Benny Karya Simantar, S.H., M.H. Rifandi Ritonga, S,H., M.H. Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.
Melisa Safitri, SH., M.H.

## PENEGAKAN HUKUM PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NORKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

## ZAINAB OMPU JAINAH
Email: zainab@ubl.ac.id
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar lampung Jl. ZA Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

## ABSTRACT
The problem of criminal law enforcement in the narcotics and psychotropic crimes in Indonesia still faces many obstacles related to the development of society that occurred. The  problem  in  this  research  is  how  is  the  imposition  of  capital  punishment  on  the perpetrators of narcotics and psychotropic crimes in the practice of criminal justice in Indonesia.  This  research  is  normative  law  research  through  approach  of  legislation, conceptual. The result of the research shows that the imposition of capital punishment on narcotics and psychotropic criminals does not violate human rights because it is not contradictory  to  the  provisions  of  Article  28A, Article  28I  Paragraph  (1)  and  Article 28J  Paragraph  (2)  of  the  1945  Constitution  and  does  not  violate  Indonesia's international  legal  obligations  from  international  agreements  on  the  eradication  of illicit trafficking of narcotics and psychotropic substances so that its law enforcement needs to be improved. Suggestions need to change the firm rules about the execution of the death sentence for the death row inmate for its implementation not too long.
Keywords: Law Enforcement, Dead Criminal,

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan
penyalahgunaan dan  peredaran  gelap  narkotika  dan psikotropika telah menjadi permasalahan dunia yang tidak mengenal batas negara, juga  menjadi  bahaya  global  yang mengancam  kehidupan  masyarakat, bangsa  dan  negara  dimana  saja  selain terorisme.  Negara-negara  maju  dan Indonesia  telah  menjadikan  narkotika dan  psikotropika  dan  terorisme  sebagai musuh  dunia  yang  harus  diperangi,  dan bagi  negara-negara  yang  tidak  serius dalam  menanggulangi  kedua  masalah tersebut, akan dipandang
sebagai  penghambat  bahkan  dipandang sebagai  musuh  yang  harus  diperangi juga. Seiring dengan kemajuan teknologi  informasi  dan  pengaruh negatif globalisasi, posisi Indonesia
yang  sangat  strategis  pada  posisi  silang justru  menjadi  surga  bagi  sindikat perdagangan  gelap  narkotika  dan psikotropika.  Hal  ini  disebabkan  karena beberapa  alasan,  diantaranya:  jumlah penduduk  yang  banyak  sangat  potensial menjadi pasar peredaran, wilayah negara yang terdiri dari kepulauan menyebabkan  adanya  kesulitan  bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan.  Saat  ini  narkotika  dan
psikotropika menjadi masalah internasional  yang  sangat  kompleks, rumit dan kronis, serta  berkembang  sangat  cepat  diluar prediksi aparat keamanan, walaupun telah banyak  kasus  yang  berhasil  diungkap. (Anonim hhttp://www. freelist:archives/ppi/02-2004). Masalah  penyalahgunaan  dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika di Indonesia menunjuk kan adanya  kecenderungan  yang  terus meningkat,  sudah  sangat  memprihatin kan dan membahayakan kehidupan mas- yarakat,  bangsa  dan  negara.  Indonesia sebagai tempat transit dalam perdagangan  dan  peredaran  gelap narkotika  dan  psikotropika,  tetapi  telah menjadi  tempat  pemasaran  dan  bahkan telah  menjadi  tempat  untuk  produksi gelap narkotika dan psikotropika.
Pencegahan  dan  pemberantas  an terhadap  penyalahgunaan  dan  peredaran gelap  narkotika  dan  psikotropika  di Indonesia,  memerlu  kan  upaya  sinergis yang  kompre  hensif  multi  dimensional, sehingga  dapat  mencapai  hasil  yang maksimal. Upaya ini dilaksanakan secara bertahap,  konsisten,  dan  berkelanjut  an, hingga mencapai kondisi Indonesia yang bebas
dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Untuk  lebih  mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap Narkotika  dan  Psikotropika,  diatur mengenai  penguatan  kelembagaan  yang sudah  ada,  yaitu  Badan  Narkotika Nasional  (BNN).
BNN  tersebut didasarkan  pada  Peraturan  Presiden  No.
83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi, dan
Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut  merupakan  lembaga  non struktural  yang  berkedudukan  di  bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden,  yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang  ini,  BNN  tersebut ditingkatkan menjadi Lembaga Pemerintah  Non  Kementerian  (LPNK) dan  diperkuat  kewenangan  nya  untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.
BNN  berkedudukan  dibawah  Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain  itu,  BNN  juga  mempunyai perwakilan  di  daerah  propinsi  dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN propinsi dan BNN kabupaten /kota.(Penjelasan  Undang-Undang    No. 35 th. 2009, 2010, 82). Dalam  rangka  mencegah  dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika  yang  dilakukan  secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas  melalui  batas  negara,  dalam undang-undang Narkotika diatur mengenai  kerjasama  baik  bilateral, regional  maupun  internasional.  Diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika termasuk pemberian penghargaan  bagi  anggota  masyarakat yang  berjasa  dalam  upaya  pencegahan dan  pemberantasan  penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Problem  penegakan  hukum  di Indonesia masih saja banyak menghadapi  kendala  berkaitan  dengan perkembangan  masyarakat  yang  terjadi.
Berbagai  kasus  menggambar  kan sulitnya  penegak  hukum  mencari  cara
psikotropika menjadi masalah internasional  yang  sangat  kompleks, rumit dan kronis, serta  berkembang  sangat  cepat  diluar prediksi aparat keamanan, walaupun telah banyak  kasus  yang  berhasil  diungkap. (Anonim hhttp://www. freelist:archives/ppi/02-2004). Masalah  penyalahgunaan  dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika di Indonesia menunjuk kan adanya  kecenderungan  yang  terus meningkat,  sudah  sangat  memprihatin kan dan membahayakan kehidupan mas- yarakat,  bangsa  dan  negara.  Indonesia sebagai tempat transit dalam perdagangan  dan  peredaran  gelap narkotika  dan  psikotropika,  tetapi  telah menjadi  tempat  pemasaran  dan  bahkan telah  menjadi  tempat  untuk  produksi gelap narkotika dan psikotropika.
Pencegahan  dan  pemberantas  an terhadap  penyalahgunaan  dan  peredaran gelap  narkotika  dan  psikotropika  di Indonesia,  memerlu  kan  upaya  sinergis yang  kompre  hensif  multi  dimensional, sehingga  dapat  mencapai  hasil  yang maksimal. Upaya ini dilaksanakan secara bertahap,  konsisten,  dan  berkelanjut  an, hingga mencapai kondisi Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Untuk  lebih  mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap Narkotika  dan  Psikotropika,  diatur mengenai  penguatan  kelembagaan  yang sudah  ada,  yaitu  Badan  Narkotika Nasional  (BNN).
BNN  tersebut didasarkan  pada  Peraturan  Presiden  No.
83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi, dan
Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut  merupakan  lembaga  non struktural  yang  berkedudukan  di  bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden,  yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang  ini,  BNN  tersebut ditingkatkan menjadi Lembaga Pemerintah  Non  Kementerian  (LPNK) dan  diperkuat  kewenangan  nya  untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.
BNN  berkedudukan  dibawah  Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain  itu,  BNN  juga  mempunyai perwakilan  di  daerah  propinsi  dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN propinsi dan BNN kabupaten /kota.(Penjelasan  Undang-Undang    No. 35 th. 2009, 2010, 82). Dalam  rangka  mencegah  dan
memberantas penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika dan psikotropika  yang  dilakukan  secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas  melalui  batas  negara,  dalam undang-undang Narkotika
diatur
mengenai  kerjasama  baik  bilateral, regional  maupun  internasional.  Diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika termasuk pemberian penghargaan  bagi  anggota  masyarakat yang  berjasa  dalam  upaya  pencegahan dan  pemberantasan  penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Problem  penegakan  hukum  di Indonesia masih saja banyak menghadapi  kendala  berkaitan  dengan perkembangan  masyarakat  yang  terjadi. Berbagai  kasus  menggambar  kan sulitnya  penegak  hukum  mencari  cara
agar  hukum  nampak  sejalan  dengan norma  masyarakat.  Dan  suatu  hal  yang klasik  untuk  mempersoalkan  hukum akan  selalu  tertinggal  dari  norma masyarakat.  Para  sarjana  kriminologi memandang  bahwa  kejahatan  dari  sisi sosiologis  akan  kelihatan  lebih  realistis dibandingkan dengan pandangan yuridis yang kaku dan statis. Pemerintah Indonesia men dukung  sepenuhnya  segala  upaya penanggulangan  bahaya  narkotika  dan psikotropika,  namun  dalam  meratifikasi setiap  negara  cenderung  bersikap  hati- hati  terutama  menyangkut  persoalan yurisdiksi  hukum  nasional  masing- masing.
Keberadaan Undang-Undang No. 22  Tahun  1997  tentang  Narkotika, sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika  akan  semakin  kuat dengan  adanya  Undang-Undang  No.  15 Tahun  2002  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  No.  25  Tahun 2003  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  dan  berbagai  aturan  lainnya  yang terkait seiring dengan semakin canggihnya  modus  operandi  pelaku kejahatan narkotika. Salah  satu  tujuan  adanya pemidanaan  bagi  mereka  yang  telah melakukan  tindak  pidana  adalah  untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.  Dipertahankan  nya  pidana mati  dalam  KUHP  juga  mengacu  pada pandangan  atas  dasar  memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dipertahankannya ide pidana mati untuk tindak  pidana  tertentu  juga  didasarkan pada  ide  menghindari  tuntutan/reaksi masya  rakat  yang  bersifat  balas
dendam/sewenang-wenang  atau  bersifat
extra legal execution . Artinya, diadakannya pidana mati dalam undang- undang dimaksudkan untuk memberikan saluran emosi /tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, untuk menghindari emosi/balas dendam pribadi/ masyarakat  yang tidak rasional, dipandang lebih bijaksana apabila pidana mati  tetap  tersedia  dalam  undang- undang.  Dengan  adanya  pidana  mati dalam undang-undang, diharapkan penerapannya  oleh  hakim  lebih  selektif dan  berdasarkan  pertimbangan  yang rasional.
KUHP  yang  berlaku  di  Indonesia adalah  warisan  Belanda  sejak  1  Januari 1918  atas  dasar  asas  konkordansi,  tetapi Belanda  sendiri  sejak  tahun  1870  telah menghapuskan  pidana  mati. ( J.E. Sahetapy, 1979, 37). Menurut  J.E.  Sahetapy,  tetap dipertahankannya  pidana  mati  dalam KUHP  di  Indonesia  hanyalah  karena alasan  rasial  misalnya  saksi  pribumi tidak  dapat  dipercayai,  dan  alasan ketertiban  umum  dengan  mengutip pendapat  Lemaire,  (D.  Hazewinkel Suringa,  tth ,
37-38).  yang  mengatakan bahwa  alasan-alasan  yang  patut  untuk memasukkan
pidana mati yang dikemukakan  oleh  para  perancang  ialah karena Hindia Belanda (baca : Indonesia pada  waktu  itu)  adalah  suatu  daerah jajahan  yang  luas  penduduknya  terdiri atas be rbagai ragam suku bangsa. ”Pada hakekatnya”  ( Uit  den  aard  der  zaak ), demikian  Lemaire  mengutip  penjelasan para  perancang,  keadaan  di  Hindia Belanda pada waktu itu sangat berlainan dengan  di  Belanda.  Di  Hindia  Belanda tertib  hukum  sangat  mudah  terganggu dan  oleh  karena  itu  keadaan  di  sini
mudah  sekali  menjadi  kritis  dan berbahaya  dibandingkan  dengan  di Belanda.  Susunan  Pemerintahan  dan sarana-sarana  untuk  mempertahankan kekuasaan di Hindia Belanda sulit untuk dapat  melaksanakan  langkah  yang  sama seperti  di  Belanda  atau  negara-negara lain  di  Eropa.  Dalam  keadan  demikian, tulis  Lemaire,  tidaklah  bertanggung jawab  untuk  melepaskan  suatu  senjata ampuh  sebagai  pidana  mati  yang mempunyai sifat yang menakutkan yang tidak didapati dalam pidana penjara dan pidana  kurungan.  Beberapa  perbuatan pidana  di  Hindia  Belanda  tidak dijelaskan  yang  mana  mempunyai  sifat yang berbahaya sehingga demi keharusan  suatu  pembalasan  yang  keras dan  demi  kepentingan  ketertiban  umum perlu diadakan pidana mati.
Penjatuhan  pidana  mati  terhadap subjek  tindak  pidana  narkotika  dan psikotropika  serta  efek  jera  yang ditimbulkan  dari  vonis  mati  oleh pengadilan  terhadap  pelaku  atau  yang potensial menjadi pelaku jenis kejahatan tersebut  dilakukan  karena  penderitaan dan  kerugian  yang  diderita  oleh  korban (pengguna narkotika) biasanya mewarisi kerugian  materiil  dan  immaterial, misalnya  perasaan  takut,  sakit,  sedih, kejutan
psikis yang cukup
mengkhawatirkan.  Korban  dari  tindak pidana  narkotika  dan  psikotropika  pada umumnya  adalah  remaja  yang  besar artinya  bagi  pengembangan  dan pembinaan  sumber  daya  manusia  di Indonesia.
Dalam  kaitannya  dengan  tindak pidana  narkotika  dan  psikotropika, hakim dalam beberapa kasus menjatuhkan  putusan  kepada  pelaku
dengan  pidana  mati.  Yang  menjadi persoalan  untuk  dikaji  bagaimanakah penjatuhan  pidana  mati  terhadap  pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika dalam  praktik  peradilan  pidana  di Indonesia?
Selanjutnya  menarik  pula  untuk diteliti  apakah  penjatuhan  pidana  mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan  psikotropika  melanggar  hak  asasi manusia  berdasarkan  UUD  1945.  Atas dasar hal-hal tersebut di atas maka perlu dibuat  kajian  tentang  penjatuhan  pidana mati  terhadap  pelaku  tindak  pidana narkotika  dan  psikotropika  di  Indonesia dalam  perspektif  hak  asasi  manusia berdasarkan UUD 1945.
Berdasarkan  uraian  pada  latar belakang tersebut di atas, maka menarik untuk diteliti masalah  Penegakan hukum Pidana  Mati  Terhadap  Pelaku  Tindak Pidana  Narkotika  dan  Psikotropika  di Indonesia.

## II. PEMBAHASAN
Pidana  Mati  dalam  Perundang- undangan di Indonesia Ancaman  pidana  mati  yang tercantum  dalam  Peraturan  Perundang- undangan di Indonesia, sebagai berikut: a.   Ancaman  pidana  mati  di  dalam KUHP, yaitu :
1. Pasal  104  KUHP  (makar terhadap  presiden  dan  wakil presiden) 2. Pasal  111  ayat  (2)  KUHP (membujuk  negara  asing  untuk bermusuhan  atau  berperang,  jika permusuhan  itu  dilakukan  atau jadi perang)
3. Pasal  124  ayat  (1)  KUHP (membantu musuh waktu perang)
mudah  sekali  menjadi  kritis  dan berbahaya  dibandingkan  dengan  di Belanda.  Susunan  Pemerintahan  dan sarana-sarana  untuk  mempertahankan kekuasaan di Hindia Belanda sulit untuk dapat  melaksanakan  langkah  yang  sama seperti  di  Belanda  atau  negara-negara lain  di  Eropa.  Dalam  keadan  demikian, tulis  Lemaire,  tidaklah  bertanggung jawab  untuk  melepaskan  suatu  senjata ampuh  sebagai  pidana  mati  yang mempunyai sifat yang menakutkan yang tidak didapati dalam pidana penjara dan pidana  kurungan.  Beberapa  perbuatan pidana  di  Hindia  Belanda  tidak dijelaskan  yang  mana  mempunyai  sifat yang berbahaya sehingga demi keharusan  suatu  pembalasan  yang  keras dan  demi  kepentingan  ketertiban  umum perlu diadakan pidana mati.
Penjatuhan  pidana  mati  terhadap subjek  tindak  pidana  narkotika  dan psikotropika  serta  efek  jera  yang ditimbulkan  dari  vonis  mati  oleh pengadilan  terhadap  pelaku  atau  yang potensial menjadi pelaku jenis kejahatan tersebut  dilakukan  karena  penderitaan dan  kerugian  yang  diderita  oleh  korban (pengguna narkotika) biasanya mewarisi kerugian  materiil  dan  immaterial, misalnya  perasaan  takut,  sakit,  sedih, kejutan
psikis yang cukup mengkhawatirkan.  Korban  dari  tindak pidana  narkotika  dan  psikotropika  pada umumnya  adalah  remaja  yang  besar artinya  bagi  pengembangan  dan pembinaan  sumber  daya  manusia  di Indonesia.
Dalam  kaitannya  dengan  tindak
pidana  narkotika  dan  psikotropika, hakim
dalam
beberapa
kasus menjatuhkan  putusan  kepada  pelaku
dengan  pidana  mati.  Yang  menjadi persoalan  untuk  dikaji  bagaimanakah penjatuhan  pidana  mati  terhadap  pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika dalam  praktik  peradilan  pidana  di Indonesia?
Selanjutnya  menarik  pula  untuk diteliti  apakah  penjatuhan  pidana  mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan  psikotropika  melanggar  hak  asasi manusia  berdasarkan  UUD  1945.  Atas dasar hal-hal tersebut di atas maka perlu dibuat  kajian  tentang  penjatuhan  pidana mati  terhadap  pelaku  tindak  pidana narkotika  dan  psikotropika  di  Indonesia dalam  perspektif  hak  asasi  manusia berdasarkan UUD 1945.
Berdasarkan  uraian  pada  latar belakang tersebut di atas, maka menarik untuk diteliti masalah  Penegakan hukum Pidana  Mati  Terhadap  Pelaku  Tindak Pidana  Narkotika  dan  Psikotropika  di Indonesia.

## II. PEMBAHASAN
Pidana  Mati  dalam  Perundang- undangan di Indonesia Ancaman  pidana  mati  yang tercantum  dalam  Peraturan  Perundang- undangan di Indonesia, sebagai berikut: a.   Ancaman  pidana  mati  di  dalam KUHP, yaitu :
1. Pasal  104  KUHP  (makar terhadap  presiden  dan  wakil presiden) 2. Pasal  111  ayat  (2)  KUHP
(membujuk  negara  asing  untuk bermusuhan  atau  berperang,  jika permusuhan  itu  dilakukan  atau jadi perang)
3. Pasal  124  ayat  (1)  KUHP (membantu musuh waktu perang)
4. Pasal  124  bis  KUHP  (me nyebabkan  atau  memudah  kan atau menganjurkan huru hara). 5. Pasal 140 ayat (3) KUHP (makar terhadap raja atau kepala negara- negara sahabat yang direncanakan  dan  berakibat mati). 6. Pasal  340  KUHP  (pem  bunuhan berencana) 7. Pasal  365  ayat  (4)  KUHP (pencurian  dengan  kekeras  an yang  mengakibat  kan  luka  berat atau mati) 8. Pasal 444 KUHP (pembaja kan di laut,  di  pesisir,  dan  di  sungai yang meng akibatkan kematian). 9. Pasal  479k  ayat  (2)  dan  Pasal 479o  KUHP  tentang  kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana penerbangan. b.  Ancaman  Pidana  Mati  Dalam Peraturan  Perundang-undangan  di luar KUHP 1. Pasal  2  Undang-Undang  No.  5 (Pnps)  tahun  1959  tentang wewenang  Jaksa  Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang mem perberat  ancaman  hukuman terhadap  tindak  pidana  yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan. 2. Pasal  2  Undang-Undang  No.  21 (Prp)  Tahun  1959  tentang memperberat  ancaman  hukuman ter hadap tindak pidana ekonomi. 3. Pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun  1964  tentang  ketentuan Pokok tenaga Atom 4. Pasal 13 Undang-Undang No. 11 (Pnps)  Tahun  1963  tentang Pemberantasan Ke giatan Subversi 5. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 12 (drt) Tahun 1951 tentang Perubahan Ordonnantie Tijdelijke bijzondere Strafbepalingen. 6. Pasal  59  ayat  (2)  Undang-
Undang  No.  5  Tahun  1997 tentang Psikotropika 7. Pasal 80 ayat (1)a, Pasal 80 ayat (2) a, Pasal 80 ayat (3)a, Pasal 82 ayat  (1)a,  Pasal  82  ayat  (2)a, Pasal  82  ayat  (3)a,  Pasal  96
Undang-Undang  No.  22  Tahun 1997 tentang Narkotika, sekarang sejak  tanggal  12  Oktober  2009 diubah  dengan  Undang-Undang No.  35  Tahun  2009  yaitu  pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 119 ayat
(2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 133 ayat (2). 8. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.  31  Tahun  1999  tentang pemberantas  an  tindak  pidana korupsi. 9. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.  31  Tahun  1999  tentang pemberantas  an  tindak  pidana korupsi. 10. Pasal  6,  pasal  9,  pasal  14,  pasal 19 Undang-Undang No. 1 Tahun 2002  tentang  pemberantasan tindak pidana terorisme.
11. Pasal  89  ayat  (1)  Undang- Undang  No.  23  Tahun  2002 tentang perlindungan anak.

## Istilah Narkoba dan Psikotropika
Istilah  narkoba  adalah  akronim dari  narkotika,  psiko  tropika  dan  obat-
obat terlarang, dan sudah menjadi istilah popular dimasyarakat untuk memudahkan menyebut suatu jenis obat atau  za-zat  yang  berbahaya  bagi kesehatan manusia, apabila penggunaannya  disalahgunakan.  Selain istilah  narkotika,  ada  juga  istilah  naza atau napza, yaitu akronim dari narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif.
Menurut  Da’I  Bachtiar,  yang dimaksud  narkoba  adalah  akronim  dari narkotika,  psikotropika,  dan  bahan adiktif lainnya suatu nama tunggal untuk merujuk  dan  merangkum  semua  jenis bahan  yang  tergolong  kedalam  ketiga kelompok  bahan  tersebut.    ( Da’i Bachtiar, 2002, 2).
Pasal  1  angka  1  Undang-Undang No.  5  Tahun  1997  tentang  Psikotropika disebutkan  bahwa: “ Psikotropika  adalah zat  atau  obat,  baik  alamiah  maupun sintetis  bukan  narkotika,  yang  berkasiat psikoaktif  melalui  pengaruh  selektif pada  susunan  saraf  pusat  yang menyebabkan    perubahan  khas  pada aktifitas mental dan perilaku ” . Pasal  1  angka  1  Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan  Undang-Undang  No.  35  Tahun 2009  tentang  Narkotika  disebutkan bahwa :
Narkotika  adalah  zat  atau  obat yang  berasal  dari  tanaman  atau  bukan tanaman baik sintetis maupun
semisintesis  yang  dapat  menyebabkan penurunan  atau  perubahan  kesadaran, hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat menimbulkan  ketergantung  an,  yang dibedakan  kedalam  golongan-golongan sebagaimana  terlampir  dalam  undang- undang  ini  atau  yang  kemudian
ditetapkan  dengan  Keputusan  Menteri Kesehatan.
Selanjutnya  masih  terkait  dengan obat-obatan  yang  berbahaya  bagi kesehatan,  didalam  Pasal  1  angka  12 Undang-Undang  No.  23  /  th.  1992 tentang  Kesehatan  disebutkan  batasan mengenai zat adiktif, yaitu: “bahan yang penggunaannya  dapat  menimbulkan ketergantungan psikis”.
Kata  narkotika (narcotic) berasal  dari bahasa Yunani yang berarti terbius, kata “opium” juga  berasal  dari  bahasa Yunani  yang  artinya  sari  buah  candu (poppy  juice) ,  para  ahli  berpendapat bahwa  bahan  nartkotika  sudah  dikenal sejak masa Yunani purba, melalui kisak epik “Iliad” berupa  piala  yang  dapat mendatangkan  kejahatan  kepunyaan Helen,  piala  itu  digunakan  untuk meminum opium.  (Michael Hann, 1994, 1).
Tanaman  ganja (Cannabis  Sativa) diperkirakan  berasal  dari  India  yang sudah  sejak  zaman  pra-sejarah,  pada mulanya  diketahui  dipergunakan  untuk ritual  upacara  agama  Hindu  dan dianggap  sebagai  tanaman  suci,  dimana pendetanya  menghisap  bahan  tersebut agar  dapat  berperan  sebagai  media berhubungan  dengan  dewa,  bahan  itu dikenal  sebagai “Bhang” yang  peng gunaannya  harus  dengan  petunjuk pendeta, diyakini sebagai sarana melihat surga  bagi  orang  miskin  dari  kasta terendah.  (Ramesh  Chandra  Dikshit, 1985, 123).
Pada saat masuknya agama Kristen seiring berkembangnya perdagangan dari India  ke  Asia  lainnya,  maka  tanaman yang  di  India  juga  disebut  “ganja”  itu menyebar  pula  ke  Inggris,  Perancis,

## obat terlarang, dan sudah menjadi istilah
popular dimasyarakat untuk memudahkan menyebut suatu jenis obat atau  za-zat  yang  berbahaya  bagi kesehatan manusia, apabila penggunaannya  disalahgunakan.  Selain istilah  narkotika,  ada  juga  istilah  naza atau napza, yaitu akronim dari narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif.
Menurut  Da’I  Bachtiar,  yang dimaksud  narkoba  adalah  akronim  dari narkotika,  psikotropika,  dan  bahan adiktif lainnya suatu nama tunggal untuk merujuk  dan  merangkum  semua  jenis bahan  yang  tergolong  kedalam  ketiga kelompok  bahan  tersebut.    ( Da’i Bachtiar, 2002, 2).
Pasal  1  angka  1  Undang-Undang No.  5  Tahun  1997  tentang  Psikotropika disebutkan  bahwa: “ Psikotropika  adalah zat  atau  obat,  baik  alamiah  maupun sintetis  bukan  narkotika,  yang  berkasiat psikoaktif  melalui  pengaruh  selektif pada  susunan  saraf  pusat  yang menyebabkan    perubahan  khas  pada aktifitas mental dan perilaku ” . Pasal  1  angka  1  Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan  Undang-Undang  No.  35  Tahun 2009  tentang  Narkotika  disebutkan bahwa :
Narkotika  adalah  zat  atau  obat yang  berasal  dari  tanaman  atau  bukan tanaman baik sintetis maupun semisintesis  yang  dapat  menyebabkan penurunan  atau  perubahan  kesadaran, hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat menimbulkan  ketergantung  an,  yang dibedakan  kedalam  golongan-golongan sebagaimana  terlampir  dalam  undang- undang  ini  atau  yang  kemudian
ditetapkan  dengan  Keputusan  Menteri Kesehatan.
Selanjutnya  masih  terkait  dengan obat-obatan  yang  berbahaya  bagi kesehatan,  didalam  Pasal  1  angka  12 Undang-Undang  No.  23  /  th.  1992 tentang  Kesehatan  disebutkan  batasan mengenai zat adiktif, yaitu: “bahan yang penggunaannya  dapat  menimbulkan ketergantungan psikis”. Kata  narkotika (narcotic) berasal  dari bahasa Yunani yang berarti terbius, kata “opium” juga  berasal  dari  bahasa Yunani  yang  artinya  sari  buah  candu (poppy  juice) ,  para  ahli  berpendapat bahwa  bahan  nartkotika  sudah  dikenal sejak masa Yunani purba, melalui kisak epik “Iliad” berupa  piala  yang  dapat mendatangkan  kejahatan  kepunyaan Helen,  piala  itu  digunakan  untuk meminum opium.  (Michael Hann, 1994,
1).
Tanaman  ganja (Cannabis  Sativa) diperkirakan  berasal  dari  India  yang sudah  sejak  zaman  pra-sejarah,  pada mulanya  diketahui  dipergunakan  untuk ritual  upacara  agama  Hindu  dan dianggap  sebagai  tanaman  suci,  dimana pendetanya  menghisap  bahan  tersebut agar  dapat  berperan  sebagai  media berhubungan  dengan  dewa,  bahan  itu dikenal  sebagai “Bhang” yang  peng gunaannya  harus  dengan  petunjuk pendeta, diyakini sebagai sarana melihat surga  bagi  orang  miskin  dari  kasta terendah.  (Ramesh  Chandra  Dikshit, 1985, 123).
Pada saat masuknya agama Kristen seiring berkembangnya perdagangan dari India  ke  Asia  lainnya,  maka  tanaman yang  di  India  juga  disebut  “ganja”  itu menyebar  pula  ke  Inggris,  Perancis,
Mesir,  Yaman,  Persia,  Indonesia,
Muangthai,  Kamboja  dan  China. (Solomon H. Synder, 1971, 23). Tanaman Candu (papaver somniferum) telah  dikenal  dalam pengobatan tradisionil China sejak 2000 tahun  yang  lalu,  tanaman  yang  disebut
“Ma - yo” ini  menyebar  bersamaan dengan  pesatnya  perdagangan  dari  dan ke  India, Pakistan, Persia, Afrika Utara, Meksiko dan sekitarnya. Dataran  China  merupakan  pusat tanaman candu dunia sampai meletusnya perang candu (antara Inggris dan China) yang  berakibat  candu  dikurangi  secara drastis  karena  terbukti  merusak  moral prajurit dan masyarakat waktu itu.
Dengan  berlakunya  Undang-
Undang  No.  35  Tahun  2009  tentang narkotika  tersebut,  maka  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1997  tentang psikotropika golongan I dan golongan II tidak  berlaku  lagi,  sehingga  ketentuan ancaman  pidana  mati  sudah  tidak terdapat dalam Undang-Undang psikotropika  tersebut.  Tentang  pidana mati  telah  menjadi  satu  masuk  dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika. Penegakan  Hukum  Pidana  Mati Dalam  Tindak  Pidana  Narkotika  dan
Psikotropika
1.
Subtansi Hukum Yang  dimaksud  dengan  materi hukum  adalah  aturan  yang  tertulis  dan yang  tidak  tertulis  yang  mengatur segenap  penyelenggaraan  kehidupan nasional,  yaitu  aturan  yang  bersifat mengikat  bagi  semua  komponen  bangsa keseluruhannya  yangmerupakan  dasar bagi  terciptanya  ketertiban,  mem  beri jaminan bagi masyarakat
atas perlindungan  dan  kepastian  hukum.
(Ketetapan  MPR  No.  II/MPR/1992 tentang  GBHN,  bahan  penataran  P-4, 1994, 122). Sudah  sejak  lama  penyalahguna  an narkotika  menjadi  lahan  bisnis  yang menggiurkan,  sehingga  tidak  saja memperbudak  generasi  muda  penerus bangsa,
merasuki semua sektor kehidupan seperti mewarnai gemerlapnya dunia hiburan ( entertainment ),  me  ngotori  sportifitas dunia  olahraga,  juga  mencemari  dunia pendidikan,  bahkan  oknum  penegak hukum  sendiri  juga  menjadi  pecandu sekaligus pengedarnya. Untuk  dapat  memberantas  kejahatan narkotika  dan  psikotropika  dibutuhkan materi  hukum  yang  baik,  diantaranya adalah  adanya  undang-undang  yang mampu menampung penangangan setiap modus  operandi  pelaku  yang  sangat pesat inovasinya.
Di  Indonesia  telah  diberlakukan beberapa  per  aturan  perundang- undangan  narkotika  dan  psikotropika, yaitu :
1. Ordonansi obat bius (Verdoovende Middelen  Ordonantie)  Stb.  1927
No. 278 Jo. No 536. 2. Undang-undang No. 8 Tahun 1976 tentang  Pengesahan  Konvensi Tunggal  Narkotika  1961  berserta Protokol yang mengubahnya.
3. Undang-undang  No.  9  Tahun 1976 tentang Narkotika.
4. Undang-undang No. 8 Tahun 1996 tentang  Pengesahan  Konvensi Psikotropika 1971.
5. Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.
6. Undang-undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB
tentang  pemberantasan  peredaran gelap Narkotika dan  Psikotropika.
7. Undang-undang  No.  22  Tahun 1997  tentang  Narkotika  yang mencabut  Undang-undang  No.  9 Tahun  1976, sebagai mana diubah lagi  dengan  Undang-undang  No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## 2. Aparatur Penegakan Hukum
Ekstensi  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  aparatur  yang  berkualitas  sangat menentukan  dalam  keberhasilan  proses penega kan hukum, hal ini sesuai dengan amanat  dari “the  founding  father” pendiri  negara  kita  yang  dicantumkan dalam  naskah  penjelasan  Undang- undang  Dasar  1945  (sebelum  di amandemen),  bahwa  semangat  para penyelenggara  negara  lebih  menentukan meskipun aturan menteri hukum banyak kekurangan,  artinya  aturan  yang  baik tidak  ada  artinya  bila  dilaksanakan  oleh aparatur  yang  tidak  baik,  sebaliknya aturan  yang  kurang  baik  bisa  menjadi baik  bila  ditegakkan  oleh  aparatur  yang baik.    (UUD  1945  Penjelasan  Pra Amandemen).
Aparatur  yang  baik  adalah  yang mengayomi  masyarakat,  mendukung pem  bangunan  nasional  yang  dibarengi dengan kelembaga an yang mantap serta kualitas  profesi  yang  meningkat,  sesuai dengan  bidang  tugas  masing-masing baik sebagai pelayan, penyuluh, penerap an, dan sebagainya.
Apalagi
mengingat
semakin kompleknya per masalahan narkotika ini, sangat  diperlukan  adanya  operatur  yang berkualitas dengan kualifikasi antara lain :berkemampuan  professional,  integritas moral  yang  teruji,  jujur,  bersih, berwibawa,  berani,  sehat  jasmani  dan
rohani,
berwibawa
dan bertanggungjawab.
Aparatur  yang  ber  peran  dalam pemberantas  an  kejahatan  narkotika seperti dari kepolisian, BNN, Kejaksaan, Pengadilan,  BPOM,  Lapas  dan  Bapas dan  sebagainya,  saat  ini  masing- masingnya  seolah-olah  jalan  sendiri- sendiri  (kurangnya  koordinasi)  dan sering saling menyalahkan.
3. Sarana dan Prasarana Perkembangan kejahatan perdagangan  illegal  narkotika  dengan berbagai modus operandi dan memanfaatkan  kemajuan  teknologi canggih, harus diantisipasi dengan meng gunakan  teknologi  yang  lebih  modern (minimal  sama  canggihnya),  namun kenyata an yang harus kita terima karena berbagai  keterbatasan  sarana  dan prasarana yang ada dalam pemberantasan  kejahatan  narkotika  jauh ketinggalan dari yang digunakan pelaku. Kemajuan  teknologi  informasi yang  seperti  perangkat  elektronik modern  belum  menyentuh  Sistem Jaringan  Dokumentasi  dan  Informasi Hukum (SJDI) nasional, sehingga belum mampu  mendukung  proses  penegakan hukum secara efektif.
Sarana  dan  prasarana  yang memadai  adalah  sangat  penting,  karena dapat  memberikan  daya  dukungan perangkat  yang  optimal  dan  menjamin kelancaran  tugas  aparat  penegakan ketentuan materi hukum.
4. Partisipasi Masyarakat Kejahatan narkotika dan
psikotropika  adalah  salah  satu  penyakit yang  ada  dalam  masyarakat,  kejahatan yang  berasal  dari  masyarakat,  oleh masyarakat dan resikonya juga berakibat
tentang  pemberantasan  peredaran gelap Narkotika dan  Psikotropika.
7. Undang-undang  No.  22  Tahun 1997  tentang  Narkotika  yang mencabut  Undang-undang  No.  9
Tahun  1976, sebagai mana diubah lagi  dengan  Undang-undang  No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Aparatur Penegakan Hukum Ekstensi  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  aparatur  yang  berkualitas  sangat menentukan  dalam  keberhasilan  proses penega kan hukum, hal ini sesuai dengan amanat  dari “the  founding  father” pendiri  negara  kita  yang  dicantumkan dalam  naskah  penjelasan  Undang- undang  Dasar  1945  (sebelum  di amandemen),  bahwa  semangat  para penyelenggara  negara  lebih  menentukan meskipun aturan menteri hukum banyak kekurangan,  artinya  aturan  yang  baik tidak  ada  artinya  bila  dilaksanakan  oleh aparatur  yang  tidak  baik,  sebaliknya aturan  yang  kurang  baik  bisa  menjadi baik  bila  ditegakkan  oleh  aparatur  yang baik.    (UUD  1945  Penjelasan  Pra Amandemen). Aparatur  yang  baik  adalah  yang mengayomi  masyarakat,  mendukung pem  bangunan  nasional  yang  dibarengi dengan kelembaga an yang mantap serta kualitas  profesi  yang  meningkat,  sesuai dengan  bidang  tugas  masing-masing baik sebagai pelayan, penyuluh, penerap an, dan sebagainya. Apalagi mengingat semakin kompleknya per masalahan narkotika ini, sangat  diperlukan  adanya  operatur  yang berkualitas dengan kualifikasi antara lain :berkemampuan  professional,  integritas moral  yang  teruji,  jujur,  bersih, berwibawa,  berani,  sehat  jasmani  dan
rohani, berwibawa
dan
bertanggungjawab. Aparatur  yang  ber  peran  dalam
pemberantas  an  kejahatan  narkotika seperti dari kepolisian, BNN, Kejaksaan, Pengadilan,  BPOM,  Lapas  dan  Bapas dan  sebagainya,  saat  ini  masing- masingnya  seolah-olah  jalan  sendiri- sendiri  (kurangnya  koordinasi)  dan sering saling menyalahkan.
3.
Sarana dan Prasarana Perkembangan kejahatan perdagangan  illegal  narkotika  dengan berbagai modus operandi
dan
memanfaatkan  kemajuan  teknologi canggih, harus diantisipasi dengan meng gunakan  teknologi  yang  lebih  modern
(minimal  sama  canggihnya),  namun kenyata an yang harus kita terima karena berbagai  keterbatasan  sarana  dan prasarana yang ada dalam pemberantasan  kejahatan  narkotika  jauh ketinggalan dari yang digunakan pelaku.
Kemajuan  teknologi  informasi yang  seperti  perangkat  elektronik modern  belum  menyentuh  Sistem Jaringan  Dokumentasi  dan  Informasi Hukum (SJDI) nasional, sehingga belum mampu  mendukung  proses  penegakan hukum secara efektif.
Sarana  dan  prasarana  yang memadai  adalah  sangat  penting,  karena dapat  memberikan  daya  dukungan perangkat  yang  optimal  dan  menjamin kelancaran  tugas  aparat  penegakan ketentuan materi hukum.
4.
Partisipasi Masyarakat Kejahatan narkotika dan psikotropika  adalah  salah  satu  penyakit yang  ada  dalam  masyarakat,  kejahatan yang  berasal  dari  masyarakat,  oleh masyarakat dan resikonya juga berakibat
kepada  masyarakat,  maka  penang gulangannya  juga  harus  mengikut sertakan  masya  rakat,  tanpa  partisipasi seluruh  lapisan  masyarakat  secara terpadu  mustahil  penanggulangannya akan berhasil. Saat  ini  partisipasi  masyarakat dalam  penegakan  hukum  narkotika masih sangat memprihatinkan, jangankan  masyarakat  lain,  para keluarga  pemakai  pun  banyak  yang enggan  melaporkan  persoalan  yang menimpa  keluarganya  dengan  berbagai alasan  (malu,    aib  keluarga,  kasihan, takut  dipenjara,  dan  sebagai  nya), rehabilitasi  pun  dilakukan  secara  diam- diam  dengan  caranya  sendiri  se  hingga penanganannya  tidak  konprehensif  dan tidak terpadu. Sejak  beberapa  waktu  yang  lalu ada  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM) seperti GRANAT (Gerakan Anti Narkotika)  yang  telah  berpartisipasi, naman  baru  terbatas  pada  penyuluhan dan sosialisasi.
Berbicara  mengenai  partisipasi masyarakat,  ter  masuk  juga  para pemakai  sendiri  sebagai  anggota masyarakat,  yang  sebagian  besarnya adalah  generasi  muda  (kaum  remaja)
penerus bangsa.
Penyalahgunaan  narko  tika  tidak hanya  berkaitan  dengan  obatan  saja, melain  kan  sebagi  problema  ke manusiaan  (masalah  sosial)  yang berdampak sangat luas, semakain marak dengan  beberapa  sebab  antara  lain  : (Seminar Kriminologi II, 1972) 1. Pengaruh  negatif  globa  lisasi, pesatnya tegnologi transportasi,
komunikasi  dan  informasi  disertai dengan  derasnya  ekspansi,  transisi
dan  adaptasi  budaya  asing  yang berbeda  dengan  kepribadian  lama, yang merubah pola hidup dan tingkah laku  /  perilaku  sosial  terutama  kaum muda yang dalam proses mencari jati diri,  tanpa  adanya  alternatif  sebagai “counter culture”, hal ini terbukti dari suatu  penelitian  bahwa  30%  puntung rokok  yang  dikumpulkan  dari  hotel yang  dihuni  wisatawan  asing  di  bali mengandung  heroin,  morphin,  dan ganja.        (MABAK  polri  (Komando Satuan  Utama  Reserse  Narkotika,
1977, 56).
2. Berubahnya  fungsi  keluarga,  fungsi keluarga  sebagi  sarana  pendidikan pertama  dan  utama  telah  bergeser, pada  saat  ekonomi  semakin  sulit kedua orang tua terlalu sibuk mencari nafkah,  anak-anak  terlantar  tanpa bimbingan  yang  meng  akibatkan kerenggangan  hubungan  (yang  tua berpegang  teguh  pada  nilai  lama, yang  muda  anggap  kuno  dan  lapuk) dan  bahkan  lepas  kontrol  mengikut gejolak jiwa mudanya  mencari pelari an  sendi ri,  “Pubertet  psychis”  dapat timbul  saat  seorang  anak  selesai pendidikan keluarga/sekolah mengalami  kekosongan  sebelum diterima  dalam  kehidupan  dewasa. (R. wahyudi B. Singalodra, tth, 31).
3. Kontrol  sosial  yang  makin  tipis, seiring  dengan  mengentalnya  pola hidup individualistis, orang makin tak peduli dengan lingkungannya, dengan tetangga  tidak  sempat  bertegur  sapa lagi  (rumah  dipagar  tinggi,  mobil berkaca gelap), bila ada yang menjadi korban  kejahatan  tak  ada  yang  mau menolong  karena  takut  ikut-ikutan
terlibat,  hal  ini  terbukti  sulitnya mencari saksi kasus narkotika.
4. Rasa  setia  kawan  /  kelompok  yang ber  lebihan,  untuk  bisa  diterima  dan diakui  pada  suatu  kelompok  (supaya diakui kehebatannya) anak muda rela melaku  kan  apa  saja  termasuk narkotika. 5. Pengaruh  gencarnya  iklan  obat menggugah persepsi masyarakat,bahwa semua obat adalah baik  dan  bermanfaat,  dan  dapat diperoleh dengan mudah. 6. Pengaruh penyuluhan yang menampilkan “public figure” mantan pecandu,  yang  menimbul  kan  kesan bahwa  kecandu  an  dapat  diobati, mencoba  sekali  tidak  apa-apa  sebagi penambah pengalaman (sekedar ingin tahu).
7. Karena penyakit tertentu yang diobati dengan narkotika jenis tertentu dalam waktu yang lama, yang menyebabkan keter  gantungan,  atau  kerja  yang terlalu  keras  dalam  suasana  tegang yang  mendambakan  suasana  santai dan glamour.
Dalam  Seminar  Kriminologi  II tahun 1972 disimpulkan beberapa faktor utama  penyebab  penyalah  gunaan narkotika, yaitu : a.  Faktor  medis:  (yang  dibenarkan hukum),  seperti  gangguan  jiwa, operasi bedah dan sebagainya) b.  Faktor  Psikis:  ingin  mengalami  ( the experience seeking ) mencari inspirasi bagi  seniman/artis,  menambah  rasa percaya  diri,  pelarian  dari  kenyataan yang  menyebabkan  frustasi  ( the obtilition  seeking ),  ingin  coba-coba dan sebagainya.
c.  Faktor sosio kultural: Rasa setia kawan, upacara adat, suasana lingkungan yang mendukung dan mudah nya memperoleh barang dipasar gelap. Saat  ini  penegakan  hukum kejahatan  narkotika  di  Indonesia  makin mem  prihatinkan,  dimana  sejak  lima tahun  terakhir  telah  terjadi  peningkatan khasus  sebesar  30%,  41  orang  telah divonis  mati,  namun  baru  satu  orang yang bisa dieksekusi, karena ditemui nya sejumlah hambatan.
Seperti  kasus  bagi  terpidana Ayodhya  Prasad  Chaobey  warga  negara India, yang eksekusinya telah dilaksanakan  pada  awal  Agustus  2004, telah  tertunda  hampir  10  tahun  (setelah semua  upaya  hukum  dilalui  sejak banding, kasasi, peninjauan kembali dua kali, permohonan grasi dua kali) saat ini ketika kejaksaan melaksanakan eksekusi mendapat  protes  dari  beberapa  pihak seperti  pemerintahan  India  (melalui kedubesnya)  dan  lembaga  amnesty internasional,  dengan  alasan  karena terpidana  mati  menjalani  hukuman ganda / komulatif (penjara 10 tahun dan hukuman pidana mati). Hal ini menjadi makin controversial, ketika dihubungkan dengan salah satu  Pasal dari Rancangan Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  Nasional  yang  menyatakan bahwa,  bagi  seseorang  yang  dijatuhi pidana  mati  yang  telah  menjalani  masa pe  nahanan  selama  10  tahun  lebih hukuman  mati  berubah  menjadi  pidana penjara seumur hidup.
Dari  uraian  ini  semakin  jelas bahwa  penegakan  hukum  itu  (narkotika dan
psikotropika), memerlukan keterpaduan  semua  pihak,  apalagi  kerja
terlibat,  hal  ini  terbukti  sulitnya mencari saksi kasus narkotika.
4. Rasa  setia  kawan  /  kelompok  yang ber  lebihan,  untuk  bisa  diterima  dan diakui  pada  suatu  kelompok  (supaya diakui kehebatannya) anak muda rela melaku  kan  apa  saja  termasuk narkotika.
5. Pengaruh  gencarnya  iklan  obat menggugah persepsi masyarakat,bahwa semua obat adalah baik  dan  bermanfaat,  dan  dapat diperoleh dengan mudah. 6. Pengaruh
penyuluhan
yang
menampilkan “public figure” mantan pecandu,  yang  menimbul  kan  kesan bahwa  kecandu  an  dapat  diobati, mencoba  sekali  tidak  apa-apa  sebagi penambah pengalaman (sekedar ingin tahu).
7. Karena penyakit tertentu yang diobati dengan narkotika jenis tertentu dalam waktu yang lama, yang menyebabkan keter  gantungan,  atau  kerja  yang terlalu  keras  dalam  suasana  tegang yang  mendambakan  suasana  santai dan glamour.
Dalam  Seminar  Kriminologi  II tahun 1972 disimpulkan beberapa faktor utama  penyebab  penyalah  gunaan narkotika, yaitu : a.  Faktor  medis:  (yang  dibenarkan hukum),  seperti  gangguan  jiwa, operasi bedah dan sebagainya) b.  Faktor  Psikis:  ingin  mengalami  ( the experience seeking ) mencari inspirasi bagi  seniman/artis,  menambah  rasa percaya  diri,  pelarian  dari  kenyataan yang  menyebabkan  frustasi  ( the obtilition  seeking ),  ingin  coba-coba dan sebagainya.
c.  Faktor sosio kultural: Rasa setia kawan, upacara adat, suasana lingkungan yang mendukung dan mudah nya memperoleh barang dipasar gelap. Saat  ini  penegakan  hukum kejahatan  narkotika  di  Indonesia  makin mem  prihatinkan,  dimana  sejak  lima tahun  terakhir  telah  terjadi  peningkatan khasus  sebesar  30%,  41  orang  telah divonis  mati,  namun  baru  satu  orang yang bisa dieksekusi, karena ditemui nya sejumlah hambatan. Seperti  kasus  bagi  terpidana Ayodhya  Prasad  Chaobey  warga  negara India,
yang
eksekusinya telah dilaksanakan  pada  awal  Agustus  2004,
telah  tertunda  hampir  10  tahun  (setelah semua  upaya  hukum  dilalui  sejak banding, kasasi, peninjauan kembali dua kali, permohonan grasi dua kali) saat ini ketika kejaksaan melaksanakan eksekusi mendapat  protes  dari  beberapa  pihak seperti  pemerintahan  India  (melalui kedubesnya)  dan  lembaga  amnesty internasional,  dengan  alasan  karena terpidana  mati  menjalani  hukuman ganda / komulatif (penjara 10 tahun dan hukuman pidana mati).
Hal ini menjadi makin
controversial, ketika dihubungkan dengan salah satu  Pasal dari Rancangan
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  Nasional  yang  menyatakan bahwa,  bagi  seseorang  yang  dijatuhi pidana  mati  yang  telah  menjalani  masa pe  nahanan  selama  10  tahun  lebih hukuman  mati  berubah  menjadi  pidana penjara seumur hidup.
Dari  uraian  ini  semakin  jelas bahwa  penegakan  hukum  itu  (narkotika dan psikotropika), memerlukan keterpaduan  semua  pihak,  apalagi  kerja jaringan  mafia  sangat  rapi  dan  sangat sulit diungkap. Secara umum jaringan perdagangan  gelap  narkotika  itu  dapat diklasifikasikan  dalam  beberapa  tingkat seperti: 1. Pengecer  lokal:  menjual  langsung kepada  pe  makai,  beroperasi  di lingkungan  orang-orang  yang  sudah dikenal  dan  sangat  hati-hati  terhadap orang asing (polisi yang menyamar) 2. Pengecer  daerah:  di  samping melakukan pen jualan langsung dalam partai  lebih  besar  juga  membawahi beberapa pengecer lokal. 3. Pengedar  wilayah:  mem  bawahi beberapa  pe  ngecer  daerah  dan  tidak melakukan langsung kepada pemakai, kecuali  pihak  tertentu  dalam  jumlah besar. Untuk menyulitkan petugas me ngungkap jaringan biasa nya pengecer lokal  tidak  mengenal  siapa  pengenal wilayah dan tidak dapat berhubungan langsung. 4. Supplyer  atau  distributor:  Umumnya hanya  mem  punyai  hubungan  kerja fungsional dengan peng edar wilayah, hanya  bertugas  sebagai  pen  suply barang  dan  tidak  menerima  uang pembeli  an  barang  karena  uang dikirim  kerekening  sindikat,  mereka hanya  berfungsi  sebagai  salah  satu kaki  tangan  jaringan  dan  hanya berhubungan  dengan  salah  satu  kaki tangan  jaringan  dan  mereka  tidak mengenal siapa bos sebenarnya. 5. Sindikat:  Dipimpin  oleh  sejumlah pimpinan  bos  yang  misterius  yang hanya  dikenal  dalam  jumlah  sangat terbatas,  masing-masing  mempunyai tugas  dan  tanggungjawab  sendiri- sendiri  dan  biasanya  mempunyai
usaha resmi sebagai kedok, karena itu mereka  memiliki  koneksi  yang  luas kepada  elit  kekuasaan  dan  aparat terkait  baik  nasional  maupun internasional.
Hierarki  organisasi  pedagang  gelap narkotika  seperti  di  atas  bersifat tertutup,  semakin  tinggi  tingkatannya maka  semakin  tinggi  pula  tingkat  ke rahasiaannya, dengan sistem komando  yang  tegas  dan  keras, anggota  yang  gagal  dalam  tugas apalagi  yang  berkhianat  akan menerima  sanksi  yang  sangat  kejam, brutal  dan  menghalalkan  segala  cara, bahkan  kepada  aparat  yang  tak  bisa diajak  kompromi,  dan  semua  mereka itu  bukanlah  termasuk  pemakai, mereka  sangat  paham  resiko  meng komsumsi barang terhadap kehidupan mereka.
Dengan  demikian  keterpaduan  antara semua  komponen  sistem  dalam penegakan  hukum  adalah  suatu keharusan, untuk mengimbangi semakin  rapinya  kerja  jaringan internasional  perdagangan  gelap narkotika dan psikotropika.

## III. PENUTUP
Penjatuhan  pidana  mati terhadap  pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika tidak  melanggar  hak  asasi  manusia karena  tidak  bertentangan  dengan ketentuan Pasal 28A, Pasal 28I ayat (1) dan  Pasal  28J  ayat  (2)  Undang-Undang Dasar  1945  dan  tidak  melanggar kewajiban hukum internasional Indonesia  yang  lahir  dari  perjanjian internasional  tentang  pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika sehingga penegakan hukumnya  perlu  ditingkatkan.  Saran
yang  peneliti  dikemukakan  adalah  perlu adanya  perubahan  aturan  yang  tegas tentang  eksekusi  putusan  pidana  mati bagi terpidana mati agar pelaksanaan nya tidak terlalu lama dan cara pelaksanaannya dilakukan
dengan ditembak  sampai  mati,  diubah  menjadi disuntik  mati  dengan  suntikan  lethal anesthesia  dengan  mengamandemen PenPres No. 2 Tahun 1964. DAFTAR PUS  TAKA BUKU D.  Hazewinkel  Suringa, Juleiding  tot  de studie  van  het  Nederlandse stafarecht.
Harold J. Cornacchia, Drugs In The Class Room,  (London,  CV,  Mosby, Company, Saint Louis, 1973). J.E.  Sahetapy, Ancaman  Pidana  Mati
Terhadap  Pembunuhan  Berencana, Penerbit Alumni, Bandung, 1979.
Michael Hann, The Crutch that Crippless dalam buku Andi Hamzah, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, (Jakarta, Sinar Grafika, 1994). Ramesh  Chandra  Dikshit,  Problem  of Drug  Its  Prevention  and  Control, UNAFEI  Report  Number  27,  April 1985.
R.  wahyudi  B.  Singalodra,  Narkotika, Masalah  dan  Aspeknya  (Jakarta, DEPKEH.RI, tanpa tahun)
Solomon  H.  Synder,  Uses  of  Marijuana, (London,  Oxford  University  Press, 1971), PERATURAN PERUNDANG-

## UNDANGAN
UUD 1945 (Penjelasan, Pra-amandemen) Ketetapan MPR No. II/MPR/1992 tentang GBHN,  bahan  penataran  P-4, Jakarta, BP-7 Pusat, 1994. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1997 Tentang Psikotropika
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2003 Tentang  Tindak  Pidana  Pencucian Uang
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang Narkotika
Penjelasan Undang-Undang Narkotika (UU RI no. 35 th. 2009), Penerbit: Sinar Grafika, cet.1, 2010.
Peraturan presiden Nomor 83 Tahun
2007.

## SUMBER LAIN
Anonim,  Kedudukan  Indonesia  dalam Lalu  Lintas  Perdagangan  Gelap Narkotika dan Psikotropika, hhttp://www.freelist:archives/ppi/02 -2004. Armada  Riyanto,  Ilusi  Hukuman  Mati,
Harian Kompas, Senin 5 November 2007.
Da’i  Bachtiar,  “Kebijak an  dan  Strategi Badan  Narkotika  Nasional  Dalam
Pencegahan  dan  Pemberantasan
Penyalahgunaan  dan  Peredaran Gelap  Narkotika  dan  Psikotropika”, makalah disampaikan dalam seminar  Nasional  Badan  Narkotika Nasional, 16 April 2002. Seminar  Kriminologi  II  di  Jakarta  tahun 1972 MABAK  Polri  (Komando  Satuan  Utama Resersi Narkotika). Masalah Penyalahgunaan  Narkotika  dalam Rangka membina Pembinaan Remaja, Jakarta,1977.