## Implementasi Kebijakan Eco-Investment Pada Sebagai Perwujudan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Teknologi dan Kesejahteraan

## Yudi Yasmin Wijaya dan Shofi Munawwir Effendi
yudiyw123@gmail.com

## Universitas Jember

## Abstrak
Investasi merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan atas kesejahteraan. Konsep akan kesejahteraan pada kegiatan ini bertumpu  pada  kegiatan  yang  berbasis  profit.  Namun,  perlu  diketahui bahwa profit merupakan suatu tumpuan yang penting namun bukan yang satu-satunya. Konsep akan kesejahteraan memiliki banyak kriteria lain yang tidak dapat diabaikan begitu saja, salah satunya adalah pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Pemenuhan terhadap HAM merupakan hal yang sangat penting untuk diwujudkan sebagai salah satu kriteria kesejahteraan suatu negara. Pemenuhan atas keadaan lingkungan yang baik bagi masyarakat merupakan suatu perwujudan yang tidak dapat dihindarkan, dimana kemudian pemenuhan tersebut memerlukan suatu langkah yang efektif. Munculnya berbagai pemikiran dan innovasi menciptakan suatu gagasan yang berguna untuk merealisasi suatu keadaan seimbang yang menguntungkan dan sekaligus berkelanjutan. Keadaan ini direalisasikan dengan suatu kegiatan yang disebut dengan eco- investment atau investasi berbasis lingkungan. Perwujudan aktivitas ini dapat dilakukan dengan mewujudkan sistem kebijakan yang terintegrasi pada suatu negara khususnya daerah kota sebagai pemegang hak otonomi.
Sebagai suatu kegiatan dengan tujuan yang besar maka unsur atas dasar hukum diperlukan sebagai pondasi kebijakan yang bersifat normatif.
Penerapan atas eco-investment serta aturan perundang-undangan yang mengaturnya sangat diperlukan bagi Negara Indonesia. Sebagai negara yang bertujuan untuk memajukan teknologi atas investasi sekaligus pembangunan berkelanjutan yang efektif, maka kegiatan ini dapat menjadi salah satu solusi terbaik atas perwujudan kesejahteraan dan sebagai salah satu bentuk pemenuhan HAM.
Kata Kunci: Investasi; Hak Asasi Manusia (HAM); Lingkungan; Eco-investment; Kesejahteraan.

## Pendahuluan
Kejahteraan merupakan suatu konsep dasar yang sering menjadi bahan tinjauan  oleh  para  ahli  ekonomi,  filsafat,  dan  politik. 1 Keadaan ini menjelaskan
1 Alan Hamlin, ‘The Idea of Welfare and the Welfare State’ (2008) 8 Public Finance and Management 108.

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 1, Januari 2020
How to cite: Yudi Yasmin Wijaya dan Shofi Munawwir Effendi, ‘Implementasi Kebijakan Eco-Investment Pada Sebagai Perwujudan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Teknologi dan Kesejahteraan’ (2020) Vol. 3 No. 1 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 6 Desember 2019; Diterima 12 Desember 2019; Diterbitkan 1 Januari 2020.
DOI:
10.20473/jd.v3i1.17641

## 366 Yudi Yasmin: Implementasi Kebijakan Eco-Investment
bahwa pengertian mengenai kesejahteraan dapat berbeda-beda sesuai dengan kajian yang mendasarinya. Namun, perbedaan yang terjadi tidak menghilangkan esensi sebenarnya dari kesejahteraan yang merupakan keadaan yang baik, diharapkan, dan dapat diterima tanpa pengecualian; dan berakar pada hak, kebutuhan, kesetaraan, dan keadilan. 2 Dalam konsep politik, pemikiran mengenai kesejahteraan merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan. Sifat tersebut disebabkan karena konsep akan kesejahteraan  merupakan  suatu  buah  pemikiran,  dan  merupakan  suatu  dasar terbentuknya suatu negara sebagai organisasi kekuasaan. 3 Di  lain  pihak,  dalam konsep ekonomi kesejahteraan juga merupakan suatu tujuan, namun memiliki basis pada keseimbangan nilai kemanfaatan antara individu yang dapat diterima oleh pihak yang mampu maupun tidak dalam perekonomian. 4 Keberadaan kesejahteraan sebagai tujuan negara dalam memenuhi keseimbangan perekonomian, menciptakan sifat yang begitu penting dalam perwujudannya demi menciptakan keadaan yang baik dan dapat diterima oleh seluruh pihak.
Dengan  adanya  pandangan  bahwa  kesejahteraan  merupakan  suatu  dasar terbentuknya  suatu  negara,  maka  secara  harfiah  Indonesia  memiliki  kewajiban dalam mewujudkan kesejahteraan itu. Keinginan untuk mewujudkan tujuan akan  kesejahteraan  tertera  pada  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia Tahun  1945 5 yang  menyatakan  bahwa,  sebagian  tujuan  dari Negara  Indonesia  adalah  memajukan  kesejahteraan  umum  berdasarkan  keadilan sosial. 6 Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa perwujudan kesejahteraan juga merupakan  tujuan  dari  Negara  Republik  Indonesia  dengan  dasar  atas  keadilan masyarakat. Sebagai suatu cita-cita maka pembukaan ini menjadi dasar yang
2 Lihat Norman P Barry, ‘The Philosophy of The Welfare State’ (1990) 4 Critical Review: A Journal of Politics and Society 547.
3 Buah pemikiran ini membentuk negara dengan memberikannya suatu tujuan sebagai wa- dah perwujudan atas kesejahteraan itu sendiri. Lihat Soehino, Ilmu Negara (Liberty Yogyakarta 2015) [146-147].
4 Pandangan ini tercipta dari atas pandangan negatif bahwa penekanan pada kemampuan perekonomian antara pihak yang mampu dan kurang mampu melangkahi kepatutan. Lihat LG Mel- ville, ‘Economic Welfare’ (1939) 49 The Economic Journal 552.
5 Selanjutnya disingkat “UUD NRI 1945”.
6 UUD NRI 1945 [Pembukaan (Preambule) Alinea Keempat].
kuat  dan  sekaligus  pembentuk  dari  dasar  hukum  tertinggi  negara  yaitu  UUD NRI 1945. 7 Konsep mengenai kesejahteraan dalam dasar hukum tertinggi negara berada pada bagian ke empat belas yang berupa kesatuan antara peraturan terkait ekonomi serta kesejahteraan. 8 Perpaduan antara kedua hal tersebut menjadi dasar bahwa kesejahteraan sosial dan perekonomian negara memiliki hubungan yang erat. Hubungan tersebut digambarkan oleh: penyusunan sektor perekonomian yang berasas  kekeluargaan;  penguasaan  sektor  produksi  yang  essensial  bagi  negara, sumber daya alam yang vital bagi masyarakat; dan penyelenggaraan demokrasi ekonomi  dengan  prinsip  komunal,  efisiensi  yang  adil,  berkelanjutan,  berbasis lingkungan,  kemandirian,  serta  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan ekonomi negara. 9
Dasar  hukum  yang  berkaitan  dengan  konsep  kesejahteraan  terutama  pada lingkup perekonomian pada dasar hukum tertinggi dapat menjadi dasar yang matang pada setiap kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu sektor kegiatan dalam bidang perekonomian negara adalah investasi. Penekanan pada kegiatan ini dikarenakan oleh sifatnya yang harus serta niscaya untuk dilakukan, karena kegiatan ini merupakan mesin penggerak kemajuan ekonomi agar berkembang selaras dengan kebutuhan masyarakat. 10 Pernyataan atas investasi tersebut menjelaskan bahwa investasi merupakan suatu aksi yang wajib untuk dilakukan, dan yang menyebabkan pentingnya kegiatan tersebut adalah potensinya dalam menggerakkan perekonomian negara. Konteks dari investasi yang berasal dari pengertian atas investasi itu sendiri yang berupa suatu kegiatan menaruh sejumlah uang pada suatu proyek finansial, pembagian, atau properti dengan tujuan
7 Pernyataan ini tertera pada bagian jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Li- hat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repub - lik Indonesia Nomor 5234) [Pasal 7, Ayat 1].
8 Pernyataan ini diambil dari Bab XIV yang merupakan gabungan judul dari “Perekonomian Nasional” dan “Kesejahteraan Sosial. Lihat UUD NRI 1945, [Bab XIV].
9 ibid [Pasal 33, Ayat 1-4].
10 Pandangan yang berasal dari Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum pada Bidang Investasi, Universitas Airlangga. Lihat Muchammad Zaidun, ‘Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia Suatu Tantangan Dan Harapan’ (2008) 2.

## Yudi Yasmin: Implementasi Kebijakan Eco-Investment
untuk mendapatkan profit. 11 Pengertian tersebut menggambarkan bahwa investasi merupakan kegiatan menanam yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan, dimana kemudian hal ini dapat memberikan tafsir yang sangat beragam. Penafsiran yang beragam akan keuntungan tidak jarang menimbulkan masalah dalam iklim investasi terutama pada lingkup investasi internasional.
Perlu diketahui bahwa pada dasarnya kegiatan investasi yang dilakukan oleh pihak asing di negara berkembang 12 tidak hanya berbasis pada pembangunan jangka panjang yang berkaitan dengan arus modal, namun juga penyaluran sarana seperti teknologi, cara kerja, dan keuntungan, tanpa adanya kontribusi pada beban hutang negara. 13 Investasi asing bertujuan untuk pembangunan jangka panjang yang ditunjang dengan disertai pemberian pengetahuan tanpa membebani negara yang dituju. Namun, faktanya ketertarikan akan konsep investasi asing ini malah mencerminkan yang sebaliknya atas isu lingkungan. 14 Cerminan ini menimbulkan keadaan rendahnya perhatian terhadap lingkungan menjadi permasalahan yang terjadi pada negara-negara berkembang khususnya Indonesia sebagai salah satunya. Keadaan ini terbukti dengan keadaan Indonesia yang mengalami permasalahan mengenai eksploitasi sumber daya alam dan polusi yang terjadi beberapa tahun terakhir. 15 Penggunaan teknologi yang tidak berkelanjutan menjadi isu yang sering dijumpai  dalam  sistem  pengelolaannya.  Menurut  data  dari  APEC 16 pada tahun 2012, keadaan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh adanya sikap pemerintah Indonesia yang tidak berani mengambil langkah akan adopsi teknologi berkelanjutan
11 Pernyataan dari sumber bertumpu pada Concise Oxford English Dictionary, 11th ed. Lihat Michael Hwang and Jennifer Fong Lee Cheng, ‘Definition of “‘Investment’” A Voice from the Eye of the Storm’ (2011) 1 Asian Journal of International Law 100.
12 Istilah ini biasa disebut dengan FDI atau Foreign Direct Investment . 13 Mohamed  F  Sweify,  ‘Investment-Environment  Disputes:  Challenges  and  Proposals’ (2016) 14 DePaul Business & Commercial Law Journal 133.
14 Padahal sebenarnya faktor lingkungan dapat mempengaruhi iklim perdamaian dan kea- manan dunia. Lihat ibid .
15 Andewi Rokhmawati and Ardi Gunardi, ‘Is Going Green Good for Profit? Empirical Ev - idence from Listed Manufacturing Firms in Indonesia’ (2017) 7 International Journal of Energy Economics and Policy 181.
16 Merupakan singkatan dari Asia-Pacific Economic Cooperation yang merupakan forum internasional yang teridiri atas 21 negara yang mempromosikan sistem perdagangan bebas.
karena biaya investasi yang terlalu tinggi. 17 Kondisi perekonomian yang ada pada Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat memungkiri ketakutan akan pembiayaan yang terlalu tinggi hanya untuk satu sektor saja. Namun, alasan dari pemerintah ini secara tidak langsung bertentangan dengan cita-cita negara yang di tuangkan dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 yang mengutamakan pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan.
Sesuai dengan ketentuan dalam UUD NRI 1945 bahwa pemenuhan terhadap lingkungan yang baik merupakan suatu bentuk pemenuhan HAM sebagai hak dasar setiap manusia. 18 Sebagai  suatu  kegiatan  yang  berbasis  ekonomi,  investasi  secara tidak langsung wajib memiliki tujuan perwujudan kesejahteraan sesuai dengan cita- cita bangsa Indonesia. Salah satu dari cita-cita tersebut adalah melakukan usaha pembangunan berkelanjutan, yang pada dasarnya negara-negara berkembang, salah satunya  Indonesia,  masih  belum  berani  mengambil  langkah  yang  berarti.  Dillema dalam mewujudkan profit dan sekaligus menanggulangi masalah akan lingkungan inilah yang akhirnya menciptakan konsep tentang Eco-investment yang merupakan istilah yang berkaitan dengan praktek dari perusahaan yang memiliki memiliki tujuan untuk mengurangi dampak langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan lingkungan. 19 Praktek yang ada merupakan bagian dari sebuah proses yang terorganisir, sekaligus dampak yang berkaitan dengan keseluruhan rantai dari produksi dan jasa. Jadi eco-investment adalah suatu gerakan investasi hijau 20 yang berorientasi pada keberlanjutan dari rantai produksi yang mengutamakan faktor lingkungan.
Sesuai dengan prinsip dari Green  Economy  Initiatives dari Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  pada  tahun  2008,  konsep eco-investment yang dilakukan berfokus pada keuntungan yang diberikan secara sosial dan ekologi yang dapat berupa  peningkatan  kualitas  kehidupan  manusia,  dan  kesetaraan  yang  pada  saat
17 Rokhmawati and Gunardi (n 15).
18 Tertera pada hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lihat UUD NRI 1945 [Pasal 28H].
19 Renato J Orsato, Sustainability  Strategies:  When  Does  It  Pay  to  Be  Green? (Palgrave Mancmillan 2009).
20 Eco-investment merupakan bagian dari gerakan green investment .

## Yudi Yasmin: Implementasi Kebijakan Eco-Investment
bersamaan mengurangi resiko lingkungan, dan kelangkaan lingkungan. 21 Pernyataan tersebut sekaligus menjelaskan bahwa eco-investment merupakan suatu gerakan baru atas investasi yang memiliki karakteristik tidak berdasarkan profit finansial namun profit penjagaan kualitas keadaan sosial serta lingkungan yang baik. Konsep tentang keuntungan berbasis peningkatan keuanagan yang diubah menjadi konsep pengurangan  emisi  karbon,  peningkatan  efisiensi  sumber  daya,  dan  sosialitas yang inklusif 22 menjadikan gerakan eco-investment menjadi suatu gebrakan yang innovatif untuk dilakukan sebagai HAM terhadap lingkungan yang baik.
Hubungan antara HAM dan lingkungan merupakan hubungan yang pada dasarnya memiliki kaitan yang kuat. Pernyataan tersebut didasarkan pada Pasal 1 dari Deklarasi Stockholm atas Lingkungan Manusia, yang menyatakan bahwa perlindungan terhadap lingkungan adalah sangat penting bagi kesejahteraan manusia dan merupakan salah satu bentuk penikamatan atas dasar HAM, yang berkaitan dengan hak atas hidup itu sendiri. 23 Berkaitan dengan masalah perekonomian yaitu investasi, maka pemenuhan HAM wajib untuk dilakukan. Kewajiban ini berkaitan atas dasar pemenuhan HAM dari investasi yang yang menjalankan tanggungjawab sosial komprehensif dan lebih dari sekedar menjalankan kebijakan perusahaan atau industri,  yang  dapat  mempromosikan  HAM  secara  lebih  kuat. 24 Jika dikaitakan dengan pengertian dari eco-investment ,  maka  pandangan  terhadap  keuntungan memerlukan  pandangan  yang  lebih  luas  dari  sekedar  keuntungan  finansial.
21 United Nations Environment Programme, ‘Delivering the Green Economy through Finan - cial Policy’ (2014).
22 Fortune Ganda, Collins C Ngwakwe and Cosmas M Ambe, ‘Profitability as a Factor That Spurs Corporate Green Investment Practices in Johannesburg Stock Exchange (Jse) Listed Firms’ (2015) 13 Managing Global Transitions 233.
23 Berkaitan dengan bagian Pembukaan (Preambule) dari Aarhus Convention on  Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Mat - ters. Lihat Alan Boyle, ‘Human Rights and the Environment: Where Next?’ (2012) 23 The European Journal of International Law 622.
24 John Gerard Ruggie, ‘Business and Human Rights: The Evolving International Agenda’ (2011) 101 The American Journal of International Law 837.the most visible embodiment of glo - balization. This paper reviews two recent chapters in this endeavor, focused specifically on human rights: the \”Draft Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights,\” adopted by the United Nations Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights but not by its parent body, the UN Human Rights Commission (since replaced by the Human Rights Council.
Maka  dari  itu,  kewajiban  yang  ada  pada  kegiatan  investasi  memerlukan  proyek yang menerapkan kebijakan HAM secara penuh yang ternyata memang sebagian besar berkaitan dengan isu akan lingkungan. 25 Keadaan mengenai iklim investasi yang berbasis lingkungan serta kaitannya dengan pemuhan hak asasi manusia menunjukkan bahwa dunia telah bergerak mewujudkan suatu kesejahteraan. Namun dalam mewujudkan tujuan tersebut, peran dari politik memerlukan perhatian yang khusus terutama pada kebijakan hukum. Dalam program Environmental, Social, and Corporate Governance, 26 regulasi merupakan salah satu dari lima faktor yang berpengaruh pada kebijakan lingkungan yang baik. 27 Pengaruh tersebut disebabkan oleh karena peraturan diperlukan untuk mempersiapkan penyesuaian kebutuhan akan lingkungan yang ada pada masyarakat. Dengan adanya dasar hukum yang kuat dan terstruktur, penerapan dari eco-investment sebagai investasi yang bermanfaat sebenarnya dapat dijamin pelaksanaannya secara baik. Keadaan ini sekaligus dapat berpotensi memberikan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan.
Berdasarkan  dengan  uraian  yang  telah  disampaikan,  maka  artikel  ini akan membahas implementasi kebijakan regulasi eco-investment di Indonesia sebagai perwujudan pembangunan berkelanjutan. Pembahasan tersebut sekaligus dilakukan untuk mencari solusi penerapan yang tepat agar tujuan dari penjagaan lingkungan, dan pemenuhan HAM sebagai wujud dari kesejahteraan. Artikel ini akan menelaah konsep mengenai hukum investasi berbasis lingkungan secara interdisipliner. Penelaahan konsep dilakukan melalui penelitian berbasis doktrinal
25 Pernyataan ini merupakan respon yang berdasarkan atas Laporan SRSG dalam Human Rights Impact and Assesment: Resolving Key Methodological Questions, UN Doc. A/HRC/4/74. Lihat Ibid .the most visible embodiment of globalization. This paper reviews two recent chapters in this endeavor, focused specifically on human rights: the \”Draft Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights,\” adopt - ed by the United Nations Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights but not by its parent body, the UN Human Rights Commission (since replaced by the Human Rights Council.
26 Environmental, Social, and Corporate Governance atau ESG merupakan program pema - juan lingkungan yang salah satunya meng-cover tentang investasi berbasis lingkungan atau green investment . 27 Lihat Satyajit Bose and Amy Springstell, ‘The Value and Current Limitations of ESG Data for the Security Selector’ (2017) 8 Journal of Environmental Investing 66.

## Yudi Yasmin: Implementasi Kebijakan Eco-Investment
dengan menelaah secara teliti berbagai pemikiran tentang aturan 28 investasi dan pembangunan  berkelanjutan.  Pendekatan  secara  perundangan,  dan  konseptual menjadi titik tumpu penelitian ini yang berbasis kualitatif dengan pengumpulan data secara kepustakaan. 29 Artikel ini akan membahas dua topik permasalahan: pertama, bagaimana keadaan legislasi eco-investment di Indonesia sebagai bentuk pemenuhan HAM atas lingkungan. Pada topic permasalahan ini akan dibahas mengenai keadaan investasi khususnya eco-investment , serta penerapan aturannya di Indonesia beberapa waktu terakhir dalam konteks pemenuhan HAM atas lingkungan. Kedua, bagaimana komparasi legislasi eco-investment dalam konteks pemenuhan  HAM  atas  lingkungan  pada  daerah  perkotaan  di  Indonesia.  Topik permasalahan yang kedua ini akan membahas tentang langkah yang sebaiknya diambil oleh negara dalam kegiatan eco-investment sebagai pemenuhan HAM.
Pada topik yang kedua, akan digunakan pembandingan kebijakan eco-investment dan sistem perkotaan di Indonesia dalam konteks pemenuhan HAM. Pembahasan terkait kedua permasalahan tersebut tentunya memiliki tujuan untuk memperluas pandangan akan investasi sebagai penggerak roda ekonomi atas pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan dalam konteks hukum.

## Investasi  di  Indonesia:  Keadaan  Regulasi  Berbasis  Pemenuhan  HAM Atas Lingkungan
Dasar regulasi atas pemenuhan atas kebutuhan lingkungan yang baik tertera pada  UUD  NRI  sebagai  dasar  hukum  tertinggi  negara. 30 Adanya dasar hukum tersebut membuktikan bahwa Indonesia sebagai sebuah negara telah memiliki wadah untuk mewujudkan tujuan pemenuhan HAM atas keadaan lingkungan
28 Penelitian hukum secara doktrinal dilakukan dengan mengumpulkan pemikiran-pemikiran hukum dari berbagai sumber hukum. Lihat Terry Hutchinson, ‘Doctrinal Research: Researching the Jury’ in Dawn Watkins and Mandy Burton (eds), Research Methods in Law (Routledge 2013).
29 Telaah yang dilakukan dengan memilih beberapa aspek penelitian yang telah disebutkan sebelumnya. Lihat Dyah Ochtorina Susanti and A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research) (Sinar Grafika 2018).
30 Khususnya pada pasal 4 tentang kriteria lingkungan dan keberlanjutan. Lihat UUD NRI 1945, [Pasal 33 Ayat 4].
yang  layak.  Maka  dari  itu,  implementasi  peraturan  berbasis  lingkungan  pada area lebih khusus perlu diwujudkan. Keadaan ini khususnya dapat dilihat dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang merupakan dasar hukum kegiatan ber-investasi di Indonesia. 31 Atas dasar tujuan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan, maka dalam undang-undang tentang penanaman modal di Indonesia perlu untuk memerhatikan konsep pembangunan berkelanjutan khususnya pemenuhan atas keadaan lingkungan yang baik bagi masyarakat. Cerminan atas tujuan pemenuhan kebutuhan atas keadaan lingkungan tertera pada pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa: kegiatan investasi didasarkan pada beberapa asas yang dua diantaranya adalah asas berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. 32 Perwujudan aturan yang merhatikan kedua asas tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki peraturan yang menjamin kegiatan eco-investment ,  yang  merupakan  investasi berbasis lingkungan yang berkelanjutan. 33 Keadaan ini dipermudah pula oleh berbagai peraturan yang digunakan untuk mengekang permodalan yang tidak ramah lingkungan serta mempermudah perizinan penanaman modal atas sumber daya yang dapat diperbarui. 34 Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa Indonesia secara hukum telah memerhatikan aspek lingkungan secara komprehensif.
Namun adanya tataran hukum tersebut tidak dapat menutup mata akan adanya fakta di lapangan, bahwa sebenarnya implementasi peraturan tersebut masih jarang terealisasi. Menurut salah satu penelitian yang dilakukan secara empiris, Indonesia masih memiliki insentif yang kecil terhadap keadaan lingkungan. 35 Inti yang patut diperhatikan pada hasil telaah empiris ini adalah bahwa pemegang modal di Indonesia,
31 Jika dikaitkan dengan pengertian investasi sebagai kegiatan menanam maka penanaman modal dan investasi memiliki arti yang sama. Lihat Hwang and Cheng (n 11).
32 ibid . [Pasal 3 Ayat 1].
33 Arti ini diperoleh dari sudut pandang dari ketentuan atas wawasan lingkungan. Lihat juga Ibid . [huruf g].
34 Muhammad Insa Ansari and Adi Hermansyah, ‘Dukungan Infrastruktur Hukum Dalam Pengembangan Green Investment Di Provinsi Aceh’ (2015) 17 Kanun Jurnal Ilmu Hukum 85.
35 Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kaitan positif antara investasi berbasis lingkungan atau eco-investment dengan keuntungan yang seharusnya diambil sebagai inisiatif diabaikan begitu saja. Lihat Rokhmawati and Gunardi (n 15).

## 374 Yudi Yasmin: Implementasi Kebijakan Eco-Investment
sebagai pihak yang berinvestasi terlihat mengabaikan isu emisi gas karbon atas kegiatan mereka dan malah berfokus pada pemaksimalan profit perusahaan. Keadaan ini menunjukkan bahwa peraturan yang ada tidak seimbang dengan implementasinya secara  langsung  pada  kegiatan  investasi  di  lapangan.  Selain  itu,  sektor  financial Indonesia, menurut data pada tahun 2015 menyatakan bahwa beberapa badan usaha masih di Indonesia masih tidak terlalu memandang isu tentang lingkungan secara baik. 36 Keadaan ini salah satunya disebabkan oleh ketidakpastian gerakan politik negara. Ketidakpastian ini menimbulkan pespektif bahwa eco-investment memiliki resiko  yang  sangat  tinggi.  Namun,  yang  menarik  adalah  keinginan  perusahaan terutama bank atas program investasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan sangat signifikan. Hal tersebut menjelaskan bahwa perbaikan sistem politik terutama regulasi diperlukan untuk menjamin kesejahteraan bisnis.
Ketidakseimbangan regulasi dan implementasi yang terjadi disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: harga atas karbon, subsidi atas tenaga fosil, biaya yang  tinggi  dan  keuntungan  yang  dihasilkan  dalam  jangka  waktu  yang  lama, resiko  teknologi,  serta  ketertarikan  pembiayaan. 37 Adanya faktor-faktor tersebut menggambarkan bahwa kekhawatiran yang dirasakan oleh Indonesia termasuk sebagai salah satu diantaranya. 38 Permasalahan tersebut dirasakan secara nyata oleh  negara-negara  berkembang  yang  masih  ingin  mendapatkan  profit  yang sebesar-besarnya demi membangun menuju negara yang maju. Paradigma yang berfokus  pada  profit  tanpa  adanya  kesadaran  terhadap  kelestarian  lingkungan
36 Berdasarkan survey yang dilakukan, 49 dari 68 bank menyatakan bahwa eco-investment merupakan sektor yang menjanjikan dalam area bisnis (sisanya tidak menyerahkan maupun menya- takan tidak efektif) dan 69% diantaranya merencanakan untuk memperluas jangkauan dari kegiatan ini. Dalam survey ini ada 4 bank yang benar-benar menyatakan secara jelas alasannya untuk tidak mempercayakan bisnis kepada gerakan eco-investment yang berkaitan dengan kepastian kesejahter- aan kerja yang dipengaruhi oleh gerakan politik yang tidak menentu. Lihat data selengkapnya di Ulrich Volz, ‘Towards a Sustainable Financial System in Indonesia’ (2015).
37 Faktor-faktor ini didasarkan pada pernyataan dari World Bank pada tahun 2010. Lihat Marian Catalin Voica, Mirela Panait and Irina Radulescu, ‘Green Investments - between Necessity, Fiscal Constraints and Profit’ (2015) 22 Procedia Economics and Finance 73.
38 Hal ini terkait dengan pernyataan APEC pada tahun 2012 yang lalu. Lihat juga Rokhmawa - ti and Gunardi (n 15).
merupakan suatu bentuk pelanggaran dalam HAM terhadap lingkungan. 39 Hal ini akan membahayakan kriteria HAM yang ada didalamnya seperti hak untuk hidup, kesehatan yang memadai, bekerja tanpa halangan, hak terbebas dari rasa takut,  dan  hak  untuk  hidup  yang  tercukupi;  yang  kesemuanya  adalah  bagian dari unsur kehormatan serta kebebasan setiap manusia. 40 Selain  itu,  pernyataan lembaga keuangan, terutama bank di Indonesia menunjukkan bahwa kekhawatiran akan  kesejahteraan  finansial  menjadi  problematika  dari  gerakan eco-investment . Keadaan ini mencerminkan bahwa pemenuhan terhadap kebutuhan atas lingkungan yang baik perlu untuk memandang kesejahteraan pembisnis. Keadaan ini berkaitan dengan, pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak yang juga merupakan salah satu bentuk perwujudan kepastian hukum sesuai dengan pasal ketentuan dalam dasar hukum tertinggi negara. 41 Kondisi pentingnya kriteria lingkungan memerlukan perhatian yang khusus terhadap perwujudan kesejahteraan masyarakat. Munculnya dua kriteria pemenuhan HAM yang muncul menggambarkan sifat antara pengaruh keadaan lingkungan terhadap manusia sangatlah erat.
Pemenuhan hak atas lingkungan yang sehat memerlukan suatu regulasi yang kuat di Indonesia. Pernyataan tersebut didukung dengan survey yang menunjukkan bahwa keinginan masyarakat dalam melakukan kegiatan eco- investment dilatarbelakangi oleh kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan. 42 Keadaan ini menunjukkan bahwa peranan peraturan perundang- undangan diperlukan untuk menggerakkan eco-investment di Indonesia sebagai investasi yang berorientasi lebih kepada penjaminan keadaan lingkungan yang
39 Amedeo Postiglione, ‘Human Rights and the Environment’ (2010) 14 The International Journal of Human Rights 524.
40 Pengaruh yang memunculkan urgensi atas pemenuhan hak-hak tersebut adalah fakta bah- wa perubahan iklim yang menjadi semakin nyata dan penyesuaian hukum perlu untuk terus dilaku- kan. Lihat Ibid ; dan juga Samvel Varvastian, ‘The Human Right to a Clean and Healthy Environ - ment in Climate Change Litigation’ (2019).
41 Unsur pekerjaan memerlukan suatu kelayakan yang selanjutnya merupakan salah satu bentuk HAM dalam konstitusi negara. Lihat UUD NRI 1945, [Pasal 27 Ayat 2 jo. Pasal 28E Ayat 1].
42 Data penelitian didapatkan secara langsung dengan survey dan analisis terhadap lima ma - cam variable yaitu : green investment , performa finansial, kepemilikan asing, profil industry, dan ukuran perusahaan. Lihat Anis Chariri and others, ‘Does Green Investment Increase Financial Per - formance? Empirical Evidence from Indonesian Companies’ (2018) 31 E3S Web of Conferences 5.

## Jurist-Diction Vol. 3 (1) 2020

## 376 Yudi Yasmin: Implementasi Kebijakan Eco-Investment
baik  di  masa  depan.  Namun  pada  tahap  implementasinya,  penerapan  peraturan tentang lingkungan masih menjadi permasalahan yang nyata pada sistem politik di Indonesia. Pernyataan tersebut didasarkan pada pelaksanaan sosialisasi hukum yang kurang efektif, kurangnya tenaga penegak hukum yang paham atas isu akan lingkungan, serta keengganan yang disebabkan oleh adat negara berkembang yang masih tidak dapat melepaskan kebiasaan lama yang sebenarnya berbahaya terhadap keadaan lingkungan. 43 Permasalahan iklim hukum di Indonesia memerlukan negara untuk hadir dan memberikan suatu revolusi pola pemikiran masyarakat lewat pembentukan peraturan perundang-undangan yang pro terhadap pembangunan berkelanjutan; dimana kemudian dengan adanya pembentukan peraturan tersebut, negara perlu menyeimbangkan aspek normatif serta praktisnya.

## Hak Atas Kota Sebagai Perlindungan dan Pemenuhan HAM
Kesejahteraan suatu negara di mulai dari bagaimana negara tersebut membangun desa dan kotanya. Kota merupakan wilayah dengan potensi kekayaan dan  perkembangan,  baik  secara  ekonomi,  politik,  budaya,  dan  lingkungan  yang beragam. 44 Bertukarnya hal baru dan inovasi dimulai dari perkotaan. Gaya dan cara hidup suatu masyarakat perkotaan menentukan ciri khas berhubungan antar sesama dalam suatu negara. Gemerlapnya perkotaan memancing orang berduyun- duyun datang ke kota untuk mencari sesuap nasi dan pengharapan supaya hidupnya bisa  sedikit  naik  kelas.  Kecenderungan  konsentrasi  kekuasaan,  pendapatan,  dan aksesibilitas menjadi masalah utama di perkotaan. 45 Permasalahan paling mendasar yang terjadi di perkotaan ialah kemiskinan yang menyebabkan kesenjangan
43 Pendekatan yang dilakukan dalam mengidentifikasi masalah hukum ini dilakukan dengan berbasis pada hukum lingkungan. Lihat Fauzan Khairazi and others, ‘Protection of the Right to a Good Environment and Healthy in Indonesia’ (2017) 57 Journal of Law, Policy and Globalization 137.
44 Sofie Viborg Jensen, ‘Human Rights Cities: Local Governance or a Way of Life?’ (Lund University 2018).
45 Somwrita Sarkar, ‘Urban Scaling and the Geographic Concentration of Inequalities by City Size’ (2018) 0 Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science 2.
sosial hingga kesenjangan ekonomi. 46 Peningkatan urbanisasi dari tahun ke tahun ditambah dengan privatisasi kesejahteraan publik mendukung dan berkontribusi dalam kerusakan lingkungan dan kerentanan bencana alam. 47 Sistem pemerintahan perkotaan yang kurang memedulikan lingkungan serta regulasi yang minim turut serta menggerus kelestarian lingkungan. Ditambah, berbagai kepentingan politik dan oligarki semakin menggerogoti bahkan mengais sumber daya alam suatu kota, mengancam tingginya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan.
Gagasan  tentang  bagaimana  membangun  kota  yang  inklusif,  adil,  dan mudah diakses muncul sebagai hak asasi manusia. Didasarkan pada Universal Declaration  of  Human  Rights dan New  Urban  Agenda dikenal sebuah istilah ‘hak  di  kota’  serta  ‘hak  atas  kota’. 48 Hal ini ditujukan untuk mewadahi ruang aspirasi yang menanamkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ketika di tahun 2016 sebanyak 54,4% populasi dunia tinggal di kota, berbagai pemukiman dan segala hal berkaitan dengan perekonomian tumbuh subur. 49 Maka,  menjadi sebuah urgensitas yang mendesak terpenuhinya hak di kota dan hak atas kota. Pemenuhan atas hak atas kota mewujudkan kota yang berkomitmen untuk melindungi,  memenuhi,  dan  menerapkan  hak  asasi  manusia.  Bentuk  konkret dari hal tersebut ialah ketika masyarakat menikmati serta berkontribusi dalam
46 Rory  Hearne,  ‘Realising  the  “Right  to  the  City”:  Developing  a  Human  Rights  Based Framework for Regeneration of Areas of Urban Disadvantage’ (2013) 5 International Journal of Law in the Built Environment 172.
47 Salah satunya adalah transboundary haze pollution sebagai akibat dari penggunaan bahan bakar fossil yang berlebih demi pembangunan. Lihat Budi Winarno, ‘The Value of International Regime and Global Environmental Crisis’ (2017) 6 Jurnal Hubungan Internasional 81.
48 Barbara Oomen and Elif Durmus, ‘Cities and Plural Understandings of Human Rights: Agents, Actors, Arenas’ (2019) 51 The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law 148.
49 Tina Kempin Reuter, ‘Human Rights and the City: Including Marginalized Communities in Urban Development and Smart Cities’ (2019) 18 Journal of Human Rights 2.and it is referred to as “right to the city” or “rights in the city.” This article discusses how human rights relate to the city and its inhabitants, examines the meaning of the right to the city and human rights in the city in today’s urban environment, and deliberates how to transform cities into spaces that reflect fundamental hu - man rights principles. By looking at the situation of marginalized groups in cities, the article focuses on the questions of how to build inclusive, fair, and accessible cities and how to eliminate inequal - ities seen in urban communities. Because technology is often cited as one way to foster integration of marginalized communities, special attention will be given to the smart city and the opportunities and challenges presented by information and communication technologies (ICTs).

## Jurist-Diction Vol. 3 (1) 2020

## Yudi Yasmin: Implementasi Kebijakan Eco-Investment
kehidupan perkotaan dengan segala keuntungan dan pelayanan. 50 Hak atas kota lebih dari sekedar kebebasan untuk mengakses sumber daya kota dan kesadarannya perlu ditanamkan di kalangan masyarakat kota di Indonesia. Masyarakat kota berhak ikut ambil bagian dalam penentuan ke arah mana pembangunan suatu kota akan dilakukan. Hal itu ditujukan sebagai wujud agar masyarakat kota nyaman tinggal di kotanya sebagai tempat tinggal sekaligus wadah dalam melangsungkan kehidupan sehari-hari.
Menurut Lefebvre, hak atas kota berarti hak untuk hidup dalam masyarakat. 51
Dimana,  setiap  orang  bebas  untuk  memenuhi  keinginan  mereka  sendiri.  Hal itu  menjadi  perlu,  maka  semua  perlu  dijaminnya  hak  atas  kota.  Hak  atas  kota terdiri atas dua hak utama yaitu, hak atas pemantasan kota dan partisipasi. 52 Hak pemantasan kota dimaksudkan sebagai hak masyarakat untuk memanfaatkan ruang-ruang kota untuk melangsungkan kehidupan sehari-hari dan kegiatan lainnya.  Lalu,  hak  partisipasi  ialah  hak  peran  serta  masyarakat  dalam  proses pembuatan kebijakan dalam berbagai kebutuhan ruang-ruang kota. Kedua hak utama pada hak atas kota tersebut merupakan representasi seluruh masyarakat perkotaan, bukan justru dimiliki dan dikuasai oleh sekelompok orang tertentu.
Maka, demi mengakomodasi itu dibuatlah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengatur dan menata kota. Pembuatan RTRW yang terdapat baik di pusat dan daerah menjadi patokan dalam perencanaan pembangunan. 53 RTRW yang telah disepakati membutuhkan modal yang tidak sedikit, baik biaya dan proses yang panjang. Evaluasi pelaksanaan RTRW merupakan hal yang dapat menjadi bahan diskusi menarik. Hal itu dikarenakan implementasi pembangunan berdasarkan
50 Hak atas kota dapat berbentuk pemenuhan hak warga atas pembangunan serta penikmatan kehidupan secara progresif. Lihat Muhammad Nurkhoiron, ‘Mengembangkan Kota HAM Di Indo - nesia: Peluang Dan Tantangannya’ (2017) 4 Jurnal Pemikiran Sosiologi 132.
51 Mark Purcell, ‘Possible Worlds: Henri Lefebvre and the Right to the City’ (2014) 36 Jour - nal of Urban Affairs 151.
52 Partisipasi akan sekaligus menimbulkan pemantasan atas kondisi keberadaan mereka sendiri. Lihat ibid .
53 Ruslan  Wirosoedarmo,  Jhohanes  Bambang  Rahadi  Widiatmono  and  Yoni  Widyoseno, ‘Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Berdasarkan Daya Dukung Lingkungan Berbasis Kemam - puan Lahan’ (2014) 34 AGRITECH 464.
RTRW menjadi masalah klasik diakibatkan lemahnya penegakan hukum. 54
Ruang publik menjadi tempat yang berfungsi sebagai ruang berlangsungnya kegiatan masyarakat. 55 Diperlukan sarana prasarana yang mapan dalam menunjang kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Hal itu perlu untuk membantu manusia dalam mendapatkan kenyamanan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusianya. Ruang publik merupakan kawasan yang menonjol dalam pertumbuhannya. 56
Beragam aktivitas dilakukan keseharian di kawasan tersebut, baik perekonomian, pendidikan, budaya, rekreasi, hingga pemerintahan. Kehidupan sosial yang tertata baik  akan  menunjang  produktifitas  dan  peningkatan  taraf  hidup  masyarakat  itu sendiri. Setidaknya, ruang bagi publik memiliki 3 nilai yang perlu untuk dipenuhi, yakni responsif, demokratis, dan bermakna. 57 Akan tetapi, terjadi privatisasi ruang publik. Hal ini menjadi masalah yang perlu diperbaiki pada setiap sistem perkotaan khususnya di Indonesia. 58
Ruang-ruang publik yang terdapat di kota harus dimanfaatkan dengan memprioritaskan kepentingan sosial. 59 Sebagaimana tujuan utamanya, kota harus melaksanakan fungsi sosial. Penjaminan atas penghuni dan sumber daya yang terdapat di kota sangatlah diperlukan. Pengembangan akses untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan hidup menjadi perlu. 60 Hal mendasar dalam menjaga kelangsungan manusia beraktivitas keseharian ialah
54 Lemahnya penegakkan hukum yang ada diakibatkan oleh kurangnya keselarasan aturan hukum antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang menghambat koordinasi wilayah. Li- hat Ahmad Jazuli, ‘Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan’ (2017) 6 Jurnal RechtsVinding 274.
55 Ruang tersebut digunakan sebagai media dalam membentuk identitas setiap orang. Lihat Nurkhoiron (n 50).[124].
56 Hal tersebut didasari oleh sifat kota sebagai lingkungan bersama yang mengangkat derajat manusia secara individu maupun kolektif. Lihat pula ibid. [145]. 57 Edi Purwanto, ‘Privatisasi Ruang Publik dari Civic Centre menjadi Central Business Dis - trict (Belajar dari kasus Kawasan Simpang Lima Semarang)’ (2014) 16 Jurnal Tataloka 156–157.
58 Eka Adhitya  Hari  Putra,  ‘Pengaruh  Privatisasi  Ruang  Terbuka  Publik  Taman  Tabanas Gombel Semarang terhadap Tingkat Kenyamanan Pengunjung’ (2014) 3 Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota) 449.
59 Ana Sugranyes and Charlotte Mathivet, ‘Cities for All: Articulating the Social-Urban Ca - pacities’ in Ana Sugranyes and Charlotte Mathivet (eds), Cities for All: Proposals and Experiences towards the Right to the City (2nd edn, Habitat International Coalition (HIC) 2011).[14].
60 Joe Painter, ‘Urban Citizenship and Rights to the City’ (2005).[19].

## 380 Yudi Yasmin: Implementasi Kebijakan Eco-Investment
perlindungan terhadap lingkungan hidup. Menjadi suatu hal yang mendesak untuk  mengadopsi  langkah-langkah  menata  perkotaan,  pencegahan  pencemaran, konservasi energi, hingga perlindungan daerah hijau. Pengembangan, perencanaan, regulasi, dan manajemen lingkungan perkotaan perlu untuk menjamin keseimbangan pembangunan perkotaan dan perlindungan alam.

## Kesimpulan
Pembahasan yang telah dilakukan telah menarik suatu poin penting antara hubungan  kebijakan  investasi,  HAM,  dan  perkotaan.  Pemenuhan  hak  atas  kota sebagai wujud perlindungan HAM membutuhkan tuntutan-tuntutan yang perlu diwujudkan. 61 Urgensi penghidupan yang layak atas lingkungan yang bersih dan sehat merupakan poin penting. Pengembangan kebijakan eco-investment merupakan suatu gerakan yang dapat menjadi solusi pemenuhan tersebut. Tentu dengan adanya gerakan  ini,  permintaan  akan  kebersihan  lingkungan,  energi  terbarukan,  dan pencegahan pencemaran yang merupakan suatu keinginan bersama dimungkinkan untuk tercapai. 62 Tuntutan  untuk  menjamin  keseimbangan  pembangunan  kota dengan perlindungan alam atau lingkungan hidup tidaklah terpisah hanya fokus pada lingkungan saja. Tak hanya dalam visi misi kota yang diwujudkan dengan RTRW  daerah,  meski  akomodasi  perlindungan  lingkungan  telah  tersedia,  perlu adanya kajian yang mempertanyakan kelangsungannya. Keadaan ini menciptakan suatu kondisi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat. Maka inovasi mengenai kelangsungan pemberdayaan lingkungan pada akhirnya memunculkan perspektif HAM atas pemenuhan keadaan lingkungan yang baik bagi setiap manusia. 63 Dalam hal ini, yang patut menjadi perhatian ialah pergerakan arah pelestarian lingkungan lewat investasi berbasis lingkungan yang berkelanjutan.
61 Reuter (n 49).[15].
62 Stephen Tully, ‘The Human Right to Access Clean Energy’ (2008) 3 Journal of Green Building 146.
63 Rebecca M Bratspies, ‘Reasoning Up to Human Rights: Environmental Rights as Cus - tomary International Law’ in John Knox and Ramin Pejan (eds), The Human Right to a Healthy Environment (2018) [1].

## Jurist-Diction Vol. 3 (1) 2020
Pandangan dan cita-cita masa depan dipertaruhkan demi dunia yang lebih baik ke depannya. Komitmen atas upaya menjaga kelestarian dan kelangsungan lingkungan hidup yang baik harus ada dan menjadi fokus perhatian setiap pihak. 64 Industrialisasi  dan  perkembangan  perekonomian  di  era  industri  4.0  saat ini memerlukan suatu gerakan yang berbasis lingkungan. Pembangunan ekonomi hampir terjadi di setiap negara termasuk Indonesia sebagai salah satu negara berkembang. 65 Hal itu menyebabkan ranah investasi atau penanaman modal menjadi minat negara-negara di dunia entah itu yang maju maupun berkembang. Perhatian pemerintah dalam memajukan pemenuhan atas lingkungan perlu dimajukan dan menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pekerjaan sekaligus menjaga kualitas lingkungan. 66 Dalam mewujudkan kota yang maju dibutuhkan infrastruktur yang tak mudah dan murah. Maka, menjawab kebutuhan itu proyek infrastruktur harus dibangun oleh korporasi internasional melalui sistem yang menekankan pemenuhan HAM khususnya atas pekerjaan dan lingkungan yang baik.
Pollution  haven atau surga polusi merupakan akibat negatif atas investasi asing langsung. Hal ini terjadi dikarenakan lemahnya regulasi dalam perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup atas efek perekonomian berupa industrialisasi. 67 Komponen pengelolaan pencemaran jarang masuk atau hanya sebagian  kecil  pada  tiap  industri.  Tentu  hal  ini  berdampak  pada  kerusakan lingkungan akibat pencemaran. Sebagai langkah memperkecil biaya produksi industri atau perusahaan, mereka rela mengorbankan upaya pelestarian lingkungan. Fenomena  ini  perlu  untuk  dituntaskan,  karena  jika  terbiarkan  akan  semakin menggerogoti keadaan lingkungan. Implementasi hukum menjadi hal yang wajib dilakukan, ditambah perkembangan dunia global yang pesat perkembangan hukum
64 Boyle (n 23).
65 Rokhmawati and Gunardi (n 15).
66 Anis Chariri and others (n 42).
67 Matthew A Cole, ‘Trade, the Pollution Haven Hypothesis and the Environmental Kuznets Curve: Examining the Linkages’ (2004) 48 Ecological Economics 79.

## Yudi Yasmin: Implementasi Kebijakan Eco-Investment
perlu mengimbangi situasi perkembangan teknologi yang ada. 68 Tentu, kesadaran pengelolaan perekonomian haruslah ramah terhadap lingkungan. Kesadaran dan kepatuhan serta kepedulian itu akan mendorong terselenggarannya sistem perekonomian yang mapan dan banyak berdampak positif. Ditambah, upaya-upaya investasi berbasis lingkungan yang baru-baru ini didengungkan nampaknya akan menjawab kebutuhan dan tuntutan zaman yang semakin maju. 69 Adanya penerapan kebijakan hukum yang mendorong gerakan ini perlu dilakukan agar tercipta suatu harmonisasi yang selanjutnya dapat menciptakan suatu stabilitas pemenuhan HAM pada setiap manusia. 70

## Daftar Bacaan Buku
Bratspies R M, ‘Reasoning Up to Human Rights: Environmental Rights as Customary International Law’ in John Knox and Ramin Pejan (eds), The Human Right to a Healthy Environment (2018).
Jensen  SV,  ‘Human  Rights  Cities:  Local  Governance  or  a Way  of  Life?’  (Lund University 2018).
Orsato RJ, Sustainability Strategies: When Does It Pay to Be Green? (Palgrave Mancmillan 2009).
Painter J, ‘Urban Citizenship and Rights to the City’ (2005).
Programme  UNE,  ‘Delivering  the  Green  Economy  through  Financial  Policy’ (2014).
Sugranyes  A  and  Mathivet  C,  ‘Cities  for  All:  Articulating  the  Social-Urban
68 Pandangan ini disampaikan pada acara Seminar Nasional “Membangun Konstruksi Hu - kum Ideal dalam Menyikapi Permasalahan Penataan Legislasi 4.0. di Indonesia” di Universtitas Jember pada tanggal 9 November 2019 oleh Dosen Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Air - langga, Herlambang P Wiratraman, ‘Bila Perkembangan Teknologi Lebih Cepat Daripada Hukum?: Mempertimbangkan Strategi Penataan Legislasi’ (2019).
69 Pandangan ini disampaikan pada acara Seminar Nasional “Membangun Konstruksi Hu - kum Ideal dalam Menyikapi Permasalahan Penataan Legislasi 4.0. di Indonesia” di Universtitas Jember pada tanggal 9 November 2019 oleh Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Univer - sitas Jember, Bayu Dwi Anggono, ‘Respon Legislasi Atas Era 4.0’ (2019).

## Jurist-Diction Vol. 3 (1) 2020
Capacities’ in Ana Sugranyes and Charlotte Mathivet (eds), Cities for All: Proposals and Experiences towards the Right to the City (2nd edn, Habitat International Coalition (HIC) 2011).
Varvastian S, ‘The Human Right to a Clean and Healthy Environment in Climate Change Litigation’ (2019).
Volz U, ‘Towards a Sustainable Financial System in Indonesia’ (2015).
Zaidun M, ‘Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia Suatu Tantangan Dan Harapan’ (2008) 2.

## Jurnal
Ansari M I  and  Hermansyah  A,  ‘Dukungan  Infrastruktur  Hukum  Dalam Pengembangan Green Investment Di Provinsi Aceh’ (2015) 17 Kanun Jurnal Ilmu Hukum 85.
Barry  NP,  ‘The  Philosophy  of  The  Welfare  State’  (1990)  4  Critical  Review: A Journal of Politics and Society 547.
Bose S and Springstell A, ‘The Value and Current Limitations of ESG Data for the Security Selector’ (2017) 8 Journal of Environmental Investing 66.
Boyle  A,  ‘Human  Rights  and  the  Environment:  Where  Next?’  (2012)  23  The European Journal of International Law 622.
Chariri A  and  others,  ‘Does  Green  Investment  Increase  Financial  Performance? Empirical  Evidence  from  Indonesian  Companies’  (2018)  31  E3S  Web  of Conferences 5.
Cole MA, ‘Trade, the Pollution Haven Hypothesis and the Environmental Kuznets Curve: Examining the Linkages’ (2004) 48 Ecological Economics 79.
Ganda  F,  Ngwakwe  CC  and  Ambe  CM,  ‘Profitability  as  a  Factor  That  Spurs Corporate Green Investment Practices in Johannesburg Stock Exchange (Jse) Listed Firms’ (2015) 13 Managing Global Transitions 233.
Hamlin A, ‘The Idea of Welfare and the Welfare State’ (2008) 8 Public Finance and Management 108.
Hearne R, ‘Realising the “Right to the City”: Developing a Human Rights Based Framework  for  Regeneration  of  Areas  of  Urban  Disadvantage’  (2013)  5 International Journal of Law in the Built Environment 172.

## 384 Yudi Yasmin: Implementasi Kebijakan Eco-Investment
Hwang M and Cheng JFL, ‘Definition of “‘Investment’” A Voice from the Eye of the Storm’ (2011) 1 Asian Journal of International Law 100.
Jazuli  A,  ‘Penegakan  Hukum  Penataan  Ruang  Dalam  Rangka  Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan’ (2017) 6 Jurnal RechtsVinding 274.
Khairazi F and others, ‘Protection of the Right to a Good Environment and Healthy in Indonesia’ (2017) 57 Journal of Law, Policy and Globalization 137.
Melville LG, ‘Economic Welfare’ (1939) 49 The Economic Journal 552.
Nurkhoiron  M,  ‘Mengembangkan  Kota  HAM  Di  Indonesia:  Peluang  Dan Tantangannya’ (2017) 4 Jurnal Pemikiran Sosiologi 132.
Oomen  B  and  Durmus  E,  ‘Cities  and  Plural  Understandings  of  Human  Rights: Agents,  Actors,  Arenas’  (2019)  51  The  Journal  of  Legal  Pluralism  and Unofficial Law 148.
Postiglione A, ‘Human Rights and the Environment’ (2010) 14 The International Journal of Human Rights 524.
Purcell M, ‘Possible Worlds: Henri Lefebvre and the Right to the City’ (2014) 36 Journal of Urban Affairs 151.
Purwanto E, ‘Privatisasi Ruang Publik Dari Civic Centre Menjadi Central Business District (Belajar Dari Kasus Kawasan Simpang Lima Semarang)’ (2014) 16 Jurnal Tataloka 156.
Putra EAH, ‘Pengaruh Privatisasi Ruang Terbuka Publik Taman Tabanas Gombel Semarang Terhadap Tingkat Kenyamanan Pengunjung’ (2014) 3 Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota) 449.
Reuter TK, ‘Human Rights and the City: Including Marginalized Communities in Urban Development and Smart Cities’ (2019) 18 Journal of Human Rights 2.
Rokhmawati A and Gunardi A, ‘Is Going Green Good for Profit? Empirical Evidence from Listed Manufacturing Firms in Indonesia’ (2017) 7 International Journal of Energy Economics and Policy 181.
Ruggie  JG,  ‘Business  and  Human  Rights:  The  Evolving  International  Agenda’
(2011) 101 The American Journal of International Law 837.
Sarkar  S,  ‘Urban  Scaling  and  the  Geographic  Concentration  of  Inequalities  by City Size’ (2018) 0 Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science 2.

## Jurist-Diction Vol. 3 (1) 2020
Sweify MF, ‘Investment-Environment Disputes: Challenges and Proposals’ (2016) 14 DePaul Business & Commercial Law Journal 133.
Tully S, ‘The Human Right to Access Clean Energy’ (2008) 3 Journal of Green Building 146.
Voica MC, Panait M and Radulescu I, ‘Green Investments - between Necessity, Fiscal Constraints and Profit’ (2015) 22 Procedia Economics and Finance 73.
Winarno B, ‘The Value of International Regime and Global Environmental Crisis’ (2017) 6 Jurnal Hubungan Internasional 81.
Wirosoedarmo R, Widiatmono JBR and Widyoseno Y, ‘Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  Berdasarkan  Daya  Dukung  Lingkungan  Berbasis  Kemampuan Lahan’ (2014) 34 AGRITECH 464.

## Hearing
Anggono B D, ‘Respon Legislasi Atas Era 4.0’ (2019). Disampaikan pada acara: Seminar Nasional “Membangun Konstruksi Hukum Ideal dalam Menyikapi Permasalahan Penataan Legislasi 4.0. di Indonesia” di Universtitas Jember (9 November 2019).
Wiratraman HP, ‘Bila Perkembangan Teknologi Lebih Cepat Daripada Hukum?: Mempertimbangkan Strategi Penataan Legislasi’ (2019). Disampaikan pada acara:  Seminar  Nasional  “Membangun  Konstruksi  Hukum  Ideal  dalam Menyikapi Permasalahan Penataan Legislasi 4.0. di Indonesia” di Universtitas Jember (9 November 2019).

## Perundang-undangan

## Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor  82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
Undang-Undang  Nomor.  25 Tahun  2007 Tentang  Penanaman  Modal  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor  67,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--