Mekanisme Pengupahan Melalui ...

## Mekanisme Pengupahan Melalui Sistem Bagi Hasil Prespektif Hukum Islam
Sainul
Fakultas Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia E-mail : kanjengdoso@gmail.com

## Abstract
Wage  is  the  price  paid  to  workers  for  their  services  in  the  production  of wealth like other factors of production, labor is rewarded for its services in production.  In  Islam,  wages  are  also  called  ijarah,  which  comes  from  the word  al-ajru,  which  means  compensation  and  wages,  while  ujroh  is  wages for  workers.  In  the  setting  of  wages  in  Islam,  the  wages  of  government employees are sometimes used as a guide to determine the wages of workers as a whole. It turns out that the wages of government employees have a very large influence on all levels of wages in other industries in the country, the determination of wages in Islam include: wages are mentioned before work begins,  pay  wages  before  the  sweat  dries.  This  discussion  raises  the phenomenon in the provision of wages made by shop owners to employees. The  purpose  of  this  study  is  to  describe  and  analyze  wages  in  shops  that have employees and to describe and analyze the wage system in terms of the Islamic law wage system. This discussion uses the method of describing or describing data that has been collected from a phenomenon that occurs. The results  of  this  discussion  are  that  the  wages  given  by  the  shop  owners  to employees  who  are  reviewed  by  Islamic  law  and  the  characteristics  in  the provision of wages in Islam are appropriate, including there is a contract in wages  between  shop  owners  and  employees,  in  giving  wages,  wages  are given  after  the  work  is  completed  and  the  existence  of  a  work  agreement between the two parties, there are Islamic values in wages, namely the value of justice and the value of feasibility.
Keywords : Ujrah, Revenue Sharing, Wages In Islam.

## Abstrak
Upah  adalah  harga  yang  dibayarkan  kepada  pekerja  atas  jasanya  dalam produksi  kekayaan  seperti  faktor  produksi  lainnya,  tenaga  kerja  diberikan imbalan  atas  jasanya  dalam  produksi.  Dalam  Islam  upah  disebut  juga dengan  ijarah,  yang  berasal  dari  kata  al-ajru,  yang  berarti  ganti  dan  upah, sedangkan  ujroh  yaitu  upah  untuk  pekerja.  Dalam  penetapan  upah  dalam Islam  upah  pegawai  pemerintah  terkadang  dipakai  sebagai  petunjuk  untuk menetapkan  upah  buruh  secara  keseluruhan.  Ternyata  upah  pegawai
Volume 18  Nomor 1, Halaman 164-175 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973
J u r n a l   H u k u m

## ISTINBATH
pemerintah  sangat  besar  pengaruhnya  terhadap  seluruh  tingkat  upah  dalam industri  yang  lain  dalam  Negara,  penetapan  upah  dalam  Islam  diantaranya yaitu: upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai, membayar upah sebelum keringatnya  kering.  Pembahasan  ini  mengangkat  fenomena  dalam pemberian upah yang dilakukan para pemilik toko kepada karyawan. Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  pengupahan pada  toko–toko  yang  memiliki  karyawan  serta  mendeskripsikan  dan menganalisis sistem pengupahan ditinjau dengan sistem pengupahan hukum Islam.  Pembahasan  ini  menggunakan  metode  mendeskripsikan  atau menggambarkan  data  yang  telah  terkumpul  dari  suatu  fenomena  yang terjadi.  Hasil  dari  pembahasan  ini  adalah  bahwa  upah  yang  diberikan  oleh para pemlik  toko  kepada karyawan  yang ditinjau dengan hukum  Islam dan karakteristik  dalam  pemberian  upah  dalam  Islam  telah  sesuai  diantaranya tedapat  akad  dalam  pengupahan  antara  pemilik  dan  karyawan  toko,  dalam pemberian  upah,  upah  diberikan  setelah  pekerjaan  selesai  dan  adanya perjanjian  kerja  antara  kedua  belah  pihak,  terdapat  nilai-nilai  keIslaman dalam pengupahan yaitu nilai keadilan dan nilai kelayakan .
Kata kunci : Ujrah, Bagi Hasil, Pengupahan Dalam Islam.

## Pendahuluan
Berdasarkan  Undang-Undang  No.13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan: Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang  dan/atau  jasa  untuk  memenuhi  kebutuhan  sendiri  maupun  untuk  masyarakat. 1
Upah  adalah  hak  pekerja/buruh  yang  diterima  dan  dinyatakan  dalam  bentuk  uang sebagai  imbalan  dari  pengusaha  atau  pemberi  kerja  kepada  pekerja/buruh  yang ditetapkan  dan  dibayarkan  menurut  suatu  perjanjian,kesepakatan  dan  perundang-
1 Thamrin S, Febrianti, and S. Parman, “Pemenuhan Keperluan Hidup Layak Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah No. 78  Tahun 2015 Tentang Pengupahan,” 144.
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
Received : 2021-05-16| Published : 20201-06-30.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons  Attribution  4.0  International  License ,  which  permits  unrestricted  use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is properly cited.
undangan,termasuk  tunjangan  bagi  pekerja/buruh  dan  keluarganya  atas  suatu  pekerja dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 2
Kondisi  perHukuman  pada  saat  ini  telah  memungkinkan  untuk  mewujudkan penetapan  upah  yang  lebih  realistis  sesuai  kondisi  daerah  dan  kemampuan  perusahaan secara  sektoral,  sehingga  perlu  penetapan  Upah  Minimum  Regional  (UMR)  yang mengacu  kepada  pemenuhan  Kebutuhan  Hidup  Minimum.  Pemerintah  menetapkan upah  berdasarkan  Kebutuhan  Hidup  Layak  dan  dengan  memperhatikan  produktivitas dan pertumbuhan Hukum. 3
Untuk  menentukan  Kebutuhan  Hidup  Layak  di  daerah  maka  pemerintah  harus memperhatikan  kebutuhan  minimum  yang  diperlukan  seperti  makanan  dan  minuman, perumahan dan perlengkapan dapur, pakaian, dan lain-lain termasuk di dalamnya biaya untuk transportasi, sarana pendidikan, obat-obatan dan sebagainya. Setelah mengetahui seberapa  besar  kebutuhan  hidup  minimum  atau  layak  daerahnya  pemerintah  dapat menetapkan Indek Harga Konsumen (IHK).
Dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 serta peraturan pelaksanaannya yang antara  lain  dituangkan  dalam  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  harus  dipahami  dan dipatuhi  oleh  semua  pihak  yang  terkait  dengan  hubungan  kerja,  hal  ini  disebabkan dalam  perjanjian  kerja  merupakan  dasar  bagi  masing-masing  pihak  bila  terjadi perselisihan dikemudian hari, maka penyusunan perjanjian kerja yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan hal yang sangat penting dan strategis. 4
Dengan  adanya  otonomi  daerah  maka  Pemerintah  Daerah  berwenang  untuk menetapkan berapa besaran upah minimum regional di daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi,  Kabupaten,  dan  Kota  guna  melindungi  hak-hak  buruh  dan  juga  untuk mewujudkan kesejahteraan buruh/pekerja yang memiliki posisi tawar rendah. 5
Dalam  pemberian  upah  yang  diberikan  kepada  pekerja/buruh  harus  ditetapkan dan disesuaikan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, dan pastinya bersikap adil
2 Arsyi Andin, “Prinsip Pengawasan Hubungan Kerja Di Bidang Pengupahan Dalam Rangka Perlindungan Pekerja/Buruh,” 75.
3 Gde Wiryawan, “Dilematika Kebijakan Upah Minimum Dalam Pengupahan Di Indonesia,” 96.
4 Faozi and Ingi Rahmiyanti, “Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Home Industri Perspektif Ekonomi Islam,” 15.
5 Ibrahim, “Eksistensi Hukum Pengupahan Yang Layak Berdasarkan Keadilan Substantif,” 527.
terhadap  pekerja/buruh  dalam  pemberian  upah. 6 Dalam  Islam  hal  perjanjian  kerja sangatlah mutlak harus dibuat, agar dapat mencegah sedini mungkin terjadinya hal-hal yang  tidak  diinginkan  oleh  kedua  belah  pihak  di  belakang  hari,  yang  akhirnya  akan merugikan kedua belah pihak saja. 7
Dalam  pemberian  upah  kepada  pekerja  yang  menggunakan  upah  harian  dimana upah  tersebut  diberikan  atas  dasar  penjualan  pendapatan.  Dalam  hal  tersebut  para majikan  tidak  mengikuti  standar  yang  ditentukan  oleh  pemerintah  dalam  pemberian upah, jika dilihat dari dasar pengupahan yang ada, maka para pekerja dalam penerimaan upahnya  tidak  menentu  terkadang  bisa  mendapatkan  upah  yang  besar  terkadang  juga bisa mendapatkan upah yang kecil, lalu seperti apakah mekanisme pengupahan tersebut, dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pengupahan.

## Pembahasan
Mekanisme Pengupahan
Mengenai  mekanisme  pengupahan  di  setiap  toko  dan  hubungan  antara  sistem pengupahan setiap toko dengan sistem pengupahan Hukum Islam yaitu :

## 1. Mekanisme Pengupahan di Setiap Toko
Mekanisme pengupahan karyawan di Setiap toko rata-rata menggunakan sistem upah  harian  dimana  para  pemilik  toko  memberikan  upahnya  kepada  karyawan  toko perhari setelah pekerjaan selesai. Berikut merupakan pola mekanisme dalam pemberian upah yang ada di setiap toko :
a. Proses Penjualan
Proses  penjualan  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  setiap  karyawan dalam  sehari  dimana  para  karyawan  menjualkan  produk  pakaian  pada  toko masing-masing  dimana  mereka  memulai  bekerja  dari  pukul  09.00  pagi  sampai dengan pukul 17.00 sore.
b. Hasil Penjualan
6 . Suhendi, H. Hendi. 2016. Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers.hal.112.
7 Uwiyono, “Mekanisme Penetapaii Kebijakan Pengupahan di Indonesia,” 89.
Hasil penjualan merupakan hasil dari pendapatan penjualan per hari yang mana hasil  tersebut  akan  menentukan  jumlah  pemberian  upah  yang  akan  mereka terima dalam sehari.
c. Pemberian Upah
Pemberian  upah  merupakan  proses  terakhir  dari  pola  pemberian  upah,  yang mana  para  karyawan  akan  diberikan  upah  sesuai  dengan  pendapatan  penjualan pada hari tersebut. 8

## 2. Pengupahan Karyawan ditinjau dengan Sistem Pengupahan Hukum Islam

## a. Akad Ijarah Pada Pengupahan di Setiap Toko
Akad  ijarah  yang  digunakan  pada  pengupahan  di  Setiap  Toko  yaitu  dengan menggunakan  akad  ijarah  „amal  (bersifat  pekerjaan)  yaitu  pemberian  upah/imbalan yang  diberikan  kepada  seorang  pekerja  atas  jasa  atau  keahliannya. 9 Adapun  dasar pengupahan tersebut adalah:

## 1) Pendapatan Penjualan
Pada  sistem  pengupahan  dengan  menggunakan  dasar  pengupahan  pendapatan penjualan para karyawan atau pekerja  akan  mendapatkan  upah  sesuai  dengan  hasil mereka  perhari,  apabila  pendapatan  perhari  mereka  tinggi  maka  mereka  akan mendapatkan upah yang tinggi pula dan sebaliknya. 10

## 2) Kebutuhan Sehari-hari
Dalam  pemberiaan  upah  ini  karyawan  akan  diberikan  upah  dengan  hitungan yang  sama  pada  umumnya  (sesuai  dengan  pendapatan  penjualan),  akan  tetapi  dalam pemberian  dengan  dasar  ini  para  karyawan  akan  mendapatkan  upah  tambahan  yang dihitung atau dilihat dari kebutuhan karyawan tersebut.
3) Perjanjian Kerja
8 Thamrin S, Febrianti, and S. Parman, “Pemenuhan Keperluan Hidup Layak Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah No. 78  Tahun 2015 Tentang Pengupahan,” 146.
9 Arsyi Andin, “Prinsip Pengawasan Hubungan Kerja Di Bidang Pengupahan Dalam Rangka Perlindungan Pekerja/Buruh,” 76.
10 . Ascarya. (2011). Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.hal 89.
Selanjutnya  sistem  upah  yang  berdasarkan  perjanjian  kerja,  dimana  para karyawan  akan  mendapatkan  upah  atas  dasar  pendapatan  penjualan  barang  yang  mana jika pada hari tersebut mendapatkan pendapatan yang banyak maka upah yang diberikan banyak pula begitu juga sebaliknya.

## Tinjauan Sistem Penggupahan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan

## 1. Akad Ijarah
Penerapan akad ijarah pada pengupahan ditinjau dari pengupahan dalam Hukum Islam  dapat  dilihat  dari  pemenuhan  rukun  dan  syarat  ijarah,  yaitu  :  Aqid,  (mu‟jir  dan musta‟jir), Shighat akad, Ujroh dan Ma‟qud alaihi.

## a. Aqid (mu’jir dan musta’jir)
Adapun  syarat  yang  pertama  yaitu  Aqid  antara  mu;jir  dan  musta‟jir,  dimana mu‟jir  adalah  orang  yang  menyewa  jasa  atau  memberikan  upah  yaitu  pemilik  toko adapun musta‟jir adalah  orang  yang disewa jasanya untuk  melakukan suatu  pekerjaan yaitu pihak karyawan toko. Adapun syarat mu‟jir dan musta‟jir dalam melakukan akad ijarah adalah baligh, berakal dan cakap dalam melakukan tasharruf .

## b. Shighat Akad
Dalam pengupahan di Setiap toko shighat akad dinyatakan dengan ucapan yang jelas. Dalam ketentuan ijab dan qabul terdapat empat cara yaitu : 11
1) Lisan,  para  pihak  mengungkapkan  kehendaknya  dalam  bentuk  perkataan yang jelas;
2) Tulisan, ada kalanya suatu perikatan dilakukan secara tertulis karena pihak tidak dapat bertemu langsung untuk melakukan perikatan;
3) Isyarat,  suatu  perikatan  tidaklah  selalu  dilakukan  oleh  orang  yang  normal, orang  cacatpun  dapat  melakukan  suatu  perikatan.  Apabila  cacatnya  adalah tuna wicara maka dimungkinkan dengan menggunakan bahasa isyarat;
4) Perbuatan, sebagai contoh jual-beli di supermarket yang tidak ada lagi tawar manawar.
c. Ujroh
11 Wahyudi, “Sistem Bagi Hasil Mudharabah Sebagai Mekanisme Self Regulating terhadap Kenaikan Upah Minimum Regional Pada UMKM Puti Minang Group (PtM),” 190.
Ujroh  adalah  upah  yang  dibayarkan  oleh  pemilik  toko  (mu‟jir)  selaku  orang yang  menyewa  jasa  kepada  orang  yang  disewa  tenaganya  untuk  melakukan  pekerjaan berdagang  yaitu para karyawan toko  (musta‟jir). Dalam pemberian ujroh jumlah upah harus  diketahui  besar  atau  kecilnya  jumlah  upah  yang  akan  diterima  dan  dibayarkan oleh kedua belah pihak. 12

## d. Ma’qud Alaihi
Adalah  sesuatu  yang  dikerjakan  yaitu  berdagang  dengan  menjualkan  barang dagangan  pemilik  toko.  Adapun  salah  satu  syarat  dalam  ma‟qud  alaihi  adalah  barang atau  sesuatu  yang  dikerjaan  mubah/tidak  haram  dan  dapat  diserah  terimakan.  Pemilik toko pengambil manfaat atas jasa tenaga karyawan toko untuk menjualkan pakaian yang dijual. 13

## 2. Dasar Pengupahan
a. Pendapatan Penjualan
Dalam sistem pengupahan Hukum Islam sendiri pemberian upah harus diberikan atas  dasar  sumbangsihnya  dalam  pekerjaan,  bahwasanya  upah  yang  diberikan  harus ditentukan  berdasarkan  kerjanya  dan  sumbangsihnya  dalam  suatu  pekerjaan.  Oleh kerena itu, para pekerja harus dibayar tidak kurang, dan juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya. 14

## b. Kebutuhan Sehari-hari
Dalam  sistem  pengupahan  Hukum  Islam  pemenuhan  kebutuhan  sehari-hari sangatlah  mutlak  adanya,  seperti  yang  disabdakan  oleh  Rasulullah  :  “Bagi  seorang pegawai  kerajaan,  jika  dia  belum  kawin;  dia  harus  menikah,  jika  dia  tidak  punya pelayan;  dia  boleh  memilikinya,  jika  dia  tidak  punya  rumah  untuk  hidup;  dia  boleh membangunnya,  dan  siapapun  melampaui  batas  ini  maka  ia  termasuk  perampas  atau pencuri”. 15 Kandungan Hadits tersebut memberikan dua prinsip dalam pemberian upah
12 Trimaya, “Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja,” 15.
13 Nugrahayu, “Perspektif Kedudukan Dewan Pengupahan Provinsi Dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Barat,” 249.
14 Maulina and Efendi, “Kelembagaan Pengupahan Pada Industri Tekstil Di Jawa Barat,” 224.
15 Ghufron, Utami, and Prasetya, “Resistensi Buruh Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Studi Kasus pada Buruh Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia [SPBI] Malang),” 67.
kepada  pegawai,  yaitu  bahwa  majikan  harus  bertanggung  jawab  penuh  atas  kebutuhan sehari-hari  para  pegawai,  dan    bahwa  pegawai  atau  para  pekerja  tidak  patut  untuk menuntut lebih kepada majikan.

## c. Perjanjian Kerja
Dalam  Hukum  Islam,  dalam  pemberian  upah  hendaknya  para  majikan menyebutkan  terlebih  dahulu  jumlah  upah  yang  akan  diberikan  kepada  karyawan, sebagaimana  yang  telah  disabdakan  oleh  Rasulullah  : 16 Artinya:  Dari  Abi  Said  Al- Khudri  ra,  sesungguhnya  Nabi  Sallallahu  Alaihi  Wasallama  bersabda  “Barang  siapa memperkejakan seorang pekerja maka harus disebutkan upahnya” (H.R. Abdur Razak sanadnya terputus, dan Al-Baihaqi menyambungkan sanadnya dari arah Abu Hanifah). Kitab  Bulughul Maram dan Ibanatul Ahkam.

## 3. Nilai KeIslaman
a. Nilai Keadilan
Dalam pemberian upah yang dilakukan pemilik toko kepada karyawan, terdapat perbedaan dari prestasi kerja dan upah akan diberikan lebih dibandingkan dengan yang tidak  memiliki  prestasi  kerja/keahlian,  apabila  karyawan  memiliki  prestasi kerja/keahlian  yang baik dalam menjualkan pakaian  yang ada maka pemilik toko akan memberikan  upah  yang  lebih  dibandingkan  dengan  yang  tidak  memiliki  prestasi kerja/keahlian, 17 jika  ditinjau  dengan  makna  keadilan  perorangan,  maka  sepenuhnya dapat dikatakan adil.

## b. Nilai Kelayakan
Upah  yang  diterima  oleh  para  karyawan  toko  yang  dapat  dikatakan  dalam kategori upah yang layak yaitu jika seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya. Dengan mengimplementasikan upah yang layak maka para pelaku usaha bisa dikatakan sebagai bagian dari masyarakat yang  mau  menjalankan  kewajibannya  untuk  memberi  upah  yang  sesuai  dengan ketentuan  yang  ada  dalam  syari‟at  islam.  selain  itu  seorang  pengusaha  yang  memberi gaji secara layak juga bisa menerapkan konsep memanusiakan manusia. Artinya ketika ada  pekerja  yang  bekerja  agar  pengusaha  mendapatkan  keuntungan    yang
16 . Hakim, L. Press. (2012). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam. Surakarta: Erlangga.hal 127.
17 Ghufron, Utami, and Prasetya, 69.
diharapkannya,  maka  merupakan  suatu  hal  yang  sudah  selayaknya  bila  mereka mendapat apresiasi dengan jalan diberi upah yang memenuhi syarat kelayakan.,

## Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  dan  pembahasan  yang  sudah  dipaparkan  mengenai mekanisme  pengupahan  karyawan  pada  setiap  toko  dalam  perspektif  Hukum  Islam, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : bahwa Mekanisme pengupahan  yang ada  di  Setiap  toko  menggunakan  sitem  harian,  dimana  para  pekerja  akan  diberikan upahnya  setelah  pekerjaan  selesai  dengan  menggunakan  akad  ijarah,  dalam  pemberian upah  di  Setiap  toko  terdapat  tiga  dasar  pengupahan,  yaitu:  Pendapatan  dan  penjualan, Kebutuhan  sehari-hari,  Perjanjian  kerja.  Selanjutnya,  Jika  ditinjau  dari  pandangan Hukum Islam upah yang diberikan terhadap karyawan dapat dikatakan baik dan sesuai. Hal tersebut dapat dilihat dari : Akad Ijarah, dalam pemberian upah kepada karyawan di Setiap toko telah memenuhi rukun dan syarat ijarah, yaitu : Aqid (mu;jir dan musta‟jir), Shighat  akad,  Ujroh  dan  Ma‟qud  alaihi.  Adapun  Dasar  yan  bisa  digunakan  dalam Pengupahan,  harus mengacu dan mengikuti  sistem pengupahan  yang ada pada Hukum Islam.  artinya  dalam  mementukan  upah  harus  memperhatikan  Nilai  KeIslaman,  dalam nilai  Islam  yang  ada  pada  pengupahan  seidaknya  mencakup  nilai  keadilan  dan kelayakan.  Dalam  pemberian  upah  kepada  karyawan  dapat  dikatakan  adil  dan  layak, dimana para majikan telah mencukupi kebutuhan sehari-hari para karyawan, dan adanya perbedaan pemberian upah yang dilihat dari prestasi kerja/keahlian

## Daftar Pustaka
Arsyi  Andin,  Megarani.  “Prinsip  Pengawasan  Hubungan  Kerja  Di  Bidang  Pengupahan Dalam Rangka  Perlindungan Pekerja/Buruh” 5, no. 2 (2009): 74–84.
Ascarya. (2011). Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Faozi, M. Mabruri, and Putri Ingi Rahmiyanti. “Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Home Industri Perspektif Ekonomi Islam” 3, no. 1 (2009).
Gde Wiryawan, I Wayan. “Dilematika Kebijakan Upah Minimum Dalam Pengupahan Di Indonesia” 4, no. 2 (2009): 95–108.
Ghufron,  Richard,  Hamidah  Nayati  Utami,  and  Arik  Prasetya.  “Resistensi  Buruh Terhadap  Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2015  Tentang  Pengupahan
(Studi  Kasus  pada  Buruh  Solidaritas  Perjuangan  Buruh  Indonesia  [SPBI] Malang),” 2015, 9.
Ibrahim, Zulkarnain. “Eksistensi Hukum Pengupahan Yang Layak Berdasarkan Keadilan Substantif” 13, no. 3 (2013): 15.
Maulina,  Erna,  and  Nur  Efendi.  “Kelembagaan  Pengupahan  Pada  Industri  Tekstil  Di Jawa Barat.” Sosiohumaniora 17, no. 3 (April 2, 2015): 213.
Nugrahayu, Zainun Zakya. “Perspektif Kedudukan Dewan Pengupahan Provinsi Dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Barat,” 2015, 18.
Press. Hakim, L. (2012). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam. Surakarta: Erlangga.
Suhendi, H. Hendi. 2016. Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers.
Thamrin S, Lidia Febrianti, and S. Parman. “Pemenuhan Keperluan Hidup Layak Dalam Perspektif  Peraturan  Pemerintah  No.  78    Tahun  2015  Tentang  Pengupahan.”
Asian Journal of Environment, History and Heritage 3, no. 1 (2019).
Trimaya,  Arrista.  “Pemberlakuan  Upah Minimum  Dalam  Sistem  Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja” 5, no. 1 (2014): 10.
Uwiyono. “Mekanisme Penetapan Kebijakan Pengupahan di Indonesia: Suatu Tinjauan Perbandingan Hukum.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 8, no. 18 (October 18,
2001): 86–104.
Ain  Taufik,  Zahratul.  “Penyelesaian  Kasus  Pelanggaran  Ham  Berat  Melalui  Pola Rekonsiliasi  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Tahun  2006.” Jurnal  Ius V,
No. 2 (Agustus 2017): 202–18.
Banbang  Heri  Supriyanto,  “Penegakan  Hukum  Mengenai  Hak  Asasi  Manusia  (Ham) Menurut Hukum Positif Di Indonesia”, Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial ,
Vol. 2, No. 3 (2014), Pp. 152–68.
Erika.  “Praktik  Impunity  Dalam  Kasus  Pelanggaran  Ham  Berat  (Tinjauan  Terhadap Kasus Pembantaian Rawagede 1947).” E;Sam 1, No. 1 (2001): 5.
Dicky  Febrian  Ceswara,  Dkk,  “Implementasi  Nilai  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Sila Pancasila”, Lex Scientia Law Revew , Vol. 2, No. 2 (2018), Pp. 227–40.
Hadi, Sahid. “Merumuskan Peran Dominus Litis Pada Komnas Ham Dalam Mekanisme Penegakan  Hukum  Ham  Di  Indonesia.” Jurnal  Teroong 7,  No.  1  (July  2019):
87.
Hadiz,  Dkk,  Liza. Kumpulan  Ringkasan  Eksekutif    Laporan  Pelanggaran  Hak  Asasi Manusia  Di  Timor  Timur,  Maluku,  Tanjung  Priyok  Dan  Papua .  1st  Ed. Dokumen Kunci 4. Jakarta: Komnas Perempuan, 2003.
Hastuti,  Lina.  “Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  Sebagai  Upaya  Pertama  Dan  Terakhir Dalam  Penyelesaian  Pelanggaran  Berat  Hak  Asasi  Manusia  Di  Tingkat Nasional.” Jurnal Dinamika Hukum 12, No. 3 (September 2012): 396.
Hermanto, Bagus. “Rekonstruksi Penguatan Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Di  Indonesia  Berlandaskan  Pancasila  Dan  Statuta  Roma  Terhadap  Pengaturan Undang-Undang  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia.” Jurnal  Legislasi  Indonesia 16, No. 1 (March 2019): 89.
Jailani,  Muhammad.  “Tanggung  Jawab  Negara  Dalam  Memberikan  Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran Ham Berat Di Indonesia.” Syiar Hukum Fh.Unisba Xiii, No. 1 (March 2011): 83.
Miladmahesi,  Rosita.  “Tantangan  Reformulasi  Pada  Peran  Komnas  HAM  Dalam Penegakan  Hukum  Hak  Asasi  Manusia  Di  Indonesia.” Jurnal  Peradilan Indonesia 17, No. 1 (July 2019): 1.
Nalesti  Dewi,  Yustina  Trihoni.  “Penguatan  Perlindungan  Saksi  Dan  Korban  Pada Pengadilan Hak Asasi Manusia.” Jurnal Penelitian Politik 14, No. 2 (Desember 2017): 209–26.
Radjab,  Syamsuddin.  “Politik  Hukum  Penyelesaian  Pelanggaran  Ham  Berat  Di  Era Pemerintahan Jokowi-Jk.” Jurnal Politik Profetik 2, No. 6 (2018): 152–53.
Rahayu Wilujeng, Sri. “Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis” 1, No. 1 (2000): 1.