Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 1 Nomor 1 April 2019
TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI CONSERVATOIR BESLAG (SITA JAMINAN) DALAM PUTUSAN NOMOR 2/PDT.G/2018/PN MJL
Oleh : Wiwin Widiyaningsih 1 Sandyana Abdurochim

## ABSTRAK
Penelitian ini mengambil  judul  “Tinjauan  Yuridis  Implementasi
Conservatoir  Beslag (Sita  Jaminan)  Dalam  Putusan  Nomor  2/Pdt.G/2018/PN Mjl”.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  pertimbangan hukum  Hakim  Pengadilan  Negeri  Majalengka  dalam  mengkualifisir  permohonan sita  jaminan,  sehingga  menyatakan  sah  dan  berharga  dalam  Putusan  Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Mjl.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  hukum  secara  normatif, dengan  spesifikasi  penelitian  deskriptif.  Dalam  penelitian  ini  sumber  data  yang digunakan  adalah  data  sekunder  berupa  Putusan  Perkara  Pengadilan  Negeri Majalengka  Nomor  2/Pdt.G/2018/PN  Mjl,  undang-undang  dan  buku-buku literatur  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  penelitian.  Data  yang  diperoleh disajikan  secara  sistematis  dan  terperinci,  dan  analisis  data  dilakukan  secara normatif.
Hasil  yang  dapat  diambil  dari  penelitian  ini  adalah  berdasarkan  fakta-fakta di  persidangan,  serta  bukti-bukti  dan  keterangan  para  saksi  yang  diajukan  oleh kedua  belah  pihak,  maka  Koperasi  Dwi  Fani  dinyatakan  telah  melakukan perbuatan  melawan  hukum  yakni  menggelapkan  uang  milik  para  penggugat sebagai nasabah koperasi Dwi Fani. Tergugat I sebagai ketua, Tergugat II sebagai sekertaris,  Tergugat  III  dan  IV  sebagai  bendahara  dan  Tergugat  V  sebagai pengawas  dari  Koperasi  Dwi  Fani  yang  sah  dan  bertanggung  jawab  untuk mengembalikan  uang  milik  Para  penggugat  sebagai  nasabah  sebesar Rp.2.391.494.600  (dua  miliar  tiga  ratus  sembilan  puluh  satu  juta  empat  ratus sembilan  puluh  empat  ribu  enam  ratus  rupiah)  secara  kontan.  Inilah  yang dijadikan hakim sehingga menyatakan sah dan berharga Conservatoir beslag (Sita jaminan)  yang  telah  dilaksanakan  oleh  Jurusita/  Jurusita  Pengganti  Pengadilan Negeri  Majalengka  Kelas  II  berdasarkan  Berita  Acara  Penyitaan  Nomor 2/Pen.Pdt.G/2018/PN.Mjl tanggal 5 Juni 2018, terhadap objek sengketa.
Kata kunci : Tinjauan Yuridis, Implementasi, Conservatoir Beslag
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 1 Nomor 1 April 2019

## A. Latar Belakang Penelitian
Hukum  acara  perdata  adalah peraturan  hukum  yang  mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya  hukum  perdata  materiil dengan  perantara  hakim,  jadi  hukum acara perdata dapat dikatakan peraturan  hukum  yang  menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan  hukum  perdata  materiil. Konkritnya  dapat  dikatakan,  bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan  tuntuan  hak,  memeriksa serta  memutusnya  dan  pelaksanaan dari putusannya tersebut. Tuntutan  hak  adalah  tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “ eigenrichting ” (main hakim sendiri). Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya  sendiri  yang  bersifat sewenang-wenang,  tanpa  persetujuan dari  pihak  lain  yang  berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian. Tindakan menghakimi sendiri ini tidak dibenarkan dalam hal kita  hendak  memperjuangkan  atau melaksanakan hak kita. 2 Orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan  akan  perlindungan hukum,  maka  diajukanlah  tuntutan tersebut  ke  pengadilan.  Seseorang yang  mengajukan  gugatan  kepada pengadilan negeri, bukan saja mengharapkan agar memperoleh putusan yang
menguntungkan baginya,  tetapi  juga  mengharapkan putusan  tersebut  akhirnya  dapat
2 Sudikno  Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , Liberty,Yogyakarta,2006,hlm.2.
dilaksanakan  dan  gugatan  yang  telah dikabulkan  tersebut  tidak illusionir (hampa). Undang-undang menyediakan suatu upaya agar
gugatan dari penggugat tersebut tidak illusionir (hampa)  di  kemudian  hari, apabila  gugatannya  nanti  dikabulkan, yaitu dengan sita jaminan.
Pasal  227  ayat  (1)  HIR  (Pasal 261  ayat  (1)  Rbg)  menyatakan:  “Jika ada  persangkaan  yang  beralasan, bahwa  seseorang  yang  berutang, selagi  belum  dijatuhkan  keputusan atasnya  atau  selagi  putusan  yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa
barangnya  baik  yang  tidak  tetap maupun  yang  tetap  dengan  maksud akan  menjauhkan  barang  itu  dari penagih  utang,  maka  atas  surat permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah supaya  disita  barang  itu  untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan  itu,  dan  kepada  peminta harus  diberitahukan  akan  menghadap persidangan  pengadilan  negeri  yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.” 3
Sita  jaminan  mengandung  arti bahwa  untuk  menjamin  pelaksanaan suatu  putusan  di  kemudian  hari, barang-barang  milik  tergugat  baik yang  bergerak  maupun  yang  tidak bergerak selama proses perkara berlangsung  terlebih  dahulu  disita.
Barang-barang  yang  sudah  disita tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada orang lain,
3 Ropaun  Rambe, Hukum  Acara Perdata  Lengkap ,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2002, hlm. 270.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 1 Nomor 1 April 2019
hal  ini  adalah  menyangkut  sita conservatoir ( conservatoir beslag ). 4 Pengadilan  Negeri  Majalengka telah menjatuhkan putusan atas perkara  nomor  2/Pdt.G/2018/PN  Mjl. pada  tanggal  27  Agustus  2018 putusan  tersebut  dijatuhkan  atas gugatan  yang  dilayangkan  kepada Pengadilan  Negeri  Majalengka  atas alas gugat yaitu 12 (dua belas) bidang tanah  dan  bangunan  yang  terletak  di Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka. Penggugat  dalam  perkara  ini yaitu : 1. Ahmad Sholehudin, berkedudukan  di  Blok  Senin, RT.14,  RW.  07,  Desa  Jatitujuh, Kecamatan Jatitujuh,Kabupaten Majalengka sebagai Penggugat I ;
2. Ita  Casmita, berkedudukan  di Blok  Senin,  RT.14,  RW.  07,  Desa Jatitujuh, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten  Majalengka  sebagai Penggugat II ;
3. Masripah, berkedudukan  di  Blok
Senin, RT.14,RW.07, Desa Jatitujuh, Kecamatan Jatitujuh,
Kabupaten  Majalengka  sebagai Penggugat III ;
4. Sumiyati, berkedudukan  di  Blok Jum'at,  RT.  01,  RW.  01,  Desa Jatitujuh, Kecamatan Jatitujuh,
Kabupaten  Majalengka  sebagai Penggugat IV ;
5. Carto, berkedudukan  di  Blok Kemped,  RT.11,  RW.04,  Desa
Ranajawat,  Kecamatan  Tukdana,
Kabupaten Indramayu sebagai Penggugat V ;
6. H.  Iksan Kamil, berkedudukan  di Blok  Manis,  RT.06,  RW.  03,  Desa
4 Retnowulan  Sutantio  dan  Iskandar Oeripkartawinata, Hukum  Acara  Perdata Dalam  Teori  dan  Praktek ,  Mandar  Maju,
Bandung, 2002, hlm. 99.
Randegan Kulon, Kecamatan
Jatitujuh,  Kabupaten  Majalengka sebagai Penggugat VI ; 7. Heni Kurnia Ningsih, berkedudukan  di  Blok  Panjalin, RT. 09, RW. 03, Desa Panyingkiran, Kecamatan Jatitujuh,  Kabupaten  Majalengka sebagai Penggugat VII ; 8. Enjo Ahmad Suhrjo, berkedudukan  di  Blok  Minggu, RT.09,  RW.  05,  Desa  Jatitujuh, Kecamatan  Jatitujuh,  Kabupaten
Majalengka  sebagai Penggugat
VIII ;
9. Saepullah, berkedudukan  di  Blok
Minggu,  RT.  09,  RW.  05,  Desa Jatitujuh, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten  Majalengka  sebagai
Penggugat IX ;
10. Taufik  Ismail, berkedudukan  di Blok  Senin,  RT.13,  RW.7,  Desa Jatitujuh,  Kecamatan  Jatitujuh, Kabupaten  Majalengka  sebagai
Penggugat X ;
11. Hj.  Badriah, berkedudukan  di Blok  Minggu,  RT.  10,  RW.  05, Desa Jatitujuh, Kecamatan Jatitujuh,  Kabupaten  Majalengka sebagai Penggugat XI ;
Para  Penggugat  dalam  hal  ini memberikan  kuasa  kepada  DR.  J. Samsudin Saputra, S.H., M.H., DR. H. Achamad  Santoso,  S.H,.  M.H.,  M. Sayafrudin, S.H dan Mochamad Danu Ismanto,  S.H,  Advokat/  Pengacara, yang  berkantor  pada  kantor  Advokat dan  Pengacara  Dr.  J.  Samsudin Saputra,  S.H.,  M.H  and  Partner  Jl Perjuangan Kav Cimanuk B9 (sebelah SMA  5)  Cirebon  berdasarkan  Surat Kuasa  Khusus  tanggal  18  Desember 2017  mengajukan  gugatan  kepada pihak  tergugat  secara  tertulis  ke Pengadilan Negeri Majalengka. Dasar gugatan  mengenai  pelunasan  seluruh
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 1 Nomor 1 April 2019
uang  nasabah  Koperasi  Dwi  Fani yang  belum  keluar  karena  perbuatan para tergugat secara tanggung renteng sampai  tahun  2018  ini,  maka  dengan ini  Para  Penggugat  akan  mengajukan sita jaminan. Conservatoir beslag yang dimohonkan oleh penggugat dikabulkan  oleh  Pengadilan  Negeri Majalengka  dan  dilaksanakan  oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan  Negeri  Majalengka  Kelas II berdasarkan Berita Acara Penyitaan Nomor 2/Pen.Pdt.G/2018/PN.Mjl tanggal 5 Juni 2018 yang menyatakan bahwa conservatoir  beslag tersebut sah dan berharga.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di atas,  maka  rumusan  masalah  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  fungsi  dan  kedudukan daripada sita jaminan dalam perkara perdata?
2. Bagaimana    pertimbangan    hukum dari    Hakim    Pengadilan    Negeri Majalengka  dalam  mengkualifisir permohonan sita jaminan, sehingga  menyatakan  sah  dan berharga  dalam  putusan  nomor 2/Pdt.G/2018/ PN.Mjl?

## C. Tujuan Penelitian
Dari  rumusan  permasalahan yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam penelitian ini yaitu :
1. Mengetahui, meneliti dan
mengkaji  fungsi  dan  kedudukan daripada sita jaminan dalam perkara perdata.
2. Mengetahui  pertimbangan  hukum dari  Hakim  Pengadilan  Negeri
Majalengka  dalam  mengkualifisir permohonan sita jaminan, sehingga  menyatakan  sah  dan berharga  dalam  putusan  nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Mjl.

## D. Kerangka Pemikiran
Kerangka Pemikiran merupakan model  konseptual  tentang  bagaimana teori  berhubungan  dengan  berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting, jadi dengan demikian  maka  kerangka  pemikiran adalah  sebuah  pemahaman  yang melandasi  pemahaman  pemahaman lainnya,  sebuah  pemahaman  yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi  setiap  pemikiran  atau  suatu bentuk  proses  dari  keseluruhan  dari penelitian  yang  akan  dilakukan  dan untuk  mempermudah  penulis  dalam melakukan  penelitian,  maka  penulis mengaitkan  dengan  beberapa  teori, diantaranya :
1. Teori Negara Hukum
Negara  Hukum  atau  dikenal dengan istilah rechtsstaat maupun the rule  of  law, walaupun  keduanya berasal  dari  2  (dua)  tradisi  yang berbeda.  Paham rechtsstaat pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum   Eropa  Kontinental.  Paham rechtsstaat dikembangkan  oleh  ahli-
ahli  hukum Eropa Kontinental seperti Immanuel  Kant  dan  Friederich  Julius Stahl,  bahwa  ide  tentang rechtsstaat mulai  populer  pada  abad  ke  XVII sebagai  akibat  dari  situasi  politik
Eropa yang didominir oleh absolutisme Raja,  sedangkan  paham the rule of law bertumpu pada sistem hukum anglo saxon atau common law system .  Paham the  rule  of  law mulai dikenal  setelah  Albert  Venn  Dicey pada tahun 1885 menerbitkan
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 1 Nomor 1 April 2019
bukunya Introduction  to  Study  of  the Law  of  the  Constitution, Negara
hukum  bersandar  pada  keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua unsur dalam negara hukum,  yaitu  pertama:  hubungan antara  yang  memerintah  dan  yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan  melainkan  berdasarkan suatu  norma  objektif,  yang  juga mengikat  pihak  yang  memerintah; kedua:  norma  objektif  itu  harus memenuhi  syarat  bahwa  tidak  hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan  berhadapan  dengan idea hukum.
Jadi Pengertian Negara hukum
adalah  Negara  yang  didalamnya menjalankan  suatu  tindakan  yang didasarkan kepada aturan-aturan hukum  yang  sudah  ada.  Dengan demikian, tugas Negara ialah menjalankan kesadaran hukum didalam  suatu  bentuk  peraturan- peraturan  hukum  yang  berlaku  serta juga harus ditaati oleh tiap-tiap warga negaranya. 5

## 2. Teori Koperasi
Koperasi  merupakan    badan usaha      yang    anggotanya    memiliki prinsip yang berlandaskan pada perekonomian rakyat. Pada pernyataan yang lain dijelaskan bahwa, koperasi ialah suatu perkumpulan  dari  orang-orang  yang atas  dasar  persamaan  derajat  sebagai manusia,  dengan  tidak  memandang haluan    agama    dan    politik    secara sukarela    masuk,    untuk  sekedar memenuhi  kebutuhan  bersama  yang
5 Wikipedia, Negara  Hukum ,  diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_hukum , pada tanggal 17 Nopember 2018
bersifat    kebendaan    atas  tanggungan bersama.
Penjelasan  dari  kata-kata  yang terdapat    dalam  definsi  tersebut, selanjutnya dapat diterangkan sebagai berikut; kumpulan orang-orang, menjelaskan  bahwa  sebuah  koperasi yang    diutamakan    bukanlah    modal atau  uang,  akan  tetapi  orang-orang yang  menjadi  anggota  dan  masing- masing anggota tersebut memiliki hak yang sama. Persamaan derajat, menjelaskan bahwa dalam hal keanggotaan, koperasi tidak
membedakan  antara    pria    dan wanita,  pesuruh  atau  kepala  bagian ataupun    direktur.  Masing-masing dari    mereka    memiliki    hak    suara yang  sama. Tidak memandang haluan agama    dan    politik,  menjelaskan bahwa  koperasi  tidak    dibawa kedalam    salah    satu    aliran    agama dan    politik.  Sukarela,maksudnya keanggota    koperasi    tidak    boleh dipaksakan,  dan  seseorang itu bebas keluar masuk menjadi anggota.
Tanggungan Bersama,sesama anggota koperasi    memiliki   rasa   tanggung jawab    yang   sama    atas kewajiban mereka  terhadap  koperasi.  Misalnya, jika  suatu  hari  koperasi  mengalami kerugian,    maka   hal   tersebut manjadi  tanggungan  bersama. 6
Koperasi  merupakan  kumpulan orang  yang  memiliki  tujuan  dalam memenuhi    kebutuhan    ekonomi melalui    badan    usaha    yang dijalankan  anggota    sebagai    pemilik sekaligus    pengguna    jasa    koperasi. Sebagai pemilik usaha anggota koperasi harus berusaha menyediakan kebutuhan  yang    diperlukan  oleh
6 Hendrojogi. Koperasi:  Asas-asas, Teori  dan  Praktik .  Edisi  4.  Jakarta.  Raja Grafindo Persada. 2007, hlm 25
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 1 Nomor 1 April 2019
sesama    anggotanya.    Meskipun untuk    melakukan  transaksi  dengan koperasinya    tetap    menggunakan uang,    tetapi    dengan  menjadi pengguna        bersama  kebutuhan pengeluaran  uang dapat     ditekankan dengan      serendah      mungkin (minimized).  Karena      pada  dasarnya koperasi    memperoleh    keuntungan dari  hasil  pembelian  atau penjualan yang  dilakukan  secara  efisien,  bukan perhitungan untung rugi yang digunakan    koperasi    terhadap anggotanya,    akan    tetapi    sisa    hasil usaha dari adanya efisiensi tersebut. 7

## 3. Teori Hukum Acara Perdata
Menurut  Wirjono  Prodjodikoro yang  disadur  dalam  buku  Abdulkadir Muhammad,  hukum  acara  perdata  itu sebagai rangkaian peraturan– peraturan yang memuat cara bagaimana  orang  harus  bertindak terhadap  dan  dimuka  pengadilan  dan cara  bagaimana  pengadilan  itu  harus bertindak    satu    sama    lain    untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. 8 Hukum  acara  perdata  dapat disimpulkan sebagai peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin  ditaatinya  hukum  perdata materiil  dengan  perantara  hakim, dengan kata lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin
pelaksanaan hukum perdata materiil. Tuntutan yang diajukan oleh salah satu pihak adalah tidak  lain  tindakan  yang  bertujuan
7 Burhanuddin  Susamto,  , Koperasi Syariah  dan  Pengaturannya  di    Indonesia , Malang, UIN – Maliki Press, 2012, hlm 50
8 Abdulkadir  Muhammad, Hukum Acara  Perdata  Indonesia ,  Bandung, Alumni, 1990, hlm.17
memperoleh perlindungan hukum yang  diperoleh  melalui  pengadilan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri atau “ eigenrichting ”. 9

## 4. Teori Gugatan
Tindakan  mempertahankan  hak menurut  hukum  itu  disebut  gugatan, yakni  suatu  upaya  atau  tindakan untuk  menuntut  hak,  atau  memaksa pihak  lain  untuk  melaksanakan  tugas atau kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat melalui putusan pengadilan.  Surat  gugatan  adalah salah  satu  dari  permohonan  yang diajukan  kepada  Ketua  Pengadilan Negeri yang berwenang. Isinya memuat  tanggal  surat  gugatan,  nama dan  alamat  penggugat  dan  tergugat atau identitas, posita gugatan, petitum gugatan atau hal–hal yang dimintakan oleh  penggugat  untuk  dikabulkan pengadilan, dimaterai secukupnya dan ditanda  tangani.  Orang  yang  buta huruf,  maka  gugatannya  akan  dibuat atau  disuruh  buatkan  oleh  Ketua Pengadilan  Negeri  sesuai  ketentuan Pasal  388  HIR  ( Herzeine  Inlandsch Reglement ).

## 5. Teori Penyitaan
Penyitaan berasal dari terminologi beslag (Belanda),  dan istilah  Indonesia beslah tetapi  istilah bakunya ialah sita atau penyitaan.
Pengertian  yang  terkandung  di dalamnya ialah :
a. Tindakan menempatkan harta kekayaan  tergugat  secara  paksa berada ke dalam keadaan
penjagaan  ( to  take  intocustody  the property of a defendant ),
b. Tindakan paksa penjagaan
9 Sudikno Mertokusumo, o p.cit. , hlm.2
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 1 Nomor 1 April 2019
( custody )  itu  dilakukan  secara resmi ( official ) berdasarkan
perintah pengadilan atau hakim,
c. Barang  yang  ditempatkan  dalam penjagaan  tersebut,  berupa  barang yang  disengketakan,  tetapi  boleh juga  barang  yang  akan  dijadikan sebagai  alat  pembayaran  atas pelunasan utang debitur atau tergugat,  dengan  jalan  menjual lelang ( executorial verkoop )
barang yang disita tersebut,
d. Penetapan  dan  penjagaan  barang yang  disita,  berlangsung  selama proses  pemeriksaan,  sampai  ada putusan pengadilan yang berkekuatan  hukum  tetap,  yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan tersebut. 10 Penyitaan ini merupakan tindakan  persiapan  untuk  menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata.  Barang-barang  yang  disita untuk kepentingan kreditur (penggugat)  dibekukan,  ini  berarti bahwa  barang-barang  itu  disimpan
( disconserveer )  untuk  jaminan  dan tidak  boleh  dialihkan  atau  dijual (Pasal  197  ayat  (9),  199  HIR,  212, 214 Rbg), maka dari itu penyitaan ini disebut juga sita jaminan. 11
6.  Teori Conservatoir  Beslag (Sita Jaminan)
Pengertian conservatoir  beslag atau  sita  jaminan  ditinjau  dari  segi yuridis, dimaksudkan mencoba
memahami makna sita jaminan sesuai dengan  ketentuan  undang-undang. Perundang-undangan  ketentuan  sita jaminan  diatur  dalam  Pasal  227  jo
10 M.  Yahya  Harahap, Hukum  Acara Perdata ,  Sinar  Grafika,  Jakarta,  2005,  hlm.
282.
11 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., hlm. 83
Pasal  197  HIR,  atau  Pasal  261  jo Pasal  206  Rbg.  Ketentuan  Pasal  227 HIR  atau  Pasal  261  Rbg,  mencoba diambil  makna  yang  terkandung dalam  lembaga  sita  jaminan  seperti yang akan diuraikan dibawah ini : a. Sita  sebagai  tindakan  hukum eksepsional Sita  jaminan  merupakan  tindakan hukum  yang  diambil  pengadilan mendahului  pemeriksaan  pokok perkara  atau  mendahului  putusan. Sita  jaminan  adakalanya  telah diletakkan atas harta sengketa atau harta tergugat, sebelum pengadilan memeriksa  pokok  perkara.  Sering juga  sita  itu  dilakukan  pada  saat proses pemeriksaan perkara sedang berjalan, sebelum hakim
menjatuhkan  putusan.  Tegasnya, sebelum  pengadilan  menyatakan pihak  tergugat  bersalah  berdasar putusan,  tergugat  sudah  dijatuhi hukuman  berupa  penyitaan  harta sengketa  atau  harta  kekayaan tergugat.  Itu  sebabnya,  tindakan penyitaan merupakan tindakan hukum yang eksepsional. Pengabulan sita jaminan (c onservatoir  beslag ),  merupakan tindakan hukum pengecualian, yang penerapannya mesti dilakukan pengadilan dengan segala pertimbangan yang hati-hati sekali,  tidak  boleh  diterapkan secara  serampangan  tanpa  alasan yang kuat dan tidak didukung oleh fakta yang mendasar.
b. Sita sebagai tindakan perampasan
Hakekatnya sita jaminan merupakan perintah perampasan atas  harta  sengketa  atau  harta kekayaan tergugat. Perintah perampasan itu, dikeluarkan
pengadilan  dalam  surat  penetapan
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 1 Nomor 1 April 2019
berdasar permohonan tergugat. 7. Teori Putusan Hakim Hakim setelah mengetahui duduk  perkara  yang  sebenarnya, maka  pemeriksaan  terhadap  perkara dinyatakan selesai, kemudian dijatuhkan putusan. Putusan pengadilan  merupakan  sesuatu  yang sangat  diinginkan  oleh  pihak–pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik– baiknya. Pihak–pihak yang berperkara dengan putusan pengadilan  tersebut,  mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam  perkara  yang  mereka  hadapi.
Tujuan suatu proses di muka pengadilan  adalah  untuk  memperoleh putusan  hakim  yang  berkekuatan hukum  tetap,  artinya  suatu  putusan hakim  yang  tidak  dapat  diubah  lagi. Hubungan  antara  kedua  pihak  yang berperkara  dengan  adanya  putusan ini, ditetapkan untuk selama–lamanya dengan  maksud  supaya  apabila  tidak ditaati secara sukarela maka dipaksakan  dengan  bantuan  alat–alat negara. 12

## E. Metodelogi Penelitian
Suatu penelitian hakikatnya untuk  mendapatkan  kebenaran  atas sesuatu. Dalam dunia ilmu pengetahuan  suatu  penelitian  tidak akan  mencapai  hasil  yang diharapkan bila  tidak  ditunjang  dengan  metode yang tepat dan benar. Adapun Metode penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini sebagai berikut : 1. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi yang digunakan
12 R.  Subekti, Hukum  Acara  Perdata , Bandung,  Penerbit  Bina  Cipta,  1989,  hal. 124.
adalah  penelitian deskriptif  analitis yaitu  dengan  menggambarkan  secara jelas obyek yang menjadi permasalahan.  Obyek  penelitian  ini adalah  Putusan  Pengadilan  Negeri Majalengka  Nomor  2/Pdt.G/2018/PN
Mjl.

## 2. Metode Pendekatan
Metode penelitian ini menggunakan  metode  pendekatan hukum  secara yuridis  normatif yaitu pendekatan  dengan  konsep legis positivistis di  mana  konsep  ini memandang  hukum  identik  dengan norma-norma  tertulis  yang  dibuat oleh  lembaga  atau  pejabat  negara yang berwenang, selain itu konsep ini juga  melihat  hukum  sebagai  sistem normatif yang mandiri, bersifat tertutup  dan  terlepas  dari  kehidupan nyata di mana hukum dikonstruksikan sebagai  pencerminan  dari  kehidupan masyarakat itu sendiri. 13 Dalam Putusan Pengadilan Negeri Majalengka  Nomor  2/Pdt.G/2018/PN Mjl  merupakan  hukum  yang  akan dianalisis  dengan  norma-norma  dan teori-teori hukum, terlepas dari faktor sosial.

## 3. Tahap Penelitian
Sumber  data  dari  penelitian  ini adalah  data  sekunder  yang  berupa peraturan perundang–undangan, dokumen  resmi,  dan  buku–buku literatur  yang  berhubungan  dengan obyek  penelitian.  Dari  data  sekunder tersebut  akan dibagi dan diuraikan ke dalam 2 (dua) bagian yaitu : a. Bahan Hukum Primer, yaitu
bahan–bahan  hukum  yang  bersifat mengikat, terdiri dari :
13 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 11-14.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 1 Nomor 1 April 2019
1). Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Mjl 2). Herzeine  Inlandsch  Reglement
(HIR)
3). Rechtsreglement
Buitengewesten (RBg)
4). Undang–Undang  No  48  Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 5). Kitab  Undang–Undang  Hukum Perdata/ Burgerlijk Wetboek (BW) b. Bahan  Hukum  Sekunder,  yaitu bahan–bahan hukum yang memberikan  penjelasan  terhadap bahan  hukum  primer,  meliputi hasil–hasil  penelitian,  hasil  karya dari  kalangan  hukum,  buku–buku literatur,  karya  ilmiah  dari  para sarjana,  artikel  ilmiah  baik  dari koran ataupun internet dan dokumen  resmi  yang  berkaitan dengan  pokok  permasalahan  yang diteliti.

## 4. Teknik Pengumpulan Data
a. Data  primer,  yaitu  data  yang diperoleh  secara  langsung  dari lapangan        guna        menunjang data  sekunder,  sehingga  dari data primer akan dapat diketahui bagaimana pelaksanaan  terhadap  Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Mjl. b. Data Sekunder diperoleh dengan  melakukan  inventarisir terhadap  putusan  pengadilan, peraturan  perundang-undangan, asas hukum, yurisprudensi, buku-buku literatur, karya ilmiah sarjana dan dokumendokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti,
untuk selanjutnya dipelajari
sebagai  satu  kesatuan  yang utuh.
5. Analisis Data
Data yang diperoleh selanjutnya akan  dianalisis  dengan  menggunakan metode  normatif  kualitatif  yaitu dengan  menjabarkan  data  yang  telah diperoleh  berdasarkan  norma-norma hukum  atau  kaidah  yang  relevan dengan pokok permasalahan.

## 6. Lokasi Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan di  Pengadilan  Negeri  Majalengka yang  beralamat  di  Jl.  K.H  Abdul Halim No. 499, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka.
F.  Pembahasan Fungsi dan kedudukan  sita  jaminan  dalam perkara perdata 1. Fungsi Dan Kedudukan Daripada  Sita  Jaminan  Dalam Perkara Perdata Tujuan  sita  jaminan  utamanya adalah agar tergugat tidak memindahkan  atau  membebankan harta  kekayaan  kepada  pihak  ketiga, inilah  yang  menjadi  salah  satu tujuan sita  jaminan  yaitu  untuk  menjaga keutuhan  keberadaan  harta  kekayaan tergugat  selama  proses  pemeriksaan perkara  berlangsung  sampai  perkara memperoleh putusan
yang berkekuatan hukum tetap. Agar  terdapat  suatu  barang tertentu yang nantinya dapat dieksekusi  sebagai  pelunasan  utang tergugat, sita conservatoir merupakan sita  jaminan  tehadap  barang  milik debitur atau tergugat. Sita conservatoir merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 1 Nomor 1 April 2019
pengadilan,  yaitu  berupa  penjaminan agar dilaksanakannya putusan perdata dengan  cara  membekukan  barang milik tergugat. Barang yang dibekukan  tersebut  nantinya  dapat digunakan untuk melaksanakan putusan pengadilan. Contoh : Dengan menjual barang  yang  disita  dan  uangnya digunakan untuk membayar kewajiban tergugat  kepada penggugat sesuai  putusan  hakim.  Terhadap  sita conservatoir ,  tergugat  juga  dapat mengajukan permohonan kepada hakim  agar  sita  atas  barangnya tersebut dicabut. Permohonan pencabutan  itu  dapat  dikabulkan  oleh hakim asalkan tergugat dapat menyediakan tanggungan yang mencukupi.
Barang  bergerak  yang  disita harus dibiarkan tetap berada di tangan tergugat  untuk  disimpannya  dan dijaganya,  atau  dapat  juga  disimpan di  tempat  lain,  dan  tergugat  dilarang mengalihkan barang tersebut. Dengan adanya  sita conservatoir ,  tergugat sebagai  “pemilik  barang”  kehilangan kewenangannya  atas  barang  miliknya itu.  Selain  terhadap  barang  bergerak, sita conservatoir juga  dapat  diajukan atas  barang  tidak  bergerak  milik tergugat.  Penyitaan  atas  barang  tidak bergerak  milik  tergugat  dilakukan dengan mengumumkan penyitaan
barang  tidak  bergerak  tersebut  oleh kepala  desa  setempat  di  tempat barang  itu  disita.  Sita conservatoir , juga dapat dilakukan terhadap  barang bergerak  milik  tergugat  yang  berada di  tangan  pihak  ketiga.  Hal  ini misalnya  terjadi  karena  tergugat memiliki  piutang  terhadap  seorang pihak ketiga. Untuk menjamin haknya atas  pelaksanaan  putusan,  penggugat dapat  melakukan  sita  conservatoir
atas  barang  bergerak  milik  debitur yang  di  tangan  pihak  ketiga  itu.  Sita conservatoir atas  barang  bergerak milik  tergugat  yang  berada  di  tangan pihak ketiga disebut juga derdenbeslag . Mengingat  bahwa  penyitaan merupakan tindakan yang eksepsional ,  oleh  karena  itu  dibalik hal  tersebut  pasti  memiliki  tujuan tertentu,  sehingga  pada  akhirnya  pun dapat dilakukan tindakan yang eksepsional .  Adapun  tujuan  dari penyitaan  itu  sendiri  diantaranya adalah sebagai berikut: a. Menjaga barang yang disengketakan Tujuan  utama  penyitaan  adalah agar barang harta kekayaan Tergugat tidak dipindahkan kepada orang  lain  melalui  jual-beli  atau penghibahan  dan  sebagainya,  dan juga  agar  tidak  dibebani  dengan sewa-  menyewa  atau  diagunkan kepada  pihak  ketiga.  Maksudnya disini untuk menjaga keutuhan dan keberadaan harta kekayaan Tergugat tetap utuh seperti semula, selama proses penyelesaian perkara berlangsung agar pada saat putusan memperoleh kekuatan hukum  yang  tetap,  barang  yang disengketakan  dapat  diserahkan dengan sempurna kepada Penggugat. 14
b. Agar gugatan tidak hampa Selain  untuk  menjaga  keutuhan barang,  salah  satu  tujuan  dari  sita jaminan adalah agar gugatan
Penggugat  tidak  illusoir  atau  tidak hampa pada saat putusan dilaksanakan.  Maksudnya  disini
14 Wildan Suyuthi, Sita dan Eksekusi:Praktek  Kejurusitaan  Pengadilan , Jakarta, PT Tatanusa, 2004, hlm. 20
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 1 Nomor 1 April 2019
adalah apabila perkara yang disengketakan  mengenai  tuntutan pembayaran  sejumlah  uang,  harta yang  disita  tetap  utuh  sampai putusan  berkekuatan  hukum  tetap sehingga  apabila  Tergugat  tidak melaksanakan pemenuhan pembayaran secara sukarela, pemenuhan  dapat  diambil  dari barang  harta  kekayaan  Tergugat dengan jalan menjual lelang barang yang disita tersebut. 15 c. Objek Eksekusi Sudah Pasti
Pada saat permohonan sita diajukan, Penggugat harus menjelaskan dan menujukkan identitas  barang  yang  hendak disita.  Menjelaskan  letak,  jenis, ukuran  dan  batas-batasnya.  Atas permohonan itu, pengadilan melalui  juru  sita  memeriksa  dan meneliti kebenaran identitas barang pada saat penyitaan dilakukan.  Bertitik  tolak  dari permohonan  dan  pelaksanaan  sita, sejak  semula  sudah  diketahui  dan pasti  objek  barang  yang  disita. Lebih  lanjut,  hal  ini  langsung memberi  kepastian  atas  objek eksekusi,  apabila  putusan  telah berkekuatan hukum tetap. 16
Kepastian  objek  eksekusi  atas barang  sitaan  semakin  sempurna sesuai dengan penegasan Mahkamah Agung yang menyatakan  kalau  putusan  telah berkekuatan  hukum  tetap  maka barang  yang  disita,  demi  hukum langsung menjadi sita eksekusi. 17
15 M. Yahya Harahap, Op.Cit., hlm.285 16 Ibid .
17 Mahkamah Agung Republik Indonesia  (b)  Himpunan  Tanya  Jawab Rakerda MARI 1987-1993, Jakrta, 1997, hlm 177 2. Pertimbangan Hukum Dari Hakim Pengadilan Negeri Majalengka Dalam Mengkualifisir  Permohonan  Sita Jaminan,  Sehingga  Menyatakan Sah Dan Berharga Dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Mjl Conservatoir  beslag atau  sita jaminan  ditinjau  dari  segi  yuridis, dimaksudkan  mencoba  memahami makna  sita  jaminan  sesuai  dengan ketentuan undang-undang.
Sita jaminan  merupakan  tindakan  hukum yang  diambil  pengadilan  mendahului pemeriksaan  pokok  perkara  atau mendahului  putusan.  Sita  jaminan adakalanya telah diletakkan atas harta sengketa atau harta tergugat, sebelum pengadilan memeriksa pokok perkara. Sita  jaminan  sering  juga  dilakukan pada saat proses pemeriksaan  perkara sedang  berjalan,  sebelum  hakim menjatuhkan putusan. Tegasnya, sebelum pengadilan menyatakan pihak  tergugat  bersalah  berdasar putusan, tergugat  sudah  dijatuhi  hukuman berupa  penyitaan  harta  sengketa  atau harta kekayaan tergugat, itulah sebabnya tindakan penyitaan merupakan  tindakan  hukum  yang eksepsional.  Pengabulan  sita  jaminan (c onservatoir beslag ), merupakan tindakan  hukum  pengecualian,  yang penerapannya seharusnya dilakukan pengadilan dengan  segala  pertimbangan  yang hati-hati  sekali.  Pengabulan  sita jaminan  (c onservatoir  beslag )  tidak boleh diterapkan secara tidak bijaksana  tanpa  alasan  yang  kuat, yang  tidak  didukung  oleh  fakta  yang mendasar.
Pengajuan conservatoir  beslag pada  praktek  peradilan  yang  sesuai
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 1 Nomor 1 April 2019
dengan ketentuan undang-undang memiliki dua cara, yaitu :
a. Permohonan  diajukan  dalam  surat gugatan.
Bentuk tata cara pengajuan permohonan conservatoir  beslag yang  seperti  ini  yang  sering dijumpai dalam praktek. Penggugat mengajukan permohonan conservatoir  beslag secara tertulis dalam surat gugatan, sekaligus mengajukan dengan pengajuan  gugatan  pokok  kepada Ketua  Pengadilan  Negeri.  Dalam bentuk ini keduanya bersatu antara gugatan pokok dengan permohonan conservatoir  beslag
dan tidak terpisah.
b. Permohonan conservatoir  beslag diajukan  secara  terpisah  dari  surat gugatan.
Bentuk  pengajuan  permohonan conservatoir  beslag yang  kedua
ini,  diajukan  penggugat  dalam permohonan  tersendiri,  terpisah dari gugatan dan dilakukan setelah pemeriksaan perkara berjalan maka  dalam  permohonan  harus diajukan  kepada  Ketua  Majelis Hakim pemeriksa perkara.
Pengajuan conservatoir  beslag menurut  ketentuan  undang-undang, waktu  pengajuannya  dapat  dilakukan
:
a. Selama  putusan  belum  dijatuhkan atau selama putusan belum berkekuatan hukum tetap.
b. Sejak mulai berlangsung pemeriksaan  perkara  di  sidang
pengadilan  negeri  sampai  putusan dijatuhkan.
c. Atau selama putusan belum dieksekusi. Berdasarkan  hasil  penelitian
pada posita/fundamentum petendi Nomor  34  dan  pada petitum /tuntutan penggugat  Nomor  6.      Permohonan conservatoir  beslag apabila  dikaitkan dengan  ketentuan  yang  mengatur tentang  cara  dan  tenggang  waktu pengajuan conservatoir  beslag sudah benar. Permohonan conservatoir beslag diajukan  dalam  surat  gugatan sebelum putusan dijatuhkan. Pengajuan  permohonan conservatoir beslag oleh pihak yang berkepentingan harus bedasarkan alasan-alasan  yang  dibenarkan  oleh undang-undang,  yaitu  alasan-alasan menurut Pasal 227 HIR, antara lain :
a. Ada persangkaan yang beralasan.
b. Tergugat akan menggelapkan
barang-barangnya.
c. Dengan maksud menjauhkan
barang-barang itu dari kepentingan penggugat.
d. Sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap.
Semua  unsur-unsur  alasan  itu merupakan  satu  kesatuan  yang  tak terpisah antara yang satu dengan yang lain.
Ada persangkaan yang beralasan dan Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya. Hakim yang berhak dan berwenang menentukan penilaian persangkaan, bukan Penggugat. Penggugat  berhak  mengajukan  fakta-
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 1 Nomor 1 April 2019
fakta  tentang  adanya  dugaan  atau persangkaan berupa petunjuk- petunjuk  penggelapan  yang  hendak dilakukan Tergugat atas harta terperkara  atau  harta  kekayaannya, penilaiannya tergantung pada pendapat  dan  pertimbangan  hukum. Hakim  jangan  mudah  terpengaruh
atas fakta dan petunjuk yang dikemukakan  Penggugat,  sebelum menemukan  fakta  dan  petunjuk  yang kuat. Sikap dan pendekatan penerapan penilaian persangkaan yang  tepat  sebagai  unsur  alasan pengabulan  sita  jaminan,  sedapat mungkin  lebih  mengarah  kepada pendekatan  penilaian  yang  bersifat materil.  Sikap  dan  pendekatan  yang mengarah kepada penilaian materiillah  yang  wajar  mensejajari pembenaran  sifat  eksepsional  sita jaminan. 18
Menurut  Yahya  Harahap  ada tiga  batasan  minimal  yang  dianggap bernilai  untuk  mensahkan  alasan persangkaan,  apabila  ketiga  batasan tersebut  dihubungkan  dengan  perkara nomor  2/Pdt.G/2018/PN.Mjl  maka dapat  ditemukan  fakta-fakta  sebagai berikut :
a. Ada fakta yang mendukung persangkaan. Dari posita/fundamentum  petendi nomor 2 bahwa total simpanan/tabungan nasabah koperasi  Dwi  Fani  sebesar  Rp.
2.391.494.600,-  (Dua  milyar  tiga ratus  Sembilan  puluh  satu  juta empat ratus Sembilan puluh empat
18 M.  Yahya  Harahap, Permasalahan dan  Penerapan  Sita  Jaminan  Conservatoir Beslag, Bandung, Pustaka, 1990, hlm. 35-36.
ribu  enam  ratus  rupiah)  sampai saat  gugatan  ini  diajukan  di  bulan januari  tahun  2018  belum  pernah dikembalikan  oleh  pihak  koperasi sehingga  para  nasabah  koperasi merasa  dirugikan  oleh  koperasi Dwi Fani.
b. Ada  petunjuk  yang  membenarkan persangkaan.
Dari  posita/fundamentum  petendi Nomor  3  bahwa  para  penggugat yang paling utama merasa khawatir karena pimpinan koperasi yakni  Tergugat  I  telah  dijatuhi hukuman pidana melakukan penggelapan  di  Pengadilan  Negeri Majalengka  pada  tanggal  22  Mei 2017 nomor perkara 29/Pid.B/2017/PN  Mjl,  maka  oleh sebab itu para penggugat mengajukan  gugatan  perbuatan melawan hukum terhadap koperasi
Dwi  Fani  akibat  tidak  keluarnya uang simpanan para nasabah koperasi sampai tahun 2018, tentunya  sudah  merugikan  para nasabahnya.
c. Fakta  atau  petunjuk  itu  harus masuk akal. 19
Batas  minimal  atau  persangkaan,
bertujuan untuk membatasi kewenangan  hakim  secara  yuridis atau pengabulan onservatoir beslag.  Persangkaan  yang  harus diwujudkan dan diketemukan hakim  ditinjau  dari  segi  yuridis adalah  persangkaan  yng  benar- benar  didukung  oleh  fakta  atau petunjuk-petunjuk agar alasan pengabulan  conservatoir  beslag tidak  didasarkan  pada  penilaian subjektif.  Hakim  membebankan
19 Ibid , hlm. 36.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 1 Nomor 1 April 2019
kepada penggugat untukmendapatkan fakta dan petunjuk-petunjuk,. Penggugat wajib mengajukan fakta dan petunjuk-petunjuk  tentang  adanya persangkaan itu. Penggugat atau pemohon conservatoir beslag atau sitajaminan  yang  tidak  mampu mengajukan fakta atau petunjukpetunjuk  tentang  adanya kehendak  dan  maksud  tergugat untuk menggelapkan harta terperkara atau harta kekayaannya, berarti belum memenuhi  alasan.  Hakim  harus tegas untuk menolak permohonan sita yang belum memenuhi syarat alasan yang sah. Para tergugat secara tidak sah dan melawan hukum telah lalai dalam mengelola simpanan/tabungan
nasabah koperasi Dwi Fani sebesar Rp. 2.391.494.600,- (Dua milyar  tiga  ratus  Sembilan  puluh satu  juta  empat  ratus  Sembilan puluh  empat  ribu  enam  ratus rupiah)  sampai  saat  gugatan  ini diajukan  di  bulan  januari  tahun 2018 belum pernah dikembalikan oleh  pihak  koperasi  sehingga para  nasabah  koperasi  merasa dirugikan oleh koperasi Dwi Fani sehingga  cukup  alasan  untuk mengabulkannya.
Dengan  maksud  menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan    penggugat Posita/fundamentum petendi Nomor 3 dapat  dijelaskan  bahwa  perbuatan
para  Tergugat  merupakan  perbuatan melawan  hukum  yaitu  koperasi  Dwi Fani  tidak  bias  mengembalikan  uang simpanan  para  nasabah  koperasi sebesar  Rp.  2.391.494.600,-  (Dua milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta  empat  ratus  Sembilan  puluh empat ribu enam ratus rupiah) sampai saat  gugatan  ini  diajukan  di  bulan januari  tahun  2018,  tentunya  sudah merugikan para nasabahnya.. Pertimbangan  hukum  dalam  hal  ini telah  ditetapkan  sebagai  fakta  hukum yang merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum yang telah terbukti dilakukan oleh para Tergugat. Sebelum  putusan  berkekuatan  hukum yang tetap. Berdasarkan hasil
penelitian  pada  pertimbangan  pokok perkara,  penetapan  sita  jaminan  atau conservatoir  beslag terhadap  tanah dan bangunan sengketa tersebut sudah benar.  Penggugat  dalam  mengajukan permohonan conservatoir beslag
memiliki alasan yaitu adanya kekhawatiran  dan  adanya  dugaan cukupberalasan menurut hukum
bahwa  tergugat  secara  tidak  sah  dan melawan  hukum  telah  melakukan proses pencairan pinjaman fiktif yang dilakukan  oleh  tergugat  I  dilakukan secara  bersama  dan  atau  sama  tau antara  tergugat  II,  tergugat  III,  dan tergugat  V  yang  akibatnya  uang simpanan  para  nasabah  tidak  bias dikembalikan,  tentunya  hal  tersebut secara  tanggung  renteng  tergugat  I, tergugat  II,  tergugat  II,  tergugat  IV dan tergugat V bertanggungjawab atas seluruh  uang  milik  nasabah  yang
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 1 Nomor 1 April 2019
tidak  kembali  dan  secara  tanggung renteng  wajib  mengembalikan  uang simpanan  milik  penggugat  sebesar Rp.  2.391.494.600,-  (Dua  milyar  tiga ratus  Sembilan  puluh  satu  juta  empat ratus  Sembilan  puluh  empat  ribu enam ratus rupiah) .
Pengumuman  berita  acara  sita termasuk  salah  satu  syarat  formal yang akan  mendukung keputusan dan kekuatan  mengikatsita  jaminan  yang telah  dilaksanakan.  Syarat  ini  jika tidakdipenuhi,  yuridis  formil  sita jaminan belum sah, sehingga
tidakmempunyai  kekuatan  hukum mengikat  kepada  pihak  tergugat. Pengumuman  berita  acara  penyitaan yang  diatur  dalam  Pasal  198HIR  dan Pasal  213  RBg,  bertujuan  untuk memberitahukan  kepada  khalayak ramai  tentang  telah  diletakkannya penyitaan  pada  barangharta  kekayaan tergugat, agar masyarakat mengetahui tentangstatus barang yang bersangkutan  sedang  berada  dalam keadaantersita. 20 Pengumuman  berita acara yang dianggap undang- undangmemenuhi syarat formil, harus menurut cara-cara yang ditentukanundang-undang  yaitu  harus dicatat dalam buku kamus pendaftarandan juru sita harus memerintahkan kepala desa memperhatikansita. Obyek tanah yang disita jikalau belum bersertifikat,pendaftaran berita acaranya  dicantumkan  dalam  buku letter C dikantor Kepala Desa.
20 M. Yahya Harahap, op.cit, hlm. 81.
Syarat formil pengumuman berita  acara  sita  yaitu  melaluiinstansi kantor  pendaftaran  dan  kepala  desa, masih diperlukansyarat formil pernyataan  sah  dan  berharga  oleh hakim  majelis  yangmemerintahkan penyitaan. Syarat formil yang dimaksud  diaturdalam  Pasal  226  ayat 7  HIR  atau  Pasal  261  ayat  6  RBg.
Syarat  formil  ini  lazim  disebut pernyataan berharga atau van
waardeverklaard, yang bertujuan untuk  mensahkan  dan  menyatakan berharga  sita  jaminan  (conservatoir beslag) yang dilakukan oleh juru sita. Pengumuman atau pernyataan sah dan berharga  sita  jaminan,  dilakukan hakim  ketua  majelis  di  persidangan yang  dihadiri  oleh  kedua  belah  pihak yang berperkara. Hakim ketua majelis mengumumnkan di persidangan tentang sah dan berharga sita jaminan yang  dilaksanakan  juru  sita  terhadap harta  terperkara  atau  harta  kekayaan tergugat,  sebagaimana  yang  tertera dalam  berita  acara  sita  jaminan dengan  menyebut  tanggal,  bulan  dan tahun,  serta  nomor  berita  acara  yang dimaksud.  Pengumuman  pernyataan sah  dan  berharga,  dilakukan  hakim ketua  majelis  pada  sidang  berikutnya jika  pengabulan  dan  perintah  serta pelaksanaan penyitaan dilakukan pada  saat  proses  pemeriksaan  pokok perkara sedang berlangsung. Pengabulan  permohonan  penyitaan seandainya  baru  dikabulkan  dan diperintahkan  pada  berharga  harus dilakukan  hakim  ketua  majelis  pada siding berikutnya (sidang yang
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 1 Nomor 1 April 2019
ketujuh). 21 Pengumuman di persidangan  saja  belum  sempurna memenuhi persyaratan. Persyaratan  pengumuman  di
persidangan  supaya  benar-benar  sah dan  berharga,  diperlukan  persyaratan lanjutan sebagai syarat formil. Persyaratan  lanjutan  tersebut  berupa penegasan  dalam  amar  putusan.  Sita jaminan  yang  telah  diumumkan  sah dan berharga di persidangan,dinyatakan  lagi  secara tegas  dalam  amar  putusan  pokok perkarayang rumusan bukunya berbunyi  :  menyatakan  sah  dan berharga  sita  jaminan  ( conservatoir beslag ). 22
Berdasarkan  hasil  penelitian
pada pertimbangan hukum,hakim
ketua  majelis  menyatakan  sah  dan
berharga sita jaminan dengan menyebutkan    tanggal,  bulan,  tahun, serta  nomor  beritaacara  yaitu  Berita Acara Penyitaan Nomor 2/Pen.Pdt.G/2018/PN.Mjl  tanggal  5 Juni 2018. Amar putusan berdasarkan hasil  penelitian,  menyatakan  sah  dan berharga terhadap sita jaminan ( conservatoir beslag ) telah dinyatakan  secara  tegas  oleh  hakim ketua  majelis  dalam  amar  putusan,
sehingga pernyataan sah dan berharga sita  jaminan  di  persidangan  sudah sempurna memenuhi persyaratan formil. Perkara nomor : 2/Pdt.G/2018/PN.Mjl setelah persyaratan formil sah dan berharganya sita jaminan 21 Ibid , hlm. 83.
22 Ibid , hlm. 84.
( conservatoir beslag ) terpenuhi, maka sesuai  dengan  hasil  penelitian  pada petitum/tuntutan  penggugat  nomor  6 dan  amar  putusan,  sita  jaminan ( conservatoir  beslag )  terhadap  tanah dan  bangunan  yang  merupakan  objek sita  jaminan  dapat  dilaksanakan dengan  sendirinya.  Tergugat  harus memenuhi tuntutan dari para
penggugat yaitu menyerahkan 12 (dua belas)  bidang  tanah  dan  bangunan objek  sengketa  tersebut  kepada  para penggugat  sebagai  ganti  uang  milik para  penggugat  dan  nasabah  koperasi Dwi Fani sebesar Rp. 2.391.494.600,- (Dua  milyar  tiga  ratus  Sembilan puluh  satu  juta  empat  ratus  Sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah).

## G. Kesimpulan
Berdasarkan perumusan
masalah  yang  penulis  kemukakan serta  pembahasannya,  maka  penulis menyimpulkan  beberapa  hal  sebagai berikut :
1. Bahwa Conservatoir  Beslag (sita jaminan)  adalah  suatu  tindakan persiapan  untuk  menjamin  dapat dilaksanakannya  putusan  perdata. Pelaksanaan Conservatoir  Beslag diatur  dalam  Pasal  197  HIR,  j  o
227  HIR  dan  pasal  261  jo  pasal 206 RBG. Pelaksanaan Conservatoir Beslag diawali dengan adanya penetapan Conservatoir  Beslag dari  Majelis Hakim  Pengadilan  Negeri  dan surat perintah kepada panitera atau juru  sita  Pengadilan  Negeri  untuk
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 1 Nomor 1 April 2019
melakukan penyitaan terhadap obyek  sengketa.  Panitera  maupun juru  sita  dibantu  oleh  dua  orang saksi yang telah dewasa Pasal 197.
Tahap  terakhir  dalam  pelaksanaan sita  jaminan  adalah  pembuatan berita  acara  sita  jaminan  sesuai dengan  ketentuan  Pasal  197  HIR, tanpa  adanya  berita  acara  sita jaminan, penyitaan tersebut dianggap tidak sah. 2. Koperasi  Dwi  Fani  dinyatakan telah melakuan perbuatan melawan
hukum, sehingga Tergugat I
sebagai  Ketua, Tergugat II sebagai sekertaris, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai bendahara dan Tergugat  V  sebagai  pengawas  dari Koperasi  Dwi  Fani  yang  sah  dan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk membayar uang milik Para penggugat sebagai nasabah koperasi Dwi Fani sebesar Rp.2.391.494.600  (dua  miliar  tiga ratus  sembilan  puluh  satu  juta empat  ratus  sembilan  puluh  empat
ribu  enam  ratus  Rupiah) secara kontan.  Dan  dalam  putusannya dinyatakan  sah  dan  berharga  sita jaminan  yang  telah  dilaksanakan oleh  Jurusita/  Jurusita  Pengganti Pengadilan  Negeri  Majalengka
Kelas  II  berdasarkan  Berita  Acara Penyitaan Nomor 2/Pen.Pdt.G/2018/PN.  Mjl  tanggal 5 Juni 2018.

## H. Saran
Kewenangan  yang  mutlak  yang dimiliki oleh hakim dalam pengabulan Sita Jaminan ( conservatoir beslag ) hendaknya dilakukan dengan penuh kehati-hatian berdasarkan  pendekatan  penerapan penilaian  alasan  yang  tepat  sebagai unsur alasan pengabulan Sita Jaminan ( conservatoir beslag ), agar kekeliruan dalam  pengabulan  Sita  Jaminan ( conservatoir beslag ) dapat dihindari.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan,  Citra Aditya  Bhakti, Bandung, 1990 Burhanuddin  Susamto,  , Koperasi Syariah  dan  Pengaturannya  di Indonesia ,
Hendrojogi. Koperasi:  Asas-asas,
Teori  dan  Praktik .  Edisi  4.
Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2007
M.  Yahya  Harahap, Hukum  Acara Perdata , Sinar Grafika, Jakarta,
2005 ------------------------, Permasalahan dan  Penerapan  Sita  Jaminan Conservatoir Beslag, Bandung,
Pustaka, 1990
R.  Subekti, Hukum  Acara  Perdata , Bandung,  Penerbit  Bina  Cipta,
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 1 Nomor 1 April 2019
1989 Retnowulan  Sutantio  dan  Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam TeoridanPraktek, Mandar Maju, Bandung, 2002 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum dan Jurumetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998 Ropaun Rambe, Hukum Acara Perdata Lengkap, Sinar Grafika, Jakarta, 2002 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2006 Wildan Suyuthi, Sita dan Eksekusi:Praktek  Kejurusitaan Pengadilan , Jakarta, PT Tatanusa, 2004 Sumber Lain : Mahkamah Agung Republik Indonesia  (b)  Himpunan Tanya  Jawab  Rakerda MARI 1987-1993, Jakrta, 1997 Wikipedia, Negara Hukum, https://id.wikipedia.org/w iki/Negara_ hukum , diakses  Bulan  Nopember 2018