## ISBAT NIKAH SOLUSI BAGI NIKAH SIRI Ahmad Fauzi
IAIN Palangkaraya, Indonesia E-mail: ahmad_fauzi1978@yahoo.co.id
Diterima:
19 Agustus 2021 Direvisi: 05 September 2021 Disetujui: 15 September 2021

## Abstrak
Pelaksanaan nika siri mata hukum positif di Indonesia dianggap tidak sah, sehingga akan berpengaruh terhadap kekuatan hukum suami  istri  terhadap  haknya.  Misalnya  terhadap  anak  yang dilahirkan  dalam  pernikahan  siri  menurut  undang-undang berdampak negatif bagi  status anak,  yakni dianggap anak tidak sah,  sehingga  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum  terhadap nikah  siri  perlukan  isbat  nikah  yang  diajukan  ke  Pengadilan Agama  sebagai  solusinya.  Hakim  diberikan  kewenangan  yang dilindungi  oleh  undang-undang  dalam  mempertimbangkan putusannya  terkait  dengan  perkara  isbat  nikah  sehingga  para pihak  akan  mendapatkan  haknya  sebagai  warga  negara Indonesia  serta  mampu  melindungi  kepentingan  dan  keadilan pihak lain, sehingga kemaslahatan akan diterima oleh pasangan suami istri yang nikah sirri selama persyaratannya terpenuhi.
Kata kunci: Isbat Nikah, Solusi, Nikah Siri

## Abstract
The implementation of sirri marriage in the eyes of positive laws in  Indonesia  is  considered  invalid,  so  it  will  affect  the  legal power of husband and wife against their rights. For  example, a child  born  in  a  sirri  marriage  under  the  law  negatively  affects the status of the child, i.e. considered an illegitimate child, so to obtain legal certainty against marriage sirii required isbat nikah submitted  to  the  Court  of  Religion  as  the  solution.  Judges  are given  the  authority  protected  by  the  law  in  considering  their decisions related to the case of marriage isbat so that the parties will get their rights as Indonesian citizens and be able to protect the interests and justice of other parties, so that the benefits will be received by married couples sirri as long as the requirements are met.
Keywords : Isbat Nikah, Solution, Siri Marriage

## Pendahuluan
Isbat  nikah  merupakan  penetapan  atas  perkawinan  suami  istri  yang  telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun nikah,  namun  pernikahannya  tersebut  belum  atau  tidak  dicatatkan  ke  pejabat  yang berwenang  yaitu  pejabat  Kantor  Urusan  Agama,  dalam  hal  ini  Pegawai  Pencatat  Nikah (Sanusi, 2016).
Isbat  nikah  yang  ditetapkan  oleh  Pengadilan  Agama  mempunyai  andil  dan kontribusi  yang  sangat  besar  dalam  upaya  memberikan  rasa  keadilan  serta  kepastian hukum  terhadap  pasangan  suami  istri  ang  belum  mempunyai  buku  nikah  sebagai  bukti autentik atau pasangan suami istri yang melaksanakan nikah siri (Zaidah, 2014). Dengan penetapan isbat nikah maka suami isteri akan mendapatkan haknya sebagai warga negara secara utuh termasuk pengakuan terhadap anak-anaknya (Yusriyah, 2020).
Perkawinan  di  negara  hukum  seperti  Indonesia  yang  harus  mendapatkan pengakuan negara dan kepastian hukum demi terciptanya tertib hukum dan perlindungan hukum  bagi  warganya  (Suryamizon,  2017).  Hal  ini  sesuai  dengan  Undang-Undang Perkawinan  No.  1  Tahun  1974  pasal  2  ayat  (2)  yang  mengharuskan  pencatatan perkawinan, karena sebelum itu, banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, namun dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama (Sururie, 2017).
Kewenangan  Pengadilan  Agama  dalam  menetapkan  perkara  isbat  nikah  adalah sebagai  solusi  terhadap  perkawinan  siri  yang  dilakukan  sebalum  berlakunya  undang- undang  Nomor  1  tahun  1974  yang  termuat  dalam  pasal  64  yang  menyebutkan  bahwa perkawinan  yang  terjadi  sebelum  Undang-undang  tersebut  berlaku  dan  dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah (Oelangan, 2013).  Sedangkan dalam pasal 7  ayat  (3)  bahwa  isbat  nikah  yang  dapat  diajukan  ke  Pengadilan  Agama  terbatas mengenai  hal-hal  yang  berkenaan  dengan  adanya  perkawinan  yang  terjadi  sebelum berlakunya undang-undang No. 1 tahun 1974.  Namun kenyataan di lapangan bahwa para pemohon  isbat  nikah  dalam  pengajuannya  terhadap  perkawinan  yang  dilaksanakan sesudah tahun 1974 (Nurlaelawati, 2013). Sehingga hakim harus menggunakan rasio legis dalam  mencari  alas  hukum  untuk  membolehkan  Pengadilan  Agama  menerima  perkara isbat  nikah,  walaupun  perkawinan  yang  dimohonkan  isbat  nikah  tersebut  terjadi  setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Yakin, 2015).
Pengadilan  merupakan  penyelenggara  peradilan  atau  dengan  perkataan  lain, pengadilan  adalah  badan  peradilan  yang  melaksanakan  kekuasaan  kehakiman  untuk menegakkan hukum dan keadilan (Suherman, 2019). Peradilan Agama dapat dirumuskan sebagai  kekuasaan  negara  dalam  menerima,  memeriksa,  mengadili,memutus  dan menyelesaikan perkara (Ramadhan, 2020).
Pengadilan  Agama  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  harus  dapat mempertimbangkan  suatu  perkara  yang  belum  pernah  diputuskan  atau  sudah  pernah diputuskan dan tidak boleh menolak perkara yang diajukan,  sehingga akan menghasilkan putusan yang sesuai dengan asas keadilan  serta kepastian hukum (Aziz, 2018).

## Metode Penelitian
Metode  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif (legal research), yaitu untuk menemukan kebenaran koherensi, yang mana aturan hukum sesuai  norma  hukum  dan  prinsip  hukum,  serta  sesuai  tindakan  (Tappangan,  2019).  Sifat penelitian  ini  adalah  deksriptif  analitis  yaitu  suatu  penelitian  yang  bertujuan  untuk mendeskripsikan  (menggambarkan)  tentang  fakta  dan  kondisi  atau  gejala  yang  menjadi objek penelitian, setelah itu dilakukan telaah secara kritis (Sihombing, 2013).  kemudian di analisis menggunakan pendekatan kualitatif.  Pendekatan kualitatif  dinamakan metode post  positivistik  karena  berlandaskan  pada  filsafat  post  positivisme  yaitu  sebagai
paradigma  interpretif  dan  konstruktif,  memandang  realitas  sosial  sebagai  suatu  yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna (Suryani, 2017). Metode ini disebut juga sebagai  metode  artistik,  karena  proses  penelitian  lebih  bersifat  seni  (kurang  terpola)dan disebut  sebagai  metode  interpretive  karena  data  hasil  penelitian  lebih  berkenaan  dengan interpretasi  terhadap  data  yang  ditemukan  di  lapangan.  Metode  ini  disebut  juga  sebagai metode  konstruktif  karena  dengan  metode  kualitatif  dapat  ditemukan  data-data  yang berserakan  selanjutnya  dikonstruksikan  dalam  suatu  tema  yang  lebih  bermakna  dan mudah  dipahami  untuk  menghasilkan  data  deskriftif    berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan dari orang-orang atau prilaku yang diamati dan selanjutnya dikuatkan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder.

## Hasil dan Pembahasan
Isbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri isbat dan nikah, kata isbat berasal dari  bahasa  Arab  yaitu تابثلاا yang  berarti  penetapan,  penyungguhan,  penentuan. Sedangkan nikah secara bahasa berarti وهولاوءطولا artinya "bersenggama atau bercampur”. Para ulama’ ahli fikih berbeda pendapat tentang makna nikah, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli fikih yaitu akad nikah yang ditetapkan oleh syara’  sehingga  seorang  suami  dapat  memanfaatkan  dan  bersenang-senang  dengan kehormatan  seorang  istri  serta  seluruh  tubuhnya.  Sedang  nikah  menurut  hukum  positif yaitu  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri dengan  tujuan  membentuk  keluarga,  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Jadi,  pada  dasarnya  isbat  nikah  adalah  penetapan  atas  perkawinan  seorang  pria dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  yang  sudah  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan agama Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun nikah (Huda, 2014). Tetapi pernikahan tetapi tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
Syarat  isbat  nikah  ini  tidak  dijelaskan  dalam  kitab  Fikih  klasik  maupun kontemporer.  Akan  tetapi  syarat  Isbat  nikah  ini  dapat  dianalogikan  dengan  syarat pernikahan. Hal ini karena isbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu  perkawinan  yang  telah  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  terdapat  dalam syariat Islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat  dan  rukun  nikah  akan  tetapi  pernikahan  ini  belum  dicatatkan  ke  pejabat  yang berwenang yaitu Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Maka untuk mendapatkan penetapan harus mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama . Dasar  hukum  isbat  nikah  merupakan  kewenangan  dari  Pengadilan  Agama  yang diperuntukkan bagi mereka yang melakukan nikah siri sebelum diberlakukannya Undang- Undang  No.  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan. Juncto (Jo)  Peraturan  Pemerintah  No.  9 Tahun  1975  (penjelasan  pasal  49  ayat  (2),  Jo.  Pasal  64  UU  No.  1  tahun  1974).  Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  pasal  7  (2  dan  3),  yaitu  bahwa    perkawinan  tidak  dapat  dibuktikan dengan  buku  nikah,  dapat  diajukan  isbat  nikah  ke  Pengadilan  Agama.”    Sedangkan ayat(3)  berbunyi:  isbat  nikah  yang  dapat  diajukan  ke  Pengadilan  Agama  terbatas mengenai  hal-hal  yang  berkenaan  dengan  a)  adanya  perkawinan  dalam  rangka penyelesaian  perceraian.  b)  hilangnya  Akta  Nikah.  c)  aanya  keraguan  tentang  sah  atau tidaknya  salah  satu  syarat  perkawinan.  d)  adanya  perkawinan  yang  terjadi  sebelum berlakunya  UU  No.  1  Tahun  1974,  perkawina  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak mempunyai  halangan  perkawinan  menurut  UU  No.  1  Tahun  1974.  Melihat  uraian  dari pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum  Islam (KHI) tersebut, berarti bahwa KHI  telah
memberikan  kewenangan  lebih  dari  yang  diberikan  oleh  undang-undang,  baik  oleh Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.
Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 beserta penjelasannya menentukan bahwa adanya  kewenangan  suatu  peradilan  untuk  menyelesaikan  perkara  yang  tidak mengandung unsur sengketa dengan syarat apabila dikehendaki (adanya
ketentuan/penunjukan) oleh Undang-Undang. Isbat nikah dalam  PMA No. 3 Tahun 1975 dalam  pasal  39    (4)  menentukan  bahwa  jika  Kantor  Urusan  Agama  tidak  bisa membuatkan  duplikat  akta  nikah  karena  catatannya  telah  rusak  atau  hilang  atau  karena sebab  lain,  maka  untuk  menentukan  adanya  nikah,  talak,  cerai,  atau  rujuk,  harus ditentukan  dengan  Keputusan  Pengadilan  Agama,  tetapi  hal  ini  berkaitan  dengan pernikahan  yang  dilakukan  sebelum  UU  No.  1  tahun  1974  bukan  terhadap  perkawinan yang terjadi sesudahnya. Sedangkan pasal 7 ayat (3) huruf (b) adalah dalam hal hilangnya kutipan  akta  nikah  bisa  dimintakan  duplikat  ke  Kantor  Urusan  Agama  sebagai  tindakan preventif  atau  kehati-hatian  akan  memungkinkan  hilangnya  buku  catatan  akta  yang  asli, maka pasal 13 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975 telah menentukan bahwa helai kedua dari akta perkawinan  itu  harus  disimpan  (dikirim  oleh  PPN)  kepada  panitera  pengadilan  dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada.
Ketentuan  pasal  7  ayat  (3)  huruf  (c),  yaitu  adanya  keraguan  tentang  sah  atau tidaknya  salah  satu  syarat  perkawinan,  hal  ini  justru  mengarahkan  kepada  apa  yang termasuk  dalam  perkara  pembatalan  nikah,  bukan  perkara  isbat  nikah,  sebab  biasanya orang yang melakukan perkawinan melalui kiai/ustadz adalah telah sah dan sesuai dengan syariat  secara  etimologi  nikah  sirri  artinya  nikah  rahasia,  sembunyi-sembunyi  ada  juga nikah  di  bawah  tangan  walupun  nikah  di  bawah  tangan  punya  pengertian  tersendiri. Nikah  siri  adalah  suatu  proses  pernikahan  sesuai  dengan  syarat-syarat  hukum  laki-laki dan perempuan dengan sengaja tidak memberitahukan orang tua atau wali sesuai dengan ketentuan  hukum  Islam  dan  ditambah  lagi  tanpa  restu  dan  izin  orangtua  kedua  belah pihak.    Nikah  siri  merupakan  pernikahan    dua  orang  laki-laki  dan  perempuan  yang dilaksanakan  tanpa  sepengetahuan  orang  tua  atau  wali  yang  memang  berhak  secara hukum  Islam.  Pernikhannya  tidak  dicatatkan  di  lembaga  yang  berwenang  yaitu  Kantor Urusan  Agama  bagi  yang  beragama  Islam,  sedangkan  bagi  yang  tidak  beragama  Islam dicatatkan  di  Catatan  Sipil.  Nikah  dibawah  tangan  merupakan  proses  pelaksanaan  nikah liar atau ilegal wedding.

## A. Nikah Siri Menurut Hukum Islam
Imam  madzhab  semuanya  melarang  nikah  siri,  bahkan  madzhab  Maliki berpendapat  bahwa  pernikahannya  dapat  dibatalkan  dan  kedua  orang  pelakunya  dikenai had  berupa  cambuk  dan  rajam.  Sedangkan  madzhab  Syafii  dan  hanafi  juga  melarang nikah  siri  hal  ini  didasarkan  pada  pendapat  Umar  bin  Khatab  yang  mengancam  pelaku nikah siri dengan hukuman had.

## B. Nikah Siri Menurut Hukum Positif di Indonesia
Hukum  posisitif  di  Indonesia  tidak  mengenal  istilah  nikah  siri  dan  semacamnya dan tidak ada regulasi secara implisit terhadap nikah yang tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang  serta  menyalahi  aturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  khususnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) dan Kompilasi Hukum Islam  Pasal  4.  Hal  ini  menjadikan  nikah  sirri  dianggap  tidak  ada  oleh  hukum  positif  di Indonesia

## C. Akibat Hukum Nikah Siri
Nikah siri  walaupun hanya bersifat administrasi, tetapi secara  yuridis berpengaruh sangat besar terhadap hukum status pernikahannya.  Apabila pernikahannya telah dicatat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan bagi yang beragama  Islam  dan  Catatan  Sipil  bagi  non  Muslim  serta  telah  di  terbitkankan  akta nikahnya sebagai bukti autentik.
Pelaksanaan  nikah  siri  dimata  hukum  positif  di  Indonesia  bahwa  pernikahannya dianggap  tidak  sah,  sehingga  akan  berpengaruh  terhadap  kekuatan  hukum  suami  istri terhadap haknya. Misalnya terhadap anak yang dilahirkan dalam pernikahan  siri menurut undang-undang  berdampak  negatif  bagi  status  anak,  yakni  dianggap  anak  tidak  sah. Konsekuensi  logisnya,  anak  hanya  mempunyai  hubungan  keperdataan  dengan  ibunya. Hal  ini  sesuai  dengan  Undang-Uandang  Perkawinapasal  42  dan  43  serta  Kompilasi Hukum  Islam,  pasal  100.  Yaitu    berpengaruh  terhadap  akta  lahir  yang  hanya mencatumkan nama ibu.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa  hukum  tidak  hanya  bersifat tertulis  dalam  Undang-Undang,  namun  mengikuti  perkembangan  dalam  masyarakat, sehingga menuntut hakim harus mencari dan menggali serta mempertimbangkan putusan yang berdampak kepada keadilan bagi masyarakat yang berperkara sebagai tujuan dalam penegakan  keadilan.  Pengadilan  Agama  dalam  menerima  dan  menetapkan  putusan  isbat nikah terdapat 2 (dua) alasan yaitu :
1. Isbat  nikah  merupakan  dengan  asas ius  curia  novit yakni  hakim  dianggap mengetahui  hukum  isbat  nikah  dan  asas  kewenangan  hakim  dalam menggali  serta  menemukan  hukum  terhadap  perkara  yang  tidak  terdapat peraturan hukumnya ( rechtvacuum) .
2. Pendekatan  sosiologis  sehingga  mendorong  hakim  untuk  menganalisis suatu  perkara  dengan  pendekatan  sosiologi  hukum  dan  melakukan penafsiran terhadap peraturan lain yang ada hubungannya dengan masalah yang  sedang  ditangani  supaya  hukum  tidak  kaku,  melainkan  berkembang mengikuti  perkembangan  masyarakat  atau  sesuai  dengan  hukum  yang hidup  dan  berkembang (living  law) di  masyarakat,  langkah  ini  lah kemudian dikenal dengan istilah penemuan hukum atau rechtvinding.
Pada  dasarnya  hakim  harus  menerapkan  hukum  yang  ada  dalam  peraturan perundangan-perundangan.  Adanya  hukum  yang  tertulis  dalam  bentuk  peraturan perundangan-perundangan  sebagai  wujud  dari  asas  legalitas,  memang  lebih  menjamin adanya  kepastian  hukum.  Tetapi  undang-undang  sebagai  produk  politik,  tidak  mudah untuk  diubah  dengan  cepat  mengikuti  perubahan  masyarakat.  Namun  disisi  lain  dalam kehidupan  modern  yang  komplek  serta  dinamis  seperti  sekarang  ini,  masalah-masalah hukum  yang  dihadapi  masyarakat  semakin  banyak  dan  beragam  menuntut  pemecahan yang segera.
Hakim  diberikan  kewenangan  yang  dilindungi  oleh  undang-undang  dalam mempertimbangkan  putusannya  dalam  perkara  isbat  nikah  sehingga  para  pihak  akan mendapatkan  haknya  sebagai  warga  negara  Indonesia  serta  mampu  melindungi kepentingan  dan  keadilan  pihak  lain,  seperti  melindungi  hak  anak  hasil  kawin  sirri, melindungi status hukum jika pasangan isbat masih terikat perkawinan dengan pasangan lama sehingga kemaslahatan akan diterima oleh pasangan suami yang nikah sirri selama persyaratannya terpenuhi.

## Kesimpulan
Isbat  nikah  merupakan  bagian  dari  sebuah  solusi  dalam  penetapan  nikah  sirri, walaupun  pernikahannya  dilakukan  setelah  berlakunya  Undang-undang  Perkawinan Nomor  1  Tahun  1974  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum  yang  tercatat  dalam Kompilasi hukum Islam yang saat ini sebagai rujukan Pengadilan Agma di Indonesia. Bibliografi Aziz,  Rahmat  Abdul.  (2018). Pandangan  hakim  terhadap  pemberian  Nafkah Iddah  bagi  wanita  cerai  gugat  pasca  putusan  Mahkamah  Agung  nomor 137/k/ag/2007:  studi  di  pengadilan  Agama  Tulungagung .  Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Huda,  Mahmud.  (2014).  Yurisprudensi  Isbat  Nikah  Dalam  Pasal  7  Kompilasi Hukum Islam. Religi: Jurnal Studi Islam , 5 (1), 43–71.
Nurlaelawati,  Euis.  (2013).  Pernikahan  Tanpa  Pencatatan:  Isbat  Nikah  Sebuah Solusi? Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam , 12 (2), 261–277. Oelangan,  Meita  Djohan.  (2013).  Isbat  Nikah  Dalam  Hukum  Islam  Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. Pranata Hukum , 8 (2). Ramadhan,  Yanuar  Cahaya.  (2020). Tinjauan  Hukum  Keluarga  Islam  terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0004/Pdt. G/2018/PTA. Bdg  tentang  nafkah  iddah  cerai  talak .  Bandung:  UIN  Sunan  Gunung  Djati Bandung.
Sanusi,  Ahmad.  (2016).  Pelaksanaan  Isbat  Nikah  di  Pengadilan  Agama Pandeglang. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah , 16 (1). Sihombing,  Eka  N.  A.  M.  (2013).  Mendorong  Pembentukan  Peraturan  Daerah Tentang  Bantuan  Hukum  Di  Provinsi  Sumatera  Utara. Jurnal  Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 2 (1), 81–93.
Suherman,  Andi.  (2019).  Implementasi  Independensi  Hakim  dalam  Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. SIGn Jurnal Hukum , 1 (1), 42–51.
Sururie, Ramdani Wahyu. (2017). Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem  Hukum  Perkawinan  Indonesia. Al-Manahij:  Jurnal  Kajian  Hukum Islam , 11 (2), 233–246.
Suryamizon,  Anggun  Lestari.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Preventif  Terhadap Kekerasan  Perempuan  Dan  Anak  Dalam  Perspektif  Hukum  Hak  Asasi Manusia. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender , 16 (2), 112–126. Suryani, Irma. (2017). Penggunaan Model Inquiry Learning Untuk Meningkatkan Motivasi  Dan  Hasil  Belajar  Siswa  Pada  Tema  9  Makananku  Sehat  Dan Bergizi (Penelitian Tindakan Kelas pada Subtema 3 Kebiasaan Makanku di Kelas IV SD Plus Alfatwa Kecamatan Regol Kota Bandung). Bandung: FKIP Unpas.
Tappangan, Louis Sleyvent Eliezer. (2019). Penangkapan dan Penahanan Terduga Pelaku  Tindak  Pidana  Terorisme  Berdasarkan  Peraturan  Hukum  Indonesia. Justitia Jurnal Hukum , 3 (2).
Yakin,  Muhammad  Khusnul.  (2015).  Ratio  Decidendi  Penetapan  Pengesahan (Itsbat) Nikah Di Pengadilan Agama. Yuridika , 30 (2), 254–277. Yusriyah,  Yusriyah.  (2020).  Melegalkan  Perkawinan  Siri  dan  Perkawinan Campuran  Melalui  Isbat  Nikah  (Studi  di  Kabupaten  Banyumas). Alhamra: Jurnal Studi Islam , 69–80.
Zaidah,  Yusna.  (2014).  Isbat  Nikah  dalam  Perspektif  Kompilasi  Hukum  Islam
Volume 1, Nomor 9, September 2021 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
Hubungannya  dengan  Kewenangan  Peradilan  Agama. Syariah:  Jurnal  Hukum Dan Pemikiran , 13 (1).
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.