PRANATA PRANATA H U K U M H U K U M JURNAL ILMU HUKUM I KETUT SEREGIG

## ERLINA, B

## MUHAMMAD RAFI
DARAJATI DAN

## MUHAMMAD SYAFEI
RISTI DWI RAMASARI DWI PUTRI
MELATI
OKTA AINITA NITA RIA ANGKASA
FATHUR RACHMAN 1-12 13-20 21-33 34-43 44-53 54-63 64-72

## Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 12 Nomor 2 Juli 2017 ISSN 1907-560X
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu
hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat,
maupun perorangan yang berminat terhadap bidang
hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat
dalam jurnal ini.
Melalui PRANATA HUKUM diharapkan tejadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

## Alamat Redaksi

## PRANATA HUKUM

## Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng
Bandar Lampung
Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261 Email: pranatahukum@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com
JURNAL
T A HUKUM V OLUME 12 NOMOR 2 - JULI  2017 73-81 Analisis Yuridis Diskresi Kepolisian Dalam Penerapan Diversi
Analisis  Penyelesaian  Sengketa  Terhadap  Anak  Yang
Melakukan  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Sewa Menyewa  Antara  Pemilik  Bangunan  Dengan  Pt.
Indomarco Prismatama
Konsep United Nations Global Compact Dalam Isu Hak Asasi  Manusia  Untuk  Terwujudnya Corporate
Sustainability Analisis Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Atas
Tanah  Bagi  Warga  Negara  Asing  Dengan  Cara Pelangsungan  Perkawinan  Dengan  Warga  Negara Indonesia
Implementasi Penanganan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  Terhadap  Perempuan  Berdasarkan
Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2004  Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Analisis  Fungsi  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Dalam Penertiban  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  Berdasarkan Peraturan  Daerah  Kota  Bandar  Lampung  Nomor  08
Tahun  2000  Tentang  Pembinaan  Umum,  Ketertiban, Keamanan,  Kebersihan,  Kesehatan  Dan  Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung
Development Of Investment In Indonesia
Implementasi  Penegakan  Hukum  Bagi  Pengedar Narkotika Di Indonesia
ISSN 1907-560X
PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung
Terbit pertama kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, setiap Januari dan Juli

## PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung
KETUA PENYUNTING Dr. Erlina B., S.H., M.H.

## WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.
PENYUNTING PELAKSANA Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum. Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H. Benny Karya Simantar, S.H., M.H. Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, S.H., M.H. Melisa Safitri, S.H., M.H

## PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung) Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret) Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (UIN Raden Intan Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Alamat:
Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 89 Gedongmeneng, Bandar Lampung Telp: 0721-789825  Fax: 0721-770261
Alamat Unggah Online: http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/

## ISSN 1907-560X
Email: pranata.hukum@yahoo.com dan tamirusli963@gmail.com
Penulisan  hasil  penelitian  terdiri  dari  4  (empat)  bab,  yaitu:  Bab  I Pendahuluan  (Latar  Belakang  dan  Rumusan  Masalah),  Bab  II  Metode Penelitian,  Bab  III  Hasil  Penelitian  dan  Analisis,  Bab  IV  Penutup (Kesimpulan dan Saran).

## IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM BAGI PENGEDAR NARKOTIKA DI INDONESIA
Fathur Rachman Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Jl. Imam Bonjol No. 468 Langkapura, Bandar Lampung, email : Fathur.rachman.sh.mh@gmail.com

## ABSTRACT
The circulation of narcotics is a big problem for Indonesia, so the need to discuss about the proper sanctions for narcotics dealers. then the subject matter in this paper about the legal sanctions  for  narcotics  drug  dealer  in  Indonesia.  Problem  approach  using  normative juridical approach (legal research). Narcotics dealer in a criminal act is an illegal narcotics dealer who is given a criminal sanction under Article 114 of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics,  with  maximum  threat  of  a  sentence  of  20  years  or  life  imprisonment  or  death penalty  or  a  fine.  Law  enforcers  must  be  firm  and  eradicate  the  narcotic  crime,  Narcotics drug dealers should be given sanctions and deterrent effects for the perpetrators and gangs. Key words : Distributors, Narcotics, Sanctions

## I. PENDAHULUAN
Manusia  adaah  makhuk  sosial  yang saing  berinteraksi  satu  sama  lain,  dima sekelompok  manusia  hidup  pada  suatu tempat  tertentu.  Kebiasaan  yang  dilakukan sekelompok  manusia  menjadi  adat  yang dapat dijadikan patokan atau pedoman bagi sekelompok  orang  tersebut.  Kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat bisa menjadi  suatu  hukum  bagi  masyarakat  itu tersebut,  karena  hukum  selalu  melibatkan manusia beserta tingkah lakunya. Kehidupan  masyarakat  yang  nyaman  dan tertib membutuhkan hukum untuk membatasi  dan  mengatur  tingkah  laku sekelompok  manusia  untuk  memberikan perlindungan bagi kepentingan setiap manusia  yang  saling  berinteraksi.  Jika terjadi  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh manusia, tentunya harus dilakukan penegakan hukum
Suatu  tantangan  besar  memberikah pemahaman bagi masyarakat akan
pentingnya  kesadaran  hukum,  karena  itu menjadi  seperti  momok  di  kalangan masyarakat.  Tidak  jarang  masyarakat  yang melakukan  pelanggaran  terhadap  aturan yang  berlaku/  hukum  yang  berlaku,  seperti melanggar aturan hukum pidana. Melanggar hukum pidana dengan melakukan  perbuatan  yang  biasa  disebut tindak pidana,yakni perbuatan yang dilakukan  oleh  manusia  yang  bertentangan dengan  undang-undang  hukum  pidana. Tindak pidana yang dilakukan bisa bermacam-macam,  baik  itu  mengenai nyawa, harta benda, dll.
pada  masa  ini  suatu  tindak  pidana  yang sering  terjadi  dan  rentan  membahayakan banyak  orang  terutama  kaum  generasi penerus  bangsa  yakni  tindak  pidana narkotika.  Banyaknya  transaksi  jual  beli narkotika  membuat  kalangan  masyarakat tergoda  dan  terpengaruh  menggunakan barang  haram  tersebut,  dan  itu  sangat membahayakan dan juga terlarang.
Narkotikaadalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka  yang  menggunakan    dengan    cara memasukan    obat    tersebut    dalam tubuhnya,    pengaruh  tersebut  merupakan pembiasan, hilangnya rasa sakit rangsanggan,  semangat  dan    halusinasi. (Juliana lisa, nengah sutrisna, 2003: hlm, 1)
Adapun narkotika, prekusor narkotika,  produksi    berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  35  ahun  2009  tentang narkotika adalah sbb:
- Narkotika    adalah    zat    atau    obat yang    berasal    dari    tanaman    atau    bukan tanaman,    baik    sintetis    maupun semisintetis,    yang    dapat    menyebabkan penurunan    atau    perubahan    kesadaran, hilang    rasa,    mengurangi    sampai menghilangnya    rasa    nyeri,    dan    dapat menimbulkan    ketergantungan    yang dibedakan    kedalam    golongan-golongan sebagaimana    terlampir    dalam  Undang- Undang ini.
- Prekusor    Narkotika    adalah    zat atau  bahan  kimia  yang  dapat  digunakan dalam    pembuatan    Narkotika    yang dibedakan    dalam    table    sebagai    mana terlampir dalam Undang-Undang ini.
Produksi    adalah    kegiatan    atau proses  menyiapkan,  mengolah,  membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung  atau  tidak  langsung  melalui ekstraksi    atau    nonekstraksi    dari    sumber alami    atau    sintetis    kimia    atau gabungannya termasuk  mengemas dan atau mengubah bentuk Narkotika.
Semakin meningkatnya tindak pidana narkotika,  seperti  Penyalahguna  an  dan peredaran gelap menbuat yang merambat ke semua kalangan. Peredaran narkotika menjadi  masalah  besar  bagi  Indonesia, sehingga perlunya dibahas mengenai sanksi yang layak bagi pengedar narkotika.
Penegak hukum terkait kasus pengedaran  narkotika  sangat  diharapkan dapat  bekerja  secara  maksimal    karena merupakan  ancaman  bagi  bagi  generasi penerus  bangsa,  sehingga  perlunya  sanksi yang sesuai bagi pelaku pengedar narkotika. Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  yang menjadi  permasalahan  dalam  pebulisan  ini adalah  bagaimanakah  sanksi  hukum  bagi pelaku pengedar narkotika di Indonesia?

## II. PEMBAHASAN

## Penegakan hukum
Penegakan    hukum      dilakukan apabila  terjadi  perbuatan  yang  melanggar hukum  sehingga  proses  guna  mencapai keadilan  sehingga  fungsi  hukum  dapat terlaksana.  penegakan    hukum    itu melibatkan    banyak  pihak,  kepolisian, kejaksaan  dan  pengadilan  yang  saling bekerja  sama  satu  sama  lain  berdasarkan pada  norma  hukum  yang  berlaku  dalam menjalankan dan menegakkan aturan hukum.  Upaya    penegakan    hukum    atas terjadinya  suatu  tindak  pidana  dilakukan secara  menyeluruh  oleh  aparat  penegak hukum  di  semua  bidang,    maka  langkah aparat kepolisian baik dalam penggerebekan
maupun dalam
penangkapan pelaku tindak pidana penyalahgunaan  Narkotika    sesuaidengan KUHAP.
Penegakan  hukum  secara  konkret adalah  berlakunya  hukum  positif  dalam praktik    sebagaimana    seharusnya    patut dipatuhi.    Oleh    karena    itu,    memberikan keadilan  dalam    suatu    perkara    berarti memutuskan    hukum    in    concreto    dalam mempertahankan  dan  menjamin  di  taatinya hukum  materiil  dengan  menggunakan  cara procedural  yang  ditetapkan  oleh  hukum formal.  (Dellyana,Shant.1988: hlm, 40)
Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono
Soekanto adalah :   (Soerjono  Soekanto.
2004: hlm, 42) 1. Faktor Hukum Praktik    penyelenggaraan    hukum    di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan  antara  kepastian  hukum  dan keadilan,  hal  ini  disebabkan  oleh  konsepsi keadilan merupakan  suatu   rumusan   yang bersifat    abstrak,    sedangkan    kepastian hukum  merupakan  suatu  prosedur  yang telah ditentukan secara normatif.
Justru  itu,  suatu  kebijakan  atau tindakan  yang  tidak  sepenuhnya  berdasar hukum  merupakan  sesuatu  yang  dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan  itu  tidak    bertentangan    dengan hukum.    Maka    pada    hakikatnya penyelenggaraan  hukum  bukan  hanya mencakup  law  enforcement,  namun  juga peace maintenance, karena penyelenggaraan    hukum    sesungguhnya merupakan    proses    penyerasian  antara nilai    kaedah    dan    pola    perilaku    nyata yang    bertujuan    untuk    mencapai kedamaian.
Faktor Penegakan Hukum
Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang  baik,  ada    masalah.    Oleh    karena itu,  salah  satu  kunci  keberhasilan  dalam penegakan  hukum  adalah  mentalitas  atau kepribadian penegak hukum Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
Faktor sarana atau fasilitas pendukung  mencakup  perangkat  lunak  dan perangkat  keras,    salah    satu    contoh perangkat    lunak    adalah    pendidikan. Pendidikan    yang  diterima  oleh  Polisi dewasa  ini  cenderung  pada  hal-hal  yang praktis  konvensional,  sehingga    dalam banyak    hal    polisi    mengalami    hambatan
di    dalam    tujuannya,  diantaranya  adalah pengetahuan  tentang  kejahatan  computer, dalam  tindak  pidana  khusus    yang    selama ini    masih    diberikan    wewenang    kepada jaksa,    hal    tersebut  karena    secara    teknis yuridis    polisi    dianggap    belum    mampu dan    belum    siap.  Walaupun  disadari  pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

## Faktor Masyarakat
Penegak hukum berasal dari masyarakat  dan  bertujuan  untuk  mencapai kedamaian  di  dalam  masyarakat.  Setiap warga  masyarakat  atau  kelompok  sedikit banyaknya mempunyai  kesadaran  hukum, persoalan    yang    timbul    adalah    taraf kepatuhan  hukum,  yaitu  kepatuhan  hukum yang  tinggi,  sedang,  atau  kurang.  Adanya derajat  kepatuhan    hukum    masyarakat terhadap    hukum,    merupakan    salah    satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

## Faktor Kebudayaan
Berdasarkan    konsep    kebudayaan sehari-hari,    orang    begitu    sering membicarakan soal kebudayaan.
Kebudayaan  menurut  Soerjono  Soekanto, mempunyai  fungsi yang sangat  besar  bagi manusia  dan  masyarakat,  yaitu  mengatur agar    manusia  dapat    mengerti    bagaimana seharusnya    bertindak,    berbuat,    dan menentukan  sikapnya    kalau    mereka berhubungan  dengan  orang  lain.  Dengan demikian, kebudayaan  adalah  suatu  garis pokok    tentang    perikelakuan    yang menetapkan  peraturan  mengenai  apa  yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

## Tindak Pidana
Perbuatan    pidana    adalah    perbuatan yang  dilarang  oleh  suatu  aturan  hukum, larangan  mana  disertai  ancaman  (sanksi) yang  berupa  pidana  tertentu,  bagi  barang
siapa   yang  melanggar  larangan  tersebut. (Moeljatno, 2008: hlm, 38)
Berdasarkan pandangan Pompe, tindak  pidana  menjadi  2  (dua)  definisi, yaitu:  (Tri Andrisman, 2007: hlm, 80-81)
Definisi  menurut  teori  adalah  suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan  karena  kesalahan  si  pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
Definisi menurut hukum positif adalah  suatu  kejadian/feit  yang  oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum
Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan  yang  oleh  suatu  aturan  hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.  (Bambang  Poernomo,  1992:  hlm, 130).
simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: (Andi Hamzah,  2004:  hlm,  88).  Orang  itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya
Pengedar narkotika Berdasarkan
undang-undang narkotika pasal 35, yakni :
Peredaran    Narkotika      meliputi setiap  kegiatan  atau  serangkaian kegiatan penyaluran    atau    penyerahan    Narkotika, baik  dalam  rangka    perdagangan,    bukan perdagangan    maupun  pemindahtanganan, untuk    kepentingan    pelayanan    kesehatan dan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi.
Narkotika  adalah  obat  atau  zat  yang dapat  menenangkan  syarat,  mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan    rasa    sakit    dan    nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang,  dapat  menimbulkan  efek
stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan  dan  yang  ditetapkan  oleh Menteri  Kesehatan  sebagai  narkotika. (Mardani, 2008: hlm, 80).

## Pengertian Pidana
Menurut Moelyatno, dalam pertanggungjawaban pidana terdakwa harus memenuhi  unsur-unsur  sebagai  berikut: (Ahmad Rifai, 2010: hlm, 97).
a. Melakukan  perbuatan  pidana  (sifat melawan hukum)
b. Di  atas  umur  tertentu  dan  mampu bertanggung jawab
c. Mempunyai  suatu  bentuk  kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
d. Tidak adanya alasan pemaaf.
Istilah    tindak    pidana    sebagai terjemahan  dari “Strafbaar feit” merupakan perbuatan  yang  dilarang  oleh  undang- undang  yang  diancam  dengan  pidana. (Kartanegara Satochit, th: 74).
Penderitaan  sebagai  akibat  pidana merupakan jalan keluar yang membebaskan dan  yang  memberi   kemungkinan   bertobat dengan  penuh  keyakinan.  H.L.  Packer sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi  Arief  dalam  bukunya  "The  limits of criminal sanction", akhirnya menyimpulkan  antara  lain  sebagai  berikut: (Dwidja Priyanto: hlm, 155-156).
1) Sanksi   pidana   sangatlah   diperlukan; kita   tidak   dapat   hidup,  sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana.  (The  criminal   sanction   is indispensable;   we   could   not,   now   or in   the  foreseeable  future,  get  along without it)
2) Sanksi  pidana  merupakan  alat  atau sarana  terbaik  yang  tersedia,  yang   kita miliki   untuk   menghadapi   kejahatan- kejahatan   atau  bahaya   besar   dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman  dari  bahaya.  (The
criminal  sanction  is  the  best  available device  we  have  for  dealing  with  gross and  immediate  harms  and  threats  of harm) 3) Sanksi pidana suatu ketika
merupakan   'penjamin   yang   utama/ terbaik'   dan   suatu   ketika   merupakan 'pengancam  yang  utama' dari kebebasan manusia. la merupakan penjamin apabila diguna-kan   secara   hemat-cermat   dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam,         apabila   digunakan secara  sembarangan  dan  secara paksa. (The   criminal   sanction   is   at   once prime   guarantor   and  prime   threatener of   human   freedom.   Used   providently and  humanely,  it  is  guarantor;  used indiscriminately  and  coercively,  it  is threatener).
Penegakan Hukum Bagi pengedar

## Narkotika
Narkotika  merupakan  zat  atau  obat yang    sangat  bermanfaat    dan    diperlukan untuk    pengobatan    penyakit    tertentu berdasarkan  dengan  resep  doker,  namun apabila  disalah  gunaka  maka  hal  tersebut merupakan suatu perbuatan yang menyimpang  dari  aturan  hukum  nasional karena  dapat  merugikan  orang  banyak. Terutama  bagi  pengedar  narkotika  itu dampaknya sangat berbahaya yang menimbulkan    akibat    yang    sangat merugikan    bagi    perseorangan    atau masyarakat khususnya  generasi  muda.
Mengenai tindak pidana narkotika, ini diatur  khusus  di  luar  KUHP.  Perbedaan Undang-undang  Narkotika  dibandingkan dengan KUHP :   (Gatot Supramono, 2009: hlm, 97).
a. Dalam undang-undang narkotika  terdapat  hukuman  mati,  hukum penjara,  hukuman    denda.    Selain    itu terdapat    sanksi    adminisratif    seperti
teguran,  peringatan,    denda    adminisratif, penghentian    sementara    kegiatan    dan pecambutan    izin    serta    hukuman tambahan    yang    diatur    dalam    pasal    130 ayat (2) UU Narkotika, berupa:
1) pencabutan izin usaha; dan/atau 2) pencabutan status badan hukum. Sedangkan dalam KUHP hukumannya berupa: 1) Hukuman Pokok a) Hukuman mati
b) Hukuman penjara
c) Hukuman kurungan
d) Hukuman denda.
e) Hukuman Pidana Tutupan
2) Hukuman Tambahan
a)  Pencabutan  beberapa  hak  yang tertentu.
b) Perampasan barang yang tertentu.
c) Pengumuman keputusan hakim.
b. Percobaan    atau    permufakatan jahat    untuk    melakukan    tindak    pidana Narkotika    dan    Prekursor    Narkotika sebagaimana  diatur  dalam  undangundang narkotika  tersebut  dengan  pidana  penjara yang  sama  dengan  orang  melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan  dalam  undangundang    narkotika ini, misalnya percobaan untuk menyediakan narkotika golongan 1,dipidana  dengan  pidana  penjara  paling singkat4  (empat)  tahun  dan    paling    lama 12    (dua    belas)    tahun    danpidana    denda paling  sedikit  Rp800.000.000,00  (delapan ratus    juta    rupiah)    dan    paling    banyak Rp8.000.000.000,00(delapan miliar rupiah).    Sedangkan    dalam    KUHP, hukuman    terhadap    orang    yang melakukan  percobaan  adalah  mak simum hukuman    utama    yang    diadakan    bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan.
c. Undang-Undang Narkotika bersifat elastis,  seperti  perubahan  dari  Undang- Undang    Narkotika    Tahun    1997    berubah menjadi    Undang-Undang    No.35  Tahun 2009,    sedangkan    KUHP    tidak    bersifat elastis    karena    didalamnya  mengatur banyak hal.
d. Perluasan    Berlakunya    Asas Teritorial,  dalam  hal  ini  Undang-Undang Narkotika beserta pemerintah mengupayakan  hubungan  kerjasama  secara bilateral  ataupun  multilateral  guna  untuk pembinaan    dan    pengawasan  Narkotika, sedangkan  KUHP hanya  berlaku  di Indonesia.
e. Penggunaan pidana minimal dalam undang-undang narkotika memberikan asumsi    bahwa    undang-undang    tersebut diberlakukan    untuk    menjerat  pihak-pihak yang    melakukan    kejahatan    dan pelanggaran  terhadap narkotika.  Misalnya pidana    minimal    yang    terdapat    dalam pasal  113  ayat (1) UU No.35 tahun 2009, sedangkan  dalam  KUHP  tidak  mengenal pidana  minimal,  yang  ada  hanya  pidana maksimal,  seperti  dalam  pasal  362  KUHP tentang pencurian.
Pengedaran,    Membawa,    mengirim, mengangkut atau mentran sito, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,  menerima,  menjadi  perantara dalam  jual    beli,    menukar,    atau menyerahkan    narkotika    golongan    I, golongan    II    dan  golongan  II.  Dikenakan ketentuan  pidana:    B.Simandjuntak,  1981: hlm, 200).
a. Golongan    I.    Diancam    pidana penjara    paling    singkat    empat    tahun  dan maksimum    penjara    seumur    hidup    atau pidana  mati.  Denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak sepuluh miliar  rupiah,  apabila  beratnya  melebihi satu  kilogram  atau melebihi  lima  batang
pohon    (untuk    tanaman)    dan    melebihi lima gram  (bukan  tanaman),  maka  pidana denda    maksimum    ditambah  sepertiga (Pasal 114 dan 115);
b. Golongan  II.  Diancam  pidana penjara  paling  singkat  tiga  tahun  dan maksimum  pidana  penjara  seumur  hidup atau  pidana  mati.  Denda  paling    sedikit enam    ratus    juta    rupiah    dan    paling banyak    delapan  miliar  rupiah.  Apabila beratnya  melebihi  lima  gram,  maka  pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 119 dan 120);
c. Golongan  III.  Diancam  dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama lima belas tahun.
d. Denda  paling  sedikit  enam  ratus juta  rupiah  dan  paling  banyak  lima  miliar rupiah.  Apabila  beratnya  melebihi  lima gram,  maka  pidana  denda  maksimum ditambah sepertiga (Pasal 124 dan 125).
Tindak pidana Narkotika yang pelakunya  berperan sebagai pengedar narkotika dapat di kategorikan dan diberikan  sanksi  dalam  undang-undang narkotika, sbb:
Pasal 114
(1) Setiap    orang    yang    tanpa    hak atau  melawan  hukum menawar kan  untuk dijual,    menjual,    membeli,    menerima, menjadi      perantara    dalam    jual    beli, menukar,    atau  menyerahkan    Narkotika Golongan    I,    dipidana    dengan  pidana penjara    seumur    hidup    atau    pidana penjara  paling singkat  5  (lima)  tahun  dan paling    lama    20    (dua    puluh)  tahun    dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00  (satu    miliar    rupiah) dan    paling    banyak  Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan menawarkan    untuk    dijual,    menjual, membeli,  menjadi    perantara  dalam   jual
beli,    menukar,  menyerahkan,    atau menerima    Narkotika    Golongan    I sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1) yang    dalam    bentuk  tanaman    beratnya melebihi  1  (satu)  kilogram  atau  melebihi 5    (lima)    batang    pohon    atau    dalam bentuk  bukan  tanaman beratnya  5  (lima) gram,    pelaku      dipidana    dengan    pidana mati,  pidana  penjara  seumur  hidup,  atau pidana    penjara  paling    singkat    6    (enam) tahun    dan    paling    lama    20    (dua  puluh) tahun    dan    pidana    denda    maksimum sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 116
(1)    Setiap    orang    yang    tanpa    hak atau    melawan    hukum  menggunakan Narkotika    Golongan    I    terhadap    orang lain  atau    memberikan    Narkotika Golongan  I  untuk  diguna kan orang lain, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling singkat  5  (lima)    tahun    dan    paling    lama 15    (lima    belas)    tahun    dan  pidana  denda paling  sedikit  Rp1.000.000.000,00  (satu miliar  rupiah)    dan    paling    banyak Rp10.000.000.  000,00    (sepuluh  miliar rupiah).
(2)    Dalam    hal    penggunaan narkotika    terhadap    orang    lain    atau pemberian    Narkotika    Golongan    I    untuk digunakan    orang  lain    sebagaimana dimaksud    pada    ayat    (1)    mengakibatkan orang    lain    mati    atau    cacat    permanen, pelaku      dipidana  dengan    pidana    mati, pidana  penjara  seumur  hidup,  atau pidana penjara    paling    singkat    5    (lima)    tahun dan    paling  lama    20    (dua    puluh)    tahun dan    pidana    denda    maksimum sebagaimana      dimaksud    pada    ayat    (1) ditambah  1/3 (sepertiga).
Pasal 118
(1) Setiap    orang    yang    tanpa    hak atau    melawan    hukum  memproduksi,
mengimpor, meng ekspor, atau menyalurkan  Narkotika    Golongan    II, dipidana    dengan    pidana      penjara  paling singkat  4  (empat)  tahun  dan  paling  lama 12    (dua  belas)    tahun    dan    pidana    denda paling  sedikit  Rp800.000.000,00  (delapan ratus    juta    rupiah)    dan    paling  banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan memproduksi,    mengimpor,  meng  ekspor, atau  menyalurkan  Narkotika  Golongan  II sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1) beratnya    melebihi    5(lima)    gram,  pelaku dipidana    dengan    pidana    mati,    pidana penjara    seumur    hidup,    atau      pidana penjara  paling  singkat 5  (lima)  tahun  dan paling    lama    20    (dua    puluh)    tahun  dan pidana  denda  maksimum  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  ditambah  1/3 (sepertiga).
Pasal 119
(1) Setiap    orang    yang    tanpa    hak atau  melawan  hukum menawarkan  untuk dijual,    menjual,    membeli,    menerima, menjadi      perantara    dalam    jual    beli, menukar,    atau  menyerahkan    Narkotika Golongan    II,    dipidana    dengan  pidana penjara    paling    singkat    4    (empat)    tahun dan    paling  lama    12    (dua    belas)    tahun dan    pidana    denda    paling    sedikit Rp800.000.000,00    (delapan    ratus    juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam
hal perbuatan menawarkan    untuk    dijual,    menjual, membeli,    menerima,    menjadi      perantara dalam    jual    beli,  menukar,    atau menyerahkan    Narkotika    Golongan    II sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1) beratnya  melebihi  5 (lima)  gram,  pelaku dipidana    dengan    pidana    mati,    pidana
penjara    seumur    hidup,    atau      pidana penjara  paling  singkat 5  (lima)  tahun  dan paling    lama    20    (dua    puluh)    tahun  dan pidana  denda  maksimum    sebagaimana dimaksud pada ayat ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 121
(1) Setiap    orang    yang    tanpa    hak atau    melawan    hukum  mengguna  kan Narkotika    Golongan    II    terhadap    orang lain  atau    memberikan    Narkotika Golongan  II  untuk  digunakan orang lain, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling singkat 4 (empat)  tahun  dan  paling  lama 12    (dua    belas)    tahun    dan  pidana    denda paling  sedikit  Rp800.000.000,00  (delapan ratus    juta    rupiah)    dan    paling    banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
(2) Dalam
hal penggunaan Narkotika    terhadap    orang    lain    atau pemberian  Narkotika  Golongan  II  untuk digunakan    orang  lain    sebagaimana dimaksud    pada    ayat    (1)    mengakibatkan orang    lain    mati    atau    cacat    permanen, pelaku      dipidana  dengan    pidana    mati, pidana  penjara  seumur  hidup,  atau pidana penjara    paling    singkat    5    (lima)    tahun dan    paling  lama    20    (dua    puluh)    tahun dan    pidana    denda    maksimum sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1) ditambah  1/3 (sepertiga).
Pasal 133
(1) Setiap    orang    yang    menyuruh, memberi    atau    menjanjikan  sesuatu, memberikan    kesempatan,    menganjurkan, memberikan    kemudahan,    memaksa dengan    ancaman,  memaksa    dengan kekerasan,  melakukan  tipu  muslihat, atau membujuk  anak  yang  belum  cukup  umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana    dimaksud   dalam Pasal   111, Pasal   112,  Pasal   113,  Pasal   114,  Pasal
115,  Pasal    116,    Pasal    117,    Pasal    118, Pasal    119,    Pasal    120,  Pasal    121,    Pasal 122,    Pasal    123,    Pasal    124,    Pasal    125, Pasal  126,  dan  Pasal  129  dipidana  dengan pidana  mati  atau  pidana    penjara    seumur hidup,  atau  pidana   penjara  paling singkat 5  (lima)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua puluh)  tahun  dan  pidana  denda  paling sedikit  Rp2.000.000.000,00  (dua    miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00  (dua  puluh  miliar rupiah). (2) Setiap
orang yang menyuruh,    memberi    atau    menjanjikan sesuatu,    memberikan    kesempatan, menganjurkan,  memberikan    kemudahan, memaksa    dengan    ancaman,  memaksa dengan    kekerasan,    melakukan    tipu muslihat,  atau    membujuk    anak    yang belum    cukup    umur    untuk  menggunakan Narkotika,    dipidana    dengan    pidana penjara paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan paling    lama    15    (lima  belas)    tahun    dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah) dan  paling  banyak  Rp10.000.000.  000,00 (sepuluh miliar rupiah).

## III. PENUTUP
Pengedar    narkotika  dalam  perbuatan pidana  adalah  penjual,  pengedar  narkotika secara  illegal yang diberikan sanksi pidana berdasarkan  Pasal  114  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika, dengan  ancaman  maksimal  hukuman  20 tahun  atau  seumur  hidup  atau  hukuman mati  atau  dend.  Sebagai  saran  dalam penulisan  ini  adalah  Penegak  hukum  harus tegas  dan  memberantas  tindak  pidana narkotika,  Pelaku pengedar narkotika harus diberikan  sanksi  dan  efek  jera  bagi  pelaku dan gerombolannya.

## DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU
Andi  Hamzah,. Asas-Asas  Hukum  Pidana .
Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2004.
Bambang.  Poernomo, Asas-asas  Hukum Pidana, Jakarta:  Ghalia  Indonesia,
1992.
Dellyana,Shant. Konsep Penegakan Hukum .
Yogyakarta: Liberty, 1988.
Gatot.Supramono,
Hukum Narkotika
Indonesia. Jakarta: Djambatan. 2009.
Juliana  lisa,  nengah  sutrisna. Narkoba, psikotropika  dan  gangguan  jiwa.
Yogyakarta: nuhamedika, 2003.
Mardani. Penyalagunaan  Narkotika  dalam
Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum
Pidana Nasional. Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada. 2008.
Moeljatno. Asas-Asas  Hukum  Pidana.
Rineka Cipta. 2008.
Priyatno Dwidja . Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, cetakan kedua. Bandung: PT Refika Aditama. 2009.
Rifai,  Ahmad, Penemuan  Hukum  oleh
Hakim  Dalam  Perspketif  Hukum
Progresif. Sinar Grafika.2010.
Simandjuntak,  B .  Pengantar  Krimonologi Dan Patologi Sosial. Bandung:
Parsito.1981.
Soekanto, Soerjono  . Faktor-Faktor  Yang
Mempengaruhi    Penegakan    Hukum , Cetakan Kelima.Jakarta : RajaGrafindo Persada 2004
Tri  Andrisman. Hukum  Pidana  Asas-Asas Dan  Dasar  Aturan  Hukum  Pidana Indonesia . UNILA. Bandar Lampung.
2007.
B. PERATURAN PERUNDANG-

## UNDANGAN
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika.

## PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Universitas Bandar Lampung
Terbit pertama kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, setiap Januari dan Juli

## PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

## KETUA PENYUNTING
Dr. Erlina B., S.H., M.H.

## WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.

## PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, S.H., M.H.
Melisa Safitri, S.H., M.H

## PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung) Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (UIN Raden Intan Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Alamat: Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 89 Gedongmeneng, Bandar Lampung
Telp: 0721-789825  Fax: 0721-770261
Alamat Unggah Online: http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/

## ISSN 1907-560X
Email: pranata.hukum@yahoo.com dan tamirusli963@gmail.com
Penulisan  hasil  penelitian  terdiri  dari  4  (empat)  bab,  yaitu:  Bab  I Pendahuluan  (Latar  Belakang  dan  Rumusan  Masalah),  Bab  II  Metode Penelitian,  Bab  III  Hasil  Penelitian  dan  Analisis,  Bab  IV  Penutup (Kesimpulan dan Saran).
PRANATA PRANATA
H U K U M
H U K

## U
M

## JURNAL ILMU HUKUM

## I KETUT SEREGIG
ERLINA, B
MUHAMMAD RAFI DARAJATI DAN MUHAMMAD SYAFEI
RISTI DWI RAMASARI DWI PUTRI MELATI OKTA AINITA
NITA RIA ANGKASA FATHUR RACHMAN 1-12 13-20 21-33 34-43 44-53 54-63 64-72
Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 12 Nomor 2 Juli 2017
ISSN 1907-560X
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah. Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan tejadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa. Alamat Redaksi

## PRANATA HUKUM

## Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng
Bandar Lampung Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261 Email: pranatahukum@yahoo.com dan tamirusli963@gmail.com
JURNAL ILMU HUKUM PRANA
T A HUKUM
V OLUME 12 NOMOR 2 - JULI  2017
Analisis Yuridis Diskresi Kepolisian Dalam Penerapan Diversi
Analisis  Penyelesaian  Sengketa  Terhadap  Anak  Yang Melakukan  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Sewa Menyewa  Antara  Pemilik  Bangunan  Dengan  Pt. Indomarco Prismatama
Konsep United Nations Global Compact Dalam Isu Hak Asasi  Manusia  Untuk  Terwujudnya Corporate Sustainability
Analisis Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah  Bagi  Warga  Negara  Asing  Dengan  Cara Pelangsungan  Perkawinan  Dengan  Warga  Negara Indonesia
Implementasi Penanganan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  Terhadap  Perempuan  Berdasarkan Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2004  Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Analisis  Fungsi  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Dalam Penertiban  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  Berdasarkan Peraturan  Daerah  Kota  Bandar  Lampung  Nomor  08 Tahun  2000  Tentang  Pembinaan  Umum,  Ketertiban, Keamanan,  Kebersihan,  Kesehatan  Dan  Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung
Development Of Investment In Indonesia
Implementasi  Penegakan  Hukum  Bagi  Pengedar Narkotika Di Indonesia
ISSN 1907-560X