## Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam. Vol. 10, No.2.

## Perkawinan Beda Agama Pasca Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah
Safira Nafa Khairina Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga safiranafa15@gmail.com
Tri Wahyu Hidayati Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga hidayatiabid@gmail.com
Abstract
Keyword: Religious  Marriage,  SEMA No.2 of 2023, Maqashid Syariah
The phenomenon of interfaith marriage is still a controversial issue  due  to  the  granting  of  an  application  for  interfaith marriage in the Central Jakarta District Court in case number 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.  Thus,  the  Supreme  Court  issued SEMA Number 2 of 2023 addressed to the Chairman / Head of the Court of Appeal and the Chairman / Head of the Court of First Instance to be a guideline for judges in giving decisions. So this research was conducted to find out the relevance of these rules with the maqasid sharia approach.  This type of research is  qualitative  research  with  a  normative  juridical  approach, namely  exploring  data  from  the  literature  aspect.  With  the issuance of SEMA No. 2 of 2023, it is hoped that it can answer the legal uncertainty that has been disturbed by the community and become the end of the polemic on interfaith marriage and it is hoped that all Judges will comply with the SEMA. Based on the principles of maqashid sharia, the regulation is not contrary to the concept of maqashid sharia, the prohibition of interfaith marriage  rules  is  in  line  with  the  concept  of  dharuriyyah maqashid sharia
Abstrak
Fenomena Perkawinan beda agama masih menjadi isu yang kontroversial  dikarenakan  terkabulnya  permohonan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam  putusan  perkara  nomor  155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. Dengan  demikian  maka  Mahkamah  Agung  mengeluarkan SEMA  Nomor  2  Tahun  2023  yang  ditujukan  kepada
Ketua/Kepala Pengadilan Tinggi Banding dan Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama Untuk menjadi
Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam
Kata Kunci: Perkawinan  Antar  Agama, SEMA  No.2  of  2023,  Maqasid Syariah
pedoman  bagi  hakim  dalam  memberikan  putusan.  Maka penalitian  ini  dilakukan  agar  diketahui  relevansinya  aturan tersebut  dengan  pendekatan  maqashid  syariah.    Jenis penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  yuridis  normatif  yaitu  menggali  data  dari  aspek kepustakaan.  Dengan  dikeluarkanya  SEMA  No.  2  Tahun 2023 diharapkan dapat menjawab atas ketidakpastian hukum yang  selama  ini  diresahkan  masyarakat  serta  menjadi  akhir dari polemik perkawinan beda agama dan diharapkan semua Hakim  tunduk  pada  SEMA  tersebut.  Berdasarkan  prinsip- prinsip  maqashid  syariah  maka  aturan  tersebut  tidak bertentangan  dengan  konsep  maqashid  syariah,  pelarangan aturan  perkawinan  beda  agama  sejalan  dengan  konsep dharuriyyah maqashid syariah.

## Pendahuluan
Permasalahan baru akan selalu muncul sesuai dengan perkembangan zaman. Maka perkembangan  epistimologi  hukum  harus terus  berkembang  pula.  Dan  terus  dikaji guna  tercapai kemashlahatan bagi  semua umat  manusia.  Konsep maqashid  syariah menjadi  hal  yang  menarik  di  kalangan cendekiawan muslim dan banyak dijadikan objek  riset  termasuk  di  dalam  landasan hukum  kontemporer  untuk  mengetahui sejauh  mana  syariat  islam  sejalan  dengan kemajuan zaman terlebih  dalam  mengatasi permasalahan Perkawinan beda agama.
Perkawinan  beda  agama  merupakan fenomena  sosial  yang  hingga  kini  masih menjadi isu kontroversial yang
diperbincangkan  oleh  pengamat  hukum maupun  Masyarakat  Indonesia.  Dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan telah diatur ketentuan mengenai perkawinan dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwasanya perkawinan adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya.(Kharisma,  2023,  p.  478) Bahwasanya  Perkawinan  dilaksanakan menurut  kepercayaan  masing-masing. Berdasarkan  pasal  tersebut  Maka  dua individu  yang  menikah  dalam  satu  agama masing-masing  telah  sesuai  dengan  aturan hukum yang berlaku.
Perkawinan  beda  agama  dapat menyebabkan  konflik  dalam  hubungan
Vol. 10, No.2, 2023, 189-204
keluarga  terutama  konflik  agama  dalam kehidupan  sehari-hari  seperti  halnya perbedaan  keyakinan,  praktik  ibadah,  dan nilai-nilai keagamaan yang dapat menyebabkan  ketegangan  dan  perpecahan dalam keluarga. Longgarnya  pemeliharaan agama dan identitas, perbedaan tujuan dan visi  misi  dalam  pernikahan  menimbulkan kesulitan dalam menjalankan praktik agama dan mempertahankan identitas keagamaan masing-masing  pasangan  yang  selanjutnya berdampak pada Anak-anak dari perkawinan  tersebut  terutama  dalam mengembangkan  identitas  agama  mereka sendiri.(Fauzi,  Gemilang  and  Indrajaya, 2023, p. 75)
Namun  faktanya  Perkawinan  beda agama  tidak  dapat  dihindari  mengingat Indonesia  merupakan  negara  dengan  37 provinsi  serta  mengakui  6  jenis  agama. Berdasarkan  perbedaan  ras,  suku,  budaya, serta  agama  di  Indonesia  mengakibatkan bermunculnya  pernikahan  beda  agama. salah  satunya  kerap  dilakukan  oleh  para artis  di  Indonesia.(Ilham,  2020,  p.  44) Dikarenakan  sistem  Indonesia  yang menolak  perkawinan  beda  agama  maka
menikah di luar Negeri pun menjadi Solusi yang  hal  ini  berdampak  pada  masyarakat terutama dijadikan sebagai role model.
Namun  hal  ini  menjadi  semakin kontroversi  ketika  Pengadilan  Negeri  di suatu  Kota  mengabulkan  permohonan Perkawinan beda agama. Pada 13 April 2022 terdapat permohonan pencatatan perkawinan  beda  agama  di  Pengadilan Negeri  Surabaya  dan  dikabulkan  oleh hakim  tunggal  pada  26  April  2022  dengan nomor  penetapan  916/Pdt.P/2022/PN  Sby. Yang diinstruksikan kepada Dispendukcapil  setempat  agar  dilakukan pencatatan  pernikahan  sesuai  putusan Hakim.(Kharisma, 2023, p. 479)
Berdasarkan fenomena-fenomena yang bermunculan  di  masyarakat  dan  semakin melibatkan  aparat  dan  Lembaga  hukum, maka  Mahkamah  Agung  perlu  untuk mengambil langkah cepat dalam mengatasi keberlangsungan  hukum  di  Masyarakat dengan  tetap  berprinsip  pada  keadilan. Dengan  dikeluarkanya  SEMA  nomor  2 Tahun  2023  diharapkan  dapat  menjawab ketidakpastian  hukum  yang  berlaku  di Masyarakat  dan  sebagai  Langkah  tegas
Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam
kepada  para  hakim  agar  tunduk  patuh terhadap  aturan  yang  berlaku.  Dengan dikeluarkan  Surat  Edaran  Mahkamah Agung  (SEMA)  Nomor  2  Tahun  2023 terbaru maka akan dikaji lebih dekat dengan Pendekatan Maqashid  Syariah ,  bagaimana menanggulangi fenomena perkawinan beda agama pasca keluarya aturan SEMA dari sisi Maqashid syariah .
Metode
Jenis  penelitian  ini  merupakan penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan yuridis  normatif  yaitu  menggali  data  dari aspek  kepustakaan  ( library  research ).
Penelitian ini bertumpu pada Surat Edaran Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2023 yang  ditujukan  kepada  Ketua/Kepala Pengadilan Tinggi Banding dan Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama Untuk menjadi pedoman bagi hakim dalam memberikan putusan.
Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  sumber  data kepustakaan,  jenis  data  yang  dibutuhkan adalah  data  sekunder  yaitu  referensi  yang memiliki keserasian dan keterkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu pada bahan-
bahan  hukum  yang  berkaitan  dengan permasalahan perkawinan beda agama.
Data penelitian diperoleh  dengan cara membaca dan menelusuri kebijakan secara normatif  dan  keberlakuan  aturan  tersebut dan  dilakukan  penelusuran  dari  aspek Sejarah yang mendasari keberlakuan aturan tersebut.  Bahan  hukum  yang  telah terkumpul atas riset kepustakaan diolah dan dianalisis berdasarkan ilmu maqashid syariah menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif untuk  menemukan  jawaban  berlandaskan pada asas kemaslahatan .
Hasil dan Pembahasan
Perkawinan  beda  agama  didefinisikan sebagai  sebuah  ikatan  perkawinan  yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang  perempuan  yang  memiliki perbedaan  keyakinan/agama,  dengan berasaskan  cinta  yang  dimiliki  keduanya, meskipun dengan perbedaan keyakinan/keagamaan  tidak  serta  merta mengagalkan  upaya  dan  niat  untuk melangsungkan bahtera rumah tangga.(Ilham, 2020, p. 49)
Dalam  Agama  Islam  pernikahan  beda agama  dilarang,  hal  ini  sejalan  dengan
perintah  Allah  dalam  Al-Quran  surah  Al- Baqarah ayat 221:
اوُحِكنَت اَلَو ِتاَكِرْشُلما ىَّتَح َّنِمْؤُي ۚ ٌةَمَأَلَو ٌةَنِمْؤُّم ٌرْيَخ نِّم ٍةَكِرْشُّم ْوَلَو ْمُكْتَبَجْعَأ ۚ اَلَو وُحِكنُت َنْيِكِرْشُلما ا ىَّتَح اوُنِمْؤُي ۚ ٌدْبَعَلَو ٌنِمْؤُّم ٌرْيَخ نِّم ٍكِرْشُّم ْوَلَو ْمُكَبَجْعَأ ۚ َكِئَلوُأ َنوُعْدَي ىَلِإ ٱ ِراَّنل ۚ َو ٱ ُهَّلل اوُعْدَي ىَلِإ ٱ ِةَّنَجْل َو ٱ ِةَرِفْغَمْل ِهِنْذِإِب ۦ ۚ ُنِّيَبُيَو ِهِتَياَء ۦ ِساَّنلِل ْمُهَّلَعَل
َنوُرَّكَذَتَي
“Dan  janganlah  kamu  menikahi  wanita - wanita  musyrik,  sebelum  mereka  beriman. Sesungguhnya  wanita  budak  yang  mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik  hatimu.  Dan  janganlah  kamu menikahkan  orang-orang  musyrik  (dengan wanita-wanita  mukmin)  sebelum  mereka beriman.  Sesungguhnya  budak  yang  mukmin lebih  baik  dari  orang  musyrik,  walaupun  dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan  izin-Nya.  Dan  Allah  menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil
Pelajaran” ( Al- Qur’an al-Karim  (Surat  Al-
Baqarah:221) , 2017)
Islam  begitu  tegas  menjelaskan bahwasanya  perkawinan  beda  agama dilarang  sebagaimana  hamba  sahaya  lebih
mulia  daripada  seorang  musyrik.  maka hendaknya kita sebagai umat muslim untuk selalu tunduk patuh terhadap segala aturan yang diperintahkan Nya. (Syamsuri, 2018, p. 4)  Dalam  menentukan  calon  pasangan hidup  diharapkan  menikahi  berdasarkan empat hal yaitu: keturunanya, kecantikanya,  kekayaanya,  dan  agamanya, maka menikah dengan yang beragama lebih beruntung  (H.R  Bukhari  Muslim).  Dalam Islam  agama  merupakan  pondasi  dan  hal yang  harus  diutamakan  dalam  memilih pasangan  hidup.  Sesuai  dengan  tujuan pernikahan  yaitu  mewujudkan  keluarga yang Sakinah  mawaddah  warrahmah yang bahagia, sejahtera lahir dan batin di dunia maupun di akhirat.(Muhammad, 2023, p. 51)
Maqashid  Syariah berawal  dari  bahasa Arab dengan kata qas}ada ( دصق ) maqa>s}idu ( دصاقم ) merupakan jamak yang menunjukkan banyak,  yang  memiliki  arti  tujuan,  target, atau  keinginanan.  Dengan  begitu  maqasid dirtikan  dengan  tujuan  atau  beberapa tujuan.  Sedangkan syariah memiliki  arti jalan  atau  jalan  menuju  sumber  pokok kehidupan.(Prima  Dwi  Priyatno,  Lili Puspita Sari, 2020, p. 9) Jadi secara etimologi
Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam
maqashid syariah adalah tujuan yang dituju oleh syariat islam atau dapat dipahami juga sebagai  tujuan-tujuan  pembuat  syariah (Allah)  dalam  menentukan  ajaran  atau syariat Islam.
Maqashid  Syariah menjadi  konsep  dan bahasan penting dalam menjalankan syariat Islam,  maqasid  syariah  menegaskan bahwasanya  datangnya  islam  guna mewujudkan dan memelihara kemaslahatan bagi umat manusia. Ruh dari konsep  maqasid  syariah  adalah  dengan melaksanakan kebaikan dan menolak jauh keburukan,  sehingga  mewujudkan  banyak kemanfaatan dan terhindar dari kemudharatan.  inti  dari maqasid  syariah adalah  untuk  mendapatkan  kemaslahatan. konsep inilah yang diakui oleh para Ulama dan  menjadi  acuan  dasar  dalam keberislaman.(Musolli, 2018, p. 62)
Al-Ghazali  menjelaskan  bahwasanya tujuan disyariatkan hukum islam yaitu guna mewujudkan  kemaslahatan  bagi  umat manusia.  Ia  mendefinisikan  bahwasanya maslahah  merupakan  ungkapan  untuk mengutamakan  kemanfaatan  dan  menolak kemudhorotan dengan  konsep maslahah
yakni  menjaga  tujuan  syarak  atau  hukum islam. Dengan tujuan syarak yaitu menjaga lima hal yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka segala hal yang mengandung pada penjagaan kelima prinsip tersebut  disebut  maslahah,  sebaliknya  hal yang  merusak  kelima  prinsip  tersebut disebut mafsadah .(Prima Dwi Priyatno, Lili Puspita Sari, 2020, p. 9)
Ibnu  Asyur  memberikan  pandangan bahwa maqashid  syariah merupakan  nilai atau  hikmah  yang  diambil  dan  menjadi pusat  perhatian  dalam  keseluruhan kandungan  syariat,  baik  yang  bersifat terperinci  maupun  global.  Dan  bahwa maqashid  syariah merupakan  tujuan  utama ( al-ghayah )  terhadap  syariat  dan  rahasia- rahasia  yang  diletakkan  oleh syar’i sebagai landasan  dalam  tiap  hukum  syariat. Menurutnya maqashid  syariah merupakan landasan hukum  abadi  yang  tidak  terbatas oleh  zaman  serta  tidak  dapat  dipisahkan oleh hukum utamanya yaitu sumber hukum Islam.
Dengan  begitu  maka maqashid  syariah memiliki ruang lingkup yang tidak terbatas ia  dapat  memasuki  lingkup  terperinci
Vol. 10, No.2, 2023, 189-204
maupun  global  seperti  halnya tasamuh (toleransi)  maupun  lingkup  particular seperti  tujuan-tujuan  dalam  hukum keluarga  guna  menegakkan kemaslahatan dan  menolak kemudharatan .(Musolli,  2018,
p. 63)
Maqashid  al- Syari’ah dapat  dipahami sebagai  tujuan  dari  seperangkat  hukum Islam sehingga dapat terbentuknya keadilan dan kemaslahatan bagi manusia dan bukan sederet  aturan  yang  mengantarkan  pada kerusakan  kehidupan  dan  tatanan  sosial. maqashid  syariah harus  berpusat  dan bertumpu  pada  tercapainya kemaslahatan dengan cara menjaga ke lima prinsip berikut yaitu: menjaga agama ( hifdzu din ), menjaga jiwa ( hifdzu nafs ), menjaga akal ( hifdzu aql ),
menjaga  keturunan  ( hifdzu  nasl ),  dan menjaga harta ( hifdzu mal ).
Maslahah  dirumuskan  menjadi  tiga bagian  yaitu: dharuriyyah (Primer), hajjiyat (Sekunder), tahsiniyyah (Tersier)

## 1. Al-Mashlahah Al-Dharurriyah
Merupakan  sesuatu  yang  harus  ada dan  harus  segera  dilaksanakan  untuk menegakkan  mashlahat  baik  agama maupun dunia. Apabila tidak
dilaksanakan  maka  akan  menimbulkan kerusakan  bahkan  bisa  menghilangkan hidup  dan  kehidupan. Dharuriyyah mencakup permasalahan ibadah dan adat kebiasaan serta muamalah. Permasalahan ibadah  guna  memelihara  agama  yaitu mengerjakan  hal-hak  yang  bersifat ibadah wajib.
Kemudian  berkaitan  dengan  adat kebiasaan  yaitu  pada  hal-hal  yang menjaga jiwa dan akal. kemudian dalam permasalahan  muamalah  berkaitan dengan memelihara harta dan keturunan dan juga termasuk memelihara jiwa dan akal.(Susilo,  2020,  p.  13)  Dengan demikian  maka dharuriyyah terdiri  dari lima macam, yaitu:
a. Memelihara agama
Dalam memelihara agama Allah Swt memerintahkan kita untuk menjaga ibadah  seperti:  sholat,  puasa,  zakat, haji,  dll.  Allah  Swt.  Melarang  hal yang  berakibat  merusak  agama seperti  terjadinya  pernikahan  beda agama.
b. Memelihara jiwa
Allah  Swt. Melarang  kepada semua perbuatan  yang  berakibat  merusak
Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam
jiwa  seperti  pembunuhan  terhadap diri  sendiri  maupun  orang  lain.
Namun  sebaiknya  diperintahkan untuk  melakukan  hal-hal  yang menjaga jiwa seperti makan, minum, memelihara  kesehatan,  dan  lain sebagainya.
c. Memelihara akal Konstruksi tindakan kita dibimbing oleh  akal,  akal  yang  baik berpengaruh  pada  perilaku  yang baik, oleh karena itu Allah melarang kita  mengkonsumsi  khamr  dan tindakan  lainya  yang  berakibat merusak akal, sebaliknya Allah Swt. menyuruh  kita  menggunakan  akal untuk  hal  yang  bermanfaat  seperti menuntut ilmu pengetahuan.
d. Memelihara keturunan Memelihara  keturunan  merupakan hal  penting  juga  dalam  islam,
anak/keturunan perlu dididik dengan nilai-nilai keislaman.
Sehingga islam  melarang  perbuatan zina karena perbuatan zina
mengakibatkan rusaknya nasab bagi keturunan.  Sebaliknya  Allah  Swt.
Memerintahkan
untuk
melaksanakan  pernikahan  secara sah.
e. Memelihara harta
Harta merupakan hal penting dalam berkehidupan, sehingga harta termasuk  hal  yang  perlu  kita  jaga. Allah  Swt  melarang  perbuatan mencuri, judi, dst. Sebaliknya Allah Swt. memerintahkan untuk memiliki dan mengembangkan harta dengan
jalan yang

## benar.(Djalaluddin, 2015, p. 297)
Kelima  pokok  tersebut  merupakan  hal primer  yang  wajib  dipenuhi  dan dilaksanakan  oleh  umat  manusia  dalam menjalani  hidupnya  agar  terciptanya kemaslahatan  dalam  kehidupanya  dan terhindar dari kemudharatan.
2. Al-Mashlahah Al-Khajjiyah
Khajjiyat memiliki arti sesuatu yang dibutuhkan  agar  terhindar  dari kesulitan  tetapi  tidak  sampai  merusak kemashlahatan umum namun berakibat pada kesulitan apabila sesuatu tersebut tidak  ada.(Wahab,  2018)  Artinya ketiadaan  aspek  khajjiat  tidak  sampai merusak  tatanan  kehidupan  manusia
ketiadaanya hanya menimbulkan kesusahan.  Sebagai  contoh  dalam melaksanakan  ibadah  adanya rukhsoh untuk  tidak  berpuasa  bagi  yang  sakit maupun  dalam  keadaan  musafir,  lalu diperbolehkanya menjamak  qashar sholat bagi yang berpergian jauh.
3. Al-Mashlahah Al-Tahsiniyyah
Merupakan sesuatu yang dibutuhkan  tetapi  tidak  sampai  pada taraf dua diatas. Hal-hal yang termasuk ke dalam tahsiniyyat apabila dilaksanakan  akan  mempermudah  dan menyempurnakan  hal  yang  dilakukan tetapi apabila tidak ada maka tidak akan menimbulkan kesulitan maupun kerusakan.(Wahab, 2018, p. 367)
Qashdu Al- Syar’i
1. Qashdu al-Syari‘i fi wadh‘i al syari‘ah
Memberikan  kemaslahatan  baik  di dunia maupun di akhirat adalah tujuan Allah  Swt.  dalam  menetapkan  hukum.
Al-Syatibi  menguraikan  bahwasanya penetapan-penetapan  hukum  yang harus  dijalani  guna  memelihara maqashid  syariah.  Maqasid  syariah dikelompokkan  menjadi  tiga,  yaitu ad-
daruriyat,  al-hajiyat dan at-tahsiniyat. Daruriyyat (tujuan primer) didefinisikan sebagai  tujuan  yang  harus  ada,  yang ketiadaannya  dapat  menimbulkan kehancuran  kehidupan. Darurriat di dalamnya  terbagi  menjadi  lima  yaitu: hifdzu  din (perlindungan  agama), hifdzu nafs (Perlindungan  jiwa), hifdzu  aql (perlindungan  akal), hifdzu  nasl (Perlindungan  keturunan), hifdzu  mal (perlindungan  harta).  Selanjutnya maqashid  khajjiat berfungsi  dalam menghilangkan kesulitan tetapi ketiadaanya tidak sampai
menghancurkan  kehidupan mukallaf . Sedangkan tahsiniyat fungsinya menambah kebaikan atau memperindah dan tidak  sampai  pada tahapan darurat atau khajjiyat .(Gumanti, 2018, p. 103)
2. Qashdu al-Syari‘i fi wadh‘i al syariah li al afham
Al-Syatibi
mengemukakan bahwasanya ada dua poin penting dalam hal ini, yang pertama, untuk memahami hukum  dan  ketetapan-Nya  seseorang harus  paham  Bahasa  arab  dikarenakan Al-Quran  diturunkan  oleh  Allah  Swt. menggunakan  Bahasa  arab.  Kedua,
Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam
bahwasanya  orang  arab  lebih  dapat memahami  maslahat  dibandingakan dengan orang non arab. Pada aspek ini berkaitan  dengan  dimensi  Bahasa  agar syariat dapat dimengerti dan tercapainya kemaslahatan yang
dikandungnya.(Toriquddin, 2014, p. 36)
3. Qashdu al-Syari‘i fi wadh‘i al syariah li al taklif bi muqtadhaha
Bagian  ini  dimaksudkan  ketentuan
syarak yang  harus  dipatuhi  sesuai dengan  tuntutanya  dan  berkaitan dengan  kemampuan  manusia  untuk melaksanakanya.(Wahab,  2018,  p.  366) Yang  pertama  adalah taklif di  luar kemampuan  manusia  ( al-taklif  bima  la yuthad )  bahwasanya  hal  ini  tidak dianggap taklif dikarenakan  berada  di luar batas kemampuan manusia. Dalam teks  terdapat  redaksi  yang  diluar kemampuan manusia, sebagi contoh: َلَ َو
َنوُمِلْسُّم  مُتنَأ َو   َّلَِإ  َّنُتوُمَت janganlah  sekali-kali
kamu  mati  melainkan  dalam  keadaan beragama Islam (Q.S Ali Imran:102) ayat ini  bukan  berarti  larangan  untuk  mati, tetapi  maksud  larangan  ini  adalah jangan  sampai  lalai  terhadap  agama sehingga  mati  dalam  keadaan  tidak
beragama islam, dikarenakan datangnya kematian  tidak  ada  seorang  pun  yang tahu. Seperti sabda Rasulullah Saw
ْبَضْغَت  َلَ (janganlah marah) bukan berarti melarang  marah,  namun  marah merupakan  sesuatu  yang  tidak  dapat dihindari  oleh  umat  manusia.  Namun bermaksud supaya kita dapat
mengendalikan diri agar tidak marah.(Toriquddin, 2014, p. 36)
Kedua, Taklif yang  di  dalamnya mengandung masyaqqat (Kesulitan) ( at- taklif bima fiihi masyaqqah ) menurut Al- Syatibi  dengan  adanya taklif, syariat tidak  bermaksud  untuk  membuat kesulitan  akan  tetapi  dibaliknya  ada manfaat bagi mukallaf yang menjalaninya.  Ketika  ada  kewajiban jihad bukan bermaksud untuk mendorong  kepada  kebinasaan  tetapi untuk kepentingan kemaslahatan manusia  itu  sendiri.  Demikian  pula hukuman potong tangan tidak bermaksud  merusak  anggota  badan tetapi  bermaksud  demi  kemaslahatan terpeliharanya harta orang lain. Seperti orang yang bekerja giat siang dan malam hal  ini  tidak  dipandang  sebagai
masaqqat tetapi  merupakan  keharusan
dan kelaziman dalam mencari nafkah.(Toriquddin, 2014, p. 36)
4. Qashdu  al-Syari‘i  fi  dukhul  al-Mukallaf takhta al-Ahkam al-syar‘iyyah
Seorang mukallaf perlu melaksanakan  hukum  syariat  agar mengantarkanya  kepada  kehidupan dunia  dan  akhirat  yang  bahagia,  serta terbebas dari kekangan hawa nafsu. Al- Syatibi  menambahkan  bahwasanya pemberian  syariat  adalah  untuk mengeluarkan mukallaf dari  keinginan dan tuntutan hawa nafsu sehingga dapat menjadi  hamba  yang  selalu  ikhtiar  di jalan Allah.(Toriquddin, 2014, p. 38)
Maqashid  Shari’ah Sebagai  Metode  dalam

## Penemuan Hukum
Maqashid  Syariah dapat  dijadikan sebagai pendapat dalam berijtihad dan guna merespon  perkembangan  zaman  dengan tetap  mengacu  kepada  Al-Quran  dan Hadist.  Dengan  menggabungkan  teks-teks particular  dan  maksud-maksud  global. untuk menetapkan Maqashid Syariah dalam penemuan hukum dapat dilakukan dengan tiga cara, yakni;
1. Menggunakan metode istiqro’
merupakan  bentuk  kata qara’a yang diartikan  sebagai  mengumpulkan  atau menggabungkan  antara  satu  sama  lain, juga didefinisikan yang berarti menarik kesimpulan umum berdasarkan karakterisik  satuan-satuannya.  Disebut juga induktif.(Mashudi, 2017, p. 54) Cara ini  disebut  cara  terbaik  dalam mendapatkan maqashid syariah, terbagi menjadi  dua  macam,  dan  cara  terbaik adalah  memeriksa  sampel  hukum- hukum  yang  sudah  diketahui  illat-nya, lalu diperiksa illat tersebut dalam proses pengambilan hukum. dengan demikian dimungkinkan dapat dipahami maksud syari’at  melalui  metode  istiqra’.(Susilo, 2020, p. 16) Seperti yang dilakukan oleh Al-Syafi’i dengan melakukan penelitian terhadap  sejumlah  wanita arab  tentang batasan  masa  haid  maka  dapat  ditarik kesimpulan  masa  haid  minimal  24  jam dam maksimal 15 hari.
2. Metode  mengkaji  dalil  ayat-ayat  al- Quran  yang  jelas dilalahnya ,  sehingga dengan  demikian  kecil  kemungkinan maksud  suatu  ayat  bukan  seperti  lahir atau diragukan maksud lahir maknanya.
3. Dengan  metode  melihat  hadist

## mutawatir
Yaitu  baik mutawatir  ma’nawi maupun mutawatir  amali . Mutawatir  maknawi adalah  dengan  cara  melakukan pengamatan  terhadap  perilaku  para sahabat  nabi  mengamalkan  apa  yang diamalkan oleh Rasulullah Saw. dengan demikian  dapat  menghasilkan  hukum yang  meyakinkan  dalam  permasalahan agama.  Sedangkan mutawatir  amali diperoleh  oleh  sahabat  nabi  dari perbuatan  Rasulullah  Saw  yang dilakukan  berulang-ulang.  Sehingga dapat  disimpulkan  begitulah  maksud dari syariat tersebut.(Susilo, 2020, p. 16)
Fenomena  Perkawinan  Beda  Agama  Pasca Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Ditinjau dari

## Perspektif Maqashid Syariah
Persoalan  perkawinan  beda  agama bukanlah  perkara  baru  di  Indonesia  akan tetapi  hingga  kini  fenomena  tersebut  tak kunjung  surut  dan  kian  merajalela  di Indonesia,  terlebih  melibatkan  peraturan perundang-undangan  yang  tidak  saling bersinergi.  Publik  dibuat  semakin  resah
setelah  adanya  permohonan  pencatatan perkawinan  beda  agama  di  Pengadilan Negeri  Surabaya  tertanggal  13  April  2022 dan dikabulkan oleh hakim tunggal pada 26 April  2022  dengan  nomor  penetapan 916/Pdt.P/2022/PN  Sby.  Hakim  tersebut kemudian  memberikan  instruksi  pada Dispendukcapil setempat untuk melakukan pencatatan  pernikahan  sesuai  dengan  apa yang  menjadi  putusan  Hakim.(Kharisma, 2023, p. 479)
Tidak  sampai  disitu  saja  tahun  2023 masyarakat  dihebohkan  atas  mencuatnya kembali  permasalahan  perkawinan  beda agama  yang  menjadi  topik  hangat  setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan  permohonan  perkawinan beda  agama  yang  tertuang  dalam  putusan perkara  nomor  155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. Dengan  semakin  marakanya  perkawinan beda agama yang disahkan oleh Pengadilan Negeri,  maka  Mahkamah  Agung  sebagai Lembaga  peradilan  tertinggi  di  Indonesia harus segera mengambil sikap sesuai dengan rasa  berkeadilan  dalam  Masyarakat.  Maka Mahkamah  Agung  mengeluarkan  Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun
2023  tentang  Petunjuk  Bagi  Hakim  dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan  Antar-umat  Berbeda  Agama dan  Kepercayaan.  Isi  dari  SEMA  No  2 Tahun 2023 adalah:
“Untuk  memberikan  kepastian  dan kesatuan  penerapan  hukum  dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan  antar-umat  yang  berbeda agama dan kepercayaan,  para hakim  harus berpedoman  pada  ketentuan  sebagai berikut:
1. Perkawinan  yang  sah  adalah perkawinan yang dilakukan menurut  hukum  masing-masing agama  dan  kepercayaannya  itu,
sesuai  dengan  Pasal  2  ayat  (1)  dan
Pasal  8  huruf  f  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  197  4  tentang
Perkawinan.
2. Pengadilan  tidak  mengabulkan permohonan pencatatan
perkawinan antar-umat yang berbeda
agama dan kepercayaan.(‘SEMA  No.  2  Tahun

## 2023’, 2023)
Dengan dikeluarkanya SEMA Nomor 2 Tahun  2023  yang  ditujukan  kepada Ketua/Kepala Pengadilan Tinggi Banding  dan  Ketua/Kepala  Pengadilan Tingkat  Pertama  diharapkan  semua Hakim  untuk  tunduk  pada  aturan SEMA tersebut. Sehingga tidak ada lagi ketidakpastian hukum di Masyarakat.
Fenomena tersebut jelas mencederai tingkat dharuriyah tertinggi  yaitu memelihara  agama,  karena  memelihara agama/ hifdzu  din merupakan  pedoman yang  harus  senantiasa  dipegang  oleh umat  muslim  dalam  menjalankan kehidupanya terlebih dalam mengambil keputusan  penting  yaitu  pernikahan. Dengan  demikian  apabila  seseorang tidak  dapat  memelihara  agamanya sendiri  maka  tentu  tidak  ada  hal  lain yang dapat dijadikan pedoman dan akan semakin jauh terhadap tujuan hidupnya sendiri.  Agama  merupadan  pondasi dalam berkehidupan, apabila sudah jauh dari  pemeliharaan  agama  maka kehidupan  akan  melenceng  dari  apa yang menjadi prinsip keberislaman.
Setelah  memelihara  agama  manusia diharuskan  untuk  memelihara  jiwa, sejatinya  manusia  dilahirkan  dalam keadaan  suci  dan  bersih,  dilarang melakukan  hal-hal  yang  berakibat merusak jiwanya sebaliknya diharuskan melakukan hal untuk menjaga jiwanya. Pernikahan merupakan bersatunya dua insan ke dalam satu ikatan pernikahan, kedua  manusia  yang  berbeda  karakter, berbeda  pandangan  dan  visi-misi disatukan,  kemudian  apabila  pasangan tersebut  merupakan  pasangan  yang berbeda  keyakinan,  maka  bukan  lagi persoalan  diri  yang  dibawa  tetapi pedoman  hidup  juga  dipertaruhkan. Dengan  demikian  prinsip-prinsip  yang berbeda akan menghasilkan pertentangan sehingga jauh dari tujuan pernikahan  itu  sendiri.  Selain  itu hubungan  tersebut  akan  membawa hamba  lemah  terhadap  agama  dan semakin jauh terhadap petunjuk Allah. Dengan  demikian  dampak  mudharat yang didapat jauh lebih banyak daripada mashlahat  yang  dihasilkan.(Fauzi, Gemilang and Indrajaya, 2023, p. 82)
Kemudian memelihara akal, Konstruksi  tindakan  kita  dibimbing oleh  akal,  akal  yang  baik  berpengaruh pada perilaku yang baik, agar akal tetap sehat  maka  dibutuhkan  juga  jiwa  yang sehat,  maka  Allah  Swt  melarang  kita melakukan hal-hal yang dapat merusak akal,  akal  perlu  dijaga  agar  dapat membedakan  hal  yang  baik  dan  bathil serta tidak mudah terjerumus oleh hal- hal  buruk.  Maka  apabila  tidak memelihara  akalnya  dengan  baik  akan mudah  terpengaruh  oleh  nafsu  (cinta) yang  akhirnya  melalaikan  kewajibanya sebagai hamba dan mudah terhasut yang berakhir
pada kesesatan
(murtad).(Fauzi, Gemilang and Indrajaya, 2023)
Yang  keempat  adalah  memelihara keturunan,  dampak  dari  pernikahan tidak  lain  adalah  untuk  menghasilkan keturunan, maka anak yang terlahir dari kedua  orang  tua  yang  berbeda  agama akan  sangat  dirugikan,  anak  hidup dengan mencontoh kedua orang tuanya apabila  kedua  orang  tua  tidak  dapat memberikan  contoh  yang  baik  maka tidak  salah  apabila  perkawinan  beda
Vol. 10, No.2, 2023, 189-204
agama masih kita temukan di generasi- generasi selanjutnya.
Kemudian hal ini berpengaruh juga pada pemeliharaan harta, pasangan yang berbeda agama maka secara agama tidak dapat saling mewarisi, dengan demikian anak keturunanya pun juga tidak dapat saling mewarisi.
Dengan demikian perkawinan  beda agama  mencoreng  ke  lima  kebutuhan dharuriyah terutama pada sisi penjagaan agama,  keturunan,  dan  harta  yang mengakibatkan ketidak adanya kemashlahatan ,  sehingga  hal  tersebut mutlak  tidak  boleh  dilakukan,  karena mudharat  yang  dihasilkan  amatlah banyak.  Maka  Keluarnya  Surat  Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2003 sejalan  dengan  asas kemaslahatan guna melindungi  kehidupan  yang  bersifat
dharuriyyah .
Simpulan
Berdasarkan  pada  aturan  SEMA terbaru disimpulkan bahwasanya perkawinan beda dilarang dan menjadi titik terang  atas  kegelisahan  Masyarakat terhadap  maraknya  fenomena  perkawinan beda  agama  yang  terjadi,  yang  selanjutnya
dapat dijadikan rujukan untuk menanggulangi peristiwa perkawinan beda agama.
Jika  dikaji  dengan  pendekatan maqashid syariah maka fenomena perkawinan  beda  agama  lebih  banyak mengandung  sisi  negatif  daripada  sisi positif  yang  hal  ini  mengancam  urusan dharuriyyah terutama  dalam  penjagaan agama, keturunan, dan harta. Aspek-aspek tersebut  perlu  dijaga  agar  kehidupan pernikahan  tetap  terjaga  dan  berdampak baik  terhadap  pasangan  dan  anak keturunanya. Maka aturan SEMA Nomor 2 Tahun  2023  tidak  bertentangan  dengan konsep-konsep maqashid syariah .
Daftar Pustaka
al- Qur’an al-Karim  (Surat  Al-Baqarah:221)
(2017). Jakarta Selatan: CV. Mulia Abadi.
Djalaluddin,  M.M.  (2015)  ‘Pemikiran  abu ishaq  al-syatibi  dalam  kitab  al- muwafaqat’, Ad daulah , 4(2), pp. 289 – 300.
Fauzi,  A.,  Gemilang,  K.M.  and  Indrajaya, D.T. (2023) ‘Analisis Nikah Beda Agama dalam  Perspektif  Maqashid  Syari  ’  ah’, Madania  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Keislaman ,
13(1), p. 13.
Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam
Gumanti,  R.  (2018)  ‘Maqasid  Al -Syariah
Menurut  Jasser  Auda  (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)’, Jurnal Al- Himayah , 2(1), pp. 97 – 118.

## Ilham, M. (2020) ‘Nikah Beda Agama dalam
Kajian  Hukum  Islam  dan  Tatanan
Hukum Nasional’, Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum , 2(1).
Kharisma,  B.U.  (2023)  ‘Surat  Edaran Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  2 Tahun  2023,  Akhir  Dari  Polemik
Perkawinan  Beda  Agama?’, Journal  of
Scientech  Research  and  Development ,  5(1),
pp. 477 – 482.
Mashudi (2017) ‘Kontribusi Metode Istiqra’
Dalam  Program  Vasektomi  (Mop)’,
Iqtisad , 4(2), pp. 49 – 72.

## Muhammad, R. (2023) ‘Analisis Pernikahan
Beda  Agama  Perspektif  Hukum  Islam dan  Hukum  Positif  (Studi  Kasus

## Penetapan  Pengadilan  Negeri  Surabaya
Nomor  916/Pdt.  P/2022/PN.  Sby)’,  1(1),
pp. 44 – 73.

## Musolli  (2018)  ‘Maqasid  Syariah:  Kajian
Teoritis  dan  Aplikatif  Pada  Isu-Isu
Kontemporer’, AT-TURAS: Jurnal Studi
Keislaman , 5(1), pp. 60 – 81.
Prima Dwi Priyatno, Lili Puspita Sari, I.N.A.
(2020)  ‘Penerapan  Maqashid  Syariah pada  Mekanisme  Asuransi  Syariah’, JIEFeS,  Journal  of  Islamic  Economics  and Finance Studies , 1(1), p. 1.
‘SEMA  No.  2  Tahun  2023’  (2023).  Jakarta:
Mahkamah Agung, pp. 1 – 2.
Susilo,  E.  (2020)  ‘ Penyelesaian  Problem Hukum  Melalui  Pendekatan  Maqasid Shari’ah’, Nizham , 8(1).
Syamsuri  (2018)  ‘Pernikahan  Beda  Agama dalam  Perspektif  Tafsir  al- Qur’an’,
Tafsere , 6(2), p. 147.
Toriquddin,  M.  (2014)  ‘Teori  Maqashid Syari’ah  Perspektif  Al - Syatibi’, Jurnal Syariah Dan Hukum , 6(1), pp. 33 – 47.
Wahab,  M.R.  (2018)  ‘ Tinjauan  Maqasid Syariah  Sebagai  Landasan  Hukum
Kontemporer’,  In Proceeding  Conference On  Islamic  Civilization .  Ponorogo:
Universitas Darussalam Gontor Press.