## PENGUATAN HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH UNTUK MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INDONESIA

## Muhammad Rusydi
Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia muhammadrusydidr@gmail.com

## A B S T R A K
Pembangunan  infrastruktur  Indonesia  telah  menjadi  prioritas  utama  pemerintah.  Hal  ini berkesinambungan dengan upaya pertumbuhan ekonomi yang terus dipacu selama lima tahun. Tercatat  satu  tahun  pergantian  pemerintahan,  Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia  bertumbuh sekitar  4,73%  di  September  2015.  Pembangunan  infrastrukur  yang  terus  dipacu  tersebut haruslah didukung oleh sebuah legal standing yang kuat demi mempercepat pembangunan. Saat ini  telah  ada  aturan  terbaru  mengenai  hukum  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah,  yakni Peraturan  Presiden  Nomor  16  tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah, akan tetapi melihat urgensi dan kebutuhan di lapangan, keberadaan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 perlu diganti dengan jenis peraturan yang lebih dari sekedar Peraturan Presiden. Pergantian  tersebut  bisa  saja  dirubah  yang  dahlunya  adalah  Peraturan  Presiden  menjadi sebuah  Undang-Undang  tentang  pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah.  Penguatan  Hukum pengadaan  Barang  dan Jasa  Pemerintah  akan  menjadi  pondasi yang kuat  untuk  mempercepat pembangunan yang merupakan salah satu prioritas pemerintah Indoesia.
Kata kunci: Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Infrastruktur, Peraturan

## A B S T R A C T
Indonesia's  infrastructure  development  has  become  the  government's  top  priority.  This  is continuous  with  the  efforts  of economic  growth  that  has  continued  to  be  driven  for five  years. One year of change of government recorded, Indonesia's Economic Growth grew about 4.73% in September  2015.  The  development  of  infrastructure  that  continues  to  be  driven  must  be supported  by  a  strong  legal  standing  to  accelerate  development.  At  present  there  is  a  new regulation  regarding  the  law  on  procurement  of  government  goods  and  services,  namely Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Procurement of Government Goods and Services, but seeing the urgency and needs in the field, the existence of Presidential Regulation number 16 of 2018 needs to be replaced with the type of regulation more than just a Presidential Regulation.  The  substitution  could  have  been  changed,  which  was  originally  a  Presidential Regulation  into  a  Law  on  the  procurement  of  Government  Goods  and  Services.  Legal Strengthening the procurement of Government Goods and Services will be a strong foundation to accelerate development which is one of the priorities of the Indonesian government.

## Penguatan Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Untuk Mempercepat Pembangunan Indonesia
Keywords: Integrity, Anti-corruption, Partisipation dan Colaboration.

## 1. P E N D A H U L U A N

## 1.1. Latar Belakang
Pembangunan  infrastruktur  Indonesia  telah  menjadi  prioritas  utama  pemerintah.  Hal  ini berkesinambungan  dengan  upaya  pertumbuhan  ekonomi  yang  terus  dipacu  selama  beberapa tahun  ini.  Tercatat  satu  tahun  pergantian  pemerintahan, 1 pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia bertumbuh  sekitar  4,73%  di  September  2015.  Pembangunan  infrastrukur  yang  terus  dipacu tersebut  haruslah  didukung  oleh  sebuah legal  standing yang  kuat  demi  mempercepat pembangunan.
Demi  memastikan  proses  pembangunan  tersebut  telah  banyak  berbagai  macam  aturan  yang terbit.  Perubahan  aturan-aturan  tersebut  dimaksud  untuk  menjawab  tantangan  dan  perubahan pola pengadaan yang selama ini terjadi. Perubahan aturan tersebut kemudian berubah hanya pada sisi  materil  saja.  Namun,  jika  bicara  penguatan  hukum  secara  subtansi  hukum  tidak  berubah sama sekali.
Setidaknya secara sederhana dan secara umum terdapat beberapa perubahan peraturan-peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terlihat seperti gambar di bawah ini:
Gambar 1.1
1 Yang di maksud dengan Pergantian Pemerintahan adalah pergantian kekuasaan Presiden dari masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), pergantian tersebut di mulai tahun 2014.

## Penguatan Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Untuk Mempercepat Pembangunan Indonesia
Perjalanan beberapa upaya percepatan Infrastruktur dengan menggunakan banyak peraturan. 2
Dari gambar diatas, telah banyak perubahan-perubahan terkait aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, namun hanya terlihat pada bentuk aturan yang  bersifat khsusus dan terpisah-pisah. Sejak di terbitkannya aturan mengenai pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Peraturan yang di pakai pernah memiliki Legal Standing yang kuat berupa adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun  1999 Tentang  Jasa  Konstruksi.  Akan  tetapi  saat  ini Legal  Standing mengenai  hukum pengadaan barang dan jasa berubah menjadi hanya sebatas Keputusan Presiden (Kepres). 3
Kekuatan Hukum pengadaan-pun baru mulai terganti dengan perubahan di tahun 2010, dimana Keppres yang sebelumnya terbit menggantikan Keppres pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam  kurun  waktu  2003-2010,  baru  muncul  jenis  hukum  yang  lebih  kuat  dan  mengikat  dari Keppres yaitu Peraturan Presiden tepatnya pada masa Pemerintahan SBY. 4
Padahal, melihat  banyaknya  perubahan  isi  dari  peraturan  tersebut  sangat  cocok  diganti  dengan jenis aturan  yang  secara  hierarki  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  dari  sekedar  Peraturan Presiden. Saat  ini  telah  ada  aturan  terbaru  mengenai  hukum  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 tahun 2018. 5
Melihat  urgensi  dan  kebutuhan  di  lapangan,  keberadaan  Peraturan  Presiden  nomor  16 tahun  2018  perlu  diganti  dengan  jenis  peraturan  yang  lebih  dari  sekedar  Peraturan  Presiden. Pergantian tersebut bisa saja dirubah yang dahlunya adalah Peraturan Presiden menjadi sebuah Undang-Undang tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. 6 Penguatan Hukum pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah akan menjadi pondasi yang kuat untuk mempercepat pembangunan yang  merupakan  salah  satu  prioritas  pemerintah  Indonesia.  Untuk  mengetahui  pembahasan selanjutnya  maka  latar  belakang  diatas  memberikan  rumusan  masalah  adalah  bagaiman  politik kebijakan pengadaan barang dan jasa di Indonesia ?

## 1.2. Metode Penelitian
Tulisan ini menggunakan kajian pustaka (literature research), dalam penelitian hukum  metode ini  dikatakan  metode pendekatan  yuridis  normatif  atau penelitian  hukum  kepustakaan  yang
2 Perkembangan  tentang  peraturan  Infrastruktur  di  Indonesia  dalam    https://kppip.go.id/tentang- kppip/perkembangan-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia/ diakses pada tanggal 20 Oktober 2019 Pukul 23.36 WIB.
3 Coba lihat mengenai Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  yang  masih  berbentuk  Keppres  pada  masa  Pemerintahan Megawati Soekarno Putri.
4 Coba lihat Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2010 yang mengganti keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003.
5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
6 Jika dalam keadaan ini, Presiden berposisi sebagai kepala pemerintah yang melakukan Tindakan hukum berupa recht handelingen, baca Muhtar Said, Asas Asas Hukum Administrasi Negara, Thafa Media, 2019

## Penguatan Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Untuk Mempercepat Pembangunan Indonesia
artinya  suatu  pendekatan  berdasarkan  aturan - aturan  hukum  sebagai  suatu  ketentuan  yang abstrak    atau    dengan    kata    lain    suatu    cara    atau    prosedur    yang    digunakan    untuk memecahkan  masalah  dengan  mengadakan  penelitian  terhadap  data sekunder. Fokus kajian terletak  pada  diskursus  yang  ada  dalam  teks,  yakni  norma tentang  pengadaan  barang  dan jasa, baik  yang  diatur  dalam  undang-undang  maupun  dalam  peraturan  dibawahnya, terutama terkait dengan recht handelingen yang menjadi kewenangan Presiden

## 2. P E M B A H A S A N

## 2.1 Sejarah Peraturan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia
Pengadaan  barang  dan  jasa  menurut  Perpres  terbaru  adalah  kegiatan  barang  dan jasa  oleh  alat pemerintah  dan  penyedia  (Kontraktor) mulai  dari  perencanaan,  pengerjaan  hingga  serah terima pekerjaan  hasil  pengadaan. 7 Tujuan  dari  pengadaan  Barang  dan  jasa  sendiri  secara  khusus dipergunakan  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik.  Pelayanan  publik  digunakan  untuk melayani  semua  kebutuhan  rakyat  dalam  bentuk  fasilitas  dan  jasa  yang  masuk  dalam  sebuah program  pengadaan  barang  dan  jasa.  Pelayanan  publik  menjadi  kebutuhan  dasar  dalam  bentuk pelayanan umum. 8
Untuk  membuat  pelayanan  umum  tersebut  menjadi  semakin  membaik  dan  tertib  administrasi, tentu dibutuhkan sebuah aturan yang mengikat dan mengatur proses pengadaan barang dan jasa untuk  membuat  pelayanan  publik  baik  dalam  bentuk  barang,  jasa,  infrastruktur  dan  bentuk lainnya.  Proses  pengadaan  barang  dan  jasa  tersebut  menjadi  hal  yang  sangat  penting  dalam memenuhi dan menyediaka sarana dan prasarana yang memadai. Aturan Pengadaan Barang dan jasa  tidak  lebih  daripada  memenuhi  tujuan  dari  amanat  Undang-Undang  Dasar  1945  yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.
Amanah  Undang-Undang  Dasar  tersebut  secara  internasional  dapat  dimaknai  oleh terselenggarakanya tata pemerintahan yang baik ( Good Governance ). Good Governance menurut dari UNDP ( United Nations Development Program) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan  banyak  pihak  seperti;  Negara  dan  pemerintahan,  Swasta,  dan  Masyarakat  atau rakyat. 9
Aturan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah selanjutnya diatur dalam peraturan  perundang-undangan.  Pada  awalnya  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  peraturan perundang-undangan terkait barang dan jasa pemerintah telah ada pada tahun 1941.
7 Peraturan Presiden (Perpres) nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
8 Hardiyansyah. (2011). Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
9 Sedarmayanti.  (2009).  Reformasi  Administrasi  Publik,  Reformasi  Birokrasi,  dan  Kepemimpinan  Masa  Depan: Mewujudkan Pelayanan prima dan Kepemerintahan yang baik. Bandung, Refika Aditama. Halaman 270.

## Penguatan Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Untuk Mempercepat Pembangunan Indonesia
Peraturan tersebut merupakan peraturan pemerintah kolonial Belanda yang dikenal dangan AV 41.  AV  41  adalah Algemene  voorwarden  voor  de  uitvoering  bij  aanneming  van  openbare werken. Aturan ini mengatur mengenai cara dan syarat pembuatan konstruksi bangunan umum dan  ditetapkan  dengan  sebuah  surah  keputusan  pemerintah  Kolonial  Belanda  pada  tanggal  28 Mei 1941, surat keputusan dan aturan ini masih dalam bentuk bahasa Belanda, kemudian aturan ini menjadi aturan baku hingga dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia. 10
Aturan yang di kenal dengan AV.41 ini dibuat untuk mengatur segala bentuk hak dan kewajiban antara pengguna jasa serta penyedia jasa dalam mengerjakan jenis pekerjaan konstruksi umum. Aturan ini awalnya dibuat oleh perkumpulan pekerja konstruksi umum Hindia Belanda. Saat itu tidak  ada  orang  pribumi  yang  menjadi  bagian  dari  perkumpulan  ini.  Aturan  yang  dibuat  ini kemudian  menjadi  dasar  dan  pedoman  bagi  para  pelaku  pengadaan  saat  itu,  hingga  sekarang dapat dikatakan jika aturan AV 41 itu menjadi dasar dari pengadaan barang dan jasa. AV 41 ini kemudian  menjadi  kekuatan  hukum  tetap  hingga  diperbaharui  dengan  aturan  perundang- undangan  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  1999 Tentang  Jasa  Konstruksi  dan  dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa Konstruksi.
AV.41  tersebut  kemudian  tidak  lagi  menjadi  dasar  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  di Indonesia  karena  telah  diperbaharui  dengan  aturan  yang  baru.  Proses  pengadaan  barang  Jasa kemudian  menjadi  lebih  sistematis  dan  banyak  terdapat  perbaikan-perbaikan,  maka  pada tahun 1999  lahirlah  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  1999 Tentang  Jasa  Konstruksi. 11 Undang- undang  Nomor  18  Tahun  1999 Tentang  Jasa  Konstruksi  saat  itu  telah  memiliki  aturan dibawahnya  berupa  Peaturan  Presiden,  adapun  diantara  Peraturan  presiden  (Perpres)  tersebut adalah:
• Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2000 tentang  Peran  Serta  Masyarakat  Jasa Konstruksi.
• Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelengaraan Jasa Konstruksi.
• Peraturan  Pemerintah  Nomor  30  Tahun  2000 tentang  Penyelenggaraan  Pembinaan Jasa konstruksi.
Setelah  itu  barulah  muncul  aturan  baru  mengenai  Pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah, tetapnya  yang  tertuang  dalam  Keputusan  Presiden  (Kepres)  nomor  80  tahun  2003 tentang Pedoman  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang  Jasa  Pemerintah.  Perbaikan  Keputusan  Presiden (Kepres)  nomor  80  tahun  2003 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang  Jasa
10 Malangjoedo,  Soekarsono  Terbitan:  (1978). “ Algemene  voorwaarden  voor  de  uitvoering  bij  aaneming  van openbare werken (AV 41 Algemene voorwaarden voor de uitvoering bij aanneming van openbare werken = SU 41:  syarat-syarat  umum  untuk  pelaksanaan  bangunan  umum  yang  dilelangkan).  Jakarta: Badan  Penerbit Pekerjaan Umum. 1983.
11 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.
Pemerintah  kemudian  disempurnakan  dengan  lahirnya  aturan  baru  berupa  Peraturan  Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan  ini  lebih  baik  daripada  peraturan  sebelumnya  karena  terdapat  beberapa  perbaikan berupa  inovasi  sebagai  pengganti  pedoman  atau  acuan  aturan  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah.  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  54  tahun  2010  adalah  salah  satu  Peraturan pengadaan Barang/Jasa yang sangat banyak perubahan dibandingkan dengan aturan sebelumnya.
Diantara  perbaruan  dan  perubahannya  dapat  dilihat  pada  proses  lelang  yang  merupakan  salah satu  hal  penting  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah,  misalkan  dalam  proses pengumuman  yang  dilakukan  dengan  menunjukan  pengumuman  lelan  melalui  papan-papan pengumuman dan media cetak seperti Koran.
Kemajuan tersebut terlihat dengan adanya sistem baru yang sangat memudahkan penyedia dalam melihat paket-paket pengadaan. Sistem tersebut diumumkan dengan portal dan dilakukan secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Kemudian terdapat perubahan lain  dalam  unsur  pengadaan  yang  terpisah  dan  dapat  di  lihat  melalui  instansi-instansi  terkait. Dalam instansi tersebut terdapat di ULP (Unit Layanan Terpadu). ULP ini merupakan lembaga yang  memiliki  panitia  lelang  dengan  pokja-pokja  yang  terpisah-pisah  di  setiap  instansi  yang dimaksud. Disisi lain, proses yang terdapat pada Perpres 54 tahun 2010 semua dilakukan secara elektronik sehingga sangat terbuka dan memudahkan banyak pihak yang ingin mengetahui dan ikut  terlibat  dalam  segala  proses  pengadaannya.  Tidak  lupa  pula  perubahan  lainnya  berupa pergantian sebutan misalnya; PimPro (Pemimpin Proyek) telah berubah menjadi PA (Pengguna Anggaran)/(KPA) Kuasa Penguna Anggaran/(PPK) Pejabat Pembuat Komitmen.

## 2.2. Perbedaan Perpres 54 tahun 2010 dan Perspres 18 than 2018
Perubahan  terkait  Peraturan  Presiden  (Perpres)  nomor  54  tahun  2010  yang  diagantikan  dengan Peraturan  Presiden  (Perpres)  nomor  18  tahun  2018  secara  subtansi  adalah  menggantikan  dan meperbaiki kekurangan sebelumnya. Secara sederhana terdapat beberapa perbedaan yang mudah dilihat diantara kedua peraturan tersebut, salah satunya adalah mengenai penandanangan kontrak. pada  peraturan  Presiden  nomor  54  Tahun  2010,  penanda  tangan  kontrak  berada  pada  (PA) Pengguna  Anggaran  atau  (KPA)  Kuasa  Pengguna  Anggaran atau  juga  (PPK)  Pejabat  Pembuat Komitmen.
Penandatanagan kotrak tersebut didelegasikan kepada PA, KPA atau PPK tergantung dari jumlah kegiatan  yang  akan  di  tandatangani.  Ini  dilakukan  dengan  melihat  pada  kemampuan  dalam menangani  kegiatan  pengadaan  yang  terbatas  sehingga  dibutuhkan  pendelegasian  kepada  salah satu dari PA, KPA atau PPK.
Selain itu,  Proses  lelang juga  dilakukan  dengan  ULP  (Unit  Layanan  Pengadaan)  yang  sifatnya otonom.  Proses  lelang  tersebut  kemudian  akan  dibentuk  Pokja-pokja  sebagai  badan  yang bertanggungjawab jawab pada proses pengadaan.
Sedangkan  dalam  Peraturan  Presiden  (Perpres)  nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, terdapat perubahan dari pelaksana-pelaksana kegiatan pengadaan. Salah satunya  adalah  PPHP  (Pejabat  Penerima  Hasil  Pekerjaan)  yang  tugas  dan  wewenangnya menerima  hasil  pengerjaan.  Dua  unsur  yang  terbaru  tersebut  adalah  PPHPdan  PjPHP  atau Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan.

## 3. KESIMPULAN DAN PENUTUP
Peratuan  mengenai  Pengadaan  barang  dan jasa  telah  ada  sebelum  Indonesia  merdeka tepatnya pada Algemene voorwarden voor de uitvoering bij aanneming van openbare werken atau lebih di kenal dengan AV 41.Aturan AV 41 tersebut kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. Auran tersebut juga dibantu dengan beberapa peraturan pemerintah berupa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat Jasa  Konstruksi,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  29  Tahun  2000 tentang  Penyelengaraan  Jasa Konstruksi,  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  30  Tahun  2000 tentang  Penyelenggaraan Pembinaan  Jasa  konstruksi.  Perubahan  aturan  kemudian  berganti  dengan  Keputusan  Presiden (Kepres)  nomor  80  tahun  2003 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang  Jasa Pemerintah  dan  diperbarui  lagi  dengan  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  54  Tahun 2010 Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Terakhir  muncul  Perpres  16  tahun  2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Perubahan  Perpres  16  tahun  2018  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  sudah  saatnya diganti  dengan  peraturan  dengan  Hierarki  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi.  Aturan tersebut bisa berupa Undang-undang layaknya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi yang pernah berlaku sebelumnya.Pembentukan Undang-undang pengadaan yang baru  untuk  menggantikan  Perpres  16  tahun  2018  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah akan  menjadi  terobosan  yang  baik  dan  juga legal  standing yang  baik  dalam  mempercepat pembangunan  infrastrukur  sesuai  dengan  prioritas  pemeintah  dan  penguatan  pengadaan  di Indonesia.

## BIBILIOGRAFI

## a. Buku dan Jurnal
Hardiyansyah. (2011). “ Kualitas Pelayanan Publik ” . Yogyakarta: Gava Media
Malangjoedo,  Soekarsono  Terbitan:  (1978). “ Algemene  voorwaarden  voor  de  uitvoering  bij aaneming  van  openbare  werken (AV  41  Algemene  voorwaarden  voor  de  uitvoering  bij aanneming  van  openbare  werken  =  SU  41:  syarat-syarat  umum  untuk  pelaksanaan bangunan umum yang dilelangkan). Jakarta: Badan Penerbit Pekerjaan Umum. 1983.
Sedarmayanti. (2009). “ Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan: Mewujudkan Pelayanan prima dan Kepemerintahan yang baik. Bandung ” . Refika Aditama. Halaman 270.
b. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.
Keputusan  Presiden  (Keppres)  Republik  Indonesia  Nomor  80  Tahun  2003 Tentang  Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  54  Tahun  2010  tentang  Pengadaan  Barang  dan  Jasa Pemerintah.
Peraturan Presiden (Perpres) nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
c. Media online dan Website
Perkembangan  tentang  peraturan  Infrastruktur  di  Indonesia  dalam https://kppip.go.id/tentang- kppip/perkembangan-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia/ diakses  pada  tanggal  20 Oktober 2019 Pukul 23.36 WIB.