p-ISSN 1907-560X
e-ISSN 2685-3213

## PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Magister Hukum Universitas Bandar Lampung
Terbit Pertama Kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli

## PENANGGUNG JAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

## KETUA PENYUNTING
Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

## WAKIL KETUA PENYUNTING
Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

## PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum Dr. Erlina B, S.H., M.H Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H Indah Satria, S.H., M.H
Yulia Hesti, S.H., MH

## PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret) Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta) Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)
Alamat:

## Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142 Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: jurnal.mh@ubl.ac.id
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui  bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

## EFEKTIVITAS ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM DI DALAM MEMBERANTAS PEMBAJAKAN DI WILAYAH PERAIRAN ASIA TENGGARA
Muhammad Rafi Darajati 1 , Muhammad Syafei 2

## Abstract
Countries  in  Southeast  Asia  in  the  past  period  are  still  faced  with  several  acts  of piracy and terrorism in the territorial sea. Piracy has a negative effect that is felt by the international community. In this paper, the author aims to focus the discussion on how  to  implement  the  ASEAN  Convention  on  Counter  Terrorism  in  overcoming  the problem of terrorism in the seas around Southeast Asia. This research is normative juridical  conducted  by  examining  library  materials  or  secondary  data  as  basic material  to  be  investigated  by  conducting  a  search  of  the  regulations  and  the literature relating to the problems under study. The results of the study showed that at the convention there was a reference to jointly handling the problem of terrorism in the Southeast Asia region. The implementation of the convention in piracy cases in the waters around Southeast Asia is carried out through the principle of cooperation. However, the implementation of the convention has not been effective because it still faces  several  obstacles  such  as  the  nature  of  responses  to  situational  terrorism, constraints  on  state  sovereignty  and  the  principle  of  non-interference  among members, differences in sea area awareness.

## Keywords: Piracy, Terrorism, Southeast Asia

## I. PENDAHULUAN
Keamanan  laut  merupakan  isu  penting.  Hal  ini  disebabkan  laut  masih merupakan jalur transportasi utama di dalam pengiriman barang. Negara-negara di  Asia  Tenggara  dalam  kurun  waktu  terakhir  masih  dihadapkan  pada  beberapa aksi  pembajakan  dan  terorisme  di  wilayah  perairan.  Hal  tersebut  dikarenakan perairan  di  Asia  Tenggara  digolongkan  sebagai the  most  dangerous  waters  in  the world (Mccauley, http://time.com/piracy-southeast-asia-malacca-strait/, akses 29 April  2019).  Masalah  kerawanan  yang  dihadapi  negara-negara  Asia  Tengara sampai  saat  ini  adalah  masalah  keamanan  maritim  seperti  pembajakan, perampokan, penangkapan ikan secara ilegal, pelangaran wilayah, lalu lintas laut yang  terkait  dengan  gerkan  separatisme,  ancaman  terorisme  maritim  yang semakin canggih dan bentuk pelanggaran lainnya (Ummar, 2001: 15).
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, rafidarajati@untan.ac.id
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, msyafei300@gmail.com
Pembajakan  memiliki  efek  negatif  yang  sangat  dirasakan  oleh  masyarakat internasional  secara  keseluruhan,  karena  menghambat  terhadap  perdagangan, transportasi  dan  lain  sebagainya.  Pembajakan  merupakan  tindak  pidana internasional  yang  berasal  dari  kebiasaan  yang  berkembang  di  dalam  hukum internasional  dan  disebut  sebagai  tindak  pidana  transnasional  atau  lebih  dikenal dengan tindak pidana transnasional terorganisasi (Santoso, 2014: 110).
Menurut  telusuran  data  yang  penulis  lakukan,  di  tahun  2015  tercatat terdapat 11 perampokan terhadap kapal di wilayah perairan sekitar Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) (Espenella, http://thediplomat.com /2016/05/abductions  -at-sea-a-3-way-security-challenge-for-indonesia-malaysia- and-the-philippines/,  akses  25  April  2019).  Pola  pembajakan  dan  terorisme  di wilayah perairan ini mulai merubah pola yang tadinya merebut kapal atau barang bawaan, menjadi penculikan yang meminta tebusan di awal tahun 2016. Hal inilah yang terjadi pada kasus perampokan kapal Brahma 12, Anand 12, MV Massive 6, dan TB Henry (Espenella, http://thediplomat.com/2016/05/ abductions-at-sea-a- 3-way-security-challenge-for-indonesia-malaysia-and-the-philippines/,  akses  25 April 2019).
Permasalahan  pembajakan  dan  terorisme  ini  sudah  menjadi  hirauan negara-negara  di  dunia,  hal  tersebut  telah  dibuktikan  dengan  lahirnya United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (Konvensi Hukum Laut 1982) dan Convention  for  the  Suppression  of  Unlawful  Acts  of  Violence  against  the  Safety  of Maritime  Navigation 1988  (Konvensi  Penekanan  terhadap  Tindakan  Melawan Hukum  dalam  Keamanan  Navigasi  Maritim  1988)  yang  mengatur  mengenai tindakan  pembajakan  di  laut.  Khusus  di  wilayah  Asia  Tenggara,  sejak  sebelum peristiwa  9/11,  negara-negara  ASEAN  telah  mengadopsi Declaration  on Transnational Crime pada 1997 dan tahun 1999 menyepakati ASEAN Action Plan to Combat  Transnational  Crime .Didorong  dengan  peristiwa  penyerangan  terhadap Amerika  Serikat  tahun  2001,  semakin  mendorong  negara-negara  ASEAN  untuk melakukan  deklarasi Joint  Action  to  Counter  Terrorism (Pushpanathan, http://asean.org/?static_post=asean-efforts-to-combat-terrorism-by- spushpanathan, akses 25 April 2019). Pada tahun 2007, ASEAN juga menghasilkan dokumen yang begitu penting dalam upaya pemberantasan terorisme di kawasan Asia  Tenggara,  yaitu ASEAN  Convention  on  Counter  Terrorism .  Bahkan  pada perkembangan  terbaru  pada  cetak  biru  pilar  Politik  dan  Keamanan  Masyarakat ASEAN  juga  dicantumkan  di  poin  B.4.2.  mengenai  upaya  penanggulangan terorisme  dan  mendorong  implementasi  Konvensi  ASEAN  dalam  Melawan Terorisme (ASEAN, 2009: 12).
Konvensi-konvensi  mengenai  terorisme  mengedepankan  efektifitas penuntutan  secara  nasional  terhadap  tindakan  terorisme  serta  bentuk pencegahan. Salah satu kewajiban utama adalah agar negara peserta memberikan bantuan  dalam  proses  persidangan  dan  pada  tahap  ekstradisi.  Tanpa  adanya
sebuah mahkamah pidana internasional yang khusus untuk mengadili pembajakan di  laut,  maka  sanksi  pidana  dan  perdata  diserahkan  kepada  negara  yang menangkap  ataupun  menahan  pelaku,  serta  tuntutan  dilakukan  di  pengadilan nasionalnya (Cryer, et. al, 2010: 340).
Meskipun  demikian,  penulis  melihat  kasus  pembajakan  di  tahun  2016 memperlihatkan  bahwa  upaya-upaya  yang  dibangun  selama  sejak  2001  belum begitu  efektif.  Dikarenakan  pada  periode  waktu  yang  berdekatan,  yaitu  akhir Maret dan awal April 2016, sudah terjadi 3 pembajakan kapal yang dilakukan oleh kelompok  yang  sama.  Kelompok  terorisme  yang  bertanggungjawab  atas  kasus- kasus  pembajakan  kapal  di  awal  tahun  2016  adalah  Abu  Sayyaf.  Keberadaan kelompok  Abu  Sayaf,  sebagai  aktor  terorisme  yang  beraktifitas  di  perairan  utara Pulau Kalimantan, menjadi ancaman tersendiri bagi negara-negara yang berada di sekitarnya.
Berdasarkan  pemaparan  latar  belakang  tersebut,  penulis  ingin memfokuskan pembahasan terkait Bagaimana implementasi ASEAN Convention on Counter  Terrorism dalam  mengatasi  permasalahan  terorismedi  wilayah  perairan sekitar ASEAN.Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  sebagai  bahan  dasar  untuk  diteliti dengan  cara  mengadakan  penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan  dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto dan Mamuji,  2006:  13).Sifat  penulisan  yuridis  normatif  dianggap  sesuai  untuk mengetahui  konteks  berlangsungnya ASEAN  Convention  on  Counter  Terrorism di tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Penulis memilih tipe deskriptif dalam  melakukan  penulisan  ini.  Hal  ini  didasarkan  pada  alasan  penentuan  teori terhadap  masalah  dan  penentuan  unit  analisis  terlebih  dahulu  yang  dilakukan sehingga  rumusan  masalah  menyesuaikan  penentuan  kedua  hal  tersebut. Diharapkan  penulis  dapat  mengungkapkan  konteks  berlangsungnya ASEAN Convention  on  Counter  Terrorism dalam  penanggulanan  masalah  terorisme  di wilayah perairan sekitar ASEAN.

## II. PEMBAHASAN
a. Pengaturan  Mengenai  Pembajakan  Laut  Menurut  Konvensi  Hukum Laut 1982
Kejahatan  pembajakan  laut  telah  muncul  sejak  lama.  Hal  tersebut  dapat dibuktikan  dengan  telah  ada  salah  satu  hukum  tertulis  yang  diberlakukan  untuk mengatasi  masalah  pembajakan  laut,  yakni  adalah the  Piracy  Act 1698  yang disahkan oleh parlemen Inggris, bahwa bagi yang melakukan pembajakan laut atau perampokan  akan  dianggap  sebagai  penjahat  dan  mereka  akan  dihukum  atas perbuatan pembajakan tersebut. Hukumannya pun sampai dengan hukuman mati dan  penyitaan  atas  kepemilikan  tanah  atau  properti. the  Piracy  Act 1698  segara diikuti oleh beberapa negara Eropa lainnya seperti Perancis. Di masa lalu ataupun
masa  sekarang  bagi  negara  yang  memanfaatkan  laut  sebagai  jalur perdagangannya,  setiap  tindakan  pembajakan  laut  dapat  mengancam  kegiatan mereka dan karenanya melanggar kepentingan semua negara yang terlibat dalam perdagangan  tersebut.  Hal  tersebut  yang  menjadi  alasan  mengapa  kejahatan pembajakan  laut  di  dunia  internasional  dianggap  sebagai  musuh  seluruh  umat manusia ( hostis humani generis ) (Mulyono, Indonesian Journal of International Law , no. 1, Oktober 2014: 60-83).
Selain  itu  dikatakan  pembajakan  laut  juga  apabila  dilakukan  oleh  kapal perang  atau  kapal  pemerintah  lainnya  jika  awak  kapalnya  telah  melakukan pemberontakan dan menguasai kapal untuk melakukan tindakan pembajakan. Hal tersebut telah diatur di dalam pasal 102 Konvensi Hukum Laut 1982 yaitu:
The  acts  of  piracy,  as  defined  in  article  101,  committed  by  a warship,government  ship  or  government  aircraft  whose  crew  has mutinied and  taken control of the ship or aircraft are assimilated to acts committed by a private ship or aircraft.
Namun,  kejadian  di  kawasan  Selat  Malaka  merupakan  salah  satu  contoh dimana  selat  tersebut  benar-benar  masuk  ke  dalam  wilayah  berbagai  negara pantai,  padahal  sudah  menjadi  kawasan  yang  paling  rawan  terhadap  tindakan pembajakan laut dikarenakan kedalaman yang tidak teratur sehingga mendorong berbagai  kapal  untuk  melakukan  pelayaran  dengan  kecepatan  yang  minimum sehingga menjadi sasaran bagi para pembajak. (Mccauley, http://time.com/piracy- southeast-asia-malacca-strait/,  akses  13  April  2019).  Jika  pembajakan  terjadi  di kawasan tersebut maka pembajakan tersebut tidak termasuk ke dalam pengaturan hukum  internasional,  dengan  demikian  masyarakat  internasional  tidak  dapat menerapkan yurisdiksi universal. Masalah ini yang terjadi di Perairan Utara Pulau Kalimantan.  Di  mana pada  beberapa  kasus  pembajakan  yang  dilakukan  oleh  Abu Sayyaf terjadi di wilayah teritorial masing-masing negara.
Syarat  lain  suatu  tindakan  termasuk  dalam  pembajakan  laut  adalah  harus dilakukan oleh awak dari kapal pribadi lainnya maka apabila ada suatu kapal yang terjadi  pengambilalihan  oleh  awak  atau  penumpangnya  sendiri  maka  bukan dikatakan  sebagai  tindakan  pembajakan  laut  atau  apabila  terjadi  suatu  tindak pidana murni dan sederhana yang terjadi di kapal tersebut maka bukan termasuk kategori pembajakan laut.
Mengenai tindakan pembajakan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf, maka  termasuk  kedalam  kategori  pembajakan  laut  dikarenakan  mereka menggunakan speed  boat untuk  datang  ke  kapal  korban.  Hal  tersebut  dijelaskan oleh Chief Officer Kapal Brahma 12, Julian Phillip, yang kapalnya dibajak pada 25 Maret 2016 (Tashandra, http://nasional.kompas.com/read/2016/05/02
/16455111/Ini.Kronologi.Penyanderaan.10.ABK.oleh.Kelompok.Abu.Sayyaf,  akses 18 April 2019).
Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  harus  ada  tujuan  pengambilalihan  atau penguasaan  kapal  dan/atau  barang-barang  di  atasnya  yang  digunakan  untuk kepentingan  pribadi  agar  dapat  dikatakan  sebuah  tindakan  pembajakan  laut (Oppenheim, International Law A Treatise, no. 1, 1955: 614).
Syarat  selanjutnya  adalah  agar  dapat  dikatakan  sebagai  tindakan pembajakan  laut  yakni  tindakan  tersebut  merupakan  tujuan  pribadi.  Apabila dikaitkan dengan tindakan pembajakan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf maka kembali masuk ke dalam kategori ini. Dimana dikatakan oleh Panglima TNI pada  saat  itu  Jenderal  Gatot  Nurmantyo,  pembajakan  kapal  Anand  12  yang dilakukan oleh Abu Sayyaf memiliki motif ekonomi, yakni ketika telah mensandera penumpang kapal meminta uang tebusan (Tempo.co, https:// m.tempo.co/read/news/2016/03/30/078758151/panglima-tni-ungkap-motif- pembajakan-kapal-oleh-abu-sayyaf, akses 18 April 2019).
Berdasarkan penjelasan pasal-pasal di atas, terdapat 6 (enam) hal penting yang  berkaitan  dengan  definisi  dari  pembajakan  laut  ini,  yakni  (Kraska,  2011: 127):
1. Penentuan pembajakan laut memerlukan lingkup geografis yang dalam hal ini harus berada di laut lepas dan perairan di luar laut teritorial
2. Pembajakan  laut  membutuhkan  unsur  kepentingan  pribadi,  dimana pembajakan yang dilakukan tersebut murni memiliki motif pribadi
3. Harus  terdapat  dua  kapal  yang  terlibat  di  dalam  kegiatan  pembajakan laut  tersebut,  dua  kapal  ini  adalah  satu  kapal  yang  dibajak  dan  yang lainnya adalah kapal yang digunakan untuk membajak
4. Terdapat pengertian yang jelas mengenai kapal pembajak
5. Pembajakan laut juga meliputi tindak pidana yang belum selesai, seperti percobaan pembajakan
6. Terdapat perbedaan yang jelas terhadap kapal publik dan kapal privat. Hanyan kapal publik yang dapat menindak pembajakan laut.
Adapun suatu kapal dianggap kapal pembajak apabila ia dimaksudkan oleh orang  yang  mengendalikannya  digunakan  untuk  tujuan  melakukan  salah  satu tindakan  yang  dimaksud  dalam  pasal  101  Konvensi  Hukum  Laut  1982.  Hal  yang sama berlaku apabila kapal itu telah digunakan untuk melakukan setiap tindakan tersebut  selama  kapal  itu  berada  di  bawah  pengendalian  orang-orang  yang bersalah  melakukan  tindakan  itu  (Pasal  103  Konvensi  Hukum  Laut  1982). Meskipun begitu, suatu kapal tetap dapat memiliki kebangsaannya walaupun telah menjadi  suatu  kapal  pembajak.  Tetap  dimilikinya  atau  kehilangan  kebangsaan ditentukan  oleh  undang-undang  negara  yang  telah  memberikan  kebangsaan  itu (Pasal 104 Konvensi Hukum Laut 1982). Pasal 101 Konvensi Hukum Laut 1982 ini memiliki makna bahwa ketika kapal telah dibajak maka yurisdiksnya tidak hanya menjadi yurisdiksi negara bendera kapal tersebut karena telah menjadi yurisdiksi
universal,  namun  kapal  tersebut  tetap  mempunyai  kebangsaaan  dari  negara pendaftar kapal (Kraska, 2011: 132).
Implikasi  dari  yurisdiksi  universal  ini  adalah  maka  setiap  negara  dapat menyita suatu kapal pembajak atau suatu kapal yang telah diambil oleh pembajak dan  berada  di  bawah  pengendalian  pembajak  dan  menangkap  orang-orang  yang membajak  barang  yang  ada  di  kapal.  Pengadilan  nasioal  dari  negara  yang  telah melakukan  tindakan  penyitaan  itu  dapat  menetapkan  hukuman  yang  akan dikenakan,  dan  juga  dapat  menetapkan  tindakan  yang  akan  diambil  berkenaan dengan  kapal-kapal  tersebut  (Pasal  105  Konvensi  Hukum  Laut  1982).  Pasal  ini mengamantkan  suatu  keleluasaan  bagi  negara  peserta  konvensi  untuk memberantas dan menekan tindakan pembajakan laut ini.
Konvensi Hukum Laut 1982 juga mewajibkan bagi negara peserta konvensi dalam rangka untuk memberantas kegiatan pembajakan laut untuk saling  bekerja sama, kewajiban tersebut terlihat di dalam pasal 100 yang berbunyi: All States shall cooperate to the fullest possible extent in the repression of piracy on the high seas or in any other place outside the jurisdiction of any State.
Apabila negara peserta kovensi tidak melakukan kewajiban tersebut maka negara  tersebut  dianggap  telah  lalai  di  dalam  mengimplementasikan  Konvensi Hukum  Laut  1982.  Salah  satu  bentuk  upaya  bagi  negara  peserta  yang  bisa dilakukan  untuk  melaksanakan  kewajiban  pasal  100  tersebut  adalah  lewat perundang-undangan nasional yang mengatur kriminalisasi pembajakan laut  dan memanfaatkan  hukum  nasionalnya  tersebut  untuk  melakukan  penuntutan terhadap para perompak (Shaw, 2003: 593).
Terkait  dengan  tindakan  pembajakan  laut  yang  dilakukan  oleh  kelompok Abu  Sayyaf  maka  Indonesia,  Malaysia,  dan  Filipina  yang  telah  meratifikasi Konvensi  Hukum  Laut  1982  berturut-turut  pada  3  Februari  1986,  14  Oktober 1996,  dan  8  Mei  1984  (Anonim,  http://www.un.org/depts/los/reference _files/chronological_lists_of_ratifications.htm,  akses  15  April  2019)  harus melaksanakan  kewajibannya  yang  salah  satunya  adalah  berkerjasama  di  dalam memberantas  kegiatan  pembajakan  laut  yang  pada  akhir-akhir  ini  marak dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf.
Salah satu yang menjadi alasan adalah kasus pembajakan, seperti yang telah dijelaskan  sebelumnya,  merupakan  suatu  kejahatan  yang  melintasi  batas  negara serta berhubungan dengan kepentingan dua negara atau lebih. Khusus pada kasus pembajakan  laut  yang  terjadi  di  perbatasan  Indonesia,  Malaysia,  dan  Filipina terlihat  bahwa  aksi  pembajakan  dilakukan  oleh  kelompok  teroris  Abu  Sayyaf. Kemudian  aksi  pembajakan  menarget  kapal-kapal  berkebangsaan  Indonesia  atau Malaysia yang juga mempekerjakan beberapa warga negara Asia Tenggara lainnya.

## b. Ancaman Terorisme di Asia Tenggara
Terorisme  sebagai  sebuah  kejahatan  memiliki  ciri  khas.  Pertama  adalah depersonalisasi  korban,  yakni  dalam  tindak  pidana  terorisme  siapa  korbannya
tidak  menjadi  persoalan  yang  begitu  penting.  Terorisme  dalam  menyerang  atau memilih  korban  dilakukan  secara  acak.  Kedua,    terorisme  sebagai  sebuah kejahatan internasional harus terkait dengan konflik bersenjata internasional atau wilayah  yang  dijadikan  aksi  mereka  tidak  terbatas  hanya  kepada  salah  satu wilayah tertentu (Thontowi, 2016: 258)
Adapun The  Arab  Convention  For  The  Suppression  Of  Terrorism  1998 memberikan  pengertian  mengenai  terorisme,  bahwa  terorisme  adalah  (Pasal  1 ayat (3) The Arab Convention For The Suppression Of Terrorism):
any act or threat of violence, whatever its motives or purposes, that occurs in the advancement of an individual or collective criminal agenda and seeking to sow panic among people, causing fear by harming them, or placing their lives, liberty and security in danger, or seeking to cause damage to the environment or to public or private installations or property or occupying or seizing them, or seeking to jeopardize a national resource
Pengertian yang dikutip di atas telah menjadi pedomanbagi penentuan apa yang dimaksud dengan terorisme merupakan sebuah kejahatan internasional yang diakui oleh hukum kebiasaan internasional sehingga tidak semata kewajiban yang hadir  dari  hukum  tapii  juga  kewajiban  yang  diakibatkan  oleh  kebiasaan  karena saat ini terbukti terorisme merupakan hostis humanis generis . Kejahatan terorisme internasional  memiliki  tiga  karakter,  yaitu  pertama,  tindakan  tersebut  haruslah merupakan  kejahatan  yang  dikenal  dihampir  semua  negara  di  dunia.  Kedua, perbuatan  ditujukan  untuk  menghasilkan  atau  menyebarkan  teror.  Terakhir perbuatan  tersebut  haruslah  bermotif  politik,  keagamaan,  ideologi,  atau  tidak bertujuan demi keuntungan pribadi (Thontowi, 2016: 260).
Pada  prinsipnya  negara-negara  di  ASEAN  sepakat  menempatkan  aksi terorisme  sebagai  ancaman  terhadap  perdamaian  dan  keamanan  internasional. Ancaman  itu  juga  merupakan  tantangan  bagi  upaya  merealisasikan  Visi  ASEAN 2020.  Komitmen  negara-negara  ASEAN  sangatlah  terlihat  dari  beberapa pertemuan dan kesepakatan yang telah mereka hasilkan selama ini. Negara-negara ASEAN  mengedepankan  upaya  kerjasama  dalam  mengatasi  masalah  terorisme  di kawasan  (Pushpanathan,  http://asean.org/  ?static_post=asean-efforts-to-combat- terrorism-by-spushpanathan, akses 25 Arpil 2019).
Kemudian jika kita membahas spesifik mengenai terorisme di wilayah laut, maka  kawasan  Asia  Tenggara  menjadi  salah  satu  objek  yang  menarik.  Menurut Kuhnert, letak geografis Asia Tenggara sangat rentan terhadap serangan terorisme di  laut  karena  lautan  mendominasi  80%  wilayah  Asia  Tenggara  dan  merupakan pusat komunikasi dan perdagangan akibat terletak di antara Samudera Hindia dan Pasifik  (Kuhnert,  2006:  8).  Alasan  lain  adalah  potensi  maritim  kawasan  Asia Tenggara  yang  begitu  baik  ditambah  dengan  volume  perdagangan  dilakukan melalui  laut.  Pada  tahun  2012,  perdagangan  laut  mencapai  angka  5.9  miliar  ton. Bahkan di tahun 2016, hampir separuh dari perdagangan dunia melalui perairan
Asia  Tenggara.  Kehidupan  masyarakat  Asia  Tenggara  juga  bergantung  dari perekonomian  di  laut  (Kuhnert,  2006:  8).Melihat  dari  data-data  di  atas  wajar kemudian jika aksi terorisme laut juga sangat memiliki kesempatan yang banyak.

## c. Pembajakan Laut di Wilayah Perairan Sekitar ASEAN: Indonesia, Malaysia, dan Filipina
Penulis  menemukan  bahwa  terjadi  perubahan  pola  pembajakan  yang dilakukan  di  wilayah  perairan  sekitar  ASEAN,  khususnya  di  laut  perbatasan Indonesia,  Malaysia,  dan  Filipina.  Secara  statistik  jumlah  pembajakan  di  tahun 2015 memang cukup banyak sejumlah 11 aksi. Namun, sampai dengan tahun 2015 upaya pembajakan yang dilakukan oleh kelompok teroris murni hanya merampok kapal.  Contohnya  insiden  pembajakan  kapal  tangker  yang  bersandar  di  sekitar Pulau  Lembeh,  Sulawesi  Utara,  Indonesia.  Pada  insiden  tersebut,  awak  kapal dibiarkan  bebas  dengan  menggunakan  perahu  penyelamat  (Espenilla, http://thediplomat.com/2016/05/abductions-at-sea-a-3-way-security-challenge- for-indonesia-malaysia-and-the-philippines/, akses 25 April 2019).
Sementara di tahun 2016, perubahan pola pembajakan terjadi dengan mulai meminta  uang  tebusan  bagi  para  awak  kapal.  Tiga  kasus  pembajakan  tersebut antara  lain  terhadap  Kapal  Brahma  12  dan  Anand  12  (Indonesia)  pada  26  Maret 2016, MV Massive 6 (Malaysia) pada 1 April 2016, dan TB Henry (Indonesia) pada 15 April 2016. Ketiga kapal ini dibajak bersamaan dengan penawanan awak kapal serta  adanya  upaya  pemintaan  tebusan  kepada  pemilik  kapal  maupun  negara pemilik kapal(Espenilla, http://thediplomat.com/2016/05/abductions-at-sea-a-3- way-security-challenge-for-indonesia-malaysia-and-the-philippines/,ak-ses 25 April 2019).
Ketiga  kasus  di  tahun  2016  ini  merupakan  suatu  masalah  yang  menjadi perhatian ketiga negara. Selain hal ini merupakan suatu masalah keamanan yang penting, juga dikarenakan dalam kurun waktu satu bulan terjadi tiga pembajakan kapal  di  wilayah  laut  perbatasan  mereka.  Tentunya  hal  ini  menjadi  suatu permasalahan yang unik. Seolah menunjukkan bahwa terdapat ketidakamanan di laut  perbatasan  ketiga  negara.  Ditambah  lagi  negara-negara  di  Asia  Tenggara sudah menyepakati ASEAN Convention on Counter Terrorism .

## d. ASEAN Convention on Counter Terrorism
Negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam keanggotaan ASEAN menyepakati ASEAN  Convention  on  Counter  Terrorism di  tahun  2007  dan diratifikasi oleh kesepuluh negara ASEAN pada tahun 2013. Jika kita membaca isi konvensi  tersebut  dapat  kita  lihat  beberapa  alasan  yang  melatarbelakangi disepakatinya konvensi tersebut. Peristiwa terorisme yang terjadi di kawasan Asia Tenggara  selama  periode  2000-2007,  prinsip-prinsip  hukum  internasional  dan resolusi  PBB  mengenai  upaya  melawan  terorisme,  prinsip  dalam Treaty  of  Amity
and  Cooperation  in  Southeast  Asia 1976,  diadopsinya ASEAN  Declaration  on  Joint Action  to  Counter  Terrorism dan Declaration  on  Terrorism pada  ASEAN Summits 2001 dan 2002.
Disepakatinya konvensi ini menurut penulis menunjukkan komitmen yang baik di antara negara-negara ASEAN terhadap penanggulangan masalah terorisme. Komitmen  negara-negara  anggota  ASEAN  menghadapi  masalah  terorisme  dapat kita telusuri dari beberapa peristiwa bersejarah perkembangan ASEAN. Pertama, ASEAN mengadopsi Declaration on Transnational Crime pada tahun 1997. Kedua, ASEAN mengadopsi ASEAN Action Plan to Combat Transnational Crime pada tahun 1999  untuk  mengimplementasi  deklarasi  sebelumnya  (Pushpanathan, http://asean. org/?static_post=asean-efforts-to-combat-terrorism-by-spush panathan,  akses  25  April  2019).  Ketiga,  diadopsinya  ASEAN Declaration  on  Joint Action  to  Counter  Terrorism pada  pertemuan  ASEAN Summit 5  Nopember  2011 yang  dihadiri  sepuluh  kepala  negara  anggota.  Ketiganya  menandai  pentingnya hirauan terorisme dalam perkembangan ASEAN.
Negara-negara  di  ASEAN  juga  menyepakati  prinsip  dasar  dalam  melawan terorisme yang dijelaskan oleh Pushpanathan berdasarkan isi dari Declaration on Joint Action to Counter Terrorism, yaitu(Pushpanathan,
http://asean.org/?static_post=asean-efforts-to-combat-terrorism-by- spushpanathan, akses 25 April 2019):
1. Mengkaji  ulang  dan  menguatkan  mekanisme  nasional  dalam  menghadapi terorisme;
2. Mengajukan  penyegeraan  penandatanganan/ratifikasi  sebagian  atau seluruh konvensi yang berkaitan dengan anti-terorisme;
3. Kerjasama mendalam antar badan penegak hukum di negara-negara ASEAN dalam menghadapi terorisme dan berbagi pengalaman praktek terbaik;
4. Mempelajari konvensi internasional tentang terorisme untuk menyesuaikan  konvensi-konvensi  tersebut  dengan  mekanisme  ASEAN dalam menghadapi terorisme internasional.
5. Menambah  pertukaran  informasi/intelejen  untuk  mengakomidasi  arus informasi  mengenai  teroris  maupun  organisasinya,  pergerakan  dan pendanaan,  dan  informasi  lain  yang  diperlukan  untuk  melindungi kehidupan, barang, dan keselamatan perjalanan;
6. Memperkuat kerjasama dan kordinasi antara ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) dan badan ASEAN lain yang relevan dengan permasalahan teroris.
7. Mengembangkan    program  pembangunan  kapasitas  kawasan  untuk meningkatkan  kapabilitas  anggota  ASEAN  melakukan  investigasti,  deteksi, pengawasan, dan pelaporan aksi terorisme.
8. Mendiskusikan  dan  mengembangkan  ide  dan  inisiatif  praktis  untuk meningkatkan  peran  serta  keterlibatan  ASEAN  dalam  komunitas
internasional  termasuk  kerjasama  luar  kawasan  seperti  ASEAN+3,  ASEAN Dialogue  Partners dan  ASEAN Regional  Forum ,  membuat  perjuangan melawan terorisme menjadi masalah regional dan global.
9. Meningkatkan kerjasama bilateral, regional, dan internasional dalam mengatasi masalah terorisme.
Beberapa prinsip yang disepakati dalam deklarasi tersebut juga tidak jauh berbeda dengan poin-poin yang disepakati di dalam konvensi. Terlihat bahwa poin kerjasama  dan  kordinasi  menjadi  hal  yang  sangat  penting  bagi  negara-negara ASEAN.  Poin-poin  penjabaran  kerjasama  dan  kordinasi  terlihat  dari  adanya  poin pertukaran  informasi/intelejen,  pengembangan  program  kawasan  bersama, diskusi,  kerjasama  antar  badan  penegak  hukum,  serta  peningkatan  kerjasama antar negara. Berikut ini penulis paparkan bagian-bagian dari konvensi tersebut:
1. Ruang  lingkup  kerjasama  yang  disetujui  dalam ASEAN  Convention  on Counter  Terrorism ini  terfokus  pada  peningkatan  kerjasama  preventif seperti  pertukaran  informasi,  peningkatan  pengawasan  perbatasan, pembekuan  aset  tersangka  teroris,  perjanjian  ekstradisi  dan  program rehabilitasi  serta  diutamakan  di  dalam  wilayah  yuridiksinya  masing- masing.  Artinya  dalam  merumuskan ASEAN  Convention  on  Counter Terrorism , ASEAN berupaya agar segala kebijakan yang berlaku di wilayah Asia Tenggara mengenai kontra terorisme adalah bebas dari kepentingan- kepentingan di luar kawasan serta konsisten dengan prinsip-prinsip dasar (Yani, Jurnal UNPAD , No. 2, Agustus 2012:72-84)
2. Tujuan  dari  konvensi  ini  adalah  untuk  memberikan  suatu  kerangka  kerja bagi  negara  anggota  ASEAN  dalam  memberantas  segala bentuk  terorisme. Hal tersebut tercermin di dalam pasal 1 yakni:
This Convention Shall provide for the framework for regional cooperation to counter, prevent and suppress terrorism in all its  forms  and  manifestations  and  to  deepen  cooperation among law  enforcement  agencies  and  relevant  authorities  of the Parties in countering terrorism .
Disepakati  tindak  pidana  terorisme  merujuk  pada  14  (empat  belas) instrumen  internasional  berhubungan  dengan  pencegahan  dan pemberantasan terorisme. Diantara keempat belas instrumen internasional tersebut,  terdapat  tiga  instrumen  internasional  yang  langsung  berkaitan dengan  terorisme,  yaitu International  Convention  for  the  Suppression  of Terrorist  Bombing,  International  Convention  for  the  Suppression  of  the Financing Terrorism, International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear  Terrorism .  Selebihnya  dari  rujukan  tersebut  berkaitan  dengan konvensi  dan  protokol  berkaitan  dengan  keselamatan  penerbangan  dan pelayaran di laut serta keamanan di laut (Pasal 2 ayat (1) ASEAN Convention on Counter Terrorism ).
3. Untuk  negara-negara  yang  tidak  bukan  negara  pihak  dari  konvensi  yang terdapat  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  tersebut,  maka  negara  tersebut  dapat menyatakan bahwa konvensi atau perjanjian tersebut tidak dimasukkan ke dalam  Pasal  2  ayat  (1)  konvensi  ini.  Tapi  pernyataan  tersebut  tidak  akan berlaku  ketika  negara  pihak  yang  membuat  pernyataan  tersebut  telah menjadi  anggota  dari  perjanjian  atau  konvensi  yang  tidak  diratifikasi sebelumnya. Ketentuan tersebut diatur di dalam pasal 2 ayat (2).
4. ASEAN  Convention  on  Counter  Terrorism merupakan  kerangka  kerja  sama dalam memberantas terorisme berisikan hal-hal yang disetujui oleh negara- negara anggota ASEAN. Adapun kerja sama yang dimuat dalam konvensi ini diharapkan selaras dengan hukum nasional masing-masing negara.
5. Bidang  kerjasama  yang  dimaksud  termuat  dalam ASEAN  Convention  on Counter  Terrorism terdapat  di  dalam  pasal  6  ayat  (1),  adapun  beberapa kerangka kerja sama tersebut adalah sebagai berikut:
a) Mengambil  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk  mencegah terjadinya  tindakan  teroris,  termasuk  pemberian  peringatan  dini kepada pihak-pihak lain melalui pertukaran informasi
b) Mencegah  siapaun  yang  mendanai,  merencanakan,  memfasilitasi,  atau melakukan  tindakan  teroris  dari  penggunaan  wilayah  masing-masing untuk tujuan-tujuan melawan pihak-pihak lain
c) Mencegah dan menindak pendanaan tindakan teroris
d) Mencegah  pergerakan  para  teroris  atau  kelompok-kelompok terorisdengan  pengawasan  perbatasan  yang  efektif  dan  pengawasan penerbitan surat-surat identitas dan dokumen-dokumen perjalanandan melalui langkah-langkah untuk mencegah pemalsuan,penjiplakan, atau penyalahgunaan  surat-surat  identitas  dan  dokumen-dokumen perjalanan
e) Memajukan  pengembangan  kapasitas  termasuk  pelatihan  dan kerjasama teknis dan penyelenggaraan pertemuan-pertemuan regional
f) Meningkatkan  kesadaran  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  upaya untuk  memberantas  terorisme,  serta  mengembangkan  dialog  antar kepercayaan dan dalam satu kepercayaan serta dialog antar peradaban
g) Meningkatkan kerja sama lintas batas
h) Meningkatkan pertukaran data intelijen dan tukar menukar informasi
i) Meningkatkan  kerja  sama  yang  telah  ada  untuk  pengembangan  bank datakawasan di bawah lingkup badan-badan ASEAN yang relevan
j) Memperkuat kapabilitas dan kesiapsiagaan untuk menangani terorisme dengan  bahan  kimia,  biologi,  radiologi,  nuklir,  terorisme  dunia  maya dan setiap bentuk terorisme baru
k) Melakukan  penulisan  dan  pengembangan  langkah-langkah  untuk memberantas terorisme
l) Mendorong penggunaan fasilitas videon-konferensi atau telekonferensi untuk proses peradilan, apabila dimungkinkan
m) Memastikan  bahwa  siapapun  yang  terlibat  dalam  pendanaan, perencanaan,  persiapan  atau  yang  melakukan  tindakan  teroris  atau membantu tindakan teroris akan diajukan ke persidangan.
7. Dalam  hal  pemberian  sanksi  dan  tindakan-tindakan  yang  diperlukan terhadap  tindakan  terorisme,  setiap  negara  pihak  dapat  menetapkan yurisdiksinya  sesuai  dengan  ketentuan  konvensi  ini.  Ketentuan  tersebut terdapat di dalam pasal 7 mengenai yurisdiksi negara bahwa suatu negara pihak  wajib  untuk  mengambil  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk menetapkan  yurisdiksinya  terhadap  kejahatan-kejahatan  yang  tercakupi dalam pasal 2 konvensi apabila:
a. Kejahatan dilakukan di wilayah negara pihak yang dimaksud, atau
b. Kejahatan dilakukan di atas kapal berbendera negara pihak yang dimaksud atau di pesawat yang terdaftar menurut peraturan perundang-undangan nasional negara pihak yang dimaksud pada saat kejahatan dilakukan, atau
c. Kejahatan dilakukan oleh warga negara pihak yang dimaksud.
8. Suatu  pihak  dapat  juga  menetapkan  yurisdiksinya  atas  setiap  kejahatan apabila  kejahatan  dilakukan  terhadap  warga  negara  pihak  yang  dimaksud atau;  kejahatan  tersebut  dilakukan  terhadap  fasilitas  negara  atau pemerintah  dari  pihak  dimaksud  di  luar  negeri,  termasuk  kedutaan  besar atau wilayah diplomatik dan konsuler lainnyaatau; kejahatan itu dilakukan sebagai upaya untuk memaksa pihak dimaksud agar melakukan atau tidak melakukan  tindakan  apa  pun  atau;  kejahatan  dilakukan  oleh  seseorang yang  tidak  memiliki  kewarganegaraan  yang  berdomisili  tetap  di  wilayah pihak dimaksud (Pasal 7 ayat (2) ASEAN Convention on Counter Terrorism ).
9. Suatu  negara  pihak  juga  wajib  menetapkan  yurisdiksinya  atas  kejahatan- kejahatan  yang  tercakupi  dalam  Pasal  2  konvensi  ini  dalam  hal  tersangka pelaku  kejahatan  berada  di  dalam  wilayah  pihak  dimaksud  dan  pihak tersebut  tidak  mengekstradisi  tersangka  dimaksud  ke  pihak-pihak  mana pun  yang  telah  menetapkan  yurisdiksinya  sesuai  dengan  ayat  1  atau  2 (Pasal 7 ayat (3) ASEAN Convention on Counter Terrorism ).
10. Pasal  11  dalam ASEAN  Convention  on  Counter  Terrorism juga  memuat sebuah  program  rehabilitasi  ataupun  deradikalisasi  dengan  tujuan mencegah  terjadinya  tindakan  kejahatan  terorisme.  Adapun  program rehabilitasi  ini  adalah  dengan  membina  kembali  para  teroris  yang  telah ditangkap  dan  diadili  untuk  kembali  ke  masyarakat.  Upaya  dalam menangkal  terorisme  membutuhkan  peranan  tokoh  agama,  karena  para tokoh  agama  dapat  memberikan  pencerahan  pemikiran  dan  pengubahan
pola  pikir  keagamaan  umat  yang  radikal  yang  telah  melakukan  berbagai aksi terorisme sehingga kembali menjadi umat yang toleran.
11. Konvensi  ini  mengatur  juga  mengenai  ekstadisi,  bahwa  pihak  yang  di wilayahnya  tersangka  pelaku  kejahatan  berada  apabila  tidak mengekstradisi  orang  tersebut,  diwajibkan,  tanpa  pengecualian  apa  pun dan  apakah  kejahatan  itu  dilakukan  atau  tidak  dilakukan  di  wilayahnya, menyerahkan kasus tersebut tanpa penundaan kepada otoritas berwenang untuk  tujuan  penuntutan,  melalui  proses  hukum  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  nasionalpihak  tersebut ( Pasal  13  ayat  (1) ASEAN Convention  on  Counter  Terrorism ).  Konvensi  ini  juga  mewajibkan  bagi negara  pihak  untuk  memasukan  jenis  kejahatan  sebagaimana  telah disebutkan  di  dalam  pasal  2  konvensi  sebagai  kejahatan  yang  dapat diestradisi  dalam  setiap  perjanjian  ekstradisi  (Pasal  13  ayat  (2) ASEAN Convention  on  Counter  Terrorism ).  Adapun  konvensi  ini  dapat  dijadikan dasar  hukum  bagi  pihak-pihak  yang  akan  melakukan  ekstradisi  namun belum memiliki perjanjian sebelumnya, kemungkinan tersebut terdapat di dalam pasal 13 ayat (3) ASEAN Convention on Counter Terrorism .
12. Selain itu,  konvensi  ini  mengatur  tentang  keterkaitan  konvensi  ini  dengan instrumen internasional yang lain, hal tersebut diatur dalam pasal 18, yaitu: This  convention  shall  not  derogate  from  obligations  subsisting between the parties pursuant to other international agreements nor,  where  the  parties  agree,  shall  it  prevent  the  parties  from providing  assistance  to  each  other  pursuant  to  other international  agreements  or  the  provisions  of  their  respective domestic laws .
Pasal  tersebut  menjelaskan  bahwa  konvensi  ini  tidak  membatasi  atau menghilangkan  hak-hak  dan  kewajiban  antara  negara-negara  pihaknya terhadap  dan  sesuai  dengan  perjanjian-perjanjian  yang  telah  disepakati maupun diratifikasi oleh negara-negara pihak tersebut.
13. ASEAN  Convention  on  Counter  Terrorism juga  memberikan  ruang  kepada negara-negara  pihak  untuk  membentuk  saluran-saluran  komunikasi  antar instansi  yang  berwenang  untuk  memfasilitasi  pertukaran  informasi  guna mencegah  terjadinya  kejahatan-kejahatan  yang  tercakupi  dalam  pasal 2konvensi  ini.  Jika  di  kemudian  hari  terjadi  sengketa  karena  perbedaan penafsiran  setiap  pasal  konvensi  ini,  para  pihak  diwajibkan  untuk menyelesaikannya  secara  damai  melalui  cara  diplomatik  atau  cara  damai lainnya (pasal 29).
Pada  pemaparan  bagian  dari ASEAN  Convention  on  Counter  Terrorism terdapat  beberapa  poin  utama  yang  bisa  kita  temukan.  ASEAN  sangat mengedepankan kerjasama berbasis diplomasi dan negosiasi antar anggota dalam menangani masalah terorisme, khususnya pembajakan di laut. ASEAN Convention
on Counter Terrorism juga mengatur beberapa penjelasan mengenai ruang lingkup kerjasama  yang  mungkin  dilakukan  para  anggota  ASEAN,  seperti  pertukaran informasi/intelejen  bersama,  pengawasan  perbatasan,  pembekuan  aset  teroris, perjanjian ekstradisi, dan program rehabilitasi.
Namun, perlu digarisbawahi bahwa mekanisme kerjasama yang dilakukan bersifat  koordinatif  dan  mengutamakan  aspek  yurisdiksi  masing-masing  negara. Sehingga  jika  mengacu  pada  konsep  kerjasama  internasional  yang  disinggung sebelumnya,  hal  ini  merupakan  suatu  penyesuaian  sikap  atas  kepentingan bersama.  Penyesuaian  sikap  ini  tidak  menghilangkan  sifat  naluriah  negara  yang berdaulat atas yurisdiksinya masing-masing. Meskipun dalam kerjasama yang lain, sedikit atau sebagian kedaulatan negara bisa berkurang akibat adanya pengalihan kekuasaan  kepada  pihak  yang  lain  atau  terhadap  badan  supranasional,  tetapi dalam  organisasi  ASEAN  hal  itu  telah  diatur  dengan  menetapkan  prinsip  non- intervensi.  Prinsip  non-intervensi  di  ASEAN  memberikan  hak  kepada  masing- masing  negara  anggota  untuk  mengurusi  masalah  nasionalnya  masing-masing, sekalipun mereka telah dinyatakan resmi sebagai anggota organisasi.
Melalui  konvensi  ini  kita  juga  dapat  melihat  komitmen  yang  sangat  tinggi dari  negara  anggota  ASEAN  dalam  melakukan  kerjasama  menangani  masalah terorisme.  Konvensi  ini  bukanlah  pengaturan  bersama  pertama  kali  mengenai terorisme  di  kawasan  Asia  Tenggara.  Menurut  penulis  dengan  munculnya konvensi  ini  yang  diawali  dengan  beberapa  upaya-upaya  bersama  lainnya menunjukkan  bahwa  ada  keseriusan  dari  para  anggota  ASEAN.  Hal  ini  menjadi wajar jika kita melihat potensi kawasan Asia Tenggara yang sangat tinggi dan juga kerawanan  yang  juga  cukup  tinggi  melihat  aspek  georgrafis  dan  juga  potensi tersebut.
Meskipun masalah terorisme atau pembajakan di laut tidak berdampak ke seluruh negara ASEAN, tetapi isu ini menjadi hirauan dalam beberapa pertemuan ASEAN.  Terdapat  setidaknya  tiga  forum  yang  membahas  mengenai  keamanan maritim,  yaitu ASEAN  Maritime  Forum (AMF), ASEAN  Regional  Forum  Inter- Sessional  Meeting (ARF-ISM) on  Maritime  Security, dan Maritime  Security  Expert Working Group (MSEWG) (Amri, 2013: 12-13).Beberapa pertemuan tersebut juga menunjukkan kepada kita bahwa negara anggota ASEAN memiliki komitmen yang tinggi  terhadap  masalah  terorisme  laut.  Pada  bagian  selanjutnya,  penulis  lebih spesifik menjelaskan mengenai penanganan terorisme yang terjadi di tahun 2016 pada laut perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina.

## e. Respon  Indonesia,  Malaysia,  dan  Filipina  dalam  Menyikapi Pembajakan Laut Tahun 2016
Dikarenakan semua negara di ASEAN telah meratifikasi ASEAN Convention on Counter Terrorism , maka penulis berpendapat bahwa aturan yang tercantum di dalamnya  dapat  menjadi  bahan  acuan  negara  anggota  dalam  mengatasi  masalah
terorisme.  Pada  kasus  yang  sangat  menarik  di  tahun  2016  adalah  pembajakan kapal laut di perairan Sulu, Filipina oleh kelompok teroris Abu Sayyaf terhadap tiga buah kapal dalam kurun waktu satu bulan. Dua buah kapal asal Indonesia dan satu kapal  asal  Malaysia,  serta  para  sandera  dibawa  ke  daerah  yurisdiksi  Filipina. Permasalahan ini menyita perhatian pemimpin-pemimpin di tiga negara. Masalah yang  melintasi  batas  negara  ini,  meliputi  kewarganegaraan  para  sandera,  kapal, lokasi  pembajakan,  penyanderaan,  dan  aktor  pembajakannya,  menuntut penyelesaian masalah yang bersifat lintas batas pula.
Ketiga  negara  merespon  kejadian  tersebut  dengan  beberapa  upaya,  yaitu meningkatkan  kerjasama  melalui  beberapa  perundingan  dan  kegiatan  bersama ketiga  negara.  Pada  Mei  2016,  ketiga  negara  mengadakan  pertemuan  trilateral “2+2”  antara  menteri  luar  negeri  dan  Panglima  Angkatan  Bersenjata  masing- masing  atas  inisiasi  Indonesia  di  Yogyakarta.  Menurut  Menteri  Luar  Negeri Indonesia,  Retno  Marsudi,  pertemuan  tersebut  juga  menyiratkan  pesan  utama komitmen  tinggi  Indonesia,  Malaysia,  dan  Filipina  untuk  memastikan perdamaian,stabilitas,  dan  keamanan  di  kawasan  yang  tidak  saja  berkontribusi pada  kesejahteraan  ekonomi  ketiga  negara,  namun  juga  bagi  ASEAN (Sindonews.com, http://international.sindonews.com /read/1106383/40/ri- filipina-dan-malaysia-sepakat-kerjasama-intelijen-cegah-aksi-terorisme- 1462434445, akses 28 April 2019.)
Pertemuan ini menurut penulis merupakan salah satu bentuk pelaksanaan poin  ACCT.  Pada  pertemuan  tersebut  disepakati  beberapa  hal,  seperti  akan ditingkatkan kerjasama antara pasukan tentara tiga negara di daerah perbatasan melalui  patroli  bersama,  membuat  pusat  krisis  di  masing-masing  negara  dan sarana  komunikasi  darurat  antar  ketiga  negara,  akan  diadakannya  pertemuan lanjutan  tingkat  menteri  pertahanan,  dan  akan  diatur  tata  cara  penyelesaian masalah  pembajakan  laut  yang  bersifat  internasional  di  antara  ketiga  negara. Pertemuan  ini  juga  mengawali  pertemuan  lainnya  di  tingkat  regional  dan  global dalam mengatasi masalah terorisme.
Permasalahan  laut  perbatasan  tiga  negara  lebih  banyak  diatasi  secara nasional,  akan  tetapi  melalui  momentum  pembajakan  oleh  Abu  Sayyaf  membuat ketiga  negara  merasa  perlu  meningkatkan  perundingan  trilateral  bahkan  dalam lingkup  ASEAN  atau  global.  Peningkatan  kerjasama  sesuai  dengan  poin  konvensi yang  diratifikasi  tahun  2013  tersebut.  Beberapa  pertemuan  lain  yang  menandai keseriusan ketiga negara maupun negara ASEAN menangani masalah terorisme di wilayah  laut  di  antaranya  adalah  pertemuan  menteri  pertahanan  Indonesia, Malaysia, dan Filipina dan Counter-Terrorism Summit 2016.
Pada tanggal 2 Agustus 2016, menteri pertahanan ketiga negara melakukan pembahasan  keamanan  di  wilayah  maritim  Laut  Sulu.  Pertemuan  melanjutkan pembahasan  kerjasama  ketiga  negara  mengenai  keamanan  laut  yang  sudah disepakati sebagai respon dari penculikan awak kapal yang terjadi di tahun 2016.
Ketiga  negara  juga  menyepakati  patroli  keamanan  maritim  yang  telah ditandangani dalam dokumen “ Framework of Arrangement ” yang dibahas pada 14 Juli 2016 di Jakarta (Muhajir,
http://www.benarnews.org/ indonesian/berita/pertemuan-menhan-trilateral-08022016140925.html,akses  28 April 2019).Menurut Emil Radiansyah, seorang pengamat hubungan internasional, konsep keamanan di perairan Indonesia, Malaysia, dan Filipina akan sama dengan kerja  sama  mengamankan  Selat  Malaka.  Keduanya  menganut  prinsip  “patroli terkoordinasi”, dan bukan “patroli bersama”. Perbedaaan  keduanya pada ancaman keamanannya, di mana Selat Malaka lebih pada pengadangan perompak sementara di laut perbatasan tiga negara lebih ke peningkatan pengamanan dari penculikan dan  penyanderaan  kelompok  Abu  Sayyaf  (Asia,  https://www.jurnalasia. com/nasional/mencari-solusi-berantas-terorisme-di-perbatasan/,  akses  28  April 2019).
Hal  lain  yang  juga  dibahas  dalam  pertemuan  tersebut  adalah  usulan pembentukan  posko  militer  bersama.  Posko  militer  bersama  ditujukan  untuk mempermudah  mekanisme  kordinasi,  serta  distribusi  informasi  dan  intelijen. Pertemuan  menteri  pertahanan  tiga  negara  merupakan  pertemuan  ketiga  yang membahas  langkah  lanjutan  dua  pertemuan  sebelumnya  di  Laos  di  sela-sela ASEAN Defence  Minister  Meeting pada  Mei  2016  dan  di  Filipina  pada  Juni  2016 (Muhajir, http://www.benarnews.org/indonesian/berita/pertemuan-menhan- trilateral-08022016140925.html,akses  28  April  2019).Kerjasama  regional sekaligus global yang juga menjadi respon dari permasalahan pembajakan di tahun 2016 adalah diadakannya CTF Summit 2016. Pertemuan diselenggarakan lembaha intelijen  keuangan  Indonesia  dan  Australia.    Tujuan  pertemuan  ini  adalah  untuk menambah  pengalaman  dan  pengetahuan  bersama  negara  peserta  pertemuan dalam mencegah, menanggulangi dan memerangi kegiataan pendanaan terorisme (Liputan6.com,  http://global.liputan6.com/read/2569380/bali-jadi-tuan-rumah- pertemuan-global-anti-terorisme, akses 28 Agustus 2019).
Perundingan-perundingan  tersebut  menghasilkan  beberapa  bentuk kerjasama antara ketiga negara. Pertama, disepakati diadakannya patroli bersama antara ketiga negara. Pertemuan antara Menteri Luar Negeri dan Panglima TNI tiga negara tersebut sepakat melakukan patroli terkordinasi di perairan yang menjadi kepentingan  bersama  (Sindonews.com,  http://international.sindonews.com/ read/1106383/40/ri-filipina-dan-malaysia-sepakat-kerjasama-intelijen-cegah- aksi-terorisme-1462434445, akses 28 April  2019).Kegiatan patroli bersama yang disepakati  bertujuan  untuk  menghindari  dan  mengatasi  peningkatan  masalah keamanan  di  laut  perbatasan  mereka  (Parameswaran,  http://thediplomat. com/2016/05/indonesia-philippines-malaysia-agree-on-new-joint-patrols-amid- kidnappings/,  akses  25  April  2019).  Perlu  digarisbawahi  bahwa  patroli  tetap mengacu pada prinsip yurisdiksi masing-masing.Ketiga negara juga sepakat akan meningkatkan  koordinasi  pemberian  bantuan  cepat  bagi  warga  dan  kapal  dalam
keadaan
bahaya (Sindonews.com, http://international.sindonews.com /read/1106383/  40/ri-filipina-dan-malaysia-sepakat-kerjasama-intelijen-cegah- aksi-terorisme-146243  4445,  akses  28  April  2019).Kedua,  disepakati  pembagian informasi  intelejen  mengenai  teroris  maupun  aktifitas  mereka  di  negara  masing- masing.  Ketiga,  kesepakatan  pendirian  posko  bersama  tanggap  darurat  masalah pembajakan.
Keempat,  membuat  kesepakatan  rute  aman  pelayaran.  Pembahasan  rute pelayaran juga menjadi isu yang sangat penting dalam perundingan ketiga negara. Patroli  bilateral  antara  Indonesia  dan  Filipina  sudah  pernah  dilakukan  terhadap rute pelayaran tersebut berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Di samping itu juga ketiga negara sepakat mengamankan jalur pelayaran dengan menyertakan tentara di  kapal-kapal  komersial  untuk  melakukan  pengawalan  (Muhajir,  http://www. benarnews.org/indonesian/berita/pertemuan-menhan-trilateral- 08022016140925. html, akses 28 April 2019).
Kelima,  kesepakatan  latihan  militer  bersama.  Berdasarkan  pengalaman kerjasama  Malaysia  dan  Filipina,  kedua  negara  telah  melakukan  pelatihan  laut bersama  di  bulan  Agustus.  Pada  prinsipnya  ketiga  negara  memiliki  kesepakatan bersama mengenai pengamanan wilayah perbatasan. Seperti antara Malaysia dan Filipina telah memiliki memorandum of understanding on defense cooperation yang disepakati  tahun  1994  (Diplomat,  http://thediplomat.com/2015/08/philippines- malaysia-hold-joint-naval-exercises-amid-security-concerns/  2/,  akses  28  April 2019.)
Pada bagian selanjutnya penulis menyampaikan analisis mengenai kendala penyelesaian  masalah  terorisme  laut  di  wilayah  perbatasan  Indonesia,  Malaysia, dan Filipina. Beberapa argumen yang penulis sampaikan meliputi sifat respon atas terorisme yang temporer, hubungan antara kerjasama dan kedaulatan, perbedaan kesadaran  wilayah  laut,  perbedaan  sikap  atas  rezim Regional  Cooperation Agreement  on  Combating  Piracy  and  Armed  Robbery  Against  Ships  in  Asia (ReCAAP).
Pertama, respon atas masalah terorisme bersifat situasional. Komitmen anti terorisme  memang  dipertegas  dalam  perundingan-perundingan,  tapi  ketika ditataran  teknis  terdapat  ketidakmaksimalan  penerapan.  Hal  ini  terbukti  dengan telah  disepakatinya ASEAN  Convention  on  Counter  Terrorism di  tahun  2007  dan diratifikasi  oleh  semua  negara  anggota  tahun  2013,  namun  di  tahun  2016  kasus pembajakan  terjadi  oleh  aktor  yang  sama  di  wilayah  laut  yang  hampir  sama terhadap tiga kapal dalam kurun waktu satu bulan. Ketiga negara merevisi kembali persetujuan  dan  pengaturan  masing-masing  mengenai  masalah  wilayah  laut. Meskipun  perlu  diakui  respon  ketiga  negara  begitu  cepat  dengan  melakukan pertemuan-pertemuan  trilateral.  Tetapi,  pada  aspek  pencegahan  perlu  menjadi perhatian  bahwa  ada  ketidaksiapan  negara-negara  dalam  menyikapi  fenomena pembajakan laut di sekitar laut perbatasan perairan Sulu.
Salah  satu  alasan  yang  menurut  penulis  dapat  diterima  adalah  perhatian ketiga negara selama ini bukan di wilayah laut Sulu.
Karena  Abu  Sayyaf  selama  ini  banyak  beroperasi  di  daratan  wilayah Filipina. Kalau pun ada pembajakan laut selama ini banyak terjadi di Selat Malaka atau  Laut  Tiongkok  Selatan  yang  memiliki  intensitas  perdagangan  lebih  tinggi. Sehingga wilayah utara Kalimantan tidak terlalu menjadi perhatian. Di samping itu, modus pembajakan yang berubah juga menjadi hal yang baru bagi ketiga negara. Penulis  sudah  pernah  menyinggung  poin  ini  sebelumnya  bahwa  di  tahun  2016 pola  pembajakan  adalah  dengan  menahan  sandra  dan  meminta  tebusan. Sementara  sebelumnya  para  awak  kapal  cenderung  dibebaskan  dan  para pembajak/teroris  hanya  tertarik  pada  kapal  dan  isinya  saja.  Pergesaran  objek keamanan dari kapal ke manusia ini memerlukan penanganan yang berbeda, baik dalam  menyelesaikan  masalah  penyanderaan  maupun  pencegahan  supaya terorisme di wilayah laut tidak terjadi lagi.
Kedua, kendala menghubungkan antara kerjasama dan kedaulatan negara. Beberapa  ahli  berpendapat  bahwa  upaya  yang  dilakukan  oleh  negara-negara ASEAN secara kolektif selama ini sering terbentur masalah kordinasi dan prinsip non-intervensi.  Prinsip  non-intervensi  ini  diatur  dalam Treaty  of  Amity  and Cooperation  in  Southeast  Asia ,  khususnya  pada  pasal  2.  Menurut  Espenilla, kerjasama Indonesia, Malaysia, dan Filipina harus memiliki kejelasan dalam batas dari patroli laut yang akan dilakukan bersama (Espenilla, http://thediplomat.com/2016/05/abductions-at-sea-a-3-way-security-challenge- for-indonesia-malaysia-and-the-philippines/, akses 25 April 2019).
Berdasarkan  data  yang  beliau  temukan,  pemerintah  Filipina  menekankan pada  patroli  secara  terpisah  di  masing-masing  yurisdiksi  nasional  tetapi  bersifat koordinatif  dengan  negara  tetangga.  Sementara  Indonesia  mengusulkan  patroli bersama  ketiga  tentara  negara  di  wilayah  mereka  bersama,  sehingga memungkinkan  tentara  negara  tetangga  masuk  ke  wilayah  yurisdiksi  negara lainnya. Penulis berpendapat bahwa kedua opsi ini sangat mungkin terjadi karena pertama  Filipina  mengedepankan  prinsip  kedaulatan  wilayah  negara,  sementara Indonesia  mengedepankan  pada  pentingnya  masalah  sehingga  perlu  ada penyesuaian terhadap posisi kedaulatan.
Menteri  Koordinator  Bidang  Politik,  Hukum,  dan  Keamanan  Indonesia mengakui  kerja  sama  pengamanan  kawasan  perairan  antara  Indonesia,  Filipina, dan  Malaysia  hingga  saat  ini  belum  berjalan.  Hal  ini  disebabkan  pada  perbedaan sudut pandang antar ketiga Negara (Kompas.com, http://nasional. kompas.com/read/2016/06/24/15073791/wni.disandera.lagi.di.perairan.sulu.lu hut.akui.kerja.sama.kawasan.belum.berjalan  pada  28  April  2019).  Menyikapi kerjasama  yang  belum  berjalan,  beliau  juga  berharap  pemerintah  Filipina  yang baru memiliki komitmen yang tinggi dalam menyelesaikan masalah bersama ini.
Perbedaan  sikap  ini  merupakan  suatu  hal  yang  lumrah  dalam  pembahasan antar negara. Bahkan sering kita menemukan perbedaan pendapat antar individu. Apalagi  negara  memiliki  atribut  kepentingan  nasional  yang  merupakan  tujuan utama yang harus dicapai sekaligus dijaga.
Sehingga  wajar  saja  jika  masing-masing  bersikap  menyesuaikan  dengan kepentingan  masing-masing.  Namun,  tetap  harus  diperhatikan  sesuai  dengan amanat  dari  konvensi  bahwa  masing-masing  negara  anggota  mengedepankan prinsip kerjasama dengan perundingan yang damai.
Masalah lain yang dihadapi oleh ketiga negara adalah perbedaan kesadaran atas  wilayah  laut  dan  kemampuan  pengawasan  serta  penegakan  hukum  yang berbeda  di  masing-masing  Negara  (Espenilla,  http://thediplomat.com /2016/05/abductions-at-sea-a-3-way-security-challenge-for-indonesia-malaysia- and-the-philippines/,  akses  25  April  2019).  Espenilla  menyebutkan  masalah  ini juga  menjadi  salah  satu  sebab  perbedaan  cara  pandang  negara-negara  dalam menjabarkan bentuk kerjasama yang akan mereka lakukan. Hal ini juga tidak bisa dipungkiri  mengingat  bahwa  kemampuan  patroli  dan  penegakan  hukum  adalah wewenang pemerintah negara masing-masing.
Pendapat  mengenai  kerjasama  di  ASEAN  dalam  mengatasi  masalah terorisme laut disampaikan oleh Peter Chalk. Menurut Chalk, perbedaan kapasitas antara  tentara  dan  alutsista  Indonesia,  Malaysia,  dan  Filipina  menjadi  salah  satu penyebab  kerawanan  yang  terjadi  di  perairan  ketiga  Negara  (Sim, http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/cooperation-is-key-for-asean-to-fight- terror-say-experts, akses 28 April 2019). Malaysia sebagai negara yang paling baik perlengkapan dan persenjataannya dibandingkan kedua negara lainnya. Chalk juga menambahkan  bahwa  dalam  kerangka  pilar  Politik  dan  Keamanan  ASEAN, kerjasama  menjadi  resep  utama  dalam  penanggulangan  masalah  terorisme  di kawasan  Asia  Tenggara.  Pendapat  tersebut  mendukung  data  bahwa  terdapat perbedaan kesadaran maritim di antara ketiga negara.
Alasan  di  atas  juga  ditentukan  oleh  faktor  politik  dalam  negeri.  Meskipun selama ini telah terdapat upaya secara nasional dari masing-masing negara ASEAN, Rohan Gunaratna, Kepala International Centre for Political Violence and Terrorism Research Singapura masih menilai bahwa kerjasama merupakan keharusan. Beliau menyarankan  adanya  pusat  data  bersama,  pertukaran  personil  dan  operasi maupun  latihan  bersama  untuk  mengatasi  teroris  (Sim,  http://www. straitstimes.com/asia/se-asia/cooperation-is-key-for-asean-to-fight-terror-say- experts, akses 28 April 2019).
Menyikapi  kedua  tantangan  tersebut,  Espenilla  menyarankan  perlunya ketiga  negara  atau  negara-negara  ASEAN  meniru  penjabaran  konsep  kordinasi yang  diterapkan  pada the  Code  of  Conduct  Concerning  the  Repression  of  Piracy, Armed Robbery Against Ships, and Illicit Maritime Activity in West and Central Africa (Yaoundé  Code  of  Conduct) dan the  Code  of  Conduct  Concerning  the  Repression  of
Piracy and Armed Robbery Against Ships in the Western Indian Ocean and the Gulf of Aden  (Djibouti  Code  of  Conduct) (Sim,  http://www.straitstimes.com/asia/se- asia/cooperation-is-key-for-asean-to-fight-terror-say-experts,  akses  28  April 2019). Kedua aturan tidak mengikat tersebut terbukti telah efektif menekan angka pembajakan  di  teluk  Guinea  dan  pantai  Somalia  dengan  tetap  mengedepankan pada prinsip kedaulatan dan non-interfensi antar negara. Negara-negara di ASEAN, khususnya  Indonesia,  Malaysia,  dan  Filipina  dapat  melakukan  pertukaran informasi  dengan  negara-negara  di  sekitar  Guinea  dan  Somalia  mengenai  aturan tersebut. Belajar dari kawasan lain juga bisa menjadi salah satu opsi yang menarik, mengingat  permasalahan  pembajakan  di  wilayah  Guinea  dan  Somalia  juga termasuk  kasus-kasus  yang  besar  dan  sering  menarik  perhatian  dunia internasional.
Kendala  standar  kesadaran  wilayah  laut  yang  harus  ditingkatkan.  Seperti yang  telah  dibahas  sebelumnya  bahwa  terdapat  perbedaan  pada  kesadaran wilayah laut dan kemampuan pengamanan wilayah laut. Pendapat Espenilla hal ini sangat  menentukan  bagaimana  negara-negara  di  wilayah  konflik  menyikapi masalah atau bahkan dalam upaya mencegah munculnya konflik-konflik baru (Sim, http://www.straitstimes.com  /asia/se-asia/cooperation-is-key-for-asean-to-fight- terror-say-experts,  akses  28  April  2019).  Ketidaksiapan  salah  satu  negara  dapat berpengaruh  pada  keamanan  bersama  di  wilayah  laut  bersama.  Para  pembajak akan lebih memilih beroperasi di wilayah laut yang tingkat pengamanannya lebih rendah.  Perlu  juga  kita  ingat  bahwa  selama  ini  masing-masing  negara  menjaga wilayah  lautnya  masing-masing.  Hal  ini  yang  coba  didobrak  oleh  pemerintah Indonesia melalui usulan bebas akses di wilayah laut perbatasan sebagai alternatif menjembatani kesenjangan kesadaran maritim tersebut.
Ketiga,  terdapat  perbedaan  sikap  dalam  menyikapi Regional  Cooperation Agreement  on  Combating  Piracy  and  Armed  Robbery  Against  Ships  in  Asia (ReCAAP).  Rezim  ini  ditandatangani  oleh  20  negara  yang  salah  satunya  adalah Filipina.  Namun,  yang  menjadi  menarik  adalah  tidak  ada  nama  Indonesia  dan Malaysia  dalam  daftar  nama  anggota.  Indonesia  beralasan  dengan  ikut  dalam pengaturan  skala  besar  yang  terdiri  dari  20  anggota  akanmembahayakan kedaulatan  mereka.  Perlu  diketahui  bahwa  di  dalam  keanggotaan  tersebut terdapat  beberapa  negara superpower seperti  Amerika  Serikat,  Tiongkok,  Jepang, Inggris,  serta  tetangga  dekat  Indonesia  yang  sering  berseteru,  yaitu  Australia. Karena  kepentingan  yang  berbeda-beda  dari  masing-masing  kekuatan  negara- negara  di  dunia  sehingga  menurut  penulis  Indonesia  lebih  berhati-hati  dalam membahas isu yang memungkinkan kedaulatan mereka berkurang.
Sekilas  dapat  kita  katakan  Indonesia  bermain  di  dua  kaki,  di  satu  sisi ketika  berunding  dengan  Filipina  dan  Malaysia  ingin  adanya  kedaulatan  yang dibagi  bersama  melalui  akses  bebas  patroli.  Tetapi,  di  sisi  lain  saat  berunding dengan  negara-negara  di  luar  ketiga  negara  tersebut  Indonesia  sangat  menjaga
prinsip kedaulatannya. Hal ini menurut penulis disebabkan oleh kepentingan dan daya tawar yang dimiliki oleh Indonesia.
Pada skala regional, Indonesia masih memiliki nilai tawar yang baik antar kedua  negara  tetangga.  Ketimbang  Indonesia  masuk  ke  pengaturan  yang melibatkan  negara-negara  adikuasa  tersebut.  Posisi  tawar  Indonesia  yang  lebih tinggi dari Filipina juga digunakan Indonesia untuk menekan pemerintah Filipina agar  serius  menyikapi  ancaman  teror  Abu  Sayyaf.  Indonesia  menerapkan moratorium  ekspor  batubara  ke  Filipina  karena  menilai  Filipina  lalai  dalam mengamankan wilayah lautnya. Filipina sangat bergantung pada ekspor batubara dari  Indonesia  dan  moratorium  baru  dicabut  setelah  Filipina  benar-benar menjamin keselamatan WNI yang masuk ke wilayahnya (Kompas.com,http://nasional.kompas.com/read/2016/06/24/15073791/wni.dis andera.lagi.di.perairan.sulu.luhut.akui.kerja.sama.kawasan.belum.berjalan,  akses 28 April 2019).
Malaysia  juga  memiliki  kepentingannya  atas  ketidakikutsertaannya  di rezim tersebut. Menurut temuan penulis, hal ini karena markas dari ReCAAP akan berada  di  Singapura  (Espenilla,  http://thediplomat.com/2016/05/abductions-at- sea-a-3-way-security-challenge-for-indonesia-malaysia-and-the-philippines/, akses  25  April  2019).  Sementara  Malaysia  sendiri  memiliki  lembaga  pelaporan pembajakan di Kuala Lumpur. Keberadaan dua pusat pelaporan pembajakan dapat menjadi  pemicu  kesimpangsiuran  informasi  serta  konflik  antara  dua  negara bertetangga.  Malaysia  menurut  penulis  merasa  wewenangnya  tersaingi  dalam mengurusi  permasalahan  pembajakan  melalui  lembaganya.  Selama  ini  Malaysia menjadi  rujukan  informasi  mengenai  pembajakan  di  kawasan.  Posisi  tawar  yang meningkatkan  posisi  Malaysia  ini  menurut  penulis  coba  dipertahankan  dengan tidak  mengikuti  kesepakatan  tersebut.  Mungkin  saja  atas  inisiatif  forum,  posisi lembaga  Malaysia  harus  tunduk  ke  pusat  informasi  di  Singapura.    Menyikapi  hal tersebut,  perlu  diperhatikan  fokus  penyelesaian  masalah  dilakukan  oleh  ketiga negara  saja  tanpa  memasukkan  unsur  luar  kawasan  ke  dalam  penyelesaian masalah. Semakin sedikit aktor yang berkordinasi akan lebih baik.

## III. PENUTUP
Permasalahan  terorisme  di  Asia  Tenggara,  khususnya  di  zona  maritim merupakan  isu  bersama  yang  menjadi  hirauan  seluruh  negara  anggota  ASEAN. Beberapa  perundingan  dan  kesepakatan  telah  dilaksanakan  oleh  negara-negara ASEAN,  yang  salah  satunya  adalah  Konvensi  ASEAN  Melawan  Terorisme.  Pada konvensi  tersebut  diberikan  acuan  penanganan  bersama  masalah  terorisme  di kawasan  Asia  Tenggara.  Implementasi  konvensi  dalam  kasus  pembajakan  di  laut perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina dilakukan melalui prinsip kerjasama. Kerjasama di tahun 2016 dilakukan dengan melaksanakan beberapa perundingan, seperti  pertemuan  trilateral  menteri  luar  negeri  dan  panglima  bersenjata  ketiga
negara,  pertemuan  menteri  pertahanan  ketiga  negara,  dan  CTF Summit .  Pada beberapa  perundingan  disepakati  bahwa  ketiga  negara  akan  melakukan  patroli terkordinasi,  pembangunan  posko  bersama,  pembagian  informasi  intelijen mengenai  aksi  atau  pelaku  terorisme,  membuat  kesepakatan  rute  pelayaran,  dan latihan  militer  bersama.  Namun,  implementasi  konvensi  belum  efektif  karena masih menghadapi beberapa kendala seperti sifat tanggapan atas terorisme yang situasional, kendala di kedaulatan negara dan prinsip non-interfensi antar anggota, perbedaan dalam kesadaran wilayah laut, dan perbedaan sikap atas rezim ReCAAP.
Adapun  yang  dapat  dilakukan  bagi  pembuat  kebijakan  di  Indonesia, Malaysia, dan Filipina adalah perlu diambil tindakan pengamanan esktra terhadap masalah terorisme di laut perbatasan. Ketiga negara juga dapat melakukan proses sekuritisasi  terhadap masalah  keamanan  tersebut. Hal  ini  perlu  dilakukan  secara cepat  karena  kasus  yang  terjadi  dalam  sebulan  terdapat  tiga  kali  insiden penyanderaan  kapal.  Upaya  perundingan-perundingan  harus  lebih  bisa diterjemahkan ke dalam aksi yang nyata. Kesadaran ini dapat diterjemahkan pada upaya  pengamanan  yang  lebih  baik  terhadap  yurisdiksi  lautnya  masing-masing. Sehingga  dapat  mengurangi  potensi  munculnya  insiden-insiden  pembajakan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
ASEAN. 2009. ASEAN Political and Security Blueprint . Jakarta: ASEAN Secretariat.
Cryer,  Robert,  et.  Al.  2010. An  Introduction  to  International  Criminal  Law  and Procedure . Cambridge: Cambridge University Press. Kraska,  James.  2011. Contemporary  Maritime  Piracy  International  Law,  Strategy, and Diplomacy at Sea. California: Praeger.
Oppenheim. 1955. International Law A Treatise Vol. I-Peace . London: Longmas. Santoso, Imam. 2014. Hukum  Pidana Internasiona l. Bandung: Pustaka Reka Cipta. Shaw,  Malcom  N.  2003. International  Law  Fifth  Edition .  Cambridge:  Cambridge University Press.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamuji.  2006. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka. Thontowi,  Jawahir.  2016. Hukum  dan  Hubungan  Internasional. Yogyakarta:  UII Press.
Ummar,  M.  Husseyn.  2001. Hukum  martim  dan  Masalah-masalah  Pelayaran  Di Indonesia . Jakarta: Sinar Harapan.

## B. Peraturan Internasional
United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 The Arab Convention For The Suppression Of Terrorism 1998
ASEAN Convention on Counter Terrorism 2007

## C. Sumber lainnya
Amri,  Ahmad.  2013.  “Combating  maritime  piracy  in  Southeast  Asia frominternational  and  regional  legal  perspectives:  challenges  and prospects”. Dipresentasikan pada the Southeast Asia Rising! Proceedings of the  5th  International  Conference  on  Southeast  Asia ,  Kuala  Lumpur, Indonesia, 11-13 Desember 2013.
Azis,  Abdul.  2016.  “Panglima  TNI  Ungkap  Motif  Pembajakan  Kapal  oleh  Abu Sayyaf”. Dikutip dari https://m.tempo.co/read/news/2016/03/30/078758151/panglima-tni- ungkap-motif-pembajakan-kapal-oleh-abu-sayyafpada  tanggal  18  April 2019.
Espenella,  Jacqueline.  2016.  “Abductions  at  Sea:  A  3-Way  Security  Challenge  for Indonesia,  Malaysia,  and  the  Philippines”. The  diplomat. Dikutip  dari http://thediplomat.com/2016/05/abductions-at-sea-a-3-way-security- challenge-for-indonesia-malaysia-and-the-philippines/ pada  tanggal  25  April
2019.
Harian  Jurnal  Asia.  2016.  “Mencari  Solusi  Berantas  Terorisme  di  Perbatasan”.
Dikutip dari
https://www.jurnalasia.com/nasional/mencari-solusi- berantas-terorisme-di-perbatasan/ pada tanggal 28 April 2019.
Kuhnert,  Lara  E.  2006.  “Maritime  Terrorism  in  Southeast  Asia”. University  of Tennessee  Honors  Thesis  Projects. Dikutip  dari  http://trace. tennessee.edu/utk_chanhonoproj/983 pada 23 April 2019.
Kompas.com.  2016.  “Ini  Kronologi  Penyanderaan  10  ABK  oleh  Kelompok  Abu
Sayyaf”. Dikutip dari http://nasional.kompas.com/read/2016/05 /02/16455111/Ini.Kronologi.Penyanderaan.10.ABK.oleh.Kelompok.Abu.Sayyaf p ada tanggal 18 April 2019.
Kompas.com.  2016.  “WNI  Disandera  Lagi  di  Perairan  Sulu,  Luhut  Akui  Kerja Sama  Kawasan  Belum  Berjalan”.  Dikutip  dari  http://nasional. kompas.com/read/2016/06/24/15073791/wni.disandera.lagi.di.perairan .sulu.luhut.akui.kerja.sama.kawasan.belum.berjalan pada 28 April 2019.
Liputan6.com.  2016.  “Bali  Jadi  Tuan  Rumah  Pertemuan  Global  Anti  Terorisme”.
Dikutip  dari  http://global.liputan6.com/read/2569380/bali-jadi-tuan- rumah-pertemuan-global-anti-terorisme pada tanggal 28 April 2019.
Mccauley, Adam. 2014. “ The Most Dangerous Waters In The World”. Dikutip dari http://time.com/piracy-southeast-asia-malacca-strait/ pada tanggal 29 April 2019.
Muhajir,  Anton.  2016.  “Menhan  Tiga  Negara  Bahas  Keamanan  Maritim  di  Bali”. Dikutip  dari    http://www.benarnews.org/indonesian/berita/pertemuan- menhan-trilateral-08022016140925.html pada tanggal 28 April 2019.
Mulyono, Hersapta. 2014. “Yo Ho Ho And A Bucket Of Cash The Need To Enhance Regional  Effort  To  Combat  Piracy  And  Armed  Robbery  Against  Ships  In Southeast Asia”. Indonesian Journal of International Law, vol 12, no. 1: 60- 83
Parameswaran ,  Prashanth.  2016.  “Indonesia,  Philippines,  Malaysia  Agree  on  New Joint  Patrols  Amid  Kidnappings“. The  diplomat. Dikutip  dari http://thediplomat.com/2016/05/indonesia-philippines-malaysia-agree-on- new-joint-patrols-amid-kidnappings/ pada tanggal 25 April 2019.
Pushpanathan,  S.  “ASEAN  Efforts  to  Combat  Terrorism”. ASEAN .  Dikutip  dari http://asean.org/?static_post=asean-efforts-to-combat-terrorism-by- spushpanathan pada tanggal 25 April 2019.
Sim,  Melissa.  2015.  “Cooperation  is  key  for  Asean  to  fight  terror',  say experts”. Dikutip dari http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/ cooperation-is-key-for-asean-to-fight-terror-say-experts  pada  tanggal  28 April 2019.
Sindonews.com.  2016.  “RI,  Filipina,  dan  Malaysia  Sepakat  Kerjasama IntelijenCegah  Aksi  Terorisme”.  Dikutip  dari  http://international. sindonews.com/read/1106383/40/ri-filipina-dan-malaysia-sepakat- kerjasama-intelijen-cegah-aksi-terorisme-1462434445  pada  tanggal  28 April 2019.
The  Diplomat.  2015.    “Philippines,  Malaysia  Hold  Joint  Naval  Exercises AmidSecurity Concerns”. Dikutip dari http://thediplomat.
com/2015/08/philippines-malaysia-hold-joint-naval-exercises-amid- security-concerns/ 2/ pada tanggal 28 Agustus 2016.
United  Nations.  2016.  “Chronological  lists  of  ratifications  of,  accessions  and successions  to  the  Convention  and  the  related  Agreements”.  Dikutip  dari http://www.un.org/depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications .htm pada tanggal 15 Agustus 2016.
Yani,  Yanyan    M.  2012.  “Keharmonisan  Kerjasama  Kontra  Terorisme  Negara- Negara  Anggota  ASEAN  dalam  Kerangka  ASEAN Security  Community ”. Jurnal UNPAD , Volume 1 No. 2: hlm. 72-84.

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM
1. Naskah  bersifat  orisinil,  baik  berupa  hasil  riset  atau  tinjauan  atas  suatu permasalahan  hukum  yang  berkembang  di  masyarakat  (artikel  lepas), dimungkinkan  juga  tulisan  lain  yang  dipandang  memberikan  kontribusi  bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan  terdiri  atas  beberapa  bab  penulisan  hasil  penelitian  terdiri  dari 3BAB,yaitu ;
BAB  I.  PENDAHULUAN (Latar  Belakang  dan  Rumusan  Masalah) BAB  II. PEMBAHASAN (Kerangka  Teori  dan  Analisis),  dan BAB  III.  PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah  bahasa  yang  baik  dan  benar,tulisan  menggunakan  bahasa  indonesia disertai  abstrak  dalam  bahasa  inggris  (200  kata)  dan  Kata  kunci,  ketentuan  ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap  kutipan  harus  menyebutkan  sumbernya,  dan  ditulis  pada  akhir  kutipan dengan memberi tanda kurung ( bodynote ). Sumber kutipan harus memuat nama pengaran,  tahun  penerbitan  dan  halaman  .Contoh  :  satu  penulis  (Bagir  Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa’at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan  susunan:  nama  penulis,  judul  tulisan  digaris  bawah,  alamat  website, waktu download/unduh.
5. Naskah  harus  disertai  dengan  daftar  pustaka  atau  referensi  ,terutama  yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan  tahun  penerbitan.  Contoh:    Bagir  Manan, Hubungan  Antara  Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah  disertai  nama  lengkap  penulis,  alamat  e-mail  dan  lembaga  tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.