## IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL INSTANSI PEMERINTAH OLEH PEGAWAI DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS
Desita Nur Aminah Diryani desitanad@gmail.com
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Jln. RE Martadinata No. 150 Ciamis

## ABSTRAK
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Dan  Reformasi  Birokrasi  Republik Indonesia  Nomor  83  Tahun  2012  Tentang  Pedoman  Pemanfaatan  Media  Sosial  Instansi Pemerintah  merupakan  salah  satu  acuan  bagi  instansi  pemerintah  di  Indonesia  dalam memanfaatkan  media  sosial  sebagai  sarana  komunikasi  dan  penyampaian  informasi  kepada publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, hambatan-hambatan serta upaya- upaya  yang  terjadi  dalam  mengimplementasikan  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  Dan  Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  83  Tahun  2012  Tentang  Pedoman Pemanfaatan  Media  Sosial  Instansi  Pemerintah  oleh  pegawai  di  Dinas  Komunikasi  Dan Informatika  Kabupaten  Ciamis.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif kualitatif  melaui  studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan.  Sebagai  salah  satu  instansi  pemerintah yang  mengimplementasikan  kebijakan  tersebut,  dalam  pelaksanaannya,  masih  terdapat  kendala- kendala  yang  dihadapi  sehingga  implementasi  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  Dan  Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  83  Tahun  2012  Tentang  Pedoman Pemanfaatan  Media  Sosial  Instansi  Pemerintah  oleh  pegawai  di  Dinas  Komunikasi  Dan Informatika Kabupaten Ciamis belum optimal.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan

## A. PENDAHULUAN
Pemerintah  saat  ini  telah  memperkenalkan media sosial sebagai salah satusarana komunikasi dan  sarana  penyebarluasan  informasi  mengenai hal-hal  yang  berkaitan  dengan  lingkungan pemerintahan  itu  sendiri  kepada  publik.  Selain untuk  memberikan  respon  terhadap  aspirasi publik,  media  sosial  ini  juga  menjadi  salah  satu upaya  pendekatan  untuk  membentuk  suatu kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pemanfaatan  media  sosial  dalam  instansi pemerintah  tentu  harus  ada  payung  hukum  yang menaunginya  agar  tidak  terjadi  hal-hal  yang menyimpang.  Payung  hukum  tersebut  terdapat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Republik  Indonesia  Nomor  83  Tahun  2012 tentang  Pedoman  Pemanfaatan  Media  Sosial Instansi  Pemerintah.  Aturan  inilah  yang  mampu mengarahkan Pemerintah Indonesia dalam menggunakan  media  sosial  instansi  pemerintah. Peraturan  ini  dijadikan  acuan  bagi  instansi pemerintah  dalam  memanfaatkan  media  sosial instansi  pemerintah.  Adanya  suatu  kebijakan, tentunya harus bisa diimplementasikan. Sebagaimana  pengertian  implementasi  kebijakan menurut  Mazmanian  dan  Sabatier  (Agustino,
2008: 139) yang menyebutkan bahwa implementasi  kebijakan  itu  sendiri  adalah ‘Pelaksanaan  keputusan  kebijaksanaan  dasar, biasanya  dalam  bentuk  undang-undang,  namun dapat  pula  berbentuk  perintah-perintah  atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.’
Berdasarkan  hasil  observasi  awal  yang dilakukan  oleh  peneliti,  ditemukan  kenyataan bahwa implementasi kebijakan tentang pemanfaatan  media  sosial  instansi  pemerintah yang dikelola oleh pegawai di Dinas Komunikasi dan  Informatika  Kabupaten  Ciamis  belum optimal.  Hal  itu  terlihat  dari  adanya  indikator- indikator  permasalahan  yang  muncul  sebagai berikut:
1. Media komunikasi dan informasi yang lebih sering  digunakan  oleh  Dinas  Komunikasi dan  Informatika  Kabupaten  Ciamis  adalah dalam bentuk website . Sementara itu, media sosial  seperti facebook dan twitter belum dikelola  dengan  baik,  sehingga  komunikasi instansi  pemerintah,  baik  dengan  sesama instansi pemerintah maupun dengan masyarakat  itu  sendiri  belum  berjalan dengan baik.
2. Media  sosial  yang  dikelola  oleh  pegawai  di Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Ciamis belum up to date .
3. Ketersediaan  Sumber  Daya  Manusia  yang mampu  memahami  cara  mengelola  media sosial  yang  menarik,  kreatif,  inovatif sehingga  mampu  meningkatkan  partisipasi masyarakat  dalam  memahami  beragam kebijakan  dan  ataupun  hal  lainnya  terkait dengan  informasi  yang  disampaikan  oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis masih belum maksimal.
4. Ketersediaan  fasilitas  fisik  sebagai  bentuk sarana  pendukung  dalam  mendapatkan informasi  untuk  kemudian  disampaikan melalui media sosial masih belum optimal.
5. Kebijakan  anggaran  mengenai  pemanfaatan media sosial belum optimal.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah dikemukakan  di  atas,  maka  rumusan  masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana  Implementasi  Peraturan  Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia Nomor    83  Tahun  2012  tentang  Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah oleh pegawai di Dinas
Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten Ciamis?
2. Apa  saja  yang  menjadi  hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia  Nomor    83  Tahun  2012  tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah oleh pegawai di Dinas
Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten Ciamis?
3. Bagaimana  upaya-upaya  yang  dilakukan dalam  menangani  hambatan-hambatan  yang terjadi selama pengimplementasian Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  Dan  Reformasi  Birokrasi  Republik
Indonesia  Nomor    83  Tahun  2012  tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah oleh pegawai di Dinas Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten Ciamis?

## B. LANDASAN TEORITIS
Penelitian  ini  mengacu  pada  beberapa  teori menurut ahli, diantaranya:
Menurut Mazmanian
dan Sabatier (Agustino,  2008:  139),  implementasi  kebijakan adalah  ‘Pelaksanaan  keputusan  kebijaksanaan dasar,  biasanya  dalam  bentuk  undang-undang, namun  dapat  pula  berbentuk  perintah-perintah
atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.’
Implementasi tidak dapat diwujudkan dengan  mudah.  Hal  ini  disebabkan  oleh  suatu kebijakan  yang  sudah  disahkan  tidak  dapat menjamin bahwa suatu pelaksanaan atas kebijkan tersebut  dapat  memberikan  dampak  tertentu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Andrew Dunsire (Wahab, 2016: 128) menyebutkan bahwa ada suatu kondisi yang dinamakan implementation gap yang berarti:
Suatu  istilah  yang  dimaksudkan  untuk menjelaskan  suatu  keadaan,  dimana  dalam setiap  proses  kebijakan  selalu  akan  terbuka kemungkinan  terjadinya  perbedaan  antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan  dengan  apa  yang  nyatanya dicapai,  sebagai  hasil  atau  kinerja  dari pelaksanaan kebijakan.
Edwards  III  (Tahir,  2015:  61)  menawarkan dan  mempertimbangkan  empat  faktor  dalam mengimplementasikan  kebijkaan  publik,  yakni: ‘ Communication,  resourches,  dispotition  or attitudes,  and  bureaucratic  structure.’ Keempat faktor  ini  merupakan  standar  yang  dijadikan pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.  Selanjutnya  masing-masing  faktor  di atas diuraikan sebagai berikut:
1. Communication
Faktor komunikasi memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. George C. Edwards III (Tahir, 2015: 62) menegaskan bahwa:
For  implementation  to  be  effective,  those whose  reponsibility  it  is  to  implement  a decision  must  know  what  they  are  supposed to do. Orders to implement policies must be transmitted  to  the  appropriate  personnel, and  they  must  be  clear,  accurate,  and consistent.  If  the  policies  decision-makers wish  to  be  implemented  are  not  clearly specified,  there  may  be  misunderstoodby those  at  who,  they  are  directed.  Obviously, confusion by implementers about what to do increases  the  chances  that  they  will  not implement  a  policy  as  those  who  passed  or ordered it intended.
2. Resourches
Faktor  sumber  daya  memiliki  peranan penting  dalam  implementasi  kebijakan.  George C.  Edwards  III  (Tahir,  2015:  66)  menegaskan bahwa:
Important  resources  include  staff  of  the proper  size  and  with  the  necessary  exprise: relevant  and  adequate  information  on  how to implement policies and on the compliance of  other  involved  in  implementation:  the
authority to ensure that policies are  carried out  as  they  are  intended,  and  facilities (including  buildings,  equipment,  land  and supplies)  in  which  or  with  which  to  provide services.  Insufficient  resources  will  not  be provided, and reasonable regulation will not be developed.
3. Dispotition or Attitudes
Faktor  sikap  pelaksana  memiliki  peranan penting  dalam  implementasi  kebijakan.  George C.  Edwards  III  (Tahir,  2015:  68)  menegaskan bahwa:
The disposistion or attitude of implemnetations  is  the  critical  factor  in  our approach  to  the  study  of  public  policy implementation.  If  implemnetation  is  to proceed effectively, not only must implementers know what to do and have the capability to do it, but they must also desire to  carry  out  a  policy.  Most  implementors can  exercise  considerable  discretion  in  the implementation  policies.  Another  reason  is the  complecity  of  the  policies  themselves. The  way  in  which  implementers  exercise their  direction,  however,  depends  in  large part  upon  their  disposition  toward  the policies.
4. Bureaucratic Structure
Faktor struktur birokrasi memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. George C. Edwards III (Tahir, 2015: 70) menegaskan bahwa:
Even  if  sufficient  resources  to  implement  a policy  exist  and  implementers  know  what  to do  and  want  to  do  it.  Implementation  may still  be  thwated  because  of  deficiencies  in bureaucratic structure. Organizational fragmentation  may  hinder  the  coordination necessary  to  implement  successfully  a complex policy requiring the cooperation of many people, and it may also waste secarce resources,  inhibit  change,  create  confusion, lead  to  policies  working  at  cross-purposes, and  result  in  important  functions  being overlooced.
Dalam  kaitannya  dengan  implementasi kebijakan  tentang  pemanfaatan  media  sosial, maka  menurut  Shirky  (Nasrullah,  2016:  11), media  sosial  dan  perangkat  lunak  sosial merupakan ‘Alat untuk meningkatkan kemampuan  pengguna  untuk  berbagi  ( to  share ), bekerja  sama  ( to  co-operate )  di  antara  pengguna dan  melakukan  tindakan  secara  kolektif  yang semuanya  berada  di  luar  kerangka  institusional maupun organisasi.’

## C. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Desain  penelitian  ini  menggunakan  analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

## Waktu dan Tempat Penelitian
Lamanya  penelitian  yang  dilakukan  penulis kurang lebih 6 (enam) bulan, terhitung mulai dari bulan November 2017 sampai dengan bulan  Mei 2018.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis.
Data, Instrumen, Dan
Teknik

## Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Data primer  dalam  penelitian  ini  adalah  berupa jawaban-jawaban  dari  informan  sebagai  hasil wawancara  serta  tindakan-tindakan  yang  diamati sebagai hasil observasi. Sedangkan data sekunder adalah  berupa  dokumen-dokumen  dan  catatan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
Sumber  data  primer  dalam  penelitian  ini adalah pegawai Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Ciamis sebanyak sebanyak  8  (delapan)  orang  yang  terdiri  atas Kepala  Dinas,  Kepala  Sub  Bagian  Perencanaan,
Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi  Informasi,  Kepala  Seksi  Sarana Komunikasi  dan  Informasi,  Kepala  Bidang Telematika  dan  Persandian,  Kepala  Seksi Persandian,  Kepala  Seksi  Telematika,  dan Pelaksana  Informasi  Publik.  Tenik  pengumpulan data yang digunakan penulis adalah:
1. Studi Kepustakaan
a. Studi Literatur
b. Dokumentasi
2. Studi Lapangan
a. Observasi
b. Wawancara

## Teknik Analisis Data
Aktivasi  dalam  analisis  data  kualitatif menurut  Miles  dan  Huberman  (dalam  Sugiyono, 2016:  247)  adalah data  reduction,  data  display, dan consclusion  drawing  /  verification .  Untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut:
1. Data reduction / reduksi data
Mereduksi data berarti merangkum, memilih  hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 2. Data display / penyajian data Dalam  penelitian  kualitatif,  penyajian  data bisa  dilakukan  dalam  bentuk  uraian  singkat, bagan,  hubungan  antar  kategori, flowchart dan sejenisnya.  Yang  paling  sering  digunakan  untuk menyajikan  data  dalam  penelitian  kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
3. Consclusion drawing / verification Langkah  ketiga  dalam  analisis  data kualitatif  adalah  penarikan  kesimpulan  dan verifikasi.  Dengan  demikian,  kesimpulan  dalam penelitian  kualitatif  mungkin  dapat  menjawab rumusan  masalah  yang  dirumuskan  sejak  awal, tetapi  mungkin  juga  tidak,  karena  seperti  telah dikemukakan  bahwa  masalah  dan  rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

## D. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN Berikut  penulis  sajikan  hasil  penelitian tentang Implementasi
Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  83  Tahun 2012  Tentang  Pedoman  Pemanfaatan  Media Sosial  Instansi  Pemerintah  dengan  menggunakan teori  dari  Edwards  III  (Tahir,  2015:  61)  yang menawarkan  dan  mempertimbangkan  empat faktor  dalam  mengimplementasikan  kebijkaan publik,  yakni:  ‘ Communication,  Resourches, Dispotition  Or  Attitudes,  And  Bureaucratic Structure.’
1. Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah 1) Communication
Berdasarkan  hasil  penelitian,  diketahui bahwa koordinasi secara eksternal yang dilakukan  Dinas  Komunikasi  dan  infromatika Kabupaten  Ciamis  dengan  instansi  lain  terkait pengimplementasian  kebijakan  tentang  pedoman pemanfaatan  media  sosial  instansi  pemerintah, memang  belum  optimal.  Lain  halnya  dengan koordinasi  yang  dilakukan  secara  internal  yang mana dalam pemberian perintah untuk mengimplementasikan  peraturan  ini  sudah  jelas, terperinci,  dan  konsisten.  Begitu  juga  dengan informasi  yang  disampaikan  yang  mana  sudah dalam  mengimplementasikan  Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  83  Tahun 2012  Tentang  Pedoman  Pemanfaatan  Media Sosial  Instansi  Pemerintah,  berkaitan  dengan komunikasi baik secara internal maupun eksternal, belum berjalan secara optimal.
Sementara  itu,  berdasarkan  pada  apa  yang dilihat peneliti selama observasi, diketahui bahwa dalam  mengimplementasikan  Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  83  Tahun
2012  Tentang  Pedoman  Pemanfaatan  Media Sosial  Instansi  Pemerintah,  berkaitan  dengan koordinasi  secara  eksternal  dalam  mengelola media  sosial  memang  belum  optimal.  Hal  ini tentunya  berpengaruh  pada  media  sosial  yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika yang mana  masih  terbatas  pada  sumber  daya  manusia maupun  sumber  dana  dalam  mendapatkan informasi  secara  langsung  ke  lapangan.  Di  sisi lain,  secara  internal,  pemberian  perintah  yang jelas, terperinci, serta konsisten dalam memanfaatkan  media  sosial  instansi  pemerintah sebagai  salah  satu  sarana  komunikasi  dan informasi  juga  belum  memberikan output yang optimal  terhadap  media  sosial  yang  ada.  Hal  ini juga  berkaitan  dengan  ketersediaan  sumber  daya manusia  yang  terbatas.  Hal  serupa  juga berpengaruh  pada  informasi  yang  disampaikan kepada  publik.  Meskipun  tingkat  akurasinya sudah  baik,  namun  intensitas  penyampaian informasi tersebut masih belum berkembang.
2) Resourches
Berdasarkan  hasil  penelitian,  diketahui bahwa  dalam  mengimplementasikan  Peraturan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor 83  Tahun  2012  Tentang  Pedoman  Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah, Dinas Komunikasi  dan  infromatika  Kabupaten  Ciamis memiliki  keterbatasan  dari  segi  sumber  daya manusia,  sumber  dana  serta  sarana-prasarana yang ada.
Sementara  itu,  berdasarkan  pada  apa  yang dilihat peneliti selama observasi, diketahui bahwa dalam  mengimplementasikan  Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  83  Tahun 2012  Tentang  Pedoman  Pemanfaatan  Media Sosial Instansi Pemerintah, sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis memang belum ideal dari segi kuantitas  maupun  kualifikasi  pegawai  yang memiliki  keahlian  dibidang  teknologi  dan informasi.  Dengan  volume  pekerjaan  yang  tidak sedikit,  membuat  media  sosial  yang  ada  tidak dapat dikelola secara optimal. Sumber dana yang dimiliki juga ternyata belum mampu mengakomodir seluruh kebutuhan Dinas Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten  Ciamis. Hal  ini  tentunya  berdampak  pada  ketersediaan sarana-prasarana yang belum mampu mengoptimalkan  pemanfaatan  media  sosial sebagai  salah  satu  sarana  komunikasi  dan penyampaian  informasi  yang  lebih  efektif  dan efisien kepada publik.
3) Dispotition or Attitudes
Berdasarkan  hasil  penelitian,  diketahui bahwa  kerjasama  yang  dilakukan  antar  pegawai di Dinas Komunikasi dan infromatika Kabupaten Ciamis  dalam  mengimplementasikan  Peraturan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor 83  Tahun  2012  Tentang  Pedoman  Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah, sudah berjalan dengan  baik.  Kapabilitas  pelaksana  untuk mengelola  media  sosial  instansi  pemerintah  juga sudah  baik.  Begitu  halnya  dengan  motivasi  yang selalu diberikan, baik dari pimpinan maupun adri sesama pegawai.
Sementara  itu,  berdasarkan  pada  apa  yang dilihat peneliti selama observasi, diketahui bahwa kerjasama dintara para pegawai dalam mengimplementasikan
Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  83  Tahun 2012  Tentang  Pedoman  Pemanfaatan  Media Sosial  Instansi  Pemerintah  memang  sudah  baik. Hal  ini  terlihat  dari  upaya  setiap  pegawai  dalam berbagi  informasi  terkini  yang  mereka  ketahui. Akan  tetapi,  dalam  pelaksanaannya,  informasi tersebut  belum  secara  optimal  disampaikan  pada media  sosial  yang  dimiliki  Dinas  Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis. Keterbatasan sumber  daya  manusia  yang  berdampak  pada kesulitan  dalam  membagi  waktu  dan  tugas. Meskipun  demikian,  motivasi  untuk  tidak menjadikan  media  sosial  yang  ada  kehilangan fungsinya  tetap  diupayakan.  Meskipun  aktivitas yang  dilakukan  dalam  media  sosial  yang  ada belum  begitu  tinggi,  setidaknya  media  sosial tersebut tetap bertahan untuk kemudian bisa terus dikembangkan  jika  segala  keterbatasan  mampu teratasi dengan baik.
4) Bureaucratic Structure
Berdasarkan  hasil  penelitian,  diketahui bahwa  Dinas  Komunikasi  dan  informatika Kabupaten  Ciamis  dalam  mengimplementasikan Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik Indonesia  Nomor  83  Tahun  2012  Tentang Pedoman  Pemanfaatan  Media  Sosial  Instansi Pemerintah, berkaitan dengan pembuatan petunjuk  pelaksanaan  dan  petunjuk  teknis  serta pembuatan  SOP  (Standar  Operasional  Prosedur) terkait  pemanfaatan  media  sosial  instansi pemerintah  belum  dilaksanakan  secara  optimal. Sama halnya dengan pembagian tugas dan fungsi yang  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  keahlian masing-masing pegawai.
Sementara  itu,  berdasarkan  pada  apa  yang dilihat peneliti selama observasi, diketahui bahwa dalam  memanfaatkan  media  sosial  instansi pemerintah,  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika
belum  membentuk  petunjuk  pelaksanaan  dan petunujuk teknis sehingga dalam pelaksanaannya langsung  mengacu  pada  Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  83  Tahun 2012  Tentang  Pedoman  Pemanfaatan  Media Sosial  Instansi  Pemerintah.  Adapaun  SOP (Standar Operasional Prosedur) yang mana belum dioptimalkan  kemanfaatannya.  Begitu  halnya dengan  pembagian  tugas  dan  fungsi  yang  belum secara  ideal  menyesuaikan  dengan  keahlian masing-masing  pegawai.  Hal  seperti  inimemang terjadi karena keterbatasan sumber daya manuasia  yang  ada  di  Dinas  Komunikasi  dan Informatika,  baik  secara  kualitas  maupun kuantitas.  Dengan  volume  pekerjaan  yang  tidak sedikit  berbanding  terbalik  dengan  kemampuan sumber daya manusianya, membuat pemanfaatan media  sosial  yang  dimiliki  Dinas  Komunikasi dan  Informatika  Kabupaten  Ciamis  belum dilaksanakan secara optimal.
2. Hambatan-Hambatan dalam Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah  oleh  Pegawai  di  Dinas Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:
a. Sinergitas  antar  instansi  yang  belum optimal  menghambat  koordinasi  yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika  Kabupaten  Ciamis  dalam mendapatkan  informasi  yang  kemudian di share melalui  media  sosial  instansi pemerintah.  Disamping  itu,  sinergitas yang  belum  berjalan  dengan  baik  ini juga  berakibat  pada  hasil  sosialisasi terkait pemanfaatan media sosial instansi pemerintah yang belum terlaksana  secara  optimal  di  lapangan. Kemudian,  secara  internal,  komunikasi yang terjalin dalam memberikan perintah masih dilakukan secara konvensional.  Padahal,  di  era  sekarang ini,  akan  lebih  baik  jika  sudah  menuju sistem paperless  office .  Selain  itu, mengingat  pada  adanya  kekosongan jabatan,  menyebabkan  alur  pemberian perintah  sedikit  terganggu.  Untuk informasi  yang  disampaikan  kepada publik, kendalanya terdapat pada sarana dan  prasarana  yang  terbatas.  Hal  ini juga  berkaitan  dengan  kompetensi  dan jumlah  pegawai  yang  terbatas  dalam
mengemas  informasi  sehingga  mampu menarik  kepercayaan  publik  terhadap pemerintah  melalui  pemanfaatan  media sosial instansi pemerintah.
b. Untuk mengajukan penambahan pegawai  yang  dilakukan  kepada  bupati melalui BKPSDM ternyata membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Disamping  terbatasnya  SDM  yang memenuhi  kualifikasi  dalam  bidang informasi  dan  teknologi,  disinyalir SDM dengan kualifikasi tersebut ditempatkan  di  instansi  lain  yang  lebih sedikit kaitannya dengan telekomunikasi dan informatika.Realisasi sumber dana yangtidak  sesuai  dengan  perencanaan menyebabkan  Dinas  Komunikasi  dan Informatika  Kabupaten  Ciamis  harus memaksimalkan  apa  yang  ada  dengan kebutuhan  yang  tidak  sedikit.  Hal  ini juga  berpengaruh  pada  ketersediaan sarana-prasarana yang dibutuhkan untuk pemanfaatan media sosial instansi  pemerintah  belum  sepenuhnya teralisasi.  Disamping  itu,  tidak  semua SDM  memiliki  kemampuan    dalam mengoperasikan
sarana-prasarana tertentu  terkait  pegawai  yang  belum seutuhnya kompeten.
c. Terjadinya missed communication dalam  melaksanakan  tugas  terkait pemanfaatan  media  sosial  instansi pemerintah sebagai akibat dari pegawai yang  multirangkap  sehingga  terdapat sedikit kesulitan dalam membagi waktu pelaksanaan pekerjaan.Selain itu, secara formal,  kapabilitas  pelaksana  memang belum  dibuktikan  sepenuhnya  dengan sertifikat atau ijazah. Hal ini merupakan dampak dari belum optimalnya penempatan  pegawai  sesuai  dengan bidangnya.  Pelaksana  yang  memiliki kapabilitas  tersebut  juga  hanya  ada sedikit  sehingga  hal  tersebut  mampu mengurangi optimalisasi hasil pekerjaan terutama dalam memanfaatkan media sosial yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika.  Melihat  pada  motivasi yang  selalu  diberikan  oleh  pimpinan ataupun  dari  sesama  pegawai,  baik secara  formal  maupun  non-formal memang  tidak  menurunkan  semangat kerja  pegawai.  Lain  halnya  dengan pemberian TPP karena hal itu
disesuaikan  dengan  kompetensi  dari masing-masing pegawai.
d. Petunjuk  pelaksanaan  dan  petunjuk teknis belum ada karena terhambat oleh ketersediaan  SDM  baik  dari  segi kualitas  maupun  kuantitas.  Disamping itu, sebagai suatu instansi pemerintahan,  Dinas  Komunikasi  dan Informatika  belum  memilik  payung hukum  yang  mampu  memaksimalkan salah satu kemanfaatannya  dalam menyampaikan  informasi  publik  media sosial  instansi  pemerintah.  Dan  sampai sejauh  ini  belum  ada  rapat  lebih  jauh mengenai  hal  tersebut.  Disamping  itu, belum  semua  bidang  memiliki  SOP. Hal  ini  disebabkan  oleh  kesibukan pegawai karena mendapatkan tambahan pekerjaan  serta  belum  adanya  payung hukum untuk kemudian dapat diturunkan  ke  dalam  bentuk  SOP. Pekerjaan  yang  masih  dikerjakan  oleh siapa  saja  yang  memang  mampu  untuk mengerjakan  bidang  pekerjaan  tersebut karena  pembagian  tugas  dan  fungsi belum sesuai dengan keahlian pegawai.Sehingga akan sulit bagi pegawai  yang  sudah  tidak  muda  lagi untuk  beradaptasi  dan  menyebabkan hasil  kerja  dalam  kaitannya  untuk pemanfaatan  media  sosial  instansi pemerintah belum optimal.
3. Upaya-upaya  yang  dilakukan  dalam mengatasi  Hambatan-hambatan  selama
Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:
a. Upaya yang dilakukan adalah agar tetap melakukan  koordinasi  dengan  instansi lain adalah dengan menggunakan media whatsapp.
Hal
lain yang memungkinkan  juga  dilakukan  dengan tetap menunggu informasi yang disampaikan oleh instansi
terkait.Komunikasi secara personal pegawai  juga  terus  dilakukan  sehingga tidak  terjadi  kesalahpahaman  dalam menerima  perintah  temasuk  disposisi surat yang langsung dari pimpinan.Upaya  untuk  mendapatkan informasi yang akurat sejauh didapatkan  melalui  kerjasama  dengan pihakradio  di  Ciamis.  Selain  itu  untuk
meningkatkan kompetensi pegawai dalam  mengemas  informasi  dilakukan dengan  cara sharing dengan  pegawai yang sudah ahli.
b. Dinas Komukasi dan Informatika sudah mengajukan  pegawai  ke  bupati  melaui BKPSDM.  Selagi  menunggu  hasil tersebut,  maka  diadakannya  rangkap jabatan untuk mengisi kekosongan yang ada.    Berkaitan  dengan  sumber  dana, disamping  melakukan  pengajuan  ke tingkat provinsi, Dinas Komunikasi dan Informatika  mengatur  pemasukan  dan pengeluaran  yang  ada  sehingga  efektif dan efisien.Di samping itu,Dinas Komunkasi dan  Informatika Kabupaten Ciamis  lebih  memaksimalkan  sarana- prasarana  yang  ada,  dengan  dijaga sebaik  mungkin  sehingga  tidak  banyak mengeluarkan dana.
c. Setiap  pegawai  selalu  mengkonfirmasi hal-hal  yang  kurang  jelas ataupun  yang kurang dipahami mampu
meminimalisasi  kesalahpahaman  dalam kerjasama  diantara  pegawai.  Untuk meningkatkan  kapabilitas  pelaksana secara  non  formal  memang  dapat dilakukan  secara  otodidak  disamping upaya  penambahan  pegawai  sehingga tidak  mengurangi  kapabilitas  pelaksana yang sudah ada.Motivasi selalu diberikan  baik  dari  atasan  ataupun sesama  pegawai.  Motivasi  secara  moril memang  tidak  pernah  berhenti,  begitu juga  secara  materil.  Namun  untuk kaitannya  motivasi  secara  materil berupa  TPP  tetap  disesuaikan  dengan kompetensi pegawai.
d. Untuk  sementara,  pemanfaatan  media sosial  dilakukan  dengan  langsung mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia  Nomor  83  Tahun  2012 Tentang  Pedoman  Pemanfaatan  Media Sosial Instansi Pemerintah selagi dupayakannya  pembentukan  peraturan daerah tentang penyelenggaraan
komunikasi  dan  informatika.Meskipun pembagian  tugas  dan  fungsi  pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan keahlian  masing-masing,  upaya  yang selama  ini  dilakukan  adalah  dengan mengasah kemampuan dalam kaitannya teknologi dan informasi.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan  bahwa  Implementasi  Peraturan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor 83  Tahun  2012  Tentang  Pedoman  Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah adalah:
1. Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia Nomor  83  Tahun  2012  Tentang  Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah oleh pegawai di Dinas Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten Ciamis,  belum  optimal.  Hal  ini  dapat dibuktikan dengan adanya akun media sosial ( facebook dan twitter ) yang belum digunakan  secara  optimal  untuk  komunikasi dan  penyampaian  informasi  kepada  publik; baik  dari  segi  informasi  yang  belum up  to date maupun  aktivitas  komunikasi  dengan publik yang belum terlalu intensif.
2. Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia Nomor  83  Tahun  2012  Tentang  Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah oleh pegawai di Dinas Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten Ciamis  menjadi  kurang  optimal  dalam pelaksanaannya  disebabkan  oleh  adanya hambatan-hambatan  yang  terjadi.  Hambatan tersebut  diantaranya  adalah  keterbatasan sumber  daya,  baik  dari  segi  Sumber  Daya Manusia,  sumber  dana,  serta  sarana- prasarana.  Sumber  Daya  Manusia  baik  dari segi  jumlah  yang  belum  ideal  serta  masih rendahnya kualifikasi pegawai yang memiliki kemampuan teknologi dan informasi  sehingga  belum  adanya  tim hunting berita. Begitupun sumber dana yang dimiliki  belum  ideal  sehingga  berpengaruh pada  ketersediaan  sarana-prasarana  yang belum optimal.
3. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis sudah mengajukan penambahan pegawai kepada bupati melalui BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia), serta  mengajukan  anggaran  ke  tingkat provinsi. Berdasarkan hasil observasi, Dinas Komunikasi dan Informatika terus memaksimalkan  sumber  daya  yang  ada.
Disamping  itu,  Peraturan  Daerah  tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan  Informasi
yang sudah diajukan mampu
meminimalisasi keterbatasan-keterbatasan yang ada di kemudian hari.

## Saran
Melihat  dari  kesimpulan  penelitian  yang penulis kemukakan sebelumnya, kemudian penulis  dapat  mengemukakan  beberapa  saran atau  rekomendasi  sebagai  bahan  pertimbangan Implementasi  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Republik  Indonesia  Nomor  83  Tahun  2012 Tentang  Pedoman  Pemanfaatan  Media  Sosial Instansi  Pemerintah  oleh  Pegawai  di  Dinas Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten  Ciamis yang diuraikan sebagai berikut:
1. Supaya  Implementasi  Peraturan  Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia Nomor  83  Tahun  2012  Tentang  Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah oleh pegawai di Dinas
Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten
Ciamis berjalan dengan baik, maka
sebaiknya  perlu  dilakukan  peningkatan aktivitas  komunikasi  dan  penyampaian informasi  kepada  publik  melalui  media sosial  seperti facebook dan twitter .  Selain itu,  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika Kabupaten  Ciamis  juga  sebaiknya  membuat petunjuk  pelaksanaan  dan  petunjuk  teknis terkait  pemanfaatan  media  sosial  instansi pemerintah,  sehingga  media  sosial  yang sudah ada dapat lebih dikembangkan lagi.
2. Untuk  meminimalisasi  permasalahan  terkait sumber  dana,  Dinas  Komunikasi  dan Informatika Kabupaten Ciamis maka sebaiknya  terus  mengoptimalkan  koordinasi dengan instansi lain, sehingga setiap instansi dapat  saling  bersinergi  dalam  melakukan pengadaan informasi dan komunikasi publik sehingga  media  sosial  instansi  pemerintah yang  dimiliki  Dinas  Komunikasi  dan Informatika Kabupaten Ciamis dapat dimanfaatkan  secara  optimal.  Selain  itu, terkait  keterbatasan  Sumber  Daya  Manusia, Dinas Komunikasi
dan Informatika
Kabupaten Ciamis  sebaiknya membetuk tim hunting berita  sehingga  media  sosial  yang sudah ada tidak menjadi vacum .
3. Selain  melakukan  upaya-upaya  yang  sudah ada,  untuk  mengatasi  hambatan-hambatan terkait  Implementasi  Peraturan  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia Nomor  83  Tahun  2012  Tentang  Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah oleh pegawai di Dinas Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten Ciamis,  maka  sebaiknya  Dinas  Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Ciamis melakukan  upaya  lain,  seperti  mengadakan pelatihan  untuk  membentuk  pegawai  yang memiliki kualifikasi di bidang teknologi dan informasi.  Selain  itu,  penyusunan  Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi sebaiknya segera dilakukan  sehingga  media  sosial  instansi pemerintah yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Daftar Buku: Agustino,  Leo.  2008. Dasar-Dasar  Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta. Moleong,  J.  Lexy.  2014. Metodologi  Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya. Nasrullah,  Rulli.  2016.  Media  Sosial.  Bandung: Remaja Rosdakarya.
Sugiyono.  2016. Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta. Tahir,  Arifin.  2015.  Kebijakan  Publik  dan
Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung: Alfabeta. Wahab, Solichin Abdul. 2016. Analisis Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara.
Dokumen:
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  Dan  Reformasi  Birokrasi  Republik Indonesia  Nomor  83  Tahun  2012  Tentang Pedoman  Pemanfaatan  Media  Sosial  Instansi Pemerintah