Heni Idris, Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bontang Nomor 39 Tahun 2011....................
Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bontang Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Percepatan Pembangunan Di Kecamatan Bontang Selatan

## Heni Idris
Alumni Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara
Fisip Universitas Mulawarman
Abstract: The purpose of this research is to describe the implementation of Mayor Bontang’s policy number 39/2011. The result show that the program of society participation which is held at South Bontang faced by the number of  problems  in  implementation  level,  both  administratively  or  technically. But it can contribute significantly to development acceleration.
Keyword: Program, Fasilitation, Society administration
Abstrak: Tujuan dari artikel ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan  keputusan  Walikota  Bontang  Nomor  39  Tahun  2011.  Hasil  Studi menunjukkan  bahwa  pelaksaan  program  fasilitasi  partisipasi  masyarakat yang  dilaksanakan  di  Kecamatan  Bontang  Selatan  pada  tataran implementasi  ternyata  dihadapkan  pada  sejumlah,  baik  yang  bersifat administratif  maupun  teknis.  Meskipun  demikinan,  ternyata  program tersebut  mampu  memberikan  kontribusi  yang  berarti  untuk  percepatan pembangunan di daerah tersebut.
Kata Kunci: Program, Fasilitasi, Administrasi Masyarakat

## Pendahuluan
Dalam  perspektif  pembangunan  nasional,  pemerintah  pusat  telah memberikan  legitimasi  hukum  kepada  pemerintah  daerah  melalui  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah,  dan  berharap dengan berlakunya kebijakan tersebut dapat membawa perubahan yang lebih baik  bagi  kehidupan  dan  kesejahteraan  masyarakat  di  daerah.  Sebab  Melalui kebijakan  tersebut  daerah  telah  mendapatkan  kewenangan  yang  lebih  luas untuk  mengurus  dan  mengatur  rumah  tangganya  sendiri,  sehingga memungkinkan  kehidupan  masyarakat  di  daerah  lebih  baik.  Pernyataan tersebut  sejalan  dengan  tujuan  otonomi  daerah  yaitu  untuk  meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Seiring  dengan  percepatan  dan  pemerataan  pembangunan,  maka pemerintah  Kota  Bontang  telah  mengeluarkan  kebijakan  melalui  keputusan Walikota  Bontang  Nomor  39  tahun  2011  tentang  pedoman  pelaksanaan fasilitasi partisipasi masyarakat  dalam  percepatan  pembangunan.  Diharapkan dengan  kebijakan  tersebut,  dapat  membawa  perubahan  yang  berarti  di wilayah  Kota  Bontang,  baik  pembangunan  dibidang  infrasruktur  pada  skala
kecil, bidang  ekonomi  dalam  skala  kecil  tetapi  juga  bidang  sosial  dalam  skala kecil.
Dari hasil observasi menunjukkan bahwa masih terdapat dibeberapa area atau  wilayah  Kecamatan  Bontang  Selatan  yang  belum  tersentuh pembangunan bidang infrasruktur, bidang ekonomi dan bidang sosial. Kurang efektifnya  pelaksanaan  program  pembangunan  partisipasi  masyarakat  di Kecamatan  Bontang  Selatan  disebabkan  oleh  beberapa  persoalan, diantaranya:  1)  kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam  peran  serta mendukung  pelaksanaan  program,  2)  ketidak  selarasan  antara  rencana  kerja dengan  pencairan  dana,  3)  terbatasnya  alokasi  anggaran  yang  disediakan untuk  masing-masing  program  kegiatan,  4)  keragaman  kompetensi  diantara petugas pelaksana.
Berdasarkan  permasalahan  di  atas,  mendorong  penulis  tertarik  untuk mengkaji lebih mendalam, terutama menganai implementasi program fasilitasi di bidang infrastruktur, ekonomi dan sosial kemasyarakatan di objek penelitian melalui  partisipasi  masyarakat.  Melalui  penelitian  ini  diharapkan  dapat mengungkap  fenomena  yang  terjadi  dan  sekaligus  dapat  diketahui  faktor- faktor  yang  mendukung  dan  menghambat  mengenai  implementasi  program pembangunan fasilitas di Kecamatan Bontang Selatan.

## Implementasi Kebijakan
Implementasi  merupakan  salah  satu  tahap  dari  keseluruhan  proses kebijak-sanaan  publik,  mulai  dari  perencanaan  sampai  dengan  evaluasi,  dan implementasi  dimaksudkan  untuk  mencapai  tujuan  kebijaksanaan  yang membawa konsekuensi langsung  pada masyarakat yang terkena kebijaksanaan, sebagaimana Meter dan Van Horn (1978) mendefinisikan Policy implementation  encompasses  those  by  public  and  private  individuals  (and groups) that are directed decisions . Definisi tersebut memberi memberi makna bahwa  implementasi  kebijakan  adalah  tindakan-tindakan  yang  dilaksanakan oleh individu-individu (dan kelompok-kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan  kebijakan. Konsep  implementasi  Daniel  A.  Mazmanian  dan Paul  A. Sabatier  (Abdul  Wahab,1981)  menyatakan  bahwa  memahami  apa  yang nyatanya  terjadi  sesudah  program  dinyatakan  berlaku  atau  dirumuskan merupakan  fokus  perhatian  implementasi  kebijakan,  yaitu  kejadian-kejadian atau  kegiatan-kegiatan  yang  timbul  setelah  disahkannya  pedoman-pedoman kebijakan Negara,
yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya  maupun  untuk  menimbulkan  akibat/dampak  nyata pada masyarakat.
Berdasarkan  pendapat  di  atas,  dapat  diidentifikasikan  bahwa  proses implementasi meliputi :
1. Disahkan Undang-Undang dan diikuti oleh out put kebijakan dalam bentuk pelaksanaan kebijakan oleh agen-agen yang mengimplementasikannya.
Heni Idris, Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bontang Nomor 39 Tahun 2011....................
2. Ketaatan kelompok sasaran (target group) dengan kebijakan itu.
3. Pengaruh-pengaruh  kebijakan  sebagaimana  dipersepsikan  oleh  agen pengambilan kebijakan.
4. Pengaruh-pengaruh  kebijakan  sebagaimana  dipersepsikan  oleh  agen pengambilan kebijakan.
5. Perbaikan-perbaikan  penting  terhadap  undang-undang  atau  kebijakan tersebut
Dengan  demikian  proses  kebijakan  baru  akan  dimulai  apabila  tujuan- tujuan  kebijakan  telah  ditetapkan,  program  pelaksanaan  telah  dibuat,  dana telah  dialokasikan  untuk  mencapai  tujuan.  Sehubungan  dengan  ini  Anderson (1978 ) mengugkapkan 4 (empat) aspek penting dalam implementasi yaitu ;
a. Siapa yang dilibatkan dalam Implementasi
b. Hakekat proses administrasi
c. Kepatuhan atas suatu kebijakan
d. Efek atau dampak dari isi implementasi Keempat  aspek  tersebut  merupakan  suatu  rangkaian  yang  tidak terputus, dan setiap kebijakan yang telah ditetapkan diimplementasikan selalu didahului  oleh  penentuan  unit  pelaksana  yang  oleh Anderson disebut administrative unit, yaitu birokrasi publik mulai level atas sampai level birokrasi yang  paling  rendah.  Sebagai  konsekuensi  logis  dengan  ditetapkan  unit-unit organisasi/ birokrasi sampai pada level bawah, maka secara otomatis mereka akan  mengimplementasikan  kebijakan  yang  ditetapkan.  Implementasi kebijakan  dapat  dipandang  sebagai  suatu  proses  melaksanakan  suatu keputusan  kebijaksanaan  (Biasanya  dalam  bentuk  undang-undang  peraturan Pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden). Van  Meter  dan  Van  Horn  (dalam  Lineberry 1975  dan  A.  Wahab  1997) merumuskan  proses  implementasi  ini  sebagai “those  actions  by  public  or private  individuals      (or  groups)  that  are  directed    at  the    achievement  of objectives set forth in prior policy decisions.” (Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pajabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan  dalam  keputusan  kebijakan).  Secara  sederhana  dapat  dikatakan bahwa  implementasikan  meliputi  semua  tindakan  berlangsung  antara pernyataan ( Formulasi) kebijakan dan dampak aktualnya.
Berdasarkan  beberapa  pandangan  yang  telah  diutarakan  terdahulu bahwa  proses  implementasi  kebijaksanaan  itu  sesungguhnya  tidak  hanya menyakut  perilaku/  sikap  badan-badan    administrative  yang    bertanggung jawab    untuk    melaksanakan  program  dan  menimbulkan  ketaatan  pada  diri kelompok  sasaran,  melainkan  pula  menyangkut  jaringan  kekuatan-kekutan politik,  ekonomi  dan  sosial  langsung  atau  pun  tidak  langsung  akan mempenggaruhi  prilaku  dari  semua  pihak  yang  terlibat  dan  pada  akhirnya akan  berpenggaruh  terhadap  dampak,  baik  yang  diharapkan  ( intented ) maupun yang tidak diharapkan (spillover negative effects).

## Konsep Pembangunan
Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, konsep pembangunan  telah  mengalami  perkembangan  yang  begitu  merujuk  pada suatu  paradigma.  Dalam  paradigma  pembangunan  sebuah  negara  ada  yang berorientasi  pada pertumbuhan (Growth), dan  kesejahteraan (Welfare  state), tetapi ada pula yang berorientasi pada neo ekonomi dan humanizing. Masing- masing  paradigma  tersebut  memiliki  perbedaan  dan  hal  tersebut  tergantung pada titik berat atau orientasinya.
Secara historis perkembangan pembangunan diwarnai oleh suatu evolusi yang  menyatakan  bahwa  pembangunan  mulai  dari  pemujaan  terhadap pertumbuhan  hingga  paradigma  baru  dalam  pembangunan  terdapat pergeseran. Menurut Kuncoro (1997) paradigma baru pembangunan meliputi pertumbuhan dengan distribusi, kebutuhan pokok (basic needs), pembangunan mandiri (self reliant development), pembangunan berkelanjutan dengan  perhatian  terhadap  alam (ecodevelopment), dan  pembangunan  yang memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut etnis (ethnodevelopment). Pengertian  pembangunan  selama  tiga  dekade,  lebih  menekankan kemampuan  ekonomi  nasional  dimana  keadaan  ekonomi  mula-mula  relatif statis selama jangka waktu yang lama untuk menaikkan dan mempertahankan suatu kenaikan GNP ( Gross National Product) antara lima sampai tujuh persen atau lebih per tahun. Namun demikian, pengertian pembangunan mengalami perubahan  karena  pembangunan  yang  berorientasi  pada  kenaikan  GNP  saja tidak bisa memecahkan permasalahan pembangunan yang mendasar (Arsyad, 1999).
Menurut  Rostow  dalam  Arsyad  (1999)  proses  pembangunan  ekonomi bisa  dibedakan  dalam  lima  tahap  yaitu  masyarakat  tradisional (the  traditions society), prasyarat untuk tinggal landas (the preconditions for take-off), tinggal landas (the  take-off) menuju  kedewasaan (the  drive  to  maturity), dan mass konsumsi tinggi (the age of high mass-consumption). Dasar pembedaan tahap pembangunan  ekonomi  menjadi  lima  tahap  tersebut  adalah  karakteristik perubahan keadaan ekonomi, sosial dan politik yang terjadi.
Menurut Kuncoro (1997) teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan Rostow  merupakan  garda  depan  dari linear  stage  of  growth  theory yang banyak mempengaruhi pandangan dan persepsi para ahli ekonomi mengenai strategi  pembangunan  yang  harus  dilakukan,  teori  ini  didasarkan  pada pengalaman pembangunan di negara-negara maju terutama di Eropa.
Dari  uraian  tersebut  jelaslah  bahwa  pada  dasarnya  pembangunan mengandung  unsur-unsur  antara  lain:  1)  pembangunan  merupakan  proses yang berkesinambungan; 2) merupakan suatu usaha yang dilaksanakan secara sadar dan terencana; 3) berorientasi pada perubahan dan pertumbuhan yang mengarah pada modernisasi; dan 4) bertujuan pada usaha pembinaan bangsa yang  terus  menerus  guna  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Dalam hubungannya  dengan  suatu  daerah  sebagai  area  pembangunan  dimana
Heni Idris, Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bontang Nomor 39 Tahun 2011....................
terbentuk  konsep  perencanaan  pembangunan  daerah,  dapat  dinyatakan bahwa  perencanaan  pembangunan  daerah  merupakan  suatu  proses perencanaan  pembangunan  yang  dimaksudkan  untuk  melakukan  perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah,  dan  lingkungannya  dalam  wilayah  atau  daerah  tertentu,  dengan memanfaatkan  atau  mendayagunakan  berbagai  sumber  daya  yang  ada,  dan harus  memiliki  orientasi  yang  bersifat  menyeluruh,  lengkap,  tapi  tetap berpegang pada azas prioritas. (Riyadi dan Bratakusumah, 2004 ).
Dalam  konteks  pembangunan  daerah,  perencanaan  mempunyai  ciri terhadap  pembangunan  seperti  dikemukakan  oleh  Todaro  (1992)  bahwa pembangunan  suatu  daerah  harus  mencakup  3  (tiga)  nilai  yaitu  kecukupan (sustenance), jati diri (self-esteem), serta kebebasan (freedom), yang semuanya berkaitan secara langsung dengan kebutuhan-kebutuhan manusia yang paling mendasar.

## Pembangunan Infrastruktur
Dengan  dibangunnya  infrastruktur  yang  memadai,  maka  aksesibilitas dalam  segala  hal  dapat  lebih  lancar.  Pembangunan  infrastruktur  merupakan dinamika  organisasi  publik  yang  harus  dilakukan  untuk  mendukung percepatan pembangunan dan pengembangan wilayah. Seperti pembangunan  di  Kota  Bontang  sebagai  daerah  yang  baru  dimekarkan,  maka sudah  barang  tentu  diperlukan  infrastruktur  yang  memadai.  Pembangunan infrastruktur  penting,  tidak  hanya  menyangkut  kepentingan  kegiatan  sosial, transportasi,  ekonomi,  politik  dan  keamanan,  tetapi  dalam  penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sangat diperlukan.
Dalam rangka percepatan di daerah maka terutama pada pembangunan sosisal  ekonomi  masyarakat,  perlu  dibangunnya  infrastruktur  yang  sesuai dengan    kebutuhan,  sehingga  masyarakat  untuk  mendapatkan  kebutuhan keluarga  tidak  lagi  dihadapkan  pada  pengorbanan  yang  tinggi,  baik  waktu, tenaga  dan  biaya.  Disisi  lain  potensi  daerah  yang  kaya  bahan  tambang  dan hasil  hutan  jangan  sampai  tidak  memiliki  nilai  ekonomi,  lantaran  rendahnya aksesibilitas jalur transportasi yang tersedia seharusnya mampu mewujudkan harapan  tersebut.  Namun  kesemuanya  itu  akan  tergantung  pada  komitmen yang  kuat  Walikota  Bontang,  DPRD  dan  para  Camat  serta  partisipasi masyarakat  dalam mewujudkan pembangunan di daerahnya.

## Kebijakan Pelaksanaan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat
Dalam  rangka  percepatan  pambangunan  maka  yang  dilakukan pemerintah Kota Bontang adalah mengeluarkan berbagai kebijakan, dan salah satunya  melalui  Peraturan  Walikota  Bontang  Nomor  39  tahun  2011  tentang Pedoman  Pelaksanaan  Program  Fasilitasi  Partisipasi  Masyarakat.  Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan di Kelurahan dalam bidang  infrastruktur,  bidang  peningkatan  ekonomi  masyarakat,  bidang
pembangunan  sosial  kemasyarakatan.  Kebijakan  tersebut  merupakan tindakan  yang  konstruktif,  mengingat  masih  banyaknya  infrastruktur  di pemerintahan  kelurahan  yang  kurang  menunjang  kelancaran  kegiatan dibidang tranportasi, ekonomi dan sosial. Kebijakan tersebut merupakan salah satu  dari  6  (enam)  Program  Unggulan  Pemerintah  Kota  Bontang  yaitu Bantuan  Rp.50  Juta  per  RT,  yang  merupakan  penjabaran  dari  Visi  dan  Misi. Perlunya  dilakukan  program  fasilitasi  partisipasi  masyarakat  di  bidang/ infrastruktur di wilayah kecamatan Bontang Selatan.
Seiring dengan  kebijakan  tersebut,  maka  pemerintah telah  menetapkan kelompok  sasaran  dan  besarnya  dana  yang  diperlukan  untuk  menunjang program  fasilitas  partisipasi  masyarakat.  Sebagai  sasaran  yang  ditetapkan dalam program fasilitas partisipasi masyarakat, sebagaimana yang diatur pada pasal 3 sebagai berikut :
1. Sasaran pelaksanaan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat adalah semua RT di 15 ( lima belas ) Kelurahan yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bontang yaitu sebanyak 489 RT.
2. Alokasi Anggaran  setiap RT sebesar Rp. 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah )
3. Alokasi  Program  Fasilitasi  Partisipasi  Masyarakat  dilaksanakan  oleh  SKPD Kelurahan.
Terkait  dengan  pelaksanaan  program  fasilitasi  partisipasi  masyarakat diperlukan  peran  serta  masyarakat  Rukun Tetangga,  disamping  itu  pula  lebih mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut  :
1.  Transparansi,  seluruh  kegiatan  dapat  diketahui  oleh  seluruh  lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka  diwilayah Rukun Tetangga (RT),
2.  Partisipatif,  seluruh  anggota  masyarakat  dilingkungan  wilayah  Rukun Tetangga  (RT)  berperan  aktif  dalam  perencanaan,  pelaksanaan  dan pengawasan  kegiatan  dengan  berpegang  teguh  bahwa  rembug  warga (musyawarah) sebagai pengambilan keputusan tertinggi,
3.  Akuntabilitas,  seluruh  pelaksanaan    kegiatan  harus  dapat  dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis dan hukum,
4.  Berkelanjutan,  manfaat  hasil  kegiatan  dapat  dirasakan  langsung  oleh masyarakat dan berkelanjutan.

## Hasil Penelitian
Pada  bagian  awal  telah  dijelaskan  bahwa  dalam  rangka  percepatan pembangunan  maka  pemerintah  Kota  Bontang  telah  mengelauarkan Peraturan  Walikota  Nomor    39  tahun  2011  tentang  pedoman  pelaksanaan pembangunan  fasilitasi  partisipasi  masyarakat.  Kebijakan  diharapkan  akan meningkatkan  pembangunan  di  wilayah  Kota  Bontang.    Terutama pembangunan  bidang  infrastruktur,  bidang  ekonomi  dan  bidang  sosial kemasyarakatan.  Meskipun  pemerintah  Kota  Bontang  telah  mengeluarkan kebijakan  tersebut,  tetapi    dalam  perkembanagannya  mencapai  hasil  sesuai yang diharapkan. Seperti halnya yang terdapat di Kecamatan Bontang Selatan, belum semua program pembangunan  yang dikemas dalam kebijakan tersebut
Heni Idris, Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bontang Nomor 39 Tahun 2011....................
dapat direalisasikan dan hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Untuk mengetahui  lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaan  program  tersebut,  maka sesuai  hasil  pengolahan  data  dan  berdasarkan  fokus  penelitian  yang ditetapkan, secara substantif  dapat dideskripsikan sebagai berikut:

## Sosialisasi  Pelaksanaan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat
Sesuai hasil observasi di objek penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai kebijakan walikota Bontang telah dilaksanakan, baik yang dilakukan kepada  tim  pelaksana  (aparatur  kelurahan  dan  ketua  RT)  maupun  tim pendamping  (petugas  Kecamatan).  Dari  hasil  observasi  menunjukkan  bahwa sosialisasi  yang  dilakukan  kurang  efektif.    Hal  tersebut  didukung  oleh pendapat beberapa informan dan key informan menyatakan bahwa dalam hal sosialisasi  program  pembangunan  fasilitas  partisipasi  masyarakat  di Kecamatan Bontang Selatan kurang efektif. Artinya masih banyak masyarakat yang belum mengerti secara mendetail mengenai kebijakan Walikota Bontang terkait  dengan  program  pembangunan  infrastruktur,  ekonomi  dan  sosial kemasyarakatan dalam skala kecil.
Dalam  mendorong  partisipasi  masyarakat  maka  sosialisasi  tidak  hanya dilakukan  melalui  pertemuan-pertemuan  formal,  yang  dilakukan  di  Kantor Camat  dan  Balai  pertemuan  di  kelurahan  tetapi  juga  dilakukan  melalui  media cetak,  televisi  dan  radio  dan  hasilnya  kurang  memadai  karena  kegiatan fasilitasi  Partisipasi  Masyarakat  merupakan  kegiatan  yang  pertama  kali dilaksanakan di Kota Bontang.

## Mekanisme Kegiatan Pembangunan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat
Berdasarkan  mekanisme  kerja  yang  dibuat  telah  tersusun  dengan  baik sehingga masing-masing unsur pelaksana dapat mengetahui apa yang menjadi tugas  dan  tanggung  jawabnya  sehingga  distorsi  kegiatan  dapat  dihindarkan. Untuk  mendapatkan  gambaran  yang  lebih  jelas  mengenai  mekanisme pelaksanaan program fasilitasi partisipasi masyarakat  di Kecamatan Bontang Selatan,  dapat  dikemukakan  oleh  beberapa  nara  sumber  yang  terangkum dalam    uraian  seperti  ini  ”  ...  mengenai  mekanisme  yang  terkait  dengan pelaksanaan  program  fasilitasi  partisipasi  masyarakat  di  Kecamatan  Bontang Selatan,  secara  normatif  tersusun    dengan  baik,  tetapi  secara  aplikatif  masih dihadapkan  pada  suatu  permasalahan.  Mekanisme  yang  dibangun  ternyata dalam  pelaksanannya  kurang  tersosialisasi  dengan  baik.  Ini  berarti  secara aplikatif  mekanisme  terhadap  pelaksanaan  program  fasilitasi  partisipasi masyarakat  belum  efektif.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  jalur  birokrasi  yang panjang,  sehingga  mengakibatkan  kegiatan  tidak  dapat  dilaksanakan  sesuai rencana  kerja  (schedule)  dan  akhirnya  pelaksanaan  pembangunan  fasilitas yang  berbasis  partisipasi  masyarakat  kurang  efektif.  Kemudian  dari  hasil observasi  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  program  fasilitasi  partisipasi
masyarakat  belum  selaras  dengan  mekanisme  yang  ditentukan.  Karena kurangnya pengetahuan dan keterbatasan SDM.

## Pembangunan  Fasilitas  Bidang  Infrastruktur,  Ekonomi  dan  Sosial Kemasyarakatan
Pembangunan  infrastruktur  jalan  dan  jembatan  di  wilayah  Kecamatan Bontang  Selatan  akan  sangat  berpengaruh  kepada  roda  perekonomian masyarakat.  Keberadaan  fasilitas  jalan  dan  jembatan  yang  memadai  akan mendukung  tingkat  mobilitas  masyarakat  dalam  menjalankan  aktifitasnya. Jalan  dan  jembatan  merupakan  prasarana  yang  sangat  penting  bagi penunjang  sarana  angkutan  darat,  karena  di  Kecamatan  Bontang  Selatan transportasi darat merupakan jalur arteri bagi transportasi lokal.
Dari  hasil  observasi  menunjukkan  bahwa  mengenai  pembangunan  jalan baru yang dilakukan di lima kelurahan yaitu Kelurahan Bontang Lestari, Berbas Tengah,  Berbas  Pantai,  Satimpo,  Tanjung  Laut  dan  Tanjung  Laut  Indah  telah terealisasi  dengan  baik.  Realisasi  pembangunan  infrastruktur  untuk mendukung  sarana  trasportasi  di  wilayah  Kecamatan  Bontang  Selatan  telah dibangunan jalan baru, Perbaikan jembatan di Kelurahan Berbas Tengah pada tahun  2012,  sedangkan  untuk  peningkatan  mutu  jembatan  di  Kelurahan Satimpo sudah terealisasi pada tahun 2011.
Dari  hasil  observasi  menunjukkan  bahwa  fasilitasi  bidang  sosial kemasyarakatan  yang  dilakukan  di  Kecamatan  Bontang  Selatan  cukup  baik. Program-program  yang  dibuat  melalui  rencana  kerja  ternyata  sudah dilaksanakan,  hanya  saja  hasil  yang  dicapai  kurang  optimal.  Hal  tersebut disebabkan, selain kecilnya alokasi anggaran yang ditentukan, juga kurangnya partisipasi  masyarakat  dalam  mendukung  program  tersebut.  Misalnya dukungan  dalam  memberikan  santunan  natura  (bantuan  makanan)  kepada penduduk  miskin,  lanjut  usia  dalam  skala  kecil,  ternyata  belum  semua  orang yang  mampu  bersedia  memberikan  santuan  kepada  masyarakat  miskin. Kemudian  hal  yang  sama  juga  terjadi  pada  kegiatan  lain  melalui  bulan  bakti gotong  royong  masyarakat  ternyata  hanya  diikuti  oleh  sebagian  besar masyarakat yang status ekonominya pas-pasan, sedangkan warga masyarakat yang  berkecukupan  justru  kurang  peduli  terhadap  kegiatan  dimaksud.  Meski demikian secara aplikatif program fasilitasi bidang infrastruktur, ekonomi dan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Bontang Selatan cukup efektif.

## Kemampuan  Tim  Pelaksana  dalam  Melaksanakan  Program  Fasilitasi Partisipasi Masyarakat
Meskipun  belum  semua  anggota  tim  pelaksana  memiliki  kemampuan sesuai  yang  dibutuhkan  tetapi  diantara  anggota  tim  ada  yang  memiliki kemampuan dan pengelaman sesuai dengan aktivitas tersebut, maka dengan koordinasi  dan  kerjasama  yang  baik,  justru  pelaksanaan  program pembangunan fasilitas partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan.
Heni Idris, Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bontang Nomor 39 Tahun 2011....................
Meskipun  dari  segi  kompetensi  anggota  tim  terdapat  perbedaan kemampuan, karena  masing-masing memiliki semangat dan ethos kerja, maka pelaksanaan  program  pembangunan  fasilitas  partisipasi  masyarakat  wilayah kecamatan  Bontang  Selatan  dapat  berjalan  sebagaimana  mestinya. Keberhasilan  tim  pelaksana  dalam  melaksanakan  kegiatan  pembangunan fasilitas,  tidak  terlepas  dari  tim  pendamping,  sebab  dengan  adanya  tim pendamping  dapat  mengarahkan  jalannya  kegiatan,  baik  kegiatan  bidang infrastruktur, bidang ekonomi maupun bidang sosial kemasyarakatan.
Dari  hasil  temuan  diobjek  penelitian  menunjukkan  bahwa  kehadiran  tim pendamping  sangat  membantu  dalam  proses  kegiatan  yang  dilakukan  oleh tim  pelaksana,  karena  itu  cukup  beralasan  jika  kehadiran  tim  pendamping sangat  diperlukan.  Hal  tersebut  didukung  dengan  oleh  Lurah  Berbas  tengah mengatakan  bahwa  adanya  tim  pendamping  memang  sangat  diperlukan karena memiliki kemampuan dan pengalaman yang cukup untuk mendukung program, bukan hanya kemampuan dibidang administrasi tetapi juga dibidang teknis,  sehingga  kehadiran  tim  pendaping  sangat  diperlukan  untuk mengarakan  agar  proses  kegiatan  pembangunan  fasilitas  dapat  terlaksana sesuai sasaran.

## Koordinasi dan kerjasama antar Tim Pelaksana
Dari  hasil  temuan  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  kerjasama  antar petugas  pelaksana  seiring  dengan  pelaksanaan  program  fasilitasi  partisipasi masyarakat di Kecamatan Bontang Selatan cukup baik.

## Faktor-faktor  yang  Mendukung  dan  Menghambat  Pelaksanaan  Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Bontang Selatan.
Faktor-faktor  yang  Mendukung  Pelaksanaan  Program  Fasilitasi Partisipasi  Masyarakat  di  Kecamatan  Bontang  Selatan  antara  lain  Undang- undang  nomor  32  tahun  2004  tentang  pemerinthan  Daerah,  Undang-undang nomor  33  tahun  2004  tentang  Dana  Perimbangan  antara  Pemerintah  Pusat dengan  Pemerintah  Daerah,  Peraturan  Walikota  Bontang  Nomor  39  Tahun 2011, tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat, Kuatnya  komitmen  perangkat  kecamatan  dan  kelurahan  terhadap pelaksanaan  Program  Fasilitasi  Partisipasi  Masyarakat  di  Kecamatan  Bontang Selatan  dalam  upaya  percepatan  pembangunan  fasilitas  pada  bidang infrastruktur,  bidang  ekonomi,  dan  bidang  sosial  kemasyarakatan  di Kecamatan Bontang .
Faktor-faktor  yang  menghambat  Pelaksanaan  Fasilitasi  Partisipasi Kurang  optimalnya  partisipasi  masyarakat  dalam  mendukung  program fasilitasi partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan Bontang Selatan. Belum terdapat  sinkronisasi  antara  rencana  kerja  /  schedule  kegitan  dengan pencairan dana yang dikeluarkan oleh Badan pemberdayaan masyarakat Kota Bontang,  Kurang  efektifnya  dalam  melakukan  sosialisasi  kepada  lapisan
masyarakat  di  wilayah  Kecamatan  Bontang  Selatan,  dan  terbatasnya  tenaga pelaksana  yang  profesional  dalam  menunjang  kegiatan  yang  ditetapkan melalui  program  fasilitasi  partisipasi  masyarakat  di  Kecamatan  Bontang Selatan,  sehingga  dalam  proses  kegiatan yang  dilakukan, baik  melalui bidang infrastruktur, ekonomi dan sosial menghadapi kendala.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  sebagaimana  yang  dikemukakan  pada bab sebelumnya dapat disimpulan sebagai berikut:
1. Sosialisasi  program  fasilitasi  partisipasi  masyarakat  yang  digelar  di Kecamatan  Bontang  Selatan  yang  dilakukan  kurang  optimal,  berakibat terhadap  kurang  optimalnya  partisipasi  masyarakat  dalam  memberikan sumbangan, baik dalam bentuk material maupun non materiil.
2. Mekanisme  pelaksanaan  program  fasilitasi  partisipasi  masyarakat  di Kecamatan  secara  aplikatif  terkait  dengan  pedoman  pelaksanaan  fasilitasi partisipasi  masyarakat  belum  efektif.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  jalur birokrasi  yang  panjang,  sehingga  mengakibatkan  kegiatan  tidak  dapat dilaksanakan  sesuai  rencana  kerja  (schedule)  dan  akhirnya  pelaksanaan program fasilitasi yang berbasis partisipasi masyarakat kurang efektif.
3. Realisasi pembangunan infrastruktur yang belum terealisasi sampai dengan tahun  2013  pada  umumnya  karena  kendala  keterbatasan  dana  sehingga disesuaikan  dengan  prioritas  dan  kemampuan  pemerintah  pada  tahun anggaran yang bersangkutan.
4. Realisasi  pembangunan  fasilitasi  bidang  ekonomi  diharapkan  mampu meningkatkan  roda perekonomian masyarakat sehingga dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah Kota Bontang.
5. Fasilitasi  bidang  sosial  kemasyarakatan  di  Kecamatan  Bontang  Selatan cukup efektif, meskipun belum mendapat apresiasi masyarakat. Belum ada kemauan  warga  dalam  melibatkan  diri.  Ikut  serta  mendukung pembangunan fasilitas sosial kemasyarakatan.
6. Dari aspek kerjasama dan koordinasi antar anggota tim pelaksana program fasilitasi  partisipasi  masyarakat  terindikasi  cukup  baik,  dan  hal  tersebut dapat  diketahui  dari  tindakan  yang  dilakukan  mulai  dari  penyusunan rencana  kerja,  rencana  sosialisasi  program,  penentuan  pelaksanaan program  hingga  pada  pertanggungjawaban  ketua  tim  pelaksana  terhadap pelaksanaan program.

## Saran-saran
Dari  hasil  kesimpulan  yang  dikemukakan  di  atas,  maka  penulis  akan mengajukan beberapa saran sebagai berikut:
1. Dalam  rangka  optimalisasi  pelaksanaan  program  pembangunan  fasilitas partisipasi  masyarakat  di  Kecamatan  Bontang  Selatan,  maka  perlunya meningkatkan/  mengefektifkan  sosiali-sasi  program  keseluruh  elemen
Heni Idris, Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bontang Nomor 39 Tahun 2011....................
masyarakat.  Dengan  demikian  informasi  yang  diterima  masyarakat  dapat mendorong  partisipasi  masyarakat  untuk  memberikan  sumbangan  yang berati, baik yang bersifat material maupun non materiil, sehingga rencana kerja  yang  ditetapkan  melalui  program  pembangunan  fasilitas  dapat direalisasikan.
2. Dalam  rangka  optimalisasi  pelaksanaaan  program  pembangunan  fasilitas dibidang infrastruktur, bidang ekonomi, dan bidang sosial kemasyarakatan perlu  penambahan  anggaran,  sehingga  seluruh  instrumen  kegiatan  yang dietapkan dalam program dapat dilaksanakan sesuai target. Sebab alokasi anggaran  yang  ditetapkan  tidak  sebanding  dengan  jumlah  kegiatan  yang ditetapkan,  sehingga  tidak  mengherankan  jika  tidak  semua  jenis  kegiatan dapat dilaksanakan.
3. Perlunya  meningkatkan  kerjasama  dan  koordinasi  antar  pelaksana program,  baik  dari  perangkat  kecamatan,  perangkat  kelurahan,  maupun dengan  lembaga  lain  yang  terkait  dengan  pelaksanaan  program,  agar memiliki  keselaran  dan  sinkronisasi  dalam  mengatasi  persoalan  yang terkait  dengan  pencairan dana  yang  selama ini  masih  terjadi  kesenjangan berujung pada realisasi kegiatan yang kurang efektif.
4. Perlunya  menumbuhkan  kesadaran  dan  partisipasi  warga  untuk mendukung dan membantu terlaksananya program pembangunan fasilitas di  Kecamatan  Bontang  Selatan,  sehingga  percepatan  pembangunan masyarakat,  baik  yang  berkenaan  dengan  bidang  infrastruktur,  ekonomi dan sosial kemasyarakatan dapat diwujudkan.

## Daftar Pustaka
Abdul Wahab, Solichin, 1994 Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara . Bumi aksara. Jakarta.
_______,  1997  “  Kebijakan  Pembangunan  Pedesaan  Di  Negara-Negara Berkembang, Skala Permasalahan dan Hakekatnya”. Dalam Kebijakan Publik dan Pembangunan . IKIP Malang.
_______, 1999. Analisis Kebijaksanaan Negara . Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Edisi Kedua. Bumi aksara, Jakarta.
_______, 1997. Analisis Kebijaksanaan Publik , Teori dan Aplikasinya. Cetakan II. Danar Wijaya. Brawijaya University Press. Malang.
Anderson,  J.E.  1978.  Public  Policy  Making  Holt.  Rinehart  and  Winston.  New York.
Arsyad L. 1999. Ekonomi Pembangunan . Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.
Bratakusumah,  Supriady,  Dedy  dan  solihin,  Dadang.  2001. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah . PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Kuncoro.  1997. Strategi  Kebijakan  Dalam  Pembangunan  Wilayah :  Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia. Yogyakarta Lineberry,  Robert  H.  1978. American  Public  policy .  North  Western  Univesity Harper And Row. Publiser, New York
Mazmanian,  Daniel  and  Paul  A.  Sabatiar  (eds),  1981.  Effectivly  Policy Implementation. Lexington Mass.
Meter,  Donald,  S.  Van  dan  Carl  E  Van  Horn,  1978, The  Policy  Implementation Process; Aconceptual Frame Work, Baverly Hills, Sage Publication inc Riyadi  dan  Deddy  Supriyadi  Bratakusumas,  2004. Perencanaan  Pembangunan Daerah; Strategi Menggali Potensi dalam mewujudkan Otonomi Daerah . PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.