## JURNAL
SOSAINS
JURNAL SOSIAL DAN SAINS
VOL 2 NO 2 2022 P-ISSN 2774-7018, E-ISSN  2774-700X

## ANALISIS HUKUM TERHADAP TRANSAKSI MUAMALAH DENGAN MENGGUNAKAN DINAR DAN DIRHAM DI INDONESIA

## Siti Umi Kulsum
Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang, Indonesia Corresponding Author : Siti Umi Kulsum
Email : umikultsumwht@gmail.com Info Artikel : Diterima : 25 Januari 2022 Disetujui : Dipublikasikan : Kata Kunci: Transaksi Muamalah, Dinar, Dirham Keywords:
Muamalah Transactions, Dinars, Dirhams

## ABSTRAK
Latar  Belakang  : Transaksi  muamalah  dengan  menggunakan  dinar  dan  dirham merupakan    kegiatan  ekonomi  yang  dipraktekan  oleh  kelompak  masyarakat  di beberapa  daerah  yang  memiliki  pandangan  bahwa  kegiatan  ini  adalah  bagian  dari implementasi  menjalankan  muamalah  berdasarkan  prinsip  syariah  yang  sebenarnya. Tujuan  : Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  melakukan  analisis  hokum  transaksi menggunakan  dinar  dan  dirham. Metode  : Penelitian  ini  merupakan  penelitian normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  konseptual  ( conseptual  approach )  dan pendekatan  undang-undang  ( statue  approach )  Transaksi  muamalah  dengan menggunakan  dinar  dan  dirham  belum  ada  aturan  hukum  yang  dirumuskan  dalam bentuk undang-undang. Hasil : Undang-undang No 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang tidak tepat apabila menjadi landasan hukum larangan terhadap penggunaan dinar dan dirham dalam transaksi muamalah. karena pasal-pasal yang tercantum dalam undang- undang  tersebut  apabila  di  tafsirkan  secara  rinci  dan  kritis  maka  kegiatan  muamalah dengan  menggunakan  dinar  dan  dirham  tidak  termasuk  dalam  unsur  pidana. Kesimpulan  : UU  No  1 tahun 1946  dan  UU No 7 Tahun  2011  Tentang  Mata  Uang tidak  dapat  dijadikan  landasan  hukum  yang  digunakan  untuk  mendakwakan  pelaku transaksi  muamalah  dengan  menggunakan  dinar  dan  dirham  sebagai  alat  transaksi sebagai tindak pidana.

## ABSTRACT
Background  :  Muamalah  transactions  using  dinars  and  dirhams  are  economic activities practiced by community groups in several areas who have the view that this activity  is  part  of  the  implementation  of  running  muamalah  based  on  actual  sharia principles.  Purpose  :  The  purpose  of  this  study  is  to  conduct  a  legal  analysis  of transactions  using  dinars  and  dirhams.  Method  :  This  research  is  a  normative research  using  a  conceptual  approach  (conceptual  approach)  and  a  legal  approach (statue  approach)  Muamalah  transactions  using  dinars  and  dirhams  have  no  legal rules formulated in the form of law . Results : Law No. 7 of 2011 concerning Currency is  inappropriate  if  it  becomes  the  legal  basis  for  prohibiting  the  use  of  dinars  and dirhams  in  muamalah  transactions.  because  the  articles  contained  in  the  law  if interpreted in detail and critically, muamalah activities using dinars and dirhams are not included in the criminal element . Conclusion : Law No. 1 of 1946 and Law No. 7 of  2011  concerning  Currency  cannot  be  used  as  a  legal  basis  used  to  indict  the
perpetrators of muamalah transactions using dinars and dirhams as transaction tools as criminal acts.

## PENDAHULUAN
Mengenai  asal-usul  kata  benda  dirham  Arab  Anwar  mengatakan  bahwa  dirham berasal dari Persia atau Yunani, atau dari kedua kota. Dirham pula dibuat dari perak dan diambil dari  nama  unit mata  uang perak yang digunakan oleh penduduk  Sasan di Persia (Khalieda, 2017). Dirham juga berasal dari  Yunani  yaitu drachma yang mempunyai arti timbangan  dan  mata  uang.  Perkembangan  selanjutnya  pada  masa  kejayaan  Islam,  Dinar dan Dirham mencantumkan kata-kata atau kalimat teologis Islam dengan beberapa alasan seperti, melambangkan tauhid Islam. Menunjukkan ekonomi Islam dan stabilitas moneter. Mengingat  Allah  adalah  pencipta  alam  semesta  dan  kausalitas  untuk  semua  manusia. Maka  yang  dimaksud  dengan  dinar  adalah  mata  uang  koin  yang  terbuat  dari  emas, sedangkan dirham mata uang yang terbuat dari perak (Kusuma, 2018).
Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Posisi uang sangat  strategis  dalam  sebuah  perekonomian  (Endriani,  2015).  Bisa  dikatakan  uang merupakan  bagian  yang  terintregasi  dalam  suatu  sistem  ekonomi,  dalam  sistem perekonomian,  fungsi  utama  uang  adalah  sebagai  alat  tukar  ( Medium  of  exchange ) (Affandi,  2020).  Dari  fungsi  utama  ini,  diturunkan  fungsi-fungsi  yang  lain  seperti  uang sebagai  satuan  Hitung  ( unit  of  Account ),  penyimpa  nilai  ( Store  of  Value ),  Standar Pembayaran di masa mendatang ( Standard of Defferent Payment ).
Uang sebagai alat tukar adalah uang diterima dan mendapat jaminan kepercayaan. Dalam  perekonomian  modern  ini,  jaminan  kepercayaan  itu  diberikan  oleh  pemerintah berdasarkan  Undang-undang  atau  keputusan  yang  berkekuatan  hukum  (Pursetyowati  & Rahmawati,  2015).  Sedangkan  yang  dimaksud  uang  sebagai  satuan  hitung  adalah  uang dapat  memberikan  harga  suatu  komoditas  berdasarkan  satu  ukuran  umum  (Ilyas,  2016). Uang juga sebagai penyimpan nilai dikaitkan dengan kemampuan uang menyimpan hasil transaksi  atau  pemberian  yang  meningkatkan  daya  beli,  sehingga  semua  transaksi  tidak perlu dihabiskan saat itu juga (Anggarini, 2016). Selain itu uang memiliki fungsi standar pembayaran  di  masa  mendatang,  yaitu  dengan  uang  berapa  jumlah  balas  jasa  atau pembayaran  di  masa  mendatang  menjadi  lebih  mudah  dihitung,  karena  diukur  dengan daya  beli  ( purchasing  power ),  dibanding  bila  diukur  dengan  nilai  komoditas  tertentu (Novitasari, 2018).
Dari  sudut  pandang  ekonom,  uang  ( money )  merupakan  stok  aset-aset  yang digunakan  untuk  transaksi  (Anggarini,  2016).  Uang  adalah  sesuatu  yang  diterima  atau dipercaya  masyarakat  sebagai  alat  pembayaran  atau  transakasi.  Karena  itu  uang  dapat berbentuk  apa saja, tetapi tidak berarti  segala sesuatu itu adalah uang  (Faisal, Wahid, & Yuliani,  2019).  Misalnya,  saat  ini  telah  dikenal  dan  digunakan  uang  kertas  yang digunakan  sebagai  alat  transaksi,  tetapi  tidak  semua  kertas  adalah  uang,  bukan  karena harga  kertasnya  yang  sangat  murah,  melainkan  karena  tidak  diterima/dipercaya  oleh masyarakat umum sebagai alat pembayaran.
Dalam  Islam,  apa  pun  yang  berfungsi  sebagai  uang,  maka  fungsinya  hanyalah sebagai  medium of  exchange .  Ia  bukan  suatu  komoditas  yang  bisa  diperjualbelikan dengan  kelebihan  baik  secara  on  the  spot  maupun  bukan.  Satu  fenomena  penting  dari karakteristik uang adalah bahwa ia tidak diperlukan untuk dikonsumsi, ia tidak diperlukan untuk  dirinya  sendiri,  melainkan  diperlukan  untuk  membeli  barang  yang  lain  sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi (Bustaman, 2016).
Dinar  dan  Dirham  sebuah  alat  pembayaran  telah  lama  dikenal  sejak  zaman Romawi  dan  Persia,  kedua  negara  tersebut  merupakan  dua  Negara  adidaya  yang  cukup
besar  pada  masa  itu.  Dinar  terbuat  dari  emas  dan  Dirham  terbuat  dari  perak.  Pada  masa kini,  walaupun  harga  emas  tetap  masih  tinggi,  uang  logam  emas  dan  perak  tidak  lagi digunakan  sebagai  alat  transaksi,  karena  kedudukannya  telah  digantikan  oleh  bentuk- bentuk uang yang lain.
Emas  sebagai  mata  uang  telah  di  praktikkan  pada  Masa  Nabi  Muhammad  SAW, pada  saat  itu  mata  uang  yang  digunakan  untuk  transaksi  adalah  emas  dan  perak  hingga runtuhnya  Bani  Ustmaniyah  Turki  1924.  Sepanjang  kehidupannya  Nabi  SAW  tidak merekomendasikan adanya perubahan apa pun terhadap mata uang. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis hokum transaksi menggunakan dinar dan dirham.

## METODE PENELITIAN
Sesuai  dengan  permasalahan  dan  tujuan  penelitian  ini,  maka  jenis  penelitian  yang digunakan adalah hukum normative atau penelitian hukum doctrinal karena penelitian ini dilakukan  dengan  mengkaji  pada  peraturan-peraturan  yang  tertulis  atau  bahan-bahan hukum  yang  lain.  Adapaun  pendekatan  dalam  penelitian  ini  yaitu  pendekatan  undang- undang  (status approach )  yaitu  penelitian  terhadap  produk-produk  hukum.  pendekatan yang  dilakukan  dengan  menelaah  undang-undang  dan  regulasi  yang  berkaitan  dengan penelitian yang akan diteliti, sehingga dapat dikatakan sebagai; library based, focusing on reading and analysis of the primary and materials . Penelitian dengan pendekatan analisis terhadap  bahan  hukum  adalah  untuk  mengetahui  makna  yang  terkandung  oleh  istilah- istilah  yang  digunakan  dalam  aturan  perundang-undangan  berdasarkan  konsepsi, sekaligus mengetahui implementasi dalam praktek dan putusan-putusan hukum.
Pendekatan  Konseptual  ( coseptual  approach ),    pendekatan  ini  dilakukan  karena memang  belum  ada  aturan  hukum  untuk  masalah  yang  dihadapi,  pendekatan  konseptual ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum,  sehingga  melahirkan  pengertian  hukum  dan  asas-asas  hukum  yang  relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Penerapan  Transaksi  dengan  Dinar  Dan  Dirham Berdasarkan Prinsip  Syariah di Indonesia
Dinar  dan  dirham  merupakan  salah  satu  alat  transaksi  yang  stabil.  Dinar  dan dirham  sudah  terbukti  kestabilan  dan  keunggulanya  untuk  bertransaksi  apapun. Kestabilan dinar dan dirham, sebenarnya telah diakui juga oleh dunia. Contohnya ketika Amerika  serikat  menggunakan  uang  standar  emas  tahun  1879,  tingkat  inflasi  menurun drastic  menyamai  tingkat  inflasi  tahun  1861.  Mata  uang    yang  tidak  memiliki  nilai intrinsic suatu  saat  akan  hancur  dalam  waktu  yang  singkat,  seperti  negara  kita  yang mengalami krisis yang berkepanjangan tahun 97-98 sampai sekarang (Sakty, 2012). Maka solusinya  adalah  menyatukan  umat  dalam  bertransaksi  muamalahnya  dengan menggunakan  dinar  dan  dirham.  Nilai  ini  dapat  mengembalikan  kejayaan  dan kemakmuran  umat.  Melihat  pentingnya  kemanfaat  dinar  dan  dirham  tersebut  organisasi penngerakan dinar dan dirham sudah lama mengsosialisasikan alat transaksi tersebut.
Perlu  di  pahami  bahwa  penggunaan  dinar  dan  dirham  bukanlah  suatu  keawjiban dalam  islam,  namun  mayoritas  ulama  berpendapat  bahwa  dinar  dan  dirham  disyariatkan (dilegalkan)  dalam  islam  dan  hukumnya  boleh  (mubah).  Meskipun  bukan  suatu kewajiban  menggunakan  dinar  dan  dirham  dalam  transaksi,  tetapi  sejarah  membuktikan bahwa  menggunakan  dinar  dan  dirham  tidak  menimbulkan  masalah.  Bahkan kemakmuran  hidup  dapat  tercapai  karena  kestabilan  ekonomi  yang  terjaga.  Nilai  mata
uang  yang  tidak  distandarkan  kepada  emas  dan  perak  maka  nilainya  akan  turun.  Inilah yang  disebut  dengan  inflasi,  di  Indonesia  praktek  transaksi  dengan  menggunakan  dinar dan dirham terdapat pada:
1. Pasar Muamalah
Pasar  muamalah  merupakan  pasar  tradisional  yang  berbeda  dengan  pasar  pada umumnya.  Pasar  muamalah  ini  sudah  berdiri  sejak  tahun  2009,  sampai  saat  ini  egiatan pasar  muamalah  ini  sudah  berkembang  di  beberapa    daerah  yaitu  :  Depok,  Yogyakarta, ketapang,  Kalimantan  barat,  tanjung  pinang,  pulau  bintan,  dan  kepulauan  riau.  Pasar  ini dinamakan pasar muamalah karena menerpakan unsur-unsur syariah di dalamnya. Dalam pasar  mamalah  ini  alat  transaksi  yang  digunakan  aktifitas  jual  beli  tidak  menggunakan rupiah melainkan  dinar dan dirham.
Seperti  pada  umumnya  kegiatan  dalam  pasar  muamalah  ini  meliputi  kegiatan  jual beli  dan  sewa  menyewa  dalam  pasar.  Kegiatan  jual  beli  dapat  diartikan  sebagai pertukaran  barang  dengan  barang  yang  lain  atau  dengan  harga  yang  sesuai  atas  dasar saling ridho atau kesepakatan. Secara hukum fiqh jual beli merupakan kepemilikan harta benda dengan jalan tukar menukan berdasarkan aturan syariat.
Adapun  dalam  transaksi  pasar  muamalah  ini  telah  menerapkan  prinsip-prinsip muamalah dalam jual yaitu menghindari hal-hal yang menimbulkan transaksi tidak sah.
a. Ketidakjelasan akad
b. Pemaksaan.
c. Pembatasan dengan waktu
d. Penipuan
e. Kemudharatan
Secara umum kegiatan di pasar muamalah sudah sesuai dengan prinsip muamalah
a. Kebolehan  dalam  melakukan  aspek  muamalah,  baik  jual  beli  maupun  sewa menyewa  ataupun  lainya.  Dasar  hukum  fiqihnya  :  prinsip  dasar  muamalah  adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkanya.
b. Kegiatan  muamalah  didasarkan  atas  pertimbangan  membawa  kemaslahatan  atau kebaikan  dan  menolak  segala  yang  merusak.  Hal  ini  selaras  dengan  tujuan diturunkanya syariah adalah sebagaiman Alsyaitabi menyebukan ada lima hal yaitu agama, jiwa, keselamatan akal, harta dan keturunan.

## Adapun model transaksi pada pasar muamalah yaitu
a. Jual beli
b. Sewa menyewa
c. Menggunakan dinar dan dirham sebagai alat transaksi pembayaran
d. Pembeli  masih  bisa  menggunakan  rupiah  untuk  transaksi  selama  pedagang  dan pembeli saling ridho
e. Pengelola  pasar  muamalah  tidak  memaksa  pedagang  atau  pembeli  bertransaksi dengan  uang  tertentu  baik  dinar  maupun  dirham,  transaksi  bisa  dilakukan  dengan cara  barter,  baik  memakai  rupiah  atau  dinar  dirham  selama  pembeli  dan  penjual sama-sama saling ridho.
2. Koperasi (BMT Darul Muttaqiin)
Praktek transaksi dengan menggunakan dinar dan dirham yang diterapkan di BMT Daarul  Muttaqiin  telah  memiliki  dasar  hukum,  baik  untuk  BMT  sendiri  maupun  untuk nasabah  BMT,  sesuai  dengan  peraturan  Bank  Indonesia  nomor  16/16/PBI/2014  tentang transaksi  valuta  asing  terhadap  rupiah  antara  bank  dengan  pihak  domestic  pada  bab  1 tentang ketentuan umum pasal 1 nomor 2 bahwa badan usaha selain Bank yang berbadan hukum  Indonesia,  berdomisili  di  Indonesia,  dan  memiliki  Nomor  Pajak  Wajib  Pajak (NPWP)  serta  perorangan  yang  memiliki  kewarganegaraan  Indonesia.sedangkan  untuk produk  BMT  tentang  M-Dinar  juga  sesuai  dengan  dasar  hukum  baik  hukum  negara
ataupun  hukum  syar’i,  sesuai  dengan  peraturan  bank  Indonesia  nomor  16/16/PBI/2014 tentang  transaksi  valuta  asing  terhadap  rupiah  antara  bank  dengan  pihak  domestik  pada bab  1  tentang  ketentuan  umum  pasal  1  nomor  3  transaksi  valuta  asing  terhadap  rupiah adalah transaksi jual beli valuta asing terhadap rupiah dalam bentuk:
1. Transaksi spot,  merupakan  transaksi  yang  dilakukan  dengan  valuta  today  dan/atau valuta tommorrow
2. Transaksi derivative valuta asing terhadap rupiah standar (plan vanilla) dalam bentuk forward, swap, option, dan transaksi lainya yang dipersamakan dengan itu.
BMT  Darul  Muttaqin  dalam  menerapkan  transaksi  berdasarkan  prinsip  syariah telah menerapkan Aqad Mudharobah, Wadi’ah, dan Ashorf.
1. Mudharobah
Mudharobah  adalah  aqad  yang  telah  dikenal  oleh  umat  muslim  sejak  zaman  nabi, mudharobah disebut juga qirodh atau muqorodhah atau muamalah, menurut para ulama fiqih  perbedaan  tersebut  terletak  pada  kebiasaan  penyebutan  dari  masing-masing  daerah islam. Menurut fatwa DSN-MUI yang ditandatangani oleh K.H Alie Yafie sebagai ketua dan  Nazri  Adlani  sekertais  pada  tanggal  1  April  2000  tentang  bagi  hasil  dengan  cara mudhrobah  adalah  aqad  kerjasama  suatu  usaha  antara  dua  pihak,  pihak  pertama menyediakan  seluruh  modal,  sedangkan  pihak  kedua  bertindak  selaku  pengelola  dan keuntungan  usaha  dibagi  di  antara  mereka  sesuai  kesepakatan  yang  dituangkan  dalam kontrak.
2. Wadi’ah
Wadi’ah  berasal  dari  kata  Al  Wadi’ah  yang  berarti  titipan  murni  (amanah)  dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.
Secara  istilah,  wadi’ah  berarti  mewakilkan  penjagaan  suatu  harta  yang  special atau  yang  bernilai  tertentu  dengan  cara  tertentu.  Al  Bahuti  Mansyur  mendefenisikan wadi;ah sebagai pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti rugi).
Prinsip  al  Wadi’ah  dalam  bank  syariah  merujuk  pada  perjanjian  dimana pelanggan menyimpan harta di bank dengan tujuan agar bank bertanggungjawab menjaga harta  tersebut  dan  menjamin  pengembalian  harta  tersebut  apabila  terjadi  tuntutan  dari nasabah.  Sebagai  konsekuensi  dari  pelaksanaan  prinsip  wadi’ah  adalah  semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut akan menjadi milik bank (demikian pula  ebaliknya).  Sebagai  imbalan  dari  nasabah,  pihak  penyimpan  mendapat  jaminan keamanan terhadap harta dan fasilitas-fasilitas giro lain.
3. Ashraf
Assharf  adalah  perjanjian  jual  beli  suatu  valuta  asing  dengan  valuta  lainya. Menurut Wahbah alzhaili mengatakan, Al sharf ialah pertukaran mata uang dengan mata uang  lainya  baik  satu  jenis  maupun  jenis  lain,  seperti  uang  dollar  dengan  uang  rupiah, atau uang rupiah dengan dinar dinar dan dirham.
Transaksi  muamalah  di  dengan  menggunakan  dinar  dan  dirham  telah memberlakukan  tahapan-tahapan  yang  telah  dijelaskan  diatas  dalam  pembiayaan menggunakan M-Dinar dengan akad mudarobah , wadi’ah dan As shorf agar tehindar dari adanya  transaksi  gharar  atau  ketidakjelasan  kedua  belah  pihak  dan  berdampak  pada ketidakadilan.
Para ulama mazdhab sepakat bahwa mudharobah, Ashrof dan wadi’ah hukumnya boleh  berdasarkan  Al-Qur’an,  Sunnah,  Ijma’  dan  qiyas.  Hal  ini  dikarenakan  akad mudharobah bertuntuk saling membantu antara pemilik modal dengan sesorang yang ahli dalam meregulasikan uang, begitu pun sebaliknya. Atas dasar itu saling tolong menolong
dalam  pengelolaan  modal  itu,  islam  memberikan  kesempatan  untuk  saling  bekerja  sama antara kedua belah pihak.

## B. Analis Hukum transaksi (muamalah) dengan menggunakan Dinar Dan Dirham Di Indonesia
Analisis  ini  bertujuan  untuk  menjawab  bagaimana  hukum  melakukan  transaksi muamalah  dengan  menggunakan  dinar  dan  dirham  berdasarkan  prinsip  syariah  di indonesia.  Untuk  menjawab  persoalan  tersebut  penulis  berusaha  untuk  menganalis  dari berbagai pandangan hukum yang berlaku di Indonesia. Analisis ini juga di dasarkan pada pendapat para ahli dalam  literasi dan jurnal yang berkaitan dengan hukum islam maupun hukum positif.
1. Presektif Hukum Islam
a. Dasar Alqur’an
Berdasarkan  hukum  Islam,  Istilah  uang  (emas/perak)  termuat  dalam  Alqur’an seperti berkaitan dengan dinar (Qs. Ali-Imran 3:7) dan dirham (QS.Yusuf 12:20), bahkan nabi sendiri menggunakan  uang emas dan perak dalam bermuamalah. Penggunaan dinar dirham oleh nabi dan para sahabat-sahabatnya serta para pengikutnya generasi salaf inilah yang  kemudian  terekam  dalam  system  ekonomi  Islam  klasik  hingga  beberapa  periode sejarah peradaban islam.
Berdasarkan  apa  yang  sudah  dijelaskan  bahwa  dinar  dan  dirham  tercantum  dalam Alqur’an  dan  Rasulullah  juga  menggunakanya  sebagai  alat  transaksi  ini  menunjukan adanya  kebaikan  dan  tidak  bertentangan  dengan  islam  sehingga  layak  untuk  digunakan. Namun  tidak  ada  hadis  yang  menyatakan  bahwa  mata  uang  haruslah  dinar  dan  dirham. Merujuk  pada  urf  dalam  memilih  bahan  uang  merujuk  pada  kesepakatan  para penggunanya.  Bahwa  menurut  imam  Malik  semua  jenis  benda  niaga  yang  umum  dapat diterima  sebagai  alat  tukar.  Ibnu  Hazim  mengatakan  bahwa  alat  tukar  yang  digunakan dapat berupa segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan.
Menurut pendapat Ibnu Khaldun, uang digunakan sebagai standart nilai, uang tidak harus  berupa  emas  dan  perak  tetapi  harus  berfungsi  sebagai  standart  nilai  dan  nilainya tidak  boleh  berubah-berubah.  Sifat  uang  yang  disampaikan  oleh  Ibnu  Khaldun  tersebut ada  pada  kandungan  emas  dan  perak  yang  memiliki  nilai  intrinsic  dan  kestabilan  harga (Munir, 2016). Dinar dan dirham termasuk kategori ayn merujuk pada HR Muslim 1548 dan  1587,  dari  prespektif  agama,  dinar  dan  dirham  merupakan  bagian  dari  upaya bermuamalah  secara  lebih  syar’i  jika  semua  itu  diniatkan  karena  Allah  ta’ala.  Sesuatu yang  dibolehkan  oleh  syariat  tentu  tidak  boleh  dilarang  selama  tidak  mengganggu ketertiban umum.
Pada  dasarnya  dinar  dan  dirham  bukan  alat  transaksi  asli  dari  bangsa  arab.  Dua mata uang ini merupakan milik bangsa romawi dan Persia. Ketika  islam hadir kemudian diadopsi  oleh  bangsa  arab  dijadikan  sebagai  alat  tukar  dalam  perniagaan.  Beberapa pendapat  menyatakan  alasan  bahwa  Rasulullah  menggunakan  dinar  dan  dirham  karena keduanya  menjadi  nilai  yang  sesuai  dengan  intrinsiknya  dan  nilai  yang  stabil.  Hal  ini sesuai  dengan  literasi  dan  teori  bahwa  uang  logam  yang  terbuat  dari  emas  dan  perak memenuhi  persyaratan  sebagai  uang  yaitu:  langka,  mempunyai  nilai  yang  tinggi  dan dapat diterima masyarakat luas, bebas inflasi tahan lama dan tidak mudah rusak.
Dinar  dan  dirham  memililiki  nilai  yang intrinsic dan  nilainya  akan  stabil  dari zaman  ke  zaman,  di  dalam  dinar  dan  dirham  terdapat  kelangkaan  didalam  barangnya, teksture  dari  bendanya  padat  dan  proses  pembuatanya  sulit  sehingga  tidak  akan  terjadi inflasi.  Yang  menjadi  kekuatan  masyarakat  dunia  ekarang  adalah  inflasi  yang menggunakan mata uang tanpa jaminan fiat money .
Volume 2, Nomor 2, Februari 2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
Adanya Fiat  money menyebabkan  dollar  menjadi  kiblat  mata  uang  perdagangan Internasional  tentu  menguntungkan  negara-negara  besar  seperti  Amerika  yang menciptakan dollar sesuai kehendaknya.
b. Berdasarkan Hadist
Dinar  dan  dirham  merupakan  mata  uang  yang  digunakan  dengan  waktu  terlama dalam  sejarah  perkembangan  uang.  setelah  digunakan  dengan  waktu  yang  lama,  dinar dirham  pada  masa  Nabi  Muhammad  SAW  diawali  sejak  bangsa  Arab  Hijaz.  Mereka memperoleh mata uang dari kabilah Quraisy ketika melakukan perdagangan. Dinar yang digunakan  adalah  dinar  Hercules  dan  Byziantum  sedangkan  dirhamnya  berasal  dari Dinasti  Sasaniq  Iraq.  Kemudian  pada  saat  Nabi  Muhammad  diutus  menjadi  Rasul menetapkan dan memerintahkan penduduk Madinah agar mengikuti timbangan penduduk Madinah.  Penggunaan  Dinar  dan  Dirham  mengacu  pada  Hadist  Rosulullah  SAW  “ Timbangan  adalah  timbangan  penduduk  Makkah,  dan  takaran  adalah  takaran  penduduk Madinah”
2. Berdasarkan UUD 1945
Penggunaan  dinar  dan  dirham  sebagai  alat  transaksi  merupakan  bagian  dari keyakinan  agama  seseorang  dalam  ibadah  maupun  muamalah.  Menurut  UUD  1945 melarang  orang  melakukan  apa  yang  diyakini  dalam  hal  ibadah  maupun  muamalah berarti telah melanggar Pancasila sila ke 1 dan Pasal 29 UUD 1945. Adapun bunyi sila ke 1 Pancasila yaitu “ Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Pasal 29 UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut :
1. Negara Berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa
2. Negara Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama   masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu.
Kandungan  yang  ada  di  dalam  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945  inilah yang menjadi alasan bahwa tidak boleh melarang apa yang menjadi keyakinan seseorang dalam  beribadah  dan  bermuamalah.  Akan  tetapi  mata  uang  yang  diakui  oleh  Negara hanya  Rupiah.  Maka  penggunaan  Dinar  dan  Dirham  sebagai  alat  tukar  diperbolehkan apabila berlaku khusus hanya dalam komunitas seperti yang ada dalam pasar muamalah. Dan  tidak  ada  masalah  apabila  penggunaan  Dinar  dan  Dirham  ini  disepakati  oleh  para pihak yaitu penjual dan pembeli (Nurhisam, 2020).
3. KUH Perdata
Kembalinya masyarakat menggunakan dinar dan dirham didasarkan pada Undang- Undang  KUHPerdata  tentang  kontrak.  Kontrak  merupakan  sebuah  kesepakatan  antara dua  pihak  yang  menjalin  kesepakatan  di  dalam  perjanjian  kontrak  tersebut.  Jadi  pada dasarnya  kontrak  terdapat  sebuah  hubungan  antara  kedua  belah  pihak  tersebut,  dimana berisi  perjanjian  yang  mengikat  antara  para  pihak.  Menurut  pasal  1338  ayat  (1)  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  bahwa  seluruh  persetujuan  yang  dibuat  secara  sah berlaku  bagi  undang-undang  yang  membuatnya,  selama  tidak  bertentangan  dengan kesusilaan dan ketertiban hukum.
Ketentuan  pada  pasal  tersebut  bahwa  para  pihak  diberi  suatu  kebebasan  membuat perjanjian  menentukan  isi  perjanjian  beserta  persyaratan-persyaratan  yang  bentuk perjanjianya bisa dilakukan secara tertulis ataupun secara lisan. Sehingga suatu hubungan antara dua orang disebut dengan perikatan. Kebebasan yang diberikan kepada para pihak yang membuat kontrak inilah yang menjadi pokok tujuan bahwa dinar dan dirham boleh dipergunakan  secara  hukum  positif.  Dan  hai  ini  tidak  melanggar  karena  tidak diberlakukan secara universal.
Pada  saat  ini  jika  dinar  dan  dirham  diberlakukan  kembali  maka  hukumnya  boleh selama  tidak  mengganngu  kepentingan  orang  lain  dan  tidak  memaksa,  dasar
diperbolehkanya karena kesepakatan kedua para pihak yang melakukan transaksi (Yolan, 2021).  Arti  kesepakatan  sendiri  ada  pada  pasal  1320  ayat  (1)  KUH  Perdata  yakni  “ Persesuaian  pernyataan  antara  satu  orang  atau  lebih  dengan  pihak  lainya”  yang  mana kesepakatan ini terjadi sesuai apa yang dikehendaki oleh para pihak.
Terjadinya penggunaan dinar dirham sebagai alat transaksi karena kesepakatan dan kehendak  para  pihak  serta  kepemilikan  emas  tidak  dilarang  oleh  negara  maka  hal  ini diperbolehkan  meski  aturan  dalam  penggunaanya  sebagai  alat  transaksi  belum  ada undang-undang yang mengakomodir (Al Arif, 2012). Dalam realitanya penggunaan dinar dan  dirham  masih  tergolang  ayn  maka  jika  digunakan  untuk  membeli  barang  dan  jasa masih tergolong a’yn bi a’yn, jika dinar dan dirham berupa dayn maka tabungan digerai dinar  akan  menjadi  sebuah  akun  virtual.  Selama  ini  Pemerintah  masih  pro  aktif  dalam kegiatan  yang  dilakukan  ini  namun  tidak  didukung  dengan  kebijakan  politik  hukum. sehingga pergerakanya akan hanya dalam lingkup komunitas-komunitas tertentu, padahal praktek  ini  cukup  menarik  umat-umat  yang  lain.  Tetapi  karena  tidak  ada  kelegalan membuat perkembanganya terhambat.

## KESIMPULAN
Sejauh ini belum ada aturan hukum sebagai bentuk perlindungan hukum dalam hal transaksi  dengan  menggunakan  dinar  dan  dirham.  Di  era  modernism  hukum,  untuk melindungi hak masyarakat perlu adanya legaitas. Legalitas mutlaq agar ada perlindungan hukum  bagi  pelaku  transaksi  menggunakan  dinar  dan  dirham.  Untuk  menerapkan  dinar dan  dirham  sebagai  alat  transaksi  yang  sah  maka  harus  memenuhi  berbagai  tahapan yuridis.  Pertama  harus  ada  fatwa  dari  DSN  MUI  Setelah  fatwa  MUI  diterbitkan  tahap selanjutnya  adalah  penyerapan  terhadap  DSN  MUI  ke  dalam  peraturan  BI.  Apabila peraturan Bank Indonesia sudah terbit maka penggunaan dinar dan dirham telah sah dan legal sebagai alat transaksi.
UU No 1 tahun 1946 dan UU No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang tidak dapat dijadikan  landasan  hukum  yang  digunakan  untuk  mendakwakan  pelaku  transaksi muamalah  dengan  menggunakan  dinar  dan  dirham  sebagai  alat  transaksi  sebagai  tindak pidana.  sebagaimana  putusan  pengadilan  Negeri  Depok  Nomor  202/Pid.Sus/2021/PN Dpk  pada  tanggal  12  oktober  2021  pelaku  transaksi  muamalah  dengan  menggunakan dinar dan dirham di Indonesia terbukti tidak bersalah.

## BIBLIOGRAFI
Affandi,  Faisal.  (2020).  Fungsi  Uang  Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam. Eksya:  Jurnal Ekonomi Syariah , 1 (1), 82–91. Al  Arif,  M.  Nur  Rianto.  (2012). Lembaga  Keuangan  Syariah:  Suatu  Kajian  Teoretis Praktis . Pustaka Setia.
Anggarini,  Desy  Tri.  (2016).  Analisa  Jumlah  Uang  Beredar  di  Indonesia  Tahun  2005- 2014. Moneter-Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 3 (2). Bustaman,  Bustaman.  (2016). Konsep  Uang  dan  Peranannya  dalam  Sistem Perekonomian Islam (Studi Atas Pemikiran Muhammad Abdul Mannan) . makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
Endriani,  Santi.  (2015).  Konsep  Uang:  Ekonomi  Islam  vs  Ekonomi  Konvensional. Anterior Jurnal , 15 (1), 70–75.
Faisal,  Agus,  Wahid,  Ahmad  Nur,  &  Yuliani,  Irma.  (2019).  Rekonstruksi  Integralistik Instrumen Mata Uang Berbasis Syariah (DIGITAL GOLD CURRENCY). El Dinar: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah , 7 (2), 100–118.
Ilyas,  Rahmat.  (2016).  Konsep  Uang  Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam. BISNIS:  Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam , 4 (1), 35–57.
Khalieda,  Fatma.  (2017).  Isu-isu  Dinar  dan  Dirham. Al-Intaj:  Jurnal  Ekonomi  Dan Perbankan Syariah , 3 (1).
Kusuma, Kumara Adji. (2018). Pengantar Ilmu Ekonomi Islam. Umsida Press , 1–140. Munir, Misbahul. (2016). Implementasi Integrasi Al-Quran dan Hadits: Analisis Tematik Terhadap Konsep Uang dalam Islam .
Novitasari, Sisilia. (2018). Efektivitas Pasal 34 huruf A peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/Pbi/2016  tentang  penyelenggaraan  pemrosesan  transaksi  pembayaran terhadap pelarangan bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia .
Nurhisam,  Luqman.  (2020).  Bitcoin  dalam  kacamata  hukum  islam. Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies , 4 (1), 165–186.
Pursetyowati, Sri, & Rahmawati, Fitria. (2015). Fungsi Jaminan dalam Perjanjian Kredit. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum , 14 (1).
Sakty,  Dhian  Pramono.  (2012).  Nilai–nilai  Patriotisme  dalam  Novel  Sebelas  Patriot Karya  Andrea  Hirata  dan  Pemanfaatannya  Sebagai  Bahan  Pembelajaran  Sastra  di SMA. S1 Thesis Universitas Negeri Yogyakarta , 4 . Yolan,  Ilamia  Nur  Cahani.  (2021). Tinjauan  Hukum  Islam  Tentang  Hutang  Barang Dibayar Dengan Tambahan Biaya (Studi di Toko Ansori Desa Bumisari Kecamatan Natar  Kabupaten  Lampung  Selatan) .  Lampung:  Universitas  Islam  Negeri  Raden Intan Lampung.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.