J. Islamic Pharm. [ISSN: 2527-6123]

## Analisis Kriteria Sistem Jaminan Halal pada Produksi Susu di PT. Greenfields Indonesia Tahun 2019
Siti Hartina 1* , Ach. Syahrir 1 dan Ria Ramadhani Dwi Atmaja 1
1 Jurusan Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia *E-mail: tinaatinn@gmail.com

## ABSTRACT
World  demand  for  halal  pharmaceutical  products,  which  include  food,  cosmetics,  drugs,  and  other  products  will continue to grow with the increasing of global Moslems population in the world. Milk is one of the pharmaceutical products produced from livestock commodities. It is processed into 2 types of products namely ESL and UHT milk. In Indonesia, the halal status of a product is a crucial point for consumers who are predominantly by Moslems. In its processing, Indonesian Ulema Council (MUI) has a rule called HAS 23101, a halal certification requirement as an implementation of Halal Guarantee System. This study examines the importance of the Halal Assurance System criteria in milk production in the Indonesian food industry. The purpose of this study is to analyse the suitability of the halal guarantee system criteria for milk production in PT. Greenfields Indonesia based on HAS 23101 standards. This research is a descriptive observational study. The data collection process is carried out by providing a checklist to the halal management team in the food industry. The results obtained are the percentage of conformity to the 100% Halal Policy, 100% Halal Management Team, 100% Training and Education, 100% Material,  100%  Product,  91.6%  Product  Facility,  Written  Procedure  for  Critical  Activity  100%,  100%  Search  Capability, Products that do not meet 77.8% criteria, 100% internal audit, and 100% management review. The percentage of conformity results obtained as a whole was 97.2%.
Keywords: Halal Products, Halal Guarantee System, Milk

## ABSTRAK
Permintaan dunia untuk produk farmasi halal, yang meliputi makanan, kosmetik, obat, dan produk lainnya akan terus tumbuh dengan  meningkatnya populasi  global, terutama  umat  muslim di dunia. Susu  merupakan salah  satu produk  farmasi yang dihasilkan dari komoditas peternakan. Susu diolah menjadi 2 jenis produk yaitu susu ESL dan UHT. Di Indonesia, status kehalalan  sebuah  produk  merupakan  titik  krusial  bagi  konsumennya  yang  mayoritas  muslim.  Dalam  pengolahannya,  MUI mempunyai aturan yang disebut HAS 23101. HAS 23101 adalah persyaratan sertifikasi halal dalam upaya menerapkan Sistem Jaminan Halal. Studi ini mengkaji tentang pentingnya kriteria Sistem Jaminan Halal pada produksi susu di industri pangan yang ada di Indonesia. Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis kesesuaian dari kriteria Sistem Jaminan Halal pada produksi susu di  PT.  Greenfields  Indonesia  dengan  standar  HAS  23101.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  observasional  yang  bersifat deskriptif.  Proses  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  memberikan  daftar checklist kepada  tim  manajemen  halal  di industri pangan tersebut. Hasil penelitian didapatkan persentase kesesuaian pada Kebijakan Halal 100%, Tim Manajemen Halal 100%, Pelatihan dan Edukasi 100%, Bahan 100%, Produk 100%, Fasilitas Produk 91,6%, Prosedur Tertulis untuk Aktivitas Kritis 100%, Kemampuan Telusur 100%, Penganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria 77,8%, Audit Internal 100%, dan Kaji Ulang Manajemen 100%. Hasil persentase kesesuaian yang didapatkan secara keseluruhan sebesar 97,2 persen.
Kata kunci: Produk Halal, Sistem Jaminan Halal, Susu

## 1. Pendahuluan
Pada dasarnya permintaan dunia untuk produk halal, yang meliputi  makanan,  kosmetik,  obat,  layanan,  dan  produk lainnya  akan  terus  tumbuh  dengan  peningkatan  populasi global, terutama umat Muslim di dunia. Diperkirakan bahwa pada tahun 2030, populasi Muslim akan mencakup 27% dari populasi global. Industri-industri makanan di  Indonesia  telah mengalami  peningkatan    yang    sangat    siginifikan    seiring dengan    perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi (Ahmad,  2016).  Peningkatan  produksi  makanan  selain memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengkonsumsinya, ternyata juga menimbulkan kekhawatiran dan  keresahan  baru  terkait  dengan  kualitas  produk  makanan jika ditinjau dari aspek kehalalannya.
Halal merupakan sebuah aturan dalam agama Islam, yang digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu hal diijinkan atau dilarang  untuk  dikonsumsi  oleh  umat  muslim  dengan  dasar dari  Al-Qur’an,  hadist,  atau  ijtihad  (kesepakatan  ulama) (Salehudin,  2010).  Konsep  halal  diberikan  apresiasi  tinggi karena  produk  halal  dianggap  sebagai  produk  yang  lebih sehat,  lebih  bersih,  dan  lebih  lezat.  Konsep  halal  ini  tidak hanya  popular  diantara  umat  muslim,  tetapi  juga  di masyarakat  dunia  secara  umum  dan  mulai  diterapkan  pada berbagai  jenis  produk  seperti  pada  makanan,  minuman  dan obat-obatan (Lada dkk., 2009).
Indonesia  adalah  negara  dengan  mayoritas  muslim. Negara  harus  menjamin  setiap  pemeluk  agama  untuk menjalankan  syariat  agamanya,  termasuk  jaminan  produk halal. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  (UU  JPH), Undang-Undang  ini  sebagai  landasan  hukum  memberikan perlindungan  hukum  kepada  konsumen  muslim  terhadap ketidakpastian  penggunaan  berbagai  produk  makanan  dan minuman  halal  baik  dalam  bentuk  barang  dan  jasa  sesuai dengan kewajiban hukum Islam.
Susu  merupakan  salah  satu  produk  minuman  yang dihasilkan  dari  komoditas  peternakan.  Kandungan  gizi  susu yang  lengkap  serta  nilai  ekonomis  susu  dapat  memberikan kontribusi  yang  signifikan  bagi  pemenuhan  kebutuhan  gizi, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat (Usmiyati dan Abubakar, 2009). Sebagian besar produksi susu dimanfaatkan untuk  proses  pengolahan  lebih  lanjut  menjadi  produk  susu olahan.  Susu  olahan  yang  dikonsumsi  harus  mempunyai angka  kecukupan  gizi  seperti  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2016  Tentang  Acuan  Label  Gizi. Susu UHT ( Ultra High Temperature ) dan susu ESL ( Extended Self  Life )  adalah  susu  olahan  yang  sering  dikonsumsi  oleh masyarakat.  Susu  olahan  harus  mempunyai  mutu  yang terstandar dan aman.
HAS  23101  adalah  pedoman  pemenuhan  kriteria  sistem jaminan  halal  di  industri  pengolahan.  Industri  pengolahan pangan di Indonesia harus melakukan Sistem Jaminan Halal. Sistem  Jaminan  Halal  adalah  suatu  sistem  manajemen  yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI (LPPOM, 2018). Sistem  Jaminan  Halal  menghasilkan  Jaminan  Produk  Halal yang  penting  dalam  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  dibidang  pangan,  obat-obatan,  dan  kosmetik berkembang pesat.
Khususnya  bagi  konsumen  Indonesia  yang  mayoritas beragama muslim, jika tidak ada sertifikat halal dan jaminan halal  maka  banyak  konsumen  yang  akan  meragukan kehalalannya.  Jika  itu  terjadi,  maka  akan  ada  kekhawatiran yang  mengakibatkan  masalah  pada  kesehatan,  terancamnya nyawa dan kepercayaan konsumen terhadap produk juga akan berkurang (Dewi, 2007). Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu  diselenggarakan  kajian  terkait  analisis  pada  Sistem Jaminan  Halal  di  Indonesia.  Karena  kehalalan  adalah parameter utama dalam hal preferensi atas suatu produk. Pada penelitian  ini  pembahasan  difokuskan  pada  kriteria-kriteria Sistem  Jaminan  Halal  yang  telah  dilakukan  oleh  PT. Greenfields  Indonesia.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah menganalisis  hasil  kesesuaian  dari  kriteria-kriteria  sistem jaminan halal pada produksi susu di PT. Greenfields Indonesia dengan  standar  HAS  23101.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat menjadi khazanah dalam kajian produksi, pengembangan, dan pemasaran produk halal di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada bulan bulan Februari 2019 di Kabupaten  Malang  dengan  menggunakan  instrumen  berupa daftar checklist HAS 23101. Teknik pengambilan data dengan metode purposive sampling.  Objek  penelitian  sebanyak  3 orang  respoden  tim  Audit  Halal  Internal  (AHI)  PT. Greenfields  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif yang di kuantifikasi.
Penjelasan kerangka konseptual di mulai dari pendekatan sistem terhadap kriteria SJH tersusun dari salah satu industri pengolahan  pangan  di  Indonesia  yang  produk  utama  adalah susu. Susu olahan yang dihasilkan ada dua jenis, yaitu UHT ( Ultra  High  Temperature )  dan  ESL  ( Extended  Self  Life ). Untuk menghindari keragu-raguan dalam mengkonsumsi atas kehalalannya,  dibutuhkan  Sistem  Jaminan  Halal  dalam produksinya.  Sistem  Jaminan  Halal  merupakan  salah  satu bagian  penting  dalam  standar  produksi  susu  yang  akan dikonsumsi  masyarakat,  keberadaannya  dibutuhkan  untuk menjamin kehalalan dalam suatu produk. Meskipun jenis susu di  industri  pangan  ini  ada  2  macam,  tetapi  dalam melaksanakan  Sistem  Jaminan  Halal  keduanya  menjadi  satu manajemen. Di dalam sistem jaminan halal ini ada beberapa kriteria  ( input ),  meliputi: kebijakan  halal,  tim  manajemen halal,  training  dan  edukasi,  bahan,  produk, fasilitas  produk,
prosedur  tertulis  untuk  aktifitas  kritis,  kemampuan  telusur ( traceability ),  penanganan  produk  yang  tidak  memenuhi kriteria, internal audit, dan kaji ulang management . Kemudian untuk prosesnya digunakan HAS 23101 (standar pemenuhan kriteria  SJH  di  industri  pengolahan)  untuk  menilai  seberapa besar persentase dari tiap-tiap kriteria  yang ada pada Sistem Jaminan  Halal. Output yang  didapatkan  adalah  hasil kesesuaian dari masing-masing kriteria Sistem Jaminan Halal.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Jaminan  halal  yang  dilakukan  oleh  industri  makanan merupakan suatu kewajiban dalam memenuhi tanggung jawab kepada  LPPOM  MUI  atas  sertifikat  jaminan  halal  yang diperolehnya  dan  konsumen  sebagai  penikmat  dari  produk yang  telah  dihasilkan.  Sistem  Jaminan  Halal  merupakan manajemen  yang  disusun  oleh  sebuah  perusahaan  untuk menjaga  konsistensinya  dalam  memproduksi  produk  halal yang  sesuai  dengan  ketentuan  LPPOM  MUI  yang  berlaku (MUI,  2018).  Dalam  menjaga  konsistensinya,  LPPOM  MUI mempunyai  ketentuan  dengan  kriteria-kriteria  tertentu  yang sesuai  dengan  HAS  23101.  Pada  penelitian  ini,  disajikan  11 indikator terhadap sistem jaminan halal. Daftar checklist dari masing-masing  indikator  dijelaskan  pada  Tabel  1-11.  Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa keseluruhan persentase kesesuaian  Sistem  Jaminan  Halal  yang  dilakukan  oleh  PT. Greenfields  Indonesia  memperoleh  persentase  sebesar  97,2 persen.

## 3.1 Kebijakan Halal
Kebijakan  halal  adalah  pernyataan  tertulis  komitmen manajemen  puncak  untuk  senantiasa  menghasilkan  produk halal secara konsisten (MUI, 2018). Kebijakan halal diperoleh persentase  kesesuaian  sebesar  100%.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  PT.  Greenfields  Indonesia  telah  berkomitmen menghasilkan  produk  halal  dengan  perwujudan  motto  yang berbunyi:  “Gigih  dalam  menghasilkan  produk  susu  yang berkualitas, halal, aman dikonsumsi, berwawasan lingkungan dan  mematuhi  peraturan  yang  berlaku.  Inovatif  dan  kreatif dalam  memelihara  dan  mengembangkan  Sistem  Manajemen Keamanan Pangan & Sistem Jaminan Halal serta lingkungan”. PT.  Greenfields  Indonesia  juga  menjamin  seluruh  produk yang  dibuat  untuk  pasar  Indonesia  telah  disertifikasi  oleh LPPOM MUI.

## 3.2 Tim Manajemen Halal
Dalam  memenuhi  kriteria  Sistem  Jaminan  Halal  (SJH), diperlukan  suatu  kelompok  orang  yang  bertanggung  jawab terhadap  perancanaan,  implementsi,  evaluasi  dan  perbaikan SJH diperusahaan (MUI, 2018). Sekelompok orang ini disebut dengan  Tim  Manajemen  Halal.  Tim  Manajemen  Halal  telah ditetapkan dan ada bukti penunjukannya diperoleh persentase
kesesuaian  sebesar  100%.  Bukti  penunjukan  terdapat  pada surat tugas dengan nomor: GI/MP/ST/QAD/01/1/18.

## 3.3 Pelatihan dan Edukasi
Pelatihan  merupakan  kegiatan  yang  diselenggarakan  dan memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan ( knowledge ), keterampilan ( skill ), dan/atau perilaku ( attitude ) dari semua personel yang terlibat aktivitas kritis (MUI, 2018). Industri makanan harus memiliki prosedur tertulis pelaksanaan  pelatihan.  Pelatihan  yang  dilakukan  harus memiliki  materi  yang  meliputi  HAS  23101.  Sebelum melakukan perlatihan sertifikasi halal, perwakilan perusahaan harus  telah  mengikuti  pelatihan  eksternal.  Hal  tersebut dilakukan  dengan  tujuan  agar trainer dari  internal  dapat memahami  kriteria  sertifikasi  halal  dengan  benar.  PT. Greenfields  Indonesia  menjadi  salah  satu  industri  makanan pemegang  sertifikat  halal  dan  telah  mengikuti  pelatihan  di LPPOM MUI, maka dilakukan pelatihan eksternal sekurang- kurangnya  2  tahun  sekali  karena  itu  persentase  kesesuaian yang dihasilkan sebesar 100%.

## 3.4 Bahan
Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan  Produk.  Bahan  baku  yang  digunakan  dalam proses  pembuatan  susu  terdiri  dari  bahan  baku,  bahan tambahan  dan  penolong.  Bahan  baku  adalah  seluruh  bahan yang digunakan dalam proses pembuatan produk dan menjadi bagian  dari  komposisi  produk  ( ingredient )  (MUI,  2018). Bahan baku utama yang digunakan dalam proses pembuatan susu di PT. Greenfields Indonesia adalah susu sapi segar jenis Frissian  Holstein yang  didatangkan  dari  Australia.  Bahan baku  tambahan  yang  digunakan  dalam  produksi  susu diantaranya  gula  pasir, Anhydrous  Milk  Fat (AMF)  atau minyak kelapa sawit, bubuk skim, Stabilizer Recodan SU 182, garam, Choco Flavor F-6351, bubuk kuning telur, emulsifier, ekstrak  malt,  perisa  strowberi,  mocachino,  dan  vanilla,  serta pewarna. Bahan baku penolong yang digunakan dalam proses pembuatan susu yaitu air yang khusus digunakan proses (air proses).  Persentase  kesesuaian  yang  di  peroleh  pada  Bahan sebesar 100% karena mempunyai dokumen pendukung yang memadai  seperti  dokumen  karakteristik Raw  Material yang berisi  nama  bahan,  deskripsi  bahan,  informasi  nutrisi  dan komposisi,  karakteristik  keamanan  pangan  (biologi,  kimia, dan  fiisika),  metode  produksi,  umur  simpan,  kondisi penyimpanan,  kemasan,  informasi  pada  label  (kaitan food safety,  handling dan  preparasi),  metode  distribusi,  dan supplier (nama  dan  lokasi).  Terdapat  juga  sertifikat  halal, diagram  alir  proses,  MSDS  dan  kombinasi  dari  beberapa dokumen lainnya.

## 3.5 Produk
Produk adalah produk yang didaftarkan untuk disertifikasi, mencakup  produk  antara/intermediet  dan  produk  akhir,  baik
yang  dijual  eceran  ( retail )  atau  curah  (MUI,  2018).  Nama produk  di  PT.  Greenfields  Indonesia  yang  disertifikasi  tidak menggunakan  nama  yang  mengarah  pada  sesuatu  yang diharamkan  atau  ibadah  yang  tidak  sesuai  syariah  islam misalnya Susu ESL Skimmed Milk. Produk di PT. Greenfields Indonesia  juga  memiliki  bau  dan  rasa  yang  tidak  mengarah pada  produk  haram  atau  yang  telah  dinyatakan  haram berdasarkan  fatwa  MUI.  Daftar  Bahan  susu  yang  disetujui oleh  LPPOM  MUI  di  PT.  Greenfields  Indonesia  kandungan bahan  tidak  ada  yang  mengarah  ke  arah  haram.  Karena  dari masing-masing  bahan  telah  diperoleh  Sertifikat  Halal  maka dari itu persentase kesesuaian yang diperoleh sebesar 100%.

## 3.6 Fasilitas Produk
Fasilitas produk adalah semua lini produksi dan peralatan pembantu  yang digunakan untuk  menghasilkan produk, baik milik perusahaan sendiri atau menyewa dari pihak lain (MUI, 2018). PT. Greenfields Indonesia pada fasilitas produksi tidak melakukan  penambahan  dan  tidak  menggunakan  tempat maklon,  maka  tidak  ada  produksi  yang  digunakan  secara bergantian dengan bahan-bahan yang mengandung babi/turunannya.    Fasilitas  produksi  di  PT.  Greenfields Indonesia  juga  terbebas  dari  najis  dan  dilengkapi  dengan fasilitas sanitasi seperti fasilitas cuci tangan dan toilet.  Proses produksi  susu  UHT  dan  ESL  tidak  terdapat  alat  yang mengandung bahan najis/haram seperti babi dan turunannya, karena  terdapat misunderstanding dengan  responden  maka persentase kesesuaian yang diperoleh sebesar 91,6%.

## 3.7 Prosedur Tertulis untuk Aktivitas Kritis
Prosedur  tertulis  aktivitas  kritis  adalah  seperangkat  tata cara  kerja  yang  dibakukan  untuk  mengendalikan  aktivitas kritis  (MUI,  2018).      Terdapat  beberapa  prosedur  dalam aktivitas  kritis  yaitu  Prosedur  Seleksi  Bahan  Baru,  Prosedur Pembelian,  Prosedur  Formulasi  Produk/Pengembangan Produk Baru, Prosedur Pemeriksaan Barang Datang, Prosedur Produksi, Prosedur Pencucian Fasilitas Produksi dan Peralatan Pembantu, Prosedur Penyimpanan dan Penanganan Bahan/Produk,  dan  Prosedur  Transportasi.  Masing-masing dari  setiap  prosedur  diperoleh  persentase  kesesuaian  sebesar 100%.  Karena  pada  tiap  prosedur  telah  terlaksana  sesuai dengan peraturan HAS 23101.

## 3.8 Kemampuan Telusur (Traceability)
Kemampuan  telusur  ( traceability )  adalah  kemampuan telusur  produk  yang  disertifikasi  berasal  dari  bahan  yang memenuhi kriteria (disetujui LPPOM MUI) dan diproduksi di fasilitas  produksi  yang  memenuhi  kriteria  (bebas  dari  bahan babi/turunannya)  (MUI,  2018).  Produk  yang  disertifikasi dapat  tertelusur  berasal  dari  bahan  yang  disetujui  LPPOM MUI  dan  diproduksi  di  fasilitas  produksi  yang  bebas  dari babi/turunannya  diperoleh,  bahan  dengan  kode  yang  sama selalu  mempunyai  status  halal  yang  sama,  informasi  bahan tertelusur  pada  semua  kegiatan  kritis,  bahan  yang
repacked/relabeled (jika ada) tertelusur identitas aslinya, dan ketersediaan  bukti  ketertelusuran  produk  di  PT.  Greenfields Indonesia diperoleh persentase kesesuaian sebesar 100%.

## 3.9 Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria
Produk  yang  tidak  memenuhi  kriteria  adalah  produk bersertifikat halal yang terlanjur dibuat dari bahan yang tidak disetujui LPPOM MUI dan /atau diproduksi di fasilitas yang tidak bebas dari bahan babi/turunannya (MUI, 2018). Produk yang  tidak  memenuhi  kriteria  disimpan  terpisah  dan  diberi tanda  khusus  sebelum  dilakukan  penanganan.  Penanganan produk  dapat  berupa  pemusnahan  produk,  penjualan  untuk tujuan  non  pangan,  penjualan  ke  negara  non  muslim,  dan lainnya. Penganan produk tidak berupa proses ulang ( rework ). Bila  dilakukan  penjualan  ke  konsumen  yang  tidak mempersyaratkan  produk  halal  maka  tidak  boleh  ada penandaan  produk  halal,  misalnya  dengan  mencantumkan logo  halal  di  kemasan  dan  melampirkan  Sertifikat  Halal sebagai  dokumen  pendukung  produk.  Produk  yang  tidak memenuhi kriteria tidak boleh diedarkan ke masyarakat, baik dalam  rangka  promosi,  sumbangan,  dan  lainnya.  Prosedur penarikan produk dapat dituliskan tersendiri atau terintergrasi dengan  prosedur  sistem  yang  lain.  Setelah  dilakukan penarikan produk, produk yang tidak memenuhi kriteria dapat ditangani  mengikuti  alur.  Persentase  kesesuaian  yang diperoleh  sebesar  77,8%  karena  2  responden  di  antaranya menjawab  dengan  jawaban  berbeda  pada  poin  produk  yang tidak memenuhi kriteria dan terlanjur dijual, sudah dilakukan penarikan  produk  ( recall ).  Pada  faktanya,  PT.  Greenfields Indonesia tidak terdapat produk yang tidak memenuhi kriteria.

## 3.10 Audit Internal
Audit  internal  adalah  audit  yang  dilakukan  oleh  tim manajemen halal untuk menilai kesesuaian penerapan SJH di perusahaan  dengan  persyaratan  sertifikasi  halal  MUI  (MUI, 2018).  UU  Nomor  33  Tahun  2014  menyebutkan  bahwa perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan  SJH.  Audit  internal  dilakukan  secara  terjadwal setidaknya  6  bulan  sekali  atau  lebih  sering  jika  diperlukan. Auditor halal internal harus pernah mengikuti pelatihan HAS 23000 (persyaratan sertifikasi halal) yang dilaksanakan secara internal atau eksternal. Audit internal dapat dilakukan secara terpisah  atau  digabungkan  dengan  audit  internal  untuk kebutuhan  sistem  lain.  Batas  waktu  untuk  tindakan  koreksi diberikan selama 1 bulan. Hasil audit internal disampaikan ke pihak  yang  bertanggung  jawab  dan  tindakan  koreksi diperlukan  sesuai  batas  waktu  yang  ditentukan.  Hasil  audit internal disampaikan ke LPPOM MUI dalam bentuk laporan berkala  setiap  6  bulan  sekali.  Bukti  audit  internal  yang terdapat di PT. Greenfields Indonesia dalam bentuk dokumen. Persentase kesesuaian diperoleh sebesar 100%.

## 3.11 Kaji Ulang Manajemen
Kaji ulang manajemen adalah kajian yang dilakukan oleh manajemen  puncak  atau  wakilnya  dengan  tujuan  untuk
menilai efektifitas penerapan SJH dan merumuskan perbaikan berkelanjutan (MUI, 2018).  Kaji ulang manajemen dilakukan secara terjadwal setidaknya satu tahun sekali dan dihadiri oleh manajemen puncak/MR. Kaji ulang manajemen disampaikan ke  pihak  yang  bertanggung  jawab  (ditindaklanjuti),  tindak lanjut hasil evaluasi sudah menetapkan batas waktu (jika ada),
tindak  lanjut  hasil  evaluasi  sesuai  dengan  batas  waktu  yang sudah  ditetapkan  dan  sesuai  dengan  hasil  kaji  ulang manajemen,  kemudian  dilakukan  identifikasi  penyebab kelemahan  dan  ditindak  lanjuti,  dan  ketersediaan  bukti pelaksanaan  kaji  ulang  manajemen    diperoleh  persentase kesesuaian sebesar 100%.

## Tabel 1
Indikator pada Kebijakan Halal No Indikator % Kesesuaian 1 2 3 Ketersediaan kebijakan halal 100% Sosialisasi kebijakan halal ke seluruh stakeholder perusahaan 100% Ketersediaan bukti social kebijakan halal 100% Total Persentase Keseluruhan 100% Sumber: Data Primer (2019), diolah Tabel 2 Indikator pada Tim Manajemen Halal No Indikator % Kesesuaian 1 2 3 4 5 Penetapan Tim Manajemen Halal dan bukti penunjukannya 100% Tim mencakup semua bagian aktivitas kritis. 100% Kompetensi dan wewenang yang dibutuhkan tim 100% Sumberdaya tim yang memadai untuk menjalankan tugas 100% Tim mengikuti persyaratan sertifikasi MUI 100% Total Persentase Keseluruhan 100% Sumber: Data Primer (2019), diolah Tabel 3 Indikator pada Pelatihan dan Edukasi No Indikator % Kesesuaian 1 2 3 4 5 6 7 Pelatihan eksternal tim minimal dua tahun sekali 100% Pelatihan internal dilaksanakan setahun sekali 100% Pelatihan internal untuk semua karyawan terkait aktivitas kritis 100% Materi pelatihan internal sesuai dengan HAS 23000 100% Ketersediaan bukti evaluasi hasil pelatihan internal 100% Tersimpannya bukti pelaksanaan pelatihan 100% Ketersediaan bukti edukasi dalam menerapkan SJH 100% Total Persentase Keseluruhan 100% Sumber: Data Primer (2019), diolah Tabel 4 Indikator pada Bahan No Indikator % Kesesuaian 1 2 3 Bahan dengan dokumen pendukung dan valid 100% Persetujuan daftar bahan oleh LPPOM MUI 100% Pembaharuan daftar bahan 100% Total Persentase Keseluruhan 100%
sumber: Data Primer (2019), diolah
Tabel 5 Indikator pada Produk No Indikator % Kesesuaian 1 2 3 4 Nama produk yang tidak sesuai dengan syariah islam 100% Produk tidak memiliki bau atau rasa mengarah ke produk haram 100% Khusus produk retail,  adanya produk baru merk  yang sama dengan  merk produk yang telah disertifikasi 100% Poin sebelumnya Ya, disertifikasinya produk baru. 100% Total Persentase Keseluruhan 100% sumber: Data Primer (2019), diolah Tabel 6 Indikator pada Fasilitas Produk No Indikator % Kesesuaian 1 2 3 4 5 6 7 8 Penambahan fasilitas produk 100% Jika Ya, fasilitas tersebut telah terdaftar untuk audit 100% Jika terdapat bahan babi/turunannya, bahan tidak ditangani dengan fasilitas yang sama dengan fasilitas yang telah disertifikasi. 100% Fasilitas produksi terbebas dari najis dan dilengkapi fasilitas sanitasi 100% Tidak terdapat peralatan produksi yang terbuat dari bahan haram/najis 33,3% Pencucian fasilitas produk yang digunakan menangani bahan dari babi/turunannya dilakukan dengan sesuai persyaratan 100% Tempat fasilitas pencucian terpisah dari bahan babi/turunannya 100% Teknik  pengambilan  sampel  bahan  dan  produk  terjamin  tidak  terkontaminasi  dengan  bahan najis/haram 100% Total Persentase Keseluruhan 91,6% sumber: Data Primer (2019), diolah Tabel 7 Indikator pada Prosedur Tertulis untuk Aktivitas Kritis No Indikator % Kesesuaian 1 Prosedur Seleksi Bahan Penggunaan bahan baru untuk produk yang disertifikasi 100% Jika Ya, bahan baru tersebut mendapat persetujuan LPPOM MUI 100% Ketersediaan bukti seleksi bahan baru 100% 2 Prosedur Pembelian Bahan yang dibeli disetujui oleh LPPOM MUI 100% Ketersediaan bukti pembelian bahan 100% 3 Prosedur Formulasi Produk/Pengembangan Produk Baru Ketersediaan formula baku tertulis 100% Semua bahan telah disetujui LPPOM MUI 100% Ketersediaan bukti formulasi produk/pengembangan produk baru 100% 4 Prosedur Pemeriksaan Bahan Datang Kesesuaian label bahan dengan informasi dilabel yang tertera dalam dokumen bahan 100% Ketersediaan logo halal pada saat penerimaan bahan 100% Kesesuaian informasi antara dokumen bahan dan label halal 100% Jika Tidak, adanya penanganan pada bahan yang sesuai 100% Ketersediaan bukti pemeriksaan bahan datang 100% 5 Prosedur Produksi Persetujuan LPPOM MUI pada penggunaan bahan dalam seluruh tahapan produksi 100% Persamaan formula/resep pada saat produksi dengan formula baku 100% Ketersediaan bukti produksi 100% 6 Prosedur Pencucian Fasilitas Produksi dan Peralatan Pembantu
Kemampuan dalam menghilangkan kotoran dan najis pada saat pencucian fasilitas produksi dan peralatan 100% Bukan termasuk bahan najis bahan pembantu dalam pencucian fasilitas produksi 100% Dilakukan verifikasi organoleptik setelah pencucian untuk membuktikan hilangnya najis 100% Ketersediaan bukti pencucian fasilitas dan peralatan pembantu 100% 7 Prosedur Penyimpanan dan Penanganan Bahan/Produk Tidak terjadi kontaminasi bahan najis selama  penyimpanan di gudang utama dan gudang antara 100% Ketersediaan bukti penyimpanan bahan/produk 100% 8 Prosedur Transportasi Tidak terjadinya kontaminasi bahan najis selama di transportasi 100% Ketersediaan bukti tidak terjadi kontaminasi selama di transportasi 100% Total Persentase Keseluruhan 100% sumber: Data Primer (2019), diolah Tabel 8 Indikator pada Kemampuan Telusur No Indikator % Kesesuaian 1 2 3 4 5 Produk yang disertifikasi dapat tertelusur 100% Kesamaan dalam pengkodean bahan mempunyai status halal yang sama 100% Terdapat informasi tertelusur pada semua kegiatan kritis. 100% Ketertelusuran identitas asli pada bahan repacked/relabeled (jika ada) 100% Ketersediaan bukti ketertelusuran produk 100% Total Persentase Keseluruhan 100% sumber: Data Primer (2019), diolah

## Tabel 9
Indikator pada Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria No Indikator % Kesesuaian 1 2 3 Terdapat produk yang tidak memenuhi kriteria, produk tidak diproses ulang atau tidak dijual ke konsumen yang memerlukan produk halal 100% Penarikan produk ( recall ) pada produk yang tidak memenuhi kriteria dan terlanjur dijual 33,3% Ketersediaan bukti penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria 100% Total Persentase Keseluruhan 77,8% sumber: Data Primer (2019), diolah Tabel 10 Indikator pada Audit Internal No Indikator % Kesesuaian 1 2 3 4 5 6 7 8 Dilakukannya audit internal halal setiap 6 bulan sekali 100% Auditor internal telah mengikuti pelatihan eksternal atau internal dengan materi HAS 23000 100% Auditor internal independen terhadap area yang diaudit 100% Penyampaian  hasil  audit  ke  pihak  yang  bertanggung  jawab  terhadap  setiap  kegiatan  yang diaudit 100% Penetapan tindakan koreksi dan batas waktu 100% Tindakan koreksi mampu menyelesaikan kelemahan dan mencegah terulangnnya kelemahan 100% Penyampaian hasil audit internal ke LPPOM MUI dalam bentuk laporan berkala setiap 6 bulan sekali 100% Ketersediaan bukti pelaksanaan audit internal 100% Total Persentase Keseluruhan 100%
sumber: Data Primer (2019), diolah
Tabel 11 Indikator pada Kaji Ulang Manajemen No Indikator % Kesesuaian 1 2 3 4 5 Kaji ulang manajemen dilakukan secara terjadwal setidaknya satu tahun sekali 100% Kaji ulang manajemen di hadiri oleh manajemen puncak/MR 100% Penyampaian hasil kaji ulang manajemen ke pihak yang bertanggung jawab 100% Penetapan batas waktu dalam tindak lanjut hasil evaluasi 100% Jika  Ya,  tindak  lanjut  hasil  evaluasi  sesuai  dengan  batas  waktu  yang  sudah  ditetapkan  dan sesuai dengan hasil kaji ulang menajemen 100% 6 7 Jika Tidak, identifikasi penyebab kelemahan dan ditindak lanjuti 100% Ketersediaan bukti kaji ulang manajemen 100% Total Persentase Keseluruhan 100%
sumber: Data Primer (2019), diolah
Gambar 1 . Grafik hasil persentase kesesuaian: (1) Kebijakan halal; (2) Tim Manajemen Halal; (3) Pelatihan dan Edukasi; (4) Bahan; (5) Produk; (6) Fasilitas Produk; (7) Prosedur Tertulis untuk Aktivitas Kritis; (8) Kemampuan Telusur; (9) Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria; (10) Audit Internal; dan (11) Kaji Ulang Manajemen

## 4. Kesimpulan
Kesesuaian  kriteria  sistem  jaminan  halal  di  PT. Greenfields  Indonesia  telah  sesuai  dengan  dengan  pedoman pemenuhan  kriteria  sistem  jaminan  halal  di  industri pengolahan  (HAS  23101)  LPPOM  MUI  2018.  Persentase kesesuaian keseluruhan yang diperoleh sebesar 97,2%.

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. H. Sugijanto, Ms., Apt. selaku  ketua  LPPOM-MUI  Jawa  Timur  yang  telah memberikan  akses  pengetahuan  sistem  penjaminan  halal kepada penulis.

## Daftar Pustaka
[1] Ahmad,  MF.  2016.  Menghubungkan  persyaratan  halal  dan merek:  pemeriksaan  halal  penyedia  dapur  terbang  di  Malaysia. Int. J. Supp. Kelola Rantai . Volume 7, Nomor 3: 208–215.
[2] Dewi, D. 2007. Rahasia di Balik Makanan Haram . Malang: UIN Malang Press.
[3] Lada,  S.  dan  Amin.  2009.  Memprediksi  Niat  untuk  Memilih Produk  Halal  Menggunakan  Teori  Tindakan  yang  Beralasan.
Jurnal Internasional Keuangan dan Manajemen Islam dan Timur Tengah. Volume 2: 66–67.
[4] Salehudin, I. 2010. Literasi Halal: Sebuah Konsep Eksplorasi dan Validasi Pengukuran. Jurnal Pemasaran ASEAN. Volume 2: 1.
[5] Usmiyati, S. dan Abubakar. 2009. Teknologi Pengolahan Susu. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian. Jakarta: IPB Press.
[6] [LPPOM]  Lembaga  Pengkajian  Pangan,  Obat-Obatan,  dan Kosmetika  Majelis  Ulama  Indonesia.  2018. HAS  23101:
Pedoman Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal di Industri Pengolahan. Jakarta: Balai Pustaka.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11