## Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Volume 14 Nomor 2 Tahun 2024 : 151 – 162
http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA DOI: 10.33592/jiia.v14i2.4953 p-ISSN 2477-5088
e-ISSN 2716-2621

## Evaluasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Ekonomi Melalui Pemberdayaan UMKM Di Kota Mataram
The Impact of Regional Government Policies on MSMEs Empowerment and Economic Growth in Mataram City
1 Muhammad Aprian Jaelani; 2 Nurul Fidaris 1,2 Admministrasi Publik/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, Indonesia
Email: aprian.jaelani@ummat.ac.id ; nurulfidaris789@gmail.com
(Diterima: 31-07-2024; Ditelaah: 18-08-2024; Disetujui: 22-08-2024)

## ABSTRAK
Ketidaksesuaian  antara  potensi  UMKM  dalam  mendorong  pertumbuhan  ekonomi dengan implementasi program pemberdayaan UMKM di tingkat  pemerintah daerah, Studi  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  efektivitas  peran  pemerintah  daerah  dalam meningkatkan  ekonomi  melalui  pemberdayaan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah (UMKM)  di  wilayah  kota  Mataram.  Fokus  utama  penelitian  ini  adalah  menganalisis sejauh  mana  pemerintah  daerah  mampu  bertindak  sebagai  fasilitator,  regulator,  dan katalisator  dalam  mendorong  pengembangan  UMKM.  Berdasarkan  kerangka  teoritis Gede Diva (2019), penelitian ini mengasumsikan bahwa peran pemerintah yang optimal dalam  konteks  pemberdayaan  UMKM  adalah  sebagai  fasilitator,  regulator,  dan katalisator.  Metode  penlitian  yang  digunakan  adalah  studi  literartur,  dengan  data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, laporan peneltian, dan publikasi terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengklasifikasikan temua  berdasarkan  tema  atau  subtopik  yang  relevan.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah  sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap  keberhasilan  pemberdayaan  UMKM  di  kota Mataram.  Namun  demikian,  penelitian  ini  juga  mengidentifikasi  adanya  potensi peningkatan sinergi antara pemerintah dan masyarakat serta perlunya kebijakan yang lebih mendukung dalam rangka mengoptimalkan program pemberdayaan.

## Kata kunci :  UMKM, Pemerintah Daerah, Ekonomi, Mataram

## A. PENDAHULUAN
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah strategi yang efektif untuk meningkatkan ekonomi lokal. UMKM memainkan peran krusial dalam menyerap tenaga  kerja,  mengurangi  kemiskinan,  dan  meningkatkan  masyarakat  yang  sejahtera. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam penguatan ekonomi Indonesia, menurut Akbar, dkk (2023). Ajeng Wulansari dan L. Hakim (2021)  menyatakan  bahwa  pemberdayaan  bertujuan  untuk  meningkatkan  kapasitas
masyarakat  di  berbagai  aspek,  dengan  sasaran  utama  menciptakan  kemandirian  serta membebaskan masyarakat dari lingkaran kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan itu M. Ruslan  dan  Abd.  Kadir  (2022)  menegaskan  bahwa  karena peran  penting  UMKM  dalam pembangunan  ekonomi  daerah,  pemberdayaan  UMKM  oleh  pemerintah  daerah diperlukan agar mereka dapat menjadi usaha yang mandiri dan tangguh. Fungsi utama pemerintah adalah mengelola kegiatan pembangunan dan memberikan pelayanan publik sebagai  bagian  dari  tugas  umum  pemerintahan  dalam  upaya  mencapai  kesejahteraan masyarakat, Kurniawan (2020)..
Menurut  Soekanto  (2014)  dalam  Lailiyah,  dkk  (2020),  peran  adalah  tindakan  atau perilaku  yang  dilakukan  oleh  individu  yang  menempati  posisi  tertentu  dalam  struktur sosial dan memiliki persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut meliputi beberapa aspek, salah satunya adalah norma-norma yang terkait dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam  masyarakat.  Ini  berarti  peran  adalah  aturan-aturan  yang  membimbing  individu dalam interaksi sosial mereka. Kedua, peran merujuk pada perilaku yang diterapkan oleh individu  dalam  konteks  organisasi  masyarakat,  dan  juga  merupakan  perilaku  penting dalam struktur sosial. Ketiga, peran dapat dianggap sebagai elemen krusial dalam struktur sosial  masyarakat.  Dalam  hal  ini,  peran  pemerintah  daerah  dalam  meningkatkan perekonomian daerah yaitu dengan mensejahterakan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM sebagai salah satu usaha dalam meningkatkan ekonomi tersebut.
Menurut  Ina  Primiana  (2009),  pengertian  UMKM  mencakup  pengembangan  empat sektor ekonomi utama yang menjadi pendorong utama pembangunan di Indonesia, yaitu industri  manufaktur,  agribisnis,  bisnis  kelautan,  dan  pengembangan  sumber  daya manusia. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian negara, antara lain sebagai pendorong  pertumbuhan  ekonomi,  sebagai  salah  satu  faktor  pengurang  kemiskinan, sebagai  sarana  menuju  ekonomi  yang  berfokus  pada  rakyat,  penyerap  tenaga  kerja, penguat ekonomi domestik, serta berbagai tujuan sosial-ekonomi lainnya untuk mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan, Masruroh, dkk (2021).
Hadion  Wijoyo  (2020)  juga  menyatakan  bahwa  UMKM  adalah  strategi  untuk mengembangkan bisnis tertentu dengan tujuan mempercepat pemulihan ekonomi, yang dapat  dimanfaatkan  sebagai  sarana  untuk  program-program  prioritas  serta pengembangan potensi dan sektor-sektor yang tersedia. Menurut Gede Diva (2019), dalam pengembangan UMKM, peran pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan melalui tiga  fungsi  utama,  yaitu  sebagai  fasilitator,  regulator,  dan  katalisator.  Pemberdayaan UMKM diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus memperhatikan UMKM di wilayahnya masing-masing sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan UU yang telah diatur dan disepakati. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Bab II Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Peran  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM)  dalam  ekonomi  Indonesia  dapat dilihat dari beberapa aspek utama seperti yang dijelaskan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2005:
1. UMKM merupakan pemain utama dalam berbagai sektor ekonomi.
2. UMKM berperan sebagai penyedia lapangan kerja.
3. UMKM  memiliki  peran  penting  dalam  mengembangkan  ekonomi  lokal  dan memberdayakan masyarakat.
4. UMKM menjadi pencipta pasar baru dan sumber inovasi.
5. UMKM  memberikan  kontribusi  dalam  menjaga  neraca  pembayaran  melalui kegiatan ekspor.
Pemberdayaan UMKM telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, yang menegaskan  bahwa  Pemerintah  Daerah  diharapkan  memperhatikan  UMKM  di wilayahnya sebagai bentuk implementasi kebijakan dari Pemerintah Pusat.Pemerintah Daerah  Kota  Mataram  sudah  mengimplementasikan  kebijakan  tersebut  yaitu melakukan  upaya  peningkatan  ekonomi  masyarakat  melalui  pemberdayaan  UMKM. UMKM  kota  Mataram  telah  cukup  berkembang  sehingga  terdapat  peningkatan pertumbuhan ekonomi yang positif di kalangan masyarakat.
Berikut  merupakan  grafik  laju  pertumbuhan  Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB) Lapangan Usaha kota Mataram selama 5 tahun terakhir.
Sumber : https://mataramkota.bps.go.id/ Gambar 1. Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Kota Mataram tahun 2019-2023
Dari data pada gambar 1 diatas, dapat dilihat bahwa Sektor ini mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran tumbuh positif,  namun  kemudian  mengalami  kontraksi  yang  cukup  dalam  pada  tahun  2020. Setelah itu, sektor ini kembali tumbuh positif hingga tahun 2023, meskipun dengan laju yang  lebih  moderat  dibandingkan  tahun  2019.  Fluktuasi  ini  kemungkinan  besar dipengaruhi  oleh  perubahan  daya  beli  masyarakat,  kebijakan  pemerintah,  serta perkembangan  e-commerce.  Sektor  Jasa  Keuangan  dan  Asuransi    menunjukkan  tren pertumbuhan  yang  cukup  stabil  selama  periode  pengamatan,  meskipun  dengan  laju pertumbuhan  yang  bervariasi  dari  tahun  ke  tahun.  Pertumbuhan  sektor  ini mengindikasikan peningkatan aktivitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Sektor konstruksi mengalami kontraksi yang sangat dalam pada tahun 2020,  kemungkinan  besar  akibat  dampak  pandemi  COVID-19  yang  menyebabkan
penurunan  aktivitas  pembangunan.  Namun,  sektor  ini  berhasil  pulih  dengan  cepat  dan menunjukkan  pertumbuhan  yang  positif  pada  tahun-tahun  berikutnya.  Sehingga  dapat dsimpulkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap  perekonomian  Kota  Mataram,  terutama  pada  sektor  perdagangan  dan konstruksi.  Sektor-sektor  ekonomi  di  Kota  Mataram  menunjukkan  tanda-tanda pemulihan yang cukup baik setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020. Sektor jasa keuangan dan asuransi menunjukkan ketahanan yang lebih baik dibandingkan sektor lainnya selama periode krisis.
Sedangkan  untuk  Pertumbuhan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  untuk  setiap kabupaten/kota di provinsi NTB Tahun 2022 dapat dilihat pada table dibawah ini.
Berdasarkan  pada  tabel  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  kota  Mataram  memiliki  jumlah UMKM  paling  banyak  dari  semua  kabupaten/kota  di  Provinsi  NTB.  Partisipasi masyarakat kota Mataram dalam meingkatkan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM cukup  signifikan.  Sehingga,  kolaborasi  antara  masyarakat  dan  pemerintah  daerah diharapkan dapat menciptakan sinergi yang lebih efektif dalam pemberdayaan UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana peran pemerintah  daerah dan masyarakat dalam pemberdayaan UMKM serta dampaknya terhadap perekonomian local di kota Mataram. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan UMKM di kota Mataram.

## B. METODE
Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sebagai pendekatan utama untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan dengan topik penelitian. Metode studi literatur  dipilih  karena  kemampuannya  dalam  memberikan  wawasan  yang  mendalam melalui  peninjauan  berbagai  sumber  pustaka  yang  telah  ada.  Data  dikumpulkan  dari berbagai  literatur,  termasuk  jurnal  ilmiah,  buku,  laporan  penelitian,  dan  artikel-artikel
kredibel yang dipublikasikan dalam rentang waktu tertentu. Pemilihan rentang waktu ini bertujuan untuk memastikan relevansi dan aktualitas informasi yang digunakan. Proses pengumpulan  data  dimulai  dengan  identifikasi  kata  kunci  yang  relevan  dengan  topik penelitian untuk mencari literatur yang sesuai.
Artikel yang ditemukan kemudian diseleksi berdasarkan judul dan abstraknya, dan yang  memenuhi  kriteria  kualitas,  seperti  melalui  proses  peer-review  dan  diterbitkan  di basis data ilmiah yang terpercaya, diunduh dan dianalisis lebih lanjut. Evaluasi kualitas literatur  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  metodologi,  validitas  temuan,  dan relevansi  dengan  topik  penelitian.  Setelah  literatur  yang  relevan  terpilih,  informasi  dari berbagai sumber tersebut disintesis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisis data dilakukan  secara  kualitatif  dengan  mengelompokkan  temuan  berdasarkan  tema  atau subtopik  yang  relevan,  serta  membandingkan  dan  menilai  teori  serta  konsep  yang diungkapkan dalam literatur. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas, penelitian ini menggunakan  triangulasi  sumber  untuk  cross-check  informasi,  replikasi  untuk memastikan  temuan  dapat  diperoleh  kembali,  dan  transparansi  prosedur  untuk memudahkan verifikasi oleh peneliti lain. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat  memberikan  gambaran  komprehensif  tentang  [topik  penelitian]  serta mengidentifikasi area yang memerlukan penelitian lebih lanjut di masa depan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  ini  mengindikasikan  bahwa  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah (UMKM) berperan sebagai pilar fundamental dalam dinamika ekonomi Kota Mataram. Kontribusi  UMKM  terhadap  penyerapan  tenaga  kerja  dan  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  secara  signifikan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  lokal.  Dengan  total 22.473 unit usaha, Kota Mataram menempati posisi terdepan di Provinsi Nusa Tenggara Barat  dalam  hal  jumlah  UMKM.  Analisis  mendalam  menunjukkan  bahwa  keberhasilan UMKM di Kota Mataram tidak terlepas dari peran aktif pemerintah daerah yang bertindak sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Sebagai fasilitator, pemerintah telah berhasil meningkatkan kapasitas pelaku UMKM melalui program pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan yang lebih mudah.  Upaya ini terbukti efektif dalam meningkatkan daya saing UMKM dan mendorong inovasi produk. Dalam peran sebagai regulator, pemerintah telah  menciptakan  iklim  usaha  yang  kondusif  melalui  simplifikasi  perizinan  dan perlindungan  terhadap  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat.  Kebijakan  ini  memberikan kepastian hukum dan mendorong pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan. Selain itu, pemerintah  juga  berperan  sebagai  katalisator  dengan  menyediakan  infrastruktur pendukung, seperti pasar dan pusat pelatihan, serta memfasilitasi akses terhadap pasar yang  lebih  luas.  Hal  ini  telah  mendorong  peningkatan  produktivitas  dan  diversifikasi produk UMKM. Meskipun dihadapkan pada tantangan ekonomi akibat pandemi COVID- 19, UMKM di Kota Mataram menunjukkan resiliensi yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa  UMKM  telah  mampu  beradaptasi  dengan  perubahan  lingkungan  bisnis  dan memanfaatkan  peluang  yang  ada.  Peningkatan  jumlah  UMKM  aktif  dan  kontribusi mereka  terhadap  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  menjadi  bukti  nyata  dari pemulihan ekonomi yang terjadi.
Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  memiliki  peran  strategis  dalam
pembangunan  ekonomi,  terutama  di  Kota  Mataram.  Sebagai  tulang  punggung perekonomian lokal, UMKM berkontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan. Menurut Gede Diva (2019), dalam konteks pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), peran pemerintah  yang  optimal  dapat  diwujudkan    melalui  tiga  fungsi  utama,  yaitu  peran sebagai  fasilitator,  regulator  dan  katalisator.  Dalam  perannya  sebagai  fasilitator, pemerintah berperan aktif dalam memfasilitasi UMKM mencapai tujuan bisnisnya.  Ketika UMKM  menghadapi  kendala  dalam  proses  produksi,  pemerintah  berkewajiban  untuk meningkatkan proses produksi, pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan kapasitas produksi  UMKM  melalui  berbagai  program  pembinaan.  Sebagai  regulator,  pemerintah bertanggung  jawab  merumuskan  kebijakan  yang  menciptakan  lingkungan  bisnis  yang kondusif  bagi  pertumbuhan  UMKM.  Sementara  itu,  sebagai  katalisator,  pemerintah berperan  sebagai  pendorong  percepatan  pertumbuhan  UMKM  sehingga  dapat menjadi entitas  bisnis  yang  lebih  dinamis  dan  adaptif.  Ketiga  peran  tersebut  dapat  dijadikan indikator  kunci  dalam  mengevaluasi  efektivitas  pemerintah  daerah  dalam  mendorong pertumbuhan  ekonomi  melalui  pemberdayaan  UMKM  di  kota  Mataram.  Dalam pengembangan  UMKM,  pemerintah  yang  efektif  dan  optimal  diwujudkan  sebagai fasilitator, regulator dan katalisator, Gede Diva (2019).

## a. Peran Pemerintah Daerah Sebagai Fasilitator
Penelitian  ini  mengevaluasi  peran  pemerintah  daerah  dan  masyarakat  dalam pemberdayaan UMKM di Kota Mataram serta dampaknya terhadap perekonomian lokal. Berdasarkan data yang diperoleh, Kota Mataram memiliki jumlah UMKM terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan total 22,473 unit usaha. Jumlah ini terdiri dari 15,746 usaha mikro, 6,194 usaha kecil, dan 533 usaha menengah. Tingginya jumlah UMKM ini menunjukkan bahwa sektor UMKM memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian Kota Mataram.
Dari  data  diatas  dapat  dilihat  bahwa  Pertumbuhan  UMKM  di  Kota  Mataram menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi cukup signifikan.
Data ini juga mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah daerah yang mendukung pemberdayaan UMKM telah berhasil menciptakan iklim usaha yang kondusif, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kalangan masyarakat. Pendidikan dan Pelatihan  UMKM  kota  Mataram  telah  mendorong  perkembangan  UMKM.  Berikut merupakan  dokumentasi  Pendidikan  dan  Pelatihan  terhadap  pelaku  UMKM  oleh pemerintah kota Mataram.
Sumber : Facebook Perindustrian Koperasi UKM Mataram
Gambar 2. Dokumentasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan UMKM kota Mataram tahun 2024
Adanya  program  pendidikan,  pelatihan,  dan  pendampingan  yang  intensif  dari pemerintah  daerah  Kota  Mataram  telah  berperan  sebagai  katalisator  dalam  mendorong pertumbuhan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebagai fasilitator,  pemerintah  daerah  secara  proaktif  membekali  pelaku  UMKM  dengan pengetahuan,  keterampilan,  dan  akses  terhadap  sumber  daya  yang  diperlukan  untuk meningkatkan daya saing usahanya.
Program-program  tersebut  dirancang  secara  khusus  untuk  memenuhi  kebutuhan spesifik  UMKM  di  berbagai  sektor,  sehingga  mampu  meningkatkan  kualitas  produk, efisiensi  produksi,  dan  inovasi.  Evaluasi  terhadap  dampak  program  pelatihan  dan pendampingan  menunjukkan  adanya  peningkatan  yang  signifikan  pada  berbagai indikator kinerja UMKM, seperti peningkatan omset, perluasan jaringan pemasaran, dan
adopsi teknologi baru. Hal ini mengindikasikan bahwa program-program tersebut telah berhasil  meningkatkan  kapasitas  dan  kapabilitas  pelaku  UMKM  dalam  mengelola usahanya.  Selain  itu,  program  pendampingan  yang  berkelanjutan  juga  telah  berhasil membangun  jejaring  sosial  antar  pelaku  UMKM,  sehingga  memfasilitasi  terjadinya kolaborasi  dan  pengembangan  klaster  industri.  Pemberian  bantuan  modal  yang  tepat sasaran telah menjadi salah satu faktor kunci dalam mengatasi kendala permodalan yang sering dihadapi oleh UMKM. Akses terhadap modal usaha tidak hanya memungkinkan UMKM  untuk  meningkatkan  kapasitas  produksi,  tetapi  juga  membuka  peluang  untuk melakukan diversifikasi produk dan memperluas pasar. Penelitian menunjukkan bahwa UMKM  yang  menerima  bantuan  modal  cenderung  tumbuh  lebih  cepat  dan  memiliki tingkat keberlangsungan usaha yang lebih tinggi.
Secara  keseluruhan,  peran  pemerintah  daerah  sebagai  fasilitator  telah  memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap keberhasilan UMKM di Kota Mataram. Program- program  yang  telah  dilaksanakan  tidak  hanya  meningkatkan  kinerja  UMKM  secara individual,  tetapi  juga  berkontribusi  pada  pertumbuhan  ekonomi  secara  keseluruhan melalui peningkatan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, dan inovasi. Keberhasilan ini mengindikasikan  pentingnya  peran  pemerintah  dalam  menciptakan  lingkungan  bisnis yang kondusif bagi UMKM untuk berkembang dan bersaing.
b. Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator
Pemerintah daerah Kota Mataram telah menjalankan berbagai program dan kebijakan untuk  mendukung  perkembangan  UMKM.  Kebijakan  ini  termasuk  pelatihan  dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para pelaku UMKM, pemberian  bantuan  modal  untuk  mengatasi  masalah  permodalan,  serta  fasilitasi  akses pasar untuk membantu UMKM memasarkan produknya lebih luas. Penerapan kebijakan ini sejalan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM.
Pemerintah  daerah  telah  menerapkan  berbagai  kebijakan  yang  mendukung perkembangan  UMKM,  termasuk  penyederhanaan  izin  usaha,  pengurangan  biaya retribusi,  dan  regulasi  yang  memberikan  perlindungan  bagi  pelaku  UMKM  dari persaingan  yang  tidak  sehat.  Peraturan  Walikota  (PERWALI)  Kota  Mataram  Nomor  24 Tahun 2015 mengatur tentang pemberian wewenang kepada camat di Kota Mataram untuk melaksanakan proses perizinan bagi usaha mikro dan kecil. Kebijakan ini merupakan salah satu  bentuk  peran  pemerintah  daerah  kota  Mataram  sebagai  Regultaor  dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan UMKM.
Efektivitas program pemberdayaan UMKM yang dijalankan pemerintah daerah dapat dilihat  dari  meningkatnya  jumlah  UMKM  yang  aktif  dan  berkontribusi  pada perekonomian  lokal.  Berikut  merupkan  grafik  laju  pertumbuhan  Produk  Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Mataram dari tahun 2019-2023.
Sumber : https://mataramkota.bps.go.id/
Gambar 3. Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Kota Mataram tahun 2019-2023
Analisis  terhadap  fluktuasi  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  di  sektor perdagangan,  jasa  keuangan,  dan  konstruksi  di  Kota  Mataram  menunjukkan  adanya dinamika  ekonomi  yang  kompleks  dan  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  baik  internal maupun eksternal. Meskipun tidak terdapat tren linear yang jelas, namun dapat diamati bahwa ketiga sektor ini cenderung menunjukkan pola siklikal, dengan pertumbuhan yang baik  pada  tahun-tahun  ekspansi  ekonomi  dan  kontraksi  pada  saat  terjadi  guncangan ekonomi.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  kinerja  sektor-sektor  tersebut  sangat  sensitif terhadap perubahan kondisi perekonomian secara keseluruhan.
Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 memberikan dampak yang signifikan terhadap  perekonomian  Kota  Mataram,  terutama  pada  sektor  perdagangan  dan  jasa keuangan.  Pembatasan  mobilitas  dan  aktivitas  ekonomi  yang  diberlakukan  pemerintah untuk menekan penyebaran virus menyebabkan penurunan permintaan terhadap barang dan  jasa,  sehingga  berdampak  pada  kontraksi  pada  kedua  sektor  tersebut.  Namun demikian,  sektor  konstruksi  justru  mengalami  pertumbuhan  yang  positif  pada  tahun- tahun berikutnya, yang kemungkinan disebabkan oleh adanya program-program stimulus pemerintah  untuk  mendorong  investasi  di  sektor  infrastruktur.mFluktuasi  PDRB  pada ketiga  sektor  tersebut  menunjukkan  pentingnya  peran  pemerintah  daerah  sebagai regulator  dalam  menjaga  stabilitas  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Kebijakan  fiskal  dan moneter  yang  tepat,  serta  penyediaan  infrastruktur  yang  memadai,  dapat  membantu meredam  dampak  negatif  dari  guncangan  eksternal  dan  mendorong  pertumbuhan ekonomi  yang  berkelanjutan.  Selain  itu,  pemerintah  daerah  juga  perlu terus  melakukan evaluasi  terhadap  kebijakan  yang  telah  dilaksanakan  dan  melakukan  penyesuaian  agar tetap relevan dengan kondisi perekonomian yang terus berubah.
Secara  keseluruhan,  analisis  terhadap  PDRB  di  Kota  Mataram  menunjukkan  bahwa program dan kebijakan pemerintah telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, untuk mencapai pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, diperlukan upaya  yang  lebih  sistematis  dan  terintegrasi  antara  berbagai  pemangku  kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
c. Peran Pemerintah Darah sebagai Katalisator
Pemerintah  daerah  memiliki  peran  yang  sangat  krusial  sebagai  katalisator  dalam mengakselerasi  pertumbuhan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  dan mendorong dinamika ekonomi lokal. Dalam konteks Kota Mataram, pemerintah daerah telah  menunjukkan  komitmen  yang  kuat  dalam  memfasilitasi  perkembangan  UMKM melalui penyediaan berbagai infrastruktur pendukung, seperti pasar tradisional modern, pusat  pelatihan  berstandar,  dan  pusat  inkubasi  bisnis.  Fasilitas-fasilitas  ini  tidak  hanya berfungsi sebagai tempat berjualan, tetapi juga sebagai wadah bagi pelaku UMKM untuk memperoleh akses terhadap pengetahuan, teknologi, dan jaringan bisnis yang lebih luas. Selain itu dibutuhkan juga Kolaborasi dengan pihak swasta: k arena pentingnya kolaborasi dengan  pihak  swasta,  seperti  perusahaan  besar  atau  lembaga  keuangan,  dapat memberikan  dukungan  finansial  dan  teknis  kepada  UMKM, P emanfaatan  teknologi : pentingnya  pemanfaatan  teknologi  digital  dalam  pengembangan  UMKM,  seperti  e- commerce,  pemasaran  digital,  dan  sistem  informasi  manajemen  dapat  meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan daya saing. Berikut beberapa pemanfaatan teknologi yang umum dilakukan UMKM dan yang terakhir Pengembangan produk unggulan daerah: Menyoroti upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan produk unggulan daerah yang berbasis UMKM, sehingga dapat meningkatkan daya saing di pasar nasional maupun internasional.
Selain  menyediakan  fasilitas  fisik,  pemerintah  daerah  juga  berperan  aktif  dalam memberikan  pembinaan  dan  pendampingan  kepada  pelaku  UMKM.  Program-program pembinaan yang komprehensif, mulai dari tahap perencanaan usaha hingga pemasaran produk, telah berhasil meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku UMKM. Pentingnya pembinaan  ini  underscored  oleh  Harninda  (2022),  yang  menekankan  bahwa  peran pemerintah tidak hanya sebatas menyediakan fasilitas, tetapi juga memberikan dukungan teknis yang berkelanjutan.
Lebih  lanjut,  pemerintah  daerah  Kota  Mataram  juga  telah  berupaya  menciptakan ekosistem  bisnis  yang  kondusif  bagi  pertumbuhan  UMKM.  Hal  ini  dilakukan  melalui deregulasi  perizinan  usaha,  penyederhanaan  prosedur  administrasi,  dan  penguatan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM. Upaya-upaya ini bertujuan untuk mengurangi hambatan  birokrasi  dan  menciptakan  iklim  investasi  yang  menarik  bagi  pelaku  usaha. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah daerah sebagai katalisator telah  memberikan  kontribusi  yang  sangat  signifikan  terhadap  pertumbuhan  UMKM  di Kota  Mataram.  Namun  demikian,  untuk  mencapai  hasil  yang  lebih  optimal,  perlu dilakukan  upaya  berkelanjutan  untuk  meningkatkan  sinergi  antara  pemerintah  daerah, pelaku  UMKM,  dan  pemangku  kepentingan  lainnya.  Selain  itu,  penting  untuk  terus melakukan  evaluasi  terhadap  program  dan  kebijakan  yang  telah  dilaksanakan,  serta melakukan  penyesuaian  agar  tetap  relevan  dengan  dinamika  perekonomian  yang  terus berubah.
Gambar 4. Dokumentasi Infrasutuktur untuk mendukung UMKM kota Mataram
Pemerintah  daerah  secara  aktif  memberikan  pembinaan  dan  pendampingan  kepada pelaku  UMKM  melalui  program  pelatihan,  workshop,  dan  konsultasi  bisnis.  Program- program  ini  dirancang  untuk  meningkatkan  kapasitas  manajerial  dan  teknis  pelaku UMKM,  sehingga  mereka  dapat  menjalankan  usahanya  dengan  lebih  efisien  dan profesional.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi yang kuat antara  pemerintah  daerah  dan  masyarakat  merupakan  kunci  keberhasilan  dalam memberdayakan  UMKM.  Kedepan,  perlu  dilakukan  upaya  berkelanjutan  untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku UMKM, memperkuat akses terhadap teknologi  informasi,  serta  mengembangkan  ekosistem  bisnis  yang  mendukung pertumbuhan UMKM. Dengan demikian, UMKM dapat terus menjadi motor penggerak perekonomian  Kota  Mataram  dan  berkontribusi  pada  kesejahteraan  masyarakat  secara luas.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar, K., Jaelani, A., Alambana, B. M., Athuri, S. S., Cahyani, D. W., Arianti, R., ... & Setiawan, A. (2023). Pemberdayaan UMKM dan Peningkatan Value Added (Nilai Tambah)  Produk  Tempe  melalui  Inovasi  Olahan  Tempe  untuk  Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Keroya. Jurnal Wicara Desa , 1 (1), 1-11.
Diva, Gede. 2019. “Mengembangkan UKM Melaui Pemberdayaan Peran Pemerintah”
Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
Hadion Wijoyo, Digitalisasi UMKM (Sumatra Barat: CV Insan Cendekia Mandiri, 2020). Harninda, Yola. 2022. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  (UMKM)  Industri  Pengolahan  Kopi  di  Kota  Banda  Aceh. Skripsi  UIN AR-RANIRY Banda Aceh, Hal 1-105.
Lailiyah, I. S., Kusbandrijo, B., & Murti, I. EVALUASI PERAN PEMERINTAH DESA DALAM  PENGELOLAAN  KAWASAN  WISATA  DI  DESA  KEMANTREN KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN.
Masruroh,  I.,  Andrean,  R.,  &  Arifah,  F.  (2021).  Peran  pemerintah  dalam  mengatasi dampak  pandemi  covid-19  bagi  UMKM  di  Indonesia. Journal  of  Innovation Research and Knowledge, 1(1), 41-48.
Muh.  Ruslan  Abdullah  dan  Abd.  Kadir  Arno,  Reincarnation  of  MSMEs  After  the Government’s  Policy  on  Economics  Recovery  Due  to  the Covid-19  Pandemic  in Indonesia,  Technium  Social  Sciences  Journal,  Vol.27,  452-462,  2022, www.techniumsciencea.com
Kurniawan,  I.  A.  (2020).  GOOD  GOVERNANCE  BERPENGARUH  TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PROGRAM KEWIRAUSAHAAN DAN
KEUNGGULAN  KOMPETITIF  BAGI  USAHA  KECIL  DAN  MENENGAH  DI DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA TANGERANG. JURNAL ILMIAH ILMU
ADMINISTRASI, 10(1), 22-34.
Wulansari,  A,  and  L  Hakim.  “Strategi  Dinas  Koperasi  Dan  UMKM  Kabupaten Karawang Dalam Pemberdayaan UMKM.” Jurnal Penelitian Administrasi Publik 7, no. 1 (2021): 8293. http://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/jpap/article/view/5172/3623.
Primiana,Ina. 2009. Menggerakkan Sektor Rill UKM dan Industri. Bandung : Alfabeta Undang-undang  (UU)  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah