## PERANAN PENYIDIK DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA ANAK
Oleh
Herniati Herniaticenne@gmail.com Dosen STIH Umel Mandiri
Kajagi Kalman kajagikalman@gmail.com
Dosen STIH Umel Mandiri Trendy Habibi Ariyanto Mahasiswa STIH Umel Mandiri

## Abstrak
Dalam  melaksanakan  diversi  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum, sebenarnya polisi telah memiliki payung hukum baik berdasarkan peraturan perundang- undangan  yang  memberi  wewenang  untuk  tindakan  tersebut  maupun  pedoman pelaksana  di  Internal  Kepolisian  dengan  keluarnya  Telegram  (TR)  Kabareskrim  Polri No.1124/XI/2006. Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau  melakukan tindakan kriminal  sangat  dipengaruhi  beberapa  faktor  lain  di  luar  diri  anak. Restorative  Justice adalah  bentuk  yang  paling  disarankan  dalam  melakukan  diversi  terhadap  anak  yang berhadapan  dengan  hukum.  Peran  penyidik  dalam  menangani  perkara  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  ,  maka  saat  penyidik  mengetahui  bahwa  perkara  tersebut tersangkannya  adalah  anak  dibawa  umur  maka  penyidik  wajib  melakukan  diversi  jika tindak  pidana  tersebut  ancaman  hukumnya  di  bawah  7  tahun  dan  bukan  merupakan tindak pidana berulang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak.
Kata Kunci: Diversi, Peradilan, Anak

## A.  Pendahuluan
Negara Republik Indonesia  telah meratifikasi  konvensi  hak  anak  melalui Kepres       No.       36      tahun 1990. Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk     memberikan          perlindungan terhadap anak. Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya    yang    sangat    membutuhkan perhatian khusus adalah anak. anak yang  memerlukan  perlindungan  khusus diantaranya anak    yang berkonflik dengan hukum. Dalam hukum nasional perlindungan     khusus       anak     yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam   Undang-undang     Perlindungan Anak  No.35     tahun 2014 dan juga Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Perlindungan    Anak    merupakan pekerjaan    penting   yang     harus    terus dilakukan oleh seluruh unsur  negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak inipun  dilakukan   dari   segala  aspek, mulai  pada  pembinaan  pada  keluarga, kontrol  sosial  terhadap  pergaulan  anak, dan  penanganan  yang  tepat  melalui
peraturan-peraturan  yang  baik  yang dibuat oleh sebuah negara. 1 Namun dalam perjalanan
panjangnya  hingga  saat  ini  apa  yang diamanatkan dalam Undang-undang No.35  tahun  2014  dan  juga  Undang- undang  No.11  tahun  2012  tersebut terkendala dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah,  misalnya  penjara  khusus anak  yang  hanya  ada  di  kota-kota besar.  Hal  ini  tentu  saja  menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh undang-undang dan Konvensi Hak Anak tersebut.
Anak harus dibantu oleh orang lain dalam  melindungi  dirinya,  mengingat situasi  dan  kondisinya, khususnya dalam  Pelaksanaan  Peradilan  Anak yang  asing  bagi  dirinya.  Anak  perlu mendapat  perlindungan  dari  kesalahan penerapan peraturan perundang- undangan  yang  diberlakukan  terhadap dirinya,  yang  menimbulkan  kerugian mental, fisik, dan sosial.
Bertitik  tolak  dari  kompleksnya permasalahan berkaitan dengan perlindungan yang harus diberikan
1 Nashriana, 2011 , Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta. hlm 21
kepada  seorang  anak  yang  berkonflik dengan  hukum  tentu  harus  ada  upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan  anak  bangsa.  Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan  hukum  memiliki  tanggung- jawab yang cukup besar untuk mensinergikan  tugas  dan  wewenang Polri  sebagaimana  yang  telah  diatur dalam  Undang-Undang  No.  2  Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik  Indonesia  Dalam  menangani anak  yang  berkonflik  dengan  hukum, polisi  senantiasa  harus  memperhatikan kondisi  anak  yang  berbeda  dari  orang dewasa.
Salah  satu  solusi  yang  dapat ditempuh  dalam  penanganan  perkara tindak  pidana  anak  adalah  pendekatan restorative  juctice ,  yang  dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi). Restorative  justice merupakan  proses penyelesaian  yang  dilakukan  di  luar sistem peradilan pidana (Criminal Justice  System )  dengan  melibatkan korban,  pelaku,  keluarga  korban  dan pelaku,  masyarakat  serta  pihak-pihak yang  berkepentingan  dengan  suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai
kesepakatan
dan
penyelesaian. 2 Restorative justice dianggap  cara  berfikir/paradigma  baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang.
Berdasarkan latar belakang permasalahan  yang  telah  dipaparkan  di atas  maka  pokok  permasalahan  yang ingin  diangkat  penulis  tentang  peran penyidik dalam penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ini adalah:
a. Bagaimana  Pelaksanaan  Diversi Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak?
b. Bagaimanakah  Peran  Penyidik dalam Pelaksanaan Diversi?
Sesuai batasan permasalahan yang  telah  dirumuskan  di  atas,  maka secara  deskriptif  penelitian  tesis  ini bertujuan  untuk  menggali  dengan  lebih mendalam  serta  untuk  mengungkapkan persoalan  yang  berhubungan  dengan peran  penyidik  dalam  pelaksanaan diversi  dalam  hal  penanganan  kasus anak  yang  berhadapan  dengan  hukum, khususnya di kabupaten Keerom.
B.  Metode Penelitian
Penelitian  dalam  penelitian  ini menggunakan metode penelitian yuridis
2 M. Ghufran H. Kodri, 2010, Hak dan Perlindungan Anak Kertas, PT Perca, Jakarta. hlm 20
normatif  dan  yuridis  sosiologis  dengan pendekatan  kualitatif.  Yang  dimaksud pendekatan  penelitian  secara  kualitatif adalah prosedur penelitian yang menggunakan  data  deskriptif  berupa kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang- orang dan perilaku objek penelitian.
Ada  pun  lokasi  penelitian  di laksanakan  di  wilayah  hukum  Polres Keerom, alasan pemilihan lokasi tersebut karena sering terjadinya kenakalan  yang  di  timbulkan oleh remaja dalam hal ini anak-anak sehingga  perlu  menjadi  perhatian  serius dari  peneliti  dalam  mengambil  lokasi penelitian tersebut.
Sumber  data  penelitian  adalah sumber dari mana data dapat diperoleh. Adapun  yang  menjadi  sumber  data dalam penelitian ini adalah : data primer dan data sekunder.
a. Data Primer
Data  primer  adalah  data  yang
bersumber dari tangan pertama/langsung  diperoleh  dari  objek penelitian atau instansi yang berkepentingan,  data  primer  dapat diperoleh dengan cara :
1. Dokumen (angket) Dokumen  adalah  setiap  bahan tertulis  maupun  film.  Dokumen  dapat
dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan  mengenai  berbagai  data yang  diperoleh,  bahkan  untuk  meramal. Dokumen  tersebut  berupa  arsip  atau naskah  lainnya  yang  diperoleh  dari instansi  yang  berhubungan  dengan penelitian.  Dokumen  yang  digunakan dalam  penulisan  karya  ilmiah  adalah dokumen  resmi,  yaitu  dokumen  tentang data  mantan  anak  yang  melakukan tindak  pidana  yang  sudah  disidik  di Polres  Keerom.  Adapun  hal  tersebut dapat lebih diperinci sebagai berikut :
a)  Konvensi-Konvensi
International yang relevan.
b)  Perundang-Undangan
Nasional yang relevan. c)  TR Kapolri tentang Petunjuk dan Arahan Penanganan  Anak  yang Berhadapan dengan Hukum,  dalam  penerapan diversi. d)  Kesepakatan Bersama antara  Departemen  Sosial Republik Indonesia, Departemen  Hukum  dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional Republik
Indonesia, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Departemen Agama  Republik  Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik  Indonesia  tentang Perlindungan dan Rehabilitasi  Sosial  Anak yang  Berhadapan  dengan Hukum,
e)  Laporan kesatuan dan bulanan Polres Keerom yang  berhubungan  dengan penanganan kasus anak.
2. Wawancara (Interview)
Wawancara  adalah  percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan dua pihak atau lebih, pewawancara  dan  yang  diwawancarai memberikan  jawaban  atas  pertanyaan yang  dimaksud.  Dalam  hal  ini  langsung dengan  pihak  yang  erat  hubungannya dengan  penelitian  agar  data  yang diperoleh lebih jelas dan akurat. Adapun yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini adalah:
1)  Kanit  PPA  Satreskrim  Polres Keerom. 2)  Penyidik/Penyidik  Pembantu pada Unit Jahtanras
Satreskrim Polres Keerom.
3)  Penyidik/Penyidik  Pembantu pada  Unit  PPA  Satreskrim Polres Keerom.
4)  Akademisi  yang  memahami masalah tindak pidana anak.
5)  Advokat pada Lembaga Swadaya  Masyarakat  seperti Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA).
b. Data Sekunder
Data  sekunder  adalah  data  yang diperoleh di luar responden bisa didapat dalam bentuk: Library, Literature , Quesioner ,  Undang-Undang,  maupun Arsip.
C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
A.  Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak
1.  Mekanisme Penyidikan
Mekanisme penyidikan adalah proses  atau  cara  penyidik  dalam melakukan  penyidikan  terhadap  suatu objek  sengketa  atau  peristiwa  hukum yang  telah  terjadi  Dalam  Pasal  7  ayat  1 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikemukakan  bahwa  wajib  dilaksanakan di    setiap    tingkat   pemeriksaan,   baik
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri.
Dalam  Pasal  7  ayat  2  disebutkan mengenai  syarat  diversi  adalah  tindak pidana  yang  dilakukan  anak  tersebut diancam  dengan  pidana  penjara  kurang dari  7  tahun,  serta  bukan  merupakan pengulangan  tindak  pidana.  Ketentuan pidana  penjara  kurang  dari  7  tahun tersebut  mengacu  pada  hukum  pidana. Sedangkan  pengulangan  tindak  pidana yang  dimaksud  dalam  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  adalah  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  anak,  baik sejenis  maupun  tidak  sejenis,  termasuk pula  tindak  pidana  yang  diselesaikan melalui diversi.
Tahap-tahap  pelaksanaan  diversi dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, antara lain:
1.  Tahap-tahap  Pelaksanaan  Diversi Dalam  Proses  Penyidikan  Ketika penyidik  menerima  laporan  adanya tindak  pidana,  maka  langkah  yang
diambil adalah melakukan penyelidikan serta penyidikan. Kemudian penyidik akan menghubungi pihak BalaiPemasyarakatan  (Bapas)  untuk
berkoordinasi. Pihak Bapas akan
membuat laporan penelitian masyarakat  dan  memberikan  saran kepada  penyidik  untuk  melakukan diversi.  Atas  saran  dari  Bapas, penyidik  akan  memfasilitasi  untuk melakukan diversi.
2.  Tahap-tahap  Pelaksanaan  Diversi
Dalam  Proses  Penuntutan  Pada tahap  penuntutan,  penuntut  umum wajib  mengupayakan  diversi  paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara  dari  penyidik.  Proses  diversi akan  dilaksanakan  paling  lama  30 hari.  Pada  proses  diversi,  akan dilakukan  musyawarah  antara  anak beserta  orang  tua  atau  walinya, korban  beserta  orang  tua  atau walinya,  pembimbing  masyarakat, dan pekerja sosial profesional.
3.  Tahap-tahap  Pelaksanaan  Diversi Dalam  Proses  Persidangan  Dalam tahap persidangan, ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis  hakim  untuk  menangani perkara  Anak  paling  lama  3  hari setelah  menerima  berkas  perkara dari  penuntut  umum.  Hakim  wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari  setelah  ditetapkan  oleh  ketua pengadilan  negeri  sebagai  hakim.
Diversi  dilaksanakan  paling  lama  30 hari. 3
Menurut Dwi E.S. Ramandey (Pejabat Penyidik Kanit PPA Ditreskrimum Polres Keerom),
mekanisme penyidikan berdasarkan yang  dilakukan  pada  Ditreskrimum Polres Keerom adalah:
1.  Dalam  hal  adanya  laporan  atau pengaduan yang diajukan baik secara  tertulis  maupun  tidak  tertulis (lisan),  dicatat  terlebih  dahulu  oleh penyidik atau oleh penyidik
pembantu. Kemudian kepada pelapor  atau  pengadu diberikan surat  tanda  penerimaan  laporan atau pengaduan. Setelah itu petugas Polisi  Republik  Indonesia yang dalam hal ini adalah penyidik segera melakukan penyelidikan untuk mengetahui bahwa benar-benar
telah  terjadi  suatu  peristiwa  tindak pidana dan agar tidak salah tangkap.
2.  Apabila suatu tindak pidana diketahui oleh
kepolisian berdasarkan  hasil  pelaporan,  hal  ini akan  mempermudah  pihak  berwajib dalam  melakukan  penyidikan  dalam hal    pelaku    tindak    pidana    masih
3 Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya,
2015, Peradilan  Pidana  Anak ,  Pustaka  Yustisia, Yogyakarta. hlm 70
anak –anak maka penyidikan diklakukan  berdasarkan  ketentuan perundangan  yang  berlaku  yaitu Undang-undang  No.  11  Tahun  2012 dan KUHAP.
3.  Dalam hal tertangkap tangan petugas  Polisi  Republik  Indonesia atau penyelidik dapat segera melakukan  tindakan  Penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan melakukan  tindakan  lain  menurut hukum yang bertanggung jawab.
Menurut  Oktovianus  S  Mandosir (Banit  Lidik  unit  PPA  Ditreskrimum Polres  Keerom),  pada  dasarnya  dalam melakukan penangkapan terhadap anak yang  melakukan  tindak  pidana,  petugas polisi tidak berpakaian seragam melaikan pakaian biasa (preman) dalam hal  ini  penyidik  juga  tidak  mengalami banyak kesulitan, terlebih-lebih terhadap anak yang baru pertama kali melakukan tindak  pidana,  karena  kebanyakan  dari mereka  masih  polos  dan  jujur.  Setelah tersangka (anak  yang  melakukan  tindak pidana) maka terhadapnya dilakukanpemeriksaan, berdasarkan ketentuan  Undang-  Undang  Nomor  11 Tahun  2012  pemeriksaan  dapat
dilakukan  dengan  ketentuan  sebagai berikut :
1)  Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan;
2)  Dalam melakukan penyidikan
terhadap  anak  yang  melakukan tindak pidana penyidik wajib meminta  pertimbangan  atau  saran dari  pembimbing  masyarakat,dan apabila  perlu  juga  dapat  meminta pertimbangan  atau  saran  dari  ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas
kemasyarakatan lainnya. 3)  Proses penyidikan terhadap perkara
anak nakal wajib dirahasiakan.
Penyidik dalam menerapakan diversi  terhadap  anak  maka  perlu memperhatikan  teori  hukum      yaitu Teori Family  Model yang  diperkenalkan oleh  John  Griffithst. Family  Model ini merupakan salah satu bentuk penyelesaian  yang  di  gunakan  dalam sistem peradilan pidana.
Didalam family  model atau  disebut juga kekeluargaan yang sangat
menonjol
adalah
pada konsep pemidanaan yang      dapat digambarkan    dalam    padanan    suatu
suasana suatu keluarga, yaitu di berikan sanksi,  dengan  tujuan  anak  tersebut mempunyai kesanggupan untuk mengendalikan dirinya akan tetapi setelah  anak  itu  diberi  sanksi,  anak  itu tetap  berada  dalam  kerangka  kasih sayang
keluarga dan ia tidak dianggap sebagai anak jahat dan sebagai manusia yang khusus atau sebagai anggota kelompok yang khusus dalam  kaitannya dengan keluarga.
Kemudian  menurut  analisis  kami, teori family model dalam    sistem peradilan  pidana  ini memiliki ciri yang khusus    dalam  penyelesaian  perkara, sama  halnya  dengan   perkara   yang dilakukan oleh anak pun bersifat khusus pula. Karena dalam proses pelaksanaan diversi ini, kedua pihak baik dari pihak pelaku maupun korban bersama-sama dengan aparat penegak hukum mencari jalan keluar    atau    solusi     yang tepat untuk penyelesaian perkara dengan jalan kekeluargaan.
B.  Peran Penyidik Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak
1.  Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Terkait dengan anak yang berhadapan  dengan  hukum  maka  hasil wawancara  peneliti  dengan  anggota PPA  Polres  Keerom  Marthen  Patulayuk menjelaskan  bahwa  peran  penyidik dalam  menangani  perkara  anak  yang berhadapan  dengan  hukum,  maka  saat penyidik  mengetahui  bahwa  perkara tersebut  tersangkannya  adalah  anak dibawah  umur  maka  penyidik  wajib melakukan  diversi  jika  tindak  pidana tersebut ancaman hukumnya di bawah 7 tahun  dan  bukan  merupakan  tindak pidana berulang sebagaimana dimaksud dalam  Undang-undang  Nomor  11  tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak.
Disamping  itu  menurut  Marthen Patulayuk  anggota  PPA  Polres  Keerom bahwa  dampak  baiknya  diversi  tersebut adalah  saat  anak  menjadi  tersangka maka  masih  ada  jalan  lain  uintuk menyelesaikan  masalah  tersebut  diluar jalur  hukum  karena  mempertimbangkan psikologi anak, dan memperhatikan hak- hak  anak  seperti  hak  untuk  sekolah,
untuk  masa  depan  anak  tersebut. Dampak  buruknya  adalah  para  pelaku kejahatan  mengatahui  anak  di  bawah umur  di  lindungi  undang-undang  maka para  pelaku  kejahatan  sering  kali memanfaatkan  anak  di  bawah  umur untuk membantu melakukan kejahatan.
Dijelaskan dalam penjelasan umum  UU  No.  11  Tahun  2012,  bahwa dalam  menghadapi  dan  menanggulangi berbagai  perbuatan  dan  tingkah  laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya  yang  khas.  Walaupun  anak telah  dapat  menentukan  sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan,  dan  kehendaknya,  tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya.
Oleh karena  itu,  dalam  menghadapi  masalah anak  nakal,  orang  tua  dan  masyarakat sekelilingnya  harus  lebih  bertanggung- jawab  terhadap  pembinaan,  pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut.
Dalam  praktik  penegakan  hukum terhadap  penanganan  kasus  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  anak dibawah  umur  tidak  semuanya  yang dilakukan  oleh  anak  dilimpahkan  oleh kejaksaan  tetapi  ada  juga  yang
diselesaikan  secara  perdamaian  oleh para pihak yang bersangkutan.
2.  Terhadap Anak yang Berhadapan Dengaan Penyidik
Peran  Penyidik   terhadap   anak
menurut hasil wawancara dengan anggota PPA Polres
Keerom Oktovianus  Mandosir  bahwa  peran penyidik  melaksanakan  tugas  sesuai prosedur karena anak yang berhadapan dengan hukum, mental dan psikologinya akan terganggu. Maka penyidik memperlakukannya  secara  khusus  agar memperhatikan mental anak yang berhadapan dengan hukum agar phisikologinya  tidak  terganggu  dan penyidik  juga  berkoordinasi  dengan lembaga-lembaga  yang  terkait  dengan anak.
Dalam  pelaksanaan  di  lapangan proses Diversi dengan Restorative Justice penyidik  terkadang  dilibatkan dan  tidak  dilibatkan  namun  apabila perkara  tersebut  sudah  diselesaikan secara  damai  biasanya  pihak  korban, pelaku  dan  tokoh  masyarakat  atau pihak-pihak  yang  terlibat  datang  ke  Unit PPA  Polres  Keerom  untuk  meminta pendapat  dan  saran  namun  apabila didalam  kasus-kasus  tertentu  seperti pemerkosaan dan pencurian disertai
dengan  kekerasan  sampai  dengan mengancam  jiwa  seseorang  dimana korban  atau  orang  keluarga  korban biasanya  tidak  bersedia  melakukan perdamaian dengan adanya surat pernyataan  yang  ditandatangani  oleh pihak  korban  maka  dalam  kasus  seperti ini akan dilanjutkan ke tingkat kejaksaan.
Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan konsep Restorative  Justice kurang efektif dikarenakan penyidik yang ditugaskan  sebagai  penyidik-penyidik  di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di  Polres  Keerom  secara  kemampuan penyidik sendiri masih belum memahami  konsep  Diversi  serta  dari jumlah  penyidik  yang  ada  masih  belum mempunyai  sikap  sebagai  Penyidik  dan sertifikat  pelatihan  maupun  kejuruan mengenai  pelaksanaan  diversi  baik yang dilaksanakan dari internal kepolisian  maupun  dari  instansi  terkait. sehingga  peran  penyidik  di  dalam penerapannya masih kurang memberikan perlindungan terhadap anak  yang  berhadapan  dengan  hukum karena  dari  beberapa  kasus  yang  di tangani  unit  perlindungan  perempuan dananak  (PPA)  merupakan  permintaan
dari  pihak  pelaku  dengan  korban  yang meminta  penyidik  untuk  melakukan perdamaian.

## D.  Kesimpulan dan Saran
Adapun  yang  menjadi  kesimpulan dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
1.  Tidak  semua  kasus  anak  dapat
diselesaikan  melalui  pendekatan restorative justice terkhusus tindak  pidana  dengan  ancaman hukuman yang tidak dapat ditolerir. Dalam pelaksanaan diversiharus ada persetujuan dari  pihak  korbannamun  dalam prakteknya  terkadang  dari  pihak korban  tidak  menyetujui  upaya diversi  tersebut  dan  meneruskan ke proses hukum secara formal.kurangnya sosialisasi tentang diversi sehingga pelaksanaan masih kurang efektif.program diversi yang secara  internasional  telah  diakui dan dianggap sebagai alternative terbaik untuk penyelesaian penanganan kasus terhadap
anak  yang  berkonflik  dengan hukum.
2.  Untuk  menghindari  anak  dari penahanan,  Untuk  menghindari cap/label anak sebagai penjahat, Untuk meningkatkan
keterampilan  hidup  bagi  pelaku;
Agar  pelaku  bertanggung  jawab atas perbuatannya, Untuk
mencegah  pengulangan  tindak pidana, diversijuga akan
menjauhkan  anak  dari  implikasi negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya  dengan  sistem peradilan pidana.
Adapun yang menjadi saran peneliti dalam penelitian ini:
1.  Para penegak hukum khususnya yang ditugaskan untuk menyelesaikan  perkara  pidana anak hendaknya lebih jeli menerapkan  hukuman  kepada anak  melakukan  kejahatan  atau tindak pidana, agar anak tersebut tidak merasa kehilangan haknya  sebagai  anak  sesuai dengan  apa  yang  telah  diatur dalam  undang-undang  No.  11 Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak, dan agar anak  tetap  merasa  diperhatikan
dan diperlakukan selayaknya seorang anak.
2.  Kiranya  konsep  diversi  ini  harus
di lakukan sosialisasi yang
intensif  terhadap  Penyidik  PPA
Polri, BAPAS, DINSOS, LBH dan Masyarakat supaya dalam
penanganan kasus terhadap anak  dapat  terlaksana  dengan baik dan profesional.Kiranya pemerinta memperhatikan di daerah-daerah plosok yang
belum  ada  institusi  BAPAS,  LBH agar  supaya  di  bentuk  dan  juga fasilitas  yang  di  butuhkan  dalam penanganan  kasus  pidana  anak misalnya  tahanan  anak  agar segera di buat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Angger  Sigit  Pramukti  dan  Fuady
Primaharsya, 2015, Peradilan
Pidana  Anak ,  Pustaka  Yustisia, Yogyakarta. Nashriana, 2011 , Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta.
M. Ghufran H. Kodri, 2010, Hak dan Perlindungan Anak Kertas, PT Perca, Jakarta.

## Undang-Undang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang  No.  4  Tahun  1979
Tentang Kesejahteraan Anak
Undang-Undang  No.  8  Tahun  1997
Tentang Pengadilan Anak
Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002
Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak