## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146
E-ISSN 2775-3174 Volume 4, Nomor 1, 2024

## Authors
1 Feny Windiyastuti
Affiliation
1 STIH IBLAM
Email feny@iblam.co.id

## Date Submission
26 Maret 2024

## Date Accepted
27 Maret 2024
Date Published
31 January 2024

## DOI
https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.376

## Analisis  Yuridis  Terhadap  Tindakan  Pidana Illegal Loging Di Kawasan Hutan Indonesia

## Abstrak
Illegal  logging  merupakan  kegiatan  penebangan,  pengangkutan,  dan penjualan kayu yang tidak sah dan tidak memiliki izin terhadap otoritas setempat. Illegal logging menjadi penyebab terbesar kerusakan hutan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peraturan pemerintah dan  upaya  penegakkan  hukum  terhadap  illegal  logging  di  kawasan Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatid dengan pendekatan studi  literatur  dimana  data  yang  diperoleh  dilakukan  analisis  yuridis normatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  peraturan  pemerintah  terhadap illegal  logging  dikawasan  hutan  Indonesia  cukup  memadai.  Namun, upaya  penegakkan  hukum  belum  sepenuhnya  efektif  dalam  mencegah dan  menindak  pelaku  illegal  logging.  Tindakan  prefentif  dalam pencegahan  illegal  logging  dengan  meningkatkan  kesejahteraan  dan pemberdayaan  kepada  masyarakat,  manajemen  hutan  yang  ditinjau kembali,  dan  dilakukan  perbaikan  serta  realisasi  terhadap  system perundangan  dan  pendidikan.  Tindak  hukum  berdasarkan  kepada  dasar hukum yang tertulis sebagai upaya dalam mengatasi illegal logging. Kata  Kunci:  Penebangan  Liar,  Penegakan  Hukum,  Peraturan Pemerintah

## Abstract
Illegal logging is the practice of felling, transporting, and selling timber without lawful permission and authorization from local authorities. It is a major cause of forest destruction in Indonesia. The purpose of this study is to understand the government regulations and law enforcement efforts against  illegal  logging  in  Indonesia.  The  study  employs  a  qualitative methodology with a literature review approach, where the gathered data are subjected to normative juridical analysis. The study finds that while the  government  regulations  regarding  illegal  logging  in  Indonesia's forest  areas  are  adequate,  the  enforcement  of  these  laws  has  not  been entirely effective in preventing and prosecuting illegal logging activities. Preventive actions to curb illegal logging include improving community welfare  and  empowerment,  reevaluating  forest  management,  and enhancing  and  implementing  legal  and  educational  systems.  Legal actions are based on written laws as a means to combat illegal logging. Keywords: Ilegal Logging, Law Enforcement, Government Regulation.

## PENDAHULUAN
Permasalahan  lingkungan  yang  terjadi  diakibatkan  oleh  perkembangan  kehidupan  dalam menghadapi globalisasi. Dalam bidang industri, hutan memberikan pengaruh besar sebagai penyangga kehidupan  (Bawono  &  Mashdurohatun  2011).  Indonesia  memiliki  kekayaan  keanekaragaman  hayati yang tinggi sehingga dijuluki sebagai “Megadiversity Country” (Von Rintelen et al. 2017). Undang- Undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) mengenai kehutanan dijelaskan bahwa hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan yang terdiri dari persekutuan alam yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan
Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna sehingga dalam pelestarian dikukuskan peraturan mengenai kehutanan dalam menjaga  kelestarian hutan dan mengatur tata  kelola hutan (Zulkifli et  al . 2018). Pemanfaatan hutan digunakan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab dalam kelestarian fungsi hutan dan keseimbangan lingkungan hidup bertujuan mendukung pengelolaan hutan dan Pembangunan kehutanan yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  33  ayat  (3)  menyatakan  bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Katong et al . 2020).
Secara  umum,  kerusakan  hutan  disebabkan  oleh  faktor  manusia,  ekonomi,  dan  lemahnya penegakkan hukum. Pembalakan liar (Illegal logging) merupakan kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan  penjualan  kayu  yang  tidak  sah  dan  tidak  memiliki  izin  terhadap  otoritas  setempat,  umumnya kegiatan  tersebut  dilakukan  pada  areal  hutan  yang  dilarang  dalam  pemanenan  kayu.  Illegal  logging dilakukan tidak berlandaskan pengelolaan hutan secara Lestari (Rauf dan Iman 2022). Menurut GFW ( Global Forest Watch) Illegal logging terbagi menjadi dua yaitu, kegiatan dilakukan oleh operator sah yang melakukan pelanggaran terhadap izin yang dimiliki dan terdapat keterlibatan pencurian kayu dari pohon  yang  ditebang  oleh  orang  yang  tidak  memiliki  hak  legal  dalam  penebangan  pohon.  Illegal logging menjadi penyebab terbesar kerusakan hutan di Indonesia. Meningkatnya kasus illegal logging di  Indonesia  kurangnya  tindak  pidana  terhadap  pelaku,  dan  hal  ini  memprihatinkan  dimana  sektor kehutanan  tidak  mampu  menemukan  jalan  keluar  dalam  mengatasi  permasalahan  tersebut.  Peristiwa yang terjadi di lapang membuktikan bahwa kurangnya penegakkan hukum. Oleh karena itu diperlukan konsepsi perlindungan yuridis guna sebagau alat perlindungan.
Tindak pidana terhadap illegal logging perlu dilakukan analisis yuridis yang terjadi di kawasan hutan  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  rumusan  dalam  penelitian  ini  bagaimana  peraturan  pemerintah terhadap illegal logging di kawasan hutan di Indonesia dan bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap illegal logging di kawasan hutan di indonesia?
Penelitian ini bertujuan mengetahui peraturan pemerintah terhadap illegal logging di kawasan hutan  dan  mengetahui  upaya  dalam  menegakkan  hukum  oleh  pemerintah  terhadap  illegal  logging  di kawasan hutan di Indonesia

## METODE
Penelitian  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  literatur.  Studi  literatur merupakan  suatu  metode  yang  dilakukan  dalam  mengumpulkan  dan  menganalisis  data  dari  berbagai sumber  kredibel  seperti  buku,  jurnal,  buku,  dan  lainnya.  Dalam  penelitian  ini  data  yang  diperoleh dilakukan analisis yuridis normatif dimana analisis dilakukan dengan mengkaji suatu isu berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku guna mendapatkan informasi yang relevan.
Penelitian  ini  berlandaskan  pada  metode  peneliatian  normatif  yang  dikenal  sebagai  metode penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual ( conseptual approach )  dan    pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  yang  melibatkan  kajian  dari dokumen-dokumen yang relevan yang datanya dianalisis secara deskriptif, seperti interpretasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma hukum, prinsip dalam penangkapan ikan menggunakan bom ikan,  struktur  hukum,  hubungan  antara  berbagai  regulasi  hukum  serta  literatur  ilmiah  lainnya  yang membahas terkait penelitian ini, baik yang serupa maupun berbeda (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).
Sumber informasi utama dalam penelitian ini adalah data sekunder dan literatur, termasuk bahan hukum  yang  relevan  dengan  topik  penelitian,  seperti  buku,  jurnal  dan  publikasi  ilmiah,  dokumen- dokumen  peraturan  perundang-undangan,  serta  bahan  hukum  yang  mempunyai  kekuatan  mengikat secara  yuridis.  Selain  itu,  juga  digunakan  pendekatan  yang  berfokus  pada  regulasi  guna  memahami ketentuan dan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Hutan  merupakan  suatu  ekosistem  penting  dalam  penyangga  kehidupan.  Illegal  logging merupakan kegiatan yang dapat memberikan kerugian dari berbagai aspek yang dilakukan oleh pihak tidak bermoral. Lahan kritis yang terjadi di kawasan hutan Indonesia diakibatkan oleh illegal logging. Menurut  Salim  (2013)  Kasus  illegal  logging  yang  terjadi  di  kecamatan  kasimbar  kabupaten  parigi mautong, sulawesi tengah dengan informasi yang diperoleh yaitu pengangukan hasil hutan kayu eboni tidak  dilengkapi  oleh  Surat  Keterangan  Sahnya  Hasil  Hutan  (KSHH)  dari  pihak  berwenang.  Barang bukti pada persidangan berupa satu unit mobil truk, dua belas kayu eboni dalam bentuk bantalan dengan berbagai ukuran, dan dua puluh tiga kayu jenis maraula dalam bentuk bantalan dengan berbagai ukuran. Penuntut  Umum  memutuskan  bahwa  terdakwa  dinyatakan  bersalah  melakukan  “Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi oleh surat keterangan sahnya hasil hutan” dengan  pelanggaran  terhadap  pasal  50  ayat  (3)  huruf  h  Jo,  Pasal  78  ayat  (7)  Undang-Undang  No.41 Tahun  1999  tentang  kehutanan.  Tuntutan  oleh  penuntut  umum  terhadap  terdakwa  dengan  pidana penjara  selama  satu tahun  dikurangi  selama  terdakwa  berada  didalam  tahanan  dengan  denda  sebesar Rp. 2000.000 (dua juta rupiah) subsidair dua bulan kurungan. Berdasarkan pertimbangan oleh hakim diberikan  keputusan  majelis  hakim  yaitu  menyatakan  bahwa  terdakwa  terbukti  sah  dan  meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mengangkut, menguasai hasil hutan” dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun dan denda sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama empat bulan.

## Pembahasan
Illegal logging memiliki potensi tinggi pada kerusakan hutan, dijelaskan secara tegas mengenai kerusakan  lingkungan  yang  terkandung  pada  Undang-Undang  No.  41  Tahun  1999  Pasal  50  ayat  (2) bahwa  “yang  dimaksud  kerusakan  adalah  terjadinya  perubahan  fisik,  sifat  fisik,  atau  hayati  yang menyebabkan  hutan  tersebut  terganggu  atau  tidak  dapat  berperan  sesuai  dengan  fungsinya”.  Hal  ini mengindikasikan  illegal  logging  merupakan  suatu  kegiatan  yang  melanggar  hukum.  Illegal  logging berpengaruh kepada fungsi-fungsi hutan yang mengakibatkan terancamnya kelestarian hutan. Dampak yang  dihasilkan  adalah  kerusakan  hutan  seperti  sumber  daya  yang  terkandung  dan  menimbulkan berbagai bencana seperti banjir, longsor, kurangnya peresapan karbon, dan lainnya (Suwarno, 2012). Menurut  Heryanto  et  al.  (2021)  tindak  pidana  illegal  logging  dikelompokkan  kedalam  beberapa kejahatan yang terdiri dari pencurian yang terkandung pada dasar hukum (KUHP) Pasal 362 dijelaskan penebangan  kayu  yang  dilakukan  secara  sengaja  pada  areal  hutan  dalam  pemanfaatan  hutan  tanpa dilandaskan oleh ketentuan hukum diartikan sebagai pelanggaran hukum. Pemalsuan yang terkandung pada  dasar  hukum  (KUHP)  Pasal  261  sampai  dengan  276 bahwa  pembuatan  surat  yang  isinya  tidak berisikan  hal  semestinya  merupakan  suatu  pelanggaran  dan  disebutkan  pada  dasar  hukum  (KUHP) Pasal 263 ancaman pidana pelanggar adalah paling lama 6 tahun dan Pasal 264 ancaman pidana paling lama 8 tahun dimana pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) pada pelaku illegal logging  didapatkan  pemalsuan  tanda  tangan  dan  stempel.  Penggelapan  yang  terkandung  pada  dasar hukum (KUHP) Pasal 372 sampai dengan 377 dimana pelaku illegal logging melakukan kegiatan over cutting  terhadap  penebangan  yang  dilakukan  diluar  areal  seharusnya,  target  penebangan  yang berlebihan, dan pencantuman hasil penebangan kayu pada SKSH lebih kecil dari jumlah sebenarnya.
Kerusakan terhadap lingkungan telah disebut pada Undang-Undang PLH No. 32 Tahun 2009 Pasal 48 bahwa tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam bab ini adalah kejahatan. Hal tersebut menunjukkan tindak pidana terhadap perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan.  Perundang-undangan  pasal  1  angka  (2)  No. 32  Tahun  2009 mengenai  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  (UUPPLH)  merupakan  upaya  sistematis  dan  terpadu  yang  dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan  penegakkan  hukum.  Tindakan  prefentif  dalam  mencegah  illegal  loging  yaitu  meningkatkan kesejahteraan  dan  pemberdayaan  kepada  masyarakat,  manajemen  hutan  yang  ditinjau  kembali,  dan dilakukan  perbaikan  serta  realisasi  terhadap  sistem  perundangan  dan  pendidikan  (Nazia  et  al.  2013). Penyidik  pada  kejahatan  illegal  logging  terdiri  dari  kepolisian  negara  republik  indonesia  yang
terkandung  pada  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2002  Pasal  14  ayat  (1)  huruf  f  dimana  hukum  dan perundangan merupakan tugas polri dalam menegakkan semua hukum pidana yang tercantum didalam dan diluar KUHP termasuk peraturan daerah. Pasal 6 ayat (1) KUHP menyebutkan terdapat dua pejabat yang  diberi  wewenang  dalam  menyidik  tindak  pidana  kehutanan  yaitu  penyidik  polri  dan  penyidik pegawai  negeri  sipil  (PPNS).  Kejahatan  illegal  logging  diberi  sanski  pidana  oleh  penyidik  guna mendapatkan efek jera terhadap pelaku dan menjadi salah satu upaya dalam perlindungan hutan dalam mempertahankan fungsi hutan lestari.

## PENUTUP
Permasalahan  lingkungan  yang  timbul  akibat  globalisasi  menjadi  penting  dalam konteks pelestarian hutan Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Illegal logging sebagai kegiatan illegal dalam pemanenan kayu yang dilakukan tanpa izin resmi  dan tidak berdasarkan pengelolaan hutan secara lestari dan illegal logging menjadi penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia. Tindak hukum berlandaskan dasar hukum tertulis. Upaya dalam mengatasi  illegal  logging  terdiri  dari  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,  perbaikan manajemen hutan, perbaikan sistem perundangan dan pendidikan. Berdasarkan analisis yuridis terhadap  tindakan  pidana  illegal  logging  di  kawasan  hutan  Indonesia,  beberapa  saran  untuk penelitian lanjutan adalah sebagai berikut:
Meningkatkan Penelitian Terkait Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan: Melakukan penelitian  lebih  lanjut  mengenai  efektivitas  program  pendidikan  dan  kesadaran  lingkungan dalam mengurangi tindakan illegal logging. Hal ini mencakup pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan isu lingkungan dan hukum, serta penelitian terhadap dampak jangka panjang dari pendidikan lingkungan terhadap perilaku masyarakat lokal.
Studi  tentang  Teknologi  dan  Inovasi  dalam  Pengawasan  Hutan:  Meneliti  potensi teknologi baru, seperti penggunaan drone, satelit, dan sistem informasi geografis (GIS), untuk pengawasan hutan yang lebih efektif. Penelitian ini dapat melibatkan pengembangan metode baru untuk mendeteksi dan mencegah illegal logging menggunakan alat-alat canggih.
Analisis Kebijakan dan Kerjasama Internasional: Mengkaji lebih dalam tentang peran kerjasama  internasional  dalam  menangani  illegal  logging.  Ini  termasuk  analisis  terhadap kesepakatan internasional, seperti CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), dan bagaimana implementasinya di Indonesia. Penelitian ini juga dapat mengevaluasi keefektifan kebijakan saat ini dan mencari ruang untuk peningkatan.
Penelitian tentang Dampak Sosial-Ekonomi Illegal Logging: Meneliti dampak sosial dan ekonomi  dari  illegal  logging  terhadap  masyarakat  lokal,  termasuk  dampak  terhadap  mata pencaharian dan keberlanjutan lingkungan. Ini juga termasuk studi tentang cara terbaik untuk mensejahterakan masyarakat lokal agar tidak bergantung pada aktivitas illegal logging.
Kajian Hukum Komparatif: Melakukan studi komparatif dengan negara-negara lain yang berhasil mengatasi  masalah  illegal  logging.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  praktik  terbaik  dan menerapkan pembelajaran tersebut dalam konteks Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Bawono,  B.  T., &  Mashdurohatun,  A.  (2011).  Penegakan  Hukum  Pidana  Di  Bidang  Illegal  Logging Bagi  Kelestarian  Lingkungan  Hidup  Dan  Upaya  Penanggulangannya. Jurnal  Hukum Unissula , 26 (2), 12290.
Heryanto,  M.,  Ciptono,  C.,  Azrianti,  S.,  Lestari,  L.,  &  Ashari,  E.  (2021).  ANALISIS  YURIDIS ILLEGAL LOGGING. JURNAL DIMENSI , 10 (1), 161-177.
Katong, N., Abas, A. Y., & Sendow, D. C. (2020). Studi Kasus Tindak Pidana Kehutanan Di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , 111-126.
Nazia, Z., Atikah, W., & Nugroho, R. (2013). Kajian Yuridis Mengenai Illegal Logging Di Kawasan Hutan (Studi Kasus Di Balai Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember).
Putranto,  R.  D.,  &  Harvelian,  A.  (2023).  Group  Counseling  as  an  Effort  to  Improve  Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). POSTULAT , 1(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137
Rauf, S., & Iman, A. N. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Illegal Logging Dikecamatan Abuki Kabupaten  Konawe  (Studi  Kasus  Putusan  No.  46/Pid.  B/LH/2021/PN  Unh). Lakidende  Law Review , 1 (2), 207-220.
Salim,  R.  H.  (2013).  Tinjauan  yuridis  terhadap  tindak  pidana  illegal  logging  di  kabupaten  parigi moutong sulawesi tengah [skripsi]. Makassar: Universitas Hasanuddin.
Suwarno. (2012). Dampak larangan illegal logging dan illegal mining terhadap pendapatan masyarakat daerah  pemekaran. JEAK:  Journal  of  Economics  and  Policy .  5(2):  127-229.  DOI: 10.15294/jejak.v7i1.3596.
Von Rintelen, K., Arida, E., & Häuser, C. (2017). A review of biodiversity-related issues and challenges in megadiverse Indonesia and other Southeast Asian countries. Research Ideas and Outcomes , 3 , e20860.
Zulkifli, M., Herawatiningsih, R., & Yani, A. (2018). Tingkat Dominansi Dan Asosiasi Kelompok Kayu Indah  Di  Areal  Iuphhk-Hti  Pt.  Bhatara  Alam  Lestari  Kabupaten  Mempawah. Jurnal  Hutan Lestari , 6 (3): 438-446.