Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com

## Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional
INFO PENULIS
Sudirman Baso Universitas Sembilanbelas November Kolaka dd.baso2018@gmail.com
Arafat Universitas Sembilanbelas November Kolaka afatpascaunm@gmail.com

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307
Vol. 4, No. 2, Agustus 2024 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved
Saran Penulisan Referensi:
Baso, S., & Arafat. (2024). Implementasi  Kebijakan Penataan  Pasar Tradisional. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 4 (2), 809-818.

## Abstrak
Kondisi  bangunan  Pasar  Tradisional  memerlukan  perhatian  khusus  dari  pemerintah. Bangunan ini rapuh dan dapat membahayakan pengunjung dan pedagang yang saat ini masih melakukan aktivitas berjualan di tempat tersebut. Melihat kondisi pasar tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur melakukan negosiasi dengan pemerintah pusat dengan memanfaatkan kebijakan pemerintah pusat melalui Menteri Koperasi dan Usaha  Kecil  Menengah  Republik  Indonesia  mengenai  revitalisasi  pasar  tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan implementasi Kebijakan  Pengelolaan  Pasar  Tradisional,  serta  mengevaluasi  implementasi  peraturan pemerintah  pusat  di  tingkat  kabupaten.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah deskriptif  kualitatif.  Metode  kualitatif  adalah  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan data  deskriptif berupa  kata-kata  tertulis  dan  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang dapat  diamati.  Teknik  pengumpulan  datanya  adalah  wawancara  dengan  informan. Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  data  kualitatif yaitu  mendeskripsikan  dan menafsirkan  data  yang  diperoleh  di  lapangan  dari  informan.  Teknik  analisis  data  ini didasarkan  pada  kemampuan  nalar  dalam  menghubungkan  fakta,  data  dan  informasi, sehingga  data  yang  diperoleh  akan  dianalisis  sehingga  diharapkan  akan  muncul gambaran  yang  dapat  mengungkap  permasalahan  penelitian.  Hasil  penelitian menyimpulkan  bahwa  dari  keempat  indikator  yang  digunakan,  permasalahan  utama adalah  pada  indikator  komunikasi,  sehingga  penentuan  lokasi  pembangunan  Pasar Rakyat  di  Desa  Poni-Poniki  terkesan  dipaksakan  dan  bukan  merupakan  hasil kesepakatan awal antara Pemerintah Daerah. dan Pedagang Pasar Tradisional. Relokasi pasar rakyat di Desa Poni-Poniki, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten  Kolaka Timur tidak berjalan  mulus,  para  pedagang  mengaku  tidak  ada  pembeli  di  pasar  rakyat  tersebut karena lokasinya yang tidak terlalu strategis. Keberadaan Pasar Rakyat yang merupakan program  Pemerintah  Pusat  mendapat  resistensi  yang  kuat  dari  para  pedagang  pasar sehingga  program  pengembangan  pasar  rakyat  tidak  dapat  maksimal  dalam  kegiatan perekonomian
Kata Kunci :  Implementasi, Kebijakan, Pasar Tradisional

## Abstract
The  condition  of  the  Traditional  Market  building  requires  special  attention  from  the government.  This  building  is  fragile  and  could  endanger  visitors  and  traders  who  are currently still carrying out selling activities in that place. Seeing the market conditions, the  regional  government  of  East  Kolaka  Regency  carried  out  negotiations  with  the central  government  by  utilizing  the  policy  of  the  central  government  through  the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia regarding the revitalization the traditional markets. This research aims to describe and interpret  the  implementation  of  the  Traditional  Market  Management  Policy,  and  to evaluate the implementation of the central government regulation in regency level. The research  method  used  is  descriptive  qualitative.  Qualitative  methods  are  research procedures that produce descriptive data in the form of written and spoken words from people  and  observable  behavior.  The  data  collection  technique  is  interviews  with informants. The data analysis technique used is qualitative data, namely describing and interpreting data obtained in the field from informants. This data analysis technique is based  on  the  ability  to  reason  in  connecting  facts,  data  and  information,  so  the  data obtained will be analyzed so that it is hoped that a picture will emerge that can reveal research  problems.  The  research  concluded  that  of  the  four  indicators  used,  the  main problem  was  the  communication  indicator,  so  that  determining  the  location  for  the construction  of the  People's  Market  in  Poni-Poniki  Village  seemed  forced  and  was  not the  result  of  an  initial  agreement  between  the  Regional  Government  and  Traditional Market Traders. The relocation of the people's market in Poni-Poniki Village, Tirawuta District, East Kolaka Regency did not go smoothly, traders admitted that there were no buyers at the people's market because the location was not very strategic. The existence of  the  People's  Market,  which  is  a  Central  Government  program,  has  received  strong resistance  from  market  traders  so  that  the  people's  market  development  program cannot be maximized in economic activities.
Keywords : Implementation, Policy, People's Markets

## A. Pendahuluan
Implementasi  kebijakan  merupakan  tahapan  dalam  siklus  kebijakan  dimana  keputusan kebijakan  yang  telah  diambil  dijabarkan  ke  dalam  tindakan  nyata  guna  mencapai  tujuan kebijakan.  Implementasi  kebijakan  melibatkan  penerapan  program,  kegiatan,  dan  langkah operasional yang dirancang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut teori implementasi kebijakan,  implementasi  terjadi  melalui  serangkaian  proses  yang  kompleks,  antara  lain perumusan  rencana,  alokasi  sumber  daya,  koordinasi  antar  lembaga,  komunikasi  efektif, keterlibatan pihak terkait, pemantauan dan evaluasi. Faktor-faktor seperti struktur organisasi, kemampuan  administratif,  ketersediaan  sumber  daya,  dukungan  politik,  dan  dinamika  sosial juga mempengaruhi implementasi kebijakan (Arafat, 2023;47).
Implementasi  kebijakan  dipandang  sebagai  suatu  aktivitas  administrasi  publik  sebagai institusi dalam proses kebijakan publik sebagaimana disebutkan oleh Pasolong yang mengutip pendapat  James  Anderson  bahwa  proses  kebijakan  publik  terdiri  dari  perumusan  masalah, perumusan  kebijakan,  penetapan  kebijakan,  implementasi  kebijakan,  dan  evaluasi  kebijakan (Mulyadi,  2015;67).  Implementasi  kebijakan  publik  dapat  diartikan  sebagai  kegiatan menyelesaikan  pelaksanaan  kebijakan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya  untuk  mencapai tujuan.  Sehingga  implementasi  kebijakan  terdiri  dari  unsur-unsur  tindakan  untuk  mencapai tujuan  dituangkan  dalam  keputusan  kebijakan.  Berikut  beberapa  konsep  implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh beberapa ahli.
Merujuk  pada teori  yang dikemukakan para  ahli,  kebijakan dapat  diartikan  sebagai  suatu tindakan atau tindakan yang mempunyai arah untuk mencapai tujuan. Menurut (Freeman et al., 1995)  seorang  ahli  kebijakan  Perancis  menyatakan  bahwa  kebijakan  adalah  suatu  produk kegiatan  yang  dimaksudkan  untuk  menyelesaikan  permasalahan  publik  yang  terjadi  dalam suatu  lingkungan  tertentu  yang  dilakukan  oleh  aktor-aktor  politik  yang  hubungannya terstruktur, keseluruhan proses berlangsung sepanjang waktu. Melalui asumsi teoritis tersebut dapat  diketahui  bahwa  kebijakan  pemerintah  daerah  Kabupaten  Kolaka  Timur  melalui  Dinas Perdagangan,  Perindustrian,  Koperasi  dan  UKM  adalah  menerapkan  kebijakan  pengelolaan pasar karena kondisi bangunan Pasar Tradisional Rate-Rate memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Bangunan ini rapuh dan dapat membahayakan pengunjung dan pedagang yang saat ini  masih  melakukan  aktivitas  berjualan  di  tempat  tersebut.  Pasar  Rate-Rate  juga  mempunyai
lingkungan yang becek, kotor dan berbau sampah. Situasi ini berpotensi mengganggu kesehatan manusia di kawasan tersebut.
Melihat kondisi pasar tradisional, pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur melakukan terobosan baru dengan melakukan negosiasi dengan pemerintah pusat dengan memanfaatkan kebijakan Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. H. Joko Widodo melalui Menteri Koperasi dan Usaha  Kecil  Menengah  Republik  Indonesia  mengenai  revitalisasi  pasar  rakyat  dengan  tujuan untuk  menata  kembali  kawasan  yang  saat  ini  menjadi  pusat  perdagangan  masyarakat Kabupaten  Kolaka  Timur  dan  sekitarnya.  Dengan  selesainya  pembangunan  ini,  diharapkan keadaan berubah menjadi kawasan niaga dan perdagangan yang rapi dan teratur.
Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Republik  Indonesia  Nomor: 05/M-KUMKM/II/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat, Pasar Rakyat mempunyai  peranan  penting  dalam  menggerakkan  dan  menumbuhkan  perekonomian masyarakat  .  Dengan  berkembangnya Toko  Modern  dikhawatirkan  Pasar  Rakyat semakin  sepi dan  ditinggalkan  pengunjung/konsumen  karena  kalah  bersaing  dalam  memasarkan  produk dagangnya. Padahal pasar rakyat sebenarnya memiliki beberapa keunggulan dibandingkan toko modern, antara lain harga yang relatif lebih murah karena dapat terjadi tawar menawar, akses yang  mudah  dijangkau  dari  berbagai  jalur  angkutan  kota,  baik  angkutan  pedesaan  maupun angkutan  kota.  Namun  karena  adanya  perubahan  budaya  dan  selera  masyarakat,  konsumen merasa  lebih  tertarik  untuk  berbelanja  di  toko  modern.  Terutama  ketika  membandingkan kondisi fisik pasar rakyat yang umumnya masih sangat sederhana, serta kurangnya fasilitas lain sehingga kurang memberikan kenyamanan bagi konsumen.
Pasar tradisional merupakan pasar yang mempunyai keunggulan kompetitif alamiah yang tidak  dimiliki  pasar  modern  secara  langsung.  Lokasi  strategis,  tempat  penjualan  luas,  variasi barang  lengkap,  harga  murah,  sistem  tawar-menawar  yang  menunjukkan  kedekatan  antara penjual dan pembeli. Berbeda dengan pasar modern yang memaksa konsumen untuk mematuhi harga  yang  telah  ditentukan.  Selain  kelebihan  tersebut,  pasar  tradisional  juga  menjadi pendongkrak perekonomian masyarakat menengah ke bawah dan jelas membawa dampak baik bagi negara.
Kegiatan  ekonomi  pasar  merupakan  tempat  berlangsungnya  proses  transaksi  antara pembeli dan penjual, serta tempat memperoleh alat untuk memuaskan kebutuhan dengan harga yang  sesuai  (Damsar,  2005).  Seiring  berjalannya  waktu  dan  kemajuan  teknologi,  pasar  tidak hanya  menjadi  tempat  transaksi  jual  beli  masyarakat  sekitar  pasar,  lebih  dari  itu  pasar  telah dijadikan  sebagai  sarana  penggerak  perekonomian  dalam  skala  besar.  Dalam  sistem perekonomian,  pasar  memegang  peranan  penting  dalam  memperlancar  perdagangan  dan memungkinkan  terjadinya  distribusi  dan  alokasi  sumber  daya  dalam  masyarakat,  misalnya suatu industri yang menghasilkan barang dalam jumlah besar, tentunya dana atau modal yang dibutuhkan juga dalam skala besar, dengan demikian tentunya diperlukan pasar sebagai tempat untuk itu mendistribusikan produk industri agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat.
Pasar  tradisional  masih  banyak  terdapat  di  berbagai  daerah  di  Indonesia,  salah  satunya Kabupaten  Kolaka  Timur  merupakan  salah  satu  kabupaten  yang  mempunyai  beberapa  pasar tradisional antara lain Pasar Ladong, Pasar Ladongi, Pasar Lambandia, Pasar Mowewe dan Pasar Gunung Jaya. , dan lain-lain. lainnya. Pasar tradisional ini masih memberikan pelayanan kepada konsumen di Kabupaten Kolaka. Dibandingkan dengan beberapa pasar tradisional yang ada di Kabupaten  Kolaka  Timur,  Pasar  Tarif-Tarif  merupakan  pasar  tradisional  yang  kondisi  fisiknya kurang memadai dibandingkan dengan pasar tradisional lainnya.
Situasi  ini  membuat  pasar  tidak  layak  untuk  eksis  sebagai  pasar.  Tempat  ini  merupakan kawasan  pusat  perekonomian  dan  perdagangan  Kabupaten  Kolaka  Timur  pada  khususnya. Situasi  yang  mengkhawatirkan  ini  akan  berdampak  pada  pembangunan  sosial  dan  ekonomi yang tidak menutup kemungkinan sejalan dengan era globalisasi dengan persaingan yang sangat ketat.  Lambat  laun  pengunjung  atau  konsumen  akan  meninggalkan  tempat  tersebut  dengan memilih tempat berbelanja yang lebih nyaman, sehat dan aman.
Melihat kondisi pasar tradisional, pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur melakukan terobosan baru dengan melakukan negosiasi dengan pemerintah pusat dengan memanfaatkan kebijakan  Presiden  RI  Bapak  Ir.  H.  Joko  Widodo  melalui  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil Menengah Republik Indonesia tentang revitalisasi pasar rakyat dengan tujuan menata kembali kawasan  yang  saat  ini  menjadi  pusat  perdagangan  masyarakat  Kabupaten  Kolaka  Timur  dan sekitarnya. Dengan selesainya pembangunan ini, diharapkan keadaan berubah menjadi kawasan niaga dan perdagangan yang rapi dan teratur.
Penataan kembali Pasar Suku Bunga memang merupakan hal yang baik untuk dilaksanakan, namun dalam melaksanakan pembangunan tidak dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada
masyarakat Pasar Suku Bunga sehingga terkesan terpaksa. Pembangunan pasar tradisional ini bersumber dari dana alokasi khusus Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp. 950.000.000 dan  dari  dana  APBD  sebesar  Rp.  1.250.000.000,-  dengan  tujuan  untuk  mengembangkan revitalisasi pasar tradisional yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing keberadaan pasar tradisional dari pengaruh maraknya pasar ritel atau pasar modern. Selain itu, program ini juga bertujuan  untuk  menata  lapak-lapak  pasar  tradisional  agar  lebih  baik  dan  keberadaan  pasar tradisional terlihat tertata, bersih dan tidak terkesan kotor.
Relokasi pedagang Pasar Tarif Desa Tarif ke Pasar Rakyat di Desa Poni-poniki, Kecamatan Tirawuta,  Kabupaten  Kolaka  Timur,  tak  berjalan  mulus.  Pedagang  mengaku  ada  yang  diam pembeli  di  pasar  Rakyat.  Hal  ini  berdampak  pada  besarnya  pendapatan  selama  berdagang. Masalah  lain  muncul  ketika  sejumlah  pedagang  kembali  berjualan  di  pasar  tarif-tarikan. Pasalnya, mereka diduga merusak pagar kawat yang dipasang di kawasan pasar sebagai tanda sudah  tidak  boleh  berjualan.  Penelitian  tentang  Implementasi  Kebijakan  Penataan  Pasar Tradisional  sudah  menjadi  hal  yang  lumrah  dilakukan  para  peneliti  di  berbagai  perguruan tinggi, antara lain:
Pryda  R.  Hutasoit.  2021  dengan  judul  Implementasi  Kebijakan  Pelayanan  Publik  Dalam Penataan Pasar Tradisional Di Pasar Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara. Penelitian ini menggunakan  indikator-indikator  yang  dikemukakan  oleh  Van  Meter  dan  Van  Horn  yang meliputi  ukuran  dasar  dan  tujuan  kebijakan  ( policy  Objective ),  sumber  kebijakan  ( resources ), komunikasi antar organisasi dan kegiatan implementasi ( communication ), karakteristik lembaga pelaksana,  sosial,  ekonomi,  dan  politik.  kondisi,  disposisi  (sikap  pelaksana).  Hasil  penelitian menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pelayanan publik pada penataan pasar tradisional Siborong-borong  belum  memenuhi  sasaran  standar  kebijakan.  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan serta UPT Pasar telah berusaha bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya, namun kendalanya  adalah  tersedianya  personel  yang  handal.  Komunikasi  dari  Departemen Perindustrian  dan  Perdagangan  belum  terealisasi  dengan  baik  karena  masyarakat  dan  aparat pelaksana  belum  mampu  menyatukan  persepsi,  sedangkan  kondisi  perekonomian  belum  bisa dikatakan  baik  karena  mungkin  faktor  pedagang  yang  berjualan  berdekatan  dengan  (sisi) kebijakan ini telah mempengaruhi kebijakan ini. belum dilaksanakan dengan baik.
Haryono  dan  Sentanu,  (2018)  dengan  judul  Realisasi  Program  Revitalisasi  Pasar Tradisional:  Upaya  Memperkuat  Kolaborasi  Stakeholder.  Penelitian  dilakukan  dengan menggunakan tiga komponen (Siapa, Kapan, dan Bagaimana) interaksi pemangku kepentingan dalam revitalisasi pasar rakyat. Hasil penelitian menunjukkan tiga komponen (siapa, kapan, dan bagaimana)  interaksi  pemangku  kepentingan  dalam  revitalisasi  pasar  rakyat.  Di  antaranya adalah pengelola pasar tradisional yang menyelenggarakan program revitalisasi pasar bekerja sama dengan Pemerintah Daerah ( Disperindag ) dan para pedagang yang terlibat sebagai peserta pendukung  proses  revitalisasi  pasar  di  Provinsi  Jawa  Timur.  Oleh  karena  itu,  kewajiban  yang diberikan kepada pemangku kepentingan menghasilkan hubungan alternatif dalam revitalisasi dengan menggunakan bimbingan teknis, sosialisasi dan program aksi.
Soelistiyono  dan  Kurniawati,  (2018).  Penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  lima variabel  yaitu  Dampak  Relokasi  terhadap  Kuantitas  Produk,  Dampak  Relokasi  terhadap Operasional  Jam  Kerja,  Dampak  Relokasi  Terhadap  Posisi  Stand,  Dampak  Relokasi  Terhadap Kemudahan  Pencapaian  Lokasi,  dan  Dampak  Relokasi  Terhadap  Omset  Pedagang.  Hasil penelitian  mengenai  dampak  relokasi  terhadap  kuantitas  produk  adalah  penurunan  kuantitas produk berkisar antara 30% hingga 50%. Soal jam operasional, dampak dari relokasi ini adalah berkurangnya  jam  operasional  hanya  6-8  jam  per  hari.  Untuk  posisi  warung,  posisi  warung kurang nyaman, bau sampah menyengat, dan pada musim hujan sering terjadi banjir dan kurang pengamanan.  Dari  segi  kemudahan  menjangkau  lokasi,  para  pedagang  mengeluhkan  letak relokasi yang terpencil dan sempitnya jalan menuju relokasi sehingga mempengaruhi keinginan konsumen untuk membeli.
Roekminiati,  di.  Al,  (2023).  Evaluasi  Penerapan  Protokol Kesehatan  Pasar  Tradisional  di Jawa  Timur.  Penelitian  ini  menggunakan  teori  William  N.  Dunn.  Yang  menguraikan  6  kriteria evaluasi  kebijakan  yaitu  Efektivitas,  Efisiensi,  Kecukupan,  Pemerataan,  Responsif,  dan Ketentuan.  Hasil penelitian  menunjukkan bahwa  dengan  berlakunya  PPKM  Darurat, pedagang besi harus menutup lapaknya selama dua minggu, yakni pada periode awal 3 Juli-20 Juli 2021. Akibat  penutupan tersebut,  pedagang  besi  tua  rata-rata  mengalami penurunan.  omset  hampir 90%.  Dampak  sosial  besi  ini  yang  dirasakan  para  pedagang  juga  rumit,  terutama  dalam perubahan perilaku. Ada banding untuk melakukan pemasaran online, namun tetap saja tidak semua  pedagang  bisa  memanfaatkan  teknologi  yang  ada.  Sedangkan  pengendalian  proses
kesehatan  oleh  Satpol  PP,  Efektivitas,  Efisiensi,  Kecukupan,  Pemerataan,  Daya  Tanggap  dan Akurasi.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  peneliti  merumuskan  masalah  penelitian  yaitu  bagaimana menganalisis  kebijakan  yang  dilakukan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kolaka  Timur  dalam penataan  pasar  tradisional.  Tujuan  penelitian  adalah  untuk  menjelaskan  apa  yang  menjadi permasalahan  utama  dalam  penataan  pasar  tradisional  yang  hingga  tahun  2024,  mulai  tahun 2017  relokasi  pasar  rakyat  belum  terlaksana  dengan  baik  bahkan  terbengkalai.  Penelitian  ini sangat  berbeda  dengan  beberapa  penelitian  terdahulu  diatas  yaitu  penggunaan  teori  yang dilakukan sangat berbeda dan juga pada substansi pembahasannya dimana penelitian terdahulu diatas  lebih  membahas  tentang  proses  penataan  pasar  tradisional,  apa  dampaknya  terhadap pasar  tradisional.  keberadaan  pasar  tradisional,  bagaimana  proses  kolaborasi  yang  dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada proses permasalahan utama dalam perpindahan dari pasar lama ke pasar baru.

## B. Metodologi
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif.  Menurut  Moleong  (2012), metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis dan kata-kata yang diucapkan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan  data  adalah  wawancara  dengan  informan  yaitu  Perwakilan  Dinas  Perdagangan, Perindustrian,  Koperasi  dan  UKM  Kabupaten  Kolaka  Timur,  Perwakilan  Pelaksana Pembangunan Pasar Rakyat; Perwakilan Pedagang Pasar, serta Perwakilan Masyarakat sebagai pembeli dan menggunakan data sekunder yang ada. Teknik analisis data yang digunakan adalah data  kualitatif  yaitu  mendeskripsikan  dan  menafsirkan  data  yang  diperoleh  di  lapangan  dari informan.  Teknik  analisis  data  ini  didasarkan  pada  kemampuan  nalar  dalam  menghubungkan fakta,  data  dan  informasi,  sehingga  data  yang  diperoleh  akan  dianalisis  sehingga  diharapkan akan muncul gambaran yang dapat mengungkapkan permasalahan penelitian.

## C. Hasil dan Pembahasan
Proses  pelaksanaan  pembangunan  pasar  rakyat  Desa  Poni-Poniki  Kecamatan  Tirawuta Kabupaten  Kolaka  Timur  apakah  lebih  dulu  dilakukan  identifikasi  lokasi  pembangunan  yang nantinya  tidak  menimbulkan  dampak  yang  tidak  menguntungkan  bagi  pedagang,  maka  perlu dilakukan lebih dulu sosialisasi kepada masyarakat khususnya bagi para pedagang. Untuk hal ini dapat diketahui dari hasil bahwa, “Sebelum pelaksanaan pembangunan pasar Rakyat Desa Poni- Poniki Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, maka kami selaku penanggung jawab lebih dulu melakukan pemetaan lokasi pembangunan dan ada beberapa yang menjadi titik persiapan pembangunan  pasar  rakyat  tersebut  yakni  di  Desa  Tababu  dan  Bekas  Pasar  Lama  Rate- Rate ”(Wawancara dengan Informan 1). Pernyataan wawancara tersebut diatas menjelaskan bahwa dalam proses penetapan lokasi pembangunan  pasar  rakyat  yang  ada  di  Desa  Poni-Poniki  Kecamatan  Tirawuta  Kabupaten Kolaka  Timur  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Perdagangan,  Perindustrian,  Koperasi  dan  UKM Kabupaten  Kolaka  Timur  sudah  sesuai  dengan  prosedur  pelaksanaan  pembangunan,  yakni dengan lebih dulu dilakukan sosialisasi kepada pedagang pasar yang ada di pasar raya Rate-Rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur. Namun kenyataannya berbeda dengan apa yang disampaikan  oleh  informan  selaku  Pelaksana  Pembangunan  Pasar  Rakyat  mengatakan  bahwa, “ proses pembangunan pasar rakyat yang ada di Desa Poni-Poniki Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur maka kami selaku pelaksana pembangunan tersebut tidak mengetahui hal itu kami dari  pihak  CV.  Teteasa  Asri  Persada  selaku  pemenang  tender  tersebut,  jadi  tugas  kami  cuma melaksanakan dari apa yang sudah disepakati ” (Wawancara dengan Informan 2). Sajian  wawancara  tersebut  diatas  menjelaskan  bahwa  proses  penetapan  lokasi pembangunan  pasar  rakyat  yang  ada  di  Desa  Poni-Poniki  Kecamatan  Tirawuta  Kabupaten Kolaka  Timur  tidak  diketahui  atau  tidak  dilibatkan  dalam  proses  penetapan  lokasi  tersebut, seharusnya dalam implementasi kebijakan suatu program maka melibatkan semua unsur harus terlibat  dalam  pengambilan  kebijakan  seperti  dalam  penetapan  lokasi  pasar  rakyat.  Untuk mengetahui  apakah  masyarakat  dapat  mengetahui  atau  dilibatkan  dalam  penetapan  lokasi pembangunan  pasar  rakyat  yang  ada  di  Desa  Poni-Poniki  Kecamatan  Tirawuta  Kabupaten Kolaka  Timur  dapat  diketahui  dari  hasil  wawancara  dengan  informan  selaku  pedagang mengatakan  bahwa,  “ sebelum  pelaksanaan  pembangunan  pasar  rakyat  yang  ada  di  Desa  Poni- Poniki  Kecamatan  Tirawuta  Kabupaten  Kolaka  Timur  memang  ada  sosialisasi  penetapan  lokasi pembangunan pasar rakyat yang di lakukan dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan
UKM Kabupaten Kolaka Timur tapi seharusnya di adakan pertemuan dengan para pedagang serta perwakilan masyarakat untuk dengar pendapat agar penetapan lokasi pasar apakah bisa dapat menguntungkan atau tidak ”(Wawancara dengan Informan 3).
Hasil wawancara tersebut diatas juga ditambahkan oleh informan selaku pedagang pasar, mengatakan  bahwa,  “ memang  ada  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas  perdagangan, Perindustrian,  Koperasi  dan  UKM  Kabupaten  Kolaka  Timur  dalam  pembangunan  pasar  rakyat, namun  kenyataannya  berbeda  dari  apa  yang  sudah  kami  tawarkan  dalam  penetapan pembangunan  pasar  rakyat,  eh  kenyataannya  ko  bisa  dibangun  di  Desa  Poni-Poniki  yang  pada akhirnya  pasar  tersebut  sepi  yang  dikarenakan  kurangnya  para  pembeli  untuk  datang  di  pasar tersebut (Wawancara dengan Informan 4). Kedua wawancara tersebut diatas juga ditambahkan oleh  informan  selaku  Sekretaris  Dinas  perdagangan,  Perindustrian,  Koperasi  dan  UKM Kabupaten Kolaka  Timur mengatakan  bahwa,  “ Lokasi  Pembangunan  Pasar  Rakyat  yang  ada  di Desa Poni-Poniki Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur memang di sarankan oleh para pedagang yakni di Desa Tababu dan bekas pasar lama Rate-rate, kenapa kami mengambil lokasi tersebut  di  Desa  Poni-Poniki  untuk  menyesuaikan  anggaran  yang  ada,  kedua  tempat  tersebut dalam  pembebasan  lahan  begitu  mahal,  maaf  saya  tidak  bisa  sebutkan  berapa  harganya ” (Wawancara dengan Informan 5).
Dari beberapa hasil wawancara tersebut diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa proses penyampaian  yang  dilakukan  oleh  Dinas  perdagangan,  Perindustrian,  Koperasi  dan  UKM Kabupaten  Kolaka  Timur  dalam  penetapan  lokasi  pembangunan  pasar  rakyat  yakni  dengan melakukan sosialisasi kepada para pedagang namun tidak melakukan pertemuan dalam rangka membahas  lebih  mendalam  lagi  mengenai  penetapan  lokasi  pembangunan,  sehingga menimbulkan  perbedaan  apa  yang  menjadi  keinginan  masyarakat  mengenai  penetapan tersebut. Jumlah dana pembangunan pasar rakyat yaitu sebanyak 1,346,270,000 dengan waktu pelaksanaan kegiatan yaitu dimulai tanggal 21 Mei - 17 September 2018 atau sama dengan 120 hari  kalender,  namun  dalam  pelaksanaan  tersebut  tidak  sesuai  dengan  dari  apa  yang  telah disepakati dan hanya mampu menyelesaikan kios sebanyak 36 buah dan lost terbuka sebanyak 60  buah  dengan  alasan  bahwa  dana  pembangunan  tersebut  tidak  mencukupi.  Hal  ini sebagaimana  dikatakan  oleh  informan  selaku  kontraktor  dari  CV.  Teteasa  Asri  Persada mengatakan bahwa, “ Pembangunan pasar rakyat dengan luas 1,5 Ha dengan jumlah dana yang disediakan  sebanyak  1,346,270,000,-  hanya  mampu  menyelesaikan  pagar  keliling,  kios,  dan  lost. Hal ini dikarenakan tidak cukupnya dana ”(Wawancara dengan Informan 2).
Dalam  pembangunan  pasar  rakyat  yang  ada  di  Desa  Poni-Poniki  tidak  memiliki  dampak yang positif bagi para pedagang dimana relokasi pasar raya Kelurahan Rate-Rate ke pasar rakyat di Desa Poni-poniki tidak berjalan mulus. Para pedagang mengaku pembeli sunyi dipasar rakyat tersebut,  Sehingga  para  pedagang  kembali  berjualan  di  Pasar  Raya  Rate-rate.  Hal  ini sebagaimana  diungkapkan  oleh  para  pedagang  dan  pembeli  seperti  yang  dikatakan  oleh informan  yang  mengatakan  bahwa,  “ Perpindahan  pasar  dari  pasar  Raya  Rate-rate  ke  pasar rakyat  didesa  Poni-Poniki  sudah  dilakukan  uji  coba  selama  3  bulan  terakhir  seperti  yang dikatakan  oleh  bapak  Sekda  Kolaka  Timur.  Namun  kenyataannya  tidak  menambah  jumlah pemasukan  selama  berdagang  yang  dikarenakan  pembeli  sunyi  dipasar  tersebut (Wawancara dengan Informan 6). Sajian wawancara tersebut diatas, juga ditambahkan oleh informan yang mengatakan  bahwa,  “ Bagaimana  kami  tidak  mau  pindah  kembali  dipasar  lama  dan  apa  yang kami  dapat  di  pasar  baru.  Pembeli  dipasar  baru  sunyi  dan  sepi,  contohnya  pada  waktu  bulan puasa  saja  yang  biasa  kami  dapatkan  dipasar  lama  paling  sedikit  Rp.  1.500.000,-  itu  di  bulan puasa, sementara dipasar baru beruntung jika kami dapatkan sampai Rp. 300.000,- “(Wawancara dengan Informan 7).
Hasil  wawancara  tersebut  diatas  juga  ditambahkan  oleh  informan  mengatakan  bahwa, “ Seharusnya  pemerintah  melihat  kondisi  masyarakat  khususnya  para  pedagang  apakah  dengan adanya  pasar  baru  dapat  meningkatkan  pendapatan  pedagang  atau  minimal  sama  dengan pendapatan  dipasar  lama.  Namun  pemerintah  tetap  memaksakan  pedagang  untuk  berjualan dipasar baru tetapi pedagang tidak mau pindah sehingga terjadilah keributan antara pedagang dan  Satpol-PP (Wawancara  dengan  Informan  4).  Demikian  juga  yang  ditambahkan  oleh informan yang mengatakan bahwa, “ Apapun yang terjadi kami dari pedagang tidak akan pindah ke pasar baru, untuk apa menjual dipasar yang sepi, nah baru-baru ini dari pada kami ribut terus dengan Satpol-PP yah terpaksa kami buat pasar baru juga berlokasikan ditanah masyarakat yang tidak jauh dengan pasar lama (Wawancara dengan Informan 5).
Untuk  mengetahui  sikap/kecenderungan  para  agen  pelaksana  peneliti  ingin  mengetahui pendapat para agen pelaksana dengan adanya revitalisasi pasar Rakyat. Menurut informan dari pemerintah  menyatakan dengan  baik  keberadaan  revitalisasi  pasar tradisional  karena  dengan
adanya  revitalisasi  pasar  menjadikan  pasar  yang  bersih  dan  sehat.  Seperti  yang  disampaikan oleh  informan  sebagai  berikut,  “ Tentunya  baik,  karena  pasar  tradisional  juga  dapat  bersaing dengan adanya pasar modern, dengan adanya revitalisasi ini dapat menciptakan pasar yang lebih rapi dan bersih .” (Wawancara dengan Informan 5).
Sama  halnya  dengan  informan  dari  pihak swasta CV.  Teteasa  Asri  Persada serta  informan dari  pihak  masyarakat/pembeli  yang  menyatakan  bahwa  menerima  dengan  baik  keberadaan revitalisasi  pasar  tradisional  terutama  di  pasar  Rakyat  ini.  Berikut  tanggapannya,  “ Dengan adanya  revitalisasi  pasar  dapat  menghilangkan  kesan  bahwa  pasar  tradisional  yang  identik dengan kumuh, kotor dan becek, karena dengan adanya revitalisasi pasar tradisional membangun pasar  tradisional  namun  dengan  konsep  yang  modern. ”  (Wawancara  dengan  Informan  2). Selanjutnya  informan  selaku  pembeli,  Mengatakan  bahwa,  “ Pendapat  saya  tentang  adanya revitalisasi  pasar  Rakyat  itu  sangat  baik,  karena  dengan  adanya  revitalisasi  pasar  tersebut  kita sebagai konsumen merasa sangat nyaman untuk berbelanja .” (Wawancara dengan Informan 8). Berbeda dengan wawancara yang menyatakan bahwa menerima dengan baik, karena dari segi  fasilitas  jauh  lebih  baik  dari  sebelumnya  tetapi  merasa  kecewa  karena  setelah  adanya revitalisasi harapan mereka pasar akan jauh lebih ramai tetapi sebaliknya pasar menjadi sepi. Berikut tanggapan yang disampaikan, “ Adanya pembangunan ini memang memperbaiki dari segi fasilitas  bangunan  tetapi  saya  merasa  kecewa  karena  daya  beli  masyarakat  yang  berkurang .” (Wawancara dengan Informan 9). Lebih lanjut juga dikatakan oleh pedagang, “ Sebenarnya bagus ada pembangunan pasar ini karena pasar lebih rapi tetapi menurut saya percuma diadakan jika tidak menambah penghasilan bagi pedagang .” (Wawancara dengan Informan 7).
Dalam  poin  ini  peneliti  ingin  mengetahui  kinerja  CV.  Teteasa  Asri  Persada  selaku  pihak swasta yang mengelola pasar Rakyat dengan sistem membangun dan mengelola pasar Rakyat. Untuk  itu  peneliti  mewawancarai  dengan  informan  sebagai  berikut.  “ CV.  Teteasa  Asri  Persada bertugas  membangun  dan  mengelola  pasar  Rakyat,  kami  memiliki  hak  untuk  mengelola  sesuai dengan  MOU  perjanjian  antara  pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  Dinas  Perdagangan, Perindustrian,  Koperasi  dan  UKM  Kabupaten  Kolaka  Timur ”  (Wawancara  dengan  Informan  2). Lebih  lanjut  dikatakan  bahwa “ CV.  Teteasa  Asri  Persada  mengelola  pasar  Rakyat,  yang  dikelola semua  dari  segi  fasilitas  pendukung,  kontribusi,  jika  ada  kerusakan-kerusakan  pihak  pengelola siap melakukan perbaikan .” (Wawancara dengan Informan 2).
Dengan adanya kerja sama yang dilakukan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM  Kabupaten  Kolaka  Timur  dengan  CV.  Teteasa  Asri  Persada  ada  keuntungan  dan kerugiannya  dimana  keuntungannya  dapat  meringankan  Perusahaan  Daerah  Pasar  dalam mengelola  potensi  yang  dimilik  namun  kekurangannya  Perusahaan  Daerah  Pasar  tidak  dapat mengelola potensi daerah secara maksimal. Hal ini dijelaskan oleh informan mengatakan bahwa, “ Selama perjanjian kerja sama antara pihak CV. Teteasa Asri Persada dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian,  Koperasi  dan  UKM  Kabupaten  Kolaka  Timur  belum  berakhir  maka  pengelolaan sepenuhnya berada di tangan CV. Teteasa Asri Persada yang di wakilkan oleh kepala pasar Rakyat hanya melakukan pengawasan yang dikelola oleh CV. Teteasa Asri Persada .” (Wawancara dengan Informan 2).
Model  implementasi  kebijakan  yang  ketiga  berperspektif top  down dikembangkan  oleh Edward III dalam Subarsono (2016; 90). Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya Dampak Langsung dan Tidak Langsung Pada Implementasi. Dalam pendekatan dari teori  Edward  III  ini,  terdapat  empat  variabel  yang  sangat  menentukan  keberhasilan implementasi  suatu  kebijakan,  yaitu  (1)  komunikasi;  (2)  sumber  daya;  (3)  disposisi;  dan  (4) struktur birokrasi.
a. Komunikasi
Komunikasi  merupakan  suatu  proses  penyampaian  dan  penerimaan  berita  atau  informasi dari  seseorang  ke  orang  lain.  Komunikasi  dipahami  sebagai  instrumen  kebijakan  yang menyampaikan perintah dan arahan dari pengambil kebijakan atau aktor yang diberi wewenang untuk  melimpahkan  proses  pelaksanaan  kebijakan  kepada  badan  yang  diberi  tanggung  jawab untuk  melaksanakannya.  Dalam  pengertian  ini  juga  dapat  berfungsi  sebagai  alat  kendali  bagi pelaksana. Untuk melihat hubungan komunikasi dengan proses implementasi dapat dilihat dari aspek  lancar  atau  tidaknya  proses  penyampaian  perintah  dan  pelaksanaan  kebijakan,  serta dimensi kejelasan.
Proses  pelaksanaan  pembangunan  pasar  rakyat  di  Desa  Poni-Poniki  Kecamatan  Tirawuta Kabupaten  Kolaka  Timur  adalah  dengan  melakukan  identifikasi  terlebih  dahulu  lokasi pembangunannya  agar  tidak  memberikan  dampak  yang  merugikan  bagi  para  pedagang, sehingga  perlu  dilakukan  sosialisasi  terlebih  dahulu.  kepada  masyarakat  khususnya  para
pedagang.  Hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa  dalam  proses  penentuan  lokasi  pembangunan pasar rakyat di Desa Poni-Poniki Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur yang dilakukan oleh  Dinas  Perdagangan,  Perindustrian,  Koperasi  dan  UKM,  Kabupaten  Kolaka  Timur,  sudah sesuai dengan perkembangan tata cara pelaksanaannya yaitu dengan terlebih dahulu melakukan sosialisasi  kepada  para  pedagang  pasar  di  Pasar  Tarif-Tiket  Kecamatan  Tirawuta  Kabupaten Kolaka Timur dan lokasi pasar rakyat yang disepakati bersama yaitu Desa Tababu karena dinilai paling strategis dan menghubungkan beberapa desa dan sangat mudah dijangkau masyarakat, tersedia  juga  lokasi  kosong  sehingga  bisa  diakses.  untuk  membangun  pasar  rakyat,  namun seiring  dilakukannya  pembangunan  pasar  rakyat  ternyata  dipindahkan  ke  Desa  Poni-Poniki dengan  alasan  lokasi  di  Desa  Tababu  sangat  mahal  sehingga  biaya  pembebasan  lahan  tidak memungkinkan.
Hasil  penelitian  menunjukkan  tidak  adanya  pertemuan  yang  dilakukan  oleh  Dinas Perdagangan,  Perindustrian,  Koperasi  dan  UKM  Kabupaten  Kolaka  Timur  dan  masyarakat pemilik  lahan.  Peneliti  melakukan  pertemuan  dengan  masyarakat  pemilik  tanah  dan menjelaskan bahwa harga lokasi sangat mudah dijangkau dan pemilik tanah juga menegaskan bahwa  tanah  tersebut  siap  dibeli  dengan  harga  murah  karena  menganggap  tanah  tersebut kosong. dan mereka juga sangat antusias jika tanahnya dijadikan lokasi pasar rakyat.
Proses  penetapan  lokasi  pembangunan  Pasar  Rakyat  di  Desa  Poni-Poniki  tidak  sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  37/M-DAG/PER/5/2017 pada pasal 19 menjelaskan bahwa pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat  harus  berada  pada  lokasi  yang  sesuai.  Pasar  rakyat  sudah  ada  yang  masih  embrio  dan berada  pada  lokasi  yang  strategis  serta  dekat  dengan  pemukiman  atau  pusat  kegiatan perekonomian  masyarakat,  sehingga  penentuan  lokasi  pembangunan  pasar  tersebut  terkesan ilegal  karena  tidak  mempunyai  dasar  acuan  seperti  itu.  belum  adanya  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kolaka  Timur  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Undang-undang  Nomor  26  Tahun  2007 tentang  Penataan  Ruang menjelaskan  bahwa  setiap  daerah  wajib  memiliki  pedoman  dan  arah kebijakan pembangunan daerah yang masa berlakunya 20 tahun dan diperbaharui setiap satu tahun  sekali.  lima  tahun.  RT-RW  Kabupaten  sebagaimana  dijelaskan  pada  Pasal  26  Ayat  3 menyatakan  bahwa  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  menjadi  dasar  penerbitan  izin lokasi  pembangunan  dan  administrasi  pertanahan  dan  belum  ada  peraturan  daerah  yang mengatur tentang penetapan lokasi pembangunan pasar rakyat.
Dari hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa proses penyerahan yang dilakukan oleh Dinas  Perdagangan,  Perindustrian,  Koperasi  dan  UKM  Kabupaten  Kolaka  Timur  dalam menentukan  lokasi  pembangunan  pasar  rakyat  adalah  dengan  melakukan  sosialisasi  kepada para  pedagang  namun  tidak  dilakukan.  tidak  mengadakan  pertemuan  untuk  membahas  lebih mendalam  mengenai  penentuan  lokasi  tersebut  pembangunan  sehingga  menimbulkan perbedaan keinginan masyarakat mengenai penetapan tersebut.
b. Sumber Daya
Sumber  daya  merupakan  faktor  yang  berpengaruh  langsung  terhadap  efektivitas implementasi  kebijakan.  Begitu  pula  dengan  aturan  yang  dibuat  sudah  jelas  dan  konsisten, begitu  pula  ketentuan  dalam  penyampaiannya  serta  koordinasi  yang  dilakukan,  namun  jika tidak didukung dengan tersedianya sumber daya yang memadai maka akan sulit terlaksananya suatu  peraturan.  program  untuk  mencapai  efektivitas  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan. Setiap implementasi kebijakan memerlukan kehadiran sumber daya manusia yang berkualitas dalam hal ini untuk mendukung pengembangan pasar rakyat secara optimal. Selain itu, sumber daya finansial dan waktu juga menjadi faktor pendukung keberhasilan suatu kebijakan.
Pembangunan  pasar  rakyat  di  Desa  Poni-Poniki  Kecamatan  Tirawuta  Kabupaten  Kolaka Timur seluas 15.000 m2 atau sama dengan 1,5 Ha. Berdasarkan hasil perjanjian, fasilitas yang tersedia untuk pengembangan pasar terdiri dari:
1. Lost sebanyak 60 buah
2. Kios sebanyak 36 buah
3. Emperan sebanyak 27 buah
4. Musolah 1 buah
5. WC umum sebanyak 5 buah
Berdasarkan  data  tersebut  diatas  dengan  jumlah  dana  pembangunan  pasar  rakyat  yaitu sebanyak 1,346,270,000 dengan waktu pelaksanaan kegiatan yaitu dimulai tanggal 21 Februari 2018  sampai  dengan  17  Juni  2018  atau  sama  dengan  120  hari  kalender,  namun  dalam pelaksanaan  tersebut  tidak  sesuai  dengan  dari  apa  yang  telah  disepakati  dan  hanya  mampu
menyelesaikan kios sebanyak 36 buah dan lost terbuka sebanyak 60 buah dengan alasan bahwa dana pembangunan tersebut tidak mencukupi.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa sampai pada waktu yang telah ditentukan namun hanya mampu menyelesaikan pagar, kios, dan lost yang disebabkan oleh dana yang disediakan tidak mencukupi  sehingga  pembangunan  fasilitas  lain  seperti  musolah  dan  WC  umum  tidak  dapat dikerjakan. Sementara dalam rujukan pembangunan pasar rakyat yang tertuang pada Peraturan Menteri perdagangan RI Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan  Sarana  Perdagangan  pasal  7  harus  dilengkapi  dengan  sarana  dan  prasarana penunjang paling sedikit berupa kantor pengelola, toilet, pos ukur ulang, pos keamanan, ruang menyusui,  ruang  peribadatan,  sarana  pemadam  kebakaran,  tempat  parkir,  dan  tempat penampungan sampah.
Dalam  pembangunan  pasar  rakyat  yang  ada  di  Desa  Poni-Poniki  tidak  memiliki  dampak yang positif bagi para pedagang dimana relokasi Pasar Kelurahan Rate-Rate kepasar rakyat di Desa  Poni-poniki  tidak  berjalan  mulus.  Para  pedagang  mengaku  pembeli  sunyi  dipasar  rakyat tersebut. Sehingga para pedagang kembali berjualan dipasar rate-rate. Para pedagang mengaku pembeli  sunyi  dipasar  rakyat.  Hal  itu  berdampak  pada  jumlah  pemasukan  selama  berdagang sehingga para pedagang kembali berjualan di pasar lama namun pemerintah tetap memaksakan para pedagang untuk berjualan dipasar rakyat dengan mengirim anggota Satuan Polisi Pamong Praja  untuk  mencegah  para  pedagang.  Hal  ini  menyebabkan  masyarakat  dan  pedagang mengambil  alternatif  lain yaitu  dengan  membuka  pasar  baru  yang  tidak  jauh  dari  pasar  lama dengan  menggunakan  lahan  pribadi  yang  salah  satu  masyarakat  yang  memiliki  lahan  kosong dengan  luas  lahan  sebesar  500  meter  persegi,  namun  pemilik  lahan  pribadi  tersebut  juga mendapatkan intimidasi dari pemerintah dengan ancaman hukuman namun pemilik lahan tetap tidak menghiraukannya sehingga terjadi bentrok antara pemerintah daerah melalui SATPOL PP dengan pedagang.
c. Disposisi
Sikap  menerima  atau  menolak  dari  agen  pelaksana  akan  sangat  mempengaruhi  berhasil tidaknya  kinerja  implementasi  kebijakan.  Dalam  hal  ini  kaitannya  dengan  revitalisasi  pasar tradisional,  sehingga  dapat  diketahui  kecenderungan  para  pelaksana,  apakah  cenderung menerima  atau  menolak  kebijakan  tersebut  terkait  dengan  revitalisasi  Pasar  Rakyat  yang bertujuan  untuk  memberikan  fasilitas  masyarakat  yang  bermanfaat,  nyaman,  bersih,  rapi  dan menguntungkan.
Hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  keberadaan  revitalisasi  pasar  Rakyat  diterima dengan  baik,  walaupun  masih  ada  pedagang  yang  menerima  dengan  baik  tetapi  mengalami kekecewaan  karena  tak  sesuai  apa  yang  diharapkannya  pasar  ramai  tetapi  pasar  terlihat semakin sepi, sehingga pemerintah mengambil langkah alternatif yang mengadakan senam pagi bagi  pegawai  dan  di  wajibkan  namun  tetap  juga  tidak  menguntungkan  bagi  para  pedagang karena  para  pegawai  hanya  mengikuti  kegiatan  senam  saja  namun  tidak  melakukan perbelanjaan.

## d. Struktur Birokrasi
Walaupun  sumber-sumber  untuk  melaksanakan  suatu  kebijakan  tersedia,  atau  para pelaksana  kebijakan  mengetahui  apa  yang  seharusnya  dilakukan,  dan  mempunyai  keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau  terealisasi  karena  terdapatnya  kelemahan  dalam  struktur  birokrasi.  Karakteristik  agen pelaksana merupakan salah  satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Agen pelaksana dari kebijakan ini adalah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan  UKM  Kabupaten  Kolaka  Timur  sebagai  pengawas  serta  CV.  Teteasa  Asri  Persada  sebagai pihak  pelaksana  pembangunan  pasar  Rakyat.  Karakteristik  yang  dimiliki  implementor  harus sesuai dengan tugasnya masing-masing.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja  CV.  Teteasa  Asri  Persada melakukan  pembangunan  dan  pengelolaan  pasar  Rakyat  sesuai  dengan  MOU  dengan  Dinas Perdagangan,  Perindustrian,  Koperasi  dan  UKM  Kabupaten  Kolaka  Timur.  Salah  satu pengelolaan yang dilakukan yaitu siap melakukan perawatan dari segi fasilitas yang ada di pasar Rakyat. Dengan adanya kerja sama yang dilakukan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan  UKM  Kabupaten  Kolaka  Timur  dengan  CV.  Teteasa  Asri  Persada  ada  keuntungan  dan kerugiannya  dimana  keuntungannya  dapat  meringankan  Perusahaan  Daerah  Pasar  dalam mengelola  potensi  yang  dimilik  namun  kekurangannya  Perusahaan  Daerah  Pasar  tidak  dapat mengelola potensi daerah secara maksimal.
Dapat  disimpulkan  bahwa  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kolaka Timur dilakukan oleh kepala pasar dan staf yang  ada  di  pasar  Rakyat.  Kepala  pasar  dan  staf  pasar  Rakyat  mengawasi  dan  mengamankan yang di kelola oleh CV. Teteasa Asri Persada. Namun dari segi perawatan tidak di lakukan dengan baik sehingga pembangunan pasar rakyat banyak mengalami rusak dan tidak bisa lagi terpakai dan pasar rakyat terbengkalai sampai sekarang tahun 2024.

## D. Kesimpulan
Proses  penyampaian  yang  dilakukan  oleh Dinas  Perdagangan,  Perindustrian, Koperasi  dan UKM Kabupaten Kolaka Timur dalam penetapan lokasi pembangunan Pasar Rakyat yang ada di Desa  Poni-Poniki  tidak  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  perdagangan  RI  Nomor  37/M- DAG/PER/5/2017  pada  pasal  19,  sehingga  penetapan  lokasi  pembangunan  pasar  tersebut terkesan ilegal karena tidak memiliki dasar rujukan seperti tidak adanya Rencana Tata Ruang Wilayah  (RT-RW)  Kolaka  Timur  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Undang-undang  Nomor  26 Tahun  2007  pasal  26  Ayat  3  menyatakan  bahwa  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten menjadi  dasar  untuk  penerbitan  perizinan  lokasi  pembangunan  dan  administrasi  pertanahan serta tidak adanya perda yang mengatur penetapan lokasi pembangunan pasar rakyat. Relokasi Pasar Rate-rate pasar rakyat di Desa Poni-poniki Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur tidak berjalan mulus para pedagang mengaku pembeli sunyi dipasar rakyat.
Hal  itu  berdampak  pada  jumlah  pemasukan  selama  berdagang  sehingga  para  pedagang kembali berjualan  di pasar lama namun pemerintah tetap memaksakan para pedagang untuk berjualan dipasar rakyat dengan mengirim anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk mencegah para pedagang. Hal ini menyebabkan masyarakat dan pedagang mengambil alternatif lain yaitu dengan membuka pasar baru yang tidak jauh dari pasar lama. Keberadaan pasar Rakyat tidak diterima  dengan  baik  oleh  masyarakat  khususnya  di  Kecamatan  Tirawuta  karena  di  anggap bahwa  keberadaan  pasar  rakyat  tidak  menambah  penghasilan  pedagang  pasar,  keberadaan pasar  rakyat  sangat  tidak  strategis  dan  penetapannya  di  lakukan  tanpa  mempertimbangkan aspek perkembangan perekonomian masyarakat.

## E. Referensi
Arafat, A. Kebijakan Publik (Teori dan Praktik). Damsar, 2005. Sosiologi Pasar. Padang : Laboratorium Sosiologi Fisip Universitas Andalas Deddy, M. (2015). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta .
Freeman,  R.  B.,  Katz,  L.  F.,  &  Lemieux,  T.  (1996).  Differences  and  changes  in  wage structures. Journal of Economic Literature , 34 (3), 1369-1370.
Haryono,  B.  S.,  &  Sentanu,  I.  G.  E.  P.  S.  (2022,  March).  Realization  of  Traditional  Market Revitalization  Program:  Efforts  to  Strengthen  Stakeholder  Collaboration.  In International Conference on Public Organization (ICONPO 2021) (pp. 74-82). Atlantis Press. Hutasoit,  P.  R.  (2021).  Implementation  Of  Public  Services  Policy  In  Traditional  Market Arrangement  In  Siborong-borong  Market,  North  Tapanuli  Regency. Inspirasi  &  Strategi (INSPIRAT): Jurnal Kebijakan Publik & Bisnis , 11 (2), 50-56. Moleong,  L.  J.  (2012).  Metodologi  penelitian  kualitatif,  Bandung. Pariwisata  Pedesaan  Sebagai Alternatif  Pembangunan  Berkelanjutan  (Laporan  Penelitian  Hibah  Bersaing  Perguruan Tinggi) Yogyakarta . Roekminiati, S., Pramudiana, I. D., Putri, A. O. S., Mahdalena, A., & Risal, S. (2023). Evaluation of the  Implementation  of  Traditional  Market  Health  Protocols  in  East  Java. International Journal of Scientific Multidisciplinary Research , 1 (6), 699-718.
Soelistiyono,  A.,  Adrianto,  A.  T.,  &  Kurniawati,  E.  (2018).  Analyzing  the  impact  of  traditional market  relocation  in  surrounding  traders  and  communities  (Case  Study  of  Demak Mranggen Markets). Economics and Business Solutions Journal , 2 (1), 35-45. Subarsono, A. G. (2012). Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi.