## JURNAL TARBIYAH
E-ISSN : 2597-4270 | P-ISSN : 0854-2627 Volume 30, Number 1, June 2023, pp. 92-103

## DEOTORISASI WACANA KUASA HABA TENGKU PASCA MODERNISASI DAYAH DI ACEH
Mohd. Nasir 1 , Syamsul Rizal 2 , M. Wali Al-Khalidi 3 1,2,3 Institut Agama Islam Negeri Langsa, Aceh, Indonesia mohd.nasir@iainlangsa.ac.id
DOI : http://dx.doi.org/10.30829/tar.v30i1.2502
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Article History Received : May 10, 2023 Revised : June 26, 2023 Accepted : June 30, 2023 This paper discusses the de-authorization of discourse on the power of “haba teungku”(Tengku  said)  after    dayah  modernization  in  Aceh.  Implication  of modernization, the authority of the “haba teungku” has faded so it is not based on “kiban kheun teungku . This paper aims to describe the authority of haba
Tengku  be  faded  the  modernization  and  furthermore,  the  described  haba Tengku is analyzed with Michel Foucault’s  theory. Research on dayah in Aceh reveals the strong authority of discourse on the power of haba Tengku. But so far,  studies  that  address  this  theme  have  not  paid  sufficient  attention  of weakening of discourse authority of haba Tengku after entering school at the dayah  institution.  This  is  qualitative  research  which  data  collection  through observation, interview and documentation , analyzed through Michel Foucault's theory. This article concludes that: First, changes in power relations in dayah have led changes of power space. Second, this episteme is formed through three discursive stages, namely: positivity with an agreement between teungku and government, a priori historically looking at the terms and conditions that must be carried out by dayah institution carrying out modernization and archives of the regulations must be carried out by stakeholder of  dayah institution.
.
Keywords
Deauthorization , haba tengku, modernization of the dayah .

## Pendahuluan
Munculnya  lembaga  pendidikan  formal/sekolah  yang  beroperasional  di  dayah  telah mengubah konsep dan model kurikulum pembelajaran di dayah. Konsep dan model kurikulum dayah salafiah yang bersifat turun temurun, berorientasi “ kiban khen tengku ”, (Mustakim et al., 2021) telah tergerus oleh ketentuan pemerintah.  Dulu, haba tengku menentukan semua jenis aktifitas pendidikan dan praktek ibadah di dayah, (Ziemek, 1986), baik yang bersifat individual maupun  sosial.  Semuanya  ditentukan  oleh  haba  tengku  melalui  peraturan  dayah,  materi pembelajaran  kitab  safinatunnajah,  awamil,  zamon,  taisir  akhlaq,  ‘aqidatul  Islamiyah  bagi tingkat  pemula,  dan  hukuman  seumanoe,  cuko  oek,  bagi  mereka  yang  melanggar  peraturan
dayah.  (Prasetyo  et  al.,  2020).  Namun  kini,  kalender  akademik  pendidikan  formal  lebih dipergunakan dayah modern dari pada haba tengku. (Kahar & Barus, 2021). Legitimasi haba tengku  tidak  lagi  memiliki  otoritas  terhadap  pendidikan  formal  yang  berada  dalam  dayah. Kurikulum  pembelajaran  dayah  harus  sejalan  dengan  kurikulum  yang  dianjurkan  oleh Kemenag/  Kemendikbud.  Tengku  dayah  harus  mengikuti  pemerintah  dalam  menjalankan pendidikan formal di lembaga pesantren. Pendirian sekolah dalam lembaga pendidikan dayah merupakan titik awal terjadinya deotorisasi haba tengku di dayah modern.
Studi  dengan  tema  ini  layak  mendapat  perhatian,  berdasarkan  studi  kasus  masyarakat Aceh pada umumnya menjadikan dayah sebagai lembaga pendidikan sakral yang melahirkan cendikiawan  shalih  (ulama)  yang  memiliki  otoritas  dalam  dinamika  sosial  kehidupan masyarakat  Aceh,  pemimpin  keislaman  Aceh,  (Kausar,  2020),  (Nirzalin  Armia,  2014). Berdasarkan  literature  review  diketahui  bahwa  kecenderungan  studi  tentang  tengku  (kiyai) dayah  lebih  berfokus  kepada  metode  pembelajaran,  (Kausar,  2020),  tujuan  pembelajaran, (Fakhrurrazi & Sebgag, 2020), sejarah pembelajaran kitab kuning dari masa ke masa (Rasyidin, 2017),  Budaya  Akademik  dayah  (kurikulum,  metode  pengajaran  organisasi)  (Qurtuby  et  al., 2013),  (Silahuddin,  2015),  peran  kiyai  (tengku)  dalam  mencegah  radikalisme  di  pesantren (Marzuki  et  al.,  2020),  Model  moderasi  pendidikan  pesantren  (Khojir,  2020),  Model kepemimpinan kiyai syuro partisipatif (Mustakim et al., 2021) Pengaruh ulama Aceh pada masa orde baru dan kekuasaannya (Ichwan, 2011) .
Penelitian dan tulisan terdahulu tentang dayah dan tengku di Aceh hanya memfokuskan dayah sebagai pendidikan di Aceh, metode yang digunakan, materi belajar, kitab yang dipakai, serta  tengku  yang  dipandang  sebagai  pemimpin  dan  bentuk  kepemimpinannya.  Artikel  ini mendeskripsikan otoritas haba tengku yang telah memudar seiring dengan adanya modernisasi. Pada  awalnya  haba  tengku  sebagai  pemegang  kuasa  mutlak  dalam  semua  aktifitas  dayah, kurikulum, model, metode, dan beragam kegiatan lainnya, semuanya “ lage haba tengku ”.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  field  research  (penelitian lapangan), yaitu: “metode untuk meneliti suatu kondisi, pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang (Miles et al., 2018). Pengumpulan data dilapangan dilakukan dengan observasi, wawancara  mendalam,  dan  dokumentasi.  Observasi  yang  dilakukan  adalah  observasi  tidak terstruktur  yaitu  dengan  cara  pengamatan  tanpa  menggunakan  pedoman  observasi  sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.
(Miles et al., 2018). Peneliti melakukan observasi pada bulan maret sampai dengan bulan mei tahun  2023.  Observasi  dilakukan  di  dayah  Samalanga,  Aceh  Utara  dan  Aceh  Timur. Pengumpulan  data  dalam  artikel  ini  juga  menggunakan  teknik  wawancara  yang  dilakukan dengan teknik tidak berstandar (unstandarized interview) dan tidak berstruktur (unstructured interview).  Wawancara  dalam  penelitian  ini  dilakukan  kepada  alumni  santri  dayah  dan pimpinan  dayah  di  Aceh.  Wawancara  dengan  santri  untuk  mengetahui  haba  tengku  serta ketaatan  santri  terhadap  haba  tengku  dan  tradisi  dayah  yang  mereproduksi  dayah  kembali setelah menyelesaikan pendidikan di dayah.
Data yang dikumpulkan, dianalisis secara kualitatif  berdasarkan  teknik  yang  ditawarkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Hubberman. Menurutnya, analisis data mencakup tiga kegiatan, yaitu: reduksi data (data reduction), display data (display data), dan verifikasi atau kesimpulan (conclusion drawing or verification).
Menggunakan  kerangka  teori  yang  dijelaskan  oleh  Michel  Foucault  penulis mendeskripsikan  ruang  kuasa  haba  tengku  dalam  instansi  pendidikan  non  formal  (dayah). Foucault menyatakan bahwa kekuasaan terjadi disebabkan oleh dua hal pertama pengetahuan kebenaran  yang  memberikan  sebuah  wacana,  wacana  tersebut  nantinya  akan  membentuk sebuah rezim kekuasaan. Kedua kekuasan terbentuk melalui episteme yang terbentuk melalui diskursif,  diskursif  terbentuk  melalui  dari  tiga  konsep  positivitas,  apriori  historis,  arsip (FOUCAULT, 1980).

## Hasil
Penelitian  ini  dilakukan  pada  dayah  salafiah  yang  tidak  memiliki  legalitas  terhadap kebijakan  pemerintahan  yakni  seperti  Dayah  Darul  Huda  Lueng  Angen,  Lhok  Nibong  Aceh Utara,  santri  yang  terus  bertambah  setiap  tahunnya,  sekalipun  mereka  tidak  mendapatkan legalitas  yang  diakui  oleh  pemerintahan,  hal  ini  menjadi  magnet  peneliti  menjadikan  dayah Darul Huda sebagai lokus penelitian. Di dayah salafiah ini penulis menemukan karakteristik santri yang tidak melakukan resitensi terhadap haba tengku seperti ketika mereka terlambat ke masjid, terlambat ke bale beut mereka akan mendapatkan sangsi lage khen tengku, patuh dan taat terhadap haba tengku tanpa adanya bantahan menjadi sebuah kajian yang penulis tanyakan langsung  kepada  tengku  dayah  salafiah  di  lhoknibong  dengan  jawaban  “ bahwa  “Jameun mandum but lam dayah lage gepegah le tengku, cara murunoe lage khen tengku, pu kitab yang tabeut lage gepegah le tengku. ”.(Abaty Lueng Angen, 2023)
Disisi  lain  peneliti  mengunjungi  dayah  salafiah  yang  telah  bertransformasi  menjadi dayah modern, seperti  dayah Malikussaleh Panton  Labu Aceh  Utara hal  ini  peneliti lakukan untuk dapat melihat sejauh mana peran haba  tengku pada dayah salafiah dan dayah modern. Karakteristik  santri  pada  dayah  modern  memiliki  kesamaan  dengan  dayah  salafiah  dimana mereka sama – sama patuh dan taat terhadap lembaga dayah, hanya saja kepatuhan santri pada dayah modern lebih di pengaruhi oleh sangsi regulasi, mereka tidak akan medapatkan kelulusan dan ijazah apabila sering melanggar peraturan dayah seperti penyataan tengku Karim “ Aneuk mit  nyou  menyou  hana  di  pateh  kiban  yang  kamoe  pegah,  hana  lulus  dan  hana  ijazah,  dan hanjet di sambong sikula pat laen, sebab aneuk mitnyou menyou hana dipateh peraturan hanjet ikot  ujian  sebab  taikot  lage  khen  pemerintah,  kurikulum  ngen  model  pembelajaran  tanyou siatnyou kiban khen pemerintah ” (Tengku Karim, 2023).  Dayah modern dan salafiah memiliki ruang kuasa yang berbeda terhadap kepatuhan para santri.
Dari hasil observasi yang penulis lakukan pada dayah salafiah dan modern serta dengan mewawancarai tengku dayah pada dua instansi tersebut penulis menemukan sebuah hasil bahwa “Haba tengku dulunya memiliki otoritas mutlak dalam instansi dayah”. Wacana pengetahuan kebenaran  telah  memberikan  legitimasi  ruang  kuasa  tengku  kepada  pemerintah,  disebabkan terjadinya perubahan relasi kuasa di lembaga dayah, yaitu:  Pertama, perubahan ruang kuasa. Hasil yang penulis deskripsikan juga dikemukakan oleh Israd dia menyatakan bahwa “Haba tengku  dayah  salafi  yang  dulunya  memiliki  ruang  kuasa  absolut  bersifat  horizontal  (capital division of powers) dan vertikal (areal divison of power)” (Isard, 2012). Semua aktifitas dayah “lage khen tengku”, kini kuasa haba tengku menjadi  relative, kekuasaan hanya  ditempatkan pada peraturan tertentu.
Kedua, perubahan kebijakan. Pembagian ruang kuasa melahirkan kebijakan baru sesuai episteme yang dibentuk. Haba tengku dulunya memiliki  hak otonom terhadap peraturan dan kegiatan  pendidikan  yang  dilakukan  santri  di  dayah  (Qurtuby  et  al.,  2013).  Ia  memiliki keputusan mutlak (standing decision) (Dunn, 2015). Keputusan haba tengku saat ini menjadi moderat yaitu dengan mengikuti kurikulum dari pemerintah dan berdasarkan hasil musyawarah (Mustakim et al., 2021)
Ketiga, perubahan model. Episteme pemerintah melalui kurikulum pendidikan formal di  dayah,  telah  mengubah  model  Pendidikan  dayah.  Dulu,  dayah  hanya  memiliki  model pendidikan “lage khen tengku” semua metode pembelajaran di dayah berdasarkan haba tengku, (Afriansyah,  2016).  Episteme  memberikan  pergeseran  terhadap  ruang  kuasa  haba  tengku, metode  dan  model  pembelajaran  formal  di  dayah  tidak  lagi  mengacu  kepada  haba  tengku
(Kahar  &  Barus,  2021).  selain  itu  episteme  juga  memberikan  modernisasi  bagi  lembaga pendidikan  dayah  dengan  mengadopsi  pendidikan  umum  (Arifin  &  Rahmi,  2020)    yang menyebabkan pergeseran ruang kuasa haba tengku.
Deotorisasi wacana kuasa haba tengku pasca modernisasi dayah terlihat dari episteme yang  terbentuk  melalui  tiga  tahapan  diskursif,  yaitu:  Positivitas,  sebuah  kesepakatan pemahaman antara tengku dengan pemerintah terhadap pendidikan modern dilembaga dayah, apriori  historis,  syarat  dan  ketentuan  regulasi  pemerintah  yang  harus  dijalankan  oleh  tengku dayah pasca modernisasi pendidikan dalam lembaga dayah, dan arsip: kewajiban menjalankan realisasi peraturan oleh stackholder lembaga dayah sesuai dengan perjanjian dan syarat yang telah disepakati.

## Pembahasan

## Ruang Kuasa Haba Tengku
Wacana  rezim  dan  kebenaran  yang  bersifat  esensial  dalam  peristiwa  dan  kegiatan kebudayaan memberikan ruang kuasa bagi mereka yang memiliki kebenaran (Michel Foucault, 1980). Kebenaran bukan hanya milik seorang akan tetapi kebenaran merupakan milik mereka yang  memiliki  ilmu  pengetahuan.  Kebenaran  mutlak  di  dayah  milik  tengku  karena  tengku dayah  memiliki  pengetahuan  serta  ilmu  pengetahuan  agama  yang  mendalam.  Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ardhia;
Tengku kami memiliki pengetahuan yang luar biasa, seakan semua hal yang berkaitan dengan agama, semuanyaia ketahui. Ini terlihat sewaktu kami bertanya dengan tengku, tengku  menjawab  dengan  menyebutkan  referensi  kitabnya.  Sehingga  haba  tengku memberikan legalitas kekuasaan yang diikuti tanpa ada bantahan (Tengku Ardhia, 2022)
Kebenaran  haba  tengku  dayah  juga  memberikan  kekuasaan  bagi  tengku  dayah  untuk melaksanakan metode dan model pembelajaran umum  serta kurikulum sendiri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh tengku Marzuki;
Tengku  dayah  dapat  melakukan  pembelajaran  dan  metode  belajar  sesuai  dengan  apa yang  diinginkan  dan  tidak  ada  yang  memprotes  atau  mempertanyakan  materi    dan metode  pembelajaran  yang  dilakukan,  karena  masyarakat  mempercayai  kebenaran tengku disebabkan pengetahuan yang dimilikinya. (Tengku Marzuki, 2022).
Namun saat ini dayah mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Di sisi lain dengan adanya sekolah yang diatur dan dikelola oleh pemerintah atau pun  sekolah  swasta  membuat  otoritas  dayah  dan  haba  tengku  dayah  mengalami  perubahan,
sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Abu  Bakar; kebenaran  kurikulum  pemerintah  yang termuat  dalam  wacana  undang-undang  pemerintahan  memberikan  ruang  kuasa  baru  di lembaga pendidikan dayah, dengan menggeser ruang kuasa tunggal yang hanya dimiliki oleh haba tengku dalam instansi dayah. (Abubakar, 2015)
Ruang  kekuasaan  tengku  dayah  di  Aceh  tidak  diperoleh  melalui  kekerasan,  represi maupun  pertarungan,  namun  diperoleh  melalui  rayuan,  motivasi  dalam  bentuk  reward keberkahan dan pahala bagi seseorang yang mematuhi haba tengku atau larangan dalam bentuk sanksi bagi seseorang yang melanggar haba tengku akan teumereuka (Tengku Ardhia, 2022). Begitu  juga  dengan  ruang  kuasa  baru  di  dayah,  ruang  kuasa  pemerintah  di  dayah  bukan diperoleh  melalui  kekerasan,  pertarungan  kekuatan.  Kekuasaan  wacana  pemerintah  dan kekuasaan haba tengku dalam lembaga pendidikan dayah dibentuk dengan cara persuasi, untuk melakukan sebuah tindakan yang bermanfaat bagi santri pribadi atau pun masyarakat di masa sekarang atau yang akan datang.
Ruang  kekuasaan  tengku  dayah  di  Aceh  adalah  ruang  kuasa  negatif.  Hal  ini sebagaimana  yang  diungkapkan  Foucault,  bahwa  kekuasaan  memberikan  dua  ruang  yang berbeda,  positif  dan  negative.  Ruang  kuasa  negative  dalam  pandangan  Foucault  tidak  sama seperti  yang  diungkapkan  Rousseau,  Locke,  dan  Hobbes  yang  menyatakan,  kekuasaan diperoleh melalui kekerasan atau hasil suatu persetujuan, (Baker, 2012) bukan juga seperti yang disampaikan  Freud  dan  Reich  “kekuasaan  melalui  represi”  (Reich,  2013)  atau  ungkapan Machiavelli “kekuasaan hasil dari pertarungan kekuatan” (Baker, 2012).

## Perubahan kebijakan
Haba tengku memberikan kebenaran dalam aktifitas dayah, perkataannya sesuai dengan pengetahuan  ilmiah  yang  tengku  miliki.  Kebenaran  haba  tengku  dapat  dilihat  dari  manfaat tindakan yang tengku lakukan. Sehingga kebenaran haba tengku dapat dilihat dari perilaku dan perbuatan  tengku  dikarenaka  haba  tengku  dayah  di  Aceh  berelasi  dengan  tindakan  tengku. Kekuasaan haba tengku sejalan dengan analisa Foucault yang menyatakan “pelaksanaan relasi kuasa mengantarkan kepada tindakan untuk mendapatkan kebenaran” (Michel Foucault, 1978). Kebenaran haba tengku dayah di Aceh membentuk prilaku santri dan aktifitas di dayah sesuai yang diungkapkan oleh Ichwan;
Apa yang dikatakan oleh tengku kami merukan peraturan tidak tertulis yang harus kami taati dan patuhi apa pun yang dikatakan oleh tengku, tengku kami pun melakukan apa yang dia katakan sehingga kami patuh dengan apa yang dikatakan tengku bahkan kami melakukan apa yang dilakukan tengku dikarenakan apa yang dikatakan dan dilakukan tengku  adalah  benar.  Kami  melakukan  seperti  tahajud  tengah  malam,  berzikir  serta
amalan sunnah lainnya untuk mendapatkan pengetahuan irfani seperti tengku. (Tengku Ikhwanuddin, 2022)
Kekuasaan haba tengku dayah di Aceh berimplikasi kepada santri yang berada di dayah atau  masyarakat  yang  berada  di  sekitar  dayah.  Santri  yang  berada  di  dayah  harus  mentaati semua haba tengku dikarenakan haba tengku adalah peraturan yang tidak tertulis. Bahkan lebih dari itu, para santri mempunyai anggapan bahwa haba tengku dapat memberikan dampak positif bagi yang mentaati dan berdampak negatif baik bagi yang tidak mentaati haba tengku. Seperti yang  diungkapkan  Foucault  pada  makna  kekuasaan  yang  positif    “relasi  kuasa  merupakan tindakan  yang  menekan  dan  mendorong  tindakan-tindakan  lainnya  melalui  persuasi, rangsangan, rayuan dan paksaan. (Michel Foucault, 1980).
Kekuasaan  haba  tengku  berupa  kepatuhan  santri  terhadap  peraturan  dayah  akan memberikan korelasi yang positif dalam kehidupannya (Ma’rufah et al., 2014 dan Burhan Al- Islam  Al-Zarnuji,  2004).  Seingga,  tengku  memiliki  ruang  kuasa  absolut  terhadap  lembaga dayah, semua kegiatan dayah mengacu kepada haba tengku, kehadiran pendidikan formal di dayah memberikan ruang kuasa baru bagi lembaga tersebut. Haba tengku memiliki otoritas di dayah, dia memiliki kebijakan atas lembaga yang dia pimpin dan santri dayah juga memiliki kepatuhan  totalitas  terhadap  haba  tengku.  Hal  tersebut  sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh Wali;  “ bagi  kami  haba  tengku  memberikan  dampak  dalam  kehidupan  kami,  kalau  kami mentaati  dan  melakukan  apa  yang  dikatakan  tengku  atau  tidak  membantahnya  maka  kami merasakan hidup ini mendapatkan berkah, karena haba tengku membawa keberkahan dalam hidup ” (Muhammad Amin, 2022).  Sedangkan paksaan merupakan sebuah kemudharatan  bagi santri yang tidak mengikuti perintah tengku. (Nirzalin Armia, 2014).
Saat ini, masyarakat Aceh menganggap dayah hanya mampu membentuk generasi yang hanya menempati ranah-ranah keagaman tertentu seperti imum syik, bile mesjid, imun dusun, tengku  semeubet,  pimpinan  dayah,  pimpinan  samadiah,  pimpinan  majlis  ta’lim,  dan  da’i. Tengku Dayah tidak mampu menempati ranah birokrasi dan tehnokrasi pemerintahan jikalau mereka  tidak  melanjutkan  pendidikan  umum.  Perubahan  persepsi  masyarakat  Aceh  dalam pandangan Foucault disebabkan adanya perubahan pengetahuan yang ada pada masyarakat saat itu sesuai perkembangan zaman (Michel Foucault, 1978).
Episteme ini memberikan ruang bagi dayah untuk melakukan modernisasi, modernisasi yang dilakukan dayah tidak spontanitas, dari yang notabenya salafiah langsung bisa berubah menjadi modern (Ikhsan, 2022). Perubahan ini dilakukan melalui tahapan diskursif. Tahapan
diskursif  memberikan  sebuah  wacana,  penyebaran  wacana  memberikan  penilaian  tentang kebenaran,  kebenaran  yang  benar  melalui  sebuah  wacana  membentuk  sebuah  rezim  yang berkuasa. (Michel Foucault, 1980). Diskursif yang terjadi pada dayah adalah dengan adanya pemahaman kepada para santri dan wali santri tentang pentingnya pendidikan umum yang harus dimiliki  santri  dayah,  agar  santri  dayah  nantinya  tidak  hanya  menempati  ranah  keagamaan semata, tapi juga mampu berada dalam ranah pemerintahan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mudi;
“pada awalnya dayah hanya mempelajari ilmu agama semata tanpa adanya pemahaman ilmu umum, modernisasi dayah merupakan hal yang tidak dapat dielakkan terlebih lagi ada pendapat yang menyatakan, u’lumuu auladakum lizamanihim la lizamanikum . Oleh karena itu, perlu dipelajari perkembangan dunia ini, sehingga anak didik harus diberikan pengetahuan  sesuai  dengan  perkembangan  mendatang,  tidak  hanya  ilmu  keagamaan saja  akan  tetapi  mampu  menempatkan  diri  dalam  dunia  pemerintahan”.  (Aby  Mudi, 2022)
Terjadinya diskursif pada dayah di Aceh berimplikasi kepada ruang kuasa haba tengku yang  tidak  lagi  berada  dipuncak.  Para  tengku  yang  tidak  memahami  ilmu  umum,  harus mengikuti  arah  dan  kebijakan  pemerintah  agar  mendapatkan  kebenaran  tentang  ilmu pengetahuan  umum  yang  diajarkan  di  lembaga  dayah.  Tengku  menjalankan  kurikulum  dan metode pendidikan umum di dayah dengan mengacu kepada peraturan pemerintah.

## Model yang berubah
Haba  tengku  memiliki  relasi  kuasa  terhadap  metode  pendidikan  dayah  yang  bersifat salafiah.  Hal  ini  dikarenakan  dayah  merupakan  sebuah  lembaga  yang  hanya  mengajarkan pendidikan agama ( ukhrawi ) semata tanpa pengetahuan umum (duniawi). Dayah mengajarkan pengetahuan  tentang  cara  mengerjakan  ibadah  yang  benar  sesuai  dengan  tuntutan  syariat termuat dalam kitab kitab klasik yang dipelajari di dayah. Untuk memahami teks kitab klasik tersebut dibutuhkan metode memahami kitab klasik berdasarkan “ haba tengku ”. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Faisal;
Dayah  di  Aceh  sejak  dulu  hanya  mengajarkan  pendidikan  agama  saja,  tidak  ada mengajarkan  materi  pendidikan  umum,  maksudnya  pendidikan  di  dayah  tidak  ada pendidikan  matematika,  bahasa  Inggris,  atau  biologi.  Semua  yang  diajarkan  adalah pelajaran agama, santri dayah dididik untuk siap menjadi tokoh agama bagi masyarakat dan  menjadi  tempat  masyarakat  mencari  solusi  dan  pengetahuan  tentang  agama. (Tengku Faisal, 2022)
Metode memahami kitab merupakan pengetahuan mutlak yang dimiliki tengku, hanya tengku dayah yang memiliki otoritas dan kuasa atas kurikulum pendidikan pada dayah salafiah,
(Michel Foucault, 1980). Metode yang diterapkan tengku berorientasi pada kesadaran diskursif, limitasi, seleksi dan kontrol. Kitab yang dipelajari di dayah terdapat kitab berbaris yang hanya dikhususkan bagi santri pemula.  Kedua kitab kitab arab gundul, yang tidak memiliki baris, bagi santri  yang  sudah  3-4  tahun  berada  di  dayah,  sehingga  santri  mampu  memahami  qadiah ( premis ) dan natijah (konklusif), qawaid ushul fiqih, memahami pembahasan fiqih, tauhid, dan tasawuf, (Fakhrurrazi & Sebgag, 2020).
Haba  tengku  pada  kurikulum  dayah  yang  menjadi  kebenaran  mutlak  memproduksi kebenaran  berikutnya.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  keberadaan  alumni  dayah  yang  akan memproduksi  dayah  berikutnya,  sebuah  tradisi  dayah  alumni  dayah  yaitu  akan  mendirikan dayah  kembali.  Fenomena  ini  dalam  pandagan  Michel  Foucault,  kebenaran  tidak  terbentuk melalui  sebuah  konsep  yang  bersifat  abstrak,  kebenaran  memproduksi  kebenaran  itu  sendiri (Michel  Foucault,  1980).  Haba  tengku  mereproduksi  pengetahuan  sebagaimana  yang diungkapkan oleh Zulfikar;
Saya  belajar  di  dayah  MUDI  Samalanga  selama  tujuh  tahun  dan  saya  melanjutkan pendidikan  strata  satu  di  Samalanga  juga.  Setelah  saya  keluar  dari  dayah  dan  saya pulang ke gampong halaman, saya mendirikan dayah juga. Apa yang saya sampaikan dan ajarkan di dayah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh tengku saya di dayah. Saya tidak berani melawan atau bertentangan dengan apa yang diajarkan tengku kepada saya. Saya  juga  menggunakan  kitab-kitab  yang  dipakai  pada  dayah  saya  dulu.  Kesesuaian antara dayah saya dengan dayah saya belajar dulu juga pada nama seperti Al- Aziziyah, (Tengku Zulfikar, 2022).
Selain tengku dayah yang memiliki kekuasaan dengan haba tengkunya, kebenaran juga dimiliki  oleh  pemerintah  yang  dalam  hal  ini  dilaksanakan  oleh  Kemenag  dan  Kemendikbud terhadap  kurikulum  yang  mereka  terapkan  untuk  pendidikan  formal,  (Wahab,  2019). Pemerintah  memiliki  relasi  kuasa  tentang  model  dan  metode  pembelajaran  bagi  lembaga pendidikan  formal,  pengetahuan  kebenaran  yang  dimiliki  pemerintah  membuat  pemerintah memiliki  kuasa  terhadap  lembaga  pendidikan  formal.  Oleh  karena  itu,  pendidikan  umum  di dayah  telah  memberikan  ruang  kuasa  bagi  pemerintah  untuk  dapat  mengatur  metode pembelajaran  sesuai  dengan  kebenaran  wacana  pemeritah,  seperti  pada  jenjang  pendidikan, materi belajar, metode serta evaluasi pembelajaran.
Kebenaran  pengetahuan  dan  wacana  memberikan  legitimasi  kekuasaan,  tidak  ada kebenaran tanpa kekuasaan, dan tidak ada kekuasaan tanpa kebenaran, (Michel Foucault, 1980) kebenaran  tengku  dengan  metode  pembelajaran  kitab  kuning  memberikan  ruang  legitimasi untuk dia berkuasa melalui habanya dimana semua peraturan dan aturan dayah sesuai dengan
perintahnya,  (Muhammad  Amin,  2022)  namun  disisi  lain  ketika  dayah  telah  melakukan modernisasi  dengan  memberikan  ruang  bagi  pendidikan  formal  di  dalam  pendidikan  non formal, kebenaran pemerintah dengan kurikulum dan metodenya memberikan legalitas kepada pemerintah untuk berkuasa terhadap pendidikan formal yang berada dalam pendidikan dayah.
Kebijakan pemerintah terhadap kurikulum lembaga pendidikan formal disusun dengan baik  melalui  rumusan-rumusan  yang  akurat,  kemudian  dimapankan  dan  diwujudkan  dengan pemberitahuan  kebenaran,  selanjutnya  menghasilkan  sebuah  wacana.  Foucault  menyebutkan bahwa  wacana  nantinya  akan  memberikan  kebenaran  dan  pengetahuan  bagi  santri  yang menjalankan  serta  akan  menimbulkan  efek  kuasa  (Michel  Foucault,  1980),  pemerintah memiliki  kuasa  dalam  menentukan  kurikulum  pendidikan  formal  sekalipun  lembaga pendidikan formal tersebut berada di instansi pendidikan non formal.

## Kesimpulan
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan  pertama,  deotorisasi  kuasa  haba  tengku dikarenakan  munculnya  kebenaran  wacana  baru  dalam  paradigma  modernisasi  lembaga pendidikan dayah. Deotorisasi haba tengku ini terjadi karena adanya perubahan relasi kuasa di dayah  yang  telah  memunculkan  perubahan  ruang  kuasa.  Pengetahuan  pemerintah  yang memberikan  kebenaran  wacana  baru  telah  mendapatkan  ruang  kuasa  dengan  melakukan perubahan kebijakan dan model pembelajaran dayah pasca modernisasi.  Kedua, episteme ini pun terbentuk melalui tahapan diskursif, yaitu: positivitas (kesepakatan antara tengku dengan pemerintah),  selanjutnya  tahap,  apriori  historis  (syarat  dan  ketentuan  yang  harus  dijalankan lembaga dayah yang melakukan modernisasi) dan tahap arsip (peraturan yang harus dijalankan oleh  stackholder  lembaga  dayah).  Saran  dari  artikel  ini  pertama,  tengku  harus  beradaptasi terhadap perkembangan pengetahuan di era globalisasi, tidak adanya dikotomi pendidikan bagi para  tengku  dayah  dengan  memisahkan  pengetahuan  umum  dan  agama.  Kedua  pemerintah memberikan  ruang  kuasa  bagi  para  tengku  dayah:  alumni  dayah  menjadi  bagian  dari pemerintahan.

## Daftar Pustaka
Abaty Lueng Angen. (2023). Wacana Kuasa Haba Tengku . Indonesia.
Abubakar, M. (2015). PESANTREN DI ACEH: Perubahan, Aktualisasi, dan Pengembangan .
Kaukaba. Diambil dari https://books.google.co.id/books?id=DNKREAAAQBAJ
Aby Mudi. (2022). Wacana Kuasa Haba Tengku . Indonesia.
Afriansyah, M. R. (2016). Dampak Peraturan Gubernur Aceh Nomor 451.2/274/2003 Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Dayah, 15 (2), 177–212.
Arifin,  Z.,  &  Rahmi,  S.  (2020).  CHARISMATIC-VISIONARY  LEADERSHIP  OF TEUNGKU  IN  DEVELOPING  THE  ROLE  OF  DAYAH  MUDI  MESRA SAMALANGA , BIREUN , 18 (1), 139–154.
Baker, E. (2012). Social Contract, Essays by Locke, Hume and Rousseau . Read Books Limited. Diambil dari https://books.google.co.id/books?id=HsF8CgAAQBAJ
Burhan Al-Islam Al-Zarnuji. (2004). Ta’lim Al-Muta’alim Thariq Al-Ta’allum.
Dunn,  W.  N.  (2015). Public  Policy  Analysis .  Taylor  \&  Francis.  Diambil  dari https://books.google.co.id/books?id=4fI5CgAAQBAJ
Fakhrurrazi,  F.,  &  Sebgag,  S.  (2020).  Methods  of  Learning  Kitab  Kuning  for  Beginners  in Islamic  Boarding  School  (Dayah). Nazhruna:  Jurnal  Pendidikan  Islam , 3 (3),  296–310. https://doi.org/10.31538/nzh.v3i3.838
FOUCAULT, M. (1980). Power/Knowledge . New York: Partheon Books.
Ikhsan, T. (2022). Wacana Kuasa Haba Tengku . Indonesia.
Isard,  W.  (2012). History  of  Regional  Science  and  the  Regional  Science  Association International:  The  Beginnings  and  Early  History .  Springer  Berlin  Heidelberg.  Diambil dari https://books.google.co.id/books?id=94UECAAAQBAJ
Kahar, S., & Barus, M. I. (2021). Merengkuh Modernisasi : Pengalaman Yayasan Pendidikan Islam Al Aziziyah
Samalanga . madina publisher. Diambil dari https://books.google.co.id/books?id=qbRZEAAAQBAJ
Kausar, M. (2020). Metode Pembelajaran Kitab Kuning di Dayah Ma’had Al - ‘ Ulūm Dīniyyah Al - Islāmiyyah Mesjid Raya Mudi Mesra, 7 (1), 24–35.
Marzuki, Miftahuddin, & Murdiono, M. (2020). Multicultural education in salaf pesantren and prevention  of  religious  radicalism  in  Indonesia. Cakrawala  Pendidikan , 39 (1),  12–25. https://doi.org/10.21831/cp.v39i1.22900
Michel  Foucault.  (1978). Dicipline  and  Punish  The  Birth  of  The  Prison .  London:  Penguin Classic.
Michel Foucault. (1980). Power/Knowledge . New York: Partheon Books.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook . SAGE Publications. Diambil dari
https://books.google.co.id/books?id=fjh2DwAAQBAJ
Muhammad Amin. (2022). Wacana Kuasa Haba Tengku . Indonesia.
Mustakim, M., Salim, A., Rouzi, K. S., Rusiyono, R., & Nurmaida, D. K. (2021). The Syuro- Participative  Leadership  in  Al-Qur’an-Based  Pesantren  in  the  Disruption  Era. Ta’dib , 24 (2), 15. https://doi.org/10.31958/jt.v24i2.3069
Nirzalin Armia. (2014). Teungku Dayah Dan Kekuasaan Panoptik. Substantia , 16 (1), 13–34.
Prasetyo,  M.  A.  M.,  Bashori,  B.,  &  Masriani,  M.  (2020).  Model  Capacity  Building  Pada Pesantren Perbatasan Binaan Dinas Pendidikan Dayah Provinsi Aceh. INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan , 14 (1), 71–96. https://doi.org/10.18326/infsl3.v14i1.71-96
Qurtuby,  S. Al, Darmadi, D., &  Srimulyani,  E.  (2013).  Islamic Schooling in  Aceh:  Change, Reform, and Local Context, 20 (3).
Rasyidin,  A.  (2017).  Pembelajaran  Kitab  Kuning  Di  Pesantren  Musthafawiyah,  Mandailing Natal. Journal  of  Contemporary  Islam  and  Muslim  Societies , 1 (1),  41–67. https://doi.org/10.30821/jcims.v1i1.324
Reich,  W.  (2013). Reich  Speaks  of  Freud:  Wilhelm  Reich  Discusses  His  Work  and  His Relationship  with  Sigmund  Freud .  Farrar,  Straus  and  Giroux.  Diambil  dari https://books.google.co.id/books?id=i8B40zU3Y0cC
Silahuddin. (2015). Transformasi Budaya Pendidikan Dayah di Aceh. Jurnal MUDARRISUNA , 5 (2),
377–413. Diambil
dari https://jurnal.ar-
raniry.ac.id/index.php/mudarrisuna/article/view/634
Tengku Ardhia. (2022). Wacana Kuasa Haba Tengku . Indonesia.
Tengku Faisal. (2022). Wacana Kuasa Haba Tengku . Indonesia.
Tengku Ikhwanuddin. (2022). Wacana Kuasa Haba Tengku . Indonesia.
Tengku Karim. (2023). Wacana Kuasa Haba Tengku . Indonesia.
Tengku Marzuki. (2022). Wacana Kuasa Haba Tengku . Indonesia.
Tengku Zulfikar. (2022). Wacana Kuasa Haba Tengku . Indonesia.
Wahab,  R.  (2019). Menjawab  Persoalan  Pendidikan  di  Era  Reformasi:  Antologi  Pemikiran Rochmat
Wahab . UNY Press. Diambil dari https://books.google.co.id/books?id=NAd0EAAAQBAJ
Ziemek, M.  (1986). Pesantren Dalam Perubahan Sosial  Terj.  Burche B. Soendjojo . Jakarta: P3M.