## STRATEGI PERCEPATAN PENGEMBANGAN UPTD KPHP MODEL MERATUS DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Nasrudin Alamsyah 1
1 Alumni Magister Administrasi Publik FISIP Unmul Alamat Korespondensi: jurnal.paradigma.mianunmul@gmail.com
Abstract: This study aims to determine, describe , analyze strategies to accelerate the  development  on  UPTD  KPHP  Model  Meratus in  districts  Penajam  Paser  Utara. This study used a qualitative approach with a view to gaining in-depth description of the issues related non- accelerated development  UPTD KPHP Model Meratus in districts  Penajam  Paser  Utara  Province  Kalimantan  Timur.  The  data  obtained  was done by using interviews, observation and documentation, which is then analyzed using an interactive model through the stages of data reduction , data publishers and conclusion. Furthermore, the data and information collected was processed by diskriftif and SWOT analysis to determine the strategy in the development of the KPH . The results showed that the development UPTD KPHP Meratus Model , there are  differences  in  perception  among  stakeholders.  This  is  evidenced  from  the results of the SWOT analysis shows the differences in perspective in understanding some  cases  the  problems  in  the  development  of  KPH  between  Dinas  Kehutanan Province and Dinas Kehutanan districts.
Keywords: strategy, acceleration, development
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendiskripsikan, menganalisis strategi percepatan pengembangan pada UPTD KPHP Model Meratus di Kabupaten Penajam  Paser  Utara..  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan maksud  untuk  mendapatkan  diskripsi  yang  mendalam  tentang  persoalan  yang tekait dengan percepatan pengembangan UPTD KPHP Model Meratus di Kabupaten Penajam  Paser  Utara  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Data yang  didapatkan  dilakukan dengan  menggunakan  teknik  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi,  yang kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  model  analisis  interaktif  melalui  tahap reduksi  data,  penyaji  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Selanjutnya  data  dan informasi  yang  terkumpul  tersebut  diolah  dengan  analisis  diskriftif  dan  SWOT untuk  menentukan  strategi  dalam  pengembangan  KPH  tersebut.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  pengembangan  UPTD  KPHP  Model  Meratus,  masih  terdapat perbedaan persepsi di antara para pemangku kepentingan. Hal ini dibuktikan dari hasil  analisis  SWOT  yang  menunjukkan  adanya  perbedaan  cara  pandang  dalam memahami beberapa kasus permasalahan dalam pengembangan KPH antara Dinas Kehutanan Provinsi dan Dinas Kehutanan Kabupaten.
Kata Kunci : strategi, percepatan, pengembangan

## Pendahuluan
Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  (KPH)  merupakan  wilayah  pengelolaan  hutan sesuai  fungsi  pokok  dan  peruntukannya,  yang  dapat  dikelola  secara  efisien  dan lestari.  Selanjutnya  untuk  mewujudkan  hal  tersebut  perlu  dibangun  institusi pengelola  yang  profesional  pada  tingkat  tapak  yang  bertanggung  jawab melaksanakan  tugas  dan  fungsi  dari  organisasi  sebagaimana  yang  diatur  dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  6 Tahun 2007 Tentang  Tata Hutan dan Penyusunan Rencana  Pengelolaan  Hutan  serta  Pemanfaatan  Hutan,  yaitu  :Pertama, menyelenggarakan  pengelolaan  hutan  yang  meliputi:  tata  hutan  dan  penyusunan rencana  pengelolaan  hutan,  pemanfaatan  hutan,  penggunaan  kawasan  hutan,
rehabilitasi  hutan  dan  reklamasi,  dan    perlindungan  hutan  dan  konservasi  alam. Kedua,  menjabarkan  kebijakan  kehutanan  nasional,  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota bidang  kehutanan  untuk  diimplementasikan.  Ketiga,  melaksanakan  kegiatan pengelolaan  hutan  di  wilayahnya  mulai  dari  perencanaan,  pengorganisasian, pelaksanaan  dan  pengawasan  serta  pengendalian.  Keempat,  melaksanakan pemantauan  dan  penilaian  atas  pelaksanaan  kegiatan  pengelolaan  hutan  di wilayahnya. Kelima ,  membuka  peluang  investasi  guna  mendukung  tercapainya tujuan pengelolaan hutan.
Berdasarkan  penetapan    KPH  oleh  Menteri  Kehutanan  (Keputusan  Menteri Kehutanan  Nomor    SK.674/Menhut-II/2011  tanggal  1  Desember  2011),  seluruh kawasan hutan di Kalimantan Timur tersebut terbagi dalam wilayah kelola unit-unit KPH, yaitu terbagi dalam 34 unit KPH dengan luas areal 12.576.139 Ha dengan rincian :  4  unit  KPHL  (734.685  Ha)  dan  30  unit  KPHP  (11.832.454  Ha),  dan  berdasarkan pengelolaannya: 3 unit KPH Provinsi (lintas Kabupaten) dan 31 unit Kabupaten/Kota (data KPH Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara masih menjadi satu), saat ini dari KPH-KPH  di  Kalimantan  Timur  dan  Kalimantan  Utara  yang  telah  ditetapkan  oleh Menteri Kehutanan  (yang saat ini Kementerian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan) sebanyak 34 unit, dan diantaranya 5  unit adalah KPH Model, sampai saat ini hanya KPHP  Berau  Barat,  KPHP  Meratus  dan  KPHL  Tarakan  yang  telah  mendapatkan pengesahan  dari  Kementerian  Kehutanan.  Dalam  konteks  pengelolaan  hutan  di Kalimantan Timur  wilayah desanya masih banyak dipengaruhi adat/tradisi.Meskipun demikian    di  Kalimantan  Timur  sudah  mendorong  beberapa  inisiatif  untuk mendorong percepatan pengembangan KPH. Pembangunan KPH yang merupakan salah  satu  prioritas  pembangunan  nasional  sebagaimana  tertuang  dalam  Renstra Dinas  Kehutanan  Provinsi  Kalimantan  Timur  Tahun  2013-2018  dan  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dapat dikatatakan masih berada pada tahap awal merupakan periode yang sangat sulit dan kritis (Soepijanto, 2011).

## Konsep dan Teori Strategi dan Manajemen Strategis
Istilah  strategi  berasal  dari  kata  Yunani  strategia  ( stratus :  militer  ;  dan ag : memimpin),  yang  artinya  seni  atau  ilmu  untuk  menjadi  seorang  Jenderal.  Strategi juga  bisa  diartikan  sebagai  suatu  rencana  untuk  pembagian  dan  penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.  Menurut  Stoner,  Freeman,  dan  Gilbert.  Jr  (2001),  Konsep  strategi  dapat didefinisikan berdasarkan 2 prespektif yang berbeda yaitu : (1). dari Prespektif  apa suatu  organisasi  ingin  dilakukan  (intends  to  do),  dan  (2)  dari  prespektif  apa  yang organisasi akhirnya lakukan ( eventually does ).
Menurut  Rangkuti  (2004  :  3),  "Strategi  adalah  alat  untuk  mencapai  tujuan, sedangkan menurut Hamel dan Prahalad (1995 : 4), Strategi adalah Tindakan yang bersifat  incremental  (senantiasa  meningkat)  dan  terus  menerus  dan  dilakukan berdasarkan  sudut  pandang  tentang  apa  yang  diharapkan  oleh  para  pelanggan  di masa depan.
Manajemen  strategis  didefinisikan  sebagai  seni  dan  pengetahuan  untuk merumuskan,  mengimplementasikan,  dan  mengevaluasi  keputusan  lintas  fungsi
yang  memungkinkan  organisasi  dapat  mencapai  tujuannya.  Manajemen  strategis berfokus  pada  mengintegrasikan  manajemen,  pemasaran,  keuangan/akuntansi, produksi/operasi,  penelitian  dan  pengembangan  dan  sistem  informasi  komputer untuk mencapai keberhasilan organisasi (Sarjono, M.A, 2014).
Tujuan manajemen strategis adalah untuk mengeksploitasiserta menciptakan  berbagai  peluang  baru  yang  berbeda  untuk  masa  mendatang  dan perencanaan  jangka  panjang  serta  mencoba  untuk  mengoptimalkan  tren-tren sekarang  untuk  masa  datang  (Sarjono,  M.A,  2014).  Manajemen  strategis  meliputi pengamatan  lingkungan,  perusahaan  strategi  dan  evaluasi  serta  pengendalian. Manajemen  strategi  menekankan  pada  pengamatan  dan  evaluasi  peluang  dan ancaman  lingkungan  dengan  melihat  kekuatan  dan  kelemahan  perusahaan.  Dapat dikatakan  bahwa  manajemen  strategis  merupakan  cara  untuk  mengelola  semua sumberdaya guna menggembangkan keunggulan kompetitif jangka panjang.

## Konsep Kebijakan Pembangunan KPH
Pembangunan  KPH  di  Indonesia  telah  menjadi  komitmen  pemerintah  dan masyarakat (para pihak), yang telah dimandatkan melalui UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, PP Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanan Kehutanan dan PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan  serta  Pemanfaatan  Hutan,  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  pengelolaan hutan yang efisien dan lestari.
Menurut  Sriyono  dan  Djajono  (2010  :  1)  menerangkan    bahwa  Kesatuan Pengelolaan  Hutan  (  KPH)    merupakan  wilayah  pengelolaan  hutan  sesuai  fungsi pokok dan peruntukannya yang dikelola secara efisien dan lestari.
Menurut Kartodihardjo (2011), Pembangunan KPH sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah  Nomor 6 tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3/2008    tentang    Tata    Hutan,    Penyusunan    Rencana    Pengelolaan    Hutan,    serta Pemanfaatan    Hutan,  secara  operasional  harus  memenuhi  3  komponen  kegiatan, Pertama, pembentukan unit-unit wilayah KPH pada seluruh kawasan hutan sehingga ada  kepastian wilayah kelola. Kedua,  pembentukan institusi pengelola pada setiap unit  KPH,  sehingga  ada  kepastian  penanggung  jawab  pelaksanaan  fungsi-fungsi manajemen di tingkat tapak. Dan Ketiga, penyusunan rencana pengelolaan hutan di tingkat KPH sebagai penjabaran operasional   pencapaian   target-target   rencana kehutanan tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.
Berdasarkan  hasil  tersebut,  tergambar  bahwa  konsep  kebijakan pembangunan  KPH  masih    merupakan  konsep  yang  ideal  dalam  menyelesaikan berbagai  macam  permasalahan  kehutanan.,  akan  tetapi  implementasi  kebijakan tersebut  masih  belum  tepat  dan  sesuai  dengan  tujuan  yang  diharapkan.  Hal tersebut  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  di  antaranya  faktor  komunikasi  antara stakeholder, sumber daya dan partisipasi stakeholder.
Pembangunan dan Dimensi-Dimensi Pembangunan
Siagian dalam Riyadi (2004:4) memberikan pengertian tentang pembangunan  sebagai  "suatu  usaha  atau  rangkaian  usaha  pertumbuhan  dan perubahan  yang  berencana  dan  dilakukan  secara  sadar  oleh  suatu  bangsa,  negara
dan  pemerintah,  menuju  modernitas  dalam  rangka  pembinaan  bangsa  (nation building) ". Menurut  Rostow  dalam  Budiman  (2000:25-28)  dengan  teori pembangunan  modernisasi  dengan  lima  tahap  pembangunan  dan  proses pembangunan bergerak dalam sebuah garis lurus yakni masyarakat terbelakang ke masyarakat yang maju.
Jadi  pembangunan  dalam  pengertian  di  atas  adalah  bahwa  suatu  proses kegiatan  yang  dilakukan  secara  sadar  dan  terencana  didalam  mewujudkan pertumbuhan  dan  perubahan  untuk  menuju  modernitas  yang  ditempuh  guna pembinaan  suatu  bangsa  (Sarjono,  M.A.  2014).  Menurut  Soekanto  (2005:437) pembangunan sebenarnya merupakan suatu proses perubahan yang di rencanakan dan  dikehendaki.  Dari  pendapat  ini  dikemukakan  bahwa  pembangunan  dari  segi prosesnya  perubahan,  dimana  perubahan  tersebut  dilakukan  oleh  masyarakat  itu sendiri karena yang menginginkan perubahan itu sendiri adalah masyarakat, sebab didasari  oleh  adanya  kebutuhan  masyarakat  dalam  berbagai  aspek  kehidupan manusia.
Dari  berbagai  pendapat  di  atas,  dapat  digaris  bawahi  bahwa  pembangunan merupakan suatu rangkaian kegiatan  yang dilakukan secara matang dan terencana didalam pelaksanaannya dimana masyarakat terlibat langsung dalam perencanaannya, pelaksanaan, pemanfaatan hasil maupun evaluasi pembangunannya.

## Hasil dan Pembahasan
Faktor Internal

## Sumber Daya Manusia
Berkenaan  dengan  Pemenuhan  kebutuhan  jumlah  aparatur/personil  maka perlu dilakukan kajian/analisis kesesuaian antara jumlah aparatus dan latar belakang pendidikan  yang  dibutuhkan.  Dan  secara  simultan  dilakukan  penambahan  personil untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut.  Disamping  pemenuhan  kebutuhan  jumlah aparatur,  pengembangan  aparatur  juga  perlu  dilakukan  baik  struktural  maupun fungsional.  Pendidikan  dan  latihan  struktural  tentunya  telah  baku  ditetapkan  oleh Badan  Diklat  Daerah.  Pendidikan  teknis  fungsional  untuk  tenaga  lapangan  perlu dirancang untuk dapat difasilitasi agar penyelenggaraan pengelolaan hutan semakin berkualitas.    Berbagai  pendidikan  dan  latihan  ini  yang  dibutuhkan  diantaranya Pendidikan  dan  Pelatihan  perencanaan  hutan,  diklat  polisi  kehutanan,  Pendidikan dan  Pelatihan  Pengawas  Tenaga  Teknis  Pengelolaan  Hutan  Produksi  Lestari (Wasganis  PHPL) meliputi  Pengawas Tenaga Teknis Perencanaan Hutan (Wasganis Canhut),  Pengawas  Tenaga  Teknis  Pemanenan  Hutan  (Wasganis  Menhut), Pengawas  Tenaga  Teknis  Penguji  Kayu  Bulat  (Wasganis  PKB),  Pengawas  Tenaga Teknis Pembinaan Hutan (Wasganis Binhut), Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Kawasan  Lindung  Dan  Konservasi,  Pendidikan  dan  Pelatihan  Penatausahaan  Hasil Hutan Kayu, Pendidikan dan Pelatihan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dan Non Kayu, Diklat  Resolusi  Dan  Manajemen  Konflik,  Pendidikan  dan  Pelatihan  GIS  Dan Perpetaan serta lainnya.

## Sarana dan Prasarana
UPTD KPHP Model Meratus merupakan lembaga yang baru dan merupakan lembaga  percontohan  UPTD  KPHP  dalam  bentuk  SKPD,  kegiatan  yang  dilakukan lebih banyak kearah pengembangan sarana prasarana ini dilihat dari segi kebutuhan yang butuhkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar berjalan dengan baik dengan  tunjang  sarana  dan  prasarana  yang  memadai.  Disamping  itu  penggunaan sarana  dan  prasarana  yang  berada  pada  UPTD  KPHP  Model  Meratus  harus  sesuai peruntukan  dan  fungsinya  agar  kegiatan  operasional  UPTD  KPHP  Model  Meratus dapat  berjalan  dengan  baik.  Ketersediaan  infrastruktur  merupakan  unsur  yang sangat penting dalam kegiatan pengelolaan hutan di lapangan karena berkaitan erat dengan  tingkat  aksesbilitas  ke  kawasan  hutan  dan  berpengaruh  pada  insentisitas pengelolaan kawasan hutan tertutama dalam fungsi pengawasan.

## Pendanaan
Pembiayaan  kegiatan  operasional  KPHP  Meratus  dimulai  di  pertengahan tahun  2014,  namun  dokumen  masih  menggunakan  nomenklatur  UPTD  Planologi Tarakan sehingga sedikit kesulitan untuk melacak pembiayaan yang bersumber dari APBD,  namun  demikian  kegiatan  prakondisi  dalam  rangka  persiapan  kelembagaan KPH Meratus sudah digulirkan sejak tahun 2013 (tidak dalam jumlah besar). Untuk tahun  2015  s/d  2016  pembiayaan  sudah  mengunakan  dokumen  sendiri  melalui pengusulan  dari  KPH,  pendanaan  dari  APBN  (via  BP2HP)  digulirkan  cukup  besar karena  KPHP  Meratus  telah  memenuhi  syarat  operasionalisasi  KPH  dimana  RPJP telah  disahkan  oleh  Kementerian  Kehutanan  dan  diketahui  oleh  Dinas  Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Pada  fase awal terbentuk, tahun 2015-2015 berdasarkan data yang diperoleh pendanaan lebih diprioritas ke pada peningkatan sumberdaya manusia/aparatur, koordinasi kepada pihak-pihak terkait dan pengadaan sarana dan prasarana  (peralatan).  Meskipun  demikian  untuk  implementasi  kegiatan pengelolaan  kawasan  sudah  dianggarkan  meskipun  dengan  jumlah  yang  tidak begitu  besar,  dibandingkan  dengan  kawasan  yang  harus  di  manage.  Untuk presentasi  pembiayaan  baik  yang  bersumber  dari  APBN  dan  APBD  sudah  cukup signifikan  besarnya,  hal  ini  menunjukan  keseriusan  pemerintah  daerah  maupun pusat  dalam  rangka  mendukung  percepatan  pengembangan  dan  operasionalisasi KPH Meratus, meskipun hal ini masih dirasa kurang.

## Faktor Eksternal

## Regulasi Kebijakan
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 Tahun 2010 pasal 2 (1  dan  3)  dan  pasal  3  (2)  dapat  dijelaskan  bahwa  dalam  rangka  efektifitas pengelolaan  hutan  lindung  dan  hutan  produksi  di  daerah  Provinsi  dan Kabupaten/Kota di bentuk KPHL dan KPHP yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah  (SKPD).  Pembentukan  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Lindung  (KPHL)  dan Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Produksi  (KPHP)  yang  wilayah  kerjanya  dalam  satu Kabupaten/Kota  ditetapkan  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  (Perda). Selanjutnya  dijelaskan  bahwa  KPHL  dan  KPHP  berada  dan  bertanggung  jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kelembagaan UPTD KPHP Model
Meratus  ditetapkan  berdasarkan  Peraturan  Gubernur  Nomor  :  77  tahun  2013, tentang  Pembentukan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas Kehutanan  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Dari  bentuk  kelembagaannya  KPHP  Model Meratus  merupakan  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  (UPTD)  yang  merupakan  bagian dari  SKPD  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Kalimantan  Timur  sehingga  berada  di  bawah dan  bertanggung  jawab  pada  Kepala  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Kalimantan  Timur. Hal  Kontradiktif  dengan  kelembagaan  KPH  yang  diamanatkan  oleh  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  :  61  tahun  2010,  bahwa  kelembagaan  KPH  adalah membentuk  SKPD,  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada Bupati/Walikota  melalui  Sekretaris  Daerah  sedangkan  pembentukkannya  melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota.
Dengan  kelembagaan  yang  berbentuk  UPTD  KPHP  Model  Meratus  akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai  pengelola  di  tingkat  tapak  yaitu  keterbatasan  pendanaan  karena  sangat tergantung dengan kuota anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Di samping  itu  kebijakan  Kepala  KPHP  Model  Meratus  sangat  tergantung  dari kebijakan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur karena pada dasarnya UPTD merupakan pelaksana tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur  yang  bersifat  administrasi,  sementara  KPH  merupakan  kelembagaan pengelolaan yang memerlukan kemandirian dalam menentukan kebijakan.

## Wilayah Kerja
Wilayah KPHP Model Meratus memiliki aksesbilitas yang cukup tinggi, hal ini disebabkan oleh adanya ijin pemanfaatan dan ijin penggunaan kawasan hutan pada sebagaian  besar  wilayah  kelola  KPH  yaitu  IUPHHK-Hutan  Alam,  IUPHHK-Hutan Tanaman  dan  ijin  pinjam  pakai  kawasan  hutan.  Hal  ini  mempengaruhi  tingkat mobilitas  masyarakat  desa  di  dalam  dan  di  sekitar  wilayah  kelola  KPHP  Model Meratus, lebih lanjut kondisi demikian akan mendorong perkembangan komunikasi usaha  ekonomi  dan  sosial  budaya  masyarakat.  KPHP  Model  Meratus  ditetapkan wilayahnya  oleh  Menteri  Kehutanan  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Kehutanan Nomor  :  SK.  768/Menhut-II/2012  tanggal  26  Desember  2012  seluas  387.488  Ha  dan disebut sebagai KPH Lintas Kabupaten karena wilayah kelolanya secara administrasi pemerintah  terletak  di  dalam  wilayah  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Kalimantan  Timur  yaitu  Kabupaten  Kutai  Barat,  Kabupaten  Kutai  Kartangara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser dan Kota Balikpapan.
Berdasarkan Wilayah kerja KPHP Model Meratus cukup luas dengan kondisi yang  spesifik  dan  variatif  dalam  wilayah  KPHP  Model  Meratus  dalam  mewujudkan visi dan misi pengelolaan hutan yang ditetapkan diantaranya yaitu : status kawasan hutan menjadi  jelas dan mantap, pengelolaan hutan alam produksi ke depan tidak hanya  berfokus  pada  hasil  hutan  kayu  saja,  tersedianya  data  tentang  potensi ekowisata dalam pengelolaan hutan, pemanafaatan kawasan hutan oleh usaha non kehutanan  tersebut  melaksanakan  reklamasi  dan  rehabilitasi  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku,  diharapkan  ke  depan  kawasan-kawasan  hutan  yang  tidak bertuan  dapat  dikelola  dengan  memberdayakan  masyarakat  bagi  peningkatan kesejahteraannya secara lestari.

## Sosial Budaya
Ditinjau  dari  etnis  yang  berada  di  dalam  areal  KPHP  Model  Meratus  dapat dibagi  menjadi  penduduk  pribumi  (Paser,  Kutai,  Dayak  dan  Banjar)  dan  penduduk pendatang dari berbagai daerah yaitu Batak, Bugis, Makasar, Minang, Jawa, Sunda, Batak,  Tator,  Gorontalo,  sehingga  berbagai  adat  istiadat  berlaku  di  wilayah  KPHP Model  Meratus  tergantung  dari  kosentrasi  etnisnya.  Tetapi  dengan  dasar keterbukaan wilayah maka banyak  pemukiman/desa yang penduduknya heterogen sehingga terjadi asimilasi dan akulturasi. Dalam kondisi demikian maka adat istiadat sudah berbaur meskipun dalam kelompok komunitas kecil misalnya bahasa daerah masing-masing  masih  digunakan  untuk  komunikasi.  Meskipun  memiliki heterogenitas  tinggi,  tetapi  sejauh  ini  konflik  sosial  tidak  pernah  terjadi. Keterbukaan  wilayah  tidak  saja  membuat  interaksi  warga  masyarakat  lebih  intens tetapi  juga  mempengaruhi  tingkat  mobilitas  masyarakat  di  dalam  dan  di  sekitar wilayah kelola KPHP Model Meratus merupakan peluang bagi pengembangan usaha ekonomi  dan  buadaya  masyarakat  termasuk  didalamnya  peluang  bagi  potensi tenaga kerja di masyarakat. Berdasarkan data Kalimantan Timur Dalam Angka tahun 2014  di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  terdapat  sebanyak  301.228  jiwa  atau  62,08% angkatan kerja, sementara pada saat yang sama di Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat sebanyak 66.384 jiwa atau 62,73% merupakan angkatan kerja.
Kabupaten  Kutai  Kartanegara  dengan  luas  wilayah  27.263,10  Km2  memiliki kepadatan  penduduk  12,10  Km  jiwa  per  Km2  dengan  tingkat  pertumbuhan penduduk  3,92%  selama  dua  tahun  dengan  penyebaran  yang  tidak  merata  dalam setiap Kecamatan. Dua Kecematan yang penduduknya banyak berinteraksi dengan wilayah  KPHP  Model  Meratus  yaitu  Kecamatan  Kota  Bangun  dengan  tingkat kepadatan  sebesar  27,40%  jiwa  per  Km2  dan  Kecamatan  Loa  Kulu  dengan  tingkat kepadatan penduduk sebesar 23,86 jiwa per Km2. Selanjutnya Kabupaten Penajam Paser Utara dengan wilayah pemerintahan seluas 3.333,06 Km2 memiliki kepadatan penduduk  42,88  jiwa  per  Km2  dan  tingkat  pertumbuhan  penduduk  selama  dua tahun  4,0%  dan  tidak  menyebar  merata  disetiap  Kecamatan.  Kecematan  yang penduduknya  banyak  berinteraksi  dengan  wilayah  KPHP  Model  Meratus  adalah Kecamatan  Sepaku  dengan  luas  1.172,6  Km2  dengan  jumlah  penduduk  30.863  jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 26,33 jiwa per Km2.
Sebagian  besar  penduduk  dari  Kecamatan  yang  berada  di  dalam  wilayah kelola  KPHP  Model  Meratus  memiliki  mata  pencaharian  dari  sektor  pertanian walaupun  sumber  utama  (40%-80%)  dari  PDRB  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  dan Kabupaten  Kutai  Penajam  Paser  Utara  adalah  sektor  pertambangan.  Dari  segi tingkat  pendidikan  sebagian  besar  (50%-60%)  dari  penduduk  di  kedua  Kabupaten tersebut berpendidikan maksimal Sekolah Dasar (SD). Adapun yang berada di Kota Balikpapan sebenarnya hanya pemukiman penduduk yang berada di Kelurahan sub urban/pinggiran kota.

## Rekapitulasi Aspek Internal Dan Eksternal Pengembangan UPTD KPHP

## Aspek Internal Dan Aspek Eksternal
Dari hasil observasi langsung di lapangan dapat diidentifikasi faktor internal dan  eksternal  UPTD  KPHP  Model  Meratus,  dari  hasil  identifikasi  tersebut  memang
banyak  ditemukan  hal-hal  yang  menjadi  kekuatan  dan  kelemahan  di  UPTD  KPHP Model Meratus. Bahwa UPTD KPHP Model Meratus merupakan wilayah kelola yang memiliki  potensi  yang  cukup  besar,  akan  tetapi  pengelolaan  dan  pemanfaatnya belum optimal. Pemanfataan kawasan hutan masih berorientasi pada produksi kayu semata melalui Ijin Pemanfaatan, sedangkan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, Jasa  Lingkungan  belum  dilihat  sebagai  potensi  ekonomi.  UPTD  KPHP  Model Meratus  juga  dihadapkan  dengan  berbagai  permasalahan  yang  terkait  dengan kelembagaan,  kepastian  kawasan,  integrasi  peran  antara  pihak  yang  melakukan kegiatan,  partisipasi  masyarakat  yang  masih  rendah  dalam  pengelololaan  hutan. sehingga  diperlukan  beberapa  strategi    pengelolaan  jangka  panjang  untuk memaksimalkan  semua  potensi  yang  ada.  Dengan  mempertimbangkan  kondisi Biofisik, sosial budaya, berbagai permasalahan.
Mengenai aspek kekuatan hal yang harus dilakukan ada terus mendorongnya agar  terus  terjaga  dan  meningkat.  Namun  dari  aspek  kelemahan,  beberapa  hal menjadi  sangat  krusial  dan  dapat  menghambat  proses-proses  yang  lain  bila  tidak diberi  perlakuan,  salah  satu  contoh  misalnya  kepastian  kawasan,  Sumber  Daya Manusia  dan  prasarana.  Beberapa  ancaman  dan  tantangan  yang  teridentifikasi antara  lain  ekspansi  pertambangan  dan  pertanian  sehingga  kedepan  dalam pengelolaan  kawasan,  proses  pengawasan  dan  pengendalian  terhadap  pemegang ijin  dilaksanakan  dalam  rangka    menjamin  terselenggaranya  pemanfaatan  hutan sesuai  dengan  kaidah-kaidah  kelestarian  (aspek  ekologi)  perlu  menjadi  prioritas, termasuk  didalamnya  melakukan  pemantauan  dan  evaluasi  kinerja  pemegang  ijin; melakukan pembinaan pengelolaan hutan oleh pemegang ijin; menegakan regulasi kepada pemegang ijin.

## Strategi  Percepatan  Pegembangan  UPTD  KPHP  Model  Meratus  di  Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur
Dari  strategi-strategi  yang  dihasilkan  melalui  analisis  SWOT  dapat dikelompokkan menjadi beberapa strategi diantaranya yaitu :
1. Strategi SO : Menggunakan Kekuatan untuk Memanfaatkan Peluang yaitu :
a. Meningkatkan  koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam  hal  perencanaan dan pelaksanaan program.
b. Mendokumentasikan pengalaman-pengalaman praktis di lapangan.
c. Mengembangkan sistem insentif kepada masyarakat yang aktif atau berhasil mendukung kegiatan KPH.
d. Menyusun  strategi  daerah  untuk  masuk  dalam  kebijakan  insentif  karbon dalam skema REDD+.
2. Strategi WO : Meminimalkan Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang yaitu : a.   Menguatkan data dan informasi spasial dan non  spasial sumber daya  hutan dan lahan.
b.  Meningkatkan jaringan kerja dengan para kerja dengan para pihak.
c.  Pembenahan  kelembagaan  desa  masyarakat  sebagai  basis  pemberdayaan dan pengembangan ekonomi lokal serta mendorong partisipasi.
d.  Pembenahan kelembagaan KPH
e.  Mengikut sertakan bimbingan teknis pegawai.
f.  Pemantapan kawasan.
g.  Penyusunan  Standar  Operasional  Pelaksanaan  (SOP)  dan  Tata  Hubungan Kerja (Tahubja).
h.  Melakukan komunikasi yang subtansi dan intensif terkait kebijakan-kebijakan pembangunan KPH.
3. Strategi  ST  :  Menggunakan  Kekuatan  untuk  Mengatasi  Ancaman/Tantangan yaitu :
a.  Menjalankan aturan bidang kehutanan secara konsisten dalam pemanfaatan kawasan hutan sesuai fungsinya.
b.  Membangun  kebijakan  dan  rencana  hutan  yang  memadukan  tujuan pemulihan lingkungan dan peningkatan ekonomi lokal secara partisifatif.
c.  Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pemanfaatan hutan dan lahan.
d.  Penegakan hukum secara tegas.
4. Strategi WT : Meminimalkan Kelemahan dan Menghindari Ancaman yaitu : a.   Menguatkan  data  dan  informasi  potensi  Sumber  Daya  Alam  (SDA)  dan Pengembangannya.
b.  Pembinaan jaringan kerja pembelajaran antar KPH.
c.  Pendidikan kesadaran lingkungan dan masyarakat sadar hukum.
d.  Memperjelas batas-batas antar status hutan dan lahan.

## Kesimpulan
Dari  hasil  dan  pembahasan  dapat  kita  simpulkan  beberapa  hal  sebagai berikut.
Ketersediaan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  baik  jumlah  maupun  tingkat kemampuannya masih kurang mencukupi atau memadai untuk memenuhi struktur kelembagaan  yang  ada  serta  pengoperasian  peralatan  teknis  kehutanan  yang  ada belum  bisa  digunakan  secara  maksimal  oleh  pegawai  UPTD  KPHP  Model  Meratus karena  dibutuhkan  keahlian  khusus  dalam  mengoperasikan  disebabkan  belum adanya pelatihan.
Sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki  oleh  UPTD  KPHP  Model  Meratus  belum semua  tersedia  yaitu  berupa  bangunan  resort-resort  wilayah  kerja,  kendaraan penunjang  untuk  operasional  kegiatan  belum  sesuai  dengan  fungsinya  maupun peruntukkannya.
Pengelolaan pendanaan belum sepenuhnya dikelola oleh UPTD KPHP Model Meratus  karena  masih  mengikuti  induk  Organisasi  baik  APBN  dan  APBD,  serta kurangnya  penyerapan  mempengaruhi  pada  pengalokasian  anggaran  tahun berikutnya.
Adanya  kontradiktif  antara  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  dengan Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Timur  dalam  hal  tugas  dan  tanggung  jawab  serta fungsi UPTD KPHP Model Meratus.
Adanya  tumpang  tindih  Tupoksi  Wilayah  Kerja  antara  UPTD  KPHP  Model Meratus dan Dinas Kehutanan Kabupaten serta belum dilakukannya penataan batas dan  pengukuhan  kawasan  hutan  yang  berada  di  dalam  wilayah  kerja  KPHP  Model Meratus, sehingga berakibat pada tumpang tindihnya peruntukan kawasan hutan.
Keadaan  sosial  budaya  di  wilayah  kerja  KPHP  Model  Meratus  masih  sering terjadi  konflik  kepemilikan  tanah  antar  masyarakat  dengan  pihak  swasta,  dimana ketergantungan masyarakat dengan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan masih sangat tinggi, ini dapat dilihat pada ekonomi masyarakat di sekitar  kawasan hutan  masih relatif rendah.
Dari  pembahasan  dan  kesimpulan  yang  telah  dikemukakan,  penulis memberikan rekomendasi dan saran sebagai berikut.
1. Hendaknya  personil  yang  ada  pada  UPTD  KPHP  Model  Meratus  dapat  untuk mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  teknis  bidang  kehutanan  sesuai  dengan kebutuhan yang diperlukan sesuai tupoksinya serta menambah personil sesuai dengan  disiplin  ilmunya  untuk  dapat  ditugaskan  pada  UPTD  KPHP  Model Meratus.
2. Dalam  hal  pendanaan  UPTD  KPHP  Model  Meratus  belum  secara  penuh mengelola  pendanaannya,  karena  masih  mengikut  dengan  DPA  pada  Dinas Kehutanan  Provinsi  Kalimantan  Timur  dan  DIPA  pada  BP2HP  Wilayah  XIII Samarinda  disarankan  seharusnya  ada  dukungan  politik  dari  pemerintah (eksekutif  dan  legislatif)  dalam  pengembangan  KPHP  Model  Meratus  berupa pendanaan  sepenuhnya  tanpa  harus  ketergantungan  dengan  induk  organisasi dalam  hal  ini  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Kalimantan  Timur  dan  BP2HP  Wilayah XIII  Samarinda  sehingga  dapat  memenuhi  program  dan  kegiatan  sendiri  yang masih  kurang.  Sehingga  masalah  regulasi  kebijakan  yang  diterbitkan  oleh Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Provinsi  dapat  berjalan.  Hal  ini  disebabkan masih  tidak  sinkronnya  kebijakan  atau  regulasi  kebijakan  antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
3. Belum  jelasnya  data  dan  informasi  potensi  sumber  daya  alam  dan pengembangan  dikarenakan  batas-batas  status  hutan  dan  lahan,  serta sosialisasi  kebijakan  yang  masuk  dalam  wilayah  kerja  UPTD  KPHP  Model Meratus disarankan seharusnya ada kepastian dan kemantapan status kawasan hutan  untuk  UPTD  KPHP  Model  Meratus  sehingga  dapat  mewujudkan pengelolaan  sumber  daya  alam  secara  lestari  dan  efesien  agar  kepastian kebaradaan  kawasan  hutan  tersebut  dalam  jangka  panjang  dapat  terwujud sebagaimana  komitmen  kebijakan  dari  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur khususnya  dalam  wilayah  kerja  KPHP  Model  Meratus  serta  tersedianya  data base  yang  memadai,  tentang  kondisi  sumber  daya  alam  hutan  dalam  wilayah kerja  UPTD  KPHP  Model  Meratus  serta  dapat  mengantisipasi  perkembangan atau  dinamika  sumber  daya  hutan  serta  bentuk  dan  kinerja  pemanfaatannya agar data dan informasi yang dikumpulkan dapat terus terupdate dari waktu ke waktu.
4. Belum  terbinanya  jaringan  kerja  antara  KPH  dengan  Pemerintah  Kabupaten, serta  kurangnya  pendidikan  kesadaran  lingkungan  dan  sosialisasi  masyarakat sadar  hukum  maka  hendaknya  dibangun  kesepahaman  para  pihak  terkait
keberadaan KPHP Model dan tupoksinya sehingga terbangun sistem koordinasi dan tata hubungan kerja (TAHUBJA) dengan para pihak terkait dan masyarakat.

## Daftar Pustaka
Anonim.  2008.  Peraturan  Pemerintah  No.  3  Tahun  2008  tentang Tata  Hutan  dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
______. 2008. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Lindung  dan  Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah .
Dinas  Kehutanan  Kalimantan  Timur.  2014. Tantangan  Dan  Kendala  Pengembangan KPH  Di  Kalimantan  Timur .  Materi    disampaikan  dalam  Seminar  Percepatan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan di Kalimantan Timur/Kalimantan Utara tanggal 17 Februari 2014. Balikpapan.
______. 2014. Rencana Pengelolaan KPHP Meratus Tahun 2014-2024 . Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur: Samarinda.
Direktorat  Jenderal  Planologi  Kehutanan  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan.  2014. Strategi  Pengembangan  KPH  dan  Perubahan  Struktur Kehutanan Indonesia .
Kartodihardjo,  H.  2008. Kerangka  Hubungan  Kerja  Antara  Lembaga  Sebelum  dan Setelah Adanya KPH , Upaya Peningkatan Investasi dan Efektifitas Pengelolaan Hutan, GTZ-Kementerian Kehutanan, Desember 2008.
Kartodihardjo,  dkk.  2011. Pembangunan  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  (KPH),  Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi , Kementerian Kehutanan, 2011.
Sardjono,M.A. 2014. Tantangan dan Strategi Percepatan Pembangunan KPH di Kaltim dan  Kaltara .  Materi    disampaikan  dalam  Seminar  Percepatan  Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan di Kalimantan Timur/Kalimantan Utara tanggal 17 Februari 2014. Balikpapan.
Sriyono  &  Djajono,  A.  2010. Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  (KPH)  Salah  Satu  Jalan Resolusi Konflik, Prakondisi Penyiapan Implementasi Redd, Working Group on Forest Land Tenure, WartaTenure Nomor 8 - Juli 2010.