## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA TERHADAP EKSPLOITASI EKONOMI ANAK

## Firmansyah Wira Dwi Putra firmansyahwdp@gmail.com
Universitas Airlangga

## Abstract
In the thesis entitled “Criminal Accountability of parents Against the economic exploitation of Children” is on the basis of juridical normative research using the approach of the Act, the approach to the case, and a conceptual approach with the following problem formulation: 1. What is a criminal act related to the economic exploitation of the parents against their child? and 2. What is the ratio decidendi over court rulings related to the responsibility of parents towards the child’s exploits. In criminal law, there is a known criminal responsibility for criminal acts committed. In the case of economic exploitation of children occurs the use of the child as a victim, especially if the perpetrator of the crime of economic exploitation is a parent is required criminal responsibility for parents who commit the related crime. Analysis of this case of economic exploitation is an analysis of academic studies. The results of this analysis are expected to be a breakthrough in the criminal responsibility of parents who exploit children.
Keywords: Crime of Economic Exploitation; Child as Victim; Criminal Responsibility of Parents; Perpetrator’s Parents.

## Abstrak
Dalam  skripsi  yang  berjudul  “Pertanggungjawaban  Pidana  Orang  Tua  Terhadap  Eksploitasi Ekonomi  Anak”  ini  berdasarkan  penelitian  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual dengan rumusan masalah sebagai berikut 1. Apakah yang dimaksud dengan tindak pidana yang terkait dengan eksploitasi ekonomi yang dilakukan orang tua terhadap anak dan 2. Bagaimana ratio decidendi atas putusan pengadilan terkait dengan pertanggungjawaban orang tua melakukan eksploitasi terhadap anak. Dalam hukum pidana  dikenal  adanya  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  perbuatan  pidana  yang  dilakukan. Dalam kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak terjadi pemanfaatkan terhadap diri anak sebagai korban, terlebih apabila pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi tersebut merupakan orang tua diperlukan pertanggungjawaban pidana bagi orang tua yang melakukan tindak pidana terkait. Anak yang sering menjadi korban eksploitasi ekonomi dilakukan dengan terpaksa demi membantu orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Analisis terhadap kasus eksploitas ekonomi ini merupakan analisis kajian akademis. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat menjadi terobosan dalam pertanggungjawaban pidana orang tua yang melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Kata kunci: Tindak  Pidana  Eksploitasi  Ekonomi; Anak  Sebagai  Korban;  Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua; Orang Tua Pelaku.

## Pendahuluan
Anak  adalah  amanah  yang  diberikan  Tuhan  Yang  Maha  Esa  sekaligus merupakan  Sumber  Daya  Manusia  yang  harus  kita  jaga  karena  mereka  adalah generasi  muda  penerus  bangsa  yang  akan  melanjutkan  pembangunan  nasional
Firmansyah Wira: Pertanggungjawaban Pidana Orang

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 1, Januari 2019
Article history: Submitted 2 December 2018;  Accepted 6 January 2019; Available online 27 January 2019
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 1, Januari 2019
negara.  Anak  memiliki  peranan  penting  dan  strategis  sehingga  memerlukan perlindungan  untuk  menjamin  pertumbuhan  dan  perkembangan  fisik,  mental, dan  sosialnya  secara  utuh  karena  anak  belum  mampu  untuk  melindungi  hak- hak nya sendirian, maka negara dan masyarakat, khususnya orang tua harus bisa mengusahakan perlindungan anak. 1
Dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Tanggal 20 Nopember  1989  diumumkan  Deklarasi  Hak-Hak Anak  secara  universal  dengan memuat 10 (sepuluh) prinsip tentang hak anak, yaitu: 2
1. Hak untuk bermain
2. Hak untuk mendapatkan pendidikan
3. Hak untuk mendapat perlindungan
4. Hak untuk mendapat nama (identitas)
5. Hak untuk mendapat status kebangsaan
6. Hak untuk mendapatkan makanan
7. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan
8. Hak untuk mendapatkan rekreasi
9. Hak untuk mendapatkan kesamaan
10. Hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.
Dalam  Pasal  34 Ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945  diatur  bahwa  “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara Negara”. Pada pasal ini menjelaskan bahwa Negara wajib melindungi dan memelihara anak yang dilantarkan oleh orang tuanya sehingga si anak tidak kehilangan hak-haknya. Sedangkan pada  Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang  Dasar  1945  Negara  Republik  Indonesia  berbunyi  “Bahwa  setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Merujuk dari pasal tersebut maka kewajiban untuk melindungi hak anak bukan hanya terletak pada orang tua saja tetapi keluarga maupun negara juga wajib untuk melindungi dan memelihara hak anak.
Pada  Pasal  1  angka  (2)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (untuk  selanjutnya  disebut  UU  Perlindungan Anak)  mengatur  bahwa  Perlindungan
1 Abimantoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak (Laksbang PRESSindo 2016).[47].
2 Abu Huraerah, Kekerasan terhadap Anak (Nuansa Cendekia 2005).[32].
Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi. Selanjutnya pada pasal 1 angka (6) UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental spiritual, maupun sosial. Dalam pasal ini, mendefinisikan anak terlantar bisa saja dilakukan oleh orang tua kandung maupun orang tua angkat ataupun keluarga terdekat yang dimana si anak tidak terpenuhi kebutuhannya termasuk dalam ekonomi sehingga memungkinkan si anak untuk di eksploitasi secara ekonomi oleh orang tuanya.
Dapat disimpulkan dari peraturan perundang-undangan tersebut diatas bahwa orang tua, keluarga, dan negara bertanggungjawab untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak, agar anak dapat menjalani hidup sebagaimana yang layak dan tidak menghambat tumbuh kembang anak. Dalam hal ini, orang tua bekewajiban untuk memberikan perlindungan dan memenuhi setiap kebutuhan si anak hingga dewasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU Perlindungan Anak yang mengatur:
“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik,  dan  melindungi  Anak;  menumbuh  kembangkan  Anak  sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak”.
Bila dilihat dari Pasal 26 UU Perlindungan Anak tersebut maka orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara kelangsungan hidup si anak yang juga disebutkan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Perkawinan sebagai berikut:
(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik- baiknya.
(2) Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau berdiri sendiri.
Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa orang tua adalah orang yang pertama
kali  bertanggungjawab  atas  terwujudnya  kesejahteraan  anak  baik  secara  rohani, jasmani, maupun sosial dan orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak
Firmansyah Wira: Pertanggungjawaban Pidana Orang
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 1, Januari 2019
sampai yang bersangkutan dewasa dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  Tahun  1989  mengeluarkan  Deklarasi Hak-Hak  Anak  yang  menyebutkan:  Larangan  tidak  dibenarkan  mempekerjakan anak-anak di bawah umur (15 tahun ke bawah), dan dengan alasan apapun mereka tidak  diperbolehkan  terlibat  dalam  pekerjaan  yang  dapat  merugikan  kesehatan atau pendidikan mereka maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akhlak mereka yang terdapat pada Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak ( Convention on The Rights of The Child ) serta Children Rights Convention ( CRC ) melalui Keputusan Presiden No.
36 tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990. Sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa:
“Bagi  tiap-tiap  negara  yang  meratifikasinya  atau  yang  menyatakan keikutsertaan  pada  Konvensi  Hak  Anak  setelah  diterimanya  instrumen ratifikasi atau instrumen keikutsertaan yang keduapuluh, konvensi ini akan berlaku  pada  hari  ketiga    puluh  setelah  tanggal  diterimanya  instrumen ratifikasi atau instrumen ratifikasi atau instrumen keikutsertaan dari negara yang bersangkutan”.
Dengan diratifikasinya konvensi tersebut, negara berkewajiban melindungi dan memenuhi hak-hak anak, baik hak sipil, politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi konvensi ini sehingga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak bagi semua anak tanpa terkecuali. Salah satu  hak  anak  untuk  memperoleh  proses  hukum  yang  adil  ( due process of law ) dan  bermartabat  sehingga  kewajiban  utama  negara  peserta  ialah  memasukkan hasil konvensi yang dimaksud kedalam lingkungan nasional seperti melaksanakan ratifikasi  terlebih  dahulu  atas  hasil  konvensi,  sebelum  dituangkan  dalam  bentuk suatu undang-undang khusus. 3
Dalam hal ini, anak perlu dilindungi dari perlakuan diskriminasi, pelecehan, penelentaran,  kekerasan  maupun  eksploitasi  yang  dilakukan  oleh  orang  tua, keluarga maupun orang lain. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai  upaya  perlindungan  terhadap  berbagai  kebebasan  dan  hak  asasi  anak
3 Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional (Refika Aditama 2000).[52].
( fundamental rights and freedom of children )  serta  berbagai  kepentingan  yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Maka dari itu perlindungan anak menjadi salah tujuan pembangunan yang harus diperhatikan. Dalam proses pembangunan, akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai masalah sosial yang dapat mangganggu  jalannya pembangunan sehingga mengganggu ketertiban dan keamanan. 4
Perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  serta  prinsip-prinsip  dasar  konvensi  hak  anak, meliputi antara lain:
1.  Non Diskriminasi;
2.  Kepentingan yang terbaik bagi anak:
3.  Hak untuk hidup,kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
4.  Penghargaan terhadap pendapat anak
Pada  dasarnya  perlindungan  anak  bertujuan  untuk  menjamin  terpenuhinya hak-hak anak seperti yang telah diatur dalam Konvensi Anak. Pada Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa: 5
Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atau pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
a. Diskriminasi
b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
c. Penelantaran
d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiyaan 1) Ketidakadilan
2) Perlakuan salah lainya
Dalam pasal ini, menjelaskan bahwa orang tua ataupun wali dari anak tersebut mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan maupun pemeliharaan anak dari  berbagai  perlakuan  yang  salah  seperti  diskriminasi,  eksploitasi  baik  ekonomi maupun  seksual,  penalantaran.  Bila  terjadi  tindakan  yang  telah  disebutkan  akan memberikan dampak negatif bagi perkembangan anak tersebut sehingga orang tua
4 Irma Setyo Wati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak (Bumi Aksara 1990).[10].
5 Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair, Dasar Hukum Perlindungan Anak (C.V Novindo Pustaka Mandiri 2001).[8].

## Firmansyah Wira: Pertanggungjawaban Pidana Orang
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 1, Januari 2019
harus bertanggung jawab atas tindakan-tindakan tersebut. Pada saat ini, kasus yang melibatkan anak sebagai korban mempunyai banyak modus operandi yang dilakukan oleh pelaku yang dimana pelaku tersebut adalah orang tua kandung dari si anak yang di perdagangkan atau di pekerjakan secara paksa oleh orang tua mereka.
Kasus perdagangan orang dan perlindungan anak. I dan NH, dua orang Joki 3 in 1 telah ditetapkan sebagai tersangka. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Mohammad Iqbal, Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Wahyu Hadiningrat, mengatakan para pelaku memaksa anak berusia 5 sampai 6 tahun melakukan pekerjaan, meminta-minta, dan disewakan seharga Rp 200 ribu. Apabila tak mengikuti perintah, maka anak akan dipukul.
Aparat kepolisian akan bekerjasama dengan Dinas Sosial DKI Jakarta dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menindak lanjuti. Para pelaku disangkakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 76 B, 76 C, 76 F, dan 76 I juncto Pasal 80 ayat 1 dan Pasal 83 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan  ancaman  hukuman  penjara  maksimal  15  tahun  dan  denda  maksimal  Rp 300 juta. 6 Selanjutnya, adalah kasus seorang ibu tega mengeksploitasi kedua putri kandungnya sebagai pengemis. Kini, kasusnya dalam penanganan unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Surabaya.
Dalam  pemeriksaan,  Istiqomah  mengakui  sudah  menjalankan  bisnis tersebut  tiga  tahun,  dengan  hasil  perhari  dari  mengamen  dan  mengemis  berkisar Rp200-400 ribu.  Kedua korban dipaksa ibunya mengamen dan mengemis seusai pulang  sekolah,  di  mana  waktu  bekerjanya  mulai  pukul  16.00  Wib  hingga  pukul 22.00. Apabila hasil yang diperoleh keduanya tidak sesuai dengan harapan, maka tersangka akan memarahi dan memberikan berbagai hukuman kepada kedua putri kandungnya ini. Terbongkarnya kasus eksploitasi anak ini ketika polisi mencurigai aktivitas pekerjaan yang dilakukan kedua korban di kawasan Waduk Unesa. Setelah
6 Glery Lazuardi ‘ Miris Orang Tua Jadikan Anaknya Pengemis Di Ibukota’ http://www.tri- bunnews.com/metropolitan/2016/03/24/miris-orangtua-tega-jadikan-anaknya-pengemis-di-ibu-ko- ta diakses pada tanggal 2 februari 2018 pukul 10:35AM.
diselidiki, ternyata seluruh hasil kerja korban diberikan kepada tersangka yang sudah menunggu tidak jauh dari kedua putrinya bekerja. Kepada polisi, tersangka mengaku terpaksa  mempekerjakan  kedua  putri  kandungnya,  karena  terdesak  kebutuhan ekonomi. Terlebih, suaminya pergi meninggalkan mereka. Bersama tersangka, polisi mengamankan sebuah speaker aktif yang digunakan untuk mengamen, uang tunai hampir Rp2,5 juta hasil mengemis dan mengamen. Sementara itu, untuk keselamatan korban, saat ini kedua korban dititipkan di Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur. Sedangkan tersangka yang tega mengeksploitasi anaknya terpaksa mendekam di dalam tahanan, dan terancam hukuman lebih dari lima tahun penjara. 7
Petugas Suku Dinas Sosial (Sudinsos) Jakarta Pusat berhasil mengamankan dua anak kecil yang dijadikan pengemis oleh orang tuanya. Selain mengamankan anak  kecil  tersebut,  Herlina  (40)  ibu  anak  tersebut  turut  diamankan  di  Jalan Pembangunan I, Gambir, Jakarta Pusat. Kepada petugas, Herlina membantah telah mengeksploitasi  atau  mempekerjakan  anaknya  sebagai  pengemis.  Herlina  juga sempat melawan petugas dengan cara mencakar dan menggigit saat akan dibawa ke dalam mobil milik Sudin Sosial Jakarta Pusat. “Mana mungkin saya memperkejakan anak saya sendiri. Saya itu juga benci melihat anak-anak meminta kepada orang,” ucapnya kepada petugas.
Sementara itu, Kepala Sudin Sosial (Kasudinsos) Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati  memastikan  Herlina  melakukan  eksploitasi  atau  mempekerjakan  dua putrinya,  Regina,  9  dan  Dina,  10,  sebagai  pengemis.  Dikarenakan  saat  petugas menangkap kedua bocah tersebut, Herlina berada tidak jauh melakukan pemantauan. “Modus  kayak  begini  sering  kita  dapati  dimana  Si  anak  disuruh  mengemis, sedangkan orangtuanya duduk tidak jauh sambil mengamati. Tapi untuk Herlina sendiri,  ia  mengaku  tidak  setiap  hari  mempekerjakan  putrinya,”  terang  Susan. Karena Herlina dan kedua anaknya telah dikirim ke panti sosial, sambung Susan, ia pun akan berkoordinasi kembali dengan pihak panti untuk mendalami dugaan
7 Yudha Prawira ‘ Siswi SD dan TK Dipaksa Mengemis oleh Ibunya, Sehari Dapat Rp400Ri- bu’ https://daerah.sindonews.com/read/1118748/23/siswi-sd-dan-tk-dipaksa-mengemis-oleh-ibun- ya-sehari-dapat-rp400-ribu-1466569429 diakses pada tanggal 2 februari 2018 pukul 10:56AM.
eksploitasi anak tersebut “Kita masih dalami, tapi untuk kasus eksploitasi anak ini kan masuk ranah pidana dan Polisi tangani,” tutupnya. (Christ Kominfomas JP). 8
Terry E. Lawson, psikiater anak mengklasifikasikan bentuk-bentuk kekerasan menjadi 4 (empat) yaitu : 9
1.  Kekerasan  secara  fisik,  adalah  penyiksaan,  pemukulan,  dan  penganiyaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang menimbulkan luka fisik atau kematian pada anak.
2.  Kekerasan secara psikis meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi pada anak.
3.  Kekerasan  secara  seksual,  berupa  perlakuan  pra-kontak  seksual  maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa.
4.  Kekerasan  secara  social,  mencakup  penelantaran  dan  eksploitasi  pada anak.  Penelantaran  anak  berupa  sikap  dan  perlakuan  orangtua  yang  tidak memberikan perhatian dan kasih sayang yang layak terhadap perkembangan anak.
Dalam  beberapa  contoh  kasus  tersebut  dan  juga  psikiater  anak,  orang  tua kandung  juga  bisa  melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang  terhadap  anak kandungnya. Dalam hal ini, anak kandung tersebut disuruh untuk meminta-minta/ mengemis, dan juga berpura-pura berjualan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang  seharusnya  adalah  tanggung  jawab  orang  tua  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup suatu keluarga termasuk kebutuhan hidup bagi si anak tersebut yang dimana termasuk dalam kekerasan sosial.
Berdasarkan  penjelasan  latar  belakang  diatas,  maka  yang  menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :
1. Apakah yang dimaksud dengan tindak pidana yang terkait dengan eksploitasi ekonomi yang dilakukan orang tua terhadap anak?
2. Bagaimana ratio decidendi atas  putusan  pengadilan  terkait  dengan pertanggungjawaban orang tua melakukan eksploitasi terhadap anak?
8 Christ  Kominfomas  ‘ Diduga Eksploitasi, Ibu Pengemis Diamankan Petugas’ http://pu- sat.jakarta.go.id/?berita=Diduga.Eksploitasi,.Ibu.Pengemis.Diamankan.Petugas&web&mod=full- main&section=info&action=news&id=0000000799  diakses  pada  tanggal  2  februari  2018  pukul 11:03AM.
9 Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Hariadi, Krisis dan Child Abuse (Airlangga University Press, Surabaya 2002).[48].

## Metode Penelitian
Dalam  penyusunan  skripsi  ini,  penulis  menggunakan  salah  satu  tipe penelitian  yaitu  penelitian  yuridis  normatif,  maksud  dari  secara  yuridis  adalah bahwa  penelitian  ini  menelaah  peraturan  perundang-undangan,  teori-teori, atau  pendapat  ahli  hukum  yang  berkaitan  dengan  materi  penulisan  yang  akan dibahas. Sedang tipe penelitian secara normatif maksudnya adalah menguraikan norma pasal, undang-undang yang berlaku dan pendapat ahli. Dengan kata lain penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  metode  penelitian  berdasarkan  dari  berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini untuk menjawab isu hukum tersebut. Dalam penelitian ini menganalisa tindak pidana terkait eksploitasi ekonomi yang dilakukan orang tua terhadap anaknya yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Tindak pidana yang terkait dengan eksploitasi ekonomi yang dilakukan orang tua terhadap anak
Pengertian  eksploitasi  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI) adalah pemanfaatan untuk keuntungan diri sendiri, penghisapan, pendayagunaan, pemerasan  atas  diri  orang  lain  hanya  untuk  kepentingan  ekonomi  semata dan  tindakan  tersebut  merupakan  tindakan  yang  tidak  dapat  dibenarkan. 10
Selanjutnya,  pengertian  eksploitasi  terhadap  anak  yang  dipahami  secara umum  ialah  mempekerjakan  seorang  anak  untuk  kepentingan  ekonomi  tanpa mempertimbangkan  rasa  kepatutan,  keadilan  serta  kesejahteraan  anak  yang menjadi korban eksploitasi tersebut.
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) juga memberikan penjelasan tentang  anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Seorang anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, belum menikah, dan termasuk
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 1, Januari 2019
anak yang masih berada dalam kandungan. Berarti seorang anak berhak mendapat perlindungan  untuk  segala  kepentingannya  dimulai  sejak  anak  tersebut  berada dalam kandungan ibunya.
Anak  sering  kali  dijadikan  objek  untuk  mencari  keuntungan  serta  untuk menghasilkan  uang  oleh  berbagai  pihak  baik  itu  dari  orang-orang  terdekatnya seperti  orangtua  maupun  dari  pihak  lain  dengan  cara  memanfaatkan  tenaga dan  waktu  dari  anak  tersebut,  hal  ini  biasa  disebut  dengan  istilah  eksploitasi anak  yang  dapat  dilihat  dari  bentuk  dan  jenis  pekerjaan  yang  dilakukan  anak serta  ancaman  risiko  yang  dihadapi  anak.  Karena  menurut  Pasal  76I  Undang- Undang  perlindungan  Anak  telah  mengatur  bahwa  “Setiap  Orang  dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan  eksploitasi  secara  ekonomi  dan/atau  seksual  terhadap  anak”  maka dapat  dikatakan  bahwa Anak  jalanan  merupakan  salah  satu  bentuk  eksploitasi yang dilakukan terhadap anak sebagaimana yang dikemukakan oleh Karundeng yang menyebutkan bahwa macam-macam bentuk eksploitasi anak adalah: 11
a.  Perdagangan Manusia ( trafficking in person )
b.  Perbudakan ( Slavery )
c.  Prostitusi Anak ( Child Prostitution )
d.  Buruh Anak / Pekerja Anak ( Child Labour )
e.  Anak Jalanan ( Children of the street )
Tindakan  eksploitasi  terhadap  anak  merupakan  tindakan  yang  tidak dibenarkan  karena  telah  merampas  hak-hak  anak,  seperti  tidak  mendapatkan perawatan yang baik, pendidikan yang layak, kurangnya kasih sayang dari orang tua dan sarana bermain seperti anak seusianya yang juga akan berdampak pada mental sehingga menyebabkan gangguan psikis. Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) KPAI, ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi terjadinya trafficking dan eksploitasi diantaranya: 12
11 Laily Akbariah, Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mereduksi Eksploitasi Ekonomi Anak , Skripsi tidak diterbitkan (Fakultas Ilmu Administrasi, Malang 2013).[51].
12 Davit Setyawan ‘ Temuan dan Rekomendasi KPAI Tentang Perlindungan Anak di Bidang Perdagangan Anak (Trafficking) dan Eksploitasi Anak’ http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-re- komendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploi- tasi-terhadap-anak/ diakses pada Tanggal 12 Maret 2018 pukul 20:15 WIB.
Faktor Internal;
A. Geografis
1) Bentuk kepulauan, banyak celah keluar masuk terutama dari jalur laut;
2) Indonesia berada dekat dengan negara pengguna jasa TKI.
B. Ekonomi 1) Kemiskinan, lapangan kerja terbatas, pertambahan pengangguran;
2) Kurangnya penyediaan lapangan kerja dan minimnya jaminan sosial.
C. Sosial dan Budaya 1) Kualitas SDM yang rendah;
2) Perilaku yang membudaya seperti pernikahan dini dan hutang.
D. Keamanan 1) Lemahnya pengawasan terhadap PJTKI;
2) Keterbatasan aparat keamanan;
3) Lemahnya koordinasi instansi terkait. Faktor Eksternal; A. Kemajuan teknologi informasi, Transportasi; B. Meningkatnya kebutuhan TKI di luar negeri; C. Agen TKI di negara asing yang tidak terjangkau pengawasan; D. Nilai kompetitif TKI Indonesia lebih rendah di bandingkan dengan TKI dari negara lain.
E. Kesewenangan majikan kerja diluar jangkauan pengawasan.
F. Kelemahan diplomasi/promosi upaya Indonesia.
KPAI  sendiri  ialah  singkatan  dari  Komisi  Perlindungan Anak  Indonesia,  yakni sebuah lembaga khusus yang menjalankan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas guna untuk melanjutkan pembangunan nasional yang lebih baik di masa depan. Adapun tugas dan fungsi KPAI menurut pasal 76 UU Perlindungan Anak ialah :
1)  Melakukan  sosialisasi  seluruh  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan dengan perlindungan anak.
2)  Mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan mediasi  atas  sengketa  pelanggaran  hak  anak,  melakukan  pemantauan,  dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
3)  Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.
Terutama pada daerah perkotaan yang tekanan dalam pemenuhan kebutuhan hidup
sangat tinggi, sehingga menyebabkan rawan terjadinya tindakan pemaksaan oleh orang tua terhadap anaknya yang masih dibawah umur untuk dapat membantu meningkatkan
Firmansyah Wira: Pertanggungjawaban Pidana Orang
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 1, Januari 2019
perekonomian keluarga, padahal usia anak tersebut belum sepantasnya memiliki tanggung jawab untuk bekerja dan memberikan kontribusi berupa uang kepada keluarga. Menurut Bagong, kemiskinan secara ekonomi telah banyak menciptakan terjadinya pekerja anak. Pada akhirnya orang tua tersebut menyuruh anak-anaknya untuk membantu ekonomi keluarga.  Pada  titik  inilah  munculnya  kecenderungan,  sebab  anak-anak  bisa  berubah peran dari “sekedar membantu” menjadi pencari nafkah utama. 13
Dalam  eksploitasi  terhadap  anak  menyebabkan  beberapa  dampak  bagi  psikis maupun fisik dari anak yang telah di eksploitasi. Dampak eksploitasi anak yang dapat terjadi secara umum seperti: 14
1. Anak berbohong, ketakutan, kurang dapat mengenal cinta atau kasih sayang, dan sulit percaya kepada orang lain.
2.  Harga diri anak rendah dan menunjukkan perilaku yang destruktif.
3. Mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis dan interaksi sosial.
4.  Pada anak yang lebih besar anak melakukan kekerasan pada temannya, dan anak yang lebih kecil.
5.  Kesulitan untuk membina hubungan dengan orang lain.
6. Kecemasan berat, panik, dan depresi (anak mengalami sakit fisik dan bermasalah di sekolah).
7.  Abnormalitas atau distorsi mengenai pandangan terhadap seks.
8.  Gangguan personaliti.
9.  Kesulitan dalam membina hubungan dengan orang lain dalam hal seksualitas. Dapat disimpulkan bahwa anak yang sering menjadi korban eksploitasi dalam segi ekonomi dilakukan dengan terpaksa demi membantu perokonomian keluarga. Dalam hal anak tereksploitasi secara ekonomi yang seharusnya bertanggung jawab adalah orangtua karena orang tua atau lingkungan secara tidak langsung memaksa anak untuk bekerja dengan alasan untuk meningkatkan ekonomi keluarga.
Ratio decidendy atas putusan pengadilan terkait dengan pertanggungjawaban orang tua melakukan eksploitasi terhadap anak?
Hakim dalam hal ini telah mempertimbangkan bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan terdakwa MAISAROH yang telah terbukti secara nyata dan
13 Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Hariadi, Krisis and Child Abuse ( Airlangga University press Kampus C Unair, Surabaya 2002).[25]. 14 Bagong Suyanto, Masalah Sosial  Anak (Kencana, Jakarta 2010).[111].
sesuai dengan kejadian yang sebenarnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
Menimbang, bahwa benar terdakwa ditangkap karena menyuruh kedua anaknya untuk  mengamen  dan  seluruh  penghasilan  yang  didapat  kedua  anak  tersebut  dari mengamen diserahkan kepada terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Menimbang,  bahwa  Jaksa  Umum  di  persidangan  telah  mengajukan  barang bukti berupa 1 (satu) buah alat pengamen berupa ecek-ecek yang terbuat dari tutup botol yang sudah dipipihkan dan di paku di kayu kecil dan barang bukti sejumlah uang dengan total nilai Rp. 54.100,- (lima puluh empat ribu seratus rupiah) yang terbagi antara uang lembaran dengan total Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) dan uang koin sebanyak Rp. 26.100,- (dua puluh enam ribu seratus rupiah).
Menimbang,  bahwa  seperti  yang  diketahui  untuk  dapat  dipersalahkan telah  melakukan  perbuatan  Tindak  Pidana  Eksploitasi  Ekonomi  terhadap  Anak sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni unsur-unsur yang terkandung  haruslah  terpenuhi,  diantaranya  yakni  unsur  “setiap  orang”  dan  unsur “yang  menempatkan,  membiarkan,  melakukan,  menyuruh  melakukan,  atau  turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak”.
Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang” adalah Manusia sebagai subyek hu kum yang mampu bertindak atau dapat melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan. Dalam hal ini terdakwa adalah subyek hukum.
Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  unsur  “Yang  menempatkan, membiarkan,  melakukan,  menyuruh  melakukan,  atau    turut  serta  melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak” adalah suatu perbuatan yang berarti politik pemanfaatan  secara  sewenang-sewenang  atau  terlalu  berlebihan  terhadap subyek  eksploitasi  hanya  semata-mata  untuk  kepentingan  ekonomi  tanpa mempertimbangkan  rasa  kepatutan,  keadilan  serta  kesejahteraan.  Dalam  hal ini  terdakwa  telah  menyuruh  kedua  anaknya  mengamen  untuk  membantu perekonomian  keluarga.  Berdasarkan  uraian  dan  pengertian  tersebut  diatas, bahwai  maka  seluruh  unsur  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  telah terpenuhi dan dinyatakan sah secara hukum.

## 144 Jurist-Diction: Vol. 2 No. 1, Januari 2019
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan masa penahanan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Menimbang,  bahwa  dalam  mempertimbangkan  berat  ringannya  pidana yang  akan  dijatuhkan  Majelis  Hakim  wajib  memperhatikan  sifat-sifat  yang  baik dan jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:
Hal-hal yang memberatkan:
- Perbuatan  terdakwa  dapat  mengganggu  tumbuh  kembang  anak  dan  merusak masa depan korban
Hal-hal yang meringankan:
- Terdakwa  mengaku  bersalah,  merasa  menyesal,  dan  berjanji  tidak  akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa  memiliki  8  orang  anak  yang  masih  kecil  dan  masih  sangat  butuh perawatan dan nafkah dari Ibunya.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  pada  bab-bab  sebelumnya  maka  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  eksploitasi  ekonomi  terhadap  anak  secara  singkatnya  adalah pemanfaatan untuk keuntungan diri sendiri sendiri, penghisapan, pendayagunaan atas  diri  orang  lain  hanya  untuk  kepentingan  ekonomi  semata  dan  tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan. Maka anak yang sering menjadi korban eksploitasi ekonomi dilakukan dengan terpaksa demi membantu orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan  hidup  sehari-hari.  Dan  bagi  pelaku  (orang  tua)  akan  mempertangung jawabkan pidana apabila ada laporan yang diterima oleh pihak berwenang.
Berdasarkan beberapa putusan yang telah dibahas di bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam putusan tersebut ratio decidendi yang diambil oleh Hakim  Pengadilan  Negeri  telah  tepat  dalam  memberikan  putusan  dan  hukuman pidana karena alat bukti yang diperoleh selama proses peradilan telah memenuhi
unsur-unsur yang ada dalam Pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak yakni saksi,  petunjuk,  surat,  keterangan  terdaka  yang  telah  mengakui  adanya  tindak pidana tersebut. dan putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri telah tepat dan adil bagi terdakwa maupun korban eksploitasi ekonomi anak tersebut.

## Daftar Bacaan

## Buku
Laily Akbariah, Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mereduksi Eksploitasi Ekonomi Anak , (Fakultas Ilmu Administrasi, Malang 2013).
Romli  Atmasista, Pengantar Hukum Internasional (Refika  Aditama,  Bandung 2000).
Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak (Nuansa Cendekia, Bandung 2005).
Abimantoro  Prakoso, Hukum Perlindungan Anak (Laksbang  PRESSindo, Yogyakarta, 2016).
Irma Setyo Wati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak (Bumi Aksara,
Jakarta 1990).
Soeaidy,  Sholeh,  dan  Zulkhair, Dasar Hukum Perlindungan Anak (CV.Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta 2001).
Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak (Kencana, Jakarta 2010).
Bagong  Suyanto  dan  Sri  Sanituti  Hariadi, Krisis And Child Abuse (Airlangga University Press, Surabaya 2002).

## Laman
Glery  Lazuardi  ‘ Miris Orang Tua Tega Jadikan Anaknya Pengemis di Ibukota’ http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/03/24/miris-orangtua-tega- jadikan-anaknya-pengemis-di-ibu-kota diakses pada tanggal 2 februari 2018 pukul 10:35 WIB.
Yudha Prawitra ‘ Siswi SD dan TK Dipaksa Mengemis oleh Ibunya, Sehari Dapat Rp400Ribu’ https://daerah.sindonews.com/read/1118748/23/siswi-sd-dan-tk -dipaksa-mengemis-oleh-ibunya-sehari-dapat-rp400-ribu-1466569429 diakses pada tanggal 2 februari 2018 pukul 10:56 WIB.
Christ Kominfomas ‘ Diduga Eksploitaso, Ibu Pengemis Diamankan Petugas’ http:// pusat.jakarta.go.id/?berita=Diduga.Eksploitasi,.Ibu.Pengemis.Diamankan. Petugas&web&mod=fullmain&section=info&action=news&id=000000079 9 diakses pada tanggal 2 februari 2018 pukul 11:03 WIB.
Davit Setyawan ‘ Temuan dan Rekomendasi KPAI Tentang Perlindungan Anak di Bidang  Perdagangan  Anak  (Trafficking)  dan  Eksploitasi  Terhadap  Anak’ http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang- perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi- terhadap-anak/ diakses pada Tanggal 12 Maret 2018 pukul 20:15 WIB.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1946  tentang  Peraturan  Hukum  Pidana  juncto Undang-Undang  Nomor  73  Tahun  1958  tentang  menyatakan  berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum  Pidana  untuk  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  dan  Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pemberian  Restitusi, Kompensasi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
HOW TO CITE: Firmansyah Wira Dwi Putra, ‘Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Terhadap Eksploitasi Ekonomi Anak’ (2019) Vol. 2 No. 1 Jurist-Diction.