Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA ROMOKALISARI, KOTA GRESIK AKIBAT PEMBUANGAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
Oleh:

## Shannon Spencer
Fakultas Huku m Universitas Surabaya

## shannonspencer111296@gmail.com
Abstrak–Kegiatan  pembangunan  di  bidang  industri  bertumpu  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  hidup  rakyat  di  satu  pihak  akan  menghasilkan  keuntungan  bagi  kesejahteraan rakyat dan di lain pihak akan menghasilkan dampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan. Kegiatan  industri  menghasilkan  limbah,  dan  dari  limbah  yang  dihasilkan  terdapat  limbah Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  (B3),  adalah  sisa  suatu  usaha  dan/atau  kegiatan  yang mengandung  bahan  berbahaya  dan/atau  beracun  yang  karena  sifat  dan/atau  konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemar dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup lain, hal tersebut telah  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Apabila terjadi perusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat  dari  pembuangan  limbah  B3  yang  tidak  dikelola  terlebih  dahulu  maka  pihak-pihak pelaku yang melakukan hal tersebut bertanggung jawab mutlak atas ganti rugi kerugian yang diderita oleh para korban.

## Kata Kunci: Limbah  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  (B3),  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup, ganti rugi
Abstract–The  development  activity  in  industry  which  aims  in  improving  the  welfare  of  the society  may  bring  benefits  for  the  welfare  of  the  people  in  the  society  as  well  as  negative impacts on the environment. Industrial activities normally produce waste, and the waste may be  hazardous  and  toxic  (B3).  Hazardous  and  toxic  waste  is  the  substances,  energies  and/or other  components  which  may  pollute  and/or  destroy  directly  or  indirectly  the  environment and/or endanger  the environment,  health as well as continuation  of  life of  human and other creatures because of  their  characteristics, concentration  and/or quantity as regulated in  the Law  Number  32  of  2009  on  Environmental  Protection  and  Management.  Should  there  be destruction and pollution of  the environment  as a  result of  the B3 waste disposal  which are not managed well, the perpetrators shall be legally responsible for the compensation for the loss or damage of the victims.
Keywords: hazardous  and  toxic  waste  (B3),  Environmental  Protection  and  Management, compensation

## A. PENDAHULUAN
Kesehatan  lingkungan  merupakan  hak  asasi  manusia  dan  salah  satu    unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan harapan masyarakat, setiap orang berhak
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
untuk  mendapatkan  lingkungan  yang    sehat  bagi  pencapaian    derajat  kesehatan  upaya  untuk memelihara  dan  meningkatkan    kesehatan  lingkungan  yang  setinggi-tingginya  dapat dilaksanakan  secara  berkelanjutan  dalam  rangka  pembentukan  sumber  daya  manusia  di Indonesia.
Soekidjo  Notoatmojo  (2002,  hal.11)  mengemukakan  bahwa,  “kesehatan  lingkungan adalah  suatu  kondisi  atau  keadaan  lingkungan  yang  optimum,  sehingga  berpengaruh  positif terhadap  terwujudnya  status  kesehatan  yang  optimum  pula”.  Di  Indonesia  harus memperhatikan  kesehatan  lingkungan  dan  merupakan  tanggung  jawab  semua  pihak  baik pemerintah maupun masyarakat.
Manusia  dalam  memenuhi  kebutuhannya  dan  meningkatkan  kualitas  hidupnya  telah dibekali  akal  dan  pikiran  yang  dapat  digunakan  untuk  ikut  serta  dalam  menjaga  lingkungan hidup agar tetap bersih dan sehat karena  setiap orang berkewajiban untuk mempertahankan, mewujudkan,  dan  memajukan  kesehatan  yang  setinggi-tingginya,  dengan  berkembangnya jaman  pada  era  globalisasi  ini  banyak  lingkungan  yang  tercemar  yaitu  salah  satunya disebabkan  oleh    beraneka  ragam  kegiatan  industri    yang  sangat  pesat    antara  lain:  Industri pakaian, industri pengelolahan makanan, industri logam, industri kecil, industri menengah dan industri    besar  yang  berkembang  pesat  seperti  ilmu  teknologi  yang  berkembang  pada  era globalisasi ini.
Ada  berbagai  macam  dampak  yang  salah  satunya  adalah  dampak  positif  dari perkembangan sektor industri  mulai dari meningkatnya pendapatan rakyat,  mutu pendidikan masyarakat  dan  masih  banyak  lagi  dampak  positif    dari  sektor  industri  tersebut.  Dampak negatif  dari  berkembangnya  industri    salah  satunya  adalah  Limbah  Bahan  Berbahaya  dan Beracun  (selanjutnya  disebut  B3)    pengertian  limbah  B3    pada  Pasal  1  angka  12  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Lingkungan  Hidup  adalah:  “Limbah  Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3”.
Pasal  1  angka  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  101  Tahun  2014  tentang    Pengelolaan limbah  bahan  berbahaya  dan  beracun,  berbunyi:  “Zat,  energi  dan  atau  komponen  lain  yang karena  sifat,konsentrasi  dan  jumlahnya,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dapat mencemarkan    atau  merusak  lingkungan  hidup,  dan/atau  membahayakan  lingkugan  hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.”
Limbah  dari  kegiatan  industri  yang  menggunakan    bahan  B3  diidentifikasi    akan menghasilkan  buangan  (limbah)  yang  juga  mengandung  B3  sehingga  dapat  diklasifikasikan
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
sebagai limbah B3. Limbah B3 sebagai hasil dari kegiatan industri  masih banyak yang belum dikelola dengan baik atau tidak dikelola sama sekali, pengelolahaan limbah B3 menjadi suatu keharusan.  Pengelolaan  limbah  dilakukan  untuk  mengurangi  timbulnya  limbah,  termasuk limbah  B3  khususnya  yang  berasal  dari  kegiatan  industri.  Di  samping  meningkatnya timbulnya  limbah  B3  khususnya  dari  kegiatan  industri,  maka  Indonesia    dihadapkan  pada masalah  masuknya  limbah  B3  dari  luar  negeri  yang  dimasukan  ke  dalam  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  melalui  kegiatan  ekspor  Import  terutama  dari  negara-negara  industri. Sebab  biaya  penanganan  pengelolahan  limbah  B3  di  negara  industri  semakin  meningkat karena  akibat  dari  ketatnya  sistem    peraturan  yang  secara  efektif    mengatur  pengelolaan limbah  B3,  sehingga  perusahaan-perusahaan  industri  di  negara  maju  cenderung  untuk mengekspor  limbahnya  ke  negara  yang  masih  berkembang  salah  satunya  adalah  negara Indonesia.
Adapun  larangan  mengenai  Limbah  B3  yang  telah  diatur  di  dalam  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Lingkungan  Hidup    terdapat  pada  Pasal  69  ayat  (1)  huruf  f yang  menentukan  bahwa    “Setiap  Orang  dilarang  Membuang  B3  dan  Limbah  B3  ke  media lingkungan hidup”.
Warga  Romokalisari,  Kota  Gresik  menderita  luka-luka  dan  meninggal  dunia  yang disebabkan oleh pembuangan limbah B3 secara sembarangan yang berdampak bagi kesehatan masyarakat.  Di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 53 dan 54 tidak mengatur adanya ketentuan ganti rugi terhadap pencemaran lingkungan. Pada pertengahan  Tahun  2017  tepatnya  pertengahan  bulan  Juli  salah  satu  kota    di  Indonesia digunakan untuk tempat untuk membuang limbah B3 yang berasal dari Kwang Yang, Korea Selatan yang di impor oleh PT Pasadena Solusindo Sakarto  yang beralamat di jalan Anggrek Raya Tama Alamanda,Bekasi yang dimuat di dalam 4 kontainer dengan ukuran 20 kaki yang di  impor  di  dalam  nya  berisi  limbah  cair  yaitu  berupa  limbah  B3  yang  di  dalamnya mengandung  zat-zat  polyaromatic  hydrocarbon  dan  toluena  sedangkan  dampak  pada  zat-zat tersebut dalam waktu jangka panjang dapat menyebabkan warga romokalisari terkena kanker, limbah  tersebut  dikemas  di  dalam  tandon  plastik  bervolume  20  ton  tandon  itu  mempunyai kran,  4  kontainer  tersebut  tiba  di  terminal  teluk  lamong  dari  teluk  lamong  4  kontainer  itu diletakkan  di  depo  Indra  Jaya  Swastika  di  jalan  Kalianak  nomor  57,  Surabaya.  Dari  depo itulah  salah  satu  kontainer  limbah  keluar  untuk  dibuang  di  saluran  air  didekat  Rusun Romokalisari, Kota Gresik.Limbah itu dikirim menggunakan jasa perusahaan transportasi PT Pasific  Trans,  pada  kejadian  tersebut  tidak  disebutkan  adanya  perjanjian  antara  importir
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
dengan perusahaan jasa transportasi selain membuang limbah berbahaya dan beracun tersebut. Dalam  kejadian  tersebut  terdapat  sekitar  37  korban  yang  dirawat  di  rumah  sakit  Bhakti Dharma Husada dua di antaranya adalah  dua bayi  berusia 3 bulan dan sisanya orang dewasa, tidak  hanya  manusia  saja  yang  menjadi  korban  tetapi  banyak  ikan  di  tambak  yang  mati totalnya ada 21 hektar ikan-ikan tersebut  banyak yang meninggal  diakibatkan karena  aliran air  kali  yang  dijadikan  sebagai  tempat  pembuangan  limbah    adalah  aliran  utama  untuk memasok air bagi tambak  ikan dan garam.

## B. METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative. Penelitian  ini  digunakan  untuk  dapat  menyelesaikan  problematika  hukum  yang  ada  di masyarakat.  Penelitian  ini  dipilih  karena  penelitian  ini  akan  memaparkan  mengenai Perlindungan  Hukum  Bagi  Warga  Romokalisari,  Kota  Gresik  akibat  pembuangan  limbah Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  yang  dikaitkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Sedangkan  menurut penerpannya  adalah  penelitian  berfokus  masalah  yaitu  suatu  penelitian  yang  mengaitkan penelitian  murni  dengan  penelitian  terapan  dan  menurut  ilmu  yang  dipergunakan,  penelitian ini  adalah  penelitian  monodisipliner  yang  artinya  bahwa    penelitian  ini  hanya  didasarkan disiplin ilmu, yaitu ilmu hukum.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  peraturan  perundang-undangan  dan literatur yang didapat dengan studi kepustakaan yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai berikut:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan  hukum  yang  bersifat  mengikat,  berupa  peraturan perundang-undangan  diantaranya    Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1992    tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 36 tahun 2014 Tentang Kesehatan, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997  tentang perubahan  atas Undang-Undang Nomor  32 tahun  2009  Tentang  Lingkungan  Hidup,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  dan Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu    bahan  hukum  yang  erat  hubungan  nya  dengan  bahan hukum  primer  dan  dapat  membantu  menganalisis  dan  memahami  bahan  hukum primer,  yaitu  buku-buku,  jurnal-jurnal,  hasil-hasil  penelitian,  makalah-makalah,  serta pendapat  para  sarjana    dan  ahli  ilmu  hukum    yang  ada  kaitannya  dengan  topik  yang diangkat.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada pokoknya yang menjadi permasalahan dalam kasus ini adalah apakah PT Pasific Trans  bertanggung  gugat  atas  pembuangan  limbah  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun    yang mengakibatkan warga Romokalisari, Kota Gresik  mengalami  kerugian berdasarkan Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup yang telah mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pengelolaan dan pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
Pasal 20 ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang  menentukan,  “Setiap  orang  diperbolehkan  untuk membuang  limbah  ke  media  lingkungan  hidup  dengan  persyaratan  memenuhi  baku  mutu lingkungan  hidup”.  Pengertian  baku  mutu  lingkungan  hidup  yang  telah  diatur  pada  Pasal  1 butir  13  Undang-Undang    Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menentukan bahwa :  “Baku mutu lingkungan hidup  adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat,energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur  pencemar  yang  ditenggang  keberadaannya  dalam  suatu  sumber  daya  tertentu  sebagai unsur lingkungan hidup”.
Tindakan  PT  Pasific  Trans  telah  melanggar  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dalam  Pasal  69  ayat  1  huruf  f menentukan  bahwa:  ”Setiap  orang  dilarang  membuang  B3  dan  Limbah  B3  ke  media lingkungan hidup”. Sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 101 Tahun  2014  tentang  Pengolahan  Limbah  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  pada  Pasal  175 menentukan bahwa :“Setiap Orang dilarang melakukan Dumping (pembuangan) Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup tanpa izin”.  Seharusnya PT Pasific Trans sebelum melakukan pembuangan limbah B3 tersebut harus melakukan pengolahan limbah B3 terlebih dahulu, hal ini  telah  diatur  di  dalam  Pasal  58  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang  menentukan  bahwa  :  “Setiap  orang yang  memasukkan  ke  dalam  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  menghasilkan, mengangkut,  mengedarkan,  menyimpan,  memanfaatkan,  membuang,  mengolah,  dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3”.
Pengolahan  limbah  B3  tersebut  tidak  dilakukan  oleh  PT  Pasific  Trans.  Limbah  B3 tersebut  oleh  PT  Pasific  Trans  dibuang  secara  langsung    di  saluran  di  dekat  Rusun Romokalisari,  Kota  Gresik  limbah  tersebut  mengandung  zat  polyaromatic  hydrocarbon  dan toluena,  zat  tersebut  bersifat  karsinogenik  yang  artinya  dapat  menyebabkan  kanker.  Akibat
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
dari  pembuangan  limbah  B3    yang  dilakukan  oleh  PT  Pasific  Trans  maka  dampak  dari pembuangan  limbah  B3  tersebut  berpengaruh  pada  lingkungan  hidup  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  101  Tahun  2014  tentang  Pengolahan  Limbah  Bahan Berbahaya  dan  Beracun  pada  Pasal  1  butir  29  menentukan  bahwa;  “Perusakan  lingkungan hidup  adalah  tindakan  orang  yang  menimbulkan  perubahan  langsung  atau  tidak  langsung terhadap  fisik,  kimia,  dan/atau  hayati  lingkungan  hidup  sehingga  melampaui  kriteria  baku kerusakan lingkungan hidup”.
ST  Munajad  Danusaputro  (1985,  hal.52-53)  menyatakan  timbulnya  masalah  lingkungan terjadi (simbol) dapat disebabkan atau dapat diidentifikasi ke dalam 4 golongan yang menjadi sumber masalah yaitu :
1. Masalah lingkungan yang bersumber pada kemiskinan.
2. Masalah lingkungan yang bersumber pada kependudukan.
3. Masalah lingkungan yang bersumber pada kekotoran.
4. Masalah lingkungan yang bersumber pada kebijaksanaan.
Danusaputro menyatakan bahwa keempat masalah tersebut (kemiskinan, kependudukan,  kekotoran  dan  kebijaksanaan)  saling  berhubungan  erat  dan  saling mempengaruhi secara permanen.
Manusia juga dapat merubah keadaan lingkungan yang tercemar akibat perbuatannya ini  menjadi  keadaan  lingkungan  yang  lebih  baik,  menjadi  keadaan  seimbang,  dapat mengurangi  terjadinya  pencemaran  lingkungan,  pencemaran  lingkungan  merupakan  bahaya yang dapat mengancam kelestarian lingkungan dari waktu ke waktu ialah ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya oleh karena pencemaran lingkungan.
Akibat  dari  pembuangan  limbah  B3  di  saluran  di  dekat  Rusun  Romokalisari,  Kota Gresik    mengakibatkan  lingkungan  di  sekitarnya  menjadi  tidak  berfungsi  sebagaimana seharusnya dan warga Romokalisari sangat dirugikan karena tambak ikan milik mereka juga terkena limbah B3 sehingga banyak ikan-ikan yang mati akibat dari kejadian itu warga tidak dapat  menjual  ikan-ikan  tersebut,  tidak  hanya  itu  saja  dampak  dari  pembuangan  limbah  B3 tersebut  dalam  kejadian  ini  juga  mengakibatkan  sekitar  37  korban  manusia  harus  dirawat  di rumah sakit dan dua di antaranya adalah dua bayi yang masih berusia 3 bulan karena dalam kejadian  tersebut  warga  mengalami  sesak  napas  dan  juga  ada  yang  muntah  darah.  Warga Romokalisari,  Kota  Gresik  dapat  meminta  ganti  rugi,  rehabilitasi,  serta  penghentian  sumber pencemaran  dan  pembersihan  unsur  pencemaran,  sebagaimana  ganti  rugi  dan  perbuatan melawan  hukum  juga  telah  diatur  di  dalam  Pasal  88  Undang-undang  Nomor  32  tahun  2009
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menentukan bahwa:  “Setiap orang  yang  tindakannya,  usahanya,  dan/atau  kegiatannya  menggunakan  B3,  dan/atau  yang menimbulkan  ancaman  serius  terhadap  lingkungan  hidup  bertanggung  jawab  mutlak  atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.
Menurut Munir Fuady (2017, hal.173):
“Tanggung jawab mutlak adalah suatu  tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku  perbuatan  melawan  hukum  tanpa  melihat  apakah  yang  bersangkutan  dalam melakukan  perbuatannya  itu  mempunyai  unsur  kesalahan  atau  tidak,  dalam  hal  ini pelakunya  dapat  dimintakan  tanggung  jawab  secara  hukum,  meskipun  dalam  melakukan perbuatannya  itu  dia  tidak  melakukannya  dengan  sengaja  dan  tidak  pula  mengandung unsur kelalaian, kekuranghati-hatian atau ketidakpatuhan”.
Ganti rugi lazimnya selalu dikaitkan dengan suatu perbuatan tertentu yang menjadi penyebab timbulnya kerugian.Hal tersebut adalah adanya unsur kesalahan pada pihak pelaku dan pelaku perbuatan,  Munir  Fuady  (2017)  akibat  dari  adanya  perbuatan  melawan  hukum  adalah timbulnya  kerugian  bagi  korban.Kerugian  tersebut  harus  diganti  oleh  orang-orang  yang dibebankan  oleh  hukum  untuk  mengganti  kerugian  tersebut.  Dari  segi  kacamata  yuridis  , konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam 2 (dua) bidang hukum, yaitu sebagai berikut :
1. Konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak.
2. Konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan  undang-undang termasuk ganti  rugi karena perbuatan melawan hukum.
Banyak  persamaan  antara  konsep  ganti  rugi  karena  wanprestasi  kontrak  dengan konsep ganti rugi karena perbuatan melawan hukum akan tetapi, perbedaan nya juga banyak. Menurut Munir Fuady (2017, hal.134), “Bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum  yang  dikenal  oleh  hukum  adalah  :    ganti  rugi  nominal,  ganti  rugi  kompensasi,  ganti rugi penghukuman”. Ganti Rugi Nominal Jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti  perbuatan  yang  mengandung  unsur  kesengajaan,  tetapi  tidak  menimbulkan  kerugian yang  nyata  bagi  korban,  maka  kepada  korban  dapat  diberikan  sejumlah  uang  tertentu  sesuai dengan  rasa  keadilan  tanpa  menghitung  berapa  sebenarnya  kerugian  tersebut.Inilah  yang disebut dengan ganti rugi nominal.
a. Ganti Rugi Kompensasi
Ganti  rugi  kompensasi  (compensatory  damages)  merupakan  ganti  rugi  yang merupakan  pembayaran  kepada  korban  atas  dan  sebesar    kerugian  yang  benar-benar telah  dialami  oleh  pihak  korban  dari  suatu  perbuatan  melawan  hukum.  Karena  itu, ganti  rugi  seperti  ini  juga  disebut  juga  dengan  ganti  rugi  aktual,  misalnya  ganti  rugi
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan penderitaan,  termasuk  penderitaan  mental  seperti  stres,  malu,  jatuh  nama  baik,  dan lain-lain.
b. Ganti Rugi Penghukuman
Ganti  rugi  penghukuman  (punitive  damages)  merupakan  suatu  ganti  rugi  dalam jumlah besar  yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya.  Besarnya jumlah ganti  rugi  tersebut  dimaksud  kan  sebagai  hukuman  bagi  si  pelaku.  Ganti  rugi penghukuman ini  layak diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat atau sadis.  Misalnya  diterapkan  terhadap  penganiayaan  berat  atas  sesorang  tanpa  rasa perikemanusiaan.
Pembahasan yang telah ditemukan di atas, maka PT Pasific Trans wajib memberikan ganti  rugi  kepada  warga  Romokalisari,  Kota  Gresik,  ganti  rugi  tersebut  dalam  bentuk  ganti rugi kompensasi yang merupakan ganti rugi yang pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian  yang  benar-benar  telah  dialami  oleh  pihak  korban  dari  suatu  perbuatan  melawan hukum,  ganti  rugi  atas  segala  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  korban,  kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stres, malu, jatuh nama baik, dan lain-lain. PT Pasific Trans juga wajib melakukan tindakan tertentu yang dapat berupa pemulihan lingkungan di  sekitarnya yang terkena limbah dengan cara membersihkan saluran air yang telah tercemari.
Pemulihan  lingkungan  tersebut  dapat  dilakukan  oleh  PT  Pasific  Trans  dengan  cara yang  telah  diatur  di  dalam  Pasal  54  ayat  (1)  dan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menentukan bahwa :
(1) Setiap  orang  yang  melakukan  pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan  hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
(2) Pemulihan  fungsi  lingkungan  hidup  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan dengan tahapan:
a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar.
b. Remediasi.
c. Rehabilitasi
d. Restorasi, dan/atau
e. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu  pengetahuan dan teknologi.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
Berdasarkan  uraian  sebelumnya,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa    PT  Pasific  Trans harus  bertanggung  jawab  atas  perbuatan  yang  telah  dilakukan  yang  memberikan  dampak kerugian bagi warga Romokalisari, Kota Gresik. Tindakan PT Pasific Trans telah melanggar Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup dalam Pasal 69 ayat 1 huruf f menentukan bahwa: ”Setiap orang dilarang membuang B3 dan Limbah B3 ke media lingkungan hidup”. Sedangkan di  dalam Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  nomor  101  Tahun  2014  tentang  Pengolahan  Limbah  Bahan  Berbahaya dan Beracun pada Pasal 175 menentukan bahwa :“Setiap Orang dilarang melakukan Dumping (pembuangan)  Limbah  B3  ke  media  Lingkungan  Hidup  tanpa  izin”.    Seharusnya  PT  Pasific Trans  sebelum  melakukan  pembuangan  limbah  B3  tersebut  harus  melakukan  pengolahan limbah  B3  terlebih  dahulu,  hal  ini  telah  diatur  di  dalam  Pasal  58  ayat  1  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang menentukan  bahwa  :  “Setiap  orang  yang  memasukkan  ke  dalam  wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia,  menghasilkan,  mengangkut,  mengedarkan,  menyimpan,  memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3”.
PT Pasific Trans juga wajib melakukan tindakan tertentu yang dapat berupa pemulihan lingkungan  di  sekitarnya  yang  terkena  limbah  dengan  cara  membersihkan  saluran  air  yang telah  tercemari.Dalam  menciptakan  lingkungan  yang  bersih  dan  sehat,  dibutuhkan  peranan aktif  dari  pemerintah  dan  masyarakat,  dengan  cara  Pemerintah  memberikan  penyuluhan tentang  pentingnya  perlindungan  terhadap  lingkungan  hidup  agar  dapat  memberikan kemanfaatan bagi siapapun.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Abdurrahman. (1990). Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Akib, Muhammad. (2014). Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional . Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
Akib,  Muhammad.  (2015). Penegakan  Hukum  Lingkungan  Dalam  Perspektif  Holistik- Ekologis . Yogyakarta: Graha Ilmu. Asyhandie,  Zaeni.  (2017). Aspek-Aspek  Hukum  Kesehatan .  Depok:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Djojodirdjo, Moegni. (1979). Perbuatan Melawan Hukum . Jakarta: Pradnya Paramita.
Efendi, A’an. (2014). Hukum Lingkungan . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Fuady, Munir. (2017). Perbuatan Melawan Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Gibney, Michael. (2009). Gizi Kesehatan Masyarakat . Jakara: EGC.
Marpaung,  Leden.  (1991). Unsur-Unsur  Perbuatan  Yang  Dapat  Dihukum .  Jakarta:  Sinar Grafika.
Muchtar, Masrudi. (2016). Hukum Kesehatan Lingkungan . Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Muhammad,  Abdulkadir.  (1993). Hukum  Perdata  Indonesia .  Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti.
Prodjodikoro, Wirjono. (2000). Perbuatan Melawan Hukum . Bandung: Mandar Maju. Siahaan. (1987). Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan . Jakarta: Erlangga. Sinamo, Nomensen. (2018). Pokok-Pokok Hukum Lingkungan . Jakarta: Jala Permata Aksara. Wahid, Yunus. (2018). Pengantar Hukum Lingkungan . Jakarta: Prenamedia Group.

## UNDANG-UNDANG
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  101  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.