## PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN KARAWANG
Rahmi Zubaedah, S.H., M.H., Ella Nurlailasari, S.H., M.H., dan Nelly Apriningrum, S.ST. M.Keb
Universitas Singaperbangsa Karawang Jl. H.S Ronggowaluyo, Teluk Jambe Timur Karawang rahmizubaedah@yahoo.com
Naskah diterima: 7 April; direvisi: 26 April; disetujui: 16 Mei

## ABSTRAK
Sebagai salah satu program pemerintah yang memberikan  pelayanan kesehatan yang baik  adalah  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial,  yang  banyak  membantu masyarakat  dalam  berbagai  aspek.  Metode  penelitian  yang  akan  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  berupa  metode  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  metode  yang menitikberatkan penelitian terhadap data kepustakaan yang merupakan data sekunder dengan  didukung  oleh  data  primer.  Hasil  penelitian  menyebutkan  bahwa  dalam pelaksanaan  perjanjian  kerjasama  pemberian  pelayanan  jaminan  kesehatan  nasional antara  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  dengan  klinik  kesehatan  di  Kecamatan Teluk  Jambe  Timur  Kabupaten  Karawang  berjalan  dengan  baik  karena  pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama menggunakan sistem pembayaran kapitasi. Apabila  terjadi  tindakan  wanprestasi  dari  salah  satu  dalam  pelaksanaan  perjanjian dilakukan  alternatif  penyelesaian  sengketa  dengan  cara  mediasi,  apabila  tidak disepakati, maka dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
Kata kunci: Perjanjian Kerjasama, Jaminan Kesehatan, Pelayanan.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perjanjian  Kerjasama Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Karawang ∽ Rahmi Zubaedah, Ella Nurlailasari, dan Nelly Apriningrum ∽
COOPERATION AGREEMENT IN THE NATIONAL HEALTH INSURANCE SERVICES DISTRICT KARAWANG Rahmi Zubaedah, S.H., M.H., Ella Nurlailasari, S.H., M.H., dan Nelly Apriningrum, S.ST. M.Keb
University of Singaperbangsa Karawang Jl. H.S Ronggowaluyo, Teluk Jambe Karawang East rahmizubaedah@yahoo.com

## ABSTRACT
As  one  of  the  government  programs  that  provide  good  health  services,  the  Social Insurance Administration Organization, which helps many people in various aspects. The research method that will be used in this study is a normative juridical research method,  which  is  a  method  that  focuses  on  research  on  library  data  which  is secondary data supported by primary data. The results of the study state that in the implementation  of  the  cooperation  agreement  on  the  provision  of  national  health insurance  services  between  the  Social  Insurance  Administration  Organization  and health clinics in the Teluk Jambe Timur District of Karawang Regency, the payment of health services provided by the Social Security Organizing Agency to the first level health facilities uses a system capitation payments. In the event of a default of one of the implementations of the agreement, an alternative dispute resolution is carried out by means of mediation, if it is not agreed upon, then it can submit a dispute resolution through the court.
Keyword: Cooperation Agreement, Health Insurance, Services.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perjanjian  Kerjasama Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Karawang ∽ Rahmi Zubaedah, Ella Nurlailasari, dan Nelly Apriningrum ∽

## A. Latar belakang
Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup layak  dan  produktif  secara  sosial  dan  ekonomi  “setiap  orang  berhak  atas kesehatan” sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kesehatan sebagai bagian dari hak hidup yang merupakan inderogable right yaitu  hak  yang  tidak  dapat  diganggu  gugat  dalam  keadaan  apapun.  Oleh karena itu, pelayanan kesehatan sebagai hak mendasar masyarakat penyediaannya wajib  diselenggarakan  oleh  pemerintah  sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) yang menegaskan “Setiap orang berhak hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Hal ini menunjukkan  bahwa  kesehatan  merupakan  hak  dasar  setiap  individu  dan  semua warga  Negara  berhak  untuk  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  termasuk masyarakat  dari  kalangan  kurang  mampu.  Sebagaimana  yang  telah  diketahui bahwa setiap warga Negara berhak atas jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar  hidup  yang  layak.  Hal  ini  ditegaskan  dalam  Pasal  28  ayat  (3)  dan  Pasal  34 ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun  1945  “Jaminan  sosial  merupakan  hak  setiap  warga negara” dan “Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan  memberdayakan  masyarakat  yang  lemah  dan  kurang  mampu”.  Program jaminan  sosial  sendiri  pada  dasarnya  merupakan  program  untuk  mewujudkan kesejahteraan  melalui  pendekatan  sistem,  di  mana  negara  dan  masyarakat  secara bersama-sama ikut bertanggung jawab dalam penyelenggaraannya. 1
Sebagai  salah  satu  program  pemerintah  yang  memberikan  pelayanan kesehatan  yang  baik  adalah  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (yang selanjutnya disingkat  BPJS),  BPJS banyak membantu masyarakat dalam berbagai aspek.  Untuk  saat  ini  keberadaan  BPJS  sendiri  bukan  hal  yang  asing  lagi  bagi masyarakat  yang  menggunakannya.  Apalagi  bagi  mereka  yang  sampai  saat  ini sedang  menjalani  sejumlah  pengobatan  yang  pastinya  menggunakan  BPJS.  Perlu diketahui sebelumnya bahwa BPJS  yang  diranjang pada tahun 2013, secara resmi baru  bisa  digunakan  secara  nasional  ditahun  2014.  Kehadirannya  sendiri  terbagi atas  2  jenis  kartu  yang  berbeda  yaitu  BPJS  Kesehatan  dan  juga  BPJS Ketenagakerjaan.  Untuk  masing-masing  jenis  asuransi  kesehatan  ini  memiliki prospek  yang  sama  yaitu  memberikan  jaminan  sosial  kesehatan  bagi  masyarakat Indonesia. 2
Kehadiran Sistem Jaminan Sosial Nasional (yang selanjutnya  disingkat SJSN) yang tertuang dalam  Undang-undang  Nomor  40 Tahun 2004, merupakan instrumen negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa ini guna meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas, Tujuan dan prinsip penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial adalah diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional
1 Suhartoyo, “Klaim Rumah Sakit Kepada BPJS Kesehatan Berkaitan Dengan Rawat Inap Dengan Sistem INA– CBGs”, Administrative Law & Governance Journal , Volume 1, Nomor 4 2018, hlm.182-185.
2 Shoraya Yudithia, Muhammad Fakih,  Kasmawati  Kasmawati, “Perlindungan  Hukum Terhadap Peserta Bpjs Kesehatan Dalam Pelayanan  Kesehatan  di Rumah Sakit”, Pactum Law Jurnal , Volume 1,  Nomor 2, 2018, hlm. 164-167.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perjanjian  Kerjasama Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Karawang ∽ Rahmi Zubaedah, Ella Nurlailasari, dan Nelly Apriningrum ∽
bertujuan  untuk  memberikan  jaminan  terpenuhinya  kebutuhan  dasar  hidup  yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. 3 Pada pelaksanannya, BPJS bekerjasama  dengan  penyelenggara  pelayanan  kesehatan  yang  meliputi  semua fasilitas kesehatan baik fasilitas kesehatan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta  yang  telah  memenuhi  persyaratan.  Pelaksanaan  pelayanan  BPJS  Kesehatan menggunakan  sistem  rujukan  berjenjang,  peserta  diharuskan  melalui  fasilitas kesehatan  tingkat  pertama.  Setiap  peserta  BPJS  Kesehatan  tidak  boleh  langsung berobat ke rumah sakit kecuali dalam keadaan gawat darurat medis. Sehingga rumah sakit  kini  melayani  kesehatan  masyarakat  terbatas  pada  rujukan  tingkat  lanjutan setelah fasilitas kesehatan tingkat pertama. 4
Dalam pelaksanaannya ada sebagian rumah sakit, terutama rumah sakit swasta akhir-akhir  ini  menghadapi  keterlambatan  pembayaran  klaim  dari  BPJS  Kesehatan. Keterlambatan tersebut membuat rumah sakit swasta terpaksa menalangi biaya untuk rumah  sakit  hingga  dicairkan  oleh  pemerintah.  Keterlambatan  tersebut mengakibatkan  perusahaan  obat-obatan  menolak  memasok  obat  jika  biaya  tidak disalurkan segera. Hal ini dinyatakan oleh Wakil Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia  (ARSSI)  Noor  Arida  Sofiana  mengatakan  dampak  keterlambatan pembayaran  obat  tersebut  berakibat  pada  rumah  sakit  yang  tidak  dapat  membayar obat  dan  menopang  biaya  operasional  rumah  sakit  (RS).  “Kondisi  tersebut  akan membuat  kekosongan  obat  karena  rumah  sakit  terlambat  membayar  obat  ke distributor  obat  dan  pemenuhan  kebutuhan  operasional  yang  lain,”.  Keterlambatan pembayaran klaim tersebut dikhawatirkan bakal mengganggu keuangan Rumah Sakit, sehingga  dapat  menimbulkan  sengketa  apabila  salah  satu  pihak  tidak  melakukan prestasinya.  Proses  penyelesaian  sengketa  yang  sudah  dikenal  sejak  lama  adalah melalui proses litigas di pengadilan. Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya win lose, tidak responsif. 5

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  permasalahan  dalam  penelitian  ini adalah:
1. Bagaimanakah pelaksanaan  perjanjian kerjasama  pemberian Pelayanan Jaminan  Kesehatan  Nasional  antara  BPJS  Kesehatan  dengan  klinik kesehatan di Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang?
2. Bagaiamanakah  penyelesaian  apabila  salah  satu  pihak  melakukan wanprestasi  pada  perjanjian  kerjasama  pemberian  Pelayanan  Jaminan Kesehatan  Nasional  antara  BPJS  Kesehatan  dengan  klinik  kesehatan  di Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang?
3 Sebagai  bahan  perbandingan  lihat  Pasal  2  dan  Pasal  3  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
4 BPJS Kesehatan, “Info BPJS Kesehatan”, Buletin Edisi XI 2014. “Pelayanan kesehatan tingkat pertama meliputi  pelayanan  kesehatan  perorangan  yang  bersifat  non  spesialistik  (primer)  meliputi  pelayanan  rawat  jalan dan rawat inap. Fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)  yaitu Puskesmas, praktik  dokter perorangan, praktik dokter  gigi,  klinik  umum  dan  rumah  sakit  kelas  D  Pratama.  Jika  di  suatu  daerah  tidak  ada  dokter,  maka  BPJS Kesehatan dapat bekerjasama dengan bidan dan praktik perawat untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar”.
5 H.  Priyatna  Abdurrasyid.,  dan  Bintan  R  Saragih, Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Arbitrase  Nasional Indonesia dan Internasional , (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 9.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perjanjian  Kerjasama Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Karawang ∽ Rahmi Zubaedah, Ella Nurlailasari, dan Nelly Apriningrum ∽

## C. Tujuan Penulisan
Sejalan  dengan  permasalahan  tersebut,  maka  tujuan  penelitian  yang  hendak dicapai di dalam penelitian ini yaitu:
1. Untuk meneliti pelaksanaan perjanjian kerjasama pemberian Pelayanan Jaminan  Kesehatan  Nasional  antara  BPJS  Kesehatan  dengan  klinik kesehatan di Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang.
2. Untuk  mendeskripsikan  penyelesaian  apabila  salah  satu  pihak  melakukan wanprestasi  pada  perjanjian  kerjasama  pemberian  Pelayanan  Jaminan Kesehatan  Nasional  antara  BPJS  Kesehatan  dengan  klinik  kesehatan  di Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang.

## D. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  berupa metode  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  metode  yang  menitikberatkan  penelitian terhadap data kepustakaan yang merupakan data sekunder dengan didukung oleh data primer.  Penelitian  Hukum  Normatif  metodenya  bersifat  kualitatif  (tidak  berbentuk angka),  penelitian  ini  didasarkan  pada  data  sekunder. 6 Data  sekunder  mempunyai ruang  lingkup  yang  sangat  luas,  meliputi  konvensi  internasional,  peraturan perundang-undangan,  buku-buku  literatur,  jurnal-jurnal  hukum,  koran,  majalah, internet  sampai  pada  dokumen-dokumen  resmi  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah yang  bertujuan  untuk  menelusuri,  meneliti,  dan  mengkaji  objek  penelitian pelaksanaan  perjanjian  kerjasama  pemberian  pelayanan  jaminan  kesehatan  Nasional antara  BPJS  kesehatan  dengan  klinik  kesehatan  di  Kecamatan  Telukjambe  Timur Kabupaten  Karawang. 7 Spesifikasi  penelitian  adalah  deskriptif-analitis  yaitu menggambarkan  Asas-asas  dalam  Perjanjian  dihubungkan  dengan  teori-teori  hukum perjanjian  praktik  pelaksanannya  dan  menelaah  bagaimana  pelaksanaannya  di lapangan. 8

## E. Kerangka Teoretis dan Yuridis

## 1. Perjanjian
Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan  diri  untuk  melaksanakna  suatu  hal  dalam  lapangan  harta  kekayaan. Hukum  yang  mengatur  tentang  perjanjian  ini  disebut  hukum  perjanjian  ( law  of contract ). 9 Dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  Pasal  1313,  suatu perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatakan dirinya terhadap satu orang atau lebih. 10
6 E.  Saefullah  Wiradipradja, Penuntun  Praktis  Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Karya  Ilmiah  Hukum, (Bandung: Keni Media, 2015), hlm. 28.
7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 51.
8 Lihat  juga  Pamungkas  Satya  Putra,  “Kewenangan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Terhadap  Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian  Ilmiah  Hukum ,  Volume  1  Nomor  1,  2016.  Lihat  juga  Pamungkas  Satya  Putra,  “Accountability  of Construction  Services  Contract  by  Village  Government  In  Karawang  District”, Yustisia ,  Volume  3  Nomor  3, 2014.
9 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan , (Bandung: PT. Alumni, Bandung, 2008), hlm. 78.
10 Titik Triwulan Tutik, Hukum  Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional , (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 221.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perjanjian  Kerjasama Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Karawang ∽ Rahmi Zubaedah, Ella Nurlailasari, dan Nelly Apriningrum ∽
Unsur-unsur  Perjanjian,  dari  perumusan  perjanjian  tersebut,  terdapat beberapa unsur perjanjian, antara lain:
a. Ada pihak-pihak (subjek), sedikitnya dua pihak;
b. Ada persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap;
c. Ada  tujuan  yang  akan  dicapai,  untuk  memenuhi  kebutuhan  pihak- pihak;
d. Ada prestasi yang dilaksanakan.
Dengan adanya persetujuan, maka timbullah kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi ( consideran menurut hukum Anglo Saxon), yaitu:
a. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan;
b. Bentuk  perjanjian  perlu  di  tentukan,  karena  ada  ketentuan  undang- undang  bahwa  hanya  dengan  bentuk  tertentu  suatu  perjanjian mempunyai  kekuatan  mengikat  dan  kekuatan  bukti.  Bentuk  tertentu biasanya berupa akta dan lisan.
Perjanjian  yang  sah  artinya  perjanjian  yang  memenuhi  syarat  yang  telah ditentukan  oleh  undang-undang,  sehingga  diakui  oleh  hukum  ( legally  concluded contract ), menurut Pasal 1320 KUHPerdata, syarat-syarat sah perjanjian adalah:
a. Ada  persetujuan  kehendak  antara  pihak-pihak  yang  membuat perjanjian ( consensus );
b. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian ( capcity );
c. Ada suatu hal tertentu ( a ceratain subject matter );
d. Ada suatu sebab yang halal ( legal cause ).
Dalam  hukum  perjanjian  dapat  dijumpai  beberapa  asas  penting  yang  perlu diketahui. Asas tersebut adalah seperi diuaraikan di bawah ini:
a. Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat  (1)  KUHPer,  yang  menegaskan:  “Semua  perjanjian  yang  dibuat secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya”.  Asas  ini  merupakan  suatu  asas  yang  memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (1). Membuat atau tidak membuat perjanjian;  (2).  Mengadakan  perjanjian  dengan  siapa  pun;  (3). Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta (4). Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan;
b. Asas  konsensualisme  dapat  disimpulkan  dalam  Pasal  1320  ayat  (1)
KUHPer.  Pada  pasal  tersebut  ditentukan  bahwa  salah  satu  syarat sahnya  perjanjian  adalah adanya  kata  kesepakatan  antara  kedua  belah pihak.  Asas  ini  merupakan  asas  yang  menyatakan  bahwa  perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak;
c. Asas  Kepastian  Hukum  ( pacta  sunt  servanda )  atau  disebut  juga dengan  asas pacta  sunt  servanda merupakan  asas  yang  berhubungan dengan  akibat  perjanjian.  Asas pacta  sunt  servanda merupakan  asas bahwa  hakim  atau  pihak  ketiga  harus  menghormati  substansi  kontrak
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perjanjian  Kerjasama Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Karawang ∽ Rahmi Zubaedah, Ella Nurlailasari, dan Nelly Apriningrum ∽
yang  dibuat  oleh  para  pihak,  sebagaimana  layaknya  sebuah  undang- undang.  Mereka  tidak  boleh  melakukan  intervensi  terhadap  substansi kontrak  yang  dibuat  oleh  para  pihak.  Asas  pacta  sunt  servanda  dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata;
d. Asas  itikad  baik  tercantum  dalam  Pasal  1338  ayat  (3)  KUHPer  yang menegaskan: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus  melaksanakan  substansi  kontrak  berdasarkan  kepercayaan  atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak;
e. Asas  Kepribadian  ( personality )  merupakan  asas  yang  menentukan bahwa  seseorang  yang  akan  melakukan  dan/atau  membuat  kontrak hanya  untuk  kepentingan  perseorangan  saja.  Hal  ini  dapat  dilihat dalam  Pasal  1315  KUHPer  dan  Pasal  1340  KUHPer.  Pasal  1315 KUHPer  menegaskan:  “Pada  umumnya  seseorang  tidak  dapat mengadakan  perikatan  atau  perjanjian  selain  untuk  dirinya  sendiri”. Inti  ketentuan  ini  sudah  jelas  bahwa  untuk  mengadakan  suatu perjanjian,  orang  tersebut  harus  untuk  kepentingan  dirinya  sendiri. Pasal  1340  KUHPer  menegaskan:  “Perjanjian  hanya  berlaku  antara pihak yang membuatnya”.

## 2. BPJS Kesehatan
BPJS  Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah peleburan 4 (empat) badan usaha milik negara menjadi satu badan hukum, 4 (empat) badan usaha yang  dimaksud  adalah  PT.  TASPEN,  PT.  JAMSOSTEK,  PT.  ASABRI,  dan  PT. ASKES.  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  ini  berbentuk  seperti  asuransi, nantinya semua warga indonesia diwajibkan untuk mengikuti program ini. Pejanjian asuransi  adalah  adalah  lembaga  pengalihan  dan  pembagian  risiko  mempunyai kegunaan  positif  baik  bagi  masyarakat,  perusahaan  maupun  bagi  pembangunan negara. 11
BPJS  dibentuk  dengan  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS berfungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum,  yaitu  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  (SJSN)  yang  berdasarkan  asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya BPJS  diberi  delegasi  kewenangan  untuk  membuat  aturan  yang  mengikat  umum, bertugas mengelola dana publik, yaitu dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta dan  melakukan  pengawasan  dan  pemeriksaan  atas  kepatuhan  peserta  dan  pemberi
11 H.  Man  Suparman  Sastrawidjaja,  Endang, Hukum  Asuransi  Perlindungan  Tertanggung Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian, (Bandung: PT. Alumni, 2013), hlm. 1.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perjanjian  Kerjasama Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Karawang ∽ Rahmi Zubaedah, Ella Nurlailasari, dan Nelly Apriningrum ∽
kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan jaminan sosial nasional.
Pelaksanaan  perjanjian  kerjasama  antara  Penyelenggara  Pelayanan  Kesehatan dengan  BPJS  Kesehatan  dalam  PJKN  sebagai  berikut: Pertama ,  dasar  hukum perjanjian  kerjasama  Penyelenggara  Pelayanan  kesehatan  dengan  BPJS  Kesehatan selain  Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2013  yang  menjadi  landasan dilaksanakannya  perjanjian  kerjasama  dalam  PJKN,  Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor  71  Tahun  2013  juga  menjadi  aturan  dasar  perjanjian  kerjasama  ini. Kedua, peraturan  tersebut  selain  mengatur  perjanjian  kerjasama,  juga  menjelaskan  syarat- syarat  fasilitas  kesehatan  yang  menjalin  kerjasama  dengan  BPJS  Kesehatan. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 36 yang menegaskan:
a. Penyelenggara  pelayanan  kesehatan  meliputi  semua  Fasilitas  Kesehatan yang menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan;
b. Fasilitas  Kesehatan  milik  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  yang memenuhi persyaratan wajib bekerjasama dengan BPJS Kesehatan;
c. Fasilitas  Kesehatan  milik  swasta  yang  memenuhi  persyaratan  dapat menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan;
d. Kerjasama  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dan  ayat  (3) dilaksanakan  dengan  membuat  perjanjian  tertulis.  Menurut  ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71  Tahun  2013  tentang  Pelayanan  Kesehatan  Pada  Jaminan  Kesehatan Nasional, penyelenggara pelayanan kesehatan;
e. Meliputi  semua  Fasilitas  Kesehatan  yang  bekerja  sama  dengan  BPJS Kesehatan  berupa  Fasilitas  Kesehatan  tingkat  pertama  dan  Fasilitas Kesehatan  rujukan  tingkat  lanjutan.  Fasilitas  Kesehatan  tingkat  pertama sebagaimana dimaksud di atas dapat berupa:
1) Puskesmas atau yang setara;
2) Praktik dokter;
3) Praktik dokter gigi;
4) Klinik;
5) Klinik pratama atau yang setara; dan
6) Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara.
Fasilitas  Kesehatan  rujukan  tingkat  lanjutan  sebagaimana  dimaksud  diatas dapat berupa:
a. Klinik utama atau yang setara
b. Rumah sakit umum; dan
c. Rumah sakit khusus.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perjanjian  Kerjasama Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Karawang ∽ Rahmi Zubaedah, Ella Nurlailasari, dan Nelly Apriningrum ∽

## F. Hasil Pembahasan
1.  Pelaksanaan  perjanjian  kerjasama  pemberian  Pelayanan  Jaminan Kesehatan Nasional antara BPJS Kesehatan dengan klinik kesehatan Klinik Kesehatan merupakan pemberi Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan komprehensif.  Fasilitas  Kesehatan  tingkat  pertama  yang  bekerjasama  dengan  BPJS harus mengadakan kerja sama dengan BPJS Kesehatan yang dibuktikan dengan surap perjanjian kerjasama (MoU). Perjanjian kerja sama Fasilitas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan  dilakukan  antara  pimpinan  atau  pemilik  Fasilitas  Kesehatan  yang berwenang dengan BPJS Kesehatan.
Kompensasi yang diberikan untuk fasilitas  kesehatan  tingkat  pertama  disebut kapitasi.  jumlah  kapitasi  yang  akan  didapatkan  oleh  fasilitas  kesehatan  tingkat pertama,  dengan  ini  kelihatan  akan  lebih  adil  dan  tertata.   Akan  tetapi,  pada  tahap pertama  Permenkes  ini  akan  dilaksanakan  bertahap.  Tahap  pertama  adalah menggunakan  dengan  mempertimbangkan  pertimbangan  kriteria  sumber  daya manusia.  Standar  Tarif  Kapitasi  di  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama  ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dalam peraturan baru ini tidak mengalami kenaikan, padahal premi BPJS Kesehatan  dalam Peraturan Presiden 19 Tahun 2016 dinaikkan. Berikut tarif kapitasi, tarifnya sebagai berikut:
a. Puskesmas  atau  fasilitas  kesehatan  yang setara  sebesar  Rp.  3.000,00 (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) per peserta per bulan;
b. Rumah  sakit  Kelas  D  Pratama,  klinik  pratama,  praktik  dokter,  atau fasilitas  kesehatan  yang  setara  sebesar  Rp.  8.000,00  (delapan  ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per peserta per bulan; dan
c. Praktik perorangan dokter gigi sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per peserta per bulan.
Klaim  rawat  Jalan  Tingkat  Pertama  (RJTP),  Biaya  pelayanan  RJTP  dibayar dengan  kapitasi,  yaitu  berdasarkan  jumlah  peserta  yang  terdaftar  di  Fasilitas Kesehatan  tersebut  tanpa  pengenaan  iuran  biaya  kepada  peserta.  Besaran  kapitasi sebagai  tarif  kapitasi  tersebut  dibayar  oleh  BPJS  setiap  bulan  maksimal  tanggal  15 (lima belas) pada bulan berjalan tanpa  perlu diajukan klaim oleh Fasilitas Kesehatan tingkat  pertama.Kapitasi  sendiri  merupakan  sistem  pembayaran  dalam  Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diberikan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan  jumlah  peserta  yang  terdaftar  dalam  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat Pertama.  Kapitasi  dibayarkan  oleh  BPJS  Kesehatan  berdasar  banyak  dokter,  sarana dan  prasarana,  serta  waktu  dalam  memberikan  pelayanan  pada  suatu  Fasilitas Kesehatan  Tingkat  Pertama.  Sehingga,  jika  di  salah  satu  faskes  misalnya  jumlah peserta  BPJS  Kesehatan  yang  terdaftar  adalah  122.414  orang,  maka  akan  dikalikan Rp.  6.000  dan  setiap  bulannya  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama  tersebut mendapatkan kapitasi senilai Rp. 734.484.000.
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama menuat perjanjian kerjasama dengan BPJS untuk pemberian fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan segala hak dan kewajiban
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perjanjian  Kerjasama Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Karawang ∽ Rahmi Zubaedah, Ella Nurlailasari, dan Nelly Apriningrum ∽
kedua  belah  pihak  yang  dituangkan  dalam  klausula-klausula  perjanjian.  Perjanjian tersebut dilakukan umtuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan  kedua  belah  pihak.  Dalam  perjanjian  tersebut  dicantumkan  jenis-jenis pelayanan  yang  ditanggung  oleh  BPJS  sehingga  dapat  di  klaim  kepada  pihak  BPJS. Pelayanan  yang  dapat  diperoleh  di  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama  adalah sebagai berikut:
a. Administrasi pelayanan;
b. Pelayanan promotif dan preventif;
c. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis;
d. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif;
e. Pelayanan obat dan dan bahan medis habis pakai;
f. Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;
g. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama;
h. Rawat Inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis 12
Dari hasil wawancara dan pertanyaan dengan pengelola Klinik ada pembatasan pembatasan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak BPJS, antara lain adalah:
a. Pelayanan  kesehatan  yang  dilakukan  tanpa  melalui  prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku;
b. Pelayanan  kesehatan  yang  telah  dijamin  oleh  program  jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja;
c. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
d. Pelayanan untuk mengatasi infertilisasi;
e. Pelayanan untuk meratakan gigi;
f. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergatungan obat;
g. Dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BPJS;
Dalam  perjanjian  kerjasama  antara  fasilitas  kesehatan  tingkat  pertama  dengan BPJS  dicantumkan  jangka  waktu  pembayaran  klaim  yang  harus  dibayarkan  oleh BPJS,  dan  dalam  perjanjian  kerjasama  tersebut  dicantumkan  perihal  denda  atau sanksi  akibat  keterlambatan  pembayaran  oleh  pihak  BPJS.  Pembayaran  yang dilakukan  oleh  pihak  BPJS  adaalah  dengan  sistem  kapitasi  melalui  rekening  badan usaha  klinik.  Apabila  terjadi  keterlambatan  pembayaran  oleh  BPJS  maka  akan diselesaikan  dengan  cara  pertemuan  untuk  membahas  masalah  keterlambatan pembayaran,  sampai  saat  ini  menurut  keterangan  pengelola  klinik  belum  pernah terjadi  keterlambatan  pembayaran  BPJS.  Dalam  praktek  pembayaran  dilakukan dimuka  dengan  sistem  kapitasi  sesuai  dengan  pemegang  kartu  BPJS  tanpa  adanya klaim dari klinik kesehatan.
Kapitasi  ini  merupakan  salah  satu  metode  pembayaran  kapitasi ini  merupakan salah  satu  metode  pembayaran  fasilitas  kesehatan  yang  dipilih  untuk  membayar fasilitas  kesehatan  tingkat  pertama.  Kapitasi  adalah  sebuah  sistem  pembayaran
12 Panduan BPJS Kesehatan tentang Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, BPJS Kesehatan.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perjanjian  Kerjasama Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Karawang ∽ Rahmi Zubaedah, Ella Nurlailasari, dan Nelly Apriningrum ∽
kepada provider. Sistem pembayaran kapitasi adalah cara pembayaran oleh pengelola dana yaitu BPJS Kesehatan kepada penyelenggara fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk  pelayanan  yang  diselenggarakannya,  yang  besar  biayanya  tidak  dihitung berdasarkan  jenis  dan  ataupun  jumlah  pelayanan  kesehatan  yang  diselenggarakan untuk  tiap  pasien,  melainkan  berdasarkan  jumlah  pasien  yang  menjadi tanggungannya.  Konsep  dasar  sistem  pembayaran  kapitasi  dikembangkan  dari  tiga prinsip pokok yaitu:
a. Prinsip kemungkinan timbulnya risiko ( risk probability );
b. Prinsip membagi risiko;
c. Prinsip pelayanan yang professional (profesionalisme).
Kapitasi  ini  sebagai  cara  pembayaran  borongan,  di  mana  fasilitas  kesehatan tingkat  pertama  diberikan  sejumlah  nominal  tertentu.  Fasilitas  kesehatan  tingkat pertama akan memberikan pelayanan bagi peserta untuk jenis dan jumlah pelayanan yag  sudah  ditentukan  diawal  perjanjian.  Dengan  pembayaran  kapitasi  ini  apabila kunjungan rendah maka sisa dana kapitasi besar dan apabila kunjungan tinggi maka sisa dana kapitasi sedikit.
Berdasarkan  keterangan  pengelola  klinik  sampai  saat  ini  belum  pernah  terjadi keterlambatan  pembayaran  dari  BPJS.  Apabila  sampai  terjadi  keterlambatan pembayaran  dapat  berpengaruh  terhadap  tingkat  kepercayaan  fasilitas  kesehatan tingkat pertama kepada BPJS dan berpengaruh terhadap sistem manajemen keuangan fasilitas kesehatan tingkat pertama.
2. Penyelesaian Sengketa
a.  Penyelesaian  sengketa  antara  BPJS  Kesehatan  antara  Klinik Kesehatan
Penyelesaian  sengketa  antara  BPJS  Kesehatan  dengan  Klinik  Kesehatan sebagai  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  1  dapat  dilakukan  dengan  proses  penyelesaian sengketa  melalui  mediasi  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang. alternatif  penyelesaian  sengketa  (APS)  merupakan  upaya  penyelesaian  sengketa  di luar litigasi (non-litigasi). Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa terdapat beberapa bentuk  penyelesaian  sengketa.  Bentuk  Alternatif  penyelesaian  sengketa  dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa  adalah  konsultasi,  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi  atau  penilaian  ahli.  Tidak dijabarkan lebih lanjut pengertian dari masing-masing bentuk Alternatif penyelesaian sengketa  tersebut  dalam  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Adapun  arbitrase  dikeluarkan  dari  lingkup Alternatif  penyelesaian  sengketa  dan  diberikan  definisi  tersendiri  dalam  Undang- undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  yakni  “cara  penyelesaian  suatu  sengketa  perdata  di  luar  peradilan  umum yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang  bersengketa.  Penyelesian  sengketa  melalui  pengadilan  dilakukan  apabila  BPJS Kesehatan  dan  Klinik  sebagai  Fasilittas  Kesehatan  Tingkat  I  tidak  sepakat  untuk menyelesaikan  sengketa  melalui  mediasi  atau  hasil  mediasi  tidak  disepakati  oleh Klinik  dan  BPJS  Kesehatan,  maka  peserta  dan  BPJS  Kesehatan  dapat  mengajukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perjanjian  Kerjasama Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Karawang ∽ Rahmi Zubaedah, Ella Nurlailasari, dan Nelly Apriningrum ∽
Dari  hasil  penelitian,  peneliti  melakukan  wawancara  kepada  pengelola  klinik kesehatan  yang  terletak  di  Kecamatan  Telukjambe  Timur,  bahwa  selama  ini  tidak pernah  terjadi  sengketa  dengan  pihak  BPJS  Kesehatan,  karena  pembayaran  klaim asuransi  dengan  menggunakan  sistem  kapitasi,  pihak  BPJS  Kesehatan  telah membayar paling lambat tanggal 15 tiap bulannya untuk jumlah sesuai peserta BPJS Kesehatan.  Kapitasi  ini  sebagai  cara  pembayaran  borongan,  di  mana  fasilitas kesehatan  tingkat  pertama  diberikan  sejumlah  nominal  tertentu.  Fasilitas  kesehatan tingkat  pertama  akan  memberikan  pelayanan  bagi  peserta  untuk  jenis  dan  jumlah pelayanan  yag  sudah  ditentukan  diawal  perjanjian.  Dengan  pembayaran  kapitasi  ini apabila kunjungan rendah maka sisa dana kapitasi besar dan apabila kunjungan tinggi maka sisa dana kapitasi sedikit.
b. Penyelesaian Sengketa Antara BPJS Kesehatan dan Peserta BPJS
Apabila  salah  satu  pihak  melakukan  wanprestasi  pada  perjanjian  kerjasama pemberian  PJKN  antara  BPJS  Kesehatan  dengan  klinik  kesehatan  di  Kecamatan Telukjambe  Timur  Kabupaten  Karawang  maka  para  pihak  dapat  melakukan pengaduan,  berdasarkan  ketentuan  Pasal  48  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2011 tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial.  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial wajib  membentuk  unit  pengendali  mutu  pelayanan  dan  penanganan  pengaduan Peserta.  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial,  wajib  menangani  pengaduan  paling lama  5  (lima)  hari  kerja  sejak  diterimanya  pengaduan.  Pengaduan  dapat  dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
Berdasarkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Unit Pengendali Mutu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Peserta,  Pengaduan  Pengendali  mutu  pelayanan  dan  penanganan  pengaduan  peserta di  tingkat  Pusat  dilakukan  oleh  Departemen  Unit  Pengendali  Mutu  Pelayanan  dan Penanganan Pengaduan Peserta di  Lingkungan  Grup  Kepersertaan. Pengendali mutu pelayanan  dan  penanganan  pengaduan  peserta  di  tingkat  Divisi  Regional  dilakukan secara  fungsional  oleh  Departemen  Pemasaran  dan  Kepersertaan.  Pengendali  mutu pelayanan  dan  penanganan  pengaduan  peserta  di  tingkat  cabang  dilakukan  secara fungsional oleh unit kepersertaan dan pelayanan peserta.
Mekanisme  penanganan  pengaduan  peserta,  untuk  peserta  yang  tidak  puas terhadap  pelayanan  yang  diberikan  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan dapat  menyampaikan  pengaduan  kepada  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial Kesehatan.  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan  wajib  menangani pengaduan dari peserta paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan, pengaduan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
Peserta yang merasa dirugikan karena pengaduan yang disampaikan tidak dapat terselesaikan maka dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Proses penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  undang- undang.  alternatif  penyelesaian  sengketa  (APS)  merupakan  upaya  penyelesaian sengketa  di  luar  litigasi  (non-litigasi).  Dalam  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa terdapat  beberapa  bentuk  penyelesaian  sengketa.  Bentuk  Alternatif  penyelesaian sengketa  dalam  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  adalah  konsultasi,  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi atau penilaian ahli.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perjanjian  Kerjasama Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Karawang ∽ Rahmi Zubaedah, Ella Nurlailasari, dan Nelly Apriningrum ∽
Menurut  ketentuan  Peraturan  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Unit  Pengendali  Mutu  Pelayanan  dan  Penanganan Pengaduan  Peserta,  peserta  dan  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan menunjuk  mediator  untuk  melakukan  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi. Penunjukan  mediator  dilakukan  secara  tertulis  disertai  dengan  kesepakatan  untuk menerima  hasil  mediasi.  Mediator  melakukan  penyelesaian  paling  lama  30 (tigapuluh) hari kerja sejak penanda tanganan kesepakatan. Hasil mediasi yang telah disepakati  oleh  peserta  dan  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan  dibuat secara tertulis, bersifat final dan mengikat. Hasil mediasi  yang tidak disepakati oleh peserta  dan  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan  diselesaikan  melalui Pengadilan.
Penyelesian  sengketa  melalui  pengadilan dilakukan  apabila  peserta  dan  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan  tidak  sepakat  untuk  menyelesaikan sengketa melalui mediasi atau hasil mediasi tidak disepakati oleh peserta dan Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan,  maka  peserta  dan  Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial  Kesehatan  dapat  mengajukan  penyelesaian  sengketa  melalui pengadilan.  Pengajuan  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  diajukan  kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili peserta atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  Kesehatan.  Proses  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  mengikuti ketentuan Hukum Acara yang berlaku.
G. Penutup
1. Kesimpulan
a. Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  pelaksanaan perjanjian    kerjasama  pemberian  PJKN  antara  BPJS  Kesehatan  dengan klinik kesehatan  di Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang berjalan dengan baik karena pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang diberikan  oleh  BPJS  kepada  fasilitas  kesehatan  tingkat  pertama  berjalan dengan lancar, pembayaran dengan sistem kapitasi memungkinkan pihak BPJS  membayar  dimuka  semua  biaya  kesehatan  anggota  BPJS  yang terdaftar di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
b. Apabila  terjadi  tindakan  wanprestasi  dari  salah  satu  dalam  pelaksanaan perjanjian,  maka  terlebih  dahulu  dilakukan  alternatif  penyelesaian sengketa dengan cara mediasi antara pihak klinik kesehatan dengan pihak BPJS,  kedua  belah  pihak  menunjuk  mediator  untuk  melakukan penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi,  dengan  kesepakatan  menerima hasil  mediasi.  Apabila  hasil  mediasi  tidk  disepakati  maka  para  pihak dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
2. Saran
a. Untuk lebih lancarnya pembayaran biaya kesehatan oleh BPJS Kesehatan kepada  Klinik  Kesehatan  sebagai  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  1,  maka sebaiknya  pembayaran  dilakukan  dimuka  dengan  mengedepankan  asas tranparansi,  akutanbilitas  dan  responsibilitas  agar  terjadi  kerjasama  yang baik  antara  pihak  BPJS  Kesehatan  dan  Klinik  Kesehatan,  untuk  lebih meningkatkan  mutu  pelayanan  kesehatan  kepada  peserta  agar  tercapai tujuan negara masyarakat yang sejahtera.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perjanjian  Kerjasama Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Karawang ∽ Rahmi Zubaedah, Ella Nurlailasari, dan Nelly Apriningrum ∽
b. Apabila  terjadi  sengketa  antara  pihak  BPJS  Kesehatan  dan  Klinik Kesehatan  sebaiknya  ditempuh  jalan  mediasi,  karena  penyelesaian sengketa dengan cara mediasi lebih cepat dan dapat memberikan alternatif win win solution kepada kedua belah pihak.
H. Daftar Pustaka
1. Buku
Abdurrasyid,  H.  Priyatna.,  dan  Bintan  R.  Saragih. Hukum  Penyelesaian  Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional . Jakarta: Sinar Grafika. 2012. Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perikatan . Bandung: PT. Alumni. 2008. Sastrawidjaja, H. Man Suparman., dan Endang. Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian. Bandung: PT. Alumni, 2013.
Soekanto, Soejono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press. 2008. Tutik, Titik  Triwulan. Hukum  Perdata  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional . Jakarta:  PT. Kencana Prenada Media Group. 2008.
Wiradipradja,  E.  Saefullah. Penuntun  Praktis  Metode  Penelitian  dan  Penulisan Karya Ilmiah Hukum. Bandung: Keni Media. 2015.
2.  Artikel Jurnal
Kapindha,  Ros  Angesti  Anas.,  Salvatia  Dwi  M.,  dan  Winda  Rizky  Febrina. “Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  di  Indonesia”, Privat  Law 1 Volume  2. Nomor 4. 2014.
Muryati.,  Dewi  Tuti.,  dan  B.  Rini  Heryanti.  “Pengaturan  dan  Mekanisme Penyelesaian  Sengketa  Nonlitigasi  di  Bidang Perdagangan”. Jurnal  Dinamika Sosbud Volume 3. Nomor 1. 2011.
Putra,  Pamungkas  Satya.  “Kewenangan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Terhadap Dugaan  Pelanggaran  Kode  Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  1 Nomor 1. 2016.
________________. “Accountability  of  Construction  Services  Contract  by  Village Government In Karawang District”. Yustisia . Volume 3 Nomor 3. 2014. Suhartoyo.  “Klaim  Rumah  Sakit  Kepada  BPJS  Kesehatan  Berkaitan  Dengan  Rawat Inap Dengan Sistem INA– CBGs”. Administrative Law & Governance Journal . Volume 1. Nomor 4. 2018.
Yudithia,  Shoraya.,  Muhammad  Fakih.,  dan  Kasmawati  Kasmawati.  “Perlindungan Hukum  Terhadap  Peserta  Bpjs  Kesehatan  Dalam  Pelayanan  Kesehatan  di Rumah Sakit”. Pactum Law Jurnal . Volume 1. Nomor 2. 2018.
3.  Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 .  UUD Tahun 1945. Naskah Asli.
________________. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
________________.Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan Penyelenggara Jaminan Nasional.
________________.Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perjanjian  Kerjasama Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Karawang ∽ Rahmi Zubaedah, Ella Nurlailasari, dan Nelly Apriningrum ∽
________________.Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004  tentang  Sistem Jaminan Sosial Nasional.
________________.Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
________________.Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  71  Tahun  2013  tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.