## PENANGANAN MORAL HAZARD DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI  PENERIMAAN PAJAK

## Izma Widya Yuliansyah
Unti Ludigdo
Fakultas  Ekonomi Universitas Brawijaya Malang

## Abstract
This research has a purpose to explore alternatives solution to solve moral hazard at  Directorate General o f  Tax's area. Directorate General o f Tax decide Fiscal Policy to collect and organize the taxes at its region but they facing many constraint,  the one is moral hazard by Tax Officer and Tax Payer
The  results  o f  this  research  has  show that  the  moral hazard depend  on  internal  control system  that  implemented  at  tax office, integrity and ethical behaviour o f Tax Officer, tax regulation, tax system and also the society’s tax comprehension. Moral hazard at Tax Office has divide into 5 manners, there are personality section, data collection, services  p a y m en t  o f   Tax  Payer,  tax  negotiation,  and  S P T ’ manipulation.  Moral hazard  decrease the society’s  trust to  the  Tax Officer  and it made Tax Officer has a bad reputation to the society. Bad reputation o f Tax Officer to the society  influence the desire o f Tax Payer  to fu lfill  their duty  with  the  results  is  the  budget  o f  tax revenues is hard to be completed.  Alternative solutions to handle the moral hazard at Tax Office are by using ethical approaches in order to repair the Tax Officer behaviour, reduce and close the grey area in tax regulation, renew   tax  system ,  and  also  in crea se  s o c ie ty ’s comprehension on tax.
Keywords: Directorate General o f Tax, Moral Hazards, and Alternative Solutions.

## PENDAHULUAN
Pajak  m erupakan  salah  satu  sum ber  pendanaan  terbesar  untuk pembangunan  negara.  Pada  tahun  2007  ini,  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP) menargetkan  penerimaan  dari  pajak  penghasilan  (PPh)  sebesar  Rp  261  triliun dari  total  pcmusukan  pajak  sekitar  Rp  500  triliun.  Dalam  kenyataannya, menurut  Direktur  Jenderal  Pajak  (Dirjen  Pajak),  Darmin  Nasution,  realisasi penerimaan  pajak  semester  I  tahun  2007  adalah  sebesar  41,27%  dari  target realisasi Rp.  184,98 triliun (Kontan, 2007).
Di  Indonesia,  kesadaran  bahwa  fungsi  pajak  adalah  berguna  bagi pembangunan Negara masih cukup rendah baik dari sisi pembayar (wajib) pajak maupun oleh Fiskus'. Sebagaimana diungkapkan oleh Gamal (2006), belakangan ini terjadi tuntut menuntut antara Pejabat Pajak1 dengan para pengamat dalam hal  analisa  pengamat dan pemberitaan  media massa yang menyatakan  bahwa banyak kebocoran di instansi perpajakan.  Di sisi lain, banyak masyarakat tidak
TEMA,  Volume  9,  Nomor  I,  Maret  2008 mau membayar pajak karena merasa pajak yang mereka bayarkan tidak kembali kepada  kepentingan  masyarakat.
Lembaga  Pemerintah  yang  mengelola  perpajakan  negara  di  Indonesia adalah DJP yang merupakan  salah  satu  Direktorat Jenderal yang ada di bawah naungan  Departemen  Keuangan  Republik  Indonesia.  Pemerintah  melalui  DJP dengan  pengawasan  dari  Departemen  Keuangan  menetapkan  peraturan  dan sistem perpajakan untuk mengelola pajak yang dipungut dari warganya.  Dalam pelaksanaannya  DJP  m engalam i  berbagai  kendala,  salah  satunya  adalah penyimpangan dan manipulasi pajak (moral hazard)yang dilakukan oleh Fiskus maupun Wajib Pajak.
Pahwasono (2006) memaparkan bahwa pada umumnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia,  terjadinya  kejahatan  atau pidana korupsi di  bidang perpajakan disebabkan oleh adanya kewenangan pihak oknum Fiskus yang  memungkinkan  melakukan  tindakan  “memeras  atau  negosiasi”  untuk mendapatkan  rente  ekonomi,  dan  bukannya  penyuapan  pajak,  dimana  Wajib Pajak (oleh Til,  2003, diusulkan disebut sebagai pembayar pajak dengan alasan filosofis)  menyuap  Pegawai  Pajak (Nielsen  dan  Ballas, 2000).
Media massa menginformasikan  hasil survey  Transparency International Indonesia terhadap 900 pengusaha yang menyebutkan bahwa 40% hingga 60% penerimaan  pajak dikorupsi oleh  Pegawai  Pajak (Poernomo,  2005).  Sedangkan P a h w a s o n o   (2 0 0 6 )  m e n g u n g k a p k a n   b ah w a  b e b e ra p a   stu d i  y a n g   la in menghasilkan  suatu keseragaman  opini  masyarakat dan  kalangan  bisnis yang secara  konsisten  mempersepsikan  Fiskus  di  DJP  sebagai  salah  satu  lembaga terkorup, dan dapat dicermati pula dalam penelitian ICW (Indonesian Corruption Watch)  tentang  pola  korupsi  perpajakan  di  DJP  (ICW,  2001),  survei  korupsi nasional Partnership fo r  Governance Reform in Indonesia (Partnership, 2001), serta indeks  persepsi  korupsi  Business  Environment  Report  Political  Economy  Risk Consultancy (PERC,  2005).  Selain  itu  hasil  penelitian  lain yang  dilakukan oleh Hay Group Consultant terhadap pendapat Wajib Pajak menunjukkan bahwa DJP mempunyai  kelemahan  pada  SDM,  sosialisasi  ketentuan,  dan  distorsi  pada pemeriksaan  pajak (Sadhani,  2005).
M enurut  Abim anyu  (2005),  untuk  m em perbaiki  kondisi  keuangan negara,  pemerintah  melakukan  reformasi  dalam  3  bidang  utama, yakni pajak, bea  dan  cukai,  serta  anggaran.  Reform asi  pajak  sebagai  prioritas,  tujuan utamanya adalah meningkatkan kepatuhan perpajakan baik oleh Fiskus maupun Wajib  Pajak.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Ketua  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK)  Taufikurrachman  Rukki  dalam Analisa (2005) yang menyatakan bahw a  perbaikan  sistem   dalam   perpajakan  sangat  m en desak  dan  perlu d ila k u k a n ,  k a ren a   p a ja k   m eru p ak an   sen tra l  p en erim a a n   n e g a ra   ya n g seharusnya dapat dimanfaatkan  untuk pembangunan  secara baik.
B erdasarkan   pen alaran   di  atas,  m aka  dapat  disim p u lk an   bahw a diperlukan  suatu  upaya  penanganan  untuk  menekan  dan  meminimalkan bentuk-bentuk moral hazard di lingkungan DJP  baik yang dilakukan oleh Fiskus maupun  Wajib  Pajak.  Makalah  ini  akan  memaparkan  lebih  lanjut  mengenai
1 Istilah  Fiskus  sama  artinya  dengan  Pejabat  atau  Pegawai  Pajak.  Untuk selanjutnya  istilah  tersebut  akan  digunakan  secara  bergantian.
2
alternatif upaya penanganan moral hazard  yang dilakukan Fiskus di lingkungan DJP.
Salah  satu  altern atif  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  menekan tindakan moral hazard  adalah dengan menerapkan aturan etika di tempat keija, dalam  hal  ini  adalah  DJP.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  pada  tahun  2006 terhadap DPRD Provinsi Lampung (DPRD Lampung), DPRD Provinsi Jawa Barat (DPRD Jabar), Perwakilan BPKP Provinsi Lampung (BPKP Lampung), Perwakilan BPKP  Provinsi  Jawa  Barat  (BPKP  Jabar),  dan  Kanwil  XIX  Wajib  Pajak  Besar Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil XIX DJP) dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden,  kecuali  Kanwil XIX DJP,  memahami aturan etika sebagai  tindakan rasional  dengan  dasar  aturan  moral,  diikuti  nilai-nilai  yang  diterima  sebagai aturan  main,  dan  responden  m asih  m engartikan  aturan  etika  dari  sudut pandang  individual  (non  institusional).  Responden  pada  Kanwil  XIX   DJP mempunyai persepsi bahwa aturan  etika adalah kode etik dan aturan perilaku secara  institusional.  Kanwil  XIX  DJP merupakan  unit percontohan  penerapan kode  etik  Direktorat  Jenderal  Pajak  sesuai  Keputusan  Menteri  Keuangan  RI Nomor  222/KM K.03/2002  tanggai  14  Mei  2002  tentang  Kode  Etik  Pegawai  di lingkungan  Direktorat  Jenderal  Pajak  Departemen  Keuangan  sehingga  lebih mudah  diterapkan.  Berdasarkan  kondisi  tersebut,  salah  satu  upaya  yang dilakukan oleh DJP untuk mengurangi moral hazard pegawai pajak adalah dengan mencanangkan  program Reformasi  Etika,  Integritas,  dan  Moral Pegawai Pajak.
Sehubungan  dengan  pentingnya  berbagai  upaya yang  perlu  dilakukan untuk  menanggulangi  moral  hazard yang  terjadi  di  DJP,  dilakukan  analisa terhadap  hal-hal  yang  terkait  dengan  hal  tersebut.  Tujuan  dari  penulisan  ini adalah  untuk mengajukan  upaya alternatif penanganan yang dapat  dilakukan dalam rangka mengatasi moral hazard dengan cara melakukan analisa terhadap faktor-faktor yang berpotensi bagi Fiskus untuk melakukan penyimpangan. Hasil analisa terhadap faktor-faktor tersebut merupakan pertimbangan utama dalam m enentukan  suatu  kesim pulan  berupa  upaya  penanganan  yang  bersifat p reven tif,  k orek tif,  dan  d e te k tif  u ntu k  m en ekan   sek a ligu s  m en gu ran gi terjadinya moral hazard.
Sistematika pembahasan penulisan ini diawali  dengan gambaran umum m en gen a i  p ed om an   p erila k u   b agi  F isk u s  dan  sistem   p en gaw a sa n n ya . Pembahasan  selanjutnya  adalah  tentang  peluang-peluang  yang  berpotensi memberi  kesempatan  bagi  Fiskus  untuk  melakukan  tindakan  moral  hazard. Berdasarkan peluangyang ada, digambarkan bentuk dan pola moral hazard yang terjadi  di  lingkungan  DJP.  Setiap  bentuk  moral hazard memiliki  dampak  atau akibat  baik  secara  langsu ng  m aupun  tidak  langsung.  Oleh  karen a  itu, selanjutnya  akan  dipaparkan  mengenai  dampak  moral  hazard  di  lingkungan DJP secara mikro (bagi  DJP)  dan makro (bagi  Negara).  Dengan  demikian  dapat ditarik suatu  kesimpulan berupa alternatif upaya penanganan yang diperlukan untuk mengatasi  moral hazard yang terjadi di lingkungan DJP.

## Pedoman Perilaku serta Kewajiban dan Larangan  Fiskus dan Pengawasannya
DJP menetapkan pedoman perilaku bagi para pegawainya yang ditetapkan dalam  Kode  Etik  Pegawai  sesuai  dengan  PERATURAN  MENTERI  KEUANGAN NOMOR 33/PMK.03/2007.  Pemberlakuan  kode  etik  ini  diperuntukkan  bagi
_________________________ Yutiansyah  dan  Ludigdo, Penanganan  M oral  H azard.........
TEMA,  Vohtnie  9,  Nomor  /,  Maret  200H seluruh pegawai pajakyang berada di lingkungan kantor pusat DJP  dan instansi vertikal  DJP.
Pegawai adalah Pegawai  Negeri Sipil di lingkungan DJP dan pegawai lain yang bekerja  pada  DJP.  Sedangknn yang dimaksud  dengan  Kode  Etik  Pegawai adalah aturan atau ketentuan yang mengikat pegawai sebagai landasan ukuran tingkah  laku  dalam   m elaksan akan   tugasnya  sebagaim ana  diatur  dalam Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  222/KMK.03/2002  tentang  Kode  Etik Pegaw ai  di  Lingkungan  D irektorat  Jenderal  Pajak  D epartem en  Keuangan sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.03/2007.
Pelaksanaan Kode Etik Pegawai  berada dalam pengawasan Komite Kode Etik.  Komite Kode Etik Pegawai adalah satuan tugas di lingkungan Departemen Keuangan  yang  bertugas  menyelesaikan  pelanggaran  Kode  Etik  Pegawai yang dilakukan  oleh  pegawai.  Pengawasan  pelaksanaan  Kode  Etik  Pegawai  DJP dilaksanakan  secara  langsung  oleh  Komite  Kode  Etik  yang  berada  di  bawah pim pinan  langsung  oleh  Sekretaris  Jenderal  Departem en  Keuangan  yang dibantu  oleh  Sekretariat Komite  Kode  Etik.
Dalam rangka memperluas jaringan pengawasan pelaksanaan Kode Etik Pegawai  DJP  maka  telah  dibentuk  divisi  khusus  pada  Komite  Ombudsman Nasional yang ju ga ikut secara aktif mengawasi pelaksanaan Kode Etik Pegawai DJP dan Pegawai DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai).  Sedangkan untuk meningkatkan pengawasan kinerja pegawai yang lebih intensif maka dilakukan kerja  sama  dengan  Inspektorat  Jenderal  Departemen  Keuangan  dalam  rangka meningkatkan  efektivitas  pengawasan  terhadap  kinerja  pegawai  DJP.
DJP menerbitkan Buku  Pedoman  Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang  berisi  tentang daftar  kewajiban  dan  larangan  Pegawai.  Kewajiban Pegawai  Pajak  adalah  sebagai  berikut:
1.  Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain dalam menjalankan  tugas.
2.  Bersikap jujur dan lugas, bekerja secara efisien  dan profesional,  serta dapat dipercaya dalam  melaksanakan  lugas.
3.  Memberikan  pelayanan  perpajakan  kepada  Wajib  Pajak  dengan  sebaik- baiknya  sesuai  bidang  tugas masing-masing.
4.  Memberikan  informasi yang jelas,  lengkap,  dan  benar  kepada  Wajib  Pajak mengenai  hak  dan  kewajibannya.
5.  Berpenampilan dan berbusana sesuai dengan tuntutan tugas pada DJP.
6 . Bersikap  sopan dan terbuka dalam berhubungan dengan  Wajib  Pajak serta menghormati  hak-hak  Wajib  Pnjak.
7.  Bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan atau  partai politik serta tidak  diskriminatif dalam  memberikan  pelayanan  kepada Wajib  Pajak.
8. Menjaga keselamatan  dirinya dan  rekan  kerjanya.
9. Menaati  ketentuan jam   kerja dan  tata tertib  kantor.
10.  Menaati  perintah  kedinasan  dari  atasan yang berwenang.
11. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
12.Mengisi  dan  menyam paikan  Surat  Pem beritahuan  (SPT)  dengan  benar, lengkap,  jelas,  dan  m enandatanganinya  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.
13.  Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya dan tidak mempunyai tunggakan  pajak.
14.  Melaporkan  kepada  atasannya jika  ada  situasi  konflik  kepentingan  dalam melaksanakan  tugas.
15.  Melaporkan  secara tertulis kepada atasannya,  apabila  mengetahui adanya pelanggaran atau penyimpangan di bidang perpajakan yang dapat merugikan keuangan  negara.
16.  Bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugasnya.
17.  Bertanggung jawab  dalam  mengamankan  semua  dokumen  dan  peralatan yang dipinjam dari Wajib Pajak.
18.  Mengamankan  informasi  dan  data yang dimiliki  DJP dengan  cara:
a.  Mengamankan file  atau  berkas.
b.  Mengamankan  password  kom puter  dan  tidak  m em bocorkan  kepada pegawai  dan pihak lain yang tidak berhak.
c.  M em usnahkan  dokum en  yang  tidak  terpakai  sesuai prosedur  yang berlaku.
d.  Tidak mengijinkan orang yang tidak berhak berada dalam  ruangan keija.
e.  Menjaga tempat  kerja dalam  keadaan bersih,  aman,  dan nyaman.
f. Memelihara,  melindungi,  dan  mengamankan  barang  inventaris  milik
________________________ Yuliansyah  dan  Ludigdo,Penanganan  M oral  H azard.........
Sedangkan  larangan  Pegawai  Pajak  adalah  sebagai berikut:
1. Bersikap  diskriminatif dalam  melaksanakan tugas.
2.  Menggunakan  kewenangan jabatan  baik langsung maupun tidak langsung dan  fasilitas  kantor  untuk  kepentingan  diri  sendiri  maupun  pihak  ketiga lainnya.
3. Menerima  segala  pemberian  ataupun  penghargaan  dalam  bentuk apapun termasuk uang, saham atau surat berharga lainnya, komisi, hadiah, cindera mata,  hiburan, jamuan,  perjalanan  wisata,  sponsorship,  dan jasa  lainnya dari Wajib Pajak secara langsung maupun tidak langsung yang menyebabkan pegawai memiliki kewajiban yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
4.  Menerima kunjungan Wajib Pajak dalam rangka urusan dinas di luar kantor.
5.  Memanfaatkan  data  dan  atau  informasi  perpajakan  untuk  memperoleh keuntungan  pribadi pegawai.
6. Memanfaatkan  kewenangan jabatan  dan  pengaruhnya  untuk memperoleh keuntungan pribadi.
7.  Menggandakan sistem dan atau program aplikasi komputer milik Direktorat
Jenderal  Pajak di luar kepentingan  dinas.
8.  Menyampaikan  informasi  perpajakan  kepada  Pihak  Ketiga  kecuali  bagi pegawai yang berwenang.
9.
M em bantu ,  m elin d u n gi,  b ek erja   sam a,  m en yu ru h ,  atau  m em beri kesem p a ta n   pih ak  lain  u ntu k  m elak u k an   tin d a k   p id a n a   di  b id a n g perpajakan.
10.  Melakukan kesempatan dengan Wajib Pajak yang merugikan Negara dengan sengaja  dalam  pelaksanaan  tugas.
11.  Mengkonsumsi  minuman  keras  yang  dapat  merusak  citra  dan  martabat pegawai.
12.  Mengkonsumsi, mengedarkan, dan  atau memproduksi narkotika dan atau obat terlarang.
Keberadaan  kode etik ini  menunjukkan  tanggungjawab  serta pedoman dan  perilaku  yang  seharusnya  dilakukan  oleh  Fiskus  dalam  melaksanakan tugasnya.  Pegaw ai  Pajak  adalah  seoran g  Pegaw ai  N egeri  ya n g  bertu gas m em berikan   pelayan an   kepada  publik,  dalam   kata  lain,  Pegaw ai  Pajak merupakan  birokrasi.  Azis  (2004)  menyatakan  bahwa  birokrasi  merupakan sekelompok  profesional  dalam  musyarakat  yang  bertugas  dalam  manajemen pem erintahan  dan  pelayanan  publik.  Sehingga  untuk  m ewujudkan  suatu manajemen  pemerintahan dan pelayanan publik yang baik,  diperlukan sumber daya manusiayang profesional dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

## Peluang Yang Berpotensi Menimbulkan M oral Hazard
Suatu  moral  hazard  terjadi  karena  adanya  peluang  atau  kesempatan yang memungkinkan  tindakan  tersebut terwujud.  Pada dasam ya terwujudnya moral  hazard ju ga  sangat  dipengaruhi  oleh  means  dan  motivasi.  Sebelum tindakan moral hazard terjadi, pelaku akan mengalami suatu dilema etika dalam menentukan  alternatif tindakan  apa yang akan dilakukan  ketika  kesempatan, means,  dan motivasi bertemu.  Sebagaimana ditunjukkan  oleh White and  Lam (2000) dalam sebuah model berikut:
TEMA,  Volume  9,  Nomnr  I.  Maret  200H____________________________________________
Organizational Climate JL ^ Means )
Gambar 1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dilema Etika
Gambar  di  atas  menunjukkan  bahwa  means  (aturan,  kebijakan,  dan prosedur  orgunisasional),  motivasi  (alasan  yang  m endasari  individu  untuk memperoleh  keuntungan  dari  tindakan  tidak  etis),  dan  kesempatan  (peluang yang  terbuka  untuk melakukan  praktik-praktik  tidak  etis)  saling berinteraksi satu  dengan  yang  lainnya  sehingga  tercipta  suatu  dilem a  etika.  Individu m em punyai  kem ungkinan  yang  lebih  besar  m enghadapi  dilem a  etika jik a organisasi  atau  lingkungannya  tidak  memberikan  means  untuk  mencegah perilaku  tidak etis dan individu  tersebut punya motivasi  dan kesempatan.
Pada dasarnya  moral hazard  yang dilakukan  oleh Fiskus terjadi karena lemahnya  keteguhan  hati  untuk  mempertahankan  profesionalisme  profesinya dan  rendahnya  kesadaran  diri  untuk  mengakui  bahwa  m ereka  selaku  aparat negara  seharusnya  berfungsi  sebagai  “tangan”  pem erintah  ke  m asyarakat umum  yang  mempunyai  kewajiban  memungut  pajak  dari  Wajib  Pajak  sesuai dengan  peraturan  yang ditetapkan.  Lemahnya  keteguhan  hati  dan  rendahnya kesadaran  diri  mendorong  Fiskus  untuk  melakukan  berbagai  bentuk  moral hazard.  S ehingga  k etika  m uncul  suatu  pelu an g  ya n g  b erp oten si  untuk melakukan  tindakan  penyelewengan  dan  manipulasi,  Fiskus  m enstim ulus kondisi  ini  secara  aktif.
Hal-hal  yang merupakan  peluang yang berpotensi  menimbulkan  moral hazard oleh  Fiskus adalah beberapa hal berikut:
1. Undang-undang Perpajakan:
a.  Memberi  kesempatan  pada  Fiskus  dan  Wajib  Pajak  bertemu  secara langsung.
b.  Berpotensi  menimbulkan  suatu  grey  area  antara  Wajib  Pajak  dengan
Fiskus  yang  dapat  m enyebabkan  moral  hazard  kepada  W ajib  Pajak
(Parwito, 2006).
c.  Sering  kali  menimbulkan  penafsiran  yang  berbeda  antara  Wajib  Pajak dan  Fiskus.  Dengan  demikian  maka  Wajib  Pajak  serta  Fiskus  dapat memanfaatkan hal tersebut untuk mencari celah-celah dalam grey area agar dapat melakukan penghematan pajak dengan cara legal.
d.  Pelaksanaan  peratu ran  dalam   U ndang  U ndang  serin g  k a li  tidak konsisten dengan undang-undangnya (Parwito, 2006).
2. Sistem yang dibentuk oleh DJP:
a.  Kurang mendukung transparansi data kepada publik.
b.  Lemahnya  sistem pengawasan yang ditetapkan di instansi perpajakan. c.  Penumpukan kekuasaan pada DJP. d   Prosedur yang berbelit-belit menyulitkan pembayar pajak dan membuka cela h   u n tu k   n e g o s ia s i  a n ta ra   p e tu g a s   d an   p e m b a y a r  p a ja k
(Abimanyu,2005; Gie,2003).
3. Pemahaman  masyarakat
Pemahaman  masyarakat  terhadap  peraturan  perpajakan  masih  tergolong rendah.

## Bentuk Manipulasi dan Penyelewengan Pajak oleh Pegawai Pajak
Suatu  perbuatan yang berhubungan dengan tindak kejahatan di bidang perpajakan yang pelakunya dapat dikenakan  hukum pidana sesuai ketentuan

## TEMA,  Volume  9,  Nomor  I.  Maret  200R
Undang-undang yang berlaku disebut Tindak Pidana Kejahatan. Pahwasono (2006) menyatakan  bahwa pada umumnya kejahatan perpajakan  ini dilakukan tanpa kekerasan,  sehingga  kejahatan  ini  masuk  dalam  kelom pok  kejahatan  jen is Concursus Idealis,  artinya memiliki  basis dasar dari kejahatan tertentu  seperti: penggelapan, penipuan,  pemalsuan dan pencurian dan lain  sebagainya.
Korupsi  merupakan  salah  satu  bentuk  kejahatan  karena  melakukan penggelapan.  Dengan  demikian  korupsi  merupakan  salah  satu  tindakan  yang menyimpang serta melanggar aturan dan etika atau  disebut juga  moral hazard. Robinson  (1998) membagi korupsi menjadi 3 jenis, yaitu:
1. Insidental atau individual. Korupsi ini dilakukan secara individual pada suatu lingkungan  tertentu, yang  sebenarnya lembaga tersebut termasuk “bersih” dalam hal korupsi.
2.  Institusional  atau  kelembagaan.  Korupsi kategori  ini  melanda  suatu  sektor kegiatan  tertentu,  namun  secara  keseluruhan  negara  tersebut  bukanlah negara yang tingkat  korupsinya  tinggi.
3.  Sistemik  (societal).  Korupsi  ini  sudah  menyerang  seluruh  masyarakat dan sistem  kemasyarakatan.  Karena  itu  dalam  segala proses kemasyarakatan, korupsi menjadi rutin dan diterima sebagai alat untuk melakukan transaksi sehari-hari dan mempengaruhi secara kelembagaan  serta perilaku individu pada  semua  tingkat  sistem  politik  dan  sosio  ekonomi.  Korupsi jen is  ini mempunyai beberapa ciri, yaitu: Inklusif dengan lingkungan sosial budayanya yang berarti  sudah diterima sebagai kenyataan dalam konteks sosial budaya m asyarakat  dan  Monopolistik  yang  menandakan  bahwa  korupsi  sudah menguasai semua sistem kemasyarakatan sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkan  sistem  kemasyarakatan  yang wajar,  tanpa  korupsi.
Berdasarkan  kategori  korupsi  yang  dipaparkan  oleh  Robinson  (1998) tersebut,  moral hazard (korupsi) di bidang perpajakan termasuk dalam kategori sistemik.  Moral  hazard  sudah  biasa  dilakukan  dan  menyerang  hampir  semua sistem  kem asyarakatan.  Bila  dihubungkan  dengan  korupsi  di  DJP,  dapat disimpulkan  bahwa  melihat  moral  haxartl  dalam  hal  ini  merupakan  suatu kegiatan  yang  terorganisasi  dan  sulit  dihindari.
Menurut studi yang dilakukan oleh Pahwasono (2006), ditemukan suatu pola moral hazard  yang terjadi di  DJP adalah sebagaimana berikut ini:
Tabel  1. Pola Korupsi di Direktorat Jenderal Pajak No Moral Hazard Pola Tingkat  Manajemen 1. Internal a. Personalia Menengah-Bawah b. Pencarian  Data Bawah 2. Eksternal a. Pembayaran  untuk Bawah jasa-jasa wajib b. Negoisasi  Pajak Ti n ggi -mene n gah - bawah
Berdasarkan pola moral hazard yang dipaparkan oleh Pahwasono (2006), dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.  M oral Hazard di Bidang Personalia (Kepegawaian).
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Klitgaard  (1998)  di  BIR (Ditjen Pajak Filipina),  moral hazard yang teijadi di bidang personalia adalah jual-beli jabatan  yang dilakukan  dengan  memanfaatkan  kekuasaan  untuk m en en tu k an   ja b a ta n   seseoran g.  J e n is   ini  dapat  d ila k u k a n   m ela lu i mekanisme  sogokan,  nepotisme  dan  pengaruh  untuk mendapatkan  suatu jab atan .  Sedangkan  di  Indonesia,  dalam   Pahwasono  (2006),  bentuk penyelewengan dalam bidang personalia di DJP sudah dimulai saat seorang pegawai  baru  mulai  bekerja,  tahap  training,  hingga  sudah  benar-benar bekerja, dan pada tahap penempatan di kantor.

## 2.  Moral Hazard dalam Pencarian Data
Bentuk  moral  hazard yang dilakukan  adalah ju al  beli data perusahaan yang akan diperiksa oleh bagian yang menyimpan data perusahaan. Hal ini te r ja d i  s e h u b u n g a n   d en ga n   tu g a s  d a ri  b a gia n   p e m e rik s a a n   y a n g memungkinkan  memperoleh  keuntungan  ketika  melakukan  pemeriksaan, seh in gga  m em bu at  bagian  lain n ya  ju g a   b eru sah a  untuk  m en gam bil keuntungan dari hal ini dengan mengobyekkan data Wajib Pajak  yang akan digunakan petugas pemeriksa atau  Fiskus (Wibowo, 2004).

## 3.  Mora I Hazard da lam Pembayaran Jasa Wajib
Moral  hazard  dalam  pembayaran  untuk jasa-jasa  wajib  berupa  uang pelicin  atau  tambahan  uang  untuk  melancarkan  ja sa   yang  seharusnya dilakukan tanpa biaya atau dengan biaya resmi yang kecil. Hal ini dilakukan oleh  Fiskus terhadap orang yang memerlukan jasa tertentu DJP yang tidak terkait  dengan  masalah  pembayaran  pajak,  tetapi  lebih  berkenaan  dengan masai ah  administratif perpajakan (Pahwasono, 2006).
4.  Moral Hazard dalam Bentuk Negoisasi Pajak
Negosiasi  pajak  ini  merupakan  pola khas  DJP  dan  memberikan  “hasil” yang  paling  banyak.  Masih  menurut  Pahwasono  (2006),  pola  korupsi  ini berkaitan  dengan  proses  bertem unya  Wajib  Pajak  dengan  Fiskus  dan melahirkan  moral  hazard yang  bersumber  pada  dua  pihak.  Petugas  atau Fisku s  m elakukan  pen yelew en gan   w ew enang  yan g  digunakan  untuk mendapatkan  keuntungan  atau  ‘ penghasilan  lebih’ .  Dalam  hal  ini  Fiskus mengenakan  jumlah  pajak yang  lebih  besar  dari yang  sebenarnya.  Hal ini d im a k s u d k a n   a gar  W a jib   P a ja k   mau  m e la k u k a n   n e g o s ia s i  u n tu k menentukan “harga” yangcocok. Fiskus ju ga bisa memanfaatkan jalur legal­ formal dengan memanfaatkan undang-undang yang ada. Dalam konteks ini, Fiskus  diuntungkan  dengan  kondisi  yang  diciptakannya,  yaitu  dengan mengutip dari selisih pembayaran beban pajak yang dibayarkan Wajib Pajak yang lebih  besar  dari  ketentuan  sebenarnya.
Sedangkan  menurut  ICW  (2000) dalam  Tempo  (2004),  pola  manipulasi pajak yang terjadi dapat digolongkan menjadi 3, yaitu:
1.  Negoisasi  untara  Fiskus dengan  Wajib  Pajak  untuk  menentukan  besarnya pajak yang akan dibayar.
2.  Manipulasi  Surat Pemberitahuan  (SPT).
3.  Penggertakan  Fiskus kepada W P dengan  sistem  pengisian  SPT yang rumit.

## Dampak  Moral Hazard  Fiskus di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Penyelewengan dan manipulasi yang dilakukan oleh Fiskus harus segera ditangani karena sudah berkembang  menjadi suatu bentuk moral hazard  yang sifatnya  sistemik.  Robinson  (1998)  memaparkan  bahwa  suatu  moral  hazard dikatakan  sistemik  (societalj  apabila  sudah  menyerang  seluruh  masyarakat dan  sistem  kemasyarakatan.  Sehingga  dalam  segala  proses  kemayarakatan, hal  ini  menjadi  rutin  dan  diterima  sebagai  alat  untuk  melakukan  transaksi sehari-hari.
Jika  tindakan  ini  sudah  dianggap  sebagai  suatu  bentuk  moral  hazard yan g  sifatnya  sistem ik,  m aka  kepercayaan   m asyarakat  terhadap  kinerja, integritas,  serta  profesionalisme  pegawai  pajak  akan  berkurang.  Azis  (2004) memaparkan  bahwa  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara,  Faisal  Tamin, menilai bahwa sebagian aparat birokrasi (sekitar 53%) tidak produktif dan  sulit didorong untuk mampu  menjalankan tugasnya secara profesional.  Sedangkan berdasarkan  suatu  penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gajahmada (2002) dengan mengambil sampel birokrasi di Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan, kinerja birokrasi masih  sangat  buruk  dan  belum  mampu  menyelenggarakan  pelayanan  publik yang  efisien,  adil,  responsif,  dan  akuntabel.  Jika  kepercayaan  masyarakat berkurang, maka Pemerintah akan menghadapi hambatan dalam meningkatkan intensifikasi penerimaan dari pendapatan pajak negara. Dari sinilah, kestabilan perekonomian  negara  akan  terpengaruh.  Dalam  kata  lain,  pajak  pendapatan m enjadi  sem pit  dan  m engakibatkan  begitu  besarn ya  kehilangan  potensi pendapatan  pajak yang dapat digunakan untuk mengurangi  beban  defisit dan s u m b e r  p e n e rim a a n   p e m b a n g u n a n   n e g a ra   y a n g   d ig u n a k a n   u n tu k pembangunan.
Sedangkan  menurut  Uppal  (2005)  pajak pendapatan  akan  kehilangan fleksibilitas  yang  built-in  dan  menjadi  kurang  efektif  dalam  mempromosikan fungsi utamanya sebagai alat stabilisasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan p u b lik   y a n g   tep a t  gu na  m en in gk a tk a n   b a sis  p ajak.  P ah w ason o  (2006) menambahkan bahwa jik a  terus-menerus dibiarkan,  moral hazard  yang terjadi akan  menyebabkan  sistem  perpajakan  menjadi  semakin  kurang  elastis  atau tidak menghasilkan penerimaan dari pajak yang lebih besar walaupun ekonomi mengalami  ekspansi.  Jika  sistem  perpajakan  menjadi  kurang  elastis,  maka potensi  pendapatan  Negara  akan  berkurang.  Berkurang  potensi  pendapatan Negara akan  menyebabkan  sistem  perpajakan menjadi kurang prospektif atau kurang  m enjanjikan  dan  secara  drastis  m engurangi  fleksibilitas  otom atis pajaknya.
Dampak moral hazard yang dilakukan Fiskus di lingkungan DJPnilainya sangat  m aterial  dan  diperkirakan  Negara  berpotensi  m engalam i  kerugian m encapai  puluhan  bahkan  ratusan  trilyun  rupiah,  suatu  nilai  yang  sangat m aterial  bagi  pem biayaan  suatu  negara  seperti  Indonesia  ini  yang  sangat memerlukan  dana untuk pembangunan.  Oleh  karena Perpajakan di Indonesia tersebut  m erupakan  sesuatu  yang  terkait  dengan  unsur  tulang  punggung penerimaan  negara, jika hal ini tidak ditangani dengan serius, maka kejahatan
di bidang perpajakan ini akan mengurangi potensi penerimaan negara di APBN dan  pada  akhirnya mengganggu  kestabilitasan negara.

## Upaya Penanggulangan M oral Hazard Fiskus di Lingkungan DJP
Moral hazard Fiskus di lingkungan  DJP yang terjadi di Indonesia sudah mencapai  tahap  moral  hazard  sistemik.  Oleh  karena  itu  hal  ini  harus  segera ditangani dan dibutuhkan suatu terobosan dan solusi tertentu yang cukup efektif. Untuk  mengatasi  suatu  tindakan  moral  hazard atau  masalah,  ada 3  Alternatif upaya penanganan  atau penanggulangan  masalah yang bisa dilakukan, yaitu: Penanggulangan  Preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu moral hazard  dengan  mengupayakan  tindakan  antisipasi  sebelum  hal  yang  tidak diinginkan terjadi; Penanggulangan Detektif dilakukan dengan menelusuri suatu masalah  ke  akar  permasalahannya  atau  hal  yang  menyebabkan  suatu  moral hazard terjadi; dan Penanggulangan Korektif yang dilakukan ketika moral hazard sudah terjadi dan kemudian mencari solusi yang tepat,  sehingga permasalahan bisa  diselesaikan.
Berdasarkan penalaran diatas,  maka dapat disimpulkan bahwa bentuk upaya penanggulangan  masalah  untuk mengatasi  moral  hazard di lingkungan DJP adalah  suatu  upaya yang  sifatnya  kombinasi  dari  preventif,  detektif,  dan korektif.  Untuk  mencegah  moral hazard diperlukan  tindakan preventif sebagai bentuk  tindakan  antisipasi/  Sedangkan  untuk  beberapa bentuk  moral hazard yang  sudah  terjadi,  diperlukan  suatu  tindakan yang bersifat koreksi  terhadap hal-hal yang menyebabkan  terjadinya  moral hazard tersebut.  Selain itu  untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pemicu terjadinya moral hazard ini diperlukan tindakan  detektif.  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pusat  Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gajahmada (2002) salah satu penyebab buruk dan rendahnya kinerja aparatur pemerintah adalah tidak adanya pelayanan etika yang kuat dan bisa digunakan oleh para pejabat birokrasi untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang baik.  Dalam hal ini salah satu upaya yang dapat  dilakukan  untuk  menekan  tindakan  moral  hazard  adalah  dengan menerapkan aturan etika di tempat kerja, dalam hal ini adalah DJP. Pendekatan etika  yan g  dilakukan  bertujuan  untuk  m enggugah  kesadaran  etika  para pegawai,  sehingga  mampu  diciptakan  suatu  lingkungan  dengan  personal  dan sumber daya (dalam hal ini pegawai) yang profesional dan terpercaya.  Lembaga P e n e litia n   U n iv e rs ita s   A irla n g g a   (2 0 0 2 )  m e re k o m e n d a s ik a n   p e rlu n y a perum usan  dan  penerapan  etika  dalam  organisasi  pem erintahan  sebagai pedoman moral dan perilaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak telah berhasil dirumuskan suatu Kode Etik  Pegawai  sesuai  dengan  PERATURAN  MENTERI  KEUANGAN  NOMOR  33/ PMK.03/2007 dan dituangkan dalam Buku Pedoman Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal  Pajak.
Seperti yang disebutkan oleh  Mathews & Perrera (1991), kode etik yang d itera p k a n   di  su atu   kaum   p ro fe s io n a l  terten tu   m em p u n ya i  b e b e ra p a keuntungan, yaitu:  (1)  para profesional  akan  lebih  sadar  tentang  aspek  moral dari  pekerjaannya;  (2)  kode  etik  berfungsi  sebagai  acuan  yang  dapat  diakses secara  lebih  mudah;  (3)  ide-ide  abstrak  dari  kode  etik  akan  ditranslasikan  ke dalam istilah yang konkret dan dapat diaplikasikan ke segala situasi; (4) anggota sebagai suatu  keseluruhan akan bertindak dalam cara yang lebih standar pada garis  profesi;  (5)  menjadi  suatu  standar  pengetahuan  untuk  menilai  perilaku
________________________Yuliansyah  dan  Ludigdo,Penanganan  M oral  H azard.........
anggota dan kebijakan profesi; (6) anggota akan menjadi dapat lebih baik menilai kinerja dirinya sendiri;  (7)  profesi dapat membuat  anggotanya dan ju ga publik sadar  sepen u h n ya  atas  k e b ija k a n -k eb ija k a n   etisn ya;  (8)  an ggota   dapat m enjustifikasi  perilakunya  jika  dikritik.
Membangun dan menegakkan perilaku etis dalam lingkungan DJP lebih utama apabila diwujudkan dalam bentuk perilaku dan bukan hanya dalam kata- kata atau kampanye semata.  Para pemimpin dan pejabat seharusnya bertindak sebagai  motor atau  pioneer dengan menampilkan  perilaku  yang  sesuai dengan pedom an  perilaku  yang  tertuang  dalam  Kode  Etik  Pegawai  di  Lingkungan Direktorat  Jenderal  Pajak.
Peningkatan se lf revieu>  Fiskus bertujuan untuk  memperkuat keteguhan hati  dalam  mempertahankan  profesionalisme  profesinya  dan  meningkatkan kesadaran  diri  terhadap  tugas  m ereka  selaku  pejabat  negara  yang  bertugas sebagai  “tangan"  pemerintah  untuk  memungut  pajak  dari  masyarakat  sesuai dengan  ketentuan  yang ditetapkan.  Sehingga  dapat  dicapai  terbentuk  aparat p a ja k   yan g  m em pu n yai  etik a,  m oral,  dan  in teg rita s  yan g  tin g g i  dalam melaksanakan  tanggung jawab  serta  tugasnya.
Fiskus sebagai “tangan”  Pemerintah untuk memungut pajak dari Wajib Pajak  dan  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Sebagai  pihak  yang m em berikan  pelayanan  publik,  DJP  bertugas  m engim plem entasikan  dan m erealisasikan  peraturan  pem erintah.  Fiskus  selaku  seorang  profesional mempunyai akal budi, kreatifitas, perasaan, nurani, dan ambisi. Suatu hal yang sulit  untuk  dicapai jika  mereka  dituntut  bekerja  sesuai  dengan  prosedur dan hukum  yang  kaku  karena  Pegawai  Pajak  ju ga  m empunyai  kejernihan  hati nurani  dan  prinsip  moral.  Oleh  karena  itu  diperlukan  suatu  kode  etik  yang berperan  sebagai  pedoman  dan  pegangan  perilaku.  Menurut  Ludigdo  (2005), berkaca  dari  teori  strukturisasi,  lerjadinya  suatu  praktik  (etika)  adalah  dari interaksi  antara  agen  (individu)  dan  struktur  sosialnya.  Oleh  karenanya pengembangan  etika juga  perlu  memperhatikan  kedua  hal  tersebut,  dimana dimensi  individual  diperhatikan  sepenting  dimensi  strukturalnya.  Sehingga dapat disimpulkan  bahwa,  penanggulangan  moral hazard yang dilakukan  oleh P e g a w a i  P a ja k   d e n g a n   m en g g u n a k a n   p e n d e k a ta n   e tik a   s e h a ru s n y a m em p erh atik an   k ep en tin ga n   in d ivid u   d en gan   tid ak   m en gesa m p in gk a n kepentingan organisasi (dalam hal ini DJP selaku pemerintah). Selain itu, seperti yang diungkapkan oleh Ludigdo (2005), untuk menunjang suatu pengembangan perilaku  etis  dalam  lingkungan  DJP,  pendekatan  etika  yang  dilakukan  ju ga harus memperhatikan pengembangan potensi emosionalitas (EQ) dan spitualitas (SQ)  para  Pegawai Pajak.
Dalam  rangka  menuju  DJP  sebagai  sistem  organisasi yang etis dengan institusionalisasi  etika,  diperlukan  suatu  kode  etik  yang  dikom binasikan dengan manajamen yang efektif serta  pendidikan  karyawan.  Sedangkan  dalam perumusan  kode  etik  tersebut,  ju ga  perlu  diperhatikan  kepentingan  yang mendasar  yang  berkaitan  dengan  waktu,  keadaan,  budaya,  keyakinan,  dan agama (Schwartz,2001). Bagaimanapun juga, keberhasilan suatu program atau peraturan  tetap  berada di tangan  pihak yang menjalankannya.  Sehingga kode etik selain berperan sebagai pedoman dan pegangan perilaku bagi Pegawai Pajak ju ga  berfungsi  sebagai  alat  untuk  mencapai  standar  etis  yang  tinggi  (Kavali, 2001)  serta  mempunyai  peran  untuk  mengingatkan  para  anggotanya  untuk berperilaku  terhormat dalam  situasi tertentu  (Lozano,  2001).
Terkait  dengan  hal  ini,  DJP  mencanangkan  program  Reformasi  Etika, Integritas,  dan  Moral  Pegawai  Pajak.  Reformasi  moral  dan  etika  dilakukan dengan mewajibkan para pegawai melaksanakan kewajiban agamanya dengan baik  serta  m eningkatkan  kegiatan  keagam aannya.  Sedangkan  reform asi in te g rita s   p ega w a i  d ila k u k a n   d en gan   m ela k u k a n   k o n s o lid a s i  in te rn a l (Poemomo,2005).
Selain  itu,  Pemerintah ju ga  harus  mampu  menutup  celah-celah,  grey area, dan peluang-peluang yang berpotensi menyebabkan tindakan moral hazard itu  teijadi.  Poernomo (2005) juga  menambahkan  bahwa dalam  kondisi  seperti tersebut  di  atas,  DJP  diharapkan  dapat  mewujudkan  citra  pajak  yang  baik, reformasi perpajakan, modernisasi administrasi perpajakan, pembentukan Single Identification Number (SIN) dan good govemance sehingga penerimaan pajak naik hingga pada tahun 2009 akan mencapai Rp600 triliun dan jum lah W P menjadi 15 juta.
Upaya lain yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong terbentuknya suatu sistem pemungutan pajak yang mendukung efektivitas pemungutan pajak, dalam  hal ini  sistem  pemungutan  pajak  seharusnya:
1.  Merupakan  suatu  sistem yang sederhana yang memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak sehingga dapat meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak.
2.  Membuat  sistem  perpajakan  yang  mengutamakan  transparansi  kepada wajib  pajak  sehingga  dapat  meminimalkan  peluang  bagi  Fiskus  untuk melakukan  tindakan  moral hazard.
Berbagai  upaya  yang  dilakukan  untuk  mencegah  penyelewengan  dan manipulasi  pajak  tidak  akan  berjalan  secara  efektif  apabila  tidak  didukung dengan sistem pengawasan yang memadai.  Sistem pengawasan yang dilakukan sebaiknya  mencakup  sistem  pengawasan  internal  dan  eksternal.  Pengawasan internal  dilakukan  oleh  pihak  intern  dari  instansi  perpajakan  itu  sendiri. M isalnya,  DJP  m em bentuk  Badan  Pengawasan  Sistem   Perpajakan  untuk meninjau  dan  mengevaluasi  efektivitas  sistem perpajakan  dan kinerja pejabat pajak dan Tim Investigasi yang mempelajari anomali dalam pembayaran pajak.
Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh pihak di luar instansi perpajakan  sebagai  bentuk  tranparansi  dan  akuntabilitas  publik.  Misalnya, melalui BPK dan KPK.  BPK bertugas melakukan audit sedangkan KPK bertugas mengidentifikasi penyelewengan dana yang terjadi di instansi perpajakan.  KPK bisa  melakukan  pemeriksaan  mendadak,  penggeledahan,  penyitaan  di  setiap instansi perpajakan dengan izin dari pengadilan negeri setempat.  Hal ini sesuai dengan pasal 44 ayat (2) huruf e RUU KUP tahun 2005.
Selama ini  DJP bertindak sebagai pengelola tunggal atas perpajakan di Indonesia.  D epartem en  Keuangan  m em punyai  an dil  dalam   m enentukan anggaran  dan  kebijakan,  tetapi  untuk  penentuan  fungsi  dan  tugas  di  bidang pengelolaan,  pemungutan,  dan  pendapatan  negara  dilaksanakan  sendiri  oleh DJP (Ketut, 2004). Hal ini memberi peluang bagi pejabat pajak untuk melakukan tindakan  moral  hazard.  Sehingga  sebagai  salah  satu  upaya  koreksi  sekaligus preventif adalah dengan melakukan  pemisahan wewenang.  Bentuk pemisahan wewenang yang dapat dilakukan adalah:
1.  Pemisahan fungsi kebijakan  perpajakan dengan fungsi  administrasi pajak.
Hal ini  bertujuan  untuk  mengefektifkan  pengelolaan  sektor  perpajakan.
2.  Pembuatan sebuah unit kebijakan fiskal yang terpisah dari pengelolaan dan teknis pelaksanaan  pemungutan  pajak.
Pemisahan  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  fokus  dari  masing-masing bagian.  Bagian pengelolaan akan fokus pada pemungutan pajak, sedangkan bagian  teknis  pelaksanaan  m em usatkan  perhatian  pada  adm inistrasi perpajakan dan kepatuhan hukum.
Selain melakukan pemisahan wewenang, untuk mencegah  moral hazard di lingkungan D JPjuga diperlukan perwujudan  Good Gouernance dalam rangka menuju  modernisasi  pajak  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Sadhani  (2005). Selama  ini  struktur  organisasi  di  DJP  didasarkan  pada jenis  pajak.  Struktur organisasi ini menimbulkan inefficiency dalam pelayanan dan pengawasan pajak. Masih  menurut  Sadhani  (2005),  langkah-langkah yang perlu  dilakukan  dalam rangka modernisasi  pajak  adalah  sebagai  berikut:
1.  Pembentukan  sistem  administrasi  perpajakan  m odem   berlandaskan  case management ke  semua lini operasi  organisasi  secara nasional.
2.  Penerapan teknologi informasi  terkini dalam pelayanan  perpajakan  ( om line payment,  e-SPT,  e-filling,  e-registration dan sistem informasi DJP).
Sedangkan  Siswantara  (2006)  mengungkapkan  bahwa upaya lain yang bisa  dilakukan  untuk meminimalkan  moral hazard yang  terjadi  di  lingkungan DJP adalah dengan telematika perpajakan. Telematika perpajakan adalah suatu sistem  tekhnologi  informasi  dalam  bidang perpajakan.  Telematika  perpajakan bertujuan  untuk  mewujudkan  efisiensi  biaya  dan  efektifitas  kerja  sehingga membawa implikasi terhadap postur pegawai pajak.  Hal ini diwujudkan dengan ukuran  dan  pemetaan  terhadap  JEGS  (Job  Establishment  and  Grade  System), sehingga  di  lingkungan  KPP  (Kantor  Pelayanan  Pajak)  ada  integrasi  antara performansi  kerja  harapan  dengan  performansi  kerja  yang  diukur.  Dengan jum lah total pegawai  Ditjen Pajak yang jum lahnya sekira 30.000 orang, hingga saat ini beban k eija yang dipikul oleh  setiap pegawai belum proporsional.
Upaya lain  yang bisa dilakukan  oleh  DJP adalah  dengan  bertindak pro ak tif  dalam   m em asyarakatkan  peraturan  dan  sistem   perpajakan  kepada masyarakat umum. Tindakan pro aktif yang bisa dilakukan diantar anya adalah;
1.  Menggunakan variasi media dalam menginformasikan berita atau perubahan yang terjadi yang terkait dengan  perpajakan.
Media  yang  bisa  digunakan  adalah  internet  ,  koran,  radio,  televisi, spanduk, pamflet, buku pedoman, dan sebagainya. DJP sudah menggunakan media internet dengan alamat www.paiak.go.id  ,  tetapi jaringan koneksinya terkadang lambat sehingga  user (pengguna)  menjadi malas membuka situs pajak.  Hal  ini  mengurangi  efektivitas  dari  tujuan  penyampaian  informasi m e la lu i  m ed ia   in tern et.  U ntuk  m en in gk a tk a n   e fe k tiv ita s   situ s   in i, sebaiknya  DJP  meningkatkan jaringan  koneksinya.
DJP menerbitkan buku  pedoman  pengisian  Surat Pemberitahuan  (SPT) yang tersedia di setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan diserahkan langsung kep ad a  setiap  wajib  pajak  beserta  pengirim an  SPT  Tahunan.  Untuk
Yuliansyah  dan  Ludigdo,Penanganan  M oral  Hazard mendapatkan buku pedoman ini wajib pajak tidak dikenakan biaya. Informasi yang ada di  dalam buku  ini  sebenarnya cukup lengkap, tetapi bahasa yang digunakan sulit dipahami. Hal ini menyebabkan kesadaran wajib pajak untuk mempelajari peraturan pajak rendah.  Untuk meningkatkan efektivitas buku p ed om an   ini,  seb a ik n y a   D JP  m en erb itk a n   buku  p ed o m a n   d en gan menggunakan  bahasa yang lebih  mudah dipahami.
2.  Melakukan kegiatan  seminar,  penyuluhan, workshop,  dan pelatihan pajak.
Beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berusaha memberikan pelayanan yang  berkualitas  untuk  meningkatkan  pemahaman  Wajib  Pajak  tentang peraturan  perpajakan  dengan  menggunakan  Stat  Pendukung  Pelayanan khusus  atau  Account  Representative  (AR)  yang  mampu  bekerja  secara p rofesion al  dengan  kom peten si  tinggi  yang  disertai  kom pensasi  yan g memadai.  Hal  ini  akan  membuat  semua  kegiatan  pelayanan  m ulai  dari penyuluhan,  pembinaan,  dan  pengawasan  Wajib  Pajak  lebih  terarah  dan terukur.
Account  Representative  (AR)  berfungsi  untuk  menjembatani  antara  KPP dengan wajib pajak serta mengoptimalkan fungsi bimbingan, konsultasi, dan pembinaan  kepada Wajib  Pajak.  Dengan  kata lain AR adalah pegawai yang ditunjuk  sebagai  liaison  officer  antara  KPP  dengan  Wajib  Pajak,  yang bertanggung  jawab  dan  berwenang  untuk  memberikan  pelayanan  secara langsung,  edukasi,  asistensi,  serta mendorong dan  mengawasi pemenuhan hak dan  kewajiban Wajib Pajak.
Sedangkan untuk penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan pelatihan, DJP  b is «  m elakukan  kerjasam a  dengan  Perguruan  Tinggi  (akadem isi). Sehingga  pemahaman  masyarakat  umum  terhadap  perpajakan  meningkat dan  peluang  bagi  Pegawai  Pajak  untuk  melakukan  penyelewengan  dan manipulasi pajak dapat  ditekan  dan  dikurangi.

## Kesimpulan
Berbagui  bentuk  moral  hazard  yang  terjadi  di  lingkungan  Direktorat Jenderal  Pajak  memerlukan  bentuk  penanganan  berupa  solusi  dan  suatu terobosan  yang  efektif.  Penanganan  m asalah  yang  dilakukan  seharusnya merupakan  suatu  bentuk  penanganan  yang  bersifat  preventif,  korektif,  dan detektif.  Preventif adalah  suatu  tindakan  pencegahan  sehingga peristiwa yang tidak  diinginkan  dapat  dihindari  di  kemudian  hari.  sekaligus  Korektif berarti b e ru p a y a   m em p e rb a ik i,  sed a n gk a n   d e te k tif  m eru p a k a n   u p a y a   u n tu k menyelesaikan  masalah  hingga  ke  akar  permasalahan.
Terobosan pertama yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan  rtika.  Dalam hal ini,  DJP telah  merumuskan  Kode Etik Pegawai di Lingkungan  D irektorat  Jenderal  Pajak  yang  disahkan  dalam  PERATURAN MENTERI  KEUANGAN  NOMOR 33/PMK.03/2007.  Pelaksanaan  kode etik yang efektif hendaknya didukung dengan sistem pengawasan yang memadai.  Sistem pengawasan yang baik  seharusnya  mencakup sistem pengawasan internal dan eksternal  untuk  menjamin  pelaksanaan  kode  etik  yang  efektif.

## TEMA,  Volume  9,  Nomor  /,  Maret  2008
Selain dengan menggunakan pendekatan etika, diperlukan tindakan yang b ertujuan  m engurangi  dan  m enekan  celah,  grey  area,  dan  peluang  yang berpotensi  menyebabkan  tindakan  moral  hazard  terjadi.  Sedangkan  untuk menciptakan sistem pemungutan pajak yang efektif, dapat dibentuk suatu sistem pemungutan dengan karakteristik sistem pemungutan yang sederhana sehingga memudahkan Wajib Pajak dalam menghitung pajak yang menjadi kewajibannya sehingga kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak meningkat.  Selain itu, sistem pemungutan pajak yang efektif seharusnya mengutamakan transparansi kepada  Wajib  Pajak,  sehingga  peluang  bagi  Fiskus  untuk  melakukan  moral hazard dapat ditekan.
Disamping  itu,  untuk  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  umum terhadap pajak dan sistem perpajakan, diperlukan suatu tindakan pro aktif dari DJP.  Upaya  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  menginformasikan  hal-hal umum yang  terkait  dengan  perpajakan  m elalui berbagai variasi  media  (koran, internet,  radio,  televisi,  dan  lain  sebagainya)  dan  mengadakan  seminar  atau pelatihan perpajakan.

## Daftar Pustaka
Abimanyu, Anggito. 2005. Melihat Arah Reformasi Perpajakan. www.depkeu.KO.ig. Di-download tanggai 05 Juni 2007.
Analisa.  2007.  Untuk Tingkatkan  Kinerja KPK Minta Dirjen  Pajak Ubah Sistem Kerja  Perpajakan,  www.perbendaharaan.go.id.  Di-download  tanggai  06 Juni 2007.
Azis, Abdul. 2004.  Membangun Etika Birokrasi. Jurnal llmuah Buana ISSN 0854­ 5464  Edisi XXV Tahun 2004.  Visi Press Utama.
Direktorat  Jenderal  Pajak.  2007.  Buku  Pedoman  Kode  Etik  Pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
Gamal, Merza.  2006.  Pajak Islami.  Moslem  Fashion Couture:Jakarta.
Gunadi. 2005.  Kerahasiaan WP, mungkinkah dibuka. Bisnis Indonesia:  Senin & Selasa, 26 dan 27  Desember 2005.
Kavali.S., Tzokas, dan M. Saren. 2001. Corporate Ethics: An Exploratory o f Study. Journal o f  Business Ethics 24:95-114.
Ketua Laboratorium  Studi Kebijakan  EKonomi (LSKE) FE Undip.  2007.  Urgensi Badan Pajak Independen.  Suara Merdeka, Senin, 05 Februari 2007.
Ketut. 2004. Ditjen Pajak Lebih Baik Independen, w w w .p b co.com . Di-download
tanggai  22 Oktober 2007.
Klitgaard, Robert.  1998. Membasmi Korupsa. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
Kontan.  2007.  Pembenahan  Konsultan  Pajak  Konsultan  Jadi  Baik,  Tapi Wajib Pajak Bisa Nakal.  Di-download tanggai  11  Januari 2007.

## Yuliansyah  dan  Ludigdo. Penanganan  M oral  Hazard

## Lembaga Penelitian Universitas Airlangga. 2002. PetaPotensi AparaturPemerintah
Jaum  Timur.  Surabaya:  Lemit  Unair  dan  Badan  Litbang  Provinsi  Jawa Timur.
Lozano, J. f'. 2001.  Proposal for a Model for the Elaboration of Ethical Codes Based on  Discourse  Ethics.  Business  Ethics:  A  European  Review.  Volume  10 Number2, April;157-162.
Ludigdo,  Unti.  2005.  Mengembangkan  Etika di  KAP,  Sebuah Perspektif Untuk Mendorong Perwujudan Good Corporate Governance. KonferensiNasional Akuntansi: Peran Akuntan dalam Membangun Good Corporate Governance.
Muhammad, Mar’ie. 2007.  Dilema Perpajakan: Penerimaan Negara Versus Daya Saing.  Tempo - Edisi. 35/XXXV/18 - 24 Oktober 2006.
Pahwasono.Heri.  2006.  Pencegahan Kejahatan Di Bidang Perpajakan (Kaitannya dalam pengamanan dan pengopUmalasasian penerimaan negara di bidang perpajakan.  Lembaga Cegah  Kejahatan Indonesia (LCKI).
Parwito.  2006.  Ketika  Fiskus  Tanpa  Taring  Lagi.  www.paiak.eo.id /berita.  Di­ download tanggai 05 Juni 2007.
Parwito. 2004.  Menggugat Kebocoran Pajak. Bisnis Indonesia,  13 Desember 2004.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.03/  2007,  Tentang Pemberlakuan Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Dan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
P o e rn o m o , H ad i. 2 0 05.
H a d a p i T e k a n a n d e n g a n S en yu m a n . www.republikaonline.com  Di-download tanggai  15 September 2007.
Robinson  ,Mark.  1998.  Corruption  and  Development:  An  Introduction,  dalam Mark Robinson (ed), Corruption and Development.  The European Journal o f  Development Research, Frank Cass & Co, UK, vol 10, no 1, June,  1998,.
Sadhani, DjazoeU .  2005. Menuju  Good Governance Mclalui Modernisasi Pajak.  Bisnis Indonesia, 23  Mei 2005.
Scwhartz,  M.S.  2002.  A Code o f Ethics for Corporate Code  of Ethics. Journal o f Business Ethics 41:27-43.
Siregar,  Bastanul.  2007.  Setoran  Pajak  Minim  Karena  Faktor  Internal.  Bisnis Indonesia, 5 Juli 2007.
Tempo. 2004. Bau-bau Korupsi Pajak. Koran Tempo,  12 Agustus 2004.
Uppal, Dr.J.S.  2005.  Kasus Penghindaran  Pajak di Indonesia. Economic Review Journal. No. 201  . Sep 2005
W hite,L.P  dan  L.W  Lam.  2000.  A  Proposed  In frastructural  M odel  for  the Establishment  of  Organizational  Ethical  Systems.  Journal  o f  Business Ethics 28; 35-42.
Wibowo,  Tri.  2004.  Pelaksanaan  Restitusi  PPN.  www.fiskal.deokeu .go.id.Di- download tanggai  15 September 2007,