Vol. 4 No. 4 (2024) https://doi.org/10.35877/454RI.daengku2644

## Analysis of the Crime of Sexual Intercourse Committed by Minors (Case Study of Verdict Number 25/PID.SUS-ANAK/2023/PN.KOT)

## Dinda Chairunissa Utomo
Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta 12110, Indonesia

## Abstract
As regulated by Law Number 11 of 2012, juvenile offenders who commit the crime of intercourse with minors are still subject to legal proceedings, which begin with investigation, prosecution, and court examination using the juvenile criminal justice system. This  research  aims  to  determine  whether  the  judge's  considerations  in  sentencing  the  juvenile  in  case  number  25/Pid.Sus- Anak/2023/PN.Kot are in accordance with the applicable laws. This normative juridical research emphasizes library research. This means  studying  and  investigating  primary  and  secondary  legal  sources  obtained  from  legal  materials  or  sources  used  in  legal research.  The  research  method  applied  is  descriptive,  aiming  to  describe  the  conditions  or  phenomena  at  a  specific  location  and time. The legal sources used include primary and secondary legal materials. Based on the author's research, the considerations of the panel of judges in case number 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kot are in accordance with the applicable laws. The panel of judges has also taken into account the verdict through juridical, sociological, and philosophical aspects.
Keywords: Child, Sexual Intercourse, Criminal Act.

## 1. Introduction *
Begitu banyak masalah hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak. Kejahatan seksual terhadap anak menjadi satu  dari  sekian  banyak  kriminalitas  yang  sudah  banyak  terjadi  di  negara  Indonesia.  "Seks"  ialah  etimologi  dari seksualitas.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  seks  didefinisikan  sebagai:  jenis  kelamin,  hal-hal  yang berhubungan dengan alat kelamin, seperti senggama, berahi; seksualitas sendiri didefinisikan sebagai ciri, sifat, atau peranan  seks,  dorongan  seks,  dan  kehidupan  seks.  Umumnya,  pelaku  dalam  kasus  persetubuhan  adalah  remaja  pria yang  secara  fisik  lebih  kuat  daripada  wanita,  sedangkan  korban  biasanya  adalah  wanita,  yang  lebih  rentan  dalam menjaga keselamatan diri (Zulfikri et al., 2020).
Terdapat  hubungan  kausal  antara  kekerasan  dan  ketidakberdayaan  perempuan,  sifat  lemah  yang  sering  dikaitkan kepada  wanita  membuat  resiko  persetubuhan  muncul.  Oleh  karena  itu,  perlakuan  memaksa  dengan  menggunakan kekerasan  fisik  maupun  psikis  dan  ancaman  kekerasan  adalah  dasar  dari  persetubuhan.  Berdasarkan  hal  tersebut persetubuhan anak termasuk dalam kejahatan kekerasan seksual.
Pengaturan  ini  dalam  UU  Perlindungan  Anak  meningkatkan  tingkat  kejahatan  persetubuhan  terhadap  anak,  bahkan jika dilakukan melalui tipu daya, serentetan kepalsuan, atau untuk mendorong anak untuk masuk ke dalam kategori kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam pasal 473 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang  KUHP  pun  dijelaskan  bahwa  seseorang  yang  membujuk  atau  bahkan  mengancam  seorang  anak  untuk melakukan persetubuhan dengannya merupakan sebuah tindak pidana kekerasan seksual.
Tindakan  kekerasan  melibatkan  perilaku  yang  ditujukan  kepada  seseorang  tanpa  persetujuan  atau  dengan  memaksa individu  lain  untuk  menuruti  keinginan  pelaku.  Menurut  Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO),  kekerasan  seksual mencakup  setiap  perilaku  yang  berkaitan  dengan  aktivitas  seksual,  upaya  untuk  melakukan  aktivitas  seksual, komentar seksual, atau praktik pemaksaan seksual lainnya (Simanjuntak, 2022).
Banyak kejahatan seksual terhadap anak, entah pelakunya adalah dewasa maupun anak juga, yang secar afisik tidak menarik seperti orang dewasa, berakibat rusaknya akhlak para calon pemimpin bangsa (Dewi et al., 2019). Berbagai
* Corresponding author.
E-mail address : dchairunissa08@gmail.com
studi  dan  laporan  menunjukkan  bahwa  anak  muda,  terutama  perempuan  muda  dan  anak  perempuan,  sering mengalami  pelecehan  seksual  saat  memakai  seragam  sekolah,  di  jalanan,  atau  dalam  lingkungan  lainnya  bahkan terjadinya persetubuhan dengan paksaan antara anak dengan pelakunya anak juga.
Bahaya utama dari zaman globalisasi yang selalu cepat berubah tanpa halangan teknologi dan tersedia untuk semua orang,  termasuk  anak-anak.  Hal  ini  sangat  mempengaruhi  perkembangan  dan  cara  anak  berpikir  di  masa  depan. Anak-anak  yang  mungkin  menjelma  sebagai  korban  pencabulan  atau  sasaran  kekerasan  seksual  tidak  menutup kemungkinan bahwa anak-anak yang melakukan kejahatan akan melanggar standar kesusilaan dan kesopanan tersebut (Widyanie & Edi Setiadi, 2022).
Pada zaman teknologi informasi modern, anak-anak sering kali membuat  kesalahan atau bahkan melanggar hukum. Hal  ini  disebabkan  oleh  berbagai  faktor  eksternal,  seperti  kurangnya  pemahaman  terhadap  substansi  sosial  dan ekonomi;  pesatnya  perkembangan  globalisasi  dalam  mudahnya  akses  mendapatkan  informasi  serta  keterbukaan segala bidang ilmu pengetahuan dan imbasnya kepada lifestyle masyarakat (Senewe et al., 2022).
Pelecehan seksual kepada anak di bawah umur merupakan tindak pidana yang melibatkan unsur hukum jika korban atau pelakunya berusia di  bawah 18 tahun.  Menurut catatan Komisi  Perlindungan Anak  Indonesia (KPAI), terdapat 6.006  kasus  kekerasan  anak,  termasuk  pelecehan  seksual  dan  pemerkosaan,  di  Indonesia  pada  tahun  2020.  Kasus- kasus  ini  mengikutsertakan  para  buah  hati  entah  sebagai  pelaku  kejahatan  atau  lebih  parahnya  lagi  menjadi  korban yang tidak bersalah (Senewe et al., 2022). Bahkan sering kali kasus tersebut menjurus kepada persetubuhan.
Kejahatan  seksual  terhadap  anak  terjadi  dalam  interaksi  antara  anak  dengan  orang  dewasa  atau  sesama  anak.  Anak menjadi  sasaran  pelaku  untuk  menyalurkan  rangsangan  seksualnya  kepada  korban  atau  pihak  lain.  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  khususnya  dari  pasal  281  hingga  pasal  299,  mengatur  kejahatan  yang  mencakup pelanggaran kesusilaan terkait masalah seksual.  Tindakan seksual  yang ditunjukkan secara lisan, isyarat, atau visual disebut sebagai pelecehan seksual. Banyak berita di televisi atau media sosial yang mengangkat isu kejahatan seksual terhadap  anak-anak,  yang  sering  terjadi  setiap  hari.  Kekerasan  seksual  terhadap  anak-anak,  baik  laki-laki  maupun perempuan,  harus  dihentikan  karena  akan  berdampak  buruk  pada  masa  depan  anak,  moral,  dan  batin  mereka  juga terancam jika mengalami kekerasan seksual tersebut.
Kejahatan seksual terhadap anak melanggar hukum dan langsung mencederai anak secara fisik maupun psikologis.
Sodomi, pencabulan, incest, catcalling, atau bahkan pemerkosaan atau persetubuhan terhadap anak adalah beberapa contoh  pelecehan  seksual  terhadap  anak.  Selain  itu,  sebagian  besar  pelaku  kriminalitas  tersebut  kepada  anak  justru manusia yang hidup di lungkungan terdekat,  yang seharusnya membuat anak merasa aman dan aman, tetapi mereka malah membuat anak takut dan trauma (Santoso, 2022).
Menurut UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1  anak dibawah umur adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dalam pasal tersebut menyatakan; “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dalam studi hukum, usia individu dijadikan patokan untuk menilai apakah seseorang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh sebab itu, fokus penelitian  ini  lebih  pada  batasan  usia  dalam  memahami  konsep  anak.  Pemahaman  tentang  anak  mengalami  variasi dalam  perkembangan  secara  umum.  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia  menyebut  bahwa  "anak"  adalah  anak  kecil. Menurut  sumber  lain,  anak  adalah  manusia  muda  yang  sedang  membentuk  identitas  diri  dan memiliki  kondisi  jiwa yang sangat rentan, sehingga sangat mudah terpengaruh oleh lingkungannya (Mohd. Yusuf D.M. et al., 2022).
Kehadiran buah hati adalah anugerah dari sang Pencipta, sehingga memiliki martabat yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi  karena  mereka  dilahirkan  dengan  keterbatasan,  sehingga  mereka  menginginkan  orang  lain  untuk membantu mereka mengembangkan kemampuan mereka di kemudian hari. Karena sang buah hati adalah  para calon pemimpin bangsa ini yang akan membawa baktera kenegaraan denga nilai nilai budi pekerti luhur sehingga menjadi tumpuan membawa negara ini menjadi generasi emas 2045 (Widyanie & Edi Setiadi, 2022).
Menurut  UUD  NKRI  1945),  negara  bertanggung  jawab  untuk  menjamin  hak  anak  dalam  hal  kelangsungan  hidup, pertumbuhan,  dan  perkembangan,  serta  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Kekerasan  seksual  kepada buah hati merupakan fenomena baru  yang muncul  akibat derasnya arus kemajuan globalisasi  yang  tak terhindarkan sehingga dapat memudahkan segala keterbukaan akses informasi baik yang bersifat umum maupun pribadi. Ini adalah ancaman  serius  yang  semakin  meningkat  dan  dapat  merusak  kehidupan  serta  perkembangan  anak,  mengganggu kehidupan sosial bermasyarakat (Kayowuan Lewoleba & Helmi Fahrozi, 2020).
Akibat  kekerasan  seksual,  anak   menderita,  emosi,  depresi,  kehilangan  nafsu  makan,  menarik  diri,  sulit  tidur,  sulit konsentrasi  di  sekolah,  nilai  buruk,  dan  tidak  mampu  menulis  pelajaran  ikut.  Topik  permasalahan  yang  seringkali
dihadapkan kepada remaja dan menimbulkan permasalahan kepada lingkungan sekitar adalah perbuatan seksual yang tidak pantas. Selain itu, pengaruh negatif lingkungan pornografi seperti banyaknya beredar hal hal berbau porno, baik itu dalam bentuk layar lebar, gambar dua dimensi ataupun terselip dalam buku ataupun komik yang banyak tersebar di  lingkungan.  Hal  itu  menjadi  faktor  resiko  munculnya  tindak   pidana  seksual.  Hal  ini  memungkinkan  anak-anak untuk terinspirasi dan mempengaruhi pemirsanya. Oleh karena itu, banyak sekali penyimpangan seksual yang terjadi di kalangan remaja (Santoso, 2022).
Menurut Ariant Putratama Rajagukguk, kekerasan seksual mengacu pada setiap tindakan yang melanggar kesusilaan atau  amoralitas.  Contoh:  Berciuman,  menyentuh  perut,  menyentuh  payudara,  dll.  Menurut  Ramintan,  tindak kekerasan seksual tidak hanya mencakup perlakuan yang merusak moral dan asas susila, namun juga perbuatan yang melanggar moral terhadap  tubuh sendiri, tubuh orang lain, atau terhadap dirinya (Rajagukguk et al., 2023).
Menurut  Mega  Fadhillah  Chaidir  dan  Hana  Faridah  mengatakan  peristiwa  kriminalitas  berupa  tindak  pidana kejahatan  seksual  pada  buah  hati  menunjukkan  lemahnya  penegakkan  hukum  kepada  para  anak  anak  bangsa Indonesia.  Padahal,  hal  ini  menyoroti  bahwa  keadaan  anak  yang  belum   mandiri  dan  masih  membutuhkan perlindungan  orang tua, wali, atau walinya juga memerlukan kehadiran negara ketika terjadi tindak pidana kekerasan seksual (Chaidir et al., 2021).
Mengacu pada narasi motif kerangka yang sudah penulis jabarkan, penulis mengambil rumusan masalah dalam topik penelitian ini yaitu: “Apakah pertimbangan hakim dalam putusan nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kot sudah sesuai dengan  Undang-undang  yang  berlaku?”.  Maka  didapatkan  sebuah  tujuan  utama  dalam  penelitian  ini  yang  telah diperinci  dengan  pokok  bahasan  berikut  yaitu,  apakah  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  hukuman  bagi  Anak dalam  putusan  nomor  25/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kot  sudah  sesuai  dengan  Undang-undang  yang  berlaku.  Penelitian ini  tidaklah  sama  dengan  penelitian-penelitian  terdahulu  karena  penelitian  ini  berfokus  pada  bagaimana  penerapan hukuman  bagi  pelaku  kejahatan  persetubuhan  pada  anak  yang  dimana  pelaku  adalah  seorang  anak  yang  masih dibawah  umur.  Dalam  penelitian  ini  menekankan  apakah  hukuman  yang  dijatuhkan  hakim  pada proses  persidangan sudah  adil  dan  sudah  mengacu  pada  peraturan  Undang-undang  yang  legal  dan  masih  dijalankan  dalam  peraturan hukum negara republik Indonesia

## 2. Research Method
Penelitian  ini  adalah  studi  yuridis  normatif  yang  menitikberatkan  pada  penelitian  kepustakaan,  artinya  cenderung mayoritas melakukan menganalisis dan menelaah sumber hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari bahan atau referensi  hukum  yang  relevan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  bersifat  deskriptif,  dengan  tujuan  untuk mendeskripsikan dengan sebuah narasi kondisi atau fenomena yang ada pada lokasi dengan melakukan pencarian dari berbagai sumber berupa data primer dan sekunder.
Data ini kemudian diolah dengan pendekatan Kualitatif, yang berarti sumber diuraikan secara selektif dan diuraikan sebelum  ditemukan  solusi  masalah.  Putusan  Nomor  25/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kot  dan  sumber  pendukung  lainnya, seperti Undang-undang dan jurnal relevan. Selanjutnya, sumber ini dianalisis untuk mengetahui penerapan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

## 3. Results and Discussions
Meningkatnya kejahatan seksual terhadap anak, baik pelakunya adalah orang dewasa maupun anak itu sendiri, tentu disebabkan  oleh  adanya  ketimpangan  moral,  karena  anak  yang  menjadi  korban  seks  tidak  mempunyai  daya  tarik seksual yang sama dengan orang dewasa. Menggambarkan gambaran masa depan bangsa bagi generasi penerus. Anak adalah  aset  bangsa  dan  keberadaannya  harus  dilindungi.  Seorang  buah  hati  adalahan  calon  para  pemimpin  bangsa yang  akan  membawa  negeri  ini  menjadi  generasi  emas  2045  dan  akan  mewarisi  cita-cita  perjuangan  bangsa (Meliyani, 2022).
Perkembangan teknologi dan globalisasi di bidang informasi dan komunikasi menjadi salah satu penyebab terjadinya perbuatan  tidak  pantas  yang  dilakukan  oleh  anak-anak  pelaku  persetubuhan  dan  kekerasan  seksual.  Minimnya kepedulian,  cinta,  dan  pemantauan  dari  ayah  bunda  dapat  dengan  cepat  menjerumuskan  anak  ke  lingkungan  yang buruk (Dewi et al., 2019).
Bahwa  dengan  merujuk  pada  Putuasan  Nomor  25/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kot  dimana  pelaku  dalam  kasus  tersebut merupakan anak dibawah umur,  yakni 17 (tujuh belas) tahun maka sebagaimana  yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1)
Undang-undang  Nomor  35  tahun  2014  yang  menjelaskan  definisi  Anak  adalah  sebagai  berikut:  “Anak  adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
Berdasarkan  kronologi  yang  tertuang  dalam  Putusan  Nomor  25/Pid.Sus-Anak/2023/PN.kot  kejadian  ini  terjadi sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 2 April 2023 dan 11 April 2023, yang dimana persetubuhan tersebut dilakukan di rumah Kakek dari Anak yang terletak di Kabupaten Tanggamus. Pada dua kejadian itu pun Anak korban berusaha menolak,  akan  tetapi  Anak  memaksa  dan  mengancam  Anak  korban  secara  lisan  akan  memutuskan  hubungannya apabila Anak korban tidak mau melakukan hal tersebut dengannya yang membuat Anak korban takut dan mengiyakan ajakan Anak. Selama persetubuhan itu berlangsung Anak juga selalu memvideokan kejadian tersebut, dengan alasan untuk konsumsi pribadi.
Selanjutnya,  masih  dibulan  yang  sama  Anak  korban  mengeluh  sakit  perut  dan  mengaku  kepada  keluarganya  kalau buah  hati  sang  korban  sudah  melakukan  hubungan  intim  dengan  Anak.  Anak  korban  juga  mengaku  bahwa  ia  telah diperkosa  oleh  Anak.  Setelah  mengetahui  hal  tersebut,  keluarga  dari  Anak  korban  sepakat  untuk  melaporkan  hal tersebut  ke  Polres  Tanggamus  dan  juga  melakukan  visum  terhadap  Anak  Korban.  Bahwa  berdasarkan  hasil  visum, tampak robekan pada selaput dara yang tidak beraturan dan hasil negative pada test kehamilan.
Atas  adanya  dugaan  perilaku  pidana  perbuatan  kriminalitas  berupa  kekerasan  memaksa  anak  melangsungkan perbuatan  asusila  dengan  sadar  melangsungkan  tipu  daya  rentetan  kebohongan  atau  merayu  anak  melangsungkan asusila dengannya dapat dijatuhi pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 81 ayat (1) UU No.17 tahun 2016. Terhadap dugaan  tindak  perbuatan  tersebut,  Anak  diadili  di  Pengadilan  Negeri  Kota  Agung  dan  berdasarkan  Putusan  Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kot  dijatuhkan  penjara  selama  10  (sepuluh)  bulan  dan  pelatihan  kerja  selama  1  (satu) bulan  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  Kelas  II  Bandar  Lampung  di  Desa  Masgar,  Kabupaten Pesawaran yang dibacakan pada tanggal 29 Agustus 2023.
Dalam konteks ini, hakim  memiliki  Kedudukan kunci  Dalam memformulasikan keputusan dan temuan terkait anak. Penetapan  dan  pengambilan  keputusan  mengenai  anak  berkaitan  dengan  perlindungan  anak  itu  sendiri.  Keputusan yang  diambil  harus  bertujuan  memberikan  efek  jera,  sekaligus  melindungitumbuh  kembang  baik  secara  keadaan fisiologis  tubuh  maupun  perkembangan  psikis  pikiran  dan  fungsi  sosial,  dan  harmonis.  Sebisa  mungkin,  proses peradilan anak dalam sistem hukum tidak boleh memberikan dampak negatif terhadap anak (SUSATYA, 2014).
Berlandaskan  pada  Pasal  28  ayat  (1)  UU  Kehakiman  yang  mengatur  seorang  Hakim  wajib  mempertimbangkan berbagai nilai  yang berlaku dalam masyarakat, fakta-fakta dalam persidangan, dan hukum  yang relevan dalam suatu perkara  sebagai  landasan  seorang  Hakim  dalam  menentukan  penjatuhan  suatu  putusan.  Bahwa  merujuk  pada pemahaman  diatas  maka  dapat  disimpulkan  seorang  Hakim  harus  memutus    perkara  berdasarkan  beberapa  aspek, antara lain landasan hukum, filosofis, dan sosiologis, memperhatikan kualitas perilaku anak dan mempertimbangkan tujuan    pemidanaan  sebuah  sistim  peradilan  anak  supaya  hasil  keputusan  selain  menjatuhkan  putusan  berdasarkan aspek anak dan anak korman namun juga memberikan  keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan anak dan anak korban  secara  keseluruhan  dan  holistik,  maka  tujuannya  adalah  untuk  menjamin  hal  tersebut.  Semua  pihak  wajib menjamin kepada masyarakat bahwa perlakukan ini tidak boleh terjadi lagi terutama pada anak anak.
Selanjutnya,  untuk  mempermudah  penjelasan  analisis  maka  penulis  akan  menguraikan  aspek-aspek  tersebut  yang dikaitkan  dengan  Putusan  Nomor  25/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kot  untuk  memahami  apakah  putusan  majelis  hakim telah sesuai dengan norma-norma dan ketetuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

## 3.1. Aspek yuridis
Pertimbangan  hukum  adalah  apa  yang hakim  pertimbangkan  berdasarkan  faktor-faktor  yang  diungkapkan  dalam persidangan  dan  fakta-fakta  yang  dijadikan  dasar  putusan  dalam  menjatuhkan  hukuman  terhadap  terdakwa. Sebelumnya,  hakim  terlebih  dahulu  akan  menarik  kembali  fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan,  termasuk keterangan  saksi,  keterangan  terdakwa,  dan  bukti-bukti  yang  diajukan  di  persidangan  (Wardhana,  2019). Dalam mempertimbangkan hasil keputusan, Majelis Hakim harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistem  Peradilan  Anak.  Selanjutnya,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  5  ayat  (1)  dan  (2)  dari  undang-undang tersebut, sistem peradilan anak harus mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Keadilan  restoratif  melibatkan  kerja  sama  antara  pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, serta pihak-pihak terkait dalam kasus pidana untuk mencapai penyelesaian yang adil, dengan penekanan pada pemulihan situasi daripada pembalasan. Jika anak muncul sebagai pelaku tindak pidana, maka perlu juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Berdasarkan Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kot Majelis Hakim telah mempertimbangkan dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu: Anak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Persetubuhan  Terhadap  Anak”,  yang  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  81  ayat  (2)  jo.  Pasal  81  ayat  (1)  Undang- undang  Nomor  17  Tahun  2016.  Jaksa  Penuntut  umum  juga  menjatuhkan  pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun  dan pelatihan  kerja  selama  1  (satu)  bulan.  Majelis  Hakim  juga  telah  menjabarkan  fakta-fakta  yang  telah  terungkap  dari keterangan-keterangan  para  saksi  serta  mengumpulkan  barang  bukti  berupa:  1  (satu)  potong  celana  panjang  warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang warna coklat dan 1 (satu) potong baju lengan Panjang warna salem.

## 3.2. Aspek Filosofis
Aspek filosofis didasarkan pada prinsip kebenaran dan keadilan. Pertimbangan filosofis ini menganggap bahwa tujuan pemidanaan  oleh  hakim  terhadap  pelaku  adalah  untuk  memperbaiki  perilaku  pelaku.  Jika  suatu  pelanggaran memungkinkan  adanya  pilihan  hukuman,  sebaiknya  hukuman  yang  lebih  ringan  dipilih  apabila  dianggap  tepat  dan dapat mendukung pencapaian tujuan pemidanaan (Sutrisno et al., 2023).
Majelis Hakim menilai bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya untuk menghukum anak atas kejahatannya, tetapi juga untuk memberikan nilai edukatif sebagai sarana pembelajaran. Keadilan restaoratif merupakan pendekatan alternatif penting  dalam  menangani  kasus  anak  yang  menghormati  hak-ahak  anak  sebagaiamana  tercantum  dalam  aundang- undang perlindungan anak. Keadilaan restoratif bertujauan untuk memulihkaan dan memperbaiki kondisi anak pelaku, korban,  dan  lingkungannya  dengan  mengeluarkan  anak-anak  dari  sistem  peradilan  (Simanjuntak,  2022).  Majelis Hakim telah melakukan pendekatan Restorative Justice dengan menekankan pemulihan kembali  dan mengupayakan perdamaian.  Serta  dalam  mempertimbangkan  putusannya  hakim  telah  menerapkan  asas-asas  yang  terdapat  dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.
Lebih  lanjut,  Tindakan pemindanaan memiliki banyak tujuan penting kepada lingkungan masyarakat.  Salah satunya adalah sebagai aspek edukasi hukum kepada lingkungan masyarkat secara luas, sehingga diharapkan seluruh elemen masyarakat tidak pernah berfikir untuk mencoba coba melakukan perbuatan pidana di kemduian hari.. Dalam hal ini Majelis Hakim juga telah menimbang mengenai rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya merekomendasikan  pembinaan  anak  di  LPKA.  Namun  tetap  harus  diperhatikan  sifat  kejahatan  yang  dilakukan  oleh anak, termasuk akibat yang  terjadi dan dampaknya terhadap masa depan anak korban, serta pelanggaran-pelanggaran luar  biasa  yang  berkaitan  dengan  delik  khusus.  Asas  Hukum  pidana  anak  adalah  hal  utama  demi  keberlangsungan hidup serta berfungsi sebagai media pembelajaran bagi masyarakat  luas.
Extraordinary  crime  adalah  sebuah  tindakan  yang  diakui  secara  internasional  untuk  ditangani  secara  tegas  sebab dampak  yang  diakibatkan  dari  perbuatan  yang  termasuk  extraordinary  crime  telah  menyalahi  kodrat  umat  manusia. Bahwa hakikatnya manusia telah dijamin dan dilindungi  hak-haknya bahkan sejak masih dalam  kandungan seorang Ibu sehingga apabila terdapat tindakan yang menyimpang dan telah mencoreng hak-hak yang dijamin tersebut maka sebuah kejahatan luar biasa.
Maka pada hakikatnya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Yang dimana menurut Majelis  Hakim terhadap perbuatan Anak tersebut  pemidanaan yang  tepat  adalah  dengan  tetap  menjatuhkan  hukuman  pidana  penjara.  Tindakan  ini  penting  dilaksanakan,  agar menjadi pengingat bahwa anak penting memiliki pembinaan sedari awal, melanjutkan pendidikan baik secara formal atau  informal,  memperoleh  skil  atau  keahlian  dan  harapannya  anak  bisa  intropeksi  dengan  hati  terdalam  bahwa kesalahan yang dilakukan adalah penyesalan terbesar hidupnya.

## 3.3. Aspek Sosiologis
Masyarakat  harus  sadar  bahwa  nilai  sosiologis  memiliki  arti  penting  dalam  pelaksanaan  hukum  bermasyarakat sehingga hukum hadir untuk manusia dari manusia demi kepentingan manusia (Wijaya et al., 2016). Aspek sosiologi adalah  sebuah  pertimbangan  yang  mengedepankan  keadilan  bagi  seluruh  masyarakat  sebab  suatu  perkara  pidana sudah pasti  memberikan pengaruh kepada kondisi masyarakat.  Secara  sosiologis Majelis  hakim  mempertimbangkan bahwa adanya hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana terhadap terdakwa (Sutrisno et al., 2023).
Hakim  memiliki  Kedudukan  kunci  Dalam  memformulasikan  keputusan  dan  temuan  terkait  anak.  Penetapan  dan pengambilan  keputusan  mengenai  anak  berkaitan  dengan  perlindungan  anak  itu  sendiri.  Keputusan  yang  diambil harus  bertujuan  memberikan  efek  jera,  sekaligus  melindungitumbuh  kembang  baik  secara  keadaan  fisiologis  tubuh
maupun perkembangan psikis pikiran dan fungsi sosial, dan harmonis. Sebisa mungkin, proses peradilan anak dalam sistem hukum tidak boleh memberikan dampak negatif terhadap anaknya (Nurhafifah dan Rahmiati, 2015).
Hakim  diberikan  kebebasan  dalam  menetapkan  penjatuhan  pidana  seseorang  dengan  ketentuan  pertimbangan  yang berlandaskan  pada  fakta,  keadaan,  alat  pembuktian  yang  telah  teruji  selama  proses  persidangan  berlangsung,  dan keyakinan hakim terhadap adanya pidana yang terjadi. Serta, setiap pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim harus didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang sesuai serta benar, dan hal ini harus dijelaskan dalam penetapan dan putusan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 UU Kehakiman.
Hakim wajib mempertimbangkan baik faktor yang dapat memberatkan (a charge) maupun yang dapat meringankan (a de  charge)  terdakwa  dalam  putusannya,  dengan  merujuk  pada  dasar  pemidanaan  dan  pasal  peraturan  perundang- undangan  yang  menjadi  landasan  hukum  dari  putusan  tersebut.  Dalam  Pasal  8  ayat  (2)  UU  Kehakiman  mengatur pertimbangan  keadaan  sebagai  berikut:  “dalam  mempertimbangkan  berat  ringannya  pidana,  hakim  wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”  yang dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 8 ayat  (2)  UU  Kehakiman:  “Berdasarkan  ketentuan  ini  maka  dalam  menentukan  berat  ringannya  pidana  yang  akan dijatuhkan  hakim  wajib  memperhatikan  sifat  baik  atau  sifat  jahat  dari  terdakwa  sehingga  putusan  yang  dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya.”
Menurut penjelasan Hessick, keadaan  yang memperberat  pidana, atau  yang disebut  sebagai  "aggravating sentencing factor",  merujuk  pada  semua  faktor  dan  situasi  yang  menyebabkan  peningkatan  hukuman,  sementara  keadaan  yang memperhatikan  atau  meredakan  pidana,  yang  disebut  sebagai  "mitigating  factor",  merujuk  pada  semua  faktor  dan situasi yang menyebabkan pengurangan hukuman. C. Bulai, sebagaimana dikutip oleh Cosmin Peonasu, menjelaskan bahwa  "circumstances"  adalah  keadaan,  situasi,  peristiwa,  atau  informasi  lain  yang  ada  di  luar  perbuatan  pidana  itu sendiri,  namun  masih  berkaitan  dengan  perbuatan  atau  pelaku  pidana,  dan  dapat  memperberat  atau  mengurangi tingkat  keparahan  tindakan  atau  tingkat  bahaya  yang  ditimbulkan  oleh  pelaku.  Peonasu  menambahkan  bahwa  tanpa langsung  berkaitan  dengan  tindakan  pidana,  orang  masih  dapat  menilai  tingkat  keparahan  tindakan  tersebut  atau tingkat risiko yang ditimbulkannya.
Berdasarkan Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kot  Keadaan  yang memberatkannya adalah perbuatan Anak dapat merusak masa depan Anak Korban dan perbuatan Anak meresahkan masyarakat. Sementara itu, keadaan yang meringankan adalah Anak mengakui dan berterus terang terhadap perbuatannya, Anak masih berusia muda sehingga masih ada harapan untuk memperbaiki perilakunya dimasa depan, adanya perdamaian antara kedua belah pihak dan anak belum pernah dihukum.
Dalam  sudut  pandang  sosiologis,  individu  baik  dewasa  amupun  anak  kecil  memiliki  latar  belakang  khusus  yang menjadikan  dasar  melakukan  kriminal.    Ketika  seseorang  tumbuh  kembang  di  masa  usia  yang  beresiko  terpapar banyak hal baik aspek kebaikan maupun keburukan, maka kehadiran para ayah ibunya sangat dibutuhkan, khususnya di zaman sekarang gawai merupakan sebuah hal yang dekat dengan aktifitas anak anak. Rasa ingin tahu yang tinggi pada anak anak, menjadikan berbagai hal untuk dicoba dan dilihak termasuk sesuatu  yang tidak  etis dilihat , seperti gambar  ataupun  video  cabul  yang  kemudian  diimplementasikan  dalam  kehidupan  sehari  hari  dan  berujung  pada melakukan  tindak  pidana  kekerasan  seksual,  dan  bahkan  melakukan  persetubuhan.  Sehingga  dapat  ditarik  sebuah kesimpulan  yaitu, minimnya respon  dan perhatian masyarakat  serta peran orangtua  yang kurang dalam memberikan pendidikan  dan  pendampingan  anak  dalam  kegiatan  sehari-hari  menjadikan  lingkungan  pergaulan  antara  anak  laki- laki  dan  perempuan  menjadi  semakin  tidak  ada  batasan  yang  sepatutnya  memiliki  batas  batas  yang  tidak  boleh dilampaui sehingga setiap anak memiliki kekhawatiran tersendiri apabila melanggar batasan tersebut sehingga dapat mengendalikan diri (Budoyo et al., 2022).
Dalam  sistim  perdilan  pidana  anak  sering  disebut  asas  yang  wajib  diterapkan,  yaitu,  perlindungan,  keadilan,  tidak diskriminatif,  selalu  mementingkan  yang  terbaik  untuk  anak,  apresiasi  terhadap  semua  pemikiran  anak,  kelanjutan hidup  dan  perkembangan  seorang  anak,  binaan  dan  bimbingan  kepada  anak,  serta  memiliki  nilai  proporsi  yang  adil dan perampasan kemerdekaan.
Merujuk pada analisis pertimbangan majelis hakim putusan nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kot maka dapat ditarik sebuah  simpulan  putusan  yang  dijatuhkan  oleh  Majelis  Hakim  sudahlah  tepat.  Sebagaimana  yang  telah  diuraikan sebelumnya,  penulis  menggunakan  aspek  yuridis,  filosofis,  dan  sosiologis  untuk  mengkaji  dan  mampu  memperoleh hasil  yang  objektif  terhadap  pertimbangan  yang  diberikan  oleh  Majelis  Hakim  dalam  putusan  nomor  25/Pid.Sus- Anak/2023/PN.Kot  secara  aspek  yuridis  maka  pertimbangan  majelis  hakim  telah  bersesuaian  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  dalam  hal  ini  Anak  didakwakan  dalam  Pasal  81  ayat  (2)  jo.  Pasal  81  ayat  (1)  Undang- undang  Nomor  17  Tahun  2016  dengan  ancaman  pidana  penjara  1  (satu)  tahun,  Majelis  Hakim  telah
mempertimbangkan  apakah  unsur-unsur  pidana  dalam  pasal  81  ayat  (2)  dalam  perkara  ini  sudah  terpenuhi  yang terlampir  dalam  putusan  nomor  25/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kot  halaman  21  sampai  dengan  halaman  25,  serta  telah mempertimbangkan  pula  asas  restorative  justice  sebagaimana  yang  dibuktikan  dalam  putusan  nomor  25/Pid.Sus- Anak/2023/PN.Kot halaman 28, dan sudah mempertimbangkan pula masukan dari pembimbing kemasyarakatan pada Balai  Pemasyarakatan  (Bapas)  Kelas  II  Pringsewu.  Maka  dalam  hal  ini  pertimbangan  majelis  hakim  berlandaskan aspek yuridis sudah terpenuhi.
Dengan  demikian,  pertimbangan  Majelis  Hakim  dalam  putusan  nomor  25/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kot  sudah  sesuai secara hukum dan berdasarkan landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis juga sudah sesuai. Bahwa yang perlu digaris bawahi adalah extra ordinary crime merupakan perbuatan yang diakui secara internasional merupakan tindakan yang sudah seharusnya ditangani dengan tegas sebab dampak yang lahir akibat kejahatan ini adalah bentuk penyelewengan kodrat umat manusia yang seharusnya dilindungi dan dijamin baik oleh negara maupun seluruh umat manusia.

## 4. Conclusion
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  telah  dilakukan  terhadap  putusan  nomor  25/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kot.  Dapat dikatakan  keputusan  hakim  sudah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yang  dimana  hakim sudah  meninjau  sebab  dan  akibat  yang  diterima  pelaku  atas  perlakuan  yang  dilakukan  terhadap  korban  dengan memberikan hukuman yang dinilai pantas dan adil oleh para majelis hakim. Hakim telah mempertimbangkan putusan baik  secara  yuridis,  filosofis  maupun  sosiologis.  Dengan  hukuman  10  bulan  penjara  yang  diberikan  oleh  Majelis Hakim, Majelis  Hakim berpendapat  hukuman akan membuat  atau menjamin setelah bebas sifat  dan perilaku pelaku Anak tidak akan terulang kembali, karena di dalam penjara pelaku Anak juga mendapatkan pembinaan dan bimbingan agar dapat menyadari kesalahan yang dia lakukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, hukuman penjara dapat  memberikan  perubahan  terhadap  sikap  dan  perilaku  kepada  si  pelaku.  Karena  dengan  hukuman  penjara  Anak diberikan  juga  binaan,  bimbingan  dan  pelajaran  menjadikan  pelaku  tersebut  tidak  akan  pernah  berfikir  untuk melakukan hal tersebut dikemudian hari, selain itu dalam proses adaptasi anak didalam penjara anak juga akan merasa mendapat bimbingan secara jasmani dan rohani dan hal tersebut akan membuat psikologis dari anak tersebut menjadi lebih  baik.  Melihat  dari  umur  dan  pengetahuan  si  pelaku  yang  tergolong  muda  dan  sedikit  pengetahuan  tentang bahaya  dari  seksual  untuk  seumurannya  hakim  sudah  tepat  memberikan  hukuman  10  bulan  kurungan  penjara  karna didalam penjara juga diberikan waktu pembinaan dan dipersatukan dengan lingkungan yang baik agar Anak mendapat pengetahuan yang cukup agar tidak mengulang kesalahannya di kemudian hari karena sebaik-baiknya hukuman yang diberikan kepada anak dibawah umur hanyalah pembinaan yang dilakukan secara intensif.

## References
Budoyo,  S.,  Hardiyanti,  M.,  &  Fajri,  F.  N.  (2022).  PERSPEKTIF  YURIDIS  TERHADAP  ANAK  SEBAGAI PELAKU  KEKERASAN  SEKSUAL  (STUDI  PUTUSAN  PENGADILAN  WONOGIRI  NOMOR: 4/PID.SUS-ANAK/2018/PN  WNG). Jurnal  Meta-Yuridis , 5 (2).  http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta- yuridis/
Chaidir, M. F., Faridah, H., Hukum, F., & Karawang, U. S. (2021). Media Massa Sebagai Wujud Ketidakberpihakan Korban . 8 (6), 1809–1817. http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/5014/pdf
Dewi, A. A. R. P., Sujana, I. N., & Sugiartha, I. N. G. (2019). Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur. Jurnal Analogi Hukum , 1 (1), 11–15.
Kayowuan  Lewoleba,  K.,  &  Helmi  Fahrozi,  M.  (2020).  Studi  Faktor-Faktor  Terjadinya  Tindak  Kekerasan  Seksual Pada Anak-Anak. Esensi Hukum , 2 (1), 27–48. https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20
Meliyani. (2022). Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak . 11 , 116–136.
Mohd.  Yusuf  D.M.,  Raja  Ferza  Fakhlevi,  Tengku  Apriyanita,  Vriandri  Bachtiar,  &  Syafruddin.  (2022).  Kejahatan Anak Dibawah Umur Dari Aspek Sosiologi Hukum. The Juris , 6 (1), 262–273. https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.646
Nurhafifah dan Rahmiati, K. (2015). Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal  yang Memberatkan dan  Meringankan  JUDGE  CONSIDERATION  REGARDING  THE  IMPOSITION  OF  PUNISHMENT
RELATING  TO  CRIMINATE  AND  INCRIMINATE  DECISION  Oleh:  Nurhafifah  dan  Rahmiati. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 66 , 341–362.
Rajagukguk,  A.  P.,  Simanjuntak,  S.,  Hamonangan,  A.,  &  Siregar,  S.  A.  (2023).  Analisis  Yuridis  Terhadap  Tindak Pidana  Pencabulan  Terhadap  Anak  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak  Ditinjau  Dari  Uu  Perlindungan  Anak  (Studi Putusan  Nomor  12/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Amb). JURNAL  RECTUM:  Tinjauan  Yuridis  Penanganan  Tindak Pidana , 5 (1), 843. https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2823
Santoso,  I.  &  novrianza.  (2022).  Dampak  Dari  Pelecehan  Seksual  Terhadap  Anak  Di  Bawah  Umur. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan , 10 (1), 53–64. http://dx.doi.org/10.23887/jpku.v10i1.42692
Senewe,  N.  P.,  Mohede,  N.,  &  Mokorimban,  M.  (2022).  PENYIDIKAN  PELAKU  ANAK  YANG  MELAKUKAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR. E-Journal UNSRAT , 1–12.
Simanjuntak,  E.  (2022).  Restorative  Justice  dalam  Penyelesaian  Kasus  Kekerasan  Seksual  Anak:  Suatu  Kajian Pengambilan Keputusan Etis. Integritas: Jurnal Teologi , 4 (2), 116–126. https://doi.org/10.47628/ijt.v4i2.131
SUSATYA, M. (2014). Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengembalian Anak Kepada Orang Tua Atau Wali Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana .
Sutrisno,  A.  R.,  Hakim,  L.,  &  Ansori.  (2023).  Pertimbangan  Putusan  Hakim  Terhadap  Pelaku  Senjata  Api  Beserta Amunisinya ( Studi Putusan Nomor : 102 / Pid . Sus / 2022 / PN . Met  ). Jurnal Hukum Dan Hukum Islam , 10 (1), 143–153.
Wardhana,  S.  R.  (2019).  Analisis  Putusan  Hakim  Terhadap  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana  Kejahatan  Seksual  (Studi Putusan Pengadilan Wonogiri Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Wng). Jurnal Dinamika Hukum , 10 (2), 132– 144.
Widyanie, B. A., & Edi Setiadi. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Anak. Bandung Conference Series: Law Studies , 2 (2), 1087–1090.
https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2569
Wijaya, B. K., Rochaeti, N., & Purwanti, A. (2016). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor.  14/PID.SUS.ANAK/2015/PN  SMG).
Diponegoro Law Journal , 5 (4), 1–12.
https://www.academia.edu/34113996/EKSISTENSI_HUKUM_KONTRAK_INNOMINAT_DALAM_RANA H_BISNIS_DI_INDONESIA
Zulfikri,  Z.,  Ali,  D.,  &  Hasyim,  S.  (2020).  PENYELESAIAN  TINDAK  PIDANA  PERSETUBUHAN  YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Takengon). Media Syari’ah , 21 (1), 106. https://doi.org/10.22373/jms.v21i1.5244