Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2020, Vol 1 (2): 109-117 ISSN: 2722-2853. Homepage: govsci.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2020 under a CC BY-SA 4.0 license DOI: https://doi.org/10.54144/govsci.v1i2.11

## Analisis snyder dalam keputusan abstain Indonesia dalam sidang majelis umum PBB tahun 2013 mengenai perjanjian perdagangan senjata
Snyder’s analysis on Indonesia’s abstention stance in the 2013 UN general assembly session on arms trade treaty

## Monica Rhasintya
Sebelas Maret University Email Correspondence: mrhasintya@gmail.com

## Abstract
Illegal circulation of Small Arms and Light Weapons (SAWL) motivates countries to  discuss  the  legal  bindings  needed  to  be  devised  to  overcome  them.  The formulation of controlling SAWL consisted of various stages and processes which eventually formed the Arms Trade Agreement and were tried at the UN General Assembly session in 2013. Indonesia, which  initially supported the existence of legal  instruments  to  oversee  the  movement  of  the  SAWL,  decided  to  abstain. Using the literature study method, this research intends to explain the reasons for  Indonesia's  abstention  and  to  analyze  the  decision - making  process  using Snyder's perspective.
Keywords: decision making, national interests, arms trade treaty, small arms, Indonesia

## Pendahuluan
Perdagangan Small Arms and Light Weapons (SALW) tanpa adanya legal based menjadi  isu  yang  mengancam  keamanan  dan  penegakan  hukum (kemlu.go.id, 2019). Pasalnya, tidak ada standar internasional yang mengatur mengenai  pergerakan  SALW.  Maka  dari  itu,  adanya  perdagangan  ilegal  ini memfasilitasi  kegiatan  kriminal  dan  menyokong  konflik  bersenjata  (Jonesti, dkk.  2016).  Hal  tersebut  dianggap  mengganggu human security  karena keberadaannya  meneror  keamanan  negara  maupun  rakyat,  yang  menjadi korban  atas  penggunaan  senjata  api  yang  tidak  bertanggungjawab. Beredarnya senjata api illegal sendiri menyumbang kematian 500.000 orang di  Asia  Tenggara  setiap  tahunnya  (AK  dan  Fidelia,  2018).  Indonesia  pun melaporkan  adanya  penggunaan  senjata  api  ilegal  dalam  konflik  poso  yang
terjadi  pada  tahun  2000,  yang  merupakan  konflik  yang  bernuansa  suku, agama, dan ras.
Keresahan yang ditimbulkan dari pergerakan SALW, yang tidak terkontol dan mengancam keamanan, kemudian menjadi perhatian internasional pada tahun 1990 - an. Economic Community of West African States (ECOWAS), yang didirikan  untuk  menghentikan  pergerakan  SALW  di  Afrika  Selatan,  menjadi salah  satu  contoh  dari  upaya  beberapa  negara  untuk  mengatasi kekhawatirannya. PBB sendiri dalam menangani ini mengadakan Small Arms Converence pada tahun 2001, yang menghasilkan Programme of Action (PoA) untuk  mencegah,  memerangi,  dan  menghapus  perdagangan  SALW  ilegal  di berbagai  aspek . Pada  tahun  2005,  instrumen  internasional  yang  mengikat secara  politik  menjadi  hasil  dari  rentetan  SALW conference 2001  silam. Instrumen  ini  memungkinkan  negara  untuk  mengidentifikasi  dan  melacak pergerakan  SALW.  Namun  instrumen  yang  ada  ini  masih  memiliki  “lubang” terutama dalam transparansi dan kontrol transfer terhadap SALW. Selain itu karena  PoA  di  sini  bukanlah  peraturan  yang  mengikat,  namun  lebih  dikenal sebagai politically binding instrument yang tidak bisa memaksa semua negara yang berpartisipasi mematuhi perjanjian, sehingga hal ini merupakan sebuah kelemahan dari PoA. Untuk mengatasi kelemahan sistem internasional terkait kontrol SALW tersebut UNGA merumuskan Arms Weapon Trade Treaty (ATT), yang merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum, pada Sidang Umum UNGA  ke  61  tahun  2006.  Perjanjian  Perdagangan  Senjata  ini  digunakan sebagai  standar  internasional  yang  bisa  digunakan  negara  untuk  mengatur kontrol perdagangan SALW secara legal (Sears, 2012).  Perumusan Perjanjian tersebut  berjalan  pada  tahun  2008,  2009,  2011,  dan  pada  tahun  2012, konferensi  yang  bertujuan  untuk  mengadopsi  ATT  diadakan.  Pada  bulan Maret  2013,  dilakukan  pemungutan  suara  di  sidang  UNGA  yang  kemudian disusul oleh ratifikasi ATT pada bulan juni 2013 (Hartono, 2013).
Pada  awalnya,  Indonesia  mendukung  penuh  ide  mengenai  perumusan legal binding yang mengawal pergerakan SALW, karenanya Indonesia melihat potensi  yang  merugikan  dengan  adanya  pasar  ilegal  SALW.  Indonesia  yang sebelumnya  mendapati  diri  mendukung  adanya  instrumen  legal  yang mengikat  untuk  mengawasi  peredaran  SALW, memilih  abstain  dalam  proses pemungutan suara yang dilakukan pada tahun 2013 tersebut. Yang mana hal ini  bertolak  belakang  dengan  perkataan  awal  Indonesia,  yang  mendukung terciptanya  instrument  legal  untuk  mengatur  peredaran  SALW  (Hartono, 2013).
Untuk  memandu  peneliti,  peneliti  merumuskan  pertanyaan  penelitian mengapa  Indonesia  memutuskan  sikap  abstain  Indonesia  dalam  Sidang Majelis  Umum  PBB  yang  membahas  mengenai  Perjanjian  Perdagangan Senjata.  Sikap  itu  tentu  berhubungan  erat  dengan  kepentingan  nasional Indonesia,  jurnal  ini  juga  berupaya  untuk  mengetahui  kepentingan  nasional Indonesia yang hendak dicapai dengan sikap abstain tersebut.
Dalam penelitian ini, penulis melakukan tinjauan pustaka dari beberapa sumber  literatur  dan  penelitian  terdahulu  yang  mendukung  dan  berkaitan
dengan  penelitian  ini.  Jurnal  pertama  yang  memiliki  hubungan  dengan penelitian  ini  adalah  jurnal  karya  Ninggimus  Yoemal  Djumati,  dkk  yang berjudul Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia pada Pemerintahan Jokowi dalam  Upaya  Penyelesaian  Konflik  di  Myanmar,  volume  9,  no  1,  terbit  pada tahun  2020  dan  dimuat  dalam  jurnal  Politico.  Ninggimus,  dkk  menjelaskan dalam  tinjauan  pustakanya  mengenai  teori  kebijakan  politik  luar  negeri, bahwasanya  kebijakan  politik  luar  negeri  suatu  bangsa  tidak  hanya mempertimbangkan  kebutuhan  dalam  negeri  yang  ditujukan  untuk  negara lain  dan/atau  juga  bukanlah  respon  atas  negara  lain  dalam  sistem internasional.  Penulis  artikel  menjelaskan  teori  yang  disampaikan  oleh Snyder,  H  W  Bruck,  Burton  Sapin,  mengenai  faktor  yang  menentukan kebijakan  luar  negeri  itu  diambil,  yakni  faktor  internal  dan  eksternal. Ninggimus,  dkk  menyampaikan  bahwasanya  konsep  kebijakan  luar  negeri merupakan panduan, prinsip dan tujuan dari keputusan suatu negara dalam mengupayakan kepentingan negara di kancah internasional. Ia memaparkan bahwa  untuk  menetapkan  kebijakan  luar  negeri,  pembuat  keputusan,  selalu mendasarkan  pada  kebutuhan  dan  kepentingan  nasional  yang  merupakan cerminan dari keinginan masyarakat. Ninggimus, dkk menganalisis kebijakan pemerintahan  Jokowi  dengan  landasan  perpolitikan  luar  negeri  Indonesia, yaitu  bebas  aktif.  Peneliti  artikel,  yang  mengangkat  isu  mengenai  kebijakan Indonesia  dalam  upaya  penyelesaian  konflik  di  Myanmar,  kemudian menggunakan  teori  kebijakan  luar  negeri  menurut  K.J.  Holsti  untuk menganalisis  permasalahannya  berbeda  dengan  penelitian  ini,  yang menggunakan  perspektif  Snyder  untuk  menganalisis  permasalahan. Perbedaan lain berada pada kasus yang diangkat Ninggimus, dkk mengangkat kasus aksi pemerintah Jokowi dalam upaya penyelesaian konflik di Myanmar, sedangkan penelitian ini membahas mengenai sikap abstain Indonesia dalam sidang  Majelis  Umum  PBB  terkait  perjanjian  perdagangan  senjata.  Artikel jurnal  ini  memiliki  kesamaan  topik  dengan  penelitian  ini  yaitu  mengenai analisis suatu isu dengan pertimbangan teori kebijakan luar negeri.
Artikel jurnal kedua berjudul Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Korea  Selatan  dalam  Pemasangan Terminal  High  Altitude  Area  Defense (THAAD).  Artikel  ini  ditulis  oleh  Maulida  Ibnaty  Qonita  dan  dimuat  dalam Journal of International Relations Volume 5, No 4 , diterbitkan pada tahun 2019. Seperti  judulnya,  artikel  ini  menganalisis  mengenai  kebijakan  pemerintah Korea Selatan dalam pemasangan THAAD, menggunakan perspektif kebijakan luar  negeri  menurut  Snyder.  Maulida  menjelaskan  bahwasanya  pembuatan keputusan  ini  merupakan  bagian  dari  perilaku  negara,  yang mempertimbangkan  lingkup  sistem  domestik  (internal)  dan  sistem internasional (eksternal). Faktor internal dijelaskan sebagai suatu hubungan antara masyarakat dengan negara dan eksternal merupakan hubungan negara dengan  negara  lain  maupun  situasi  dunia  yang  terjadi.  Kesamaan  artikel dengan  penelitian  ini  adalah  menggunakan  teori  yang  sama,  yaitu  teori kebijakan  luar  negeri  menurut  Snyder,  untuk  menganalisis  permasalahan yang  diambil  oleh  peneliti.  Perbedaannya  berada  pada  permasalahan  yang
diambil  peneliti,  Maulida  mengambil  kebijakan  pemerintah  Korea  Selatan dalam  isu  THAAD  sedangkan  penelitian  ini  membahas  mengenai  kebijakan pemerintah Indonesia dalam sidang perjanjian perdagangan senjata.
Artikel  jurnal  ketiga  berjudul  Kebijakan  Indonesia  Abstain  dalam Arms Trade Treaty Tahun 2013 oleh  Putri  Jonesti. Artikel ini dimuat dalam Jurnal JOM  FISIP  Volume  3  No  2  yang  dikeluarkan  pada  tahun  2016.  Artikel  ini memiliki  topik  pembahasan  yang  sama  dengan  penelitian  ini,  yang  mana membahas  mengenai  sikap  abstain  Indonesia  dalam  sidang  majelis  umum PBB  atau  UNGA  pada  tahun  2013  silam.  Artikel  ini  menganalisis  keputusan Indonesia menggunakan teori Viotti dan Kouppi yang menjelaskan mengenai kebijakan  luar  negeri  yang  dilandasi  atas  gabungan  empat  faktor,  yakni ancaman,  kapabilitas,  peluang,  dan  kepentingan.  Pembeda  penelitian  ini dengan  artikel  terkait  tentu  terletak  pada  teori  pengambilan  kebijakan  luar negeri yang digunakan untuk menganalisis, yang mana teori yang diambil oleh Putri  tidak  hanya  mempertimbangkan  kepentingan  nasional  sebagai  produk dari  keputusan  objektif.  Meskipun  itu,  artikel  terkait  sudah  menjelaskan dengan  baik  permasalahan - permasalahan  yang  dihadapi  oleh  Indonesia sehingga  memilih  untuk  melakukan  abstain.  Artikel  tersebut  menjelaskan posisi Indonesia yang diapit  oleh kebimbangan - kebimbangan, yang tentunya merupakan  ancaman,  kapabilitas,  peluang,  dan  kepentingan.  Artikel  ini menggambarkan posisi Indonesia di garis abu - abu, dimana tidak menyetujui ATT  ( Arms  Trade  Treaty )  akan  dianggap  sebagai  negara  yang  tidak mendukung  penegakan  HAM  dan  apabila  menyetujui  adanya  ATT  sama artinya mengancam berbagai kepentingan nasional Indonesia.

## Metode Penelitian
Ninggimus  menjelaskan,  kebijakan  luar  negeri  merupakan  pedoman, prinsip, dan tujuan dari keputusan suatu negara dalam mencapai kepentingan negara  di  dunia  internasional.  Kebijakan  luar  negeri  dilandasi  oleh kepentingan  dan  kebutuhan  nasional.  K.J  Hosti  berpandangan  bahwa kebijakan  luar  negeri  merupakan  instrument  pemerintah  untuk  menjalin hubungan  dengan  aktor - aktor  dalam  dunia  internasional.  Kebijakan  luar negeri merupakan rangkaian sasaran yang menjelaskan perilaku suatu negara dalam  berinteraksi  dengan  aktor - aktor  internasional.  Kebijakan  luar  negeri dibentuk  oleh  pembuat  keputusan  untuk  menghadapi  negara  lain  atau  unit politik  internasional  lain  dan  dikendalikan  untuk  mencapai  kepentingan nasionalnya.  Keputusan  untuk  mengambil  kebijakan  luar  negeri  tak  pernah terlepas  dari  faktor  internal  suatu  negara,  yang  meliputi  aspek  sosial, ekonomi, politik, kelompok kepentingan.
Kebijakan  luar  negeri  merupakan  strategi  atau  rencana  atau  tindakan yang  dibuat  oleh  aktor  yang  berwenang  demi  mencapai  kepentingan nasionalnya. Menurut Richard Snyder kebijakan yang dihasilkan dipengaruhi oleh  dua  faktor  pengambilan  keputusan,  yaitu  internal  dan  eksternal. Keputusan Indonesia dalam sikap abstainnya tentu saja dipertimbangkan oleh beberapa  faktor,  yang  mungkin  mengganggu  tercapainya  kepentingan
nasional, baik internal maupun ekstenal. Tulisan ini dibuat untuk mengetahui alasan Indonesia memilih untuk abstain dalam sidang Majelis Umum PBB dan menganalisis alasan tersebut menggunakan analisis decision making menurut perspektif Snyder.
Maulida  Ibnaty  menggambarkan  Richard  Snyder  lebih  berfokus  pada proses  pengambilan  keputusan  yang  mempengaruhi  negara  menghasilkan kebijakan  luar  negeri,  di  sini  pembuat  keputusan  memandang  sistem internasional  dan  domestik.  Yang  berarti  faktor  internal  maupun  eksternal dipercayai  oleh  Snyder sebagai  faktor  yang  mempengaruhi  kebijakan  politik luar  negeri  suatu  negara.  Faktor  Internal  datang  dari  dalam  negeri  dan merupakan  hubungan  antara  negara  dan  masyarakat.  Non - human environment (berhubungan dengan infrastuktur atau alat penunjang kegiatan masyarakat  disuatu  negara),  society  (lingkungan  masyarakat  dimana merupakan  penggerak  kehidupan  di  suatu  negara),  human  environment (lingkungan  masyarakat  yang  berbentuk  populasi  atau  budaya),  menjadi faktor - faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan suatu negara. Faktor eksternal datang dari luar negara, dengan maksud berasal dari dunia luar atau dunia  internasional,  maupun  negara - negara  lain.  Termasuk  situasi  yang sedang  berlangsung,  konflik,  maupun  aliansi  yang  ada  di  dalam  dunia internasional.
Unsur  terpenting  dalam  perumusan  kebijakan  luar  negeri  dalam lapangan  study  Hubungan  Internasional  yaitu  kepentingan  nasional. Kepentingan  nasional  atau  kebutuhan  negara  merupakan  salah  satu  yang berkontribusi atas keluarnya kebijakan luar negeri suatu negara. Dikutip dari tulisan  Ibnu  Pratama,  Donald  E.  Nutcherlain  mengemukakan  bahwasanya kepentingan nasional terbagi menjadi 4, yaitu (1) Defense interest merupakan kepentingan  untuk  melindungi  negara  atau  masyarakatnya  dari  ancaman berbentuk  fisik  yang  berasal  dari  negara  lain  ataupun  ancaman  dari  sistem negara  lain,  (2) Economic  interest merupakan  kepentingan  ekonomi  yang menghasilkan nilai tambah ekonomi atas hubungan dengan negara lain, yang bersifat  menguntungkan,  (3) World  order  interest merupakan  kepentingan sistem  dunia  yang  menjamin  pemeliharaan  atas  sistem  politik  dan  ekonomi dunia,  yang  memberikan  keamanan  terhadap  negara  sehingga  aktor - aktor internasional  bebas  dan  aman  dalam  menjalankan  kehidupan  lintas  batas dengan  aman,  (4) Ideological  interest merupakan  kepentingan  ideologi  yang merupakan perlindungan atas nilai - nilai maupun kepercayaan yang dipegang oleh masyarakat suatu negara (Putra, 2016).

## Pembahasan
Indonesia  mendukung  penuh  adanya  perumusan  ATT  ( Arms  Trade Treaty )  atau  perjanjian  perdagangan  senjata.  Pasalnya  pada  saat  itu, Indonesia  memiliki  banyak  potensi  konflik  internal,  dimana  konflik  yang terjadi bisa diperparah dengan adanya senjata yang didapat dari pasar ilegal. Misalnya  saja  konflik  di  Maluku  yang  terjadi  pada  19  Januari  1999,  yang merupakan  konflik  antar  kelompok  Kristen  dan  Islam,  konflik  tersebut
didukung  oleh  senjata  konvensional  yang  diperoleh  dari  pasar  gelap.  Maka dari itu, apabila tidak terdapat peraturan yang mengikat perdagangan senjata api dengan jelas maka keamanan Indonesia bisa terancam.
Namun,  pada  sidang  Majelis  Umum  PBB  April  2013,  Indonesia memilih untuk abstain dikarenakan Indonesia memiliki beberapa konsiderasi. Alasan yang pertama, ketentuan yang diatur dalam ATT, dianggap, tidak setara atau lebih  merugikan  negara  importir  senjata.  Ketentuan  tersebut  tertuang  di pasal  6  dan  7,  Bab  II,  ATT,  yang  mana  aturan  tersebut  menyatakan bahwasanya negara eksportir memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penilaian  terkait  potensi  penyalahgunaan  transfer  senjata,  seperti  misalnya digunakan  untuk  memfasilitasi  gerakan  yang  melanggar  HAM  dan  hukum humaniter (Hartono, 2013). Posisi Indonesia sebagai negara importir, merasa tidak  diuntungkan.  Pasalnya,  kebijakan  mengenai  kelayakan  negara  untuk mendapatkan  pasokan  senjata  akan  ditentukan  oleh  negara  eksportir,  yang mana negara tersebut juga akan mempertimbangkan kondisi tertentu dalam negeri  negara  importir.  Indonesia,  sebagai  negara  yang  memiliki  1.804 potensi  konflik  (W  Denik,  2014)  berada  di  posisi  abu-abu.  Disatu  sisi Indonesia  membutuhkan  impor  senjata  untuk  melindungi  keamanan  dalam negeri  maupun  masyarakat,  namun  di  sisi  lain  kondisi  Indonesia  tersebut menjadi  situasi  sandungan  untuk  memperoleh  senjata  yang  berguna  untuk pertahanan  dalam  negeri.  Indonesia  di  sini  merasa  ketentuan  dalam  ATT tersebut tidak mempertimbangkan kepentingan negara importir. Hal tersebut dinyatakan Desra dalam konferensi tahun 2013 silam, sebagai berikut:
“The  Treaty  should  strike  a  fair  balance  between  the  interests  of  exporting states and importing states.” (Jonesti, dkk 2016) Pernyataan  tersebut  menunjukkan  Indonesia  merasa  bahwa  ATT  tidak mewakili  kepentingan  negara  pengimpor  senjata  dan  pengekspor  senjata, secara adil.
Seperti  yang  diatur  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  5  Tahun  2010 tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN) kebijakan Minimum  Essential  Force (MEF)  dengan  jangka  waktu  2010 - 2024, Indonesia  memerlukan  upaya  pengoptimalan  industri  bidang  pertahanan dalam negeri dan pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang didapat dari luar negeri. Upaya modernisasi senjata oleh Indonesia ini tentu akan terganggu dengan ketentuan yang diatur dalam ATT. Apabila Indonesia mendukung  ATT,  maka  otomatis  Indonesia  belum  bisa  memenuhi kepentingan  pertahanannya,  mengingat  Indonesia  masih  memiliki ketergantungan  dengan  negara  pengekspor  terkait  alutsista  dan  ATT  tidak mewakili  kepentingan  Indonesia  sebagai  negara  pengimpor.  Maka  dari  itu, apabila  Indonesia  menyetujui  ATT  kepentingan  nasionalnya  terkait modernisasi  senjata  demi  tujuan  keamanan  akan  terhambat.  Namun,  bila Indonesia tidak menyetujui ATT, Indonesia bisa dianggap sebagai negara yang tidak mendukung keamanan internasional, karena dianggap tidak menjunjung penegakan  HAM.  Alasan - alasan  tersebut  membuat  Indonesia  mengambil sikap abstain, dimana sikap tersebut merupakan keputusan yang baik melihat
posisi  Indonesia  yang  berada  di  zona  abu - abu.  Namun,  konsekuensinya peredaran senjata ilegal tetap belum bisa dikendalikan menggunakan aturan yang mengikat.
Snyder  berpendapat  bahwasanya  perilaku  negara  tergambar  dari subjektifitas  pembuat  keputusan.  Baginya  objektifitas  tidak  relevan  karena pada  dasarnya  interpretasi  pembuat  keputusan  atas  situasi  yang  terjadi menjadi  hal  yang  mempengaruhi  hasil  keputusan  (Ozkececi,  dkk.  2006). Pembuat  keputusan  dalam  kasus  ini  adalah  diplomat  yang  menjadi perwakilan  Indonesia  di  meja  konferensi  pertemuan  majelis  umum  yang membahas mengenai perjanjian perdagangan senjata.
Subjektifitas  para  pengambil  keputusan  juga  didasari  oleh  dua  faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Snyder berpendapat bahwasanya terdapat beberapa  aspek  internal  yang  mempengaruhi  aktor  untuk  menetapkan keputusan,  yakni non - human  environment,  society, dan human  environment (Qonita. 2019). Indonesia mempertimbangkan kepentingan negara dalam hal modernisasi  persenjataan,  yang  mana  memiliki  tujuan  untuk  meningkatkan kekuatan  pertahanan  ( non - human  environtment) dan  juga  kondisi  Indonesia saat itu, dimana Indonesia memiliki banyak potensi konflik baik yang berasal dari  kelompok  tertentu  maupun  masyarakat  ( society dan human environment ).
Sikap  abstain  tersebut  juga  mempertimbangkan  faktor  eksternal  yang berasal  dari  persepsi  negara  lain  atas  Indonesia.  Apabila  menyetujui  ATT, Indonesia  berarti  mengabaikan  kepentingan  nasionalnya  yang  berkaitan dengan  penguatan  pertahanan,  jadi  Indonesia  memiliki  dua  opsi  terakhir, antara  abstain  atau  menolak.  Namun,  Indonesia  mempertimbangkan konsekuensi bila menolak ATT yaitu Indonesia dianggap tidak kompeten dan enggan  menjaga  kedamaian  dunia  maupun  penegakan  HAM.  Kondisi internasional,  yang  dengan  seksama  berusaha  mengurangi  konflik  yang  ada akibat peredaran SALW ilegal, mendorong Indonesia untuk mempertahankan citranya  di  mata  dunia  internasional,  sebagai  negara  yang  tetap  sadar  atas penegakan kedamaian.
Pembuat keputusan mempertimbangkan prioritas negara yang memiliki kepentingan untuk menjaga kepentingan nasionalnya dan memperhitungkan citranya di dunia internasional.

## Kesimpulan
Pengambil  keputusan  Indonesia,  para  diplomat,  yang  berpartisipasi dalam  sidang  Majelis  Umum  mengenai  ATT  memiliki  beberapa  konsiderasi yang membuat Indonesia akhirnya memutuskan untuk abstain dalam sidang ATT  tahun  2013  silam.  Keputusan  yang  diambil  oleh  Indonesia  merupakan hasil  pertimbangan  terbaik  mempertimbangkan  kepentingan  nasionalnya, semuahal  tersebut  didasari  oleh  faktor  internal  maupun  eksternal,  seperti teori pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Snyder.
Dari  dalam  negeri,  Indonesia  memiliki  program  untuk  melakukan modernisasi  senjata  dengan  tujuan  penguatan  pertahanan  keamanan.  Posisi
Indonesia yang rawan konflik menjadi nilai minus Indonesia, sebagai negara pengimpor  di  mata  negara  pengekspor  yang  memiliki  wewenang  untuk menentukan layak atau tidaknya negara untuk mendapatkan pasokan senjata, maka  Indonesia  memilih  untuk  abstain.  Dengan  alasan,  Indonesia  untuk melindungi  kepentingan  nasionalnya  terkait  modernisasi  senjata  melalui alutsista.
Faktor  luar  yang  mendorong  Indonesia  untuk  abstain,  alias  tidak mendukung  maupun  menolak  ATT,  adalah  situasi  internasional.  Alasan internal  jelas  tidak  memungkinkan  Indonesia  untuk  mendukung  ATT,  maka opsi  lain  adalah  abstain  atau  menolak  ATT.  Namun,  Indonesia  tidak memutuskan  untuk  menolak  ATT.  Pasalnya  bila  menolak,  Indonesia  bisa dinilai  sebagai  negara  yang  tidak  mendukung  dunia  internasional  yang berusaha  untuk  menjaga  kedamaian  dengan  mengawasi  peredaran  SAWL yang  mengancam  keamanan  dan  penegakan  HAM.  Maka  dari  itu,  Indonesia dengan  segala  pertimbangannya,  melalui  interpretasi  pembuat  keputusan, dalam hal ini diplomat yang mewakili, memilih untuk abstain.

## Daftar Pustaka
AK,  Syahmin,  dan  Fidelia,  “ The  International  Cooperation  to  Eradicate  Illicit Firearms  Trafficking  in  Southeast  Asian  Region ,”  Sriwijaya  Law  Review,
2.2  (2018),  186  <https://doi.org/10.28946/slrev.vol2.iss2.121.pp183 -
192>
Djumati, Ninggimus Yolemal, Lengkong, Johny P., Tulung, Trilke E., “ Kebijakan Politik  Luar  Negeri  Indonesia  pada  Pemerintahan  Jokowi  dalam  Upaya Penyelesaian Konflik di Myanmar ,” Politico, 9.1 (2020) Hartono,  Budi.  “ Analisa  Teori  Pilihan  Rasional  Mengenai  Sikap  Abstain Indonesia Dalam Perjanjian Perdagangan Senjata  ( Arms Trade Treaty / Att ) Tahun 2013 ,” 3
Jonesti,  Putri,  dan  Saeri,M  “ Kebijakan  Indonesia  Abstain  dalam  Arms  Trade Treaty  Tahun  2013 ,”  Jom  Fisip,  3.2  (2016),  6  <https://doi.org/
10.1017/CBO9781107415324.004>
Kementrian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia,  “Isu  Senjata,” Isu  Khusus ,  2019 <https://kemlu.go.id/portal/id/read/92/halaman_list_lainnya/isu - senjata - konvensional> Malhotra,  Aditi,  “ Globalisation  And  The  Illicit  Trade  Of  Small  Arms  And  Light Weapons ,” 2015 <https://doi.org/10.1142/9789812810212_0029> Mochamad, yanyan yani, “Politik Luar Negeri,” 8–9 Ozkececi - Taner, Ranan D. Kuperman and Binnur, “ Making Research on Foreign Policy  Decision  Making  More  Dynamic  A  Dynamic  Framework  for Analyzing Foreign Policy, ” International Studies Review, 8.3 (2006), 537– 44 Putra, Ibnu Pratama, “ Politik Luar Negeri Indonesia terhadap malaysia dalam Mempertahankan  Kepemilikan  terhadap  Blok  Ambalat  Pasca  Konflik Pulau  Sipadan  dan  Ligitan, ”  Jom  Fisip,  3.2
(2016),  4
<https://doi.org/10.3923/ijss.2017.32.38> Qonita,  Maulida  Ibnaty,  “ Analisis  Perubahan  Kebijakan  Luar  Negeri  Korea Selatan  Dalam  Pemasangan  Sistem  Terminal  High  Altitude  Area  Defense (THAAD) ,” Journal of International Relations, 5.4 (2019), 790–800 Sears, Nathan A., “ Controlling Small Arms and Light Weapons Proliferation: The Potential  of  the  Arms  Trade  Treaty ,”  Paterson  Review  of  International Affairs , 12  (2012),  37–42  <https://doi.org/10.1163/  15718123 - 01205006> W,  Denik  Iswardani,  “ Diplomasi  Indonesia  Terhadap  Perjanjian  Perdagangan Senjata (Arms Trade Treaty) Pada Sidang Majelis Umum Pbb Tahun 2013 ,” Jurnal Pertahanan & Bela Negara, 4.2 (2014), 127–44 <https://doi.org/10.33172/jpbh.v4i2.334>