Studi Islam Interdisipliner: Sebuah Keniscayaan
Saifuddin Mujtaba
Menyoal Khilafah: Telaah atas Pemikiran Politik Ali Abd Ar-Raziq Safrudin Edi Wibowo
Filsafat Perennial dan Pluralisme Agama Suhermanto Ja'far

## INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID PROBOLINGGO – JAWA TIMUR
at-turā ṡ vol. II
hlm. 163-267 no. 2 Probolinggo, Juli-September 2015 p-ISSN: 2355-567X e-ISSN: 2460-1063
Volume II, Number 2, Juli - September 2015                 ISSN: 2355-567X (p); 2460-1063 (e)

## Editorial Team
Editor in Chief Achmad Fawaid, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
Editorial Board Ahmad Sahidah, Universitas Utara Malaysia, Malaysia Saifuddin Zuhri Qudsy, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia Subhan, IAIN Sultan Thaha Syaifuddin, Jambi, Indonesia Hasan Baharun, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia Sugiono, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia Akmal Mundiri, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia Muhammad Al-Fayyadl, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
Managing Editor Nurul Huda, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia Mushafi Miftah, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
Editorial Assistant Muzammil, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
at-turā ṡ , published by Institute for Publication, Research, and Social Empowerment (LP3M), IAI Nurul Jadid Probolinggo since 2014. The subject covers textual and fieldwork studies with various perspectives of  Islamic studies, including law, philosophy, mysticism, history, art, theology, and many more. This journal, serving as a forum for the study of  Islam in Indonesia and other parts of  the world within its local and challenging global context, invites Indonesian and non-Indonesian scholars to focus studies of particular theme and interdisciplinary studies.
Mailing address: at-turā ṡ │ LP3M IAI Nurul Jadid, PO BOX 1 Paiton Probolinggo 67291 telp./faks. (0335) 771732; email: jurnal.atturas@yahoo.com ; website: http://jurnal.iainuruljadid.ac.id/index.php/atturas
Volume II, Number 2, Juli - September 2015                 ISSN: 2355-567X (p); 2460-1063 (e)

## Table of  Contents

## 163 Saifuddin Mujtaba STUDI ISLAM INTERDISIPLINER: SEBUAH KENISCAYAAN

## 175 Safrudin Edi Wibowo
MENYOAL KHILAFAH:

## TELAAH ATAS PEMIKIRAN POLITIK ALI ABD AR-RAZIQ

## 189 Suhermanto Ja’far FILSAFAT PERENNIAL DAN PLURALISME AGAMA

## 205 Hanik Yuni Alfiyah TRANSFORMASI SOSIAL NU BERBASIS ASWAJA

## 221 HM. Hasyim Syamhudi PARADIGMA DAKWAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN FILSAFAT

## 237 Mursyid MULTIKULTURALISME DI PESANTREN: POTRET PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL

## 255 Moh. Fachri KEKERASAN DALAM DISKURSUS FILSAFAT MORAL
At-Turā ṡ, Vol. 2 No. 2 Juli-September 2015

## Hanik Yuni Alfiyah

## TRANSFORMASI SOSIAL NU BERBASIS ASWAJA
Universitas Sunan Giri Surabaya email: yunihanik@yahoo.com
Abstrak: NU merupakan organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Kondisi kuantitas umat NU yang mayoritas, membuat posisinya selalu diperhitungkan di dalam segala ranah kehidupan. Oleh karena posisi yang selalu diperhitungkan terkait dengan aspek kuantitas, maka kader-kader NU juga berusaha memperhitungkan dirinya dengan menawarkan diri sebagai umat yang tidak hanya besar dalam hal kuantitas tetapi mumpuni dalam hal kualitas. Ini terbukti dari bermunculannya kader-kader NU yang juga menjadi kader bangsa yang saat ini mengisi pos-pos strategis dalam ranah publik demi kemaslahatan umat manusia secara universal. Terlepas dari kuantitas dan kualitas warga NU yang dalam proses pemeliharaan dan pengembangan, namun disadari bahwa se-kreatif  apapun kader NU, dalam melakukan transformasi sosial, mereka tetap berpijak pada ajaran Ahl Al-Sunnah wa Al-Jamâ‘ah (Aswaja). Dalam terminologi klasik, Aswaja difahami sebagai ajaran yang meneruskan tradisi ulama klasik; namun dalam terminologi kontemporer, Aswaja difahami sebagai manhaj al-fikr (metode berfikir) yang fleksibel dalam memandang segala realitas sosial yang aktual dengan berlandaskan sikap tawâsuth, tawâzun, tasâmuh, ‘adâlah, dan amr ma’ruf  nahî munkar.
Kata Kunci: NU, Aswaja, Transformasi Sosial
At-Turā ṡ, Vol. 2 No. 2 Juli-September 2015
Abstract: The lots of  members of  Nahdlatul Ulama, the largest social organization in Indonesia, made it as getting a considerable position in any aspect of  social life. Due to its strategic position, the cadres of  Nahdlatul Ulama tried to get involved with politically bargaining their existence as ummah  with its high number of  quantity, but with highly qualified ones. The current cadres of  Nahdlatul Ulama have strategic position in public domain with their original aim to produce the universal well being. Regardless of  the quality and quantity of  Nahdlatul Ulama members in the process of  social maintenance and development, they take an epistemological basis on ‘doctrine’ of  Ahl Al-Sunnah wa Al-Jamâ‘ah (Aswaja). On its classical terminology, Aswaja is considered as a continuous doctrine of  the ancient tradition of  ulama’. However, on its contemporary terminology, Aswaja is perceived as a method of  thought (manhâj al-fikr) in positioning a social reality based on deeds of  tawâsuth, tawâzun, tasâmuh, ‘adâlah, dan amr ma’rûf  nahî munkar.
Keywords : NU, Aswaja, Social Transformation
Pendahuluan
Salah satu stigma yang sering diberikan kepada jam‘iyyah NU (Nahdlatul Ulama) adalah bahwa organisasi keagamaan dan kemasyarakatan ini dinilai memiliki watak sosial-politik yang senantiasa berubah-ubah dan tidak konsisten. Di satu sisi tampak radikal dan militan, namun di sisi lain menunjukkan karakteristik yang kompromistik-akomodatif. 1 Boleh jadi, pandangan demikian ini hanyalah stereotipe (bias pandangan) orang di luar NU. Mengingat di kalangan NU sendiri hal yang demikian ini dianggap sebagai hal yang wajar dan logis yang senantiasa memiliki referensi-referensi dogmatis. Dengan berpangkal pada doktrin Aswaja ( ahl al-sunnah wa al-jamâ‘ah ) yang dianut dan dikembangkan, maka dalam berbagai gerak dan langkahnya, NU senantiasa memperlihatkan watak yang fleksibel dalam menerjemahkan dan menerima realitas. Dalam hal ini, selalu terbuka peluang bagi para pengikutnya untuk menginterpretasi kan realitas yang bersifat given; dalam arti bahwa teks-teks agama yang dirujuk melegitimasi realitas tersebut, sudah ada dan dilakukan oleh para ulama yang dalam tradisi NU berkedudukan sebagai mujtahid.
1  Misalnya, ketika hampir seluruh ormas Islam sedang menyimak dengan penuh hati-hati arah pemberlakuan asas tunggal Pancasila oleh pemerintah. Melalui meuktamarnya di Situbondo 1984 NU justru terlebih dulu menerimanya. Sikap ini jelas memperlihatkan watak NU yang akomodatif. Meski begitu, perilaku organisasi ini juga pernah menolak ikut mengesahkan keputusan mengenai P-4, disamping melakukan walk out ketika SU  MPR  1978  hendak  melakukan  voting  mengenai  rencana  dimasukkannya  ”Aliran
Kepercayaan” dalam GBHN. Sikap ini memperjelas kegigihan organisasi dalam memperjuangkan dasar Islam bagi negara nasional; lihat Badrun Alaena, NU, Kritisisme dan Pergeseran Makna Aswaja (Yogyakarta, Tiara Wacana, 2000).
Belakangan ini, watak dan sikap seperti itu mulai digugat dan dipertanyakan relevansinya, sebab hal itu mengesankan NU sebagai organisasi yang memiliki pandangan serba boleh. Dalam konteks ini, yang lebih diutamakan adalah bagaimana mempertahankan konsistensi dan keteguhan dalam pendirian, tanpa mengesankan sebagai organisasi yang kaku dan eksklusif; dalam artian nilai-nilai fleksibilitas tetap dipertahankan sepanjang hal itu akan mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan sosial keagamaan dan kemsayarakatan bagi umat secara universal.
Salah satu upaya yang dilakukan untuk sampai pada gagasan di atas adalah menggeser pemaknaan dan pemahaman keagamaan yang dianut oleh warga NU, yakni pemahaman keagamaan yang bersumber pada doktrin Aswaja. Jika selama ini masyarakat NU (bahkan para pengurusnya) memahami Aswaja secara fiqhiyah , dan mengikuti apa saja yang telah dihasilkan para ulama salaf (terdahulu), maka kini pengertian Aswaja difahami dalam kerangka manhaj al-fikr (metode berfikir). 2 Dengan pemaknaan Aswaja seperti ini, diharapkan bisa memberikan kesempatan yang luas bagi umatnya untuk melakukan kreasi-kreasi orisinal dan inovatif  sesuai dengan perkembangan zaman yang mereka hadapi. Pada titik ini, doktrin agama tetap dilihat sebagai pesan suci, dan berbekal akal fikiran, mereka melakukan eksperimentasi dalam tindakan sosial.
Dapatkah kemudian antara pesan suci agama dan tindak sosial ini dipadukan,  sehingga  memiliki  kedalaman  makna  filosofis  dan  bangunan ideologis yang kuat. Persoalan inilah yang sebenarnya sudah lama mengusik alam bawah sadar generasi muda NU yang progresif  (baik pengurus maupun bukan). Dengan berbekal metode berfikir Aswaja, doktrin universal agama tersebut dicoba ditransformasikan dalam ekspresi sosial. Dengan demikian mengaji Aswaja sebagai landasan transformasi sosial Nahdlatul Ulama menjadi menarik dan menemukan signifikansinya.
Pemaknaan NU dan Aswaja
Bertolak dari telaah klasik Nahdlatul Ulama (NU), secara etimologis, al-Nahdlah berarti kemampuan, kekuatan, loncatan, terobosan dalam upaya memajukan masyarakat atau yang lain. Sementara secara epistemologis berarti menerima segala budaya lama dari sisi kebudayaan yang lebih baru, dengan melakukan rekonstruksi dan reformasi; 3 atau secara lugas berarti kebangkitan atau gerakan yang dipelopori para ulama. Secara teknis berarti organisasi sosial keagamaan ( Jam’iyah Diniyah ) yang didirikan oleh para ulama tradisional dan
2 Ibid., 23.
3  Said Agil Siradj, Ahlus Sunnah wal Jama’ah dalam Lintas Sejarah, (Yogyakarta, LKPSM, 1998) , 14-15.
At-Turā ṡ, Vol. 2 No. 2 Juli-September 2015
usahawan Jawa Timur yang berfaham Ahlussunnah Waljama’ah pada tanggal 12 Rajab 1344/ 31 Januari 1926 M.
Ahl al-sunnah wa al-jamâ‘ah (Aswaja) terdiri dari tiga suku kalimat al- ahl , al-sunnah , dan al - jamâ‘ah . Ahl dapat berarti ‘famili, kerabat, keluarga, penduduk’, sebagaimana dalam ungkapan ahl qaryah ; dan dapat juga berarti ‘pemeluk atau pengikut’, sebagaimana dalam ungkapan ahl madzhab . Al-sunnah searti dengan al-tharîqah yang berarti ‘metode, jalan yang ditempuh, kebiasaan, perjanjian hidup atau perilaku baik atau tercela’. Dalam hadits Nabi, riwayat Muslim, ‘baik’ disebut dengan ungkapan sunnatan hasanatan dan ‘tercela’ disebut sunnatan sayyiatan. Menurut Ibn Katsir, yang dikutip oleh Muhammad Abdulhadi al-Mishri, kata sunnah arti asalnya adalah perjalanan hidup Nabi. 4 Di dalam Al-Quran terma sunnah biasanya muncul dalam dua konteks; 1) sunnah al - awwalîn , yang berarti kebiasaan orang-orang terdahulu, 5 dan 2) sunnah Allah (ketentuan Allah, pen. ). 6 Menurut istilah syara dan juga para ahli Hadits, sunnah berarti ‘segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, karakter, akhlak, atau perilaku, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Nabi/Rasul. Dalam hal ini, pengertian sunnah searti dengan hadits . 7
Menurut  ahli  ushul  fiqih, sunnah (dalam pengertian Hadits) adalah segala sesuatu yang dinukil (diambil) dari Nabi Muhammad Saw secara khusus. Sunnah merupakan dalil di luar al-Quran, tetapi dinyatakan oleh Nabi, sekaligus merupakan penjelasan awal atas al-Quran dan dapat dijadikan landasan  serta  dalil  hukum  syara.  Sementara  itu,  menurut  fuqaha,  sunnah adalah perbuatan terpuji, bukan wajib, dan terkadang digunakan sebagai lawan dari kata karahiyyah (yang dibenci). Jamâ’ah artinya sekumpulan. Semua orang Islam merupakan kesatuan ( jamâ‘ah ), tanpa memandang latar belakang; asal mereka orang Islam, harus dianggap jama’ah . Jama‘ah juga berarti mayoritas penganut dan pembela Sunnah Nabi. Di kalangan NU, ahl al-sunnah wa al-jamâ‘ah juga dipahami sebagai pembeda dengan kelompok modernis yang menyatakan bahwa dalam beragama (Islam) orang hanya wajib berpegang teguh pada Al-Quran dan Hadits. Masyarakat NU di samping berpegang teguh pada Al-Quran dan Hadits juga berpegang pada sunnah para sahabat dan ijma’ para ulama. 8
Tidak bisa dipungkiri, bahwa gerak dinamika sosial NU, di satu sisi
4  Muhammad Abdulhadi al-Mishri, Manhaj Aqidah Ahlussunnah wal jama’ah Menurut Pemahaman Ulama Salaf, terj. As’ad Yasin, Abu Fahmi Ibnu Maryam, (Jakarta: Insan Press, 1992), 105. 5  QS Al-Anfâl (8): 38; QS Al-Hijr (15): 13; Al-Kahfi (18): 55; Fathîr (35): 43 6  QS. Al-Naml (27): 77; Fathîr (35): 43 7 Al-Mishri, Manhaj , 105 8  PB NU, Khittah Nahdlatul Ulama, (Jakarta: Lajnah Ta’lif  an-Nasyr, 1985), 10
memang  masih  sering  tersentral  pada  figur  Gus  Dur,  namun  di  sisi  lain keberadaan kaum mudanya merupakan segmen otoritas dan kekuatan yang tidak  bisa  diabaikan  begitu  saja.  Signifikansi  peran  yang  dimainkan  oleh kelompok muda ini setidaknya mulai tampak pada satu dasawarsa terakhir, yang benih-benihnya mulai muncul pasca Muktamar Situbondo 1984, yang kemudian ditandai dengan lahirnya generasi baru di tubuh NU, yang jika dilihat dari generasi yang mendirikan NU, maka generasi ini mewakili generasi ketiga. 9 Peran generasi ketiga NU inilah yang menyosialisasikan pergeseran pemahaman Aswaja dari generasi kedua NU ke kader-kader bawah NU.
Hakikat Aswaja
Dengan tidak memonopoli predikat sebagai satu-satunya golongan ahl al-sunnah wa al-jamâ‘ah (Aswaja), NU sejak berdirinya menegaskan diri sebagai penganut, pengemban dan pengembang Islam ala Aswaja. Dengan sekuat tenaga, NU berusaha menempatkan diri sebagai pengamal setia dan mengajak seluruh kaum Muslimin, terutama para warganya, untuk menggolongkan diri pada Aswaja.
Pada hakikatnya, Aswaja adalah ajaran Islam yang murni sebagaimana diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ketika Rasulullah Saw menerangkan bahwa umatnya akan terpecah dan tergolong menjadi 73 golongan, beliau menegaskan bahwa yang benar dan selamat dari sekian banyak golongan itu hanyalah ahl al-sunnah wa al-jamâ‘ah . Atas pertanyaan para sahabat, apa ahl al-sunnah wa al-jamâ‘ah itu? Rasul merumuskan dengan sabdanya: “ Mâ anâ ‘alaihi al yaumi wa ashhâbî?” (Siapa yang mengikuti saya dan sahabatku?). 10
Aswaja adalah golongan pengikut setia pada ahl al-sunnah wa al-jamâ‘ah , yaitu ajaran Islam yang diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah Saw bersama para sahabat pada zamannya. Aswaja bukanlah sesuatu yang baru timbul sebagai reaksi dari timbulnya beberapa aliran yang menyimpang dari ajaran yang murni seperti Syi’ah, Khawarij, Mu’tazilah, dan sebagainya. Aswaja sudah ada sebelum semuanya itu timbul. Aliran-aliran itulah yang merupakan gangguan terhadap kemurnian Aswaja. Setelah gangguan itu membadai dan berkecamuk, dirasakan perlunya predikat Aswaja dipopulerkan oleh kaum Muslim yang tetap setia menegakkan al - sunnah wa al-jamâ‘ah mempertahankannya dari segala macam gangguan yang ditimbulkan oleh aliran-aliran yang mengganggu itu, mengajak seluruh pemeluk Islam untuk kembali kepada Aswaja. 11
Kalau pengumpulan dan penyusunan catatan-catatan ayat-ayat Al-Quran
9  Laode Ida, Anatomi Konflik: NU Elit Islam dan Negara (Jakarta: Sinar Harapan, 1996).
10 KH. Achmad Siddiq, Khittah Nahdliyyah, (Surabaya: Khalista-LTNU, 2005), 27-28. 11 Ibid., 28-29.
At-Turā ṡ, Vol. 2 No. 2 Juli-September 2015
menjadi suatu mushhaf  itu selesai di zaman sahabat, maka penyusunan hadith baru dirintis dan dilakukan oleh para tabî‘în . Selanjutnya, seleksi, kategorisasi, dan sistematisasinya dirumuskan oleh generasi-generasi sesudahnya. Segala macam syarat, sarana, dan metode untuk menyimpulkan pendapat yang benar dan murni dari Al-Quran dan al-Hadith diciptakan dan dikembangkan. Mulai dari ilmu bahasa Arab, nahwu, sharaf, ma’ani, badi’, dan bayan sampai kepada ilmu mantiq (logika) dan filsafat, dirangkaikan dengan ilmu tafsir, ilmu mushthalah hadits sampai kepada ushul fiqih dan al - qawâ‘id al-fiqhiyyah . Semuanya dimaksudkan untuk dapat mencapai kemurnian ajaran Aswaja. Mereka, al-sâbiqûn al-awwalûn (generasi terdahulu), bergerak ke segala penjuru dunia, dengan segala jerih payah, dengan penderitaan dan pengorbanan menyebarkan Aswaja kepada seluruh umat manusia ( kâffah li al-nâs ). Termasuk di Indonesia, para muballighîn membawa Aswaja atas resiko sendiri tanpa dukungan kekuasaan politik dan kekuatan materiil yang berarti. Dengan tidak mengurangi peranan para muballighîn yang lain, para wali atau muballighîn yang terkenal dengan istilah Walisongo adalah kelompok orang yang paling berkesan dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia khususnya di tanah Jawa. 12 Menurut Achmad Siddiq, 13 sistem dan metode untuk sampai pada ajaran Aswaja adalah dengan berijtihad bagi mereka yang telah memenuhi syarat secara keilmuan, dan taklid (mengikuti tanpa mengetahui dalil) bagi mereka yang tidak cukup memiliki keilmuan dalam berijtihad. Memaksa semua umat Islam untuk berijtihad bukan hanya tidak tepat, tetapi juga membahayakan Aswaja. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw “ Idzâ wusida al-amru ilâ ghairi ahlihi fa intadhir al-sâ‘ah ” (Ketika suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran perkara itu).
Dalam tradisi NU, bertaklid (mengikuti pendapat orang lain) itu dibatasi kepada pendapat yang sudah merupakan rangkaian yang lengkap (madzhab) dan pendapat-pendapat itu di- tadwîn (tercatat dan terpelihara secara tertib); tidak boleh bermadzhab kepada setiap orang yang hanya mempunyai pendapat mengenai satu atau dua masalah secara terpotong-potong. Kata taklid berasal dari kata qallada yang berarti ‘mengikat atau mengikut.’ Setelah itu, dipakai dalam istilah agama yang berarti ‘mengikuti pendapat orang lain yang diyakini kebenarannya sesuai dengan Al-Quran dan Hadits. Bertaklid tidak selalu identik dengan mengikut secara membuta atau tuli, yang dalam bahasa Arab diungkapkan dengan taklid a’ma (taklid buta), tanpa sama sekali mempertimbangkan apakah pendapat yang diikuti itu benar atau sesat. 14
12 Ibid., 34-35.
13 Ibid., 37. 14 Siddiq, Khittah , 54-55
Memang, pada tingkat pertama semua orang pasti mengalami proses mengikuti tanpa mengerti kekuatan pendapat yang diikuti. Anak (atau orang dewasa pun) yang baru belajar shalat, pasti ia mengikuti pelajaran gurunya tanpa mempersoalkan kekuatan dalil-dalilnya. Akan tetapi, setelah tingkat pertama (permulaan) terlampaui, maka harus diusahakan supaya pengetahuannya meningkat menurut kemampuan dan kesempatan yang ada. Sewajarnya, umat harus mengetahui dan meyakini kebenaran pelajaran yang diikutinya, dengan berusaha mengetahui dalil-dalilnya. Dengan hanya sedikit mengetahui dalil- dalil itu, maka tidak berarti ia terlepas dari tingkatan bertaklid.
Secara nyata, NU berusaha meningkatkan kemampuan para muqallidîn (orang-orang yang bertaklid) supaya tidak selalu berada pada tingkat yang pertama/permulaan. Di pesantren dan madrasah, para ulama NU berusaha memberikan pelajarann ilmu agama dalam kadar yang memadai, tidak hanya untuk menjadi muqallid a’ma, tetapi juga untuk memiliki kemampuan lebih tinggi lagi, untuk menjadi muqallid yang lebih baik. Dalam hal ini, betapapun banyak ilmu agama yang diajarkan, para ulama tetap tahu diri dan mendidik para santri dan muridnya untuk selalu tahu diri, bahwa dengan ilmu yang didapatnya itu tidak berarti sudah cukup untuk menjadi mujtahid sendiri. Mereka dididik untuk tidak merasa menjadi mujtahid, padahal sesunggguhnya tetap mengikuti pendapat orang lain yang disukainya saja, mungkin bukan Imam Maliki, atau Hanafi, atau Hanbali, tetapi imam atau tokoh yang lain. 15
“Aswaja Kontekstual”
Dalam naskah Khittah NU 1926 dinyatakan bahwa Khittah Nahdlatul Ulama adalah landasan berpikir, bersikap, dan bertindak warga Nahdlatul Ulama yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan. Landasan tersebut adalah faham Islam ahl al-sunnah wa al-jamâ‘ah yang diterapkan menurut kondisi kemasyarakatan di Indonesia meliputi dasar-dasar amal keagamaan dan kemasyarakatan. Khittah Nahdlatul Ulama juga digali dari intisari perjalanan sejarah khidmahnya dari masa ke masa. 16
Naskah Khittah NU butir ke-3 menyebutkan:
a) Nahdlatul Ulama mendasarkan faham keagamaannya kepada sumber ajaran Islam: Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Ijma’, dan Al-Qiyas;
b) Dalam memahami, menafsirkan Islam dari sumber-sumbernya tersebut di atas, NU mengikuti faham ahl al-sunnah wa al-jamâ‘ah dan menggunakan jalan pendekatan madzhab sebagai berikut:
15 Ibid., 55-56.
16  Abdul Muchith Muzadi, Mengenal Nahdlatul Ulama, (Jember: Masjid Sunan Kalijaga,
2006), 19.
(1)  Dalam  bidang  aqidah,  Nahdlatul  Ulama  mengikuti  faham Ahlussunnah Waljama’ah yang dipelopori oleh Imam Abu al-Hasan al-Asy’ari dan Imam Abu Manshur al-Maturidi; (2) Dalam bidang fiqh, Nahdlatul Ulama mengikuti jalan pendekatan (madzhab), salah satu dari madzhab Imam Abu Hanifah Al-Nu’man, Imam Malik ibn Anas, Imam Muhammad ibn Idris Al-Syafi’i, dan Imam Ahmad ibn Hambal; (3) Dalam bidang tasawwuf  mengikuti antara lain Imam Al Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali, serta imam-imam yang lain. 17
c) Nahdlatul Ulama mengikuti pendirian bahwa Islam adalah agama yang fitri yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki oleh manusia. Faham keagamaan yang dianut Nahdlatul Ulama bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada dan menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia, seperti suku maupun bangsa dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut.
Nahdlatul Ulama berpendirian bahwa faham ahl al-sunnah wa al-jamâ‘ah harus diterapkan dalam tata kehidupan nyata di masyarakat dengan serangkaian sikap yang bertumpu pada karakter tawâsuth, tasâmuh, tawâzun,‘adâlah, dan amr ma’ruf  nahî munkar. Penjabaran dari nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut. Pertama , tawâsuth (moderat); sikap tengah yang berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah kehidupan bersama. Nahdlatul Ulama dengan sikap dasar ini akan selalu menjadi kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat tatharruf (ekstrim). Tawâsuth (pertengahan) diambil dari firman Allah Swt dari kata wasathan :
“ Dan demikianlah, Kami telah menjadikan kamu sekalian (umat Islam) umat pertengahan (adil dan pilihan) agar kamu menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) manusia dan supaya Rasulullah SAW. menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) kamu sekalian…” 18
Rasulullah Saw menjadi pengukur umat Islam, sedangkan umat Islam menjadi pengukur manusia pada umumnya. 19
Kedua , tasâmuh (toleran); sikap toleran terhadap perbedaan, baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat furu’ atau menjadi masalah
17 Ibid., 28-29.
18 QS Al-Baqarah (2): 143.
19 Siddiq, Khittah , 60.
At-Turā ṡ, Vol. 2 No. 2 Juli-September 2015
khilâfiyah , serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan. Ketiga , tawâzun (seimbang); sikap seimbang dalam berkhidmah, menyerasikan kepada Allah Swt juga khidmah kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidupnya, menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Tawâzun juga berarti tidak berat sebelah, tidak berlebihan atau kekurangan suatu unsur; diambil dari kata al - wazn atau al - mizân (alat penyeimbang) dari ayat:
“ Sungguh, Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti kebenaran yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan Neraca (penimbang keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan (al- qisth)…” 20
Keempat , al - i’tidâl (tegak lurus) atau ‘adâlah (adil); tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri, diambil dari kata al -‘ adl (keadilan) atau i’dilû (bersikap adillah) pada ayat:
“ Hai orang-orang yang beriman! Hendaklah kamu sekalian menjadi orang yang tegak (membela kebenaran) karena Allah Swt menjadi saksi (pengukur kebenaran) yang adil (bi al-qisth). Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah! Keadilan itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah dan Allah itu Maha Melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. ” 21
Kelima , amar ma’ruf  nahî munkar; selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.
Sikap tawâsuth ini sangat penting bagi Nahdlatul Ulama. Sikap ini bersumber dari ajaran Islam dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia pada umumnya. 22 Menurut  KH.  Achmad  Siddiq, 23 penerapan sikap tawâsuth (dengan berbagai dimensinya) bukan berarti bersifat serba boleh (kompromistis) dengan mencampuraduk semua unsur (sinkretisme); juga bukan mengucilkan diri dan menolak pertemuan dengan unsur lain. Karakter tawâsuth dalam Islam adalah titik tengah di antara dua ujung ( tatharruf = ekstrimisme), dan hal itu
20 QS Al-Hadîd (57): 25. 21  QS Al-Mâidah (5): 9.
22 Muzadi, Mengenal , 29-30.
23 Siddiq, Khittah , 62-63.
At-Turā ṡ, Vol. 2 No. 2 Juli-September 2015
merupakan kebaikan yang sejak semula telah diletakkan Allah Swt. Prinsip dan karakter tawâsuth yang sudah menjadi karakter Islam ini harus diterapkan dalam segala bidang supaya agama Islam dan sikap serta tingkah laku umat Islam selalu menjadi saksi dan pengukur kebenaran bagi semua sikap dan tingkah laku manusia pada umumnya.
Manifestasi prinsip dan karakter tawâsuth ini tampak pada segala bidang ajaran agama Islam, dan harus dipertahankan, dipelihara, dan dikembangkan sebaik-baiknya, terutama oleh kaum Aswaja (pengikut setia ahl al-sunnah wa al-jamâ‘ah ). Penerapan tawâsuth dalam bidang agama Islam dapat dikemukakan seperti di bawah ini.
1.  Bidang akidah a.  Keseimbangan antara penggunaan dalil ‘aql (argumentasional) dengan dalil naql ( nash Al-Quran dan Hadits) dengan pengertian bahwa dalil ‘aql dipergunakan dan ditempatkan di bawah dalil naql . b.  Berusaha sekuat tenaga memurnikan akidah dari segala campuran akidah dari luar Islam.
c.  Tidak tergesa-gesa dalam menjatuhkan vonis musyrik , kufr , dan sebagainya atas mereka karena satu dan lain hal belum dapat memurnikan tauhid atau akidahnya secara murni.
2.  Bidang syariah a.  Selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan metode dan sistem yang dapat dipertanggungjawabkan melalui jalur-jalur yang wajar.
b.  Pada masalah yang sudah ada dalil nash yang syar‘î dan qath‘î (tegas dan pasti), tidak boleh ada campur tangan pendapat akal. c.  Pada masalah yang dhanniyah (tidak tegas dan tidak pasti) dapat ditoleransi adanya perbedaan pendapat selama masih tidak bertentangan dengan prinsip agama. 24
3.  Bidang tasawuf  atau akhlak
a.  Tidak mencegah, bahkan menganjurkan usaha memperdalam penghayatan ajaran Islam, dengan riyâdlah dan mujâdalah menurut kaifiyyah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan ajaran Islam.
b.  Mencegah ekstrimisme dan sikap berlebihan ( al - ghuluw ) yang dapat menjerumuskan orang kepada penyelewengan akidah dan syariah.
c.  Berpedoman bahwa akhlak yang luhur selalu berada di antara dua ujung ( tatharruf ), misalnya syajâ‘ah (berani) adalah sikap di antara jubn (penakut) dan tathawwur (sembrono), dan tawâdlu’ (rendah hati) adalah sikap di antara takabbur (sombong) dan tadzallul (rendah diri), jud atau
24 Ibid., 63-64.
karom (loman, dermawan) adalah sikap di antara bukhl (kikir) dan israf (boros).
4.  Bidang pergaulan antargolongan a.  Mengakui watak tabiat manusia yang selalu senang berkelompok dan bergolongan berdasarkan atas unsur pengikatnya masing-masing.
b.  Pergaulan antargolongan harus diusahakan berdasar saling mengerti dan saling menghormati.
c.  Permusuhan terhadap suatu golongan hanya boleh dilakukan terhadap golongan yang nyata memusuhi agama Islam dan umat Islam, tidak boleh ada sikap lain kecuali sikap tegas.
5.  Bidang kehidupan bernegara a.  Negara nasional (yang didirikan bersama oleh seluruh rakyat) wajib dipelihara dan dipertahankan eksistensinya.
b.  Penguasa negara (pemerintah) yang sah harus ditempatkan pada kedudukan yang terhormat dan ditatati, selama tidak menyeleweng dan/atau memerintah ke arah yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan Allah.
c.  Jika terjadi kesalahan dari pihak pemerintah, cara memperingatkannya melalui tatacara yang sebaik-baiknya. 25
6.  Bidang kebudayaann a.  Kebudayaan, termasuk di dalamnya adat istiadat, tata pakaian, kesenian, dan sebagainya adalah hasil budidaya manusia yang harus ditempatkan pada kedudukan yang wajar dan bagi pemeluk agama, kebudayaan harus dinilai dan diukur dengan norma-norma hukum dan ajaran agama.
b.  Kebudayaan yang baik, dalam arti menurut norma agama, dari manapun datangnya dapat diterima dan dikembangkan. Sebaliknya, yang tidak baik harus ditinggalkan; yang lama yang baik dipelihara dan dikembangkan, yang baru yang lebih baik dicari dan dimanfaatkan ( al- muhâfadlatu ‘ala al-qadîm al-shâlih wa al-akhdu bi al-jadîd al-ashlah ).
c.  Tidak boleh ada sikap apriori, selalu menerima yang lama dan menolak yang baru atau sebaliknya selalu menerima yang baru dan menolak yang lama.
7.  Bidang dakwah a.  Berdakwah adalah mengajak masyarakat untuk berbuat menciptakan keadaan yang lebih baik, terutama menurut ukuran ajaran agama. Tidak mungkin orang berhasil mengajak seseorang dengan cara yang tidak mengenakkan hati yang diajak. Berdakwah bukan menghukum.
b.  Berdakwah harus dilakukan dengan sasaran dan tujuan yang jelas, tidak hanya sekadar mengajak berbuat saja menurut selera.
25 Ibid., 64-66.
c.  Berdakwah harus dilaksanakan dengan keterangan yang jelas, dengan petunjuk-petunjuk yang baik, sebagaimana seorang dokter atau perawat yang berbuat baik kepada pasien. Jika terdapat kesulitan itu harus ditanggulangi dan diatasi dengan cara yang sebaik-baiknya. 26
Transformasi Sosial Keagamaan Berbasis Aswaja Pergeseran pemaknaan dan pemahaman Aswaja sebagaimana diurai di subbab pendahuluan secara de facto sudah menjadi fenomena umum di kalangan komunitas NU, terutama di kalangan generasi muda NU. Embrionya dimulai sejak deklarasi Khittah NU 1926 di Situbondo 1984 bersinggungan dengan tampilnya Gus Dur sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU saat itu, dan mencapai puncak kristalisasi dan konsolidasi yang transparan pada dekade 1990-an.
Meski gagasan tersebut di atas dicetuskan oleh generasi muda NU, baik melalui ikatan secara struktural dengan NU, seperti Ansor, Fatayat, IPNU, IPPNU, dan Lakpesdam, maupun organisasi yang hanya memiliki keterkaitan secara kultural dengan NU seperti PMII. Namun, sulit ditolak bahwa dalam konteks ini figur Gus Dur memiliki peran yang sangat signifikan dalam urusan transformasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan. Dalam hal transformasi keagamaan di lingkungan NU, Said Aqil Siradj, 27 salah satu pengurus PBNU, menyatakan:
Pemahaman Aswaja sebagai metode berpikir ( manhaj  al-fikr ) bukan madzhab harus menjadi titik awal kerangka berpikir dalam menggali hukum (syari’ah). Metode tersebut bersifat tawâsuth, tawâzun, tasâmuh, dan selalu mencari jalan tengah (moderat) yang diterima oleh sebagian besar golongan.
Dalam konteks sosial-keagamaan, doktrin Aswaja sebagai kerangka manhaj  al-fikr berpangkal pada landasan pokok yakni tawâsuth (moderat), tasâmuh (toleran), tawâzun (seimbang), al-’adâlah (keadilan), dan amar ma’ruf  nahi munkar (mendorong perbuatan baik dan mencegah perbuatan munkar). Hal ini telah memberikan justifikasi teologis kepada generasi NU untuk bersikap kritis dalam menafsirkan realitas, bersikap adil dan seimbang dalam menerima dan menempatkan perbedaan, dan menjaga jarak dengan kekuasaan dalam upaya tetap mempertahankan independensi dan sikap moderat. 28
Dalam praksisnya, metode tersebut di atas telah memberikan warna
26 Ibid., 66-68.
27   Siradj, Ahlust , 14-15. 28   Telusuri juga Alaena, NU.
baru di lingkungan masyarakat muda NU yang dalam dinamikanya cenderung liberal dan dalam aspek-aspek tertentu tidak mudah tunduk dengan postulat- postulat resmi agama. Fakta ini sekaligus telah menghancurkan tesis lama yang menilai bahwa doktrin Aswaja yang digunakan masyarakat NU hanya sekadar dijadikan alat untuk melegitimasi realitas, sehingga hampir tidak ada lagi sifat kritis ajaran atau doktrin terhadap realitas, karena daya kritis dan koreksi itu telah berakhir ketika teks-teks fiqih yang dirujuk tampil sebagai pemberi legitimasi realitas.
Tentu saja, benturan keras antara kalangan muda NU yang bisa dikatakan tervisualisasi dalam figur Gus Dur, Masdar Farid Mas‘udi, Said Agil Siradj, Hasyim Muzadi, Ali Maschan Moesa, Ulil Abshar Abdallah, dan sebagainya, dengan kalangan kiai sepuh (generasi tua) tak terhindarkan. Jika kalangan muda menggunakan Aswaja dalam paradigma manhaj al-fikr , sementara kalangan kiai sepuh NU mengambil Aswaja dalam bentuk rumusan-rumusan formal hukum yang telah dihasilkan oleh para ulama madzhab klasik. Apabila kelompok pertama melihat kebebasan bermadzhab adalah absah, maka bagi kelompok kedua hal itu dinilai membahayakan.
Metode talfiq (kebebasan bermadzhab atau tak bermadzhab) yang kini menjadi trend keberagamaan kalangan muda NU didasarkan pada suatu pemikiran bahwa pada prinsipnya para ulama madzhab terdahulu itu manusia biasa. Oleh karena itu, tidak mustahil disamping memiliki kelebihan juga mempunyai kekurangan. Untuk mengantisipasi hal itu, maka dalam bermadzhab, seharusnya tidak didasarkan pada sentimen madzhab, melainkan sejauh mana hukum yang dihasilkan itu sesuai dengan setting sosial yang sedang dihadapi. Menerapkan hukum yang jelas-jelas tidak relevan dengan semangat zaman, bukan saja suatu pemaksaan yang kontra produktif, tetapi juga bertentangan dengan esensi dari maksud syari’ah itu sendiri. 29
Hal ini pernah ditandaskan oleh Ibn Taimiyyah (1263 M.), salah seorang ulama klasik bermadzhab Hanbali, bahwa setiap orang yang beriman harus berusaha sedapat mungkin untuk bisa memahami agamanya, dengan tidak gampang menyandarkan diri kepada suatu bentuk otoritas. Seseorang yang tanpa kritis mengikuti jejak orang lain adalah termasuk dalam kategori orang  di masa jahiliyah. Karena itu, ia tergolong orang yang terkena kutukan Tuhan. Atas prinsip ini, Ibn Taimiyyah melancarkan kritik yang sangat keras terhadap praktik pengagungan guru yang berlebihan, 30 termasuk dalam konteks ini adalah pengagungan atau pensakralan terhadap pendapat para ulama madzhab yang dinilai sebagai pribadi yang nyaris dianggap tanpa cacat.
29  Irfan, ”Pencarian Model Baru Berijtihad”, dalam Pelita , 92.
30  Nur Cholis Madjid, “Argumen untuk Keterbukaan, Moderasi, dan Toleransi”, dalam Mochtar Pabotinggi (ed.), Islam antara Visi, Tradisi, dan Hegemoni Bukan Muslim, (Jakarta:
Yayasan Obor, 1986), 86.
At-Turā ṡ, Vol. 2 No. 2 Juli-September 2015

## Penutup
NU dan Aswaja memang ibarat dua sisi mata uang. NU telah mengembangkan faham Aswaja yang berpangkal dari pandangan-pandangan ulama klasik. Oleh karena itu, NU selalu menampakkan watak yang fleksibel dalam menyikapi realitas. Selama ini, kebanyakan masyarakat NU terjebak pada pemahaman Aswaja secara fiqhiyah dan mengikuti apa saja yang telah dihasilkan oleh para ulama terdahulu ( taklid ). Menyadari realitas yang demikian, maka terdapat fenomena adanya ”pergeseran” pemaknaan dan pemahaman baru terhadap Aswaja yang mengarah pada paradigma manhaj al-fikr (metode berpikir).
Dalam pada itu, peran KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ketika memegang kendali NU selama tiga periode terlihat sangat signifikan dalam transformasi pemahaman keagamaan di kalangan masyarakat NU. Tak pelak, banyak generasi muda NU (jajaran struktural maupun kultural) terkena “virus pencerahan” tersebut di atas, sehingga sikap kritisisme di kalangan generasi muda NU tumbuh dan berkembang dengan subur.
NU menyadari bahwa model keagamaan klasik yang dianutnya bukan tidak mungkin akan tumpul dalam menghadapi perkembangan zaman. Oleh karena itu, NU menegaskan bahwa sumbangannya terhadap upaya pemecahan masalah-masalah dasar yang dihadapi umat kaitannya dengan pembangunan, bisa dan harus berbentuk upaya pengembangan doktrin Aswaja yang disesuaikan dengan tuntutan zaman.
Demikianlah, bahwa landasan filosofis transformasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan NU adalah Aswaja. Aswaja bisa dimaknai secara klasik dan kontemporer. Dalam pengertian klasik, Aswaja berarti mengikuti jejak Imam  Asy’ari  dan  Maturidi  dalam  bidang  teologi;  Imam  Hanafi,  Maliki, Syafi’i, Hanbali dalam bidang fiqh; Imam Junaid dan Al-Ghazali dalam bidang tasawuf. Sementara itu, secara kontemporer, Aswaja difahami sebagai manhaj al-fikr (metode berfikir) yang penjabarannya bersifat fleksibel sesuai dengan tuntutan zaman dengan prinsip tawâzun, tawâsuth, tasâmuh, ‘adâlah, dan amr ma’ruf  nahî munkar.
Dalam  penerapannya,  Aswaja  bersifat  fleksibel  dan  bisa  mewarnai segala domain kehidupan yang positif. Aswaja bisa mewarnai bidang akidah, syariah, akhlak, tasawuf, dakwah, pendidikan, pergaulan kemasyarakatan, kehidupan bernegara, ekonomi dan pembangunan, dan masih banyak lagi. Dengan demikian, maka eksistensi Aswaja NU selalu update (aktual) dan tidak pernah basi.
At-Turā ṡ, Vol. 2 No. 2 Juli-September 2015

## DAFTAR PUSTAKA
Alaena, B. (2000). NU, Kritisisme, dan Pergeseran Makna Aswaja. Yogyakarta: Tiara Wacana. Al-Mishri, M. A. (1992). Manhaj Aqidah Ahlussunnah wal Jama’ah Menurut Pemahaman Ulama Salaf. Terj. As’ad Yasin, Abu Fahmi Ibn Maryam. Jakarta: Insan Press. Ida, L. (1996). Anatomi  Konflik:  NU  Elit  Islam  dan  Negara. Jakarta: Sinar Harapan.
Irfan. (1992). “Pencarian Model Baru Berijtihad.” Tempo , 3(12), 32-64.
Madjid, N. C. (1986). “Argumen untuk Keterbukaan, Moderasi, dan Toleransi” (69-102), Mochtar Pabotinggi (ed.), Islam antara Visi, Tradisi, dan Hegemoni Bukan Muslim. Jakarta: Yayasan Obor.
Muzadi, A. M. (2006). Mengenal Nahdlatul Ulama. Jember: Masjid Sunan Kalijaga.
Siddiq, A. (2005). Khittah Nahdliyyah. Surabaya: Khalista-LTNU. Siradj, S. A. (1998). Ahlus Sunnah wal Jama’ah dalam Lintas Sejarah. Yogyakarta:
LKPSM.
Tim Penyusun PBNU. (1985). Khittah Nahdlatul Ulama. Jakarta: Lajnah Ta’lif an-Nasyr.

## Author Guidelines
Papers submitted for publication must conform to the following guidelines:
 Papers should discuss Islamic studies, written either in Indonesia, English, or Arabic;
 Papers must be typed in one-half spaced on A4-paper size;
 Papers’ length is about 6,000-10,000 words;
 All submission must include a 150-200 word abstract;
 Full name(s) of  the author(s) must be stated, along with his/her/their institution and complete address;
 All submission should be in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format;
 Arabic words should be transliterated according to the style of at-turā ṡ ;
 Bibliographical reference must be noted in footnote and bibliography according to at-turā ṡ style.
 When a source is cited for the first time, full information is provided: full name(s) of  author(s), title of  the source in italic, place of  publication, publishing company, date of  publication, and the precise page that is cited. For the following citations of  the same source, list the author’s last name, two or three words of  the title, and the specific page number(s). The word ibid. may be used, but op.cit. , and loc.cit. are not.
 Examples of  footnote style:
1 Amiur Nuruddin, Ijtihad ‘Umar ibn Al-khattab: Studi tentang Perubahan Hukum tentang Islam, (Jakarta: Rajawali Pers,1991), 121-122.
2 Ibid. , 20.
3 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu , (Beirut: Dār al-Fikr, vol. II, 2nd edition, 1985), 3.
4 Ibid. , 5.
5 Nuruddin, Ijtihad , 50.
 Example of  Bibliography:
1. Khalid, A., & Wahyudi, A. (1985). Kisah Walisongo Para Penyebar Agama Islam di Tanah Jawa . Surabaya: Karya Ilmu
2. Zulkifli. (1994). “Sufism in Java: The Role of  the Pesantren in the Maintenance of  Sufism in Java,” Master Thesis . Singapore: Australian National University.
3. Nur,  I.  M.  (2001).  “Differing  Responses  to  an  Ahmadi  Translation  and Exegesis: The Holy Qur’an in Egypt and Indonesia,” Journal of  Archipel , 62(1), 143-161.
Please consider the following creteria:
 The title of  the article submittd to at-turā ṡ should reflect a specific focus of  study, based on researches--be they library or fieldwork researches--and thus the author can have a general statement and sub-title specifically confining the scope of  study  The article submitted should be based on research--be it library or fieldwork or other kinds of  researches
 The article should present bibliography which entails primary sources--books, manuscripts, interviews, or observation--and updated secondary sources from books or peer reviewed journals
 The  article  should  contain  an  argument/thesis/finding  which  contribute  to scholarly discussion in a field of  study which should clearly be mentioned and systematically presented in abstract, content, and conclusion
 The article should use good Indonesia, English, Arabic, or at least can be understood; the author is fully responsible in fixing and editing them; the copy editor of  at- turā ṡ is responsible only for minor typos and understandable grammatical erros  The style and format, including the structure of  article, footnotes, bibliography, should follow those of  at-turā ṡ .
NOTE: It is suggested the use of  a reference manager at styling the footnote and the bibliography, such as Zotero, Mendeley, and so forth with following standard of American Psychological Association (APA) style.
The PDF version of  this guideline and the Arabic transliteration guideline used International Journal of  Middle Eastern Studies. For detailed transliteration could be seen at http://ijmes.chass.ncsu.edu/docs/TransChart.pdf
Copyright Notice Authors who publish with this journal agree to the following terms:
 Authors retain copyright and grant the journal right of  first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of  the work’s authorship and initial publication in this journal.
 Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of  the journal’s published version of  the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of  its initial publication in this journal.
 Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of  published work.

## Privacy Statement
 The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of  this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.