…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Instansi ( SAKTI) Untuk Penganggaran Yang Efektif di Kejaksaan Lampung Tengah

## Ade Fernanda
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung E-mail: ade.fernanda1003@gmail.com
Article History: Received: 05 Agustus 2024
Revised: 22 Agustus 2024
Accepted: 24 Agustus 2024
Abstract: Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), yang mulai berlaku pada tahun 2013, menandai dimulainya reformasi proses pengelolaan anggaran negara di Indonesia. Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI), yang merupakan komponen dari Sistem Informasi Manajemen Keuangan Terpadu, diperkenalkan pada akhir tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai seberapa baik Kejaksaan Negeri Lampung Tengah telah mengimplementasikan SAKTI. Observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam strategi penelitian kualitatif ini. Untuk memahami penerapan aplikasi SAKTI di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, data dievaluasi melalui reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SAKTI yang dianggap kurang sesuai untuk penggunaan desktop telah diganti dengan versi berbasis web di Kejari Lampung Tengah untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi pengguna. Aplikasi SAKTI masih terus dikembangkan dengan memperhatikan fitur, layanan, dan keamanan data serta memberikan pengarahan dan sosialisasi kepada para pengguna aplikasi. Aplikasi SAKTI telah mampu meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara, meskipun masih terdapat beberapa permasalahan terkait stabilitas sistem dan teknis penggunaan. Permasalahan tersebut antara lain terkait kesesuaian dokumen dan modifikasi penggunaan aplikasi untuk menyesuaikan dengan gaya belajar dan latar belakang pengguna.
Keywords: Aplikasi, Akuntansi, Anggaran
PENDAHULUAN Pada tahun 2003, Indonesia mulai menata ulang administrasi keuangan anggaran negara dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)
diimplementasikan secara nasional pada tahun 2013 dan membawa perubahan mendasar pada seluruh entitas Kementerian Keuangan yang bertindak sebagai Bendahara Umum Negara (BUN), menurut Veronika dkk. (2022). Menerapkan proses bisnis baru dalam mengelola anggaran negara dengan menggunakan sistem teknologi informasi yang terintegrasi dan berbasis internet. Sekitar 25.000 satuan kerja (satker) di seluruh Indonesia harus melakukan penyesuaian proses bisnis dan penggunaan sistem teknologi informasi sebagai akibat dari perubahan pengelolaan dana APBN oleh BUN atau Kuasa BUN di tingkat pusat dan daerah (Anwar & Hadi, 2022). Oleh karena itu, pemerintah meluncurkan sistem teknologi informasi baru, yaitu SAKTI, atau Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, sekitar akhir tahun 2015. Instansi atau satuan kerja yang menangani dana APBN diwajibkan untuk menggunakan SAKTI atau Sistem Aplikasi Keuangan Instansi, sebuah aplikasi dari Sistem Informasi Manajemen Keuangan Terpadu (SIMKeu). Konsep yang menjadi pedoman dari sistem ini adalah pengelolaan keuangan yang akuntabel, terbuka, transparan, efektif, efisien, ekonomis, dan tertata dengan baik (Sihotang et al., 2020).
Untuk menangani keuangan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran, satuan kerja (satker) menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI), sebuah aplikasi yang mendukung implementasi SPAN (Nugroho & Lestyowati, 2020). Seluruh aplikasi satker yang ada saat ini diintegrasikan oleh SAKTI. Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran merupakan beberapa tugas utamanya. Selain itu, SAKTI mengimplementasikan gagasan basis data terpadu. Akuntansi dan pelaporan yang dilakukan secara elektronik difasilitasi oleh Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI). Program SAKTI dibagi menjadi beberapa modul, termasuk modul penganggaran, komitmen, pembayaran, bendahara, inventaris, aset tetap, pelaporan, dan administrasi (Kementerian Keuangan, 2020). Kementerian Keuangan telah memperbarui prosedur bisnisnya dengan Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI), sebuah sistem teknologi. Di tingkat satuan kerja, sistem ini akan memenuhi persyaratan sistem informasi BUN. Hal ini dikarenakan pada tingkat tersebut, SPAN tidak memungkinkan. Pengembangan Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI) dimulai pada tahun 2009. Sebenarnya, mengintegrasikan dengan operasi bisnis SPAN adalah rencana awal. Memaksakan seseorang untuk menggunakan SPAN akan membuang-buang sumber daya dan mahal. Sebagai sebuah aplikasi dengan basis data yang terintegrasi, Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI) menyatukan banyak aplikasi yang berkaitan dengan administrasi keuangan negara yang sebelumnya terpisah-pisah.
Sistem yang lebih mudah digunakan untuk mengelola dana negara adalah tujuannya. Hal ini memungkinkan lebih sedikit entri data dan mengurangi duplikasi upaya. Petugas satker dapat mengajukan permintaan pembayaran secara online melalui aplikasi yang ada di dalamnya, sehingga mereka tidak perlu lagi mengunjungi KPPN secara fisik (Kementerian Keuangan, 2020). Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI) dilakukan secara bertahap. Implementasi telah dilakukan dalam tiga tahap oleh Kementerian Keuangan melalui program percontohan. Uji coba Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI) telah selesai dilaksanakan di seluruh satuan kerja Kementerian Keuangan dan beberapa satuan kerja non-Kementerian Keuangan pada akhir tahun 2019. Selain itu, seluruh Kementerian Negara dan Lembaga akan digulirkan untuk mengimplementasikan SAKTI secara bertahap.
Menurut Taufiqurrahman (2020), seluruh Kementerian dan Lembaga akan diwajibkan menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI) pada tahun 2020 untuk modul Penatausahaan dan Penganggaran. Banyak masalah dengan stabilitas sistem, kualitas output, penggunaan teknis, dan layanan dukungan Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI) yang muncul selama masa uji coba pertama. Beberapa masalah yang muncul adalah: gangguan yang
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
terus menerus dalam konektivitas jaringan, kesenjangan dalam input data, kesalahan aplikasi yang disebabkan oleh bug atau kerusakan teknis, fitur yang hilang, antarmuka dan pengalaman pengguna yang tidak nyaman, istilah-istilah asing yang mungkin tidak dimengerti oleh pengguna baru, serta dukungan tim pendamping uji coba yang kurang efektif (Pambudi dan Adam, 2018). Untuk memastikan pengelolaan keuangan yang baik dan pencapaian tujuan kebijakan publik, serta untuk meminta pertanggungjawaban lembaga dan individu dalam melaksanakan anggaran dan membuat keputusan yang tepat, laporan keuangan harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dapat dipercaya. Untuk membuat laporan keuangan lebih dapat diperbandingkan antar periode, entitas, dan terhadap anggaran, standar akuntansi pemerintah mengatur penyajiannya untuk tujuan umum (Mahardini & Miranti, 2018). Menurut peraturan dan regulasi yang berlaku, laporan keuangan harus memenuhi permintaan sebagian besar konsumen laporan, termasuk lembaga legislatif. Dalam hal penuntutan, kekuasaan negara paling nyata dilakukan oleh kejaksaan.
Mengingat posisi sentral dan peran strategis Kejaksaan dalam memperkuat ketahanan nasional, strategi penegakan hukumnya juga harus berorientasi pada kualitas substantif yang terukur dan transparan. Hal ini akan membantu kejaksaan dalam memenuhi tanggung jawabnya yang lebih besar untuk menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia, dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) (Haloman, 2017). Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan anggaran yang terorganisir dan transparan merupakan salah satu cara untuk mewujudkannya. Setiap lembaga pemerintah, termasuk kejaksaan, diwajibkan oleh undang-undang untuk memberikan laporan keuangan yang merinci bagaimana mereka menggunakan anggaran negara (APBN) (Anwar & Susanti, 2024). Salah satu kewajiban Kejaksaan Negeri Lampung Tengah adalah, seperti halnya instansi pemerintah lainnya, harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam bentuk undang-undang dan standar akuntansi. Laporan keuangan pemerintah yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku umum dan disampaikan tepat waktu merupakan langkah nyata untuk mewujudkan keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah seberapa efektif dan optimal Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dalam memanfaatkan Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI) untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Efektivitas di sini merujuk pada sejauh mana aplikasi ini mampu meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, serta mempercepat proses administrasi keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Optimalitas mengacu pada penggunaan SAKTI secara maksimal oleh kejaksaan dalam semua modul yang tersedia, sehingga dapat meminimalkan hambatan-hambatan teknis dan administrasi.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai apakah penerapan SAKTI di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah telah sesuai dengan harapan dan apakah aplikasi ini benar-benar mendukung kejaksaan dalam menjalankan tugasnya secara transparan dan akuntabel.

## LANDASAN TEORI Teori Implementasi Kebijakan
Menggunakan teori implementasi kebijakan adalah teknik yang relevan dalam teori yang digunakan untuk penelitian ini. Kaitan dengan penelitian ini yaitu penulis menganalisis suatu penerapan atau implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI) terhadap pengelolaan keuangan. Gagasan ini dikaitkan dengan George C. Edwars III dalam Rahawarin (2019), yang
merupakan orang pertama yang mengusulkan empat faktor-komunikasi, sumber daya, sikap (disposisi), dan struktur birokrasi-berpengaruh pada bagaimana kebijakan diimplementasikan. Karena keterkaitan yang erat, keempat variabel tersebut dijalankan secara bersamaan (Ardini, 2023). Untuk menentukan apakah kelompok sasaran kebijakan patuh, kebijakan tersebut harus diimplementasikan.
Oleh karena itu, ketika mempertimbangkan implementasi kebijakan dari sudut pandang perilaku, kepatuhan kelompok sasaran memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilannya. Pemahaman ini sejalan dengan pendapat Ripley dan Franklin dalam Mulawangsa dkk. (2021) bahwa agar implementasi kebijakan berhasil, ada tiga faktor yang harus diperhatikan: 1) tingkat kepatuhan birokrasi terhadap tingkat birokrasi yang ditentukan oleh hukum, atau tingkat birokrasi di atasnya; 2) adanya rutinitas yang lancar tanpa masalah; dan 3) pelaksanaan dan hasil yang diinginkan (manfaat) dari semua program tearah. Dalam hal ini, perlu ditekankan bahwa meskipun tahap perencanaan dan perumusan kebijakan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, namun tidak jelas apa yang diharapkan dari hasil kebijakan tersebut apabila tahap implementasi tidak diperhatikan secara optimal. Berdasarkan teori yang diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu perencanaan dari penerapan suatu sistem yang dibuat oleh instansi guna memberikan perubahan yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya terutama pada tingkat kepatuhan birokrasi serta sumber dayanya.
Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI) memberikan manfaat signifikan bagi manajemen instansi, termasuk peningkatan efisiensi dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan. Dengan fitur otomatisasi dan struktur input data yang terintegrasi, Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI) membantu memastikan validitas dan konsistensi dokumen keuangan, meminimalkan risiko kesalahan manusia, serta mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat. Selain itu, aplikasi ini mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, yang penting untuk memenuhi standar pelaporan yang ditetapkan oleh pemerintah .
Akuntansi Sektor Publik Akuntansi adalah jenis teknologi informasi yang membantu organisasi mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan berbagi peristiwa ekonomi dengan pihak-pihak terkait (Sadiah et al., 2021). Akuntansi sering disebut sebagai "bahasa bisnis"; semakin lancar kita dapat berkomunikasi dalam bahasa ini, semakin efektif kita dapat menjalankan perusahaan. Sebuah persamaan matematis yang dikenal sebagai "persamaan akuntansi dasar" menggambarkan hubungan antara akun-akun-akun-aktiva, kewajiban, dan ekuitas-yang membentuk akuntansi. Secara umum, akuntansi digunakan untuk tujuan-tujuan berikut (Prasetyo, 2020): 1. Mengumpulkan data yang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh manajemen.
2. Untuk mengetahui berapa banyak uang yang dihasilkan atau hilang dari bisnis.
3. untuk membantu mengidentifikasi hak-hak semua pihak internal dan eksternal yang berhubungan dengan perusahaan.
4. Untuk mengelola atau mengawasi operasi bisnis.
5. Untuk menunjukkan tindakan yang diambil oleh organisasi untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan untuk dirinya sendiri.
Bagian dari ekonomi yang dikendalikan oleh suatu negara atau pemerintah yang berkaitan dan berdampak pada suatu negara, negara bagian, atau komunitas dikenal sebagai sektor publik atau publik. Publik, pemerintah negara bagian dan kota, serta lembaga pemerintah, termasuk dalam sektor ini. Dalam sebagian besar konteks, seperti jalan raya atau perusahaan publik, kata "publik"
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
digunakan untuk membedakannya dari "swasta" atau "individu" (Wikipedia). Untuk kepentingan individu yang membutuhkan informasi ini, akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai praktik mengakui, mengukur, mendokumentasikan, dan melaporkan transaksi ekonomi (keuangan) dan organisasi atau entitas publik (misalnya, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain-lain.). Jamid (2019) Pemerintah mulai memberikan perhatian lebih pada evaluasi kepraktisan praktik manajemen, yang mencakup kebutuhan untuk meningkatkan sistem akuntansi keuangan, administrasi, perencanaan, pengembangan, pengawasan, dan pemeriksaan, di samping berbagai dampak moneter dari kebijakan pemerintah (Pratiwi, 2023).
Aplikasi SAKTI
Dengan SAKTI sebagai perwujudan dari sistem informasi pengelolaan keuangan negara yang terintegrasi, tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan negara dapat terwujud. Program Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) tercermin dalam Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI) di tingkat sektor. Saat ini, seluruh aplikasi satker telah terintegrasi ke dalam Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI). Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI) didasarkan pada prinsip basis data terpusat. Di setiap tingkat pemerintahan, SAKTI digunakan oleh bagian akuntansi dan pelaporan. Beberapa hal yang membedakan Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI) dengan aplikasi-aplikasi sebelumnya adalah sebagai berikut: Menurut Sutio dan Taufiqurahman (2020), Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI) menawarkan banyak manfaat, diantaranya adalah: (1) penggunaan basis data terpusat; (2) peningkatan keamanan melalui enkripsi dan dekripsi arsip data komputer; (3) kompatibilitasnya dengan berbagai sistem operasi; (4) kemudahan dalam penggunaan; dan (5) kinerja aplikasi yang konsisten. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) telah diujicobakan dengan pengguna terbatas pada tahun 2015, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 223/PMK.05/2015, nomor 131/PMK.05/2016, dan nomor 171/PMK.05/2021 (Veronika et al., 2021). Pada tahap awal uji coba, masih ditemukan beberapa masalah yang berkaitan dengan keandalan sistem, kualitas output, teknis aplikasi, dan layanan dukungan Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI). Beberapa contohnya adalah fitur yang belum sepenuhnya diimplementasikan, data yang belum sepenuhnya diproses, antarmuka dan pengalaman pengguna yang canggung, beberapa istilah asing yang mungkin tidak dimengerti oleh pengguna baru, kesalahan input data yang belum terisi penuh, masalah dengan konektivitas jaringan, kesalahan aplikasi yang disebabkan oleh bug, dan layanan dukungan yang kurang efektif yang disediakan oleh tim percontohan. Proyek Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI) berskala nasional memang mahal dari segi biaya, waktu, tenaga, dan pertimbangan. Namun, besarnya pengorbanan yang dilakukan tidak selalu menyiratkan bahwa implementasinya akan berhasil (Veronika et al., 2021). Penata Usaha Anggaran Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan bertugas menyusun rencana, program, anggaran, dan laporan; melaksanakan program dan kegiatan kejaksaan yang bersifat strategis; dan mengkoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan di Kantor Kejaksaan. Mereka juga bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas hal-hal tersebut. Direktorat Jenderal Tata Ruang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan sosialisasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), yang merupakan salah satu cara Kejaksaan untuk mempercepat implementasi transformasi digital (Veronika et al., 2021). Teknologi informasi mendorong perubahan dan transisi dari paradigma birokrasi lama ke paradigma baru e-government dengan mengembangkan sistem dokumen berbasis teknologi dan sumber daya manusia yang terampil untuk mengelola dana APBN. Menjadikan SAKTI digital merupakan langkah kecil namun signifikan dalam mengembangkan
infrastruktur menuju industri 4.0.
Dengan mengintegrasikan dengan aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan memanfaatkan gagasan one database , Kementerian dan Lembaga menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI) untuk menggabungkan aplikasi unit kerja lainnya. Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI) yang berbasis web ini diimplementasikan dengan mengedepankan pemanfaatan teknologi dengan tetap mempertimbangkan sumber daya manusia. Para pengelola keuangan negara akan mendapatkan lebih banyak pengetahuan melalui pelatihan yang berkelanjutan seiring dengan upaya mereka untuk mencapai tata kelola yang baik. Efektivitas Pemanfaatan Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI) Efektivitas pemanfaatan Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI) menunjukkan bahwa aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan instansi pemerintah. Menurut penelitian dari As'ad et al. (2024), Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI) telah terbukti mampu mengurangi kesalahan pencatatan dan mempercepat proses pelaporan keuangan dengan menyediakan platform yang terintegrasi dan mudah diakses. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, di mana teknologi informasi memainkan peran penting dalam memastikan bahwa informasi keuangan dapat dipantau dan diaudit secara real-time. Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI) juga memungkinkan penghematan biaya operasional dengan mengurangi ketergantungan pada proses manual yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan manusia.
Menurut Alzahrani et al. (2019), pengukuran efektivitas sistem informasi dapat dilakukan dengan melihat dimensi kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan. Efektivitas Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI) dapat diukur berdasarkan kemudahan penggunaan, kecepatan proses, dan keandalan informasi yang dihasilkan. Hal ini penting karena kualitas sistem yang baik akan meningkatkan kepuasan pengguna dan meningkatkan kinerja organisasi (Alfiani et al., 2022). Selain itu, penelitian oleh Aditya & Jaya (2022) juga menegaskan bahwa tingkat kepuasan pengguna merupakan indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas implementasi sistem informasi. Lebih lanjut, model Technology Acceptance Model (TAM) juga relevan dalam konteks ini (Kusumathias et al., 2023). Model ini menekankan dua faktor utama yang mempengaruhi penerimaan teknologi, yaitu persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat. Dalam konteks Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI), persepsi kemudahan penggunaan dapat diukur dari bagaimana pengguna merasa sistem tersebut mudah untuk dipahami dan digunakan dalam tugas sehari-hari.
Sementara itu, Efektivitas pemanfaatan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) menurut Suryaningsih & Sulthon (2021) dapat diukur melalui beberapa aspek, termasuk kualitas dokumen yang diunggah, stabilitas sistem, kualitas output, kegunaan teknis, dan layanan dukungan aplikasi. Seperti yang dijelaskan, SAKTI masih menghadapi tantangan seperti validitas dokumen, gangguan konektivitas jaringan, dan bug dalam sistem yang mengganggu proses pengimputan data pagu anggaran. Efektivitas juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pemahaman staf terhadap dasar-dasar akuntansi. Staf dengan latar belakang akuntansi lebih cepat memahami dan menggunakan SAKTI secara efisien dibandingkan dengan yang bukan berlatar belakang akuntansi. Evaluasi efektivitas SAKTI harus mempertimbangkan aspek teknis dan kemampuan sumber daya manusia dalam memahami dan mengaplikasikan sistem ini.

## METODE PENELITIAN
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) secara lebih rinci, maka digunakan pendekatan penelitian kualitatif.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 5058
Kejaksaan Negeri Lampung Tengah yang berlokasi di Jalan Trans Sumatera No. 43, Kab. Lampung Tengah, Lampung, 34161, merupakan lokasi penelitian ini. Instansi ini merupakan salah satu unit yang berkontribusi dalam pelaksanaan Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI), sehingga hal tersebut menjadi dasar pemilihan lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan strategi berikut untuk pengumpulan data:
1. Observasi: pendekatan ini melibatkan peneliti untuk turun ke lapangan untuk mengumpulkan informasi secara langsung terkait penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI) oleh Kejaksaan Negeri Lampung Tengah;
2. Wawancara: peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan penelitian, yaitu pegawai Kejaksaan Negeri Lampung Tengah yang berperan sebagai operator dan validator Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI), tidak lebih dari 30 menit setiap kali wawancara dengan menggunakan aplikasi atau alat perekam;
3. Dokumentasi: peneliti mencari sumber-sumber informasi berupa buku-buku, dokumen- dokumen pendukung penelitian seperti jurnal, peraturan-peraturan yang terkait dengan Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI), dan lain sebagainya. Teknik analisis data yang digunakan adalah:
1. Reduksi data, yaitu proses pemadatan dan pengkategorian masalah yang sedang diteliti untuk menyoroti hasil-hasil utama dan mempermudah penafsiran data lapangan;
2. Sajian data, yaitu penyusunan data yang memberikan ringkasan dari keseluruhan penelitian. Agar mudah dipahami, maka gambaran tersebut harus jelas dan sederhana;
3. Kesimpulan: Pada tahap ini, peneliti menyajikan temuan-temuan dari hasil investigasi terhadap penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI) oleh Kejaksaan Negeri Lampung Tengah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI) berbasis web telah digunakan oleh Kejaksaan Negeri Lampung Tengah karena tampilannya yang mudah digunakan. Kejaksaan Negeri Lampung Tengah pertama kali menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI) berbasis desktop sebelum beralih ke versi web, yang dianggap kurang ideal untuk mempercepat pelaporan dan pertanggungjawaban. Hingga saat ini, pengembangan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI) masih terus dilakukan. Setiap kali ada perubahan peraturan, aplikasi ini selalu diperbarui dengan fitur dan layanan baru. Hal ini menunjukkan bahwa program Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI) dapat digunakan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, efisien, ekonomis, dan tertata dengan baik. Tujuan dari pengembangan aplikasi yang berkelanjutan adalah untuk menyederhanakan pengalaman pengguna dan meminimalkan masalah di masa mendatang (Sari & Isnaini, 2021). Tujuan dari pengembangan Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI) adalah untuk meningkatkan efisiensi dengan menggunakan teknologi informasi (Hanafiah et al., 2019). Sosialisasi dan menjalankan Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI) dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lampung Tengah sebagai upaya untuk beradaptasi dan memahami tenaga kerja atau pengguna terhadap proses transaksi yang lengkap. Situs resmi Kejaksaan Negeri Lampung Tengah memuat aturan-aturan teknis yang terhubung dengan perangkat aplikasi. Rekomendasi tersebut diimplementasikan secara offline dan online dalam jangka waktu tertentu. Di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, terdapat lima orang pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI) yang berperan sebagai administrator, operator, validator, dan tiga belas orang otorisator. Pegawai yang
ditugaskan untuk menangani tugas-tugas administrasi teknis Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI) disebut sebagai administrator.
Operator Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI), yang mencakup pembayaran, pelaporan, komitmen, anggaran, aset, dan inventaris, adalah pegawai yang bertanggung jawab untuk mengelola, memproduksi, dan mendokumentasikan transaksi data Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), yang direpresentasikan oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepala Seksi, adalah pejabat yang mengautentikasi data dari operator di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. Sebaliknya, Otorisator adalah pejabat yang bekerja untuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Seorang pejabat tinggi di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, yang bertugas untuk meninjau dan menandatangani semua transaksi dan laporan keuangan yang terkait dengan SistemAplikasi Keuangan Instansi (SAKTI). Meningkatnya upaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan membuat program SAKTI menjadi lebih sulit untuk digunakan dan menambah waktu yang diperlukan untuk mengerjakan tugas-tugas ketika seorang pengguna memiliki dua atau lebih jabatan. Menurut (Veronika et al., 2022), tujuan pemanfaatan Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI) adalah untuk mempermudah pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, diharapkan lebih sedikit pekerjaan yang diduplikasi dan penginputan data lebih jarang dilakukan.
Namun demikian, informan penelitian menegaskan bahwa jika peraturan tidak bertentangan dan personil pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI) dapat menyeimbangkan waktu untuk melakukan setiap tugas pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI), maka duplikasi pekerjaan tidak akan menjadi masalah. Dengan kondisi seperti ini, Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dapat terus menggunakan program Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI) tanpa mengalami kendala yang berarti karena adanya beberapa tugas yang harus dikerjakan oleh satu orang pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI). Kualitas sistem dan informasi yang dapat memuaskan semua kepentingan penggunanya merupakan hal yang paling penting (Merliana & Putra, 2021). Informasi pengelolaan keuangan negara dapat disampaikan secara lebih sistematis, efisien, murah, transparan, dan akuntabel dengan bantuan Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI). Karena yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pembuatan laporan keuangan hanyalah pencatatan dan pencetakan, maka proses pembuatan laporan keuangan menjadi sangat sederhana. Tidak seperti sebelum adanya Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI), pengumpulan data lebih rentan terhadap kesalahan karena pengumpulan Arsip Data Komputer (ADK) dari setiap program yang digunakan. Tidak hanya itu, SAKTI memberikan tingkat perlindungan yang menjamin proses administrasi keuangan, terutama dengan penggunaan tanda tangan elektronik atau On Time Password (OTP). Hal ini untuk mencegah oknum yang tidak bertanggung jawab kehilangan atau menyalahgunakan data, On Time Password (OTP)sangat penting untuk menjaga keamanan dan kredibilitas data dalam semua proses tindakan dan transaksi (Rahman et al., 2023). Hal ini merupakan salah satu contoh bagaimana teknologi telah berkembang di era digitalisasi untuk membuat administrasi pemerintahan menjadi lebih sederhana dan efisien, terutama dalam hal pengelolaan keuangan negara. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI): 1. Akuntansi berbasis akrual; 2. Integrasi dengan SPAN; 3. Tidak perlu mengawasi beberapa aplikasi; 4. Tidak perlu sering-sering ke KPPN; 5. Tidak perlu repot-repot ke kantor pusat. Semua modul menggunakan satu basis data yang sama. 6. Semua unit menggunakan satu basis data (Rahman et al., 2023).
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 5060
Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI) saat ini digunakan untuk persiapan, pengelolaan, dan penyampaian laporan pertanggungjawaban. Kementerian Keuangan membuat Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI), yang didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021, yang membahas tentang implementasi Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI). Perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban instansi pemerintah atas anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan aspek-aspek administrasi anggaran yang ingin didukung oleh program ini sebagai bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara (pasal 1 ayat 1). Pelaksanaan anggaran secara elektronik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021. Pengelola anggaran Kejaksaan Negeri Lampung Tengah menggunakan sistem komputerisasi yang dikenal dengan nama Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI), yang serupa dengan penelitian ini. Pengelola anggaran instansi pemerintah menggunakan sistem ini, yang merupakan bagian dari sistem manajemen keuangan negara, untuk merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan mengawasi anggaran pendapatan dan belanja negara. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 171/PMK.05/2021. Oleh karena itu, penelitian ini terutama berfokus pada upaya implementasi yang dilakukan oleh pengelola anggaran untuk menerapkan program Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI) dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam rangka melihat laporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari tugas pengelolaan anggaran. Pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN dituangkan dalam bentuk laporan keuangan yang meliputi laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan realisasi anggaran (seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 64). Berdasarkan observasi dan wawancara penulis untuk penelitian ini, pengelola anggaran Kejaksaan Negeri Lampung Tengah telah menerapkan Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021. Beberapa informasi yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini diberikan oleh temuan-temuan tersebut. Temuan pertama yang diperoleh penulis adalah dimana pengguna (Operator) Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI) pada perencanaan memiliki tugas pokok sebagai berikut dimana operator menggunakan Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI) tersebut untuk pengimputan rencana kerja dan anggaran (RKA) tahun yang akan datang serta melakukan perubaha (revisi) anggaran dalam tahun berjalan, dan melakukan pencatatan keuangan berbasis web, serta melaporkan pelaporan keuangan dalam priode bulanan, semesteran, maupun tahunan sesuai dengan tahun anggran. Dalam laporan yang dihasilkan oleh Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI) untuk user anggaran ada banyak tetapi yang paling sering di gunakan adalah, laporan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) dan Rincian Kertas Kerja, sementara itu laporan yang dihasilkan oleh Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI) untuk user bendahara yaitu berbentuk berbagai sub sekelompok yaitu pertama itu ada laporan kas tunai, kas bendahara di bank. Dalam Proses penyusunan laporan keuangan sudah disusun berdasarkan kebijakan akuntansi. Sehingga laporan keuangan yang di hasilkan sudah sesuai dengan kebijakan akuntansi.
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis terkait impelementasi Penata Usaha Anggaran terhadap penerapan Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI), prosedur yang dilakukan dalam menghasilkan perencanaan sampai dengan hasil laporan pertanggung jawaban bendaharawan dapat dilihat melalui menu sitem aplikasi SAKTI. Kemudian dari aktivitas tersebut juga terdapat output yang dihasilkan seperti laporan Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL), Cetak Surat Perintah Membayar dan Cetak Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Sehingga tampilan aplikasi SAKTI dapat digambarkan sebagai
berikut (Veronika et al., 2022):

## Gambar 2. Tampilan Aplikasi SAKTI

## Implementasi Aplikasi SAKTI
Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang dilakukan pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah oleh penata usaha anggaran meliputi berbagai macam aktivitas hingga akhirnya menghasilkan suatu laporan perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban. Laporan perencanaan anggaran untuk Kejaksaan Negeri Lampung Tengah juga mencakup langkah-langkah untuk membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang terakhir ini merinci strategi pembelanjaan dan pengumpulan dana untuk tahun fiskal tertentu. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) terdapat beberapa cara yaitu yang pertama melakukan migrasi data Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) terakhir tahun angggaran sebelumnya, selanjutnya yang ketiga melakukan pengimputan data Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL).
Selanjutnya operator anggaran melakukan entri data rencana pendapatan/pengeluaran bulanan, yang dapat dilakukan melalui menu Rekam Ubah Hapus (RUH) > Rencana Pendapatan/Pengeluaran. Sebelum Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyetujui data pengeluaran, operator anggaran harus mengevaluasi data tersebut untuk menentukan apakah ada proses yang terlewat atau tidak dapat diterima oleh sistem. Operator anggaran juga telah menggunakan Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI) dalam proses perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Langkah-langkah yang dilakukan operator anggaran untuk melakukan pemutakhiran DIPA pada Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI) adalah sebagai berikut: pertama, operator anggaran login pada tahun berjalan, kemudian memilih opsi status riwayat pada menu untility. A - Usulan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dilanjutkan dengan entri data pada form belanja, penyesuaian data rencana penerimaan dan pengeluaran bulanan, penyesuaian data Rencana Penarikan Dana (RPD) (Rencana Penarikan Dana) pada form petunjuk operasional kegiatan (POK), validasi data belanja, persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), usulan revisi Arsip Data Komputer (ADK) dan distribusi Arsip Data Komputer (ADK) ke satker-satker di daerah, dan yang terakhir adalah mengunduh Arsip Data Komputer (ADK) dan melakukan konversi ke Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI) (saat ini sudah otomatis).
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
5062

## Gambar 3. Tampilan Monitoring Revisi DIPA
Berdasarkan tahapan pada operator anggran yang telah dijelaskan di atas, makan proses implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada operator anggaran sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada, bukan hanya pada operator anggaran saja pada oprator bendaharawan juga sudah menggunakan aplikasi sakti dalam proses melakukan surat perintah bayar (SPM) dan laporan pertanggungjawaban (LPJ).

## Efektifitas Penerapan Anggaran Terhadap Aplikasi SAKTI
Sebagai komponen dari sistem manajemen keuangan Negara, kantor ini mengawasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban tahunan anggaran Negara di lembaga-lembaga pemerintah termasuk di Kantor Kejaksaan Lampung Tengah. Dalam proses penyusunan perencanaan dan pengangggaran, pelaksanaan dan serta pertanggung jawaban anggaran dengan menggunakan aplikasi Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) masih ditemukannya permasalahan mulai dari dokumen yang tidak valid dimana apabila dokumen tidak lengkap sehingga sehingga tidak dapat di upload pada aplikasi Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) karena aplikasi tersebut berbasis sistem sehingga secara otomatis pengimputan dokumen sudah terstruktur (Suryaningsih Sulthon, 2021). Tantangan tambahan yang dihadapi berkaitan dengan masalah yang terus berlanjut dengan stabilitas sistem, kualitas output, kegunaan teknis, dan layanan dukungan Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Gangguan pada konektivitas jaringan masih sering terjadi. sering terjadi maitrnance yang berlangsung beberapa hari (dengan pemberitahuan sebelumnya) dan juga masi ada bug/error yang terjadi. Contoh saat pengimputan pagu anggaran 2023 diwajibkan untuk mengimput lokus berupa provinsi pada subkomponen yang memiliki lokus provinsi yang dicari. Selain itu juga kendala lainnya adalah dalam pengimputan data pagu anggaran adalah distribusi pagu yang didapat hingga satuan terkecil, misalnya Rp. 5,678,392 tetapi Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) hanya mengunci angka hingga ribuan Rp. 5,678,000 sehingga secara total aka nada selisih yang lumayan besar. Kendala-Kendala tersebut terkadang baru terdeteksi pada saat pengguna aplikasi sedang melakukan proses pengerjaan laporan dengan menggunakan aplikasi SAKTI.
Adapun penyampaian laporan keuangan biasa nya dilakukan persemester seperti laporan keuangan januari sampai dengan juni, pelaporan tersebut dasarnya dari Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Selain itu efektifitas tidak hanya dilihat mudah atau tidaknya pengguna (operator) dalam menerapkan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, melainkan juga dari latar belakang Pendidikan dan pemahaman terhadap individual itu sendiri. Pegawai yang memiliki latar belakang sesuai dengan bidangnya seperti akuntansi yaitu terkait perencanaan dan bendahara pengeluaran, biasanya lebih cepat memahami tentang dasar-dasar akuntansi. Sehingga pegawai tersebut tinggal mempelajari tentang penggunaan Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang berarti membutuhkan waktu yang tidak lama, dibandingkan pegawai yang bukan berlatar belakang akuntansi. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang
dijalankan sepenuhnya oleh sebagian besar staf perencanaan dan bendahara, yang telah memiliki pemahaman lebih tentang akuntansi.

## KESIMPULAN
Penelitian ini mengungkap bahwa implementasi aplikasi Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 yang mengatur tentang pelaksanaan sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam penganggaran di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah membawa dampak baik dalam pengelolaan keuangan negara. Penggunaan aplikasi ini memberikan fleksibilitas, efisiensi, dan transparansi dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis dan stabilitas sistem, namun penggunaan Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) telah membawa perbaikan yang signifikan dalam proses pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengelolaan keuangan negara, dan menunjukkan bahwa Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), jika dikembangkan dan digunakan, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dengan terus melakukan pengembangan dan penyesuaian terhadap aplikasi, Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dapat memperbaiki stabilitas sistem dan mengatasi kendala teknis yang masih terjadi. Selain itu, pemahaman yang mendalam tentang penggunaan Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) juga menjadi kunci dalam memaksimalkan manfaat dari aplikasi ini.
Penelitian di masa mendatang disarankan untuk terus memantau dan menilai bagaimana Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) diimplementasikan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tantangan yang masih dihadapi pengguna dalam menggunakan program ini, dapat dilakukan survei atau studi kasus. Selain itu, investigasi lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengetahui elemen-elemen apa saja yang mempengaruhi seberapa baik pengguna memahami dan menerima Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) serta bagaimana melakukan perbaikan. Dengan demikian, Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dapat terus menyempurnakan pembuatan dan penggunaan Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) demi tercapainya pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan efisien.

## DAFTAR REFERENSI
Aditya, N. M. B., & Jaya, J. N. U. (2022). Penerapan Metode PIECES Framework Pada Tingkat Kepuasan Sistem Informasi Layanan Aplikasi Myindihome. Jurnal Sistem Komputer dan Informatika (JSON), 3(3), 325-332.
Alfiani, L., Septiawan, B., & Suratman, S. S. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pengguna Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Pengguna Sistem Informasi Akuntansi. Jurnal Akademi Akuntansi, 5(1), 47-61.
Anwar, A. I., & Hadi, M. (2022). Implementasi aplikasi SAKTI dan SPAN dalam penyusunan laporan keuangan. Jurnal Informatika, 1(2), 32-55.
Anwar, K., Susanti, N., & Hidayah, N. R. (2024). Analisis Penyajian Penyusunan Laporan Keuangan Pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu Tahun 2022. Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Bisnis Digital, 3(1), 69-84.
Ardini, L. (2023). Pengaruh kompetensi, independensi, akuntabilitas dan motivasi terhadap
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
kualitas audit. Majalah ekonomi, 329-349.
Alzahrani, A. I., Mahmud, I., Ramayah, T., Alfarraj, O., & Alalwan, N. (2019). Modelling digital library success using the DeLone and McLean information system success model. Journal of Librarianship and Information Science, 51(2), 291-306.
As’ad, M., Karina, A., & Khairunnisa, S. (2024, May). Analysis of Implementing the Sakti Application Successfully Based on The User’s Net Benefit View. In International Conference on Business, Management, Accounting and Sustainable Economy (ICBMASE 2023) (pp. 183-198). Atlantis Press.
Halomoan, P. (2017). Analisis Budaya Hukum Dan Dimensi Hukum Jaksa Dan Advokad. FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman, 3(2), 257-276.
Pambudi, K.H., & Adam, H. (2018). Analisis Dimensi Kesuksesan Implementasi Sistem Aplikasi Kenguangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Wilayah Provinsi Jawa Timur Dengan Pendekatan Delone And Mclean Informasi System Success Model. Doctoral Dissertation, Universitas Brawijaya).
Kementerian Keuangan. (2020). Perjalanan Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan (R.S. Azahari & Tim (Eds)). Biro Organisasi Dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Kusumathias, I. P., Rahayu, S., & Wiralestari, W. (2023). THE INFLUENCE OF Accounting Information System Implementation On Performance With Technology Acceptance Model (Tam) Approach In Public Service Agencies Of Jambi Province. Journal Of Management, Accounting, General Finance And International Economic Issues, 3(1), 211-230.
Mahardini, N. Y., & Miranti, A. (2018). Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi, 5(1), 22-32.
Majid, Jamaluddin. (2019). Akuntansi Sektor Publik. Sulawesi Selatan. CV. Berkah Utami.
Merliana, N. P. E., & Putra, P. B. A. A. (2021). Sistem Informasi Akademik dalam pengelolaan pendidikan di Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya. Satya Sastraharing: Jurnal Manajemen, 5(2), 47-56.
Mulawangsa, M., Nawir, A., & Sapriadi, S. (2021). Efektivitas fungsi koordinasi dinas satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran dengan camat di kabupaten sinjai dalam penegakan peraturan daerah nomor 4 tahun 2015. Journal of Government Insight, 1(2), 92- 103.
Nugroho, H. P., & Lestyowati, J. (2020). Analisis tingkat kepuasan dan kepentingan pengguna aplikasi SAKTI dengan PIECES framework. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 5(2), 93-104.
Prasetyo, Margo S. (2020). Pengantar Akuntansi. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
Pratiwi, A. A. E. (2023). Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value for Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (studi pada kecamatan pasrujambe kabupaten lumajang).
Rahawarin, M. A. (2019). Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Di Kantor Camat Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur. Jurnal Badati, 1(1), 1-24.
Rahman, S., Hartanto, S., & Harkat, A. (2023). Analisis Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis, 3(1), 64-72.
Sadiah, J., Indaryono, I., & Yusuf, A. M. (2021). Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Berbasis Vb. Net Pada PT Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Sanggabuana Agung Karawang. Jurnal Interkom: Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi, 15(4), 190-200.
Sihotang, J. S., Balai, W., & Keuangan, D. (2020). Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Layanan Dan Kualitas Informasi Terhadap Kepuasan Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti). Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik, 11(1), 1-9.
Suryaningsih, M., & Sulthon, H.B.A. (2021). Pengaruh Kepatuhan Rekonsiliasi Dan Akurasi Informasi Pendapatan Belanja Terhadap Validitas Laporan Keuangan. Jurnal Akuntansi, 10(2), 339-354.
Sutiono, & Taufiqurahman, T. R. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Resistensi Pengguna Terhadap Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan. Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 5(1), 47–60.
Veronika, M. W., Putri, A. M., & Suci, R. G. (2022). Analisis Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Penata Usaha Anggaran Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru: Analisis Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti). Accountia Journal (Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal), 6(2), 205-218.