## PIDANA DALAM MEMBENTUK KETERATURAN SOSIAL (TINJAUAN SOSIOLOGIS)
Oleh : KUKUN ABDUL SYAKUR MUNAWAR *)
( akoe_kun@yahoo.co.id )

## Abstract
Crimes  often  cause  problems,  the  emergence  of  recidivists,  and  the  existence  of professional  crimes  are  complicated  problems  that  continue  to  get  sorortan  and attention  of  law  enforcement  officers.  Crimes  that  occur  in  the  community  and prevention  efforts  continue  to  be  a  conversation  to  find  a  solution  to  the  problem  of crime. But it must be realized that those who commit crimes are also people like all of us  and  on  the  other  hand  crime  must  continue  to  be  addressed  because  it  brings insecurity in society. One  important principle in this  matter is that "efforts to prevent crime must take precedence over efforts to improve criminals. Crime has  become  a universal  phenomenon,  meaning  that  there  is  no  society  without  crime.  In  the beginning, crime was caused by poverty, so that in a society experiencing a shortage of  natural  resources,  crime  will  flourish  in  that  society.  However,  over  time  crime  is also caused by prosperity. To continue to press that criminal acts do not continue to be repeated, it must be done in various ways either in a strict manner or by enforcing repressive and preventive criminal law.
Keywords: Crime, Criminal Law, Criminality

## Abstrak
Kejahatan  kerap  kali  menimbulkan  masalah,  munculnya residivis, dan  adanya kejahatan yang bersifat professional merupakan masalah pelik yang terus mendapat sorortan  dan  perhatian  aparat  penegak  hukum.  Kejahatan  yang  terjadi  dalam masyarakat dan upaya pencegahannya terus  menjadi perbincangan untuk dicarikan pemecahan  pokok  persoalan  kejahatan  itu.  Namun  harus  disadari  bahwa  yang melakukan  kejahatan  itu  juga  orang  seperti  kita  semua  dan  disisi  lain  kejahatan harus  terus  ditanggulangi  karena  mendatangkan  ketidak  tentraman  dalam masyarakat.  Salah  satu  asas  penting  dalam  masalah  ini  ialah  “usaha-usaha mencegah kejahatan harus lebih diutamakan dari usaha memperbaiki para penjahat. Kejahatan  telah  menjadi  fenomena  yang  universal,  artinya  tidak  ada  masyarakat tanpa  kejahatan.  Pada  mulanya  kejahatan  disebabkan  oleh  faktor  kemiskinan, dengan  demikian  dalam  masyarakat  yang  mengalami  kekurangan  sumber  daya alam,  kejahatan  akan  marak  dalam  masyarakat  itu.  Akan  tetapi  seiring  berjalannya waktu  kejahatan  juga  ditimbulkan  oleh  kemakmuran.  Untuk  terus  menekan  agar tindak pidana tidak terus terulang memang harus dilakukan dengan berbagai macam cara baik dengan cara  yang  tegas  maupun dengan  penegakan  hukum  pidana  yang bersifat represif maupun yang bersifat preventif.
Kata Kunci : Kejahatan , Hukum Pidana, Pemidanaan
*) Dosen Tetap Ilmu Hukum  Jurusan Ahwal Syakhsiah STAI Miftahul Huda Al Azhar Citangkolo Kota Banjar.

## I.  PENDAHULUAN
Bagi masyarakat Kejahatan kerap kali menimbulkan masalah, munculnya residivis , dan  adanya  kejahatan  yang  bersifat professional merupakan masalah pelik yang terus  mendapat sorortan dan  perhatian  aparat penegak hukum. Kejahatan  yang terjadi  dalam  masyarakat dan upaya pencegahannya terus menjadi perbincangan untuk dicarikan pemecahan pokok persoalan kejahatan itu.
Menurut  hukum,  kejahatan  adalah  perbuatan  manusia  yang  bertentangan serta  melanggar  dengan  apa  yang  sudah  ditentukan  dalam  kaidah  hukum.  Ada banyak  hal  menyangkut  masalah  kejahatan,  dan  semua  itu  sangat  erat  kaitannya dengan perkembangan masyarakat itu sendiri dan bahkan menjadi bagian tersendiri dalam  masyarakat.  Seperti  yang  dikatakan  oleh  Sudarto  bahwa  kejahatan merupakan  suatu  gejala  yang  menyangkut  setiap  orang.  Kejahatan  berkisar mengenai  bentuk  yang  ringan  dan  berat.  Namun  harus  disadari  bahwa  yang melakukan  kejahatan  itu  juga  orang  seperti  kita  semua  dan  disisi  lain  kejahatan harus  terus  ditanggulangi  karena  mendatangkan  ketidak  tentraman  dalam masyarakat.  Salah  satu  asas  penting dalam  masalah  ini  ialah  “usaha-usaha mencegah kejahatan harus lebih diutamakan dari usaha memperbaiki para penjahat” (Soedjono Sukanto, 1976: 221).
George  C  Vold  dalam  sebagaimana  dikutip  oleh  I.S.  Susanto  mengatakan bahwa mempelajari kejahatan terdapat  persoalan rangkap, artinya bahwa kejahatan selalu  menunjuk  pada  perbuatan  manusia  dan  juga  batasan-batasan  atau pandangan masyarakat tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, apa yang  baik  dan  apa  yang  buruk  yang  semua  itu  terdapat  dalam  undang-undang, kebiasaan dan adat istiadat (I.S. Susanto, 2011: 15).
Lain  halnya dengan E Durkheim seorang pakar sosiologi  menyatakan bahwa kejahatan  bukan  saja  normal,  dalam  arti  tidak  ada  masyarakat  tanpa  kejahatan, bahkan  dia  menambahkan  bahwa  kejahatan  merupakan  sesuatu  yang  diperlukan, sebab  ciri  masyarakat  adalah  “dinamis”  dan  perbuatan  yang  telah  menggerakkan masyarakat  tersebut  pada  mulanya  seringkali  disebut  sebagai  kejahatan,  sebagai contoh  dijatuhinya  hukuman  mati  terhdap  Galileo-Galilea  atas  buah  pikirannya  (I.S. Susanto, 2011: 15).
Dalam  sebuah  wawancara Pakar  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dari Universitas  Trisakti,  Yenti  Garnasih  memberikan  pandangannya,  bahwa  hukuman Bui  dan  Denda  dinilai  tak  membuat  jera.  Tindak  kejahatan  malah  terus  berulang
apalagi praktek korupsi yang tetap marak, menurut  pandangan Yenti Garnisih dalam kondisi  ini  masyarakat  dianggap  tak  mampu  memberikan  sanksi  sosial  bagi  para pelaku  kejahatan  seperti  halnya  koruptor.  Minimnya  efek  jera  kepada  para  pelaku kejahatan itu, menyebabkan masyarakat masih menerima dengan luwes keberadaan mereka  di  lingkungannya.  Masih  menurut  pandangan  Yenti  Garnisih  penentuan sanksi untuk membuat efek jera bagi para pelaku kejahatan harus melibatkan tokoh agama,  sosiolog,  budayawan,  agar  terjadi  keteraturan  sosial  di  tengah  masyarakat (Https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20141002160343-12-5086/Bui-Dan- Denda-Tak-Membuat-Jera)
Proses hukum  yang selama  ini telah  berjalan  atas penentuan hukuman  yang ditimpakan  kepada  penjahat  tidak  juga  memberikan  efek  jera  kepada  para pelakunya,  hal  ini  dapat  dilihat  dengan  adanya  residivis  kambuhan  untuk  kasus- kasus  pidana  tertentu,  bahkan  untuk  kasus  yang  menyedot  perhatian  publik  pun seperti kasus korupsi meski para koruptor telah dipidana dengan hukuman maksimal namun  tindak  pidana  ini  seolah  tidak  pernah  surut.  Pertanyaannya  Kenapa  Sanksi Pidana maksimal tidak membuat Jera ?.
Untuk  menjawab  hal  itu  perlu  kiranya  ada  satu  pemahaman  mengenai masalah kejahatan yang terjadi dalam masyarakat dan upaya pencegahannya yang tidak saja dipecahkan melalui proses hukum, tetapi juga melalui pemahaman tingkah laku  yang  menyimpang  dari  perbuatan  si  penjahat  itu  sendiri.  Terus  berulangnya sebuah tindak kejahatan, membuat masyarakat seolah tatanan sosial di masyarakat tidak  teratur,  apalagi  kondisi  sosial  budaya  atau culture masyarakat  sangat mempengaruhi  bekerjanya  sistem  hokum  berhubungan  langsung  dengan lingkungan,  pekerjaan,  profesi,  dan  lainnya.  Kriminalitas  itu  adalah  suatu  hasil interaksi  karena  adanya  interrelasi  antara  yang  ada  dan  saling  mempengaruhi. masalah  kriminalitas  sebagai  suatu  kenyataan  sosial  tidak  berdiri  sendiri  (Ninik Widiyanti Dan Panji Anoraga, 1978 :149).

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1.   Hukum dan Manusia
Manusia  dan  Hukum  merupakan  dua  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dalam kehidupan dunia ini, hal ini dikarenakan tanpa sebuah hukum yang mengatur tingkah laku  manusia  maka  akan  terjadi  kekacauan  di  dalam  kehidupan  manusia (masyarakat),  sifat  bawaan  manusia  yang  selalu  ingin  menang  sendiri  (atau  yang
lebih  dikenal  dengan  istilah homo  homini  lupus ) , dan  egois  harus  ditata  dan  diatur sedemikian  rupa  oleh  hukum  tanpa  kecuali  agar  tidak  melanggar  hak  orang  lain (Handri Raharjo, 2016: 1).
Setiap  manusia  mempunyai  kepentingan,  Sudikno  Mertokusumo  sebagaimana dikutip oleh Handri Rahardjo (2016: 15) memaknai kepentingan sebagai:
Suatu  tuntutan  perorangan  atau  kelompok  yang  diharapkan  untuk  dipenuhi, untuk melindungi kepentingan manusia didalam  masyarakat terdapat beberapa kaidah  sosial,  yaitu  kaidah  kepercayaan  atau  keagamaan,  kaidah  kesusilaan, kaidah sopan santun atau adat, dan kaidah hukum.
Dengan  demikian  maka,  secara  umum  sebuah  kaidah  atau  norma  (hukum) pada  hakikatnya  merupakan  patokan,  panduan,  dan  pedoman  bagi  manusia  untuk hidup dan bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat (Handri Rahardjo, 2016: 15).
Tujuan  hukum  negara  Republik  Indonesia  menurut  hukum  positif  tertuang dalam  alinea  keempat  Undang-Undang  Dasar  Republik  Tahun  1945.  Hukum mempertahankan  perdamaian  dengan  menimbang  kepentingan-kepentingan  yang saling  bertentangan  secara  teliti  dan  mengadakan  keseimbangan  diantaranya. Hukum hanya dapat mencapai tujuan mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju  peraturan  yang  adil,  artinya  didalam  peraturan  itu  terdapat  keseimbangan antara  kepentingan-kepentingan  yang  dilindungi  sehingga  menjamin  orang memperoleh  sebanyak  mungkin  apa  yang  menjadi  bagiannya.  Dengan  demikian maka  tujuan  hokum  pada  intinya  adalah  memberikan  keadilan,  kepastian  dan kemanfaatan (Handri Rahardjo, 2016: 10-11).

## 2.2.  Pidana Dan Pemidanaan
Istilah  “Hukuman”  berasal  dari  kata  “ straf ”  ,  menurut  Mulyatno,  jika  “ straf ” diartikan sebagai Hukuman maka “ strafrecht ” diartikan “Hukuman-hukuman”. Sudarto menyatakan bahwa  istilah  “Hukuman”  kadang-kadang  digunakan  untuk  pengganti perkataan “ straf ”, namun menurutnya istilah “Pidana” lebih baik daripada “Hukuman” (Muladi Dan Barda Nawawi Arief, 2010: 1-2).
Istilah hukuman  merupakan istilah umum  dan konvensional, dapat  mempunyai arti yang luas dan berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Oleh karena pidana merupakan  istilah yang lebih khusus maka perlu ada pembatasan pengertian makna sentral  yang  dapat menunjukkan ciri-ciri dan sifatnya  yang khas, untuk memberikan
gamba ran  berikut  ini  beberapa  pendapat  atau  definsi  sarjana  mengenai  “Pidana” (Muladi Dan Barda Nawawi Arief, 2010: 2-4).

## 1.  Sudarto
Yang dimaksud Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu

## 2.  Alf Ross
Punishment is that social response which :
a. Occurs where there is violation of a legal rule ;
b. Is imposed and carried out by authorized person on behalf of the legal order to which the violated rule belong ;
c.  Involves  suffering  or  at  least  other  consequences  normally  considered unpleasant
d. Expresses disapproval of the violator
3. Black’s Law Dictionary
“ Punishment ” adalah any fine, penalty or confinement inflicted upon a person by  authority  of  the  law  and  judgement  and  sentenceof  a  court  for  some  crime  or offence committed by him, or for his omissionof a duty enjoined by law
Dari  berbagai  definisi  tersebut  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  pidana mengandung  unsur-unsur  atau  ciri-ciri  sebagai  berikut  (Muladi  Dan  Barda  Nawawi Arief, 2010: 4) :
1. Pidana  itu  pada  hakekatnya  merupakan  suatu  pengenaan  penderitaan  atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana  itu  diberikan  dengan  sengajaoleh  orang  atau  badan  yang  mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana  itu  dikenakan  kepada  seseorang  yang  telah  melakukan  tindak  pidana menurut undang-undang.
Kejahatan  telah  menjadi  fenomena  yang  universal,  artinya  tidak  ada masyarakat  tanpa  kejahatan.  Pada  mulanya  kejahatan  disebabkan  oleh  faktor kemiskinan,  dengan  demikian  dalam  masyarakat  yang  mengalami  kekurangan sumber daya alam, kejahatan akan marak dalam masyarakat itu. Akan tetapi seiring berjalannya  waktu  kejahatan  juga  ditimbulkan  oleh  kemakmuran,  kejahatan  korupsi misalnya,  korupsi  marak  bukan  karena  pelakunya  miskin,  mereka  pada  umumnya secara  ekonomis  telah  mapan  tetapi  kesempatan  dan  kebutuhan  mendesak  pelaku melakukan hal itu ( M. Ali Zaidan, 2016: 2).
Dengan mengutip pandangan Frank Tannembaum, J.E. Sahetapy menyatakan bahwa  kejahatan  merupakan  problema  manusia,  oleh  karena  itu  di  mana  ada
manusia,  di  sana  pasti  ada  kejahatan, crime  is  eternal  as  eternal  as  society atau kejahatan abadi sebagaimana abadinya masyarakat (M. Ali Zaidan, 2016: 2).
Kejahatan merupakan fenomena social, yang keberadaan dan perkembangannya  tidak  dapat  dipisahkan  ( disconnected) dari  dan  selalu  berkaitan ( interconnected) dengan  masalah-masalah  politik,  ekonomi,  social  dan  budaya masyarakat.  Factor  globalisasi  multi  dimensi  ditunjang  kemajuan  teknologi kumunikasi,  transportasi  dan  informasi  modern  sangat  berpengaruh  terhadap perkembangannya (Muladi dan Diah Sulistyani, 2016: 24)
Kebijakan  penegakan  hukum  pidana  memang  selalu  menjadi  bagian  dari kebijakan  penggulangan  criminal  dalam  rangka  kebijakan  perlindungan  sosial,  juga menjadi  bagian  integral  dari  kebijakan  social  untuk  mencapai  kesejahteraan masyarakat  dalam  menyelesaikan  masalah-masalah  sosial.  Masyarakat  adil makmur,  dan  tenteram  (tertib)  bisa  tercapai  dan  dinikmati  apabila  para  anggota masyarakat  berperan  aktif  dan  berperilaku  dalam  kehidupan  sosialyang  berwujud tertib  sosial.  Sedangkan  tertib  sosial  merupakan  interaksi  diantara  sesama  warga dalam  kelompok    masyarakat  yang  harmonis,  teratur  dan  tenteram.  Suasana  tertin sosial  yang  tidak  muncul  secara  alamiakibat  dari  banyaknya  tarik-menarik kepentingan,  mengakibatkan  tertib  sosial  itu  harus  diusahakan  tercipta  secara kontinu  dalam  masyarakat  sebagai  fondasi  untuk  mencapai  kehidupan  sosial ekonomi politik dan kebudayaan di dalam masyarakat (H. Moh. Hatta, 2010: 12)
Suasana  tertib  akan  muncul  dari  adanya  kehidupan  yang  didasarkan  adanya semacam  kontrak  sosial  atau  kesepakatan  dalam  masyarakat  yang  dalam  keadaan tertentu  akan  dapat  menjadi  kaidah  hidup  yang  saling  disepakati  dan  mengikat sebagai  norma  hidup  bersama  untuk  menjadi  pedoman  hidup  bersama  secara teratur  yang  diiringi  terbentuknya  perangkat  hokum.  Peranan  hukuml  ambat  laun akan  semakin  tampak  yang  kemudian  dirumuskan  secara  tertulis  dalam  bentuk peraturan  perundang-undangan  maupun  adat  kebiasaan  yang  harus  selalu  dipatuhi untuk bersama-sama-sama menuju tertib hukum (H. Moh. Hatta, 2010: 12).

## III.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Sepanjang  tahun  2018  jumlah  kejadian  atau  peristiwa  tindak  pidana  yang terjadi di tanah air cenderung  mengalami penurunan hal ini setidaknya berdasarkan catatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam laporan akhir tahun yang  di  publikasikan  ke  mass  media.  Kapolri  Jenderal  Tito  Karnavian  dalam  siaran Persnya  Tanggal  27  Desember  2018  memaparkan  jumlah  kejadian  kejahatan
sepanjang  2018  menurun  sebesar  21%  dibandingkan  tahun  2017.  Sementara penyelesaian  perkara  meningkat  7,3%.  Menurut  data  yang  ia  sampaikan,  seluruh jenis  kejahatan  seperti  konvensional,  kejahatan  transnasional,  kejahatan  terhadap kekayaan  negara,  dan  kejahatan  berimplikasi  kontigensi,  menurun  pada  2018, kecuali kejahatan penganiayaan (konvensional crime) yang  mengalami  peningkatan (http ://mediaindonesia.com/read/detail/206833-kapolri-sebut-jumlah-kasus- kejahatan-di-2018-menuru n)
Masih  menurut  Jenderal  Tito  Karnavian  penyelesaian  kasus  kejahatan konvensional,  kejahatan  terhadap  kekayaan  negara,  dan  kejahatan  berimplikasi kontingensi  pada  2018  menurun  dibandingkan  2017.  Sedangkan  penyelesaian kejahatan transnasional meningkat 39%. Untuk kejahatan transnasional, penyelesaian  perkara  narkoba  mengalami  peningkatan  pada  2018  dibandingkan tahun lalu. Jumlah kejahatan terkait narkoba pada 2018 meningkat sebesar 5% atau dari  36.428  menjadi  38.316  kasus  narkoba.  Upaya  penyelesaian  perkara  ini  pun mengalami  peningkatan  44%,  dari  26.641  kasus  pada  tahun  sebelumnya  menjadi 38.316  pada  2018.  Sedangkan  jumlah  tersangka  yang  ditangkap  sebanyak  49.079 orang atau menurun 22% dibandingkan tahun 2017 (http ://mediaindonesia.com/read/ detail/206833-kapolri-sebut-jumlah-kasus-kejahatan-di-2018-menuru n).
Sementara  untuk  barang  bukti  narkoba  yang  paling  banyak  disita  sepanjang 2018  berupa  kokain,  heroin,  dan  sabu  meningkat  signifikan.  Perinciannya,  kokain meningkat  dari  68,47  gram  menjadi  3.213,34  gram,  heroin  (204,37  gram  menjadi 1.397,14  gram),  dan  Sabu  (2,69  ton  menjadi  4,01  ton).  Untuk  barang  bukti  ganja mengalami penurunan 77% (151 ton menjadi 34 ton) penurunan ini disebabkan oleh masifnya  penegakan  hukum  di  seluruh  wilayah  dalam  beberapa  tahun  terakhir (http ://mediaindonesia.com/read/detail/206833-kapolri-sebut-jumlah-kasus- kejahatan-di-2018-menuru n).
Penurunan  angka  kejahatan  atau  peristiwa  tindak  pidana  juga  terjadi  di wilayah  hukum  Polda  Jawa  Barat,  berdasarkan  data  yang  di  publikasikan  oleh Kapolda jabar Irjend Agung Budi Maryoto melalui mass media tanggal 28 Desember 2018  tercacat  Sepanjang  tahun  2018,  Penegakan  Peraturan  terhadap  Pelanggaran disiplin  Anggota  Polri  naik  6,16  %  (27  orang)  dari  438  orang  pada  tahun  2017 Menjadi  465  orang,  Pelanggaran  tindak  pidana  anggota  Tahun  2018  turun  53,85% (14  orang)  dari  26  orang  pada  tahun  2017  menjadi  12  orang  pada  tahun  2018, Pelanggaran  kode  etik  anggota  tahun  2018  turun  22,70  %  (19  orang)  Dan  dari  84
orang  pada  tahun  2017  menjadi  65  orang  pada  tahun  2018,  pemberhentian  Tidak dengan Hormat (PTDH) pada tahun  2018 Naik 9,09% (2 orang) dari 22 orang pada tahun  2017  menjadi  24  orang  tahun  2018.  Dari  laporan  Kamseltibcar  Lantas  Laka lantas  pada  tahun  2018  naik  0,89  %  (61  Kasus)  dari  6865  Kasus  pada  tahun  2017 Menjadi 6.926 kasus pada tahun 2018, Korban  Meninggal Dunia akibat laka Lantas 2018 turun menjadi 864% (http:// mediapatriot.co.id/2018/12/28/konferensi-pers-akhir- tahun-mengenai-evaluasi-angka-kriminalitas-di-wilayah-hukum-polda-jabar-2018/).
Sedangkan  data  kriminalitas  tindak  pidana  yang  terjadi  selama  2018 memperlihatkan  ada  penurunan  18,36%  (4.632  perkara)  dimana  pada  tahun  2017 sebanyak 25.230 perkara sedangkan tahun 2018 Sebanyak 20.598 perkara. Tingkat kriminalitas  tertinggi  pada  tahun  2018  berada  di  wilkum  Polrestabes  Bandung dengan  jumlah  Kasus  3.027  Kasus,  kedua  Polres  bogor  dengan  jumlah  Kasus  dan ketiga polres karawang Sebanyak 1.877 Kasus. kasus kejahatan Konvensional tahun 2018  turun  29,50  %(7.169  perkara)  dimana  pada  tahun  2017  telah  terjadi  24.298 perkara  sementara  tahun  2018  terjadi  17.129  perkara,  pemberantasan  kejahatan jalanan  pencurian  pemberatan  tahun  2018  turun  33,78%.  Kejahatan  Transnational terjadi  diwilayah  hukum  polda  Jabar  meliputi:  kasus  Trafficking  tahun  2018  turun 41,94 % (26 perkara Dari 62 perkara pada tahun 2017 menjadi 36 perkara Ada tahun 2018,  kasus  UU  ketenagakerjaan  tahun  2018  turun  61,34%  (8  perkara)  Dari  13 perkara  ditahun  2017  menjadi  5  perkara  pada  tahun  2018,  Kasus  Penyulundupan Manusia pada tahun 2018 naik 100  % (1 kasus), kejahatan Narkoba 2018 nail 0,82 %  (22  perkara)  Dari  2,699  perkara  pada  tahun  2017  Menjadi  2.721  perkara  tahun 2018  Dan  jumlah  tersangka  yang  ditangkap  pada  tahun  2018  turun  2,00  %  (67 orang) (http:// mediapatriot.co.id/2018/12/28/konferensi-pers-akhir-tahun-mengenai- evaluasi-angka-kriminalitas-di-wilayah-hukum-polda-jabar-2018/).
Sementara  untuk  kasus  terhadap  kekayaan  negara  tindak  pidana  korupsi 2018  naik  1,82%  Dan  Polisi  berhasil  menyelamatkan  uang  negara  2018 Rp.9747.262.016.  Dari  Rp  14.169.294.938,  jumlah  kejahatan  dunia  maya/cyber Crime  naik  mencapai  46,88  %  (135)  dari  288  kasus,  dan  kejahatan  berimplikasi kontijensi  pada  tahun  2018  3  kasus,  kejahatan  diperairan  pengungkapan  kasus pidana  diperairan  turun  56,25  %  (9  kasus)  dari  16  kasus  (http:// mediapatriot.co.id/ 2018/12/28/konferensi-pers-akhir-tahun-mengenai-evaluasi-angka-kriminalitas-di- wilayah-hukum-polda-jabar-2018/).
Sedangkan angka kriminalitas di wilayah hokum polres banjar, tempat dimana peneliti  berdomisili  berdasarkan  data  resmi  yang  dirilis  oleh  Kapolres  Banjar  AKBP. Matrius  dalam  siaran  persnya  yang  digelar  pada  30  Desember  2018,  terungkap peristiwa  tindak  pidana  yang  terjadi  selama  tahun  2018  menurun  dibanding  tahun 2017. Dari hasil analisa dan evaluasi singkat, angka penurunan tindak pidana tahun 2018  mencapai  34,6  persen  atau  sebanyak  133  perkara,  sedangkan  tahun  2017 sebanyak  179  perkara.  Untuk  Penyelesaian  perkara  tindak  pidana  tahun  2018  naik dari  133  perkara  dapat  diselesaikan  88  perkara  atau  66,2  persen  sedangkan  pada tahun  2017  dari  179  perkara  dapat  diselesaikan  95  perkara  atau  53,1  persen, sedangkan barang bukti yang sudah diamankan dari kasus kejahatan narkoba tahun 2018  di  antaranya  ganja  sebanyak  84,49  gram,  sabu  sebanyak  20,87  gram,  ganja sintetis  sebanyak  9,88  gram,  obat  keras  terbatas  sebanyak  941  butir  dan  bahan berbahaya, seperti miras sebanyak 182 botol, tuak sebanyak 430 liter, ciu sebanyak 40 liter dan pangan 300 kg mi berformalin, 4 kg soda air (https://www.radartasikmalaya.com/kapolres-banjar-mengklaim-angka-kriminalitas- menurun/)
Dari data yang diuraikan di atas, menurunnya angka kejahatan atau peristiwa tindak  pidana  menurut  hemat  peneliti  lebih  disebabkan  oleh  masifnya  penegakan hukum  yang  dilakukan  oleh  aparat  kepolisian,  selain  karena  upaya  penegakan hukum menurunnya angka kejahatan juga sedikit banyak dipengaruhi oleh program- program  aparat  penegak  hukum  yang  beroreintasi  pada  pencegahan  yang  dengan program preventif dan preemtif.
Untuk  terus  menekan  agar  tindak  pidana  tidak  terus  terulang  memang  harus dilakukan  dengan  berbagai  macam  cara  baik  dengan  cara  yang  tegas  maupun dengan  penegakan  hukum  pidana  yang  bersifat  represif  maupun  yang  bersifat preventif. Karena pada hakikatnya hokum pidana bermaksud untuk melindungi setiap anggota masyarakat untuk mencapai jalan yang sejahtera lahir dan bathin.
Meski memiliki tujuan untuk melindungi, namun hokum pidana masih memiliki keterbatasan  kemampuan  dalam  menanggulangi  kejahatan  yang  terus  berkembang di  tengah  masyarakat,  hal  ini  sangat  relevan  dengan  apa  yang  pernah  dinyatakan oleh  Sudarto  sebagaimana  dikutip  oleh  H.  Moh.  Hatta  yang  menyatakan  bahwa adalah  ilusi  belaka  apabila  kejahatandiharapkan  lenyap  di  bumi  ini  (H.  Moh.  Hatta, 2010:  50).  Kejahatan  tersebut  menjadi  akibat  logis  dari  perbuatan  sosial  yang
menjurus  negative  dalam  arti  perbuatan devisiasi sosial  dengan  segala pertumbuhannya dalam urusan pathologi sosial.
Meningkat  atau  menurunnya  tindak  kejahatan  di  tengah  masyarakat  juga sangat dipengaruhi oleh efek perundang-undangan, efek suatu perundang-undangan di tengah masyarakat merupakan salah satu usaha untuk mengetahui apakah hukum benar-benar  berfungsi  atau  berjalan  atau  tidak,  sutau  perundang-undangan  yang baik  belum  cukup  apabila  hanya    memenuhi  persyaratan  filosifis  /  ideologis  dan yuridis  saja,  namun  secara  sosiologis  peraturan  tadi  juga  harus  berlaku  (Nina Herlina, 2008: 13)
Perkembangan kejahatan dan tindak pidana tidak bisa dilepaskan dari adanya perubahan  sosial,  begitupula  naik  dan  turunnya  angka  kriminalitas  yang  terjadi ditengah  masyarakat.  Perubahan  sosial  dapat  terjadi  apabila  suatu  masyarakat sering  mengadakan  kontak  dengan  masyarakat  lain.  Sistem  lapisan  sosial  yang terbuka, penduduk yang heterogen serta ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu dapat pula memperlancar perubahan social disamping juga dapat menjadi pemicu terjadinya sebuah tindak pidana (Nina Herlina, 2008: 58).
Meningkat  dan  menurunnya  angka  kejahatan  juga  sangat  dipengaruhi  oleh bagaimana  aparat  penegak  hukum  dalam  memperlakukan  para  pelaku  kejahatan, dalam system penyelenggaraan hokum pidana (criminal justice system) maka pidana menempati suatu posisi penting dan sentral, hal ini dikarenakan keputusan dalam hal pemidanaan  akan  mempunyai  konsekuensi  yang  luas  baik  yang  menyangkut langsung dengan pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas, apalagi jika keputusan  pidana  tersebut  dianggap  tidak  tepat  maka  akan  menimbulkan  reaksi yang  “ kontroversial ”  sebab  kebenaran  didalam  hal  ini  sifatnya  adalah  relative tergantung  dari  mana  kita  memandangnya  (Muladi  Dan  Barda  Nawawi  Arief,  2010: 52).
Tidak hanya di negara Indonesia, hampir di semua Negara didunia mengalami apa  yang  disebut  sebagai “the  disturbing  disparity  of  sentencing” atau  disparitas pidana,  adapun  pengertian  dari  disparitas  pidana  adalah  penerapan  pidana  yang tidak  samaterhadap  tindak  pidana  yang  sama (same  offence) atau  terhadap  tindak- tindak  pidana  yang  sifat  bahayanya  dapat  diperbandingkan (offence  of  comparable seriousness) .  Disparitas  pemidanaan  mempunyai  dapak  yang  dalam  karena  di dalamnya  terkandung  pertimbangan  konstitusional  antara  kebebasan  individu  dan hak Negara untuk memidana  (Muladi Dan Barda Nawawi Arief, 2010: 52-53).
Hukum  pidana  baik  dalam  pengertian “ius  poenale” yang  memuat  larangan terhadap  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hokum (onrecht) dan  pengenaan suatu  penderitaan  kepada  yang  melanggar  larangan  tersebut,  maupun  sebagai “ius puniendi” yang merefleksikan hak Negara atau alat-alat perlengkapan Negara untuk mengancam  dan  mengenakan  pidana  atau  tindakan  terhadap  perbuatan  tertentu, merupakan hukum  yang sanksinya dirasakan jauh lebih  berat dibandingkan dengan sanksi  bidang  hukum  lain  seperti  sanksi  hukum  perdata  dan  hukum  administrasi. Sanksi hukum pidana baik pidana pokok berupa pidana mati, pidana denda, pidana penjara,  pidana  kurungan,  pidana  tambahan,  dirasakan  berat  saat  dijalani,  tetapi disisi  lain  juga  sudah  dirasakan  berat  dan  sudah  mulai  terjadi  stigmatisasi  social (Muladi dan Diah Sulistyani, 2016: 59).
Penderitaan  berupa  stigma  social  tidak  hanya  dirasakan  oleh  yang bersangkutan tetapi juga  oleh keluarga dan orang-orang  yang hidupnya bergantung padanya,  oleh  karena  itu  benar  kiranya  apa  yang  dikatakan  oleh  Von  Liszt  seperti yang  dikutip  oleh  Muladi  dan  Diah  Sulistyani,  bahwa  hokum  pidana  disatu  pihak melindungi  benda  hokum  manusia  atau  korporasi,  namun  dilain  pihak  justru  dalam pelaksanaannya dilakukan dengan melanggar/melukai benda hukum itu sendiri. Atas dasar kenyataan ini timbul pemikiran agar hukum pidana digunakan secara hati-hati dan  dioperasionalkan  benar-benar  sebagai  obat  yang  terakhir (ultimum  remedium) dan  serta  merta  didayagunakan  sebagai  obat  yang  utama (primum  remedium) (Muladi dan Diah Sulistyani, 2016: 60).
Pola  pemidanaan  yang  salah  dan  cenderung  berorientasi  terhadap pembahasan  dan  penimpaan  penderitaan  terhadap  pelaku  kejahatan  juga  tidak jarang menjadi pemicu dan pendorong pelaku menjadi residivis, pemidanaan dengan pola seperti ini yang kita kenal dengan istilah teori pemidanaan Retributi . Pada teori retributif bahwa pemidanaan itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut : a.  Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
b.  Pembalasan  adalah  tujuan  utama  dan  didalamnya  tidak  mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan masyarakat;
c.  Kesalahan merupakan satu-satunya syarat adanya pidana;
d.  Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
e.  Pidana  melihat  kebelakang    ;  ia  merupakan  pencelaan  yang  murni  dan tujuannya  tidak  untuk  memperbaiki  ,  mendidik,  atau  memasyarakatlan kembali si pelanggar (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010: 17).
Dalam  dekade  terakhir  muncul  apa  yang  dinamakan  keadilan  restorative (restorative  justice) sebagai  kritik  atas  atas  yang  berlaku  saat  ini  yaitu “retributive justice” yang  bersifat “backward  looking” dan  melihat  penerapan  penderitaan terhadap  si  pelaku  merupakan  kewajiban.  Masyarakat  berada  pada  garis  samping secara  abstrak.  Pidana  merupakan  bentuk  pertanggungjawaban,  tindak  pidana dirumuskan  dalam  terminology  teoritik,  tanpa  memiliki  dimensi  moral,  sosial,  dan ekonomi.  Stigma  tidak  dapat  dihapus,  tidak  ada  dorongan  untuk  mengampuni. (Muladi dan Diah Sulistyani , 2016: 124-125)
Sebaliknya  dalam  konsep restorative  justice diakui  bahwa  kejahatan  sebagai konflik yang harus direkonsiliasikan, masyarakat yang harus menjadi fasilitator dalam proses  restorative,  peranan  korban  dan  pelaku  dalam  tindak  pidana  diakui  baik dalam  permasalahan  maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab dan memutuskan yang paling baik, tindak  pidana  dipahami  dalam  konteks  menyeluruh:  moral,  sosial,  dan  ekonomi (Muladi dan Diah Sulistyani , 2016: 125)
Untuk membuat tatanan  yang terbit hokum merupakan instrumen  yang dapat digunakan  untuk  mewujudkan  hal  itu,  bahkan  hukum  merupakan  gambaran  dari tatanan  yang  ada  dalam  sebuah  kelompok  masyarakat,  karena  hokum  dan masyarakat  memiliki  hubungan  yang  sangat  erat.  Friedrich  Carl  Von  Savigny sebagaimana  di  kutip  oleh  Syarif  Mappiasse  (2015:22)  menyatakan  terdapat hubungan organic antara hokum dan watak karakter suatu bangsa, hukum hanyalah cerminan  dari volkgeist, oleh  karena  itu  hokum  adat  yang  tumbuh  dan  berkembang dalam  Rahim volkgeist harus  dipandang  sebagai  hukum  kehidupan  sejati.  Hukum sejati  itu  tidak  dibuat  tapi  harus  ditemukan,  legislasi  itu  penting  selama  ia  memiliki sifat deklaratif terhadap hukum sejati itu.
Berbeda  dengan  Savigny,  Roscoe  Paund  seperti  yang  dikutip  oleh  Syarif Mappiasse  (2015  :  23)  Paund  menyatakan  bahwa  hukum  merupakan  sarana rekayasa  masyarakat (a  tool  of  social  engineering) ,  menurut  Paund,  fungsi  hukum yaitu sebagai alat untuk melakukan pembaruan masyarakat juga hokum sebagai alat pengontrol masyarakat, artinya hukum akan mempertahankan model sosial yang ada khususnya kehidupan social yang dianggap baik dan diterima oleh masyarakat.
Perspektif    Paund  bahwa  hukum  sebagai  alat  pembaruan  masyarakat  telah lama dianut di Indonesia, baik melalui perundang-undangan maupun melalui putusan hakim  di  Indonesia.  Mochtar  Kusumaatmadja  memberikan  pandangan  dengan
teorinya  hukum  pembangunan,  yang  memodifikasi  teori  Roscoe  Paund (a  tool  of social  engineering) ,  menurut  pandangan Mochtar  Kusumaatmadja,  hukum merupakan  alat  untuk  memelihara  ketertiban  ditengah  masyarakat,  karenanya  sifat dasar dari hukum  adalah  konservatif  artinya  bersifat memelihara  dan mempertahankan  apa  yang  telah  tercapai,  jadi  semua  hasil  pembangunan  harus dipelihara,  dilindungi  dan  diamankan.  Sifat  manusia  yang  dinamis  dan  berubah dengan  cepat  sedangkan  hukum  tidak  demikian,  tetapi  hukum  harus  membantu masyarakat dalam proses perubahan masyarakat (Syarif Mappiasse, 2015 : 24).
Pada  hakekatnya  penegakan  hukum  merupakan  jaminan  negara  kepada warga negaranya untuk  mendapatkan perlakuan  yang adil baik dalam  hal berkaitan dengan  masalah  hukum  maupun  kehidupan  bernegara  maupun  masyarakat  (Hibnu Nugroho,  2015:  48).  Muladi  seperti  dikutip  oleh  Hibnu  Nugroho  berpendapat  dalam proses  penegakan  hukum  pidana,  sebenarnya  bukan  dalam  tahap  aplikasi  saja melainkan  bisa  tahap  formulasi  yaitu  tahap  penegakan  hukum in  abstacto oleh badan legislatif.
Robert  B.  Seidman  (Esmi  Warassih,  2011:  10)  menyatakan  bahwa  basis bekerjanya  hukum  adalah  masyarakat,  maka  hukum  akan  dipengaruhi  oleh  faktor- faktor  atau  kekuatan  sosial  mulai  dari  tahap  pembuatan  sampai  dengan pemberlakuan. Kekuatan sosial akan berusaha masuk dalam setiap proses legislasi secara  efektif  dan  efesien.  Peraturan  dikeluarkan  diharapkan  sesuai  dengan keinginan,  tetapi  efek  dari  perturan  tersebut  tergantung  dari  kekuatan  sosial  seperti budaya  hukumnya  baik,  maka  hukum  akan  bekerja  dengan  baik  pula,  tetapi sebaliknya  apabila  kekuatannya  berkurang  atau  tidak  ada  maka  hukum  tidak  akan bisa  berjalan.  Karena  masyarakat  sebagai  basis  bekerjanya  hukum.  Konsep Bekerjanya Hukum menurut Seidman sebagaimana dilukiskan oleh Satjipto Rahardjo digambarkan dalam bagan dibawah ini (Esmi Warassih, 2011: 10)
Berdasarkan model bekerjanya hukum tersebut, oleh Seidman dirumuskan beberapa pernyataan teoretis sebagai berikut :
1. Setiap  peraturan  hukum  itu  menunjukkan  aturan-aturan  tentang  bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak;
2. Tindakan  apa  yang  akan  diambil  oleh  seseorang  pemegang  peran  sebagai respons  terhadap  peraturan  hukum,  sangat  tergantung  dan  dikendalikan  oleh peraturan  hukum  yang  berlaku,  dari  sanksi-sanksinya,  dari  aktivitas  lembaga pelaksanaannya,  serta  dari  seluruh  kompleks  kekuatan  sosial,  politik,  dan  lain sebagainya yang bekerja atas dirinya;
3. Tindakan  apa  yang  akan  diambil  oleh  lembaga  pelaksana  sebagai  respons terhadap peraturan-peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan  hukum  yang  berlaku,  dari  sanksi-sanksinya,  dan  dari  seluruh kompleks  kekuatan  sosial,  politik,  dan  lain  sebagainya  yang  bekerja  atas dirinya, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi;
4. Tindakan  apa  yang  akan  diambil  oleh  lembaga  pembuat  undang-undang sebagai  respons  terhadap  peraturan  hukum,  sangat  tergantung  dan dikendalikan  oleh  berfungsinya  peraturan  hukum  yang  berlaku,  dari  sanksi- saksinya,  dan  dari  seluruh  kompleks  kekuatan  sosial,  politik,  dan  lain sebagainya yang bekerja atas mereka, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi (Esmi Warassih, 2011: 21).
Lembaga Pembuat Peraturan Lembaga Penerap Peraturan Pemegang peran Peran Norma Umpan-balik Faktor-faktor Sosial dan Personal Norma Kegiatan Penerapan sanksi Faktor-faktor Sosial dan Personal Faktor-faktor Sosial dan Personal dan Personal Umpan-balik
Sedangkan  menurut  Soerjono  Soekanto  (1993:  6)  dalam  upaya  penegakan hukum ada faktor-faktor yang turut mempengaruhi, faktor-faktor tersebut adalah : 1. faktor  hukumnya  sendiri yakni  undang-undang  dalam  arti  materiil  yang  meliputi peraturan  tertulis  yang  berlaku  umum  dan  dibuat  oleh  penguasa  pusat  maupun daerah yang sah.
2. faktor  penegak  hukum ,  yakni  pihak-pihak  yang  langsung  berkecimpung  dalam penegakan  hukum  yang  bertugas  dibidang-bidang  kehakiman,  kepolisian, kejaksaan, kepengacaraan dan pemasyarakatan.
3. faktor  sarana atau  fasilitas  yang  mendukung  penegakan  hukum  antara  lain sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  unggul  karena  memiliki  pendidikan, kemahiran,  dan  keterampilan  yang  memadai,  sarana  berupa  peralatan  bantu yang tidak ketinggalan jaman, pendaaan yang memadai dan lain sebagainya.
4. faktor  masyarakat ,  yakni  lingkungan  dimana  hukum  tersebut  diberlakukan  atau diterapkan,  penegak  hukum  berasal  dari  masyarakat  dan  bertujuan  untuk mencapai  kedamaian  dalam  masyarakat.  oleh  karena  itu  dipandang  dari  sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.
5. faktor  budaya ,  yaitu  sebagai  hasil  karsa,  cipta,  dan  rasa  yang  didasarkan  pada karsa  manusia  didalam  pergaulan  hidup,  kebudayaan  biasanya  mencakup  nilai- nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsepsi abstrak, mengenai  apa-apa  yang  dianggap  baik  dan  apa  yang  dianggap  buruk,  nilai-nilai tersebut  lazimnya  merupakan  pasangan  nilai-nilai  yang  mencerminkan  dua keadaan ekstrim yang harus di selesaikan.
Berdasarkan  teori  Robert  B.  Seidman  di  atas  dapat  diketahui  bahwa,  setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peranan ( role occupant ) itu  diharapkan  bertindak.  Bagaimana  seorang  itu  akan  bertindak  sebagai respons  terhadap  peraturan  hukum  merupakan  fungsi-peraturan-peraturan  yang ditujukan  kepadanya,  sanksi-sanksinya,  aktivitas  dari  lembaga-lembaga  pelaksana serta keseluruhan kompleks sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.
Bagaimana lembaga-lembaga  pelaksana itu  akan  bertindak  sebagai  respons terhadap  peraturan  hukum  merupakan  fungsi  peraturan-peraturan  hukum  yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik  dan  lain-lainnya  yang  mengenai  diri  mereka  serta  umpan  balik  yang  datang dari  pemegang  peranan.  Bagaimana  para pembuat  undang-undang itu  akan bertindak  juga  merupakan  fungsi  peraturan-peraturan  yang  mengatur  tingkah  laku
mereka,  sanksi-sanksinya,  keseluruhan  kompleks  kekuatan  sosial,  politik,  ideologis dan  lain-lainnya  yang  mengenai  diri  mereka  serta  umpan  balik  yang  datang  dari pemegang peran serta birokrasi.

## IV.  SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1.  Simpulan
Terdapat  hubungan  segitiga  yang  sangat  erat  antara  tindak  kejahatan  atau perbuatan  pidana,  masyarakat  dan  hukum,  ketiganya  saling  mempengaruhi  satu sama  lainnya.  Kejahatan  ditengah  masyarakat  yang  mengganggu  ketertiban  sosial masyarakat  juga  bersumber  dari  tengah  masyarakat  itu  sendiri  yang  dipicu  oleh perubahan  sosial  masyakat  yang  tidak  seimbang,  perubahan  sosial  akan  sangat mempengaruhi  sistem  sosial  suatu  masyarakat,  termasuk  didalamnya  nilai-nilai, sikap  dan  pola-pola  perikelakuan  di  antara  kelompok-kelompok  masyarakat, perubahan-perubahan sosial yang terjadi pada salah satu lembaga kemasyarakatan dapat  saja  menjalan  ke  lembaga-lembaga  lainnya,  dan  pada  suatu  perubahan  di bidang tertentu akan mempengaruhi bidang-bidang yang lain.
Sementara hukum pidana sebagai sarana control (instrument) selalu terdapat perbedaan  antara  pola  prilaku  yang  berlaku  di  masyarakat  dengan  pola  perilaku yang dikehendaki oleh kaidah-kaidah hukum. Menekan kejahatan untuk mewujudkan ketertiban  tidak  semata-mata  dilakukan  dengan  jalan  pemidanaan  yang  bertujuan atau  berorientasi  pada  penerapan  penderitaan  bagi  pelakunya,  ada  cara  lain  yang dapat  memberikan  efek  yang  lebih  bermanfaat  dengan  memberikan  keseimbangan antara pelaku, korban dan peran aparatur Negara.

## 4.2.  Saran
Menekan  dan  Pencegahan  terhadap  tindak  pidana  tidak  hanya  cukup dilakukan  dengan  memberikan  pidana  yang  berat,  oleh  karena  itu  diperlukan Komitmen  bersama  dan  kesatuan  pandangan  dari  semua  stake  holder  dalam  arti luas  terhadap  bentuk  pemidanaan,  yakni  bahwa  tujuan  pemidanaan  pada hakekatnya  merupakan  gabungan  dari  masing-masing  tujuan  (Masyarakat,  hukum, dan  pranata  hukum)  yang  tidak  hanya  bertujuan  untuk  membuat  penderitaan pelakunya.  Tanpa  ada  komitmen  bersama  untuk  menyatukan  pandangan  tersebut maka  akan  sangat  sulit  menciptakan  proses  pemidanaan  yang  dapat  memuaskan semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1.  Literatur / Buku
Hatta,  H.  Moh. Kebijakan  Politik  Kriminal,  Penegakan  Hokum  Dalam  Ranga Penanggulangan Kejahatan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
Herlina, Nina Sari Kuliah Sosiologi Hukum , Universitas Galuh, Ciamis, 2008.
Mappiasse,  Syarif, Logika  Hukum  Pertimbangan  Putusan  Hakim, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
Muladi Dan Barda  Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, PT. Alumni, Bandung, 2010.
_____  Dan  Diah  Sulistyani  , Kompleksitas  Perkembangan  Tindak  Pidana  Dan Kebijakan Criminal, Pt. Alumni, Bandung, 2016.
Nugroho,  Hibnu, Penerapan  Asas  Pembuktian  Terbalik  Dalam  Tindak  Pidana Korupsi  Di  Kejaksaan  Tinggi  Jawa  Tengah  (Laporan  Tahunan  Fasilitasi Guru Besar) , Unsoed, 2015.
Raharjo,  Handri, Sistem  Hukum  Indonesia,  Ketentuan-Ketentuan  Hokum Indonesia  Dan  Hubungannya  Dengan  Hukum  Internasional ,  Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.
Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1993.
Sukanto,  Soedjono, Penanggulangan  Kejahatan  (Crime  Prevention), Bandung, 1976.
Susanto,  I.S., Materi  Kuliah  Kriminologi ,  Fakultas  Hukum  Universitas  Jenderal Soedirman, 2011.
Widiyanti, Ninik Dan Panji Anoraga, Perkembangan Kejahatan Dan Masalahnya, PT Hastama, Jakarta, 1978.
Warassih,  Esmi,  , Pranata  Hukum  Sebuah  Telaah  Sosiologis ,  PT.  Suryandaru Utama, Semarang, 2011.
Zaidan, M Ali, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
2.  Internet / Mass Media
- https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20141002160343-12-5086/ Bui-Dan- Denda-Tak-Membuat-Jera , Diakses Pada 12 Januari 2019 , Pukul 11.00 WIB
- http ://mediaindonesia.com/read/detail/206833-kapolri-sebut-jumlah-kasus- kejahatan-di-2018-menurun ,  diakses  pada  tanggal  13  Januari  2019  ,  pukul 08.00 WIB.
- http:// mediapatriot.co.id/2018/12/28/konferensi-pers-akhir-tahun-mengenai- evaluasi-angka-kriminalitas-di-wilayah-hukum-polda-jabar-2018/, diakses pada tanggal 13 Januari 2019 , pukul 08.00 WIB.
- https://www.radartasikmalaya.com /kapolres-banjar-mengklaim-angka- kriminalitas-menurun /,  diakses  pada  tanggal  13  Januari  2019  ,  pukul  08.00 WIB.