## JURNAL TARBIYAH
Terbit dua kali dalam setahun, edisi Januari - Juni dan Juli - Desember. Berisi tulisan atau artikel ilmiah ilmu-ilmu ketarbiyahan, kependidikan dan keislaman baik berupa telaah, konseptual, hasil penelitian, telaah buku dan biografi tokoh

## Penanggung jawab
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan

## Ketua Penyunting
Mesiono

## Penyunting Pelaksana
Junaidi Arsyad Sakholid Nasution Eka Susanti Sholihatul Hamidah Daulay

## Penyunting Ahli
Firman (Universitas Negeri Padang, Padang) Naf’an Tarihoran (Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten) Jamal (Universitas Negeri Bengkulu, Bengkulu)
Hasan Asari (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan) Fachruddin Azmi (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan) Ibnu Hajar (Universitas Negeri Medan, Medan) Khairil Ansyari (Universitas Negeri Medan, Medan) Saiful Anwar (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung)

## Desain Grafis
Suendri

## Sekretariat
Maryati Salmiah Reflina Nurlaili Ahmad Syukri Sitorus

## HAKIKAT PENDIDIKAN ISLAM: TELAAH ANTARA HUBUNGAN PENDIDIKAN INFORMAL, NON FORMAL DAN FORMAL

## Ahmad Darlis
Sekolah Tinggi Agama Islam Jam’iyah Mahmudiyah Tanjung Pura, Langkat. email: ahmaddarlisray@yahoo.co.id
Abstrak:  Tulisan  ini  membahas  tentang  jalur  pendidikan  informal,  nonformal  dan formal  dalam  pendidikan  Islam.  Pembahasan  ini  menjadi  penting  untuk  dikaji, mengingat amanah undang-undang sisdiknas yang ada. Selain itu, berdasarkan kalimat dalam  undang-undang  tersebut  tertulis  kata  “yang  dapat  saling  melengkapi  dan memperkaya”.  Artinya  antara  jalur  pendidikan  informal,  nonformal  dan  formal fungsinya saling melengkapi dan memperkaya. Sejak terbitnya undang-undang sisdiknas, muncullah masalah bagaimana hubungan ketiga jalur pendidikan  ini berjalan,  apakah sudah sesuai dengan undang-undang atau belum, serta bagaimana kesetaraan antara tiga jalur tersebut.Keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan Islam hanya akan diperoleh jika  ketiga  jalur  pendidikan  Islam  diatas  dapat  bersinergi  dengan  baik.  Pada  tataran struktural  pendidikan  Islam  dengan  tiga  jalur  yang  ada  telah  diakomodir  oleh  sistem pendidikan  Nasional.  Jalur  tersebut  saling  terhubung  dan  terjalin  dibawah  undang- undang dan peraturan yang berlaku. pada tataran fungsional, maka tiga jalur pendidikan Islam yang ada memiliki fungsi yang sama untuk mencapai tujuan pendidikan Islam.

## Kata kunci: pendidikan, Islam, formal, non formal
Abstract: This paper discusses the path of informal, nonformal and formal education in Islamic education. This discussion becomes important to be studied, considering the mandate  of  existing  national  laws.  In  addition,  based  on  the  sentence  in  the  law  is written the word "which can be complementary and enrich". It means that between the informal, nonformal and formal education channels their functions are complementary and enriching. Since the issuance of the national education law, the problem arises how the relationship of these three educational paths is running, whether it is in accordance with the law or not, and how equality between the three paths. Successful achievement of Islamic educational goals will only be obtained if the three paths of Islamic education can be Synergize well. At the structural level of Islamic education with the three existing channels have been accommodated by the National education system. These lines are interconnected and intertwined under applicable laws and regulations. On a functional level, the three existing channels of Islamic education have the same function to achieve the goal of Islamic education.

## Keywords: education, Islam, formal, non formal

## Pendahuluan
Pendidikan nasional telah diatur dalam undang-undang dan peraturan menteri, baik itu pendidikan umum atau pendidikan agama. Kedua pendidikan itu telah diatur dalam undang-undang sistem pendidikan nasional yang telah beberapa kali diamandemen.
Berkaitan  dengan  itu,  dalam  undang-undang  sistem  pendidikan  nasional  No  20 Tahun 2003 tertulis bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan  informal  yang  dapat  saling  melengkapi  dan  memperkaya.  Artinya  ada  tiga  jalur pendidikan  yang  diakui  di  Indonesia.  Ketiga  jalur  tersebut  secara  ril  memang  telah berjalan sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Kata “jalur” yang dimaksud oleh undang-undang diatas adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan.
Tulisan  ini  membahas  tentang  jalur  pendidikan  informal,  nonformal  dan  formal dalam  pendidikan  Islam.  Pembahasan  ini  menjadi  penting  untuk  dikaji,  mengingat amanah  undang-undang  sisdiknas  yang  ada.  Selain  itu,  berdasarkan  kalimat  dalam undang-undang tersebut tertulis kata “yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”. Artinya  antara  jalur  pendidikan  informal,  nonformal  dan  formal  fungsinya  saling melengkapi  dan  memperkaya.  Sejak  terbitnya  undang-undang  sisdiknas,  muncullah masalah bagaimana hubungan ketiga jalur pendidikan ini berjalan, apakah sudah sesuai dengan  undang-undang  atau  belum,  serta  bagaimana  kesetaraan  antara  tiga  jalur tersebut.  Berdasarkan  masalah  di  atas  perlu  kiranya  menelaah  kembali  tiga  jalur pendidikan tersebut.
Adapun yang menjadi sub topik dalam pembahasan ini adalah hakikat pendidikan informal,  hakikat  pendidikan  nonformal,  hakikat  pendidikan  formal,  serta  hubungan ketiga  jalur  tersebut.  Urutan  pembahasan  ini,  didahulukan  pendidikan  informal,  lalu pendidikan  nonformal,  dan  diakhiri  dengan  pendidikan  formal.  Hal  ini  bukan  tanpa alasan,  sebab  jika  ditelaah  memang  pada  dasarnya  pendidikan  dalam  keluarga  dan lingkunganlah  yang  pertama  kali  didapatkan  oleh  setiap  orang  kemudian  pendidikan yang lebih luas dari itu, yang pada akhirnya masuk pada pendidikan yang terstruktur dan berjenjang. Oleh undang-undang sisdiknas disebut dengan jalur informal, nonformal dan formal.

## Hakikat Pendidikan Informal
Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. No. 20 Tahun 2003. Bab I pasal  1  ayat  13  bahwa  pendidikan  informal  adalah  jalur  pendidikan  keluarga  dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Dari pengertian tersebut ada dua hal yang menjadi sentranya pendidikan informal, pertama keluarga, kedua lingkungan.

## 1. Keluarga
Tidak  berlebihan  kiranya  apabila  dikatakan  bahwa  pusat  pendidikan  tertua  dalam Islam  adalah  pendidikan  dalam  keluarga.  Pendidikan  dalam  keluarga  sama  tuanya dengan  peradaban  manusia  itu  sendiri.  Bagaimana  kita  melihat  keluarga  manusia pertama  nabi  Adam,  Hawa  mendidik  anak-anak  mereka  berpusat  pada  pendidikan keluarga.  Demikian  pula  pendidikan  yang  dilakukan  Luqman  kepada  anaknya  juga berlangsung dalam lingkungan pendidikan keluarga demikian pula nabi Ibrahim, nabi Ya’kub dan lain-lain. Itulah sebabnya Soejono (1978: 20) mengatakan bahwa keluarga merupakan pusat dan lingkungan pendidikan yang pertama.
Keluarga  merupakan  salah  satu  pusat  pendidikan  yang  memiliki  peran  penting dalam  membentuk  seseorang.  Dalam  keluarga  seseorang  pertama  kali  berinteraksi dengan orang lain dan dengan dunia luarnya. Interaksi itu sendiri sangat berperan dalam menumbuh-kembangkan potensi fitrah yang ada dalam dirinya. Hal ini sejalan dengan yang  dikemukan  oleh  Siddik  (2006:  185)  bahwa  pendidikan  Islam  mengkonsepsikan keluarga sebagai sekolah pertama.
Dalam Alquran diisyaratkan bahwa tanggung jawab pendidikan sangat besar dalam keluarga. Disinyalir dalam surah al-Tahrim ayat 6:
اَهُّي َ أََٰٓي ٱ َنيِ ذ لَّ
اَهُدوُقَو  اٗراَن  ۡمُكيِلۡه َ أَو  ۡمُك َسُفن َ أ ْآوُق ْاوُنَماَء ٱ ُساذلن َو ٱ ُةَراَجِ ۡ لۡ اَهۡيَلَع َي ذ لَّ ٞداَدِش  ٞظ َلَِغ ٌةَكِئ ََٰٓلَم َنو ُصۡع ٱ َ ذللّ َنوُرَمۡؤُي اَم َنوُلَعۡفَيَو ۡمُهَرَم َ أ ٓاَم
٦
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka  yang  bahan  bakarnya  adalah  manusia  dan  batu;  penjaganya  malaikat- malaikat  yang  kasar,  keras,  dan  tidak  mendurhakai  Allah  terhadap  apa  yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
Ayat ini ditafsirkan oleh syaikh Thanthawi (1998: 476) bahwa makna hai orang yang telah  beriman  dengan  sebenar-benar  iman  jauhkanlah  dirimu  dari  api  neraka  dengan mengerjakan  perbuatan  baik  dan  meninggalkan  perbuatan  buruk.  Dan  jauhkan  pula
keluargamu  dari  neraka  dengan  cara  menasehati  mereka,  membimbing  mereka  dan menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan meninggalkan yang munkar.
Senada dengan itu, Syihabudin al-Alusi (2001: 101) menjelaskan menjaga keluarga dari  neraka  adalah  menasehati  dan  mendidik  mereka  agar  mengerjakan  ketaatan  dan meninggalkan  kemaksiatan.  Dengan  mengutip  sebuah  riwayat  terkait  ayat  diatas, disebutkan bahwa Umar ibn Khattab bertanya kepada rasul, ya rasul kami akan menjaga diri  kami,  lantas  bagaimana  kami  menjaga  keluarga  kami?  Rasul  menjawab:  larang mereka  untuk  mengerjakan  yang  dilarang  Allah,  dan  perintahkan  mereka  untuk mengerjakan yang telah diperintahkan Allah, dengan begitu akan menjaga mereka dari neraka”.
Uraian  diatas  memberikan  pemahaman  bahwa  pengajaran,  bimbingan  dan pendidikan  dalam  keluarga  merupakan  pondasi  untuk  pendidikan  selanjutnya  diluar keluarga.  Membekali  anak  dalam  keluarga  dengan  baik  kemungkinan  besar  akan menghasilkan pribadi yang baik pula. Dalam keluarga, yang memiliki tugas utama untuk ini  adalah  suami  dan  istri  secara  hirarki  dan  kolaborasi.  Sebab  nabi  bersabda  sebagai berikut:
ُكُّلُك َو ٍعا َر ْمُكُّلُك  َلََأ َلاَق ُهَّنَأ َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ِ يِبَّنلا ْنَع َرَمُع ِنْبا ْنَع ٍعِفاَن  ْنَع َع ٌلوُئْسَم ْم ٍعا َر  ِساَّنلا ىَلَع يِذَّلا  ُريِمَ ْلْاَف ِهِتَّيِع َر  ْن َع ٌةَيِعا َر ُةَأ ْرَمْلا َو ْمُهْنَع ٌلوُئْسَم  َوُه َو ِهِتْيَب ِلْهَأ ىَلَع ٍعا َر ُلُج َّرلا َو ِهِتَّيِع َر  ْنَع ٌلوُئْسَم  َوُه َو ْمُهْنَع ٌةَلوُئْسَم َيِه َو َِِِِل َو َو اَهِلَْْب ِِْيَب ىَل
َر ُِْبَْْلا َو
ِهِتَّيِع َر  ْنَع ٌلوُئْسَم ْمُكُّلُك َو ٍعا َر ْمُكُّلُكَف  َلََأ ُهْنَع ٌلوُئْسَم  َوُه َو ِِِِِ يَس ِلاَم ىَلَع ٍعا
Artinya dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: "Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang memimpin manusia akan bertanggung  jawab  atas  rakyatnya,  seorang  laki-laki  adalah  pemimpin  atas keluarganya,  dan  dia  bertanggung  jawab  atas  mereka  semua,  seorang  wanita  juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia bertanggung jawab atas mereka  semua,  seorang  budak  adalah  pemimpin  atas  harta  tuannya,  dan  dia bertanggung  jawab  atas  harta  tersebut.  Setiap  kalian  adalah  pemimpin  dan  akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya.
Demikianlah  rasul  menyampaikan  bahwa  betapa  besar  tanggung  jawab  keluarga dalam  mendidik  anggota  keluarganya.  Bentuk  tanggung  jawab  menjaga  keluarga  dari neraka  dengan  mendidik  mereka  untuk  taat  kepada  Allah  dengan  menjalankan perintahnya  dan  meninggalkan  larangannya.  Banyak  ayat  yang  menginformasikan
tentang  perintah  yang  harus  disampaikan  oleh  kepala  keluarga  kepada  anggota keluarganya, salah satu contohnya adalah surah Thaha ayat:132
ۡرُم ۡ أَو ِب  َك َلۡهَأ ٱ ِةٰوَل ذصل َو ٱ ِۡب َط ۡص ۡسَن َ لَّ ۖاَهۡيَلَع َو   َكُقُقۡرَن  ُنۡ ذ َ ۖاٗقۡقِر  َك ُل ٱ ُةَبِقٰ َع ۡل ٰىَوۡقذتلِل ١٣٢
Artinya: dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu  dalam  mengerjakannya.  Kami  tidak  meminta  rezki  kepadamu,  kamilah  yang memberi  rezki  kepadamu.  dan  akibat  (yang  baik)  itu  adalah  bagi  orang  yang bertakwa.
Keluarga dalam ayat ini adalah keluarga nabi secara khusus, sebab ada riwayat yang menyebutkan  itu,  namun  khitab  ayat  menunjukkan  secara  umum  mencakup  seluruh keluarga. Sedangkan salat yang dimaksud adalah salat fardu. Dalam hal ini perintah salat tersebut  juga  ditujukan  kepada  anak-anak  sekalipun  belum  wajib  bagi  mereka  salat. Tujuannya  adalah  untuk  membiasakan  melakukan  ketaatan  kepada  Allah.  Dengan demikian  perintah  untuk  melakukan  ketaatan  mencakup  kepada  seluruh  anggota keluarga baik besar maupun kecil.
Menurut Anshari (1983: 104) bahwa keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak-anak,  maka  seharusnya  dimanfaatkan  semaksimal  mungkin  untuk  menanamkan kebaikan  kepada  anak  sebagai  bekal  selanjutnya  diluar  keluarga.  Peranan  orang  tua mendidik dalam rumah tangga sangat penting karena dalam keluarga seorang anak mula- mula  memperoleh  bimbingan  dan  pendidikan  dari  orang  tuanya.  Mengabaikan pendidikan dalam keluarga sama artinya menghilangkan sebagian potensi terbaik anak untuk kebaikan.
Karena  itu,  Soelaeman  (2002:  66)  berharap  bahwa  orang  tua  yang  mempunyai fungsi  dan  peranan  serta  tugas  dan  tanggung  jawabnya  sebagai  pendidik  sehingga melahirkan  pola  komunikasi  khusus  pola  diantara  mereka  sendiri  maupun  dalam hubungan anak-anaknya.
Kesadaran akan tanggung jawab pendidikan anak secara kontiniu perlu ditanamkan kepada setiap orang tua, dibekali dengan pengetahuan kontemporer tentang pendidikan modern  sesuai  dengan  perkembangan  zaman  saat  ini.  Dengan  demikian,  tingkat  dan kualitas  materi  pendidikan  yang  diberikan  dapat  digunakan  anak  untuk  menghadapi perubahan oleh perbedaan tempat dan waktu. Bila hal ini dapat dilakukan oleh setiap orang  tua,  maka  generasi  mendatang  telah  mempunyai  kekuatan  mental  menghadapi perubahan dalam masyarakat.
Peran  keluarga  tersebut  akan  tercapai  apabila  suami  istri  dalam  keluarga  telah mempersiapkan  diri  untuk  menjadi  pendidik  yang  baik  bagi  anak-anaknya.  Tahap pertama yang harus dilakukan adalah mendidik diri sendiri dengan pendidikan yang baik agar  dapat  menjadi  teladan  bagi  anak-anaknya  kelak.    Sebab  yang  terpenting  dalam pendidikan  keluarga  adalah  keteladanan  orang  tua.  Sejak  anak  menutup  sampai membuka mata, yang mereka saksikan adalah kepribadian orang tuanya secara utuh. Apa yang  disaksikan  tersebut  akan  direkam  dalam  memori  mereka,  sehingga  akan mempengaruhi kepribadian mereka kelak.

## 2. Lingkungan
Lingkungan sangat erat kaitannya dengan lingkungan alamiah dan sosial seseorang. John  Locke  sebagai  salah  satu  tokoh  empirismeSalah  satu  faktor  yang  membentuk kepribadian seseorang adalah lingkungan tempat tinggalnya. Sehingga salah satu teori pendidikan menganut dan meyakini secara mutlak akan pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Oleh S. Nasution (1995: 11) dijelaskan bahwa  lingkungan  ada  dua  macam,  pertama  lingkungan  alamiah,  kedua  lingkungan sosial budaya.
Lingkungan  alamiah  termasuk  didalamnya  iklim  dan  geografis  yang  ada. Lingkungan seperti ini akan merangsang seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu. Misalnya saja kalau letak geografisnya daerah laut, maka ini akan merangsang seseorang mempelajari bagaimana caranya untuk mengeksplorasi laut. Apakah bentuknya menjadi seorang nelayan, nakhoda, atau menjadi seorang perenang dan penyelam. Demikian pula apabila  letaknya  didaerah  yang  lingkungan  alamiahnya  pegunungan,  maka  ini  akan merangsang seseorang untuk menjadi petani. Uraian diatas hanya menunjukkan betapa lingkungan alamiah tersebut mempengaruhi pola pendidikan seseorang.
Adapun lingkungan sosial budaya adalah terkait dengan interaksi antara individu dalam  lingkungan  masyarakat  dan  saling  berhubungan  dengan  lambang-lambang tertentu,  khususnya  bahasa.  Menurut  Al  Mursalin  (2003:  11)  bahwa  seseorang mempelajari kelakuan orang lain di lingkungan sosialnya. Hampir segala sesuatu  yang dilakukannya, atau bahkan yang dipikirkan  dan  dirasakannya berkaitan dengan orang lain.  Bagaimana  kita  melihat  rasul  itu  lama  berkecimpung  menjadi  pedagang,  bahkan ketika  umur  beliau  sudah  12  tahun  telah  melakukan  perdagangan  ke  negeri  Syam bersama pamannya Abu Thalib. Itu karena lingkungan alamiah dan sosialnya pada waktu itu memang perdagangan. Bahkan aspek perdagangan ini salah satu yang berkembang pesat pada bangsa Arab disamping aspek sastra.
Lingkungan sosial budaya ini juga salah satu faktor jika seseorang yang dibesarkan dalam  lingkungan  selain  manusia  maka  ia  tidak  tumbuh  sempurna  seperti  manusia. Menurut  penulis  salah  satu  yang  layak  dianalogikan  adalah  film  tarzan  yang menceritakan  seorang  laki-laki  yang  hidup  dan  besar  di  hutan  dengan  lingkungan alamiah  dan  sosial  sedemikian  rupa,  berteman  dengan  binatang.  Hingga  akhirnya  ia bergaul dengan manusia barulah kelakuan dan pola pikirnya seperti manusia biasa.
Kemudian dengan kesimpulan yang menarik dari S. Nasution (1995: 13) dikatakan bahwa  anak  yang  baru  lahir  tidak  dapat  hidup  tanpa  bantuan  orang  dewasa  dan lingkungannya. Seluruh pendidikan berlangsung melalui interaksi sosial.
Dalam  Islam,  lingkungan  ini  juga  menjadi  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi seseorang. Suatu ketika rasul menegaskan kepada sahabat nabi terkait dengan pergaulan seseorang dengan lingkungannya.
َة َرْي َرُه يِبَأ  ْنَع اَق َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص َّيِبَّنلا َّنَأ ُلِلاَخُي  ْنَم ْمُكَُِحَأ  ْرُظْنَيْلَف ِهِليِلَخ ِنيِد ىَلَع ُلُج َّرلا َل
Artinya:  dari  Abu  Hurairah  bahwa  Nabi  shallallahu  'alaihi  wasallam  bersabda: "Seorang  laki-laki  itu  bergantung  dengan  agama  teman  gaulnya,  maka  hendaklah salah seorang melihat siapa yang menjadi teman gaulnya.
Teks  diatas  memberikan  pemahaman  bahwa  lingkungan  mempengaruhi  pola pendidikan  seseorang.  Pengaruh  itu  bisa  dari  teman  sebaya  maupun  beda  usia.  Rasul memberikan peringatan dini agar kita selektif dalam memilih lingkungan bergaul, jangan sampai  terjerumus  kedalam  pergaulan  yang  negatif.  Pergaulan  dengan  lingkungan terbagi atas dua yakni, Pertama, kita yang mempengaruhi lingkungan, kedua, kita yang dipengaruhi oleh lingkungan.
Selain  hadis  diatas,  dengan  metode  perumpamaan  rasul  menegaskan  pentingnya selektif dalam lingkungan. Rasul membuat ilustrasi orang baik sebagai penjual minyak wangi, dan orang buruk sebagai tukang besi.
ْنَع ْنَع َةَد ْرُب يِبَأ َلاَق ُهْنَع ُ َّاللَّ َي ِض َر ِهيِبَأ ْنَع ىَسوُم يِبَأ ِ َّاللَّ ُلوُس َر َلاَق ِء ْوَّسلا  ِسيِلَجْلا َو ِحِلاَّصلا  ِسيِلَجْلا ُلَثَم َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص
َو ُهَحي ِر ُِ ِجَت  ْوَأ ِهي ِرَتْشَت اَّمِإ  ِكْسِمْلا ِب ِحاَص  ْنِم  َكُمََِْْي  َلَ ِداََِّحْلا  ِريِك َو  ِكْسِمْلا ِب ِحاَص ِلَثَمَك ْوََ  ْوَأ  َكَنََِب ُُ ِرْحُي ِداََِّحْلا  ُريِك َأ  َكَب ُِ ِجَت  ْو
ًةَثيِبَخ اًحي ِر ُهْنِم
Artinya: Abu Burdah bin 'Abdullah berkata; Aku mendengar Abu Burdah bin Abu Musa dari  bapaknya  radliallahu  'anhu  berkata;  Rasulullah  shallallahu  'alaihi  wasallam bersabda: "Perumpamaan orang yang bergaul dengan orang shalih dan orang yang bergaul  dengan  orang  buruk  seperti  penjual  minyak  wangi  dan  tukang  tempa  besi, Pasti  kau  dapatkan  dari  pedagang  minyak  wangi  apakah  kamu  membeli  minyak wanginya  atau  sekedar  mendapatkan  bau  wewangiannya,  sedangkan  dari  tukang
tempa besi akan membakar badanmu atau kainmu atau kamu akan mendapatkan bau yang tidak sedap.
Sesuai dengan hakikat pendidikan sebagai upaya normatif untuk mengembangkan kepribadian peserta didik ke arah yang lebih baik, maka tidak semua pergaulan  dalam yang  terjadi  dalam  lingkungan  masyarakat  dapat  berfungsi  sebagai  pusat  pendidikan. Masyarakat  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  pusat  pendidikan  adalah  masyarakat terdidik  dan  sehat  yang  menampilkan  suasana  kehidupan  yang  berdampak  didik. Suasana tersebut hanya akan eksis di lingkungan masyarakat yang memiliki al-qaryah al-hasanah.  Al-qaryah  al-hasanah  adalah  lingkungan  masyarakat  yang  beriman  dan bertakwa sehingga memperoleh rahmat dan keberkahan hidup yang melimpah dari Allah.

## Hakikat Pendidikan Nonformal
Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Oleh Abu Ahmadi (1992: 64) dijelaskan lembaga  pendidikan  nonformal  adalah  semua  bentuk  pendidikan  yang  dilaksanakan dengan sengaja, tertib dan terencana diluar kegiatan lembaga sekolah.
Khusus  untuk  pendidikan  agama  dan  keagamaan  telah  diatur  dalam  peraturan pemerintah  No  55  Tahun  2007  tentang  pendidikan  agama  dan  keagamaan.  Untuk pendidikan  keagamaan  Islam  terdapat  dalam  pasal  21  ayat  1  yang  menyatakan  bahwa pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian  kitab, majelis taklim,  pendidikan  Alquran,  diniyah  takmiliyah,  atau    bentuk  lain  yang  sejenis. Berdasarkan pasal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Pengajian kitab
Pengajian  kitab  diselenggarakan  dalam  rangka  mendalami  ajaran  Islam  dan/atau menjadi  ahli  ilmu  agama  Islam.  Penyelenggaraan  pengajian  kitab  dapat  dilaksanakan secara  berjenjang  atau  tidak  berjenjang.  Pengajian  kitab  dilaksanakan  di  pondok pesantren, masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat. Pengajian kitab di dalam pesantren diselenggarakan untuk mengkaji kandungan Alquran dan sunnah dan pemahaman transformatif atas kitab-kitab salaf (kitab kuning) dan kholaf (modern).
Pendapat Daulay (2009: 64) bahwa pengajian kitab merupakan proses pendidikan yang diminati oleh umat Islam. Setiap daerah yang ada ulamanya, sudah dapat dipastikan mumpuni dalam pengkajian kitab ini. Bahkan dari dahulu sampai sekarang kemampuan mengkaji  kitab  merupakan  salah  satu  syarat  seseorang  untuk  disebut  sebagai  ulama,
kiyai, atau ustadz. Pendidikan seperti ini dapat dilaksanakan dalam lembaga atau tempat lainnya.  Pesantren  misalnya,  merupakan  lembaga  yang  bergelut  dengan  pengajian kitabnya, biasa disebut dengan kitab kuning. Bahkan boleh dikatakan ruhnya pendidikan dalam pesantren adalah pengkajian terhadap kitab kuningnya.
Dalam  pelaksanaannya  pengajian  kitab  dibagi  menjadi  dua  sistem  yaitu  sistem ma’hady  yang  dilaksanakan  disore  dan  malam  hari  dan  sistem  madrasy  yang dilaksanakan pada pagi hari. Sistem madrasy dilaksanakan sebagai berikut:
a. Pengajian pelajaran dilakukan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan
b. Arah  program  lebih  ditekankan  pada  pencapaian  tujuan  secara  sistematis  dan terjadwal
c. Metode  yang  digunakan  hendaknya  memungkinkan  tercapainya  ketentuan belajar, baik secara kelas maupun perorangan.
Sedangkan sistem ma’hady dilaksanakan sebagai berikut:
a. Pengajian  dilakukan  oleh  kiyai  atau  badal  kiyai  secara  jama’i  atau  dalam kelompok besar santri tanpa hirarki
b. Arah  pengajian  lebih  ditekankan  kepada  pencapaian  kemampuan  mebaca  dan memahami teks kitab yang menjadi sumber tambahan dari sistem madarsy
c. Metode yang digunakan sepenuhnya tergantung kepada kiayi atau badal kiyai. Oleh Karel A Streenbink (1993: 12), ada tiga karakteristik pengajian kitab kuning dalam lingkup pesantren, yaitu: pertama, para murid pengajian kitab ini pada umumnya masuk asrama di lingkungan pesantren. Kedua, mata pelajaran yang diberikan meliputi pelajaran yang lebih banyak dari pada pengajian Alquran. Biasanya tahap awal dimulai dengan pendidikan bahasa. Ketiga, pendidikan diberikan tidak hanya secara individual, tetapi juga secara berkelompok.
Sedangkan diluar lembaga biasanya melakukan pengajian kitab di rumah seorang ulama. Beberapa orang membawa kitab tertentu untuk dikaji dan didiskusikan dengan ulama  tersebut  yang  dianggap  memahami  betul  isi  kitab.  Biasanya  pengajian  ini dilakukan dengan sistem halaqah.
Majelis  taklim  adalah  sebagai  suatu  institusi  dakwah  yang  menyelenggarakan pendidikan  agama  yang  bercirikan  nonformal,  tidak  teratur  waktu  belajarnya,  para pesertanya disebut jamaah, dan bertujuan khusus untuk usaha memasyarakatkan Islam. Majelis taklim atau nama lain yang sejenis bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi
alam  semesta.  Kurikulum  majelis  taklim  bersifat  terbuka  dengan  mengacu  pada pemahaman terhadap Alquran dan hadis sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, serta akhlak mulia. Majelis taklim dilaksanakan di masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat.
Daradjat  (1980:  9)  bahwa  pendidikan  jalur  nonformal  pembinaan  majelis  taklim diharapkan dapat menawarkan sebuah solusi dari problematika yang dihadapi umat di antaranya  berupa  tantangan  akibat  kemajuan  teknologi,  masalah  hubungan  sosial. Masalah  pembinaan  keluarga  dan  masalah  pendidikan  anak.  Melihat  posisi  strategis majelis taklim yang berdiri sejajar dengan lembaga pendidikan lainnya seperti sekolah, madrasah  atau  pesantren  menempatkan  dirinya  mengakar  di  masyarakat.  Sehingga peranannya sebagai sarana pembinaan umat sangatlah penting.
2. Pendidikan Alquran
Pendidikan Alquran bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis,  memahami,  dan  mengamalkan  kandungan  Alquran.  Pendidikan  Al-Qur’an terdiri  dari  Taman  Kanak-Kanak  Alquran  (TKQ),  Taman  Pendidikan  Alquran  (TPQ), Ta’limul Qur’an lil Aulad (TQA), dan bentuk lain yang sejenis. Pendidikan Alquran dapat dilaksanakan  secara  berjenjang  dan  tidak  berjenjang.  Penyelenggaraan  pendidikan Alquran  dipusatkan  di  masjid,  mushalla,  atau  ditempat  lain  yang  memenuhi  syarat. Kurikulum  pendidikan  Alquran  adalah  membaca,  menulis  dan  menghafal  ayat-ayat Alquran,  tajwid,  dan  menghafal  doa-doa  utama.  Pendidik  pada  pendidikan  Alquran minimal lulusan pendidikan diniyah menengah atas atau yang sederajat, dapat membaca Alquran dengan tartil dan menguasai teknik pengajaran Alquran.
3. Diniyah Taklimiyah
Diniyah  takmiliyah  bertujuan  untuk  melengkapi  pendidikan  agama  Islam  yang diperoleh di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau di pendidikan tinggi dalam rangka  peningkatan  keimanan  dan  ketakwaan  peserta  didik  kepada  Allah. Penyelenggaraan  diniyah  takmiliyah  dapat  dilaksanakan  secara  berjenjang  atau  tidak berjenjang. Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dilaksanakan di masjid, mushalla, atau di  tempat  lain  yang  memenuhi  syarat.  Penamaan  atas  diniyah  takmiliyah  merupakan kewenangan  penyelenggara.  Penyelenggaraan  diniyah  takmiliyah  dapat  dilaksanakan secara terpadu dengan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau pendidikan tinggi. Pendidikan  diniyah  jenjang pendidikan tinggi antara lain  Ma’had. Penamaan “diniyah takmiliyah” yang umum dipakai masyarakat adalah madrasah diniyah.
Secara  riil  penyelenggaraan  madrasah  diniyah  mayoritas  pada  tingkat  Ula,  dan berkurang  pada  tingkat  Wustha  dan  Ulya.  Hal  ini  dimungkinkan  disebabkan  karena peserta didik yang mengikuti pendidikan di madrasah diniyah biasanya adalah sebagai pendidikan  pendamping,  disamping  pendidikan  formal  yang  diikuti.  Pada  tingkat  Ula yang  biasanya  banyak  diikuti  oleh  peserta  didik  yang  mempunyai  pendidikan  formal SD/MI  masih  mempunyai  cukup  banyak  waktu  untuk  juga  mengikuti  pendidikan keagamaan  di  madrasah  diniyah.  Namun  makin  tingginya  tingkat  pendidikan  formal yang dijalani oleh peserta didik, maka makin sedikit waktu terluang untuk juga mengikuti madrasah diniyah. Sehingga makin tinggi tingkat pada madrasah diniyah makin sedikit peserta didiknya.

## Hakikat Pendidikan Formal
Pendidikan formal adalah jalur pendidikan  yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
Oleh Hadari Nawawi (1993: 220) mengelompokkan pendidikan ini kepada lembaga pendidikan yang kegiatannya dilaksanakan dengan sengaja, berencana, sistematis dalam rangka  membantu  peserta  didik  dalam  mengembangkan  potensinya  agar  mampu menjalankan kekhalifahnnya.
Pendidikan  dasar,  menengah  dan  pendidikan  tinggi  dalam  pasal  tersebut  untuk pendidikan  Islam  secara  yuridis  diungkapkan  dalam  peraturan  pemerintah  yang menyebutkan sebagai berikut:
Madrasah  Ibtidaiyah,  yang  selanjutnya  disingkat  MI,  adalah  salah  satu  bentuk satuan  pendidikan  formal  dalam  binaan  Menteri  Agama  yang  menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan  pendidikan  formal  dalam  binaan  Menteri  Agama  yang  menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan  formal  dalam  binaan  Menteri  Agama  yang  menyelenggarakan  pendidikan umum  dengan  kekhasan  agama  Islam  pada  jenjang  pendidikan  menengah  sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
Madrasah  Aliyah  Kejuruan,  yang  selanjutnya  disingkat  MAK,  adalah  salah  satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
Dari peraturan diatas, dapat dilihat pendidikan anak usia dini termasuk dalam jalur pendidikan formal. Akan tetapi yang termasuk dalam jalur pendidikan formal hanya usia 4-6 tahun saja, dibawah 4 tahun tidak dikategorikan formal. Landasan yuridisnya dapat dilihat dalam peraturan pemerintah sebagai berikut:
Taman  Kanak-kanak,  yang  selanjutnya  disingkat  TK,  adalah  salah  satu  bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. Sedangkan secara khusus untuk pendidikan Islam tertuang dalam pasal yang sama pada ayat 5 sebagai berikut:
Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan  dengan  kekhasan  agama  Islam  bagi  anak  berusia  4  (empat)  tahun  sampai dengan 6 (enam) tahun.
Bertolak dari landasan yuridis jalur pendidikan formal diatas, maka secara umum dapat diklasifikasikan kepada dua lembaga berikut ini:

## 1. Madrasah
Madrasah yang termasuk dalam jalur formal adalah madrasah Ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah,  dan  madrasah  Aliyah  baik  pemerintah  maupun  swasta.  Untuk  madrasah pemerintah jauh lebih sedikit dibandingkan madrasah yang dikelola swasta. Hal ini bisa dilihat  dalam  data  statistik  perbandingan  madrasah  kementerian  agama  tahun  2016. Untuk Raudhatul Athfal berjumlah 27.999 unit. Madrasah Ibtidaiyah Swasta berjumlah 22.874 unit. Madrasah Ibtidaiyah Negeri berjumlah 1.686 unit. Adapun untuk Madrasah Tsanawiyah  Swasta  berjumlah  15.497  unit.  Untuk  Madrasah  Tsanawiyah  Negeri berjumlah  1.437 unit. Sedangkan untuk Madrasah Aliyah Swasta berjumlah 7.080 unit. Madrasah  Aliyah  Negeri  berjumlah  763  unit.  Berdasarkan  data  tersebut  jumlah  total madrasah yang ada di Indonesia adalah 77. 336 unit.
Menurut  Fadjar  (2005:  237)  bahwa  dewasa  ini  madrasah  telah  berdampingan dengan  sistem  persekolah  pada  umumnya  dan  sebagian  besar  pengorganisasian madrasah disusun serupa dengan organisai persekolahan.
2. Perguruan tinggi Islam
Sekilas mengingat sejarah, bahwa umat Islam Indonesia telah lama mencita-citakan untuk  mendirikan  perguruan  tinggi.  Bahkan  hasrat  ini  sudah  dirintis  sejak  zaman kolonial  Belanda.  M.  Natsir  menyebutkan  bahwa  Dr.  Satiman  menulis  sebuah  artikel dalam Pedoman Masyarakat nomor 15 yang menguraikan cita-cita akan mendirikan satu sekolah tinggi Islam di tiga daerah yaitu Jakarta, Solo dan Surabaya. Di Jakarta diadakan sekolah  tinggi  sebagai  bagian  dari  Sekolah  Menengah  Muhammadiyah  (AMS)  yang bersifat kebaratan (westerch). Natsir (1973: 90) bahwa di Solo akan diadakan sekolah tinggi untuk mendidik muballigh. Di Surabaya akan diadakan sekolah tinggi yang akan menerima orang-orang pesantren.
Perguruan  tinggi  agama  Islam  mempunyai  peran  besar  dalam  mengantarkan bangsa  Indonesia  sebagai  warga  dunia  yang  mampu  bersaing  dengan  warga  lainnya. Perguruan tinggi Islam harus mampu melahirkan intektual muslim yang berdaya saing tinggi dengan perguruan tinggi lain. Tuntutan ini merupakan gugatan atas peran Sekolah Tinggi  Agama  Islam  dan  Institut  Agama  Islam,  serta  Universitas  Islam  yang  ada.  Jika output  perguruan  tinggi  Islam  mampu  menjawab  daya  kebutuhan  masyarakat  sesuai dengan  daya  intelektual  yang  dikuasai,  maka  kehadiran  perguruan  tinggi  Islam  telah memberikan  saham  konstruktif.  Demikian  pula  sebaliknya,  jika  output  tidak  mau berbuat banyak terhadap kepentingan national building  dan orientasi individunya, maka perlu dipertanyakan peran perguruan tinggi Islam dalam membangun daya intelektual.

## Hubungan Pendidikan Informal, Nonformal dan Formal
Setelah  menguraikan  hakikat  pendidikan  informal,  nonformal  dan  formal, selanjutnya akan diuraikan hubungan ketiga jalur pendidikan tersebut. Berangkat dari landasan yuridis ketiga jalur pendidikan di atas, terlihat secara eksplisit bahwa tiga jalur pendidikan  terdiri  dari  pendidikan  formal,  nonformal  dan  informal  yang  dapat  saling melengkapi  dan  memperkaya.  Kata  saling  melengkapi  dan  memperkaya  memberikan makna bahwa sesuatu itu masih kurang dan perlu ditambahi agar menjadi lengkap.
Diskusi  ini  sebenarnya  merupakan  pembicaraan  yang  bersangkutan  dengan pertanggungjawaban terhadap pendidikan anak. Secara riil masalah pendidikan memang tidak  pernah  dapat  diselesaikan  secara  tuntas.  Demikian  pula  sebaliknya  anak-anak merasa  tidak  atau  kurang  mendapatkan  pendidikan  yang  diharapkan  dari  orang  tua mereka  masing-masing.  Berangkat  dari  permasalah  itulah  muncul  pertanyaan  yang berkaitan  tentang  siapakah  sebenarnya  yang  bertanggung  jawab  terhadap  pendidikan
anak-anak  ini.  Tentunya  tanggung  jawab  yang  dimaksud  adalah  tanggung  jawab  yang keharusan bukan yang dipaksakan.
Berawal dari sinilah muncul gagasan para ahli yang akhirnya menyimpulkan bahwa paling tidak ada tiga pusat pendidikan yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Gagasan para  ahli  diatas  telah  diakomodir  lalu  kemudian  dituangkan  dalam  undang-undang bahwa  adanya  tiga  jalur  pendidikan  yang  saling  melengkapi  dan  memperkaya.  Ketiga jalur tersebut adalah jalur informal, jalur nonformal dan formal.
Menurut Tilaar (2004: 20) bahwa pendidikan tidak dapat dibatasi hanya sebagai schooling belaka. Dengan membatasi sebagai schooling maka pendidikan terasing dari kehidupan  yang  nyata  dan  masyarakat  terlempar  dari  tanggung  jawabnya  dalam pendidikan.  Oleh  sebab  itu  rumusan  mengenai  pendidikan  yang  hanya  membedakan antara  pendidikan  formal  dan  nonformal  perlu  disempurnakan  lagi  dengan menempatkan  pendidikan  informal  yang  justru  akan  semakin  memegang  peranan penting dalam pembentukan tingkah laku manusia dalam kehidupan global yang terbuka.
Jika  dilihat  dari  rumusan  tujuan  pendidikan  pendidikan  nasional,  maka  untuk mencapai  tujuan  tersebut  tidaklah  mudah  dicapai  hanya  dengan  mengandalkan  jalur pendidikan formal saja. Akan tetapi harus dibantu dengan jalur pendidikan informal dan nonformal secara bersama-sama.
Secara struktural, jalur pendidikan informal, nonformal dan formal telah terlihat secara ekplisit dalam undang-undang. Ini menunjukkan bahwa negara sangat memahami tiga  jalur  pendidikan  ini  harus  disinergikan  dengan  baik  untuk  mencapai  tujuan pendidikan  yang  telah  dirumuskan.  Bahkan  untuk  dua  jalur  terakhir  ini,  telah dikeluarkan peraturan pemerintah terkait pengelolaan dan penyelenggaraannya.
Akan halnya dengan itu, juga terlihat pemerintah telah memberikan apresiasi yang baik  terhadap  pendidikan  Islam  dalam  pengelolaan  dan  penyelengaraannya.  Sehingga peraturan  pemerintah  telah  memberikan  ruang  bagi  pendidikan  Islam  untuk  proaktif dalam  membangun  bangsa  ini  baik  pada  jalur  formal  maupun  jalur  nonformal sebagaimana uraian terdahulu. Pendidikan Islam tidak akan mampu mencapai tujuannya kalau hanya mengandalkan jalur pendidikan formal semata.
Memang  secara  historis  dapat  dilihat  sejak  awal  masuknya  Islam  ke  Indonesia pendidikan Islam pertama kali dilakukan pada dua jalur yaitu informal dan nonformal. Pendidikan  ini  mula  dilakukan  di  rumah-rumah,  di  langgar,  di  masjid  dan  kemudian berkembang menjadi pondok pesantren. Materi pelajaran biasanya berkisar pada baca- tulis Alquran  dan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah praktis sehari-hari, seperti salat,
puasa zakat, termasuk pula didalamnya mempelajari akidah dan akhlak. Kemudian bagi yang  ingin  memperdalam  dan  memperluas  keilmuannya,  mereka  pergi  ke  pesantren untuk menjadi santri. Iklim tersebut berjalan apa adanya sesuai dengan kultur pada saat itu.
Kaitan  dengan  itu,  Haidar  (2004:  4)  bahwa  pendidikan  Islam  masuk  dalam subsistem pendidikan nasional ada tiga kategori:
1. Pendidikan Islam sebagai lembaga. Pengakuan lembaga pendidikan Islam secara eksplisit.  Dalam  hal  ini  negara  mengakui  pendidikan  Islam  diwujudkan  dalam bentuk lembaga, sebagaimana yang berkembang sampai hari ini.
2. Pendidikan  Islam  sebagai  mata  pelajaran.  Menjadi  mata  pelajaran  wajib  dari Sekolah  Dasar  sampai  Perguruan  Tinggi.  Dalam  hal  ini  negara  mengakui  mata pelajaran agama Islam harus ada pada setiap sekolah dan perguruan tinggi umum.
3. Pendidikan  Islam  sebagai  nilai  (values).  Ditemukan  nilai-nilai  Islami  dalam sistem pendidikan nasional.
Jika melihat dari arah kebijakan dan strategi kementerian agama melalui direktorat pendidikan Islamnya maka ada enam yang hal yang menjadi orientasi utamanya dengan seluruh  strategi  yang  meliputinya  yaitu,  pertama,  meningkatkan  akses  dan  mutu pendidikan  anak usia  dini (PAUD). Kedua, meningkatkan akses  dan mutu pendidikan dasar-menengah  (wajib  belajar  12  tahun).  Ketiga,  meningkatkan  akses,  mutu  dan relevansi  pendidikan  tinggi  keagamaan.  Keempat,  meningkatkan  layanan  pendidikan keagamaan  yang  berkualitas.  Kelima,  Meningkatkan  kualitas  pendidikan  agama  pada satuan  pendidikan  umum  untuk  memperkuat  pemahaman  dan  pengamalan  untuk membina  akhlak  mulia  dan  budi  pekerti  luhur.  Keenam,  meningkatkan  tata  kelola pendidikan agama.
Isi  dari  kebijakan  dan  strategi  pendidikan  Islam  yang  ada  dalam  program kementerian  agama  tidak  seluruhnya  dapat  dicantumkan.  Namun  yang  menjadi perhatian adalah bahwa seluruh arah kebijakan dan strategi pendidikan Islam yang ada sungguh  sangat  ideal  secara  konseptual.  Kebijakan  dan  strategi  diatas  telah mengakomodir jalur pendidikan Islam secara menyeluruh.
Perjalanan panjang pendidikan Islam melalui jalur formal diatas, sangat disyukuri. Sebab  pemerintah  secara  resmi  telah  mengakui  bahwa  pendidikan  Islam  merupakan bagian dari pendidikan nasional, yang secara otomatis ikut andil secara langsung dalam pembangunan  nasional.  Hingga  saat  ini  banyak  tokoh  nasional  bahkan  internasional berlatar belakang pendidikan Islam. Sehingga jadilah dalam sistem pendidikan nasional
diberikan  ruang  bagi  pendidikan  Islam  tiga  jalur  pendidikan  yang  saling  memperkaya dan melengkapi.
Diperlukan  sinergi  dari  semua  institusi  pemerintah  dan  masyarakat  dalam menyiapkan generasi mendatang berkualitas. Tanggung jawab pertama berada di tangan orang tua, yang jangan hanya mengandalkan jasa pengasuh atau mengandalkan sekolah. Pendidikan  pertama  anak  ada  di  bawah  tanggung  jawab  orang  tua  untuk  kemudian dilanjutkan  ke  institusi  pendidikan  nonformal  dan  formal  .  Terlebih,  tantangan  dan tanggung  jawab  orang  tua  makin  tinggi  di  tengah  deraan  teknologi  yang  berpeluang membawa pengaruh buruk bagi perkembangan anak.
Perlunya sinergi ketiga jalur pendidikan Islam ini adalah selain untuk menyatukan persepsi terkait proses dan tujuan pendidikan, juga untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam pendidikan itu sendiri. Sehingga jangan sampai melempar tanggung jawab kepada salah satu dari jalur yang ada. Sebagaimana yang digambarkan Sudarwan Danim (2006: 10) dalam bukunya terkait dengan fenomena dekadensi moral yang saat ini. Para pendidik dan psikolog cenderung melihat keadaan ini bersumber dari kegagalan sekolah  dalam  memanusiawikan  anak  didik.  Sebagian  lagi  mengatakan kemasyarakatanlah  yang  memiliki  andil  besar  dalam  hal  ini  termasuk  di  dalamnya keluarga dan lembaga nonformal. Bahkan ada  pula yang melabelinya sebagai aksentuasi kekeliruan orientasi sekolah yang lebih mengutamakan pengajaran intelektual dari pada pendidikan dalam makna luas.
Permasalahan  di  atas  terlihat  tampak  kuat  saling  menyalahkan  dan  melempar tanggung  jawab  dari  jalur  yang  ada.  Pandangan  seperti  ini  tentunya  terlalu  parsial. Seharusnya  menelaah  fenomena  diatas  harus  dipadang  secara  totalitas.  Sehingga pandangan kita terhadap pendidikan diarahkan kepada kesimpulan bahwa pekerjaan ini adalah tanggung jawab kolektif. Adanya hubungan saling memberikan kontribusi yang digambarkan  Umar  Tirtarahardja  (2005:  184)  patut  menjadi  perhatian  bahwa  setiap pusat pendidikan harus meningkatkan kontribusi terhadap perkembangan peserta didik. Disamping itu, disyaratkan pula keserasian kontribusi itu, serta kerjasama yang erat dan harmonis.
Pendapat  diatas,  menekankan  perlunya  kontribusi  yang  serasi  antara  jalur pendidikan  yang  ada.  Untuk  bisa  saling  berkontribusi,  menurut  hemat  penulis  perlu dibina  beberapa  pola  hubungan  yang  serasi  pula.  Paling  kurang  ada  beberapa  pola hubungan yang harus disinergikan antar ketiga jalur pendidikan Islam, yaitu hubungan interaktif, hubungan koordinatif, dan hubungan konsultatif.
Sehingga oleh Danim (2006: 72) disebutkan pendidikan formal, informal dan dan pendidikan  kemasyarakatan  merupakan  pranata  masyarakat  bermoral,  dengan partisipasi  total  sebagai  replika  idealnya.  Sinergi  yang  dilakukan  akan  dapat menyukseskan pendidikan secara utuh. Sehingga dalam kaitannya dengan ini,  Muzayyin Arifin  (2003:  38)  berpendapat  bahwa  dalam  proses  pemberdayaan  umat  manusia, adanya  lembaga  pendidikan  dalam  masyarakat  merupakan  syarat  mutlak  yang mempunyai tanggung jawab kultural-edukatif.
Dengan  harapan  yang  lebih  besar  lagi,  beliau  mengatakan  kalau  ingin  menatap masa  depan  pendidikan  Islam  Indonesia  yang  mampu  memainkan  peran  strategisnya bagi kemajuan umat dan bangsa, perlu ada keterbukaan wawasan dan keberanian dalam memecahkan  masalah-masalahnya  secara  mendasar  dan  menyeluruh.  Hal  yang mendasar  antara  lain  jelasnya  antara  cita-cita  dengan  operasionalnya.  Kemudian penguatan  di  bidang  kelembagaannya.  Lalu  perbaikan/pembaruan  dalam  sistem pengelolaan atau manajemennya.
Tiga strategi yang dikemukakan oleh Malik Fadjar  diatas, hanya akan berpotensi berhasil  jika  dilakukan  secara  bersinergi  antara  tiga  jalur  pendidikan  Islam  yang  ada. Kelembagaan  formal  saja  akan  berjalan  pincang  jika  tidak  ditopang  dan  dikuatkan dengan jalur pendidikan informal dan nonformal.
Berikut skema pola hubungan tiga jalur pendidikan Islam

## Kesimpulan
Pendidikan  Islam  pada  jalur  pendidikan  informal,  nonformal  dan  formal  memiliki peran strategis untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang telah dirumuskan. Peran tersebut  tidak  dapat  berhasil  secara  maksimal  apabila  berjalan  secara  sendiri-sendiri. Keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan Islam hanya akan diperoleh jika ketiga jalur pendidikan Islam diatas dapat bersinergi dengan baik. Secara umum ada dua hubungan yang dapat dilihat, yaitu, secara struktural dan secara fungsional.
Pada  tataran  struktural  pendidikan  Islam  dengan  tiga  jalur  yang  ada  telah diakomodir  oleh  sistem  pendidikan  Nasional.  Jalur  tersebut  sama-sama  diakui  dan diberikan mandat untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan secara mandiri. Sehingga  dalam  konteks  ini  tidak  ada  lagi  permasalahan  yuridis  yang  menghambat penyelenggaraannya.  Jalur  tersebut  saling  terhubung  dan  terjalin  dibawah  undang- undang dan peraturan yang berlaku.
Sedangkan  pada  tataran  fungsional,  maka  tiga  jalur  pendidikan  Islam  yang  ada memiliki fungsi yang sama untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Dalam konteks ini, antara ketiga jalur pendidikan Islam tersebut harus menguatkan hubungan dengan pola komunikaf-interaktif,  komunikatif-koordinatif,  dan  komunikatif-konsultatif.  Pola-pola tersebut  akan  menjadikan  pendidikan  Islam  terintegrasi  dengan  seluruh  programnya yang ada, sehingga  pada akhirnya akan mewujudkan pendidikan Islam yang utuh dan totalitas (kaffah).

## Daftar Pustaka
Alquran al-Karim dan Terjemahnya.
Abdul  Wahid,  Ramli.  Peran  Madrasah  Diniyah  Dalam  Membentuk  Karakter  Anak
Bangsa, Makalah. 2011.
Ahmadi, Abu. Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan. Yogyakarta: Aditya Media,
1992
Alawiyah, Tuti. Strategi Dakwah di Lingkungan Majelis Taklim. Bandung: Mizan, 1997. Ali,  Fakhry.  Pendidikan  Islam  Di  Indonesia  sebagai  Fenomena  Sosial  Budaya  dan Persoalan  Masa  Depannya:  Dalam  Kontekstualisasi    Ajaran  Islam.  Jakarta: Paramadina, cet 1. 1995.
Alusi, Syihabuddin Mahmud ibn Abdillah (w.1270 h). Rūh al-Ma’āni Fi Tafsīr al-Qurān al-Azhīm Wa al-Sab’ al-Masānī. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2001.
Anshari, Endang Saifuddin. Wawasan Islam. Bandung: Pustakasalma, 1983.
Arifin,  Muzayyin.  Pendidikan  Islam  Dalam  Arus  Dinamika  Masyarakat.  Jakarta:
Golden Terayon Press, 1991.
Arifin, Muzayyin. Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 2003. Asrohah, Hanun. Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Logos, 1999.
Budiningsih,  C.  Asri.  Pembelajaran  Moral:  Berpijak  pada  Karakteristik  Siswa  dan
Budayanya. Jakarta: Rineka Cipta,2004.
Daradjat, Zakiyah. Pendidikan Orang Dewasa. Jakarta: Bulan Bintang, cet. II, 1980.
Daulay,  Haidar  Putra.  Pendidikan  Islam  Dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional  Di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2004.
Daulay,  Haidar  Putra.  Sejarah  Pertumbuhan  Dan  Pembaruan  Pendidikan  Islam  Di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2009.
Danim, Sudarwan. Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. 2, 2006.
Departemen  Agama  Direktorat  Pendidikan  Diniyah  dan  Pesantren,  Pedoman Penyelenggaraan  Pesantren Muadalah. Jakarta: Departemen Agama, 2009.
Fadjar, A. Malik. Holistika Pemikiran Pendidikan. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005. Fadjar, A. Malik. Visi Pembaruan Pendidikan Islam. Jakarta: LP3NI, cet. I, 1998. Hasbullah, Kapita Selekta Pendidikan Islam. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996. Isna, Mansur. Pendidikan Islam Untuk Perguruan Tinggi: Dikursus Pendidikan Islam.
Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2009.
Naisaburi, Muslim ibn Hajjaj (w. 261 h). Shahīh Muslim. Beirut: Dar al-Fikr, 1981. Nasution, S. Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara, cet. I, 1995.
Natsir, M. Capita Selekta. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
Nawawi, Hadari. Pendidikan Dalam Islam. Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.
Shaleh, Abdul Rachman. Madrasah Dan Pendidikan Anak Bangsa:Visi, Misi dan Aksi. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.
Siddik,  Dja’far.  Konsep  Dasar  Ilmu  Pendidikan  Islam.  Bandung:  Citapustaka  Media, 2006.
Sijistani, Sulaiman ibn al-Ays’ats (w. 275 h). Sunan Abī Dāwud, juz IV. Kairo: Dar al- Mishriyah al-Lubnaniyah, 1988.
Siregar, Imran dan Moh. Shofiuddin. Pendidikan Luar Sekolah: Studi tentang Majelis Taklim. Jakarta: Puslitbang Depag RI, 2003.
Soejono, Aliran Baru dalam Pendidikan. Bandung: CV Ilmu, 1978.
Soelaeman, M.I. Pendidikan Dalam Keluarga. Bandung: Alfabeta, 2002.
Steenbrink,  Karel  A.  Pesantren,  Madrasah,  Sekolah:  Pendidikan  Islam  Dalam  Kurun Moderen. Jakarta: LP3ES, cet. 2, 1993.
Thanthawi,  Muhammad  Sayid  (w.  2010  m).    Al-Tafsīr  al-Wasīth,  juz.  XXIV.  Kairo:
Nahdhah Mashr, 1998.
Tilaar, H.A.R. Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
Tirtarahardja, Umar dan S. L. La Sulo. Pengantar Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta, cet.
1, 2005.
Yunus, Mahmud. Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia. Jakarta: Hidakarya, 1985. Peraturan pemerintah No 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Peraturan  Pemerintah  No  66  Tahun  2010  tentang  Pengelolaan  dan  Penyelengaraan Pendidikan.
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 2 Tahun 1989
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. No. 20 Tahun 2003.