## Implementasi Kebijakan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Indonesia
Andy Alfatih 1, *  , Diana Dewi Sartika 2, , dan Dyah Hapsari Eko Nueraheni 2,
1 Program Studi Administrasi Publik, Program Doktor, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, 30662, Ogan Ilir, Provinsi Sumatra Selatan, Indonesia
2 Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, 30662, Ogan Ilir, Provinsi Sumatra Selatan, Indonesia
* Korespondensi: diana_pswunsri@yahoo.com

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Info Publikasi: Artikel Hasil Penelitian
Sitasi Cantuman: Alfatih, A., Sartika, D. D.,  & Nueraheni, D. H. E. (2021). Policy Implementation on Establishment and Management of Village- Owned Enterprises in Indonesia. Society, 9(1), 187-204.
DOI: 10.33019/society.v9i1.295
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka.
Lisensi: Atribusi- NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)
Salah  satu  upaya  untuk  memperoleh  dan  meningkatkan pendapatan  desa  adalah  dengan  menjalankan  usaha  melalui Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes).  Diperlukan  kebijakan pemanfaatan  sumber  daya  desa  dalam  mendirikan  BUMDes. Pemerintah Kabupaten  Musi  Rawas  telah membuat kebijakan yaitu  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Musi  Rawas  Nomor  10 Tahun  2013  tentang  Pedoman  Tata  Cara  Pembentukan  dan Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes).  Desa-desa di  Kabupaten  Musi  Rawas  telah  menerapkan  peraturan  ini. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  pelaksanaan peraturan  daerah  ini.  Metode  penelitian  ini  adalah  deskriptif kuantitatif  yang  terdiri  dari  sampel  survei  dan  indikator analisis deskriptif yang dihasilkan dari sampel survei. Populasi dalam  penelitian  ini  adalah  174  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  di  Kabupaten  Musi  Rawas.  Sedangkan  sampel sebanyak  64  BUMDes  yang  diambil  dengan  mengacu  pada rumus  Slovin.  Ada  data  primer  dan  data  sekunder.  Data primer  terutama  berasal  dari  kuesioner  dan  observasi lapangan. Sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen, seperti  arsip  dan  laporan.  Data  dianalisis  dengan  teknik deskriptif.  Teknik  deskriptif  dilakukan  dengan  cara menampilkan  data,  menilainya,  menyampaikan  argumentasi, mengutip  teori  untuk  pembenaran  dan  konfirmasi,  dan menyimpulkan.  Implementasi  Peraturan  Daerah  tentang Pedoman  Tata  Cara  Pembentukan  dan  Pengelolaan  Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berjalan sukses. Hal ini terlihat dari  beberapa  indikator,  mengacu  pada  Ripley  &  Franklin (1986),  yaitu:  1)  Adanya  kepatuhan  pelaksana  kebijakan

## Society, 9 (1), 197-215, 2021
P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.295
Dikirim: 20 Januari, 2021;
Diterima: 19 Mei, 2021;
Dipublikasi: 30 Juni, 2021;
terhadap  isi  peraturan  daerah.  Tingkat  kepatuhan  tergolong tinggi  dan  berada  pada  kategori  baik.  2)  Pembentukan  dan pengelolaan  BUMDes  (kelancaran  fungsi  rutin)  juga  tinggi dan  tergolong  baik,  dan  3)  Kinerja  kepengurusan  BUMDes juga baik. Dampak implementasi kebijakan (Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas) adalah positif (baik).
Kata Kunci: Badan  Usaha  Milik  Desa;  Implementasi Kebijakan; Kinerja yang Diinginkan; Peraturan Daerah; Tingkat Kepatuhan

## 1. Pendahuluan
Penelitian  ini  adalah  tentang  pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Musi  Rawas Nomor  10  Tahun  2013  tentang  Pedoman  Tata  Cara  Pembentukan  dan  Pengelolaan  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  ( Bupati  Musi  Rawas,  2013 ).  Untuk  memanfaatkan  potensi  desa dan meningkatkan pendapatan desa, pemerintah Kabupaten Musi Rawas membuat peraturan daerah  untuk  mendorong  desa-desa  di  Kabupaten  tersebut  mendirikan  BUMDes.  Hasilnya, hampir  semua  desa  memiliki  BUMDes.  Meskipun  demikian,  mengacu  pada Alfatih  (2019) , BUMDes  tampaknya  tidak  berkembang  dengan  baik.  Fenomena  tersebut  antara  lain  sebagai berikut:
1) Pasar produk sangat terbatas
2) Manajemennya kurang terampil
3) Potensi desa belum termanfaatkan secara memadai
Seperti  kopi  bubuk,  produk  berbahan  dasar  cokelat,  produk  makanan  tradisional,  aneka buah-buahan lokal, dan kerajinan tangan yang hanya dipasarkan di sekitar Kabupaten. Paling- paling, mereka dibeli oleh orang luar ketika mereka mengunjungi daerah tersebut.
Mengenai manajemen  BUMDes, antar ketua dan anggota sering  berselisih karena mereka tidak setuju pada sesuatu yang tidak terlalu mendasar. Misalnya, tentang isu-isu yang diangkat dalam rapat, tempat rapat atau apakah ketua harus hadir ketika keputusan tentang  beberapa hal akan dibuat, dan beberapa hal teknis lainnya. Apalagi dalam menjalankan suatu kegiatan seringkali tanpa perencanaan. Sistem pengawasan aset bisnis juga belum dilaksanakan dengan baik. Misalnya, beberapa peralatan tidak ada dalam catatan atau bahkan hilang.
Dalam  hal  pemanfaatan  potensi  desa,  hal  ini  juga  tampak  kurang  menggembirakan. Sebagian besar usaha bergerak di bidang perdagangan. Hanya sedikit barang dagangan yang mereka jual atau hasilkan yang berhubungan dengan kekayaan alam yang dimiliki oleh desa, seperti  kopi,  getah  pohon  karet,  buah-buahan  lokal,  makanan  tradisional,  buah  coklat,  buah sawit,  dan  lain-lain.  BUMDes  tersebut  menjual  sembako,  bahan  bangunan,  telepon  genggam, pernak  pernik,  kue,  persewaan  peralatan,  dan  perlengkapan  pesta  pernikahan.  Salah  satu tujuan  pemerintah  daerah  mendorong  berdirinya  BUMDes  adalah  pemanfaatan  potensi  desa berupa kekayaan alam lokal.
Kondisi  ini  juga  terlihat  pada  penelitian Ali et  al. (2019) ,  yang  menunjukkan  bahwa program BUMDes belum sepenuhnya mengatasinya. Hal ini berbeda dengan Caya & Rahayu (2019) yang menunjukkan bahwa BUMDes berdampak pada perekonomian desa. Penelitian ini merupakan  penelitian  lanjutan  dari Alfatih  (2019) ,  yang  berfokus  pada  identifikasi  potensi (sumber daya) desa. Penelitian ini melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya, dengan fokus yang  berbeda,  dengan  melihat  implementasi  kebijakan  pembentukan  BUMDes  di  Kabupaten
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.295
Musi Rawas. Untuk mengetahui apakah kebijakan terkait BUMDes sudah berjalan dengan baik atau belum.

## 2. Tinjauan Pustaka

## 2.1. BUMDes sebagai upaya transformasi
Salah satu agenda prioritas Indonesia tertuang dalam Nawa Cita Ketiga, yang menyatakan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Hal ini dimaksudkan untuk memajukan perekonomian masyarakat pedesaan dan  mengatasi  kesenjangan  dalam  pembangunan  nasional.  Wujudnya  dengan  mendirikan Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  merupakan  turunan  dari  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, pembentukan dan pengelolaan BUMDes juga diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015. BUMDes merupakan usaha desa yang bercirikan kepemilikan bersama. Jadi bukan hanya milik perorangan tetapi milik pemerintah desa dan masyarakat.
Upaya  memajukan  perekonomian  masyarakat  pedesaan  dan  mengatasi  kesenjangan pembangunan  nasional  merupakan  bagian  dari  upaya  transformasi.  Menurut Delaney, sebagaimana  dikutip  dalam  Gauthamadas  (2004) ,  transformasi  adalah  tindakan  untuk meningkatkan kapasitas manusia, budaya, dan modal sosial, termasuk peran gender, kelompok rentan, pemberdayaan sosial ekonomi, pengelolaan lingkungan, dan pengembangan kapasitas lokal.  Namun,  apakah  implementasi  BUMDes  sudah  berjalan  dengan  baik?  Sehingga diperlukan kajian terkait dengan implementasi kebijakan itu sendiri.

## 2.2. Implementasi Kebijakan Publik
Dye  (2017) mendefinisikan  kebijakan  publik  sebagai  apa  pun  yang  dipilih  pemerintah untuk  dilakukan  atau  tidak  dilakukan. Alfatih  (2010) menyatakan  bahwa  kebijakan  publik adalah  setiap  keputusan  atau  tindakan  yang  sengaja  dibuat  atau  diambil  oleh  pemerintah untuk  kepentingan  publik,  pemecahan  masalah  publik,  pemberdayaan  publik,  dan kesejahteraan sosial.
Kebijakan  publik  bisa  dalam  berbagai  bentuk,  seperti  konstitusi,  undang-undang, peraturan,  keputusan,  dan  peraturan  pemerintah  pengganti  undang-undang.  Dalam  kamus Webster,  implementasi  didefinisikan  sebagai  menerapkan  aturan  atau  kebijakan  ke  dalam tindakan atau menerapkan teori ke dalam praktik.
Nugroho (2016) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan adalah cara suatu kebijakan untuk  mencapai  tujuannya”.  Definisi  lain  mengatakan  bahwa  “implementasi  adalah pelaksanaan  keputusan  kebijakan  yang  dibuat  oleh  otoritas  publik”  ( Mazmanian  &  Sabatier, 1983, p. 7 ).
Ripley  &  Franklin  (1986) menyatakan  bahwa  implementasi  kebijakan  yang  sukses  diukur dengan tiga parameter: tingkat kepatuhan, kelancaran fungsi rutin, dan mengarah pada kinerja dan dampak yang diinginkan.
Ketiga  parameter  keberhasilan  implementasi  kebijakan  yang  dikemukakan  dalam  karya Ripley dan Franklin ini menjadi acuan dalam evaluasi atau menilai keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2013 tentang  Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten. .
Menurut Rabinowitz et  al., sebagaimana  dikutip  dalam  Alfatih  (2012) ,  pelaksanaannya harus mengikuti tiga prinsip. Yaitu:
1) Implementasi kebijakan harus mengacu pada apa yang dikatakan dalam kebijakan secara akurat
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.295
2) Implementasi  kebijakan  harus  mampu  membangkitkan  komitmen  para  pelaksana kebijakan.
3) Implementasi  kebijakan  harus  dapat  memenuhi  keinginan  publik.  Oleh  karena  itu,  harus ada konsensus antara organisasi pelaksana dengan sistem politik yang berlaku.
Dalam  konteks  ini,  keinginan  publik  berarti  kinerja  dan  dampak  yang  diinginkan masyarakat  di  desa-desa  di  mana  BUMDes  berada  dan  orang-orang  yang  terlibat  dalam pengelolaan BUMDes.

## 3. Metodologi Penelitian
Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Metode ini terdiri dari survei sampel dan indikator analisis deskriptif yang dihasilkan dari survei sampel.

## 3.1. Definisi Konsep
Kebijakan  publik  dalam  konteks  ini  adalah  Peraturan  Daerah  Nomor  10  Tahun  2013 Kabupaten  Musi  Rawas  tentang  Pedoman  Tata  Cara  Pembentukan  dan  Pengelolaan  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes).  Kepatuhan  adalah  kesediaan  untuk  menaati  Peraturan  Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Fungsi dalam pengertian ini adalah pekerjaan pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Musi Rawas. Kinerja merupakan capaian yang diperoleh sesuai dengan amanat peraturan daerah yang diacu. Dampak tersebut merupakan akibat yang timbul dari tercapainya tujuan peraturan daerah.

## 3.2. Definisi Operasional
Definisi operasional dirinci dari teori yang dimaksud. Hal itu dilakukan untuk menentukan atau  melokalisasi  data  yang  akan  dikumpulkan  dalam  penelitian.  Definisi  operasional  terdiri dari  dimensi  dan  indikator.  Dimensi  adalah  ukuran  yang  mengukur  apakah  suatu  variabel berhasil  atau  tidak.  Selain  dimensi,  terdapat  indikator  yang  dalam  konteks  ini  berarti pengukuran.  Indikator  diukur  dimensi.  Data  penelitian  yang  dikumpulkan  mengacu  pada poin-poin pada kolom indikator.

## Tabel 1. Definisi Operasional Variabel
Variabel Dimensi Indikator Implementasi  Peraturan  Daerah Kabupaten  Musi  Rawas  Nomor  10 Tahun  2013  tentang  Pedoman  Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik Desa (BUMDes) Tingkat kepatuhan 1) Usaha  yang  sesuai  dengan  potensi desa 2) Pembentukan BUMDes harus berdasarkan peraturan desa 3) Pembentukan BUMDes berdasarkan musyawarah 4) Organisasi BUMDes harus dipisahkan dari organisasi pemerintahan desa 5) Organisasi  BUMDes  harus  terdiri dari pembina/komisaris dan pelaksana operasional 6) Kepala  desa  bertindak  sebagai penasihat/komisaris
Variabel Dimensi Indikator 7) Pelaksana  operasi  terdiri  dari direktur/manajer  dan  kepala  unit usaha 8) Keuntungan  usaha  harus  dibagi dengan pemilik modal 9) Pengelola  BUMDes wajib membuat laporan kepada kepala desa 10) Badan  perwakilan  desa  harus mengawasi BUMDes 11) Good  Corporate  Governance (GCG) harus  diterapkan  oleh  manajemen BUMDes. Kelancaran fungsi rutin 1) Tersedianya permodalan yang memadai 2) Tersedianya  sumber  daya  manusia yang memadai 3) Tersedianya anggaran yang memadai 4) Tersedianya  peralatan  kerja  yang layak 5) Tersedianya  tempat  usaha  yang layak 6) Tersedianya alat yang memadai Realisasi kinerja yang diinginkan  dan  dampak yang diinginkan 1) Peningkatan pendapatan desa 2) Tersedianya peluang usaha 3) Pemanfaatan potensi desa 4) Kemudahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa 5) Penduduk desa lebih sejahtera
6) Citra pemerintah desa lebih positif

## 3.3. Unit Analisis dan Unit Pengamatan
Unit analisis penelitian ini adalah organisasi karena responden terpilih dari masing-masing BUMDes  menjawab  kuisioner  atas  nama  BUMDes  mereka.  Bukan  pendapat  pribadi  mereka. Sedangkan  unit  observasi  adalah  siapa  saja  di  antara  masing-masing  pengurus/pengelola BUMDes pada saat pendataan.

## 3.4. Populasi
Ada 174 BUMDes di Kabupaten Musi Rawas yang menjadi populasi penelitian ini.

## 3.5. Sampel
Sampel dipilih secara acak. Jumlah sampel didasarkan pada rumus yang dikemukakan oleh Slovin ( Umar, 2004, pp. 103-107 ):
𝑛 = 𝑁 1 + 𝑁e 2
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.295
=

## =
2 = 63,50 = 64
Keterangan: n    =  jumlah sampel N   =  jumlah populasi e   =   10% tingkat kesalahan
Sampel penelitian ini adalah salah satu pengurus BUMDes yang mengetahui dan memiliki kewenangan  untuk  mempresentasikan  BUMDes  mereka.  Mereka  adalah  ketua,  wakil,  atau ketua unit. Satu orang mewakili satu BUMDes sebagai responden yang bisa ditemui.

## 3.6. Data dan Sumbernya
Ada  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  terutama  berasal  dari  kuesioner  dan observasi  lapangan.  Sedangkan  data  sekunder  bersumber  dari  dokumen,  seperti  arsip  dan laporan.

## 3.7. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

## 3.7.1. Validitas Instrumen
Validitas instrumen dapat dilihat dari kriteria interpretasi mengenai indeks korelasi (r). Berikut tabel indeks korelasi (r):
Tabel 2. Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r
Interval Koefisien Tingkat Korelasi 0,800 – 1,000 Sangat tinggi 0,600 – 0,799 Tinggi 0,400 – 0,599 Cukup tinggi 0,200 – 0,399 Rendah 0,000 – 0,199 Sangat rendah (tidak valid) Sumber: Riduwan (2010, p. 110)
Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua nilai koefisien r instrumen untuk dimensi tingkat kepatuhan dan kelancaran fungsi rutin. Realisasi kinerja yang diinginkan dan dampak yang diinginkan memiliki nilai > r tabel yaitu 0,359 – berkisar antara 0,7448 hingga 0,945 – yang berarti semua instrumen dari dimensi tersebut dinyatakan valid. Hal ini menunjukkan bahwa semua  item  yang  digunakan  sebagai  indikator  pelaksanaan  kebijakan  (perda)  berdasarkan persepsi valid sebagai alat ukur.

## 3.7.2. Uji Reliabilitas Instrumen
Ukuran reliabilitas alpha dapat diinterpretasikan dalam tabel berikut:
Tabel 3. Interpretasi Tingkat Keandalan Nilai Alpha Cronbach Tingkat Keandalan 0,00 - 0,20 Kurang Dapat Diandalkan 0,21 - 0,40 Agak Terpercaya 0,41 - 0,60 Cukup andal
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.295
Nilai Alpha Cronbach Tingkat Keandalan 0,61 - 0,80 Dapat diandalkan 0,81 - 1,00 Sangat Terpercaya Sumber: Triton, sebagaimana dikutip dalam Sujianto (2007, p. 91)
Uji  reliabilitas  dalam  penelitian  ini  menggunakan  rumus  reliabilitas  alat  ukur  Alpha Cronbach. Instrumen dinyatakan reliabel jika nilai Cronbach‟s Alpha adalah 0,61. Berdasarkan hasil  uji  reliabilitas  yang  dilakukan  terhadap  item  pernyataan  persepsi  kepada  20  responden menunjukkan nilai Cronbach‟s Alpha 0,61 - berkisar antara 0, 766 sampai dengan 0, 886 - yang berarti pernyataan dari tingkat kepatuhan , kelancaran fungsi rutin, dan realisasi kinerja yang diinginkan  dan  dampak  yang  diinginkan  dapat  diandalkan.  Oleh  karena  itu,  seluruh pernyataan kuesioner digunakan untuk menentukan implementasi kebijakan (perda).

## 3.8. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  penyebaran  angket,  observasi  langsung,  dan studi dokumen. Peneliti bersama enumerator mengunjungi desa-desa tersebut secara langsung. Kuesioner dibagikan langsung kepada manajemen BUMDes. Dalam kunjungan tersebut, selain menyebarkan kuesioner, tim peneliti juga melakukan observasi langsung. Hal-hal yang diamati adalah bahan pembuatan, proses, produk, sistem pemasaran, dan tampilan produk. Dokumen yang  diteliti  adalah  (1)  Peraturan  Daerah  Nomor  10  Tahun  2013  Kabupaten  Musi  Rawas tentang  Pedoman  Tata  Cara  Pembentukan  dan  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes);  (2)  Catatan  BUMDes  tentang  produksi  tahunan;  (3)  MoU  antara  manajemen BUMDes dengan perusahaan di desa tentang mesin produksi yang diberikan oleh perusahaan. Seperti penghancur biji kopi, alat pengemasan, rak display.

## 3.9. Instrumen Penelitian
Instrumen  penelitian  yang  digunakan  adalah  kuesioner.  Penentuan  skor  menggunakan skala Likert. Riduwan (2009, p. 20) menyatakan bahwa variabel yang akan diukur dengan skala likert diterjemahkan ke dalam dimensi, dan dimensi selanjutnya dijabarkan menjadi indikator yang  dapat  diukur.  Penggunaan  skala  Likert  dalam  penelitian  ini  karena  dalam penggunaannya  skala  Likert  dapat  dibuat  dan  diinterpretasikan  dengan  mudah,  dan merupakan bentuk pengukuran yang umum digunakan. Data mentah yang diperoleh berupa angka-angka kemudian diinterpretasikan dalam arti kualitatif.
Untuk  analisis  kuantitatif,  alternatif  jawaban  skala  Likert  diberi  skor  1  sampai  5.  Dengan demikian,  lima  alternatif  jawaban  persepsi  yaitu  kategori  skor:  Skor  1  dikategorikan  Sangat Tidak Setuju, Skor 2 Tidak Setuju, Skor 3 Netral, Skor 4 Setuju, dan Skor 5 dikategorikan Sangat Setuju.
Teknik  analisis  data  menggunakan  teknik  deskriptif.  Hal  itu  dilakukan  dengan menampilkan  data,  menilainya,  menyampaikan  argumen,  mengutip  teori  untuk  pembenaran dan konfirmasi, dan mengambil kesimpulan ( Alfatih, 2016 ). Teknik utama pengumpulan data adalah penyebaran kuesioner. Angka berkode jawaban dari angket yang diberikan responden (misalnya  sangat  setuju  diberi  kode  1,  setuju  diberi  kode  2,  dan  seterusnya).  Jadi,  data  yang didapat berupa angka-angka. Data ini dimasukkan ke dalam tabel, ditampilkan, dan dianalisis. Sementara  itu,  data  dari  dokumen  dan  observasi  digunakan  sebagai  data  pendukung  dalam analisis.
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.295

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Sebelum  melakukan  analisis,  penting  untuk  membuat  rentang  skor  untuk  membuat kategori  kualitas  setiap  indikator  dan  kemudian  untuk  rata-rata  kategori  kualitas  setiap dimensi.  Kategori  rentang  skor  tersebut  pada  dasarnya  dilihat  dari  jumlah  responden  (lihat: Kategori Tidak Begitu Baik, Tabel 4 ). Dalam prosesnya melibatkan skor tertinggi sangat setuju berkode 5. Skor terendah adalah 1 untuk sangat tidak setuju. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4 .
Tabel 4. Klasifikasi Kualitas Indikator Berdasarkan Kategori Rentang Skor Penilaian
Rentang Skor Kategori 64-115 Tidak begitu baik 116-167 Tidak baik 168-219 Cukup 220-271 Baik >272 Baik sekali
Data dianalisis berdasarkan dimensi. Itu dimulai dari dimensi pertama.

## 4.1. Tingkat Kepatuhan terhadap Isi Peraturan Daerah
Salah  satu  tujuan  didirikannya  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  sebagaimana diamanatkan  dalam  peraturan  daerah  yang  dikaji  adalah  untuk  memanfaatkan  potensi  desa. Secara  umum,  desa-desa  di  Kabupaten  Musi  Rawas  terletak  di  dekat  hutan,  gunung,  bukit, sungai, atau beberapa di antaranya. Oleh karena itu, desa-desa tersebut memiliki potensi yang baik.  Mengenai  apakah  usaha  yang  dijalankan  oleh  BUMDes  sesuai  dengan  potensi  desa, jawaban responden adalah sebagai berikut.

## Tabel 5. Tinjauan Kuantitatif Tingkat Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah
No Pernyataan Opsi Jawaban FS RS  Persentase STS (1) TS (2) N (3) S (4) SS (5) 1  Usaha yang sesuai dengan potensi desa 20 15 7 15 7 166 320 100% 2  Pembentukan BUMDes harus di bawah peraturan desa 0 0 0 40 24 280 320 100% 3  Pembentukan BUMDes berdasarkan musyawarah 0 0 0 21 43 299 320 100% 4  BUMDes harus dipisahkan dari pemerintah desa 0 0 2 22 40 294 320 100% 5  BUMDes harus terdiri dari pembina dan pelaksana operasional 0 0 0 24 40 296 320 100% 6  Kepala desa bertindak sebagai penasihat/komisaris 17 15 0 10 22 197 320 100%
https://doi.org/10.33019/society.v9i1.295
No Pernyataan Opsi Jawaban FS RS  Persentase STS (1) TS (2) N (3) S (4) SS (5) 7  Pelaksana operasi terdiri dari manajer & kepala unit bisnis 0 0 0 10 54 310 320 100% 8  Keuntungan harus dibagi dengan pemilik modal 0 0 7 27 30 279 320 100% 9  Pengelola BUMDes harus membuat laporan ke kepala desa 0 0 0 10 54 310 320 100% 10  BUMDes diawasi oleh badan perwakilan desa 4 5 5 20 30 259 320 100% 11  GCG  harus  diterapkan  oleh pengelola BUMDes 0 0 0 33 31 287 320 100% Skor rata-rata - - - - - 271 - 100%
Sumber: Kuesioner, 2019.
Keterangan: Frequency Score (FS)  =  Pilihan jawaban x skor 1 Result Score (RS)
=  Jumlah Responden x 5 Skor rata-rata =  (FS x 100%) : RS STS =  Sangat Tidak Setuju TS =  Tidak setuju N =  Netral S =  Setuju SS =  Sangat setuju
Pada Tabel  5 ,  skor  rata-rata  adalah  271,  dan  271  adalah  100  persen  dan,  166  adalah  65,5 persen dari 100 persen dari 271. Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa skor frekuensi indikator „usaha  yang  sesuai  dengan  potensi  desa‟  berada  di  166.  Artinya  65,5%  responden  tidak mendukung  pernyataan  tersebut. Tabel  4 tentang  klasifikasi  kualitas  indikator  berdasarkan kategori rentang skor penilaian dikategorikan Kurang Baik. Dari sisi kepatuhan, sebagian besar BUMDes tidak mematuhi peraturan daerah. Itu karena mereka memiliki persepsi lain tentang bisnis  BUMDes.  Sebagian  besar  responden  tidak  mendukung  ketentuan  peraturan  daerah  ini karena  potensi  desa  hanya  terbatas  pada  beberapa  jenis  sumber  daya  alam  yang  tersedia  di desa, seperti kakao, kopi, perkebunan karet, perkebunan kelapa sawit, dan ikan sungai.
Sementara  itu,  kebutuhan  warga  desa  sangat  beragam.  Kesenjangan  inilah  yang  mereka pandang  sebagai  peluang  bisnis  yang  sangat  menjanjikan.  Lagi  pula,  jika  semua  BUMDes melakukan bisnis yang sama, harga produk akan murah karena pasokan melimpah. Responden yang  tidak  setuju  tersebut  wajar  karena  menarik  pelanggan  melalui  produk  sangat  penting untuk  kemajuan  dan  keuntungan  bisnis. Kokemuller  (2018) menyatakan  dalam  artikelnya
1 FS pada Pernyataan 1: Usaha sesuai dengan potensi desa. Pernyataan ini ditanyakan kepada 64 responden. Dari 64 responden: 20 responden menjawab STS untuk pernyataan tersebut. STS diberi kode 1. Jadi, prosesnya 20 X 1 = 20. Jadi dengan menghitung TS, N, S, dan SS. Hasilnya : 20+30+21+60+35=166.
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.295
bahwa “diferensiasi produk berarti bahwa produk Anda memiliki satu atau lebih atribut yang membedakannya dari pesaing. Meskipun memiliki produk berkualitas baik, mengembangkan dan  mengartikulasikan  kualitas  atau  fitur  yang  membuat  satu  produk  lebih  baik  daripada pesaing adalah penting untuk menarik konsumen yang berorientasi pada nilai”. Ternyata dari indikator pertama tidak ada kepatuhan.
Mengenai indikator kedua, pembentukan BUMDes harus di bawah peraturan desa. Semua - 100% - responden mematuhinya. Skor tersebut adalah 280 dan tergolong Sangat Baik. Masuk akal karena secara teknis, hanya Perdes yang bisa mengatur kebutuhan desa secara detail dan akomodatif.  Indikator  selanjutnya  adalah  „pembentukan  BUMDes  berdasarkan  konsensus‟. Untuk  ini,  100%  responden  setuju.  Skornya  adalah  299,  yang  dipahami  sebagai  Sangat  Baik. Bisa seperti ini karena musyawarah dalam mengambil keputusan secara filosofis sudah menjadi cara Indonesia. Itu mengikuti Pancasila sebagai ideologi Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhannya ada, dan tingkatannya tinggi. Sedangkan persepsi responden tentang BUMDes harus dipisahkan dari pemerintah desa, berada pada kategori Sangat Baik. Persentasenya 100%, dan skornya 294. Diterima bahwa pengelolaan kedua urusan itu harus dipisahkan. Organisasi yang  berbeda  dengan  tugas  yang  berbeda  harus  memiliki  manajemen  untuk  menghindari konflik  kepentingan.  Indikator  kelima,  BUMDes  harus  terdiri  dari  pembina,  dan  pelaksana operasional,  didukung  dengan  baik  oleh  seluruh  responden.  Mereka  sangat  setuju  dalam  hal ini,  karena  para  pelaksana  membutuhkan  beberapa  saran  untuk  mengarahkan  pekerjaan  ke tujuan.  Hasilnya,  100%  atau  64  responden  setuju  dan  sangat  setuju  dengan  pernyataan  yang diajukan.  Skor tersebut adalah  296 dan tergolong  Sangat Baik.  Ketika ungkapan lain  - kepala desa bertindak sebagai penasihat/komisaris - disampaikan kepada responden, hanya 50% atau 32  orang  yang  disetujui.  Sedangkan  50%  lainnya  menolak,  skornya  adalah  197.  Itu  berada  di kisaran  skor  antara  168  dan  219,  yang  berarti  cukup.  Ketika  hasil  ini  diteliti  lebih  lanjut, responden  yang  tidak  mendukung  menjawab  bahwa  kepala  desa  harus  fokus  pada pekerjaannya sebagai kepala desa untuk bekerja secara profesional.
Sementara itu, sumber data pendukung berpendapat bahwa sebagai kepala desa, wajar jika ia  menjadi  komisaris  untuk  BUMDes  di  desanya.  Kalimat  selanjutnya  berbunyi,  “pelaksana operasi terdiri dari manajer dan kepala unit bisnis”. Terhadap hal ini, sebagian besar responden – 54 orang – sangat setuju. Sepuluh responden lainnya hanya setuju. Skor tersebut adalah 310 dan  termasuk  dalam  kategori  Sangat  Baik.  Adalah  umum  jika  dua  unit  dasar  itu  ada  dalam sebuah  perusahaan  bisnis.  Indikator  kedelapan  dari  dimensi  tingkat  kepatuhan  adalah  “Laba harus  dibagi  dengan  pemilik  modal”.  Skor  pengukuran  adalah  279  dan  berada  pada  posisi Sangat Baik. Secara persentase, 89% responden mematuhi aturan ini.
Bagi hasil adalah praktik umum di antara para pemegang saham. Setelah itu, 64 responden diminta untuk menjawab pernyataan tersebut, dan pengelola BUMDes harus melapor kepada kepala  desa.  Hal  ini  mengakibatkan  semua  responden  mendukung  hal  tersebut.  Ketentuan yang  dipatuhi  masuk  dalam  klasifikasi  Sangat  Baik  karena  mendapat  skor  310.  Ketaatan  lain terjadi  karena  pengurus  BUMDes  tidak  keberatan  diawasi  oleh  pihak  lain,  Badan Permusyawaratan Desa. Terbukti ketika mereka menjawab pernyataan tersebut, dan BUMDes yang  dibina  oleh  badan  perwakilan  desa,  sebagian  besar  –  50  responden  atau  78%  – mendukungnya. Skor tersebut adalah 259. Oleh karena itu, tergolong Baik.
Terakhir  tapi  bukan  yang  akhir  adalah  indikator  terakhir  dari  tingkat  kepatuhan.  Sudah seharusnya GCG diterapkan oleh pengelola BUMDes. Untuk pernyataan ini, semua responden menganjurkan penerimaan mereka. Fakta bahwa 33 jawaban  menunjukkan  setuju. 31 lainnya menyatakan  sangat  setuju.  Dapat  dipahami  bahwa  100%  responden  mematuhi  artikel  ini. Indikator  ini  ditempatkan  pada  level  Sangat  Baik.  Skornya  adalah  287.  Berkaitan  dengan
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.295
pentingnya  kepatuhan  dalam  bekerja, Trainor  (2012) mendukung Ripley  &  Franklin  (1986) dengan  menyatakan,  “ketika  menyangkut  bisnis  dan  manajemen  perusahaan,  kepatuhan mengacu  pada  perusahaan  yang  mematuhi  semua  hukum  dan  peraturan  hukum.  dalam  hal bagaimana mereka mengelola bisnis, staf mereka, dan perlakuan mereka terhadap konsumen mereka.  Konsep  kepatuhan  adalah  untuk  memastikan  bahwa  perusahaan  bertindak  secara bertanggung  jawab.  Dalam  hal  manajemen  bisnis  dan  perusahaan,  kepatuhan  mengacu  pada perusahaan yang mematuhi semua undang-undang dan peraturan hukum tentang bagaimana mereka  mengelola  bisnis,  staf  mereka,  dan  perlakuan  mereka  terhadap  konsumen  mereka. Konsep kepatuhan adalah memastikan bahwa korporasi bertindak secara bertanggung jawab”. Perlu diingatkan di sini bahwa jika indikatornya positif, maka dimensinya akan positif. Karena indikator telah menjadi ukuran dimensi dan sebaliknya.
Dari  pembahasan  tersebut  diketahui  bahwa  ada  satu  indikator  –  indikator  pertama  – tergolong Kurang Baik. Salah satu indikator, indikator keenam, sudah Cukup. Indikator lain – indikator  nomor  10  –  dikelompokkan  menjadi  Baik.  Terdapat  delapan  indikator  yang  masuk dalam kategori Sangat Baik. Rata-rata skor dimensi tingkat kepatuhan adalah 271 dan termasuk dalam  kategori  Baik.  Secara  umum,  sembilan  indikator  menunjukkan  kepatuhan,  dan  sangat tinggi.  Dalam  hal  tingkat  kepatuhan,  dapat  disimpulkan  bahwa  mengacu  pada  teori  yang diajukan  dalam  karya Ripley  &  Franklin  (1986) ,  implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten telah berhasil.
Indikator  selanjutnya  yang  akan  dianalisis  termasuk  dalam  dimensi  kedua,  kelancaran fungsi rutin. Itu juga akan dibahas satu demi satu. Untuk datanya lihat Tabel 6 .
Tabel 6. Tinjauan Kuantitatif Kelancaran Fungsi Rutin
No Pernyataan Opsi Jawaban FS RS Persentase STS (1) TS (2) N (3) S (4) SS (5) 1 Ketersediaan modal yang memadai 8 10 11 31 4 175 320 100% 2 Tersedianya sumber daya manusia yang memadai 5 5 7 27 20 244 320 100% 3 Ketersediaan anggaran yang memadai 4 7 13 30 10 227 320 100% 4 Tersedianya peralatan kerja yang layak 4 5 11 20 24 247 320 100% 5 Tersedianya tempat usaha yang layak 2 4 2 40 16 256 320 100% 6 Ketersediaan alat yang memadai 2 4 4 24 30 269 320 100% Total Skor - - - - 236 - 100%
Sumber: Kuesioner, 2019.
Keterangan: Frequency Score (FS) = Opsi jawaban x skor Result Score (RS) = Jumlah Responden x 5
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.295
Skor = (FS X 100%) : RS
Data pada Tabel 6 di atas, khususnya terkait ketersediaan permodalan yang memadai bagi BUMDes  di  Kabupaten  Musi  Rawas,  menunjukkan  bahwa  sebagian  responden  menolak pernyataan  tersebut.  Itu  berarti  dalam  persepsi  mereka  itu  tidak  benar.  Namun  demikian, sebagian  besar  responden  memiliki  sudut  pandang  yang  cukup  berbeda  dengan  yang  tidak setuju. Mereka sebanyak 54,69% sangat yakin dan mendukung pernyataan tersebut. Indikator pertama  kelancaran  fungsi  rutin  ini  berada  pada  level  Cukup  karena  skornya  hanya  175. Terlepas dari modal usaha yang memadai, BUMDes tersebut tetap menjalankan usahanya dan selalu siap untuk mendapatkan bantuan dari pihak manapun untuk permodalan lebih.
Berbeda  dengan  indikator  pertama,  parameter  kedua  kelancaran  dimensi  fungsi  rutin tampak lebih baik. Empat puluh tujuh responden atau 73,44% yakin dengan kecukupan SDM BUMDes  Kabupaten  Musi  Rawas.  Kepengurusan  masing-masing  BUMDes  memiliki  jumlah pengurus yang beragam mulai dari 6 hingga 12 orang tergantung pada bisnis yang dijalankan, lokasi,  umur  panjang  operasi,  dan  ukuran. BUMDes  yang  bisnisnya  terkait  dengan  kekayaan alam  desa,  seperti  pohon  karet  atau  perkebunan  kelapa  sawit,  membutuhkan  lebih  banyak karyawan  daripada  yang  menjual  sembako  atau  lainnya.  Skor  indikator  ini  adalah  244  dan berada pada kategori Baik.
Analisis selanjutnya adalah anggaran. Anggarannya cukup berbeda dari modal. Itu adalah bagian  dari  modal.  Tidak  semua  modal  menjadi  anggaran.  Mengenai  pernyataan  „BUMDes memiliki anggaran yang memadai atau ketersediaan anggaran yang memadai, 62,51% atau 40 responden menganggap itu benar. Terbukti dengan masih adanya BUMDes yang menjalankan usahanya  dengan  cukup  baik.  Skor  bagian  ini  tidak  terlalu  buruk.  Angka  itu  adalah  227  dan berada di Baik juga.
Indikator  keempat  menunjukkan  bahwa  berada  pada  posisi  Baik.  Hal  itu  dilambangkan dengan  skornya  yaitu  247.  Empat  puluh  empat  responden  mendukung  pernyataan “tersedianya alat kerja yang layak”, yang berarti BUMDes tempat mereka bekerja memiliki alat kerja  yang  layak.  Responden  memiliki  pengetahuan  tentang  BUMDes  mereka  dan  memiliki wewenang  untuk  mewakili  BUMDes  mereka.  Oleh  karena  itu,  pendapat  mereka  harus didengar. Dari 64 responden, 87% mendukung pernyataan yang diajukan.
Infrastruktur  sangat menentukan  keberhasilan  pekerjaan.  Jika kondisinya  tidak  memadai, suasana  kerja  akan  menjadi  tidak  nyaman.  Itu  bisa  menyebabkan  kegagalan  kerja.  Ketika responden  diminta  menjawab  kalimat  apakah  tempat  usaha  BUMDes  itu  layak  (ketersediaan tempat  usaha  yang  layak),  94%  mendukung  –  40  responden  setuju.  16  lainnya  sangat  setuju. Dalam situasi ini, skor indikator kelima adalah 256. Masuk ke klasifikasi Baik.
Selain  tempat  usaha  yang  layak,  alat  kerja  juga  memegang  peranan  yang  sangat  penting dalam  menentukan  keberhasilan.  Oleh  karena  itu,  manajemen  BUMDes  harus  memberikan perhatian yang besar kepada mereka. Ketika responden harus memilih satu dari lima pilihan jawaban - Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), Sangat Setuju (SS) -  terhadap  pernyataan  “ketersediaan  alat  yang  memadai”,  dapat  diketahui  dua  responden sangat tidak setuju, empat tidak setuju, empat netral, 24 setuju, dan 30 lainnya sangat setuju. Terlihat  bahwa  sebagian  besar  responden  –  54  orang  atau  84,4%  –  mendukung  pernyataan tersebut. Secara keseluruhan, skor tersebut adalah 269, dan termasuk dalam kategori Baik.
Pekerjaan itu menyenangkan dan bermakna jika semuanya berjalan lancar. Pekerjaan yang bermakna mendorong pencapaian kinerja. Mengenai pekerjaan yang bermakna, van Wingerden &  van  der  Stoep  (2018) mengklaim  pekerjaan  yang  bermakna  memiliki  hubungan  positif dengan  kinerja  karyawan  dalam  beberapa  cara  yang  saling  terkait,  melalui  penggunaan
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.295
kekuatan  karyawan,  melalui  keterlibatan  kerja,  dan  melalui  penggunaan  kekuatan  yang memengaruhi keterlibatan kerja.
Pembahasan di atas memberikan informasi sebagai berikut, yaitu:
1) 54,69%  (35  orang)  responden  tidak  keberatan  dengan  kalimat  yang  menyatakan “tersedianya modal yang memadai” bagi BUMDes. Kategori indikator cukup.
2) Indikator “ketersediaan sumber daya manusia yang memadai” pada BUMDes berada pada level Baik. Hal ini didukung oleh 47 dari 64 responden atau 73,44 %.
3) Posisi parameter ketiga juga Baik karena skornya 227.
4) 44 responden mendukung pernyataan “ketersediaan peralatan kerja yang layak”. Itu di 247 skor dan Bagus.
5) Skor dari indikator kelima adalah 256. Masuk ke klasifikasi Baik.
6) 54  orang,  atau  84,4%,  mendukung  pernyataan  “ketersediaan  alat  yang  memadai”.  Secara keseluruhan, skor tersebut adalah 269, dan termasuk dalam kategori Baik.
Dimensi kedua – kelancaran fungsi rutin – keberhasilan implementasi kebijakan telah Baik dengan skor 236. Mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Ripley & Franklin (1986) , dapat disimpulkan bahwa  – dalam hal kelancaran fungsi rutin  – implementasi kebijakan, peraturan daerah, telah berhasil.
Akhirnya,  sampai  pada  dimensi  terakhir  keberhasilan  implementasi  peraturan  daerah: kinerja dan dampak yang diinginkan. Analisis dimulai dari kinerja yang diinginkan. Data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut.

## Tabel 7. Tinjauan Kuantitatif Kinerja yang Diinginkan
No Pernyataan Opsi Jawaban FS RS Persentase STS (1) TS (2) N (3) S (4) SS (5) 1  Peningkatan pendapatan desa 2 5 13 22 22 249 320 100% 2  Tersedianya peluang usaha 0 0 0 10 54 310 320 100% 3  Pemanfaatan potensi desa 10 5 5 9 35 246 320 100% Total Skor - - - - - 268 - 100%
Sumber: Kuesioner, 2019.
Keterangan: Frequency Score (FS) = Opsi jawaban x skor Result Score (RS) = Jumlah Responden x 5 Skor = (FS X 100%) : RS
Menilai  kinerja  sudah  sangat  penting  untuk  dilakukan.  Untuk  mengetahui  kinerja  yang diperoleh  apakah  sudah  mencapai  sebagaimana  mestinya  atau  belum. DeNisi  &  Pritchard (2015) menyatakan,  “merancang  dan  mengimplementasikan  sistem  penilaian  dan  manajemen kinerja yang tujuannya adalah peningkatan kinerja adalah sesuatu yang sangat penting”.
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.295
Data  pada Tabel  7 terkait  dengan  skor  3  indikator  dimensi  kinerja  yang  diinginkan  dari keberhasilan  implementasi  peraturan  daerah  di  Kabupaten  Musi  Rawas.  Ketika  diminta menjawab  pernyataan  “peningkatan  pendapatan  desa”  yang  berarti  pendapatan  desa meningkat  karena  adanya  usaha  BUMDes,  ada  44  atau  69%  responden  yang  mendukung pernyataan  tersebut  secara  kuantitatif.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  usaha  BUMDes  telah berhasil  dan  memperoleh  keuntungan  dan  sebagian  keuntungan  masuk  ke  rekening  bank pemerintah desa. Hal itu membuat anggaran desa meningkat. Usaha BUMDes yang cenderung menguntungkan  adalah  terkait  dengan  kebutuhan  sehari-hari,  seperti  pengadaan  sembako, bahan baku konstruksi, persewaan alat, persewaan sarana pernikahan, dan lain-lain. Sementara itu,  bisnis  lain  yang  terkait  dengan  kekayaan  alam  desa  -  misalnya  getah  pohon  karet,  buah kelapa  sawit,  kopi  bubuk,  produk  berbasis  kakao,  dan  makanan  berbasis  ikan  segar  -  juga menguntungkan,  tetapi  tidak  stabil.  Keuntungannya  fluktuatif  karena  bisnis  ini  bergantung pada musim, permintaan, dan harga di pasar.
Indikator  kedua  dari  dimensi  kinerja  yang  diinginkan  adalah  “ketersediaan  peluang bisnis”.  Terhadap  pernyataan  ini,  seluruh  responden  (100%)  memberikan  dukungannya. Mereka  sepakat  bahwa  pembentukan  BUMDes  menciptakan  peluang  bisnis  bagi  warga  desa yang bersangkutan. Penduduk desa bisa menjadi pemasok untuk BUMDes di desa mereka atau bekerja untuk BUMDes itu sendiri. Jadi, indikator ini termasuk dalam kategori Sangat Baik.
Indikator terakhir adalah pemanfaatan potensi desa. Jawaban responden bervariasi, seperti sepuluh responden sangat tidak  setuju, lima orang  tidak  setuju, lima orang  menjawab  netral, sembilan  orang  menyatakan  setuju,  dan  35  orang  lainnya  sangat  setuju.  Dari  data  tersebut terlihat  bahwa  sebagian  besar  responden  yaitu  44  orang  atau  69%  mendukung  pernyataan tersebut. Untuk ini, skornya adalah 246 dan termasuk dalam kategori Baik. Beberapa responden tampaknya menentang pernyataan yang diajukan karena saat ini banyak jenis barang dagangan atau produk yang dapat dijual. Tidak hanya sebatas kekayaan alam yang dimiliki desa.
Pembahasan ketiga indikator dimensi kinerja yang diinginkan di atas menunjukkan bahwa skor pada indikator pertama adalah 249, selanjutnya adalah 310, dan parameter terakhir adalah 246. Rata-rata skor dari dimensi kinerja yang diinginkan memiliki telah 269, dan itu di posisi Baik.  Ini  menyiratkan  bahwa  kinerja  yang  diinginkan  telah  tercapai.  Jika  implementasi  suatu kebijakan  menghasilkan  kinerja  yang  baik,  maka  dapat  disimpulkan  –  mengacu  pada  teori Ripley & Franklin (1986) – implementasi tersebut berhasil.
Akhirnya,  analisis  sampai  pada  dampak  yang  diinginkan  sebagai  bagian  dari  dimensi terakhir  dari  keberhasilan  implementasi  kebijakan.  Dimensi  ini  juga  terdiri  dari  3  indikator. Mereka  adalah  kemudahan  dalam  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  penduduk  desa, penduduk desa lebih sejahtera, dan citra pemerintah desa lebih positif. Data mengenai ketiga indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

## Tabel 8. Tinjauan Kuantitatif Dampak yang Diinginkan
No Pernyataan Opsi Jawaban FS RS Persentase STS (1) TS (2) N (3) S (4) SS (5) 1  Kemudahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari penduduk desa 4 4 2 30 24 258 320 100%
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.295
No Pernyataan Opsi Jawaban FS RS Persentase STS (1) TS (2) N (3) S (4) SS (5) 2  Penduduk desa lebih sejahtera 7 8 5 40 4 218 320 100% 3  Citra pemerintah desa semakin positif 5 5 5 30 19 245 320 100% Total score - - - - - 240 100%
Sumber: Kuesioner, 2019.
Keterangan: Frequency Score (FS) = Opsi jawaban x skor Result Score (RS) = Jumlah Responden x 5 Skor = (FS X 100%) : RS
Skor yang termasuk dalam indikator pertama – kemudahan pemenuhan kebutuhan sehari- hari  penduduk  desa  –  pada  tabel  di  atas  adalah  258.  Termasuk  dalam  kategori  Baik.  Alasan mendapat dukungan dari 54 orang tersebut karena sejak BUMDes ada di desa mereka, sebagian kebutuhan sehari-hari  mereka seperti sembako, bahan bangunan, telepon seluler dan  pernak- pernik,  lebih  mudah  didapat.  Tampaknya  alasannya  sangat  sederhana,  tetapi  itu  faktual. Penduduk  beberapa  desa  dulunya  sulit  mendapatkan  sebagian  kehidupan  sehari-harinya karena beberapa desa sulit dijangkau atau ada yang tidak terjangkau melalui transportasi darat - seperti desa Sri Pengantin, Belani, dan Napallicin  - karena kondisi jalan yang  sangat buruk. Beberapa desa bahkan tidak memiliki akses transportasi darat. Mereka sangat terisolasi. Mereka mengambil transportasi sungai sebagai gantinya.
Pada indikator kedua, dari 64 responden, hanya 69% yang mendukung pernyataan “warga desa  (menjadi)  lebih  sejahtera”.  Ketika  ditanya  apakah  dipastikan  masyarakat  desa  menjadi lebih sejahtera karena adanya BUMDes, mereka menjawab ya karena mereka dapat memenuhi sebagian kebutuhan sehari-hari dengan lebih mudah. Dalam persepsi mereka, cara yang lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dipahami sebagai lebih sejahtera. Sesederhana itu. Skor dari indikator ini hanya 218, dan kemudian masuk dalam kategori Cukup.
Last  but  not  least  adalah  indikator  terakhir  dari  dimensi  terakhir.  Itu  adalah  “citra pemerintah desa lebih positif”. Ada 49 dari 64 responden yang mengatakan demikian. Mereka menganggap  keberadaan  BUMDes  di  desa  mereka  berarti  pemerintah  desa  melakukan pekerjaan mereka, dan itu bagus. Skor tersebut adalah 245, dan termasuk dalam kategori Baik. Desa  yang  memiliki  BUMDes  sudah  menjadi  kebanggaan  baik  bagi  desa  itu  sendiri  maupun bagi  warganya.  BUMDes  adalah  simbol  kemajuan  –  seperti  supermarket  di  kawasan  kota. Berbeda  dengan  warung  sembako  tradisional,  BUMDes  memiliki  bangunan  yang  lebih  baik, terletak di tempat yang dianggap strategis, menjadi tempat berkumpulnya anak muda, dan  – tentu saja – menjual lebih banyak barang dagangan.
Skor ketiga indikator tersebut – dari dimensi dampak yang diinginkan – beragam. Mereka adalah 258, 218, dan 245. Rata-rata, skornya adalah 243. Itu termasuk dalam dimensi dampak yang diinginkan. Skor ini berkisar antara 220 – 271 (lihat Tabel 4) dan termasuk dalam kategori Baik.  Untuk  mengetahui  seluruh  indikator  menurut  kategori,  maka  disajikan  rekapitulasinya sebagai berikut.
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.295

## Tabel 9. Rekapitulasi Indikator
No Indikator Skor Kategori Nilai 1 Usaha  yang  sesuai  dengan  potensi  desa  (Dimensi tingkat kepatuhan) 166 Kurang Baik 2 Kepala  desa  bertindak  sebagai  penasihat/komisaris (Dimensi tingkat kepatuhan) 197 Cukup 3 Ketersediaan  modal  yang  memadai  (Dimensi kelancaran fungsi rutin) 175 Cukup 4 Penduduk  desa  lebih  sejahtera  (Dimensi  dampak yang diinginkan) 218 Cukup 5 Ketersediaan anggaran yang memadai 227 Baik 6 BUMDes diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa 259 Baik 7 Tersedianya sumber daya manusia yang memadai 244 Baik 8 Tersedianya peralatan kerja yang layak 247 Baik 9 Tersedianya tempat usaha yang layak 256 Baik 10 Ketersediaan alat yang memadai (Dimensi kelancaran fungsi rutin) 269 Baik 11 Peningkatan pendapatan desa 249 Baik 12 Pemanfaatan  potensi  desa  (Dimensi  kinerja  yang diinginkan) 246 Baik 13 Kemudahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari penduduk desa 258 Baik 14 Citra pemerintah desa lebih positif (Dimensi dampak yang diinginkan) 245 Baik 15 Pembentukan BUMDes harus berdasarkan peraturan desa 280 Sangat Baik 16 Pembentukan BUMDes berdasarkan musyawarah 299 Sangat Baik 17 BUMDes harus dipisahkan dari pemerintah desa 294 Sangat Baik 18 BUMDes  harus  terdiri  dari  penasehat  dan  pelaksana operasional 296 Sangat Baik 19 Pelaksana  operasi  terdiri  dari  manajer  &  kepala  unit bisnis 310 Sangat Baik 20 Keuntungan harus dibagi dengan pemilik modal 279 Sangat Baik 21 Pengelola BUMDes harus membuat laporan ke kepala desa 310 Sangat Baik 22 GCG  harus  diterapkan  oleh  manajemen  BUMDes (Dimensi tingkat kepatuhan) 287 Sangat Baik 23 Tersedianya peluang bisnis 310 Sangat Baik
Hasilnya  terdapat  pernyataan  yang  berulang  karena  pernyataan  tersebut  merupakan ringkasan  (poin)  dari  setiap  analisis  indikator.  Pernyataan  yang  diulang  adalah  dasar  untuk membuat kesimpulan umum dari setiap dimensi. Teori Ripley & Franklin (1986) - menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan diukur dengan tiga parameter atau dimensi, yaitu tingkat  kepatuhan  (terhadap  isi  kebijakan),  kelancaran  fungsi  rutin  (pembentukan  dan
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.295
pengelolaan  BUMDes), dan realisasi kinerja  dan dampak yang  diinginkan. Dari analisis data, dapat ditemukan informasi sebagai berikut:
1) Adanya  kepatuhan  pelaksana  kebijakan  terhadap  isi  kebijakan  (Peraturan  Daerah Kabupaten Musi Rawas). Tingkat kepatuhan tergolong tinggi, dengan skor 271 dan berada pada kategori baik.
2) Pembentukan dan pengelolaan BUMDes (kelancaran fungsi rutin) juga tinggi, dengan skor 236 dan tergolong baik.
3) Kinerja pengelolaan BUMDes juga baik, dengan skor 268. Dampak implementasi kebijakan (Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas) positif/baik, dengan skor 240.
Berdasarkan variabel, skornya adalah 254. Jika mengacu pada Tabel 4 di atas, skor ini termasuk dalam kategori baik.

## 5. Kesimpulan
Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  berjalan  dengan  baik.  Merujuk  pada Ripley  &  Franklin (1986) , hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator: 1) Tingkat kepatuhan tergolong tinggi dan berada  pada  kategori  baik.  2)  Kelancaran  fungsi  rutin  juga  tinggi  dan  tergolong  baik,  dan  3) Terwujudnya kinerja yang diinginkan dan dampak yang diinginkan positif (baik).

## 6. Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.
.

## 7. Pernyataan Conflicts of Interest
Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## Daftar Pustaka
Alfatih, A. (2010). Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kajian pada Implementasi Program  Kemitraan  dalam  rangka  Memberdaya  Usaha  Kecil) .  Bandung,  Indonesia:  Unpad Press.
Alfatih, A. (2012). The Failure of Policy Implementation in Indonesia and The Breakthrough . Presented at  the  International  Seminar  and  Conference  on  Innovative  Government,  Malang, Indonesia: Universitas Brawijaya.
Alfatih, A. (2016). Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Sosial . Palembang, Indonesia: Unsri Press. Alfatih, A. (2019). Analisis Potensi Desa bagi Keberlangsungan BUMDes di Kabupaten Musi Rawas 2019 (Laporan  Hasil  Penelitian  Kompetitif).  Indralaya,  Indonesia:  LPPM  Universitas Sriwijaya.
Ali, I. I., Sutarna, I. T., Abdullah, I., Kamaluddin, K., & Mas‟ad, M. (2019). Faktor Penghambat dan  Pendukung  Badan  Usaha  Milik  Desa  pada  Kawasan  Pertambangan  Emas  di Sumbawa Barat. Sosiohumaniora , 21 (3), 349–354.
https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i3.23464
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.295
Bupati Musi Rawas. (2013). Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2013 Tentang  Pedoman  Tata  Cara  Pembentukan  dan  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa. Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013 Nomor 10.
Caya, M. F. N., & Rahayu, E. (2019). Dampak BUMDes terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa  Aik  Batu  Buding,  Kabupaten  Belitung,  Provinsi  Bangka  Belitung. Jurnal  Ilmu Kesejahteraan  Sosial  (Journal  of  Social  Welfare),  20 (1),  1-12.  Retrieved  from http://jurnalkesos.ui.ac.id/index.php/jiks/article/view/193 .
DeNisi, A. S., & Pritchard, R. D. (2006). Performance Appraisal, Performance Management and Improving  Individual  Performance:  A  Motivational  Framework. Management  and Organization Review , 2 (2), 253–277. https://doi.org/10.1111/j.1740-8784.2006.00042.x Dye, T. R. (2017). Understanding Public Policy . Florida, USA: Florida State University. Gauthamadas,  U.  (2004). Social  transformation  of  the  tsunami  affected  fishing  community :  The concept  and  the  need .  Retrieved  from https://www.docgautham.com/ADEPT/Social- Transformation-in-disaster-zones.pdf
Kokemuller,  N.  (2018,  April  18).  Advantages  and  Disadvantages  of  Product  Differentiation. Retrieved from https://yourbusiness.azcentral.com/advantages-disadvantages-product- differentiation-11012.html
Mazmanian,  D.  A.,  &  Sabatier,  P.  A.  (1983).  Implementation  and  Public  Policy.  Northbrook,
Illinois: Scott Foresman & Company.
Nugroho, R. (2016). Kebijakan Publik di Indonesia . Jakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar. Riduwan. (2010). Method and Technique of Writing Thesis . Bandung, Indonesia: Alfabeta. Ripley, R. B. & Franklin G. A. (1986). Policy Implementation and Bureaucracy (2nd ed.). Chicago, IL: Dorsey Press.
Sugiyono. (2010 ). Statistik untuk Penelitian . Bandung, Indonesia: Alfabeta.
Sujianto,  A.  E.  (2007). Aplikasi  Statistik  dengan  SPSS  untuk  Pemula .  Jakarta,  Indonesia:  Prestasi Pustaka.
Trainor,  G.  (2012,  August  26).  Importance  Of  Compliance  In  Business.  Retrieved  from https://www.howtolearn.com/2012/08/importance-of-compliance-in-business/
Umar,  H.  (2004). Metode  Riset  Ilmu  Administrasi:  Ilmu  Administrasi  Negara,  Pembangunan,  dan Niaga . Jakarta, Indonesia: PT. Gramedia Pustaka Utama.
van Wingerden, J., & van der Stoep, J. (2018). The motivational potential of meaningful work:
Relationships with strengths use, work engagement, and performance. PLOS ONE , 13 (6),
e0197599. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0197599
__________________________

## Tentang Penulis
1. Andy  Alfatih memperoleh  gelar  Doktor  dari  Universitas  Padjadjaran,  pada  tahun  2010. Penulis adalah dosen pada Program Studi Administrasi Publik, Program Doktor, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Indonesia.
E-Mail: alfatihmpa@yahoo.com
2. Diana Dewi Sartika memperoleh gelar Magister dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 2007. Penulis adalah dosen pada Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Indonesia.
E-Mail: diana_pswunsri@yahoo.com
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.295
3. Dyah  Hapsari  Eko  Nueraheni memperoleh  gelar  Magister  dari  Universitas  Sriwijaya,
Indonesia, pada tahun 2008. Penulis adalah dosen pada Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Indonesia.
E-Mail: dyah_enh@yahoo.co.id