## Sanksi Adat Pertunangan  Di Desa Huta Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara

## Mara Ongku Hsb
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

## Abstrak
Peran  adat  dalam  masyarakat  menjadi  suatu  hukum  yang  tidak tertulis,  hukum  adat  biasanya  dianggap  sebagai  hukum  yang timbul  dari  masyarakat  oleh  karena  bersumber  pada  kebiasaan, selain  dari  itu  hukum  adat  dianggap  pula  sebagai  hukum  yang hidup ( living law), akan tetapi kalau kenyataannya ditelaah dengan seksama maka dari sudut hukum adat akan dikenal. hukum adat yang  hidup  hal  mana  dapat  diamati  dari  perilaku  sehari-hari, hukum  adat  yang  hidup  hal  mana  dapat  diamati  dari  perilaku sehari-hari. Metode  penelitian ini ialah kualitatif untuk menggali pengalamandan pandapat para informan kunci tentang Sanksi adat pertunangan    di  desa  Huta  Pasir  kecamatan  Simangambat kabupaten  Padang  Lawas  Utara.    Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  studi  penelitian  lapangan  ( field  research )    dengan menggunakan observasi dan interview. Hasil penelitian desa Huta Pasir  Kecamatan  Simangambat  sanksi    adat  dianggap  sebagai hukum  yang  berlaku  ditengah  masyarakat  dan  diikuti  oleh masyarakat  lainnya  salah  satunya  ialah  tentang  sanksi  adat pertunangan,  sanksinya adalah  apabila  antara  kedua belah  pihak ada  yang  melanggar  janji  adat  tersebut,  maka  sama-sama membayar  kerugian  satu  kali  lipat  dari bolina (tuor)  semacam mahar yag diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan. Kata Kunci:
Adat, Pertunangan, Sanksi, Desa Huta
Corresponding Author: Mara Ongku Hsb hasibuanongku@gmail.com

## © The Author(s) 2023
CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the  material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.
JA 109

## Classification

## Research Article
Submitted : 3 April 2023
Accepted  : 22 Oktober 2023 Online : 30 Oktober 2023
Journal homepage: https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/index E-ISSN 2721-6160 (online) P-ISSN 2830-4207 (cetak)

## PENDAHULUAN
Perkawinan merupakan suatu sarana bagi manusia untuk mencapai satu kebahagiaan di dunia  dan  diakhirat  yang  selaras  dalam  hukum  syariat,  dengan  pernikahan  dapat  membina keluarga bahagia dan harmonis yang diperintahkan oleh Allah Swt. 1 Perkawinan satu tujuan yang  sangat  positif  diantaranya  untuk  menjaga  keturunan  supaya  terpelihara  dan  bisa dipertanggungjawabkan. Perkawinan menjawab persoalan kehidupan bagi setiap insan, dimana didalam pernikahan ia menemukan kebahagian dan kesejahteraan hidup, hidup bersama secara resmi oleh agama dan negara.
Dengan perkawinan secara otomatis akan menghilangkan kerugian yang sangat banyak seperti  terjerumus  kedalam  perzinaan,  mengurangi  angka  kehamilan  diluar  nikah.  Maka dengan meninggalkan nikah akan mendapat bahaya hidup tidak berkeluarga akan mengandung bahaya,  baik  terhadap  individu  maupun  ditengah  masyarakat  cenderung  berdampak  dalam kesehatan  mereka  akan  terperosok  kedalam  kekejian  dan  keburukan  demi  memuaskan nafsunya bisa jadi akan terjebak kedalam ketabuan, prostitusi, hubungan gelap, bila budaya ini sudah membludak dalam suatu masyarkat akan mengakibatkan timbulnya  berbagai penyakit dan  penderitaan  serta  membinasakan  tubuh  manusia  seperti  penyakit  AIDS,    apalagi  sudah candu akan menjulur penyakit Gonorhea yaitu penyakit kencing darah atau nanah, penyakit ini bisa  menyebabkan  ginjal  dengan  tingkat  yang  berbahaya.  Kemudian  bisa  menimbulkan penyakit Syphilis yaitu penyakit timbul di masyarakat asing dan akan melakukan tindakan seks amoral. 2
Bila  sudah  terjadi  gilirannya  akan  menimbulkan  berbagai  penyakit  seperti:  1) seks abnormal, dalam penyakit ini ialah homo seks dan lesbian, kedua penyakit ini sangat berbahaya karena melakukan seks dengan sesama jenis penyakit ini telah melanda seperti negara Amerika dan  Inggris.  2)  pikiran  kacau,  ciri-cirinya  hampir  seluruh  waktunya  disibukkan  dengan mengkhayal  dan  menurutkan  libido  seksnya  saja.  Khayalannya  itu  bisa  saja  tentang perkawinan,  adegan  ciuman,  bersenggama,  membayang-bayangkan  tubuh  wanita  dengan kondisi  seperti  ini  dia  melupakan  segala-galanya  dan  akhirnya  menjadi  manusia  pelupa. Kepekannya melemah dan terjangkit kelihatan linglung, pemabuk, merana dan terlihat selalu murung  dan  sedih  dan  ini  akan  merusak  generasi.  Jhon  Kennedy  presiden  Amerika  pernah mengatakan  bahwa  masa  depan  negaranya  kini  diambang  bahaya,  setelah  melihat  generasi mudnya  larut  dalam  kenikmatan  seks  yang  melampaui  batas. 3 Seorang  muslim  tidak  boleh mempunyai prinsip anti kawin hidup melajang karena bisa cenderung bebahaya bagi kesehatan dan piskis. 4
Pernikahan sejatinya sudah menjadi kebutuhan setiap manusia untuk kehidupan yang lebih dewasa, melanjutkan kehidupan baru meninggalkan masa lajang, namun untuk sampai kepada ha tersebut banyak hal dilewati seperti keselarasan, keharmonisan, kepada kedua calon mempelai,  kebutuhan  hidup  setelah  pernikahan,  disamping  itu  sebagai  makhluk  sosial  tidak terlepas  dari  kehidupan  bermasyarakat  yang  tidak  baik  jika  tidak  diikuti  bisa  saja  akan menimbulkan fitnah dikemudian hari apabila tidak melibatkan masyarakat adat ketika hendak ingin melangsungkan perkawinan, dalam pernikahan tidak bisa hanya melibatkan satu pihak tetapi banyak pihak yang berkontribusi didalamnya sebagai keindahan dan kelesatarian budaya Indonesia yang kaya adat dan beragam model tentang perkawinan. Adat tidak bisa dipisahkan dalam konteks kehidupan bermasyarakat termasuk dalam hal perkawinan.
1 Hafsah, Harahap Y.  and Lailan, N. 2021. Fenomena Perkawinan Malangkahi dalam Adat Mandailing Natal ditinjau menurut Hukum Perkawinan di Indonesia . Al-Mashlahah. 9 (1)  :  238
2 ‘Ulwan Abdullah N. 1992. Uqbāt al-Zawāj  wa tarfuh Mu’ālijaha ala duu al-Islām. Gema Insani Press. Jakarta
3 Ibid, hlm. 25
4 Latif S,. 1968 Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga . Pustaka Hidayah. Bandung
Sebelum  pernikahan,  pertunangan  adalah  hal  yang  sudah  umum  dilaksanakan  oleh setipa  lapisan  masyarakat  sebagai  salah  satu  prosedur  sebelum  kepernikahan,  bahkan  Islam juga  mempunyiai  ajaran  tersebut  yang  mempunyai  hikmah  yang  sangat  mendalam  seperti untuk melihat beberapa bulan kedepan kekurangan dan kelebihan dari status seorang wanita maupun laki-laki tersebut apa maslahatnya kedepan atau sebaliknya kemungkinan ada mudarat yang  didapatkan  yang  terlihat  secara  zahir,  begitu  juga  dalam  masyarakat  adat  tentu  tidak langsung  ke  pernikahan  tetapi  ada  tahapan-tahapan  seperti  pertunangan  kalau  dalam  bahasa nasionalnya  tetapi  berbeda-beda  setiap  daerah  menamai  hal  tersebut  namun  upaya  dan pelaksanannya  tidak  jauh  berbeda.  Adat  menjadi  pelengkap  pertunangan  tersebut  karena terlihatnya persetujuan tokoh-tokoh masyarakat adat setempat.
Peran  adat  dalam  masyarakat  menjadi  suatu  hukum  yang  tidak  tertulis,  hukum  adat biasanya dianggap sebagai hukum yang timbul dari masyarakat oleh karena bersumber pada kebiasaan, selain dari itu hukum adat dianggap pula sebagai hukum yang hidup ( living law), akan  tetapi  kalau  kenyataannya  ditelaah  dengan  seksama  maka  dari  sudut  hukum  adat  akan dikenal, (1) hukum adat yang hidup hal mana dapat diamati dari perilaku sehari-hari, (2) hukum adat  tercatat  yakni  hukum  adat  yang  dicatat  oleh  para  ilmuan  yang  pernah  mengadakan penelitian, hukum adat tercatat itu mungkin merupakan hukum yang hidup pada saat dicatat, ada kemungkinan bahwa terjadi kesenjangan antara hukum adat yang tercatat dengan hukum adat yang hidup (3) hukum adat yang didokumentasikan yaitu hukum adat yang dicatat oleh para fungsionaris adat, ada kemungkinan bahwa hukum adat yang didokumentasikan ini pada suatu  saat  hanya  merupakan  patokan-patokan  perilaku  ideal  belaka  (hukum)  adat  yang didokumentasikan. 5
Masyarakat desa Huta Pasir kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara menganggap hukum adat tersebut sebagai hukum yang hidup sudah sejak dari keturunan dari para  pendiri  kampung  tersebut  yang  tidak  boleh  dilenyapkan  karena  dengan  adat  tersebut masyarakat  desa Huta Pasir bisa hidup  rukun dan damai, hidup  bermoral dan bertata krama karena adat yang dipelihara bukan dikesampingkan, dengan adat kehidupan sosial masyarakat tertata dengan baik, seperti tutur kata, sopan santun, namun juga sebelum itu agama menjadi pedomannya  namun  adat  tidak  pula  dihilangkan  dari  kehidupan  tradisi  masyarakat,  salah satunyna ialah pada saat hendak melakukan perkawinan, peran tokoh adat masyarakat selalu hadir  untuk  meneruskannya  seperti  adanya  musyawarah  antara  keluarga  dengan  masyarakat yang disebut dengan mangkobar, dan martahi terbagi kepada dua martahi ulutot yaitu antara hubungan kekeluargaan istilahnya yang masih dekat hubungan pertalian keluarganya seperti satu asal keturunan yang didalamnya ada kahanggi, selanjutnya ada matahi godang yaitu untuk semua penduduk masyarakat desa tersebut.
Dalam hal ini sebelum sampai kepada musyawarat ( martahi godang ) ada perjanjian adat yang dilaksanakan oleh calon kedua mempelai supaya saling mengingat dan tidak ingkar janji, dan  tidak  ada  yang  melanggar  janji  karena  pernikahan  merupakan  ikatan  yang  kuat  dalam agama,  sebagai  acara  yang  sakral,  pentingnya  adat  perjanjian  tersebut  salah  satunya  ialah mengangkat  harkat  martabat  seorang  perempuan  agar  tidak  dianggap  rendah  oleh  laki-laki karena  keduanya  harus  benar  dan  serius  untuk  kejenjang  pernikahan,  untuk  mendukung  hal tersebutlah didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat adat desa Huta Pasir dengan suatu ikatan dan disaksikan oleh mereka, hal inilah yang menarik ditulis seperti apa janji dalam masyarakat desa Huta Pasir dan konsekuensinya maupun sanksinya bila ada salah satu kedunya melanggar janji pertunangan dalam masyarakat desa huta pasir tersebut. Dari latar belakang di atas maka rumusan  masalah  penelitian  adalah,  Sanksi  adat  pertunangan    di  desa  huta  pasir  kecamatan simangambat kabupaten padang lawas utara dengan pertanyaan pembantu sebagai berikut: 1)
5 Soekanto S.  Kedudukan dan Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum dan Pembangunan (15). 5: 466-473
Bagaimana  adat terhadap pertunangan di desa Huta Pasir tersebut? 2) Bagaimana sanksi dan konsekunesi  jika  antara  laki-laki  dan  perempuan  melanggar  perjanjian  dalam  pertunangan tersebut ?

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  untuk  menggali  pengalaman  dan pandapat para informan kunci tentang Sanksi adat pertunangan  di desa Huta Pasir kecamatan Simangambat kabupaten Padang Lawas Utara.  Penelitian ini menggunakan pendekatan studi penelitian lapangan ( field research )  dengan menggunakan observasi dan interview. Penelitian lapangan  digunakan  untuk  mencari  data  primer  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  para pelaku  perkawinan  adat  masyarakat  Desa  Huta  Pasir  Kecamatan  Simangambat,  kabupaten Padang Lawas Utara dan para warga setempat, data sekunder digunakan yaitu dari buku-buku dan jurnal mengenai pertunangan dan masyarakat adat dan perkawinan serta undang-undang yang terkait dan sumber lain yang relevan dengan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Desa Huta Pasir Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara
Desa  Huta  Pasir  adalah  salah  satu  desa  yang  berada  di  Kecamatan  Simangambat, Kabupaten  Padang  Lawas  Utara,  Provinsi  Sumatra  Utara,  Indonesia.  Desa  Huta  Pasir mempuyai  enam  tempat  perkambungan  dengan  nama-nama  sebagai  berikut,  Huta  Pasir Gunung  Martua,  Huta  Pasir  Janji  Manahan,  Huta  Pasir  Gunung  Maju,  Huta  Pasir  Tamosu Naposo, Huta Pasir Lombang (Parsulukan), Huta Pasir Tanjung Patihe,  menurut informasi dari Usman Hasibuan nama-nama desa ini dahulunya diberikan oleh Hamzah Hasibuan (Tongku Rahman)  seperti  Huta  Pasir  Lombang  (Parsulukan)  diberi  nama  Purba  Tua. 6 secara  umum keberadaan desa Huta Pasir bisa dilihat dari maps berikut ini :
6 Usman Hasibuan , Wawancara pada Tanggal 22 November 2020

## Gambar peta  Desa Huta Pasir 7
Huta  Pasir  merupakan  sebuah  desa  di  pedalaman  Gunung  Tua  merupakan  ibu  Kota Kabupaten  Padang  Lawas  Utara,    Kabupaten  Padang  Lawas  Utara  merupakan  Kabupaten pemekaran Baru dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2007. Dasar hukum pendirian Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 dan disyahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 dan disyahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas maka. Saat ini adalah pemerintahan pertaman oleh bupati Bachrum Harahap. 8
Desa Huta Pasir sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tobing Jae Air Gala Kecamatan Huristak  sebelah  Timur  berbatasan  dengan  Desa  Mandasip  Kecamatan  Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara. Sumber penghasilan di desa Huta pasir ialah bertani sawah yang disebut  dengan sawah padang karena letaknya ditengah padang yang luas, dan musim bersawah pada musim hujan saja, selian itu mata pencaharian masyarakat ialah kelapa sawit dan karet hampir dimiliki oleh seluruh penduduk Desa Huta Pasir.
Lembaga  Pendidikan  di  desa  Huta  Pasir  yaitu  SD  Negeri  hanya  satu  MDTA  satu, selanjutnya  pendidikan  non  formal  seperti  parsulukan  (peramalan  ilmu  tasawuf),  maghrib mengaji di rumah-rumah warga yang berwawasan dan alumni-alumni pesantren.
Desa Huta Pasir termasuk desa yang religius waktu itu yang ditandai dengan para pendiri kampung  seperti  Malim  Kuning anak-anaknya adalah  Sutan Paruhum, Khalifa Adam,  Raja Arif, ibotonya ada enam, diantara anak-anaknya Malim Kuning banyak yang menuntut ilmu tasawuf, marsuluk, ke  Sungai  Rodang  salah  satu  desa  serambi  Mekkah  di  kecamatan Simangambat, bahkan ada anak-anak dari Malim Kuning  yang meninggal karena menuntut ilmu dan beramal di Sungai Rodang dan meninggal disana  diwafatkan  disana seperti Sutan Paruhum dan Khalifa Adam. 9
Bukti selanjutnya ialah Tongku Rahman (Hamzah Hasibuan) anak dari Sutan Paruhum setiap  ada  acara walimatul  ‘urs tidak  boleh  dengan  hiburan  adat-adat  seperti margondang (Pesta  Besar)  tetapi    harus  diisi  dengan  kegiatan  keagamaan  seperti pambacaan (ceramah agama) agar lebih berkah dan diridhai oleh Allah. Selian itu Tongku Rahman sewaktu menjabat sebagai  kepala  desa  Huta  Pasir  ketika  hendak  mau  puasa  ia  berkeliling  kampung menyampaikan  informasi  tersebut  karena  dimasa  itu  masih  terbatasnya  komunikasi  dan informasi secanggih  dan semaju teknologi  zaman sekarang. Beliau juga pernah mengangkat harkat martabat desa Huta Pasir lebih dari itu memperjuangkan  wilayah teritorial desa Huta Pasir, menurut informasi dari istri anaknya Nurliana Harahap dahulu desa Huta Pasir pernah inginan  dijadikan bara (tempat  rumah  kerbau)  oleh  Haji  Maknur  yang  populer  dikenal masyarakat waktu itu konglomerat punya harta yang banyak, tanah, kerbaunya mungkin jika dibuat tempatnya di  desa Huta Pasir bisa saja desa tersebut tutup waktu  itu, sehingga itulah salah satu alasan kuat oleh Tongku Rahman memperjuangkan hak dari masyarakatnya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta yang dimenangkan oleh Tongku Rahman. Sehingga desa Huta Pasir tetap berjalan sebagai mana mestinya desa mempunyai tradisi, adat istiadat dan tercatat di pemerintahan. 10
7 https://www.google.com/maps/place/Huta+pasir/@1.496717,91.2165154,5z/data akses pada tanggal 02 April 2022
8 Kab Padang Lawas Utara, Sejarah Padang Lawas Utara:  https://padanglawasutarakab.go.id/read/9/sejarah- padang-lawas-utara. Diakses pada 02 April 2022
9 Wawancara dengan Bapak Usman Hasibuan, pada Tanggal 22 November 2020
10 Wawancara dengan Ibu Nurliana Harahap
Sistem  struktur  adat  yang  berlaku  di  desa  Huta  Pasir  ialah.  Mora  yaitu  orang  yang terpandang,  keturunan  bangsawan,  orang  terpandang  dalam  kampung  tersebut,  dan  didalam kempung tersebut kelompok kekerabatan yang memberi anak gadis. 11 Mora  juga termasuk pertama  kali  dari  garis  keturunannya  yang  membuka  kampung,  atau  penduduk  asli  dari kampung tersebut yang dituakan, selanjutnya ada kahanggi yaitu  saudara yang satu keturunan dan semarga sekaligus. 12 biasanya kahanggi ini sangat erat pertaliannya dan merasa satu garis keturunan  yang  tinggi  sehhingga  jika  ada  kegitan-kegitan  seperti  acara  pesta  kahanggi  ini adatnya  dapat  meringankann  tugas  dari suhut (tuan  rumah).  Selanjutnya  ada  anak  boru antonimnya adalah mora kalau mora kelompok kekerabatan yang memberi anak gadis maka anakboru adalah kelompok yang menerima anak gadis dari moranya dikampung desa tersebut.

## Adat Pertunangan Desa Huta Pasir Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara
Pertunangan merupakan jalan awal sebelum sampainya kepada tahap pernikahan, kedua calon  harus saling kenal mengenal lebih jauh supaya tidak ada penyesalan dikemudian hari, dengan pertunangan ada waktu rentan bagi kedua calon mempelai untuk melihat dan komitmen diantara keduanya karena yang dituju adalah perkawinan merupakan satu hal yang sakral dan tidak bisa hanya sekedar atas nama perkawinan dibawah pencatatan tetapi lebih dari itu harus dijiwai  dan  dipelihara.  Pertunangan  adakalanya  diungkapkan  sendiri  oleh  laki-laki  yang melamar,  adakalnya  juga  dengan  perantara  orang  lain  dari  pihak  keluarganya,  pertunangan ( khitbah ) bukanlah sebuah akad, jika  pun diumpamakan sebuah akad maka bukan termasuk akad  yang  lazim  maksudnya  yang  menyebabkan  kedua  belah  pihak  saling  terikat  sehingga pembatalan  akad harus  melalaui kesepakatan kedua belah pihak, tidak boleh sepihak. Maka pertunangan ini hanya akad jaiz dari dua belah pihak, dengan demikian salah satu kedua dari belah pihak boleh membatalkannya secara sepihak, jika pertunangan telah diterima oleh pihak perempuan dan keluarganya, maka berlaku hukum-hukum  dan dampak syariat  selama masa pertunangan tersebut. 13
Dalam  agama  Islam  hukum  pertunangan  adalah  pada  dasarnya  sama  halnya  dengan hukum pernikahan itu sendiri,  apabila nikah bagi seseorang hukumnya sunnah,  maka khitbah pun  sunnah,  apabila  nikah  hukumnya  makruh,  maka  pertunangan  pun  makruh,  begitu seterusnya,  hal  ini  disebabkan  bahwa  pertunangan  adalah  perantara  menuju  nikah  yang mengandung hikmah diantaranya, pertama, dapat menjadi jalan bagi kedua belah pihak yang akan menikah untuk mengenal satu sama lain. Kedua, dengan saling mengenal masing-masing dapat mempelajari dan memahami karakter dan tabiat pasangan calon hidupnya mengenali apa yang disukai dan tidak disukai oleh masing-masing keduanya sehingga dapat menyesuaikan diri  satu  sama  lain. Ketiga, dapat  menjadi  jalan  seseorang  untuk  dapat  meyakinkan  dirinya dalam melangkah menuju pernikahan, yaitu ikatan yang akan dijalani hingga akhir hayatnya. 14 Tata cara pertunangan menurut hukum adat Mandailing adalah sesuai dengan ketentuan hukum adat Mandailing yang tidak tertulis dimana semua acara prosesi pertunangan dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan yang diawali dengan prosesi acara adat manyapai boru (pendekatan kepada keluarga perempuan) dilanjutkan dengan mangirit boru (mengenal lebih dekat calon tunangan perempuan) yang dilanjutkan dengan Padamos Hata (menerima jawaban atas lamaran yang telah disampaikan), lalu dilanjutkan dengan pataru sere sahatan (mengantar barang-barang  hantaran)  dan  diakhiri  dengan  prosesi  acara  Mangalehen  Mangan  pamunan
11 Balai Bahasa Sumatera Utara (2016), Kamus Angkola Mandailing Indonesia. Balai Bahasa Sumatera Utara.Medan
12 Ibid .
13 Ma’had al-Jami’ah UIN Malik Ibrahim T (2021) Syarah Fathal Qarib Mengupas Teks Fathal Qarib melalui Referensi Kitab-Kiab Mu’tabarah. Ma’had al-Jami’ah Al-Aly Malang
14 Ibid, hlm. 29
(perpisahan dengan anak perempuan yang dinikahkan dengan acara memberi makan kepada anak perempuan tersebut yang juga melibatkan keluarga terdekat). 15
Masayaraka adat Mandaliling umumnya dan khusunya desa Huta Pasir, sebelum sampai kepada pertunangan dan perkawinan ada isitilah perjodohan yaitu  merupakan sebuah upaya mempertemukan  calon  pasangan  suami  istri  untuk  tercapainya  sebuah  keluarga  sakinah. Masyarakat desa Huta Pasir memahami bahwa perjodohan adalah refleksi dari ajaran agama karena seorang ayah mempunyai hak ijbari untuk memaksa anaknya dalam menikah, menurut Sutan  Karitu  yang  dikutip  oleh  Muhammad  Syukri  Albani  Nasution  tradisi  perjodohan masyarakat  Mandailing  umumnya  sangat  dipengaruhi  oleh  adat  istiadat,  ide-ide  yang mempengaruhi  terjadinya  perjodohan  pada  masyarakat  Mandailing  umumnya  antara  lain: pertama, untuk  mempererat  hubugan  kerabat  ( pasolkot  parkouman )  sehngga  dengan diadakannya  perjodohan  hubungan  kekerabatan  semakin  erat  sampai  pada  keturunan selanjutnya. 16
Kedua, karena  pentingnya  sebuah  pernikahan, ketiga, kemapanan  ekonomi,  pada dasarnya  hukum  adat  dibuat  para  leluhur  bertujuan  untuk  mengatur  dan  memberikan kemaslahatan  bagi  para  masyarakat  adat.  Jika  dailihat  dari  gagasan  adat  perjodohan  dalam Mandailing  ini  paling  tidak  ada  kemaslahatan  ada  juga  kemudratan  menurut  Syukri  Albani Nasution yaitu, pertama, tardisi perjodohan adat Mandailing merupakan tradisi adat yang baik, akan tetapi dalam prakteknya perjodohan  seringkali dilakukan tanpa mempertimbangkan hak anak, dalam budaya Mandailing para orang yang menjodohkan anaknya tanpa terlebih dahulu meminta  persetujuan  anaknya,  dengan  begitu  praktek  perjodohan  dalam  masyarakat Mandailing  bertentangan  dengan  prinsip  kemerdekaan  yang  sangat  ditekankan  oleh  agama Islam  yaitu  kebebasan  memilih  jodoh  implikasinya  adalah  ank  tidak  bisa  berbuat  dan menentukan apa-apa, sehingga seorang gadis yang akan dikawinkan mungkin tidak mengenal wajah calon suaminya hingga hari perkawinannya, hal tersebut merampas hak anak sekalipun orang  tua  mempunyai  hak ijbar (memaksa)  dalam  pernikahan  anaknya  tentulah ijbar itu tidaklah serta merta berarti pemaksaan. 17
Bahkan  dalam  masyarakat  Mandailing  orang  tua  seringkali  memaksa  anaknya  untuk kawin  atau  menikahkan  anaknya  dengan  pilihannya,  yang  populer  dengan  sebutan  kawin paksa, hal ini merupakan kesalahan mendasar dalam memahami makna ijbar dan ikrah , ijbar atau hak memaksa itu sendiri tanpa memerlukan persetujuannya ialah kepada anak yang masih gadis atau keperawanannya hilang bukan karena hubungan seksual tetapi  karena jatuh, maka perlu dibedakan antara ijbar dan ikrah , ijbar itu dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya karena keadaan anaknya yang dianggap belum  atau tidak memiliki kemampuan. 18 Dalam hal perlindungan dan tanggungjawab inilah perlu  ditunjukkan  oleh  tokoh-tokoh  adat  dan  masyarakat  adat  terhadap  perjodohan, pertunangan, perkawinan dengan memberikan sanksi adat tentang pertunangan atau pun pada waktu  memberikan  hantaran  dari  pihak  laki-laki  kepada  perempuan.  Sudah  menjadi  lumrah ditengah masyarakat setelah seleasai masalah perjodohan baik itu dijodohkan atau ditemukan sendiri  oleh  pihak  laki-laki  atau  perempuan,  selanjutnya  ialah  dengan  melanjutkan  ketahap berikutnya yaitu pertunangan.
Perlu diketahui  masayarkat  adat  khususnya desa Huta Pasir, tidak semua mengadakan pertunangan, mungkin disebabkan karena waktu  yang tidak bisa bertemu  antra laki-laki dan
15 Anwi A (2019). Akibat Hukum Putusnya Pataru Sere Sahatan (Pertunangan) pada Masyarakat Mandailing (Studi Pada Desa Pasar Binanga Kecamtan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas). Tesis. Fakultas Hukum Universits Sumatera Utara. Medan
16 Albani M. (2015) Analisis Kompilasi Hukum Islam tentang Tipologi Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam di Mandailing Natal, Al-Manahij (9) 1: 31-50
17 Ibid,
18 Ibid.
perempuan, dan juga karena faktor ekonomi karena dengan pertunangan akan membutuhkan biaya  seperti  makan  bersama  dan  lain  sebagainya,  namun  sekalipun  tidak  ada  pertunangan sudah pasti ada sanksi adat berupa janji yang diberikan oleh adat kepada kedua calon mempelai, dan itu sudah menjadi tradisi sebagai peninggalan warisan  leluhur desa Huta Pasir.
Sebagai masyarakat adat, setiap masyarakat desa Huta Pasir yang akan melangsungkan pernikahan  melewati  tahapan-tahapan  seperti,  pertemuan  antara  kedua  pihak  secara kekeluargaan,  persetujuan, petunangan, perjanjian diantara kedua pihak melalui adat secara formal, martahi (mufakat). Sehingga tidak lengkap bila tidak melakukan tahapan-tahapan hal tersebut, sebagaiamana kehidupan sosial masyarakat desa tanpa adat akan dianggap kursang bermasyarakat  dan  bersosial  ditengah-tengah  masyarakat  desa  Huta  Pasir  tersebut.  Diantara tahapan-tahapana  tersebut  ialah, pertama, pertemuan  antara  pihak  laki-laki  dan  perempuan, tradisi  ini  biasa  disebut  dengan manyapai  boru yaitu  pihak  laki-laki  datang  kepada  rumah perempuan  untuk  bertamu,  bersilaturrahmi,  bertutur  sapa,  secara  ringan  belum  ada  masuk pihak ketiga seperti peran adat dan tokoh-tokoh masyarkatnya. 19
Kedua, persetujuan  yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak apakah setuju atau tidak, hal disetujui ialah seperti kepastian dari pihak perempuan apakah menerima tujuan kedatangan dari pihak laki-laki, kedua mengenai mahar ( bolina ) juga harus ada titik temu antara keduanya, sehingga jika belum dapat titik temu maka belum bisa dilanjutkan kepada tahap berikutnya. Biasanya mengenai mahar ini ada juga hubungan kekeluargaan supaya terjadinya kesepakatan antara  keduanya  yang  tepenting  adalah  kesepakatan  antara  calon  mempelai  laki-laki  dan perempuan,  masalah  mahar  bisa  dibicarakan  lebih  lanjut.  Secara  umum  masyarakat  adat Mandailing Tapanuli Selatan isitilah bolina (mahar) disebut juga dengan Tuor, asal usul tuor itu murni kebijakan dari para leluhur jaman dahulu, dan bukan menjadi patokan atau bahkan penentu  dalam  ikatan  pernikahan,  nilai tuor sebenarnaya  di  mata  Mandailing  dapat dinegoisasikan  dengan  azas  keikhlasan  dan  kesepakatan  bersama  dari  keluarga  kedua mempelai. 20
Ketiga, pertunangan dan non pertunangan, yaitu sama halnya seperti pertunangan biasa yang dilakukan oleh masyarakat desa sekitar seorang laki-laki memberikan atau memasangkan cincin  kepada  perempuan  calonnya,  cincin  tersebut  sebagai  tanda  pengikat  yang  kuat  dan keseriusan  dari  pihak  laki-laki  untuk  melanjutkan  perkawinan  secara  agama,  dengan pertunangan akan menjadi sebuah legalitas ungkapan rasa cinta dan kasih dari seorang laki- laki kepada perempuan, dan biasanya setelah pertunangan jarak kepada pernikah tidak lagi jauh sekitar  enam  bulan  lamanya,  dan  selanjutnya  mengantarkan parbajuan seperti  sarung  yang akan dibagikan kepada keluarga pihak perempuan, dan pihak perempuan membagikan kepada keluargnya dan masyarakat sekitar. Ada kalanya juga tidak ada pertunangan yaitu pihak laki- laki  datang  membawa  hantaran  kepada  rumah  perempuan,  pada  saat  memberikan  hantaran tersebut pihak laki-laik membawah kahangginya, anak borunya, dan hula dongan begitu juga sebaliknya  pihak  perempuan  mengundang  kahangginya,  anak  borunya,  dan  hula  dongan supaya  saling  mengetahui  dan  silaturrahmi  bahwa  perkawinan  yang  akan  datang  sudah diketahui dari struktur adat dan keluarga. 21
Tapi  umumnya  yang  terjadi  belakangan  ini  cukup  memperihatinkan  karena tuor ini diidentikkan  besarannya  sesuai  dengan  pendidikan  calon  mempelai  wanita  dan  tingkat ekonomi keluarga calon mempelai wantia, dan bahkan tidak segan keluarga mempelai calon wanita  mematok  harga tuor apabila  wanita  tersebut  sudah  berkarir.  Kontroversi tuor sebenarnya terjadi bagi orang yang memandang negativ akan hal ini, seolah-olah melahirkan jual  beli  dalam  perkawinan,  pandangan  negativ  ini  datang  dari  luar  atau  bahkan  dari Mandailing itu sendiri yang tidak suka ataupun setuju dengan hal ini, ketidak setujuan mungin
19 Nurliana harahap (2022). Wawancara . pada tanggal 6 Maret 2022
20 Albani, Op,Cit, hlm. 34
21 Nurliana Harahap.(2022) Wawancara . Pada tanggal 06 Maret 2022
mempunyai  alasan  tersendiri  tapi  jauh  sebelum  ini  terjadi  adat  istiadat  melahirkan tuor sebanarnya tiada lailn demi menata kesejahteraan, dan kebahagiaan calon pengantin. 22
Pengalaman penulis melihat tentang tuor tersebut seperti di desa Huta Pasir setelah pesta pernikahan di tempat perempuan barang-barang yang dibelikan seperti lemari, peralatan dapur lainnya  dibawa  oleh  laki-laki  dan  perempuan  setelah  selesai  acara  pesta  perkawinan  yang disebut dengan parobanon, yaitu barang-barang alat-alat rumah tangga yang dibelanjakan oleh orang  tua  dari  perempuan  dan  perempuan  tersebut  dibawa  langsung  oleh  laki-laki  kerumah orang tuanya, lebih dari itu tuor yang disebutkan diatas tadi dikembalikan kepada anaknya oleh orang tua perempuan, dengan tujuan supaya bisa digunakan oleh mempelai untuk kebutuhan hidupnya baik untuk membeli sawit, tanah, sawah, dan parbagason (pertapakan rumah). Jika dilihat sekalipun besar mahar atau tuor adat  mandailing  tersebut  terkhusus  desa Huta Pasir Kecamatan  Simangambat  sebenarnya  ada  tujuan  yang  bernilai  baik  yaitu  supaya  kehidupan mempelai  setelah  menikah  sejahtera  sudah  pegangan  dasar,  tidak  dibiarkan  kehidupan  yang serba kekurangan peralatan rumah tangga lainnya.
Keempat, perjanjian  diantara  kedua  pihak  melalui  adat  secara  formal,  baik  prosesi pertunangan atau tidak dalam masyarakat adat Huta Pasir ada janji yang diungkapkan didepan tokoh adat dan tokoh masyarakat,  dan tokoh  agama untuk menyaksikan bukti janji tersebut, yang dilaksanakan pada saat pihak laki-laki memberikan hantaran kepada pihak perempuan.
Kelima, acara martahi atau  mufakat, yaitu harus dilaksanakan sebelum mendirikan pesta adat seperti margondang maupun resepsi lainnya, acara ini merupakan mencari mufakat yaitu musyawarah  sidang  adat  untuk  membicarakan,  merumuskan,  dan  menetapkan  pelaksanaan upacara  pesta  adat. 23 Musyawarah  ini  terbagi  kepada  dua  yaitu  musyawarah  secara kekeluargaan yang disebut dengan martahi ulutot , selanjutnya musyawarah besar yaitu secara keseluruhan  masyarkat  adat  desa  Huta  Pasir  yang  disebut  dengan martahi  godang, kedua musyawarah atau martahi ini  untuk menemukan gambaran pernikahannya seperti apa acara yang  akan  dilakukan,  dan  sekaligus  menarik  kekeluargaan  ( koum  sisolkot )  untuk  dilibatkan dalam  acara  tersebut  dengan  gotong  royong.  Dalam  musyawarah  besar  ( martahi  godang ) biasanya diundang satu kampung khusus laki-laki saja dan perempun hanya sebagian seperti menyiapkan  makanan  dan  minuman  pada  acara  tersebut.  Setelah  tahapan-tahapan  tesebut diatas telah terseleasaikan barulah ke jenjang berikutnya setelah pertunangan atau tidak dengan pertunagan  secara  adat  meberikan  hantaran,  dilangsungkan  pernikahan  sebagai  yang  sudah dilewati dengan pertunangan.

## 2.1. Sanksi Adat pertunangan Desa Huta Pasir Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara
Sanksi adalah  hukuman  yang diberikan bagi setiap pelanggar ketentuan  yang berlaku. Melakukan  suatu  pelanggaran  terhadap  hukum  yang  telah  ditetapkan  merupakan  perbuatan menyimpang  yang  menimbulkan  ketidakseimbangan  dalam  masyarakat.  Tujuan  pemberian sanksi  adalah  untuk  menimbulkan  efek  jera  bagi  yang  melakukan  pelanggaran  dan  untuk mengembalikan ketidakseimbangan. 24 Pelanggaran adat menurut Van Hollenhoven, delik adat adalah,  perbuatan  yang  tidak  boleh  dilakukan,  walaupun  pada  kenyataannya  peristiwa  atau perbuatan tersebut itu hanya sumbang (kesalahan) kecil saja. 25
Snouck  Hurgronye  merupakan  pertama  kali  memperkenalkan  istilah  hukum  adat  atau (adat recht) pada tahun 1893, istilah itu ditunjukkan bagi hukum rakyat Indonesia yang tidak
22 Albani M., Loc,Cit
23 Pohan S. (2022)  Nilai Tradisi Margondang Studi Kasus Masyarakat Padang Lawas , Tarombo (3) 1:
24 Sandy F (2016) Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku di Desa Tanjung Kecamatan Kota Kampar Hulu Kabupaten Kampar Bersasarkan Hukum Adat Kampar. JOM Fakultas Hukum (2) 3: 1-15
25 Suryani D (2022) Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Zaaken Jorunal of Civil dan Business Law (3) 1: 1-22
terkodifikasi artinya bagi hukum yang tidak terkumpul dan tidak tersusun dalam suatu kitab secara teratur dan sistematis seperti halnya kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Hukum  adat  sendiri  merupakan  hukum  yang  hidup  dan  berkembang  dalam  masyarakat Indonesia  sejak  lama  dan  mendasarkan  dengan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat  itu baik  nilai  asli  maupun  sinkretis  nilai-nilai  asli  dengan  nilai-nilai  yang  datang  dari  luar  dan hanya berlaku bagi masyarakat itu sendiri. 26
Keberadaan  hukum  adat  yang  berlaku  di  masyarakat  pada  dasarnya  adalah  untuk menciptakan  suatu  keseimbangan  antar  masyarakat  itu  baik  secara  individu  maupun  antar kelompok  hal  itu  dikarenakan  alam  berpikir  masyarakat  adat  secara  umum  adalah  bersifat kosmis dan selalu mengkaitkan keberadaan mereka dengan dialam dunia, artinya harus selalu ada antara dunia lahir maupun dunia batin. 27
Di Indonesia hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang di sana-sini mengandung unsur agama, adat sering juga disebut sebagai sebuah tradisi yang berlaku di masyarakat sehingga dianggap bahwa hanya berlaku di tengah masyarakat sehingga dianggap hanya berlaku lokal sala, serta pasti tertinggal dengan perkembangan zaman dan masyarakat dan terkadang juga tidak sesuai dengan ajaran agama. Ciri-ciri hukum adat diantaranya ialah:
1. Tidak tertulis dalam perundangan atau disebut unwritten law
2. Tidak tersusun secara sistematis dan karenanya tidak dikodifikasi
3. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan.
4. Tidak teratur dari segi isinya
5. Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan )
6. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan. 28
Selanjutnya  Keberadaan  hukum  adat  ini  secara  resmi  telah  diakui  oleh  negara keberadaannya tetapi penggunaannyapun terbatas. Merujuk pada pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dimana  menyebutkan”Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur dalam  undang-undang”  yang  berarti  bahwa  negara  mengakui  keberadaan  hukum  adat  serta konstitusional haknya dalam system hukum Indonesia. Disamping itu juga diatur dalam Pasal 3 UUPA “Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum  adat,  sepanjang  menurut  kenyataannya  masih  ada,  harus  sedemikian  rupa  sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak  boleh  bertentangan  dengan  undang-undang  dan  peraturan-peraturan  lain  yang  lebih tinggi. 29
Selain hal tersebut diatas telah banyak contoh-contoh sanksi adat yang berlaku umunya dalam masyarakat adat Batak Angkola, menurut penelitian Suryani menemukan 20 (dua puluh) kasus  perkawinan  semarga  masyarakat  Batang  Angkola  Kabupatnen  Tapanuli  Selatan, misalnya:  (1)  Pasangan  perkawinan  semarga  J  dan  K  adalah  pasangan  yang  menikah  pada tahun  2020  mereka  adalah  pasangan  yang  berasal  dari  sesama  marga  Harahap,  pada  saat upacara  perkawinan  adat  mereka  dikenakan  sanksi  membayar  denda  berupa  menyembelih satun ekor horbo janggut (kambing) dan acara itu disebut dengan Mangupa sekalian mengganti marga istrinya menjadi marga Dalimunthe sesuai dengan marga ibunya J. (2) pasangan S dan L adalah pasangan yang menikah pada tahun 2020, S dan L adalah pasangan yang satu marga
26 Apriyani R. (2018) Keberadaan Sanksi Adat dalam Penerapan Hukum Pidana Adat. Jurnal Hukum Prioris. (6) 3: 227-246
27 Ibid
28 Ibid.
29 Saputra R.Dkk.(2020), Keberadaan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia : https://law.unja.ac.id/keberadaan-hukum-adat-dalam-sistem-hukum-indonesia/ diakses tanggal 02 April 2022
bermarga  Hasibuan,  akan  tetapi  pasangan  ini  tidak  melaksanakan  sanksi  adat  yang  berlaku disebabkan  bahwa  mereka  mengatakan  bahwa  perkawinan  semarga  itu  hanya  tidak  akan menimbulkan  cacat  pada  keturunan  mereka  sebagaiman  disebut  oleh  zaman  dahulu kepercayaan nenek moyang mereka apabila melakukan perkawinan semarga maka akan cacat keturunannya. 30
Ketentuan  hukum  adat  Mandailing  yang  tidak  tertulis  dimana  semua  acara  prosesi pertunangan  dilakukan  secara  lisan  berdasarkan  kepercayaan  yang  diawali  dengan  prosesi acara  adat,  sedangkan  tata  cara  adat  pertunangan  pada  masyarakat  adat  Mandailing  setelah keluarnya  yurisprudensi  bisa  dilakukan  secara  tertulis  seluruh  rangkain  acara  prosesi  adat pertunangan yang bisa dijadikan bukti autentik terhadap pelaksanaan pertunangan tersebut bila terjadi  sengketa  pemutusan  pertunangan  dikemudian  hari.  Salah  satu  penelitian  Astria  Is’a Anwi Siregar hukum adat Mandailing yang berlaku pada masyarakat di Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumun Tengah tidak mengenal yang namanya gugatan wanpresasi ke pengadilan bila salah satu pihak memutuskan pertunangan tersebut sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum perjanjian yang termuat dalam pasal 1243 KUH Perdata dan Pasal 1365 KUH Perdata, namun dengan keluarnya Putusan Mahkamah Agung No, 396K/Sip/1958 dan No. 68K/Pdt/2009 yang memuat ketentun bahwa pemutusan pertunangan secara adat oleh salah satu pihak merupakan suatu perbuatan wanprestasi dan sekaligus perbuatan melawan hukum, didasarkan  kepada  pertimbangan  bahwa  pertunangan  tersebut  dipandang  sebagai  suatu peerbuatan hukum perjanjian antara dua pihak yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan yang harus dilaksanakan dengan itikad baik. 31
Di  Desa  Huta  Pasir  Kecamatan  Simangambat  hukum  adat  dianggap  sebagai  hukum yang  berlaku  ditengah  masyarakat  dan  diikuti  oleh  masyarakat  lainnya  salah  satunya  ialah tentang  sanksi  adat  pertunangan,  maupun  tanpa  pertunangan  dimana  apabila  telah  ada kesepakatan  anatara  kedua  belah  pihak  sebelum  jauh  ada  sanksi  adat  yang  diucapkan  oleh tokoh adat dan hatobangon (yang dituakan) kepada keluarga pihak perempuan. Karena acara tersebut biasa dilaksanakan di rumah pihak perempuan dan pihak laki-laki yang datang dengan membawa hantaran tersebut.
Ungkapan perjanjian itu dilakukan diakhir sesi acara tunangan atau hantaran tersebut setelah  diawali  dengan  pembukaan  mangkobar  (sidang  adat)    pihak  laki-laki  sudah menyampaikan hajatnya yang diwakili oleh keluarganya seperti kahanggi, anak boru dan hula dongannya (istilah bahasa adat di desa huta pasir maknanya keluarga terdekat secara keturunan dan asal muasal) telah mandokkon hata ( memberikan kata-kata maksud) dan selanjutnya juga disambung oleh pihak perempuan sebaliknya juga ada kahanggi anak borunya juga yang akan menyampaikan balasan dan jawaban dari pihak laki-laki tersebut, dan disaksikan oleh tokoh- tokoh  adat  tokoh  masyarakat  dan  tokoh  agama,  setelah  rampung  pembicaraan  kedua  belah pihak  dan  sudah  ada  titik  temu  barulah  sanksi  adat  diucapkan  atau  diikrarkan  kepada  pihak keluarga  perempuan  dan  laki-laki  oleh  hatobangon  (  yang  dituakan),  tokoh  adat  dan  tokoh masyarakat sebagai berikut:
“Jika pihak perempuan ingkar janji pergi menikah dengan lelaki lain, maka sanksinya uang hantaran tersebut dibayar satu kali lipat lagi” 32
Lalu pihak wali keluarga perempuan menjawab dengan ungkapan “setuju” atau “iya” menunjukkan  kata  iya  adalah  berarti  setuju  dan  menerima  konsekuensinya  jika  mereka melanggar janji yang dibuat tersebut oleh adat dan tokoh masyarakat. 33 sebaliknya pihak laki- lai pun akan diikrarakan sanksi adat tersebut :
30 Suryani D, Op,Cit. 13
31 Anwi A. Op.Cit. i
32 Sidang adat dalam acara hantaran di desa Huta Pasir tanggal 9 Maret 2022
33 Nurliana Harahap (2022) Wawancara , Tanggal 07 Maret 2022
“Jika pihak laki-laki ingkar janji pergi menikah dengan wanita lain, maka sanksinya membayar  uang  satu  lipat  lagi  yang  sama  jumlahnya  dengan    hantaran  dibayar  di awal”
Lalu  pihak  wali  keluarga  laki-laki  pun    menjawab  dengan  ungkapan  “setuju”  atau “iya”jika  laki  melanggar  janji  tersebut  akan  siap  menerima  sanksinya,  uang  yang  dibayar diawal akan hilang dan bahkan menambah bayar sekali lagi sejumlah uang yang diberikan pada waktu hantaran pertama. 34
Jika diperhatikan sanksi tersebut nilainya sama antara pihak laki-laki dan perempuan apabila salah satu diantara keduanya ada yang melanggar perjanjian tersebut, bisa dilihat adat dalam masyakat desa Huta Pasir tidaklah memihak kepada salah satu calon mempelai karena dibuktikan dengan sanksi yang sama, adat disini sangat adil dan dengan adat dapat memberikan kepastian dan kejelasan.
Adanya sanksi dan hukum adat dalam masyarakat desa Huta Pasir memberikan jaminan secara komprehensif kepada pihak laki-laki dan perempuan. Menurut hukum adat perkawinan itu  adalah  urusan  kerabat,  urusan  keluarga,  urusan  masyarakat,  urusan  derajat  dan  urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda.
Menurut Herlien Budiono hukum adat Indonesia justru adalah salah satu syarat sahnya perjanjian  secara  beruntun,  adat  menurutnya  sebagai  asas  keseimbangan  dapat  sungguh- sungguh  diterapkan  dalam  perjanjian  dan  karenanya  patut  dijadikan  salah  satu  syarat keabsahann sebuah perjanjian, pada dasarnya perjanjian dibuat secara individual, perjanjian itu tetap  tidak  boleh  bertentangan  dengan  ketenetuan-ketentuan  normatif  yang  ada  dalam masyarakat,  selanjutnya  menurut  Herlien  perjanjian  para  pihak  sebenarnya  tidak  lepas  dari jalinan dengan  masyarakat. 35
Perjanjian  dalam  pertunangan  ada  asas  laras  nyata  yang  diterapkan  dalam  konsep perkawinan jujur (semacam mas kawin) dalam perkawinan adat Batak wajib diberikan kepada keluarga pengantin perempuan sebagai pemulih keseimbangan magis-religius kedua keluarga mempelai.  Selanjutnya  dalam  asas  perjanjian  ini  juga  ada  yang  disebut  asas  keseimbangan merpuakan konstruksi dari kesusilaan, i’tikad baik, kepantangan dan kepatutan. 36
Adanya  sanksi  adat  dari  tokoh  masyarakat  dan  yang  dituakan  di  desa  Huta  Pasir sebanarnya adalah sebagai sebuah i’tikad baik kepada kedua calon memplai kedepannya agar tidak  terjadi  ada  yang  dirugikan  bukan  menilai  tidak  baik  kepada  calon  pasangan  tersbut, namun sebelum terjadi yang tidak dinginkan seperti tidak menenpati janji pernikahan maka ada ketentuan adat yang mengatur hal tersebut, disamping itu adat berfungsi terhadap kehidupan masyarakat desa Huta Pasir, sebaliknya jika tidak ada sanksi yang diberikan secara otomatis desa Huta Pasir bisa disebut sebagai masyarakat desa yang tidak memfungsikan adat tersebut didalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Adat  dan  sanksi  adat  tidak  bisa  dipisahkan  dari  kegiatan  sosial  kehidupan  masyarakat karena  adat  itu  sendiri  sebagai  hukum  yang  hidup  ( living  law ),  masyarakat  desa  Huta  Pasir kecamatan Simangambat sebagai desa yang beradat dan taat beribadat mempunyai tuntunan adat  yang  diwariskan  oleh  leluhur  diteruskan  generasi  selanjutnya  yaitu  tentang  sanksi  ada pertunangan atau non pertunangan yaitu memberikan hantaran ( pataru boli ) secara langsung. Sanksi tersebut diucapkan oleh tokoh-tokoh adat, hatobangon (yang dituakan) didepan gelar sidang adat dan tamu-tamu undangan kepada pihak perempuan pertama isi perjanjiannya ialah, Jika  pihak  perempuan  ingkar  janji  pergi  menikah  dengan  lelaki  lain,  maka  sanksinya  uang
34 Nurlinan Harahap (2022) Wawancara, Tanggal 07 Maret 2022
35 M-3. Hukum Perjanjian ala Hukum Adat : https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-perjanjian-ala- hukum-adat-hol15799/?page=3 akses pada tanggal 02 April 2022
36 Ibid
hantaran  tersebut  dibayar  satu  kali  lipat  lagi. Dan  jijawab  oleh  wali  dari  pihak  perempuan dengan  jawaban  setuju,  selanjutnya Jika  pihak  laki-laki  ingkar  janji  pergi  menikah  dengan wanita  lain,  maka  sanksinya  membayar  uang  satu  lipat  lagi  yang  sama  jumlahnya  dengan hantaran  dibayar  di  awal. Kemudian  dijawab  oleh  perwakilan  dari  pihak  laki-laki  dengan jawaban setuju.
Perjanjian  tersebut  merupakan  persetujuan  dan  kesepakatan  resmi  dihadapan  tokoh- tokoh adat, tokoh masyarkat, dan tokoh agama, didepan umum sehingga ia merupakan suatu perjanjian yang utuh sekalipun tidak tertuis diatas kertas, karena adat tentu mengacu kepada hukum adat sebagai cirinya tidak tertulis dalam perundangan atau disebut unwritten law. Tetapi sekalipun tidak tertulis janji tersebut kuat statusnya dan pasti diikuti oleh masyarakat desa huta pasir. Tujuan dari pada janji adat pertunangan tersebut ialah supaya saling merasa ada ikatan yang  lebih  serius  dan  sakral  dilaksanakan,  dan  apabila  terjadi  dikemudian  hari  hal-hal  yang tidak  dinginkan  seperti  laki-laki  pergi  menikah  dengan  wanita  lain,  sebaliknya  perempuan menikah dengan laki-laki lain maka diberikan sanksi tersebut supaya tidak ada yang dirugikan secara materi dan bolina, tuor (semacam pemberian dari laki-laki, mahar). Kalau diperhatikan perjanjian  pertunangan  dalam  masayarakat  desa  Huta  Pasit  kecamatan  Simangambat  hanya berdasarkan kepercayaan tidak ada terlihat tertulis secara autentik bila ada pembatalan sepihak dikemudian hari.
Penelitian ini, hanya menggambarkan satu proses sebelum pernikahan yaitu pertunangan dan  ada  juga  tidak  dengan  pertunangan  tetapi  langsung  memberikan  antaran  kepada  pihak perempuan, dan didalamnya ada kepastian hukum adat yang berlaku ditengah masyarakat yang dianggap masyarakat desa Huta Pasir sebagai sanksi yang berlaku. Ketentuan adat seperti yang berlaku  di  desa  Huta  Pasir  kebijakan  kepala  desa  dan  kepada  tokoh  adat  sangat  diharapkan untuk  memberikan status  hukum  adat  yang lebih kuat  seperti  didokumentasikan atau dibuat pedoman adat di lembaga adat masyarakat desa Huta Pasir, karena menurut penulis sanksi adat pertunangan tersebut sangat menjamin hak-hak dari keluarga perempuan, kehormatan wanita, dan juga adil kepada pihak laki-laki.

## REFERENSI
Anwi  A, Akibat  Hukum  Putusnya  Pataru  Sere  Sahatan  (Pertunangan)  pada  Masyarakat Mandailing  (Studi  Pada Desa  Pasar Binanga Kecamtan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas), Tesis: Fakultas Hukum Universits Sumatera Utara, Medan, 2009. Albani M, Analisis Kompilasi Hukum Islam tentang Tipologi Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam di Mandailing Natal , Al-Manahij (9)1, 2015. Apriyani R, Keberadaan Sanksi Adat dalam Penerapan Hukum Pidana Adat , Jurnal Hukum Prioris (6) 3, 2018.
Balai Bahasa Sumatera Utara, Kamus Angkola Mandailing Indonesia, Medan: Balai Bahasa, 2016.
Hafsah Harahap,Y., & Lalilan N, Fenomena Perkawinan Malangkahi dalam Adat Mandailing Natal ditinjau menurut Hukum Perkawinan di Indonesia , Al-Mashlahah 9(1), 2021. https://www.google.com/maps/place/Huta+pasir/@1.496717,91.2165154,5z/data
Kabupaten Padang Lawas Ustara.
Sejarah Padang Lawas Utara: https://padanglawasutarakab.go.id/read/9/sejarah padang-lawas -utara.
Latif  S, Ilmu  Perkawinan  Problematika  Seputar  Keluarga  dan  Rumah  Tangga, Bandung: Pustaka Hidayah, 1986.
Ma’had al-Jami’ah UIN Malik Ibramih T, Syarah Fathal Qarib Mengupas Teks Fathal Qarib melalui  Referensi  Kitab-Kiab  Mu’tabarah ,  Malang:  Ma’had  al-Jami’ah  UIN  Malik Ibrahim, 2021.
M-3, HukumPerjanjian  ala  Hukum  Adat  : https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum- perjanjian-ala-hukum-adat-hol15799/?page , 2022
Nurlinana Harahap, Wawancara, 2022 . Pohan S, Nilai Tradisi Margondang Studi Kasus Masyarakat Padang Lawas , Tarombo. (3):1,
2022.
Sandy F, Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku di Desa Tanjung Kecamatan Kota Kampar Hulu Kabupaten Kampar Bersasarkan Hukum Adat Kampar , JOM Fakultas Hukum (2) 3, 2016.
Suryani  D, Sanksi  Adat  Perkawinan  Semarga  Masyarakat  Batak  Angkola  di  Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan , Zaaken Jorunal of Civil dan Business Law (3)1, 2022.
Saputra  R,  dkk, Keberadaan  Hukum  Adat  dalam  Sistem  Hukum  Indonesia : https://law.unja.ac.id/keberadaan-hukum-adat-dalam-sistem-hukum-indonesia/ , 2020 . Soekanto  S,  Kedudukan  dan  peranan  Hukum  Adat  dalam  Pembangunan. Hukum  dan Pembangunan (15), 5. Ulwan Abdullah N, Uqbat al-Zawaj wa Tarfuh Mu’alijaha ala duu al-Islam , Jakarta: Gema Insasni Press, 1992.
Usman Hasibuan, Wawancara, 2022 .

## Competing interests
No conflict interest.

## Funding.
None.

## Acknowledgements.
Thank you to all those who have supported and helped this research.

## About the Authors
The authors is a from Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau