…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## Analisis Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023
2 , Asep Ajidin 1
Sri Gusti Dastini
1,2 Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi E-mail: srigustidastini83@gmail.com 1 , asgar69@yahoo.com 2

## Article History:
Received: 07 Agustus 2024 Revised: 20 Agustus 2024 Accepted: 22 Agustus 2024
Abstract:  Perencanaan  dan  penganggaran  yang konsisten baik dari segi program, kegiatan maupun sub kegiatan merupakan proses terpenting dalam penyelenggaraan  pemerintahan  karena  berkaitan dengan tujuan pemerintah itu sendiri. Metode penelitian yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan dengan dua jenis data, pertama  data  sekunder dan  kedua data primer. Dalam menilai konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, analisis dilakukan melalui dokumen RPJMD,  Renstra,  Renja,  RKPD,  PPAS.  dan  APBD Dinas  Sosial  Tahun  2023.  Hasilnya  dianalisis menggunakan  Matriks  Konsolidasi  Perencanaan  dan Penganggaran  (MKPP)  dan  penyebab  konsistensi  dan inkonsistensi  dilakukan  dengan  wawancara  mendalam terhadap 5 (lima) orang informan. Untuk menganalisis dan  menjelaskan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi konsistensi perencanaan dan penganggaran pada Dinas Sosial  Kabupaten  Limapuluh  Kota  Tahun  2023.  serta menganalisis  kebijakan  sebagai  solusi  untuk  mencapai konsistensi perencanaan dan penganggaran pada Dinas Sosial  Kabupaten  Limapuluh  Kota  Tahun  2023.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan renja konsisten ini  menunjukkan  tingkat  konsistensi  yang  baik  dengan nilai  sebesar  62,4%.  Kegiatan  dengan  tingkat konsistensi  sebesar  69,8%  dengan  tingkat  konsistensi baik.  Terlihat  tingkat  konsistensi  pagu  anggaran program  sebesar  16,7%  dengan  tingkat  konsistensi sangat  kurang,  konsistensi  kegiatan  sebesar  30,8% dengan  tingkat  konsistensi  kurang  baik,  sub  kegiatan sebesar 73% dengan tingkat konsistensi baik.
Keywords: Planning, Budgeting, Consistency, Social Services

## PENDAHULUAN
Perencanaan memegang  peranan  krusial  dalam  mencapai  target  pembangunan  baik  di tingkat lokal maupun nasional. Setiap wilayah, sebagai elemen dari struktur pemerintahan, harus merancang  strategi  pembangunan  dengan  mempertimbangkan  sumber  daya  yang  tersedia. Pentingnya perencanaan muncul karena adanya ketidak seimbangan antara keinginan masyarakat yang  tidak  terbatas  dan  keterbatasan  sumber  daya  atau  anggaran.  Oleh  karena  itu,  fungsi
perencanaan sangat penting untuk menyediakan sebuah proses pengambilan keputusan yang logis dan bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada (Pau et al., 2020).
Salah satu strategi untuk mengoptimalkan fungsi pemerintah dalam ekonomi negara, penting untuk  mengintegrasikan  proses  perencanaan  dan  penganggaran  untuk  pembangunan,  khususnya sektor  ekonomi  terus  berkembang  dengan  cepat,  kebutuhan  akan  data  dan  indikator  semakin meningkat  sehingga  memerlukan  ketersediaan  data  hingga  tingkat  kabupaten/kota.  Data  yang dibutuhkan dan indikator pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan(Wasana & Halim, 2018).
Tujuan  perencanaan  pembangunan  daerah  adalah  untuk  menciptakan  sebuah  rencana pembangunan  yang  berfungsi  sebagai  panduan  bagi  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan pembangunan, rencana ini harus didasarkan atas kemampuan dan potensi dari sumber daya yang tersedia  baik  itu  sumber  daya  alam  maupun  manusia,  serta  memanfaatkan  setiap  kesempatan ekonomi yang ada. Manfaat yang diharapkan adalah terjadinya peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat  sehingga  menikmati  kehidupan  yang  lebih  baik  dari  sebelumnya  dan  daerah  dapat berkembang secara cepat dan berkelanjutan (Mahi et al., 2017).
Dalam  peraturan  perundang-undangan  telah  diatur  sistem  dan  mekanisme  penyusunan  rencana pembangunan yang menjadi acuan perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis. Alur dan mekanisme perencanaan menjadi acuan bagi berbagai pihak dalam memfasilitasi proses dan terlibat dalam  pengambilan  keputusan  menyangkut  kepentingan,  aspirasi  dan  kebutuhan  masyarakat (Arsana & others, 2022).
Berkembangnya  Pembangunan  infrastruktur  suatu  wilayah  atau  daerah,  harus  didukung dengan perencanaan yang komprehensif dan terarah untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran.  Selain  membutuhkan  perencanaan  yang  baik,  arah  pembangunan  juga  harus  ditopang dengan ketersediaan anggaran yang cukup sebagai penggerak pembangunan. Pembangunan yang baik pada dasarnya diharapkan dapat mencerminkan perubahan yang komprehensif terhadap suatu masyarakat  atau  penyesuaian  sistem  sosial  secara  keseluruhan,  tetapi  tetap  memperhatikan beragam  perbedaan  dalam  kebutuhan  dasar  serta  aspirasi  individu  atau  kelompok  sosial  yang berada  didalamnya  (Todaro,  2006).  Untuk  menunjang  pembangunan  infrastruktur  yang  baik  di sebuah daerah, maka dibutuhkan perencanaan yang baik, konsisten, matang dan terstruktur serta ditunjang juga dengan penganggaran yang baik dan konsistensi  dalam  penganggaran.  Konsistensi antara  kedua dokumen ini adalah hal yang penting untuk diperhatikan karena menjadi indikator untuk  penilaian  kinerja  pemerintah  daerah  sehingga  semua  program,  kegiatan,  dan  sub  kegiatan yang  direncanakan  dapat  berjalan  dengan  baik,  guna  tercapainya  tujuan  yang  telah  ditetapkan. Dalam praktiknya dua proses ini saling berkesinambungan namun dilaksanakan secara terpisah, ini kemudian berpotensi menyebabkan berbagai inkonsistensi antara rencana yang telah dibuat dengan alokasi  dana  dalam  anggaran.  Situasi  ini  mengarah  pada  kemungkinan  adanya  ketidak  sesuaian dalam alokasi dana untuk beragam kegiatan.
Undang-undang  No.  25  tahun  2004  secara  khusus  mengatur  tentang  Perencanaan pembangunan  Daerah,  yaitu  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (SPPN),  yang mengatur tahapan perencanaan mulai dari Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana  Pemerintah  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD),  Rencana  Strategis  Perangkat  Daerah (Renstra  PD),  Rencana  Kerja  Pemeintah  Daerah  (RKPD)  dan Rencana Kerja  Perangkat Daerah (Renja PD). Undang - undang No 25 Tahun 2004 dalam penerapannya menuntut setiap Pemerintah Daerah  untuk  siap  melaksanakan  perencanaan  pembangunan  dengan  dukungan  penganggaran secara efisien dan efektif (Yandra, 2011).
Dalam Undang-undang No. 25 tahun 2004 menyatakan Sistem Perencanaan Pembangunan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Nasional bertujuan untuk:
1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin  terciptanya  integrasi,  sinkronisasi,  dan  sinergi  baik  antardaerah,  antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5. Menjamin  tercapainya  penggunaan  sumber  daya  secara  efisien,  efektif,  berkeadilan,  dan berkelanjutan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 telah ditindaklanjuti dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memaparkan prosedur perencanaan, pengawasan dan evaluasi Pembangunan Daerah, pada BAB IV membahas mengenai pengawasan dan evaluasi yang bertujuan untuk mewujudkan: 1. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
2. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional;
3. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah;
4. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD;
5. Kesesuaian  antara  capaian  pembangunan  Daerah  dengan  indikator  kinerja  yang  telah ditetapkan.
Berdasarkan hasil pengamatan awal peneliti lakukan di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota  dalam  menyusun  Rencana  Kerja  (RENJA)  Tahunan  telah  mempedomani  RPJMD  dan RENSTRA  namun  masih  ditemukan  dokumen  Renja  tersebut  menyalin  rencana  dan  anggaran tahun lalu, tidak mempedomani skala prioritas tahun yang akan dilaksanakan untuk mendukung kegiatan yang akan dilakukan, penyesuaian aturan yang muncul setelah penganggaran dan adanya perubahan  kebijakan  baik  pusat  maupun  daerah  sehingga  merubah indicator dan output yang direncanakan.  Dokumen  perencanaan  dan  penganggaran  perlu  dijaga  konsistensinya  karena merupakan kunci keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai visi misi dan tujuan yang ingin di capai.
Berdasarkan fenomena  tersebut,  peneliti  tertarik  untuk  mengkaji  sejauh  mana  konsistensi antara program, kegiatan dan sub kegiatan pada dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota serta mengidentifikasi faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi ketidak konsistenan program, kegiatan dan sub kegiatan antara dokumen –dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut

## METODE PENELITIAN
Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan dengan pendekatan case study (studi  kasus)  (Sugiyono,  2017).  Pengumpulain  data  dilakukan  dengan  melakukan wawancara.  Peneliti  melakukan  wawancara  secara  tatap  muka  dengan  informan.  Penelitian  ini dilakukan dengan dua jenis data yang pertama data sekunder dan yang kedua data primer. Data sekunder data yang dikeluarkan oleh Badan atau instansi terkait dan data primer di peroleh dari mengumpulkan  informasi  dari  beberapa  informan  melalui  wawancara.  Pemilihan  informan penelitian  yang  tepat  menjadi  krusial  dalam  penelitian  kualitatif  karena  dapat  memberikan wawasan yang mendalam dan kontekstual terhadap fenomena yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis  konsistensi  perencanaan  dan  penganggaran  di  Dinas  Sosial  Kabupaten  lima Puluh  Kota tahun 2023.  untuk  menganalisis dan  menjelaskan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi konsistensi perencanaan dan penganggaran di dinas sosial kabupaten lima puluh kota tahun 2023. serta  menganalisis  kebijakan-kebijakan  sebagai  solusi  untuk  mencapai  konsistensi  perencanaan
dan penganggaran di dinas sosial kabupaten lima puluh kota tahun 2023 .
Penentuan  konsistensi  antara  dokumen-  dokumen  perencanaan  dan  penganggaran menggunakan  alat  analisis  data  MKPP  denga  cara  mensinkronkan  program,  kegiatan  dan  sub kegiatan
Tabel 1. Matrik Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran
No Program/ Kegiatan Penilaian Konsistensi Dokumen A Dokumen B 1. Ada Ada Konsisten 2. Ada Tidak Ada Tidak Konsisten 3.  Tidak Ada Ada Tidak Konsisten
Selanjutnya untuk menentukan tingkat konsistensi secara keseluruhan dari dokumen tersebut dilakukan melalui teknik persentase yaitu melalui perbandingan jumlah program konsisten dengan jumlah program, kegiatan dan Sub Kegiatan keseluruhan
𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖 (%) = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛 × 100 Tingkat Konsistensi berdasarkan persentase (sugiono, 2023) yaitu : - Sangat Buruk : 0,0–19,9 - Buruk : 20,0–39,9 - Sedang : 40,0–59,9 - Baik : 60,0–79,9 - Sangat Baik : 80,0–100,0

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsistensi  Perencanaan  dan  Penganggaran di  Dinas  Sosial  Kabupaten Lima  Puluh  Kota Tahun 2023.
Berdasarkan  kepada  perencanaan  yang  telah  disusun  diharapkan  komitmen  dan  kosistensi pemerintah daerah dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pembangunan dengan harapan agar sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tersebut dapat tercapai.
1. Analisis  Konsistensi  antara  RPJMD  dan  RENSTRA  Dinas  Sosial  Kabupaten  Lima Puluh Kota

## Tabel 2. Matriks Konsolidasi antara RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota dan Renstra
Dinas Sosial Uraian RPJMD RENSTRA Penilaian Konsistensi Program  Indikator  Program  Indikator Konsisten ada di RPJMD dan Renstra 7 7 7 7 100 % Sangat Baik Tidak Konsisten ada di RPJMD dan Renstra 0 0 0 0
Berdasarkan  tabel  1.  di  atas  diketahui  bahwa  secara  keseluruhan  antara  RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dengan Renstra Dinas Sosia Kabupaten Lima
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Puluh  Kota  Tahun  2021-2026  konsisten,  karena  terdapat  keselarasan  antara  rancangan program prioritas dan indikator kinerja Renstra dengan program prioritas dan indikator pada RPJMD.
Pada program renstra di Kabupaten Lima Puluh Kota ditemukan 7 program dan pada RPJMD  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  ditemukan  7  program.  Berdasarkan  analisa  data terhadap program pada RPJMD dan Renstra, apabila dihitung tingkat konsistensi dokumen perencanaannya sudah mencapai 100 % dengan nilai sangat baik. Terkait dengan hal tersebut, maka  guna  menjamin  keberhasilan  pembangunan  yang  ingin  dicapai  di  Kabupaten  Lima Puluh  Kota,  maka  diperlukan  adanya  konsistensi  perencanaan  mulai  dari  tahapan  lima tahunan (RPJMD) dengan hasil penjabaran di tingkat Satuan Kerja Perangkat daerah (OPD) melalui Rencana Strategis (Renstra).
2. Analisis  Konsistensi  antara  RENSTRA  dan  RENJA  Dinas  Sosial  Kabupaten  Lima Puluh Kota

## Tabel 3. Matriks Konsolidasi antara Renstra dan Renja Dinas Sosial Kabupaten Lima
Puluh Uraian Program Kegiatan Sub Kegiatan Renstra 7 17 85 Renja 6 14 54 Tingkat Konsistensi 85,7 % 82,4 % 62,4 %
Penilaian Konsistensi  Sangat Baik  Sangat Baik  Baik
Dari  tabel  3.  diatas  dapat  kita  lihat  bahwa  pada  penyusunan  perencanaan  program, kegiatan dan subkegiatan dalam 1 tahun pada Renstra dan Renja belum sepenuhnya konsisten atau berkesinambungan. Hal ini terlihat dari beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yan ada di Renstra tidak diakomodir di Renja. Dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang dijabarkan  semuanya  terdapat  kesesuaian,  akan  tetapi  jika  ditelusuri  lebih  lanjut  diketahu bahwa  dalam  Renstra  Dinas  Sosial  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  terdapat  7  program sedangkan  dalam  Renja  ada  6  program,  artinya  85,7  %  program  yang  ada  pada  Renja Konsisten dengan tingak konsisten sangat baik dan sisanya 14,3% tidak konsisten. Dari 17 kegiatan pada renstra, 14 kegiatan sesuai dengan Renstra, sedangkan sisanya 3 kegiatan tidak ditemukan/  tidak  dicantumkan  pada  renja.  Artinya  82,4%  kegiatan  yang  ada  pada  Renja konsisten  ini  di  kategorikan  tingkat  konsistensinya sangat  baik dan  sisanya  17,6%  tidak konsisten. Untuk Sub Kegiatan, ada 85 Sub Kegiatan yang ada pada Renstra sedangkan yang ada pada Renja sebanyak 53 Sub Kegiatan artinya 62,4 % sub kegiatan yang ada pada renja konsisten  ini  menunjukkan  tingkat  konsistensinya Baik dan  sisanya  37,6  %  lagi  tidak konsisten.
3. Analisis  Konsistensi  antara  Rencana  Kerja  (Renja)  dan  Rencana  Kerja  Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

## Tabel 4. Matriks Konsolidasi antara Renja dan RKPD Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota
Uraian Program Kegiatan Sub Kegiatan Renja 6 14 53 RKPD 6 14 53 Tingkat Konsistensi 100 % 100 % 100 %
Penilaian Konsistensi  Sangat Baik  Sangat Baik  Sangat Baik
Berdasarkan  hasil  analisa  pada  matrik  di  atas  terdapat  konsistensi  antara  Renja  dan RKPD Dinas Sosial tahun 2023. Tingkat konsistensi Program, Kegiatan dan Sub kegiatan antara Renja dan RKPD yaitu sebesar 100% dengan tingkat konsistensi sangat baik.
4. Analisis  Konsistensi  antara  Rencana  Kerja  Perangkat  Daerah  (RKPD)  dan  Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

## Tabel 5. Matriks Konsolidasi antara RKPD dan PPAS Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota
Berdasarkan  matrik  konsolidasi  diatas  dapat  dilihat  bawah  terdapat  konsistensi  dan inkonsistensi  antara  dokumen  perencanaan  dan  penganggaran  antara  dokumen  RKPD  dan PPAS  Dinas  Sosial  Tahun  2023.  Konsistensi  terdapat  pada  program  yaitu  pada  RKPD terdapat 6 Program dan Pada PPAS terdapat 6 program, jadi tingkat konsistensinya 100 % dengan Tingkat konsistensi sangat baik . Inkonsistensi kegiatan pada RKPD yaitu sebanyak 14  kegiatan  dan  pada  PPAS  sebanyak  13  kegiatan,  disini  juga  terlihat  bahwa  terjadi inkonsistensi  terhadap  kegiatan  pada  RKPD  dan  PPAS  konsistensi  sebesar  92,9%  dengan konsistensi sangat  baik .  Sedangkan  pada  sub  kegiatan  jumlah  subkegiatan  pada  RKPD sebanyak  53  sub  kegiatan  dan  pada  PPAS  sebanyak  37  sub  kegiatan  dengan  Tingkat konsistensi  sebesar  69,8  %  dengan  timgkat  konsistensi baik .  Berdasarkan  matriks  di  atas dapat dilihat bahwa ada beberapa kegiatandan sub kegiatan yang ada pada RKPD tidak ada pada PPAS dan sebaliknya.
5. Analisis  Konsistensi  antara  Prioritas  Plafon  Anggaran  Sementara  (PPAS)  dan Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  Dinas  Sosial  Kabupaten  Lima  Puluh Kota

## Tabel 5. Matriks Konsolidasi antara PPAS dan APBD Dinas Sosial Kabupaten Lima
Puluh Kota Uraian Total Program/ Kegiatan/ sub Kegiatan Konsisten Pagu Anggaran Tidak Konsisten Pagu Anggaran Persetase Penilaian Konsistensi Program 6 1 5 16.7 Sangat Buruk Kegiatan 13 4 9 30.8 Buruk Sub Kegiatan 37 27 10 73.0 Baik
Secara  jumlah  program,  kegiatan  dan  sub  kegiatan  antara  PPAS  dan  APBD  sudah konsisten, artinya dokumen penganggaran yang telah disusun untuk Dinas Sosial pada tahun 2023 sudah sangat  baik dengan tingkat  konsistensi  100%. Tetapi apabila di  lihat  dari segi Pagu anggaran, dapat dilihat bahwa jumlah anggaran pada PPAS dan anggaran pada APBD tidak konsisten dimana jumlah anggaran pada PPAS yaitu sebesar Rp. 5.597.290.886,- dan jumlah anggaran pada APBD yaitu sebesar Rp. 7.203.419.945,-. Terdapat selisih anggaran sebesar  Rp.  1.606.129.059,-.  Apabila  dilihat  tingkat  konsistensi  pagu  anggaran  terhadap program yaitu sebesar 16,7 % dengan tingkat konsistensi Sangat Buruk , konsistensi kegiatan
Uraian Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD 6 14 53 PPAS 6 13 37 Tingkat Konsistensi 100 % 92,9 % 69,8 % Penilaian Konsistensi  Sangat Baik  Sangat Baik  Baik
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
yaitu sebesar 30,8 % dengan tingkat konsistensi buruk , sub kegiatan sebesar 73 % dengan tingkat konsistensi Baik .

## Faktor-  faktor  yang  mempengaruhi  konsistensi  perencanaan  dan  penganggaran  di  Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota
Proses perencanaan dan pengangaran pada Dinas Sosial Kaupaten Lima Puluh Kota secara garis  besar  sudah  mencapai  nilai  konsistensi  yang  sangat  baik  tetapi  belum  bisa  dikatakan sempurna karena ada beberapa program,  kegiata  dan sub kegiatan yang masih belum konsisten. Beberapa  hal  yang  dapat  menyebakan  inkonsistensi  antara  dokumen  perencanaan  dan penganggaran.  Salah  satu  tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisa  faktor-faktor  yang mempengaruhi  konsistensi  perencanaan  dan  penganggaran.  Penelitian  ini  menggunakan  model kerangka kerja analisis yang dikemukakan oleh Edward III yang didalamnya terdapat empat faktor kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan Struktur Birokrasi.
1. Komunikasi: komunikasi dalam penyusunan dokumen perencanaan ini sudah dikatakan baik karena dalam proses ini telah dilakukan komunikasi baik itu formal dan informal dan juga di dukung dengan adanya regulasi atau aturan yang telah di tentukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah  daerah  dan  diadakannya  rapat-  rapat,  forum  serta  aplikasi  yang  mendukung sehingga penyampaian informasi sampai kepada pelaksana kebijakan. Yang menyebabkan ketidak  konsistenan  yaitu  regulasi  yang  muncul  setelah  dokumen  perencanaan  dan penganggaran ini telah selesai dilaksanakan
2. Sumber  Daya:  faktor  yang  mempengaruhi  konsistensi  dokumen  perencanaan  dan penganggaran dari sisi sumber daya adalah sumber daya manusia merupakan bagian yang berperan  langsung  dalam  proses  ini  dimana  dari  hasil  wawancara  bahwa  sumber  daya manusia dalam perencanaan dan penganggaran  masih semah secara kualitas dan kuantitas (belum berkompeten) belum ada mendapatkan peningkatan kapasitas pada sisi lain jumlah pekerjaan sangat banyak maka di perlukan tingkat pemahaman yang baik dalam penyusunan perencanaan  dan  penganggaran  ini  Faktor  yang  mempengaruhi  konsistensi  dokumen perencanaan  dan  penganggaran  dari  sumberdaya  anggaran  dari  hasil  wawancara  yang pertama  karena  regulasi  dan  kebijakan  yang  harus  merubah  anggaran  yang  kedua kemampuan  keuangan  daerah  yang  tidak  memadai  sehingga  jumlah  pagu  anggaran perencanaan tidak bisa diakomodir pada pelaksanaan di doumen penganggaran. Untuk Dinas sosial pada tahun 2023 jumlah sumberdaya anggarannya di kategorikan cukup dan dari segi fasilitas sarana dan prasarana memadai.
3. Disposisi/Sikap:  faktor  yang  mempengaruhi  konsistensi  dokumen  perencanaan  dan penganggaran dari disposisi atau sikap adalah kita harus mengikuti regulasi dan aturan yang telah di keluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, jadi disini diperlukan komitmen pimpinan  dan  koordinasi  setiap  stakeholder  dalam  mengawal  program-  program  prioritas yang  mendukung  terhadap  pencapaian  visi  dan  misi  kepala  Daerah  dan  program  prioritas yang  menjadi  mandatori  atau  yang  diamanatkan  oleh  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah.
4. Struktur  Birokrasi:  faktor  yang  mempengaruhi  konsistensi  dokumen  perencanaan  dan penganggaran dari aspek birokrasi adalah Standar Operasional Prosedur yang digunakan dari OPD  terkait  dengan  perencanaan  dan  penganggaran  yaitu  Bapelitbang  dan  Badan  Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota belum ada turunanya masih diambil dari aturan pusat yang telah terstruktur prosedurnya sedangkan untuk OPD pelaksana khususnya Dinas Sosial telah membuat SOP terdapat perencanaan dan penganggaran ini
Kebijakan  –kebijakan  sebagai  Solusi  untuk  mencapai  konsistensi  perencanaan  dan pengaggaran di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023.
Berdasarkan  faktor-  faktor  yang  menyebabkan  inkonsistensi  dalam  program  dan  kegiatan pada  dokumen  perencanaan  dan  penganggaran,  penting  untuk  mempertimbangkan  kebijakan- kebijakan  yang  dapat  menjadi  Solusi  untuk  mencapai  konsistensi  dalam  perencanaan  dan penganggaran di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu:
1. Komitmen seluruh stakeholder sangat penting. Stakeholder perlu mematuhi setiap tahapan yang  telah  ditetapkan  dalam  proses  perencanaan  dan  penganggaran.  Hal  ini  akan memastikan bahwa semua pihak terlibat secara aktif dan sesuai dengan rencana, sehingga mengurangi  risiko  inkonsistensi  dan  memastikan  bahwa  tujuan  bersama  dapat  tercapai dengan lebih efektif.
2. Meningkatkan  koordinasi  dan  evaluasi  atas  usulan  perencanaan  dan  penganggaran.  Tidak akan  bisa  konsistensi  dicapai  apabila  koordinasinya  juga  tidak  ditingkatkan  baik  itu koordinasi  antara  perangkat  daerah  atau  tim  penyusunan  perencanaan  dan  penganggaran. Peningkatan  koordinasi  ini  untuk  menciptakan  keharmonisan  dan  keselarasan  seluruh kegiatan yang telah direncanakan.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk menjaga konsistensi perencanaan dan  penganggaran.  Penerapan  teknologi  informasi  ini  dilakukan  secara  terpadu  anatara sistem  perencanaan  sanpai  penganggaran,  ini  akan  bisa  mempermudah  memperlancar penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dengan harapan konsistensi ini bisa diwujudkan
4. Meningkatkan  kapasitas  sumberdaya  manusia  atau  pejabat  perencana.  Dengan meningkatnya  keterampilan  dan  pengetahuan  SDM  perencana  maka  akan  lebih  mampu menyusun rencana dan anggaran. Pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi pejabat perencana  akan  memastikan  bahwa  mereka  memiliki  kompetensi  yang  diperlukan  untuk mengelola  proses  perencanaan  dan  penganggaran  secara  efektif,  sehingga  tujuan-tujuan Pembangunan dapat tercapai dengan lebih baik.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil telaah dokumen dan wawancara peneliti lakukan dengan informan, maka dapat diambil Kesimpulan dalam penelitian ini
1. Hasil Analisis konsistensi antara RPJMD dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dimana pada dokumen RPJMD terdapat 7 program dan pada dokumen Renstra terdapat 7 program artinya Tingkat konsistensi mencapai 100 % dengan nilai konsistensi Sangat Baik. Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa  penyusunan  renstra  pada  Dinas  Sosial  telah mempedomani RPJMD.
2. Hasil analisis konsistensi antara Renstra dan Renja Dinas Sosial Tahun 2023 dapat diketahui bahwa dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada terdapat kesesuaian, akan tetapi jika ditelusuri lebih lanjut diketahui bahwa dalam Renstra Dinas Sosial terdapat 7 program sedangkan  dalam  Renja  ada  6  program  artinya  85,7  %  program  yang  ada  pada  Renja Konsisten.  Dari  17  kegiatan  pada  Renstra,  14  kegiatan  yang  sesuai  dengan  Renja  artinya 82,4 % kegiatan yang ada pada Renja konsisten dengan Renstra. Tingkat konsitensi antara program  dan  kegiatan  pada  Renstra  dan  Renja  sudah  sangat  baik.  Kemudian  dari  85  sub kegiatan yang ada pada Renstra sebanyak 53 sub kegiatan yang sesuai pada Renja artinya 62,4 % kegiatan yang ada pada Renja konsisten dengan Renstra dengan tingkat konsistensi baik.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
3. Hasil analisis konsistensi antara Renja dan RKPD meliputi  konsistensi program,  kegiatan dan sub kegiatan mencapai konsistensi 100% dengan tingkat konsistensi sangat baik. Hasil tersebut  menunjukkan  bahwa  penyusunan  Renja  Dinas  Sosial  telah  berpedoman  pada RKPD.
4. Hasil  analisis  konsistensi  antara  RKPD  dan  PPAS,  pada  RKPD  terdapat  6  program  dan PPAS  ada  6  program  ini  menunjukkan  100  %  program  pada  RKPD  dan  PPAS  konsisten dengan  Tingkat  konsistensi  sangat  baik.  Dilihat  dari  kegiatan  pada  RKPD  terdapat  14 kegiatan dan pada PPAS 13 kegiatan ini menunjukkan capaian konsistensi sebesar 92,9% dengan konsistensi sangat baik, kemudian pada RKPD terdapat 54 sub kegiatan dan PPAS terdapat  37  sub  kegiatan  maka  konsistensi  sub  kegiatannya  68,5  %  dengan  timgkat konsistensi baik.
5. Hasil  analisis  konsistensi  antara  PPAS  dan  APBD  dapat  dilihat  bahwa  secara  program kegiatan dan sub kegiatan sudah konsisten artinya dokumen penganggran yang telah di susun Dinas  sosial  untuk  tahun  2023  sudah  baik  dengan  konsistensi  100  %  dengan  tingkat konsistensi sangat baik. Tetapi apabila dilihat dari segi pagu anggaran, dapat dilihat jumlah anggaran  pada  PPAS  dan  anggaran  pada  APBD  tidak  konsisten  dimana  jumlah  anggaran pada  PPAS  sebesar  sebesar  Rp.  5.597.290.886,-  dan  jumlah  anggaran  pada  APBD  yaitu sebesar Rp. 7.203.419.945,-. Terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 1.606.129.059,-. Apabila dilihat  tingkat  konsistensi  pagu  anggaran  terhadap  program  yaitu  sebesar  16,7  %  dengan tingkat konsistensi Sangat Buruk, konsistensi kegiatan yaitu sebesar 30,8 % dengan tingkat konsistensi buruk, sub kegiatan sebesar 73 % dengan tingkat konsistensi Baik.
6. Faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  konsistensi  dan  inkosistensi  antara  dokumen perencanaan  dan  penganggaran  adalah  komitmen  seluruh  stakeholder,  meningkatkan koordinasi dan evaluasi dalam proses penyusunan, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi  dan  peningkatan  kapasitas  sumberdaya  manusia  dalam  proses  penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran

## DAFTAR REFERENSI
Arsana,  I.  I.  P.  J.,  &  others.  (2022). Teknik  Praktis  Penyusunan  Rencana  Strategis  Perangkat Daerah Konsep Dan Aplikasi Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah . Deepublish. Mahi, I. A. K., Trigunarso, S. I., & SKM, M. K. (2017). Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi . Kencana.
Pau, L., M, U., Tomasowa, D, T. E., Sir, & S, J. (2020). Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran serta Implementasi pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT. Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Audit , 5 (1), 14–18. Sugiyono,  P.  D.  (2017). Metode  penelitian  bisnis:  pendekatan  kuantitatif,  kualitatif,  kombinasi, dan R\&D . CV. Alfabeta.
Wasana, S., & Halim, A. (2018). Studi Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Daerah Bidang Pariwisata di Kabupaten Gunungkidul. Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia , 1 (2), 70– 81. https://doi.org/10.18196/jati.010208
Yandra,  F.  (2011).  Analisis  Perencanaan  dan  Penganggaran  Pada  Dinas  Pekerjaan  Umum Kabupaten Solok Tahun 2006-2010. Skripsi, Universitas Andalas , 1–30.