## Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor ……………………………………………(Doltianus)
Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 Tentang  Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat
Doltianus 1 ,  Masjaya 2 , Rita Kalalinggi 3
Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  describe  and  analyze  the implementation  of  the  Regional  Regulation  No.  05  of  2013  About  Waste Management. Analysis of the data used is Interactive Model developed by Miles,  Huberman  and  Saldana. The  research  showed that  the implementation  of  West  Kutai Regional  Regulation  No.  05  of 2013  on Waste Management in Barong Tongkok District has been done according to  the  rules.  But  application  of  the  rules  was less  effective in  managing waste. This  was  evidence by  garbages strewn  in  various  places, such  as streets, public places or in landfills while.
Keywords: Implementation  of  Waste  Management,  Barong  Tongkok District West Kutai Abstract Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  05  tahun  2013  Tentang Pengelolaan Sampah. Analis data yang digunakan adalah Model Interaktif yang  dikembangkan  oleh  Miles  dan  Huberman. Dari  hasil  Penelitian menunjukkan  bahwa  implementasi  Peraturan  Daerah  Kabaupaten  Kutai Barat Nomor 05 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan
Barong  Tongkok  sudah  sesuai  mekanisme  yang  tetapkan.  Tetapi  secara faktual  kurang  efektif.  Terindikasi  oleh  hasil  temuan  di  objek  penenltin menunjukkan  bahwa  pengelolaan  samapah  yang  dilakukan  Dinas Kebersihan  Pertamanan  dan  Pemakaman  Kabupaten  Kutai  Barat  di Kecamatan Barong Tonkok kurang efektif.

## Kata Kunci: Implementasi Pengelolaan Sampah, Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat
Masalah pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan rendahnya kesadaran  masayarakat  untuk  membuang  sampah  yang  kurang  tepat  pada tempatnya merupakan fenomena yang terjadi di berbagai wilayah Kabupaten Kutai Barat, khususnya di Kecamatan Barong Tongkok. Hal ini tentu perlu penanganan lebih lanjut agar tercipta lingkungan yang bersih dan sehat. Mencermati permasalahan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kutai Barat  telah  mengeluarkan  kebijakan  melalui  Peraturan  Daerah  Nomor  05 Tahun  2013  tentang  pengelolaan  sampah.  Diharapkan  dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut keadaan lingkungan di Kecamatan Barong Tongkok  terbebas  dari  bakteri  penyakit  yang dapat  membahayakan kesehatan  masyarakat. Tetapi fakta  menunjukkan  bahwa  dalam
1. Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL - Samarinda 2. Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL – Samarinda.
3. Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL – Samarinda.
perkembangannya,  keadaan  lingkungan  di  berbagai  tempat  di  Kecamatan Barong Tongkok masih terkesan kurang bersih. Hal tersebut terindikasi oleh sampah yang berserakan  di  jalan  dan di tempat-tempat  umum.  Keadaan seperti ini justru selain dapat mencemari keadaan lingkungan dan juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat.
Berbicara  mengenai  kebersihan  lingkungan  tentunya  tidak  terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya seperti tersedianya bak sampah yang  memadai,  tersedianya  tempat  pembuangan  sampah  sementara, tersedianya tenaga kebersihan dan tersedianya armada pengangkut sampah yang  memadai.  Berdasarkan  hasil  observasi  menunjukkan  bahwa  tidak semua faktor penunjang tersebut tersedia sesuai yang diharapkan sehingga pengelolaaan sampah menjadi kurang efektif.
Dinas  Kebersihan,  Pertamanan  dan  Pemakaman  Kabupaten  Kutai Barat, yang mempunyai otoritas untuk itu ternyata dihadapkan dihadapkan oleh  berbagai  hal,  yaitu  selain  terbatasnya  anggaran  operasional  dan  juga terbatasnya  kewenangan  dalam  pengelolaan  sampah  sehingga    harapan masyarakat  untuk  terciptanya  lingkungan  yang  bersih  dan  sehat  kurang terpenuhi. Kemudian diperburuk lagi oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam  membuang sampah,  juga  menjadi  salah  satu  faktor  penghambat terhadap pengelolaan sampah.
Berdasarkan  permasalahan  yang  dikemukakaan  diatas  mendorong penulis  untuk  mengkaji  lebih  mendalam  sehingga  dapat  diketahui  secara substantif  mengenai  permasalahan yang  terjadi dan  sekaligus  dapat diketahui  lebih  jelas  mengenai  faktor-faktor  yang  mendukung  dan menghambat  pelaksanaan  Peraturan  Bupati  Kutai  Barat  Nomor  05  Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Barong Tongkok.

## Kebijakan Publik: Definisi dan Implementasi
Kebijakan  dapat  diartikan  sebagai  suatu  keputusan  yang  tegas  yang disimpati oleh adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan pada bagian dari  keduanya  bagi  orang-orang  yang  melaksanakannya  (Kenneth  Frewitt, dalam Thoha, 12001 : 151). Sedangkan Van Horn (dalam Solichin, 2003 : 65) pelaksanaan  kebijakan  dapat  diartikan  sebagai  “ Those  actions  by  public  or private individuals (or group) the are directed at the achievement of objectives set  forth  in  prior  policy  decisions” (tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau  swasta  yang  diarahkan  pada  pencapaian  tujuan-tujuan  yang  telah digariskan dalam keputusan kebijakan). Meskipun istilah kebijakan itu dapat berlaku secara umum, tetapi fakta menunjukkan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tidakan.
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan mengandung beberapa  unsur,  yaitu  1)  adanya  serangkaian  tindakan;  2)  dilakukan  oleh atau  sekelompok  orang; 3)  adanya  pemecahan  masalah;  4)  adanya  tujuan tertentu.  Bila  keempat  elemen  tersebut  dipadukan  maka  dapat  diperoleh suatu  pengertian  bahwa  kebijaksanaan  adalah  serangkaian    fundamental

## Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor ……………………………………………(Doltianus)
yang  berisi  keputusan-keputusan  yang  diikuti  dan  dilaksanakan  oleh seseorang  atau  sekelompok  orang  guna  memecahkan  suatu  masalah  untuk mencapai  tujuan  tertentu. Peraturan  Bupati  Kutai  Barat  Nomor  05  Tahun 2014  tentang  pengelolaan  sampah  di  Kecamatan  Barong  Tongkok merupakan  salah  satu  bentuk  kebijakan  publik  yang  dikeluarkan oleh pemerintah  daerah  dimana  dalam  perda  tersebut  memuat  tujuan  dan pemecahan  suatu  masalah  yang  dalam  penelitian  ini  adalah  permasalahan sampah.
Kebijakan publik tentu tidak hanya sebtas dikeluarkan dan diumumkan begitu  saja  tetapi  perlu  dan  harus  diimplementasikan. Grindle  (dalam Solichin, 1997 : 125) mengatakan, bahwa “ implementation as process politic and administration ” (Implementasi sebagai proses politik dan administrasi). Pandangan  Grindle  ini  setidak-tidaknya  tidak  jauh  berbeda  atau  memiliki relevansi  dengan  apa  yang  dikatakan  oleh  Van  Meter  dan  Van  Horn  dalam melihat  implementasi  dalam  keterkaitannya  dengan  lingkungan (environment). Lebih  lanjut  dikatakan  bahwa  proses  implementasi  publik, yaitu:  Proses  implementasi  kebijakan  hanya  dapat  dimulai  apabila  tujuan- tujuan dan sasaran-sasaran yang semula  telah diperinci, program-program aksi  telah  dirancang  dan  sejumlah  dana/biaya  telah  dialokasikan  untuk mewujudkan  tujuan-tujuan  dan  sasaran-sasaran  negara.  Perincian  tujuan dari suatu kebijakan yang telah disebutkan di atas sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan itu sendiri terdiri atas: (1)  kepentingan  yang  dipengaruhi,  (2)  tipe  manfaat,  (3)  derajat  perubahan yang diharapkan, (4) letak pengambilan keputusan, (5) pelaksana program, (6)  sumber  daya  yang  dilibatkan. Sedangkan  konteks  implementasinya terdiri atas : (1) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat; (2) karakteristik lembaga dan penguasa; (3) keputusan dan daya tanggap. Di luar isi  kebijakan  dan  konteks  implementasi,  ada  tujuan  kebijakan,  tujuan  yang telah dicapai, program aksi dan proyek individu dan dibiayai, program yang dijalankan  seperti  yang  direncanakan,  mengukur  hasil  kebijakan,  yang semuanya saling berinteraksi satu sama lain dalam pengimplementasian dari suatu kebijakan.

## Pelayanan Publik
Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh  satu  pihak  kepada  pihak  lain  yang  pada dasarnya  tidak  berwujud  dan tidak  mengakibatkan  kepemilikan.  Ini  berarti  pelayanan publik  dimaknai segala  kegiatan  dalam  rangka  peme-nuhan  kebutuhan  dasar  sesuai  dengan hak-hak  dasar  setiap  warga  negara  atas  suatu  barang,  dan  jasa  atau pelayanan  administrasi  yang  disediakan  oleh  penyelenggara/pelayan  yang terkait dengan kepentingan publik”.
Menurut  Moenir (2001  :  26) pelayanan  publik  adalah  sebagai pemberian  layanan  (melayani)  keperluan  orang  atau  masyarakat  yang mepunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara  yang  telah  ditetapkan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  publik.
Sedangkan yang dimaksud manajemen pelayanan publik adalah pengaturan penyelenggaraan  segala  bentuk    layanan  yang  dilakukan  oleh  aparatur pemerintah    atas  nama  lembaga    untuk  memenuhi  kebutuhan    masyarakat dengan memperhatikan esensi pelayanan. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman memiliki kewajiban untuk  melakukan  pelayanan  kepada  publik  dalam  bentuk  kebijakan- kebijakan yang mampu mengatasi permasalahan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dinas terkait.

## Kebijakan Pengelolaan Sampah
Dalam  rangka  terciptanya  lingkungan  yang  bersih,  pemerintah perlu melakukan  penataan  ulang,  tidak  hanya    melalui  penataan  di bidang kelembagaan  tetapi  juga  perlu manajemen  yang  baik.  Karena  selama  ini buruknya  lingkungan  yang  terjadi  di berbagai  daerah  perkotaan  adalah menajemen  pengelolaan  sampah  yang  kurang  tepat,  sehingga  kondisi kebersihan  lingkungan  kurang  terjamin.  Dalam  mewujudkan  lingkungan yang bersih dan sehat  tidak cukup hanya mengandalkan dukungan  sumber daya manusia dan sarana/fasilitas operasional yang memadai tetapi perlunya kebijakan yang mengatur mengenai hal tersebut. Melalui kebijakan tersebut dapat  dijadikan  sebagai  acuan  untuk  mengatur  segala  sesuatunya  yang berkenaan  dengan  sampah,  maka  pemerintah  Kabupaten  Kutai  Barat  telah mengeluarkan  kebijakan  melalui  Peraturan  Daerah  Nomor  05  Tahun  2013, tentang  pengelolaan sampah  di wilayah Kabupaten Kutai Barat.
Sampah erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat, karena sampah yang  tidak  dikelola  secara  baik  akan  menimbulkan  masalah,  baik  terhadap kesehatan  masyarakat  maupun  kebersihan  dan  keindahan  kota. Disamping itu  akan  menyebabkan  tersebarnya  wabah/bakteri  penyakit  yang  dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu sampah harus dikelola dengan baik sampai sekecil mungkin agar tidak menganggu atau mengancam kesehatan masyarakat.
Dalam  hal  ini  yang  dimaksud  pengelolaan  sampah    adalah  suatu kegiatan yang dilakukan untuk pengumpulan, pengangkutan sampai dengan pemusnahan  atau  pengolahan  sampah  sedemikian  rupa  sehingga  sampah tidak  menjadi  gangguan  terhadap  kesehatan  masyarakat  dan  lingkungan hidup.  Sehubungan  hal  tersebut  maka  Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Barat telah  mengeluarkan  kibijakan  tentang  pengelolaan  sampah,  agar  kesehatan masyarakat tetap terjaga dan lingkungan selalu  bersih, sehat dan nyaman.

## Kewajiban  Masyarakat
Berdasarkan  kebijakan  mengenai  pengelolaan  sampah  maka  setiap warga masyarakat berkewajiban sebagai berikut :
a. Setiap orang wajib memelihara kebersihan di lingkungannya;
b. Kewajiban  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi  kebersihan bangunan dan pekarangannya dari sampah;
c. Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuang ke TPS;
d. Setiap  orang  dalam  pengelolaan  sampah  rumah  tangga  dan  sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangai dan menangani sampah dengann secara yang berwawasan lingkungan;
e. Sampah  yang  dihasilkan  oleh  sampah  rumah  tangga  atau  pedagangan wajib  membuang  sampahnya  dan  mengeluarkan/membuang  sampah  ke TPS pada pukul 18.00-06.00 Wita;
f. Tempat  penampungan  sampah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.

## Kewajiban Pemerintah
Sesuai pasal 9 disebutkan bahwa kewajiban pemerintah kabupaten Cq. Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan,  Camat  dan  Kepala  Kampung  di Kabupaten Kutai Barat  berkewajiban sebagai berikut
a. Dinas  berkewajiban  memberikan  pelayanan  dibidang  persampahan  di daerah;
b. Menyediakan/pengadaan  TPS,  pengangkutan  sampah  dari  TPS  Ke  TPA pembersihan drainase sekunder/parit jalan dengan ukuran lebar sampai dengan satu  meter  termasuk  penyediaan  gerobak  sampah  pada  tempat tertentu dimana TPS tidak memungkinkan untuk dibangun;
c. Penyediaan/pengadaan  TPS  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (2) ditentukan secara teknis dengan Peraturan Walikota;
d. Camat  berkewajiban  memberikan  pembinaan  kepada  masyarakat mengenai pengelolaan sampah diwilayah kerjanya;
e. Kepala Kampung dan Ketua Rukun Tetangga (RT) bertanggung jawab atas pengoperasian dan pemeliharaan gerobak sampah;
f. Kepala  Kampung  berkewajiban  membuat  rencana  analisa  kebutuhan mengenai pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan.

## Larangan Pada Warga Masyarakat
Kepada setiap orang dilarang buang air besar dan air kecil disembarang tempat,  di taman  dan  di jalur  hijau  kecuali  pada  tempat-tempat  yang  telah ditentukan/disediakan untuk itu.
a) Membuang kotoran/sampah dan sejenisnya disembarang tempat  ke jalan umum dan   selokan;
b) Mengotori  dan  atau  merusak  jalan,  jalur  hijau,  taman  serta  segala  jenis bangunan  yang  ada  disekitarnya  termasuk  bangunan  umum  dan  atau gedung-gedung pemerintah;
c) Dilarang menampi beras sejenisnya di dalam los pasar dan atau di tempat- tempat umum yang dapat  mengganggu ketertiban umum. Larangan  lain  yang  tidak  boleh dilakukan  pada  masyarakat  adalah setiap orang dilarang mengangkut bahan-bahan beracun dan berbau busuk atau membusuk dan membuat sesuatu yang  dapat mengganggu orang lain; dan pengangkutan bahan-bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) pasal ini hanya dapat dilaksanakan dengan mempergunakan tempat-tempat yang
teratur  rapi,  dengan  ketentuan  bahwa tempat  tersebut  harus  segera dibersihkan atau dimusnahkan setelah selesai pemakaiannya.

## Sumber-Sumber Sampah
Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal  dari  kegiatan  orang/pribadi  atau  badan  yang  terdiri  dari  bahan organik dan organik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk kotoran manusia dan sampah berbahaya.
Menurut jenisnya, bahwa sampah dapat kelompokkan  sebagai berikut : a) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang mengendap;
b) Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari program sehari- hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
c) Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari  rumah  tangga  dan  berasal  dari  kawasan  pemukiman,  kawasan komersial,  kawasan  industri,  kawasan  khusus,  fasilitas  sosial,  fasilitas umum, dan /atau fasilitas lainnya;
d) Sampah  spesifik  adalah  sampah  yang  sifatnya  konsentrasi,  dan  atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus;
e) Penghasil  sampah  adalah setiap  orang    atau  akibat  proses  alam  yang menghasilkan timbunan sampah.

## Metode Pengelolaan Sampah
Sehubungan  pengelolaan  sampah  terdapat  beberapa  metode  yang digunakan untuk mengelola sampah, antara lain : Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah . Pengumpulan  sampah  adalah  menjadi  tanggung  jawav  dari  masing- masing rumah tangga atau institusi yang menghasilkan sampah. Oleh sebab itu  mereka  haus  membangun  atau  mengadakan  tempat  khusus  untuk mengumpulkan  sampah.  Kemudian  dari  masing-masing  tempat pengumpulan  sampah  tersebut  harus  diangkut  ketempat  penampungan sementara  (TPS)    sampah  dan  selanjutnya  ketempat  penampungan  akhir (TPA).  Mekanisme,  sistem    atau  cara  pengangkutan  nya  untuk  didaerah perkotaan  adalah  tanggung  jawab  pemerintah  daerah  setempat  yang didukung oleh  partisipasi  masyarakat  produksi  sampah,  khususnya  dalam hal  pendanaan.  Sedangkan  untuk  daerah  pedesaan  pada  umumnya  sampah dapat dikelola oleh masing-masing keluarga tanpa memerlukan TPS maupun TPA,  Sampah  rumah  tangga  daerah  pedesaan  umumnya  didaur ulang menjadi pupuk.

## Pemusnahan dan Pengolahan Sampah
Pemusnahan  atau  pengolahan  sampah  padat  ini  dapat  dilakukan melalui  berbagai  cara.  Beberapa  cara  pemusnahan  sampah  yang  dapat dilakukan secara sederhana antara lain :
1   Penumpukan

## Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor ……………………………………………(Doltianus)
Dengan  metode  ini,  sebenarnya  sampah  tidak  dimusnahkan  secara langsung,  namun  dibiarkan  membusuk  menjadi  bahan  organik.  Metode penumpukan  bersifat  murah,  sederhana,  tetapi  menimbulkan  resiko karena  berjangkitnya  penyakit  menular,  menyebabkan  pencemaran, terutama bau, kotoran dan sumber penyakit.
2.   Pengkomposan Cara  pengkomposan  merupakan  cara  sederhana yaitu  pengolahan sampah organik seperti sampah daun-daunan, sisa makanan dan sampah lain  yang  dapat  membusuk  untuk  diolah  menjadi  pupuk  atau  kompos sehingga dengan demikian dapat menghasilkan pupuk yang mempunyai nilai ekonomis baik yang dipakai sendiri maupun dijual.
3.   Pembakaran atau dibakar Memusnahkan  sampah  dengan    jalan  membakarnya  baik  di dalam tungku pembakaran maupun ditempat-tempat terbuka. Metode ini dapat dilakukan  hanya  untuk  sampah  yang  dapat  dibakar  habis.  Harus diusahakan  jauh  dari  pemukiman  agar  warga  masyarakat  dapat menghindari  asap,  bau  yang  tidak  sedap  dan  kemungkinan terjadinya kebakaran.
6.  Daur Ulang Daur ulang merupakan salah satu strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri  dari  atas  kegiatan pemilahan,  pengumpulan,  pemprosesan, pendistribusian  dan  pembuatan  produk/material  bekas  pakai,  sehingga dapat diperoleh manfaatnya.

## Pemberian Sanksi
Menurut Peraturan Daerah nomor 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah,  bahwa  bagi  warga  yang  melanggaran  larangan  yang  diatur  dalam pasal  10  dijelaskan  bahwa  dikenakan  sanksi  administrative  dan  sanksi pidana..
1. Sanksi Administratif a. Walikota dapat menerapkan sanksi administrative kepada pengelolaan sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan;
b. Sanksi  administrative  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat berupa:
1) Paksaan Pemerintah;
2) Uang paksa, dan atau ;
3) Pencabutan izin.
2. Sanks Pidana a. Setiap  orang  yang  melakukan  pelanggaranterhadap  larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 diancam dengan pidana kurungann paling lama 3(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima juta Rupiah)
b. Setiap  orang  yang  melakukan  kegiatan  pembuangan  sampah  dilokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diancam dengan pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau  denda paling banyak Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta Rupiah);
Implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor 05  Tahun  2013  Tentang Pengelolaan  Sampah di  Kecamatan  Barong  Tongkok Kabupaten  Kutai Barat Pengelolaan  sampah  merupakan  suatu  upaya  untuk  meningkatkan kebersihan  lingkungan  dan  disi  lain  dapat  meningkatkan  kesehatan masyarakat.  Sehubungan dengan  hal tersebut  maka  Pemerintah  Kabupaten Kutai Barat telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bupati nomor 05  Tahun  2013  tentang  pengelolaan  sampah.  Diharapkan  dengan dikeluarkannya kebijakan  tersebut,  keadaan  lingkungan  di  wilayah Kabupaten  Kutai  Barat dapat tercipta  lingkungan  yang  bersih,  sehat,  aman dan nyaman.
Untuk  mengetahui  lebih  lanjut  mengenai  implementasi  pengelolaan sampah  di  Kecamatan  Barong  Tongkok  Kabupaten  Kutai  Kutai  Barat, dari data  yang  didapat dari Dinas  Kebersihan  Pertamanan  dan  Pemakaman, secara substantif dapat dijelaskan sebagai berikut a. Sistem Pengelolaan Sampah
Dalam  rangka  mewujudkan  lingkungan  yang  bersih  tentunya  tidak terlepas  dari  sistem  pengelolaannya.  Dalam  kaitannya  dengan  pengelolaan sampah  di  lingkungan wilayah  Kabupaten  Kutai  Barat  telah  diatur berdasarkan  Perda  Nomor  05  Tahun  2013  tentang  pengelolaan  sampah. Sesuai  kebijakan  tersebut  bahwa  sistem  pengelolaan  sampah  dilakukan mulai  dari  pemilahan,  pengumpulan,  pengangkutan,  pengolahan  hingga pemrosesan. Untuk  mengetahui  sistem  pengelolaan  sampah  dapat  dilihat pada gambar dibawah ini.
Pengurangan - Pembatasan - Daur Ulang - Pemanfaatan Penanganan Masyarakat Pemilahan Pemprosesan Pengolahan Pemda/Dinas Pemda/Dinas Pengangkutan Pemda/Dinas Pengumpulan Ke TPS/TPST Masyrkt/Pengelol a Kawasan Kegiatan Pihak Terkait Metode Tujuan
Pengelolaan

## Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor ……………………………………………(Doltianus)

## Gambar 1. Sistem Pengelolaan Sampah di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat
Berdasarkan  fakta  di  lapangan  menunkukkan  bahwa  pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman di Kecamatan Barong Tongkok kurang efektif. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai kendala, yaitu selain kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana penunjang pembuangan sampah seperti bak sampah, dan  TPS  juga  terbatasnya  tenaga  kebersihan.  Masih  banyaknya  warga penduduk  yang  membuang  sampah  tanpa  dilakukan  pemilihan,  sehingga menyulitkan  petugas  pengangkut  sampah  dalam  pengelolaannya.  Dengan demikian  pengelolaan  sampah  menadi  kurang  efektif,  di samping  perlu waktu dan juga perlu tenaga supra ekstra. Di sisi lain pengelolaan sampah di daerah tersebut belum dilakukan pemutahiran pengelolaaan sampah seperti mobil yang secara langsung mendaur ulang. Sementara pengelolaan sampah dilakukan  secara  manual  dengan  cara  pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,  pengolahan dan    pemrosesan  akhir  sampah,  dan  ini memerlukan  waktu  relatif  lama  sehingga  dinilai  kurang  efektif. Disamping itu  masih  adanya  masyarakat  yang  membuang  sampah  tidak  pada tempat dan  waktu yang tepat.

## b. Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Sampah
Persoalan  sampah  di  Kabupaten  Kutai  Barat  pada  umumnya  dan Kecamatan  Barong  Tongkok  khususnya  hingga  kini  masih  menyisakaan masalah  sehingga  perlu  penaganaan  secara  intensif.  Berbicara  mengenai masalah sampah  tidak  terlepas  dari  sarana  dan  prasarana  penunjang hendaknya  disediakan  secara  memadai,  baik  secara  kuantitas  maupun kualitas.  Misalnya  bak  sampah  dan  Tempat  Pembuangan Sampah  (TPS) berjarak tidak berjauhan.
Hasil observasi menunjukkan bahwa soal tempat pembuangan sampah di  Kecamatan  Barong  Tongkok  sudah  disediakan,  baik  yang  bersifat permanen,  non  permanen  maupun  semi  permanen  yang  ditempatkan  pada sudut  Pasar  Barong  Tongkok  maupun  ditempat-tempat  umum. Akan tetapi dari segi jumlah kurang memadai.
Disamping itu beberapa TPS yang terletak persis di pinggir jalan utama, sampahnya  sampai tumpah ke jalan sehingga  mengganggu  warga  yang berjalan. Disamping itu TPS pada umumnya juga tidak disertai dengan tutup sehingga  sampah  terlihat  jelas.  Tumpukan  sampah  sebagai  pemandangan sehari-hari  bagi  warga  yang  melewatinya.  Dengan  tidak  adanya  tutup tersebut,  maka  bau  yang  menyengat  sering  tercium  jika  melewati  TPS tersebut. Kondisi TPS yang demikian tentunya akan memberi dampak yang negatif  kepada  masyarakat  karena  sampah  yang  bau  tersebut  mengandung bibit penyakit yang dapat tertular melalui media udara. Kemudian dari hasil
observasi yang diperoleh  di  lokasi  penelitian  yaitu  Kecamatan  Barong Tongkok  Kabupaten Kutai Barat dapat ditampilkan pada tabel dibawah ini

## Tabel 1 Lokasi, Jenis TPS, Jumlah dan Kondisi TPS
Lokasi TPS (Kampung) Jumlah dan Jenis TPS Jumlah Permanen Semi Permanen Kontaine r 6m3 Kayu Barong Tongkok 2 2 1 4 7 Sendawar 3 2 1 4 10 Baloq Asa 2 2 0 2 6 Simpang Raya 1 2 0 2 7 Geleo Asa 1 2 0 2 5 Engkuni Paseq 1 2 0 2 5 Jumlah 10 12 2 16 40
Sumber:  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  Kecamatan  Barong  Tongkok Kabupaten Kutai Barat, 2015

## c. Jumlah  Armada Pengangkut Sampah
Dalam  rangka  efektivitas  pengelolaan  sampah  di  Kecamatan  Barong Tongkok perlu ditunjang dengan armada pengangkut sampah yang memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas. Misalnya Dump Truck, Truck Arm-Roll, Pick-Up, Excavator serta Motor Gerobak Sampah dan Kendaraan untuk antar jemput  pekerja.  Secara  faktual  menunukkan  indikasi  bahwa  armada  yang disediakan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Kutai Barat  kurang  memadai, sehingga  pengelolaan  sampah  kurang  efektif. Terindikasi oleh jumlah armada yang mengangkut  sampah yaitu Dump truck sebanyak 4 unit, tetapi yang efektif dioperasikan sebanyak 2 unit. Arm Roll sebanyak  2  unit  tetapi  yang  efektif  dioperasikan  hanya  1  unit,  demikian halnya  kendaraan Pick-Up sebanyak  2  unit  dan  keduanya  dalaam  keadaan baik. Seperti yang dtampilkan pada tabel dibawah ini
Tabel 2 Jumlah dan Kondisi Armada Pengelolaan Sampah di Kecamatan Barong Tongkok Kab. Kutai Barat
No Jenis Armada
Jumlah Kondisi Ket Baik K. baik 1 Dump truck 4 2 2 K. efektif 2 Arm Roll 2 1 1 K. efektif 3 Pic Up 2 2 - . Efektif Jumlah 8 5 3 K. efektif
Sumber : Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kab. Kutai Barat,
2015

## Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor ……………………………………………(Doltianus)
Ditinjau  dari  segi  kuantitas  dan  kualitas  armada  pengangkut  sampah termasuk  kurang  memadai  sehingga  sangat  menghambat/mengganggu pengelolaan  sampah.  Sebab  selain jumlahnya  kurang  memadai  tetapi diantara armada tersebut sering mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dioperasionalkan.  Sementara  volume  sampah  terus  meningkat  seiring dengan  meningkatnya  kebutuhan  konsumtif,  pertumbuhan  penduduk,  dan sentra-sentra ekonomi. Oleh karena itu perlu perhatian dari pihak pengelola. Sebab kurang efektifnya dalam pengangkutan sampah akan mengakibatnya bertambahnya  penimbunan  sampah,  yang  daapat  menimbulkan  bakteri penyakit yang beruung pada gangguan kesehatan masyaraakat.

## d. Jumlah Tenaga yang Terlibat Dalam Penanganan Sampah
Faktor  manusia  merupakan  determinan  penting  dalam  meningkatkan efektivitas  pengelolaan  sampah,  karena  itu  perlu  dipersiapkan  sesuai kebutuhan. Sehubungan  dengan  pengelolaan  sampah  di  Kecamatan  Barong Tongkok, maka  pihak  Dinas  Kebersihan, Pertamanan  dan  Pemakaman Kabupaten Kutai Barat telah menugaskan sebanyak 25 orang atau 11,12 % dari total tenaga kebersihan yang ada. Jumlah tersebut bila dikaitkan dengan luasnya  wilayahnya,  sebenarnya  tidak  sebanding  dengan jumlah  tenaga kebersihan yang ditugaskan. Ketidakseimbangan inilah yang berujung pada pengelolaan sampah di Kecamatan Barong Tongkok  kurang berjalan secara optimal.  Terindikasi  oleh  kegiatan  pemilahan  sampah,  yang  seharusnya dilakukan  sebelum  sampah  diangkut  tetapi  hal  tersebut  tidak  dilakukan. Keadaan  demikian  justru  sangat  membahayakan  bagi  pekerja  pengangkut sampah. Sebab bisa saja terjadi di tumpukan sampah terdapat barang-barang yang dapat melukai tenaga pengangkut sampah, seperti pecahan kaca, paku dan seng yang dapat melukai pekerja. Di sisi lain sampah yang tidak dipilah menurut jenisnya justru dapat menyulitkan proses pengolahannya.
e. Kerjasama Antar Petugas Pelaksana
Kerjasama  dengan  berbagai  pihak  sangat  dibutuhkan,  sebab  dengan kerjasama  yang    efektif  dapat  memperlancar  pengelolaan  sampah,  karena kerja sama yang dibangun untuk pengelolaan sampah di Kecamatan Barong Tongkok  Kabupaten  Kuatai  Barat  bukan  hanya  secara  internal  tetapi  juga eksternal. Secara  internal  dapat  dilakukan  pada  unsur  pelaksana  di lingkungan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Kutai Barat    tetapi  juga  dengan  satuan  kerja  perangkat  daerah  ataupun  unsur terkait. Misalnya dengan Camat, Lurah, Ketua RW/RT.
Fakta  menunjukkan  bahwa  kerjasama  yang  dibangun  oleh    Dinas Kebersihan, Pertamanan  dan  Pemakaman  Kabupaten  Kutai  Barat  dapat dikatakan  cukup  efektif  seperti  yang  disampaikan  beberapa  informan. Terindikasi  oleh  komunikasi  dua  arah,  baik  yang  dilakukan  melalui pertemuan-pertemuan,  baik  dengan  Camat,  Lurah  dan  Ketua RT.  Terutama dalam mengatasi masalah  persampahan

## f. Pengawasan terhadap pengelolaan sampah
Pengawasan  merupakan  determinan  penting  untuk  meningkatkan efektivitas, terutama pengawasan terkait dengan pengelolaan sampah. Sebab dengan  pengawasan  yang  efektif  maka  masyarakat  dapat  berperilaku  baik, terutama dalam hal membuang sampah sesuai tempat dan waktu yang tepat. Dengan demikian dapat terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Dalam hal  pengawasan  yang  Dinas  Kebersihaan, Pertamanan  dan  Pemakaman Kabupaten Kutai Barat kurang efektif. Disamping itu  pengawasan terhadap perilaku  warga  masyarakat  kurang  efektif  sehingga  cukup  beralasan  jika masyarakat  membuang  sampah  terlepas  dari  ketentuan  yang  berlaku Terindikasi pengawasan yang dilakukan oleh pihak pengawas melalui Yustisi frekuensinya  masih  rendah.  Kurang  optimalnya  melakukan  pengawasan tentunya  berpotensi  terjadinya  pelanggaran  yang  dilakukan  warga masyarakat,  seperti  pembuangan  sampah  yang  tidak  sesuai  waktu  dan tempat  yang  tepat.  Oleh  karena  itu  pelanggaran  dilakukan  ketika  petugas pengawas tidak berada di lokasi pengawasan.

## g. Pemberian sanksi pada warga yang membuang sampah tidak pada tempat yang tersedia.
Pemberian sanksi itu penting untuk membuat warga penduduk supaya jera atau tidak membuang sampah di sembarang tempat. Fakta menunjukkan bahwa  selama  ini  belum  pernah  terjadi  warga  penduduk  diberikan  sanksi ketika  membuang  sampah  di  sembarang  tempat  Padahal  secara  normatif sudah  diatur,  bagi  warga  yang  membuang  sampah  bukan  pada  tempat  dan waktu  yang  tepat  akan  dikenakan  denda  sebesar  Rp.  5.000.000,- (lima  juta rupiah)  atau  dengan  kurungan  tahanan  selama  6  bulan. Tetapi  faktanya hingga kini belum ada warga penduduk yang dikenakan sanksi. Atas berbagai kasus  yang  dikemukakan  diatas  memperlihatkan  bahwa  peraturan  Bupati Nomor  05  Tahun  2013  tentang  pengelolaan  sampah  secara  implementatif kurang efektif.

## Faktor Pendukung
a. Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014,  tentang  Pemerintahan  daerah dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberikan kewewenangan kepada daerah untuk  mengurus dan mengatur Rumah tangganya sendiri
b. Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
c. Komitmen Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman serta satuan  kerja  perangkat  daerah  untuk  meningkatkan  kebersihan lingkungan di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.
d. Besarnya  harapan  warga/masyarakat  Kecamatan  Barong  Tongkok Kabupaten Kutai Barat untuk dapat segera menyelesaikan persoalan yang terkait dengan kebersihan lingkungan.

## Faktor-faktor yang menghambat antara lain :
a. Kurangnya  kesadaran  masyarakat  Kecamatan  Barong  Tongkok  dalam membuang sampah pada tempat dan waktu yang tepat.
b. Kurangnya sosialisasi kepada warga penduduk terhadap kebijakan yang mengatur pengelolaan sampah.
c. Terbatasnya prasarana dan prasarana untuk pembuangan sampah.
d. Lemahnya  pengawasan  dan  sanksi  hukum  bagi  warga  penduduk    yang membuang sampah di sembarang tempat.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  dikemukakaan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Implementasi  Peraturan  Daerah  Kabaupaten  Kutai  Barat  Nomor  05 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Barong Tongkok telah  dilakukan  dengan  mengerahkan  tenaga  kebersihan  dan  armada pengangkut sampah. Tetapi fakta menunjukkan, bahwa  secara aplikatif pengelolaan  sampah  kurang  efektif.  Terindikasi  oleh  masih  banyaknya sampah  yang  berserakan  di  berbagai  tempat,  baik  di jalanan,  tempat- tempat  umum  maupun  di  tempat  pembuangan  sampah  sementara.  Hal tersebut  disebabkan  terbatasnya  kapasitas  penampungan  sampah sementara  sehingga  tidak  mampu  menampung  volume  sampuh,  baik sampah yang berasal dari rumah tangga, sampah dari jalan raya, sampah perkantoran maupun sampah industri.
2. Kurang  efektifnya  pengelolaan  sampah  disebabkan  oleh  kurangnya kesadaran  masyarakat  Kecamatan  Barong  Tongkok  dalam  membuang sampah  pada  tempat  dan  waktu  yang  tepat.  Kurangnya  sosialisasi kepada warga penduduk terhadap kebijakan yang mengatur pengelolaan sampah,  terbatasnya  prasarana  dan  prasarana  untuk  pembuangan sampah  serta  lemahnya  pengawasan  dan  sanksi hukum  bagi  warga penduduk  yang membuang sampah di sembarang tempat.

## Saran-saran
Dari  hasil  kesimpulan yang  dikemukakan  diatas  maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :
1. Mengembangkan  kerjasama  vertikal-eksternal  dengan  elemen masyarakat dan dunia usaha;
2. Mengoptimalkan dukungan Dunia Usaha melalui program CSR termasuk dalam pengadaan armada pengangkut sampah;
3. Meningkatkan  teknologi  pengolahan  sampah  melalui  daur  ulang  dan dukungan pemerintah kabupaten.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim, Peraturan  Pemerintah No.  105  Tahun  2000  Tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah Indonesia. Jakarta. ________,  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kutai  Barat,  Nomor  05  Tahun  2013, tentang Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten Kutai Barat.
Islamy,  M.  Irfan.  1997. Prinsip-prinsip  Perumusan  Kebijaksanaan  Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Moenir,  A.S.  2002. Manajemen  Pelayanan  Umum  Di  Indonesia , Cetakan Keenam. Jakarta: Bumi Aksara.
Nugroho, Riant. 2004, Kebijakan Publik , Cetakan Ke- 3. Jakarta: PT. Gramedia. Osborne,  David  dan  Gaebler.  2005. Mewirausahakan  Birokrasi,  Reinventing Government,  Transformasi  Semangat  Wirausaha  Ke  Dalam  Sektor Publik ,  Penterjemah  Abdul  Rosyid.  Jakarta: Pustaka  Binaman Pressindo.
Thoha,  Miftah.  2003. Dimensi-Dimensi  Prima  Ilmu  Administrasi  Negara . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
________,  1993. Manajemen  Pembangunan , Cetakan  Ke-3. Jakarta:  Haji Masagung.
Van  Meter,  Donald,  S.  Van  dan  Carl  E.  Van  Horn.  1975. The  Policy Implementation Process; Aconceptual Frame Work . Baverly Hills: Sage Publication inc