Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 126-137 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
IMPLEMENTASI PERATURAN NAGARI NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG GOTONG ROYONG DAN SWADAYA MASYARAKAT DI NAGARI TANJUNG HARO SIKABU- KABU PADANG PANJANG
Novira Dea Putri 1 ; Erry Gusman, Zuhdi Arman 2 .
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Jln. Tarok Dipo, Guaguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26181 noviradeaputri@gmail.com errygusman@gmail.com zuhdiarman1@gmail.com Naskah diterima : 05/06/2024, revisi : 12/07/2024, disetujui 18/08/2024

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  mengenai  implementasi  Peraturan  Nagari  Nomor  4 Tahun 2022 Tentang Gotong Royong Dan Swadaya Masyarakat Di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu  Padang  Panjang.  Peraturan  ini  telah  diundangkan  sejak  oktober  tahun 2022. Diundangkan sebagai upaya mewujudkan lingkungan yang asri, bersih, dan sehat, serta  meningkatkan  jiwa  sosial  masyarakat  guna  mempererat  hubungan  silaturahmi. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  implementasi  peraturan  tersebut  dan mengidentifikasi  kendala  serta  upaya  yang  dapat  dilakukan  dalam  pelaksanaannya. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris  dengan  pendekatan  kualitatif. Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan  dan  penelitian  lapangan dengan  teknik  wawancara  dan  studi  dokumen.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa implementasi  peraturan  ini  belum  berjalan  secara  maksimal.  Kendala  utama  yang dihadapi adalah kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan aturan yang telah disepakati bersama serta kurang tegasnya pihak-pihak terkait dalam menjalankan  aturan  yang  telah  disepakati.  Upaya  yang  dapat  dilakukan  antara  lain adalah meningkatkan sosialisasi, memberikan pembinaan, dan pendampingan kepada masyarakat serta menegakkan sanksi secara tegas bagi pelanggar aturan. Diperlukan kerjasama  yang  baik  antara  pemerintah  nagari  dan  masyarakat  agar  tujuan  dari peraturan nagari ini dapat tercapai secara optimal.

## Kata kunci: Implementasi, Peraturan Nagri, Gotong Royong, Swadaya Masyarakat

## Abstract
This research discusses the implementation of nagari regulation number 4 of 2022 conceming mutual cooperation and community self-help in nagari tanjung haro sikabu- kabu padang panjang. This regulation has been promulgated since october 2022. It was promulgatedas  anffort  to  create  a  beautful,  clean  andhealthy  environment,  as  well  as improve the social spirit of the community in order to strengthen friendly relations. This research with a qualitative approach. Data collection was cammed out through literature study  and  field  researhusing  interview  techniques  and  document  study.  The  research results show thow that the implementation  of this regulation has notrun optimally. The main  obstacle  faced  is  the  lack  of  community    participation  and  awareness  in
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 126-137 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
implementing the mutually agreed rules and the lack of firmness of the relevant parties in implementing the agreed rules. Efforts that can be made include increasing socialization, providing guiddance and assistance to the community and strictiy enforcing sanctions for rule  violators.  Good  cooperation  is  needed  between  the  nagari  government  and  the community so that the objective of this nagari regulation can be achieved optimally.
Keywords:  Implementation, National Regulations, Mutual Cooperation, Community  Self- Help.

## A. Pendahuluan
Pemerintah Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang pada oktober 2022  menetapkan  aturan  tentang  gotong  royong  dan  swadaya  masyarakat  dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang asri, bersih, dan sehat, serta meningkatkan jiwa sosial masyarakat, mempererat hubungan silaturahmi, serta memelihara budaya partisipasi  dan  gotong  royong  yang  merupakan  nilai  luhur  warisan  budaya  bangsa indonesia. 1 Mengingat  gotong  royong  merupakan  identitas  bangsa  Indonesia,  pelaksanaan gotong-royong di tengah masyarakat perlu diapresiasi dan dilestarikan. 2 Peraturan Wali Nagari ini berkedudukan  sebagai  aturan  pelaksana  dari  Peraturan  Nagari  yang  telah  disetujui  bersama Bamus Nagari. 3
Meskipun  demikian,  pasca  penetapan  aturan  tersebut,  sebagian  besar masyarakat  tampak  mengabaikan  aturan  yang  telah  disepakati  bersama.  Hal  ini terlihat  dari  rendahnya  partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan  gotong  royong  yang diselenggarakan oleh pihak nagari. Berbagai alasan dikemukakan, seperti kurangnya sosialisasi  mengenai  aturan  baru,  tidak  mendapatkan  informasi  mengenai pelaksanaan kegiatan, serta keengganan untuk membayar denda yang telah disepakati sebelumnya.  Padahal  gotong  royong  merupakan  perilaku  sosial  yang  kongkrit  dan merupakan suatu tata nilai kehidupan sosial yang turun temurun dalam kehidupan di desa–desa Indonesia 4
Sikap  acuh  masyarakat  terhadap  aturan  tersebut  tentunya  akan  berdampak buruk,  tidak  hanya  bagi  diri  sendiri,  tetapi  juga  bagi  lingkungan  sekitar.  Peristiwa seperti ini  dapat  mempengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat lainnya.  Apabila dibiarkan,  hal  ini  dapat  menimbulkan  masalah-masalah  sosial  seperti  menurunnya kepedulian terhadap lingkungan, melemahnya ikatan sosial, serta hilangnya nilai-nilai gotong  royong  yang  merupakan  warisan  budaya  bangsa.  Selain  itu,  rendahnya partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan  gotong  royong  dapat  menghambat  upaya pemerintah nagari dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, asri, dan sehat.
Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian-penelitian  sebelumnya  yang
1 Muryanti, “revitalisasi gotong royong “, sosiologi reflektif ”, volume 9, no. 1, 2014 hal 64
2 Carolus  Borromeus,  “praktik  bergotong-royong  dalam  hidup  bermasyarakat  sebagai  pengamalan  nilai-nilai pancasila” jurnal kewarganegaraan vol. 6 no. 2  september 2022 hal 4625
3 Laurensius  Arliman  S  ,“Kedudukan  Peraturan  Nagari  Dalam  Konstitusi  Republik  Indonesia” Lex  Jurnalica Volume 17 Nomor 1,April 2020,Hal 58
4 Subagyo, “pengembangan nilai dan tradisi gotong royong dalam bingkai konservasi nilai budaya”, indonesian journal of conservation vol. 1 no. 1 - juni 2012 hal 64
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 126-137 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
membahas topik terkait gotong royong dan peraturan Nagari. Muryanti (2014) dalam jurnalnya "Revitalisasi Gotong Royong" berfokus pada upaya merevitalisasi nilai-nilai gotong  royong  secara  umum  di  masyarakat.  Sementara  Mulyatno  (2022)  dalam "Praktik Bergotong-Royong dalam Hukum Hidup Bermasyarakat sebagai Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila" menganalisis praktik gotong royong sebagai perwujudan nilai- nilai  Pancasila.  Berbeda  dengan  kedua  penelitian  tersebut,  penelitian  ini  mengkaji implementasi Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2022 yang secara khusus mengatur kegiatan  gotong  royong  dan  swadaya  masyarakat  di  Nagari  Tanjung  Haro  Sikabu- Kabu, Padang Panjang. Penelitian ini lebih menekankan pada aspek regulasi dan tata kelola pemerintahan nagari dalam upaya melestarikan budaya gotong royong.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi pelaksannan prinsip  gotong  royong  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk  mengidentifikasi bentuk-bentuk kegiatan gotong royong dan swadaya masyarakat  yang  dilakukan  di  Nagari  Tanjung  Haro  Sukabu-kabu  Padang  Panjang, mengkaji  faktor-faktor  pendorong  dan  penghambat  partisipasi  masyarakat  dalam pelaksanaan kegiatan gotong royong, menjelaskan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tradisi gotong royong Nagari, serta merumuskan strategi untuk melestarikan dan mengoptimalkan kearifan lokal gotong royong dalam mendukung pembangunan Nagari.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua aspek utama terkait implementasi Peraturan Nagari tentang gotong royong di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang.  Pertama,  Bagaimana  Implementasi  Peraturan  Nagri  Nomor  4  Tahun  2022 Tentang  Gotong  Royong  Dan  Swadaya  Masyarakat  Di  Nagari  Tanjung  Haro  Sikabu- Kabu  Padang  Panjang  ?  Kedua,  Apa  Saja  Kendala  Dan  Upaya  Terkait  Pelaksanaan Peraturan  Nagari  Nomor  4  Tahun  2022  Tentang  Gotong  Royong  Dan  Swadaya Masyarakat Di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang ? Dengan menyoroti implementasi  dan  kendala-kendala  yang  muncul,  penelitian  ini  bertujuan  untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika kegiatan gotong royong di  Nagari  serta  merumuskan  strategi  yang  tepat  untuk  memperkuat  partisipasi masyarakat  dalam  upaya  memelihara  budaya  gotong  royong  dan  mendukung pembangunan nagari yang berkelanjutan.
Penelitian  ini  akan  berkontribusi  dalam  memperkaya  literatur  tentang kearifan lokal dan modal sosial masyarakat dalam tata kelola pemerintahan di tingkat nagari.  Temuan  penelitian  dapat  menjadi  bahan  masukan  bagi  pemerintah  daerah maupun pusat dalam merumuskan kebijakan dan strategi pemberdayaan masyarakat dalam  pembangunan  Desa/Nagari.  Selain  itu,  penelitian  ini    diharapkan  dapat menginspirasi upaya-upaya ravitalisasi nilai-nilai budaya dalam meghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan di era modern.

## B. Metode  Penelitian
Penelitian dikatakan sebagai kegiatan ilmiah adalah karena menggunakan aspek teori dan ilmu pengetahuan 5 .Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan metode Yuridis  Empiris,  yaitu  suatu  metode  penelitian  hukum  yang  berfungsi  untuk  melihat hukum  dalam  artian  nyata  dan  meneliti  bagaimana  bekerjanya  hukum  di  lingkungan masyarakat, kemudian dikaitkan dengan pelaksanaanya dilapangan. 6
Penelitian  ini  mengkaji  Implementasi  Peraturan  Nagari  Nomor  4  Tahun  2022 Tentang Gotong Royong Dan Swadaya Masyarakat di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu, Padang Panjang, Sumatera Barat.  Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi- terstruktur  dengan  responden  dan  informan  kunci,  seperti  Pemerintah  Nagari,  Kepala Jorong, dan tokoh masyarakat. wawancara dilakukan dengan pedoman wawancara yang berisi  pertanyaan  terbuka  dan  tertutup  untuk  menggali  infomasi  terkait  implementasi peraturan nagari, kendala yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan.
Selain  wawancara,  pengumpulan  data  juga  dilakukan  melalui  studi  dokumen terkait, seperti Peraturan Nagari, laporan kegiatan, dan dokumen pendukung lainnya. Data yang dikumpulkan kemudian di analisis secara kualitatif dengan melakukan reduksi data, penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Guna  mengukur  kinerja  implementasi Peraturan  Nagari,  penelitian  ini  menggunakan  indikator  keberhasilan  yang  ditetapkan dalam Peraturan Nagari itu sendiri, seperti tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong, tingkat kebersihan lingkungan, dan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan lainnya yang tercantum dalam Peraturan Nagari. Indikator-indikator tersebut akan diukur berdasarkan  pengamatan  langsung  di  lapangan  dan  informasi  yang  diperoleh  dari responden dan informan kunci.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Implementasi Peraturan Nagri Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Gotong Royong Dan  Swadaya  Masyarakat  Di  Nagari    Tanjung  Haro  Sikabu-Kabu  Padang Panjang
Negara  Republik  Indonesia  adalah  Negara  kesatuan  berbentuk  republik. Dalam  pasal  18  Ayat  (1)  amandemen  Undang-undang  dasar  Negara  kesatuan republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan “ kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah  provinsi dan  daerah  provinsi, kabupaten,  dan  kota  itu  mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.” Selanjutnya dalam pasal 18 Ayat (2) dinyatakan “ Undag-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah  dalam  pasal  2  Ayat  (2)  menyatakan  “Daerah  kabupaten/kota  dibagi  atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.” Oleh karena itu, pemerintahan  Desa  merupakan  suatu  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan nasional yang kedudukannya sebagai satuan pemerintahan daerah terendah. 7
5 Ahmad fauzi dkk, “ metodelogi penelitian ” (jawa tengah : CV. Pena Persada, 2022) hal 5
6 Fiza Anisa Muslim, “ Implementasi Kewenangan Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan ”, otentik law journal ,Volume 1 No. 2, Juli 2023,Hal 177
7 Rita ardiani,  “ kedudukan  peraturan  nagari berdasarkan  undang-undang  nomor  6 tahun  2014  tentang  desa ”, ensiklopedia education review, Vol. 4 No 2, 2022 hlm 126-127
Dasar hukum Pemerintahan Nagari di atur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang  Penerintahan  Daerah  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  No.  9  Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam  Pasal  1  Ayat  (2)  Undang-Undang  tersebut  menjelaskan  bahwa:“ Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan  Pemerintahan  oleh Pemerintah Daerah dan Dewan  Perwalikan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia tahun 1945”. Dalam Pasal 1 Ayat (6) menjelaskan bahwa  :  “Otonomi  daearh  adalah  hak,  wewenang  dan  kewajiban  daerah  otonom untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat  setempat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia”. Perkembangan  otonomi  daearah  yang  diawali  dengan  lahirnya  UU  No.  23  Tahun 2014 tentang pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang  perubahan  atas  UU  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah merupakan  acuan  bagi  pemerintahan  di  Provinsi  Sumatera  Barat  untuk mengembalikan  pemerintahan  terendah  yaitu  Pemerintahan  Nagari. 8 pemberian kewenangan  yang  besar  pada  daerah  dimaksudkan  agar  penyelenggaraan pemerintahan  berjalan  lebih  efektif  dan  efesien,  sehingga  pelayanan  pada masyarakat terselenggara lebih baik dan potensi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal. 9 oleh  sebab  itu  Pemerintahan  Nagari  berhak  menyelenggarakan  urusan rumah tangga Nagari berdasarkan otonomi asli yang dimilikinya. Dengan demikian Pemerintah Nagari dapat mengembangkan peran serta seluruh masyarakat secara demokratis  dengan  memanfaatkan  nilai-nilai  budaya  minangkabau  serta  peran lembaga adat dan lembaga lainnya sebagai mitra kerja dalam rangka pemberdayaan masyarakat. 10
Dengan ini Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang menerbitkan aturan tentang gotong royong dan swadaya masyarakat.  Ruang lingkup aturan ini yaitu  mengatur  mengenai  hak  dan  kewajiban  masyarakat;  waktu  dan  tempat penyelenggaraan;  bidang-bidang  kegiatan;  sanksi;  hasil;  serta  pendanaan.  Namun aturan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seperti halnya kewajiban masyarakat yang tidak di laksanakan serta sanksi yang tidak dibayarkan oleh setiap pelanggar aturan.  Peran  masyarakat  merupakan  keterlibatan  masyarakat  dalam pembangunan,  meliputi  kegiatan  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  program pembangunan yang dikerjakan didalam masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan  diartikan  ikutsertanya  masyarakat  dalam  pembangunan.  Kemauan, keinginan  dan  kecenderungan  para  perilaku  kebijakan  untuk  melaksanakan kebijakan  secara  sungguh-sungguh  sehingga  apa  yang  menjadi  tujuan  kebijakan
8 Suci ramadhani,  “disharmonisasi  wewenang  wali nagari  dalam pembentukan  peraturan nagari menurut  perda provinsi sumatera barat nomor 7 tahun 2018”, jurnal integrase ilmusyariah , volume 3, nomor 3, 2022, hal 462
9 Sanidjar pebrihariati R, “implementasi peraturan nagari nomor 4 tahun 2008 tentang pelayanan administrasi di kenagarian sungai pua kabupaten agam provinsi sumatera barat”, sosial, ekonomi dan humaniora , vol 7, no.2, 2017 hlm 333
10 Harisnawati dkk, “Eksistensi Pemerintahan Nagari Di Sumatera Barat Dalam Kajian Sejarah”, Jurnal Bakaba , Volume 7 Nomor 2, 2018 hlm 4

## dapat diwujudkan sebagai program, 11
Menurut  sekretaris  Nagari  latar  belakang  dari  terbentuknya  peraturan nagari  ini  berasal  dari  inisiatif  atau  usulan  dari  bamus  nagari,  mengingat  gotong royong  merupakan  ciri  khasnya  masyarakat  minang  kabau  yang  telah  dilakukan sejak  zaman  dahulu  secara  turun  temurun. 12 Terdapat  banyak  tujuan  dari pembentukan  peraturan  nagari  tersebut.  Menurut  pak  Eka  selaku  bamus  nagari, dengan adanya pernag gotong royong dan swadaya masyarakat  salah satu contoh pentingnya  yaitu  untuk  menaikkan  nilai  swadaya  masyarakat. 13 Swadaya masyarakat  sendiri  merupakan  inisiatif  masyarakat  serta  partisipasi  masyarakat untuk mencapai tujuan bersama tanpa harus bergantung pada Pemerintah Nagari.
Denagan  dibentuknya  Peraturan  Nagari  tentang    gotong  royong  dan  swadaya masyarakat  pengembangan  masyarakat  sebagai  suatu  proses  dan  aksi  sosial umumnya melibatkan warga masyarakat sebagai organisator secara mandiri dalam merencanakan,  menjalankan,  menentukan  kebutuhan  dan  memecahkan permasalahan individual maupun masyarakat. 14
a. Gotong royong
Gotong  royong  merupakan  salah  satu  budaya  indonesia  yang  telah melekat kuat sejak dahulu kala. Definisi yang lain mengatakan gotong royong adalah  suatu  kegiatan  yang  dilaksanakan  secara  bersama-sama  yang dianggap berguna bagi individu lainnya 15
Nilai utama dari gotong royong itu sendiri adalah kerja sama. Saling bangun  membangun  mencapai  satu  tujuan  bersama.  gotong-royong merupakan  semangat  hidup  bersama  yang  diterapkan  dalam  berbagai bentuk nyata. Bentuk-bentuk konkrit hidup bergotong royong dalam hidup sehari-hari adalah dialog, musyawarah, kerjasama, dan saling-menolong. 16 Salah  satu  contoh  dari  kegiatan  gotong  royong  adalah  kerja  bakti; membangun atau membersihkan fasilitas umum; membantu tentangga yang membutuhkan  seperti  renovasi  rumah;  bahkan  kegiatan  kemasyarakatan seperti  pada  acara  pernikahan,  kematiandan  hari  besar  keagamaan.
Kegiatan  gotong  royong  perlu  dilestarikan  karna  merupakan  salah  satu warisan buda indonesia.
b. Swadaya masyarakat
Swadaya  masyarakat  mengacu  pada  upaya  atau  inisiatif  yang dilakukan  oleh  masyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan  mengatasi masalah  secara  mandiri  tanpa  perlu  bergantung  pada  pihak  luar  sumber daya yang digunakan hanyalah dari potensi yang dimiliki oleh masyarakat
11 Sukmal Fahri, “Motivasi Swadaya dan Semangat Gotong Royong Masyarakat Mengikuti Kampung Bantar di Kota Jambi “ Journal of Healthcare Technology and Medicine Vol. 9 No. 1 2023, Hal 531
12 Wanda, “ Sekretaris Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang ” wawancara (20 januari 2024)
13 Eka, “ Bamus Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang ” wawancara  (20 januari 2024)
14 Zubaedi, “ pengembangan masyarakat wacana dan praktek ”, ( Jakarta: kencaan pranada media grup, 2020 hal 5 )
15 Irwan maulan, “manajemen pendidikan karakter gotong royong” jurnal islamic education manajemen , vol. 5, no. 1, 2020 hlm 128
16 Carolus Borromeus Mulyatno, “Praktik Bergotong-Royong dalam Hidup Bermasyarakat Sebagai Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila”, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. September 2022hal 4626
tersebut.    Contoh  dari  swadaya  masyarakat  ini  adalah  seperti:  gotong royong;  pengelolaan  sumber  daya  alam  berkelanjutan;  pembentukan koperasi  atau  usaha  ekonimi  produktif    dan  lain  sebagainya.  Adapun manfaatnya  yaitu;  menumbuhkan  rasa  kebersamaan,  solidaritas,  dan kepedulian  sosial;  meningkatkan  kemandirian  dan  keberdayaan masyarakat; serta mempercepat pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.  Swadaya  masyarakat  merupakan  modal  sosial  yang  penting dalam membangun dan memberdayakan masyarakat. Pemerintah dan pihak terkait perlu mendorong dan memfasilitasi upaya swadaya masyarakat agar dapat berkembang dan berkelanjutan.
Gotong  royong  harus  dilandasi  dengan  semangat  keihklasan,  kerelaan, kebersamaan,  toleransi  dan  kepercayaan 17 .  Allah  lewat  Q.S.  Al-Maidah  :  2 memerintahkan saling tolongmenolong atau bergotong royong tersebut :
ِنا َوْدُعْلا َو  ِمْثِ ْلْا ىَلَع اوُن َواَعَت  َلَ َو ى َوْقَّتلا َو  ِِّرِبْلا ىَلَع اوُن َواَعَت َو
“Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan  taqwa,  dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. 18
2. Kendala  Dan  Upaya  Terkait  Pelaksanaan  Peraturan  Nagari  Nomor  4  Tahun 2022  Tentang  Gotong  Royong  Dan  Swadaya  Masyarakat  Di  Nagari  Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan peraturan nagari ini salah satunya yaitu faktor kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kebijakan penyusunan dan penetapan peraturan 19 kurang partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan peraturan tersebut  pada awalnya dari enam jorong yang ada di nagari tersebut hanya ada satu jorong yang melaksanakan kegian ini . Bentuk   partisipasi menurut Ericson terbagi atas tiga tahap; partisipasi dalam perencanaan ( idea   planning   stage ), partisipasi dalam  pelaksanaan ( implementation   stage ), dan partisipasi  dalam pemanfaatan  ( utilitazion  stage ). 20 Pelaksanaan kegiatan dilakukan minimal satu kali dalam kurung waktu satu bulan . Selain  terkendala  diakibatkan  kurangnya  partisipasi  masyarakat  dalam pelaksanaan kegiatan gotong royong tersebut, tidak berjalannya sanksi sebagaimana mestinya  juga jadi salah satu pengaruh kenapa aturan ini belum terlaksana dengan baik,  mereka  yang  enggan  membayar  sanksi  yang  telah  disepakati  akan mempengaruhi  orang    lain,  secara  tidak  langsung  masyarakat  yang  bersemangat pada awalnya dapat terpengaruh karna hal ini. Menurut pak eka selaku bamus nagari ajakan-ajakan  atau  keluh  masyarakat  juga  menjadi  kendala  jalannya  aturan  ini, masyarakat yang hadir rata-rata hanya itu-itu saja sedagkan yang tidak ikut kegiatan
17 Tadjuddin  Noer  Effendi,  “Budaya  Gotong-Royong  Masyarakat  dalam  Perubahan  Sosial  Saat  Ini”, Jurnal Pemikiran Sosiologi , Volume 2 No.1 , 2013 hlm 5
18 Idris Mahmudi, “Islam, Budaya Gotong Royong Dan Kearifan Lokal Islam” ,( Jurnal Penelitian Ipteks , Vol. 2 No. 2, 2017), hlm 142
19 Amelia  charistha  claudia  kandow  “ implementasi  penyusunan  dan  penetapan  peraturan  desa  oleh  badan permusyawaratan desa di desa amboyo utara kecamatan ngabang kabupaten landak ” jurnal s1 ilmu administrasi publik, hlm 13
20 Laela hajaroh, “partisipasi anggota kelompok swadaya masyarakat Dalam pengembangan desa wisata melalui Badan keswadayaan masyarakat di kelurahan kandri Kota semarang” Journal of Non Formal Education and Community Empowerment, hlm 32.
juga tidak menggeluarkan denda yang telah ditetapkan pada awalnya, hal ini tentu dapat menurunkan semangat masyarakat yang telah ikut berpartisipasi sejak awal. 21 Dalam  pelaksanaannya  kepala  jorong  diminta  untuk  meminta  denda  atau sangsi bagi masyarakat jorong yang tidak ikut serta dalam kegiatan ini. Bagi kepala jorong yang kurang tegas pada masyarakatnya hal ini tentu memicu kelalaian dalam pelaksanan kegiatan gotong royong ini sehingga pelaksanaan yang diharapkan pada awalnya belum bisa terlaksana sebagaimana mestinya.
Dari  segala  macam  kendala  yang  ada  tentunya  diperlukan  upaya-upaya tertentu  agar  aturan  yang  ditetapkan  bisa  terlaksana  persis  seperti  apa  yang diinginkan  bersama.  Beberapa  upayapun  telah  dilakukan  untuk  meningkatkan kesadaran masyarakat seperti telah dilaksanakan sosialisasi lebih menyeluruh guna mengajak masyarakat berpartisipasi dalam  kegiatan tersebut   yang pada awalnya sosialisasi hanya dilakukan di acara-acara nagari namun sekarang sosialisasi telah dilakukan di acara jorong yang tentunya diketahui masyarakat lebih luas sehingga masyarakat tidak
Memiliki alasan bahwa mereka tidak tau dengan adanya kegiatan ini. Untuk kendala  dalam  pembayaran  sanksi  yang  telah  ditetapkan,  pak  eka  selaku  bamus Nagari  nengutarakan  bahwa  ada  salah  satu  jotong  yang  lebih  ketat  dalam pelaksanaan  pembayaran  sanksi  ini  yaitu  jorong  Tanjung  Haro  Selatan.  kepala jorong tersebut melibatkan mimiak mamak untuk meminta denda kepada kaumnya, bila salah satu dari mereka tidak mengeluarkan denda maka apabila ada urusan di kantor Nagari satu kaum tersebut tidak akan dilayani oleh pihak nagari karna ada salah  satu  saudaranya  terikat  denda  yang  belum  terbayarkan.  Dengan  hal  ini tentunya  akan  membuat  kaum  tersebut  harus  mengikuti  kegiatan  atau  harus membayarkan  denda  agar  urusan  di  nagari  tidak  terhambat  karnanya.  Selain melibatkan  niniak  mamak,  Nagari  juga  mulai  menerapkan  penghambatan pemberian bantuan sosial bagi mereka yang tidak patuh tehadap aturan yang ada. Dengan  penahanan  bantuan  sosial  tentu  akan  memberikan  sedikit  efek  jera  bagi mereka yang tetap enggan mengikuti kegiatan ini.
Berdasarkan  kendala-kendala  yang  telah  diidentifikasi,  terdapat  beberapa upaya  yang  dapat  dipertimbangkan  untuk  meningkatkan  implementasi  Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2022 tentang Gotong Royong dan Swadaya Masyarakat di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang di antaranya yaitu :
1. Meningkatkan  sosialisasi  dan  edukasi  kepada  masyarakat  secara berkelanjutan.  Kegiatan  sosialisasi  tidak  hanya  dilakukan  pada  acara- acara Nagari, tetapi juga pada tingkat jorong dan melibatkan lembaga adat, tokoh masyarakat, serta organisasi kepemudaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan  pemahaman  dan  kesadaran  masyarakat  tentang pentingnya gotong royong dan swadaya.
2. Melakukan  peninjauan  dan  revisi  terhadap  peraturan  nagari  dengan melibatkan  partisipasi  aktif  masyarakat.  Hal  ini  dilakukan  untuk memastikan  bahwa  peraturan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kondisi setempat,  sehingga  dapat  meningkatkan  kepemilikan  (ownership)  dan
21 Eka, “ Bamus Nagari tanjung haro sikabu-kabu padang panjang ” wawancara.
kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaannya.
3. Memperkuat  peran  lembaga  adat  dan  kemasyarakatan  sebagai  mitra strategis dalam sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan gotong  royong  dan  swadaya.  Keterlibatan  aktif  lembaga  adat  dan kemasyarakatan  dapat  membantu  menjembatani  komunikasi  antara pemerintah nagari dengan masyarakat.
4. Memberikan penghargaan atau insentif bagi jorong dengan partisipasi dan kinerja terbaik dalam pelaksanaan kegiatan gotong royong dan swadaya. Penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi  masyarakat lainnya untuk meningkatkan  kesadaran  dan  partisipasi  dalam  melestarikan  budaya gotong royong dan swadaya.
5. Meningkatkan ketegasan dalam penerapan sanksi bagi masyarakat yang tidak  patuh  terhadap  peraturan.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan melibatkan  peran  kepala  jorong  dan  ninik  mamak  untuk  memastikan konsistensi penerapan sanksi di setiap jorong.
Upaya-upaya  tersebut  diharapkan  dapat  mengatasi  kendala-kendala  yang ada dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan peraturan Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  dapat  disimpulkan  bahwa implementasi Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2022 tentang Gotong Royong dan Swadaya Masyarakat  di  Nagari  Tanjung  Haro  Sikabu-Kabu,  Padang  Panjang  belum  berjalan  secara optimal  dan  masih  menghadapi  sejumlah  kendala.  Kendala  utama  yang  dihadapi  antara lain:Rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kegiatan gotong royong  sesuai  dengan  peraturan  yang  telah  disepakati  bersama,  terutama  pada  awal pelaksanaan di mana hanya satu dari enam jorong yang melaksanakan kegiatan ini secara rutin. Kurangnya ketegasan pihak-pihak terkait, seperti kepala jorong, dalam menerapkan sanksi bagi masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi atau membayar denda sesuai dengan aturan, yang menyebabkan penurunan semangat bagi masyarakat yang telah berpartisipasi sejak awal. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai proses penyusunan dan penetapan peraturan nagari tersebut, sehingga mempengaruhi tingkat kepemilikan (ownership) dan kepatuhan  masyarakat  dalam  implementasinya.  Belum  optimalnya  upaya  sosialisasi  dan edukasi  kepada  masyarakat  mengenai  pentingnya  kegiatan  gotong  royong  dan  swadaya, sehingga  masih  banyak  masyarakat  yang  belum  menyadari  manfaatnya.  Belum maksimalnya  keterlibatan  lembaga  adat  dan  kemasyarakatan  dalam  mendukung pelaksanaan peraturan nagari ini, baik dalam aspek sosialisasi, monitoring, maupun evaluasi pelaksanaannya.  Untuk  mengatasi  kendala-kendala  tersebut,  beberapa  upaya  telah dilakukan, seperti meningkatkan sosialisasi secara lebih luas dan menyeluruh, melibatkan tokoh  adat  dalam  meminta  denda,  serta  menahan  pemberian  bantuan  sosial  kepada masyarakat  yang  tidak  patuh.  Namun,  upaya-upaya  lebih  lanjut  masih  diperlukan  untuk menjamin  keberhasilan  implementasi  peraturan  nagari  ini  di  masa  mendatang.  Kunci keberhasilan implementasi Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2022 tentang Gotong Royong dan  Swadaya  Masyarakat  di  Nagari  Tanjung  Haro  Sikabu-Kabu,  Padang  Panjang  terletak
pada  kerjasama  yang  solid  antara  pemerintah  nagari,  lembaga  adat,  dan  masyarakat. Peningkatan partisipasi, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat didukung dengan penerapan aturan dan sanksi yang tegas menjadi faktor penting untuk melestarikan nilai-nilai gotong royong  dan  swadaya.  Dengan  demikian,  tujuan  untuk  mewujudkan  lingkungan  yang  asri, bersih, sehat, dan mempererat silaturahmi di nagari tersebut dapat tercapai secara optimal.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Ahmad fauzi dkk, “ Metodelogi Penelitian ” (Jawa Tengah : CV. Pena Persada, 2022) hal 5
Zubaedi,  “ Pengembangan  Masyarakat  Wacana  Dan  Praktek ”,  (Jakarta:  kencaan  pranada media grup, 2020).
B. Jurnal Amelia  charistha  claudia  kandow  “Implementasi  Penyusunan  Dan  Penetapan  Peraturan Desa  Oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa  Di  Desa  Amboyo  Utara  Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak” Jurnal S1 Ilmu Administrasi Publik.
Carolus  Borromeus,  “Praktik  Bergotong-Royong  Dalam  Hidup  Bermasyarakat  Sebagai Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila”.
Fiza  Anisa  Muslim,  “Implementasi  Kewenangan  Badan  Musyawarah  Nagari  Simpang Gunung Tapan”, otentik law journal ,Volume 1 No. 2, Juli 2023.
Harisnawati  dkk,  “Eksistensi  Pemerintahan  Nagari  Di  Sumatera  Barat  Dalam  Kajian Sejarah”, Jurnal Bakaba , Volume 7 Nomor 2.
Idris Mahmudi, “Islam, Budaya Gotong Royong Dan Kearifan Lokal Islam” , Jurnal Penelitian Ipteks , Vol. 2 No. 2, 2017.
Irwan maulan, “manajemen pendidikan karakter gotong royong” jurnal islamic education manajemen , vol. 5, no. 1, 2020 .
Laela hajaroh, “partisipasi anggota kelompok swadaya masyarakat Dalam pengembangan desa  wisata  melalui  Badan  keswadayaan  masyarakat  di  kelurahan  kandri  Kota semarang” Journal of Non Formal Education and Community Empowerment.
Laurensius Arliman S ,“Kedudukan Peraturan Nagari Dalam Konstitusi Republik Indonesia” Lex Jurnalica Volume 17 Nomor 1,  April 2020.
Muryanti, “Revitalisasi Gotong Royong“, sosiologi reflektif , volume 9, no. 1, 2014.
Rita Ardiani, “Kedudukan Peraturan Nagari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, Ensiklopedia Education Review , Vol. 4 No 2, 2022.
Sanidjar  pebrihariati  R,  “Implementasi  Peraturan  Nagari  Nomor  4  Tahun  2008  Tentang Pelayanan  Administrasi  Di  Kenagarian  Sungai  Pua  Kabupaten  Agam  Provinsi Sumatera Barat”, Sosial, Ekonomi Dan Humaniora , vol 7, no.2, 2017.
Subagyo, “Pengembangan Nilai Dan Tradisi Gotong Royong Dalam Bingkai Konservasi Nilai Budaya”, Indonesian Journal Of Conservation vol. 1 no. 1 - juni 2012.
Suci Ramadhani, “Disharmonisasi Wewenang Wali Nagari Dalam Pembentukan Peraturan Nagari  Menurut  Perda  Provinsi  Sumatera  Barat  Nomor  7  Tahun  2018”, Jurnal Integrase Ilmusyariah , Volume 3, Nomor 3, 2022.
Sukmal  Fahri,  “Motivasi  Swadaya  dan  Semangat  Gotong  Royong  Masyarakat  Mengikuti Kampung Bantar di Kota Jambi “ Journal of Healthcare Technology and Medicine Vol.

## 9 No. 1 2023.
Tadjuddin Noer Effendi, “Budaya Gotong-Royong Masyarakat dalam Perubahan Sosial Saat Ini ”, Jurnal Pemikiran Sosiologi , Volume 2 No.1 , 2013.

## C. Perundang-udangan
Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945.
Pasal 1 Ayat (6) UUD 1945.
Pasal 2 Ayat (2) UUD No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.
Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Gotong Royong dan Swadaya Masyarakat.

## D. Wawancara
Eka, “Bamus Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang” Wawancara
Wanda, “Sekretaris Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang” Wawancara