Pertanggungjawaban Tindak Pidana Skimming

## Destya Fidela Pratiwi
Destya.fidela.pratiwi-2015@fh.unair.ac.id

## Universitas Airlangga

## Abstract
Cybercrime covers all types of crimes along with their modes to be a problem that must seriously handled, which will be fatal to the social life if it’s not well controlled or  immediately, especially for technology users, one of the skimming crimes. The law issues discussed in this study are related to criminal liability for perpetrators of skimming crimes. Results of this study found that offenses of the skimming criminal acts could be qualified in Article 362 and Article 263 of the criminal law as a thievery and letter forgery. However, with the existence of Law on electronic information and transactions and remembering the principle of lex specialis derogate legi generali against the perpetrators of skimming crimes can be subject to article 30 in conjunction with article 46 and article 32 in conjunction with article 48 of the law on electronic information and transactions jo article 55 paragraph (1) KUHP.
Keywords: Skimming; Responsibility; Cybercrime.

## Abstrak
Cybercrime mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operandinya menjadi permasalahan yang harus ditangani secara serius, apabila tidak terkendali dan tidak segera ditanggulangi akan sangat fatal bagi kehidupan masyarakat, khususnya bagi pengguna teknologi salah satunya tindak pidan skimming. Isu hukum yang dibahas pada penelitian ini yaitu terkait dengan Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana skimming. Dalam hasil penelitian diketahui bahwa delik dalam tindak  pidana  skimming  dapat  dikualifikasikan  dalam  Pasal  362  dan  Pasal  263  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana sebagai pencurian dan pemalsuan surat. Namun, dengan adanya Undang- Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta mengingat asas lex specialis derogate legi generalis maka terhadap pelaku tindak pidana skimming dapat dikenakan Pasal 32 jo Pasal 46 dan Pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kata Kunci: Tindak Pidana Skimming; Pertanggungjawaban Pidana; Kejahatan Siber.

## Pendahuluan
Pada  era  globalisasi  saat  ini  membuat  manusia  sangat  bergantung  pada teknologi yang memiliki peran sangat penting baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Dalam hal ini memungkinkan pengguna teknologi dapat memperoleh informasi secara cepat dan akurat. 1 Teknologi menjadi kebutuhan yang mendasar bagi setiap orang yang implikasinya membawa masyarakat kepada pola perilaku yang semakin terbuka dan haus akan informasi berbasis internet.
1 Andri Kristanto, Jaringan Komputer (Graha Ilmu 2003).[1].

## Jurist-Diction: Vol. 2 No. 4, Juli 2019

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 4, Juli 2019
Histori artikel: Submit 8 Juni 2019; Diterima 13 Juni 2019; Diterbitkan online 1 Juli 2019.

## 1212 Destya Fidela: Pertanggungjawaban Tindak Pidana
Internet  adalah  singkatan  dari Interconnected Networking telah  mampu membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia baik dalam konteks sarana informasi  dan  komunikasi  yang  menjanjikan  untuk  dapat  menembus  batas- batas negara dan mempercepat penyebaran dan pertukaran ilmu pengetahuan dan  gagasan  di  kalangan  ilmuwan  serta  cendikiawan  di  seluruh  dunia. 2
Internet adalah jaringan komunikasi global yang terbuka dan menghubungkan ribuan jaringan computer, melalui sambungan telepon umum maupun pribadi (pemerintah maupun swasta). 3
Perkembangan teknologi saat ini perlu memperhatikan berbagai aspek yang dapat  ditimbulkan  akibat  perkembangan  itu,  ibarat  pedang  bermata  dua.  Selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia,  sekaligus  menjadi  sarana  efektif  untuk  menghancurkan  kehidupan manusia.  Dalam  perkembangannya  pemanfaatan  dari  teknologi  dapat  digunakan untuk  kejahatan  dengan  modus  operandi  yang  baru.  Sebagaimana  sebuah  teori mengatakan “crime is product of society itself”, 4 yang  secara  sederhana  dapat diartikan  bahwa  masyarakat  itu  sendirilah  yang  melahirkan  suatu  kejahatan. Semakin tinggi tingkat intelektualitas masyarakat, semakin canggih pula kejahatan yang mungkin terjadi pada masyarakat itu. Bentuk-bentuk kejahatan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat semakin hari semakin bervariasi. Banyak faktor yang ada dalam kehidupan di dunia ini memiliki potensi menimbulkan kejahatan yang dapat terjadi dimana saja, tanpa memperdulikan tempat, suasana, dan tidak pula  membanding-bandingkan  siapa  pelaku  dan  siapa  korbannya,  serta  tidak mengenal kasta atau status social pelaku dari korbannya. Perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan yang biasanya disebut dengan Cybercrime .
2 Widyopramono Hadi Widjojo, ‘Cybercrimes dan Pencegahannya’ (2005)  02 Jurnal Hu- kum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.[7].
3 Sugeng Panut, Belajar Sendiri Internet; Menjelajahi Dunia Cyberspace yang Sangat Luas (Megapoin 2001).[1].
4 Ari Juliano Gema, ‘ Cyber Crime : Sebuah Fenomena di Dunia Maya’ (Hukum Online, 2000) <www.hukumonline.com>, accessed 1 Oktober 2018.[1].
Cybercrime merupakan  satu  sisi  gelap  dari  kemajuan  teknologi  yang mempunyai dampak negative sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern sat ini. 5 Secara umum yang dimaksud dengan cybercrime adalah Upaya memasuki dan/ atau menggunakan fasilitas computer atau jaringan computer tanpa ijin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan/atau kerusakan pada fasilitas computer yang dimasuki atau digunakan tersebut. 6 Kegiatan cyber adalah  kegiatan  virtual  tetapi  berdampak  sangat  nyata  meskipun  alat  buktinya bersifat  elektronik,  dengan  demikian  subyek  pelakunya  harus  dikualifikasikan pula  sebagai  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  secara  nyata. 7 Pelaku cybercrime ini  memiliki  latar  belakang  kemampuan  yang  tinggi  di  bidangnya sehingga sulit untuk melacak dan memberantasnya secara tuntas. 8
Banyaknya  kejahatan  dalam cybercrime di  Indonesia,  secara  yuridis  dapat membawa dampak pada hukum di Indonesia yang mengatur tentang hal tersebut. Misalnya,  dalam  hal  tindak  kejahatan  menggunakan  modus  operandi skimming . Tindak kejahatan menggunakan modus operandi skimming yang digunakan oleh para pelaku tersebut cukup rumit dan tidak dapat dilakukan begitu saja oleh semua orang. Skimming adalah  tindakan  pencurian  informasi  kartu  ATM  dengan  cara mengambil informasi yang terdapat di magneticstripe pada kartu secara illegal. 9
Beberapa  kasus  yang  pernah  terjadi  di  Indonesia,  modus skimming berkembang seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Skimmer adalah alat  yang  bisa  digunakan  untuk  aktivitas  pengambilan  data  yang  ada  pada magneticstripe dengan cara menyalin data yang ada saat kartu ATM dimasukkan. 10
Strip magnetis atau magnetistripe adalah garis lebar hitam yang berada dibagian
5 Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cybercrime di In- donesia (Rajawali Pers 2006).[1].
6 Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Didik M, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informa - si (Refika Aditama 2005).[8].
7 Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, ‘Naskah Akademik Ran- cangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik’ (2006).[3].
8 Budi Suhariyanto, Tindak PIdana Teknologi Informasi (Rajawali 2013).[17].
9 Andina, ‘Mengenal Modus Pembobolan ATM melalui Teknik Skimming ’ (liputan 6, 2018) <www.liputan6.com> accessed 8 Oktober 2018.[2].
10 Otoritas Jasa Keuangan, ‘Bijak Ber-eBanking’ (2015).[27].

## 1214 Destya Fidela: Pertanggungjawaban Tindak Pidana
belakang kartu ATM, fungsinya seperti pita kaset untuk menyimpan data nomor kartu, masa berlaku, dan nama nasabah. 11
Perbuatan skimming yang  dilakukan  dengan  memasang  alat skimmer pada mesin ATM  untuk  memperoleh  data  yang  ada  pada  kartu ATM,  kemudian  data tersebut  dimasukkan  ke  dalam  kartu  kosong.  Pelaku  juga  memasang  kamera pengintai disekitar mesin ATM untuk memperoleh password /PIN dari kartu korban.
Perbuatan yang dilakukan pelaku skimming tersebut merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan adanya perkembangan teknologi yang digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan, hal tersebut menjadi hambatan bagi aparat penegak hukum yang belum paham dalam bidang teknologi. Dengan teknologi yang sedemikian cangih,  memungkinkan  kejahatan  dilakukan  disuatu  daerah  namun  akibat  yang ditimbulkan dapat terjadi di daerah lain, bahkan hingga ke luar negeri. 12 Mencermati hal itu dapat dikatakan bahwa cybercrime memiliki karakter yang berbeda dengan tindak pidana umum baik dari segi pelaku, korban, modus operandi, dan tempat kejadian perkara sehingga membutuhkan penanganan dan pengaturan khusus diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).
Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik  (selanjutnya  disebut  UU  ITE).  Pengaturan  ini  akan mempermudah  dan  dapat  diakomodasikan  sebagai  ketentuan  hukum  dalam menanggulangi  kejahatan  menggunakan  media  elektronik.  Meskipun  dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum mengatur secara khusus mengenai  tindak  kejahatan  dengan  menggunakan  modus skimming .  Mengingat permasalah yang dihadapi tidak sesederhana penanganan cybercrime biasa, maka tindakan pencegahan suatu kejahatan dengan menggunakan modus skimming perlu menjadi perhatian serius. Hal ini juga tidak lepas dari peran hukum khususnya yang berkaitan dengan fungsi hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum baik kepentingan  hukum  orang,  warga  masyarakat,  maupun  negara  dari  rongrongan
11 ibid.
12 Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom .Op.Cit. [91-92].
atau  pelanggaran  oleh  siapapun. 13 Berdasarkan  pendahuluan  diatas,  maka  isu hukum yang diangkat adalah bagaimana kualifikasi tindak pidana skimming serta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana skimming .

## Sifat Melawan Hukum Skimming
Dalam  KUHP  tidak  mengatur  mengenai  tindak  pidana skimming .  Produk undang-undang di Indonesia belum ada yang mengatakan secara jelas bahwa skimming merupakan  suatu  perbuatan  pidana.  Perumusan  tindak  pidana  di  dalam  KUHP kebanyakan masih bersifat konvensional dan belum secara langsung dikaitkan dengan perkembangan cybercrime , selain itu juga terdapat berbagai kelemahan dan keterbatasan dalam  menghadapi  perkembangan  teknologi  dan high tech crime yang  sangat bervariasi. 14 Istilah tindak pidana ini belum memiliki keseragaman dalam penggunaan istilahnya dari pandangan para pakar, ada yang menggunakan istilah Perbuatan Pidana, Tindak Pidana, Peristiwa Pidana, Perbuatan Kriminil atau Delik ( Delict ). 15
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Strafbaar Feit yang berarti kelakuan ( handelling ) yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan serta yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. 16 Unsur  melawan  hukum  dan  kesalahan  adalah  unsur-unsur yang harus terdapat di dalam tindakan pelaku skimming , karena unsur tersebutlah yang membuat skimming menjadi sebuah tindak pidana.
Unsur melawan hukum dalam skimming terdapat dari cara mendapatkan informasi elektronik berupa data elektronik pada kartu, dan PIN yang dilakukan secara  illegal,  yaitu  memasang  alat skimmer pada  mesin ATM  sehingga  data elektronik pada kartu dapat terbaca dan tersimpan pada alat tersebut. Kemudian untuk  memperoleh password /PIN  kartu  ATM  pelaku  memasang  kamera pengintai di sekitar mesin ATM. Cara yang dilakukan pelaku tersebut dikatakan
13 Didik Endro Purwoleksono, ‘Bahan Ajar Hukum Telematika’ (2008/2009).[28].
14 Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum PIdana dalam Perspektif Kajian Perbandingan (Citra Aditya Bakti 2005).[127-128].
15 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana (Airlangga University Press 2014).[43].
16 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (PT Rineka Cipta 2000).[55].

## 1216 Destya Fidela: Pertanggungjawaban Tindak Pidana
melawan hukum karena terdapat cara yang diperbolehkan atau cara yang sah untuk seseorang memperoleh sebuah informasi elektronik milik orang lain. Cara memperolah informasi elektronik milik orang lain yang diperbolehkan menurut hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1997  tentang  Perbankan  yang  tercantum dalam Pasal 41 bahwa suatu informasi dapat ditujukkan kepada pejabat pajak untuk kepentingan perpajakan. Kemudian Pasal 41A informasi dapat diberikan kepada  pejabat  Badan  Urusan  Piutang  dan  Lelang  Negara/Panitia  Urusan Negara  untuk  kepentingan  penyelesaian  piutang  Bank.  Dalam  Pasal  42  juga memperbolehkan  suatu  informasi  diberikan  kepada  Polisi,  Jaksa,  dan  Hakim untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, dan pemberian informasi yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan tersebut harus berdasarkan Pasal 44A  yang  menentukan  harus  atas  permintaan,  persetujuan,  atau  kuasa  dari pemilik kartu ATM.
Sedangkan bentuk kesalahan dalam tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja. 17 Dalam kaitannya dengan skimming unsur kesalahan dapat ditentukan dengan relative lebih mudah pada diri pelaku. Hal ini dikarenakan perbuatan yang dilakukan menggunakan media internet dan computer, sehingga dalam melakukan kejahatan tersebut dibutuhkan kemampuan dan  pengetahun  teknis  yang  memadai.  Kejahatan  dibidang  teknologi  ini  pasti dilakukan dengan suatu kesengajaan karena pelaku yang melakukan tindak pidana dibidang  teknologi  merupakan  orang  yang  mempunyai  kemampuan  ketrampilan yang  lebih  dibidang  teknologi  informasi  daripada  orang  kebanyakan,  sehingga pelaku dapat melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan tersebut. 18 Artinya, di dalam melakukan tindak  pidana skimming unsur  kesengajaan  mutlak  ada  sebab  pelaku pasti  melakukanya  secara  sadar,  karena  untuk  melakukan  perbuatan skimming diperlukan sebuah rencana yang terstruktur dan terarah.
17 ibid .[75].
18 Didik Endro Purwoleksono, ‘Bahan Ajar : Hukum Siber’ (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2018).[22].
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  maka  dapat  dikatakan  perbuatan skimming dalam pemenfaatan informasi dan transaksi elektronik dalam perspektif hukum pidana jelas merupakan tindak pidana atau dapat dikualifikasi sebagai kejahatan yang dalam praktek hukum adalah dilarang karena melawan hukum dan menimbulkan kerugian.

## Kualifikasi Tindak Pidana Skimming
Tindak  pidana skimming dapat  dimasukkan  dalam  suatu  delik  di  KUHP yang unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP. Unsur-unsur dalam pasal tersebut memuat unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif terdiri dari: 19
a. Perbuatan mengambil ( wegnemen );
b. Objeknya suatu benda;
c. Unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
Unsur  pokok  dari  perbuatan  mengambil  adalah  harus  ada  perbuatan  aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya serta dapat juga dikatakan mengambil dalam arti menggerakkan tangan, memegang barang, dan mengalihkannya ke tempat lain. 20 Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata tidak cukup hanya sebatas pelaku memegang barangnya saja, akan tetapi pelaku harus melakukan suatu perbuatan sehingga barang yang dimaksud jatuh dalam kekuasaannya sebagai syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. 21 Perbuatan skimming dianggap selesai ketika pelaku secara nyata memiliki data elektronik, dan PIN dari korban dengan cara melakukan penyalinan  data  elektronik  menggunakan  alat skimmer dan  memasang  kamera pengintai di sekitar mesin ATM. Dalam hal ini sifat mengambil tidak dilihat dari hilangnya kekuasaan atas benda tersebut dari tangan korban, tetapi ada tidaknya penguasaan atas benda tersebut di tangan pelaku. Tindakan aktif pelaku skimming untuk  mengambil  dan  menguasai  terlihat  dari  usahanya  dengan  memasang  alat skimmer yang  menjebak  korban  saat  melakukan  transaksi  menggunakan  mesin
19 Moeljatno, KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Bumi Aksara Jakarta 1996).[128].
20 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda (Bayu Media 2003).[5].
21 ibid.

## 1218 Destya Fidela: Pertanggungjawaban Tindak Pidana
ATM untuk memperoleh data elektronik yang ada pada kartu ATM korban, dan memasang kamera pengintai secara tersembunyi untuk merekam PIN. Semua hal tersebut jelas terlihat adanya niat pelaku untuk melakukan skimming . Seseorang dikatakan telah berhasil menguasai suatu benda, apabila ia dapat melakukan segala macam  perbuatan  terhadap  benda  itu  secara  langsung  tanpa  harus  melakukan perbuatan  lain  terlebih  dahulu,  seperti  yang  diungkapkan  HP  dalam arrest nya tanggal 25-6-1946 yang menyatakan bahwa menguasai benda berarti pelaku berada dalam  hubungan  langsung  dan  nyata  dengan  benda  itu. 22 Awalnya  benda-benda yang  merupakan  objek  pencurian  ini  sesuai  dengan  keterangan  dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak dan benda-benda berwujud. 23 Saat ini pengertian benda yang dapat menjadi objek pencurian sudah tidak lagi sebatas benda-benda bergerak dan berwujud, namun telah ditafsirkan lebih luas lagi sebagaimana dalam kasus pencurian listrik.
Menurut  Menurut  Koops,  meskipun  “barang”  tiidak  harus  sesuatu  yang berwujud, tetapi penguasaannya harus berada pada satu orang. 24 Penafsiran ektensif dan analogi hakikatnya adalah sama jika penerapan analogi secara terbatas dalam arti sama dengan penafsiran ekstensif yang memuat tiga point penting: 25
a. Penggunaan analogi dibolehkan sepanjang penggunaannya terbatas;
b. Untuk  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  computer,  yang  tentu  saja  tidak tercantum dalam KUHP, boleh digunakan analogi untuk menentukan perbuatan tersebut;
c. Penggunaan analogi yang terbatas hakikatnya sama dengan penafsiran ekstensif karena hasilnya sama, hanya perbedaan teori saja untuk menentukan analogi atau penafsiran ekstentif.
22 ibid .[8]. 23 ibid .[9]. 24 Klinik, ‘Pertanggungjawaban Pidana Jika Bermain Curang di Game Online’ (Hukum On- line 2016) <www.hukumonline.com> accessed 30 Oktober 2018.
25 Aris Hardianto, ‘Manfaat Analogi dalam Hukum PIdana untuk Mengatasi Kejahatan yang Mengalami Modernisasi’ (2016) 31 Yuridika.[230].
Dalam  kaitannya  dengan skimming yang  menjadi  sasarannya  adalah  data elektronik,  dan  PIN  yang  dapat  dikategorian  sebagai  Informasi  elektronik. Sehubung  dengan  itu  maka  unsur  benda  dalam  tindak  pidana skimming adalah informasi elektronik tersebut yang berisi sekumpulan data keuangan pribadi korban yang dapat dimanfaatkan untuk mengakses penggunaannya.
Unsur  keadaan  yang  menyertai  atau  melekat  pada  benda  dalam  kaitannya dengan skimming , pelaku harus mencuri untuk mendapatkan data pribadi tersebut yang sudah jelad bukan milik pelaku. Kepemilikan data elektronik yang ada pada kartu bukanlah ditentukan dari siapa yang menguasainya namun hak kepemilikannya muncul secara atas nama sesuai identitas pemilik asalanya. Adanya prosedur dan tata cara yang telah ditentukan dalam hal memiliki dan menggunakan kartu ATM tersebut sesuai dengan proses pembukaan rekening di bank, secara otomatis data elektronik yang ada pada kartu ATM karena pembukaan rekening tersebut telah dimiliki  secara  keseluruhan  oleh  orang  yang  berhak  yaitu  pembuka  rekening. Perbuatan  mengambil  barang  yang  bukan  haknya  dengan  cara  melawan  hukum dapat  dikategorikan  sebagai  perbuatan  pidana, 26 sama  halnya  dengan  perbuatan skimming yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pemilik kartu ATM maka merupakan suatu perbuatan pidana dan dapat merugikan orang lain.
Selanjutnya  mengenai  Unsur  Subjektif  dalam  Pasal  362  KUHP  memuat maksud untuk memiliki yang mempunyai arti sama dengan opset yang biasanya diterjemahkan  dengan  perkataan  sengaja  atau  dengan  maksud. 27 Maksud  dari perbuatan mengambil barang milik orang lain harus ditujukan untuk memilikinya. 28
Gabungan  dari  unsur  kesalahan  dan  unsur  memiliki  menunjukan  bahwa  dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik  atas  barang  yang  dicuri  ke  tangan  petindak,  dengan  alasan,  pertama  tidak mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang
26 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum PIdana di Indonesia dan Perkembangannya (Sofmedia 2012).[70].
27 P.A.F.  Lamintang  &  C.Djisman  Samosir, Delik-delik Khusus Kejahatan Ditunjukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik (Arsito 1982).[95].
28 Adami Chazawi. Op.Cit. [13].

## 1220 Destya Fidela: Pertanggungjawaban Tindak Pidana
menjadi  unsur  pencurian  ini  adalah  maksudnya  saja  yaitu  sebelum  melakukan pebuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. 29
Jika dikaitkan dengan skimming , maksud dari penjahat pelaku tersebut adalah untuk  menguasai  informasi  elektronik  agar  dapat  digunakan  untuk  kepentingan sendiri. Pengertian mmemiliki yang ada dalam unsur tersebut bukan hanya berarti ‘memiliki yang berakibat hilangnya benda dari tangan pemilik asalnya atau hilangnya kuasa pemilik atas barang’, tetapi saat pelaku dapat mengetahui informasi tersebut kemudian menyimpannya dan menggunakannya dimana dapat dianggap sebagai menguasai, maka pelaku telah memiliki dan menguasasi informasi tersebut, artinya pelaku skimming bermaksud untuk memiliki informasi elektronik pribadi tersebut.
Unsur Subjektif yang berikutnya adalah Sifat Melawan Hukum, berdasarkan perumusannya dala doktrin mengenai sebab atau terlarangnya suatu perbuatan itu mengenal dua macam melawan hukum, yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum formil merupakan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana apabila melawan atau bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis), sedangkan melawan hukum materiil sama  dengan  bertentangan dengan  undang-undang  (hukum  tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis. 30 Arrest H.R Nederland tahun 1919 atau yang dikenal dengan Lendenbeun Cohen Arrest mengatakan “perbuatan melanggar hukum (onrectmatige daad) adalah bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan wet, tetapi juga perbuatan yang dipandang dari pergaulan masyarakat tidak patut”. 31
Dalam kaitannya dengan tindak pidana skimming , cara yang dilakukan adalah tidak  sah  karena  pelaku  memiliki  informasi  elektronik  tersebut  tanpa  seijin  atau tidak sesuai prosedur yang dibenarkan oleh instansi yang bersangkutan. Selain itu masyarakat  juga  menganggap  bahwa  perbuatan skimming adalah  perbuatan  yang
29 ibid .[14].
30 ibid .[39].
31 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana . Op.Cit .[131].
tercela  dan  menimbulkan  kerugian,  oleh  karena  itu  informasi  elektronik  tersebut didapat  dengan  cara  melawan  hukum.  Berdasarkan  penjelasan  diatas  telah  jelas dapat  dilihat  bahwa  pelaku skimming memenuhi  unsur-unsur  pencurian.  Hal  ini membuktikan bahwa walupun skimming tidak diatur dalam KUHP, namun unsur- unsur  yang  terdapat  dalam  tindak  kejahatan  tersebut  dapat  digolongkan  ke  dalam perbuatan pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, pasal tersebut adalah pasal delik formil yang lebih dipentingkan mengenaik kelakuan dari pelaku, 32 saat pelaku sudah menguasai infromasi elektronik dengan cara melawan hukum, maka pencurian sudah selesai dan pelaku skimming dapat dijerat dengan menggunakan pasal tersebut.
Tindak  Pidana skimming juga  sering  dilakukan  oleh  dua  orang  atau  lebih,
sehingga  hubungan  orang-orang  yang  terlibat  tersebut  dibatasi  oleh  Pasal  55 ayat (1), yaitu petindak peserta ( mededader ) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku  penyuruh,  pelaku  peserta,  dan  pelaku  penganjur,  dan  tidak  dimaksudkan bagi satu pelaksana dan yang satu pelaku pembantu. 33 Faktor yang mempengaruhi diperberatnya  pidana  pada  pencurian  yang  dilakukan  oleh  dua  orang  atau  lebih dengan bersekutu ini karena memiliki potensi keberhasilan lebih besar dan pencurian seperti ini menunjukkan kehendak yang amat kuat untuk melakukan pencurian dari pada jika dilakukan oleh satu orang. 34
Tindak  Pidana skimming juga  dapat  dikualifikasikan  sebagai  perbuatan pemalsuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  263  KUHP,  yang  dalam perumusannya memuat Unsur Objektif dan Unsur Subjektif. Dalam Unsur Objektif meliputu perbuatan yang dilakukan itu membuat surat palsu atau memalsu terhadap surat yang: 35
a. Da pat menimbulkan suatu hak;
b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian;
c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang;
d. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristwa.
32 ibid .[68].
33 Adami Chazawi. Op.Cit. [23]. 34 ibid.
35 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal (Politeia 1991).[195].

## 1222 Destya Fidela: Pertanggungjawaban Tindak Pidana
Perbuatan  yang  dilarang  dalam  pasal  ini  adalah  perbuatan  membuat  surat palsu dan perbuatan memalsu. Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh  isinya  palsu  sehingga  menghasilkan  surat  palsu,  sedangkan  perbuatan memalsu surat adalah segala bentuk perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah, atau mengganti salah satu isinya surat, sehingga berbeda dengan surat semula. 36
Apabila  dihubungkan  dengan  tindak  pidana skimming adalah  perbuatan memasukan data atau informasi yang telah di dapat dengan cara mengakses dari kartu ATM milik nasabah ke dalam kartu ATM lain tanpa adanya sepengetahuan atau persetujuan dari pemilik asal. Kemudian pelaku melakukan akses pada system perbankan menggunakan identitas korban dengan cara memasukkan data korban ke dalam kartu kosong yang telah disiapkan oleh pelaku, sehingga kartu tersebut dipalsu oleh para pelaku untuk dapat melakukan transaksi di ATM layaknya kartu ATM milik nasabah yang memuat data atau informasi yang sama sehingga dapat digunakan sebagai alat pembayaran. 37
Kartu ATM  yang  dipalsukan  tersebut  dapat  menimbulkan  akibat  terhadap suatu hak atas dasar perjanjian penerbitan kartu ATM yang telah disepakati antara pihak  Bank  dan  nasabah  selaku  pemilik  kartu.  Akibat  tersebut  muncul  apabila kartu ATM digunakan oleh orang yang tidak berhak sehingga pemilik kartu ATM yang terdaftar dalam data yang ada pada Bank akan menerima laporan mengenai transaksi yang telah dilakukan baik itu dalam penarikan tunai, adanya penagihan, atau transfer yang sebenarnya tidak digunakan oleh pemilik kartu. Dalam kasus yang terjadi di Denpasar, 38 nasabah BNI  melakukan penyanggahan atas transaksi yang tidak diakui nasabah dalam periode bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Pebruari 2017.38 Akibat yang timbul membuat nasabah mengalami kerugian karena nilai saldo rekening menjadi berkurang dan hilang. Objek dari Pasal 263 KUHP
36 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Pemalsuan (PT. Raja Grafindo Persada 2011).[98].
37 Putusan Mahkamah Agung No.4/Pid.Sus/2018/PN.Dps.
38 ibid.
adalah  surat,  surat  yang  dimaksud  tidak  terbatas  pada  tulisan  tangan,  computer, mesin  ketik  atau  dcetak,  dan  sebagainya.  Sehingga  dalam  hubungannya  dengan tindak pidana skimming dapat dikatakan bahwa kartu ATM termasuk dalam surat yang dapat menimbulkan hak, suatu perikatan, dan dapat menimbulkan kerugian akibat dari pemakaiannya oleh pelaku.
Unsur Subjektif dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yang berkaitan dengan tindak  pidana skimming mengenai  unsur  “dengan  maksud”  adalah  pelaku skimming benar-benar menghendaki perbuatan yang dilakukan dengan membuat surat palsu atau memalsu surat berupa kartu ATM untuk digunakan sebagaimana yang  aslinya  oleh  pelaku  sendiri  maupun  orang  lain  yang  tidak  berhak. 39
Sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi Bank maupun nasabah karena terbukanya suatu informasi yang dapat digunakan oleh public dan secara ekonomi  pemanfaatan  kartu ATM  menimbulkan  hak  melakukan  transaksi  di bank melalui mesin ATM.
Perumusan  dalam  Pasal  263  ayat  (2)  KUHP  yang  dapat  diancam  dengan hukuman  yaitu  “sengaja  mempergunakan”  surat  palsu.  Unsur  sengaja  yang dimaksudkan adalah orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar, bahwa  surat  yang  digunakan  itu  palsu. 40 Apabila  dalam  pembuktian  orang  yang menggunakan  tidak  tahu  akan  hal  itu,  maka  tidak  dihukum.  Namun  dalam  hal pembuktian  menggunakan  surat  palsu  ini  harus  dibuktikan  bahwa  seolah-olah surat  itu  asli  dan  tidak  dipalsukan,  dan  atas  perbuatan  itu  menimbulkan  adanya kerugian. 41 Sehingga yang dapat dijerat dengan pasal ini yaitu pengguna kartu ATM yang telah di palsukan dari hasil skimming .
Dalam UU ITE yang merupakan undang-undang yang secara khusus telah mengatur tentang kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik yang biasa dikenal dengan cybercrime juga mempunyai pasal yang ditujukan untuk pencurian
39 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Pemalsuan . Op.Cit. [96].
40 Adami  Chazawi  dan  Ardi  Ferdian, Tindak Pidana Pemalsuan : Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang disampaikan (PT. RajaGrafindo Persada 2016).[5-6].

## 1224 Destya Fidela: Pertanggungjawaban Tindak Pidana
yang terjadi dalam lingkup siber yaitu yang diatur dalam pasal 30 UU ITE. Unsur “setiap  orang”  yang  dimaksud  dalam  pasal  tersebut  merupakan  sesorang  yang melakukan sebuah pidana baik Warga Negara Republik Indonesia ataupun Warga Negara Asing, dengan tidak membedakan suku, ras, dan agama sehingga menganut equal before the law . Perbuatan skimming tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh  orang  dalam  Bank,  oleh  karena  itu  apabila  pelaku  kejahatan skimming dilakukan orang dalam Bank maka dapat dikenai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Dalam penerapannya undang-undang ITE terkait skimming tidak memberikan istilah yuridis secara jelas dan tegas bahwa suatu tindakan mengakses, memindahkan, dan/atau  mentransmisikan  sebagai  suatu  tindakan skimming .  Sehingga  dalam penerapannya jika ingin mengenakan skimming dengan UU ITE perlu dilakukannya penafsiran agar dapat dikenakan undang-undang tersebut. Defini skimming identik dengan frasa copy atau menyalin, maka konsep skimming harus dikaitkan Pasal 1 angka 15 UU ITE tentang konsep akses. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan  system  elektronik  yang  berdiri  sendiri  atau  dalam  jaringan.  Berdasakan konsep diatas akses terkait dengan skimming dilakukan dengan cara saat pemilik kartu melakukan transaksi di mesin ATM dengan memasukkan kartu debit/kredit pada skimmer yang terlihat seperti slot kartu aslinya, kemudian informasi elektronik yang ada pada kartu tersebut telah tersalin dan tersimpan dalam skimmer agar dapat diakses oleh pelaku.
Perbuatan mengakses informasi elektronik yang tersimpan dalam kartu ATM dengan  tanpa  izin  sah  dari  pemilik  kartu  dapat  dikualifikasikan  sebagai  tindak pidana,  sebab  perbuatan  mengakses  tersebut  memenuhi  kualifikasi  delik  formal maupun materiil yang menitikberatkan pada tindakan dan akibat. Unsur transmisi terlihat  dalam  teknik  pelaku skimming dengan  cara  melakukan  pengiriman infromasi elektronik dari kartu atm korban ke perangkat computer pelaku untuk kemudian dipindahkan. Transmisi adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap suatu  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen  Elektronik  milik orang  lain  yang
mengakibatkan  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  menjadi terkirim kepada orang/benda lain. 42
Dalam  melakukan  kejahatannya,  pelaku skimming dengan  sengaja memindahkan infromasi elektronik yang terdapat pada pita magnetic kartu ATM korban ke dalam pita magnetic pada kartu ATM milik pelaku untuk dapat mengakses dan  menggunakannya  dalam  melakukan  transaksi  tunai  maupun  transaksi  non tunai melalui mesin ATM. Perbuatan mengakses atau memindahkan data informasi elektronik tersebut dilakukan tanpa merubah informasi elektronik aslinya atau dapat terjadi dengan tanpa mengambil fisik asli kartu ATM korban. Diuraikannya unsur- unsur delik tindak pidana skimming dengan pasal 362 KUHP dan berdasarkan pasal 30 ayat (2) junto pasal 32 ayat (1) UU ITE membuat lebih jelas dan terang ketentuan pidana  manakah  yang  dapat  dikenakan  terhadap  seseorang  pelaku  kejahatan skimming , hal tersebut terlihat dalam uraian diatas bahwa UU ITE tepatnya pada pasal 30 ayat (2) junto pasal 32 ayat (1) mengatur lebih khusus terhadap delik tindak pidana skimming .
Hal  itu  tertera  dalam  unsur  transaksi  elektronik,  yang  maksud  perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan atau media elektronik lainnya. Hal tersebut dapat dikatakan perbuatan skimming dalam pemanfaatan infromasi dan transaksi elektronik dalam perspektif hukum pidana jelas merupakan tindak pidana atau dapat dikualifikasi sebagai cybercrime yang  dalam  praktek  hukum  adalah  dilarang  karena  melawan  hukum  dan menimbulkan kerugian pada pemilik kartu serta bank. Dengan demikian, pasal dalam UU ITE lebih konkrit adanya karena mengingat adanya asas hukum pidana yaitu asas lex specialis derogate legi generalis yang menyatakan bahwa jika ada perundang-undangan  yang  mengatur  lebih  khusus  atau  lebih  konkrit  dan  jelas ditujukan untuk suatu perbuatan maka ketentuan yang digunakan untuk dijadikan sebagai dasar sebuah aturan hukum pidana di Indonesia adalah ketentuan yang lebih khusus tersebut.

## 1226 Destya Fidela: Pertanggungjawaban Tindak Pidana

## Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Skimming
Perbuatan skimming merupakan salah satu kegiatan yang bersifat negative dan  merugikan  banyak  pihak  dengan  mengambil  atau  menyalin  data  elektronik secara melawan hukum dan tanpa hak terhadap suatu system computer. Perbuatan skimming digunakan  untuk  kepentingan  pribadi  yang  sifatnya  merugikan,  dan perbuatan  tersebut  mengakibatkan  kerugian  material  maupun  inmateril  yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Kecanggihan teknik skimming saat ini adalah langsung menyalin data yang didapat dari skimmer secara  online,  menggunakan  remote,  teknologi  GSM,  ataupun  Bluetooth.  Jadi teknik tersebut memungkinkan pelaku untuk mengirimkan data yang didapat dari skimmer ke computer atau smartphone yang dipasang di lokasi tertentu, sehingga pelaku skimming dapat mengakses data dimanapun.
Kasus yang terjadi di Indonesia mengenai kejahatan skimming salah satunya adalah kasus skimming yang dialami oleh 38 nasabah Bank BNI Denpasar yang complain/menyanggah atas transaksi yang tidak diakui nasabah karena nasabah bank  tersebut  kehilangan  sejumlah  uang  didalam  rekeningnya  secara  tiba-tiba, padahal  tidak  merasa  melakukan  transaksi  apapun.  Kerugiannya  yang  ditaksir nasabah  bank  mencapai  raturan  juta  rupiah.  Sehingga,  berdasarkan  sanggahan para  nasabah  tersebut  pihak  Bank  BNI  melaporkan  kepada  Bareskrim  Polri tentang telah terjadi tindak pidana skimming . 43 Dalam praktik hukum perbuatan pidana atau delik yang dilakukan pelaku skimming dapat diterapkan Pasal 362 KUHP.  Pasal  tersebut  mengandung  unsur  objektif  dan  unsur  subjektif.  Unsur obyektif merupakan perbuatan mengambil yang dianggap adanya kehendak untuk menguasainya,  sehingga  pencurian  dikatakan  selesai  apabila  barang  tersebut sudah  berpindah  dari  tempat  asalnya. Apabila  diterapkan  dalam  tindak  pidana skimming maka dapat diartikan sebagai perbuatan mengakses informasi atau data atau dokumen elektronik yang ada pada kartu debit/kredit milik nasabah.
Suatu  tindakan  mengakses  berasal  dari  kata  akses  yang  berdasarkan  Kamus
43 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN.Dps.
Komputer “ access ” yaitu berkaitan dengan proses perolehan data dari atau penempatan data  di  dalam  tempat  penyimpanan.  Setelah  mengakses  kemudian  data  tersebut dipindahkan  ke  pihak  lainnya  melalui  e-mail,  sms,  flashdisk.  Dengan  adanya perpindahan tersebut, maka data yang harusnya hanya dimiliki oleh nasabah namun juga dimiliki oleh pelaku yang telah mengakses data elektronik tersebut tanpa ijin pemilik asal. Sedangkan unsur subyektifnya adalah unsur dengan maksud untuk memiliki suatu barang  dengan  melawan  hak,  jika  dalam  UU  ITE  biasa  disebut  dengan  menguasai atau memiliki dan melawan hukum. Dalam hal tindak pidana skimming yang menjadi obyek adalah suatu yang tidak berwujud berupa informasi atau data yakni huruf, angka, atau sandi dipandang sebagai benda tidak berwujud, sehingga tindak pidana skimming dilakukan dengan maksud menguasai atau memiliki informasi atau data atau dokumen elektronik berupa huruf, angka, atau sandi secara melawan hukum.
Pelaku skimming juga dapat dikenai dengan Pasal 263 KUHP yang mengandung unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif merupakan perbuatan memalsu surat  yang  dianggap  adanya  kehendak  untuk  memalsukannya,  dikatakan  telah memalsukan surat apabila surat yang sudah ada dengan cara menghapus, mengubah, atau mengganti salah satu isinya sehingga berbeda dengan surat aslinya. Apabila diterapkan dalam tindak pidana skimming , maka dapat diartikan bahwa perbuatan memasukkan data atau infromasi elektronik ke dalam kartu kosong/bodong milik pelaku,  kemudian  dipergunakan  layaknya  kartu ATM  aslinya  dan  menimbulkan kerugian  terhadap  nasabah  termasuk  dalam  unsur  perbuatan  memalsukan  surat berupa kartu ATM. Unsur subjektif dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah unsur dengan  maksud  bahwa  pelaku skimming telah  menghendaki  perbuatan  yang dilakukan untuk memalsukan surat berupa kartu ATM karena termasuk dalam surat yang dapat menimbulkan hak, suatu perikatan, dan dapat menimbulkan kerugian akibat dari penggunaannya oleh pelaku. Sedangkan dalam Pasal 263 ayat (2) unsur sengaja mempergunakan surat palsu ditujukan kepada orang yang menggunakan itu  harus  benar-benar  mengetahui  bahwa  surat  tersebut  palsu.  Sehingga  perlu dibuktikannya penggunaan kartu ATM tersebut seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dan atas perbuatannya itu menimbulkan adanya kerugian.

## 1228 Destya Fidela: Pertanggungjawaban Tindak Pidana
Dalam UU ITE kata dasar dari mengakses adalah akses yang tafsir otentiknya dalam Pasal 1 angka 15 UU ITE adalah kegiatan melakukan interaksi dengan system elektronik yang berdiri sendiri atau jaringan. Bahwa sifat dilarangnya perbuatan mengakses  computer  dan/atau  system  elektronik  untuk  memperoleh  informasi elektronik, karena system elektronik tersebut milik orang lain dan tidak ada ijin dari yang bersangkutan.44 Tujuan pelaku mengakses yaitu berusaha memperoleh data elektronik yang ada pada kartu debit/kredit milik nasabah yang nantinya akan digunakan sebagai informasi dan dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2). Unsur setiap orang dalam Pasal 30 dan Pasal 32 merujuk pada pelaku yang bertanggungjawab. Pengertian dari pelaku menurut Zainal Abidin adalah  seorang  yang  memenuhi  unsur-unsur  delik,  baik  yang  dinyatakan  secara ecpress verbis maupun yang diterima secara diam-diam ( stilzwiiigende element ) atau  yang  berkewajiban  untuk  mengakhiri  keadaan  yang  dilarang  oleh  undang- undang pidana, baik yang dinyatakan secara tegas didalam undang-undang pidana maupun yang diterima secara diam-diam. 45
Adapun unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam pertanggungjawaban tindak pidana yaitu, adanya kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum serta kemampuan untuk  menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik  dan  buruknya perbuatan  tadi. 46 Unsur  dengan  sengaja  melekat  hubungannya  dengan  unsur melawan hukum yang dapat dikualifikasikan sebagai kesalahan karena perbuatan mengakses informasi atau dokumen yang ada dalam kartu debit/kredit adalah rahasia perbankan untuk melindungi pemilik kartu ( card holder ) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik maupun Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012
44 Adami  Chazawi  dan Ardi  Ferdian, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik ‘Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik ’ (Media Nusa Creative 2015).[144].
45 Zainal  Abidin  dan  Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier (PT. RajaGrafindo Persada 2006).[178].
46 Moeljatno. Op.Cit .[178].
tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Unsur sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak dalam tindak pidana. Keberadaan unsur tersebut dapat diketahui dari kelakuan-kelakuan tertentu, keadaan-keadaan tertentu, atau akibat-akibat tertentu yang dilarang atau yang diharuskan. 47
Konsep  sengaja  dan  melawan  hukum  dalam  tindak  pidana skimming merupakan  hal  penting  dalam  praktek  hukum  menyangkut  penerapan  Pasal  30 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sengaja menurut KUHP Indonesia berarti kehendak yang disadari yang ditujukan  untuk  melakukan  kejahatan  tertentu. 48 Frasa  menghendaki  itu  sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki oleh pelaku. Perbuatan mengakses yang dilakukan oleh  pelaku  tindak  pidana skimming dapat  dikatakan  telah  melakukan  interaksi dengan  system  computer  dan/atau  system  elektronik  milik  Bank  penerbit  kartu debit/kredit  yang  didalamnya  menyimpan  data  elektronik  milik  nasabah  yang bersifat pribadi dengan cara apapun. Pengertian data pribadi dalam Pasal 1 angka 27  Peraturan  Pemerintah  82  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan Transaksi  Elektronik  adalah  data  perseorangan  tertentu  yang  disimpan,  dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
Berdasarkan kasus Ion Iabanji dan Iure Vrabie yang telah melakukan perbuatan mengaskses dengan cara menyalin Informasi Elektronik yang ada pada kartu ATM dan  merekam  PIN  nasabah  melalui  Hidden  Camera, 49 dapat  terlihat  bahwa  PIN merupakan bentuk pengamanan bagi nasabah agar kartu ATM tidak dapat diakses oleh  pihak  yang  tidak  berhak.  Tujuan  pelaku  untuk  mengakses  dalam  Pasal  30 ayat (2) yaitu berusaha memperoleh data elektronik milik nasabah yang nantinya akan  digunakan  sebagai  informasi  untuk  melakukan  transaksi  elektronik  atas
47 Komariah  Emong  Sapardjaja, Ajaran  Sifat  Melawan  Hukum  Materiil  Dalam  Hukum Pidana Indonesia (PT Alumni 2002).[23].
48 Andi Hamzah. Op. Cit .[114].
49 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN.Dps.

## 1230 Destya Fidela: Pertanggungjawaban Tindak Pidana
nama nasabah. Data elektronik yang berupa informasi mengenai kartu debit/kredit milik nasabah semula merupakan rahasia bank, namun karena adanya perbuatan mengakses  yang  dilakukan  oleh  pelaku,  membuat  data  atau  informasi  tersebut menjadi informasi public karena telah diketahui oleh pelaku yang merupakan pihak yang tidak berhak atas informasi tersebut.
Sedangkan cara yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan alat skimmer untuk menyalin data elektronik pada kartu termasuk dalam unsur Pasal 30 ayat (3) karena  telah  berusaha  menerobos  system  pengaman  pada  mesin ATM.  Ketentuan berdasarkan  Pasal  30  maupun  Pasal  32  mengandung  makna  hukum,  bahwa  data atau  informasi  yang  merupakan  hasil  mengakses  tersebut  diberikan  kepada  yang berhak,  maka  tidak  dapat  dituntut  pertanggungjawaban  pidananya  sebab  tidak dikualifikasi  sebagai  delik,  walaupun  data  atau  informasi  yang  diakses  itu  milik orang lain. Perhatikan makna kata dalam Pasal 32 ayat (1) khusus mengenai cara “mengubah, menambah, mengurangi, melakukan tranmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan,  menyembunyikan  suatu  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen elektronik….”.  Perlu  dipahami  bahwa  unsur-unsur  yang  ada  dalam  pasal  tersebut adalah  alternative,  sehingga  dapat  dibuktikan  salah  satu  unsur  atau  sebagian  atau seluruh  unsur.  Jika  dikaitkan  dengan  tindak  pidana skimming maka  cara  yang digunakan yaitu melakukan transmisi, dan memindahkan. Sedangkan dalam Pasal 32 ayat (2) menggunakan makna memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, Penjelasan dalam Pasal 32 telah mengatakan cukup jelas, sedangkan Lembaga pertanggungjawaban pidana mengajarkan harus jelas dan pelaku delik memahami tuduhan yang diajukan kepada dirinya.
Tindakan mengakses yang dilakukan oleh pelaku dengan tujuan memperoleh data  atau  dokumen  elektronik  dan  memindahkan  atau  mentransfer  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik miliknya dan atau  orang  lain  dengan  mengirim  mempergunakan  transmisi  kepada  orang  yang tidak berhak, kemudian memindahkan atau mentransfer ke dalam kartu kosong/ bodong  lain  dan  dipergunakan  untuk  melakukan  transaksi  elektronik,  dengan pemanfaatan yang dilakukan oleh plegen , dan atau doen plegen atau medeplegen
tersebut menimbulkan kerugian bagi pemilik kartu/nasabah dan pihak Bank. Pelaku tindak pidana skimming dalam perumusan Pasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) karena adanya perbuatan mengakses dikenai sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU ITE.
Oleh  karena  itu  jika  unsur  objektif  dan  subjektif  dalam  Pasal  30  atau  32 UU ITE dapat dibuktikan bahwa pelaku melakukan kesalahan atau menimbulkan kerugian, maka akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 46 apabila terbukti melanggar Pasal 30 maupun Pasal 48 apabila melanggar Pasal 32 tersebut dan pengenaan sanksi pidana ini merupakan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana skimming . Dalam UU ITE tidak mengatur secara jelas siapa saja yang dapat dikatakan sebagai pelaku, sehingga pemahaman seseorang dianggap sebagai pelaku agar dapat dihukum mengikuti pengaturan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, yaitu orang yang melakukan peristiwa pidana meliputi orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu. 50

## Kesimpulan
Delik dalam tindak pidana skimming dapat dikualifikasikan sebagai pencurian yang tercantum dalam Pasal 362 dan 263 KUHP karena semua unsur-unsur dari pasal tersebut terpenuhi dan mencocoki dengan tindakan mengakses data pribadi milik orang lain yang merupakan sebuah informasi terkait kartu ATM milik nasabah dengan menggunakan alat skimmer , kemudian dipindahkan ke dalam kartu kosong agar  dapat  digunakan  untuk  melakukan transaksi  elektronik  sebagaimana fungsi kartu ATM asli yang dipegang oleh nasabah. Perbuatan skimming menimbulkan kerugian karena data atau informasi yang ada dalam kartu ATM bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomis, sehingga segala tindakan yang dilakukan pihak lain yang tidak  memiliki  hak  merupakan  suatu  tindak  pidana.  Kemudian  terhadap  pelaku tindak pidana skimming dapat dikenakan Pasal 30 jo Pasal 46 dan Pasal 32 jo Pasal 48 UU ITE mengingat adanya asas lex specialis derogate legi generali . Namun dalam
50 P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior. Op.Cit .[606].

## 1232 Destya Fidela: Pertanggungjawaban Tindak Pidana
penerapannya belum dapat diterapkan sendiri untuk menindak pelaku skimming , sehingga  harus  diterapkan  bersamaan  dengan  hukum  pidana  konvensional  yaitu Pasal 362 jo Pasal 263 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## Daftar Bacaan

## Buku
Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda (Bayu Media 2003).
Adami  Chazawi  dan  Ardi  Ferdian, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik ‘Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik ’ (Media Nusa Creative 2015).
Agus Raharjo, Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi (Citra Aditya Bakti 2002).
Andri Kristanto, Jaringan Komputer (Graha Ilmu 2003).
Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Didik M. CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi (Refika Aditama 2005).
Barda  Nawawi  Arief, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan , (Citra Aditya Bakti 2005).
Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia (Rajawali Pers 2006).
Chairul  Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Petanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Kencana 2011).
Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana (Airlangga University Press 2014).
____, Hukum Acara Pidana (Airlangga University Press 2015).
____, Buku Ajar “Hukum Siber” (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2018).
____,, Bahan  Ajar  Hukum  Telematika (Fakultas  Hukum  Universitas  Airlangga 2008/2009)
Komariah Emong Sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia (PT Alumni 2002).
Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Sinar Grafika 2011).
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (PT Rineka Cipta 2000).
Moeljatno, KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Bumi Aksara 1996). Muhammad Ainul Syamsu, Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan (Kencana Prenadamedia Group 2014).
Otoritas Jasa Keuangan, Bijak Ber-eBanking (2015).
P.A.F. Lamintang & C. Djisman Samosir, Delik-delik Khusus Kejahatan Ditujukan Terhadap Hal Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul Dari Hak Milik (Arsito 1982).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana 2008).
Roeslan  Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana (Ghalia Indonesia 1982).
R.Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP (PT Raja Grafindo Persada 2005). Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Politeia 1991).
Sucahyo, Urgensi Pengaturan Phising Dalam Hukum Pidana Indonesia (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2006).

## Jurnal
Widyopramono Hadi Widjojo, ‘Cybercrimes dan Pencegahannya’ (2005)  02 Jurnal Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

## Laman
Andina, ‘Mengenal Modus Pembobolan ATM melalui Teknik Skimming’ (liputan 6,  2018)  <https://www.liputan6.com/tekno/read/2302264/mengenal-modus- pembobolan-atm-melalui-teknik-skimming> accessed 8 Oktober 2018.
Juliano Gema, ‘ Cyber Crime : Sebuah Fenomena di Dunia Maya’ (Hukum Online, 2000) <www.hukumonline.com>, accessed 1 Oktober 2018.
Klinik,  ‘Pertanggungjawaban  Pidana  Jika  Bermain  Curang  di  Game  Online’ (Hukum  Online  2016)  <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ lt57e2c0fcd3f72/pertanggungjawaban-pidana-jika-bermain-curang-di-game- online/> accessed 30 Oktober 2018.

## 1234 Destya Fidela: Pertanggungjawaban Tindak Pidana

## Lain-lain
De partemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, ‘Naskah Akademik Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik’ (2006).

## Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( staatsblad Nomor 1 Tahun 1946).
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1992  Nomor  31,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3472).
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atas Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  198  Nomor  182,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 3790).
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  82  Tahun  2012  Tentang Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348).
Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2012  Nomor  11/DASP,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5275).
HOW TO CITE : Destya Fidela Pratiwi, ‘Pertanggungjawaban Tindak Pidana Skimming ’’ (2019) Vol. 2 No. 4 Jurist-Diction.