Terakreditasi

## VOC dan Dinamika Kekuasaan di Sumenep Abad XVIII: Sebuah Tinjauan Historis
Syifaul Qalbiyah * , Daya Negri Wijaya Universitas Negeri Malang, Indonesia
* syifaul.qalbiyah.2107316@students.um.ac.id

## Abstract
The city of Sumenep is a traditional palace city which is located on the outskirts of  the  city  and  also  close  to  the  beach.  The  Palace  City  has  the  function  of  being  the residence of  kings and their  families, and has a  role as a place for  cultural  activities, government  activities  and  the  economy.  Since  1705,  after  Sumenep  came  under  the auspices of the VOC, elements of foreign culture began to enter into the formation of the city of Sumenep. The general aim of this research is to describe incidents or events in the past, and then use them for the learning process in the present. The research method used in this research is the historical research method which consists of five stages, first topic selection,  second  heuristics,  third  source  criticism,  fourth  interpretation,  and  fifth historiography. Sumenep is located at the tip of Madura Island and occupies a strategic position that supports  Sumenep as a stopping  area which is  often visited by ships and boats  from  the  archipelago  or  from  abroad.  In  1705,  when  Mataram  entered  into  an agreement, Sumenep as a whole became colonial territory and Sumenep was a busy trade center in the 18th century because it had a port as a stopping area for ships connecting with islands in the eastern region and had an important port for trade over long distances. Thus,  the  release  of  the  Sumenep  area  from  Mataram's  control  would  certainly  go through a long process. One of the influencing factors is the existence of an element of interest in maintaining the power that has mastered this issue.

## Keywords: VOC Penetrasion; Sumenep; Trade Routes

## Abstrak
Kota Sumenep adalah kota keraton tradisional yang letaknya berada di  wilayah yang subur dan juga dekat dengan pantai. Kota Keraton memiliki fungsi sebagai daerah kediaman  para  raja  beserta  para  keluarganya,  dan  memiliki  peran  sebagai  tempat dilaksanakannya  kegiatan  kebudayaan,  kegiatan  pemerintahan,  serta  perekonomian. Sejak  tahun  1705  setelah  sumenep  dibawah  naungan  VOC,  mulai  masuk  unsur kebudayaan  asing  ke  dalam  pembentukan  Kota  Sumenep.  Tujuan  penelitian  ini  secara umum  bertujuan  untuk  menggambarkan  kejadian  atau  peristiwa  di  masa  lalu,  dan kemudian  digunakan  untuk  proses  pembelajaran  di  masa  kini.  Metode  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  metode  penelitian  sejarah  yang  terdiri  dari  lima tahap,  pertama  pemilihan  topik,  kedua  heuristik,  ketiga  kritik  sumber,  keempat interpretasi,  dan  kelima  historiografi.  Sumenep  terletak  di  ujung  Pulau  Madura menempati  posisi  strategis  yang  mendukung  Sumenep  sebagai  daerah  pemberhentian yang  sering  disinggahi  kapal  dan  perahu  dari  nusantara  ataupun  dari  luar  negeri.  Pada tahun 1705 saat Mataram mengadakan perjanjian, secara keseluruhan Sumenep menjadi wilayah  kekuasaan  Kolonial  dan  Sumenep  merupakan  pusat  perdagangan  yang ramai pada abad XVIII karena memiliki pelabuhan sebagai daerah pemberhentian kapal- kapal yang menghubungkan dengan pulau yang berada di wilayah timur serta memiliki pelabuhan  penting  untuk  perdagangan  dalam  jarak  jauh.  Dengan  demikian,  lepasnya daerah Sumenep dari kekuasaan Mataram tentu melewati proses yang panjang. Salah satu
faktor  yang  mempengaruhi  yaitu  adanya  salah  satu  unsur  kepentingan  demi  menjaga kekuasaan yang telah menguasai dalam permasalahan ini.

## Kata Kunci: Penetrasi VOC; Sumenep; Jalur Perdagangan

## Pendahuluan
Pemerintahan  awal  di  Pulau  Madura  bermula  dari  usaha  Raja  Singhasari  yang bertujuan untuk memperluas wilayah terkenal dengan sebutan cakrawala mandala. Arya Wiraraja dikirim ke daerah Madura bagian Timur atas keinginan dari Raja Kertanegara. Tujuan utama Arya Wiraraja dikirim tugas utamanya tidak hanya melakukan cakrawala mandala  melainkan  menghilangkan  ketakutan  raja  Kertanegara  jika  pada  periode selanjutnya  Arya  Wiraraja  akan  mempengaruhi  keturunan  dari  Narasinghamurti  yang memiliki  tujuan  untuk  mengganggu  kekuasaannya.  Arya  Wiraraja  memerintah  pada tahun 1296-1292 (Zulkarnain et al., 2014). Sultan Agung yang telah melakukan ekspansi guna mengendalikan semua daerah khususnya di Pulau Jawa ikatan diantara wilayah Jawa dan wilayah Madura terikat dengan baik. Mataram pada awal bulan Agustus tahun 1624 seluruh wilayah desa ataupun kota di Pulau Madura telah dikuasainya (De Graaf, 1986). Seluruh  penguasa  di  Pulau  Madura  gugur  pada  saat  pertempuran,  yang  selamat  hanya Raden Prasena dari pertempuran tersebut, selanjutnya Raden Prasena oleh Sultan Agung dianugerahi gelar yaitu Cakraningrat I dikarenakan Raden Prasena memiliki kemahiran dan sikap yang baik, selain itu Raden Prasena juga dilantik sebagai kepala pemerintahan di  seluruh pulau madura, tetapi  posisi  tersebut  memiliki  suatu  konsekuensi  yang harus dipatuhi  oleh  Raden  Prasena  untuk  memerintah  sembari  menetap  di istana Mataram (Rahayu, 2016).
Cakraningrat  I  ketika  tidak  berada  di  Madura  menimbulkan  rasa  khawatir  dari golongan  masyarakat  madura,  faktor  utamanya  yaitu  di  Madura  seluruh  bentuk pemerintahan yang diterapkan hanya di atas namakan Cakraningrat I sedangkan bentuk sistem  pemerintahannya  yang  menjalankan  adalah  keluarga  kerajaan,  sedangkan kepemimpinan  ayahnya  yang  bernama  Amangkurat  I  berusaha  untuk  dijatuhkan  oleh adipati anom. Hubungan antara Amangkurat I dan putra mahkotanya, adipati anom, mulai memburuk akibat sebuah kejadian penting. Insiden yang memicu perselisihan ini adalah terbunuhnya pangeran pekik. Terpilihnya sebagai perwakilan dari rakyat Madura bentuk kerjasama  diantara  Adipati  Anom  dan  Trunajaya  dari  berbagai  kalangan  telah mendapatkan bantuan, salah satunya yaitu dari masyarakat Makassar dimana keinginan dari  masyarakat  Makassar  tidak  disetujui  oleh  raja  untuk  meminta  tanah  kemudian masyarakat Makassar tidak senang terhadap amangkurat I. Amangkurat I telah dipandang oleh Sunan Giri dan Sultan Agung Tirtayasa bahwasanya telah bergabung dengan orang kafir (Santoso, 2016).
Trunajaya,  anak  Demang  Malaya,  pernah  bermukim  di  Mataram  bersama ayahnya.  Selama  tinggal  di  sana,  ia  menyaksikan  berbagai  bentuk  kolaborasi  dan penyelewengan yang berlangsung di lingkungan istana (Santoso, 2016). Pihak Mataram sangat  susah  untuk  mengalahkan  perlawanan  yang  dipimpin  oleh  trunajaya,  kemudian cara yang dilakukan oleh Mataram yaitu menuntut kepada VOC untuk meminta bantuan tepatnya pada tanggal 28 Juni tahun 1677 setelah Istana Plered dikuasai oleh Trunajaya (Kasdi,  2003).  Trunajaya  menunjukkan  kemampuannya  sebagai  seorang  pemimpin berpengaruh.  Ia  berhasil  mengarahkan,  menyusun,  dan  mengendalikan  pasukan  besar dengan efektif. Dalam tempo yang begitu singkat, pasukannya mampu menguasai istana Mataram di Plered, yang merupakan lambang kebesaran kerajaan tersebut (Romli, 2023). Hubungan  di  antara  VOC  dan  Mataram  menjadi  semakin  dekat  setelah  Trunajaya memegang penuh atas kekuasaan Istana Plered dan adanya peristiwa Amangkurat I yang
meninggal dunia. Dengan cara yang dilakukan oleh Adipati Anom untuk mengkhianati Trunajaya  yaitu  meminta  pihak  VOC  melakukan  bantuan  yang  bertujuan  untuk mengalahkan  adanya  bentuk  dari  perlawanan  yang  dilakukan  oleh  Trunajaya.  VOC dimintai  bantuan  oleh  Adipati  Anom  yang  berusaha  untuk  memfitnah  Trunajaya  guna mengalahkan perlawanan yang dipimpin oleh Trunajaya (Rahayu, 2016). Telah diangkat menjadi penguasa wilayah Sumenep karena kemenangan yang diperoleh Trunajaya yaitu Macan Wuhung yang memiliki gelar Yudanegara (Kasdi, 2003).  Secara tidak langsung dari adanya pengangkatan Tumenggung Yudanegara sebagai penguasa wilayah Sumenep menyebabkan wilayah Sumenep menjadi bentuk  pertahanan dari Trunajaya. Salah satu bentuk  dari  Amangkurat  I  dan  VOC  untuk  mengalahkan  Trunajaya  yaitu  terus melancarkan  bentuk  serangan  yang  dibuatnya  dengan  cara  yang  cukup  licik menggunakan sebilah keris di perkemahan yang membuat Trunajaya berhasil dikalahkan (Rahayu, 2016).
Kabar  wafatnya  Trunajaya  didengar  oleh  Yudanegara  kemudian  Yudanegara berkhianat  dan  memandang  nasib  kedepannya  akan  jauh  lebih  baik  jika  Yudanegara memilih  VOC  untuk  dijadikan  bentuk  pertahanannya,  selain  adanya  hal  tersebut keinginan dari Yudanegara yaitu Sumenep ingin dijadikan bagian dari vasal VOC, tetapi sebelum hal itu terjadi Yudanegara wafat tahun 1684 (Kasdi, 2003). Adanya upeti yang tergolong tinggi telah diberikan oleh pihak Mataram kepada Sumenep membuat Sumenep berambisi  untuk  melepaskan diri  dari bentuk  dominasi  Mataram.  Sumenep menduduki posisi kedua setara dengan Surabaya pada permasalahan pembayaran pajak tetapi posisi Pekalongan masih di atas Sumenep dan Surabaya (Kasdi, 2003). Surat perjanjian pada tanggal 5 Oktober tahun 1705 yang telah disahkan menjadikan Sumenep sebagai wilayah kekuasaan  VOC  yang  diharapkan  oleh  Yudanegara,  hal  tersebut  baru  terjadi  pada penggantinya  (Rahayu,  2016).  Sumenep  dijadikan  contoh  untuk  menarik  perhatian wilayah lain agar wilayah lain mau menjadi bagian dari VOC. Letak wilayah Sumenep yang  dapat  dikatakan  strategis  dalam  hal  pengamanan  jalur  pelayaran  khususnya  ke wilayah  Maluku  memiliki  potensi  yang  bagus,  adanya  hal  tersebut  membuat  VOC menjadi tertarik untuk tetap menguasai daerah Sumenep (Kasdi, 2003). Penetrasi VOC di Sumenep  pada  abad  XVIII  dapat  dilihat  melalui  hubungan  dagang,  pemerintahan,  dan kekuatan  militer.  Keberhasilan  VOC  dalam  menjalin  kemitraan  dengan  penguasa setempat  atau  menggantikan  mereka  dengan  penguasa  yang  lebih  kooperatif  menjadi faktor utama dalam menentukan pengaruh mereka khususnya di wilayah tersebut. Adanya perkembangan ini membentuk landasan bagi eksploitasi sumber daya dan penjagaan pada jalur perdagangan yang menjadi kekuatan bagi VOC sebagai perusahaan Kolonial.
Perjanjian  yang  telah  dilaksanakan  oleh  Pakubuwono  I  bersama  VOC mengakibatkan  wilayah  Sumenep  lepas  ke  tangan  VOC.  Adapun  hasil  dari  perjanjian yang telah disepakati yaitu sebagian dari wilayah Mataram harus dilepaskan dikarenakan Mataram tidak bisa melunaskan hutang dari ganti rugi perang (Rahayu, 2016). Penetrasi VOC  di  Sumenep  pada  abad  XVIII  mencerminkan  periode  sejarah  yang  kaya  dengan dinamika  ekonomi,  sosial,  dan  politik  di  nusantara.  Sumenep,  yang  merupakan  bagian dari  Pulau  Madura,  menjadi  salah  satu  fokus  utama  VOC  dalam  upaya  ekspansi  dan pengendalian  sumber  daya  alam  di  kepulauan  tersebut.  Pada  abad  XVIII,  VOC mengalami  masa-masa  transisi  dan  perubahan,  meskipun  masih  menjadi  perusahaan dagang utama dalam perdagangan rempah-rempah, VOC juga terlibat dalam kebijakan politik  dan  pemerintahan  di  wilayah-wilayah  dimana  mereka  beroperasi.  Sumenep, sebagai pusat kerajaan yang kuat khususnya di pulau madura, menjadi titik fokus dalam strategi VOC untuk mengamankan jalur perdagangan penting dan mengendalikan sumber daya  alam  yang  sangat  melimpah.  Faktor  yang  mendukung  Sumenep  menjadi  pusat perdagangan yaitu dikarenakan Sumenep memiliki pelabuhan yang bernama Pelabuhan
Kertasada  memiliki  fungsi  yaitu  bandar  kapal  yang  berlayar  ke  seluruh  Nusantara (De Jonge, 2011). Penelitian ini berupaya mengkaji kembali tentang sistem perdagangan VOC  pada  abad  XVIII.  Ketersediaan  berbagai  sumber  sejarah  tentunya  sangat mendukung keberlangsungan penelitian saat ini.
Letak  posisi  Sumenep  di  penghujung  timur  dari  pulau  madura,  mempunyai peranan  sangat  penting  dalam  sejarah  perdagangan  di  Hindia  Belanda  abad  XVIII. Pelabuhan  Kertasada  merupakan  pusat  perdagangan  utama  menjadi  saksi  bisu perkembangan  infrastruktur  yang  mendukung  aktivitas  perdagangan  pada  masa  itu. Faktor-faktor seperti lokasi geografis yang sangat strategis dalam jaringan perdagangan, sarana  fisik  yang  dibangun  di  Kalianget  juga  sudah  memadai,  dan  jaringan-jaringan perdagangannya yang luas membuat Sumenep menjadi pusat dalam sistem perdagangan pada  masa  kolonial.  Kelangkaan  studi  historis  mengenai  Sumenep,  terutama  yang berfokus  pada  era  penjajahan  Kolonial,  telah  memotivasi  penulis  untuk  melakukan penelitian dan analisis mendalam. Fokus penelitian ini adalah mengkaji proses masuk dan berkembangnya  pengaruh  VOC  di  wilayah  Sumenep  selama  abad  XVIII.  Tujuan  dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk 1) Mengetahui geopolitik dan Sumenep sebelum kedatangan  VOC,  2)  Mengetahui  kehadiran  VOC  di  Sumenep,  dan  3)  Mengetahui perdagangan  VOC  di  Sumenep  pada  abad  XVIII.  Penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat memberikan  wawasan  rinci  mengenai  jaringan  perdagangan  di  Sumenep  selama  abad XVIII yang mana menjadi tonggak penting dalam sejarah perdagangan global.

## Metode
Metode  penelitian  mengenai  VOC  dan  Dinamika  Kekuasaan  di  Sumenep  pada Abad  XVIII:  Sebuah  Tinjauan  Historis  menggunakan  metode  penelitian  sejarah ( historical approach ), yang terdiri dari lima langkah berurutan, yaitu pertama pemilihan topik,  kedua  heuristik,  ketiga  kritik  sumber,  keempat  interpretasi,  dan  kelima historiografi. Langkah pertama pada pemilihan topik dilakukan dengan cara menganalisis adanya sebuah potensi permasalahan dan adanya keterbaruan riset yang akan dikaji, hal yang mendasari peneliti mengkaji topik ini karena peneliti memiliki keterkaitan terhadap sejarah VOC di sumenep. Langkah kedua yaitu heuristik. Pada langkah ini sumber data yang  peneliti  gunakan  berasal  dari  berbagai  sumber  sejarah  baik  dari  sumber  Belanda ataupun sumber lokal yang memiliki kaitan dengan jejak VOC di sumenep. Penelitian ini adalah  hasil  studi  literatur  yang  berkaitan  dengan  fakta-fakta  yang  didapatkan  dari dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal  penelitian, skripsi, dan internet.  Langkah ketiga yaitu kritik dan sumber. Dalam penelitian ini, kritik sumber terbagi menjadi dua kategori utama  kritik  eksternal  dan  kritik  internal.  Adanya  pelaksanaan  kritik ekstern berfungsi guna  mengukur  sumber-sumber  sesuai  dengan  zamannya.  Kritik intern dilaksanakan untuk  menilai  isi  dari  sumber  tersebut  masih  berkaitan  dari  masalah  yang  diteliti  atau tidak. Langkah keempat dalam proses penelitian melibatkan tahap penafsiran. Pada tahap ini,  peneliti  menganalisis  dan  memberi  makna  terhadap  berbagai  jenis  data  yang  telah dikumpulkan,  serta  mengidentifikasi  hubungan  antara  data-data  tersebut.  Selanjutnya, peneliti  menghubungkan  informasi  dari  berbagai  sumber  data  baik  primer  maupun sekunder, untuk menyusun rangkaian peristiwa atau fakta yang saling terkait. Langkah terakhir  yaitu  historiografi.  Setelah  melakukan  penafsiran,  peneliti  menyajikan temuannya dalam bentuk narasi sejarah. Tulisan ini disusun dengan memperhatikan aspek logika,  sistematika,  dan  urutan  kronologis  peristiwa.  Penyusunan  narasi  ini  mengikuti kerangka  yang  telah  ditetapkan  dalam  rencana  penelitian,  mencerminkan  hasil  analisis dari  berbagai  sumber  data  yang  telah  dikaji  khususnya  pada  pembahasan  VOC  di Sumenep.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Geopolitik dan Sumenep Sebelum Kedatangan VOC
Pulau  Madura  secara  geografis  memiliki  letak  di  sebelah  timur  laut  dari  Pulau Jawa, sekitar 7° selatan garis khatulistiwa, diantara 112° dan 114° bujur timur. Panjang pulau  ini  160  km  dan  memiliki  lebar  pulau  yaitu  40  km,  dengan  total  5.304  km²  luas keseluruhan. Meski secara geografis Madura adalah pulau yang cukup besar, kehidupan politik,  ekonomi,  sosial,  dan  budayanya  masih  erat  terkait  dengan  pulau  jawa.  Letak Sumenep dipenghujung timur Pulau Madura, antara 113° 32' 54"  - 116° 16' 48"  Bujur Timur  dan  4°  55'  -  7°  24'  Lintang  Selatan  (Kasdi,  2003).  Wilayah  ini  berdampingan dengan laut jawa di bagian utara, selat madura di bagian selatan, laut jawa di bagian timur, dan pamekasan di bagian barat. Letak geografis yang strategis ini menjadikan sumenep sebagai  tempat  persinggahan  sementara  bagi  perahu  dan  kapal  dari  negara  lain  atau daerah lain di nusantara. Posisinya yang strategis memungkinkan sumenep menjadi titik temu  berbagai  jalur  pelayaran,  menghubungkan  berbagai  wilayah  di  kepulauan Nusantara.
Gambar 1. Kaart van Java en Madoera , rechterdeel , Adriaan Jan Bogaerts , 1850 (Sumber: Rijkmuseum, 1850)
Sebelum  kedatangan  belanda,  sumenep  salah  satu  kota  keraton,  terletak  di kawasan  yang  sangat  makmur  karena  memiliki  letak  tatanan  kota  yang  strategis  dan berdampingan dengan pantai sebagai tempat perdagangan. Kota keraton ini adalah tempat tinggal  pemimpin  sumenep,  keluarga  kerajaan,  selir,  seluruh  bangsawan,  dan  pegawai istana. Lebih dari sekadar tempat tinggal, kota keraton berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, budaya, dan sistem pemerintahan di kerajaan Madura (Mahmudah, 2018). Di luar keraton, terdapat kampung-kampung yang kehidupan masyarakatnya, baik langsung maupun  tidak  langsung,  dipengaruhi  oleh  istana.  Pemukiman  masyarakat  timur contohnya seperti masyarakat Cina, masyarakat Arab, dan masyarakat Melayu terpisah dengan  ketua  kelompok  masing-masing.  Selain  itu,  kota  keraton  dikelilingi  oleh  desa- desa  yang  masih  menjadi  bagian  integral  dari  kota  tersebut.  Keberadaan  desa-desa  ini menunjukkan bahwa pengaruh dan struktur kota keraton meluas jauh melampaui batas fisiknya (De Jonge, 1989).
Pada  masa  lampau,  sebelum  kedatangan  belanda  di  kepulauan  Indonesia,  kota- kota  kecil  telah  berkembang  di  sekitar  keraton,  tempat  tinggal  para  raja.  Kota-kota  ini tidak hanya dihuni oleh banyak tenaga kerja dan pembantu istana, tetapi juga dihuni oleh pemilik  toko  kelontong,  pedagang,  maupun  tukang.  Keraton  di  Madura  menjadi  pusat ekonomi,  kebudayaan,  dan  pemerintahan  kerajaan.  Kota  keraton  memiliki  kemiripan dengan konsep Rentnerstadt, yaitu tempat di mana peluang ekonomi bagi para tukang dan pedagang sangat bergantung pada pendapatan pajak dari para Rentainers (rentenir), yang
terdiri dari  raja, bangsawan, dan pejabat  istana  (Mahmudah, 2018). Di  Sumenep, pada tahun 1672, Raden Wangsajaya (Raden Bugan) terpilih menjadi pemimpin pemerintahan. Tidak  kembalinya  Tumenggung  Jaingpati  dari  Sampang  ke  Sumenep  membuat  Raden Wangsajaya  diangkat  sebagai  bupati  atas  permintaan  masyarakat  Sumenep  dan  Raden Trunajaya menyaksikan pengangkatan tersebut. Sumenep pada tahun 1700 memiliki dua bupati  yang  memimpin  pemerintahan  bernama  Tumenggung  Pulangjiwa  dan  Pangeran Seppo.  Di  tahun  1702  Pangeran  Rama  yang  bergelar  Cakranegara  II  berhasil mempersatukan  pemerintahan  sumenep,  dan  selanjutnya  tahun  1705  Tumenggung Wiramenggala  putra  Pangeran  Seppo  menjadi  pemegang  pemerintahan  Sumenep (Zulkarnain et al., 2014).
Pangeran Jimat yang dikenal sebagai Cakranegara III memimpin dua daerah, ia berkuasa tahun 1705 yaitu di daerah Sumenep dan daerah pamekasan. Pangeran Jimat, yang  bernama  kecil  Raden  Achmad,  adalah  putra  Pangeran  Rama.  Awalnya  menjabat sebagai bupati Pamekasan, ia kemudian ditunjuk VOC untuk memimpin Sumenep setelah ayahnya meninggal. Pangeran Jimat  memiliki ambisi besar untuk  memperluas wilayah kekuasaannya. Selama  masa pemerintahannya, ia berhasil menaklukkan  daerah Besuki dan blambangan. Setelah itu, ia memindahkan penduduk ke wilayah baru yang dibukanya di  Pamekasan  (Zulkarnain  et  al.,  2014).  Dominasi  VOC  atas  sumenep  didukung  oleh situasi  internal  yang rumit di  Kerajaan Mataram  di  Jawa Tengah. Setelah pertempuran sengit  pada  tahun  1624,  Mataram  berhasil  menaklukkan  madura.  Adanya  bentuk dominasi Mataram membuat Trunajaya tidak tinggal diam, ia memimpin rakyat Madura untuk  melakukan  gerakan  pemberontakan  tepatnya  pada  tahun  1670,  selain  itu  segala bentuk  upaya  untuk  mengusir  Mataram  telah  dilakukan  oleh  seluruh  masyarakat sumenep.  Perjuangan  ini  menunjukkan  tekad  mereka  untuk  membebaskan  diri  dari kekuasaan asing (Zulkarnain et al., 2014).
VOC  memanfaatkan  situasi  genting  ini  dengan  menawarkan  bantuan,  namun dengan syarat-syarat yang jelas menguntungkan mereka sendiri. Dalam keadaan terdesak selama peperangan, raja Mataram tidak memiliki pilihan lain selain menerima persyaratan yang diajukan VOC melalui beberapa kontrak. Akibat perjanjian ini, VOC memperoleh banyak  hak  istimewa.  Hal  ini  mengakibatkan  Mataram  kehilangan  peran  pentingnya, terutama pada saat melakukan perdagangan internasional di wilayah pantai bagian utara. Pada  awalnya  VOC  tidak  memperoleh  keuntungan  dari  adanya  kesepakatan  terkait madura, mataram tetap memiliki kekuasaan penuh terhadap pulau ini. Namun, tahun 1680 setelah terjadinya suatu pergolakan, daerah pamekasan dan sumenep tidak pasrah begitu saja, melainkan tetap berusaha untuk melepaskan diri dari cengkeraman kekuasaan raja mataram.  Upaya ini menunjukkan keinginan kuat  mereka untuk  mendapatkan otonomi dari kekuasaan yang telah lama mendominasi (Zulkarnain et al., 2014).
Penguasa wilayah madura timur yang berpusat di sumenep, macan wuhung yang diangkat  oleh  Trunajaya  dan  diberi  gelar  Yudanegara,  tatkala  tuan  nya  dalam  keadaan terdesak  di  kediri,  dengan  tajam  mampu  melihat  keberuntungan  tidak  pada  tuan  nya, berbalik menyatukan kesetiaan dan meminta perlindungan kepada VOC. Lebih dari itu penguasa  sumenep  tersebut  juga  melepaskan  diri  dari  kekuasaan  mataram  (De  Jonge, 1989).  Tentunya  kesempatan  tersebut  tidak  disia-siakan  oleh  VOC,  dalam  waktu selanjutnya  perlakuan  terhadap  sumenep  dan  Pamekasan  oleh  VOC  dijadikan  model dalam  menghadapi  daerah-daerah  lain  agar  mau  bergabung  dengan  pihak  belanda. Dengan keuntungan yang diperoleh dari konpensasi keterlibatan VOC dalam penindasan terhadap  Trunajaya  berupa  monopoli  beras,  tekstil,  dan  pengelolaan  secara  gadai pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara jawa. Penguasaan madura timur memang perlu bagi VOC  guna  mengamankan  jalur  pelayarannya  ke  maluku.  Berdasarkan  perjanjian Mataram dengan VOC pada tahun 1705, secara resmi daerah  sumenep dan pamekasan
oleh Pakubuwana I diserahkan kepada VOC sebagai imbalan bantuan yang diterimanya. Semenjak itu, istilah Madura hanya digunakan bagi daerah bagian barat wilayah pulau itu dengan pusatnya di Bangkalan (De Jonge, 1989).

## 2. Kehadiran VOC di Sumenep
Awal  mula  kehadiran  VOC  di  Madura  bermula  dari  konflik  antara  trunojoyo, keturunan adipati madura, dengan penguasa mataram pada tahun 1670. Trunojoyo, yang ingin membebaskan Madura dari kekuasaan Mataram, berupaya membujuk VOC untuk membantu  sumenep  dan  pamekasan.  VOC  memanfaatkan  pertikaian  ini  sebagai  alat untuk mengurangi dominasi mataram di jawa. Akibatnya, dengan bantuan VOC kepada trunojoyo,  Mataram  kehilangan  kekuasaannya  di  pantai  utara  Jawa  (Widyanti  & Setiyonugroho, 2022). Meski dianggap kurang subur untuk pertanian, Madura memiliki potensi  besar  sebagai  penghasil  garam.  Tambak-tambak  garam  tersebar  di  sepanjang pantainya. Buku berjudul Garam, Kekerasan Dan Aduan Sapi karangan De Jonge (1875) mencatat bahwa hubungan VOC dan Adipati Sumenep ditandai dengan pengiriman upeti berupa hasil bumi ke batavia. Sumenep merupakan penghasil garam utama yang berada di ujung timur madura (Widyanti & Setiyonugroho, 2022). Nama sumenep berasal dari songennep. Masyarakat desa menyebutnya songennep, sementara penduduk kota familiar dengan  penyebutan  sumenep.  Pemakaian  huruf  O  dianggap  efektif  sesuai  dengan penggunaan bahasa madura (Zulkarnain et al., 2014). Namun, pada abad XVIII, bangsa belanda mengubah songennep menjadi sumenep (Atikurrahman, 2008).
Belanda  pada  abad  XVIII  telah  menjalankan  tiga  kali  terkait  pembaruan kesepakatan  dengan  sumenep,  dimana  pada  awalnya  sumenep  memiliki  status  sebagai pemerintahan otonom yang diberikan oleh Belanda dan pada saat tahun 1705  Kolonial Belanda secara sah menjadi pemegang kekuasaan atas wilayah Sumenep serta Belanda akan terus memantau aktivitas yang berada di wilayah tersebut agar VOC lancar dalam melakukan aktivitas perdagangan (Rahayu, 2016). Pada saat Pakubuwono I melepaskan Sumenep,  pihak  Kolonial  semakin  gencar  memperkuat  cengkeramannya  di  wilayah jajahannya.  Pada  tahun  1705  wilayah  Madura  sebagian  besar  diserahkan  kepada  VOC oleh mataram. Ketika pakubuwana II memerintah dari tahun 1726 hingga 1749, terjadi peningkatan  konflik  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah,  terutama  dengan  wilayah madura. Hal ini disebabkan oleh keinginan Cakraningrat IV untuk memisahkan diri dari kekuasaan  kerajaan  mataram.  Bahkan,  Cakraningrat  IV  berupaya  meminta  VOC  yang berpusat  di  batavia,  untuk  menjadikan  madura  sebagai  wilayah  bawahannya.  Sejak kejadian  tersebut,  hubungan  antara  mataram  dan  madura  semakin  memburuk. Cakraningrat  IV dibuang ke wilayah tanjung harapan. Di tempat pembuangan inilah ia menghabiskan  sisa  hidupnya  hingga  wafat  pada  tahun  1759.  Masyarakat  Madura kemudian  mengenangnya  dengan  julukan  Pangeran  Sidengkap  (Hernawan,  2016). Sementara  itu,  Pakubuwana  II  sendiri  menjadi  target  dari  berbagai  kelompok  yang bersaing  memperebutkan  pengaruh  di  wilayah  kartasura  (Kasdi,  2003).  Selanjutnya, pakubuwana  II  melakukan  penyerahan  kembali  atas  sebagian  wilayah  Madura  kepada Belanda tahun 1743. Akibatnya, seluruh Pulau Madura berada di bawah kendali penuh pihak  belanda.  Peristiwa-peristiwa  ini  menggambarkan  bagaimana  kekuasaan  madura, khususnya sumenep, beralih dari tangan kerajaan mataram ke penjajah belanda melalui serangkaian perjanjian dan penyerahan wilayah (Ricklefs, 2011).
Disebutkan juga dalam Babad Songennep terdapat penjelasan tentang kedatangan pasukan Inggris yang kemudian menyerang sumenep dan mengembalikan seluruh pulau madura  termasuk  sumenep  ke  pihak  Belanda  tahun  1743  yang  tercatat  dalam  Babad Songennep  salah  satunya Katjareta’a  e  settong  are  bada  kapal  alabbu  e  Tandjung. Sakedja’  aggi’  sardaduna  pada  toron  ka  dara’  asekap  sanapan yang  dapat  dialih
bahasakan atau diartikan menjadi Kedatangan pasukan Inggris yang sedang berlabuh di tanjung,  sementara  serdadunya  telah  turun  dari  kapal  membawa  senapan.  Ketika menerima  berita  seperti  itu  Panembahan  Somala  menyuruh  Patih  Kyai  Angabei  untuk mendatangi  Pasukan  Inggris  dan  bertanya  apa  maksud  kedatangannya.  Setibanya  di kalianget, beliau bertemu dengan serdadu Inggris kemudian Patih Kyai Angabei langsung merampok  serdadu  Inggris  hingga  banyak  yang  mati  dan  luka-luka.  Namun  serdadu Inggris  masih  belum  melakukan  perlawanan,  karena  mereka  mengira  bahwa  orang sumenep  akan  takut.  Sumenep  yang  terus  menyerang  maka  serdadu  Inggris  melawan hingga  laskar  Sumenep  banyak  yang  mati  terkena  senapan.  Dalam  peristiwa  tersebut, Kyai  Mangon  terluka  sehingga  mundur  terarur.  Sampai  di  Loji  beliau  wafat  dan jenazahnya dimakamkan di Asta Tinggi. Setelah Kyai Mangon meninggal dunia, serdadu Inggris  pulang  dan  Pulau  Madura  dikembalikan  lagi  kepada  Ratu  Belanda  pada  tahun 1743  (Werdisastra,  1996).  Penjelasan  tersebut  juga  tercatat  didalam  Babad  Songennep yaitu Panamba’an Somala adabu ka papatena, anjama Kjae Angabei Mangonadireddja, dabuna  Pate,  kassa’  ba’na  sateja  kaja  entar  abareng  tre-mantre,  anjata’agi  apa parlona!. Sanapa’na ka Kalianget pas tatemmo bi’ oreng Inggris. Ke Pate sabalana ta’ anja-tanja pole pas arampok oreng Inggris, kongse bannja’ se loka ban mate, anangeng oreng Inggris gi’ ta’ alaban onggu, sabab asangka oreng Songennep ladju tako’a marga la bannja’ loka se ekenneng sanapan. Ta’ abit Ke Mangon pas loka, daddi njorot laonan. Napa’ ka lodji pas sida, esareagi e Asta Tenggi. Sasedana Pate Mangon, oreng Inggris pada mole, ta’ abit pole Madura e baliagi pole ka Radja Balanda taon 1743 (Werdisastra, 1996).
Berdasarkan sumber arsip dari surat kabar De Locomotief yang membahas tentang de  eekste  pakoe  boewono ,  di  dalamnya  berisi  tentang  keputusan  lepasnya  wilayah Sumenep  dari  kekuasaan  Mataram  yang  tercantum  dalam Bijlagen  van  Tractaat 5 Oktober 1705. Isi dalam perjanjian tersebut adalah bagian dari serangkaian kesepakatan antara  VOC  dan  penguasa  mataram.  Pakubuwono  I  menyetujui  perjanjian  ini  setelah berhasil merebut tahta mataram dengan bantuan VOC, menggulingkan Amangkurat III. Sebenarnya, kerjasama dengan VOC sudah dimulai  pada masa  Amangkurat  II. leluhur dari  Pakubuwono  I  selalu  mencari  bantuan  dari  pihak  kompeni  dimana  adanya  cara tersebut  kemudian  tetap  dilanjutkan  pada  saat  Pakubuwono  I  memerintah.  Dalam dokumen De  Opkomst ,  pasal  1  menyebutkan  bahwa  pakubuwono  I,  melalui  perjanjian yang ditandatanganinya pada 5 Oktober 1705, diharuskan menegaskan kembali adanya hak  khusus  yang  sebelumnya  telah  diberikan  oleh  susuhunan  mangkurat  mas.  Hak istimewa ini diberikan kepada Marshall Spellman dan Coope berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat pada dua kesempatan berbeda, yaitu pada 24 September 1646 dan 20 Oktober 1677. Setelah Pakubuwono  I  resmi menduduki  tahta kerajaan dan menyetujui perjanjian yang dimaksud, ia kemudian dianugerahi gelar lengkap Paku Buwana Senopati Ing Ngalanga (De Jonge, 1875).
Dalam  perjanjian Bijlagen  Tractaat  van  5  October  1705 yang  membahas permasalahan  Sumenep  termasuk  bagian  wilayah  timur  madura,  atas  kehendak Yudanegara yang penjagaan sepenuhnya diberikan kepada Belanda mencakup wilayah pamekasan dan sumenep. Lebih lanjut, dalam perjanjian yang sama, disebutkan bahwa Pakubuwono I wajib melepaskan wilayah pamekasan dan sumenep. Pelepasan ini bukan tanpa  alasan,  melainkan  sebagai  bentuk  kompensasi  untuk  melunasi  hutang  Mataram kepada  VOC.  Dengan  kata  lain,  dalam  perjanjian  5  Oktober  1705  ini  (Rahayu,  2016) mengemukakan  bahwa  terdapat  dua  poin  penting  pertama,  atas  kehendak  Yudanegara wilayah pamekasan dan sumenep penjagaan sepenuhnya diberikan kepada belanda, dan kedua, pakubuwono I wajib melepaskan kedua wilayah tersebut untuk membayar hutang yang dimiliki mataram terhadap VOC. Isi perjanjiannya sebagai berikut:
Het rijk van Mataram was gevallen, want bij contract van 5 October 1705 werd aan de Compagnie de souvereiniteit afgestaan oviïr al de landen bewesten de lijn van den mo.nd der Tjilosnri getrokken tot aan het tegt nwoordige Tjilatjap. Dt' suzereiniteit over het Tjirebonsche rijk v/erd eveneens aan de Compagnie afgestaan, hetzelfde geschiedde met  de  lanuen  van  Soeanenep  en  Pamekasan  op  Madoera.  Door  allerlei opvolgingstwisten viel het eens zoo machtige rijk van Mataram volkomen uiteen, want de hulp en steun der Compagnie beteekenden eveneens uitbreiding v£.n haar grondgebied. Het gezag dar Compagnie en later dat van de N.I. regeering was een waarborg voor de rustige ontwikkeling der gebieden, want de eindelooze oorlogvoering had land en volk in gelijke mate verarmd, waardoor de ontevredenen zich steeds inde oppositie plaatsten. Ter bescherming  van  den  Soesoehoenan  Pakoe  Boewono  I  werd  in  Kartasoera  een Hollandsche  bezetting  achtergelaten  ter  sterkte van 200 man (De  locomotief,  1936). Terjemahannya adalah Kerajaan Mataram telah jatuh, karena berdasarkan kontrak tanggal 5  Oktober  1705,  kedaulatan  diserahkan  kepada  kompeni  atas  seluruh  tanah  di  sebelah barat  garis  yang  ditarik  dari  muara  Sungai  Tjilosnri  hingga  Tjilatjap  yang  sekarang. Kekuasaan atas kerajaan Tjirebon ini juga diserahkan kepada kompeni, begitu pula jalan Sumenep dan pamekasan di madura. Akibat berbagai macam pertikaian sukses, kerajaan Mataram yang dulunya begitu kuat hancur total, karena bantuan dan dukungan Kompeni juga  berarti  perluasan  wilayahnya.  Kewenangan  kompeni  dan  kemudian  pemerintahan merupakan  jaminan  bagi  pembangunan  yang  damai  di  wilayah  tersebut,  karena peperangan  yang  tiada  henti  telah  memiskinkan  negara  dan  masyarakat  secara  setara, akibatnya pihak yang tidak puas selalu menempatkan diri mereka sebagai oposisi. Untuk melindungi Soesoehoenan Paku Boewono I, sebagian masyarakat Belanda sebanyak 200 orang ditinggalkan di Kartasura.
Salah  satu  kalimat  pada  surat  perjanjian  itu  menjelaskan  bahwa  Pakubuwono  I melepas wilayah semarang dan cirebon. Pamekasan dan Sumenep termasuk dalam daftar wilayah yang terlepas dari kekuasaan mataram. Menariknya, sebelum pelepasan ini, saat pemerintahan  tumenggung  yudanegara,  wilayah  Sumenep  dan  Pamekasan  telah memohon  secara  langsung  terhadap  VOC  agar  tidak  lagi  berada  dibawah  kekuasaan mataram.  Namun,  adanya  keinginan  tersebut  belum  disetujui  oleh  VOC.  Tragisnya, Tumenggung Yudanegara telah meninggal dunia sebelum permintaan tersebut dijawab. Jadi, meskipun pada akhirnya sumenep dan pamekasan dilepaskan oleh Pakubuwono I melalui perjanjian, sebenarnya kedua wilayah ini sudah lama ingin melepaskan diri dari mataram,  bahkan  sebelum  pelepasan  resmi  tersebut  terjadi  (Rahayu,  2016).  Sumenep setelah  menjadi  daerah  kekuasaan  VOC  dapat  ditemukan  dalam  arsip Oprechte Haerlemsche Courant tanggal 30 Juli tahun 1746. Informasi ini tercantum pada bagian Oost  Indien .  Pada  bagian  tersebut  menjelaskan  bahwa  sumenep  menjadi  daerah kekuasaan  Gubernur  Sterrenberg  dalam  menjalankan ekspedisinya,  yang  kemudian  ia menguasai  seluruh  pulau  Madura  untuk  kepentingan  ekspedisi.  Namun  setelah  itu,  ia melarikan diri dari Madura dengan cepat dan juga meninggalkan kematian diantaranya adalah putra pangeran madura. Kemudian Gubernur Jenderal Willem Baron van Imhoff menerbitkan  manifest  secara  besar-besaran  dan  menentang  pangeran  madura yang memberontak.
De onhtften met noch eenige rebelleerende Volkeren in de Bovenlandêtt'zyn van weynig belang; de lieer Gezaghebber Stcrrenberg x meteenige JO9 Man in Expeditie na Sumanap gemarcheert zynde, nam een Madurcefeß en Baleyersopdie tyding aanftondsde vlugt.irletjagterhiatingvan ioßallenen 3 Stukken Canon daar na is dc Heer Smout met het Battnillon van den Major Barne'walt noch met 2500 Madui eefen llaags geweell, llocg dezelve aanftonds op de vlugt met agterlaatingvan coodooden en veele gequctftxn, onder de  laatllf3  bevond  zig  de  Zoon  van  den  Madureefó  Prins.  De  Baron  van  Imhof,  onze
Gouverneur  Generaal, enßaadenvan Indie hebben den i6Fe  bruary een groot Manifell tegen  den  rebelleerende  Prins  van  Madura gepubüceert .  Terjemahannya  adalah  para pengungsi  dan  masyarakat  pemberontak  di  negeri  atas  tidak  begitu  penting,  letnan Gubernur  Stcrrenberg  dalam  Ekspedisi  berbaris  setelah  Sumenep,  mengambil  Madura dan  Baleyers  pada  waktu  itu  dengan  cepat.  Setelah  itu,  ia  segera  melarikan  diri, meninggalkan  banyak  kematian  dan  banyak  pertanyaan,  di  antaranya  adalah  putra pangeran madura. Baron van Imhof, Gubernur Jenderal kita, dan anggota dewan Hindia menerbitkan  manifest  besar-besaran  menentang  Pangeran  Madura  yang  memberontak pada tanggal 16 Februari.
Terdapat hubungan historis antara sumenep dan semarang. Pada pertengahan abad XVIII, tepatnya tahun 1746,  semarang memperoleh status  yang lebih signifikan dalam struktur  administratif  VOC.  Kota  ini  dijadikan  markas  bagi  seorang  pejabat  tinggi Belanda yang disebut commandeur . Pejabat ini diberi tanggung jawab untuk mengawasi wilayah pesisir utara dan timur pulau jawa. Wilayah yang berada di bawah kendalinya membentang  cukup  luas.  Teritorinya  dimulai  dari  Sungai  Losari  yang  menjadi  batas dengan Kesultanan Cirebon di sisi barat. Kemudian, wilayahnya terus memanjang ke arah timur hingga mencapai Surabaya dan kawasan yang dikenal sebagai Oosthoek atau Ujung Timur di bagian paling timur. Posisi strategis Semarang semakin diperkuat setelah Raad van Indie (Dewan Hindia) menyetujui proposal yang diajukan oleh Gustaaf Willem Baron van  Imhoff.  Mulai  tanggal  20  Februari  1748,  terjadi  peningkatan  status  administratif untuk  wilayah  pantai  utara-timur  jawa,  termasuk  Sumenep.  Daerah  yang  sebelumnya berada  di  bawah  komando  militer  kini  ditransformasi  menjadi  sebuah  provinsi  yang dikelola  secara  sipil.  Provinsi  yang  baru  terbentuk  ini  kemudian  diorganisir  menjadi sejumlah keresidenan. Keresidenan-keresidenan tersebut mencakup Tegal, Pekalongan, Semarang, Jepara, Rembang, Gresik, Surabaya, dan Madura.
Johan  Andries  Baron  von  Hohendorff,  yang  sebelumnya  menjabat  sebagai commandeur ,  secara  langsung  diangkat  ke  posisi  gubernur  untuk  memimpin  provinsi baru  ini  (Yuliati  et  al.,  2020).  Masa  jabatannya  ditetapkan  untuk  periode  lima  tahun dengan  kompensasi  bulanan  sebesar  200  florin.  Perubahan  struktur  administratif  ini merupakan  langkah  persiapan  menjelang  peralihan  kedaulatan  dan  kepemilikan sepenuhnya  atas  wilayah  Pantai  Utara-Timur  Jawa  serta  keseluruhan  pulau  madura. Teritorial ini akan segera diserahkan oleh Kerajaan Mataram kepada Kompeni Belanda (Yuliati et al., 2020). Rincian lengkap terkait perjanjian perpindahan Sumenep dibawah kekuasaan VOC dapat ditemukan pada karya De Jonge berjudul " De Opkomst " (1875). Tepatnya, informasi ini tercantum dalam Art. 4 dari dokumen tersebut. Dalam bagian ini, De  Jonge  merinci  syarat-syarat  dan  kondisi  yang  menyebabkan  Sumenep  secara  resmi beralih  dari  kekuasaan  Mataram  ke  tangan  VOC.  Pasal  ini  menjadi  bukti  tertulis  yang kuat  dan  rinci  tentang  peristiwa  bersejarah  ini,  menjelaskan  bagaimana  dan  mengapa Sumenep akhirnya jatuh ke genggaman kekuatan Kolonial Belanda.
Gelyk  mede  syn  Hoogheyt  by  desen  wettelyk  afstaat  en  aan’s  Compagnies bescherminge  overgeeft  de  landen  van  Sumanap  en  Pamakassan,  gelegen  aan ‘toosteynde van ‘t eyland Madura, met alle derselver inwoonderen, in dier voegen gelyk deselve  door  den  vorigen  regent  Tommagon  Joedanagara  aan  d’Compagnie  en  den admiral  Speelman  ten  tyde  van  de  Sousouhounnang  Tegal  Wangy,  en  den  oproer  van Troenadjaja  opgedragen  zyn,  en  twelke  ook  by  de  volgende  regenten  dier  landstreke erkend en tot nog verbleven is, en by d’acte door den Commissaris Ram, uyt name van den Gouverneur-General ende de Raden van India jongst op den 9 April deses jaars ten behoeve  van  den  overleden  Regent  Raden  Aria  Sjacranagara  g’  expedieert,  nader  is bevestigt (De Jonge, 1875). Terjemahannya adalah Madura dan Pamekasan yang terletak di  Madura  Timur  beserta  semua  penduduk,  hasil  kekayaannya  oleh  bupatinya
Tumenggung Yudanegara telah diserahkan nasibnya kepada VOC melalui perwakilannya Speelman, setelah pemberontakan Trunajaya berhasil ditundukkan oleh Susuhunan Tegal Wangi.
Sumenep resmi terlepas dari Mataram dan menjadi wilayah dibawah kekuasaan VOC  tanggal  5  Oktober  1705  yang  telah  tercantum  pada  perjanjian  itu  secara  resmi. Perjalanan  sumenep  untuk  mendapatkan  status  ini  memakan  waktu  sekitar  88  tahun, berawal  dari kalahnya Trunajaya hingga secara sah terlepas dari  Mataram  tahun 1705. Selama periode itu, Sumenep tidak tenang. Setelah wafatnya Tumenggung Yudanegara, perebutan kekuasaan antara keluarga keraton sangat kuat hingga menyebabkan pertikaian karena berbagai cara dilakukan untuk meraih kekuasaan tertinggi di Sumenep (Rahayu, 2016). Ketika sumenep berada dibawah kekuasaan VOC pada 1705, unsur-unsur asing mulai masuk ke dalam tata kota. Awalnya kota keraton (tradisional), sumenep berubah menjadi kota Hindia Lama yang memiliki istilah ( Oud Indische Stad ). Ciri-ciri ini terlihat dari struktur perkotaan, arsitektur bangunan, dan morfologi regional nya (Antonius et al., 2014).  Setelah  berada  di  bawah  kekuasaan  VOC,  Sumenep  mengalami  nasib  serupa dengan  mataram,  di  mana  kebebasan  politiknya  sangat  dibatasi  dan  sumber  dayanya dieksploitasi oleh VOC. Segala urusan pemerintahan yang melibatkan hubungan dengan daerah di luar Madura diawasi ketat, terutama jika dianggap tidak menguntungkan bagi kepentingan VOC. Meski demikian, satu keuntungan yang mungkin diperoleh Sumenep setelah  menjadi  wilayah  taklukan  VOC  adalah  pembebasan  dari  kewajiban  membayar pajak kepada mataram. Adanya sebuah rencana terkait pembangunan benteng di daerah Kalianget bagian barat tahun 1705, Sumenep menjadi wilayah bernuansa kolonial. Tetapi, benteng  itu  tidak  diteruskan  pembangunannya  karena  posisi  tempat  benteng  tersebut dinilai kurang efektif, maka dari itu istilah Loji Kantang oleh penduduk sekitar digunakan untuk menyebut tempat tersebut (Mahmudah, 2018).
Pembangunan  pos  dagang  VOC  di  Kalianget  pada  tahun  1705  memunculkan ambisi perusahaan untuk menguasai wilayah tersebut, mengingat lokasinya yang sangat menguntungkan.  Istilah  Loji  atau  loge,  yang  juga  dikenal  sebagai factory ,  berasal  dari kata  Portugis Factoria .  Kata  ini  merujuk  pada  bangunan  multifungsi  milik  kelompok pedagang asing yang digunakan sebagai tempat tinggal, penyimpanan barang, dan kantor untuk menjalankan operasi perdagangan lintas laut. Bagi VOC, loji adalah bagian integral dari  kekuasaannya,  menjadi  pusat  pemerintahan  dan  perdagangan.  Keberadaan  loji melambangkan  dominasi  VOC  atas  wilayah  tersebut  (Mahmudah,  2018).  Sebelum kedatangan  belanda,  tidak  ditemukan  benteng  pertahanan  di  sumenep.  Pembangunan benteng baru dimulai setelah Sumenep menjadi vassal VOC pada 1705. Berkat lokasinya yang  strategis  di  antara  rute  pelayaran  jawa-maluku,  Sumenep  berkembang  menjadi pelabuhan penting di ujung timur pulau madura. Di era tersebut, Desa Kertasada, yang terletak  di  muara  sungai  kali  marengan,  menjadi  lokasi  pelabuhan  utama  sumenep. Pelabuhan  ini  berperan  penting  sebagai  tempat  singgah  kapal-kapal  untuk  memenuhi kembali kebutuhan logistik dan air bersih mereka (Ahmad, 2018). Kemudian pada 1785, Marengan  terpilih  menjadi  lokasi  dibangunnya  benteng  baru,  masyarakat  sekitar menyebutnya  dengan  nama  Benteng  Kalimo'ok.  Lokasinya  yang  tinggi  memudahkan pemantauan  keamanan  terhadap  ancaman  musuh.  Posisi  Benteng  Kalimo'ok  dipilih secara cermat karena alasan taktis. Lokasinya memungkinkan pengamatan yang efektif terhadap berbagai aktivitas yang berlangsung di perairan sebelah timur Sumenep (Yuda & Sulistiyo, 2022).
Bersamaan dengan pembangunan benteng, tempat tinggal orang Eropa tersebar di daerah marengan dan daerah pabean, dekat benteng Kalimo'ok. Arsitektur permukiman ini  masih  kuat  dipengaruhi  oleh  kebudayaan Indisch yang  mendominasi  di  Nusantara abad  ke  XVII  dan  XVIII  (Zulkarnain  et  al.,  2014).  Ketentuan  terkait  dasar  monopoli
garam yang dimiliki oleh VOC telah ditetapkan pada abad XVIII. Kongsi dagang yang dimiliki  Belanda  tersebut  selalu  memperhatikan  proses  pembuatan  garam  kemudian membeli  seluruh  hasil  dari  proses  pembuatan  garam  itu.  Sebagai  salah  satu  industri terpenting di Jawa, produk garam menjadi komoditas yang sangat menguntungkan bagi VOC  (De  Jonge,  2011).  Pemilikan  Kolonial  di  Madura  memiliki  tiga  aspek,  Pertama yaitu, VOC menyadari adanya campur tangan pada permasalahan internal yang dimiliki oleh kerajaan untuk mempermudah perolehan hasil pembuatan. Kedua, mereka melihat Madura mempunyai kekuatan potensial yang bisa menyeimbangkan ketahanan Mataram. Ketiga,  melalui  pembuatan  garam  VOC  merasa  bahwa  Madura  merupakan  wilayah penting  untuk  penyumbangan  upeti  (Parwoto  &  Padmo,  1997).  Madura  menjadi penghasil utama garam sangat dipengaruhi oleh harga garam yang di dalamnya terdapat ketentuan  yang  telah  diterapkan  oleh  Belanda  (Ricklefs,  2011).  Dibandingkan  dengan garam dari wilayah lain, garam yang diproduksi di Madura dikenal memiliki mutu yang sangat  unggul,  situasi  ini  mendorong  jenderal  spoor  untuk  mengerahkan  banyak  unit pasukan  kembali  ke  pulau  madura.  Tujuannya  adalah  untuk  melindungi  dan mengamankan  fasilitas  produksi  garam  yang  berada  di  wilayah  tersebut  (Putri  & Hartanto, 2023).
Mufliha  et  al.,  (2021)  menjelaskan  bahwa  keunggulan  ini  disebabkan  oleh  dua faktor utama yaitu kandungan tanah kapur di Madura dan iklimnya yang cenderung panas. Berkat kualitasnya yang superior, garam Madura kemudian didistribusikan ke berbagai wilayah di Nusantara yang berada di bawah kekuasaan pemerintah belanda. Selama masa pemerintahan kolonial belanda, hak milik atas tanah sering berganti di madura, meskipun ketentuan  adanya  hak  tradisional  sedang  dipertahankan  mengikuti  kepentingan  yang diterapkan oleh belanda. Contohnya, Raffles pada masa Kolonial Inggris mengeluarkan kebijakan  sistem  sewa  tanah  dan  Gubernur  Jenderal  Van  Der  Capellen  pada  masa Kolonial  Belanda  mendominasi  dan  menyingkirkan  peranan  tokoh  penguasa  lokal. Tujuan  kebijakan  berfungsi  meminimalkan  halangan  terhadap  dominasi  Belanda  di daerah  yang  dikuasainya.  Prinsip Domain  Verklaring berlandaskan  sistem  sewa  tanah yang  mengemukakan  kepemilikan  tanah  semuanya  jatuh  ke  tangan  raja-raja  yang berkuasa di daerah jawa, dikarenakan kewenangan Inggris/Belanda telah diakui oleh raja- raja di daerah jawa, kemudian pemilikan tanah saat ini menjadi kuasa belanda. Kebijakan tersebut  adalah  perubahan  sistem  birokrasi  dari  kerajaan  tradisional  berubah  menjadi sistem birokrasi pemerintah Kolonial dimana Madura termasuk di dalamnya. Perubahan ini menandai transisi kekuasaan dari tangan lokal ke tangan Kolonial (Syafi’i, 2013).

## 3. Perdagangan VOC di Sumenep pada Abad XVIII
Pusat perdagangan yang ramai abad XVIII terletak di sumenep. Sebuah laporan menyebutkan bahwa Sumenep memiliki pasar tersibuk di madura. Sejak 1862, di keraton Sumenep tercatat 4.300 penjual dengan beragam latar belakang 130 Cina, 42 Melayu, 44 Arab, 4 Bengali, dan seorang india selatan. Selain itu, terdapat 8.000 kuli dan 3.000 buruh non-pertanian  (Kuntowijoyo,  2002).  Letak  strategis  sumenep  menjadi  faktor  utama pesatnya  perdagangan.  Dermaga  utama  sebagai  jalur  perdagangan  yang  jauh  dan memiliki tempat pemberhentian yang kemudian bisa untuk mengakses jalur perdagangan ke  pulau-pulau  lain,  khususnya  wilayah  timur  terletak  di  sumenep.  Peran  ini  menarik perhatian  dari  kapal  asing  ataupun  lokal  untuk  bersinggah  di  dermaga  sumenep.  Abad XVIII Sumenep tercatat sebagai kota persinggahan yang berarti terletak di pantai utara pulau jawa. Selama periode abad XVII hingga abad XVIII, wilayah pesisir utara pulau jawa berangsur-angsur beralih ke penguasaan VOC. Bersamaan dengan itu, perusahaan dagang  Belanda  ini  juga  berhasil  mengambil  alih  kendali  atas  industri  dan  distribusi garam  di  wilayah  tersebut  (Rochwulaningsih,  2016).  Sejajar  dengan  kota-kota  besar
seperti Bangkalan, Surabaya, Banyuwangi, Pasuruan, Gresik, Semarang, Jepara, Juana, Rembang,  Pekalongan,  Batavia,  Cirebon,  Tegal,  dan  Banten  (Zulkarnain  et  al.,  2014). Wilayah penghasil garam ini memiliki sebutan berbeda pada dua era penjajahan. Ketika VOC  berkuasa,  daerah  tersebut  dikenal  dengan  istilah zoutnegorizen .  Kemudian,  pada masa pemerintahan Hindia Belanda, area yang sama disebut sebagai zoutlanden (Parwoto & Hartono, 2018).
Sumenep  dikenal  dengan  pelabuhan  kertasada  yang  sangat  aktif,  seperti  yang dicatat oleh (Kuntowijoyo, 2002). Menurut Handinoto (2010) sebagaimana dikutip oleh Antonius (2014) menekankan bahwa ciri khas utama kota-kota yang berkembang sejak era kolonial adalah lokasinya yang dekat dengan laut atau sungai. Sumenep memenuhi kriteria  ini,  terletak  di  dekat  pesisir  dan  memiliki  dua  sungai  penting  marengan  dan saroka.  Menurut  Weber  (1956),  sebagaimana  dikutip  oleh  Mahmudah  (2018),  kedua sungai  ini  berperan  vital  dalam  memfasilitasi  aktivitas  perdagangan  di  sumenep. Pelabuhan di  Sumenep  menjadi  magnet  yang menarik minat para saudagar dari negeri seberang  (Hidayat  &  Athoillah,  2024).  Pelabuhan  kertasada  yang  berada  di  kalianget merupakan  salah  satu  fasilitas  yang  diandalkan  di  Kabupaten  Sumenep  sejak  masa Kolonial  (Sari,  2024).  Catatan  lalu  lintas  kapal  di  pelabuhan  Sumenep  menunjukkan peran  pentingnya  sebagai  pusat  perdagangan,  menonjol  dibandingkan  bangkalan  dan pamekasan  yang  kurang  merasakan  keuntungan  dari  aktivitas  perdagangan.  Sumenep berfungsi  sebagai  pelabuhan  transit,  yang  berkorelasi  dengan  tingginya  kepadatan penduduk di  wilayah tersebut.  Fenomena ini sejalan dengan teori  cooley,  yang dikutip oleh  Polak  (1997)  yang  menyatakan  bahwa  daerah-daerah  di  mana  jalur  transportasi bersilangan  cenderung  mengalami  peningkatan  kepadatan  penduduk.  Di  lokasi-lokasi strategis seperti ini, arus barang dan manusia sering berhenti untuk melakukan pertukaran komoditas atau berganti moda transportasi. Aktivitas semacam ini menarik minat orang untuk menetap di area tersebut, dengan tujuan menyediakan layanan bagi para pedagang dan barang dagangan yang singgah. Mengingat kondisi demikian, pernyataan Van Goor (1996)  yang  menyebut  Sumenep  sebagai  pusat  perdagangan  dan  pelayaran  di  Madura menjadi sangat masuk akal.
Pulau Madura merupakan rute perniagaan kuno yang memiliki potensi di sistem perekonomiannya, pelabuhan yang dijadikan pusat perdagangan berada di selat madura. Komoditas ekspor berupa minyak nabati, arang, gula, garam, tembakau berada di daerah Parinduan  abad  XVIII  yang  merupakan  dermaga  utama,  selain  komoditas  ekspor  juga terdapat komoditas impor berupa padi, gula tebu, dan jagung. Salah satu orang Belanda menyampaikan  informasi  tentang  adanya  1000  kapal  yang  memiliki  bobot  20-200  ton yang  menyebabkan  adanya  aktivitas  dagang  yang  padat  di  dermaga  Selat  Madura  (De Jonge,  1989).  Ada  tiga  faktor  dari  dikuasainya  Madura  oleh  VOC  yang  selanjutnya kebijakan  faktor  tersebut  diteruskan  oleh  pihak  pemerintah  belanda.  Faktor  pertama, VOC merupakan kongsi dagang milik belanda yang memandang penting adanya campur tangan  di  dalam  masalah  inti  kerajaan.  Fungsinya  yaitu  untuk  memonopoli  dan mempermudah  mendapatkan  hasil  produksi.  Faktor  kedua,  madura  oleh  pihak  belanda diyakini  sebagai  bentuk  ketahanan  untuk  menyamai  kekuatan  yang  dimiliki  oleh mataram.  Ketahanan  yang  dimiliki  oleh  madura  dalam  melawan  mataram  pada  saat trunojoyo memimpin yaitu pangeran Kajoran (Mataram), Karaeng Kalesong (Sulawesi), dan  Trunojoyo  (Madura).  Faktor  ketiga,  pembuatan  garam  di  Madura  menjadi  sumber yang penting bagi VOC untuk memanifestasikan upeti (Parwoto & Padmo, 1997).
Adanya  peraturan  monopoli  garam  membuat  kegiatan  produksi  garam  yang memiliki nilai ekonomis menjadi salah satu potensi di Madura sebagai penghasil utama garam ke daerah di Nusantara yang berada dibawah kekuasaan belanda (Ricklefs, 2011). Penguasaan Mataram atas Madura tidak sepenuhnya diserahkan secara langsung kepada
VOC  melainkan  melalui  suatu  tahapan.  Tahun  1705-1706  VOC  menguasai  daerah sumenep  dan  pamekasan.  Para  pemilik  kekuasaan  di  Madura  telah  menandatangani kontrak dimana kesepakatan tersebut VOC menegaskan bahwa madura harus membayar upeti dan jika belanda membutuhkan pasukan, madura diminta untuk mempersiapkannya. VOC yang menguasai  madura memiliki dasar pada perjanjian yang telah  dilaksanakan pada tahun 1705 oleh Mataram dan VOC terkait dengan perdagangan di wilayah Malaka dan Maluku akan dilindungi jalur perdagangannya. Tepat pada tahun 1743 Sampang dan bangkalan  resmi  menjadi  daerah  kekuasaan  VOC.  Setelah  dilakukan  perjanjian penyebutan Madura hanya digunakan oleh kerajaan bagian barat tepatnya di bangkalan. Meski demikian, dominasi VOC terhadap daerah jajahannya dilaksanakan dengan cara tidak langsung. Adanya para penguasa madura masih diakui oleh VOC yaitu dengan cara pemberian upeti dan wajib militer (Zulkarnain et al., 2014). Dengan kata lain, penguasaan Madura  oleh  VOC  dilakukan  secara  bertahap  dan  tidak  sepenuhnya  langsung,  tetapi masih  mengakui  eksistensi  penguasa  lokal  dengan  memberikan  upeti  dan  kewajiban tertentu.
Pelabuhan  gresik,  semarang,  dan  surabaya  merupakan  pusat  dilakukannya  jual beli  garam  pada  abad  XVIII,  garam  yang  diperoleh  berasal  dari  madura  dan  rembang. Kemudian setelah menerima kiriman garam maka garam tersebut akan dijual kembali ke wilayah kalimantan dan malaka. Total garam yang diperjualbelikan mencapai 12.480 (1 pikul=60 kg), yang memiliki rincian 30.340 di wilayah Kalimantan dan 96.085 di wilayah malaka.  Batavia  merupakan  pusat  pengekspor  komoditas  garam  khususnya  ke  daerah sumatera, dengan perdagangan garamnya mencapai 7.000 pikul setiap tahun. Kebijakan tersebut  sesuai  dengan  VOC  dan  pemerintah  belanda  menjalankan  sistem  monopoli produk garam. Keuntungan semakin besar ketika kebijakan ini melarang pedagang garam dari  wilayah  lain  dilarang  memasuki  daerah  sumatera,  kecuali  memasuki  wilayah kalimantan  (Knaap,  1999).  Pada  awalnya  komoditas  garam  menjadi  tanggung  jawab urusan  pemerintah,  kemudian  berubah  menjadi  usaha  dari  pemerintah.  Di  bawah kekuasaan VOC, kalianget bertransformasi menjadi pemukiman modern . Arsitektur khas Eropa dengan gaya indische empire style menghiasi kota ini, menciptakan pemandangan unik  yang  menarik  perhatian.  Sepanjang  rute  menuju  pelabuhan  kalianget,  deretan bangunan  peninggalan  era  kolonial  masih  berdiri  kokoh.  Saat  ini,  sebagian  struktur tersebut  dihuni  oleh  penduduk  setempat,  sementara  sisanya  terbengkalai  dan  kurang terpelihara. Daya tarik wisata kota tua kalianget terutama berpusat pada warisan arsitektur kolonial, fasilitas produksi garam, serta kawasan pelabuhannya (Yuda & Sulistiyo, 2022). Kalianget memiliki jalur kereta api yang menghubungkan langsung dengan Kamal yang telah  dioperasikan  oleh  pemerintah  kolonial.  Disamping  itu  pelabuhan  di  Kalianget memiliki fungsi yaitu pusat berkumpulnya kapal untuk mengangkut hasil produksi garam yang  akan  berlayar  ke  wilayah  nusantara  (De Jonge, 2011).  Aktivitas  perdagangan internasional  di  pelabuhan-pelabuhan  Jawa  mencapai  total  622.600  ton.  Pelabuhan semarang  berkontribusi  sebesar  108.800  ton  dari  jumlah  tersebut.  Sementara  itu, pelabuhan  Batavia  menduduki  posisi  teratas  dengan  menyumbang  255.000  ton. Pelabuhan-pelabuhan lainnya di jawa, termasuk Pekalongan, Pasuruan, Gresik, Cirebon, Tegal,  Rembang,  Banten,  Sumenep,  Bangkalan,  Surabaya,  dan  Banyuwangi,  memiliki volume  perdagangan  internasional  yang  bervariasi  antara  2.200  sampai  38.800  ton (Yuliati et al., 2020).
Tabel 1. Volume Ekspor-Impor Barang di Sejumlah Pelabuhan di Jawa pada tahun 1775 Pelabuhan Muatan Pelabuhan Muatan Pelabuhan Muatan Banyuwangi  2.220 ton Pasuruan 2.400 ton Sumenep 13.600 ton Bangkalan 7.200 ton Surabaya 35.800 ton Gresik 35.800 ton Rembang 38.000 ton Juwana 30.400 ton Jepara 19.000 ton Semarang 108.800 ton  Pekalongan  19.200 ton Tegal 14.400 ton Cirebon 20.800 ton Batavia >254.800 ton  Banten 19.400 ton
(Sumber: Knaap, 1999)
Secara administratif, di wilayah kecamatan pragaan terdapat desa yang memiliki nama prenduan terletak di barat daya dari kabupaten sumenep dengan luas wilayah 4,5 km.  Prenduan  yang  sudah  ada  sejak  zaman  kekuasaan  Mataram  pada  abad  XVII  ini memiliki letak yang strategis, sehingga sudah berabad-abad menjadi tempat perdagangan yang cukup penting. Prenduan juga merupakan tempat penting di antara ibu kota sumenep dan  pamekasan.  Dalam  sebuah  sumber  eropa,  daesa  prenduan  disebut  sebagai  bandar dalam kesepakatan pertama yang telah disepakati tahun 1746 oleh VOC dengan Sumenep (De Jonge, 1989). Produk utama yang diekspor adalah kacang, tembakau, bawang merah, minyak  kelapa,  dan  gula  siwalan.  Masyarakat  prenduan  mayoritas  memiliki  pekerjaan sebagai nelayan yang menjadi sumber pendapatan utama bagi seluruh masyarakatnya (De Jonge, 1989). Pasca dibubarkannya VOC di tahun 1799, wilayah pulau madura, termasuk sumenep, beralih menjadi bagian dari kekuasaan hindia belanda. Pemerintah kolonial di batavia memutuskan untuk melanjutkan sistem pemerintahan tidak langsung di kawasan tersebut. Meskipun demikian, para bupati di madura, termasuk sumenep, masih memiliki otonomi  dalam  mengelola  pemerintahan  di  daerah  kekuasaan  mereka  masing-masing. Selain  itu,  praktik  politik  kontrak  yang  sebelumnya  diterapkan  oleh  VOC  tetap dipertahankan (De Jonge, 2011).

## Kesimpulan
Perlawanan  militer  Sultan  Agung  terhadap  Madura  pada  1624  menimbulkan perubahan dalam kehidupan di pulau tersebut. Hampir seluruh penguasa Madura gugur, yang selamat hanya Raden Prasena dengan gelar Cakraningrat I serta Sampang menjadi pusat  kekuasaan  atas  seluruh  madura.  Penguasaan  atas  Madura  pada  awalnya  diwakili oleh Cakraningrat I yang menetap di mataram. Proses pelepasan Sumenep dari dominasi Mataram  merupakan  proses  rumit  dan  memakan  waktu  lama.  Harapan  para  pemimpin Sumenep  untuk  melepaskan  diri  dari  dominasi  Mataram  membawa  sumenep  menjadi sebagai daerah yang dijajah VOC. Dengan armada militer yang kuat, penguasa Sumenep beranggapan  bergabung  dengan  VOC  akan  lebih  baik.  VOC  memanfaatkan  celah pergolakan  internal  Mataram  dalam  memperebutkan  tahta  antara  Amangkurat  III  dan Pangeran Puger. VOC memaksa Mataram menandatangani perjanjian pelepasan wilayah, termasuk  pamekasan  dan  sumenep,  dengan  alasan  ketidak  mampuan  membayar  upah ganti  rugi  selama  perang  melawan  para  pemberontak.  Sumenep  menjadi  daerah kekuasaan  VOC  tepat  pada  tanggal  5  Oktober  1705.  Kemudian,  sumenep  wajib menjalankan  seluruh  peraturan  VOC,  memberi  upeti,  membayar  pajak  kontingen,  dan menyuruh  rakyatnya  menjadi  anggota  militer  jika  dibutuhkan  VOC.  Bergabungnya sumenep dijadikan alat VOC sebagai daya tarik bagi wilayah lain agar juga bergabung bersama  VOC.  Bergabungnya  sumenep  tentu  memberi  dampak  positif  berupa peningkatan perekonomian setelah 1705, namun juga dampak negatif berupa beban pajak besar  yang  merugikan  masyarakat  bawah.  Sumenep  juga  melangsungkan  upaya kolaborasi dengan VOC secara tidak langsung untuk memperluas daerah kekuasaan VOC di Nusantara.

## Daftar Pustaka
Ahmad, Z. (2018). Babad Modern Sumenep . Yogyakarta: Araska.
Antonius, A. R. D. I. Y. A. N. T. O., Achmad, D. J. U. N. A. E. D. I., Suryabrata, I. K. A.
P. U. T. R. A., & Adi, D. J. A. D. M. I. K. A. (2014). The concept of modern dutch colonial  architecture  to  the  development  of  javanese  architecture. Dimensi (Journal of Architecture and Built Environment) , 41 (1), 37-42.
Atikurrahman,  M.  (2008). Pergeseran  Bentuk  dan  Makna  Dalam  Pengindonesiaan Nama-nama  Tempat  Berbahasa  Madura  di  Kabupaten  Pamekasan  dan Kabupaten Sumenep Madura (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga). De  Jonge,  H.  (1875). De  Opkomst  van  het  Nederlandsch  Gezag  in  Oost-Indie . Amsterdam: Gravenhage.
De Jonge, H. (1989). Madura dalam Empat Zaman, Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam, Suatu Studi Antropologi Ekonomi . Jakarta: PT. Gramedia. De Jonge, H. (2011). Garam, Kekerasan Dan Aduan Sapi: Essai-essai Tentang Orang Madura dan Kebudayaan Madura . Yogyakarta: PT. LKiS.
Hernawan, W. (2016). Menelusuri Para Raja Madura Dari Masa Pra-Islam Hingga Masa Kolonial. Wawasan J. Ilm. Agama dan Sos. Budaya , 1 (2), 239-252.
Hidayat,  R.,  &  Athoillah,  A.  (2024).  Hunting  For  Solomon's  Ring  in  Salt  Island:  The History  of  Hadrami  Diaspora  in  Sumenep,  1832-1901. Satmata:  Journal  of Historical Education Studies , 2 (1), 1-16.
Kasdi,  A.  (2003). Perlawanan  Penguasa  Madura  Atas  Hegemoni  Jawa . Yogyakarta: Jendela.
Knaap, G. (1999). Shipping And Trade in Java, c. 1775: A Quantitative Analysis. Modern Asian Studies , 33 (2), 405-420. Kuntowijoyo. (2002). Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850- 1940 . Yogjakarta: Mata Bangsa.
Mahmudah,  I.  N.  A.  Y.  A.  T.  U.  L.  (2018).  Perkembangan  Kota  Sumenep  Pada  Masa Pemerintahan  Hindia  Belanda  Tahun  1883-1926. Avatar  e-journal  Pendidikan Sejarah , 6 (4).
Mufliha,  D.  I.,  Khasanah,  A.  N.,  Siddiqy,  H.  A.,  Lutfi,  A.,  &  Susanto,  D.  (2021).
Perlawanan Petani Garam Madura Terhadap Monopoli Dagang Kolonial Belanda: Tinjauan Historis. SULUK: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya , 3 (2), 161-170. Parwata,  S.  K.,  &  Padmo,  S.  (1997).  Monopoli  Garam  Di  Madura  1905-1920  The Monopoly of Salt in Madura. Berkala Penelitian Pasca Sarjana , 10 (1997). Parwoto,  P.,  &  Hartono,  M.  (2018).  Dampak  Monopoli  Garam  di  Madura  Pada  Abad XX. Mozaik: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora , 7 (1), 33-42.
Polak, J. B. A. F. M. (1997). Sosiologi Pengantar Ringkas. Jakarta: PT. Ichtia Baru.
Putri, L. A., & Hartanto, E. C. S. (2023). Kajian Historisme dalam Cerpen “Yasima Ingin Jadi Juru Masak Nippon” karya Edy Firmansyah: Analysis of Historicism in Short Story  “Yasima  Ingin  Jadi  Juru  Masak  Nippon”  by  Edy  Firmansyah. Kibas Cenderawasih , 20 (2), 185-194.
Rahayu,  I.  (2016).  Pergeseran  Kesultanan  Sumenep  ke  Tangan  VOC  Tahun  1624- 1705. Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah , 4 (3).
Ricklefs, M. C. (2011). Sejarah Indonesia Modern (D. Hardjowidjono, Ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Rochwulaningsih, Y. (2016). Senjata Kaum Lemah: Perlawanan Sehari-Hari Petambak Garam. Jurnal Sejarah Citra Lekha , 1 (2), 121-132.
Romli,  M.  (2023).  Kuasa  dan  Moral  Pangeran  Trunojoyo  Madura. Journal Transformation of Mandalika , 4 (5), 188-206.
Santoso, R. G. (2016). Kebijakan Politik dan Sosial-Ekonomi di Kerajaan Mataram Islam pada Masa Pemerintahan Amangkurat I (1646-1677). Risalah , 1 (2). Sari, S. N. F. R. (2024, January). Kualitas Pelayanan Pegawai Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Iv Kalianget Di Kabupaten Sumenep. In Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Vol. 1, No. 1, pp. 712- 722).
Syafi'i,  I.  (2013).  Persaingan  Pengangkutan  Garam  Di  Selat  Madura  1924-1957. Citra Lekha , 17 (1), 85-104.
Werdisastra, R. (1996). Babad Sumenep . Pasuruan: Garoeda Buana Indah.
Widyanti,  R.  H.  D.,  &  Setiyonugroho,  P.  (2022).  Dynamics  Of  the  Salt  Industry  in Madura 1950-1975. Karmawibangga: Historical Studies Journal , 4 (2), 113-124. Yuda,  M.  R.,  &  Sulistiyo,  W.  D.  (2022).  Analisis  Spasial  Unsur  Pariwisata  Sejarah Budaya  di  Kabupaten  Sumenep  untuk  Pembangunan  Pariwisata  dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah. Jurnal Master Pariwisata (Jumpa) , 520 . Yuliati,  D.,  Susilowati,  E.,  &  Suliyati,  T.  (2020). Riwayat  Kota  Lama  Semarang  dan Keunggulannya sebagai Warisan Dunia. Semarang: Sinar Hidoep. Zulkarnain, I., Imron, D. Z., Agil, R. B. A. R., Mukkaram, R. B. A., Setiawan, E., Hajar, I., Raharja, H., Kafie, J. & Arifien R, T. (2014). Sejarah Sumenep . Sumenep:
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumenep.