## POLITIK PENDIDIKAN KARAKTER:
Refleksi Praksis Pendidikan Karakter di Indonesia
Sjamsi Pasandaran 1
Dosen Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FIS UNIMA

## Abstrak
Pendidikan karakter merupakan salah satu agenda penting bagi bangsa Indonesia, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Melalui pemikiran Ki Hajar Dewantara tercermin pentingnya karakter  menjadi  ruh  pendidikan,  menjadi  pilar-pilar  karakter  bangsa  yang  harus  dibentuk melalui  pendidikan.  Bahkan  ketika  di  awal-awal  kemerdekaan  Indonesia  para  pendiri  negara ( the founding father ) mengagendakan Nation and Character building sebagai salah satu agenda yang menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia yang merdeka. Hal itu nampak dalam berbagai pidato  politik  Soekarno,  dan  melihat  masalah  karakter  sebagai  salah  satu  masalah pembangunan  bangsa  yang  sangat  penting.  Terdapat  kebutuhan  pembentukan  karakter  yang sangat penting di awal kehidupan Indonesia merdeka dari suatu tatanan kehidupan penjajahan ke suatu tatanan kehidupan bangsa yang merdeka. Dibutuhkan suatu ciri karakter masyarakat dan bangsa yang siap membangun dan mengisi kemerdekaan.
Kata Kunci: Politik, Pendidikan, Pendidikan Karakter
1 Guru Besar pada Program Studi PPKn Universitas Negeri Manado

## Pendahuluan
Pendidikan  karakter  merupakan  salah satu  agenda  penting  bagi  bangsa  Indonesia, bahkan  jauh  sebelum  Indonesia  merdeka. Melalui  pemikiran  Ki  Hajar  Dewantara tercermin  pentingnya  karakter  menjadi  ruh pendidikan,  menjadi  pilar-pilar  karakter bangsa  yang  harus  dibentuk  melalui pendidikan.  Bahkan  ketika  di  awal-awal kemerdekaan  Indonesia  para  pendiri  negara ( the founding father ) mengagendakan Nation and  Character  building sebagai  salah  satu agenda  yang  menjadi  tantangan  bagi  bangsa Indonesia  yang  merdeka.  Hal  itu  nampak dalam  berbagai  pidato  politik  Soekarno,  dan melihat  masalah  karakter  sebagai  salah  satu masalah  pembangunan  bangsa  yang  sangat penting.  Terdapat  kebutuhan  pembentukan karakter  yang  sangat  penting  di  awal kehidupan  Indonesia  merdeka  dari  suatu tatanan  kehidupan  penjajahan  ke  suatu tatanan  kehidupan  bangsa  yang  merdeka. Dibutuhkan  suatu  ciri  karakter  masyarakat dan  bangsa  yang  siap  membangun  dan mengisi kemerdekaan.
Di  sepanjang  sejarah  ppendidikan sesudah  Indonesia  merdeka,  dan  dalam  satu decade terakhir, pembangunan karakter tetap menjadi agenda pembangunan nasional yang sangat  penting  bagi  Indonesia.  Urgensi tersebut  terkait  dengan  tantangan-tantangan yang  dihadapi  oleh  Bangsa  Indonesia  baik masalah temporer saat ini maupun tantangan di  masa  depan.  Pertama  tantangan  untuk membangun  masyarakat  yang  harmonis  di tengah-tengah  keragaman  ( harmony  in diversity ). Indonesia adalah masyarakat yang sangat  pluralis  baik  karena  agama,  suku bangsa, adat istiadat, maupun bahasa. Dalam konteks  kehidupan  pluralistic  diperlukan kompetensi  keragaman  cultural  ( cultural diversity competence ) yaitu suatu kompetensi yang  mencakaup pemahaman  tentang
keragaman  budaya,  sikap  dan  kemampuan menghargai  keragaman  dan  membangun lkehidupan bersama dalam keragaman itu.
Kedua,  tantangan  penyiapan  generasi emas  menyongsong  seratus  tahun  Indonesia merdeka  tahun  2045.  Saat  ini  terdapat  satu generasi muda usia 0 – 9 tahun, dan 10 – 19 tahun  yang  berjumlah  kurang  lebih  84.000 juta.  Pada  tahun  2045,  mereka  akan menjadipenduduk usia produktif dan mengambil  peran  sebagai  pemimpin  bangsa pada semua lapis dan bidang kehidupan baik politik,  pemerintahan,  ekonomi,  social, militer,  maupun  pendidikan  dan  budaya. Mereka  sudah  harus  disiapkan  untuk memiliki  karakter  yang  baik  dan  menjadi warganegara yang cerdas ( civic intelligence ), warganegara  yang  bertanggungjawab  ( civic responsibility )  dan  warganegara  yang partisipatif  ( civic  participation ).  Memiliki keterampilan hidup, inovatif dan kreatif serta memiliki  kemampuan  literasi  teknologi informasi dan komunikasi.
Ketiga,  tantangan  globalisasi  dan kemajuan  teknologi  terutama  teknologi informasi  dan  komunikasi.  Globalisasi  dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi TIK) disadari membawa dampak baik  positif  maupun  negative.  Globalisasi dan  kemajuan  TIK  akan  menghadirkan sistem  nilai  baru,  tatanan  kehidupan interdependensi, kompetitif,menguatnya interkoneksi,  dan  semakin  meningkatnya tuntutan  akan  kualitas  dan  produktivitas. Kondisi-kondisi  dan  kebutuhan-kebutuhan tersebut  berimplikasi  pada  tuntutan  akan sikap, watak dan perilaku adaptif, responsive sehingga  seseorang  itu  mampu  menghadapi hidup dan mengembangkan karir, mengembangkan  semua  potensi  diri  dan berinteraksi  dengan  lingkungannya  tanpa tercabut dari akar budaya.
Keempat, Indonesia saat
ini menghadapi  permasalahan  karakter  bangsa. Terdapat  gejala-gejala  yang  memprihatinkan yang mengindikasikan permasalahan karakter yang  serius,  yaitu:  (1)      disorientasi  dan belum  dihayatinya  nilai-nilai  Pancasila,  (2) keterbatasan  perangkat  kebijakan    terpadu dalam  mewujudkan  nilai-nilai  Pancasila,  (3) bergesernya  nilai  etika  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara,  (4)  memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, (5)  ancaman  disintegrasi  bangsa,  dan  (6) melemahnya kemandirian bangsa. ( Winataputra, 2010). Sebagai bangsa kita telah memiliki sistem nilai budaya yang terkristalisasi  di  dalam  nilai-nilai  Pancasila. Pancasila  telah  disepakati  bersama  menjadi filosofi  dan  pandangan  hidup  bangsa, menjadi dasar kehidupan berbangsa, bernegara  dan  bermasyarakat,  dan  juga menjadi ideology dalam kehidupan bernegara. Namun penghayatan dan pengamalan  nilai-nilai  Pancasila  semakin melemah dan bahkan menunjukkan kecenderungan  melemahkan  kedudukan  dan peran  Pancasila.  Gejala  yang  menunjukkan melemahnya  etika  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  sangat  nampak  pada  fenomena- fenomena  budaya  kekerasan  yang  terjadi  di mana-mana,  budaya  koruspi  yang  menjadi ordinary crime atau kejahatan luar biasa dan bahkan  sudah  sangat  membahayakan.  Data mengenai  Indeks  Persepsi  Korupsi  tahun 2013  menunjukkan  Indonesia  berada  pada posisi  114  dari  175  negara  di  dunia.  Posisi tersebut  masih  berada  di  bawah  posisi negara-negara  ASEAN  seperti  Singapore menempati posisi 5 dunia, Brunei Darussalam  berada pada peringkat  38  dunia, Malaysia  menampati  peringkat  53  dunia,
Philipines pada posisi 94 dunia dan Thailand pada  peringkat  102  dunia.  ( Corruption
Perception Index.
https://www.transparency.org/cpi2014). Kondisi-kondisi  tersebut  sudah  sangat mengkuatirkan karena menenmpatkan Indonesia  menjadi  salah  satu  negara terancam gagal. Thomas
Lickona,
mengemukakan  beberapa  gejala  yang  dapat mengindikasikan  menurunnya  moral  dan karakter  sebagai  ancaman  bagi  suatu  negara menuju kehancuran yaitu   (1 )  violence and vandalism,  (2)  stealing,  (3)  Cheating,  (4) disrespect for authority, (5) Peer cruelty, (6) bigotry,  (7)  bad  language,  (8)  sexual precocity  and  abuse,  (9)  increasing  self- centeredness and declining civic responsibility,  (10)  self-destructive  behavior ( Lickona,  1992:123-18). Gejala-gejala  yang dikemukakan  oleh  Thomas  Lickona  tersebut teramati  sebagai  suatu  gejala  umum  dalam kehidupan  sehari-hari.  Budaya  kekerasan, penggunaan  bahasa  yang  buruk,  tindakan kejahatan,  pelecehan  seskual,  melemahnya rasa  hormat  terhadap  symbol-simbol  negara, korupsi  menjadi  perilaku  yang  membudaya, menguatnya  primordialisme  kelompok  yang mengarah pada radikalisme dan fundamentalisme,  melemahnya  kohesi  social merupakan kecenderungan-kecenderung
yang  menunjukkan  fenomena  melemahnya karakter di masyarakat.
Pendidikan  karakter  menjadi  sangat sentral bagi banyak negara dalam memperkuat  pembangunan  karakter  suatu bangsa. Semua negara bersama pemerintahan masing-masing memiliki kebijakan  mengenai  pembangunan  karakter melalui  pendidikan  karakter.  Kebijakan tersebut  memiliki  perbedaan  latar  belakang baik karena pandangan ideologis, sosiologis, kutlural  maupun  politik  negara  dan pemerintah. Praxis pendididkan karakter pun berbeda  sesuai  dengan  tujuan  yang  ingin dicapai. Sekalipun terdapat nilai-nilai
universal  yang  ingin  dicapai  melalui pendidikan  karakter  tetapi  kepentingan politik,  pemerintahan,  ideologis  dan  sosio- kultural  menyebabkan  terdapat  perbedaan dalam  praksis  pendidikan  karakter.  Setiap negara juga memiliki landasan empiric  yang berbeda, tergantung pada kondisi dan realitas permasalahan  pembangunan  karakter  suatu bangsa.  Bagaimana  pemikiran  dan  praxis pendidikan  karakter  di  suatu  negara  akan mencerminkan politik pendidikan karakter di negara  itu.  Makalah  ini  secara  khusus  akan mengkaji masalah-masalah berikut ini:
1. Konsep  tentang  pendidikan  karakter  itu dan politik pendidikan karakter?
2. Aspek  konstitusionalitas  dan  yuridis pendidikan karakter di Indonesia
3. Aspek  historis  pendidikan  karakter  di Indonesia
Konsepsi Pendidikan Karakter dan Politik Pendidikan Karakter
a) Karakter dan Pendidikan Karakter Berbicara  mengenai  politik  pendidikan karakter, tidak dapat dilepaskan dari persepsi mengenai pendidikan karakter. Setiap orang, termasuk orang tua memiliki persepsi tentang karakter  yang baik  dan berdasarkan  persepsi tersebut  orang  tua  memberikan  pendidikan karakter  bagi  anak-anaknya.  Orang  tua  yang berpendidikan  rendah  pun  memiliki  persepsi mengenai  apa  yang  baik,  yang  harus diajarkan kepada anak-anaknya sebagai sikap dan  perilaku  yang  baik  yang  harus  dimiliki dan yang harus dilakukan oleh anak-anaknya. Setiap  masyarakat  dan  komunitas  pun memiliki  persepsi  mengenai  karakter  yang baik,  tergantung  pada  sistem  nilai  yang dimiliki  sebagai  sistem  nilai  bersama  suatu komunitas.  Hal  ini  akan  sangat  jelas  dalam kehidupan  masyarakat  dengan  sistem  adat istiadat  dan  kesukuan  yang  masih  kuat. Terdapat  suatu  sistem  nilai  yang  harus
diwariskan  kepada  anak-anak  dengan  cara yang  berbeda  dari  satu  komunitas  atau masyarakat dengan komunitas atau masyarakat  lainnya.  Dalam  lingkup  yang lebih luas, setiap bangsa dan negara memiliki preferensi  nilai  mengenai  nilai-nilai  sebagai ciri  karakter  yang  baik  yang  harus  dimiliki oleh  setiap  warga  negara.  Setiap  negara memiliki  sistem  nilai  bersama  yang  menjadi identitas  diri,  filosofi,  dan  pandangan  hidup bersama.  Setiap  negara  dan  bangsa  pun mempunyai  kewajiban  untuk  membangun karakter  bangsa,  karakter  masyarakat,  dan bahkan  karakter  individu  untuk  menjadi suatu  bangsa  yang  berkarakter  kuat. Misalnya disiplin, jujur, peduli,
bertanggungjawab merupakan ciri-ciri
karakter  yang  harus  dibangun  oleh  setiap pemerintahan  negara  dalam  membangun suatu  bangsa  dan  negara  yang  berkarakter kuat.    Upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk membangun karakter yang kuat akan menjadi ciri  politik  pendidikan  karakter setiap  orang, setiap masyarakat, dan bahkan setiap negara.
Pendidikan  karakter  menjadi  sangat penting dalam membangun suatu masyarakat, bangsa dan negara untuk menjadi masyarakat,  bangsa  dan  negara  yang berkarakter  baik  dan  kuat.    Membangun suatu masyarakat dan negara yang kuat, tidak cukup  dengan  mengembangkan  kemampuan berpikir tanpa karakter. Marthin Luther King Jr, pernah berkata bahwa We must remember that  intelligence  is  not  enough,  Intelligence plus  character.  That  is  the  goal  of  true education. Oleh  sebab  itu  setiap  upaya pendidikan  harus  terkandung  di  dalamnya upaya untuk membentuk karakter yang baik, dan  karakter  hanya  dapat  dibentuk  melalui proses  interaksi  edukatif.  Karakter  harus dibentuk, dan tugas pendidikan ialah menjadi media  atau  jalan  (race)  dalam  proses pembentukan karakter.
Berbicara  tentang  pendidikan  karakter, memerlukan pemahaman tentang karakter itu sendiri.  Pemahaman  tentang  karakter  akan memberi  landasan  dan  perspektif  tentang pendidikan  karakter.  Thomas  Lickona mengemukakan  definisi  mengenai  karakter sebagai berikut:
Character  consists  of  .  .  .  values  in action.  Character  .  .  .  has  three interrelated  parts:  moral  knowing, moral  feeling,  and  moral  behavior. Good  character  consists of  knowing the  good,  desiring  the  good,  and doing the good—habits of the mind, habits  of  the  heart,  and  habits  of action. We want our children . . . to judge  what  is  right,  care  deeply about  what  is  right,  and  then  do what they believe to be right—even in the face of pressure from without and temptation from withi n. ( Lickona, 1992:123-18.)
Definisi  yang  dikemukakan  oleh Thomas  Lickona  tersebut  menggambarkan bahwa  berbicara  tentang  karakter  berarti berbicara  tentang  nilai  yang  terlihat  dalam tindakan  seseorang.  Tidak  cukup  seseorang mengetahui  mengenai  nilai  tetapi  juga  harus nampak dalam  keinginan untuk berbuat baik dan melakukan apa yang baik itu. Oleh sebab itu, ukuran seseorang memiliki karakter yang baik  selalu  dilihat  dalam  tiga  hal  yaitu mengetahui  yang  baik  atau knowing  the good ,    mencintai  dan  suka  yang  baik  atau desiring the good, dan melakukan yang baik atau doing  the  good .  Bahkan  ketiga  aspek tersebut  harus  menjadi  kebiasaan  atau habit yaitu  kebiasaan  untuk  selalu  berpikir mengenai  hal-hal  baik  atau  selalu  berpikir positif  ( habits  of  the  mind) ,  kebiasan  untuk mengingini atau menyukai yang baik ( habits of  the  heart ),  dan  kebiasaan  untuk  selalu melakukan  yang  baik  atau habits  of  action . Setiap  orang  tua,  guru,  dan  mungkin  juga setiap  orang  mengingini  agar  anaknya mengetahui  dan  dalam  menilai  yang  yang benar, peduli dengan hal-hal yang benar, dan
melakukan apa yang mereka percayai sebagai sesuatu yang benar. Searah dengan pemikiran yang  dikemukakan  oleh  Thomas  Lickona tersebut, Lauree Beth Stedje , mendefinisikan karakter sebagai berikut:
Character  is  the  culmination  of habits,  resulting  from  the  ethical choices,  behaviors,  and attitudes  an individual makes, and is the “moral excellence”  an  individual  exhibits when  no  one  is  watching.  It includes an individual’s desire to do one’s  best,  concern  for  others’ wellbeing,  cognition  of  critical thinking  and  moral  reasoning,  and the  development  of  interpersonal and  emotional  skills  that  allow individuals  the  capability  to  work effectively  with  each  other  in everyday situations. (Stedje, 2010).
Karakter  akan  selalu  tergambar  dalam kebiasaan  baik  berpikir,  bersikap,  maupun bertindak.  Mengajari  seorang  anak  untuk mengetahui  apa  yang  benar  dan  apa  yang baik,  dan  bahkan  menilai  apa yang  baik dan benar  tidaklah  terlalu  sulit.  Tetapi  kesulitan mulai  dialami  ketika  hendak  menunbuhkan dan  mengembangkan  sikap  kepedulian seorang anak terhadap hal-hal yang baik dan benar.  Tidak  cukup  seorang  anak  mampu menilai apa yang baik dan mana yang benar. Tetapi  harus  juga  diikuti  dengan  sikap  yang terlihat  dalam  kepedulian  terhadap  hal-hal yang  baik  dan  benar,  dan  kepedulian  itu dinyatakan  dalam  bentuk  tindakan  yaitu melakukan  apa  yang  dinilai  baik  dan  benar. Ketiga  aspek  tersebut  perlu  secara  terus menerus  dilakukan  sehingga  menjadi  suatu kebiasaan  atau habits. Artinya  sikap  dan perilaku  baik  dan  benar  terebut  tumbuh  dari dorongan internal karena telah menjadi watak dan karakter.
Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa

## Kognitif
Kehendak
Tindakan
karakter  memiliki  tiga  aspek  penting  yaitu aspek kognitif, afektif, dan perilaku. Karakter akan  selalu  menunjukkan  pengetahuan  dan pemahaman  seseorang  terhadap  apa  yang baik dan benar. Pengetahuan dan pemahaman tersebut  menjadi  dasar  dalam  melakukan penilaian apa yang  baik dan  benar.  Karakter juga  menunjuk  pada  sikap  positif  seseorang terhadap  apa  yang  dnilai  baik  dan  benar. Sikap  ini  akan  mendorong action  tendency seseorang  untuk  bertindak  atau  berbuat  baik dan  benar.  Melalui  proses  pembiasaan  sikap dan  perilaku  tersebut  akan  menjadi  ciri  dan sifat  karakter  seseorang.  Konsistensi  dalam sikap  dan  perilaku    menjadi  unsur  yang sangat  penting  untuk  dapat  menggambarkan sifat  karakter  seseorang.  Seseorang  yang secara konsisten tekun, disiplin, bertanggungjawab,  dan correct dalam mengerjakan  suatu  pekerjaan  akan  memberi gambaran  sifat  karakter  orang  itu  sebagai seseorang  yang  tekun,  rajin,  disiplin, bertanggungjawab, dan yang selalu bertindak tepat  dan  benar.  Karakter  merupakan kesatuan  utuh  yang  menggambarkan  aspek baik  kongitif,  afektif,  maupun  perilaku. Kesatuan  utuh  tersebut  digambarkan  dalam gambar 1.

## Gambar 1. Domain karakter
b) Konsep Pendidikan Karakter
Pendidikan  karakter  akan  selalu menunjuk  pada  proses  yaitu  proses
menanamkan, membentuk, dan mengembangkan nilai sehingga seorang anak mengetahui  apa  yang  baik  dan  benar, menumbuhkan  keinginan  di  dalam  diri  anak itu  untuk  melakukan  apa  yang  baik  dan benar,  dan  melakukannya  dalam  bentuk tindakan atau perilaku baik dan benar. Secara tradisional  ketika  di  dalam  keluarga,  anak diajari  dan  dibiasakan  untuk  bersikap  dan berbuat baik, maka didalam keluarga dimulai proses  pendidikan  karakter.  Proses  itu  akan terus berlangsung ketika anak memasuki dan belajar di sekolah.  Secara formal, anak akan mendapatkan  pendidikan  karakter  baik melalui  mata  pelajaran  maupun  melalui berbagai kegiatan di sekolah. Di rumah anak akan  belajar  melalui  proses  pembiasaan ( habituation )  bagaimana  bersikap  dan berperilaku  etik.  Pembiasaan  itu  akan berkembang  dan  menjadi  semakin  kuat  jika di  sekolah  anak  mengalami  proses  yang sama.  Problem  akan  muncul  ketika  di  dua lingkungan ini yaitu lingkungan keluarga dan sekolah  tidak  saling  mendukung,  akan mengakibatkan anak mengalami konflik nilai dalam proses pembentukan karakternya.
Sebagai  suatu  proses  menanamkan, membentuk,  dan  mengembangkan  sikap  dan perilaku  etis,  maka  dapat  dikatakan  bahwa pendidikan  karakter  adalah  suatu  proses humanisasi  yaitu  sebagai  suatu  proses pemanusiaan.  Pendidikan  karakter  menjadi suatu  keharusan  bagi  seorang  anak  karena sangat  terkait  dengan  pertimbangan  moral, motivasi  moral  dan  perilaku  moral  anak. Pertimbangan  moral,  dan  sikap  moral  yang melandasi perilaku moral seseorang menggambarkan  sifat  karakternya.  Lauree Beth  Stedje menyebut  fungsi  pendidikan karakter  adalah  sebagai moral  guide .
Pendidikan  karakter  akan  memberi  landasan bagi seseroang untuk memberi pertimbangan moral  mengenai  apa  yang  baik  dan  benar
Karakter
secara  moral.  Pertimbangan  moral  itu  akan menjadi landasan yang mendorong seseorang bersikap  terhadap  sesuatu,  dan  sekaligus mendorong  seseorang  bertindak  atau  tidak bertindak.    Pendidikan  karakter,  dengan demikian  mencakup  tiga  aspek  utama  yaitu mencakup  aspek  kognitif,  afeksi,  dan behavior  atau  perilaku.  Pendidikan  karakter berfungsi  membentuk  pengetahuan  anak mengenai  apa  yang  secara  moral  baik  dan benar,  membentuk  sikap  yang  berisi  konasi atau kehendak untuk melakukan sesuatu yang baik,  dan  aspek  perilaku  yaitu  melakukan sesuatu yang baik dan benar.
Pemikiran  Ki  Hadjar  Dewantara mengenai pendidikan sebagai proses humanisasi  mencerminkan  pemikiran  beliau mengenai  pendidikan  karakter  dan  sekaligus kedudukan  pendidikan  karakter  di  dalam keseluruhan  proses  pendidikan.  Pendidikan sebagai suatu proses humanisasi menunjukkan  bahwa  pendidikan  karakter adalah  esensial  dalam  pendidikan.  Setiap proses  pendidikan adalah  proses membentuk karakter sehingga terjadi proses pemanusiaan manusia.  Di  dalam  proses  itu  terdapat  tiga aspek  yang  hendak  dibentuk  yaitu  aspek kognitif  yang  mencakup  pengetahuan,  aspek konasi  yang  mencakup kehendak,  dan  aspek perilaku  atau  tindakan.  Dengan  demikian pendidikan  karakter  tidak  cukup  hanya memberikan  pengetahukan  tentang  hal-hal yang  baik  dan  benar  atau  pengetahuan tentang  nilai  kepada  anak.  Pendidikan karakter  harus  juga  mencakup  upaya-upaya yang  mendorong  anak  ingin  atau  mencintai sesuatu  yang  baik  dan  mencintai  nilai. Bahkan  pendidikan  karakter  adalah  proses pendidikan  yang  membentuk  perilaku  etik anak.  Ketiga  aspek  tersebut  merupakan  satu kesatuan dan digambarkan sebagai berikut:
Gambar 2. Aspek-aspek Pendidikan
Karakter
Oleh sebab itu para ahli seperti Howard dan Berkowitz mengemukakan bahwa fungsi pendidikan karakter adalah untuk mempersiapkan  anak-anak  untuk  memiliki landasan  etik  sebagai  pertimbangan  moral dalam  pengambilan  suatu  keputusan  dan tindakan.
Howard dan
Berkowitz merumuskan  fungsi  dan  peran  pendidikan karakter sebagai berikut:
Character education is an attempt to  prepare  individuals  to  make ethical  judgments  and  to  act  on them,  that  is,  to  do  what  one thinks  ought  to  be  done.  … Character  education,  a  vital  tool for  preparing  our  young  people in  our  schools,  has  had  to confront  political  issues  and challenges  of  its  own.  (Howard, dkk. 2004:189).
Dilihat  dari  fungsinya  tersebut,  maka penekanan  utama  dari  pendidikan  karakter adalah pada pembentukan sikap dan perilaku etik  sebagai  warganegara  yang  baik.  Dalam konteks  fungsi  tersebut,  Howard  dan Berkowitz  mengemukakan  tiga  pendekatan dalam  pendidikan  karakter  yaitu the cognitive-developmental approach, the caring  approach,  and  traditional  character education .  (Westheimer,  dan  Kahne,  2014).
Pendekatan  kognitif  menekankan  pada pentingnya pembentukan kemampuan knowing  the  good .  Aspek  kognitif  secara gradual  dapat  mencakup  kemampuan- kemampuan  seperti  mengetahui,  memahami, mengaplikasi,  menganalisis,  berikir  kritis dalam  melakukan  penilaian  mengenai  apa yang  baik  dan  benar.  Pendekatan  kedua adalah  pendekatan  yang  menekankan  pada
pembentukan  kemamuan  sikap  seperti  sikap peduli,  empati,  toleran.  Pendekatan  ketiga menekankan pada pembentukan perilaku etik sebagai  sesuatu  yang  fundamental  dalam pendidikan karakter. Di dalam praktik, ketiga pendekatan  ini  seyogianya  dilaksana  secara terintegrasi.  Hal  ini  sangat  penting, mengingat  praktik  pendidikan  karakter selama  ini  lebih  bersifat  kognitif  yaitu mengajarkan  kepada  anak  pengetahuan tentang  nilai,  pengetahuan tentang nilai-nilai yang  terkandung  di  dalam  Pancasila, pengetahuan  agama,  dan  pegnetahuan tentang ajaran moralitas.
c) Politik Pendidikan Karakter di Indonesia
Politik  pendidikan  karakter  suatu negara  akan  selalu  berkaitan  dengan  politik negara  dalam  mendidik  dan  membentuk warganegara  yang  baik.  Pembentukan warganegara  yang  baik  merupakan political choice  and  pedagogical  goal .  (Westheimer, dan  Kahne,  2014).  Setiap  negara  memliki pilihan  politik  tergantung  pada  filosofi, ideology  dan  tujuan  negara  itu.  Artinya politik  pendidikan  karakter  bagi  negara dengan  filosofi  dan  ideology  apakah komunis,  liberal,  dan  atau  bagi  Indonesia dengan  Pancasila  akan  berbeda  pada  setiap negara.    Bentuk,  isi,  dan  praktik  pendidikan karakter merupakan konsekuensi dari pilihan politik negara. David Purple, mnegemukakan situasi  dilematis  praktik  pendidikan  karakter dihadapkan dengan tuntutan ideology negara. Tidak jarang terjadi situasi dilematis terhadap pilihan  nilai  yang  hendak  diajarkan  di sekolah.  Situasi  dilematis  itu  terjadi  ketika pemerintah  atau  rezim  pemerintahan  yang berkuasa  memasukan  nilai-nilai  ideologis negara  sebagai  muatan  atau  isi  pendidikan karakter ( Purple, 2014: 145).
Di  dalam  praksis  pendidikan  karakter di  Indonesia,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa pendidikan  karakter  menjadi  instrument
politik  yang  sangat  pening  dari  setiap  rezim pemerintahan  yang  berkuasa.  Perubahan kurikulum  dan  muatan  pendidikan  karakter yang  ada  menunjukkan  kepentingan  politik pemerintahan  yang  mempengaruhi  bentuk dan  implementasi  pendidikan  karakter.  Di zaman  rezim  orde  baru  berkuasa,  Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) menjadi instrument pendidikan karakter yang sangat  penting  ketika  itu.  Namun  ketika  di era  reformasi,  P-4  bahkan  dihapuskan  dan tidak  lagi  menjadi  instrument  pendidikan karakter. Saat ini dan ke depan Pemerintahan Presiden  Joko  Widodo  dan  Jusuf  Kalla mengusung isyu sentral revolusi mental, dan hal  ini  tentu  berkaitan  erat  dengan  masalah karakter.
Berdasarkan pengalaman empiric tersebut,  maka  politik  pendidikan  karakter dapat  diartikan  sebagai  suatu  pilihan  politik dan  tujuan  pendidikan  yang  memberi landasan  bagi  pengembangan  pemikiran  dan praktik  pendidikan  karakter.  Pilihan  politik pendidikan  karakter  itu  dilandasi  oleh pandangan filosif dan idologis negara. Politik pendidikan  karakter  merupakan  instrument dalam  nation  and  character  building  oleh setiap pemerintahan yang berkuasa.
a) Landasan  Filosofis,  Konstitusionalitas dan  Yuridis  Pendidikan  Karakter  di
Indonesia Politik pendidikan karakter di Indonesia,  secara  filosofis  dilandaskan  pada Pancasila  sebagai  kristalisasi  sistem  nilai kehidupan  kemasyarakatan,  kebangsaan  dan kenegaraan.  Kelima  sila  Pancasila  memuat nilai-nilai  dasar  pendidikan  karakter.  Nilai- nilai  dasar  itu  menjadi  pilar-pilar  karakter yang  harus  dibangun  dan  dibentuk  melalui Pendidikan  karakter.  Pilar-pilar  karakter tersebut  adalah  (1)  pilar  religisitas  yaitu kualitas  kehidupan  keberimanan  terhadap
Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  (2)  pilar humanitas yaitu kaulitas kehidupan kemanusiaan  yang  harus  nyata  melalui pengakuan dan oenghormatan terhadap nilai- nilai  kemanusiaan  dan  suatu  tatanan kehdiupan  masyarakat  yang  berbudaya  dan beradab,  (3)  pilar  kebangsaan  yaitu  kualitas nilai-nilai  kebangsaan  sebagai  bagian  dari tanggungjawab  sebagai  warganegara,  (4) pilar  demokrasi  yaitu  kualitas  kehidupan demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan  rakyat,  dan  (5)  pilar  keadilan social  yaitu  kualitas  dalam  mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai  dasar  itu  memberi  landasan  etik baik  nilai-nilai  yang  harus  diketahui  dan dimiliki, pembentukan sikap maupun perilaku  etik  dan  moral.  Nilai-nilai  dasar Pancasila  menjadi  muatan  utama  nilai-nilai yang  hendak  diajarkan  dan  dibentuk  melalui pendidikan karakter.
Secara  konstitusional,  Undang-Undang Dasar  1945  memberi  landasan  bangunan karakter  yang  hendak  dibentuk  melalui pendidikan  karakter.  Bangunan  karakter  itu adalah  ciri  kualitas  karakter  manusia Indonesia  baik  dalam  konteks  kehidupan individu,  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara. Ciri-ciri kualitas karakter tersebut adalah  (1)  wargaganegara  yang  cerdas  atau civic intelligent, kritis dan dalam memajukan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, (2) warganegara  yang berketuhanan Yang  Maha Esa, (3) warganegara yang menjunjung tinggi hukum  dan  pemerintahan,  (4)  warganegara menjunjung  tinggi  persatuan  dan  kesatuan Indonesia  dalam  wadah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia,  (5)  warganegara  yang memiliki kompetensi keragaman budaya atau cultural  diversity  competence yang  nyata dalam pengakuan dan penghormatan
terhadap  keragaman  budaya  baik  karena suku,  agama,  bahasa  maupun  adat  istiadat,
(6)  warganegara  yang  menjunjung  tinggi demokrasi dan partisipatif sebagai wujud dari kedaulatan  rakyat,  (7)  warganegara  yang bertanggungjawab  dalam  membela  dan mempertahankan negara dan dalam membangun  kehidupan  bersama  atau civic responsibility, dan (8)  warganegara  yang menjunjung  tinggi  keadilan  dan  perjuangan bagi kesejahteraan bersama.
Pedagogical  goal pendidikan  karakter di Indonesia, secara normative dirumuskan di dalam  Undang-undang  Nomor  20  Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional. Di dalam  Pasal  3  disebutkan  sebagai  berikut bahwa  fungsi  Pendidikan  nasional  adalah mengembangkan
kemampuan dan membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  bertujuan untuk  berkembangnya  potensi  peserta  didik agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap, kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara yang  demokratis  serta  bertanggung  jawab. Rumusan  pasal  3  UU  No  20  Tahun  2003 tersebut  secara  eksplisit  merumuskan  bahwa karakter  yang  hendak  dibentuk  melalui pendidikan  mencakup  karakter-karakter  : cerdas, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab.
Kementerian Pendidikan dan
kebudayaan, secara operasional menjabarkan pengembangnan  pendidikan  karakter  ke dalam  berbagai  kebijakan.  Salah  satu kebijakan  penting  adalah  menempatkan pendidikan karakter sebagai standar kompetensi  lulusan  di  dalam  kurikulum- kurikulum  sekolah  termasuk  di  dalam Kurikulum  2013.  Terdapat  dua  dari  empat komperensi  inti  yang  terkait  dengan pendidikan  karakter  yaitu  kompetensi
spiritual, dan kompetensi sosial yaitu sebagai pribadi  yang  beriman,  berakhlak  mulia, percaya  diri,  dan  bertanggung  jawab  dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial,  alam  sekitar,  serta  dunia  dan peradabannya.  Sikap  dan  prilaku  yang hendak  dibentuk  melalui  ciri  karakter tersebut  diliha  dalam  ciri-ciri  sikap  dan perilaku  seperti  menerima  dan  menjalankan ajaran agama, jujur, disiplin, tanggung jawab, santun,  peduli,  percaya  diri,  bersikap  adil, mandiri,  dan  toleran  dimulai  dari  kehidupan keluarga,  lingkungan  bermain,  sekolah  dan lingkungan yang lebih luas.
Kementerian
Koordinator Kesejahteraan  Rakyat  pada  tahun  2010  juga telah  merumuskan  dasar-dasar  dan  kerangka kebijakan pendidikan karakter melalui Grand Design Pendidikan Karakter yang digambarkan  sebagai  berikut  (gambar  3). Kerangka kebijakan
pengembangan pendidikan karakter tersebut menggambarkan konteks  dan  permasalahan,  mutu  nilai  yang menjadi  ciri  karakter  serta  pendekatan  dan lingkup tanggungjawab terhadap pelaksanaan pendidikan  karakter.  Keluarga,  pemerintah, sekolah  serta  berbagai  lembaga-lembaga sosial,  agama,  ataupun  politik  mempunyai tanggungjawab bersama atas penyelenggaran pendidikan  karakter.  Artinya  pendidikan karakter tidak hanya menjadi tanggungjawab sekolah  tetapi  juga  menjadi  tanggungjawab bersama.  Kerangka  kebijakan  tersebut menunjukkan  politik  negara  dan  pemerintah Indonesia  yang  menggambarkan  posisi pendidikan  karakter  sebagai  pilar  penting dalam pendidikan nasional dalam
pembangunan karakter bangsa.
Gambar 3. Grand Design Pengembangan Pendidikan Karakter (Winataputra, 2010).
b) Perspektif    Historis  Pendidikan

## Karakter di Indonesia
Pemikiran mengenai pendidikan karakter di Indonesia sudah tercermin  dalam pemikiran  tokoh-tokoh  pendidikan  nasional seperti  Ki  Hadjar  Dewantara.  Terdapat  dua unsur  penting  dalam  pemikiran  Ki  Hadjar Dewantara tentang pendidikan yaitu pendidikan  sebagai  proses  humanisasi  dan homonisasi.  Pendidikan  sebagai  proses humanisasi menempatkan pembentukan karakter  unsur  penting  dalam  pendidikan, sebab  di  dalam  proses  humanisasi  itu karakter  anak  dibentuk  sehingga  terjadi proses  pemanusiaan  manusia  yaitu  menjadi manusia  yang  berkarakter. The  founding fathers seperti Ir. Soekarno Presiden pertama Indonesia,  menyadari  bahwa  persoalan penting  bangsa  Indonesia  adalah nation  and character  building .  Pemikiran-pemikiran kedua  tokoh  tersebut  merupakan  pemikiran yang  futuristik  mengenai  persoalan  penting bangsa Indonesia, karena hingga saat ini dan ke  depan  Indonesia  masih  menghadapi persoalan pembentukan karakter bangsa.
Terdapat  isyu-isyu  penting  dalam pembangunan  karakter  yang  mempengaruhi kebijakan  politik  pendidikan  karakter  di Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini dan  juga  ke  depan.  Di  awal  kemerdekaan isyu pembangunan karakter yang utama ialah pembentukan pemahaman, sikap dan perilaku sebagai  warganegara  yang  merdeka  dan tanggungjawab untuk mempertahankan kemerdekaan dan dalam membangun
pemerintahan  sebagai  bangsa  yang  merdeka dan  berdaulat.  Hingga  saat  ini  berkembang isyu-isyu  kontemporer  yang  terkait  dengan hubungan  negara  atau  pemerintah  dengan warganegara,  demokratisasi,  perlindungan hak-hak  asasi  manusia,  dan  tantangan  yang muncul  dalam  konteks  kehidupan  global. Oleh  sebab  itu,  politik  pendidikan  karakter dilihat  sebagai  salah  satu  instrument  dalam menjawab berbagai isyu-isyu yang berkembang. Implementasi politik pendidikan karakter  di  Indonesia  pertama  bersifat separated yaitu  diberikan  secara  terpisah dalam  mata  pelajaran  tersendiri.  Di  awal kemerdekaan pada Kurikulum 1946 pembentukan sikap kewarganegaraan diberikan melalui mata pelajaran Pengetahuan  Umum  yang  berisi  tentang pemerintahan. Kemudian di dalam perkembangannya  mengalami  perubahan baik  nama  mata  pelajaran  maupun  substansi isi.  Oleh  sebab  itu  di  dalam  kurikulum sekolah  terdapat    mata  pelajaran  berbeda tetapi  melaksanakan  fungsi  pendidikan karakter seperti Pedidikan Agama, Pendidikan  Budi  Pekerti,  Civics,  Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Kewaragenagraan,  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan,  dan  juga  Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB).
Pendidikan  karakter  yang  termuat  dalam berbagai  mata  pelajaran  tersebut,  mewarnai berbagai  kurikulum  yang  pernah  berlaku yaitu  Kurikulum  1947  yan  gmulai  berlaku tahun  1950,  Kurikulum  1952,  Kurikulum 1964,  Kurikulum  1968,  Kurikulum  1975,
Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Kurikulum  2004  yang  dikemnal  dengan Kurikulum  Berbasis  Kompetens  atau  KBK, dan  Kurikulum  2006  dikenal  dengan
Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan (KTSP).
Kedua,  perubahan  mendasar  terjadi pada kurikulum 2013, pendekatan pendidikan karakter  dilakukan  secara integrated dimana semua  mata  pelajaran  sekolah  mempunyai tanggungjawab  dalam  pembentukan  dua kompetensi  inti  yaitu  sikap  sosial  dan  sikap spiritual. Sekalipun demikian secara terpisah diberikan pula melalui mata pelajaran seperti Pendidikan
Agama dan Pendidikan
Kewarganegaraan.  Melalui  berbagai  mata peajaran tersebut, ditanamkan nilai-nilai yang harus  menjadi  muatan  pendidikan  karakter. Nilai-nilai  karakter  tersebut  adalah  sebagai berikut:  (1)  menerima  dan  menjalankan ajaran  agama  yang  dianutnya,  (2)  sikap  dan perilaku  jujur,  (3)  disiplin,  (4)  tanggung jawab,  (5)    santun,  (6)  peduli  termasuk gotong  royong,  toleran,  dan  damai,      (7) percaya  diri,  (8)  berinteraksi  secara  efektif dengan  lingkungan,    (9)  partisipatif  dalam memecahkan  masalah  bersama,  dan  (10) responsive  dan  proaktif. (Pasandaran, 2013:10).
Ketiga,  arus  kuat  politik  pendidikan karakter  sangat  nampak  pada  kebijakan dalam  benmtuk  ketetapan  MPR  tentang Pedoman  Penghayatan  dan  Pengamalan Pancasila  atau  lebih  dikenal  dengan  P4.  Ide utama  P4  adalah  menjadikan  nilai-nilai Pancasila dihayati dan diamalkan oleh semua penyelenggara  negara,  tokoh  dan  pimpinan baik  lembaga-lembaga  formal  maupun  noin formal politik, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Nilai-nilai Pancasila
diharapkan  tidak  saja  dihayati  tetapi  lebih jauh dari itu diamalkan. Sekalipun ide utama P4  tersebut  sangat  baik,  tetapi  mengalami pergeseran  bahkan  menjadi  instrument politik pemerintah yang bersifat indoktrinatif sehingga mengakibatkan terjadinya kategorisasi Pancasilais bagi yang mengikuti doktrin  P4  dan  non  Pancasilais  bagi  yang tidak  mengikuti  doktrin.  Di  era  reformasi
terjadi perubahan yang sangat mendasar yaitu dicabutnya  ketetapan  MPR  tentang  P4 tersebut.  Kebijakan  dan  perubahan  tersebut berimplikasi pada politik pendidikan karakter yang  tercermin  baik  di  dalam  Kurikulum 2004,  Kurikulum  2006,  maupun  Kurikulum 2013.

## Simpulan dan Rekomendasi
1. Pendidikan  karaktrer  mempunyai  peranan penting  dalam  rangka nation  and
character  building. Peranan  itu  dimulai dari dalam keluarga, lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakat, keagamaan, politik  dan  pemerintahan,  sehingga pendidikan karakter menjadi
tanggungjawab bersama.
2. Politik  pendidikan  karakter  adalah  suatu pilihan politik dan tujuan pendidikan yang memberi  landasan  bagi  pengembangan pemikiran dan praktik pendidikan karakter.  Pilihan  politik  pendidikan karakter  itu  dilandasi  oleh  pandangan filosofis dan idologis negara.
3. Politik  pendidikan  karakter  di  Indonesia memiliki  landasan  religisitas,  humanitas, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan yang berakar  pada  sistem  nilai  budaya  dan kemasyarakatan,  dan  yang  terumus  di dalam  Pancasila,  Undang-Undang  Dasar 1945  sebagai  landasan  filosofis,  etik,  dan konstitusional.
4. Praksis  pendidikan  karakter  di  Indonesia sangat dipengaruhi oleh politik negara dan pemerintah,  dan  yang  dikembangkan melalui keragaman mata pelajaran kurikulum  sekolah  sebagai  lembaga pendidikan  formal.  Politik  pendidikan karakter  itu  dipengaruhi  oleh  isu-isu temporer  setiap  rezim  pemerintahan  baik di awal kemerdekaan, era orde lama, orde baru, reformasi, dan isu-isu termporer saat ini
5. Diperlukan penguatan pembentukan pilra- pilar  karakter  yang  terkandung  di  dalam landasan  filosofis  dan  konstitusional. Penguatan  itu  dapat  dilakukan  melalui revitalisasi  praksis  pendidikan  karakter baik  yang  menyangkut  isu-isu  filosofis, konstitusional maupun temporer.
6. Keterlibatan  semua  pihak  baik  lembaga pendidikan, lembaga keluarga,
pemerintahan,  politik,  kemasyarakatan, dan keagamaan sangat diperlukan sebagai wujud  dari  tanggungjawab  bersama. Pendidikan karakter harus menjadi sebuah gerakan  nasional  dengan  mensinergikan semua  komponen  baik  kelembagaan maupun individual.
Daftar Pustaka Winataputra, Udin Saripudin. 2010. Implementasi kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa melalui Pendidikan Karakter, http://kisyani.files.wordpress.com Corruption Perception Index. https://www.transparency.org/cpi2014 Lickona,  Thomas,  1992, Educating  for Character, A  Bantam  Books  New York.
Stedje, Lauree Beth, 2010, Nuts and Bolts of Character Education, http://www.characterfirst.com/
Berkowitz,  Marvin  and  Howard  Robert, Esther  Schaeffer,  2004, Politcs  of Character  Education,  Educational
Policy, Vol.  18  No.  1,  January  and March 2004, p. 189. http://www.fresnostate.edu/ , Diakses 20 Oktober 2014).
Kahne  Joseph  and  Westheimer,  Joel.,
Educating the “Good” Citizen:
Political  Choices  and  Pedagogical Goals,
http://www.mills.edu/academics/facult y/educ/jkahne,  (diakses  20  Oktober 2014).
Purple,  David, The  politic  of  Character education, http://www.bamaed.ua.edu/
(diakses 15 September 2014).
Kementerian
Koordinator kesejahteraan Sosial,  RI,  di  dalam  Udin  Saripudin Winataputra, 2010, Implementasi Kebijakan  Nasional  Pembangunan
Karakter  Bangsa  melalui  Pendidikan Karakter , http://kisyani.files.wordpress.com.
Pasandaran,  Sjamsi,  2012, Pengembangan Pendidikan  Karakter  dalam  Perspektif Kurikulum  2013 ,  Materi  Seminar Nasional HISPISI, Manado, Nopember 2013.