## Implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak Di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
Saprudin Saida Panda 1 ,  Djumadi 2 , Fajar Apriani 3
Abstract The  purpose  of  this  study  was to  describe  and  analyze  the implementation of the Child Welfare Program in Samarinda by the Social Service  of  East  Kalimantan  Province  and  determine  the  factors  that support and hinder the implementation of the program. This research was a qualitative research,  with  research  sites  in  East  Kalimantan  Provincial Social Service and several other research sites. Primary data obtained from interviews with selected informants, as well as from direct observation in the study area. While secondary data were collected from data held by the agency.
Keywords :  “Child Welfare Program Implementation"

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  dan menganalisis  implementasi  Program  Kesejahteraan  Sosial  Anak  di  Dinas Sosial  Provinsi  Kalimantan  Timur dan mengetahui  faktor-faktor  yang mendukung  dan  menghambat  implementasi  Program  Kesejahteraan Sosial  Anak  di  Kota  Samarinda  oleh  Dinas  Sosial  Provinsi  Kalimantan Timur. Penelitian ini berjenis kualitatif, dengan lokasi penelitian di Dinas Sosial  Provinsi  Kalimantan  Timur  dan Dinas  Kesejahteraan  Sosial  Kota Samarinda  serta beberapa situs  penelitian. Data  primer  berasal  dari wawancara dengan informan terpilih, juga dari pengamatan langsung di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder berasal dari data yang dimiliki oleh instansi. Penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diolah dengan menggunakan analisis model interaktif.
Kata Kunci : Implementasi, Program Kesejahteraan Sosial Anak
Dalam  rangka  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,  maka pemerintah  telah  mengeluarkan  berbagai  program,  salah  satunya  program kesejahateraan  sosial anak.  Kebijakan  tersebut  dimaksudkan  untuk memberikan perlindungan agar dapat tetap hidup, tumbuh dan berkembang seperti  layaknya  anak-anak  pada  umumnya.  Sebagai  lembaga  pemerintah atas  nama  negara  mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan  perlindungan terhadap semua  anak  agar  memproleh  hak  dasar  anak,  seperti  bantuan kebutuhan dasar, aksesbilitas pelayanan sosial dasar. Tetapi faktanya banyak
1 Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
2 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
3 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
anak  yang  tidak  mendapatkan  itu  semua,  bahkan    yang  terjadi  hanya penelantaran  oleh  orang  tua  atau  tanpa  asuhan  orang  tua  /  keluarga,  dan juga ada yang mendapat perlakuan tidak semestinya. Sehubungan fenomena tersebut maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan  melalui  Menteri  Sosial  RI  Nomor  15  A/  HUK/2010  tentang Program  Kesejahteraan  Sosial  Anak.  Diharapkan  Program  tersebut  dapat memberikan perlindungan terhadap anak dari penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi  sehingga  dapat  hidup  layak  dan  mampu  mengembangkan  diri serta  dapat  melaksanakan  fungsi  sosialnya    Meski  demikian,  dalam perkembangannya  masih  terdapat  anak yang  tidak  mendapatkan perlindungan  sesuai  kualifikasi  yang  diharapkan.  Dinas  Sosial  Provinsi Kaltim, sebagai pelaksana program kesejahteraan sosial anak ternyata secara aplikatif  dihadapkan  oleh  berbagai  hal  sehingga  belum  mampu  mengatasi persoalan anak secara efektif. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa : 1). masih  ada  anak  yang  diterlantarkan,  2).  masih  bekerja  dijalanan,  dan    3). mendapat perlakuan diskriminatif  dan  tereksploitasi.
Berdasarkan  pemikiran  diatas,  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  lebih mendalam,  agar  dapat  diketahui  secara  jelas,  aktual  dan  faktual  mengenai fenomena  yang  berkenaan  dengan  implementasi program  kesejahteraan sosial anak di Kota Samarinda.

## Kerangka Dasar Teori
Kebijakan Publik
Wahab (2003 : 30), mengungkapkan bahwa, Pertama , pandangan yang mengidentifikasikan  kebijakan  publik  dengan  tindakan-tindakan  yang dilakukan  oleh  pemerintah,  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Parker,  yang menyatakan  bahwa  “Kebijakan  negara  adalah  suatu  tujuan  tertentu  atau serangkaian asas tertentu/tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu  waktu  tertentu  dalam  kaitannnya  dengan  sesuatu  subjek  (sebagai respon  terhadap  suatu  keadaan  yang  krisis".  Diungkapkan  juga  oleh  Dye (dalam  Islamy,  2004  :  18),  bahwa: "Public  Policy  is  whatever  government chosee to do or not to do” (apapun yang dipilih pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan). Kedua , pandangan yang memusatkan perhatian pada implementasi  kebijakan  ( policy  implementation ).  Pandangan  ini dikategorikan dalam dua kutub yaitu mereka yang melihat kebijakan publik sebagai keputusan pemerintah yang merupakan tujuan-tujuan atau sasaran- sasaran  tertentu;  dan  mereka  yang  beranggapan  bahwa  kebijakan  publik mempunyai akibat-akibat atau dampak yang dapat diramalkan ( predictable ) atau dapat diantisipasi sebelumnya.
Dari  pendapat  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan  public merupakan  hasil  keputusan  yang  diambil  oleh  pejabat  Negara  atau  orang yang  mempunyai  otoritas  kewenangan,  dan  dilaksanakan  secara  konsisten oleh pelakunya, dalam rangka memperbaiki suatu keadaan yang lebih baik.

## Implementasi Kebijakan
Menurut  Pressman  dan  Wildavsky  (dalam  Abdul  Wahab,  2003:17) imple-mentasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana  tindakan  dalam  mencapai  tujuan  tersebut,  atau kemampuan untuk  menghubungkan  dalam  hubungan  kausal  antara  yang  diinginkan dengan cara mencapainya.
Masmanian dan Sabatier (dalam Abdul Wahab, 2005:65) menjelaskan bahwa makna implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah  suatu  program dinyatakan  berlaku  atau  dirumuskan  merupakan fokus  perhatian  implementasi  kebijakan,  yakni  kejadian-kejadian  dan kegiatan-kegiatan  yang  timbul  sesudah  disahkannya  pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan-nya maupun menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.
Pendapat  lain  dikemukakan  Mazmanian  dan  Sabatier  (2007:68) merumuskan  implementasi  kebijakan  negara  dengan  lebih  rinci,  yaitu implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam  bentuk  undang-undang,  namun  dapat  pula  berbentuk  perintah- perintah  atau  keputusan-keputusan  eksekutif  yang  penting  atau  keputusan badan  peradilan.  Lazimnya,  keputusan  tersebut  mengidenti-fikasikan masalah  yang  ingin  di  atasi,  menyebutkan  secara  tegas  sasaran  yang  ingin dicapai,  dan  berbagai  cara  untuk  menstruktur-kan/mengatur  proses implementasinya.  Proses  ini  berlangsung  setelah  melalui  sejumlah  tahapan tertentu,  biasanya  diawali  dengan  tahapan  pengesahan  undang-undang, kemudian  output  kebijaksanaan,  kesediaan  dilaksanakannya  keputusan- keputusan  oleh  kelompok-kelompok  sasaran,  dampak  nyata  baik  yang dikehen-daki  atau  yang  tidak  dari  output  tersebut,  dampak  keputusan sebagai  dipersep-sikan  oleh  badan-badan  yang  mengambil  keputusan,  dan akhirnya  perbaikan-perbaikan  yang  penting  (atau  upaya  untuk  melakukan perbaikan  terhadap undang-undang/peraturan yang bersangkutan Menurut  Winarno  (2005:101)  suatu  program  kebijakan  harus diimplemen-tasikan  agar  mempunyai  dampak  atau  tujuan  yang  diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat  administrasi  hukum  dimana  berbagai  aktor,  organisasi,  prosedur  dan teknik  yang  bekerja  bersama-sama  untuk  menjalankan  kebijakan  guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.
Dari  pendapat  beberapa  ahli  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa implementasikan  kebijakan  adalah  melaksanakan  keputusan  dalam  rangka mengatasi  suatu  permasalahan  melalui  langkah-langkah  yang  sudah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan Meskipun secara teoritis kebijakan ditujukan  untuk  melakukan  perbaikan  dan  menciptakan  rasa  aman  bagi masyarakat  tetapi  hal  tersebut  sangat  tergantung  pada  para implementatornya,  karena  kegagalan  kebijakan  banyak  disebabkan  pada proses implementasi.

## Implementasi Program Kesejahteraan……………………………………………..……….(Saprudin Saida Panda)
Van Meter dan Van Horn, (dalam Abdul Wahab, 1997 : 79), mengatakan bahwa  “suatu  proses  implementasi  sangat  dipengaruhi  oleh  sifat  kebijakan yang  akan  dilaksanakan.  Perubahan,  kontrol,  dan  kepatuhan  bertindak merupakan  konsep-konsep  penting  dalam  prosedur-prosedur  implemen- tasi.”  Atas  dasar  pandangan  tersebut,  maka  tipologi  kebijakan  dapat dibedakan,  yakni  :  (1)  jumlah  masing-masing  perubahan  yang  akan dihasilkan,  dan  (2)  jangkauan  atau  lingkup  kesepakatan  terhadap  tujuan diantara  pihak-pihak  yang  terlibat  dala  proses  implementasi.  Implementasi akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan relatif tinggi.
Dengan demikian fungsi implementasi adalah untuk membentuk suatu hubungan  yang  memungkinkan  tujuan-tujuan  ataupun  sasaran-sasaran kebijakan  negara  diwujudkan  sebagai “outcome” (hasil  akhir)  kegiatan- kegiatan  yang  dilakukan  pemerintah.  Sebab  itu  fungsi  implementasi mencakup  pula  penciptaan  apa  yang  dalam  ilmu  kebijakan    negara disebut “ Policy Delivery System ” (sistem penyampaian/penerusan kebijakan negara) yang  biasanya  terdiri  dari  cara-cara  atau  sarana-sarana  tertentu  yang dirancang/didesain  secara  khusus  serta  diarahkan  menuju  tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.

## Model Implementasi Kebijakan Publik
Dalam implementasi kebijakan publik sebagaimana yang dikemukakan di  atas  dapat  dikenal  melalui  3  (tiga)  model  yaitu model  top-down,  model bottom  up dan  model sintesis .    Secara  konseptual  ketiga  model  kebijakan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut  :
Model Top-down (Sabatier  dan Mazmanian  (1987) Model  kerangka  analisis  implementasi  kebijakan  yang  dikembangkan oleh  kedua  ahli  ini  disebut  sebagai model  top  down karena  suatu implementasi  akan  efektif  apabila  birokrasi  pelaksananya  mematuhi  apa yang  telah  digariskan  oleh  peraturan  (petunjuk  pelaksana  dan  petunjuk teknis).  Inti  dari  pemikiran  Sabatier  dan  Mazmanian  melihat  implementasi kebijakan  merupakan  fungsi  dari  tiga  variabel  yaitu  (1)  karakteristik masalah,  (2)  struktur  manajemen  program  yang tercemin  dalam  berbagai aturan  yang  mengoperasionalkan  kebijakan,  (3)  faktor-faktor  di  luar peraturan  implementasi  yang  efektif  memerlukan  adanya  seperangkat kondisi  yang  optimal,  yaitu  dimana  para  implementor  harus  memiliki keahlian  secara  professional  di  dalam  pelaksanaan  suatu  kegiatan.  Tidak mungkin  implementasi  bisa  dilakukan  jika  kondisinya  kurang  optimal  atau kurang ideal.
Model Bottom-up (Smith (1973), Model Proses/Alur) Model Smith melihat proses kebijaksanaan dari perspektif perubahan sosial  dan  politik,  kebijakan  pemerintah  dibuat  untuk  mengadakan perubahan  dalam  masyarakat.  Smith  lebih  lanjut  mengemukakan  adanya
empat  variabel  yang  perlu  diperhatikan  dalam  proses  implementasi kebijakan. Dari keempat variabel imple-mentasi kebijakan, terdiri dari : the idealized policy,  the  implementing  organization,  the  target  group  and  the environmental factors. Kemudian the  formal  policy (termasuk  didalamnya), keputusan  resmi  yang  dikeluarkan  pemerintah,  hukum  program,  yang diterapkan  pemerintah, the  type  of policy (contoh,  apakah  kebijakan  itu kompleks  atau  sederhana,  organisa-sional  atau non  organisasional, distributive, restributive regulatory, self-regulatory atau emotive-symbolic, the program dan image of the policy) :
Model Sintesis Sabatier  (1986  :  261)  mengatakan  kajian  implementasi  menuju  pada sintesis  dimana  pendekatan  tahap-tahap  kebijakan  tidak  membantu memahami  proses  pengambilan  kebijakan,  karena  dipilah-pilah  menjadi serangkaian  bagian (section )  yang  sifatnya  tidak  realistis,  maka  dari pandangan  ini  implementasi  dan policy-making menjadi  satu  kesatuan proses. Sabatier mengemukakan bahwa sintesis dari dua posisi ( mode l top- down dan bottom up ) dimungkinkan dengan mengambil wawasan dari Hjern dan  Porte  (implementasi  sebagai  hubungan  intern  organisasi).  Sintesis disempurnakan  melalui  pemakaian  konteks policy-sub  system atau  semua aktor  terlibat  secara  interaktif  satu  sama  lain  dalam  proses  politik  dan kebijakan.
Hal  yang  sentral  dari  model  ini  kedudukannya  sebagai  bagian berkesinam-bungan  dari  pengambilan  kebijakan (on  going  part  of  policy making ) dalam Acs ( Advocacy Colition). Pendekatan bottom up menekankan network dalam implementasi dan disaat yang sama menekankan pentingnya pertimbangan top-down dalam  sistem  dan  implementasi  dikonsepkan  juga sebagai proses belajar (learning process). Pendekatan advocacy-colition tidak bertentangan  dengan  dimensi  normative  dari argumen  model  bottom  up versus top down , karena itu sintesis berfungsi menghasilkan consensus .

## Pelayanan Publik
Pelayanan  publik  dapat  didefinisikan  sebagai  serangkaian  aktivitas yang  dilakukan  oleh  birokrasi  publik  untuk  memenuhi  kebutuhan  warga pengguna (Subarsono, 2005 : 102). Adapun bentuk pelayanan yang diberikan oleh  birokrasi  publik  tersebut  dapat  berupa  pelayanan  barang,  jasa  dan administrasi atau perijinan (SK Menpan Nomor 63 tahun 2003).
Dalam  model new  publik  service, pelayanan  publik  berlandaskan  teori demokrasi  yang  mengajarkan  adanya  egaliter  dan  persamaan  hak  di  antara warga  negara,  seperti  teori  demokrasi  warga  negara,  teori pemberdayaan masyarakat sipil, teori organisasi yang humanis, dan teori posmo administrasi publik. Prinsip teori tersebut yaitu, pertama, pelayanan publik yang dilakukan birokrasi  bukanlah  melayani  pelanggan (customer) tetapi  melayani  warga negara (citizen), kedua, semangat  yang  ada  dalam  birokrasi  publik  ketika berhadapan dengan pengguna jasanya bukanlah "how to steer" tetapi "how to
serve", ketiga, birokrasi  publik  haruslah  berpikir  secara  strategik (think strategically) dan  bertindak  secara  demokratis (act  democratically) (Denhardt and Denhard, 2003 : 45-153) dalam mewujudkan pelayanan yang baik terhadap warga negara. Keempat, harus ada perjanjian antara birokrasi publik  sebagai  penyedia  layanan  dengan  warga  negara  sebagai  pengguna jasa. Menurut  paradigma ini,  pelayanan  publik  harus  responsif  terhadap berbagai  kepentingan  dan  nilai–nilai  publik  yang  ada.  Tugas  pemerintah adalah melakukan negosiasi dan mengelaborasi berbagai kepentingan warga negara  dan  kelompok  komunitas.  Ini  mengandung  makna  bahwa  karakter dan nilai yang terkandung di  dalam pelayanan publik tersebut harus berisi pereferensi  nilai–nilai  yang  ada  di  dalam  masyarakat.  Karena  masyarakat bersifat dinamis, maka karakter pelayanan publik juga harus selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat.
Pendapat  yang  berbeda  disampaikan  Ratminto  dan  Winarsih (2006:56), pelayanan public dapat diartikan sebagai suatu proses penerapan ilmu  dan  seni  untuk  menyusun  rencana,  mengimplementasikan  rencana, mengkoordina-sikan dan menyelesaikan aktivitas – aktivitas pelayanan demi tercapainya  tujuan–tujuan  pelayanan.  Pelayanan  masyarakat  menjadi semakin  penting  karena  senantiasa  berhubungan  dengan  halayak masyarakat  atau  orang  banyak  dalam  masyarakat.  Thoha,  (2001  :  41) menjelaskan,  pelayanan  masya-rakat  merupa-kan suatu  usaha  yang dilakukan  oleh  seseorang/  sekelompok  orang  atau  institusi  tertentu  untuk memberikan  bantuan  kemudahan  kepada  masyarakat  dalam  rangka mencapai  suatu  tujuan  tertentu,  dan  birokrasi  pemerintah  merupakan institusi  terdepan  yang  berhubungan  dengan  pemberian  pelayanan masyarakat.  Untuk  itu,  dalam  gugus  institusi  birokrasi  pemerintah, pelayanan masyarakat merupakan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah yang secara langsung memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, aparatur pemerintah harus memberikan pelayanan kepada negara  maupun  kepada  masyarakat.  Memberi  pelayanan  kepada  negara dapat  berarti  bekerja  untuk  kepentingan  negara,  sedangkan  memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah bekerja untuk kepentingan masyarakat harus memenuhi tuntutan kualitas, kuantitas maupun kecepatan pelayanan yang  terus  mengalami  dinamika  perubahan.  Dalam  pelaksanaan  pelayanan masyarakat  tersebut,  diperlukan  dukungan  instrumen  yang  sering merupakan prasyarat terlaksananya pelayanan,
Sesuai beberapa pendapat di atas bahwa pelayanan  merupakan suatu tindakan  yang  dilakukan  seseorang  atau  kelompok  dan  atau  bersifat perorangan  atau  dalam  bentuk  lembaga  untuk  memenuhi    kepentingan masyarakat yang membutuhkannya.
Kesejahteraan Sosial Pengertian  Kesejahteraan  Sosial  menurut  Segel  dan  Bruzy  (1998:8), “Kesejahteraan  sosial  adalah  kondisi  sejahtera  dari  suatu  masyarakat.
Kesejahteraan sosial meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat”.
Sedangkan  menurut  Midgley  (1995:14)  menjelaskan  bahwa kesejahteraan  sosial  adalah  suatu  keadaan  sejahtera  secara  sosial  tersusun dari tiga unsur sebagai berikut. Pertama, setinggi apa masalah-masalah sosial dikendalikan, kedua, seluas apa kebutuhan-kebutuhan dipenuhi dan, ketiga, setinggi apa  kesempatan-kesempatan  untuk  maju  tersedia.  Tiga  unsur  ini berlaku  bagi  individu-individu,  keluarga,-keluarga,  komunitas-komunitas, dan bahkan seluruh masyarakat.
Pendapat  lain  dari  Wilensky  dan  Lebeaux  (1965:138)  merumuskan kesejahteraan  sosial  sebagai  sistem  yang  terorganisasi  dari  pelayanan- pelayanan  dan  lembaga-lembaga  sosial,  yang  dirancang  untuk  mrmbantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan  yang  memuaskan.  Maksudnya  agar  tercipta  hubungan-hubungan personal  dan  sosial  yang  memberi  kesempatan  kepada  individu-individu pengembangan  kemampuan-kemampuan  mereka  seluas-luasnya  dan meningkatkan  kesejahteraan  mereka  sesua  dengan  kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
Dari  pendapat  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  kesejahteraan  sosial mencakup semua bentuk intervensi sosial yang mempunyai suatu perhatian utama  dan  langsung  pada  usaha  peningkatan  kesejahteraan  individu  dan masyarakat sebagai keseluruhan. Kesejahteraan sosial mencakup penyediaan pertolongan  dan  proses-proses yang  secara  langsung  berkenaan  dengan penyembuhan  dan  pencegahan  masalah-masalah  sosial,  pengem-bangan sumber daya manusia, dan perbaikan kualitas hidup itu meliputi pelayanan- pelayanan  sosial  bagi  individu-individu  dan  keluarga-keluarga  juga  usaha- usaha untuk memperkuat atau memperbaiki lembaga-lembaga sosial. Dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2009  tentang Kesejahteraan  Sosial    menjelaskan  bahwa  Kesejahteraan  Sosial  adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar  dapat  hidup  layak  dan  mampu  mengembangkan  diri,  sehingga  dapat melaksanakan  fungsi sosialnya. Untuk itu perlu dilakukan penyelenggaraan Kesejah-teraan Sosial yaitu upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang  dilakukan  Pemerintah, pemerintah  daerah,  dan  masyarakat  dalam bentuk  pelayanan  sosial  guna  memenuhi  kebutuhan  dasar  setiap  warga negara,  yang    meliputi    rehabilitasi  sosial,  jaminan  sosial,  pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
Analisis Data
Sesuai  tujuan  penelitian  yang  ditetapkan  maka  analisis  data  yang digunakan adalah Analisis data model interaktif seperti yang dikembangkan oleh  Miles,  Huberman  dan  Saldana,  (2014  :  33),  melalui  tahapan-tahapan yaitu .  Kondensasi  Data  ( Data  Kondensation ), Penyajian  Data  ( Data  Disply ), Pengambilan kesimpulan atau verifikasi ( Drawing and Verifying Conclusition ). Untuk  maksud    tersebut  peneliti  menyederhanakan  data  yang  diperoleh
kedalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami dan diinterprestasi. Data yang diperoleh di lapangan  selanjutnya dianalisis dengan melakukan pemaparan serta interprestasi secara mendalam.
Hasil Penelitian
Negara melalui pemerintah mempunyai kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan  bagi  masyarakatnya,  fungsi  tersebut  dilakukan  oleh pemerintah  dalam  bentuk  program-program  pembangunan  dan pemberdayaan  sosial,  salah  satunya  programnya  adalah  program kesejahteraan sosial bagi anak.
Program  Kesejahteraan  Sosial  Anak  (PKSA)  merupakan  kebijakan pemerintah  dalam  rangka  upaya  meningkatkan  kesejahteraan  anak  yang mana  anak tersebut  mengalami  keterlantaran  yang  dilatarbelakangi  faktor ekonomi dan sosial. Faktor yang mendorong kebijakan tersebut karena anak merupakan generasi penerus bangsa, yang sudah sewajarnya sejak usia dini dibekali  dengan  ilmu  pengetahuan  dan  kondisi  sosial  yang  mendukung perkembangan  sosial  psikologisnya  sehingga  mampu  berkembang  dalam menatap  masa  depannya.  Namun  persoalan-persoalan  yang  dihadapi  oleh keluarga  dalam  membina  anak  berbeda-beda.  Kondisi  ketidakmampuan orangtua  seringkali  menyebabkan  tidak dipenuhinya  hak-hak  anak,  seperti sekolah. Sehingga justru menimbulkan keterlantaran bagi anak-anak. Dalam mengatasi  persoalan  keterlantaran  anak,  Pemerintah  melalui kebijakan nasional tentang pemenuhan hak anak telah dirumuskan dalam RPJMN 2010- 2014.  Kementerian  Sosial  telah  menindaklanjuti  dengan  merumuskan Rencana  Strategis  Pelayanan  Kesejahteraan  Sosial  Anak  2010-2014  dan menjadi  acuan  utama  ditetapkannya  Program  Kesejahteraan  Sosial  Anak (PKSA).  Melalui  Keputusan  Menteri  Sosial  Nomor : 15a/HUK/2010  tentang Panduan Program Kesejahteraan Sosial Anak, maka seluruh Dinas Sosial yang ada  di  Indonesia  secara  serentak  melaksanakan  PKSA  ini  sesuai  dengan kondisi masing-masing daerah.
Program Kesejahteraan Sosial Anak juga dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) di Provinsi  Kalimantan  Timur  ini  dilakukan  dengan  pertimbangan  bahwa jumlah anak yang mengalami keterlantaran dalam enam kategori, yaitu Anak Terlantar, Anak Balita Terlantar, Anak Jalanan, Anak Dengan Kecacatan, Anak Berhadapan Hukum,  dan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang dilayani masih banyak ditemui. Dari data PMKS tahun 2013 di Provinsi  Kaltim  terdapat  929  anak  balita  terlantar,  13.689  anak  terlantar, 400  anak  nakal,  682  anak  jalanan  dan  871  anak  yang  membutuhkan perlakukan dan perlindungan khusus (cacat). Sementara itu kurang lebih 50 % dari data tersebut bertempat tinggal di Kota Samarinda. Dalam upaya membantu persoalan yang dihadapi dalam keterlantaran anak,  PKSA  di  Kota Samarinda  dilaksanakan  dengan  tujuan terwujudnya pemenuhan  hak  dasar  anak  dan  perlindungan  terhadap  anak  dari
penelantaran,  eksploitasi,  dan  diskriminasi  sehingga  tumbuh  kembang, kelangsungan hidup dan partisipasi anak dapat terwujud.
Terkait  dengan  perencanaan  PKSA,  Dinas  Sosial  menyusun  pola penanganannya  berdasarkan panduan yang  telah  ditentukan  dalam Kepmensos  nomor : 15a/HUK/2010.  Oleh  karenanya  model  penanganan anak terlantar melalui dua model yaitu di luar panti (dalam keluarga anak) dan dalam panti. Model dalam panti merupakan alternatif terakhir jika model di luar panti tidak lagi memungkinkan untuk dilaksanakan untuk kasus anak tertentu.  Perencanaan  pelaksanaan  PKSA  ini  ditetapkan  oleh  Kepala  Dinas Sosial Provinsi sebagai  penanggung  jawab  pelaksana  program  di  tingkat provinsi.  Hal  ini  karena  didukung  dengan  keberadaan  Panti  Asuhan  Anak yang merupakan salah satu UPTD Dinas Sosial Provinsi Kaltim, sehingga pola dalam  panti  masih  menjadi  salah  satu  pilihan,  padahal  instruksi  dari pemerintah  pusat  lebih  mengutaman  penanganannya  melalui  pendekatan keluarga.  Perencanaan  PKSA  di  Samarinda  melalui  dua  model  tersebut dianggap  mewakili  berbagai  kepentingan,  terutama  anak-anak  yang mengalami  kondisi  tersebut.    Adanya  model  pelaksanaan  PKSA  di  Kota Samarinda  yang  menggunakan  model  di  dalam  dan  di  luar  panti,  sesuai dengan  kondisi  yang  ada  untuk  mencapai  tujuan  PSKA  itu  sendiri,  jika dikonsultasikan dengan pendapat Winarno (2005 : 101) nampaknya cukup sesuai  dimana suatu  program  kebijakan  harus  diimplementasikan agar mempunyai  dampak  atau  tujuan  yang  diinginkan.  Implementasi  kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana  berbagai  aktor,  organisasi,  prosedur  dan  teknik  yang  bekerja bersama-sama  untuk  menjalankan  kebijakan  guna  meraih  dampak  atau tujuan yang diinginkan.
Pada bagian lain, pemahaman aparatur pelaksana PKSA di Dinas Sosial Provinsi  Kalimantan  Timur  dan Kota  Samarinda  sangat  diperlukan  dalam implementasi  di  lapangan.  Hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa pemahaman  aparatur  masih  bervariatif,  dalam  artian  bahwa  ada  aparatur yang telah memahami betul esensi dari PKSA ini, namun sebagian aparatur belum  sepenuhnya  memahami.  Masih  bervariatifnya  pemahaman  aparatur terhadap  esensi  PKSA  ini  dikarenakan  salah  satunya  karena  PKSA  ini termasuk  program  baru  di  lingkungan Kementerian Sosial.  Sebagaimana diketahui, pelaksanaan PKSA ini di Provinsi Kalimantan Timur baru dimulai pada 4 tahun  yang  lalu,  tepatnya  tahun  2011,  sehingga  sebagian  aparatur masih  mengalami  kesulitan  dalam  memahami  esensi  dari  PKSA.  Tentunya kurangnya  pemahaman  akan  berdampak  kepada  implementasinya  di lapangan.
Pada  fokus  penelitian  berikutnya  adalah  kemampuan  aparatur  dalam melaksanakan  program.  Hasil  penelitian  terungkap  bahwa  kemampuan aparatur termasuk cukup baik. Meskipun data menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur termasuk pekerja sosial sebagai pendamping berpendidikan setara  Sekolah  Menengah  Lanjutan,  namun  telah  cukup  mampu melaksanakan  PKSA  ini.  Demikian juga  dengan  ketepatan  sasaran  sebagai
penerima  karena  ini  sangat  penting,  apabila  tidak  tepat  sasaran  tentunya program  ini  tidak  akan  mengurangi  permasalahan  sosial  anak. Sebenarnya kemampuan  SDM  aparatur  pelaksana  program  dapat  ditingkatkan  melalui peningkatan  pendidikan  formal  dan  pelatihan-pelatihan.  Hasil  penelitian mengungkapkan  bahwa  aparatur  yang  meningkatkan  pendidikan  setingkat lebh  tinggi  sangat  terbatas,  yaitu  dua  orang  saja.  Demikian  juga  dengan pelatihan-pelatihan dalam bentuk diklat Adum dan pelatihan fungsional bagi pekerja Sosial, nampaknya belum optimal dalam meningkatkan kemampuan aparatur tersebut.
Dengan melihat kondisi ini, maka sudah sewajarnya apabila pimpinan terus  mendorong  dan  mengupayakan  pelaksanaan  diklat  dengan  memberi seluas-luasnya  kesempatan  bagi  apartur  untuk  ikut serta  dalam  kegiatan diklat terutama peningkatan kemampuan pendampingan.
Pada  sub  fokus  berikutnya  yaitu  efektifitas  PKSA,  hasil  penelitian mengungkapkan  bahwa  PKSA  cukup  efektif  dalam  mengatasi  persoalan PMKS anak melalui kedua model yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi dan di Kota  Samarinda.  Pendekatan model  di luar panti  melalui  keluarga, nampaknya dirasakan oleh kelompok sasaran dapat membantu anak dalam memperoleh kembali kesempatan dalam belajar dan bermainnya (kehidupan sosial  anak).  Orang  tua  anak mengungkapkan  kebahagiannya  melihat  anak mereka  mempunyai  semangat  bersekolah  lagi.  Dan  yang  terpenting  adalah kondisi sosial anak yang kembali normal, tidak ada keterlantaran dari orang tua. Demikian pula dengan kebiasaan bermain di jalanan semakin berkurang. Pada  pola  dalam  panti,  dirasakan  pula  oleh  anak-anak  yang  di asuh dalam  panti,  perhatian  dan  kasih  sayang  dari  para  petugas.  Anak-anak merasakan  kegembiraanya  merasa  diperhatian,  dibina  dan  dibekali  dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat. Pola pembinaan dalam Panti sebagai alternatif jika anak memiliki hambatan kondisi keluarga, telah mampu mengembalikan kondisi sosial anak. Dengan demikian, pilihan model PKSA yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi dan Kota Samarinda melalui pola di luar panti dan di dalam panti dinilai cukup efektif.
Pada  fokus  berikutnya,  adalah  kerjasama  yang  dilakukan  aparatur dalam pelaksanaan program. Hasil penelitian mengenai kerjasama aparatur dapat  dikatakan  sudah  baik.  Hubungan  antar  aparatur  dalam  internal pemerintah  baik  secara  struktural  maupun  non  struktural  telah menggambarkan  kondisi  yang  ideal  bagi  terlaksananya  PKSA.  Hal  ini disebabkan  adanya  faktor  yang  mendukung  pelaksanaan  PKSA  yaitu kesamaan visi dan misi lembaga untuk mengatasi persoalan anak terlantar. Oleh  karenanya,  hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa  antar Dinas  Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kota Samarinda, Kecamatan, Kelurahan cukup sinkron dalam implementasi PKSA di Kota Samarinda.
Sementara itu kerjasama Dinas Sosial dengan lembaga Non Pemerintah sebagai mitra kerja dalam PKSA, menunjukkan hubungan yang bersifat saling mendukung  dan  melengkapi,  hal  ini  bisa  terjadi  karena  diantara  keduanya memiliki semangat dan tujuan yang sama yaitu menginginkan kesejahteraan
sosial  anak  dapat  diwujudkan  sehingga  Kota  Samarinda  terbebas  dari persoalan  anak  terlantar,  terutama  anak  jalanan.  Pengawasan  dalam pelaksanaan  PKSA  di  Kota  Samarinda,  menurut  informan  yang    penulis tanyakan pada umumnya mengatakan bahwa pengawasan sudah cukup baik dilaksanakan.  Dinas  sosial  melaksanakan  pengawasan  terhadap berlangsungnya tahapan PKSA melalui laporan dari tenaga pendamping dan melalui  tim  yang  melakukan  monitoring  setahun  dua  kali.  Demikian  juga dengan LSM mitra Dinas Sosial yang saling melengkapi, memberi informasi dan  data  perkembangan  kepada  Dinas  terkait  dengan  dampak  tahapan pelaksanaan PKSA.
Namun  demikian,  nampaknya  pendampingan  program  belum sepenuhnya  mampu  memberi  informasi  yang  akurat,  pasalnya  beberapa informasi mengatakan jarangnya petugas pendamping berkunjung ke rumah anak yang menjadi kelompok sasaran PKSA. Oleh karena pihak Dinas Sosial selayaknya  menambah  frekuensi  tim  monitoring  untuk  terjun  langsung  ke lapangan dan mengecek kembali acuan monitoring yang berasal dari petugas pendamping.
Pada  fokus berikutnya juga  mengenai  ketepatan  sasaran  selaku penerima bantuan, setelah dilakukan penelitian dilapangan oleh peneliti bisa disimpulkan  bahwa  ketepatan  sasaran  sudah  sesuai  dengan  panduan  yang diberikan,  namun  sasaran  tersebut  tentu  berbeda  dengan  di  pulau  Jawa terutama ketepatan sasaran untuk anak terlantar dan anak jalanan. Tapi pada prinsipnya  Program  Kesejahteraan  Sosial  Anak  sudah  dilaksanakan  sesuai pedoman maupun panduan yang ada Kepmensos nomor : 15a/HUK/2010. Dari  pembahasan  hasil  penelitian  di atas,  secara  subtansial  Program Kesejahteraan Sosial Anak merupakan  kebijakan/program  yang  positif dalam  membantu  meningkatkan  kesejahteraan  sosial  anak  di  Kota Samarinda khususnya dan di kab/kota lainnya dan mengentaskan akan dari keterlantaran.  Dipihak lain  kelemahan-kelemahan  pelaksanaan  PKSA  patut untuk  diperbaiki  pada  masa  mendatang,  mengingat  masalah  keterlantaran akan semakin lama semakin komplek dan memiliki dimensi yang cukup luas.

## Faktor-faktor  yang  mendukung  dan  menghambat  Implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak
Secara implementasi PKSA di Kota Samarinda terdapat beberapa faktor yang mendudkung dan menghambat. Adapun faktor yang mendukung antara lain;  (1) UU  Nomor  23  tahun  2002 tentang Perlindungan Anak,  sebagai landasan Dinas Sosial Prov Kaltim untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak;  (2) Kuatnya  komitmen Kepala Dinas Sosial  dan  pimpinan  vertikal pemerintahan Provinsi Kalimantan  Timur untuk  melaksanakan Program Kesejahteraan Sosial Anak. Sedangkan faktor yang menghambat antara lain; (1) Keterlambatan  pendanaan  dari  pusat;  (2) Terbatasnya  alokasi  APBD untuk  mendukung  PKSA  di  Kota  Samarinda;  (3) Belum  adanya  wadah komunikasi  bagi  seluruh  stake  holder  dalam  penanganan  masalah kesejahteraan  anak  di  Kota  Samarinda,  sehingga  nampaknya  kegiatan-
kegiatan masih dilakukan secara parsial; (4) Kurangnya tenaga pendamping PKSA (Pekerja Sosial) sehingga pelayanan terhadap anak kurang optimal; (5) Terbatasnya jumlah LSM yang bergerak pada enam kategori anak sehingga Dinas  Sosial  tidak  dapat  optimal pembinaan  anak;  (6) Terbatasnya  pekerja sosial di panti asuhan anak sehingga proses pembinaan dan pemberian bekal pengetahuan  dan  ketrampilan  belum  optimal;  (7) Adanya  pola  mobilisasi anak  dari  luar  daerah  menjadi  salah  satu  bentuk  perdagangan  anak  dan kurangnya  penegakkan  aturan  bagi  para  gelandangan  dan  pengemis yang masih  dijumpai  di  Samarinda;  (8) Belum  sepenuhnya  dapat  di  atasi  oleh pemerintah  kota  Samarinda,  bahkan  menjadi  faktor  mendorong  maraknya anak-anak lokal menjadi anak jalanan.
Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dikemukakan  diatas,  ditarik beberapa  kesimpulan  sebagai  berikut,  dari  segi    Perencanaan  Program Kesejahteraan  Sosial Anak telah direncanakan dengan sebaik mungkin tetapi setelah pelaksanaannya dilapangan mengalami kendala dan hambatan. Untuk pemahaman  petugas  pelaksana  Program Kesejahteraan  Sosial  Anak (PKSA) belum  seluruhnya  bisa  dilksanakan  dengan  baik  karena  petugas  relatif bervariasi  pemahamannya. Dari  segi  kemampuan  petugas  pelaksana  dalam melaksanakan  program  belum  sepenuhnya  memiliki  kemampuan  yang cukup.  Untuk  Efektivitas  Pelaksanaan Program  Kesejahteraan  Sosial  Anak bisa  dikatakan  cukup  efektif. Untuk  kerjasama  antar  petugas  pelaksana program  kesejahteraan  sosial  anak  sangat  terjalin  dengan  baik. Dari  segi pengawasan terhadap  pelaksanaan  program  kesejahteraan  sosial  anak sudah  cukup  bagus  namun  belum  optimal. Faktor  yang  mendukung Implementasi Program  Kesejahteraan  Sosial  Anak (PKSA) di Dinas  Sosial Provinsi  Kalimantan  Timur antara  lain  adanya UU  Nomor  4  Tahun  1979 tentang  Kesejahteraan  Anak,
UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan  Daerah,  yang  memberi  kewenangan  daerah  untuk menyelesaikan persoalan menyangkut kesejahteraan masyarakat daerah, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai landasan moral bagi  kebijakan  Program  Kesejahteraan  Sosial  Anak, kesamaan  pandangan berbagai  pihak  terhadap  penyelesaian  persoalan  keterlantaran  anak, menjadikan  PKSA  sebagai  salah  satu  program  yang  diharapkan  menjadi solusi  dalam  mengatasi  masalah  tersebut serta  dukungan dan  harapan masyarakat Kota  Samarinda  kepada  Pemerintah terhadap persoalan  anak terlantar  dan  anak  jalanan. Sedangkan faktor  penghambatnya  adalah keterlambatan  pendanaan  dari  pusat,  dan  terbatasnya  alokasi  APBD  untuk mendukung PKSA di Kota Samarinda belum adanya wadah komunikasi bagi seluruh stakeholder dalam penanganan masalah kesejahteraan anak di Kota Samarinda,  sehingga  nampaknya  kegiatan-kegiatan  masih  dilakukan  secara parsial, kurangnya  tenaga  pendamping  PKSA  (Pekerja  Sosial)  sehingga pelayanan terhadap  anak  kurang  optimal, terbatasnya  jumlah  LSM  yang bergerak pada enam kategori anak sehingga Dinas Sosial tidak dapat optimal
dalam  melaksanakan pembinaan  anak, terbatasnya  pekerja  sosial  di  panti asuhan anak sehingga proses pembinaan dan penberian bekal pengetahuan dan keterampilan belum optimal dan kurangnya penegakan aturan bagi para gelandangan dan pengemis yang  masih  dijumpai  di  Samarinda  menjadi faktor mendorong maraknya anak-anak lokal menjadi anak jalanan.
Saran Beberapa  saran  yang  dapat  penulis  sampaikan  berdasarkan  hal penelitian  ini  adalah: Dalam  rangka  efektivitas  pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) kurang ditunjang petugas pelaksana yang sesuai  kualifikasi  yang  diharapkan,  maka  perlunya  penambahan  pekerja sosial selaku, baik  sebagai  tenaga  pendamping di  luar  panti maupun  yang bekerja    di  dalam  panti. Mengingat  terbatasnya  aparatur  pelaksana  yang kompeten  maka  perlu  diberikan  kesempatan  mengikuti  pendidikan  formal dan pendidikan non formal serta pelatihan sehingga secara aplikatif dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Mengingat dalam pelaksanaan program kurang  ditunjang  dengan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  maka  perlu penambahan fasilitas yang mempunyai daya tampung asrama (dalam panti) ditingkatkan sehingga mampu lebih banyak klien karena permasalahan yang dialami anak, semakin tahun semakin meningkat. Fasilitas kerja yang penting dan  dalam  kondisi  yang  rusak  segera  diperbaiki. Hendaknya  Dinas  Sosial Provinsi Kalimantan Timur membuat Peraturan Daerah tentang Penertiban Gelangan, Pengemis, Pengamen dan Anak Jalanan supaya ada payung hukum untuk menertibkan mereka khususnya yang berada di jalanan, dalam perda tersebut  isinya  hendaknya  mencantumkan  sanksi  hokum  kepada  pemberi dan  koordinator  bagi  gelandangan,  pengemis,  pengamen  dan  anak  jalanan. Hendaknya memperbanyak mengrekrut tenaga pendamping  (pekerja sosial) Program  Kesejahteraan  Sosial  Anak  supaya  program  tersebut  berjalan dengan  baik    dan  pendampingan  terhadap  anak  bisa  efektif  dan  sesuai keinginan yang diharapkan khusunya kota Samarinda.
Daftar Pustaka Anonim, Undang-undang  Nomor  23  tahun  2002 Tentang  Perlidungan  Anak . Indonesia. Jakarta.
______,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2009  tentang Kesejahteraan Sosial .
______, Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 A/ HUK/ 2010 tentang Program Kesejahteraan Sosial Anak . Indonesia. Jakarta.
______, Kep./25/M.PAN/2/2004. Pelayanan Prima . Indonesia. Jakarta.
Abdul  Wahab,  Solichin,.  2003. Analisis  Kebijakan,  Dari  Formulasi  ke Implemen-tasi Kebijaksanaan Negara . Bumi Aksara. Jakarta.

## Implementasi Program Kesejahteraan……………………………………………..……….(Saprudin Saida Panda)
Alberecht  dan  Brandford.  1999. Implementing  Public  Policy .  Texas  A  dan  M University, Congressional Quarterly Press.
Anderson, James E.,1979. Public Policy Making. Holt. Rinehart dan Winston,
New York.
Bryant, Corralie dan White, Louise G. 1989. Manajemen Pembanguan Untuk Negara Berkembang . LP3ES. Jakarta.
Dye, Thomas R. 1981. Understanding Public Policy . Prentice Hall. New Jersey.
Grindle,  M.  1980. Polities  and  Policy  Implementations  in  the  third  World . Princeton University Press.
Islamy,  M. Irfan,  dkk. 2002. Metodologi  Penelitian  Administrasi ,  UM  PRESS, Malang.
Kristiadi,  J.B.  1998. Administrasi/  Manejemn  Pembangunan (kumpulan tulisan), Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
Mazmanian,  Daniel and  Paul  A.  Sabatiar  (eds),  1981. Effectivly    Policy Implementation . Lexington Mass.
Meter, Donald, S. Van dan Carl E. Van Horn, 1975, The Policy Implementation Process; Aconceptual Frame Work , Baverly Hills, Sage Publication inc.
Miles,  Matthew  B.,  A.  Michael  Huberman,  dan  Saldana,  2014 .  Analisis  Data Kualitatif. Penerbit UI-Press. Jakarta.
Subarsono, 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Aksara Jakarta.
Thoha,  Miftah.  2001. Dimensi-Dimensi  Prima  Ilmu  Administrasi  Negara , PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Tjokroamidjoyo,  Bintoro.  1999. Manajemen  Pembangunan .  Bina  Aksara. Bandung.
Winarno,  Budi.  2005 . . Teori  dan  Proses  Kebijakan  Publik .  Media  Presindo. Yogyakarta..