Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Tingkat Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Kabupaten Bulungan  Provinsi Kalimantan Utara (Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Tanjung Selor)

## M. Fachrizal Abubakar
Alumni Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda
Abstract: The research examines the Education Policy Implementation Guide Level Elementary And Secondary Education in Bulungan North Kalimantan (Case Study In SMA  Negeri  1  Tanjung  Selor).  The  result  showed  the  overall  picture  that  the  Free Education  Policy  Implementation  Level  Elementary  And  Secondary  Education  in Bulungan  North  Kalimantan  (Case  Study  In  SMA  Negeri  1  Tanjung  Selor)  has  been used in accordance with the provisions and target groups BOSDA in SMA Negeri 1 Tanjung Selor. Although in terms of the amount received is not in accordance with the provisions, but the school felt greatly helped by BOSDA. Factors inhibiting the implementation  of  the  Regional  Regulation  No.  13  Year  2014  concerning  the implementation  of  the  program  of  free  education  in  primary  and  secondary education  in  Bulungan,  complexity  in  the  preparation  of  an  accountability  report that is due to the short period of preparation of accountability reports.
Keywords: “Implementation, Policy, Free Education”
Abstrak: Penelitian  ini  membahas  tentang  Implementasi  Kebijakan  Pendidikan Gratis  Tingkat  Pendidikan  Dasar  Dan  Menengah  Di  Kabupaten  Bulungan  Provinsi Kalimantan Utara (Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Tanjung Selor). Dari hasil penelitian diperoleh  Gambaran  secara  keseluruhan  bahwa  Implementasi  Kebijakan Pendidikan Gratis Tingkat Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Kabupaten Bulungan Provinsi  Kalimantan  Utara  (Studi  Kasus  Di  SMA  Negeri  1  Tanjung  Selor)  telah digunakan sesuai dengan ketentuan dan kelompok sasaran BOSDA di SMA Negeri 1 Tanjung  Selor.  Walaupun  dari  sisi  jumlah  yang  diterima  belum  sesuai  dengan ketentuan,  namun  pihak  sekolah  merasakan  sangat  terbantu  dengan  BOSDA. Faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang program penyelenggaraan pendidikan gratis pada pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Bulungan, Kerumitan dalam penyusunan laporan
pertanggungjawaban  dana  yaitu  dikarenakan  singkatnya  jangka  waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban.
Kata Kunci : “Implementasi, Kebijakan, Pendidikan Gratis”
Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan aparat dalam merumuskan  program/kebijakan  untuk  dilaksanakan  oleh  aparat  pemerintah  dan kelompok-kelompok  masyarakat  yang  ikut  serta  bersama-sama  melaksanakan program/kebijakan yang telah diputuskan, yang didukung oleh sarana dan prasarana yang ada.
Pendidikan memiliki peranan strategis menyiapkan generasi berkualitas untuk kepentingan  masa  depan.  Bagi  setiap  orang  tua,  masyarakat  dan  bangsa, pemenuhan  akan  pendidikan  menjadi  kebutuhan  pokok.  Pendidikan  dijadikan bagian  utama  dalam  upaya  pembentukan  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang diharapkan suatu bangsa. Pada dasarnya pendidikan seperti eksperimen yang tidak pernah selesai sampai kehidupan manusia ini berakhir. Dikatakan demikian, karena pendidikan  merupakan  bagian  dari  peradaban  manusia  yang  yang  terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Hal ini sejalan dengan potensi alami
manusia yang selalu ingin menghadirkan penemuan-penemuan terbaru yang kreatif dan inovatif dalam segala bidang kehidupan
Kebijakan  pendidikan  gratis  yang  dilaksanakan  di  Pemerintah  Kabupaten Bulungan ini bertujuan untuk menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar dan  menengah  untuk  membantu  meringankan  biaya  sekolah  dan  untuk meningkatkan  manajemen  pendidikan  dalam  rangka  mewujudkan  standar  biaya pendidikan  yang  berbanding  lurus  dengan  kualitas  pendidikan.  Dengan  demikian, kualitas  pendidikan  akan  meningkat  guna  mendukung  tercapainya  tujuan pendidikan  nasional  yaitu  menciptakan  sumber  daya  yang  berkualitas.  Sasaran kebijakan pendidikan gratis ini adalah Sekolah Dasar Negeri dengan jumlah sekolah 125  dan  jumlah  siswa  1.6625  siswa,  Sekolah  Menengah  Pertama  Negeri  dengan jumlah  sekolah  42  dan  jumlah  siswa  5.167,  Sekolah  Menengah  Atas  Negeri  serta Sekolah  Menengah  Kejuruan  Negeri  dengan  jumlah  sekolah  8  dan  jumlah  siswa 2.274 di jajaran Pemerintah Kabupaten Bulungan. Dengan kata lain, semua sekolah negeri  yang  berada  di  Kabupaten  Bulungan  mendapatkan  dana  untuk  biaya operasional  sekolah,  di  Kabupaten  Bulungan  secara  umum  tahun  2013  persentase penduduk  yang  mengalami  putus  sekolah    cenderung  mengalami  penurunan dibanding tahun 2012 masing masing sebesar 1,09% untuk usia  7-12 tahun, 5,79% usia 13-15 tahun  dan 38,04% untuk usia 16-18 tahun, sementara di tahun 2014 persentase penduduk  yang  mengalami  putus  sekolah    cenderung  mengalami  penurunan  di banding  tahun  2013  masing-masing  sebesar  0%  untuk  usia  7-12  tahun,  5,92%  untuk usia  13-15 tahun dan 23,20% untuk usia 16-18 tahun.
Sedangkan  mengenai  angka  buta  huruf  di  Kabupaten  Bulungan    hanya  pada kisaran  umur  10  tahun  +6,34%  dan  15  tahun  +7,09%  oleh  karena  itu  pemerintah Kabupaten  Bulungan  mengeluarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  13  Tahun  2014 tentang  program  penyelenggaraan  pendidikan  gratis  pada  pendidikan  dasar  dan menengah. Agar masing-masing prioritas pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif  dan  efisien,  maka  perlu  didukung  dengan  arah  kebijakan  yang  matang  dan komprehensif.  Hal  itu  harus  didukung  penuh  dengan  komitmen  peningkatan anggaran  pendidikan  secara  bertahap  guna  memenuhi  amanat  Undang-Undang Dasar  1945  yang  telah  diamandemen  dan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Menurut  salah  satu  pemerhati  pendidikan  di  Kabupaten  Bulungan  beliau mengatakan bahwa pendidikan gratis di Kabupaten Bulungan khususnya di  Tanjung Selor,  tidaklah  jauh  berbeda  dengan  kota  kota  besar  lainnya  seperti    Samarinda, Kutai  Kartanegara,  Bontang  dan  Balikpapan.  Untuk  pendidikan  di  Kabupaten Bulungan  sudah  cukup  baik  kurikulum  yang  diajarkan  sudah  berstandar  nasional untuk  semua  tingkatan  pendidikan,  oleh  karena  itu  pendidikan  sangatlah  penting saat ini jika tidak mengapa Pemerintah Kabupaten Bulungan mewajibkan  program wajib  12  tahun  belajar  semua  itu    diharapkan  agar  pendidikan  dapat  menyentuh seluruh lapisan masyarakat bukan hanya dirasakan oleh  kaum yang dapat dikatakan berkecukupan  secara  ekonomi  tetapi  juga  masyarakat  yang  ekonominya  kurang mampu.
Program Pemerintah Kabupaten Bulungan yang mengarahkan pada kebijakan pendidikan  gratis  sebagai  salah  satu  program  andalan  pembangunan  Kabupaten
Bulungan yang memuat kebijakan rencana pembangunan untuk menjadi pedoman pembanguanan  daerah  tersebut  sesuai  dengan  visi  Kabupaten  Bulungan, “Mewujudkan  Wilayah  Agroindustri  Utama  yang  Berwawasan  Lingkungan  Menuju Masyarakat  Kabupaten  Bulungan  yang  Semakin  Berkualitas,  Adil  dan  Sejahtera.” Program  Pendidikan  gratis  di  Bulungan  dan  penandatanganan  Memorandum  of Understanding  (MoU)  tentang  pendidikan  gratis  ditetapkan  dalam  Peraturan Daerah Nomor. 13 tahun 2014  tentang program penyelenggaraan pendidikan gratis pada pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Bulungan.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis memandang perlu mengkaji lebih  lanjut  berbagai  masalah  yang  berkaitan  dengan  implementasi  program penyelenggaraan  di  pendidikan  gratis  pada  pendidikan  dasar  dan  menengah  di Kabupaten Bulungan.

## Peraturan  Daerah  Mengenai  Pendidikan  Gratis:  Bentuk  Implementasi  Kebijakan Publik

## Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan
Menurut  Setiodarmodjo,  (2000:36)  kebijakan    adalah  suatu  istilah  yang menunjukkan  adanya  proses,  karena  hasil  keputusan  atau  perbuatan  yang mempunyai  sifat  untuk  dilaksanakan  kebijaksanaan,  karena  merupakan  hasil perbuatan  atau  pemikiran  seseorang,  maka  mengandung  berbagai  mancam kegiatan  dan  keputusan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  terealisasinya  tujuan kebijaksanaan  itu.  Sedangkan  menurut  Kartasasmita  dalam  Setiodarmodjo, (2000:36)  menyatakan  bahwa  kebijakan  dapat  diartikan  sebagai  upaya  untuk memahami  dan  mengartikan  (1)  apa  yang  dilakukan  (atau  tidak  dilakukan)  oleh pemerintah mengenai  suatu  masalah  (2) apa  pengaruh dan  dampak  dari  kebijakan tersebut (3) apa yang menyebabkan atau mempengaruhinya. Kebijakan tidak hanya berhenti  sebagai  sebuah  kebijakan  tanpa  dilaksanakan  dalam  konteks mengaplikasikan  kebijakan  tersebut  sebagai  upaya  pemerintah  dalam  mengatasi suatu permasalahan
Budi Winarno (2002:32), mengatakan bahwa: implementasi kebijakan dibatasi sebagai  menjangkau  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  individu-individu pemerintah  dan  individu-individu  swasta  (kelompok-kelompok)  yang  diarahkan untuk  mencapai  tujuan-tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  keputusan-keputusan kebijaksanaan  sebelumnya.  Widodo  (1994:21)  dalam  studi  kebijakan  negara, dikemukakan  bahwa  implementasi  kebijakan  merupakan  suatu  studi  yang  bersifat “cruncial”,  pada  studi  administrasi  negara  dan  kebijakan  negara,  dalam  arti bagaimanapun  baiknya  implementasi,  akan  tetapi  tidak  didahului  danya  suatu rencana  yang  baik,  maka  akan  didapat  suatu  hal  yang  kurang  sesuai  dengan  yang diharapkan. Implementasi kebijakan yang baik akan menghasilakn hasil yang baik.

## Pendidikan Gratis
Radja  mudyaharjo  (2002:1)  mengatakan  pendidikan  adalah  hidup.  Pendidikan adalah  segala  pengalaman  belajar  yang  berlangsung  dalam  segala  lingkungan  dan sepanjang  hidup.pendidikan  adalah  segala  situasi  hidup  yang  mempengaruhi pertumbuhan individu. Pendidikan menurut Santoso S. Hamijoyo (2004: 3),  adalah
usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan negara.
Dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan  Negara.  Menurut  Hasibuan  (2005) Proses atau langkah-langkah pendidikan hendaknya dilakukan dengan memperhatikan sasaran, kurikulum, sarana, peserta dan pelatihan.
Menurut  Wahyudi  (2005:78) pendidikan gratis dan mudah bagi rakyat artinya pendidikan tersebut diselenggarakan untuk rakyat dan mudah diikuti atau dijangkau untuk semua rakyat”. Sedangkan menurut  D.R. Harsono (2007: 51), ”Sekolah gratis adalah sekolah dimana anak-anak dan orang tua tidak harus membayar biaya yang dikelola oleh sekolah, misalnya uang SPP, uang pengembangan, uang pendaftaran, dan  uang  buku”.  Berdasarkan  pernyataan  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa pendidikan  gratis  adalah  pendidikan  dimana  semua  lapisan  masyarakat  terutama masyarakat kurang mampu dapat melaksanakan kegiatan belajarnya dengan murah dan  mudah  yaitu  mereka  tidak  harus  membayar  biaya-biaya  yang  dikelola  oleh sekolah,  misalnya  uang  SPP,  uang  pengembangan,  uang  pendaftaran,  dan  uang buku atau dapat dikatakan tanpa dipungut biaya.

## Implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  13  Tahun  2014  tentang  Program Penyelenggaraan  Pendidikan  Gratis  Pada  Pendidikan  Dasar  Dan  Menengah  di Kabupaten Bulungan

## Alokasi Dana Sekolah Ke Penerima Dana
Berdasarkan hasil observasi di lapangan, untuk alokasi dana ke penerima dan jumlah  yang  harusnya  diterima,  pihak  sekolah  perlu  menanyakan  kepada pemerintah,  baik  pemerintah  provinsi  atau  pemerintah  daerah,  apakah  dana  yang telah  dikucurkan  berasal  dari  pihak  yang  mana,  sehingga  terjadi  transparansi  dana oleh  pihak  pemerintah.  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  Daerah  (BOSDA)  di SMA/SMK  Negeri  Rp  4.766.000.000  sedangkan  untuk  SMA/SMK  Swasta  Rp 607.000.000, sedangkan untuk alokasi dana yang diperuntukan untuk SMA melalui BOSPROF  1.000.000  setiap  siswa,  BOSNAS  1.200.0000.  Sedangkan  untuk  alokasi dana  yang  ditujukan  untuk  SMK  melalui  BOSPROF  dan  BOSNAS  1.500.0000  per siswa.  Hanya  saja,  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  untuk  masalah  ketepatan waktu  pencairan  dana  selalu  tidak  tepat  waktu  atau  terlambat.  Menurut  pihak berwenang keterlambatan pencairan dikarenakan proses administrasi ada di bagian keuangan  baik  provinsi  maupun  daerah,  sehingga  untuk  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Bulungan  hanya  mengkorfimasikan  saja.  Koordinasi  antara  Dinas Pendidikan  Bulungan  dan  bagian  keuangan  sudah  cukup  intens,  namun  demikian untuk pencairan sering kali memang karena kas daerah belum ada.

## Penyaluran Dan Penggunaan Dana
Penyaluran  dana  program  sekolah  gratis  pada  mulanya  dilakukan  oleh  tim manajemen  provinsi,  kabupaten  dan  kota  dengan  mengajukan  surat  penyediaan dana  (SPD)  ke  biro/bagian  keuangan  sekretaris  daerah  sesuai  ketentuan.  Setelah SPD  terbit,  tim  manajemen  mengajukan  surat  permohonan  pembayaran  langsung (SPP-LS) dana sekolah gratis sesuai kebutuhan. Dinas pendidikan terkait melakukan verifikasi  SPP-LS  kemudian  menerbitkan  surat  perintah  membayar  langsung  (SPM- LS). Surat itu ditujukan kepada biro/bagian keuangan Setda baik di tingkat provinsi maupun  kabupaten  dan  kota.  Biro/bagian  keuangan  Setda  melakukan  verifikasi SPM-LS.  Kemudian  menerbitkan  SP2D  yang  dibebankan  kepada  rekening  kas daerah.  Selanjutnya,  dana  sekolah  gratis  yang  telah  dicairkan  dari  biro/bagian keuangan  Setda  disalurkan  ke  sekolah/madrasah/ponpes  yang  ditunjuk  sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Dinas Pendidikan provinsi, kabupaten dan kota dan lembaga penyalur.

## Pelayanan dan Penanganan Pengaduan
Pelayanan yang diberikan pihak dinas pendidikan kepada pihak sekolah dalam hal  pengaduan  pihak  sekolah  langsung  mendatangi  ke  kantor  dinas  pendidikan untuk  menyampaikan  aspirasi  yang  menjadai  kendala  disekolah  seperti  halnya keterlambatan  dalam  penyaluran  dana  apalagi  ditambah  akses  internet  yang  ada disekolah tidak ada hal itu menghambat sekolah dalam melakukan pengiriman data kepada  dinas  pendidikan.  Pengaduan  tersebut  yang  disampaikan  pihak  sekolah kepada  dinas  pendidikan  diharapakan  dapat  segera  menindaklanjuti  pengaduan tersebut  agar  terselenggaranya  pendidikan  yang  berkualiatas  dan  meningkatkan SDM di Kabupaten Bulungan.

## Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis
Pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas yang dibentuk oleh tim dinas pendidikan digunakan untuk mengawasi setiap kegiatan-kegiatan dan penggunaan dana  yang  dimiliki  sekolah  mengenai  apa  yang  telah  dilaksanakan  maksudnya pengawasan tersebut untuk mencegah sekecil dan sedini mungkin terjadinya suatu penyimpangan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas. Persoalannya tanpa pengawasan, proses pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas bisa saja menyimpang atau bertentangan dari prosedur dan ketentuan yang berlaku. Hal ini banyak terjadi, terutama  dalam  hal  keuangan.  Kegiatan  pengawasan  merupakan  kegiatan  yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan  wewenang,  kebocoran  dan  pemborosan  keuangan  negara, pungutan  liar  dan  bentuk  penyelewengan  lainnya.  Pengawasan  anggaran  pada dasarnya  merupakan  aktivitas  menilai,  baik  catatan,dan  menentukan  prosedur- prosedur dalam mengimplementasikan anggaran, apakah sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan standar-standar yang berlaku.
Dari  penjelasan  diatas  maka  dapat    disimpulkan  bahwa  pengawasan penyelenggaraan  pendidikan  gratis    telah  ada  tim  pengawas  sendiri  melalui  SK Bupati Bulungan, dibuatnya tim pengawasan ini digunakan untuk mengawasi semua tugas-tugas    dan  penggunaan  dana  yang  dilakukan  oleh  sekolah  agar  tidak  terjadi
kesalahan, baik  kesalahan  teknis  ataupun kesalahan  prosedural.  Pengawasan  yang dilakukan  dalam  setiap  organisasi  akan  berbeda.  Pengawasan  dapat  dilakukan secara  internal  yang  dilakukan  oleh  kepala  sekolah  beserta  warga  sekolah  lainnya dengan pihak penyelenggara sekolah. Di samping itu pengawasan dapat dilakukan oleh  pengawas  fungsional,  seperti  pengawas  sekolah,  inspektorat  wilayah/Badan Pengawas  Daerah,  BPIC,  BPKP,  dan  lembaga  keuangan  lainnya.  Selain  itu, pengawasan  dilakukan  oleh  lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM)  yang  bergerak dalam bidang pendidikan atauakuntan publik.

## Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Tingkat Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

## Kerumitan Dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Dalam  penyusunan  laporan  pertanggungjawaban  sering  sekali  terdapat kekeliruan  hal    ini  ditambah  lagi  dengan  semakin  singkatnya  waktu  penyusunan pertanggungjawabannya  penyusunan  sehingga    membutuhkan  pemikiran konsentrasi  yang teliti apalagi ditambah  dengan jangka waktu yang sangat singkat sehingga  sangat  mempersulit  pihak  sekolah  dalam  penyusunan  laporan  padahal laporan  pertanggungjawaban  tersebut  harus  didukung  dengan  data-data  yang lengkap dan jelas sehingga masih banyak sekolah yang dalam penyusunan laporan banyak yang terlambat Berdasarkan uraian tersebut, maka kesulitan dalam laporan pertanggungjawaban  merupakan  kendala  yang  utama  di  dalam  pelaksanaan kebijakan  pendidikan  gratis.  Kesulitan  ini  dapat  dipengaruhi  karena  singkatnya jangka  waktu  penyusunan  laporan  pertanggungjawaban  BOSDA,  kurangnya kejelasan tentang pertanggungjawaban pada saat sosialisasi dan penggunaan dana yang  sangat  dibatasi  dengan  aturan-aturan  yang  dalam  pembuatan  laporan pertanggungjawabannya  harus  sesuai  dengan  batasan  yang  sudah  diatur  di  dalam buku pedoman.

## Keterlambatan Pencairan Dana
Keterlambatan  pencairan  dana  yang  diberikan  kepada  sekolah  masih kurangnya  kepastian  tanggal  atau  waktu  penyaluran  dana  tetapi  masih  dalam jangka  waktu  yang  telah  ditentukan  yaitu  setiap  tiga  bulan  sekali  atau  setiap triwulan  sekali  yang  mengakibatkan  proses  pembelajaran  sedikit  terlambat  karena belum  adanya  dana  yang  digunakan  untuk  membiayai  keperluan-keperluan  dalam proses  pembelajaran  tersebut  yang  seharusnya  awal  periode  atau  awal  triwulan dananya  harus  sudah  cair  sesuai  dengan  aturannya,  terlambatnya  pencairan  dana tersebut mungkin disebabkan oleh pemerintah dalam membuat rencana APBN. Jadi sekolah  harus  berusaha  meminjam  untuk  membiayai  semua  kegiatan  yang  sudah berlangsung terlebih dahulu Berdasarkan informasi diatas dapat disimpulkan bahwa keterlambatan  dalam  pencairan  dana  mungkin  disebabkan  dengan  adanya pembuatan RAPBN oleh pemerintah yang di buat pada awal tahun. Oleh sebab itu, maka  pihak  sekolah  harus  pandai-pandai  berfikir  bagaimana  yang  harus  dilakukan agar  semua  kegiatannya  bisa  berjalan  dengan  lancar  yaitu  salah  satunya  harus mencari  dana  talangan  terlebih  dahulu,  padahal  pada  kenyataannya  kadang  dana yang dipinjam itu lebih besar dari pada dana yang keluar dari pemerintah.

## Kesimpulan
1. Alokasi  dana  sekolah  ke  penerima  dana  yang  diberikan    dinas  pendidikan kepada  sekolah  telah  digunakan  sesuai  dengan  ketentuan  dan  kelompok sasaran BOSDA di SMA Negeri 1 Tanjung Selor. Walaupun dari sisi jumlah yang diterima  belum  sesuai  dengan  ketentuan,  namun  pihak  sekolah  merasakan sangat  terbantu  dengan  BOSDA  karena  selama  ini  selalu  mengandalkan  dana rutin  yang  jumlahnya  terbatas,  sehingga  tidak  dapat  mengatasi  kekurangan- kekurangan yang ada.
2. Penyaluran  dana  penggunaan  dana,  yang  diberikan  Dinas  Pendidikan  kepada pihak sekolah masih belum tepat  tanggal atau waktu penyaluran dana, tetapi masih  dalam  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan  yaitu  setiap  tiga bulan  sekali atau  setiap  triwulan  sekali  yang  mengakibatkan  proses  pembelajaran  sedikit terlambat  karena  belum  adanya  dana  yang  digunakan  untuk  membiayai keperluan-keperluan dalam proses pembelajaran tersebut.
3. Pelayanan dan penanganan pengaduan, yang diberikan dinas pendidikan selalu menyiapkan  waktu  kepada  setiap  sekolah  untuk  menyampaikan  keluhan- keluhannya  atau  aspirasi  yang  ingin  disampaikan  kepada  Dinas  Pendidikan, karena dengan adanya aspirasi dalam penyelengaraan pendidikan gratis baik itu mengenai  penyaluran  dana  atau  keterlambatan  dana  maka  diharapkan  dinas pendidikan dapat mengoptimalkan dalam penyelengaraan pendidikan gratis.
4. Faktor  penghambat  implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  13  Tahun  2014 tentang  program  penyelenggaraan  pendidikan  gratis  pada  pendidikan  dasar dan menengah di Kabupaten Bulungan yaitu:
a. Kerumitan  dalam  penyusunan  laporan  pertanggungjawaban  dana  yaitu dikarenakan singkatnya jangka waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban BOSDA, kurangnya kejelasan tentang pertanggungjawaban  pada  saat  sosialisasi  dan  penggunaan  dana  yang sangat  dibatasi  dengan  aturan-aturan  yang  dalam  pembuatan  laporan pertanggungjawabannya  harus  sesuai  dengan  batasan  yang  sudah  diatur  di dalam buku pedoman.
b. Keterlambatan  pencairan  dana  yaitu  kurangnya  kepastian  tanggal  atau waktu  penyaluran  dana  tetapi  masih  dalam  jangka  waktu  yang  telah ditentukan  yaitu  setiap  tiga  bulan  sekali  atau  setiap  triwulan  sekali  yang mengakibatkan proses pembelajaran sedikit terlambat karena belum adanya dana  yang  digunakan  untuk  membiayai  keperluan-keperluan  operasional dalam proses pembelajaran tersebut.

## Saran
1. Pemerintah  agar  dapat  memprioritaskan  dana  untuk  BOSDA  dalam  APBD karena  selama  ini  dana  yang  diberikan  sangat  terbatas  sehingga  sangat menghambat  rencana  penyelenggaraan  kegiatan  yang  ada  di  sekolah  oleh sebab  itu  hendaknya  pemerintah  memberikan  tambahan  dana  yang  ditujukan khusus untuk kegiatan ekstrakurikuler agar kegiatannya itu dapat berlangsung secara optimal.
2. Pemerintah  sebaiknya  dalam  hal  penyaluran  penggunaan  dana  yang  diberikan kepada  pihak    sekolah  per  triwulan  agar  dapat  tepat  waktu    supaya  proses belajar mengajar  dapat berjalan dengan lancar sehingga sekolah tidak perlu lagi meminjam kepada pihak ke tiga  untuk membiayai semua kegiatan yang sudah berlangsung terlebih dahulu
3. Perlu  adanya  sosialisasi  dan  pelatihan  tambahan  kepada  para  pelaksana  agar pemahaman  terhadap  prosedur  dan  mekanisme  kerja  BOSDA  dapat ditingkatkan  karena  dalam  hal  mekanisme/prosedur  Program  BOSDA  masih dirasakan panjang, sehingga perlu untuk disederhanakan.
4. Pengawasan  terhadap  implementasi  pendidikan  gratis  perlu  ditingkatkan  oleh pihak  terkait  agar  implementasi  kebijakan  pendidikan  gratis  lebih  transparan, akuntabel, efisien dan efektif.
5. Faktor  penghambat  implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  13  Tahun  2014 tentang  program  penyelenggaraan  pendidikan  gratis  pada  pendidikan  dasar dan menengah di Kabupaten Bulungan yaitu:
a. Pihak pemerintah agar dapat lebih serius lagi dalam memberikan pengarahan tentang  penyusunan  laporan  pertanggungjawaban  agar  benar  dan  sesuai dengan buku panduannya.
b. Pemerintah  agar  lebih  cepat  dalam  penyusunan  anggaran  sehingga pencairan dana dapat datang tepat waktu supaya pihak sekolah tidak perlu harus  mencari  dana  talangan  dulu  untuk  membiayai  keperluan  yang  sudah berlangsung.

## Daftar Pustaka
Hamijoyo, Santoso S. 2004. Perpustakaan Sekolah . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Harsono, D. R. 2007. Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi-Organisasi Publik . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Hasibuan. 2005. Evaluasi Kebijakan Publik . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Mudyaharjo,  Radja.  2002. Manajemen  Strategik  Organisasi  Non  Profit  Bidang Pemerintahan:  Dengan  Ilustrasi  Bidang  Pendidikan .  Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press.
Setiodarmodjo. 2000. Analisis Implementasi Kebijakan Publik . Jakarta: Bumi Aksara. _____. 2000. Prinsip – prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bina Aksara. _____. 2000 . Pengantar Analisis Kebijakan Negara . Jakarta: Rineka Cipta. Widodo. 1994. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bina Aksara. Winarno, Budi. 2002. Proses Penetapan Kebijaksanaan . Jakarta: Erlangga. Wahyudi.  2005. Analisis  Perumusan  dan  Saran  Kebijaksanaan  Publik .  Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.