E-ISSN: 2684-883X

## TANTANGAN  IMPLEMENTASI  PENGAKUAN  HUKUM  ADAT  DALAM  KITAB UNDANG-UNDANG  HUKUM PIDANA BARU DI INDONESIA

## Milenia Ramadhani
Universitas Widya Mataram, Indonesia Email: mileniaramadhani.co@gmail.com

## Abstrak
KUHP Nasional atau KUHP Baru telah memberikan pengakuan terhadap hukum yang hidup (living  law)  sebagai  asas  legalitas  materiil,  sehingga  selain  melanggar  perundangan, melanggar  hukum  adat  juga  dapat  dipidanakan  dengan  ketentuan  lebih  lanjut.  Penelitian  ini bertujuan mengidentifikasi  tantangan implementasi  living  law dalam KUHP  baru agar dapat menjadi  pedoman  dan  masukan  para  pemangku  kepentingan.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  normatif  yang  dipadukan  dengan  konsep  dan  teori  sosial.  Hasil  penelitian menunjukan  paling  tidak  ada  6  tantangan  yang  perlu  disiapkan  dalam  implementasi  KUHP baru terkait living law, yaitu 1) Perlu sesegera mungkin di bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan  Daerah    yang  mengatur  terkait  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat;  2)    Perlu pelibatan  Lembaga  adat    dalam  pelaksanaan  hukum  adat;  3)  Perlu  diatur  tentang  hukum perselisihan  antar  adat;  4)  Perlu  adanya  identifikasi  hukum-hukum  adat  yang  ada  di Indonesia;  5)  Perlu  pembekalan  hakim  terhadap  persoalan  adat  istiadat;  6)  Perlu  kepatuhan terhadap prinsip Hak Asasi Manusia, UUD NRI 1945 dan Pancasila
Kata Kunci : Living law, Hukum Adat, KUHP Baru.

## Abstract
The National Criminal Code or New Criminal Code has recognized living law as a principle of material legality, so that apart from violating legislation, violating customary law can also be  punished  with  further  provisions.  This  research  aims  to  identify  the  challenges  of implementing living law in the new Criminal Code so that it can serve as guidance and input for  stakeholders.  This  research  is  normative  research  combined  with  social  concepts  and theories.  The  research  results  show  that  there  are  at  least  6  challenges  that  need  to  be prepared in the implementation of the new Criminal Code related to living law, namely 1) It is  necessary to  form  Government  Regulations  and Regional Regulations  that regulate living law in society as soon as possible; 2) It is necessary to involve traditional institutions in the implementation of customary law; 3) It is necessary to regulate the law on disputes between customs;  4)  There  is  a  need  to  identify  customary  laws  that  exist  in  Indonesia;  5)  It  is necessary  to  equip  judges  regarding  customs  issues;  6)  Compliance  with  the  principles  of Human Rights, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Pancasila is required.
Keywords: Living law, Customary Law, New Criminal Code
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 08, Agustus 2024

## PENDAHULUAN
Reformasi  Kitab  Undang-Undang  Pudana  (KUHP)  telah  berhasil  dilakukan  oleh Indonesia  yang  disyahkan  pada  Desember  2022  dan  diundangkan  pada  tanggal  2  Januari 2023. KUHP baru ini mempunyai masa transisi selama 3 tahun, sehingga akan berlaku pada tanggal  2  januari  tahun  2026  mendatang.  Diketahui  bahwa  KUHP  yang  selama  ini  berlaku merupakan  warisan  Belanda  yang  berasal  dari  Wetboek  uan  Strafrechl  uoor  Nederlandsch- Indie  dan  berlaku  sejak  Indonesia  merdeka  tahun  1945.  Meskipun  selama  ini  ada  upaya penyesuaian  baik  berupa  perubahan  maupun  pembaharuan  sebanyak  10  kali,  namun  dirasa masih  belum  memenuhi  misi  perubahan  mendasar  dari  KUHP  yang  dinginkan,  yaitu  misi dekolonialisasi,  konsolidasi,  demokratisasi,  dan  harmonisasi  secara  terkodifikasi  dan menyeluruh.  Misi  tersebut  membawa  konsekuensi  perubahan  mendasar  tentang  filosofis, perspektif, konsep dan teori yang mendasarinya. Dalam konteks politik hukum pidana, Barda Nawawi  Arief  menyebut  upaya  reformasi  ini  untuk  mengubah  dan  memperbarui  hukum pidana  agar  sesuai  dengan  nilai-nilai  sosial,  politik,  filosofis,  dan  budaya  masyarakat Indonesia  yang  menjadi  dasar  kebijakan  sosial,  kebijakan  kriminal,  dan  penegakan  hukum pidana. Oleh karena itu, hukum pidana tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memerlukan pendekatan  empiris,  sosiologis,  historis,  dan  integrasi  dengan  kebijakan  sosial  dan pembangunan nasional secara keseluruhan (Arief, 2016).
KUHP  baru  memberikan  perubahan  yang  mendasar  terkait  dengan  tujuan  untuk mengatur  atau  mengorganisir  ulang  (rekonstruksi  atau  reformulasi)  struktur  hukum  pidana nasional menjadi lebih terpadu (Apriliani, 2023).  KUHP Baru yang diundangkan dengan UU No.  1  Tahun  2023,  meskipun  masih  menghadapi  beberapa  kritik  terkait  rumusan  beberapa pasal,  namun  telah  mengakomodasi  sejumlah  pemikiran  mendasar  yang  penting  untuk memperbarui  penegakan  hukum  pidana  di  Indonesia.  Konsep-konsep  yang  menjadi  antitesis dari  paradigma  klasik  positivisme-formil  menjadi  bagian  integral  yang  signifikan  di dalamnya.  Salah  satu  aspek  penting  dari  beberapa  pembaruan  dalam  KUHP  Baru  Indonesia adalah penyatuan hukum yang hidup (living law) dalam sistem hukum pidana nasional yang baru (Magala, 2023).
Beberapa  penelitian  sebelumnya  melihat  persoalan  dan  permasalahan  jika  living  law diadopsi dalam hukum pidana sehingga dinilai belum sepenuhnya dapat diterapkan akibat dari banyaknya  kekosongan  hukum,  aturan  yang  inkonsistensi,  dan  pemahaman  masyarakat terhadap living law yang belum merata (Pawana, 2023).  Pengaturan hukum yang hidup saat ini masih berupa pengakuan atau akomodasi, namun belum dapat memberikan kepastian yang rinci,  sehingga  masih  memerlukan  pengaturan  yang  sifatnya  lex  specialis  (Irawan  &  Pura, 2023).   Namun disisi lain rumusan hukum yang hidup dalam KUHP baru telah sesuai dengan konsep  dan  nilai-nilai  hukum  progresif,  termasuk  mendekonstruksi  positivisme  hukum dengan  memperluas  prinsip  legalitas,  menerapkan  paradigma  holistik,  dan  mereorientasi tujuan  hukum  ke  arah  keadilan  substantive  (Magala,  2023).    Oleh  karena  itu    akomodasi hukum  adat  dalam  KUHP  baru  ini  dipastikan  akan  menemui  berbagai  tantangan  dalam implementasinya.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk  membahas  tentang  living  law  yang  ada  dalam KUHP  baru  dan  menguraikan  beberapa  tantangan  ke  depan  terkait  dengan  implementasi hukum adat dalam KUHP baru tersebut.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif.  Pengumpulan  data dilakukan  melalui  pencarian  data  sekunder  berupa  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam  analisis  adalah  yuridis-normatif  dan  kemudian  dibahas  juga  dengan  pendekatan sosiologis melalui teori-teori ilmu sosial yang relevan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  yang  berfokus  pada analisis  terhadap  peraturan  perundang-undangan  serta  literatur  yang  relevan  dengan  topik yang dibahas. Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang melibatkan bahan hukum primer, seperti  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  baru,  serta  bahan  hukum sekunder yang mencakup buku, jurnal, dan artikel ilmiah terkait hukum adat dan living law di Indonesia.  Analisis  dilakukan  dengan  pendekatan  yuridis-normatif,  yang  mengkaji  isi  dan implikasi  hukum  dari  pengakuan  living  law  dalam  KUHP  baru,  serta  mengidentifikasi tantangan  dalam  implementasinya.  Selain  itu,  pendekatan  sosiologis  digunakan  untuk memahami  bagaimana  hukum  adat  berinteraksi  dengan  hukum  nasional  dan  dampaknya terhadap masyarakat, dengan mempertimbangkan teori-teori sosial yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hukum yang berlaku di masyarakat (Living Law) dalam KUHP Baru
Hukum yang hidup di masyarakat (living law) menurut Eugene Ehrlich adalah  “The law that dominate life it self, even though it has not been printed in legal propositions” atau "hukum  yang  menguasai  kehidupan  itu  sendiri,  meskipun  tidak  tercetak  dalam  proposisi hukum."  Pandangan  ini  dapat  menerangkan  bahwa  hukum  yang  hidup  merupakan  hukum yang  berpusat  pada  masyarakat,  bukan  pada  negara.  Oleh  karena  itu,  hukum  yang  hidup dalam  masyarakat  tidak  hanya  mencakup  hukum  pidana  adat,  tetapi  juga  kebiasaan, kesusilaan,  kesopanan,  dan  norma  agama  yang  menjadi  bagian  dari  hukum  yang  hidup  dan eksis di masyarakat. Pendapat Soepomo juga menyebutkan bahwa hukum adat adalah hukum yang  hidup  dalam  masyarakat  karena  hukum  tersebut  lahir  dan  berkembang  dari  nilai-nilai yang ada dalam kehidupan nyata suatu masyarakat. Hukum adat merupakan bagian dari living law  yang  terus  tumbuh  dan  berkembang  sesuai  dengan  perkembangan  jaman.  Cicero  yang menyatakan "ubi societas ibi ius," yang berarti bahwa di dalam setiap kehidupan masyarakat akan    selalu  ditemui  hukum  yang  mempunyai  fungsi  untuk  mengatur  perilaku  atau  tindakan anggota masyarakatnya (Fadlilah, 2022).
Living  law  sendiri  mempunyai  karakteristik,  yaitu  sebagai  bentuk  yang  berarti diciptakan masyarakat berdasarkan budaya, sebagai sifat yang berarti muncul dari keyakinan, sebagai  pembentuk  yang berarti  hukum  merupakan salah satu  aspek budaya yang hidup  dan membentuk  masyarakat.  Karakteristik  lain  adalah  sebagai  tujuan  yaitu  untuk  mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, sebagai pemaksaan yaitu untuk memaksa orang untuk berbuat atau tidak berbuat  sesuatu,  dan sebagai  berlakuan yang berarti harus ditaati oleh masyarakat (Fadlilah, 2022). Hukum adat, khususnya delik adat, dapat diartikan sebagai setiap gangguan yang  dilakukan  oleh  individu  atau  kelompok,  baik  yang  berwujud  maupun  tidak  berwujud, yang menimbulkan reaksi adat. Delik adat memiliki empat unsur penting, yaitu: 1) Tindakan yang  dilakukan  oleh  individu,  kelompok,  atau  pengurus  adat;  2)  Tindakan  tersebut bertentangan dengan norma-norma hukum adat; 3) Tindakan tersebut dianggap menyebabkan kegoncangan  karena  mengganggu  keseimbangan  dalam  masyarakat;  dan  4)          Tindakan tersebut memicu reaksi dari masyarakat berupa sanksi adat. Untuk menilai keberadaan hukum adat, harus terdapat masyarakat adat atau Lembaga adat yang mewakilinya (Putri, 2021).
Pengaturan  dalam  KUHP  baru  terkait  living  law  sendiri  berdasarkan  Pasal  2  yang memberikan akomodasi terhadap keberadaan hukum adat dalam pengaturan pidana. Pasal 12 Ayat (2) mengatur tentang perbuatan pidana dapat dinyatakan jika ada perbuatan bertentangan yang bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal 66, Pasal 96, Pasal 97 dan Pasal 116 mengatur tentang pidana tambahan dapat berupa tentang kewajiban adat sesuai dengan  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  setempat.  Pasal  120  mengatur  tentang  pidana tambahan  yang  dilakukan  korporasi  juga  dapat  melakukan  pemenuhan  kewajiban  adat setempat.  Pasal  597  dan  Pasal  601  Ayat  (1)  menunjukan  adanya  ancaman  pidana  bagi  yang melakukan perbuatan dilarang oleh hukum yang berlaku di masyarakat setempat, tidak hanya yang melanggar perundangan.
Dalam KUHP yang baru, Legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP lama tetap diakui, bersamaan dengan pengakuan keberadaan living law sebagai dasar pemidanaan yang diatur  dalam  Pasal  2  KUHP.  Meskipun  living  law  diakui,  Prof.  Harkristuti  Harkrisnowo menegaskan  bahwa  hukum  adat  tidak  secara  otomatis  berubah  menjadi  hukum  pidana.  Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain hukum adat hanya berlaku di daerah tempat hukum  tersebut  hidup.  Ketentuan  dalam  hukum  adat  tidak  boleh  diatur  dalam  KUHP  untuk menghindari duplikasi. Hukum adat juga harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, konstitusi tahun  1945,  HAM,  dan  asas  hukum  umum  yang  diakui  oleh  bangsa.  Jika  ada  delik  hukum adat yang tidak memenuhi kriteria tersebut, maka tidak boleh dilaksanakan. Hukum adat yang berlaku  harus  ditetapkan  terlebih  dahulu  dalam  Peraturan  Daerah  (Perda)  berdasarkan  hasil penelitian  empiris.  Ancaman  sanksi  untuk  tindak  pidana  adat  dibatasi  setara  dengan  denda kategori II dalam KUHP, yaitu Rp10 juta ( Harkrisnowo, 2023).
Walaupun  hukum  progresif  berseberangan  dengan  positivisme,  dimana  ia  menolak premis-premis  dasar  yang  menuntut  semua  pengaturan  hukum  melalui  undang-undang. Hukum  tetap  dalam  bentuk  tertulis  sebagai  instrumen  utama,  tetapi  bukan  satu-satunya. Hukum  progresif  mendorong  agar  penegakan  hukum  tidak  dilakukan  secara  kaku  dengan hanya  menggunakan  logika  undang-undang,  melainkan  juga  mempertimbangkan  realitas sosial  masyarakat  yang  dinamis.  Dalam  hal  ini,  Prof.  Tjip  mengadopsi  pemikiran  Charles Sampford  tentang  konsep  social  melee,  yang  menunjukkan  bahwa  ketertiban  dapat  dicapai melalui proses-proses sosial tanpa mengutamakan pendekatan hukum yang kaku. Pendekatan ini  dilakukan  dengan  cara  'berhukum  dengan  hati,'  di  mana  aparat  penegak  hukum  menjadi ujung tombak penegakan hukum progresif. Dengan demikian, akomodasi hukum yang hidup dalam  KUHP  memberikan  legitimasi  yang  kuat  bagi  pengembangan  penegakan  hukum dengan karakter progresif dalam sistem hukum pidana Indonesia (Magala, 2023).

## Tantangan Implementasi Living Law dalam KUHP Baru
Tulisan  ini  berusahan  untuk  mengidentifikasi  beberapa  tantangan  ke  depan  atas implementasi  KUHP  baru  terutama  terkait  dengan  pengakomodasian  hukum  yang  hidup dalam masyarakat. Beberapa tantangan yang mampu diidentifikasi oleh penulis diantaranya:
Perlu  sesegera  mungkin  di  bentuk  Peraturan  Pemerintah  dan  Peraturan  Daerah    yang mengatur terkait hukum yang hidup dalam masyarakat
Ketiadaan pengaturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah terkait hukum yang hidup sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Ayat (3) UU No. 1 Tahun 2023 perlu  segera  diisi  untuk  mencegah  kekosongan  hukum  (rechtvacuum)  dalam  sistem  hukum pidana Indonesia. Pengaturan ini harus dilakukan sejalan dengan lima misi KUHP baru, tanpa melakukan positivisasi terhadap hukum yang hidup. Hal ini berarti bahwa  pemerintah daerah melalui  Peraturan  Daerah  hanya  boleh  memberikan  pengakuan  kepada  masyarakat  hukum adat dan hak-haknya dalam menegakkan hukum yang hidup, tanpa mengambil alih penegakan hukum tersebut melalui aparat penegak hukum yang dipositivisasikan. Formulasi ini bertujuan untuk  mencegah  terjadinya  reduksionisme  terhadap  hukum  yang  hidup,  yang  akan bertentangan  dengan  nilai-nilai  progresivitas  dan  tujuan  pengakuan  living  law/  hukum  adat dalam KUHP baru (Magala, 2023).
Peraturan  Pemerintah  (PP)  yang  perlu  dibentuk  terutama  tentang  tata  cara  dan  kriteria penetapan  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Dengan  demikian  PP  ini  dapat  membatasi masalah-masalah  hukum  adat  yang  dapat  menjadi  hukum  pidana.  Kritreria  dan  tahapan penetapan  hukum  juga  harus  jelas  dan  detail  untuk  membatasi  kewenangan  aparatur  atau pihak lain agar tidak sewenang-wenang. Pada intinya KUHP baru memerlukan aturan teknis dan operasional dalam penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai asas legalitas materiil. Pengaturan secara rinci dan berjenjang dengan PP dan Perda dapat menjadi panduan pelaksanaan KUHP Baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Banyaknya aturan-atauran yang tidak tertulis dalam masyarakat sebagai perwujudan kearifan lokal dan hukum adat akan dapat menjadi potensi masalah ke depan jika pengaturan pada tataran operasional dan teknis kurang detail.  Oleh karena itu pembentukan PP harus melalui kajian hukum  yang detail  dan komprehensif  terkait  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  Indonesia,  termasuk  hukum  adat yang  masih  diakui  di  Indonesia.  Sedangkan  untuk  Perda  lebih  spesifik  mengatur  tentang hukum  yang  hidup  di  daerah  masing-masing  dengan  mendengarkan  semua  perwakilan  suku atau masyarakat adat yang ada, tokoh adat serta masyarakat adat yang ada.

## Perlu pelibatan Lembaga adat  dalam pelaksanaan hukum adat
Sebelum  terbentuknya  pemerintahan  dan  sistem  peradilan  modern  seperti  saat  ini, Lembaga adat yang biasanya diketuai oleh kepala adat atau tokoh adat mempunyai peran yang tenting  sebagai  pengambil  keputusan,  khususnya  juga  sebagai  pengadil  masyarakat  yang melanggar  hukum  adat  di  suatu  daerah.  Hal  ini  berarti  tokoh  adat  dan  Lembaga  adat mempunyai fungsi penting dalam melestarikan hukum adat yang berlaku. Lembaga adat juga tidak  jarang  sebagai  pengadil  yang  memberikan  sanksi  adat  pada  pelanggar  adat.  Lembaga adat  juga  yang  melahirkan  norma  atau  nilai  yang  menjadi  aturan  bersama  untuk  menjaga kehidupan  kelompok  adat  tertentu.  Lembaga  adat  juga  berperan  sebagai  penyelesai  konflik yang  terjadi  diantara  anggota  masyarakat  adat,  baik  itu  secara  internal  maupun  eksternal dengan  adat  yang  lain  (Dasor,  2020).  Selain  itu  Lembaga  adat  juga  berperan  penting  dalam upaya  pelestarian  nilai-nilai  budaya  masyarakat  adat  di  suatu  masyarakat.  Pelestari  berarti yang  masih  mempraktikan  serta  memegang  nilai-nilai  yang  diwariskan  oleh  para  leluhur terkait  hukum  adat  atau  norma  adat  (Sonia  &  Sarwoprasodjo,  2020).  Lembaga  adat  juga mempunyai  peran  penting  dalam  mencegah  terjadinya  pelanggaran  adat  atau  konflik  yang
terjadi  pada  level  masyarakat.  Fungsi  ini  adalah  fungsi  preventif  yang  dapat  mencegah perbuatan  yang  melanggar  hukum  atau  melanggar  adat  (Dauh,  Sukadana  &  Widyantara, 2020).
Oleh  karena  itu,  implementasi  living  law  di  KUHP  Baru  harus  melibatkan  Lembaga adat  yang  ada  di  daerah  masing-masing.  Pendetailan  terkait  keterlibatan  Lembaga  adat  ini harus  dirumuskan  dalam  PP  dan  Perda  yang  dibentuk.  Hal  ini  selain  berfungsi  memberikan kewenangan  juga  memberikan  batasan-batasan  agar  tidak  terjadi  overlapping  dengan Lembaga  hukum  yang  lain.  Pelibatan  harus  dilakukan  sejak  awal,  terutama  dalam  proses pembentukan peraturan pemerintah maupun perda serta dalam implementasinya di lapangan.

## Perlu diatur tentang hukum perselisihan antar adat
Peluang  terjadinya  perselisihan  atau  pelanggaran  hukum  adat  juga  terjadi  pada  pada antar  kelompok  adat  yang  berbeda.  Jika  hal  ini  terjadi  maka  diperlukan  juga  upaya penyelesaian perselisihan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu perlu juga pengaturan baik itu dalam PP maupun Perda hukum yag hidup dalam masyarakat untuk mengaturnya dengan detail. Kejadian ini sering terjadi pada masyarakat adat yang berbatasan dengan  masyarakat  adat  yang  lain.  Interaksi  antar  adat  ini  seringkali  menimbulkan perselisihan  yang  mendasari  banyak  kekerasan  antar  suku  atau  masyarakat  adat.  Jika  terjadi dalam  kelompok-kelompok  adat  yang  dinaungi  oleh  hukum  adat  dan  Lembaga  adat  yang sama,  hal  ini  akan  mudah  diselesaikan.  Namun  jika  di  perselisihan  itu  melibatkan  Lembaga adat yang berbeda, maka akan menjadi sulit dalam penyelesaiannya.
Lembaga  yang  lebih  besar  seperti  Forum  komunikasi  antar  adat  seperti  yang  ada  di beberapa  daerah,  misal  di  Kota  Medan  Sumatera  Utara  dapat  dijadikan  sebagai  jalan mempertemukan perbedaan antar adat. Forum ini dapat menjadi ruang diskusi sampai dengan ruang  penyelesaian  perselisihan  antar  adat.  Tidak  mudah  melakukanya,  namun  hal  ini  perlu diatur agar dapat menyelesaiakan perselisihan yang terjadi antar masyarakat adat. Oleh karena itu  kelembagaan  ini  juga  perlu  dipikirkan  dalam  proses  penyusunan  PP  atau  Perda  yang terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai perwujudan KUHP baru.
Perlu adanya identifikasi hukum-hukum adat yang ada di Indonesia
Setiap  wilayah  di  Indonesia  memiliki  kearifan  lokal  dan  bentuk-bentuk  hukum  adat yang sudah ada bahkan jauh sebelum Belanda tiba di Indonesia. Penelitian Snouck Hurgronje pada tahun 1891-1892 berhasil mengidentifikasi 19 wilayah hukum adat di seluruh Nusantara (Aridi  &  Permana,  2022).    Dalam  rangka  untuk  mempersiapkan  implementasi  KUHP  baru dalam  kaitanya  dengan  hukum  yang  hidup  dimasyarakat,  maka  perlu  adanya  pemetaan wilayah  hukum  adat  terbaru  di  Indonesia.  Pemetaan  terbaru  dapat  menggunakan  dasar pemetaan lama, namun lebih diperdetail dan diperluas, juga dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan hukum yang hidup di masyarakat.  Hal ini mengingat karena perkembangan yang signifikan  pada  masyarakat  Indonesia  saat  ini.  Pemetaan  ini  diharapkan  dapat  memberikan petunjuk  tentang  berapa  wilayah  hukum  adat  yang  ada,  apa  saja,  dan  mana  yang  perlu  atau memadai  jika  dilakukan  positivisasi  dalam  hukum  pidana  melalui  PP  atau  perda  yang  akan dibuat.
Hukum  adat  sifatnya  dinamis  dan  berkembang  meskipun  dalam  jangka  waktu  yang relatif lama. Oleh karena itu pemetaan wilayah hukum adat perlu dilakukan lagi untuk melihat dinamikanya dan peluang menjadi  hukum  yang hidup  dalam masyarakat dalam KUHP  yang baru.  Jika  wilayah  hukum  adat  sudah  terpetakan  maka  identifikasi  hukum-hukum  adat  yang ada dalam masing-masing wilayah adat dan sub wilayah adat dapat lebih mudah dilakukan.

## Perlu pembekalan pada hakim terhadap persoalan adat istiadat
Pemahaman terkait budaya, adat-istiadat,  kearifan lokal dan hukum  adat  yang menjadi latar  belakang  suatu  masyarakat  sangat  penting  bagi  hakim  yang  menagani  perkara,  terlebih jika  perkara  tersebut  terkait  dengan  hukum  adat  masyarakat  setempat.  Hal  ini  dapat membentuk  kemampuan  hakim  dalam  menemukan  ruang  keadilan  subtantif  baik  secara hukum positif maupun hukum adat. Pengetahuan tentang adat istiadat memungkinkan hakim memahami  konteks  budaya  dan  sosial  di  mana  hukum  adat  diterapkan.  Ini  penting  untuk memberikan  putusan  yang  adil  dan  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  berlaku  di  masyarakat adat.engan memahami adat istiadat, hakim dapat memberikan putusan yang tidak hanya legal tetapi  juga  adil  secara  substansial.  Ini  berarti  putusan  yang  sejalan  dengan  keadilan  yang dirasakan oleh masyarakat adat itu sendiri.
Pengetahuan  tentang  adat  istiadat  membantu  hakim  menghormati  dan  mengakui eksistensi  hukum  lokal  yang  telah  ada  jauh  sebelum  hukum  nasional  terbentuk.  Ini memperkuat  legitimasi  sistem  peradilan  di  mata  masyarakat  adat.  Putusan  yang  tidak mempertimbangkan  adat  istiadat  dapat  menimbulkan  ketidakpuasan  dan  konflik  di masyarakat. Pengetahuan yang baik tentang adat istiadat membantu hakim dalam memberikan putusan  yang  diterima  dan  dipatuhi  oleh  masyarakat,  sehingga  mencegah  konflik  sosial. Pengetahuan tentang  adat  istiadat  memungkinkan hakim untuk  mengakomodasi kepentingan dan  hak-hak  masyarakat  adat  dalam  proses  peradilan.  Ini  penting  untuk  memastikan  bahwa hukum  yang  hidup  di  masyarakat  adat  tetap  dihormati  dan  dilindungi.Hakim  dapat memastikan bahwa putusan yang melibatkan adat istiadat tetap selaras dengan prinsip-prinsip hukum  nasional  dan  internasional,  seperti  hak  asasi  manusia  dan  konstitusi.  Ini  mengurangi risiko ketidakadilan dalam penegakan hukum.

## Perlu kepatuhan terhadap prinsip Hak Asasi Manusia, UUD NRI 1945 dan Pancasila.
Pasal  2  (Ayat2)  KUHP  baru  sudah  membatasi  bahwa  hukum  yang  hidup  harus  sesuai dan  tidak  bertentangan  dengan  nilai-nilai  luhur  Pancasila,  UUD  NRI  1945  dan  HAM. Pancasila dan UUD NRI 1945 telah menggariskan nilai luhur yang sempurna sebagai hukum dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  Indonesia,  maka  sewajarnya  jika  aturan dibawahnya,  termasuk  hukum  yang  berlaku  di  masyarakat  tidak  bertentangan.  Nilai  luhur Pancasila  tercermin  dalam  5  Sila  Pancasila,  misalnya  pada  sila  pertama  adalah  religiusitas, kebebasan  beragama  dan  toleransi;  pada  sila  ke-2  adalah  kemanusiaan,  keadilan  dan keberadapan;  sila  ke-3  nilai  nasionalisme,  persatuan  dan  gotong  royong;  sila  ke-4  nilai demokrasi,  musyawarah  dan  kebijaksanaan;  sila  ke-5  mempunyai  nilai  kesetaraan,  keadilan, kesetaraan dan keberlanjutan (Sirait, Alexander & Mahulae, 2023).
Kepatuhan  terhadap  Hak  Asasi  Manusia  berarti  bahwa  hukum  yang  berlaku  di masyarakat  tidak  boleh  melanggar  prinsip-prinsip  hak  asasi  manusia  seperti  kesetaraan, universal,  hak-hak  dalam  kehidupan,  kebebasan,  keadilan,  serta  bermartabat.  Pada  dasarnya antara  prinsip  Hak  Asasi  Manusia  dengan  Pancasila  sudah  selaras  dan  harmoni  sehingga pemenuhan terhadap nilai-nilai Pancasila termasuk juga memenuhi prinsip Hak asasi manusia (Husna & Najicha, 2023).

## KESIMPULAN
KUHP  baru  telah  mengakomodasi  asas  legalitas  materiil  dari  hukum  yang  hidup  di masyarakat  (living  law)  sebagai  bagian  dari  sistem  pidana  Indonesia.  Hal  ini  berarti  hukum yang hidup dapat menjadi sumber hukum tindak pidana, dimana pelanggaran terhadap hukum adat  dapat  dipidanakan.  Dalam  konteks  Indonesia,  hukum  yang  hidup  di  masyarakat  adalah hukum  adat  yang  bersumber  dari  kearifan  lokal,  adat  istiadat  dan  budaya  Indonesia.  Bukti diakomodasinya  living  law  dalam  KUHP  baru  adalah  adanya  pasal-pasal  yang  berhubungan dengan  living  law  atau  hukum  adat.  Mengingat  kebaruannya,  maka  dalam  penyusunan  dan pelaksanaanya akan timbul polemik dan perdebatan terkait living law dalam KUHP tersebut.
Banyak  ahli  hukum  yang  menganalisis  beberapa  tantangan  implementasi  living  law dalam  KUHP  baru  ini.  Tulisan  ini  mempu  mengidentifikasi  6  tantangan  hukum  yang  hidup dalam masyarakat  ini agar dapat  dilaksanakan sesuai  cita-cita penyusunan KUHP  yang baru serta  mampu  mewujudkan  keadilan  subtantif  dan  sosial.  Tantangan  tersebut  adalah  1)  Perlu sesegera  mungkin  di  bentuk  Peraturan  Pemerintah  dan  Peraturan  Daerah    yang  mengatur terkait  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat;  2)    Perlu  pelibatan  Lembaga  adat    dalam pelaksanaan  hukum  adat;  3)  Perlu  diatur  tentang  hukum  perselisihan  antar  adat;  4)  Perlu adanya  identifikasi  hukum-hukum  adat  yang  ada  di  Indonesia;  5)  Perlu  pembekalan  hakim terhadap  persoalan  adat  istiadat;  6)  Perlu  kepatuhan  terhadap  prinsip  Hak  Asasi  Manusia, UUD NRI 1945 dan Pancasila.

## BIBLIOGRAFI
Apriliani, I. R. (2023). Formulasi Sistem Pemidanaan Dan Bentuk Pidana Dalam KUHP Baru (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).
https://repository.upstegal.ac.id/6519/
Aridi,  A.,  &  Permana,  Y.  S.  (2022).  Kedudukan  Hukum  Adat  Dalam  Penguatan  Pelestarian Nilai-Nilai  Adat  Dalam  Yurisprudensi.  Jurnal  Ilmu  Hukum  The  Juris,  6(2),  352-362. http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/602
Arief,  B.N.    (2016),  Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana  (Perkembangan  Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta: Prenadamedia Group.
Dasor,  Y  W.  (  2020).  Revitalisasi  Peran  Lembaga  Adat  dalam  Penanganan  Konflik  Sosial:
Studi  di  Manggarai  Nusa  Tenggara  Timur."  Sosio  Konsepsia:  Jurnal  Penelitian  dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial 9.3: 213-228. https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/1859
Dauh, I. P. A. A., Sukadana, I. K., & Widyantara, I. M. M. (2020). Peran Pranata Adat Dalam Pencegahan  Konflik  Antara  Kelompok  Masyarakat  Adat.  Jurnal  Preferensi  Hukum, 1(1),
133-138.
https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/1996
Fadlilah, M. N., & DK, A. A. (2022). Tinjauan Yuridis Mengenai Pertentangan Hukum Yang
Hidup dalam Masyarakat dalam Pasal 2 pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Asas Legalitas. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 4(2),
505-514.
https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/1790
Harkrisnowo,  H.  (2023,  Juni  6),  Membumikan  KUHP  dalam  Kancah  Nasional’, https://www.hukumonline.com/berita/a/beragam-perubahan-signifikan-dalam-kuhp- baru-lt647f0ac6d6a99/
Husna,  S.  K.  I.,  &  Najicha,  F.  U.  (2023).  Pancasila  dan  Hubungannya  dengan  Hak  Asasi Manusia di Indonesia. Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan, 7(2), 104-112. https://doi.org/10.36412/jce.v7i2.7869
Irawan,  A.,  &  Pura,  M.  H.  (2023).  Analisis  Yuridis  Ketentuan  Hukum  yang  Hidup  dalam Masyarakat  pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Indonesia.  Ajudikasi:  Jurnal Ilmu Hukum, 7(1), 59-74. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6453 Magala, A. S. (2023). Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kuhp Baru Indonesia Menurut Perspektif Hukum Progresif.
Spektrum Hukum, 20(2), 115-127.
http://dx.doi.org/10.56444/sh.v20i2.4345
Pawana,  S.  C.  (2023).  Polemik  Atas  Konsep"  Hukum  Yang  Hidup"  Dalam  Pembaharuan KUHP  di  Indonesia.  JUDICATUM:  Jurnal  Dimensi  Catra  Hukum,  1(1),  51-62. https://doi.org/10.35326/judicatum.v1i1.4045
Putri,  N.  S.  (2021).  Memikirkan  Kembali  Unsur  “Hukum  Yang  Hidup  Dalam  Masyarakat” Dalam  Pasal  2  Rkuhp  Ditinjau  Perspektif  Asas  Legalitas.  Indonesia  Criminal  Law Review, 1(1), 5. https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/5/
Sirait,  G.,  Alexander,  I.  J.,  &  Mahulae,  S.  H.  R.  (2023).  Sosialisasi  Penanaman  Nilai-Nilai Luhur  Pancasila  Dalam  Meningkatkan  Karakter  Siswa.  Pengembangan  Penelitian Pengabdian Jurnal Indonesia (P3JI), 1(3), 104-108. https://jurnal.migascentral.com/index.php/p3ji/article/view/58
Sonia,  T.,  &  Sarwoprasodjo,  S.  (2020).  Peran  lembaga  adat  dalam  pelestarian  budaya masyarakat adat kampung naga, desa neglasari, kecamatan salawu, tasikmalaya. Jurnal Sains  Komunikasi  dan  Pengembangan  Masyarakat  [JSKPM],  4(1),  113-124. https://doi.org/10.29244/jskpm.4.1.113-124
Copyright holder: Milenia Ramadhani (2024)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: