KONSEP PEMERINTAHAN DALAM ALQURAN:

## ANALISIS  MAKNA  KHAL Ī FAH  DALAM PERSPEKTIF FIQH POLITIK
Abd. Gani Jumat
IAIN Palu, Jl. Diponegoro No. 23 Palu Sulawesi Tengah e-mail: gani.jumat@gmail.com
Abstrak.  Artikel ini membahas tentang konsep pemerintahan dalam Alquran. Istilah kunci yang akan dielaborasi di dalamnya adalah  term  khil ā fah dan derivasinya dengan menggunakan pendekatan fiqh politik. Di dalam Alquran terdapat istilah lain yang juga berkonotasi kepemimpinan, antara lain: Im ā m , ūlī al- Amr , dan al-Sul ṭā n . Penggunaan istilah-istilah itu sesuai dengan konteknya masing-masing. Tetapi istilah khal ī fah lebih sering digunakan oleh Allah untuk makna pemerintah dan penguasa. Namun, pada intinya Alquran sebagai wahyu Allah yang suci, tidaklah mengandung atau menjelaskan sistem dan tatanan politik pemerintahan atau bentuk Negara tertentu yang mesti digunakan oleh umat Islam, tetapi ia hanya mengandung nilai- nilai dasar etik dan moralitas politik  untuk dijadikan panduan dalam berbangsa dan bernegara.
Abstract. This article discusses the concept of governance in the Koran. Key terms that will be elaborated is the term Caliphate and  derivation  by  using  the  approach  of  political  fiqh.  In  the Koran, there are other terms that also connotes leadership, among others: im ā m , ūlī al-Amr , and al-Sul ṭā n .  The  use  of  these terms in accordance with their respective context. But the term is  more  often  used  by  the  caliphs  of  God  for  the  meaning  of power and authority. However, in essence, the Qur'an as the revelation of God's holy, does not contain or explain the system and  political  order  of  government  or  a  particular  form  of  state that  must  be  used  by  Muslims,  but  it  only  contains  the  basic values of ethics and political morality to serve as a guide in the national and state .
Kata Kunci : Alquran, khilafah,  fiqh politik, pemerintahan.

## PENDAHULUAN
Islam sebagai agama, tidak menentukan suatu sistem atau bentuk pemerintahan tertentu bagi kaum Muslim, karena adagium tentang relevansi dan kesesuaian agama Islam  untuk sepanjang  waktu dan  tempat “ṣā lih likulli mak ā n wa zam ā n” menuntut agar persoalan duniawi (sekuler) yang bersifat evolutif harus diserahkan kepada ijtihad dan penalaran kaum Muslim sendiri. 1 Oleh karena Islam  tidak menentukan bentuk dan corak maupun dasar negara tertentu bagi kaum Muslim, maka mereka memiliki ruang kebebasan untuk memilih bentuk Negara dan politik pemerintahan yang sesuai dengan kondisi sosio-geografis dan akar kultural kebangsaannya, guna mengatur mekanisme dan tata kehidupan mereka dalam bernegara.
Dalam  diskursus  dan  perdebatan  tentang  terma pemerintahan,  meniscayakan  kita  untuk  berbicara  tentang Negara, kekuasaan, dan politik serta hal-hal yang terkait dengannya. Sebab, ketiga terma ini, bersifat integral dalam sebuah sistem politik pemerintahan. Rogert H. Soltau menulis, “Berdasarkan pendekatan sosiologis ia mengemukakan bahwa kekuasaan itu adalah hubungan antara manusia yang sangat penting  untuk  mengatur  kehidupan  manusia.  Menurut
1 Alquran di satu pihak tidak menyebutkan bentuk-bentuk Negara tertentu yang harus diikuti oleh kaum Muslim, akan tetapi di lain pihak banyak ayat Alquran yang mengandung nilai-nilai dan konsepsi politik dalam bernegara. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki pilihan menganut model atau bentuk Negara berdasarkan kondisi kebangsaan. Dengan demikian kita dapat berkata,  secara historis Islam tidak hanya lahir dalam bentuk “agama” tetapi juga dalam bentuk “negara”. Persoalan penting antara bidang agama dan bidang politik (atau bidang kehidupan duniawi manapun) ialah bahwa dari segi etis, khususnya segi tujuan yang merupakan jawaban atas pertanyaan “untuk apa” tidak dibenarkan lepas dari pertimbangan nilai-nilai keagamaan. Hal itu diharapkan agar tumbuh kegiatan politik yang bermoral tinggi atau berakhlak mulia. Inilah makna bahwa politik tidak dapat dipisahkan dari agama. Tetapi dalam hal susunan formal atau strukturnya serta segi-segi praktis dan teknisnya, politik adalah wewenang manusia, melalui pemikiran rasionalnya (yang dapat dipandang sebagai suatu jenis ijtihad).
pandangannya, di dalam diri manusia memang terdapat hasrat- hasrat yang masing-masing merupakan kekuatan yang diperlukan untuk membentuk, mengembangkan atau menguatkan bahkan melemahkan masyarakat. Hasrat-hasrat tersebut merupakan kekuatan sosial yang menjadikan masyarakat bergerak sehingga kepentingan-kepentingan  manusia  dapat  terpenuhi  melalui penggabungan dan penyelarasan. 2
Pandangan  Soltau  di  atas  menunjukkan,  bahwa pemerintahan  dan kekuasaan sangat urgen dalam suatu komunitas bangsa, karena dengan begitu jaminan atas tata kehidupan yang tertib, betindak berdasarkan hukum, sikap saling percaya sesama warga, dan cita-cita membangun keadilan untuk semua warga, akan terwujud. Dalam Bowling Alone: The Collape and Revival of American  Community, Robert D. Putnam, menulis, Diantara modal sosial yang sangat penting bagi tegaknya sebuah pemerintahan yang demokratis,  adalah sikap saling percaya antar sesama warga (trust),  di samping civil society sebagai  satu jaringan keterlibatan warga dan norma hubungan timbal balik (reciprocity). 3
Berdasarkan urgensi keniscayaan adanya sebuah organisasi sistem pemerintahan ini, maka dalam Islam dikenal term al-
2 Lihat Muin Salim, Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran, (Cet. ke-1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 56.
3 Untuk jelasnya, dapat dibaca dalam  Robert D. Putnam, Bowling Alone: The Collape and Revival of American  Community . (New: York: Simon  & Schuster, 2000), h. 170. Hal ini berarti ketidakpercayaan warga (citizen distrust) terhadap otoritas atau pemerintahan merupakan hal yang sangat krusial dalam sebuah negara yang berdaulat,  guna memberi tekanan kepada pemerintahan tersebut, dan agar demokrasi dapat berjalan dengan baik. Ketidakpercayaan terhadap otoritas bahkan lebih krusial lagi dalam proses transformasi politik dari otoritarianisme menuju demokrasi. Sikap saling percaya sesama warga, sebagai bentuk dari budaya politik, telah menjadi faktor menentukan bagi stabilitas demokrasi. Sikap saling percaya antar sesama warga sangat diperlukan untuk mengurangi tingkat ketidakpastian dalam interaksi di antara sesama, dan untuk mengurangi ongkos sebuah transaksi pelayanan Negara bagi rakyat.
siy ā sah al-syar’iyyat (politik keagamaan)   dan kepemimpinan formal yang disebut khal ī fah, sul ṭā n, im ā mat, dan uli al-amr. Term- term tersebut direkam oleh beberapa ayat Alquran seperti: Q.S. : al-Nisa (4): 58-59, Q.S. : H ū d (11): 61, Q.S. al-Baqarah (2): 30, Q.S.
Ṣā d (38): 26, dan Q.S. Ā li ’Imr ā n (3): 26. Sementara para pakar tata Negara Islam yang  mendukung adanya “konsep Negara Islam” menyebutkan komponen ayat-ayat ini sebagai konsep dasar politik  dalam  Islam  (al-siy ā sah al-syar’iyyat). Namun  demikian pesan moralitas politik beberapa ayat tersebut, meniscayakan kepada pemerintah sebagai pelaku kekuasaan politik, untuk melaksanakan pembangunan yang berwawasan keadilan dan atau yang  berorientasi  pada  kemaslahatan  umum.  Maka “pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah (khal ī fah) harus mengacu dan berorientasi kepada kemaslahatan umum” (al-Ta ṣ arruf al-Im ā m ‘al ā al-Ra’iyyat man ū thun bi al-Ma ṣ lahat ).”
Banyak  mufassir  kenamaan  yang  mencurahkan perhatiannya untuk menginterpretasi ayat-ayat Alquran dengan menggunakan berbagai corak pendekatan tafsir, baik dengan corak tematik (maw ḍū ’i ), corak bi al-Ma` ṡū r, atau bahkan ada juga yang menggunakan pendekatan fiqh politik (fiqh al-siy ā sah ), ketika  menafsirkan  ayat-ayat  sosial  politik  sebagaimana disebutkan di atas. Usaha-usaha tersebut dimaksudkan untuk menggali dan membongkar muatan konsepsi kekuasaan politik dan  ketatanegaraan  berdasarkan  Alquran,  yang  dalam aktualisasinya kemudian  diintegrasikan ke dalam konteks sosio- antropologis dan budaya masyarakat tertentu.
Tulisan ini, tidak bermaksud untuk membahas semua corak penafsiran yang sangat luas tersebut, melainkan akan difokuskan pada analisis bagaimana wawasan Alquran ketika berbicara tentang konsep pemerintahan dalam terma khal ī fah dengan pendekatan fiqh politik (fiqh al-siy ā sah ), dan bagaimana pula konsep tersebut diaktualisasikan dalam konteks berbangsa dan bernegara.

## KONSEP KHALIFAH  DALAM ALQURAN
Dalam doktrin suci syari’at Islam, Allah swt. adalah pemilik segala sesuatu termasuk manusia yang dimandatir oleh-Nya sebagai Khal ī fah (pemimpin) di bumi. Dengan demikian Tuhan pasti Maha Kuasa atas mandatnya itu, bahkan Maha Kuasa atas segala makhluk-Nya. Dalam Q.S. al-M ā idah (5): 18 dijelaskan: “Allah adalah pemilik kerajaan langit dan bumi serta apa yang terdapat antara keduanya.” Demikian salah satu dari sekian banyak ayat- ayat Alquran yang berbicara tentang kekuasaan Allah yang meliputi segala sesuatu. Kita pun sebagai makhluk-Nya pasti mengakui dan merasakan kekuasaan-Nya itu bukan saja ketika kita menyaksikan realitas alam semesta, tetapi juga ketika membaca:  “Pemilik  hari kebangkitan  (Q.S.  al-Fatihah, [1]: 4)”. Adapun  di  dunia, disamping Dia melimpahkan  sebagian kekuasaan-Nya kepada makhluk, juga diberikannya kepada makhluk tersebut aneka norma dan petunjuk pelaksanaan atau standar moralitas dalam melaksanakan hak dan kewajiban dan pertanggungjawaban pemegang mandat. Bukankah masih ada manusia di dunia ini yang tidak mengakui kekuasaan Allah dalam perwujudan-Nya. 4 Demikian, komentar Quraish Shihab.
Dalam konteks kekuasaan politik, Alquran memerintahkan Nabi Muhammad saw., untuk mengatakan:
“Katakanlah, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau anugerahkan kekuasaan bagi siapa yang Engkau kehendaki dan mencabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki, dalam tangan-Mu segala kebajikan, sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.” (Q.S. Ā li ’Imr ā n [3]: 26).
Namun demikian, seperti terbaca dalam ayat di atas, Allah swt., menganugerahkan kepada manusia sedikit dari kekuasaan itu. Di antara mereka ada yang berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik karena mengikuti norma-norma dan moralitas serta
4 M.  Quraish  Shihab,  Wawasan Alquran Tafsir Maw ḍ u’i atas Pelbagai
Persoalan Umat, . (Cet. ke-10; Bandung: Mizan, 2000), h. 421.
prinsip-prinsip kekuasaan politik, akan tetapi ada pula yang gagal, karena mengingkarinya.
Makna Kata Khal ī fah.
Kata khal ī fah dalam bentuk tunggal terulang dua kali dalam Alquran. Pertama, pada Q.S. al-Baqarah (2): 30:
ø  Î ) u r t A $ s %    / u  Ï p s 3 Í ´ ¯ » n = y J ù = Ï 9  Îo T Î ) × @ Ï ã% y `  Î û Ç Ú ö  F { $ # Z p x ÿ  Î = y z ( . ...
Ingatlah  ketika  Tuhanmu  berfirman  kepada  para  malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khal ī fah  di muka bumi." ...
Kedua, terdapat dalam Q.S. Ṣā d (38): 26:
ß  ¼ ã r # y  » t  $ ¯ R Î ) y 7» o Y ù = y è y _ Z p x ÿ  Î = y z  Î û Ç Ú ö  F { $ # L ä l ÷ n $ $ s ù t û ÷ ü t / Ä ¨$ ¨ Z9 $ # Èd , p t ø : $ $ Î /  w u r Æ ì Î 7 ® K s ? 3  u q y g ø 9 $ # y 7 ¯ = Å Ò ã  s ù ` t ã È @ Î 6 y  « ! $ # 4 ...
“Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khal ī fah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. ...
Sedangkan  dalam  bentuk  plural  (jamak)  ditemukan beberapa kali digunakan oleh Alquran, yaitu: pertama,  dalam bentuk kata Khal ā if yang terulang sebanyak empat kali, seperti pada surah al-An’am ayat 165, Yunus ayat 14, 73, dan F āṭ ir ayat 39. Kedua, dalam bentuk Khulaf ā ` terulang sebanyak tiga kali, masing- masing pada surah al-A’raf ayat 69, 74 dn al-Naml ayat 62. 5
Dalam bentuk khalaif ( y # Í ´ ¯ » n = y z ), dapat ditemukan pada Q.S.
al-An’ ā m (6): 165:
5 Mu ḥ ammad Fu`ad Abd. al-B ā qi, Al-Mu’jam al-Mufaras li AlF āẓ , al-Qur`an al-Kar ī m, (Cet. ke-4; Libanon: Dā r Al-Fikr , 1414 H/1994 M), h. 305; lihat juga  M. Quraish Shihab, Membumikan Alquran  Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, ( Cet. ke-2; Bandung: Mizan, 1992), h. 157-158.
u q è d u r  Ï % © ! $ # ö N à 6 n = y è y _ y # Í ´ ¯ » n = y z Ç Ú ö  F { $ # y ì s ù u  u r ö N ä 3  Ò ÷ è t / s - ö q s ù < Ù ÷ è t / ; M » y _ u  y  ö N ä . u q è = ö 7 u  Ïj 9  Î û ! $ t B ö / ä 3 8 s ?# u ä 3 ¨ b Î ) y 7 ­ / u  ß ì  Î  | É >$ s ) Ï è ø 9 $ # ¼ ç m ¯ R Î ) u r Ö  q à ÿ t ó s 9 7 Lì Ï m §  ÇÊÏÎÈ
“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
Juga terdapat pada Q.S. Yunus (10): 14 , 73 dan Q.S. F āṭ ir (35): 39:
§ N è O ö N ä 3» o Y ù = y è y _ y # Í ´ ¯ » n = y z  Î û Ç Ú ö  F { $ # . ` Ï B ö N Ï d Ï  ÷ è t / t  Ý à Z o Y Ï 9 y # ø  x . t bq è = y J ÷ è s ?
“Kemudiankami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat. ”
ç nq ç / ¤  s 3 s ù ç m» u Z ø  ¤ f u Z s ù ` t B u r ¼ ç m y è ¨ B  Î û Å 7 ù = à ÿ ø 9 $ # ó O ß g» u Z ù = y è y _ u r y # Í ´ ¯ » n = y z $ o Y ø % {  ø î r & u r t ûï Ï % © ! $ # ( # q ç / ¤  x . $ u Z Ï G » t  $ t « Î / ( ö  Ý à R $ $ s ù y # ø  x . t b % x . è p t 7 É )» t ã t ûï Í  x  Y ç R ù Q $ #
“Lalu mereka mendustakan Nuh, Maka kami selamatkan dia dan orang- orang yang bersamanya di dalam bahtera, dan kami jadikan mereka itu pemegang kekuasaan dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan  ayat-ayat  kami.  Maka  perhatikanlah  bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.”
u q è d  Ï % © ! $ # ö / ä 3 n = y è y _ y # Í ´ ¯ » n = y z  Î û Ç Ú ö  F { $ # 4 ` y J s ù t  x ÿ x . Ï m ø  n = y è s ù ¼ ç n ã  ø ÿ ä . (  w u r ß   Ì  t  t ûï Í  Ï ÿ » s 3 ø 9 $ # ö N è d ã  ø ÿ ä . y  Z Ï ã ö N Í k Íh 5 u   w Î ) $ \ F ø ) t B (  w u r ß   Ì  t  t ûï Í  Ï ÿ » s 3 ø 9 $ # ó O è d ã  ø ÿ ä .  w Î ) # Y $ | ¡ y z
“Dia-lah yang menjadikan kamu khal ī fah-khal ī fah di  muka bumi.
barangsiapa yang kafir, Maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang- orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka.”
Sedangkan dalam bentuk khulaf ā ` ( ä ! $ x ÿ n = ä z ), dapat ditemukan pada Q.S. al-A’r ā f (7): 69 dan 74. Beberapa kutipan ayat berikut menggunakan kata khulaf ā ` ini.
ó O ç F ö 6 É f t ã u r r & b r & ö N ä . u ä ! % y ` Ö  ò 2 Ï  ` Ïi B ö N ä 3 În / §  4  n ? t ã 9 @ ã _ u  ö N ä 3Z Ïi B ö N à 2 u  É  Z ã  Ï 9 4 ( # ÿ r ã  à 2 ø  $ # u r ø  Î ) ö N ä 3 n = y è y _ u ä ! $ x ÿ n = ä z . ` Ï B Ï  ÷ è t / Ï Q ö q s % 8 y q ç R ö N ä . y # y  u r  Î û È , ù = y Ü ø 9 $ # Z p s Ü ) Á t / ( ( # ÿ r ã  à 2 ø  $ $ s ù u ä I w # u ä « ! $ # ÷ / ä 3 ª = y è s 9 t bq ß s Î = ø ÿ è ?
“Apakah kamu (Tidak percaya) dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di antaramu untuk memberi peringatan kepadamu? dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti- pengganti (yang berkuasa) sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan Telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu (daripada kaum Nuh itu). Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”
( # ÿ r ã  à 2 ø  $ # u r ø  Î ) ö / ä 3 n = y è y _ u ä ! $ x ÿ n = ä z . ` Ï B Ï  ÷ è t / 7 $ t ã ö N à 2 r & § q t / u r  Î û Ç Ú ö  F { $ #  cr ä  Ï  ­ G s ? ` Ï B $ y g Ï 9q ß g ß  # Y  q Ý Á è % t bq ç G Å s ÷ Z s ? u r t A $ t 6 É f ø 9 $ # $ Y ? q ã  ç / ( ( # ÿ r ã  à 2 ø  $ $ s ù u ä I w # u ä « ! $ #  w u r ( # ö q s W ÷ è s ?  Î û Ç Ú ö  F { $ #  úï Ï  Å ¡ ø ÿ ã B
“Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikam kamu pengganti- pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi. kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan.”
Pada Q.S. al-Naml (27): 62, juga ditemukan penggunaan kata khulaf ā ` , seperti terbaca pada ayat berikut:
` ¨ B r & Ü =  Å g ä  §  s Ü ô Ò ß J ø 9 $ # # s  Î ) ç n % t æ y  ß # Ï ± õ 3 t  u r u ä þ q  ¡ 9 $ # ö N à 6 è = y è ô f t  u r u ä ! $ x ÿ n = ä z Ç Ú ö  F { $ # 3 × m» s 9 Ï ä r & y ì ¨ B « ! $ # 4 W x Î = s % $ ¨ B  cr ã   2 x  s ?
“Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khal ī fah di bumi. Apakah disamping Allah ada Tuhan (yang lain)? amat sedikitlah kamu mengingati(Nya).”
Keseluruhan kata tersebut berakar dari kata Khulaf ā ` ( ä ! $ x ÿ n = ä z ) yang berarti “di belakang”. Dari makna ini, kata khal ī fah ( p x ÿ  Î = y z ) seringkali diartikan sebagai “pengganti” karena yang mengganti- kan selalu berada atau datang sesudah yang digantikannya. Al- Rā ghib al-Isfah ānī , dalam Mufrad ā t f ī ghar ī b Alquran, menjelaskan bahwa khulaf ā ` ( ä ! $ x ÿ n = ä z ), berarti mengganti yang lain melaksanakan sesuatu atas nama yang digantikan, baik bersama yang digantikannya maupun sesudahnya. 6 Lebih  lanjut  menurutnya, bahwa kekhal ī fahan  tersebut dapat terlaksana  disebabkan ketiadaan di tempat, kematian, atau ketidak-mampuan orang yang digantikan, dan dapat juga akibat penghormatan yang diberikan kepada yang menggantikan. 7
Tugas-tugas Pemerintah (Khal ī fah ).
Kata khal ī fah baik dalam Q.S. al-Baqarah (2): 30 maupun Q.S. Ṣā d (38): 26 jika diterjemahkan ke dalam bahasa politik kontemporer,  dapat berarti penguasa atau pemerintahan yang mempunyai kekuasaan formal dan bertugas mengelola wilayah atau negara tertentu. Berikut ini akan dijelaskan beberapa pandangan mufassir dalam memberikan makna fungsional baik terhadap kata khal ī fah ( p x ÿ  Î = y z ), khal ā ‘if ( y # Í ´ ¯ » n = y z ) maupun  khulaf ā ` ( ä ! $ x ÿ n = ä z ), dalam konteks fiqh politik dalam kehidupan masyarakat:

## M. Quraish Shihab
Dalam Tafsir Al-Mi ṣ bah , setelah menafsirkan ayat 30 surah al-Baqarah, dalam konteks  makna khal ī fah , M. Quraish Shihab menulis:
6 Lihat al-R ā ghib al-Isfah ānī , Mufrad ā t AlF āẓ al-Qur` ā n, (Cet. ke-1; Beirut: Dā r al-Qalam 1412H/1992), h. 294. 7 Ibid.
Kata ini mengesankan makna pelerai perselisihan dan penegak hukum, sehingga dengan demikian pasti ada di antara mereka yang berselisih dan menumpahkan darah. Bisa jadi demikian dugaan malaikat sehingga muncul pertanyaan mereka. Semua itu adalah dugaan, namun apapun latar belakangnya, yang pasti adalah mereka bertanya kepada Allah, bukan berkeberatan atas rencana-Nya. “Apakah” bukan “mengapa”, seperti dalam beberapa terjemaham, Engkau akan menjadikan khal ī fah di bumi itu siapa yang akan merusak dan menumpahkan darah? Bisa saja bukan Adam yang mereka maksud merusak dan menumpahkan darah, tetapi anak cucunya. 8

## M. Quraish, melanjutkan :
Perlu  dicatat,  bahwa  kata  khal ī fah pada  mulanya  berarti  yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Atas dasar ini, ada yang memahami kata khal ī fah di  sini  dalam  arti  yang menggantikan  Allah  dalam  menegakkan  kehendak-Nya  dan menerapkan ketetapan-ketepan-Nya, tetapi bukan karena Allah tidak mampu atau menjadikan manusia berkedudukan sebagai Tuhan. Tidak!
Allah bermaksud dengan pengangkatan itu untuk menguji manusia dan memberinya penghormatan. Ada lagi yang memahaminya dalam arti yang menggantikan makhluk lain dalam menghuni bumi ini. 9
Betapapun, pesan yang dapat ditangkap dari pendapat Quraish  di atas, ayat ini menunjukkan  bahwa kekhalifahan terdiri dari wewenang yang dianugerahkan Allah swt., makhluk yang diserahi tugas yakni Adam as., dan anak cucunya, serta wilayah tempat bertugas, yakni bumi yang terhampar ini. Jika demikian, kekhalifahan mengharuskan makhluk yang diserahi tugas itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk Allah yang memberinya tugas dan wewenang. Kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya adalah pelanggaran terhadap makna dan tugas kekhalifahan.
8 Untuk jelasnya, baca lebih lanjut dalam M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Mi ṣbā h, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran . Volume I, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 139. Rupanya mereka menduga bahwa dunia hanya dibangun dengan tasbih dan tahmid, karena itu para malaikat melanjutkan pertanyaan mereka: sedang kami menyucikan, yakni menjauhkan zat, sifat, dan perbuatan-Mu dari segala yang tidak wajar bagi-Mu, sambil memuji-Mu atas segala nikmat yang engkau anugerahkan kepada kami, termasuk mengilhami  kami menyucikan dan memuji-Mu.
9 Ibid ., h. 140
Seperti terbaca di atas, ayat-ayat yang berbicara tentang pengangkatan  khal ī fah dalam Alquran ditujukan kepada Nabi Adam dan Nabi Daud. Khal ī fah pertama adalah manusia pertama (Adam) dan ketika itu belum ada masyarakat manusia, berbeda dengan keadaan pada periode Nabi Daud, beliau menjadi khal ī fah setelah berhasil membunuh Jalut. 10 Alquran  dalam  hal  ini menjelaskan bahwa, “Dan Daud membunuh Jalut, Allah memberinya kekuasaan atau kerajaan, dan hikmah serta mengajarkan apa yang dikehendaki-Nya (Q.S. al-Baqarah [2]: 251) .“
Ayat ini menurut M. Quraish, 11 menunjukkan bahwa Daud memperoleh kekuasaan tertentu dalam mengelola satu wilayah, dan dengan demikian kata khal ī fah pada ayat yang membicarakan pengangkatan Daud adalah kekhalifahan dalam arti kekuasaan mengelola wilayah atau dengan kata lain kekuasaan politik. Hal ini didukung pula oleh Q.S. al-Baqarah (2): 251 di atas yang menjelaskan  bahwa  Nabi  Daud  as.  dianugerahi  hikmah. Selanjutnya, ditegaskan posisi Daud sebagai  khal ī fah disertai seruan untuk menegakkan keadilan dalam menjalankan tugas kekhalifahannya tersebut, seperti disebutkan dalam Q.S. Ṣā d (38): 26:
“Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khal ī fah (penguasa) di muka bumi. Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah…”
Ibnu Ka ṡī r
Berbeda dengan komentar Quraish Shihab, Ibnu Ka ṡī r, berpendapat cukup  menarik ketika menafsirkan kata Khal ī fah ( p x ÿ  Î = y z )  dalam  Q.S.  al-Baqarah  (2):  30,  dalam  ayat  ini  Allah memberitakan karunia-Nya yang besar kepada anak Adam, sebab menyebut keadaan mereka sebelum diciptakannya di hadapan
10 Lihat M. Quraish Shihab, Wawasan …, h. 422-423.
11 Ibid.
para Malaikat. Khal ī fah di sini, berarti: Kaum yang silih berganti menghuni bumi beserta kekuasaannya dan pembangunannya. 12
Pendapat ini didasarkan pada Q.S. al-An’ ā m (6): 165:
u q è d u r  Ï % © ! $ # ö N à 6 n = y è y _ y # Í ´ ¯ » n = y z Ç Ú ö  F { $ # y ì s ù u  u r ö N ä 3  Ò ÷ è t / s - ö q s ù < Ù ÷ è t / ; M » y _ u  y  ö N ä . u q è = ö 7 u  Ïj 9  Î û ! $ t B ö / ä 3 8 s ?# u ä 3
“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa- di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu..”.
Selanjutnya Ibnu katsir mengomentari ayat di atas secara implementatif dengan mengutip pendapat al-Qur ṭūbī :
Menurut al-Qur ṭūbī , dengan ayat ini wajib mengangkat Khal ī fah yang dapat memutuskan berbagai perselisihan, pertengkaran yang terjadi dan membela orang yang teraniaya dan menegakkan hukum, melarang segala perbuatan yang keji dan haram, dan segala urusan yang tidak terpenuhi kecuali jika ada penguasa. Dan sesuatu yang tidak dapat terlaksana sesuatu kewajiban wajib adanya. 13
Jika dicermati pendapat ini, sebenarnya Ibnu Ka ṣī ir ingin menegaskan bahwa sebelum Adam telah ada manusia atau makhluk lain yang mendiami bumi, dan mereka ini telah mengemban  amanat, akan tetapi  mereka tidak mampu melaksanakan  amanat  itu  dengan  sebaik-baiknya.  Justru cenderung  berbuat  kerusakan,  maka  Allah  mengganti kepemimpinan mereka dengan penguasa yang baru yaitu Adam ( p x ÿ  Î = y z ), 14 untuk  menjadi  penguasa  atau  menjalankan  tugas pemerintahan  dalam  wilayah  yang  tidak  terbatas,  tetapi  sistem kekuasaan itu masih sangat sederhana sesuai dengan kondisi sosial ketika itu.
12 Lihat Ibn Ka ṡī r, Tafsir al-Qur‘ ā n al-A ẓī m , Juz 1, (Beirut Libanon: D ā r al- Fikr, 1407 H/1086M), h.70 13 Ibid., h. 73
14 Ibid.
Bertolak dari pandangan beberapa para pakar di atas, baik M. Quraish Shihab, maupun Ibnu Ka ṣī r, walaupun dengan redaksi yang berbeda, tetapi yang pasti bahwa kedua  pendapat itu memiliki pesan substansi yang sama. Bahwa term khal ī fah , bermakna kaum yang silih bergantian mendiami bumi yaitu Adam dan anak cucunya (baca: umat manusia), yang diberikan tugas dan wewenang oleh Allah untuk membangun dan menciptakan kemakmuran, menegakkan keadilan dan mencegah segala bentuk penyimpangan moral .
Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa keberadaan khal ī fah (pemerintahan) merupakan sesuatu yang ḍ ar ūrī (pokok) atau mesti keberadaannya untuk mengatur mekanisme dan sistem pergaulan masyarakat dalam lingkup wilayah atau Negara terentu. Namun pemerintahan itu harus menjalankan roda pemerinthannya bedasarkan tugas dan amanat yang diembannya. Hal ini ditegaskan dalam Q.S. al-Nis ā ‘ (4): 58-59:
¨ b Î ) © ! $ # ö N ä . ã  ã B ù ' t  b r & ( # r   x s è ? Ï M » u Z» t B F { $ # #  n < Î ) $ y g Î = ÷ d r & # s  Î ) u r O ç F ô J s 3 y m t û ÷ ü t / Ä ¨$ ¨ Z9 $ # b r & ( # q ß J ä 3 ø t r B É A ô  y è ø 9 $ $ Î / 4 ¨ b Î ) © ! $ # $ ­ K Ï è Ï R / ä 3 Ý à Ï è t  ÿ ¾ Ï m Î / 3 ¨ b Î ) © ! $ # t b % x . $ J è  Ï ÿ x  # Z   Å Á t /
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya  Allah  memberi  pengajaran  yang  sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”
$ p k   r ' ¯ » t  t ûï Ï % © ! $ # ( # þ q ã Y t B # u ä ( # q ã è  Ï Û r & © ! $ # ( # q ã è  Ï Û r & u r t Aq ß  §  9 $ #  Í < ' r é & u r Í  ö D F { $ # ó O ä 3Z Ï B ( b Î * s ù ÷ L ä ê ô ã t  » u Z s ?  Î û & ä ó Ó x « ç nr   ã  s ù  n < Î ) « ! $ # É Aq ß  §  9 $ # u r b Î ) ÷ L ä êY ä . t bq ã Z Ï B ÷ s è ? « ! $ $ Î / Ï Q ö q u  ø 9 $ # u r Ì  Å z F y $ # 4 y 7 Ï 9º s  ×  ö  y z ß ` | ¡ ô m r & u r ¸ x Í r ù ' s ?
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat
tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
Pesan etika struktural kekuasaan politik yang dapat dijelaskan pada ayat di atas adalah bahwa ternyata Allah menawarkan  kepada  khal ī fah (pemerintah) semacam prinsip- prinsip etika dan moralitas politik, selama menjalani dan mengemban  wewenang  pemerintahan.  Misalnya,  bersifat amanah, jujur, adil, kewajiban taat kepada Allah, kepada Rasul- Nya, dan kepada pemerintah yang sah. Kewajiban mentaati Allah dan Rasul-Nya, bersifat mutlak. Sedangkan terhadap penguasa, ketaatan itu bersifat temporal dan kondisional. Oleh karena itu, dalam  konteks negara sedang  membangun  sistem yang demokratis,  betapapun kewajiban rakyat mentaati pemerintah, tetapi tanpa harus menafikan sikap kritis atau kontrol terhadap perbuatan zalim dan korup yang dilakukan oleh penguasa 15 dimaksud.
15 Menurut Saiful Mujani, sikap kritis rakyat terhadap prilaku korup pemerintah merupakan keterlibatan dalam civic association atau civil society ini tidak hanya membantu seorang individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, atau membuka akses bagi mereka pada berbagai isu publik, melainkan juga memberi kontribusi bagi terkonsolidasinya demokrasi. Lihat Saiful Mujani, Muslim Demokrat, Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca - Orde  Baru (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,  2007), h.  132.  Sementara Schmitter, juga menegaskan bahwa  kontribusi civil society terhadap konsolidasi demokrasi terletak pada asumsi bahwa civil society menstabilkan  harapan warga. Lihat, Philippe C. Schmitter, “Civil Society East and West.” Consolidating the Third Wafe of Democracy. (Edited by Larry Diamond. Baltimore: Johns Hopkins University Press t.th). Dikutip oleh Saiful Mujani dalam Muslim Demokrat…, Ibid.,
Harapan yang stabil ini, membantu pemerintah berkomunikasi dengan warga, dan pada gilirannya membantu warga menyalurkan harapan diri mereka. Warga kemudian menjadi tidak terasing (alienated)  dari  sistem  atau pemerintahan. Lebih dari itu, harapan –harapan yang stabil,  yang dihasilkan melalui keterlibatan seseorang dalam civil society, membantu pemerintah untuk mengontrol perilaku warga dengan ongkos yang lebih rendah  dibanding kalau pemerintah harus berkomunikasi langsung dengan setiap individu warga Negara. Civil society juga berfungsi sebagai wadah atau saluran untuk menolak tindakan sewenang-wenang penguasa dalam menjalankan roda pemerintahan.
Alquran dalam hal ini menginformasikan pada Q.S. al- Baqarah (2) :251) bahwa Daud memperoleh kekuasaan dalam mengelola suatu wilayah tertentu, dan dengan demikian kata khal ī fah pada ayat yang membicarakan kata pengangkatan Daud as. adalah kata kekhalifahan dalam arti kekuasaan politik.
Perhatikan Q.S. al-Baqarah (2): 251—sebagaimana diuraikan terdahulu—yang menjelaskan bahwa Nabi Daud as. Dianugerah- kan hikmah dan kekuasaan setelah membunuh Jalut. Menarik juga untuk dibandingkan bahwa ketika Allah menguraikan pengangkatan Adam sebagai penguasa, digunakan bentuk tunggal dalam menunjuk pengangkatan itu. Untuk lebih jelasnya perhatikan komentar M. Quraish Shihab berikut ini:
Penggunaan bentuk tunggal pada Adam as. cukup beralasan karena ketika itu memang belum ada masyarakat, apalagi ia baru dalam bentuk ide. Perhatikan redaksinya yang mengatakan “Aku akan”. Sedangkan pada Daud, digunakan bentuk jamak serta past tense (kata kerja masa lampau) “Kami telah”. Untuk mengisyaratkan adanya keterlibatan selain Tuhan (dalam hal ini restu masyarakatnya) dalam pengangkatan tersebut. Di sisi lain dapat dikatakan bahwa mengangkat seseorang sebagai khalifah boleh-boleh saja dilakukan oleh oknum, selama itu masih dalam bentuk ide. Tetapi kalau akan diwujudkan di alam nyata maka hendaknya dilakukan oleh orang banyak atau masyarakatnya. 16
Konsepsi pemerintahan harus dibangun berdasarkan asas- asas normatif untuk mengatur Negara. Ibnu Kat ṣī r, berpendapat bahwa asas pemerintahan harus mengacu kepada prinsip-prinsip yang dituangkan dalam Q.S. al-M ā ‘idah(5): 58-59 seperti telah dikutip sebelumnya. Hal ini, sejalan dengan  apa yang dikemukakan oleh Abd. Muin Salim, dalam Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Alquran,   menurutnya:
Untuk menyelenggarakan mekanisme sistem politik pada umumnya, khususnya pemerintahan Negara, Alquran mengemukakan empat prinsip kekuasaan politik yang dapat dipandang sebagai asas-asas pemerintahan dalam sistem politik yaitu: pertama, asas amanat, kedua,
asas keadilan (keselarasan), ketiga, asas ketaatan (disiplin) dan Sunnah. 17
Lebih lanjut Muin Salim menjelaskan implikasi dari keempat asas tersebut:
Asas pertama mengandung makna bahwa kekuasaan politik yang dimiliki oleh pemerintah adalah amanah Allah dan juga amanat dari rakyat yang telah memberikannya melalui bai’at. Asas kedua mengandung  arti  bahwa  pemerintah  berkewajiban  mengatur masyarakat dengan membuat aturan-aturan  hukum  yang adil berkenaan dengan masalah-masalah yang tidak diatur secara rinci atau didiamkan oleh hukum Allah. Asas ketiga mengandung makna wajibnya hukum-hukum dalam Alquran dan Al sunnah ditaati. Sedangkan asas keempat menghendaki agar hukum-hukum perundang-undangan dan kebijakan politik ditetapkan melalui musyawarah di antara mereka yang berhak. 18
Mereka yang mendapat anugerah menguasai wilayah (pemerintah) diberi berbagai tugas yang antara lain diuraikan pada Q.S. al-Hajj (22): 41:
t ûï Ï % © ! $ # b Î ) ö N ß g» ¨ Y © 3 ¨ B  Î û Ç Ú ö  F { $ # ( # q ã B $ s % r & n o 4 q n = ¢ Á 9 $ # ( # â q s ?# u ä u r n o 4 q  2 ¨  9 $ # ( # r ã  t B r & u r Å $r ã  ÷ è y J ø 9 $ $ Î / ( # ö q y g t R u r Ç ` t ã Ì  s 3Z ß J ø 9 $ # 3 ¬ ! u r è p t 6 É )» t ã Í  q ã B W { $ #
“Orang-orang yang jika kami kukuhkan kedudkan merekla di muka bumi mereka mendirikan Sholat, menunaikan zakat, memerintahkan kepada yang ma’ruf dan mencegah yang mungkar, dan kepada Allah kesudahan segala urusan.”
Ayat ini, menegaskan bahwa ada tugas pemerintah bersama rakyatnya seperti: “mendirikan Salat,” adalah lambang perhatian yang ditujukan kepada rakyat jelata. Adapun “`amar ma’r ū f” mencakup segala macam kebajikan, termasuk  adat istiadat dan budaya (al-‘ Ā dat al-Muhakkamat ) yang sejalan dengan nilai-nilai agama, sedangkan “nahy ‘an al-Munkar” adalah lawan dari amar ma’ruf.  Dalam  rangka melaksanakan  tugas-tugasnya,  para
17 Abd. Muin Salim, Konsepsi kekuasaan Politik dalam Alquran (Cet.  ke-1; Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h.306.
18 Ibid., h. 306-307
penguasa dituntut untuk selalu melakukan musyawarah yakni bertukar pikiran dengan siapa yang dianggap tepat guna mencapai yang terbaik untuk rakyat semuanya.
Akhirnya, seperti terlihat dalam uraian terdahulu: keempat asas ini, memang telah menjadi misi utama tugas khalifah seperti diuraikan di atas, dan secara implisit sekaligus mengandung konsep-konsep politik secara umum dan konsepsi kekuasaan politik  secara khusus. Sehingga masalah-masalah politik dapat diselesaikan dengan merujuk kepadanya. Oleh karena itu, penerapan keempat asas itu secara konsisten diharapkan dapat menjamin  dan  mewujudkan  kehidupan  sosial  politik pemerintahan  yang  dinamis, stabil  dan harmonis yang berwawasan kemaslahatan ummat.
Dengan demikian, semua seseorang yang dipilih oleh rakyat menjadi penguasa  ( p x ÿ  Î = y z ), menjadi presiden, perdana menteri, raja, atau apapun istilahnya, untuk memimpin suatu wilayah tertentu, harus meyakini bahwa pada dasarnya  kedudukan tersebut adalah anugerah  Allah swt. yang berfungsi sebagai amanah. Ia berkewajiban tidak saja mewujudkan masyarakat yang sejahtera adil dan makmur secara material, tetapi juga membangun suatu masyarakat yang memiliki hubungan spiritual dengan Tuhan-Nya secara vertikal (habl min Allah)  maupun hubungan  sosial  yang  harmonis  dengan  sesama  umat  manusia secara horisontal (habl min al-N ā s )  yang  berkeadilan  dan demokratis.
PENUTUP
Berdasarkan deskripsi di atas, maka dapat disimpulkan: pertama , Alquran sebagai wahyu Allah yang suci, tidaklah mengandung atau menjelaskan sistem dan tatanan politik pemerintahan atau bentuk negara tertentu yang mesti digunakan oleh umat Islam, tetapi ia hanya mengandung nilai-nilai dasar etik dan moralitas politik   untuk dijadikan panduan dalam berbangsa dan bernegara.
Kedua, Alquran dalam menggunakan term pemerintahan, tidak hanya menggunakan satu bentuk istilah saja seperti kata “Khal ī fah ”, tetapi  juga  kata: Im ā m , ūlī al-Amr ,  dan  al-Sul ṭā n . Penggunaan istilah-istilah itu sesuai dengan konteknya masing- masing. Tetapi istilah khal ī fah lebih sering digunakan oleh Allah untuk makna pemerintah dan penguasa, seperti ketika ia mengangkat nabi Adam dan Daud sebagai Khal ī fah .
Ketiga , pemerintah (khal ī fah ), dalam melaksanakan tugas- tugas pembangunan harus mengacu kepada fungsi dan tugas ke Khal ī fah annya. Yaitu tanggung jawab mewujudkan kemaslahatan rakyat berdasarkan empat prinsip pokok yaitu: amanat (jujur), keadilan  (keselarasan),  ketaatan  (disiplin),  dan  prinsip musyawarah (demokrasi). Jika keempat prinsip ini diwujudkan dengan baik dan benar, maka negeri yang adil makmur demokratis, akan terwujud.
KEPUSTAKAAN
Abd al-B āqā , Mu ḥ ammad Fu‘ad, al-Mu’jam al-Mufahras li AlF āẓ al- Qur‘ ā n al-Kar ī m, Cet.  ke-4; Beirut : D ā r al-Fikr, t.th
C. Schmitter, Philippe, “Civil Society East and West.” Consolidating the Third Wafe of Democracy. Edited by Larry Diamond. Baltimore:
Johns Hopkins University Press
Dewan Redaksi, Ensiklopedia Islam. Jilid III, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru
Van hoeve, 1994
Khan,  Kamaruddin,  The  Political  Thought  of  Ibn  Taimiyah, Diterjemahkan  oleh  Anas  Mahyuddin  dengan  judul
Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah, Cet. ke-2; Bandung: Pustaka, 1995
Mujani,  Saiful,  Muslim Demokrat, Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007
Putnam, Robert D., Bowling Alone: The Collape and Revival of American Community , New: York: Simon  & Schuster, 2000
Salim,  Abd  Muin Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Alquran, Cet. ke-1; Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1994 Shihab, M. Quraish, Wawasan Alquran Fungsi dan Peran Wahyu dalam
Kehidupan Masyarakat. Cet. ke-1; Bandung: Mizan, 1992.
Shihab, M. Quraish, Tafsir Al-Mi ṣbā h, Pesan Kesan dan Keserasian
Alquran . Volume I, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
Mawardi,  al-Ahk ā m al-Sul ṭā niyyah f ī al-Wil ā yah al- Ż immiyyah terjemahan, Fadhi  Bahri.  al-Ahk ā m al-Sul ṭā niyyah. Prinsip- prinsip Penyelenggaraan Negara Islam , Cet. ke-1; Jakarta: D ā r al-Falah, 2000
Isfah ā ny, al-R ā ghib, Mufrad ā t li AlF āẓ al-Qur‘ ā n, Cet. ke-1; Beirut:
Dā r al-Qal ā m, 1412 H/ 1992M
Say ūṭī , Jal ā l al-D ī n, Jā mi’ al- Ṣ agh ī r, Juz  2,  t.tp.:  D ā r  al-Nasyr  al- Mi ṣ riyyah, t.th.