Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan ... (Rudiyanto)
1 Dosen Prodi PG PAUD - FIP - UPI

## Pendahuluan
Seorang filsuf  China mengatakan; ” Kalau Anda ingin memetik hasilnya dalam setahun, maka tanamlah sayur. Tapi, kalau mau menuai hasil dalam 10 tahun, tanamlah buah- buahan. Lain halnya kalau mau menikmati hasilnya 100 tahun lagi, tanamlah manusia.” Menanam manusia dalam pernyataan tersebut tentunya tidak lain adalah pendidikan. Hasil pendidikan baru bisa dinikmati setelah jangka waktu yang lama.
Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2007, tenaga kerja di negeri ini sekitar 80% hanya berpendidikan SD, 12% SMP, 6% SMA, dan 2% yang lulus perguruan tinggi. Ironisnya menurut laporan yang sama, ada 385.000 sarjana yang menganggur alias tidak mendapat pekerjaan (Kontan, 2007). Pendek kata, berdasarkan data tersebut, bisa ditafsirkan bahwa hasil pendidikan kita belum memadai. Sebagian besar tenaga kerja masih berpendidikan rendah.
Rendahnya angka lulusan pendidikan tinggi juga menunjukkan bahwa banyak orang yang tak mampu meneruskan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Bukan cuma kemampuan intelektual yang menjadi aralnya, justru kendala paling menghambat adalah faktor mahalnya biaya pendidikan. Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa mahalnya biaya pendidikan ini memiliki korelasi yang signifikan dengan tingginya kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pendidikan.
Menurut pasal 31 Amandemen UUD 1945 disebutkan bahwa ,”Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya.” Bahkan, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 11 lebih menegaskan:
”Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 tahun sampai 15 tahun.”
Apakah anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu mampu menutup seluruh biaya pendidikan? Rupanya, alokasi anggaran yang disediakan oleh negara dan daerah belum bisa mencukupi aneka biaya pendidikan. Akibatnya, banyak pihak masyarakat dan swasta menawarkan janji pendidikan yang lebih memadai dengan hasil yang lebih baik ketimbang sekolah yang didanai oleh anggaran negara.
Peluang menawarkan pendidikan yang lebih memadai itu merupakan bisnis, dan ternyata bisa mendatangkan keuntungan yang menggiurkan. Orang tak puas hanya menyekolahkan anaknya di sekolah negeri yang didanai sebagian dari anggaran negara. Para pelaku usaha mengincar peluang bisnis tersebut. Menjelang tahun ajaran baru, setiap orang tua yang memiliki anak yang akan melanjutkan atau mendaftarkan sekolah dalam berbagai jenjang akan menghadapi ragam biaya pendidikan, dari belasan ribu hingga puluhan juta rupiah. Bahkan, untuk memasuki lembaga pendidikan anak usia dini pun, banyak orang tua yang harus membayar sampai puluhan juta rupiah.
Mahalnya biaya pendidikan ini justru menciptakan peluang bisnis yang menarik. Beberapa contoh yang dapat dikemukakan pada lembaga pendidikan anak usia dini, misalnya; Tumble Tots, sebuah lembaga

## MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Oleh : Rudiyanto 1
penyelenggara pendidikan anak usia dini untuk layanan usia 6 bulan hingga 7 tahun ini digerakkan dengan sistem bisnis franchise atau waralaba karena memanfaatkan lisensi sebuah lembaga pendidikan anak Inggris. Franchise
Fee untuk membuka jaringan waralaba ini adalah sebesar Rp. 150 juta untuk jangka waktu tiga tahun serta membayar royalty fee bulanan sebesar 10% dari perolehan pendapatan (omzet).
Perincian Investasi Per Outlet JENIS PENGELUARAN BESARAN PENGELUARAN KETERANGAN Paket Investasi Rp 140 Juta Belum termasuk sewa tempat, perkiraan investasi untuk wilayah jabotabek Franchise Fee Rp 25 Juta Untuk kerjasama lima tahun, sudah termasuk dalam investasi awal Royalti Fee 6 % Dari Gross income Promosi & Iklan Sudah termasuk dalam investasi awal Suplai barang/bahan pendukung pendidikan Rp 90 Juta Sarana & Prasarana (sudah termasuk ke dalam investasi awal) Set-up gedung Rp 20 Juta Sudah termasuk dalam investasi awal Training Sudah termasuk dalam investasi awal Operasional Bulanan Tidak terinci Lain-lain Rp 3 Juta – Rp 4 Juta Biaya survai lokasi Lembaga pendidikan anak usia dini lainnya yang memiliki sistem bisnis sejenis adalah High/Scope . Lembaga ini berdiri sejak tahun 1996 dengan menawarkan tiga level kelas, yakni toddler (anak usia 1,5 tahun – 2,5 tahun), pre-school (usia 2,5 tahun – 4 tahun), dan pre-kindergarten (usia 4 tahun – 5 tahun). Untuk menjadi agen waralaba High/ Scope , calon pengelola perlu menyediakan dana sebesar Rp. 150 juta sebagai initial atau franchise fee. Kemudian, sebagai gantinya High/ Scope akan memberikan kurikulum, bantuan survei lokasi, perekrutan pendidik dan tenaga kependidikan, pelatihan, manajemen, sampai dengan urusan dapur.
High/Scope mematok uang sekolah berkisar Rp. 3,5 juta – Rp. 4,3 juta untuk satu term atau sepuluh minggu. Sedangkan uang pangkal atau enrollment fee antara Rp. 6 juta – Rp. 15 juta. Besarnya uang sekolah itu bergantung pada lokasi dan perhitungan operasional sekolah.
Contoh lain adalah Sanggar kreatif Bona, tokoh gajah di majalah Bobo yang panjang akal dan suka menolong. Waralaba ini cocok bagi anda yang mau menbidik
kelas menengah. Peminat franchise ini dapat bergabung dengan membayar franchise fee sebesar Rp. 50 juta. Setelah berjalan, pemilik franchise juga harus menyisihkan 10% dari pendapatan kotor untuk membayar royalty fee . Selain itu pula pemilik juga harus membayar Rp. 2 juta per tahun untuk advertising fee . Dengan begitu akan mendapat merek dagang SKB, kurikulum, serta pelatihan para guru. Lembaga penyelenggara PAUD Tunas Jaka Sampurna menawarkan empat macam waralaba TK dan pre-school. Mereka adalah pre-school dan TK TJS, lalu ada Kiwi Kids dengan konsep pre-school internasional yang mengadopsi model dari Australia, pre- school Kidsgymclub A to Z yang menekankan perkembangan motorik anak usia 1-3 tahun; serta pre-school dan TK Darul Ilmi yang bernuansa Islami.
Contoh salah satu simulasi waralaba TK Tunas Jaka Sampurna yang memperoleh laba bersih tiap bulan sebesar 7.150.000 dan balik modal per bulan sejumlah Rp 223 juta : Rp 7,15 juta/bulan = 31,1 bulan. Untuk rincian lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Investasi Sewa tempat (ruko) dua tahun Rp  80.000.000 Renovasi tempat Rp  20.000.000 Pembelian perlengkapan kelas & administrasi Rp  50.000.000 Pembelian arena bermain Rp  20.000.000 Franchise fee selama 5 tahun Rp  50.000.000 Biaya survei di Jabodetabek Rp    3.000.000 Total investasi Rp 223.000.000 Pendapatan per bulan 30 murid x @ Rp 250.000 (tergantung wilayah) Rp  7.500.000 Uang pangkal (Rp 4 juta per murid per tahun) Rp 10.000.000 Total pendapatan Rp 17.500.000 Royalty fee: 10% x Rp 17.500.000 Rp   1.750.000 Pendapatan bersih Rp 15.750.000 Biaya per bulan Tenaga pengajar 3 x @ Rp 1,5 juta Rp 4.500.000 Tenaga lainnya 3 x @ Rp 700.000 Rp 2.100.000 Biaya listrik Rp     500.000 Biaya telepon Rp     500.000 Biaya air Rp     500.000 Biaya promosi Rp     300.000 Biaya lain-lain Rp     200.000 Total biaya per bulan Rp 8.600.000 Laba bersih = Rp 15.750.000 – Rp 8.600.000  = Rp 7.150.000
Balik modal = Rp 223 juta : Rp 7,15 juta/bulan = 31,1 bulan Sumber: Riset KONTAN
Franchise fee untuk pre-school dan TK TJS sebesar Rp. 50 juta yang berlaku selama 5 tahun, sedang royalty fee -nya 10% dari pendapatan per bulan.
Menurut Ketua Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) Anang Sukandar, dari 600 sampai 650 jenis usaha yang mengaku franchise pada tahun 2007, yang benar-benar franchise hanya sekitar 15 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Perkembangan Franchise di Indonesia Tahun Asing Lokal Total 1992 29 6 35 1995 117 15 132 1996 210 20 230 1997 (s/d Juli) 235 30 265 1999 202 32 234 2000 222 39 261 2001 238 42 280 2002 212 47 259 2003 190 49 239 2005 2006 2007 237 220 400 129
230 250 366 450 650* Sumber: Asosiasi Franchise
*) Angka Perkiraan Sementara
Berdasarkan kondisi objektif  tersebut diatas, di masyarakat seringkali muncul pertanyaan tentang berbagai hal kaitannya antara biaya dan aspek pendidikan. Misalnya tentang mutu, relevansi pendidikan, pendidikan dengan kaitannya dengan kepentingan pragmatis lainnya, besar kecilnya biaya pendidikan, pemerataan biaya pendidikan, dan lain-lain. Manakala dilacak, semua pertanyaan itu pada dasarnya menyangkut biaya pendidikan, dalam arti sumbernya, perencanaannya dan manajemennya.
Pembahasan ini difokuskan kepada konsep yang dapat menjadi dasar untuk memahami keseluruhan dimensi pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan, (educational finance) mencakup berbagai aspek. Pertama adalah aspek revenue atau sumber pembiayaan pendidikan. Kedua adalah aspek alokasi atau distribusi yang mengungkap masalah-masalah bagaimana mengalokasikan dan mendistribusikan biaya yang diperoleh dari berbagai revenue untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan.

## Sumber Biaya Pendidikan
Revenue untuk membiayai kegiatan penyelengaraan pendidikan (educational enterprise) diperoleh dari berbagai sumber, seperti dari masyarakat, pemerintah, dan dari yang menerima pendidikan itu sendiri.
Dana yang berasal dari pemerintah bisa bersumber dari berbagai masukan. Pertama dari rakyat yang dipungut pajak; kedua dari pajak pendapatan perusahaan- perusahaan dan industri, dan ketiga dari bantuan atau pinjaman luar negeri.
Di Indonesia, revenue biaya pendidikan menurut UUD pasal 33 dibebankan kepada pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Secara legal ini mengandung arti bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama karena memang pendidikan merupakan kepentingan bersama yang menyentuh hajat hidup orang banyak.
Dengan demikian karena pendi- dikan merupakan suatu upaya untuk
mengembangkan sumber daya manusia untuk membangun bangsa dan negara pada masa yang akan datang, maka rakyat, orang tua, dan pemerintah itu harus merasa berperan dalam penyelenggaraan pendidikan, antara lain melalui peran untuk membiayai bersama- sama penyelenggaraan pendidikan itu.

## Pemanfaatan Biaya Pendidikan
Kalau tujuan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia adalah untuk pemerataan kesempatan pendidikan, maka tentu prioritas harus ditekankan kepada pendidikan yang menyentuh kesempatan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Artinya, aspek kuantitas penyelenggaraan pendidikan mendapat perhatian.
Tetapi kalau kita memikirkan kaitan pendidikan dengan ketenagakerjaan, maka yang harus difikirkan adalah modifikasi program-program pendidikan mana saja dan apa saja yang menunjang langsung kebutuhan ketenagakerjaan diberbagai sektor pembangunan. Jadi pendidikan yang memiliki kaitan langsung yang mendapat prioritas pembangunan.
Dalam mengalokasikan dana, program pendidikan seperti itu memperoleh prioritas. Kalau prioritas pendidikan di Indonesia adalah peningkatan kualitas, maka pengalokasian dana antara jenis dan jenjang pun harus seimbang, sesuai dengan proporsi dan populasi peserta pendidikan atau yang diluar sistem pendidikan formal, yaitu disektor pendidikan luar sekolah.
Jadi kalau pendidikan di Indonesia diarahkan untuk membangun secara kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk lepas landas secara menyeluruh, maka prioritas pengalokasian dana pun harus diatur sehingga terpenuhi tuntutan kualitas itu.
Karena itu diperlukan rencana yang terperinci untuk sektor pendidikan. Rencana pemanfaatan pendidikan yang mengintegrasikan sumber-sumber biaya itu disebut dengan education finance program yang didalamnya mencakup tujuan yang akan dicapai melalui pembiayaan.
Kalau dasar filosofinya mementingkan equal educational opportunity , maka implikasi terhadap dananya adalah pendidikan dasar. Tetapi kalau pendidikan ditekankan pada “educational quality” and relevansi, maka yang dipentingkan adalah program pendidikan vokasional dan teknologi. Itu yang dimaksud dengan “philosophical foundation” dalam menentukan priority setting . Berdasarkan prioritas itu maka ditentukan strategi untuk implementasi. Maksudnya ialah, berdasarkan prioritas itu dana dapat dihitung, berapa unit cost per anak atau per peserta didik dan seterusnya. Bagaimana perbedaan unit cost antara jenis- jenis jenjang pendidikan.
Semua itu harus dihitung sehingga dalam strategi implementasinya dapat dilihat berapa besar dana yang harus dialokasikan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan.

## Kategori Biaya Pendidikan
Ada dua kategori biaya pendidikan, dan direct cost , yaitu pendidikan yang langsung, dan indirect cost , yaitu pendidikan tidak langsung. Biaya pendidikan yang tidak langsung misalnya biaya hidup, biaya transport dari rumah ke tempat sekolah, biaya kesehatan, dan lain-lain.
“Direct Cost” adalah biaya yang langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan. Contohnya adalah gaji guru. Mendatangkan guru sekaligus memerlukan peralatan, dan peralatan itu memerlukan biaya. Hal ini terlibat langsung dalam proses belajar mengajar. Jadi dalam teaching-learning process, guru merupakan director of   learning. Biaya langsung yang lain adalah untuk pengadaan fasilitas belajar-mengajar, seperti ruangan, alat peraga, ATK, dan buku-buku untuk rujukan proses belajar mengajar. Semua ini disebut “direct cost” karena hal-hal tadi mencakup proses belajar anak.
Dalam literatur pembiayaan pendidikan, kita mengenal budget pendidikan. Dalam konsep ini kita kenal ada dimensi pengeluaran dan penerimaan/pemasukan. Di Indonesia, kedua budget ini tercantum dalam pembiayaan
pendidikan kita. Educational finance itu selalu ada sampai pada tingkat lembaga mikro, meskipun tidak tersusun secara sistematis (Fakry Gaffar, 2006).

## Return Investasi Dalam Pendidikan
Investasi dalam pendidikan disebut dalam investasi dalam sumber daya manusia. Dalam ekonomi ada inverstasi yang menghasilkan keuntungan yang lebih cepat seperti proyek-proyek pembangunan, perusahaan, dan sebagainya.
Semua investasi itu ditujukan untuk menghasilkan keuntungan ekonomi yang lebih cepat.Biaya pendidikan, apakah itu dari pajak, pinjaman luar negeri, atau dari masyarakat, juga kita tanamkan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Namun investasi pendidikan itu yang digunakan untuk mengembangkan sumber daya manusia ini, proses atau keuntungannya tidak secepat dan sejelas investasi pada kegiatan dalam sektor ekonomi. Juga, manfaat atau keuntungan (benefit, return) dari pendidikan tidak selalu bersifat ekonomi, melainkan ada juga yang sifatnya sosial (social return) Jadi perhitungan “economic return” memerlukan jangka waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan sektor ekonomi tertentu. Dengan demikian, investasi dalam human capital mempunyai kekhususan jika dibandingkan dengan investasi dalam sektor ekonomi.
Disamping itu investasi dalam sumber daya manusia mempunyai keuntungan khusus yaitu keuntungan sosial, seperti kecerdasan, wawasan, keterampilan, sikap bermasyarakat para peserta didik. Jadi, pendidikan sesung- guhnya mempunyai nilai social meskipun sulit sekali dikuantifikasikan.

## Manajemen Biaya Pendidikan
Persoalan berikutnya adalah bagaimana mengelola biaya pendidikan. Ini menyangkut aspek manajemen, yang tidak dengan sendirinya selesai dengan perancangan biaya dan program-programnya. Program pembagian
pendidikan merupakan suatu pedoman mengenai bagaimana biaya pendidikan harus dibelanjakan. Tapi dalam implementasinya, itu tergantung pada efisiensi dan efektivitas manajemennya. Disini diperlukan pemahaman tentang cara mengelola dana.
Ada beberapa faktor dalam manajemen pembiayaan. Salah satunya adalah sistem manajemen pembiayaan. Sistem manajemen pembiayaan ini harus diikuti oleh pengelola keuangan. Jadi administrator pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam mengelola pendidikan ini. Pengelolaan ini tergantung apakah sistem itu cukup efisien atau tidak. Misalnya, yang diperlukan adalah dana untuk membeli peralatan pendidikan. Dana untuk pembelian peralatan pendidikan tidak ada, sementara dana pemeliharaannya ada. Akhirnya dana ini juga tidak bisa digunakan, karena apa yang mau dipelihara kalau peralatannya itu sendiri tidak ada. Contoh-contoh sepert ini menunjukan betapa kompleksnya sistem manajemen pembiayaan.
Accountability Penggunaan  Dana Berikutnya adalah accountability (pertanggungjawaban). Istilah ini pertama menyangkut pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku, kedua menyangkut pertanggungjawaban terhadap masyarakat yang telah menumbangkan banyak biaya. Yang terakhir ini amat penting. Kalau umpamanya dalam setahun pemerintah dalam APBN menghabiskan sekian triliyun untuk biaya pendidikan, apakah dengan biaya yang begitu besar itu ada hasilnya yang dirasakan oleh masyarakat? Apakah anak- anak atau siswa bertambah baik perilakunya, ber tambah cerdas, atau mempunyai keterampilan yang diperlukan untuk bekal hidupnya. Kalau pertanyaan-pertanyaan sederhana ini ditemukan masyarakat, maka biaya yang begitu banyak diinvestasikan dalam pendidikan itu dipertanyakan kegunaannya oleh masyarakat.
Di Amerika Serikat, pada tahun 1970- an muncul accountability movement. Masyarakat
dalam hal ini sebagai pembayar pajak (tax payers) menunutut pertanggungjawaban dalam penggunaan dana pendidikan. Ini wajar saja, bahkan bukan hanya dalam pendidikan, melainkan dalam sektor-sektor pembangunan lainnya.
Dengan adanya gerakan itu, diadakan reformasi pendidikan di berbagai sektor- sektor  pendidikan di AS. Ini akibat konsep accountability yang memang kenyataannya merupakan suatu gerakan yang begitu kuat untuk mendorong para penyelenggara pendidikan untuk menilai kembali apa yang menjadi tanggung jawabnya, dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat.
Jadi masalah manajemen menentukan apakah penyelenggaraan pendidikan itu berjalan dengan lancar jika biaya sudah tersedia. Sebab, meskipun dana sudah tersedia, belum tentu program pendidikan itu dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya bila manajemen pemanfaatan dana tidak efisien dan tidak efektif.
Sampai saat ini dapat disimpulkan bahwa, jika kita berbicara mengenai masalah pembiayaan pendidikan, maka kaitannya dengan keberhasilan pendidikan dan  dengan kebutuhan masyarakat amat erat. Begitu juga kaitannya dengan pembangunan nasional secara luas amat erat. Dengan demikian, persoalan biaya pendidikan bukan hal yang sepele. Ia menyentuh persoalan mendasar dalam kaitannya dengan proses penyelenggaraan pendidikan sebagai suatu upaya untuk membangun sumber daya manusia.

## Biaya Pendidikan Dan Kebutuhan Masyarakat
Ada persoalan lainnya yang menarik diungkap secara konseptual, yaitu ketika seseorang perlu pendidikan dan orang itu perlu mengeluarkan biaya. Bagaimana kita tahu bahwa pendidikan yang ia peroleh itu memang cocok dengan harga yang ia keluarkan?
A n a l og i nya   i a l a h ,   k a l a u   k i t a menginginkan suatu pakaian tertentu dengan
harga tertentu maka kita memperoleh pakaian itu. Pakaian itu tentu harus sesuai dengan selera kita. Kita tidak akan membeli pakaian itu kalau tidak cocok. Jadi dalam transaksi jual-beli itu, keterkaitan antara harga dengan selera amat erat. Harga itu mengukur kemampuan kita, dan barang itu adalah mengukur kebutuhan yang kita miliki.

## Sistem Dan Pola Pembiayaan Pendidikan
Nasional
Policy pembiayaan dan policy pendidikan dalam budgetary process dan dalam alokasi dan distribusi tidak selalu dapat ditelusuri secara konsisten. Terdapat kecenderungan umum, bahwa antara policy pembiayaan dan policy pendidikan masing- masing berjalan sendiri-sendiri, karena menciptakan koordinasi dan sinkronisasi kebijaksanaan pada tingkat nasional tampaknya tidak mudah dilakukan.
Sesuai dengan visi dan misi serta tujuan pendidikan nasional, seperti yang dipaparkan sebelumnya, maka policy atau kebijaksanaan pembangunan pendidikan dititikberatkan kepada 4 kebijaksanaan yaitu: (1) peningkatan mutu pendidikan; (2) pemerataan; (3) relevansi; dan (4) efisiensi manajemen.
Ditinjau dari segi jenis dan jenjang, maka policy pembangunan pendidikan ini diletakan pada focus: penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun. Jenjang pendidikan menengah tidak menerima prioritas, demikian pula pendidikan anak usia dini kurang memperoleh tekanan.
Keseluruhan prioritas dan kebijaksanaan tersebut, bila dikaitkan dengan pembiayaan, amat sulit ditelusuri dampak kebijaksanaan terhadap alokasi dana. Prioritas sulit dikaitkan dengan besarnya volume pembiayaan yang dialokasi kepada pendidikan, baik jenis, jenjang maupun aspek tertentu dari pendidikan tersebut.
Dalam kaitannya dengan reformasi, dan dalam kaitannya dengan membangun masyarakat Indonesia baru, kebijaksanaan tersebut sulit diterapkan, karena adanya
krisis nasional yang berkepanjangan yang menyebabkan diperlukannya shift kebijaksanaan yang dititikberatkan kepada penyelamatan penyelenggaraan pendidikan nasional, sehingga apa yang telah dicapai dapat dipertahankan.
Dari uraian diatas, adanya krisis multidimensional yang berkepanjangan berdampak kepada keseluruhan kebijakan pembiayaan pendidikan dan kepada implementasi penyelenggaraan pendidikan nasional secara keseluruhan. Tarik menarik pemanfaatan anggaran pendidikan yang terjadi akhir-akhir ini, menyebabkan sulitnya prioritas dan kebijaksanaan pendidikan yang direfleksikan dalam pola pembiayaan, untuk dilaksanakan. Upaya penyelamatan tampaknya merupakan focus upaya, sehingga pendidikan nasional tetap dapat berjalan. Perkembangan populasi usia sekolah, tuntutan globalisasi dan pasar bebas, tuntutan untuk merespon terhadap perkembangan teknologi dalam berbagai sektor kehidupan terutama dalam sektor bisnis dan ekonomi pada umumnya, merupakan tekanan berat terhadap dunia pendidikan nasional, yang belum dapat direspon secara berencana dan sistematis. Otonomi daerah yang mengemuka akhir-akhir ini menuntut pendidikan untuk melakukan reorganisasi sistem yang secara total, dan ini memerlukan persiapan, perencanaan yang tidak terhindar dari pembiayaan yang tinggi. Perubahan atau reformasi pendidikan nasional dengan adanya otonomi daerah tidak dapat dihindarkan lagi, dan reformasi ini memerlukan pemikiran yang cermat dan tepat. Dampak otonomi daerah tidak hanya pada sistem pendidikan, tapi juga pada sistem pembiayaan pendidikan yang hingga saat ini masih tetap sentralistik.

## Proses Perencanaan Anggaran
Perancanaan anggaran pendidikan merupakan bagian menyeluruh dari proses perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan menjelang tahun anggaran baru. Dalam proses perencanaan anggaran pendidikan
ini terlibat sejumlah institusi pemerintah, yaitu Departemen Pendidikan Nasioanal, Departemen Dalam Negeri, Departemen Agama, Departemen Keuangan, dan BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). Sesuai dengan  format anggaran yang telah dibakukan, anggaran pendidikan terdiri dari anggaran rutin (seperti untuk gaji, belanja barang, dan biaya operasional lainnya) serta anggaran pembangunan yang terdiri dari Rupiah murni dan bantuan luar negeri. Anggaran pembangunan termasuk anggaran untuk membangun fasilitas pendidikan, pengadaan pendidikan, dan berbagai program pembanguna non fisik sesuai dengan perencanaan pendidikan untuk lima tahun.
Keseluruhan unit dalam jajaran Departemen Pendidikan Nasional menyusun rencana anggaran ini yang dihimpun pada taraf  nasional pada Biro Perencanaan Departemen Pendidikan Nasional untuk diolah dan akhirnya disusun dalam format rencana anggaran pendidikan secara nasional secara nasional dengan berkoordinasi dengan Departemen Dalam Negeri, Departemen Agama untuk kemudian dibahas dinegosiasikan di BAPPENAS bersama denga Departemen Keuangan. Khusus untuk anggaran rutin, rencana anggarannya diserahkan kepada Departemen Keuangan untuk kemudian dibahas bersama.

## DAFTAR PUSTAKA
Fakry Gaffar, M (2004) Membangun Pendidikan Nasional untuk Meningkatkan Kualitas dan Martabat Bangsa Indonesia , Bandung: UPI Press. Nanang Fattah (2000) Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan , Bandung: Rosdakarya. Rika Theo, dkk (2007) Memilih Tawaran Waralaba Pendidikan Anak dibawah Lima Tahun , Kontan, Edisi Khusus. Reimer, E. (1997) Sekitar Eksistensi Sekolah . Disadur oleh: Soedomo. Yogyakarta: Hanindita Graha Widya. Undang- Undang Dasar Tahun 1945 , Amandemen. Jakarta: Armas duta jaya RI (2003) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional , Jakarta: Armas Duta Jaya. Sagala, S. (2004) Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat : Strategi Memenangkan Persaingan Mutu. Jakar ta: Nimas Multima.