## PENGELOLAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN

## Sahat Pardomuan Simbolon, Meyzi Heriyanto dan Febri Yuliani
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru
Abstract: Management of Hotel Taxes and Restaurant Taxes. This study aims to find out hotel and  restaurant  taxes  in  order  to  increase  the  Regional  Original  Income  Pelalawan  District.  This type  of research is qualitative.  The  research informant  is Head  of Secretary  of BPKAD, Head  of Division  and  Taxpayer.  Technical  data  are  interviews  and  documentation  studies.  Data  analysis using  interactive  models.  The  results  showed  that  the  constitution  of  hotel  and  restaurant  tax management on the Realization of Pendapatan Asli Daerah (PAD) is still very minimum.
Keywords: hotel tax, restaurant tax, official assessment, self-assessment
Abstrak: Pengelolaan  Pajak  Hotel  dan  Pajak  Restoran .  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  pajak  hotel  dan  restoran  dalam  rangka  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten  Pelalawan.  Jenis  penelitian  adalah  kualitatif.  Informan  penelitian  adalah  Kepala Sekretaris BPKAD, Kepala Bidang dan Wajib Pajak. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan  studi  dokumentasi.  Analisis  data  menggunakan  model  interaktif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  konstribusi  pengelolaan  pajak  hotel  dan  restoran  terhadap  realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat minimum.
Kata kunci : pajak hotel, pajak restoran, official  assessment, self assessment

## PENDAHULUAN
Jenis  pajak  yang  menarik  dari  semua pajak  daerah  yang  dikelola  oleh  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Pelalawan  adalah  pajak hotel  dan  pajak  restoran  yang  beroperasi  di daerah  Kabupaten  Pelalawan.  Menurut  Pera- turan  Daerah  Kabupaten  Pelalawan  Nomor  1 tahun  2011  tentang  Pajak  Daerah,  Pajak  hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel di sini termasuk  juga  rumah  penginapan  yang  me-
mungut pembayaran  dari pajak restoran adalah pajak atas pelayanan  yang disediakan oleh res- toran. Restoran adalah fasilitas penyedia maka- nan  dan/atau  minuman  dengan  dipungut baya- ran,  yang  mencakup  juga  rumah  makan,  kafe- taria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya terma- suk jasa boga/katering .
Adapun perkembangan jumlah hotel dan restoran di Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Jumlah Hotel dan Restoran
Tahun Jumlah Hotel Jumlah Hotel Pertumbuhan Hotel Jumlah Restoran Pertumbuhan Restoran Bintang 1 Bintang 2 Bintang 3 Bintang 4 2011 8 0 1 0 9 - 90 - 2012 8 0 1 0 9 0 90 0 2013 8 2 1 0 11 22,22% 90 0 2014 10 5 1 0 16 45,45% 204 126,67% 2015 14 6 1 0 21 31,25% 920 350,98% 2016 14 6 1 0 21 0 976 6,08%
Sumber : Data Statistik Pelalawan Dalam Angka Tahun 2016.
Namun realisasi penerimaan pajak hotel dan  pajak  restoran  selama  6  tahun  terakhir ataupun  dapat  mencapai  dari  jumlah  yang ditargetkan  oleh  pemerintah  daerah  Kabupaten
Pelalawan  namun  masih  fluktuatif  sehingga kontribusinya terhadap PAD belum berdampak signifikan.  Kontribusi  penerimaan  pajak  hotel dan  pajak  restoran  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  di  Kabupaten  Pelalawan  tahun 2011-2016 dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel  2.  Kontribusi  Penerimaan  Pajak  Hotel  dan  Pajak  Restoran  Terhadap  Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2016
Tahun Anggaran Pajak Hotel (Milyar Rp) Realisasi Pajak Restoran (Milyar Rp) Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Milyar Rp) Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD (%) Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD (%) Target  Realisasi  %  Target  Realisasi  % 2011 0,800 1,026  128  1,650 3,115  188 46,672 2,20 6,67 2012 0,900 1,009  112  1,400 3,845  274 55,620 1,81 6,91 2013 1,000 1,311  131  2,550 0,774  137 71,433 1,84 1,08 2014 1,200 1,359  113  4,000 4,040  101 89,021 1,53 4,54 2015 1,275 1,412  110  4,201 3,508    83 109,101 1,29 3,22 2016 1,480 1,702  115  4,105 4,680  114 112,203 1,52 4,17 Rata-Rata  1,109 1,303 118  2,984 3,327  149 80,675 1,70 4,43
Sumber:  Data olahan dari Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan, 2016.
Dari  tabel 2  dapat diketahui  bahwa  kon- tribusi penerimaan pajak hotel dan pajak resto- ran  terhadap  realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  di  Kabupaten  Pelalawan  masih  sangat minim.  Dimana  selama  6  tahun  tersebut  rata- rata kontribusi pajak hotel terhadap PAD hanya sebesar 1,7% dan pajak restoran sebesar 4,43%. Hal  tersebut  tentunya  perlu  mendapatkan  per- hatian  yang  serius  dari  pemerintah  daerah Kabupaten Pelalawan dalam upaya untuk lebih mengoptimalkan  PAD  dari  sumber pajak  hotel dan  pajak  restoran.  Pajak  hotel  dan  pajak  res- toran  sebagai  salah  satu  sumber  pendapatan daerah  masih  berpotensi  untuk  ditingkatkan dimana  dalam  pengelolaanya  perlu  dilakukan pemungutan  secara  efisien,  efektif,  dan  ekono- mis  agar  dapat  lebih  berperan  dalam  upaya meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pelalawan dari unsur Pajak Daerah.
Setelah  melakukan  perhitungan  dapat dilihat  bahwa  kontribusi  pajak hotel  dan  pajak restoran  terhadap  PAD  memang  tidak  begitu besar.  Namun  perlu  diketahui  bahwa  potensi daerah  Kabupaten  Pelalawan  sangatlah  besar. Sebagai daerah industri, pertanian, perkebunan, wisata  dan daerah perlintasan  khususnya lintas timur  Sumatra  membuat Kabupaten  Pelalawan akan  semakin  dapat  berkembang  baik  secara ekonomi  maupun  pertumbuhan  penduduknya, dari hal ini akan berpotensi untuk meningkatkan
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dari  sektor pajak  hotel  dan  pajak  restoran.  Namun,  pada kenyataannya  masih  sulit  untuk  memaksimal- kan  pendapatan  khususnya  dari  sektor  pajak hotel dan pajak restoran.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah tersebut,  maka  permasalahan  penelitiannya adalah  bagaimana  pengelolaan  pajak  hotel  dan pajak  restoran  oleh  Badan  Pengelolaan  Keua- ngan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  Kabupaten Pelalawan  dalam  rangka  meningkatkan  peneri- maan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabu- paten  Pelalawan  Tahun  2011-2016.  Meskipun banyak  ahli  yang  memberikan  pengertian  ten- tang  pengelolaan  yang  berbeda-beda,  namun pada  prinsipnya  memiliki  maksud  dan  tujuan yang  sama.  sebagaimana  Prajudi  (2009),  me- ngatakan  bahwa  pengelolaan  adalah  pengen- dalian  dan  pemanfaatan  semua  faktor  sumber daya  yang  menurut  suatu perencanaan  diperlu- kan  untuk  penyelesaian  suatu  tujuan  kerja tertentu.
Pengelolaan sama dengan manajemen se- hingga pengelolaan dipahami sebagai suatu pro- ses membeda-bedakan atas perencanaan, peng- organisasian,  penggerakan  dan  pengawasan dengan  memanfaatkan  ilmu  maupun  seni  agar dapat menyelesaikan tujuan  yang telah ditetap- kan sebelumnya. Menurut Nugroho (2008), me- ngemukakan  bahwa  pengelolaan  ialah:  istilah
yang  dipakai  dalam  ilmu  manajemen.  Secara etomologi  istilah  pengelolaan  berasal  dari  kata kelola ‘to manage’ dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai  tujuan  tertentu.  Pengelolaan  pajak mengalami  perubahan  besar  yang  terus  di- kembangkan  kea  rah  modernisasi.  Perubahan pengelolaan itu sangat penting dan kons-truktif untuk  memenuhi  tuntutan  berbagai  pihak  se- bagai pemangku kepentingan (stakeholders) ter- hadap  perpajakan.  Selain  itu,  modernisasi  per- pajakan  yang  dilakukan  juga  dalam  kerangka melaksanakan good  governance,  clean  gover- nance, dan  pelayanan  prima  kapeda  masyara- kat.  Melalui  modernisasi  administrasi  perpaja- kan,  diharapkan  terbangun  pilar-pilar  pengelo- laan  perpajakan  nasional  yang  baik  dan  kokoh sebagai  fundamental  penerimaan  Negara  yang baik  dan  berkesinambungan (sustainable  reve- nue) ke depan. Dalam hal ini, pengelolaan per- pajakan  pada  dasarnya  tidak  menutup  diri  ter- hadap  pandangan,  pendapat,  atau  kritisi  dari berbagai  pihak  eksternal.  Direktorat  Jenderal Pajak  berupaya  terbuka (transparency) dan menjadikannya sebagai masukan dalam menata dan membangun sistem pengelolaan perpajakan yang baik dan modern.
Menurut Sumarsan (2010), sistem pemu- ngutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu:
1. Official Assessment System
Official  assessment  system adalah suatu sistem pemungutan yang mem- beri  wewenang  kepada  pemerintah (fiskus)  untuk  menentukan  besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Ciri- cirinya:
a. Wewenang  untuk  menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
b. Wajib pajak bersifat pasif
c. Utang  pajak  timbul  setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak
2. Self Assesment System Self  assessment  system adalah  suatu sistem  pemungutan  yang  member wewenang sepenuhnya  kepada wajib
pajak  untuk  menghitung,  memperhi- tungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya yaitu:
a. Wewenang  untuk  menentukan besarnya pajak terutang ada wajib pajak sendiri
b. Wajib  pajak  aktif,  mulai  dari menghitung, menyetor, dan mela- porkan sendiri pajak terutang
c. Fiskus  tidak  ikut  campur  hanya mengawasi
3. With Holding System With holding system adalah suatu sis- tem  pemungutan  pajak  member  we- wenangan  kepada  pihak  ketiga  (bu- kan  fiskus  dan  bukan  wajib  pajak yang  bersangkutan)  untuk  menen- tukan  besaernya  pajak  yang  terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewe- nang menentukan besarnya pajak ter- utang  ada  pada  pihak  ketiga,  pihak selain fiskus dan wajib pajak.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menge- tahui  pengelolaan  pajak  hotel  dan  pajak  res- toran oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan.

## METODE
Penelitian  ini  berjenis  penelitian  deskriptif kualitatif  dan  berlokasi  di  BPKAD  Kabupa- ten  Pelalawan.  Informan  penelitian  adalah Kepala  BPKAD,  Sekretaris  BPKAD,  Kabid Perbendaharaan,  Kabid  Bidang  Pendataan dan Pelayanan  Pajak,  Kabid  Penagihan,  Ke- beratan dan Banding, Kasubid Akuntansi dan Pembukuan,  Kasubid  Penerimaan  dan  Pe- ngeluaran  di  BPKAD  Kabupaten  Pelalawan, serta wajib pajak hotel dan wajib pajak resto- ran  di  Kabupaten  Pelalawan.  Teknik  peng- umpulan  data  adalah  wawancara  dan  studi dokumentasi.  Didalam  analisa  data  yang  di- peroleh  dari  informasi  hasil  wawancara  di- gabungkan  dengan  data  yang  diperoleh  lalu digabungkan dengan pendapat peneliti, digu- nakan  metode  interaktif  yang  dimulai  dari reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

## HASIL
Pengelolaan  Pajak  Hotel  dan  Pajak Restoran
Jumlah wajib pajak Hotel dan Restoran di  Kabupaten  Pelalawan  mengalami  pening- katan yang signifikan terjadi dari tahun 2014 sampai  2016  dengan  rata-rata  pertumbuhan mencapai  58%  atau  700  wajib  pajak  perta- hunnya.  Dari  jumlah  tersebut  peningkatan yang  terbesar  terjadi  pada  kelompok  wajib pajak  restoran  yakni  pada  kelompok  usaha Mie/Bakso  dengan  rata-rata  pertumbuhan mencapai  27%  atau  362  wajib  pajak,  hal tersebut  karena pertumbuhan  kelompok  usa- ha  Mie/Bakso  di  Kabupaten  Pelalawan  ada- lah  kelompok usaha  yang  paling  banyak  de- ngan jumlah unit usaha pada tahun 2016 ada sebanyak 429 unit usaha. Namun jika dilihat dari  pertumbuhan  jumlah  wajib  pajak  hotel dan restoran di Kabupaten Pelalawan dengan rata-rata hanya mencapai 42%, hal ini meng- indikasikan  bahwa  di  Kabupaten  Pelalawan sebenarnya  masih  memiliki  kemungkinan untuk  mendapatkan  PAD  dari  sektor  Pajak Daerah  yakni dari sektor pajak hotel dan pa- jak  restoran  karena  masih  memiliki  potensi untuk  ditingkatkan  dimana  masih  banyak usaha yang belum menjadi wajib pajak.
Dalam  wawancara  dengan  Kepala  Ba- dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)  Kabupaten  Pelalawan  Bapak Devitson  Saharuddin,  SH,  MH,  beliau  me- ngatakan bahwa:
“Pajak  yang kita kelola di Kabupaten Pelalawan  berdasarkan  Peraturan Daerah  Kabupaten  Pelalawan  No- mor  1  Tahun  2011  tentang  Pajak Daerah  yang  kemudian  di  rubah dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten Pelalawan Nomor 9 tahun 2014 ten- tang  Perubahan  Kedua  Atas  Pera- turan  Daerah  Kabupaten  Pelalawan Nomor  01  Tahun  2011  Tentang Pajak  Daerah.  Ada  beberapa  pajak yang  memakai  sistem Self  Assess- ment ,  jadi  menggunakan  cara  pena- gihan  nota pesanan.  Dan  masih  ada 3 objek pajak  yang dikelola dengan sistem  ketetapan  ( Official  Assess-
ment ).”  (Hasil  wawancara  tanggal 23 November 2017).
Dari  penjelasan  Kepala  Badan  Penge- lolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD) Kabupaten  Pelalawan  diketahui  bahwa  ada  2 (dua)  sistem  yang  digunakan  oleh  Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah (BPKAD)  Kabupaten  Pelalawan.  Pertama adalah lebih berdasarkan kepada asumsi bahwa beberapa  objek  pajak  yang  dikelola  dengan sistem self  assessment karena  objek  pajak tersebut  memiliki  masa  pajak  dengan  jangka waktu  1  (satu)  bulan,  sehingga  dalam  perhi- tungan  ataupun  pembayaran  lebih  mudah  dan dari segi pengawasan lebih mudah diawasi.
Kedua  adalah,  objek  pajak  yang  dike- lola dengan sistem Official Assessment, meru- pakan pajak yang memiliki masa pajak dengan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun. Se- hingga  lebih  mudah  dalam  mengontrol  pem- bayaran pajak dari objek pajak tersebut.
Pengelolaan  pajak  hotel dan pajak res- toran  di  Kabupaten  Pelalawan  tahun  2003 sampai  pertengahan  tahun  2004  dilakukan dengan menggunakan sistem Official Assess- ment. Hal  tersebut  sesuai  dengan  apa  yang dikemukakan  oleh  Sekretaris  Badan  Penge- lolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten  Pelalawan  Bapak  Hanafie.  Y.S, S.Sos, M.Si, beliau menjelaskan bahwa:
“Sistem  pengelolaan  pajak  hotel  dan restoran  awalnya  melalui Official Assessment . Dengan  perencanaan  pe- ngelolaan pajak hotel dan restoran de- ngan  terlebih  dahulu  melakukan  so- sialisasi  terhadap  pelaku  usaha  dan pendataan  semua  subyek  pajak,  da- lam  hal  wajib  pajak  tidak  melaksa- nakan  kewajiban  sesuai  dengan  atu- ran yang sudah ditetapkan maka akan diberikan surat teguran I dan seterus- nya,  sampai  tahapan  pemanggilan”. (Hasil wawancara tanggal 22 November 2017).
Pengelolaan pajak hotel dan pajak resto- ran  dengan  sistem self  assessment setelah bulan  Agustur  2014,  sesuai  dengan  Peraturan Daerah  Kabupaten  Pelalawan  Nomor  9  tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah  Kabupaten  Pelalawan  Nomor  01  Ta-
hun 2011 Tentang Pajak Daerah, sistem pene- tapan pajak hotel dan pajak restoran  di Kabu- paten  Pelalawan  kemudian  dirubah  menjadi Self Assessment . Yaitu sistem pengenaan pajak yang  memberi  kepercayaan  kepada  wajib  pa- jak  untuk  menghitung,  memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.  Sesuai  dengan  yang  dijelaskan  oleh Sek-retaris  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset  Daerah  (BPKAD)  Kabupaten  Pelalawan Bapak Hanafie. Y.S, S.Sos, M.Si, beliau men- jelaskan bahwa:
“Sistem  pengelolaan  pajak  hotel  dan restoran  melalui self  assesment ,  na- mun demikian tetap dilakukan  verifi- kasi  atas  SPTPD  yang  diterbitkan”.
(Hasil wawancara
tanggal 23 November 2017)
Berdasarkan SPTPD yang telah disampaikan oleh wajib pajak, jika Bidang Pendataan me- nemukan  ada perbedaan antara  hasil SPTPD dengan  kondisi  di  lapangan  yang  menun- jukkan  bahwa  hotel  atau  restoran  tersebut ternyata ramai pengunjung atau pembeli, ma- ka  Bidang  Pendataan  dan  Pelayanan  Pajak Daerah  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset  Daerah  (BPKAD)  Kabupaten  Pelala- wan,  akan  menurunkan  tim  untuk  menga- dakan  pemeriksaan  dan  penungguan  lang- sung  ke  hotel  atau  restoran  yang  dicurigai selama  beberapa  hari.  Atau  yang  biasa  di- sebut dengan Uji Petik.
Hal  tersebut  tidak  terlepas  dari  penga- wasan  yang  diterapkan  dalam  pengelolaan pajak  hotel  dan  pajak  restoran  oleh  Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan. Seperti apa yang disampaikan oleh Kabid Penagihan Ke- beratan dan Banding Badan Pengelolaan Ke- uangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  Kabu- paten Pelalawan bahwa:
“Pengawasan  yang  diterapkan  dalam pengelolaan  pajak  hotel  dan  pajak restoran adalah melakukan kunjungan ke  rumah  makan  dan  restoran  yang belum  membayar  pajak  daerah  de- ngan  melibatkan  Satpol  PP, dan  juga memberikan  surat  teguran”.  Hal  ter- sebut ternyata cukup memberikan ha- sil  yang  sangat  baik  dimana  jumlah
penerimaan pajak hotel dan pajak res- toran  dapat  mencapai  target”  (Hasil wawancara  tanggal  23  November 2017).

## Perbandingan  Official  Assessment  dengan

## Self Assessment
Tabel  3.  Perbandingan  Proses  Berlangsung- nya  Pengelolaan  Official  Assessment dan Self Assessment
Official Assessment Self Assessment Pendataan  dilakukan oleh  BPKAD  meng- gunakan  Kartu  Data yang  berisi  jumlah meja,  kursi  dan  datar harga  makanan  dan minuman. Pendataan  mengguna- kan  formulir  SPTPD yang  diisi  sendiri  oleh Wajib Pajak. Jumlah  pajak  terutang ditetapkan  oleh  Kepa- la  BPKAD  dengan menerbitkan SKPD berdasarkan Nota Per- hitungan. Wajib  pajak  menghi- tung, memperhitung- kan  sendiri  jumlah  pa- jak terutang. Wajib  Pajak  memba- yar  sesuai  ketetapan sebelumnya  menggu- nakan SKPD  yang di- berikan  setiap  awal bulan. Wajib pajak membayar pajak  terutang  yang telah  dihitung  sendiri dengan  menggunakan
SPTPD.

## Sumber: BPKAD Kabupaten Pelalawan
Beberapa  hal  dasar  yang  menjadi  pem- beda  antara Official  Assessment dengan Self Asessment diantaranya  adalah  pertama  sistem Official  Asessment ,  petugas  pendataan  mela- kukan  pendataan  menggunakan  kartu  data yang  berisi  jumlah  kamar  dan  jumlah  tamu hotel atau jumlah meja, kursi dan daftar harga makanan  di  restoran  tersebut.  Sedangkan dalam  sistem Self  Assessment ,  proses  pen- dataan  diserahkan  sepenuhnya  kepada  wajib pajak  untuk  mengisi  SPTPD  sebagai  laporan hasil  pendapatan  atau  penjualan  yang  ditu- angkan  ke  dalam  Kartu  Data  kemudian  diter- bitkan  NPWPD.  Kedua  adalah  terkait  dengan jumlah  pajak  yang  terhutang,  dalam  sistem Official  Assessment ,  jumlah  pajak  terutang akan ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keua- ngan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  sesuai  de- ngan hasil pendataan yang dilakukan sebelum- nya. Sedangkan dalam sistem Self Assessment ,
jumlah  pajak  terutang  akan  dihitung  sendiri oleh  wajib  pajak  dengan  menggunakan SPTPD.  Ketiga, proses pembayaran  yang ber- laku  dalam  sistem Official  Assessment ,  wajib pajak  yang  memenuhi  kewajiban  perpajakan berdasarkan penetapan, dibayar dengan meng- gunakan SKPD. Sedangkan sistem Self Assess- ment ,  mengatur  bahwa  wajib  pajak  yang  me- menuhi  kewajiban  perpajakan  sendiri  dengan menggunakan  SPTPD  yang  telah  diisi  sendiri oleh  wajib  pajak  dengan  jelas,  benar  dan lengkap.

## PEMBAHASAN
Dalam  pengelolaan  pajak  hotel  dan  pa- jak restoran yang dilakukan oleh Badan Penge- lolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD) Kabupaten Pelalawan,  cara pemungutan pajak daerah  menggunakan  2  (dua)  cara,  yakni  per- tama  melalui  jenis  pajak  tahunan  yang  dipu- ngut  berdasarkan  sistem Official  Assessment . Seperti  Pajak  Reklame,  Pajak  Air  Tanah,  dan PBB  Perdesaan  dan  Perkotaan.  Sementara yang  kedua, untuk  jenis  pajak  bulanan  seperti Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran,  Pajak  Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung  Walet,  dan  Bea  Perolehan  Hak  atas Tanah dan Bangunan itu menggunakan sistem Self Assessment .
Seluruh proses pengelolaan Pajak Dae- rah,  sepenuhnya  dilaksanakan  oleh  Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan. Tanpa ban- tuan  ataupun  kerjasama  dengan  instansi  pe- merintah  yang  lain  maupun  pihak  swasta. Yang menjadi garis besar dalam pengelolaan pajak  hotel dan  pajak  restoran  di  Kabupaten Pelalawan  tahun  2014  hingga  tahun  2016 adalah perubahan sistem penetapan pajak ho- tel  dan  pajak  restoran  terutang  dari  sistem Official  Assessment menjadi  sistem Self Assessment yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi  kepercayaan  kepada  wajib  pajak untuk  menghitung,  memperhitungkan,  mem- bayar, dan melaporkan  sendiri pajak  yang ter- utang  dengan  menggunakan  Surat  Pembe- ritahuan Pajak Daerah (SPTPD).
Tahun  2011,  tahun  2012,  tahun  2013 hingga  pertengahan  tahun  2014,  penetapan
pajak  hotel  dan  pajak  restoran  belum diserah- kan sepenuhnya kepada wajib pajak, tetapi di- tetapkan  oleh  Kepala  Dinas  Pendapatan  Dae- rah  Kabupaten  Pelalawan.  Sistem  ini  meru- pakan perwujudan  dari sistem Official Assess- ment ,  yaitu  sistem  pengenaan  pajak  yang  di- bayar oleh wajib pajak  setelah terlebih dahulu ditetapkan  oleh  kepala  daerah  atau  pejabat yang  ditunjuk  melalui  Surat  Ketetapan  Pajak Daerah  (SKPD)  atau  dokumen  lain  yang dipersamakan.
Kemudian  sejak  bulan  Agustus  tahun 2014,  dengan  berdasarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Pelalawan  Nomor  9  tahun  2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dae- rah  Kabupaten  Pelalawan  Nomor  01  Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pe- merintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah  yang Dipungut Berdasarkan Pe- netapan  Kepala  Daerah  atau  Dibayar  Sendiri Oleh  Wajib  Pajak,  pajak  hotel  dan  pajak  res- toran  sudah  menggunakan  sistem Self Assess- ment .  Yaitu  sistem  pengenaan  pajak  yang memberi  kepercayaan  kepada wajib pajak un- tuk  menghitung,  memperhitungkan,  mem- bayar, dan melaporkan  sendiri pajak  yang ter- utang  dengan  menggunakan  Surat  Pemberi- tahuan Pajak Daerah (SPTPD). Dengan sistem self  assessment,  mampu  meningkatkan  keta- atan wajib pajak dalam pelaporan perpajakan- nya dan dapat memperkecil kecurangan antara wajib  pajak  petugas  wajib  pajak.  Dengan  sis- tem  self  assessment  ini  memungkinkan  dapat meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  (PAD), karena  Kabupaten  Pelalawan  sebenarnya  ma- sih  memiliki  potensi  disektor  pajak  hotel  dan restoran  untuk  ditingkatkan.  Hasil  penelitian Anita (2016) dan Ayu Rahajeng (2015) tentang konstribusi  pajak  hotel  dan  restoran,  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  menunjukkan peningkatan  yang  signifikan dengan  menggali potensi yang ada.

## SIMPULAN
Pengelolaan  Pajak  Restoran  di  Kabu- paten Pelalawan sudah memiliki aturan yang jelas  tentang  mekanismenya  yang  tercantum dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pelala- wan  Nomor  01  Tahun  2011  tentang  Pajak Daerah,  yang  kemudian  di  rubah  dalam
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pelalawan  No- mor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang  mengatur  tentang  Bentuk,  Isi  dan  Tata Cara  Pengisian  Surat  Pemberitahuan  Pajak Daerah (SPTPD) meliputi Pajak Hotel, Pajak Res-toran,  Pajak  Hiburan  dan  Pajak  Parkir. Selama  kurun  waktu  6  tahun,  sejak  tahun 2011  hingga  tahun  2016,  kontribusi  peneri- maan pajak hotel dan pajak restoran terhadap realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di Kabupaten  Pelalawan  masih  sangat  minim. Dimana  selama  6  tahun  tersebut  rata-rata kontribusi  pajak  hotel  terhadap  PAD  hanya sebesar  1,7%  dan  pajak  restoran  sebesar 4,43%.
Dalam  melaksanakan  pengelolaan  pa- jak hotel dan pajak restoran, Badan Pengelo- laan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD) Kabupaten Pelalawan melakukan sendiri tan- pa  bantuan  atau  kerjasama  dengan  instansi pemerintah  lain  maupun  pihak  ketiga.  Peru- bahan  sistem  penagihan  pajak  hotel  dan pajak  restoran  dari  sistem Official  Assess- ment atau taksasi yang berdasarkan ketetapan Kepala  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset Daerah  (BPKAD)  menjadi Self  Assess- ment , mampu meningkatkan  ketaatan penge- lolaan  dan  pelaporan  perpajakannya  kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dae- rah  (BPKAD)  Kabupaten  Pelalawan.  Kom- plain-komplain  oleh  wajib  pajak  selama penggunaan  sistem Official  Assessment bisa diminimalisir  sejak  sistem Self  Assessment diterapkan.  Juga  memperkecil  peluang  terja- dinya kecurangan antara petugas wajib pajak dan wajib pajak.

## DAFTAR RUJUKAN
Anita,  Candrasari  dan  Sutjipto,  Ngumar. 2016.  Kontribusi  Pajak  Hotel  dan Restoran  Terhadap  Peningkatan  Pen- dapatan  Asli  Daerah  Kota  Surabaya. Ju rnal  Ilmu  dan  Riset  Akuntansi : Volume 5, Nomor  2,  Februari.
Surabaya: STIESI. Ayu Rahajeng, Lalityasari dan Zahroh. 2015. Efek  Pajak  Hotel  Dan  Pajak  Restoran Sebagai  Sumber  Pendapatan  Pajak
Daerah  Kota  Batu  (Studi  Pada  Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu). Publikasi Ilmiah . Jurusan Administrasi Bisnis.  Fakultas  Ilmu  Administrasi. Malang: Universitas Brawijaya. Bohari  H.  2007. Pengantar  Hukum  Pajak . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Darise, Nurlan. 2008. Pengelolaan Keuangan Daerah.  Edisi  Pertama. Jakarta: Cetakan Kedua. PT. Indeks.
H. Mat Juri. 2013. Analisis Kontribusi Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kota Samarinda. Jurnal  Eksis Vol.8  No.1, Mar,  2001  –  2181.  Politeknik  Negeri Samarinda.
Ira,  Hardiana  Kusuma  W.  2014.  Analisis Efektivitas  dan  Efisiensi  Pemungu-tan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Rangka  Meningkatkan  PAD  Di  Kota Madiun. Publikasi  Ilmiah. Semarang: Universitas Diponegoro. Sugiyono.  2008. Metode  Penelitian  Kuan- titatif  Kualitatif  dan  R&D .  Bandung: Alfabeta.
Tim  Litbang  Depdagri-Fisipol  UGM,  2007.
Pengukuran  Kemampuan  Keuangan Daerah  Tingkat  II  Dalam  Rangka Otonomi  Daerah  Yang  Nyata  dan Bertanggung  Jawab .  Jakarta:  Badan Litbang Depdagri.