## PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Magister Hukum Universitas Bandar Lampung
Terbit Pertama Kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli

## PENANGGUNG JAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

## KETUA PENYUNTING
Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

## WAKIL KETUA PENYUNTING
Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

## PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum Dr. Erlina B, S.H., M.H Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H Indah Satria, S.H., M.H
Yulia Hesti, S.H., MH

## PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret) Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta) Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)
Alamat:

## Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142 Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: jurnal.mh@ubl.ac.id
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui  bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

## KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ( CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY ) DI INDONESIA: ANTARA LEGAL OBLIGATION

## ATAU MORAL OBLIGATION
Dani Amran Hakim 1 , Dania Hellin Amrina 2

## Abstract
Corporate  Social  responsibility  is  the  corporate  social  responsibility  of  the Community  and  the  environment  beyond  economic  responsibility.  Corporate  Social Responsibility  is  initially  based  on  ethical  and  moral  values,  i.e.  the  company  is considered unethical when enjoying great gains, while the environment is broken and the  community  is  ignored  or  harmed  by  its  rights.  The  implementation  of  CSR  in Indonesia  began  at  the  time  of  Law  No.  40  year  2007  about  the  limited  liability company. However, the implementation of the CSR stipulated in Article 74 Act No. 40 year 2007 concerning the limited liability company shall cause inconsistency with the preceding provisions, as stipulated in article 1 Figure 3 of Law No. 40 year 2007 on Limited  liability  company.  This  is  seen  from  the  difference  of  basic  concept  to  the social responsibility of the original social responsibility (moral obligation), as stated in article 1 Number 3 UUPT, become legal obligation (legal obligation) in article 74 Law  number  40  year  2007  about  the  limited  liability  company.  In  addition,  no provisions on sanctions for those who do not implement CSR in Law No. 40 year 2007 about  the  limited  liability  company  also  provide  legal  uncertainty  in  the implementation of CSR.
Keywords: Company, legal obligation, Corporate Social Responsibility.

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan  dunia  usaha  yang  semakin  cepat  dan  meningkatnya persaingan,  menuntut  perusahaan  untuk  semakin  meningkatkan  kinerjanya. Keberadaan  perusahaan  ditengah-tengah  masyarakat  dan  lingkungannya  dapat memberikan  citra  yang  positif  dan  negatif.  Di satu  sisi,  perusahaan menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat, namun di sisi lain tidak jarang masyarakat  dan  lingkungan  mendapatkan  dampak  buruk  dari  aktivitas perusahaan.
1 Dosen  Fakultas  Syari’ah,  Universitas  Islam  Negeri  Raden  Intan  Lampung, daniamranhakim@ radenintan.ac.id
2 Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, daniahellin@gmail.com
Hubungan  yang  baik  antara  perusahaan  dengan  masyarakat  dan lingkungannya  tentu  dapat  terwujud  jika  masyarakat  dan  lingkungan  memiliki citra  yang  positif  mengenai  perusahaan  yang  bersangkutan.  Citra  yang  positif  ini bisa di bentuk apabila perusahaan memiliki sikap kepedulian. Saat ini berkembang sikap kepedulian perusahaan itu menjadi sebuah kegiatan dengan istilah tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Sosial Responsibility (CSR).
Tanggung  jawab  sosial  perusahaan  atau  yang  lebih  dikenal  dengan Corporate Social Responsibility (CSR) pertama kali dicetuskan di Amerika Serikat, awalnya adalah upaya untuk melindungi buruh. Namun seiring perjalanan waktu definisi  CSR  berkembang  menjadi  suatu  tanggung  jawab  sosial  perusahaan terhadap  perkembangan  ekonomi,  buruh  karyawan,  komunitas  lokal,  lingkungan sekitar dan masyarakat pada umumnya. Secara terminologis CSR belum memiliki pengertian  tunggal  yang  dapat  di  generalisir,  masih  terdapatnya  perbedaan pendapat tentang pengertian maupun konsepnya oleh para ahli.
Sampai  pada  dekade  1980-1990an,  gagasan  CSR  terus  berkembang. Lahirnya  KTT  Bumi  di  Rio  pada  1992  menegaskan  konsep sustainibility development (pembangunan  berkelanjutan)  sebagai  hal  yang  mesti  diperhatikan, tak hanya oleh negara, tapi terlebih oleh kalangan perusahaan. Tekanan KTT Rio, terasa  bermakna  sewaktu  James  Collins  dan  Jerry  Porras  melakukan  penelitian yang berjudul Built To Last; Succesful Habits of Visionary Companies di tahun 1994. Lewat riset yang dilakukan, mereka menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terus hidup bukanlah perusahaan yang hanya mencetak keuntungan semata. (Wisnu  Darmadi,  http://wisnu.blog.uns.ac.id  /2009/11/26/corporate-social- responsibility/kepedulian-perusahaan-terhadap-lingkungan-di-sekitarnya/.html)
Secara  terminologi  pengertian  dan  konsep Corporate  Social  Responsibility adalah  tanggung  jawab  sosial  terhadap  masyarakat  dan  lingkungan  di  luar tanggung  jawab  ekonomis,  atau  komitmen  perusahaan  atau  dunia  bisnis  untuk berkontribusi  dalam  pengembangan  ekonomi  yang  berkelanjutan  dengan memperhatikan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  dan  menitikberatkan  pada keseimbangan  antara  perhatian  terhadap  aspek  ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan. (Hendrik Budi Untung, 2009:1). Jika kita berbicara tentang tanggung jawab sosial perusahaan,  maksudnya  adalah  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  perusahaan demi  suatu  tujuan  sosial  dengan  tidak  memperhitungkan  untung  atau  rugi ekonomis.
Perkembangan  pelaksanaan  CSR  di  Indonesia  ditandai  dengan  sudah banyak  perusahaan  menerapkan  CSR.  Perusahaan  semakin  banyak  menerapkan CSR  baik  dalam  bentuk  amal  ( charity )  maupun  pembedayaan  ( enpowerment ). Setidaknya bisa dilihat dari gencarnya publikasi berkait dengan implementasi CSR di media cetak dan elektronik. Merujuk kepada pemahaman yang digunakan dalam ISO  26000  yang  secara  konsisten  mengembangkan  tanggung  jawab  sosial,  maka masalah CSR akan mencakup 7 isi pokok yaitu: a) Pengembangan masyarakat; b)
Konsumen;  c)  Praktek  kegiatan  industri  yang  sehat;  d)  Lingkungan;  e) Ketenagakerjaan;  f)  Hak  azasi  manusia;  g)  Organisasi  pemerintah.  ISO  26000 menjadi kunci penting untuk mendorong CSR  yang subtansial dan komprehensif. (ISO 26000: Guidance Standard on Responsibility ).
Berdasarkan  amanah  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  menentukan  bahwa  Negara  Indonesia  adalah negara  hukum.  Negara  Indonesia  adalah  Negara  berdasar  atas  hukum,  tidak berdasar  atas  kekuasaan  dan  pemerintahan  berdasarkan  konstitusi  bukan absolutisme.  (Satjipto  Rahardjo,  2006:  240).  Azas  negara  hukum,  berarti  dalam penyelenggaraan  negara,  tindakan  penguasanya  harus  didasarkan  hukum,  bukan didasarkan  kekuasaan  atau  kemauan  penguasanya  belaka  dengan  maksud  untuk membatasi  kekuasaan  penguasa  dan  bertujuan  melindungi  kepentingan masyarakatnya,  yaitu  perlindungan  dari  tindakan  sewenang-wenang.  (Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajad, 2012: 25).
Negara  hukum  yang  menjamin  adanya  tertib  hukum  dalam  masyarakat artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat, yaitu antara hukum dan kekuasaan  ada  hubungan  timbal  balik,  (Juniarso  Ridwan  dan  Achmad  Sodik Sudrajad, 2012: 25). sehingga terciptanya tatanan hidup berbangsa dan bernegara yang  dinamis  serta  hukum  menjadi  panglima  dan  menjadi  pedoman  dalam menjalankan kehidupan sosial setiap warga negara. Maka dari itu untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan CSR di Indonesia pemerintah mengeluarkan kebijakan  berupa  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  CSR yang diharapkan nantinya dapat dijadikan pedoman dalam penerapannya.

## II. PEMBAHASAN
Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas  (UUPT),  pada  dasarnya  merupakan  suatu  kebutuhan  yang  cukup mendesak bagi kalangan pengusaha sebagai pelaku usaha dan pemerintah sebagai pihak  regulator  di  bidang  usaha  karena  undang-undang  perseroan  terbatas  yang sebelumnya  berlaku  sudah  dianggap  tidak  relevan  lagi  dengan  perkembangan dunia  usaha.  Secara  garis  besar  terdapat  beberapa  perubahan  signifikan  dalam substansi  undang-undang  perseroan  terbatas,  salah  satunya  adalah  terkait pengaturan tentang CSR atau yang dalam UUPT disebut dengan istilah “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan”.
Pengaturan  CSR  tidak  terlepas  hanya  pada  UUPT  saja,  namun  ada  juga Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pelaksanaan CSR, yaitu Peraturan Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2012  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan  Perusahaan.  Peraturan  Pemerintah  ini  adalah  Peraturan  Pemerintah yang  dibuat  oleh  pihak  eksekutif  yang  ditetapkan  oleh  Presiden  yang  dijadikan dasar  hukum  dalam  pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan,  isinya mengatur mengenai pengertian–pengertian shareholders (para pemegang saham)
dan  mengatur  mengenai  bagaimana  pelaksanaan  dan  penyelenggaraan  tanggung jawab sosial dan lingkungan pada suatu perusahaan.
Berdasarkan  PP  No.  47  Tahun  2012  Pasal  2  menentukan  bahwa,  “Setiap Perseroan  selaku  subjek  hukum  mempunyai  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan”. Kemudian Pasal 3 ayat (1) PP No. 47 Tahun 2012, disebutkan bahwa: “Tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang”. Jadi apabila  merujuk  pada  Pasal  ini  bahwa  terdapat  ekstensi/perluasan  makna  kata, bahwa  bukan  hanya  perusahaan  yang  melakukan  kegiatan  usaha  yang  berkaitan dengan  sumber  daya  alam  saja  yang  mempunyai  kewajiban  melaksanakan tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  namun  setiap  perseroan  selaku  subjek hukum  juga  mempunyai  kewajiban  dalam  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial dan lingkungan.
Kemudian  ayat  (2)  disebutkan  bahwa:  “Kewajiban  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan”. Jadi sudah jelas bahwa dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Pelaksanaan CSR diharapkan  dapat  memberikan  sumbangan  terhadap  perbaikan  sosial  maupun lingkungan  masyarakat,  salah  satu  prinsip  penting  dalam  CSR  adalah pertanggungjawaban  ( responsibility )  yang  mengarah  bukan  hanya  kepada shareholders tetapi  kepada stakeholders dan  kini  ketentuan  hukum  positif mengatur  bahwa  CSR  bukan  lagi  hanya  merupakan  pertanggungjawaban  tetapi sudah merupakan kewajiban hukum ( liability ).
Corporate Social Responsibility pada awalnya dilandasi oleh nilai etika dan moral,  kerena  perusahaan  dipandang  tidak  etis  bila  menikmati  keuntungan  yang besar, sementara lingkungan rusak dan masyarakat diabaikan atau dirugikan hak- haknya. Sesuai dengan inti dari kekuatan moral adalah kesadaran yang datang dari dalam diri perusahaan, ternyata tidak mampu menciptakan kesadaran perusahaan untuk  peduli  terhadap  masyarakat  dan  lingkungan,  oleh  sebab  itu  hukum  masuk dan menjadikan CSR sebagai suatu yang wajib bagi perusahaan. Beberapa ahli dan kalangan usaha memandang moral dan hukum terkait CSR dalam pendekatan yang dikotomis, padahal keduanya bisa saling bersinergi dan saling mengisi. (Daniel T. Ostas, 2001:272).
Berdasarkan Pasal 1 butir 3 UUPT menyebutkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan  adalah  komitmen  Perseroan  untuk  berperan  serta  dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan  yang  bermanfaat,  baik  bagi  Perseroan  sendiri,  komunitas  setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Selain itu dasar hukum penerapan CSR diatur juga  dalam  aturan  turunan  dari  UUPT,  yaitu  PP  No.  47  Tahun  2012.  Dengan demikian  telah  menjadi  kewajiban  hukum  bagi  perusahaan  dalam  menerapkan
CSR perusahaanya. Penerapan CSR merupakan salah satu penerapan prinsip Good Corporate  Governance (GCG)  yang  berkaitan  dengan  tanggung  jawab  sosial perusahaan  kepada  publik.  (Muh  Arief  Effendi  http://wwwsuarakarya- online.com/news.html?id).
Hubungan CSR dengan Good Corporate Governance adalah merupakan suatu sistem dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar berbagai pihak yang  berkepentingan.  Terutama  dalam  arti  sempit,  yakni  hubungan  antara pemegang  saham  dan  dewan  komisaris  serta  dewan  direksi  demi  tercapainya tujuan  perusahaan.  Dalam  arti  luas,  yaitu  mengatur  seluruh  kepentingan stakeholders agar  dapat  diakomodir  secara  proporsional.  GCG  juga,  dimaksudkan untuk  memastikan  bahwa  kesalahan-kesalahan  dalam  strategi  perusahaan  dapat diperbaiki dengan segera.
Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau  hasil.  (Yus  Badudu  dan  Sultan  Muhammad  Zain.  1994:  1497).  Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasangkan. (Lukman Ali,  1995:1044).  Berdasarkan  pengertian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa penerapan  merupakan  sebuah  tindakan  yang  dilakukan  baik  secara  individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi: 1) adanya program yang dilaksanakan; 2)  adanya  kelompok  target,  yaitu  masyarakat  yang  menjadi  sasaran  dan diharapkan  akan  menerima  manfaat  dari  program  tersebut;  3)  adanya pelaksanaan,  baik  organisasi  atau  perorangan  yang  bertanggung  jawab  dalam pengelolaan,  pelaksanaan  maupun  pengawasan  dari  proses  penerapan  tersebut. (Lukman Ali, 1995:1044).
a. Konsep  dan  Definisi  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  ( Corporate Social Responsibilty )
Sebelum  membahas  mengenai  kewajiban  CSR  bagi  perusahaan,  terlebih dahulu dipahami mengenai definisi-definisi dan konsep CSR tersebut. Konsep CSR sebenarnya  relatif  baru,  bahkan  dalam  teori  korporasi  klasik,  akar-akar  konsep CSR sulit ditemukan. Namun demikian persoalan CSR jika dicari akar teoritisnya, konsep CSR mendapat pijakan yang relatif kuat karena dua perkembangan berikut ini;
Pertama ,  dalam  realitasnya  agen  pemerintah  tidak  bisa  selamanya menjalankan  kesejahteraan  masyarakat  secara  memuaskan. Kedua ,  pasar terkadang  gagal  mengalokasikan  sumber  daya  secara  efisien.  (Sofyan  Djalil, 2003:4).  Hal  itu  terjadi  apabila,  salah  satu  tindakan  agen  pasar,  ternyata menimbulkan dampak bagi kesejahteraan atau kondisi pihak lainnya.
Sayangnya,  dampak  ini  terkadang  tidak  diperhatikan  oleh  agen  yang bersangkutan. Kegiatan ekonomi atau perusahaan seyogyanya dapat memberikan dampak positif bagi perubahan masyarakat di lingkungan masyarakat itu sendiri.
Perubahan tersebut tentunya dilandasi oleh kemauan yang tulus yang lahir dari dalam diri pelaku usaha/perusahaan. Hal ini tentunya bertujuan pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial dalam pelaksanaannya menunjang pembangunan yang  stabil  dengan  syarat  utama  yaitu  efisien  dan  pemerataan.  (Sofyan  Djalil, 2003:4).
Semakin  berkembangnya  penerapan  CSR  ini,  maka  banyak  konsep  yang muncul  yang  diungkapkan  berbagai  pihak  mengenai  konsep  ini.  Salah  satu  yang terkenal adalah konsep triple bottom line yang dikemukakan oleh John Elkington, ia  memberi  pandangan  bahwa  jika  sebuah  perusahaan  ingin  mempertahankan kelangsungan  hidupnya,  maka  perusahaan  tersebut  harus  memperhatikan  “3P”. Selain  mengejar  keuntungan  ( profit ), perusahaan  juga  harus  memperhatikan  dan terlibat  pada  pemenuhan  kesejahteraan  masyarakat  ( people )  dan  turut berkontribusi  aktif  dalam  menjaga  kelestarian  lingkungan  ( planet ).  (Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, 2008:33). Kemudian Hendeberg mengadaptasi konsep  ini  dan  membuat  model  penerapan  CSR  yang  bernama Hendeberg Pyramid’s sebagai bentuk strategi perusahaan dalam menerapkan CSR. (Dwi Endah Manurung, 2012: 22).
Garriga  dan  Mele  memetakan  konsep-konsep  mengenai  CSR.  Dalam kesimpulannya,  Garriga  dan  Mele  menjelaskan  CSR  mempunyai  fokus  pada  4 (empat)  aspek  utama,  yakni; pertama, mencapai  tujuan  untuk  mendapatkan keuntungan  yang  berkelanjutan, kedua, menggunakan  kekuatan  bisnis  secara bertanggung  jawab, ketiga, mengintegrasikan  kebutuhan-kebutuhan  sosial,  dan keempat berkontribusi  ke  dalam  masyarakat  dengan  melakukan  hal-hal  yang beretika. Secara praktis dapat dikelompokan ke dalam empat kelompok teori yang berdimensi profit, politis, sosial dan nilai-ilai etis. (Teddy Lesmana http://media- indonesia.com).
Konsepsi  mengenai   CSR  pertama  kali  diperkenalkan  oleh Howard  Bowen melalui bukunya yang berjudul “ Social Responsibility of the Businessman ”. Melalui karyanya tersebut, Howard Bowen diberi gelar sebagai Bapak dari CSR ( Father of CSR ).  (Jeremy  Moon  dan  David  Vogel,  tth:  304)  Dalam  konteks  global,  sementara ini  tidak  terdapat  kesatuan  definisi  mengenai  CSR.  (Price  Waterhouse  Coopers, tth:7).  Kalaupun  terdapat  definisi  CSR,  pengertian  tersebut  dapat  dipandang bersifat tentative definition . The European Commission memaknai CSR sebagai as a concept  whereby  companies  integrate  social  and  environmental  concerns  in  their business operations and in their interactions with stakeholders on a voluntary basis . (Stephen Brammer, Gregory Jackson dan Dirk Matter, 2012:5).
Konsep  CSR  di  Indonesia  sebenarnya  bukan  hal  yang  baru  karena  CSR sudah  dikenal  dan  dipraktekan  di  Indonesia  sekitar  tahun  1970-an.  Berdasarkan pengertiannya yang klasik CSR masih dipersepsikan sebagai ideologi yang bersifat amal  ( charity )  dari  pihak  pengusaha  kepada  masyarakat  di  sekitar  tempat
beroperasinya  perusahaan.  Disamping  itu  masih  banyak  pihak  yang mengidentikkan CSR dengan Community Development (CD).
CSR  tidak  dapat  disederhanakan  hanya  sebatas Community  Development (CD) karena sesungguhnya secara historis keberadaan CD dan CSR sangat berbeda. CD merupakan kerelaan perusahaan berbentuk benefit bagi masyarakat di sekitar lokasi  perusahaan,  sedangkan  CSR  muncul  sebagai  sebuah  reaksi  atas  tuntutan masyarakat  yang  didasarkan  pemikiran  bahwa  keberadaan  perusahaan  di  suatu tempat  akan  dan  niscaya  mengurangi  hak-hak  masyarakat  setempat.  CSR mensyaratkan  sesuatu  yang  lebih  dari  sekedar  memberikan  berbagai  bantuan kepada masyarakat di sekitar lokasi usaha.
Definisi  CSR  secara  etimologi  di  Indonesia  kerap  diterjemahkan  sebagai tanggung  jawab  sosial  perusahaan.  Dalam  konteks  lain,  CSR  kadang  juga  disebut sebagai tanggung jawab sosial korporasi, tanggung jawab sosial dunia usaha atau tanggung  jawab  sosial lingkungan  perusahaan.  Namun  apabila  disebut  salah  satu darinya,  konotasinya  pastilah  kembali  kepada  CSR.  Kendati  tidak  mempunyai definisi tunggal, konsep ini menawarkan sebuah kesamaan, yaitu kesinambungan antara  perhatian  terhadap  aspek  ekonomis  dan  perhatian  terhadap  aspek  sosial serta lingkungan. (Yusuf Wibisono. 2007:8).
Dengan demikian, CSR dapat diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk berperan  serta  dalam  pembangunan  berkelanjutan  guna  meningkatkan  kualitas kehidupan  dan  lingkungan  yang  bermanfaat,  baik  bagi  perusahaan  sendiri, komunitas  setempat,  maupun  masyarakat  pada  umumnya.  Rumusan  atau  definsi atau  pengertian  yang  diberikan  di  atas  menunjukkan  kepada  masyarakat  bahwa setidaknya ada 3 (tiga) hal pokok yang membentuk pemahaman atau konsep CSR. Ketiga hal tersebut adalah:
1) Bahwa  sebagai  suatu artifical  person ,  perusahaan  atau  korporasi  tidaklah berdiri  sendiri  dan  terisolasi,  perusahaan  atau  perseroan  tidak  dapat menyatakan bahwa mereka tidak memiliki tanggung jawab terhadap keadaan ekonomi, lingkungan, maupun sosialnya.
2) Keberadaan (eksistensi) dan keberlangsungan ( sustainability ) perusahaan atau korporasi sangatlah ditentukan oleh seluruh stakeholders -nya dan bukan hanya shareholders -nya.  Para stakeholders ini,  terdiri  dari shareholders ,  konsumen, pemasok, klien, customer , karyawan dan keluarganya, masyarakat sekitar dan mereka  yang  terlibat  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan perusahaan  ( the  local  community  and  society  at  large ).  (Bismar  Nasution, 2011:12).
Melaksanakan  CSR  berarti  juga  melaksanakan  tugas  dan  kegiatan  sehari- hari  perusahaan  atau  korporasi,  sebagai  wadah  untuk  memperoleh  keuntungan melalui  usaha  yang  dijalankan  dan  atau  dikelola  olehnya.  Jadi,  CSR  berarti  juga menjalankan perusahaan atau korporasi untuk memperoleh keuntungan.
Berdasarkan perspektif teoritik, pada tahun 1979 Archie Caroll memperkenalkan  teori “the
Four-Part  Model  of  Corporate  Social Responsibility”. Teori  yang  dibangun  oleh  Caroll  tersebut  meyakini  CSR  sebagai konsep  multi-lapis,  yang  dapat  dibedakan  menjadi  empat  aspek  (yang  saling berhubungan) yakni tanggung jawab filantropi, etis, hukum dan ekonomi.
Keempat  aspek  tanggungjawab  tersebut  diilustrasikan  dalam  sebuah piramida yang masing-masing tanggung jawab berada dalam sebuah lapisan yang berurutan. (Judith Hennigfeld, Manfred Pohl dan Nick Tolhurst, 2006:5-8). Dalam konteks ini dapat dipahami bahwa CSR dapat dipandang dari aspek hukum ( legal ), walaupun sejatinya aspek hukum dari CSR akan selalu terikat dengan ketiga aspek lainnya.
Berdasarkan pengertian yang lebih luas CSR dipahami sebagai konsep yang lebih  “manusiawi”  di  mana  suatu  organisasi  dipandang  sebagai  agen  moral.  Oleh karena  itu,  dengan  atau  tanpanya  hukum,  sebuah  organisasi  bisnis  harus menjunjung  tinggi  moralitas.  (Fajar  Nursahid,  2006:5).  Di  Indonesia  sendiri  CSR dimaknai  sebagai  kewajiban  hukum,  dengan  diatur  secara  khusus  di  dalam peraturan  perundang-undangan  yang  mewajibkan  setiap  perusahaan  untuk melaksanakan CSR. Sebagai kewajiban hukum maka perusahaan harus mematuhi aturan  yang  ada  pada  hukum  tersebut  tanpa  terkecuali.  Selain  itu  CSR  oleh perusahan  harus  dimaknai  sebagai  suatu  kebutuhan  bagi  perusahaan  dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Pembicaraan  mengenai  CSR  dari  perspektif  hukum,  maka  tentu  akan berkenaan dengan tanggungjawab hukum ( legal responsibility ). Dengan demikian CSR dilihat sebagai bagian dari tanggung jawab hukum atau tanggung jawab yang didasarkan  atas  hukum.  menurut Archie  Caroll:    “ Legal  responsibility.  The  legal responsibility of corporations demands that businesses abide by the law and ‘play by the  rulesof  the  game’.  Laws  are  understood  as  the  codification  of  society’smoral views,  and  therefore  abiding  by  these  standards  is  a  necessaryprerequisite  for  any further  reasoning  about  social  responsibilities.  In  some  sense,  one  might  consider legal  responsibility  as  a  truism,  which  corporations  have  to  fulfil  just  to  keep  their licence tooperate. However, one only needs to open the business pagesnowadays to see that the ongoing coverage of corporate scams,scandals and lawsuits reveals that abiding by the law, not bendingthe rules and not cutting corners, can hardly be taken for  grantedin  today’s  business  world.  As  with  economic  responsibilities” (Judith Hennigfeld, Manfred Pohl dan Nick Tolhurst, 2006:7).
Pandangan  Caroll  diatas  memberikan  pemahaman,  adalah  tanggungjawab hukum  dari  sebuah  perusahaan  atau  korporasi  untuk  menyelenggarakan kegiatan/aktivitas  bisnisnya  sesuai  dengan  hukum  dan  bermain  sesuai  aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Hukum yang ditetapkan tersebut dipahami sebagai  pandangan  moral  masyarakat  yang  dikodifikasikan  ( the  codification  of society’s moral view ).
Dengan beranjak pada apa yang disampaikan Carol, hakikatnya apabila CSR dipandang dari sudut (tanggung jawab) hukum maka seyogyanya tidak dimaknai sebatas  suatu  kebenaran  yang  dijalankan  oleh  perusahaan  hanya  sebagai  syarat untuk menjaga kelangsungan izin operasi perusahaan saja atau sekedar memenuhi tuntutan peraturan perundang-undangan yang berlaku melainkan CSR merupakan sebuah  kebutuhan  seluruh  perusahaan  dalam  rangka  memenuhi  tanggung  jawab sosial.  Tanggung  jawab  hukum  dari  perusahaan  untuk  menyelenggarakan kewajiban  CSR  tentu  berimplikasi  pada  perbincangan  mengenai  landasan  hukum diberlakukannya CSR itu sendiri dalam bingkai hukum di Indonesia.
b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Penerapan  atau  pelaksanaan  CSR  ( Corporate  Social  Responsibility )  di Indonesia  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas  (UUPT).  Pengaturan  CSR  atau  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan  perusahaan  dalam  Pasal  74  UUPT  menimbulkan  ketidakkonsistenan dengan  ketentuan  sebelumnya  yakni  Pasal  1  angka  3  UUPT  yang  menyebutkan bahwa “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan  serta  dalam  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan  guna  meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.
Hal  ini  terlihat  dari  adanya  perbedaan  konsep  dasar  terhadap  tanggung jawab  sosial  dari  yang  semula  bersifat social  responsibility ( moral  obligation ), sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 UUPT, menjadi “kewajiban hukum” ( legal  obligation )  dalam  Pasal  74  UUPT  secara  eksplisit  menegaskan  adanya kewajiban  bagi  perusahaan  untuk  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan serta pengenaan sanksi bagi perseroan yang tidak melaksanakannya.
Ketentuan mengenai CSR diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun  2007  yang  menentukan  bahwa;  Perseroan  yang  menjalankan  kegiatan usahanya  di  bidang  dan/atau  berkaitan  dengan  sumber  daya  alam  wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan  kewajiban Perseroan  yang  dianggarkan  dan  diperhitungkan  sebagai  biaya  Perseroan  yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
Perseroan  yang  tidak  melaksanakan  kewajiban  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dikenai  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 74 ayat (1) UUPT tersebut menentukan  bahwa  perseroan  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  di  bidang dan/atau  berkaitan  dengan  sumber  daya  alam  wajib  melakukan  tanggung  jawab sosial dan lingkungan.
Kata  “perseroan”  tersebut  mengacu  pada  badan  hukum  seperti  yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUPT yaitu perseroan terbatas yang selanjutnya disebut  perseroan  adalah  badan  hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
Pengertian  perseroan  tersebut  seharusnya  yang  wajib  melaksanakan  CSR adalah  semua  perseroan  yang  berbadan  hukum,  bukan  hanya  perusahaan  yang bergerak  dan  berkaitan  dengan  sumber  daya  alam  saja,  tetapi  apabila  mengarah pada  Pasal  74  ayat  (1)  UUPT,  perseroan  yang  wajib  melaksanakan  CSR  adalah hanya  dibatasi  pada  perseroan  yang  kegiatan  usahanya  bergerak  dan/atau berkaitan  dengan  sumber  daya  alam.  Maksud  dari  kalimat  tersebut  adalah diterangkan  dalam  penjelasan  Pasal  74  ayat  (1)  UUPT  yaitu,  perseroan  yang menjalankan  kegiatan  usahanya  dibidang  sumber  daya  alam  adalah  perseroan yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan  yang  tidak  mengelola  dan  tidak  memanfaatkan  sumber  daya  alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.
Pasal 74 ayat (2) menentukan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan  dan  diperhitungkan  sebagai  biaya  perseroan  yang  pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Biaya perseroan yang dimaksud disini adalah berupa penyisihan sebagian keuntungan yang dianggarkan perseroan sebagai wujud kesadaran perusahaan bahwa nasib perusahaan tersebut tergantung juga pada kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar. Jika dilihat dari keuntungan  yang  didapat  perusahaan  yang  menerapkan  CSR,  perusahaan  bukan saja berhasil melestarikan lingkungan dan membantu masyarakat sekitar, namun juga ikut membantu perusahaan itu sendiri dalam bentuk investasi jangka panjang.
Pasal  74  ayat  (2)  UUPT  tersebut  yang  masih  dipertanyakan  adalah  kata- kata  “kepatutan  dan  kewajaran”.  Kata-kata  “kepatutan  dan  kewajaran”  tersebut tidak dapat didefinisikan secara tepat, sebab ukuran dari sesuatu yang patut dan wajar  sangatlah  subjektif.  Perusahaan  bisa  saja  melakukan  CSR  yang  kurang berguna  atau  mutunya  tidak  sebanding  dengan  kemampuan  perusahaannya. Apabila  perusahaan  tersebut  adalah  perusahaan  yang  berskala  multi-nasional, maka seharusnya perusahaan tersebut dapat menerapkan CSR yang lebih baik dari CSR  yang  sudah  dilakukan  perusahaan  tersebut.  Sehingga  kata-kata  “kepatutan dan  kewajaran”  ini  dapat  mengakibatkan  ketidakpastian  mengenai  standarisasi pelaksanaan program CSR yang harus dilakukan perusahaan.
Pasal  74  ayat  (3)  UUPT  menentukan  adanya  sanksi  hukum  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  bagi  perseroan  yang  tidak melaksanakan  CSR,  ini  berarti  bahwa  perusahaan  yang  tidak  menerapkan  CSR
akan dikenakan sanksi yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang terkait. Sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR tidak diatur dalam UUPT  tetapi  merujuk  pada  peraturan  perundang-undangan  lain  yang  terkait. Ketentuan  tersebut  merujuk  kepada  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007 tentang Penanaman Modal (UUPM).
Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  CSR  dalam  undang-undang  ini  diatur dengan  Peraturan  Pemerintah  (Pasal  74  ayat  (4)  UUPT).  Rumusan  Pasal  74  ayat (3)  tersebut  telah  menegaskan  bahwa  CSR  dinyatakan  sebagai  kewajiban  dalam makna liability ,  mau  tidak  mau  harus  ada  sanksi  bagi  perusahaan  yang  tidak melaksanakannya. Permasalahannya adalah UUPT tidak mengatur sanksi baik dari aspek perdata, pidana maupun administrasi, termasuk juga sanksi bagi perusahaan yang  tidak  melaksanakan  CSR.  Hal  ini  berbeda  dengan  UUPM  yang  mengatur mengenai sanksi bagi investor yang tidak melakukan kewajibannya. Demi adanya kepastian  dan  kepatuhan  hukum,  pemerintah  seharusnya  merumuskan  suatu sanksi apabila ada perusahaan tidak melaksanakan CSR.

## c. Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2012  tentang  Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan Terbatas
Dengan  diterbitkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  tahun  2012 tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan,  pemerintah  seakan  kembali menguatkan bahwa Perusahaan wajib menjadikan CSR sebagai bagian operasional bisnisnya  dan  harus  menyisihkan  sebagian  anggaran  perusahaan  untuk melaksanakan  program  CSR.  PP  No.  47  Tahun  2012  yang  mengatur  tentang Pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  adalah  tindak  lanjut  atau merupakan aturan turunan dari Pasal 74 ayat (4) UUPT yang mengatur mengenai CSR.  Peraturan  Pemerintah  ini  adalah  sebagai  peraturan  perundang-undangan sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 74 UUPT.
Berdasarkan  Pasal  2  PP  No.  47  Tahun  2012  menentukan  bahwa,  “Setiap Perseroan  selaku  subjek  hukum  mempunyai  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan”.    Pasal  ini  bertentangan  dengan  Pasal  74  ayat  (1)  UU  No.  40  Tahun 2007, yaitu disebutkan bahwa : “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di  bidang  dan/atau  berkaitan  dengan  sumber  daya  alam  wajib  melaksanakan Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan”,  dapat  dilihat  bahwa  dalam  pembuatan peraturan  terjadi  ketidakkonsistenan  antara UU  dengan  peraturan pelaksananya, hal  ini  menimbulkan  pertentangan,  yaitu  Peraturan  Pemerintah  (PP)  sebagai peraturan  pelaksana  bertentangan  dengan  Undang-Undang  diatasnya.  UUPT mengatur  bahwa  yang  mempunyai  kewajiban  dalam  melaksanakan  tanggung jawab  sosial  dan  lingkungan  hanya  Perseroan  yang  menjalankan  kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam saja, sedangkan di  dalam  PP  menyatakan  setiap  perusahaan  selaku  subjek  hukum  mempunyai
tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kata “mempunyai” disini menggambarkan suatu kewajiban yang harus dipenuhi.
Kemudian  Pasal  3  ayat  (1)  PP  No.  47  Tahun  2012,  disebutkan  bahwa: “Tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang”. Jadi apabila  merujuk  pada  Pasal  ini  bahwa  terdapat  ekstensi/perluasan  makna  kata bahwa  bukan  hanya  perusahaan  yang  melakukan  kegiatan  usaha  yang  berkaitan dengan  sumber  daya  alam  saja  yang  mempunyai  kewajiban  melaksanakan tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  namun  setiap  perseroan  selaku  subjek hukum  juga  mempunyai  kewajiban  dalam  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial dan lingkungan.
Kemudian  ayat  (2)  disebutkan  bahwa:  “Kewajiban sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan”. Dengan  demikian  sudah  jelas  bahwa  dalam  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial dan lingkungan dilakukan baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Kewajiban tersebut dalam melaksanakannya diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) yaitu  dilaksanakan  oleh  Direksi  berdasarkan  rencana  kerja  tahunan  perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris atau RUPS, sesuai dengan anggaran  dasar  Perseroan,  kecuali  ditentukan  lain  dalam  peraturan  perundang- undangan.  Rencana  kerja  yang  dimaksud  adalah  rencana  kerja  kegiatan  dan anggaran  yang  dibutuhkan  dalam  pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  dan perusahaan  dan  hal  ini  diperjelas  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  dan  (2)  yaitu,  bahwa dalam  menjalankan  usahanya  dibidang  dan/atau  berkaitan  dengan  sumber  daya alam,  dalam  menyusun  dan  menetapkan  rencana  kegiatan  dan  anggaran  harus memperhatikan  kepatutan  dan  kewajaran  yang  realisasi  anggarannya dilaksanakan oleh perseroan yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan.
Seperti  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  6  menentukan  bahwa  bahwa: “Pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  dimuat  dalam  laporan tahunan  Perseroan  dan  dipertanggungjawabkan  kepada  RUPS”.  Kemudian  pada Pasal 7 yang disebutkan bahwa: “Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang  tidak  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  dikenai  sanksi sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan”.  Jadi  setiap  perseroan yang  tidak  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  dikenai  sanksi, namun sanksi tersebut ketentuannya diatur oleh undang-undang lain tidak diatur dalam UUPT ataupun PP No. 47/2012, melainkan diatur di UUPM.
Mencermati  pengaturan  kebijakan  CSR  di  atas  dapat  diambil  kesimpulan bahwa  pemerintah  terlalu  terburu-buru  dalam  mengambil  kebijakan  terhadap CSR.  Pengaturan  CSR  dalam  UUPT  belum  dapat  mewadahi  seluruh  pemangku kepentingan  CSR,  baik  dari  sisi  Perusahaan,  Pemerintah  maupun  Masyarakat. Bentuk atau konsep CSR yang berkembang di Amerika belum dapat sepenuhnya di
pahami oleh pelaku-pelaku CSR di Indonesia, sebagai contoh; di Amerika Serikat, CSR telah berkembang menjadi etika bisnis yang begitu penting dan memberikan tekanan  bagi  perusahaan-perusahaan  untuk  mengimplementasikannya.  Di Amerika  Serikat,  terlihat  kecenderungan  perusahaan-perusahaan  yang  melihat CSR tidak lagi menjadi kewajiban yang dapat membebani perusahaan, tetapi justu dapat  dijadikan  sebagai  alat  atau  strategi  baru  dalam  hal  pemasaran  atau marketing perusahaan. (DC Kurniawan, 2011:8).
Beredar wacana bahwa apabila suatu perusahaan berpartisipasi dalam isu- isu  sosial,  tidak  hanya  perusahaan  tersebut  akan  kelihatan  baik  di  mata  para konsumen,  investor,  dan  analisis  keuangan,  tetapi  perusahaan  tersebut  akan memiliki  reputasi  yang  baik  di  mata congress ,  atau  bahkan  di  dalam  ruang pengadilan  apabila  terlibat  dalam  suatu  perkara.  (Bismar  Nasution http://bismar.wordpress.com/aspek-hukum-tanggung-jawab-sosial.html).
Istilah  CSR  memang  baru  belakangan  ini  marak  dikenal  oleh  kalangan pebisnis di Indonesia, yaitu pada dekade awal 2000an. Undang-Undang Nomor  1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT terdahulu) belum mengenal istilah CSR.  CSR  baru  diatur  pada  UU  No.  40  Tahun  2007  UUPT.  Dalam  hal  pengaturan UUPT  masih  dinilai  abstrak  dan  tidak  secara  komprehensif  mengatur  mengenai CSR,  bahkan  terjadi  ketidakkonsistenan  dan  tumpang  tindih  dengan  peraturan perundang-undangan lainnya seperti UU BUMN dan UUPM.
Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam perkuliahannya mengatakan, “CSR di Indonesia berbeda jauh dari CSR yang ada di Amerika Serikat. CSR di Amerika merupakan  alat  untuk  mengalihkan  pembayaran  pajak,  sehingga  ini  menjadi keuntungan  tersendiri  bagi  perusahaan,  namun  di  Indonesia  CSR  yang  telah diwajibkan  dan  telah  dilaksanakan  tetap  tidak  menghilangkan  kewajiban perusahaan untuk membayar pajak”. (Peter Mahmud Marzuki, tth.).
Pengaturan  kebijakan  CSR  di  Indonesia  terkesan  hanya  mentransplantasi kebijakan  CSR  yang  ada  di  dunia  barat  (Amerika  Serikat)  tanpa  melihat kemanfaatan apa yang akan diperoleh bagi tiap pihak, utamanya perusahaan dan masyarakat.  Aturan  hukum  hanya  mewajibkan  perusahaan  untuk  melaksanakan CSR  dan  tidak  memberikan reward atau  penghargaan  yang  sepadan  kepada perusahaan.  Hal  ini  mengakibatkan  perusahaan  yang  telah  melaksanakan  CSR menekan  masyarakat  untuk  membalas  budi  atas  apa  yang  telah  perusahaan berikan  kepada  masyarakat.  Dampaknya  terjadi  hubungan  vertikal  antara perusahaan dan masyarakat, perusahaan seakan-akan mempunyai kekuasaan atas masyarakat yang telah menerima CSR nya.
Pengaturan  CSR  seperti  dipaksakan  untuk  hadir  pada  UUPT,  hal  ini mencerminkan  pembangunan  hukum  yang  tidak  baik  bagi  Indonesia.  Sajtipto Rahardjo  berpendapat,  pembangunan  hukum  harus  memiliki  makna  ganda. Pertama ,  sebagai  suatu  usaha  untuk  memperbaharui  hukum  positif  sendiri, sehingga  sesuai  dengan  kebutuhan  untuk  melayani  masyarakat  pada  tingkat
perkembangannya yang mutakhir. Kedua , sebagai usaha untuk memfungsionalkan hukum  dalam  masa  pembangunan,  yaitu  dengan  cara  turut  mengadakan perubahan-perubahan  sosial  sebagaimana  dibutuhkan  oleh  masyarakat  yang sedang membangun. (Satjipto Rahardjo, 2009:203).

## III. PENUTUP
Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) adalah istilah yang baru dikenal belakangan ini di Indonesia, yaitu dekade 2000an. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1995  tentang  Perseroan  Terbatas  belum mengenal istilah CSR. CSR baru diatur pada UU No. 40 Tahun 2007 UUPT. Dalam hal  pengaturan  UUPT  masih  dinilai  abstrak  dan  tidak  secara  komprehensif mengatur  mengenai  CSR,  bahkan  terjadi  ketidakkonsistenan  dan  tumpang  tindih dengan  peraturan  perundang-undangan  lainnya  seperti  UU  BUMN  dan  UUPM. Penerapan  atau  pelaksanaan  CSR  ( Corporate  Social  Responsibility )  di  Indonesia yang  diatur  dalam  UUPT  berdasarkan  Pasal  74  UUPT  juga  menimbulkan ketidakkonsistenan  dengan  ketentuan  sebelumnya  yakni  Pasal  1  angka  3  UUPT. Hal  ini  terlihat  dari  adanya  perbedaan  konsep  dasar  terhadap  tanggung  jawab sosial  dari  yang  semula  bersifat social  responsibility ( moral  obligation ), sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 UUPT, menjadi “kewajiban hukum” ( legal  obligation )  dalam  Pasal  74  UUPT.  Tidak  diaturnya  ketentuan  mengenai sanksi  bagi  yang  tidak menerapkan  CSR juga memberikan  ketidakpastian  hukum dalam  pelaksanaan  CSR.  Begitu  juga  dengan  subjek  perusahaan  yang  diwajibkan dalam  UUPT  dan  PP  No.  47  tahun  2012  memiliki  perbedaan,  sehingga  berakibat adanya ketidakpastian secara hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Ali, Lukman, Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
Budi Untung, Corporate Social Responsibility , Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Badudu, Yus dan Muhammad Zain, Sultan, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, 1994.
Coopers, Price Waterhouse Coopers, Handbook on Corporate Social Responsibility in India, Price waterhouse Coopers Limited (PwC), India, tth.
Hennigfeld,  Judith,  Pohl,  Manfred  dan  Tolhurst,  Nick, The  ICCA  Handbook  on Corporate Social Responsibility , John Wiley & Sons, Ltd. England. 2006.
Moon,  Jeremy  Moon  dan  Vogel,  David, Corporate  Social  Responsibility,  Goverment and  Civil  Society ,  The  Oxford  Handbook  of  Corporate  Social  Responsibility, Oxford University Press, tth.
Ridwan,  Juniarso  dan  Achmad,  Sodik  Sudrajat, Hukum  Administrasi  Negara  dan Kebijakan Pelayanan Publik , Bandung: Penerbit Nuansa, 2012.
Rahardjo, Satjipto, Membedah Hukum Progresif , Jakarta: Penerbit Kompas, 2006.
__________________, Hukum dan Perubahan Sosial , Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
Ostas,  Daniel  T., Decontructing  Econstructing  Corporate  Social  Responsibility: Insights from Legal and Economic Theory , Winter, 2001
Wibisono,  Yusuf, Membedah  Konsep  dan  Aplikasi  CSR, Gresik:  Fascho  Publishing, 2007.
Widjaja, Gunawan dan Pratama, Yeremia Ardi, Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR , Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

## B. Sumber lain
Brammer,  Stephen,  Jackson,  Gregory,  dan  Matter,  Dirk, Corporate  Social Responsibility  and  Institutional  Theory:  New  Perspectives  on  Private Governance , Oxford university Press and Socio-Economic Review, 2012..
Djalil,  Sofyan, Kontrak  Teoritis  dan  Praktis  Corporate  Social  Responsibility, Jurnal Reformasi Ekonomi Volume 4 No. 1, Januari-Desember 2003.
C Kurniawan, CSR Dalam Hukum Perusahaan Indonesia, Jurnal Hukum USU, 2011. Darmadi,  Wisnu,  2009, CSR:  Kepedulian  Perusahaan  Terhadap  Lingkungan Sekitarnya,
http://wisnu.blog.uns.ac.id/2009/11/26/corporate-social- responsibility/kepedulian-perusahaan-terhadap-lingkungan-di- sekitarnya/.html
Effendi, Muh. Arief, CSR Melalui Community Development http://wwwsuarakarya- online.com/news.html?id
Endah  Manurung,  Dwi, Analisis  Penerapan  Corporate  Social  Responsibility  (CSR) Pada PT Perkebunan Nusantara IV, Medan , Tesis, Universitas Indonesia, 2012. ISO 26000: Guidance Standard on Responsibility
Lesmana, Teddy, CSR Untuk Kesejahteran Rakyat , http://media-indonesia.com Nursahid, Fajar, Praktik Kedermawaan Sosial BUMN: Analisis Terhadap Kedermaan PT.  Krakatau  Steel,  PT.  Pertamina  dan  PT.  Telekomunikasi  Indonesia, Jurnal Galang Volume 1 No. 2, Januari 2006.
Nasution, Bismar, Aspek Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan , Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara, 2011 ________________, Aspek Hukum Tanggung Jawab Sosial (http://bismar.wordpress.com/aspek-hukum-tanggung-jawab-sosial.html)

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM
1. Naskah  bersifat  orisinil,  baik  berupa  hasil  riset  atau  tinjauan  atas  suatu permasalahan  hukum  yang  berkembang  di  masyarakat  (artikel  lepas), dimungkinkan  juga  tulisan  lain  yang  dipandang  memberikan  kontribusi  bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan  terdiri  atas  beberapa  bab  penulisan  hasil  penelitian  terdiri  dari 3BAB,yaitu ;
BAB  I.  PENDAHULUAN (Latar  Belakang  dan  Rumusan  Masalah) BAB  II. PEMBAHASAN (Kerangka  Teori  dan  Analisis),  dan BAB  III.  PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah  bahasa  yang  baik  dan  benar,tulisan  menggunakan  bahasa  indonesia disertai  abstrak  dalam  bahasa  inggris  (200  kata)  dan  Kata  kunci,  ketentuan  ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap  kutipan  harus  menyebutkan  sumbernya,  dan  ditulis  pada  akhir  kutipan dengan memberi tanda kurung ( bodynote ). Sumber kutipan harus memuat nama pengaran,  tahun  penerbitan  dan  halaman  .Contoh  :  satu  penulis  (Bagir  Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa’at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan  susunan:  nama  penulis,  judul  tulisan  digaris  bawah,  alamat  website, waktu download/unduh.
5. Naskah  harus  disertai  dengan  daftar  pustaka  atau  referensi  ,terutama  yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan  tahun  penerbitan.  Contoh:    Bagir  Manan, Hubungan  Antara  Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah  disertai  nama  lengkap  penulis,  alamat  e-mail  dan  lembaga  tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.