## STATUS HUKUM DAN HAM ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA
Habib Shulton Asnawi
Fakultas Syari’ah IAIM Metro Email: habibshulton.doktor@yahoo.co.id

## Abstract
Background  This  article  departs  from  concern  about  the  high  violation  of  children's  rights  in Indonesia, particularly children in conflict with the law (child in conflict with the law), either as witnesses, victims or perpetrators of crime. In this article, focusing on the study of the question of the juvenile criminal justice system, namely Law. No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child  (Law  SPPA),  which  still  left  many  problems  so  that  justice  and  the  rights  of  children difficult to materialize. However, it should be realized that the product legislation is the result of a political  compromise  so  much  criticism  even  guguatan  shown  in  SPPA  law  shortly  after enactment. Although, on the other hand the Act SPPA lot of progress compared to the previous juvenile justice law. Therefore, in this article that will be studied is what are the issues in the Act SPPA  and  how  efforts  to  optimize  the  Act  SPPA  in  justice  and  human  rights  protection  for children in Indonesia against the law.
Keywords : Criminal Justice System Child, Violation of Human Rights and Justice

## Abstrak
Latar  belakang  artikel  ini  berangkat  dari  keprihatinan  terhadap  tingginya  pelanggaran hak-hak anak di Indonesia, khususnya anak-anak yang berkonflik dengan hukum (child in conflict with the law), baik sebagai saksi, pelaku atau korban tindak pidana. Dalam artikel ini, fokus pada kajian terhadap persoalan mengenai sistem peradilan pidana anak, yakni UU.  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (UU  SPPA),    yang masih  menyisakan  berbagai  persoalan  sehingga  keadilan  dan  hak-hak  anak  sulit  untuk terwujud. Namun harus disadari bahwa, produk undang-undang adalah hasil kompromi politik sehingga banyak kritik bahkan guguatan yang ditunjukkan pada UU SPPA tidak lama  setelah  diundangkan.  Meskipun,  disisi  lain  dalam  UU  SPPA  banyak  mengalami kemajuan  jika  dibandingkan  dengan  UU  peradilan  anak  sebelumnya.  Oleh  karena  itu, dalam  artikel  ini  yang  akan  dikaji  adalah  apa  sajakah  persoalan-persoalan  dalam  UU SPPA  dan  bagaimana  upaya  optimalisasi  UU  SPPA  dalam  mewujudkan  keadilan  dan perlindungan HAM bagi anak di Indonesia yang berhadapan dengan hukum.
Kata kunci : Sistem Peradilan Pidana Anak, Pelanggaran HAM dan Keadilan

## Pendahuluan
Perlindungan  hukum  terhadap  anak 1 dalam  tingkat  internasional tercantum  dalam  Deklarasi  Anak  1979  yang  kemudian  di  adopsi  oleh  PBB
1 Perlindungan    hukum    bagi  anak  dapat  dilakukan  sebagai upaya  perlindungan  hukum  terhadap  berbagai  kebebasan  dan  hak asasi  anak (fundamental  rights  and  freedoms  of  children) serta  berbagai kepentingan  yang  berhubungan  dengan  kesejahteraan  anak.  Jadi
menjadi Konvensi Hak Anak/KHA ( Convention on The Rights of The Child ) Tahun 1989  dan  telah  diratifikasi,  disetujui  atau  ditandatangani  oleh  192  negara  sejak pertama kali diratifikasi. 2 Indonesia juga telah meratifikasi KHA pada tahun 1990 dengan Keppres No 36 tahun 1990 dan 12 tahun kemudian Negara telah berhasil menghadirkan UU. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). 3 Lahirnya  Deklarasi  internasional  tersebut  berangkat  dari  filosofis  dasar bahwa anak merupakan amanah/karunia dari Tuhan yang memiliki harkat dan martabat  sebagai  manusia  seutuhnya.  Anak  tidak  saja  masa  depan  melainkan adalah  masa  kini.  Di  masa  depan  kualitas  anak  ditentukan  oleh  apa  yang  kita perbuat di masa kini. Artinya, ketika dunia/bangsa berharap di masa depan ada peradaban  manusia  yang  lebih  baik  dari  masa  kini  pemerintah  tidak  boleh terlambat  untuk  melindungi  hak-hak  anak  dari  perlakuan  diskriminatif, kekerasan, tindakan eksploitatif serta ketidak-adilan. 4
Dari  filosofis  hak  anak  tersebut,  Indonesia  kemudian  meratifikasi konvensi  hak anak. Sebagai konsekuensinya dalam hal  kebijakan perlindungan anak,  Indonesia  terikat  dengan  nilai-nilai/prinsip-prinsip  dan  ketentuan- ketentuan dari konvensi hak anak tersebut. Guna memenuhi kewajiban tersebut dibidang “peradilan anak”, maka Indonesia pada tahun 1997 telah disahkan UU. No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
Meskipun  Indonesia  telah  berupaya  dalam  melindungi  hak-hak  anak. Dalam kenyataannya hingga saat ini pelanggaran terhadap hak-hak anak masih terus  terjadi.  Keberadaan  UU.  No.  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak, diharapkan  bisa  memberikan  perlindungan  yang  optimal  bagi  anak-anak  yang terlibat  dalam  proses  peradilan  pidana.  Namun,  anak  masih  mengalami perlakuan  diskriminatif,  kekerasan,  tindakan  eksploitatif,  KDRT,  penelantaran serta  berbagai  perlakuan  diskriminatif  lainnya.  Khususnya  bagi  anak  yang
perlindungan  hukum  bagi  anak  mencakup  Iingkup  yang  sangat  luas. Ruang      Iingkup      perlindungan      hukum      bagi      anak mencakup:(1)perlindungan terhadap kebebasan anak; (2)
perlindungan  terhadap  hak  asasi  anak,  dan  (3)  perlindungan  hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.   Lihat:  Barda Nawawi Arief, Beberapa  Aspek  Kebijakan dan Pengembangan  Hukum  Pidana, (Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti,  1998),  h. 153 2 Sari  Murti  Widiyastuti,  “Perlindungan  Terhadap  Anak  yang  Berhadapan dengan Hukum Antara Harapan dan Kenyataan” disampaikan dalam Seminar Nasional dengan  tema  “ Menyongsong  Berlakunya  UU.  No.  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak: Probem dan Solusinya”, pada hari Selasa 26 Maret 2013 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, h. 1
3 Habib  Shulton  Asnawi,  Perdagangan  Perempuan  dan  Anak  “Human Trafficking”di  Indonesia  Sebagai  Tindak  Pidana  dan  Melanggar  HAM.,  dalam  Jurnal Judicia, Vol. 1, No. 1, Februari 2012, h. 57
4 Dengan  peran  anak  yang  begitu  penting  ini,  hak  anak  tetah  secara  tegas dinyatakan  dalam  Pasal  28B  ayat  (2)  UUD  1945  hasil  amandemen, dimana  Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
berhadapan dengan hukum, 5 baik sebagai pelaku maupun sebagai korban sering memperoleh perlakuan keras dan tidak adil. 6
Contohnya  adalah  peristiwa  yang  dialami  oleh Muhammad  Galih  Yoga (18  Tahun)  yang  dalam  proses  penangkapan  telah  dianiaya  oleh  lima  orang oknum  polisi  dari  Polres  Demak  sehingga  mengalami  luka  serius. 7 Hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  LBH  Jakarta  mengungkap  temuan  bahwa  dari 100 responden tahanan anak yang tengah menjalani proses hukum dalam kurun waktu  Januari  2010-Januari  2012,  98%  mengaku  disiksa  saat  menjalani pemeriksaan,  97%  mengaku  dipukuli  saat  penagkapan  dan  74%  dihajar  saat berada dalam tahanan serta beberapa diantaranya baik laki-laki dan perempuan juga  mengalami  pelecehan  seksual.  Aparat  penegak  hukum  mengakui  bahwa kekerasan  yang  dilakukan  terhadap  tahanan  anak  tersebut  dengan  sengaja dimaksudkan  untuk  memperoleh  keterangan  dari  setiap  anak  yang  disangka melakukan tindak pidana. 8
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa UU. No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan  Anak.  Masih  banyak  terdapat  keterbatasan  sehingga  membuka peluang  terjadinya  penyimpangan  perlakuan  aparatur  penegak  hukum  dalam penyelesaian  perkara  anak-anak  dalam  proses  peradilan.  Dengan  demikian untuk memiliki ketentuan mengenai peradilan anak yang benar-benar berpihak kepada hak-hak anak, maka pemerintah menganti UU. No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan  Anak  menjadi  UU.  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  (SPPA).  Namun  demikian,  UU  SPPA  juga  masih  banyak menyisakan  banyak  permasalahan  yang  mendalam  dalam  sistem  peradilan pidana  anak  yang  menghambat  terjadinya  pelanggaran-pelanggaran  terhadap hak-hak anak. Oleh karena itu, pertanyaan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah: Pertama, Apa  persoalan-persoalan  yang  terdapat  dalam  UU.  No.  11
5 Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan  anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana. Lihat Pasal 40  ayat  (1)  KHA.  Kemudian  Majelis  Umum  PBB  dalam Standard  Minimum  Rules  for  the Administration  of  Juvenile  Justice atau  yang  dikenal  dengan Beijing  Rules mendefisinikannya sebagai berikut a child or young person who is alleged to have committed or  who  has  been  found  to  have  committed  an  offence .  Dalam  perspektif  Konvensi  Hak Anak/KHA (Convention  The  Rights  of  The  Child/CRC), anak  yang  berkonflik  dengan hukum    dikategorikan  sebagai  anak  dalam  situasi  khusus (children  in  need  of  special protection/CNSP). Lihat  KHA  Pasal  37,  39  ,dan  40.  UNICEF  menyebut  anak  dalam kelompok  ini  sebagai children  in  especially  difficult  circumstances’  (CEDC) karena kebutuhan-kebutuhannya  tidak  terpenuhi,  rentan  mengalami  tindak  kekerasan,  berada di luar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi negara). Judth Enew, Difficult Circumstances:Some Reflections on “Street Children” in Africa , Children, Youth and Environments 13(1), Spring 2003, h. 7-8.
6 Indra  darmawan  dan  Dwivantiya  Aquina,  “Australia  Kritik  Pengadilan  Anak Indonesia”,s http://politik.news.viva.co.id./news/read/235302-autralia-kritik-peradilan-anak- indonesia. 02-08-2015
7 Baca;  “ Rahang  Yoga  Masih  Terasa  Sakit:  Korban  Salah  Tangkap  Melapor  ke  Polda Jateng ”, dalam: SKH Tribun Yogya, 19 Februari 2013, h. 8.
8 Gadi  Makitan  dan  Amadra  Mustika, “LBH:  Hampir  Semua  Tahanan  Anak Disiksa”, dalam  TEMPO.COM.  http://www.tempo.co./read/news/173396497/LBH- Hampir - Semua-Tahanan-Anak-Disiksa.%20%5B21. 02-08-2015.
Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA); Kedua, Bagaimana upaya  optimalisasi  UU  SPPA  dalam  mewujudkan  keadilan  dan  perlindungan HAM bagi anak di Indonesia yang berhadapan dengan hukum.

## Pembahasan
Sekilas  Tentang  UU.  No.  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak  dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara  komprehensif  memberikan  perlindungan  khusus  kepada  anak  yang berhadapan  dengan  hukum.  Oleh  karena  itu,  sebagai  upaya  perlindungan terhadap hak-hak anak, maka pemerintah pada tanggal 3 Juli 2012 membentuk UU.  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (UU  SPPA). Lahirnya UU SPPA patut kita apresiasi bersama sebagai salah satu pembaharuan hukum  ( social  enginering )  di  masa  mendatang.  Lahirnya  undang-undang  itu. Setidaknya  memberi  “nafas”  baru  bagi  anak.  Dimana  kepentingannya  perlu mendapatkan perlakuan hukum “istimewa.” Terutama ketika sang anak tersebut melakukan tindak pidana. 9
UU  SPPA  tersebut  pada  prinsipnya  akan  memberikan  landasan  hukum yang  bersifat  nasional  untuk  perlindungan  hukum  bagi  anak  melalui  tatanan peradilan anak. Selain itu UU tersebut juga ditujukan sebagai perangkat hukum yang  lebih  mantap  dan  memadai  dalam  melaksanakan  pembinaan  dan memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  bermasalah   dengan hukum   maupun   penegakan   hak-hak  anak  dan  hukum  anak  untuk mewujudkan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (the best interest of the child). 10
Perlindungan  terhadap  hak-hak  anak  merupakan  sebuah  keniscayaan. Dikarenakan  data  menunjukkan  bahwa  tidak  sedikit  dari  anak-anak  yang dipidana  dan  mempunyai  masalah  hukum.  Data  Bapas  tahun  2004-2005 menyebutkan  bahwa  sekitar  4.277  anak  berusia  di  bawah  16  tahun  menjalani proses  pengadilan,  sekitar  13.242  anak  anak   berusia  16-18  tahun   dipenjara, sekitar 80% kasus anak yang  ditangani di kepolisian diteruskan ke dalam proses peradilan formal yang 80% kasusnya ialah kejahatan ringan ( petty crimes ). 11
Selain itu, misalnya kasus yang menimpa seorang siswa kelas satu SMK di  Palu  berusia  15  tahun,  Sulawesi  Tengah,  terancam  hukuman  lima  tahun penjara  gara-gara  dituduh  mencuri  sandal  jepit.  Anak  tersebut  diadili  di Pengadilan  Negeri  Palu  Selasa  20  Desember  2011  karena  didakwa  mencuri sandal  jepit  milik  Brigadir  Satu  Polisi  Ahmad  Rusdi  Harahap.  Jaksa
9 Damang, “Penyoal Tentang Revisi Peradilan Pidana Anak: Catatan Singkat UU. No.  11  Tahun  2012.  file:///G:/PERADILAN%20ANAK/menyoal-revisi-peradilan- pidana-anak-catatan-singkat-undang-undang-nomor-11-tahun-2012.html.03-08-2015
10 Mempersoal  Perlindungan  Anak  di  Dalam  Konseptualisasi  Peradilan  Anak Indonesia. http://hukum.kompasiana.com/2013/08/13/mempersoal-perlindungan- anak-di-dalam-konseptualisasi-peradilan-anak-indonesia-580641.html. 03-08-2015.
11 Lihat di http://www.docstoc.com/.../ANAK-YANG-BERKONFLIK- DENGAN-HUKUM ,
mendakwanya  dengan  pasal  362  KUHP  dengan  ancaman  pidana  lima  tahun penjara.  Hakim  menyatakan  terdakwa  terbukti  bersalah.  Kasus  serupa  di  Bali, DW  (15)  didakwa  menjambret  Rp  1.000.  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU) menyatakan DW bersalah dan menuntut DW 7 bulan penjara. Karena melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP.
Kasus  lain  adalah  kasus  Yusman.  Yusman  divonis  mati  karena  terbukti melakukan  pembunuhan  berencana  terhadap  tiga  pembeli  tokek,  yakni  Koli Marianus  Zega,  Rugun  Sihaloho,  dan  Jimmy  Girsang  di  Desa  Gunungtua, Kecamatan Tugala Oyo, Kabupaten Nias Utara, pada 24 April 2014. Institute for Criminal  Justice  Reform  (ICJR)  mengkritik  hukuman  mati  yang  dijatuhkan Pengadilan  Negeri  Gunungsitoli,  Pulau  Nias,  Sumatera  Utara,  kepada  Yusman Telaumbanua. 12 Menurut aktivis ICJR, Erasmus Napitupulu, vonis tersebut menunjukkan buruknya standar proses peradilan di Indonesia. Erasmus mengatakan Yusman masih termasuk anak-anak. Jadi remaja 16 tahun itu tidak dapat dihukum mati. Ketentuan ini diatur hukum internasional, yakni Pasal 37a Konvensi Hak Anak dan Pasal 6 ayat 5 Konvenan Hak Sipil dan Politik. "Hukuman mati dan seumur hidup tidak dapat dijatuhkan kepada anak,". 13 Oleh karena  itu,  dengan  lahirnya  undang-undang  sistem  peradilan  pidana  anak.  Ke depannya  hukum  akan  lebih  memuliakan  anak  meskipun  anak  tersebut melakukan tindak pidana. 14
Mengabaikan Hak Anak Merupakan Pelanggaran HAM Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  dipercaya  memiliki  nilai  universal.  Nilai universal  berarti  tidak  mengenal  batas  ruang  dan  waktu. 15 Nilai  universalitas yang  kemudian  diterjemahkan  dalam  berbagai  produk  hukum  di  berbagai negara  untuk  dapat  melindungi  dan  menegakkan  nilai-nilai  kemanusiaan. Bahkan    nilai  unversal  ini  dikukuhkan  dalam  instrumen  internasional. 16 Secara
12 Vonis  Mati  Anak  Tunjukkan  Standar  Peradilan  Indonesia  Buruk. file:///G:/PERADILAN%20ANAK/Vonis%20Mati%20Anak%20Tunjukkan%20Standar %20Peradilan%20Indonesia%20Buruk%20_%20-nasional-%20_%20Tempo.co.htm.  03-08- 2015.
13 Erasmus dalam keterangan pers ICJR Sabtu, 21 Maret 2015.
14 Damang,  “Penyoal  Tentang  Revisi  Peradilan  Pidana  Anak:  Catatan  Singkat UU.  No.  11  Tahun  2012.  file:///G:/PERADILAN%20ANAK/menyoal-revisi-peradilan- pidana-anak-catatan-singkat-undang-undang-nomor-11-tahun-2012.html.03-08-2015
15 Banyak  yang  menyatakan  HAM  otomatis  berlaku  universal.  Namun, sebaliknya  ada  pandangan  yang  menyatakan  bahwa  HAM  bersifat  partikular.  Dalam dataran  teori,  wacana  tentang  hal  ini  menghasilkan  pendapat-pendapat  yang  berbeda dengan alasan masing-masing. Namun, pada umumnya mengakui bahwa HAM berlaku universal,  sebagaimana  terdapat  di  dalam  instrumen  HAM  internasional.  Lihat.  A. Masyhur  Effendi, Perkembangan  Dimensi  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dan  Proses  Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (Hakham), (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h.78-79. 16 Termasuk  perjanjian  internasional  di  bidang  HAM,  seperti: International Covenant  on  Civil  and  Political  Rights;  Internastional  Covenant  on  Economic,  Social  and Cultural  Rights;  International  Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Diskrimination Against  Women;  Convention  Against  Torture  and  Other  Cruel,  Inhuman  or  Degrading Treatment  or  Punishment;  Convention  on  the  Rights  of  the  Child;  dan  Convention  Concerning
terminologis,  HAM  lazimnya  diartikan  sebagai  hak-hak  dasar  atau  hak-hak pokok  yang  dibawa  manusia  sejak  lahir,  sebagai  anugerah  atau  karunia  dari Allah  Yang  Maha  Kuasa. 17 Hak  asasi  manusia  adalah  hak-hak  yang  dimiliki manusia  semata-mata  karena  ia  manusia.  Umat  manusia  memilikinya  bukan karena  diberikan  kepadanya  oleh  masyarakat  atau  berdasarkan  hukum  positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. 18
Dalam konteks ini, hak-hak anak di Indonesia hingga saat ini masih terus terjadi  pelanggaran-pelanggaran  terhadap  hak-hak  anak,  khususnya  adalah anak-anak  yang  sedang  berkonflik  dengan  hukum,  banyak  anak-anak  yang mengalami  diskriminasi  ktidak-adilan  dan  pelanggaran-pelanggaran  dalam peradilan  pidana.  Data  di  atas,  menunjukkan  bahwa  masih  banyak  anak-anak disangka, didakwa bahkan tidak sedikit  dari  mereka yang dinyatakan bersalah melanggar hukum pidana.
Permasalahan  yang  mendasar  yang  seringkali  dilanggar  adalah  hak untuk  mendapatkan  advokasi  oleh  pekerja  sosial. 19 Hak  ini  selain  merupakan akses bagi anak untuk dipenuhi hak-haknya. Namun, dalam banyak kasus hak ini  seringkali  diabaikan  oleh  aparat  sehingga  anak-anak  mengalami  tindakan
the  Prohibition  and  Immediate  Action  for  the  Elimination  of  the  Worst  Forms  of  Child  Labour. Lihat: Hikmahanto Juwana, “Pemberdayaan Budaya Hukum dalam Perlindungan HAM di Indonesia: HAM dalam Perspektif Sistem Hukum Internasional”, dalam Muladi (ed.), Hak  Asasi  Manusia:  Hakikat,  Konsep  dan  Implikasinya  dalam  Persepektif  Hukum  dan Masyarakat, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2009), h. 70-71. 17 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), h. 39. 18 Jack Donnely, Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornell University Press, Ithaca and London,  2003, p. 7-21. Lihat Juga, Maurice Cranston, What are Human Rights? (New York: Taplinger, 1973), h. 70. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir  dengan  warna  kulit,  jenis  kelamin,  bahasa,  budaya  dan  kewarganegaraan  yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut.  Selain  bersifat  universal,  hak-hak  itu  juga  tidak  dapat  dicabut  ( inalienable ). Artinya  seburuk  apapun  perlakuan  yang  telah  dialami  oleh  seseorang  atau  betapapun negatifnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap  memiliki  hak-hak  tersebut.  Dengan  kata  lain,  hak-hak  itu  melekat  pada  dirinya sebagai makhluk insani. Lihat: Knut D. Asplund dan Rhona K. M. Smith, Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam  Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed.), (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), h. 8.
19 Permasalahan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  diatas  membutuhkan peranan  pekerja  sosial  dalam  mengadvokasi  mereka.  Pekerja  sosial  sebagai  seorang advokat  harus  menempatkan  dirinya  sebagai  sahabat  anak  dan  menempatkan  anak sebagai  manusia  yang  pantas  untuk  dihormati  serta  memiliki  hak-hak,  bukan  hanya perlindungan  hukum  tetapi  juga  perlindungan  sosial.  Untuk  memenuhi  perlindungan tersebut  Pekerja  Sosial  melalui  kerjasama  dengan  pengacara  menuntut  aparat  penegak hukum  untuk  menghindarkan  penyiksaan  terhadap  anak.  Pekerja  Sosial  harus melakukan kunjungan rutin kepada anak ketika anak berada dalam tahanan atau penjara dan  memberikan  kesempatan  yang  seluas-luasnya  kepada  anak  untuk  mengemukakan pendapatnya dan mengekspresikan dirinya secara bebas (pasal 12, 13 KHA).
kekerasan  dan  penyiksaan. 20 Praktek  pelanggaran  hak-hak  anak  yang bermasalah  dengan  hukum  di  Indonesia  berlangsung  di  semua  jenjang penegakan hukum.
1. Penahanan dan pemeriksaan di kepolisian.
Pada  tahap  pemeriksaan  anak  yang  bermasalah  dengan  hukum,  pola dan  teknik  pemeriksaan  yang  dipakai  masih  sama  dengan  pola  dan  teknik pemeriksaan orang dewasa. Anak-anak masih sering dibentak-bentak, ditekan bahkan dipaksa mengakui sesuatu hal yang tidak dilakukan oleh anak. Salah satu korban AGS (17 tahun) menuturkan “Setelah ditangkap, saya dibawa ke Polres  oleh  tim  Buru  Sergap,  kemudian  di  ruangan  itu  saya  dihajar,  karena sempat  tidak  mau  mengakui  pencurian.  Setelah  itu,  saya  disuruh  berguling kedepan hingga saya pingsan karena lemas. Setelah itu saya masih dipukul”. Tindakan Polisi ini jelas bertentangan dengan Pasal 42 UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 21
Kasus pelanggaran hak anak juga terjadi di Polwiltabes Semarang, salah satunya pengalaman Wn tahun 1998. Wn ketika dalam proses pemeriksaan di kantor  Polisi,  ia  tidak  didampingi  oleh  petugas  ataupun  orang  tuanya.  Wn pernah pernah mendapatkan kekerasan dan pemukulan oleh petugas. Selama di tahanan, Wn disuruh “ngosek WC”  sehari dua kali dan mencuci kendaraan polisi, menyapu lantai, dan lain-lain. Wn dikasih makan 2 kali, dan dicampur dengan para tahanan dewasa. Pengalaman lainnya ialah dari Sn dan Nn tahun 2005, selama ditahanan kepolisian, keduanya dipukuli dan pernah di sundut rokok  oleh  seorang  Polisi.  Ketika  Polisi  menangani  kasusnya,  polisi membentak-bentak. 22
Problem  lainnya  ialah  pada  saat  penangkapan,  Polisi  seringkali  tidak membawa  surat  penangkapan.  Polisi  baru  memberikannya  setelah  anak ditangkap beberapa hari kemudian, tindakan ini biasa dilakukan kepada anak jalanan. Tindakan ini jelas bertentangan dengan Pasal 45 UU No. 3 tahun 1997 tentang  Pengadilan  Anak.  Demikian  juga  pengadaan  Ruang  Penanganan Khusus/RPK”. Ruang ini ternyata hanya dipakai untuk anak dan perempuan
20 Pengabaian ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 huruf d KHA, Butir 18 huruf  a  Peraturan  PBB  bagi  Perlindungan  Anak  yang  Kehilangan  Kebebasannya,  yang menetapkan  setiap  anak  yang  dirampas  kebebasannya  berhak  atas  akses  segera  ke bantuan hukum dan bantuan lain yang tepat, dan juga hak untuk menyangkal keabsahan perampasan  kebebasannya,  dari  penguasa  lain  yang  berwenang,  mandiri  dan  adil,  dan atas  putusan  segera  mengenai  tindakan  apa  pun  semacam  itu.  Kovenan  Hak  Sipil  dan Politik  Pasal  14  ayat  (2)  huruf  b  mengatur  hal  yang  serupa  dimana  dinyatakan  dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan- jaminan minimal untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan  dan  berhubungan  dengan  pengacara  yang  dipilihnya  sendiri.  Lihat:  Hari Harjanto  Setiawan, Advoksi  Pekerja  Sosial  Terhadap  Anak  Yang  Berkonflik  Dengan  Hukum, http://hariklaten.blogspot.com/2009/12/anak-berkonflik-hukum.html, 03-08-2015
21 Fathuddin  Muchtar, Situasi  Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum  di  Daerah Istimewa Yogyakarta (Periode  Januari 2005- April 2006), dalam Fachuddin Muchtar, Situasi Anak , h. 8 22 Hening Budiyawati, dkk , Situasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Wilayah Semarang, Ibid, h. 20-21
yang  menjadi  korban  tindak  kejahatan,  dan  tidak  menjadi  unit  yang menangani  anak  yang  menjadi  tersangka  pelaku  tindak  pidana,  sehingga anak-anak  itu  ditangani  oleh  unit  manapun  yang  terkait  dengan  tuduhan perkara  yang  dilakukan  oleh  anak,  seperti  anak  yang  melakukan  tindak pembunuhan  akan  ditangani  oleh  Unit  Bunuh  Culik,  anak  yang  melakukan pencurian  sepeda  motor  akan  ditangani  oleh  Unit  Curanmor,  dan  lainnya. Sangat  sedikit  tersangka  anak  yang  ditangani  oleh  RPK  Polwiltabes Semarang. 23
2. Pelanggaran hak anak pada tahap kejaksaan.
Kasus  Sn,  seorang  anak  yang  bermasalah  dengan  hukum  Semarang menuturkan “Ketika saya sampai di kantor kejaksaan, saya dan Nn dibawa ke salah  satu  ruangan.  Setelah  itu  masuk  seorang  dengan  seragam  coklat langsung  memarahi  dan  memukul  saya  dan  Nn  berkali-kali.  Orang-orang yang ada disitu pada diam semua, tidak ada yang berani menghentikannya”. 24 Problem serius di kejaksaan juga ialah, sangat jarang kejaksaan memilih opsi penyelesaian  lewat  jalur  mengembalikan  anak-anak  kepada  orang  tua,  wali atau  orang  tua  asuh  sebagaimana  Pasa  24  UU  No.  3  tahun  1997  tentang pengadilan  Anak.  Kejaksaan  umumnya  memilih  jalan  pemidanaan  dan menuntut  anak-anak  bermasalah  dengan  hukum  untuk  dimasukkan  ke penjara.
3. Pelanggaran pada tahap persidangan.
Persidangan  terhadap  anak-anak  bermasalah  dengan  hukum  rata-rata menggunakan  acara  persidangan  biasa  dan  terasa  sangat  panjang,  padahal dalam KUHAP Pasal 203, mengenal hukum acara persidangan singkat (APS). Persidangan  yang  sangat  panjag  berdampak  buruk  terhadap  kejiwaan  anak. Tekanan  dan  rasa  takut  selalu  menghantui  anak-anak  dengan  berbagai ancaman  hukuman  dalam  persidangan.  Setiap  anak  yang  diajukan  ke persidangan,  minimal  dihadapkan  ke  muka  persidangan  sebanyak  5  kali, dengan penundaan  satu minggu kemudian, sehingga proses sampai adanya keputusan  pengadilan  di  tingkat  pertama  kurang  lebih  5  minggu  atau  35 hari. 25
Depresi  anak  salah  satunya  diungkap  oleh  JNR  (16  tahun)  “…  mbak, sidang  saya  berapa  kali  lagi?,  saya   sudah  bosan,  pusing,  sudah  bolak-balik ditanya  seperti  kemarin.  Apakah  bisa  putusannya  dipercepat,  biar  tidak ditanya-tanya  lagi”. 26 Kondisi  persidangan  seperti  di  atas,  setidaknya bertentangan  dengan  Pasal  40  ayat  2  bagian  b  (ii).  Problem  lainnya  ialah persidangan anak-anak rata-rata masih memakai hakim majelis, bukan hakim tunggal. Kondisi ini berlawanan dengan ketentuan Pasal 11 ayat 1 UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

## 4. Pelanggaran hak anak pada tahap pemenjaraan
23 Ibid , h. 20. 24 Ibid , h. 22.
25 Fathuddin  Muchtar, Situasi  Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum  di  Daerah Istimewa Yogyakarta (Periode  Januari 2005- April 2006), dalam Fachuddin Muchtar, Situasi Anak, h. 12. 26 Ibid.
Setelah  putusan  hakim,  anak-anak  yang  bermasalah  dengan  hukum dipenjarakan  yang  tempatnya  dicampur  dengan  orang-orang  dewasa. Dicampurnya  narapidana  anak-anak  bersama  narapidana  orang  dewasa berdampak  pada  kekerasan  terhadap  anak.  TWY  (14  tahun)  bercerita  “Saya ditempatkan satu kamar dengan 8 orang dewasa. Pernah sekali saya ditampar karena tidak sengaja menyenggol kaki tahanan sekamar saya, yang semuanya dewasa. Setelah itu saya jadi takut dan sangat berhati-hati ..”. 27
Oleh karena itu, melihat pelanggaran terhadap hak-hak anak sebagaimana di  atas,  maka  pemerintah  sebagai  Negara  wajib melindungi  hak-hak  anak  agar tidak  terabaikan.  Posisi  anak-anak  dalam  instrumen  HAM  nasional  dan internasional  ditempatkan  sebagai  kelompok  rentan  yang  harus  diberlakukan istimewa, mempunyai hak-hak istimewa dan negara mempunyai tanggungjawab untuk menjamin pemenuhan hak-hak istimewa tersebut. 28

## Tinjauan  Kritis  Terhadap  UU.  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak
Secara  normative  bila  dibandingkan  dengan  UU  Pengadilan  Anak  yang lama,  substansi  yang  terdapat  dalam  UU.  No.  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak (UU  SPPA)  mengalami  banyak  kemajuan,  antara  lain terjadi perubahan paradigma antara penyelesaian perkara anak yang bertumpu pada  pendekatan  keadilan  restorative.  Namun  harus  disadari  bahwa,  produk undang-undang  adalah  hasil  kompromi  politik  sehingga  banyak  kritik  bahkan guguatan yang ditunjukkan pada UU SPPA tidak lama setelah diundangkan atas kelemahan dan kekuarangan terhadap UU SPPA tersebut. 29 Ketika sudah masuk keadalam  ranah  praktik  yakni  dalam  penegakan  hukumnya, (law  enforcement) UU  SPPA  sering  mengalami  permasalahan  yang  cukup  pelik. 30 Beberapa  hal dalam  UU  SPPA  yang  dipandang  controversial  dan  dikritik  bahkan  digugat antara lain adalah:

## 1. Pencantuman Kata “Pidana” dan “Sistem”
27 Ibid, h. 14.
28 Dalam  instrumen  internasional  kelompok  rentan  itu  meliputi, refugees, internally displaced persons (IDPS), national minorities,  migrant workers,  indigenous peoples, children;  dan   women .  Sedangkan  dalam  UU  No.  39  tahun  1999  tentang  HAM  Indonesia dalam penjelasannya disebutkan bahwa kelompok rentan itu meliputi orang lanjut usia, anakanak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat.
29 Al.  Wisnubroto,  “Tinjauan  Kritis  Terhadap  Sitem  Peradilan  Anak” disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema “ Menyongsong Berlakunya UU. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Probem dan Solusinya”, pada hari Selasa 26 Maret 2013 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta: h. 4-5.
30 Salah  satunya  adalah  terkait  pelaksanaan  sistem  pemidanaan  yang  sampai sekarang,  terkadang  masih  memperlakukan  anak-anak  yang  terlibat  sebagai  pelaku tindak   pidana  itu  seperti  pelaku  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa. Anak   ditempatkan  dalam  posisi  sebagai  seorang  pelaku  kejahatan  yang  patut  untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang  dewasa  dan  berlaku  di   Indonesia. Mempersoal  Perlindungan  Anak  di  Dalam  Konseptualisasi  Peradilan  Anak  Indonesia. http://hukum.kompasiana.com/2013/08/13/mempersoal-perlindungan-anak-di- dalam-konseptualisasi-peradilan-anak-indonesia-580641.html. 03-04-2015.
UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan  sebagai  “Undang-undang  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak”. Sekalipun  UU  SPPA  ini  banyak  materi  mengenai  “hokum  acara  pidan  anak”, namun pencantuman kata-kata “pidana” dalam UU SPPA tersebut dipersoalkan oleh  banyak  kalangan  pelaku  dan  pemerhati  anak.  Salah  satunya  adalah  KPAI (Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia)  misalnya  menghendaki  pencantuman kata  “pidana”  dihilangkan  karena  yang  dibutuhkan  oleh  anak  yang  berkonflik dengan  hokum  sebenarnya  adalah  konseling,  bukan  peradilan  pidana. 31 KPAI menginginkan nama undang-undang ini adalah “Undang-Undang tentang Sitem Peradilan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”. 32
Menurut  Al.  Wisnubroto,  pencantuman  kata  “pidana”  dibelakang  frasa “Sistem Peradilan Anak” bertentangan dengan spirit penaggulangan anak yang berhadapan  dengan  hokum  yakni  menghindarkan  anak  dari  proses  peradilan pidana, sehingga  dikhawatirkan  akan  mempengaruhi  persepsi  penegak  hokum untuk  bertindak  represif  kepada  anak  yang  berkonflik  dengan  hokum. 33 Selain kata “Pidana” pencantuman kata “Sistem” untuk nama sebuah undang-undang juga berlebihan, karena undang-undang pasti  disusun secara sitematis. Dengan kata lain, di dalam sebuah undang-undang sudah pasti terdapat sebuah system, bukan hanya sekedar kumpulan norma atau aturan belaka. 34
Pencantuman kata “pidana” menyebabkan ruang lingkup undang-undang peradilan anak menjadi sempit yakni hanya berkaitan dengan peradilan pidana. Padahal  anak-anak  yang  bermasalah  dengan  hokum  yang  memerlukan perlindungan  tidak  hanya  dalam  perkara  pidana.  Artinya  anak-anak  yang terlibat  hokum  dalam  perkara  perdata,  misalnya  sebagai  saksi  dalam  kasus perceraian,  seharusnya  juga  diakomodasi  dalam  undang-undang  system peradilan anak. 35 2. Penetapan Pembatasan Diversi Salah  satu  kemajuan  dalam  UU  SPPA  adalah  terdapatnya  aturan mengenai  diversi. 36 Diversi  adalah  pengalihan  penyelesaian  perkara  Anak  dari proses  peradilan  pidana  ke  proses  di  luar  peradilan  pidana,  artinya  pihak Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan,  dan  Lembaga  Pemasyarakatan  diwajibkan untuk  melakukan  pengalihan  penyelesaian  perkara  anak  dari  proses  peradilan pidana  ke  proses  di  luar  peradilan  pidana  atau  yang  disebut  Diversi.  Dalam pengalihan  penyelesaian  perkara  anak  ini  maka  pihak  Kepolisian,  Kejaksaan, Pengadilan,  dan  Lembaga  Pemasyarakatan  harus  mengutamakan  upaya
31 Linda Jauhkan Dendam di Peradilan Anak”,
http://news.wedding.my.id/go/view/425445/linda-jauhkan-dendam-di-peradilan- anak.html. 03-08-2015.
32 Ibid . 33 Al.  Wisnubroto,  “Tinjauan  Kritis  Terhadap  Sitem  Peradilan  Anak” disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema “ Menyongsong Berlakunya UU. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Probem dan Solusinya”, pada hari Selasa 26 Maret 2013 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta: h. 10-11.
34 Ibid. 35 Ibid.
36 Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
perbaikan  terhadap  pelaku  sekaligus  juga  korban,  salah  satu  alternatifnya  bisa menerapkan  mediasi  untuk  penyelesaian  perkara  pidana  yang  dilakukan  oleh anak  yang  berkonflik  dengan  hukum.  Terdapatnya  aturan  mengenai  diversi yang dijalankan yaitu menggunakan metode pendekatan keadilan retoratif.
Namun  permasalahnnya  adalah  mengenai  “pembatasan    diversi”  yang menuai  banyak  kritikan.  Artinya  bahwa  aturan  mengenai  diversi  yang membatasi  hanya  untuk  tindak  pidana  yang  dilakukan  anak  yang  diancam dengan sanksi pidana di bawah 7 tahun terkesan “formalistik-legalistik hukum”. Pembatasan tindak pidana yang bisa diselesaikan dengan diversi sebagaimana di atur dalam UU SPPA tersebut dipandang bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan tsandar  minimum  rule PBB  (res.  No.  33  Tahun  1985)  mengenai administrasi  peradilan  anak  yang  mengutamakan  kesejahteraan,  kelangsungan hidup, dan tumbuh berkembang anak tanpa diskriminasi.
Apabila  anak  sampai  melakukan  tindak  pidana  bisa  jadi  karena diakibatkan oleh kelalaian orang tuanya, masyarakat dan Negara yang memiliki tanggung-jawab  terhadap  perlindungan  dan  kesejahteraan  anak.  Anak-anak tersebut  tidak  bisa  dikatakan  jahat  bila  melakukan  tindak  pidana  karena berhadapan  dengan  kondisi  tertentu.  Misalnya  anak  melakukan  pencurian dengan pemberatan karena lapar dan beberapa hari tidak makan, anak terpaksa membunuh  ayah  tirinya  karena  tidak  tahan  dengan  kekerasan  yang  sering dilakukan  oleh  ayah  tirinya  terhadap  ibunya  dan  dirinya,  anak  menjadi  kurir dalam  peredaran  narkoba  karena  ketidaktahuannya  dan  tidak  adanya pembinaan dari orang tua maupun pemerintah. 37
Terhadap kasus-kasus sebagaimana di atas, yang lebih diperlukan adalah konseling bukan proses peradilan pidana yang terkesan sangat menakutkan bagi anak. Oleh karena itu, upaya diversi tetap relevan diberlakukan terhadap kasus- kasus  tersebut  sekalipun  ancaman  hukumannya  lebih  dari  7  tahun. Pertimbangan  untuk  menggunakan  atau  tidak  menggunakan  upaya  diversi seharusnya  bukan  ditentukan  secara  kuantitatif  berdasarkan  berat-ringannya ancaman  hukuman,  namun  seyogyanya  diserahkan  pada  pihak-pihak  yang memiliki  kewenangan  dan  kapasitas  dalam  penyelesaian  perkara  anak    yang berhadapan dengan hukum. Pertimbangan tersebut tentu saja harus didasarkan pada  hasil  kajian  terhadap  semua  aspek  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana yang dilakukan oleh anak, secara utuh (holistic). Hasil kajian dan penetapan bisa atau tidaknya dilakukan upaya diversi harus bisa dipertanggungjawabkan baik secara rasional maupun moral. 38

## 3. Kontraproduktif Terhadap Makna Upaya Diversi
Tujuan  UU  SPPA  adalah non-repesive ,  yaitu  hanya  semata-mata mengutamakan  pendekatan  kesejahteraan  anak.    Namun,  karakter  dan mekanisme  proses  UU  SPPA  tampak  nyata  terdapat  suatu  „ contradictio  in terminis ”  di  dalam  pengaturan  proses  peradilan  anak.  Karena  disatu  sisi perlakuan  terhadap  anak  yang  menghadapi  UU  SPPA  harus  diutamakan
37 Al. Wisnubroto, “Tinjauan Kritis Terhadap Sitem Peradilan Anak” h. 12.
Keadilan  Restoratif ( Restoratif  Justice ) , 39 akan  tetapi  di  sisi  lain  UU  SPPA meletakkan kewajiban kepada unsur-unsur SPPA yaitu penegak hukum disertai ancaman  danksi  pidana  yang  justru  bersifat  “ represif”. Pertanyaanya  adalah bagaimanakah seorang penegak hukum sebagai unsur penentu dalam KR dapat melaksanakan  kewajibannya  dengan  bebas  ( impersial )  tanpa  khawatir  dan ketakutan  dan  selalu  dibayang-bayangi  ancaman  sanksi  yang  bersifat  represif, sedangkan merujuk pada ketentuan Pasal-Pasal  8 ayat (3) jo Pasal  8 ayat (1) Jo Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (2) UU SPPA jelas bahwa keberhasilan proses diversi tidak  semata-mata  karena  unsure  penegak  hukum  saja,  melainkan  melibatkan unsur-unsur  lain,  seperti  hasil  penelitian  Bapas,  dukungan  keluarga  dan masyarakat pelaku dan korbannya.
Menurut  Lilik  Mulyadi,  dalam  perspektif  praktik  peradilan  dan  politik hukum maka kewajiban diversi harus juga mempertimbangkan terhadap realitas social  lembaga  kepolisian,  kejaksaan  dan  pengadilan,  sebagaimana  yang  telah diatur  dan  dijelaskan  dalam  UU  SPPA  Pasal  7  ayat  (1).  Namun  apabila diabaikan, maka justru akan bersifat kontra produktif dalam menyelenggarakan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. 40 Tindakan pembentukan UU SPPA  dengan  memaksakan  upaya  penerapan  kewajiban  diversi  melalui perspektif  hukum  pidana  akan  berimplikasi  membuka  celah  bagi  pihak  lain diluar kekuasaan kehakiman (pengadilan) untuk melakukan penilaian atas tugas justicial  hakim.  Hal  ini  jelas  melanggar  prinsip  Independensi  Peradilan  dan Indepndensi Hakim yang lazimnya diikuti pula dengan hak Konstitusional Hakim atas  kekebalan  profesi  (judicial  ummunity) yang  menentukan  dengan  tegas  bahwa segala  bentuk  campur  tangan  dalam  urusan  pengadilan  oleh  pihak  lain  diluar kekuasaan  kehakiman  dilarang.  Sehingga  dapat  dinilai  bertentangan  dengan Pasal 1 ayat (3) juncto 24 ayat (1) UUD NRI 1945. 41 4. Ketentuan Usia Anak
39 Perbedaan sistem peradilan pidana yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 dengan  UU  No.  3  Tahun  1997  adalah  pada  UU  No.  11  Tahun  2012  lebih  menekankan pendekatan Restorative  Justice  Syistem (sistem  keadilan  restoratif)  dengan  adanya upaya Diversi  dalam  penerapan  sistem  peradilan  anak.  Konsep Restorative  Justice (keadilan restoratif) memiliki perbedaan mendasar dengan konsep keadilan retributif yang menjiwai sistem peradilan pidana di mayoritas  negara.  Keadilan  retributif  memandang  bahwa pemidanaan   adalah  akibat   nyata/mutlak  yang  harus   ada   sebagai   suatu  pembalasan kepada   pelaku  tindak  pidana.  Fokus  perhatian  keadilan  retributif  yaitu  pembalasan kepada  pelaku  melalui  pemberian  derita,  dan  kepada  masyarakat  melalui  pemberian perlindungan  dari  kejahatan.  Dengan  demikian,  jika  keadilan  restoratif  menekankan pada  pemulihan  serta  memberikan  fokus  perhatian  kepada  korban,  pelaku,  dan masyarakat terkait, keadilan retributif menekankan pada pembalasan serta memberikan fokus perhatian hanya kepada pelaku dan masyarakat luas.
40 Lilik  Mulyadi,,  “Seraut  Wajah  Terhadap  Eksistensi  UU.  No.  11  tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Anak:  Normatif,  Praktik  dan  Permasalahannya”  disampaikan dalam  Seminar  Nasional  dengan  tema  “ Menyongsong  Berlakunya  UU.  No.  11  tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak:  Probem  dan  Solusinya”, pada  hari  Selasa  26  Maret 2013 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta: h.4.
Batas usia minimum bagi anak yang bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana  yakni  12  tahun,  beberapa  kalngan  pemerhati  anak  menilai  batas  usia tersebut masih terlalu dini. Karena usia 12-13 tahun secara psikologis belum siap menghadapi  proses  peradilan  pidana  yang  bagi  orang  dewasa-pun  kadang- kadang  terasa  panjang,  membingungkan  dan  melelahkan.  Sejak  masih  berupa RUU, KPAI menghendaki usia anak yang bisa diproses dalam peradilan pidana adalah 15-18 tahun. 42 5. Sanksi Pidana Penjara
Ketentuan  dalam  UU  SPPA  mengatur  tentang  upaya  paksa  berupa penahanan  atau  sanksi  pidana  penjara  bagi  anak.  Namun  ketentuan  tersebut banyak menuai  kritikan. Hal  ini  dipandang bertentangan dengan prisip bahwa anak harus dihadirkan dari perampasan kemerdekaan, secara psikologis, proses penahanan  dan  penjara  akan  membuat  anak  tertekan  dan  akan  membawa dampak  buruk  bagi  perkembangan  kejiwaan  anak.  Hal  ini  ditambah  dengan kondisi  riel  terkait  denagn  keterbatasan  SDM  penegak  hukum  dan  fasilitas Ruran/Lapas Anak.

## 5. Hak Bantuan Hukum
Hak anak yang paling dilanggar adalah hak untuk memperoleh bantuan hukum.  Padahal  dalam UU  SPPA  Pasal  3  huruf  c  diatur  bahwa  “ salah  satu  hak anak  adalah  memperoleh  bantuan  hukum  dan  memperoleh  bantual  lain  secara  efektif ”. Bantuan  hukum  merupakan  hak  yang  bersifat  mendasar  bagi  setiap  orang terutama  bagi  mereka  yang  terlibat  dalam  proses  hukum.  Namun  dalam  UU SPPA tidak terdapat bab atau bagian khusus yang lebih rinci mengatur bagian anak yang berhadapan dengan bantuan hukum. Dalam hal  kasus tentang anak yang  berhadapan  dengan  huku,  proses  system  peradilan  pidana  anak menggunakan standar aturan bantuan hukum secara umum.

## 6. Inkonsistensi Makna Polisi, Jaksa, Hakim Anak
Dalam UU SPPA terdapat ketentuan tentang penyidikan, penuntutan dan persidangan perkara anak dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim khusus  anak.  Namun  dalam  UU  SPPA  tersebut  aturan  mengenai  persyaratan, kualifikasi  dan  posisi  para  penegak  hukumtersebut  dalam  system  peradilan pidana  tidak  terlalu  detal  dan  jelas.  Padahal  seharusnya  anak-anak  yang berkonflik  dengan  hukum  sangat  memerlukan  penegakan  khusus  yang dilakukan  secara  professional  oleh  mereka  yang  memiliki  keahlian  khusus. Sebagai  perbandingan  misalnya  didunia  kesehatan,  terhadap  hak-hak  anak dalam  kasus  kesehatan,  seorang  anak  memperoleh  ruang  perawatan  khusus anak-anak dan dokter khusus anak-anak yang berkualifikasi spesialis.
Ketentuan  dalam  UU  SPPA  menegaskan  polisi  anak,  jaksa  anak  dan hakim  anak,  hanya  merupakan  “pekerjaan  sampingan”,  Karena  mereka  juga diberikan  beban  untuk  mengerjakan  tugas-tugas  penanganan  perkara  umum. Hal  ini  diperparah  dengan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  UU  SPPA  yang terkesan  sangat  ambigu  dan  inkonsitensi  seperti  dalam  Pasal  26  ayat  (4)  yang
42 Linda Jauhkan Dendam di Peradilan Anak”, http://news.wedding.my.id/go/view/425445/linda-jauhkan-dendam-di-peradilan- anak.html. 03-08-2015.
mengatur  bahwa  selama  sebelum  terdapat  penyidik  khusus  anak,  maka penyidikan  terhadap  anak  bisa  dilakukan  oleh  penyidik  umum.  Hal  ini  jelas sangat  bertentangan  terhadap  hak  anak  untuk  memperoleh  perlakuan  khusus. Tentu  ketentuan  tersebut  sangat  inkonsistensi  terhadapa  ketentuan  lain  yang mengharuskan  perlakuan  khusus  yakni  penyidik  anak,  jaksa  anak  dan  hakim anak.

## 7. Pengaturan Mengenai Sanksi Bagi Penegak Hukum
Dalam UU SPPA diatur tentang diwajibkannya penyidik, penuntut, dan hakim untuk melakukan perdamaian terhadap pelaku maupun korban. Bahkan jika tidak melakukan upaya diversi dalam batas waktu yang ditentukan (15 hari). Penyidik,  penuntut,  dan  hakim  dapat  dipidana  selama  dua  tahun  atau  denda dua  ratus  juta  rupiah.  Ketentuan  pasal  ini  jelas  akan  menambah  beban  bagi penyidik, penuntut, dan hakim, karena mereka dapat diseret ke pengadilan. Ada baiknya  jika  penyidik,  penuntut  maupun  hakim  di  sini  dibuat  aturan.  Untuk mengirimkan  atau  membuat  berita  acara  ke  pada  para  pihak  (pelaku  dan korban).  Berupa  perintah  untuk  melakukan  perdamaian.  Karena  bisa  jadi  para penegak  hukum  telah  berupaya  mendamaikan  namun  tidak  berhasil.  Padahal mereka  sudah  berusaha  mendamaikan.  Jika  penegak  hukum  gagal  untuk mendamaikan,  terpaksa  terseret  dalam  tindak  pidana  hanya  karena  gara-gara tidak berhasilnya melakukan upaya perdamaian itu.

## 8. Penjelasan Umum Mengenai Saksi dan Korban
UU  SPPA  Pasal  89-91mengatur  tentang  anak  sebagai  korban  dan  atau saksi  dari  tindak  pidana.  Namun  dalam  ketentuan  tersebut  tidak  dijelaskan secara detail dan rinci artinya sangat terbatas. Rumusan bahwa anak korban atau anak  saksi  berhak  mendapatkan  perlindungan  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan yang berlaku dinilai amat sumir dan umum. Seyogyanya anak  yang  menjadi  korban  atau  saksi  dari  sebuah  tindak  pidana  memerlukan perlindungan yang bersifat khusus.
Berikut  adalah  hak-hak  anak  sebagai  saksi  dan  korban  diantaranya adalah  memperoleh  perlindungan  atas  keamanan  pribadi,  keluarga,  dan  harta bendanya,  serta  bebas  dari  ancaman  yang  berkenaan  dengan  kesaksian  yang akan, sedang, atau telah diberikannya; hak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan  bentuk  perlindungan  dan  dukungan  keamanan;  hak  memberikan keterangan tanpa tekanan; hak mendapat penerjemah; hak bebas dari pertanyaan yang  menjerat;  hak  endapatkan  informasi  mengenai  perkembangan  kasus;  hak memperoleh  penggantian  biaya  transportasi  sesuai  dengan  kebutuhan;  hak mendapat nasihat hukum; dan/atau  dan hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Namun, dalam UU SPPA tidak  terdapat  aturan  yang  menjelaskan  secara  detail  bagaimana  posisi  anak sebagai  saksi  dan  korban  dalam  sebuah  tindak  pidana,  karena  mereka merupakan kelompok yang rentan dalam menerima  kekerasan sepanjang proses peradilan pidana.
Undang-undang  peradilan  anak.  Masih  menyimpan  sejumlah permasalahan. Anggaran yang belum tersedia. Sulitnya pembentukan lembaga- lembaga  baru  pembinaan  anak.  Terutama  di  pelosok  pedesaan.  Untuk
menyiapkan tenaga bantuan hukum bagi anak hingga sekarang belum mendapat perhatian sepenuhnya. 43
Memaknai Hukum Secara Progresif Sebagai Optimalisasi UU SPPA Frieman  menatakan  bahwa,  sitem  hukum  terdiri  dari  substansi  hukum, struktur  hukum  dan  budaya  hukum. 44 Bial  substansi  hukum  telah  terwujud dengan  disahkannya  UU  SPPA  dengan  segala  kelebihan  dan  kekurangannya, struktur hukum telah diupayakan dengan munculnya lembaga-lembaga khusus yang  diharapkan  di  masa  mendatang  bisa  berperan  dalam  mewujudkan perlindungan anak dalam pelaksanaan UU SPPA, maka masalah yang tak kalah penting adalah masalah budaya hukum bagi kalngan penegak hukum.
Meskipun di Indonesia menganut system Negara hukum, 45 namun dalam ranah  penegakkan  hukum  di  Indonesia  masih  dikatakan  sangat  buruk  jika dibandingkan  dengan  Negara-negara  asia  lainnya.  Masalah  budaya  hukum adalah salah satunya. Hal ini terkait dengan prilaku penegak hukum yang pada umumnya  masih  dipengaruhi  oleh mindset cara  berhukum  atau  penalaran hukum  yang  bersifat  legal-positivistik.  Cara  berhukum  dan  penalaran  tersebut dalam  realitas  sangat  mempengaruhi    proses  penyelesaiannya  perkara  anak dimana  dalam  menangani  anak  tetap  saja  mengarah  pada  proses  “ business  as asual ” (proses peradilan pidana standar). 46
Penagak  hukum  di  Indonesia,  pada  umumnya  masih  terbelenggu  oleh paradigma  dan  cara  berfikir  “ positivistik-legalistik” .  Proses  penegakan  hukum dijalankan  sedemikian  rupa  dengan  perspektif  peraturan  hukum  semata. Ketentuan  hukum  positif  (peraturan  perundang-undangan)  hanya  menjadi patokan  paling  utama  dalam  berhukum.  Yang  terjadi  jika  tetap  menggunakan
43 Anggaran  yang  tentunya  harus  disediakan  terlebih  dahulu  untuk menyediakan  beberapa  tenaga  khusus penyidik  anak,  penuntut  anak,  dan  hakim  anak. Belum lagi permasalahan pembentukan lembaga-lemabaga baru yang khusus menangani bagi anak yang harus menjalani pemidanaan (pembinaan). Seperti Lembaga Pembinaan Khusus  anak  (LPKA),  Lembaga  Penempatan  Anak  Sementara  (LPAS),  Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS).
44 Lawrence  M.  Friedman, The  Legal  System;  A  Social  Science  Perspektiv, (Newe York; Rusell SageFoundations, 1975), h. 14-15.
45 Dalam Amandemen UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Kalimat  tersebut  menunjukan  bahwa  negara  Indonesia  merdeka  akan dijalankan  berdasarkan  hukum,  dalam  hal  ini  adalah  UUD  sebagai  aturan  hukum tertinggi. Konsep negara hukum tersebut untuk membentuk pemerintahan negara yang bertujuan,  baik untuk  melindungi HAM  secara undividual dan kolektif yang tercermin dalam kalimat: “… melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan  untuk  memajukan  kesejateraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan  keadilan social…”. Lihat: Mahfud MD, Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Realita di Era Reformasi, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Dinamika Implementasi Negara Hukum Indonesia dan Tantangannya di Era Reformasi”, yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sabtu 8 September 2012 di Yogyakarta, h. 5.
cara  berpikir  semacam  ini  terbukti  membuat  proses  penegak  hukum  menjadi gersang, kering dari moralitas. 47
Mahfud  MD  mengatakan  bahwa,  pada  kenyataannya,  hukum  memang telah  ditegakkan  oleh  para  penegak  hukum,  namun  hukum  tersebut  seringkali diskriminatif  sifatnya,  tidak  equal.  Akibatnya,  keadilan  yang  menjadi  tujuan akhir hukum  seringkali tidak  tercapai,  karena  yang  terjadi  adalah  semata-mata tegaknya  hukum.  Padahal,  hukum  hanya  sekedar  instrumen  penegakan keadilan.  Jika  hukum  tegak  namun  tidak  ada  keadilan,  maka  tujuan  hukum belumlah dapat dikatakan terwujud. 48
Menjalankan  UU  SPPA  secara  tekstual  dikhawatirkan  bisa  melanggar hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, meskipun para penegak hukum anak  bisa  berkilah  “sudah  sesuai  dengan  bunyi  aturan”  atau  „kami  hanya menjalankan  prosedur  yang  diatur  dalam  UU”.  Dalam  menangani  kasus  anak yang  berhadapan  dengan  hukum  tidak  boleh  terjebak  dalam  “keadilan  formal atau  dengan  cara  “kaca  mata  kuda”  Menerapkan  hukum  positif  dengan  cara “ kaca  mata  kuda ”  artinya  menerapkan  dan  menegakkan  hukum  dengan menggunakan paradigma positfistik-legalistik. Yakin paradigma yang menuntut harus  dilepaskannya  pemikiran  metayuridis  mengenai  hukum,  hukum  harus eksis, dalam alamnya yang objektif sebagaimana norma-norma yang positif.
Oleh  karena  itu,  sebagai  upaya  optimalisasi  UU  SPPA  di  masa mendatang,  diperlukan  berhukum  dengan  cara  membebaskan  doktrin  legisme formalism  yang  mendasari  penegakan  hukum  yang  positivistic.  Memaknaan hukum  tidak  cukup  hanya  dalam  dataran  normative  tekstual  semata  namun diperlukan pemaknaan yang lebih filosofis. Salah satu pemaknaan hukum secara filosofis adalah menggunakan metode pendekatan “hukum progresif.
Hukum  progresif  mengamanahkan  agar  hukum  harus  kembali  pada makna  filosofi  dasarnya.  Landasan  filosifis  hukum  progresif  adalah:  Pertama, “ hukum  adalah  untuk  manusia  dan  bukan  sebaliknya ”.  Hukum  tidak  ada  untuk dirinya  melainkan  untuk  sesuatu  yang  luas,  yaitu  untuk  harga  diri  manusia, kebahagiaan,  kesejahteraan  dan  kemuliaan  manusia.    Kedua,  “ hukum  bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk  terus  menjadi” (law  as  a  procces,  law  in  making).  Inilah  filosofi  hukum progresif sebagai upaya membongkar positivistik-legalistik terhadap pemaknaan hukum. 49
Metode pendekatan hukum progresif digagas oleh Satjipto Rahardjo yang merupakan  pergulatan  pemikirannya  yang  panjang  dan  galau  terhadap penerapan sistem hukum di Indonesia yang selalu statis, koruptif, penuh dengan pelangaran  terhadap  HAM  dan  tidak  mempunyai  keberpihakan  struktural terhadap  hukum  yang  hidup  di  masyarakat.  Hukum  di  Indonesia  telah kehilangan  basis  sosialnya,  basis  multikulturalnya  dan  ditegakkan  secara
47 Habib  Shulton  Asnawi,  “Politik  Hukum  Putusan  MK  No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme  Hukum Menuju Perlindungan HAM”, dalam Jurnal Mahkamah Konstitusi, Vol. 10, No. 2, Juni 2013: 251.
48 Mahfud MD, Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Realita di Era Reformasi, h. 5- 7.
49 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif , (Jakarta: Kompas, 2006), h. 265.
sentralistik  dalam  bangunan  sistem  hukum.  Hukum  kemudian  dipaksakan, didesakkan  dan  diterapkan  dengan  kekerasan  struktural  oleh  aparat  penegak hukum. 50
Dalam  konteks  optimalisasi  UU  SPPA,  maka  diperlukan  hakim  anak, jaksa anak, polisi anak atau advokat anak yang taidak hanya berbekal sertifikat lulus  pelatihan  tentang  peradilan  anak  dan  mengantongi  bukti  formal  berupa penetapan KMA RI, SK Jaksa Agung atau Skep Kapolri, namun penegak hukum harus  benar-benar  memiliki  perhatian  pada  masalah  perlindungan  anak  yang memiliki komitmen untuk membangun terus menerus khususnya dengan secara pemaknaan hukum secara progresif.
Contohnya  adalah  masalah  diversi,  aturan  mengenai  diversi  yang membatasi  hanya  untuk  tindak  pidana  yang  dilakukan  anak  yang  diancam dengan  sanksi  pidana  di  bawah  7  tahun  perlu  dimaknai  secara  progresif  juga. Untuk melakukan diversi  tidak perlu dengan  aturan kriminalisasi  hakim, jaksa dan polisi. Tanpa ancaman pidana sekalipun, hakim anak yang progresif, jaksa anak  yang  progresif  dan  polisi  anak  yang  prgresif  pasti  akan  mengupayakan keberhasilan  dari  diversi,  tidak  menjalankan  prosedur  semata.  Pemaknaan hukum dengan menggunakan metode pendekatan hukum progresif adalah salah satu upaya optimalisasi UU SPPA, hal ini sebagai upaya pelindungan terhadap hak-hak anak di Indonesia.

## Simpulan
Dari  ulasan  sebagimana  di  atas,  maka  kesimpulannya  adalah:  Fakta menunjukkan  bahwa  pelanggaran  terhadap  hak-hak  anak  di  Indonesia  terus terjadi  bahkan  semakin  meningkat,  khususnya  adalah  pelanggaran  terhadap hak-hak  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Banyak  sekali  kelemahan- kelemahan  yang  terdapat  di  dalam  UU  SPPA,  meskipun  disisi  lain  banyak kemajuannya.  Namun  sebagai  upaya  optimalisasi  UU  SPPA  dan  upaya perlindungan  terhadap  hak-hak  anak  diperlukan  sebuah  pendekatan/metode agar  hukum  tidak  dimaknai  secara  legal-positivistik  yang  dapat  menjadikan proses  penegak  hukum  menjadi  gersang,  kering  dan  jauh  dari  moralitas. Pendekatan hukum tersebut adalah pemaknaan hukum dengan cara “progresif”, hukum  harus  dimaknai  secara  filosofis  dan  penuh  dengan  nilai-nilai kemanusiaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al. Wisnubroto, “Tinjauan Kritis Terhadap Sitem Peradilan Anak” disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema “ Menyongsong Berlakunya UU. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Probem dan Solusinya”, pada hari Selasa 26 Maret 2013 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
50 Satjipto  Rahardjo, Sosiologi  Hukum  :  Esai-Esai  Terpilih, (Yogyakarta:  Genta Publishing, 2010), h. 96-97.
Asnawi,  Habib  Shulton,  “Politik  Hukum  Putusan  MK  No.46/PUU-VIII/2010 Tentang  Status  Anak  di  Luar  Nikah:  Upaya  Membongkar  Positivisme Hukum  Menuju  Perlindungan  HAM”,  dalam  Jurnal  Mahkamah Konstitusi, Vol. 10, No. 2, Juni 2013.
Asnawi,  Habib  Shulton,  Perdagangan  Perempuan  dan  Anak  “Human Trafficking”di  Indonesia  Sebagai  Tindak  Pidana  dan  Melanggar  HAM., dalam Jurnal Judicia, Vol. 1, No. 1, Februari 2012 Effendi, A. Masyhur, Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (Hakham), Bogor: Ghalia Indonesia, 2005. Enew, Judth, Difficult Circumstances:Some Reflections on “Street Children” in Africa , Children, Youth and Environments 13(1), Spring 2003 Juwana,  Hikmahanto,  “Pemberdayaan  Budaya  Hukum  dalam  Perlindungan HAM  di  Indonesia:  HAM  dalam  Perspektif  Sistem  Hukum Internasional”, dalam Muladi (ed.), Hak Asasi Manusia: Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Persepektif Hukum dan Masyarakat, Bandung: PT Rafika Aditama, 2009.
M. Friedman, Lawrence, The Legal System; A Social Science Perspektiv, Newe York; Rusell SageFoundations, 1975.
M. Hadjon, Philipus Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
MD,  Mahfud Negara  Hukum  Indonesia:  Gagasan  dan  Realita  di  Era  Reformasi, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Dinamika Implementasi Negara  Hukum  Indonesia  dan  Tantangannya  di  Era  Reformasi”,  yang diselenggarakan  Fakultas  Hukum  Universitas  Atma  Jaya  Yogyakarta, Sabtu 8 September 2012 di Yogyakarta..
Muchtar, Fathuddin, Situasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode  Januari 2005- April 2006.
Mulyadi,  Lilik,  “Seraut  Wajah  Terhadap  Eksistensi  UU.  No.  11  tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Anak: Normatif, Praktik dan Permasalahannya” disampaikan  dalam  Seminar  Nasional  dengan  tema  “ Menyongsong Berlakunya  UU.  No.  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak: Probem dan Solusinya”, pada hari Selasa 26 Maret 2013 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Rahardjo, Satjipto, Membedah Hukum Progresif , Jakarta: Kompas, 2006.
------------------------, Sosiologi  Hukum  :  Esai-Esai  Terpilih, Yogyakarta:  Genta Publishing, 2010.
Widiyastuti,  Sari  Murti,  “Perlindungan  Terhadap  Anak  yang  Berhadapan dengan  Hukum  Antara  Harapan  dan  Kenyataan”  disampaikan  dalam Seminar  Nasional  dengan  tema  “ Menyongsong  Berlakunya  UU.  No.  11 tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak:  Probem  dan  Solusinya”, pada hari Selasa 26 Maret 2013 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.