ANALYSIS OF THE APPLICATION OF GOVERNMENT REGULATION NO. 28 OF 2020 ON THE USE OF REGIONAL BILICKS IN THE PURPOSE OF GOOD GOVERNANCE
(CASE STUDY AT THE REGIONAL FINANCIAL AND ASSET MANAGEMENT AGENCY IN KARAWANG DISTRICT)
ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 28 TAHUN 2020 TENTANG PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH GUNA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE
(STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI KABUPATEN KARAWANG)
Nuryeti 1 , Devi Astriani 2 , Awaliawati Rachpriliani 3
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang 1,2,3 ak20.nuryeti@mhs.ubpkarawang.ac.id 1 , devi.astriani@ubpkarawang.ac.id 2 awaliawati@ubpkarawang.ac.id 3

## ABSTRACT
This research aims to examine how Government Regulation No. 28 of 2020 on the Utilization of Regional Property  can  realize  good  governance  in  the  Regional  Financial  and  Asset  Management  Agency  of Karawang Regency. This regulation is used to enhance the effectiveness and efficiency of regional asset utilization  in  order  to  provide  added  value  for  regional  development.  The  research  method  used  is descriptive  qualitative.  Data  was  collected  through  in-depth  interviews  with  relevant  parties  and documentation. The analysis test is used to evaluate the credibility of data. This is achieved through the use of a method known as data triangulation. The research results indicate that the implementation of this regulation in Karawang Regency has helped improve transparency, accountability, and the optimization of regional assets. It can be concluded that the implementation of Government Regulation No. 28 of 2020 has shown a positive impact on the management of regional assets; however, there is a need for an increase in capacity  and  policy  support  to  ensure  more  effective  implementation.  Recommendations  are  made  to strengthen  human  resource  training,  improve  the  asset  information  system,  and  conduct  regular evaluations of policy implementation.
Keywords : Government regulations, Regional Property, BPKAD.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan bagaimana Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah Guna Mewujudkan Good Governance di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Karawang . Peraturan ini digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan aset  daerah  agar  dapat  memberikan  nilai  tambah  bagi  pembangunan  daerah.  Metode  penelitian  yang digunakan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait dan dokumentasi. Uji analisis digunakan untuk mengevaluasi kredibilitas data. Ini dicapai melalui penggunaan metode yang dikenal sebagai triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan peraturan ini di Kabupaten Karawang telah membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi aset daerah.  Dapat  disimpulkan  penerapan  Peraturan  Pemerintah  No.  28  Tahun  2020  telah  menunjukkan dampak  positif  dalam  pengelolaan  barang  milik  daerah,  perlu  ada  peningkatan  dalam  kapasitas  dan dukungan  kebijakan  untuk  memastikan  implementasi  yang  lebih  efektif.  Rekomendasi  diberikan  untuk memperkuat pelatihan sumber daya manusia, meningkatkan sistem informasi aset, dan melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kebijakan.
Kata Kunci : Peraturan Pemerintah, BMD, BPKAD

## PENDAHULUAN
Barang  milik  daerah  (BMD) adalah  salah  satu  aset  terpenting  yang dimiliki daerah untuk memberikan layanan kepada masyarakat dan menjalankan pemerintahan, meningkatkan  fungsi  pemerintahan daerah.  Ini  disebabkan  fakta  bahwa
barang  milik  daerah  memungkinkan pembangunan nasional untuk kepentingan  masyarakat  umum  dan masyarakat daerah tertentu. Meningkatkan  nilai  Barang  Milik Daerah yang dimiliki dan dikelola adalah fokus  utama  dari  paradigma  baru pengelolaan Barang Milik Daerah. Pemerintah Daerah memiliki tanggung  jawab  serta  fungsi  tertentu yang harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku. Undang-undang mengenai pengelolaan  Barang  Milik  Daerah (BMD)  dimaksudkan  untuk  memberi pemerintah  dasar  dan  otoritas  untuk mengelola aset daerah (Rahmawati et al. 2020). Tujuannya adalah untuk memastikan  bahwa  pelaopran  yang dibuat, terutama yang berkaitan dengan tujuan  dapat  dipertanggungjawabkan. Agar tercipta pelaporan keuangan daerah yang  akurat,  aset  tetap  harus  dipelihara dengan baik. Untuk membantu
pemerintah  daerah  mengembangkan keterampilan  mereka,  pengelolaan  aset tetap  harus  dijalankan  secara  efektif dengan  tujuan  meningkatkan  efisiensi, efektivitas, dan nilai.
Pada akhir 2022, 1.128 aset daerah yang  tercatat  belum  bersertifikat,  dari 1.861  bidang  tanah,  733  bidang  telah bersertifikat  sebagai  aset  Pemkab Karawang  per  30  Desember  2022. Sebanyak  70  bidang  tanah  akan disertifikasi  oleh  Badan  Pertahanan Nasional  (BPN)  pada  tahun  2023. Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang terbatas  menyebabkan  kurangnya target reguler.  Selain  itu,  harus  memastikan bidang yang akan disertifikasi memiliki tingkat  gugatan  yang  rendah  (Nugraha, K 2022).
Mengelola aset bergerak dan tidak bergerak  dikenal  sebagai  pengelolaan kekayaan  daerah.  Pemanfaatan  Barang Milik Daerah (BMD) berarti mengoptimalkannya dengan menghindari penggunaan untuk
memenuhi  tugas  dan  tanggung  jawab satuan  kerja  perangkat  daerah.  Setiap kantor,  terutama  kantor  pemerintah, memiliki banyak aset tetap, yang dikenal sebagai barang milik daerah, yang harus dikelola  dengan  baik  dan  tepat  supaya mereka  dapat  berguna  dan  bertahan lama. Pengendalian yang efektif atas aset tetap  akan  membantu  organisasi  dan lembaga  pemerintah  mencapai  tujuan (Kurniasih et al . 2019). Tata cara untuk melakukan  pembukuan  inventaris  serta pelaporan  Barang  Milik  Daerah  diatur dalam  permendagri  no  47  tahun  2021, yang  mengatur  pengelolaan  Barang Milik Daerah (BMD).
Aset  dapat  menjadi  beban  jika tidak  dikelola  dengan  baik  karena beberapa  di  antaranya  memerlukan pemeliharaan dan nilainya akan terdepresiasi  dari  waktu  ke  waktu.
Kelengkapan dokumen yang mendukung siklus pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)  sesuai  dengan  hukum  yang berlaku, terlepas dari kualitas pengelolaan  aset  yang  tetap  untuk menghasilkan  data  tentang  penyusutan laporan  keuangan  (Kurniasih et  al . 2019).  Salah  satu  kendala  utama  dalam pemanfaatan  barang  milik  daerah  yang efektif  dan  tepat  pada  instansi pemerintah  disebabkan  karena  tingkat kesadaran yang rendah.
Secara sederhana, pengelolaan aset daerah  mempunyai  tiga  tugas  pokok, yaitu perencanaan yang
baik, pelaksanaan  dan  pengoperasian  yang efektif  dan  efisien,  serta  pengawasan.
Ketiga  fungsi  ini  dilakukan  sepanjang siklus.  Mengelola  cagar  budaya  lokal. Strategi  pengelolaan  Badan  Milik Daerah  (BMD)  yang  tepat  diperlukan untuk memenuhi ketiga fungsi tersebut. Manajemen  harus  mencapai  tujuannya secara strategis. Misalnya, mereka harus membuat  sistem  administrasi  barang milik daerah untuk membantu kegiatan. Sistem ini harus mencakup inventarisasi
tanah  dan  bangunan,  sertifikasi  aset, pengelolaan  dan  penjualan  aset,  sistem pelaporan  transaksi  dan  hibah,  dan sistem  untuk  memastikan  bahwa  aset daerah  digunakan  dengan  efektif  dan efisien.
Penerapan  sistem  akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sangat terkait dengan prinsip good governance karena beberapa  alasan.  Pertama,  pelaporan dalam  sistem  akuntabilitas  kinerja menjadi sarana untuk mempertanggungjawabkan tindakan pemerintah  atau  sebagai  kewajiban untuk  memberikan  jawaban.  Kedua, sistem akuntabilitas kinerja ini berperan sebagai  alat  untuk  mewujudkan good governance . Ketiga, sistem akuntabilitas kinerja  juga  digunakan  sebagai  media untuk  menjawab  tantangan  dalam akuntansi  sektor  publik  guna  mencapai akuntabilitas  publik.  Terakhir, good governance merupakan tujuan akhir dari penerapan sistem akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh (Kurniasih et  al. 2019)  dan  (Wartuny 2020)  menyatakan  bahwa  pengelolaan Barang  Milik  Daerah  dilakukan  oleh bidang  aset  pada  BPKAD  sebagai pembantu  pengelola  dan  sesuai  dengan sistem. Siklus penyelenggaran pemerintah  yang  meliputi  penerimaan uang, pembukuan, pelaporan, inventarisasi, dan penyusutan telah memenuhi  persyaratan  dan  dilakukan dengan benar peraturan Menteri
Keuangan.  Selanjutnya  penelitian  yang dilakukan oleh (Rahmawati et al . 2020) dan  (Fitriyani  dan  Yuliansyah  2020) menyatakann  bahwa  Sistem  informasi Barang Milik Daerah masih lemah, serta pengelolaan  aset  tetap  pemerintah daerah  belum  selesai,  serta  pengadaan barang  tidak  selalu  dilakukan  setiap tahun.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh (Linton et  al .  2020)  dan  (Rizki et  al .
2022)  menyatakan  bahwa  Perencanaan, identifikasi, inventarisasi, dan pengawasan dan pengendalian memengaruhi  optimalisasi  pemanfaatan barang  milik  daerah  di  lingkungan pemerintah. Ini disebabkan oleh peningkatan  hasil  Pendapatan  Asli Daerah  dan  pembayaran  pemakaian kekayaan  daerah.  Akibatnya,  Pengaruh Pemanfaatan  Barang  Milik  Daerah. Selanjutnya  penelitian  yang  dilakukan oleh (Muhammad Jalu Wicaksana 2021) dan (Shastiana Putri 2020) Banyak aset yang  belum  tersertifikasi  serta  masih menganggur,  banyak  unit  kerja  yang cenderung  egois  dalam  sektornya  dan banyak aset yang tidak digunakan ( idle) ,
tidak digunakan sesuai dengan
peruntukannya  ( under  used )  atau  tidak sesuai dengan tugas dan fungsi ( highest and best used ), serta database yang tidak efisien.
Berdasarkan research gap di atas, dapat  disimpulkan  bahwa  pengelolaan dan  pemanfaatan  barang  milik  daerah harus  dikelola  dengan  baik  karena  jika tidak,  masalah  akan  muncul  di  masa depan.  Penelitian  ini  berbeda  dari penelitian  sebelumnya  karena  jenis penelitian  yang  dilakukan  adalah kuantitatif,  dan  metode  pengumpulan datanya adalah primer dan sekunder.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Good Governance
Good  Governance adalah  tata kelola  pemerintahan  yang  baik  di lembaga  -  lembaga  pemerintah,  dengan fokus utama pada pengembangan sektor publik yang bersinergi dalam mengelola sumber  daya  negara  secara  efektif  dan efisien,  demi  kepentingan  masyarakat dengan  penuh  tanggung  jawab. Good
Governance menekankan  pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pemanfaatan tanah, dengan memastikan bahwa  kepentingan  umum  menjadi
prioritas. Selain itu, adanya pengawasan yang  ketat  dan  akuntabilitas  yang  jelas dari  pihak  pemerintah  setempat  dalam pengelolaan  tanah  dapat  mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan mengurangi potensi konflik lahan. Penerapan  tata  kelola  yang  baik juga berperan dalam menciptakan iklim investasi yang menguntungkan, di mana pemanfaatan  lahan  dilakukan  sesuai dengan  perencanaan  tata  ruang  yang berkelanjutan,  sehingga  mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang di wilayah Kabupaten Karawang. Pemanfaatan  tanah  yang  berada  di bawah  pengelolaan  BPKAD  Karawang berlokasi  di  berbagai  kecamatan, termasuk  Telukjambe  Barat,  Purwasari, dan Cikampek. Sewa yang digunakan di BPKAD  Karawang  itu  berupa  sewa kendaraan  seperti  motor  mobil  serta tanah  berupa    perkantoran,  sekolah, puskesmas,  dan  kegiatan  pemerintahan lainnya.

## Pengelolaan Barang Milik Daerah
Menurut  PP  RI  No.  28  Tahun 2020,  semua  aspek  termasuk  dalam Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah perencanaan dan penganggaran, pengadaan,  penggunaan,  pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan,
penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Barang Milik Daerah, atau  aset  tetap,  sangat  penting  untuk neraca karena memiliki nilai yang besar. Barang  yang  dibeli  atau  diperoleh melalui APBD atau perolehan lain yang sah  dianggap  sebagai  barang  milik daerah.  Contoh  perolehan  barang  milik daerah  termasuk  barang  yang  diperoleh dari  hibah,  sumbangan,  barang  yang diperoleh melalui perjanjian kerja sama untuk  hasil  dan  pemanfaatan  barang milik  daerah.  Indikator  Pengelolaan Barang Milik Daerah, diantaranya :
1) Akuntabilitas
Akuntabilitas memerlukan pengambil keputusan  untuk  bertindak  sesuai dengan  tanggung  jawab  mereka. Untuk  mencapai  keberhasilan,  baik dalam  proses  perumusan  kebijakan maupun  setelahnya,  kebijakan  harus dikomunikasikan  dan  diakses  oleh masyarakat  secara  vertikal  maupun horizontal.  Ini  termasuk  kehilangan kekayaan daerah dalam bentuk uang, surat  berharga,  dan  barang  lainnya sebagai  akibat  dari  pelanggaran hukum sengaja maupun tidak sengaja.
2) Value For Money
Kesuksesan dalam  otonomi  daerah dan  desentralisasi  tercermin  dalam perkembangan layanan dan kesejahteraan masyarakat, peningkatan partisipasi dalam demokrasi, peningkatan keadilan, dan distribusi yang lebih merata. Hubungan  yang  baik  tercipta  antara pemerintah  daerah  dan  pusat,  serta antara pemerintah daerah satu dengan yang  lainnya. Untuk  mencapai keadilan tersebut, manajemen pemerintahan daerah harus mempertimbangkan  konsep  nilai uang, yang mencakup: a) Ketidakhematan Ketidakhematan mencakup penggunaan  input  yang  lebih mahal, kuantitas atau kualitas yang lebih tinggi daripada yang dibutuhkan, atau penggunaan yang berlebihan  dari  sumber  daya,  bila dibandingkan  dengan  pengadaan sejenis  yang  dilakukan  pada  saat yang bersamaan.
b) Ketidakefektifan Dampak  dari  ketidakefektifan menitikberatkan di capaian hasilnya, seperti penemuan bahwa tindakan tidak menghasilkan manfaat atau hasil yang diharapkan, dan kurangnya optimalitas  dalam  fungsi  lembaga
yang mengakibatkan ketidakcapaian tujuan organisasi. 3) Kejujuran dalam Mengelola Keuangan Publik Agar korupsi dapat dicegah, manajemen  keuangan  pemerintah daerah  harus  diberikan  kepada individu yang memiliki integritas dan moralitas  yang  tinggi.  Hal  ini melibatkan  risiko  kerugian  daerah, yang  mencakup  tindakan  melanggar hukum, baik dengan sengaja maupun tidak,  yang  mampu  menyebabkan kerugiannya finansial yang pasti bagi daerah,  termasuk  kehilangan  uang, aset berharga, dan barang lainnya.
4) Transparansi Transparansi dalam  pengelolaan keuangan daerah menegaskan bahwa pemerintah  daerah  dan  warganya saling  bertanggung  jawab  dalam membangun penyelenggaraan pemerintahan  yang  bersih,  efisien, efektif, akuntabel, dan ramah masyarakat,  termasuk  tata  kelola pemerintahan.  Temuan  administratif mengungkapkan  kesalahan  dalam pelaksanaan anggaran atau manajemen keaungan. Namun, kesalahan  tersebut  tidak  berdampak pada kerugian keuangan atau kerusakan wilayah, tidak mengurangi hak  wilayah,  tidak  mempengaruhi rencana  masyarakat,  atau  tidak menunjukkan  aktivitas  kriminal. Ketika  pengelolaan  keuangan  lebih transparan,  pemerintah  daerah  dan pusat  pada  akhirnya  akan  lebih akuntabel satu sama lain. 5) Pengendalian Evaluasi APBD melibatkan perbandingan  antara  anggaran  dan realisasi  pendapatan  dan  belanja daerah. Analisis varians atau perbedaan  antara  anggaran  dan realisasi dilakukan untuk mengidentifikasi penyebabnya
sehingga  tindakan  pencegahan  dapat diambil dengan cepat. Menurut  PP  RI  No.  28  Tahun  2020 tentang  perubahan  PP  No.  27  Tahun 2014,  barang  –  barang  yang  dibeli atau  diperoleh  melalui  APBD  atau sumber  lainnya  yang  sah  dianggap sebagai  milik  daerah.  Permendagri No. Tahun 2021 mengatur pengelolaan  Barang  Milik  Daerah melalui 11 tahapan pengelolaan yang diatur dalam Undang - Undang, yaitu: 1) Perencanaan  Kebutuhan  adalah perencanaan  Kebutuhan  adalah proses  membuat  daftar  rinci tentang  kebutuhan  Barang  Milik Daerah.  Tujuan  dari  perencanaan ini  adalah  untuk  mengaitkan pengadaan  barang  yang  telah terjadi  dengan  kondisi  saat  ini , sehingga  dapat  menjadi  landasan untuk  pengambilan  keputusan  di masa mendatang.
2) Pengadaan adalah cara pengadaan Barang  Milik  Daerah  yang diusulkan melalui RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) akan dilaksanakan sepanjang tahun dengan memperhatikan  prinsip  –  prinsip seperti efisiensi, efektivitas, transparansi. 3) Penggunaan  adalah  penggunaan barang  daalam  pengelolaan  serta pengendalian Barang Milik Daerah  mempunyai  tanggung jawab  dan  peranan  sesuai  tugas dan tanggungjawab SKPD. 4) Pemanfaatan  adaah  menggunakan barang  milik  daerah  yang  bukan suntuk  melaksanakan  tugas  dan fungsi  SKPD,  dan  membuat penggunaan  barang  lebih  efisien tanpa mengubah status kepemilikannya. 5) Pengamanan  dan  pemeliharaan adalah  langkah-langkah  yang diambil  untuk  menjaga  barang
milik  daerah  agar  tetap  berfungsi saat menjalankan fungsi pemerintahan,  termasuk  menjaga secara administratif dan fisik agar tidak  disalahgunakan  oleh  pihak tertentu. 6) Penilaian  adalah  proses  yang dilakukan  dalam  jangka  waktu tertentu untuk menilai suatu objek untuk dinilai. 7) Pemindahtanganan adalah transformasi  pemilikan  Barang Milik Daerah. 8) Pemusnahan adalah tindakan menghapus  Barang  Milik  Daerah secara fisik.
9) Penghapusan  adalah  suatu  proses di  mana  barang  milik  daerah dikeluarkan  dari  penyimpanan berdasarkan  keputusan  otoritas yang  berwenang.  Ini  melindungi Pengelola Barang, Pengguna Barang,  dan  Kuasa  Pengguna Barang  dari  tanggung  jawab administratif  dan  fisik  terhadap barang yang mereka kelola.
10) Penatausahaan adalah serangkaian tindakan yang mencakup pencatatan,  penghitungan  stok, serta  laporan  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku  tentang Barang Milik Daerah. 11) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian adalah proses pengelolaan Barang Milik Daerah yang  didirikan,  diawasi,  dan dikendalikan  oleh  menteri  dalam negeri,  pengelola  barang,  dan mereka yang menggunakannya.

## Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Menurut Pasal 27 Ayat (1) dalam PP  RI  No.  28  Tahun  2020  tentang perubahan  atas  PP  No.  27  Tahun  2014 tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Daerah.  Pemanfaatan  Barang  Milik Daerah  dapat  dilakukan  melalui  sewa, pinjam  pakai,  kerja  sama  pemanfaatan,
bagun  guna  serah,  bangun  guna  serah, atau kerja sama penyediaan infrastruktur.  Penggunaan  BMD  yang tidak  digunakan  untuk  melaksanakan tanggung jawab serta fungsi SKPD atau optimalisasi  BMD  tujuan  kami  untuk menggunakan  BMD  seefektif  mungkin untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat (Fitriyani et al . 2020). Tujuan umum pemanfaatan barang milik daerah, yaitu bertujuan untuk :
1) Meningkatkan  hasil  dan  daya  guna barang milik daerah.
2) Meningkatkan pendapatan daerah.
3) Mengurangi  beban  APBD,  terutama biaya pemeliharaan.
4) Mencegah  penyerobotan  dari  pihak lain. 5) Meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemanfaatan  barang  milik  daerah dilakukan melalui berbagai cara, yaitu :
1) Sewa  adalah  penggunaan  BMD  oleh pihak  lain  selama  jangka  waktu tertentu  dengan  imbalan  uang  tunai. Menurut  Pasal  29,  sewa  BMD  dapat dilakukan  kepada  pihak  lain.  Sewa harus dilakukan secara tunai sebelum perjanjian  sewa  ditandatangani  dan tidak  boleh  lebih  lama  dari  lima tahun.  Penyewaan  barang  milik daerah  dilakukan  melalui  perjanjian dan  keuntungan  yang  diperoleh  dari penyewaan  dimasukkan  sepenuhnya ke kas daerah.
2) Pinjam  Pakai  adalah  istilah  yang berkaitan  dengan  penyerahan  barang kepada pemerintah pusat atau daerah untuk  digunakan  tanpa  biaya  selama jangka  waktu  tertentu.  Barang tersebut dikembalikan kepada pengelola  setelah  jangka  waktu berakhir.  Pinjaman  barang  milik daerah  dilakukan  dalam  rangka penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah  daerah  dan  pemerintah pusat,  atau  antar  pemerintah  daerah dan pemerintah pusat, menurut Pasal
30.  Pinjam  Pakai  Barang  Milik Daerah dapat diperpanjang dan tidak boleh  lebih  dari  5  tahun.  Perjanjian yang  diperlukan  untuk  melakukan pinjam  pakai  harus  mencakup identitas  pihak  yang  terlibat,  jenis, jumlah,  atau  luas  barang  yang dipinjam,  durasi  pinjam  pakai,  dan hak  dan  kewajiban  masing-masing pihak selama masa pinjam pakai.
3) Kerjasama Pemanfaatan adalah ketika organisaasi lain menggunakan Barang Milik  Daerah  untuk  jangka  waktu tertentu dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah non-pajak, pendapatan  daerah,  dan  sumber pembiayaan lainnya, disebut kerjasama pemanfaatan. Sesuai Pasal 32,  Kerjasama  Pemanfaatan  Barang
Milik  Daerah  dilakukan  ketika  dana dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  tidak  tersedia  atau tidak  mencukupi  untuk  biaya  yang diperlukan.  Tanah  atau  bangunan yang  diserahkan  oleh  pengguna Barang  kepada  Gubernur,  Bupati, atau  Walikota  adalah  barang  milik daerah  yang  digunakan.  Kecuali untuk  barang  milik  daerah  khusus yang dapat ditunjuk secara langsung, mitra  kerja  sama  dipilih  melalui tender. Durasi Kerjasama Pemanfaatan  maksimal  30  tahun sejak penandatanganan perjanjian dan dapat  diperpanjang.  Seluruh  biaya persiapan dan pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan menjadi tanggung jawab mitra Kerjasama Pemanfaatan
4) Bangun  Guna  Serah  adalah  istilah yang  mengacu  pada  pemanfaatan tanah  dan  sarana  milik  wilayah  oleh pihak lain untuk membangun bangunan  atau  sarana  bersama dengan  fasilitasnya.  Setelah  jangka waktu  yang  disepakati,  tanah  dan sarana  tersebut  diserahkan  kembali kepada pihak lain. Menurut Pasal 34, Bangun  Guna  Serah  Barang  Milik
Daerah  dilaksanakan  jika  Pengelola Barang  atau  Pengguna  Barang memerlukan  bangunan  dan  fasilitas untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah  untuk  kepentingan  pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas  dan  fungsi,  dan  apakah  dana dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah tidak cukup atau tidak cukup  untuk  menyediakan  bangunan dan fasilitas tersebut. 5) Bangun Serah Guna adalah menggunakan  barang  milik  tanah, yaitu  tanah,  untuk  membangun bangunan  dan  atau  sarana  bersama dengan  fasilitasnya  disebut  bangun serah  guna.  Setelah  pembangunan selesai,  aset  diberikan  kepada  pihak lain  untuk  digunakan  dalam  jangka waktu tertentu. Untuk Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah, digunakan  Pasal  yang  sama  dengan Bangun Guna Serah Guna, yaitu Pasal 34.  Dilaksanakan  karena  Pengelola
Barang  atau  Pengguna  Barang memerlukan  fasilitas  serta  bangunan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sehubungan dengan pelaksanaan  tugas  dan  tugas  untuk kepentingan pelayanan umum.
Apabila  dana  dalam  APBD  tidak tersedia  atau  tidak  mencukupi  untuk menjamin  fasilitas  dan  bangunan tersebut.

## KERANGKA  PEMIKIRAN  DAN PROPOSISI
Gambar 1.Kerangka Pemikiran Sumber : Penulis
PROPOSISI Bagaimana  cara  Pengelolaan  dan Pemanfaatan BMD di BPKAD Karawang dengan menganalisa bagaimana  perencanaan  kebutuhan, pengadaaan,  penggunaan,  pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  kualitatif  deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengelola  Keuangan  Dan  Aset  Daerah (BPKAD) Kabupaten Karawang. Partisipan  dalam  penelitian  ini  yaitu Pelaksana  Bidang  Aset  di  BPKAD. Pengumpulan  data    dilakukan  melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Uji  analisis  yang  digunakan  uji kredibilitas data menggunakan triangulasi data. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN Hasil Penelitian 1. Perencanaan Kebutuhan “ Kalau untuk perencanaan kebutuhan  disusun  oleh  SKPD (Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah) masing  masing  terus  untuk  BPKAD juga kita buat perencanaan kebutuhan  sendiri  setelah  kita membuat  rencana  jangka  panjang dan  jangka  menengah  sebelum  RKA atau  Rencana  Kerja  Anggaran disetujui.”
2. Pengadaaan
“ Untuk  pengadaan  Barang  Milik Daerah  di  BPKAD  kita  disesuaikan dengan  Rencana  Kebutuhan  yang telah  dibuat  sebelumnya,  untuk menunjang  program  kegiatan  yang telah kita rencanakan.”
3. Penggunaan
“ Untuk penetapan status penggunaan nya  ditetapkan  oleh  Bupati  tapi setelah  barang  itu  ada  di  BPKAD penggunaannya  kita  menggunakan
SK  pengguna  di  masing  masing pemegang, misalnya 1 orang memegang  kendaraan  bermotor  kita buatkan berita acara pemegangnya.”
4. Pemanfaatan
“ Kalau  untuk  saat  ini  pemanfaatan kita  BPKAD  sebagai  SKPKD memiliki lahan lahan idle atau lahan lahan  yang  dapat  digarap  atau dimanfaatkan  oleh  masyarakat,  ini berkaitan dengan pemaksimalan aset aset  yang  belum  digunakan  untuk penunjang  kegiatan  atau  program pada pemerintah Kabupaten Karawang, kita memanfaatkan tanah tanah  tersebut  dalam  bentuk  sewa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Karawang.” 5. Pengamanan dan Pemeliharaan “ Untuk pengamanan khususnya dalam untuk aset tanah, kita saat ini sedang gencar gencarnya melakukan pensertifikatan  untuk  tanah  tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang,  kita  mensertifikatkan semua  yang  belum  tersertifikat, sekarang  ini  kita  sedang  gencarnya mensertifikatkan  aset  aset  yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Karawang,  terus kita juga melakukan pemasangan  plang  atau  patok  untuk tanda  batas  tanah  milik  Pemerintah
Kabupaten Karawang.”
6. Penilaian
“ Kalau untuk penilaian kita dilakukan  melalui  KPKNL  (Kantor Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan Lelang)  kita  mohon  bantu    kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan  Negara  dan  Lelang)    dan KJPP (Kantor Jasa Penilaian Publik) yang  telah  ditunjuk,  biasanya  kita kegiatan penilaian ini untuk
menentukan tarif sewa atas pemanfaatan  Barang  Milik  Daerah juga dalam rangka penilaian aset aset yang  mau  kita  jual,  misalnya sekarang  ini  kita  mau  menjual bongkaran bangunan puskesmas nah bongkarannya  itu  kita  nilai  dulu melalui  bantuan  KPKNL  (Kantor Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan Lelang)    atau  KJPP  (Kantor Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan Lelang)    untuk  dinilai  berapa  nilai bongkaran yang mau kita jual .”
7. Pemindahtanganan
“ Kalau  untuk  pemindahtanganan melalui  penjualan,  tukar  menukar, hibah  dan  penyertaan  modal,  itu bentuk  bentuk  pemindahtanganan.
Yang  saat  ini  sedang  berjalan  kita melakukan pemindahtanganan melalui  penjualan.  Misalnya  seperti tadi penjualan bongkaran puskesmas kan  asalnya  asetnya  di  kita.  Terus nanti  kita  lakukan  proses  penjualan itu salah satu bentuk pemindahtanganan.  Kita  kan  jual bongkaran bangunannya.” 8. Pemusnahan
“ Untuk  pemusnahan,  kita  lakukan pemusnahan  itu  dikarenakan  si Barang Milik Daerah tersebut sudah tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan atau sudah tidak dapat dipindah tangankan, jadi pemusnahan itu sebagai tindak lanjut dari  pemindah  tanganan.  Kita  bisa memusnahkan  atau  barang  barang yang  memang sudah tidak  berfungsi atau  bermanfaat  untuk  menunjang tugas  dan  fungsi  itu  bisa  kita musnahkan, biasanya barang barang persediaan  yang  bukan    merupakan aset  tetap  misalnya  kertas  kertas untuk  risposisi  kita  musnahkan, barang  barang  persediaan  biasanya kalau untuk pemusnahan.”
9. Penghapusan
“ Penghapusan  kan  sebagai  tindak lanjut  dari  pemindah  tanganan, penghapusan itu tindakan menghapus daftar aset dari daftar Barang Milik Daerah    catatan  milik  Pemerintah Kabupaten  Karawang,  penghapusan itu  di  dasarkan  dengan  adanya  SK Bupati.  Jadi  kita  tidak  sembarang untuk  menghapus  aset  aset  yang sudah tidak terpakai tapi kita melalui penghapusan  dengan  kita  membuat SK  (Surat  Keputusan)  Bupati  nya juga  gitu  untuk  dasar  penghapusan Barang Milik Daerah tersebut .”
10. Penatausahaan “ Untuk penatausahaan itu pencatatan  Barang  Milik  Daerah pada BPKAD sudah sesuai kita sudah menerapkan sesuai dengan kodepikasi  yang  sesuai  dengan Permendagri 47.” 11. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengawasan
“ Untuk  BPKAD  sebagai  SKPKD (Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah)
kami  di  bidang  aset  biasanya melakukan  pembinaan  itu  melalui sosialisasi sosialisasi misalnya dengan  adanya  kebijakan  kebijakan baru  kita  sosialisasikan  ke  semua SKPD  (Satuan  Kerja  Perangkat Daerah) untuk  pengawasan  dan pengendalian  nya  kita  lakukan misalnya mereka tuh rutin mengirimkan laporan belanja modalnya,  laporan  belanja  modal yang  untuk  jadi  aset  tetap  nya  gitu, dari situ kita bisa lakukan pengawasan  dan  pengendalian  atas aset  aset  yang  berada  di  SKPD (Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah) masing masing.”

## Pembahasan
1. Perencanaan Kebutuhan Berdaasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKAD Kabupaten Karawang membuat
SKPD  untuk  semua  barang  milik daerah  setelah  membuat  rencana jangka panjang dan jangka menengah sebelum disetujui RKA atau Rencana Kerja  Anggaran.  Seperti  yang dijelaskan  dalam  Pasal  1,  Ayat  7, perencanaan kebutuhan adalah proses membuat  daftar  lengkap  kebutuhan barang  milik  lokal.  Ini  dilakukan untuk membuat dasar untuk tindakan yang akan datang dengan mengaitkan pengadaan  barang  yang  telah  lalu dengan keadaan saat ini. Oleh karena itu,  BPKAD  telah  melaksanakan Peraturan  Pemerintah  No.  28  Tahun 2020.
2. Pengadaaan Berdaasarkan hasil penelitian, pengadaan  Barang  Milik  Daerah  di BPKAD Kabupaten Karawang dibuat sesuai  dengan  rencana  kebutuhan yang sudah disusun sebelumnya. Pada Pasal 6 ayat 2 bagian c menguraikan prosedur  pengadaan  barang  milik daerah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan,  yang  telah diterapkan  oleh  BPKAD  sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020. 3. Penggunaan Berdaasarkan hasil penelitian, penggunaan  Barang  Milik  Daerah ditetapkan  oleh  Bupati,  disertai  dgn
SK  (Surat  Ketentuan)  pengguna kepada  masing  -  masing  pemegang sesuai  kendaraan  yangg  digunakan. Pada  Pasal  1  Ayat  9  menjelaskan kegiatan  yang  dilakukan  oleh Pengguna  Barang  dalam  mengelola dan  menatausahakan  Barang  Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi  instansi  yang  bersangkutan. Dengan hal teersebut BPKAD sudah menerapkan sesuai dengan Peraturan
Pemerintah No. 28 Tahun 2020.
4. Pemanfaatan
Berdaasarkan  hasil  penelitian,  untuk mendukung  kegiatan  atau  program
Pemerintah  Kabupaten  Karawang, BPKAD memanfaatkan tanah - tanah untuk  memaksimalkan  aset  yang belum  digunakan.  Dalam  bentuk sewa.  Pada  Pasal  1  Ayat  10 menjelaskan  pendayagunaan  Barang Milik  Daerah  yang  tidak  digunakan untuk  penyelenggaraan  tugas  dan fungsi  Kementerian  atau  Lembaga atau  satuan  kerja  perangkat  daerah dan optimalisasi Barang Milik Daerah dengan  tidak  mengubah  status kepemilikan.  Dengan  hal  teersebut BPKAD  sudah  menerapkan  sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020.
5. Pengamanan dan Pemeliharaan Berdaasarkan hasil penelitian, Barang
Milik  Daerah  BPKAD  Kabupaten Karawang saat ini sedang melakukan pemeriksaan  menyeluruh  terhadap tanah di Kabupaten Karawang untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan  serta  memastikan  aset tanah diseluruh Kabupaten Karawang sudah memiliki sertifikat. Pada Pasal
42  Ayat  2  melakukan  pemagaran terhadap  Barang  Milik  Negara  atas tanah  kosong  yang  belum  atau  akan dimanfaatkan.  Dengan  hal  teersebut BPKAD  sudah  menerapkan  sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020.
6. Penilaian Berdaasarkan  hasil  penelitian, KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan  Negara  dan  Lelang) dan KJPP  (Kantor  Pelayanan  Kekayaan Negara dan Lelang) membant proses penilaian,  kegiatan  penilaian  terdiri dari  sewa  atas  pemanfaatan  Barang Milik  Daerah  dan  rangka  aset  yang akan dijual, namun nilai pertama kali dikirim  melalui  KPKNL  (Kantor Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan
Lelang) untuk  menentukan  nilai bongkaran.  Pada  Pasal  1  Ayat  6 menjelaskan  pihak  yang  melakukan
penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.  Pasal  1  Ayat  7 menjelaskan  Proses  kegiatan  untuk memberikan  suatu  opini  nilai  atas suatu  objek  penilaian  berupa  Barang
Milik  Daerah  pada  saat  tertentu. Dengan hal teersebut BPKAD sudah menerapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020.
7. Pemindahtanganan Berdaasarkan  hasil  penelitian,  salah satu bentuk pemindahtanganan adalah tukar menukar, hibah dan penyertaan modal  serta  penjualan  bongkaran bangunan. Pada BPKAD yang saat ini sedang dilakukan yaitu pemindahtanganan melalui penjualan.  Pada  Pasal  1  Ayat  17 menjelaskan  pengalihan  kepemilikan Barang Milik Daerah. Pasal 4 ayat 2 huruf d menjelaskan pemindahtanganan  Barang  Milik Negara  yang  berada  pada  Pengelola Barang  yang  tidak  memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Ralryat  sepanjang  dalam  batas kewenangan  Menteri  Keuangan. Dengan hal teersebut BPKAD sudah menerapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020.
8. Pemusnahan Berdaasarkan  hasil  penelitian,  Pada BPKAD pemusnahan dilakukan apabila  Barang  Milik  Daerah  yang sudah tidak digunakan, dimanfaatkan, dipindahtangankan,  dan  yang  sudah tidak  dapat  menunjang  tugas  dan fungsi,  maka  hal  tersebut  akan dimusnahkan.  Barang  –  barang  ini biasanya merupakan barang persediaan  terhadap  kertas  untuk reposisi.  Pada  Pasal  1  ayat  22 menjelaskan  tindakan  memusnahkan fisik  atau  kegunaan  Barang  Milik
Daerah. Pasal 78 ayat 1 menjelaskan
Pemusnahan dilaksanakan oleh pengguna  Barang  setelah  mendapat
persetujuan  Pengelola  Barang,  untuk Barang  Milik  Daerah  yang  berada pada Pengguna Barang. Pasal 78 ayat (1a) menjelaskan Pelaksanaan Pemusnahan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara. Dengan hal teersebut BPKAD sudah  menerapkan  sesuai  dengan Peraturan  Pemerintah  No.  28  Tahun
2020. 9. Penghapusan Berdaasarkan hasil penelitian, menghapus  daftar  aset  dari  Barang Milik Daerah catatan milik Pemerintah  Kabupaten  Karawang tidak  berarti  menghapus  aset  yang sudah  tidak  digunakan.  Selain  itu, bupati telah mengeluarkan SK (Surat Keputusan) untuk dasar penghapusan Barang  Milik  Daerah.  Pada  Pasal  1 Ayat 23 menjelaskan cara menghapus Barang  Milik  Daerah  dari  daftar barang.  BPKAD  telah  menerapkan peraturan  tersebut  sesuai  dengan Peraturan  Pemerintah  No.  28  Tahun 2020.  Keputusan  ini  mengeluarkan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan  Kuasa  Pengguna  Barang  dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang dimilikinya.
10. Penatausahaan Berdaasarkan  hasil  penelitian,  untuk penatausahaan,  BMD  telah  dicatat secara  akurat  di  BPKAD,  dan pemerintahan  ini  telah  mengadopsi kode  etik  yang  sesuai  dengan Permendagri  47.  Pejabat  yang bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan fungsi  tata  usaha  Barang  Milik Daerah  pada  Pengguna  Barang disebut Pejabat Penatausahaan Pengguna  Barang.  Tugas-tugas  yang berkaitan dengan pembukuan, inventarisasi,  dan  pelaporan  BMD diatur  Ayat  24  Pasal  1.  Akibatnya, BPKAD telah melaksanakan
Peraturan  Pemerintah  No.  28  Tahun 2020.
11. Pembinaan Pengawasan, dan Pengawasan Berdaasarkan hasil penelitian, sebagai  SKPKD  (Satuan  Kerja Perangkat Daerah), BPKAD memfasilitasi  pembinaan  melalui penyebaran  kebijakan  baru  dan sosialisasi kemudian untuk pengawasan dan pengendalian SKPD
(Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah). Selain  itu,  mereka  mengirimkan laporan belanja modal secara teratur. Menurut  Pasal  4  ayat  2  huruf  m, melakukan  pembinaan,  pengawasan, dan  pengawasan  atas  penggunaan BMD yang berada dalam penguasaannya, dan menurut Pasal 6 ayat  2  huruf  K,  melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengawasan  atas  penggunaan  BMD yang berada dalam penguasaannya.
Berdasarkan  paparan  pembahasan diatas,  bahwasannya good  governance sudah    diterapkan  dengan  baik  melalui PP No. 28 Tahun 2020. Hal ini ditinjau dari pengelolaan dan pemanfaatan BMD yang  sudah  sesuai  PP  No.  28  Tahun 2020. BPKAD menunjukkan akuntabilitas yang tinggi dalam
pengelolaan  BMD  melalui  perencanaan kebutuhan  yang  matang,  pengadaan yang sesuai dengan aturan, penggunaan, dan  pemanfaatan  aset  yang  optimal. Setiap tahap pengelolaan barang diawasi dan  dilaporkan  secara  transparan, mencerminkan komitmen terhadap akuntabilitas  publik.  Penilaian  dan pemindahtanganan aset dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak independen  seperti  KPKNL  dan  KJPP, menunjukkan keterbukaan dalam proses pengelolaan aset daerah. Dengan adanya pemanfaatan  tanah-tanah  yang  belum digunakan dan pelaksanaan pemusnahan terhadap barang yang tidak lagi memiliki nilai guna, BPKAD memastikan bahwa
aset  daerah  dikelola  secara  efektif  dan efisien. Implementasi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 di setiap tahap  pengelolaan  BMD  menunjukkan bahwa  BPKAD  beroperasi  dalam kerangka  hukum  yang  jelas,  sehingga menciptakan  kepastian  hukum  dan mengurangi potensi penyimpangan.

## PENUTUP Kesimpulan
Peraturan  Pemerintah  No.  28 Tahun  2020  tentang  Pemanfaatan Barang Milik Daerah guna mewujudkan Good  Governance bahwa  peraturan  ini berperan  penting  dalam  meningkatkan tata  kelola  aset  daerah  yang  lebih transparan,  efisien,  dan  akuntabel.
Dengan penerapan yang tepat, peraturan ini dapat mengurangi potensi penyalahgunaan aset daerah, meningkatkan  efektivitas  pengelolaan, dan  mendukung  tercapainya  prinsip- prinsip  Good  Governance di  tingkat pemerintahan  daerah.  Hal  ini,  pada akhirnya, berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan publik dan pembangunan  daerah  yang  lebih berkelanjutan.  Pemanfaatan  Barang Milik  Daerah  Guna  Mewujudkan Good Governance di  Badan  Pengelolaan Keuangan  Dan  Aset  Daerah  Kabupaten Karawang  sudah menerapkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020.

## Implikasi
Implikasi dari penerapan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah guna mewujudkan  Good  Governance  pada BPKAD Kabupaten Karawang. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas,  implementasi  peraturan ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih  transparan  dalam  mengelola  dan memanfaatkan  aset  daerah.  Hal  ini mengurangi potensi korupsi dan penyalahgunaan  aset  publik,  serta
meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset - aset yang dimiliki. Ini dapat menghasilkan peningkatan pendapatan daerah dan memaksimalkan penggunaan  sumber  daya  yang  ada. Peraturan ini dapat memperkuat kelembagaan  di  tingkat  daerah,  dengan menetapkan  prosedur  dan  tanggung jawab yang lebih jelas bagi para pejabat dan  instansi  terkait.  Hal  ini  dapat mendorong  terciptanya  tata  kelola pemerintahan  yang  lebih  baik  dan profesional.  Pemanfaatan  aset  daerah yang  sesuai  dengan  prinsip Good Governance juga  dapat  mendukung tujuan  pembangunan  berkelanjutan (SDGs)  di  tingkat  lokal,  khususnya terkait dengan tata kelola yang baik dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.  Meskipun  ada  manfaat signifikan, penerapan peraturan ini juga menghadapi tantangan seperti resistensi perubahan, keterbatasan kapasitas SDM, serta  kompleksitas  dalam  penilaian  dan pemanfaatan  aset  yang  membutuhkan upaya  koordinasi  lintas  sektor  yang efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Fitriyani,  Eka,  dan  Rahmat  Yuliansyah. 2020.  “Analisis  Pengelolaan  Aset Tetap Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomer  19  Tahun.”
2016(19):1–19.
Kurniasih,  Rizky,  Noor  Rohman,  dan Hitapriya  Suprayitno.  2019.  “Kajian Awal  Pengelolaan  Aset  Tetap  pada Bandar  Udara  Internasional  I  Gusti
Ngurah Rai, Bali.” Jurnal Manajemen Aset  Infrastruktur  &  Fasilitas 3(0):27–38.
doi:
10.12962/j26151847.v3i0.6434.
Linton,  Jonathan  D.,  Robert  Klassen, Vaidyanathan  Jayaraman,  Helen Walker,  Stephen  Brammer. Title .” Sustainability  (Switzerland) 14(2):1– 4.
Muhammad Jalu Wicaksana Tittle “optimalisasi  Pemanfaatan  Barang Milik  Daerah  Dalam  Meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  Di  Provinsi Jawa Tengah.”
Nugraha,  K  2022.  1.128  Aset  Pemkab
Karawang Belum Bersertifikat,
Paling  Banyak  Bangunan  Sekolah. https://tvberita.co.id/news/regional/1-
128-aset-pemkab-karawang-belum- bersertifikat-paling-banyak- bangunan-sekolah/.  Diakses  tanggal 19 Februari 2024
Rahmawati, Alinda, Kusuma Dewi,
Agustina  Prativi  Nugraheni,  dan Universitas  Tidar.  2020.  “The management  of  assets  /  regional owned  goods  in  labor  department  of Magelang  city.” Jurnal  Ilmiah  MEA 4(3):761–76. Rizki;Abdulwahid;hariri.  2022.  “E-JRA Vol. 11 No. 09 Februari 2022 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.” E-Jra 11(09):84–92.
Setiawanto,  B  2023. BPKAD  Karawang akui  belum  seluruhnya  aset  tanah pemda tersertifikasi. https://megapolitan.antaranews.com/
berita/232449/bpkad-karawang-akui- belum-seluruhnya-aset-tanah-pemda- tersertifikasi. Di askses tanggal 14 Juli 2024.
Shastiana Putri, Feldha. 2020. “Optimalisasi Pemanfaatan  Sewa  Barang  Milik Negara Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lilis Ardini Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Indonesia  (STIESIA)  Surabaya.”
Jurnal  Ilmu  dan  Riset  Akuntansi 9(1):1–18.
Wartuny, Saul. 2020. “Analisis Pengelolaan
Aset  Pada  Badan  Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten  Maluku  Barat  Daya.” Kupna  Akuntansi:  Kumpulan  Artikel Akuntansi 1(1):22–33. doi: 10.30598/kupna.v1.i1.p22-33.