PERKAWINAN DENGAN WANITA DIBAWAH UMUR YANG MENGAKIBATKAN LUKA
Chintia Kusuma Dewi ochen.chintia@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Child marriage remains a frequently occurring problem in Indonesia, which causes various harmful effects. The law of Indonesia has established various provisions in order to suppress the number of child marriages. Article 7 of Law no. 1 of 1974 on Marriage, which regulates the marriage age limit and marriage dispensation, is among such provisions. To solve these problems, a normative juridical research method is used so that it can be concluded that the establishment of marriage age limit is meant to prevent child marriages from occurring, but the provision on dispensation reopens the possibility of such acts. The criminal law is intended to prevent females undergoing child marriages through Article 288 of the KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana / Indonesian Criminal Code). This article stipulates that a male who injures a female with whom he is in an acknowledged marriage bond shall be subject to criminal prosecution. Injury in this article refers to an injury resulting from sexual relations. Child marriage also brings forth the issue of the rights of children, as are regulated both in the National Law or International Conventions. Child marriage has become Internationally issues so that need to set in particular law.
Keywords: Marriage; Age Limit; Injury.

## Abstrak
Perkawinan di bawah umur merupakan masalah yang masih sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan berbagai dampak buruk. Peraturan perundang-undangan di Indonesia merumuskan berbagai ketentuan guna menekan angka perkawinan di bawah umur yang terjadi. Pasal 7 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang batas usia kawin dan dispensasi kawin, merupakan satu dari berbagai peraturan tersebut. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka digunakan metode penelitian yuridis normatif, sehingga di dapat kesimpulan bahwa diberikannya batas usia kawin bermaksud untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, namun adanya dispensasi membuka kemungkinan itu lagi. Hukum pidana berusaha melindungi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah umur melalui Pasal 288 KUHP. Di dalam Pasal ini mengatur bahwa pria yang bersetubuh dengan wanita di bawah umur di dalam perkawinan yang sah, jika menimbulkan luka maka dapat dipidana. Luka yang dimaksud di dalam pasal ini adalah luka yang diakibatkan dari hubungan seksual. Perkawinan di bawah umur juga menyinggung tentang perlindungan hak-hak anak sebagaimana yang telah diatur baik di dalam Hukum Nasional maupun Konvensi Internasional. Perkawinan di bawah umur telah menjadi isu Internasional, sehingga perlu adanya peraturan yang mengatur secara khusus terkait perkawinan di bawah umur.
Kata Kunci: Perkawinan; Di Bawah Umur; Luka.

## Pendahuluan
Kebebasan untuk melakukan perkawinan dan mendapatkan keturunan telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Chintia Kusuma: Perkawinan Dengan Wanita 476

## Jurist-Diction
Volume 1 No. 2, November 2018
Article history: Submitted 1 October 2018; Accepted 8 October 2018; Available online 1 November 2018
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
yakni pada Pasal 28B ayat (1) yang berbunyi: 1 “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Dari ketentuan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa perkawinan adalah hak asasi setiap manusia yang harus dijamin pelaksanaannya. Ketentuan di dalam UUDNRI Tahun 1945 ini juga dipertegas di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tepatnya di dalam Pasal 10. 2 Namun demikian, ketentuan mengenai kebebasan dalam menikah dan mendapatkan keturunan tersebut juga perlu adanya pembatasan guna melindungi hak-hak dari pihak-pihak lain yang terkait. Karena itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Di dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan diartikan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 3 Di dalam Undang-Undang tentang Perkawinan ini juga telah diatur mengenai batas usia untuk menikah, baik bagi pria maupun bagi wanita. Di dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa perkawinan diizinkan apabila pria telah berumur 19 tahun, dan wanita telah berumur 16 tahun. Namun demikian, di dalam ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan bahwa ketentuan tersebut dapat disimpangi apabila ada dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun dari pihak wanita. 4 Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya perkawinan di bawah umur itu dilarang oleh Undang-Undang. Hal ini juga diamini oleh ketentuan yang ada di dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, yang kemudian ditambahkan alasan yakni demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. 5
1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps. 28B.
2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No- mor 3886), Ps. 10.
3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), Ps. 1.
4 Ibid.
5 Kompilasi Hukum Islam, Buku I (Hukum Perkawinan), Ps. 15.
Di Indonesia praktek perkawinan di bawah umur masih banyak dilakukan dan dianggap sebagai suatu kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan, terutama bagi masyarakat di pedesaan. Terdapat beberapa aspek yang mendukung terjadinya praktek perkawinan di bawah umur ini, mulai dari masalah ekonomi keluarga, pemahaman budaya dan nilai-nilai tertentu dari masyarakat itu sendiri, atau bisa juga terjadi karena pergaulan yang terlalu bebas.
Dari perspektif adat, praktek perkawinan di bawah umur terjadi karena adanya dorongan kultural dalam suatu komunitas yang masih memposisikan anak perempuan sebagai warga kelas dua. 6 Dilihat dari segi medis pun, perkawinan di bawah umur memiliki resiko kesehatan yang cukup berbahaya. Beberapa resiko yang harus dialami apabila melakukan perkawinan di bawah umur adalah kematian ibu di usia muda akibat kehamilan prematur, dan terjangkit problem- problem kesehatan karena tidak familiar dengan isu-isu dan layanan-layanan kesehatan reproduksi yang bersifat dasar, seperti kerusakan tulang panggul, kekurangan nutrisi dan lain sebagainya. 7 Jika melihat dari resiko medis yang dapat diakibatkan dari praktek perkawinan di bawah umur, dapat dikatakan bahwa perkawinan di bawah umur pada dasarnya dapat mengakibatkan luka. Di dalam Pasal 288 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), telah mengatur tentang tindak pidana mengadakan hubungan kelamin dalam perkawinan dengan seorang wanita yang belum dapat dinikahi. 8 Pasal ini adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap wanita. Beberapa unsur yang terdapat di dalam Pasal 288 KUHP ini adalah unsur yang ia ketahui atau sepantasnya ia duga, unsur barang siapa, unsur mengadakan hubungan kelamin dalam perkawinan, wanita yang belum dapat dinikahi, dan menimbulkan luka pada tubuh. Unsur yang belum  dapat dinikahi ini tidak terdapat penjelasan lebih lanjut, namun jika ditafsirkan maka yang dianggap belum cukup umur adalah yang belum berusia 16 tahun. Unsur terakhir adalah mengakibatkan luka pada tubuh, artinya pelaku hanya bisa dituntut apabila perbuatannya mengadakan perbuatan hubungan
6 Ibid, h. v.
7 Ibid, h. vi.
8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ps 288.
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
kelamin dengan wanita yang belum dapat dinikahi tersebut menimbulkan luka pada tubuh wanita tersebut. 9
Jika melihat dari ketentuan tersebut, pada dasarnya belum ada peraturan pidana positif Indonesia yang secara eksplisit melarang perbuatan perkawinan di bawah umur. KUHP dan perundang-undangan pidana lainnya hanya mengisyaratkan perbuatan melawan hukum yang muncul dalam hubungan perkawinan. 10 Di dalam Undang-Undang Perkawinan telah terdapat pengaturan mengenai batas usia untuk melangsungkan perkawinan. Jika melihat Pasal 7 ayat (2), terdapat kemungkinan untuk menyimpangi Pasal batas usia tersebut yaitu dengan meminta dispensasi ke Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh orang tua pihak wanita maupun pihak pria. Dengan adanya ketentuan ini maka perkawinan di bawah umur tetap terbuka untuk dilakukan. Perkawinan di bawah umur juga bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 11 Dari latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas adalah dasar pertimbangan diaturnya perkawinan di bawah umur dan pertanggungjawaban pidana pelaku perkawinan di bawah umur yang mengakibatkan luka.

## Dasar Pertimbangan Diaturnya Perkawinan Di Bawah Umur Konsep Perkawinan Di bawah Umur
a. Konsep Di bawah Umur Menurut Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia sendiri memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup banyak, dan terkait dengan konsep di bawah umur atau batas usia dewasa sendiri juga terdapat keberagaman atau perbedaan ketentuan di beberapa peraturan perundang- undangan. Terkait pengaturan batas usia dewasa di dalam KUHP, berkaitan dengan Hukum Pidana Anak, dalam hal ini diatur di dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun
9 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 129.
10 Supriyadi dan Harahap, “Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum  Pidana Dan Hukum Islam”, Mimbar Hukum, Vol 21, No 3, Oktober 2009, h. 409-628.
11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No- mor 4235), Ps. 4.
2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, dan termasuk yang masih di dalam kandungan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang batas kedewasaan seseorang yakni di dalam Pasal 98 ayat (1), Bab XIV tentang Pemeliharaan Anak, yang menyatakan: “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun (21), sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.” Pasal ini dapat diartikan bahwa kedewasaan pada seseorang dianggap sempurna dan telah lepas dari perwalian apabila telah mencapai usia 21 tahun atau sudah kawin. Namun, jika seseorang telah berusia 21 tahun dan memiliki cacat secara mental atau fisik artinya orang tersebut belum bisa dianggap dewasa, karena belum bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. peraturan tentang batas usia dewasa seseorang juga diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal tersbut disebutkan di dalam Pasal 47 ayat (1), bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melakukan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Artinya, seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun dianggap belum dewasa yang berarti ia masih belum bisa dibebani suatu tanggung jawab hukum. Kemudian juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni di dalam Pasal 1 angka 26 yang menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun.
Penentuan batas usia dewasa dalam sistem hukum di Indonesia memang cukup beragam, hal ini terjadi karena dasar pembentukan undang-undang tersebut dipertimbangkan dari susunan masyarakat Indonesia yang juga terdiri dari beraneka ragam suku, ras, dan agama. Sehingga perbedaan peraturan dalam menentukan batas usia dewasa yang berbeda-beda dari satu aturan hukum dengan aturan hukum lainnya dimaksudkan untuk menjadi penengah aturan konsepsi hukum lain dalam masyarakat Indonesia, seperti hukum adat maupun hukum Islam. Penentuan terhadap batas usia dewasa seseorang ini diperlukan, karena selama ini kedewasaan seseorang selalu dijadikan sebagai ukuran tanggung jawab dari suatu perbuatan, karena dari kedewasaan suatu perbuatan dianggap dapat dipertanggungjawabkan
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
secara sempurna. secara garis besar dapat disimpulkan bahwa konsep di bawah umur berarti belum mencapai usia yang telah ditentukan oleh peraturan perundang- undangan terkait. Karena usia yang belum cukup tersebut ia belum bisa dipandang sebagai suatu subjek hukum yang cakap secara hukum atau masih belum dianggap dewasa secara hukum.

## b. Konsep Perkawinan Dibawah Umur
Perkawinan di bawah umur adalah suatu perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dan wanita yang belum mencapai usia yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. 12 Karena hal ini berkaitan dengan perkawinan, maka peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam menentukan batas usia yang dimaksud tentu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni usia 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Di dalam hukum islam, perkawinan di bawah umur tidak diberikan batasan usia minimal atau maksimal untuk menikah. Karena di dalam hukum islam, kedewasaan untuk menikah termasuk ke dalam masalah ijtihad, artinya diberikan kesempatan untuk menentukan pada usia berapa seseorang pantas untuk menikah. Hal ini karena umur atau kedewasaan tidak termasuk dalam syarat dan rukun nikah, maka apabila suatu perkawinan sudah memenuhi syarat dan rukun nikah, maka hukumnya sah .13

## Dasar Pertimbangan Diaturnya Batas Usia Perkawinan
a. Dasar Pertimbangan Diaturnya Batas Usia Perkawinan Di Dalam Hukum
Nasional
Batas usia perkawinan di dalam hukum di Indonesia diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang artinya untuk melangsungkan perkawinan seorang pria harus telah berusia minimal 19
12 Marmiati Mawardi, „Problematika Perkawinan Dibawah Umur (Problems of Under Age Marriage)‟, Jurnal Analisa, Vol 19, No 02, Juli-Desember 2012, h. 202.
13 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, h. 93.
tahun sedangkan untuk pihak wanita harus telah berusia minimal 16 tahun. Namun demikian, di dalam ayat (2) dinyatakan bahwa ketentuan dari ayat (1) tersebut dapat disimpangi dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua baik dari pihak pria ataupun dari pihak wanita. Hal tersebut juga diamini oleh ketentuan di dalam Pasal 15, Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI). pada dasarnya perkawinan dini adalah tindakan yang tidak disarankan untuk dilakukan oleh masyarakat, hal ini karena adanya pertimbangan beberapa resiko yang dapat ditimbulkan dari adanya perkawinan di bawah umur. Kematangan emosi adalah salah satu aspek yang cukup penting dalam memulai untuk membina suatu perkawinan. perkawinan juga memiliki hubungan yang cukup erat dengan masalah kependudukan. Dapat dikatakan bahwa usia yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk melangsungkan perkawinan, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas usia yang lebih tinggi. 14 masalah yang lebih penting dalam hal perkawinan di bawah umur adalah terkait kesehatan, terutama kesehatan bagi pihak wanita. Secara biologis, organ-organ reproduksi anak yang baru menginjak pendewasaan masih berada pada proses menuju kematangan, sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil dan melahirkan. Jika dipaksakan maka akan menimbulkan trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya, atau bahkan bisa membahayakan jiwa anak. Jika sudah seperti itu, maka hal ini juga dapat dikatakan sebagai suatu kekerasan seksual dan pemaksaan terhadap seorang anak. 15
Jika dikaitkan kembali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perkawinan di bawah umur ini jelas telah melanggar hak anak itu sendiri. Sudah jelas, jika anak telah melangsungkan perkawinannya pada usia yang dini, maka ia tidak akan dapat tumbuh dan berkembang secara wajar,
14 Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
karena ia harus siap untuk membina suatu rumah tangga, yang artinya ia harus melayani suaminya dan harus siap pula untuk menjadi orang tua di usia yang masih muda. Perkawinan di bawah umur juga dapat memicu adanya tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Mereka yang melakukan perkawinan di usia dini memiliki resiko mengalami KDRT sebesar dua kali dibandingkan dengan mereka yang melakukan perkawinan pada usia matang.
Memang hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan juga diatur sebagai suatu hak asasi manusia yang juga dilindungi kebebasannya. Namun hak untuk berkeluarga termasuk kedalam dalam Derogable Right yang berarti suatu hak asasi manusia yang sifatnya dapat disimpangi apabila bertentangan atau menyinggung hak yang lain, atau dengan kata lain hak ini bersifat tidak mutlak. Di dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, juga dinyatakan bahwa setiap orang berhak menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah. Setiap orang juga berhak untuk menentukan kehidupan reproduksinya sendiri.
Dalam hal perkawinan di bawah umur berarti anak tersebut tidak dapat menjalani kehidupan reproduksinya secara sehat dan aman.
b. Dasar Pertimbangan Diaturnya Batas Usia Perkawinan Di Dalam Konvensi Internasional
Banyak juga Konvensi Internasional yang mengatur tentang kesetaraan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan kebebasan dasar bagi semua orang tanpa adanya perbedaan seperti ras, jenis kelamin, bahasa, ataupun juga agama. Beberapa Konvensi tersebut diantaranya The Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM)). terdapat instrumen hukum internasional yang secara khusus melindungi hak-hak bagi wanita, yakni Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Praktek perkawinan di bawah umur telah menjadi masalah yang diakui sebagai persoalan bagi status dan hak asasi perempuan dan anak. Hal ini bahkan telah memunculkan slogan “Hak Perempuan adalah Hak Asasi Manusia (Women’s Rights are Human Rights)”, dan telah ditetapkan di dalam Konferensi Hak Asasi Manusia sedunia
di Wina Austria tahun 1993. Komite Hak Anak (Committee on the Rights of the Child), dalam sejumlah rekomendasinya sehubungan dengan Pasal 2 Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), menyerukan pada negara-negara untuk mengakui prinsip persamaan di muka hukum, dan melarang diskriminasi berdasarkan gender, termasuk untuk menetapkan peraturan yang melarang praktek- praktek tradisi yang berbahaya, seperti perkawinan di bawah umur. Seperti yang telah diketahui telah banyak usaha yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya perkawinan di bawah umur. Yang pertama kali dilakukan pada Juli 1961 ketika The Economic and Social Council (ECOSOC) mengundang The World Health Organization (WHO) melalui resolusinya nomor 821 II (XXXII). Selanjutnya, pada tahun 1964, dirumuskan kesepakatan Internasional yang membatasi usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, yakni Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage, and Registration of Marriages (Konvensi tentang Kesepakatan untuk Kawin, Usia Minimal untuk Kawin, dan Pencatatan Perkawinan). Upaya- upaya yang telah dilakukan tersebut akhirnya membentuk suatu Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional untuk melindungi nasib dan masa depan anak, yakni melalui International Convention on the Rights of the Child (Konvensi Internasional tentang Hak Anak), yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, ditegaskan di dalamnya bahwa yang disebut anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Artinya, mereka yang melakukan perkawinan di bawah usia tersebut dapat dikategorikan sebagai perkawinan di bawah umur (Child Marriage).

## Dasar Pertimbangan Diaturnya Perkawinan Di bawahUmur yang Menyebabkan Luka dalam Pasal 288 KUHP
Tindak pidana mengadakan hubungan kelamin dalam perkawinan dengan seorang wanita yang belum dapat dikawini oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam Pasal 288 KUHP yang berbunyi :
(1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di dalam perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu
Chintia Kusuma: Perkawinan Dengan Wanita
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
dikawin, diancam, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
(3) Jika mengakibatkan mati dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
Ketentuan tersebut di atas merupakan salah satu dari beberapa aturan di dalam KUHP yang mengatur tentang kejahatan kesusilaan. Pasal 288 KUHP sendiri adalah aturan yang dibentuk untuk memberantas perkawinan anak (kinderhuwelijk) atau perkawinan di bawah umur. Pembentukan dari aturan ini juga adalah suatu bentuk perlindungan guna menjamin keselamatan dan kesehatan anak, terutama anak perempuan yang harus menikah sebelum waktunya  tersebut. 16 Adanya aturan ini juga dipicu karena ada banyaknya adat maupun kebiasaan masyarakat Indonesia di banyak daerah yang sudah mengawinkan anak gadisnya dalam umur yang sangat muda. Karena pertimbangan-pertimbangan itulah Pemerintah juga turut mencampuri masalah ini, yakni bahwa suami yang melakukan persetubuhan dengan istrinya sendiri yang masih terlalu muda itu karena nafsunya dapat juga dijatuhi hukuman apabila persetubuhan tersebut mengakibatkan luka berat pada istrinya. 17 Di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 memang telah menyatakan batasan usia bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan, namun demikian kemungkinan akan terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal tersebut tetap masih terbuka. Hal ini seperti yang tercantum di dalam Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Undang- Undang ini, dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Adanya ketentuan dispensasi ini membuat perkawinan di bawah umur tetap terjadi. Berkenaan dengan terbukanya kemungkinan akan penyimpangan batas usia perkawinan inilah, maka
16 Dali Mutiara, Tafsir KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Republik Indonesia, Bintang Indonesia, Jakarta, 1957, h. 167.
17 Ibid.
para pembentuk undang-undang mempertimbangkan untuk tetap memberikan perlindungan bagi wanita-wanita dan anak yang sebenarnya belum dapat dikawinkan, namun tetap dipaksa kawin atau dikawinkan oleh orang tua mereka, yakni melalui Pasal 288 KUHP tersebut.
Jika pun nantinya suatu perkawinan di bawah umur yang telah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama dan terjadi sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 288 KUHP, maka hal itu tetap akan bisa dilaporkan, dan pelaku dari perbuatan tersebut tetap bisa dikenai pidana sebagaimana diatur di dalam pasal 288 KUHP. terdapat kemungkinan-kemungkinan penyebab terjadinya luka berat sebagaimana yang telah dirumuskan di dalam Pasal 288 KUHP.
Jika beracuan terhadap pengertian luka berat di dalam KUHP, maka yang dimaksud dengan luka berat atau luka parah antara lain:
1. Penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut.
2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan.
3. Tidak dapat memakai lagi atau kehilangan salah satu panca indera (pengelihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit).
4. Kudung (rompong), “ verminking ” (cacat sehingga jelek rupanya karena ada sesuatu anggota badan yang putus).
5. Lumpuh ( verlamming ).
6. Berubah pikiran lebih dari empat minggu. (pikirannya terganggu, kacau, tidak dapat memikir lagi dengan normal).
7. Menggugurkan kandungan atau membunuh janin (bakal anak dalam kandungan ibu). 18
Artinya, yang dapat dipidana dalam hal ini adalah pelaku yang telah melakukan hubungan suami istri di dalam perkawinan, dan perbuatannya tersebut ternyata telah menimbulkan luka berat. Dengan kata lain, pada dasarnya ketentuan dari Pasal 288 KUHP ini adalah untuk melindungi anak atau perempuan yang harus menikah dengan usia dini. Pasal 288 KUHP ini dibentuk, tujuan utamanya adalah untuk melindungi dan memberantas adanya perkawinan di bawah umur.
18 R. Atang Ranoemihardja, Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science), Tarsito, Band- ung, 1983, h. 31-32.

## Chintia Kusuma: Perkawinan Dengan Wanita

## 487 Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perkawinan Di Bawah Umur Yang Mengakibatkan Luka

## Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana
Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu tindak pidana yang telah ia perbuat. Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana sangat erat kaitannya dengan unsur kesalahan. unsur kesalahan dalam menentukan akibat dari perbuatan seseorang dan untuk menuntut pertanggungjawaban dari seseorang. Maka perlu juga diketahui apa makna dari kesalahan itu sendiri, karena pengertian dari kesalahan tersebut nantinya akan menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pembuat tindak pidana. 19 kesalahan mengandung unsur celaan terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana. Pencelaan tersebut adalah celaan berdasarkan hukum yang berlaku. Sedangkan syarat dapat dipidananya seseorang sendiri terdiri dari beberapa hal, yakni :
1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Kemampuan untuk bertanggung jawab;
3. Adanya bentuk kesalahan, yakni berupa kesengajaan (dolus) ataupun kealpaan (culpa);
4. Tidak ada alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.
Untuk itu perlu juga untuk memahami unsur-unsur tersebut guna lebih memahami bagaimana seseorang dapat dijatuhi pidana.

## a. Kemampuan Bertanggung Jawab
Kemampuan untuk bertanggung jawab bisa dikatakan sebagai suatu kondisi dari batin seseorang yang sehat atau kemampuan dari akal seseorang untuk membedakan hal yang baik dan buruk atau dengan kata lain, mampu memahami sifat melawan hukum dari suatu perbuatan dan dengan pemahaman Pasal 44 yang berbunyi :
“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing), tidak dipidana.”
Dari uraian Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa mereka yang dapat dibebaskan dari tuntutan pidana adalah mereka yang mengalami gangguan pada jiwanya, sedangkan jika penyebab dari tidak bisa dipertanggung-jawabkannya adalah keadaan pelaku yang masih belum cukup umur atau terlalu muda, maka Pasal tersebut tidak dapat digunakan. yang ia miliki tersebut mampu untuk menentukan adanya kemampuan untuk bertanggung jawab, yakni faktor akal dan kehendaknya. 20
b. Adanya Bentuk Kesalahan berupa Kesengajaan (dolus) ataupun Kealpaan (culpa)
Di dalam KUHP sendiri belum terdapat keterangan yang menjelaskan tentang apa arti dari kesengajaan itu. Secara sederhana, kesengajaan dapat diartikan dengan menghendaki perbuatannya dan mengetahui apa yang dilakukannya.
Di dalam hukum pidana, kesengajaan umumnya dibedakan kedalam tiga corak, yakni kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian keharusan, dan kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis).
kealpaan dibedakan menjadi dua, yakni kealpaan yang disadari dan yang tidak disadari. corak kealpaan yang paling enteng ialah bahwa orang melakukan pelnggaran  hukum  dengan  tidak  diinsyafi  sama  sekali.  Tetapi  corak  kealpaan yang lebih berat ialah yang dinamakan bewuste schuld, yaitu kalua pada waktu berbuat kemungkinan menimbulkan akibat yang dilarang itu telah diinsyafi, tetapi karena kepandaiannya atau diadakannya tindakan-tindakan yang mencegahnya kemungkinan itu diharapkan tidak akan timbul.

## c. Tidak Ada Alasan Penghapus Pidana
Di dalam teori hukum pidana, alasan yang menghapuskan pidana ini dibedakan
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
menjadi tiga, yakni alasan pembenar, alasan pemaaf, dan alasan penghapus penuntutan.
1. Alasan Pembenar, yaitu alasan yang akan menghapuskan sifat melawan hukum dari apa yang telah diperbuat oleh seseorang;
2. Alasan Pemaaf, yaitu alasan yang akan menghapuskan kesalahan dari si pelaku;
3. Alasan Penghapus Penuntutan, didalam alasan ini tidak ada pikiran mengenai sifat dari perbuatan maupun sifat orang yang melakukan perbuatan, namun pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya pada masyarakat, maka sebaiknya tidak diadakan penuntutan terhadapnya.
Pertimbangan yang digunakan disini adalah kepentingan umum. 21
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perkawinan Di bawah Umur yang Mengakibatkan Luka
a. Unsur-Unsur Didalam KUHP
Tindak pidana yang diatur di dalam paal 288 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur- unsur sebagai berikut :
1. Unsur-unsur subjektif, yakni (1)yang ia ketahui, dan (2)sepantasnya ia duga. 22
2. Unsur-unsur objektif, yakni (1) barangsiapa, (2) mengadakan hubungan kelamin di dalam perkawinan, (3) wanita yang belum dapat dikawini, (4) menimbulkan luka pada tubuh.
Unsur subjektif yang pertama adalah unsur yang ia ketahui, dari sini dapat diketahui bahwa dalam ketentuan tersebut telah mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku, yang ditujukan pada keadaan korban yakni bahwa korban tersebut merupakan seorang wanita yang belum dapat dikawini. 23
Unsur subjektif yang kedua yakni unsur yang sepantasnya harus ia duga.
21 Ibid, h. 148.
22 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 125.
Ini berarti di dalam Pasal ini selain mensyaratkan keharusan adanya unsur dolus juga mensyaratkan keharusan adanya unsur culpa pada diri pelaku yang ditujukan pada keadaan korban yang belum dapat dikawini. 24 Unsur objektif yang pertama di dalam Pasal 288 KUHP adalah barangsiapa. Disini, barangsiapa menunjuk pada sorang pria yang memenuhi semua unsur di dalam ketentuan Pasal 288 KUHP.
Unsur objektif yang kedua adalah unsur mengadakan hubungan kelamin di dalam perkawinan. Dalam hal ini, hubungan kelamin yang dimaksud tidak cukup apabila hanya terjadi persinggungan diluar antara alat kelamin pria dan alat kelamin wanita, melainkan benar-benar harus terjadi suatu persatuan antara alat kelamin pria dan alat kelamin wanita, walaupun tidak disyaratkan keharusan terjadinya suatu ejaculatio seminis. 25 Disyaratkan bahwa hubungan kelamin tersebut dilakukan di dalam perkawinan. Unsur objektif yang ketiga adalah unsur wanita yang belum dapat dikawini. Unsur objektif yang keempat adalah unsur menimbulkan luka pada tubuh. Dari unsur ini dapat diketahui bahwa pelaku hanya dapat dituntut dan dipidana, jika perbuatannya mengadakan hubungan kelamin di dalam perkawinan dengan wanita yang belum dapat dikawini itu ternyata menimbulkan luka pada tubuh wanita tersebut. 26 Apabila cidera atau kematian dilakukan sebagai akibat dari suatu pertengkaran di luar hubungan suami istri, maka ancaman pada Pasal 288 KUHP itu tidak dapat dipergunakan. Maka ketentuan di dalam Pasal 288 KUHP ini merupakan suatu delik materiil, yang mana baru dapat dipidana jika telah terdapat suatu akibat yang terjadi disebabkan dari perbuatan tersebut, dan tidak dapat dipidana jika tidak terdapat suatu akibat yang terjadi.

## b. Sanksi Pidana Yang Dapat Diterapkan
Dari ketentuan pidana yang diatur di dalam Pasal 288 KUHP, dapat diketahui bahwa pelaku yang mengakibatkan luka pada tubuh pihak wanita diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jika perbuatannya mengadakan hubungan
24 Ibid.
25 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Op. Cit., h. 126.
kelamin dalam perkawinan itu ternyata menimbulkan luka berat, ancamannya akan diperberat menjadi pidana penjara paling lama 8 tahun. Dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 12 tahun jika perbuatannya tersebut telah mengakibatkan matinya wanita yang bersangkutan.

## Kesimpulan
Terdapat berbagai pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang- undangan terkait dengan perkawinan di bawah umur. Peraturan tersebut dirasa perlu karena perkawinan di bawah umur menimbulkan lebih banyak dampak negatif, terutama dalam hal melindungi hak-hak anak. Selain sebagai bentuk perlindungan bagi hak anak, penentuan batas usia kawin juga bermaksud untuk melindungi wanita dari segi kesehatan. Hal ini bukan hanya dilihat dari hukum nasional saja, karena hukum internasional pun juga membenarkan peraturan mengenai perkawinan di bawah umur, hal ini ditunjukkan di beberapa Konvensi Internasional. Perkawinan di bawah umur yang mengakibatkan luka berat diatur di dalam Pasal 288 KUHP, dimana pelaku yang telah terbukti memenuhi unsur- unsur di dalam Pasal tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan Pasal tersebut.

## Daftar Bacaan

## Buku
Ali, Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Hanafi, Yusuf, Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage), Mandar Maju, Bandung, 2011.
Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Marpaung, Leden, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
Muchtar, Kamal, Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Bulan Bintang,
492
Jakarta, 1974.
Mutiara, Dali, Tafsir KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Republik Indonesia, Bintang Indonesia, Jakarta, 1957.
Ranoemihardja, R. Atang, Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science), Tarsito, Bandung, 1983.
Tongat, Hukum Pidana Materiil (Tinjauan atas Tindak Pidana terhadap Subyek Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Djambatan,  Jakarta, 2003.
Utrecht, E, Hukum Pidana I (Suatu Pengantar Hukum Pidana untuk Tingkat Pelajaran Sarjana Muda Hukum, Suatu Pembahasan Pelajaran Umum), Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986.

## Jurnal
Mawardi, Marmiati, „Problematika Perkawinan Dibawah Umur (Problems of Under Age Marriage)‟, Jurnal Analisa, Vol 19, No 02, Juli-Desember 2012.
Mulyadi, Wisono, „Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur‟, Privat Law, Vol. V, No 2, Juli-Desember 2017.
Munadhiroh, „Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan Dibawah Umur di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi)‟, Jurnal Idea Hukm, Vol 2, No 1, Maret 2016
Rifiani, Dwi, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam”, de Jure, Jurnal Syariah dab Hukum, Vol 3, No 2, 2011.
Supriyadi dan Harahap, “Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam”, Mimbar Hukum, Vol 21, No 3, Oktober 2009, h. 409-628.

## Perundang-undangan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
HOW TO CITE : Chintia Kusuma Dewi, ‘Perkawinan Dengan Wanita Dibawah Umur Yang Mengakibatkan Luka’ (2018) Vol. 1 No. 2 Jurist-Diction.