https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## PENERAPAN EVIDENCE BASED POLICY DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM SMART VILLAGE

## EVIDENCE BASED POLICY OF SMART VILLAGE PROGRAM IMPLEMENTATION
Ananda Haniyuhana * , Agus Widiyarta Program Studi Administrasi Publik UPN “Veteran” Jawa Timur, Gunung Anyar, Surabaya, 60294 Koresponden email: ananda.haniyuhana@gmail.com
ABSTRAK
Fenomena kebijakan publik yang dibentuk oleh pemerintah di Indonesia yang lebih mengedepankan kepentingan politik dibandingkan dengan berdasarkan bukti ( evidence ) berupa informasi, data, serta pengetahuan menjadikan analisis suatu kebijakan yang berdasarkan bukti ( evidence based policy ) sebagai salah satu dimensi yang penting dalam proses kebijakan publik. Program smart village yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Batang merupakan program yang berupaya melakukan digitalisasi pembangunan desa. Pada implementasinya program ini mengalami beberapa permasalahan yang berkaitan dengan konsep evidence based policy diantaranya adalah permasalahan terkait pengembangan anggaran dan keterlibatan sumber daya yang berkaitan dengan penilaian program. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui penerapan program smart village dalam implementasinya sudah sesuai atau belum dengan bukti ( evidence ) berupa data dan informasi. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kalitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengambilan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan Konsep Evidence Based Policy dari The-Pew Mac Arthur Foundation dengan lima fokus penelitian yaitu program assestment, budget development, implementation oversight, outcome monitoring, targeted evaluation. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi program smart village di Desa Limpung sudah mulai berjalan efektif dengan dilakukan beberapa inovasi terbaru yang sesuai dengan perkembangan teknologi.
Kata kunci : Kebijakan Publik, Smart Village, Evidence Based Policy

## ABSTRACT
The phenomenon of public policy formed by the government in Indonesia which prioritizes political interests rather than evidence-based in the form of information, data, and knowledge makes the analysis of a policy based on evidence that is the important dimension in the public policy process. Smart village program initiated by the Batang Regency Government is a program that seeks to digitize village development. In its implementation, this program experienced several problems related to the concept of evidence based policy, including problems related to budget development and the involvement of resources related to program evaluation. This study aims to determine whether the implementation of the smart village program is appropriate or not with evidence in the form of data and information. The research method used in this study is descriptive qualitative using data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation. Data analysis will be carried out using the Evidence Based Policy concept from The-Pew Mac Arthur Foundation with five research focuses, namely program assessment, budget development, implementation oversight, outcome monitoring, targeted evaluation. The results of the study show that the implementation of the smart village program in Limpung Village has begun to run effectively with the implementation of several recent innovations in accordance with technological developments.
Key words : Public Policy, Smart Village, Evidence Based Policy
PENDAHULUAN Kebijakan publik merupakan rangkaian tin- dakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau pun seke- lompok aktor untuk memecahkan masalah ter- tentu (Anderson, 1972). Kebijakan publik ideal- nya dapat memecahkan masalah-masalah publik sebagaimana pandangan (Tangkilisan, 2003) ya- ng menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap berbagai sumberdaya yang ada dalam rangka memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Me- nurut Kepala Lembaga Administrasi Negara
(LAN), tantangan terbesar bagi pemerintah Indo- nesia adalah bagaimana memproduksi kebijakan berkualitas sehingga dapat memperkuat daya saing Indonesia dengan peluang dan sumber daya yang dimiliki (Paat, 2016). Dalam mewujudkan kebijakan publik yang berkualitas maka diperlu- kan peran dari berbagai aktor selain pemerintah, seperti akademisi atau universitas dan masyarakat. Selain pemerintah, akademisi juga memiliki peran yang sangat krusial dan strategis dalam pemberian basis bukti. Namun, sangat disayang- kan bahwa peran akademisi dalam memberikan kontribusi terhadap penyusunan kebijakan publik
masih cukup minim. Hasil penelitian akademisi hanya berakhir dalam jurnal-jurnal, tetapi tidak menjadi pengetahuan, bukti, maupun informasi bagi pengambilan kebijakan publik (Prasojo, 2018). Penggunaan bukti dalam pengambilan ke- bijakan ( evidence-based policy ) ini semakin pen- ting dan menjadi tuntutan karena permasalahan kebijakan yang kompleks dan perubahan sosial masyarakat yang semakin dinamis. Secara defi- nisi, kebijakan berdasarkan bukti ( evidence-based policy ) adalah proses penyusunan kebijakan yang didasarkan pada fakta yang ada di tengah-tengah masyarakat sehingga kebijakan yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan publik (Cookson, 2005). Sebuah kebijakan yang disebut evidence-based policy idealnya disusun melalui proses perolehan dan analisis data yang ilmiah, khususnya melalui penelitian (Smith et.al, 2000). Kebijakan berbasis bukti ( evidence based policy ) menggunakan penelitian dan informasi terbaik yang tersedia mengenai hasil program untuk membuat keputusan di semua tahapan proses kebijakan dan di setiap cabang pemerintahan termasuk pada tahap implementasi kebijakan (Hernawan et al., 2022).
Kebijakan publik di era perkembangan di bidang teknologi sebagai akibat dari adanya revolusi industri 4.0 telah memunculkan berbagai inovasi terbarukan yang mendorong adanya peru- bahan tata kelola pada berbagai sektor (Santoso et al., 2019). Salah satunya adalah perubahan tata kelola sektor publik dan pemerintah yang kini lebih memanfaatkan penggunaan teknologi ter- baru baik dalam hal pelayanan publik maupun dalam hal pengelolaan data publik sebagaimana konsep smart city (Kementrian Dalam Negeri, 2019). Sejalan dengan program pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informa- tika, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang pada tahun 2018 menginisiasi sebuah program yang berkaitan erat dengan perwujudan smart city , yaitu program unggulan berupa smart village .
Program smart village tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mene- ngah Daerah (RPJMD) kemudian diatur kembali dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Program Pembangunan dan Pengembangan Smart Village yang dilaksanakan di seluruh desa dan kelurahan secara bertahap. Pemerintah Kabupaten Batang pada imple- mentasinya, menerapkan program smart village pada 56 desa percontohan ( pilot project ). Desa Limpung menjadi salah satu desa percontohan
atau desa induk implementasi smart village di- karenakan Desa Limpung merupakan salah satu desa potensial yang memiliki sambungan internet serta sumber daya yang memadai dan memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Keca- matan Limpung sebagaimana data berikut ;
Gambar 1. Laju Pertumbuhan Penduduk Desa Percontohan Smart Village Kecamatan Limpung Tahun 2017-2022.
Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui jika Desa Limpung memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi diantara tiga desa perconto- han smart village lain yang ada di Kecamatan Limpung. Tingginya laju pertumbuhan penduduk ini jika tidak dilakukan tata kelola yang baik maka akan meningkatkan laju urbanisasi pula sehingga dengan adanya program smart village diharapkan mampu menjadi salah satu solusi untuk dapat menekan laju urbanisasi dan meman- faatkan sumber daya yang ada dalam rangka terciptanya kemajuan di berbagai bidang yang ada di tingkat desa.
Program smart village dapat berjalan de- ngan baik tentunya tidak terlepas dari anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah, dimana pada kurun waktu 2017-2021 terjadi kenaikan alokasi dana desa di Desa Limpung dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebanyak Rp. 210.008.800,- dari tahun 2017 sebanyak Rp 413.174.100,- ke tahun 2021 sebanyak Rp 623.262.900,-. Kenaikan alokasi dana dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa ini salah satunya disebabkan adanya implementasi smart village di Desa limpung. Namun permasa- lahannya kenaikan alokasi dana desa ini tidak diikuti dengan kenaikan tingkat pendapatan desa, yang justru mengalami penurunan pada tahun 2020 hingga tahun 2021 sebanyak Rp 230.681. 710,-. Dengan rincian tingkat pendapatan desa di tahun 2020 sebesar Rp 1.582.433.400 dan di tahun 2021 sebesar Rp 1.350.751.690,- (bps.go.id, 2022). Berdasarkan pemaparan diatas terjadinya permasalahan penggunaan bukti memegang pera- nan yang sangat sentral dalam proses pembuatan kebijakan, terutama dalam kebijakan strategis
seperti pengembangan smart village yang meru- pakan salah satu program unggulan sesuai yang tertera pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Program Smart Vil- lage di Desa Limpung diharapkan akan mempu berjalan dengan optimal sehingga dapat me- wujudkan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Agar dapat mencapai itu semua, maka diperlukan suatu pemetaan dan gambaran yang jelas mengenai bagaimana program smart village ini berlangsung dan bagaimana pula per- kembangannya sesuai dengan konsep evidence- based dengan indikator yang meliputi Program Assestment, Budget Development, Implemen- tation Oversight, Outcome Monitoring, Targeted Evaluation (The Pew Chartibale Trust and Mac Arthur Foundation, 2014).
METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode pene- litian kualitatif deskriptif. Hal ini dikarenakan data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa data deskriptif sehingga tidak bisa diwakilkan dengan angka/statistika. Data yang dihasilkan da- ri penelitian ini akan memuat penjelasan secara rinci sesuai data dan fakta yang ada di lapangan. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui secara mendalam terkait permasalahan yang dikaji da- lam penelitian ini yaitu permasalahan pada implementasi smart village yang dilihat dari teori evidence based policy dengan lima fokus utama yang akan diteliti diantaranya adalah program assestment, budget development, implementation oversight, outcome monitoring, targeted evalua- tion. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data be- rupa observasi, wawancara, dan dokumentasi ser- ta menggunakan teknik penarikan informan be- rupa purposive sampling dan snowball sampling.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan data-data yang telah diperoleh dan telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan dokumentasi di lapangan, kemudian akan dibahas sesuai dengan fokus penelitian yang telah di- tentukan sebelumnya, variabel penelitian yang akan dibahas yaitu kebijakan berbasis bukti da- lam perencanaan pembangunan yang terdiri dari empat indikator yaitu program assestment, bud- get development, implementation oversight, out- come monitoring, targeted evaluation . Pemba- hasan hasil penelitian ini merupakan interpretasi atau penggambaran hasil penelitian yang
ditemukan di lapangan dan penapsiran terhadap hasil akhir dalam melakukan pengujian data de- ngan konsep para ahli, dan teori sehingga me- ngembangkan teori serta mendeskripsikan hasil data penelitian dan fakta di lapangan, penelitian ini menghubungkan temuan hasil penelitian dengan indicator yang telah ditetapkan dalam hal ini konsep The Pew Machtur. Setelah melakukan beberapa peninjauan secara ilmiah dan sistematis, Kebijakan Berbasis Bukti ( Evidence Based Pol- icy ) dalam implementasi program smart village di Desa Limpung, maka diperoleh beberapa in- formasi sebagai berikut:
1. Program Assestment Berdasarkan konsep Evidence Based Policy dari konsep The Pew-Mac Arthur program as- sestment atau penilaian program dalam imple- mentasi kebijakan publik diartikan sebagai cara untuk dapat mengindetifikasi efektivitas program dalam mencapai sasaran atau tujuan dari kebija- kan. Selain itu, penilaian program juga dilak- sankan sebagai cara untuk menilai bagaimana dampak yang dicapai dalam suatu program.
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh memperlihatkan bahwa program smart village yang sudah diimplementasikan selama kurang lebih empat tahun memperlihatkan adanya kema- juan dalam hal penerapan program ini yang dilihat dari adanya beberapa pengembangan dari kelima komponen smart village diantaranya smart governance, smart environtment serta smart economy, smart mobility, dan smart tou- rism. Pada komponen smart governance dimana Pemerintah Desa Limpung di tahun 2022 sudah mulai memanfaatkan website desa sebagai sum- ber penyampaian informasi baik kepada masya- rakat maupun kepada pemerintah daerah kabu- paten atau pun provinsi.
Gambar 2. Website Desa Limpung Laman resmi Desa Limpung tersebut sudah menyediakan beberapa menu informasi mulai dari data statistik, APBDesa, pembangunan desa
hingga layanan masyarakat. Selain itu peman- faatan website desa, Pemerintah Desa Limpung juga melakukan inovasi dengan menggunakan media sosial whatsapp khususnya dalam proses pelayanan publik.
Selanjutnya, pada komponen smart environ- ment, smart economy dan smart people dilakukan inovasi yaitu program one village one product dimana dalam hal ini Pemerintah Desa Limpung memiliki inisiatif untuk mengembangkan UMKM unggulan dari komoditas emping melinjo dengan program ini. Dalam hal ini Pemerintah Desa Limpung melakukan digitaliasi penjualan komoditas emping melinjo untuk meningkatkan produktivitas dan nilai jual dari emping melinjo. Selain itu, dalam hal pembuangan limbah juga diupayakan untuk dapat dilakukan tanpa men- cemari lingkungan.
Komponen smart tourism, Pemerintah Desa Limpung dengan melakukan promosi wisata di Desa Limpung yaitu street food di Alun – Alun Kecamatan Limpung yang terletak di Desa Limpung melalui program Visit Batang 2022 . Selanjutnya untuk komponen smart mobility dilakukan dengan cara penyediaan trotoar bagi pejalan kaki di sepanjang Jl Limpung – Bawang.
Tabel 1. Penilaian Penerapan Komponen Smart Village di Desa Limpung
No. Komponen Smart Village Keterangan 1. Smart Governance Proses pengembangan aplikasi pelayanan publik terintegrasi. 2. Smart People Pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan perkembangan society 5.0. 3. Smart Economy Tahap sosialisasi digitalisasi transaksi jual – beli umkm unggulan (emping melinjo) pada beberapa platform e- commerce. 4. Smart Mobility Pengadaan trotoar untuk fasilitasi pejalan kaki di sepanjang jalan Limpung – Bawang. 5. Smart Tourism Pengembangan wisata street food di Alun – Alun Kecamatan Limpung dengan bekerjasama bersama Pemerintah Kecamatan Limpung dan Pemerintah Kabupaten Batang melalui Program Visit Batang .
2. Budget Development Fokus Budget Development dalam konsep Pew-Mac Arthur menjelaskan bahwa agar pem- buatan kebijakan berbasis bukti berhasil, peme- rintah harus secara sistematis menggunakan bukti keefektifan program untuk menginformasikan proses mereka untuk membuat anggaran dan keputusan kebijakan. Oleh karena itu dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran harus sesuai dengan data-data dan bukti yang ada. Dengan melihat ketersediaan aggaran yang ada pelaksanaan program pembangunan yang ada dapat membuat proses pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan dengan efisien dan efektif sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin di capai.
Permasalahan yang terjadi dalam hal ang- garan adalah terkait penurunan pendapatan desa namun justru anggaran dana desa terjadi peni- ngkatan. Sebagaimana hasil wawancara yang dihimpung penulis, disebutkan bahwa pandemi menjadi penyebab terjadinya penurunan penda- patan desa. Dimana anggaran tersebut sudah dibelanjakan untuk keperluan sarpras smart vil- lage, seperti membeli komputer, printer, aplikasi, hingga belanja untuk integrasi pedagang kaki lima (pkl) dan usaha kecil menengah (ukm) serta pembangunan trotoar. Kemudian sejak terjadinya pandemi, pembangunan sempat mangkrak dan terdapat banyak ukm yang mengalami kebang- krutan, berhentinya pengelolaan Bumdesa yang merupakan beberapa sektor penerimaan utama dari Pendapatan Asli Desa. Sehingga dengan ter- jadinya berbagai permasalahan ini yang me- mantik adanya penurunan pendapatan desa na- mun diikuti dengan kenaikan anggaran desa pada tahun 2019-2020.
Pada penyelesaiannya Pemerintah Desa Limpung tetap memaparkan informasi penggu- naan APBDes kepada masyarakat secara luas melalui infografis pembangunan dan desa agar informasi terkait pengembangan anggaran ini dapat diketahui masyaarakat sebagaimana yang tercantum pada gambar dibawah ini.
Gambar 3. Laporan Dana Desa
Data alokasi penggunaan dana desa tersebut secara spesifik penulis paparkan sebagaimana pada diagram batang berikut ini;
Gambar 4. Presentase Alokasi Penggunaan Dana Desa Berdasarkan pemaparan data diatas dapat diketahui jika alokasi dana desa 67% digelon- torkan untuk kepentingan pemerintahan dan pembangunan dimana didalamnya termasuk program smart village ini. Sehingga dapat di- ketahui jika Pemerintah Desa Limpung secara terbuka memaparkan bukti pengembangan ang- garan ( evidence of budget development) dalam implementasi program smart village.
3. Implementation Oversight Fokus Implementation Oversight dalam konsep Pew-Mac Arthur digunakan untuk me- mastikan bahwa suatu program yang berjalan sesuai dengan apa yang telah disusun dan di- rumuskan dalam dokumen perencanaan. Sehi- ngga perlu diadakannya pelaksanaan pengawasan yang kuat baik itu dalam lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Oleh karena itu, dalam proses pelaksanaan pengawasan semua elemen harus terlibat di dalamnya untuk mencapai sasa- ran dan tujuan dari program perencanaan pem- bangunan yang diinginkan. Pelaksanaan pengawasan dalam program smart village ini dilakukan baik dari lembaga struktural yang ditunjuk bupati yaitu camat dari masing – masing kecamatan. Proses pelaksanaan pengawasan dari lembaga struktural di Desa Limpung sendiri dilakukan langsung oleh Camat Limpung yang merupakan lembaga struktural yang ditunjuk oleh Bupati Batang. Proses penga- wasan yang dilakukan meliputi pemberian arahan rutin setiap tiga hingga empat minggu sekali sebagaimana hasil wawancara dan dokumentasi penulis berikut ini ;
“Pengawasan dilakukan langsung sama pak camat yang ditunjuk struktural oleh Bupati Ba- tang. Setiap tiga bulan sekali pak camat datang untuk memantau program ini apakah sudah
berjalan baik atau belum, pak camat juga biasa- nya memberikan arahan dan motivasi kepada kepala dan perangkat desa agar program ini bisa lebih berkembang.” (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Limpung, 3 November 2022) “Pengawasan ini dilakukan setiap tiga hingga empat minggu sekali. Kami melihat bah- wa dalam implementasinya apakah digitalisasi pelayanan publik sudah berjalan atau masih ter- jadi hambatan. Kami juga selalu memberi duku- ngan agar pemerintah desa khususnya Desa Lim- pung agar selalu mengembangkan konsep dari aplikasi (pelayanan publik) terintegrasi. Selain dukungan, kami juga melakukan pengawasan apakah digitalisasi pelayanan publik sudah diso- sialisasikan dengan baik kepada masyarakat.” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Limpung pada 11 November 2022). Berdasarkan hasil observasi dan wawan- cara yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui pula bahwa pada proses implementasinya, ter- dapat program-program yang sudah berjalan sebagai bagian dari Program smart village di Desa Limpung. Program-program tersebut dian- taranya adalah digitalisasi pelayanan publik dengan memanfaatkan laman resmi Desa Lim- pung serta akun sosial media yaitu whatsapp , kemudian ada pun program pembangunan trotoar untuk mempermudah mobilisasi masyarakat, selanjutnya ada program one village one program yaitu dengan mengoptimalkan penjualan komo- ditas emping melinjo melalui e-commers serta pengolahan produk industri yang tetap menge- depankan kelestarian lingkungan.
Selain itu pengawasan terkait pengelolaan anggaran dilakukan oleh inspektorat daerah ka- bupaten, dengan cara melakukan pengawasan anggaran yang sudah dianggarkan digunakan sesuai dengan perencanaan program smart village yang ada di RPJMDesa.
4. Outcome Monitoring Outcome Monitoring dalam kosep Pew-Mac Arthur menjelaskan bahwa kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan atau implementasi suatau program pada dasarnya dimaksudkan untuk me- ngetahui sampai dimana program tersebut telah dilaksanakan dan persoalan-persoalan apa saja saja yang dirasakan dalam pelaksanaan program tersebut. Oleh sebab itu, kegiatan monitoring ini sebenarnya merupakan kegiatan mengikuti jalan- nya pelaksanaan program agar sesuai dengan tu- juan dan sasaran yang dicapai.
Monitoring program smart village dilaku- kan oleh khususnya oleh perangkat desa dan juga
warga masyarakat. Proses monitoring dilakukan melalui musyawarah besar (mubes) desa untuk membicarakan perbaikan yang perlu dilakukan untuk program smart village . Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terkait proses monitoring ini didapaatkan hasil proses monitoring dalam program smart village ini banyak dilakukan dalam kaitannya imple- mentasi smart governance. Dalam hal ini smart governance yang dimaksud adalah penyeleng- garaan digitalisasi pelayanan publik dimana monitoring dilakukan dengan penyampaian kritik dan saran oleh masyarakat melalui musyawarah besar yang selanjutnya hal tersebut akan dihim- pun oleh Pemerintah Desa Limpung sebagai dasar evaluasi dalam implementasi Program smart village.
5. Targeted Evaluation Fokus targeted evaluatin berdasarkan kon- sep Pew-Mac Arhur menjelaskan bahwa perlu dilakukannya evaluasi yang ketat terhadap imple- mentasi suatu program untuk memastikan bahwa mereka menjamin terus pelaksanaan program secara berkelanjutan. Program dengan sedikit bukti atau informasi dapat membawa risiko yang lebih tinggi terhadap hasil program yang rendah. Oleh karena itu, perlu evaluasi langsung pelak- sanaan program yang telah berjalan untuk mem- berikan hasil yang sesuai dengan target sasaran dan tentunya untuk perencanaan selanjutnya.
Poin penting evaluasi yang perlu dilakukan dalam program smart village adalah dalam jangka panjang diperlukannya pelayanan publik yang terintegrasi dengan berbagai sektor seba- gaimana yang telah direncanakan. Namun pada implementasinya saat ini pelayanan publik seba- gaimana yang diharapkan belum dapat diimple- mentasikan secara optimal sehingga perlu dilaku- kan evaluasi kembali. Khususnya pada kom- ponen smart governance diperlukan evaluasi untuk persiapan implementasi aplikasi terpadu dalam pelayanan publik yang dapat diakses melalui smartphone. Selain itu diperlukan pula pelatihan yang lebih massif terhadap sumber daya manusia di Pemerintah Desa Limpung agar dapat mengoperasikan maupun melaksanakan inovasi program ini dengan baik. Selain itu dalam komponen smart mobility diharapkan pula untuk selanjutnya Pemerintah Desa Limpung dapat memperhatikan lebih lanjut mengenai masyarakat pengguna kendaraan umum, dengan bekerjasama bersama pemerintah desa sekitar untuk menginisiasi program pem- berhentian kendaraan umum yang tidak meng- ganggu lalu lintas. Selanjutnya dalam komponen smart tourism juga dapat lebih digencarkan lagi
terkait promosi wisata street food Desa Limpung khususnya melalui media online.
KESIMPULAN Implementasi program smart village ber- dasarkan analisis evidence based policy dari konsep Pew Mac Arthur menunjukan bahwa dalam fokus program assestment terjadi bebe- rapa perkembangan diantaranya dalam kompo- nen smart governance sudah adanya inovasi pelayanan publik melalui website desa dan media whatsapp . Kemudian dari komponen smart environment, smart economy dan smart people dilakukan inovasi yaitu program one village one product dimana dalam hal ini Pemerintah Desa Limpung memiliki inisiatif untuk mengembang- kan UMKM unggulan dari komoditas emping melinjo secara digital dan pengolahan limbah yang ramah lingkungan. Selanjutnya dalam kom- ponen smart tourism dan smart mobility dilaku- kan pengembangan wisata street food di kom- pleks pedagang alun-alun Kecamatan Limpung dan pengembangan trotoar untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat melakukan pola hidup sehat dengan berjalan kaki. Selanjutnya pada fokus budget development permasalahan penu- runan pendapatan desa namun tejadi kenaikan anggaran disebabkan adanya gejolak perekono- mian saat terjadi pandemi yang memukul be- berapa umkm untuk gulung tikar serta hambatan implementasi smart village yaitu penundaan penyediaan sarana dan prasarana implementasi program tersebut. Kemudian pada fokus imple- mentation oversight diketahui bahwa pengawa- san pada implementasi program ini dilakukan oleh lembaga struktural yang ditunjuk bupati yaitu camat serta pengawasan penggunaan anggaran oleh inspektorat daerah kabupaten. Selanjutnya dalam fokus outcome monitoring atau monitoring hasil ini dilakukan oleh masya- rakat serta pemerintah desa dengan memantau keselarasan program dengan tujuan yang akan dicapai. Fokus terakhir yaitu targeted evaluation dalam hal ini Pemerintah Desa Limpung ber- fokus pada evaluasi dalam segi peningkatan smart governance dimana perlu dilakukan per- baikan dan penerapan aplikasi terintegrasi dalam hal pelayanan publik setelah dilakukan perco- baan pelayanan publik melalui website dan whatsapp .

## DAFTAR PUSTAKA
Anita, W.W., Mujibur, R.K.M, & Ratih,N. (2012). Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Pasuruan. Jurnal Ilmu Administrasi , Vol. 15, No.3. Arifin Tahir, 2014, Kebijakan Publik dan
Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah . Bandung: Alfabeta.
Arwanto, C. P. V., & Wibawani, S. (2022). Implementasi Smart Economy Dalam Pemberdayaan Industri Kecil Menengah Kota Kediri Menuju Smart City. Perspektif , 11(2), 451–459. https://doi.org/10.31289/ perspektif.v11i2.5817.
Asmara, A. Y., Setiowiji Handoyo. (2015). Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti: Studi Pada Proses Pembuatan Kebijakan Standardisasi Alat dan Mesin Pertanian di Indonesia. Warta KIML ,13 (1). Budi Winarno. 2008. Kebijakan Publik , Buku Kita: Jakarta. Creswell, J. W. (2019). Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran . Pustaka Pelajar. Edi Suharto. 2008. Kebijakan Sosial Sebagai kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta. Fahrina, A. (2022).
Analisis Kesiapan Pembangunan Smart City Daerah Studi Kasus: Kabupaten Temanggung. JATISI (Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi) , 9(2), 984–995. Fitriana, R, Auliya U. A, Widiyarta, A. 2020. Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif. Jurnal Governansi. Volume 6
(2). Guzman, Gustavo. (2009). What is Practical Knowledge?. Journal of Knowledge Management , 13 (4), 86-98. Head, Brian W. (2008). Research and Evaluation Three Lenses of Evidence Based Policy.
The Australian Jurnal of Public
Administration , 67 (1), 1-11.
Herabudin. 2016. Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi ke Implementasi . Bandung: CV. Pustaka Setia.
Hernawan, D., Seran, G. G., Purnamasari, I., Multi, A., Apriliani, A., Publik, S. A., Studi, P., & Komunikasi, S. (2022). Perspektif Kebijakan Berbasis Bukti Terhadap Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. 8(April), 1–10. Hochschild, J.L.,& Einstein, K. L. (2015). ’It Isn't what we Don't know that gives us trouble, It's what we know that Ain't so: misinformation and democratic politics. Br. J. Political Sci , 45 (3), 467–475. Jensen, P. H. (2013). What is Evidence Based Policy.Melbourne Institute Policy Brief 4 (13), 3-7.
Kustermans.Jorg. (2016). Parsing the Practice
Turn: Practice, Practical Knowledge,
Practices. Millennium: Journal of International Studies . Khairiyah, N., & Zulkarnaini, Z. (2021).
Efektivitas Pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana Oleh Baznas di Kabupaten Kampar. Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah , 3(3), 258-266. Lee, Seonghui & Akitaka, Matsuo. (2018).
Decomposing political knowledge: What is confidence in knowledge and why it matters.
Electoral Studies , 51. 1-13.
Miles, M.B. Huberman, A.M. & Johnny, S.
(2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook . California: Sage Publications. Moleong, L. J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif . Remaja Rosdakarya. Newman, Joshua, Adrian Cherney, Brian W.
Head. (2016). Policy Capacity and Evidence-based Policy in The Public Service. Public Management Review , 19, 1- 20. 17 April 2018. Pratama, M.N. Widowati, N. & Maesaroh. (2021). Efektivitas Program Pelatihan Kerja Uptd Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang. Journal of Public Policy and Management Review , 10(2); 1-13. Prasojo. (2018). Introduction to the mini special issue: Understanding Governance in Indonesia. Journal of Policy Studies. Volume 39: 581-588. Rizkinaswara, L. (20 Januari, 2020). Revolusi Industri 4.0. Didapat dari https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/revolu si-industri-4-0/ Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. Implementasi Kebijakan Publik . Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI. The Pew Charitable Trust dan Mac Arthur Foundation. (2014). Evidence-Based Policymaking A guide for effective government. Diakses pada 1 September 2022 dari http://www.pewtrusts.org/~/ media/assets/2014/11/evidencebasedpolicy makingaguideforeffectiv egovernment.pdf.
Shabrinawati, A., & Yuliastuti, N. (2020). Komponen Smart Governance Berdasarkan Konsep Smart Village. Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan) , 21(2), 141.
Zulkarnaini, Z., & Gevisioner, G. Differences Perception And Interest In Peatland Management Policy.
Jurnal Kebijakan Publik , 12(2), 65-72.