Kriminalisasi Anak Berkebutuhan Khusus dan Keluarga Oleh Empirisme Pihak Ketiga di Bukittinggi
Ridwan Roy 1 , Amin Cempoko Wulan 2 , Tobias Makul 3 , Edison Simanjuntak 4

## Universitas Tangerang Raya
Abstrak
Keluarga  terkadang  tidak  memahami  kondisi  anak  anaknya  terlahir sehat baik secara fisik  maupun mentalnya. Kondisi Kesehatan mental atas dua anak usia 7 dan 8 tahun di Kota Bukittinggi ini baru ketahuan terganggu Kesehatan mental ketika kedua anak ini bersama keluarga mendapatkan  masalah  oleh  pihak  ketiga  dengan  dugaan  kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan pihak ketiga. Setelah dilakukan beberapa tes psikologi oleh Psikolog ternyata kedua anak ini mengalami  kesehatan  mental  atau  berkebutuhan  khusus  terganggu sejak  lahir.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan merumuskan hak atas hukum bagi anak berkebutuhan khusus dengan keluarganya  dapat  dipenuhi  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan, tidak serta merta menjadi tanggung jawab orang tua,  tapi lingkungan serta pemerintah harus dapat digerakkan dalam memenuhi hak  anak  berkebutuhan  khusus  dan  keluarganya  dalam  persoalan hukum. Metode penelitian yang digunakan  adalah yuridis normatif, sifat  penelitian  secara  spesifikasi  adalah  deskriptif  analisis,  Teknik pengumpulan  data   melalui  studi  kepustakaan,  wawancara  keluarga, anak berkebutuhan khusus. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan  hak  atas  hukum  anak  berkebutuhan  khusus  dan keluarganya  harus  diwujudkan  melalui  program  kegiatan  khusus tentang perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus dan keluarganya berupa  perlindungan  hukum  dari  krimininalisasi  demi  kepentingan kelompok, golongan dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pihak ketiga pada keluarga dari anak berkebutuhan khusus ini.

## Keywords:
Hak atas Kesehatan, Anak Berkebutuhan Khusus, Hukum Keluarga
Corresponding  Author:
Ridwan Roy, Amin Cempoko Wulan, Tobias Makul, Edison Simanjuntak Universitas Tangerang raya Email : hanyaujianini@gmail.com
© The Author(s) 2022 DOI: 10.47776/alwasath.v3i1.330
CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the  material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.
JA 113

## Classification
Research Article
Submitted: 9 Juli 2022 Accepted: 30 September 2022 Online:31 Oktober 2022
JA: Jurnal Al-Wasath 3 No.2: 113-126
Journal homepage: https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/index ISSN 2721-6160 (Online)

## PENDAHULUAN
Harkat dan martabat pada diri anak melekat penuh sebagai manusia seutuhnya sebagai rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Hakka ini diatur secara hukum pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 1 . Pada hak asasi anak juga bagian dari hak asasi  manusia  pada  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  termuat ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Diperkuat  dengan  dan  konvensi  Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak- hak Anak.
Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Hal memprihatinkan pada  kenyataan  kondisi  anak-anak  berkebutuhan  khusus  dan  keluarga  di  Indonesia,  atas Undang-Undang  Perlindungan  Anak  berkebutuhan  khusus  dan  keluarga  terkait  pelanggaran hak-hak asasi manusia yang menjadi penghalang untuk kelangsungan hidup dan perkembangan anak  berkebutuhan  khusus  dan  keluarga.  Kehadiran  negara  untuk  memenuhi  hak-hak konstitusional anak anak berkebutuhan khusus dan keluarga melalui regulasi keputusan politik hukum  melalui  Undang-  undang  Nomor  8  tahun  2016  tentang  Penyandang  disabilitas. Penetapan Undang undang ini  bertujuan untuk mewujudkan kesamaan hak bagi penyandang disabilitas dalam kedudukannya sebagai warga negara 2 .
Permasalahan  kerap  kali  atas  anak-anak  berkebutuhan  khusus  yang  timbul  karena masalah internal anak anak berkebutuhan khusus yang sulit difahami keluarga dan lingkungan. Lebih  menakutkan  lagi  adalah  ketika  lingkungan  dalam  hal  ini  pihak  ketiga  dengan ketidakfahaman mereka pada diri anak-anak berkebutuhan khusus dengan keluarga didorong atas diskriminasi pada anak anak berkebutuhan khusus dengan keluarganya. Permasalahan lain yang timbul adalah anggapan dari lingkungan maupun pihak ketiga atas keluarga dari anak- anak berkebutuhan khusus   dalam mengasuh anak berkebutuhan khusus mental. Keluarga dari anak anak berkebutuhan khusus dianggap oleh lingkungan maupun pihak ketiga melakukan diskriminasi  atas  anak  anak  berkebutuhan  khusus  seyogyanya  lingkungan  maupun  pihak ketiga tidak memahami internal dari anak anak berkebutuhan khusus dan keluarga. 3
Kondisi  kemiskinan  perekonomian  keluarga  dari  anak  anak  berkebutuhan  khusus menjadi  pelengkap  atas  diskriminasi  lingkungan  maupun  pihak  ketiga  pada  keluarga  dari anak anak berkebutuhan khusus. Keluarga dari anak anak berkebutuhan khusus yang miskin tersebut  dieksploitasi seolah olah kekejaman keluarga dari anak anak berkebutuhan khusus sebagai pembenaran, padahal kenyataannya dugaan kdrt itu tidak lebih karena perilaku anak anak  berkebutuhan  khusus  yang  tidak  tahu  bahaya  ketika  bermain  yang  mengakibatkan seluruh badannya memar dan luka.
Peranan negara dalam menjamin hak untuk hidup atas rakyatnya dalam pemenuhan hak-hak untuk hidup. Pada realitasnya respon yang dilakukan kurang maksimal, bagaimana
1 Maidin  Gultom, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia , Bandung: PT Refika Aditama, 2010, hlm. 18.
2 A. Trimaya, “Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas”’ Jurnal Legislasi Indonesia , Vol. 13 No. 4/2016, hlm. 401–409.
3 Nadira  Lubis,  dkk,  “Pemahaman  Masyarakat  Mengenai  Gangguan  Jiwa dan  Keterbelakangan  Mental”, Prosiding KS:  Riset&PKM,  Vol.2,  No.3,  2014, hlm. 388-389.
pemerintahan daerah belum memiliki keputusan politik secara hukum dalam bentuk peraturan daerah tentang anak anak berkebutuhan khusus. Hal ini berakibat pada kasus-kasus bernuansa diskriminasi  yang  diterima  oleh  anak  anak  berkebutuhan  khusus  dan  keluarga  dalam kedudukannya  sebagai  subjek  hukum  oleh  lingkungan  maupun  pihak  ketiga.  Terkait diskriminasi, eksploitasi atas anak anak berkebutuhan khusus dan keluarga ini berakibat pada pengurangan  bahkan  penghilangan  hak  anak  anak  berkebutuhan  khususdan  keluarganya dalam membela diri. Dampak yang ditimbulkan para penegak hukum bersikap ambigu pada penanganan  anak  anak  berkebutuhan  khusus  dan  keluarganya  dalam  berhadapan  dengan hukum.
Penelitian  ini  menganalisis  hak-hak  pemenuhan  hukum  atas  anak  anak  berkebutuhan khusus  dan  keluarga  baik  secara  vertikal  maupun  horizontal  dari  kriminalisasi  lingkungan maupun pihak ketiga. Hal ini bertujuan untuk menggali perlindungan hak-hak hukum anak anak  berkebutuhan  khusus  dan  keluarganya  secara  hukum  keluarga  yang  menjadi  sebab terjadinya  diskriminasi  ditarik  tarik  keranah  pidana  oleh  lingkungan  maupun  pihak  ketiga. Dalam menganalisis kami menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach ), dengan fokus pada eksplanasi terhadap konsistensi aturan hak-hak hukum dalam UU No. 8/2016 dengan undang-undang lain. Semua regulasi yang bersangkutan dengan hak- hak  hukum  penyandang  disabilitas  akan  ditelaah  dan  dipetakan ratio  legis dan  dasar ontologisnya. Hal ini dilakukan untuk menemukan apakah ada benturan filosofis antar undang- undang  dalam  mengatur  perlindungan  hak-  hak  hukum  penyandang  disabilitas.  Didasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pemenuhan  hak atas kesehatan anak  berkebutuhan khusus dan keluarga dalam perspektif  hukum  keluarga  di indonesia? Serta bagaimana  tanggung  jawab  lingkungan  serta pemerintah dalam memenuhi hak atas hukum anak berkebutuhan khusus dan keluarga?

## Metode Penelitian
Pada  penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif atau  penelitian hukum normatif, pada identifikasi masalah dan melakukan penelaahan hukum sebagai suatu kaidah atau sistem kaidah-kaidah hukum normatif di bidang hukum. 4
Penelitian ini penulis susun dengan mempergunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif  analisis.  Penelitian  deskriptif  analitis  pada  objek  penelitian,  bagaimana  aturan perundang- undangan dalam kaitan dengan teori- teori hukum yang menjadi  objek penelitian.
Pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  dilakukan  menggunakan  Teknik  atau  cara penelitian  kepustakaan (Library  Research) melalui  penelusuran  bahan  pustaka. 5 Bahan kepustakaan  tersebut  meliputi  bahan  hukum  primer (primer  sources  of  authorities) dengan ketentuan  perundang-undangan,  bahan  hukum  sekunder (secondary  sources of  authorities) antara  lain  buku-buku  teks,  literatur  dan  tulisan-tulisan  para  ahli  pada  umumnya.  Kami menggunakan literatur landasan teoritis dari catatan para ahli yang memiliki kewenangan 6
Analisis  teknik  analisis  kualitatif  normatif  yakni  mengidentifikasi  dari  melakukan penafsiran,  korelasi,  hingga   perbandingan  terhadap  bahan  bahan  hukum.  Lalu  memberikan preskripsi bdari argumentasi yang telah dibangun pada kesimpulan. 7
4 Johny Ibrahim, 2005. hlm. 49-52
5 Soerjono Soekanto, Pengantar Hukum Kesehatan, Bandung: Remadja Karya, 2001, hlm. 14.
6 Op.Cit, hlm. 47-56.
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Normatif , Kencana, 2011, hlm. 171.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Atas  Kesehatan di Indonesia, dimana Anak merupakan seorang manusia mahhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya terlekat  harkat  dan  martabat  sebagai  manusia  seutuhnya. Negara  Indonesia  sebagai  negara hukum yang berdasarkan Ketuhanan meyakini bahwa anak merupakan amanah, anugerah, dan titipan  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  sehingga  tidak  ada  seorangpun  yang  berhak  untuk merampas hak-hak anak. Pengertian anak dapat dikaji dari berbagai macam perspektif yakni sosiologis,  psikologis  dan  yuridis. Berdasarkan  perspektif  sosiologis,  anak  diartikan  sebagai seseorang  yang  bukan  semata-mata  didasarkan  pada  batas  usia  yang  dimiliki,  melainkan dipandang  dari segi  mampu  atau  tidaknya  seseorang  tersebut  untuk  dapat  hidup  mandiri menurut  pandangan  sosial  kemasyarakatan  dimana  ia  berada.  Berdasarkan  perspektif psikologis, anak diartikan sebagai sebagai seseorang yang bukan semata-mata didasarkan pada batas  usia  yang  dimiliki,  melainkan  dipandang  dari  segi  fase-fase  perkembangan  kejiwaan yang ditandai dengan ciri-ciri tertentu. 8
Berdasarkan perspektif yuridis, anak diartikan sebagai seseorang yang belum  dewasa, orang yang di bawah umur/ keadaan di bawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali. 9
Beberapa  peraturan  perundang-  undangan  memberikan  pengertian  kepada  anak  yang adalah sebagai berikut:
a. Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1  Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
b. Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 Tentang  Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa  anak adalah  seseorang  yang  belum  mencapai  umur  21  tahun  dan belum pernah kawin.
c. Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah  seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Hak  hidup  ( pro  –  life )  merupakan  hak  asasi  yang  paling  mendasar  dalam  diri  setiap manusia. Negara Indonesia menganut paham bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan harus menghormati kehidupan. Hidup merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dipertahankan oleh keluarga, orang tua, masyarakat, pemerintah dan negara. Anak yang hakikatnya merupakan umat manusia dan juga  subjek  hukum yang  utuh,  berhak mengenyam  hak  untuk hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia itu sendiri.
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan suatu instrumen hukum internasional yang telah diterima oleh bangsa Indonesia untuk dilaksanakan. DUHAM menjadi salah   satu  landasan  pembentukan  Undang-  Undang  Tentang  Hak  Asasi  Manusia  di  negara Indonesia. Konvensi  Hak-Hak Anak merupakan bagian dari DUHAM yang memuat mengenai hak-hak anak. Negara Indonesia sebagai negara peserta wajib untuk menjamin hak-hak anak tersebut.  Konvensi  Hak-Hak  Anak  mengelompokkan  hak-hak  anak  ke  dalam  empat  jenis. Salah satu dari pengelompokkan hak tersebut yakni Hak Terhadap Kelangsungan Hidup atau Survival  Rights.  Hak  terhadap  kelangsungan  hidup  yakni  adalah  hak-hak  anak  untuk
8 Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm. 1-4.
9 Lilik Mulyadi, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia , Bandung: PT Almuni, 2014, hlm. 1.
melestarikan  dan  mempertahankan  hidup,  serta  hak  untuk  memperoleh  standar  kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. 10 Penyelenggaraan perlindungan terhadap hak- hak anak terdiri dari atas empat prinsip yang salah satunya adalah berdasarkan prinsip hak untuk hidup, kelangsungan  hidup,  dan  perkembangan sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Anak  berkebutuhan  khusus  adalah  anak  yang  memiliki  keterbatasan  fisik,  mental, intelektual,  atau  sensorik  dalam  jangka  waktu  lama  yang  dalam  berinteraksi  dengan lingkungan  dan  sikap  masyarakatnya  dapat  menemui  hambatan yang  menyulitkan  untuk berpartisipasi penuh dan efektif dengan anak lainnya berdasarkan kesamaan hak sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak.  Anak   berkebutuhan  khusus  berhak  atas kelangsungan hidup dan hidup sejahtera, yang oleh karenanya berhak atas upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak.
Kesehatan  merupakan  salah  satu  dari  unsur  kesejahteraan  anak,  termasuk  juga anak berkebutuhan khusus merupakan bagian dari hak hidup anak, yang mana pemenuhannya harus dilakukan oleh keluarga terutama orang tua, pemerintah, dan juga masyarakat. Pasal 1 angka 1  UU  No.  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  mengartikan  kesehatan  keadaan  sehat,  baik secara fisik, mental, sipiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan meliputi juga kesehatan badan, rohani, juga sosial,  dan  bukan  hanya  keadaan  bebas  dari  penyakit,  cacat,  dan  kelemahan. 11 Pentingnya kesehatan  sebagai  hak  asasi  manusia  dan  unsur  kesejahteraan  menyebabkan  negara mengupayakan berbagai  kegiatan  dalam  rangka memelihara  dan  meningkatkan  derajat kesehatan  masyarakat  yang  setinggi-  tingginya,  salah  satunya  adalah  melalui  pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan setiap upaya yang diselenggarakan baik sendiri atau  bersama-sama  dalam suatu  organisasi  untuk  memelihara  dan  meningkatkan  kesehatan, mencegah  dan  menyembuhkan  penyakit,  serta  memulihkan  kesehatan  perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat. 12
Setiap  anak  termasuk  anak  berkebutuhan  khusus  berhak  memperoleh  pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Hal tersebut dinyatakan  secara  tegas  dalam  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan peraturan perundang- undangan dan instrumen hukum yang ada, hak-hak  anak  berkebutuhan  khusus  yang  mencakup  hak  untuk  hidup,  kelangsungan hidup, dan hak atas kesehatan adalah  sebagai berikut:
1. Pasal  7  UU  No.  4  Tahun  1979  Tentang  Kesejahteraan  Anak, menyebutkan  bahwa anak berkebutuhan  khusus  berhak memperoleh  pelayanan  khusus  untuk  mencapai tingkat  pertumbuhan  dan  perkembangan  sejauh  batas kemampuan  dan  kesanggupan anak yang bersangkutan.
2. Pasal  54  UU  No.  39  Tahun  1999  Tentang  HAM,  menyebutkan  bahwa anak berkebutuhan  khusus  berhak  memperoleh  perawatan  dan  bantuan  khusus  atas  biaya negara untuk menjamin kehidupannya.
3. Pasal  12  UU  No.  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  23  Tahun  2002 Tentang  Perlindungan Anak,  menyebutkan  bahwa  anak  berkebutuhan  khusus  berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
10 Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 21.
11 Soerjono Soekanto, Op Cit, hlm. 26.
12 Veronica Komalawati, Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien) Suatu Tinjauan Yuridis , Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 78.
4. Pasal  5  ayat  3  UU  No.  8  Tahun 2016  Tentang  Penyandang  Disabilitas, menyebutkan bahwa anak berkebutuhan khusus memiliki hak: mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta  kekerasan dan kejahatan seksual a. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga untuk tumbuh kembang secara optimal
b. Perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat  dan hak anak
c. Pemenuhan kebutuhan khusus
d. Perlakuan  yang  sama  dengan anak  lain  untuk  mencapai  integrasi  sosial  dan pengembangan individu
5. Pasal 25 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, menyebutkan bahwa penyandang disabilitas mempunyai  hak  untuk  menikmati  standar  kesehatan  tertinggi  yang  dapat dicapai tanpa diskriminasi atas dasar disabilitas mereka.
6. Pasal  23  Konvensi  Hak-Hak  Anak,  menyebutkan  bahwa  anak  berkebutuhan  khusus berhak  atas  perawatan  khusus  sehingga  negara akan  mendorong  dan  menjamin pemberian berdasarkan sumber- sumber daya yang tersedia. Anak berkebutuhan khusus memiliki  permasalahan  kompleks  dikarenakan  anak  berkebutuhan  khusus  memiliki masalah  yang  spesifik  sesuai  dengan  jenis  dan  derajat  kedisabilitasannya masing- masing. 13
Tersedianya data mengenai anak berkebutuhan khusus masih  sangat terbatas, hal ini dikarenakan masih kurangnya penelitian yang dilakukan terhadap anak berkebutuhan khusus. Belum  ada  dimana  orang-orang  yang  turun  langsung ke  lapangan  untuk  mendata  anak berkebutuhan  khusus  menjadi  faktor  sulitnya  mendapatkan  dan  mengetahui  data terbaru mengenai  kondisi  anak  berkebutuhan  khusus.  Anak  berkebutuhan  khusus  memiliki  macam ragam terkait kedisabilitasan mereka masing-masing yang perlu untuk diketahui oleh orang tua,  keluarga.  Akibat  adanya  perbedaan  ragam  tersebut,  maka  kebutuhan-kebutuhan  anak berkebutuhan khusus pun berbeda pula. Dalam memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus orang  tua,  keluarga  dan  juga  masyarakat  wajib  memperhatikan  kebutuhan-kebutuhan anak berkebutuhan khusus sesuai dengan ragam atau jenis disabilitas mereka.
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 4 Tahun 2017 Tentang  Perlindungan  Khusus  didapat  di  dalam  perjalanan  hidupnya  baik  karena  penyakit maupun  karena  kecelakaan.  WHO  menyebutkan  bahwa  faktor-faktor  yang  dapat mengakibatkan keadaan disabilitas diantaranya adalah sebagai berikut 14 .
1. Malnutrisi  dan  defisiensi  mikronutrien,  seperti  gizi  buruk,  defisiensi  yodium, defisiensi vitamin A, dan desiensi besi.
2. Kelainan  bawaan,  seperti  kelainan  fisik  bawaan,  retardasi  mental,  kelainan genetik/sindrom-sindrom, dan penyakit metabolik.
3. Penyakit menular, seperti poliomielitis, trachoma, lepra, dan onchocerciasis.
4. Kecelakaan/rudapaksa,  yaitu  seperti kecelakaan  lalu  lintas,  kecelakaan  kerja, kecelakaan di rumah, dan perlakuan salah terhadap anak
Kewajiban  negara  terutama   pemerintah  dalam  menghormati  dan  melindungi  hak-hak masyarakatnya tidak hanya berhenti pada kebijakan formulatif saja yaitu pembuatan peraturan perundang- undangan, melainkan juga pada kebijakan aplikatif serta kebijakan eksekutif yaitu penerapan pada peraturan perundang- undangan tersebut. 15
13 Mujaddid MMR, Kesehatan  Anak dengan Disabilitas”, Buletin Jendela Data & Informasi Kesehatan , Semester 2, 2014, hlm. 25.
14 Seotjiningsih, IG. N. Gde  Ranuh, Tumbuh Kembang Anak Ed. 2, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2012, hlm. 472-473.
15 Muladi (ed.), Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep, & Implikasinya dalam Perspektif Hukum & Masyarakat,
Pasal  17  ayat  (1)  dan  ayat  (3)  UUD 1945  menegaskan  bahwa  Presiden  dibantu  oleh menteri-menteri negara dan setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Sesuai  dengan  tugas  seorang  menteri,  maka  menteri  dapat  menetapkan  suatu  Peraturan Menteri  yang  berfungsi  untuk  menyelenggarakan pengaturan  secara  umum  dalam  rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan di bidangnya. (Maria Farida Indrati, 2007 : 225).
Melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan  Anak Nomor  4  Tahun  2017  Tentang  Perlindungan  Khusus  Bagi  Anak  Penyandang  Disabilitas, pemerintah Indonesia telah menunjukkan perannya dalam hal memenuhi dan meindungi hak- hak  anak  berkebutuhan  khusus.  Salah  satunya  adalah  mengenai  hak  atas  kesehatan  anak berkebutuhan  khusus, yakni  berupa  upaya  kesehatan  terhadap  anak-anak  berkebutuhan khusus. Upaya kesehatan merupakan suatu program kegiatan yang dalam pelaksanaannya perlu melibatkan peran kementrian atau lembaga, dan juga peran masyarakat.  Peraturan  Menteri Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Nomor  4  Tahun  2017  Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang  Disabilitas  di  dalam  Pasal  5 menyebutkan bahwa pelaksanaan dari program kegiatan upaya pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus dilakukan melalui layanan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
Sebelum menetapkan program dan kegiatan dalam rangka melakukan upaya kesehatan terhadap  anak  berkebutuhan  khusus,  pemerintah  yang  dalam  hal  ini  ialah  Kementerian Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (KP3A),  telah  mengkaji  tiga  hal  utama yang  menjadi  permasalahan  terkait  pemenuhan  anak  berkebutuhan  khusus  atas kesehatan berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan.
Permasalahan-permasalahan tersebut  adalah sebagai berikut:
1. Sosialisasi  UU  penyandang  disabilitas  seperti  UU  No.  19  Tahun  2011  Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang  Penyandang  Disabilitas  belum  dilaksanakan  secara  optimal  yang  mana  di dalam  undang-undang tersebut tertulis mengenai hak-hak anak berkebutuhan khusus terkait kesehatan.
2. Belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi anak penyandang disabilitas.
3. Masih  kurangnya  sumber  daya manusia  (SDM)  yang  terampil  dalam  memberikan pelayanan  bagi  anak  berkebutuhan  khusus.  Dalam  konteks  pemenuhan  hak  anak berkebutuhan khusus atas kesehatan, yang dibutuhkan adalah tenaga kesehatan.
Berdasarkan permasalahan- permasalahan yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus sebagaimana telah dipaparkan di atas, KP3A merumuskan suatu program dan kegiatan yang sedemikian rupa dalam rangka melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak berkebutuhan khusus  termasuk  juga  dalam  melakukan  upaya  kesehatan  sebagai  salah  satu  pemenuhan terhadap hak anak berkebutuhan khusus.
Kegiatan  dan  program  tersebut  dikoordinasikan  oleh  kementrian-kementrian  yang berkaitan  dengan  kegiatan  dan  program  yang  hendak  dilaksanakan. Program dan kegiatan yang telah dirumuskan oleh KP3A  sebagai upaya pemenuhan terhadap hak anak berkebutuhan khusus  atas  kesehatan  sekaligus  menanggulangi  permasalahan-  permasalahan  anak berkebutuhan khusus adalah sebagai berikut:
1. Program  Komunikasi,  Informasi,  dan  Edukasi  (KIE)  yang  dilaksanakan  melalui kegiatan layanan informasi tentang akses kesehatan.
Bandung: PT Refika Aditama, 2009, hlm. 262.
2. Program layanan kesehatan yang dilaksanakan melalui kegiatan- kegiatan diantaranya:
a. Usaha  Kesehatan  Sekolah  (UKS)  di  Sekolah  Luar  Biasa  (SLB)  yang menyediakan layanan penjaringan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pembinaan lingkungan sehat dan kantin sehat.
b. Imunisasi dan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS).
c. Pelatihan  pelayanan  kesehatan  bagi  anak  berkebutuhan  khusus  kepada  tenaga kesehatan.
d. Pemberian jaminan kesehatan bagi anak berkebutuhan khusus dari keluarga tidak mampu.
e. Penyediaan alat bantu kesehatan bagi anak berkebutuhan khusus melalui JKN- KIS. Alat bantu kesehatan tersebut adalah seperti alat bantu dengar, kacamata, collarneck, kruk, dan sebagainya.
f. Stimulasi  Deteksi  Intervensi  Dini  Tumbuh  Kembang  (SDIDTK)  Anak  oleh posyandu  dan  puskesmas.  SDIDTK  adalah  kegiatan  pemeriksaan  untuk menemukan penyimpangan tumbuh  kembang  secara  dini agar lebih mudah di intervensi  serta memberikan  konseling  kepada  keluarga  cara  menstimulasi tumbuh kembang anak.
g. Surveilans /pengintaian kelainan bawaan oleh rumah sakit.
h. Skrining    hipotiroid    kongenintal pada bayi penyandang disabilitas.
3. Program penyediaan tenaga terampil melalui kegiatan penyediaan tenaga kesehatan terlatih bagi anak berkebutuhan khusus dan penyediaan tenaga psikolog klinik yang memberikan pelayanan kesehatan jiwa dan sosial.
Anak  berkebutuhan  khusus  seringkali  mendapatkan  perlakuan  diskriminatif  di lingkungan  masyarakat.  Mereka  cenderung  diperlakukan  tidak  baik  seperti  dijadikan bahan olok-olok  oleh  teman  sebayanya,  dan  dipandang  sebelah  mata  oleh masyarakat  karena dianggap tidak bisa melakukan apa-apa. 16
Perlakuan tidak pantas dan stigma yang diberikan oleh masyarakat kepada anak anak berkebutuhan khusus dapat  menyebabkan kurangnya rasa percaya diri pada  orang  tua  atau keluarga  anak berkebutuhan khusus maupun anak berkebutuhan khusus itu sendiri, sehingga berpengaruh tidak terpenuhinya hak-hak anak berkebutuhan khusus. Seperti yang terjadi di Bukittinggi pada kasus kedua kakak beradik disabilitas mental yang diadu dengan nenek dan tantenya atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) oleh pihak ketiga atas empirisme pihak ketiga keterkaitan dugaan kdrt yang nyatanya asesemen psikoog terkait kedua anak anak tersebut mengalami disabiltas mental sehingga dari asesmen dapat ditarik kesimpulan bahwa luka luka memar pada kedua anak kakak beradik tersebut akibat dari disabilitas mental kedua anak  tersebut  yang  tidak  memahami  bahwa  perilaku  ataupun  tindakan  keduanya  yang berlebihan dapat mencelakakan keduanya. Namun kenyataanya laporan dugaan kdrt ini tetap berjalan dan naik ke ranah litigasi.
Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik
Indonesia Nomor 07/HUK/KEP/II/1984 Tentang Pola Dasar Pembangunan Bidang Kesejahteraan  Sosial, salah satu kebijakan dan langkah untuk menangani permasalahan  sosial yang dialami penyandang disabilitas yakni dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung usaha kesejahteraan sosial bagi penyandang para penyandang disabilitas.
Masyarakat  memiliki  peranan  yang  besar  dalam  hal  menyikapi  permasalahan  kaum penyandang disabilitas yang termasuk di dalamnya adalah anak- anak berkebutuhan khusus.
16 Ria  Agnes  Chrisnalia Silalahi,  dkk, “Peran  Save  The  Children  Dalam  Menangani  Anak  Disabilitas  di Bandung”, Prosiding KS: Riset&PKM, Vol.3,No.1, 2016 : 102.
Seharusnya aktor kebijakan lingkungan dalam hal ini Ketua RT beserta unsur masyarakat dan ketua RW beserta unsur dapat mencari solusi pada masalah kedua anak disabilitas mental ini bersama  keluarganya.  Bukan  malah  didorong  naik  ke  meja  litigasi.  Namun  perhatian masyarakat sebagai bentuk nyata dari peranan dan bentuk dukungan masyarakat terhadap anak- anak  berkebutuhan  khusus  malah  sebaliknya.  Lembaga  atau  organisasi non-profit yang bergerak  di  bidang  sosial,  yang  secara  institusi  tidak  berada  di  bawah   organ-organ  negara (Non-Government  Organization/  NGO)  tidak  berjalan  sebagaimana  mekanisme  yang seharusnya berjalan dari asesmen psikolog.

## Tanggung Jawab Orang Tua dan Pemerintah dalam Pemenuhan Hak atas Kesehatan Anak Penyandang Disabilitas.
Kesejahteraan  Anak  dilaksanakan  melalui  suatu  usaha  kesejahteraan  sosial  yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak dan terpenuhinya kebutuhan pokok anak. Hak atas kesehatan sebagai unsur kesejahteraan anak diwujudkan melalui  pemeliharaan dan perlindungan kesehatan anak sejak dalam kandungan sampai sesudah dilahirkan. 17
Orang tua diartikan sebagai  pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap sedia  untuk  memikul  tanggung  jawab  sebagai  ayah  dan  ibu  dari  anak-anak    yang dilahirkannya. 18 Pasal  69  ayat  (2)  UU  No.  39  Tahun 1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia menegaskan  bahwa  setiap  hak  asasi manusia  seseorang  menimbulkan kewajiban  dasar  dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik. Berdasarkan hal tersebut,  dimana  ada  hak  asasi  manusia  maka  disitu  ada  tanggung  jawab  sebagai  bentuk kewajiban menghormati hak  asasi manusia.
Orang  tua  merupakan  pihak  yang  pertama-tama  bertanggung  jawab  atas  terwujudnya kesejahteraan anak  baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal  9  UU  No.  4  Tahun  1979  Tentang  Kesejahteraan  Anak.  Kemudian  dipertegas  dan diperjelas lagi di dalam Pasal 26 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang  menyatakan  bahwa  orang  tua  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab untuk  mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak mereka.
Dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak serta kesejahteraan anak, maka tanggung jawab orang tua terhadap anaknya merupakan hal yang mutlak  dan  tidak  boleh  untuk  diabaikan.  Apabila  orang tua  terbukti  melalaikan  tanggung jawabnya yakni  dengan  menelantarkan  anak  mereka  sehingga  hak-hak  anak  tidak  dapat terpenuhi dan pertumbuhan serta perkembangan anak menjadi terganggu, maka kuasa asuh atas anak mereka tersebut dapat dicabut. 19 Namun demikian,  pencabutan kuasa atas anak tidak semerta-merta  menghapuskan  kewajiban  orang  tua  untuk  membiayai  penghidupan  dan pemeliharaan anak mereka sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
Setiap  anak  perlu  untuk  tumbuh  dan  berkembang  secara  optimal  baik  fisik,  mental, maupun  sosialnya  dengan  seluas-  luasnya  agar  anak  dapat  melaksanakan  perannya  sebagai cita-cita  dan  harapan  masa  depan  bangsa.  Guna  mewujudkan  hal  tersebut  maka  perlu dilakukan  pembinaan,  pemeliharaan,  dan  peningkatan kesejehateraan  anak  yakni  melalui upaya perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Kesejahteraan Anak. Berdasarkan  Pasal  45  ayat  (1)  UU No.16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 26 ayat
17 Badan Pusat Statistik, 2018, hlm. 54.
18 Kartini  Kartono, 1982, hlm. 48.
19 Darwin Prinst, Hukum Anak Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 83.
(1) UU Perlindungan Anak, orang  tua memiliki kewajiban untuk memelihara anak mereka dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian maka orang tua bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak anak agar anak dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal sehingga kesejahteraan anak dapat tercapai.
Anak  berkebutuhan  khusus  seringkali  dianggap  sebagai  anak  yang  merepotkan  dan beban  keluarga  sehingga  disabilitas  rentan  untuk  tidak  mendapatkan  pemeliharaan  yang sewajarnya,  dan bahkan  ditelantarkan  oleh  orang  tua  mereka.  Sama  seperti  anak  pada umumnya, anak berkebutuhan khusus pun berhak untuk sejahtera dan tumbuh berkembang secara optimal. Kesehatan baik  secara fisik, jiwa, dan sosial merupakan hal yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Jika kesehatan anak terganggu, maka pertumbuhan dan perkembangan anak akan terganggu pula.
Anak berkebutuhan khusus memiliki kondisi yang berbeda dengan anak pada umumnya. Perbedaan  tersebut  menyebabkan  anak  berkebutuhan  khusus   memiliki  permasalahan kesehatan  yang kompleks  dan  lebih  rentan  terhadap  paparan  penyakit  terkait  dengan kedisabilitasannya. Berdasarkan hal tersebut, maka orang tua sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan anak berkebutuhan  khusus,  harus mengupayakan  agar  anak  mereka tetap menerima kebutuhan dasar mereka sehingga anak berkebutuhan khusus dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sebagaimana anak-anak pada umumnya.
Seorang  ibu  mempunyai  peran  penting  dalam  hal  pemeliharaan  kesehatan  anaknya bahkan  semenjak  anak  tersebut masih berada di dalam kandungan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk tanggung jawab ibu dalam memelihara anaknya. Dengan melakukan monitor terhadap  cakupan  gizi  dan  nutrisi  yang  baik  dalam  makanan  si  ibu,  maka  janin dalam kandungan  ibu  akan  sehat. 20 Pemenuhan  gizi  dan  nutrisi  saat  ibu   tengah  mengandung sesungguhnya berkaitan erat dengan pencegahan kecacatan terhadap anak dikarenakan salah satu faktor dari anak terlahir cacat adalah gizi yang buruk dan kurangnya nutrisi. Selain itu, seorang  ibu  juga  harus  memerhatikan  kesehatannya  sendiri  seperti menghindari  merorok, alkohol, dan obat- obatan yang tidak  perlu. 21
Meskipun seorang ibu telah mengusahakan kesehatan baik terhadap  janinnya maupun dirinya sendiri, namun  hal tersebut tidak dapat menjamin bahwa anak yang lahir akan berada di dalam keadaan normal. Terdapat hal-hal di luar kehendak manusia yang memungkinkan seorang anak terlahir dengan kondisi yang sebenarnya  tidak  diharapkan  untuk  terjadi, yaitu suatu kondisi yang menyebabkan anak menjadi berada dalam keadaan cacat atau disabilitas seperti adanya penyakit atau kelainan-kelainan bawaan. Kondisi anak yang demikian tentu saja tidak  serta  merta  membuat  orang  tua  terutama  ibu  lepas  dari  tanggung  jawabnya untuk memelihara dan mengupayakan kesehatan anak mereka. Orang tua justru dintuntut untuk lebih bertanggung  jawab dan  bekerja  keras  dalam  melakukan  pemeliharaan  dan  pengupayaan kesehatan anak mereka yang berada dalam keadaan disabilitas. Hal ini disebabkan oleh  karena anak berkebutuhan khusus memiliki kebutuhan yang khusus dan berbeda dengan anak pada umumnya  sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal  70  huruf  (b)  UU  Perlindungan  Anak. Pemeliharaan dan pengupayaan Kesehatan atas anak berkebutuhan khusus sebagai bentuk dari tanggung  jawab  orang  tua  dapat  dilakukan  melalui  beberapa  cara  yang  adalah  sebagai berikut: 22
1. Mempertahankan kesehatan anak cacat yang dilakukan seperti pada anak normal, yaitu dengan  imunisasi  dan  pemberian  nutrisi,  skrining  logam  berat, dan  pemantauan
20 Dienna  Karimah,  dkk, “Pengaruh  Pemenuhan  Kesehatan  Anak  Terhadap  Perkembangan  Anak” ,  Jurnal Prosiding KS: Riset&PKM, Vol.2, No.1, hlm. 122.
21 Soetjiningsih, IG. N. Gde Ranuh, Op.Cit, hlm. 477.
22 Ibid, hlm. 474- 477.
pertumbuhan  fisik serta perkembangan.
2. Melakukan terapi dan rehabilitasi medis pada anak sedini mungkin.  Hal ini penting untuk mencegah atau  menurunkan kecacatan yang berlanjut pada anak.
3. Melakukan  bimbingan  untuk  mencegah  terjadinya  kelainan  sekunder  seperti gangguan komunikasi dan psikososial pada anak.
4. Dukungan yang berasal dari lingkungan seperti lingkungan keluarga dan masyarakat.
Selain  orang  tua,  pemerintah  juga  memiliki  kewajiban  dalam  bertanggung  jawab mewujudkan kesejahteraan anak- anak penyandang disabilitas. Salah satunya adalah dengan melakukan  upaya  pemenuhan  hak  atas  kesehatan  anak  penyandang  disabilitas  dan melaksanakan  penyelenggaraan perlindungan  anak.  Hal  tersebut  dinyatakan  secara  tegas dalam Pasal 21 ayat (1) Juncto ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  bahwa:  “Pemerintah  berkewajiban  dan bertanggung  jawab  menghormati  pemenuhan  hak  anak  tanpa membedakan  kondisi  fisik dan/mental, dan untuk menjamin pemenuhan hak anak tesebut, pemerintah berkewajiban dan bertanggung  jawab  untuk  merumuskan  dan  melaksanakan  kebijakan  penyelenggaraan perlindungan  anak”.  Pada  kasus  laporan  kdrt  nenek  dan  tante  atas  kedua  anak  disabilitas mental  di  Bukittinggi  akibat  empirisme  pihak  ketiga  para  aktor  kebijakan  yang  melakukan kekeliruan ini seyogyanya mendapat perhatian pihak ketiga yang melakukan kekeliruan ini dengan membuat pernyataan nama baik keluarga dari kedua anak disabilitas mental ini melalui agenda setting media sebagai bentuk komunikasi kebijakan agenda setting kebijakan.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Kedua  anak  berkebutuhan  khusus  disabilitas  mental  di  Bukittinggi  ini  berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Dalam hal ini UU penyandang disabilitas seperti UU No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan  Konvensi  Hak-Hak  Penyandang Disabilitas  dan  UU  No.  8  Tahun  2016  tentang Penyandang  Disabilitas  belum  dilaksanakan secara  optimal  yang  mana  di  dalam  undang- undang tersebut tertulis mengenai hak-hak anak berkebutuhan khusus terkait kesehatan.
Pemenuhan  hak  atas  kesehatan  kedua   anak  penyandang  disabilitas  di  Bukittinggi seharusnya  diwujudkan  melalui suatu  program  kegiatan  sebagaimana  dirumuskan  dalam Peraturan  Menteri Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  No.  4  Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas. Program kegiatan tersebut seharusnya dibuatkan regulasi hukum turunan peraturan perundang undangan sebagai salah satunya adalah pelayanan kesehatan bagi anak penyandang disabilitas mental di Bukittinggi. Pemerintah Kota Bukitttinggi seharusnya  merupakah  pihak  yang bertanggung jawab dalam melaksanakan  upaya   perlindungan  khusus  terhadap   hak  atas  kesehatan  anak  penyandang disabilitas, jangan hanya menjadikannya obyek dalam agenda setting politik. Restoratif justice seharusnya  dilakukan  pemerintah  Kota  Bukittinggi  pada  dugaan  kekerasan  dalam  rumah tangga  (KDRT)  terhadap  orang  tua  dari  kedua  anak  disabilitas  mental,  yakni  nenek  dan tantenya yang seharusnya dutetapkan porsinya sebagai pihak yang paling pertama dan utama dalam bertanggung  jawab  terhadap  upaya  pemenuhan  hak  atas kesehatan  anak  penyandang disabilitas oleh pemerintahan Kota Bukittinggi.

## Saran
Pemerintah  Kota  Bukittinggi  sebagai  pengambil  kebijakan  diharapkan  mampu mengoptimalkan  pelaksanaan program  kegiatan  pelayanan  kesehatan  bagi  anak  penyandang disabilitas dari kasus kedua anak disabilitas mental ini yang viral penuh muatan politis.
Pemerintah Kota Bukittinggi bersama dalam hal ini  Kementerian Sosial serta stakeholde r terkait berkewajiban dan bertanggung jawab untuk merumuskanisu isu publik  dan  melakukan kebijakan penyelenggaraan  perlindungan anak dalam kondisi apapun, jangan lagi berdasarkan empirisme semata.
Lalu  pada  Orang  tua  sebaiknya  menaruh  perhatian  penuh  terhadap  anak  anaknya terutama  pada  makanan  yang dikonsumsi  apakah  telah  mengandung  gizi  dan  nutrisi  yang dibutuhkan  oleh  anak  dalam  kandungan  demi  mencegah  anak  terlahir  dengan  kondisi disabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA :

## Perundang-Undangan :
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan No. 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas.
The Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak.
A Jamaluddin , 2014, - Tarjih: Jurnal Tarjih dan
Pengembangan Pemikiran …- jurnal.tarjih.or.id  …  ,  pekerja anak, anak berkebutuhan khusus,  dampak negatif  media,  hingga politisasi anak.  …  A  Hasta  -  2020  - Tinjauan  Fiqh  Siyasah terhadap hak penyandang disabilitas menjadi panitia pemilihan kecamatan (ppk) pada pemilu tahun 2019 …
BS  Fithri ,  2017,  Asas  Ultimum  Remedium  Terhadap Anak Yang  Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak
Darwin Prinst, 2003 , Hukum Anak Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
F  Wahyuni ,  2016  ,  Sanksi  Pidana  Pemerkosaan  Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam
H. Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Sinar Grafika.
Irfan Adhi Kurniawan, dkk, 2017, “Efektivitas Program Rehabilitasi
Bersumberdaya
Masyarakat (RBM)  Terhadap  Penyandang Disabilitas  di  Kabupaten  Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta”, Jurnal Adinegara, Vol 6, No.1.
J  Mareta,  2016,  Mekanisme  Penegakan Hukum Dalam  Upaya  Perlindungan  Hak  Kelompok Rentan  (Anak Dan  Perempuan)(Mechanism  of  Law  Enforcement  in  Protecting  the Rights …
Kriminalisasi  Anak  Berkebutuhan Khusus  dan  Keluarga  Oleh  Empirisme  Pihak  Ketiga  di Bukittinggi
Kartini Kartono, Peranan Keluarga Memandu Anak:Sari Psikologi Terapan, Jakarta: Rajawali Press.
L  Arliman,  2016,  Kedudukan  komisi  perlindungan anak indonesia  sebagai  state  auxiliary bodies dalam sistem hukum ketatanegaraan indonesia
Lilik Mulyadi, 2014, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia , Bandung: PT Almuni.
Maria Farida Indrati, 2007, Ilmu Perundang- undangan I ,  Yogyakarta: Kanisius, 2007.
Mujaddid  MMR,  2014,  “Kesehatan  Anak dengan  Disabilitas”, Buletin  Jendela  Data  & Informasi Kesehatan , Semester 2.
Muladi (ed.), 2009, Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep, & Implikasinya dalam Perspektif Hukum & Masyarakat, Bandung: PT Refika Aditama.
NA  Apny,  N  Hasfi,  2019  -  Framing  Pemberitaan  Isu  Disabilitas  Dalam  Media  Online Suaramerdeka. com
Nandang Sambas, 2013, Peradilan Pidana Anak  di  Indonesia  dan  Instrumen  Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya , Yogyakarta: Graha Ilmu.
Ria Agnes Chrisnalia Silalahi, dkk, 2016 “Peran Save The Children Dalam Menangani Anak Disabilitas di Bandung”, Prosiding KS: Riset&PKM, Vol.3,No.1.
Rika  Saraswati,  2009, Hukum  Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
S Hadi, 2016 Menggagas pendidikan karakter responsif gender
Soemitro  Ronny  Hanitijo,  1990, Metode  Penelitian  Hukum  dan  Yurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Soerjono Soekanto,  1987, Pengantar Hukum Kesehatan, Bandung: Remadja Karya.
Soetjiningsih, IG. N. Gde Ranuh (eds.), 2012, Tumbuh Kembang Anak Ed. 2, Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
T Raharjo, L Astuti,  2017, Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
Titon Slamet Kurnia, 2007, Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia , Bandung: PT Alumni.
Veronica  Komalawati,  2002, Peranan  Informed  Consent  Dalam  Transaksi  Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien) Suatu Tinjauan Yuridis , Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

## Competing interests
No conflict interest.
Funding. None.

## Acknowledgements.
Thank you to all those who have supported and helped this research.
About the Authors The authors is a from Universitas Tangerang Raya