## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received May 14, 2024 Revised May 20, 2024 Accepted june 1, 2024 Available online june 3, 2024
Kata Kunci : Ketimpangan Pendidikan, Karakter, Profil Pelajar Pancasila, Era Human Society 5,0.
Keywords: Educational  Inequality,  Character, Pancasila  Student  Profile,  Human Society Era 5.0.
This  is  an  open  access  article  under  the CC BY-SA license.
Copyright  ©2022  by  Author.  Published by LPPM Universitas Islam Syekh-Yusuf

## ANALISIS MUATAN  KETIMPANGAN SOSIAL PENDIDIKAN DALAM MEMBANGUN KARAKTER PROFIL PELAJAR PANCASILA UNTUK MENGHADAPI STANDARISASI PENDIDIKAN  ERA HUMAN
SOCIETY 5.0
Wartono 1 , 1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto

## A B S T R A K
Pembaharuan  di  bidang  pendidikan  dilakukan  terus-menerus  agar mampu  menghadapi  berbagai  tantangan  sesuai  perkembangan zaman.  Tantangan  yang  dihadapi  dalam  sistem  pendidikan  meliputi persoalan-persoalan  pemerataan,  mutu,  relevansi  dan  efisiensi pendidikan.  Salah  satu  upaya  bersama  yang  diyakini  mampu memacu  dan  membangun  keunggulan  kualitas  pendidikan  adalah pemerataan  pendidikan  secara  sarana  dan  prasarana  yang mendukung proses pendidikan dimanapun lokasi yang ada diseluruh Indonesia.  Pancasila  merupakan  ideologi  nasionalis  Indonesia  yang dapat dijadikan sebagai alat untuk membangun karakter nasionalis di era  masyarakat  5.0.  Tujuan  dari  analisis  konten  ini  adalah  untuk mengetahui  bagaimana  adanya  ketimpangan  social  dan  Pendidikan bagi  generasi  dewasa  selanjutnya  akan  menggunakan  teknologi  di era  revolusi  industri  5.0  dan  bagaimana  pancasila  akan  berdampak pada  kehidupan  bangsa.  Lantas  bagaimana  ketimpangan  social pendidikan  dengan  sistem  pendidikan  di  Indonesia?  Tulisan  ini mengkaji tentang ketimpangan social pendidikan dengan membangun  karakter  profil  prlajar  pancasila  dalam  menghadapi standarisasi  pendidikan  menuju  era  human  society  5.0  Penelitian  ini merupakan  jenis  penelitian  analisis  konten.  Metode  penelitian  ini adalah analisis konten inferensial. Analisis data penelitian ini dengan cara pengadaan data, pengurangan data, inferensi, dan analisis data. Dalam  dunia  pendidikan,  belakangan  ini  misalnya  muncul  beberapa berita  yang  viral  di  media  massa  dan  media  sosial  tentang  masalah yang  bisa  dikatakan  klise  yaitu  intoleransi.  namun,  tidak  sedikit permasalahan  lain  yang  terjadi  di  dunia  pendidikan  dasar  dan menengah  seperti  masalah  radikalisme  dan  bullying.  Masalah- masalah  tersebut  dianggap  sebagai  pelanggaran  terhadap  nilai-nilai Pancasila.  Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  adalah  dengan menggagas  “Profil  Pelajar  Pancasila”,  sebuah  profil  ideal  Pelajar Indonesia  tentunya  sesuai  dengan  Pancasila.  Hasil  analisis menunjukkan  bahwa  profil  dimaksud  dalam  “Profil  Mahasiswa Pancasila”,  berakhlak  mulia,  mandiri,  bernalar  kritis,  kreatif,  gotong royong,  keragaman  global,  era  human  society  5.0.  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  dalam  gagasan  profil  kemahasiswaan telah  menyampaikan  apa  saja  indikator  dari  “Profil  Kemahasiswaan Pancasila.  Profil  ini  merupakan  indikator  yang  digunakan  untuk mengukur  seberapa  sesuai  dengan  kriteria  siswa  Indonesia  dengan Pancasila  yang  diprakarsai  oleh  Pusat  Penguatan  Karakter Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Kajiannya  tentang  “Profil Pelajar  Pancasila”  yang  memuat  karakter-karakter  yang  mengacu pada  Pancasila,  berimplikasi  untuk  ketahanan  pribadi  siswa,  dimana
Profil  Siswa  Pancasila  mengarahkan  siswa  untuk  menjadi  pribadi yang  bersama  berkarakter  sesuai  Pancasila  yang  terangkum  dalam “Profil  Pelajar  Pancasila”  menuju  era  human  society  5,0.  Peran pemerintah  dan  masyarakat  diperlukan  untuk  memberikan  dorongan kepada warga negara bahwa pendidikan mempunyai arti penting dan tujuan, khususnya menjadikan bangsa Indonesia mempunyai kualitas yang dapat dipandang oleh dunia. Ketimpangan sosial yang berkaitan dengan  pendidikan  harus  mampu  diminimalisir  bahkan  diselesaikan agar tidak menjadi konflik yang berkepanjangan di masyarakat.

## A B S T R A C T
Conflict  in  general  elections  is  a  necessity  based  on  the  history  of  general  elections  in  Indonesia, Reforms  in  the  field  of  education  are  carried  out  continuously  in  order  to  be  able  to  face  various challenges according to the development of the times. The challenges faced in the education system include issues of equity, quality, relevance and efficiency of education. One of the joint efforts that is believed  to  be  able  to  spur  and  build  excellence  in  the  quality  of  education  is  the  equalization  of education  in  terms  of  facilities  and  infrastructure  that  support  the  education  process  wherever  the location is throughout Indonesia. Pancasila is an Indonesian nationalist ideology that can be used as a tool  to build  nationalist  character  in  the  era  of society  5.0.  The  purpose  of this  content analysis  is  to find  out  how  there  is  social  inequality  and  education  for  the  next  generation  of  adults  will  use technology  in  the  era  of  the  industrial  revolution  5.0  and  how  Pancasila  will  impact  the  life  of  the nation.  So  how  is  the  social  inequality  of  education  with  the  education  system  in  Indonesia?  This paper  examines  the  social  inequality  of  education  by  building  the  character  of  the  Pancasila  student profile in facing the standardization of education towards the era of human society 5.0. This research is a type of content analysis research. This research method is inferential content analysis. Analysis of this research data by means of data procurement, data reduction, inference, and data analysis. In the world of education, for example, recently there have been several viral news stories in the mass media and social media about problems that can be said to be clichés, namely intolerance. However, there are  many  other  problems  that  occur  in  the  world  of  primary  and  secondary  education  such  as radicalism and bullying. These problems are considered violations of the values  of Pancasila. One of the efforts made is to initiate the "Pancasila Student Profile", an ideal profile of Indonesian students of course in accordance with Pancasila. The results of the analysis show that the profile referred to in the "Pancasila Student Profile" is noble, independent, critical thinking, creative, mutual cooperation, global diversity, the era of human society 5.0. The Ministry of Education and Culture in the idea of  a student profile has conveyed the indicators of the "Pancasila Student Profile. This profile is an indicator used to measure how much the criteria of Indonesian students are in accordance with Pancasila which was initiated by the Center for Strengthening Character of the Ministry of Education and Culture. His study on the "Pancasila Student Profile" which contains characters that refer to Pancasila, has implications for  students'  personal  resilience,  where  the  Pancasila  Student  Profile  directs  students  to  become individuals  who  have  characters  according  to  Pancasila  which  are  summarized  in  the  "Pancasila Student Profile" towards the era of human society 5.0. The role of government and society is needed to  provide  encouragement  to  citizens  that  education  has  an  important  meaning  and  purpose, especially making the Indonesian nation have a quality that can be seen by the world. Social inequality related  to  education  must  be  minimized  and  even  resolved  so  that  it  does  not  become  a  prolonged conflict in society.

## 1. INTRODUCTION
Perubahan sosial adalah sebuah keniscayaan. Perkembangan sosial bergeser dari satu era ke era berikutnya dibarengi dengan perkembangan teknologi. Jepang adalah negara pertama yang secara resmi meluncurkan “society 5.0” untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi dan problem humanistic. Konsep  masyarakat  yang  dibangun  berpusat  pada  manusia  (human  centered)  dan  berbasis  teknologi. Konsep ini berjalan beriringan antara revolusi industry 4.0 dan society era 5.0 dimana peranan manusia akan lebih  besar dengan berupaya mengoptimalkan perkembangan teknologi untuk menciptakan ruang kemanusiaan  yang  lebih  bermakna.  Masyarakat  Indonesia  harus  menyambut  era  ini  dengan  optimisme yang tinggi karena disaat negara lain sedang bermasalah dengan populasi maka negara kita justru sedang mengalami  bonus  demografi  dimana  jumlah  populasi  produktif  lebih  besar  dari  total  keseluruhan populasi.
Ketimpangan sosial merupakan fenomena masyarakat yang bersifat global, terjadi baik di negara maju maupun negara berkembang. Bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, ketimpangan
sosial merupakan ancaman keamanan nasional sebab ketimpangan ini akan berakumulasi dan bersinergi dengan  berbagai  persoalan  masyarakat  yang  kompleks  yang  dapat  menjadi  penghambat  pembangunan negara (Rangga, 2009). Ketimpangan sosial terbagi dalam beberapa bidang, salah satunya ketimpangan di bidang pendidikan. Karena pendidikan merupakan keharusan mutlak bagi manusia, maka perlu disadari semua pihak, siapa sesungguhnya yang harus bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Ketimpangan pendidikan sangat terlihat perbedaannya di desa dan di kota. Pendidikan di kota memang sangat berbeda dibandingkan dengan di desa, dimana kota banyaknya terdapat informasi yang ada, dan juga adanya internet yang mendunia saat ini. Sedangkan di desa tidak seperti itu  bahkan sebaliknya. Di desa  mempunyai  komitmen  untuk  memperoleh  pendidikan  meskipun  mereka  jarang  memperoleh informasi tentang kejadian yang ada pada saat ini. (Anas, Riana, Apsari, 2015)
Permasalahan  dan  dinamika  yang  muncul  di  dunia  pendidikan  dewasa  ini  semakin  kompleks dengan  berbagai  implikasinya.  Sebenarnya,  masalahmasalah  yang  muncul  dapat  dikatakan  sebagai problematika yang klasik atau  klise, karena hal-hal yang dianggap sebagai masalah  itu pada  prinsipnya bukan hal yang baru, akan tetapi di era digital saat ini, dampak dari masalah tersebut lebih luas karena viral melalui media massa maupun media sosial. Di dunia pendidikan, barubaru ini mendapat perhatian publik yang cukup luas karena adanya fenomena permasalahan intoleransi. Viralnya rekaman percakapan antara Kepala Sekolah SMKN Padang dengan seorang wali murid terkait dengan masalah seragam siswi untuk  memakai  jilbab  meskipun  tidak  beragama  islam,  menjadi  trending  topic  dan  ramai  dibahas masyarakat  (Esy,  2021,  jppn.  com,  23/01/2021.  Kasus  Intoleransi  di  SMKN  2  Padang,  Kemendikbud Keluarkan  Pernyataan  Tegas.  Link:  https://www.  jpnn.com/news/kasusintoleransi-di-smkn-2-padang- kemendikbudkeluarkan-pernyataan-tegas).      Tidak  sedikit  tokoh  pendidikan  yang  langsung  merespons secara  tegas  terkait  dengan  berita  ini,  bahkan,  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  secara kelembagaan  menyampaikan  bahwa  hal  ini  adalah  bentuk  intoleransi,  bahkan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem A. Makarim meminta agar pihak terlibat diberikan sanksi tegas, seperti pemecatan (Zaking, S & Adikara, B, 2021, JawaPos.com, 29/01/2021.  Nadiem Ancam Pecat Jajaran SMKN 2 Padang, Kepsek: Salah Saya di Mana?, Link: https://www.jawapos.com/nasional/ pendidikan/29/01/2021/nadiem-ancam-pecatjajaran-smkn-2-padang-kepsek-salah-saya-dimana/). Sebenarnya kasus semacam ini bukanlah kasus yang baru, hal ini disampaikan oleh Perhimpunan Pendidikan  dan  Guru  (P2G)  menanggapi  respons  dari  Mendikbud  terkait  kasus  ini.  Disamping mengapresiasi, Kepala Bidang Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri menyayangkan Nadiem A. Makarim yang hanya merespon kasus baru  dan ramai dibicararakan.  Iman Zanatul menyampaikan “Mas Menteri tidak mengakui  secara  terbuka,  mengungkapkan  ke  publik  jika  fenomena  intoleransi  tersebut  banyak  dan sering terjadi dalam persekolahan di Tanah Air”, melalui keterangan tertulis pada Ahad, 24 Januari 2021. Iman melanjutkan bahwa “Kasus intoleransi di sekolah yang dilakukan secara terstruktur bukanlah kasus baru. Dalam catatan P2G, pernah ada kasus seperti pelarangan jilbab di SMAN 1 Maumere 2017 dan di SD Inpres  22  Wosi  Manokwari  tahun  2019.  Jauh  sebelumnya  2014  sempat  terjadi  pada  sekolahsekolah  di Bali.  Sedangkan  kasus  pemaksaan  jilbab  kami  menduga  lebih  banyak  lagi  terjadi  di  berbagai  daerah  di Indonesia” (Rahma, A & Wibowo, Eko Ari, 2021, Tempo.co, 24/01/2021 Kasus Jilbab di SMKN 2 Padang, P2G: Kasus Intoleransi Banyak Terjadi. Link: https://nasional.tempo.co/read/1426265/ kasus-jilbab-di- smkn-2-padang-p2g-kasusintoleransi-banyak-terjadi).
Sejalan  dengan  pendapat  P2G,  Prof.  Anita  Lie  dalam  kolom  opini  di  media  cetak  Kompas, memaparkan  opininya  bahwa  terkait  permasalahan  intoleransi,  masalah  yang  lain  juga  muncul  seperti kabar tentang kasus guru SMAN 58 Ciracas, Jakarta Timur yang melakukan intervensi dalam pemilihan ketua OSIS, demikian pula yang terjadi di SMAN 6 Depok yang sempat viral di media sosial perihal yang sama yaitu masalah pemilihan ketua OSIS (Lie. 2021). Profil Pelajar Pancasila dan Konsolidasi di Sekolah. Kompas,  edisi  Jumat,  29  Januari  2021).  Kesemua  permasalahan  ini  ialah  tentang  intoleransi,  karena adanya perbedaan pandangan yang dipengaruhi oleh Agama yang dianut seseorang. Namun begitu, tidak sedikit  pula  permasalahanpermasalahan  lain  yang  terjadi  di  dunia  pendidikan  dasar  dan  menengah seperti masalah radikalisme dan perundungan. Berbagai permasalahan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Kemendikbud sebagai kementerian yang menaungi dunia pendidikan, telah merancang upaya-upaya dan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi problematika ini, salah satunya ialah gagasan Sekolah Penggerak yang akan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.
Profil  yang  dimaksud  ialah  berakhlak  mulia,  mandiri,  bernalar  kritis,  kreatif,  bergotong  royong dan berkebhinnekaan global. Enam hal ini disebut sebagai indikator profil pelajar Pancasila (Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan,  2020).  Bahwa  dengan  adanya  Profil  Pelajar  Pancasila  ini,  menurut  hemat peneliti  ialah  sebuah  target  siswa  yang  ideal  sesuai  dengan  Pancasila.  Namun  permasalahannya  ialah, apakah  dunia  pendidikan  kita  sudah  mengenal  profil  pelajar  Pancasila  ini,  apakah  sosialisasi  sudah dilakukan  oleh  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  utamanya  di  lapangan  atau  dalam  hal  ini  di tingkat  satuan  pendidikan  /  sekolah.  Tujuan  utama  penelitian  ini  ialah  untuk  mengetahui  lebih  dalam
(intensifikasi)  terkait  dengan  Profil  Pelajar  Pancasila  itu  sendiri.  Kemudian  bagaimana  dampak  atau implikasi  yang  dihasilkan  dari  Profil  Pelajar  Pancasila  ini,  utamanya  implikasinya  terhadap  ketahanan pribadi siswa. Intensifikasi sendiri, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring yang dapat diakses di https://kbbi.  kemdikbud.go.id/entri/intensifikasi,  memiliki  pemaknaan  “perihal  meningkatkan  kegiatan yang lebih hebat; pengintensifan”.
Sehingga  peneliti  menggunakan  kata  intensifikasi  dengan  maksud  untuk  mendalami  terkait dengan  suatu  kajian  dan  di  dalamnya  terdapat  ide-ide,  kritik,  dan  ulasan  terkait  suatu  kajian  atau kebijakan  tersebut.  Adapun  kajian  yang  dimaksud  peneliti  dalam  hal  ini  ialah  mengenai  Profil  Pelajar Pancasila.  Ketertarikan  peneliti  terhadap  bidang  kajian  dalam  penelitian  ini,  tidak  terlepas  dari  bidang kajian  yang  pernah  dilakukan  oleh  peneliti  dan  tim  sebelumnya.  Pada  tahun  2018,  penelitian  tentang karakterisasi  kewarganegaraan  dalam  perspektif  sejarah  dan  hukum.  Di  mana  di  dalam  penelitian  ini dijelaskan bahwa karakterisasi warga negara Indonesia pada prinsipnya dapat dianalisis dalam perspektif sejarah  dan  hukum  dalam  konteks  sebagai  kewarganegaraan  dalam  arti  praktik  dan  dalam  arti  status (legal  hukum)  (Riset  Grup  Filsafat  Politik  Kewarganegaraan,  2018).  Penelitin  ini  sebagai  kajian pendukung terkait dengan anailsis yang akan penelti lakukan terhadap butirbutir indikator Profil Pelajar Pancasila dari sisi kesesuaiannya dengan karakterisasi kewarganegaraan Indonesia.
Kemudian  pada  tahun  2019,  dilakukan  penelitian  tentang  Strategi  Peningkatan  Capaian pembelajaran  Mata  kuliah  Umum  Pendidikan  Kewarganegaraan  melalui  Pengembangan  Desain Instruksional Berorientasi KKNI, yang mana penelitian ini memaparkan bahwa desain instruksional yang di dalamnya terdapat indikator perlu diuji kesesuaiannya dengan tujuan kurikulum terbaru yang berlaku (Riset  Grup  Pembelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan,  2019).  Penelitian  ini  menjadi  dasar  ilmiah peneliti dalam bagaimana strategi pencapaian kompetensi terhadap rencana penelitian yang akan peneliti lakukan  terkait  dengan  indikator  ketercapaian  profil  pelajar  Pancasila.  Selanjutnya,  pada  tahun  2020, dilakukan  penelitian  tentang  Konstruksi  Pengembangan  Materi  Pembelajaran  PPKn  Kajian  Bhinneka Tunggal  Ika  Berbasis  Isu  Aktual  yang  memaparkan  tentang  bagaimana  cara  melakukan  konstruksi  dan pengembangan materi dan juga membahas tentang indikatorindikator Kajian Bhinneka Tunggal Ika (Riset Grup  Filsafat  Politik  Kewarganegaraan,  2020).  Penelitian  ini  mendasari  bagaimana  nantinya  penelti melakukan konstruksi tentang intensifikasi Profil Pelajar Pancasila.
Terkait  dengan  Profil  Pelajar  Pancasila  itu  sendiri,  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan (Kemendikbud)  melalui  Pusat  Penguatan  Karakter  (Puspeka)  terus  berupaya  untuk  mencetak  penerus bangsa  yang  sesuai  dengan  Profil  Pelajar  Pancasila.  Mendikbud  Nadiem  Anwar  Makarim  telah menetapkan  enam  indikator  profil  Pelajar  Pancasila.  Keenam  indikator  tersebut  ialah  berakhlak  mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebhinekaan global. Keenam indikator ini tidak lepas dari Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035, yang disebabkan oleh perubahan teknologi, sosial, dan lingkungan sedang terjadi secara global (Kearney, 2020: 3).
Atas  dasar  berbagai  macam  fenomena  di  dunia  pendidikan  yang  terjadi  di  Indonesia,  baik  itu masalah-masalah klasik maupun permasalahan modern. Permasalahan klasik yang terjadi ialah masalah- masalah  sosial  seperti  intoleransi  di  dunia  pendidikan.  Hal  ini  dianggap  sebagai  ancaman,  utamanya ancaman  terhadap  ideologi  bangsa  yaitu  Pancasila.  Maraknya  persoalan-persoalan  sosial  klasik  seperti konflik-konflik  sosial  berbasis  ras  dan  agama,  pelanggaran  HAM,  dan  ancaman  radikalisme  yang  telah banyak memakan korban jiwa (Setyowati, A, 2019). Dalam hal radikalisme misalnya, beberapa penelitian dan  lembaga  survai  seperti  Setara  Instititute  mencatat  bahwa  sebagian  besar  masyarakat  di  berbagai wilayah Indonesia bersikap intoleran terhadap perbedaan. Mirisnya, penelitian-penelitian yang dilakukan sejumlah lembaga seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT, 2020), the Wahid Institute (2019),  Center  for  the  Study  of  Religion  and  Culture  (CSRC,  2019),  dan  the  Habibie  Center  (2019) menemukan bahwa beberapa sekolah dan perguruan tinggi negeri di Indonesia terpapar paham intoleran dan radikal yang berpotensi mengancam keutuhan  bangsa. Kelompok muda menjadi target penyebaran paham tersebut karena bagi mereka kelompok muda adalah ‘investasi’ untuk melanggengkan ideologi anti Pancasila.
Fenomenanya,  generasi-generasi  kita  dianalisis  rentan  dalam  mengadopsi  ideologi  intoleran, hasil  studi  juga  menegaskan  bahwa  tidak  hanya  menginfiltrasi  kaum  muda,  pahampaham  radikal  juga ditengarai mulai menyusup ke badan-badan pemerintahan yang strategis (Sugiarto, 2020: 209-226). Hasil penelitian  ini  mendukung  hasil  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  W  Khozim,  tentang  potensi radikal  agama  di  perguruan  tinggi  (Khozim,  W.,  2013:  289-304).  Selain  permasalahan  klasik  tersebut, dewasa  ini,  di  dunia  pendidikan  Indonesia  telah  berkembang  problematika  modern,  seiring  dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dewasa ini, para pelajar dianggap kurang peka dan kurang  terampil  dalam  pemecahan  masalah  sosial,  padahal,  Kemendikbud  mengutip  World  Economic Forum  memaparkan  data  bahwa  bahwa  kemampuan  memecahkan  masalah,  sosial,  proses,  dan  sistem adalah  keterampilan  yang  akan  paling  dicari  sebagai  keterampilan  inti  di  tempat  kerja  pada  masa
mendatang.  Kebanyakan  pekerjaan  akan  mengalami  perubahan  dalam  keterampilan  (World  Economic Forum, 2020: 6).
Data  tersebut  didukung  dengan  adanya  perubahan  “perilaku  digital”  yang  sangat  pesat  di masyarakat Indonesia. Menurut APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), pada tahun 2016 jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 juta jiwa, pada tahun 2017 meningkat 143,26 juta jiwa, dan di tahun 2018 mencapai 171,17 dari total populasi penduduk Indonesia 264,16 juta orang (APJII, 2019).  Penetrasi  penggunaan  internet  sangat  tinggi,  namun  bertolak  belakang  dengan  perkembangan indeks  pembangunan  manusia.  Data  angka  indeks  pembangunan  manusia  (IPM)  dari  United  Nations Development Programme (UNDP) 2016, dimana Indonesia hanya meraih 0,689 dan berada di peringkat ke-113  dari  188  negara  (UNDP,  2016).  Begitu  pula  UNESCO  dalam  Global  Education  Monitoring  (GEM) Report 2016, menempatkan pendidikan di Indonesia berada peringkat ke-10 dari 14 negara berkembang. Dalam perkembangannya, pada tahun 2017, Berdasarkan Education Index yang dikeluarkan oleh Human Development Reports, pada 2017, Indonesia ada di posisi ketujuh di ASEAN dengan skor 0,622 (tirto.co.id, 2019).  Hal  ini  dianalisis  karena  pemanfaatan  internet  yang  cenderung  belum  maksimal.  Konten  yang diakses  para  pelajar  masih  jauh  dari  dunia  pendidikan,  dibuktikan  oleh  data  APJII  bahwa  perilaku masyarakat dalam penggunaan internet berdasarkan konten yang diakses didominasi oleh akses konten video sebesar 45,3%, bermain game 17,1%, dan mendengarkan musik 13,3% (APJII, 2019).
Selanjutnya perlu kita sadari kita sekarang berada dalam era disrupsi atau era Revolusi Industri 4.0 berlangsung sangat cepat dan menghapus segala pakem-pakem lama yang berjaya dan berkuasa serta menggantikannya  dengan  pola  tatanan  baru.  Teknologi  digital  menjadi  motor  pergerakan  Revolusi Industri4.0, kecerdasan buatan yang dipadukan dengan internet of thing (IoT) yang dibackup dengan big data  mampu  mengolah  data  dalam  skala  raksasa  dan  memaparkan  sebuah  kondisi  secara  virtual  serta memberikan solusi untuk pengambilan keputusan yang tepat, efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal di  atas,  negara-negara  maju  mulai  melakukan  dan  mengikuti  perubahan.  Society  5.0/Masyarakat  5.0 adalah suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia (human-centered) dan berbasis teknologi (technology  based)  yang  dikembangkan  oleh  Jepang.  Konsep  ini  lahir  sebagai  pengembangan  dari Revolusi  Industri  4.0  yang  dinilai  berpotensi  mendegradasi  peran  manusia.pun  digagas  di  Jepang  pada tahun 2019.
Konsep  ini  hadir  dengan  harapan  menjawab  masalah  revolusi  Industri  4.0  dan  untuk mengintegrasikan  dunia  maya  dan  dunia  nyata  dengan  bantuan  teknologi  seperti  AI,  robot,  IoT  dan lainnya  dalam  melayani  kebutuhan  manusia  sehingga  warga  masyarakat  dapat  merasa  nyaman  dan menikmati hidup. Konsep Society 5.0 merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep sebelumnya. Jika kita lihat mulai dari Society 1.0, manusia berada dalam era berburu dan mengenal tulisan, di Society 2.0 dimana manusia masuk pada era pertanian yang mulai mengenal bercocok tanam. Lalu Society 3.0 adalah era industri dimana manusia mulai menggunakan mesin untuk menunjang aktivitas sehari-hari, setelah itu  hadirlah  Society  4.0,  yaitu  manusia  menggunakan  komputer  dan  internet  sebagai  bagian  dari hidupnya.  Society  4.0  banyak  membantu  kebutuhan  manusia  dengan  mengakses  dan  membagikan informasi  melalui  internet.  Dan  Society  5.0  adalah  era  dimana  semua  teknologi  menjadi  bagian  dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya sekedar untuk berbagi informasi melainkan untuk  menjalani kehidupan.
Dalam  Society  5.0,  nilai  dan  gaya  hidup  baru  yang  diciptakan  melalui  perkembangan  teknologi dapat  meminimalisir  adanya  kesenjangan  pada  manusia  dan  masalah  ekonomi  pada  kemudian  hari. Memang terdengar sulit untuk dilakukan mengingat saat ini masalah tersebut masih saja terjadi terutama di Negara berkembang seperti Indonesia. namun bukan berarti tidak bisa di lakukan. Jepang sendiri sudah membuktikan sebagai Negara dengan teknologi paling maju saat ini. Tentunya dengan hal tersebut. Jepang tentunya akan terus mengembangkan teknologi hingga konsep Society 5.0 bisa terealisasikan sepenuhnya.
Secara konsep, Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 tidak memiliki perbedaan yang jauh. Konsep Society  5.0  lebih  memfokuskan  konteks  terhadap  manusia.  Jika  Revolusi  industry  4.0  menggunakan  AI, dan  kecerdasan  buatan  yang  merupakan  komponen  utama  dalam  membuat  perubahan  di  masa  depan. Sedangkan Society 5.0 juga menggunakan teknologi terkini tetapi mengandalkan manusia sebagai pemain utamanya.
Pada kondisi saat ini, efek kondisi Industri 4.0 sudah terasa nyata terlihat dan larut di dalamnya. Bisnis model baru dengan strategi inovatif pun hadir. Banyak model dan strategi bisnis yang sebelumnya belum  terpikirkan  tetapi  muncul  meramaikan  dan  menjuarai  bisnis  di  bidangnya,  bahkan  mengalahkan incumbent  secara  telak  dan  cepat.  Sebagai  salah  satu  contoh,  GOJEK  sebuah  perusahaan  yang  tidak mempunyai  armada,  namun  mempunyai  nilai  valuasi  berkali-kali  lipat  dibanding  dengan  yang  punya armada  besar.  Bukan  hanya  urusan  transportasi  yang  terkena  dampaknya,  contohnya  dunia  perbankan pun  tak  luput  dari  terpaannya,  teller  bank,  analis  kredit,  agen  asuransi,  kasir,  resepsionis  akan  segera tersapu dan digantikan aplikasi di ponsel pintar. Dan tentunya masih banyak lagi bidang-bidang lainnya.
Melalui  Society  5.0,  kecerdasan  buatan  yang  memperhatikan  sisi  kemanusiaan  akan mentransformasi  jutaan  data  yang  dikumpulkan  melalui  internet  pada  segala  bidang  kehidupan.  Tentu saja diharapkan, akan menjadi suatu kearifan baru dalam tatanan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri, transformasi  ini  akan  membantu  manusia  untuk  menjalani  kehidupan  yang  lebih  bermakna.  Dalam Society 5.0, juga ditekankan perlunya keseimbangan pencapaian ekonomi dengan penyelesaian problem sosial. Dalam Industri 4.0, dikenal adanya cyberphysical system (CPS) yang merupakan integrasi antara physical system, komputasi dan juga network/komunikasi. Dan Society  5.0 merupakan penyempurnaan dari  CPS  menjadi cyber physical human systems .  Dimana  human  (manusia)  tidak  hanya  dijadikan  obyek (passive  element),  tetapi  berperan  aktif  sebagai  subyek  ( active player )  yang  bekerja  bersama  physical system  dalam  mencapai  tujuan  ( goal ).  Jadi  interaksi  antara  mesin  ( physical system )  dan  manusia  masih tetap diperlukan.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  teknologi  informasi  merupakan  lokomotif  yang  dahsyat    dalam mendorong  transformasi  sosial  di  seluruh  dunia  dalam  beberapa  dasawarsa  terakhir.  Kebanyakan  dari proses perubahan ini didasarkan kepada produksi informasi. Freddy K. Kalidjernih memaparkan bahwa teknologi  informasi  memainkan  peran  penting  dalam  perubahan  sosial  termasuk  pendidikan kewarganegaraan.  Kalidjernih  memaparkan  bahwa  pendidikan  pada  umumnya  dan  pendidikan kewarganegaraan  pada  khususnya  dihadapkan  kepada  implikasiimplikasi  perubahan  ini,  khususnya dalam  hubungannya  dengan  kehidupan  yang  semakin  mengglobal  yang  telah  membentuk  dan mempertajam  kultur-kultur  pengajaran  (teaching)  dan  pembelajaran  (learning)  (Kalidjernih,  2011:  67). Selaras  dengan  pandangan  ini,  Kemendikbud  merespons  problematika  modern  ini  dengan  menggagas program  sekolah  penggerak  dengan  tujuan  mewujudkan  Profil  Pelajar  Pancasila  yaitu  pelajar  yang berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebhinnekaan global. Keenam indikator ini dirumuskan dalam rangka untuk membentuk SDM yang unggul, pelajar sepanjang hayat yang memiliki  kompetensi  global  dan  berperilaku  sesuai  dengan  nilai-nilai  Pancasila.  Permasalahannya  ialah substansi  dari  keenam  indikator  ini  perlu  dikaji  lebih  jauh  untuk  diketahui  lebih  dalam  dan  lebih  luas bagaimana  tujuan  dan  maksudnya.  Oleh  sebab  itu,  peneliti  sangat  tertarik  untuk  melakukan  penelitian terkait  dengan  Pelajar  Pancasila  dan  akan  melakukan  penelitian  mendasar  terkait  dengan  implikasinya dengan  ketahanan  pribadi.  Hal  ini  dikarenakan  kajian  sosial  kebangsaan  pada  akhirnya  ialah  ingin mencapai ketahanan nasional dan global.
Hal  ini  dibuktikan  oleh  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Raharjo,  dkk  yang  menyatakan  bahwa penguatan civic literacy  berimplikasi pada ketahanan pribadi  warga  negara  muda  (Raharjo, dkk,. 2017: 175-198). Kemudian Penelitian Ade Nur Rohim yang memaparkan hasil penelitian mengenai nilai dasar bela negara yang relevan dan dapat membangun ketahanan pribadi (Rohim, Ade Nur, 2020: 293-307) dan Joniel Hendrik Salouw, dkk yang memaparkan hasil penelitiannya bahwa peran guru dalam meningkatkan karakter disiplin siswa dapat membentuk ketahanan pribadi siswa (Salouw, J. H, dkk, 2020: 380-398). Ke semua  kajian  tersebut  tidak  lepas  dari  kajian  Pancasila,  dalam  konteks  Profil  Pelajar  Pancasila,  maka peneliti mengkaji pada implikasinya terhadap ketahanan pribadi siswa.
Lebih menarik lagi, Samudro (2020) melihat Pancasila sebagai institusi penggerak transformasi struktur  sosial  bagi  bangsa  Indonesia.  Dalam  artikelnya  di  jelaskan  pola  dasar  Pancasila  yang  terkait dengan  transformasi  struktur  sosial  mengalami  fase  transformasi  interrelationship  berpotensi  untuk saling mempengaruhi. Perubahan karakter institusi Pancasila pada orde lama dari yang bersifat natural serta  kultural  ideologis  menjadi  sebuah  alat  determinasi  politis  pada  era  orde  baru.  Hal  ini  disebabkan adanya  kausa  kumulatif  negatif  serta  munculnya  kontradiksi  antar  hubungan  faktor  struktur  sosial  di masyarakat  yang  terlihat  karena  adanya  kemunduran  aspek  ekonomi  yang  diakhiri  dengan  pergerakan mendorong pergantian pemerintahan. Pergantian pemerintahan tersebut diikuti dengan perubahan rezim yang sekaligus menjadi sebuah fase transformasi institusi. Bagaimana karakter institusi Pancasila dapat menjadi  sebuah  transformasi  struktur  sosial  dapat  dilihat  misalnya  pada  era  orde  baru  Pancasila digunakan  sebagai  institusi  formal  yang  berfungsi  sebagai  sebuah  alat  determinasi  politik  untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Seiring berjalannya waktu Pancasila sebagai alat determinasi politik  justru  memicu  terjadinya  kejenuhan  pilihan  politik  masyarakat  yang  bersifat  kontradiktif. Kontradiksi  tersebut  muncul  karena  hilangnya  hubungan  struktural  aspek  ekonomi  dengan  kebebasan politik yang menyebabkan hubungan antara aspek ekonomi dengan pergerakan politik menjadi buntu.
Tidak hanya dalam aspek ekonomi dan politik saja melainkan pada aspek hukum Pancasila juga mempunyai  pengaruh  penting.  Pancasila  sebagai  dasar  Negara  Indonesia,  maka  posisi  Pancasila  adalah sumber  dari  segala  sumber  hukum  dalam  tatanan  peraturan  di  Indonesia.  Sehingga  kedudukan  hukum Pancasila  ditempatkan  pada  tempat  yang  supreme  atau  kedudukan  paling  tinggi  dalam  sistem  hukum Indonesia.  Walaupun  dalam  perkembangannya  hingga  saat  ini  beberapa  kodifikasi  hukum  Indonesia masih menggunakan hukum warisan kolonial Belanda, namun kedudukan Pancasila dalam hal ini harus menjadi  pedoman  serta  arahan  bagi  seluruh  masyarakat  dalam  merumuskan  dan  menyempurnakan
seluruh  aturan  hukum  yang  ada  di  Indonesia.  Melihat  sifat  hukum  yang  juga  harus  dinamis  untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, maka setiap bentuk perubahan yang dilakukan harus disesuaikan  dengan  aspirasi  serta  kebutuhan  masyarakat.  Dalam  mewujudkan  cita-cita  bangsa  menjadi masyarakat  adil  dan  sejahtera  maka  Pancasila  wajib  menjadi  acuan  pembangunan  hukum.  Untuk mendukung tujuan tersebut peran penegakan hukum dan partisipasi aktif masyarakat sangat dinantikan juga dalam agenda membangun budaya tertib hukum di negara ini. Sesuai kondisi yang berkembang itu sudah  barang  tentu  semua  produk  kebijakan  atau  aturan  hukum  yang  ada  di  Indonesia  harus  berpijak pada nilai Pancasila. Namun dalam praktik bernegara perumusan serta penerapan produk hukum banyak persoalan  yang  belum  terselesaikan  yang  juga  disebabkan  adanya  pengaruh  globalisasi. Persoalanpersoalan tersebut meninggalkan masalah yang sangat kompleks seperti masalah KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) ataupun masuknya budaya asing yang berdampak pada perubahan budaya warisan leluhur  yang  berisikan  nilai  kebaikan  di  masyarakat.  Perubahan  tersebut  tentunya  membawa  dampak pada  kehidupan  kontemporer  yang  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  mempengaruhi perkembangan hukum di Indonesia (A.Barlian & Herista, 2021).
Artinya  kalau  penulis  generasisasikan  dengan  fenomena  pada  saat  ini  pendidikan  di  Indonesia memasuki  era  4.0.  Trend  pendidikan  Indonesia  saat  ini  yaitu online  learning (Ahmad,  2018)  yang menggunakan  internet  sebagai  penghubung  antara  pengajar  dan  murid.  Pendidikan  adalah  proses perubahan  tingkah  laku,  penambahan  ilmu  pengetahuan  dan  pengalaman  hidup  agar  peserta  didik menjadi  lebih  dewasa  dalam  pemikiran  dan  sikap.  Pendidikan  di  era  digital  saat  ini  sangatlah  pesat, kemajuan dalam bidang teknologi tidak hanya dinikmati oleh orang dewasa saja, anak-anak usia sekolah dasar  juga  sudah  bisa  menikmati  dari  hasil  perkembangan  teknologi  saat  ini.  Teknologi  banyak dimanfaatkan  dalam  dunia  pendidikan,  sebagai  sarana  dan  prasarana  interaksi  antara  pendidik  dan peserta  didik.  Dengan  lahirnya  society  5.0  diharapkan  dapat  membuat  teknologi  dibidang  pendidikan yang tidak merubah peran guru ataupun pengajar dalam mengajarkan pendidikan moral dan keteladanan bagi  para  peserta  didik.  Tujuan  penulisan  ini  yaitu  untuk  mengetahui  kesiapan  Indonesia  dalam menghadapi  society  5.0  dibidang  pendidikan.  Dengan  demikian  terlihat  ketertarikan  peneliti  untuk membedah  dan  membahas  mengenai  kajian  Profil  Pelajar  Pancasila  di  era  human  society  5.0  dengan rumusan  masalah  yang  diangkat  yaitu  bagaimana  intensifikasi  profil  pelajar  Pancasila  pada  dunia pendidikan  di  era  human  society  5.0?;  dan  bagaimana  implikasi  Profil  Pelajar  Pancasila  terhadap ketahanan pribadi siswa di lapangan dalam menghadapi di era human society 5.0?.

## Ketimpangan Sosial Pendidikan
Pendidikan  yang  telah  diatur  oleh  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menjadi hak dasar bagi seluruh  warga negara Indonesia untuk mendapatkan  pendidikan secara merata dan maksimal, sebagai hak dasar maka negara yang dalam hal ini pemerintah yang menjadi penanggung jawab  harus  memenuhi  hak  mendapatkan  pendidikan  tersebut  dengan  baik.  Di  Indonesia  telah menyatakan pentingnya pendidikan terhadap seluruh warga negara Indonesia, hal ini sebagaimana telah diamanatkan di dalam UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yakni setiap warga negara berhak  mendapatkan  pendidikan  dan  Pemerintah  mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu  sistem pendidikan  nasional  yang  meningkatkan  keimanan,  dan  ketaqwaan  serta  akhlak  mulia  dalam  rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Fungsi  pendidikan  nasional  yang  ditegaskan  dalam  UU  Sisdiknas  mengisyaratkan  tiga  ranah tujuan sebagai tujuan utuh pendidikan yang harus di capai. Ketiga ranah itu adalah pengembangan watak dan  peradaban  bangsa,  pencerdasan  kehidupan  bangsa,  dan  pengembangan  potensi  peserta  didik. (Sunaryo,  2009)  Oleh  karena  itu,  perlu  dikemukakan  mengenai  faktor-faktor  yang  menyebabkan terjadinya  ketimpangan  sosial  dalam  bidang  pendidikan.  Beberapa  faktor  tersebut  secara  lengkap dijelaskan sebagai berikut:
Rendahnya  kualitas  sarana  sekolah .  Sarana  sebagai  salah  satu  penunjang  kebutuhan keberlangsungan  pendidikan  menjadi  bagian  penting,  seperti  gedung  sekolah,  media  belajar,  fasilitas perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain. Sarana pembelajaran menjadi terpuruk atau rendah terutama bagi  penduduk  yang  di  daerah  terpencil/pelosok.  Jika  dibandingkan  dengan  dengan  kualitas  fisik  yang berada di kota-kota besar, mereka memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai, mulai dengan pembangunan gedung, media belajar yang lengkap, dan sebagainya. Berkenaan dengan pemikiran yang disampaikan oleh penulis dimana rendahnya kualitas sarana sekolah dapat menyebabkan ketimpangan sangat jelas terlihat dari  sekolah  yang  ada  di  kota  maupun  di  desa  yang  dilihat  dari  fasilitas  sekolah  yang  mereka  miliki. Rendahnya  kualitas  guru .  Kualitas  pendidikan  dapat  ditentukan  dengan  sumber  daya  manusia (pengajar/guru/dosen) yang memiliki kompetensi dalam menjalankan pendidikan kepada peserta didik. Tenaga pengajar (guru) menjadi harapan bagi peserta didik untuk dapat mentransfer ilmu pengetahuan. Secara kualitas mutu guru di negara ini pada umumnya masih rendah. Para guru di Indonesia kurang bisa memainkan  fungsinya  dengan  optimal.  Kurangnya  pengoptimalan  yang  dilakukan  guru  diseb  abkan
karena pemerintah masih kurang memperhatikan para pengajar, khususnya dalam upaya meningkatkan profesionalismenya.  Sedangkan  secara  kuantitatif  sebenarnya  jumlah  guru  di  Indonesia  relatif  tidak buruk. (Anwar, 2017)
Rendahnya kesadaran kebersihan sekolah Selain itu juga disebutkan oleh (Hidayat, M 2014) bahwa  kebersihan  kantin  sekolah  masih  jauh  dari  prinsip  hygiene  sanitasi  makanan.  Selain  itu  akibat tidak  cukup  tersedianya  fasilitas  dasar  sanitasi  tersebut  akan  mempengaruhi  aspek  lingkungan  fisik sekolah  yang  lain  seperti  pengelolaan  sampah  yang  tidak  benar.  Dampak  lain  dari  tidak  tersedianya tempat sampah yang disebutkan penulis menyebabkan sampah berserakan dan halaman sekolah menjadi kotor dan meningkatkan distribusi lalat, tikus dan vektor penyakit lainnya.
Faktor  infrastruktur .  Infrastruktur  merupakan  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi keberhasilan  penyelenggaraan  pendidikan.  Aspek  infrastruktur  yang  berkaitan  dengan  tercapainya pendidikan tidak hanya jumlah dan kondisi fisik sekolah, akan tetapi mengenai aksesibilitas menuju lokasi sekolah  yang  memberikan  kemudahan  bagi  peserta  didik  (Anwar,  2017).  Hal  ini  menjadi  bertolak belakang dengan daerah yang berada di pelosok, sehingga akses menuju sekolah sulit untuk ditempuh dan cenderung menghambat kelancaran proses belajar dari peserta didik.
Jumlah  dan  kualitas  buku  (referensi). Buku  atau  referensi  merupakan  unsur  yang  mampu membantu peserta didik dan tenaga pengajar untuk memudahkan proses belajar mengajar. Ketersediaan dan kualitas buku  menjadi  penting untuk keberlangsungan pendidikan, sebagaimana disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, buku dan sumber  belajar  lainnya,  bahan  habis  pakai,  serta  perlengkapan  lain  yang  diperlukan  untuk  menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. (Riana, 2015)
Mahalnya biaya pendidikan . Biaya pendidikan menjadi acuan dalam mendapatkan pendidikan dengan  kualitas  masing-masing,  seperti  biaya  sekolah  yang  mahal  akan  mendapatkan  banyak  fasilitas yang sangat memadai sebagai penunjang, sebaliknya biaya yang murah hanya terdapat fasilitas penunjang seadanya. Adanya anggaran yang diberikan oleh pemerintah diharapkan dapat memberikan keringanan biaya  khususnya  bagi  masyarakat  ekonomi  menengah  ke  bawah.  Namun  realitasnya,  selama  ini  belum dapat dimaksimalkan anggaran tersebut dan belum ada pemerataannya.
Standarisasi  Pendidikan  yakni  Sekolah  Berstandar  Nasional  (SBN)  dan  Rintisan  Sekolah Bertaraf  Internasional  (RSBI) .  Faktor  ini  menjadi  sorotan  yang  berdampak  pada  kesenjangan  sosial yang  terjadi  di  masyarakat.  Adanya  pengelompokan  sekolah  tersebut  berdampak  pada  mutu  dan pelayanan  yang  diberikan,  pemerintah  sebagai  pemangku  kebijakan  harus  berdasar  pada  landasan konstitusional bahwa pendidikan adalah hak warga negara, artinya pemenuhan hak pendidikan tersebut harusnya  sama  tidak  ada  perbedaan  satu  dengan  lainnya.  Kebijakan  pemerintah  mengenai  RSBI  justru menciptakan kesenjangan yang mencolok mengenai mutu dan pelayanan pendidikan. Pada dasarnya mutu pendidikan  yang  baik  bukan  hanya  untuk  sekelompok  orang,  melainkan  untuk  semua  anak  bangsa. (Hidayat, 2017)

## Pendidikan Karakter
Pertanyaan  yang  selalu  hadir  dalam  diri  penulis  makalah  ini  ketika  berhadapan  dengan  arti penting  pendidikan  karakter: Mengapa perlu pendidikan karakter?  Apakah ”karakter” dapat dididikkan? Karakter  apa  yang  perlu  dididikkan?  Bagaimana  mendidikkan  aspek-aspek  karakter  secara  efektif? Bagaimana mengukur keberhasilan sebuah pendidikan karakter? Siapa yang harus melakukan pendidikan karakter?  Bagaimana  hubungannnya  dengan  bidang  studi  lainnya? Pertanyaan-pertanyaan  tersebut kembali  diperkuat  oleh  kebijakan  yang  menjadikan  pendidikan  karakter  sebagai  ”program”  pendidikan nasional  di  Indonesia  terutama  dalam  Kementerian  Pendidikan  Nasional  Kabinet  Indonesia  Bersatu  II. ”Pendidikan  karakter”  bukanlah  hal  baru dalam  sistem  pendidikan  nasional  Indonesia.  Namun,  jagad pendidikan  Indonesia  kembali  diramaikan  dengan  kebijakan  Kementerian  Pendidikan  Nasional  yang mengusung pendidikan karakter lima tahun ke depan melalui Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional  2010-2014.  Masih  kental  di  ingatan  kalangan  pendidikan  kita  di  awal  Pemerintahan  Presiden Abdurrahman Wahid, ketika itu Menteri Pendidikan Nasional Yahya Muhaimin, berusaha menghidupkan pendidikan watak dan budi pekerti – sebagai amanat Garis-garis Besar Haluan Negara 1999 — terutama untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Pemeo  lama  di  dunia  pendidikan  nasional  Indonesia  yang  mengatakan  bahwa  “ganti  menteri, maka  ganti  kurikulum  atau  ganti  kebijakan,”  menyiratkan  sedikitnya  dua  hal.  Pertama,  persoalan pendidikan akan selalu dikaitkan dengan arah politik atau kebijakan pendidikan nasional, sehingga antara pendidikan  dan  politik  selalu  berhubungan  sangat  kuat.  Kedua,  ada  penyederhanaan  anggapan  bahwa persoalan  pendidikan  seakan  hanya  sebatas  masalah  kurikuler  atau  urusan  kurikulum  lembaga pendidikan  formal.  Ada  beberapa  penamaan  nomenklatur  untuk  merujuk  kepada  kajian  pembentukan karakter peserta didik, tergantung kepada aspek penekanannya. Di antaranya yang umum dikenal ialah: Pendidikan  Moral,  Pendidikan  Nilai,  Pendidikan  Relijius,  Pendidikan  Budi  Pekerti,  dan  Pendidikan
Karakter itu sendiri. Masing-masing penamaan kadang-kadang digunakan secara saling bertukaran ( inter- exchanging ),  misal  pendidikan  karakter  juga  merupakan  pendidikan  nilai  atau  pendidikan  relijius  itu sendiri  (Kirschenbaum,  2000).  Sebagai  kajian  akademik,  pendidikan  karakter  tentu  saja  perlu  memuat syarat-syarat keilmiahan akademik seperti dalam konten (isi), pendekatan dan metode kajian. Di sejumlah negara  maju,  seperti  Amerika  Serikat  terdapat  pusat-pusat  kajian  pendidikan  karakter  (Character Education  Partnership;  International  Center  for  Character  Education).  Pusat-pusat  ini  telah mengembangkan model, konten,  pendekatan dan instrumen evaluasi pendidikan  karakter. Tokoh-tokoh yang  sering  dikenal  dalam  pengembangan  pendidikan  karakter  antara  lain  Howard  Kirschenbaum, Thomas  Lickona,  dan  Berkowitz.    Pendidikan  karakter  berkembang  dengan  pendekatan  kajian multidisipliner: psikologi, filsafat moral/etika, hukum, sastra/humaniora.
Terminologi  ”karakter”  itu  sendiri  sedikitnya  memuat  dua  hal: values (nilai-nilai)  dan kepribadian.  Suatu  karakter  merupakan  cerminan  dari  nilai  apa  yang  melekat  dalam  sebuah  entitas. ”Karakter  yang  baik”  pada  gilirannya  adalah  suatu  penampakan  dari  nilai  yang  baik  pula  yang  dimiliki oleh  orang  atau  sesuatu,  di  luar  persoalan  apakah  ”baik”  sebagai  sesuatu  yang  ”asli”  ataukah  sekadar kamuflase. Dari hal ini, maka kajian pendidikan karakter akan bersentuhan dengan wilayah filsafat moral atau  etika  yang  bersifat  universal,  seperti  kejujuran.  Pendidikan  karakter  sebagai  pendidikan  nilai menjadikan “ upaya eksplisit mengajarkan nilai-nilai, untuk membantu  siswa mengembangkan disposisi- disposisi  guna  bertindak    dengan  cara- cara  yang  pasti”  (Curriculum  Corporation,  2003:  33).  Persoalan baik  dan  buruk,  kebajikan-kebajikan,  dan  keutamaan-keutamaan  menjadi  aspek  penting  dalam pendidikan karakter semacam ini.
Sebagai  aspek  kepribadian,  karakter  merupakan  cerminan  dari  kepribadian  secara  utuh  dari seseorang:  mentalitas,  sikap  dan  perilaku.  Pendidikan  karakter  semacam  ini  lebih  tepat  sebagai pendidikan budi pekerti. Pembelajaran tentang tata-krama, sopan santun, dan adat-istiadat, menjadikan pendidikan karakter semacam ini lebih menekankan kepada perilaku-perilaku aktual tentang bagaimana seseorang  dapat  disebut  berkepribadian  baik  atau  tidak  baik  berdasarkan  norma-norma  yang  bersifat kontekstual dan kultural (Samsuri,2011).
Bagaimana  pendidikan  karakter  yang  ideal?  Dari  penjelasan  sederhana  di  atas,  pendidikan karakter  hendaknya  mencakup  aspek  pembentukan  kepribadian  yang  memuat  dimensi  nilai-nilai kebajikan  universal  dan  kesadaran  kultural  di  mana  norma-norma  kehidupan  itu  tumbuh  dan berkembang.  Ringkasnya,  pendidikan  karakter  mampu  membuat  kesadaran  transendental  individu mampu terejawantah dalam perilaku yang konstruktif berdasarkan konteks kehidupan di mana ia berada: Memiliki kesadaran global, namun mampu bertindak sesuai konteks lokal.

## Perpektif Pendidikan Karakter
Pendidikan  karakter  sebagai  sebuah  program  kurikuler  telah  dipraktekan  di  sejumlah  negara. Studi  J.  Mark  Halstead  dan  Monica  J.  Taylor  (2000)  menunjukkan    bagaimana  pembelajaran  dan pengajaran nilai-nilai sebagai cara membentuk karakter terpuji telah dikembangkan di sekolah-sekolah di Inggris.  Peran  sekolah  yang  menonjol  terhadap  pembentukan  karakter  berdasarkan  nilai-nilai  tersebut ialah dalam dua hal yaitu:
to  build  on  and  supplement  the  values  children  have  already  begun  to  develop  by  offering  further exposure to a range of values that are current in society (such as equal opportunities and respect for diversity);  and  to  help  children  to  reflect  on,  make  sense  of  and  apply  their  own  developing  values (Halstead dan Taylor, 2000: 169).
Untuk  membangun  dan  melengkapi  nilai-nilai  yang  telah  dimiliki  anak  agar  berkembang sebagaiamana  nilai-nilai  tersebut  juga  hidup  dalam  masyarakat,  serta  agar  anak  mampu  merefleksikan, peka,  dan  mampu  menerapkan  nilai-nilai  tersebut,  maka  pendidikan  karakter  tidak  bisa  berjalan sendirian. Dalam kasus di Inggris, review penelitian tentang pengajaran nilai-nilai selama dekade 1990-an memperlihatkan  bahwa  pendidikan  karakter  yang  diusung  dengan  kajian  nilai-nilai  dilakukan  dengan program  lintas  kurikulum.  Halstead  dan  Taylor  (2000:  170-173)  menemukan  bahwa  nilai-nilai  yang diajarkan  tersebut  juga  disajikan  dalam  pembelajaran Citizenship ; Personal, Social and Health Education (PSHE); dan mata pelajaran lainnya seperti Sejarah, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Alam dan Geografi, Desain dan Teknologi, serta Pendidikan Jasmani dan Olahraga.
”Karakter  warga  negara  yang  baik”  merupakan  tujuan  universal  yang  ingin  dicapai  dari pendidikan kewarganegaraan di negara-negara manapun di dunia. Meskipun terdapat ragam nomenklatur pendidikan  kewarganegaraan  di  sejumlah  negara  (Kerr,  1999;  Cholisin,  2004;  Samsuri,  2004,  2009) menunjukkan  bahwa  pembentukan  karakter  warga  negara  yang  baik  tidak  bisa  dilepaskan  dari  kajian
pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Sebagai contoh, di Kanada pembentukan karakter warga negara yang baik melalui pendidikan kewarganegaraan diserahkan kepada pemerintah negara-negara bagian. Di negara bagian Alberta (Kanada) kementerian pendidikannya telah memberlakukan kebijakan pendidikan karakter  bersama-sama  pendidikan  karakter  melalui  implementasi  dokumen The  Heart  of  the  Matter: Character and Citizenship Education in Alberta Schools (2005). Dalam konteks Indonesia, di era Orde Baru pembentukan  karakter  warga  negara  nampak  ditekankan  kepada  mata  pelajaran  seperti  Pendidikan Moral Pancasila (PMP) maupun Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) bahkan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Di era pasca-Orde Baru, kebijakan pendidikan karakter pun ada upaya untuk ”menitipkannya” melalui Pendidikan Kewarganegaraan di samping Pendidikan Agama.
Persoalannya apakah nilai-nilai pembangun karakter yang diajarkan dalam setiap mata pelajaran harus  bersifat  ekplisit  ataukah  implisit  saja?  Temuan  Halstead  dan  Taylor  (2000)  pun  menampakkan perdebatan terhadap klaim-klaim implementasi pengajaran nilai-nilai moral dalam Kurikulum Nasional di Inggris  (terutama  di  era  Pemerintahan  Tony  Blair).  Klaim-klaim  tersebut  antara  lain  menyatakan pentingnya:
• Sejarah sebagai sebuah alat untuk membantuk siswa mengembangkan toleransi atau komitmen rasional terhadap nilai-nilai demokratis.
• Bahasa  Inggris sebagai  alat  untuk  membantu  siswa  mengembangkan  kemandirian  dan menghormati orang lain
• Pengajaran  Bahasa  Modern untuk  menjamin  kebenaran  dan  integritas  personal  dalam berkomunikasi
• Matematika sebagai alat untuk membantu siswa mengembangkan tanggung jawab sosial
• Ilmu  Alam dan Geografi sebagai  alat  untuk  membantu  siswa  mengembangkan  sikap-sikap tertentu terhadap lingkungan
• Desain  dan  Teknologi sebagai  alat  untuk  membantu  siswa  mengembangkan  nilai-nilai multikultural dan anti-rasis
• Ekspresi  Seni sebagai  alat  untuk  membantu  siswa  mengembangkan  kualitas  fundamental kemanusiaan dan tanggapan spiritual terhadap kehidupan
• Pendidikan  Jasmani  dan  Olah  Raga sebagai  alat  untuk  membantu  siswa  mengembangkan kerjasama dan karakter bermutu lainnya (diadaptasikan dari Halstead dan Taylor, 2000: 173).
Paparan tersebut memperkuat alasan bahwa pendidikan karakter merupakan program aksi lintas kurikulum. Dengan demikian, pendidikan karakter dapat diselenggarakan sebagai program kurikuler yang berdiri sendiri ( separated subject ) dan lintas kurikuler ( integrated subject ) . Namun, pendidikan karakter juga  dapat  dilaksanakan  semata-mata  sebagai  bagian  dari  program  ekstra-kurikuler  seperti  dalam kegiatan  kepanduan,  layanan  masyarakat  ( community service ),  maupun  program civic voluntary dalam tindakan insidental seperti relawan dalam mitigasi bencana alam.
Pendidikan  karakter  sebagai  sebuah  program  kurikuler  dapat  didekati  dari  perspektif programatik maupun teoritis.

## a.  Perspektif programatik
1. Habit versus Reasoning . Beberapa perspektif menekankan kepada pengembangan penalaran dan refleksi  moral  seseorang,  perspektif  lainnya  menekankan  kepada  mempraktikan  perilaku kebajikan  hingga  menjadi  kebiasaan  (habitual).  Adapula  yang  melihat  keduanya  sebagai  hal penting.
2. ”Hard” versus ”Soft” virtues .  Pertanyaan-pertanyaan:  apakah  disiplin  diri,  kesetiaan  (loyalitas) sungguh-sungguh  penting?  atau,  apakah  kepedulian,  pengorbanan,  persahabatan  sangat penting? Kecenderungannya untuk menjawab YA untuk kedua pertanyaan tersebut.
3. Focus  on  the  individual  versus  on  the  environment  or  community .  Apakah  karakter  yang tersimpan pada individu ataukah karakter yang tersimpan dalam norma-norma dan pola-pola kelompok  atau  konteks?  Jawabnya,  memilih  kedua-duanya  (Schaps  &  Williams,  1999  dalam Williams, 2000: 35).
b. Perspektif Teoritis
1. Community of care (Watson)
2. constructivist approach to sociomoral development (DeVries)
3. child development perspectives (Berkowitz)
4. eclectic  approach (Lickona)
5. traditional perspective (Ryan)  (the  National  Commission  on  Character  Education  dalam  Williams, 2000: 36)

## Instrumen Efektivitas Pendidikan Karakter
Character Education Partnership (2003) telah mengembangkan standar mutu Pendidikan Karakter sebagai alat evaluasi diri terutama bagi lembaga (sekolah/kampus) itu sendiri.  Instrumen berupa skala Likert (0 – 4) dengan memuat 11 prinsip sebagai berikut:
1. Effective  character education promotes core ethical values as the basis of  good character.
2.  Effective    character  education  defines  “character”  comprehensively  to  include  thinking,  feeling  and behavior.
3. Effective  character education uses a comprehensive, intentional, and proactive approach to character development.
4. Effective  character education creates a caring school community.
5. Effective  character education provides students with opportunities for moral action.
6. Effective  character education includes a meaningful and challenging academic curriculum that respects all learners, develops their character, and helps them succeed.
7. Effective  character education strives to develop students’ self -motivation.
8. Effective  character education engages the school staff as a learning and moral community that shares responsibility for character  education and attempts to adhere to the same  core values that guide the education of students.
9. Effective  character education fosters shared moral leadership and long-range support of the character education initiative.
10. Effective  character education engages families and community members as partners in the character- building effort.
11.  Effective    character education  assesses  the  character  of  the  school,  the  school  staff’s  functioning  as character educators, and the extent to which students manifest good character. (Character  Education Partnership, 2003:5-15)
Jika ke-11 prinsip tersebut diadaptasikan  sebagai cara mengukur efektivitas pendidikan karakter di FISE UNY, maka pendidikan karakter di FISE UNY telah diupayakan untuk:
1.  mempromosikan  inti  nilai-nilai  etis  sebagai  dasar  karakter  yang  baik  (nilai-nilai  etis  yang  pokok dapat berasal dari ajaran agama, kearifan lokal, maupun falsafah bangsa).
2.  mengartikan  “karakter”  secara  utuh  termasuk  pemikiran,  perasaan  dan  perilaku  (cipta,  rasa,  karsa dan karya dalam slogan pendidikan di UNY).
3. menggunakan pendekatan yang komprehensif, bertujuan dan proaktif untuk perkembangan karakter.
4. menciptakan suatu kepedulian pada masyarakat kampus.
5. memberikan para mahasiswa peluang untuk melakukan tindakan moral.
6.  memasukkan  kurikulum  akademik  yang  bermakna  dan  menantang  dengan  menghormati  semua peserta didik, mengembangkan kepribadiannya, dan membantu mereka berhasil.
7. mendorong pengembangan motivasi diri mahasiswa.
8.  melibatkan  staf/karyawan  kampus  sebagai  komunitas  pembelajaran  dan  moral  yang  berbagi tanggungjawab  untuk  pendidikan  karakter  serta  berupaya  untuk  mengikuti  nilai-nilai  inti  yang sama yang memandu pendidikan para mahasiswa.
9.  memupuk  kepemimpinan  moral  dan  dukungan  jangka-panjang  terhadap  inisiatif  pendidikan karakter.
10. melibatkan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam upaya pembangunan karakter.
11.  menilai  karakter  kampus,  fungsi  staf  kampus  sebagai  pendidik  karakter,  dan  memperluas kesempatan para mahasiswa untuk menampilkan karakter yang baik. (Samsuri, 2011)
Efektivitas  implementasi  program  juga  dipengaruhi  oleh  bagaimana  strategi-strategi pembelajarannya  dilakukan.   Ada  beberapa model dan  strategi pembelajaran  pendidikan karakter yang dapat dipergunkan, antara lain:
1. Consensus building (Berkowitz, Lickona)
2. Cooperative learning (Lickona, Watson, DeVries, Berkowitz)
3. Literature (Watson, DeVries, Lickona)
4. Conflict resolution (Lickona, Watson, DeVries, Ryan)
5. Discussing and Engaging students in moral reasoning.
6. Service learning (Watson, Ryan, Lickona, Berkowitz) (Williams, 2000: 37)
Di  luar  model  pembelajaran  karakter  tersebut,  ada  beberapa  model  penting  lainnya  sehingga pendidikan  karakter  dapat  efektif.  Mengikuti  Halstead  dan  Taylor  (2000),  pertama,  adalah  pendidikan karakter  melalui  kehidupan  sekolah/kampus;  Visi-misi  sekolah/kampus;  teladan  guru/dosen,  dan penegakan  aturan-aturan  dan  disiplin.  Model  ini  menekankan  pentingnya  dibangun  kultur sekolah/kampus yang  kondusif untuk penciptaan iklim moral yang diperlukan sebagai direct instruction , dengan melibatkan semua komponen penyelenggara pendidikan. Ini sebenarnya mirip dengan kesebelas instrumen efektivitas pendidikan karakter yang dirumuskan oleh Character Education Partnership (2003) di atas (Samsuri,2011)
Kedua,  penggunaan  metode  di  dalam  pembelajaran  itu  sendiri.  Metode-metode  yang  dapat diterapkan  antara  lain  dengan problem solving, cooperative learning dan experience-based projects yang diintegrasikan  melalui  pembelajaran  tematik  dan  diskusi  untuk  menempatkan  nilai-nilai  kebajika  ke dalam praktek kehidupan, sebagai sebuah pengajaran bersifat formal (Halstead dan Taylor, 2000:  181). Metode bercerita, Collective Worship (Beribadah secara Berjamaah) , Circle Time (Waktu lingkaran), Cerita Pengalaman Perorangan, Mediasi Teman Sebaya, atau pun Falsafah untuk Anak ( Philosophy for Children ) dapat digunakan sebagai alternatif pendidikan karakter (Halstead dan Taylor, 2000).
Sejalan  dengan  pendapat  di  atas,  Dirjen  Pendidikan  Agama  Islām  Kementrian  Agama  Republik Indonesia  mengemukakan  bahwa  karakter  (character)  dapat  diartikan  sebagai  totalitas  ciri-ciri  pribadi yang  melekat  dan  dapat  diidentifikasi  pada  perilaku  individu  yang  bersifat  unik,  artinya  dapat membedakan  antara  sifat  satu  individu  dengan  yang  lainnya  (Mulyasa:  2011).  Adapun  pendidikan karakter  merupakan  usaha  yang  disengaja  untuk  membantu  seseorang  memahami  segala  sifatsifat kejiwaan,  akhlak,  watak  yang  mampu  menjadikan  seseorang  sebagai  manusia  yang  berkarakter (Megawangi:  2007).  Untuk  itu  semua,  perlu  adanya  penguatan  agar  karakter  dalam  diri  dan  karakter bangsa  tetap  terjaga  di  era  modern  revolusi  ini.  Gerakan  Penguatan  Pendidikan  Karakter  (PPK)  selain merupakan  kelanjutan  dan  kesinambungan  dari  Gerakan  Nasional  Pendidikan  Karakter  Bangsa  Tahun 2010 juga merupakan bagian integral Nawacita. Dalam hal ini butir 8 Nawacita: Revolusi Karakter Bangsa dan Gerakan Revolusi Mental dalam pendidikan yang hendak mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk  mengadakan  perubahan  paradigma,  yaitu  perubahan  pola  pikir  dan  cara  bertindak,  dalam mengelola  sekolah.  Untuk  itu,  Gerakan  PPK  menempatkan  nilai  karakter  sebagai  dimensi  terdalam pendidikan yang membudayakan dan memberadabkan para pelaku pendidikan.

## Pancasila Sebagai Weltanschauung
Pancasila lahir dari berbagai pandangan hidup yang berkembang dan mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Namun hal ini justru menjadi sebuah karakteristik Indonesia yang memang elemen- elemen  pembentuk  bangsa  yang  bersifat  diversity.  Berbagai  pandangan  hidup  yang  muncul  dari banyaknya  suku  bangsa  serta  golongan  tidak  berdiri  sendiri,  namun  mengandung  unsur  kesatuan  yang mempunyai koherensi untuk dijadikan haluan bersama. Berdasarkan hal tersebut, maka pandangan hidup sudah  seharusnya dirumuskan secara sistematik dan rasional, sehingga lahir Pancasila sebagai Ideologi Negara. Di samping hal itu  dapat dijelaskan bahwa  pandangan hidup seluruh  bangsa tidak selalu  sama. Dengan manusia berfilsafat, akan mencoba menggali realitas dengan pemikiran yang sedalam-dalamnya untuk mendapatkan hakikat sesuatu  termasuk juga tentang pemikiran filosofi Pancasila. Pancasila yang sejak dirumuskan diyakini sebagai sebuah pandangan hidup bangsa, dijadikan prinsip dasar negara yang mempunyai makna dan syarat dengan nilai-nilai kemasyarakatan menjadi tempat rujukan dalam mencari petunjuk bagi berbagai disiplin ilmu pengetahuan (Pratiwi, 2020). Kita mungkin menyadari bahwa konsep Pancasila  sebagai  nilai  yang  ada  dalam  kehidupan  sehari-hari  masyarakat  Indonesia  semakin  tergerus oleh perkembangan zaman.
Walaupun  secara  kenyataan  perkembangan  zaman  yang  disebabkan  pengaruh  globalisasi termasuk  juga  revolusi  industri  semakin  menyudutkan  kebudayaan,  volkgeist  (jiwa  bangsa)  maupun karya lampau sebagai warisan para pendiri bangsa yang dahulu ada. Upaya untuk memperkuat realisasi nilai Pancasila pada tatanan kehidupan masyarakat menjadi sebuah agenda penting yang wajib dijalankan oleh bangsa ini, bisa melalui penguatan seni, budaya, agama, dan dapat juga melalui kegiatan sosial pada komunitas sosial yang ada di masyarakat. Pentingnya membuka akses partisipasi masyarakat secara luas semakin mempermudah pembangunan karakter masyarakat berjiwa Pancasila sehingga bangsa Indonesia akan  memiliki  ciri  khusus  yang  disesuaikan  dengan  nilai  yang  telah  ada  dan  hidup  selaras  dengan kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Di  satu  sisi  dalam  kondisi  tertentu  bentuk  partisipasi  masyarakat akan membangun sikap korektif pada penyelenggaraan kepemimpinan di jajaran elit untuk mewujudkan penyelenggaraan  kehidupan  bernegara  yang  seimbang  sesuai  dengan  jiwa  Pancasila  (Abidin,  2020) Selaras  dengan  pernyataan  di  atas,  Safitri  &  Dewi  (2021)  menjelaskan  bahwa  Pancasila  sebagai
weltanschauung  dapat  dikatakan  bahwa  nilai  yang  termuat  di  dalam  Pancasila  sejatinya  merupakan sesuatu  yang  telah  lama  ada  lalu  berkembang  dalam  kehidupan  masyarakat  Indonesia  yang  kemudian disepakati  untuk  menjadi  sebuah  dasar  Negara.  Weltanschauung  merupakan  pandangan  dunia  yang  di dalamnya  terdapat  ajaran  tentang  makna  serta  tujuan  hidup  manusia  untuk  mewujudkan  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  yang  sejahtera.  Nilai-nilai  dari  pancasila  memuat  etika  sebagai  pedoman kehidupan secara bersama atau sebagai pedoman secara praktis bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Jiwandono & Nurbeni (2019) juga menyampaikan hal serupa bahwa nilai-nilai pancasila menjadi sebuah etika  dalam  kehidupan  bersama  bangsa  Indonesia.  Masyarakat  Indonesia  dapat  mewujudkan  nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari seperti di dalam hubungan keyakinan atau berketuhanan yang di  setiap  agama  apapun  mengajarkan  saling  toleransi  dan  menghargai  walaupun  berbeda  keyakina. Namun  di  dalam  perjalanan  atas  pengakuan  sebagai  sebagai  Weltanschauung,  Pancasila  menghadapi banyak tantangan dalam upaya mempertahankan eksistensi dan konsistensinya.
Tantangan  terbesar  bagi  pelaksanaan  nilai  Pancasila  dalam  kehidupan  sehari-hari  justru  dari  faktor internal yaitu merosotnya nilai-nilai kebangsaan Indonesia seperti adanya krisis multidimensi di berbagai bidang terutama karakter masyarakatnya. Beberapa di antaranya lunturnya keakraban berbangsa, tidak diperhatikannya nilai-nilai agama serta kebudayaan, budaya tolong menolong dan toleransi umat semakin rendah,  semakin  meluasnya  paham  radikalisme  dan  terorisme  serta  rasa  nasionalisme  dan  patriotisme yang  semakin  hilang.  Pancasila  dirumuskan  setelah  menelaah  dan  meneliti  nilai-nilai  yang  sejak  lama hidup di sekitar rakyat Indonesia. Sebagaimana keberagaman manusia Indonesia itu sebagai sesuatu yang telah diberikan (given) dari Tuhan, begitu juga Pancasila. Seperti yang disampaikan oleh Soekarno dalam Pidatonya di istana Negara pada tahun 1960, beliau menjelaskan bahwa Pancasila merupakan rumusan nilai-nilai  yang  telah  di  gali  dari  kehidupan  masyarakat  Indonesia  sendiri  menembus  masa  sebelum kemerdekaan  ,  masa  kerajaan  yang  pernah  ada  dan  melewati  zaman  persebaran  dan  perkembangan agama  bahkan  melewati  zaman  dimana  orang  Indonesai  belum  mengenal  Agama.  Sila-sila  yang  ada merupakan  kepribadian  bangsa  Indonesia  seperti  kebutuhan  manusia  akan  religiusitas(ketuhanan), kehidupan  bersama  orang  lain  sebagai  makhluk  sosial,  gotong  royong,  ingin  mendapatkan  kehidupan yang nyaman dan berkeadilan (Yuwono, 2020).

## Profil Pelajar Pancasila
Profil  Pelajar  Pancasila  sesuai  Visi  dan  Misi  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan (Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi)  sebagaimana  tertuang  dalam  dengan Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  22  Tahun  2020  tentang  Rencana  Strategis Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Tahun  2020- 2024,  bahwa  “Pelajar  Pancasila  adalah perwujudan  pelajar  Indonesia  sebagai  pelajar  sepanjang  hayat  yang  memiliki  kompetensi  global  dan berperilaku sesuai dengan nilainilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif”.

## Pendidikan Indonesia pada Era Revolusi Industri 4.0
Era  Revolusi  Industri  4.0  merupakan  era  dimana  teknologi  informasi  berkembang  pesat  dan mewarnai setiap kehidupan manusia. Era revolusi industri 4.0 ditandai dengan berkembangnya internet of things yang merambah diberbagai bidang kehidupan masyarakat saat ini. Salah satu nya yaitu dibidang pendidikan.  Oleh  sebab  itu  ada  beberapa  upaya  yang  perlu  dilakukan  1)  revitasisasi  kurikulum,  2) pemanfaatan  teknologi  informasi  yang  tepat.  Menurut  Muhadjir  Effendy  (Mendikbud)  bahwa merambahnya  revousi  industri  4.0  masuk  ke  dalam  dunia  pendidikan  maka  diperlukan  perbaikan kurikulum dengan peningkatan kompetensi peserta didik, antara lain (Yusnaini, 2019): 1) Critical thinking 2) Creativity and innovation 3) Interpersonal skill and communication 4) Teamword and collaboration 5) Confident  Seiring  dengan  berkembangnya  teknologi,  cara  belajar  mengajar  di  era  revolusi  industri  4.0 juga  mengalami  perubahan.  Internet  dan  komputer  menjadi  sarana  yang  akan  memudahkan  proses belajar mengajar. Proses pembelajaran yang dulunya harus dilakukan dengan tatap muka secara langsung antara  guru  dan  siswa,  kini  pada  era  revolusi  industri  4.0  pembelajaran  dapat  dilakukan  dengan  kelas online  melalui  media  sosial  atau  media  lainnya  yang  mendukung  proses  pembelajaran  online.  Seiring dengan kecepatan pengaksesan data dan intenet, pemerintah Indonesia mulai tahun 2017 mencanangkan tiga jenis literasi (salah satunya literasi digital) dalam menghadapi revolusi industry 4.0 (Risdianto, 2019). Konsep  literasi  digital  tidak  hanya  bertumpu  pada  “membaca”  namun  juga  peningkatan  kemampuan untuk  menganalisis  dan  menggunakan  informasiinformasi  digital  yang  diperoleh  (Aoun,  2017)  untuk keperluan yang benar, menghindari hoax, dll.
Landasan Society 5.0 dan Kompetensi  Society 5.0
Perkembangan  era  revolusi  industry  4.0  diiringi  dengan  integrasi  teknologi  cyber  dengan humaniora,  yaitu  Society  5.0.  Pemahaman  Society  5.0  sebagai  masyarakat  yang  berpusat  pada  manusia yang  menyeimbangkan  kemajuan  ekonomi  dengan  penyelesaian  masalah  sosial  dengan  sistem  yang sangat  mengintegrasikan  ruang  dunia  maya  dan  ruang  fisik.  Society  5.0  bermula  dari  negara  jepang, Konsep ini memungkinkan kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern (AI, robot, IoT,  dsb)  untuk  melayani  kebutuhan  manusia.  Tujuan  dari  konsep  ini  sendiri  adalah  mewujudkan masyarakat  dimana  manusiamanusia  di  dalamnya  benar-benar  menikmati  hidup  dan  merasa  nyaman. Society 5.0 sendiri baru diresmikan pada 21 Januari 2019 dan dibuat sebagai solusi atas Revolusi Industri 4.0 yang ditakutkan akan mendegradasi umat manusia
Society 5.0 menjadi konsep tatanan kehidupan yang baru bagi masyarakat. Melalui konsep society 5.0  kehidupan  masyarakat  diharapkan  akan  lebih  nyaman  dan  berkelanjutan.  Orang – orang  akan disediakan  produk  dan  layanan  dalam  jumlah  dan  pada  waktu  yang  dibutuhkan.  Society  5.0  dapat diartikan sebagai sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Dalam era society 5.0 masyarakat dihadapkan dengan teknologi yang memunkinkan pengaksesan dalam ruang maya yang terasa seperti ruang fisik. Dalam teknologi  society  5.0 AI  berbasis  big  data dan robot untuk melakukan  atau  mendukung  pekerjaan  manusia.  Berbeda  dengan  revolusi  industry  4.0  yang  lebih menekankan  pada  bisnis  saja,  namun  dengan  teknologi  era  society  5.0  tercipta  sebuah  nilai  baru  yang akan  menghilangkan  kesenjangan  sosial,  usia,  jenis  kelamin,  bahasa  dan  menyediakan  produk  serta layanan yang dirancang khusus untuk beragam kebutuhan individu dan kebutuhan banyak orang.
Society 5.0 sebagai ekosistem yang komprehensif. Sebagai ekosistem yang komprehensi tatanan masyarakat tidak hanya diliahat dari aspek produksi (industri). Ekosistem masyarakat yang komprehensif mengarah pada aktifitas organisasi, industry, atau perusahaan dibuat lebih efisien. Society 5.0 fokus dalam perkembangan kegiatan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat.
Sedangkan  kompetensi  Society  5.0    Menurut  Mayumi  (2018)    adalah  suatu  konsep  masyarakat yang  berpusat  pada  manusia  (human-centered)  dan  berbasis  teknologi  (technology  based)  yang dikembangkan oleh Jepang. Konsep ini lahir sebagai pengembangan dari revolusi industri 4.0 yang dinilai berpotensi  mendegradasi  peran  manusia.  Konsep  yang  diusung  dalam  Society  5.0  ini  mengusung keseimbangan  dalam  5  unsur  utama  yang  ada  dalam  kehidupan  seorang  manusia,  yaitu;  Emosional, Intelektual, Fisikal, Sosial, dan; Spiritualitas untuk keseimbangan.
Memasuki era society 5.0 ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap orang, untuk mempersiapkan  diri  dalam  persaingan  yang  semakin  ketat,  yaitu Leadership ,  Jiwa  kepemimpinan karakter pemimpin  identik  dengan karakter kuat  menghadapi setiap perubahan  baru.  Revolusi industri 4.0  tidak  dapat  dihindari  atau  dihentikan; Language  Skill, Kemampuan  bahasa  asing  pun  harus dipersiapkan  terutama  untuk  bahasa  Inggris.etelah  tahun  2020,  diperkirakan  kemampuan  kognitif menjadi  keterampilan  yang  paling  dibutuhkan,  diikuti  system  skills,  complex  problem  solving,  content skills, dan process skills; IT Literacy, Konsekuensi era revolusi industry 4.0 yaitu penguasaan IT Literacy. Walaupun tidak memiliki kemampuan akademik dalam bidang informasi teknologi. Namun untuk mampu bersaing kemampuan IT harus di kembangkan. IT literacy merupakan focus pada konsep Society 5.0. IT literacy  merupakan  bagian  penting  untuk  Cognitive  Flexibilty  (Fleksibilitas  Mental); Writing  Skills, Revolusi industry 4.0 dan society 5.0 mendorong tindakan cerdas untuk menganalisa, menginformasikan dan mengelolah kemampuan yang terhubung dengan dunia fisik dan teknologi cerdas. Revolusi Industri 4.0  adalah  revolusi  berbasis  Cyber  Physical  System  yang  secara  garis  besar  merupakan  gabungan  tiga domain  yaitu  digital,  fisik,  dan  biologi.  Terwujud  pada  aspek  kecerdasan  buatan  (artificial  intelligence), mobile supercomputing, intelligent robot, self-driving cars, neuro-technological brain enhancements, era big  data  yang  membutuhkan  kemampuan  cybersecurity,  era  pengembangan  biotechnology  dan  genetic editing (manipulasi gen).

## 2. METHODS
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  konten  yang  bersifat  inferensial  (inferential  content analysis).  Fokus  penelitiannya  terletak  pada  muatan  dokumen  buku  dan  jurnal  mengenai  ketimpangan social pendidikan karakter,Pendidikan Pancasila, Profil Pejara Pancasila dan Human Society 5.0 alasanya karena berusaha memahami dan memaknai pesan simbolik pada sebuah dokumen tersebut. Sumber data penelitian  meliputi  infografis,  modul  dan  buku  buku  Pendidikan  karakter,  Pendidikan  Pancasila, Standarisasi  Kurikulum  Merdeka,  Profil  Pelajar  Pancasila  dan  5.0  yang  digunakan  di  jenjang  perguruan tinggi dan diterbitkan penerbit nasional. Sesuai pertanyaan penelitian, datanya berupa materi Pendidikan Karakter  Pancasila  dan  membangun  profil  pelajar  Pancasila  di  era  human  society  5.0.  melalui  laman https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2022/06/Panduan-Penguatan-Projek-Profil-
Pancasila.pdf/  yakni  (1)  Panduan  Pengembangan  Project  Penguatan  Profil  Pelajar  Pancasila  (2)  Buku Konsep  dan  Pedoman  Penguatan  Pendidikan  karakter;  (2)  Infografis  Gerakan  Penguatan  Pendidikan Karakter; (3) Buku Panduan Praktis PPK Berbasis Kelas; (4) Buku Panduan Praktis PPK Berbasis Budaya Sekolah;  (5)  Buku  Panduan  Praktis  PPK  Berbasis  Masyarakat;  (6)  Buku  Panduan  Praktis  Pelibatan Tripusat  Pendidikan  dalam  PPK  oleh  Kepala  Sekolah;  (7)  Perpres  Nomor  87  Tahun  2017  tentang Penguatan  Pendidikan  Karakter;  dan  (8)  Permendikbud  Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Penguatan Pendidikan  Karakter  pada  Satuan  Pendidikan  Formal.  Prosedur  analisis  konten  pada  penelitian  ini meliputia; (1) pengadaan data dengan mendeskripsikan pendidikan karakter Pancasila dan membangun profil pelajar Pancasila di era human society  5.0. Penyajian data dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan deskripsi  singkat  muatan  Nilai-nilai  karakter  yang  terdapat  dalam  tiap  tema  buku  teks  beserta  strategi pendekatan pendidikan karakter yang dipilih oleh penulis buku teks. (2) Pengurangan atau reduksi data Pengurangan data dimaksudkan untuk mendapatkan hal-hal yang penting sesuai tujuan penelitian serta membuang hal yang tidak relevan. (3) inferensi dengan berusaha sebaik mungkin agar tidak mengurangi makna simboliknya dan menggunakan konstruk analisis; (4) Analisis ranah konseptual mengenai muatan pemikiran pendidikan Ki Hadjar Dewantara serta pendekatan komprehensif dalam pendidikan karakter. Teknik analisis data yang digunakan yaitu, mengklasifikasikan, memaknai dan menyimpulkan.

## 3. RESULT AND DISCUSSION

## Results and Discussion
Memasuki abad 21 Indonesia mengalami keterbukaan dan interaksi global yang semakin intensif dan  masif.  Menurut  Rosenberg  (2001),  dengan  berkembangnya  penggunaan  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi terdapat lima pergeseran di dalam proses pembelajaran yaitu (a) Pergeseran dari pelatihan ke penampilan, (b) Pergeseran dari ruang kelas ke di mana dan kapan saja, (c) Pergeseran dari kertas ke “online” atau saluran, (d)  Pergeseran fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, (e) Pergeseran dari waktu siklus ke waktu nyata. Penataan kembali atau transformasi pendidikan nasional Indonesia tersebut dapat dimulai dengan menempatkan kembali karakter sebagai ruh atau dimensi terdalam pendidikan nasional berdampingan dengan intelektualitas yang tercermin dalam kompetensi.
Dengan  karakter  yang  kuat-tangguh  beserta  kompetensi  yang  tinggi,  yang  dihasilkan  oleh pendidikan yang baik, pelbagai kebutuhan, tantangan, dan tuntutan baru dapat dipenuhi atau diatasi. Hal ini  telah  dilandaskan  oleh  berbagai  pemikiran  tentang  pendidikan  dan  berbagai  peraturan  perundang- undangan  tentang  pendidikan.  Sebagai  contoh,  beberapa  puluh  tahun  lalu  Ki  Hadjar  Dewantara,  Bapak Pendidikan Indonesia, telah menandaskan secara eksplisit bahwa “Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan  bertumbuhnya  budi  pekerti  (kekuatan  batin,  karakter),  pikiran  (intelec)  dan  tubuh  anak. Bagian-bagian  itu  tidak  boleh  dipisahkan  agar  kita  dapat  memajukan  kesempurnaan  hidup  anak-anak kita” (Karya Ki Hadjar Dewantara Buku I: Pendidikan). Beberapa kemampuan yang harus dimiliki di abad 21  ini  meliputi:  leadership,  digital  literacy,  communication,  emotional  intelligence,  enterpreneurship, global citizenship, problem solving, team-working.
Beberapa cara yang bisa dilakukan oleh dunia pendidikan di Indonesia untuk menghadapi society 5.0  yaitu  yang  pertama  dilihat  dari  infrastruktur,  pemerintah  harus  berusaha  untuk  meningkatkan pemerataan  pembangunan  dan  perluasan  koneksi  internet  ke  semua  wilayah  Indonesi,  karena  seperti yang  kita  ketahui  bahwa  saat  ini  belum  semua  wilayah  Indonesia  dapat  terhubung  dengan  koneksi internet.  Kedua,  dari  segi  SDM  yang  bertindak  sebagai  pengajar  harus  memiliki  keterampilan  dibidang digital dan berfikir kreatif.
Menurut  Zulkifar  Alimuddin,  Director  of  Hafecs  (Highly  Functioning  Education  Consulting Services  )  menilai  di  era  masyarakat  5.0  (  society  5.0  )  guru  dituntut  untuk  lebih  inovatif  dan  dinamis dalam  mengajar  di  kelas  (Alimuddin,  2019)  Ketiga,  pemerintah  harus  bisa  menyinkronkan  antara pendidikan dan industri agar nantinya lulusan dari perguruan tinggi maupun sekolah dapat bekerja sesuai dengan  bidangnya  dan  sesuai  dengan  kriteria  yang  dibutuhkan  oleh  industri  sehingga  nantinya  dapat menekan angka pengangguran di Indonesia. Keempat, menerapkan teknologi sebagai alat kegiatan belajar – mengajar.  Ada  lima  nilai  utama  karakter  yang  saling  berkaitan  membentuk  jejaring  nilai  yang  perlu dikembangkan sebagai prioritas Gerakan PPK. Kelima nilai utama karakter bangsa yang dimaksud adalah sebagai berikut:

## Religius
Nilai  karakter  religius  mencerminkan  keberimanan  terhadap  Tuhan  yang  Maha  Esa  yang diwujudkan  dalam  perilaku  melaksanakan  ajaran  agama  dan  kepercayaan  yang  dianut,  menghargai
perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain,  hidup  rukun  dan  damai  dengan  pemeluk  agama  lain.  Subnilai  religius  antara  lain  cinta  damai, toleransi, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, teguh pendirian, percaya diri, kerja sama antar pemeluk  agama  dan  kepercayaan,  antibuli  dan  kekerasan,  persahabatan,  ketulusan,  tidak  memaksakan kehendak, mencintai lingkungan, melindungi yang kecil dan tersisih.

## Nasionalis
Nilai  karakter  nasionalis  merupakan  cara  berpikir,  bersikap,  dan  berbuat  yang  menunjukkan kesetiaan,  kepedulian,  dan  penghargaan  yang  tinggi  terhadap  bahasa,  lingkungan  fisik,  sosial,  budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Subnilai nasionalis antara lain apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa,rela berkorban, unggul, dan berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan,taat hukum, disiplin, menghormati keragaman budaya, suku,dan agama.

## Mandiri
Nilai  karakter  mandiri  merupakan  sikap  dan  perilaku  tidak  bergantung  pada  orang  lain  dan mempergunakan  segala  tenaga,  pikiran,  waktu  untuk  merealisasikan  harapan,  mimpi  dan  cita-cita. Subnilai  mandiri  antara  lain  etos  kerja  (kerja  keras),  tangguh  tahan  banting,  daya  juang,  profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat.

## Gotong Royong
Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat kerja sama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan/ pertolongan pada orangorang yang membutuhkan. Subnilai gotong royong antara lain menghargai, kerja sama,  inklusif,  komitmen  atas  keputusan  bersama,  musyawarah  mufakat,  tolongmenolong,  solidaritas, empati, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan.

## Integritas
Nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki  komitmen  dan  kesetiaan  pada  nilai-nilai  kemanusiaan  dan  moral  (integritas  moral).  Karakter integritas  meliputi  sikap  tanggung  jawab  sebagai  warga  negara,  aktif  terlibat  dalam  kehidupan  sosial, melalui konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran. Subnilai integritas antara lain kejujuran,  cinta  pada  kebenaran,  setia,  komitmen  moral,  anti  korupsi,  keadilan,  tanggungjawab, keteladanan,  dan  menghargai  martabat  individu  (terutama  penyandang  disabilitas).  Kelima  nilai  utama karakter  bukanlah  nilai  yang  berdiri  dan  berkembang  sendiri-sendiri  melainkan  nilai  yang  berinteraksi satu sama lain, yang berkembang secara dinamis dan membentuk keutuhan pribadi.

## Ruang Interaksi Sosial Profil Pelajar Pancasila dalam Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0
Saat ini, tantangan dunia pendidikan semakin kompleks dan menuntut persiapan dan pemikiran yang sangat serius. Kita dihadapkan pada suatu perubahan yang cepat dan nonlinear. Ini sebagai akibat bergulirnya  era  Revolusi  Industri  4.0.  Kemajuan  teknologi  ini  memungkinkan  otomatisasi  di  hampir semua  bidang.  Belum  usai  hiruk-pikuk  akibat  Revolusi  Industri  4.0,  yang  dibarengi  berkembangan  era disrupsi, tiba-tiba kita dikejutkan dengan munculnya Society 5.0.
Karakter Pancasila Dalam Menghadapi Era Society 5.0 Pada hakikatnya Pancasila lahir di antara banyak perbedaan serta beragamnya karakter merupakan produk asli Indonesia yang menjadi nilai dasar kehidupan  dan  senantiasa  dijunjung  tinggi  oleh  segenap  masyarakat  Indonesia.  Tetapi  kita  tidak  dapat menolak perubahan zaman yang diiringi berbagai tantangan bahkan ancaman yang harus dihadapi oleh Pancasila,  Masyarakat  Indonesia  harus  menyesuaikan  terhadap  kemajuan  zaman  tersebut  dan  secara tidak  langsung  akan  mempengaruhi  peradabannya  terutama  dalam  kemajuan  di  bidang  teknologi. Kecanggihan  teknologi  pada  dasarnya  diciptakan  untuk  membantu  kemudahan  hidup  manusia  dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari.
Meskipun  demikian,  teknologi  juga  bisa  menjadi  musuh  manusia  jika  tidak  dipakai  secara bijaksana  atau  digunakan  oleh  tangan  yang  salah  cenderung  menjadi  alat  yang  sangat  membahayakan. Dalam  menyikapi  hal  ini  kita  harus  merubah  mindset  kita  dari  sebuah  kekurangan  menjadi  sebuah tantangan untuk menyesuaikan nilai Pancasila agar menjadi konsep kehidupan yang mampu membangun masyarakat  Indonesia  yang  berkarakter.  Pancasila  juga  dikatakan  sebagai  ideologi  bangsa  merupakan
hasil  pemikiran  yang  dituangkan  dalam  suatu  rumusan  rangkaian  kalimat  dengan  mengandung  makna falsafah untuk dijadikan dasar, azas, pedoman hidup bersama dalam negara Indonesia (Fadilah, 2019).
Konsep Society 5.0 diadopsi Pemerintah  Jepang sebagai antisipasi terhadap tren  global sebagai akibat  dari  munculnya  Revolusi  Industri  4.0.  Society  5.0  adalah  hal  alami  yang  pasti  terjadi  akibat munculnya  Revolusi  Industri  4.0.  Revolusi  Industri  4.0  telah  melahirkan  berbagai  inovasi  dalam  dunia industri dan juga masyarakat secara umum. Society 5.0 merupakan jawaban atas tantangan yang muncul akibat  era  Revolusi  Industri  4.0  yang  dibarengi  disrupsi  yang  ditandai  dunia  yang  penuh  gejolak, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas.
Society 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era Revolusi industri 4.0 seperti Internet on Things (internet untuk segala sesuatu), Artificial Intelligence (kecerdasan buatan), Big Data (data dalam jumlah besar), dan robot untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Society 5.0, sebuah masa di mana masyarakat  berpusat  pada  manusia  yang  menyeimbangkan  kemajuan  ekonomi  dengan  penyelesaian masalah  sosial  oleh  sistem  yang  mengintegrasikan  ruang  dunia  maya  dan  ruang  fisik.  Society  5.0  akan menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan menyelesaikan masalah sosial.
Dalam  forum  ekonomi  dunia  dirumuskan  sepuluh  kemampuan  yang  harus  dimiliki  guna menghadapi  super  smart  society  tersebut.  Tiga  kemampuan  tertinggi  yang  dibutuhkan  adalah kemampuan memecahkan masalah kompleks, berpikir kritis, dan kreativitas. Kemampuan mendengarkan secara aktif yang dibutuhkan sampai tahun 2015, diprediksi akan menghilang dari sepuluh kemampuan tersebut.  Penguasaan  ketiga  kemampuan  utama  yang  dibutuhkan  masa  depan  menjadi  tanggung  jawab dunia  pendidikan.  Anak-anak  yang  sekarang  duduk  di  bangku  sekolah  merupakan  pemilik  masa  depan tersebut.  Masa  depan  dengan  konstruksi  Masyarakat  5.0,  tapi  sekaligus  berada  pada  era  VUCA:  penuh gejolak, tidak pasti, rumit, dan serba kabur. Tak ayal lagi, para pemegang masa depan tersebut tidak cukup dibekali dengan ilmu pengetahuan, tapi juga cara berpikir. Dalam hal ini guru berperan sebagai fasilitator bagi  peserta  didik  untuk  menawarkan  arah  dalam  menemukan  solusinya.  Harapannya,  solusi  yang dimunculkan bukanlah solusi usang tapi solusi yang memiliki nilai kebaruan sesuai konteks situasi yang baru pula. Itulah kreativitas dan inovasi. Penggunaan telepon genggam, tablet, atau laptop berikut koneksi internet,  dapat  dimanfaatkan  sebagai  bagian  dari  kegiatan  pembelajaran.  Pencarian  bahan  ajar  sebagai materi diskusi atau pemanfaatan berbagai video pembelajaran yang tersedia gratis di berbagai situs-situs pendidikan seperti Khan Academy, Amazon Education, Ruang guru, Wikipedia, dan lainnya.
Yang  terpenting  adalah  bijak  menggunakan  teknologi  sehingga  memberi  makna  positif  bagi aktivitas  pembelajaran.  Society  5.0  menekankan  pada  manusianya,  bagaimana  manusia  tersebut  bisa melakukan  antisipasi  terhadap  tren  global  dari  akibat  munculnya  industry  4.0.  Walaupun  Indonesia belum menerapkan Society 5.0, tapi tetap saja sebuah negara harus mempersiapkan masyarakatnya untuk bisa beradaptasi dengan peradaban yang baru. Dimana zaman sekarang IPTEK sudah tidak asing lagi bagi masyarakat,  bahkan  dari  IPTEK  tersebut  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat.  Untuk  menghindari resiko yang akan muncul dalam masalah sosial, maka ada beberapa komponen untuk diterapkan dalam pendidikan.  Komponen  tersebut  menyiapkan  peserta  didik  untuk  siap  menghadapi  Society  5.0.  Untuk mewujudkan atau mempersiapkan Society 5.0 dalam bidang pendidikan, anak tidak cukup hanya sebatas memahami  atau  di  berikan  sebuah  teori  saja.  Hal  tersebut  belum  cukup  untuk  mempersiapkan  peserta didik menghadapi Society 5.0 melainkan cara berpikir. Cara berpikir ini untuk membiasakan peserta didik dalam beradaptasi ke depanya. Beberapa cara berpikir tersebut diantaranya harus kritis, kontruktif, dan inovatif. Seperti yang di ungkapkan Direktur HAFECS (Highly Functioning Education Consulting Services ) Jakarta  (mediaindonesia.com.  2019)  era  Society  5.0  menuntut  siswa  dan  masyrakat  untuk  mampu berpikir  kritis  dan  konstruktif.  Dapat  dilihat  secara  umum  guru-guru  kita  belum  mampu  melakukan pengajaran dengan metode tersebut. Bisa dikatakan bahwa Indonesia belum siap menghadapi era Society 5.0.
Untuk mewujudkan atau mempersiapkan Society 5.0 dalam bidang pendidikan, anak tidak cukup hanya  sebatas  memahami  atau  di  berikan  sebuah  teori  saja.  Hal  tersebut  belum  cukup  untuk mempersiapkan  peserta  didik  menghadapi  Society  5.0  melainkan  cara  berpikir.  Cara  berpikir  ini  untuk membiasakan peserta didik dalam beradaptasi ke depanya. Beberapa cara berpikir tersebut diantaranya harus  kritis,  kontruktif,  dan  inovatif.  Seperti  yang  di  ungkapkan  Direktur  HAFECS  (Highly  Functioning Education Consulting Services ) Jakarta (mediaindonesia.com. 2019) era Society 5.0 menuntut siswa dan masyrakat untuk mampu berpikir kritis dan konstruktif. Dapat dilihat secara umum guru-guru kita belum mampu  melakukan  pengajaran  dengan  metode  tersebut.  Bisa  dikatakan  bahwa  Indonesia  belum  siap menghadapi era Society 5.0 .
Konsep  pembelajaran  di  sekolah  dalam  menghadapi  Sociery  5.0  perlu  dikembangkan  dengan beberapa komponen yang diantaranya: 1. Kemampuan HOTS dalam proses pembelajaran. HOTS ( Higher, Order, Thinking, Skills ) merupakan kemampuan dalam memecahkan masalah secara kompleks,berpikir kritis dan kreativitas. Penerapan HOTS dapat dilakukan dengan mengenalkan dunia nyata kepada peserta didik dengan permasalahan yang ada. Seperti masalah lingkungan dan kesehatan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan  dan  teknologi.  sehingga  peserta  didik  diharapkan  dapat  menganalisis  serta  memecahkan masalah  tersebut.  2.  Pembaharuan  orientasi  pembelajaran  pembelajaran  yang  futuristic,  mengenalkan pembelajaran yang tidak hanya pada penguasaan materi tetapi juga perlu menghubungkan terkait dengan pemanfaatan  untuk  kemajuan  masyarakat  Society  5.0  .  3.  Dengan  pemilihan  model  pembelajaran  yang tepat.  Untuk  memberi  ruang  kepada  perserta  didik  untuk  menemukan  konsep  pengetahuan  dan kreativitas.
Guru  boleh  memilih  berbagai  model  pembelajaran  seperti  discoverey  learning,  project  based learning, problem based learning, dan inquiry learning . dari berbagai model tersebut mendorong perseta didik untuk membangun kreativitas serta berpikir kritis. 4. Pengambangan kompetensi guru. Kompetensi dalam  ranah  kognitif,  afektif  dan  psikomotorik  guru  juga  perlu  ditingkatkan  agar  mampu  beradaptasi dengan industry 4.0 dan society 5.0. dengan dibekali wawasan keilmuan, attitude dan skill merupakan ciri dalam  mempersiapkan  society  5.0.  5.  Penyediaan  sarpras  dan  sumber  belajar  yang  futuristic  sesuai kebutuhan berupa smart building berbasis IT berupa ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium yang didukung fasilitas IoT dan AI yang mendukung sumber belajar dan media belajar peserta didik.
Pancasila seharusnya menjadi sebuah kekuatan yang dapat mengikat secara moral bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Maka dari itu sebagai warga yang cinta akan Negara Indonesia harus senantiasa mengamalkan  nilai  Pancasila  serta  menjalankan  semua  fungsi  dalam  rangka  mewujudkan  cita-cita kehidupan  berbangsa.  Eksistensi  Pancasila  sendiri  di  dalam  sejarahnya  banyak  mengalami  hambatan serta  ujian  dalam  berbagai  bentuk  penyelewengan  di  setiap  pelaksanaan  silanya.  Pengaruh  Globalisasi tentu  tidak  dapat  kita  tepiskan  membawa  dampak  pada  adanya  ”perubahan”  paradigma  dalam  agenda pemahaman  serta  pengamalan  Pancasila.  Dengan  adanya  globalisasi,  bangsa  Indonesia  telah  memasuki periode baru dalam sejarah manusia. Suatu bentuk perubahan keadaan yang membawa perubahan cara berfikir dan juga cara kerja yang sangat berbeda dibandingkan dengan era sebelumnya. Teknologi baru seperti media elektronika, komunikasi serta kemajuan teknologi lain juga semakin mengubah tatanan era Industri  4.0  atau  sering  disebut  era  disrupsi  benarbenar  telah  menerobos  batas-batas  kehidupan termasuk  batas  wilayah  negara,  sehingga  kejadian  dan  peristiwa  di  belahan  bumi  manapun  dan  pada waktu  kapanpun  dapat  dilihat  perkembangannya  oleh  pengamatan  manusia.  Hal  tersebut  yang menjadikan ruang dan waktu saat ini tidak lagi menjadi sebuah kendala, sehingga keadaan ini membuat dunia seperti ada pada genggaman tangan manusia (Suaila, 2019).
Beberapa  pihak  menilai  Pancasila  saat  ini  terlihat  mulai  kehilangan  Ruhnya.  Beberapa  pelajar termasuk  mahasiswa  banyak  yang  lupa  atau  tidak  hafal  sila-sila  dalam  Pancasila,  jadi  untuk mengimplementasikan  nilai-nilainya  di  rasa  sangat  sulit.  Oleh  karenanya  untuk  membangun  rasa nasionalisme generasi muda saat ini membutuhkan usaha yang keras. Berdasarkan fakta tersebut di atas, salah  satu  cara  untuk  memunculkan  rasa  nasionalisme  yakni  dengan  pendidikan  karakter  untuk mengembalikan  identitas  nasional  serta  jati  diri  bangsa.  Pendidikan  karakter  dapat  dimulai  dengan penanaman  ilmu  pengetahuan  atau  ajaran  tentang  kebaikan  untuk  dapat  diaplikasikan  dalam  bersikap dan  berperilaku  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Penanaman  pengetahuan  tentang  nilai  Pancasila  dapat melalui pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yang dipandang penting untuk mengembalikan nilai- nilai moral dan nasionalisme dan membangun jiwa Pancasilais.
Tujuan diberikannya pendidikan pancasila dan kewargangeraan pada siswa maupun mahasiswa untuk membentuk warga negara berkarakter yang baik berlandaskan pancasila mempunyai sikap religius, berkemanusiaan, beradab, memiliki jiwa nasionalisme, bertanggungjawab serta adil terhadap lingkungan sosialnya,  dan  juga  berpartisipasi  dalam  kehidupan  demokratis.  Eksistensi  pendidikan  pancasila  dan kewarganegaraan merupakan sesuatu yang bersifat esensial bagi unit pendidikan formal baik di sekolah maupun  perguruan  tinggi.  Sudah  seharusnya  apabila  nilai  Pancasila  terus  digaungkan  serta disebarluaskan secara masif, melalui berbagai media serta dalam pembelajaran formal maupun informal. Pendidikan  pancasila  dan  kewarganegaraan  sebagai  salah  satu  instrumen  dalam  membangun  karakter Pancasila  pada  generasi  muda  adalah  suatu  keniscayaan  karena  siswa  dan  mahasiswa  adalah  agen perubahan (agent of change) sebagai pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa Indonesia (Malik, 2020).
Dalam membangun pola kehidupan yang diharapkan itu, perlu dikembangkan sistem pendidikan karakter dengan capaian akhir berupa penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Pancasila  merupakan  falsafah  yang  menjadi  pedoman  berperilaku  bagi  bangsa  Indonesia  yang  sesuai kultur  kita  bangsa  Indonesia  yang  mempunyai  ciri  karakteristik  unik  yaitu  adat  ketimuran.  Pendidikan karakter harus dilakukan diambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sehingga dapat tercipta manusia  Indonesia  yang  cerdas,  berperilaku  santun,  mampu  hidup  baik  secara  individu  ataupun  sosial, sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara, mempunyai iman dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang dipeluknya. Pengajaran karakter Pancasila dapat dimuat di dalam silabus  matakuliah  maupun  mata  pelajaran  yang  harus  mencakup  filsafat  pendidikan  Pancasila.  Filsafat pendidikan Pancasila sendiri harus bercirikan integralistik, etis serta religius.
Dalam  menjalankan  kegiatan  pengajaran  maka  dibutuhkan  seorang  pendidik  yang  sadar  akan tanggungjawab moral Pancasila serta tahu akan pentingnya pendidikan karakter. Seorang pengajar dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila harus memahami nilainilai antara lain: 1) harus memahami nilai-nilai Pancasila  tersebut;  2)  menjadikan  Pancasila  sebagai  norma  hukum  dalam  kehidupan;  3)  memberikan contoh  pelaksanaan  nilai-nilai  pendidikan  kepada  peserta  didik  dengan  baik.  Setidaknya  dengan menjalankan  tiga  nilai  tersebut,  diharapkan  cita-cita  luhur  bangsa  yang  ingin  dilaksanakan  melalui pendidikan berkarakter sesuai falsafah pancasila dapat terwujud. Kita sadar bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa kita tolak dan kita harus segera menyesuaikannya. Sehingga salah satu cara untuk menghadapi perkembangan tersebut dengan membangun karakter bangsa Indonesia yang kuat dengan cirikhas tersendiri dibandingkan Negara lain (Semadi, 2019).
Nilai-nilai dasar kehidupan bangsa Indonesia telah terkristalisasi menjadi nilai-nilai dalam setiap sila  Pancasila.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  Pancasila  sudah  semestinya  ditempatkan  sebagai  filter dalam berbagai perkembangan kehidupan masyarakat termasuk juga dalam pembangunan hukum guna menghadapi dampak buruk dari globalisasi sebagai akibat adanya perkembangan IPTEK.
Pancasila  sebagai  filter  dalam  transformasi  nilai-nilai  global  pada  kehidupan  nasional,  karena pada  dasarnya  globalisasi  tidak  dapat  diterima  secara  bulat.  Perkembangan  IPTEK  membawa  manusia kepada  kehidupan  yang  tanpa  batas,  dimana  semua  informasi  dari  siapapun  dan  dari  mana  pun  dapat langsung diterima oleh masyarakat Indonesia. Sedangkan tidak semua bentuk perkembangan globalisasi serta  informasi  tersebut  dapat  diterima  dan  dapat  diterapkan  pada  kehidupan  bangsa  Indonesia. Perkembangan  masyarakat  Indonesia  harus  tetap  berpijak  pada  nilai-nilai  asli  bangsa  Indonesia  yaitu Pancasila. Dalam hal ini nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi sangat penting sebagai landasan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin terjadi sebagai akibat perkembangan IPTEK.
Semakin  pesatnya  perkembangan  IPTEK,  keberadaan  ideologi  Pancasila  membantu  masyarakat menciptakan  jatidiri  bangsa  sendiri  untuk  menghadapi  tekanan  arus  globalisasi  yang  sangat  kuat (Ismayawati, 2017). Sebagai  bekal dalam mempersiapkan diri menghadapi  perkembangan zaman maka perlu  membangun  karakter  anak  bangsa.  Karakter  dikembangkan  melalui  beberapa  tahap  antara  lain: pengetahuan  (Knowing),  pelaksanaan  (Acting),  dan  kebiasaan  (habit).  Karakter  manusia  tidak  hanya terbatas pada pengembangan pengetahuan saja.
Seseorang yang  mempunyai pengetahuan tentang kebaikan hanya akan  menjadi kebiasaan saja untuk melakukan kebaikan tersebut. Berbeda dengan karakter yang akan melekat pada pribadi manusia menjangkau wilayah emosi serta kebiasaan diri. Terkait dengan pendidikan karakter melalui pendidikan formal,  tidak  pernah  lepas  dari  faktor  pendukung  pendidikan  karakter  antara  lain:  faktor  kepribadian, peran  keluarga,  peran  pendidik  serta  lingkungan.  Proses  pendidikan  karakter  juga  dipengaruhi  oleh totalitas  penguatan  psikologis  yang  mencangkup  seluruh  potensi  setiap  individu  (aspek  kognitif,  aspek afektif  dan  aspek  psikomotorik)  serta  fungsi  totalitas  sosiokultural  pada  konteks  interaksi  di  dalam keluarga, satuan pendidikan serta masyarakat (Yalida, 2019).
Pembangunan  karakter  masyarakat  Indonesia  berdasarkan  nilai-nilai  Pancasila  membutuhkan progress yang panjang. Permatasari (2016) menyampaikan tujuan yang ingin dicapai dalam pembinaan karakter  bangsa  yaitu  terciptanya  masyarakat  yang  bersikap  santun  serta  bertingkah  laku  secara  baik berdasar  Pancasila.  Perilaku  yang  baik  sebagai  warga  negara  dapat  diterapkan  pada  kehidupan  politik, ekonomi,  maupun  sosial  budaya  berdasarkan  pada  konsep,  prinsip  serta  nilai  yang  terkandung  dalam Pancasila.
Beberapa sikap yang ingin dicapai dalam pembangunan serta pembinaan karakter Pancasila pada masyarakat  Indonesia  antara  lain  memiliki  sikap:  1)  Keimanan  dan  ketaqwaan  terhadap  Tuhan  Yang Maha  Esa  sesuai  dengan  agama  dan  kepercayaan  masing-masing,  dan  menghormati  dan  menerima
pluralitas agama yang ada di Indonesia. 2) Mempunyai sikap dan berperilaku  menjunjung tinggi harkat serta martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dengan menempatkan hak asasi manusia  secara  proporsional  sesuai  dengan  konsep  serta  prinsip  yang  terkandung  dalam  Pancasila.  3) Memiliki  semangat  kebangsaan,  menjunjung  tinggi  existensi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  baik untuk kepentingan pribadi dan golongan selalu diselaraskan dengan kepentingan bangsa. 4) Mempunyai pengetahuan, sikap, perilaku  serta kemampuan dalam  menerapkan demokrasi yang bersendi pada nilai Pancasila.  5)  Selalu  untuk  mewujudkan  keadilan  sosial  pada  kehidupan  masyarakat.  6)  Berupaya mengembangkan nilai dan kompetensi secara universal berkarakter Pancasila.
Sementara itu (Fatimah & Dewi, 2021) menjelaskan pembangunan karakter bangsa menjadi hal yang paling penting dalam menghadapi segala tantangan kehidupan saat ini dan kehidupan mendatang. Pancasila  sebagai  arah  pandangan  kita  dalam  menjalani  kehidupan  berbangsa  dan  untuk  membenahi tatanan  kehidupan.  Nilai-nilai  yang  ada  pada  setiap  sila  Pancasila  dimaknai  sebagai  sesuatu  yang  tepat guna dalam menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap generasi mempunyai kebutuhan  pembangunan  karakter  kebangsaan  dengan  cara  mengimplementasikan  nilai-nilai  Pancasila. Nilai  karakter  Pancasila  meliputi  beberapa  karakter  yakni  pertama,  menerapkan  nilai  Pancasila  dalam satuan pendidikan baik formal maupun informal. Hal tersebut dapat dimulai dengan cara mencontohkan karakter yang baik bagi seorang pendidik. Kedua, setiap pembelajaran yang ada dalam satuan pendidikan wajib menyisipkan nilai-nilai karakter Pancasila pada peserta didik. Ketiga, meningkatkan sosialisasi akan pentingnya  nilai-nilai  Pancasila  dalam  membangun  karakter  warga  Negara  agar  memiliki  pandangan hidup yang benar berdasarkan Pancasila. Keempat, menyamakan persepsi masyarakat terhadap Pancasila agar tidak terdapat multi-tafsir dalam memberikan makna atas nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Kelima, penanaman karakter harus di mulai sejak usia dini misalnya di usia sekolah dasar karena di usia tersebut karakter manusia lebih mudah dibangun.
Zuriah  (2021)  menyampaikan  sejalan  dengan  adanya  tuntutan  perkembangan  zaman  pada masyarakat kehidupan berbangsa dan bernegara yang juga dipengaruhi oleh kemajuan globalisasi dengan segala tantangan di dalamnya. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menjadi sebuah alat di dalam  dunia  pendidikan  dalam  agenda  pengembangan  karakter  dan  tidak  cukup  sekedar  melalui pendidikan politik saja. PPKn sebagai mata pelajaran atau matakuliah mempunyai misi sebagai berikut: PPKn  sebagai  pendidikan  politik,  sehingga  program  pendidikan  seperti  ini  harus  memberikan pengetahuan, membentuk sikap dan keterampilan kepada peserta didik agar mereka dapat hidup sebagai warga negara yang memiliki tingkat pengetahuan politik (political literacy), mempunyai kesadaran politik (political  awareness),  serta  memiliki  kemampuan  untuk  berpartisipasi  dalam  politik  (political participation)  yang  tinggi.  PPKn  sebagai  pendidikan  nilai  (value  education)  sehingga  melalui  PPKn diharapkan dapat tertanam dan mentransformasikan nilai, moral, serta norma yang baik oleh kehidupan berbangsa kepada diri peserta didik, sehingga memberi dukungan  dalam upaya pembangunan karakter nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka nilai-nilai Pancasila wajib menjadi rujukan utama dalam upaya pendidikan nilai.

## Intensifikasi Profil Pelajar Pancasila
Profil  Pelajar  Pancasila  sesuai  Visi  dan  Misi  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan (Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi)  sebagaimana  tertuang  dalam  dengan Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  22  Tahun  2020  tentang  Rencana  Strategis Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Tahun  2020- 2024,  bahwa  “Pelajar  Pancasila  adalah perwujudan  pelajar  Indonesia  sebagai  pelajar  sepanjang  hayat  yang  memiliki  kompetensi  global  dan berperilaku sesuai dengan nilainilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif”. Gagasan terkait dengan Profil Pelajar Pancasila ini dapat ditelusuri secara lengkap dalam website Pusat Penguatan Karakter Kemendikbud  di link berikut: https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/. Bahkan, secara infografik dibuat sangat menarik oleh Puspeka terkait dengan deskripsi Profil Pelajar Pancasila itu sendiri. Lebih spesifiknya, infografik Profil Pelajar Pancasila dapat diakses pada website berikut: https:// cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/?page_ id=2817.
Jika  diperhatikan  lebih  detail,  ada  perbedaan  pada  salah  satu  indikator  Profil  Pelajar  Pancasila yang  dirilis  website  https://  sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/  (versi  Sekolah  Penggerak  Kemdikbud yang  terdapat  pada  gambar  1)  dengan  website  https://  cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/?page_ id=2817 (versi  Pusat Penguatan Karakter di atas). Namun begitu, perbedaan ini bukanlah  sesuatu  yang kontra, melainkan komplementer. Pada website Pusat Penguatan Karakter tertera infografis Profil Pelajar Pancasila yang lebih lengkap yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia,
pada  indikator  Profil  Pelajar  Pancasila  versi  website  sekolah  penggerak  ialah  berakhlak  mulia.  Selain indikator  tersebut,  lainnya  sama,  yaitu  mandiri,  bernalar  kritis,  kreatif,  bergotong  royong  dan berkebhinekaan global.
Indikator pertama menjelaskan bahwa pelajar Indonesia yang berakhlak mulia, maksudnya ialah bahwa akhlak mulia dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, manusia Indonesia perlu memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkannya dalam kehidupan seharihari. Adapun beberapa elemennya ialah: akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara.  Indikator  kedua  menggambarkan  tentang  kebhinakaan  global,  di  mana  yang  dimaksudkan ialah  bahwa  Pelajar  Indonesia  mempertahankan  budaya  luhur,  lokalitas,  dan  identitasnya,  dan  tetap memiliki  pikiran  terbuka  dalam  berinteraksi  dengan  budaya  ain,  sehingga  menumbuhkan  rasa  saling menghargai  dam  kemungkinan  terbentuknya  budaya  baru  yang  positif  dan  tidak  bertentangan  dengan budaya luhur bangsa. Adapun elemen kunci dalam indikator berkebhinekaan global ialah mengenal dan menghargai  budaya,  kemampuan  komunikasi  interkultural  dalam  berinteraksi  dengan  sesama,  refleksi dan tanggungjawab terhadap pengalaman kebhinekaan.
Indikator  ketiga  terkait  dengan  Profil  Pelajar  Pancasila  yaitu  Gotong  Royong.  Dalam  hal  ini dijelaskan  bahwa  gotong  royong  yang  dimaksud  ialah  Pelajar  Indonesia  memiliki  kemampuan  gotong royong,  yaitu  kemampuan  untuk  melakukan  kegiatan  secara  bersama-sama  dengan  suka  rela  agar kegiatan  yang  dikerjakan  dapat  berjalan  lancar,  mudah  dan  ringan.  Elemen  kunci  dalam  Profil  Pelajar Pancasila  dengan  indikator  gotong  royong  ialah  melakukan  kolaborasi  atau  kerjasama  antar  pelajar, kerjasama  dalam  bidang-bidang  yang  positif  dalam  konteks  saling  membantu  dan  saling  menolong sesama,  kemudian  kepedulian  yang  merupakan  sebuah  sikap  penting  yang  perlu  dimiliki  untuk  dapat menggerakkan  perilaku  gotong  royong,  dan  yang  terakhir  ialah  berbagi,  sikap  dimana  perlu  adanya latihan karena berbagi merupakan sikap mulia yang dapat mewujudkan indikator gotong royong dalam Profil Pelajar Pancasila ini.
Indikator keempat yaitu mandiri, yang dimaksud mandiri dalam Profil pelajar Pancasila ini ialah Pelajar Indonesia yang bertanggung jawab atas sebuah proses dan juga hasil belajarnya. Adapun elemen kunci  profil  mandiri  ini  ialah  adanya  kesadaran  akan  diri  dan  situasi  yang  dihadapi,  dan  regulasi  diri. Indikator yang kelima dari Profil Pelajar Pancasila ini ialah bernalar kritis. Bernal kritis yang dimaksud dalam  hal  ini  ialah  pelajar  yang  mampu  secara  objektif  memproses  informasi  baik  kualitatif  maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan kemudian menyimpulkannya. adapun elemen kuncinya yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan,  menganalisis  dan  mengevaluasi  penalaran,  merefleksi  pemikiran  dan  proses  berpikir,  serta mengambil keputusan. Yang terakhir, indikator keenam dari Profil Pelajar Pancasila ialah kreatif.
Kreatif yang dimaksud dalam Profil Pelajar Pancasila ini ialah pelajar yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak, dengan elemen kuncinya yaitu  menghasilkan  gagasan  yang  orisinal  dan  menhasilkan  karya  dan  tindakan  yang  orisinal  pula. Orisinalitas dalam indikator kreatif ini sangat penting dimana perilaku  duplikasi atau  menirukan orang lain tanpa disertai sikap bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi sebuah perilaku- perilaku  yang  negatif  dan  bahkan  merugikan,  misalnya  mengakui  karya  orang  lain  sebagai  karyanya sendiri. Keenam indikator Profil Pelajar Pancasila ini sangat ideal bagi bangsa Indonesia.
Sesuai dengan rujukannya yaitu ideologi Pancasila, maka tidak mengherankan isinya-pun sangat ideal.  Pertanyaan  kritisnya  ialah,  bagaimana  kondisi  di  lapangan  terkait  dengan  Profil  Pelajar  Pancasila ini?.  Pusat  Penguatan  Karakter  (Puspeka)  telah  merangkum  proses  dari  usaha  untuk  mewujudkan Indikator  Profil  Pelajar  Pancasila  ini  dalam  sebuah  buku  dengan  judul  “Capaian  Satu  Tahun  Kolaborasi Dengan Tokoh Penggerak dalam Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila”. Buku ini merangkum bagaimana para  tokoh  penggerak  “membumikan”  Profil  Pelajar  Pancasila  di  satuan  pendidikan  atau  di  sekolah - sekolah di Indonesia. Dalam dokumen buku ini, dijelaskan mengenai capaian-capaian yang telah dilakukan dalam rangka mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.
Hal  ini  dirangkum  dalam  beberapa  sub  bab  pembahasan,  seperti  “Menjadi  Milenial  yang Pancasilais”,  “Seru  Belajar  Kebiasaan  Baru”,  “Tetap  Produktif  di  Masa  Penuh  Tantangan”,  “Menguatkan Literasi  Memajukan  Bangsa”,  “Pahlawan  Masa  Kini”,  dan  “Anti  Kekerasan  Berbasis  Gender”.  Penjelasan capaian  satu  tahun  kolaborasi  dengan  tokoh  penggerak  untuk  mewujudkan  Profil  Pelajar  Pancasila  ini diawali dengan penngantar dari Kepala Pusat Penguatan Karakter Bapak Hendrarman yang memaparkan tentang relevansi Pancasila di ma sa kini. Beliau memaparkan bahwa: “Dalam melaksanakan tugas, Pusat Penguatan  Karakter  atau  yang  biasa  disebut  Puspeka  mendapat  apresiasi  baik  langsung  atau  tidak langsung  dari  beberapa  pihak,  terkait  program  yang  telah  dilaksanakan.  Namun  sesungguhnya  capaian
tersebut merupakan buah dari arahan pimpinan, kolaborasi, dan sinergitas dengan berbagai pihak, baik di internal  maupun  eksternal  Kemendikbud,  termasuk  pemerintah  daerah  dan  organisasi  mitra.  Khususdi internal Puspeka, kami berupaya membangun suasana lingkungan kerja yang siap bekerja dengan keras, cerdas, cermat, tuntas, ikhlas, dan mengedepankan kebersamaan” (Puspeka, 2020: 16).
Pada  dasarnya,  capaian  pelaksanakan  program  Puspeka  terhimpun  dari  4  (empat)  kelompok kerja,  yaitu  kajian  dan  produksi  konten,  penyebarluasan  konten,  pemantauan  dan  evaluasi,  serta pendukungan dan administratif. Dari situlah lahir berbagai program yang menurut pihak lain inovatif dan mengacu  pada  arahan  dan  kebijakan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  salah  satu  di  antaranya bagaimana  memanfaatkan  perkembangan  dan  kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (Puspeka, 2020: 16).
Kondisi  di  lapangan  terkait  dengan  usaha  mewujudkan  Profil  Pelajar  Pancasila  di  dunia pendidikan  sudah  dilakukan  dengan  berbagai  macam  cara  dan  inovasi  oleh  Puspeka  dan  menggandeng tokoh  penggerak  dari  seluruh  Indonesia  dan  berasal  dari  berbagai  daerah  dan  berbagai  macam  latar pendidikan. Puspeka berupaya mewujudkan generasi  muda yang cerdas berkarakter melalui  kampanye komunikasi  publik  pada  berbagai  media,  meliputi  media  sosial,  media  cetak,  Iklan  Layanan  Masyarakat (ILM),  film  pendek,  sinetron,  festival/mega  events,  pergelaran  musik,  pameran,  sayembara,  kunjungan museum  virtual,  kemah  karakter,  dan  lainlain  (Puspeka,  2020:  17).  Kesemuanya  ini  dilakukan  dengan sistem  kerja  yang  terarah  dan  terstruktur  disertai  dengan  pendokumentasian  dan  evaluasi.  Salah  satu target  yang  hendak  dicapai  dari  mewujudkan  Profil  Pelajar  Pancasila  ini,  ialah  membentuk  generasi milenial yang Pancasilais. Milenial atau sering disebut Generasi Y, adalah mereka yang kini berada pada rentang usia sekitar 20 hingga 40 tahun. Dengan kata lain, hanya kelahiran 1980 sampai 1990 atau 2000- an awal yang masuk angkatan generasi milenial atau istilah kerennya disebut generasi ‘zaman now”.
Lantas, benarkah milenial tidak memiliki masalah sekompleks generasi sebelumnya, dikarenakan generasi  ini  tumbuh  dengan  dukungan  kemajuan  teknologi  digital,  sehingga  segala  pekerjaannya  bisa dilakukan  serba  cepat?.  Atau  jangan-jangan,  mereka  justru  memiliki  problematika  yang  lebih  besar, terutama saat mengenali jati dirinya sebagai manusia Indonesia seutuhnya (Puspeka, 2020: 23). Di tengah keresahan  tersebut,  hal-hal positif  terus  dilakukan  Puspeka  dengan  menggandeng  tokoh-tokoh  milenial untuk berkolaborasi mewujudkan Profil Pelajar Pancasila. Kondisi  lapangan yang terjadi terkait dengan mewujudkan  Profil  Pelajar  Pancasila  ini  dijelaskan  oleh  Puspeka  seperti  keadaan  dalam  masa  pandemi Covid-19,  kabar  baik  tersiar  dari  ujung  barat  Indonesia.  Eko  Wahyu  Jamaluddin,  seorang  Guru  PPKn  di Aceh  Besar  berhasil  menciptakan  media  pembelajaran  jarak  jauh  yang  mumpuni  berbasis  teknologi digital.  Eko  menginisiasi  aplikasi  pembelajaran  bertajuk  konstitusiku  yang  dapat  digunakan  para  siswa selama  mengikuti  pembelajaran  jarak  jauh.  Menurut  Eko,  “paling  tidak  aplikasi  ini  merupakan  langkah awal untuk  menuju pembelajaran abad 21 yang  bergeser dari metode tatap muka  ke digital” (Puspeka, 2020:  32).  Eko  adalah  salah  satu  contoh  di  lapangan  yang  menunjukkan  sikap-sikap  uletnya,  mandiri, berpikir  kritis,  dan  kreatif.  Hal-hal  seperti  ini  juga  dilakukan  oleh  tokoh-tokoh  penggerak  dalam  dunia pendidikan. Hal ini diperkuat dengan gambar 1.
Para tokoh penggerak mengajak semua civitas akademika di bidang pendidikan untuk bergerak dan  menyadari  bahwa  perlunya  kolaborasi  bersama  untuk  bersama-sama  mewujudkan  indikator  Profil Pelajar  Pancasila  ini  dengan  asumsi  bahwa  pendidikan  untuk  semua,  artinya  semua  anak  Indonesia mestinya mengenyam pendidikan, dan sebagai lembaga formal satuan pendidikan merupakan salah satu jaminan untuk mengenalkan apa itu dan bagaimana Profil Pelajar Pancasila. Pada prinsipnya, penguatan karakter  Pancasila  yang  dilakukan  melalui  perwujudan  Profil  Pelajar  Pancasila  ini  merupakan  sebuah
gagasan estafet dari masa ke masa. Hal ini dilatarbelakangi oleh keresahan banyak pihak terkait dengan kondisi kebangsaan manusia Indonesia. Peneliti menganalisis bahwa setiap generasi pada masanya selalu ada yang memikirkan dan bergerak untuk melakukan aksi terkait dengan penguatan nilai-nilai Pancasila. Hal  ini  dikarenakan  menjadi  manusia  Pancasila  pada  prinsipnya  merupakan  cita-cita  luhur  yang  harus terus berusaha diwujudkan sampai kapanpun. Ide atau gagasan manusia Indonesia yang seusai Pancasila dimulai  sejak  Pancasila  itu  sendiri  disepakati  oleh  para  pendiri  bangsa  sebagai  dasar  falsafah  negara. Manusia  Pancasila  tidak  dapat  lepas  dari  hakikat  manusia  itu  sendiri,  seperti  yang  dijelaskan  oleh Wreksosuhardjo (2007: 48-49) bahwa dalam kajian hakikat manusia, manusia yang dimaksud di sini ialah manusia  yang  seutuhnya.  Jadi  bukan  pemahaman  terhadap  manusia  secara  segmental,  seperti  animal rasional, homo faber, homo ekonomikus, zoon politicon, dan sebagainya. Menurut pandangan yang utuh ini,  pada  hakikatnya  manusia  itu  ialah  monopluralisme  (kesarwatunggalan)  dari  keseluruhan  unsur- unsurnya  yang  berpasang-pasangan  monodualis  ragajiwa,  monodualis  individu-sosial,  kedudukan monodualis  makhluk  tuhan-pribadi  mandiri,  yang  kesemua  unsur  tersebut  bersatu  secara  organis, harmonis dan dinamis (Notonagoro, dalam Wreksosuhardjo, S, 2007). Monodualis raga-jiwa itu susunan atau senyawa kodrat namanya. Monodualis individu-sosial itu sifat kodrat namanya. Adapun monodualis makhluk  tuhan-pribadi  mandiri  itu  kedudukan  kodrat  di  hadapan  Tuhan  namanya.  Raga  memiliki  tiga anasir: anorganis, vegetatip, dan animal. Sedangkan Jiwa memiliki tridaya jiwa: pikir, perasaan, kehendak (cipta,  rasa,  karsa).  Karena raganya,  manusia  memiliki  nafsu-nafsu  badaniah,  seperti:  nafsu  makan,  dan minum, nafsu seksual. Karena jiwanya, manusia memiliki nafsu-nafsu rohaniah, seperti: nafsu menguasai, nafsu  ingin  memiliki,  nafsu  ingin  menang  sendiri,  dan  sebagainya  (Wreksosuhardjo,  2007:  48-49).  Di buktikan dengan gambar 2:
Penjelasan di atas menguatkan analisis peneliti bahwa pada prinsipnya, gagasan terkait dengan mewujudkan  manusia  Indonesia  yang  ideal  sesuai  dengan  Pancasila  merupakan  gagasan  yang  tidak lekang oleh waktu. Hanya saja, setiap generasi punya caranya sendiri. Hal yang lebih penting dari masing- masing gagasan itu, menurut hemat peneliti ialah bagaimana action atau implementasi dari setiap gagasan tersebut. Ide atau gagasan harus terus dijaga bahkan diasah untuk lebih cemerlang, namun implementasi dari  ide  dan  gagasan  itu  lebih  utama  untuk  menentukan  evaluasi  dan  langkah  selanjutnya.  Saat  ini program  penguatan  karakter  yang  dilakukan  dan  untuk  kita  dukung  bersama  ialah  sebuah  cita -cita untuk mewujudkan generasi manusia Pancasila yang bertajuk Profil Pelajar Pancasila.

## 4. CONCLUSION
Profil  Pelajar  Pancasila  berakar  pada  Visi  dan  Misi  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan (Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi)  sebagaimana  tertuang  dalam  dengan Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  22  Tahun  2020  tentang  Rencana  Strategis Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Tahun  2020- 2024,  bahwa  “Pelajar  Pancasila  adalah perwujudan  pelajar  Indonesia  sebagai  pelajar  sepanjang  hayat  yang  memiliki  kompetensi  global  dan berperilaku  sesuai  dengan  nilai-nilai  Pancasila,  dengan  enam  ciri  utama:  beriman,  bertakwa  kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif”.  Keenam  indikator  ini  dirumuskan  dalam  rangka  untuk  membentuk  SDM  yang  unggul,  pelajar
sepanjang  hayat  yang  memiliki  kompetensi  global  dan  berperilaku  sesuai  dengan  nilai-nilai  Pancasila. Profil Pelajar Pancasila berimplikasi pada pembentukan ketahanan pribadi peserta didik atau siswa.
Profil  Pelajar  Pancasila  memiliki  tujuan  utama  yaitu  terjaganya  nilai  luhur  dan  moral  bangsa, kesiapan  untuk  menjadi  warga  dunia,  perwujudan  keadilan  sosial,  serta  tercapaianya  kompetensi  Abad 21. Di jiwa dan perilaku sehari-hari di dalam komunitas maupun profesi, kita harus memiliki profil pelajar Pancasila. Pelajar yang dimaksud di sini adalah SDM unggul yang merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila tidak sekadar untuk  dipahami,  tetapi  yang  sangat  penting  dan  bermanfaat  ialah  bagaimana  mempraktekkan  dalam kehidupan sehari-hari baik di keluarga, masyarakat, satuan pendidikan, maupun tempat kita bekerja dan berusaha.  Hal  ini  dimulai  dengan  diwujudkannya  ketahanan  pribadi  yang  kemudian  akan  membentuk ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, ketahanan wilayah, dan ketahanan nasional.
Dalam  menyongsong  era  society  5.0  tentu  akan  banyak  tantangan  dan  terjadi  perubahan  yang juga akan membawa dampak negatif seperti lunturnya moral maupun karakter bangsa. Revolusi industri 5.0 atau yang lebih dikenal dengan era super smart society diperkenalkan oleh pemerintah Jepang pada tahun  2019,  sebagai  sebuah  antisipasi  dari  gejolak  disrupsi  perkembangan  akibat  revolusi  industri  4.0 yang membawa ketidakpastian secara kompleks. Pembangunan karakter masyarakat menjadi satu solusi terbaik  salah  satunya  melalui  satuan  pendidikan  sebagai  gerbang  utama  untuk  mencetak  SDM  unggul. Dunia  pendidikan  yang  di  daulat  mempunyai  peran  penting  dalam  meningkatkan  kualitas  masyarakat tidak  lepas  dari  dukungan  semua  elemen  serta  pemangku  kepentingan  seperti  pemerintah,  organisasi masyarakat (ormas) dan masyarakat yang wajib turut andil dalam menyambut era society 5.0 mendatang. Di era society 5.0, para pendidik harus mempunyai keterampilan dibidang digital literacy dan kreatifitas berfikir.  Pendidik juga dituntut untuk lebih inovatif menggunakan  media  pengajaran yang menarik dan dinamis  dalam  memfasilitasi  pembelajaran  baik  di  kelas  maupun  jenis  pembelajaran  di  luar  kelas. Beberapa  hal  yang  wajib  dimiliki  para  pendidik  di  era  society  5.0  di  antaranya  kemampuan  dalam memanfaatkan  internet  of  things  (IoT)  pada  dunia  Pendidikan,  telah  familiar  dengan  sistem  virtual augmented  reality  dalam  dunia  pendidikan,  serta  pemanfaatan  Artificial  Intelligence  (AI)  di  dunia pendidikan  dan  senantiasa  mengidentifikasi  setiap  kebutuhan  pembelajaran  baik  sebagai  pengajar maupun yang dibutuhkan oleh peserta belajar.

## 5. REFERENCES
Anggraini,  S.,  Afrizal,  A.,  &  Indradin,  I.  (2019).  Regulasi  Konflik  Pemilu  (Studi  Kasus Resolusi  Konflik  Pilkada  2015  dan  Persiapan  Pemilu  2019  di  Kabupaten Sijunjung). Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, 21(2), 177-184.
A.Barlian,  A.  E.,  &  Herista,  A.  D.  P.  (2021).  Pembangunan  Sistem  Hukum  Indonesia Berdasarkan  Nilai-Nilai  Pancasila  Sebagai  Ideologi  Politik  Bangsa(Development Of  Indonesianlegal  System  Based  On  Pancasila  Values  As  A  Nation  Political Ideology). Jurnal Kajian Lemhanas RI, Vol. 9(No. 1), 550–551. http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/208
Abidin,  N.  F.  (2020).  Pancasila  Sebagai  The  Living  Values  Dalam  Pengalaman  Sejarah
Kebangsaan Indonesia. Jurnal
Candi, Volume 20(No.1), 107.
https://jurnal.uns.ac.id/candi/article/view/41334
Ahmad,  I.  (2018).  Proses  Pembelajaran  Digital  Dalam  Era  Revolusi  Industri  4.0.  Direktur Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan. Kemenristek Dikti.
Aoun,  J.  (2017).  Robot-Proof:  Higher  Education  In  The  Age  Of  Artificial  Intelligence.  Us:
Mit Press
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 2019, Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia, Jakarta: Polling Indonesia. Data Survei Diambil dalam Kurun Waktu 9 Maret-14 April 2019, dan Dirilis Tahun 2019, hh. 7.
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 2019, Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia, Jakarta: Polling Indonesia. Data Survei Diambil dalam Kurun Waktu 9 Maret-14 April 2019, dan Dirilis Tahun 2019, hh. 46.
Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  (BNPT),  2020,  Teropong  Radikalisme,  Diakses di .
Burlian,  P.  (2020).  Pemikiran  Soekarno  Dalam  Perumusan  Pancasila.  Jurnal  Hukum Doctrinal, Vol 5(No 2), 145.
Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah, 2019, Kondisi Radikalisme Termutahir di Indonesia, Jakarta.
Esy,  2021,  jppn.com,  23/01/2021,  Kasus  Intoleransi  di  SMKN  2  Padang,  Kemendikbud Keluarkan Pernyataan Tegas, Editor: Esy. Diakses di , Diakses pada 12 Juni 2021.
Fadilah,  N.  (2019).  Tantangan  dan  Penguatan  Ideologi  Pancasila  Dalam  Menghadapi  Era Revolusi  Industri  4.0.  Journal  of  Digital  Education,  Communication,  and  Arts, Vol. 2(No. 2), 74. doi: https://doi.org/10.30871/deca.v2i02.1546
Faruqi, U. A. (2019). Survey Paper: Future Service In Industry 5.0. Jurnal Sistem Cerdas 02 (01), 67–79.
Fatimah,  S.,  &  Dewi,  D.  A.  (2021).  Pengimplementasian  Nilai-Nilai  Pancasila  Dalam
Membangun  Karakter  Jati  Diri  Anak  Bangsa.  Antropocene :  Jurnal  Penelitian Ilmu Humaniora, Vol. 1(No. 5), 6. https://journal.actualinsight.com/index.php/antropocene/article/view/205/139 Handitya,  B.  (2019).  Menyemai  Nilai  Pancasila  Pada  Generasi  Muda  Cendekia.  Adil Indonesia Jurnal, Volume 2(Nomor 1), 18. http://jurnal.unw.ac.id:1254/index.php/AIJ/article/view/370 \
Handitya, B. (2020). Pendidikan Pancasila. CV. MAHATA. Ismayawati, A. (2017). Pancasila sebagai  Dasar  Pembangunan  Hukum  Di  Indonesia.  Yudisia :  Jurnal  Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Vol. 8(No. 1), 57–59. doi: http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v8i1
Hidayat,  Anwar.  “Kesenjangan  Sosial  Terhadap  Pendidikan  Sebagai  Pengaruh  Era Globalisasi”. Jurnal Justisi Hukum ISSN 2528-2638 Vol 2 (2017).
Hidayat,  M.  (2014).  Problematika  Kesehatan  Di  Pesantren  (Suatu  Kajian  Proses  Dalam Pendidikan Kesehatan Budaya Di Pesantren X). Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, 16(1), 25-36.
Indar  Sabri,  “Peran  Pendidikan  Seni  Di  Era  Society  5.0  untuk  Revolusi  Industri  4.0,”  in
Seminar Nasional Pascasarjana 2019, vol. 2 (Semarang: Pusat Pengembang Jurnal Universitas Negeri Semarang, 2019), 343, https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snpasca/article/view/302 .
Jiwandono,  I.  S.,  &  Nurbeni,  I.  (2019).  Persepsi  Mahasiswa  Terhadap  Fungsi  Pancasila Sebagai Weltanschauung Dalam Upaya Mengatasi Merosotnya Nilai Kebangsaan. ELSE  (Elementary School  Education Journal),  Volume  3(Nomor  2),  36–37.  doi: http://dx.doi.org/10.30651/else.v3i2.3166
Kalidjernih,  Freddy  K.,  2011,  Puspa  Ragam,  Konsep  dan  Isu  Kewarganegaraan,  Bandung: Widya Aksara.
Kartadinata, Sunaryo. "Terapi dan Pemulihan Pendidikan." Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia (2009).
Kearney, 2020, Dalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mei, 2020.
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  2020,  Sekolah  Penggerak  dan  Profil  Pelajar Pancasila, Diakses di link .
Khozim,  W.,  2013.  “Sikap  Keagamaan  dan  Potensi  Radikal  Agama  Mahasiswa  Perguruan Tinggi Agama,” dalam Edukasi, Vol 11, No. 3, hh. 289-304.
Latif,  Yudi,  2018,  Wawasan  Pancasila:  Bintang  Penuntun  untuk  Pembudayaan,  Jakarta: Mizan.  Pusat  Penguatan  Karakter,  2020,  Infografis  Profil  Pelajar  Pancasila, diakses di .
Lie, Anita, 2021, Profil Pelajar Pancasila dan Konsolidasi di  Sekolah, Kompas, edisi Jumat,
29 Januari 2021.
Malik,  A.  (2020).  Membumikan  Ideologi  Pancasila  Melalui  Pendidikan  Pancasila  Sebagai Upaya  Membangkitkan  Nasionalisme.  Jurnal  EduTech,  Vol.  6(No.  1),  105–106. https://berkas.dpr.go.id/sipinter/files/sipinter--748-20200704203236.pdf
Megawangi.  2007.  Pendidikan  Karakter  Solusi  yang  Tepat  untuk  Membangun  Bangsa.
Cetakan Kedua. Jakarta: Indonesia Heritage Foundation.
Mulyasa. 2011. Manajemen Pendidikan Karakter. Jakarta: Bumi Aksara.
Pemerintah, P. (2005). Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta:
Departemen Pendidikan Nasional RI
Permatasari, L. (2016). Membangun Pendidikan dan Membina Karakter Bangsa Berlandaskan Nilai-nilai  kebangsaan.  Badan  Pengelola  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  (BPKAD) Kabupaten Banjar. https://bpkad.banjarkab.go.id/
Pradipto  Bhagaskoro,  Pasopati,  R.  U.,  &  Syarifuddin.  (2019).  Pancasila  Dalam  Interaksi Kearifan Lokal dan Ideologi Transnasional. Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP), Vol. 1(No. 2), 128.
Pratiwi, Y. D. (2020). Peran Pancasila Sebagai Filter Ideologi Bangsa (Studi Kasus Konsep Negara Khilafah). Jurnal DEFENDONESIA, Vol. 4(No.r 2), 19–20.
Pusat  Penguatan  Karakter,  2020,  Capaian  Satu  Tahun  Kolaborasi  dengan  Tokoh  Penggerak dalam Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila, Jakarta: PUSPEKA.
Rahayu,  K.  N.  S.  (2021).  Sinergi  Pendidikan  Menyongsong  Masa  Depan  Indonesia  Di  Era Society  5.0.  EDUKASI:  Jurnal  Pendidikan  Dasar,  Vol.  2(No.  1),  95–97. http://jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/edukasi/article/view/1395
Risdianto,  E.  (2019).  Akademia.  Retrieved  07  2019,  19,  From  Https://Www. Academia.Edu/38353914/Analisis_  Pendidikan_  Indonesia  _D  i  _  Era  _ Revolusi_Industri_4.0.Pdf
Safitri, A. O., & Dewi, D. A. (2021). Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Implementasinya dalam  Berbagai  Bidang.  EduPsyCouns:  Journal  of  Education,  Psychology  and Counseling, Vol. 3(No. 1), 88–94.
Salouw, Joniel Hendrik, Suharno, Rostin Talapessy, 2020, “Peran Guru Dalam Meningkatkan Karakter  Disiplin  Untuk  Mewujudkan  Ketahanan  Pribadi  Siswa  Melalui Pembelajaran  PPKn  (Studi  Kasus  Di  SMA  1  Wonreli  Maluku  Barat  Daya)”, dalam Jurnal Ketahanan Nasional, Vol 26 No. 3, Desember 2020 hh. 380-398.
Samsu.  (2017).  Research  Methods:  Theories  and  Applications  of  Qualitative,  Quantitative Research,  Mixed  Methods,  and  Research  &  Development).  Pusat  Studi  Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).
Saputra,  Ananta.  "Menuju  Sistem  Pendidikan  Global."  Jurnal  Fakultas  Hukum  UII  31.67 (2008).  Anas,  Azwar  Yusran,  Agus  Wahyudi  Riana,  and  Nurliana  Cipta  Apsari. "Desa  dan  Kota  dalam  Potret  Pendidikan."  Prosiding  Penelitian  dan  Pengabdian kepada Masyarakat 2.3 (2015).
Skobelev, P., & Borovik, Y. S. (2017). On The Way From Industri 4.0 To Industri 5.0: From Digital  Manufactureing  To  Digital  Society.  International  Scientific  Research Journal «Industri4.0», 307- 311.
Yusnaini,  Y.  &.  (2019).  Era  Revolusi  Industri  4.0:  Tantangan  Dan  Peluang  Dalam  Upaya Meningkatkan  Literasi  Pendidikan.  Prosiding  Seminar  Nasional  Program Pascasarjana Universitas Pgri Palembang. Palembang.
Zuchdi,  Darmiyati  dan  Wiwiek  Afifah.  2019.  Analisis  Konten,  Etnografi  &  Grounded Theoory, Dan Hermeneutika Dalam Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.
Zuriah, N. (2021). Penanaman Nilai-Nilai Karakter Pancasila dalam Pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan  berbasis  Polysynchronous  di  Era  New  Normal.  Jurnal  Moral Kemasyarakatan, Vol. 6(No. 1), 18. doi: https://doi.org/10.21067/jmk.v6i1.5086 .