Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2024, Vol 5 (1): 1-12 ISSN: 2722-2853. Homepage: govsci.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2024 under a CC BY-SA 4.0 license DOI: https://doi.org/10.54144/govsci.v5i1.56
External setting di kawasan Pasifik Selatan sebagai tantangan politik luar negeri Indonesia era pemerintahan Joko Widodo (2014-2023)
External settings in the South Pacific region as a challenge for Indonesian foreign policy in the Joko Widodo government era (2014- 2023)
Kadek Ari Sudana
Magister Hubungan Internasional Universitas Paramadina Email Correspondence: ikadekari@gmail.com

## Abstract
The South Pacific region is an area that neighbors and directly borders Indonesia via Papua New Guinea. Members from the  South Pacific are Papua New Guinea, Solomon  Islands,  Vanuatu,  Fiji  and  Kanak  which  represents  New  Caledonia. Geopolitically, this area is very important for Indonesia because it is a neighbor and has  a  direct  border.  Especially  in  2015  the  regional  organization  Melanesian Spearhead Group (MSG) accepted the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), which is part of the Free Papua Organization, to become an observer member of the MSG. This research aims to examine challenges Indonesia's foreign policy in the South Pacific region during the President Joko Widodo (2014-2022). Qualitative research and descriptive Analysis methods that researchers use for this research use the concept of external situations and conditions (external settings) in the  study  of  foreign  policy.  The  results  of  this  research  are  the  first  and  main challenge, namely the development of the Papua issue in MSG and there is support from Vanuatu, inconsistent support from PNG and the Solomon Islands. Secondly, the Papua issue is also discussed at the civil society level such as Non-Governmental Organizations  (NGOs),  journalists,  churc  council,  activists  and  students.  Thirdly, The South Pacific region is not dependent on Indonesia because economic relations and cooperation between Indonesia and the South Pacific region are very small.
Keywords: Foreign Policy, External Setting, Jokowi, South Pacific

## Pendahuluan
Kawasan Pasifik Selatan secara geografis merupakan  tetangga Indonesia dan berbatasan langsung dengan Indonesia melalui Papua Nugini. Kawasan ini terdiri  dari  Papua  Nugini,  Kepulauan  Solomon,  Vanuatu,  Fiji  dan  Front  de Liberation  Nationale  Kanak  et  Socialiste  (FLNKS)  Kanak  yang  merupakan perwakilan  dari  Kaledonia Baru  yang  belum  merdeka  dari  Prancis.  Salah  satu
etnis  yang  dominan  di  negara-negara  Pasifik  Selatan  adalah  etnis  Melanesia, selain  Polinesia  dan  Micronesia  (Kompas,2022).  Melanesia  menjadi  etnis dominan  dengan  populasi  sekitar  92,7  %,  lalu  Polinesia  2,5%  dan  Micronesia 0,3% (Thakur,1991). Kawasan ini terdiri dari negara-negara dengan kekuatan ekonomi politik “small - class” yang masih berjuang dan memiliki masalah dalam hal  kurangnya pembangunan,  ketidakstabilan  politik,  masih  adanya  kesalahan dalam  pengelolaan  dana  dan  pelayanan  publik,  demokratisasi  dan,  korupsi (Huffer, 2005).
Di  kawasan  ini  telah  berdiri  organisasi  regional  Melanesian  Spearhead Group  (MSG).  MSG  pertama  kalinya  menyelenggarakan  pertemuan  Dewan Pimpinan Rakyat Forum Pasifik Selatan tahun 1986 yang selanjunya pemimpin MSG  setuju  mengadopsi  Prinsip  kerjasama  bersama  pemimpin  Papua  Nugini, Kepulauan Solomon, Kepulauan Vanuatu di Port Villa, Vanuatu.  Selanjutnya MSG dibentuk pada tahun 1988 dengan ditandatanganinya Agreed Principles of Co- operation among Independent States of Melanesia di Port Vila, Vanuatu.  MSG resmi menjadi organisasi sub-regional pada 23 Maret 2007 melalui Agreement Establishing  the  Melanesian  Spearhead  Group.  Tujuan  pendirian  MSG  adalah untuk mempromosikan dan memperkuat hubungan perdagangan antar anggota, pertukaran  budaya  Melanesia,  tradisi  dan  nilai,  persamaan  kedaulatan,  serta kerja  sama  teknik  guna  mencapai  pertumbuhan  ekonomi,  pembangunan berkelanjutan,  good  governance,  dan  keamanan.  Saat  ini,  organisasi  ini beranggotakan  Papua  Nugini,  Vanuatu,  Fiji,  Kepulauan  Solomon  dan  Kanak sebagai representasi dari Kaledonia Baru yang belum berdaulat penuh.
Presiden  Jokowi  yang  terpilih  di  tahun  2014  merumuskan  dan mencanangkan  berbagai  program  dalam  politik  luar  negeri.  Madu  (2017) menjelaskan  dalam  pidato  pelantikannya  pada  bulan  Oktober  2014,  Jokowi menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi terpadat ketiga, negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia dan ekonomi yang terbesar di Asia  Tenggara  akan  terus  menjalankan  kebijakan  luar  negeri  bebas  dan  aktif. Politik luar negeri bebas aktif harus didukung oleh kekuatan pertahanan yang baik dengan rencana modernisasi TNI, memperbaharui infrastruktur pertahanan yang masuk menjadi program nawacita Jokowi. Selain itu, Jokowi menekankan pentingnya memperkuat poros maritim dunia sebagai orientasi baru politik luar negeri  Presiden  Jokowi.  Cornnely  (2014)  menjelaskan  bahwa  Jokowi  dalam pernyataannya menfokuskan politik luar negeri Indonesia kedalam empat hal. Pertama, mempromosikan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan. Kedua, menggunakan “middle power diplomacy” dalam mempengaruhi aturan global. Ketiga, memperluas keterlibatan Indonesia di kawasan Indo-Pasifik dan terakhir mereformasi kementrian luar negeri untuk fokus dan menekankan kerja dalam aspek diplomasi ekonomi. Terlihat Jokowi menekankan pentingnya keterlibatan Indonesia  di  kawasan  Indo-Pasifik  yang  tentu  berhubungan  langsung  dengan politik  luar  negeri  Indonesia  di  kawasan  Pasifik  Selatan  yang  sebagai pelaksanaan  dalam  fokus  Jokowi  di  kawasan  Indo-Pasifik,  selain  dikarenakan dekatnya  kawasan  ini  dengan  Indonesia  yang  berbatasan  langsung  melalui Papua Nugini dan Provinsi Papua.
Ada 2 hal yang harus menjadi catatan penting mengenai kawasan Pasifik Selatan. Pertama, kawasan ini merupakan tetangga langsung dengan Indonesia melalui Papua Nugini, namun hubungan dengan kawasan ini cenderung nilainya
yang  paling  kecil  secara  ekonomi  dengan  kawasan-kawasan  lain  yang bekerjasama  dengan  Indonesia.  Kedua,  bahwa  kenyataan  saat  ini,  isu  Papua berkembang  luas  di  kawasan  Pasifik  Selatan,  baik  dalam  level  regional  di organisasi MSG, di level negara yaitu Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon dan tentu  yang  harus  menjadi  catatan  adalah Vanuatu  yang  konsisten  mendukung kemerdekaan  Papua  serta  di  tataran  masyarakat  sipil  seperti  jurnalis,  tokoh politik  lokal,  aktivis  LSM,  tokoh  gereja  dan  pendeta  serta  elemen  lain  dari masyarakat sipil yang semakin memperhatikan isu dan perkembangan konflik di Papua.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  deskipsi  analitis dengan  tahapan  pengumpulan  data,  reduksi  data, display dan  pendeskripsian serta bagian terpenting yaitu analisis data (Creswell, 2010). Penelitian mengenai politik  luar  negeri  Indonesia  ditulis  oleh  Aaron  (2014),  Mangadar  (2015), Weaterbee (2016), Cornelly (2015). Untuk polugri Indonesia di kawasan Pasifik Selatan  penelitian  sudah  dikaji  oleh  Wanggai  (2014),  Elmslie  (2015),  Rusdi (2021), Afif (2020), Lawson (2021). Penelitian mengenai regional Pasifik Selatan dan  Organisasi  MSG  ditulis  oleh  Cain  (2015),  Somare  (2015),  Stanley  (2020), Heningham dan desmon Ball (1991), Webb dan Emslie (2014).
Konsep external setting dalam penelitian ini merujuk pada pengertian K.J Holsti (1982) menjelaskan ada tiga konsep untuk menjelaskan politik luar negeri. Pertama,  politik  luar  negeri  sebagai  orientasi  yang  berisi  sikap,  persepsi  dan nilai-nilai  yang  diambil  dari  pengalaman  sejarah  dan  keadaan  strategis  yang menentukan posisi negara dalam politik internasional. Kedua, politik luar negeri sebagai  rencana  dan  komitmen  kongkrit  yang  dikembangkan  agar  situasi lingkungan  internasional  mendukung  kebijakan  politik  luar  negeri  negara tersebut. Ketiga, politik luar negeri sebagai langkah-langkah yang diambil yang berhubungan  dengan  kejadian  atau  situasi  lingkungan  eksternal  yang  penting untuk direspons negara tersebut. Penelitian ini akan fokus pada variabel ketiga yaitu external  setting .  Situasi  dan  kondisi  eksternal  tersebut  akan  menjadi pertimbangan  utama  negara  untuk  mengambil  sikap  dan  kebijakan  dalam merespons  atau  merumuskan,  memutuskan  dan  menjalankan  politik  luar negerinya. Dalam hal ini, situasi dan kondisi eksternal dapat dikatakan sebagai satu  variabel  yang  penting  untuk  dianalisis  untuk  melihat  politik  luar  negeri sebuah negara. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara ini mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin  dicapai  serta  sarana  dan  kapabilitas  yang  dimilikinya  (Rosenau,1973). Kondisi eksternal ini bisa menjadi tantangan bagi polugri sebuah negara.

## Pembahasan
Ada beberapa tantangan dalam politik luar negeri Indonesia di kawasan Pasifik Selatan. Pertama berkembangnya isu Papua, di organisasi regional MSG. Hal  itu  tidak  lepas  dari  upaya  dan  manuver  United  Liberation  Movement  For West  Papua  (ULMWP)  untuk  mencari  dukungan  di  kawasan  Pasifik  Selatan. Sebelumnya  pada  tahun  2013,  West  Papua  National  Coalition  of  Liberation
(WPNCL) sudah mengajukan diri untuk menjadi anggota MSG, namun aplikasi WPNCL ditolak oleh MSG dikarenakan masih terbelahnya faksi-faksi yang ingin memerdekakan Papua. Pada 1-6 Desember 2014 difasilitasi Vanuatu, faksi-faksi yang berjuang untuk kemerdekaan Papua mengadakan pertemuan. Faksi-faksi tersebut  adalah  ULMWP,  yaitu  The  Federal  Republik  of  West  Papua  (NRFPB), West Papua National Coalition of Liberation (WPNCL) dan West Papua National Parliement (WPNP). Pada pertemuan ini dicapai sebuah deklarasi yang disebut “Deklarasi  Saralana”,  yang  isinya  menggabungkan  (unifikasi)  faksi -faksi  yang berupaya  memerdekakan  Papua  kedalam  satu  organisasi  yang  dinamakan United  Liberation  Movement  for  West  Papua  (ULMWP).  Setelah  mencapai kesepakatan  unifikasi  faksi-faksi  yang  memperjuangkan  kemerdekaan  Papua, dibawah  payung  ULMWP.  Usaha ULMWP  selanjutnya  pada  4-5  Februari  2015 mengajukan  aplikasi  pendaftaran  menjadi  anggota  MSG.  Serangkaian  lobi  dan usaha  yang  dilakukan  ULMWP  baik  sesudah  menjadi  ULMWP  atau  proses panjang  unifikasi  faksi-faksi  tersebut  membuahkan  hasil.  Pada  pertemuan tingkat  tinggi  negara-negara  anggota  MSG  ke-20  yang  diadakan  di  Honiara, Kepulauan Salomon 19-26 Juni 2015, usaha ULMWP untuk mendapat tempat di MSG  mendapat  respons  MSG,  dengan  diterimanya  ULMWP  menjadi  anggota peninjau (observer).
Bukan  hanya  kali  ini  MSG  menerima  ULMWP  yang  merupakan  anggota yang bukan dari negara yang sudah berdaulat, namun sebelumnya MSG sudah menerima  Front  de  Liberation  Nationale  Kanak  et  Socialiste  (FLNKS)  yang merupakan organisasi dari Kaledonia Baru yang masih mengupayakan Kaledonia Baru  merdeka  dari  Prancis.  Hal  ini  merupakan  hal  yang  unik  dari  organisasi regional MSG, namun perlu dicatat bahwa hal ini menunjukkan dukungan yang besar dari anggota MSG yang sudah merdeka untuk kawasan lain yang belum merdeka di Pasifik Selatan seperti Kaledonia Baru dan Papua yang masih menjadi bagian dari Indonesia.
Selain  itu,  Organisasi  ini  satu-satunya  organisasi  regional  yang  memilih nama  ras  yaitu  Melanesia  ketimbang  kawasan  yaitu  Pasifik  Selatan.  Hal  ini menunjukkan  kuatnya  perasaan  ras  melanesia  untuk  menunjukkan eksistensinya  karena  banyak  dari  negara  yang  diisi  oleh  ras  melanesia merupakan negara yang terjajah, hal ini merupakan semangat post kolonial. Hal inilah yang menjadi satu landasan berdirinya MSG untuk saling membantu dan bersolidaritas  antar  sesama  ras  melanesia.  Solidaritas  ini  pula  yang  menjadi landasan ULMWP diterima sebagai anggota peninjau di MSG karena merupakan perwakilan ras melanesia di Papua yang dianggap oleh negara yang mendukung kemerdekaan Papua seperti Vanuatu masih dalam penjajahan Indonesia.
MSG  menjadi  sorotan  baik  oleh  Pemerintah  Indonesia  maupun internasional  dikarenakan  memutuskan  untuk  menerima  ULMWP  yang merupakan  bagian  dari  Organisasi  Papua  Merdeka  di  luar  negeri.  Secara langsung bagi pemerintah Indonesia hal ini tentu bagian dari gangguan terhadap kedaulatan Indonesia dan intervensi terhadap masalah dalam negeri Indonesia. Penerimaan  ULMWP  menjadi  anggota  peninjau  di  MSG  tidak  terlepas  dari identitas  organisasi  ini  yaitu  etnis  Melanesia.  Kesamaan  identitas  Melanesia antara  masyarakat  di  kawasan  Pasifik  Selatan  dan  Papua  telah  mendorong solidaritas  dari  MSG  sebagai  organisasi  representasi  negara-negara  Melanesia untuk mendukung kemerdekaan Papua. Somare (2015) menjelaskan bahwa MSG
telah tumbuh menjadi kelompok penekan dengan menerima aktor non negara yaitu ULMWP. Penerimaan ini atas dasar solidaritas sesama etnis Melanesia dan secara  langsung  menekan  Indonesia  untuk  menyelesaikan  persoalan  HAM  di Papua dan kedepan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang tidak melanggar HAM di Papua. MSG menjadi tempat dinamika untuk membicarakan dinamika isu Papua dan menjadi kelompok penekan bagi Indonesia.
Kedua, sikap negara-negara di Pasifik Selatan terhadap isu Papua. Vanuatu merupakan  negara  yang  hingga  saat  ini  konsisten  mendukung  kemerdekaan Papua. Di era Pemerintahan Joko Widodo, Vanuatu secara terbuka dan terang- terangan mendukung kemerdekaan Papua dan mendesak PBB untuk mengambil tindakan  atas  pelanggaran  hak  asasi  kemanusiaan  (HAM)  di  Papua.  Perdana Menteri Vanuatu berpidato mengenai masalah Papua di forum internasional di depan  Dewan  Sidang  HAM  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  4  Maret  2014 telah menyuarakan untuk PBB ikut memperhatikan secara serius pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Pada 26 September 2021 di sidang tahunan PBB ke 76, PM Vanuatu kembali menyuarakan pelanggaran HAM di Papua dan meminta PBB  untuk  mengunjungi  Papua  dalam  misi  penyelidikan  pelanggaran  HAM (CNBC,2021).  Kepulauan  Solomon  dan  PNG  cenderung  inkonsisten  dalam  isu Papua.  Kepulauan  Solomon  bersama  Vanuatu  pada  Sidang  Majelis  Umum  dan Dewan HAM PBB ke-71 mengangkat kasus pelanggaran HAM di Papua (Abrar, 2020).
Kepulauan  Solomon  juga  pernah  mendorong  dialog  antara  Pemerintah Indonesia dan Organisasi Papua Merdeka (OPM), bahkan menyatakan sanggup untuk  menjadi  pihak  yang  menjembatani  dialog  (Tempo,2016).  Namun  di beberapa  pertemuan,  Kepulauan  Solomon  sering  inkonsisten  dengan mendukung  Indonesia,  terlihat  dalam  sidang  tahunan  PBB  2023,  Kepulauan Solomon memuji hubungan dengan Indonesia (CNN,2023). Papua Nugini (PNG) di bawah kepemimpinan PM PM PNG Peter O’Neill mengemukakan bahwa PNG harus  menjadi  pemimpin  dalam  dialog  antara  Indonesia  dan  pejuang kemerdekaan Papua di negara-negara Pasifik. Pernyataan ini dikeluarkan pada tanggal 5 Februari 2015, bertepatan dengan menghangatnya isu ULMWP di MSG (Radioonz,2015).  Namun,  pada  tahun  2018,  melalui  Menlu  PNG,  menegaskan bahwa tidak akan mendukung keinginan Vanuatu dan MSG untuk membawa isu Papua  ke  PBB.  Fiji  merupakan  negara  yang  konsisten  mendukung  Indonesia. Ketika  pengajuan  Indonesia  menjadi  associate  member  di  MSG,  Fiji  menjadi negara  yang  mendorong  MSG  meningkatkan  status  keanggotaan  Indonesia  di MSG (Pamungkas,2017).
Vanuatu  harus  menjadi  catatan  khusus  karena  hanya  Vanuatu  satu- satunya negara yang konsisten mendukung kemerdekaan Papua hingga saat ini. Vanuatu  yang  teguh  mengaspirasikan  kemerdekaan  Papua  Barat  perlu  ditilik pada konteks dalam negerinya yang masih secara legal menolak mengakui Papua Barat bagian dari RI. Vanuatu mempunyai sebuah UU yang mengikat kebijakan pemerintah Vanuatu yang dilandasi konsep Walter Lini “One talk belong to me” terhadap  “Sosialisme  Melanesia”.  UU  ini  mewajibkan  Vanuatu  mendukung kemedekaan  negara-negara  bangsa  Melanesia  dari  kolonialisasi.  Penggagasan UU ini bermula dari konsep Walter Lini tentang Sosialisme Melanesia yang perlu diperbincangkan  lebih  dalam  untuk  melihat  konteks  dukungan  Vanuatu terhadap kemerdekaan Papua Barat secara kaffah. Ungkapan Walter Lini yang
senantiasa  tecatat  dibenak  dam  terus  diputar  politisi  lokal  Vanuatu  ialah “Vanuatu dan Melanesia merupakan sebuah satu kesatuan d an tidak akan bebas sampai negara Melanesia lainnya bebas secara politik.” (Dreli,2014:10). Konsep yang kemudian menjema menjadi Ideologi Walter Lini selanjutnya menjadi ruh pemerintah  Vanuatu  untuk  bersolidaritas  kepada  sebangsa  Melanesia  lainnya yang  tersebar  di  Pasifik.  Lebih  jauh  lagi  merefleksikan  UU  inilah  alasan fundamental  kenapa  isu  Papua  selalu  diangkat  dan  dukungan  tak  terbendung Vanuatu kepada ULMWP begitu deras.
Isu Papua di Pasifik Selatan merupakan isu krusial dalam hubungan antar sesama  negara  anggota  MSG  atau  khususnya  negara  kawasan  Pasifik  Selatan terutama  mengenai  isu  HAM.  Hampir  semua  negara  anggota  MSG mengungkapkan dan mengangkat isu Papua kedalam forum-forum internasional namun  Vanuatu-lah  yang  paling  vokal  mengangkat  isu  mengenai  Papua. Pemerintah termasuk elit politik dan akar rumput Vanuatu sejak lama menjadi pihak begitu sentimen dan pro-kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia. Lebih jauh  pada  tahun  1980  awal  kemerdekaan  Vanuatu,  Papua  Barat  dijadikan sebagai instrumen penting dalam lanskap Politiknya. Pastor Walter Lini, sebagai Perdana Menteri Vanuatu dikala itu bahkan menyatakan negaranya tidak akan pernah  benar-benar  merasa  merdeka  sementara  bagian  Melanesia  lainnya terutama Papua Barat tetap diduduki oleh kekuatan asing
(Indonesia)(Elmslie,2019).
Saking  besarnya  pengaruh  para  pegiat  Papua  di  Vanuatu,  kehadiran mereka terus menerus disana ingin memastikan bahwa isu Papua selalu diliput dan  diangkat  oleh  surat  kabar  dan  media  lokal  Vanuatu  dengan  cara  yang berbeda yang tidak serupa dengan negara Melanesia lainnya. Oleh karenanya isu Papua  benar-benar  intensif  dan  agenda  politik  dalam  luar  negeri  Vanuatu. Kadangkala  Kepala  Dewan  Adat  Vanuatu  menjadikan  krisis  politik  sebagai kekuatan politik tertinggi Vanuatu dalam mengkampanyekan dukungan untuk Papua,  hal  ini  menjadikan  isu  Papua  mengakar  ke  masyarakat  mulai  dari  elit politik  sampai  kepada  rakyat  sipil  (Elmslie,2019).  Bahkan  saking  dalamnya pengaruh isu Papua selama bertahun-tahun di dalam benak masyarakat Vanuatu, Mantan Perdana Menteri Vanuatu Sato Kilman dan aktor yang berperan penting dalam  perolehan  status  negara  pengamat  MSG  untuk  RI  dia  terpaksa mengundurkan  diri  dari  jabatannya  melalui  mosit  tidak  percaya  Parlemen Vanuatu. Mosi ini terlahir dengan konsekuensi kedekatannya yang erat dengan RI  yang  ditakutkan  akan  mempengaruhi  internal  Politik  Vanuatu  khususnya. Vanuatu  merupakan  aktor  negara  yang  tunggal  dari  194  negara  anggota  PBB paling vokal, membela dan menyuarakan dukungan kemerdekaan Papua di PBB dan  organisasi  lainnya.  Negara-negara  Pasifik  Selatan.  Dari  total  194  negara anggota PBB ini  masih menganut sistem “one country one vote”, 14 negara dari kawasan  Pasifik  dan  4  negara  diantaranya  merupakan  anggota  MSG (Kemenlu,2013).
Ketiga, perbincangan mengenai Papua tidak hanya berada di tataran elit politik  di  kawasan  Pasifik  Selatan,  namun  isu  Papua  lebih  luas  dibicarakan  di tataran  masyarakat  sipil  seperti  pemimpin  politik  lokal,  jurnalis,  komunitas, gereja  dan  para  aktivis  (Lawson&wanggai,2021).  Di  Kepulauan  Solomon, pimpinan gereja yang mempunyai jaringan cukup luas menyampaikan dukungan gereja dan rakyat Kepulauan Solomon kepada proses perjuangan kemerdekaan
Papua.  Secara  Resmi  Uskup  Agung  Honiara,  ibukota  dari  Kepulauan  Solomon Bapa Peter Houhou menyampaikan “ We in the So lomon Islands have heard the cries of the people of West Papua and we commit to advocating for their inherent right to gainful political self determination and true freedom” (Dreli, 2014: 43). Di  PNG,  dilatarbelakangi  kerusuhan  rasial  yang  terjadi  di  Papua,  2  gubernur provinsi  di  Papua  Nugini  yaitu  Gubernur  Port  Moresby  Powes  Parkop  dan Gubernur  Provinsi  Oro  Gary  Guffa  bersama  ribuan  orang  mengadakan  long march untuk menyuarakan keprihatinan terhadap kerusuhan rasila yang sedang terjadi di Papua dan mendukung penentuan nasib sendiri untuk bangsa Papua (New Zealand Radio, 2019).
Selain  itu,  Pada  tahun  2021,  mahasiswa  di  PNG  juga  mendukung kemerdekaan  Papua  (Gatra,2021).  Dukungan  yang  besar terhadap  Papua  oleh masyarakat  sipil  di  Papua  Nugini  merupakan  hasil  interaksi  yang  cukup  lama karena  berulangkali  pengungsi  dari  Papua  melarikan  diri  dan  mengungsi  ke negara  Papua  Nugini.  Dukungan  yang  luas  dari  masyarakat  sipil  terhadap perjuangan kemerdekaan Papua saat ini tidak terlepas dari aktivis  OPM dalam propaganda menggunakan media sosial dan jejaring internet di kawasan Pasifik Selatan  dengan  menyebarkan  propaganda,  tulisan,  foto  dan  video  seperti  foto mengenai isu rasial, pelanggaran HAM dan kekerasan yang dilakukan aparat TNI- Polri, demontrasi dan protes masyarakat Papua (Samad, 2021, Purwanto, 2017, Nainggolan, 2016, Sutomo, 2021, Siagian&Monica, 2021).
Saat ini, OPM juga menggunakan jejaring internet dan media sosial untuk menginternasionalisasi isu Papua dan mencari dukungan internasional terhadap kemerdekaan  Papua.  Penelitian  di  masalah  ini  dilakukan  oleh  Samad  dan Permatasari (2021), Hadi (2017), Nainggolan (2016), Rochmiati (2021), Wibawa dan  Hanita  (2022).  Berbagai  penelitian  ini  menggunakan  konsep  framing  isu. Analisis penelitian ini mempunyai kesamaan pembahasan dengan menjelaskan kampanye OPM melalui media sosial dan jejaring internet seperti akun twitter @freewestpapua  yang  terus  berkampanye  untuk  kemerdekaan  Papua  dengan menyebarkan  propaganda,  tulisan,  foto  dan  video  seperti  foto  mengenai  isu rasial,  pelanggaran  HAM  dan  kekerasan  yang  dilakukan  aparat  TNI-Polri, demontrasi  dan  protes  masyarakat  Papua  dan  beragam  materi  propaganda lainnya. Kesimpulan penelitian ini, kampanye @freewestpapua dan akun-akun lain yang mendukung kemerdekaan Papua melakukan framing terbukti efektif di Kawasan  Pasifik  Selatan.  Lantang  dan  Edwin  (2020)  dalam  “The Internationalization of “West Papua” Issue and Its Impact on Indonesia’s Policy to the South Pacific Region” menggunakan konsep internasionalisasi dan framing isu.  Penelitian  ini  menjelaskan  OPM  menggunakan  media  sosial  untuk menginternasionalisasi  persoalan  Papua,  terkhusus  menyasar  masyarakat  di kawasan  Pasifik  Selatan.  Strategi  ini  dianggap  berhasil  dengan  semakin meningkatnya solidaritas Melanesia dan dukungan untuk kemerdekaan Papua.
Pemerintah  Indonesia  saat  ini  semakin  menyadari  untuk  mengontrol perihal media sosial dan jejaring internet di Papua. Muhnizar dan Monica (2020) menulis mengenai “Papua’s Internet Ban 2020: Politics, Information Democracy, and Digital Lite racy”. Penelitian ini menggunakan konsep konflik dan kebijakan publik.  Analisis  penelitian  ini  menjelaskan  ketika  terjadi  kerusuhan  rasial  di Papua pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia membatasi bahkan mematikan akses internet di Papua. Hal ini dilakukan pemerintah Indonesia dengan alasan
untuk  mencegah  hoaks  yang  beredar  di  masyarakat  yang  memicu  kerusuhan. Kesimpulan  penelitian  ini  secara  kritis  penulis  melihat  kebijakan  pemerintah Indonesia ini agar kerusuhan ini tidak mendapat perhatian internasional yang bisa merugikan pihak pemerintah Indonesia.
Keempat, selama bertahun-tahun, kawasan Pasifik tidak menjadi prioritas dalam  politik  luar  negeri  Indonesia  (Lawson&wanggai,2021).  Faktor  yang menghambat  keterlibatan  efektif  Indonesia  di  kawasan  Pasifik  Selatan  adalah Indonesia lebih mengutamakan hubungan regional di kawasan lainnya seperti ASEAN,  Asia  Selatan  bahkan  Eropadan  Amerika.  Hal  ini  lebih  kepada  nilai hubungan  ekonomis  yang  masih  sangat  rendah  di  kawasan  Pasifik.    Nilai kerjasama Indonesia dan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan sangat kecil. Nilai  kerjasama  ekonomi  terbesar  Indonesia  di  kawasan  Pasifik  Selatan  yaitu dengan  PNG.  Hal  itupun  dikarenakan  Indonesia  berbatasan  langsung  dengan PNG.  Republik  Indonesia  (RI)  dan  Papua  New  Guinea  (PNG)  mulai  merintis hubungan bilateral melalui hubungan konsuler sejak tahun 1973.
Pasca  kemerdekaan  PNG  dari  Australia  dua  tahun  sesudahnya  tepatnya pada  16  september  1975,  hubungan  ini  ditingkatkan  menjadi  hubungan diplomatik  yang  lebih  kuat.  Kerjasama  bilateral  berfokus  pada  bidang pertahanan dan keamanan dilanjutkan sektor-sektor strategis lainnya semakin berjalannya waktu dan kualitas hubungan diperdalam dibidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pendidikan. Pemerintah RI menjadikan PNG sebagai salah satu mitra  utama  dalam  menjalin  kerjasama  internasional  ekonomi  di  kawasan Pasifik dan Osenia. Sebaliknya PNG juga memandang RI sebagi model bagaimana melakukan  peningkatan  pembangunan  ekonomi  dan  kemitraan  di  kawasan Pasifik.  RI-Papua  Nugini  meningkatkan  kerjasama  ekonomi  yang  lebih komprehensif  sejak  2013.  Selama  25  tahun,  ekspor  Indonesia  terhadap  PNG meningkat  dengan  rata-rata  tahunan  sebesar  7,38%  dari  US$  23,4  juta  pada tahun  1995  menjadi  US$  139  Juta  di  tahun  2020(Kemenlu,2022).  Situasi perekonomian  RI-PNG  mengalami  penurunan  drastis  akibat  COVID-19 menjadikan  dua  negara  melakukan  pendekatan  bilateral  aspek  ekonomi  yang lebih  intens.  Hubungan  keduanya  meningkat  tahun  2021  dari  segi  jumlah perdagangan seperti ekspor RI ke PNG sebesar USD 139 juta, sedangkan ekspor PNG ke RI USD 32,9 juta. Komoditas ekspor utama RI ke PNG yaitu gandum dan tepung Meslin USD 11 Juta; Pasta dan Kuskus senilai USD 10,6 juta dan Pupuk USD 9,26 juta. Sebaliknya komoditas ekspor PNG ke RI yaitu Vanili sebesar USD 20,1 juta dan biji Kakao sebesar USD 7,99 Juta (OEC,2020).
Angka  perdagangan  ekonomi  RI-PNG  belum  terlalu  signifikan  sebelum pandemi  COVID19  melanda,  belum  berfokus  pada  sektor  ekonomi.  Saat pandemik menghantam, neraca perdagangan kedua negara meningkat drastis, sejak tahun 2021 menjadi USD 322 juta. Pada tahun 2022 diproyeksikan jumlah neraca  perdagangan  senantiasa  mengalami  pertumbuhan  yang  didasari  oleh kesepakatan sektor lain yang sedang dibangun. Pada pertemuan Maret 2022, RI- PNG  bersepakat  dalam  kerjasama  mencangkup:  kerjasama  sektor  energi perusahaan negara PLN dan PNG power yang membantu penyuplai listrik dar kota  Jayapura  (RI)  ke  Kota  Panimo  (PNG)  lalu  membuka  jalur  penerbangan Jayapura ke Port Moresby serta Merauke ke Port Moresby, selanjutnya kerjasama kepabeanan  dan  cukai  RI-PNG  serta  kerjasama  di  Bidang  Kemaritiman (OEC,2020).
Kerjasama  keamanan  RI  dan  PNG  pernah  mengalami  hubungan  pasang surut dikarenakan ada rasa curiga terhadap Indonesia dan sikap beberapa pihak kelompok intelektual PNG yang mendukung gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) (Departemen Pertahanan RI,2001). Perbatasan darat sepanjang 760 km langsung  PNG  RI  ini  permulaan  1965  kerap  memancing  ketegangan  diantara keduanya.  Namun  meskipun  demikian  hubungan  erat  tetap  terjalin  misalnya ketika Presiden Soeharto melakukan kunjungan bulan Juni 1979 sebagai kepala negara  asing  pertama  di  luar  negara  Kawasan  Pasifik  Selatan,  RI  dan  PNG menandatangani Agreement on Technical Cooperation pada 5 Juni 1979, RI dan PNG juga menandatangai “Joint Border Committee” a ntar pejabat senior diantara kedua negara pada tahun 1979 (Departemen Pertahanan RI,2001).
Di  dalam  hubungan  multilateral  yang  lebih  tinggi,  RI  juga  mendukung posisi PNG mendapatkan status negara observer dalam forum ASEAN. Dukungan RI atas keanggotaan PNG dalam APEC, Sebaliknya pemerintah PNG, secara resmi juga melarang aktivitas GPK/OPM yang berada didalam negaranya, PNG memiliki perang  yang  cukup  signifikan  dalam  menggugurkan  problem  Irian  Jaya  dan Timor  Timur  pada  sidang  Dekolonisasi  PBB,  dan  diantara  yang  terpentingnya adalah  penandatanganan RI dan PNG, Treaty of Mutual Respect, Friendship and Cooperation di Ibukota Port Moresby pada 27 oktober 1986, menjadi landasan bagi kerjasama-kerjasam yang setelahnya mengalami perkembangan posisitf di berrbagai hubungan kedua negara (Departemen Pertahanan RI,2001).
Hubungan  dan  kerjasama  ekonomi  yang  rendah  antara  Indonesia  dan negara-negara  di  kawasan  Pasifik  Selatan  ini  mempunyai  konsekuensi  yaitu kawasan Pasifik Selatan tidak terlalu bergantung dengan Indonesia. Padahal jika kita kaji, ada peluang yang terbuka luas untuk kerjasama dikarenakan negara- negara  di  kawasan  ini  tergolong  “small - power”  yang  masih  membutuhkan kerjasama  dan  bantuan.  Pola-pola  ini  sudah  dilakukan  oleh  negara-negara seperti  Australia,  Selandia  Baru  bahkan  saat  ini  Tiongkok,  yang  sudah  sangat masif  membantu  dan  bekerja  sama  dengan  negara-negara  di  kawasan  Pasifik Selatan. Di tahun 2022 Tiongkok dan Kepulauan Solomon resmi menandatangani pakta keamanan komprehensif. Fakta-fakta dan perkembangan situasi di Pasifik Selatan harus menjadi catatan Indonesia. Namun, kembali lagi, nilai kerjasama yang kecil antara Indonesia dan kawasan Pasifik Selatan ini membuat negara- negara di kawasan ini tidak terlalu tergantung dengan Indonesia. Hal ini tentu yang  kemudian  akan  diterjemahkan  jika  negara-negara  di  kawasan  ini mendukung isu Papua dan memberi ruang untuk organisasi atau diaspora pro kemerdekaan Papua di kawasannya.
Secara  konseptual  dalam  ekonomi-politik,  jika  dua  negara  mempunyai nilai kerjasama yan g besar dalam hal ekonomi yang akan membentul “mutual interest”,  kepentingan  ekonomi  yang  menguntungkan  kedua  negara.  Jika  ini terjadi,  maka  konflik  akan  dihindari  oleh  dua  negara  karena  resiko  kerugian ekonominya akan sangat besar dan langsung berdampak pada ekonomi domestik kedua  negara.  Negara-negara  dalam  hal  ini  berupaya  sekuat  mungkin  untuk menghindari  konflik,  bahkan  jika  konflik  terjadi  yang  akan  dilakukan  adalah “wait and see”, tidak melakukan respons atau tindakan yang bisa memprovokasi ke hubungan yang lebih buruk. Hal inilah yang belum terbentuk antara hubungan Indonesia  dan  negara-negara  di  kawasan  Pasifik  Selatan  yang  harus  menjadi pekerjaan besar Pemerintah Indonesia, karena keberhasilan dan besarnya nilai
kerjasama  akan  berbanding  lurus  dengan  meredanya  dukungan  terhadap kemerdekaan Papua di kawasan Pasifik Selatan.

## Penutup
Dalam kajian politik luar negeri, sangat penting untuk memahami situasi dan  kondisi  eksternal  (External  setting).  Dalam  proses  perumusan  polugri variabel external  setting akan  menentukan  keputusan dan kebijakan apa yang akan diambil sebuah negara dalam polugri. Untuk itu, kemampuan memahami dan  menganalisis  situasi  dan  kondisi  eksternal  serta  mengelola  tantangan  ini akan  berhubungan  dengan  berhasil  atau  gagalnya  sebuah  negara  untuk mengambil  keputusan  dan  menjalankan  polugri.  Ada  lima  external  setting  di kawasan  Pasifik  Selatan  yang  menjadi  tantangan  bagi  Indonesia.  Pertama  isu Papua yang bergulir dan dibahas di organisasi regional MSG dan ULMWP sebagai bagian  dari  OPM  di  luar  negeri  sudah  menjadi anggota peninjau  di  MSG,  yang artinya MSG menjadi satu satunya tempat terbuka untuk pertemuan Indonesia dan ULMWP.
Kedua  adanya  dukungan  Vanuatu  terhadap  kemerdekaan  Papua  dan inkonsistensi  sikap  Papua  Nugini  dan  Kepulauan  Solomon.  Vanuatu  harus menjadi catatan khusus karena adanya ideologi solidaritas melanesia yang terus berkembang di kawasan ini dan UU yang memerintahkan pemerintah di Vanuatu untuk  mendukung  ras  melanesia  yang  belum  merdeka.  Ketiga,  dukungan terhadap  kemerdekaan  Papua  dan  diskusi-diskusi  mengenai  isu  Papua  juga berkembang luas di masyarakat sipil seperti pendeta, jurnalis, aktivis, LSM dan tokoh politik lokal.  Hal ini tidak terlepas dari upaya OPM untuk menyebarkan isu Papua  melalui  internet  dan  media  sosial  yang  menyasar  masyarakat  sipil  di kawasan  Pasifik  Selatan.  Terakhir,  nilai  kerjasama  dan  hubungan  ekonomis antara Indonesia dan kawasan Pasifik Selatan yang masih sangat kecil sehingga membuat kawasan ini tidak terlalu tergantung dengan Indonesia. Namun, yang harus  diperhatikan  bahwa  kawasan  ini  meski  secara  ekonomis  tidak menguntungkan  bagi  Indonesia,  namun  secara  politis  sangat  penting dikarenakan  isu  Papua  yang  terus  berkembang  dibahas  di  kawasan  Pasifik Selatan.

## Daftar Pustaka
Arbar, T. F. (2020). Baiknya RI, Hibahkan Rp 29,41 M Bantu Pandemi 3 Negara . Retrieved from cnbcindonesia.com: https://www.cnbcindonesia.com/news/20201217061705-4- 209648/baiknya-ri-hibahkan-rp-2941-m-bantu-pandemi-3-negara/2. Arbar, T. F. (2020). Fakta Vanuatu Bikin Geram, 5 Kali Serang RI Soal Papua di
PBB”.  CNBC  Indonesianews.com.  Diakses  pada  19  Desember  2020  dari: https://www.cnbcindonesia.com/ news/20200928122734-4- 189939/fakta-vanuatu-bikin-geram-5-kaliserang-ri-soal-papua dipbb.
Ball, D., Cole, R., Hegarty, D., Henningham, S., & Pimont, Y. (1991). South Pacific security:  issues  and  perspectives .  Canberra:  Strategic  and  Defence  Studies Centre,  Research  School  of  Pacific  Studies,  Australian  National  University,
1991.
Cain, T. N. (2015). The renaissance of the melanesian spearhead group . Diplomacy,
151. Connelly,  A.  (2014). Indonesian  foreign  policy  under  President  Jokowi .  Lowy Institute. Australia. Retrieved from https://policycommons.net/artifacts/1345894/indonesian-foreign- policyunder-president-jokowi/1958044/  on  26  Feb  2023.  CID: 20.500.12592/md9cpb.
Dreli, Solomon. (2014). The Influencing Factors of Melanesian Spearhead Group Standof West Papua Political Freedom . Thesis Of MA Wallonia University, P 11,43. Elise Huffer (2005). Governance, Corruption, and Ethics in the South Pacific. The Contemporary  Pacific.  University  of  Hawai'i  Press  Volume  17,  Number  1, Spring 2005 pp. 118-140. https://muse.jhu.edu/pub/5/article/177464/summary.
Elmslie,  J.  (2015). Indonesian  diplomatic  maneuvering  in  Melanesia:  Challenges and  opportunities.  Regionalism,  security  and  cooperation  in  oceania . Honolulu: Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies. Elmslie,  Jim  (2019). Indonesia  Diplomatic Manuvering  in  Melanesia:  Challenges and  Opportunities. Asia  Pacific  Center  for  Security  Studies.  Chapter  7 Regionalism Security and Cooperation in Ocenia. Fry,  Greg  (2015). The  New  Pacific  Diplomacy .  ANU  Press,  327.2,  p  152-153, diakses melalui https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/32853/60314 4.pdf?sequence#pa ge=171.
Fry, G., & Tarte, S. (2016). The New Pacific Diplomacy . Australia: ANU Press. Holsti,  K.  J.  (1982). Restructuring  Foreign  Policy:  A  Neglected  Phenomenon  in Foreign  Policy  Theory .  In:  K.J.  Holsti,  et  al,  Why  Nations  Realign:  Foreign Policy Restructuring in the Postwar World. London: Allen & Unwin, pp. 1-20. Holsti, K. J. (1983). International Politics, A Framework for Analysis . 4th edition,
International Edition, Prentice Hall. Isa.  (2023).  Kenapa  Timor  leste  dan  pulau  solomon  kini  puji  RI  di  PBB. Cnnindonesia.com. Retrieved from https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230929142413-106- 1005182/kenapa-timor-leste-dan-kepulauan-solomon-kini-puji-ri-di-
pbb/2.
Lawson, S. (2016). West Papua, Indonesia and the Melanesian Spearhead Group: competing logics in regional and international politics. Australian Journal of International Affairs, 70(5), 506 – 524. https://doi.org/10.1080/10357718.201 5.1119231.
Madu,  Ludiro.  (2017). Indonesia's  Foreign  Policy  Under  President  Jokowi:  More Domestic  and  Nationalist  Orientations .  International  Journal  of  Scientific Research  in  Science  and  Technology.  Retrieved  from  scholar.google.co.id: https://scholar.google.com/citations?hl=id.
Nainggolan,  P.P.  (2014). International  Activities  of  Papua  Separatist  Movement Aktivitas Internasional. Jurnal Kajian DPR RI. 181-199.
Rohmat. (2021). Pemuda-pemudi papua dukung OPM, Bermain api? Gatracom. Retrieved  from  Gatra.com:  https://www.gatra.com/news-519176-politik- pemuda-pemudi-papua-nugini-dukung-opm-bermain-api.html.
Rosenau,  James  N.  (1972) The  External  Environment  as  a  Variable  in  Foreign Policy  Analysis. In:  James  N.  Rosenau  et  al.  The  Analysis  of  International Politics. New York: The Free Press, pp. 145-165.
Samad, M. Y., & Permatasari, D. A. (2021). Memahami Organisasi Free West Papua Campaign  Melalui  Kampanye  Dukungan  Terhadap  United  Liberation Movement  for  West  Papua  (ULMWP)  Tergabung  Dalam  Melanesian Spearhead Group (MSG). Jurnal Kajian Ilmiah, 21(4), 401-412.
Siagian,  Muhnizar  &  Yuliarti,  M.  S.  (2021). Papua’s  Internet  Ban  2020:  Politics, information  democracy,  and  digital  literacy .  Jurnal  Komunikasi:  Malaysian Journal of Communication, 37(3), 304-316. Stanley, D. (2000). South Pacific Handbook . USA: Avalon Travel Publishing. Sutomo,  M.,  Dohamid,  A.  G.,  &  Timur,  F.  G.  C.  (2022).  Strategi  Pemerintah Indonesia  Dalam  Menghadapi  Pembingkaian  Informasi  Isu  Papua  Tahun 2021. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 9(6), 2149-2158.
Tempo.  (2016).  PM  Kepulauan  Solomon  Dukung  Dialog  Indonesia  Papua Merdeka. Retrieved from Tempo.com: https://dunia.tempo.co/read/739382/pm-kepulauan-solomon-dukung- dialog-indonesia-papua-merdeka Thakur,  Ramesh.  (1987). Introduction  to  the  South  Pacific. Aucklan:  Longman Paul, 1987. P.288. Publisher Macmillan, Palgrave, London: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-349-12519-7_1. Wangge,  H.  R.,  &  Lawson,  S.  (2021). The  West  Papua  issue  in  Pacific  regional politics: explaining Indonesia’s foreign policy failure. The Pacific Review, 1-29. Weatherbee,  D.  E.  (2017). Indonesia’s  foreign  policy  in  2016 .  Southeast  Asian Affairs, 163-176.
Wibawa, G. S., Hanita, M., & Purwanto, W. H. (2022). Analisis Pola Propaganda terkait  Isu  Rasisme  Papua  di  Ruang  Siber.  Nusantara:  Jurnal  Ilmu Pengetahuan Sosial, 9(5), 1561- 1570.