Vol. 6 No. 2 (2024) pp. 268-282 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604
Tinjauan Hukum Pidana  Islam Terhadap Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2019  Tentang Pengelolaan  Sumber  Daya  Nasional  Untuk  Pertahanan Negara
Imam Muyiddin Hutabarat 1* , Ramadani 2
1*,2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia *email: imam0205193109@uinsu.ac.id
DOI: https://doi.org/ 10.37729/amnesti.v6i2.5320
Submitted: Juni 2024 Revision: Juli 2024 Accepted: Agustus 2024

## ABSTRAK
Kata Kunci: Komponen Cadangan, Mobilisasi, Ta’zir
Perbuatan  dengan  sengaja  tidak  melaksanakan  mobilisasi  atau menghindarinya  dengan  tipu  muslihat  merupakan  tindakan  tidak melaksanakan  kewajiban  dan  tidak  taat  kepada  Presiden.  Hal  tersebut karena  mobilisasi  adalah  kewajiban  bagi  komponen  cadangan sebagaiman  Pasal  66 Ayat  1  UU  PSDN. Dikatakan  perbuatan  tidak  taat kepada presiden dikarenakan mobilisasi dinyatakan secara langsung oleh presiden sebagaimana Pasal 63 Ayat 1 UU PSDN. Dalam hukum pidana Islam,  perbuatan  tidak  taat  terhadap  presiden  adalah  jarimah bughat . Namun,  perbuatan  sebagaimana  Pasal  77  Ayat  1  UU  PSDN  tidak memenuhi  seluruh  unsur  jarimah bughat .  Tujuan  Penelitian  ini mengetahui  jenis jarimah yang  dapat  digolongkan  terhadap  Perbuatan dengan  sengaja  tidak  memenuhi  panggilan  mobilisasi  yang  akan dianalisis dengan unsur ta’zir . Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini  dilakukan  dengan  metode  normatif  dengan  pendekatan comparative approach dengan  membandingkan  Pasal  77  Ayat  1  UU  PSDN    dengan unsur jarimah ta’zir . Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pasal 77 Ayat 1 UU PSDN sama saja dengan perbuatan tidak memenuhi kewajiban dari negara  dan  tidak  taat  kepada Ulil  Amri .  Dalam  Islam  kewajiban  taat kepada ulil amri dan apabila tidak taat, sama dengan tidak taat pada Allah dan  Rasulullah  SAW    sebagaimana  Q.S  An-Nisa  Ayat  59.  Sehingga perbuatan  pasal  77  Ayat  1  UU  PSDN  dapat  dikaitkan  dengan  ayat tersebut.  Namun  ayat  tersebut  tidak  menjelaskan  hukuman  yang
Vol. 6 No. 2 (2024)
diberikan. Sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan jarimah ta’zir dikarenakan memenuhi unsur perbuatan yang diatur syara’ namun tidak dengan hukumannya, dimana hukumannya ditentukan pemerintah yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

## ABSTRACT
Keywords: Reserve Component, Mobilisation, Ta'zir The act of deliberately not carrying out mobilization or avoiding it by deception is an act of not carrying out obligations and disobeying the President. This is because mobilization  is  an  obligation  for  reserve  components  as  stated  in  Article  66 Paragraph 1 of the PSDN Law. It is said that the act of disobeying the president was due to the mobilization being declared directly by the president in accordance with Article 63 Paragraph 1 of the PSDN Law. In Islamic criminal law, the act of disobeying the president is jarimah bughat. However, actions as stated in Article 77 Paragraph 1 of the PSDN Law do not fulfill all the elements of jarimah bughat.
The aim of this research is to determine the types of jarimah that can be classified as acts of deliberately not fulfilling the call for mobilization which will be analyzed using the element of ta'zir. To achieve this goal, this research was conducted using a  normative  method  with  a  comparative  approach  by  comparing  Article  77 Paragraph 1 of the PSDN Law with elements of jarimah ta'zir. The results of this research are that Article 77 Paragraph 1 of the PSDN Law is tantamount to the act of not fulfilling obligations from the state and disobeying Ulil Amri. In Islam, the obligation to obey ulil amri and if you do not obey, it is the same as disobeying Allah and Rasulullah SAW as stated in Q.S An-Nisa Verse 59. So the actions of Article 77 Paragraph 1 of the PSDN Law can be linked to this verse. However, the verse does not explain the punishment given. So this act can be categorized as jarimah ta'zir because it fulfills the elements of an act regulated by sharia, but not the punishment, where the punishment is determined by the government, namely a maximum prison sentence of 4 (four) years.

## 1. PENDAHULUAN
Sistem pertahanan semesta merupakan struktur sistem pertahanan Negara Indonesia (Rusfiana, 2021) , dimana mekanisme pertahanan ini melibatkan warga negara  dan  sumber  daya  nasional  untuk  menghadapi  potensi  bahaya  militer. Baik itu ancaman yang militer maupun ancaman non-militer (Nitit & Saksono, 2023) . Dengan adanya sistem pertahanan semesta ini, tentunya tanggungjawab pertahanan  negara  bukan  sepenuhnya  tanggung  jawab  Tentara  Nasional Indonesia (TNI). Kedati, sumber daya nasional juga mempunya tanggung jawab pertahanan Negara.
Indonesia  telah  membentuk  Undang-Undang  yang  mengatur  mengenai pertahanan  Indonesia  yaitu  melalui  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2002
Vol. 6 No. 2 (2024)
Tentang  Pertahanan  Negara  (UUPN)  bahwa  mekanisme  pertahanan  Negara dikelompokkan  menjadi  3  (tiga)  komponen,  yaitu:  komponen  utama  (TNI), komponen cadangan (warga negara) dan komponen pendukung (warga negara dan  sumber  daya  pendukung) (Prayoga  et  al.,  2023) .  Kedati  demikian,  ketiga komponen  tersebut  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  tersendiri,  seperti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengatur TNI sebagai komponen utama pertahanan. Sedangkan komponen cadangan dan komponen pendukung  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2019  Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasioanal Untuk Pertahanan Negara (UU PSDN).
Pengelolahan sumber daya manusia untuk ikut membantu mempertahankan  negara  ditandai  dengan  adanya  pembentukan  komponen cadangan (Firmansyah  et  al.,  2022) .  Komponen  cadangan  dibentuk  untuk dimaksudkan membantu kekuatan dari komponen utama melalui proses yang dinamakan  mobilisasi (Puslatpur  et  al.,  2023) .  Dimana,  pada  masa  Rasulullah SAW  yang  menjadi  komponen  pertahanan  adalah  seluruh  umat  muslim  yang dapat  berperang  dan  perintah  untuk  perang  juga  diperintahkan  oleh  nabi apabila  berada  dalam  ancaman  atau  untuk  menolak  serangan  musuh (masyru’iyah) (Mustaqim, 2011) . Terlihat bahwa pada saat perang badar, bukan umat Islam yang  menyerang terlebih dahulu, tetapi musuh umat Islam lah yang menyerang  terlebih  dahulu  ke  Madinah,  sehingga  Rasulullah  SAW  harus memobilisasi umat Islam untuk mempertahankan wilayahnya.
Mobilisasi dapat diartikan sebuah penggunaan secara menyeluruh sumber daya  nasional  yang  dinyatakan  langsung  oleh  presiden  dengan  persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disiapkan dan dikembangkan sebagai bagian dari kekuatan pertahanan negara yang dikerahkan, diintegrasikan, dan dikendalikan  dengan  baik  untuk  mengatasi  segala  ancaman,  baik  internal maupun  eksternal,  terhadap  kelangsungan  hidup  dan  persatuan  negara  dan bangsa  dari  bahaya (Rozak,  2010) .  Terkhusus  bagi  komponen  cadangan, mobilisasi  adalah  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan,  sebagaimana  diatur dalam Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN  bahwa apabila seorang komponen cadangan tidak  memenuhi  atau  dengan  tipu  muslihat  yang  membuat  dirinya  terhindar dari  panggilan  mobilisasi,  maka  anggota  komponen  cadangan  yang
Vol. 6 No. 2 (2024)
bersangkutan dapat diancam pidana. Dengan demikian, bagi seorang komponen cadangan    yang  dengan  sengaja  tidak  memenuhi  paggilan  mobilisasi  dapat dikatakan  sebagai  orang  yang  tidak  patuh  kepada  kewajiban  dan  perintah presiden/ ulil amri .
Pada masa Rasulullah SAW , tindakan yang tidak taat kepada pemimpin terjadi pada masa perang uhud, dimana Rasulullah SAW  mewajibkan kepada pasukan pemanah untuk tetap menjaga pos pertahanan di bukit uhud apapun yang terjadi, baik itu menang ataupun kalah (As-Suwaidan & Basyarahil, 2005) . Kedati,  mereka  tergoda  oleh ghanimah mereka  akhirnya  tidak  taat  kepada perintah rasul dan sekaligus menjadi penyebab kekalahan (Pujiati, 2020) . Pada saat ini, perbuatan yang tidak taat dan patuh pada presiden/ ulil amri  ialah yang terjadi  di  papua  yaitu  pemberontakan  yang  dilakukan  entara  Pembebasan Nasional  Papua  Barat  sebagai  kelompok  pemberontak  bersenjata  yang  ingin memerdekakan  daerahnya  menjadi  sebuah  negara (Ali,  2011) .  Hal  tersebut terjadi mulai dari kemerdekaan Indonesia sampai saat sekarang ini.  Perbuatan tersebut tentu saja akan mengancam persatuan dan kesatuan NKRI. Dikarenakan pemberontak bersenjata ini sering melakukan kekerasan dan mesabotase proyek nasional.  Tindakan  yang  mereka  lakukan  adalah  salah  satu  bentuk  ke  tidak taatan  untuk  tunduk  kepada  presiden  dan  perbuatan  membangkang  yang dilakukan dengan menggunakan senjata .
Tindakan  yang  tidak  taat  untuk  menjalankan  kewajiban  dan  perintah presiden dalam Hukum Islam disebut sebagai jarimah bughat (Walikhsan et al.,
2023) . Sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-Hujurat Ayat 9-10, bahwa:
Artinya: Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara  keduanya.  Jika  salah  satu  dari  keduanya  berbuat  zalim  terhadap (golongan)  yang  lain,  maka  perangilah  (golongan)  yang  berbuat  zalim  itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan
Vol. 6 No. 2 (2024)
adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
Berdasarkan ayat diatas tidak tidak dijelaskan secara terperinci mengenai Jarimah bughat, tetapi terdapat kata “ ۢ نِإَف ۢ تَغَب ”. Ibnu jarir berpendapat bahwa arti dari kata tersebut yaitu orang yang yang tidak mau serta dan melampaui batas terhadap  ketetapan  yang  ditetapkan  Allah.  Sedangkan  menurut  Musthafa  Al- Maraghi,  kata  tersebut  berarti  menyerang  dan  aniaya.  Sedangkan  para  imam mazhab  memberikan  pandangan  dalam  mengartikan bughat (Zubaedah  & Anwar, 2020) . Pendapat hanafiyyah mengartikan bughat sebagai tindakan keluar untuk melepas kewajiban dan mengikuti perintah pemimpin negara yang sah. Kemudian  malikiyyah  mengartikan bughat sebagai  sikap  menolak  untuk mengikuti  perintah  pemimpin  yang  sah  dengan  tindakan  kemaksiat  dengan alasan takwil untuk menjatuhkannya (Munir et al., 2022) . Kemudian, Syāfi’īyyah dan  Hanābilah  mengartikan bughat sebagai  kelompok  yang  mempunyai kekuatan  serta  pimpinan  yang  ditaati (Nur,  2013) .  Kemudian  kelompok  itu keluar dari ulil amri yang sah dengan beralasan takwil yang tidak benar. J arimah bughat memiliki klasifikasi atau unsur, antara lain (Asmara, 2016) :
1. Membangkang kepada kepala negara.
2. Pembangkangan mengunakan kekuatan.
3. Adanya niat melawan hukum
Dengan  demikian,  apabila  mengaitkan  pengertian bughat dengan perbuatan dalam Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN  , maka kedua perbuatan itu memiliki persamaan (illat) , yaitu sebagai perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban serta menentang perintah dari pemimpin. Apabila perbuatan tersebut dikaitkan dengan unsurnya, maka perbuatan dengan sengaja tidak memenuhi atau dengan tipu  muslihat  terhindar  dari  mobilisasi  merupakan  perbuatan  yang  hanya memenuhi satu unsur saja. Sehingga perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 77 Ayat  1  UU  PSDN  tidak  termaksud  dalam jarimah  bughat.  D engan  kata  lain, perbuatan  tersebut  tidak  memenuhi  unsur  hudud  sebagaimana  unsur  yang memenuhi bughat. Oleh karena itu, perbuatan tersebut harus dikaji dari sudut pandang  jenis jarimah yang  lain . Bagaimana  hukum  pidana  Islam
Vol. 6 No. 2 (2024)
menggklasifikasikan dan menggolongkan maksud perbuatan pada Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN apabila perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur jarimah hudud.

## 2. METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini, menggunakan jenis penelitian normatif (normative legal research) (Marzuki, 2011) dengan mengkaji mengenai aturan pidana dalam suatu undang-undang  yang  akan  di  bandingkan  dengan  perbuatan  dengan  sistem hukum  Islam  dengan  cara  meneliti  bahan  hukum  kepustakaan  yang  telah dipersiapkan  guna  menemukan  jawaban  dari  permasalahan.  Kajian  ini dilakukan  dengan  pendekatan  perbandingan,  dengan  membandingkan perbuatan Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN  dengan salah satu jarimah dalam hukum pidana  Islam,  sehingga  perbuatan  sebagaimana  yang  dimaksud  dapat menemukan persamaan yang nantinya dapat tergolong dalam salah satu j arimah dalam  hukum  pidana  Islam.  Dengan  demikian,  pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan  pendekatan comparative  approach. Sumber  bahan  hukum  yang  dipakai  untuk  dikaji  pada  penelitian  ini  adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer tentunya UU PSDN, sedangkan sumber hukum sekunder yang digunakan adalah buku hukum dan jurnal hukum.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Analisis  Hukum  Pasal  77  Ayat  1  UU  PSDN    UU  Nomor  23  Tahun  2019

## Tentang PSDN
Komponen cadangan merupakan salah satu komponen pertahanan negara yang  sebelumnya  sudah  disebutkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2002  Tentang  Pertahanan  Negara.  Kedati,  pada  saat  UU  Pertahanan  Negara diiundangkan  sampai  2019,  belum  ada  terbentuknya  Undang-Undang  untuk pengelolaan komponen cadangan, sehingga komponen cadangan terlahir setelah diundangkannya  UU  PSDN.  Dengan  demikian,  UU  PSDN  sebagai  aturan terbaru yang yang menjelaskan mengenai komponen cadangan, sehingga dapat dikatakan  aturan  tersebut  adalah lex  spesialis dari  UU  Pertahanan.  Sehingga makna  komponen  Cadangan  sudah  tidak  lagi  mengacu  pada  UU  Pertahanan Negara. Hal tersebut dikarenakan karena berlakunya asas lex spesiali derogate legi generalis yang artinya jika terdapat suatu peraturan yang khusus maka peraturan yang  umum  harus  dikesampingan  untuk  proses  pemberlakuan  peraturan perundang-undangan.  Selain  itu,  terbentuknya  UU  PSDN  sebagai  upaya
Vol. 6 No. 2 (2024)
terwujudnya  amanat  konstitusi  pada  Pasal  30  Undang-Undang  Dasar  Tahun 1945  bahwa  tiap-tiap  warga  negara  berhak  dan  wajib  ikut  serta  dalam  usaha pertahanan dan keamanan Negara.
Perbuatan  pidana  yang  dicantumkan  pada  Pasal  77  Ayat  1  UU  PSDN adalah  bentuk  ancaman  yang  diberikan  kepada  setiap  komponen  cadangan. Agar pada saat mobilisasi tiba tidak ada alasan bagi setiap komponen cadangan untuk tidak memenuhi panggilan tersebut atau sampai dengan membuat tipu muslihat.  Apalagi  bagi  komponen  cadangan    wajib  hukumnya  memenuhi panggilan mobilisasi. Melihat dari komponen cadangan yang hanya digunakan pada saat mobilisasi, maka sangat rentan terjadi pelanggaran terhadap Pasal 77 Ayat  1  UU  PSDN.  Hal  tersebut  dikarenakan  mobilisasi  ada  apabila  terjadi darurat militer. Sementara itu, darurat militer tidak dapat diprediksi kedatangan nya  sehingga  membuat  komponen  cadangan    tidak  serba  siap.  Dilihat  dari sumbernya, Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN tersebut termaksud mengenai perbuatan yang  khusus (specialis) karena  dimuat  dalam  peraturan  perundangan  yang khusus  membahas  sumber  daya  nasional  untuk  pernahanan  negara  yang didalamnya  termaksud  komponen  cadangan.  Sehingga  perbuatan  tersebut termaksud dalam kategori tindak pidana khusus.
Seorang komponen cadangan yang dengan sengaja tidak memenuhi atau dengan  tipu  muslihat  menghindari  mobilisasi  adalah  perbuatan  pidana  yang secara jelas dalam Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN bahwa:
“Setia  Komponen  Cadangan  yang  dengan  sengaja  membuat  dirinya  tidak memenuhi  panggilan  Mobilisasi  atau  melakukan  tipuimuslihat  yang menyebabkan  dirinya  terhindar  dari  Mobilisasi  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 66 Ayat 1 UU PSDN  dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.
Berdasarkan pasal diatas dapat diartikan menjadi 2 (dua) norma hukum, yaitu norma hukum primer dan norma hukum sekunder. Norma hukum primer yaitu norma  yang  berisi  dasar/patokan  dan  sifatnya  yang  imperative  a  priori  yaitu bentuk yang harus ditaati dan bersifat memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 66  Ayat  1  UU  PSDN  bahwa “komponen  Cadangan  yang  berasal  dari  unsur  warga negara wajib memenuhi paggilan mobilisasi” . Dengan demikian, tertulis kata wajib yang harus ditaati oleh anggota komponen cadangan  karena kewajiban tersebut merupakan kewajiban kepada negara. Selanjutnya norma hukum sekunder yaitu
Vol. 6 No. 2 (2024)
norma  hukum  yang  berisi  untuk  penyelesaian  apabila  norma  hukum  primer tidak  terpenuhi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  77  Ayat  1  UU  PSDN  bahwa apabila tidak melakukan kewajiban sebagaimana Pasal 66 Ayat 1 UU PSDN akan diancam dengan pidana pencara paling lama 4 tahun.
Perintah mobilisasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 Ayat 1 UU PSDN  dinyatakan  langsung  oleh  presiden  diatur  dalam  Pasal  63  Ayat  1  UU PSDN bahwa :
“dalam hal seluruh atau Sebagian wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam  keadaan  darurat  militer  atau  keadaan  perang,  presiden  dapat menyatakan mobilisasi” .
Dengan  demikian,  komponen  cadangan  yang  melanggar  Pasal  77  Ayat  1  UU PSDN dapat diartikan bahwa ia tidak patuh dan taat kepada perintah presiden.
Selanjutnya, unsur pidana  terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif yaitu yang menyangkut dan melekat pada subjek hukum. Subjek hukum adalah yang membawa hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum. Dalam pasal ini, yang menjadi subjek hukum adalah orang yang telah menjadi bagian dari komponen cadangan. Tidak bersifat umum yang  biasanya  dinyatakan  dengan  kata  barang  siapa,  setiap  orang,  yang menjelaskan subjek perbuatan pidana secara umum. Sehingga dalam pasal ini khusus  hanya  mengenai  orang  yang  hanya  berstatus  menjadi  komponen cadangan yang dapat diancam dengan Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN.
Unsur  subjektif  yang  melekat  pada  subjek  hukum  dalam  pasal  tersebut adalah kata “dengan sengaja” merupakam kesengajaan (dolus) termaksud dalam unsur  subjektif  karena  berada  dalam  diri  subjek  hukum  yaitu  komponen cadangan.  M.v.T  mengartikan  kesengajaan  ialah “willens  en  watens” yaitu menghendaki  dan  menginsafi  atau  mengetahui.  Dengan  kata  lain  dapat dijelaskan  lebih  sederhana  bahwa  seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana akan mengetahui dengan sadar bahwa perbuatan yang dia lakukan mempunyai akibat  tertentu.  Dengan  sengaja  dalam  Pasal  77  Ayat  1  UU  PSDN menggambarkan jenis kesengajaan yang dikategorikan sebagai dolus directus. Hal tersebut ditandai dengan kesengajaan yang dilakukan oleh komponen cadangan tidak memenuhi panggilan mobilisasi yang berakibat pada tidak terpenuhinya kewajiban untuk menjalankan perintah menghadapi darurat militer.
Selanjutnya,  unsur  objektif  yaitu  unsur  yang  menjelasakan  mengenai perbuatan. Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN tersebut adalah  tidak  memenuhi  panggilan  mobiliasi  atau  dengan  tipu  muslihat
Vol. 6 No. 2 (2024)
membuat  dirinya  terhindar  dari  mobilisasi.  Perbuatan  pidana  ini,  tergolong kepada perbuatan baru. Yang dikhususkan guna memberikan ancaman kepada komponen cadangan  apabila terjadi pernyataan mobilisasi.  Kata “atau” dalam pasal tersebut, menandakan perbuatan dalam pasal tersebut bersifat alternatif. Artinya  kedua  perbuatan  tersebut  sama-sama  perlakuan  agar  terhindar  dari mobilisasi,  yang  menjadi  unsur  objektif  ialah  adanya  sifat  melawan  hukum. Secara  sederhana,  sifat  melawan  hukum  berkaitan  dengan  perbuatan  yang dilanggar. Dalam hal ini perbuatan yang dilanggar tersebut dinyatakan secara tegas dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana. Unsur melawan hukum merupakan  bagian  dari  unsur  objektif.  Karena  unsur  melawan  hukum  berada diluar diri pelaku. Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN, termaksud kedalam sifat melawan hukum  formal (formale  wederrechtelijkheid) ,  sebab  secara  tertulis  dalam  suatu peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu,  apabila  seorang  komponen  cadangan  memenuhi  unsur  melakukan  tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN, maka ia sudah memenuhi unsur sifat melawan hukum.

## 3.2 Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN
Melihat dari sudut pandang hukum pidanan Islam, bahwa bentuk jarimah dalam  Hukum  pidana  Islam  terbagi  menjadi  beberapa  bagian . Yaitu  yang pertama adalah jarimah Hudud adalah perbuatan pidana dalam hukum pidana Islam  yang  pelakunya  dikenakan  hukuman had.  Had dapat  diartikan  sebagai hukuman yang kadarnya sudah tertera dengan jelas dalam al-qur’an dan hadist. Kedua, jarimah  qishas  dan  diyat adalah  jarimah  yang hak  hukumannya  lebih kepada  pembalasan.  Selain  itu qishas pemberian  hukumannya  diserahkan kepada korban. Sedangkan diyat adalah hukuman yang dilakukan dengan cara memberikan tebusan yang telah ditentukan kadarnya. Jarimah ini terjadi apabila seorang mukallaf melakukan  tindak  pidana  pembunuhan,  penganiayaan,  dan tindak  pidana  lainnya  yang  korbannya  adalah  manusia  yang  mengalami kerugian.  Jenis jarimah yang  berikutnya  adalah ta’zir.  Ta’zir adalah  perbuatan pidana dalam hukum pidana Islam yang dikenakan hukuman ta’zir, hukuman tersebut diberikan sepenuhnya kepada kekuasaan ulil amri, dikarenakan pelaku melakukan  perbuatan  maksiat,  perbuatan  yang  membahayakan  umum, melakukan pelanggaran hukum, perbuatan hudud yang syarat-syaratnya tidak terpenuhi,  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  tetapi  hukumannya  tidak
Vol. 6 No. 2 (2024)
dijelaskan dalam syara’ , serta perbuatan yang ketentuan dan hukumannya sama sekali tidak ada dalam syara’.
Secara umum, hukum pidana Islam memiliki unsur-unsur yang menjadi dasar untuk menentukan suatu perbuatan yang dapat dihukum bagi pelakunya, sebagai berikut:
a. Berdasarkan syara’ (Rukn  shar’iy). Unsur  ini  disebut  sebagai  unsur  formil yang mengartikan bahwa setiap perbuatan harus secara jelas dilarang dalam syara’.
b. Adanya perbuatan (rukn maddy), yang disebut juga sebagai unsur materil.
c. Unsur moril (Rukn adaby), yaitu adanya pertanggung jawaban pidana.
Apabila  melihat  unsur jarimah secara  khusus,  maka  akan  melihat  unsur  pada masing-masing jarimah. Dalam jarimah  hudud ,  memuat  unsur-unsur  yang Pertama, bahwa  tindak  pidana hudud, jenis  perbuatan  dan  besarnya  hukuman (had) telah ditentukan secara jelas di dalam syara’ . Kedua , apabila terbukti, maka hukuman  tidak  dapat digugurkan  atau  diganti,  dikarenakan  menyangkut  hak Allah. Ketiga , hudud  dipertunjukkan demi mewujudkan kemaslahatan umum. Kemudian  unsur jarimah  qishas/diyat yang  pertama  perbuatan  dan  hukuman telah ditentukan dengan terperinci dalam al-qur’an dan hadist. Kedua , hukuman yang diberikan merupkana hukuman pembalasan atau sebanding dengan apa yang  diperbuat  oleh  pelaku. Ketiga ,  bahwa  apabila  terbukti,  maka  pemberian hukuman dapat di gugurkan, akibat permohonan maaf dari keluarga korban dan penggantian hukuman dengan denda (diyat).
Perbuatan  dengan  sengaja  tidak  memenuhi  panggilan  mobilisasi  atau mencoba menghindarinya dengan tipu muslihat secara jelas belum ada didalam Al-qur’an dan hadist. Kedati, apabila meneliti Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN tersebut, akan ada persamaan arti dengan salah satu jarimah hudud yaitu bughat. Namun, perbuatan  tersebut  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai jarimah  bughat , dikarenakan  tidak  memenuhi  unsur-unsurnya.  Sehingga  Pasal  77  Ayat  1  UU PSDN  tidak  dapat diqiyashkan dengan jarimah  bughat .  Dengan  alasan  tersebut, maka ta’zir sebagai jarimah yang mendekati perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN. Oleh sebab itu, penulis mencoba melakukan perbandingan antara Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN  dengan unsur jarimah ta’zir guna menemukan  persamaan  agar  Pasal  77  Ayat  1  UU  PSDN  dapat  digolongkan dalam digolongkan kepada salah satu jarimah sebagai berikut.
Jarimah ta’zir tersendiri memiliki klasifikasi tersendiri, terhadap perbuatan yang  tergolong  ke  dalam  perlakuannya.  Seperti  perbuatan  hudud  yang  tidak
Vol. 6 No. 2 (2024)
memenuhi  unsur-unsurnya,  kemudian  perbuatan  diluar jarimah hudud  dan qishas  atau  perbuatan  maksiat  yang  ketentuannya  diatur  dalam syara’ namun tidak dengan hukumannya, perbuatan yang ketentuan dan hukumannya tidak ditentukam dalam syara’ .
a. Perbuatan  hudud  yang  tidak  memenuhi  unsur.  Sebagaimana  yang diketahui,  bahwa  perbuatan  Pasal  77  Ayat  1  UU  PSDN  merupakan perbuatan  yang  mempunya  persamaan  arti (illat) dengan jarimah bughat.
Kedati, dibandingkan perbuatan dengan sengaja atau dengan tipu muslihat membuat  dirinya  terhindar  dari  panggilan  mobilisasi,  tidak  memenuhi unsur  dari  bughat.  Hal  tersebut  dikarenakan  perbuatan  sebagaimana maksud  Pasal  77  Ayat  1  UU  PSDN  tidak  menggunakan  senjata  dan kekuatan. Namun, perbuatan tersebut hanya sebatas perbuatan yang tidak menjalankan kewajiban yang dibebankan Undang-undang, dan termaksud pada tindakan tidak taat kepada perintah presiden. Sehingga ia tidak dapat dikatakan  sebagai jarimah bughat .  Sebagai  contoh jarimah hudud  yanag unsurnya tidak terpenuhi ialah apabila j arimah telah terjadi seperti adanya kelompok yang menentang pemerintah, namun tidak adanya kekuatan dan persenjataan dan sama sekali tidak ada niat menggulingkan presiden, maka ia tidak memenuhi seluruhnya unsur bughat .
b. Perbuatan yang ditentukan dalam syara’ namun tidak dengan hukumannya.
Pada dasarnya bagi  komponen cadangan dengan sengaja tidak memenuhi panggilan  mobilisasi  adalah  Tindakan  yang  secara  nyata  tidak  patuh  dan taat  kepada  presiden.  Tindakan  tersebut  sama  saja  perbuatan  tidak  taat kepada allah dan rasulnya sebagaimana Q.S An-Nisa Ayat 59 berikut:
Artinya: Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Taatilah  Allah  dan  taatilah  Rasul (Muhammad),  dan  Ulil  Amri  (pemegang  kekuasaan)  di  antara  kamu. Kemudian,  jika  kamu  berbeda  pendapat  tentang  sesuatu,  maka kembalikanlah kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
Vol. 6 No. 2 (2024)
Ayat diatas berkenaan dengan perintah untuk menaati Allah SWT, rasul, dan pemimpin. Maksud ulil amri menurut Imam Al-Thabary adalah pemimpin yang memberikan kemaslahatan bagi umat, oleh karenanya ia harus ditaati karena Allah SWT. Dalam hadist dijelaskan apabila tidak menaati pemimpin, maka  sama  saja  ia  tidak  menaati  rasul,  sebagaimana  hadist  yang diriwayatkan Abu Hurairah berikut yang berbunyi:
َةَمَلَس وُبَأ يِن َرَبْخَأ ،ِ ي ِرْه ُّزلا  ِنَع ، َسُنوُي  ْنَع ،ِهَّللا ُدْبَع اَن َرَبْخَأ ،ُناَدْبَع اَنَثَّدَح ُهَّنَأ ، ِنَمْح َّرلا ِدْبَع ُنْب َعِمَس ع هللا ىلص ِهَّللا  َلوُس َر  َّنَأ ـ هنع هللا ىضر ـ َة َرْي َرُه اَبَأ َلاَق ملسو هيل " ،َهَّللا َعاَطَأ ْدَقَف يِنَعاَطَأ  ْنَم
يِناَصَع ْدَقَف ي ِريِمَأ ىَصَع ْنَم َو ،يِنَعاَطَأ ْدَقَف ي ِريِمَأ َعاَطَأ  ْنَم َو ،َهَّللا ىَصَع ْدَقَف يِناَصَع ْنَم َو " .
Artinya : Rasûlullâh Saw bersabda: “Barangsiapa taat kepadaku maka sungguh dia telah taat kepada Allah, dan barangsiapa durhaka kepadaku maka sungguh dia  telah  durhaka  kepada  Allah.  Barangsiapa  taat  kepada  pemimpinku maka  dia  telah  taat  kepadaku,  dan  barangsiapa  durhaka  kepada pemimpinku maka sungguh dia telah durhaka kepadaku.”
Dengan demikian, perbutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN  UU PSDN termaksud dalam jarimah ta’zir karena memenuhi klasifikasi ini, yaitu perbuatan yang diatur dalam syara’ sebagai perbuatan tidak taat kepada pemimpin, namun hukumannya tidak ditentukan syara’ dan akan diserahkan  kepada  pemimpin.  Terlihat  hukuman  yang  diberikan  pemimpin pada Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Perbuatan yang berdiri sendiri, tidak berkenaan dengan hudud  dan  qishah  atau  perbuatan  maksiat  yang  ketentuan  dan  hukumannya tidak ada dalam syara’ . Perbuatan maksiat adalah perbuatan yang meninggalkan kewajiban  yang  diperintah  oleh  syara  dan  melanggar  larangan  yang  dilarang syara’ .  Abdul  Qodir  Audah  menjelaskan  mengenai  perbuatan  maksiat  yaitu Perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak ditentukan oleh syari‘ah pada jenisnya had. Jenis perbuatan ini sangat banyak seperti memakan bangkai, darah, daging babi, mengkhianati amanah kepada yang dipercayakan, umpamanya pengurus bayt al-mal, wakaf, wasiat dan perwakilan. Juga yang termasuk jenis perbuatan (maksiat)  ini  adalah  mengurangi  atau  meringankan  takaran  atau  timbangan, saksi palsu, makan riba, mencaci, sogok dan yang lainnya.
Salah satu perbuatan yang dijelaskan Audah adalah mengkhianati Amanah kepada yang dipercayakan. Diketahui bahwa Amanah ialah sesuatu hak baik itu perbutan,  perkataan  yang  dipertanggungjawabkan  kepada  yang  diberi tanggung  jawab.  Sehingga  Pasal  77  Ayat  1  UU  PSDN  merupakan,  komponen cadangan  yang  tidak  memenuhi  panggilan  mobilisasi  telah  lalai  menjalankan
Vol. 6 No. 2 (2024)
amanahnya  yaitu  kewajiban  yang  seharusnya  ia  penuhi  sebagai  komponen Cadangan. Dalam,  Islam wajib adalah tuntutan yang harus dikerjakan namun apabila  tidak  dilaksanakan,  akan  ada  dampak  tertentu  seperti  pemberian hukuman.  Wajib  dalam  Islam  termaksud  dan  tergolong  dalam  hukum taklifi yaitu  hukum  tentang  sesuatu  yang  harus  untuk  dikerjakan.  Perbuatan  pidana sebagaimana maksud Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN termaksud jenis kewajiban ghair muhaddad, yaitu  kewajiban  yang  tidak  ditentukan  kadarnya  oleh syara’ tetapi ditentukan atau diserahkan kadarnya kepada ulil amri. Pasal 6 Ayat 1 UU PSDN menjelaskan  bahwa  kewajiban  bagi  komponen  cadangan  untuk  memenuhi panggilan mobilisasi, apabila  komponen cadangan  tidak memenuhi panggilan tersebut,  maka  komponen  cadangan  dinyatakan  telah  melakukan  perbuatan maksiat.  Dikarenakan  tidak  memenuhi  kewajibannya  sebagai  komponen cadangan.
Dengan  demikian,  perbuatan  tindak  pidana  dengan  sengaja  tidak memenuhi atau dengan tipu musliha terhindar dari mobilisasi adalah perbuatan maksiat yaitu tidak menjalankan  amanah yang diberi tanggung jawabnya dari negara  yang  Dimana  perbuatan  tersebut  merupakan  perlakuan  melanggar kewajiban.  Berdasarkan  penjelasan  diatas,  perbuatan  sebagaimana  diaksud dalam Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN termaksud dalam kategori ta’zir dikarenakan memenuhi  unsur  dalam jarimah ta’zir ,  yaitu  perbuatan  maksiat  beserta hukumannya yang tidak ditentukan syara’.  Sehingga Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN adalah  aturan  yang  dibuat  pemerintah  mengenai  perbuatan  tersebut  yang hukumannya  ditentukan  yaitu  dipidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun penjara.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  diatas  dapat  disimpulan  bahwa  tindak  pidana dengan sengaja tidak memenuhi panggilan mobilisasi atau dengan tipu muslihat terhindar dari mobilisasi merupakan perbuatan pidana yang tergolong kedalam tindak  pidana  khusus.  Selain  itu,  perbuatan  sebagaiman  dimaksud  apabila dilihat dari segi hukum terdapat norma hukum yaitu norma hukum primer dan sekunder.  Norma  hukum  primer  sebagai  norma  yang  memaksa  dan memberikan  kewajiban  kepada  negara  bagi  komponen  cadangan.  Komponen cadangan    yang  melanggar  pasal  tersebut  dapat  dikatakan  tidak  taat  kepada presiden, hal ini merupakan mobilisasi yang dinyatakan langsung oleh presiden sebagaiman  Pasal  63  UU  PSDN.  Selanjutnya,  komponen  cadangan    yang
Vol. 6 No. 2 (2024)
melanggar  Pasal  77  Ayat  1  UU  PSDN    didasarkan  karena  tidak  menjalankan kewajiban  dan  tidak  taat  kepada  presiden,  kewajiban  ini  dapat  dikatakan perbuatan yang tergolong dalam jarimah ta’zir yang disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu memenuhi klasifikasi suatu perbuatan maksiat yang diatur dalam syara’ yaitu  tidak  taat  kepada  pemimpin  tetapi  tidak  dengan  hukumannya. Kedati,  memenuhi  klasifikasi  perbuatan  dan  hukumannya  tidak  dijelaskan secara  spesifik  dalam syara’, yaitu  mengenai  perbuatan  dengan  sengaja  tidak memenuhi  kewajiban  yang  diberikan  negara  dan  tercantum  dalam  Undang- Undang.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Y. (2011). Gerakan Separatisme Terhadap Negara Yang Sah Dan Aspek Pidananya Menurut  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif  (Studi  Kasus  GAM) . Universitas Islam Negeri Jakarta.
As-Suwaidan, T. M., & Basyarahil, F. U. (2005). Melahirkan Pemimpin Masa Depan .
Gema Insani Press.
Asmara, M. (2016). Reinterpretasi Makna Jihad dan Teroris. Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam , 1 (1), 63–80.
Firmansyah, F., Hidayat, E. R., & Madjid, M. A. (2022). Analisis Pembentukan Komponen Cadangan  Sebagai  Upaya  Optimalisasi  Peran  Angkatan  Darat Terhadap Pertahanan Negara. Jurnal Damai Dan Resolusi Konflik , 8 (1), 36–47. Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum . Kencana Prenada Media Group.
Munir, B., Wahyuni, Y. S., & Aulia, T. A. (2022). Comparative Law Repatriation Indonesian Citizen Ex Foreign Islamic State Iraq And Syria About Indonesia Law And Islamic Law. Jurnal Dusturiyah , 12 (1), 59–77.
Mustaqim,  A.  (2011).  Bela  Negara  Dalam  Perspektif  Al-Qur’an  (Sebuah Transformasi Makna Jihad). Jurnal Analisis , XI (1), 109–130.
Nitit, Y. W., & Saksono, M. S. (2023). Prinsip dan Dinamika Sistem Pertahanan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Dalam  Keikutsertaan  Rakyat. Jurnal Mahatvavirya , 10 (1), 1–14.
Nur, M. T. (2013). Maslahat dalam Hukum Pidana Islam. Jurnal Diskursus Islam , 1 (2), 289–314.
Prayoga,  D.  A.,  Husodo,  J.  A.,  Elok,  A.,  &  Maharani,  P.  (2023).  Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2019  Tentang  Pengelolaan  Sumber  Daya  Nasional.
Souvereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional , 2 (2), 188–200.
Vol. 6 No. 2 (2024)
Pujiati, V. S. (2020). Relasi Antar Kelompok Islam dalam Serat Cabolek (Pergumulan Paham Keagamaan Masa Mataram Islam Kartasura) . Universitas Sebelas Maret.
Puslatpur,  P.,  Neman  Palilingan,  T.,  &  S.  Wewengkang,  F.  (2023).  Kedudukan Dan  Fungsi  KomponenCadangan  Dalam  Memperkuat  Sistem  Pertahanan Negara Ditinjau Dari UU Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Jurnal Lex Privatum , XI (5).
Rozak, A. (2010). Problematika Implementasi Pasal 30 UUD Republik Indonesia 1945 Mengenai  Hak  Dan  Kewajiban  Bela  Negara  Bagi  Warga  Negara  Indonesia . Universitas Islam Indonesia.
Rusfiana, Y. (2021). Aktualisasi Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (SISHANTA) Dan Dinamika Potensi Ancaman. Jurnal MODERAT , 7 (3), 483–492.
Walikhsan, A., Simamora, N. A., & Akhyar, S. (2023). Bughat Dalam Perspektif Al-Qur’an. Ibn Abbas Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Hadist , 6 (2), 153–176.
Zubaedah, P. A., & Anwar, S. (2020). Analisis Al-Baghyu Dalam Fiqih Jinayah Terhadap  Makna  Makar  Dalam  Pasal  107  KUHP. Syntax  Literate :  Jurnal Ilmiah Indonesia , 5 (1), 117–127.
This  work  is  licensed  under a  Creative  Commons  Attribution  4.0 International License