INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 13510-13519 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Mobilitas Sosial Pasca Konflik Bersenjata Di Distrik Serambakon Kabupaten Pegunungan Bintang
Etius Kasipka
Program Studi Antroologi, Universitas Okmin Papua Email: etiuskasipka76@gmail.com

## Abstrak
Penulisan ini bertujuan untuk melihat dan menganalis dinamika konflik bersenjata di Distrik Serambakon  dan  mobiltas  sosial  masyarakat  pasca  konflik    dan  solusi  yang  dilakukan pemerintah  tim  perpadu.  Beberapa  hal  yang  akan  dibahas  dalam  penulisan  ini  adalah tentang  dinamika  konflik  bersenjata  di  serambakon  hingga  menyebabkan  mobilitas  sosial masyarakat 8 ( Delapan) Kampung dari seram ke Oksibil akibat konflik bersenjata September 2023  waktu  itu,  serta  bagaiama    Peran  aparatur  pemerintah  dalam  menjaga  penanganan masyarakat yang mobilitas sosial pasca konflk keamanan di Distrik seram, dan solusi untuk dalam  penangananya    agar  menjadi  refleksi.  Metode  analisis  yang  digunakan  adalah metode kualitatif yang bercorak deskriptif analisis.
Kata Kunci: Pasca konflik, Mobiltas sosial, Distrik Serambakon, Konflik,

## Abstract
This  writing  aims  to  see  and  analyze  the  dynamics  of  the  armed  conflict  in  Serambakon Ditrict and the sosial mobility of the community after the conflict and the solutions carried out by the Unity Team government. Some of the things that will be discussed in this writing are the dynamics of the armed conflict in Serambakon which caused the social mobility of the people  of 8 (eight) villages  from  Seram to Oksibil as a result of the armed conflict in September 2023, as well as the role of government officials in maintaining the handling it so that  it  becomes  reflective.  The  analytical  method  used  is  a  qualitiative  method  with  a descriptive analysis pattern
Keywords : Post conflict ,social Mobility, Serambakon Ditrict, Conflict

## PENDAHULUAN
Pada Tahun 2023 tepatnya tanggal 19 September 20223 telah terjadi kontak tembak antara  TPNPB    dengan  TNI,  Poldri  dan  BRIMOP  di  Distrik  Serambakon  kabupaten pegunungan Bintang dalam baku tembak antara Personsil Brimob dan kelompok TPNPB di Distrik  serambakon  dari  pihak  TNI  Brimop  menembak  5  Anggota  TPNBP  kemudin  dari TPNBP  menembak  1  Anggota  Brimop  di  Distrik  Serambakon  kampung  Modusit  hal  ini membuat masyarakat sekitaran Distrik Serambakon ketakukan dan lari atau dalam istilah sosiologi  (  mobiltas  Sosial)  dari  Distrik  Serambakon  ke  Distrik  Kalomdol  dan  di  Distrik Oksibil  Kota    akibat  dari  ini  seluruh  perekonomian,  Pendidikan  sekolah  Dasar  sampai Perguruan  tinggi  di  di  Distrik  Serambakon  tidak  berjalan  baik  lumpuh  total,  selama  3 Bulan di kabupaten pegunungan Bintang Tahun 2023. Dengan adanya konflik bersenjata masyarakat  distrik  serambakon  mobiltasi  penduduk  dan  pengungsian  ke  Gedung  soskat paroki Roh kudus seilain itu di Gereja GIDI Sion Oksibil dan selain dari itu masyarakat lari ke distrik Kalomdol kali sepla kali  dalam  penelitiannya beberapa tokoh dari Serambakon menyampaikan  bahwa  dulu  tidak  pernah  terjadi  peristwa  seperti  dan  ini  hal  baru  yang terjadi  membuat  kami  masyarakat  panik  ketakukan  dan  masyarakat  sebagian  besar mobilitas sosial di beberapa kampung dan Distrik setempat. Distrik Serambakon terletak di Kabupaten Pegunungan Bintang jarak dari Ibu kota di perkirakan 5 kilo meter dari Distrik Oksibil sebagai Ibu Kota Kabupetan Pegunungan Bintang Provinsi Papua. Terkait dengan peristiwa  ini  bagaimana  peran  pemerintah  pemerinatah  Dareah  membentuk  Tim  sesuai amanat Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 8 Tahun 2020
Tentang Penanganan Konflik Sosial  Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial adalah Tim  yang  dibentuk  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk  Pencegahan  Konflik,  Penghentian Konflik  dan  Penanganan  Pasca  Konflik.  Pemulihan    Pasca    Konflik    adalah    serangkaian kegiatan    untuk    mengembalikan  keadaan  dan  memperbaiki  hubungan  yang  tidak harmonis  dalam  masyarakat  akibat  konflik  melalui  kegiatan  rekonsiliasi,  rehabilitasi  dan rekonstruksi. Dan pemerintah sudah melaksanakan bagi masyarakat mobiltas sosial pasca konflik  bersenjata  yang  mobilitas  sosial  ke  Distrik  oksibil  dan  Distrik  Kalomdol,  dengan adanya perintah Bupati maka di bawa kepemimpinan Wakil Bupati, Sekda, Kapoldres, Pak Bung membentuk Tim penanganan di Oksibil Tahun 2023  untuk penanganan masyarakat yang  kena  musibah  atau  bencana  konflik  yangg  benar-benar  tidak  di  rencanakan kehidupan masyarakat, setelah membentuk Tim kerja sama dengan pihak TNI dan Poldri, Tokoh Adat, Tokoh Gereja-gereja di Pegunungan Bintang. Tahapan pertama : Pendataan Korban konflik data yang di wawancari oleh tokoh Pemuda  Adat Tokoh Gereja Anelmus
Taplo,  Ketua  FKUB  Kab  Pegunungan  Bintang  seperti,  di  Bakarnya  Rumah  dan  Kios  atau Rukok Puskesmas
Tahap  ke  dua  yaitu  memberikan  bantuan  dalam  bentuk  sembako  kasur,  selimut, pakaian  dan lain-lainya,  selama 1 stengah  bulan ssmbil menunggu situasi dan kondisi di Daerah. Undang-undang Nomor: 7 Tahun  2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Dari aspek teori mobilitas sosiaL Mobilitas berasal dari bahasa latin mobilis yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial yang ada  pada  istilah  tersebut  mengandung  makna  gerak  yang  melibatkan  seseorang  atau sekelompok  warga  dalam  kelompok  sosial.  Dalam  konteks  mobilitas  yang  terjadi  warga masyarakat serambakon adalah karena konflik bersenta, kemudian bagamana cara dalam penanganannya dari semua elemen di pegunungan Bintang saat itu, melalui  penelitian  ini akan  dikaji  secara mendalam bagaimana cara berkomunikasi tokoh pemerintah, Agama agama  dalam  menekan  situasi  di  Pegunungan  Bintang  pasca  konflik  bersenjata,  secara keseluruhan  dari  aspek  proses  komunikasi  sampai  pada  bantuan  sembako  kepada masyarakat  pengungsian  selain  ini  menjadi  sebuah  tantangan  bagi  tokoh  -tokoh  konflik sosial yang berada di seram dan di bebrapa Distrik dan Kabupaten pegunungan Bintang secara  umum  memang  zaman  dahulu  jarang  dan  tidak  pernah  moblitas  sosial  hanya    3 Tahun  terakhir  ada  mobiltas  sosial  2  Distrik  pertama  kemudian  Seram  di  Kabupaten pegunungan Bintang Provinsi Papua pegunungan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  deskriptif    yang  berupa gambaran  yang  bersumber  dari  informan  kunci  dan  perilaku  informan  serta  masyarakat yang dapat dialami trauma atau ketakukatan pasca konflik bersenjata kemudian mobilitas sosial.  Data  yang  ingin  dideskripsikan  dalam    penelitian    ini    adalah  terjadinya  konflik bersenjata  yang  dapat  dianalisis  melalui  ovservasi  dan  dokumentasi  wawancara masyarakat  yang  di  lokasi  pengungsian,  dan  dikaji  secara  mendalam  tentang  mobilitas sosial  pasca  konflik  bersenjata  antara  Briomop  TNI  Poldri  dengan  TPNPB  di  Distrik serambakon,  dan  melakuakan  mobiltas  atau  perpindahan  sebagai  bentuk  resolusi (mengamankan diri) dari kerusuhan baku kontak antar dua kelompok

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  beberapa    metode antara    lain:  metode  wawancara,    observasi  dan  dokumentasi.  Metode  wawancara digunakan  untuk  mewawancarai  informan  secara  langsung,  yaitu  :  (1)  Yanuarius  sasaka,
Sekdis  Serambakon  (2)    Yanuarius  B  K  Opki  selaku    pemuda,  (3)  malpinus  selaku  Tim terpadu penanganan masyarakat pengungsi pasca konflik.(4) sebagai Tim  Pdt. Anselmus Taplo, ketua FKUB Tim penanganan Konflik dan penanganan warga pengungsi.

## Teknik Analisa Data
Data yang telah diterkumpul, kemudian perlu dianalisis untuk memperoleh data yang akurat  dan  valid.  Adapun  teknik  analisis  data  yang  digunakan  yaitu  :  Reduksi  data, Penyajian  data  berupa  kata-kata,  kalimat-kalimat  atau    paragraf-paragraf  data-data tersebut  disajikan  dalam bentuk naratif dan Penarikan kesimpulan.

## KAJIAN PUSTAKA

## Pengertian Mobilita
1. Pengertian  Mobilitas  Sosial  Mobilitas  berasal  dari  bahasa  latin  mobilis  yang  berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial  yang  ada  pada  istilah  tersebut  mengandung  makna  gerak  yang  melibatkan seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Mobilitas Sosial (Gerakan sosial)  adalah  perubahan,  pergeseran,  peningkatan,  ataupun  penurunan  status  dan peran  anggotanya  Ada  beberapa  pendapat  para  ahli  tentang  pengertian  Mobilitas Sosial, di antaranya: Menurut Kimball Young dan Raymond W. Mack, mobilitas sosial adalah  suatu  gerak  dalam  struktur  sosial  yaitu  pola-pola  tertentu  yang  mengatur organisasi  suatu  kelompok  sosial.  Struktur  sosial  mencakup  sifat  hubungan  antara individu  dalam  kelompok  dan  hubungan  antara  individu  dengan  kelompoknya. William  Kornblum  (1918:  172),  Mobilitas  sosial  adalah  perpindahan  individu-individu, keluarga-keluarga, dan kelompok sosialnya dari satu apisan ke lapisan sosial lainnya. Michael  S.  Bassis  (1988:  276),  Mobilitas  sosial  adalah  perpindahan  ke  atas  atau  ke bawah  lingkungan  sosial  ekonomi  yang  mengubah  status  sosial  seseorang  dalam masyarakat.  H.  Edward  Ransfrod  (Sunarto,  2001:  108),  Mobilitas  sosial  adalah perpindahan  ke  atas  atau  ke  bawah  dalam  lingkungan  sosial  secara  hirarki.  Paul  B. Horton, mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu  kelas sosial ke kelas sosial lainnya atau gerak pindah dari strata yang satu  ke strata yang lainnya. Jadi, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok  orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain.
2. Bentuk-bentuk Mobilitas Sosial  Dilihat dari arah pergerakannya terdapat dua bentuk mobilitas sosial, yaitu:
a. Mobilitas Vertikal
Mobilitas  vertikal  adalah  perpindahan  status  sosial  yang  dialami  seseorang  atau sekelompok orang pada lapisan sosial yang berbeda. Mobilitas vertikal mempunyai dua bentuk yang utama yaitu:
1) Mobilitas vertikal ke atas (social climbing) adalah mobilitas yang terjadi karena adanya  peningkatan status atau kedudukan seseorang. Adapun penyebabnya adalah melakukan peningkatan prestasi   kerja   dan menggantikan kedudukan yang kosong akibat adanya proses peralihan generasi.
2) Mobilitas  vertikal  ke  bahwa  merupakan  proses  perubahan  status  kedudukan seseorang.  Proses  social  sinking  sering  kali  menimbulkan  gejolak  psikis  bagi seseorang karena ada perubahan hak dan kewajibannya.
Konflik mobiltas sosial itu bisa terjadi kapan saja dimana saja bisa terjadi dalam Ilmu sosiologi  Istilah  konflik  secara  etimologi  berasal  dari  bahasa  latin “con”  yang  berarti bersama  dan “fligere”  yang  berarti  benturan  atau  tabrakan,  dengan  demikian,  “konflik” dalam  kehidupan  berarti  benturan  kepentingan,  keinginan,  pendapat,  dan  lain-lain  yang paling  tidak  melibatkan  dua  pihak  atau  lebih  (Setiadi  &  Kolip,  2011:  Adapun  konflik merupakan kenyataan hidup yang tidak terhindarkan dan selalu ada (Abdullah, 2006: 234). Kehadirannya  bisa  saja  dibutuhkan  karena  dapat  mendorong  ke  arah  perubahan  yang diperlukan  bagi  perkembangan  individu/  pribadi,  kelompok,  maupun  masyarakat  secara keseluruhan.  Persoalan  yang  kita  hadapi  di  Indonesia  saat  ini,      pada      hakikatnya berkaitan      dengan  konflik  yang  terwujud  dalam  bentuk  kekerasan  yang  menyebabkan kerusakan fisik, mental, maupun sosial. Oleh karena itu, secara konseptual perlu dibedakan antara konflik dan kekerasan.
Konflik adalah “hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran yang tidak sejalan”. Sementara itu, kekerasan adalah  “tindakan,  perkataan,  sikap,  berbagai  struktur  atau  sistem  yang  menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial, atau lingkungan,  dan atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh”
Berdasarkan  dari  bebrapa  hal  di  atas  sangat  jelas  di  sini,  bebrapa  persoalan  yang perlu  kita  perhatikan  adalah  saluran  dan  wadah  dialog  yang  tidak  memadai,  dan masyarakat dan  pemerintah perlu mengantisipasi agar kelak terjadi  peristiwa yang sama bisa penangan secra baik untuk  keselatan bersama. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  7  Tahun    2012,  Tentang  Penanganan  Konflik  Sosial  kemudin  Tim  Terpadu Penanganan  Konflik  Sosial  Pasal  14  (1)      Penanganan  Konflik  Sosial  dilakukan  oleh  Tim Terpadu Penanganan Sosia Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. (2)   Tim Terpadu Provinsi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  terdiri  atas  :  a.   Asisten I  Setda  Provinsi  Papua;  b.
Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua; c.  Dinas Sosial Provinsi Papua; d.  Kepolisian; e. Pimpinan Lembaga Keagamaan; f.   FKUB; g.  Pimpinan Dewan Adat; dan h.  Komnas HAM. (3)   Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Papua berkedudukan di Ibukota Provinsi  Papua.  (4)      Pembentukan,    susunan    dan    tugas    pokok    serta    fungsi    Tim Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Papua diatur dengan Peraturan Gubernur. (5)   Tim Terpadu  Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) terdiri atas : a.  Asisten I Setda  Kabupaten/Kota;  b.    Kepala  Badan  Kesbangpol  Kabupaten/Kota;  c.    Dinas  Sosial Kabupaten/Kota;  d.    Kepolisian;  e.    Pimpinan  Lembaga  Keagamaan;  f.      FKUB;  dan  g. Pimpinan Dewan Adat. (6) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota. (7)   Pembentukan, susunan dan tugas pokok serta  fungsi  Tim  Penanganan  KonflikSosial  di  Kabupaten/Kota  diatur  dengan  Keputusan Bupati/Walikota
Berdasarkan dari pemaparan diatas dapat di simpulkan bahwa mobiltas sosial  adalah suatu  peristiwa  yang  biasa  terjadimana  mana  seperti  serambakon  pegunungan  Bintang dan banyak tempat-tempat mengalami hal yang sama dan terkait hal -hal ini perluh ada kewaspadaan bersama elemen di Daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum Tempat Dan Lokasi Penelitian
Dilihat    dari    Nomenklatur    Pembentukan    Organisasi    dan    tata    kerjanya  Distrik Serambakon    Kabupaten    Pegunungan    Bintang    bertipe  “B”  yang  baru  dirubah    dan ditetapkan    pada    tanggal  22  Februari  Tahun  2021  oleh  Bupati  Pegunungan    Bintang berdasarkan  Peraturan Daerah  Nomor  13  Tahun  2019 tentang Pembentukan Organisasi dan  tata  kerja  Perangkat  Pemerintah  Daerah.  Adapun    dasar    pembentukan    distrik  dan kampung berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri  (Kemendagri) Nomor 66 Tahun 2011 Tentang  Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Pegunungan Bintang.  Dalam  Peraturan  Menteri  dalam    Negeri    itu    disertakan    kode  pembentukan wilayah Distrik, maka Distrik Serambakon dibentuk berdasarkan kode wilayah 91.12.15. oleh karena itu, Distrik Serambakon Pemekaran dari Distrik Oksibil sebagai Distrik   Induk   dan Distrik   Serambakon  dimekarkan   dari  Distrik   Oksibil berdasarkan Peraturan Daerah Nomor  12  Tahun  2008  tentang    pembentukan  Kecamatan.  Distrik  Serambakon  dibentuk dan  memiliki  8  (delapan)  Kampung  Defenitif  yaitu,dengan  rincian  masing  –  masing jumlah    pendudduk diantaranya; 1), Kampung Yapimakot dengan jumlah penduduk 593 jiwa, 2) Kampung   Seramkatop  dengan  Jumlah  penduduk  274  jiwa  3) Kampung Parim dengan  jumlah  penduduk  605  jiwa,  4), Kampung  Siminbuk  dengan jumlah  penduduk
416  jiwa,  5), Kampung  Modusit  dengan  jumlah  penduduk 328, 6), Kampung Wanbakon dengan jumlah penduduk 349 jiwa,  7), Kampung Yakmor dengan jumlah penduduk 278 jiwa  dan 8), Kampung Okatem dengan jumlah  penduduk Data BPS Pegunungan Bintang 217,dan      dalam    tahun    2023  penduduk  Distrik  Serambakon  berkisar  3.  139  Jiwa Kabupaten Pegunungan Bintang.

## B. Hasil
Hasil  penelitian  dan  pengamatan  menunjukan  bahwa  pasca  konflik  masyarakat  di sekitaran  kerusuan  melakukan  mobilitas  sosial  atau  Mobilitas  penduduk  lari  lewat  kali, hutan,  kebun  karena  ketakukannya  yang  luar  biasa  kemudian  sebelum  tidak  pernah masyarakat mobiltas sosial  hanya terjadi konflik bersenjata baru mobiltas sosial seperti ini baru terjadi pertama kali hadir menurut warga yang pengungsi sebelumnya masyarakat di Distrik  Serambakon  tinggal  hidup  aman  dan  nyaman  tidak  ada  ketakukan  hiseperti  dup antara sesama warga masyarakat setempat dan semua aspek berjalan baik  seperti Proses pendidikan,  kesehatan,  perekonomian  atau  pertanian  di  wilayah.  Namun  setelah  2023 terjadi      konflik  bersenajat  antara  Brimop  dan  TPNPB  baru  lah  semua  akitvitas  tidak berjalan baik dan hal ini mempengahuri kehidupa sosial masyarakat
Jadi kehadiran dua kelompok telah mengubah tatanan social dan ekonomi penduduk asli  Distrik  sermbakon  Pegunungan  Bintang.  Dimana  sesama  masyarakat  di  beberapa distrik  tidak  saling  percaya    membuat  kehilangan  damai  suka  cita  karena  menguasai berbagai  arah  khususunya  Distrik  serambakon  Distrik  Oksibil.  Seperti  pada  saat  ini  tidak ada  keuntungan  bagi  masyarakat  di  wilayah  seram.  Kemudian  hal  ini  menyebabkan masyarakat  sebagain  besar  mobilitas  sosial  di  2  Distrik  yaitu  Distrik  Oksibil  dan  Distrik Kalomdol Kabupaten pegunungan Bintang, bahakan kehadiran dan penempatan Anggota TNI  di  Distrik  serambakon  masyarakat  mengalamai  ketakuatan  yang  luar  biasa  dan masyarakat susa untuk beraktivias, bertani, berburuhdan sebagainya.
Serambakon  pada  tahun,  2022  berdasarkan  Data  BPS  penduduk  BPS  Kabupaten Pegunungan  Bintang,  2023 2,139 jiwa penduduk yang berasal dari 8 kampung,  dalam rilis, KOMPAS.TV - Kurang lebih tiga pekan mengungsi ke Oksibil karena teror dari Kelompok Kriminal  Bersenjata,  ratusan  warga  Distrik  Serambakon  akhirnya  dipulangkan  ke  rumah masing-masing.  Warga  tersebut  berasal  dari  tiga  kampung  yakni  Kampung  Sipding, Yapimakot  dan  Modusit.  Wakil  Bupati  Pegunungan  Bintang,  mengatakan,  pemulangan ratusan  warga  ini  dilakukan  karena  situasi  keamanan  yang  sudah  kembali  kondusif  di Distrik Serambakon. Pemerintah juga meminta jaminan keamanan kepada warga, karena
masyarakat  masih  trauma  dengan  teror  penembakan  yang  dilkukan  oleh  Kelompok Bersenjata.
Hasil  dan  pembahasan  daftarkan  korban  mulai  dari  Penembakan  7  orang  yaitu Anggota  pembakaran Ruko milik warga menurut laporannya seperti di bahwa ini: 3.600 Sekian  Warga  Masyrakat  Mengungsi  Di  3  Tempat  Yaitu  Soskat  Oksibil,  Jemaat  Gidi  Sion Oksibil,  selain  Kampung  Parim  dan  Distrik  Kalomdol  serta  Distrik  Oksibil  kemudian pemerintah  dalam  ini  Dinas  teknis  seperti  Dinas  Sosial  dan  Badan  Penanggulangan Bencana Daerah Kabupeten memberikan bantuan Bama kepada warga pengungsi
NO  NAMA BARANG JUMLAH LOKASI KEJADIAN
1
Distrik Serambakon
2. Bangunan Balai Penyuluh Pertanian  1 Bangunan
2. Roko
9 Pintu 3. Bangunan penyuluhan staf pertanian 1 bangunan 4. Bangunan Mess DPRD 5 Gedung 5. SD Pace School 1 Bangunan 6. SMP Pace School 6 Ruangan Belajar 7 Barak Staf Guru 3 Barak 8 Bangunan Kantor Distrik 1 Gedung Serambakon 9 Alat WIFI Kantor Distrik 1 Set/ Unit 10  Bangunan staf Distrik 2
Sumber: Wawancara Tokoh Korban Olahan Data Analis  Penulis.
Upaya  -Upaya  Pemerintah    Daerah    untuk  penangan  masyarakat  mobilitas  sosial  pasca konflik
Salah  satu  langkah  yang  di  ambil  oleh  Pemerintah  dimana  merujuk  pada  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor    7    Tahun    2012Tentang  Penanganan  Konflik  Sosial upaya  yeng  pemerintah  Pegunungan  Bintang  dalam  rangka  pengamanan  masyarakat yang  telah  mengalami  trauma  atau  ketakukan  pasca  terjadi  konflik  bersenjata  di  Distrik Serambakon adalah pertama pemerintah membentuk Tim penanganan masyarakat korban dan Tim ini terdiri dari pemerintah Daerah, TNI, POLDRI, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda  di  Kabupaten  Pegunungan  Bintang  guna  mengamankan  masyarakat  yang  telah lari sembunyi di gua-tua batu, di bawa gunung, di kali  dan di kebun dllnya, karena konflik bersentaja  anatara  TPNPB  dan  Brimop,  Poldri  di  Distrik  Serambakon  pada  Bulan September 2023 Kabupaten Pegunungan Bintang. Kemudian tim yang  di bentuk langsung rapat  bagaimana  strategis  penanganan  salah  satunya  adalah  Tim  yang  di  maksud
menyiapkan  Mobil  Strada  BUS  Transportasi  untuk  angkut  masyarakat  di  sekitar  kejadian atau  peristiwa  dan  di  relokasikan  di  3  (Tiga)  tempat  yaitu,  Jemaat  GIDI  SION  Oksibil, tempat ke dua di Gedung Soskat dan tempat ( mebilitas) berikut yaitu, di Distrik Kalomdol. Tahap berikut memberikan bansos sembako berupa makan dan minuman bagi masyarakat yang di pindahkan atau direlokasikan, setelah 1 Bulan Tim pantau di lokasi kejadian baru lah masyarakat bisa di kembalikan namun pemerintah tetap kawal bersama TNI dan Poldiri menjadi  jamiana  agar  masyarakat  bisa  beraktivtas  seperti  biasa  di  Wilayah  dan  Dusun mereka sendiri.
Kemensos: Kami Sudah Tangani Pengungsi Oksibil
Papua". https://www.idntimes.com/news/indonesia/muhammad-ilman-nafian-2/kemensos- kami-sudah-tangani-pengungsi-oksibil-papua .  Jakarta,  IDN  Times  -  Menteri  Sosial (Mensos) Tri Rismahari mengklaim, pihaknya sudah menangani sejumlah pengungsi yang terdampak  dari  serangan  Kelompok  Kriminal  Bersenjata  (KKB).   Sebagaimana  diketahui, sejumlah  warga  Oksibil,  Kabupaten  Pegunungan  Bintang,  Papua  keluar  dari  daerahnya karena  ada  serangan  tersebut.  Mereka  hengkang  dari  Oksibil  untuk  mengungsi  mencari tempat yang lebih aman. "Kami sudah tangani [Oksibil Papua], kami punya balai di sana, ya kami tangani, kami  sudah tangani tiga hari yang lalu," ujar Risma di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/1/2023).

## DAFTAR PUSTAKA
Adam, & Malkan. (2017). Dinamika Konflik di Kabupaten Poso.  ISTIQRA,  Jurnal  Penelitian Ilmiah.
Alganih,    I.    (2016).    Konflik    Poso    (Kajian    Historis  Tahun  1998-2001).  Criksetra:  Jurnal Pendidikan Sejarah. https://doi.org/10.36706/JC.V5I2.4814
Centre for Humanitarian Dialogue. (2011). Conflict Management in Indonesia – An Analysis of  the  Conflicts  in  Maluku  ,  Papua  and  Poso  The  Indonesian  Institute  of  Sciences  , Current Asia and the Centre for Humanitarian Dialogue. June.
Dinas    Kominfo    Dan    Persandian    Kabupaten    Poso.  (2011).  Sejarah  Kabupaten  Poso.
Pemerintah Kabupaten Poso. https:/ /www.posokab.go.id/sejarah- kabupaten-poso/
Harahap, S., & Hasibuan, S. (2017). The Phenomenon of Social          and          Religious Conflicts     in Tanjungbalai , Medan , Indonesia. IOSR- Journal  of  Humanities  and Social  Science, 22(8),  31–39. https://doi.org/10.9790/0837-2208063139
Hi Manna, Z., & Kencana Syafiie, I. (2014). Strategi
Pemerintah Daerah Poso Periode 2010-2015 dalam Menghadapi Konflik Sosial. Journal of
Governance and Public Policy, 1(2), 225–256. https://doi.org/10.18196/jgpp.2014.0009
Hugh  Miall;  Oliver  Ramsbotham;  Tom  Woodhouse.  (2000).  Resolusi  damai  konflik kontemporer: menyelesaikan,     mencegah,     melola      dan mengubah  konflik  bersumber  politik,  sosial, agama dan ras. RajaGrafindo Persada.
Ismail,    F.    (n.d.).    Dinamika    kerukunan    antarumat  beragama :  konflik,  rekonsiliasi,  dan harmoni.  Katemba  G.  (2015).  Keberlangsungan  Perdamaian  Di  Poso:  Studi  Kasus Interaksi Sosial Masyarakat
Poso Pasca Konflik Di Kelurahan Kayamanya. Tesis Pascasarjana UNHAS.
Akses  3  juni  2024:  tim  membantu  warga  pengungsi  pasca  konflik  bersenjata  oKSIBIL  - Search (bing.com)
https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/09/18/konflik-di-dob-papua-terus-terjadi- satu-anggota-brimob-gugur
Akses: https://apps.detik.com/detik/
Detikcom  https://apps.detik.com/detik/ https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-64226326 https://regional.kompas.com/read/2023/09/19/142553478/rentetan-aksi-kkb-di- pegunungan-bintang-1-brimob-gugur-1-asn-dan-2-warga.
https://pegununganbintangkab.bps.go.id/statictable/2016/09/29/10/jumlah-penduduk- dan-rasio-jenis-kelamin-menurut-kecamatan-di-kabupaten-pegunungan-bintang- tahun-2015.html