## EVALUASI PERENCANAAN KEBUTUHAN OBAT PUBLIK SERTA KETERSEDIAAN OBAT DI TINGKAT PUSKESMAS SE-WILAYAH KERJADINKES KOTA SURAKARTATAHUN 2015
EVALUATION OF PLANNING AND AVAILABILITY OF PUBLIC MEDICINE ON COMMUNITY HEALTH CENTER AT ALL WORK AREA OF SURAKARTA DEPARTMENT OF HEALTH IN 2015
Eko Yudha Prasetyo 1/* , Satibi 2/** , Gunawan Pamudji Widodo 3/* 1/3  Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi 2  Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Jl. Let. Jend. Sutoyo, Mojosongo, Jebres, Surakarta 57127 ekoyudhap@yahoo.com

## ABSTRAK
Perencanaan  obat  merupakan  aspek  penting  dalam  pengelolaan  obat.  Perencanaan bertujuan  menetapkan  jenis  dan  jumlah  obat  sesuai  dengan  kebutuhan  pelayanan.    Meskipun regulasi  pedoman  peencanaan  obat  publik  sudah  dibuat  tapi  masih  ditemui  stok  obat  berlebih dan  stok  kosong.  Dengan  pertimbangan  tersebut,  diperlukan  evaluasi  proses  perencanaan tingkat  puskesmas  dan  pengaruhnya  terhadap  ketersediaan  obat.  Penelitian    bertujuan mengetahui  proses  perencanaan,  permasalahan  yang  dihadapi  dan  ketersediaan  obat puskesmas se-wilayah kerja DKK Surakarta.
Penelitian ini bersifat evaluatif dengan pendekatan kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif  untuk  menggali  informasi  tentang  proses  perencanaan  kebutuhan  obat  oleh Puskesmas.  Data sekunder diperoleh dari hasil penelusuran dokumen perencanaan obat tahun 2015  dan  laporan  pemakaian  obat.    Data  sekunder  diolah  untuk  mengetahui  ketepatan perencanaan,  ketersediaan  dan  kesesuaian  permintaan  obat.  Untuk  memperkuat  informasi dilakukan wawancara dan triangulasi kepada pengelola obat terkait
Hasil  penelitian  menunjukkan  perencanaan  obat  belum  efisien,  rata-rata  ketepatan perencanaan puskesmas perawatan 440,5% dan non perawatan 389,98%. Permasalahan dalam perencanaan yakni belum optimalnya penggunaan sistem informasi manajemen elektronik dalam menyediakan data dasar perencanaan, proses e-purchasing memerlukan waktu dan administrasi yang  panjang,  perencanaan  obat  puskesmas  tidak  terealisasi  sepenuhnya,  puskesmas menerima  obat  diluar  perencanaan.    Rata-rata  ketersediaan  obat  puskesmas  perwatan  31,13 bulan dan non-perawatan 33,95 bulan.
Kata kunci: Evaluasi, Perencanaan, Ketersediaan, Puskesmas

## ABSTRACT
Drug  planning  is  an  important  aspect  of  drug  management. Planning  is  aimed  at determining the type and amount of drug in accordance with the needs of community helth center. Although the regulatory guideline of public drug management have been made, but still found the incidence of overstock and stockout. With these considerations it ’s necessary to evaluate related planning processes and drug availability. The purpose of this study to know the planning process, the problems encountered and the level of drug availability in community health center throughout the whole working area of Surakarta Department of Health.
This  research  is  observational  and  evaluative  study  with  qualitative  approach, supported by quantitative data. Secondary data were obtained from the search document of drug plan  for  2015,  the  usage  and  demand  report  of  drug. The  secondary  data  is  processed  to determine the accuracy of planning, the availability and suitability of drug demand. To strengthen information were conducted triangulation  and interviews with drug manager related.
The results showing the drug plan has not been efficient seen from an average accuracy of drug planning in treatment primary  health centers  is 440.5% and  389.98% at  non-treatment primary health centers. The problems in planning  is n’t optimal use of information management system  based  on  electronically  in  providing  data  for  drug  planning, the  procurement  with  e- purchasing requires time and administration are too long, the plan of me dicine isn’t fully realized, the community health center received drug beyond the plan so that the use of drugs less effective, The average availability of drugs in the category of excess which amounted to 31.13 months in treatment health centers and 33.95 months in non-treatment.
Keywords: Evaluation, Planning, availability, public health center

## PENDAHULUAN
Salah  satu  bagian  dalam  siklus pengelolaan  obat  adalah  perencanaan.
Tujuan utama dari perencanaan
kebutuhan obat adalah untuk
menetapkan  jenis  dan  jumlah  obat sesuai  dengan  pola  penyakit  dan kebutuhan  pelayanan  kesehatan  dasar termasuk program kesehatan yang telah ditetapkan. (Depkes RI, 2007)
Berdasarkan penelitian mengenai perencanaan dan pengadaan obat  di      puskesmas  wilayah  Surabaya Timur dan Surabaya Selatan mengungkapkan bahwa  “Walaupun regulasi perencanaan obat di
puskesmas  sudah  disusun  namun masih  ditemukan  kejadian “stock  out” dan “ overstock ” (Athijah 2010).
Ketidaktepatan  merencanakan kebutuhan  obat  dengan  baik  di  tingkat puskesmas,  akan  berpengaruh  pada persediaan  obat.  Puskesmas  akan mengalami  terjadinya  persediaan  obat yang  berlebih  ( over  stock )  ataupun masalah  kekosongan  obat  ( stock  out ).
Kelebihan & kekosongan obat
disebabkan  jumlah  permintaan  dan persediaan  yang  tidak  seimbang  akibat dari  kurang  tepatnya  dalam  penentuan jumlah persediaan.
DKK  Surakarta  membawahi  17 puskesmas,  namun  belum  pernah
dilakukan  evaluasi  mengenai  proses perencanaan  kebutuhan  obat  publik. Dengan  pertimbangan  tersebut  maka diperlukan evaluasi terkait proses perencanaan di tingkat puskesmas dan mengetahui permasalahan dalam perencanaan  obat  serta  pengaruhnya terhadap ketersediaan obat. Tujuan  penelitian  ini  untuk: 1)Mengetahui proses perencanaan kebutuhan  obat  publik  di  puskesmas perawatan  dan  non  perawatan  se wilayah  kerja  Dinkes  kota  Surakarta.
2)Mengetahui permasalahan yang terjadi  dalam  perencanaan  kebutuhan obat  publik  di  tingkat  puskesmas  di wilayah kerja DKK Surakarta. 3)Mengetahui  ketersediaan  obat  publik pada sarana kesehatan tingkat puskesmas  di  wilayah  kerja  kota Surakarta.

## METODE
Penelitian  ini  berjenis  penelitian observasional dengan pendekatan kualitatif didukung data kuantitatif untuk menggali  informasi  tentang  proses perencanaan  kebutuhan  obat  oleh puskesmas.  Populasi  penelitian  ini adalah tenaga pengelola obat puskesmas. Dalam menentukan informan  sebagai  sampel  yang  akan
diwawancarai,  dilakukan  dengan  teknik total sampling. .
Informan utama wawancara adalah kepala pelaksana farmasi puskesmas sebanyak 17 orang.
Informan  untuk  Triangulasi  adalah  3 orang  terdiri  dari  1  orang  Kepala
Puskesmas,  1  orang  Kepala  Instalasi Farmasi  Kota  dan    1  orang  Kepala bidang Kefarmasian DKK.
Data primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara mendalam  dengan  responden  dan triangulasi, dan data sekunder diperoleh dari hasil penelusuran dokumen LPLPO dan  data  perencanaan  obat  tahunan. Variabel  utama  dalam  penelitian  ini adalah ketepatan
perencanaan, ketersediaan obat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perencanaan Kebutuhan Obat Data  ketepatan  perencanaan diolah dari jumlah perencanaan kebutuhan obat untuk tahun 2015 dibagi jumlah  pemakaian  nyata  selama  tahun 2015,  dengan  standar  rentang  tepat 100%  -  110%  (Depkes  RI,  2002).  Item obat  indikator  adalah  item  obat  yang diajukan  dalam  perencanaan  tahunan. Tidak  semua  item  obat  masuk  dalam perencanaan tahunan karena
ketersediaan  item  obat  berbeda-beda.
Hanya obat dengan ketersediaan kurang dan obat-obat yang dirasa perlu yang diprioritaskan masuk dalam perencanaan tahunan. Tabel 1. Ketepatan perencanaan puskesmas perawatan No Nama Puskesmas ∑ obat indikator Ketepatan perencanaan (%) Kurang (%) Tepat (%) Berlebih (%) 1  Sibela 104 385,03 29,8 4,8 65,4 2  Gajahan 44 211,22 31,03 5,17 63,8 3  Pajang 36 350,51 30,55 8,33 61,12 4  Banyuanyar 47 815,24 44,68 6,38 48,94 Total 231 1762 136,06 24,68 239,26 Rata-rata 57,75 440,5 34,01 6,17 59,81 Sumber : data diolah Rata-rata ketepatan perencanaan kebutuhan obat di puskesmas perawatan
sebesar 440,5%.    Data  jumlah  obat  dengan perencanaan  tepat  hanya  sebesar 6,17%.  Item  obat  indikator  adalah  item obat yang diajukan dalam perencanaan tahunan.  Tidak semua item obat masuk dalam  perencanaan  tahunan  karena ketersediaan  item  obat  berbeda-beda.
Hanya obat dengan ketersediaan kurang dan obat-obat yang dirasa perlu yang diprioritaskan masuk dalam perencanaan  tahunan.    Puskesmas Sibela  memiliki  obat  indikator  lebih banyak  karena  ketersediaan  obat  di puskesmas  pada  tahun  sebelumnya banyak  yang  mulai  menipis  serta puskesmas  memiliki  berbagai  rencana program kesehatan di tahun berjalan.
Tabel 2. Ketepatan perencanaan puskesmas non perawatan
No Nama Puskesmas ∑ obat indikator Ketepatan perencanaan (%) Kurang (%) Tepat (%) Berlebih (%) 1 Nusukan 77 305,82 23,37 2,59 74,04 2 Manahan 43 206,27 30,23 9,3 60,47 3 Ngoresan 35 149,56 60 0 40 4 Gilingan 43 205,14 9,75 7,31 82,92 5 Jayengan 45 695,48 22,44 2,22 73,33 6 Pucangsawit 37 123,98 45,94 8,1 45,94 7 Sangkrah 60 121,98 53,55 5 41,66 8 Setabelan 69 161,04 24,63 0 75,36 9 Purwosari 34 755,47 32,35 11,76 55,88 10 Purwodiningratan  54 397,78 27,77 1,85 70,37 11 Penumping 47 342,49 12,76 6,38 80,85 12 Gambirsari 45 1179,9 0 0 100 13 Kratonan 42 424,87 33,33 2,38 64,28 Total 631 5069,78 376,12 56,89 865,1 Rata-rata 48,54 389,98 28,93 4,376 66,54

## Sumber :data diolah
Semua  puskesmas  memiliki rata-rata  ketepatan  perencanaan  jauh diatas  110%  Perencanaan  obat  yang berlebih  menunjukkan  tidak  efisiennya dana  yang  digunakan  dalam  investasi pengadaan obat. Sementara
perencanaan  obat  yang  kurang  bisa mengganggu ketersediaan obat.  Untuk itu  walaupun  sangat  sulit  meramalkan pemakaian obat tepat 100% setidaknya akan  sangat  penting  jika  rentang ketepatan  perencanaan  berada  pada level 100% -110%.
Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan ketepatan perencanaan  semua  puskesmas  di
wilayah  kerja  DKK  Surakarta  belum
efisien karena presentase ketidaktepatan perencanaan obat kurang  dan  obat  berlebih  masih  lebih besar dari presentase rentang
perencanaan obat tepat. Rata-rata  jumlah  item  obat  di
puskesmas  perawatan  sebanyak  175,5 jenis  item  obat.    Rata-rata  jumlah  obat yang direncanakan namun tidak digunakan  di  puskesmas  perawatan sebesar 16.27 %. Rata-rata jumlah item obat  di  puskesmas  non  rawat  inap sebanyak 151,85 jenis item obat. Rata- rata  jumlah  obat  yang  direncanakan namun  tidak  digunakan  di  puskesmas rawat inap sebesar 19,16 %.
Tabel  3.  Perbandingan  jumlah  obat  riil  dengan  jumlah  obat  direncanakan puskesmas perawatan
No Nama Puskesmas ∑ item obat riil ∑ item obat perencanaan % obat direncakan ∑ obat direncanakan tapi tidak digunakan (%) 1  Sibela 170 104  61,18 24 (23,07) 2  Pajang 167 36  21,56 4 (11,11) 3  Banyuanyar 187 47  25,13 4 (8,51) 4  Gajahan 178 58  32,58 13(22,41) Total 702 245  140.45 65,1 Rata-rata 175,5 61,25  35,11 16,27 Sumber  data diolah
Tabel  4.  Perbandingan  jumlah  obat  riil  dengan  jumlah  obat  direncanakan puskesmas non perawatan
No Nama Puskesmas ∑ item obat riil ∑ item perencanaan obat (%) obat direncanakan ∑ obat direncanakan tapi tidak digunakan (%) 1  Nusukan 157 77 49,04  24(31,16) 2  Manahan 151 43 28,48  3(6,97) 3  Ngoresan 140 35 25,00  2(5,71) 4  Gilingan 163 41 25,15  13(31,70) 5  Penumping 154 47 30,52  11(23,40) 6  Purwosari 146 34 23,29  7(20,58) 7  Pucangsawit 155 37 23,87  3(8,10) 8  Sangkrah 152 60 39,47  9(15) 9  Setabelan 147 69 46,94  21(30,43) 10  Purwodiningr 151 54 35,76  7(12,96) 11  Gambirsari 156 45 28,85  16(35,55) 12  Kratonan 150 42 28,00  7(16,66) 13  Jayengan 152 46 30,26  5(10,86) Total 1974 630 414,64  249,08 Rata-rata 151,85 48,46 31,90  19,16
Setiap  puskesmas  memiliki program  pengobatan  masing  masing, berdasarkan  hasil  wawancara  pernah terjadi  obat  yang  direncanakan  untuk program  pengobatan  namun  pengusul program  lupa  untuk  merealisasikan program tersebut.
Pada  beberapa  puskesmas terjadi mutasi pegawai (dokter).  Dokter yang  tadinya  mengusulkan  obat  dalam perencanaan diganti dengan dokter lain, sementara  selera  penulis  resep  dalam pemilihan  obat  untuk  penyakit  yang sama  berbeda-beda.  Obat  yang  sudah
direncanakan menjadi tidak terpakai dan obat  tersimpan  di  IFK  sedangkan  tidak ada  permintaan  terhadap  item  obat tersebut dari puskesmas.  Peran kepala puskesmas  dan  pengelola  obat  sangat penting  dalam  komunikasi  kepada penulis  resep  untuk  meningkatkan komitmen  peresepan  terhadap  obat yang sudah direncanakan sebelumnya.

## 2.  Proses perencanaan
Proses perencanaan kebutuhan  obat  disusun  oleh  tim perencanaan  obat  terpadu  dengan menganut sistem bottom
up.
Perencanaan  diawali  dari  tingkat  dasar yaitu usulan penulis resep di puskesmas yang  dirapatkan  dalam  tim  perencana intern  puskesmas,  hasil  rapat  intern puskesmas  akan  dibahas  di  forum pengelola  obat  dari  17  puskesmas, kemudian  hasil  rapat  forum  di  usulkan ke tim perencana tingkat kota.
2.1  Tahap  pemilihan  obat.
Pemilihan jenis obat dalam perencanaan puskesmas mengacu pada formularium  puskesmas..   Proses pengajuan obat baru agar dapat masuk formularium  puskesmas  merupakan representasi  dari  beberapa  puskesmas dengan berbagai dasar alasan pengusulan. Usulan obat baru puskesmas  disampaikan  ke  forum pengelola obat 17 puskesmas kemudian di teruskan ke tim penyusun formularium puskesmas.    Hasil  akhir  disetujui  atau tidaknya  usulan  obat  tesebut  akan dibahas oleh tim penyusun formularium puskesmas dengan mempertimbangkan “ risk and benefit ” suatu obat dilihat dari aspek farmakologi dan farmakoekonomi.
Pemilihan jenis obat yang akan direncanakan  merupakan  kesepakatan
dari perwakilan setiap unit fungsional di puskesmas.    Petugas  farmasi  bertugas menghitung  jumlah  kebutuhan  dari  tiap jenis obat yang disepakati oleh anggota tim  perencanaan.    Khusus  pemilihan dan  perhitungan  obat-obat  tertentu untuk  kebutuhan  poli  gigi  (Pehacain), poli  kesehatan  ibu  dan  anak  (Vitamin dan  tablet  Fe,  obat-obat  KB)  tidak dihitung oleh petugas farmasi, melainkan  dihitung  oleh pemegang  poli itu sendiri. Tahap  pemilihan  obat  dalam proses perencanaan obat di puskesmas sudah sesuai prosedur karena melibatkan  setiap  unit  pelayanan  yang berkaitan  langsung  dengan  peresepan obat dalam pelayanan di puskesmas.
2.2 Tahap Kompilasi pemakaian obat. Tahap kompilasi  pemakaian  obat dilakukan  oleh  petugas  pengelola  obat di  puskesmas.    Informasi  dari  data pemakaian  obat  digunakan  sebagai data dasar perhitungan kebutuhan obat. Dari  jawaban  informan  menunjukkan sumber  data  yang  digunakan  dalam merencanakan kebutuhan obat diperoleh  dari  catatan  obat  harian  dari setiap  unit  pelayanan  puskesmas  yang direkap dalam Laporan Pemakaian dan Lembar  Permintaan  Obat  (LPLPO). Data  yang  digunakan  yakni  rata-rata pemakaian  per  bulan,  sisa  stok,  waktu tunggu kedatangan obat, waktu kekosongan obat, dan stok pengaman. Kekosongan  beberapa  jenis obat selama
beberapa bulan
mempengaruhi  perhitungan  rata-rata pemakaian  per  bulan  sehingga  data yang  diterima  tidak  mencerminkan kebutuhan obat secara riil.
Tahap  kompilasi  pemakaian obat  di  tingkat  puskesmas  sebagian
besar  sudah  sesuai  dengan  teori perencanaan  obat  mengenai  jenis  data dasar yang digunakan, namun keakuratan  data  pemakaian  obat  per bulan masih diragukan. Ketidakakuratan data dasar yang dimiliki inilah yang mungkin menyebabkan hasil dari  perencanaan  kebutuhan  beberapa item obat tidak tepat. 2.3 Tahap perhitungan kebutuhan  obat. Metode  perhitungan yang  digunakan  merupakan  metode konsumsi.  Metode  konsumsi  dirasa dapat  memberikan  gambaran  terhadap kebutuhan obat yang akan datang serta cukup fleksibel diterapkan pada pelayanan  kesehatan  dasar  (Quick, 2012).
Pola  perencanaan  kebutuhan
obat  untuk  periode  yang  akan  datang diperkirakan  sama  dengan  1,5  kali pemakaian periode sebelumnnya setelah ditambah stok penyangga, yakni dengan rumus :
Perhitungan rata-rata pemakaian  per  bulan  x  18  bulan (dengan asumsi 12 bulan stok kerja + 6
bulan  stok  pengaman)  untuk  obat slow moving atau  20  bulan  (dengan  asumsi 12  bulan  +  8  bulan)  untuk  obat fast moving .
Dalam  menjaga  ketersediaan obat,  puskesmas  diharuskan  memiliki stok  pengaman.    Stok  pengaman puskesmas  adalah  jumlah  stok  yang disediakan untuk menghindari kekosongan obat atau sebagai persedian  apabila  permintaan  obat meningkat atau bila terjadi
keterlambatan  pengiriman  (Depkes  RI,
2008). Idealnya setiap obat di puskesmas  dihitung  stok  optimumnya, namun kenyataanya belum semua obat dilakukan  perhitungan  stok  optimum. Sehingga dalam melakukan permintaan obat hanya didasarkan perkiraan semata. Belum semua puskesmas melakukan  tahap  perhitungan  sesuai standar,  karena  beberapa  puskesmas belum memperhitungkan stok optimum. Ketidakakuratan data dasar pada tahap kompilasi obat akan berpengaruh terhadap  hasil  perhitungan  rencana kebutuhan. 2.4. Tahap penyesuaian rencana pengadaan obat. Penyesuaian  rencana  pengadaan  obat dan  tahap  koordinasi  lintas  program dilakukan  oleh  tim  perencana  tingkat kota.    Rencana  kebutuhan  obat  kota didasarkan dari hasil estimasi kebutuhan obat puskesmas serta memperhitungkan sisa stok obat di IFK. Rencana kebutuhan obat dibahas pada rapat tim perencana obat terpadu  untuk  penyempurnaan.  Tim perencanaan  tingkat  kota  melibatkan apoteker. Hasil akhir perencanaan obat yang  diusulkan  dari  tahap  sebelumnya akan  ditinjau  oleh  tim  dengan  berbagai pertimbangan  termasuk  seleksi  obat, anggaran, dan kebutuhan program.
3.    Permasalahan  yang  dihadapi dalam proses perencanaan
Kesulitan  dan  hambatan  yang dialami  dalam  perencanaan  kebutuhan obat di tingkat intern puskesmas jarang ditemui karena komunikasi antar anggota  masih  terjalin  intensif  dengan lingkup yang lebih kecil. Sistem informasi dalam pengelolaan obat khususnya Rata pemakaian  bulan x 18 – sisa stok
perencanaan sangat dibutuhkan seperti tersedianya data mengenai jenis, jumlah penerimaan,  pemakaian,  persediaan dan seluruh data mengenai mutasi obat. Dokumen yang digunakan sebagai bukti mutasi  obat  adalah  formulir  LPLPO, formulir  ini  juga  digunakan  sebagai laporan permintaan
obat dari puskesmas ke IFK.  Format daftar obat dalam  simpus  yang  digunakan  saat  ini belum  seragam  dengan  format  daftar obat  LPLPO.    Tidak  semua  daftar  obat yang  ada  di  puskesmas  tercantum dalam  format  Simpus.  Berdasarkan hasil wawancara, pengelola obat
puskesmas melakukan pencatatan obat masih secara manual karena dinilai lebih mudah dilakukan di sela waktu pelayanan obat.
Kebutuhan  obat  berbeda-beda di  setiap  puskesmas,  seringkali  ditemui perbedaan  persepsi  mengenai  usulan obat  untuk  terapi  penyakit  yang  sama.
Sementara tidak mungkin DKK
memenuhi semua usulan obat, untuk itu perlu  dilakukan  seleksi  obat.    Tim perencanaan  obat  melakukan  seleksi obat dengan mempertimbangkan aspek klinis  dan  farmakoekonomi.  Sehingga perencanaan  yang  diusulkan  oleh puskesmas  bisa  saja  berubah  sesuai hasil seleksi tim perencana.
Evaluasi
perencanaan kebutuhan  obat  belum  dilakukan  oleh semua  puskesmas,  hanya  beberapa puskesmas melakukan evaluasi dengan cara  membandingkan  penerimaan  dan pemakaian  obat  dengan  jumlah  yang direncanakan.  Evaluasi dilakukan untuk mengetahui beberapa sasaran seperti : a.  Bagaimana kesesuaian penerimaan terhadap jumlah yang direncanakan.
b.  Bagaimana  ketepatan  perencanaan terhadap jumlah pemakaian obat.
c.  Apakah  perencanaan  sudah  sesuai
dengan kebutuhan (Quick, 2012) Proses perencanaan kebutuhan  obat  tidak  mudah  dilakukan karena  siklus  obat  berlangsung  secara terus menerus dan dipengaruhi berbagai komponen lain. B. Ketersediaan Obat 1.  Tingkat Ketersediaan Obat. Tingkat ketersediaan obat adalah  jumlah  kuantum  obat  yang tersedia  di  puskesmas  selama  satu tahun dibagi dengan jumlah pemakaian rata-rata obat per bulan.  Kriteria tingkat ketersediaan obat dikatakan kurang jika <12  bulan,  tingkat  ketersediaan  obat cukup 12-18 bulan, dan tingkat ketersediaan  obat  berlebih  jika  >18 bulan (Depkes RI, 2002). Rata-rata  tingkat  ketesediaan obat  di  puskesmas  perawatan  sebesar 31,13 bulan. Meskipun tingkat ketersediaan  berlebih,  namun  jumlah item  obat  dengan  ketersediaan  cukup masih  lebih  banyak  dibanding  dengan item obat dengan ketersediaan kurang Terdapat satu puskesmas yang memiliki  rata-rata  tingkat  ketersediaan obat mendekati rentang optimal.
Berdasarkan hasil wawancara terhadap pengelola  obat,  puskesmas  menjalin kerjasama  dengan  institusi  rumah  sakit yakni dengan
realokasi obat.
Puskesmas  memiliki  item  obat  dengan ketersediaan berlebih, disamping itu ada item  obat  lain  dengan  ketersediaan kurang. Puskesmas melakukan realokasi item obat berlebih dengan item obat yang dibutuhkan puskesmas
kepada rumah sakit.
Tabel 5. Tingkat ketersediaan obat di puskesmas perawatan
No Nama puskesmas ∑ item obat Rata rata ketersediaan (bulan) Kurang Cukup Lebih (<12) (12-18) (>18) 1  Banyuanyar  187 32,89 45 78 64 2  Gajahan 178 35,19 36 82 60 3  Sibela 170 32,23 37 70 63 4  Pajang 167 24,21 38 79 50 Total 702 124,52 156 309 237 Rata-rata 175,5 31,13 39 77,25 59,25 Sumber : data diolah Tabel 6. Tingkat ketersediaan obat di puskesmas non perawatan No Nama puskesmas ∑ item obat Rata rata ketersediaan(bulan) Kurang  Cukup Lebih (<12) (12-18) (>18) 1  Nusukan 157 25,62 34 49 74 2  Manahan 151 35,9 38 57 56 3  Ngoresan 140 30,26 33 65 42 4  Kratonan 150 26,15 39 61 50 5  Penumping 154 40,24 30 67 57 6  Pucangsawit 155 37,29 53 60 42 7  Purwosari 146 32,29 30 72 44 8  Gilingan 163 36,69 61 58 44 9  Sangkrah 152 29,69 32 74 46 10  Gambirsari 156 56,17 3 4 149 11  Jayengan 152 32,41 43 52 57 12  Purwodiningrat  151 37,23 43 58 50 13  Setabelan 147 21,44 30 65 52 Total 1974 441.38 469 742 763 Rata-rata 151,85 33,95 36,08 57,08 58,69 *Sumber : data diolah
Berdasarkan  jenis  item  obat, ketersediaan  obat  di  puskesmas  se- wilayah  kerja  DKK  Surakarta  sudah baik,  jumlah  item  obat  dalam  kategori ketersediaan  obat  cukup  lebih  banyak dibanding  jumlah  item  obat  dengan ketersediaan  kurang  ataupun  berlebih. Namun  Jika  dilihat  dari  rata-rata ketersediaan obat per bulan masih ada obat  dengan ketersediaan lebih dari 18 bulan.
Untuk  menjaga  ketersediaan obat,  puskesmas  boleh  melakukan permintaan khusus diluar jadwal distribusi rutin untuk menangani kondisi kebutuhan meningkat, menghindari kekosongan, penanganan kejadian luar biasa.
Pengelola  obat  puskesmas dalam  menangani  ketersediaan  obat berlebih dengan menginformasikan kepada  penulis  resep  dimana  hal  ini riskan mengakibatkan pengobatan
menjadi  tidak  rasional,  atau  dengan merealokasi  obat  ke  puskesmas  lain yang  membutuhkan.    Hal  ini  sejalan dengan  temuan  pada  penelitian  yang dilakukan oleh Muchamad Abadi (2015) yakni upaya penanganan obat overstock dilakukan  dengan  melakukan  mutasi obat ke RSUD Kota Yogyakarta,

## 2.Kesesuaian permintaan obat.
Kesesuaian  permintaan  obat adalah  perbandingan  antara  jumlah permintaan yang diajukan oleh puskesmas  dengan  jumlah  yang  dapat dipenuhi oleh IFK

## Tabel 7. Kesesuaian permintaan obat
No Jenis puskesmas Nama puskesmas Kesesuaian ∑ permintaan obat (%) Kesesuaian item obat terpenuhi(%) 1 Perawatan Banyuanyar 100,99 76,61 2 Perawatan Gajahan 68,46 39,48 3 Perawatan Sibela 109,99 89,11 4 Perawatan Pajang 89,48 88,39 5 Non Perawatan Nusukan 84,12 51,36 6 Non Perawatan Manahan 79,72 77,92 7 Non Perawatan Ngoresan 79,06 78,07 8 Non Perawatan Penumping 86,83 75,76 9 Non Perawatan Pucangsawit 89,78 84,75 10 Non Perawatan Purwosari 98,81 91,86 11 Non Perawatan Gambirsari 114,15 80,13 12 Non Perawatan Gilingan 96,95 112,7 13 Non Perawatan Jayengan 110,52 99,02 14 Non Perawatan Sangkrah 88,48 50,00 15 Non Perawatan Purwoiningrat 94,08 81,65 16 Non Perawatan Setabelan 115,99 91,8 17 Non Perawatan Kratonan 114,9 92,79 *Sumber : data diolah Kesesuaian pemenuhan jumlah permintaan obat puskesmas disesuaiakan dengan ketersediaan obat di IFK. IFK diberi kewenangan mengelola distribusi obat untuk melayani  permintaan  puskesmas.  Jika ketersediaan  obat  IFK  menipis  dan harus  memenuhi  permintaan  dari  17 puskesmas  lainya,  sehingga  tidak semua  jumlah  permintaan  puskesmas dapat dipenuhi IFK. Puskesmas seringkali menerima obat-obatan di luar permintaan  puskesmas,  baik  dari  segi jumlah  maupun  jenis.    Hal  ini  senada dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Umi Athijah (2010) tentang perencanaan  dan  pengadaan  obat  di Surabaya  Timur  dan  Surabaya  Selatan yang  menemukan  bahwa  penerimaan obat tidak selalu sama dengan permintaan obat oleh puskesmas.  Obat tersebut  tersimpan  di  puskesmas  dan
tidak dimanfaatkan secara efektif, sehingga  ketersediaan  beberapa  item obat berlebih.
IFK  terkadang  menerima  obat droping baik  dari  pemerintah  provinsi. Obat-obat droping dari  provinsi  yang diterima  seringkali  diluar  perencanaan puskesmas  dan  terkadang  memiliki tenggat kadaluarsa dibawah satu tahun, untuk  menghindari  resiko  obat  rusak atau  kadaluarsa,  obat-obat  tersebut didistribusikan  ke  puskesmas,  karna puskesmas  merupakan  salah  satu instansi  yang  bisa  menggunakan  obat tersebut  untuk  pelayanan,  sehingga kesesuaian  permintaan  obat  akan berpengaruh.
3.  Pengadaan obat sendiri
Puskesmas melakukan pengadaan sendiri jika puskesmas yang mengajukan  permintaan  obat  namun tidak  bisa  dipenuhi  oleh  IFK,  maka puskesmas
boleh mengajukan permohonan  pengadaan  obat  sendiri atas  sepengetahuan  dan  persetujuan kepala  IFK.  Puskesmas  yang  boleh melakukan  pengadaan  sendiri  tidak lepas dari status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Pengadaan sendiri oleh puskesmas membantu menjaga
ketersediaan  obat  dan  obat  yang  dibeli menjadi  lebih  reliable,  resiko  overstock menjadi  lebih kecil karena  volume  obat ditujukan  untuk  waktu  tertentu  dan bukan untuk waktu satu tahun.
Kriteria obat dalam pengadaan sendiri  adalah  obat  harus  tercantum pada  formularium  puskesmas  dan  atau DOEN.  Proses pengadaan sendiri oleh puskesmas untuk obat-obat yang
tercantum  dalam  katalog  elektronik  ( e-
catalouge ) dilakukan secara e- purchasing . Dalam hal obat yang dibutuhkan  tidak  terdapat  dalam e- catalogue ,  proses  pengadaan  dapat mengikuti metode lainnya, sebagaimana diatur dalam Perpres no 70 tahun 2012. Pemilihan  distributor  untuk  obat e- catalouge sesuai  dengan  ketentuan e- purchasing .    Jika  penyedia  obat menolak  permintaan  pesanan  obat  dari puskesmas dengan alasan tertentu dan untuk pengadaan obat non e-catalouge maka  puskesmas  dapat  melakukan evaluasi distributor.  Evaluasi distributor adalah  pemilihan  pedagang  besar farmasi  (PBF)  obat  dengan  cara membandingkan  minimal  3  PBF  baik dari  segi  legalitas,  harga,  kualitas  dan lain-lain.
Kendala  yang  dihadapi  dalam pengadaan  sendiri  terutama  melalui e- purchasing. Pemantuan status pesanan ketika e-purchasing bisa  memakan waktu berminggu-minggu. Setelah puskesmas  mengajukan  pesanan  obat masih  harus  menunggu  jawaban  dari penyedia  obat.    Setelah  melewati administrasi yang panjang, tidak semua supplier obat dapat memenuhi permintaan puskesmas, dengan berbagai  sebab  seperti  stok  obat  tidak tersedia maupun terbentur syarat minimum  quantity  order dari  penyedia obat.
Pengadaan  sendiri  melalui e-
purchasing harus melalui pejabat
pengadaan,  Sementara  belum  semua puskesmas memiliki pejabat pengadaan obat e-catalouge ,  sehingga  dalam pengadaan  kebutuhan  obat  sendiri diperlukan  waktu  yang  lebih  lama karena  satu  orang  pejabat  pengadaan
dan  apoteker  mengampu  beberapa puskesmas. Dinkes Kabupaten/Kota
berperan  melakukan  analisis  beban kerja  tenaga  kesehatan  khususnya apoteker. Dalam perhitungan kebutuhan tenaga  juga  dilihat  berdasarkan  rasio jumlah penduduk dan pasien di puskesmas,  serta  dilihat  tugas  pokok dan fungsinya (Sudibyo, 2012).
Hambatan-hambatan dalam
pengadaan obat oleh puskesmas utamanya  adalah  waktu  dan  proses admnistrasi yang lama sehingga berpengaruh  pada  waktu  tunggu  obat dan ketersediaan obat. KESIMPULAN Berdasarkan  hasil  penelitian disimpulkan bahwa Proses perencanaan  kebutuhan  obat  publik  di puskesmas se-wilayah kerja DKK
Surakarta  sesuai  prosedur  namun belum efisien, dilihat dari indikator rata- rata ketepatan perencanaan obat puskesmas  perawatan  440,5  %  dan puskesmas  non  perawatan  389,98  %. Rata-rata  jumlah  item  obat  yang direncanakan  namun  tidak  digunakan puskesmas  perawatan  16,27  %  dan puskesmas  non  perawatan  19,16  %. Permasalahan  yang  dihadapi  dalam perencanaan  kebutuhan  obat  publik adalah  belum  optimalnya  penggunaan sistem  informasi  manajemen  secara elektronik  untuk  menyediakan  data dasar  perencanaan, proses pengadaan e-purchasing  memerlukan  waktu  dan
administrasi yang panjang, perencanaan  kebutuhan  obat  oleh puskesmas tidak terealisasi sepenuhnya, puskesmas menerima obat  diluar  permintaan.  Ketersediaan obat  publik  tingkat  puskesmas  berada
dalam  kategori  berlebih.  Rata-rata ketersediaan obat puskesmas perawatan 31,13 bulan dan puskesmas non perawatan 33,95 bulan.

## DAFTAR PUSTAKA
Athijah. U, Zairina. E,Anila I.S, Efrita M. R, Anindita P. 2010. Perencanaan  dan  Pengadaan Obat  di  Puskesmas  Surabaya
Timur  Dan  Selatan .(Thesis) Surabaya, JFIOnline
[Depkes  RI].  2002, Pedoman  Suvervisi dan  Evaluasi  Obat  Publik Kesehatan  dan  Perbekalan Kesehatan ,  Jakarta,  Direktorat Jenderal Pelayanan, Kefarmasian dan Alat Kesehtan,  Bina  Obat  Publik dan Perbekalan Kesehatan. [Depkes  RI].  2007  Ditjen  Binfar  dan Alkes, Pedoman  Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Pustu . Jakarta.
Depkes  RI  2008.  Surat  Keputusan Menteri Kesehatan RI No 1121 /MENKES/SK/XII2008 Pedoman  Teknis  Pengadaan Obat  Publik  dan  Pembekalan Kesehatan  Untuk  Pelayanan Kesehatan D asar, Jakarta.
Muchmad,  A.  2015. Analisis  Dasar Hukum, Kebijakan Dan Peraturan  Penangnan  Obat Overstock Di UPT Farmasi Dan Alkes Kota Yogyakarta . Universitas Gajah Mada. Yogyakarta
Sudibyo.S, Leni A.S, Raharani, Max J.H. Kebijakan Penempatan Apoteker di Puskesmas Buletin Penelitian Sistem Kesehatan – Vol. 15 No. 2 April 2012: 133 –
142
Quick, J.D., Hume, M.I., O’Connor, R.W.
(1997) Managing Drug Supply . 2nd ed : Revised and expanded, Managemen Sciencesfor Health, Boston