## ANALISIS KEBIJAKAN PEMULIHAN CITRA INDONESIA PADA MASA KEPEMIMPINAN PRESIDEN SBY
Muhammad Nizar Hidayat 1 1 Peneliti pada Nusantara Strategic House Alamat Korespondensi : m.nizar.hidayat@gmail.com
Abstract
This  article  aim  to  describe  and  analyze  President  Susilo  Bambang Yudhoyono’  policy  in  clearing  up  Indonesia’  national  image  as  a  country prone to terrorism. Such negative image is considered as a stumbling block to  national  development  agenda  especially  in  tourism.  Therefore, Indonesia  under  the  presidency  of  Susilo  Bambang  Yudhoyono  were actively tried to turn the negative image in international society by doing series of diplomacies both in billateral form with United States, Australia, and Rusia, and multilateral as well as in international forums, regional and international organization such as ASEAN and the United Nations. Keyword : Regional Policy, ASEAN, Security
Abstrak Tulisan  ini  berusaha  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  kebijakan
Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  dalam  memulihkan  citra  Indonesia sebagai  negara  yang  rawan  akan  tindakan  terorisme  (terrorism  prone). Citra  yang  buruk  tersebut  ditengarai  dapat  menghambat  pembangunan nasional  khususnya  di  bidang  pariwisata.  Untuk  itu  Indonesia  dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan berbagai kebijakan  untuk  merubah  citra  Indonesia  di  mata  internasional  seperti melakukan  diplomasi  bilateral  dengan  Amerika  Serikat,  Australia  dan
Rusia  selain  itu  Indonesia  juga  aktif  berdiplomasi  pada  forum-forum multilateral dan organisasi regional maupun internasional seperti ASEAN dan PBB.
Kata Kunci : Pemulihan Citra, Terorisme, Indonesia

## Pendahuluan
Pada  masa  satu tahun  setelah menjabat  menjadi  Presiden  Indonesia, pemerintahan  SBY  kembali  diuji  dengan  peristiwa  bom  Bali  II  yang merupakan  serangkaian  peledakan  di  Kuta  dan  Jimbaran  pada  tanggal  1 Oktober  2005.  Peristiwa  itu  memakan  korban  jiwa  sebanyak  23  orang  dan melukai  sedikitnya  196  orang.  Meskipun  jumlah  korban  yang  tewas  tidak sebesar  ketika  bom  Bali  I  pada  tahun  2002  namun  kejadian  itu  memberi dampak yang sangat buruk bagi Indonesia, khususnya citra Indonesia sebagai sarang  teroris  dan  negara  yang  tidak  aman  khususnya  bagi  wistawan  dari negara  barat.  Serangan  para  teroris  yang  disinyalir  berasal  dari  jaringan Amrozi  itu  tidak  hanya  berakibat  pada  tewasnya  orang-orang  yang  tidak bersalah,  namun  lebih  luas  dari  hal  tersebut  adalah dampak  buruknya  bagi proses  pembangunan  nasional  Indonesia.  Sebagai  negara  yang  relatif  baru terlepas dari rezim otoriter dan dalam proses transisi menuju era reformasi, tentu  saja  serangan  yang  dilakukan  oleh  para  teroris  tersebut  merupakan penghalang  bagi  terciptanya  stabilitas  nasional  yang  sangat  dibutuhkan dalam pembangunan.

## Analisis Kebijakan Pemulihan Citra Indonesia …………………. (Muhammad Nizar Hidayat)
Peristiwa  pengeboman  oleh  jaringan  teroris  internasional  di  Hotel J.W. Marriott Jakarta tahun 2003 dan di Kedutaan Besar Australia, pada tahun 2004, serta di Bali pada tahun 2002 dan 2005 menimbulkan kekhawatiwan dari pemerintah dan rakyat Indonesia akan persepsi buruk yang disematkan terhadap  negara  ini.  Beberapa  pengamat  dan  ahli  terorisme  internasional mengkhawatirkan Indonesia sebagai pusat terorisme global (Wibowo, 2013). Citra  negatif  yang  terbentuk  akibat  dari  serangkaian  serangan  bom  di Indonesia tersebut membuat beberapa negara besar mengeluarkan larangan bepergian ke Indonesia (travel warning) karena khawatir akan keselamatan warganegara  mereka  ditengah-tengah  kondisi  Indonesia  yang  tidak  stabil tersebut. Hal ini tentu saja berdampak pada proses pembangunan Indonesia terutama di bidang pariwisata yang terkena imbas langsung dari citra negatif Indonesia yang terbentuk.
Selain  itu,  pada  kurun  waktu  tersebut,  isu  isu  terorisme  yang merupakan  isu  yang  sangat  penting  pada  masa-masa  itu.  Isu  terorisme  ini bahkan  mengalahkan  isu-isu  lainnya  seperti  HAM  dan  demokrasi  terutama bagi  AS  (Winarno,  2011).  Tentu  saja  katalisasi  isu  terorisme  di  dunia internasional  tidak  terlepas  dari  peristiwa  11  September  2001,  dimana  hal tersebut  menandai  perubahan  tatanan  dalam  politik  internasional. dikarenakan  dunia  tengah  memfokuskan  diri  pada  isu  keamanan  non tradisional  yang  muncul  pada  abad  21  ini,  maka  posisi  Indonesia  sebagai negara  yang  terkena  dampak  terorisme  sangatlah  sulit.  Sebagaimana  telah disinggung sebelumnya, Indonesia yang baru memasuki era reformasi pasca lengsernya  Presiden  Suharto  pada  tahun  1998  mengalami  proses transformasi yang terjal yang berasal dari faktor domestik dan internasional. Di  dalam  negeri,  instabilitas  politik  yang  tinggi  membuat  proses  jalannya pemerintahan  terhambat,  bahkan  pemakzulan  presiden  pernah  dilakukan pada era ini, suatu hal yang tidak pernah terbayangkan terjadi pada era Orde Baru.
Instabilitas  politik  tersebut  membuat  energi  Indonesia  dihabiskan pada permasalahan untuk menegakkan kembali ketertiban yang dibutuhkan dalam  proses  bernegara  sehingga  pembangunan  nasional  bisa  kembali dijalankan.  Demokratisasi  menjadi  agenda  utama  bagi  Indonesia  di  era reformasi yang memiliki tujuan untuk merubah sistem politik otoriter yang memarjinalkan  sebagian  besar  rakyat  Indonesia.  Disamping  itu,  proses demokratisasi  juga  ditujukan  untuk  merubah  persepsi  masyarakat internasional tentang Indonesia yang sarat akan korupsi.
Meski  demikian,  belum  usai  upaya  untuk  merubah  citra  negatif Indonesia  sebagai  negara  korup,  serangan  bom  dari  teroris  kembali menambah  beban  pemerintahan  baru  yang  semakin  tersudut  dalam  isu-isu terorisme yang menjadi pusat perhatian masyarakat dunia. Terlebih lagi jika melihat  bahwa  secara  demografis,  Indonesia  merupakan  negara  dengan jumlah  penduduk  muslim  terbesar  di  dunia,  maka  hal  tersebut  turut menambah kompleksitas permasalahan terorisme yang diidentikkan dengan ajaran dari kaum Islam garis keras.
Indonesia  bisa  dikatakan  baru  mendapatan  stabilitas  politik  yang relatif  kuat  ketika  presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  (SBY)  terpilih menjadi  presiden  keenam  Republik  Indonesia  menggantikan  presiden Megawati. Mengapa masa pemerintahan SBY menjadi semacam turning point bagi  Indonesia,  itu  disebabkan  karena  pada  saat  itu,  prinsip-prinsip demokratisasi  dan  reformasi  Indonesia  telah  berhasil  diimplementasikan setidaknya  secara  procedural  dimana  presiden  SBY  dipilih  melalui mekanisme pemilihan langsung yang baru pertama kali dilakukan sejak era presiden Suharto.
Dengan demikian, pemerintahan SBY dianggap sebagai pemerintahan pertama  yang  dihasilkan  oleh  proses  demokratisasi  langsung  yang  dipilih oleh  rakyat  Indonesia.  Namun  sebagaimana  yang  telah  dipaparkan sebelumnya,  terdapat  tugas-tugas  serta  pekerjaan  besar  yang  harus diselesaikan  oleh  pemerintahan  yang  baru  ini,  khususnya  permasalahan terkait  dengan  keamanan  non  tradisional  terorisme  yang  mengakibatkan citra Indonesia menjadi negatif di mata dunia internasional.
Menyadari  akan  hal  itu,  tulisan  ini  tertarik  untuk  melihat  kebijakan luar  negeri  pada  masa  pemerintahan  presiden  SBY  yang  dibuat  untuk memulihkan  citra  Indonesia  yang  rusak  oleh  ulah  para  teroris  tersebut. Tulisan  ini  akan  menyoroti  upaya-upaya  pemulihan  citra  Indonesia  yang dilakukan oleh SBY dengan melihat pada aspek-aspek yang mempengaruhi ( the  influences  of  foreign  policy )  pemerintahan  SBY  dalam  mengambil kebijakan-kebijakan  luar  negeri  yang  dianggap  perlu  dan  penting  dalam mencapai  tujuannya.  Dalam  mendekati  permasalahan,  pendekatan reductionism akan  digunakan  untuk  mendapatkan  gambaran  tentang  garis besar dari upaya yang dilakukan oleh SBY.

## Konsep Kebijakan Luar Negeri
Kebijakan  yang  diambil  oleh  presiden  SBY  dalam  upayanya  untuk memulihkan  citra  Indonesia  bisa  dijelaskan  dengan  konsep  kebijakan  luar negeri.  Sebagai  konsep  yang  melekat  erat  dengan  bidang  studi  Hubungan Internasional,  konesp  kebijakan  luar  negeri  memang  ditujukan  untuk membantu  para  penstudi  Hubungan  Internasional  untuk  menjelaskan fenomena yang terjadi terkait dengan perilaku negara-negara di dunia, meski demikian  pada  hakikatnya  kebijakan  luar  negeri  juga  tidak  bisa  dipisahkan dari konsep kebijakan publik secara umum karena kebijakan luar negri juga merupakan  produk  yang  dihasilkan  oleh  suatu  pemerintahan,  namun perbedaan  yang  ada  adalah  tentang  sasaran  proyeksinya  dimana  kebijakan luar negeri ditujukan untuk merespon situasi dan kondisi yang terjadi pada lingkungan eksternalnya sedangkan kebijakan publik secara umum ditujukan kepada  lingkungan  internal  dari  suatu  negara.  Dengan  demikian  bisa dikatakan  bahwa  kebijakan  luar  negeri  dan  kebijakan  publik    (kebijakan dalam  negeri)  sangat  erat  hubungannya,  sehingga  ada  slogan  bahwa kebijakan luar negeri mulai ketika kebijakan dalam negeri berakhir ( foreign policy begins when domestic policy ends ).

## Analisis Kebijakan Pemulihan Citra Indonesia …………………. (Muhammad Nizar Hidayat)
Kebijakan  luar  negeri  merupakan  hal  sentral  dalam  politik internasional,  setidaknya  secara  tradisional  dimana  fokus  kajian  para penstudi  hubungan  internasional  berpusat  pada  perilaku  negara.  Kebijakan luar negeri menjadi tolak ukur yang bisa dilihat untuk mengetahui perilaku suatu  negara  terhadap  lingkungan  eksternalnya.  Sebagaimana  yang  telah disinggung sebelumnya, kebijakan luar negeri suatu negara tidak pernah bisa dilepaskan dari kebijakan dalam negerinya, kebijakan luar negeri merupakan bagian  dari  kebijakan  negara  secara  umum.  Kebijakan  luar  negeri diformulasikan  dengan  mempertimbangkan  kepentingan  nasional  suatu negara. Disini terletak permasalahan yang cukup rumit, dimana kepentingan nasional  sendiri  merupakan  konsep  yang  tidak  mudah  untuk  diuraikan. Kepentingan nasional bisa berbeda definisi dan maknanya apabila di dekati dengan  pendekatan  yang  berbeda-beda  seperti  Realisme  dan  Liberalisme yang  memadang  kepentingan  nasional  sebagai  sesuatu  yang given dan Konstruktivisme  yang  lebih  condong  untuk  menganggap  kepentingan nasional sebagai suatu produk sosial-politik masyarakat.
Meskipun  konsep  kepentingan  nasional  merupakan  konsep  yang penuh dengan perdebatan, setidaknya untuk mempermudah kita memahami kebijakan  luar  negeri,  kepentingan  nasional  bisa  diasumsikan  sebagai kepentingan  esensial  yang  dibutuhkan  oleh  suatu  negara  untuk  bisa  tetap bertahan  sebagai  suatu  entitas  politik  dalam  komunitas  internasional. dengan  demikian  kepentingan  nasional  dari  suatu  negara  selalu  berkaitan erat dengan kepentingan nasional dari negara lain. Hampir semua negara di dunia  ini  menentukan  atau  memformulasikan  arah  kebijakan  luar  negeri mereka  dengan  mempertimbangkan  kemampuan  dan  kapabilitas  mereka masing-masing.  Selain  itu  formulasi  kebijakan  luar  negeri  juga  selalu mempertimbangkan  situasi  dan  kondisi  eksternal  karena  pada  ruang  itulah kebijakan luar negeri suatu negara diproyeksikan.
Ada  beberapa  penstudi  Hubungan  Internasional  yang  merumuskan definisi  dari  kebijakan  luar  negeri.  George  Modelski  mendefiniskannya sebagai “the  system  of  activities  evolved  by  communities  for  changing  the behavior  of  other  states  and  for  adjusting  their  own  activities  to  the international  environment ”  atau    sistem  atau  panduan  dari  aktivitas  yang dibuat  dan  dikembangkan  oleh  entitas  politik  untuk  merubah  perilaku negara  lain  serta  untuk  menyesuaikan  aktivitas  mereka  sendiri  terhadap situasi dan kondisi dari lingkungan internasional (Modelski, 1962).
Dalam  pandangan  Modelski,  yang  ditekankan  dari  konsep  kebijakan luar  negeri  berada  pada  fungsinya  sebagai  instrument  untuk  merubah perilaku  negara  lain  yang  berada  di  lingkungan  eksternal.  Meski  demikian, definisi  yang  diformulasikan  oleh  Modelski  tersebut  mendapatkan  banyak tanggapan  yang  mengatakan  bahwa  definisi  itu  terlalu  sempit  karena  pada kenyataannya,  kebijakan  luar  negeri  yang  dibuat  oleh  suatu  negara  tidak hanya  semata-mata  bertujuan  untuk  merubah  perilaku  negara  lain,  namun dalam  beberapa  kasus  kebijakan  luar  negeri  justru  dibuat  untuk mempertahankan status quo. Tentu saja formulasi kebijakan luar negeri yang
dibuat  untuk  merubah  ataupun  mempertahankan  status  quo  berkaitan dengan kepentingan nasional dari negara tersebut.
Kemudian  penstudi  lain  seperti  F.S  Northedge  juga  mendefiniskan konsep  kebijakan  luar  negeri  yang  mirip  dengan  apa  yang  dituliskan  oleh Modelski. Northedge menganggap kebijakan luar negeri sebagai penggunaan pengaruh  politik  yang  ditujukan  untuk  membujuk  negara  lain  untuk mengarahkan kebijakan negara tersebut sesuai dengan keinginan dari negara pembuat  kebijakan  luar  negeri.  Dengan  kata  lain  kebijakan  luar  negeri tersebut  merupakan  interaksi  dari  kekuasaan  politik  dari  luar  (negara  lain dimana kebijakan luar negeri mereka diproyeksikan) serta kekuasaan politik dalam negeri (sistem politik dan konsensus nasional) (Northedge, 1968)
Definisi  lain  datang  dari  Joseph  Frankel  dan  Hugh  Gibson.  Frankel menuliskan bahwa kebijakan luar negeri mengandung keputusan-keput.usan dan  kebijakan-kebijakan  yang  melibatkan  beberapa  hubungan  atau keterkaitan  antara  satu  negara  dan  negara  lain  yang  kemudian  bisa  diukur ( foreign  policy  consists  of  decisions  and  actions  which  involve  to  some appreciable extent relations between one state and others) (Frankel , 1968). Selanjutnya  Hugh  Gibson  menuliskan  definsi  dari  kebijakan  luar negeri  yang  ia  jabarkan  cukup  panjang  sebagai  “ a  well  rounded comprehensive  plan,  based  on  knowledge  and  experience,  for  conducting  the business of government with the rest of the world. It is aimed at promoting and protecting  the  interest  of  the  nation.  This  calls  for  a  clear  understanding  of what, whose interests are and how far we can help to go with the means at our disposal. Anything less than this falls short of being a national foreign policy” (sebuah  rencana  yang  matang  dan  komprehensif  yang  didasarkan  pada pengetahuan  dan  pengalaman  untuk  menjalankan  urusan  pemerintahan dengan  pihak-pihak  lainnya  di  seluruh  dunia.  Tujuan  utama  dari  kebijakan luar  negeri  adalah  untuk  mempromosikan  dan  melindungi  kepentingan nasional.  Kebijakan  luar  negeri  mensyaratkan  kejelasan  dan  pemahaman tentang apa, kepentingan siapa dan sejauh mana kita bisa mencapai sesuatu dengan  segala  kapabilitas  yang  kita  miliki.  Untuk  itu  jika  suatu  kebijakan tidak  memenuhi  unsur-unsur  diatas  maka  ia  tidak  bisa  dikatakan  sebagai suatu kebijakan luar negeri) (Gibson, 1944).
Konsep kebijakan luar negeri yang telah dipaparkan diatas kemudian menjadi  acuan  untuk  memahami  tema  yang  diambil  dalam  tulisan  kali  ini yakni  kebijakan  pemerintah  Indonesia  pada  masa  pemerintahan  presiden SBY  untuk  memulihkan  citra  Indonesia  yang  tercoreng  akibat  terorisme. Dengan  kata  lain  tulisan  ini  akan  melihat  bagaimana  upaya  pemerintah Indonesia  untuk  merubah  atau  mempengaruhi  situasi  dan  kondisi lingkungan ekternalnya terkait dengan citra negatif Indonesia sebagai negara sarang terorisme serta rawan terhadap serangan terorisme.

## Navigating in the Turbulent Ocean
Presiden SBY yang menggantikan Megawati pada pemilihan langsung pertama di Indonesia pada tahun 2004. Selain menggantikan posisi Megawati

## Analisis Kebijakan Pemulihan Citra Indonesia …………………. (Muhammad Nizar Hidayat)
sebagai  orang  nomor  satu  di  Indonesia,  SBY  juga  mewarisi  segala permasalahan  Indonesia  dari  pemerintahan  sebelumnya.  Permasalahan- permasalahan  tersebut  berasal  dari  internal  Indonesia  maupun  situasi  dari lingkungan internasional. Meskipun demikian, dengan berkembangnya studi Hubungan  Internasional  yang  menjadi  semakin  mapan  dengan  berbagai macam pendekatan dan teori yang ditemukan oleh para ahli, maka segregasi antara  faktor  internal  dan  eksternal  (internasional)  dalam  mempengaruhi perilaku suatu aktor dalam HI menjadi semakin kabur.
Para ilmuan HI kontemporer sepakat bahwa faktor-faktor internal dan eksternal  saling  berkelindan  dalam  mempengaruhi  perilaku  aktor-aktor  HI. Dengan  globalisasi,  isu-isu  lokal  bisa  menjadi  isu  global  dan  menjadi konsumsi  masyarakat  internasional,  dan  sebaliknya,  isu  internasional  isa terlokasir dalam suatu wilayah tertentu yang mengubah tatanan masyarakat setempat baik dalam bidang budaya, ekonomi, dan politik.
Rizal  Sukma,  mengemukakan  beberapa  peristiwa  yang  ia  sebut sebagai defining moment yang dramatis yang merubah tatanan dunia ( world order ), mulai dari berakhirnya Perang Dunia II dan digantikan dengan Perang Dingin,  kemudian  runtuhnya  tembok  Berlin  dan  bubarnya  Uni  Soviet,  dan runtuhnya gedung World Trade Center (WTC) akibat aksi terorisme sebagai defining  moment yang  mempengaruhi  perubahan  lanskap  tatanan internasional kontemporer (Winarno, 2011).
Perubahan  lanskap  itu  meliputi  perubahan  isu  sentral  dalam  politik internasional maupun sistem internasional. Pasca Perang Dingin, dunia tidak (hanya)  lagi  terkooptasi  pada  isu-isu  mengenai  hubungan  Barat-Timur, ancaman  senjata  nuklir,  perang  ideologi  antara  Liberal-Kapitalis  versus Sosialis-Komunis,  krisis  diplomasi  dan  lain  sebagainya.  Isu  yang  menjadi perhatian  dunia  internasional  juga  meluas  kepada  isu  tentang  pencarian bentuk “Tatanan Dunia Baru”, kesenjangan ekonomi antara negara maju dan tertinggal  ( between  developed  and  less  developed  countries )  dan  isu-isu mengenai lingkungan dan ekologi (White dkk, 1997). Prof.  Budi  Winarno,  dalam  bukunya Isu-Isu  Global  Kontemporer , menyebutkan  setidaknya  14  isu  yang  dihadapi  oleh  dunia  pasca  Perang Dingin  yakni:  (1)  ekonomi  dan  perdagangan,  (2)  kemiskinan  dan kesenjangan sosial, (3) pembangunan internasional, (4) kerjasama kawasan, (5)  globalisasi  dan  isu  demokrasi,  (6)  energi,  lingkingan  hidup  dan pemanasan  global,  (7)  terorisme  dan  keamanan  internasional,  (8)  krisis pangan  dunia,  (9)  Hak  Asasi  Manusia/HAM,  (10)  nasionalisme  dan  konflik etnik, (11) ploriferasi senjata nuklir, (12) global governance dan tata kelola dunia internasional, (13) korupsi dan the capture states , serta (14) kejahatan perdagangan manusia ( human trafficking ) (Winarno, 2011).
Disamping  isu  yang  meluas,  perubahan  tatanan  internasional  juga memuat perubahan pada sistem internasional yang berlaku. Jika pada masa Perang  Dingin,  dengan  segala  kecemasan  dan  ancaman  yang  menyertainya, setidaknya  para  penstudi  bisa  satu  suara  dalam  menentukan  sistem internasional yang berlaku pada masa itu, yakni sistem internasional bipolar
dengan  dua  aktor  utamanya,  yakni  Amerika  Serikat  dan  Uni Soviet. Dengan berbekal  kejelasan  tentang  sistem  internasional  yang  berlaku,  maka  para pemimpin  dunia  pada  saat  itu bisa  merumuskan  kebijakannya  berdasarkan hal  tersebut.  Pilihan  yang  harus  diambil  oleh  para  perumus  kebijakan  luar negeri  juga  relatif  “mudah”,  yakni  hanya  mendasarkan  orientasi  kebijakan luar  negerinya  pada  salah  satu  kekuatan  besar  dunia,  entah  itu  dengan berkiblat  kepada  Washington  dan  Kapitalisme,  atau  kepada  Moskow  dan Komunisme.
Pasca Perang Dingin, permasalahan pun muncul dikalangan penstudi HI tentang keadaaan sistem internasional yang menggatikan sistem bipolar. Mereka  terbagi  kedalam  kelompok  yang  berpendapat  bahwa  dunia  pasca Perang  Dingin  bercirikan  unipolar  dengan  AS  dan  Liberal-Kapitalis  sebagai satu-satunya kekuatan hegemon di dunia, dan kelompok yang berpandangan bahwa  dunia  terbagi  menjadi  beberapa  blok  kekuatan  dan  bercirikan multipolar  dengan  munculnya  aktor-aktor  yang  kuat  lainnya  disamping  AS, seperti Uni Eropa, Cina, bahkan Rusia yang menggantikan Uni Soviet.
Selisih  pendapat  diantara  para  penstudi  HI  tentang  keadaan  sistem internasional  pasca  Perang  Dingin  juga  berimbas  pada  ketidakjelasan lingkungan internasional yang harus dihadapi oleh para pembuat kebijakan luar  negeri  di  negara-negara  dunia.  Jika  mengacu  pada  pendapat  yang mengatakan bahwa dunia berada dalam kondisi unipolar, maka tentu, pilihan rasional  bagi  para  pembuat  kebijakan  luar  negeri  negara-negara  di  dunia adalah  dengan  menyelaraskannya  dengan  kepentingan  AS  agar  tidak dianggap musuh dan pada akhirnya akan merugikan mereka sendiri.
Sebaliknya,  bagi  yang  mengacu  pada  pendapat  yang  mengatakan bahwa  dunia  berada  dalam  kondisi  multipolar,  maka  kebijakan  luar  negeri mereka bukan hanya harus menyelaraskan dengan satu kekuatan hegemon, namun juga kekuatan-kekuatan lainnya.
Dalam  kaitannya  dengan  sistem  internasional  yang  berlaku, pemerintahan  SBY  tampaknya  condong  kepada  pendapat  yang  mengatakan bahwa dunia terbagi atas kekuatan-kekuatan yang tersebar bukan hanya AS, namun  juga  Uni  Eropa,  Cina,  Rusia,  dan  Jepang.  Dengan  kata  lain,  SBY memandang bahwa tatanan internasional pada awal masa pemerintahannya bercirikan multipolarisme. Dalam multipolarisme, berbagai interaksi terjadi di  antara  beragam  pihak/aktor,  oleh  sebab  itu  maka  peluang  untuk mengadakan suatu hubungan yang spesifik seperti pada masa Perang Dingin dengan  komitmen  akan  blok  yang  diikuti,  sulit  terjadi.  Interaksi  oleh  satu aktor,  dengan  berbagai  negara  mengarah  terhadap  adanya cross-cutting loyalties and  alliances ,  yang  akan  mempengaruhi  tingkat  permusuhan  atau persahabatan  ( amity dan enmity )  dengan  salah  satu  aktor/negara  lainnya (Mingst, 1999).
Dengan  meluasnya  isu  yang  menjadi  permasalahan  dunia  serta multipolaritas sistem internasional, maka dunia pun dihadapkan pada situasi yang  serba  tidak  jelas  ( uncertainty) .  Indonesia  sendiri  memiliki  prinsip politik luar negeri bebas-aktif sebagai acuan utama dalam perumusan segala
kebijakan luar negerinya.
Prinsip tersebut pada prakteknya, diimplementasikan oleh para Presiden Indonesia dengan cara yang berbeda, sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing pemerintahannya (Setiawati, 2013).
Ditengah-tengah  situasi  yang  demikian  kompleks,  maka  SBY menggunakan  metafor navigating  in  the  turbulent  ocean. Istilah  tersebut merupakan turunan dari implimentasi politik bebas aktif pemerintahan SBY berupa all direction foreign policy yang dilatarbelakangi oleh multipolarisme (Alami,  2011) . Kompleksitas  permasalahan  dunia  pada  masa  awal pemerintahan SBY diibaratkan sebagai samudra yang bergejolak ( turbulent ), untuk  itu,  perlu  kehati-hatian  dalam  mengarahkan  kebijakan  luar  negeri Indonesia ( navigating ) ditengah situasi yang penuh dengan ketidakjelasan.

## Terorisme dan Pemulihan Citra Indonesia
Salah  satu  permasalah  yang  diwarisi  oleh  pemerintahan  SBY  adalah isu terorisme yang merupakan isu yang sangat penting pada masa-masa itu. Isu  terorisme  ini  bahkan  mengalahkan  isu-isu  lainnya  seperti  HAM  dan demokrasi  terutama  bagi  AS  (Winarno,  2011).  Tentu  saja  katalisasi  isu terorisme di dunia internasional tidak terlepas dari peristiwa 11 September 2001,  dimana  hal  tersebut  menandai  perubahan  tatanan  dalam  politik internasional sebagaimana telah disampaikan sebelumnya.
Peristiwa  pengeboman  oleh  jaringan  teroris  internasional  di  Hotel J.W. Marriott Jakarta tahun 2003 dan di Kedutaan Besar Australia, pada tahun 2004, serta di Bali pada tahun 2002 dan 2005 menimbulkan kekhawatiwan dari pemerintah dan rakyat Indonesia akan persepsi buruk yang disematkan terhadap  negara  ini.  Beberapa  pengamat  dan  ahli  terorisme  internasional mengkhawatirkan Indonesia sebagai pusat terorisme global (Wibowo, 2013).
Merespon  hal  tersebut,  pemerintahan  SBY  mengupayakan  diplomasi dengan negara-negara lain dengan membina hubungan yang bersifat bilateral dengan  negara-negara  barat  yang  berpengaruh  dalam  konstelasi  politik dunia.  Pemerintahan  SBY  memulai  langkah-langkah  pemulihan  citra Indonesia  itu  dengan  menjalin  hubungan  baik  dengan  AS  sebagai  “negara terdepan”  dalam war  on  terror .  Pendekatan  kepada  AS  ini  bisa  dimaklumi karena  apabila  SBY  mengambil  jarak  dengan  AS,  maka  kecurigaan  dunia internasional  pun  semakin  menjadi-jadi  terhadap  Indonesia.  Kedekatan dengan  AS  itu  membuahkan  hasil  dengan  dicabutnya  embargo  militer  atas Indonesia oleh AS pada tahun 2005.

## Gambar 1. Pengeboman di Hotel J.W Marriot Tahun 2003
Tahun  2005  juga  tercatat  sebagai  tahun  dimana  Presiden  SBY meningkatkan  intersitas  kunjungannya  ke  AS  dalam  rangka  meningkatkan hubungan  bilateral  Indonesia  dengan  AS,  khususnya  terkait  dengan kerjasama  militer.  Presiden  SBY  dan  Presiden  George  W.  Bush  juga menyepakati  pembentukan Indonesia-US  Security  Dialogue dan Billateral Defence Dialogue (Alami, 2011) .
Selain  itu,  AS  juga  berkomitmen  untuk  membantu  Indonesia  untuk memerangi  terorisme  global  dengan  program  latihan  militer  dan  bantuan persenjataan ( http://www.voaindonesia.com/content/a-32-2005-11-23- voa7-85405487/63433.html , .  Hal  itu  menandai  normalisasi  kerjasama militer Indonesia-AS yang sempat terhenti akibat desakan dari aktivis HAM di  AS  yang  mengecam  pelanggaran  HAM  oleh  Indonesia  terhadap  Timor Leste  pada  tahun  1999  (Holsti,  2011).  Normalisasi  hubungan  militer  kedua negara  didahului  oleh  laporan  yang  dikeluarkan  oleh  Departemen  Luar negeri  AS  ( Department  Of  State )  bahwa  Indonesia  memenuhi  syarat-syarat penegakan  HAM  yang  diperlukan  dalam  pembukaan  kembali  hubungan militer (Holsti, 2011).
Dengan  demikian,  normalisasi  hubungan  militer  Indonesia-AS  bukan hanya menguntungkan Indonesia dari segi militer dengan segala latihan dan bantuan persenjataan yang diterimanya dari AS, namun juga berimbas pada citra  Indonesia  yang  dianggap  berhasil  memenuhi  syarat  penegakan  HAM, dan  menghapus  rekam  jejak  yang  buruk  tentang  pelanggaran  HAM  yang pernah dilakukan Indonesia terhadap Timor Leste.

## Analisis Kebijakan Pemulihan Citra Indonesia …………………. (Muhammad Nizar Hidayat)
Upaya  pendekatan  SBY  terhadap  AS  berhasil  membuat  AS  mencabut travel warning yang ditujukan kepada Indonesia pada tanggal 23 Mei 2008
Gambar 2. Kedutaan Australia di Indonesia yang dibom pada tahun 2004
(Sinaga,  2013).  Secara  singkat  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  era kepemimpinan Presiden SBY, wacana perang terhadap terorisme global telah menjadi  isu  yang  penting  mengingat  kedua  negara  merupakan  korban  dari aksi  terorisme  dari  kelompok  teroris  internasional.  Pemerintahan  SBY dengan  segera  menggunakan  isu  yang  mencederai  citra  Indonesia  sebagai negara  yang  aman  dan  moderat  itu  dengan  meyatakan  kommitmennya terhadap perang terhadap terorisme global.
Namun,  dibalik  stigma  negatif  yang  dibawa  oleh  isu  terorisme  ini terhadap Indonesia, isu ini juga member kesempatan bagi Indonesia dan AS untuk menormalisasikan hubungan militer kedua negara, sehingga Indonesia pun  dipercaya  oleh  dunia  internasional  sebagai  negara  yang  anti  terorisme (Wibowo, 2013).
Selain  dengan  AS,  SBY  juga  menjalin  kerjasama  bilateral  dengan Australia.  Australia  merupakan  negara  dimana  mayoritas  warganegaranya menjadi korban dalam peristiwa Bom Bali I. selain itu, Australia juga menjadi sasaran aksi terorisme pada tahun 2004 ketika kedutaan besarnya di Jakarta diguncang dengan aksi pengeboman. Bagi para teroris, Australia merupakan representasi hegemoni AS di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik. Kebencian para teroris terhadap AS dan kebijakannya yang dinilai mencederai perasaan negara-negara  kecil  (mayoritas  umat  Islam)  selanjutnya  ditujukan  kepada Australia  sebagai  sekutu  terdekat  AS  yang  menyetujui  invasi  terhadap  Irak dan Afganistan.
Untuk itu, pemerintahan SBY merasa perlu untuk menjalin hubungan baik dengan Australia. Selain sebagai representasi AS di kawasan dan negara
paling  banyak  menjadi  korban  oleh  Bom  Bali,  Australia  juga  merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, sehingga hubungan baik diantara keduanya merupakan suatu hal yang diperlukan. Dengan Australia, pemerintahan SBY berhasil menyepakati pembentukan Lombok Treaty pada 13  November  2006,  yakni  perjanjian  kerjasama  bilateral  Indonesia-Autralia yang meliputi  21  area  kerjasama  untuk  10  bidang.  Di  antaranya  adalah kerjasama  di  bidang  pertahanan,  penegakan  hukum,  anti-terorisme, kerjasama  intelejen,  keamanan  maritime,  keselamatan  dan  keamanan penerbangan,  pencegahan  perluasan  (non-proliferasi)  senjata  pemusnah massal, kerjasama tanggap darurat, organisasi multilateral, dan peningkatan saling  pengertian  dan  saling  kontak  antar  masyarakat  dan  antar perseorangan (Sinaga, 2013) .
Wisatawan Australia yang berkunjung ke Bali pun semakin bertambah semenjak 2006 yang mencapai kenaikan sebesar 29,64% per tahun. Berbagai upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  dalam  menangani  aksi terorisme  di  tanah  air  mendapat  respon  positif  dari  menteri  luar  negeri Australia,  Alexander  Downer  yang  mengatakan  bahwa  pendekatan  yang dilakukan oleh Indonesia dalam isu terorisme di negaranya merupakan yang terbaik di dunia (Aglionby, 2014) . Secara lebih lengkap Downer mengatakan bahwa :
“If  you  want  an  example  of  a  country  that’s done  a  good  job  in  dealing  with  the  issue  of terrorism  and  radicalism  then  exhibit  A  is Indonesia.  They  have  not  always  done  as westerners  have  suggested  they  do  but  they have nevertheless done an extraordinary job in getting results.” (Aglionby, 2014)
Rusia  juga  menjadi  mitra  kerjasama  bilateral  Indonesia  pada  masa pemerintahan  SBY.  Mengingat  bahwa  Rusia  telah  menjelma  menjadi kekuatan  militer  dan  ekonomi  yang  berpengaruh  di  dunia,  maka  tak  heran jika Indonesia pun turut ambil bagian dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan  bagi  kedua  belah  pihak.  Pada  masa  pemerintahan  SBY, tercatat  beberapa  kerjasama  antara  Indonesia  dan  Rusia  mengenai  isu terorisme, seperti Memorandum of Understanding (MoU) tentang Kerjasama di  Bidang  Pemberantasan  Terorisme pada  tahun  2007.  MoU  itu merupakan kelanjutan dari Record of Discussion pada konsultasi bilateral antara delegasi Republik  Indonesia  dan  delegasi  Federasi  Rusia  mengenai  Pencegahan Terorisme  yang  digelar  pada  masa  pemerintahan  Megawati  di  Jakarta,  8 sampai dengan 9 Desember 2003.
Selain  itu,  SBY  juga  memperkuat  hubungan  kedua  negara  dengan berbagai  kesepakatan  yang  dihasilkan  diantaranya  mengenai  kerjasama militer  dan  nuklir,  pariwisata,  bidang  finansial,  kebudayaan,  lingkungan hidup, perdagangan, investasi, pendidikan, hukum, eksplorasi ruang angkasa,

## Analisis Kebijakan Pemulihan Citra Indonesia …………………. (Muhammad Nizar Hidayat)
informasi dan kerjasama di bidang kepemudaan. Beberapa contohnya adalah MoU antara Indonesia dan Rusia yang  diprakarsai oleh kunjungan Presiden SBY  ke  Rusia  pada  tahun  2006  yang  merupakan  kesepakatan  antara  kedua negara  tentang bantuan  dalam  rangka  pelaksanaan  Program  Kerjasama Teknik Militer Indonesia-Rusia Tahun 2006-2010.
Kemudian  Catatan  Pertemuan  Antara  Republik  Indonesia  dan Federasi  Rusia  Mengenai  Peningkatan  Kerjasama  Bilateral  di  Bidang Pertahanan  dan  Keamanan,  Jakarta,  Indonesia,  16  September  2004, Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia  Mengenai  Perlindungan  Timbal  Balik  Atas  Hak-Hak  Hasil  Aktifitas Intelektual  yang  Diterapkan  dan  Diperoleh  Dalam  Rangka  Kerjasama Bilateral Teknik-Militer, Memorandum of Understanding antara Kementerian Negara  Pemuda  dan  Olahraga  Republik  Indonesia  dan  Lembaga  Federal Kesegaran  Jasmani  dan  Olahraga  (Federasi  Rusia)  mengenai  Kerjasama  di Bidang  Pendidikan  Jasmani  dan  Olahraga,  dan  Memorandum of Understanding Antara  Departemen  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Republik Indonesia  dan  Badan  Federal  Bidang  Pariwisata  Federasi  Rusia  Mengenai Kerjasama Bidang Pariwisata ( http://www.deplu.go.id/Daftar%20Perjanjian%20Internasional/rusia.htm) . Diharapkan  dengan  adanya  berbagai  kejasama  dalam  berbagai  bidang dengan Rusia, maka Indonesia bisa memulihkan citranya sebagai negara yang aman dan moderat.
Selain  mengupayakan  pemulihan  citra  melalui  hubungan  bilateral, pemerintahan  SBY  juga  menjalin  hubungan  multilateral  dengan  berbagai organisasi maupun forum internasional seperti ASEAN Tourism Forum, KTT ASEAN,  ASEAN  Regional  Forum,  dan  PBB.  Dalam  ASEAN  Tourism  Forum, Menteri Pariwisata Indonesia menyampaikan tentang kondisi Indonesia yang semakin  membaik  dalam  hal  keamanan  pasca  peristiwa  terorisme.  Dalam forum tersebut, Menteri Pariwisata meyakinkan delegasi dari negara-negara peserta  forum  lainnya  bahwa  Indonesia  merupakan  negara  yang  aman sebagai  tujuan  wisata  (Sinaga,  2013).  Dalam  KTT  ASEAN  ke-12  di  Cebu, Filipina  pada  tahun  2007,  Indonesia  turut  menyetujui  Konvensi  ASEAN mengenai  Pemberantasan  Terorisme  ( ASEAN  Convention  on  Counter Terrorism/ACCT ).  Konvensi  itu  kini  telah  disahkan  oleh  DPR  RI  menjadi Undang-Undang pada  20 Maret 2012 ( http://www.dpr.go.id/id/berita/lain- lain/2012/mar/20/3740/konvensi-asean-tentang-pemberantasan- terorisme-menjadi-undang-undang) .
Selain dari organisasi regional, pemerintahan SBY juga mengupayakan diplomasinya  dalam  memulihkan  citra  Indonesia  di  PBB  dengan  berperan aktif dalam upaya penanggulangan terorisme melalui UN Counter Terrorism Committee  Executive  Directorate (CTCED)  dan UN  Counter  Terrorism Implementation Task Force (CTITF) (Wibowo, 2013) . CTC merupakan komite bentukan  Dewan  Keamanan  (DK)  PBB  yang  didasari  pada  resolusi  DK  PBB 1372  (2001)  dan  1624  (2005).  Sedangkan  CTCED  merupakan  semacam lembaga  eksekutif  dari  CTC  yang  melaksanakan  kebijakan  yang  dihasilkan
oleh  CTC,  melaksanakan  penilaian  terhadap  negara  anggota,  dan memfasilitasi  bantuan  teknis  untuk  pencegahan  terorisme  bagi  negara- negara anggotanya.
Resolusi DK PBB 1373 (2001) yang diadopsi dengan suara bulat oleh negara-negara  anggota  –termasuk  Indonesia-  menyerukan  agar  negara anggota  mengimplementasikan  tindakan  pencegahan  terorisme  dengan kemampuan legal dan institusional yang dimiliki oleh masing-masing negara. Tindakan-tindakan  itu  termasuk  :  mengkriminalisasi  pendanaan  aksi terrorisme,  membekukan  asset  orang  yang  terlibat  terorisme,  mencegah semua bentuk dari dukungan finansial terhadap kelompok teroris, menekan tempat  perlindungan  atau  dukungan  bagi  teroris,  berbagi  informasi  kepada pemerintah  lainnya  mengenai  kelompok  yang  melakukana  atau merencanakan tindakan terorisme, bekerjasama  dengan pemerintah negara lain  dalam  investigasi,  deteksi,  penangkapan,  ekstradisi  dan  penuntutan mereka  yang  terlibat  aksi  terorisme  dan  mengkriminalisasi  bantuan  serta dukungan  aktif  maupun  pasif  bagi  terorisme  dalam  hukum  domestik  dan menyeret para pelanggar hukum tersebut ke pengadilan
( http://www.un.org/en/sc/ctc/ ) .
Indonesia sebagai negara yang mengadopsi resolusi DK PBB tersebut kemudian mengimplementasikan poin-poin yang termuat didalamnya. Salah satu dampak dari pengadopsian resolusi itu adalah pembentukan Detasemen Khusus  88  (Densus  88)  yang  bertugas  untuk  menangani  segala  ancaman terror  di  Indonesia.  Secara  resmi,  Densus  88  didirikan  pada  masa pemerintahan SBY pada tanggal 26 Agustus tahun 2004. Sedangkan resolusi 1624  (2005)  menyerukan  agar  negara  anggota  melarang  segala  bentuk aktifitas  yang  merangsang  atau  menghasut  kepada  tindakan  terorisme,  dan mencegah perlindungan terhadap tersangka
terorisme ( http://www.un.org/en/sc/ctc/ ) .

## Kesimpulan
Dari  paparan  diatas,  telah  disebutkan  berbagai  macam  upaya  yang dilakukan  oleh  pemerintahan  SBY  dalam memulihkan  citra  Indonesia  pasca peristiwa  Bom  Bali  II.  Jika  dianalisis  dari  hal-hal  yang  mempengaruhi kebijakan  luar  negeri  suatu  negara,  dalam  hal  ini  Indonesia,  maka  jelas bahwa  kondisi  internasional  yang  penuh  dengan  ketidakpastian  sangat mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia.
Hal  in  bisa  dilihat  dari  ungkapan navigating  in  the  turbulent  ocean yang  dikeluarkan  oleh  SBY  dalam  menghadapi  persoalan  luar  negeri  pada periode  pertamanya  menjabat  sebagai  Presiden  Indonesia.  Ketidakpastian dalam  dunia  internasional  diungkapkan  dengan  kata  “ turbulent ”  yang mengisyaratkan kondisi yang tidak stabil serta jauh dari kepastian.
Sedangkan  jika  dilihat  dari  pendekatan  reductionism,  maka  bisa dilihat bahwa kebijakan luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan SBY cenderung mengikuti kebijakan luar negeri yang diambil oleh negara-negara besar.  Ini  bisa  dibuktikan  dengan  berbagai  kerjasama  antara  Indonesia-AS

## Analisis Kebijakan Pemulihan Citra Indonesia …………………. (Muhammad Nizar Hidayat)
dan Indonesia-Australia, serta pengadopsian resolusi DK PBB tentang upaya pencegahan  aksi  terror  yang  menuai  kontroversi  di  dalam  negeri  sendiri. Kebijakan  perang  melawan  terorisme  yang  dipelopori  oleh  AS  dan  juga Australia sebagai sekutu dekatnya merupakan kepentingan keduanya dalam mengamankan  negaranya.  Dalam  hal  ini,  Indonesia  tidak  memiliki  pilihan lain, selain mematuhi dan mengikuti aturan main yang telah digariskan oleh aktor-aktor diatas.
Sebenarnya hal yang dikecam oleh kebanyakan masyarakat Indonesia terhadap  perang  melawan  terorisme  adalah  stigma  buruk  yang dilekatkannya  pada  Islam  dan  pemeluknya,  serta  tindakan-tindakan  yang dianggap  berlebihan  dalam  pencegahan  aksi  terorisme  sehingga  lebih menjurus  pada  kecurigaan  yang  berlebih  terhadap  orang-orang  tertentu. Namun  jika  pemerintah  Indonesia  tidak  mengambil  kebijakan  yang  sejalan dengan  keinginan  negara-negara  besar  itu,  maka  citra  Indonesia  sebagai negara sarang teroris, akan lebih tertanam dalam masyarakat internasional. Oleh  sebab  itu,  pemerintahan  SBY  mengupayakan  perbaikan  citra Indonesia  itu  dengan  mendekati  negara-negara  besar  dan  menyelaraskan kebijakan  luar  negerinya  dengan  kebijakan  luar  negeri  negara-negara tersebut.  Di  lain  pihak,  Piagam  ASEAN  juga  secara  eksplisit  menegaskan kembali  pentingnya  prinsip-prinsip  "suci"  ASEAN  seperti  tidak  saling mencampuri  urusan  dalam  negeri  masing-masing,  pembuatan  kebijakan berdasarkan  konsensus  dan  penghormatan  atas  kedaulatan  masing-masing negara anggota.
Usul Eminent Persons Group (EPG) yang menyusun draft Piagam, agar pihak-pihak  yang  melanggar  nilai-nilai  dan  prinsip-prinsip  dasar  ASEAN dijatuhi sanksi, misalnya keanggotaannya dibekukan se¬mentara, dikeluarkan dari kesepakatan akhir. Piagam hanya menyatakan bahwa dalam hal tidak ada konsensus,  atau  ada  pelanggaran  terhadap  nilai-nilai  ASEAN  oleh  salah  satu anggota  yang  perlu  disikapi,  keputusan  akhir  diserahkan  kepada  para pemimpin tertinggi dalam KIT ASEAN.
Dengan  mengembalikan  keputusan-keputusan  genting  kepada  para pemimpin  ASEAN,  yang  masing-masing  nota  bene  memiliki  hak  veto,  maka dapat  diduga  bahwa  apabila  terjadi  konflik  kepentingan  antara  suatu  rezim pemerintahan  dan  masyarakatnya,  maka  kepentingan  penguasa  yang me¬monopoli  kebijakan  tetap  akan  didahulukan.  Meskipun  Sekretariat Jenderal ASEAN akan diperkuat ASEAN juga akan tetap merupakan organisasi "intergovernmental" bukan "supranasional".
Dengan  demikian,  meskipun  setelah  Piagam  ASEAN  diberlakukan  dan Komunitas  ASEAN  diraih,  ASEAN  tetap  tidak  akan  memiliki  kekuatan su¬pranasional  yang  relatif  otonom,  yang  dapat  mengeluarkan  keputusan yang harus diikuti oleh setiap anggotanya. Tunduknya ASEAN pada kehendak Myanmar  yang  menolak  presentasi  utusan  PBB  untuk  Myanmar  merupakan indikasi  kesulitan  yang  sedang  dan  akan  terus  dihadapi  ASEAN  dalam merekomendasikan antara ideal dan realitas lapangan.

## Daftar Pustaka
Alami,  Athiqah  Nur,  2011, “Profil  dan  Orientasi  Kebijakan  Luar  Negeri Indonesia Pasca Orde Baru” , Jurnal Penelitian Politik, Vol.8, No.2. Frankel,  Joseph,  1968, The  Making  of  Foreign  Policy ,  London:  London University Press.
Gibson, Hugh, 1944, The Road of Foreign Policy , New York: Doubleday.
Mingst,  Karen,  1999, Essentials  of  International  Relations, New  York:  W.W. Norton & Company.
Holsti, Ole R., 2011 To See Ourselves As Others See Us How Public Abroad View The  United  States  Ater  9/11, Michigan:  The  University  of  Michigan Press.
Modelski, George, 1962, A Theory of Foreign Policy , London: Pall Mall Press. Northedge, F.S (ed), 1968 The Foreign Policies , London: Faber and Faber. Setiawati,  Siti  Muti’ah,  2013, “Relevansi  Politik  Luar  Negeri  Indonesia  Bebas Aktif  Dalam  Arsitektur  Perubahan  Tatanan  Politik  Internasional” , Seminar Refleksi 65 Tahun Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif. Sinaga, Daniel, 2013, “ Upaya Pencitraan Keamanan Nasional Indonesia Untuk Meningkatkan  Kunjungan  wisatawan  Mancanegara”, eJournal  Ilmu Hubungan Internasional Fisip Unmul, Vol.1, No.4.
Wibowo  ,  Prihandono,  2013, “Refleksi  Prinsip  Bebas  Aktif:  Ambiguitas  Posisi Indonesia  Dalam  Menyikapi  War  on  Terrorism, Dalam Arsitektur Perubahan  Tatanan  Politik  Internasional” dalam  Seminar  Refleksi  65 Tahun Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif . White , Brian; Richard Little dan Michael Smith (eds), Issues in World Politics , London: Macmillan Press.
Winarno, Budi, 2011, Isu-isu Global Kontemporer , Yogyakarta: CAPS
Internet:
Analisis Positioning Bali Sebagai Destinasi Wisata dalam https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web& cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CE0QFjAE&url=http%3A%2F%2Fww w.pps.unud.ac.id%2Fthesis%2Fpdf_thesis%2Funud-338- 1850525969-bab%2520i.pdf&ei=gn0xU4rgDobGrAfq- oHADA&usg=AFQjCNEncAF_YLszQl865XHOkI4LJLKdBA&sig2=RVOzf OLVEQnDFYF22SoqMw&bvm=bv.63587204,d.bmk , diakses pada 31 Maret 2014.
John Aglionby, Indonesia” Has Best Strategy on Terrorism”, dalam http://www.ft.com/cms/s/0/f9ca30ea-cb72-11db-b436- 000b5df10621.html , diakses pada 31 Maret 2014.
Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme Menjadi Undang-Undang , dalam http://www.dpr.go.id/id/berita/lain-
lain/2012/mar/20/3740/konvensi-asean-tentang-pemberantasan- terorisme-menjadi-undang-undang , diakses pada 31 Maret 2014.
Our Mandate , dalam http://www.un.org/en/sc/ctc/ , diakses pada 31 Maret 2014.
Rusia , dalam http://www.deplu.go.id/Daftar%20Perjanjian%20Internasional/rusi a.htm , diakses pada 31 Maret 2014.
SBY: Pencabutan Embargo Membuka Babak Baru Hubungan Indonesia- Amerika, dalam, http://www.voaindonesia.com/content/a-32-2005- 11-23-voa7-85405487/63433.html , diakses pada 31 Maret 2014.