INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 9954-9965 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022
Sultan Alwan 1 ✉ , Bambang Daud 2 , Grahadi Purna Putra 3
Universitas Khairun
Email: grahadipurna@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pemilihan Kepala Desa merupakan sebuah instrumen pergantian kepemimpinan di tingkat desa secara demokratis  yang  dilakukan  secara  langsung,  namun  pada  tataran  implementasinya  acapkali  terjadi kecurangan baik pada tahapan  maupun terkait  hasil Pilkades yang berujung pada laporan kepada pihak  yang  berwenang.  Penelitian  ini  mengkaji  tentang  Analisis  Hukum  Penyelesaian  Sengketa Pemilihan  Kepala  Desa  di  Kabupaten  Halmahera  Barat  Tahun  2022.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach)  dan  pendekatan  kasus  (case  approach). Berangkat  dari  persoalan  keluarnya  Keputusan  Bupati  Halmahera  Barat  Nomor  140/KPTS/IX/2022 tentang  Pengesahan  dan  Pengangkatan  Kepala  Desa  terpilih  di  Kecamatan  Ibu  Selatan  Kabupaten Halmahera Barat.  Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang implementasi penyelesaian sengketa  pemilihan  kepala  desa  di  Kabupaten  Halmahera  Barat  tahun  2022.  hasil  penelitian  ini diharapkan dapat  berkontribusi  dalam  menyelesaikan  persoalan  pemilihan  kepala desa  berdasarkan asas-asas  umum pemerintahan yang baik. Hasil penelitian menujukan terdapat 8 gugatan yang diajukan kepada  panitaia  penyelesaian  sengketa  tingkat  kabupaten  6  daiantaranya  dapat  diselesaiakan. Sedangkan 2 gugatan terkait hasil Pilkades diselesaiakan melalui gugatan ke PTUN. Ratio decidendi putusan PTUN yang dikuatkan di tingkat banding menyebutkan : yang dimaksud dengan jumlah pemilih terbanyak,  diatur  Pasal  63  ayat  (1)  PERBUP  Halmahera  Barat  Nomor  43  Tahun  2022  adalah  jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT, bukan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT.
Kata Kunci : Pemilihan, Sengketa, Kepala Desa

## Abstract
Village Head Election is an instrument for changing leadership at the village level democratically which is carried out directly, but at the level of implementation, fraud often occurs both at the stages and related to the “Pilkades” results which lead to reports to th e authorities. This research examines the Legal Analysis  of  Dispute  Resolution  of  Village  Head  Elections  in  West  Halmahera  Regency  in  2022.  This research uses a statute approach and a case approach. Departing from the issue of the issuance of the Decree of the Regent of West Halmahera Number 140/KPTS/IX/2022 concerning the Ratification and Appointment of the Elected Village Head in Ibu Selatan District, West Halmahera Regency.  The focus of the problem in this study is on the implementation of dispute resolution for village head elections in West Halmahera Regency in 2022. The results of this study are expected to contribute to resolving village head election issues based on general principles of good governance. The results showed that there were 8 lawsuits filed with the district level dispute resolution committee, 6 of which could be resolved. Meanwhile, 2 lawsuits related to the “Pilkades” results were resolved through a lawsuit to the PTUN. The ratio decidendi of the PTUN decision that was upheld at the appeal level states: what is meant by  the  largest  number  of  voters,  stipulated  in  Article  63  paragraph  (1)  of  West  Halmahera  PERBUP Number 43 of 2022 is the number of voters registered in the DPT, not the number of users of voting rights in the DPT.
Keywords: Election, Dispute, Village Head

## PENDAHULUAN
Pemilihan  Kepala  Desa  (Pilkades)  merupakan  instrumen  penting  dalam  pergantian kepemimpinan di tingkat desa yang dilakukan secara langsung dan demokratis. (Rusfiana, 2022) Namun, dalam praktiknya, seringkali muncul berbagai kecurangan, baik pada tahapan pelaksanaan  maupun  dalam  penentuan  hasil  Pilkades.  (Pusat  Penelitian  Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2011) Kecurangan-kecurangan ini sering berujung pada sengketa yang memerlukan penyelesaian melalui lembaga berwenang. Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2022 menjadi salah satu wilayah yang menghadapi sengketa terkait Pilkades, dengan keluarnya  Keputusan  Bupati  Halmahera  Barat  Nomor  140/KPTS/IX/2022  tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih di Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera  Barat  (Keputusan  Bupati  Halmahera  Barat  Nomor  140/KPTS/IX/2022  ,  2022) sebagai salah satu pemicu perselisihan hukum.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  penyelesaian  sengketa  Pilkades  di Kabupaten  Halmahera  Barat  tahun  2022  menggunakan  metode  penelitian  normatif. Metode  ini  menitikberatkan  pada  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  serta pendekatan doktrin-doktrin hukum guna memahami bagaimana hukum diterapkan dalam
penyelesaian sengketa tersebut.
Fokus  utama  penelitian  ini  adalah  mengkaji  implementasi  penyelesaian  sengketa Pilkades  di  Kabupaten  Halmahera  Barat,  (Sidik,  2023)  serta  mengevaluasi  efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa yang ada berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang  baik.  (Pratiwi,  2018)  Dengan  menggunakan  pendekatan  normatif,  penelitian  ini berupaya untuk menggali dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kasus-kasus yang relevan guna memberikan gambaran menyeluruh mengenai penyelesaian sengketa Pilkades.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat delapan gugatan yang diajukan kepada panitia  penyelesaian  sengketa  tingkat  kabupaten,  di  mana  enam  di  antaranya  berhasil diselesaikan di tingkat kabupaten. Dua gugatan lainnya diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ratio decidendi putusan PTUN yang dikuatkan di tingkat banding menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan jumlah pemilih terbanyak dalam Pasal 63 ayat (1) Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 43 Tahun 2022 adalah jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), bukan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT. (Sidik, 2023)
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian sengketa Pilkades  di  Kabupaten  Halmahera  Barat  dengan  mengedepankan  prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi panduan bagi  pelaksanaan  Pilkades  yang  lebih  transparan  dan  adil  di  masa  mendatang,  serta memberikan dasar hukum yang kuat bagi penyelesaian sengketa yang timbul dalam proses demokrasi di tingkat desa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  untuk  mengkaji Penyelesaian  Sengketa  Pemilihan  Kepala  Desa  Serentak  di  Kabupaten  Halmahera  Barat Tahun 2022. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder,  (Mamuji,  2013)  disebut  juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan  perundang-undangan  (law  in  books)  atau  dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. (Asikin, 2006) Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki,  penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu  proses  untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. (Marzuki, 2007) Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang
komprehensif mengenai strategi pemerintah dalam melindungi hak cipta di era globalisasi, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk menghadapi tantangan yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyelesaian  Sengketa  Pemilihan  Kepala  Desa  Serentak  di  Kabupaten  Halmahera  Barat Tahun 2022.
Landasan  utama  dalam  penyelenggaraan  pemilihan  kepala  desa  (Pilkades)  adalah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mana di dalamnya memuat tentang tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa. Pemilihan Kepala Desa atau Di singkat Pilkades adalah Sebagai  wadah  untuk  menampung  aspirasi  politik  masyarakat  (Prasetia,  2023)  sekaligus sarana  pergantian  atau  kelanjutan  pemerintahan  desa  pilkades  diharapkan  mampu memenuhi keinginan dan harapan masyarakat desa tertentu, untuk mengangkat calon yang layak sebagai Kepala Desa. (Piere Mario Bait, 2023) Pilkades merupakan sebuah instrumen dalam pembentukan Pemerintahan modern dan demokratis. (Fikri, 2023) Pesta demokrasi yang  dilakukan  di  tingkat  wilayah  terkecil  ini  pada  dasrnya  sudah  diatur  oleh  peraturan perundang-undang  pemerintah  tentang  tata  cara  penyelenggaraan  panitia  Pilkades,  di dalam UU No. 6 Tahun 2014 dijelaskan Pembentukan panitia pilkades pada pasal 32 ayat (1- 4) dikatakan : (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, 2014)
1) Badan  permusyawaratan  Desa  memberitahukan  kepada  kepala  desa  mengenai  akan berakhirnya  masa  jabata  kepala  Desa  secara  tertulis  6  (enam)  bulan  sebelum  masa jabatannya berakhir.
2) Badan  permusyawaratan  desa  membentuk  panitia  pemilihan  Kepala  Desa  Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaiamana di maksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga Kemsyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.
4) Kepala  desa  dipilih  secara  langsung,  umum,  bebas  dan  rahasia  oleh  penduduk  desa warga Negara Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) Tahun atau telah/pernah kawin.
Hukum selalu tertinggal, hal demikian karena dinamika kehidupan masyarakat selalu berkembang sementara hukum bersifat statis. (Prabowo, 2022) Pada sisi lain, kebutuhan atas kepastian hukum dan keadilan selalu didambakan oleh setiap orang ketika menghadapi permasalahan yang belum diatur (uncomplete law), sehingga diperlukan terobosan hukum untuk menemukan hukumnya (rechtsvinding). (Lotulung, 2011) Pengaturan pemilihan kepala desa dalam hal hasil pemilihan masing-masing calon memperoleh suara yang sama, dalam
prakteknya masih terdapat multi tafsir dalam penerapan hukumnya. (Aziz, 2009)
Sebelumnya  perlu  ungkapkan  terlebih  dahulu  ketentuan  yang  berkaitan  dengan pengaturan  mekanisme  pelaporan  dan  penanganan  pelanggaran  yang  diatur  dalam Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak, pada BAB VII Pelaporan Mekanisme dan Penyelesaian Masalah. Berikut adalah bunyai pasal yang dimaksud:
Pasal 68 Peraturan Bupati 24/2021:
“Dalam  hal  terjadi  perselisihan  hasil  pemilihan  Kepala  Desa,  Bupati  wajib  menyelsaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Kepala Desa Terpilih”. Pasal 69 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3):
“(1) Apabila terjadi pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan  Kepala Desa,  masyarakat desa  setempat  atau  Calon  melaporkan  kepada  Tim  Penyelesaian  Sengketa  Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten melalui Camat.
“(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang berisi:
a.  Nama dan alamat pelapor;
b. Waktu dan tempat kejadian perkara;
c.  Nama alamat pelanggar;
d. Nama dan alamat saksi-saksi; dan
e.  Uraian kejadian.
“(3) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran. (Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2021, 2021)
Berdasarkan  pencermatan  terhadap  Peraturan  Bupati  No.  14  Tahun  2021  di  atas, setidaknya  dapat  diketahui  terdapat  dua  pintu  masuk  bagi  pelapor  untuk  mengajukan pelaporan/gugatan kepada Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa. (Hulaimi, 2021) Pertama pengaduan dugaan pelanggaran terkait tahapan proses pemilihan Kepala Desa  (pelanggaran  tahapan),  (Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  Pemerintah Kabupaten Batu Bara, 2024) dan kedua pelaporan terkait dengan hasil pemilihan Kepala Desa (perselisihan  hasil). (Supriyadi, 2019) Kedua bentuk  pelaporan tersebut  dibedahkan secara tegas batasan waktu  penyelesainnya, dalam hal laporan yang  berkenaan dengan pelanggaran  yang  terjadi  pada  setiap  tahapan  pemilihan  selain  berkenaan  dengan perselisihan hasil, waktu peyelesaian disebutkan secara ekplisit dalam Pasal 70 ayat (6) huruf b Peraturan Bupati 14/2021 yang berbunyi: “Penyelesaian sengketa paling lambat 3 (tiga) hari sejak pihak- pihak yang bersangkutan dipertemukan”.
Sedangkan penyelesaian perselisihan yang berkenaan dengan hasil pemilihan Kepala
Desa diberikan batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Kepala Desa Terpilih. (Asih, 2022)  Baik  laporan  terkait  pelanggaran  tahapan  atau  laporan  yang  berkaitan  dengan perselisihan/sengketa hasil pemiliahan Kepala Desa, lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikannya  adalah Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang secara eksplisit diatur dalam Pasal Pasal 69 Ayat (1) dan Pasal 70 Peraturan Bupati  No.  14  Tahun  2021.  Idealnya  Tim  Penyelesaian  Sengketa  Pemilihan  Kepala  Desa Tingkat Kabupaten dibentuk sebelum  tahapan  pemilihan Kepala Desa berlangsung agar masyarakat desa setempat atau Calon Kepala Desa dapat melapor jika terjadi pelanggaran pada  setiap  tahapan  pemilihan    Kepala  Desa,  namun  faktanya  pembentukan  Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten baru terbentuk setelah tahapan pemilihan Kepala Desa selesai dilaksanakan yaitu pada tanggal 29 Nopember 2021 berdasarkan SK Bupati  Halmahera Timur No. 188.45/141/104.C/2022.
Berkenaan dengan kewenangan Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Tingkat  Kabupaten  adalah  bagian  dari  pemerintahan  daerah  yang  mendapatkan kewenangan  menyelesaikan  sengketa.  (Dianto,  2023)  Secara  teoritik  dasar  kewenangan pemerintahan  bersumber  pada  atribusi,  delegasi  dan  mandat.  Kewenangan  Tim Penyelesaian  Sengketa  Pemilihan  Kepala  Desa  Tingkat  Kabupaten  didasarkan  pada peraturan perundang-undangan (Zuliyadi, 2019) dalam hal ini adalah Outonom Satzung (aturan pelaksana) Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2021.  Kewenangan yang diperoleh oleh Tim  Penyelesaian  Sengketa  Pemilihan  Kepala  Desa  Tingkat  Kabupaten  adalah  bentuk wewenang yang diperoleh berdasarkan delegasi. Menurut ketentuan Pasal 15 UU Nomor 30  tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  wewenang  yang  diperoleh  Badan dan/atau  pejabat  pemerintahan  dibatasi    oleh  “masa  atau  tenggang  waktu  wewenang”. (Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2014,  2014)  Jika  pelaksanaan wewenang dilaksanakan melewati waktu yang  telah ditentukan, maka dapat dikualifikasi sebagai tindakan melampaui wewenang.
Pasal 68 ayat (3) Peraturan Bupati 14/2021 yang menyebutkan  laporan dismpaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran. Pembatasan waktu sangat diperlukan  agar  tahapan  tahapan-tahapan  pelaksanaan  pemilihan  Kepala  Desa  dapat berjalan  sesuai  dengan  jadwal  dan  berlangsung  secara  tertib  dan  berkepastian  hukum. Adanya pembatasan waktu pelaporan dugaan pelanggaran tahapan Pemilihan Kepala Desa sangat penting sebab jika dalam konsisi calon Kepala Desa hanya terdapat 2 (dua) orang dan salah satunya tidak memenuhi syarat menjadi calon pada tahapan pencalonan Kepala Desa  maka  konsekwensinya  pemilihan  Kapala  Desa  pendaftaran  Kepala  Desa  dapat diperpanjang  bahakan  jika  masal  perpanjangan  masih  kurang  dari  2  (dua)  orang  maka
dilakukan penundaan sampai pada masa waktu yang ditetapkan kemudian (Pasal 24 ayat (2) Permendagri 72/2020 perubahan atas Permendagri 112/2014). (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020, 2020)
Mendasarkan pada pertimbangan di atas, laporan/tuntutan kepada Tim Penyelesaian Sengketa  Pemilihan  Kepala  Desa  terkait  dengan  tahapan-tahapan  pelaksanan  pemilihan Kepala Desa (pelanggaran tahapan) yang telah melewati tenggang waktu masa pengajuan laporan  yaitu  selambat-lambatnya  7  (tujuh)  hari  sejak  terjadinya  pelanggaran  maka  Tim Penyelesaian  Sengketa  Pemilihan/Panitia  Pemilihan  Di  Kabupetan  tidak  lagi  mempunyai kewenangan.
Persoalan berikutnya jika ada pihak yang merasa dirugikan akibat adanya pelanggaran tahapan  pemilihan  Kepala  Desa  yang  telah  melewati  tenggang  waktu  masa  pengajuan laporan yaitu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran, (Sudirman, 2023)  maka  institusi  yang  dapat  menyelesaikannya  dapat  diajukan  kepada  lembaga peradilan. Secara teori lembaga peradilan tidak dapat menolak perkara yang diajukan ke Pengadilan sesuai dengan asas Ius Curia Novit/Curia Novit Jus. (Wicaksana, 2018)
Pada  Pilkades  Kabupaten  Halmahera  Barat  Tahun  2022  terdapat  72  Desa  yang menyelenggarakan Pilkades serentak yangtersebar di 9 kecamatan. Pada tahapan Pilakdes terdapat 8 laporan dugaan pelanggaran tahapan dan laporan terkait hasil Pilkades yang diterima oleh Panitia Penyelesaian Sengketa Tingkat Kabupaten. Adapun laporan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1. Laporan Tahapn dan Hasil Pilkades No Nama Desa, Kecamtan Pelapor 1 Desa Bobane Dani Kec.  Jailolo Selatan Suratin Malang 2 Desa Bobane Dani Kec Jailolo Selatan Yambres Paling Dan Herard Tarusi 3 Desa Gamsungi Kec Ibu Selatan Muslim Dade 4 Desa Gamsida Kec Ibu Selatan Adolof S Supratman Luma 5 Desa Tuada Kec Jailolo Sanif Husen Dan Syukur Sunardi 6 Desa Tauro Kec Jailolo Iksan Dodiba 7 Desa Tongute Goin Ke. Ibu Rotni Marry Dkk 8 Desa Totala Jaya Kec Loloda Semuel Mudja
Sumber: Data Sekunder, Panitia Penyelesaian Sengketa, Halbar, 2023.
Apabila dikelompokan maka setidaknya terdapat 3 katagori dugaan pelanggaran yang menjadi pokok laporan yakni:  Money politik;  Pemilih tidak terdaftar dalam DPT; dan Selisih
Jumlah Suara dan perlehan jumlah suara yang sama. Dari 8 laporan yang diajukan kepada Panitia  Penyelesaian  Sengketa  6  laporan  dapat  diselesaikan  oleh  panitia  penyelesaian sengketa tingat kabupaten, namun terdapaat 2 laporan terkait dengan hasil pemilihan yang berlanjut sampai gugatan di pengadilan tata usa negara. Adapun 2 desa yg mengajukan keberatan atas keputusan bupati terkait hasil pilkades ke PTUN yakni : Desa gamsungi kec ibu selatan dan Desa gamsida kec. Ibu selatan.
Bila ditelah lebih lanjut terkait pokok persoalan yang menjadi gugtan adalah terkait peroehan  suara  masing-masing  calon  kepala  desa.  Perkara  Pilkades  di  Desa  Gamsungi terkait dengan hasil perolehan suara sama antar calon yakni: Calon nomor urut 1 :  228 suara Calon nomor urut 2 :  228 suara demikian terdapat perolehan suara yang sama antar calon. Namun  yang  menjadi  dasar  gugatan  karena  Putusan  Bupati  Nomor  140/KPTS/IX/2022 menentapkan calon nomor urut 2 sebagai kepala desa terpilih.
Terkait penetapan calon terpilih dalam hal terjadi perolehan suara terbanyak dalam ratio decidendi (Siboy, 2018) putusan hakim menyebutkan : yang dimaksud dengan jumlah pemilih terbanyak, diatur Pasal 63 ayat (1) PERBUP Halmahera Barat Nomor 43 Tahun 2022 adalah jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT, bukan jumlah pengguna hak pilih dalm DPT.  Dengan  demikian  yang  memenuhi  syarat  untuk  ditetapkan  sebagai  Kepala  Desa Terpilih Desa Gamsungi adalah Terbanding/semula Penggugat (calon nomor urut 1), Karena mendapat perolehan suara terbanyak sebanyak 142 suara pada TPS 01 (TPS 01 adalah TPS dengan Jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPT terbanyak yaitu sejumlah 265 jiwa).
Ius Curia Novit/Curia Novit  Jus berarti hakim dianggap mengetahui semua  hukum sehingga Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara. (I Made Dera Januartha,  2023)  Prinsip  ini  juga  ditegaskan  dalam  Pasal  10  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berikut adalah bunyi Pasal dimaksud:
Pasal 10 Ayat (1) dan, Ayat (2) UU 48/2009:
(1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
(2)    Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  menutup  usaha  penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, 2009)
Berdasarkan asas Ius Curia Novit/Curia Novit Jus, hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum. Dengan demikian, hakim yang berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan (toepassing) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara dalam konkreto. (Diory, 2021)
Karena itu soal menemukan dan menerapkan hukum objektif, bukan hak dan kewenangan para pihak, tetapi mutlak menjadi kewajiban dan kewenangan hakim. Para pihak tidak wajib membuktikan  hukum  apa  yang  harus  diterapkan,  karena  hakim  dianggap  mengetahui segala hukum. (Harahap, 2017)
Berdasar pada uraian diatas maka derajat penafsiran norma, (Silitonga, 2022) apabila ingin  disingkat  dapat  dipetakan  setidaknya  menjadi  tiga,  pada  derajat  pertama dipercayakan  pada  wilayah  kekuasaan  kehakiman,  disana  terdapat  MK  dan  MA  beserta kekuasaan kehakiman dibawahnya (PN, PTUN masuk dalam lingkup pertama), kemudian derajat penafsir kedua ada pada penafsiran dari kekuasaan pemerintahan (bisa Presiden selaku  kepala  pemerintahan,  kementrian,  atau  jabatan  tertentu  yang  memiliki  otoritas berdasar  peraturan  perundang-undangan)  dalam  kasus  ini  maka  derajat  penafsiran  Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepalad Desa berada pada tingkat kedua tersebut.
Selanjutnya derajat ketiga yaitu penafsiran oleh subyek tertentu (penafsiran ini akan mengikat secara pribadi), pada derajat ketiga ini lebih bersifat pendapat orang perorang yang didalamnya bisa seorang akademisi yang memiliki keahlian, advokat, termasuk Calon Kepala Desa berada dalam derajat ke tiga ini. Pada derajat ketiga maka sifat penafsirannya mengikat kedalam, tapi bila derajat pertama dan kedua mengikat keluar, penafsiran pada derajat ketiga akan bersifat keluar serta memiliki kekuatan mengikat secara hukum apabila mendapat penguatan (legitimasi) melalui putusan dari kekuasaan kehakiman.

## SIMPULAN
Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Halmahera Barat tahun 2022 menegaskan pentingnya penerapan dan pemahaman ketentuan hukum yang tepat untuk mengelola dan menyelesaikan perselisihan terkait Pilkades. Meskipun terdapat regulasi yang jelas seperti UU No. 6 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2021, praktik  di  lapangan  menunjukkan  tantangan  signifikan,  termasuk  keterlambatan  dalam pembentukan  Tim  Penyelesaian  Sengketa  dan  pelanggaran  pada  tahapan  pemilihan. Pembatasan  waktu  untuk  pelaporan  dan  penyelesaian  sengketa  sangat  penting  untuk memastikan  kepastian  hukum  dan  integritas  pemilihan,  sementara  adanya  jalur  hukum tambahan  seperti  pengajuan  gugatan  ke  PTUN  memberikan  keadilan  bagi  pihak  yang dirugikan. Prinsip Ius Curia Novit menekankan perlunya keputusan hukum yang adil dan objektif, sementara pemahaman tentang kewenangan dan penafsiran hukum di berbagai tingkat  sangat  diperlukan.  Secara  keseluruhan,  penelitian  ini  menunjukkan  perlunya konsistensi  dalam  pelaksanaan  aturan,  pemahaman  mendalam  tentang  kewenangan penyelesaian  sengketa,  dan  mekanisme  hukum  yang  efektif  untuk  meningkatkan
transparansi dan keadilan dalam Pilkades.

## DAFTAR PUSTAKA
Aidhya  Diory.  2021. Sekilas  Mengenai  Asas  Ius  Curia  Novit.    Jakarta  :  Pphbi  -  Pusat Pengembangan Hukum & Bisnis Indonesia.
Amiruddin  Dan  Zainal  Asikin.  2006. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum.  Jakarta  :  Raja Grafindo Persada.
Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Dan  Desa  Pemerintah  Kabupaten  Batu  Bara.  2024. Pengaduan Tentang Pilkades. Jakarta : Sippn - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi - Republik Indonesia.
Garry  Fischer  Silitonga.  2022.  Asas  Lex  Superior  Derogate  Legi  Inferiori  Dan  Kedudukan Surat Edaran Dalam Perundang-Undangan. Jakarta : Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Imam Prabowo. 2022. Paradigma Peraturan Mahkamah Agung: Modern Legal Positivism Theory, Teori Hukum Progresif Dan  Urgensi Kodifikasinya (Analis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Maumere).
Lotulung,  Paulus  E.  2011. Mewujudkan  Putusan  Berkualitas  Yang  Mencerminkan  Rasa Keadilan. Jakarta : Kepaniteraan Mahkamah Agung.
Noor M. Aziz. 2009. Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham Ri.
Peter Mahmud Marzuki. 2007. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Group.
Pratiwi, Cekli Setya Et Al. 2018. Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Jakarta : Lembaga Kajian Dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (Leip).
Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham Ri. 2011. Laporan Pengkajian Hukum Tentang Penyelesaian  Sengketa  Pemilihan  Kepala  Desa.  Jakarta  :  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham Ri.
Putri Mulya  Asih. 2022. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala  Desa  Oleh  Bupati Atau Walikota Perspektif Trias Politica. Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri.
Rizki Prasetia. 2023. Pengujian Pemilihan Kepala Desa Terhadap Sistem Sosial Masyarakat Desa. Yogyakarta  :  Sekolah  Tinggi  Pembangunan  Masyarakat  Desa  “Apmd” Yogyakarta.
Soerjono  Soekanto  Dan  Sri  Mamuji.  2013. Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan. Jakarta : Raja Grafindo Persada
Supriyadi. 2019. Kajian Yuridis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa. Jurnal Cakrawala Hukum Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang.
Yahya Harahap. 2017. Hukum Acara Perdata. Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan (Edisi Kedua). Jakarta : Sinar Grafika.
Dianto. 2023. Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Antar. Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum.
Redantor  Goncalinho  Antonio  Obe  Piere  Mario  Bait.  2023.  Demokrasi  Menghancurkan Hubungan  Kekeluargaan  Dalam  Pra  Pemilihan  Kepala  Desa  Di  Kabupaten  Timor Tengah Utara Tahun 2023. Seikat Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum.
Robby  Destami  Sudirman.  2023. Analisis  Yuridis  Penyelesaian  Gugatan  Pembatalan  Sk Bupati  Bangkalan  Terkait  Penetapan  Kepala  Desa  Banyuajuh.    Hakim:  Jurnal  Ilmu Hukum Dan Sosial.
Sultoni  Fikri.  2023. Upaya  Hukum  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Hasil  Pemilihan  Kepala Desa. Maleo Law Journal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu.
Yudi  Rusfiana.  2022. Partisipasi  Politik  Masyarakat  Dalam  Pemilihan  Antar  Waktu  Kepala Desa. Sagacious Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Sosial.
Yuristyawan Pambudi Wicaksana. 2018 . Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum  Putusan  Hakim  Tentang  Keabsahan  Penetapan  Tersangka.  Jurnal  Lex Renaissance.
Zuliyadi. 2019. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak (Ditinjau Dari Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa). Jurnal Juridica Kompleksitas Hukum Administrasi.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 211 Tahun 2014
Keputusan  Bupati  Halmahera  Barat  Nomor  140/Kpts/Ix/2022.  2022. Pengesahan  Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Di Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
Faisal Sidik. 2023. 2 Kali Kalah Di Ptun Lawan Cakades, Pemda Halmahera Barat Lanjut Ke Mahkamah Agung. Https://Malut-Post.Com// , Diakses Tanggal 05 Agustus 2024.