## Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Atas Dividen

## Inas Syadza Wafikhoh
Inas.syadza.wafikhoh-2018@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
Currently, the largest state revenue comes from the tax sector, and the income tax sector is a strategic sector to increase state revenue. One of the objects of income tax is dividends. Income tax is imposed on every additional economic received by the taxpayer. One of the subjects subject to income tax is a domestic entity called a domestic corporate taxpayer. Taxpayers who receive dividends are burdened with the obligation to pay income tax. Dividends are a type of income obtained  from  company  profits  that  provide  additional  economic benefits.  It  turns  out  that  the  imposition  of  tax  on  dividends  gives rise to double taxation, if more than one person is taxed on the same type of income. The imposition of double taxation can lead to tax avoidance. So in order to minimize the existence of this double tax, in the tax regulations there are exceptions to the type of income tax object which is strictly regulated in order to minimize the existence of double taxation. Keywords: Income Tax; Dividend; Double Taxation.

## Abstrak
Saat  ini  pendapatan  terbesar  negara  datang  dari  sektor  pajak,  dan sektor pajak penghasilan menjadi sektor strategis guna meningkatkan pendapatan negara. Salah satu objek pajak penghasilan adalah dividen. Pajak  penghasilan  dikenakan  pada  setiap  tambahan  ekonomis  yang diterima oleh Wajib pajak. Subjek yang dikenakan pajak penghasilan salah satunya adalah badan dalam negeri yang disebut dengan wajib pajak  badan  dalam  negeri.  Wajib  pajak  yang  mendapatkan  dividen dibebani  kewajiban  untuk  membayar  pajak  penghasilan  Dividen merupakan  jenis  penghasilan  yang  didapatkan  dari  laba  perusahaan yang  memberikan  tambahan  ekonomis.  Ternyata  pengenaan  pajak atas dividen, menimbulkan adanya pajak berganda, apabila lebih dari satu orang dikenai pajak atas jenis penghasilan yang sama Pengenaan pajak  berganda  ini  dapat  menimbulkan  penghindaran  pajak.  Maka guna  meminimalisir  adanya  pajak  berganda  ini,  dalam  peraturan perpajakan terdapat pengecualian jenis objek pajak penghasilan yang diatur secara tegas guna meminimalisir adanya pajak berganda. Kata Kunci: Pajak Penghasilan; Dividen; Pajak Berganda.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 2, Maret 2022
How to cite: Inas Syadza Wafikhoh ‘Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Atas Dividen’ (2022) Vol. 5 No. 2 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 24 Januari 2021; Diterima  18 Februari 2022; Diterbitkan 31 Maret 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i2.34893 p-ISSN: 2721-8392
e-ISSN: 2655-8297 Copyright © 2022 Inas Syadza Wafikhoh

## 538 Inas Syadza: Pengecualian Objek Pajak...

## Pendahuluan
Pembangunan  nasional  yang  merata  merupakan  upaya  mensejahterakan rakyat,  dimana  konstitusi  mengamanatkan  bahwa  negara  wajib  untuk  menjamin kesejahteraan  rakyat.  guna  melaksanakan  pembangunan  ini  dibutuhkan  biaya yang  tidak  sedikit.  Maka  negara  perlu  meningkatkan  penerimaan  negara  guna mendukung pembangunan secara nasional yang merata. Penerimaan negara saat ini  datang  dari  sektor  pajak  dan  nonpajak.  Hingga  saat  ini  penerimaan  negara mayoritas datang dari sektor pajak. Dalam pidato yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, penerimaan pajak tahun 2021 mencapai Rp 1.277,5 triliun, capaian ini naik 103,9% dari target APBN 2021 yang sebesar Rp 1.229,6 triliun dan memberikan pertumbuhan 19,2% dari penerimaan pajak tahun 2020. 1 Hal yang demikian  menjadi  sektor  pajak  strategis  yang  harus  dikembangkan.  Pengenaan pajak  penghasil.  Jika  melihat  berbagai  jenis  pajak  yang  diterapkan,  penerimaan pajak mayoritas berasal dari jenis pajak penghasilan.
Perkembangan ekonomi yang kian mengglobal, membuat perusahaan negara dengan tingkat ekonomi yang maju meluaskan aktivitas produksinya ke berbagai belahan dunia. 2 Indonesia yang memiliki jumlah penduduk mencapai 270,20 juta jiwa  dengan  dominasi  penduduk  usia  produktif  menjadikan  Indonesia  banyak dilirik oleh investor. Maka dari itu regulasi di bidang perekonomian di Indonesia terus dikembangan guna menciptakan lingkungan yang aman bagi para investor menginvestasikan modal di Indonesia. 3 Maka salah satu instrumen yang mendukung pelancaran  investasi  dalam  negeri  yakni  sistem  pajak  menjadi  regulasi  yang diperhatikan pembuat aturan guna menyelaraskan dengan adanya perkembangan globalisasi ekonomi.
1 Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia,  ‘Realisasi  Pendapatan  Negara  2021  Capai Rp2.003,1  triliun,  Lampaui  Target  APBN  2021’  <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ realisasi-pendapatan-negara-2021-capai-rp2003-1-triliun-lampaui-target-apbn-2021/>,  dikunjungi pada 05 Januari 2022.
2 Xavier  Sala-i-Martin,  ‘The  Distributing  “Rise”  of  Global  Income  Inequality’(2002), National Bureau of Economic Research.[251].
3 Badan Koordinasi Penanaman Modal, ‘Keuntungan Berinvestasi di Indonesia Bagi Investor Asing’,  <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/keuntungan-berinvestasi-di- indonesia-bagi-investor-asing>, dikunjungi pada 20 September 2021.
Terdapat  berbagai  jenis  pungutan  pajak  potensial  dalam  penerimaan  pajak salah satunya dari jenis pajak penghasilan. Salah satu penghasilan yang dikenai pajak  adalah  penghasilan  atas  dividen.  Pengenaan  pajak  atas  dividen  ini  yang dilakukan oleh Amerika Serikat sekitar tahun 1930 merupakan strategi yang dinilai sukses  memberikan  dampak  untuk  perkembangan  ekonomi,  meskipun  saat  itu polemik  mengenai  perpajakan  dan  juga  penggelapan  pajak  masih  marak  terjadi namun perusahaan yang berdiri, patuh untuk membayar pajak dividen yang mana termasuk pengenaan pajak berganda secara ekonomi. 4
Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta dan saat ini yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan maka dibuat regulasi  mengenai penghapusan  Pajak  Penghasilan atas dividen dalam negeri, dan juga penghasilan dividen luar negeri apabila memenuhi aturan  yang  disyaratkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2020  dan  PMK Nomor 18 tahun/PMK. 03/2021. Dalam aturan baru ini  diklasifikasikan sumber pendanaan  wajib  pajak  dari  asalnya  yakni  dari  dalam  negeri  atau  luar  negeri. Penggolongan  wajib  pajak  badan  yang  sumber  penghasilannya  berasal  dari  luar negeri dibagi lagi menjadi badan yang sahamnya terdaftar di bursa efek Indonesia dan badan usaha yang sahamnya tidak terdaftar di bursa efek Indonesia. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja pengaturan objek tidak kena pajak diperluas dan pajak penghasilan atas dividen dapat menjadi objek tidak kena pajak apabila atas dividen tersebut diinvestasikan kembali dalam jumlah tertentu dan jangka waktu tertentu.
Hal ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mengurangi meningkatkan arus investasi dalam negeri.
Dalam pengaturan pajak di Indonesia terutama pengaturan pajak penghasilan atas  dividen  yang  menggunakan  sistem  s elf-assessme nt dimana  wajib  pajak harus melakukan penghitungan, mempertimbangkan, membayar, dan melaporkan
4 Randall  Morck,  ‘How  to  Eliminate  Pyramidal  Business  Groups:  The  Double  Taxation of Inter Corporate Dividends and Other Incisive Uses of Tax Policy ’ (2004) National Bureau of Economic Research.[136].

## Inas Syadza: Pengecualian Objek Pajak...
jumlah pajak yang harus disetorkan kepada fiskus. 5 Ternyata  menimbulkan pajak berganda  secara  ekonomis,  dimana laba  di  level perseroan  dikenakan pajak  dan ketika dibagikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham dikenakan pajak kembali  hal  demikian  disebabkan  Indonesia  masih  menggunakan  sistem  klasik yang  menyebabkan  adanya  pajak  berganda. 6 Adanya  fenomena  pajak  berganda akan menyebabkan penghindaran pajak dan menurunnya investasi dalam bentuk penyertaan saham, hal ini akan merugikan negara apabila tidak disikapi dengan bijak. Penghindaran pajak merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghindari pembayaran  pajak. 7 Maka  masalah  yang  terdapat  dalam  adanya  pengenaan pembayaran pajak penghasilan atas dividen yang didapat wajib pajak badan adalah perbedaan aturan yang diterapkan.

## Metode Penelitian
Artikel ini merupakan jenis penelitian hukum, yakni kegiatan know-how dalam ilmu  hukum,  bukan  hanya know-about. 8 Tipe  penelitian  hukum  yang  digunakan merupakan doctrinal research, bertujuan memberikan penjelasan secara sistematis mengenai keterkaitan setiap aturan hukum dengan topik pembahasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan ( conceptual approach) yang didasari dari berbagai pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum dan pendekatan undang-undang ( statue approach) yang dilakukan dengan cara menjawab isu hukum yang ada berdasarkan ketentuan-ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan,  baik  yang  terdapat dalam  tingkat  legislasi  maupun  regulasi. 9 Sumber  bahan  hukum  menggunakan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder yang kemudian dianalisis melalui kajian yuridis.
5 Elzha  Putri  Widya  Yurisa  dan  Herini  SIti  Aisyah,  ‘Income  Tax  on  Uber  Drivers  in Indonesia’(2020) 17 PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology.[3-4].
6 Arif  Widodo,et.all,  ‘Pajak  Berganda  Secara  Ekonomis  Atas  Penghasilan  Dividen  Di Indonesia Dan Alternatif Penyelesaiannya’ (2018)  2 Jurnal Pajak Indonesia.[68].
7 Tyas Dian Anggraeni, ‘Keterpenuhan Prinsip Keadilan Dalam UU Pengampunan Pajak’ (2016) 5 Jurnal Rechtsvinding . [167].
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet. 13 (Kencana 2017).[60]
9 ibid. [177-178].

## Pengaturan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Atas Dividen
Pengaturan  tentang pengenaan pajak penghasilan atas dividen diatur dengan komprehensif mulai adanya tax reform ditandai dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Subjek pajak  adalah ketentuan mengenai siapa saja yang akan dikenakan pajak, subjek pajak memiliki kewajiban perpajakan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu. 10 Salah satu subjek pajak  penghasilan  atas  dividen  merupakan  adalah  badan.  Badan  dibagi  menjadi badan  dalam  negeri  dan  badan  luar  negeri  yang  dibedakan  berdasarkan  tempak kedudukan  berdirinya  badan  tersebut.  Badan  yang  dikenakan  pajak  penghasilan atas  dividen  merupakan  wajib  pajak  badan  dalam  negeri,  yang  dapat  berbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, firma kongdi, lembaga, dan bentuk usaha tetap  serta  berkedudukan  di  Indonesia.  Asas  yang  digunakan  dalam  mendasari pengenaan pajak bagi wajib pajak dalam negeri adalah penerapan asas domisili. Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, pengaturan mengenai subjek wajib pajak badan diatur di Pasal 2 ayat (3) huruf b, pasal 2 ayat (4), dan pasal 2 ayat (5) mengenai aturan yang termasuk subjek pajak dalam negeri.
Selain  pengaturan  mengenai  subjek  wajib  pajak,  dalam  pengenaan  pajak penghasilan  atas  dividen  juga  harus  memperhatikan  objeknya  itu  sendiri  yakni penghasilan  karena  objek  pajak  harus  dinyatakan  dengan  tegas  dalam  peraturan perpajakan. 11 Objek pajak penghasilan adalah penghasilan itu sendiri. dimana dalam Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  memberikan  pengertian  penghasilan  adalah penghasilan yang memberikan tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Adapun unsur-unsur yang menjadi objek pajak penghasilan adalah: 12
1. Tambahan kemampuan ekonomis, merupakan konsep akresi ( accretion concept ) dimana penghasilan adalah tambahan kemampuan menguasai barang dan jasa
10 Erly Suandy, Hukum Pajak (Penerbit Salemba Empat 2016).[43-46].
11 ibid. [53].
12 Yenni  Mangoting,  ‘Pajak  Penghasilan  Dalam  Sebuah  Kebijaksanaan’(2001)  3  Jurnal Akuntansi dan Keuangan.[149].

## Inas Syadza: Pengecualian Objek Pajak...
yang didapat oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak; 13
2. Yang diterima atau diperoleh, konsep ini memenuhi konsep realisasi ( realization concept ), dimana setiap tambahan ekonomis ini dikatakan sebagai penghasilan manakala sudah direalisasi atau secara akuntansi telah dapat dibukukan, baik dengan menggunakan prinsip cash basis maupun accrual basis ;
3. Baik  yang  berasal  dari  Indonesia  maupun  luar  Indonesia,  disini  memenuhi konsep world wide-income, yakni penghasilan akan dikenakan pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia;
4. Yang dipakai untuk membeli harta atau dikonsumsi, bahwasannya penghasilan tersebut  akan  digunakan  untuk  konsumsi  atau  ditabung,  yang  semuanya dikenakan pajak;
5. Dengan nama dan bentuk apapun. Unsur ini memenuhi konsep bahwa hakikat ekonomis lebih penting dari bentuk formal yang dipakai ( substance-over-form- principle ) dimana yang menentukan apakah penghasilan itu merupakan objek pajak bukan pada bentuk yuridis, melainkan hakikat ekonomis.
Maka dari itu penentuan sumber objek pajak penghasilan dapat dikategorikan menjadi empat jenis yakni: 14
1. Penghasilan  yang  didapatkan  dari  menjalankan  perusahaan  ( enterprise )  atau penghasilan yang didapatkan dari melakukan kegiatan bisnis ( business income );
2. Penghasilan dari melakukan pekerjaan ( employment income );
3. Penghasilan  dari  modal  yang  berupa  harta  bergerak  maupun  tidak  bergerak. Misalkan dividen ,bunga,  royalty, dan sewa;
4. Penghasilan lain lain, misalkan yang diterima dari pembebasan utang, undian atau hadiah.
Dividen  yang  memiliki  artian  bagian  laba  atau  pendapatan  yang  besarnya ditetapkan  oleh  direksi  dalam  rapat  umum  pemegang  saham  untuk  dibagikan kepada para pemegang saham, atau sejumlah uang yang berasal dari keuntungan yang  dibayarkan  kepada  pemegang  saham. 15 Jumlah  dividen  yang  dibagikan kepada  pemegang  saham  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  40  tahun  2007 adalah laba dikurangi dengan cadangan. Membuat dividen ini memenuhi unsur dari pengertian  penghasilan  yang  telah  diatur  dalam  undang-undang  dan  merupakan jenis penghasilan yang berasal dari modal, menjadikan dividen ini sebagai objek
13 Goode Richard, The Individual Income Tax (Princeton University Press 1964).[18].
14 Yenni  Mangoting,  ‘Pajak  Penghasilan  Dalam  Sebuah  Kebijaksanaan’  (2001)  3  Jurnal Akuntansi dan Keuangan.[151].
15 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka 2007).[271].
pajak penghasilan. Dalam ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf g undang-undang pajak penghasilan,  dividen  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun,  termasuk  dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi merupakan salah satu objek pajak penghasilan. 16 Namun saat ini setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 dan juga Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 perolehan sisa hasil usaha dari koperasi tidak lagi disamakan dengan dividen.
Adapun dalam penjelasan Undang-Undang Pajak Penghasilan memberikan rincian berbagai bentuk dividen yang dikenai pajak, yakni:
1. Laba  yang  dibagikan  secara  langsung  atau  tidak  langsung  dalam  nama  dan bentuk apapun;
2. Akibat likuidasi yang melebihi jumlah modal disetor yang dibayarkan kembali;
3. Saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham tanpa adanya penyetoran;
4. Laba yang diberikan dalam bentuk saham;
5. Adanya tambahan modal tanpa penyetoran;
6. Terdapat  kelebihan  jumlah  setoran  saham  yang  didapatkan  pemegang  saham akibat pembelian kembali saham oleh perseroan yang bersangkutan;
7. Dibayarkan  kembali  seluruh  atau  sebagian  modal  disetorkan,  apabila  dalam tahun lampau diperoleh keuntungan, kecuali apabila pembayaran kembali akibat dari pengecilan modal dasar (statutef yang dilakukan secara sah.
8. Pembayaran  sehubungan  dengan  tanda-tanda  laba,  termasuk  yang  diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;
9. Laba yang didapatkan dari pemilikan obligasi;
10. Bagian laba yang didapatkan pemegang polis;
11. Pengeluaran  perusahaan  untuk  keperluan  pribadi  pemegang  saham  yang dibebankan sebagai biaya perusahaan;
12. Dividen terselubung.
Dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g Undang-Undang Pajak Penghasilan, dibahas mengenai  apa  saja  dividen  yang  dikecualikan  dari  objek  pajak.  Dividen  yang berasal dari badan dalam negeri akan dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan dengan syarat bahwa Wajib Pajak badan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak hal ini diatur dalam pasal 37 ayat (1) huruf b PMK 18 Nomor 18/PMK.03/2021. Untuk dividen yang didapatkan
16 Candra  Mustika,  ‘Pajak  Penghasilan  Di  Indonesia  (Peraturan,Perhitungan  Dan  Upaya Peningkatan Potensi Penerimaan) Dan Kaitannya Dengan Investasi Di Indonesia’(2012) 1 Mankeu. [232].

## 544 Inas Syadza: Pengecualian Objek Pajak...
dari badan usaha luar negeri yang sahamnya terdaftar di bursa efek, maka apabila diinvestasikan lebih dari 30% (tiga puluh persen) akan dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan. Dividen yang didapatkan dari badan luar negeri yang sahamnya tidak  didaftarkan  di  Indonesia  maka  apabila  diinvestasikan  lebih  dari  30%  (tiga puluh persen) makan akan dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan. Namun apabila kurang dari 30% (tiga puluh persen) atas selisih dengan 30% (tiga puluh persen) akan dikenai pajak penghasilan.
Kemudian untuk dividen yang diperoleh dari bentuk usaha tetap luar negeri, apabila  diinvestasikan  minimal  30%  (tiga  puluh  persen)  maka  atas  dividen  dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan akan dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan. Investasi harus dilakukan paling lambat akhir bulan keempat setelah Tahun Pajak berakhir hal demikian diatur dalam pasal 35 ayat (1) huruf b PMK 18 Nomor 18/PMK.03/2021. Segala bentuk pengecualian ini akan menjadi tidak berlaku apabila Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak bagi wajib pajak badan.

## Akibat Hukum Pengecualian Objek Pajak Atas Dividen
Terdapat  berbagai  sistem  pemungutan  pajak  penghasilan  yang  digunakan di berbagai negara. Adapun sistem tersebut dapat dibagi menjadi enam kategori yakni: 17
a. Classical System
Konsep ini memiliki pandangan bahwa penghasilan yang berasal dari perseroan akan dikenakan pajak sebanyak dua kali, yakni di level perseroan dan juga ketika telah dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Jika melihat dari sisi penerimaan  negara  maka  penerapan  sistem  yang  demikian  akan  sangat  strategis meningkatkan pendapatan negara. namun apabila dilihat dari sisi pemegang saham, kebijakan yang demikian akan menimbulkan beban pajak lebih besar.
b. Modified Classical System
17 Sebastian Lazar, ‘Double Dividend Taxation Relief: A New View From Corporate Income Tax Perspective’(2010) 57 EconPapers.[209].
Pada konsep ini, mirip dengan classical namun terdapat perbedaan terhadap pentarifan pajak atas dividen bagi penerima dividen orang pribadi. Besaran tarif ini diturunkan agar saat dihitung beban pajak yang efektif yang ditanggung pemegang saham orang pribadi dapat mendekati tarif pajak penghasilan tertinggi yang dapat dikenakan atas orang pribadi tersebut. Distem ini dibuat, agar pemegang saham orang pribadi yang menerima dividen yang terkena tarif pajak penghasilan tertinggi untuk orang pribadi terhindar dari fenomena pajak berganda.
c. Full Imputation System
Konsep  ini  memberikan  pendapat  bahwa  laba  perusahaan  yang  dikenakan pajak  di  level  perusahaan,  dan  dividen  yang  diterima  oleh  pemegang  saham akan dikenakan pajak. Namun dengan adanya sistem ini, pajak penghasilan yang telah dibayarkan oleh perusahaan dapat digunakan sebagai kredit pajak bagi para pemegang saham sebagai bentuk pengurang dari pajak atas dividen yang diterima.
d. Partial Imputation System
Konsep  ini  sama  dengan  konsep  yang  diusung  oleh full imputation ,  letak perbedaannya  adalah  proporsi  dari  pajak  penghasilan  yang  dibayarkan  di  level perusahaan dapat digunakan sebagai kredit pajak bagi pemegang saham sebagai pengurangan dari pajak atas dividen yang diterima.
e. Total Exemption System
Sistem  ini  akan  membuat  seluruh  penghasilan  dividen  yang  diterima pemegang saham akan dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan.
f. Partial Exemption System
Sistem  ini  mengakomodir,  bahwa  sebagian  penghasilan  atas  dividen  yang diterima pemegang saham akan dibebaskan dari pengenaan pajak.
Saat ini sistem pemungutan pajak di Indonesia masih menggunakan classical system, sistem  ini  memiliki  pandangan  bahwa  penghasilan  yang  berasal  dari perseroan akan dikenakan pajak sebanyak dua kali, yakni di level perseroan dan juga  ketika  telah  dibagi  kepada  pemegang  saham  dalam  bentuk  dividen.  Jika melihat dari sisi penerimaan negara maka penerapan sistem yang demikian akan sangat  strategis  meningkatkan  pendapatan  negara.  namun  apabila  dilihat  dari

## 546 Inas Syadza: Pengecualian Objek Pajak...
sisi pemegang saham, kebijakan yang demikian akan menimbulkan beban pajak lebih  besar.  Sistem  ini  membedakan  perusahaan  dan  pemegang  saham  menjadi dua entitas yang berbeda, maka akan berdampak dengan adanya pajak berganda. Hingga tahun 2003 Amerika Serikat masih menganut classical system, sehingga praktik pajak berganda atas pemungutan pajak penghasilan masih terjadi. Namun saat ini Amerika telah menerapkan modified classical system dengan melakukan penurunan tarif pajak atas dividen. 18
Maka guna mengurangi dampak adanya pengenaan pajak berganda terdapat cara  unilateral  maupun  bilateral  yang  dapat  dilakukan  setiap  negara.  Secara unilateral dapat dilakukan dengan  cara  mengadopsi  metode penghindaran pajak berganda secara internasional dalam regulasi perpajakan yang diterbitkan, misalkan menggunakan  metode  kredit  pajak  ( credit method) atau  metode  pengecualian ( exemption method). Kemudian ada pula cara bilateral yang dapat dilakukan dengan membuat tax treaty dengan negara lain guna mencegah dampak pajak berganda, perseturuan  ini  akan  membagi  atau  membatasi  hak  pemajakan  suatu  negara atas  suatu  penghasilan. 19 Saat  ini  dalam  hukum  positif  yang  berlaku,  Indonesia menempatkan beberapa pengecualian objek pajak terhadap jenis dividen tertentu.
Pengecualian  ini  merupakan  sebuah  upaya  guna  mengeliminasi  pajak berganda, dimana menempatkan negara sebagai pemegang yurisdiksi pemajakan sekunder  (domisili)  dengan  rela  melepaskan  hak  pemajakannya  dan  mengakui pemajakan  eksklusif  negara  lain  (negara  sumber).  Pengecualian  terhadap  objek ( object income exemption), umumnya disebut dengan full exemption atau exemption without progression, diberikan  dengan  mengeluarkan  penghasilan  luar  negeri dari basis data Wajib Pajak Badan Dalam Negeri. Exemption without progression ( eksekusi tanpa progresi) berarti penghasilan luar negeri yang diperoleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri akan dibebaskan dari pengenaan pajak dengan mengecualikan
18 Primandita  Fitriandi,  Benny  Setiawan  and  Widodo  Arif,  ‘Pajak  Berganda  Secara Ekonomis  Atas  Penghasilan  Dividen  Di  Indonesia  Dan  Alternatif  Penyelesaiannya’  (2019)  2 Jurnal Perpajakan . [72].
19 Anang Mury Kurniawan, Pajak Internasional (Program Diploma III Keuangan Spesialisasi Pajak 2010).[3].
dari basis pajak sehingga tidak termasuk dalam penghitungan pengenaan tarif pajak negara  domisili. 20 Pengecualian  ini  akan  membebaskan  wajib  pajak  badan  yang memenuhi ketentuan tidak dibebani dengan pengenaan pajak penghasilan.

## Kesimpulan
Dalam pengenaan pajak penghasilan salah satu subjek pajak yang dikenakan adalah  wajib  pajak  badan  dalam  negeri.  Kemudian  objek  pajak  penghasilan adalah  setiap  tambahan  kemampuan  ekonomis  yang  diterima  oleh  wajib  pajak, maka melihat penjelasanya ini dividen termasuk objek pajak penghasilan karena memberikan tambahan kemampuan ekonomis bagi wajib pajak utamanya dalam pembahasan ini adalah wajib pajak badan dalam negeri. Dividen atau dengan nama dan  bentuk  sejenis  akan  dikenai  pajak  penghasilan  karena  dividen  merupakan bentuk penghasilan yang dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Ternyata dengan adanya pemungutan pajak atas dividen menimbulkan pajak berganda,  maka  dibuatlah  pengecualian  objek  pajak  atas  jenis  dividen  tertentu. Pengecualian ini merupakan salah satu cara yang digunakan untuk meminimalisir adanya  pajak  berganda,  dimana  regulasi  domestik  mengecualikan  secara  tegas bentuk dividen yang tidak dibebani pajak penghasilan. Pengecualian yang demikian merupakan bentuk pembebasan pajak. Karena dengan adanya pengecualian ini, terdapat bentuk dividen yang tidak lagi dikenai pajak penghasilan dan tidak mengakibatkan pajak berganda bagi wajib pajak badan. Saat ini bentuk pengecualian objek pajak khususnya mengenai objek pajak atas dividen diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dimana dalam peraturan ini atas dividen yang diterima wajib pajak badan dari badan dalam negeri tidak lagi ada pajak berganda namun untuk dividen yang diterima wajib pajak badan dari badan luar negeri masih terdapat kemungkinan adanya pengenaan pajak berganda.
20 Primandita Fitriandi, Benny Setiawan and Widodo Arif, ‘Pajak Berganda Secara Ekonomis Atas Penghasilan Dividen Di Indonesia Dan Alternatif Penyelesaiannya’ (2019) 2  Jurnal Perpajakan. [26].

## Inas Syadza: Pengecualian Objek Pajak...

## Daftar Bacaan

## Buku
Anang  Mury  Kurniawan, Pajak Internasional (Program  Diploma  III  Keuangan Spesialisasi Pajak 2010).
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka 2007).
Erly Suandy, Hukum Pajak, (Salemba Empat 2016). Goode Richard, The Individual Income Tax (Princeton University Press 1964).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet. 13 (Kencana 2017).

## Jurnal
Arif Widodo,[et.,al], ‘Pajak Berganda Secara Ekonomis Atas Penghasilan Dividen Di Indonesia Dan Alternatif Penyelesaiannya’ (2018) 2 Jurnal Pajak Indonesia.
Candra  Mustika,  ‘Pajak  Penghasilan  Di  Indonesia  (Peraturan,Perhitungan  Dan Upaya Peningkatan Potensi Penerimaan) Dan Kaitannya Dengan Investasi Di Indonesia’(2012) 1 Mankeu.
Morck,  Randall  ‘How  to  Eliminate  Pyramidal  Business  Groups:  The  Double Taxation of Inter Corporate Dividends and Other Incisive Uses of Tax Policy ’ (2004) National Bureau of Economic Research.
Primandita  Fitriandi,  Benny  Setiawan  and  Widodo  Arif,  ‘Pajak  Berganda Secara  Ekonomis  Atas  Penghasilan  Dividen  Di  Indonesia  Dan  Alternatif Penyelesaiannya’ (2019) 2  Jurnal Perpajakan.
Primandita  Fitriandi,  Benny  Setiawan  and  Widodo  Arif,  ‘Pajak  Berganda Secara  Ekonomis  Atas  Penghasilan  Dividen  Di  Indonesia  Dan  Alternatif Penyelesaiannya’ (2019) 2  Jurnal Perpajakan .
Putri Elzha Widya Yurisa dan Herini SIti Aisyah, ‘Income Tax on Uber Drivers in Indonesia’(2020) 17 PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology.
Sebastian Lazar, ‘Double Dividend Taxation Relief: A New View From Corporate Income Tax Perspective’(2010) 57 EconPaper s.

## Tyas Dian Anggraeni, ‘Keterpenuhan Prinsip Keadilan Dalam UU Pengampunan Pajak’ (2016) 5 Jurnal Rechtsvinding .
Xavier Sala-i-Martin, ‘The Distributing “Rise” of Global Income Inequality’(2002)
National Bureau of Economic Research.
Yenni  Mangoting,  ‘Pajak  Penghasilan  Dalam  Sebuah  Kebijaksanaan’  (2001),  3 Jurnal Akuntansi dan Keuangan.

## Laman
Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal,  ‘Keuntungan  Berinvestasi  di  Indonesia Bagi  Investor  Asing’,  <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel- investasi/detail/keuntungan-berinvestasi-di-indonesia-bagi-investor-asing>, dikunjungi pada 20 September 2021.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, ‘Realisasi Pendapatan Negara 2021 Capai  Rp2.003,1  triliun,  Lampaui  Target  APBN  2021’  <  https://www. kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-pendapatan-negara-2021-capai- rp2003-1-triliun-lampaui-target-apbn-2021/>,  dikunjungi  pada  05  Januari 2022.

## Inas Syadza: Pengecualian Objek Pajak...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--