## MENELUSURI KEDUDUKAN PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM
( Discovering the Position of Pancasila as the Basic Norm in Indonesia )

## Hendra Wahanu Prabandani
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jl. Kramat Raya No. 25, Senen Jakarta Pusat hendrawahanu@iblam.ac.id Submission : 17 Januari 2022 Accepted : 25 Januari 2022 Publish : 31 Januari 2022

## Abstract
The  Constitution  of  Republic  Indonesia  is  absent  to  describe  Pancasila  as  the rule  that  forms  an  underlying  basis  for  a  legal  system  in  Indonesia.  It  might become a problem when  the majority number of statesmen is difficult to find a legal reference regarding Pancasila as the basic norm in Indonesia. This article aims to discover the position of Pancasila as the basic norm in statutory system in  Indonesian,  and  how  Pancasila  is  implemented  in  the  construction  of Indonesia  legal  system.  Pancasila  as  the  basic  norm  is  reflected  in  the preambule of 1945 Constitution and in article 1 (3) of 1945 Constitution. Prior to the amendment of 1945 Constitution,  explaination regarding  Pancasila as a basic  norm  was  stipulated  in  MPRS  Decree  XX/MPRS/1966  regarding  Source of  the  Law  Governance  Republic  Indonesia  and  Hieararchy  of  Law  and Regulatin  in  Indonesia,  also  MPR  Decree  II/MPR-RI/1978  regarding  Guidline of  Implementation  Pancasila  or  Eka  Prasetya  Pancakarsa.  Furthermore,  after the  amendement  of  1945  Constitution,  Pancasila  as  the  basic  norm  might  be found in Law Number 12 Year 2011 regarding Establishment of Legislation and Presidential  Regulation  Number  87  Year  2014  regarding  Implementation Regulation  of  Law  Number  12  Year  2011  regarding  Establishment  of Legislation.  The  concept  of  Pancasila  as  the  basic  norm  is  implemented  as micro aspect which is in the principle of statutory making, and macro aspec as the foundation of rule of law as well as legal development in Indonesia.
Keywords : Pancasila, Basic Norm, Constitution.

## Abstrak
Dalam  konstitusi  Indonesia  yang  saat  ini  berlaku,  tidak  ditemukan  istilah Pancasila  dalam  pembukaan  ataupun  di  dalam  batang  tubuh  UUD  Negara  RI Tahun 1945. Persoalan sumber rujukan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan sumber  dari  segala  sumber  hukum  Negara  seringkali  menjadi  pertanyaan  bagi para penyelenggara Negara pada saat harus mencari dokumen apakah yang dapat digunakan sebagai referensi tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.  Permasalahan  dalam  tulisan  ini  adalah  bagaimanakah  pengaturan
kedudukan  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum  negara  dalam berbagai  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  dan  bagaimanakah implementasi Pancasila sebagai sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dalam  bangunan  negara  hukum  di  Indonesia.  Pancasila  yang  merupakan  sumber dari  segala  sumber  hukum  tercermin  kontinuitasnya  antara  Pembukaan  UUD Negara  RI  Tahun  1945  dengan  ketentuan  Pasal  1  ayat  (3).  Sebelum  perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 rumusan Pancasila sebagai dasar dari segala sumber hukum  negara  dapat  ditemukan  dalam  Ketetapan  MPRS  No.  XX/MPRS/1966 tentang  tentang  Memorandum  DPR-GR  Mengenai  Sumber  Tertib  Hukum Republik  Indonesia  dan  Tata  Urutan  Peraturan  Perundangan  Republik  Indonesia dan  TAP  II/MPR-RI/1978  Tentang  Pedoman  Penghayatan  Dan  Pengamalan Pancasila  atau  sering  disebut  Eka  Prasetya  Pancakarsa.  Sedangkan  setelah perubahan  UUD  Negara  RI  Tahun  1945  istilah  Pancasila  sebagai  dasar  hukum ditemukan  dalam  UU  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan  dan  Peraturan  Presiden  No.  87  Tahun  2014  tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Konsep Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum saat ini diimplementasikan dari aspek mikro  yaitu  dalam  asas-asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan, sedangkan  dari  aspek  makro  sebagai  landasan  negara  hukum  dan  pembangunan sistem hukum nasional.
Kata Kunci : Pancasila, Sumber Hukum, Konstitusi

## A. Pendahuluan
Indonesia  adalah  negara  yang  becorak  multi  etnik,  agama,  ras,  dan  multi golongan.  Sesanti Bhinneka  Tunggal  Ika secara de  facto mencerminkan kemajemukan  budaya  bangsa  dalam  naungan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Wilayah  negara  yang  membentang  luas  dari  Sabang  sampai  Merauke selain memiliki sumber daya alam  ( natural recsources ) juga mempunyai sumber daya budaya ( cultural resources ) yang beraneka ragam coraknya. 1 Kemajemukan Indonesia juga bertambah dengan diakuinya 6 (enam) agama resmi serta berbagai aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Sebagai  sebuah  negara  bangsa  yang  sangat  majemuk,  Indonesia  haruslah memiliki  perekat  yang  dapat  mempersatukan  seluruh  keberagaman  yang  secara
1 I  Nyoman  Nurjaya, Reorientasi  Paradigma  Pembangunan  Hukum  Negara  dalam Masyarakat  Multikultural:  Perspektif  Hukum  Progresif ,  Makalah  disampaikan  dalam  Seminar Hukum  Progresif  I,  Kerjasama  Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro,  Program  Doktor  Ilmu Hukum dan Universitas Trisakti Jakarta, Semarang, 15 Desember 2007, 13.
nyata  telah  ada  dan  hidup  dalam  masyarakat.  Perekat  tersebut  adalah  konsep filosofis yang dikenal sebagai Pancasila.
Pancasila  adalah common  platform dan common  denominator bagi  bangsa Indonesia.  Din  Syamsudin  yang  meminjam  istilah  Al-Qur’an  menyampaikan bahwa  Pancasila  dapat  dipandang  sebagai kalimatun  sawa’ atau  “kata  tunggal pemersatu”  bangsa  Indonesia  yang  majemuk.  Dalam  hal  ini  Pancasila  lebih  dari sekedar  “pernyataan  politik”  ( political  statement ),  tapi  juga  “pernyataan ideologis” ( ideological statement ). Sebagai pernyataan politik Pancasila memang mempersatukan berbagai kepentingan dan aliran politik yang ada. 2
Seiring  dengan  euporia  reformasi  yang  telah  bergaung  dalam  beberapa dekade  terakhir,  beberapa  pihak  berusaha  memertanyakan  kembali  kedudukan Pancasila  sebagai  fondasi  berpijak  bangsa  ini.  Dengan  berbagai  upaya,  berbagai pihak  secara  nyata  mencoba  menggoyah  Pancasila  hanya  demi  kepentingan golongan mereka.
Adalah suatu ironi jika bangsa Indonesia mengabaikan Pancasila, sementara di luar negeri banyak tokoh memuji Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai sebuah  model  alternatif  bagi  dunia  yang  multikultural.  Paus  Benediktus  XVI  di Spanyol  dalam  sambutan  resminya  pada  pembukaan  konferensi Community  of Sant’  Egidio di  Barcelona  2010  bahkan  menyebut  kedua  pilar  bangsa  Indonesia itu sebagai ideologi relevan untuk masyarakat global dewasa ini. 3 Pengakuan dari masyarakat  internasional  tersebut  semakin  menguatkan  kesadaran  kita  bahwa Pancasila  merupakan  fondasi  yang  tepat  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.
Setelah  menyepakati  Pancasila  sebagai  basis  fundamental  kehidupan berbangsa,  para  pendiri  negara  ( the  founding  fathers )  Indonesia  kemudian  juga memikirkan  konsep  negara  hukum  untuk  menjaga  agar  negara  baru  Indonesia
2 Din  Syamsudin, Pidato  Kebangsaan  Negara  Pancasila:  Baituna  Jannatuna , dalam Historisitas  dan  Spiritualitas  Pancasila ,  disampaikan  dalam  Refleksi  Peringatan  67  Tahun  Hari Lahir Pancasila, Fraksi PDIP MPR RI, 88.
3 Ibid . , 92.
berdaulat  berdasarkan  konstitusi  bukan  berdasarkan  kekuasaan  orang  per  orang. Ketentuan  tersebut  kemudian  dirumuskan  dengan  tegas  dalam  UUD  1945, Konstitusi  RIS  1949,  dan  UUDS  1950.  Negara  hukum  Indonesia  tersebut  yang kemudian berdiri di atas fondasi falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila.
Namun  demikian,  sebagaimana  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  Tahun  1945)  yang  saat  ini  berlaku, istilah  atau  nama  “Pancasila”  tidak  terdapat  di  dalam  pembukaan  ataupun  di dalam bagian dari konstitusi. Mengenai hal ini, Presiden RI ke-5, bahkan pernah menyatakan  bahwa  persoalan  sumber  rujukan  bahwa  Pancasila  sebagai  dasar negara  dan  sumber  dari  segala  sumber  hukum  negara  seringkali  menjadi pertanyaan  yang  sederhana  namun  sangat  menohok.  Pertanyaan  yang  menohok tersebut  adalah,  ketika  para  penyelenggara  negara  dan  pembuat  undang-undang harus mencari dasar rujukan tentang  dokumen apakah yang bisa digunakan oleh mereka  sebagai  referensi  tentang  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber hukum. 4 Hal  ini  juga  sering  dipertanyakan  oleh  mahasiswa  dalam  perkuliahan- perkuliahan Hukum Tata Negara maupun Ilmu Perundang-Undangan.
Pancasila  seakan-akan  menjadi  konsep  yang  setiap  hari  diperbincangkan, namun tidak ditemukan penamaan secara tertulisnya dalam konstitusi Indonesia. Oleh  karena  itu,  dalam  tulisan  ini  penulis  bermaksud  untuk  menelusuri  konsep Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum  sekaligus  merumuskan usaha implementasinya dalam bangunan negara hukum Indonesia.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka permasalahan yang akan dijawab dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  pengaturan  kedudukan  Pancasila  sebagai  sumber  dari segala  sumber  hukum  negara  dalam  berbagai  peraturan  perundang- undangan di Indonesia?
4 Megawati  Soekarnoputri, Pidato  Kebangsaan  Memperingati  Hari  Lahirnya  Pancasila  1 Juni 2011 dalam Historisitas dan Spiritualitas Pancasila , disampaikan dalam Refleksi Peringatan 67 Tahun Hari Lahir Pancasila, Fraksi PDIP MPR RI, 60.
2. Bagaimanakah implementasi Pancasila sebagai sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dalam bangunan negara hukum di Indonesia?
Sedangkan  tujuan  penulisan  yang  ingin  dicapai  dalam  tulisan  ini  adalah untuk:
1. Menelusuri konsep tentang kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber  hukum  negara  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia.
2. Menjelaskan  implementasi  Pansila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber hukum negara dalam bangunan negara hukum di Indonesia.

## B. Metode Penulisan
Jenis  data  yang  dipakai  dalam  tulisan  ini  adalah  data  sekunder.  Data sekunder tersebut bersumber dari peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, buku-buku literatur, majalah, koran, jurnal, dan lain-lain yang berkaitan dengan  permasalahan  dihadapi.  Sedangkan  pengumpulan  data  dalam  tulisan  ini antara lain dilakukan dengan metode studi pustaka dan penelusuran data melalui internet.
Analisis  data  dilakukan  secara  induktif,  semua  data  yang  diperoleh ditafsirkan  dengan  mendasarkan  pada  teori-teori  yang  ada.  Analisisnya menggunakan model analisis interaktif  ( interactive model of analisys ). Model ini meliputi 4 (empat) tahap yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap verifikasi data atau penarikan kesimpulan. 5
Selain  hal  tersebut,  dalam  tulisan  ini  juga  digunakan  teknik  penafsiran hukum  historis,  yaitu  menafsirkan  atau  mencari  penjelasan  suatu  Pasal  dalam perundang-undangan  dengan  menelusuri  maksud  dari  pembuat  peraturan  pada saat  peraturan  tersebut  dibuat.  Untuk  melaksanakan  analisa  tersebut  maka penulis  akan menelusuri  hasil-hasil  pembahasan  peraturan  perundang-undangan yang akan dianalisis.
5 Mathew  B.  Miles  dan  A.  Michael  Huberman, Analisis  Data  Kualitatif ,  Penerjemah: Tjetjep R. Rohidi, (Jakarta: UI Press, 1992), 19.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
C.1.   Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum
C.1.a.   Pancasila Sebagai Cita Hukum
Apabila ditelusuri secara lebih mendalam, memang istilah “Pancasila” tidak pernah  ditemui  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945.  Istilah  Pancasila  pertama  kali ditemukan  dalam  pidato,  Bung  Karno  pada  saat  sidang  BPUPKI.  Namun  harus dipahami  bahwa  naskah  pidato  tersebut  merupakan  dokumen  historis  dan bukanlah  dokumen  yuridis.  Sebelum  dilakukannya  peninjauan  kembali  terhadap seluruh Ketetapan MPR, kedudukan Pancasila sebenarnya dapat ditemukan dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber  Tertib  Hukum  Republik  Indonesia  dan  Tata  Urutan  Peraturan Perundangan Republik Indonesia yang saat telah dicabut.
Meskipun sebutan Pancasila tidak terdapat di dalam Pembukaan  UUD NRI Tahun  1945,  menurut  Pranarka  konsepnya  tetap  ada  dan  sesuai  asas communis opinio doctorum bahwa dasar negara dan ideologi nasional adalah Pancasila.
Rumusan  Pancasila  yang  dimuat  dalam  pembukaan  konstitusi  UUD  NRI Tahun  1945  telah  menempatkannya  dalam  kedudukan  yang  tersendiri  dalam struktur  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Konsep  konstitusi  sendiri  telah disepakati  sebagai “the  system  of  fundamental  principles  according  to  which  a nation,  state,  corporation,  is  govern,  the  document  is  embodying  these principles”. Secara  umum  dinyatakan  bahwa  konstitusi  merupakan  sistem  yang berisi prinsip-prinsip mendasar yang mengatur suatu bangsa dan negara, dokumen yang berisi prinsi-prinsip dasar. 6
Hal  tersebutlah  yang  menyebabkan  adanya  konvensi  oleh  para penyelenggara  negara,  bahwa  meskipun  seluruh  Pasal  dalam  UUD  NRI  Tahun 1945 tidak tabu untuk diubah, namun pembukaan UUD  NRI Tahun 1945 “haram hukumnya”  untuk  diubah.  Selain  karena  Pembukaan  UUD  NRI  Tahun  1945
6 Mochamad Isnaeni Ramdhan, “Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai Pengawal Pancasila dalam Sistem Hukum Nasional”, Jurnal Legislasi Vol. 6, No. 3, (2009): 527.
merupakan  piagam  pembentukan  negara,  di  dalamnya  juga  terkandung  muatan falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila.
Dalam  sejarah  ketetanegaraan  Indonesia  sebagaimana  telah  diuraikan sebelumnya,  UUD  NRI  Tahun  1945  merupakan  konstitusi  yang  pertama  yang ditetapkan  oleh  PPKI  pada  tanggal  18  Agustus  1945.  Pada  perkembangan selanjutnya  Indonesia  telah  melakukan  empat  kali  perubahan  UUD  NRI  Tahun 1945  yaitu  pada  tahun  1999,  2000,  2001,  dan  2002.  Namun  demikian,  satu  hal yang  permanen  dalam  keempat  konstitusi  tersebut  nilai-nilai  Pancasila  tetap diterapkan  sebagai  bagian  dalam  Pembukaan,  sehingga  dapat  dipahami  bahwa nilai-nilai  tersebut  merupakan  kesepakatan  nasional  bangsa  Indonesia  dalam menata kehidupan ketatanegaraanya.
Sampai  saat  ini  beberapa  peraturan  perundang-undangan  secara  tegas menyatakan  bahwa  Pancasila  masih  diakui  sebagai  sumber  pembentuk  hukum positif  di  Indonesia,  sehingga  konkritisasi  nilai-nilai  Pancasila  harus  tercermin dalam substansi peraturan perundang-undangan.
Kedudukanya  sebagai  dasar  falsafah  berbangsa,  kemudian  juga menempatkan Pancasila sebagai cita hukum  ( rechtsidee ) yang menjiwai isi UUD NRI Tahun 1945 dan seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. 7
B.1.b. Pengaturan Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan
1) Pancasila dalam UUD NRI Tahun 1945
Presiden RI Ke-5 Megawati Soekarnoputri menyampaikan bahwa persoalan sumber  rujukan  bahwa  Pancasila  merupakan  sumber  dari  segala  sumber  hukum negara  seringkali  menjadi  pertanyaan  yang  sederhana  namun  sangat  menohok. Pertanyaan yang menohok tersebut adalah, ketika para penyelenggara  negara dan pembuat Undang-Undang harus mencari dasar rujukan tentang  dokumen apakah
7 Ibid.
yang  bisa  digunakan  oleh  mereka  sebagai  referensi  tentang  Pancasila  sebagai sumber dari segala sumber hukum. 8
Jawaban pertanyaan tersebut dapat ditemukan dalam pidato Mr. Notonegoro pada saat pemberian gelar Doktor Honoris Causa kepada Bung Karno, tanggal 19 September  1951  di  Universitas  Gadjah  Mada.  Beliau  mengatakan  bahwa pengakuan  terhadap  Bung  Karno  sebagai  penemu  Pancasila  dan  1  Juni  1945 sebagai Hari Lahirnya Pancasila bukan terletak pada urutan-urutan sila Pancasila, yang berbeda dengan sila Pancasila sebagaimana terdapat dalam alinea ke empat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pengakuan yang diberikan terletak pada asas dan pengertiannya, yang tetap sebagai dasar filsafat negara RI. Bukan pada bentuk formilnya,  akan  tetapi  sifat  materiilnya  yang  dimaksudkannya. 9 Maksudnya adalah  bentuk  Pancasila  yang  saat  ini  kita  kenal  mungkin  rumusannya  berbeda dengan yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI, namun demikian secara epistemologi isi/materinya adalah sama.
Menurut  M.  Isnaeni  Ramdhan  pengaturan  materi  UUD  NRI  Tahun  1945, juga  harus  mengacu  secara  konsisten  terhadap  nilai-nilai  Pancasila  yang termaktub  pada  alinea  keempat  pembukaan  UUD  NRI  Tahun  1945.  Konsistensi penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam batang tubuh konstitusi merupakan tuntutan  konsistensi  penerapan  norma  secara  sistemik,  sehingga  terdapat  relasi fungsional antara nilai-nilai Pembukaan dengan  Batang Tubuh UUD  NRI Tahun 1945. 10
Untuk  menjaga  posisi  Pancasila  sebagai  dasar  dan  falsafah  negara  dan merupakan  sumber  hukum  tertinggi,  maka  segala  bentuk  hukum  dan  perundang- undangan  yang  ada  di  Indonesia  baik  UUD  NRI  Tahun  1945  ataupun  Undang- Undang  lainnya  haruslah  merujuk  pada  Pancasila.  Segala  bentuk  hukum  yang tidak sejalan dengan Pancasila apalagi bertentangan, maka harus dinyatakan batal
8 Megawati Soekarnoputri, Pidato Kebangsaan , op . cit ., 60.
9 Ibid ., 56.
10 Mochamad Isnaeni Ramdhan, “Hakim Mahkamah”, op . cit ., 529.
demi  hukum  karena  berlawanan  dengan  norma  dasar  kita  bernegara.  Saat  ini banyak  hukum  dan  Undang-Undang  yang  bertentangan  dengan  Pancasila  karena itu  harus  segera  direviu  karena  jelas-jelas  telah  merugikan  bangsa  ini,  merusak negara,  dan  menyengsarakan  rakyat  Indonesia.  Padahal  jelas  tujuan  Pancasila adalah untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 11
Ke depan segala peraturan dan perundang-undangan harus diuji dan diayak kembali  dengan  nilai-nilai  Pancasila.  Pembuatan  undang-undang  dan  peraturan peraturan harus lulus sensor Pancasila. 12
2) Sebelum Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945
a) Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966
Ketetapan  MPRS  No.  XX/MPRS1966  adalah  tentang  Memorandum  DPR- GR  Mengenai  Sumber  Tertib  Hukum  Republik  Indonesia  dan  Tata  Urutan Peraturan  Perundangan  Republik  Indonesia.  Memang  setelah  UUD  1945  hasil perubahan  ditetapkan,  Penjelasan  dan  Ketetapan  MPRS  No.  XX/MPRS/1966 sudah tidak berlaku, baik karena dicabut pada tahun 2000 dengan Ketetapan No. III/MPR/2000  tentang  Sumber  Hukum  dan  Tata  Urutan  Peraturan  Perundang- Undangan  maupun  karena  konsekuensi  bahwa  menurut  UUD  1945  hasil perubahan, ketetapan MPR bukan lagi merupakan peraturan perundang-undangan.
Namun  demikian,  untuk  mendapatkan  gambaran  yang  utuh  mengenai konsep  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum,  maka  aspek kesejarahan dari Tap. XX/MPRS/1966 masih relevan untuk ditelusuri.
Dalam  dasar  menimbang  ketetapan  tersebut  dinyatakan  bahwa  untuk terwujudnya  kepastian  dan  keserasian  hukum,  serta  kesatuan  tafsiran  dan pengertian  mengenai  Pancasila dan  pelaksanaan  UUD  1945  perlu  adanya perincian dan penegasan mengenai sumber tertib hukum dan tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia.
11 Said  Aqil  Siroj, Menegakkan  Kembali  Pancasila,  dalam  Historisitas  dan  Spiritualitas Pancasila ,  disampaikan  dalam  Refleksi  Peringatan  67  Tahun  Hari  Lahir  Pancasila,  Fraksi  PDIP MPR RI, 84-85.
12 Din Syamsudin, Pidato Kebangsaan, op . cit ., 107.
Penjelasan  mengenai  kedudukan  Pancasila  dinyatakan  bahwa  sumber  dari tertib hukum sesuatu negara atau yang biasa sebagai "sumber dari  segala  sumber hukum"  adalah  pandangan  hidup,  kesadaran,  dan  cita-cita hukum serta cita- cita  moral  yang  meliputi  suasana  kejiwaan  dan  watak  dari  rakyat  negara  yang bersangkutan.
Sumber  dari  tertib  hukum  Republik  Indonesia  adalah  pandangan  hidup, kesadaran,  dan  cita-cita  hukum  serta  cita-cita  mengenai  kemerdekaan  individu, kemerdekaan  bangsa,  peri-kemanusiaan,  keadilan  sosial,  perdamaian  nasional, dan  mondial,  cita-cita  politik  mengenai  sifat  bentuk  dan  tujuan  negara,  cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan daripada budi nurani manusia.
Pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang  meliputi  suasana  kejiwaan  serta  watak  dari  bangsa  Indonesia  itu  pada  18 Agustus   1945   telah   dimurnikan   dan   dipadatkan   oleh    panitia   persiapan kemerdekaan  atas  nama  rakyat  Indonesia,  menjadi  dasar  negara  Republik Indonesia,  yakni  Pancasila:  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  Kemanusiaan  yang  adil dan  beradab,  Persatuan  Indonesia,  Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmah kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/perwakilan,  dan  Keadilan  Sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia.
b) Ketetapan MPR No. II/MPR-RI/1978
Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor TAP  II/MPR-RI/1978  tentang  Pedoman  Penghayatan  dan  Pengamalan  Pancasila atau  sering  disebut Eka  Prasetya  Pancakarsa .  Dinyatakan  dalam  isinya  bahwa Pedoman  Penghayatan  dan  Pengamalan  Pancasila  ini  bukan  merupakan  tafsir Pancasila  sebagai  dasar  negara  dan  juga  tidak  dimaksud  menafsirkan  Pancasila dasar  negara  sebagaimana  tercantum  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar 1945, Batang Tubuh, dan Penjelasannya.
Pedoman  Penghayatan  dan  Pengamalan  Pancasila  ini  merupakan  penuntun dan  pegangan  hidup  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara  bagi  setiap warganegara  Indonesia,  setiap  penyelenggara  negara  serta  setiap  lembaga kenegaraan  dan  lembaga  kemasyarakatan,  baik  di  pusat  maupun  di  daerah  dan dilaksanakan secara bulat dan utuh.
Sesungguhnya  sejarah  telah  mengungkapkan,  bahwa  Pancasila  adalah  jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.
3) Setelah Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945
a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

## Peraturan Perundang-Undangan
Setelah  UUD  1945  hasil  perubahan  ditetapkan,  Penjelasan  dan  Ketetapan MPRS  No.  XX/MPRS/1966  tentang  Memorandum  DPRGR  Mengenai  Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan RI sudah tidak berlaku,  baik  karena  dicabut  pada  tahun  2000  dengan  Ketetapan  No. III/MPR/2000  tentang  Sumber  Hukum  dan  Tata  Urutan  Peraturan  Perundang- Undangan  maupun  karena  konsekuensi  bahwa  menurut  UUD  1945  hasil perubahan, ketetapan MPR bukan lagi merupakan peraturan perundang-undangan.
Atas konsekuensi penegasan sebagai negara hukum, UUD NRI Tahun 1945 hasil  perubahan  selain  mencantumkan  Pasal  1  ayat  (3)  yang  menyatakan  bahwa Indonesia  adalah  negara  hukum,  selanjutnya  juga  menempatkan  Pasal  22A  yang menyatakan  bahwa  ketentuan  tentang  tata  cara  pembentukan  undang-undang diatur dengan undang-undang.
Sebagai pelaksanaan dari Pasal 22A tersebut pada tahun 2004 ditetapkanlah Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan  (UU  10/2004).  Dalam  undang-undang  tersebut  pertama
kalinya  dinyatakan  dengan  tegas  dalam  dokumen  yuridis  bahwa  Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. 13
Penjelasan  Pasal  2  UU  10/2004  menegaskan  bahwa  penempatan  Pancasila sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum  negara  adalah  sesuai  dengan Pembukaan  Undang-Undang  NRI  Tahun  1945  yang  menempatkan  Pancasila sebagai  dasar  dan  ideologi  negara  sekaligus  dasar  filosofis  bangsa  dan  negara sehingga setiap muatan materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Setelah  berjalan  selama  lebih  dari  7  tahun,  UU  10/2004  dirasakan  banyak kekurangan dalam muatan materinya dan dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan  zaman.  Oleh  karena itu,  langkah-langkah  perbaikan  dalam  proses pembentukan peraturan perundang-undangan terus dilakukan termasuk melakukan revisi terhadap UU 10/2004.
Saat  ini  UU  10/2004  telah  digantikan  dengan  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011). Dalam konsiderans UU 12/2011 dinyatakan bahwa sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana,  terpadu,  dan  berkelanjutan  dalam  sistem  hukum  nasional  yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.
Konseideran  tersebut  kembali  menegaskan  bahwa  Indonesia  merupakan negara  hukum  yang  dalam  implementasinya  negara  harus  melaksanakan pembangunan  hukum  berdasarkan  konstitusi.  Kedudukan  Pancasila  sebagai sumber dari segala sumber hukum juga masih tetap tercantum dalam Pasal 12 UU 12/2011.  Sebagaimana  dinyatakan  pada  Pasal  2  UU  12/2011  bahwa  Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum.
13 Pasal  2,  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.
Penempatan  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum  negara adalah  sesuai  dengan  Pembukaan  Undang-Undang  NRI  Tahun  1945  alinea keempat  yaitu  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menempatkan  Pancasila  sebagai  dasar  dan  ideologi  negara  serta  sekaligus dasar filosofis negara termasuk dalam konteks pembentukan peraturan perundang- undangan  berarti  bahwa  setiap  materi  muatan  Peraturan  Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 14
Selanjutnya  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  UU  12/2011  juga  menegaskan  bahwa Pancasila  merupakan  hukum  dasar  dalam  sistem  perundang-undangan  di Indonesia.  Pasal  3  ayat  (1)  UU  12/2011  menyatakan  bahwa:  “Yang  dimaksud dengan  “hukum  dasar”  adalah  norma  dasar  bagi  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  yang  merupakan  sumber  hukum  bagi  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  di  bawah  Undang-Undang  Dasar  Negara  RI Tahun 1945”.
b) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
Peraturan  Presiden  Nomor  87  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan  (Perpres  87  Tahun  2014)  merupakan  peraturan  teknis pelaksanaan  tata  cara  pembentukan  peraturan  perundang  undangan  yang  berlaku di Indonesia saat ini. Perpres No. 87 tahun 2014 menjabarkan secara rinci  setiap tahapan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  mulai  perencanaan, penyusunan,  pembahasan,  penetapan,  pengundangan  dan  penyebarluasan  sertiap jenis peraturan perundnag-undangan di Indonesia.
Pasal 51 Perpres No. 87 Tahun 2014 mengatur bahwa konsepsi dan materi pengaturan rancangan undang-undang yang disusun harus selaras dengan falsafah
14 Din Syamsudin, Pidato Kebangsaan, op . cit ., 90-91.
negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, undang-undang lain dan kebijakan yang terkait dengan materi yang akan diatur dalam rancangan undang-undang tersebut.
Menurut  Hans  Nawiasky,  dalam  suatu  negara  yang  merupakan  kesatuan tatanan  hukum,  terdapat  suatu  kaidah  tertinggi  yang  kedudukannya  lebih  tinggi dari  undang-undang  dasar.  Berdasarkan  kaidah  tertinggi  inilah  undang-undang dasar dibentuk. Kaidah tertinggi dalam kesatuan tatanan hukum dalam negara itu yang disebut dengan staatsfundamentalnorm yang di Indonesia berupa Pancasila. Hakikat  hukum  suatu staatsfundamentalnorm ialah  syarat  bagi  berlakunya  suatu undang-undang  dasar  karena  lahir  terlebih  dahulu  dan  merupakan  akar  langsung pada kehendak sejarah suatu bangsa serta keputussan bersama yang  diambil oleh bangsa. 15
C.2. Implementasi  Pancasila  Sebagai  Sumber  Dari  Segala  Sumber Hukum
C.2.a. Implementasi dalam  Asas-Asas  Penyusunan  Peraturan Perundang-Undangan
Salah  satu  implementasi  dari  konsep  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala sumber  hukum  adalah  sebagaimana  dijabarkan  dalam  UU  12/2011.  UU  12/2011 yang  merupakan  pedoman  formal  dan  material  dalam  penyusunan  peraturan perundang-undangan  telah  menjabarkan  nilai-nilai  Pancasila  dalam  asas  yang harus  dipenuhi  dalam  setiap  proses  penyusunan  peraturan  perundang-undangan. Pasal  6  ayat  (1)  UU  12/2011  menyatakan  bahwa  materi  muatan  Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: 1) Pengayoman; 2)
Kemanusiaan;  3)  Kebangsaan;  4)  Kekeluargaan;  5)  Kenusantaraan;  6)  Bhineka tunggal  ika;  7)  Keadilan;  8)  Kesamaan  kedudukan  dalam  hukum  dan
15 Sekretariat  Jendereal  MPR  RI, Panduan  Pemasyarakatan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat Republik Indonesia , (Jakarta: MPR RI, 2020), 94.
pemerintahan;  9)  Ketertiban  dan  kepastian  hukum;  dan/atau;  10)  Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
a. Pengayoman,  setiap  meteri  muatan  peraturan  perundang-undangan  harus berfungsi  memberikan  perlindungan  untuk  menciptakan  ketenteraman masyarakat.
b. Kemanusiaan,  setiap  materi  muatan  peraturan  perundang-undangan  harus mencerminkan  perlindungan  dan  penghormatan  hak  asasi  manusia  serta harkat  dan  martabat  setiap  warga  negara  dan  penduduk  Indonesia  secara proporsional
c. Kebangsaan,  setiap  materi  muatan  peraturan  perundang-undangan  harus mencerminkan  sifat  dan  watak  bangsa  Indonesia  yang  majemuk  dengan tetap menjaga prinsip NKRI. Hukum nasional harus memenuhi syarat-syarat kenasionalan  yaitu  sesuai  dengan  arti nation atau  yang  bersifat  nasional dalam  arti  politik  bukan  dalam  arti  rasial  atau  etnik  atau  geologis  atau budaya. 16
d. Kekeluargaan,  setiap  muatan  materi  peraturan  perundang-undangan  harus mencerminkan  musyawarah  untuk  mencapai  mufakat  dalam  setiap pengambilan keputusan.
e. Kenusantaraan,  setiap  materi  peraturan  perundang-undangan  senantiasa memerhatikan  kepentingan  seluruh  wilayah  Indonesia  dan  Materi  Muatan Peraturan  Perundang-undangan  yang  dibuat  di  daerah  merupakan  bagian dari  sistem  hukum  nasional  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar Negara RI tahun 1945.
f. Bhineka  Tunggal  Ika ,  setiap  peraturan  perundang-undangan  harus memerhatikan  keragaman  penduduk,  agama,  suku  dan  golongan,  kondisi
16 Sunaryati Hartono, “Peran State Auxilary Bodies Dalam  Rangka  Konsolidasi  Konstitusi Menuju Grand  Design Sistem  dan  Politik  Hukum  Nasional”,  Majalah  Hukum  Nasional  BPHN Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, 34-38.
khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
g. Keadilan,  setiap  muatan  materi  peraturan  perundang-undangan  harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
h. Kesamaan  kedudukan  dalam  hukum  dan  pemerintahan,  setiap  materi muatan  peraturan  perundang-undangan  tidak  boleh  memuat  hal  yang bersifat  membedakan  berdasarkan  latar  belakang,  antara  lain  agama,  suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
i. Ketertiban dan kepastian hukum, setiap materi muatan peraturan perundang- undangan  harus  dapat  mewujudkan  ketertiban  dalam  masyarakat  melalui jaminan kepastian hukum.
j. Keseimbangan,  keserasian,  dan  keselarasan,  setiap  materi  muatan  harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
C.2.b.  Implementasi  Pancasila  dalam  Bangunan  Negara  Hukum Indonesia
1) Implementasi Sila Ketiga Pancasila sebagai Landasan Negara

## Hukum Indonesia
Sila  Persatuan  Indonesia  (Kebangsaan  Indonesia)  dalam  Pancasila  pada prinsipnya  menegaskan  bahwa  bangsa  Indonesia  merupakan  negara  kebangsaan. Bangsa  yang  memiliki  kehendak  untuk  bersatu,  memiliki  persatuan  perangai karena persatuan nasib, bangsa yang terikat pada tanah airnya. Bangsa yang akan tetap terjaga dari kemungkinan mempunyai sifat chauvinistis.
Persatuan  berasal  dari  kata  satu,  yang  berarti  utuh  tidak  terpecah-pecah. Persatuan juga menyiratkan arti adanya keragaman, dalam pengertian bersatunya bermacam  corak  yang  beraneka  ragam  menjadi  satu  kebulatan.  Persatuan
Indonesia  dalam  sila  Ketiga  ini  mencakup  persatuan  dalam  arti  ideologi,  politik, ekonomi sosal budaya, dan keamanan. 17
Persatuan  Indonesia  dalam  Sila  Ketiga  ini  mencakup  persatuan  dalam  arti ideologis,  politik,  ekonomi  social  budaya  dan  keamanan.  Persatuan  Indonesia ialah  persatuan  kebangsaan  Indonesia  yang  dibentuk  atas  bersatunya  beragam latar  belakang  sosial,  budaya,  politik,  agama,  suku,  bangsa,  dan  ideologi  yang mendiami  wilayah  Indonesia  bersepakat  menyatakan  sebagai  satu  bangsa,  satu tanah air, dan satu bahasa yang didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. 18
Dengan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Sila  Ketiga  ini,  dan  kemudian diejawantahkan  dalam  pasal-pasal  di  UUD  NRI  Tahun  1945,  untuk  itu,  semua peraturan  perundang-undangan  harus  menjamin  integrasi  atau  keutuhan  ideologi dan teritori negara dan bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan melindungi segenap bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dapat  dilihat  dari  ketentuan  tentang pilihan  bentuk  negara  kesatuan  yang  tidak  dapat  diubah  dengan  prosedur konstitusional.  Penjabaran  sila  ketiga  dalam  Undang-undanga  Negara  RI  Tahun 1945 antara lain terdapat dalam Pasal 1 ayat  (3) yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum . 19
Pasal  1  ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun1945  menegaskan  demokrasi  Indonesia menganut 2 (dua) prinsip sekaligus: demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum). Pasal 1 ayat (2) UUD  NRI Tahun 1945  menetapkan bahwa kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  Undang-Undang Dasar.  Sementara  itu,  ayat  (3)  menetapkan  negara  Indonesia  adalah  negara hukum.
Dalam  rumusan    Pasal  1  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  tersebut,  arti  negara  hukum tidak  terpisahkan  dari  pilar  negara  hukum  itu  sendiri,  yaitu  paham  kedaulatan
17 Sekreatriat  Jenderal  MPR  RI, Empat  Pilar  Kehidupan  Berbangsa  dan  Bernegara , (Jakarta: MPR RI, 2012), 62-66.
18 Ibid. , 64.
19 Ibid . , 64-65.
hukum.  Paham  kedaulatan  hukum  adalah  ajaran  yang  menyatakan  bahwa kekuasaan  tertinggi  terletak  pada  hukum  atau  tiada  kekuasaan  lain  apa  pun, terkecuali  kekuasaan  hukum.  UUD  NRI  Tahun  1945  menegaskan  bahwa demokrasi  merupakan  manifestasi  kedaulatan  rakyat  berupa  penyerahan  kepada rakyat untuk mengambil keputusan-keputusan politik dalam kehidupan bernegara, sedangkan nomokrasi merupakan penyerahan kepada hukum untuk menyelesaikan berbagai pencederaan terhadap demokrasi dan hak-hak rakyat. 20
2) Pancasila dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional
Pada saat berlakunya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada tahun 1978  dan  1983,  pembangunan  hukum  masih  dikonsepsikan  sebagai  penciptaan dan kepastian hukum. Program pembangunan hukum saat itu terfokus pada upaya normatif melalui pelaksanaan kodifikasi dan unifikasi hukum, menertibkan fungsi lembaga-lembaga  hukum  dan  meningkatkan  kemampuan  dan  kewibawaan penegak hukum. 21
Selanjutnya,  pada  GBHN  1988,  arah  pembangunan  hukum  sedikit berkembang  yaitu  dengan  menambahkan  pembangunan  materi  hukum,  aparatur penegak  hukum,  serta  sarana  dan  prasarana  hukum.  GBHN  tahun  1999 memperluas  rencana  pembangunan  hukum  dengan  memasukkan  pembangunan budaya hukum dan hak asasi manusia. 22
Pasca  reformasi,  pemerintah  menyusun  Program  Pembangunan  Nasional (PROPENAS),  yang  ditetapkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2000 tentang  Program  Pembanguna  Nasional  1999-2004.  Sub  Program  pembangunan hukum  terbagi  menjadi  9  (sembilan)  program:  perencanaan  hukum,  pembinaan dan  pengembangan  hukum  dan  HAM,  pembentukan  hukum,  peningkatan kesadaran  hukum  dan  HAM,  pelayanan  dan  bantuan  hukum,  penegakan  hukum
20 Ibid ., 72-73.
21 Komisi  Hukum  Nasional, Implikasi  Amandemen  Konstitusi  Terhadap  Perencanaan Pembangunan Hukum dalam Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (Jilid II) , 3.
22 Ibid ., 4.
dan  HAM,  pembinaan  peradilan,  pembinaan  aparatur  dan  profesi  hukum, pembinaan saran dan prasarana hukum. 23
Pandangan  normatif  mengenai  hukum  yang  tercermin  dalam  GBHN menghendaki penyusunan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa usaha untuk mewujudkan Pancasila  dalam  perangkat  dan  tatanan  hukum  nasional  secara  konkrit  dan operasional bukanlah pekerjaan yang mudah. 24
Sunaryati  Hartono  menyampaikan  bahwa  dalam  perkembangannya  saat  ini hukum tidak dapat dianggap sekedar dianggap sebagai “kumpulan kaedah” yang diadakan  oleh  lembaga  legislatif  dan  eksekutif,  akan  tetapi  di  dalam perkembangannya telah merupakan suatu sistem yang paling sedikit terdiri dari 10 (sepuluh)  unsur,  yang  saling  berkaitan  dan  pengaruh  memengaruhi  suatu  sama lain,  sehingga  manakala  satu  unsurnya  tidak  berfungsi  sebagaimana  mestinya, maka seluruh sistem hukum itu tidak berfungsi. 25 Dengan kata lain, bahwa apabila salah  satu  unsurnya  sengaja  diubah  atau  tidak  sengaja  berubah,  maka  semua unsur-unsurnya yang lain juga harus diubah, agar seluruh sistem hukum itu dapat berfungsi kembali, atau bahkan berfungsi lebih baik dari semula.
Hukum  sebagai  suatu  sistem,  paling  tidak  terdiri  dari  10  (sepuluh)  unsur atau elemen yang berbeda, yaitu:
1. Nilai-nilai tentang kehidupan bernegara (RI) dan bermasyarakat (Indonesia);
2. Filsafat hukum yang dianut oleh lembaga pembentuk hukum dan masyakat;
3. Norma-norma  hukum  yang  terdiri  dari:  hukum  nasional  (undang-undang dan seterusnya), yurisprudensi; dan hukum kebiasaan;
4. Lembaga-lembaga hukum;
5. Proses dan prosedur di lembaga hukum;
6. Sumber daya manusia;
23 Ibid. , 5.
24 Ibid ., 11. 25 Sunaryati Hartono, “Peran State ”, op . cit ., 34-38.
7. Lembaga-lembaga pendidikan hukum dan sistem pendidikan hukum;
8. Sarana dan prasarana fisik dan non fisik;
9. Lembaga-lembaga pembangunan hukum yang profesional;
10. Anggaran negara untuk pembangunan hukum nasional.
Kesepuluh  unsur  sistem  hukum  itu  saling  pengaruh  memengaruhi  dan bersinergi  sehingga,  jika  salah  satu  unsur  saja  tidak  berfungsi  sebagaimana mestinya, atau tugas dan fungsi SDM nya tidak memadai atau anggarannya jauh tidak mencukupi, dan lain-lain maka seluruh sistemnya bisa macet.
Sedangkan  manakala  salah  satu  unsurnya  berubah,  misal  peraturan  atau lembaganya atau prosedur, maka semua unsur  yang lain dari sistem hukum yang bersangkutan  juga  ikut  berubah/diubah.  Pancasila  sebagai  fondasi  dan  falsafah hidup  bangsa  secara  implementatif  harus  ditempatkan  sebagai  dasar  pemandu dalam pembangunan sistem hukum di Indonesia.’

## D. Penutup
Meskipun  berkedudukan  sebagai  dasar  negara  dan  sumber  dari  segala sumber  hukum,  istilah  Pancasila  sampai  saat  ini  tidak  dirumuskan  dalam konstitusi UUD  NRI Tahun 1945. Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber  hukum  tercermin  kontinuitasnya  antara  Pembukaan  UUD  NRI  Tahun 1945  dengan  Batang  Tubuh  terutama  Pasal  1  ayat  (3)  yang  menyatakan  bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebelum perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 rumusan  Pancasila  sebagai  dasar  dari  segala  sumber  hukum  negara  dapat ditemukan  dalam  Ketetapan  MPRS  No.  XX/MPRS/1966  tentang  Memorandum DPR-GR  Mengenai  Sumber  Tertib  Hukum  Republik  Indonesia  dan  Tata  Urutan Peraturan  Perundangan  Republik  Indonesia  dan  TAP  II/MPR-RI/1978  tentang Pedoman  Penghayatan  dan  Pengamalan  Pancasila  atau  sering  disebut Eka Prasetya Pancakarsa . Sedangkan setelah perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 istilah  Pancasila  sebagai  dasar  hukum  ditemukan  dalam  UU  No.  12  Tahun  2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Konsep  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum  saat  ini diimplementasikan dalam aspek mikro dan aspek makro. Implementasi dari aspek mikro  adalah  diimplementasikan  dalam  asas-asas  pembentukan  peraturan perundang-undangan  sedangkan  dari  aspek  makro  diimplementasikan  sebagai landasan negara hukum dan pembangunan sistem hukum nasional.
Istilah  Pancasila  yang  tidak  terdapat  dalam  konstitusi  kita  perlu mendapatkan  perhatian  dari  para  penyelenggara  negara.  Pancasila  merupakan living  document yang  terus  menerus  hidup  dalam  masyarakat  sehingga  upaya untuk  selalu  menghidupkan  dan  memasyaratkan  Pancasila  sebagai  dasar  negara dan sumber dari segala sumber hukum harus terus dilaksankan.
Upaya-upaya  implementasi  Pancasila  dalam  lingkup  negara  hukum  dan penerapannya  dalam  pembangunan  sistem  hukum  nasional  perlu  lebih ditingkatkan.  Sejak  TAP  MPR  tentang Eka  Prasetya  Pancakarsa tidak  berlaku lagi,  implementasi  Pancasila  menjadi  upaya  yang  dinamis  dan  tidak  memiliki panduan  yang  konkrit.  Oleh  karena  itu  para  penyelenggara  negara  harus  benar- benar memahami jiwa dan sejarah Pancasila dalam rangka implemetasinya dalam kehidupan bermasyarakat.

## E. Daftar Pustaka
Hartono,  Sunaryati,  “Peran State  Auxilary  Bodies Dalam  Rangka  Konsolidasi Konstitusi  Menuju Grand  Design Sistem  dan  Politik  Hukum  Nasional”, Majalah Hukum Nasional BPHN Departemen Hukum dan HAM, Jakarta.
Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Nomor  II/MPR-RI/1978  tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Nomor  III/MPR/2000  tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.
Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Sementara  Nomor  XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.
Komisi  Hukum  Nasional, Implikasi  Amandemen  Konstitusi  Terhadap Perencanaan  Pembangunan  Hukum  dalam  Kebijakan  Reformasi  Hukum: Suatu Rekomendasi (Jilid II) .
Miles,  Mathew  B.  dan  A.  Michael  Huberman, Analisis  Data  Kualitatif , Penerjemah: Tjetjep R. Rohidi, Jakarta: UI Press, 1992.
Nurjaya, I Nyoman, Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultural:  Perspektif Hukum Progresif , Makalah disampaikan  dalam  Seminar  Hukum  Progresif  I,  Kerjasama  Fakultas Hukum  Universitas  Diponegoro,  Program  Doktor  Ilmu  Hukum  dan Universitas Trisakti Jakarta, Semarang, 15 Desember 2007.
Ramdhan, Mochamad Isnaeni, “Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai  Pengawal  Pancasila  dalam  Sistem  Hukum  Nasional”, Jurnal Legislasi Vol. 6, No. 3, (2009).
Sekreatriat Jenderal MPR RI, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara , (Jakarta: MPR RI, 2012).
Sekretariat Jendereal MPR RI, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  Ketetapan  Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia , Jakarta: MPR RI, 2020.
Siroj,  Said  Aqil, Menegakkan  Kembali  Pancasila,  dalam  Historisitas  dan Spiritualitas  Pancasila ,  disampaikan  dalam  Refleksi  Peringatan  67  Tahun Hari Lahir Pancasila, Fraksi PDIP MPR RI.
Soekarnoputri,  Megawati, Pidato  Kebangsaan  Memperingati  Hari  Lahirnya Pancasila  1  Juni  2011  dalam  Historisitas  dan  Spiritualitas  Pancasila , disampaikan  dalam  Refleksi  Peringatan  67  Tahun  Hari  Lahir  Pancasila, Fraksi PDIP MPR RI.
Syamsudin,  Din, Pidato  Kebangsaan  Negara  Pancasila:  Baituna  Jannatuna , dalam Historisitas dan Spiritualitas Pancasila , disampaikan dalam Refleksi Peringatan 67 Tahun Hari Lahir Pancasila, Fraksi PDIP MPR RI.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2000  tentang  Program  Pembanguna  Nasional (PROPENAS) 1999-2004.
Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.