Analisis Maslahah: Pasar Modal Syariah Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia

## Yenni Batubara
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yennibatubara@gmail.com

## Abstract
The Capital Market is one of the investment instruments that is of interest to  the  public.  The  development  of  the  capital  market  in  Indonesia  is  not  only developing  conventionally,  but  also  in  sharia.  Investing  in  the  capital  market  in Indonesia  is  supported  by  people  who  in  fact  are  Muslim  towards  investment instruments  that  comply  with  sharia  principles.  The  capital  market  drives significant  capital  market  growth.  This  study  aims  to  look  at  the  benefit  of  the capital  market  with  normative  research  methods,  and  with  descriptive  data analysis  techniques.  From  the  results  of  the  analysis  conducted,  it  can  be concluded  that  doing  economic  benefit  by  providing  the  capital  market  as  an investment  instrument  in  Indonesia  can  handle  speculative  practices  and  other practices  that  are  not  in  accordance  with  sharia  principles  in  capital  market operations. The affirmation of the rule of law governing transactions in the capital market  also  fosters  the  Islamic  capital  market.  For  economic  goals  that  are implemented, the benefits for the emite and investors. In addition to  the benefits of  the  parties  to  the  transaction,  this  will  also  encourage  economic  growth  in accordance with the growth of the Islamic capital market in Indonesia.
Keywords : Maslahah, Islamic Capital Market, Instrument Instruments

## Pendahuluan
Instrument  ekonomi  yang  paling  banyak  diminati  di  Indonesia  salah satunya adalah investasi. Kegiatan investasi ini menjadi suatu kegiatan yang harus dilakukan,  khususnya  pada  era  milineals  ini.  Investasi  sendiri  pada  hakikatnya merupakan  pengumpulan  dana  yang  disimpan  untuk  kemudian  dugunakan  untuk masa yang akan datang. Kegiatan investasi pada dasarnya terbagi atas dua macam yakni,  investasi  jangka  pendek  dan  investasi  jangka  panjang.  Namun  pada  era milinials  ini  kebanyakan  masyarakat  berivestasi  dalam  bentuk  saham.  Saham merupakan  surat  berharga  yang  dijual  di  pasar  modal  ( capital  market ).  Pasar modal  ( capital  market )  merupakan  pasar  untuk  berbagi  instrumen  keuangan jangka  panjang  yang  bisa  diperjual  belikan,  baik  dalam  bentuk  utang  maupun modal  sendiri  (Fadilah  2018,  1).  Adapun  instrumen  pasar  modal  yang  diperjual belikan  seperti  saham,  obligasi,  warran,  right,  obligasi  konvertibel  dan  berbagai produk turunan ( derivatif ) lainnya seperti opsi ( put or call ).
Pasar  modal  di  Indonesia  mulai  beroperasi  sejak  tahun  1912  ketika Indonesia masih berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda yang terletak di Batavia  dengan  nama Verreninging .  Ketika  itu  pasar  modal  indonesia memperdagangkan  saham  dan  obligasi  perusahaan  perkebinan  milik  Belanda. Pasar  modal  berhenti  beroperasi  pada  tahun  1942,  hal  ini  disebabkan  posisi Belanda  yang  berda  dibawah  tekanan  Jerman  selama  perang  dunia.  Kemudian pada awal tahun 1950 pasar modal sah dibuka kembali dengan diterbitkannya UU Darurat No. 13 Tahun 1951, yang kemudian ditetapkan sebagai UU No. 15 Tahun 1952,  namun  pasar  modal  mengalami  kelusuhan  karena  perubahan  ekonomi  dan politik. Sejak abad ke-19 pasar modal di Indonesia telah mengalami tiga tahap.
Pasar  modal  memiliki  peran  yang  besar  dalam  perkembangan  ekonomi, pasalnya  dengan  pasar  modal  transaksi  ekonomi  bernilai  fantastis  yang  dinamis. Transaksi  didalamnya  melibatkan  berbagai  instrumen,  bervariasi,  campur  aduk dan  rumit  dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi  yang  canggih  tanpa memikirkan  halal  haramnya  transaksi  tersebut.  Instrumen  ivestasi  pasar  modal dengan sistem ini masih terus berkembang hingga era milinials ini.
Perkembangan  instrumen  pasar  modal  tidak  hanya  berkembang  secara konvesnsional,  namun  dengan  masyarakan  Indonesia  yang  notabennya  beragama Islam,  mendorong  perkembangan  Sistem  Ekonomi  Islam  (SEI)  yang  sesuai dengan  prinsip-prinsip  syariah.  Pasar  modal  syariah  di  Indonesia  mulai diperkenalkan pada pertengahan tahun 1997 melalui instrumen reksadana syariah. Dengan  adanya  kerjasama  antara  PT.  Bursa  Efek  Jakarta  yang  sekarang  telah bergabung  dengan  Bursa  Efek  Surabaya  dan  menjadi  Bursa  Efek  Indonesia dengan  PT.  Danareksa  Investment  Management  (DIM)  pada  bulan  Juli  2000 berhasil  dibentuk  Jakarta  Islamik  Index  (JII)  yang  bertujuan  untuk  memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Hadirnya index ini menyediakan  saham-saham  yang  siap  dijadikan  sebagai  sarana  investasi  sesuai dengan  prinsip  syariah  (Saputra  2014,  88).  Instrumen  investasi  syariah  di  pasar modal  terus  berkembang  dan  bertambah  dengan  hadirnya  Obligasi  Syariah  PT. Indosat Tbk pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan obligasi syariah pertama  dan  dilanjutkan  dengan  penerbitan  obligasi  syariah  lainnya.  Namun, Pasar  modal  Syariah  secara  resmi  diluncurkan  di  Indonesia  pada  tanggal  14  dan 15  Maret  2003  oleh  pemerintah  yang  diwakili  oleh  Menteri  Keuangan  yaitu
Budiono,  melalui  penandatanganan  nota  kesepahaman  (MOU)  antara  Bapepam- LK dan DSN-MUI (Sudarsono 2007, 184).
Pasar  modal  konvensional  maupun  syariah  pada  era  milinials  ini merupakan  suatu  instrumen  perekonomian  (investasi)  yang  banyak  diminati  oleh individu maupun lembaga.  Ini  dapat  dilihat dari peretumbuhannya yang semakin meningkat di setiap .
Gambar  1. Pertumbuhan  Investasi  Pasar  Modal  Konvensional  dan Syariah tahun 2014-2018.
Pertumbuhan  dan  perkembangan  pasar  modal  konvensional  dan  syariah sebagaiman  yang  terlihat  pada  tabel  di  atas  sangatlah  signifikan.  Pasar  modal syariah sebagai  suatu  Instrumen investasi  di  Indonesia dengan perkembangannya yang begitu pesat mendorong peneliti untuk mengkaji lebih jauh permasalahan ini dengan  melihat  kemanfataan  atau  nilai  maslahah  pasar  modal  syariah  sebagai instrumen investasi di Indonesia.

## Landasan Teori

## Pasar Modal
Pasar  modal  ( capital  market )  secara  teoritis  merupakan  perdagangan instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk modal sendiri ( stocks ) maupun  hutang ( bonds ) , yang  diterbitkan  oleh  pemerintah  ( public outborities )  maupun  oleh  perusahaan  swasta  ( private  sector )  (Usman  1997,  11). Dalam pengertian sempit  pasar modal merupakan suatu  tempat  dalam pengertian
fisik  yang  terorganisasi  tempat  efek-efek 1 diperdagangkan  yang  disebut  dengan bursa  efek  (Muklis  2016,  66).  Undang-undang  Nomor  8  tahun  1995  Tentang Pasar  Modal  mendefinisikan  bahwa  pasar  modal  adalam  kegiatan  yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi  yang berkaitan  dengan  efek  (Pasal  1  Ayat  (13)).  Beberapa  ahli  ekonomi  juga mendefinisikan  tentang  pasar  modal  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Ali  Amin Isfandiar,  Seott  mendefinisikan  pasar  modal  adalah  pasar  untuk  jangka  panjang dimana  saham  biasa,  saham  preferen,  dan  obligasi  diperdagangkan.  Sedangkan Christoper  Pass  dan  Bryan  Lower  mendefinisikan  bahwa  pasar  modal merupakansuatu  tempat  melakukan  pembelian  dan  penjualan  obligasi  da  saham perusahaan serta obligasi pemerintah (Isfandiar 2009, 2).
Berdasarkan  definisi  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pasar  modal  sama dengan  pasar  pada  umumnya  yakni  mempertemukan  antara  penjual  dan  pembeli dengan meperdagangkan instrumen keuangan jangka panjang dalam bentuk bonds maupun Stocks , namun pasar modal ini merupakan suatu transaksi yang dilakukan melalui mekanisme yang disebut dengan Over The Counter (OTC) .
Pasar modal memiliki beberapa istilah yang sering dipergunakanan dalam mengartikannya,  seperti  pasar  sering  diistlahkan  dengan  bursa, exchange ,  dan market. Sedangkan modal banyak diistilahkan dengan bursa efek, misalnya Bursa Efek  Jakarta  (BEJ),  Bursa  Efek  Surabaya  (BES)  atau  yang  sekarang  dikenal dengan  Bursa  Efek  Indinesia.  Terlepas  dari  pengistilahan,  pasar  modal memperdagangkan  beberapa  istrumen  yakni,  saham  (surat  bukti  kepemilikan terhadap  perusahaan),  obligasi  (surat  bukti  penyertaan  utang  perusahaan),  dan bentuk derivatif dari kedua jenis instrumen ini, seperti right, warrant, dan option.
Dari berbagai efek yang diperdagangkan di pasar moda, ada 2 instrumen utama di pasar modal, yaitu obligasi dan saham.
1 Efek  merupakan  surat  berharga,  yaitu  surat  pengakuan  utang,  surat  berharga  komersil, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangaka atas  efek,  dan  setiap  derivatif  dari  efek.  Sedangkan  bursa  efek  merupakan  pihak  yang menyelenggarakan  dan  menyediakan  sistem  dan  atau  sarana  untuk  mempertemukan  penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan meperdagangkanefek di antara mereka( Pasal 1 ayat  (4)  (5)  UU  No.  8  Tahun  1995).  Bursa  efek  ( stock  exchange )  adalah  suatu  sistem  yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

## 1. Saham
Maksud sederhana dari  saham  adalah sebagai  bukti atas kepemilikan atau penyertaan  seseorag  atau  badan  dalam  suatu  perusahaan.  Saham  sendiri berwujudkan  selembar  ketas  yang  menerangkan  bahwa  pemilik  kertas  tersebut merupakan  pemilik  perusahaan  yang  menerbitkan  kertas  tersebut.  Untuk  dapat memiliki  selembar  kertas  saham  pada  suatu  perusahaan  seseorang  atau  badan dapat  memilikinya  dengan  membeli  saham  yang  ditawarkan  oleh  suatu perusahaan.  Keuntungan  investasi  saham  tergantung  pada  perkembangan perusahaan  penerbitnya.  Apabila  perusahaan  penerbit  mampu  menghasilkan  laba yang  besar  maka  ada  kemungkinan  para  pemegang  sahamnya  akan  menikmati keuntungan yang besar pula. Karena dana yang besar tersebut menyediakan dana yang  besar  untuk  didistribusikan  kepada  pemegang  saham  sebagai  deviden (Muklis 2016, 67).
Investasi  saham  memberikan  kemungkinan  penghasilan  yang  tidak terhingga,  namun  resiko  yang  ditanggu  pemilik  saham  juga  relatif  paling  tinggi, karena  pemodal  memiliki  hak  klaim  terakhir  apabila  perusahaan  penerbit bangkrut.  Diluar  kebangkrutan,  resiko  potensial  yang  akan  dihadapi  pemodal adalah  tidak  menerima  pembayaran  deviden  dan  menderita capital  loss. Namun investasi  saham  ini  memiliki  keuntungan  lain  yakni capital  gain yang  akan diperoleh  apabila  ada  kelebihan  harga  jual  di  atas  harga  beli.  Namun,  untuk mendapatkannya  harus  menjalankan  kaidah  “membeli  saat  harga  turun  dan menjual saat harga naik).
2. Obligasi
Obligasi  merupakan  utang  dalam  bentuk  sekuriti.  Surat  berharga  obligasi adalah  istrumen  utang  bagi  perusahaan  yang  hendak  memperoleh  modal.  Dalam oblgasi  penerbit  adalah  sipeminjam  (debitur),  sedangkan  pemegang  obligasi adalam pemberi pinjaman (kreditur). Keuntungan yang diperoleh dari obligasi ini disebut  dengan  kupon.  Kupon  obligasi  merupakan  bunga  pinjaman  yang  haru dibayarkan  oleh  debitur  kepada  kreditur.  Penerbitan  obligasi  ini  biasanya dilakukan  untuk  memperoleh  pembiayaan  jangka  panjang  yang  bersal  dari  luar perusahaan (Nasution 2015, 106).
Sebagai  suatu  efek,  obligasi  memiliki  sifat  yang  dapat  diperdagangkan dengan 2 jenis pasar, yaitu:
1) Pasar  primer.  Merupakan  tempat  diperdagangkannya  obligasi  saat  mulai diterbitkan.  Salah  satu  persyaratan  ketentuan  pasar  modal,  obligasi  harus dicatatkan  dibursa  efek  untuk  dapat  ditawarkan  kepada  masyarakat. Lazimnya obligasi ini adalah bursa efek jakarta, bursa efek surabaya yang sekarang dikenal dengan bursa efek indonesia.
2) Pasar  sekunder.  Merupakan  tempat  diperdagangkannya  obligasi  setelah diterbitkan  dan  tercatat  di  BES,  perdagangan  obligasi  akan  dilakukan  di pasar sekunder. Pada sat ini perdagangan akan dilakukan secara Over The Counter (OTC),  artinya  tidak  ada  tempat  perdagangan  secara  fisik.
Pemegang  obligasi  serta  pihak  yang  ingin  membelinya  akan  berinteraksi dengan  bantuan  perangkat  elektronik  seperti  email,  online  tranding,  atau telepon (Nasution 2015, 106).

## Pasar Modal Syariah
Pasar  modal  syariah  secara  sederhana  merupakan  pasar  modal  yang menerapkan  prinsip-prinsip  syariah  dalam  kegiatan  transaksi  ekonomi  dan  tidak terlepas  darihal-hal  yang  dilarang  oleh  syariat:  seperti  unsur  riba,  perjudian, spekulasi dan lain-lain. Secara prinsip pasar modal syariah sangat berbeda dengan pasar modal konvensional. Sejumlah instrumen syariah sudah diterbitkan di pasar modal  Indonesia,  misalnya  dalam  bentuk  saham  dan  obligasi  dengan  kriteria tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah (Syafrida 2014, 199).
Fatwa  DSN-MUI  No.40/DSN-MUI/X/2003  mendefinisikan  pasarmodal adalah  pasar  modal  yang  seluruh  mekanisme  kagiatannya  terutama  mengenai emite,  jenis  efek  yang  diperdagangkan  dan  mekanisme  perdagangannya dipandang  telah  sesuai  dengan  syariah  apabila  telah  memenuhi  prinsip-prinsip syariah (Pasal 2 Ayat (1)). Dalam pasar modal syariah dikenal juga yang namanya efek,  yakni  efek  syariah,  karena  secara  khusus  pasar  modal  syariah memperjualbelikan  efek  syariah.  Efek  syariah  merupakan  efek  sebagaimana dimaksud  dalam  peraturan  perundang-undangan  dibidang  pasar  modal  adalah surat berharga yang akad, pengelolaan perusahannya, maupun cara penerbitannya memenuhi  prinsip-prinsip  syaraiah  (Pasal  2  Ayat  (1)  No  40/DSB-MUI/X/200). Prinsip-prinsip  syariah  yang  dimaksud  disini  adalah  prinsip-prinsip  yang didasarkan atas ajaran Islam sebagaimana yang telah ditetapkan dalam oleh DSN- MUI  dalam  bentuk  fatwa.  Prinsip-prinsip  syarian  yang  terdapat  dalam  pasar
modal  adalah  prinsip  hukum  Islam  berdasarkan  fatwa  DSN-MUI,  baik  fatwa DSN-MUI  yang  ditetapkan  dalam  peraturan  Bapepam  dan  LK  maupun  fatwa DSN-MUI yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan Bapepam  dan LK.
Ditinjau  dari  sudud  pandang  syariah,  pasar  medalmerupakan  bagian  dari kegiatan muamalah. Transaksi dalam pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan  dengan  ketentuan  yang  yang  dilarang  oleh  syariah.  Syed  Othman Alhabshi  dalam tulisannya yang berjudul Development  Of Capital Market  Under Islamic Principless memberikan deskripsi  analisis tentang eksistensi  pasar modal yang  sesuai  dengan  syariah  serta  secara  optimal  dapat  berperan  terhadap pertumbhan  dan  ekspansi  ekonomi.  Menurutnya,  tujuan-tujuan  syariah  dalam kehidupan  ekonomi  tersebut  sepertiterealisasinya  distribusi  pendapatan  dan kekayaan, terciptanya keadilan dan keseimbangan ekonomi. Sedangkan Aziz Budi Setiawan lebih lanjut  menjelaskan bahwa bentuk  ideal  dari  pasar modal sayariah dapat  dicapai  dengan Islamisasi  empat pilar, yakni  pertama, emite dan efek yang diterbitkan didorong untuk memenuhi kaidah syariah, keadilan, kehati-hatian, dan transparansi.  Kedua,  pelaku  pasar  (investor)  harus  memiliki  pemahaman  yang baik  tentang ketentuan muamalah, manfaat  dan resiko  taransaksi  di  pasar modal. Ketiga  infrastruktur  informasi  bursa  efek  yang  jujur,  transparan  dan  tepat  waktu yang  merata  di  publik  yang  ditunjuk  oleh  oleh  mekanisme  pasar  yang  wajar. Keempat,  penegasan  dan  penegakan  hukum  oleh  otoritas  pasar  modal  dapat diselenggarakan secara adil, efisien, efektif dan ekonomis (Prasetia 2017, 135).
Hingga saat ini terdapat beberapa fatwa DSN-MUI yang mengatur regilasi pasar  modal  yaitu,  Fatwa  No.  05/DSN-MUI/V/2000  Tentang  Jual  Beli  Saham, Fatwa No. 20/DSN-MUI/IX/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah, Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah, Fatwa  No.  33/DSN-MUI/IX/2002  Tentang  Obligasi  Syariah  Mudharabah,  Fatwa No. 40/DSN-MUI/IX/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip-Prinsip Syaraiah di Bidang Pasar Modal, fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang  Obligasi  Syariah  Ijarah,  Fatwa  No.  65/DSN-MUI/V/2007  Tentang  Hak Memesan  Efek  Terlebih  Dahulu  (HMETD)  Syariah,  dan  Fatwa  No.  66/DSN- MUI/III/2008  Tentang  Waran  Syariah.  Fatwa-fatwa  DSN-MUI  ini  merupakan suatu  regulasi  ang  mengatur  jalannya  pelaksanaan  kegiatan  dalam  pasar  modal
dengan berbagai instrumen yang terdapat dalam pasar modal, dengan tujuan agar segala  kegiatan  transaksi  yang  dilakukan  dalam  investasi  pasar  modal  tersebut sesua dengan prinsip-prinsip syariah.
Selain  beberapa  Fatwa  di  atas,  OJK  juga  mengeluarkan  beberapa  regilasi yang  mengatur  tentang  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  pasar  modal  syariah, diantaranya:  POJK  Nomor.  19/POJK.04/2015  Tentang  Penerbitan  Dan Persyaratan  Reksa  Dana  Syariah,  POJK  Nomor.  20/POJK.04/2015  Tentang Penerbitan  dan  Persyaratan  Efek  Beragunan  Aset  Syariah,  POJK  Nomor. 16/POJK.04/2015  Tentang  Ahli  Syariah  Pasar  Modal,  POJK  Nomor. 17/POJK.04/2015  Tentang  Penerbitan  dan  Persyaratan  Efek  Syariah  Berupa Saham  oleh  Emite  Syariah  atau  Perusahaan  Publik  Syariah,  POJK  Nomor 18/POJK.04/2015  Tentang  Penerbitan  dan  Persyaratan  Sukuk,  POJK  Nomor. 53/POJK.04/2015  Tentang  Akad  Yang  Digunakan  Dalam  Penerbitan  Efek Syariah  di  Pasar  Modal,  POJK  Nomor.  15/POJK.04/2015  Tentang  Penerapan Prinsip  Syariah  di  Pasar  Modal,  POJK  Nomor.  61/POJK.04/2016  Tentang Penerapan  Prinsip  Syariah  di  Pasar  Modal  Pada  Manajer  Investasi  (Keuangan 2020).

## Pembahasan

## Pensyariahan Pasar Modal
Salah  satu  tindakan  yang  tidak  terlepas  dari  pasar  modal  adalah  tindakan spekulasi. Pada umumnya proses-proses transaksi bisnis yang terjadi dikendalikan oleh  para  spekulan.  Sedangkan  pasar  modal  dapat  merepresentasikan  hukum Islam harus bersih dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan hukum Islam seperti Riba,  Gharar,  Maysir/spekulasi,  keharaman  dan  lainnya.  Selain  itu  pasar  modal tersebut harus beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syaraiah. Keseuaian pasar modal  dengan  aturan  hukum  Islam  disederhanakan  dengan  istilah  pasar  modal syaraiah. Pasar modal syariah merupakan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip  hukum  Islam  dalam  kegiatan  bisnisnya  dan  tidak  melibatkan unsur-unsur  yang  dilarang  dalam  agama  Islam  seperti,  ketidakpastian,  spekulasi, perjudian dan lain sebagainya (Huda 2008, 23). Menyadari potensi penghimpunan dana  umat  Islam  yang  cukup  besar  Bapepam  meluncurkan  pasar  modal  syariah pada  tanggal  14-15  Maret  2003  sekaligus  melakukan  penandatangan  dengan DSN-MUI.  DSN  melakukan  penandatanganan  MOU  dengan  PT.  Bursa  Efek
Jakarta  selaku  pengelola  bursa.  Selanjutnya  PT. Bursa  Efek  Jakarta  bekerjasama dengan  Dana  Raksa  Investmentmanagemen  membentuk  Jakarta  Islamic  Index (JII)  yang  dimaksud  sebagai  tolak  ukur  untuk  mengukur  kinerja  suatu  investasi pada  saham  dengan  basis  syariah.  melalui  index  ini  diharapkan  dapat meningkatkan  kepercayaan  investor  untuk  mengembangkan  investasi  dalam ekuitas syariah (Murtadho 2014, 8).
Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI) merumuskan berbagai prinsip dan acuan dalam operasionalisasi pasar modal, baik mengenai  kriteria  efek/saham  syariah  maupun  rambu-rambu  operasionalisasinya dalam  rangka  menjaga  kesyariahan  pasar  modal  tersebut.  Hal  ini  bisa  dilihat dalam  fatwa  DSN-MUI  No.  40/DSN-MUI/X/2003  Tentang  Pasar  Modal  dan Pedoman  Umum  Penerapan  Prinsip  Syariah  di  Bidang  Pasar  Modal.  Dalam  bab IV  fatwa  DSN-MUI  ini  menjelaskan  beberapa  kriteria  dan  jenis  efek  syariah, yakni:
1. Efek  syariah  mencakup  saham  syaraiah,  Reksa  Dana  Syariah,  Kontrak Investasi  Kolektif  Efek  Beragam  Aset  (KIK  EBA)  Syariah,  dan  Surat Berharga lainnya yang sesuai dengan peinsip-prinsip syariah.
2. Saham  syariah  adalah  bukti  kepemilikan  atas  suatu  perusahaan  yang memenuhi  kriteria  sebagaimana  tercantum  dalam  pasal  3,  dan  tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa.
3. Obligasi Syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan  Emiten  untuk  membayar  pendapatan  kepada  pemegang Obligasi  Syariah  berupa  bagi  hasil/margin/fee  serta  membayar  kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
4. Reksa  Dana  Syariah  adalah  Reksa  Dana  yang  beroperasi  menurut ketentuan  dan  prinsip  Syariah  Islam,  baik  dalam  bentuk  akad  antara pemodal  sebagai  pemilik  harta  ( shahib  al-mal/rabb  al-mal )  dengan Manajer  Investasi,  begitu  pula  pengelolaan  dana  investasi  sebagai  wakil shahib  al-mal ,  maupun  antara  Manajer  Investasi  sebagai  wakil shahib almal dengan pengguna investasi.
5. Efek  Beragun  Aset  Syariah  adalah  Efek  yang  diterbitkan  oleh  kontrak investasi  kolektif  EBA  Syariah  yang  portofolio-nya  terdiri  dari  aset
keuangan  berupa  tagihan  yang  timbul  dari  surat  berharga  komersial, tagihan  yang  timbul  di  kemudian  hari,  jual  beli  pemilikan  aset  fisik  oleh lembaga  keuangan,  Efek  bersifat  investasi  yang  dijamin  oleh  pemerintah, sarana  peningkatan  investasi/arus  kas  serta  aset  keuangan  setara,  yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.
6. Surat  berharga  komersial  Syariah  adalah  surat  pengakuan  atas  suatu pembiayaan  dalam  jangka  waktu  tertentu  yang  sesuai  dengan  Prinsip- prinsip syariah.

## Instrumen dan Akad yang Digunakan dalam Pasar Modal Syariah
Sama halnya dengan pasar modal konvensional, pasar modal syariah juga memiliki beberpa instrumen, yakni saham syariah, obligasi syraiah dan reksa dana syariah.  saham  dan  obligasi  merupakan  instrumen  pasar  modal,  sedangkan  reksa dana  merupakan  salah  satu  bentuk  lembaga  investasi.  Ketiga  instrumen  ini mempunyai prospek yang menjanjikan dalam pengembangan pasar modal syariah di  Indonesia. Sebagai instrumen dalam pasar modal  syariah, ketiga instrumen ini harus  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah,  khususnya  akad  yang  digunakan. Dalam penerbitan efek syariah di pasar modal harus sesuai dengan ketentuan yang diatur  dala  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  53/POJK.04/2015  Tentang Akad  Yang  digunakan  Dalam  Penerbitan  Efek  Syariah  di  Pasar  Modal.  Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Ijarah adalah  perjanjian  (akad)  antara  pihak  pemberi  sewa  atau  pemberi jasa  ( mu’jir )  dan  pihak  penyewa  atau  pengguna  jasa  ( musta’jir )  untuk memindahkan  hak  guna  (manfaat)  atas  suatu  objek  Ijarah  yang  dapat berupa  manfaat  barang  dan/atau  jasa  dalam  waktu  tertentu  dengan pembayaran sewa dan/atau upah ( ujrah ) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek Ijarah itu sendiri.
2. Istishna adalah  perjanjian  (akad)  antara  pihak  pemesan  atau  pembeli ( mustashni’ )  dan  pihak  pembuat  atau  penjual  ( shani’ )  untuk  membuat objek  Istishna  yang  dibeli  oleh  pihak  pemesan  atau  pembeli  ( mustashni’ ) dengan  kriteria,  persyaratan,  dan  spesifikasi  yang  telah  disepakati  kedua belah pihak.
3. Kafalah adalah perjanjian (akad) antara pihak penjamin  ( kafiil/guarantor ) dan pihak yang dijamin ( makfuul ‘anhu / ashiil /orang yang berutang) untuk
menjamin  kewajiban  pihak  yang  dijamin  kepada  pihak  lain  ( makfuul lahu /orang yang berpiutang).
4. Mudharabah ( qiradh )  adalah  perjanjian  (akad)  kerjasama  antara  pihak pemilik  modal  ( shahib  al-mal )  dan  pihak  pengelola  usaha  ( mudharib ) dengan  cara  pemilik  modal  ( shahib  al-mal )  menyerahkan  modal  dan pengelola usaha ( mudharib ) mengelola modal tersebut dalam suatu usaha.
5. Musyarakah adalah  perjanjian  (akad)  kerjasama  antara  dua  pihak  atau lebih  ( syarik )  dengan  cara  menyertakan  modal  baik  dalam  bentuk  uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha.
6. Wakalah adalah perjanjian (akad) antara pihak pemberi  kuasa ( muwakkil ) dan  pihak  penerima  kuasa  ( wakil )  dengan  cara  pihak  pemberi  kuasa ( muwakkil ) memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa ( wakil ) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.
Ketentuan hak dan kewajiban para pihak dan persyaratan akad diatur lebih lanjut  dalam  peraturan  ini.  Sedangkan  instrumen  yang  sering  dperdagangkan dalam pasar modal syariah adalah:

## 1. Saham syariah
Saham  merupakan  jenis  surat  berharga  yang  bersifat  kepemilikan  atau sebagai  bukti  kepemilikan  atas  sebuah  perusahaan  yang  melakukan  penawaran dalam  nominal  ataupun  peesentase  tertentu.  Saham  berwujud  selembar  kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut merupakan pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut, dengan demikian pabila seseorang atau lembaga memebli  saham,  ia  akan  menerima  kertas  yang  menjeaskan  bahwa  ia  memiliki perusahaan penerbit saham tersebut (Isfandiar 2009, 95).
Saham  atau  bursa  saham  merupakan  masalah  baru  yang  muncul belakangan  dan  dijumpai  dalam  literatur  fikih  kontemporer  dalam  pembahasan syirkah (perserikatan  dagang  atau  perkongsian)  yang  kemudian  dikenal  dengan istilah syirkah al-asham (perserikatan saham  atau modal). Dalam akad ini tujuan dari  pemilik  atau  pembeli  saham  adalah  menerima  pengembalian  sesuai  dengan persentase  modalnya  apabila  perusahaan  yang  menerbitkan  saham  tersebut mengalami keuntungan. Sebaliknya jika perusahaan mengalami kerugian, pemilik saham  pun  ikut  serta  menanngung  kerugian  tersebut  sesuai  dengan  persentase modalnya.  Oleh  sebab  itu, musahamah oleh  ahli  fikih  kontemporer
diklasifikasikan  sebagai  salah  satu  bentuk syirkah (perserikatan  dagang  atau perkongsian)  yang  sifatnya  bagi  penanam  modal  adalah  untuk  mengharapkan keuntungan,  sedangkan  bagi  pengelola  atau  pemilik  perusahaan  dimaksudkan untuk mengembangkan usaha (Isfandiar 2009, 95).
Pandangan  tentang  saham  syariah  ini  juga  dijelaskan  oleh  fiqh  modern yang berargumenasi bahwa sekuritas saham dipandang sebagai penyertaan dalam mudharabah  partnership yang  merefleksikan  kepemilikan  perusahaan  ( owner  of the  entreprise ),  bukan  saham  parnership  pribadi  ( personal  partnership  interest ). Kepemilikan  perusahaan  ini  kemudian  disamakan  dengan  kepemilikan  terhadap aset  perusahaan.  Setelah  membuat  asosiasi  ini,  perdagangan  saham  dapat dilakukan  bukan  sebagai  model  patungan  usaha  ( ‘aqd  al-syirkah )  tetapi  sebagai bentuk syirkah al-milk (atau kepemilikan bersama atas aset perusahaan ( undivided co-ownership  of  the  company  assets ).  Konstruksi  ini  menguntungkan  karena co- owners dapat menjual sahamnya pada pihak ketiga tanpa memerlukan persetujuan co-owners lainnya, atau melalui likuidasi terlebih dahulu (Isfandiar 2009, 96).
Pendapat  terakhir  tentang  kebolehan  jual  beli  di  Indonesia  dikuatkan dengan terbitnya Fatwa DSN No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Saham dan dikeluarkannya Fatwa DSN No. 40/DSN-MUI/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman  Umum  Penerapan  Prinsip  Syariah  di  Pasar  Modal  memberikan kejelasan  ketetapan  hukum  bahwa  jual  beli  saham  dibolehkan.  Intinya  adalah bahwa  saham  merupakan  instrumen  perserikatan  ( wasilah  li  syirkah )  yang dimiliki  seseorang  atau  badan  hukum  yang  membuktikan  kepemilikan  bersama atas perusahaan. Sehingga bukti kepemilikan tersebut merupakan hak milik penuh seseorang  atau  badan  hukum,  oleh  karenanya  ia  berhak  menjualbelikan  dan instrumen  tersebut  juga  dapat  diperjualbelikan,  sebagai  sarana  alih  serikat kepemilikan atas perusahaan.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  saham  syariah dapat diperjual belikan sesuai dengan regulasinya yang diatur dalam fatwa DSN- MUI. Kemudian akat yang digunakan dalam saham syariah ini merupakan adalah berbasis  akad musyarakah antara  emite  dengan  investor  yang  menunjukkan kepemilikan bersama atas suatu perusahaan.

## 2. Obligasi syariah
Obligasi ( bonds ) adalah surat berharga yang bersifat hutang (Usman, dkk., 1997,  101).  Ia  berasal  dari  bahasa  latin obligare yang  berarti  ikatan  kewajiban.
Obligasi  merupakan  istilah  yang  dipergunakan  dalam  dunia  keuangan  yang merupakan  sertifikat  yang  berisi  kontrak  antara  investor  dan  perusahaan,  yang menyatakan  bahwa  investor  tersebut  (pemegang  obligasi)  telah  meminjamkan uang  kepada  perusahaan.  Perusahaan  yang  menerbitkan  tersebut  mempunyai kewajiban  untuk  membayar  bunga  secara  reguler  sesuai  dengan  jangka  waktu yang telah ditetapkan serta pokok pinjaman saat jatuh tempo. Besarnya persentase pembayaran  didasarkan  atas  nilai  nominalnya  atau  disebut  pembayaran  kupon ( coupon ) (Isfandiar 2009, 98).
Berdasarkan  pengertian  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  yang  dimaksud dengan  obligasi  adalah  surat  utang  yang  dikeluarkan  oleh emiten (bisa  berupa badan  hukum  atau  perusahaan,  bisa  juga  pemerintah)  yang  memerlukan  dana untuk  kebutuhan  operasional  maupun  ekspansi  dalam  memajukan  investasi  yang mereka laksanakan. Investasi dengan cara meneribitkan obligasi memiliki potensi keuntungan  lebih  besar  dari  pada  produk  perbankan.  Keuntungan  berinvestasi dengan  cara  menerbitkan  obligasi  akan  memperoleh  bunga  dan  kemungkinan adanya capital gain.
Obligasi  syariah  dikeluarkan  sebagai  alternatif  pengganti  obligasi konvensional  yang  menggunakan  instumen  bunga  ( interest-bearing  bonds ) sebagai keuntungan yang didapatkan. Pada awalnya, penggunaan istilah “obligasi syariah”  sendiri  dianggap  kontradiktif,  karena  obligasi  sudah  identik  dengan bunga.  Obligasi  sudah  menjadi  kata  yang  tak  lepas  dari  bunga  sehingga  tidak mungkin untuk disyariahkan.
Dalam  fatwa  DSN  No.32/DSN-MUI/IX/2002  tentang  Obligasi  Syariah, DSN  menggunakan  istillah  “obligasi  syariah”  bukan  istilah  “sukuk”,  yang didefinisikan  suatu  surat  berharga  jangka  panjang  berdasarkan  prinsip  syariah yang  dikeluarkan  oleh  emiten  kepada  pemegang  obligasi  syariah  yang mewajibkan  emiten  untuk  membayar  pendapatan  kepada  pemegang  obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Dengan fatwa DSN No.33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah  Mudharabah  dan fatwa  DSN  No.41/DSN-MUI/III/2004  tentang  Obligasi Syariah Ijarah, maka yang diperbolehkan hanya obligasi yang menggunakan akad mudarabah dan ijarah. Didefinisikan bahwa Obligasi Syariah Mudharabah adalah obligasi  syariah  yang  berdasarkan  akad  mudharabah  dengan  memperhatikan
substansi  fatwa  DSN  No.  07/DSN-MUI/2000  tentang  Pembiayaan  Mudharabah. Sedangkan Obligasi Syariah Ijarah adalah obligasi syariah berdasarkan akad ijarah dengan  memperhatikan  substansi  fatwa  DSN  No.  09/DSN-MUI/2000  tentang Pembiayaan  Ijarah.  Meskipun  terdapat  akad  lain  yang  bisa  diterapkan  seperti murabahah.  Perbandingan  akad  dan  keuntungan  yang  diperoleh  sesuai  dengan definisi  bahwa  emiten  harus  membayar  pendapatan  kepada  pemegang  obligasi syariah  baik  berupa  bagi  hasil, margin atau fee .  Bagi  hasil  identik  dengan  akad mudarabah, fee identik  dengan  akad  ijarah,  sedangkan margin identik  dengan akad  murabahah.  Tetapi  untuk  yang  terakhir  belum  ada  mekanisme  yang mengatur baik dari otoritas pasar modal maupun Dewan Syariah Nasional tentang penggunakan akad murabahah dalam produk obligasi syariah. Dari segi kepastian keuntungan  yang  didapat  pun  berbeda,  obligasi  syariah  mudarabah  cenderung menggunakan  term inidicative / expected  return yang  bersifat floating dan tergantung  pada  kinerja  pendapatan  yang  dibagihasilkan,  sedangkan  obligasi syariah ijarah cenderung fixed return tergantung nilai sewa yang dibayarkan oleh emiten obligasi syariah (Isfandiar 2009, 100).

## 3. Reksadana syariah
Reksadana  merupakan  perusahaan  yang  menanamkan  modalnya  dalam berbagai portofolio saham beragam ( diversified portfolio ). Seorang investor yang melakukan  investasi  melalui  reksadana  berarti  ia  telah  melakukan  diversifikasi investasi  yang  dapat  menaikkan expected  return dan  meminimalkan  risiko. Reksadana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam  pasar  modal.  Investor  akan  mendapati  ‘telor’  investasinya  tersebar  dalam beberapa ‘keranjang’ yang berbeda, sehingga resikonya tersebar, seperti ungkapan Jank Clark Francis not putting all the egg of investment in one basket or spreading the risk.
Dasar  hukum  bagi  masyarkat  muslim  untuk  berinvestasi  pada  produk reksadana  melalui  fatwa  DSN  No.  20/  DSN-MUI/2000  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Investasi  Untuk  Reksa  Dana  Syariah.  Dalam  operasional  antara pemodal dengan manajer investasi  dalam reksadana syariah  menggunakan model akad wakalah , di mana pemilik dana (investor) yang menginginkan investasi halal mengamanahkan  dananya  kepada  Manajer  Investasi.  Kegiatan  keuangan, reksadana  syariah  akan  terikat  dalam aqad  mudharabah sebagai Mudharib yang mengelola  dana  milik  bersama  dari  para  investor.  Sebagai  bukti  penyertaan
investor  akan  mendapat  unit  penyertaan  (saham)  dari  reksadana  syariah.  Dana kumpulan reksadana syariah akan ditempatkan kembali ke dalam kegiatan Emiten (perusahaan lain) melalui pembelian efek syariah. Dalam hal ini reksadana syariah berperan sebagai Mudharib dan Emiten berperan sebagai Mudharib . Oleh karena itu  hubungan  seperti  ini  bisa  disebut  sebagai  ikatan Mudharabah Bertingkat (Isfandiar 2009, 101).
Analisis  Maslahah  Pasar  Modal  Syariah  Sebagai  Instrumen  Investasi  di Indonesia
Sebagai  instrumen investasi  di  Indonesia keberadaan pasar modal syariah menurut MM. Metwally memiliki beberapa fungsi yaitu:
1. Memungkinkan  bagi  masyarakat  berpartisipasi  dalam  kegiatan  bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya.
2. Memungkinkan  para  pemegang  saham  dalam  menjual  sahamnya  guna mendapakan likuiditas.
3. Memungkinkan perusahaan meningkatkan dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya.
4. Memisahkan  operasi  kegiatan  bisnis  dari  fluktuasi  jangka  pendek  pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional.
5. Memungkinkan  investasi  pada  ekonomi  itu  ditentukan  oleh  kinerja kegiatan  bisnis  sebagaimana  tercermin  pada  harga  saham  (Saputra  2014, 89).
Selain  fungsi  di  atas  pasar  modal  sebagai  instrumen  investasi  di  Idonesia memliki  kontribusi  besar  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia,  hal  ini dapat  dilihat  dengan  perkembangan  pasar  modal  syariah  yang  berpengaruh  pada indikator-indikator ekonomi seperti nilai tukar rill, tingkat inflasi, dan juga produk domestik bruto yang menjadi tolak ukur pertumbuhan ekonomi. Kontribusi  pasar modal syariah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada grafik di bawah ini (Widayanti 2019, 26):
Gambar 2 . Rasio Pasar Modal Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Grafik di atas menggambarkan pergerakan kontribusi pasar modal syariah terhadap  pertumbuhan  perekonomian  yang  tidak  stabil. Pada  tahun  2013 kontribusi  pasar  modal  syariah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  mengalami penurunan  dari  3,007%  menjadi  0,039%.  Hal  ini  disebabkan  pergeseran  faktor- faktor global yang sebelumnya menguntungkan perekonomian di Indonesia. Pada tahun  2013  terjadi  perlambatan  pertumbuhan  ekonomi  negara-negara  ( emerging market ) seperti  China  India  menimbulkan  dampak  pada  berakhirnya  era  harga komoditas  yang  tinggi,  sehingga  menurunkan terms  of  trade Indonesia  dan akhirnya menekan kinerja ekspor komoditas primer. Lemahnya kinerja ekspor ini menaikkan defisit transaksi berjalan.
Tahun  2014  kontribusi  pasar  modal  syariah  terhadap  pertumbuhan ekonomi  kembali  meningkat  hingga  3,239%,  pada  tahun  ini  terjadi  pemulihan perokonomian  global,  namun  kondisi  ekonomi  masih  dalam  kategori  lemah, terlihat  dari  penurunan  harga  komoditas  non  migas  dan  harga  minyak.  Namun, pada tahun 2015 perekonomian di Indonesia mengalami tantangan, karena kondisi perekonomian  yang  bergejolak,  baik  perekonomian  global  maupun  di  dalam negeri  atau  domestik.  Lemahnya  pemulihan  ekonomi  global  menyebabkan berlanjutnya  harga  komoditas  yang  menurun  dan  aliran  modal  asing  ke  negara berkembangpun  mengalami  penurunan,  hal  ini menjadi  pemicu  tekanan  terhadap perekonomian  di  Indonesia  yang  termasuk  dalam  negara  yang  sedang berkembang.  Hal  ini  terlihat  juga  pada  kontribusi  pasar  modal  syariah  terhadap pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan hingga -2,149%.
Tahun  2016  kontribusi  pasar  modal  syariah  terhadap  pertumbuhan ekonomi  kembali  meningkat  hingga  sebesar  3.499%.  Sinergi  dan  konsistensi
kebijakan  yang  ditempuh  oleh  Bank  Indonesia  dan  pemerintah  untuk  menjaga stabilitas  makro  ekonomi,  mendorong  pertumbuhan  perekonomian  Indonesia, sehingga  Indonesia  mampu  keluar  dari  berbagai  tekanan  eksternal  dengan  tetap berada  pada  jalur  kesinambungan  yang  benar.  Kemudian  pada  tahun  2017 kontribusi  pasar  modal  syariah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  mengalami penurunan  lagi,  namun  tidak  sebesar  pada  tahun  2013  dan  2015.  Penrunan  ini disebabkan  terjadi  penurunan  pasar  modal  syariah  di  Indonesia  sehingga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi juga mengalami penurunan.
Perkembangan  pasar  modal  syariah  yang  dari  tahun  ke  tahun  terus menunjukkan  peningkatan  berdampak  baik  terhadap  pertumbuhan  ekonomi. Ini sesuai  dengan  teori pertumbuhan  ekonomi  Shumpeter  yang  menyatakan  bahwa perkembangan  ekonomi disebabkan  oleh  faktor  utama  yaitu  proses  inovasi  dan pelakunya  adalah  para  investor atau  wiraswastawan.  Kemajuan  ekonomi  suatu masyarakat  hanya  bisa  diterapkan dengan  adanya  inovasi  oleh  para  wiraswasta.
Dengan  adanya  inovasi  tersebut  dan didorong  oleh  keinginan  untuk  memperoleh keuntungan maka akan diadakan penanaman modal baru. Investasi  yang baru ini akan  meningkatkan  kegiatan  ekonomi.  Pendapatan masyarakat  akan  bertambah dan  tingkat  konsumsi  menjadi  bertambah  tinggi.  Kenaikan tersebut  akan mendorong perusahaan-perusahaan lain untuk menghasilkan lebih banyak barang dan melakukan penanaman modal baru.
Dalam  Islam  kegiatan  investasi  merupakan  kegiatan  muamalah  yang sangat  dianjurkan, karena dengan investasi  harta yang dimiliki menjadi  produktif dan  juga  mendatangkan  manfaat  bagi  orang  lain.  Dalam  hukum  Islam penimbunan  harta  merupakan  suati  tindakan  yang  dilarang.  Salah  satu  bentuk investasi yang dapat memutar roda keuangan adalah menanamkan modal di pasar modal.  Institusi  pasar  modal  syariah  merupakan  salah  satu  pengejewantahan tentang  seruan  investasi  tersebut.  Pasar  modal  syariah  dibentuk  karena  ingin mewujudkan  misi  perekonomian  tertentu  untuk  kemaslahatan  yang  senantiasa sesuai dengan tujuan hukum Islam itu sendiri. Ada beberapa misis yang diemban dalam  operasionalisasi  pasar  modal  syariah.  Pertama,  menjadi  sarana  investasi yang  dapat  memberikan  keuntungan.  Kedua,  sarana  yang  dapat  mewujudkan prinsip ta’awun di  mana  pihak  yang  membutuhkan  modal  tertolong,  sedangkan pihak  lainnya  dapat  mengolah  uangnya  dengan  kemanfaatan.  Ketiga,  prinsip
menyemarakkan  sektor  rill,  di  mana  harta  yang  diinvestasikan  akan  menjadi pelunas  bagi  bergeraknya  roda  perekonomian  yang  akan  berimbas  kepada berkurangnya jumlah pengangguran, khususnya di Indonesia.

## Kesimpulan
Secara  substansi  pasar  modal  baik  konvensional  maupun  syariah  dapat dikatakan  selaras  dengan  hukum  Islam,  karena  misi  hukum  Islam  dalam  bidang Muamalah  adalah  kemaslahatan  umat  yang  juga  dijadikan  tujuan  dibentuknya pasar  modal.  Yang  menjadi  perbedaan  yang  fundamental  antara  pasar  modal konvensional  dan  syariah  terletak  pada  operasionalisasinya,  dimana  pada  pasar modal konvensional masih banyak ditemui spekulasi dan praktek jual beli saham yang tidak sesuai  dengan hukum  Islam yang dapat  merusak tujuan kemaslahatan itu sendiri.
Mewujudkan  kemaslahatan  dibidang  ekonomi  dengan  mensyariahkan pasar  modal  sebagai  instrumen  investasi  di  Indonesia  dapat  membersihkan praktik-praktik  spekulasi  dana  praktik  lainnya  yang  tidak  sesuai  dengan  prinsip syarian  dalam  operasionalisasi  pasar  modal.  Untuk  mencegah  perilaku  yang menyimpang dari hukum Islam tersebut dapat dilakukan dengan penegasan aturan hukum  yang  mengatur  kegiatan  transaksi  di  pasar  modal,  dengan menumbuhkembangkan  pasar  modal  syariah.  Sehingga  tujuan  dari  ekonomi tersebut  terlaksana  yakni  kemaslahatan  bagi  emite  dan  juga  investor.  selain kemaslahan  bagi  para  pihak  yang  bertransaksi,  hal  ini  juga  akan  mendorong pertumbuhan perekonomian seiring dengan pertumbuhan pasar modal syaraiah di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Fadilah. “ Pasar Modal Syariah dan Konvensional .” Jurnal islamic Bangking, Vol. 3, No. 2, Februari 2018.
Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/VI/2000  Tentang Jual  Beli Saham.
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor  32/DSN-MUI/IX/2002  Tentang  Obligasi Syariah.
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor  33/DSN-MUI/IX/2002  Tentang  Obligasi Syariah Mudharabah.
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor  40/DSN-MUI/IX/2003  Tentang  Pasar Modal  dan  Pedoman  Umum  Penerapan  Prinsip-Prinsip  Syaraiah  di Bidang Pasar Modal
Fatwa  Dewan  syariah  Nasional  Nomor  41/DSN-MUI/III/2004  Tentang  Obligasi Syariah Ijarah.
Huda,  Nurul  dan  Mustafa  Edwin.  2008, Investas  pada  Pasar  Modal  Syariah. Jakarta: Kencana.
Isfandiar,  Ali  Amin.  “Akad  Muamalah  di  Pasar  Modal  Syariah.” Jurnal  Hukum Islam , Vol. 7, No. 1 Juni 2009.
Keuangan,  Otoritas  Jasa. Pasar  Modal:  Regulasi  Pasar  Modal  Syariah. Kamis Maret 2020. http://www.ojk.go.id (diakses 26 Maret 2020).
Muklis,  Faiza.  “ Perkembangan  dan  Tantangan  Pasar  Modal  Indonesia .”  Al Masraf Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, Vol. 1, No. 1, Januari- Juni 2016.
Murtadho,  Ali.  “ Pensyariahan  Pasar  Modal  dalam  Persektif  Maqashid  Al- Syari'ah Fi Al-Iqtshad .” Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam Economica, Vol. 5, No. 2, Oktober 2014.
Nasution,  Yenni  Samri  Juliati.  “ Peran  Pasar  Modal  dalam  Perekonomian Negara .” Jurnal  Human Falah  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2015.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 53/POJK.04/2015 Tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal.
Prasetia, Yussi Septa. “ Implementasi Regulasi Pasar Modal Syariah Pada Sharia Online Tranding  System (SOTS) .” Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Al- Tijary, Vol. 2, No. 2 Juni 2017.
Saputra, M. Nasya Agus. “ Pasar Modal Syariah di Indonesia .” Jurnal Al-Qanun, Vol.17, No. 1, Juni 2014.
Sudarsono,  Herri.  2007, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah  Deskripsi  dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonisia.
Syafrida, Ida, dkk. “ Perbandingan  Kinerja  Instrumen Investasi  Berbasis Syariah dengan  Konvensional  Pada  Pasar  Modal  di  Indonesia .”  Jurnal  Al- Iqtishad, Vol. 6, No. 2, Juli 2014.
Usman,  Marzuki,  dkk,  1997 Pengetahuan  Dasar  pasar  Modal. Jakarta:  Institut Bankir Indonesia.
Widayanti,  Marlina  dan  Novita  Sari.  “ Kajian  Pasar  Modal  Syariah  dalam Mempengaruhi  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Indonesia .”  Ekonomikawan:
Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 19, No. 1, Juli 2019.