## Prinsip Akuntabilitas Dalam Pemilihan Hakim Konstitusi

## Ana Aini Marzuqoh
anaaini27@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstrak
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang krusial karena putusan yang dikeluarkan akan  mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Hal ini sesuai dengan sifat putusan  Mahkamah Konstitusi  yaitu    final,  binding,  dan  erga  omnes.  Namun,  terdapat kasus yang melibatkan hakim konstitusi yakni Akil Mochtar, Patrialis Akbar,  dan Arif  Hidayat  yang  menyebabkan  turunnya  kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, perlu dilakukan evaluasi terkait pemilihan hakim konstitusi yang diajukan oleh tiga lembaga negara yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan  Mahkamah  Agung.  Pada  kenyataannya,  tiga  lembaga  negara pengusul tersebut dalam melaksanakan pemilihan hakim konstitusi tidak  mempunyai  regulasi  yang  sama,  sehingga  pemilihan  hakim konstitusi dilakukan secara berubah-ubah sehingga nampak abai dengan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dalam menyikapi permasalahan yang berkaitan dengan regulasi pemilihan hakim konstitusi. Hasil diskusi menunjukkan bahwa perlu adanya regulasi yang sama untuk tiga lembaga pengusul dalam memilih hakim konstitusi dalam bentuk undang-undang. Kata Kunci :  Hakim  Konstitusi;  Pemilihan  Hakim  Konstitusi; Akuntabilitas.

## Pendahuluan
Mahkamah Konstitusi (MK) adalah salah satu lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia yang lahir dari hasil amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya  disebut  UUD  NRI  Tahun 1945). 1 Lahirnya MK ini dimaksudkan untuk mengimbangi dan mengontrol kekuasaan dalam negara, menjaga dan mengawal konstitusi, melindungi hak-hak konstitusional warga negara, mengawal demokrasi, serta menyelesaikan persoalan
1 HM Aziz,  ‘Beberapa  Catatan  Tentang  Lahir  dan  Kinerja  Mahkamah  Konstitusi  Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Indonesia’ (2009), 3 Jurnal Legislasi Indonesia.[26].

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 4, Juli 2020
How to cite: Ana Aini Marzuqoh, ‘Prinsip Akuntabilitas Dalam Pemilihan Hakim Konstitusi’ (2020) Vol. 3 No. 4 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 15 Mei 2020; Diterima 16 Juni 2020; Diterbitkan 1 Juli 2020.
DOI:
10.20473/jd.v3i4.20211

## Ana Aini: Prinsip Akuntabilitas Dalam
politik dan ketatanegaraan yang tengah dihadapi oleh negara. 2 Tujuan dibentuknya MK  diejawantahkan  kedalam  wewenang  MK  yang  tercantum  dalam  UUD  NRI Tahun 1945. Wewenang tersebut terdapat pada Pasal 24C UUD NRI Tahun  1945 meliputi, mengadili pada tingkat pertama dan  terakhir  yang  putusannya bersifat final  untuk  menguji  undang-undang  terhadap  Undang-undang  Dasar,  memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
Sebagai  lembaga  negara  yang  menjalankan  kekuasaan  kehakiman,  MK memiliki kekuasaan yang merdeka (Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945), artinya MK tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun  dalam  melaksanakan wewenang maupun  kewajibannya.  Putusan    MK    berdampak    luas,  tidak  hanya  terhadap pihak yang  sedang  berperkara maupun lembaga negara, tetapi juga berdampak kepada masyarakat umum. 3 Putusan atas perkara yang dimohon oleh justitia belen (pencari keadilan) diputus oleh 9 hakim konstitusi melalui musyawarah mufakat dalam  sidang  pleno dan apabila mufakat tidak didapat, putusan diambil dengan suara terbanyak (Pasal 45 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang MK). Sembilan orang anggota hakim konstitusi tersebut ditentukan masing-masing tiga orang oleh tiga lembaga negara yaitu, Mahkamah Agung (MA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Presiden (Pasal 24 C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945). Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa, pentingnya tiga lembaga negara pengusul hakim konstitusi, untuk memilih hakim konstitusi yang berintegritas, yang tidak memberikan celah intervensi pihak manapun dalam menentukan putusan sehingga diharapkan putusan yang  telah  diketuk  palu  oleh    MK    memang  yang  seyogyanya  dilakukan,  dan mencerminkan keadilan.
Dari awal periode MK sampai pada saat ini, pengawal konstitusi  yang dijalankan oleh  9  hakim  konstitusi  dalam  mengemban  tugasnya  telah  memiliki  catatan  baik
2 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI 2011, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2012).[1].
3 Martitah, ‘Progresivitas Hakim Konstitusi Dalam Membuat Putusan’, 2 MMH.[316]
sehingga menambah kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia tetapi seiring  berjalannya  waktu  muncul  permasalah  pada  lembaga  ini  yang  mencoreng nama baik MK karena pelanggaran yang dilakukan oleh hakim konstitusi.
Berdasarkan  penelitian  Komisioner  Komisi Yudisial  (KY) Taufiqurrahman Sahuri, Jimly Asshiddiqie dan Mahfud mempunyai ciri khas sendiri dalam masa kepimimpinnya.  Kepemimpinan    Jimly  Asshiddiqie  putusannya  lebih  menonjol secara  akademik,  pada  masa  kepimpinan  Mahfud  MD  putusan  yang  dihasilkan lebih  progresif  dengan  mengedepankan  teori  kemanfaatan  atau    kemaslahatan, sedangkan MK  pada masa  kepimpinan Akil Mochtar keputusannya cenderung politis, mulai terdengar isu dugaan suap hingga Akil Mochtar tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 4
Suparman    Marzuki    mantan  Ketua  Komisi  KY  berpendapat  bahwa  perlu dilakukan evaluasi terhadap lembaga konstitusi sebagai akibat dari kasus yang terjadi terhadap hakim konstitusi tersebut. 5 Evaluasi dilakukan terhadap tiga hal yaitu,  evaluasi  berkaitan  dengan  mekanisme  pemilihan  calon  hakim  konstitusi, perubahan regulasi agar pemilihan hakim konstitusi seragam dan tidak diserahkan pada  masing-masing  institusi,  terakhir  yaitu  supaya  MK  mengambil  langkah internal untuk melakukan pengawasan secara cepat.
Pemilihan hakim konstitusi telah di atur dalam Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa MK terdiri dari sembilan orang anggota yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan oleh masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dalam Pasal 18 ayat (1) juga mengatur hal yang sama. Ketentuan lebih lanjut yaitu Pasal 20 ayat (1) UU MK mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh lembaga yang
4 Slamet Riadi, ‘Perbedaan kepemimpinan MK era Jimly, Mahfud, dan Akil’(Sindo News 2013),  https://nasional.sindonews.com/read/806504/13/perbedaan-kepemimpinan-mk-era-jimly- mahfud-dan-akil-1384578422, accessed on 12 April 2018.
5 Nabila Tashandra, ‘Kasus Suap Hakim MK Berulang, Tigal hal Ini Perlu Dibenahi’ (Kom - pas  2017),  <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/28/16145771/kasus.suap.hakim.mk.be - rulang.tiga.hal.ini.perlu.dibenahi?page=all >, accessed on 18 Januari 2018.

## 1376 Ana Aini: Prinsip Akuntabilitas Dalam
berwenang  mengajukan.  Selain  itu,  diamanatkan  juga  bahwa  pencalonan  hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif (Pasal 19 UU UU MK) dan pemilihan hakim konstitusi dilaksanakan secara objektif dan akuntabel (Pasal 20 ayat (2) UU MK).
MK Indonesia terbentuk di tahun yang sama dengan pengesahan UU MK pada tanggal 13 Agustus 2003 sehingga tahun tersebut menjadi tahun pertama pemilihan  hakim  konstitusi  periode  pertama  2003-2008. 6 Pada  periode  pertama Presiden  menunjuk dan mengangkat langsung tiga orang calon hakim konstitusi, MA  memilih  internal  dari  hakim-hakim  yang  ada  dilingkungan  MA,  dan  DPR melakukan fit and proper test sebelum mengajukan calon hakim konstitusi. 7 Dalam perjalananya,  pemilihan  hakim  konstitusi  menjadi  hal  yang  menjadi  perhatian publik, pemilihan hakim  konstitusi yang dilakukan oleh lembaga Presiden dan MA dirasa tertutup dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat. 8
Hal tersebut dapat dinilai bahwa tiga lembaga negara pemilih hakim konstitusi, para punggawa dan penjaga konstitusi, dalam melaksanakan proses pemilihan hakim konstitusi belum dijalankan dengan tepat sesuai yang diamanatkan oleh UU MK bahwa  pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan, partisipatif, objektif dan akuntabel. Dalam hal ini MA, DPR, dan Presiden belum mempunyai pedoman seperti yang diamanatkan Pasal 19 UU MK, sehingga tidak ada standar yang sama dalam  penenentuan hakim konstitusi. Hal ini dapat menimbulkan adanya celah dalam  pelaksanaan pemilihan hakim konstitusi, hakim konstitusi ditunjuk bukan karena integritas yang dimiliki tetapi karena ada kepentingan tertentu untuk diri sendiri ataupun kelompok.
Menjadi  suatu  keharusan  untuk  menentukan  kualitas  sembilan  (9)  hakim yang akan memutus perkara terkait konstitualisme. UUD NRI Tahun 1945 telah mensyaratkan  bahwa  hakim  konstitusi  adalah  seorang  yang  memiliki  integritas
6 Meirina fajarwati, ‘Reformulasi Proses Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi Indone - sia’ (2016) RechtsVinding Online Jurnal.[2].
7 Ahmad Fadlil Sumadi, ‘Independensi Mahkamah Konstitusi’, (2011), 5 Jurnal Konstitusi, [639].
8 Meirina fajarwati, Op.Cit. [ 2].
dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Upaya untuk memperoleh hakim yang sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 maka langkah pertama ialah melalui pemilihan hakim konstitusi. Pemilihan hakim konstitusi harus memperhatikan prinsip-prinsip yang sudah diatur dalam Undang-Undang MK yaitu, transparan, partisipatif, objektif dan akuntabel.
Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai salah satu dari 4 (empat) prinsip tersebut yaitu prinsip akuntabel sebagai upaya memperoleh hakim konstitusi yang memiliki  integritas  dan  kepribadian  yang  tidak  tercela,  adil,  negarawan  yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan  masalah adalah sebagai berikut:
1. Prinsip akuntabilitas dalam pemilihan hakim pada cabang kekuasaan kehakiman;
2. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengaturan mekanisme pemilihan hakim konstitusi.

## Pemahaman Prinsip Akuntabilitas
Istilah akuntabilitas yang mempunyai makna pertanggungjawaban ini pada mulanya diterapkan untuk menilai penggunaaan dana publik dan memastikan dana  publik  digunakan  secara  tepat  dan    legal,  dalam    perkembangannya istilah akuntabilitas menjadi semakin luas penerapannya karena digunakan bagi pemerintahan untuk melihat akuntabilitas program pemerintah. 9 Adapun akuntabilitas  dalam  pemerintahan  berkaitan  dengan  pertanggungjawaban    dari penguasa atau  pemerintah kepada yang diperintah. 10 United Nation  Development Program (UNDP) juga memberikan definisi akuntabilitas, yaitu standar dan prosedur
9 Amin Rahmanurrasjid, ‘ Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggungjawban Pe - merintah  Daerah  untuk  Mewujudkan  Pemerintah  yang  Baik  di  Daerah ’, Tesis  Fakultas  Hukum Universitas Diponegoro Semarang.[81].
10 Aidul Fitriciada Azhari, ‘ Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggung Jawab di Mahkamah Konstitusi : Upaya Menemukan Keseimbangan’ (2005) 1 Jurisprudence.[97].

## 1378 Ana Aini: Prinsip Akuntabilitas Dalam
yang  digunakan  oleh  pemerintah  untuk  mempertanggungjawabkan  tindakannya kepada pemilik mandat rakyat. 11
Penjelasan  akuntabilitas  menurut  UU  No.  28  Tahun  1989  tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan  hasil akhir dari kegiatan pnyelenggaraan  negara  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan akuntabilitas yang lain dalam UU No.  14 Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik,  akuntabilitas  adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. UU lain yang menjelaskan akuntabilitas  adalah  UU  No.40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Nasional, prinsip akuntabilitas yaitu prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Akuntabilitas  tidak  serta  merta  dapat  dicapai,  terdapat  hal-hal  yang  harus ditempuh terlebih dahulu sehingga dapat  tercapai akuntabilitas. Hal hal tersebut yakni a) keterbukaan, mempublikasikan program yang akan dilaksanakan, dilakukan berulang kali diberbagai tempat agar program yang dimaksudkan terhayati dan terinternalisasi; b) semua elemen yang terlibat mempunyai kesamaan visi dan misi dalam merealisasikan program yang dimaksud; c) melibatkan para pihak lain yang berkompeten untuk terlibat didalamnya serta sasaran hasil kerjanya yang terukur dengan jelas; d) keterbukaan informasi serta deskripsi tugas yang eksplisit; e) evaluasi semua elemen terhadap pelaksanaan tanggungjawab atas kinerjanya. 12
Dengan demikian dapat dikatakan akuntabel suatu hal apabila telah memenuhi unsur-unsur berikut ini, yaitu:
11 Muslim, Entin Sriani, ‘Advokasi Pembuatan Citizen Charter untuk Mendorong Pelayanan Publik yang Transparan, Akuntabel dan Responsif’, Balai Diklat LAN, 2006, sebagaimana dikutip dalam Kaarjuni Dt Maani, Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik , (2009),1 Jur - nal Demokrasi.[48].
12 Bachrudin Musthafa, ‘Akuntabilitas, Transparansi dan Produktivitas Kinerja’, (Bachru - din  Musthafa,  2016)  <http://bachrudinmusthafa.staf.upi.edu/2016/04/10/akuntabilitas-transparan - si-dan-produktivitas-kinerja/>, accessed on 25 Mei 2018.
Adanya keterbukaan;
(a) kejelasan dalam menjalankan wewenang;
(b) wewenang dijalankan dengan pembatasan.
Akuntabilitas merupakan sebuah sarana untuk menilai kualitas kinerja sehingga akuntabilitas menjadi hal yang penting untuk mengetahui terwujudnya tujuan yang hendak dicapai.

## Urgensi Prinsip Akuntabilitas Terhadap  Lembaga Peradilan
Indonesia menyatakan diri sebagai negara hukum ( Rechtsstaat ) (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945). Hal ini mempunyai konsekuensi bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh warga negara dalam bernegara dan berbangsa harus berdasarkan aturan yang mengatur. Fredrich Julias menyatakan ada empat (4) ciri negara hukum yaitu (a) perlindungan terhadap hak asasi manusia; (b) pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia; (c) pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan; (d) peradilan administrasi dalam perselisihan. Untuk menjamin tegaknya hukum dalam suatu negara diperlukan beberapa instrumen, salah  satunya melalui kekuasaan kehakiman. Hal tersebut telah tercantum  dalam konstituti yang menyatakan  bahwa  kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan  hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945).
Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh MA dan badan peradilan yang berada di  bawahnya  dalam    lingkungan  peradilan  umum,  peradilan  agama,  peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkmah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945). Dalam lembaga peradilan ada prinsip pokok yang harus dipenuhi oleh lembaga peradilan yaitu the  principle  of  judicial independence (prinsip independen) dan the  principle  of  judicial  impartiality (prinsip  imparsial),  kedua  prinsip  tersebut  menjadi  syarat  pada  negara  hukum modern atau modern constitutional state. 13 Landasan yuridis dalam konstituti kita
13 Jimly Asshiddiqie, Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara (Raja  GrafindoPersada  2013).
[320].

## 1380 Ana Aini: Prinsip Akuntabilitas Dalam
juga  menyatakan  bahwa  prinsip  tersebut  dikehendaki  untuk  diimplementasikan. Kekuasaan kehakiman sebagi lembaga yang mandiri dan bebas dari segala campur tangan  berbagai  pihak  dalam  Pasal  24  UUD  NRI  Tahun  1945  telah  dinyatakan bahwa  kekuasaan  kehakiman  adalah  kekuasaan  negara  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
Hakim mempunyai posisi yang strategis dalam  lembaga peradilan dalam rangka  menangani  konflik  para  pihak  yang  bersengketa,  dalam  hal  ini  putusan yang dijatuhkan hakim atas perkara tersebut akan membawa dampak terhadap para pihak yang bersangkutan. Demikian terlihat bahwa tanggung jawab yang diemban oleh  seorang  hakim  amatlah  besar,  sehingga  dalam    menjalankan    kewenangan hakim tidak boleh terikat oleh apapun dan dari tekanan apapun termasuk lembaga kekuasaan  negara yang lain yaitu eksekutif dan legislatif atau diluar dari dua kekuasaan tersebut.
Pada  perkembangannya,  dari  prespektif  hakim  muncul  pemikiran  prinsip- prinsip yang lain yang penting sebagai guide para hakim dalam menjalankan kewenangannya.  Dalam  forum International  Judicial  Conference di  Bangalore India, 2001 berhasil disepakati draf kode etik dan perilaku hakim sedunia, setelah mengalami  perbaikan  beberapa  kali,  draf  tersebut  diterima  luas  oleh  hakim  di dunia dan dijadikan sebagai pedoman bersama dan mempunyai sebutan resmi yaitu The Bangalore Principles of Judicial Conduct. Dalam The Bangalore Principles ada  6  prinsip  yang  menjadi  pegangan  para  hakim  di  dunia,  yaitu  independensi, ketidakberpihakan,  integritas,  kepantasan  dan  kesopanan,  kesetaraan  kecakapan dan kesaksamaan.
Jaminan    mendasar  terlaksananya  pengadilan  yang  adil  apabila  manganut prinsip independensi sebagai syaratnya. Konsistensi  penerapan independensi hakim dapat dilihat dari aspek ketidakberpihakan (imparsial) para hakim yang mendasarkan putusannya sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan bukan adanya keterkaitan dengan salah satu pihak yang berperkara. Jaminan  independensi  peradilan yang dimaksud dari The Bangalore Principle of Judicial Conduct apabila menerapkan
enam prinsip yang telah disebutkan di atas. 14 Atas kebebasan  hakim untuk menjaga independensinya dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang ditanganinya, tidak berarti hakim bertindak bebas tak terbatas, hakim harus bertanggungjawab terhadap kewenangan yang ada di tangannya. Oleh karena itu, prinsip independensi ini tidak bisa lepas dari prinsip akuntabilitas.Akuntabilits memiliki fungsi sebagai pencegah penggunaan kekuasaan yang tidak sah. 15
Suparman  Marzuki  berpendapat  bahwa  fungsi  akuntabilitas  terhadap peradilan  adalah  untuk  memastikan  bahwa  kekuasaan  kehakiman  dilaksanakan dengan baik, sumberdaya dipakai secara patut, serta mencegah timbulnya “tirani yudisal” yang pada akhirnya akan menghancurkan prinsip independensi itu sendiri. 16
Paulus E.Lotolung juga mengeluarkan pendapatnya bahwa sebagai keseimbangan independensi harus dipenuhinya akuntabiltas terhadap  peradilan untuk mencegah ketidakadilan,  dan  mekanisme  ini  harus  dikembangkam  oleh  lembaga  peradilan dan masyarakat untuk menjaga akuntabiltas seorang hakim. 17
MK    termasuk  dalam  wilayah    kekuasaan  kehakiman,  sehingga  prinsip akuntabilitas harus diterapkan  dengan sebaik-baiknya oleh MK, utamanya oleh hakim konstitusi dalam  membuat  putusan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, menjadi sebuah kebutuhan hakim MK harus memiliki integritas, kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan  yang menguasai ketatanegaraan. Hakim yang akuntabel di awali dari pemilihan hakim yang akuntabel pula, sehingga MK  mempunyai urgensi untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pemilihan hakim  konstitusi.

## Pemilihan Hakim Konstitusi menurut Peraturan Perundang-Undangan
Global Corruption Report in Judicial  System menyatakan dalam  laporan penilitiannya bahwa ada indikator yang harus dipenuhi untuk mencegah politisasi
14 Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman (2018).[82].
15 Rahayu Prasetyaningsih, ‘Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman’ (2011) 5 Jurnal Konstitusi.[837].
16 Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman (2018).[89].

## 1382 Ana Aini: Prinsip Akuntabilitas Dalam
dalam sistem  pengangkatan  hakim di suatu  negara yaitu : (1) melibatkan organ independen,  (2)  melibatkan  sistem  yang  lebih  merit  ( merit  based  system ),  dan (3)  melibatkan  partisipasi  masyarakat,  yang  kesemuanya  itu  bersifat  alternatif. 18 Indikator  tersebut perlu dipenuhi karena hakim adalah tujuan akhir dalam memahami maksud dari peraturan perundang-undangan sehingga diperlukan hakim yang berkompeten untuk memutuskan suatu permasalahan. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa  diperlukannya    pengaturan  untuk  menentukan  tipe  seseorang  seperti  apa yang tepat dipilih sebagai seorang hakim. 19 Dalam  hal ini, peraturan perundang- undangan sudah mengatur mengenai pemilihan hakim konstitusi. Pemilihan Hakim Konstitusi  diatur  dalam  UUD  NRI Tahun  1945  didalamnya  mengatur  mengenai lembaga  yang  berwenang  mengajukan  dan  mengangkat  hakim  konstitusi  serta syarat utama untuk menjadi hakim konstitusi, serta diatur dengan undang-undang di bawahnya yakni UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah konstitusi.
Berikut ini tabel aturan yang mengatur pemilihan hakim konstitusi dari UUD NRI 1945, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah konstitusi.
Tabel 1. Pemilishan Hakim Konstusi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Kriteria UUD NRI 1945 UU Kekuasaan Kehakiman UU Mahkamah Konstitusi Lembaga pengusul dan jumlah hakim konstitusi MK  mempunyai  sembi- lan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden , yang diajukan oleh masing-mas- ing tiga orang oleh MA, DPR, dan Presiden (Pasal 24 C ayat (3))
Hakim konstitusi diajukan mas- ing-masing tiga orang oleh MA, DPR, dan Presiden (Pasal 34 ayat (1)).
Hakim konstitusi diajukan mas- ing-masing tiga orang oleh MA, DPR, dan Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Pasal 18 ayat (1)).
18 Idul  Rishan,  ‘Redesain  Sistem  Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Hakim  di  Indonesia’, (2016), 2 Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM.[176].
19 Jimly Asshiddiqie, Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara (Raja  GrafindoPersada  2013).
[311].
Syarat hakim konstitusi Hakim Kontitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara (Pasal 24 C ayat (5). Untuk dapat diangkat sebagai hakim konstitusi seseorang harus memenuhi syarat : (a) memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; (b) adil; dan (3) negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan (Pasal 33) Hakim konstitusi harus memenuhi syarat : (a) memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; (b) adil; dan (3) negarawan yang menguasai konstitu- si dan ketatanega- raan (Pasal 15 ayat (1)).
Syarat calon hakim konstitsui :
a.  WNI;
b. berijazah dokter dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar pendi- dikan tinggi hukum: c.  bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia; d. berusia paling rendah empat puluh tujuh tahun dan paling tinggi enam puluh lima tahun pada saat pengangkatan; e.  mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
f.  tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasar- kan putusan pengadilan yang telah memper- oleh kekuatan hukum tetap;

## Ana Aini: Prinsip Akuntabilitas Dalam
g. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan penga- dilan; dan h. mempunyai pengalaman kerja dibidang hukum paling sedikit 15 tahun dan/atau pernah menjadi pejabat Negara. (Pasal 15 ayat
(2)).
Syarat administratif calon hakim konstitusi : Surat pernyataan kesediaan untuk menjadi hakim konstitusi, daftar riwayat hidup, menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir dengan menunjuk- kan ijazah asli,
laporan daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon yang disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan telah mendapat pengesah- an dari lembaga yang berwenang, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Pasal 15
ayat (3)).
Mekanisme pemilihan hakim konstitusi Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Makhkamah Konstitu- si diatur dengan Undang-undang (Pasal 24C ayat (6)).
Pencalonan hakim konstitusi yang diajukan oleh tiga lemba- ga negara dilak- sanakan secara transparan dan partisipatif (Pasal 34 ayat (2)).
Pemilihan hakim konstitusi yang diajukan oleh tiga lembaga negara dilak- sanakan secara objektif dan akuntabel (Pasal 34 ayat (3)).
Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pen- gangkatan hakim konstitusi diatur dengan un- dang-undang (Pasal 35).
Pencalonan hakim konstitusi dilak- sanakan secara transparan dan akuntabel (Pasal 19)
Pemilihan hakim konstitusi dilak- sanakan secara objektif dan akuntabel (Pasal 20 ayat (2)).
Ketentuan menge- nai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang (Pasal 20 ayat (1)).
Sumber: UUD NRI 1945, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah konstitusi
Dari tabel di atas, dapat diambil beberapa catatan penting  bahwa undang-undang menghendaki pelaksanaan pemilihan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel. Hal ini dimaksudakan supaya warga negara dapat ikut serta mengawal pemilihan hakim konstitusi mulai dari proses rekruitmen hakim, kinerja hakim, sampai kemungkinan pemberhentian hakim ( impeachment of judge).
Dalam UUD  NRI  Tahun  1945  seorang  hakim  dilarang  untuk  memiliki jabatan rangkap, hal ini sangat penting untuk menjaga indepedensi dan imparsial bagi hakim itu sendiri. Putusan yang ditetapkan merupakan solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan masyarakat pada umumnya.

## 1386 Ana Aini: Prinsip Akuntabilitas Dalam
UU  No.  8  Tahun  2011  Tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  24  Tahun  2003 Tentang Mahkamah konstitusi melimpahkan syarat dan tata cara pemilihan hakim konstitusi kepada tiga lembaga negara yang berwenang, sedangkan UUD NRI Tahun 1945 maupun UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dengan jelas mengamanatkan bahwa syarat maupun tata cara pemilihan hakim konstistusi di atur dengan undang-undang. UUD NRI Tahun 1945 menghendaki adanya standar baku tata cara pemilihan hakim konstitusi namun UU MK belum mengakomodasi tata cara pemilihan hakim konstitusi dalam UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah konstitusi, sebaliknya UU UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah konstitusi menyerahkan tata cara pemilihan hakim konstitusi kepada tiga lembaga negara yang berwenang.

## Pemilihan Hakim Konstitusi Yang dilakukan oleh DPR, Presiden dan Mahkamah Agung
Teori yang di kemukakan oleh H.D van Wijk/Willem konijnenbelt mengenai kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. 20 Demikian juga UUD NRI Tahun 1945  memberikan  kewenangan  atribusi  kepada  tiga  lembaga  negara  yaitu  DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung untuk  menentukan 9 hakim konstitusi.
Sembilan hakim konstitusi mempunyai jabatan lima tahun dan sesudahnya dapat  dipilih  kembali  untuk  satu  kali  masa  jabatan  (Pasal  5  dan  Pasal  22  UU MK), diajukan  masing-masing tiga orang oleh  MA, Presiden, dan DPR dengan memenuhi ketentuan yang di atur dalam  UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan UU MK. Permasalahan  yang terjadi sekarang adalah pelaksanaan pemilihan  hakim konstitusi dipandang tidak  memenuhi aturan peraturan perundang-undangan. Tidak sejalannya aturan antara UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur pemilihan hakim
20 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Gajahmada University Press 1993).
konstitusi diatur dengan undang-undang, di sisi lain UU MK mengatur pemilihan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang memilih. Hal ini membuat tiga lembaga negara yang berwenang tidak mempunyai aturan baku sehingga  terkesan  lepas  dari  prinsip-prinsip  yang  seharusnya  diwujudkan  dalam pemilihan hakim konstitusi dalam hal ini adalah prinsip akuntabilitas.
DPR sebagai salah satu lembaga yang berwenang menentukan 3 dari 9 hakim konstitusi  menetapkan  hakim  konstitusi  melalui  komisi  III  DPR  dinilai  sebagai lembaga yang memberikan kesempatan partisipasi publik lebih banyak dari dua lembaga  Negara  yang  lain  dalam  menentukan  calon  hakim  konstitusi.  Berikut adalah sistem pemilihan hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR:
1. Periode pertama (Hakim Konstitusi Tahun 2003-2008)
Pada periode ini, ada 14 calon hakim konstitusi dan terdapat 3 calon yang lolos dalam seleksi pemilihan. Periode pertama ini DPR melaksanakan fit and proper test secara terbuka kepada masyarakat dan memberikan masyarakat kesempatan untuk memberikan masukan terkait nama-nama calon hakim konstitusi. Proses rekrutmen ini terdiri sari 9 tahapan yaitu:
a. yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPR meneliti administrasi;
b.  nama yang lolos seleksi di publikasikan kepada mayarakat sebagai calon hakim konstitusi;
c.  masyarakat memberi masukan terkait calon hakim konstitusi yang lolos seleksi;
d.  pelaksanaan fit and proper test;
e. pemilihan terhadap caloh hakim konstitusi oleh DPR (voting),
f.  hasil pemilihan di sahkan dalam rapat paripurna. pengesahan tata tertib;
g. mekanisme dan jadwal acara rekrutmen;
h.  penjaringan nama-nama bakal calon hakim konstitusi;
i. fraksi DPR memasukkan nama ke Komisi III DPR;
j.  Tim Kecil Proses fit and proper test sama dengan yang dilakukan pada hakim agung dan akan mengasilkan hakim konstitusi yang berkualitas meskipun proses pelaksanaan sempit, hal tersebut yang di ungkapkan olek Wakil Ketua Komisi III DPR.
2.  Periode  kedua  (menggantikan  Jimly Asshiddiqie,  I  Dewa  Gede  Palguna  dan Achmad Roestandi Tahun 2003-2008) Pada periode ini berakhir masa jabatan Jimly Asshiddiqie dan I Dewa Palguna serta Achmad Roetandi telah masuk waktu pensiun. Komisi III DPR menetapkan 3 calon hakim konstitusi terpilih berdasarkan suara terbanyak, sebagai berikut 1) mahfud MD : 38 suara; 2) Jimly Asshiddiqie : 37 suara; dan 3) H.M. Akil Mochtar : 32 suara.
Pada  periode  II  ini  terdapat  kritikan  dari  beberapa  pakar  hukum  maupun masyarakat berkaitan dengan mekanisme rekrutmen yang menjadi perdebatan,

## 1388 Ana Aini: Prinsip Akuntabilitas Dalam
adanya keputusan calon hakim konstitusi berasal dari pendaftaran personal dan pendaftaran  fraksi,  tertundanya  waktu  pelaksanaan fit  and  proper  test karena belum ada calon yang diusung fraksi, adanya incumbent calon hakim konstitusi yang mendapat jalur khusus tanpa ikut fit and proper test tetapi langsug mengikuti voting, tidak adanya informasi mengenai tahapan dan waktu rekrutmen, tidak ada standar baku dan prosedur yang baik untuk proses rekrutmen, dan rekam jejak calon hakim konstitusi yang teerbatas waktu dan tidak terbuka. Sehinggga pada  periode  ini  tidak  tampak  prinsip  transparan,  partisipatif,  objektif,  serta akuntabel.
3. Periode ketiga (perpanjangan jabatan Akil Mochtar Tahun 2008-2013) Pada periode ini DPR tidak melibatkan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan nama calon maupun kesempatan bagi masyarakat untuk mendaftarkan diri.  DPR  tidak  melaksanakan fit  and  proper  test, DPR  secara  langsung menanyakan kepada incumbent terkait kesediaannya untuk menjabat kembali sebagai hakim konstitusi.
4. Periode keempat (Harjono menggantikan Jimly Asshiddidie tahun 2009-2014). Pada periode ini hakim konstitusi Jimly Asshiddiqie mengundurkan diri sebagain hakim konstitusi. Pada 1 November 2008 dan digantikan oleh Harjono. Dalam pemilihannya  DPR  melakukan fit  and  proper  test kembali dan melibatkan partisipasi masyarakat.
5. Periode kelima (Arief Hidayat menggantikan Mahfud MD tahun 2013-2018). Pada  periode  ini fit  and  proper  test kembali dilaksanakan serta masyarakat diberi ruang untuk ikut berapatisipasi dan berperan aktif memberikan saran dan masukan terhadap 5 calon hakim konstitusi sebagai indikasi bahwa pelaksanaan pemilihan berjalan secara transparan, pasrtisiatif, obyektif, dan akuntabel.
6.Periode keenam (Wahiduddin Adams dan Aswanto menggantikan Akil Mochtar dan Harjono tahun 2014-2019) Fit and proper test dilakukan pada periode ini. Pengumuman diberikan kepada masyarakat berkenaan dengan 12 calon hakim konstitusi melalui media cetak. 21
Tahun 2019 kembali dilaksanakan pemilihan hakim konstitusi melalui pintu DPR, karena akan berakhir masa jabatan 2 hakim konstitusi yaitu Aswanto dan Wahiddudin  Adams  yang  kemudian  2  hakim  konstitusi  tersebut  mencalonkan kembali sebagai hakim konstitusi dan terpilih kembali untuk periode selanjutnya masa jabatan 2019-2024. DPR RI menyatakan bahwa dalam pelaksanaan ini DPR memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mandaftarkan diri melalui Komisi III DPR RI, ada 12 orang pendaftar dan 11 calon hakim konstitusi yang
21 Winda Wijayanti, Nuzul Quraini,Siswantama Putri R, Transparansi dan Partisipasi Pub - lik dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi (Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengolahan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2015).[672-677].
lolos dalam tahap fit  and  proper  test. 22 Bertolak  belakang  dari  pernyataan  DPR tersebut,  Koalisi  Masyarakat  Sipil  Selamatkan  Mahkamah  Konstitusi  menilai proses  pemilihan  hakim  konstitusi  tersebut  hanya  formalitas,  begitu  pula  yang disampaikan  Direktur  Indonesian  Legal  Roundtable  Erwin  Natosmal  Oemar menilai proses pemilihan digelar hanya agar tampak objektif. Hal tersebut nampak dari DPR yang lebih mempertimbangkan elektoral di Pemilihan Umum daripada variabel lain seperti rekam jejak, komitmen pada perlindungan HAM dan dalam prosesnya panel ahli tidak membuka catatan mereka kepada masyarakat. Panel ahli tidak transparan terhadap ranking para kandidat. 23
Dari jalur Presiden, hakim konstitusi periode pertama tidak melalui mekanisme bertahap sebagaimana yang dilakukan oleh DPR. Presiden Megawati Soekano Putri pada masa itu mempercayai usulan orang terdekat beliau yang berakhir dengan terpilihnya hakim konstitusi yaitu Ahmad Syarifuddin Natabaya, A.Mukhti Fadjar, dan Harjono. 24
Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  (SBY),  dalam  rangka mengimplementasikan prinsip-prinsip dalam pemilihan hakim konstitusi yaitu transparan,  partisipatif,objektif  dan  akuntabel  sebagaimana  yang  diatur  dalam Pasal 19 dan Pasal 20 No. 24 Tahun 2003 jo UU No.8 Tahun 2011 tentang MK, menerapkan  mekanisme  seleksi  bertahap  dengan  menunjuk  Adnan  Buyung Nasution  (Anggota  Dewan  Pertimbangan  Presiden)  sebagai  ketua  Panita seleksi. 25 Panitia  seleksi  menyampaikan  15  calon  hakim  konstitusi  kemudian terpilih tiga nama yaitu A.Mukhti Fadjar (untuk periode kedua), Achmad Sodiki, dan Maria Farida. 26 Pada periode selanjutnya A. Mukhtie Fadjar pensiun, SBY
22 Agus Sahbani, ‘Dua Hakim MK Ini Resmi Berlanjut ke Periode Kedua’ (Hukum Online 2019)<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c90c8472acbd/dua-hakim-mk-ini-resmi-ber - lanjut-ke-periode-kedua/>, accessed on 12 Desember 2019.
23 Budiarti Utami Putri, ‘Pilih Inkumben, Seleksi Hakim Mk di DPR Dianggap Cuma For - malitas’  (Tempo,2019)    <https://nasional.tempo.co/read/1184756/pilih-inkumben-seleksi-hakim- mk-di-dpr-dianggap-cuma-formalitas/full&view=ok>, accessed on  12 Desember 2019.
24 Reza Fikri Febriansyah, Realita, Kendala, dan Cita-Cita Dalam Seleksi Hakim Konstitusi, Pengisiam Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi ,  (Rajagrafindo Persada 2013).[245].
25 ibid. [247].
26 ibid. [247].

## 1390 Ana Aini: Prinsip Akuntabilitas Dalam
memilih Hamdan Zoelva sebagai calon hakim konstitusi tanpa peran serta panitia seleksi. Hal tersebut terjadi pula saat Presiden SBY memilih Pratialis Akbar untuk mnggantikan Achmad Sodiki dan memilih kembali Maria Farida Indrati sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua. 27
Pada  masa  kepimpinan  Presiden  Jokowi  terjadi  kembali  pemilihan  hakim konstitusi, saat masa jabatan Hamdan Zoelva berakhir Presiden Jokowi melaksanakan seleksi bertahap yang dilakukan oleh Panitia Seleksi kemudian terpilih I Dewa Gede sebagai hakim konstitusi. 28
Hakim konstitusi generasi pertama dari jalur MA dipilih dari kalangan internal, yakni 1 orang hakim agung dan 2 orang hakim tinggi piihan MA. Tradisi MA terus berlanjut untuk selalu  memilih calon hakim konstitusi dari kalangan internal sampai saat ini. Tata cara seleksi pemilihan dan pengajuan calon hakim konstitusi dari jalur MA  relatif sepi dari perhatian maupun partisipasi publik. 29
Indramayu, Jayus, dan Rosita Indrayati berpendapat bahwa salah satu cara untuk menghasilkan hakim yang berkualitas adalah melalui seleksi. Seleksi dibutuhkan karena hakim konstitusi yang dipilih harus benar seorang yang berintegritas sehingga perlu upaya penyaringan calon hakim konstitusi yang terbaik. Akan tetapi dari paparan di atas dapat kita ketahui bahwa pemilihan hakim konstitusi pada lembaga mahkamah konstitusi tidak selalu menerapkan mekanisme pemilihan yang sama. DPR melalui Komisi III hampir selalu menerapkan seleksi terbuka yang diakhiri dengan voting, Presiden pernah melakukan pemilihan dengan  membentuk panitia seleksi dan pernah melakukan penunjukan langsung, dan MA nampak sunyi dari keterlibatan masyarakat karena dilakukan secara internal. Selain itu komposisi hakim konstitusi dari pilihan presiden dan DPR relatif  beragam  latar belakangnya dibandingkan dengan pilihan MA yang lebih memilih dari kalangan internal.
Kepercayaan  masyarakat terhadap independensi dan  hakim rontok ketika terjadi penangkapan Ketua MK  Republik Indonesia, Akil Mochtar oleh KPK pada
27 ibid. [248].
28 ibid. [248].
29 ibid, [244].
tanggal 02 Oktober 2013 dalam kasus suap pilkada di MK. 30 Dua tahun setelah Akil    Mochtar,  masyarakat    kembali  dikecewakan  dengan  tertangkapnya  hakim konstitusi Patrialis Akbar oleh KPK. Patrialis Akbar terbukti menerima suap terkait uji  materiil  Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 31 Hal tersebut tentu menurunkan kredibilitas dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap  lembaga peradilan di Indonesia dalam hal ini adalah MK. Atas kejadian tersebut Refly Harun berpendapat bahwa sejak beberapa tahun lalu ia meragukan integritas hakim MK. Alasannya karena hakim MK dipilih melalui cara yang menurutnya tak memenuhi prtinsip  transparansi,  objektivitas,  akuntabel  dan  partisipatif.  Pemilihan    hakim konstitusi juga melibatkan DPR, Presiden, dan MA, hal ini menyebabkan pemilihan hakim konstitusi terlalu kental nuansa politisnya ketimbang profesionalitasnya. 32
Dapat ditarik kesimpulan bahwa tiga lembaga negara yang diberi wewenang untuk  menentukan  9  hakim  konstitusi  yaitu  DPR,  Presiden,  dan  MA  dalam melaksanakan pemilihan hakim konstitusi belum sepenuhnya memenuhi prinsip akuntabel.  Hal  ini  nampak  dari  belum  adanya  pengaturan  atau  SOP  ( Standars Procedure Operational) yang jelas dan  pasti  menimbulkan kesan politis dalam proses pemilihannya.

## Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pemilihan Hakim Konstitusi
Mahkamah Konstitusi sebagai the  Guardian  of  Constitutional memiliki wewenang  yang  besar  karena putusan yang akan dijatuhkan nantinya mempunyai dampak yang luas, kehadiran 9 hakim yang berintegritas dan menguasai konstitusi dan ketatanegaraan  merupakan condition sine qua non untuk menegakkan hukum di Indonesia, hal tersebut memerlukan syarat dan mekanisme yang  selektif. Konstitusi sudah menentukan kriteria bahwa hakim konstitusi  harus  seorang  yang memiliki
30 Galih Gumilar, Transparansi dan Akuntabilitas Selesksi MK, Pengisiam Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi (Rajagrafindo Persada 2013).[420].
31 Salman  Mardira,’Patrialis Akbar,  Hakim  MK  Kedua  yang  Dijebloskan  ke  Penjara  Ga - ra-Gara  Korupsi’(Okezone,  2017)  <https://nasional.okezone.com/read/2017/09/04/337/1768918/ patrialis-akbar-hakim-mk-kedua-yang-dijebloskan-ke-penjara-gara-gara-korupsi >,  accessed  on  12 Desember 2019.
32 Galih Gumilar, Op.Cit. [421].

## 1392 Ana Aini: Prinsip Akuntabilitas Dalam
integritas, kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan  yang  menguasai  konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
Selain  kriteria ditentukan  juga  bahwa hakim konstitusi di ajukan oleh tiga lembaga negara masing-masing 3 orang yaitu DPR, Presiden, dan MA. Komposisi tiga lembaga negara tersebut dimaksudkan sebagai simbol keterwakilan perimbangan kekuasaan atau sebagai check and balances. Kemudian oleh undang-undang aturan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diberikan kepada tiga lembaga berwenang tersebut. Akan tetapi sampai pada hari ini tiga lembaga negara tersebut belum mempunyai aturan atau SOP ( Standars Procedure Operational) yang jelas dan pasti, pemilihan hakim konstitusi dipilih secara berubah-ubah dan tidak selalu melibatkan masyarakat dalam setiap pilihannya pemilihan hakim konstitusi nampak berbau politis dan meniadakan prinsip-prinsip yang diamanatkan undang- undang dalam pelaksanaanya dalam hal ini prispip akuntabilitas.
Agar  tidak  bertentangan  dengan  konstitusi,  menurut  Pan  Mohamad  Faiz terdapat dua alternatif yang dapat dilakukan oleh lembaga pengusul hakim konstitusi. Pertama  pembentukan  panitia  seleksi,  hal  tersebut  dapat  mengurangi  kepentingan personal dan subjktivitas keputusan yang dibuat oleh Presiden DPR,dan MA. Kedua lembaga  negara  pengusul  dapat  bekerja  sama  dengan  KY  sebagai  panitia  seleksi tetapi keputusan akhir berada di tangan lembaga pengusul. 33 Untuk itu perlu dibentuk panitia seleksi disetiap lembaga pengusul hakim konstitusi.  Panitia seleksi sekurang- kurangnya terdiri atas mantan hakim konstitusi, akademisi yang berlatar belakang pendidikan hukum, dan tokoh masyarakat. Panitia seleksi menyerahkan calon hakim konstitusi  kepada  lembaga  negara  pengusul,  keputusan  akhir  berada  di    Presiden, DPR, dan MA shingga tidak mereduksi kewenangan Presiden, DPR dan MA.
Menindaklanjuti hal tersebut di atas, dalam melaksanakan pemilihan hakim konstitusi  lembaga  negara  pengusul  harus  memiliki  SOP  ( Standars  Procedur Oprational ) yang sama dalam hal ini pemilihan hakim konstitusi di atur  lebih rinci di dalam undang-undang, selaras dengan amanat Pasal 24 C ayat (4)  UUD NRI
33 Shanti Dwi Kartika, ‘Seleksi Untuk Pengangkatan Hakim Konstitusi’ (2017) 6 Majalah Info Hukum.[3].
Tahun  1945.  Dengan  adanya  pengaturan  yang  jelas  maka  terdapat  kriteria  yang terukur serta lebih memberikan kepastian hukum untuk meminimalisir kepentingan- kepentingan tertentu dan memberikan jaminan  keadilan kepada calon hakim dalam proses seleksi pemilihan hakim konstitusi.

## Kesimpulan
Prinsip  akuntabilitas  hadir  untuk  mengimbangi  independensi  hakim supaya independensi hakim dapat dilaksanakan dengan baik, tidak dilakukan dengan semena-mena. Untuk mendapatkan akuntabilitas pada diri hakim maka hal tersebut di mulai dari upaya pemilihan hakim yang dilaksanakan dengan memenuhi prinsip akuntabilitas. Undang-undang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan kepada tiga lembaga yang berwenang untuk membuat aturan dengan menerapkan prinsip akuntabilitas. Namun pada kenyataannya  lembaga yang melaksanakan pemilihan memiliki aturan masing-masing yang tidak seragam. Pemilihan hakim konstitusi cenderung berubah-ubah, melalui panitia seleksi dan penunjukkan langsung, serta masyarakat tidak selalu terlibat dalam setiap pelaksanaan pemilihan hakim konstitusi.
Dalam rangka memperoleh hakim yang  memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, konstitusi  telah  mengamanatkan  bahwa  salah  satu  prinsip  yang  harus  di implementasikan adalah prinsip akuntabilitas maka 3 lembaga negara pengusul harus memastikan pemilihan hakim konstitusi dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas  dengan    membuat    aturan  yang  sama  untuk  tiga  lembaga  Negara berwenang  dalam  melakukan  pemilihan    hakim  konstitusi    melalui  produk hukum berupa undang-undang. Dengan adanya pengaturan yang jelas maka akan memberikan kepastian hukum untuk meminimalisir kepentingan-kepentingan tertentu serta memberikan jaminan  keadilan kepada calon hakim dalam proses seleksi pemilihan hakim konstitusi.

## 1394 Ana Aini: Prinsip Akuntabilitas Dalam

## Daftar Bacaan

## Buku
Galih Gumilar, Transparansi dan Akuntabilitas Selesksi MK, Pengisiam Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi ( Rajagrafindo Persada 2013).
Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara , (Raja GrafindoPersada, 2013).
Philipus  M.  Hadjon, Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia (Gajahmada University Press, 1993).
Reza  Fikri  Febriansyah, Realita,  Kendala,  dan  Cita-Cita  Dalam  Seleksi  Hakim Konstitusi,  Pengisiam  Jabatan  Hakim  Agung  dan  Hakim  Konstitusi , (Rajagrafindo Persada 2013).
Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi, Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI 2011 ,  (Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2012).
Sekretariat  Jenderal  Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia, Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman , (2018.)
Winda Wijayanti, Nuzul Quraini,Siswantama Putri R, Transparansi dan Partisipasi Publik  dalam  Rekrutmen  Calon  Hakim  Konstitusi (Pusat  Penelitian  dan Pengkajian  Perkara,  Pengolahan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi Kepaniteraan  dan  Sekretariat  Jendral  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia 2015).

## Jurnal
Ahma d  Fadlil  Sumadi,  ‘Independensi  Mahkamah  Konstitusi’,  (2011),  5  Jurnal Konstitusi.
Aidul Fitriciada Azhari, ‘Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggung Jawab di Mahkamah Konstitusi : Upaya Menemukan Keseimbangan’ , (2005), 1 Jurisprudence.
HM Aziz,  ‘Beberapa  Catatan  Tentang  Lahir  dan  Kinerja  Mahkamah  Konstitusi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Indonesia’ (2009), 3 Jurnal Legislasi Indonesia.
Idul Rishan, Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia, (2016), 2 Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM.
Martitah, ‘Progresivitas Hakim Konstitusi Dalam Membuat Putusan’, 2 MMH.
Meirina fajarwati, ‘Reformulasi Proses Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia’ , (2016), RechtsVinding Online Jurnal.
Muslim,  Entin  Sriani,  ‘Advokasi  Pembuatan  Citizen  Charter  untuk  Mendorong Pelayanan Publik yang Transparan, Akuntabel dan Responsif’, Balai Diklat LAN, 2006, sebagaimana dikutip dalam Kaarjuni Dt Maani, ‘Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik’ , (2009),1 Jurnal Demokrasi.
Rahayu  Prasetyaningsih, Akuntabilitas  Kekuasaan  Kehakiman,  (2011),  5  Jurnal Konstitusi.
Shanti Dwi Kartika , ‘Seleksi Untuk Pengangkatan Hakim Konstitusi’, (2017), 6 Majalah Info Hukum.

## Laman
Agu s Sahbani, ‘Dua Hakim MK Ini Resmi Berlanjut ke Periode Kedua’ (Hukum Online  2019)<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c90c8472acbd/ dua-hakim-mk-ini-resmi-berlanjut-ke-periode-kedua/>,  accessed  on  12 Desember 2019.
Bachrudin  Musthafa,  ‘Akuntabilitas,  Transparansi  dan  Produktivitas  Kinerja’, (Bachrudin Musthafa,2016)<http://bachrudinmusthafa.staf.upi. edu/2016/04/10/akuntabilitas-transparansi-dan-produktivitas-kinerja/>,
accessed on 25 Mei 2018.
Budiarti  Utami  Putri,  ‘Pilih  Inkumben,  Seleksi  Hakim  Mk  di  DPR  Dianggap Cuma Formalitas’ (Tempo,2019)  <https://nasional.tempo.co/read/1184756/ pilih-inkumben-seleksi-hakim-mk-di-dpr-dianggap-cuma-formalitas/ full&view=ok>, accessed on  12 Desember 2019.
Nabila Tashandra, ‘Kasus Suap Hakim MK Berulang, Tigal hal Ini Perlu Dibenahi’ (Kompas  2017)<https://nasional.kompas.com/read/2017/01/28/16145771/ kasus.suap.hakim.mk.berulang.tiga.hal.ini.perlu.dibenahi?page=all >, accessed on 18 Januari 2018.
Salman  Mardira,’Patrialis  Akbar,  Hakim  MK  Kedua  yang  Dijebloskan  ke Penjara  Gara-Gara  Korupsi’(Okezone,  2017)  <https://nasional.okezone. com/read/2017/09/04/337/1768918/patrialis-akbar-hakim-mk-kedua-yang- dijebloskan-ke-penjara-gara-gara-korupsi >, accessed on 12 Desember 2019.
Slamet Riadi, ‘Perbedaan kepemimpinan MK era Jimly, Mahfud, dan Akil’(Sindo
News 2013)<https://nasional.sindonews.com/read/806504/13/perbedaan-

## 1396 Ana Aini: Prinsip Akuntabilitas Dalam
kepemimpinan-mk-era-jimly-mahfud-dan-akil-1384578422>,  accessed  on 12 April 2018.

## Tesis
A min Rahmanurrasjid, ‘Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah  Daerah  untuk  Mewujudkan  Pemerintah  yang  Baik  di  Daerah’, (Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2008).

## Perundang-undangan
Undang-U ndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003  Nomor  98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009  Nomor  157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2011 Nomor  70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226)