## INOVASI MODEL SOSIALISASI PERAN SERTA MASYARAKAT KECAMATAN HAMPARAN PERAK DALAM PEMILU
Ananda Hadi Elyas 1 , Eddy Iskandar 2 , Suardi 3
1,2,3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharmawangsa Email : nanda@dharmawangsa.ac.id
RINGKASAN  - Untuk  menanamkan  kesadaran,  pemahaman  dan  pengetahuan kepada  masyarakat,  pentingnya  sebuah  Pemilu  dalam  negara  Demokrasi. Sosialisasi  sebagai  pendidikan  publik  yaitu  upaya  pelibatan  warga  negara  dalam suatu  komunitas  untuk  menciptakan  budaya  partisipasi.  Sosialisasi  dilaksanakan dengan  tujuan  membuat  rakyat  menjadi  melek,  sehingga  mereka  menjadi  sadar, lebih  kreatif  dan  mampu  berpartisipasi  dalam  kegiatan  politik  dan  pembangunan dalam  bentuknya  yang  positif.  Rakyat  yang  terdidik  secara  politis  adalah  warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sehingga ia bisa  secara  otonom  (mandiri)  berpartisipasi,  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung  dalam  semua  pengambilan  keputusan.  Pengetahuan  dan  pemahaman warga  negara  terhadap  konsep-konsep  politik  dasar  tertentu  menjadi  sangat penting  untuk  dibangun,  karena  tanpanya  kesadaran  politik  yang  kritis  tidak mungkin ditumbuhkan.
Melalui  sosialisasi  yang  baik  dan  benar  semua  dapat  dilakukan. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan  dari  satu  generasi  ke  generasi  lainnya  dalam  sebuah  kelompok  atau masyarakat.  Sosialisasi  sebagai  teori  mengenai  peranan.  Karena  dalam  proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu. Sikap apatis masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu dari waktu kewaktu yang menjadi alasan penelitian  ini  dilakukan,  dengan  mengambil  judul  “Inovasi  Model  Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Kecamatan Hamparan Perak Dalam Pemilu”.
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah kuesioner  (angket)  yaitu  tehnik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara memberi  seperangkat  pernyataaan  atau  pertanyaan  tertulis  kepada  responden untuk  dijawab  oleh  beberapa  orang  yang  mewakili  masyarakat  Kecamatan Hamparan Perak dan kemudian disajikan dalam bentuk tabulasi.

## Kata Kunci: Inovasi, Sosialisasi, Peran Serta Masyarakat

## PENDAHULUAN
Sosialisasi  politik  merupakan  penyampaian  pengetahuan  dan  penanaman nilai-nilai  politik  kepada  suatu  generasi  dengan  tujuan  agar  mereka  dapat memainkan  peran  politik  secara  baik  di  masa  datang.Sosialisasi  politik berlangsung  sejak  awal  dari  masa  kanak-kanak  hingga  dewasa.Sosialisasi berlangsung  berkesinambungan  sepanjang  hidup,  sehingga  dalam  diri  individu terbentuk  orientasi-orientasi,  sikap-sikap,  dan  pola-pola  tingkah  laku  yang bermanfaat  bagi  individu  untuk  berinteraksi  dengan  warga  masyarakat  lainnya.
Sosialisasi  politik  berlangsung  dalam  dua  level,  yaitu  level  komunitas  dan  level individu.  Pada  level  komunitas,  sosialisasi  dipahami  sebagai  proses  pewarisan kebudayaan, yaitu suatu  sarana bagi  suatu  generasi  untuk  mewariskan nilai-nilai, sikap-sikap, dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi  berikutnya. Proses tersebut  dinamakan  transmisi  kebudayaan.  Dalam  perspektif  individu,  proses sosialisasi  politik  dapat  dipahami  sebagai  proses  warga  negara  membentuk pandangan-pandangan politik mereka.
Melalui  sosialisasi  politik,  diharapkan  setiap  individu  mau  dan  mampu berpartisipasi  secara  bertanggungjawab  dalam  kehidupan  politik.  Dalam  konteks tersebut,  sosialisasi  merupakan  suatu  proses  pedagogik  (proses  pendidikan)  atau suatu  proses  pembudayaan  insan-insan  politik.  Proses  ini  melibatkan  semua generasi,  dimulai  dari  anak  semasa  masih  kecil,  di  mana  keluarga  berperan sebagai pelaku utama dalam sosialisasi.
Upaya  meningkatkan  Partisipasi  Pemilih  dalam  PEMILU,  merupakan tanggung jawab Stakeholder PEMILU dan seluruh elemen masyarakat yakni :
1. Penyelenggara PEMILU
2. Partai Politik
3. Pemerintah
4. Sekolah / Perguruan Tinggi
5. Ormas / Tokoh Agama
6. Masyarakat
Upaya KPU dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih :
a. Pendidikan Pemilih (vote education) yaitu :
1) Tata cara dan Peran masyarakat dalam Pemilu
2) Pemahaman  mengenai  demokrasi  dan  pentingnya  partisipasi masyarakat.
3) Meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  Pemilu  yang berkualitas
b. Pendidikan Elektoral (electoral education) yaitu :
Kegiatan yang bertujuan memberi pemahaman mengenai fungsi pemilihan dalam suatu sistem negara demokrasi.
c. Pendidikan Pemilih Pemula, yaitu :
Memberikan  pemahaman  dan  pendidikan  Pemilu,  sehingga Pemilih  Pemula  tidak  akan  sembarangan  dalam  menentukan pilihannya.

## KAJIAN TEORI
1. Pengertian Sosialisasi dan Inovasi
Sosialisasi  politik  merupakan  suatu  proses  bagaimana  memperkenalkan sistem  politik  pada  seseorang  dan  bagaimana  orang  tersebut  menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sosialisasi  politik juga  dapat  diartikan  sebagai  proses  dimana  individu  memperoleh  pengetahuan,
kepercayaan dan sikap politik (Maran, 1999:135). Sosialisasi merupakan suatu proses dimanaseseorang  melakukan  internalisasi  konsep,  nilai-  nilai,  ide  atau  gagasan  kepada orang lain dalam suatu kelompok atau institusi sosial sehingga memunculkan partisipasi (keikutsertaan)  di  dalam  kelompok  atau  institusi  sosial  tersebut.  James  W.  Vander Zanden dalam Damsar (2010) mendefenisikan sosialisasi sebagai “suatu proses interaksi sosial dimanaorang memperoleh pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku essensial untuk keikutsertaan (partisipasi) efektif dalam masyarakat.
Sosialisasi  diartikan  sebagai  sebuah  proses  seumur  hidup  bagaimana  seorang individu mempelajari kebiasaan-kebiasaan yang meliputi cara-cara hidup, nilai-nilai, dan norma-norma  sosial  yang  terdapat  dalam  masyarakat  agar  dapat  diterima  oleh masyarakatnya.  Secara  umum  sosialisasi  didefinisikan  sebagai  proses  penanaman  atau transfer  kebiasaan  atau  nilai  dan  aturan  dari  satu  generasi  kegenerasi  lainnya  dalam sebuah  kelompok  atau  masyarakat.  Sosialisasi  juga  dikenal  sebagai  teori  mengenai peranan ( role theory ). Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu.
Maka  sosialisasi politik adalah suatu transmisi pengetahuan, sikap, nilai, normadan perilaku essensial dalam kaitannya dengan  politik,  agar  mampu  berpartisipasi  efektif dalam  kehidupan  politik  (Damsar:  2010).  Berdasarkan  pengertian  tersebut,  dapat dikatakan  bahwa dalam  proses sosialisasi politik  ada  suatu upaya  yang  dilakukan  oleh seseorang  atau  kelompok  guna  memberikan  suatu  penanaman  atau  internalisasi  suatu gagasan  atau  nilai–nilai  politik  kepada  orang  lain  (masyarakat)  agar  nantinya memunculkan suatu sikap politik (partispasi) suatu masyarakat atau institusi.
Berikut pengertian sosialisasi menurut para ahli :
a. Charlotte Buhler  :
Sosialisasi  adalah  proses  yang  membantu  individu-individu  belajar  dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup, dan berpikir kelompoknya agar ia dapat berperan dan berfungsi dengan kelompoknya.
b. Peter Berger : Sosialisasi  adalah  suatu  proses dimana seseorang menghayati serta memahami norma-norma  dalam masyarakat  tempat  tinggalnya  sehingga  akan  membentuk kepribadiannya.
c. Paul B. Horton  :
Sosialisasi adalah suatu proses dimana seseorang menghayati serta memahami norma-norma dalam masyarakat tempat tinggalnya sehingga akan membentuk kepribadiannya.
d. Soerjono Soekanto :
Sosialisasi  adalah  proses  mengkomunikasikan  kebudayaan  kepada  warga masyarakat yang baru.
Sosialisasi politik dapat dilakukan dengan menggunakan metode langsung dan  tidak  langsung.  Metode  langsung,  yaitu  berbagai  proses  kegiatan  yang
dengannya  terjadi  transformasi  muatan  politik  tertentu  kepada  individu  dengan tujuan  membentuk  orientasi-orientasi  politik  (Ruslan  2000).  Metode  langsung dapat  dilakukan  dengan  cara  (1)  pembelajaran  politik,  (2)  imitasi,  baik  melalui jalur  formal  dan  nonformal,  dan  pengalaman-pengalaman  politik.  Metode  tidak langsung merupakan proses mendapatkan berbagai persiapan dan orientasi secara umum,  yang  tidak  bersifat  politik,  akan  tetapi  setelah  itu  memengaruhi perkembangan orientasi politik individu (Ruslan 2000). Metode tidak langsung ini memuat  dua  unsur  pokok,  yaitu  (1)  tidak  dibatasi  oleh  waktu,  dalam  arti berlangsung  sepanjang  hayat  individu,  (2)  belajar  politik  secara  tidak  langsung meliputi  perolehan  berbagai  tradisi,  keterampilan,  dan  tindakan-tindakan  yang sesuai dengan aktivitas politik. Strategi yang digunakan diantaranya pelatihan atau magang dan generalisasi  yaitu memperluas cakupan nilai-nilai  sosial ke berbagai bidang politik.
Sementara  Inovasi  adalah  kegiatan  penelitian,  pengembangan,  dan/atau perekayasaan  yang  bertujuan  mengembangkan  penerapan  praktis  nilai  dan  konteks ilmu pengetahuan yang  baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi (Undang Undang No. 18  tahun  2002  Sistem  Nasional  Penelitian,  Pengembangan,  Dan  Penerapan  Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 2002).
Secara harfiah inovasi/ innovation berasal dari kata toinnovate yang mempunyai arti  membuat  perubahan  atau  memperkenalkan  sesuatu  yang  baru  ,inovasikadang diartikan  sebagai  penemuan,  namun  maknanya  berbeda  dengan  penemuan  dalam  arti discovery atau Invention .  Discovery  mempunyai  makna  penemuan  sesuatu  yang sebenarnya sudah ada sebelumnya, misalnya penggunaan model sosialisasi dalam tahapan Pemilu, untuk meningkatkan kualitas Pemilu itu sendiri. Dengan inovasi maka seseorang dapat  menambahkan  nilai  dari  produk,  pelayanan,  proses  kerja,  pemasaran,  sistem pengiriman,  dan  kebijakan,  tidak  hanya  bagi  perusahaan    tapi  juga  stakeholder  dan masyarakat.
2. Landasan Sosialisasi
Landasan  pokok  yang  dipakai  dalam  melaksanakan  sosialisasi  ialah  seperti  yang tertuang  dalam  UUD  1945  pasal  28:  “kemerdekaan  berserikat  dan  berkumpul mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan  dan  tulisan  dan  sebagainya  ditetapkan  dengan undang-undang” (Tia Subekti, 2014).
Salah satu Bab yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan  Pemilu  (Bab  XIX).  Dengan  demikian  empat  unsur  penting  proses penyelenggaraan  Pemilu,  yaitu  Pemilih,  Peserta  Pemilu,  Penyelenggara  Pemilu,  dan partisipasi Organisasi Masyarakat Sipil, telah dipenuhi. Bentuk partisipasi masyarakat
yang disebutkan dalam Pasal 246 tersebut adalah sosialiasi Pemilu, pendidikan politik bagi  Pemilih,  survey  atau  jejek  pendapat  tentang  Pemilu,  dan  penghitungan  cepat ( Quick Count ) hasilPemilu.
Fred Greenstein (dalam Ruslan 2000:74) mendefinisikan sosialisasi politik sebagai  instruksi  formal  maupun  non  formal,  terencana  maupun  tidak  terencana mengenai  berbagai  pengetahuan,  nilai,  dan  perilaku  politik  serta  karakter kepribadian  yang  mempunyai  muatan  politik.  Almond  dan  Powell  memahami sosialisasi  politik  sebagai  aktivitas  yang  dengannya  dapat  dilakukan  penanaman berbagai  nilai  dan  orientasi  politik  sejak  kanak-kanak  hingga  usia  matang, sehingga  mereka  yang  sudah  matang  mencapai  posisi  yang  dapat mengantarkannya untuk memainkan peran (Ruslan 2000:75).
Eric  Romeo  mengartikan  sosialisasi  politik  sebagai  kegiatan  yang  di dalamnya  terjadi  transformasi  berbagai  nilai,  keyakinan,  dan  perasaan,  yang membentuk kultur politik dengan baik dari generasi ke generasi (Ruslan 2000:75).
Ada dua tipe sosialisasi.Kedua tipe sosialisasi tersebut adalah sebagai berikut.
a. Formal
Sosialisasi tipe ini terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan  yang  berlaku  dalam  negara,  seperti  pendidikan  di  sekolah  dan pendidikan militer.
b. Informal
Sosialisasi tipe ini terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan,  seperti  antara  teman,  sahabat,  sesama  anggota  klub,  dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat.
Dari kedua tipe sosialisasi tersebut, formal dan informal, kita lebih banyak mendapatkan  tipe  sosialisasi  informal  dalam  kehidupan  sehari-hari.Untuk sosialisasi formal, seseorang belajar membaca, menulis, dan berhitung. Aspek lain yang  juga  dipelajari  adalah  aturan-aturan  mengenai  kemandirian  ( independence ), prestasi ( achievement ), universalisme, dan kekhasan ( specificity ).

## 3. Tujuan Sosialisasi
Sosialisasi  politik,  menurut  Hyman  merupakan  suatu  proses  belajar  yang kontinyu  yang  melibatkan  baik  belajar  secara  emosional  ( emotional  learning ) maupun  indoktrinasi  politik  yang  manifes  (nyata)  dan  dimediai  (sarana komunikasi)  oleh  segala  partisipasi  dan  pengalaman  si  individu  yang menjalaninya.  Sementara  partisipasi  politik  secara  harafiah  berarti  keikutsertaan, dalam  konteks  politik  hal  ini  mengacu  pada  pada  keikutsertaan  warga  dalam berbagai  proses  politik.  Pengertian  partisipasi  politik  adalah  kegiatan  warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik.
Meskipun  dalam  ketentuan  undang-undang  menyatakan  bahwa  sosialisasi dilakukan  terkait  dengan  teknis  penyelenggaraan  Pemilu,  namun  sosialisasi  segala  hal
yang melatar belakangi penyelenggaraan Pemilu perlu untuk dilakukan.Hal ini menjadi penting  karena  penanaman  pemahaman  terkait  dengan  esensi  dan  kaidah-  kaidah demokrasi  merupakan  inti  penggerak  semangat  masyarakat  untuk  terus  menjaga demokrasi dan penyelenggaraan Pemilu di Negara ini (Asshiddiqie, 2005).
Penyelenggara  Pemilu  mempunyai  tugas  untuk  melakukan  sosialisasi  Pemilu, hal ini tidak saja karena KPU lah yang membuat peraturan pelaksanaan tentang tata cara setiap  tahapan  Pemilu  tetapi  juga  karena  KPU  dan  aparatnya  di  daerahlah  yang melaksanakan seluruh tata cara Pemilu tersebut .Akan tetapi program sosialisasi Pemilu mencakup kegiatan yang sangat luas tidak hanya karena mencakup seluruh tahap proses penyelenggaraan  Pemilu  tetapi  juga  perlu  disampaikan  kepada  semua  pemangku kepentingan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam melaksanakan sosialisasi Pemilu, KPU berpegang  pada  Kode  Etik  Pelaksana  Pemilihan  Umum  agar  hasil  kerjanya  dipercayai publik.Pelaksanaan  tugas  dan  kewenangan  penyelenggara  pemilihan  umum  harus bertindak independen, nonpartisan, tidak memihak.
Peran KPU dalam sosialisasi politik ditegaskan dalam UU Pemilu No. 22 Tahun 2007  tentang  Penyelenggara  Pemilihan  Umum  pada  pasal  8  ayat  (1)  huruf  q: melaksanakan sosialisasi mengenai penyelenggaraan Pemilu yang berkenaan dengan tugas dan  wewenang  KPU  kepada  masyarakat.  Khusus  untuk  KPUD  kabupaten/  kota, perannya dalam sosialisasi ditegaskan dalam pasal 10 huruf o: melaksanakan sosialisasi mengenai  penyelenggaraan  Pemilu  dan  atau  yang  berkenaan  dengan  tugas  dan wewenang KPU kapubaten/ kota kepada masyarakat.
Menurut  pendapat  Gaventa  dan  Valderna  dalam  bukunya  Dr.  Siti  Irene Astuti  Dwiningrum  menegaskan  bahwa  partisipasi  publik  (masyarakat)  telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan  warga  dalam  pembuatan  kebijaksanaan  dan  pengambilkan keputusan  di  berbagai  gelanggan  kunci  yang  mempengaruhi  kehidupan  warga masyarakat.  Partisipasi  publik  (masyarakat)  menjadi  salah  satu  indikator  dalam penerapan  demokratisasi  di  Indonesia,  partisipasi  publik  pada  pilkada  serentak sebagai  salah  satu  ciri  Negara  demokrasi  menjadi  hal  yang  sangat  urgen  untuk dipenuhi  karena  tingkat  partisipasi  publik  menjadi  devenden  variabel  dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia khususnya demokrasi konstitusional.  Tingkat  partisipasi  publik  pada  pemilihan  umum  maupun  pilkada serentak  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  diantaranya:  partisipasi  politik, keragaman pemilih, penyelenggara pemilu, kepuasan publik pada pemerintah dan sistem pemilu dan figur calon.

## 4. Peran serta masyarakat
Peningkatan  partisipasi  masyarakat  sangat  penting  dalam  pelaksanaan pemilihan  umum.  Karena  bagaimanapun  masyarakat  memiliki  andil  yang cukup  besar  dalam  proses  pemilihan  umum  dimana  masyarakat  sebagai
pemilih  yang  menentukan  dalam  pemenangan  dalam  proses  pemilihan  umum tersebut.  Adalah  menjadi  tanggungjawab  bersama  upaya  untuk  meningkatkan peran  masyarakat  dalam  pemilu  sebagai  proses  demokratisasi  yang  sudah berjalan di Indonesia. Bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak  semata-mata  tanggungjawab  penyelenggara  KPU,  tetapi  peran  partai poliitik cukup besar, disamping stakeholder yang lain.
Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pertisipasi masyarakat:
a. Pendidikan Politik Rakyat
Motivasi  memilih  atau  tidak  memilih  tersebut  lebih  cenderung  pada kepentingan  politik  semata  dengan  mengabaikan  hal-hal  ini  seperti pendidikan  politik  rakyat.  Istilah  pendidikan  politik  sering  disamakan dengan  istilah political  socialization ,yang  secara  harfiah  bermakna sosialisasi  politik.  Dengan  kata  lain,  sosialisasi  politik  adalah  pendidikan politik  dalam  arti  sempit.  Sosialisasi  politik  dibagi  dua  yaitu  pendidikan politik  dan  indoktrinasi  politik. Pendidikan  politik  merupakan  suatu  proses dialogik  diantara  pemberi  dan  penerima  pesan.  Melalui  proses  ini  para anggota  masyarakat  mengenal  dan  mempelajari  nilai-nilai,  norma-norma, dan  simbol-simbol  politik  negaranya  dari  berbagai  pihak  dalam  sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.
b. Memaksimalkan Fungsi Partai Politik
Tujuan  parpol  adalah  untuk  mencari  dan  mempertahankan  kekuasaan  guna melaksanakan/mewujudkan  program-program  yang  telah  mereka  susun sesuai dengan ideologi tertentu.

## 5. Pemilu
Pemilu  adalah  sarana  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  dalam  NKRI  yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945. Asas asas pemilu terdiri dari 6 asas, hal ini sesuai dengan Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2003.  Keenam  asas  tersebut  sering  disingkat  dengan  "LUBER  JURDIL"  yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
Perlu  disadari  bahwa  salah  satu  elemen  Pemilu  yang  berintegritas  adalah penyelenggara  Pemilu  yang  berintegritas  (Annan,  2012).Sudah  menjadi  kewajiban KPU  untuk  memberikan  informasi  ataupun  sosialisasi  tentang  “kehormatan” menjadi bagian dari penyelenggara  Pemiluitu sendiri. Kehormatan disini adalah  apa yang  dilakukan  saat  ini,  tidak  lain  adalah  ikut  menentukan  nasib  bangsa  ataupun daerahnya.  KPU  bisa  dengan  lebih  masif  memberikan  sosialisasi  ini  kepada masyarakat  dengan  turun  langsung  hingga  level  desa  untuk  menjaring  sumberdaya yang  kompeten  untuk  mendukung  suksesnya  penyelenggaraan  Pemilu. Demokrasi menjadi salah satu sistem politik yang paling banyak dianut oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.
Pilar yang menjadi prasyarat berjalannya sistem politik demokrasi, yaitu :
a. Adanya penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala.
b. Adanya pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsif.
c. Adanya perlindungan terhadap HAM.
d. Berkembangnya civil society dalam masyarakat.
Penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala menjadi prasyarat sistem politik  demokrasi,  karena  pemilu  merupakan  salah  satu  sarana  kedaulatan  rakyat dimana  rakyat  dapat  memilih  wakil  dan  pemimpin  mereka  untuk  menjalankan pemerintahan. Dalam demokrasi rakyat merupakan aktor penting, dengan kata lain ;  kesadaran  demokrasi  dikatakan  tinggi  bilamana  partisipasi  masyarakat  dalam penyelenggaraan  Pemilu  juga  tinggi.    Pemilu  merupakan  sarana  pelaksanaan kedaulatan  rakyat  dimana  rakyat  dapat  memilih  pemimpin  politik  secara langsung.Yang  dimaksud  dengan  pemimpin  politik  disini  adalah  wakil-wakil rakyat  yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (parlemen) baik ditingkat pusat maupun daerah dan pemimpin lembaga eksekutif atau kepala pemerintahan seperti presiden, gubernur, atau bupati/walikota.
Adapun manfaat Pemilu :
1) Sarana perwujudan kedaulatan rakyat.
2) Sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara kontitusional.
3) Sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi.
4) Sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik.
Tujuan diadakannya pemilu adalah :
a) Untuk memilih wakil-wakil rakyat dan wakil-wakil daerah
b) Membentuk pemerintah yang demokratis dan kuat.
c) Mendapatkan  dukungan  rakyat  dalam  rangka  mewujudkan  tujuan nasional, seperti yang telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
Fungsi Pemilu antara lain :
a. Prosedur rakyat dalam memilih wakil rakyat
b. Pemilu sebagai legitimasi politik
c. Pemilu sebagai mekanisme pergantian elite politik.
d. Pemilu sebagai pendidikan politik yang bersifat langsung
Eep  Saeful  Fatah  berpendapat  bahwa  pemilihan  umum  dapaat  dibedakan menjadi dua macam, yaitu :
1) Pemilu  sebagai  formalitas  politik,  disini  pemilu  hanya  dijadikan  sebagai  alat legitimasi  pemerintahah  nondemokratis,  hasil  dari  pemilihan  umum  yang dilakukan  pun  tidak  nyata,  melainkan  hasil  rekayasa  yang  dilakukan  oleh pihak-pihak tertentu.
2) Pemilu  sebagai  alat  demokrasi,  inilah  pemilihan  yang  sebenarnya  (bukan formalitas  politik)  dan  dilakukan  sesuai  dengan  asas-asasnya  yaitu  adil,  jujur, bersih, bebas,dan kompetitif
Tabel. 1

## Data Pemilih Tetap di Kec. Hamparan Perak Tahun 2019
No Daftar Pemilih Tetap (DPT) Laki Laki  Perempuan Jumlah 1. 53.490 52.732 106.222 Sumber : KPUD Deli Serdang Tahun 2019 Tabel.  2 Data Pengguna Hak Pilih di Kec. Hamparan Perak Tahun 2019 No Pengguna Hak Pilih Laki Laki  Perempuan Jumlah 1. 40.899 43.480 84.379 Sumber : KPUD Deli Serdang Tahun 2019 Tabel. 3
Data Tingkat Partisipasi Masyarakat di Kec. Hamparan Perak Tahun 2019
No Tingkat Partisipsi Masyarakat (%) Laki Laki  Perempuan Jumlah 1. 76 82 79 Sumber : KPUD Deli Serdang Tahun 2019 Tabel. 4 Data Pemilih Disabilitas di Kec. Hamparan Perak Tahun 2019 No Pemilih Disabilitas Laki Laki  Perempuan Jumlah 1. 3 9 12 Sumber : KPUD Deli Serdang Tahun 2019 Tabel. 5
Pengguna Hak Pilih Disabilitas di Kec. Hamparan Perak Tahun 2019
No Pengguna Hak Pilih Disabilitas Laki Laki  Perempuan Jumlah 1. 3 9 12 Sumber : KPUD Deli Serdang Tahun 2019 Tabel. 6
Data Tingkat Partisipasi Disabilitas di Kec. Hamparan Perak Tahun 2019
No Data Tingkat Partisipasi Disabilitas (%) Laki Laki  Perempuan Jumlah 1. 100 100 100 Sumber : KPUD Deli Serdang Tahun 2019 Tabel. 7
Data Suara Sah dan Tidak Sah di Kec. Hamparan Perak Tahun 2019
No Data Suara Sah dan Tidak Sah Sah Tidak Sah Jumlah 1 78.456 5.923 94.379
Sumber : KPUD Deli Serdang Tahun 2019

## PEMBAHASAN
Secara umum penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data  dengan  tujuan  dan  kegunaan  tertentu.  Dalam  melakukan  suatu  penelitian hendaknya  menentukan  terlebih  dahulu  metode  penelitian  yang  sesuai  dengan penelitian yang diteliti. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui peranan sosialisasi terhadap peran serta masyarakat dalam Pemilu.
Metode  yang  digunakan  adalah  dengan  metode  asosiatif.  Menurut Sugiyono  (2017:57)  “Penelitian  asosiatif  merupakan  penelitian  yang  bertujuan untuk  mengetahui  hubungan  dua  variabel  atau  lebih.  Dalam  penelitian  ini  maka akan  dapat  dibangun  suatu  teori  yang  dapat  berfungsi  untuk  menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala”.
Penggunaan  metode  ini  digunakan  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan penelitian  yaitu  untuk  mengetahui  seberapa  besar  peranan  peranan  sosialisasi terhadap peran serta masyarakat dalam Pemilu.
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode kuesioner (angket), yaitu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab
Penelitian  telah  dilakukan  dengan  menyebar  kuesioner  kepada  responden di Kecamatan Hamparan Perak Kabupetan Deli Serdang. Kuesioner terdiri dari 20 pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam bentuk tertulis.
Deskripsi hasil analisis yang diperoleh :
1. Semua responden paham tentang pemilihan umum
2. Semua responden paham tujuan pemilihan umum
3. 92% responden sudah mengetahui jadwal pemilihan umum dilaksanakan
4. 98%    responden  sudah  mengetahui  siapa  yang  melaksanakan  Pemilihan Umum
5. 98%  responden sudah mengetahui tentang Komisi Pemilihan Umum
6. 96%  responden sudah mengetahui tugas dari Komisi Pemilihan Umum
7. 48%  responden tidak mengetahui tentang BAWASLU
8. 60% responden tidak mengetahui tugas BAWASLU
9. Seluruh Responden tahu tentang Partai Politik
10. 88%  responden  tidak  tahu  berapa  jumlah  Partai  Politik  pada  PEMILU yang akan berlangsung
11. 62%  responden  pernah  diajak  untuk  menjadi  salah  satu  anggota  Partai Politik
12. Semua responden bukan anggota partai politik
13. 98% responden bukan simpatisan salah satu partai politik
14. 78% responden mengetahui tentang kampanye
15. 28% responden sudah memiliki pilihan calon anggota DPR-RI
16. 28% responden sudah memiliki pilihan calon anggota DPRD Provinsi
17. 60%  Responden  sudah  memiliki  pilihan  calon  anggota  DPRD Kabupaten/Kota
18. 28% responden sudah memiliki pilihan calon anggota DPD-RI
19. 100%  responden  sudah  memiliki  pilihan  calon  anggota  Presiden  dan Wakil Presiden
20. 100%  Responden  bersedia  mengikuti  Pemilihan  Umum  17  April  2019 mendatang.

## SIMPULAN
Sosialisasi  politik  merupakan  suatu  proses  bagaimana  memperkenalkan sistem  politik  pada  seseorang  dan  bagaimana  orang  tersebut  menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sosialisasi  politik juga  dapat  diartikan  sebagai  proses  dimana  individu  memperoleh  pengetahuan, kepercayaan  dan  sikap  politik.  Kepribadian  politik  merupakan  sejumlah  respons yang  dinamis,  sistematis,  dan  berkesinambungan,  dan  biasanya  terbentuk  karena adanya  rangsangan  politik.  Kepribadian  politik  juga  dipahami  sebagai  sejumlah orientasi  yang  terbentuk  pada  diri  individu  untuk  menghadapi  dunia  politik. Pendidikan politik dan sosialisasi  politik harus dilalui warga negara agar mereka memiliki  kepribadian  politik  yang  diharapkan  memberi  kontribusi  positif  bagi pembangunan  bangsa  dan  negara  Indonesia  serta  menjadi  pemain  utama  dalam mengarahkan arus politik global.
Dalam  kenyataannya  ada  berbagai  bentuk  sikap  warga  negara  dalam politik  partisipan.  Bentuk  sikap  negara  ini  yang  nantinya  akan  mempengaruhi sejauh mana warga negara tersebut terlibat dalam politik partisipan.
Bentuk-bentuk sikap tersebut, yaitu :
1. Sikap apatis (masa bodoh) adalah : Sikap  yang  tidak  peduli  dan  tidak  mempunyai  minat  terhadap  lingkungan sekitarnya,  termasuk  terhadap  situasi  dan  gejala  politik.  Warga  negara  yang bersikap  seperti  ini  biasanya  menganggap  peran  serta  terhadap  poltik  tidak akan mempengaruhi apapun dalam hidupnya.

## 2. Sinisme adalah :
Sinisme  merupakan  sikap  angkuh  yang  dimiki  warga  negara.  Sifat  ini biasanya  dimiliki  warga  negara  yang  menganggap  kebijakan  politik negaranya sudah buruk dan tidak akan mungkin berubah apapun tindakannya.
3. Alienasi adalah :
Menggap  politik  itu  sesuatu  yang  asing.Pemerintah  dan  segala  kebijakan poltiknya adalah sesuatu  yang berada di luar dirinya dan tidak berlaku untuk dirinya.
4. Anomali adalah :
Anomali  hampir  sama  dengan  alienasi,  warga  negara  yang  merasa  dirinya terpisah  dengan  budaya  poltik  yang  ada.  Sikap  ini  umumnya  terlahir  dari kebingungan terhadap sistem politik yang berlangsung di negaranya.

## DAFTAR PUSTAKA
Annan,  Koffi  A.2012. Deepening  Democracy:    A  Strategy  for  Improving  the Integrity  of  Elections  Worldwide .  Geneva:  Koffi  Annan  Foundation; International IDEA.
Asshiddiqie,  Jimly.  2005. Hukum  Tata  Negara  Dan  Pilar-Pilar  Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM,.Jakarta : Konpress. Chotijah, Strategi  Komunikasi  KPU  Kabupaten  Garut  dalam  Sosialisasi  Pemilu 2014  kepada  Kelompok  Disabilitas  Kabupaten  Garut, Jurnal  Komunikasi Hasil Pemikiran dan Penelitian Vol. 4; No. 1; Tahun 2018: 24-41
Damsar. 2010. Pengantar Sosiologi Politik . Lampung: Kencana Prenada. ERI. 2015. Evaluasi Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden 2014. Jakarta: ERI. Lisma,  Lita  Tyesta  A.L.W, Implikasi  Partisipasi  Masyarakat  Pada  Pilkada Serentak  dalam  Meningkatkan  Demokrasi  Konstitusional  di  Indonesia (Studi  terhadap  pelaksanaan  Pilkada  serentak  di  Provinsi  Sulawesi Selatan  Tahun  2015, Jurnal  Law  Reform,  Volume  13,  Nomor  1,  Tahun 2017.
Maslekah  Pratama  Putri, Peran  Komisi  Pemilihan  Umum  Dalam  Sosialisasi Pemilu  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  Partisipasi  Politik  Pada Pemilu  Presiden  2014  di  Kalimantan  Timur, eJournal  Ilmu  Komunikasi, Volume 4, Nomor 1, 2016 : 30-43
Ismuhar  Ramadhan, Sosialisasi  Politik  DPD  PKS  pada  Pemilu  Legislatif  Tahun 2009, Jurnal POLITEIA, Vol.5, No.2, Juli 2013.
Kotarumalos,  Amir,  interview  by  Republika.  2014.  Jelang  Pilpres,  Pelanggaran
Pemilu Harus Diantisipasi (Mei 15). Accessed 423, 2016.
http://www.republika.co.id/berita/pemilu/berita-pemilu/14/05/15/n5ljra- jelang-pilpres-pelanggaran-pemilu-arus-bawah-harus-diantisipasi.
Rakhmat,  Jalaludin.  (2002). Metode  Penelitian  Komunikasi. Bandung:  PT.
Remaja Rosdakarya. Cet ke-1.
Sugiono, 2010. Metodologi Penelitian. Bandung. Alfabet
Tia Subekti. 2014. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum  Kepala Daerah  Kabupaten Magetan  Tahun 2013. Malang.
Undang  Undang  No.  18  tahun  2002  Tentang  Sistem  Nasional  Penelitian,
Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan danTeknologi.
Undang Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Undang Undang No. 8 tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi,
Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum