## Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar)

## Luh Putu Juwita Utami, Sukirno, Irma Cahyaningtyas
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro E-mail: juwita.utami59@gmail.com

## Abstract
Abandonment of land is increasingly prevalent in various regions in Indonesia and this is caused by many underlying factors. This article discusses how the effectiveness of the implementation of land control and utilization carried out by the government through Government Regulation  Number 36 of 1998 concerning Control and Utilization of Abandoned Land carried out by the Gianyar Regency Land  Office.  The  research  method  used  is  a  normative-empirical  approach  that  looks  at  the applicable legal  rules  and is  integrated with  the  validity of law in  society.  From the  results of the research, it was  concluded that the way of  controlling land by the government was by identifying abandoned  land  objects  including  data  on  land  location,  land  area,  current  rights  status  and  usage and the length of neglected land. If the land is abandoned, then the right to the land is nullified by law, and falls on the state.
keywords : abandoned land; rights holders; government regulation

## Abstrak
Penelantaran  terhadap  tanah  kian  marak  terjadi  diberbagai  wilayah  di  Indonesia  dan  hal  tersebut disebabkan oleh banyak faktor yang melatarbelakangi. Artikel ini membahas bagaimana efektifitas terhadap pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah melalui Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  1998  tentang  Penertiban  dan  Pendayagunaan  Tanah Terlantar  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Gianyar.  Metode  penelitian  yang dipakai  pendekatan  normatif-empiris  yang  melihat  aturan  hukum  yang  berlaku  dan  dipadukan terhadap  keberlakuan  hukum  di  dalam  masyarakat.  Kesimpulan  hasil  penelitian  ini  yaitu  cara penertiban  tanah  oleh  pemerintah  yaitu  dengan  identifikasi  obyek  tanah  terlantar  meliputi  data tentang  letak  tanah,  luas  tanah,  status  hak  dan  penggunaan  saat  ini  serta  lamanya  tanah ditelantarkan. Apabila tanah diterlantarkan, maka hak atas tanah itu hapus demi hukum,  dan jatuh pada negara.
kata kunci : tanah terlantar; pemegang hak; peraturan pemerintah

## A. Pendahuluan
Tanah bagi umat manusia memiliki peran yang amat penting karena melalui tanah manusia dapat  mencari  sebuah  sumber  penghidupan. Salah  satu  permasalahan  yang  biasa  terjadi  di Indonesia adalah Penelantaran terhadap tanah. Tanah memiliki sumber penghidupan karena tanah memiliki nilai materil yang amat tinggi. Pemerintah sebagai regulator bangsa melalui ketentuan peraturan  perundang-undangan  diharapkan  dapat  memberikan  kepastian  hukum  kaitannya dengan  kepemilikan  atau  hak  atas  tanah.  Kepastian  hukum  terhadap  hak  atas  tanah  sangat
berguna  bagi  kepentingan  masyarakat  luas,  bangsa  dan  Negara.  Pemerintah  sebagai  regulator harus dapat mengimplementasikan kepastikan hukum terhadap hak atas tanah guna menghindari daftar panjang permasalahan yang biasa terjadi yaitu penelantaran terhadap tanah (Urip, 2005).
Tidak  lama  pasca  kemerdekaan  bangsa  Indonesia  tepatnya  pada  tahun  1960  pemerintah mengeluarkan  sebuah  produk  hukum  yaitu  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disingkat dengan UUPA guna mengatur seluruh regulasi tentang sumber daya alam di Indonesia dan terkhusus guna mengatur regulasi di bidang  pertanahan  agar  timbulnya  sebuah  kepastian  hukum  terhadap  hak  atas  tanah.    Hak  atas tanah  dapat  dimiliki  oleh  siapapun  namun  tidak  terbatas  pada  individu,  sekelompok  orang maupun  badan  hukum,  namun  dalam  memiliki  hak  atas  tanah  berdasarkan  Pasal  4  ayat  (2) UUPA  bahwa  seluruh  pihak  yang  memiliki  hak  atas  tanah  berkewajiban  menyelenggaran, menggunakan dan memanfaatkan hak atas tanah sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Marsono, 1986)
Pemberian hak atas tanah oleh pemerintah kepada masyarakat tidak berarti pihak penerima hak  dapat  berlaku  seenaknya  terhadap  tanah  yang  diakusainya  karena  pada  sebuah  pemberian hak oleh pemerintah secara langsung melekat sebuah kewajiban yang muncul bagi penerima hak dalam  menyelenggaran,  menggunakan  dan  memanfaatkan  tanahnya  tersebut  sesuai  dengan koridor dan batas-batas yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan yang salah satunya yaitu larangan untuk melakukan penelantaran terhadap tanah (Supriyanto, 2010)
Salah  satu  asas  yang  berlaku  dalam  hukum  agraria  adalah  asas  fungsi  sosial  tanah  yang menjadi  bagian  dari  seluruh  susuan  struktur  nilai  dan  sendi-sendi  yang  berlaku  dalam  hukum agraria  Indonesia.  Asas  fungsi  sosial  tanah  pada  pokoknya  adalah  pemilik  hak  atas  tanah dilarang  melakukan  penelantaran  terhadap  tanah  dengan  mempergunakan  atau  tidak mempergunakan  tanahnya  tersebut  yang  semata-mata  hanya  untuk  kepentingannya  pribadi karena  akan  berdampak  menimbulkan  kerugian  bagi  masyarakat  luas    dan  tidak  sesuai  dengan fungsi dan tujuan atas pemberian hak atas tanah. Tujuan dari pemberian ha katas tanah yaitu agar pemegang  hak  atas  tanah  dapat    mempergunakan  dan  memanfaatkan  tanah  untuk  kepentingan sosial agar timbul sebuah kesejahteraan bagi masyarakat luas serta bangsa dan Negara Indonesia (Asikin, 2014).
Pada  sisi  lain  dapat  terlihat  tidak  hanya  penerima  hak  yang  memiliki  hak  dan  kewajiban terhadap  tanah  namun  pemerintah  sebagai  regulator  dan  pemberi  hak  juga  berkewajiban  untuk melakukan  pengawasan  guna  menghindari  pihak  penerima  hak  atas  tanah  melakukan pelanggaran  hukum  dengan  melakukan  penelantaran  terhadap  tanah  yang  dikuasainya.  Sebagai salah  satu  upaya  pemerintah  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  penggunaan  dan
pemanfaatan tanah pasca krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 pemerintah mengeluarkan sebuah  produk  hukum  baru  guna  menyelesaikan  segera  permasalahan  akibat  dampak  krisis moneter  ketika  itu  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  1998  tentang  Penertiban  dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
Hadirnya  produk  hukum  tersebut  diharapkan  pemerintah  dapat  menjadi  peraturan pelaksana  dari  UUPA  dimana  pemberian  hak  atas  tanah  haruslah  tepat  sasaran  dan  memiliki fungsi  sosial  yang  berkesinambungan  guna  menghindari  dan  mengurangi  risiko  penerima  hak atas tanah  yang melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan penelantaran terhadap tanah yang  dikuasainya.  Diharapkan  artikel  ini  dapat  memberikan  sumbangsih  bagi  efektitas  yang berkesinambungan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 sebagai paying hukum dalam  melakukan  penertiban  dan  pendayagunaan  terhadap  tanah  terlantar  khususnya  di kabupaten gianyar.
Kerangka  teori  yang  digunakan  pada  artikel  ini  adalah  ketentuan  yang  dimuat  pada Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  yang kemudian terdapat peraturan pelaksanakanya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar serta Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 tahun  1998  tentang  pemanfaatan  tanah  kosong  untuk  tanaman  pangan  yang  pada  pokoknya bahwa apabila pemilik hak atas tanah melakukan penelantaran terhadap tanah yang dikuasainya maka hak tersebut  dapat menjadi  hapus demi hukum  hal  tersebut  dikarenakan pemilik hak atas tanah  telah  melakukan  pelanggaran  atas  asas  fungsi  sosial  pada  tanah  yang  dikuasainya  (Isa, 1990).
Hak atas tanah yang hapus demi hukum maka otomatis hak tersebut akan jatuh ke tangan Negara  sebagai  regulator  pertanahan  di  Indonesia  untuk  dialihfungsikan  sebagaimana  mestinya karena pada tanah tidak hanya melekat sebuah hak atas kepemilikannya saja namun juga terdapat kewajiban bagi  pihak penerima hak  atas tanah untuk  merawat  tanah tersebut  dengan baik  guna bermanfaat bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. (Supriadi, 2006).
Dalam  hal  penindakan  terhadap  pihak  menerima  hak  atas  tanah  yang  melakukan penelantaran  terhdap  tanah  yang  dikuasainya  Negara  sebagai  regulator  tidak  dapat  bertindak semaunya  sendiri  namun  tentu  ada  kompensasi  gntu  rugi  secara  materill  terhadap  pihak  yang dicabut  kepemilikan  hak  atas  tanahnya.  Indikator  sebuah  tanah  untuk  dapat  dianggap  terlantar diantaranya  adalah  terjadi  sebuah  pembiaran  terhadap  tanah  yang  dikuasainya  tanpa  terdapat pemeliharaan,  perawatan  dan  terbengkalai.  Pemerintah  kaitannya  dengan  penegakan  aturan dalam  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  juga  harus  memperhatikan  beberapa  aspek
diantaranya  aspek  apa  yang  menjadi  dasar  penerima  hak  atas  tanah  apabila  memang  terbukti melakukan  penelantaran  terhadap  tanah  sehingga  penegakan  aturan  tersebut  dapat  sasaran  dan berkeadilan mengingat terdapat beberapa hal yang dapat menjadi faktor penerima hak atas tanah melakukan penelantaran terhadap tanah.
Tanah  selain  memiliki  fungsi  sosial,  pihak  penerima  hak  atas  tanah  juga  diwajibkan melakukan  perawatan  terhadap  tanah  yang  dikuasainya  diantaranya  dengan  menjadikan  tanah yang  kuasainya  tersebut  menjadi  tanah  pertanian  dan  pihak  penerima  hak  tersebut  juga  harus terlibat  dalam  proses  pertanian  tersebut  hal  ini  harus  dilakukan  dalam  hal  pihak  penerima  hak tidak  memiliki  tujuan  lain  dalam  penggunaan  tanah  yang  dikuasainya  serta  wajib  melakukan pembayaran pajak terhadap tanah yang dikuasainya dan melakukan pendaftaran atas tanah yang dikuasainya tersebut.
Bertitik tolak dan latar belakang permasalahan tersebut, maka pada artikel ini dikemukakan beberapa  permasalahan  diantaranya  adalah  pertama,  bagaimana  prosedur  penertiban  tanah terlantar  di  kantor  pertanahan  Kabupaten  Gianyar  ?;  kedua,  bagaimana  akibat  hukum  terhadap pemilik hak atas tanah yang menelantarkan tanahnya ?
Artikel  ini  memiliki  perbedaan  dibandingkan  dengan  artikel  lain  yang  sebelumnya  telah ada,  yaitu  artikel  Iman  Setiawan  yang  membahas  artikel  yang  berjudul  “Espaktasi  Pengelolaan Tanah  Terlantar  Oleh  Baitul  Mal  Dalam  Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat.  (Ulya,  2016). Artikel tersebut membahas seputar bagaimana pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  aceh  melalui  Lembaga  Baitul  Mal  yang diselenggarakann melalui Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal. Pada artikel tersebut  pelaksanaan  penertiban  dan  pendayagunaan  tanah  didasarkan  pada  prinsip  islam  yang berlaku di Aceh.
Selanjutnya  terdapat  artikel  berikutnya  yang  pernah  dibuat  oleh  Joko  Satrianto  Wibowo yang  berjudul  “Pendayagunaan  Tanah  Terlantar  Sebagai  Obyek  Landreform  Untuk  Lahan Pertanian  Dikaitkan  Dengan  Asas  Keadilan”  (Wibowo,  2013).  Artikel  tersebut  memfokuskan pendayagunaan  dan  penertiban  tanah  terlantar  guna  dialihfungsikan  menjadi  lahan  pertanian namun dengan mempertimbangkan asas kepastian hukum dan asas berkeadilan terhadap seluruh pihak yang turut serta berperan terhadap tanah tersebut.
Selain  dua  artikel  tersebut,  terdapat  artikel  berikutnya  sebagai  bentuk  orisinalitas penelitian,  yaitu  artikel  yang  dibuat  oleh  Lini  Ratnasari  dengan  judul  “Pelaksanaan  Tugas  dan Fungsi BPN Dalam Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun  2010  (Studi  Di  Kantor  BPN  Kabupayen  Lombok  Tengah)  (Lini  Ratnasari,  2018),  dan
yang  menjadi  fokus  pembahasannya  adalah  pada  tugas  dan  fungsi  Badan  Pertanahan  Nasional secara organisatoris dan konkret kaitannya dengan penertiban tanah terlantar di Lombok Tengah.
Artikel  ini  dibuat  dengan  fokus  pembahasan  mengenai  prosedur  penertiban  dan pendayagunaan  tanah  terlantar  yang  berlaku  di  Indonesia  serta  fokus  pada  akibat  hukum  yang harus  ditanggung  bagi  pemegang  hak  atas  tanah  yang  menelantarkan  tanah  yang  dikuasainya. Penelitian dilakukan di daerah Kabupaten Gianyar Bali Indonesia.

## B. Metode Penelitian
Metode  Penelitian  yang  digunakan  pada  artikel  ini  adalah  Metode  Penelitian  Normatif. Metode  Penelitian  Normatif  adalah  sebuah  metode  penelitian  dimana peneliti  berusaha  untuk melihat berjalannya sebuah aturan hukum  yang berlaku di masyarakat khususnya dalam bidang pertanahan  untuk  mencari  sebuah  permasalahan  hukum  yang  senyatanya  terjadi  di  masyarakat untuk di kaji lebih jauh guna menemukan sebuah penemuan hukum yang baru dan berkemajuan (Sri,  2005).  Tipologi  penelitian  yang  digunakan  pada  artikel  ini  adalah  deskriptif  analitis  yang mana  dalam  penyusunannya  berarti  bahwa  peneliti  bertujuan  untuk  menjelaskan  secara  jelas, tepat  dan  akurat  kaitannya  dengan  data  yang  nantinya  akan  ditampilkan  oleh  peneliti  dalam penelitian  ini  sehingga  dapat  dengan  mudah  dibaca  dan  dipahami  oleh  pembaca  dan  tentunya informasi  dalam  penelitian  disampaikan  secara  bertanggung  jawab  dan  memiliki  argumentasi hukum yang jelas (Ashsofa, 2010).
Data  yang  digunakan  pada  artikel  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer yang  digunakan  adalah  informasi  yang  langsung  peneliti  dapat  dari  lokasi  penelitian  yaitu  di kantor pertanahan Kabupaten Gianyar Bali dan masyarakat yang diduga menelantarkan tanahnya oleh pihak berwajib. Adapun data sekunder  yang  digunakan pada artikel ini diantaranya adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari studi kepustakaan atau dari peraturan perundang-undangan yang  berlaku  kaitannya  dengan  bidang  pertanahan  diantaranya  namun  tidak  terbatas  pada Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  1998  tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar serta Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1998  tentang  Pemanfaatan  Tanah  Kosong  Untuk  Tanaman  Pangan  dan  juga  peraturan  dan keputusan  pemerintah  pusat  maupun  daerah  yang  berlaku  di  Kabupaten  Gianyar  Bali  (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017).

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Prosedur Penertiban Tanah Terlantar Di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  1998  tentang  Penertiban  dan Pendayagunaan Tanah Terlantar bahwa tanah  yang telah ditetapkan sebagai  tanah terlantar maka  sebuah  hak  atas  tanah  akan  otomatis  hapus  demi  hukum  dan  apabila  hak  tersebut hapus  demi  hukum  memiliki  arti  bahwa  terjadi  peralihan  hak  atas  tanah  yang  tadinya  hak tersebut dimiliki oleh individu, sekelompok orang atau badan hukum maka otomatis beralih menjadi  hak  atas  tanah  Negara  sebagai  regulator  pertanahan  di  Indonesia  agar  tujuan  dan fungsi  tanah  tersebut  dapat  diterapkan  sebagaimana  mestinya.  Peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia  di  bidang  pertanahan  belum  mengatur  secara  terperinci  yang  dapat dijadikan  secara  acuan  mengenai  bagaimana  sebuah  tanah  dapat  dianggap  telah  di telantarkan  dan  penerima  hak  atas  tanah  telah  tidak  menggunakan  tanah  yang  dikuasainya dengan  baik  dan  benar  sesuai  dengan  tujuan  pemberian  hak  atas  tanah  oleh  Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rochaeni, 2004).
Sebagaimana telah dijelaskan  tersebut  bahwa dalam  regulasi pertanahan  di  Indonesia pemerintah  belum  memiliki  regulasi  baku  yang  dapat  menjadi  acuan  secara  jelas  tentang seperti  apa  kriteria  sebuah  tanah  dapat  dianggap  telah  ditelantarkan  sehingga  tidak  heran akibat  daripada  kekosongan  hukum  tersebut  menimbulkan  banyak  sekali  penimbunan kepemilikan  hanya  pada  segelincir  orang  dan  penelantaran  tanah  sebagaimana  banyak terjadi  di  era  sekarang  ini  yang  pada  umumnya  tanah  hanya  digunakan  untuk  kepentingan pribadinya saja untuk mencari keuntungan materill yaitu untuk kepentingan investasi. Justru yang  banyak  terjadi  di  era  sekarang  ini  adalah  kepemilikan  tanah  hanya  dianggap  sebagai ajang investasi dengan memiliki hak atas tanah dan menelantarkannya sampai kurun waktu tertentu sembari menunggu harga objek tanah yang dikuasainya tersebut menjadi tinggi dan kemudian  dijual  kembali  oleh  pemilik  haknya  tersebut.  Maraknya  kebiasaan  tersebut dimasyarakat  membuat  pemerintah  di  rasa  perlu  untuk  menemukan  solusinya  sehingga seluruh  masyarakat  yang  memiliki  hak  atas  tanah  dapat  menggunakan  dan  memanfaatkan hak  atas  tanah  yang  telah  diberikan  oleh  Negara  sebagaimana  mestinya  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Kamal, 2013).
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  terdapat  beberapa  faktor  yang  dapat  menyebabkan terjadinya  penelantaran  terhadap  tanah  diantaranya  yaitu  faktor  alam  yaitu  karena  keadaan tanah  yang  dikuasai  tersebut  memang  dalam  keadaan  kurang  baik  atau  kurang menguntungkan  contohnya  karena  tanahnya  tandus  atau  tanah  tersebut  terletak  di  tebing
jurang yang sangat berbahaya dan masih banyak lagi faktor alam lainnya. namun meskipun begitu  beliau  juga  berpendapat  bahwa  justru  kebanyakan  di  Indonesia  yang  banyak  terjadi penelantaran tanah justru bukan karena faktor alam namun justru karena faktor manusianya yang artinya bahwa unsur subjektif manusia itu sendirilah yang terlepas dengan sengaja atau tidak sengaja telah melakukan penelantaran terhadap tanah. (Kartasapotra G, 1985)
Faktor  manusia  secara  tidak  sengaja  biasa  disebabkan  karena  beberapa  hal  dan  hal tersebut  ada  yang  telah  dijelaskan  secara  rinci  di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36 Tahun  1998  tentang  Penertiban  Dan  Pendayagunaan  Tanah  dan  juga  ada  yang  belum, namun  yang belum itu bukan berarti karena terjadi kecacatan atau kekurangan dari produk hukum  yang  dikeluarkan  sehingga  menimbulkan  kekosongan  hukum  melainkan  karena lemahnya  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  berwajib  pada  domisili  hukum dimana  tanah  tersebut  berada  dan  juga  karena  murni  ketidaktauan  pemilik  hak  atas  nama atas  kewajiban  yang  dimilikinya  sebagai  pemilik  hak  atas  tanah  untuk  menggunakan  dan memeliharan tanah yang dikuasainya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun  faktor  manusia  yang  dilakukan  secara  sengaja  dan  tidak  sengaja  yang  telah diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  1998  tentang  Penertiban  Dan Pendayagunaan  Tanah  diantaranya  karena  pemilik  hak  atas  tanah  tidak  memiliki kemampuan finansial yang baik untuk melaksanakan kewajibannya untuk menggunakan dan memeliharan tanah yang dikuasainya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor lemahnya finansial pemilik hak atas tanah tidak dapat dipersalahkan dan telah mendapatkan keringanan oleh pihak  yang berwajib untuk tidak dianggap sebagai tanah yang terlantar. (Putri, 2020)
Tidak  selesai  sampai  disitu  bahwa  untuk  terciptanya  pemerintah  yang  baik  dan menerapkan good  governance maka  pemerintah  melalui  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36 Tahun  1998  tentang  Penertiban  Dan  Pendayagunaan  Tanah  Terlantar  telah  berusaha melakukan  pengawasan  secara  adil  dan  selektif  dalam  memberikan  penetapan  atau keputusan  tentang  sebuah  tanah  untuk  dapat  dianggap  sebagai  terlantar  atau  tidak  dengan hanya  memberikan  kewenangan  keputusan  tersebut  hanya  pada  menteri  yang  bergerak  di bidang pertanahan  yaitu dalam hal ini menteri  agraria dan dengan memberikan kewenagan kepada  pemilik  hak  atas  tanah  meskipun  terkendala  masalah  lemahnya  ekonomi  untuk diberikan kewenangan menggunakan tanah yang dikuasainya untuk keperluan lain yang juga memiliki fungsi sosial dan bermanfaat untuk masyarakat luas, bangsa dan Negara.
Terdapat beberapa tahapan atau proses pelaksanaan penertiban tanah terlantar apabila merujuk  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  1998  tentang  Penertiban  Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar diantaranya yaitu identifikasi tanah terlantar, pembentukan panitia  penilaian  tanah  terlantar,  laporan  hasilan  identifikasi  tanah  terlantar  ke  kantor wilayah,  penilaian  identifikasi  tanah  terlantar  oleh  kantor  wilayah  dan  penetepan  atau keputusan  tanah  terlantar  oleh  menteri.  Panjangnya  proses  atau  tahapan  tersebut  bertujuan untuk memberikan keadilan kepada pemilik hak atas tanah agar pemerintah dapat menggali faktor  dugaan  terjadi  penelantaran  terhadap  tanah  tersebut  dan  pemerintah  juga  tidak sembarangan  dalam  memberikan  keputusan  sebuah  tanah  dapat  dianggap  terlantar. Penelitian  terhadap  tanah  terlantar  akan  dilakukan  melalui  proses  yang  panjang,  rinci  dan menyeluruh  agar  menghasilkan  sebuah  kebijakan  yang  berkualitas  dan  tidak  merugikan pihak pemilik hak atas tanah (Limbong, 2017).
Berdasarkan  informasi  yang  di  dapat  dari  narasumber  pada  artikel  ini  yaitu  Bapak Ahmad  Sidiq,  S.T  yang  bertindak  selaku  kepala  seksi  penataan  pertanahan  kantor  badan pertanahan  nasional  kabupaten  gianyar  bali  bahwasanya  setiap  timbulnya  suatu  dugaan terhadap  adanya  penelantaran  terhadap  tanah  maka  pihak  berwajib  akan  menindak  tegas sebagai  bagian  dari  tanggung  jawab  institusi  dalam  proses  pengawasan  ataupun  dapat dilakukan  berdasarkan  perintah  pimpinan  dalam  hal  ini  kepala  kantor  wilayah  atau  yang lebih tinggi yaitu menteri di bidang pertanahan.
Penelitian  terhadap  adanya  dugaan  penelantaran  tanah  akan  dilakukan  sebuah  sistem pengawasan  yang  teliti  dan  berkeadilan  tanpa  merugikan  pihak  pemilik  hak  atas  tanah kecuali  terdapat  bukti  yang  cukup  dalam  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan  berdasarkan ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Apabila  penelitian  dilakukan  terhadap  tanah yang  diduga  telah  ditelantarkan  maka  menteri  agrarian  sebagai  kepala  kepala  koordinator pusat  di  bidang  pertanahan  akan  membentuk  sebuah  team  khusus  guna  menyelidiki kebenaran informasi bahwa telah terjadi penelantaran terhadap tanah dengan mengumpulkan bukti-bukti  yang  valid  dan  dapat  dipertanggung  jawabkan  secara  hukum.  Diantara  bukti- bukti  yang  harus  digali  diantaranya  kaitannya  dengan  bukti  yang  menjadi  alasan  mengapa pemilik  hak  atas  tanah  tidak  melakukan  kewajibannya  berdasarkan  ketentuan  perundang- undangan  untuk  menggunakan,  memelihara  dan  memanfaatkan  dengan  baik  dan  benar. Penilaian  yang  akan  digunakan  oleh  pihak  berwajib  dalam  sebelum  melakukan  tindakan tegas  terhadap  pemilik  hak  atas  tanah  yang  menelantarkan  tanahnya  adalah  apa  yang menjadi penyebab atau faktor pemilik hak atas tanah telah menelantarkan tanahnya.
Faktor-faktor yang paling banyak terjadi di lapangan adalah faktor lemahnya ekonomi pemilik  hak  atas  tanah  untuk  menggarap  tanah  yang  dikuasainya  namun  apabila  lemahnya ekonomi bukan  yang  menjadi  faktor  penyebabnya  maka  melalui  kepala  kantor  wilayah setempat pihak berwajib akan memberikan teguran kepada pemegang hak atas tanah untuk menggarap  tanahnya  sesuai  waktu  yang  telah  ditentukan  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  namun  sebaliknya  apabila  faktor  ekonomi  justru  yang benar-benar  menjadi  penyebab  pemilik  hak  atas  tanah  menelantarkan  tanahnya  maka  tidak menjadi permasalahan untuk ditindaklanjuti namun sebagai bagian dari proses pengawasan maka hasil dari penelitian tersebut akan dibuatkan laporannya dan diberikan kepada kepala daerah kabupaten atau kota dan instasi  yang berwenang pada bidang pendayagunaan tanah yang  bersangkutan  dengan  harapan  mendapat  perhatian  dari  instansi  yang  telah  menerima laporan tersebut (Pramono, Widodo, 2020).
Pada proses pengawasan tersebut terdapat sebuah sistem penegakan aturan yang telah ditentukan  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yaitu  apabila  pihak berwajib  menemukan  fakta  telah  terjadi  dugaan  terhadap  penelantaran  tanah  maka  pihak berwajib akan memberikan surat teguran pertama untuk ditunggu jawaban dari pemilik hak atas  tanah    sampai  kurun  waktu  12  (dua  belas)  bulan,  namun  apabila  tidak  terdapat tanggapan  apapun  dari  pemilik  hak  atas  tanah  tanah  maka    pihak  berwajib  akan  melayang surat peringan kedua dengan waktu tanggapan yang diberikan kepada pemilik hak atas tanah hingga kurun waktu 12 (dua belas) bulan, namun apabila sampai pada surat peringan kedua dan  masih  belum  terdapat  tanggapan  apapun  dari  pemilik  hak  atas  tanah  maka  pihak berwajib  memberikan  surat  peringatan  untuk  ketiga  kalinya  atau  surat  peringatan  terakhir dengan  masa  waktu  tanggapan  pemilik  hak  atas  tanah  maksimal  12  (dua  belas)  bulan, namun  apabila  sampai  surat  peringan  ketiga  masih  juga  belum  terdapat  tanggapan  apapun dari  pemilik  hak  atas  tanah  maka  pihak  berwajib  melalui  menteri  coordinator  di  bidang pertanahan  secara  tegas  akan  menindak  tegas  dengan  menyatakan  tanah  tersebut  sebagai tanah terlantar.
Sebelum  menteri  di  bidang  pertanahan  memberikan  keputusan  sebuah  tanah  sebagai tanah  terlantar  maka  menteri  melalui  jajarannya  akan  memberikan  kesempatan  kepada pemilik  hak  atas  tanah  untuk  menjual  tanah  yang  dikuasainya  melalui  pelelangan  umum dengan  harapan  pemenang  lelang  atau  pihak  lain  yang  menguasai  tanah  tersebut  nantinya dapat menjalankan ketentuan penguasaan tanah sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan peraturan  perundang-undangan  namun  apabila  pemilik  hak  atas  tanah  tidak  mengindahkan
kesempatan tersebut maka pihak berwajib secara tegas akan menindak dengan memberikan keputusan  tanah  tersebut  sebagai  tanah  terlantar  dan  memberikan  kompesansi  ganti  rugi kepada  pemilik  hak  atas  tanah  yang  telah  dinyatakan  terlantar  tanahnya  tersebut. Kompensasi  yang  diberikan  terhadap  pemilik  hak  atas  tanah  yang  tanahnya  dinyatakan terlantar  tersebut  akan  diberikan  oleh  pihak  yang  menurut  menteri  di  bidang  pertanahan dianggap  sebagai  pemilik  hak  atas  tanah  yang  baru  sebagaimana  ketentuan  tersebut  telah diatur pada Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pemanfaatan Tanah Kosong  yang juga sebagai  tindak lanjut  terhadap penindakan berdasarkan Peraturan Menteri  Nomor  36  Tahun  1998  tentang  Penertiban  dan  Pendayagunaan  tanah  yang  mana pemilik  hak  atas  tanah  yang  baru  tersebut  harus  memberi  nama  tanah  yang  tadinya  telah dinyatakan  terlantar  sebagai  tanaman  pangan  yang  diantaranya  namun  tidak  terbatas  pada padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan sayuran yang hidup semusim.
Tanah yang telah diputuskan untuk dianggap sebagai tanah terlantar maka penguasaan terhadap hak atas tanah tersebut akan beralih menjadi dibawah penguasaan Negara sebagai regulator  dan  Negara  melalui  menteri  di  bidang  pertanahan  akan  memberikan  kompesasi kepada bekas pemilik hak atas tanah yang tanahnya telah dinyatakan terlantar tersebut yang jumlah  besaran  kompensasinya  akan  ditetapkan  oleh  menteri  dengan  mempertimbangkan seluruh  biaya  yang  telah  dikeluarkan  oleh  pemilik  hak  atas  tanah  ketika  memperoleh  hak atas  tanah  yang  telah  dinyatakan  terlantar  tersebut  termasuk  apabila  pada  tanah  yang  telah dinyatakan terlantar tersebut terdapat bangunan fisik yang telah berdiri maka bangunan fisik tersebut  termasuk  menjadi  bagian  yang  harus  dipehatikan  dalam  pemberian  kompensasi ganti rugi kepada pemilik hak atas tanah yang dinyatakan terlantar. (Rio, 1999)
Berdasarkan  informasi  yang  diterima  dari  Bapak  I  Made  Meganada,  S.H  selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar Bali bahwa berdasarkan penelitian yang telah mereka lakukan sejauh ini telah didapat sebuah laporan hasil penelitian yang pada pokoknya sebagian  besar  tanah  yang  telah  memenuhi  unsur  untuk  dianggap  sebagai  tanah  terlantar sebagian  besar  terletak  di  pusat  kota.  Penelitian  ini  telah  dilakukan  berulang-ulang  hingga tahun  2020  dan  data  ini  akan  disampaikan  kepada  Kepala  Kantor  Wilayah  Pertanahan Propinsi Bali untuk disarankan agar dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar guna dialihkan kepada  pihak  lain  termasuk  dalam  hal  ini  adalah  Negara  agar  tanah  tersebut  dapat ditertibkan dan dapat dilakukan pendayagunaannya.

## 2. Akibat Hukum Pemilik Hak Atas Tanah Yang Tanahnya di Telantarkan.
Pemerintah  melalui  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  1998  tentang  Penertiban dan  Pendayagunaan  Tanah  telah  mengamanatkan  kepada  seluruh  pihak  yang  memiliki  hak atas  tanah  untuk  menggunakan,  memelihara  dan  memanfaatkan  hak  atas  tanah  yang  telah diberikan  oleh  Negara  sesuai  dengan  asas  fungsi  tanah  dengan  melakukan  pendayagunaan terhadap  tanah  yang  dikuasainya  agar  bermanfaat  untuk  dirinya,  masyarakat  luas,  bangsa dan  Negara.  Cara  untuk  melakukan  pendayagunaan  tanah  diantaranya  dengan  menggarap tanahnya agar kesuburannya meningkat dengan menjadikan lahan yang dikuasainya sebagai lahan  pertanian.  Namun  fakta  di  lapangan  khususnya  berdasarkan  laporan  yang  telah diterima  oleh  peneliti  dari  Kepala  Kantor  Wilayah  Pertanahan  Propinsi  Bali  bahwa  masih maraknya  terjadi  dugaan  penelantaran  tanah  dan  penelantaran  tanah  justru  marak  terjadi pusat kota dan ini sungguh sangat disayangkan.
Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan  Pendayagunaan  tanah  telah  mengatur  akibat  hukum  bagi  pihak-pihak  yang  melakukan penelantaran terhadap tanah diantaranya yaitu:
Ayat (1): “Tanah yang sudah dinyatakan sebagai tanah terlantar menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara”
Ayat  (2):  “Kepada  bekas  pemegang  hak  atau  pihak  yang  sudah  memperoleh  dasar penguasaan  atas  tanah  yang  kemudian  dinyatakan  sebagai  tanah  terlantar diberikan ganti rugi sebesar harga perolehan yang berdasarkan bukti-bukti tertulis yang ada telah dibayar oleh yang bersangkutan untuk memperoleh hak atau dasar penguasaan tanah tersebut yang jumlahnya ditetapkan oleh menteri”
Ayat  (3):  “disebutkan  dalam  hak  pemegang  hak  atau  pihak  yang  telah  memperoleh  dasar penguasaan  atas  tanah  tersebut  telah  mengeluarkan  biaya  untuk  membuat prasarana fisik atau bangunan di atas tanah yang dinyatakan terlantar maka jumlah yang  telah  dikeluarkan  tersebut  diperhatikan  dalam  penetapan  ganti  rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”
Ayat (4): “ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada pihak yang oleh menteri ditetapkan sebagai pemegang hak yang baru atas tanah tersebut”
Sebagaimana  telah  dijelaskan  pada  pasal  tersebut,  bahwa  pemerintah  telah  membuat regulasi  kaitannya  dengan  penindakan  terhadap  pihak-pihak  yang  memiliki  hak  atas  tanah namun justru menelantarkan tanah yang dikuasainya sehingga timbul kesadaran bagi seluruh pemilik hak atas tanah bahwa selain memiliki hak atas tanah yang dikuasainya pemilik hak atas  tanah  juga  memiliki  kewajiban  untuk  menggunakan,  memelihara  dan  memanfaatkan tanahnya  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  pemerintah  melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Setiawan, 2019)
Selain ketentuan  akibat  hukum  terhadap penelantaran tanah sebagaimana telah diatur di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  1998  Tentang  Penelantaran  Tanah  juga terdapat akibat hukum  yang telah diatur secara terbatas  yang dimuat pada Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  diantaranya  sebagai berikut:
a. Pasal  15:  “Memelihara  tanah  adalah  kewajiban  tiap-tiap  orang,  badan  hukum  atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah”;
b. Pasal 27: “Hak milik hapus bila tanahya jatuh kepada Negara karena ditelantarkan”;
c. Pasal 34: “Hak guna usaha hapus karena ditelantarkan”;
d. Pasal 40: “Hak guna bangunan hapus karena ditelantarkan”.
Pemerintah  melalui  beberapa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  tersebut  telah mengatur  tentang  akibat  hukum  bagi  seluruh  pihak  pemilik  hak  atas  tanah  yang menelantarkan  tanah  yang  dikuasainya  namun  sangat  disayangkan  hingga  saat  ini  belum terdapat tolak ukur yang pasti mengenai bagaimana kondisi atau keadaan suatu tanah untuk dapat  dianggap  telah  ditelantarkan  sehingga  penilaian  masih  hanya  sebatas  pada  subjektif pemegang  hak  atas  tanah  belum  penilaian  pada  kondisi  atau  tanah  yang  dikuasai  oleh pemilik hak atas tanah tersebut. Sehingga sangat perlu kiranya pemerintah membuat regulasi yang  lebih  jelas,  baik  dan  struktur  kaitannya  dengan  pengawasan  penindakan  terhadap pihak-pihak  yang  diduga  melakukan  penelantaran  terhadap  tanah  dengan  tidak  hanya mempertimbangkan  kondisi  subjektif  pemegang  hak  atas  tanah  namun  juga  dengan mempertimbangkan  kondisi  objektif  tanah  yang  ditelantarkan  sehingga  permasalahan  ini dapat  segera  terselesaikan  guna  lahirnya  penertiban  dan  pendayagunaan  tanah  yang  baik guna terciptanya asas fungsi tanah sebagaimana telah diamanatkan oleh ketentuan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Indonesia (Prabandari, Ngadino, 2020).

## D. Simpulan
Berdasarkan  pemaparan  pada  pembahasan  artikel  ini  dapat  disimpulkan  beberapa  yang dapat  menjadi  catatan  pembaca  diantaranya  yaitu  berdasarkan  informasi  yang  diterima  dari narasumber  bahwa  masih  banyak  terdapat  terjadi  dugaan  penelantaran  tanah  yang  terjadi  di Kabupaten  Gianyar  Bali  dan  kebanyakan  terjadi  pada  objek  tanah  yang  terletak  di  pusat  kota dan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Gianyar  Bali  telah  memiliki  data  pihak-pihak  yang  diduga telah  menelantarkan  tanah  yang  dikuasainya  dan  hendak  memberikan  meromendasi  kepada kepala  kantor  wilayah  untuk  ditindaklanjuti  lebih  lanjut  agar  tanah  tersebut  lekas  dinyatakan sebagai  tanah  terlantar  dan  dapat  dilakukan  peralihan  haknya  kepada  pihak  lain  agar  tanah
tersebut segera ditingkatkan kesuburannya agar sesuai dengan fungsi sosial tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Akibat  hukum  terhadap  pihak-pihak  yang  melakukan  penelantaran  terhadap  tanah  yang dikuasainya diantaranya  Negara akan mengambil alih penguasaan terhadap tanah tersebut dan kepada bekas pemilik hak atas tanah yang telah dinyatakan terlantar akan diberikan kompensasi ganti rugi dengan mempertimbangkan biaya yang telah dikeluarkan oleh bekas pemilik hak atas tanah  yang  dinyatakan  terlanytar  tersebut  termasuk  ganti  rugi  terhadap  biaya  atas  bangunan fisik  yang  pernah  didirikan  pada  tanah  yang  telah  dinyatakan  terlantar  dengan  demikian diharapkan  dengan  tanah  tersebut  dikuasai  oleh  Negara  atau  oleh  pihak  lain  yang  dianggap layak  oleh  menteri  di  bidang  pertanahan  akan  mengembalikan  fungsi  sosial  tanah  guna mewujudkan amanat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Ashsofa. (2010). Metode Penelitian Hukum . Jakarta. PT Rineka Cipta.
Isa, D. (1990). Klasifikasi Hak Atas Tanah . Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Kartasapotra G. (1985). Hukum Tanah, Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah . Jakarta: Bina Aksara.
Marsono. (1986). Hak Atas Tanah . Jakarta: Djambatan.
Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad.  (2017). Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris (4th ed., p. 153). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Rio,  T.  (1999). Kebijakan  Tanah  Perkotaan  Masa  Lalu,  Masa  kini  dan  Masa  yang  akan  Datang Sesuai UUPA .
Sri,  M.  (2005). Metode  Penelitian  Penulisan  Hukum .  Jakarta:  Badan  Penerbit  FH  Universitas Indonesia.
Supriadi. (2006). Hukum Agraria . Jakarta: Sinar Grafika.
Urip, S. (2005). Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah . Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

## Artikel Jurnal:
Asikin,  Z.  (2014).  Penyelesaian  Konflik  Pertanahan  Pada  Kawasan  Pariwisata  Lombok  (Studi Kasus  Tanah  Terlantar  Di  Gili  Trawangan  Lombok). Jurnal  Dinamika  Hukum , 14 (2),  239– 250. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.293
Kamal, F. (2013). Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar Melalui Program Reforma
Agraria. Lex  Jurnaliza  Volume  10  Nomor  2,  Agustus  2013 , 10 (2),  121–133. https://www.neliti.com/publications/18001/pendayagunaan-tanah-negara-bekas-tanah- terlantar-melalui-program-reformasi-agrar.
Limbong, D. (2017). Tanah Negara, Tanah Terlantar Dan Penertibannya. Jurnal Mercatoria , 10 (1), 1. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.614
Lini Ratnasari. (2018). Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi BPN Dalam Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah  Terlantar  Berdasarkan  PP  Nomor  11  Tahun  2010  (Studi  Di  Kantor  BPN  Kabupaten Lombok  Tengah. Journal  of  Linguistics , 3 (2),  139–157.  https://doi.org/10.18041/2382- 3240/saber.2010v5n1.2536
Prabandari, Ngadino, R. (2020). Akibat hukum sengketa penelantaran hak atas tanahkonversi di kota pekalongan. NOTARIUS , 13 (2031), 838–847.
https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/510/455
Pramono, Widodo, W. (2020). Motivasi Tindakan Penelantaran Tanah ( Kasus di Kota Bandar Lampung ). Jurnal Arsitektur , 10 (2), 69–78.
http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/ja/article/view/1431
Putri, E. A. (2020). Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Termasuk Tanah Terlantar. Jurnal Ilmiah Hukum , 26 (1), 395–407.
http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/5483
Rochaeni,  A.  (2004).  Penertiban  tanah  terlantar  dan  pendayagunaan  tanah  negara  bekas  tanah terlantar di indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi Universitas Nurtanio . http://jurnal.unnur.ac.id/index.php/jimia/article/view/274
Setiawan,  I.  (2019). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Hak  Tanggungan Yang  Tanahnya Ditetapkan Sebagai Tanah Terlantar [UPN Veteran Jakarta]. http://repository.upnvj.ac.id/923/
Supriyanto,  S.  (2010).  Kriteria  Tanah  Terlantar  Dalam  Peraturan  Perundangan  Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum , 10 (1), 51–59. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.1.139
Ulya,  Z.  (2016).  Espaktasi  Pengelolaan  Tanah  Terlantar  Oleh  Baitul  Mal  Dalam  Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Hukum & Pembangunan , 46 (4). https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no4.80
Wibowo, S. J. (2013). Pendayagunaan Tanah Terlantar Sebagai Obyek Landreform Lahan Pertanian Dikaitkan Dengan Asas Keadilan. Jurnal Singaperbangsa , 53 (9), 1689–1699. https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/510/455

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Undang-Undang  Nomor  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  1998  Tentang  Penertiban  dan  Pendayagunaan  Tanah Terlantar