## Pemenuhan Hak Politik Disabilitas Perspektif Hukum Islam
Saadatul Maghfira UIN Mahmud Yunus Batusangkar
Article history: Submission : 17-10- 2023 Accepted : 23-11- 2023 Published : 21 -12-2022
Author’s email: saadatul.m@Uinmybatusangkar.ac.id

## Abstract
This  research  is  motivated  by  the  Islamic  legal  perspective  on  the political  rights  of  disabled  individuals  post-presidential  and legislative elections in the Tanah Datar Regency. It focuses on the Islamic  legal  viewpoint  regarding  the  political  rights  of  disabled individuals as outlined in Article 13 of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities in the Tanah Datar region and the support provided by the General Election Commission (KPU) during the elections. In practice, there are still disabled individuals who do not exercise their voting rights due to limited accessibility. This is an empirical research study, which examines how the law operates in society. The primary data sources used are Law Number 8  of  2016  and  interviews  conducted  with  the  KPU,
Bawaslu,disabled individuals. The research findings reveal that the Islamic legal perspective on the political rights of disabled individuals post-legislative  and  presidential  elections  in  the  Tanah  Datar Regency is that Islam does not differentiate between individuals based on  physical  limitations,  wealth,  but  rather  emphasizes  the importance of faith and piety. Similarly, in Indonesia, the state has accommodated  the  rights  of  disabled  individuals  in  terms  of  both public accessibility and their political rights. This is governed by Law Number 8 of 2016 concerning persons with disabilities and is also accommodated  in  the  Election  Law,  Law  Number  7  of  2017. However,  in  practice,  full  accessibility  for  disabled  individuals  to exercise their voting rights is not yet entirely met due to the lack of facilities that support disabled individuals in casting their votes
Kata Kunci: Bab 13 UU No 8 Tahun 2016, Hak Politik,

## Disabilitas

## Pendahuluan
Islam  memandang  derajat  manusia  sama  dimata  Allah  tanpa  ada  perbedaan apapun. Dimata Islam setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan prestasi serta kebaikan. Baik itu manusia yang normal secara fisik dan mental maupun manusia yang diberikan oleh Allah kekurangan fisik dan mental (Nasir & Jayadi, 2021) Oleh karena itu
perlu ditumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai sesama manusia. Indonesia merupakan  Negara  hukum  yang  melindungi  seluruh  warga  Negaranya  dengan  aturan yang  berlaku,  begitupun  bagi  masyarakat  yang  kekurangan  fisik  dan  mental  (Nasir  & Jayadi, 2021). Dalam hal ini di Indonesia memberikan Pemenuhan hak  bagi penyandang disabilitas yang diletakan pada bagian dari hak asasi manusia.(Yasin, 2021) hal tersebut dibuktikan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas  karena  terkait  dengan  perlindungan,  penghormatan  bagi  penyandang disabilitas  merupakan  tanggungjawab  dari  negaranya.(Lendy  Siar  Marshel  Yulius, 2020)Pada  Pasal  13  tentang  Hak  Politik  dalam  Undang-Undang  No  8  Tahun  2016 disebutkan bahwa hak politik(Pratama, 2019) untuk penyandang disabilitas salah satunya adalah hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan public. hal ini memberikan ruang yang besar kepada kaum disabilitas untuk berpartisipasi pada pemilihan umum.
Salah satunya dapat dilihat di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, pada Kabupaten ini menurut data dari KPU Tanah Datar tahun 2019 jumlah pemilih tetap yaitu berjumlah 276.615 dengan rincian pemilih laki laki berjumlah 136.146 pemilih dan jumlah pemilih perempuan 140.469 pemilih, tersebar pada 14 kecamatan, 75 Desa dan  1.249  TPS.  Sedangkan  untuk  pemilih  disabilitas  berjumlah  649  pemilih  dengan beberapa  rincian  yaitu:  Tuna  Daksa:  148  Pemilih,  Tuna  Netra:  70  Pemilih,  Tuna rungu/wicara: 108 Pemilih, Tuna Grahita: 146 Pemilih, disabilitas lainnya: 177 Pemilih. Dari  data  diatas  dapat  dilihat  bahwa  penyandang  disabilitas  ternyata  juga  banyak  di daerah tanah datar. Seharusnya dalam hal apapun keterbatasan tidak menjadikan alasan bagi  kaum  disabilitas  untuk  memberikan  hak  politiknya.  (St.  Syamsuri,  R.  Gustina  A Kambo, 2021)
Sudah ada beberapa penelitian yang membahas tentang hak politik disabilitas di Indonesia  diantaranya  Upaya  Pemenuhan  hak  politik  penyandang  disabilitas  di  kota semarang pada Pilgub 2018 yang dibuat oleh Annisa Dewi Permatasari, dalam artikelnya dinyatakan bahwa pendataan terkait kaum disabilitas dalam pemilihan Gubernur belum merata sehingga kaum disabilitas banyak yang tidak memberikan hak pilihnya pada saat pemilihan  Gubernur  tahun  2018(Permatasari  et  al.,  2018)  kemudian  penelitian  dari Handika  Ricksandi,  dan  Ubaidillah  MA  yang  berjudul  Hak  Politik  bagi  penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh Menjelang Pemilu 2019.(Ricksandy & Ubaidullah, 2019) penelitian yang dilakukan oleh Annisa Dewi Permatasari lebih mengkaji terkait dengan belum meratanya pendataan terhadap kaum disabilitas, sedangkan pada penelitian kedua yang dilakukan oleh Handika Ricksandi, dan Ubaidillah MA lebih kepada hak pilih kaum
disabilitas belum sepenuhnya diperhatikan oleh pemerintahan, sedangkan  penulis akan membahas terkait dengan pandangan hukum Islam terhadap hak politik kaum disabilitas dan ingin mengetahui lebih lanjut factor apa yang membuat kaum disabilitas tidak bisa dipilih dan memberikan hak pilihnya.
Berdasarkan permasalahan diatas sudah seharusnya kaum disabilitas dapat terjun dalam  dunia  perpolitikan  baik  itu  mencalonkan  diri  sebagai  pemimpin  negara  atau mendapatkan hak untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya dalam memilih pemimpin kedepan, tidak bisa kaum disabilitas ini hanya menjadi cadangan suara oleh negara, karena kaum  disabilitas  juga  sangat  berperan  penting  dalam  menentukan  masa  depan  sebuah negara. Namun dalam hal hak untuk memilih kaum disabilitas ini lebih banyak memilih untuk  tidak  menggunakan  hak  suara  (golput)  dikarenakan  tidak  terdatanya  kaum disabilitas oleh petugas yang berwenang dan tidak adanya akses kaum disabilitas untuk datang dan mendapat pemandu dalam melakukan pemilihan.

## Metode
Penelitian  bertujuan  untuk  mencari  dan  menemukan  kebenaran  ilmiah  yang dilakukan  secara  rinci  dan  sistematis  sehingga  mendapatkan  hasil  yang  dapat dipertanggungjawabkan  keilmiahannya  (Nurhayati  et  al.,  2021).  Jenis  Penelitian  yang dipakai pada tulisan ini adalah jenis penelitian empiris. penelitian empiris merupakan jenis penelitian  yang  mengkaji  cara  bekerjanya  hukum  dimasyarakat  (Disemadi,  2022). Menurut Soerjono Soekanto sumber data yang dititikberatkan dalam penelitian ini adalah sumber data primer (yang langsung diambil dari orang/masyarakat)(Muhdlor, 2012) Data Primer  yang  digunakan  adalah  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2016  serta  hasil wawancara dari KPU, Bawaslu dan kaum disabilitas.

## Hasil dan Pembahasan

## a. Pemenuhan Hak Politik Disabilitas di Kabupaten Tanah Datar
Pada penelitian tentang Hak  Politik Kaum Disabilitas ini peneliti mengambil beberapa data wawancara dari kaum disabilitas, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut :
No Inisal Nama /Umur Klasifikasi Disabilitas Memberikan Hak Suara atau Tidak Fasilitas Disabilitas yang diperoleh pada saat pencoblosan
1 AS/21 th Cacat  fisik (Lumpuh) Memberikan  Hak suara Dibantu orangtua 2 RVP  /  17 th Cacat  Fisik (Lumpuh) Tidak memberikan hak suara dikarenakan  tidak terdata oleh KPU - 3 EY/55 th Tuna Netra Memberikan  Hak suara Dibantu tetangga 4 KH/40 th Cacat  Fisik (Lumpuh) Memberikan  Hak suara Dibantu Saudara 5 EP/37 th Tuna Netra Memberikan  Hak suara Dibantu keluarga
Dari  hasil  wawancara  peneliti  lakukan  dengan  beberapa  orang  narasumber tersebut terkait dengan bagaimana kaum disabilitas memberikan hak suaranya pada pemilu tahun 2019 dari wawancara tersebut narasumber menyampaikan bahwa ada 1 orang  dari  5  narasumber  tidak  mendapatkan  hak  suaranya  dikarenakan  1  orang narasumber  tersebut  tidak  mendapatkan  kartu  pemilih,  secara  data  1  orang narasumber  tersebut  tidak  terdata  oleh  KPU.  Sedangkan  4  orang  lainnya mendapatkan  kartu  pemilihan.  Kemudian  pada  tabel  dapat  dilihat  dari  hasil wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber bahwa ke 5 orang narasumber yang mendapatkan kartu pemilihan terkendala pada saat hari pencoblosan, kendala yang ditemukan yaitu narasumber harus dibantu untuk memberikan hak pilihnya, ada yang harus dibantu oleh orang tua, saudara bahkan tetangga. Hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada para narasumber tentang apakah ada fasilitas yang disediakan oleh  negara  agar  kaum  disabilitas  bisa  melakukan  pemilihan  suara  dengan  baik, jawaban  narasumber  tidak  ada,  para  narasumber  hanya  dibantu  oleh  keluarga  dan tetangga untuk dapat datang ke TPS dan mencoblos di bilik suara. Permasalah ini juga peneliti  tanyakan  kepada  KPU  selaku  lembaga  penyelenggara  pemilu.  komisioner KPU menjawab bahwa tidak ada anggaran yang disediakan oleh negara terkait fasilitas bagi kaum disabilitas untuk memudahkan melakukan pencoblosan, akan tetapi terkait dengan kaum disabilitas yang tuna netra disediakan fasilitas berupa pendampingan dengan cara pendamping mengisi form C.5 (hasil wawancara dengan bapak Tomas, 2020)  dengan  kata  lain  bahwa  pendamping  tuna  netra  wajib  mengisi  Form  C.5
sebelum mendampingi kaum disabilitas tuna netra mencoblos ke dalam bilik suara. hal ini sejalan dengan bunyi pasal 364 ayat 1 menyebutkan bahwa Pemilih disabilitas netra,  disabilitas  fisik  dan  yang  mempunyai  halangan  fisik  lainnya  pada  saat memberikan  suaranya  di  TPSLN  dapat  dibantu  oleh  orang  lain  atas  permintaan pemilih.
Dalam  permasalahan  ini  peneliti  juga  mengkonfirmasi  kepada  BAWASLU (badan Pengawas Pemilu) dalam hal ini lembaga yang mengawasi jalannya pemilihan umum,  peneliti  bertanya  terkait  kenapa  tidak  ada  fasilitas  yang  lengkap  yang disediakan  untuk  memberikan  kemudahan  pada  kaum  disabilitas  untuk  memilih, komisioner bawaslu menjawab bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BAWASLU untuk melaksanakan penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum, ada Peraturan DKPP  Nomor  2  Tahun  2017,  dimana  dalam  aturan  tersebut,  Bawaslu  sebagai penyelenggara  pemilu  dituntut  untuk  profesional,  salah  satu  wujud  profesional  itu adalah  Bawaslu  harus  berpedoman  pada  prinsip  Aksesibilitas.  Hal  ini  bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Oleh karena itu, kami akan memastikan KPU Tanah  Datar  juga  memberikan  kesamaan  kesempatan  bagi  setiap  penyandang disabilitas  dari  semua  tahapan  Pemilu  yang  ada,  baik  disaat  pendataan  pemilih, pendaftaran peserta pemilu hingga pada hari pemungutan suara (Wawancara dengan Ketua Bawaslu Hamdan, M.Pd, 2020). Dalam hal aksebilitas untuk kaum disabilitas juga  belum  mendapatkan  fasilitas  lengkap  dari  negara,  namun  negara  memberikan peluang kepada KPU untuk meminjam alat alat kesehatan yang dibutuhkan kepada puskesmas  kecamatan  seperti  kursi  roda  dan  alat  kesehatan  lainnya  yang  memang diperlukan untuk kelancaran pemilihan untuk kaum disabilitas. (Wawancara dengan Ketua Bawaslu Hamdan, M.Pd, 2020)
Kemudian peneliti juga mengembangkan pertanyaan kepada point a pada pasal 13  tentang  kaum  disabilitas  berhak  untuk  dipilih,  dalam  hal  komisioner  KPU menjawab point a pada pasal 13 tersebut bahwa tidak ada peserta pemilu  legislatif yang  mencalonkan  diri  dari  kaum  disabilitas.  Namun  menurut  penjelasan  beliau bahwa pengumuman untuk mencalonkan diri dari partai sudah dibuka secara terbuka bagi siapapun baik itu dari masyarakat pada umumnya maupun dari kaum disabilitas. Namun beda halnya dengan penyelenggara pemilu. KPU Tanah Datar telah membuka kesempatan  bagi  masyarakat  termasuk  kaum  disabilitas  untuk  ikut  berperan  aktif menjadi  penyelenggara  pemilu  seperti  menjadi  relawan  demokrasi,  sebagai  petugas
KPPS  dengan  membuat  beberapa  persyaratan  sesuai  dengan  klasifikasi  yang  yang didaftar oleh masyarakat. Dari hasil yang didapat bahwa ada beberapa kaum disabilitas seperti  ketua  DPC  Perkumpulan  Penyandang  Disabilitas  Indonesia  (PPDI)  Tanah Datar  bapak  Pegi  Pratama  Putra  yang  mau  ikut  berperan  aktif  menjadi  relawan demokrasi yang  bertugas untuk  mensosialisasikan  tentang  peran  masyarakat dalam mensukseskan pemilu (hasil wawancara dengan bapak Tomas, 2020).
Dapat  penulis  analisis  bahwa  hak  politik  disabilitas  yang  tertera  pada  aturan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2016 dan disandingkan dengan Undang-undang Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu,  adalah  kedua  undang-undang  ini  telah memberikan peluang kepada kaum disabilitas untuk memberikan hak pilihnya dalam pemilihan umum, tanpa didiskreditkan oleh Negara, namun dalam fakta dilapangan untuk pelaksanaannya belum maksimal fasilitas yang diberikan oleh Negara terhadap kaum disabilitas, buktinya dengan tidak adanya pendataan yang merata terhadap kaum disabilitas dan  negara juga belum  memberikan anggaran untuk memenuhi fasilitas bagi kaum disabilitas, seperti template brailer bagi kaum disabilitas tunanetra, kursi roda bagi kaum disabilitas cacat fisik dan lain sebagainya. Namun demikian mungkin Negara/ pemerintah dapat memberikan panduan bagi penyelenggara pemilu seperti KPU  dan  Bawaslu  untuk  memberikan  ketentuan  lanjutan  terkait  dengan  tata  cara pelaksanaan serta kemungkinan kemungkinan peralihan untuk dapat dilakukan oleh pihak penyelenggara agar dapat terfasilitasi dengan baik kaum disabilitas pada saat pemilu. Contohnya seperti yang disampaikan ketua bawaslu bahwa KPU dalam hal ini  dapat  meminjam  fasilitas  untuk  menunjang  kaum  disabilitas  dalam  memilih  ke puskesmas terdekat (kursi roda) dan ke dinas sosial (template brailer). Dengan tidak terpenuhinya  fasilitas  yang  diberikan  oleh  Negara  terhadap  kaum  disabilitas, mengakibatkan  banyaknya  kaum  disabilitas  khususnya  pemilih  disabilitas  daerah Kabupaten Tanah Datar tidak memberikan hak pilihnya (Golput).

## b.  Pandangan  Islam  Terhadap  Hak  Politik  Disabilitas  Pasca  Pileg  dan  Pilpres
Kabupaten Tanah Datar
Penyandang disabilitas dalam Islam lebih diidentikan dengan zawil Ahat, zawil ihtiyaj atau zawil a’zar yang artinya adalah orang yang mempunyai keterbatasan, orang yang mempunyai kebutuhan khusus atau orang yang uzur. (Marlina et al., 2021) Dalam pandangan Islam, semua manusia dihadapan Allah SWT itu sama, tanpa dikecualikan oleh  apapun  baik  itu  dibedakan  dengan  kaya  atau  miskin,  pejabat  atau  rakyat  biasa maupun lengkap fisik ataupun keterbatasan.(Nasir & Jayadi, 2021)(Ridho, 2017) Allah
hanya  melihat  kemuliaan  seorang  manusia  itu  dinilai  dari  iman,  taqwa  serta  amal kebaikannya.Dengan hal tersebutlah seharusnya kita harus saling menghargai sesama manusia, karena Allah SWT yang menciptakan makhluknya saja tidak membedakan manusia yang diciptakannya, apalagi manusia itu sendiri, tidak ada alasan baginya untuk membeda bedakan dengan manusia lainnya.
Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11
ُُكَسُفْ نَاآْْوُزِّمْلَ ت َلََو َّۚ َّنُهْ نِّ ماًْيَْخَّنُكَّيْ نَاىُْٰٓسَعٍء ۤا َسِّ نْ نِّ مٌء ۤا َسِّن َلََوْمُهْ نِّ ماًْيَْخاْوُ نْوُكَّيْ نَاىْٰٓسَعٍمْوَقْ نِّ ٌمْوَ قْرَخْسَي َلَاْوُ نَمٰاَنْ يِّذَّلااَهُّ ي َُْٰٓي
ُنْوُمِّلٰ ظلاُمُهَكِٕى ۤ ٰلوُاَفْ بُ تَ يْمَّلْ نَمَوَِّّۚناَْيِّْْلَاَدْعَ بُ قْوُسُفْلاُْسْ ِّلَاَسْئِّبِِّۗباَقْلَْلَِّبِاْوُزَ باَنَ ت َلََوْم َ
Wahai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  suatu  kaum  mengolok-olok  kaum  yang  lain (karena)  boleh  jadi  mereka  (yang  diolok-olokkan  itu)  lebih  baik  daripada  mereka  (yang mengolok-olok)  dan  jangan  pula  perempuan-perempuan  (mengolok-olok)  perempuan  lain (karena)  boleh  jadi  perempuan  (yang  diolok-olok  itu)  lebih  baik  daripada  perempuan  (yang mengolok-olok).  Janganlah  kamu  saling  mencela  dan  saling  memanggil  dengan  julukan  yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik 699) setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim
Dalam  ayat  ini,  Allah  mengingatkan  kaum  mukmin  supaya  jangan  ada  suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain karena boleh jadi, mereka yang diolok-olok itu pada sisi Allah jauh lebih mulia dan terhormat dari mereka yang mengolok-olokkan. Demikian  pula  di  kalangan  perempuan,  jangan  ada  segolongan  perempuan  yang mengolok-olok perempuan yang lain karena boleh jadi, mereka yang diolok-olok itu pada sisi Allah lebih baik dan lebih terhormat daripada perempuan-perempuan yang mengolok-olok. Allah melarang kaum mukmin mencela kaum mereka sendiri karena kaum mukmin semuanya harus dipandang satu tubuh yang diikat dengan kesatuan dan persatuan.  Allah  melarang  pula  memanggil  dengan  panggilan  yang  buruk  seperti panggilan kepada seseorang yang sudah beriman dengan kata-kata: hai fasik, hai kafir, dan sebagainya.
Kemudaian dalam riwayat Abu Hurairah juga dijelaskan bahwa
ةريرهيبانعملسهماور(ُ.ْمُكِّلاَمْعَأَوْمُكِّبْوُلُقىٰلِّاُرُظْنَ يْ نِّكٰلَوْمُكِّلاَوْمَاَوْمُكِّرَوُصىٰلِّاُرُظْنَ يَلاَهللَّنَُِّّا Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupamu dan harta kekayaanmu, akan  tetapi  Ia  memandang  kepada  hatimu  dan  perbuatanmu.  (Riwayat  Muslim  dari

## Abū Hurairah)
Terkait  pada  hukum  Islam,  bahwa  Islam  mempunyai  konsep  tentang  hukum adalah adanya keadilan. Keadilan di dalam Islam adalah tidak membeda bedakan antara
manusia yang satu dengan yang lainnya, antara kaya dan miskin, antara individu yang sempurna dengan individu yang kekurangan. (Pradana & Fathony, 2024) Islam pun mempunyai  konsep  tentang  mukhalaf  yaitu  pembebanan  hukum  bagi  orang  yang mempunyai akan dan pemahaman (Puteh & Arfa, 2022). Jadi dapat diartikan bahwa orang yang dibebani hukum adalah orang yang berakal yang dapat memahami taklif. Sebagaimana pada ketentuan tersebut dari segi keadilan dan pembebanan hukum bagi orang dewasa baik individu sehat lahir dan batin maupun individu yang mempunyai keterbatasan yaitu kaum disabilitas (Rosifa, 2022), (Ridho, 2017).
Dapat dikaitkan dengan permasalahan bahwa hak politik dari kaum disabilitas wajib dijalani, walaupun kaum disabilitas mempunyai kekurangan namun lahiriahnya kaum  disabilitas  mempunyai  kewajiban  hukum  untuk  menyampaikan  haknya  dalam pemilihan  umum,  hal  ini  sejalan  dengan  hukum  Islam  yang  mengedepankan  asas keadilan  tanpa  membeda-bedakan  siapapun.  Dalam  hal  ini  negara  atau  pemerintah Indonesia telah memberikan peluang yang sebesar-besarnya terhadap kaum disabilitas untuk menyalurkan aspirasinya dengan diatur didalam aturan positif di Indonesia, ini menguatkan tentang keberadaan kaum disabilitas yang semakin diakui oleh negara dan masyarakat lainnya.

## Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan tentang hak politik disabilitas di Kabupaten Tanah Datar adalah bahwa kaum disabilitas  kabupaten Tanah Datar belum sepenuhnya dapat memberikan hak suaranya pada pemilu 2019 dikarenakan masih adanya kaum  disabilitas  yang  belum  terdata  oleh  KPU.  Dan  juga  kaum  disabilitas  juga  belum disediakan  fasilitas  yang  cukup  untuk  menunjang  kemudahan  kaum  disabilitas  dalam memberikan  hak  suaranya,  seperti  kursi  roda,  template  breiller  dan  lain  sebagainya, sehingga  dengan  kurangnya  fasilitas  membuat  kaum  disabilitas  sulit  untuk  menempuh TPS yang sudah disediakan. Di dalam Islam telah dijelaskan bahwa Islam menganut azas keadilan yang tidak membedakan umatnya. Baik keterbatasan fisik atau pun tidak. Dan islam juga sudah mengatur bahwa orang yang mukhalaf berarti orang yang sudah dibebani hukum walaupun keterbatasan fisik namun orang tersebut sudah dikatakan cakap hukum dan  harus  melakukan  perbuatan  hukum.  Sejalan  dengan  aturan  yang  telah  dibuat  oleh negara  yaitu  pemerintahan  Indonesia  yang  mengatur  bahwa  kaum  disabilitas  wajib memberikan hak suaranya, dalam hal ini negara memberikan penegasan dalam Undang-
Undang  Nomor  8  Tahun  2016  dan  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilu.

## Referensi
Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. Journal of Judicial Review , 24 (2), 289.
https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280
Lendy  Siar  Marshel  Yulius,  R.  R.  (2020).  HAK  PENYANDANG  DISABILITAS  DI BIDANG POLITIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS. Lex Administratum , 8 (32), 73 – 92. http://hpj.journals.pnu.ac.ir/article_6498.html
Marlina, R., Sobhan, S., & Elfia, E. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Keagamaan Penyandang Disabilitas Dalam Undang-Undang RI No 8 Tahun 2016 Dan Penerapannya Di Kota Padang . XXII (8), 1 – 14.
Muhdlor, A. Z. (2012). Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum. Jurnal Hukum Dan Peradilan , 1 (2), 189. https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206
Nasir, S. A., & Jayadi, A. (2021). Penerapan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Perspektif  Hukum  Positif  dan  Hukum  Islam  di  Kota  Makassar. Shautuna:  Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum , 6 , 186 – 199. https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16398
Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif  Ilmu  Hukum. Jurnal  Penegakan  Hukum  Indonesia , 2 (1),  1 – 20. https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14
Permatasari, A. D., Christianti, C., & Pudjiarti, E. S. (2018). Upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Kota Semarang pada Pilgub 2018. Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia , 1 (3), 1 – 14. Pradana, E. L., & Fathony, M. R. (2024). Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Paradigma Politik  Islam  Menuju  Pemilu  Serentak  2024  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 Tentang  Hak  Asasi  Manusia  Pasal  1  politik  dalam  berbagai  topik  pembicaraan  dalam pertemuan-pertemuan Islam . 6 , 571 – 582. Pratama, T. G. (2019). Pemenuhan Hak-Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas dalam Pemilu Serental di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu) . 1 – 56.
Puteh, Z., & Arfa, F. A. (2022). Non-Muslim Sebagai Subjek Hukum Islam dalam Konsep Mukallaf. Legitimasi:  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan  Politik  Hukum , 11 (1),  78. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i1.13763
Ricksandy,  H.,  &  Ubaidullah.  (2019).  Implementasi  Hak  Politik  Bagi  Penyandang Disabilitas  di  Kota  Banda  Aceh  Menjelang  Pemilu  2019. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa FISIP Unsyiah , 5 (1), 1 – 19. Ridho, M. (2017). PANDANGAN ISLAM TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI  KELOMPOK  PENYANDANG  DISABILITAS  Miftahur  Ridho  Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Samarinda. Al-Bayan , 23 (1), 105 – 123.
Rosifa, M. (2022). PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABIL- ITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN CIREBON PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH M.
St. Syamsuri, R. Gustina A Kambo, M. R. (2021). Persepsi Pemilih disabilita terhadap pemilu serentak tahun 2019 . 2 (9), 6.
Yasin,  N.  (2021).  Implementasi  Kebijakan  Pemenuhan  Hak  Beragama  Penyandang Disabilitas  oleh  Negara  Perspektif  Maqashid  Syariah. De  Jure:  Jurnal  Hukum  Dan Syar’iah , 13 (2), 170 – 183. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.14462 Yuliana,  Lukman  Ilham ,  (2014) Peran  Komisi  Pemilihan  Umum  (Kpu)  Kabupaten Takalar  Dalam  Penyelenggaraan  Sistem  Pemilihan  Umum,  Journal  Tomalebbi. Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan . 1(2)