JURNAL SOSIAL DAN BUDAYA Vol. 01 - No. 01 - Oktober 2012 ISSN : 2252-9144
Jurnal ETNOREFLIKA didedikasikan sebagai sebuah terbitan ilmiah berkala yang diharapkan dapat menjadi ajang pertukaran gagasan dan pemikiran dalam bidang Antropologi, khususnya dan ilmu - ilmu sosial pada umumnya. ETNOREFLIKA hadir dengan misi membangun tradisi dan iklim akademis untuk kemajuan peradaban dan harkat kemanusiaan.
Selain itu, Jurnal ETNOREFLIKA yang secara sengaja mengambil kata generik ‘ethnos’ yang bertujuan mengemban misi mempromosikan dan mengembangkan semangat multikulturalisme dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Reflika dimaknai sebagai proses merefleksikan perilaku, ide dan lingkungannya.
Redaksi menerima sumbangan tulisan yang bersifat teoritik, hasil penelitian berupa etnografi, dan tulisan—tulisan yang memuat gagasan konstruktif untuk menyelesaikan problem sosial budaya dalam arti luas maupun masalah-masalah pembangunan secara umum, serta tinjauan buku-buku teks antropologi dan ilmu sosial lainnya. Isi artikel tidak harus sejalan dengan pendapat redaksi. Tulisan diketik dengan program MS Word spasi rangkap di atas kertas ukuran A4, dan menyerahkan naskah secara eletronik dan cetak kepada redaksi. Panjang artikel maksimal 5000 kata, dengan mengikuti kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Mohon agar disertakan abstrak maksimal 300 kata, catatan kaki agar dibuat  di bagian bawah tulisan dengan urutan nomor. Referensi dibuat menurut abjad nama penulis sesuai dengan contoh tulisan yang ada di edisi ini. Jurnal ETNOREFLIKA terbit tiga kali dalam setahun.
Penasihat Dekan FISIP Universitas Haluoleo Ketua Jurusan Antropologi Universitas Haluoleo
Penanggung Jawab Kepala Laboratorium Jurusan Antropologi FISIP Universitas Haluoleo
Pemimpin Redaksi Laxmi, S.Sos., M.A
Wakil Pemimpin Redaksi Akhmad Marhadi, S.Sos., M.Si
Sekretaris Redaksi Raemon, S.Sos., M.A.
Dewan  Redaksi Dra. Hj. Wa Ode Sitti Hafsah, M.Si Dra. Wa ode Winesty Sofyani, M.Hum. Drs. Syamsumarlin, M.Si Dra. Hasniah, M.Si Hartini, S.Sos., M.Si La. Janu, S.Sos., M.A. Ashmarita, S.Sos., M.Si La Ode Aris, S.Sos., M.A. Rahmawati, S.Pd., M.A. Wa Ode Nur Iman, S.Pd., M.Pd.
Penelaah Ahli Prof. Dr. H. Nasruddin Suyuti, M.Si (Unhalu), Prof. Dr. H. Pawenari Hijang, M.A (Unhas), Prof. Dr. H. Sulaeman Mamar, M.A. (Untad) Dr. Lono Lastoro Simatupang, M.A (UGM), Dr. Nicolas Waroow, M.A (UGM), Dr. Munsi Lampe, M.A. (Unhas).
Tata Usaha Hadrianti Ade Rahman Reni Sirkulasi Rahman, S.Sos., M.Si. Alham Haidir Keuangan Risnawati Etnoreflika Online Rahmat Sewa Soraya, S.Sos., M.Si. Ade Makmur Edo Sanjani
Penerbit Laboratorium Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Haluoleo
Alamat Redaksi Jl. H.E.Agus Salim Mokodompit, FISIP Ruangan Laboratorium Antropologi.

## PENGANTAR REDAKSI
Syukur  Alhamdulillah  kita  panjatkan  kehadirat  Allah  SWT,  karena  hanya  dengan rahmat-Nya  segala  yang  kita  lakukan  dengan  kerja  keras  dapat  terlaksana  dengan  baik. Jurnal Etnoreflika edisi pertama bulan Oktober tahun 2012 telah terbit dengan menyajikan 9 (sembilan) tulisan. Ke sembilan tulisan tersebut merupakan hasil penelitian dari sejumlah dosen  dengan  berbagai  disiplin  ilmu,  yakni  sosial  dan  budaya  yang  berasal  dari  jurusan yang  berbeda-beda.  Jurnal  Etnoreflika  edisi  pertama  volume  1  nomor  1,  Oktober  2012, memuat tulisan sebagai berikut:
 Pemberdayaan  Komunitas  Adat  Terpencil  di  Rampea  Jaya  Desa  Burangasi  Rumbia Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara.
 Perahu Bangka :  Studi  Etnografi  Masyarakat  Maritim  Buton  di  Wakatobi  Sulawesi Tenggara
 Perempuan  di  Tambang  Batu  (Studi  Peran  Ganda  Perempuan  dalam  Keluarga  di Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan).
 Kaindea :  Kearifan  Lokal  Masyarakat  Mandati  di  Wangi-Wangi  Selatan  Kabupaten Wakatobi dalam Pengelolaan Hutan Adat.
 Makna  Simbolik  Proses  Ritual  Suku  Bajo  dalam  Aktivitas  Melaut  (Studi  pada Masyarakat Bajo di Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara).
 Model  Pemberdayaan  Perempuan  Termarginal  di  Kecamatan  Mawasangka  Kabupaten Buton (Kaji Tindak Perempuan Berlabel Jamal).
 Fenomena Praktek Prostitusi di Kalangan Mahasiswi di Kota Kendari
 Peran  Ganda  Wanita  dan  Pengaruhnya  Terhadap  Pola  Asuh  Anak  (Studi  pada  Ibu Rumah Tangga Penjual Sayur di Pasar Anduonohu).
 Identifikasi  Konflik dan Kekerasan di Lingkungan Kampus Universitas Haluoleo.
Semoga  sajian  dalam  jurnal  ini,  dapat  memberikan  kontribusi,  informasi  maupun wawasan baru dalam bidang sosial dan budaya khususnya di daerah Sulawesi Tenggara.
Volume 1, Nomor 1, Oktober 2012

## DAFTAR ISI
H. Nasruddin Suyuti
Wa Ode Winesty Sofyani
Ashmarita
Ahmad Zulfikar Wa Ode Sitti Hafsah Akhmad Marhadi Deity Ningsih Ali Rezky Hartini
La Ode Syukur Laxmi 1-10 11-20 21-29 30-42 43-57 58-66 67-74 75-80 81-101 Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Rampea Jaya Desa Burangasi Rumbia Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Perahu Bangka: Studi Etnografi Masyarakat Maritim Buton di Wakatobi Sulawesi Tenggara Perempuan di Tambang Batu (Studi Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga di Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan)
Kaindea : Kearifan Lokal Masyarakat Mandati di Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi dalam Pengelolaan Hutan Adat
Makna Simbolik Proses Ritual Suku Bajo dalam Aktivitas Melaut (Studi pada Masyarakat Bajo di Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Model Pemberdayaan Perempuan Termarginal di Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton (Kaji Tindak Perempuan Berlabel Jamal) Fenomena Praktek Prostitusi di Kalangan Mahasiswi di Kota Kendari Peran Ganda Wanita dan Pengaruhnya Terhadap Pola Asuh Anak  (Studi pada Ibu Rumah Tangga Penjual Sayur di Pasar Anduonohu) Identifikasi Konflik dan Kekerasan di Lingkungan Kampus Universitas Haluoleo

## FENOMENA PRAKTEK PROSTITUSI DI KALANGAN MAHASISWI DI KOTA KENDARI

## Ali Rezky *

## ABSTRAK
Banyak  kemungkinan  yang  menjadi  faktor  penyebab  yang  melatarbelakangi  seseorang melakukan  perbuatan  jahat  atau  menyimpang.  Demikian  halnya  dengan  perilaku  para  mahasiwi pelaku  prostitusi  ini,  ada  beberapa  hal  yang  menjadi  motif  atau  latar  belakang  mereka.Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa:  (1)  mayoritas  dari  mahasiswi  terjun  ke  dunia  prostitusi  dilandasi motif ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor kesenangan semata; (2) upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi praktek prostitusi  adalah: (a) mengadakan patroli  rutin  dalam  rangka  pencegahan;(b)  melakukan  pendekatan  persuasif  terhadap  pihak pengelola  hotel  atau  rumah-rumah  perseorangan  jika  ada  pengaduan  atau  ditengarai  adanya praktek-praktek prostitusi.
Kata kunci: prostitusi, mahasiswi

## ABSTRACT
There were many possible reasons that cause students do bad and deviated things. Similar with the students’ attitude, the prostitution doer had several reasons becoming their motives. The finding result showed that: 1. the majority factor that the students involved in prostitution area are economic,  environment,  and  pleasure  factor.  2.  The  prevention  effort  that  done  by  the  police  in preventing the prostitution practices were: a. making a routine patrol in preventing the prostitution practice; b. doing the persuasive approach toward the hotel manager or private home if it found accusation prostitution practice.
Key words: prostitution, students
* Staf Pengajar Program Studi Ilmu Hukum,  Fakultas Hukum, Universitas Haluoleo, Kendari.

## A. PENDAHULUAN
Kehidupan  masyarakat,  di  manapun berada, selalu terdapat penyimpangan- penyimpangan  sosial  yang  dilakukan  oleh anggotanya, baik yang dilakukan secara sengaja maupun  terpaksa.  Fenomena  tersebut  tidak dapat  dihindari  dalam  sebuah  masyarakat. Interaksi  sosial  yang  terjadi  di  antara  anggota masyarakat  terkadang  menimbulkan  gesekan- gesekan  yang  tidak  jarang  menimbulkan penyimpangan  norma  yang  berlaku  pada masyarakat tersebut (Soekanto, 1989: 79).
Interaksi  manusia  tidak  saja  berwujud interaksi dengan sesamanya tetapi juga interaksi dengan  lingkungan.  Dalam  wujud  yang  luas, interaksi  dengan  lingkungan  bisa  berbentuk interaksi  anggota  masyarakat  dengan  berbagai budaya, gaya hidup, dan kondisi regional yang
sedang  berlaku  di  sebuah  negara  di  mana masyarakat itu bernaung bisa berbentuk kondisi perekonomian,  kondisi  keamanan,  kebijakan pemerintah, dan sebagainya.
Salah  satu  bentuk  penyimpangan  sosial yang  banyak  terdapat  di  hampir  seluruh  kota/ negara  adalah  prostitusi  atau  pelacuran. Prostitusi  memang  sudah  berumur  tua,  selalu ada  dalam  kehidupan  masyarakat  sejak  ribuan tahun  yang  lalu.  Seks  dan  wanita  adalah  dua kata  kunci  yang  terkait  dengan  prostitusi.  Seks adalah  kebutuhan  manusia  yang  selalu  ada dalam  diri  manusia  dan  bisa  muncul  secara tiba-tiba.  Seks  juga  bisa  berarti  sebuah ungkapan  rasa  abstrak  manusia  yang  cinta terhadap  keindahan.  Sedangkan  wanita  adalah satu  jenis  makhluk  Tuhan  yang  memang diciptakan  sebagai  simbol  keindahan. Maka
fenomena yang sering terjadi di masyarakat adalah  adalah  seks  selalu  identik  dengan wanita. Namun, celakanya lagi, yang selalu menjadi  korban  dari  keserakahan  seks adalah juga wanita.
Sebagai  asumsi  dasar,  dapat  dikata- kan  bahwa  kehidupan  wanita  dalam  dunia seks  (prostitusi),  bisa  terjadi  karena  dua faktor  utama  yaitu  “faktor  internal”  dan “faktor  eksternal”.  Faktor  internal  adalah yang datang dari individu wanita itu sendiri, yaitu  yang  berkenaan  dengan  hasrat,  rasa frustrasi,  kualitas  konsep  diri,  dan  sebagai- nya.  Sedangkan  faktor  eksternal  adalah sebab  yang  datang  bukan  secara  langsung dari  individu  wanita  itu  sendiri  melainkan karena ada faktor luar yang mempengaruhi- nya  untuk  melakukan  hal  yang  demikian. Faktor eksternal ini bisa berbentuk desakan kondisi ekonomi, pengaruh lingkungan, ke- gagalan  kehidupan  keluarga,  kegagalan percintaan, dan sebagainya.
Terasa  akan  lebih  mencengangkan kita,  jika  kemudian  diketahui  bahwa  dari sekian  jenis  kejahatan  yang  dilakukan wanita  justru  kejahatan  kesusilaan  yang lebih dominan. Anehnya jenis kejahatan ini tidak  sedikit  diperoleh  keterangan  justru dilakukan  oleh  wanita  dari  kalangan  yang berstatus terpelajar yakni mahasiswa.
Faktor-faktor  penyebab  prostitusi  di atas masih bersifat asumsi yang membutuh- kan pembuktian secara empiris dengan me- ngujinya  di  lapangan  melalui  sebuah  pe- nelitian yang dapat menghasilkan data yang valid. Dalam hal ini, peneliti memilih lokasi penelitian  di  Kota  Kendari  dan  secara spesifik  difokuskan  pada  kalangan  maha- siswi  di  kota  ini.  Peneliti  merasa  perlu melakukan  kajian  tentang  latar  belakang atau  alasan  yang  menjadi  faktor  penyebab tindakan  prostitusi  itu,  apalagi  hal  itu dilakukan  oleh  para  mahasiswi.  Hal  mana dilakukan, diharapkan untuk menjadi bahan masukan  dalam  upaya  mencegah  dan menanggulangi  perbuatan  dimaksud  di
masa-masa dan oleh generasi-generasi men- datang.
Permasalahan  yang  menjadi  topik analisa  adalah  aspek  faktor  penyebab  serta upaya  penanggulangan.  Oleh  karena  itu, tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya praktek prostitusi di kalangan mahasiswi di Kota  Kendari  serta  upaya-upaya  yang dilakukan  oleh  pihak  kepolisian  untuk menanggulangi praktek prostitusi tersebut.

## B. PENGERTIAN TINDAK PIDANA
Tindak pidana adalah perbuatan yang identik dengan perbuatan yang bertentangan dengan  norma-norma  yang  ada  di  masya- rakat,  terutama  perbuatan  yang  berten- tangan dengan norma hukum  yang berlaku. Perbuatan  yang  menyimpang  itu  dapat merusak  dan  merugikan  kepentingan  hidup orang banyak.
Menurut Andi Hamzah (1986:550): Istilah” strafbaarfeit” diterjemahkan  oleh pakar  hukum  pidana  Indonesia  dengan istilah yang berbeda-beda. Di dalam kamus ilmu  hukum  tindak  pidana  disinonimkan dengan  peristiwa  pidana,  delik  atau  per- buatan  pidana  yang  diartikan  dengan  suatu perbuatan  oleh  karena  mana  seseorang diancam  pidana,  dan  dapat  mengakibatkan tuntutan pidana.
Namun  demikian  tidak  menjadi  soal karena  tujuan  para  pakar  hukum  tersebut sama-sama  memberikan  pengertian  dan penjelasan  bahwa  delik  ( strafbaarfeit) adalah  suatu  perbuatan  yang  melawan  hu- kum  atau  bertentangan  dengan  tata  hukum dan diancam pidana apabila perbuatan yang dilarang  itu  dilakukan  oleh  orang  yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jika  dipersoalkan  hakikat  perbuatan pidana  itu  secara  hukum,  meliputi  semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang  secara  ekonomis,  politik,  dan  sosial psikologis  sangat  merugikan  masyarakat, melanggar  norma-norma  kesusilaan,  dan
menyerang  keselamatan  warga  masyarakat seperti  pembunuhan,  pencurian,  perampok- kan,  dan  lain-lain.  Hal  ini  diharamkan norma-norma  pidana  sehingga  dirumuskan oleh  kaidah-kaidah  pidana  sebagai  tindak pidana  dan  masyarakat  ditafsirkan  sebagai perbuatan yang merugikan dan menjengkel- kan maka tidak boleh dibiarkan.
Secara yuridis formal menurut Wirjono  Prodjodikoro  (1981:  173)  tindak pidana  adalah  bentuk  tingkah  laku  yang bertentangan  dengan  moral  kemanusiaan merugikan  masyarakat  sosial  sifatnya  dan melanggar  hukum  serta  Undang-Undang Hukum Pidana.
Sedangkan  Syani  (1987:  10),  men- jelaskan bahwa sebab-sebab yang memung- kinkan timbulnya tindak pidana atau krimi- nalitas  tersebut  di  atas  merupakan  proses perkembangan  sosial  yang  bisa  ditambah dengan  teknologi  dan  ilmu  pengetahuan yang  menunjukkan  pengaruh  terhadap  ba- nyak timbulnya prilaku menyimpang.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  semua bentuk  perbuatan  salah  yang  telah  ditentu- kan  dalam  hukum  yang  berlaku,  baik hukum  yang  tertulis  maupun  hukum  yang tidak tertulis. Barangsiapa yang telah mela- kukan  perbuatan  salah  itu  diancam  dengan suatu    hukuman  badan,  seperti  hukuman mati  dan  hukuman  penjara  dalam  suatu waktu yang telah ditentukan.

## 1. Unsur-unsur Tindak Pidana
Unsur-unsur  tindak  pidana  dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:
a. Pandangan Monisme Pandangan  monisme  yaitu  pandangan yang  tidak  memisahkan  antara  unsur- unsur  perbuatan  dan  akibatnya  di  satu pihak  dan  unsur  pertanggungjawaban- nya di pihak lain.
Jonkers  (Adam  Chazawi,  2002:  80) merumuskan  unsur-unsur  tindak  pidana sebagai berikut:
1) Perbuatan (yang).
2) Melawan  hukum  (yang  berhubung- an dengan).
3) Kesalahan  (yang  dilakukan  oleh orang yang dapat).
4) Dipertanggungjawabkan.
b. Pandangan Dualisme Pandangan  dualisme  yaitu  pandangan yang  memisahkan  antara  unsur-unsur perbuatan  dan  akibatnya  di  satu  pihak dan unsur pertanggungjawaban di pihak lain.  Para  ahli  hukum  yang  berpanda- ngan  dualisme  dianut  oleh  Moeljatno, Vos,  Tresna,  Roeslan  Saleh,  Andi  Zai- nal Abidin Farid (Adam Chazawi, 2002: 77).
Menurut  Moeljatno  (Adam  Chazawi, 2002:  79)  unsur-unsur  tindak  pidana meliputi:
1) Perbuatan.
2) Yang dilarang (oleh aturan hukum).
3) Ancaman  pidana  (bagi  yang  mela- nggar larangan).
Perbuatan  manusia  apa  yang  boleh dilarang  yang  melarang  adalah  pera- turan  hukum.  Berdasarkan  kata  maje- muk perbuatan pidana, maka pokok pe- ngertiannya  ada  pada  perbuatan  itu  tapi tidak  dipisahkan  dengan  orangnya.  An- caman  dengan  pidana  menggambarkan bahwa tidak mesti  perbuatan itu dalam kenyataannya  benar-benar  dipidana, pengertian diancam pidana adalah peng- ertian  umum  yang  artinya  pada  umum- nya dipidana.
Tresna (Adam Chazawi, 2002:79) meru- muskan unsur-unsur tindak pidana meli- puti:
1) Perbuatan/rangkaian  perbuatan  (ma- nusia).
2) Yang  bertentangan  dengan  peratur- an perundang-undangan.
3) Diadakan tindakan penghukuman.
Berdasarkan  unsur  yang  ketiga,  yakni diadakan  tindakan  penghukuman  terda- pat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan  yang  dilarang  itu  selalu
diikuti  dengan  penghukuman  (pemi- danaan).  Walaupun  mempunyai  kesan bahwa  setiap  perbuatan  yang  berten- tangan  dengan  undang-undang  selalu diikuti  dengan  pidana,  namun  dalam unsur-unsur tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat  (subjektif)  yang  melekat pada  orangnya  untuk  dapat  dijatuhkan pidana.
Vos  (Adam  Chazawi,  2002:80)  menya- takan  unsur-unsur  tindak  pidana  meli- puti:
1) Kelakuan manusia.
2) Diancam dengan pidana.
3) Dalam peraturan perundang- undangan.

## 2. Pertanggung Jawaban Pidana
Dalam  Pasal  33  Naskah  RUU KUHP  (2000)  telah  dirumuskan  bahwa pertanggungjawaban  pidana  adalah  diterus- kannya  celaan  yang  objektif  pada  tindak pidana  berdasarkan  ketentuan  hukum  yang berlaku.  Secara  subjektif  kepada  pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang  (pidana)  untuk  dapat  dike- nai  pidana  karena  perbuatannya  itu. Sedangkan  syarat  untuk  adanya  pertang- gungjawaban  pidana  atau  dikenakan  suatu pidana  maka  harus  ada  unsur  kesalahan berupa  kesengajaan  atau  kealpaan.  Menge- nai  hal  ini,  Roeslan  Saleh  menyatakan bahwa  tidaklah  mungkin  dapat  dipikirkan tentang  adanya  kesengajaan  atau  kealpaan apabila orang itu tidak mampu bertanggung jawab.  Begitupula  tidak  dapat  dipikirkan mengenai  alasan  pemaaf  apabila  orang tidak  mampu  bertanggung  jawab  dan  tidak pula ada kesengajaan atau kealpaan.
Dalam  ruang  lingkup  asas  pertang- gungjawaban  pidana,  Sudarto  (Hamzah Hatrik,  1996:11-12)  menegaskan  bahwa  di samping  kemampuan  bertanggung  jawab, kesalahan (sculd) dan  melawan  hukum (wederechttelijk) sebagai  syarat  untuk pengenaan  pidana,  dalam  arti  dipidananya
pembuat  ada    beberapa  syarat  yang  harus dipenuhi yaitu:
a. Ada suatu tindak pidana yang dila-kukan oleh pembuat.
b. Ada  unsur  kesalahan  berupa  keseng- ajaan atau kealpaan.
c. Ada pembuat yang mampu bertang-gung jawab.
d. Tidak ada alasan pemaaf.
Mengenai  masalah  pertanggung- jawaban  pidana  terhadap  badan  hukum, tampaknya  Rancangan  Kitab  Undang- undang  Hukum  Pidana  Tahun  1999/2000 menggunakan  sistem  perumusan  alternatif- kumulatif.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  Pasal 45 Buku Pertama Naskah Rancangan Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana,  yang  ber- bunyi:  Jika  suatu  tindak  pidana  dilakukan oleh atau untuk korporasi, penjatuhan pida- nanya  dapat  dilakukan  terhadap  korporasi dan/atau  pengurusnya  (Setiyono,  2005: 100).
Berdasarkan  uraian-uraian  tersebut di  atas,  maka  dapat  menunjukkan  bahwa tindak  pidana  merupakan  perbuatan  yang harus  dipertanggungjawabkan  secara  hu- kum.  Tindak  pidana  tanpa  dipertang- gungjawabkan,  maka  dapat  menciptakan ketidakadilan  baik  itu  yang  dilakukan  oleh orang seorang maupun secara korporatif.

## 3. Pengertian Prostitusi
Prostitusi  atau  pelacuran  adalah penjualan  jasa  seksual,  seperti  seks  oral atau  hubungan  seks  untuk  uang.  Seseorang yang  menjual  jasa  seksual  disebut  pelacur, yang  kini  sering  disebut  dengan  istilah pekerja seks komersial (PSK).
Dalam  pengertian  yang  lebih  luas, seseorang  yang  menjual  jasanya  untuk  hal yang  dianggap  tak  berharga  juga  disebut melacurkan  dirinya  sendiri.  Misalnya  se- orang  musisi  yang  bertalenta  tinggi  namun lebih  banyak  memainkan  lagu-lagu  komer- sil.  Di  Indonesia  pelacur  sebagai  pelaku pelacuran  sering  disebut  sebagai  sundal
atau  sundel.  Ini  menunjukkan  bahwa  pri- laku  perempuan  sundal  itu  sangat  begitu buruk,  hina,  dan  menjadi  musuh  masya- rakat,  mereka  kerap  digunduli  bila  tertang- kap aparat penegak ketertiban. Mereka juga digusur  karena  dianggap  melecehkan  ke- sucian  agama  dan  mereka  juga  diseret  ke pengadilan karena melanggar hukum. Peke- rjaan melacur atau nyundal sudah dikenal di masyarakat  sejak  berabad  lampau  ini terbukti  dengan  banyaknya  catatan  tercecer seputar mereka dari masa kemasa.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “prostitusi” mengandung makna suatu  kesepakatan antara  lelaki dan perempuan  untuk  melakukan  hubungan seksual  dalam  hal  mana  pihak  lelaki  mem- bayar dengan sejumlah uang sebagai komp- ensasi pemenuhan kebutuhan biologis  yang diberikan  pihak  perempuan,  biasanya  dila- kukan  di  lokalisasi,  hotel,  dan  tempat  lain- nya sesuai kesepakatan.
Selanjutnya  secara  etimologis  pros- titusi  berasal  dari  bahasa  Inggris  yaitu “prostitute/prostitution” yang  berarti  pela- curan,  perempuan  jalang,  atau  hidup  seb- agai  perempuan  jalang.  Sedangkan  dalam realita  saat  ini,  menurut  kaca  mata  orang awam prostitusi diartikan sebagai suatu per- buatan  menjual  diri  dengan  memberi kenikmatan seksual pada kaum laki-laki.

## 4. Pandangan Hukum  Terhadap Prosti- tusi
Kejahatan  terhadap  kesusilaan  telah diatur  mengenai  prostitusi  yaitu  Dalam Pasal  281  Kitab  Undang-undang  Hukum pidana.  Di  kalangan  masyarakat  Indonesia, pelacuran  dipandang  negatif,  dan  mereka yang  menyewakan  atau  menjual  tubuhnya sering  dianggap  sebagai  sampah  masya- rakat.
Ada  pula  pihak  yang  menganggap pelacuran  sebagai  sesuatu  yang  buruk, malah  jahat,  namun  toh  dibutuhkan  ( evil necessity ).  Pandangan  ini  didasarkan  pada anggapan  bahwa  kehadiran  pelacuran  bisa
menyalurkan  nafsu  seksual  pihak  yang membutuhkannya  (biasanya  kaum  laki- laki);  tanpa  penyaluran  itu,  dikhawatirkan para  pelanggannya  justru  akan  menyerang dan  memperkosa  kaum  perempuan  baik- baik.

## C. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  ini  adalah  normatif empiris  yaitu  penelitian  yang  memper- hatikan  kaidah-kaidah  hukum  dan  norma- norma  hukum  yang  tertuang  dalam  pera- turan perundang-undangan dan yang terjadi dilapangan  yang  menerapkan  penelitian guna pemecahan suatu permasalahan.
Lokasi  penelitian  yang  dipilih  ada- lah  Kota  Kendari  dengan  dasar  pertim- bangan  di  wilayah  ini  berdasarkan  obser- vasi  awal  ditemukan  adanya  praktek- praktek  prostitusi  oleh  kalangan  mahasiswi di beberapa tempat hiburan malam maupun di beberapa hotel di Kota Kendari.
Adapun  tekhnik  pengumpulan  data yang  dilakukan  adalahdata  primer  adalah wawancara  kepada  pelaku  kegiatan  pros- titusi,  dan  data  sekunder,  yakni  membaca dan menganalisis literatur dan bahan bacaan yang  ada  relevansinya  dalam  pembahasan ini.
Penulis  dalam  hal  ini  melakukan kegiatan  membaca  berbagai  literature  khu- susnya bidang kriminologi, majalah, Koran, serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

## D. FAKTOR  -  FAKTOR  PENYEBAB TERJADINYA  PRAKTEK  PROSTI- TUSI DI KALANGAN MAHASISWI
Sebagaimana  dikemukakan  di  atas, bahwa  banyak  kemungkinan  yang  menjadi faktor  yang  melatarbelakangi  seseorang melakukan  perbuatan  jahat  atau  menyim- pang.  Demikian  halnya  dengan  perilaku para  mahasiwi  pelaku  prostitusi  ini. Berda-
sarkan  hasil  penelitian,  secara  garis  besar ada  tiga  faktor  penyebab  yaitu  faktor ekonomi,  faktor  lingkungan  atau  ikut- ikutan, dan faktor kesenangan.
Deskripsi sengaja dipaparkan dalam bentuk  hasil  olah  data  dari  wawancara dengan pelaku.

## 1. Faktor Ekonomi
Kebanyakan  dari  motif  yang  mela- tarbelakangi  mahasiswi  terjun  ke  dalam dunia  prostitusi  adalah  motif  ekonomi, tidak  sedikit  dari  mereka  menjadikan  pro- fesi  ini  sebagai  sumber  penghasilan  eko- nomi mereka.
Adalah  Agn  mahasiswi  sebuah  PTS di  Kota  Kendari, secara  jujur  mengakui bahwa  penghasilan  dari  profesi  prostitusi ini  cukup  untuk  membantu  orang  tua  di Kampung  sekaligus  biaya  sekolah  adik- adiknya  yang  masih  kecil.  Bahkan  dengan hasil  yang  diperoleh  dari  profesi  ini,  dia bisa  mengontrak  sebuah  rumah  di  kawasan Kecamatan  Mandonga  kota  Kendari,  dan sebagian kamar rumahnya dikostkan kepada beberapa mahasiswi.
Lain  halnya  dengan  pengakuan  Ich, salah  seorang  mahasiswi  PTS  jurusan Manajeman dan Informatika, tanpa ditutup- tutupi  bahwa  dia  mengaku  terjun  ke  dunia prostitusi  ini  karena  kiriman  dari  orang  tua di Konawe Selatan sangat minim dan sering terlambat  sampai  di  Kota  Kendari.  Akibat- nya  dia  sering  hutang  kepada  seorang pejabat teras di kota Kendari  yang dikenal- nya saat dia menjadi penerima tamu sebuah acara  dinas  yang  diadakan  Pemkot  di sebuah  rumah  makan.  Untuk  menutupi hutang tersebut, dia akhirnya mau melayani hubungan  seksual  dengan  seorang  pejabat tersebut.  Anehnya  setelah  itu  si  pejabat lama  tak  kontak,  yang  kemudian  muncul malah menawarkan untuk menekuni profesi ini  dengan  mengenalkan  pada  beberapa pejabat lainnya. Setelah itu maka kebiasaan tersebut menjadi profesi.

## 2. Faktor Lingkungan
Kalau Agn dan Ich lebih disebabkan karena  faktor  ekonomi,  lain  halnya  dengan Ssk  mahasiswi PTN di Kota Kendari, yang secara  terus  terang  menyombongkan  diri bahwa uang banyak tapi mengapa dia terjun ke dunia prostitusi lebih disebabkan karena pengaruh teman-teman, yang kebetulan satu kost  enam  orang,  semua  senang  „begituan‟ di hotel-hotel untuk melayani Om-om. Saya merasa menemukan kebebasan dan kesena- ngan ketika mampu memuaskan orang lain.
Demikian  juga  dengan  Ds  maha- siswi  di  salah  satu  PTS  di  Kota  Kendari, yang  secara  polos  mengaku  bahwa  dia  ter- jun  ke  dunia  seperti  ini,  karena  ikut-ikutan teman  satu  kostnya  terjun  ke  dunia  pros- titusi.  Mengenai  bayaran  uang  dia  tak  per- nah  peduli.  Dia  menekuni  sebatas  ikut-ikut atau  meniru  apa  yang  dilakukan  oleh teman-temannya,  dan  hal  itu  diakui  terus terang  bahwa  kesemuanya  itu  dijalaninya dengan enjoy alias suka-suka.

## 3. Faktor Kesenangan
Faktor  kesenangan  dimaksud  dalam faktor  penyebab  ini  adalah  motif  yang melatarbelakangi  terjun  ke  dunia  prostitusi karena  hanya  untuk  kesenangan  semata, tanpa  ada  motif  lain.  Profesi  dilakukan dengan  dasar  untuk  memperoleh  kepuasan batin semata.
Adalah  Tk  seorang  mahasiswi  PTS, mengaku  bahwa  profesi  ini  baginya  untuk mencari kepuasan batin, terutama kepuasan seksual.  Bahkan  dengan  statusnya  sebagai janda,  apa  yang  dilakukan  selama  ini membuat  dia  kecanduan  dan  menjadikan- nya  sebagai  kebutuhan  utama.  “Jika  saya tidak  ada  pesanan,  saya  sampai  minta tolong  GM  untuk  cepat  mencarikan, meski dia  mengaku  memiliki  seorang  pacar,  tapi karena  pacarnya  sering  disibukkan  oleh tugas  keseharian,  maka  mencari  kepuasan lain”.
Lebih aneh lagi  apa  yang dilakukan Irm  mahasiswi  Sekolah  Tinggi  di  Kota
Kendari, sejatinya wanita ini adalah sebagai istri  simpanan  seorang  warga  keturunan, walaupun belum dikaruniai anak, tapi kehi- dupan  dengan  suaminya  kurang  harmonis, dan  konon  katanya  suaminya  sudah  kawin lagi  dengan  orang  lain.  Memang  diakui meski  tanpa  ada  sumber  penghasilan  hidup yang  rutin,  tapi  dia  mengakui  bahwa simpanannya  di  Bank  atas  deposit  dari suaminya  sangat  lebih  dari  cukup  untuk hidup.  Oleh  karenanya  dia  hanya  ingin senang-senang  semata  dengan  para  laki- laki.
Selanjutnya,  jika  dikaitkan  dengan teori  tentang  penyebab  kejahatan,  bahwa secara  garis  besar  faktor  penyebab  terjadi- nya  perilaku  menyimpang  terdiri  dari  2 faktor yaitu:
a. Faktor  internal,  yaitu  adalah  faktor  pe- nyebab  dari  dalam  diri  si  pelaku,  seperti tingkat  emosional,  gangguan  kejiwaan dan lain-lain.
b. Faktor  eksternal  adalah  faktor  penyebab dari  luar  si  pelaku,  seperti  tekanan ekonomi,  lingkungan  pergaulan,  dan lain-lain.

## E. UPAYA  PENANGGULANGAN  YANG DILAKUKAN  OLEH  APARAT   KE- POLISIAN  TERHADAP  PRAKTEK PROSTITUSI
Seakan menjadi kebenaran universal dalam  menafsirkan  pasal-pasal  mengenai delik  susila,  para  penegak  hukum  memberi pendapat  sama  tentang  penerapan  hukum. Jika  pasal-pasal  tersebut  di  atas  diterapkan secara  sembarangan  tentu  pihak  kepolisian sendiri  yang  menanggung  malu,  atau  bah- kan bisa dituntut misalnya karena langsung menangkap,  menahan  (praperadilan)  tanpa memperhatikan  ketentuan  hukum  baik  ma- terial  (pasal-pasal  terkait)  maupun  formil (prosedur), oleh karena itu pihak kepolisian selalu  menerapkan  sikap  cermat  penuh kehati-hatian  dalam  mengambil  tindakan represif terhadap praktek-praktek prostitusi.
Mengenai  upaya  hukum  apa  yang dilakukan pihak kepolisian terhadap praktek prostitusi, secara sederhana dapat meliputi:

## 1. Melakukan Patroli Rutin
Patroli  yang  dimaksud  disini  adalah pemantauan  secara  langsung  terhadap obyek-obyek  yang diduga rawan kejahatan, dalam  hal  ini  ditengarai  adanya  praktek prostitusi.Patroli  biasanya  dilakukan  secara rutin  dan  berkala,  terutama  hari-hari  yang potensi  dilakukannya  prostitusi  seperti Sabtu  malam  atau  Minggu  malam,  namun dalam hal ini biasanya dilakukan bersamaan dengan  operasi  narkoba.Dalam  patroli  ini pihak kepolisian menugaskan anggota satu- an reskrim dengan menyamar sebagai peng- unjung,  sangat  jarang  bahkan  hampir  tidak pernah  memakai  seragam  kepolisian.Oleh karena  itu  yang  bisa  dilakukan  oleh  pihak kepolisian  hanya  melakukan  patroli  secara sidak,  sebagai  upaya  penanggulangan  se- mata.  Dan  biasanya  pihak  pengelola  lebih lihai dalam menyiasati kehadiran petugas.
Jika  ada  laporan,   biasanya  pihak Kepolisian  segera  menindaklanjuti  dengan penugasan terhadap anggota untuk melaku- kan pengecekan dan permintaan keterangan pihak  hotel,   tapi  selama  ini  belum  pernah terbukti  setiap  laporan  itu  ternyata  hanya dugaan-dugaan  saja,  sebab  ternyata  setelah diadakan  investigasi  tidak  terbukti  adanya prostitusi.

## 2. Melakukan Tindakan Persuasif
Tindakan  yang  dimaksud  adalah meminta  keterangan  para  pengelola  hotel atas  adanya  laporan  atau  pengaduan  serta indikasi adanya praktek prostitusi. Langkah ini  dilakukan  dengan  penuh  hati-hati. Tindakan tersebut belum bisa dikategorikan penyelidikan ataupun penyidikan.
Tindakan  pihak  kepolisian  terhadap pengaduan/laporan  atau  dugaan  adanya praktek prostitusi  di  beberapa hotel sangat- lah  hati-hati,  mengingat  tindakan  yang diambil harus ada payung hukum atau pasal yang  dijeratkan  pada  tindakan  pelaku.
Misalnya jika dilakukan di hotel-hotel, para pelaku  diancam  dengan  pasal  apa?  Per- zinahan  misalnya  memerlukan  pengaduan, percabulan,  terkendala  mahasiswi  maupun konsumen rata-rata sudah berusia di atas 16 tahun,  perbuatan  merusak  norma  kesusi- laan,  juga  tidak  memenuhi  unsur-unsur pasal tersebut, mengingat sudah merupakan kemauan  atau  kehendak  bersama,  apalagi dalam  ruangan  tertutup  yang  tidak  memu- ngkinkan  orang  lain  melihat  tanpa  kem- auannya. Oleh karenanya pihak polri hanya mempersoal-  kan  pengelola  hotel  berkaitan dengan  ijin  usaha  yaitu  peruntukannya. Bukankah  hotel  menurut  ijin  usahanya peruntukannya  adalah  untuk  penginapan? Sehingga  yang  dilakukan  adalah  mene- ruskan kasus kepada instansi yang membuat ijin usaha tersebut, artinya pihak kepolisian sifatnya meminta supaya ijin dicabut.

## F. PENUTUP
Dari  rangkaian  penulisan  di  atas, maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa:  (1) faktor utama yang menyebabkan mahasiswi terjun ke dunia prostitusi adalah faktor eko- nomi,faktor  lingkungan,  dan  faktor  kese- nangan  semata;  dan  (2)  tindakan  hukum yang  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian  sela- ma ini adalah mengadakan patroli rutin da- lam  rangka  pencegahan  dan  melakukan pendekatan persuasif terhadap pihak penge- lola  hotel  atau  rumah-rumah  perseorangan jika  ada  pengaduan  atau  ditengarai  adanya praktek-praktek prostitusi.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmasasmita,  Ramli.  1992. Teori  dan Kapita  Selekta  Kriminologi .  Ban- dung: Eresco.
Chazawi,  Adam.  2002. Pelajaran  Hukum Pidana I. Jakarta: Raja Grafindo.
Hamzah,  Andi.  1993. Pengantar  Hukum
Pidana . Jakarta: Ghalia.
Kartono,  Kartini.  1983. Patologi  Sosial . Jakarta: Rajawali Press.
Marpaung,  Leden.  1991. Unsur-unsur  Per- buatan yang Dapat Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Moeljatno. 2002. Asas-asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta.
Poerwadarminto, WYS. 1990. Kamus Besar Bahasa  Indonesia .  Jakarta:  Balai Pustaka.
Soedjono  D.  1983. Penanggulangan  Keja- hatan (Crime Prevention) . Bandung: Penerbit Alumni.
Soekanto.  1993. Kriminologi,  Sebab  dan Penanggulangan  Kejahatan .  Jakata:
Sinar Grafika.
Soesilo,  R.  1982. Kriminologi .  Jakarta: Poletia.
Sudarto. 1981. Kapita Selekta Hukum Pida-
na . Bandung: PT. Alumni.
Syani, Abdul. 1987. Sosiologi Kriminalitas.
Bandung: Remaja Karya
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1946  ten- tang  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana
Weda,  Made  Darma.  1996. Kriminologi . Jakarta: Rajawali Press.
Wojowasito.  1980. Kamus  lengkap  Inggris Indonesia . Bandung: Penerbit Hasta.

## PETUNJUK PENULISAN NASKAH
Naskah yang dikirim ke Redaksi Jurnal Etnoreflika harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut :
1. Naskah belum pernah dipublikasikan oleh media cetak lain.
2. Naskah  berupa  hasil  penelitian,  gagasan  konseptual,  kajian  dan  aplikasi  teori  tentang fenomena sosial dan budaya.
3. Naskah  diketik  dalam  bahasa  Indonesia  atau  bahasa  Inggris  pada  kertas  A4  dengan huruf Times  New  Roman 12  spasi  1,5.  Margin  atas  4  cm,  kanan  3  cm,  kiri  3  cm  dan bawah 3 cm . Jumlah halaman 10-20 halaman di luar daftar pustaka dan tabel.
4. Sistematika  penulisan  naskah,  yaitu:  (a)  judul  naskah;  (b)  nama  penulis  (tanpa  gelar akademik);  (c)  asal  institusi  dan  alamat,  telepon,  fax,  atau  email  (d)  abstrak (maksimum 100-150 kata) dalam bahasa  Inggris dan bahasa  Indonesia; (e) kata kunci (2-5 kata); (f) pendahuluan (tanpa judul subbab) yang memuat latar belakang, masalah, tujuan  penulisan,  kerangka  teori  (g)  metode  penulisan  (jika  diperlukan);  (h) pembahasan yang disajikan dalam subbab; (h) penutup; (i) daftar pustaka.
5. Daftar  Pustaka  dan  sumber  lainnya  disusun  secara  alfabetis  dan  kronologis  dengan mengikuti tata cara sebagai berikut.
Spradley, James. 1997. Metode Etnografi . Yogyakarta: Tiara Wacana. (bujukan buku) Hill,  Erica.  1998.  Gender-informed  archaeology:  the  priority  of  definition,  the  use  of analogy,  and  the  multivariate  approach”  dalam Journal  of  Archaeological Method and Theory, vol.5, no. I. (Rujukan Jurnal Ilmiah) Hugo,  Graeme  J. et  al .  1987. The  Demographic  Dimension  In  Indonesian Development. New  York:  Oxford  University  Press.  (Rujukan  Buku  dengan  4 pengarang atau lebih)
Landa,  Apriani.  17  Juli  2008.  “Tekad  Siswa  Bersih  Narkoba”  dalam Tribun  Timur : hlm 14. (rujukan Surat Kabar/Majalah).
Parsudi,  Suparlan.  2008. Struktur  Sosial,  Agama,  dan  Upacara.  Geertz,  Hertz, Cunningham,  Turner,  dan  Levi-Strauss. Online.  (http://prasetijo.wordpress. com/2008/10/09/struktur-sosial-agama-dan-upacara-geertz-hertz-cunningham- turner-dan-levi-strauss).  Diakses  pada  tanggal  21  Januari  2009.  (rujukan internet)
6. Naskah dikirim dalam bentuk print out disertai file dalam compact disk (CD) atau flash disk dengan menggunakan pengolah data Microsoft Word ke alamat redaksi.
7. Redaksi  membuka  kesempatan  bagi  siapa  saja  (peneliti,  dosen,  guru,  dan  tenaga profesional lain) untuk mengirimkan naskah.
8. Kepastian pemuatan/penolakan naskah akan diinformasikan secara tertutup melalui pos atau e-mail. Naskah yang dimuat tidak dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.
9. Redaksi  mempunyai  kewenangan  mengatur  waktu  penerbitan  dan  format  penulisan sesuai pentunjuk penulisan naskah Etnoreflika.
10. Biodata penulis ditulis dalam lembar tersendiri.

## Alamat Redaksi
Laboratorium Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Haluoleo Kampus Bumi Tri Dharma Anduonohu Kendari 393231 Telepon/Fax. (0401) 393381 e-mail: jurnaletnoreflikaunhalu@gmail.com