This paper is going to discuss how the istiqra method actually is in the establishment of Islamic law and how its application especially in the determination of the law in the contemporary era demanding more empirical  arguments.  The  results  are  the istiqra method  has  some principles; First, the  argument's collectivity in the application of a law, is not only with one argument, either the universal or the particular. Second,  the  principle  of  observing qarain  al-ahwal (indications  of certain circumstances), either manqulah , which is associated with the texts directly such as the principles of Islamic law, or ghairu manqulah , which  is  not  directly  related  to  the  texts,  but  rather  related  to  the context of the community. This allows istiqra to penetrate issue  of both specific laws (far'iyah) and contemporary though. Third, not only does istiqra approach rely on bayani methods towards text, especially one text alone, but also uses watching the growing context.
METODE ISTIQRA' DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM

## Mashudi
Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Email: mashudi_69@yahoo.co.id
Tulisan ini hendak membahas bagaimana sebenarnya metode istiqra' dalam  penetapan  hukum  Islam  serta  bagaimana  cara  penerapannya terutama  dalam  penetapan  hukum  di  era  kontemporer  yang  lebih menuntut  argumen-argumen  empirik.  Hasil  yang  didapat  bahwa metode istiqra' memiliki  beberapa  prinsip; Pertama ,  kolektifitas  dalil dalam penerapan suatu hukum, bukan hanya dengan satu dalil saja, baik  yang  sifatnya  universal  maupun  partikular. Kedua ,  prinsip memerhatikan qarain  al-ahwal (indikasi-indikasi  keadaan  tertentu), baik manqulah, yakni  yang  berhubungan  dengan nash-nash  secara langsung  seperti  kaidah-kaidah  hukum  Islam,  maupun ghairu manqulah, yaitu  yang  tidak  berkaitan  secara  langsung  dengan  nash, melainkan  berhubungan  dengan  konteks  masyarakat.  Hal  ini memungkinkan Istiqra' menembus persoalan hukum-hukum spesifik ( far'iyah ) dan kontemporer sekalipun. Ketiga , pendekatan istiqra' bukan hanya mengandalkan metode bayani atas nash, apalagi satu nash saja, melainkan pemanfaatan pencermatan konteks yang berkembang.
Abstract istiqra', particular, Islamic law, contemporary Keywords Abstrak
Pendahuluan
menunjukkan hukum-hukum agama), karena Dalil-dalil syariat (adillah syar'iyah) yang yang  namanya istidlal atau istinbath hanya terkenal dan disepakati ulama ( adillah muttafaq dimungkinkan  melalui  sebuah  teks  (Ahmad 'alaiha) adalah al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas . Baso, 2006: 139).
Sementara istiqra' ,  selain  kurang  terkenal, Munculnya  kitab al - Risalah karya  al- merupakan dalil yang diperselisihkan ( adillah Syafi'i yang dianggap sebagai karya pertama di mukhtalaf  fiha) sebagaimana istishab,  mashalih bidang ushul fiqh , dipandang banyak kalangan mursalah,  qaul  al-shahabi,  istihsan,  syar'u  man semakin meneguhkan posisi sentral teks dalam qablana, sadd al-dzarai' , dan 'urf . Kenyataan ini sistem  pengetahuan  dan  budaya  Islam. sekilas menyiratkan bahwa pemikiran hukum Bahkan, corak teologis-deduktif yang diusung Islam  cenderung  tekstualis  ( nushushi )  dan kitab ini (sebagai lawan corak empiris-induktif) “diskontekstual”. Padahal, sejatinya tidak ada kemudian  diikuti  oleh  ahli  ushul aliran sistem  budaya  di  dunia  ini  yang  dapat mutakallimun. Kesamaan  kedua  aliran  ini berkembang  tanpa  mampu  berdialektika terdapat pada hal yang paling mendasar, yaitu dengan  dinamika  realitas  sosial.  Terbukti, dominannya pembahasan tentang teks (dalam epistemologi  hukum  Islam  klasik-skolastik hal ini teks berbahasa Arab) dan mengabaikan sendiri  pun  selalu  terkait  dengan  kondisi pembahasan  secara  mendalam  tentang sosial, budaya, ekonomi dan politik yang tidak “maksud dasar” dari wahyu yang tersimpan di terlepas  dari  pertarungan  ideologi  saat  itu balik teks literal. (Supena & M. Fauzi, 2002: 144).
Yang  dimaksud  madzhab mutakallimun Persoalan istinbath dalam  literatur- di  atas  adalah  Syafi'iyah,  Malikiyah, literatur  ushul  fiqh  adalah  persoalan  yang Hanabilah,  dan  Mu'tazilah.  Sementara terkait  dengan  teks  dengan  segenap  tangga-
Hanafiyah memiliki cara penulisan tersendiri tangga dalalah nya,  yang  bentuk-bentuknya yang  bercorak  induktif-analitis.  Namun,  baik bukan cuma bertingkat secara vertikal tapi juga al-Risalah ,  buku-buku  ushul  fiqh  karya secara horizontal bercabang-cabang; mulai dari madzhab Mutakallimun ,  maupun  madzhab bentuk 'am,  khash,  musytarak,  sharih,  kinayah, Hanafiyah  memiliki  kesamaan  paradigma, hingga muhkam,  mufassar,  nash,  khafi,  musykil, yaitu  paradigma  tekstualisme.  Paradigma  ini mujmal, dan mutasyabih .  Dari  sisi  metodenya berkembang  selama  kurang  lebih  lima  abad, terdapat dalalah al-'ibrah, dalalah isyarah, dalalah dari abad ke-2 H sampai abad ke-7 H. Sehingga, al-nash,  dalalah  ali-iqtidha' ,  hingga mafhum munculnya al-Syatibi' (w. 790/1388) pada abad mukhalafah dan mafhum  muwafaqah .  Yang ke-8 H yang melahirkan paradigma maqashid al- kesemuanya ini lazim ditemukan dalam teks- syari'ah telah memberi cara berpikir baru bagi teks  ushul  fiqh.  Sehingga,  praktis  pemikiran ilmu ushul fiqh selanjutnya (Muhyar Fanani, ushul  fiqh,  terutama  kaitannya  dengan 2010: 163). pengambilan  putusan  hukum  ( istibnath ) Namun demikian, di sisi lain, terdapat senantiasa  diarahkan  mencermati  pada  teks- klaim  bahwa  al-Syafi'i  juga  memopulerkan teks otoritatif agama, apakah itu al-Qur'an atau metode istiqra' yang  seringkali  dikategorikan Hadis,  pada  sisi  linguistik  dan  semantiknya, sebagai  metode  penelitian  empiris-induktif. serta  pencermatan dalalah nya,  apakah khash, Adanya  “klaim”  ini  merujuk  pada  dua 'am,  musytarak ,  dan  sebagainya.  Implikasinya argumen,  yakni: Pertama, adanya  metode kemudian  muncul  kecenderungan  berpikir khusus  yang  digunakan  oleh  al-Syafi'i  ketika yang berorientasi dari lafal ke makna, bukan menyelesaikan  beberapa  masalah  yang sebaliknya  sebagaimana  terjadi  pada  tradisi berkaitan dengan haidl dan istihadlah; Kedua, pemikiran Barat. Seolah teks tampak sebagai adanya  transformasi  pendapat  al-Syafi'i  dari tambang  makna  yang  menyimpan  semua qaul qadim menuju qaul jadid yang diduga lebih jawaban.  Dari  sinilah  kemudian  bisa  kita dilatarbelakangi  pengalaman  empirik  berupa pahami  mengapa  studi  ushul  f iqh budaya  di  mana  al-Syafii  tinggal.  Klaim  ini diorientasikan  pada  pengkajian  tentang sekaligus  sebagai  bantahan  dari  pendukung “ wujud dalalah al-adillah 'ala al-ahkam al-syari'ah” metode  al-Syafi'i  yang  mengharuskan  ijtihad (bentuk-bentuk  dalalah  dari  dalil-dalil  yang selalu  berdasar  pada  teks  otoritas  agama  (al-
Qur'an,  hadis, ijma' ,  dan qiyas ).  Hal  ini tafriqat  al-daqiqah )  tanpa  memerhatikan tercermin pada penjelasan al-Dawalibi (1965: relevansi dan permasalahan yang berkembang; 405)  yang  menyatakan  bahwa  sejatinya  al- (6)  Sifat  polemik  dan  apologetik;  (7) Inward Syafi'i bukan hanya mengunakan pendekatan looking, dan (8) Atomystic approach. literal  saja,  yang  ia  sebut  sebagai  pola bayani Dari latar belakang sedemikian, lantas (kajian  semantik),  akan  tetapi  al-Syafi'i  juga bagaimana  sebenarnya  metode istiqra' dalam telah  menggunakan  penalaran  pola ta'lili penetapan  hukum  Islam?  Bagaimana  cara (penentuan illat )  dan  pola istishlahi penerapannya? Mungkinkah ia ditransformasi- (pertimbangan  kemaslahatan  berdasar nash kan sebagai metode alternatif dalam penetapan umum).
hukum  di  era  kontemporer  yang  lebih  me- Terlepas  dari  klaim  dan  tuduhan n u n t u t   a r g u m e n - a r g u m e n   e mp i r i k ? terhadap peran al-Syafi'i, metode-metode yang Pertanyaan-pertanyaan  inilah  yang  men- dominan  dalam  penetapan  hukum  Islam jadikan  makalah  sederhana  ini  tersusun  dan masih  berpola istinbathi .  Metode  ini  masih berusaha mendiskusikannya. menyisakan problem metodologis, antara lain kesatuan  dasar-dasar  syari'ah  cenderung Pengertian, Jenis, dan Kegunaan Istiqra' terabaikan, mengingat aplilaksinya dilakukan
Istiqra' secara  etimologi  berasal  dari secara  parsial.  Akibatnya,  produk  hukum derivasi kata “ istaqra'a-yastaqra'u-istiqra'an” yang menjadi  kabur  dan  bahkan  kadangkala merupakan  bentukan  kata  “ qara'a” yang bertentangan  antara  satu  dengan  lainnya. bermakna  “mengumpulkan  atau  meng- Karena  kelemahan  metodologis  ini,  metode gabungkan antara satu sama lain”. Sedangkan istiqra' dipandang  perlu  diterapkan  untuk imbuhan  huruf alif , sin,  dan  ta' berfungsi mengatasinya  (Ibrahim,  2008:  5).  Par- sebagai  isyarat  dari  makna  permintaan  atau tikularitas  dalil  dalam  berbagai  bentuknya, merupakan sebuah proses (Al-Mar'asyli, t.th.: pertimbangan  indikasi-indikasi  keadaan 340).  Ada  juga  yang  mengartikannya ( qarain  al-ahwal) yang  mengitari nash secara “pengikutsertaan  atau  terus-menerus  ( al- langsung  ( manqulah )  maupun  tidak  langsung tatabu' )”  (Ambari,  1996:  256).  Dalam  kamus ( ghairu manqulah ), serta penggunaan akal dan Misbah al-Munir , kata istiqra' ketika diterapkan berbagai  disiplin  ilmu  yang  terpisah-pisah, dalam kalimat “ istiqra' al-asyyâi” memiliki arti perlu  disatukan  melalui Istiqra' untuk “memelajari bagian-bagian dari sesuatu untuk membangun  “keutuhan”  hukum  (Ibrahim, mengetahui  kondisi  serta  keistimewaannya 2008: 173). secara keseluruhan” (Al-Fayumi, t.th: 520).
Penerimaan istiqra' sebagai  metode Adapun  terminologi istiqra' adalah penetapan  hukum  Islam  paling  tidak “proses  identifikasi juz'iyyat ke  dalam kulliyat dikarenakan dua hal; pertama, persinggungan karena adanya kesamaan karakteristik juz'iyyat intelektualitas  Islam  dengan  filsafat  Yunani dengan kulliyyat- nya.” Definisi lain membatasi (ksususnya  silogisme  Aristotelian); Kedua, pengertian istiqra' dengan  “proses  penetapan keterbatasan  metode-metode  analisis  teks argumen  hukum juz'iyyah berdasarkan hukum  Islam  dalam menjawab problematika ditemukannya ketentuan hukum yang melekat empirik  masyarakat  yang  semakin  kompleks. pada kulliyat- nya”  (Al-Zuhaili,  1987:  916). Keterbatasan  ini  secara  umum  melekat  pada Definisi  ini  sejalan  dengan  batasan  yang beberapa  karakteristik  epistemologi  hukum dikemukakan  ahli mantiq ,  yaitu istiqra' yang Islam, yang di antaranya (Anwar, 2002: 261): berar ti  menarik  kesimpulan  umum (1) Sampai batas tertentu kurang memisahkan berdasarkan  karakterisik  satuan-satuannya antara mitos dan sejarah; (2) Univikasi makna (Ambari,  1996:  257).  Dalam  istilah  populer, pada terminologi-terminologi berbasaha Arab istiqra' disebut juga dengan Induksi (kebalikan yang  menjadi  teks  resmi  al-Qur'an  dan  al- dari deduksi), yaitu sebuah metode pemikiran Sunnah; (3) Mengukuhkan nalar transhistoris yang bertolak dari suatu kekhususan menuju (abadi); (4) Kajian hukum Islam yang berpusat pada  yang  umum,  atau  bertolak  dari  yang pada tradisi law in book, tidak mencakup law in kurang  umum  menuju  kepada  yang  lebih action; (5) Pencabangan materi yang rumit ( al- umum. Al-Jurjani (t.th.: 32) mengartikulasikan
13 | Mashudi ; Metode Istiqra' dalam Penetapan Hukum Islam
istiqra' sebagai  hukum  universal  yang  berasal (Ambari, 1996: 257). Hukum yang dihasilkan dari  sebagian  besar  cabang-cabangnya. oleh istiqra' tam adalah qath'i dan hukum dari Dinamakan istiqra' karena langkah awal yang kesimpulan  yang  dihasilkan istiqra'  masyhur harus  ditempuh  dalam  metode  ini  yaitu adalah dhanny ,  sebagaimana  hukum  yang dengan memelajari cabang-cabang yang khusus terdapat pada kitab-kitab fiqh pada umumnya. terlebih  dahulu.  Dengan  demikian,  dapat Hal  ini  karena istiqra' sendiri  merupakan disimpulkan bahwa istiqra' adalah memelajari bagian dari kerja epistimologi yang menjadikan cabang-cabang dari sebuah permasalahan yang teks al-Qur'an dan hadis sebagai rujukan utama universal  secara  terperinci  untuk  menarik yang  otoritatif  dalam  membangun  “prinspi sebuah  konklusi  hukum  yang  juga  universal, pengetahuan”.  Sedangkan  untuk  men- lalu  barulah  hukum  tersebut  ditransformasi-
dapatkan  pengetahuan  dari  teks  itu  sendiri kan atau disesuaikan dengan objek yang diper- menggunakan dua cara, yaitu: berpegang pada masalahkan.
teks dhahir dan berpegang pada maksud atau Istiqra' terbagi ke dalam dua jenis, yaitu: sasaran  teks  (Mughits,  2003:  185).  Cara-cara istiqra  tam dan istiqra'  naqish. Menurut  Ibnu istiqra' seperti  ini  sebagaimana  dilakukan  al- Sina  (w.  428  H/1037  M),  jika  kesimpulan Syatibi dalam membangun prinsip mashlahah hukum didasarkan atas kesamaan karakteristik dalam  kemasan maqashid  al-syari'ah (Ibrahim, semua satuannya disebut istiqra' tam (induksi 2008: 204-208) . sempurna) dan jika didasarkan atas kesamaan
Dalam al-Muwafaqat, al-Syatibi (t.th., III: karakteristik  mayoritas  satuannya  disebut 225)  mengemukakan  kegunaan  metode istiqra' masyhur atau istiqra' naqish (induksi tidak Istiqra'  dengan  pernyataannya  “ Lihadzihi  al- sempurna) (Ambari, 1996: 257).
mas'alah  fawaid  tanbani  'alaiha  ashliyah  wa far'iyah ”.  Ungkapan  ini  mengandung  makna Istiqra'  tam biasanya  ditemukan  dalam bahwa proses pencarian dan penelitian hukum penelitian  ilmu  alam  di  mana  karakteristik Islam melalui metode istiqra' sangat  berguna, objek-objeknya  yang  diteliti  bersifat  konstan. karena  ia  menghasilkan  dan  membuktikan Sedangkan istiqra'  masyhur sering  ditemukan keberadaan kaidah-kaidah dasar dan hukum- dalam kajian ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum spesifik. Kaidah-kaidah dasar tersebut agama, yang memiliki obyek kajian pada gejala-
tentunya  mencakup  kaidah  ushuliyah  dan gejala  sosial  yang  bersifat  dinamis.  Sifat kaidah-kaidah fiqhiyah. Dengan demikian, ada dinamis yang ditemui dalam gejala-gejala sosial tiga bentuk produk yang dapat dihasilkan atau digunakan  untuk  menggambarkan  makna dibuktikan oleh metode istiqra' , yaitu produk ( dilalah ) pada nash (ayat al-Qur'an dan hadis), di kaidah-kaidah  ushuliyah,  produk  kaidah- mana  seringkali  dijumpai  tidak  ada  makna kaidah fiqhiyah, dan produk hukum spesifik. tunggal  pada  setiap  kata.  Konsep-konsep musytarak,  mujmal,  mutasyabih dan  sebagainya mempertegas  bahwa  kebanyakan  kata  dalam Cara Kerja Metode Istiqra' sistem  bahasa  Arab  mengandung  beberapa
Terdapat beberapa metode istiqra' dalam kemungkinan  makna.  Bahkan,  makna  yang penerapannya. Hal ini disebabkan beragamnya tunggal  sekalipun  mengandung  “pelapisan” paradigma  dalam  meng-identif ik asi pengertian.  Untuk  sampai  pada  sebuah kandungan  hukum  Islam  sesuai  tujuan al- kesimpulan  hukum  yang  dihasilkan  dari Syari' .  Al-Syatibi  (t.th.,(b),  II:  391) analisis  kebahasaan,  perlu  dilakukan  dengan mengidentifikasi  metode-metode  yang proses Istiqra' untuk menghasilkan kesimpulan digunakan para ahli hukum Islam ke dalam 4 perkiraan mungkin benar ( dhanny ). (empat) kelompok:
Di  kalangan  ahli usul  fiqh ,  metode Pertama ,  kelompok  yang  berpendapat Induksi  ( manhaj  istqra'iyah )  juga  digunakan bahwa  tujuan-tujuan al-Syari' itu  tidak  akan dalam menetapkan suatu kaedah umum untuk dapat  diketahui  oleh  akal  manusia  kecuali membahas  persoalan-persoalan  hukum  atau dengan  perkataan  atau  ungkapan  yang  jelas menetapkan  hukum  fiqh 'amaly (praktis); ( dhahir al-nash ), bukan melalui makna lafal dan apakah  persoalan  itu  wajib,  sunah,  mubah, kebahasaan.  Jika  terjadi  kesulitan  dalam makruh,  haram,  halal,  sah,  batal  atau  fasid memahami sebagian masalah, hal itu memang
tidak akan diketahui sama sekali. Itu sebabnya, premis tersebut harus mengandung satu term mereka  menolak  penggunaan al-qiyas dan al- yang sama, di mana term yang sama tersebut ra'yu . Inilah kelompok yang disebut kelompok disebut  juga  dengan  term  tengah,  misalnya  : Dhahiriyah . setiap  manusia  mati  (premis  mayor), Kedua, kelompok yang mengakui bahwa Aristoteles  adalah  manusia  (premis  minor), tujuan al-Syari' bukan  terletak  pada dhahir  al- maka – dengan term tengah kata “manusia” – nash dan  juga  bukan  pada  petunjuk konklusinya adalah Aristoteles akan mati. kebahasaan,  melainkan  melalui al-imam  al-
Premis-premis dalam syllogisme di atas ma'shum dan  memegangi  apa  saja  yang sebenarnya  didapat  dengan  cara  induktif disampaikannya.  Kelompok  ini  disebut  al- (istiqra'i) dari  realitas  empiris  yang  ada,  dan Syatibi sebagai kelompok Bathiniyah . melalui  proses  abstraksi.  Benda-benda  dan Ketiga, kelompok  yang  berpendapat peristiwa-peristiwa  parsial  dan  empiris  pada bahwa tujuan al-Syari' dapat dipahami dengan dasarnya masing-masing memiliki kandungan makna-makna  lafal  melalui  nalar  dan  tidak yang  universal,  yang  dapat  disatukan  antara berpegang  pada dhahir  al-nash secara  mutlak. satu dengan yang lainnya yang sejenis. Proses Bahkan,  jika  nash-nash  itu  menyalahi abstraksi  ini  tidak  lain  merupakan  hasil  dari pengertian yang ditemukan nalar, maka nash penalaran akal. harus  ditundukkan  oleh  penalaran  demi
Cara induksi ini pada awalnya muncul kemaslahatan. Dan menurut mereka tidak ada dari Aristoteles dalam menganalisis persoalan kewajiban mengikuti makna dhahir . Sejauh itu, hukum alam, yaitu bertolak dari pengamatan para  pemikir  haruslah  berusaha  secara induktif atas beberapa fenomena yang terdapat bersungguh-sungguh  menemukan  makna di  alam,  sebelum  akhirnya  sampai  pada  satu nash-nash, sehingga lafal-lafal syar'iyah tersebut kesimpulan  umum  yang  mencakup  segenap dapat  mengikuti  makna-makna nadzariyah . fenomena partikularitas lainnya. Hukum alam Kelompok  ini  disebutnya  sebagai  kelompok pada  dasarnya  tidak  jauh  berbeda  dengan yang berpegang teguh pada al-qiyas . hukum  syari'ah,  jadi  dalam  masalah  syari'ah Keempat ,  kelompok  yang  mengakui pun  bisa  dilakukan  hal  yang  serupa  yaitu penger tian-penger tian lafdziyah dan dengan cara menjadikan nash-nash yang jelas ma'nawiyah dalam mengungkap tujuan-tujuan (al-Qur'an dan hadis) seperti halnya fenomena- al-Syari' .  Mereka  tidak  mengabaikan  aspek fenomena  alam  yang  jelas,  yang  dinyatakan lafdziyah dan  sebaliknya  tidak  mengabaikan sebagai satu data dari sekian data-data agama aspek ma'nawiyah .  Inilah  yang  oleh  al-Syatibi yang tidak bisa diubah atau diganti. Bila tidak disebut al-ulama'  al-rasikhun ,  dan  dia  secara ada  nash  yang  jelas  maka  kewajiban  seorang implisit mengintrodusir dirinya sebagai bagian yuris  Muslim  adalah  mencari  dan kelompok ahli hukum ini.
merumuskan  satu “dalil” atau  pembuktian Sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  bahwa rasional,  yakni  dengan  cara  meneliti  secara istiqra' adalah  menarik  kesimpulan  umum induktif (istiqra') terhadap teks-teks agama, lalu berdasarkan  karakterisik  satuan-satuannya dijadikan  premis-premis  yang  kemudian (Ambari,  1996:  ,257),  maka  dalam  rangka digunakan  untuk  menarik  satu  kesimpulan penetapan  hukum  perlu  dilakukan  dengan hukum. seksama.  Untuk  menerapkan  metode istiqra' Bagi  Ibnu  Hazm  (Najib,  2003:  234), terlebih  dahulu  harus  memahami  dan dasar  hukum  itu  hanya  ada  empat  yakni  al- mendalami syllogism. Syllogisme pada  dasarnya Qur'an, sunah, ijma' dan al-dalil (argumentasi terdiri  dari  beberapa  proposisi  yang  disebut akal). Al-dalil yang  dimaksudkan  Ibnu  Hazm dengan “premis mayor”, “premis minor”, dan adalah metode penetapan hukum dengan cara “konklusi”. Syllogisme merupakan  proses meneliti secara induktif teks-teks syari'ah, lalu penalaran  untuk  mencapai  kesimpulan  yang menarik satu kesimpulan hukum darinya. Al- benar  dengan  mendialektikakan  premis- dalil di  sini  harus  memuat  dua  premis,  yang premisnya. Artinya, penyimpulan yang bersifat terdiri dari empat macam. Pertama, dua premis konklusif  tidak  bisa  terjadi  apabila  hanya tersebut merupakan teks syari'ah, seperti sabda terdiri dari satu premis. Di samping itu, dua Nabi  “ Setiap  yang  memabukkan  adalah  khamr ,
15 | Mashudi ; Metode Istiqra' dalam Penetapan Hukum Islam
dan setiap  khamr  adalah  haram ”  (Al-Qusyairi, untuk  diulang-ulang.  Metode  penetapan t.th.:  101),  maka  dapat  disimpulkan  bahwa hukum mereka adalah istiqra' , yaitu penelitian setiap  yang  memabukkan  adalah  haram. terhadap  masalah  membasuh  muka,  dua Kedua ,  dua  premis  yang  salah  satunya tangan,  dan  dua  kaki.  Berbeda  dengan merupakan  teks  syari'ah  dan  yang  lainnya pendapat  ini,  Hanafiyah  menyatakan  bahwa adalah postulat logika. Misalnya, firman Allah mengusap  kepala  tidak  perlu  diulang-ulang. “Dan (apabila) kedua orang tuanya yang mewarisi, Mereka  juga  menggunakan  metode istiqra', maka  bagi  ibu  sepertiga”. Teks  syari'ah  ini dengan objek penelitiannya adalah tayammum menjadi  premis  minor,  sementara  premis dan  mengusap khuff .  Dalam  menanggapi mayornya  adalah  ketetapan  logika  bahwa kedua pendapat ini, al-Ghazali (1332 H: 103) bilangan  menjadi  bulat  satu  bagian  apabila menyatakan bahwa pendapat Hanafiyah lebih sepertiga  itu  ditambah  dengan  dua  pertiga. kuat,  karena  yang  diteliti  adalah  dua  bagian Maka  dengan  demikian,  bila  ibu  mendapat (partikular)  yang  berbeda,  sedangkan  tiga sepertiga, sementara ahli warisnya hanya bapak anggota wudlu yang diteliti Syafi'iyah adalah hal dan ibu, maka bapak menurut logika yang pasti sejenis.  Dengan  demikian,  al-Ghazali  telah mendapatkan dua pertiga.
mempertimbangkan  partikular  yang  diteliti Ketiga , dua premis yang salah satunya dalam  penggunaan  metode istiqra' untuk merupakan  hasil ijma' dan  lainnya  adalah mendapatkan  akurasi  ketepatan  hukum, perintah syari'ah untuk menaati ijma' tersebut. sekalipun  belum  seperti  yang  belakangan Misalnya ijma' umat  Islam  bahwa  darahnya dirumuskan dalam logika modern. Zaid  terjaga  karena ijma' umat  Islam  me- Munculnya  al-Syatibi  (w.  790/1388) ngakuinya  sebagai  Muslim,  sementara pada abad ke-8 H melahirkan paradigma baru perintah  syari'ah  juga  untuk  mentaati ijma' dalam metode penetapan hukum Islam. Hanya tersebut, maka dapat disimpulkan konklusinya saja, sebagaimana disimpulkan Ibrahim setelah bahwa ijma' yang  menyatakan  darahnya  Zaid melakukan  studi istiqra' al-Syatibi.  Al-Syatibi tersebut  harus  ditaati  dan  tidak  boleh sendiri  tidak  secara  eksplisit  memberikan menyelisihinya.
uraian  terperinci  tentang  tata  kerja  metode Keempat , dua premis yang salah satunya istiqra' (Ibrahim,  2008:  188) . Itu  sebabnya, merupakan  ketetapan  syari'ah  yang  umum, penulis  dalam  hal  ini  mengikuti  interpretasi dan yang lainnya adalah kondisi atau peristiwa Ibrahim terhadap isyarat-isyarat al-Syatibi yang spesifik yang merupakan cabang dari ketetapan diakuinya interpretasinya disesuaikan dengan umum  syari'ah  tersebut.  Misalnya,  ketetapan cara kerja suatu metode yang berlaku umum umum  syari'ah  yang  menyatakan  bahwa dalam  penelitian  hukum.  Berikut  pe- tergugat  harus  bersumpah  (pembuktian  bagi rinciannya (Ibrahim, 2008: 189-194): penggugat  dan  sumpah  bagi  tergugat)  yang 1. Menentukan  masalah  atau  tema  yang menjadi  premis  mayor,  kemudian  Zaid
akan  dijadikan  sasaran  penelitian  atau menggugat  Umar  dalam  masalah  utang
yang  akan  dicari  jawabannya.  Dalam piutang  (sebagai  premis  minor),  maka
masalah ini, tentu saja masalah hukum konklusinya adalah Umar harus memberikan
Islam, baik tentang kaidah-kaidah ushul, sumpahnya bila menyangkal gugatan itu.
kaidah-kaidah  fiqh,  maupun  hukum
Sehubungan dengan cara kerja di atas,
spesifik.
sebagai  perbandingan,  al-Ghazali  telah
2. Merumuskan  masalah  atau  tema  yang merintis  masalah  ini  sebelumnya,  ketika
telah ditentukan atau dipilih. Rumusan melakukan  perbandingan  tentang  pendapat
ini penting mengingat data-data, dalam Hanafiyah  dan  Syafi'iyah  mengenai  cara hal ini dalil-dalil dan kenyataan empiris ber wudlu .  Al-Ghazali  telah  mengelaborasi yang relevan, dapat dikumpulkan.
metode istiqra' dalam  mengomparasikan 3. Mengumpulkan  dan  mengidentifikasi pendapat  keduanya  tentang  masalah
semua  nash  hukum  yang  relevan  (baik mengusap  kepala  dalam  ber wudlu .  Syafi'iyah yang  universal  maupun  terperinci) berpendapat  bahwa  mengusap  kepala  adalah
dengan  persoalan  yang  akan  dicari wadzifah ashliyah , itu sebabnya ia disunahkan
jawabannya.  Dalam  kasus  baru  yang
tidak  ditemukan  dalil  partikularnya,
Menurut al-Syatibi, jika terjadi demikian maka  langkah  yang  diambil  adalah
harusnya  tidak  bersikap  (tawaqquf). mengoleksi  dalil-dalil  universal  yang
Namun  tawaqquf  di  sini  ada  dua
mengandung  penjelasan  tentang  nilai-
pengertian yang perlu didiskusikan: (1) nilai  universal,  yang  kemudian
kita  tidak  boleh  melampaui  apa  yang perinciannya  diserahkan  kepada
telah  dinashkan  dalam  hukum  atau manusia ( fahuwa raji' ila ma'nan ma'qul ila
sebab  tertentu.  Karena,  semua  bentuk nadzr  al-mukallaf ).  Seperti;  keadilan,
pelampauan  (perluasan  makna)  tanpa ihsan,  al-'afw (pemberian  maaf),
pengetahuan  tentang  'illahnya  berarti kesabaran,  bersyukur, ta'awun,  tawazun,
menetapkan  hukum  tanpa  dalil,  dan kezaliman,  boros  ( tabdzir ),  kikir,  tidak
akan  bertentangan  dengan  tujuan  al- peduli lingkungan, dan sebagainya. Hal-
Syari'.  (2)  suatu  hukum  tidak  dapat hal  tersebut  tergolong  “nilai  antara”
dilampaui  cakupan  maknanya,  hingga
( wasilah )  untuk  mencapai  “nilai-nilai
diketahui tujuan al-Syari' tentang ala san hakiki  atau  mutlak”  ( ghayah ),  yaitu
pelampauan  (perluasan)  itu.  Alasan kemaslahatan di dunia dan akhirat.
kebolehan ini, menurut al-Syatibi (t.th,
4. Memahami  nash-nash  hukum  tersebut (a),  II:  395),  terdapat  dalam  konsep
satu persatu dan kaitannya satu dengan Masalik  al-'Illah  atau  dari  universalitas lainnya.  Di  samping  pemahaman  ke-
dalil. bahasaan, perlu juga memerhatikan hal- 7. Mereduksi  nash-nash  hukum  menjadi hal  berikut:  Pertama,  konteks  tekstual
kesatuan  yang  utuh,  melalui  proses (siyaq  al-nash)  itu  sendiri.  Kedua,
abstraksi  dengan  mempertimbangkan konteks pembicaraan (siyaq al-khithab).
nash-nash  universal  dan  partikular, Ketiga, konteks kondisi signifikan (siyaq
sehingga  nash-nash  yang  sifatnya
al-hal). Jadi, nash-nash hukujm tersebut
partikular tersebut dapat masuk dalam harus dipahami satu persatu secara detil, kerangka universal. komprehensif,  dimensi  teks-konteks, 8. Cara  kerja  terakhir  metode  ini  adalah dan latar belakang historis nash-nash itu menetapkan  atau  menyimpulkan muncul. hukum  yang  dicari,  baik  bersifat
5. Mempertimbangkan  kondisi-konsdisi
universal, berupa kaidah ushuliyah dan dan  indikasi-indikasi  signifikan  suatu
kaidah fiqh , maupun sifatnya partikular masyarakat (qarain al-ahwal). yang berupa hukum spesifik. Inilah yang
6. Mencermati  alasan  hukum  ('illat  al- disebut produk hukum. hukm) yang dikandung oleh nash-nash Secara  keseluruhan  dapat  ditarik tersebut,  untuk  kemudian  disesuaikan “benang  merah”nya  bahwa  metode istiqra' dengan  konteks  signifikan  dalam menjadikan  teks  dan  konteks  sebagai  obyek merespon  suatu  kasus  hukum  empiris. kajiannya.  Sebagaimana  kajian  di  atas,  teks Alasan  hukum  mengapa  sesuatu yang dimaksudkan di sini adalah mencermati diperintah  (amr)  dan  mengapa  sesuatu dhahir  al-nash ,  sedangkan  konteks  adalah dilarang  (nahy)  perlu  dicermati  karena makna  substansi  atau 'illat yang  terkandung alasan  hukum  tersebut  terkadang dalam  sebuah  teks.  Pemahaman  secara  teks- diketahui  jelas  ('illah  ma'lumah)  dan konteks  inilah  yang  ditekankan  al-Syatibi terkadang tidak diketahui ('illah ghairu dengan menyebutnya sebagai kelompok aliran ma'lumah). Yang diketahui tuntutannya al-Rasikhun (Al-Syathibi, t.th (a), II: 391; t.th (b), harus  diikuti,  seperti  nikah  illahnya II: 274-275). Menurutnya, model pemikiran ini untuk kemaslahatan keturunan, jual beli adalah  yang  pantas  dijadikan  rujukan  dalam illahnya untuk kemaslahatan pemanfaat-
mengetahui  maksud  al-Qur'an  dan  hadis an  benda  yang  ditransaksikan,  sanksi (Arifin,  2000:  109).  Misalnya,  larangan huk um  (hadd)  illahnya  untuk memukul orang tua, larangan mengkonsumsi kemaslahatan  kelestarian  hidup. pil  ekstasi,  narkoba,  ganja,  dan  sejenisnya. Bagaimana jika illahnya tidak diketahui? Larangan-larangan  tersebut  tidak  disebutkan
17 | Mashudi ; Metode Istiqra' dalam Penetapan Hukum Islam
secara  eksplisit  baik lafdziyah ataupun penelitian istiqra'i bahwa: ma'nawiyah nya,  akan  tetapi  didapat  dari 1.Banyak  ayat  yang  mengandung 'amr pemahaman  makna  substansial  yang
untuk melaksanakan salat; menyertai dhahir al-nash al-Qur'an dan Hadis. 2. Pujian kepada orang yang melaksanakan salat;
3.Cobaan  dan  ancaman  bagi  yang
Produk-Produk Metode Istiqra'
meninggalkan salat;
Terdapat beberapa contoh yang pernah
4.Perintah  kepada  mukallaf  untuk
dilakukan  oleh  para  ahli  ushul  fiqh,  yang
melaksanakan  salat  dalam  keadaan
mengambil  kesimpulan  berdasarkan  pe-
apapun, baik dalam keadaan damai atau
nelitian istiqra' bahwa  “pada  prinsipnya perang  dengan  cara  berdiri,  atau  jika
kalimat perintah yang terdapat pada teks (ayat
dalam  keadaan 'udzur boleh  dengan atau  hadis)  menunjukkan  wajib”  (Ambari,
duduk, berbaring atau dengan isyarat;
1996:  257).  Kesimpulan  ini  diambil
5. Riwayat secara turun temurun dari Nabi
berdasarkan  pada  satuan-satuan  pernyataan
Muhammad  SAW  hingga  kini  yang
(premis) berupa:
menunjukkan  bahwa  umat  Islam
1.  Pernyataan  ayat  yang  menunjukkan memelihara pelaksanaan salat.
bahwa Allah SWT mencela orang yang tidak  mengindahk an  apa  yang Pernyataan 1 – 5 tersebut menunjukkan diperintahkan;
bahwa  kebanyakan  premis  tersebut  me-
2.  Pernyataan  yang  menunjukkan  bahwa
nunjukkan  bahwa  salat  itu  hukumnya wajib. Allah  mengancam  orang  yang  tidak
karena  menyangkut  persoalan  agama,  maka
melaksanakan perintah;
kesimpulan  yang  diperoleh  dari istiqra'  naqis 3. Pernyataan Rasulullah berupa perintah
dengan  mutu dhanny harus  meyakinkan. atau  tindakan  memberi  contoh  yang disebabkan  hal  itu,  maka  mayoritas  ahli usul difahami  para  sahabatnya  sebagai
fiqh memperkuat  hasil istiqra' dengan ijma' sesuatu  yang  wajib  dilaksanakan  dan
umat,  sehingga  kesimpulan  yang  dihasilkan
anggapan  mereka  dibenarkan  oleh
tidak  mendapat  bantahan  seperti  tidak  ada
Rasulullah sendiri;
bantahan  dari  umat  Islam  tentang  wajibnya
4.  Pernyataan  berupa  riwayat  kebahasaan
salat lima waktu.
menunjukkan  bahwa fi'il  'amr (kalimat Contoh dari penerapan metode istiqra' perintah)  itu  menunjukkan  wajib
pada ayat-ayat al-Qur'an di atas pada dasarnya kecuali ada indikasi yang menunjukkan
tidak  jauh  berbeda  dengan  metode  yang makna lain.
tergolong baru dalam menafsirkan al-Qur'an,
Beberapa  pernyataan  (premis)  di  atas yaitu  tafsir maudlu'i .  Caranya,  untuk terlebih  dahulu  harus  dilihat  dengan menafsirkan  atau  menggali  hukum  tentang komprehensif, setelah teruji kebenarannya dan suatu permasalahan (tema) tertentu, misalnya, kebanyakan dari premis di atas mengisyaratkan “kufr menurut  al-Qur'an ” ,  maka  terlebih bahwa “ amr menunjukkan makna wajib” maka dahulu  harus  mengumpulkan  premis  yang dapat ditarik kesimpulan umum bahwa pada berupa  ayat-ayat  yang  berbicara  tentang kufr . prinsipnya amr dipergunakan untuk wajibnya Kemudian premis-premis tersebut diteliti dan sesuatu  yang  diperintahkan.  Kesimpulan difahami  secara  menyeluruh,  dan  diambil umum  ini  dihasilkan  oleh istiqra'  masyhur sebuah kesimpulan. karena  tidak  semua  premis  menunjukkan karakteristik makna yang sama.
Contoh  lain  pada  hukum  fiqh “amali” Metode  Istiqra'  dalam  Perkembangan yang  manyatakan  bahwa  “salat  lima  waktu Hukum Islam Kontemporer hukumnya  wajib”  (Ambari,  1996:  258).
Perubahan  sosial  pada  dasarnya  adalah Kesimpulan ini bukan hanya didasarkan pada suatu  bentuk  perubahan  yang  melahirkan satu  penggalan  ayat  saja,  karena  itu  belum akibat sosial, sehingga terjadi pergeseran pada cukup  untuk  menentukan  satu  kesimpulan hubungan  individu  dengan  individu  atau hukum. Hukum wajibnya salat dihasilkan oleh kelompok  dengan  kelompok  dalam  masya-
rakat.  Bagi  Soerjono  Soekanto,  perubahan masyarakat. sosial  terjadi  karena  perubahan  geografis,
Prinsip-prinsip istiqra' di  atas,  tentu kebudayaan  materiil,  komposisi  penduduk, relevan diterapkan untuk mengatasi persoalan ideologi,  maupun  karena  adanya  penemuan- kontemporer  yang  menuntut  pencermatan penemuan baru dalam masyarakat (Soekanto, dari berbagai pendekatan “baru”. Pendekatan 2000: 337). istiqra' bukan  hanya  mengandalkan  metode Termasuk dari perubahan sosial tersebut bayani atas  nash,  apalagi  satu  nash  saja, adalah perubahan hukum, yang dalam hal ini melainkan pemanfaatan pencermatan konteks hukum Islam. Artinya, perubahan sosial akan yang  berkembang.  Berkaitan  penerapan m e m e n g a r u h i   p e r u b a h a n   h u k u m , hukum  Islam,  demikian yang disitir Ibrahim sebagaimana  perubahan  hukum  juga  dapat dalam  bukunya,  dalam istiqra' al-Syatibi memengaruhi  perubahan  sosial.  Pengaruh terdapat  konsep  “ Nadzariyah  al-Fa'al” ,  yakni timbal  balik  antara  perubahan  sosial  dan sebuah konsep yang memahami bahwa Tuhan perubahan  hukum  dapat  dilihat  pada  watak memberikan  kewenangan  kepada  manusia dan  peran  atau  fungsi  hukum  dalam untuk  melakukan  uji  coba  atau  eksperimen, kehidupan  sosial  dan  tuntutan-tuntutan setelah secara teoritis, dalam pandangan ahli masyarakat (Dirjosiswono, 1983: 76). Terlepas hukum,  aturan  tersebut  memang  dapat dari  fungsi  hukum  sebagai  sarana  kontrol mendatangkan  kemaslahatan.  Konsep  ini sosial  ( social  control ),  yakni  untuk didukung  oleh  pandangan  bahwa  tradisi- mempertahankan stabilitas sosial atau sebagai tradisi  ada  yang  mengalami  perubahan  dan sarana  mengubah  masyarakat  ( social pergantian,  sehingga  berbeda  antara  satu engineering )  (Soekanto,  2007:  107).  Yang  jelas wilayah  dengan  lainnya.  Konsep  ini  juga dengan  perubahan,  kebutuhan  dan didasari  oleh  prinsip mashlahah yang  sesuai kepentingan masyarakat akan semakin banyak dengan maqashid  al-syari'ah (Ibrahim,  2008: dan meningkat. Dalam konteks hukum Islam, 240, 249). kondisi  semacam  ini  merupakan  suatu
Sejalan dengan pengembangan di atas,
tantangan bagi eksistensi hukum Islam.
Fanani  (2010:  197-198)  mengadopsi  dua
Kemunculan istiqra' merupakan inovasi prinsip  yang  ditawarkan  Feyerabend,  yakni metode  penetapan  hukum  Islam  untuk prinsip “pengembangbiakan atau prinsip apa mengatasi  “kelemahan”  hukum  Islam  yang saja  boleh”  ( anything  goes )  dalam  pengem- ada.  Sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  bahwa bangan ilmu ushul fiqh. Prinsip pengembang- metode istiqra' memiliki  beberapa  prinsip, biakan  ini  bukan  aturan  metodologis, yaitu: Pertama ,  kolektifitas  dalil  dalam melainkan  suatu  prinsip  bahwa  kemajuan penerapan suatu hukum, bukan hanya dengan suatu  ilmu  pengetahuan  tidak  dapat  dicapai satu  dalil  saja,  baik  yang  sifatnya  universal dengan mengikuti metode atau teori tunggal. maupun partikular (Al-Syathibi, t.th (b), II: 5). Ke m a j u a n   i l m u   p e n g et a h u a n   a k a n Kedua ,  prinsip  memerhatikan qarain  al-ahwal berkembang  dengan  membiarkan  teori-teori (indikasi-indikasi  keadaan  tertentu),  baik bermunculan  dengan  pesat  dan  berkembang manqulah, yakni  yang  berhubungan  dengan sendiri-sendiri. Prinsip ini dapat dipergunakan nash-nash  secara  langsung  seperti  kaidah- untuk  studi  hukum  Islam  kontemporer kaidah  hukum  Islam,  maupun ghairu sehingga  setiap  pengkaji  dapat  secara  sadar manqulah, yaitu  yang  tidak  berkaitan  secara memaknai  prinsip-prinsip  ushul  fiqh  sesuai langsung  dengan  nash,  melainkan  ber- dengan  persoalan  keagamaan  dan  situasi hubungan dengan konteks masyarakat. Hal ini sosialnya  sendiri.  Dengan  begitu,  pluralisme memungkinkan istiqra' menembus  persoalan teori  ataupun  pluralisme  metodologi  dalam hukum-hukum  spesifik  ( far'iyah ). Ketiga , segala riset hukum Islam kontemporer dapat sebagai  kelanjutan  dari  prinsip  di  atas, dibenarkan dan dilakukan. penetapan  suatu  hukum  haruslah  mem-
Tawaran  “pembebasan”  ini  mengingat pertimbangkan  aspek  kesejarahan  penetapan bahwa, semua metode yang ada, termasuk yang hukum  itu  sendiri,  serta  kaitannya  dengan diklaim  paling  sempurna  sekalipun,  pastilah tradisi  yang  melekat  dalam  kehidupan memiliki  keterbatasan,  sehingga  tidak  bisa
19 | Mashudi ; Metode Istiqra' dalam Penetapan Hukum Islam
dipaksakan  meneliti  semua  objek.  Jika  ilmu
Ilm li al-Malayin.
ushul  fiqh  ditujukan  untuk  menelorkan Dirjosiswono, Sudjono, 1983, Sosiologi Hukum;
hukum Islam dan menjalankan hukum sesuai
Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial , dengan maksud Tuhan, maka tidak ada yang
Jakarta: CV Rajawali. tahu  maksud  Tuhan  yang  sebenarnya.  Yang
Fanani,  Muhyar,  2010, Metode  Studi  Islam; paling mungkin dilakukan manusia hanyalah
Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara Pandang , Yogyakarta: Pustaka Pelajar. mengira  maksud  Tuhan  sesuai  dengan Al-Fayumi,  t.th., al-Mishbâh  al-Munir ,  Beirut: paradigma  keilmuan  dan  situasi  sosial  yang
Dar al-Fikri. melingkupinya.
Al-Ghazali,  Abu  Hamid  Muhammad  ibn Dengan  semangat  keilmuan  di  atas,
Muhammad,  1332  H, al-Mustasyfa  fi tentu  penerapan  metode istiqra' dalam
Ushul al-Fiqh, Beirut: Dar al-Fikr. penetapan hukum Islam kontemporer menjadi Ibrahim,  Duski,  2008, Metode  Penetapan sangat  dimungkinkan.  Meskipun  di  sisi  lain,
Hukum  Islam;  Membongkar  Konsep  al- disadari akan bermunculan ketetapan hukum
Istiqra'  al-Ma'nawi  al-Syatibi, Yogyakarta: Islam  menurut  “kehendak” dan  kemampuan
Ar-Ruzz Media.
pelakunya. Namun hal semacam ini, sebagai-
Al-Jurjani,  Ali  ibn  Muhammad  al-Sayyid  al- mana  yang  mewarnai  sejarah  per-kembangan
Syarif, t.th., Kitab at-Ta'rifât , t.tp: Dar al- hukum Islam sejak masa Nabi hinga sekarang,
Irsyad. menunjukkan  bahwa  hukum  Islam  selalu Al-Mar'asyli, Muhammad Abdurrahman, t.th.,
“berversi” ; subjektif, temporal dan bermuatan
Ikhtilâf  al-Ijtihâd  wa  Taghayyurihi  wa lokal.
Atsaru Dzalika fi al-Futya, Beirut: Majdi.
Mughits,  Abdul,  2003,  “Epistimologi  Ilmu
Penutup
Ekonomi Islam” , dalam Jurnal Hermenia , Ketika  suatu  teks  selalu  menyimpan
Vol. 2, No. 2, Desember 2003.
makna  yang  tidak  tunggal,  maka  keberadaan Muslim, Imam, t.th., Sahih Muslim, Beirut: Dar konteks  menjadi  dibutuhkan.  Itu  sebabnya,
al- Kitab al-Ilm. pemaknaan terhadap teks ini pun disuguhkan
Najib,  Agus  Moh.,  2003,  “Nalar  Burhani untuk  dan  atasnama  kontekstualitas.
d a l a m   H u k u m   I s l a m ;   S e b u a h Partikularitas  kritik  dan  saran  akan  penulis
Penelusuran  Awal ”, dalam  Jurnal konklusikan menjadi universalitas perbaikan.
Hermenia , Vol. 2, No. 2, Desember 2003. Soekanto,  Soerjono,  2000, Sosiologi;  Suatu DAFTAR PUSTAKA Pengantar, Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Ambary,  Hasan  Mu'arif,  1996,  “Istiqra'”, ___________,  2002, Pokok-pokok  Soiologi dalam  Abdul  Aziz  Dahlan,  et.al  (ed) , Hukum , Jakarta: Raja Grafindo Persada. Ensiklopedi  Islam ,  Jakarta:  PT  Ikhtiar Supena, Ilyas dan M. Fauzi, 2002, Dekonstruksi
Baru Van Hoeve.
dan  Rekonstruksi  Hukum  Islam ,
Anwar,  Syamsul,  2002, Paradigma  Fiqh
Yogyakarta: Gama Media.
kontemporer;  Mencari  Arah  Baru  Telaah
Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim abn Musa, t.th. Hukum  Islam, Jakarta:  Nuansa  Press,
(a), Al-I'tisham , Beirut: Dar al-Fikr. 2002.
____________, t.th. (b), Al-Muwafaqat fi Ushul
Arifin,  Zainul,  2000,  “Pendekatan  dalam al-Syari'ah, Beirut:  Dar  al-Kutub  al- Memahami  al-Qur'an  dan  al-Hadis
Ilmiah.
Perspektif  al-Syatibi” , dalam  Jurnal Al-Zuhaili,  Wahbah,  1987, Ushul  al  fiqh  al- Akademika , vol. 06, No. 6, 2 Maret 2000.
Islami, Beirut: Dar al-Fikr.
Baso,  Ahmad,  2006, NU  Studies;  Pergolakan Pemikiran  antara  Fundamentalisme  Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal, Jakarta: Penerbit Erlangga. Al-Dawalibi,  Muhammad  Ma'ruf,  1965, al- Madkhal ila Ushul al-Fiqh , Beirut: Dar al-