## Perkembangan Status Unilateral Declaration of Independence dalam Hukum Internasional

## Wahyu Adin Nugroho
adin.wahyu@ymail.com Universitas Airlangga

## Abstrak
Kemerdekaan merupakan cita-cita bagi bangsa yang ingin membentuk sebuah negara baru ataupun negara independen yang terpisah dari negara induk. Unilateral Declaration of Independence (UDI) merupakan salah satu cara bagi sebuah bangsa untuk merdeka. Pasca Perang Dunia II banyak negara yang mengklaim kemerdekaan sepihak, tak terkecuali Indonesia yang ingin memerdekakan diri dari Belanda. Namun dalam prosesnya, memerdekakan sebuah wilayah bukanlah sesuatu yang sederhana. Tidak secara otomatis sebuah negara merdeka setelah adanya proklamasi kemerdekaan. Banyak pertentangan khususnya dari negara kolonial dan negara induk untuk mencegah kemerdekaan sepihak. Hal ini membuat sengketa UDI seringkali dibawa ke ICJ untuk diproses menurut Hukum Internasional. ICJ pun dalam hal ini tidak membuat putusan yang sama dalam setiap sengketa UDI. Putusan mahkamah internasional ini menjadi penting karena menentukan keabsahan dan waktu berdirinya sebuah negara. UDI dalam perjalanannya mengalami perkembangan menurut Hukum Internasional. Beberapa negara mendukung dan beberapa negara yang lain menolak karena suatu alasan tertentu. UDI tidak dapat diterapkan sama dalam setiap kasus.
Kata Kunci : Kemerdekaan Sepihak; Indonesia-Belanda; Berdirinya Negara.

## Pendahuluan
Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan ditandai pembacaan teks proklamasi oleh Ir Soekarno. Proklamasi oleh sebagian orang dianggap sebagai titik kulminasi perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. 1 Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, mempunyai makna yang berarti bangsa Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya secara formal, baik kepada dunia internasional maupun kepada bangsa Indonesia
1 Haryono Rinardi, ‘Proklamasi 17 Agustus 1945: Revolusi Politik Bangsa Indonesia’, (2017) 2 Jurnal Sejarah Citra Lekha.[143].
347

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 1, Januari 2020
How to cite: Wahyu Adin Nugroho, ‘Perkembangan Status Unilateral Declaration of Independence dalam Hukum Internasional’ (2020) Vol. 3 No. 1 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 6 Desember 2019; Diterima 12 Desember2019; Diterbitkan 1 Januari 2020.
DOI: 10.20473/jd.v3i1.17640

## 348 Wahyu Adin: Perkembangan Status Unilateral
sendiri. Merdeka berarti bahwa mulai saat itu bangsa Indonesia mengambil sikap menentukan nasibnya dan nasib tanah airnya dalam segala bidang. 2
Beberapa negara sudah mengakui kemerdekaan Indonesia. Negara Mesir adalah negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Mesir memberikan dukungan moril dan materiil kepada Indonesia. Dukungan tersebut berupa pengakuan pemerintah Mesir pada tanggal 22 Maret 1946 mengakui secara de facto kemerdekaan Indonesia. 3 Mesir sendiri merdeka pada tahun 1922, yang merupakan pemberian dari Inggris dengan ditandai oleh Deklarasi Unilateral.
Pada saat itu Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Indonesia dianggap memproklamirkan kemerdekaan tanpa ada landasan yang jelas. Bagi Belanda, Indonesia baru merdeka setelah diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949. Sebagai contoh negara tetangga seperti Malaysia, kemerdekaannya adalah atas pemberian dari negara penjajah, Inggris. Singapura juga pernah dijajah oleh Inggris, sampai pada akhirnya Singapura merdeka menjadi sebuah negara republik pada tanggal 9 Agustus 1965 pasca keluar dari Persekutuan Malaysia. Berbeda dengan Indonesia yang memproklamirkan kemerdekaannya tanpa persetujuan negara kolonialnya. Nampak ada perbedaan dalam menempatkan Unilateral Declaration of Independence (UDI) sebagai proses lahirnya negara.
Berdasarkan apa yang pernah terjadi dalam kasus Kosovo, advisory opinion (AO) dari ICJ (International Court of Justice) menjelaskan bahwa UDI dalam Hukum Internasional adalah sebuah pernyataan yang diadopsi dari Kabinet Rhodesia pada 11 November 1965, mengumumkan bahwa Rhodesia, sebuah teritori jajahan Inggris di sebelah Selatan Afrika yang telah mempunyai kekuasaannya sendiri sejak 1923, sekarang telah menyatakan dirinya sebagai negara yang berdiri sendiri dan tidak lagi merupakan daerah jajahan Inggris. 4
2 ibid .[148].
3 Suranta Abd. Rohman, ‘Diplomasi RI di Mesir dan Negara-Negara Arab pada Tahun 1947’ (2007) 9 Wacana.[154].
4 Douglas George Anglin, ‘ Zambian Crisis Behaviour: Confronting Rhodesia’s Unilateral Declaration of Independence’ (1965).
Pada tanggal 22 Juli 2010 ICJ mengeluarkan AO untuk kasus Kosovo melawan Serbia. Pada AO ini ICJ menjelaskan bahwa deklarasi kemerdekaan yang disampaikan Kosovo pada 17 Februari 2008 tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Internasional. Sebelumnya ICJ pernah mengajukan topik ini ke sidang umum. Dari paparan para peserta sidang disimpulkan bahwa tidak ada hal-hal yang melanggar ketentuan dari Hukum Internasional umum serta Kosovo telah mempunyai wilayah teritorinya sehingga berhak untuk mengklaim wilayah tersebut melalui sebuah deklarasi kemerdekaan.
Pada dasarnya ketentuan tentang UDI ini akan terus berkembang seiring dengan kelahiran sebuah negara dari masa ke masa. Tulisan ini akan menganalisis perkembangan status UDI dalam Hukum Internasional, dimulai sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:
"Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian teoritis. Penelitian teoritis yaitu penelitian yang mengadopsi pengertian yang lebih lengkap mengenai konsep dasar prinsip-prinsip hukum dan gabungan efek dari serangkaian aturan dan prosedur yang menyentuh area tertentu dalam suatu kegiatan". 5
Sementara untuk pendekatan penelitian, penulis menggunakan pendekatan historis (historical approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) karena materi penelitian merupakan peristiwa yang terjadi di masa lampau, serta terdapat sejumlah pandangan ahli terhadap momen peralihan kekuasaan pada  waktu  itu.  Pendekatan  historis  dapat  didefinisikan  sebagai  penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Sedangkan pendekatan konseptual adalah
5 R.A. Granita Ramadhani Layungsari, ‘Analisa Aspek Legalitas Transaksi Efek Short-Sell- ing Pada Masa Krisis Keuangan’, Skripsi , Program Sarjana Universitas Indonesia, Depok, (2009).
[57].

## 350 Wahyu Adin: Perkembangan Status Unilateral
pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. 6

## Teori Negara dalam Hukum Internasional
Negara merupakan subjek Hukum Internasional yang terpenting (par Excellence) di banding dengan subjek-subjek Hukum Internasional lainnya. Sebagai subjek Hukum Internasional negara memiliki hak dan kewajiban yang diatur menurut Hukum Internasional. Menurut R. Kranenburg negara adalah organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh kelompok manusia yang disebut bangsa, sedangkan menurut Logeman negara adalah organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang disebut bangsa. 7
Henry C. Black mendefinisikan negara sebagai sekumpulan orang yang secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang melalui pemerintahannya mampu menjalankan kedaulatannya yang merdeka dan mengawasi masyarakatnya dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya, mampu mengadakan perang dan damai serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya. 8
Sama seperti pengertian yang diberikan Logemann bahwa negara adalah organisasi kekuasaan, organisasi diartikan sekumpulan orang yang dalam mencapai tujuan bersama mengadakan kerjasama dan pembagian kerja di bawah satu pemimpin. Kekuasaan diartikan kemampuan untuk memaksakan kehendak sehingga negara diartikan sebagai sekumpulan orang yang dalam mencapai tujuan bersama mengadakan kerjasama dan pembagian kerja di bawah satu pemimpin yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya. 9
Pengertian negara sebagai subjek Hukum Internasional adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat, menguasai wilayah tertentu, penduduk tertentu dan
6 ibid.
7 FM Leao, ‘Teori Negara dan Kedaulatan Negara’, (eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2012) <http://e-journal.uajy.ac.id/369/3/2MIH01526.pdf> accessed 30 Desember 2018.
8 Jawahir Thontowi,[ et.,al .], Hukum Internasional Kontemporer (Refika Aditama 2006).[2].
9 FM Leao, Op.Cit .[2].
kehidupan didasarkan pada sistem hukum tertentu. Dalam pengertian mengenai negara tersebut, walaupun memiliki banyak pendapat dan perbedaan dalam memberikan pengertian tentang negara, tetapi baik menurut para ahli dan Konvensi Montevideo 1933 tetap memiliki persamaan bahwa suatu negara akan berdaulat jika memiliki kriteria-kriteria yang diterima oleh masyarakat internasional.
Dalam Hukum Internasional terdapat sebuah teori/ konsep tentang bagaimana negara bisa terbentuk. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 yang mengatur bahwa sebuah negara harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut: 1) penduduk, 2) wilayah, 3) pemerintah yang berdaulat, 4) kesanggupan menjalin hubungan dengan negara lain. Unsur-unsur tersebut merupakan penjabaran dari unsur konstitutif. Unsur konstitutif meliputi penduduk, wilayah, pemerintah yang berdaulat dan kesanggupan menjalin hubungan dengan negara lain. Unsur-unsur ini wajib dimiliki sebuah negara ketika negara tersebut berdiri. Sementara unsur deklaratif hanya meliputi pengakuan dari negara lain. 10 Unsur deklaratif hanyalah unsur tambahan dan sifatnya tidak mutlak. Apabila sebuah negara telah memenuhi unsur konstitutif maka sebuah negara bisa saja tidak memerlukan unsur deklaratif untuk menjadi negara yang utuh.
Clifford  James  Geertz  yang  pertama  kali  menyimpulkan  bahwa  esensi masalah yang dihadapi para nation and state builders adalah bagaimana merangkai old societies menjadi new state . Old Societies merujuk pada sejumlah komunitas antropologis tradisional yang memiliki budaya tradisional yang sangat tua. Sementara new states merujuk pada struktur negara modern yang tumbuh secara berangsur-angsur pada abad ke-17 dan 18 di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, nation and state building selain pada dasarnya merupakan suatu rekayasa struktur politik, juga akan memerlukan adaptasi kulltural terencana, baik bagi para elit pendiri negara maupun di kalangan masyarakat kelas bawah. 11
10 Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional (Raja Grafindo 2003).[3].
11 Saafroedin Bahar, ‘Konvensi Montevideo 1933 Sebagai Rujukan Struktural Bagi State and Nation-Building di Indonesia’ (2007) XII Jurnal Ketahanan Nasional.[2].

## 352 Wahyu Adin: Perkembangan Status Unilateral
Uni Eropa, melalui pernyataan Komite Badinter, menyatakan definisi sebuah negara yaitu memiliki wilayah, populasi dan otoritas politik. Komite juga menemukan bahwa keberadaan negara adalah masalah fakta, sementara pengakuan oleh negara- negara lain adalah murni deklaratif dan bukan faktor determinatif dari kenegaraan. Swiss, meskipun bukan anggota Uni Eropa, menganut prinsip yang sama, yang menyatakan bahwa “tidak ada unit politik yang perlu diakui untuk menjadi negara, juga tidak ada negara yang memiliki kewajiban untuk mengenali negara lain. Pada saat yang sama, tidak ada pengakuan yang cukup untuk menciptakan negara, juga tidak ada pengakuan yang dapat menghilangkannya”. 12
Status Unilateral Declaration of Independence dalam Hukum Internasional Unilateral Declaration of Independence adalah proses formal yang mengarah pada pembentukan negara baru oleh entitas subnasional yang menyatakan dirinya merdeka dan berdaulat tanpa perjanjian formal dengan negara dari mana ia memisahkan diri. Ketentuan ini pertama kali digunakan ketika Rhodesia menyatakan diri merdeka dari Inggris pada tahun 1965 tanpa persetujuan dari pihak Inggris. 13
Pada dasarnya sebuah negara dapat dikatakan lahir atau berdiri secara utuh apabila telah memenuhi keempat unsur konstitutif yang diatur dalam Konvensi Montevideo 1933. Namun dalam contoh kasus negara yang dijajah, proses negara tersebut dari merdeka hingga pada akhirnya menjadi negara yang berdaulat, juga erat kaitannya dengan pengakuan dari negara yang menjajah.
Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan Soekarno pada 17 Agustus 1945 masih belum diakui keabsahannya oleh Belanda. Belanda baru mengakui Indonesia merdeka setelah diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949. Meski begitu sejarah mencatat bahwa kemerdekaan Indonesia tetap jatuh pada tanggal 17 Agutus 1945 yang telah mendapatkan pengakuan dunia internasional.
12 Switzerland’s Ministry of Foreign Affairs, DFA, Directorate of International Law: “Rec- ognition of States and Governments ” (2005).
13 Douglas George Anglin, Loc.Cit.
Ada perbedaan makna proklamasi dari pihak Indonesia dengan Belanda. Hal utama yang paling mendasari proklamasi Indonesia adalah hak menentukan nasib sendiri atau right to self determination yang diatur dalam Pasal 1 Piagam PBB 1941.
Pada tanggal 8 Oktober 2008, Majelis Umum PBB mengajukan sebuah pertanyaan kepada ICJ terkait dengan kasus Kosovo melawan Serbia, “Apakah UDI yang disampaikan oleh Kosovo sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Internasional?” Sebelumnya diketahui bahwa Kosovo yang merupakan sebuah provinsi di Serbia di bawah administrasi PBB, mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak pada tanggal 17 Februari 2008 setelah terjadinya pertentangan yang terus berlangsung antara pemerintah Serbia dengan penduduk Kosovo yang mayoritas etnis Albania. 14
Tiga puluh enam negara anggota PBB memberikan pernyataan tertulis dan para pembuat UDI memberikan kontribusi secara tertulis dalam sidang yang digelar PBB. Empat belas Negara memberikan komentar tertulis terhadap pernyataan tertulis yang diajukan negara-negara anggota PBB dan pada kontribusi secara tertulis dari para pembuat UDI. Dua puluh delapan negara beserta para pembuat UDI berpartisipasi dalam proses lisan (oral proceedings) yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 11 Desember 2009. 15
Dalam AO yang disampaikan pada 22 Juli 2010, ICJ menyimpulkan bahwa “deklarasi kemerdekaan Kosovo yang diadopsi pada 17 Februari 2008 tidak melanggar ketentuan Hukum Internasional”. Sebelum mencapai kesimpulan ini, pertama kali Pengadilan membahas apakah Pengadilan tersebut memiliki yurisdiksi untuk memberikan AO yang diminta oleh Majelis Umum. Setelah menetapkan bahwa Pengadilan tersebut memang memiliki yurisdiksi untuk membuat AO yang diminta, Pengadilan lalu memeriksa pertanyaan yang diajukan oleh sejumlah peserta, apakah harus menolak untuk menggunakan yurisdiksi karena faktor kebijaksanaan. Dapat disimpulkan bahwa, dalam yurisprudensi,
14 ICJ, ‘ Overview of the Case of Kosovo’ <https://www.icj-cij.org/en/case/141> accessed 17 Desember 2018.

## 354 Wahyu Adin: Perkembangan Status Unilateral
“tidak ada alasan yang kuat bagi ICJ untuk menolak melaksanakan yurisdiksinya” sehubungan dengan permintaan tersebut. 16
Dalam ICJ, pertama kali yang dibahas adalah menentukan apakah deklarasi kemerdekaan itu sesuai dengan Hukum Internasional umum. ICJ mencatat bahwa praktek bernegara selama abad kedelapan belas, sembilan belas dan awal abad kedua puluh “menunjukkan dengan jelas yang mengarah pada kesimpulan bahwa Hukum Internasional tidak mengandung larangan deklarasi kemerdekaan”. Secara khusus, Pengadilan menyimpulkan bahwa “ruang lingkup prinsip integritas teritorial terbatas pada lingkup hubungan antar negara”. Juga ditetapkan bahwa tidak ada larangan umum yang menyatakan suatu deklarasi kemerdekaan yang disimpulkan dari resolusi Dewan Keamanan dapat menyalahi deklarasi kemerdekaan lainnya, karena deklarasi kemerdekaan tersebut telah dibuat dalam konteks penggunaan kekuatan yang melanggar hukum atau pelanggaran norma ius cogens . ICJ dengan demikian menyimpulkan bahwa deklarasi kemerdekaan berkenaan dengan Kosovo tidak melanggar Hukum Internasional umum. 17
ICJ kemudian mempertimbangkan apakah deklarasi kemerdekaan itu sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan 1244 pada tanggal 10 Juni 1999. Disimpulkan bahwa tujuan resolusi tersebut adalah untuk menetapkan “suatu rezim  hukum  temporer  yang  luar  biasa  yang.  .  .  menggantikan  pemerintahan Serbia. . . secara sementara”. Kemudian memeriksa identitas para pembuat deklarasi kemerdekaan. Dari hasil analisis isi dan bentuk deklarasi, serta konteks di mana ia dibuat, membawa ICJ untuk menyimpulkan bahwa pencetusnya bukan dari Lembaga Sementara Pemerintahan Kosovo, melainkan “orang-orang yang bertindak bersama dalam kapasitas mereka sebagai perwakilan rakyat Kosovo di luar kerangka pemerintahan sementara”. Pengadilan menyimpulkan bahwa deklarasi kemerdekaan tidak melanggar resolusi 1244 karena dua alasan. Pertama, menekankan fakta bahwa “beroperasi pada tingkat yang berbeda”: resolusi 1244 tidak dapat diberlakukan pada status akhir Kosovo, sedangkan deklarasi
kemerdekaan adalah upaya untuk akhirnya menentukan status itu. Kedua, Pengadilan mencatat bahwa resolusi 1244 hanya memberlakukan kewajiban yang sangat terbatas pada aktor-aktor non-negara, tidak ada yang melarang deklarasi kemerdekaan. Akhirnya, mengingat kesimpulannya bahwa deklarasi kemerdekaan tidak berasal dari Lembaga Sementara Pemerintahan Kosovo, Pengadilan menyatakan bahwa penulisnya tidak terikat oleh kerangka konstitusi yang dibentuk di bawah resolusi 1244. Dengan demikian UDI yang disampaikan Kosovo tidak melanggar kerangka itu. 18
Akibatnya ICJ menyimpulkan bahwa adopsi deklarasi kemerdekaan tidak melanggar aturan Hukum Internasional yang berlaku. Pada 9 September 2010, Majelis Umum mengadopsi sebuah resolusi yang mengakui isi dari pendapat Penasehat ICJ yang diberikan sebagai tanggapan atas permintaannya (resolusi 64/298). 19 Resolusi PBB sendiri merupakan sumber Hukum Internasional yaitu putusan pengadilan. Oleh karenanya resolusi tersebut dapat dijadikan referensi terhadap kasus-kasus setelahnya.
Alfred P. Rubin menuliskan tentang bagaimana peran penting ICJ dalam Hukum Internasional. ICJ juga merumuskan bahwa deklarasi kemerdekaan itu mengikat kepada negara sampai masa yang akan datang.
“The International Court of Justice is the principal judicial organ of the United Nations and its judgments are usually considered highly persuasive as to propositions of international law. Thus, when the ICJ formulates a rule of international law giving binding force to a unilateral declaration of a state’s future intentions, statesmen may be expected to refer to that formulation for guidance whenever they consider the possibility of issuing a declaration of future policy. Moreover, the ability of the ICJ to support its formulation of a rule of international law in terms of the international legal order and legal logic affects the perceptions of statesmen as to the probity of the Court, as well as the willingness of states to refer real cases to it”. 20
18 ibid. 19 ibid.
20 Alfred Rubin, ‘ The International Legal Effects of Unilateral Declaration , American Jour- nal of International Law’ <https://www.cambridge.org/ core/journals/american-journal-of-interna- tional-law/article/international-legal-effects-of-unilateral-declarations/  422762D1843BFF1D3B - 3607CB952C4B61> accessed 19 Desember 2018.

## 356 Wahyu Adin: Perkembangan Status Unilateral
Perselisihan antara Rhodesia dengan Inggris di tahun 1923 sampai dengan 1965 merupakan momen penting munculnya UDI. Puncak dari perselisihan yang berlarut-larut tersebut mengakibatkan terlepasnya wilayah Rhodesia menjadi negara yang independen. Kejadian tersebut merupakan perpisahan sepihak pertama dari Kerajaan Inggris oleh salah satu koloninya sejak Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang terjadi hampir dua abad sebelumnya. Inggris, Negara-negara Persemakmuran (Commonwealth) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa semuanya menganggap UDI Rhodesia tidak sah, dan sanksi ekonomi yang pertama dalam sejarah PBB, diberlakukan pada koloni yang memisahkan diri. Di tengah isolasi internasional, Rhodesia berlanjut sebagai negara yang tidak dikenal, dengan bantuan dari negara Afrika Selatan dan Portugal. 21
Di Indonesia sendiri, kalimat deklarasi kemerdekaan dinyatakan dalam bentuk proklamasi. Proklamasi di Indonesia adalah bentuk lain dari UDI. Makna proklamasi dalam aspek hukum merupakan pernyataan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapus hukum kolonial diganti dengan hukum nasional dengan bentuk negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Keberadaan UDI sangat penting bagi negara atau etnis yang ingin merdeka. Kedudukannya diakui oleh dunia internasional dan secara umum tidak melanggar Hukum Internasional.
Proklamasi 1945 sebagai Unilateral Declaration of Independence oleh Indonesia Asal kata proklamasi adalah dari bahasa latin yaitu “ proclamatio” yang artinya pengumuman kepada seluruh rakyat. Pengumuman tersebut terutama pada hal-hal yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Proklamasi kemerdekaan merupakan pengumumam kepada seluruh rakyat akan adanya kemerdekaan. Pengumuman akan adanya kemerdekaan tersebut sebenarnya tidak hanya ditujukan kepada rakyat dari negara yang bersangkutan namun juga kepada rakyat yang ada di seluruh dunia.
21 Claire Palley, The Constitutional History and Law of Southern Rhodesia 1888–1965, with Special Reference to Imperial Control (Clarendon Press).
Dikutip dari buku Adam Malik “Riwayat Proklamasi”, beliau mengatakan bahwa golongan pemuda-lah yang memprakarsai proklamasi segera dilaksanakan, golongan pemuda mampu mensiasati tindakan keragu-raguan Bung Karno akibat Bung Karno kala itu masih belum percaya bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. 22
Ditinjau dari aspek yuridis, proklamasi kemerdekaan memberikan kewenangan kepada bangsa Indonesia untuk mengganti Tata Hukum Kolonial menjadi Tata Hukum Nasional berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Kenyataannya sampai saat ini hukum kolonial masih berlaku. Namun ada yang membedakan antara hukum kolonial yang diterapkan ketika kolonial Belanda dengan sesudahnya. Sebelum proklamasi, hukum kolonial masih berlaku secara utuh (tidak disaring) karena masih menganut asas konkordasi (hukum yang berlaku di negara penjajah diberlakukan di negara jajahan). Sedangkan setelah proklamasi Indonesia, hukum kolonial hanya sebagai pengisi kekosongan hukum sebelum Indonesia mencapai tata hukum nasional. Hal ini berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 & Peraturan Presiden No. 2 Tahun 1945.
Penerapan Unilateral Declaration of Independence dalam kasus Kosovo melawan Serbia 2008
Pada 17 Februari 2008, Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak atas wilayahnya terhadap Serbia. Perdana Menteri Kosovo, Hashim Thaci, membacakan teks deklarasinya di ruang parlemen. Kemudian dokumen tersebut ditandatangani oleh para deputi.
Dalam AO ICJ yang disampaikan pada 22 Juli 2010, menyatakan bahwa UDI yang dinyatakan Kosovo tidak melanggar ketentuan Hukum Internasional secara umum. Walaupun masih mendapat pertentangan dari pihak Serbia, PBB melalui Majelis Umum mengadopsi sebuah resolusi yang mengakui isi dari AO tersebut pada tanggal 9 September 2010 yaitu Resolusi 64/298.
22 Adam Malik, Riwayat Proklamasi (Widjaja Djakarta 1950).[34].

## 358 Wahyu Adin: Perkembangan Status Unilateral
Penerapan Unilateral Declaration of Independence dalam kasus penggabungan

## Krimea ke Federasi Rusia 2014
Mayoritas peserta referendum tentang pemisahan Krimea dari Ukraina dan pada aksesi yang direncanakan berikutnya adalah menggabungkan wilayah tersebut ke Federasi Rusia telah memilih menentang bahwa Krimea merupakan sisa bagian dari negara Ukraina. Dewan Nasional Kriminal Agung telah mengumumkan kemerdekaan Krimea dan meminta negara-negara lain untuk mengakuinya sebagai negara berdaulat yang independen. Pada 18 Maret 2014 Rusia dan Krimea menandatangani perjanjian tentang aksesi Krimea ke Federasi Rusia. Pihak berwenang Krimea dan Rusia berusaha untuk membenarkan tindakan mereka di bawah Hukum Internasional, terutama dengan mengacu pada pendapat penasehat Mahkamah Internasional di Kosovo. Dalam sebuah pernyataan pada 11 Maret 2014, Dewan Tertinggi Krimea memproklamasikan bahwa ia bertindak “sehubungan dengan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berbagai macam dokumen internasional lainnya dan dengan mempertimbangkan konfirmasi status Kosovo oleh Pengadilan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 22 Juli 2010, yang mengatakan bahwa deklarasi kemerdekaan sepihak tersebut tidak melanggar norma internasional apa pun”. 23
Dalam  mengevaluasi  signifikansi  opini  penasehat  ICJ  ke  Krimea,  penting untuk menyoroti bahwa pendapat tersebut hanya memiliki lingkup yang sangat terbatas. Itu tidak menjawab pertanyaan apakah Kosovo memiliki hak untuk memisahkan diri di bawah Hukum Internasional, itu tidak menjawab pertanyaan apakah ada hak umum untuk memisahkan diri, juga tidak menjawab pertanyaan tentang konsekuensi hukum dari deklarasi kemerdekaan atau apakah Kosovo telah menjadi negara merdeka. Sebaliknya, pendapat tersebut terbatas pada analisis legalitas deklarasi itu sendiri. 24
Pendapat Kosovo bergantung pada tinjauan singkat terhadap norma-norma Hukum Internasional, yang seperti yang disimpulkan oleh ICJ: pada umumnya
23 Christian Marxsen, ‘Crimea’s Declaration of Independence’ < https://www.ejiltalk. org/ crimeas-declaration-of-independence/> (2014) accessed 31 Desember 2018.
24 ibid.
tidak melarang deklarasi kemerdekaan sepihak. Prinsip integritas teritorial hanya berlaku dalam hubungan antar negara, tetapi tidak dalam kaitannya dengan gerakan separatis internal. Namun, ICJ menyebutkan situasi di mana deklarasi kemerdekaan sepihak dapat tetap melanggar Hukum Internasional, yaitu di mana mereka “berada, atau akan ada, terkait dengan penggunaan kekuatan yang melanggar hukum atau pelanggaran berat lainnya terhadap norma-norma Hukum Internasional umum,
khususnya ius cogens ”. Pelanggaran terhadap Hukum Internasional bukan berasal dari karakter sepihak deklarasi kemerdekaan, melainkan berkaitan pada pelanggaran norma Hukum Internasional yang tidak boleh dilanggar/ harus dipatuhi. 25
Penerapan Unilateral Declaration of Independence dalam kasus kemerdekaan Catalunya dari Spanyol 2017
Hasil referendum pada 1 Oktober 2017 menunjukkan bahwa lebih dari 90% pemilih memilih Catalunya untuk meninggalkan Spanyol. Carles Puigdemont, Presiden Catalunya mengatakan, “dengan hasil referendum pada 1 Oktober, Catalunya telah mendapatkan hak untuk menjadi negara merdeka ... rakyat telah menentukan bahwa Catalunya harus menjadi negara merdeka dalam bentuk republik.” Menurut Pasal 4 (4) UU Catalunya tentang Referendum Penentuan Nasib Sendiri, hasil dari referendum 1 Oktober memberikan parlemen Catalan hak untuk menyatakan kemerdekaan. Namun, bukannya secara eksplisit mengumumkan kemerdekaan, Puigdemont mengusulkan agar parlemen Catalan menangguhkan efek deklarasi kemerdekaan. Pernyataan yang tidak jelas ini telah memicu reaksi dari  pemerintah  Spanyol  yang  menuntut  klarifikasi.  Ketegangan  antara  wilayah Catalunya dan Spanyol pun telah meningkat pesat, situasi ini juga menimbulkan pertanyaan apakah pemisahan diri melalui deklarasi kemerdekaan sepihak adalah sah menurut Hukum Internasional. 26
25 ibid. 26 Xi Zheng, ‘ Can Catalonia Achieve Independence Through a Unilateral Declaration of Independence Under International Law? ’, <http://jtl.columbia.edu/can-catalonia-achieve-indepen- dence-through-a-unilateral-declaration-of-independence-under-international-law/> accessed 31 De- sember 2018.

## 360 Wahyu Adin: Perkembangan Status Unilateral
Perjuangan Catalunya untuk merdeka dapat ditelusuri kembali ke awal abad ke-15 ketika wilayah itu memberontak melawan Kerajaan Aragon. Keinginan untuk merdeka berlanjut ketika Catalunya menjadi bagian dari Spanyol setelah pernikahan antara Raja Ferdinand dari Aragon dan Ratu Isabella dari Kastilia. Pada pertengahan abad ke-17, Catalunya tidak berhasil memberontak melawan Spanyol, yang mengakibatkan penghapusan konstitusi dan otonomi Catalan. Pada pertengahan abad ke-19, gerakan separatisme Catalan muncul kembali, dan salah satu upaya yang dilakukan adalah menghidupkan kembali bahasa Catalan untuk memperkuat identitas budaya mereka yang berbeda. Gerakan nasionalis Catalan terus tumbuh ke abad ke-20. Akhirnya, pada September 1932, otonomi Catalunya di Spanyol didirikan secara resmi, dan pada 1979 Catalunya memperoleh otonomi penuh. Namun, dalam hasil sidang tahun 2010, Mahkamah Konstitusi Spanyol memodifikasi  Statuta  Otonomi  Katalonia  yang  memberikan  status  “bangsa”  ke Catalunya, bahwa Catalunya bukanlah sebuah bangsa meskipun Catalan dapat membentuk kebangsaan. Saat ini, Catalunya adalah salah satu daerah paling berkembang di Spanyol. Ketidakpuasan terhadap kebijakan keuangan Spanyol mendorong gerakan kemerdekaan lebih jauh lagi. Referendum tidak resmi diadakan pada tahun 2014 dan referendum resmi diadakan pada 1 Oktober 2017. 27
Dalam paragraf 79 AO ICJ tentang kasus Kosovo, ICJ mengakui hak penentuan nasib sendiri untuk “rakyat dari wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri dan orang-orang yang tunduk pada penaklukan, dominasi dan eksploitasi asing”. ICJ juga menunjukkan bahwa hak-hak seperti itu umumnya dipahami dalam konteks kolonialisme dan kemerdekaan bekas wilayah jajahan. Untuk pernyataan kemerdekaan di luar konteks ini, ICJ dalam paragraf 84, memutuskan bahwa Hukum Internasional umum tidak melarang deklarasi tersebut. ICJ beralasan bahwa meskipun Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi yang mengutuk situasi yang melibatkan deklarasi kemerdekaan sepihak, resolusi hanya mengutuk aspek penggunaan kekuatan yang melanggar hukum
atau pelanggaran Hukum Internasional lainnya daripada aspek deklarasi sepihak. Oleh karena itu, deklarasi kemerdekaan sepihak Kosovo tidak melanggar Hukum Internasional umum. 28
Intisari pernyataan di atas adalah bahwa UDI diakui oleh Hukum Internasional apabila terdapat kolonialis di dalam sebuah bangsa/ wilayah, sehingga memaksa bangsa tersebut untuk lepas dari penjajahan koloni. Sementara Dewan keamanan PBB melalui resolusinya menyebutkan bahwa UDI tidak diakui dalam hal penggunaan kekuatan yang dilarang oleh Hukum Internasional. Kekuatan yang dimaksud adalah tindakan separatis. Tapi itu semua juga tergantung dari hukum nasional negara di mana kejadian tersebut berlangsung.
Menanggapi argumen bahwa prinsip integritas teritorial menyiratkan larangan deklarasi kemerdekaan sepihak, ICJ, dalam paragraf 80, menyatakan bahwa prinsip tersebut hanya membebankan kewajiban pada negara-negara untuk tidak mengganggu integritas teritorial negara lain dan kemerdekaan politik. Namun, ICJ tidak mengakhiri analisisnya dan melihat perlunya menganalisis masalah di bawah Resolusi Dewan Keamanan 1244 (1999) dan Misi Pemerintahan Sementara PBB di Kosovo ( United Nations Interim Administration Mission in Kosovo/ UNMIK), yang menyediakan kerangka kerja konstitusional dalam situasi Kosovo. ICJ menemukan bahwa tidak ada dokumen yang melarang deklarasi kemerdekaan sepihak Kosovo dan akhirnya menyatakan bahwa deklarasi kemerdekaan sepihak Kosovo tidak melanggar Hukum Internasional. Analisis ICJ menunjukkan bahwa legalitas deklarasi kemerdekaan sepihak di luar konteks kolonialisme bukanlah prinsip yang mapan dalam Hukum Internasional. Jika legalitas deklarasi kemerdekaan sepihak telah ditetapkan dalam Hukum Internasional, ICJ tidak perlu mencurahkan sebagian besar pendapatnya dengan alasan bahwa deklarasi Kosovo tidak melanggar Resolusi 1244 dan UNMIK. 29
28 ibid. 29 ibid.

## 362 Wahyu Adin: Perkembangan Status Unilateral

## Kesimpulan
Unilateral Declaration of Independence adalah salah satu cara bagi etnis minoritas, negara yang dijajah ataupun kaum separatis untuk merdeka atau memisahkan diri dari pemerintahan induk. Menurut advisory opinion ICJ terhadap kasus Kosovo, UDI boleh dipraktekkan karena tidak melanggar Hukum Internasional umum. Namum hal itu tidak bisa diterapkan sama dalam setiap kasus deklarasi kemerdekaan. ICJ hanya menyatakan bahwa UDI boleh dilakukan hanya apabila tidak menggunakan kekuatan yang melanggar hukum atau sesuatu yang melanggar norma ius cogens . Dalam perkembangannya terlihat ada perbedaan penerapan status Unilateral Declaration of Independence dalam praktek negara yang ingin merdeka. Kasus Krimea dan Catalunya adalah contoh kasus di mana UDI tidak dapat diterapkan karena ICJ menilai tidak ada kondisi yang memaksa bagi keduanya untuk menjadi negara independen. Serta suatu wilayah dapat merdeka apabila tidak terdapat larangan dari hukum pemerintahan negara induk. Dalam kasus Kosovo tidak ditemukan adanya larangan tersebut dalam hukum Serbia. Namun larangan yang dimaksud diatur dalam hukum Federasi Rusia dan Spanyol. Sehingga dalam kasus-kasus tertentu UDI tidak boleh diterapkan, walaupun tidak melanggar Hukum Internasional umum, akan tetapi melanggar hukum nasional setempat yang itu berarti melanggar prinsip integritas teritorial.

## Daftar bacaan

## Buku
Adam Malik, Riwayat Proklamasi (Widjaja Djakarta 1950).
Claire Palley, The Constitutional History and Law of Southern Rhodesia   1 8 8 8 – 1965 with Special Reference to Imperial Control (Clarendon Press 1966).
Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional (Raja  Grafindo 2003).
Jawahir Thontowi, Hukum Internasional Kontemporer (Refika Aditama 2006).

## Jurnal
Haryono Rinardi, ‘Proklamasi 17 Agustus 1945: Revolusi Politik Bangsa Indonesia’ (2017) 2 Jurnal Sejarah Citra Lekha.
Saafroedin Bahar, ‘Konvensi Montevideo 1933 Sebagai Rujukan Struktural Bagi State and Nation-Building di Indonesia’ (2007) XII Jurnal Ketahanan Nasional.
Suranta Abd. Rohman, ‘Diplomasi RI di Mesir dan Negara-Negara Arab pada Tahun 1947’ (2007) 9 Wacana.

## Tesis
R.A. Granita Ramadhani Layungsari, Analisa Aspek Legalitas Transaksi Efek Short- Selling Pada Masa Krisis Keuangan , Program Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2009.

## Artikel
Douglas George Anglin, Zambian Crisis Behaviour: Confronting Rhodesia’s Uni- lateral Declaration of Independence (1965).
Switzerland’s Ministry of Foreign Affairs , DFA, Directorate of International Law: “Recognition of States and Governments” (2005).

## Laman
Alfr ed Rubin, ‘The International Legal Effects of Unilateral  Declarations’ (American Journal of International Law, 1971)<https://www.cambridge.org/core/journals/ american journal-of-international-law/article/international-legal-effects-of unilateral-declarations/422762D1843BFF1D3B3607CB952C4B61>, accessed 19 Desember 2018.
Christian Marxsen, ‘Crimea’s Declaration of Independence’ <https://www.ejiltalk. org/crimeas-declaration-of-independence> accessed 31 Desember 2018.
FM Leao,‘Teori Negara dan Kedaulatan Negara’, (eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2012) <http://e-journal.uajy.ac.id/369/3/2MIH01526.pdf> accessed 30 Desember 2018.
ICJ, ‘Overview of the Case of Kosovo’ <https://www.icj-cij.org/en/case/141> accessed 17 Desember 2018.
Xi Zheng, ‘Can Catalonia Achieve Independence Through a Unilateral Declaration

## 364 Wahyu Adin: Perkembangan Status Unilateral
of Independence Under International Law?’<http://jtl.columbia.edu/ can-catalonia-achieve-independencethrough-a-unilateral-declaration-of- independence-under-international law/> accessed 31 Desember 2018.