Implementasi Pemungutan Pajak Alat-Alat Berat/Besar Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Di Samarinda
Purwanto 1 , Jamal Amin 2 , Badruddin Nasir 3
Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  mekanisme  proses implementasi  kebijakan  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  proses implementasi  kebijakan  pemungutan  pajak    alat  berat/besar  sesuai PERDA No. 1 Tahun 2011 yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi  Kalimnatan  Timur.  Metode  analisis  data  dalam  penelitian  ini adalah  analisis  data  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  dengan model  Interaktif  (interaktif  model  of  analisis)  yang  dikembangkan  oleh Miles  &  Huberman.  Hasil  penelitian  menunjukkan  pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor  dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  alat  berat/besar  telah  dilaksanakan  dengan  mengacu  pada Perda No. 01 Tahun 2011, berbagai upaya-upaya antara lain; dibentuknya Tim  Intensifikasi  Alat  berat/besar,  diadakannya  kerjasama  dengan Intansi  terkait  dan  Pihak  Kepolisian  namun  pelaksanaanya  belum optimal,  sehingga  realisasi  penerimaan  pajak  alat  berat/besar  dinilai masih  rendah.    Dari  wawancara  dan  temuan  dilapangan  masih  ditemui kendaraan  alat-alat  berat/besar  belum  melaksanakan  pembayarann pajak.  Berdasarkan  temuan  tersebut,  maka  faktor  penentu  keberhasilan proses pemungutan pajak alat berat/besar di Provinsi Kalimantan Timur terdiri;  (1)  kejelasan  standar  dan  tujuan  kebijakan,  (2)  tersedianya sumber  daya  yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan  kebijakan,  (3)
komunikasi  yang  lancar,  seimbang  dan  jelas  antar  organisasi  dan pelaksana,  (4),  (5)  kondisi  sosial,  ekonomi  dan  politik,  dan  (6)  adanya kesediaan  dan  komitmen  dari  pelaksana  untuk  menyukseskan implementasi  kebijakan  di  lapangan.  Sedangkan  faktor  penghambat antara  lain  :  (a).  Kurangnya  sosialisasi  kepada  wajib  pajak,  (b).
Kurangnya  koordinasi  dengan  Instansi  terkait,  (c).  Lemahnya  sikap pelaksana, (d). Lemahnya penegakan hukum.
Kata Kunci : Implementasi, Pajak Kendaraan Bermotor Alat Berat/besar.

## Pendahuluan
Dengan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004    tentang Pemerintahan  Daerah  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali,  terakhir dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Kedua atas  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Pemerintahan  Daerah  dan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  maka penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dilakukan  dengan  memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak  dan  kewajiban  penyelenggaraan  otonomi  daerah.  Dalam  kewenangan
1 Alumni Magister Ilmu Administrasi Negara  Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
2 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
3 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
otonomi yang luas ini tercakup keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan  yang  meliputi  kewenangan  bidang  pemerintahan  kecuali kewenangan  dibidang  politik  luar  negeri,  pertahanan  keamanan,  peradilan, moneter  dan  fiscal,  agama  serta  kewenangan  bidang  lainnya  yang  akan ditetapkan  dengan  Peraturan  Pemerintah.  Disamping  itu  keleluasaan mencakup  pula  kewenangan  yang  utuh  dan  bulat  dalam  penyelenggaraan mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.
Sejalan  dengan  pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pusat  dan  Daerah,  Pemerintah  telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan penganti dari Undang-Undang Nomor 18  Tahun  1997  dan  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dalam  pelaksanaan  penerapan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2009, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan Peraturan Daerah Nomor  01  Tahun  2011  tentang  Pajak  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur sebagai  dasar  pemungutan  pajak  daerah  di  Provinsi  Kalimantan  Timur. Untuk  petunjuk  pelaksanaanya  diterbitkan  Peraturan  Gubernur  Nomor  07 Tahun  2011  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Pemungutan  Pajak  Kendaraan Bermotor  (PKB)  dan  Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Timur  Nomor  08 Tahun  2011  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Pemungutan  Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Sesuai  Pasal  1  angka  13  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009, menyebutkan  :  “  Kendaraan  bermotor  adalah  semua  kendaraan  beroda beserta  gandengannya  yang  digunakan  di  semua  jenis  jalan  darat  dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumberdaya energi tertentu menjadi tenaga gerak  kendaraan  motor  yang  bersangkutan,  termasuk  alat-alat  berat  dan alat-alat  besar  yang  dalam  operasinya  menggunakan  roda  dan  motor  dan tidak  melekat  digunakan  di  luar  jalan  umum,  termasuk  alat-alat  berat  dan alat-alat besar serta kendaraan di air.”
Dari pengertian tersebut ditas jelas bahwa alat-alat berat dan alat-alat besar  merupakan  obyek  pajak  kendaraan  bermotor  yang  wajib melaksanakan  pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor.    Dari  data  yang dikeluarkan Dispenda Kalimantan Timur diperkirakan jumlah alat-alat berat dan  besar  di  Provinsi  Kalimantan  Timur  tahun  2009    berjumlah  5.000  unit, yang  terdiri  dari  forklift,  bulldozer,  tracktor,  wheel  loader,  skider,  shovel, motor grader, exavator, compactor, dump truck dengan kapasitas besar dan sejenisnya.   Menyadari Potensi kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar yang sangat besar di wilayah Kalimantan Timur,  maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur  dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah menyambut baik aturan  tersebut  dan  segera  melaksanakan  pemungutannya  pajak  alat-alat berat dan alat-alat besar tersebut.
Kerangka Dasar Teori Kebijakan Publik Kebijakan publik sebagai “segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa  mereka  melakukan  dan  hasil  apa  yang  membuat  kehidupan bersama  tampil  berbeda”.  Sementara  Harold  Laswell  mendefinisikan kebijakan publik “sebagai program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu,  nilai-nilai  dan  praktik-praktik  tertentu”  (dalam  Riant  Nugroho, 2006: 4).
Dari  berbagai  pendapat  para  ahli  di  atas  dapat  diambil  kesimpulan bahwa  kebijakan  publik  adalah  keseluruhan  aktivitas  pemerintah  baik dilakukan  sendiri  maupun  melalui  berbagai  badan  yang  lain,  yang dimaksudkan untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat, dengan kata lain kebijakan publik ditempatkan sebagai “pengatur” dalam masyarakat.

## Konsep Implementasi Kebijakan Publik
Untuk mengukur apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak tentunya dilihat  dari  apakah  tujuan  kebijakan  itu  tercapai  atau  tidak  sebaliknya dikatakan  tidak  berhasil  kalau  tujuan  kebijakan  tidak  tercapai.  Kegagalan sebuah  kebijakan  seringkali  dikarenakan  kebijakan  tersebut  tidak  dapat diimplentasikan. Tahap terpenting setelah suatu kebijakan publik ditetapkan adalah bagaimana keputusan itu dilaksanakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya  adalah  cara  agar  sebuah  kebijakan  dapat  mencapai  tujuannya. Berdasarkan pendapat Dunn, implementasi suatu  kebijakan  publik  merupakan  proses  yang  inheren  dengan  kebijakan publik  itu  sendiri.  Artinya  implementasi  kebijakan  publik  merupakan  suatu proses  yang    (hendaknya)  dirancang  bersamaan  dengan  perancangan kebijakan publik yang bersangkutan.

## Pajak Kendaraan Bermotor Alat Berat/Besar
Secara  umum,  pajak  adalah  pungutan  dari  masyarakat  oleh  negara (pemerintah)  berdasarkan  Undang-Undang  yang  bersifat  dapat  dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali  (kontra  prestasi/balas  jasa)  secara  langsung,  yang  hasilnya digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  negara  dalam  penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Rahdina, 2008).
Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur- unsur sebagai berikut:
1.  Pungutan dari masyarakat oleh negara;
2.  Berdasarkan undang-undang ;
3.  Tanpa kontra prestasi/balas jasa dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk; dan
4.  Digunakan  untuk  membiayai  rumah  tangga  negara,  yakni  pengeluaran- pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
Pajak  AlatAlat  Berat  dan  Alat-Alat  Besar  merupakan  pajak  yang dipungut  oleh  oleh  Provinsi.  Sejak  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor
28  Tahun  2009  tentang  pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  maka  Alat-Alat Berat  dan  Alat-Alat  Besar  dikenakan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  alat  berat/besar  adalah  pajak  atas kepemilikan  dan/atau  penguasaan  kendaraan  bermotor  alat  berat/besar. Jadi, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
Metode Penelitian
Penelitian  tentang  implementasi  kebijakan  pemungutan  pajak  alat- alat  berat  dan  alat-alat  besar  di  Dispenda  Provinsi  Kalimantan  Timur menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Jenis  data  yang  dikumpulkan adalah  jenis  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer  diperoleh  dari  hasil wawancara  langsung  oleh  peneliti  kepada  informan,  dan  data  sekunder diperoleh  dari  hasil  dokumentasi.    Dalam  pengambilan  informasi  dalam penelitian  menggunakan Purposive  Sampling.    Dimana  dalam  metode  ini peneliti  mengali  informasi  dari  informan  atau  orang  yang  diyakini mengetahui  banyak  hal  yang  berkenaan  dengan  materi  yang  akan  diteliti. Teknik  pengambilan  sampel  dan  populasi  tidak  membatasi  secara  khusus jumlah informannya. Dalam hal ini yang menjadi informan dalam penelitian ini  diantaranya;  Kepala  Bidang  Pajak  Dispenda  Prov.  Kaltim,  Kepala  Seksi PKB dan BBNKB dispenda Prov. Kaltim, Pelaksana di Dispenda Prov. Kaltim, Kepala  UPTD  Dispenda  Prov.  Kaltim,  dan,  Wajib  Pajak  Alat  Berat/Besar, hingga  memperoleh informasi  yang di  anggap  memadai yaitu apabila sudah terjadi kejenuhan data dimana tidak ada lagi variasi data yang diberikan oleh informan.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  :  penelitian kepustakaan, penelitian  lapangan  dengan  menggunakan  teknik;  wawancara, observasi dan dokumentasi.

## Hasil Penelitian
Proses Pemungutan Pajak Alat Berat/Besar
Pendataan  Wajib  Pajak  Alat-Alat  Berat/Besar  adalah  proses  awal sebelum  obyek  didaftarkan  dan  ditetapkan  sebagai  kena  pajak  Alat-Alat Berat/Besar,  yaitu  pendataan  merupakan  kegiatan  untuk  memperoleh  data berkaitan  dengan  identifikasi  objek  pajak,  subjek  pajak,  (kendaraan bermotor),  penanggung  pajak  atau  kepemilikan  dan/atau  penguasaan kendaraan  bermotor.  Proses  selanjutnya  adalah  pendaftaran  untuk pemungutan  pajak  berdasarkan  penetapan  Kepala  Daerah  merupakan kegiatan  pencatatan  perorangan  atau  badan  hukum  yang  mendaftarkan dirinya  dan/atau  didaftar  berdasarkan  penjaringan  menjadi  wajib  pajak (WP) dengan keterangan  lengkap yang dipersyaratkan.  Proses pendaftaran wajib pajak alat-alat berat/besar dilakukan dengan dua cara :
1. Dari  hasil  pendataan  di  lapangan  terhadap  pemilik  alat  berat/besar kemudian didaftarkan sebagai wajib pajak,
2. Pendaftaran sendiri oleh Wajib Pajak dilakukan dengan cara mengambil Formulir  Pendaftaran  Wajib  Pajak,  atau  Surat  Pemberitahuan  Obyek Pajak  Darerah  (SPOPD)  dengan  diisi  yang  jelas,  benar  dan  lengkap, kemudian  ditanda  tangani  oleh  wajib  pajak,  selanjutnya  diserahkan kembali  ke  Petugas  pendaftaran  pada  UPTD  Dinas  Pendapatan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di masing-masing Kabupaten/Kota.
Selanjutnya proses penetapan, adalah merupakan proses tindak lanjut kegiatan  pendataan  dan  pendaftaran  dalam  rangkaian  proses  pemungutan Pajak, yaitu merupakan proses penghitungan berapa jumlah pajak terhutang yang  harus  dibayar  oleh  wajib  pajak  Alat-Alat  Berat/Besar.    Penetapan PKB/BBNKB  alat-alat  berat/besar  termasuk  jenis  penetapan official assessment merupakan kegiatan penetapan besaran pajak berdasarkan kartu data  atau  database  yang  kemudian  dibuatkan  nota  perhitungan  pajak sebagai  dasar  penerbitan  Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah  (SKPD)  atau dokumen lain yang dipersamakan.
Dilanjutkan  dengan  proses  Pelaksanaan  penagihan,  dilakukan  ketika penetapan  BBNKB  dan  PKB  telah  di  teliti  dan  ditandatangani  oleh  Kasi Pendataan  dan  Penetapan  UPTD  setempat  dan  diketahui  oleh  Kepala  UPTD yang bersangkutan. Kepala UPTD membuat surat tagihan kepada wajib pajak dengan  mencantumkan;    masa  waktu  pembayaran;  tempat  pembayaran pajak  atau  bank  tertentu  yang  telah  ditunjuk  untuk  bisa  menerima pembayaran  pajak  alat-alat  berat/besar.  Surat  tagihan  yang  telah  dilampiri dengan  penetapan  PKB  dan  BBNKB  harus  dipastikan  sampai  kepada  wajib pajak  yang  bersangkutan,  dengan  bukti  meminta  tanda  terima  dari  yang bersangkutan.  Batas  waktu  penyelesaian  pembayaran  selambat-lambatnya 14  (empat  belas)  hari  setelah  tanggal  penetapan  dan  atau  tidak  melewati masa berlaku pajak.  Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh wajib  pajak  maka  sesuai  pasal  19  ayat  (1),  (2)  dan  (3)  Peraturan  Daerah Provinsi  Kalimantan  Timur,  yang  bersangkutan  akan  dikenakan  sanksi denda.
Proses  selanjutnya  adalah  pembayaran  pajak  alat  berat/besar, pembayaran  dilakukan bisa di setor ke  bendaharawan penerima UPTD atau langsung di setor ke kas umum daerah Provinsi Kalimantan Timur pada bank Kaltim Nomer rekening 0011203706.
Faktor  penunjang  keberhasilan  proses  implementasi  kebijakan  pemungutan pajak alat berat/besar
a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Berkaitan  dengan  tingkat  keberhasilan,  realistis  dan  idealnya  suatu kebijakan,  serta  menilai  sejauh  mana  ukuran  dasar  dan  tujuan-tujuan kebijakan pemungutan pajak alat-alat berat/besar telah direalisasikan, maka berdasarkan hasil analisis data lapangan, diketahui bahwa pemungutan pajak alat-alat berat/besar yang di lakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan  Timur  sudah    sesuai  dengan  tujuan  yang  telah  diatur  dalam Perda Nomor 1 tahun 2011. Hal ini dapat dilihat dari realisai pendapatan dari
sektor  alat  berat/besar  Tahun  2013.  Walaupun  pemungutan  pajak  alat berat/besar termasuk pungutan baru tetapi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur  telah  merealisasikan  penerimaan  sebesar  Rp.  75.408.612.297 sedangkan  realisasi  denda  pada  tahun  tahun  yang  sama  sangat  besar  yaitu sebesar    Rp.  2,004,032,537,-.
b. Sumber daya
Berkaitan  dengan  sumberdaya  kebijakan,  untuk  keberhasilan implementasi  pemungutan  pajak  alat-alat  berat/besar  sumber-sumber kebijakan  layak  mendapatkan  perhatian  sehingga  dapat  mendorong  dan memperlancar  implementasi  yang  lebih  efektif.  Berdasarkan  hasil pengamatan  di  Dinas  Pendapatan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur khususnya  di  UPTD  dapat  diketahui  bahwa  kemampuan  atau  kompetensi yang  menunjang  bagi  para  petugas  dirasakan  sudah  cukup.  Hal  ini  terlihat dalam  pelaksanaan  pendataan,  pendaftaran,  penetapan    sampai  kepada penagihan  kepada  wajib  pajak  yang  telah  dilaksanakan  dengan  baik. Hal  ini juga terlihat ketika dilakukan inventarisasi alat berat  melalui razia alat-alat berat/besar  yang  dilakukan  oleh  Tim  Intensifikasi  alat  berat/besar    yang telah berhasil menemukan dan mendata kendaraan alat berat/besar. Petugas telah mampu masuk ke perusahaan tambang maupun rental alat berat untuk mendata  sejumlah  kendaraan  alat  berat  yang  belum  melaksanakan pembayaran pajak.
c.  Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
Berkaitan  dengan  komunikasi  antar  organisasi  dan  aktivitas pelaksana  terhadap  implementasi  pemungutan  pajak  alat  berat/besar  yang efektif ditentukan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran  dan  tujuan  kebijakan.    Berdasarkan  hasil  pengamatan  pada  Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur hal tersebut telah dilakukan. Hal  ini  terlihat  dari  surat  Gubernur  Kalimantan  yang  dikirim  ke Bupati/Walikota  se  Kalimantan  Timur  dan  dikirim  juga  ke  Instansi  Teknis terkait  belum  efektif  dilaksanakan.  Surat  yang  telah  diterbitkan  oleh Gubernur mengenai optimalisasi Pendapatan Daerah adalah Surat tertanggal 13  April  2013  Nomor  973/5151/Penda-II/2009  perihal  Optimalisasi Pendapatan  Daerah  yang  ditujukan  kepada  Bupati/Walikota  se  Kalimantan Timur,  kemudian  Gubernur  menerbitkan  surat  Nomor  973/11189/Penda- II/2009  tanggal  13  Oktober  2009  ditujukan  kepada  Bupati/Walikota  se Kalimantan  Timur  dan  Instansi  Teknis  yang  berkaitan  dengan  penggunaan alat berat dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, perihal yang sama dengan surat sebelumnya.
d.  Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik
Berkaitan  dengan  kondisi  lingkungan  ekonomi,  sosial  dan  politik berpengaruh  besar  kepada  keberhasilan  implementasi  pemungutan  Pajak Alat  berat/Besar.    Kebijakan  yang  diambil  dapat  dilaksanakan  dengan  baik
apabila  ditunjang  oleh  kondisi  yang  baik  dari  lingkungan  luar.  Berdasarkan hasil  observasi    wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Pajak  Dispenda  Prov. Kaltim saat ini penerimaan pajak alat berat/besar mengalami penurunan hal ini disebabkan karena menurunnya harga batubara di pasaran Internasional, berpengaruh  pada  menurunnya  produksi  batubara  hampir  seluruh perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
Akibat  dari  menurunnya  produksi  batubara  tersebut,  bahkan  ada sebagian  perusahaan  tambang  skala  kecil  mengalami  kerugian  sehingga jumlah  alat  berat/besar  berkurang  dan  sebagian  dari  perusahaan  tambang yang  dulunya  tertib  melaksanakan  pembayaran  pada  Tahun  2012  mulai enggan  untuk  melaksanakan  pembayaran    PKB  alat  berat/besar,  ada sebagian  wajib  pajak  yang    meminta  keringanan  pajak  kepada  Pemerintah Provinsi  Kalimantan  Timur,  bahkan    ada  perusahaan  yang  mengalami kebangkrutan sehingga tidak melaksanakan pembayaran pajak.
e. Komitmen dari Pelaksana
Komitmen seorang pemimpin sangat berpengaruh dalam pelaksanaan sebuah  kebijakan,  pimpinan  mempunyai  peran  yang  bisa  memberikan disposisi  terhadap pelaksanaan  kegiatan. Sikap dan peran  aktif pimpinan di suatu  daerah  menjadi  penting,  sebab  berjalan  atau  tidaknya  sebuah kebijakan  salah  satunya  adalah  adanya  komitmen  dari  seorang  pemimpin yang bisa memperlancar jalannya implementasi kebijakan.
Untuk  memacu  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  melalui pemungutan  pajak  alat  berat/besar,  komitmen  Pemerintah  Daerah  sangat dibutuhkan,  apalagi  sektor  pajak  alat  berat/besar  merupakan  obyek pungutan  baru.  Menurut  pengamatan  penulis,  Pemerintah  Provinsi Kalimantan  Timur  memiliki  komitmen  yang  tinggi  dalam  upaya meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  berbagai kegiatan  koordinasi  dan  evaluasi  antar  berbagai  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  yang  terlibat  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dalam merealisasikan  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  tergabung  dalam Tim  Optimalisasi  Pendapatan  Daerah  (TOPD).  Khusus  terhadap  pungutan alat  berat/besar  dibentuknya    Tim  Intensifikasi  Pemungutan  PKB/BBNKB Alat Berat/Besar dan Pendataan Kendaraan Bermotor Luar Daerah (Non KT) Provinsi Kalimantan Timur.
Faktor  Penghambat  Keberhasilan  Proses  Implementasi  Kebijakan  Pemu- ngutan Pajak Alat Berat/Besar a. Kurangnya Sosialisasi
Salah  satu  bentuk  kegiatan  yang  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah untuk memberikan  pemahaman dan pengertian  kepada  masyarakat  sebagai Wajib  Pajak  mengenai  peraturan  perpajakan  adalah  dengan  mengadakan kegiatan  sosialisasi.  Sosialisasi  dapat  diartikan  sebagai  proses  yang menempatkan  masyarakat  untuk  mengetahui  dan  memahami  norma-norma atau  nilai-nilai  dimana  mereka  menjadi  anggotanya  agar  dapat  berperan
sesuai  dengan  norma-norma  atau  nilai-nilai  tersebut.  Dengan  kegiatan sosialisasi diharapkan masyarakat sebagai Wajib Pajak dapat memahami dan melaksanakan  peraturan  perpajakan  dengan  baik  sesuai  peran  masing- masing.
Dalam  upaya  memperlancar  proses  pemungutan  pajak  alat berat/besar  terhadap  masyarakat  atau  dunia  usaha  selaku  Wajib  Pajak, persiapan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pendapatan  Daerah  Provinsi Kalimantan  Timur  tidak  hanya  dilakukan  pada  petugas  semata,  akan  tetapi juga  terhadap  Wajib  Pajak  melalui  kegiatan  sosialisasi.  Dengan  adanya sosialisasi diharapkan akan terbangun pengertian dan pemahaman terhadap tujuan  perlu  dilakukan  pemungutan  pajak  alat  berat/besar,  termasuk peruntukannya. Dengan demikian masyarakat dan dunia usaha selaku Wajib Pajak  dapat  memahami  dan  mengerti  hakekat  dari  pemungutan  pajak tersebut  dan  dapat  mendukung  proses  pemungutan  pajak  alat  berat/besar itu sendiri.
Sosialisasi pajak alat berat/besar masih kurang dilakukan oleh Dinas Pendapatan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur,    dari  pengamatan  penulis sosialisasi  yang  telah  dilakukan  oleh  Dispenda  Prov.  Kaltim  sebatas  kepada pemilik  atau  perusahaan  tambang  yang  besar  yang  berada  di  wilayah Provinsi Kalimantan Timur, belum menyentuh kepada perusahaan yang kecil ataupun  rental  alat  berat/besar,  padahal  kegiatan  sosialisasi  harus disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat yang merupakan salah satu bentuk  keterpaduan  antara  pemerintah  dan  masyarakat  dalam  mendukung proses pembangunan sebagai wujud partisipasi masyarakat.

## b. Kurangnya Koordinasi dengan Instansi Terkait
Diketahui  bahwa  lingkungan  ektern  maupun  intern  dapat mempengaruhi  kekuatan  yang  timbul  di  luar  batas-batas  organisasi  dan memperngaruhi  keputusan  serta  tindakan  di  dalam  organisasi.  Karenanya perlu  dilakukan  kerjasama  dengan  kekuatan  yang  diperkirakan  mungkin timbul.  Kerjasama  tersebut  dapat  didasarkan  atas  hak,  kewajiban  dan tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan.
Keberhasilan suatu organisasi sangatlah dipengaruhi oleh kemampuannya  dalam  menanggapi  lingkungan.  Dimana  tepat  tidaknya tanggapan  organisasi  terhadap  perubahan  lingkungan.  Situasi  lingkungan yang terjadi saat ini dan adanya masukan yang terkait dengan pertimbangan- pertimbangan  kondisi  yang  dihadapi  Dinas  Pendapatan  Daerah  Provinsi Kalimantan Timur harus diantisipasi dan diadaptasikan.
Kerjasama  dengan  isntansi  lain  yakni  instansi  teknis,  diluar  Dinas Pendapatan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  merupakan  wujud  daripada karakteristik lingkungan kerja Dinas Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur  yang  menjadi  salah  satu  fokus  kegiatan  koordinasi  kerja.  Kerjasama dengan  instansi  lain  dapat  dijadikan  sebagai  model  yang  menjelaskan karakteristik  lingkungan  kerja  Dinas  Pendapatan  Daerah,    karena  dengan adanya kerjasama dengan instansi teknis lainnya maka program kerja dalam
rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan pajak alat berat/besar  dapat  benar-benar  dilaksanakan  dan  tersosialisasi  di masyarakat, serta masyarakat akan lebih tahu tentang perkembangan aturan pemerintah.
c. Lemahnya Sikap Pelaksana
Dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran  program.  Dukungan  dari  pimpinan  sangat  mempengaruhi  proses pemungutan  pajak  alat  berat/besar  sehingga  dapat  mencapai  tujuan  secara efektif dan efisien.
Disamping  itu  penyediaan  dana  yang  cukup  guna  memberikan insentif bagi petugas pemungut agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan pemungutan pajak alat  berat/besar. Berdasarkan penelitian terhadap dokumen perpajakan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan  Timur  dan  wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Pajak  Daerah diketahui bahwa sikap pelaksana program kebijakan pemungutan pajak alat berat/besar  masih  kurang  maksimal.  Hal  ini  terbukti  dengan  kurangnya upaya  dari  pelaksana  program  untuk  memutahirkan  data  objek  pajak  alat berat/besar,  demikian  juga  dalam  melaksanakan  pendataan  obyek  pajak dilapangan,  petugas  tidak  meneliti  atau  mendata  seluruh  alat  berat/besar dari  wajib  pajak    melainkan  berdasarkan  data  yang  dilaporkan  oleh  wajib pajak  dalam  hal  ini  perusahaan  pemilik  alat  berat/besar.    Hal  serupa  juga terjadi  pada  penentuan  target  penerimaan  pajak  alat  berat/besar,  dimana penentuannya  tidak  berdasarkan  atas  kajian  dan  analisis  terhadap  potensi riil  yang  ada,  melainkan  atas  dasar  realisasi  tahun  sebelumnya,  sehingga peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  melalui  penerimaan  pajak  alat berat/besar  masih dirasakan kurang.
Berkaitan dengan sikap pelaksana, profesionalitas petugas pemungut sangat  menentukan  efektifitas  pemungutan  pajak  alat  berat/besar.  Untuk melaksanakan tugas sebagai pemungut pendapatan dilapangan membutuhkan  tingkat  pengalaman  yang  tinggi  dan  komunikasi  yang  baik.
Hal  ini  disebabkan  peran  petugas  pemungut  dilapangan  berhubungan langsung dengan masyarakat (wajib pajak) maka keadaan mentalitas aparat yang  cukup  bagus  sangat  diperlukan  untuk  mencapai  target  penerimaan pendapatan yang maksimal.
d. Lemahnya Penegakan Hukum
Peraturan  Daerah  adalah  produk  hukum  Pemerintah  Daerah  yang harus  ditaati  dan  dilaksanakan  oleh  seluruh  aparat  Pemerintah  Daerah  dan seluruh masyarakat daerah. Selama ini aturan tentang Pajak alat berat/besar belum  dapat  ditegakkan  dengan  baik.  Hal  ini  dikarenakan  oleh  lemahnya sanksi  hukum  yang  diberikan  kepada  wajib  pajak  yang  tidak  memenuhi kewajibannya.
Kesadaran pembayaran pajak bagi perusahaan pemilik/penguasa alat berat/besar  sebagai  wajib  pajak  akan  sangat  menentukan  keberhasilan
pemungutan pajak alat berat/besar di Provinsi Kalimantan Timur, terutama menyangkut kepatuhan mereka atas kewajiban mereka sebagai Wajib Pajak. Tingginya  kepatuhan  wajib  pajak  alat  berat/besar  memenuhi  kewajibannya akan  sangat  mendukung  kelancaran  pemungutan  pajak  alat  berat/besar, sebaliknya  rendahnya  kepatuhan  wajib  pajak  alat  berat/besar  dalam memenuhi  kewajibannya  akan  dapat  menghambat  kelancaran  pemungutan pajak alat berat/besar.
Tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  alat  berat/besar  dalam  memenuhi kewajibannya  dapat  dilihat  sejak  proses  pendaftaran  dan  pendataan  wajib pajak. Berdasarkan penelitian terhadap dokumen pajak alat-alat berat/besar yang ada di Dispenda Prov. Kaltim, tergambar bahwa kepatuhan wajib pajak alat-alat berat/besar di wilayah Provinsi Kalimantan Timur masih rendah. Ini terbukti  ketika  tim  gabungan  inventarisasi  dan  pendataan  dari  Dispenda Provinsi  dan  Instansi  teknis  terkait  melaksanakan  pendataan  langsung kelapangan  dengan  mendatangi  perusahaan  pemilik  alat  berat/besar.  Dari temuan  dilapangan  masih  banyak  alat-alat  berat/besar  yang  belum melakukan  pembayaran  atau  belum  didaftarkan  oleh  wajib  pajak  sebagai obyek  pajak.  Banyak  Pengusaha  terutama  di  sektor  rental  alat  berat  dan Konstruksi  termasuk  alat-alat  berat  milik  pemerintah  dalam  hal  ini  Dinas Pekrjaan  Umum  belum  melaksanakan  pembayaran  pajak  alat  berat/besar. Menurut Kepala Bidang Pajak Dispenda  Prov. Kaltim kendala yang dihadapi saat  ini  minimnya  jumlah  petugas  penyidik  dilingkungan  Dispenda  Prov. Kaltim yang harus menangani permasalahan pajak se Kalimantan Timur.
Kesimpulan
Dasar  proses  pemungutan  pajak  alat  berat/besar  yang  dilakukan  oleh Dinas  Pendapatan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  mengacu  pada Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Pajak  Daerah  Provinsi Kalimantan  Timur.  Obyek  pungutan  pajak  alat  berat/besar  merupakan pungutan baru setelah beberapa kali dilakukan uji keberatan dari wajib pajak yang  terakhir  diajukan  dalam  uji  materi  ke  Mahkamah  Konstitusi  yang dimenangkan  oleh  Pemerintah.  Sebagai  dasar  pendukung  proses pemungutan  alat  berat/besar  adalah    Surat  Keputusan  Bersama  Gubernur Kalimantan Timur dan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Nomor : 119/4955  /BKPW.A  /2009    &  No.Pol.:  Skep/1500/IV/2009  tentang Pelaksanaan  Sistem  Pungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  BBNKB  alat berat  di  luar  mekanisme  Samsat.  Selanjutnya,  prosedur  pemungutan  pajak alat-alat  berat/besar    diwilayah  Provinsi  Kalimantan  Timur  dipungut  diluar mekanisme Samsat, tahapan  pemungutan pajak alat berat/besar  di Provinsi Kalimantan  Timur  diawali  dengan  tahap  pendataan  dan  pendaftaran  Wajib Pajak, selanjutnya dilakukan penetapan besarnya pajak terhutang. Penetapan pajak  yang  dituangkan  tabel  penetapan  PKB/BNKB  alat  berat/besar  yang disampaikan  atau  ditagihkan  kepada  wajib  pajak,  batas  waktu  penyelesaian pembayaran  selambat-lambatnya  14  (empat  belas)  hari  setelah  tanggal penetapan  dan  atau  tidak  melewati  masa  berlaku  pajak.  Setelah  dilakukan
pembayaran  melalui  rekening  kas  daerah  atau  disetor  langsung kebendaharawan  UPTD  maka  diterbitkan  Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah (SKPD) alat-alat berat/besar sebagai bukti telah lunas pajak alat berat/besar. Hal  berikutnya  bisa  dilihat  dari  potensi  yang  ada  dinilai  pemungutan  alat berat/besar  diwilayah  Provinsi  Kalimantan  Timur  belum  dilaksanakan secara optimal. Hal ini bisa dilihat dari hasil pendataan oleh Tim Intensifikasi Pemungutan PKB/BBNKB Alat Berat/Besar Provinsi Kalimantan Timur yang telah menemukan data-data perusahaan pemilik alat berat/besar yang belum melakukan pembayaran PKB/BBNKB, selain itu dilihat dari dari data realisasi penerimaan PKB dan BBNKB yang masih rendah. Terakhir faktor-faktor yang berpengaruh  dalam  proses  pemungutan  pajak  alat-alat  berat/besar  dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung antara lain ; (1) kejelasan ukuran dan standar tujuan kebijakan, (2) tersedianya sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan seperti staf, fasilitas fisik, informasi  dan  sebagainya,  (3)    komunikasi  yang  lancar,  seimbang  dan  jelas antar  organisasi  dan  pelaksana,  (4)  kondisi  sosial,  ekonomi  dan  politik dimana  kebijakan  tersebut  dilaksanakan,  dan  (5)  adanya  kesediaan  dan komitmen  dari  pelaksana  untuk  menyukseskan  implementasi  kebijakan  di lapangan.  Sedangkan  faktor  penghambat  antara  lain  :  (a).  Kurangnya sosialisasi,  kepada  masyarakat  sebagai  Wajib  Pajak,  (b).  Kurangnya koordinasi  dengan  Instansi  terkait,  (c).  Lemahnya  sikap  pelaksana,  dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah, (d). Lemahnya penegakan hukum.
Saran-saran
Berdasarkan  hasil  kesimpulan  diatas,  maka  penulis  memberikan saran-saran  sebagai  berikut  :  pertama,  PKB  dan  BBNKB  alat  berat/besar dilaksanakan  diluar  mekanisme  samsat  berbeda  dengan  PKB  dan  BBNKB kendaraan bermotor yang dipungut melalui menisme Samsat  sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan bagi pelaksana pendataan dilapangan maupun  petugas  penetapan.  Kedua,  pelaksanaan  pemungutan  PKB  dan BBNKB  perlu  ditingkatkan  mengingat  masih  banyak  kendaraan  alat berat/besar  yang  belum  melakukan  pembayaran  PKB  dan  BBNKB.  Ketiga, pemerintah daerah dalam hal ini Dispenda Provinsi Kalimantan Timur harus lebih optimal melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis dilingkungan Pemerintah  Provinsi  maupun  Kabupaten/Kota  untuk  mendapkan  data potensi  alat  berat/besar  di  wilayah  Provinsi  Kalimantan  Timur  sehingga akurasi jumlah alat berat/besar yang beroperasi di wilayah Provinsi Kaltim. Terakhir,  memberirikan  saksi  yang  tegas  bagi  perusahaan  wajib  pajak  yang lalai  tidak  melaporkan  atau  tidak  melaksananakan  pembayaran  Pajak,  dan memberikan  penghargaan/reward  dan  bagi  wajib  pajak  yang  taat melaksanakan pembayaran PKB dan BBNKB alat berat/besar.
Daftar Pustaka
Abdul  Wahab  Solichin,2008,  Analisis  Kebijakan  Dari  Formulasi  ke Implementasi Kebijaksanaan Negara.Bumi Aksara, Jakarta
Anonim, 2009, Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
,   2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2012 tentang  Penghitungan  Dasar  Pengenaan  Pajak  Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
,   2011,  Peraturan  Daerah  (PERDA)  Provinsi  Kalimantan  Timur Nomor  :  01  Tahun  2011  Tentang  Pajak  Daerah  Provinsi Kalimantan Timur.
,   2011,  Peraturan  Gubernur  Provinsi  Kalimantan  Timur  Nomor  : 07  Tahun  2011  Tentang  Petunjuk  Pelaksana  Pemungutan  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
,   2011, Peraturan Gubernur Provinsi  Kalimantan Timur Nomor :
08  Tahun  2011  Tentang  Pelaksana  Pemungutan  Pajak Kendaraan Bermotor.
Moleong, Rexy J, 2006, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung,  Rosda. Sutopo.  (2002)  ,  Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Surakarta:  Sebelas  Maret.
University Press.W.Santrock
Sugiyono,  2002,  Metode  Penelitian  Kwalitatif  dan  Kuantitatif,  Bandung, Alfabeta.
Siagian.S, 2002, Manajemen Sumberdaya Manusia, Jakarta,  Bumi Aksara. Umar , Husein, 2003, Metode Riset Perilaku organisasi, Jakarta.