Vol. 1 No. 2 (2019) pp. 1-13 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604

## Norma  Hukum  RUU  HIP  Sebagai  Bentuk  Pergolakan Dialektika Ideologi Negara

## Zuhri Saifudin
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, Indonesia *email: say.udin99@gmail.com
DOI : https://doi.org/10.37729/amnesti.v1i2.640
Submitted: Juni 2019 Revised: Juli 2019 Accepted: Juli 2019 ABSTRAK Kata Kunci: Pancasila, Ideologi Negara, Konstitusi Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  norma  RUU  Haluan Ideologi  Pancasila  (HIP)  sebagai  bentuk  pergolakan  dialektika negara.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  yuridis  normatif  melalui  pendekatan  undang-undang.
Bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945,  RUU  Haluan  Ideologi  Pancasila  (HIP)  dan  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  topik  yang  diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembahasan RUU HIP di DPR telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Selain itu,  RUU  HIP  berdampak  pada  kehidupan  sosial  kemasyarakatan berupa  gejolak  dan  kegaduhan  publik  yang  berpotensi  membuat disintegrasi bangsa.

## ABSTRACT
Keywords : Pancasila,  State Ideology, Constitution This study aims to analyze the norms of the Pancasila Ideology Bill (HIP) as  a  form  of  state  dialectic  upheaval.  The method  used  in  this  study  is  a normative  juridical  method  through  a  law  approach.  The  legal  materials used in this research are primary and secondary legal materials. Primary legal  materials include  the  1945  Constitution,  the  Bill  on  the  Ideology  of Pancasila (HIP) and laws and regulations related to the topic under study. The  study  results  indicate  that  discussing  the  HIP  Bill  in  the  DPR  has entered  the  National  Legislation  Program  (Prolegnas).  In  addition,  the HIP  Bill  has  an  impact  on  social  life  in  the  form  of  public  turmoil  and commotion that has the potential to disintegrate the nation

## 1. PENDAHULUAN
Konsep  negara  hukum (rechtstaats) lahir  seiring  dengan  gagasan demokrasi  konstitusionil (S.F  Marbun,  2003) .  Adanya  cita  negara  hukum  lahir di  Inggris  abad  XVII  Menurut  F.J  Stahl  elemen  negara  hukum  yaitu,  adanya jaminan  atau  hak  atas  dasar  manusia,  adanya  pembagian  kekuasaan, pemerintah  berdasarkan  peraturan-peraturan  hukum,  dan  adanya  peradilan administrasi negara.
Tujuan  dan  fungsi  negara  adalah  sebagai  berikut: Pertama, Negara  ada untuk  menjamin  kebebasan  dan  melindungi  masyarakat. Kedua ,  Negara  ada untuk  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  masyarakat. Ketiga, Negara  didirikan untuk  menciptakan  keteraturan  dalam  masyarakat (Guruh,  2000) .  Tipe  negara hukum  terdapat  kedaulatan  hukum.  Merujuk  dari  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Bab I UUD  NRI  Tahun  1945  berbicara  tentang  bentuk  dan  kedaulatan.  Penegasan dari  Pasal  1  ayat  (3)  ini  merupkan  format  negara  dan  pilihan  pertama  dan utama  adalah  negara  hukum.  Peletakan  konsep  negara  hukum  merupakan fondasi awal bagi negara dalam merealisasikan tujuan bernegara (Djafar, 2010) . Kebijakan  yang  akan  dirumuskan  adalah  selalu  berpijak  pada  hukum  sebagai landasan utama.
Berkaitan dengan dogma norma hukum, maka dalam negara demokrasi antara  substansi  dan  cara  harus  dipandang  sebagai “two  sides  of  coin” .  Tujuan- tujuan  demokratis  hanya  boleh  dicapai  dengan  cara-cara  yang  demokratis. Dalam  demokrasi  tidak  boleh  ada  tujuan  mengahalalkan  segala  cara  ( the  end justifes  the  means ),  termasuk  cara-cara  menyederhanakan  kepartaian (Bagir Manan,  2005:  27) .  Negara  tidak  boleh  dijalankan  berdasarkan  kekuasaan  atau politik  belaka.  Hukum  wajib  diletakan  sebagai  prioritas  pertama  dan  utama. Hal  ini  dipertegas  dengan  adanya  ideologi  negara  sebagai  fondasi  awal.  Nilai Pancasila  sebagai  ideologi  negara  dapat  digunakan  untuk  meredam  jika  ada potensi abuse  of  power dalam  pusaran  kekuasan.  Dengan  aturan,  maka  konsep negara  hukum  dapat  dijalankan  dengan  baik  guna  tetap  menjaga  stabilitas nasional dalam nilai Pancasila.
Ideologi  negara  telah  dirumuskan  dalam  alenia  IV  Konstitusi.  Pancasila juga telah dijaga kemurniannya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) No.100/PUU-XI/2013.  Ideologi  negara  berupa  Pancasila  bukan  hanya  sebuah ideologi  negara  dan  dasar  Negara (Huda,  Muhammad,  2018) .  Melainkan  juga pandangan hidup bangsa. Selain jaminan dalam konstitusi juga telah diberikan
Vol. 1 No. 2 (2019)
legalitas  dalam  TAP  MPRS  No.XX/MPRS/1966  dan  TAP  MPR  XVIII/MPR/1998 bahwa  Pancasila  sebagai  dasar  negara.  Fakta  ini  telah  memberikan  ruang tertutup bagi perdebatan tentang ideologi negara.
Perkembangan  demokratisasi  ternyata  juga  linear  dengan  dinamika perkembangan  pemahaman  tentang  ideologi  negara  oleh  seluruh  lapisan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Fadilah, 2019) . Hal ini juga  berdampak  terhadap  pola  pikir  dari  pembuat  undang-undang  yaitu  DPR dalam  memberikan  rumusan  terhadap  Pancasila  melalui  Undang-Undang Halauan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Pendapat pro dan kontra pun muncul dalam  menyikapi  RUU  HIP  tersebut.  Untuk  lebih  lanjut  dalam  pemaparan masalah  tersebut,  Penulis  akan  menganalisis  dalam  sebuah  makalah  dengan judul  “Norma  Hukum  RUU  HIP  Sebagai  Bentuk  Pergolakan  Dialektika Ideologi Negara ”.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini adalah penelitian  normatif  atau penelitian  hukum doctrinal.  Penelitian  doctrinal  adalah  penelitian-penelitian  atas  hukum  yang dikonsepkan  dan  dikembangkan  atas  dasar  doktrin  yang  dianut  sang  konsep dan  atau  sang  pengembangnya  .  Penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang  disusun  secara  sistematis,  kemudian  ditarik  suatu  kesimpulan (Soerjono Soekanto,  2006) .  Metode  penelitian  dalam  tulisan  ini  bersifat  normatif. Mengingat  tulisan  ini  membedah  dan  menganalisis  isi  dari  UUD  1945  beserta turunannya berupa undang-undang yang berkaitan RUU HIP.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Dialektika norma hukum RUU HIP sebagai implementasi Program Legislasi Nasional di DPR
Pancasila adalah salah satu alat pemersatu bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke hanyalah dapat bersatu padu  di atas Pancasila itu dan bukan saja  alat  pemersatu  untuk  diatasnya  kita  letakan  Negara  Republik  Indonesia Pancasila. (Tim Panitia Kongres Pancasila IX, 2017) . Perdebatan dan  dialektika Pancasila  telah  menutup  sejarah  tentang  pemberlakuan  ideologi  negara  saat sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI terjadi dua kali, saat sidang pertama (29 Mei – 1  Juni  1945)  dan  sidang  kedua  (10-17  Juli  1945).  Khususnya  saat  sidang pertama, tepatnya tanggal 1 Juni 1945 lahirlah kata dan redaksional “Pancasila”
dengan  sejumlah  pandangan  umum  dan  alasannya  dari  pungusulnya  yaitu Presiden  Soekarno.  Disisi  lain  saat  sidang  pertama  juga  muncul  perdebatan dari M. Yamin dan Seopomo.
Dalam  proses  selanjutnya,  terbentuk  “Piagam  Jakarta”  tangga  22  Juni 1945.  Dibentuk  dan  dilantik  PPKI  (Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia) pada  tanggal  9  Agustus  1945.  Setelah  ada  perdebatan  sila  ke-1  (Muh.  Hatta menyampaikan  kritikan  pada  Soekarno  dalam  sidang  pleno  PPKI,  khususnya dihadapan Ki Bagus Hadikusumo, Wakhid Hasyim, Teuku M. Hasan dkk).
Setelah  melalui  proses  panjang,  mengantarkan  pada  “Proklamasi Kemerdekaan  Indonesia”.  Tanggal  18  Agustus  1945  baru  terbentuk  konstitusi, maka dalam alenia IV pembukaan konstitusi “Pancasila” rumusan secara utuh termuat  untuk pertama kalinya di dokumen  negara yaitu “UUD 1945”. Bukan berarti  tanggal  18  Agustus  adalah  hari  lahirnya  Pancasila,  karena  dianggap memuat  pertama  kalinya  dan  diakui  sebagai  dasar  hukum  tertinggi  yaitu konstitusi. Embrio awalnya adalah 1 Juni 1945 ketika istilah “Pancasila” muncul waktu  pidato  Presiden  Soekarno  tanggal  1  Juni  1945,  maka  tanggal  1  Juni adalah “Hari Lahir Pancasila” (Brata & Wartha, 2017) .

## 3.2 Pergolakan Norma Hukum RUU HIP
Penegakan  hukum  adalah  suatu  usulan  untuk  mencegah  dan  sekaligus nilai-nilai  yang  ada  di  belakang  norma-norma  tersebut.  Penegakan  hukum yang  ideal  harus  disertakan  kesadaran  hukum  bahwa  subsistem  sosial (Setiaji et  al.,  2017) .  Bagir  Manan  berpendapat  tiada  negara  tanpa  politik  hukum. Politik hukum ada yang bersifat tetap atau permanen dan ada yang sementara atau  temporer.  Politik  hukum  yang  tetap  berkaitan  dengan  sikap  yang  akan sejalan  menjadi  dasar  kebijaksanaan  pembentukan  dan  pembangunan  hukum (Manan, 2005) .
Dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara terus berevolusi. Banyak problematik mengiringi pertanyaan tentang ideologi negara. Tepatnya tanggal 17  Desember  2019  bergulir  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Halauan Ideologi Pancasila (RUU HIP) oleh DPR dan masuk Prolegnas. Berbicara teknis birokrasi  di  DPR  berkaitan  dengan  RUU  HIP  berpedoman  dari  UU  MD3  dan aturan  teknis  pada  Peraturan  DPR.  RUU  HIP  telah  melewati  2  (dua)  fase. Pertama ,  Penyusunan  (komisi,  harmonisasi,  dan  penetapan  usulan  RUU  HIP). Kedua ,  Perumusan  (pembahasan  tingkat  1  dan  2).  Pasca  teknis  ketatanegaraan tersebut,  barulah  diserahkan  kepada  pemerintah  untuk  mendapatkan
Vol. 1 No. 2 (2019)
persetujuan  dari  Presiden  berupa  legalitas  awal  berupa  Surpres  (Surat Presiden) agar dapat dianjutkan dalam pembahasan selanjutnya. Untuk ditolak atau disetujui.
Bersamaan  dengan  itu  terbuka  untuk  publik  agar  mendapat  masukan bersama. Ruang public hearing merupakan sarana bagi publik  untuk mengawal terjadinya  sebuah  RUU.  Tiap  warga  negara  berhak  untuk  memberikan masukan  dan  kritikan.  Bahkan  solusi  alternatif  yang  ditawarkan.  Inilah pendewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada 60 Pasal dalam RUU  HIP.  Ada  kelebihan  dan  kelemahan  tentunya  sebagai  basis  argumentasi bagi  yang  pro  dan  kontra.  Berkaitan  dengan  ini  Penulis  mencoba  mengkritisi dalam beberapa hal.
Pertama ,  pada  konsideran  “menimbang”  point  c  tentang  perlunya Pancasila  diberikan  cantolan  hukum  pada  UU.  Konsekuensi  logisnya  seperti apa?.  Hal  ini  telah  mendegradasikan  turun  derajat  nilai  Pancasila.  Ideologi adalah grund norm dasar dari setiap aturan. Bahkan telah menjiwai dan dijiwai Konstitusi.  Disejajarkan  dengan  pilar  berbangsa  saja  tidak  bisa.  Alasan penempatan dalam UU justru mengacaukan tatanan sistem hukum.
Kedua ,  pada  konsideran  “mengingat”  point  2  sampai  8  tidak  ada  TAP MPRS  No.XXV/MPRS/1966.  Sedangkan  pada  point  1  hanya  berkaitan  dengan kewenangan DPR. Konsekuensi logisnya seperti apa?. Khusus pada TAP MPRS tersebut sangat krusial dan menyangkut potensi terjadinya pergolakan ideologi baru.  Masih  sangat  logis,  misalkan  dicantumkan  TAP  MPR  No.1/MPR/2003 tentang  Peninjauan  Terhadap  Materi  dan  Status  Hukum  TAP  MPRS  dan  TAP MPR  Republik  Indonesia  Tahun  1960  sampai  dengan  2002.  Ini  sudah  dapat merangkum TAP MPRS sebelumnya. Ini memiliki legalitas. Tanpa adanya TAP MPRS tersebut justru membuka ruang perdebatan terhadap ideologi lain selain Pancasila.  Bisa  ditafsirkan  secara  liar  oleh  publik.  Termasuk  mengacaukan jenjang hierarki aturan hukum (Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).
Ketiga ,  pada  Pasal  3  berkaitan  dengan  usulan  perumusan  Pancasila  saat sidang BPUPKI. Konsekuensi logisnya seperti apa?. Dalam ayat (1) merupakan rangkuman dari 3 tokoh pada sidang pertama BPUPKI. Hal ini hanya mendaur ulang  sejarah  saja.  Semua  sudah  didebatkan.  Tidak  perlu  diuang  lagi.  Apalagi dalam ayat (2) sangat tendensius dengan mengutip dari Presiden Soekarno saja. Bukan yang lain juga ikut dicantumkan. Ini bisa disalah artikan lain.
Keempat , pada Pasal 7 tentang perdebatan Presiden Soekarno saat sidang BPUPKI.  Konsekuensi  logisnya  seperti  apa?.  Dalam  ketiga  ayat  tersebut merupakan isi dari Pidato Presiden Soekarno saat sidang pertama BPUPKI. Hal ini  lagi-lagi  hanya  mendaur  ulang  sejarah  saja.  Bahkan  secara  gamblang penyebutan redaksional Tri Sila dan Eka Sila dapat menimbulkan kegoncangan tafsir publik. Walaupun  maksudnya bukan pada Gotong Royong, tapi dengan mendaur  ulang  sejarah  berpotensi  membuka  perdebatan  publik  lagi. Terindikasi dapat membuka luka lama bangsa.
Kelima ,  pada  Pasal  44  Presiden  tentang  pemegang  pengendali  ideologi negara  adalah  Presiden.  Konsekuensi  logisnya  seperti  apa?.  Presiden  adalah jabatan publik. Pun secara tidak tidak langsung melekat jabatan politis. Hal ini sangat  rawan  terjadi  pergeseran  dari  jabatan  publik  ke  sifat  politis.  Apalagi Presiden  secara  persona  diberikan  mandat  dalam  mengendalikan  ideologi negara. Walaupun tidak ada jaminan, tapi bisa saja terindikasi dapat digunakan untuk mendeskriditkan para pihak yang berada di luar pemerintahan. Ini akan membuat praktek demokrasi tidak berjalan dengan baik.

## 3.3 Dampak urgensi RUU HIP dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia
Ancaman  dan  kekuatan Pancasila bukan dari mana-mana, tetapi adalah dari  dalam  diri  bangsa  Indonesia  sendiri.  Manakala  ideologi  dan  nilai-nilai Pancasila berhasil ditanamkan dan menjadi kekayaan di dalam hari bangsa ini, maka  negara  ini  akan  kokok  dan  bangsa  ini  akan  menjadi  bangsa  besar  dan kokoh  juga (Imam  Suprayogo,  2017) .  Hukum  wajib  menjadi  panglima  dan garda  paling  depan  dalam  menjamin  setiap  hak-hak  warga  negaranya.  Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan  “Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum”.  Konsep  ini  merupakan langkah awal bagi upaya proses demokrasi yang mengedepankan kepentingan rakyat  dan  masyarakat  luas.  Dalam  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  disebutkan  “Kedaulatan  berada  di tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  Undang-Undang  Dasar”.  Jelas ontologi yang mendasar adalah adanya rakyat sebagai tujuan utama yang wajib dijamin kesejahteraannya.
Ada  hal  penting  yang  harus  diramu  menjadi  beberapa  gagasan  cerdas untuk  menumbuhkan  generasi  muda  yang  cinta  Pancasila. Pertama ,  kita  harus mulai  menyadarkan  generasi  muda  betapa  pentingnya  menjunjung  tinggi
Vol. 1 No. 2 (2019)
etika-etika  Pancasila  dalam  menghadapi  budaya  asing  ke  dalam  negeri. Pancasila dijadikan sebagai filterisasi dampak negatif yang kemungkinan akan muncul. Kedua ,  dalam  dunia  pendidikan  Pancasila  secara  mandiri  harus dimasukan  dalam  kurikulum  di  seluruh  jenis,  jenjang  dan  jalur  pendidikan. Diharapkan agar para pemuda tidak pernah lepas dari budayanya sendiri yaitu Pancasila. Pancasila masih berupa konsep ideologis ( moral knowing ) dan belum menjadi konsep operasional ( moral feeling ) yang dapat dijadikan aplikasi ( moral action )  dalam  kehidupan  sehari-hari. Ketiga ,  Mengupayakan  program-program pembudayaan  nilai-nilai  Pancasila  karena  pada  kenyataannya  program  ini adalah  bagian  dari  upaya  merevitalisasi  ideologi  kebangsaan (Daud  Aris Tanudirjo, 2013) .
Dalam  pandangan  Penulis,  ada  3  sebab  potensi  robohnya  Indonesia. Pertama ,  Warga  negara  lupa  Pancasila. Kedua ,  Warga  Negara  lupa  sejarah bangsa  dan Ketiga ,  Para  pemuda  apatis  terhadap  negara.  Jika  maksudnya adalah guna menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila di dalam masyarakat, maka  dapat  tetap  digunakan  program  MPR  dalam  sosialisasi  pilar-pilar berbangsa  dan  bernegara.  Pemurnian  ideologi  negara  dalam  sejarah  telah terbentuk  dalam  kelembagaan  guna  menjaga  nilai  Pancasila  tetap  dikenal masyarakat. Zaman Presiden Soekarno ada Tubapi, Presiden Soeharto ada BP7 dan  Presiden  Jokowi  ada  BPIP.  Implikasi  positifnya  adalah  guna  menjaga Pancasila  agar  tetap  hidup  di  masyarakat  di  tengah  carut  marutnya  degradasi moral. Implikasi negatifnya adalah bisa perpotensi penyalahgunaan wewenang dan terjadi pergeseran kekuasaan ke ranah pribadi Presiden.
Celah ini dapat berdampak terhadap pemanfaatan Pancasila. Mengingat Presiden adalah jabatan politik. Dampak tersebut pasti ada. Jika dalam konteks yuridis  tentunya  tiap  orang  memiliki  basis  argumentasi  berbeda.  Ini  hal  wajar dalam  membangun  sistem  hukum.  Akan  tetapi,  menurut  pandangan  Penulis dampak  di  luar  yuridis  ini  sangat  berbahaya.  Dampak  secara  politis,  dapat terlihat  saling  curiga  dan  tidak  percaya  antar  Parpol.  Perdebatan  pengusul utamanya  baik  yang  setuju  dan  tidak  setuju.  Tolak  ukurnya  sebenarnya  ada  2 yaitu Pertama ,  Parpol  saat  di  tahap  penyusunan  (rapat  fraksi  dan  komisi). Kedua ,  Parpol  penanda  tangan  saat  penetapan  usulan  RUU  HIP  masuk Prolegnas.  Keadaan  dapat  menganggu  sistem  Presidential (Aritonang,  2010) . Koalisi  bisa  terbelah.  Pun  yang  oposisi  juga  bisa  goyah.  Ini  merupakan pendidikan politik yang tidak baik bagi masyarakat.
Vol. 1 No. 2 (2019)
Dampak  secara  sosial,  dapat  berpotensi  menggiring  opini  pubik  secara liar.  Dalam  pandangan  Penulis  keadaan  ini  sama  dengan  saat  ada  pro  dan kontra  Perppu  Ormas.  Bagi  yang  kontra  Perppu  Ormas  linear  dengan  sikap kontra  terhadap  RUU  HIP.  Hal  ini  berdampak  terhadap  pengkotak-kotakan dan dekat serta tendensius terhadap kelompok tertentu. Ini adalah cara berpikir tidak  tepat  dan  sesat  ( logical  fallacy ).  Padahal  bukan  itu  persoalannya.  Titik point  utama  adalah  agar  terjalin  sistem  hukum  yang  baik  saja.  Apalagi  dalam RUU  HIP  ini  menyangkut  ideologi  negara.  Jauh  lebih  tinggi  derajatnya  dari sekedar membangun sistem hukum dan bernegara.
Paham-paham  baru  yang  bertentangan  dengan  Pancasila  bisa  masuk lagi.  Konflik  horizontal  berpotensi  bisa  meluas.  Mengingat  masyarakat Indonesia sangat heterogen. Perbedaan basis argumentasinya pun sangat tajam. Dinamika  sosial  pun  telah  terjadi.  Demo  besar-besaran  sampai  ada  insiden pembakaran  bendera  Parpol.  Saling  lapor  dan  kalim  paling  pun  terjadi.  Ini akan  membuat  PR  bagi  aparat  penegak  hukum  dalam  menafsikan  konteks pembakaran bendera Parpol.

## 3.4 Kunci alenia IV Konstitusi dalam pencegahan konflik horizontal
Sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Moh.  Mahfud  MD  dari  K.C  Wheare bahwa  isi  konstitusi  merupakan  rusultante  atau  kesepkatan  politik  lembaga yang berhak menetapkannya sesuai dengan situasi poleksodbud ketika dibuat. Oleh  karena  itu  konstitusi  dapat  dirubah  kalau  ada  perubahan  situasi  yang menghendakinya.  Tidak  ada  konstitusi  yang  tidak  dapat  dirubah.  Ia  juga melanjutkan  bahwa  teori  hanya  kerangka  piker  yang  tidak  harus  diikuti  dan yang  berlaku  adalah  yang  disepkati  sebagai resultante terlepas  dari  soal  sama atau  tidak  sama  dengan  teori  yang  digunakan  dinegara  lain.  Setiap  pilihan politik  pasti  menjadi  perdebatan,  tetapi  pasti  apa  pun  yang  telah  ditetapkan secara  prosedural-demokratis  itulah  yang  mengikat  untuk  dilakukan. Kesempatan itu harus diikuti dan dilaksanakan sampai ada perubahan kembali yang dilakukan secara sah atau bersifat imperatif (Mahfud MD, 2009) .
Dalam  konteks  historis  ketatanegaraan  menurut  Penulis  konstitusi  di Indonesia masih bersifat rigit karena terkait dengan ideologi negara masih tetap diakui  sebagai  pandangan  hidup  bangsa.  Tujuan  negara  yang  menjadi kesepatakan  bersama  antara the  fonding  father yang  terdapat  di  alenia  IV  juga wajib  dipertahankan  dan  tidak  boleh  dirubah.  Konsep  kedaulatan  rakyat  juga menjadi  ujung  tombak  dalam  mengakomodir  kepentingan  rakyat.  Bentuk
Vol. 1 No. 2 (2019)
negara  kesatuan  juga  masih  dipertahankan  dengan  semangat  primordial bangsa yang pluralitas baik dari segi agama, ras, suku, adat istiadat dan bahasa. Hal  ini  juga  dipertegas  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  disebutkan  “Negara  Indonesia  ialah  Negara Kesatuan  yang  berbentuk  republik”.  Negara  hukum  masih  menjadi  ujung tombak  dalam  menopang  tetap  berdirinya  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.
Sebagaimana  yang  dikutip  Hassan  Suryono  dari  Herman  Heller mencerminkan  kehidupan  politik  di  dalam  suatu  masyarakat  sebagai  suatu kenyataan  ( dic  politie  verfussing  als  gesell  schaftliche  wirki  chkeit )  dan  ia  belum dalam  arti  hukum  ( eine  rechls  verfussing )  atau  konstitusi  masih  merupakan pengertian  sosiologis  atau  politis  dan  belum  pengertian  hukum (Hassan Suryono, 2007) .
Dalam  pemaknaan  Penulis  ketika  melihat  derajat  tinggi  dan  tidaknya sebuah konstitusi dalam sebuah negara akan tergantung dengan keadaan yang terjadi dalam masyarakat ketika sebuah konstitusi akan dibuat muatan-muatan konstitusinya.  Baik  dalam  konstitusi  yang  bernilai  normatif,  normal,  dan simantik  akan  tetap  mengacu  pada  keadaan  moralitas,  perbedaan  baik  suku, agama,  rasa,  dan  adat  istiadat,  dan  pola  kebijakan  politik  dari  masing-masing pemangku  jabatan  di  pemerintah.  Penulis  mencoba  mengutip  dari  pendapat Pierre  Bourdieu  politik  adalah  suatu  perjuangan  demi  gagasan-gagasan,  tetap demi suatu tipe gagasan yang sama sekali khusus yaitu gagasan kekuasaan dan gagasan  yang  memberi  kekuatan  dengan  berperan  sebagai  kekuatan memobilisasi. Pembangunan teori politik yang menggerakan secara konseptual mekanisme-mekanisme strategis, permainan kekekuasaan yang memungkinkan  untuk  menempatkan  diri  sebagai  pemikir  bagi  rakyat (Haryatmoko, 2003) .
Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  pada  awal  era  reformasi  (pertengahan  tahun  1998)  terus berkembang,  baik  oleh  masyarakat,  pemerintah  maupun  kekuatan  sosial politik,  termasuk  partai  politik (Artis,  2012) .  Tuntutan  itu  kemudian diperjuangkan  oleh  fraksi-fraksi  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR). Selanjutnya  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  membentuk  Badan Pekerja  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  untuk  melaksanakan  tugas mempersiapkan  rancangan  perubahan  tersebut.  Badan  Pekerja  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  kemudian  membentuk  Panitia  Ad  Hoc  III
Vol. 1 No. 2 (2019)
(pada  masa  sidang  tahun  1999)  Membentuk  Panitia  Ad  Hoc  I  (Pada  masa sidang  tahun  1999-2000,  tahun  2000-2001,  tahun  2001-2002,  dan  tahun  2002- 2003) (Sekjend  MPR  RI,  2012) .  Berdasarkan  dari  paradigma  tersebut  dalam perubahan  konstitusi  di  Indonesia  campur  tangan  dan  intervensi  dari  Parpol akan  mempunyai  dampak  terhadap  substansi  dari  konstitusi  tersebut. Kebijakan-kebijakan  internal  partai  politik  juga  tidak  akan  terlepas  dari kepentingan yang akan dimasukan dalam konstitusi itu (Satriawan et al., 2019) . Terlihat bahwa konstitusi merupakan produk politik dalam setiap pengambilan kebijakan  baik  terkait  prosedur  dan  muatan  materinya.  Konstelasi  politik tercipta dari kebijakan yang diambil oleh partai politik.
Kata  secara gramatikal  dari  “Pancasila”  sebenarnya  tidak  ada  dan  tidak disebutkan  dalam  konstitusi  termasuk  dari  alenia  IV  UUD  NRI  Tahun  1945. Ketiadaan ini bukan berarti Pancasila tidak ada dalam norma-norma konstitusi. Kesepakatan  bersama  sejak  Indonesia  merdeka  bahwa  Pancasila  dengan perjalanan sejarahnya digunakan sebagai ideologi negara. Butir-butir Pancasila dalam  alenia  IV  UUD  NRI  Tahun  1945  disebutkan  bahwa:  “Ketuhanan  Yang Maha  Esa,  Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  Persatuan  Indonesia,  dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”
Adanya  frasa  “berdasar  kepada”  sebelum  menuju  pada  butir-butir Pancasila  menunjukan  bahwa  Pancasila  yang  terdapat  5  butir  dijadikan pedoman dan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Frasa tersebut sudah  jelas  bahwa  semua  norma-norma  konstitusi  berupa  UUD  NRI  Tahun 1945  wajib  didasarkan  dengan  nilai-nilai  Pancasila.  Semua  norma-norma hukum  yang  terkandung  dalam  konstitusi  yang  dijelaskan  dalam  bab  dan pasal-pasal  tidak  boleh  bertentangan  dengan  Pancasila.  Sifat  koherensi  dalam muatan konstutusi selalu linear dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Jika muatan konstitusinya tidak berdasarkan hukum dan nilai-nilai Pancasila, maka hukum yang lahir tidak akan mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak.
Jika  merujuk  dalam  alenia  IV  Konstitusi  redaksional  utuh  dan  lengkap dari 5 sila Pancasila telah resmi ada sejak tanggal 18 Agustus 1945. Bersamaan setiap  tanggal  18  Agustus  diperingati  sebagai  Hari  Konstitusi.  Amandemen konstitusi sebanyak 4 kali pun tetap dan konsisten tidak pernah ada perubahan dalam  alenia  IV  Konstitusi.  Apalagi  memperdebatkan  lagi  persoalan  ideologi negara (Kristiono, 2017) .
Vol. 1 No. 2 (2019)
Penulis menganalogikan  dinamika pro dan kontra RUU HIP ini dengan bangunan rumah. Ibarat membangun Indonesia seperti membangun rumah di tengah  hutan. Penuh tantangan  dan ancaman. Di kanan dan  kiri penuh tebing dan  jurang  terjal.  Rumah  telah  dibangun  oleh  para the  fonding  father dengan tetesan  darah  dan  kucuran  keringat.  Mulai  dari  membangun  fondasi,  tiang, atap,  pintu  dan  sampai  kunci  rumah  serta  ornamen  lain  di  dalam  rumah tersebut.  Rumah  telah  resmi  dibangun  dengan  baik.  Kunci  juga  sudah didapatkan  tanpa  bisa  dibuka  lagi.  Jika  dibuka  bisa  saja  semua  yang  ada  di sekitar rumah tersebut masuk. Bisa mengancam keutuhan  dan  keamanan seisi rumah. Pancasila seperti kunci dalam  rumah besar Indonesia. Kunci Alenia IV Konstitusi dan Putusan MK telah mengunci rapat dan tidak bisa dibuka lagi.

## 4. KESIMPULAN
Pancasila  bukan  hanya  sebuah  ideologi  Negara,  tetapi  juga  potret  dan refleksi  diri  sebagai  fondasi  dalam  menjalankan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.  Guna  merealisasikan  tujuan  bernegara.  Jika  bertolak  dari  Putusan Mahkamah  Konstitusi  (PMK)  No.100/PUU-XI/2013  Pancasila  sebagai  ideologi negara tetap ditempatkan pada posisi tertinggi. Tidak sejajar dengan pilar-pilar lainnya  (UUD  1945,  NKRI  dan  Bhineka  Tunggal  Ika).  Komunis  dan  Khilafah adalah paham yang sudah tidak terbantahkan telah menjadi ancaman bersama bangsa  ini.  Dalam  konteks  historis  kebangsaan  telah  nyata  mereka  yang bertentangan  dan  ingin  mengganti  Pancasila  dengan  ideologi  lain.  Alenia  IV Konstitusi  telah  menutup  ruang  dan  perdebatan  tentang  ideologi  negara. Menempatkan  Pancasila  sebagai  ideologi  yang  sah  dan  memiliki  legalitas. Tidak  boleh  ada  perdebatan  lagi.  Baik  pemerintah  dan  DPR  khususnya  tidak boleh  melakukan  pembahasan  lagi  agar  kemurnian  dari  ideologi  negara  tetap terjaga  sepanjang  masa.  Dampak  adanya  RUU  HIP  membuat  gejolak  dan kegaduhan  di  publik.  Dampaknya  multi  perspektif.  Meliputi  semua  bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Berpotensi membuat dis integrasi bangsa. Memicu  perpecahan  di  masyarakat.  Tolak  ukur  RUU  HIP  dapat  berhenti. Pertama ,  perspektif  DPR.  Atas  kehendak  bersama  menggelar  rapat  lagi  untuk membuat  ketetapan  pencabutan  RUU  HIP  dari  Prolegnas. Kedua ,  perspektif Pemerintah.  Kebijakan  yang  diambil  dari  Presiden  selaku  simbol  pemerintah adalah  dengan  menunda  mengeluarkan  Surpres  (Surat  Presiden).  Jika political will dari  pemerintah  tidak  ingin  menyetujui  RUU  HIP  dengan  tidak mengeluarkan  sama  sekali  Surpres.  Presiden  sebagai  kepala  negara  dan
pemerintahan  adalah  simbol  pimpinan  Parpol  koalisi.  Presiden  memberikan arahan agar dapat menghentikan dan mencabut RUU HIP.

## DAFTAR PUSTAKA
Aritonang,  D.  (2010).  Penerapan  Sistem  Presidensil  di  Indonesia  Pasca Amandemen  UUD  1945. Mimbar  Hukum  -  Fakultas  Hukum  Universitas Gadjah Mada , 22 (2), 391–407. https://doi.org/10.20303/jmh.v22i2.296
Artis.  (2012).  Eksistensi  Partai  Politik  Dan  Pemilu  Langsung  Dalam  Konteks Demokrasi Di Indonesia. Jurnal Sosial Budaya , 9 (1), 59–80.
Brata,  I.  B.,  &  Wartha,  I.  B.  N.  (2017).  Lahirnya  Pancasila  sebagai  Pemersatu Bangsa Indonesia. Jurnal Santiaji Pendidikan , 7 (1), 120–132.
Daud Aris Tanudirjo, D. (2013). Generasi Muda Bicara Pancasila .
Djafar,  W.  (2010).  Menegaskan  Kembali  Komitmen  Negara  Hukum:  Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum Di Indonesia. Jurnal Konstitusi , 7 (5), 151–174. https://doi.org/10.31078/jk
Fadilah,  N.  (2019).  Tantangan  Dan  Penguatan  Ideologi  Pancasila. Journal  of Digital Education, Communication, and Arts , 2 (2), 66–78.
Guruh, S. (2000). Menimbang Otonomi Daerah vs Federal .
Haryatmoko. (2003). Etika Politik dan Kekuasaan .
Hassan Suryono,  dkk. (2007). Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi .
Huda,  Muhammad,  C.  (2018).  Meneguhkan  Pancasila  Sebagai  Ideologi Bernegara:  Implemetasi  Nilai-nilai  Keseimbangan  dalam  Upaya Pembangunan Hukum di Indonesia. Resolusi , 1 (1), 78–99.
Imam Suprayogo. (2017). Manusia, Pancasila dan Indonesia .
Kristiono,  N.  (2017).  Penguatan  Ideologi  Pancasila  Di  Kalangan  Mahasiswa Universitas
Negeri Semarang.
Harmony , 2 (2), 193–204.
https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/harmony/article/view/20171/9563
Mahfud MD, M. (2009). Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu .
Manan, B. (2005). Menyongsong Fajar Otonomi Daerah .
Rahman,  A.,  Nurlela,  &  Rahmawan,  A.  D.  (2020).  Relasi  Islam  Kultural  dan Politik  Islam  dalam  Mewujudkan  Masyarakat  Madani  di  Indone2sia.
Concept and Communication , 15 (1), 69–81. https://doi.org/10.15797/concom.2019..23.009 Ribkha  Annisa  Octovina.  (2018).  Sistem  Presidensial  di  Inonesia. Cosmogov Jurnal Ilmu Pemerintahan , 4 (2), 247–251.
https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.xxxxx
S.F Marbun. (2003). Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia .
Satriawan,  I.,  Islami,  M.  N.,  &  Lailam,  T.  (2019).  Pencegahan  Gerakan
Vol. 1 No. 2 (2019)
Radikalisme  melalui  Penanaman  Ideologi  Pancasila  dan  Budaya  Sadar Konstitusi  Berbasis  Komunitas. Jurnal  Surya  Masyarakat , 1 (2),  99–110. https://doi.org/10.26714/jsm.1.2.2019.99-110
Sekjend  MPR  RI.  (2012). Panduan  Pemasyarakatan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia .
Setiaji,  M.  L.,  Ibrahim,  A., Hukum,  F.,  Semarang,  U.  N.,  Hukum,  F.,  & Negeri, U.  (2017).  Kajian  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Negara  the  Rule  of  Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif. Lex Scientia Law Review , 9 (1), 69–80.
Soerjono Soekanto. (2006). Pengantar Penelitian Hukum .
Tim Panitia Kongres Pancasila IX. (2017). Pancasila Dasar Negara .
This  work  is  licensed  under a  Creative  Commons  Attribution  4.0 International License