## DINAMIKA KERAGAAN KEMISKINAN DI DESA PATANAS DAN UPAYA MENGATASINYA

## Valeriana Darwis
Peneliti di Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian E-mail: valerianadarwis@yahoo.co.id
Abstract : Poverty reduction is a priority development agenda and a lot of programs or  policies  that  have  been  implemented  by  the  government.  One  of  the  pockets  of poverty  are  diperdesaan  where  people  work  in  the  agricultural  sector.  In  locations irrigated  rice  agro-ecosystem  study  the  performance  of  rice-based  poverty  in  2007 and 2010 experienced a negative growth, it is seen from: (i) reduced employment and increased  unemployment,  (ii)  a  source  of  income  from  agriculture  generally, but  she became a source of income in non-agriculture, (iii) land ownership between 0.25 to 1 ha and reverse the decline of arable land rent is increasing, (iv) expenditure on food increased  primarily  to  meet  the  needs  of  carbohydrates  and  animal  sources.  The dynamics of the most positive efforts made respondents in addressing the problem of food  by  way  of  debt,  overcoming  difficulties  by  reducing  the  amount  of  clothing purchases, overcoming difficulties fulfilling its way into participants health insurance for the poor, addressing educational problems by borrowing money or do not attend school.
Keywords : Dynamics and efforts to overcome poverty
Abstrak :  Pengentasan  kemiskinan  menjadi  prioritas  agenda  pembangunan  dan banyak program atau kebijakan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Salah satu kantong  kemiskinan  berada  diperdesaan  yang  masyarakatnya  bekerja  di  sektor pertanian.  Di  lokasi  penelitian  agroekosistem  sawah  irigasi  berbasis  padi  keragaan kemiskinan  tahun  2007  dan  2010  mengalami  pertumbuhan  yang  negatif,  hal  ini terlihat  dari  :  (i)  kesempatan  kerja  berkurang  dan  pengangguran  bertambah,  (ii) sumber  pendapatan  umumnya  dari  pertanian,  tetapi  sumber  pendapatan  justru bertambah  di  non  pertanian,  (iii)  kepemilikan  lahan  antara  0,25  –  1  ha  mengalami penurunan  dan  sebaliknya  yang  menyewa  lahan  garapan  semakin  bertambah,  (iv) pengeluaran untuk kebutuhan pangan bertambah terutama untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat  dan  sumber  hewani.  Dinamika  upaya  postif  yang  paling  dilakukan responden  dalam  mengatasi  masalah  pangan  dengan  cara  berhutang,  mengatasi kesulitan  sandang  dengan  cara  mengurangi  jumlah  pembelian,  mengatasi  kesulitan memenuhi  kesehatan  dengan  cara  menjadi  peserta  askeskin,  mengatasi  masalah pendidikan cara meminjam uang atau tidak melanjutkan sekolah.
Kata Kunci : Dinamika dan upaya mengatasi kemiskinan

## PENDAHULUAN
Menurut  data  BPS  tahun  2014  jumlah penduduk  miskin  di  Indonesia  tahun  2013 mencapai  28.07  juta  orang  atau  11,37  persen dari  jumlah  penduduk.  Penyebab  utama kemiskinan (73,52%) karena tidak
terpenuhinya  kecukupan  makanan  seperti  :
beras,  telur  ayam  ras,  mie  instan,  gula  pasir, tempe  dan  bawang  merah.  Sebaliknya  faktor non  makanan  yang  mempengaruhi  garis kemiskinan  antara  lain  :  biaya  perumahan, listrik, pendidikan dan bensin.
Banyak program yang sudah
dilaksanakan  pemerintah  dalam  mengentaskan kemiskinan, terutama  dalam upaya  menjadikan
penduduk  miskin  di  Indonesia  menjadi  8-10 persen  seperti  yang  tertuang  dalam  salah  satu tujuan  MDGs.  Keseriusan  ini  juga  tertuang dalam  kebijakan  pemerintah  yang  menyiapkan anggaran  28  triliun  pada  tahun  2004  menjadi 99,2  trilun  pada  tahun  2012.  Dalam  kurun waktu  tersebut  jumlah  penduduk  yang  keluar dari  predikat  miskin  sebanyak  7  juta  jiwa  atau berkurang  dari  36,1  juta  jiwa  pada  tahun  2004 menjadi 29,13 juta pada tahun 2012  (Made. B. 2013).
Upaya  mengentaskan  kemiskinan  bukan menjadi tanggungjawab pemerintah saja melainkan tanggungjawab umat manusia termasuk masyarakat miskin itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pidato Mandela dalam pertemuan  dengan  para  menteri  keuangan Group  of  Seven  (G7)  Febuari  2005  “ Seperti perbudakan  dan  Apartheid,  kemiskinan  tidak alamiah. Kemiskinan adalah perbuatan manusia  dan  dapat  diatasi  dan  dientaskan melalui  berbagai  tindakan  umat  manusia .” (Suara  Pembaruan ,  2013).  Menurut  Raiffeisen dalam  Suroto  (2014)  akar  kemiskinan  itu adalah  ketergantungan  pada  tiga  hal,  yaitu  : ketergantungan  pada  sedekah,  politik  dan rentenir.  Kemiskinan  tidak  bisa  dientaskan dengan cara pengharapan dari derma ( karitatif ) saja  tetapi  perlu  juga  usaha  untuk  menolong diri sendiri, mengelola sendiri dan tanggungjawab sendiri.
Penduduk miskin paling banyak berdomisili  di pedesaan, berdasarkan  data BPS tahun  2013  penduduk  miskin  di  pedesaan sebanyak  17,74  juta  jiwa  sementara  penduduk miskin  yang  berada  di  perkotaan  sebanyak 10,33  juta  jiwa.  Ada  beberapa  penyebab kemiskinan lebih banyak di pedesaan diantaranya  adalah  :  (i)  terbatasnya  aset produktif  seperti  lahan  dan  modal,  (ii)  kualitas sumberdaya  manusia  sebagian  besar  sangat rendah (Kasryno dan Suryana. 1992). Sementara  menurut  Mason  (1996)  dan  Iksan (1998) ada beberapa determinan  kemiskinan  di pedesaan,  yaitu  (i)  human  capital  endowment yang  belum  memadai,  sehingga  menyulitkan proses  transformasi  tenaga  kerja  antar  sektor. (ii)  kuantitas  dan  kualitas  infrastruktur  yang belum  memadai,  (iii)  distribusi  kepemilikan lahan  yang  semakin  kecil,  (iv)  kebijakan pemerintah  yang  terlalu  bias  kepada  beras, sehingga mendistorsi komoditi lainnya.
Menurut  Harniati  (2007),  fenomena kemiskinan  perdesaan dan  pertanian di Indonesia  menunjukan  adanya  kaitan  antara faktor  spasial  dan  sektor  usaha  mayoritas penduduknya.  Terdapat  hubungan  erat  antara kerentanan  penduduk  terhadap  kemiskinan dengan  ekosistem  dimana  ia  tinggal  atau dengan  kata  lain  tingkat  kemiskinan  berbeda antar ekosistem.  Tingkat kemiskinan penduduk di  agroekosistem  dataran  tinggi,  lahan  basah dan lahan  kering, pantai/pesisir  dibawah angka kemiskinan  nasional.  Namun  jumlah  rumah tangga  miskin  di  lahan  kering  dan  di  dataran tinggi jauh lebih besar dari pada di lahan basah dan  pesisir.  Oleh  karena  itu,  penanggulangan kemiskinan  tidak  bisa  lagi  menggunakan  suatu pola  umum  (one fits  for  all )  tetapi  perlu mengembangkan  berbagai  model  yang  sesuai spesifik  karakteristik  kemiskinan  di  berbagai agroekosistem.
Masyarakat  pedesaan  pada  umumnya bekerja  di  sektor  pertanian  dan  pendapatan disektor  pertanian  belum  bisa  memenuhi kebutuhan petani. Hal ini direpresentasikan dari hasil Sensus Pertanian 2013 (ST 2013) dimana rata-rata  pendapatan  rumah  tangga  pertanian dari  usaha  pertanian  mencapai  Rp  12,41  juta pertahun atau Rp 1,03 juta perbulan. Angka ini masih  dibawah  Upah  Minimum  Propinsi terendah  di  Indonesia  yaitu  Provinsi  Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 1,15 juta perbulan.
Dengan uraian diatas tulisan ini bertujuan  melihat  kemiskinan  dan  upaya mengentaskan  kemiskinan  di  petani  yang menjadi  responden  pada  penelitian  Patanas. Agar  terlihat  dinamikanya  maka  data  yang dipergunakan  adalah  data  hasil  penelitian Patanas pada tahun 2007 dan 2010.

## METODE PENELITIAN
Agar  terlihat  dinamikanya,  maka  penelitian Patanas  (Panel  Petani  Nasional)  dilakukan secara berkesinambungan di tiga agroekosistem yang  berbeda  dalam  dua  titik  waktu.  Tahun 2007  dan  2010  survey  rumahtangga  dilakukan di  agroekosistem  sawah  irigasi  berbasis  padi  ; tahun  2008  dan  2011  survey  rumahtangga dilakukan  di  agroekosistem  lahan  kering berbasis sayuran dan palawija ; tahun 2009 dan 2012  survey  rumahtangga  dilakukan  di agroekosistem lahan kering berbasis komoditas
perkebunan.  Untuk  tulisan  kali  ini  hanya melihat  dinamika  di  lokasi  penelitian  Patanas pada  tahun  2007  dan  2010  dengan  lokasi penelitian  di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan ( Tabel 1 ). Responden  yang  dipilih  berdasarkan rumahtangga blok Sensus Pertanian 2003. Blok sensus  yang  terpilih  merupakan  daerah  sentra komoditas  yang  dianalisis  yang  memiliki sumberdaya  lahan  dan  jumlah  rumahtangga terbanyak. Dari daftar rumahtangga blok sensus yang terpilih, dipilih secara acak 25 rumahtangga pemilik penggarap dan penggarap usahatani padi (Irawan, dkk . 2007).
Rumahtangga  yang  terpilih  tersebut  kemudian diwawancarai dengan mempergunakan pertanyaan terstruktur (kuesioner). Data primer yang  terkumpul  kemudian  dianalisa  dengan metode  analisis  deskriptif  dan  ditampilkan dalam  bentuk  tabel.  Untuk  melihat  dinamika rumahtangga  responden  dipergunakan  analisa margin dua titik waktu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## KERAGAAN KEMISKINAN Angkatan Kerja dan Sumber Pendapatan
Menurut  BPS  yang  dimaksud  dengan angkatan  kerja  adalah  penduduk  berumur  15 tahun  keatas  yang  selama  seminggu  sebelum pencacahan  berstatus  bekerja  atau  mempunyai pekerjaan  tetapi  sementara  tidak  bekerja  dan mereka  tidak  bekerja  tetapi  sedang  mencari pekerjaan.  Sedangkan  defenisi  kesempatan kerja  adalah  rasio  jumlah  angkatan  kerja  yang bekerja  dengan  jumlah  penduduk,  sebaliknya rasio  jumlah angkatan kerja  yang tidak bekerja dengan  jumlah  penduduk  disebut  dengan tingkat pengangguran.
Berdasarkan defenisi BPS angkatan kerja di  lokasi  desa  Patanas  mengalami  dinamika yang cenderung negatif untuk kesempatan kerja dan  sebaliknya  positif  untuk  pengangguran ( Tabel  2 ).  Provinsi  Jawa  Barat  di  Desa  Tugu tahun  2010  penganggurannya  naik  12.1  persen dibanding  tahun  2007.  Sebaliknya  di  Desa Simpar  tingkat  pengangguran  mengalami penurunan 0,8 persen. Desa – desa yang ada di Provinsi  Jawa  Timur,  Sumatera  Utara  dan Sulawesi Selatan seluruhnya mengalami peningkatan  pengangguran  dengan  persentase paling  tinggi  terjadi  di  Desa  Salu  Jambu (29.7%) dan paling rendah  di Desa Padomasan (0.8%).
Salah  satu  penyebab  dari  kemiskinan adalah penganguran dan tingkat penganguran di sektor pertanian berkisar 17-25 persen dari total angkatan kerja (Kustiari, et. al . 2008) dan 24,72 persen  merupakan  tenaga  kerja  setengah menganggur  (Rusastra, et.  al .  2005).  Pada dasarnya  masalah  kesempatan  kerja  erat kaitannya dengan masalah rendahnya kesempatan  kerja  dan  masalah  kemiskinan (Mubyarto,  1976).  Dengan  bertambahnya tenaga  kerja  produktif  yang  menganggur, merepresentasikan  telah  terjadi  peningkatan kemiskinan  di  keluarga  responden  desa Patanas.
Menurut  Darwis.  V  dan  A.R.  Nurmanaf (2001)  ada  empat  ciri  yang  melekat  pada keluarga  miskin,  yaitu  :  banyaknya  jumlah tanggungan anggota rumah tangga, berpendidikan  rendah,  kepemilikan  asset  yang rendah dan pekerjaan utama di sektor pertanian Hal  yang  sama  juga  terlihat  di  desa  Patanas dimana seluruh angkatan kerja  mengantungkan sumber  pendapatan  utama  berasal  dari  sektor pertanian  ( Tabel  3 ).  Sebaliknya  berdasarkan
Tabel 1. Lokasi Penelitian Patanas Menurut Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa
No Propinsi Kabupaten Kecamatan Desa 1. Jabar Indramayu Subang Lelea Cipunegara Tugu Simpar 2. Jatim Banyuwangi Lamongan Jember Genteng Sekaran Jombang Kaligondo Sungegeneng Padomasan 3. Sumut Batu Bara Serdang Bedagai Lima Puluh Perbaungan Kwala Gunung Lidah Tanah 4. Sulsel Luwu Sidrap Lamasi Watang Pulu Salujambu Carawali Sumber : Irawan, B et.al . (2007)

## Tabel 2. Angkatan Kerja, Kesempatan Kerja dan Pengganguran
Provinsi 2007 (%) 2010 (%) Dinamika (%) AK KK P AK KK P AK KK P Jawa Barat Tugu Simpar 74.5 80.8 64.0 56.4 10.4 24.4 77.5 76.4 61.6 48.6 22.5 23.6 3.0 -4.4 -2.4 -7.8 12.1 -0.8 Jawa Timur Kaligondo Sungegeneng Padomasan 80.7 80.1 77.8 61.5 58.7 62.0 7.1 5.6 16.1 73.8 69.8 70.9 51.7 47.3 50.0 26.2 24.7 16.9 -6.9 -10.3 -6.9 -9.8 -11.4 -12.0 19.1 19.1 0.8 Sumtra Utara Kwala Gunung Lidah Tanah 70.9 73.3 48.9 57.5 24.4 13.4 59.4 63.7 44.9 45.6 40.6 35.7 -11.5 -9.6 -4.0 -11.9 16.2 22.3 Sulawesi  Sel. Salu Jambu Carawali 61.3 72.4 48.6 53.9 12.8 34.1 57.5 71.4 23.1 35.1 42.5 35.1 -3.8 -1.0 -25.5 -18.8 29.7 1.0 Ket : AK = angkatan kerja ; KK = kesempatan kerja ; P = pengangguran Sumber : Irawan, B et.al . (2007) : Susilowati, H.S et.al. (2010)
Tabel 3. Angkatan Kerja Yang Bekerja Menurut Sumber Pendapatan
Provinsi 2007 (%) 2010 (%) Dinamika (%) Pertanian Non Pertanian Pertanian Non Pertanian Pertanian Non Pertanian Jawa Barat Tugu Simpar 87.2 72.8 12.8 27.2 71.9 67.2 28.1 32.8 -15.3 -5.6 15.3 5.6 Jawa Timur Kaligondo Sungegeneng Padomasan 78.0 77.3 81.1 22.0 22.7 18.9 73.9 71.0 76.7 26.1 29.0 23.3 -4.1 -6.3 -4.4 4.1 6.3 4.4 Sumatera Utara Kwala Gunung Lidah Tanah 81.0 74.5 19.0 25.5 66.0 60.3 34.0 39.7 -15.0 -14.2 15 14.2 Sulawesi Selatan Salu Jambu Carawali 89.1 71.1 10.9 28.9 83.6 75.7 16.4 24.3 -5.5 4.6 5.5 -4.6 Sumber : Irawan, B et.al . (2007) : Susilowati, H.S et.al. (2010)
dinamika  sumber  pendapatan  meskipun  masih dominan  bekerja  di  sektor  pertanian,  tetapi dalam  kurun  waktu  tiga  tahun  hanya  satu  desa saja yang bertambah persentase responden yang mengantungkan  sumber  pendapatan  utamanya dari  sektor  pertanian,  yaitu  Desa  Carawali. Sebalik desa yang lain respondennya mengalami  peningkatan  pendapatan  dari  usaha atau bekerja di sektor non pertanian.
Penurunan  kesempatan  kerja  di  sektor pertanian  bisa  disebabkan  oleh  inovasi  adopsi teknologi budidaya yang terus berkembang dan terjadinya  diversifikasi  lapangan  pekerjaan sejalan dengan  proses  pembangunan  di
pedesaan. Adapun lapangan pekerjaan yang ada di  luar  sektor  pertanian  seperti  menjadi pegawai  negeri  sipil,  perdagangan  khususnya hasil bumi, jasa angkutan seperti angkutan desa dan  ojek,  penyerapan  tenaga  kasar  yang  tidak butuh pendidikan formal seperti  menjadi buruh bangunan.
Beberapa permasalahan lainnya sehingga berkurangnya angkatan kerja di sektor pertanian  antara  lain  :  (i)  kesempatan  kerja  di luar  sektor  pertanian  yang  mulai  terbatas,  (ii) kesempatan  kerja  dan  bekerja  di  pertanian belum  mengarah  pada  agroindustri  dan  masih berorientasi peningkatan penduduk, (iii)
ketersediaan  tenaga  kerja  di  luar  sektor pertanian  terbatas,  (iv)  rendahnya  sarana  dan prasarana  komunikasi  sehingga  pola  migrasi dan mobilitas sangat rendah dan (v) keterbatasan  infromasi  pasar  tenaga  kerja (Wayan Rusastra, dkk. 2005)

## Penguasaan Lahan
Sebagian  besar  pendapatan  rumahtangga pedesaan  umumnya  berasal  dari  kegiatan usahatani  yang  membutuhkan  lahan  sebagai faktor  produksi  utama.  Bagi  masyarakat  desa luas  pemilikan  lahan  mencermin  tingkat kesejahteraan mereka, karena  hal tersebut akan menentukan besarnya pendapatan rumahtangga. Begitu pentingnya peranan lahan dalam kehidupan rumahtangga pedesaan sehingga  luas  pemilikan  lahan  seringkali diartikan  identik  dengan  status  sosial  rumah tangga.
Beberapa  bentuk  penguasaan  lahan berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)  yaitu  :  (i)  hak  milik,  (ii)  hak guna  usaha,  (iii)  hak  guna  bangunan,  (iv)  hak pakai,  (v)  hak  sewa,  (vi)  hak  membuka  tanah, (vii)  hak  memungut  hasil  hutan,  (viii)  hak membuka  hutan,  (ix)  hak-hak  lain  yang  tidak termasuk  dalam  hak-hak  tersebut  yang  akan ditetapkan  dengan  undang-undang,  serta  hak- hak  yang  bersifat  sementara  yaitu  hak penggunaan  tanah  yang  bukan  milik  sendiri. Termasuk  hak  yang  bersifat  sementara,  yaitu: hak  gadai,  hak  numpang  dan  hak  sewa. Penguasaan  lahan  di  perdesaan  Indonesia disederhanakan  kedalam  kelompok  milik  dan bukan milik. Meskipun pengelompokan tersebut belum dapat menerangkan dengan baik eksistensi  dan  implikasi  ekonomi  dari  sistem lembaga  tanah  adat,  namun  cukup  baik  untuk menjelaskan fenomena dinamika penguasahaan tanah dan hubungannya dengan pendapatan dan kesempatan  kerja  di  perdesaan  (Sumaryanto dan Rusastra, 2000).
Lahan disamping merupakan sumberdaya,  lahan  juga  merupakan  aset kekayaan  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  yang ada  di  pedesaan.  Dalam  masa  tiga  tahun dinamika  responden  desa  Patanas  yang  tidak memiliki  lahan  semakin  bertambah,  dari sembilan  desa  yang  disurvay  hanya  dua  desa berkurang  responden  yang  tidak  memiliki lahan. Atau dengan kata lain terjadi penambahan  kepemilikan  lahan  di  desa  Kwala
Gunung  dan  Carawali,  yaitu  masing-masing sebanyak  1%  dan  2.6%  ( Tabel  4 ).  Disisi  lain petani  gurem  atau  yang  memiliki  lahan  tidak sampai  0,25  ha  semakin  bertambah  dengan penambahan  paling  tinggi  terjadi  di  Desa Kaligondo (19.73%) kemudian diikuti responden  yang  ada  di  desa  Lidah  Tanah (17.91%)  dan  Desa  Tugu  (14%).  Pengurangan kepemilikan  lahan  tidak  hanya  terjadi  pada petani  gurem  saja,  tetapi  juga  dialami  oleh petani  yang  memiliki  lahan  0.25  ha  sampai  1 hektar  lebih.  Kepemilikan  0.25  –  1  ha  yang paling  tinggi  pengurangannya  terjadi  di  Desa Sungegeneng  (43.6%)  dan  kepemilikan  lahan lebih  dari  1  hektar  paling  tinggi  pengurangan kepemilikannya  terjadi di  Desa  Simpar (30.7%).
Bagi  responden  yang  tidak  memiliki lahan,  umumnya  lahan  yang  digarap  sekarang adalah lahan  orang  lain. Lokasi  daerah Patanas yang  disurvey  adalah  lokasi  lahan  sawah irigasi,  sehingga  lahan  yang  digarap  adalah lahan sawah irigasi. Lahan bukan milik tersebut diperoleh  dengan  cara  menyewa,  menyakap, gadai  atau  mempergunakan  tanah  milik keluarga.  Selama  tiga  tahun  responden  yang menyewa semakin bertambah banyak. Responden  yang paling  meningkat pesat dalam menyewa sawah terdapat di Desa Carawali dan diikuti responden yang ada di Desa Padomasan, Sungegeneng  dan  Desa  Salu  Jambu,  dengan masing-masing peningkatan sebesar 20%, 16% dan 12% ( Tabel 5 ). Untuk menyakap responden paling  banyak  dinamikanya  terjadi  di  Desa Sungegeneng  (16%)  dan  Carawali  (12%). Untuk  sistem  penguasaan  lahan  dengan  sistem gadai  justru  mengalami  penurunan  paling banyak terjadi di Desa Simpar (20%) dan Lidah Tanah  (12%).  Hal  yang  sama  juga  terlihat  di dua  desa  dalam  Provinsi  Sumatera  Utara dimana masing-masing desa mengalami penurunan  20%  memanfaatkan  tanah  keluarga sebagai lahan garapan.

## Konsumsi Rumah Tangga
Kebutuhan
rumahtangga dapat dikelompok  kedalam  kebutuhan  pangan  dan kebutuhan  non  pangan.  Semakin  sejahtera rumatangga  semakin  berkurang  pengeluaran konsumsi  pangan.  Responden  yang  ada  di Provinsi Jawa  Barat, Desa Kaligondo  dan Salu Jambu di Provinsi Sulawesi Selatan

## Tabel 4. Penguasaan Lahan Sawah Milik
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Jawa Barat Tugu 45.4 19.6 25.8 9.9 49.2 5.6 18.8 2.0 3.8 -14.0 -7.0 -7.9 Simpar 20.6 6.3 34.7 38.3 24.7 1.2 8.0 7.6 4.1 -5.1 -26.7 -30.7 Jawa Timur Kaligondo 16.4 32.8 39.0 11.7 20.9 13.07 9.6 0.0 4.5 - 19.73 -29.4 -11.7 Sungegeneng 27.9 8.2 49.2 14.8 40.5 4.4 5.6 1.6 12.6 4.4 -43.6 -13.2 Padomasan 40.5 26.7 23.2 9.4 40.5 17.6 10.4 0.4 0.0 -9.1 -12.8 -9.0 Sumut Kwala Gunung 43.2 13.7 36.9 6.2 42.2 9.6 6.8 1.2 -1.0 -4.1 -30.1 -5.0 Lidah Tanah 35.6 32.9 24.0 7.3 37.1 14.99 12.9 2.08 1.5 - 17.91 -11.1 -5.22 Sulsel Salu Jambu 19.6 8.9 54.4 17.0 20.8 8.4 12.0 2.0 1.2 -0.5 -42.4 -15.0 Carawali 53.2 12.2 27.3 7.1 50.6 14.0 10.8 1.2 -2.6 1.8 -16.5 -5.9 Provinsi 2007 (%) 2010 (%) Dinamika (%)
Ket : 1 = tidak memiliki ; 2 = 0,01-0,249  ; 3 = 0.25-1; 4 = 1 keatas Sumber : Irawan, B et.al . (2007) : Susilowati, H.S et.al. (2010)
Tabel 5. Penguasaan Lahan Sawah Non Milik
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Jawa Barat Tugu 36.0 0.0 0.0 4.0 20.0 0.0 12.0 0.0 -16.0 0.0 12.0 -4.0 Simpar 12.0 8.0 32.0 0.0 4.0 8.0 12.0 0.0 -8.0 0.0 -20.0 0.0 Jawa Timur Kaligondo 8.0 4.0 4.0 4.0 16.0 0.0 0.0 0.0 8.0 -4.0 -4.0 -4.0 Sungegeneng 24.0 0.0 0.0 8.0 36.0 16.0 8.0 0.0 12.0 16.0 8.0 -8.0 Padomasan 0.0 12.0 0.0 4.0 16.0 8.0 0.0 4.0 16.0 -4.0 0.0 0.0 Sumut Kwala Gunung 56.0 0.0 12.0 20.0 56.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 -4.0 -20.0 Lidah Tanah 16.0 4.0 12.0 20.0 4.0 0.0 0.0 0.0 -12.0 -4.0 -12.0 -20.0 Sulsel Salu Jambu 0.0 16.0 8.0 12.0 12.0 24.0 0.0 2.5 12.0 8.0 -8.0 0.0 Carawali 0.0 68.0 0.0 20.0 20.0 80.0 0.0 0.0 20.0 12.0 0.0 0.0 Provinsi 2007 (%) 2010 (%) Dinamika (%)
Ket : 1 = Menyewa ; 2 = Menyakap ; 3 = Gadai ; 4 = Tanah Keluarga Sumber : Irawan, B et.al . (2007) : Susilowati, H.S et.al. (2010)
pengeluaran  untuk  kebutuhan  pangannya  pada tahun  2010  mengalami  kenaikan  dibandingkan tahun  2007.  Desa  Salu  Jambu  mengalami kenaikan  yang  paling  tinggi  yaitu  12.4%, sedangan  responden  di  Desa  Kaligondo kenaikan  pengeluarannya  paling  rendah  yaitu 0.28%.  Desa  yang  paling  tinggi  mengalami penurunan pengeluaran konsumsi untuk pangan adalah  desa  Padomasan,  sebaliknya  desa  Lidah Tanah yang paling sedikit mengalami penurunan pengeluaran konsumsi pangan, yaitu dengan masing-masing pengeluaran -9.21% dan -1.02% ( Tabel 6 ).
Total  pengeluaran  perbulan  merupakan salah  satu  indikator  kemiskinan.  Pengertian kemiskinan  antara  satu  negara  dengan  negara lain  juga  berbeda.  Pengertian  kemiskinan  di Indonesia  dibuat  oleh  BPS.  Lembaga  tersebut mendefinisikan  kemiskinan  dengan  membuat kriteria  besarannya  pengeluaran  per  orang  per hari  sebagai  bahan  acuan.  Dalam  konteks  itu, pengangguran  dan  rendahnya  penghasilan menjadi pertimbangan untuk penentuan  kriteria tersebut.
Kriteria statistik BPS tersebut adalah :
1. Tidak  miskin,  mereka  yang  pengeluaran per orang per bulan lebih dari Rp 350.610.
2. Hampir Tidak Miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 280.488.s/d.  –    Rp  350.610.-  atau  sekitar antara Rp  9.350  s/d.  Rp11.687.- per  orang per  hari.  Jumlahnya  mencapai  27,12  juta jiwa.
3. Hampir  Miskin,  dengan  pengeluaran  per bulan  per  kepala  antara  Rp  233.740.-  s/d Rp 280.488.- atau sekitar antara Rp 7.780.- s/d  Rp  9.350.-  per  orang  per  hari. Jumlahnya mencapai 30,02 juta.
4. Miskin,  dengan  pengeluaran  per  orang perbulan  per  kepala  Rp  233.740.-kebawah atau sekitar Rp 7.780.- kebawah per  orang per hari. Jumlahnya  mencapai 31 juta.
5. Sangat  Miskin  (kronis),    tidak  ada  kriteria berapa  pengeluaran  per  orang  per  hari. Tidak  diketahui  dengan  pasti  berapa jumlah  pastinya.  Namun,  diperkirakan mencapai sekitar 15 juta.
Berdasarkan  indikator  BPS  pada  tahun 2013  pengeluaran  rata-rata  untuk  keluarga miskin per orang perbulan sebesar Rp. 233.740, kalau rata-rata satu keluarga 2 orang anak maka pengeluaran  perbulannya  menjadi  Rp.  934.960. Sementara  pengeluaran  keluarga  miskin  pada tahun  2007  perorang  perbulan  sebesar  Rp. 211.726 atau Rp. 846.904 untuk satu keluarga 4 orang  jiwa.  Berdasarkan  nominal  pengeluaran tersebut seluruh desa dilokasi penelitian Patanas termasuk desa miskin.
Kalau  dilihat  dinamika  pengeluaran  dari tahun 2007  ke 2010, seluruh responden  di  desa Patanas  mengalami  kenaikan  pengeluaran perbulan dengan Desa Carawali yang mengalami kenaikan paling tinggi (Rp. 253.100)  dan  Desa  Lidah  Tanah  yang mengalami  kenaikan  pengeluaran  yang  paling rendah (Rp. 9.380).
Jenis  pengeluaran  pangan  yang  paling banyak  yang  terjadi  di  empat  provinsi  yang disurvey adalah pembelian sumber karbohidrat. Hal  ini  dianggap  wajar,  karena  kebutuhan karhohidarat merupakan kebutuhan pokok yang dikonsumsi  relatif  lebih  banyak  dibandingkan jenis pengeluaran pangan lainnya. Tetapi dalam perkembangannya  kebutuhan  untuk  membeli nasi  mengalami  dinamika  penurunan  5  sampai 10  persen,  hanya  provinsi  Sumatera  Utara  saja yang  mengalami  kenaikan  responden  membeli kebutuhan  karbohidrat  ( Tabel  7 ).  Kebutuhan kecukupan  gizi  yang  diperoleh  dari  konsumsi pangan  hewani,  sayuran  dan  buah-buahan, umumnya mengalami pertumbuhan yang positif.  Hal  ini  bisa  diartikan  adanya  kesadaran keluarga  responden  untuk  menjadikan  anggota keluarga  lebih  sehat.  Hal  ini  juga  diperkuat dengan mulai berkurangnya responden membeli (i)  makanan  atau  minuman  jadi  di  toko  atau warung  makanan,  (ii)  mengurangi  pembelian tembakau  dan  sirih.  Meskipun  tidak  banyak masing-masing  pengurangannya  antara  0.5 persen  sampai  2.5  persen  untuk  membeli makanan  dan  minuman  jadi  dan  antara  0.7  –  4 persen dalam membeli tembakau dan sirih.

## Tabel 6. Persentase Pengeluaran Pangan dan Pengeluaran Total
2007 2010 Dinamika 2007 2010 Dinamika Jawa Barat Tugu 49.7 54.00 4.3 332.460 412.010 79.550 Simpar 49.4 53.92 4.52 360.690 491.320 130.630 Jawa Timur Kaligondo 48.3 48.58 0.28 210.700 414.410 203.710 Sungegeneng 58.5 50.52 -7.98 225.570 401.330 175.760 Padomasan 60.5 51.29 -9.21 241.960 384.720 142.760 Sumut Kwala Gunung 57.3 56.28 -1.02 234.540 424.200 189.660 Lidah Tanah 59.2 58.54 -.066 393.630 403.010 9.380 Sulsel Salu Jambu 48.6 61.00 12.4 203.990 332.580 128.590 Carawali 55.2 52.26 -2.94 282.610 535.710 253.100 Pengeluaran Pangan (Rp/bulan) Provinsi Pengeluaran Pangan (%)
Sumber : Irawan, B et.al . (2007) : Susilowati, H.S et.al. (2010)

## Tabel 7. Pangsa Pengeluaran Pangan dan Non Pangan
2007 2010 D 2007 2010 D 2007 2010 D 2007 2010 D Pangan Sumber Karbohidrat 26.4 22.2 -4.2 32.0 22.5 -9.5 23.6 27.1 3.5 32.2 23.3 -8.9 Pangan Hewani 14.4 19.0 4.6 16.0 19.7 3.7 23.0 22.5 -0.5 18.6 24.1 5.5 Sayuran 5.0 15.1 10.1 5.2 11.1 5.9 4.1 12.3 8.2 3.2 13.5 10.3 Kacang2an 9.7 4.8 -4.9 8.1 5.1 -3.0 10.4 3.0 -7.4 10.9 3.2 -7.7 Buahan 4.1 4.0 -0.1 2.8 7.6 4.8 4.1 7.1 3.0 4.0 4.4 0.4 Minyak&lemak 3.9 4.9 1.0 5.9 6.2 0.3 4.0 4.5 0.5 3.6 4.1 0.5 Bahan Minuman 5.6 7.2 1.6 6.1 7.1 1 8.2 6.4 -1.8 6.8 7.5 0.7 Makanan&min jadi 6.7 4.8 -1.9 2.7 5.4 2.7 6.2 3.9 -2.3 4.6 4.2 -0.4 Tembakau&sirih 14.2 10.4 -3.8 8.1 7.4 -0.7 12.1 9.3 -2.8 10.1 8.1 -2.0 lainnya 6.9 7.6 0.7 13.2 7.9 -5.3 4.6 4.0 0.6 6.3 7.6 1.3 Non Pangan Bahan Bakar 36.9 30.2 -6.7 33.8 18.8 -15.0 28.7 18.5 -10.2 32.0 24.0 -8.0 Komunikasi 4.5 4.4 -0.1 4.5 5.3 0.8 4.1 2.2 -1.9 4.9 4.2 -0.7 Pendidikan 30.5 24.8 -5.7 31.5 20.2 -11.3 24.0 16.6 -7.4 28.6 23.4 -5.2 Kesehatan 13.0 13.3 0.3 15.9 15.4 -0.5 23.0 33.0 10.0 17.7 17.6 -0.1 Sandang 8.8 10.4 1.6 8.7 5.5 -3.2 12.9 6.8 -6.1 9.9 7.4 -2.5 Lainnya 6.3 16.9 10.6 7.6 34.7 27.1 7.5 22.9 15.4 7.4 23.3 15.9 Pengeluaran Jabar Jatim Sumut Sulsel
Sumber : Irawan, B et.al . (2007) : Susilowati, H.S et.al. (2010)
Sementara pengeluaran untuk non pangan  paling  banyak  terjadi  di  pembelian bahan  bakar  dan  biaya  pendidikan.  Tetapi dalam berjalannya waktu biaya untuk kebutuhan bahan bakar dan pendidikan mengalami  penurunan,  sampai  15  persen  di Provinsi  Jawa  Timur  dan  terendah  di  provinsi Jawa  Barat  (6.7%).  Biaya  pendidikan  juga mengalami  penurunan  pada  tahun  2010 dibandingkan tahun 2007 dengan provinsi Jawa Timur  yang  paling  tinggi  (11.3%)  dan  provinsi Sulawesi Selatan yang paling rendah penurunannya (5.2%). Penurunan biaya pendidikan  ini  merupakan  dampak  positif  dari kebijakan pemeritah yang menggratiskan pendidikan  sampai  lulus  SMP  program  wajib belajar 9 tahun.

## Upaya Mengatasi Kemiskinan
Bappenas (2004) mendefenisikan
kemiskinan  sebagai  kondisi  dimana  seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan  tidak  mampu  memenuhi  hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan  kehidupan  yang  bermartabat. Hak-hak  dasar  masyarakat  desa  antara  lain terpenuhinya  kebutuhan  pangan,  kesehatan, pendidikan,  pekerjaan,  perumahan,  air  bersih, pertanahan,  sumberdaya  alam  dan  lingkungan hidup,  rasa  aman  dari  perilaku  atau  ancaman tindak  kekerasan  dan  hak  untuk  berpartisipasi
dalam  kehidupan  sosil  politik,  baik  perempuan maupun laki-laki.
Ada empat eleman utama yang menjadi kebutuhan  dasar/pokok  keluarga,  yaitu  : kebutuhan  pangan,  sandang,  kesehatan  dan pendidikan.  Apabila  empat  elemen  tersebut tidak terpenuhi maka keluarga tersebut termasuk  kelompok  keluarga  miskin.  Bappenas (2004) telah membuat indikator untuk kebutuhan  dasar  tersebut  :  (i)  terbatasnya kebutuhan pangan dilihat dari stok pangan yang terbatas,  rendahnya  asupan  kalori  penduduk miskin  dan  buruknya  status  gizi  bayi,  anak balita  dan  ibu.  (ii)  terbatasnya  akses  dan rendahnya  mutu  layanan  kesehatan  disebabkan oleh  kesulitan  mendapatkan  layanan  kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat,  dan  kurangnya  layanan  kesehatan reproduksi,  jarak  fasilitas  kesehatan  yang  jauh dan  biaya  perawatan  dan  pengobatan  yang mahal.  (iii)  terbatasnya  akses  dan  rendahnya mutu  layanan  pendidikan  disebabkan  oleh kesenjangan biaya pendidikan, fasilitas pendidikan  yang  terbatas,  biaya  pendidikan yang mahal, kesempatan memperoleh pendidikan yang terbatas, tingginya beban biaya pendidikan  baik  biaya  langsung  maupun  tidak langsung.
Indikator  kemiskinan  di  lokasi  Patanas dibangun  melalui persepsi responden. Keluarga disebut  miskin  apabila  frekuensi  makannya
kurang  dari  2  kali  dalam  sehari,  konsumsi pangan  pokok  setara  beras  kurang  dari  240 kg/kap/thn,  konsumsi  pangan  hewani  kurang dari  1  kali/minggu.  Kemiskinan  sandang indikatornya  membeli  sandang  satu  kali  dalam satu tahun dan pakaian yang dipergunakan tidak berbeda disetiap  kegiatan. Indikator pendidikan terlihat  pada  anggota  keluarga  yang  berumur 10-60 tahun tidak bisa baca tulis huruf latin dan ada anggota keluarga yang berumur 5-15 tahun tidak  bersekolah.  Indikator  kesehatan  terlihat pada keluarga yang sakit tetapi tidak berobat ke sarana kesehatan.

## Kebutuhan Pangan
Tingkat  kecukupan  pangan  pokok  yang dipersepsikan  sebagai  indikator  kemiskinan adalah frekuensi makan. Dalam suatu komunitas adakalanya tidak terdapat perbedaan menyolok dalam hal pemenuhan pangan, karena pola  konsumsi  anggota  responden  relatif  sama karena  faktor  budaya  maupun  alam.  Seperti  di Luwu manurut alam masih cukup menyediakan bahan pangan secara melimpah dan masih dapat diakses  oleh  semua  pihak  asalkan  mau berusaha.  Pada  kasus  di  Kabupaten  Sragen Banyuwangi  dan  Jember  pangan  tidak  bisa dijadikan  indikator  karena  pola  pangan  dan bahan  pangan  yang  dikonsumsi  relatif  tidak berbeda  antar  rumahtangga,  yaiu  berupa  bahan pangan  pokok  ditambah  dengan  aneka  sayuran yang  dihasilkan  dari  kebun  sendiri  atau meminta  dari  tetangga.  Namun  demikian menurut mereka dari segi kualitas mungkin saja terdapat  perbedaan  namun  tidak  dari  segi frekuensi.
Untuk  mengatasi  kesulitan  pangan  ada beberapa startegi yang dijalankan oleh responden patanas yang dikelompokkan kedalam  strategi  mengurangi  frekuensi  makan, berhutang ke warung, menjual perabot, meminjam  uang  dan  menggadaikan  tanaman tahunan.  Dari  beberapa  strategi  tersebut dinamika strategi memenuhi kekurangan pangan  diperoleh  dengan  cara  meminjam  uang lebih  dominan  dilaksanakan  oleh  keluarga responden baik yang ada di Pulau Jawa maupun di  luar  Pulau  Jawa  ( Tabel  8 ).  Diurutan selanjutnya strategi dalam memenuhi kebutuhan pangan  dengan  cara  mengurangi  frekuensi makan  23.3%  di  Pulau  Jawa  dan  menjual perabot  rumah  tangga  di  luar  Pulau  Jawa (16.2%).

## Kebutuhan Sandang
Pakaian  dapat  digunakan  untuk  menjadi indikator kemiskinan, walaupun saat ini banyak pilihan  untuk  mendapatkan  pakaian  sesuai kemampuan dengan tampilan yang sepintas lalu tidak  banyak  berbeda.  Bagi masyarakat pedesaan umumnya penampilan tidak  dianggap prioritas  dibandingkan  dengan  pemenuhan kebutuhan  yang  lain.  Namun  kondisi  berbeda dijumpai  pada  masyarakat  Subang.  Tampilan dinilai  sangat  penting  dan  biasanya  orang  kaya akan  membeli  bahan  pakaian  yang  relatif mahal.  Terlebih  lagi  yang  membedakan menurut  mereka  adalah  aksesorisnya,  berupa perhiasan emas yang pemiliknya akan berbanding  lurus  dengan  tingkat  kekayaan pemiliknya.
Strategi yang dipergunakan oleh responden  dalam  mengatasi  kebutuhan  pangan antara  lain  hanya  membeli  pakaian  untuk seragam  sekolah,  membeli  pakaian  bekas, mengurangi  jumlah  atau  menurunkan  kualitas. Dinamika  strategi  mengatasi  pangan  dengan cara  mengurangi  jumlah  dan  menurunkan kualitas  mengalami  peningkatan  di  keluarga responden  di  pulau  Jawa  dan  sebaliknya membeli  pakaian  seragam  sekolah  mengalami penurunan.  Berkurangnya  keluarga  responden dalam  memenuhi  kebutuhan  pakaian  seragam sekolah  salah  satu  penyebabnya  adalah  adanya bantuan bansos pendidikan.
Hal  yang  berbeda  terjadi  di  keluarga responden  yang ada  di  luar Pulau Jawa dimana strategi  mengurangi  jumlah  dan  kualitas pakaian  mengalami  penurunan  yang  sangat signifikan  atau  mengalami  penurunan  sebesar 59%  dan  40%.  Sebaliknya  membeli  pakaianan hanya  untuk  kebutuhan  seragam  sekolah mengalami  dinamika  positif  2%  dan  membeli pakaian bekas meningkat 3%.

## Kebutuhan Kesehatan
Sejak adanya askeskin, akses  masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar relatif lebih meningkat. Namun rersponden juga menyatakan  bahwa  akan  lebih    mudah  bagi orang  kaya  untuk  memilih  dan  mengakses pelayanan kesehatan yang lebih bagus kualitasnya, dibandingkan dengan rumah tangga miskin.
Untuk mengatasi kesulitan untuk mendapatkan  kesehatan,  responden  di  pulau Jawa  mengatasinya  dengan  cara  meminjam uang  dan  mendaftarkan  diri  sebagai  peserta askeskin.

## Tabel 8. Strategi Mengatasi Kemiskinan
2007 2010 Dinamika 2007 2010 Dinamika Pangan Frekuensi makan dikurangi 12.0 35.3 23.3 27.0 9.1 -17.9 Berhutang ke warung 23.2 23.5 0.3 16.0 18.2 2.2 Menjual perabot rumah tangga 5.3 - -5.3 2.0 18.2 16.2 Meminjam uang 37.0 64.7 27.7 31.0 72.7 41.7 Menggadaikan tanaman tahunan 5.3 - -5.3 2.0 9.1 7.1 Sandang Membeli pakaian seragam sekolah 29.6 12.5 -17.1 48.0 50.0 2.0 Membeli pakaian bekas 21.3 - -21.3 27.0 30.0 3.0 Mengurangi jumlah 58.0 62.5 4.5 79.0 20.0 -59.0 Menurunan kualitas 40.0 50.0 10.0 70.0 30.0 -40.0 Kesehatan Tidak Berobat 6.0 7.1 1.1 12.0 11.1 -0.9 Mendaftar sebagai peserta askeskin 25.6 42.9 17.3 34.0 66.7 32.7 Meminjam uang 39.2 57.1 17.9 49.0 11.1 -37.9 Menjual ternak 27.0 14.3 -12.7 27.0 - -27.0 Pendidikan Mengupayakan mendapat beasiswa 12.0 7.7 -4.3 30.0 20.0 -10.0 Drop out 16.0 46.2 30.2 22.0 - -22.0 Meminjam uang 21.6 23.1 1.5 40.0 80.0 40.0 Menjual ternak 19.2 15.4 -3.8 35.0 - -35.0 Kesulitan dalam Jawa (%) Luar Jawa (%)
Sumber : Irawan, B et.al . (2007) : Susilowati, H.S et.al. (2010)
Strategi  ini  mengalami  peningkatan  17,9% dengan  cara  meminjam  uang  dan  meningkat 17,2%  dengan  cara  mendaftar  sebagai  peserta askeskin.  Hal  yang  sama  juga  terjadi  di responden  di  luar  pulau  Jawa,  dimana peningkatan menjadi peserta askeskin bertambah  32,7%.  Sebaliknya  meminjam  uang dan  menjual  ternak  mengalami  penurunan 37,9% dan 27%.

## Kebutuhan Pendidikan
Dengan adanya BOS minimal masyarakat  desa  sudah  dapat  mengecap pendidikan  sampai  tingkat  sekolah  dasar, sehingga  pada  tingkat  ini  belum  terdapat perbedaan  antara  keluarga  miskin  atau  tidak. Namun  pada  tingkat  selanjutnya    bagi masyarakat yang apresiasinya terhadap
pendidikan  sudah  lebih  baik,  maka  perbedaan akan semakin terlihat.
Untuk  mengatasi  masalah  pendidikan bagi  keluarga  yang  sudah  tidak  mampu khususnya  di  pulau  Jawa  lebih  mimilih  tidak usah  melanjutkan  ( drop  out )  dan  strategi  ini mengalami  peningkatan  dibanding  tahun  2007 (30.2%). Strategi  yang  mengalami peningkatan di  responden  luar  pulau  Jawa  (40%)  adalah meminjam uang apabila ada masalah di bidang pendidikan.
Strategi
lainnya seperti mengupayakan  mendapatkan  beasiswa,  tidak melanjutkan  sekolah  dan  menjual  ternak mengalami dinamika negatif.

## KESIMPULAN
Keragaan  kemiskinan  direpresentasikan  dari kesempatan kerja, sumber pendapatan, penguasaan  lahan,  konsumsi  rumah  tangga
pangan  dan  non  pangan.  Dinamika  keragaan kemiskinan  tersebut  antara  tahun  2007  dan 2010 mengalami pertumbuhan yang negatif, hal ini terlihat dari : (i) kesempatan kerja berkurang dan  pengangguran  bertambah,  (ii)  sumber pendapatan  umumnya  dari  pertanian,  tetapi sumber  pendapatan  justru  bertambah  di  non pertanian, (iii)  kepemilikan lahan antara 0,25 – 1  ha  mengalami  penurunan  dan  sebaliknya yang menyewa lahan garapan semakin bertambah,  (iv)  pengeluaran  untuk  kebutuhan pangan  bertambah  terutama  untuk  memenuhi kebutuhan karbohidrat dan sumber hewani.
Banyak  upaya  yang  dilakukan  untuk mengatasi  masalah  pangan,  upaya  yang  sering dilakukan  responden  dengan  cara  meminjam uang.  Cara  meminjam  uang  ini  mengalami peningatan  pada  tahun  2010  dibandingkan tahun  2007.  Upaya  kesulitan  memenuhi sandang  dinamika  positifnya  paling  tinggi dengan  cara  mengurangi  jumlah  pembelian. Upaya kesulitan memenuhi kesahatan dinamika positifnya  yang  paling  tinggi  ditempuh  dengan cara  menjadi  peserta  askeskin  (asuransi kesehatan miskin).
Upaya mengatasi pendidikan dinamika yang paling tinggi dengan cara  meminjam  uang  atau  tidak  melanjutkan pendidikan.

## SARAN
Program  pemerintah  sudah  banyak  dalam mengatasi  persoalan  kemiskinan  dan  program tersebut  sudah  dirasakan  manfaatnya  oleh masyarakat  sebagai  salah  satu  upaya  dalam mengatasi masalah pangan, sandang, kesehatan dan  pendidikan.  Kedepannya  untuk  program kesehatan seperti bantuan operasional kesehatan untuk puskesmas, jaminan kesehatan masyarakat  miskin  serta  pembangunan  rumah sakit  ;  program  penyediaan  papan  dalam program  keluarga  harapan  ;  program  pangan dalam  bentuk  bantuan  beras  miskin  perlu diteruskan dan ditingkatkan.
Untuk
peningkatan  pendapatan  petani  padi  dapat ditempuh  dengan  cara  meningkatkan  adopsi teknologi  budidaya  berupa  pemakaian  benih unggul, pemakaian  jenis  dan  dosis pupuk  yang efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
BPS.  2014. Jumlah  Penduduk  Miskin  Maret 2013  Mencapai  28,07  Juta  Orang . http://www.bps.go.id/?news=1023 Darwis.V dan A.H. Rozany (2001).
Pengentasan  Kemiskinan  :  Upaya  Yang Telah  Dilakukan  dan  Rencana  Waktu Mendatang.  Forum  Agro  Ekonomi.  Hal 55-67 . Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Harniati, 2007 dalam http://www.suaramerdeka.com/cybernew s/harian/0706/21/nas15.htm
Irawan,B., P. Simatupang, R. Kustiri, Sugiarto, Supadi,  Yulia,F.S,  M.  Iqbal,  M.  Ariani, V.  Darwis,  R.  Elizabet,  Sunarsih, C.Muslim,  T.B.  Purwantini  dan  T. Nurasa.  2007. Panel  Petani  Nasional (Patanas) Analisis Indikator Pembangunan Pertanian dan Perdesaan .
Laporan  Hasil  Penelitian.  Pusat  Analisis dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
Iksan,  M.  1998.  The Disaggregation  of Indonesia Poverty : Policy and Analysis. An  Unpublished  PhD  Thesis .  University of  Illinois  at  Urbana-Champaign.  IL.
USA
Kasryno,F  and  A.  Suryana.  1992.  Long  Trem Planning  For  Agricultural  Development Related  to  Poverty  Alleviation  in  Rural Areas. Dalam Pasandaran, E. Et al (Eds) Poverty  Alleviation  With  Sustainable Agricultural  and  Rural  Development  in Indonesia. Proceedings  of  National Seminar and Workshop. Pp 60-70
Kustiari,R.,  P.U.  Hadi,  Sugiarto,  A.  Purwoto, Supadi,  M.  Ariani,  Sunarsih,  Y.F. Sinuraya,  D.  Hidayat,  M.  Maulana, T.B. Purwantini,  B.  Winarso  dan  Waluyo. 2008. PATANAS  Analisis  Indikator Pembangunan  Pertanian  dan  Pedesaan .
Laporan  Hasil  Penelitian.  Pusat  Analisis dan Kebijakan Pertanian.
Made.
B. 2013. Akhiri Kemiskinan . http://www.setkab.go.id/
Mason.  A.  1996.  Targeting  The  Poor  in  Rural Java. IDS Bulletin vol. 27 (1) : 67-82
Rusastra.I.W,  K.  M.  Noekman,  Supriyati,  E.
Suryani,  M.  Suryadi  dan  R.  Elizabeth.
2005. Analisis Ekonomi
Ketenagakerjaan  Sektor  Pertanian  dan Pedesaan  di  Indonesia.  Laporan  Hasil Penelitian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor. Suara Pembaharuan. Mengentaskan Kemiskinan  Bukanlah  Perbuatan  Amal, Tapi  Merupakan  Tindakan  Keadilan . Selasa, 26 Maret 2013) Sumaryanto  dan  I.W.Rusastra.  2000. Struktur Penguasaan  Tanah  dan  Hubungannya Dengan Kesejahteraan Petani. Prospektif  Pembangunan  Pertanian  dan Pedesaan  Dala  Era  otonomi  Daerah . Pusat Penelitian Sosial Ekonomi
Pertanian, Bogor.
Suroto. 2014. Kemiskinan dan Ketergantungan . Kompas. 8 April 2014. Hal 7
Susilowati, H.S., B. Hutabarat, M. Rachmat, A. Purwoto,  Sugiarto,  Supriyati,  Supadi,  A. Zakaria,  B.  Winarso,  H.  Supriyadi,  T.B. Purwantini,  R.Elizabeth,  D.  Hidayat,  T. Nurasa,  C.  Muslim,  M.  Maulana, M.Iqbal  dan  R.  Aldilah.  2010. Indikator
Pembangunan  Pertanian  dan  Pedesaan: Karakteristik Sosial Ekonomi Petani dan Usahatani Padi . Laporan Hasil Penelitian.  Pusat  Analisis  dan  Kebijakan Pertanian. Bogor.