## KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

## AGUS ISKANDAR
Dosen Universitas Terbuka

## Abstract
The  title  of  this  research  is  the  study  of  the  Authority  of  the  Commercial  Court  in Business Disputes Settlement. The main issues of this research are as follows: (1) What is the  authority of the  Commercial Court in the settlement of business disputes,  due to unclear  object  of  commercial  case  which  can  be  handled  by  the  Commercial  Court? The  results  of  this  research  are  as  follows:  First,  the  authority  of  the    Commercial Court  under  the  bankruptcy  law  is  to  examine  and  adjudicate  bankruptcy  and  other commercial  cases.    In  addition  to  bankruptcy  cases,  the  cases  which  are  currently examined cover intellectual Property Right cases such as Industrial Design, Integrated Circuits Layout Design, Patent, brand and Copyright cases, whereas business disputes filed to the Commercial Court not provided under the Law are cases related to banking, trade  agreements,  consumer  protection,  insurance,  corporation,  transportation  and capital markets.
Keyword: Authority, Commercial Court, Business

## I.  PENDAHULUAN
Pembentukan Pengadilan
Niaga merupakan  terobosan  fenomenal  diantara berbagai upaya pendekatan untuk menyelesaikan  masalah  penegakan  hukum melalui  lembaga  peradilan,  disamping sebagai  pionir  bagi  dilakukannya  reformasi peradilan  untuk  memenuhi  kebutuhan dalam  bidang  hukum  dan  perekonomian terutama  dalam  pe  nyelesaian  sengketa bisnis.
Pengadilan  Niaga  sebagai  pengadil an  khusus  merupakan  simbol  bergulirnya proses  restrukturisasi  institusi  peradilan dalam  me  ngimbangi  perkembangan  sosial dan  ekonomi,  yang  saat  itu  sedang  terkena krisis  moneter  sehingga  perlu  adanya penyelesaian sengketa bisnis secara cepat.
Pembentukan suatu pengadilan khusus sebagaimana diamanatkan pembentukannya    oleh    Undang-Undang Dasar    1945    dan  Undang-Undang
Kekuasaan  Kehakiman  di  lakukan  melalui undang-undang tersendiri.
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman dalam Pasal  2  ayat  (3)  menentukan  bahwa pembentukan pengadilan ditetapkan dengan undang-undang: “Semua  peradilan  di seluruh Wilayah Negara Republik
Indonesia  adalah  peradilan  Negara  dan ditetapkan dengan undang-undang”.
Pengaturan keberadaan dan kewenangan  Pengadilan  Niaga  saat  ini keberadaanya  tercantum  dalam  Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  tidak  dengan  undang- undang  tersendiri  yang  mengatur  tentang susunan,  kedudukan,  kewenangan  dan hukum acara Pengadilan Niaga sebagaimana  ditentukan  dalam  Undang- Undang Dasar 1945.
Menjadi  persoalan  hukum  tatkala pengaturan  keberadaan  dan  kewenangan Pengadilan  Niaga  yang  tercantum  dalam
Undang-Undang  Kepailitan  tapi  tidak dengan  undang-undang  tersendiri,  apakah tidak ber tentangan dengan Undang-Undang Dasar  1945  yang  menentukan  bahwa pembentukan Pengadilan diseluruh wilayah Negara  Republik  Indonesia  ditetapkan dengan undang-undang.
Pembentukan Pengadilan Niaga yang diatur  dalam  Undang-Undang  Kepailitan adalah  tidak  tepat  (Hadi  Shubhan,  2008: 102-103).
“Semestinya pembentukan
Pengadilan Niaga yang merupakan deferensiasi/spesialisasi dari peradilan umum  harus  dibentuk  dengan  undang- undang  tersendiri,  tidak  hanya  diselipkan dalam  Undang-Undang  Kepailitan.  Dalam Pasal  24  A  ayat  (5)  Undang-Undang  Dasar 1945 menyata kan bahwa susunan, kedudukan,  keanggotaan  dan  hukum  acara Mahkamah  Agung  serta  Badan  Peradilan dibawahnya  diatur  dengan  undang-undang. Demikian  pula  dalam  Undang-Undang Peradilan  Umum  tersebut  diatas  dalam Pasal  8  ditegas  kan  bahwa  dilingkungan Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan  yang  diatur  dengan  undang- undang. Kalimat dalam ketentuan konstitusi dan  dalam  Peraturan  Perundang-undangan tersebut  secara expresis  verbis dikatakan “diatur  dengan  undang-undang”,  maka seharusnya pengaturan mengenai Pengadilan  Niaga  juga  harus  diatur  dengan undang-undang  dan  bukan  hanya  diatur dalam  undang-undang.  Pengertian  “diatur dengan  undang-undang”  berbeda  dengan pengertian  “diatur  dalam  undang-undang”. Kalau  “diatur  dengan  undang-undang” maka  berarti  harus  diatur  dengan  undang- undang  tersendiri  yang  khusus  mengatur mengenai  hal  itu,  sedangkan  kalau  “diatur dalam undang-undang” maka bisa diselipkan  dalam  suatu  undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut. Dengan demikian,  maka  pengaturan  Pengadilan Niaga  yang  diatur  “dalam”Undang-Undang Kepailitan tidak benar, seharusnya Pengadilan  Niaga  diatur  “dengan”  undang- undang  tersendiri  yang  khusus  mengatur mengenai Pengadilan Niaga.
Rukmana  Amanwinata  ber  pendapat lain  bahwa  dasar  hukum  pembentukan Pengadilan Niaga merujuk kepada Pasal 24 ayat  (3)  Undang  Undang  Dasar  1945  yang menyatakan badan-badan lain yang fungsinya  berkaitan  dengan  kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  300 Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban  pembayaran  utang  ditentukan bahwa : (1)  Pengadilan  sebagaimana  di  maksud dalam undang-undang ini, selain memeriksa  dan  memutus  permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.
(2)  Pembentukan-Pengadilan sebagai mana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan secara  bertahap  dengan  Keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan  dan  kesiapan  sumber  daya yang diperlukan.
Mengingat  tidak  ada  penjabar  an lebih  rinci  apa  yang  dimaksud  dengan perniagaan dalam Undang-Undang Kepailitan,  dalam  pelaksanaannya  telah menimbulkan multi interpretasi, dan sengketa  kompetensi  jika  demikian  halnya, maka  maksud  dan  tujuan  diterbitkannya Undang-Undang  Kepailitan  yakni  untuk mempercepat proses penyelesaikan sengketa  bisnis  jauh  dari  harapan  pencari keadilan (Justitiabelen). Dalam  konteks inilah,  langkah  awal  yang  kiranya  dapat dilakukan  adalah  menelusuri  makna,  apa yang  dimaksud  dengan  perniaga  an  dalam berbagai sudut pandang.
Pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang  Kepailitan  oleh  legislatif secara implisit selain menggunakan terminologi "perniagaan" juga menggunakan  terminologi  "dunia  usaha" dan  "perusahaan" . Menjadi  pertanyaan adalah,  apakah  seluruh  sengketa  dunia usaha dan atau perusahaan harus
diselesaikan melalui Pengadilan Niaga atau penyelesaian  sengketa  dunia  usaha  melalui Pengadilian Niaga harus memenuhi kriteria tertentu,  sehingga  tidak  tumpang  tindih dengan wewenang badan peradilan lainnya?
Sejak  diberlakukannya  UUK  jika dicermati,  bahwa  sengketa  bisnis  yang diajukan  ke  Pengadilan  Niaga  berbagai macam  kasus,  tapi  kewenangan  ini  tidak jelas  dan  tegas  disebutkan  dalam  Undang- Undang  Kepailitan.  Berdasarkan  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  tim  penulis dari  Universitas  Andalas  Padang  tentang eksistensi Pengadilan Niaga, lingkup kegiatan  niaga  dapat  dikelompokkan  ke dalam  delapan  sub  spesies  hukum  yakni :1.Perbankan;  2.  HKI;  3.  Perjanjian Dagang;  4.  Perlindungan  Konsumen;  5. Asuransi;  6.  Perseroan;  7.  Pengangkutan dan 8. Pasar Modal. Ke delapan sub spesies ini  dapat  dikembangkan  menjadi  15  sub spesies  hukum  yang  meliputi  :1.  Kredit Modal  Kerja;  2.  Sewa  Menyewa;  3. Purchasing  Order;  4.  Promisory  Note;  5. Kontrak  Kerja;  6.  Utang  Piutang;  7.  Kartu Kredit;  8.  L/C;  9.  Kredit  Pembiyaan;  10. Jaminan  Pribadi;  11.  anjak  Piutang;  12. Pinjaman  sindikasi;  13.  Surat  sanggup;  14. Asuransi;  15.  Obligasi (Hermayulis. 2002: 28-29).
Sejak  diberlakukannya  UUK  telah terjadi perluasan kewenangan Pengadilan Niaga tidak hanya kasus dalam kepailitan dan  PKPU  tetapi  meliputi  kasus-kasus sengketa  bisnis.  Dikaji  dari  proses pembentukannya Pengadilan Niaga diperuntukkan sebagai model atau contoh bagi  pengadilan  lainnya  di  Indonesia. Eksistensi Pengadilan Niaga difungsi kan sebagai  lembaga  peradilan  yang  efektif dan  juga  sebagai  laboratorium  bagi terciptanya berbagai kebijakan dan prosedur  yang  akan  mengarah  kepada pengembangan sistem peradil an Indonesia secara keseluruhan.
Berkaitan  dengan  masalah  hukum acara di Pengadilan Niaga, ada beberapa hal yang  mempunyai  sifat  kekhususan  dalam penyelesaian  perkara  antara  lain,  berkaitan dengan:
1. Upaya  hukumnya  adalah  kasasi    ke Mahkamah  Agung,  bahkan  dalam perkara  hak  milik  intelektual  secara tegas disebutkan upaya hukum terhadap  putusan  Pengadilan  Niaga hanya kasasi.
2. Upaya  hukum  peninjauan  kembali  di Pengadilan Niaga untuk perkara kepailitan  alasannya  ditentukan  secara limitatif  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  37  Tahun  2004,  bahkan  dalam procedure  renvooi terhadap  tagihan piutang dalam rapat verifikasi keberatan  dari  kreditur  yang  sudah diputus  oleh  hakim  Pengadilan  Niaga tidak ada upaya hukum.
Proses  pemeriksaan,  putusan  dan upaya hukum di Pengadilan Niaga walaupun  telah  ditentukan  limit  waktu penyelesaiannya  sering  kali  para  pihak harus  menghadapi  adanya  keterlambatan penyelesaian  ataupun  pihak  yang  kalah mengulur-ngulur waktu dengan mengajukan  peninjauan  kembali  setelah jangka waktu yang cukup lama dari putusan berkekuatan  hukum  tetap,  kesemuanya  itu telah  menunjukan  betapa  panjangnya  jalan hukum  yang  harus  ditempuh  oleh  pencari keadilan  di  Pengadilan  Niaga,  sehingga dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa  bisnis  melalui  Pengadilan  Niaga tidak  selamanya  lebih  efisien  atau  lebih efektif  jika  dibandingkan  dengan  prosedur di Pengadilan Negeri.
Penyelesaian  perkara  bisnis  melalui Pengadilan Niaga merupakan semangat dan harapan  baru  bagi  para  pencari  keadilan untuk  dapat  menemu  kan  cara  yang  lebih cepat  dan  tepat  serta  menarik  minat  para pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketa, akan tetapi ternyata dalam praktik masih  menimbulkan  perkara  berupa  tidak jelas  dan  lambatnya  para  pencari  keadilan mendapatkan kepastian hukum atas putusan Pengadilan  Niaga,  hal  ini  disebabkan didalam  Undang-Undang  Kepailitan  masih terdapat  pasal-pasal  yang  tidak  jelas  dan tidak rinci sehingga memberikan kesempatan  kepada  para  pihak  untuk mengulur-ngulur  pelaksanaan  putus  an,
padahal  seharusnya  sesuai  dengan  sifat putusan  Pengadilan  Niaga  yang  bersifat serta  merta  sehingga  dapat  dilaksanakan terlebih  dahulu  walau  pun  para  pihak melakukan upaya hukum.
Oleh  karena  adanya  permasalah  an diatas  penulis  tertarik  untuk  mengkaji Kewenangan  Pengadilan  Niaga  Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis.

## II.  PEMBAHASAN

## Pengertian Bisnis
Istilah  "bisnis"  adalah  suatu  urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi  atau  pertukaran  barang  atau  jasa (Abdurrachman, 1979: 150), dengan menempatkan  uang  dari  para entrepreneur dalam  risiko  tertentu  dengan  usaha  tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntung- an (Friedman: 1973: 66).
Richard Burton
Simatupang
menyatakan  bahwa  secara  luas.  kata  bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan  usaha  yang  dijalankan  oleh  orang atau badan secara teratur dan terus menerus, yaitu  berupa  kegiatan  mengadakan  barang- barang  atau  jasa  jasa  maupun  fasilitas- fasilitas untuk diperjualbeli kan, dipertukarkan, atau disewaguna kan dengan tujuan  mendapatkan  keuntungan  (Richard Burton Simatupang, 1996: 1).
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia memberikan  pengertian  bisnis  sebagai berikut: "Bisnis adalah usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan" (Depdiknas, 1994: 138).
Sedangkan dalam Black's Law Dictionary, dinyatakan    (Henry  Campbell Black  1990:  198) "Busines  :Employment, occupation,  profession,  or  commercial activity  engaged  in  for  gain  or  livelihood. Activity  or  enterprise  for  gain,  benefit, advandtage or livelihood;..."
Berdasarkan  uraian  di  atas,  bisnis merupakan aktivitas perdagang an, tetapi di dalamnya  meliputi  pula  unsur-unsur  yang lebih luas, yaitu pekerjaan, profesi,
penghasilan, mata pencaharian dan keuntungan.  Gambaran  mengenai  kegiatan bisnis  dalam  definisi  tersebut  kalau diuraikan  lebih  lanjut  akan  tampak  sebagai berikut : (Johannes Ibrahim, 2004: 25-26).
Bisnis  merupakan  suatu  kegiatan yang  rutin  dilakukan;  sebagai  suatu pekerjaan,  mata  pencaharian,  bahkan  suatu profesi.
a. Bisnis merupakan aktivitas dalam bidang perdagangan.
b. Bisnis dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan
c. Bisnis  dilakukan  baik  oleh  perorangan maupun perusahaan.
Hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah  hukum  (termasuk enforcement-nya) yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan  urusan  atau  kegiatan  dagang, industri  atau  keuangan  yang  dihubungkan dengan  produksi  atau  pertukaran  barang atau  jasa  dengan  menempatkan  uang  dari para entrepreneur dalam risiko  tertentu dengan  usaha  tertentu  dengan  motif  (dari entrepreneur tersebut) adalah untuk mendapatkan  keuntung  an  tertentu  (Munir Fuady, 2003: 2).

## Lembaga  Hukum  Dalam  Penyelesai  an Sengketa Bisnis
Penyusunan  aturan  hukum  lembaga hukum  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa (APS) pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 seolah-olah disusun secara berjenjang, tetapi  aturan  hukum  tersebut  bersifat fakultatif  atau  pilihan (optional) dan  dapat dalam  bentuk  hukum  lain  di  luar  peraturan perundang-undangan  tetapi  hidup  dalam masyarakat    (Husseyn  Umar,  2002:  69). Artinya,  berdasarkan  kesepakatan,  para pihak  dapat  langsung  mengadakan  mediasi tanpa terlebih dahulu mengadakan negosiasi langsung atau minta pendapat ahli.
Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999 tidak memberikan banyak penjelasan tentang  apa  dan  bagaimana  kah  APS  itu, bahkan  menimbulkan  banyak  pertanyaan dan persoalan. Umpamanya saja penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan penyelesai  an  sengketa  melalui  negosiasi
dan  mediasi,  sebab  di  dalam  ketentuan umum tidak ditemukan pengertian mengenai  konsultasi,  negosiasi,  mediasi, konsiliasi  dan  penilaian  ahli.  Menurutnya, ketentuan  hukum  APS  sebagaimana  diatur pada  Pasal  6  di  buat  dengan  sangat  sumir (dangkal),  sehingga  dapat  menimbulkan kebingungan dalam praktek (Gatot
Soemartono, 2006 : 4-5). Negosiasi merupakan  suatu  cara  dimana  individu berkomunikasi  satu  sama  lain  mengatur hubungan  mereka  dalam  bisnis  dan kehidupan  sehari-harinya  (H.  Priyatna Abdurrasyid, 2002: 21).
Para  pihak  yang  telah  gagal  dalam memutus  sengketa  mereka  dapat  meminta bantuan kepada orang ketiga yang independen  atau  mediator.  Selanjutnya mediator  akan  mendengarkan  garis  besar materi  sengketa,  dan  kemudian  ia  akan sering  bolak-balik (shuttling) bertemu dengan para  pihak secara terpisah mencoba membujuk  para  pihak  untuk  mengurangi posisi  masing-masing.  Tugas  mediator adalah mencoba mempengaruhi dan memusatkan kepentingan-kepentingan yang nyata  dari  apa  yang  dipahami  masing- masing pihak, menjadi suatu perjanjian atau hak  hukum. Sedang  kan  terminologi mediasi dan konsiliasi seakan-akan digunakan  silih  berganti (interchangeable), dan  belum  ada  kesepakatan  tentang bagaimana  kedua  istilah  hukum  tersebut akan  didefinisikan. Menurut  sejarahnya, keterlibatan konsiliator di dalam penyelesaian  sengketa  perdata  selangkah lebih  jauh  ketimbang  mediator,  dan  pada hakekatnya,  seorang  konsiliator  menyusun dan  mengusulkan  perjanjian  yang  ia pertimbangkan menjadi hasil suatu persetujuan  secara  adil.  Praktiknya  kedua istilah  tersebut  telah  melebur,  walaupun para  ahli  hukum common  law cenderung menyebut  "mediasi",  sedangkan  para  ahli hukum  penganut civil  law menyebutnya dengan "konsiliasi".
Menurut Priyatna Abdurrasyid, mediasi  merupakan  suatu  proses  damai dimana  para  pihak  yang  bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada
seorang  mediator  (seorang  yang  mengatur pertemuan  antara  2  pihak  atau  lebih  yang bersengketa)  untuk  mencapai  hasil  akhir yang  adil,  tanpa  mem  buang  biaya  yang terlalu  besar,  akan  tetapi  efektif  dan diterima  sepenuhnya  oleh  kedua  belah pihak  yang  bersengketa  secara  sukarela (Priyatna Abdurrasyid, 2000: 24-25).
Menurut  Gunawan  Widjaja,  mediasi adalah  suatu  proses  penyelesaian  sengketa alternatif dimana pihak ketiga yang bersifat pasif dimintakan bantuannya untuk membantu  proses  penyelesaian  sengketa, tetapi  tidak  berwenang  memberikan  suatu masukan,  apa  lagi  memutus  perselisihan yang  terjadi.  Jadi  dalam  mediasi,  mediator hanya  berfungsi  sebagai  penyambung  lidah dari  para  pihak  yang  bersengketa,  karena kadangkala  para  pihak  enggan  untuk bertemu.  Oleh  karena  itu,  mediasi  tunduk sepenuhnya  pada  kesepakatan  para  pihak (Gunawan Widjaja, 2005: 2-3).
Sedangkan  konsiliasi  menurut  nya adalah proses penyelesaian sengketa alternatif  yang  melibatkan  seorang  pihak ketiga  atau  lebih,  yang  disebut  konsiliator, dan secara profesional sudah dapat dibuktikan kehandalannya. Peran Konsiliator  cukup  berarti  bagi  para  pihak, sebab konsiliator berkewajiban untuk menyampaikan pendapatnya mengenai duduk persoalan dari sengketa yang sedang dihadapi, alternatif cara penyelesaian sengketa  yang  dihadapi,  bagaimana  cara penyelesaian  yang  baik,  apa  keuntungan dan  kerugian  bagi  para  pihak,  serta  akibat hukumnya (Gunawan Widjaja, 2005: 2-3).
Meskipun  konsiliator  mempunyai kewenangan  menyampai  kan  pendapatnya secara terbuka dan tidak memihak, tetapi ia bersifat  pasif  dan  tidak  berhak  membuat putusan.  Segala  proses  konsiliasi  akan diambil  sepenuhnya  oleh  para  pihak,  dan dituangkan  dalam  bentuk  kesepakatan (Gunawan Widjaja, 2005: 2-3).
Menurut  Munir  Fuady,  walaupun istilah  mediasi  dan  konsiliasi  di  dalam praktek  sering  saling  dipertukarkan,  tetapi peranan seorang mediator dengan konsiliator  adalah  berbeda.  Menurutnya,
tugas konsiliator adalah sebagai pihak yang hanya  memberikan  fasilitas  (fasilitator) untuk  melakukan  komunikasi  di  antara pihak, seperti waktu dan tempat pertemuan, mengarahkan pembicaraan dan menyampaikan  pesan  secara  terpisah, sehingga diharapkan dapat ditemukan solusi oleh  para  pihak  itu  sendiri  (Munir  Fuady, 2000: 52).
Sebaliknya tidaklah demikian dengan mediasi, Munir menyatakan bahwa mediator melakukan hal-hal yang lebih jauh dari  konsiliator,  karena  mediator  dapat menyarankan  jalan  keluar  atau  proposal penyelesaian  sengketa,  hal  mana  secara teoritis tidak ada pada kewenangan konsiliator  (Munir  Fuady,  2000:  52). Sebaliknya,  mediator  berwenang  untuk mengusulkan  solusi  penyelesaian  sengketa, akan  tetapi  kedua  lembaga  hukum  tersebut tidak  berwenang  untuk  memutus  perkara, karena  keputusan  tetap  terletak  di  tangan para pihak yang bersengketa (Munir Fuady, 2000: 52).
Berkaitan  dengan  pendapat  hukum konsiliator  yang  bersifat  tidak  mengikat (non  binding  opinion) para  pihak  tersebut, maka pembuat undang -undang di Indonesia  memasukkan  suatu  lembaga hukum yang khas dalam upaya mengakomodasi penyelesaian sengketa bisnis.  Lembaga  hukum  termaksud  adalah penyelesaian sengketa bisnis melalui pendapat  ahli  yang  mengikat (binding opinion), yang  diatur  pada  Pasal  1  butir  8 dan Pasal 52 Undang-Undang No 30 Tahun 1999.
Ahli  yang  memberikan  pendapat mengikat dan dituangkan secara tertulis atas permohonan para pihak tersebut, baik yang tunggal  atau  dalam  bentuk  majelis  ahli, harus terdaftar sebagai anggota arbiter pada arbitrase terlembaga (permanent arbitration body) (Pasal  52  Undang-Undang  No.  30 Tahun  1999) seperti  di  BANI,  BAPMI maupun BASYARNAS. Ahli yang dipercaya oleh para pihak tersebut, berdasarkan know  how yang  ia  kuasai, kemudian memberikan penjelasan penafsiran  terhadap  suatu  ketentuan  yang
kurang  jelas  atas  suatu  perjanjian  bisnis, ataupun  adanya  keadaan  baru  yang  dapat mempengaruhi berubahnya klausula perjanjian bisnis termaksud. Oleh sebab itu, tindakan salah satu pihak yang bertentangan dengan    pendapat    mengikat    ini  akan dianggap  ingkar  janji  (Penjelasan  Pasal  52 Undang - Undang No. 30 Tahun 1999).
Suatu sengketa bermula dari timbulnya perselisihan paham yang kemudian  berlarut-larut  tidak  terselesaikan antara para subjek hukum yang sebelumnya telah  mengadakan  suatu  hubungan  hukum perjanjian,  sehingga  pelaksanaan  hak  dan kewajiban  yang  ditimbulkannya  berjalan tidak harmonis ( Suyud Margono, 2000: 34). Perselisihan paham tersebut merupakan  konflik  atau  pertentangan  para pihak  yang  harus  segera  diselesaikan dengan baik, agar kesepakatan hukum yang ada  dapat  terlaksana  dengan  baik  pula (Agnes M.Toar, 1995: 73).
Meskipun  suatu  sengketa  berkaitan dengan  hak  dan  kewajiban,  akan  tetapi acapkali  permasalahannya  bermula  pada perbedaan  pandangan  para  pihak  terhadap fakta  yang  menentukan  hak  dan  kewajiban tersebut.  R.  Otje  Salman  menyatakan bahwa  dalam  setiap  hubungan  hukum perdata  terbuka  kemungkinan  terjadi  nya sengketa, terutama disebabkan oleh keadaan  di  mana  pihak  yang  satu mempunyai  masalah  dengan  pihak  yang lainnya  (R.  Otje  Salman,  2001:  3). Selanjutnya  Otje  menyitir  pendapat  Komar Kantaatmadja  yang  menyatakan  bahwa sengketa  terjadi  apabila  salah  satu  pihak menghendaki  pihak  yang  lainnya  untuk melakukan  suatu  perbuatan  atau  tidak melakukan  sesuatu  perbuatan,  tetapi  pihak lain  nya  menolak  berlaku  demikian. Sengketa  tersebut  harus  diselesaikan  untuk menjaga  keseimbangan  hubung  an  yang telah  terbentuk,  yakni  harus  dilakukan menurut hukum atau berdasarkan kesepakatan  awal  diantara  para  pihak  (R. Otje  Salman,  2001:  3).  Idealnya,  tidak seorangpun  dari  para  pelaku  bisnis  ingin terlibat  pada  suatu  sengketa  bisnis  dan menderita  kerugian,  baik  kerugian  secara
materii maupun kerugian bersifat immateril. Namun  demikian,  terjadinya  konflik  bisnis yang  kemudi  an  berkembang  menjadi sebuah sengketa bisnis yang tak terhindarkan (Ade Maman Suherman, 2005: 46)  pada  akhirnya  akan  menyadarkan  para pelaku  bisnis  itu  sendiri,  bahwa  terhadap suatu sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kontrak bisnis haruslah dihadapi  dan  dijadikan  sebagai  bagian  dari dinamika  kelangsungan  bisnis  itu  sendiri. Sengketa  bisnis  wajib  diselesaikan  (Sanusi Bintang dan Dahlan, 2000: 113).
Transaksi bisnis pada umumnya para pelaku  bisnis  secara  preventif  selalu mencantumkan lembaga hukum pe- nyelesaian  sengketa  bisnis  sebagai  cara bagaimana  menyelesaikan  perselisih  an paham  atas  suatu  hubungan  hukum  atau perjanjian  yang  telah  mereka  sepakati sebelumnya,  dan  diselesaikan  berdasarkan prinsip-prinsip hukum penyelesaian sengketa  bisnis.  Penyelesaian  sengketa bisnis yang akan di tempuh oleh para pihak mempunyai karakteristik penyelesaian sengketa  yang  beragam.  Keadaan  tersebut merupakan  konsekuensi  logis,  karena  suatu sengketa bisnis berawal dari suatu hubungan  hukum  bisnis  tertentu  yang terkait dengan suatu sistem hukum tertentu, sehingga  secara  universal  sengketa  bisnis lahir  dari  aneka  perjanjian  bisnis.  Ihwal  ini menunjukkan  bahwa  suatu  penyelesaian sengketa bisnis juga tidak dapat dipisahkan dan  budaya  hukum  penyelesaian  sengketa para  pihak  yang  bersengketa  itu  sendiri (Erman Rajagukguk, 2000: 103).
Universalitas peranan budaya hukum penyelesaian  sengketa  bisnis,  sangatlah penting  bagi  para  pihak  untuk  menentukan sikap terhadap tempat dan cara penyelesaian sengketa bisnis, serta memilih dan  menentukan  peran  pihak  ketiga  yang bertindak  untuk  menengahi (mediation), atau yang mendamaikan (conciliation), atau yang  memutus (arbitration  or  litigation) sengketa  bisnis  sebagai  sarana  bagi terciptanya kualitas pemeriksaan dan putusan sengketa yang baik.
Kewenangan  Pengadilan  Niaga  Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis
Kewenangan Pengadilan Niaga merupakan kewenangan menyeluruh terhadap  seluruh  perkara  kepailitan  dan aspek-aspek bisnis terkait lainnya. Berdasarkan ketentuan ini, maka kewenangan  Pengadilan  Niaga  tidak  hanya terbatas  untuk  memeriksa  dan  memutus permohonan  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayar an Utang saja, namun dapat  ditafsir  kan  sebagai  kewenangan kompre  hensif  atas  seluruh  masalah  yang berhubungan  dengan  kepailitan  dan  PKPU itu sendiri. Seperti actio pauliana, verifikasi utang,  dan  lain  sebagainya  merupakan kewenangan  Pengadilan  Niaga,  tanpa  perlu melakukan  prosedur  penunjukan  kembali (renvoi) ke Pengadilan Umum.
Melihat ide dan struktur pembentukan  Pengadilan  Niaga  dalam  UU Kepailitan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  tidak dimaksud kan agar Pengadilan Niaga hanya berhenti sebagai "Pengadilan untuk perkara kepailitan"  belaka.  Tampak  ada  rencana jangka panjang untuk menggunakan Pengadilan  Niaga  sebagai  kendaraan  untuk meningkat  kan  kinerja  peradilan  terhadap tuntutan dunia ekonomi secara keseluruhan. Secara umum rencana tersebut dapat dilihat dari  dua  jalur,  yaitu  pengembangan  dari sudut kewenangan mutlak dan pengembang an dari sudut kewenangan relatif.
Undang-Undang Kepailitan menunjukkan  rencana  jangka  panjang  para legislator untuk secara gradual  memperluas kewenangan  absolut  Pengadilan  Niaga  dari kewenangan terbatasnya sebagai pengadilan untuk perkara kepailitan menjadi Pengadilan  Niaga (commercial  court) dalam arti seluas-luasnya. Sebagai pengadilan khusus yang memiliki yurisdiksi atas masalah-masalah penyelesaian sengketa bisnis.
Sehingga  di  masa  yang  akan  datang Pengadilan  Niaga  tidak  hanya  memiliki kewenangan mutlak untuk hanya menerima permohonan  pernyataan  pailit,  namun  juga
terbuka bagi hal-hal lainnya yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa bisnis.
Sejauh ini perkembangan yang berhubungan dengan perluasan kewenangan mutlak  baru  menyentuh  masalah  yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).  yang  terdiri  dari  Disain  Industri, Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu,  Paten, Merek dan Hak Cipta yang mengalokasikan sebagian proses beracara kepada Pengadilan Niaga.
Kewenangan  tersebut  diikuti  dengan pembentukan  prosedur  yang  bersifat lex spesialis dari  prosedur  perdata  biasa maupun  prosedur  Pengadilan  Niaga  pada proses  kepailitan  yang  dikenal  selama  ini. UU  HKI  mengatur  suatu  prosedur  beracara sendiri  yang  baru,  misalnya  jangka  waktu penyelesaian perkara yang spesifik, maupun upaya  hukum  terhadap  putusan  Pengadilan Niaga hanya kasasi.
Proses  pemeriksaan  sengketa  HKI diakui  terdapat  karakteristik  khusus  yang mungkin membutuhkan waktu pemeriksaan yang  lebih  lama.  Dengan  begitu,  apabila tidak  diperhatikan  dari  sejak  dini,  di  masa yang  akan  datang  Pengadilan  Niaga  akan bekerja dengan berbagai jenis hukum acara perdata  dalam  satu  kompetensi.  Satu  hal yang  patut  diperhatikan,  berbeda  dengan masalah Kepailitan yang berdasarkan Undang-undang  Kepailitan  dimana  masih dimungkinkan  prosedur renvoi kepada ketentuan Hukum Acara Perdata. Paket UU HKI  sama  sekali  tidak  mengatur  ke  mana prosedur  acara  harus  merujuk  apabila ternyata UU tersebut tidak mengatur hal-hal yang  mungkin  saja  terjadi  dalam  praktek persidangan.  Tidak  adanya  rujukan  aturan ini  bisa  menimbulkan  banyak  kesulitan serta keseimpang siuran dalam praktik.
Selain  masalah  Kepailitan  dan  HKI, kewenangan  lain  apa  yang  sebaiknya menjadi yurisdiksi Pengadilan Niaga.
Undang-undang Kepailitan
tidak memberikan  jawaban  terhadap  hal  itu,
Undang-undang
Kepailitan hanya menunjukkan bahwa secara bertahap Pengadilan Niaga akan diperluas
kewenangannya  melalui  undang-undang Pasal 300 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004.
Penegakan  hukum  ada  tiga  unsur yang  selalu  harus  diperhatikan  yaitu kepastian hukum ( Rechtssicherheit ),
kemanfaatan ( zweckmassigkeit) dan keadilan  ( Gerechtigkeit ) (Sudikno  Marto kusumo,  2004:  1).  Harus  ada  kompromi antara  ketiga  unsur  tersebut  artinya  ketiga unsur  tersebut  harus  mendapat  perhatian, diusahakan  kompromi  secara  proporsional seimbang dari ketiga unsur tersebut . Negara  Indonesia  oleh  Pasal  1  ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan sebagai suatu negara hukum. Berarti bahwa pada hakekat nya semua orang yang berada di wilayah negara Republik Indonesia harus tunduk pada hukum. Hakim dalam mengambil  keputusan  terikat  oleh  hukum yang  berlaku.  Di  bidang  hukum  perdata dalam hal ada perselisihan antara dua pihak hakim  harus  menyatakan  hukum  perdata yang mana antara mereka berlaku dan harus dilaksanakan  dan  mungkin  dilanggar  salah satu pihak. Syarat mutlak bagi hakim untuk mengetahui benar-benar peraturan- peraturan  hukum  yang in  concerto berlaku dalam peristiwa-peristiwa yang bersangkutan.
Sejalan  dengan  teori  aplikasi  dari Mochtar  Kusumaatmadja  hukum  sebagai sarana  pembaharuan  hukum,  maka  dalam negara hukum dalam mencapai kesejahteraan  masyarakat  nya  perlu  ada kepastian  hukum  tentang  kewenangan mutlak  atau  kompetensi  absolut  dari Pengadilan  Niaga  yang  tidak  hanya mengadili dan memeriksa perkara kepailitan tetapi sesuai dengan perkembangan  dan  kebutuhan  masyarakat harus  menyangkut  dunia  bisnis.  Hal  ini sejalan  dengan  model-model  Pengadilan Niaga  seperti  Pengadilan  Niaga  Thailand, dan  Korea  Selatan  yang  telah  mengatur kewenangan  dari  Pengadilan  Niaga  dan diatur  secara  tersendiri  baik  menyangkut hukum  acara  di  Pengadilan  Niaga  maupun kedudukan  dari  Pengadilan  Niaga  sebagai Pengadilan Khusus yang mengadili perkara- perkara  yang  menyangkut  kegiatan  bisnis
seperti  perbankan,  hak  milik  intelektual, industri  dan  lembaga-lembaga  keuangan lainnya.
Berbagai pendapat dilontarkan seputar kewenangan macam apa yang layak diserahkan kepada Pengadilan Niaga  (Aria Suyudi,  2004:  47-55).  Kartini  Mulyadi misalnya,  menyebut  kan  bahwa  yang  layak menjadi  yurisdiksi  bagi  Pengadilan  Niaga selain  kepailitan  dan  penundaan  kewajiban pembayaran utang, adalah masalah perniagaan dalam arti luas, beliau memberikan  contoh  dengan  sengketa  yang berkaitan  dengan  perseoran  terbatas,  dan atau  organnya.  Hal-hal  lain  yang  diatur dalarn  buku  kesatu  dan  buku  kedua KUHDagang adalah firma, CV, komisioner, expediteur, pengangkutan,  surat  berharga (wesel,  cek,  surat  sanggup,  L/C),  asuransi, perkapalan, perbankan, pasar modal, penanaman Modal, HKI, dan lainnya (Henri P Panggabean, 2001: 60).
Sementara itu Mardjono Reksodiputro  lebih  rnenekankan  fungsi Pengadilan  Niaga  sebagai  pengadilan  yang ekslusif  untuk  mengatasi  masalah-masalah yang  benar-benar  dirasakan  mendesak  dan signifikan  saja.  Menurutnya  yurisdiksi Pengadilan Niaga dibatasi dengan beberapa kriteria,  yaitu  1)  harus  ada  nilai  minimum transaksi,  2)  masalah  hukum  yang  menjadi sengketa  haruslah  menyangkut  transaksi niaga  yang  rumit,  atau  3)  masalah  hukum yang  menjadi  sengketa,  menyangkut  salah satu  pihak  yang  merupakan  bank  atau lembaga keuangan lainnya (termasuk lembaga  asuransi,  4)  masalah  hukum  yang menjadi  sengketa  menyangkut  peraturan perundang-undangan  tentang  penerimaan modal atau pasar modal, atau 5) menyangkut peraturan perundang-undangan tentang  HKI  termasuk  sengketa  mengenai pengalihan teknologi (Henri P Panggabean, 2001: 60).
Terlepas dari pendapat-pendapat tersebut,  perlu  diperhatikan  bahwa  sejak semula  Pengadilan  Niaga  telah  didesain sebagai  suatu  pengadilan  yang  memiliki segmen  khusus  untuk  menjadi  instrumen peradilan  yang  efektif,  dinamis,  serta
mampu  merespons  tuntutan  masyarakat ekonomi,  khususnya  dalam  hal  kepastian hukum  dan  jangka  waktu  penyelesaian perkara,  oleh  karena  itu  Pengadilan  Niaga dibuat  dengan  segala  ide  kemudahan, transparansi,  akuntabilitas,  dan  kecepatan, namun dengan biaya yang relatif dibandingkan  biaya  perkara  di  pengadilan umum.
Menghindari  munculnya  kebijakan Pengadilan  Niaga  yang  bersifat  generalis, bisa dilakukan dengan tidak membuka pintu terlalu  lebar  untuk  mengajukan  seluruh masalah  perniagaan  ke  Pengadilan  Niaga. Ini penting diupayakan untuk menjaga agar Pengadilan Niaga tidak mendistorsi kewenangan tradisional lembaga pengadilan  umum.  Satu  hal  lagi  yang seharusnya  menjadi  perhatian  serius  dalam cakupan  kewenangan  Pengadilan  Niaga adalah masalah kewenangan untuk memeriksa  adanya  indikasi  tindak  pidana dalam  proses voting untuk  mengesahkan rencana  perdamaian  debitur  (Henri  P Panggabean, 2001: 47).
Biasanya debitur yang beritikad tidak baik  akan  mencoba  membuat  skenario adanya kreditur fiktif pada rapat perdamaian, adapun yang dimaksud dengan Kreditur  fiktif  adalah  pengajuan  daftar sekelompok kreditur yang sebenarnya tidak pernah  ada  oleh  debitur.  Kreditur  fiktif seolah-olah memiliki tagihan dalam jumlah yang  substansial  terhadap  tagihan  kreditur lainnya,  sehingga  mengubah  komposisi suara kreditur konkuren.
Praktik ini bertujuan untuk mengubah komposisi suara kreditur konkuren,  menjadi  seolah-olah  mayoritas kreditur  konkuren  menyetujui  rencana perdamaian  yang  diajukan  oleh  debitur, terlepas  dari  betapa  buruknya  rencana perdamaian tersebut.
Menghadapi  masalah  seperti  ini, dalam  beberapa  kasus  Pengadilan  Niaga cenderung  menolak  mengambil  tindakan hukum, sebab kewenangan untuk membuktikan  terjadinya  penipuan,  apabila indikasi  penipuan    adanya    kreditur    fiktif tersebut  berada  di tangan di majelis hakim
Pengadilan  Pidana.  Selain  itu,  argumen keterbatasan  waktu  digunakan  majelis hakim
Pengadilan Niaga
untuk mengabaikan indikasi tersebut dan menuntut  pihak  yang  mengadukan  adanya indikasi memperoleh putusan hakim pidana yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap. Padahal  dalam  Undang-Undang  Kepailitan disebutkan  bahwa  hakim  harus  menolak untuk  mengesahkan  suatu  perdamaian apabila  perdamaian  tersebut  antara  lain dicapai  karena  penipuan  atau  sekongkol dengan satu atau lebih kreditur, atau karena pemakaian  upaya-upaya  lain  yang  tidak jujur  dan  tanpa  menghiraukan  apakah debitur  atau  pihak  lain  bekerja  sama  untuk mencapai  hal  ini  (Henri  P  Panggabean, 2001: 56).
Persoalan ini menjadi kendala tersendiri  bagi  implementasi  kewenangan Pengadilan  Niaga,  khususnya  dalam  proses perdamaian.  Pengadilan  Niaga  memang tidak  disebutkan  atau  didesain  untuk  me miliki prosedur untuk mengantisipasi persoalan-persoalan seperti ini.
Sebenarnya  dengan  mendasar  kan ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan, Pengadilan Niaga bisa dinyatakan  berwenang  memeriksa  perkara jenis tersebut dengan pertimbangan perkara pidana  yang  dimaksud  merupakan  bagian yang  inheren  dari  pelaksanaan  ketentuan UU  Kepailitan,  hanya  saja  tentunya  perlu disiapkan prosedur tertulis untuk melaksanakan  hal  tersebut.  Kasus  kreditur fiktif  dapat  dieliminasi  di  masa  depan dimana  majelis  hakim  tidak  lagi  memiliki alasan  untuk  menolak  mempertimbangkan adanya indikasi penipuan, sehingga penetapan  pengesahan  perdamaian  dapat dicapai  melalui  proses  yang  lebih  pantas dan  akuntabel.  Lagi  pula  dengan  sistem hakim  seperti  yang  ada  di  Indonesia,  serta sifat Pengadilan Niaga yang lebih cenderung  merupakan  kamar  khusus  pada peradilan  umum,  maka  pada  dasarnya hakim  niaga  juga  terlatih  untuk  memeriksa perkara-perkara pidana (Henri P Panggabean, 2001: 57).
Ketentuan  yang  memungkin  kan perluasan  kewenangan  Pengadil  an  Niaga dalam bidang perniagaan tidak terlepas dari proses  perkembang  an  semakin  luasnya pengaruh  arus  globalisasi  yang  mengaruhi kehidup  an  perekonomian  khusus  dalam bidang perniagaan dimana sistem informasi dan  transportasi  yang  serba  cepat  sehingga diperlukan  sistem  hukum  yang  dapat mengantisipasi  dan  menyelesaikan  akibat pengaruh  tersebut  secara  cepat  dan  tepat sebab  perkembangan  dan  kecenderungan dunia  perdagangan  atau  perniagaan  harus dipahami dan diikuti secara seksama, cepat dan tepat.
Cara-cara penyelesaian sengketa konvensional  melalui  lembaga  peradilan yang  memakan  waktu  cukup  lama  sudah patut  untuk  dicermati  kembali  salah  satu alternatif  penyelesaiannya  bisa  melalui Pengadilan  Niaga  yang  mempunyai  asas cepat,  terbuka  dan  efektif,  sehingga beralasan  kalau  kewenangan  penyelesaian masalah HKI dengan undang-undang ditetapkan menjadi kewenangan Pengadilan Niaga  bahkan  dalam  Undang-Undang Merk,  Cipta,  Paten,  Desain  Industri,  dan Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu,  telah ditentukan kewenangannya pada Pengadilan Niaga.
Kewenangan  lain yang "dapat" diberikan  kepada  Pengadilan  Niaga  karena memerlukan  pengaturan  penyelesaian  yang cepat,  terbuka  dan  efektif  di  bidang perekonomian  yang  menyangkut  hukum bisnis  seperti  perbankan,  pasar  modal, facktoring (anjak  piutang), leasing (sewa bell), franchasing (waralaba),  bahkan perbankan  yang  perputaran  modal  dan assetnya  berpacu  dengan  waktu  dan hitungan  dengan  kenaikan  bunga  dan keuntungan sehingga penyelesaian membutuhkan  waktu  yang  cepat,  terbuka dan  efektif.  Kesemuanya  itu  sudah  barang tentu  harus  ditentukan  melalui  peraturan perundang-undang yang menetapkan menjadi  kewenang  an  pada  Pengadilan Niaga secara absolut dan itu jelas dan tegas harus dimuat dengan undang-undang.

## III.  PENUTUP
kewenangan Pengadilan Niaga
sebagai kamar khusus penyelesaian sengketa  bisnis  di  Pengadilan  Negeri  guna mencapai kepastian hukum dalam pengembangan  sistem  peradil  an  untuk mewujudkan  tujuan  negara  kesejahteraan diimplementasikan dengan landasan hukum yang  jelas,  tegas  dan  rinci  sesuai  dengan asas  peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya ringan. kewenangan Pengadilan Niaga yang saat ini keberadaanya diatur dalam Undang- Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta undang-undang  yang  menyangkut  Hak Kekayaan  Intelektual  sudah  seharusnya diubah  dengan  mengubah  Undang-Undang Kekuasaan Kehakim an yang yang didalam pasal-pasalnya  harus  mengatur  adanya kamar  khusus  di  Pengadilan  Negeri  untuk menyelesaikan perkara bisnis yang memuat diantaranya  susunan,  kekuasaan,  hukum acara tersendiri dan supaya ditentukan limit waktu  penyelesaian  perkara  di  Pengadilan maupun  di  Mahkamah  Agung  serta  sanksi bagi  hakim  yang  tidak  menyelesaiKan perkara  yang  telah  ditentukan  batas waktunya.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku: Abdurrahman, Aneka  Masalah  Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Bandung, Alumni, 1979.
Ade  Maman  Suherman, Aspek  Hukum Dalam  Ekonomi  Global, Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.
Agnes  M.Toar, Uraian  Singkat  tentang Arbitrase  Dagang  di  Indonesia,  Seri Dasar-  Dasar  Hukum  Ekonomi  2, Arbitrase di Indonesia, Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia, 1995.
Aria  Suyudi,  et.al., Analisis  Hukum Kepailitan  Indonesia  Kepailitan  Di Negeri  Pailit ,  Jakarta,  Pusat  Studi
Hukum  dan  Kebijakan  Indonesia, 2004.
Erman  Rajagukguk, Arbitrase  Dalam Putusan Pengadilan, Jakarta, Penerbit Chandra Pratama, 2000.
Friedman, American  Law  An  Introduction, Second  Edition,  Hukum  Amerika
Sebuah Pengantar, Penerjemah
Wishnu  Basuki,  Jakarta,  Penerbit T.Tatanusa,  2001.
Gatot  Soemartono, Arbitrase  dan  Mediasi di  Indonesia, Jakarta,  PT.  Gramedia Pustaka Utama, 2006.
Gunawan  Widjaja, Alternatif  Penyelesaian Sengketa, Jakarta,  PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
Hadi  Shubhan, Hukum  Kepailitan ,  Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008. Henri  P  Panggabean,  MS, "Perspektif Kewenangan  Pengadilan  Niaga  di Indonesia  (dampak  perkembangan hukum  di  Indonesia)", Jurnal  Hukum Bisnis, Volume 12 Tahun 2001. Hermayulis. Kedudukkan, Tugas dan
Fungsi Organisasi Pengadilan Niaga. Makalah  yang  disamampaikan  dalam Workshop tentang "Judicial Organization  Of  Commercial  Court" yang  diselenggarakan  oleh  CINLES,
Jakarta 28-29 Nopember 2002.
Husseyn  Umar, Beberapa  Catatan  Tentang Latar  Belakang  Dan  Prinsip  Dasar Bentuk-Bentuk  APS  Dalam  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  1999, Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum dan MARI, 2002.
Otje  Salman  R  dan  Eddy  Damian  (ed),
Konsep-Konsep Hukum dalam
Pembangunan, Bandung,  Penerbit PT.Alumni, 2002.
Priyatna  Abdurrasyid, Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Suatu Pengantar, Jakarta, PT. Fikahati Aneksa, BANI, 2002.
Johannes  Ibrahim  dan  Lindawati  Sewu,
Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia  Modern, Bandung,  Refika Aditama, 2004.
____________, Hukum  Persaingan  Usaha ,
Malang,  Bayu  Media  Publishing, 2006.
M.  Hadi  Shubhan, Hukum  Kepailitan Prinsip,  Norma  dan  Praktik  di
Peradilan , Jakarta, Kencana, 2008.
Munir Fuady, Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian  Sengketa, Bandung, Penerbit  PT.  Citra  Aditya  Bakti, 2000.
Otje  Salman  R  dan  Eddy  Damian  (ed),
Konsep-Konsep Hukum dalam
Pembangunan, Bandung,  Penerbit
PT.Alumni, 2002.
Richard  Burton  Simatupang, Aspek  Hukum dalam  Bisnis, Jakarta,  Rineka  Cipta, 1996.
__________, Penyelesaian
Sengketa Altematif, Negosiasi- Mediasi- Konsiliasi - Arbitrase, Jakarta, Penerbit  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia, 2005.
Sanusi  Bintang  dan  Dahlan, Pokok-Pokok Hukum Ekonom dan Bisnis, Bandung, Penerbit  PT.  Citra  Aditya  Bakti, 2000.
Wiwiek  Awiati, Conflict  Transformation,
Bahan Pelatihan Hukum ADR,
Indonesian Center  for  Environmental Law (ICEL), Jakarta, 2000.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999
Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 tentang  Kepailitan  dan  Penundaan kewajiban pembayaran utang.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2005
Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  1985 tentang Mahkamah Agung.
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2009
Tentang Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Undang-Undang  Nomor  49  Tahun  2009 Tentang  Perubahan Kedua  Atas Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.