## VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                      JURNAL ILMU HUKUM
MODEL PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI MEKANISME HUKUM ADAT DI DESA MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

## FERAWATI
Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau Abstrak Abstract Saat ini hampir semua masyarakat menyelesaikan perkara pidana melalui sistem peradilan pidana, sehingga menimbulkan dampak pada penumpukan  perkara di Pengadilan Negara. Apabila perkara tersebut berlarut-larut maka akan berdampak pada kestabilan kehidupan di masyarakat. Oleh karena itu, perlu kembali menghidupkan pengadilan adat guna untuk mempercepat proses penyelesaian perkara pidana yang ada di masyarakat. Salah satu model mediasi penal ditengah masyarakat Melayu adalah melalui prosesi bertih pisang yakni model penyelesaian konflik secara musyawarah untuk secepat mungkin diadakan perdamaian, konflik diarahkan pada harmonisasi atau kerukunan dalam masyarakat serta tidak memperuncing keadaan.
Today almost all communities solve criminal caases through the criminal justice system, resulting in an impact on the accumulation of cases in state courts. If the problem is soluble then it, will have an impact on the stability of life in the community, therefore it is necessary to revive the customary court to accelerate the process of  settling criminal cases in the community. One of the mediation model of penal in the midst of Malay society is trought procession “bertih Pisang, ie conflict resolution model by deliberation for peace as soon as possible conflicts are directed to harmonization or harmony in society and does not exacerbate the situation.
Kata kunci : Perkara Pidana, Mediasi Penal, Adat Melayu.

## A. Latar Belakang Masalah
Hukum  adat  merupakan  hukum  yang  tumbuh  dalam  masyarakat Indonesia,  wujudnya  adalah  berupa  kaidah-kaidah  hukum  yang  bangkit  dan tumbuh didalam dan disebabkan oleh pergaulan hidup manusia. Usaha untuk menggali  hukum  adat  di  Indonesia  tidak  berhenti  dimasa  para  ahli  hukum (akademisi ) pasca kemerdekaan melainkan terus dilakukan berkesinambungan dalam rangka pembaharuan hukum pidana. Dewasa ini timbul gagasan untuk memberlakukan kembali penyelesaian perkara pidana dengan cara yang lazim berlaku ditengah kelompok masyarakat yang  bersangkutan.itulah  yang  disebut  dengan local-wisdom atau  sering  juga dinamakan local-knowledge . 1
Di  seluruh  daerah  di  Indonesia  dikenal  berbagai  bentuk  tradisi  budaya setempat  sebagai  kearifan  lokal  masyarakat  setempat  dalam  menyelesaikan masalah  yang  dihadapi  tanpa  melibatkan  pihak-pihak  berwenang  yang  lebih mengedepankan  harmoni  ditengah  masyarakat  dari  pada  aspek  pembalasan dendam.
Eksistensi  hukum  adat  ini  semakin  mendapatkan  pengakuan  oleh negara  yang  dapat  dilihat  dalam  Pasal  18  B  ayat  (2)  UUD  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  yaitu  Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-
1 Markus  J.  Pattinama,  “  Pengentasan  Kemiskinan  dengan  Kearifan  Lokal ”,  Jurnal  Makara, Sosial Humaniora , Vol. 13, No. 1, Juli 2009. 1-12, hal.3-4
Ferawati
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                      JURNAL ILMU HUKUM
kesatuan  masyarakat  hukum  adat  serta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.  Pasal 28 I ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi identitas budaya  dan  hak  masyarakat  tradisional  dihormati  selaras  dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia  dengan  menjamin  kebebasan  masyarakat  dalam  memelihara  dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
Ketiga  dasar  hukum  tersebut  menegaskan  bahwa  konstitusi menyebutkan hukum adat sebagai hak masyarakat dan dijamin keberadaannya oleh  konstitusi.  Konstitusi  memberikan  ruang  gerak  terhadap  hukum  adat dalam berkontribusi untuk menertibkan masyarakat adatnya.
Dasar  hukum  tersebut  meletakkan  posisi  hukum  adat  kedalam  posisi yang  sangat  sentral  ketika  menyelesaikan  permasalahan-permasalahan ditengah-tengah  masyarakat  adat.  Pada  prinsipnya  masyarakat  adat  dituntut untuk  menyelesaikan  perkara  yang  ada  ditengah-tengah  masyarakat,  dengan cara menyelesaikan  perkara-perkara melalui peradilan adat.
Salah  satu  model  mediasi  penal  ditengah  masyarakat  melayu  dalam menyelesaikan  perkara-perkara  tindak  pidana    adalah  model  penyelesaian konflik  secara  musyawarah  untuk  secepat  mungkin  diadakan  perdamaian, konflik  diarahkan  pada  harmonisasi  atau  kerukunan  dalam  masyarakat  serta tidak  memperuncing  keadaan,  dengan  sedapat  mungkin  menjaga  suasana perdamaian. 2
Penyelesaian-penyelesaian  konflik  yang  dilakukan  melalui  mekanisme hukum  adat  baik  untuk  perkara  perdata  maupun  perkara  pidana.  Berbeda dengan  hukum  pidana  barat,  tujuan  hukum  pidana  adat  adalah  untuk memulihkan  keseimbangan  hukum  yang  menjadi  tujuan  segala  reaksi  atau koreksi adat sedangkan tujuan untuk memperbaiki orang yang bersalah, orang yang  melanggar  hukum,  sebagai  salah  satu  dasar  yang  terdapat  pada  sistem hukum pidana barat, tidak terdapat pada sistem hukum adat.
Penyelesaian  konflik  secara  musyawarah  guna  mencapai  penyelesaian antara  pelaku  dan  korban  tindak  pidana  sebagian  besar  masyarakat  di Indonesia yang umumnya beragama Islam, banyak memperoleh pengaruh dari hukum  Islam.  Konflik-konflik  dalam  masyarakat  banyak  dimintakan penyelesaiannya kepada tokoh masyarakat, dan umumnya pada daerah-daerah yang  pengaruh  hukum  Islamnya  kuat,  maka  tokoh-tokoh  masyarakatnya  atau adatnya  juga  merupakan  tokoh-tokoh  agama.  Penyelesaian  konflik  yang diselesaikan  oleh  tokoh-tokoh  agama  Islam  umumnya  dilakukan  dengan pendekatan musyawarah.
Namun  demikian,  praktik  mediasi  penal  tersebut  sudah  jarang terdengar  dan  dipraktikkan  karena  masyarakat  lebih  menyukai  penyelesaian secara  penal  melalui  sistem  peradilan  pidana.  Saat  ini  hampir  semua
2 Sudargo  Gautama,  “Penyelesaian  Sengketa  Secara  Alternatif  (ADR),”  dalam  Hendarman Djarab, el al (editor), Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia mengenang Alm. Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H., LL.M ., Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 124
Ferawati
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                      JURNAL ILMU HUKUM
masyarakat  menyelesaikan  perkara-perkara  melalui  sistem  peradilan  pidana, sehingga  menimbulkan  dampak  pada  penumpukan    perkara  di  Pengadilan Negara.  Apabila  perkara  tersebut  berlarut-larut  maka  akan  berdampak  pada kestabilan  kehidupan  di  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  perlu  kembali menghidupkan pengadilan adat guna untuk mempercepat proses penyelesaian perkara pidana yang ada di masyarakat.
Pengadilan  adat  akan  jauh  memberikan  nuansa  kekeluargaan,  keadaan ini sebenarnya sudah disadari oleh para ahli hukum dan pengambil kebijakan, buktinya  adalah  diakomodirnya  penyelesaian  secara  adat  dalam  Rancangan KUHP.  Dengan  demikian  sudah  seharusnya  perangkat  pemerintah  di  daerah segera  mempersiapkan  kembali  penggunaan  model-model  alternatif  dalam mediasi penal yang sejalan dengan nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat setempat.
Desa Mandah adalah salah satu desa di Kabupaten Indragiri Hilir-Riau yang  kehidupan  sehari-hari  masyarakatnya  masih  kental  dengan  nuansa  adat istiadat, termasuk dalam hal menyelesaikan perkara tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka menarik bagi penulis untuk meneliti  tentang    Model  penyelesaian  perkara  pidana  melalui  prosesi  bertih pisang Di Desa  Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Riau.

## B. Tinjauan Pustaka
1. Tindak Pidana
Istilah  mengenai  tindak  pidana  merupakan  terjemahan  dari  bahasa  Belanda yaitu Strafbaarfeit atau delict ,  namun  dalam  perkembangan  hukum  istilah strafbaarfeit atau delict memiliki banyak definisi yang berbeda-beda, sehingga untuk  memperoleh  pendefinisian  tentang  tindak  pidana  secara  lebih  tepat sangatlah  sulit  mengingat  banyaknya  pengertian  mengenai  tindak  pidana  itu sendiri.  Tujuan  hukum  pidana  adalah  untuk  melindungi  kepentingan  orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan  Negara  dengan  perimbangan  yang  serasi  dari  kejahatan/tindakan  tercela di  satu  pihak  dan  tindakan  penguasa  yang  sewenang-wenang  di  lain  pihak. Dengan  demikian,  yang  dilindungi  oleh  hukum  pidana  bukan  saja  individu, tetapi juga Negara, masyarakat harta milik individu.
Berkenaan  dengan  perbuatan  apa  saja  yang  dapat  ditetapkan  sebagai  tindak pidana, beberapa ahli hukum telah mengemukaakn pandangannya tentang apa yang  disebut  tindak  pidana.  Menurut  Moeljatno  tindak  pidana  adalah perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam  dengan  pidana,  terhadap  barangsiapa melanggar  tersebut,  perbuatan  itu  harus  pula  dirasakan  oleh  masyarakat sebagai  suatu  hambatan  atas  pergaulan  yang  dicita-citakan  oleh  masyarakat. 3 Sedangkan  Simons  merumuskan  pengertian strafbaarfeit (tindak  pidana) sebagai suatu tindak  yang melanggar hak yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tindak disengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya  dan  yang  oleh  Undang-undang  telah  dinyatakan  sebagai
3 Erdianto, Pokok-Pokok Hukum Pidana , Alaf  Riau, Riau,2010,hal.54

## Ferawati
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                      JURNAL ILMU HUKUM
tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum. 4
Berdasarkan  uraian  diatas,  dapat  dikemukakan  bahwa  delik  itu  adalah perbuatan  yang  dilarang  atau  perbuatan  yang  diancam  dengan  hukuman kepada barang siapa yang melakukannya, mulai dari ancaman yang serendah- rendahnya  sampai  kepada  yang  setingi-tinginya  sesuai  dengan  pelanggaran yang dilakukan.
Menurut  Moeljatno  menyatakan  bahwa  unsur-unsur  tindak  pidana, antara lain: 5
1. Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku ( dader ) yang dapat berupa :
a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun alam arti tidak berbuat.
b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materil.
c. Keadaan  atau  masalah-masalah  yang  tertentu  yang  dilarang  dan diancam oleh undang-undang.
2. Unsur subjektif, yaitu unsur yang terdapat dala diri sipelaku ( dader ) yang berupa:
a. Hal  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  seseorang  terhadap  perbuatan yang dilakukan (kemampuan bertanggungjawab).
b. Kesalahan ( schuld ).

## 2. Hukum Adat
Hukum  adat  merupakan  suatu  aturan  tentang  kebiasaan-kebiasaan yang muncul dalam masyarakat. Istilah hukum adat berasal dari  bahasa Arab Yaitu  “ Huk’m ”  dan  “ adah ”. Huk’m jamaknya  adalah ahkam artinya  suruhan atau ketentuan dan “ adah ” adalah kebiasaan. Istilah Hukum adat dalam bahasa Belanda  pertama  kali  dicatat  oleh  Snouck  Hurgronye  ketika  ia  melakukan penelitian  di  Aceh  (1891-1892).  Dengan  istilah  “ Adatrecht ”,  kemudian  istilah ini semakin populer sejak eranya van Vollenhoven. 6
Hukum  adat  itu  ada  bersama  dengan  masyarakat (Living  Law ),  selagi masyarakat atau manusia masih ada maka hukum adat itu pun tetap ada hanya saja  sesuai  dengan  sifat  dari  hukum  adat    yaitu    hukum  yang  hidup  ( living Law ), karena dia hidup bersama masyarakat maka ia bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan hukum dari masyarakat. Apabila ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, maka itu disebut dengan pelanggaran . Masyarakat adat  memakai kata-kata “salah” atau “sumbang”  untuk  menyatakan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum adat.  Misalnya  suatu  perbutan  dikatakan  “sumbang  kecil”  apabila  merupakan pelanggaran yang berakibat merugikan seseorang (sekeluarga, sekerabat), dan dikatakan  “sumbang  besar”  apabila  peristiwa  dan  perbuatan  itu  merupakan
4 Lamintang, Dasar-dasar Untuk mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku di Indonesia , PT Citra Aditya Bakti, bandung, 1997, hal.185
5 Tongat, Hukum Pidana Materi , UMM Press, Malang,2002, hal.3-5
6 Hilman  Hadikusuma, Pengantar  Ilmu  Hukum  Adat  Indonesia ,  Mandar  Maju,  Bandung, 2003, hal.8
Ferawati
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                      JURNAL ILMU HUKUM
kejahatan  yang  berakibat  merugikan  dan  mengganggu  keseimbangan masyarakat seluruhnya.
Jadi  yang  dimaksud  dengan  delik  adat  adalah  semua  perbuatan  atau kejadian  yang  bertentangan  dengan  kepatutan,  kerukunan  ketertiban,  rasa keadilan  dan  kesadaran  hukum  masyarakat  bersangkutan,  baik  hal  itu  akibat perbuatan  seseorang  maupun  perbuatan  penguasa  adat  sendiri.  Timbulnya reaksi  masyarakat  bertujuan  untuk  mewujudkan  keseimbangan  masyarakat kembali.
Dalam hukum pidana barat walaupun akibatnya bertentangan dengan pihak  yang  terkena  akibat,  jika  peristiwanya  tidak  bertentangan  dengan perundang-undangan  maka  pihak  yang  dirugikan  tidak  dapat  menuntut kerugian  atau  pihak  penguasa  tidak  dapat  bertindak  terhadap  yang menyebabkan akibat itu.

## 3. Mediasi Penal
Mediasi  penal  dikenal  dengan  berbagai  macam  istilah,  antara  lain Mediation  in  criminal  cases atau mediation  in  penal  matters yang  dalam istilah Belanda disebut strafbemiddeling . 7 Mediasi penal adalah  suatu proses dimana  korban  dan  pelaku  kejahatan  saling  bertemu  dan  berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga baik secara langsung dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung, memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang  menjadi  kebutuhan  dan  perasaannya  dan  juga  memungkinkan  pelaku menerima dan bertanggungjawab atas perbuatannya.
Mediasi  penal  merupakan  salah  satu  bentuk  alternatif  penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan,  yang  biasa  dikenal  dengan  istilah  ADR  atau Alternative Dispute Resolution , ADR pada umumnya digunakan dilingkungan kasus-kasus perdata,tidak untuk kasus pidana.
Dalam hukum positif Indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar  proses  pengadilan,  akan  tetapi  dalam  hal-hal  tertentu  dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam praktiknya penegakan hukum di Indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan di luar proses  pengadilan    melalui  diskresi  aparat  penegak  hukum,  mekanisme perdamaian,  lembaga  adat  dan  sebagainya.  Konsekuensi  makin  diterapkan eksistensi  mediasi  penal    sebagai  salah  satu  alternatif  penyelesaian  perkara dibidang  hukum  pidana  melalui  restitusi  dalam  proses  pidana  menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar. 8 Mediasi Penal yang menerapkan nilai-nilai keadilan restoratif bukanlah sesuatu  yang    baru  bagi  masyarakat  Indonesia,malah  sekarang  keadilan  ini dikatakan  sebagai    pendekatan  yang  progresif  seperti  yang  disampaikan  oleh Marc  Levin  “    pendekatan  yang  dulu  nyatanya  usang,  kuno  dan  tradisional dikatakan sebagai pendekatan yang progresif. 9
7 Zusan  Cicilia,  Mediasi  Penal:  Penyelesaian  Perkara  Pidana  di  Luar  Pengadilan, www.academia.edu,diakses pada tanggal 1 Agustus 2016 Pada pukul 22.00 WIB 8 Barda  Nawawi  Arief, Mediasi  Penal  Penyelesain  Perkara  di  Luar  Pengadilan ,  Pustaka Megister, Semarang, 2008 hal.4-5
9 Marc  Levin  dalam  Eva  Acjani  Zulfa, Pergeseran  Paradigma  Pemidanaan ,  Lubuk  Agung, Bandung, 2011, hal 67

## Ferawati

## VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                      JURNAL ILMU HUKUM
Menurut    Barda  Nawawi  Arief,  alasan  dipergunakan  mediasi  penal dalam  penyelesaian  perkara  pidana  adalah  karena  ide  dari  medisi  penal berkaitan  dengan  masalah  pembaharuan  hukum  pidana  ( penal  reform ), berkaitan  juga  dengan  masalah  pragmatis  alasan  lainnya  adalah  adanya  ide perlindungan  korban,  ide  harmonisasi,  ide restorative  justice ,  ide  mengatasi kekakuan (formalitas) dan efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang berlaku, serta upaya pencarian upaya alternatif pemidanaan (selain penjara). 10
Sebenarnya  dalam  masyarakat  Indonesia  penyelesaian  suatu  perkara baik  perdata  maupun  pidana  dengan  mediasi  penal  bukan  hal  baru,  hal  ini dibuktikan dengan adanya penyelesaian dengan pendekatan musyawarah. Bila dilihat  secara  historis  kultur  (budaya)  masyarakat  Indonesia  sangat menjunjung  tinggi  pendekatan  konsesus. 11 yang  lebih  mengutamakan pengambilan  keputusan  secara  tradisional  dan  penyelesaian  melalui mekanisme adat.
Mudzakkir, 12 mengemukakan beberapa kategori sebagai tolak ukur dan ruang  lingkup  terhadap  perkara  yang    dapat  diselesaikan  di  luar  pengadilan melalui mediasi penal adalah sebagai berikut :
1. Pelanggaran  hukum  pidana  tersebut  teermasuk  kategori  delik  aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
2. Pelanggaran  hukum  pidana  tersebut  memiliki  pidana  denda  sebagai ancaman  pidana  dan  pelanggar  telah  membayar  denda  tersebut  (Pasal 80 KUHP).
3. Pelanggaran  hukum  pidana  tersebut  termasuk  kategori  pelanggaran, bukan kategori kejahatan, yang hanya diancam dengan pidana denda.
4. Pelanggaran  hukum  pidana  tersebut  termasuk  tindak  pidana  di  bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium.
5. Pelanggaran  hukum  pidana  tersebut  termasuk  kategori  ringan/serba ringan  dan  aparat  penegak  hukum  menggunakan  wewenangnya  untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan  (Deponir)  oleh  Jaksa  Agung  sesuai  dengan  wewenang hukum yang dimilikinya.
7. Pelanggaran  hukum  pidana  tersebut  termasuk  kategori  pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.
Marc  Galanter  menyatakan  pencaharian  keadilan  tidak  hanya didapatkan  di  ruang  pengadilan  akan  tetapi  juga  terdapat  di  luar  ruang pengadilan, pengadilan dapat dijalankan dibanyak tempat, tanpa memerlukan
10 Barda  Nawawi  Arief, Kebijakan  Legislatif  dalam  Penanggulangan  kejahatan  dengan Pidana Penjara, Badan Perbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000,hal.169-171.
11 Mushadi, Mediasi dan resolusi konflik di Indonesia , Walisongo Mediation Center, Semarang, 2007, hal.38.
12 Mudzakkir  dalam  I  Made  Agus  Mahendra  Iswara, Mediasi  Penal  Penerapan  Nilai-nilai Restoratif  Justice  dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Adat  di  Bali ,  Tesis  Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013,hal.55-56.

## Ferawati
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                      JURNAL ILMU HUKUM
format  dan  prosedur  yang  formal  ( justice  in  many  rooms ). 13 Penyelesaian konflik antara pelaku dan korban tindak pidana tidak hanya diselesaikan dalam sistem  peradilan  pidana  sebagai  penyelesaian  formal  akan  tetapi  dalam masyarakat  Indonesia  penyelesaian  secara  hukum  adat  dapat  menjadi  cara penyelesaian  konflik.  Hukum  adat  adalah  hukum  asli  Indonesia  yang  tidak tertuang  didalam  bentuk  perundang-undangan  Republik  Indonesia  dan kebanyakan  mengandung unsur agama.
Berdasarkan  rekomendasi  Dewan  Eropa  Nomor  R  (99)  19  tentang Mediation  in  Penal  Matters sebagaimana  termuat  dalam Explanatory memerondum ,  terdapat  salah  satu  model  mediasi  penal  adalah traditional villager  or  tribunal  moots ,  menurut  model  ini  seluruh  masyarakat  bertemu untuk  mencegah  konflik  kejahatan  diantara  warganya.  Model  ini  telah  ada sebelum  terbentuknya  hukum  barat.  Karena  karakter  model  ini  lebih  tepat diterapkan  pada  masyarakat gemeinschaft, maka  sampai  saat  ini  masih diterapkan di negara-negara berkembang khususnya di daerah pedesaan. Beberapa  tahun  yang  lalu,  di  desa  Keboromo  ,  Jawa  Tengah,  digelar suatu pengadilan rakyat terhadap sejumlah aparat desa yang diduga melakukan korupsi.  Betapa  serius  bekerjanya  pengadilan  tersebut  terlihat  dari  waktu sembilan  jam  yang  dibutuhkan  sebelum  menjatuhkan  putusan.  Tentu  saja pengadilan  berlangsung  tidak pro-justisia ,  melainkan  pro-komunitas Keboromo.  Ia  juga  tidak  menggunakan  KUHP  (Hukum  Pidana)  dan  KUHAP (Hukum Acara Pidana). Sesudah bersidang selama  sembilan jam,  para  aparat desa  tersebut  bertekuk  lutut  dan  mengaku  melakukan  korupsi  serta  bersedia mengembalikan uang hasil korupsi ke kas desa. 14
Penyelesaian dengan pendekatan model ini senantiasa diarahkan untuk memberikan  keuntungan  bagi  masyarakat  secara  luas.  Meskipun  model  ini tampaknya  tidak  tepat  untuk  diterapkan  pada  masyarakat  modern  atau masyarakat  dengan  pola  kehidupan  perkotaan,  akan  tetapi  model  ini  telah banyak memberikan kontribusi dan inspirasi bagi model mediasi modern.
Penyelesaian konflik perlu memperhatikan hukum adat yang berlaku di masyarakat,  sebab  jika  hukum  adat  masih  sangat  kuat  dipertahankan  dalam masyarakat  maka  mekanisme  hukum  adat  akan  menjadi  faktor  penentu keberhasilan penyelesaian konflik. Van Vallenhoven sebagaimana yang dikutip oleh  Sudirman  Kartohadiprodjo  menyatakan  bahwa  jika  penguasa memutuskan  akan  mempertahankan  hukum  adat,  padahal  hukum  adat  itu sudah surut, maka penetapan itu akan tiada guna. Sebaliknya, seandainya telah ditetapkan dari atas bahwa hukum adat harus diganti, sedangkan rakyat masih mentaatinya  maka  hakim  Negara  sekalipun  akan  tidak  berdaya menghadapinya. 15
Suryono  Sukanto  menyatakan  hukum  adat  yang  masih  berlaku merupakan  bagian  dari  hukum  yang  hidup,  hukum  yang  hidup  merupakan
13 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif , Kompas, Jakarta,  2010,hal. 6.
14 Ibid , hal. 4.
15 Sudirman Kartohadiprodjo, Hukum Nasional, Beberapa Catatan , Binacipta, Bandung, 1971, hal.8

## Ferawati
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                      JURNAL ILMU HUKUM
bagian dari hukum nasional dan menjadi tujuan untuk dicapai, karena hukum yang hidup berlaku secara yuridis, sosiologis maupun filosofis. 16
Apabila  terjadi  pelanggaran  pidana  adat  maka  yang  dilihat  bukan semata-mata  perbuatan  dan  akibatnya,  tetapi  juga  dilihat  apa  yang  menjadi latar  belakang  dan  siapa  pelakunya.  Dengan  alam  pikiran  demikian,  maka dalam  cara  mencari  penyelesaian  dan  melakukan  tindakan  hukum  terhadap suatu peristiwa menjadi berbeda-beda.

## C. Metode Penelitian
Ditinjau  dari  penelitian  ini  maka  dikelompokkan  dalam  penelitian observational  research dengan  cara  survey,dengan  menggunakan  data  hasil wawancara.  Sedangkan  sifat  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  yang bertujuan memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang permasalahan yang akan diteliti.

## D. Pembahasan
Mandah  adalah  sebuah  Kecamatan  di  Kabupaten  Indragiri  Hilir  Riau. Kecamatan  ini  berdiri  sejak  tanggal  27  September  1938,  sebagai  awal    dari adanya Tractaat  Van  Vrindchaap (Perjanjian  Perdamaian  dan  Persahabatan) antara  kerajaan  Indragiri  menjadi  Zlfbestuur.  Berdasarkan  ketentuan  tesebut Mandah  dijadikan  sebagai  daerah  Keamiran  (dari  6  daerah  keamiran  di Indragiri  Hilir)  yaitu  dengan  Amir  Mandah  dan  Gaung  dengan  ibukotanya  di Khairiah Mandah (Ibukota Kecamatan Mandah saat ini).
Untuk sampai di Ibukota Kecamatan mandah ini diperlukan waktu lebih kurang  2  jam  dengan  menggunakan  transportasi  air  ( speed  boat ).  Luas Kecamatan  Mandah  adalah  1.479,24  km 2 dengan  jumlah  penduduk  47.254 jiwa,  kepadatan  penduduk  diperkirakan  sekitar  32  jiwa/km 2 .  Kecamatan Mandah terdiri atas 18 desa, Mayoritas penduduk adalah suku Melayu.
Sebagai insan Melayu, kehidupan sehari-hari masyarakat Mandah kental dengan adat istiadat Melayu, termasuk dalam hal menyelesaikan perkara atau komplik  yang  terjadi  dalam  masyarakat.  Bila  dilihat  secara  historis  kultur (budaya)  masyarakat  Desa  Mandah  sangat  menjunjung  tinggi  pendekatan konsensus  yang  lebih  mengutamakan  pengambilan  keputusan  secara tradisional dan penyelesaian melalui mekanisme adat.
Apabila  terjadi  peristiwa  pelanggaran  pidana,  maka  yang  dilihat  bukan semata-mata  perbuatan  dan  akibatnya,  tetapi  juga  dilihat  apa  yang  menjadi latar  belakang  dan  siapa  pelakunya.  Dengan  demikian    maka  dalam  cara mencari  penyelesaian  dan  melakukan  tindakan  hukum  terhadap  suatu peristiwa berbeda-beda.
Prosesi bertih  pisang adalah  salah  satu  bentuk  penyelesaian  sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat Desa Mandah. Prosesi bertih pisang ini bermakna  sebagai  hasil  proses  perembukan  atau  musyawarah  dalam pembahasan  bersama  dengan  maksud  mencapai  suatu  keputusan  sebagai penyelesaian dari suatu masalah.
16 Iman  Sudiyat, Peran  Pendidikan  dalam  Pembangunan  Hukum  Nasioanal  Berlandaskan Hukum Adat, Liberty, Yogyakarta, 1980,hal. 5

## Ferawati
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                      JURNAL ILMU HUKUM
Putusan    yang  dihasilkan  melalui  mekanisme  musyawarah  merupakan upaya alternatif dalam mencari jalan keluar guna memecahkan persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Masyarakat Desa Mandah cenderung menyelesaikan sengketa  melalui  prosesi bertih  pisang .  Prosesi  ini  diakui  efektif  dalam penyelesaian  pertikaian  atau  sengketa.  Sekaligus  untuk  menghilangkan perasaan dendam. Berkenaan  dengan  prosesnya,  penyelesaian  sengketa  di  tingkat masyarakat melalui prosesi bertih pisang ini belum ada aturan ketat tertentu. Menurut Bapak Said Usman Hamid, 17 perkara pidana yang sering diselesaikan melalui  prosesi  ini  adalah  tindak  pidana  penganiayaan,  Perkelahian  dan pengeroyokan,serta masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Inisiatif penyelesaian ada yang  diusulkan oleh pihak pelaku atau keluarganya, ada yang diusulkan oleh korban atau keluarganya, dan ada juga  inisiatif dilakukan oleh kepolisian bersama keluarga korban. Untuk perkara penganiayaan, perkelahian dan  pengeroyokan,  maka  biasanya  dicapai  kesepakatan  korban  mendapat bantuan biaya perawatan atau pengobatan.
Pemuka  masyarakat,  tokoh  agama  di  Desa  Mandah  (kebanyakan diwakili oleh pihak Lembaga Adat Melayu) ini mempunyai posisi sentral serta memiliki  peranan  serta  pengaruh  besar  dalam  penyelesaian  sengketa. Berkenaan  dengan  prosesnya,  penyelesaian  sengketa  di  tingkat  masyarakat melalui  Prosesi bertih  pisang oleh  Sri  Amanat  atau  Datuk  Penghulu  Adat  ini belum  ada  aturan  ketat  tertentu.  Adapun  urutan  penyelesaian sengketa/perkara yang lazim dilakukan adalah sebagai berikut : 18
a) Pengaduan/laporan  bisa  diberikan  secara  tertulis  maupun  lisan  ke  Sri Amanat  atau  Datuk  Penghulu  Adat  (pihak  Lembaga  Adat  Melayu). Penggalian  informasi  dari  pihak  pertama  pada  kesempatan  yang pertama,  informasi  digali  dari  pengadu/pelapor  atau  orang  yang diketahui mempunyai kasus.
b) Penggalian  informasi  dari  pihak  lainnya  atau  pihak  lawan  dilakukan selang  satu  sampai  tiga  hari,  pihak  Lembaga  Adat  Melayu    (mediator) mengundang  pihak  lain  dalam  kasus  yang  ditangani  untuk  didengar keterangan  serta  informasinya.  Dikesempatan  ini  pihak  yang  diundang ditanyakan  balik  tentang  versi  dan  konfirmasi  sebagaimana pengaduan/laporan orang pertama.
c) Penggalian  informasi  dari  saksi  bilamana  terdapat  saksi  atau  pihak- pihak  lain  yang  bisa  menguatkan  posisi  kasus  yang  sedang  ditangani, maka para saksi itupun diundang untuk didengar keterangannya.
d) Mempertemukan  para  pihak,  dikesempatan  ini  masing-masing  pihak mengemukakan  secara  terbuka  persoalannya  dan  didengar  langsung pihak  lawannya.  Disesi  ini  juga  bisa  terjadi  tanya  jawab,  saling mengkompirmasi  dan  bahkan  saling  silang  pendapat.  Disesi  ini  juga semua kalangan yang berkaitan langsung dengan kejadian, seperti saksi, dihadirkan  dan  mengemukakan  apa  yang  disaksikannya.  Pertemuan
17 Wawancara  dengan  Bapak  Said  Usman  Hamid,  Ketua  Lembaga  Adat  Melayu  (LAM)  Desa Mandah. Pada tanggal 7 Agustus 2017, bertempat di  Kediaman Bapak Said Usman Hamid . 18 Ibid

## Ferawati
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                      JURNAL ILMU HUKUM
para pihak ini lebih terfokus pada tuntutan yang dikehendaki satu pihak kepada  pihak lainnya.
e) Pihak  Lembaga  Adat  Melayu  selaku  mediator  akan  memperhatikan layak tidaknya sebuah tuntutan satu pihak dipenuhi pihak lainnya.
f) Setelah  ada  kesepakatan  untuk  berdamai  antara  kedua  belah  pihak, maka  ditutup  dengan  prosesi bertih  pisang ,  prosesi  ini  dilakukann dengan  mengsangrai  bertih  (biji  Padi)  lalu  dimakan  dengan  pisang, acara ini dilakukan dengan mengadakan kenduri, membaca doa, prosesi bertih pisang ini diyakini oleh masyarakat Desa Mandah sebagai simbol tolak  bala.  Jika  perkara  yang  sedang  diselesaikan  merupakan  tindak pidana  berat  maka  acara  kenduri  dalam  prosesi betih pisang ini  bisa berlangsung selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam.
Pendekatan  yang  dilakukan  Pihak  Lembaga  Adat  Melayu  selaku mediator  biasanya  dilakukan  dengan  memposisikan  diri  terlebih  dahulu sebagai  orang  yang  meminta  kesepakatan  pihak  satu  dari  tuntutan  pihak lainnya, disini pihak Lembaga Adat Melayu bertindak sebagaimana negosiator atau  konsiliator.  Ia  mengkomunikasi  atau  menawarkan  kehendak  pihak  yang menuntut untuk dipenuhi oleh pihak lainnya. Perkara-perkara kriminal ringan, dapat  diselesaikan  cepat,  seperti  perkelahian,  pencurian.  Dalam  perkara- perkara  tersebut  polisi  menyerahkan  terlebih  dahulu  penyelesaian  kepada tokoh adat setempat.
Menurut  warga  Masyarakat  Mandah,    Prosesi bertih  Pisang ini  diakui efektif dalam penyelesaian pertikaian atau sengketa, karena masyarakat sangat patuh  dan  menghormati  pemuka  adat  dan  pemuka  agama  yang  menjadi mediator, para pihak juga tidak berani membantah apa yang telah disepakati, mekanisme  adat bertih  pisang ini  juga  mampu  menghilangkan  perasaan dendam diantara para pihak yang berperkara.

## E. Penutup
Penyelesaian  perkara  pidana  melalui  prosesi  bertih  pisang    antara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana pada masyarakat Desa Mandah Kabupaten  Indragiri  Hilir-Riau  masih  diakui  secara  normatif  dan  bahkan untuk beberapa perkara pidana masih diterapkan, hal ini membuktikan bahwa keberadaan  hukum  adat  masih  diakui  eksistensinya.  Penyelesaian  perkara pidana  melalui  prosesi  bertih  pisang  ini    memberikan  solusi  bagi  penegak hukum, setidaknya dalam mengatasi banyaknya tumpukan perkara yang tidak dapat  diselesaikan  oleh  sub  sistem  peradilan  pidana  serta  masalah  over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang ada di seluruh Indonesia.
Ferawati
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                      JURNAL ILMU HUKUM

## F. Daftar Pustaka
1. Buku
Adami  Chazawi, Pelajaran  Hukum  Pidana  II ,  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2005 Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal Penyelesain Perkara di Luar Pengadilan , Semarang: Pustaka Megister, 2008 Erdianto, Pokok-Pokok Hukum Pidana , Alaf Riau, Riau, 2010 Eva  Achjani  Zulfa, Pergeseran  Paradigma  Pemidanaan ,  Bandung:  Lubuk Agung, 2011 Hendarman  Djarab,  el  al  (editor), Prospek  dan  Pelaksanaan  Arbitrase  di Indonesia  mengenang  Alm.  Prof.  Dr.  Komar  Kantaatmadja,  S.H.,  LL.M ., Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001 Hilman  Hadikusuma, Pengantar  Ilmu  Hukum  Adat  Indonesia ,Bandung: Mandar Maju, 2003
Laden Marpaung, Asas Teori, Praktik Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, 2005 Mushadi, Mediasi  dan  resolusi  konflik  di  Indonesia ,  Semarang:  Walisongo Mediation Center, 2007 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif , Jakarta: Kompas, 2010 Tongat, Hukum Pidana Materi , UMM Press, Malang, 2002

## 2. Jurnal
Erdianto,  “Prosesi  Tepung  Tawar  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  perkara Pidana  Dalam  Hukum  Adat  Melayu  Riau”, Jurnal  Dinamika  Hukum ,  FH Unsoed, Volume 15 No.1
Marcus  J.  Pattinama,  “Pengentasan  Kemiskinan  dengan  Kearifan  Lokal”, Jurnal Makara Sosial Humaniora , Vol. 13. No. 1, Juli 2009
3. Tesis I  Made  Agus  Mahendra  Iswara, Mediasi  Penal  Penerapan  Nilai-nilai Restoratif  Justice  dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Adat  di  Bali ,  Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013