Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Di Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Muhamad Samsudin, 1 Aji Ratna Kusuma, 2 Suarta Djaya 3
Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  faktor-faktor  yang mempengaruhi  efektivitas penyaluran  bantuan  dana sosial pada Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur.  Pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dengan pembangunan  nasional  secara  keseluruhan  dalam  pelaksanaannya memerlukan  pemerataan  perencanaan    yang  cermat  dan  tepat    yang didukung  oleh  dana  partisipasi  masyarakat.  Pemerintah  dalam mengembangkan  potensi-potensi    yang  ada  di  daerah,  telah  diatur dalam RAPBD yang dianggarkan  setiap tahun dalam  hal ini pengaturan pengeluaran pemerintah  terhadap  hal-hal  yang dianggap perlu dalam pembangunan, salah  satunya adalah   pembangunan  di  bidang ekonomi. Terkait  dengan  pembangunan  ekonomi,  yaitu  bagaimana  peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakatnya dengan memberikan bantuan sebagai upaya untuk menumbuhkan perekonomian daerah. Kata Kunci : Efektivitas, Penyaluran, Bantuan Sosial

## Pendahuluan
Dalam    otonomi  daerah  konsep  keterpaduan  pembangunan  ekonomi menjadi semakin  penting. Secara ideal program pembangunan  bisa menjadi input bagi program pembangunan  yang lain, dimana program  sektoral  yang bersifat  ego-sektor semakin kurang populer karena diduga  dapat merugikan sektor  lain.  Dalam  perekonomian  yang  lebih  luas,  terjadi  hubungan    antar kegiatan  ekonomi    dan  menunjukkan  keterkaitan    yang  semakin    kuat    dan dinamis.  Bahkan  jenis-jenis    kegiatan  baru    bermunculan    untuk  mengisi kekosongan    mata  rantai    disuatu  sektor  dan  tidak  mungkin  dapat  dicapai tanpa dukungan sektor lainnya. Pertumbuhan penduduk baik secara alamiah maupun    migrasi  di  suatu  daerah  membawa  dampak    sosial  yang multikomplek.  Pertumbuhan  yang  terlalu  cepat    dan  drastis  juga  bisa berakibat kurang baik pada  perekonomian suatu daerah, akan tetapi  dapat pula    membawa    perubahan    struktur    ekonomi    dan  percepatan recovery
1 Alumni Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
2 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
3 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
ekonomi, manakala  penduduk  yang ada dapat  memberikan  kontribusinya pada daerah itu sendiri.
Memperhatikan  betapa  pentingnya    bantuan  sosial  sebagai  sebagai penunjang  keefektifan  pelaksanaan  kebijaksanaan  pemerintah  daerah  dan membantu  menumbuhkan  prekonomian  masyarakat.  Pemberian  bantuan sosial  dalam  perekonomian  berpengaruh  terhadap  pembangunan  dan sifatnya  tidak  secara  terus  menerus  dan  selektif  yang  bertujuan  untuk melindungi  dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
Sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  39  Tahun 2012  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  32 Tahun  2011  tentang  Pedoman  Pemberian  Hibah  dan  Bantuan  Sosial  yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  dan  Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan,  Penatausahaan,  Pelaporan,  Pertanggung  Jawaban,  Monitoring dan Evaluasi Pemebrian Hibah dan Bantuan Sosial, sangat dituntut peran dari sumber  daya  manusianya  di  dalam  penyalurannya  baik  dari  segi  kinerja aparaturnya,  kompetensi  administraturnya,  sarana  dan  prasarana penunjangnya maupun dari segi pengawasannya.
Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis  perlu mengkaji Faktor- Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial.
Faktor-Faktor  Yang  Berpengaruh  Terhadap  Efektivitas  Penyaluran  Bantuan Sosial
Mengenai    faktor-faktor    yang  berpengaruh  terhadap  efektivitas penyaluran  dana  sosial,  Dicson  dan  Wetherbe  (1987)  dalam  Hasibuan (2003:54)  mengatakan    bahwa  ada    beberapa    faktor  yang  mempengaruhi aparatur bekerja pada  suatu organisasi, yaitu : kualitas aparatur, kompetensi administrator, disiplin, sarana dan prasarana dan pengawasan.
Dari  masing-masing  faktor  tersebut  di  atas    akan  diuraikan  secara berurutan berikut ini :

## Kualitas Aparatur
Kemudian Ruky (2003:57) berpendapat bahwa kualitas dalam arti luas yaitu  sesuatu  yang  dapat  disempurnakan.  Dan  secara  sempit  beliau berpendapat    bahwa  “istilah  kualitas  sumber  daya  manusia  pada  dasarnya adalah  tingkat  :  ”pengetahuan”,  “kemampuan”,  dan  “kemauan”  yang  dapat diajukan  oleh  sumber  daya  manusia.  Tingkat  ini  dibandingkan  dengan tingkat yang dibutuhkan  dari waktu ke waktu oleh organisasi yang memiliki sumber daya manusia tersebut.”
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas ialah sesuatu yang dapat  disempurnakan  meliputi  tingkat  “pengetahuan”,  “kemampuan”,  dan “kemauan”  yang  dibandingkan  dengan  tingkat  yang  dibutuhkan  dari  waktu ke  waktu  oleh  organisasi  yang  memiliki  sumber  daya  manusia  tersebut. Melihat  dari  pengertian  kualitas  tersebut,  yang  berkaitan  dengan:
”pengetahuan”,  “kemampuan”,  dan  “kemauan”  merupakan  gambaran  dari kualifikasi pegawai dalam manajemen sumber daya manusia.
Dalam  kaitannya  dengan  kualifikasi,  Manullang  (20011:53)  dalam bukunya  mengemukakan  yang  dimaksud  dengan:  Kualifikasi  adalah  (a). Keahlian, (b). Pengalaman, (c). Umur, (d). Jenis Kelamin, (e). Pendidikan, (f). Keadaan Fisik, (g). Tampang, (h). Bakat, (i). Tempramen, (j). Karakter.
Kompetensi Administrator
Pengertian  kompetensi  dijelaskan  oleh    W.  Robert  Houston  dalam Supeno  (2005:29)  sebagai  berikut    : Competence  ordinarily  is    defined  as adequacy  for    a  task,  or  as  possession  of  required  knowledge,  skill  and abilities atau dalam artian  kompetensi sebagai suatu tugas  yang memadai, atau  pemilikan  pengetahuan,  keterampilan  dan  kemampuan  yang  dituntut oleh jabatan seseorang).
Sedangkan Rivai (2004:226) menjelaskan bahwa “Kemampuan adalah kapasitas    individu    untuk  melaksanakan  berbagai  tugas  dalam  pekerjaan tertentu”.  Lanjut  beliau  menjelaskan  bahwa  kemampuan  itu  dibedakan menjadi :
1. Kemampuan  intelektual  adalah  kemampuan  yang  dimiliki  oleh seseorang  yang  didasarkan  pada  tingkat  pendidikan  formal  dan pendidikan kedinasan lainnya.
2. Kemampuan  fisik  adalah  kemampuan  untuk  melakukan    pekerjaan yang  kurang  menuntut  keterampilan  misalnya  :  pekerjaan  yang keberhasilannya menuntut stamina kecekatan tangan, kekuatan atau bakat  serupa  manajemen  untuk  mengenali  kapabilitas  fisik seseorang karyawan.
Berdasarkan  pendapat  tersebut  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa kemampuan  intelektual    itu  dapat  dilihat  dari  tingkat  pendidikan  dan pengetahuan seseorang. Sedangkan kemampuan fisik adalah yang berkaitan dengan skill atau keterampilan kerja seseorang.

## Sarana dan Prasarana
Sarana  penunjang  atau  peralatan  kerja  dalam  hal  ini  termasuk  dalam pengertian  sarana  dan  prasarana  adalah  bagian  penting  dan  ikut menentukan  terselenggaranya  proses  manajemen.  Hal  ini  sejalan  dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kaho (2002 :184) bahwa faktor sarana dan prasarana  yang  diartikan  sebagai  peralatan  adalah  penting  dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintah, dalam hal ini sarana yang digunakan untuk mempermudah atau memperlancar gerak dan aktivitas pemerintah. Pendapat  ini  menunjukkan  bahwa  faktor  sarana  dan  prasarana  harus dapat  dipenuhi  dan  menjadi  pendukung  dalam  usaha  mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas organisasi sebagai suatu proses manajemen.
Senada  dengan  hal ituk,  Soejadi  (2003:82)  juga  menambahkan  bahwa faktor  sarana  dan  prasarana  disamping  manusia  dan  dana  juga  merupakan
faktor  yang  sangat  menentukan  bagi  keberhasilan  manajemen  dalam mencapai  tujuan,  sasaran  dan  outpun  konkrit  yang  telah  ditetapkan sebelumnya.
Pengawasan
Pengawasan  adalah  satu  diantara  fungsi  manajemen  yang  merupakan proses  kegiatan  pemimpin  untuk  memastikan  dan  menjamin  bahwa  tujuan dan  tugas-tugas  organisasi  atau  perusahaan  akan  dan  telah  terlaksana dengan  baik  sesuai  dengan  kebijakan,  instruksi,  rencana  dan  ketentuan- ketentuan yang berlaku. Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pemimpin pada tingkat manapun.
Menurut  Manullang  (2001:173)  memandang  pengawasan  adalah  : “Proses  untuk  menetapkan  pekerjaan  apa  yang  sudah  dilaksanakan, menilainya  dan  bila  perlu  mengoreksinya  dengan  maksud  supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”.
Berdasarkan  pendapat  diatas,  jelas  bahwa  pengawasan  selalu berhubungan  dengan  perencanaan  dan  pelaksanaan  kegiatan  tidak menyimpang dari  rencana  semula   yang telah diterapkan. Dengan  demikian hakekat  pengawasan  adalah  untuk  mencegah  sedini  mungkin  terjadinya penyimpangan,  pemborosan,  penyelewengan  hambatan,  kesalahan  dan kegagalan  dalam  pencapaian  tujuan  dan  sasaran  serta  pelaksanaan  tugas- tugas organisasi.

## Konsep Penyaluran Bantuan Sosial
Penyaluran  bantuan  sosial  dapat  berupa  Belanja  Tidak  Langsung terbagi menjadi 4 ( empat ) jenis Belanja yaitu :
a. Belanja Subsidi Subsidi adalah Bantuan yang diberikan kepada instansi/perusahaan/ lembaga  Pemerintah  dengan  tujuan  menambah  anggaran  yang dibutuhkan  untuk  operasional  instansi/perusahaan/lembaga  yang dimaksud.  Contoh  Bantuan  Subsidi  :  Subsidi  kepada  PDAM,  Subsidi RASKIN dan Subsidi JAMKESDA
b. Belanja Hibah
Hibah  adalah  pemberian  uang  /  barang  atau  jasa  dari  pemerintah daerah  kepada  pemerintah  atau  pemerintah  daerah  lainnya, perusahaan  daerah,  masyarkat  dan  organisasi  kemasyarakatan,  yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
c. Belanja Bantuan Sosial Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang / barang dari pemerintah  daerah  kepada  individu,  keluarga,  kelompok  dan  /  atau masyarakat    yang  sifatnya  tidak  secara  terus  menerus  dan  selektif yang bertujuan untuk melindungi  dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
d. Belanja Tak Terduga
Pemberian  Bantuan  Sosial  berupa  belanja  tak  terduga  harus memenuhi kriteria paling sedikit:
1. Selektif Kriteria  selektif  diartikan  bahwa  Bantuan  Sosial  hanya  diberikan kepada  calon penerima bantuan bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
2. Memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial
Kriteria  persyaratan  masyarakat    penerima  bantuan  sosial  dari Pemerintah Daerah meliputi :
a) Memiliki identitas yang jelas;
b) Berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan;
3. Bersifat  sementara  dan  tidak  terus  menerus,  kecuali  dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan
4. Sesuai tujuan pengguna Kriteria sesuai tujuan penggunaannya  bahwa bantuan sosial dapat meliputi: a) Rehabilitasi Sosial Yaitu  ditujukan  untuk  memulihkan  dan  mengembangkan kemampuan  seseorang  yang  mengalami  disfungsi  sosial  agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. b) Perlindungan Sosial Yaitu  ditujukan  untuk  mencegah  dan  menangani  resiko  dari guncangan  dan  kerentanan  sosial  seseorang,  keluarga, kelompok  masyarakat  agar  kelangsungan  hidup  dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. c) Pemberdayaan Sosial Yaitu  ditujukan  untuk  menjadikan  seseorang  atau  kelompok masyarakat  yang  mengalami  masalah  sosial  mempunyai  daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. d) Jaminan Sosial Merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan  agar  dapat  memenuhi  kebutuhan  dasar  masyarakat untuk hidup secara  layak. e) Penanggulangan kemiskinan Merupakan  kebijakan,  program  dan  kegiatan  yang  dilakukan terhadap  orang,  keluarga,  kelompok  masyarakat  yang  tidak mempunyai  atau  mempunyai  sumber  mata  pencaharian  dan tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  yang  layak  bagi kemanusiaan. f) Penanggulangan bencana Merupakan  serangkaian  upaya  yang  ditujukan  untuk rehabilitasi penanggulangan bencana.

## Pengukuran Efektivitas
Konsef  efektivitas    merupakan  salah  satu    kajian  yang  sangat  penting. Secara  umum    konsep  efektivitas    merupakan    konsep  untuk    mengukur produktivitas.  Menurut  Solichin  (2002:37)  efektivitas  diartikan  sebagai perbandingan    terbaik    antara  hasil  dengan  tujuan.  Sementara  itu  Emerson dalam  Handayaningrat (2001:16) efektivitas  diartikan sebagai  pengukuran dalam  tercapainya  sasaran  atau tujuan  yang telah  ditentukan sebelumnya. Pengukuran  efektivitas  dikemukakan  oleh    Campbell  (1973)  dalam
Steer  (1985:45)  dalam  6  (enam)  macam  pertimbangan,  sebagai  berikut  : Pertama,  Pengukuran  efektivitas    untuk  memastikan  keadaan    (profit  suatu organisasi)  apakah  dalam  keadaan  baik  dan  buruk. Kedua,  Pengukuran efektivitas    organisasi    digunakan  sebagai    diagnosa  untuk  menentukan faktor-faktor  penyebab    berlakunya  keadaan  suatu  organisasi. Ketiga, diperlukan  sebagai  bahan    keputusan    untuk  suatu  perencanaan. Keempat, diperlukan  untuk  memahami  organisasi.  Kelima,  diperlkan  untuk mengevaluasi  keberhasilan    suatu  usaha    pengembangan  organisasi  yaitu kegiatan  yang  berkaitan    dengan  upaya-upaa    perubahan  perilaku,  struktur ekologi  organisasi. Keenam,  diperlukan  sebagai  alat    untuk  memahami variabel,  yaitu    untuk  mengetahu    karakteristik    organisasi  apa  saja    yang berhubungan  dengan  prediktor efektivitas.
Analisis
Dari  hasil  perhitungan  dengan  menggunakan  SPSS  17.0  for  windows, maka  dapat    diketahui  variabel-variabel  yang  berpengaruh  terhadap efektivitas  penyaluran  bantuan  sosial  pada  Bagian  Sosial  Sekretariat Kabupaten  Kutai  Timur,  yang  meliputi  kinerja  aparatur  (X 1 ),  kompetensi administratur (X 2 ), Sarana  prasara (X 3 ) dan pengawasan  (X 4 )  sebesar R = 0,674 mendekati nilai 1 dengan koefisien deteminasi sebesar 0,440 atau 44,0 %.  Artinya    variabel  independen  menerangkan  perubahan    variabel dependen  adalah  44,0  %  sedangkan  sisanya    56,0  %  diterangkan  oleh variabel lain yang tidak dikemukakan dalam penelitian ini. Standar kesalahan estimasi sebesar  0,24049. Selanjutnya Nilai Durbin  Watson yang diperoleh adalah nilai sebesar 2,209.
Pengujian Hipotesis Untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang telah dikemukakan  pada bab  terdahulu  maka  perlu  dilakukan  pengujian  hipotesis  secara  simultan dengan  uji Fisher  Test    (uji  F)  dengan  degree  of    freedom  (k-1)  (n-k)  pada signifikasi  =  0,05,  selanjutnya  secara  pengujian  partial  dilakukan Uji Student  Test    (t-test)  dengan  degree  of  freedom  (n-2)  pada  signifikasi  = 0.05.
Uji F Pengujian  hipotesis  pertama  dapat  dilihat  dari  hasil  analisis  analisis yang dapat dilihat seperti tabel berikut :
Tabel  5.1. Hasil Uji F Variabel yang mempengaruhi Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig 1 Regression Residual Total .800 4.916 5.716 4 85 89 .200 .058 16,696 .001 a
a.  Predictors : (Constant), Pengawasan, Kinerja Aparatur, Kompetensi Adminstratur, sarana prasarana
b.    Dependent Variabel : Y
Berdasarkan  hasil  perhitungan  dengan  menggunakan  SPSS  17.0  for windows diketahui bahwa nilai F hitung yang diperoleh sebesar 16,696 dengan tingkat  signifikan  sebesar  0,001  jika  dibandingkan  dengan  f tabel (tingkat kepercayaan 95%) sebesar 3,0977 maka terlihat bahwa F hitung lebih besar dari  f tabel sehingga  hipotesis  diterima,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel kinerja  aparatur,  kompetensi  administratur,  sarana  prasarana,  dan pengawasan  secara  bersama-sama  (simultan)  memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  variabel  efektivitas  penyaluran  Bantuan    Sosial  pada Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
Uji t (Uji Parsial)
Untuk  membuktikan  hipotesis  kedua  dari  masing-masing  variabel yaitu:  kinerja  aparatur,  kompetensi  administratur,  sarana  prasarana,  dan pengawasan  berpengaruh  terhadap  efektivitas  penyaluran  Bantuan    Sosial pada  Bagian  Sosial  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Kutai  Timur    dapat dibuktikan dengan hasil uji t seperti  tabel 5.2 berikut :
Tabel 5.2. Koefesien Regrasi dan Hasil Uji t
a. Dependent Variabel : Y Sumber: diolah dari data primer
Berdasarkan tabel  5.3. tersebut di atas, maka koefisien regresi  yang telah  distandarkan  atas masing-masing  variabel adalah sebagai berikut :
1). Koefisien regresi  konstanta sebesar 1,551
2). Koefisien regresi  kinerja aparatur (X 1 ) sebesar 0,265
3). Koefisien regresi  Kompetensi administratur (X 2 ) sebesar 0,264 4). Koefisien regresi  sarana prasarana (X 3 ) sebesar 0,407 5). Koefisien regresi  Pengawasan (X 4 ) sebesar 0,277
Berdasarkan  dari  angka-angka  hasil  perhitungan    dengan menggunakan software  statistik  SPSS  versi  17.0  seperti  tersebut pada  tabel di  atas,  maka  dapat  disusun  persamaan  regresi  linier  berganda    sebagai berikut :
Y = 1,551 + 0,265 X 1 + 0,264 X 2 + 0,407 X 3 + 0,277 X 4
Hasil ini menunjukkan bahwa :
1. Variabel  kinerja  aparatur  (X 1 )  memiliki  nilai  koefiensi  sebesar  0,265 yang  berarti  bahwa  setiap  variabel  kinerja  aparatur  mengalami peningkatan satu satuan maka akan memberikan efek positif sebesar 0,265  kepada  variabel  efektivitas  penyaluran  bantuan  sosial  pada Bagian  Sosial  Sekretariat  daerah  Kabupaten  Kutai  Timur  dengan asumsi variabel yang lain nilainya tetap atau konstan.
2. Variabel Kompetensi Administratur (X 2 )  memiliki nilai koefiensi sebesar  0,264  yang  berarti  bahwa  setiap  variabel  kompetensi administratur  mengalami  peningkatan  satu  satuan  maka  akan memberikan  efek  positif  sebesar  0,264  kepada  variabel  efektivitas penyaluran  bantuan  sosial  pada  Bagian  Sosial  Sekretariat  daerah Kabupaten  Kutai  Timur  dengan  asumsi  variabel  yang  lain  nilainya tetap atau konstan.
Model
Unstandardized
Coefficeents Standardized Coefficients t Sig B Std. Error Beta 1 (Constant) X1 X2 X3 X4 1.551 .265 .264 .407 .277 .423 .065 .077 .072 .112 .202 .289 .529 .280 3.667 4.077 3.429 5.653 2.473 .000 .000 .001 000 .004
3. Variabel  Sarana  Prasarana  (X 3 )  memiliki  nilai  koefisiensi  sebesar 0,407  yang  berarti  bahwa  setiap  variabel  sarana  dan  prasarana mengalami  peningkatan  satu  satuan  maka  akan  memberikan  efek positif sebesar 0,407 kepada variabel efektivitas penyaluran bantuan sosial  pada  Bagian  Sosial  Sekretariat  daerah  Kabupaten  Kutai  Timur dengan asumsi variabel yang lain nilainya tetap atau konstan.
4. Variabel  Pengawasan  (X 4 )  memiliki  nilai  koefisiensi  sebesar    0,277 yang  berarti  bahwa  setiap  variabel  Pengawasan  mengalami peningkatan satu satuan maka akan memberikan efek positif sebesar 0,277  kepada  variabel  efektivitas  penyaluran    bantuan  sosial  pada Bagian  Sosial  Sekretariat  daerah  Kabupaten  Kutai  Timur  dengan asumsi variabel yang lain nilainya tetap atau konstan.
Selanjutnya    dari  tabel  5.2.  tersebut  di  atas  maka  dapat diinterpretasikan    atau  penganalisisan    secara  parsial  antara  variabel independen    yang  terdiri  dari    kinerja  aparatur  (X 1 ),  kompetensi administratur  (X 2 ),  sarana  prasarana  (X 3 )  dan  pengawasan  (X 4 )  terhadap variabel terikat  yaitu efektivitas penyaluran bantuan sosial (Y), guna melihat tingkat signifikansi   pengaruh   dari  variabel bebas   dapat diuraikan  sebagai berikut :
a.  Menentukan  hipotesis
H 0 : Tidak ada  hubungan linier  antara variabel bebas  terhadap variabel terikat
H i : Ada  hubungan linier  antara variabel bebas  terhadap variabel terikat b.  Menghitung  besarnya  angka  t hitung menurut  analisis  SPSS,  yang  dapat diuraikan sebagai berikut :
Kinerja aparatur (X 1 ) = 4,077 Kompetensi administrartus (X 2 ) = 3,429 Sarana prasarana (X 3 ) = 5,653 Pengawasan (X 4 ) = 2,473
c.   Menghitung besarnya  angka t tabel dengan ketentuan sebagai berikut  :
Taraf  signifikansi    (satu  sisi)  0,05  dan  Derajat  kebebasan  (DK)  dengan ketentuan DK = n  – k – 1, atau 90 – 4 – 1 = 85, dari ketentuan tersebut diperoleh  angka t tabel sebesar 1,6630
d.   Menentukan kriteria uji hipotesis sebagai berikut : Jika t hitung > t tabel maka H 0 ditolak dan  menerima H i Jika t hitung <t tabel maka H 0 diterima dan  menolak H i e.   Pembuatan keputusan
Didasarkan  pada  hasil  perhitungan,  diperoleh  angka  t hitung yang dibandingkan dengan nilai t tabel serta tingkat signifikansi  sebesar α = 0,05 (5%) dan kesimpulannya :

## Pengujian Asumsi Regresi
Untuk  memperoleh  nilai  penduga  yang  tidak  biasa  dan  efesian  dari suatu  persamaan  regresi  berganda  dengan  metode  kuadrat  terkecil  biasa (Ordinary  Least  Square),  maka  dalam  pelaksanaan  analisis  data  harus memenuhi asumsi klasik berikut ini :
Uji Kolinieritas Ganda (Multicolinierity)
Kolineritas  merupakan keadaan  dimana  terdapat korelasi  yang sangat tinggi  antar  variabel  bebas  dalam  persamaan  regresi.  Gujarati  sebagaimana dikutip  oleh  Rietvedl  dan  Sunaryanto  (1993:77)  mengatakan  bahwa multikolineritas  memiliki  arti  adanya  korelasi  linier  yang  sangat  tinggi  di antara  dua  atau  lebih  variabel  bebas.  Hasil  uji  asumsi  bahwa  tidak  terjadi mutikolineritas  ditunjukkan  dengan  nilai  VIF  yang  tidak  melebihi  nilai  10, yang memberikan arti bahwa tidak terjadi multikolinerritas.
Tabel  berikut  ini  memperlihatkan  hasil  pengujian  kolineritas  ganda yang dimaksud.
Tabel 5.3. Kolinieritas terhadap hasil penelitian Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Model Colinearity Statistics Tolerance VIF 1        X1 X2 X3 X4 .951 .890 .773 .749 1.051 1.124 1.294 1.335 a. Dependent Variabel :Y

## Autokorelasi
Pengujian  asumsi  autokorelasi  adalah  dengan  menggunakan    Durbin Watson  Test.  Adapun  pengujiannya  adalah  dengan    cara  membandingkan nilai  Durbin  Watson  dari  hasil  yang  dihitung  melalui  program  SPSS  dengan nilai kritis dan statistik ( d).
Berdasarkan  analisis  regresi  linier  berganda    seperti  yang  tertera dalam  lampiran  hasil  pengujian  SPSS,    diketahui    Nilai  Durbin  Watson  Test adalah  sebesar  2,209.    Gujarati  (1993:217)  menyatakan  bahwa    untuk mengetahui    ada  tidaknya    serial  korelasi  dapat  digunakan  aturan  praktis sebagai berikut :
1. Apabila  nilai d  diperoleh  sebesar  2  (mendekati  2),  maka diasumsikan    bahwa  tidak  ada  autokorelasi  baik  yang  positif maupun yang negatif.
2. Apabila  nilai d  diperoleh  semakin  mendekati  nilai  0  (nol)  maka semakin besar bukti adanya serial korelasi positif.
3. Apabila  nilai d  diperoleh  semakin  mendekati  nilai  4  maka  semakin besar bukti adanya serial korelasi negatif.
Jadi, dengan demikian  sesuai kriteria pengujian tersebut di atas nilai
d    yang  diperoleh  sebesar  2,209,  maka  dapat  dikatakan    dalam  analisis regresi linier berganda untuk  variabel efektivitas Penyaluran bantuan sosial pada Bagian Sosial Sekretariat  Daerah Kabupaten Kutai Timur tidak terjadi autokorelasi,  karena  nilai d  sebesar  nilai  2  (dua).  Hal  ini  ini  juga  sejalan dengan pendapat  Sumodiningrat (1994:247)  yang menyatakan  bila  nilai d hitung  cukup  dekat  dengan  2,  maka  hipotesis  nol  diterima  dan  bila mendekati 0 (nol) atau 4 (empat)  hipotesis nol ditolak.
Pembahasan
Dari  hasil  analisis  sebagaimana  yang  telah  dikemukakan  pada  uraian terdahulu menunjukkan bahwa secara umum kerangka teoritis yang dipakai sebagai  dasar  dalam  perumusan  hipotesis  telah  dipotong  dengan  data empiris, yang menyatakan bahwa secara simultan variabel – variabel kinerja aparatur (X 1 ), kompetensi administratur (X 2 ), sarana dan prasarana (X 3 ), dan pengawasan  (X 4 )  memberikan  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap efektivitas Penyaluran bantuan sosial pada Bagian Sosial Sekretariat  Daerah Kabupaten Kutai Timur.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa secara simultan variabel variabel  variabel  kinerja  aparatur,  kompetensi  administratur,  sarana  dan prasarana,  dan  pengawasan    memiliki  hubungan  yang  signifikan  terhadap variabel efektivitas Penyaluran bantuan sosial pada Bagian Sosial Sekretariat Daerah  Kabupaten  Kutai  Timur.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  nilai  R  sebesar 0,674  yang  mana  tersebut  mendekati  1.  Nilai  Koefisien  Determinasi  yang ditunjukkan pada tabel 5.1. sebesar 0,440 atau 44,0 % menerangkan bahwa variabel yang dikemukakan dalam model penelitian ini dapat mengukur atau mewakili 44,0 % faktor yang mempengaruhi efektivitas penyaluran bantuan sosial  d  pada  Bagian  Sosial  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Kutai  Timur, sedangkan  sisanya  56,0  %  dipengaruhi  oleh  faktor  lain  yang  tidak dikemukakan dalam penelitian dalam penelitian ini.
Dari  hasil  analisis  juga  terlihat  bahwa  secara  parsial  variabel  kinerja aparatur, sarana dan prasarana dan variabel pengawasan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Efektivitas Penyaluran bantuan sosial  pada Bagian Sosial  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Kutai  Timur  dengan  nilai  koefesien regresi  sebesar  0,265, 0,264,  0,407  dan  0,277,  melalui  uji  t  diperoleh  nilai t hitung  masing  –  masing  4,077,  3,429,  5,653  dan  2,473  jika  dibandingkan dengan t tabel (tingkat kepercayaan 95% uji dua sisi) sebesar 1,6630  maka terlihat  bahwa  t hitung lebih  besar  dari  t tabel sehingga  dapat  diterangkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara variabel kinerja aparatur,  kompetensi  administratur,  sarana  prasarana  dan  pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas  penyaluran bantuan sosial  pada  Bagian  Sosial  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Kutai  Timur.  Hal seperti  ini  dimungkinkan kinerja aparatur, komptensi administratur, sarana
prasarana  dan  pengawasan  merupakan  salah  cara  untuk  mencapai  tujuan dari penyaluran bantuan sosial.
Jika  kita  melihat  dan  membandingkan    arah  pengaruh  antara  kinerja aparatur, komptensi administratur, sarana prasarana, dan pengawasan, maka variabel sarana prasarana yang memiliki hubungan kuat atau yang dominan memberikan  pengaruh  terhadap  efektivitas  penyaluran  Bantuan    bantuan sosial pada Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  secara  teoritis  sesuai  dengan nilai  koefisien  korelasi  yang  positif.  Menurut  Hasil  penelitian  ini  bahwa sarana  prasarana  serta  pengawasan  sebagai  suatu  sistem    yang  harus diciptakan  dalam    suatu  organisasi,  yang  merupakan  fungsi  dari  pimpinan dalam rangka memperbaiki  kinerja pegawai serta meluruskan kembali  atas terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan kerja.
Sarana  dan  prasarana  merupakan  penunjang  dalam  melaksanakan kegiatan di Kantor. Sedangkan pengawasan merupakan suatu hal yang tidak dapat  dipisahkan  dari  kegiatan  dalam  suatu  organisasi  (kantor).  Karena apabila  organisasi  tanpa  adanya  sarana  dan  prasarana  dan  sistem pengawasan  sebagai  fungsi  kontrol  maka  rencana  kegiatan  yang  telah direncanakan    tidak  akan  dapat  tercapai  dengan  baik  bahkan  akan menyimpang dari tujuan semula. Begitu juga dengan kinerja aparatur, tanpa kinerja  dari  aparatur,  maka  suatu  kegiatan  tidak  mungkin  dapat  tercapai dengan  baik  sehingga  akan  berdampak  pada  pemanfaatannya  oleh masyarakat.
Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Variabel  kinerja  aparatur,  variabel  kompetensi  administratur,  variabel sarana dan prasarana, dan variabel pengawasan memiliki pengaruh yang signifikan  terhadap  variabel  Efektivitas  Penyaluran  Bantuan  Sosial  yang dilakukan    di  Bagian  Sosial  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Kutai  Timur. Kondisi seperti ini ditunjukkan oleh nilai R sebesar 0,674 yang mana nilai tersebut  mendekati  1.  Nilai  Koefisiensi  Determinasi  sebesar  0,440  atau 44,0  %  menerangkan  bahwa  variabel  yang  dikemukakan  dalam  model penelitian  ini  dapat  mengukur  atau  mewakili  44,0%  faktor  yang mempengaruhi Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial yang dilakukan  di Bagian  Sosial  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Kutai  Timur  sedang  sisinya 56,0%  dipengaruhi  oleh  faktor  lain  yang  tidak  dikemukakan  dalam penelitian ini.
2. Secara  bersama-sama  atau  secara  simultan  (serempak)  dapat  diketahui nilai  F hitung 16,696  dengan  tingkat  signifikan  sebesar  0,001  hal  ini menunjukkan bahwa variabel kinerja aparatur, komptensi administratur, sarana dan prasarana, dan pengawasan secara bersama-sama (simultan) memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  variabel  Efektivitas
Penyaluran  Bantuan  Sosial  yang  dilakukan    di  Bagian  Sosial  Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
3. Secara  parsial  variabel  kinerja  aparatur,  sarana  dan  prasarana  dan variabel  pengawasan  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap Efektivitas  Penyaluran  Bantuan  Sosial  yang  dilakukan    di  Bagian  Sosial Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Kutai  Timur  dengan  nilai  koefisiensi regresi sebesar 0,265, 0,264, 0,407 dan 0,277. Melalui  uji t diperoleh nilai t hitung masing-masing 4,077, 3,429, 5,653 dan 2,473 jika dibandingkan dengan  t  tabel  (tingkat  kepercayaan  95%  uji  dua  sisi)  sebesar    1,6630 maka  terlihat  bahwa  t  hitung  lebih  besar  dari  t  tabel  sehingga  dapat diterangkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara variabel  kinerja  aparatur,  kompetensi  administratur,  sarana  prasarana dan  pengawasan  terhadap  Efektivitas  Penyaluran  Bantuan  Sosial.    Dari keempat  variabel  tersebut  di  atas  terlihat  bahwa  variabel  sarana prasarana  memiliki  pengaruh  dominan  karena  memiliki  nilai  Coeffisien beta sebesar 0,529 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05.

## Sarana–saran
1. Untuk  lebih  meningkatkan  efektivitas  dalam  penyaluran  bantuan  sosial yang  dilakukan    di  Bagian  Sosial  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Kutai Timur,  maka  kiranya  perlu  terus  diupayakan  melalui  pemberdayaan segenap  potensi  yang  ada,  terutama  penyiapan  sarana  prasarana penunjang  yang  digunakan  oleh  pegawai  melaksanakan  kegiatan tersebut.
2. Perlunya  mempertimbangkan  peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  bagi pegawai.  Hal  ini  mengingat  bahwa  keberadaan  pegawai  sangat menunjang  dan  menentukan  dalam  meningkatkan  efektivitas  dalam penyaluran bantuan sosial.
3. Dalam  rangka  mendukung  kelancaran  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi organisasi,  maka  Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Timur,  perlu  mengambil langkah  untuk  menyediakan  sarana  dan  prasarana  yang  dapat mendukung  penyaluran  bantuan  sosial  serta  melakukakan  pemetaan mengenai  wilayah-wilayah  yang  memiliki  potensi  untuk  menerima bantuan. Hal ini penting mengingat pemenuhan terhadap hai–hal tersebut akan memberikan kemudahan, kecepatan dalam pelaksanaan tugas

## Daftar Pustaka
Handayaningrat,  Soewarno,  2001, Administrasi  Pemerintahan    dalam Pembangunan Nasional, Gunung Agung, Jakarta.
Hasibuan,   Melayu  S.P.,  2005, Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Dasar  dan Kunci  Keberhasilan,  Cetakan    Keenam,  edisi  Revisi,  Haji  Masagung, Jakarta.
Kaho,  Josef  Riwu,  2002, Prospek  Otonomi    di  negara  Republik  Indonesia, Edisi I, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Manullang, M. 2001, Dasar-DasarManajemen. Sinar Harapan. Medan. Rivai, Veithzal, dan Ahmad Fawzi Mohd. Basri. 2004.  Perfomance Appraisal (Sistem yang Tepat untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.