## Abstrak
Narapidana merupakan subjek hukum yang kebebasannya dihilangkan untuk sementara waktu yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga bertujuan agar narapidana tidak lagi melakukan tindak pidana. Pada kenyataanya masih saja ada narapidana yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan meskipun telah diberikan tahapan pembinaan, maka yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pemidanaan terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan serta apakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan, dapat disimpulkan bahwa narapidana yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak termasuk dalam teori pemberatan pidana yang ada di KUHP, pemidanaan terjadi karena adanya penjumlahan masa pidana yang dijatuhkan terdahulu dengan masa pidana yang dijatuhkan terhadap tindak pidana yang baru saja dilakukan akan tetapi penjumlahannya tidak boleh melebihi dengan ketentuan Pasal 12 KUHP yaitu dua puluh tahun dan Hakim dalam menjatuhkan pidana hanya mempertimbangkan hal-hal tertentu yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan saja.
Kata Kunci: Pemidanaan; Narapidana; Lembaga Pemasyarakatan.

## Pendahuluan
Indonesia merupakan Negara hukum dapat di lihat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Menurut Yesmil Anwar dan Adang dalam praktik ketatanegaraan Indonesia seluruh aspek kehidupan di selenggarakan berdasarkan
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 4, Juli 2019 1479

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 4, Juli 2019
Histori artikel: Submit 3 Juni 2019; Diterima 17 Juni 2019; Diterbitkan online 1 Juli 2019.

## 1480 Velycia Maya: Pemidanaan Terhadap Narapidana
atas hukum, dan hukum menjadi titik sentral kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 1 Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan dan bersifat menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada dalam kehidupan bangsa dan negara. Tujuan hukum semata-mata untuk mencapai keadilan dan memberikan manfaat dalam masyarakat, fungsi hukum juga sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mewujudkan keadilan, meskipun terdapat hukum tidak menutup kemungkinan untuk seseorang melakukan tindak pidana dan merupakan perbuatan yang dilarang.
Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana harus mempertanggung jawbabkan perbuatannya dengan menerima sanksi pidana untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Pelaksanaan hukuman tersebut bertujuan untuk memenuhi rasa adil yang diinginkan masyarakat dan memberikan efek jera kepada seseorang yang melakukan tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan tersebut dan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, narapidana merupakan subjek hukum yang kebebasannya atau kemerdekaannya di hilangkan untuk sementara waktu dan jauh dari masyarakat, maka dari itu perlu diperhatikan kesejahteraannya di Lembaga Pemasyarakatan.
Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi sosial yang menjadi tempat untuk memperbaiki diri narapidana agar tidak mengulangi kesalahan yang sudah pernah dilakukan. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana untuk membuat dan membantu menjadi seseorang yang lebih baik, agar nantinya menjadi pribadi yang baik dan dapat menyesuaikan kembali dengan kehidupan masyarakat. 2
Sistem pemasyarakatan di selenggarakan dalam rangka membentuk narapidana agar menyadari kesalahannya dan tidak lagi mengulangi tindak pidana yang pernah diperbuat sehingga dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat. Penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sering kali tidak sesuai dengan apa yang
1 Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana (Widya Padjajaran 2009).[156].
2 Bambang Purnomo, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan (Liberty 1986).[187].
diinginkan karena pada kenyataannya masih ada narapidana yang keluar masuk lembaga pemasyarakatan, bahkan masih ada narapidana yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan seperti halnya perkelahian, penganiayaan, bahkan pembunuhan meskipun masih berstatus sebagai narapidana dan sedang menjalani masa pidana atas tindak pidana yang dilakukan sebelumnya.
Tindak pidana yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan perlu adanya penanganan yang jauh lebih baik, karena seakan tindak pidana yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan hal yang dianggap biasa terjadi, meskipun tujuan hukum pidana itu sendiri agar narapidana tidak lagi melakukan tindak pidana. Seperti adanya tindak pidana penganiayaan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Arga Makmur, dimana narapidana melakukan penganiayaan berupa pemukulan terhadap narapidana lain dengan menggunakan batu. Tindak penganiayaan juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Denpasar hingga menyebabkan narapidana tersebut meninggal dunia, dan tindak pidana pembunuhan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kota Solok dimana narapidana menggunakan batu untuk membunuh sesama teman narapidananya. Oleh karena itu, sehingga menarik di bahas dalam penelitian ini mengenai pemidanaan terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

## Bentuk- Bentuk Pemberatan Pidana Dalam KUHP
Dasar pemberatan pidana adalah dasar atau alasan yang menyebabkan pidana yang  diancamkan terhadap seseorang menjadi lebih berat dibandingkan dengan pidana yang diancamkan pada umumnya. Berikut ini penjelasan mengenai dasar penyebab diperberatnya pidana :
1. Dasar Pemberatan Pidana Karena Jabatan
Pemberatan karena jabatan di tentukan dalam Pasal 52 KUHP, dapat di lihat pada keadaan jabatannya mengenai beberapa hal dalam melakukan tindak pidana yaitu Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatanya, Memakai kekuasaan

## 1482 Velycia Maya: Pemidanaan Terhadap Narapidana
jabatannya, Menggunakan kesempatan karena jabatannya, Menggunakan sarana yang di berikan karena jabatannya. 3 Seorang pejabat atau pegawai negeri yang melakukan tindak pidana dengan melanggar dan menggunakan beberapa keadaan yang sudah disebutkan di atas, dapat di perberat pidananya dengan di tambah sepertiga. Melihat keadaan yang terjadi dari jabatan tersebut dapat memperlancar dan mempermudah terjadinya tindak pidana dan dari membuktikan niat buruknya seseorang tersebut untuk melakukan tindak pidana yang terhadap keadaan itu di ketahui dapat mempermudah dalam mewujudkan tindakan yang dilarang oleh undang-undang, maka dapat menjadi dasar pemberatan pidana.
2. Dasar Pemberatan Pidana Dengan Menggunakan Sarana Bendera Kebangsaan Pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan ditentukan dalam Pasal 52a, ketentuan tersebut di tambahkan ke dalam KUHP yang di dasari Undang-Undang No.73 Tahun 1958 (Lembaran Negara No. 127 Tahun 1958). 4 Dalam Pasal tersebut tidak di tentukan mengenai bagaimana menggunakan bendera kebangsaan pada saat melakukan tindak pidana, maka dari itu apapun cara yang dilakukan asalkan yang terpenting tindak pidana tersebut dapat terwujud. 5 Dengan demikian penggunaan bendera kebangsaan saat melakukan suatu tindak pidana, atau sebagai cara memperlancar terjadinya tindak pidana dapat menjadi dasar pemberatan pidana.
3. Dasar Pemberatan Pidana Karena Perbarengan (Concursus)
Perbarengan atau concursus merupakan terjadinya dua atau lebih mengakibatkan beberapa peraturan pidana yang dilanggar, dan hakim belum pernah memutuskan satupun diantaranya, maka hakim akan menjatuhkan putusan dalam waktu yang bersamaan. 6 Dalam KUHP mengenal 4 (empat) sistem penjatuhan pidananya dalam concursus , yaitu :
a. Absorptie Stelsel , yaitu apabila seseorang telah melakukan beberapa
3 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (PT Grafindo Persada 2002).[74].
4 ibid .[80].
⁵ ibid.
⁶   Waluyadi, Hukum Pidana Indonesia ( Djambatan 2003).[160].
perbuatan yang terdapat beberapa tindak pidana yang masing-masing di ancam dengan pidana yang berbeda-beda, maka akan di jatuhkan satu pidana saja, yaitu pidana yang paling berat.
b. Cumulatie stelsel , merupakan tiap-tiap pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang dilakukannya, semuanya dijatuhkan pidana.
c. Verschorpte absorptie stelsel , yaitu di jatuhkan pidana hanya satu terhadap tindak pidana yang dilakukan, di jatuhkan pidana terberat namun di tambah dengan 1/3 nya.
d. Gematigde cumulatie stelsel , dengan sistem ini yang di jatuhkan terhadap semua pidana yang di ancamkan terhadap masing-masing tindak pidana, namun dari semua jumlah tindak pidana di kuranngi hingga tidak boleh melebihi pidana yang terberat dan di tambah 1/3nya. 7
Perbarengan pidana atau concursus diatur dalam Pasal 63-71 KUHP, yang terbagi menjadi beberapa macam, yaitu :
a. Concursus Idealis (Perbarengan Peraturan)
Merupakan suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. 8 Perbarengan yang di maksudkan merupakan perbuatan pidana yang dilakukan ialah satu, namun telah melanggar beberapa Pasal yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan hukum pidana. Sistem yang dipakai dalam concursus idealis ialah sistem Aborsi, yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 63 KUHP.
b. Delictuum Continuatum Voorgezettehandelin
Disebut dengan perbuatan berlanjut yang di atur dalam Pasal 64 KUHP. Berdasarkan pasal 64 maka dapat di simpulkan perbuatan berlanjut terjadi apabila tindakannya berupa kejahatan atau pelanggaran, dan memiliki hubungan sehingga di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.
c. Concursus realis (Perbarengan Perbuatan)
Dapat terjadi apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang masing-
7 ibid.
8 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar ( Refika Aditama 2011).[184].

## 1484 Velycia Maya: Pemidanaan Terhadap Narapidana
masing perbuatannya berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana. Hal yang mengatur mengenai concursus realis ini di atur dalam pasal 65, 66, 67 KUHP. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 65 KUHP mengenai gabungan kejahatan yang hukumannya sejenis, akan di jatuhi satu hukuman saja apabila hukuman yang di ancamkan merupakan sejenis. Sedangkan pasal 66 KUHP mengenai gabungan kejahatan yang hukumannya tidak sejenis, maka di jatuhkan pidana pada tiap-tiap tindak pidana namun jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat di tambah sepertiga.
4. Dasar Pemberatan Pidana Karena Pengulangan (Recidive)
Recidive yaitu apabila seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya telah di jatuhi pidana menurut putusan Hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap, namun setelah selesai menjalani pidananya dan di kembalikan ke tengah masyarakat, dalam jangka waktu tertentu melakukan tindak pidana lagi. 9
Pengulangan pidana diatur dalam Pasal 486,487, 488 KUHP. Macam-macam recidive, yaitu :
a. Recidive Umum ( Algemene recidive atau Generale recidive )
Apabila seseorang telah melakukan tindak pidana dan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan, selesai menjalani pidana dan bebas namun dalam jangka waktu tertentu yang telah di tetapkan undang-undang seseorang tersebut melakukan lagi tindak pidana yang perbuatan pidananya tidak sejenis. 10

## b. Recidive Khusus ( Speciale recidive )
Apabila seseorang telah melakukan tindak pidana dan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan, selesai menjalani pidana dan bebas namun dalam jangka waktu tertentu yang telah di tetapkan undang-undang seseorang tersebut melakukan lagi tindak pidana sejenis dengan tindak pidana yang dilakukannya dulu. 11
9 Rasyid Ariman dan Fahmi Rahib, Op.Cit .[172].
10 Teguh Prasetyo, Op.Cit. [191].
11 ibid.

## c. Tussen Stelsel
Apabila seseorang telah melakukan tindak pidana dan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan, selesai menjalani pidana dan bebas namun dalam jangka waktu tertentu yang telah di tetapkan undang-undang seseorang tersebut melakukan lagi tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan merupakan golongan tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang. 12
Recidive terhadap kejahatan yang diatur dalam pasal 137, 144, 155, 161, 163 KUHP, sebagaimana pidananya boleh ditambah dengan pemecatan dari jabatananya (pencaharianya) jika mengulangi tindak pidana yang sudah dilakukan dan pengulangannya dua atau lima tahun setelah menjalani pidana atas tindak pidana yang dahulu. 13 Recidive terhadap pelanggaran diatur dalam pasal 489, 492, 516, 540, dan 544 KUHP, pidana maksimal di perberat dengan mengganti pidana denda dengan pidana kurungan jika perbuatan tersebut diulangi dan jangka waktu yang telah di tetapkan untuk melakukan perbuatan selanjutnya ada yang satu tahun dan dua tahun, di hitung sejak tanggal pidana yang terdahulu selesai dilaksanakan. 14
Berdasarkan penjelasan teori-teori mengenai pemberatan pidana dalam KUHP, tindak pidana yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak masuk ke dalam pemberatan pidana karena pengulangan (recidive) dan perbarengan (concursus) , karena dalam teori yang telah di jelaskan disebut pengulangan bilamana sudah selesai menjalankan pidananya dan kembali dalam masyarakat, kemudian melakukan tindak pidana kembali setelahnya, dalam teori concursus dijelaskan tindak pidana yang dilakukan melanggar beberapa peraturan dan salah satunya belum pernah ada yang di jatuhi pidana oleh Hakim,
Narapidana yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan sebelum akan di proses oleh pihak berwajib, narapidana tersebut dimasukkan ke dalam ruang isolasi supaya tidak menimbulkan masalah lagi dan memberi keamanan pada narapidana lainnya.
12 ibid. [300].
13 Didik Hendro , Op.Cit .[88].
14 ibid .

## 1486 Velycia Maya: Pemidanaan Terhadap Narapidana

## Sistem Pemasyarakatan Yang Berkaitan Dengan Tujuan Pemidanaan
Seseorang yang telah melakukan tindak pidana, kemudian sudah di jatuhi pidana yang bertujuan sebagai pembalasan terhadap tindak pidana yang telah diperbuat, namun dengan berjalannya waktu penjatuhan pidana tidak lagi hanya sebagai pembalasan melainkan juga bertujuan sebagai pembinaan terhadap narapidana. Sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah diubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, berubah pula terhadap institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakata berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964. 15 Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian dalam penegakan hukum pidana, maka pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan pengembangan konsep umum pemidanaan. 16
Pemidanaan di maksudkan sebagai upaya untuk meyadarkan narapidana agar dapat menyesali perbuatannya dan kembali menjadi warga masyarakat yang baik. Tujuan pemasyarakatan ini sebagai jembatan proses kehidupan narapidana dengan masyarakat melalui pembinaan, dan pemasyarakatan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan itu sendiri telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana sistem pembinaan di laksanakan berdasarkan asas:
a.  Pengayoman;
b.  Persamaan Perlakuan dan Pelayanan;
c.  Pendidikan;
d.  Pembimbingan;
e.  Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia;
f.  Kehilangan Kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan;
g.  Terjaminnya Hak untuk Tetap Berhubungan dengan Keluarga dan Orang-orang tertentu.
15 Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanna Pidana Penjara Di Indonesia (Refika Aditama 2006).[102].
16 ibid .[103].
Di samping itu Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan yang diinginkan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. 17 Pola pembinaan narapidana berdasarkan putusan Menteri Kehakiman No. M.02- PK.04.10 tahun 1990, di jelaskan beberapa tahap-tahap, yaitu :
1. Tahap Awal ( maksimum security ) berupa Admisi dan Orientasi
Pembinaan pada tahap awal ini di mulai sejak berstatus sebagai narapidana hingga menjalani sepertiga masa pidana dan dilakukan pengawasan, penelitian, pengenalan terhadap lingkungan untuk dapat menentukan pembinaan terhadap narapidana. Pengawasan yang dilakukan dengan cara maksimum security, pembinaan yang dilakukan mengenai kepribadian seperti halnya pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum, dll. 18
2. Tahap Lanjutan Pertama ( medium security )
Tahap pembinaan ini di laksanakan sejak narapidana telah menjalani sepertiga masa pidananya hingga setengah masa pidananya yang diisi dengan pembinaan kepribadian lanjutan secara khusus seperti keterampilan-keterampilan yang dapat dikembangkan. Pengawasan terhadap narapidana menurun sehingga pengawasannya secara medium security . 19
3. Tahap Lanjutan Kedua / Tahap Asimilasi
Tahap pembinaan di laksanakan setelah narapidana menjalani setengah masa pidananya hingga dua pertiga masa pidananya. Tahap ini juga disebut sebagai tahap asimilasi, dimana narapidana dapat melakukan kegiatan dengan membaurkan diri dengan masyarakat luar. Pengawasannya masih sama yaitu medium security . 20
4. Tahap Akhir ( minumum security )
Tahap ini merupakan tahap terakhir pada proses pembinaan disebut dengan
17 ibid .
18 Yunita  Prabawati, Pentingnya Dibentuk Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narapidana Teroris Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia , Skripsi , (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2014).[30].
19 ibid . 20 Ibid. [31].

## 1488 Velycia Maya: Pemidanaan Terhadap Narapidana
integrasi, dimana narapidana telah menjalani dua pertiga dari masa pidananya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Narapidana yang memenuhi syarat diberikan pelepasan bersyarat dalam tahap ini proses pengawasannya semakin berkurang yaitu minimum security . 21
Dengan demikian narapidana berada di Lembaga Pemasyarakat bertujuan untuk membuat narapidana menyadari dan menyesali perbuatananya sesuai dengan maksud dari sistem pemasyarakatan. Dalam sistem kemasyarakatan terdapat pola pembinaan dilakukan melalui beberapa tahap-tahap yang dijelaskan di atas dengan tujuan agar narapidana dapat kembali lagi kepada masyarakat dengan baik.
Sistem pemasyarakatan itu sendiri sudah berkaitan dengan tujuan dan teori-teori pemidanaan yang mana pemidanaan bukan hanya sekedar bentuk pembalasan namun Jung sebagai bentuk pembinaan supaya nantinya narapidana menjadi pribadi yang baik dan dapat hidup bersama masyarakat.
Pemidanaan dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian dan penjatuhan pidana yang diberikan oleh Hakim akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada. Andi Hamzah mengungkapkan bahwa hukuman sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpahkan kepada seseorang, sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana, namun keduanya merupakan suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan. 22 Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya seperti suatu pengobatan, pemidanaan sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai suatu upaya pembinaan bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana.
Hukum pidana dalam usaha mencapai tujuan-tujuannya tidak semata-mata hanya menjatuhkan pidana, akan tetapi juga menggunakan tindakan-tindakan yang dilakukan, di Indonesia sendiri mengenal 2 (dua ) jenis pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP :
Pidana terdiri atas :
21 Dwidja Priyatno, Op.Cit .[100].
22 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia (Pradnya Paramita 1993).[1].
a. Pidana Pokok:
1. Pidana Mati
Pidana mati merupakan pidana yang merampas nyawa atau jiwa manusia, akibat dari suatu perbuatan yang dilakukannya. Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia diatur dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati, yaitu pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati.
2. Pidana Penjara
Pidana penjara bersifat merampas kemerdekaan pribadi seorang terpidana. P.A.F Lamintang menyatakan bahwa pidana penjara merupakan pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan, dan mentaati peraturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan. 23 Pidana ini ditentukan dalam Pasal 12 KUHP.
3. Pidana Kurungan
Pidana kurungan memiliki sifat yang sama dengan pidana penjara, yaitu sama-sama merampas kemerdekaan seseorang dan secara yuridis pidana ini lebih ringan dari pidana penjara. Pidana kurungan ditentukan dalam pasal 18 KUHP, dan mulai berlakunya waktu pidana kurungan ini sama halnya seperti pidana penjara.
4. Pidana Denda
Pidana ini berupa kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda yang ditujukan terhadap harta kekayaan. Menurut P.A.F Lamintang, bahwa pidana denda telah diancamkan baik bagi kejahatan maupun bagi pelanggaran, pidana denda diancamkan baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara, atau alternatif dengan kedua pidana pokok secara bersama-sama. 24 Pidana denda sering juga diancamkan sebagai alternatif pidana penjara atau kurungan.

## 5. Pidana Tutupan
23 P.A.F Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia (Amrico 1988).[69].
24 ibid.

## 1490 Velycia Maya: Pemidanaan Terhadap Narapidana
Dasar hukum yang digunakan untuk pidana tutupan terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan, terdapat dalam pasal 2 ayat (1), Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan untuk mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara, karena terdorong maksud yang patut dihormati. Tempat dan tata cara menjalankan pidana tutupan ini diatur tersendiri dalam PP Nomor 8 Tahun 1948.
b. Pidana Tambahan :
1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu
Hak terpidana yang dengan putusan Hakim dapat dicabut terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP, sedangkan Pencabutan hak dapat dilakukan di tentukan dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP, pencabutan hak dapat mulai berlaku pada saat Hakim telah menjatuhkan putusan dan dapat dijalankan.
2. Perampasan Barang-Barang Tertentu
Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana dengan harta kekayaan, sama halnya seperti pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu ini diatur dalam Pasal 39 KUHP.

## 3. Pengumuman Putusan Hakim
Pengumuman putusan Hakim yang di maksud ialah publikasi ekstra dari putusan Hakim itu, pengumuman putusan Hakim ditentukan dalam Pasal 43 KUHP, Pengumuman keputusan Hakim ini memiliki maksud untuk mencegah masyarakat berbuat jahat dan masyarakat berhati-hati.
Alasan adanya penetapan jenis pidana dalam Undang-Undang yaitu menyediakan sarana bagi para penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan dan membatasi para penegak hukum dalam menggunakan sarana berupa pidana yang telah ditetapkan. 25 Disamping tujuan pemidanaan sebagai bentuk pembalasan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, juga memiliki
25 Didik Hendro, Hukum Pidana (Airlangga Universitas Press 2014).[94].
tujuan untuk memperbaiki pribadi seseorang tersebut. Pemidanaan juga sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang diberikan oleh Negara untuk mencapai kesejahteraan. Setelah mengetahui tujuan pemidanaan, di dalam hukum pidana terdapat beberapa teori-teori yang ada mengenai pemidanaan, yaitu:
1. Teori Absolut ( vergelding theorieen )
Teori ini disebut juga dengan teori pembalasan, menurut teori ini pidana sebagai hal yang mutlak di jatuhkan akibat seseorang telah melakukan tindak pidana, diberikan sebagai bentuk pembalasan. 26 Pada dasarnya terdapat pembalasan subjektif yang pembalasannya terhadap kesalahan pelaku, dan pembalasan objektif yang pembalasannya ditujukan pada perbuatan yang telah dilakukannya. 27 Dengan demikian, dalam teori ini pidana yang di berikan merupakan suatu hal yang mutlak di terima akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan sebagai bentuk pembalasan.
2. Teori Relatif ( doeltheorien )
Teori ini juga disebut sebagai teori tujuan, dengan tujuan pemidanaan untuk menyelenggarakan tertib masyarakat, dan menghindarkan dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Terdapat dua sifat preverensi dari pemidanaan, yaitu preverensi umum (General Preventie) merupakan pencegahan yang ditujukan secara umum kepada masyarakat, dengan jalan pelaksanaan pidanaya di depan umum sedangkan preverensi khusus (Speciale Preventie) merupakan pencegahan yang di tujukan kepada pembuat pidana itu sendiri, agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. 28 Dalam teori ini pidana di jatuhkan bukan karena seseorang berbuat kejahatan, namun supaya seseorang tidak melakukan kejahatan. 29
Pidana tidak hanya sekedar bentuk pembalasan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi memiliki tujuan-tujuan yang bermanfaat.
3. Teori Gabungan ( verenigings theorien )
26 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia (Pradja Paramita 1993).[26].
27 Didik Endro, Op.Cit .[92].
28 Didik Endro, Op.Cit .[93].
29 Muljadi dan Barda Nawawi Arif, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Alumni 1998).[16].

## 1492 Velycia Maya: Pemidanaan Terhadap Narapidana
Teori ini merupakan penggabungan dari teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (tujuan). Teori ini di maksudkan agar pemidanaan di dasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang di terapkan secara bersama tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun terhadap semua unsur yang ada. 30 Menurut Andi Hamzah, terdapat beberapa pandangan tentang teori gabungan ini, ada yang menitik beratkan terhadap pembalasan dan ada yang menginginkan agar unsur pembalasan dapat seimbang dengan unsur tujuan. 31
Dengan demikian, dalam teori ini suatu pidana di dalamnya terdapat unsur pembalasan dan unsur tujuan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Meskipun sistem pemasyarakatan berkaitan dengan tujuan dan teori pemidanaan, yang mana agar narapidana menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya, namun pada prakteknya masih saja ada narapidana yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan meskipun sedang menjalani masa pidananya. Pengawasan yang dilakukan pada tahap-tahap di atas berbeda-beda, karena semakin lama  pengawasannya semakin berkurang maka dapat menjadi cela untuk narapidana melakukan tindak pidana di lembaga pemasyarakatan, namun tindak pidana tidak menutup kemungkinan terjadi pada setiap tahapan-tahapan yang ada meskipun dalam maksimum security.
Analisis Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 9/Pid.B/2016/Pn.Slk Dalam kasus posisi yang ada di jelaskan bahwa terdakwa Roni dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Safni, kejadian bermula saat terdakwa Roni merasa di perlakukan berbeda dengan korban Safni yang merupakan teman satu selnya. Terdakwa Roni memiliki keinginan untuk membalas perlakuan yang sudah di lakukan oleh korban Safni kepada dirinya, dengan mempersiapkan batu yang sudah di bungkus kain oleh terdakwa Roni. Pada saat korban Safni tertidur terdakwa melaksanakan niatnya dengan memukulkan batu yang telah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa ke arah korban Safni. Akhirnya
30 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Alumni 1977).[152].
31 Andi Hamzah, Op.Cit. [31].
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 4, Juli 2019
korban Safni dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan, namun akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban Safni meninggal dunia setelah sempat dirawat sekitar tiga puluh menit di rumah sakit.
Dalam Ratio Decidendi terdakwa diajukan dengan dakwaan alternatif, melanggar Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
1. Barang Siapa
Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dan Majelis Hakim merasa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang telah dilakukan, maka unsur ini telah terpenuhi.
2. Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain Bahwa terdakwa sudah berniat untuk membalas perbuatan korban,
dengan mempersiapkan batu yang sudah di ambil dan di bungkus oleh kain nantinya digunakan untuk memukul korban Safni. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan luka berdasarkan Visum Et Repertum yang mengakibatkan korban Safni meninggal dunia setelah sempat di rawat di rumah sakit. Terdakwa telah sengaja dan merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban dengan mempersiapkan sarana untuk melakukan tindak pidana,
maka unsur ini telah terpenuhi.
Berdasarkan penjelasan tersebut perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP. Selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf untuk menghapuskan sifat melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa harus di jatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu:
Hal-hal yang memberatkan :
a.  Bahwa terdakwa pernah di putuskan bersalah melakukan tindak pidana sejenis (pembunuhan) tahun 2014.
b.  Perbuatan terdakwa tergolong perbuaatan sadis

## Velycia Maya: Pemidanaan Terhadap Narapidana
Hal-hal yang meringankan :
a. Tidak ada
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah sah dan menyakinkan bersalah sebagaimana Pasal 340 KUHP dan dalam menjatuhkan pidananya Hakim hal-hal tertentu seperti, maka Hakim dalam kasus ini menjatuhkan pidana penjara seumur hidup atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, sehingga dapat memberikan tujuan dari adanya penegakkan hukum yaitu memberikan ketentraman dan rasa aman kepada masyarakat.
Penjatuhan pidana oleh Hakim terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan ini sesuai dengan teori pemidanaan yaitu sebagai bentuk dari pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya di Lembaga Pemasyarakatan namun juga sebagai bentuk perlindungan untuk terselenggaranya tertib masyarakat dan di hindarkan dilakukannya pelanggaran hukum. Berdasarkan kasus diatas Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan hanya berdasarkan tindak pidana yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan saja yang nantinya akan ditambahkan dengan masa tahanan yang di miliki sebelumnya, maka tindak pidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan pidananya tidak termasuk dalam teori pemberatan pidana seperti recidive dan concursus , karena
Hakim dalam menjatuhkan pidananya hanya mempertimbangkan hal-hal tertentu yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan.

## Kesimpulan
Terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan pidananya tidak termasuk dalam teori-teori pemberatan pidana dalam KUHP, namun  pemidanaan terjadi akibat adanya penjumlahan terhadap penjatuhan pidana yang telah di jatuhkan terdahulu dengan penjatuhan pidana yang di jatuhkan pada saat melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan, namun dengan syarat meskipun adanya penjumlahan pidana dari pidana yang terdahulu yang sedang dijalani dan yang baru di jatuhkan tetap harus sesuai
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 4, Juli 2019
dengan ketentuan Pasal 12 KUHP yaitu pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut, namun selama waktu tertentu itu tidak boleh melebihi dua puluh tahun dan dengan hal tersebut dianggap sudah sebagai bentuk pemberatan pidana. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 9/Pid.B/2016/PN.Slk  mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, maka Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemberatan pidana. Putusan tersebut hanya menjatuhkan tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh narapidana tersebut, walaupun dalam hal yang memberatkan disebutkan bahwa terdakwa sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan, namun hal-hal tersebut hanya sebagai pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana yang baru dilakukan bukan sebagai pertimbangan dalam hal untuk memperberat pidananya. Secara tidak langsung narapidana menjalankan pidananya lebih berat karena adanya penjumlahan dengan masa pidana sebelumnya.

## Daftar Bacaan

## Buku
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (PT Grafindo Persada 2002).
Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia (Pradnya Paramita 1993).
Bambang Purnomo, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan (Liberty 1986).
Didik Hendro, Hukum Pidana (Airlangga Universitas Press 2014).
Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanna Pidana Penjara Di Indonesia (Refika Aditama 2006).
Erdianto  Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar ( Refika  Aditama 2011).
Muljadi dan Barda Nawawi Arif, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Alumni 1998).
P.A.F Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia (Amrico 1988).

## Velycia Maya: Pemidanaan Terhadap Narapidana
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Alumni 1977).
Waluyadi, Hukum Pidana Indonesia ( Djambatan 2003).
Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana (Widya Padjajaran 2009).

## Skripsi
Yunita Prabawati, Pentingnya Dibentuk Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narapidana Teroris Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia , Skripsi , (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2014).

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana – dengan perubahan dan tambahan – untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842)

## Daftar Putusan Pengadilan
Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 9/Pid.B/2016/Pn.Slk Atas Nama Terdakwa Roni Andri Putra.
HOW TO CITE : Velycia Maya Yuwanta, ‘Pemidanaan Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan’ (2019) Vol. 2 No. 4 Jurist-Diction.