Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dominikus Jawa, Parningotan Malau, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

## Corruption Criminal Law Enforcement Challenges in Indonesia

## Dominikus Jawa, Parningotan Malau, Ciptono Ciptono
Magister Hukum, Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA), Batam, Indonesia evanmaking@gmail.com

## Abstract
The study aims to examine the challenges and enforcement of the ideal corruption criminal law in Indonesia. The urgency of this research lies in the rise of unprotected corruption cases, as well as the need to strengthen the  anti-corruption  law  enforcement  system  in  Indonesia.  This  method  of  investigation  uses  the  normative juris. The findings show that law enforcement systems still face various obstacles, including weak inter-agency coordination, political intervention, and a tolerant culture of corruption. The study also identifies that efforts to combat corruption require a holistic approach involving institutional reform, increased transparency and accountability, and a change in the legal culture through education and public participation. The conclusion of  this  study  is  that  the  existing  challenges  still  hamper  the  effectiveness  of  law  enforcement,  so  a  more inclusive  and  comprehensive  strategy  is  needed  to  address  this  problem.  The  results  of  this  research  are expected to be a reference for policymakers, academics, and law practitioners in formulating more effective strategies  in  the  fight  against  corruption  in  Indonesia.  The  novelty  of  this  research  lies  in  an  integrative approach that combines normative and sociological jurisprudence aspects to evaluate the effectiveness of law enforcement against corruption in Indonesia, as well as offering concrete solutions such as strengthening law- enforcement institutions, increased public participation, and regulatory reforms to overcome legal gaps. Keywords: Challenges; Corruption; Law Enforcement

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang ideal di Indonesia.  Urgensi  penelitian  ini  terletak  pada  meningkatnya  kasus  korupsi  yang  belum  tertangani  dengan baik,  serta  kebutuhan  untuk  memperkuat  sistem  penegakan  hukum  anti-korupsi  di  Indonesia.  Metode penelitain ini menggunakan yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk kelemahan koordinasi antar lembaga, intervensi politik, dan budaya  permisif  terhadap  korupsi.  Penelitian  ini  juga  mengidentifikasi  bahwa  upaya  pemberantasan  korupsi memerlukan  pendekatan  holistik  yang  melibatkan  reformasi  kelembagaan,  peningkatan  transparansi  dan akuntabilitas, serta perubahan budaya hukum melalui pendidikan dan partisipasi masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tantangan-tantangan yang ada masih menghambat efektivitas penegakan hukum, sehingga diperlukan strategi yang lebih integratif dan komprehensif untuk mengatasi masalah ini Diperlukan strategi  yang  lebih  integratif dan komprehensif untuk  mengatasi  masalah  ini.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan dapat  menjadi  referensi  bagi pembuat kebijakan,  akademisi,  dan  praktisi  hukum  dalam merumuskan  strategi yang  lebih  efektif  dalam  memerangi  korupsi  di  Indonesia.  Kebaruan  dari  penelitian  ini  terletak  pada pendekatan integratif yang menggabungkan aspek yuridis normatif dan yuridis sosiologis untuk mengevaluasi efektivitas  penegakan  hukum  terhadap  korupsi  di  Indonesia,  serta  menawarkan  solusi  konkret  seperti penguatan  institusi  penegak  hukum,  peningkatan  partisipasi  masyarakat,  dan  reformasi  regulasi  untuk mengatasi celah-celah hukum.
Kata kunci: Korupsi; Penegahan Hukum; Tantangan
Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dominikus Jawa, Parningotan Malau, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Nilai  Indeks  Persepsi  Korupsi  Indonesia  tertinggi  di  Asia  Tenggara.  Ini  berbeda dengan  rata-rata  negara  Asia  Tenggara  yang  menunjukkan  tren  perilaku  korupsi  yang menurun,  tetapi  Indonesia  menunjukkan  tren  yang  meningkat. 1 Selama  beberapa  dekade terakhir, korupsi telah menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi Indonesia. Praktik korupsi  tidak  hanya  menghabiskan  uang  negara,  tetapi  juga  merusak  kepercayaan masyarakat  terhadap  pemerintah,  menghambat  kemajuan,  dan  meningkatkan  ketimpangan sosial.  Korupsi  dapat  disebabkan  oleh  faktor  pribadi  manusia;  faktor  keluarga  dan masyarakat;  faktor  ekonomi  dan  politik;  dan  faktor  organisasi. 2 Rakyat  Indonesia  telah menderita  karena  kejahatan  korupsi  telah  menjadi  gurita.  Tindak  pidana  korupsi  adalah masalah  serius  yang  dapat  membahayakan  stabilitas  dan  keamanan  masyarakat, pembangunan sosial ekonomi, dan politik, serta nilai-nilai demokrasi dan moralitas. Selain itu,  tindak  pidana  ini  dapat  menjadi  budaya  secara  bertahap  dan  dapat  membahayakan stabilitas  dan  keamanan  masyarakat. 3 Pasca  reformasi,  tingkat  korupsi  di  Indonesia  telah meningkat  di  setiap  aspek  kehidupan  masyarakat  dan  di  semua  tingkat  penyelenggaraan negara.  Korupsi ini tidak terjadi  secara kebetulan;  sebaliknya, itu direncanakan sejak  awal perencanaan pekerjaan, kegiatan, atau anggaran. 4
Pemerintah  telah  melakukan  banyak  hal  untuk  menghentikan  korupsi,  seperti membentuk  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dan  meningkatkan  regulasi  dan penegakan  hukum,  tetapi  korupsi  masih  terjadi  di  banyak  sektor.  KPK  didirikan  untuk memberantas tindak pidana korupsi  dan bertanggung jawab untuk  mengkoordinasikan dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.  Selain  itu,  KPK  memiliki  kewenangan  untuk  mengambil  alih  penyidikan  atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang saat ini sedang dilakukan oleh pihak kepolisian atau kejaksaan. 5 Fokus  penelitian ini adalah mengapa sistem penegakan  hukum anti  korupsi  di  Indonesia  belum  berhasil  sepenuhnya  memerangi  korupsi,  serta  tantangan utama  yang  dihadapi  oleh  proses  tersebut.  Selain  itu,  penelitian  ini  akan  mengidentifikasi berbagai komponen yang menghambat keberhasilan penegakan hukum anti korupsi, seperti kelemahan sistem peradilan dan ketidakjujuran penegak hukum.
Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, penting bagi penelitian ini  untuk  meningkatkan  kinerja  penegakan  hukum  anti  korupsi.  Penelitian  ini  diharapkan dapat  membantu  upaya  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  dengan  mengidentifikasi
1 Fellyanus  Habaora  et  al.,  “Strategi  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Korupsi  Di  Pemerintah  Kota  Kupang, Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur,  Indonesia,” Aspirasi:  Jurnal  Masalah-Masalah  Sosial 11,  no.  2  (2020):  229–42, https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i2.1556.
2 Gusti Kadek Sintia Dewi, “Melalui Pemberian Pendidikan Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan,” Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis 2, no. 4 (2022): 123–32, https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jih.v2i4.1783.
3 Zaenal  Arifin  Nur  Kholis,  Kukuh  Sudarmanto,  Muhammad  Junaidi,  “Transparansi  Pengelolaan  Badan  Usaha Milik  Daerah  Dalam  Rangka  Pemberantasan  Korupsi,” Journal  Juridisch 1,  no.  2  (2023):  128–44, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jj.v1i2.6765.
4 Ardhiana Hidayah and Marsitiningsih Marsitiningsih, “Tantangan Dan Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” Kosmik Hukum 20, no. 2 (2020): 121–28, https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1.
5 Bambang  Sadono  et  al.,  “Kedudukan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Di Indonesia,” Jurnal USM Law Review 3, no. 2 (2020): 259–74, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2870.

## Tantangan Dalam Penegakan Hukum
Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dominikus Jawa, Parningotan Malau, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
masalah  dan  tantangan  saat  ini.  Penelitian  ini  menawarkan  solusi  kebijakan  untuk memperkuat  institusi  penegak  hukum,  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  sistem peradilan,  dan  mendorong  masyarakat  untuk  berpartisipasi  secara  aktif  dalam  pengawasan dan pemberantasan korupsi. Penelitian ini juga menekankan betapa pentingnya pendidikan anti  korupsi  dan  peningkatan  integritas  penegak  hukum  untuk  mencegah  korupsi  dalam jangka panjang.
Sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945,  Negara Indonesia  berkomitmen  untuk  menjadi  negara  kesejahteraan  dengan  melindungi  seluruh bangsa  Indonesia,  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan kehidupan rakyat, dan berkontribusi pada ketertiban global yang didasarkan pada perdamaian abadi dan keadilan sosial. 6 Indonesia adalah negara hukum ( rechtsstaaat ) dan  bukan  negara  kekuasaan  ( machtstaat ).  Dalam  kasus  yang  melibatkan  aspek  sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, agama, dan politik, masyarakat  selalu mempertanyakan dan bahkan  menggugat  hukum.  Harus  diakui  bahwa  eskalasi  tindak  pidana  korupsi  yang  tidak terkendali  akan  berdampak  pada  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  selain  pada  kerugian ekonomi  dan  negara. 7 Tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  adalah  tindak  pidana  yang merugikan  keuangan  negara  dan  dapat  menyengsarakan  rakyat  dengan  cara  memperkaya diri  sendiri  atau  orang  lain  dengan  menyalahgunakan  posisi  seseorang  atas  kepercayaan yang telah ada sejak negara itu didirikan.
Penelitian sebelumnya yang menghubungkan penelitian ini antara lain penelitian dari Ayuningtyas yang fokus menganalisis pengetahuan tentang korupsi dan urgensi pendidikan antikorupsi di sektor kesehatan. Kelebihannya meliputi relevansi topik yang sangat penting dalam konteks Indonesia, pendekatan yuridis normatif yang mendalam, serta usulan solusi praktis  yang  dapat  diimplementasikan  untuk  memperkuat  penegakan  hukum  antikorupsi. Selain  itu,  penelitian  ini  didukung  oleh  data  empiris  dan  studi  kasus  yang  relevan, menambah validitas dan keakuratan hasilnya. Namun, kelemahannya antara lain kurangnya perhatian terhadap aspek sosiologis dan psikologis, fokus yang lebih pada deskripsi masalah tanpa mekanisme evaluasi yang jelas, serta keterbatasan perspektif dari para pelaku. 8
Selanjutnya  penelitian  Setiawan  yang  fokus  penelitian  pada  masalah  korupsi  dalam pengelolaan  dana  desa  memberikan  kontribusi  yang  penting  karena  dana  desa  merupakan salah  satu  aspek  penting  dalam  pembangunan  nasional.  Penelitian  ini  menawarkan  solusi konkret untuk mengatasi masalah korupsi, seperti memperkuat institusi penegak hukum dan meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pengawasan  dana  desa,  yang  merupakan langkah-langkah praktis yang dapat diimplementasikan. Penelitian ini cenderung fokus pada deskripsi  masalah  dan  tantangan  tanpa  menyertakan  mekanisme  evaluasi  yang  jelas  untuk
6 Riani Bakri and Murtir Jeddawi, “Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia,” Jurnal Pallangga Praja (JPP) 4, no. 2 (2022): 107–15, https://doi.org/10.61076/jpp.v4i2.3063.
7 Mochamad  Ramdhan  Pratama  and  Mas  Putra  Zenno  Januarsyah,  “Upaya  Non-Penal  Dalam  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” Jurnal Ius Constituendum 5, no. 2 (2020): 235, https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2195.
8 Dumilah  Ayuningtyas,  “Integrasi  Kurikulum  Antikorupsi:  Peluang  Dan  Tantangan,” INTEGRITAS:  Jurnal Antikorupsi 6, no. 1 (2020): 93–107, https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.375.

## Tantangan Dalam Penegakan Hukum
Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dominikus Jawa, Parningotan Malau, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
mengukur efektivitas solusi yang ditawarkan. Penelitian ini kurang menyertakan perspektif dari  para  pelaku  dan  aparat  desa  secara  langsung,  sehingga  mungkin  terdapat  bias  dalam analisis yang dilakukan. 9
Terakhir  penelitian  dari  Pahlevi  yang  fokus  penelitiannya  mengidentifikasi  dan menganalisis strategi ideal untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Pendekatan deskriptif kualitatif  yang  digunakan  memberikan  pemahaman  mendalam  tentang  kompleksitas pemberantasan  korupsi.  Selain  itu,  penelitian  ini  menawarkan  strategi  konkret  yang  dapat diimplementasikan,  seperti  perbaikan  sistem,  edukasi,  dan  langkah-langkah  represif. Penelitian  ini  kurang  mempertimbangkan  aspek-aspek  sosiologis  dan  psikologis  yang mempengaruhi  perilaku  koruptif,  serta  tantangan  dalam  implementasi  strategi  yang diusulkan karena membutuhkan dukungan politik dan birokrasi yang signifikan. 10
Penelitian  ini  berfokus  pada  metode  terbaik  untuk  memerangi  korupsi  di  Indonesia, ini  akan  mengisi  celah  dengan  fokus  pada  penegakan  hukum  dan  strategi  integratif  untuk memerangi  korupsi  di  Indonesia.  Selain  itu,  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  untuk memastikan  bahwa  upaya  pemberantasan  korupsi  berhasil  dan  menghadapi  berbagai hambatan yang ada, langkah-langkah penting seperti perbaikan sistem, edukasi, kampanye, dan  represif  diperlukan.  Tujuan  penelitain  ini  untuk  mengkaji  tantangan  dan  penegakan hukum tindak pidana korupsi yang ideal di Indonesia.

## 2. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  undang- undang.  Jenis  penelitian  yuridis  normatif  bertujuan  untuk  menganalisis  berbagai  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  topik  penelitian,  dalam  hal  ini  penegakan hukum  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia. 11 Metode  ini  menitikberatkan  pada  studi terhadap  norma-norma  hukum  yang  berlaku  serta  interpretasi  hukum  yang  sesuai. Pendekatan undang-undang dalam penelitian ini  dilakukan dengan  cara  mengkaji berbagai peraturan  perundang-undangan  yang  relevan,  seperti  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  perubahannya  dalam  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta peraturan lainnya yang terkait dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum tertulis dirumuskan,  diimplementasikan,  dan  diinterpretasikan  dalam  konteks  penegakan  hukum anti-korupsi.
Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup sumber hukum primer, seperti  undang-undang,  peraturan  pemerintah,  dan  keputusan  pengadilan,  serta  sumber hukum sekunder, seperti artikel, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang relevan dengan topik  penelitian.  Data  sekunder  ini  dikumpulkan  melalui  penelitian  kepustakaan  yang
9 M  N  Setiawan  and  K  Saleh,  “Peluang  Dan  Tantangan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam  Bidang Pengelolaan Dana Desa Di Indonesia,” Rio Law Jurnal 2, no. 2 (2021): 57–68, https://doi.org/https://doi.org/10.36355/rlj.v2i1.571.
10 Farida Sekti Pahlevi, “Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi Di Indonesia,” Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies 4, no. 1 (2022): 44, https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.4251.
11 Yulianto  Achmad  Mukti  Fajar, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2017).
Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dominikus Jawa, Parningotan Malau, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
menyeluruh. 12 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik  tentang  struktur  hukum  dan  praktik  penerapan  kebijakan  anti-korupsi  di  Indonesia. Berbagai peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait, dipelajari, dan dibandingkan untuk  melakukan  analisis  data  kualitatif.  Selanjutnya,  hasil  analisis  ini  digunakan  untuk menentukan kelemahan dan kekuatan sistem penegakan hukum yang ada di  Indonesia dan untuk  membuat  rekomendasi  kebijakan  yang  dapat  meningkatkan  upaya  pemberantasan korupsi di negara ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Selain  lembaga  legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif  yang  bertanggung  jawab  untuk menetapkan,  menjalankan,  dan  mengawasi  hukum,  hukum,  yang  merupakan  norma  yang universal dan tegas, memerlukan lembaga yang bertanggung jawab untuk menetapkannya. 13 Hukum  adalah  kumpulan  aturan,  atau  perintah,  dan  larangan,  yang  mengatur  kehidupan masyarakat. Semua orang di masyarakat, bangsa, dan negara harus mematuhi hukum. Setiap orang  atau  subjek  hukum  diberi  larangan  atau  perintah  untuk  melaksanakannya.  Standar utama  yang  akan  menentukan  persepsi  masyarakat  terhadap  hukum,  termasuk  pelaksana dan  penegak  hukum  itu  sendiri,  adalah  kepatuhan.  Hukum  akan  terus  menjaga  ketertiban dalam  hubungan  manusia  di  mana  pun  mereka  berada,  sehingga  keamanan  dan  ketertiban dipertahankan  dengan  cara  yang  dimaksud.  Salah  satu  bagian  dari  budaya  hukum  adalah kepatuhan,  yang  dapat  dilihat  dari  perilaku  sehari-hari  yang  sajalin  dan  mencerminkan aturan  yang  berlaku  bagi  subjek  hukum.  Kesadaran  hukum  masyarakat  mendahului munculnya  kepatuhan  dalam  kehidupan  sehari-hari  dan  kelompok.  Rasa  takut  yang dihasilkan oleh sanksi hukum dapat mendorong kesadaran hukum. 14
Hukum  diarahkan  sepenuhnya  sebagai  sarana  untuk  mendukung  pembangunan. Sedangkan  apa  Seharusnya  pembangunan  hanyalah  sarana  untuk  meningkatkan  martabat manusia.  Jadi,  jelas  bahwa  secara  hukum  kita  akan  menciptakan  atau  membuat kesejahteraan  bagi  masyarakat.  Hukum  dibuat  oleh  negara  dan  bukan  hanya  alat  rekayasa sosial,  tetapi  lebih  dari  Itu,  yaitu  menjunjung  tinggi  keadilan  dan  melindungi  martabat manusia.
Untuk  menegakkan  keadilan  dalam  proses  penegakan  tindak  pidana  korupsi, diperlukan pembentukan hipotetis aturan hukum yang menjamin keadilan substantif. Hal ini dilakukan  agar  kebenaran  hukum  yang  sebenarnya  tidak  dirusak  hanya  oleh  penerapan keadilan  formal. 15 Di  Indonesia,  penegakan  tindak  pidana  korupsi  menghadapi  banyak masalah  yang  kompleks  dan  beragam.  Sejak  didirikan  pada  tahun  1995,  Indonesia  adalah
12 Jonaedi  Efendi  dan  Johnny  Ibrahim, Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris (Depok:  Prenamedia Group, 2017).
13 Maysanda  Rahmanisa  Zahra  et  al.,  “Analisis  Eksistensi  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Dalam  Menangani Korupsi  Di  Indonesia,” Jurnal  Relasi  Publik 1,  no.  2  (2023):  104–18,  https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jrp- widyakarya.v1i2.329.
14 Elan Nora, “Upaya Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat,” Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum 3, no. 2 (2023): 62–70, https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1488.
15 Ribut Baidi, “Tantangan Dan Peluang Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” Solusi 17, no. 1 (2019): 70–75, https://doi.org/10.36546/solusi.v17i1.153.

## Tantangan Dalam Penegakan Hukum
Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dominikus Jawa, Parningotan Malau, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
salah satu negara yang secara teratur mengawasi tingkat korupsinya. CPI 2023, yang dirilis hari  ini,  menunjukkan  bahwa  Indonesia  masih  menghadapi  tantangan  besar  dalam memerangi  korupsi.  CPI  Indonesia  tahun  2023  menerima  skor  34/100  dan  berada  di peringkat  115  dari  180  negara  yang  disurvei.  Skor  ini  sebanding  dengan  skor  CPI  2022 sebelumnya. 16
Permasalahan  sistemik  dalam  birokrasi  pemerintah  yang  masih  mudah  terpengaruh oleh praktik korupsi merupakan salah satu tantangan utama. Birokrasi yang rumit seringkali memberi  pejabat  tingkat  atas  kesempatan  untuk  menyalahgunakan  kekuasaan  untuk keuntungan  pribadi  mereka  sendiri.  Selain  itu,  seringkali  ada  masalah  dengan  penegakan hukum  karena  lembaga  penegak  hukum  seperti  KPK,  kepolisian,  dan  kejaksaan  tidak bekerja  sama  dengan  baik.  Jika  lembaga-lembaga  ini  tidak  bekerja  sama  dengan  baik,  hal itu  dapat  menyebabkan  tumpang  tindih  atau  bahkan  kelalaian  dalam  menangani  kasus korupsi. Disparitas  pemidanaan  merupakan  masalah  tambahan  dalam  penegakan  hukum tindak  pidana  korupsi.  Tidak  adanya  pedoman  pemidanaan  bagi  hakim  saat mempertimbangkan penjatuhan keputusan dalam  kasus  tindak pidana korupsi adalah salah satu alasan mengapa putusan pidana korupsi bervariasi. 17 Selain itu upaya perampasan aset sebagai  upaya  menimbulkan  efek  jera  juga  belum  didukung  regulasi.  Problemnya  adalah undang-undang Indonesia memerlukan bukti aset untuk setiap properti antara hubungan aset dengan tindak pidana. Ini akan memakan waktu dan biaya. 18
Adanya  intervensi  politik  dalam  proses  penegakan  hukum  merupakan  masalah tambahan.  Masih  adanya  roses  penyelidikan  dan  penuntutan  kasus  korupsi  terhambat  oleh tekanan politik dari berbagai pihak, terutama ketika kasus tersebut melibatkan politisi atau pejabat  tinggi  yang  memiliki  pengaruh  dan  kekuasaan  yang  signifikan.  Proses  penyidikan dalam yang rumit dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum tertentu  juga  menjadi  permasalahan  yang  harus  diperbaiki.  Dibutuhkan  lembaga  negara yang  tidak  terpengaruh  oleh  intervensi  politik  pemerintah  dalam  penanganan  Tipikor. Pembentuk  undang-undang  memberikan  KPK  lebih  banyak  kewenangan  dengan  tujuan " trigger mechanism "  atau mendorong Kejaksaan dan Kepolisian untuk  mengungkap kasus tindak pidana korupsi. 19
Sulitnya  memberantas  korupsi  di  Indonesia  juga  dipengaruhi  oleh  elemen  budaya. Upaya  pemberantasan  korupsi  semakin  sulit  karena  budaya  yang  toleran  terhadap  praktik korupsi  yang telah melekat  di  masyarakat.  Banyak orang menganggap korupsi  sebagai  hal yang biasa dan sulit untuk dihindari, sehingga ada banyak resistensi terhadap perubahan dan
16 Musfiratul  Ilmi,  Syamsuddin  Muchtar,  and  Amir  Ilyas,  “Penyitaan  Berbasis  Properti  Sebagai  Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi,” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (2022): 493, https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5197.
17 Yogi  Prasetiono,  Zaenal  Arifin,  and  Kukuh  Sudarmanto,  “Implementasi  Pemidanaan  Pelaku  Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi,” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (2022): 647, https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5241.
18 Ilmi,  Muchtar,  and  Ilyas,  “Penyitaan  Berbasis  Properti  Sebagai  Upaya  Pengembalian  Kerugian  Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi.”
19 Muhammad  Habibi,  “Independensi  Kewenangan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Pasca  Perubahan  Undang- Undang Komisi Pemberantasan Korupsi,” Cepalo 4, no. 1 (2020): 41–54, https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no1.1962.

## Tantangan Dalam Penegakan Hukum
Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dominikus Jawa, Parningotan Malau, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
penegakan  hukum  yang  kuat.  Selain  itu,  hambatan  lain  adalah  kepercayaan  masyarakat terhadap  sistem  peradilan.  Orang  sering  tidak  percaya  pada  lembaga  penegak  hukum  dan tidak  percaya  pada  integritas  mereka.  Akibatnya,  orang  enggan  melaporkan  kasus  korupsi atau  mendukung  upaya  pemberantasan  korupsi.  Secara  keseluruhan,  penegakan  tindak pidana  korupsi  di  Indonesia  membutuhkan  pendekatan  yang  holistik  dan  terpadu,  yang melibatkan  reformasi  struktural  dalam  birokrasi,  peningkatan  koordinasi  lembaga  penegak hukum,  penguatan  sistem  peradilan,  dan  perubahan  budaya  dan  kesadaran  masyarakat. Hanya dengan cara ini Indonesia dapat memerangi korupsi yang merugikan masyarakat dan negara. Pada  umumnya,  budaya  korupsi  telah  merusak  hak-hak  rakyat  dan  menciptakan kebiasaan  politik  yang  menggunakan  uang  untuk  menodai  pemilu.  Untuk  mewujudkan kehidupan  yang  bebas  dari  korupsi,  masyarakat  harus  menjadi  sadar  dan  berperan  untuk mencegah korupsi dengan melibatkan diri dalam pengawasan. 20
Perumusan  hukum  definisi  korupsi,  yang  menggambarkan  korupsi  sebagai  elemen moral,  sifat,  dan  keadaan  buruk,  penyalahgunaan  posisi  di  lembaga  pemerintah, penyalahgunaan  kekuasaan  berdasarkan  faktor  ekonomi  dan  politik,  dan  penempatan keluarga,  kelompok,  atau  kelompok  ke  dalam  layanan  di  bawah  otoritas  kantor.  Upaya untuk  memberantas  korupsi  terhambat  oleh  komitmen  yang  lemah  dari  individu  yang memegang  kekuasaan,  pemerintah,  dan  elit  politik  untuk  memerangi  korupsi  secara menyeluruh.  Aturan  hukum  disusun  dengan  baik  untuk  mengatur  negara.  Selain  itu, penggunaan  pendekatan  yang  kurang  komprehensif  untuk  memberantas  korupsi,  yang mengutamakan tindakan represif, juga berdampak. Tindakan yang diambil dengan hati-hati pasti  tidak  akan  efektif  dalam  memerangi  korupsi.  Ketika  korupsi  pembangunan  ada  di mana-mana,  hal  itu  tidak  menguntungkan.  Rakyat  Indonesia  telah  dirugikan  oleh  gurita kejahatan  korupsi.  Tindakan  pidana  korupsi  adalah  masalah  serius  yang  dapat membahayakan  stabilitas  dan  keamanan  masyarakat,  pembangunan  sosial  ekonomi,  dan politik,  serta  nilai-nilai  demokrasi  dan  moralitas.  Tindakan  ini  secara  bertahap  menjadi budaya. 21
Di  Indonesia,  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi  merupakan  upaya kompleks  yang  melibatkan  berbagai  elemen,  mulai  dari  peraturan,  institusi,  hingga partisipasi  masyarakat.  Untuk  memerangi  korupsi,  Indonesia  telah  meluncurkan  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001.  Selain  itu,  pemerintah berkomitmen  untuk  meningkatkan  upaya  penegakan  hukum  dalam  bidang  ini  dengan membentuk  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  pada  tahun  2002  melalui  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002. Meskipun kerangka hukum yang kuat telah ada, penegakan hukum  korupsi  di  Indonesia  masih  menghadapi  sejumlah  masalah  penting.  Salah  satunya adalah korupsi sistemik yang terjadi dalam sistem birokrasi pemerintah. Sistem yang rumit
20 Aristri  Rahma  Magistra,  “Pengaruh  Budaya  Korupsi  Dalam  Pengikisan  Peran  Kehidupan  Berkedaulatan Rakyat,” Souvereignty 2, no. 3 (2023): 253–61, https://doi.org/https://doi.org/10.20961/souvereignty.v2i3.
21 Nur  Kholis,  Kukuh  Sudarmanto,  Muhammad  Junaidi,  “Transparansi  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Daerah Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi.”

## Tantangan Dalam Penegakan Hukum
Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dominikus Jawa, Parningotan Malau, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
dan  tidak  transparan  seringkali  menjadi  tempat  yang  ideal  untuk  praktik  korupsi.  Untuk menciptakan  tata  kelola  pemerintahan  yang  lebih  bersih  dan  efisien,  reformasi  birokrasi menjadi keharusan. Meskipun ada banyak upaya yang dilakukan untuk memperbaiki sistem pengawasan  dan  akuntabilitas  birokrasi,  hasilnya  belum  sepenuhnya  memuaskan.  Masih maraknya korupsi, nepotisme yang merajalela, masih adanya diskriminasi dalam pelayanan publik, penegakan hukum yang masih tajam ke bawah tumpul ke atas, dan berbagai masalah lain menjadi cermin evaluasi bagi penyelanggaraan pemerintahan di Indonesia. 22
Penegakan  hukum  menghadapi  masalah  internal  birokrasi  dan  masalah  koordinasi antar lembaga. Meskipun kepolisian, kejaksaan,  dan KPK memiliki tugas dan fungsi yang jelas  untuk  memerangi  korupsi,  seringkali  mereka  bekerja  sama  dengan  cara  yang  tidak efektif  dan  tumpang  tindih.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  proses  hukum  menjadi  lebih  lama dan  lebih  sulit  untuk  menangani  kasus  korupsi.  Untuk  mengatasi  masalah  ini,  reformasi kelembagaan dan peningkatan kerja sama antar lembaga sangat penting. Salah satu kendala utama  penegakan  hukum  korupsi  di  Indonesia  adalah  intervensi  politik.  Seringkali,  proses hukum  terhambat  oleh  tekanan  dari  berbagai  pihak  yang  berkepentingan,  terutama  ketika kasus  tersebut  melibatkan  orang-orang  penting.  Untuk  menjamin  penegakan  hukum  yang adil  dan  tidak  tebang  pilih,  sangat  penting  untuk  menjaga  lembaga  penegak  hukum  dari pengaruh  politik.  Untuk  mengurangi  intervensi  dan  korupsi  di  dalam  lembaga  penegak hukum,  sistem  pengawasan  integritas  harus  diperkuat.  KPK  sebagai  lembaga  yang independen  dalam  mengungkap  praktik  korupsi  dan  menangkap  orang-orang  di  baliknya. Untuk  itu  negara  harus  melindungi  lembaga  antirasuah  ini  dari  upaya  politik  untuk melemahkannya  secara  menyeluruh. 23 Karena  perubahan  undang-undang  KPK,  masih  ada pasal yang mengganggu kemandirian KPK dalam penindakan korupsi. 24
Sebaliknya,  partisipasi  masyarakat  sangat  penting  untuk  penegakan  hukum  terhadap korupsi.  Sangat  penting  bahwa  masyarakat  menyadari  dan  memiliki  keberanian  untuk melaporkan  praktik  korupsi  serta  mendukung  proses  hukum  yang  sedang  berlangsung. Namun,  kepercayaan masyarakat  terhadap sistem peradilan dan penegak  hukum  seringkali menghambat partisipasi aktif masyarakat. Untuk itu perlu ada peningkatan transparansi dan akuntabilitas  dalam  penanganan  kasus  korupsi  serta  peningkatan  kesadaran  publik  tentang pentingnya memerangi korupsi. Di Indonesia, kurangnya kontrol sosial (baik dari penegak hukum  maupun  masyarakat  atau  lingkungan  sosial)  adalah  penyebab  utama  korupsi.
22 Neova  Derenov  Budhi  Arti  and  Ratih  Yanuar  Rizky,  “Analisis  Korupsi  Dan  Upaya  Mewujudkan  Good Governance  Di  Indonesia,” Jurnal  Ilmiah  Administrasi  Pemerintahan  Daerah 15,  no.  2  (2023):  135–49, https://doi.org/10.33701/jiapd.v15i2.3798.
23 Rayhan  Naufaldi  Hidayat,  “Penguatan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Secara  Kelembagaan  Dengan Meletakkan Konstitusi Sebagai Dasar Legitimasi,” ’Adalah 4, no. 3 (2020): 116–23, https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.17830.
24 Habibi, “Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.”

## Tantangan Dalam Penegakan Hukum
Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dominikus Jawa, Parningotan Malau, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
Kontrol  sosial  bertujuan  untuk  mengawasi  perilaku  menyimpang,  khususnya  perilaku koruptif. 25
Analisis  penegakan  hukum  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  dapat  dilakukan melalui  pendekatan  teori  sistem  hukum  yang  dikemukakan  oleh  Lawrence  M.  Friedman. Teori ini membagi sistem hukum menjadi tiga komponen utama: struktur hukum, substansi hukum,  dan  budaya  hukum.  Masing-masing  komponen  ini  berperan  dalam  membentuk efektivitas  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia.  Dari  perspektif struktur  hukum,  Indonesia  memiliki  berbagai  lembaga  yang  bertugas  dalam  penegakan hukum  korupsi,  seperti  KPK,  kepolisian,  dan  kejaksaan.  Struktur  ini  bertujuan  untuk menciptakan  sistem  yang  terorganisir  dalam  menangani  kasus  korupsi.  Namun,  masalah yang sering muncul adalah kurangnya koordinasi dan sinergi antar lembaga tersebut. KPK, misalnya, seringkali harus bekerja secara mandiri tanpa dukungan penuh dari lembaga lain, sehingga  memperlambat  proses  penegakan  hukum.  Reformasi  kelembagaan  dan peningkatan  kerjasama  antar  lembaga  penegak  hukum  menjadi  esensial  untuk  mengatasi tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan efektivitas penanganan kasus korupsi.
Selanjutnya  dalam  perspektif  substansi  hukum,  Indonesia  telah  memiliki  berbagai undang-undang  yang  mengatur  tentang  tindak  pidana  korupsi,  seperti  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  dan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001.  Substansi  hukum  ini menyediakan  dasar  hukum  yang  kuat  untuk  menindak  pelaku  korupsi.  Namun, tantangannya  terletak  pada  penerapan  dan  penafsiran  undang-undang  tersebut.  Seringkali, pelaku korupsi yang memiliki kekuasaan atau pengaruh besar mampu memanipulasi celah- celah  hukum  untuk  menghindari  hukuman.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  penguatan  dalam penegakan hukum melalui penerapan yang konsisten dan tegas terhadap peraturan yang ada, serta pembaruan substansi hukum untuk menutup celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi.
Ketiga,  budaya  hukum  merupakan  elemen  penting  dalam  teori  Friedman  yang mencakup  sikap,  nilai,  dan  persepsi  masyarakat  terhadap  hukum.  Di  Indonesia,  budaya permisif terhadap korupsi dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan sering  menjadi  hambatan  dalam  pemberantasan  korupsi.  Banyak  masyarakat  yang menganggap  korupsi  sebagai  sesuatu  yang  tidak  dapat  dihindari  dan  cenderung  pasrah terhadap  praktik  korupsi  yang  terjadi  di  sekitarnya.  Untuk  mengubah  budaya  hukum  ini, diperlukan  edukasi  dan  sosialisasi  yang  terus-menerus  mengenai  dampak  negatif  korupsi dan  pentingnya  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  pemberantasan  korupsi.  Selain  itu, transparansi dalam proses hukum dan peningkatan integritas lembaga penegak hukum dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat.
Analisis  penegakan  hukum  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  melalui  pendekatan teori  sistem  hukum  Friedman  menunjukkan  bahwa  keberhasilan  penegakan  hukum  tidak
25 Frandy Risona Tarigan and Aprilian Sumodiningrat, “Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” Welfare State Jurnal
Hukum 2,
no. 1 (2023): 43–70, https://doi.org/10.56013/welfarestate.v2i1.2065.

## Tantangan Dalam Penegakan Hukum
Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dominikus Jawa, Parningotan Malau, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
hanya bergantung pada struktur dan substansi hukum, tetapi juga pada budaya hukum yang berkembang di  masyarakat.  Upaya pemberantasan korupsi  harus dilakukan secara holistik, melibatkan  reformasi  kelembagaan,  perbaikan  substansi  hukum,  dan  perubahan  budaya hukum  untuk  menciptakan  lingkungan  yang  kondusif  bagi  penegakan  hukum  yang  efektif dan berkeadilan. Secara keseluruhan, penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia memerlukan  pendekatan  yang  komprehensif  dan  berkelanjutan.  Untuk  meningkatkan lingkungan  pemberantasan  korupsi,  perbaikan  regulasi,  reformasi  birokrasi,  penguatan kelembagaan,  dan  peningkatan  partisipasi  masyarakat  harus  dilakukan  bersama-sama.  Jika ada  komitmen  yang  kuat  dari  semua  pihak,  Indonesia  dapat  meningkatkan  penegakan hukum korupsi dan membangun tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.

## 4. PENUTUP
Sistem  penegakan  hukum  anti-korupsi  di  Indonesia  masih  menghadapi  berbagai hambatan, termasuk kelemahan dalam koordinasi antar lembaga penegak hukum, intervensi politik,  dan  budaya  masyarakat  yang  permisif  terhadap  korupsi.  Upaya  pemberantasan korupsi  memerlukan  pendekatan  yang  holistik  dan  terpadu,  yang  melibatkan  reformasi kelembagaan,  peningkatan  transparansi  dan  akuntabilitas,  serta  perubahan  budaya  hukum melalui  pendidikan  dan  partisipasi  aktif  masyarakat.  Kebaruan  dari  penelitian  ini  terletak pada  pendekatan  integratif  yang  menggabungkan  aspek  yuridis  normatif  dan  pendekatan undang-undang  untuk  mengevaluasi  efektivitas  penegakan  hukum  terhadap  korupsi  di Indonesia.  Penelitian  ini  menawarkan  solusi  konkret  seperti  penguatan  institusi  penegak hukum, peningkatan partisipasi masyarakat, dan reformasi regulasi untuk mengatasi celah- celah  hukum  yang  sering  dimanfaatkan  oleh  pelaku  korupsi.  Selain  itu,  penelitian  ini menekankan pentingnya pendidikan anti korupsi dan peningkatan integritas penegak hukum sebagai  langkah  preventif  jangka  panjang.  Penelitian  ini  tidak  hanya  memberikan pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  tantangan  yang  dihadapi  dalam  penegakan hukum  korupsi  di  Indonesia,  tetapi  juga  menawarkan  rekomendasi  praktis  yang  dapat diimplementasikan  untuk  memperkuat  upaya  pemberantasan  korupsi  di  masa  depan.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat  menjadi referensi  bagi  para pembuat kebijakan, akademisi, dan  praktisi  hukum  dalam  merumuskan  strategi  yang  lebih  efektif  dalam  memerangi korupsi, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas penegakan hukum di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Arti,  Neova  Derenov  Budhi,  and  Ratih  Yanuar  Rizky.  “Analisis  Korupsi  Dan  Upaya Mewujudkan  Good  Governance  Di  Indonesia.” Jurnal  Ilmiah  Administrasi Pemerintahan Daerah 15, no. 2 (2023): 135–49.
https://doi.org/10.33701/jiapd.v15i2.3798.
Ayuningtyas,  Dumilah.  “Integrasi  Kurikulum  Antikorupsi:  Peluang  Dan  Tantangan.” INTEGRITAS: Jurnal
Antikorupsi
6, no. 1 (2020): 93–107. https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.375. Baidi,  Ribut.  “Tantangan  Dan  Peluang  Penegakan  Hukum  Dalam  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.” Solusi 17, no. 1 (2019): 70–75.
https://doi.org/10.36546/solusi.v17i1.153.

## Tantangan Dalam Penegakan Hukum
Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dominikus Jawa, Parningotan Malau, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
Bakri,  Riani,  and  Murtir  Jeddawi.  “Analisis  Indeks  Negara  Hukum  Indonesia.” Jurnal Pallangga Praja (JPP) 4, no. 2 (2022): 107–15.
https://doi.org/10.61076/jpp.v4i2.3063.
Dewi,  Gusti  Kadek  Sintia.  “Melalui  Pemberian  Pendidikan  Anti  Korupsi  Di  Lembaga Pendidikan.” Jurnal  Ilmu  Hukum  Sui  Generis 2,  no.  4  (2022):  123–32. https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jih.v2i4.1783.
Habaora,  Fellyanus,  Jefirstson  Richset  Riwukore,  Hilda  Manafe,  Yohanes  Susanto,  and Tien Yustini. “Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Di Pemerintah Kota Kupang,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur,  Indonesia.” Aspirasi:  Jurnal  Masalah-
Masalah Sosial 11, no. 2 (2020): 229–42.
https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i2.1556.
Habibi,  Muhammad.  “Independensi  Kewenangan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.” Cepalo 4, no. 1 (2020): 41–54. https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no1.1962.
Hidayah,  Ardhiana,  and  Marsitiningsih  Marsitiningsih.  “Tantangan  Dan  Permasalahan Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Indonesia.” Kosmik  Hukum 20,  no.  2 (2020): 121–28. https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1.
Hidayat,  Rayhan  Naufaldi.  “Penguatan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Secara Kelembagaan  Dengan  Meletakkan  Konstitusi  Sebagai  Dasar  Legitimasi.” ’Adalah 4, no. 3 (2020): 116–23. https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.17830.
Ilmi,  Musfiratul,  Syamsuddin  Muchtar,  and  Amir  Ilyas.  “Penyitaan  Berbasis  Properti Sebagai  Upaya  Pengembalian  Kerugian  Keuangan  Negara  Dalam  Tindak  Pidana Korupsi.” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (2022): 493. https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5197.
Jonaedi  Efendi  dan  Johnny  Ibrahim. Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris . Depok: Prenamedia Group, 2017.
Magistra,  Aristri  Rahma.  “Pengaruh  Budaya  Korupsi  Dalam  Pengikisan Peran  Kehidupan Berkedaulatan Rakyat.” Souvereignty 2, no. 3 (2023): 253–61. https://doi.org/https://doi.org/10.20961/souvereignty.v2i3.
Mukti  Fajar,  Yulianto  Achmad. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
Nora,  Elan.  “Upaya  Kesadaran  Hukum  Dan  Kepatuhan  Hukum  Dalam  Masyarakat.” Nomos :  Jurnal  Penelitian  Ilmu  Hukum 3, no. 2 (2023): 62–70. https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1488.
Nur  Kholis,  Kukuh  Sudarmanto,  Muhammad  Junaidi,  Zaenal  Arifin.  “Transparansi Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Daerah  Dalam  Rangka  Pemberantasan  Korupsi.”
Journal Juridisch 1, no. 2 (2023): 128–44.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jj.v1i2.6765.
Pahlevi,  Farida  Sekti.  “Strategi  Ideal  Pemberantasan  Korupsi  Di  Indonesia.” Al- Syakhsiyyah:  Journal  of  Law  &  Family  Studies 4,  no.  1  (2022):  44. https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.4251.
Prasetiono,  Yogi,  Zaenal  Arifin,  and  Kukuh  Sudarmanto.  “Implementasi  Pemidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal  USM  Law  Review 5, no. 2 (2022): 647. https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5241.
Pratama,  Mochamad  Ramdhan,  and  Mas  Putra  Zenno  Januarsyah.  “Upaya  Non-Penal Dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.” Jurnal  Ius  Constituendum 5,  no.  2
Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dominikus Jawa, Parningotan Malau, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
(2020): 235. https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2195.
Risona  Tarigan,  Frandy,  and  Aprilian  Sumodiningrat.  “Peran  Masyarakat  Dalam Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.” Welfare  State  Jurnal Hukum 2, no. 1 (2023): 43–70. https://doi.org/10.56013/welfarestate.v2i1.2065. Sadono,  Bambang,  Ali  Lubab,  Zaenal  Arifin,  and  Kadi  Sukarna.  “Kedudukan  Komisi Pemberantasan  Korupsi  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Di  Indonesia.” Jurnal  USM Law Review 3, no. 2 (2020): 259–74.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2870.
Setiawan,  M  N,  and  K  Saleh.  “Peluang  Dan  Tantangan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi Dalam Bidang Pengelolaan Dana Desa Di Indonesia.” Rio Law Jurnal 2, no. 2 (2021): 57–68. https://doi.org/https://doi.org/10.36355/rlj.v2i1.571.
Zahra,  Maysanda  Rahmanisa,  Khalisha  Nasywa  Permana,  Yazid  An  Naufal,  Savero Pramudika,  and  Arya  Wibowo.  “Analisis  Eksistensi  Komisi  Pemberantasan  Korupsi Dalam Menangani Korupsi Di Indonesia.” Jurnal Relasi Publik 1, no. 2 (2023): 104– 18. https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.329.