Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran Dalam Meningkatkan Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK)
(Studi Kasus Di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran)

## Desi Mustikawati

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  permasalahan  kurangnya  pengawasan  yang  optimal  oleh Dinas  Pencatatan  Sipil,  Sosial,  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Pangandaran  terhadap (TKSK). Hal ini terlihat dari : 1) TKSK seringkali tidak melakukan pemetaan sosial berupa pendataan PMKS  dan  PSKS  dan/atau  data  dan  informasi  lainnya  yang  dibutuhkan  dalam  penyelenggaraan kesejahteraan  sosial,  2)  TKSK  jarang  melakukan  sinergi,  integrasi,  dan  sinkronisasi  dengan  camat dan/atau  perangkat  organisasi  dibawahnya,  3)  TKSK  jarang  melakukan  kegiatan  penyuluhan  dan bimbingan  sosial  atas  inisiatif  sendiri.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian deskriftif  dengan  pendekatan  kualitatif  dengan  jumlah  informan  sebanyak  8  orang.  Adapun  teknik pengumpulan  data  terdiri  dari  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  yang digunakan  meliputi  tahap  pengumpulan  data,  tahap  reduksi  data,  display  data,  serta  verifikasi  dan penarikan  kesimpulan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  kesimpulan  bahwa  Pelaksanaan Pengawasan  oleh  Dinas  Kependudukan  Pencatatan  Sipil,  Sosial,  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Kabupaten  Pangandaran  dalam  Meningkatkan  Kinerja  Tenaga  Kesejahteraan  Sosial  (TKSK)  (Studi Kasus di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran) secara umum telah dilaksanakan dengan  baik.  Hal  ini  terbukti  dari  9  indikator  yang  diteliti  7  indikator  sudah  dilaksanakan  dengan baik, dan 2 indikator belum  dilaksanakan dengan baik. Hambatan-hambatan yang ditemukan antara lain  1) Terbatasnya jumlah  sumber  daya  manusia  2) TKSK  kurang  disiplin  yang  ditandai  seringkali tidak hadir pada saat dilakukan pengarahan, koordinasi, monitoring dan evaluasi, ataupun pada saat TKSK  diminta  untuk  menyampaikan  laporan  lisan  secara  langsung,  serta    tidak  membuat  dan menyerahkan  laporan  secara  tertulis  pada  waktu  yang  ditentukan.  Upaya  yang  dilakukan  yaitu dengan  :  1)  Meningkatkan  intensitas  komunikasi  dengan  TKSK  melalui  handphone,  dan memaksimalkan pengawasan melalui pertemuan monitoring dan evaluasi kinerja TKSK tiap bulan, 2) Menginstruksikan kepada ketua forum komunikasi TKSK untuk menyampaikan hasil dari pengarahan, ataupun  monitoring  dan  evaluasi  kepada  TKSK  yang berhalangan  hadir,  serta  memberikan  teguran secara lisan juga  himbauan kepada TKSK untuk hadir dan memberikan laporan tertulis sesuai waktu yang telah ditentukan.
Kata Kunci: Pengawasan dan Kinerja
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penelitian
Dewasa  ini,  kita  hidup  di  jaman  milenium dimana  modernisasi  dan  kemajuan    peradaban nyatanya tidak menjamin kehidupan seluruh umat manusia    sejahtera  dan  berkecukupan,  hal  ini seperti  yang  dikemukakan  (Suharto,  2013:27), bahwa :
Saat  ini,  kita  hidup  di  awal  abad  ke-21. Sebuah  jaman  milenium  yang  sejatinya ditandai oleh modernisasi, kemajuan peradaban, dan kualitas hidup umat manusia.
Kenyataannya  dunia  masih  mempunyai paradox  dan  tetap  menyisakan  nestapa, terutama  bagi  kaum  papa  di  negara-negara miskin dan berkembang.
Sementara industralisasi,  pertumbuhan  ekonomi  dan modernisasi  terus  meningkat  di  negara- negara  maju,  sejumlah  besar  penduduk
dunia  masih  hidup  dalam  situasi  sulit  dan mencemaskan.
Keadaan tersebut juga berlaku di Indonesia.  Pemerintah  dirasa  belum  mampu mengatasi  permasalahan  kemiskinan  yang  ada sehingga perlu untuk berbenah guna mewujudkan kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia, seperti  yang  dikemukakan  (Suharto,  2013:29) bahwa :
Sudah  semestinya  jika  pemimpin,  pembuat kebijakan, dan siapa saja yang tergerak
membangun  Indonesia  untuk  menengok kembali dan memperkuat   konsepsi manajemen pemerintahan berdasarkan tujuan bernegara yang digagas oleh
para  pendiri  bangsa,  yaitu  sistem  negara kesejahteraan.
Melihat masih banyaknya masyarakat yang tergolong  miskin  ataupun  masyarakat  yang termasuk dalam penyandang masalah kesejahteraan  sosial  di  Indonesia,  kiranya  sistem negara  kesejahteraan  memang  tepat  dijadikan sebagai salah satu solusi. Adanya masalah kesejahteraan di Indonesia  telah  menjadi  perhatian  banyak kalangan.  Salah  satu  upaya  yang  dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan  sosial  di  Indonesia,  yaitu  ditandai dengan  lahirnya  Undang  Undang  Nomor  11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
Adapun  pengertian  dari  kesejahteraan sosial  menurut  pasal  1  UU  Nomor  11  Tahun 2011  yaitu,  “Kondisi  terpenuhinya  kebutuhan material,  spiritual,  dan  sosial  warga  negara  agar dapat  hidup  layak  dan  mampu  mengembangkan diri,  sehingga  dapat  melaksanakan  fungsi sosialnya.” Dalam  penyelenggaraannya,  kesejahteraan sosial dilakukan pemerintah dengan
mengikutsertakan  masyarakat  untuk  berpartisipsi dalam  penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial, seperti  yang tercantum dalam pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yang berbunyi :
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah  upaya  yang  terarah,  terpadu,  dan berkelanjutan  yang  dilakukan  Pemerintah, pemerintah  daerah,  dan  masyarakat  dalam bentuk  pelayanan  sosial  guna  memenuhi kebutuhan  dasar  setiap  warga  negara,  yang meliputi  rehabilitasi  sosial,  jaminan  sosial, pemberdayaan  sosial,  dan  perlindungan sosial.
Selanjutnya,  masyarakat  yang  terlibat dalam  penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial menurut    pasal  1  UU  Nomor  11  Tahun  2009 tentang Kesejahteraan Sosial ini antara lain :
1. Tenaga  Kesejahteraan Sosial, adalah seseorang  yang  dididik  dan  dilatih  secara profesional  untuk  melaksanakan  tugas- tugas  pelayanan  dan  penanganan  masalah sosial dan/atau seseorang  yang bekerja,
baik  di  lembaga  pemerintah  maupun swasta  yang  ruang  lingkup  kegiatannya  di bidang kesejahteraan sosial. 2. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang  yang  bekerja,  baik  di  lembaga pemerintah  maupun  swasta  yang  memiliki kompetensi  dan  profesi  pekerjaan  sosial,
dan  kepedulian  dalam  pekerjaan  sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan,  dan/atau  pengalaman  praktek pekerjaan  sosial  untuk  melaksanakan
tugas-tugas  pelayanan  dan  penanganan masalah sosial.
3. Relawan  Sosial  adalah  seseorang  dan/atau kelompok  masyarakat,  baik  yang  berlatar belakang  pekerjaan  sosial  maupun  bukan berlatar  belakang  pekerjaan  sosial,  tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang  sosial  bukan  di  instansi  sosial pemerintah  atas  kehendak  sendiri  dengan atau tanpa imbalan.
4. Pelaku  Penyelenggaraan  Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan  sosial,  dan  masyarakat  yang terlibat dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial.
5. Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  adalah organisasi  sosial  atau  perkumpulan  sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan  sosial  yang  dibentuk  oleh masyarakat,  baik  yang  berbadan  hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Peraturan Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  03 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yaitu :
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya  disingkat TKSK adalah seseorang yang  diberi  tugas,  fungsi,  dan  kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi  sosial  provinsi,  dinas/instansi sosial  kabupaten/kota  selama  jangka  waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu  penyelenggaraan  kesejahteraan sosial  sesuai  dengan  wilayah  penugasan  di kecamatan.
Tugas  dari  TKSK  menurut  pasal  4 Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia Nomor  03  Tahun  2013  tentang  Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan meliputi :
1. Melakukan pemetaan sosial berupa pendataan  PMKS  dan  PSKS  dan/atau  data dan  informasi  lainnya  yang  dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2. Melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial  yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial, dinas/instansi  sosial  provinsi,  dinas/instansi sosial kabupaten/kota, dan kecamatan;
3. Melakukan  koordinasi  dengan  PSKS  dan sumber  daya  manusia  kesejahteraan  sosial lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 4. Melakukan sinergi, integrasi, dan sinkronisasi dengan camat dan/atau
perangkat  organisasi  dibawahnya  antara penyelenggara  kesejahteraan  sosial  dan penyelenggara  tugas  umum  pemerintahan dan/atau pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan;
5. Melakukan kegiatan penyuluhan dan
bimbingan  sosial  baik  atas  inisiatif  sendiri maupun atas penugasan dari berbagai pihak; dan 6. Mengembangkan partisipasi sosial masyarakat  dan  jejaring  kerja  dengan berbagai  pihak  dalam  penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Dalam penelitian ini,  peneliti akan membahas tentang pengawasan oleh Dinas Sosial dalam meningkatkan kinerja Tenaga
Kesejahteraan  Sosial  Kecamatan  (Studi  Kasus  di Desa  Selasari  Kecamatan  Parigi  Kabupaten Pangandaran). Adapun  dalam  pelaksanaannya,  terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan  seperti:
1. TKSK seringkali tidak melakukan pemetaan  sosial  berupa  pendataan  PMKS dan  PSKS  dan/atau  data  dan  informasi lainnya yang dibutuhkan dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2. TKSK jarang melakukan sinergi, integrasi, dan  sinkronisasi  dengan  camat  dan/atau perangkat  organisasi  dibawahnya  antara penyelenggara  kesejahteraan  sosial  dan penyelenggara  tugas  umum  pemerintahan dan/atau  pemberdayaan  masyarakat  di tingkat kecamatan.
3. TKSK jarang melakukan kegiatan penyuluhan  dan  bimbingan  sosial  atas inisiatif sendiri. Permasalahan diatas muncul diduga karena pengawasan yang dilakukan oleh Dinas
Pencatatan  Sipil,  Sosial,  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Kabupaten  Pangandaran  terhadap Tenaga  Kesejahteraa  Sosial  Kecamatan  (TKSK) belum dilaksanakan dengan baik.
Berdasarkan  permasalahan  diatas  peneliti tertarik  untuk  membuatsuatu  penelitian  dengan judul  “Pelaksanaan  Pengawasan  Oleh  Dinas Kependudukan  Pencatatan  Sipil,  Sosial,  Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran Dalam Meningkatkan Kinerja Tenaga Kesejahteraan  Sosial  Kecamatan  (Tksk)  (Studi Kasus  di  Desa  Selasari  Kecamatan  Parigi
Kabupaten Pangandaran)”.
1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan oleh  Dinas  KependudukanPencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi  Kabupaten  Pangandaran dalam  meningkatkan  kinerja  Tenaga Kesejahteraan  SosialKecamatan  (TKSK) (Studi Kasus di DesaSelasari KecamatanParigi Kabupaten Pangandaran)? 2. Apa saja hambatan-hambatan yang muncul  dalam  PelaksanaanPengawasan oleh  Dinas  Kependudukan  Pencatatan Sipil, Sosial, TenagaKerja dan Transmigrasi  Kabupaten  Pangandaran dalam meningkatkankinerja Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) (Studi  Kasus  diDesa  Selasari  Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran) ?
3. Bagaimana  upaya-upaya  yang  dilakukan untuk  mengatasi  hambatan-  hambatan yang muncul dalam Pelaksanaan Pengawasan  oleh  DinasKependudukan Pencatatan  Sipil,  Sosial,  Tenaga  Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan kinerja TenagaKesejahteraan Sosial Kecamatan  (TKSK)    (Studi  Kasus  di Desa SelasariKecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran)? II. TINJAUAN TEORITIS 2.1  Tinjauan Pengawasan Istilah pengawasan dalam bahasa
Indonesia asal katanya adalah “awas”, sedangkan dalam  bahasa  Inggris  disebut controlling yang diterjemahkan  dengan  istilah  pengawasan  dan pengendalian.
Dengan demikian istilah controlling lebih luas artinya daripada pengawasan.  Akan  tetapi,  di  kalangan  ahli  atau sarjana  pengertian “controlling” ini  disamakan dengan  pengawasan.  Jadi  pengawasan  termasuk pengendalian.
Terry  dalam    Mukarom  dan  Laksana (2015:156),“Pengawasan sebagai mendeterminasi semua kegiatan yang telah dilaksanakan, maksudnya  mengevaluasi  prestasi  kerja  dan apabila  perlu,  menerapkan  tindakan-tindakan korektif  sehingga  hasil  pekerjaan  sesuai  dengan rencana yang telah ditetapkan.”
Pengawasan  sebagai  mendeterminasi  semua kegiatan yang telah dilaksanakan, maksudnya  mengevaluasi  prestasi  kerja  dan apabila perlu, menerapkan tindakan- tindakan  korektif  sehingga  hasil  pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya Robbin (Mukarom dan Laksana, 2015:156) menyatakan bahwa, “Pengawasan  merupakan  suatu  proses  aktivitas yang  sangat  mendasar  sehingga  membutuhkan
seorang  manajer  untuk  menjalankan  tugas  dan pekerjaan organisasi.”
Sedangkan Siagian (Mukarom dan Laksana, 2015:156) menyebutkan bahwa, “Pengawasan  adalah  proses  pengamatan  dari pelaksanaan  seluruh  kegiatan  organisasi  untuk menjamin  agar  semua  pekerjaan  yang  sedang dilakukan  berjalan  sesuai  dengan  rencana  yang telah ditentukan sebelumnya.”
Selanjutnya, Mukarom dan Laksana (2015:157) menyatakan bahwa: Pengawasan merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan perencanaan,  merancang  sistem  informasi umpan  balik,  membandingkan  kegiatan  nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya,  menentukan  dan  mengukur penyimpangan serta mengambil tidakan koreksi yang diperlukan.
Berdasarkan  beberapa  pendapat    ahli diatas,  dapat  dikatakan  bahwa  pengawasan adalah  suatu  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan dengan  tujuan  untuk  mengendalikan  proses pelaksanaan  supaya  hasil  pekerjaan  dapat meningkat  ataupun  sesuai  dengan  rencana  yang telah ditetapkan sebelumnya.
Kemudian  untuk  melakukan  pengawasan itu  sendiri  diperlukan  teknik-teknik  pengawasan. Siagian (2008:115) mengemukakan teknik-teknik pengawasan, yaitu :
1. Teknik  pengawasan  langsung,  apabila pimpinan  mengadakan sendiri pengawasan terhadap  kegiatan  yang  sedang  berjalan.
Pengawasan langsung ini dapat berbentuk : 1) Inspeksi Langsung
2) On-the-spot observation
3) On- the-spot-report
2. Teknik pengawasan tidak langsung,
pengawasan  yang  dilaksanakan  dari  jarak jauh.  Pengawasan  ini  dilakukan  melalui laporan  yang  disampaikan  oleh  para bawahan.
Sedangkan  Devung  (1998:126),  metode /teknik  pengawasan  dibagi  dalam  dua  kategori utama, yaitu :
a. Metode pengawasan non kuantitatif, bersifat umum  terhadap  kegiatan  dan  keadaan organisasi  dan  lebih  banyak  menyangkut kerja karyawan. Beberapa  teknik  yang  biasa digunakan  menurut  Leon  C.Menggison,cs dalam  Devung (1998:126) adalah  observasi, pengawasan  berkala,  laporan  lisan  dan tertulis, penilaian kegiatan, dan diskusi antar manajer dan karyawan.
b. Metode  pengawasan  kuantitatif,  bersifat lebih spesifik, dengan menggunakan tinjauan data kuantitatif untuk mengukur dan mengadakan  penyesuaian  seperlunya  atas jumlah  maupun  kualitas  barang  atau  jasa yang  dihasilkan  atau  ditawarkan  kepada konsumen
Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa ada beberapa teknik dalam melakukakan pengawasan,  yaitu    teknik  pengawasan  non kuantitatif dan kuantitatif, serta teknik pengawasan langsung dan tidak langsung. Teknik pengawasan non kuantitaif dan teknik pengawasan  langsung,  memiliki  persamaan antara  lain  dapat  dilihat  dari  adanya  observasi langsung  ke  lapangan,  mendengarkan  laporan lisan  dari  pihak  yang  diawasi,  dan  diskusi ataupun  evaluasi antar pihak pengawas  dan  yang diawasi. Kemudian teknik pengawasan kuantitatif dan  teknik  pengawasan  tidak  langsung  juga memiliki  kesamaan  yaitu  sama-sama  dengan melakukan peninjauan data tertulis.

## 2.2 Tinjauan Kinerja
Mangkunegara  (2006:67),  “Kinerja  adalah hasil  kerja  secara  kualitas  dan  kuantitas  yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab  yang  diberikan  kepadanya”. Adapun Sedarmayanti (2011:260) mengungkapkan bahwa: Kinerjamerupakanterjemahandari performance yangberartihasil
kerjaseorangpekerja,
sebuahprosesmanajemenatauorganisasisecarak eseluruhan,dimana  hasil  kerja  tersebut  harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat  diukur  (dibandingkan  dengan  standar yang telah ditentukan).
Dengan demikian, kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaaan tugas seseorang baik secara kualitas maupun kuantitas dan dapat ditunjukkan buktinya secara  konkrit  dan  dapat  diukur  (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan).

## 2.3 Tinjauan  Tenaga  Kesejahteraan  Sosial Kecamatan
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Sosial Republik  Indonesia  Nomor  03  Tahun  2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, bahwa yang dimaksud dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah : Seseorang  yang  diberi  tugas,  fungsi,  dan kewenangan oleh Kementerian Sosial
dan/atau dinas/instansi  sosial  provinsi, dinas/instansi  sosial  kabupaten/kota  selama jangka  waktu  tertentu  untuk  melaksanakan dan/atau
membantu penyelenggaraan kesejahteraan  sosial  sesuai  dengan  wilayah penugasan di kecamatan.
Tujuan  dibentuknya  TKSK  sebagaimana yang  tercantum  dalam  pasal  2  Peraturan  Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 tentang TKSKadalah :
1. Meningkatkan  peran  serta  masyarakat  dalam penyelenggaraan kesejahteraan  sosial di tingkat kecamatan;
2. terwujudnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan  sosial di tingkat kecamatan; dan
3. terjalinnya  kerja  sama  dan  sinergi  antara program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan  program-program  pembangunan  lainnya di tingkat kecamatan.
Kemudian  dalam  pasal  2  Peraturan Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  03 Tahun  2013  tentang  TKSK  disebutkan  bahwa,” (1)TKSK berkedudukan di kecamatan. (2) TKSK mempunyai  wilayah  kerja  di  satu  wilayah kecamatan yang meliputi desa atau kelurahan.”Sedangkan tugas  dari TKSK  menurut pasal  4  Peraturan  Menteri  Sosial  Republik Indonesia  Nomor  03  Tahun  2013  tentang  TKSK
meliputi :
1. melakukan  pemetaan  sosial  berupa  pendataan PMKS dan PSKS dan/atau data dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 2. melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial  yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial, dinas/instansi  sosial  provinsi,  dinas/instansi sosial kabupaten/kota, dan kecamatan;
3. melakukan  koordinasi  dengan  PSKS  dan sumber  daya  manusia  kesejahteraan  sosial lainnya  dalam  penyelenggaraan  kesejahteraan sosial;
4. melakukan  sinergi,  integrasi,  dan  sinkronisasi dengan  camat  dan/atau  perangkat  organisasi dibawahnya antara penyelenggara kesejahteraan  sosial  dan  penyelenggara  tugas umum  pemerintahan  dan/atau  pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan;
5. melakukan kegiatan penyuluhan dan
bimbingan  sosial  baik  atas  inisiatif  sendiri maupun  atas  penugasan  dari  berbagai  pihak; dan
6. mengembangkan partisipasi sosial masyarakat dan  jejaring  kerja  dengan  berbagai  pihak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

## III. METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian Dalam penelitian ini, penulis
menggunakan metode penelitian deskriftif dengan  pendekatan  kualitatif.  Menurut  pendapat Surakhmad (1985:139) bahwa:
Metode  deskriftif  adalah  penelitian  yang tertuju  pada  pemecahan  masalah  yang  ada pada masa sekarang. Penelitian ini menuturkan  dan  menafsirkan  data  yang ada, misal  tentang  situasi  yang  dialami,  satu hubungan,  kegiatan,  pandangan,  sikap  yang nampak  atau  tentang  satu  proses  yang sedang  berlangsung,  pengaruh  yang  sedang bekerja,  kelainan  yang  sudah  muncul, kecenderungan yang menampak, pertentangan yang meruncing, dan sebagainya. Sedangkan  pendekatan  kualitatif  menurut Sugiyono (2014:1) mengemukakan bahwa :
Metode penelitian kualitatif adalah metode  penelitian  yang  digunakan  untuk meneliti  pada  kondisi  obyek  alamiah, (sebagai  lawannya  adalah  eksperimen) dimana  peneliti  adalah  sebagai  instrument kunci,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan secara  trianggulasi  (gabungan),  analisis  data bersifat  induktif,  dan  hasil  penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
Berdasarkan  beberapa  pendapat  di  atas, maka dapat dijelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah  metode  penelitian  yang  digunakan  untuk meneliti  pada  kondisi  objek  yang  alamiah, dimana  peneliti  sebagai  instrument  kunci  yang tujuannya  untuk  mencari  makna  dari  sebuah fenomena.
Dalam penelitian ini, penulis
menggunakan  metode  deskriftif  kualitatif  yang bertujuan  untuk  memahami  dan  menafsirkan makna  suatu  fenomena  –  fenomena  yang  terjadi, kemudian  berusaha  untuk  menganalisis,  dan menjelaskan  fenomena–fenomena  tersebut  yang selanjutnya  penulis  berusaha  untuk  memberikan penilaian. Dengan menggunakan model penelitian  deskriftif  kualitatif  ini  akan  lebih memberikan  penganalisaan  secara  mendalam, sehingga penulis dapat menggambarkan permasalahan – permasalahan yang terjadi terkait dengan  Pelaksanaan  Pengawasan  oleh  Dinas Kependudukan  Pencatatan  Sipil,  Sosial,  Tenaga
Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Pangandaran dalam meningkatkan kinerja Tenaga
Kesejahteraan  Sosial  Kecamatan  (TKSK)  (Studi
Kasus  di  Desa  Selasari  Kecamatan  Parigi Kabupaten Pangandaran). 3.2 Data Dan Sumber Data 3.2.1 Data Data  dalam  penelitian  kualitatif  menurut pendapat Miles dan Huberman (Silalahi 2012:284) adalah : Data  kualitatif  merupakan  sumber  dari deskripsi  yang  luas  dan  berlandaskan kukuh,  serta  memuat  penjelasan  tentang proses – proses  yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan data  kualitatif kita dapat mengikuti  dan  memahami  alur  peristiwa secara  kronologis,  menilai  sebab  –  akibat dalam  lingkup  pikiran  orang  –  orang setempat,  dan  memperoleh  penjelasan yang  banyak  dan  bermanfaat.  Dan  lagi, data kualitatif  lebih  condong dapat membimbing  kita  untuk  memperoleh penemuan  –  penemuan  yang  tak  terduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka  teoritis  baru  ;  data  tersebut membantu  para  peneliti  untuk  melangkah lebih jauh dari praduga dan kerangka kerja awal.
Dengan  demikian,  data  dalam  penelitian ini  adalah  data  yang  berkenaan  dengan  :  1) pelaksanaan  pengawasan  dalam  meningkatkan kinerja, 2) Teknik-teknik pengawasan.
3.2.2 Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini dibedakan  menjadi  sumber  data  primer  dan sumber  data  sekunder.  Adapun  yang  dimaksud sumber  data  primer  menurut  Silalahi  (2009:289) bahwa  “suatu  objek  atau  dokumen  original material  mentah  dari  perilaku  yang  disebut first hand  information. Data  yang  dikumpulkan  dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi”. Selanjutnya sumber data sekunder menurut Silalahi (2009:291) mengemukakan bahwa sumber  data  sekunder  adalah  “data  yang dikumpulkan melalui sumber – sumber lain  yang tersedia.  Sumber  sekunder  meliputi  komentar, interpensi,  atau  pembahasan  tentang  materi original”.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  penulis menetapkan  untuk  sumber  data  primer  adalah pegawai  Dinas  Pencatatan  Sipil,  Sosial,    Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kabupaten Pangandaran,
TKSK, Pegawai Kecamatan Parigi, dan Pemerintah Desa  Selasari. Informan atau
narasumber  untuk  penelitian  ini  sebanyak  8 orang.  Adapun  secara  terperinci  adalah  sebagai berikut :
1. Kepala  Dinas  Kependudukan  Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran.
2. Kepala  Sub  bagian  kepegawaian  dan  umum Dinas  Kependudukan  Pencatatan  Sipil, Sosial,  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Kabupaten Pangandaran.
3. Kepala  Bidang  Sosial  Dinas  Kependudukan Pencatatan  Sipil,  Sosial,  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran.
4. Kepala  Seksi  Pembinaan  Kesejahteraan Sosial  Dinas  Kependudukan  Pencatatan
Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran. 5. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Parigi.
6. Pegawai Kecamatan Parigi yaitu Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
7. Kepala Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.
8. Perangkat  Desa  Selasari  yaitu  Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat.
Sementara itu  untuk sumber  data sekunder meliputi  dokumen  –  dokumen,    peraturan  – peraturan yang berkaitan dengan Tenaga Kesejahteraan  Sosial  Kecamatan.  Data  sekunder diperlukan  untuk  melengkapi  pembahasan  serta untuk  mendukung  data  primer  yang  berasal  dari sumber aslinya.
3.3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Wawancara Menurut  Idrus  (2009:85),  “wawancara  adalah kegiatan  tanya  jawab  antara  dua  orang  atau lebih  secara  langsung.  Pewawancara  disebut interviewer , sedangkan orang yang diwawancara disebut interviewee .”
2. Observasi
Definisi  observasi  menurut  Young  dan
Schmidt (1973) yaitu : sebagai  pengamatan  sistematis  berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena- fenomena  yang  nampak.  Perhatian  yang dimaksud  adalah  harus  diberikan  kepada  unit kegiatan  yang  lebih  besar  atau  lebih  luas kepada  fenomena-fenomena  khusus  yang diamati  terjadi.  Observasi  merupakan  suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis  terhadap  gejala-gejala  yang  hendak diteliti.  Oleh  karena  observasi  menjadi  salah
satu  teknik  pengumpulan  data  jika:  sesuai dengan  tujuan  penelitian,  direncanakan  dan dicatat  secara  sistematis,  dan  dikontrol reliabilitasnya dan validitasnya.
3. Dokumentasi Dalam  pengumpulan  data,  selain  dengan wawancara  dan  observasi,  peneliti  juga melakukan  pengumpulan  data  melalui  arsip,
catatan, dan segala bentuk peraturan perundang  –  undangan,  dan  sebagainya. Berdasarkan pendapat dari Arikunto (1985:132) bahwa “metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal – hal atau variabel yang  berupa  catatan,  trankip,  buku,  surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya”.

## 3.4 Teknik Analisis Data
Dalam  membahas  tentang  analisis  data dalam  penelitian  kualitatif,  para  ahli  memiliki pendapat  yang  berbeda.  Huberman  dan  Miles mengajukan  model analisis  data  yang  disebutnya sebagai  model  interaktif.  Model  interaktif  ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu :
(1)  reduksi  data;  (2)  penyajian  data;  dan
(3) penarikan kesimpulan/verifikasi.” Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan  yang  jalin-menjalin  pada  saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan  data  dalam  bentuk  yang sejajar  untuk  membangun  wawasan  umum yang disebut analisis (Miles dan Huberman, 1992). Secara umum, langkah – langkah pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini adalah  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh Miles  dan  Huberman  (Muhammad  Idrus, 2009:148) yaitu sebagai berikut :
1. Tahap pengumpulan data Dalam  proses  analisis  data  interaktif  ini kegiatan  yang  pertama  adalah  pengumpulan data.  Adapun  dalam  proses  pengambilan data  kualitatif  biasanya  dilakukan  dengan cara partisipant  observation (pengamat terlibat), yaitu dengan cara peneliti melibatkan  diri  dalam  kegiatan  masyarakat yang  ditelitinya,  sejauh  tidak  mengganggu aktivias  keseharian  masyarakat  tersebut. Beberapa  hal  yang  dapat  dijadikan  sebagai pedoman saat pengumpulan data di lapangan antara  lain  sebagai  berikut  :  a)  fokus  pada objek  penelitian;  b)  menentukan  jenis penelitian;  c)  membuat  pertanyaan  analitis;
d) memulai dari yang makro; e)
mengomentari  gagasan;  d)  memo  untuk  diri sendiri.
2. Tahap reduksi data
Reduksi  data  dapat  diartikan  sebagi  proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,
pengabstrakan, dan transformasi  data  kasar  yang  muncul  dari catatan-catatan tertulis dari lapangan.  Tahap reduksi  data  merupakan  bagian  kegiatan analisis  sehingga  pilihan-pilihan  peneliti tentang  bagian  data  mana  yang  dikode, dibuang,  pola-pola  mana  yang  meringkas sejumlah  bagian  tersebut,  cerita-cerita  apa yang  berkembang,  merupakan  pilihan- pilihan  analitis.  Dengan  begitu  proses reduksi  data  dimaksudkan  untuk  lebih menajamkan,  mngolongkan,  mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga  memudahkan  untuk  dilakukan penarikan  kesimpulan  yang  kemudian  akan dilanjutkan dengan proses verifikasi.
3. Display data Langkah  berikutnya  setelah  proses  reduksi data  berlangsung  adalah  penyajian  data, yang  dimaknai  oleh  Miles  dan  Huberman (1992) sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan  tindakan.  Dengan  mencermati penyajan data ini, peneliti akan lebih mudah memahami  apa  yang  sedang  terjadi  dan  apa yang  harus  dilakukan.  Artinya  apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba  untuk  mengambil  sebuah  tindakan dengan memperdalam temuan tersebut.
4. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan Tahap  akhir  proses  pengumpulan  data adalah  verifikas  dan  penarikan  kesimpulan, yang  dimaknai  sebagai  penarikan  arti  data yang  telah  ditampilkan.  Pemberian  makna ini tentu saja sejauh pemahaman peneliti dan interpretasi  yang  dibuat  oleh  peneliti. Beberapa  cara  yang  mungkin  dilakukan dalam  proses  ini  adalah  dengan  melakukan pencatataan  untuk  pola-pola  dan  tema  yang sama, pengelompokan, dan pencarian kasus- kasus negatif (kasus khas, berbeda, mungkin pula  menyimpang  dari  kebiasaan  yang  ada di masyarakat.
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1. Pelaksanaan  Pengawasan  oleh  Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran  dalam  Meningkatkan Kinerja  Tenaga  Kesejahteraan  Sosial Kecamatan  (TKSK)  (Studi  Kasus  di
Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran) Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan  Sipil,  Sosial  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Kabupaten  Pangandaran  dalam Meningkatkan  Kinerja  Tenaga  Kesejahteraan Sosial  Kecamatan  (TKSK)  (Studi  Kasus  di  Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran),  peneliti  dalam  hal  ini  melakukan observasi  serta  wawancara  terhadap  pegawai Dinas  Kependudukan  Pencatatan  Sipil,  Sosial
Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten
Pangandaran, Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan  (TKSK)  Parigi,  pegawai  Kecamatan Parigi dan perangkat Desa Selasari.
Berikut  ini  peneliti  akan  menjelaskan secara  ringkas  hasil  penelitian  dan  pembahasan mengenai  hasil  penelitian  dan  pembahasan mengenai  pelaksanaan  pengawasan  oleh  Dinas Kependudukan  Pencatatan  Sipil,  Sosial  Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Pangandaran dalam meningkatkan kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dengan mengacu kepada indikator yang ada yaitu sebagai berikut :

## Tabel 4.1
Rekapitulasi Hasil Penelitian Mengenai
Pelaksanaan Pengawasan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran dalam Meningkatkan Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
(Studi Kasus di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran)
No Indikator Hasil Penelitian 1 Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengamati pelaksanaan tugas TKSK dengan melihat teknik pelaksanaan tugas yang dilakukan TKSK. Belum  dilaksanakan 2 Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas TKSK Sudah dilaksanakan 3 Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pengawasan terhadap TKSK dalam pelaksanaan tugasnya. Belum dilaksanakan 4 Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendengarkan dan melihat laporan secara langsung dari TKSK. Sudah dilaksanakan 5 Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan evaluasi dan koordinasi dengan TKSK secara rutin maupun secara kondisional disesuaikan dengan program yang dijalankan TKSK. Sudah dilaksanakan 6 Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi meminta laporan secara tertulis setiap satu bulan sekali Sudah dilaksanakan 7 Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi meminta laporan secara lisan setiap satu bulan sekali. Sudah dilaksanakan 8 Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi meminta laporan secara tertulis setiap tiga bulan sekali. Sudah dilaksanakan 9 Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi meminta laporan secara lisan setiap tiga bulan sekali. Sudah dilaksanakan (sumber data : penelitian 2016) Hasil penelitian tersebut kemudian peneliti bahas  dengan  mengaitkan  tiap  indikator  dengan teori  teknik-teknik  pengawasan  menurut  Siagian (2008:115), yaitu :
1. Teknik pengawasan langsung, apabila pimpinan  mengadakan  sendiri  pengawasan terhadap  kegiatan  yang  sedang  berjalan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk :
1) Inspeksi Langsung
2) On-the-spot observation
3) On- the-spot-report
2. Teknik pengawasan tidak langsung, pengawasan  yang  dilaksanakan  dari  jarak jauh.  Pengawasan  ini  dilakukan  melalui laporan yang disampaikan oleh para
bawahan.  Berikut  ini  peneliti  jelaskan mengenai hasil  pembahasan mengenai pelaksanaan pengawasan oleh Dinas
Kependudukan  Pencatatan  Sipil,  Sosial, Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten Pangandaran,  dalam  meningkatkan  kinerja Tenaga  Kesejahteraan  Sosial  Kecamatan (TKSK)  (Studi  Kasus  di  Desa  Selasari Kecamatan  Parigi  Kabupaten  Pangandaran) yaitu sebagai berikut :

## Tabel 4.2
Rekapitulasi Pembahasan Mengenai
Pelaksanaan Pengawasan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran dalam Meningkatkan Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
(Studi Kasus di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran)
No Indikator Hasil Pembahasan 1 Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengamati pelaksanaan tugas TKSK dengan melihat teknik pelaksanaan tugas yang dilakukan TKSK. Belum dilaksanakan dengan baik karena tidak sesuai dengan teori 2 Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas TKSK Sudah dilaksanakan dengan baik sesuai teori 3 Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pengawasan terhadap TKSK dalam pelaksanaan tugasnya. Belum dilaksanakan dengan baik karena tidak sesuai dengan teori 4 Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendengarkan dan melihat laporan secara langsung dari TKSK. Sudah dilaksanakan dengan baik sesuai teori 5 Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan evaluasi dan koordinasi dengan TKSK secara rutin maupun secara kondisional disesuaikan dengan program yang dijalankan TKSK. Sudah dilaksanakan dengan baik sesuai teori 6 Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi meminta laporan secara tertulis setiap satu bulan sekali Sudah dilaksanakan dengan baik sesuai teori 7 Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi meminta laporan secara lisan setiap satu bulan sekali. Sudah dilaksanakan dengan baik sesuai teori 8 Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi meminta laporan secara tertulis setiap tiga bulan sekali. Sudah dilaksanakan dengan baik sesuai teori 9 Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi meminta laporan secara lisan setiap tiga bulan sekali. Sudah dilaksanakan dengan baik sesuai teori (sumber data : penelitian 2016) Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Dinas  Kependudukan  Pencatatan  Sipil,  Sosial,
Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten Pangandaran  dalam  meningkatkankinerja Tenaga Kesejahteraan  Sosial  Kecamatan  (TKSK ) (Studi
Kasus  di  Desa  Selasari  Kecamatan  Parigi Kabupaten  Pangandaran)secara  umum  telah dilaksanakan  dengan baik. Hal  itu terbukti dari 9 indikator  yang  diteliti,  7  indikator  sudah dilaksanakan dengan baik, dan 2 indikator belum dilaksanakan dengan baik
4.2  Hambatan-hambatan  yang  Ditemukan Dalam  Pelaksanaan  Pengawasan  oleh Dinas  Kependudukan  Pencatatan  Sipil,
Sosial  Tenaga  Kerja  dan      Transmigrasi Kabupaten Pangandaran dalam Meningkatkan Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) (Studi Kasus di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran)
Mengenai  pelaksanaan  pengawasan  oleh Dinas  Kependudukan  Pencatatan  Sipil,  Sosial, Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten Pangandaran  dalam  meningkatkan kinerja tenaga kesejahteraan  sosial  kecamatan  (TKSK)  (studi kasus  di  Desa  Selasari  Kecamatan  Parigi Kabupaten  Pangandaran)  sudah  dilaksanakan dengan  baik.  Walaupun  demikian,  berdasarkan hasil  penelitian  yang  peneliti  lakukan  ditemukan beberapa  hambatan-hambatan  dari  keseluruhan dimensi  dalam  pelaksanaan  pengawasan  oleh Dinas  Kependudukan  Pencatatan  Sipil,  Sosial, Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten Pangandaran  dalam  meningkatkan kinerja tenaga kesejahteraan  sosial  kecamatan  (TKSK)  (studi kasus  di  Desa  Selasari  Kecamatan  Parigi Kabupaten  Pangandaran)  antara  lain  sebagai berikut :
1. Terbatasnya  jumlah  sumber  daya  manusia  di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial,  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi, sehingga jarang sekali melakukan
pengamatan  terhadap  pelaksanaan  tugas TKSK  dengan  melihat  teknik  pelaksanaan tugas  yang  dilakukan  TKSK,  ataupun melakukan  pengawasan  terhadap  TKSK dalam  pelaksanaan  tugasnya  secara on-the- spot observation.
2. TKSK  kurang  disiplin  yang  ditandai  dengan seringkali  tidak  hadir  pada  saat  dilakukan pengarahan,  koordinasi,  monitoring  dan evaluasi,  ataupun  pada  saat  TKSK  diminta untuk  menyampaikan  laporan  lisan  secara langsung, serta tidak membuat dan menyerahkan  laporan  secara  tertulis  kepada
Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial,  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi
Kabupaten  Pangandaran  pada  waktu  yang telah ditentukan.
Dengan demikian berdasarkan hambatan- hambatan  tersebut,  jika  dikaitkan  dengan  teori
Mukarom  dan  Laksana  (2015:157)  tentang maksud pengawasan, maka pengawas tidak dapat :
1. Mengetahui  jalannya  pekerjaan,  apakah lancar atau tidak,
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat  oleh  pegawai  dan  mengadakan pencegahan  agar  tidak  terulang  kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru
3. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program  seperti  yang  telah  ditentukan dengan planning atau tidak.
4.3 Upaya–Upaya  yang  Dilakukan  dalam
Mengatasi Hambatan yang Ditemukan dalam  Pelaksanaan  Pengawasan  oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil,  Sosial,  Tenaga Kerja  dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran  dalam  Meningkatkan Kinerja  Tenaga  Kesejahteraan  Sosial (TKSK)  (Studi  Kasus  di  Desa  Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran) Pengawasan adalah suatu rangkaian kegiatan  yang  dilakukan  dengan  tujuan  untuk mengendalikan  proses  pelaksanaan  supaya  hasil pekerjaan  dapat  meningkat  ataupun  sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.  Dalam  pelaksanaan  pengawasan tentu  saja ditemukan  berbagai hambatan-
hambatan.  Dengan  demikian  perlu  dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan- hambatan tersebut. Adapun upaya yang dilakukan  harus  jelas  dan  tepat  sasaran  dengan tujuan pengawasan itu sendiri.
Berdasarkan pada  teori  yang  dipergunakan dalam  penelitian  ini  yaitu  tujuan  pengawasan menurut Husnaini yaitu sebagai berikut :
1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan,
pemborosan dan hambatan.
2. Mencegah  terulang  kembalinya  kesalahan, penyimpangan,
penyelewengan, pemborosan dan hambatan. 3. Meningkatkan kelancaran operasi
perusahaan
4. Meningkatkan kinerja perusahaan
5. Melakukan  tindakan  koreksi  terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam pencapaian kinerja yang baik.
Untuk  dapat  mengetahui bagaimana  upaya yang  dilakukan  oleh  Dinas  Kependudukan Pencatatan  Sipil,  Sosial  Tenaga  Kerja  dan
Transmigrasi  Kabupaten  Pangandaran  untuk mengatasi  hambatan-hambatan  yang  ditemukan dalam  Pelaksanaan  Pengawasan  oleh  Dinas Kependudukan  Pencatatan  Sipil,  Sosial,  Tenaga
Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Pangandaran dalam Meningkatkan Kinerja Tenaga Kesejahteraan  Sosial  Kecamatan  (TKSK)  (Studi Kasus  di  Desa  Selasari  Kecamatan  Parigi Kabupaten Pangandaran),dapat dilakukan dengan studi  lapangan  meliputi  kegiatan  wawancara  dan observasi langsung kepada objek  penelitian.
Dengan demikian, berikut ini akan peneliti bahas mengenai upaya untuk mengatasi hambatan  dari  keseluruhan  dimensi,  antara  lain sebagai berikut :
1. Lebih  meningkatkan  intensitas  komunikasi dengan  TKSK  melalui  media  komunikasi seperti handphone ,  serta  memaksimalkan pengawasan  melalui  pertemuan  monitoring dan evaluasi kinerja TKSK tiap bulan.
Berdasarkan hasil penelitian dan jika dikaitkan  dengan  teori  tujuan  pengawasan Husnaini yaitu :
1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan,
penyelewengan, pemborosan dan hambatan.
2. Mencegah terulang kembalinya
kesalahan, penyimpangan,
penyelewengan, pemborosan dan hambatan.
3. Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan
4. Meningkatkan kinerja perusahaan
5. Melakukan  tindakan  koreksi  terhadap kesalahan-kesalahan  yang  dilakukan dalam pencapaian kinerja yang baik.
maka  upaya  yang  telah    dilakukan  oleh Dinas  Kependudukan  Pencatatan  Sipil, Sosial  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Kabupaten  Pangandaran  dapat  dikatakan belum dilaksanakan dengan baik karenameskipun  meningkatkan  intensitas komunikasi  dengan  TKSK  melalui  media komunikasi seperti handphone serta memaksimalkan pengawasan melalui monitoring  dan  evaluasi  yang  dilakukan setiap  bulan,  pengawasan  secara  langsung tetap diperlukan untuk mengetahui permasalahan  atau  hal-hal  apa  saja  yang benar-benar  ada  di  lapangan.  Karena terkadang  bawahan    hanya  menyampaikan hal-hal yang baik saja, atau tidak menyampaikan  permasalahan  yang  ada kepada  pimpinan  supaya  kinerjanya  terlihat baik.  Padahal  permasalahan  yang  ada  harus
diketahui  oleh  pimpinan  supaya  dapat melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan  yang  dilakukan  dalam pencapaian kinerja yang baik.
2. Mengintruksikan kepada ketua forum komunikasi  TKSK  ataupun  TKSK  lainnya untuk  menyampaikan  hasil dari pengarahan, ataupun  monitoring  dan  evaluasi  kepada TKSK  yang  berhalangan  hadir,  serta memberikan  teguran  secara  lisan  dan himbauan  kepada  TKSK  supaya  hadir  dan memberikan  laporan  tertulis  kepada  Dinas Kependudukan  Pencatatan  Sipil,  Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai waktu yang telah ditentukan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  jika dikaitkan  dengan  teori  tujuan  pengawasan Husnaini yaitu :
1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan dan hambatan. 2. Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan dan hambatan.
3. Meningkatkan  kelancaran  operasi perusahaan
4. Meningkatkan kinerja perusahaan
5. Melakukan tindakan koreksi terhadap  kesalahan-kesalahan  yang dilakukan  dalam  pencapaian  kinerja yang baik.
maka  upaya  yang  telah    dilakukan  oleh Dinas  Kependudukan  Pencatatan  Sipil, Sosial  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Kabupaten  Pangandaran  dapat  dikatakan belum  dilaksanakan  dengan  baik  karena terkadang  informasi  yang  disampaikan  oleh selain  pihak  Dinas  tidak  tersampaikan dengan  jelas  sehingga  TKSK  kurang memahami  terhadap  apa  yang  seharusnya dilakukan,  hal  tersebut  mengakibatkan terjadinya kesalahan, penyimpangan, penyelewengan,  pemborosan  dan  hambatan tetap  tidak  dapat  dihentikan  dan  dapat terulang kembali. Demikian pula upaya yang dilakukan  dengan  memberikan  teguran secara  lisan  dan    himbauan  kepada  TKSK belum  dilaksanakan  dengan  baik,  karena dirasa tidak akan berakibat pada peningkatan  kinerja  TKSK  juga  tidak  dapat menghentikan  atau  meniadakan  kesalahan dan  tidak  mencegah  terulang  kembalinya kesalahan,  penyimpangan,  penyelewengan, pemborosan  dan  hambatan.  Oleh  karena  itu
sikap yang lebih tegas dari Dinas Kependudukan  Pencatatan  Sipil,  Sosial, Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  diperlukan supaya  TKSK  menyerahkan  laporan  tertulis sesuai  waktu  yang telah  ditentukan. Dengan demikian  diharapkan  upaya  yang  dilakukan dapat  meningkatkan  kinerja  organisasi  pada umumnya, khususnya kinerja TKSK.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN
1.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  pada  bab  sebelumnya,  penulis mengambil  kesimpulan  atas  penelitian  ini  yakni sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Pengawasan oleh Dinas Kependudukan  Pencatatan  Sipil,  Sosial Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten Pangandaran  dalam  Meningkatkan  Kinerja
Tenaga  Kesejahteraan  Sosial  Kecamatan (TKSK)  (Studi  Kasus  di  Desa  Selasari Kecamatan  Parigi  Kabupaten  Pangandaran ) secara  umum  telah  dilaksanakan  dengan baik.  Hal  ini  terbukti  dari  9  indikator  yang diteliti 7 indikator telah dilaksanakan dengan baik,  dan  2  indikator  belum  dilaksanakan dengan baik.
2. Dari  9    indikator  yang  diteliti,  terdapat beberapa hambatan, diantaranya adalah : 1) Terbatasnya jumlah sumber daya manusia atau pegawai di Dinas Kependudukan  Pencatatan  Sipil,  Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sehingga jarang sekali melakukan pengamatan  terhadap  pelaksanaan  tugas TKSK dengan melihat teknik pelaksanaan tugas yang dilakukan TKSK,  ataupun  melakukan  pengawasan terhadap  TKSK  dalam  pelaksanaan tugasnya secara on-the-spot observation.
2) TKSK  kurang  disiplin  yang  ditandai seringkali  tidak  hadir  pada  saat  Dinas
Kependudukan  Pencatatan  Sipil,  Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran melakukan pengarahan,  koordinasi,  monitoring  dan evaluasi,  ataupun  pada  saat  TKSK diminta  untuk  menyampaikan  laporan lisan  secara  langsung,  serta  tidak membuat  dan  menyerahkan  laporan secara tertulis kepada Dinas Kependudukan  Pencatatan  Sipil,  Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten  Pangandaran  pada  waktu yang telah ditentukan.
3. Upaya  yang  dilakukan  dalam  menghadapi hambatan-hambatan  yang  ditemukan  antara lain yaitu :
1) Lebih meningkatkan intensitas komunikasi  dengan  TKSK  melalui media  komunikasi  seperti handphone ,
serta memaksimalkan pengawasan melalui  pertemuan  monitoring  dan evaluasi kinerja TKSK tiap bulan. 2) Menginstruksikan kepada ketua forum  komunikasi  TKSK  ataupun TKSK lainnya untuk menyampaikan hasil  dari  pengarahan,    ataupun monitoring  dan  evaluasi  kepada TKSK yang berhalangan hadir, serta memberikan  teguran  secara  lisan dan    himbauan  kepada  TKSK supaya hadir dan memberikan laporan tertulis kepada Dinas Kependudukan  Pencatatan  Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi  sesuai  waktu  yang telah ditentukan.

## 5.2 Saran
1. Mengenai  Pelaksanaan  Pengawasan  oleh
Dinas  Kependudukan  Pencatatan  Sipil, Sosial  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Kabupaten Pangandaran dalam Meningkatkan Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) (Studi Kasus di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran ) , hendaknya Dinas Kependudukan Pencatatan  Sipil,  Sosial  Tenaga  Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran melakukan pengawasan secara  langsung  ke  lapangan  pada  saat TKSK    menjalankan  tugas.  Meskipun sumber  daya  manusia  atau pegawai  yang ada terbatas, namun pengawasan langsung  kepada  TKSK  dapat  dilakukan setidaknya dengan menyempatkan melakukan  pengawasan  langsung  secara bergilir  kepada  satu  orang  TKSK  setiap bulannya.
2. Untuk mengatasi hambatan yang ditemukan  dalam  pengawasan  TKSK oleh  Dinas  Kependudukan  Pencatatan Sipil, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran,sebaiknya melakukan pembagian  tugas  kepada  pegawai  untuk melakukan  pengawasan  secara  langsung kepada TKSK secara bergantian, sehingga  pengawasan  secara  langsung
dapat  dilaksanakan  meskipun  jumlah sumber  daya  manusia  atau  pegawai terbatas.
3. Agar  upaya  yang  dilakukan  oleh  Dinas Kependudukan  Pencatatan  Sipil,  Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten  Pangandaran  dapat  berjalan secara  maksimal,  kiranya  perlu  untuk memberlakukan  sanksi  kepada  TKSK
yang  kurang  disiplin.  Sehingga  dengan demikian,  diharapkan  kinerja  TKSK dapat lebih meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-buku :
Fahmi, Irfan. 2013. Manajemen Kinerja.
Bandung : Alfabeta Handayaningrat,  Soewarno.  1994. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen . Jakarta: CV.Haji Masagung Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial . Ciracas: Penerbit Erlangga. Lexy  Moleong.  2007. Metodologi  Penelitian Kualitatif Edisi Revisi . Bandung:
Remaja Rosdakarya. Mukarom,  Zaenal.  Laksana,  Muhibudin.  2015. Manajemen Pelayanan Publik. CV Pustaka Setia. Bandung.
Pasolong,  Harbani.  2013. Metode  Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
Silalahi,  Ulber.  2009  . Metode  Penelitian  Sosial . Bandung: Refika Aditama. Sinambela,  Lijan  Poltak.2012. Kinerja  Pegawai teori Pengukuran dan Implikasi Yogyakarta: Graha Ilmu. Soehartono,  Irawan.  1995. Metode  Penelitian Sosial:  Suatu  Teknik  Penelitian  Bidang
Kesejahteraan  Sosial  dan  Ilmu  Sosial Lainnya . Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Sugiyono. 2014 . Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta. Suharto, Edi. 2013. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia . Bandung: Alfabeta Surachmad,  Winarno.  1994. Dasar  dan  Teknik Research:  Pengantar Metodologi Ilmiah. Bandung : Tarsito.. Syafiie, Inu Kencana. 2011. Manajemen Pemerintahan . Bandung: Penerbit
Pustaka Reka Cipta.
Tangkilisan,  Hessel  Nogi  S, et  al .  2007. Manajemen Publik . Jakarta : Grasindo.

## B. Dokumentasi
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan  Sosial  Peraturan  Menteri  Sosial Nomor  03  Tahun  2013  Tentang  Tenaga Kesejahteraan   Sosial Kecamatan.

## Tentang Penulis :
Desi  Mustikawati,  lahir  di  Ciamis  pada tanggal  12  Desember  1993.  Tercatat  sebagai mahasiswa pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Galuh.