## TINJAUAN UU NO. 33 TAHUN 2004 DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA Rizki Mulya Ramadhan
Keyword: marital  rape,  Islamic  law, Law no.23 of 2004

## Abstract
This  study  aims  to  find  out  how  married  life  is  regulated  in  law, both  positive  law  in  Indonesia  in  particular.  The  focus  is  on  the husband's  sexual  intercourse  against  his  wife.  The  existence  of  a hadith  which  states  that  a  wife  who  refuses  her  husband's invitation  will  be  cursed  until  morning  is  interpreted  as  a  reason for  forced  sexual  relations.  Meanwhile,  this  contradicts  the contents of articles 5, 6, 7, and 8 of Law number 23 of 2004. How is  the  law  of  sexual  coercion  of  husbands  against  wives  in  the household  in  Law Number 23 of  2004 and Islamic jurisprudence. This  study  uses  a  normative  juridical  approach,  qualitative research  types,  and  descriptive  analysis  methods.  Data  collection methods used are primary, secondary and tertiary legal data. The result  of  this  research  is  that  Islam  really  glorifies  the  status  of women.  Especially  in  marriage,  the  wife  should  be  treated  with love.  That  the  purpose  of  establishing  marriage  is  sakinah, mawaddah,  wa  rahmah.  Husband  and  wife  in  marriage  are partners,  who  help  and  strengthen  each  other.  The  coercion  that violence  can  create  can  destroy  the  four  main  foundations  of  a marriage. Deviation from the maintenance of the five basic things (al-Kulliyat  al-Khams)  which  resulted  in  the  loss  of  benefit  in marriage. In line with that, Law Number 23 of 2004 is present as evidence that the state is present in protecting the human rights of every  citizen,  especially  women.  Describing  forms  of  violence which,  if  they  are  violated,  have  consequences  that  must  be accepted.

## Abstrak
Kajian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  kehidupan pernikahan  diatur  dalam  hukum,  baik  hukum  positif  Indonesia khususnya. Fokusnya adalah pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri. Adanya hadis yang menyebutkan bahwa istri yang menolak  ajakan  suami  akan  dilaknat  sampai  pagi  ditafsirkan sebagai  alasan  pemaksaan  hubungan  seksual.  Sementara  hal tersebut  bertentangan  dengan  isi  pasal  5,  6,  7,  dan  8  Undang- Undang  nomor  23  Tahun  2004.  Bagaimana  hukum  pemaksaan seksual suami terhadap istri dalam rumah tangga dalam Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2004  dan  fikih  Islam.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  jenis  penelitian kualitatif,  dan  metode  analisis  deskriptif.  Metode  pengumpulan data  yang  digunakan  yaitu  data  hukum  primer,  sekunder  dan tersier.  Hasil  penelitian  ini  adalah  Islam  sangat  memuliakan derajat  perempuan.  Terutama  dalam  pernikahan,  istri  harus diperlakukan dengan kasih. Bahwa tujuan dibentuknya pernikahan  adalah sakinah, mawaddah, wa rahmah. Suami  dan  istri dalam pernikahan adalah sebuah partner, yang saling membantu
Universitas  Islam  Nahdlatul  Ulama Jepara. rmramadhan11 @gmail.com
Kata Kunci: Marital  rape,  Hukum  Islam, UU no.23 tahun 2004
dan menguatkan. Pemaksaan yang dapat terjadi kekerasan dapat merusak  empat  pondasi  utama  pernikahan.   Melencengnya  dari pemeliharaan   lima     hal    pokok     (al-Kulliyat  al-Khams)  yang mengakibatkan  hilangnya  kemaslahatan  dalam  pernikahan. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 hadir sebagai  bukti  negara  hadir  dalam  melindungi  hak  asasi  setiap warga negaranya, terutama perempuan. Mendeskripsikan bentuk- bentuk kekerasan yang bila dilanggar terdapat konsekuensi yang harus diterima.
.

## Pendahuluan
Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin yang  mempersatukan  dua  individu  yaitu antara seorang pria dan  seorang wanita  yang sudah  dewasa untuk  membentuk  satu keluarga bahagia berdasarkan saling mencintai  dan  saling  mengasihi,  sehingga keduanya  terikat  dalam  status  yang  sah sebagai suami istri. Dalam Bab 1 (satu) pasal 1  (satu)  Undang-Undang  Pokok  Perkawinan Tahun  1974,  “Perkawinan  ialah  ikatan  lahir bathin  antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa”.  Memiliki  keluarga  yang bahagia dan kekal merupakan cita-cita setiap insan manusia.
Keluarga  merupakan  unit  terkecil  dari struktur  sosial  masyarakat.  Dimulai  dari keluarga,  manusia  mendapatkan  pengalaman mereka  dalam  bersosialisasi dengan  manusia lainnya.  Di  dalam  keluarga  secara  natural tumbuh nilai-nilai yang akan mereka gunakan sebagai  pegangan  hidup  sebagai  anggota masyarakat  yang  lebih  luas.  Sehingga  setiap anggota  keluarga,  terlebih  orang  tua  (ayah dan  ibu)  memiliki  peran  penting  dalam terbentuknya keluarga yang bahagia.
Setidaknya  terdapat  tujuh  fungsi  keluarga, antaranya  (a)  fungsi  biologis,  (b)  fungsi edukatif,  (c)  fungsi  religius,  (d)  fungsi protektif,  (e)  fungsi  sosialisasi,  (f)  fungsi rekreatif  dan,  (g)  fungsi  ekonomis  (Santoso, 2017).  Berjalannya  fungsi-fungsi  tersebut
dengan  baik  dan  benar,  dapat  menciptakan keluarga  yang sakinah,  mawaddah,  wa  rahmah . Peran  penting  bukan  saja  dimiliki  oleh  suami sebagai  kepala  rumah  tangga,  istri  sebagai  ibu rumah  tangga  juga  memiliki  peran  yang  sama dengan  suami  demi  terciptanya  keluarga  yang ideal.
Sepasang suami istri memiliki kedudukan yang seimbang. Pasal 79 ayat 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam  (KHI)  menjelaskan  “Hak  dan  kedudukan istri  adalah  seimbang  dengan  hak  dan  kedudukan suami  dalam  kehidupan  rumah  tangga  dan pergaulan  hidup  bersama  dalam  masyarakat” .
Maksud  dari  kata  seimbang  adalah  bahwa  suami istri  sama-sama  memikul  tugas  dan  tanggung jawab  dalam  rumah  tangga  seperti  mengasuh  dan memelihara  anak-anak  mereka,  suami  istri  juga wajib memelihara kehormatannya, saling mencintai,  saling  menghormati,  setia  dan  saling tolong menolong, demi terwujudnya keluarga yang sakinah , mawaddah dan rahmah .
Begitu pula dalam hal hubungan seksual suami istri, mereka juga memiliki hak yang sama. Sama- sama saling menghormati, saling mengasihi, saling mencintai,  dan  saling  melindungi,  serta  saling menjaga  terutama  menjaga  perasaan  masing- masing.  Salah  satu  tujuan  dari  pernikahan  adalah untuk  memperoleh  keturunan  yang  sehat  dan  sah melalui hubungan biologis yang sah. Sesuai dalam Surat  An  Nahl  Ayat  72,  Allah  swt.  telah berfirman:
"Dan  Allah  menjadikan  bagimu  pasangan (suami  atau  istri)  dari  jenis  kamu  sendiri  dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu,  serta  memberimu  rizki  dari  yang
baik.  Mengapa  mereka  beriman  kepada  yang bathil  dan mengingkari  nikmat  Allah?". (Q.S. an-Nahl/16: 72)
Imam al-Ghazali menjelaskan, “Ketahuilah, sesungguhnya hubungan seksual yang dilakukan/diberikan  oleh  manusia  itu  ada  dua tujuan,  yaitu:  (1)  agar  dia  mendapatkan  lezat (nikmat  yang  besar)  hubungan  seks,  yang dengan lezat tersebut ia akan terangsang untuk mendapatkan  lezat  yang  lebih  besar  besok  di akhirat  (surga).  (2)  Agar  mendapat  keturunan (anak) untuk melestarikan kehidupan manusia di muka bumi” (Khotimah, 2013).
Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa fungsi  rekreasi  dan  fungsi  biologis  sebagai salah  satu  fungsi  keluarga  yang  utama.  Umi Khusnul  Khatimah  menyimpulkan  “Fungsi rekreasi dalam keluarga adalah untuk menciptakan seseorang terbebas dari keresahan,  kegelisahan,  perasaan  marah, uring-uringan,  terlepas  dari  kepenatan,  dan dapat  meraih  semangat  baru  untuk  menjalani hidup yang lebih baik serta yang lebih penting adalah terjaganya kehormatan karena terhindar dari perbuatan zina”.
Namun  dalam  kehidupan  nyata  ada beberapa  yang  mengalami  masalah  dalam rumah  tangga,  seorang  suami  memaksakan hasrat  seksualnya  kepada  sang  istri  demi kepuasan  pribadi,  yang  dapat  mengakibatkan terjadinya sebuah kekerasan.
Mungkin  tidak  hanya  dapat  mengalami kekerasan  fisik,  namun  istri  juga  dapat mengalami  kekerasan  psikis.  Dalam  hal
tersebut  perilaku  sang  suami  dapat  dikatakan sebagai  tindakan  pemaksaan  atau  dikenal  dengan istilah Marital Rape .
Yang  masuk  dalam  istilah  marital  rape  bisa sangat  luas.  Intinya,  ketika  hubungan  seksual dipaksakan  melalui  berbagai  cara,  dan  akhirnya terjadi, meskipun salah satu pihak tidak menginginkan,  merasa  terpaksa,  merasa  sakit, diperlakukan  dengan  tidak  hormat  dan  sekadar sebagai alat untuk pemuasan kepuasan pasangannya,  tidak  menikmati,  baik  dibarengi kekerasan  fisik  maupun  tidak,”  ujar  Kristi Poerwandari,  psikolog  dari  Yayasan  Pulih, lembaga  nonprofit  yang  berfokus  pada  pemulihan dari  trauma  dan  penguatan  psikososial  bagi masyarakat.
Hubungan seksual semacam ini akan mendatangkan  trauma  yang  berkepanjangan  bagi sang  istri,  rasa  ketakutan  itu  akan  selalu  muncul. Oleh karena itu peran saling mencintai  dan saling mengasihi  penting  dalam  melakukan  hubungan seksual,  agar  dalam  melakukan  hubungan  seksual tidak ada rasa pemaksaan dari sepihak.
Undang-Undang  nomor  23  tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga pasal  1  (satu)  ayat  1  (satu)  menjelaskan, “Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  adalah  setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik, seksual,  psikologis,  dan/atau  penelantaran  rumah tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan  secara  melawan  hukum  dalam
lingkup rumah tangga”.
Pasal  28  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  ayat  1 menentukan  bahwa  “Setiap  orang  berhak  atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,  martabat,  dan  harta  benda  yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  menentukan bahwa  “Setiap  orang  berhak  mendapat kemudahan  dan  perlakuan  khusus  untuk memperoleh  kesempatan  dan  manfaat  yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.  Dengan  jelas  bahwa  konstisusi menjamin  setiap  warganya  memiliki  hak fundamental  atas  dirinya.  Keluarga  sebagai struktur  sosial  awal  seharusnya  menjadi tempat berlindung setiap anggota keluarganya dari segala bentuk kekerasan.
Namun  ada  sebagian  umat  Islam  yang menafsirkan  serta  menjadikan  hadis  sebagai dasar  tindakan  mereka  (pemaksaan)  dalam pengambil  hak  pribadi  pasangannya.  Hak seksual dalam keluarga seakan selalu ditafsirkan  sebagai  hak  eksklusif  suami  dan istri hanya sebagai pelayannya saja. Tentu jika kejadian  ini  terus  berulang,  sang  istri  yang tidak siap melayani suaminya, lalu sang suami memaksa  untuk  berhubungan  dengan  dalih hadis yang suami pegang, bukankah sang istri akan  mengalami  kekerasan,  baik  fisik  yang tidak fit atau siap maupun psikis yang tertekan
dalam menjalankannya sehingga dapat mengakibatkan gangguan pada sang istri.
Anggapan  istri  berkewajiban  untuk  melayani suami  ketika  suami  meminta  untuk  berhubungan badan  banyak  dihubungkan  dengan  hadis  yang disampaikan  oleh  Rasulullah  saw.  menuntut  agar seorang  istri  tidak  pernah  menolak  berhubungan seksual  dengan  suami  mereka,  seperti  hadis, “Apabila  seorang  suami  mengajak  istrinya  ke kasur  lalu  ia  (sang  istri)  menolak  maka  malaikat melaknatnya  sampai  subuh” .  Atau, “Demi  Dia yang dalam tangan-Nya ada hidupku, bila seorang laki-laki memanggil istrinya ke tempat tidur dan ia tidak menanggapi maka ia yang ada di surga tidak disenangkan  olehnya  sampai  ia  (suaminya) disenangkan olehnya” (Khotimah, 2013).
Doktrin  ini  sudah  masuk  dalam  budaya masyarakat.  Sistem  patriarki  yang  sangat  kuat dalam  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia, seakan dianggap sebagai pembenaran akan marital rape (pemaksaan hubungan seksual) yang dilakukan  suami  kepada  istrinya.  Suami  sebagai kepala  rumah  tangga  memiliki  kewenangan mutlak  pada  keluarganya,  terutama  sang  istri (Khotimah, 2013).
Adanya Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  dilandaskan  dengan  dasar  hukum  yaitu Pasal  20,  Pasal  21,  Pasal  28A,  Pasal  28B,  Pasal 28D  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  Pasal  28E,  Pasal  28F, Pasal  28G,  Pasal  28H,  Pasal  28I,  Pasal  28J,  dan Pasal  29  Undang-  Undang  Dasar  Tahun  1945, serta  peraturan  lainnya  yang  terkait  antara  lain Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1984  tentang Pengesahan  Konvensi  mengenai  Penghapusan
Segala  Bentuk  Diskriminasi  Terhadap  Wanita (Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms of  Discrimination  Against  Women)  dan Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Pada kenyataannya, Undang-Undang nomor  23  tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  dianggap merupakan  bentuk  intimidasi  bagi  sebagian orang  karena  diaturnya  hal  privat  mereka  ke ranah  publik.  Bagi  mereka  yang  pro  terhadap Undang-Undang  ini,  perbuatan  pemaksaan hubungan seksual diatur jelas dengan ketentuan  hukuman  yang  mengikatnya  bagi yang  melanggar.  Sementara  mereka  yang kontra  berargumen  tindakan  mereka  adalah sesuai hadis dan ini merupakan hal privat bagi keluarganya. Istri harus patuh dan taat sebagai salah satu pengabdiannya kepada suami.
Sehingga makna kekerasan yang dilakukan tersebut  haruslah  memiliki  makna  yang  jelas, apa itu dan bagaimana itu dilakukan. Sehingga hukum yang berjalan memiliki ketentuan yang pasti  dan  tidak  multitafsir  atau  yang  lebih dikenal dengan “pasal karet”.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di  atas, maka kajian ini dimaksudkan untuk membahas  secara  pendalam  terkait  praktik pemaksaan  seksual  oleh  suami  terhadap  istri dalam  tinjaun  UU  No  33  Tahun  2004  dan Hukum Islam.

## Metode Penelitian
Kajian  ini  dilakukan  secara  kualitatif dimaksudkan untuk melakukan upaya
rekonstruksi  sebuah  realitas  untuk  kemudian memahami substansi yang terkandung di dalamnya. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah  yuridis-normatif,  dalam  sebuah  upaya mempelajari  dan  menelaah  teori-teori,  asas-asas, konsep  dan  nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat, terutama  terkait  UU  nomor  23  Tahun  2004 Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga.
Kajian tersebut dilakukan dengan merujuk pada sumber  data  primer  berupa  ketentuan-ketentuan dalam  hukum  Islam  dan  UU  No.  23  Tahun  2004 Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga,  sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari literatur- literatur kepustakaan, seperti buku, karya ilmiah  (jurnal  dan  lainnya),  artikel,  internet,  serta refensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
Data  yang  terkumpul  kemudian  dilakukan upaya  analisis,  dengan  melalui  beberapa  tahapan, berupa  proses  mengorganisasi  dan  mengurutkan data kedalam pola, kategori yang telah ditentukan. Setelah  semua  data  yang  diperlukan  terkumpul, analisis  data  dilakukan  dengan  metode  kualitatif, yaitu  menguraikan  data  yang  didapat  dan kemudian  diolah  ke  dalam  kalimat-  kalimat (deskriptif).
Semua  data  dari  literatur-literatur  terkait  yang penulis  telusuri,  pelajari  dan  pahami,  kemudian akan  penulis  tuangkan  hasil  pemikiran  penulis dalam  penelitian  ini.  Hasil  analisis  nantinya  akan ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu penarikan kesimpulan  umum  dari  data-data  yang  telah ditemukan  sebelumnya  berdasarkan  nalar  berpikir penulis.

## Pernikahan Dalam Hukum Islam
Secara  istilah  Fikih,  para  ulama  mazhab memiliki  pengertiannya  masing-  masing mengenai  pernikahan.  Menurut  mazhab Hanafi,  nikah  adalah  akad  yang  berarti mendapatkan  hak  milik  untuk  melakukan hubungan  seksual  dengan  seorang  wanita yang  tidak  ada  halangan  untuk  dinikahi secara syarak .
Mazhab  Maliki  mendefinisikan  nikah dengan  sebuah  akad  yang  menghalalkan hubungan seksual dengan wanita yang bukan mahram,  bukan  majusi,  bukan  budak  ahli kitab. Mazhab Syafi‘i  mendefinisikan berbeda tentang nikah, yaitu akad pernikahan atau  akad  yang  diakui  di  dalamnya  lafal nikah, tazwij ,  dan  lafal  yang  mempunyai makna sepadan.
Mazhab  Hanbali  memiliki  kemiripan dengan  definisi  yang  disampaikan  dengan mazhab  Syafi‘i,  yaitu  akad  pernikahan  atau akad  yang  diakui  di  dalamnya  lafal  nikah, tazwij ,  dan  lafal  yang  punya  makna sepadan (Sarwat, 2019: 4).
Penikahan merupakan anjuran dalam Islam. Namun  dalam  kenyataannya,  para  Ulama ketika  membahas  hukum  pernikahan  ternyata menikah dapat berubah  menjadi sunnah, wajib atau  mubah,  bahkan  menikah  pun  dapat menjadi haram untuk dilakukan.
Menjaga  diri  dari  zina  adalah  salah  satu alasan  mengapa  hukum  pernikahan  itu menjadi wajib. Imam al-Qurtubi mengatakan bahwa ulama sepakat tentang wajibnya nikah
bila dia sudah mampu dan dirinya dapat tertimpa resiko  zina.  Sejumlah  ulama  mengatakan  bahwa arti  mendalam  dari  kalimat: “janganlah  kamu berzina” adalah: janganlah kamu mendekati yang berhubungan  dengan  zina  dan  membawa  kepada zina apalagi sampai berzina.
Kemampuan  finansial  bagi  laki-laki  juga menjadi  syarat  jatuhnya  hukum  wajib  untuk melangsungkan  pernikahan.  Bagi  kaum  laki-laki yang  sudah  dewasa  dan  mampu  dalam  hal finansial  untuk  memenuhi  kebutuhan pernikahan dan  mampu  membiayai  kehidupan  sebuah keluarga, maka hendaknya segera melangsungkan  pernikahan,  agar  terhindar  dari perzinahan.
Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda:
“Hai  para  pemuda!  Barangsiapa  diantara  kamu sudah  mampu  kawin,  maka  kawinlah,  karena  dia dapat  menundukkan  pandangan  dan  menjaga kemaluan.  Dan  siapa  yang  belum  mampu hendaklah dia berpuasa karena dapat menahan’’.
(HR. Bukhari Muslim)
Begitu juga disebutkan dalam al-Qur’an:
“Hendaklah orang yang  mampu memberi nafkah menurut  kemampuannya.  Dan  orang  yang disempitkan  rezekinya  hendaklah  memberi  nafkah dari  harta  yang  diberikan  Allah  kepadanya”.
(Q.S. Ath-Thalaq, 65:7)
“Dan  kewajiban  ayah  memberi  makan  dan pakaian  kepada  ibu  dengan  cara  yang  makruf”.
(Q.S. al-Baqarah/2: 233)
Dan  jika  seseorang  yang  sudah  mampu  secara umur  namun  masih  dalam  takaran  tidak  mampu memberi  nafkah yang  layak,  Allah swt..
Menganjurkan  untuk  menikah  dengan  status sosial yang sebaya.
“Dan  kawinkanlah  orang-orang  yang sendirian  di  antara  kamu,  dan  orang-orang yang  layak  dari  hamba-hamba  sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.  Jika  mereka  miskin  Allah  akan memampukan  mereka  dengan  karunia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. an-Nur/24: 32)
Hukum  menikah  dapat  menjadi  sunah  bila mereka  yang  laki-laki  sudah  mampu  secara finansial,  namun  dalam  diri  mereka  dapat menjaga  dirinya  kepada  zina.  Bila  dia memutuskan  untuk  menikah  tentu  akan  lebih baik  dibandingkan  bila  dia  tetap  dalam kesendiriannya,  terlebih  dia  telah  memenuhi anjuran  Rasulullah  saw  untuk  menikah. Dengan  menikah  maka  perbuatan  zina  dapat dihindari.  Mereka  yang  berada  dalam  posisi tengah  yaitu  cukup  mampu  secara  finansial dan merasa mampu menjaga diri kepada zina, maka menikah dapat berhukum mubah, karena secara  persyaratan  untuk  menikah  sudah memenuhi,  akan  tetapi  lebih  menyukai  untuk hidup  sendiri  dan  belum  ada  keinginan  untuk menikah.
Namun  menikah  dapat  menjadi  haram hukumnya, bila salah satu pasangan memenuhi  satu  sebab  diantara  yang  diatur dalam  syariah,  baik  dari  pihak  calon  suami maupun  dari  calon  istri.  Calon  suami  yang non-muslim atau berbeda agama dengan calon
istri  muslimah  atau  sebaliknya  (beda  agama) secara  syariah  pernikahan  tersebut  menjadi  tidak sah dan haram hukumnya apabila dilakukan. Akan tetapi  jika  pernikahan  akan  tetap  dilakukan,  salah satu  pasangan  yang  non-muslim  harus  menjadi mualaf  terlebih  dahulu  sebelum  dilangsungkan pernikahan, agar pernikahan nantinya menjadi sah. Perbedaan akidah di dalam keluarga pastinya akan banyak  menimbulkan  masalah,  terutama  untuk anak-anak  mereka  kelak.  Selain  itu  anak-anak akan bingung dengan agama yang dianutnya.
Calon suami yang sudah memiliki empat orang istri,  dia  diharamkan  untuk  menikah  lagi  untuk yang  kelima  kalinya  pada  saat  keempat  istrinya masih  ada.  Apabila  dia  menceraikan  salah  satu istrinya atau salah satu istrinya meninggal, barulah boleh  menikah  lagi.  Calon  suami  yang  tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah  baik  lahir  maupun  batin,  sementara  dia diharuskan  untuk  memenuhi  kebutuhan  calon istrinya, maka diharamkan baginya untuk menikah,  karena  dengan  adanya  keharusan  untuk memenuhi  kebutuhan  calon  istri  dan  tidak  ada kemampuan  bagi  calon  suami,  hal  ini  dapat menimbulkan benturan-benturan dalam pernikahan.  Begitu  pula  suami  yang  memiliki perilaku  menyimpang  dan  apalagi  memiliki temperamental tinggi, hal ini dapat membahayakan istrinya.
Begitu pula bila calon istri merupakan mahram calon  suami,  baik  karena  nasab,  pernikahan,  atau persusuan,  maka  hukum  pernikahan  itu  menjadi haram  jika  dilakukan.  Para  ulama  sepakat  bahwa calon istri yang tidak dapat memenuhi
kewajibannya  dalam  rumah  tangga  karena sakit  yang  membahayakan  bagi  suami  atau istri  dan  keturunannya,  maka  menjadi  haram hukumnya bagi calon istri untuk menikah.
Pernikahan  dalam  Islam  bukan  semata- mata untuk pencatatan administratif keperdataan saja, akan tetapi juga dapat berarti akad  yang  bertujuan  menghalalkan  hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim,  sehingga  dengan  adanya  pernikahan, maka  akan  menimbulkan  hak  dan  kewajiban suami  dan  istri  sesuai  yang  sudah  diatur  oleh Islam (Muhammad, 1998: 379).

## Hak dan Kewajiban Suami Istri
Pernikahan  merupakan  perjanjian  antara laki-laki  dan  perempuan  untuk  menjalani bahtera rumah tangga. Dengan diikat perjanjian  melalui  akad,  maka  suami  dan  istri memiliki  kewajiban  dan  hak  baru  yang  tidak dimiliki  sebelumnya.  Yang  dimaksud  dengan kewajiban  adalah  apa  yang  harus  dilakukan terhadap  pasangannya  dan  hak  adalah  hal yang  dapat diterima  dari  pasangannya (Hidayatulloh, 2019).
Terjadinya  percikan  dalam  rumah  tangga, biasanya  didasarkan  pada  belum  terwujudnya pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  di  antara suami  istri.  Masing-masing  pasangan  belum memahami betul tentang hak dan kewajibannya,  sehingga  dalam  menjalankan kehidupan rumah tangganya banyak menghadapi kendala. Namun apabila keduanya  sudah  benar-benar  melaksanakan hak  dan  kewajibannya,  maka  percikan  itu tentunya tidak akan terjadi (Asror, 1986: 12).
Kewajiban  dan  hak  yang  dimaksud  dalam  hal ini adalah yang sangat erat kaitan antara keduanya. Yaitu  kewajiban  suami  yang  merupakan  hak  istri dan kewajiban istri yang merupakan hak suami. Di antara  kewajiban  suami  yang  merupakan  hak  istri adalah memberikan mahar dan nafkah, membimbing  istri  memberikan  rasa  cinta  dan kasih  sayang,  menggaulinya  secara  baik  dan menjaga  istri.  Dan  di  antara  kewajiban  istri  yang merupakan  hak  suami  adalah  menaati  suami, menjaga harta, rumah dan kehormatan suami. “Hak  suami  atas  istrinya  (kewajiban  istri terhadap suaminya) ialah: tidak boleh meninggalkan  tempat  tidurnya,  menerima  dengan baik  pemberian  dari  suaminya,  taat  perintahnya, jangan memasukkan ke dalam rumahnya seseorang  yang  dibenci  oleh  suaminya”. (HR Thabrani) (Al Math, t.th: 230).
Dalam  perspektif  ulama  fikih,  hak  dan kewajiban berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan  atau  hak  suami  yang  merupakan kewajiban  seorang  istri.  Ulama  mazhab  seperti Hanafi,  maliki,  Syafi’i,  dan  Hanbali  sepakat setidaknya ada tiga hak suami yang harus dipenuhi oleh  istrinya.  Pertama,  ulama  sepakat  istri  wajib taat  kepada  suami  dalam  hal  pemenuhan kebutuhan  seksual  dan  pergi  keluar  dari  rumah. Kedua,  istri  wajib  amanah  kepada  suami,  yaitu menjaga  dirinya,  rumah,  harta,  dan  anak-anaknya ketika  suami  di  luar  rumah.  Ketiga,  istri  wajib memperlakukan  suaminya  dengan  baik  (Bastiar, 2018: 90-91).
Suami  dan  istri  harus  saling  mendukung  dan saling  menguatkan  dalam  segala  hal.  Kesetaraan
kedudukan  dalam  keluarga  meski  suami  tetap menjadi  kepala  rumah  tangga.  sehingga terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

## Kedudukan Suami Istri dalam Pernikahan
Pandangan  suami  maupun  istri  bisa digeneralisasikan  bahwasannya  kedudukan istri  dan  suami  dalam  rumah  tangga  sama, namun  memiliki  hak  dan  keawjiban  yang berbeda.  Namun  terdapat  pendapat  bahwa dalam  salaf  fikih  dan  mengacu  pada penafsiran  klasik  Surat  an-Nisa  ayat  34 disimpulkan  bahwa  kedudukan  istri  dalam keluarga berada di bawah suami (hal. 84) .
“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum  wanita,  oleh  karena  Allah  telah melebihkan  sebahagian  mereka  (laki-laki) atas  sebahagian  yang  lain  (wanita),  dan karena  mereka  (laki-laki)  telah  menafkahkan sebagian  dari  harta  mereka.  Sebab  itu  maka wanita  yang  saleh,  ialah  yang  taat  kepada Allah  lagi  memelihara  diri  ketika  suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan  nusyuznya,  maka  nasehatilah mereka  dan  pisahkanlah  mereka  di  tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika  mereka  mentaatimu,  maka  janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.  Sesungguhnya  Allah  Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Q.S. an-Nisa/4: 34)
Ayat  ini  diturunkan  saat  Sa’ad  bin  Rabi’ mendapati  istrinya,  Habibah  binti  Zaid  bin Khārijah bin Abi Hurairah durhaka kepadanya
lalu ia menamparnya, kemudian bapaknya berkata, “ Wahai  Rasulullah  Saw  apakah  aku  harus memisahkannya karena ia telah menamparnya?” , lalu  Nabi  Saw  bersabda, “Hendaknya  istrinya membalas  hal  serupa  (qiṣaṣ)  kepada  suaminya” . Istrinya  pun  pergi  bersama  ayahnya  untuk membalasnya,  belum  sempat  mereka  pergi  jauh Nabi  Saw  bersabda,  “ Kembalilah  kalian  karena Jibril telah mendatangiku, Allah menurunkan ayat ini”.  Nabi  Saw  bersabda,  “Kami  menginginkan satu  perkara  tetapi  Allah  menginginkan  yang lain” .
Kedudukan  yang  lebih  tinggi  suami  dibanding istri  dimaksudkan  untuk  mempertegas  pembagian tugas antara  laki-laki  sebagai suami  dan perempuan  selaku  istri.  Tugas  suami  adalah melindungi,  menjaga,  bertindak  sebagai  wali,  dan memberi nafkah. Berbeda dengan istri yang justru mendapat  jaminan  keamanan  dan  nafkah.  Walau begitu  tidak  dibenarkan  dengan  kelebihan  yang dimiliki oleh suami melakukan tindakan sewenang-wenang kepada istri (Hunawa, 2018).
“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah  kamu  menyusahkan  mereka  Karena hendak  mengambil  kembali  sebagian  dari  apa yang  Telah  kamu  berikan  kepadanya,  terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan  bergaullah  dengan  mereka  secara  patut. Kemudian  bila  kamu  tidak  menyukai  mereka, (maka  bersabarlah)  Karena  mungkin  kamu  tidak menyukai  sesuatu,  padahal  Allah  menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (Q.S. an- Nisa/4:
Tujuan  pernikahan  adalah  terciptanya keluarga  yang  sakinah,  mawaddah,  dan rahmah. Suami dan istri yang menyadari akan perannya  masing-masing  serta  menaruh  rasa saling menghormati akan mendukung terciptanya  hal  tersebut.  Sehingga  fungsi  dari sebuah  keluarga  akan  didapatkan  secara maksimal.
“Dan  di  antara  tanda-tanda  kebesaran Allah  adalah  Dia  menciptakan  untukmu pasangan  dari  dirimu  sendiri,  supaya  kamu merasa  tenteram  (sakinah)  kepadanya,  dan Dia  menjadikan  di  antara  kamu  cinta  kasih (mawaddah)  dan  kasih  sayang  (rahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar  terdapat  tanda-tanda  bagi  kaum  yang berpikir.” (Q.S. ar-Rum/30: 21)
Ayat  di  atas  memiliki  arti  tersirat  yang menggambarkan  bagaimana  hubungan  suami istri  dalam  Islam.  Pertama,  berpasang- pasangan  dalam  ayat  tersebut  yang  dimaksud adalah  suami  istri,  sehingga  yang  terbentuk darinya itu bukan hubungan  struktural (atasan dan  bawahan)  melainkan  hubungan  yang fungsional (saling melengkapi). Kedua, hubungan  suami  istri  untk  mewujudkan sakinah,  yaitu  ketenangan,  ketentraman,  dan kebahagian.  Ketiga,  disebut  pula  mawaddah (cinta  kasih)  dan  rahmah  (kasih  sayang) mawaddah yang berhubungan dengan biologis dan  rahmah  yang  berhubungan  dengan psikologis (Zuhrah, 2013: 178).
Termasuk  dalam  hal  menggauli  istri, tindakan suami haruslah lembut dan baik serta menghormati pasangan. Fungsi biologis dalam
keluarga,  yaitu  menyalurkan  kebutuhan  seksual suami dalam koridor  yang sah dalam agama. Para suami  tidak  dibenarkan  hanya  berusaha  mencari kepuasan  dirinya  sendiri  dan  menjadikan  istri hanya sebagai objek.

## Pemaksaan  Hubungan  Seksual  Suami-Istri Dalam Menurut Hukum Islam
Islam  mengajarkan  bahwa  hubungan  seksual tidak  hanya  dalam  rangka  aktualisasi  fungsi biologis dan rekreasi dalam keluarga, namun harus pula  di  dalamnya  terkandung  nilai  ibadah  dan bertujuan memperoleh keturunan yang saleh. Laki- laki  dan  perempuan  diciptakan  berbeda  secara struktur jasmaninya, tetapi sama secara psikologis, Allah  swt.  memberikan  pasangan  yang  sama dalam hal kebutuhan reproduksi ini. Maka dari itu suami  istri  tidak  boleh  ada  sifat  egois  dan  mau menang  sendiri,  mengikuti  kemauan  sendiri sehingga  mengabaikan  kebutuhan  pasangan. Karena  tujuan  pernikahan  yang  utama  merupakan suatu hubungan cinta kasih dan saling menghormati.
Hubungan  seksual  suami  istri  merupakan kebutuhan kedua belah pihak, sehingga dibutuhkan  kerelaan  dan  kasih  sayang  dari keduanya secara penuh. Adanya faktor afeksi yang terpenuhi  atau  dalam  kondisi  bahagia,  membuat hubungan  suami  istri  dalam  keluarga  semakin harmonis.
“Istri-istrimu  adalah  (seperti)  lahan  tempat kamu  bercocok  tanam,  maka  datangilah  lahan tempat  bercocok-tanammu  itu  bagaimana  saja kamu  kehendaki.  Dan  kerjakanlah  (amal  yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-
Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”. (Q.S. Al-Baqarah/2: 223)
Istri  diibaratkan  sebagai  ladang  tempat suami  menanam  benih  untuk  menyambung keturunan,  dan  suami  sebagai  pemilik  ladang boleh  masuk  ke  ladangnya  kapanpun  dia (sebagai  pemilik)  suka  dan  mau,  namun pemilik  (suami)  tetap  harus  memperhatikan waktu yang tepat agar tidak ada kesia-siaan.
Ayat  diatas  memiliki  makna  bahwa kewajiban  seorang  istri  untuk  menerima kapanpun  suami  ingin  datang  melakukan hubungan  seksual  dan  hak  seorang  suami untuk mendatanginya kapanpun suami menginginkannya.  Suami,  yang  diibaratkan sebagai pemilik ladang (atau istri), mempunyai posisi penting bagaimana manfaat dari  hubungan  tersebut  diambil.  Untuk mendapatkan  manfaat  yang  baik,  pemilik harus  mengetahui  cara  agar  ladang  tersebut dapat  Istri  diibaratkan  sebagai  ladang  tempat suami  menanam  benih  untuk  menyambung keturunan,  dan  suami  sebagai  pemilik  ladang boleh  masuk  ke  ladangnya  kapanpun  dia (sebagai  pemilik)  suka  dan  mau,  namun pemilik  (suami)  tetap  harus  memperhatikan waktu yang tepat agar tidak ada kesia-siaan.
Ayat  diatas  memiliki  makna  bahwa kewajiban  seorang  istri  untuk  menerima kapanpun  suami  ingin  datang  melakukan hubungan  seksual  dan  hak  seorang  suami untuk mendatanginya kapanpun suami menginginkannya.  Suami,  yang  diibaratkan sebagai pemilik ladang (atau istri),
mempunyai posisi penting bagaimana manfaat dari hubungan  tersebut  diambil.  Untuk  mendapatkan manfaat yang baik, pemilik harus mengetahui cara agar  ladang  tersebut  dapat  menghasilkan  benih yang  baik  agar  manfaat  yang  diperoleh  oleh pemiliknya sesuai dengan apa yang dikehendakinya (Harun, 2004: 437).
Pemaksaan hubungan seksual kerap dikaitkan dengan perbuatan nusyuz istri. pemahaman bahwa nusyuz adalah sikap pembangkangan dan ketidaktaatan  istri  terhadap  suaminya,  termasuk dalam  hal  urusan  ranjang.  Penolakan  yang dilakukan  oleh  istri  ketika  suami  mengajaknya  ke tempat  tidur  dapat  diartikan  ketidaktaatan  istri sehingga  istri  melalaikan  kewajibannya  dan  hak suami yang tidak dipenuhi oleh istri.
“Apabila  seorang  istri  bermalam  dengan meninggalkan  tempat  tidur  suaminya  maka malaikat  akan  melaknatnya  sampai  pagi”. (HR Muslim) (An-Nawawi, t.th: 105).
Hadis  di  atas  diartikan  sebagai  kewajiban  istri melayani kebutuhan seksual suami tidak mempunyai  alasan  apapun  untuk  menolaknya (haram),  selain  uzur  sesuai syariat (kecuali  istri sedang  haid,  berpuasa,  atau  dalam  keadaan pengecualian  lainnya),  dan  tidak  dalam  situasi  di bawah  ancaman  suami  yang  bisa  merugikan dirinya.  Bila  seorang  suami  mengajak  istrinya  ke tempat  tidur  kemudian  ia  menolaknya  sehingga suami  marah,  maka  malaikat  melaknatnya  (istri) sampai subuh tiba. Di dalam riwayat lain, “sampai istri  kembali  (ke  tempat  tidurnya)”.  Istri  wajib menjelaskan  secara  jelas  alasan  mengapa  ia menolak ajakan suaminya. Tidak didasari apapun,
melainkan  uzur  sesuai  dengan  syariat  yang diperbolehkan (hal. 105).
Kehadiran perempuan sebagai istri, menikah,  dan  melahirkan  anak.  Doktrin  yang sudah  lama  mengakar  ini  menciptakan  sosok perempuan  yang  memandang  hubungan  seks bukan merupakan kebutuhan biologis melainkan  kewajiban  dalam  rangka  memberi keturunan.  Setelah  itu  hamil  dan  melahirkan, istri  dianggap  tidak  mempunyai  hak  untuk menikmati  hubungan  seks,  apalagi  hak  untuk menentukan  kapan  mau  melakukan  hubungan seks dan kapan tidak (Khatimah: 2018).
Bahwa  mayoritas  ulama  mazhab  termasuk ulama  mazhab  Hanafi,  Maliki,  Syafi’i  dan Hanbali  sepakat  istri  wajib  taat  pada  hak suami dalam masalah hubungan seksual, tidak mendiskreditkan  posisi  istri.  Posisi  suami yang  sudah  diamanahkan  oleh  Allah  SWT. sebagai  pemimpin  dalam  keluarga  seharusnya digunakan  dengan  bijaksana.  Kebijaksanaan suami  dalam  memperlakukan  istri  adalah penghayatan ajaran Islam.
“Dihalalkan  bagimu  pada  malam  hari puasa bercampur dengan istri-istrimu, mereka itu adalah  pakaian bagi kamu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui  bahwasanya  kamu  tidak  dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni  kamu  dan  memberi  maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah  untukmu,  dan  makan  minumlah  hingga terang  bagimu  benang  putih  dari  benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah
puasa itu sampai malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri’tikaf dalam mesjid.  Itulah  larangan  Allah,  maka  janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan  ayat-ayat-Nya  kepada  manusia, supaya  mereka  bertakwa”. (Q.S.  Al-Baqarah/2: 187)
“Mereka  adalah  pakaian  bagimu  dan  kamu adalah  pakaian  baginya ”  merupakan  makna  dari hubungan  suami  istri  dalam  pernikahan,  bahwa suami  atau  istri  dapat  menjadi  penghangat  badan dan  penutup  aurat  bagi  masing-masing.  Hal  ini sesuai dengan pernyataan Syaikh Jalaluddin dalam Tafsir  Jalalain  yang  menjelaskan  setidaknya  ada tiga  makna  pakaian  sebagaimana  disebutkan dalam  ayat  di  atas.  Pertama,  sebagai  bentuk kedekatan  pasangan.  Suami  istri  diibaratkan seperti  pakaian,  selalu  menempel  dengan  kulit. Tidak  ada  jarak  yang  memisahkan  keduanya. Maka  dalam  rumah  tangga  seharusnya  ada  rasa saling  percaya,  transparansi,  tanggung  jawab,  dan saling setia. Kedua, saling merangkul, menunjukkan  adanya  rasa  sayang,  bahagia,  dan tempat  bersandar.  Begitulah  semestinya  pasangan suami  istri.  Ketiga,  pernikahan  menciptakan  hak dan  kewajiban  baru  yang  wajib  dipenuhi  oleh kedua  pasangan  tersebut.  Suami  dan  istri  wajib tanggap  terhadap  pasangannya,  bahwa  pasangan suami  dan  istri  merupakan  partner  dalam menjalani kehidupan pernikahan (Jaenuri, 2021).
Dari penjelasan diatas, Islam tidak menyebutkan secara gamblang mengenai pemaksaan  hubungan  seksual  dalam  pernikahan, namun  terdapat  adab-adab  bagaimana  perlakuan yang  baik  terhadap  istri  dan  banyak  ditekankan
kepada  suami  untuk  selalu  berlaku  baik terhadap istri.
Di  satu  sisi  yang  lain,  kewajiban  seorang istri untuk taat dan melayani suaminya dengan baik sesuai  yan wajib dipenuhi oleh istri. Jika karena  satu  dan  lain  hal  istri  menolak  ajakan suami  haruslah  alasannya  sesuai  syariat  atau bisa  diterima  oleh  suami,  sehingga  suami merelakan haknya untuk tidak dipenuhi, maka keharmonisan  dalam  rumah  tangga  dapat dijaga. Disini perlu adanya komunikasi, saling pengertian  dan  saling  diamanahkan    oleh Allah    swt.  hendaknya  saling  terbuka  antara suami  istri,  agar    tindakan  pemaksaan  yang berakibat rusaknya hubungan suami istri tidak terjadi di dalam rumah tangga.
Pernikahan  merupakan  ikatan  ijab  kabul sebagai  bentuk  rida  dari  masing-  masing pasangan  untuk  menerima  dan  menjalani pernikahan  bersama.  Istri  rela  dan  rida menyerahkan  seluruh  jiwa  raganya  untuk dipimpin  oleh  suami,  yaitu  dengan  mentaati perintah  dari  suami,  melayani  suami,  serta mengurus  rumah  tangga.  Dan  suami  harus memimpin  dan  membimbing  istrinya  sesuai dengan ajaran Islam.
Sebelum  Islam  datang,  posisi  perempuan dalam  kehidupan  sosial  sangatlah  tidak  layak dan  tidak  memiliki  kebebasan.  Pada  masa jahiliyah,  anak  perempuan  yang  lahir  di masyarakat  Makkah  boleh  dibunuh  oleh ayahnya.  Kekhawatiran  anak  perempuannya menikah  dengan  orang  luar  atau  menikah dengan yang status sosialnya rendah,
membuat ayahnya lebih memilih untuk membunuh anaknya  tersebut.  Namun  saat  Islam  datang, perempuan diberikan hak-haknya seperti memberi warisan  dan  kepemilikan  penuh  atas  hartanya. Islam menghapus tradisi jahiliyah yang diskriminatif terhadap perempuan sehingga posisinya  setara,  bebas,  dan  saling  melengkapi dengan laki-laki (Hanapi, 2015)
“Dan  janganlah  kamu  kawini  wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan  itu  amat  keji  dan  dibenci  Allah,  dan seburuk-buruk jalan  (yang ditempuh).”  (Q.S. an- Nisa’/4: 22)
“Dan  apabila  seseorang  dari  mereka  diberi kabar  dengan  (kelahiran)  anak  perempuan, hitamlah  (merah  padamlah)  mukanya,  dan  dia sangat  marah.  Ia  menyembunyikan  dirinya  dari orang  banyak,  disebabkan  buruknya  berita  yang disampaikan  kepadanya.  Apakah  dia  akan memeliharanya  dengan  menanggung  kehinaan ataukah  akan  menguburkannya  ke  dalam  tanah (hidup-  hidup)?  Ketahuilah,  alangkah  buruknya apa yang mereka tetapkan itu”. (Q.S. an-Nahl/16: 58-59)
Ayat diatas menggambarkan bagaimana diskriminatifnya budaya jahiliyah terhadap perempuan.  Charis  Waddy  dalam  bukunya Women  in  Muslim  History  mengatakan  “Tak banyak  kelompok  lelaki  dan  wanita  di  dalam sejarah  yang  mengalami  perubahan-perubahan yang  demikian  drastis  dan  banyak  pengaruhnya dalam  sejarah  seperti  orang-orang  yang  hidup  di sekeliling  (Nabi)  Muhammad.  Catatan-catatan
mereka membuktikan adanya suatu pengertian  akan  tujuan,  tentang  adanya kesetiaan terhadap suatu tujuan yang menuntut  segala-galanya  dan  yang  membuat kekurangan apapun tidak berarti sama sekali” (Muhibbin, 2011).
“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak  Adam,  Kami  angkut  mereka  di daratan  dan  di  lautan,  Kami  beri  mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka  dengan  kelebihan  yang  sempurna atas  kebanyakan  makhluk  yang  telah  Kami ciptakan”. (Q.S. al-Isra/17: 70)
Allah  swt.  menciptakan  manusia  baik  laki- laki  maupun  perempuan  dengan  sempurna, bentuk  yang    terbaik  dan  kedudukan  yang terhormat. Laki-laki dan perempuan diciptakan setara dengan akal dan perasaannya yang mempunyai derajat dan kedudukan sama yang hanya dibedakan dari struktur bioligisnya (Zubeir, 2012).
Namun  pada  kenyataanya,  masih  terdapat bias gender yang terjadi memarginalkan posisi perempuan.  Budaya  patriarki  yang  kuat tertanam  dalam  tradisi  Arab  pada  saat  itu melahirkan tafsir yang cenderung mengedepankan  posisi  laki-laki  dibanding perempuan. Salah satu contohnya dapat dilihat dari  perkembangan  bahasa,  ditemukan  bahwa struktur bahasa Arab bentuk laki-laki ( muzakkar )  terunggulkan  daripada  bentuk perempuan ( muannath )  (Atabik, 2013).
Kekerasan  yang  terjadi  dalam  pemaksaan hubungan  seksual  biasanya  didasari  dari penafsiran nusyuz karena dianggap
membangkang  dan  tidak  taat  kepada  suami. Menolak  ajakan  suami  ke  ranjang  oleh  istri  dan diikuti  hadis “apabila  seorang  suami  mengajak istrinya ke kasur lalu ia (sang istri) menolak maka malaikat  melaknatnya  sampai  subuh” ,  menjadi sebuah paksaan.
Nasaruddin Umar dalam ceramahnya berpendapat,  seringkali  agama  dipakai  hanya untuk  melanggengkan  konsep  patriarki  dan dijadikan  dasar  melakukan  kekerasan  terhadap perempuan.  Dalam  hasil  sebuah  penelitian contohnya,  Alquran  terjemahan  Departemen Agama  RI  kata  fadribuhunn  dalam  surat  an-Nisa ayat  34  diartikan  dengan  “pukullah  mereka”. Pengertian  ini  tidak  salah,  namun  tidak  harus diartikan demikian.
Nasaruddin  berpendapat,  kata wadribu dalam ayat  tersebut  dapat  diartikan  dengan  “gauli”  atau “setubuhilah”. Sehingga terjemahannya, “Perempuan-perempuan  yang  kamu  khawatirkan menentang,  berkomunikasilah  dengan  mereka secara  baik-baik,  kemudian  tinggalkanlah  di tempat  tidur  sendirian  (tanpa  menganiayanya), kemudian gaulilah mereka (jika mereka bersedia). Jika  mereka  tidak  lagi  menentangmu,  janganlah mencari-cari  alasan  untuk  menyalahkan  mereka. Sesungguhnya  Allah  Maha  Tinggi  dan  Maha Agung”.  Terjemahan  seperti  ini  akan  lebih  sesuai dengan  konteks  dibangunnya  sebuah  keluarga yaitu  menciptakan  ketenangan  dan  kasih  sayang ( mawaddah wa rahmah ) (Khatimah, 2018)
Dan  jika  suami  memukul  istrinya  tanpa  sebab, melebihi batas, dan bukan karena nusyuz, terdapat sanksi  yang  bisa  dikenakan  kepada  suami.  Hanafi dan  Sayfi‘i  berpendapat  bahwa  istri  dapat
memperkarakan pemukulan tersebut ke hadapan  hakim.  Hakim  tersebut  kemudian menasihati  dan  melarang  untuk  kembali memukul istrinya. Dan jika suami mengulangi pemukulan  tersebut,  maka  hakim  dapat menjatuhkan hukuman ta’zir.
Al-Ghazali  mengatakan  jika  keduanya harus  dipisahkan  hingga  keadaan  menjadi normal.  Zhahiriyah  menyatakan  suami  yang memukul  istrinya  tanpa  sebab  dihukum dengan  qishash  (Kadarisman,  2017).  Suami dijadikan  sebagai  pemimpin  oleh  Allah  swt. dalam  keluarga  sesuai  dengan  surat  an-Nisa ayat  34  bukan  untuk  memakai  kewenangan dengan semena- mena.
Suami  dituntut  untuk  arif  dan  bijaksana dalam menggunakan kepemimpinannya dalam keluarga  bahkan  dituntut  untuk  menjamin keamanan  istrinya.  Tindakan  suami  yang memaksakan  kehendaknya  dan  mengabaikan kerelaan istri jelas bukanlah contoh pemimpin yang  baik  sebagaimana  seharusnya  (Mulia, 2011: 159-160).
Pernikahan  menjadi  haram  ( sadd  ads- dzari’ah )  dikarenakan  munculnya  kerusakan yang  disebabkan  oleh  kekerasan  yang  terjadi di dalam pernikahan yang dapat mengakibatkan  hilangnya  prinsip  dasar  dari pernikahan  tersebut,  sehingga  tidak  ada  lagi nilai kebaikan didalam keluarga yang mengabaikan  prinsip  layak  ( ma’ruf ).  Bahwa segala sesuatu yang terkait dengan pernikahan harus  dilakukan  berdasarkan  norma  dan ketentuan Allah swt (Sarwat, hal. 23).
Calon  suami  dan  calon  istri  yang  hendak melangsungkan  pernikahan  seharusnya  mengikuti sosialisasi  pra-nikah,  begitu  pula  dengan  calon suami  yang  akan  memimpin  suatu  rumah  tangga, sebaiknya  melakukan  serangkaian  pemeriksaan kelayakan calon suami, agar kelak dalam membina rumah  tangga  masing-masing  emosi  pasangan dapat stabil mentalnya.
Seperti  pada  contoh  penelitian  yang  dilakukan di  Kota  Malang,  para  informan  sepakat  bahwa penting  dilakukannya  pemeriksaan  psikis  pra- nikah. Dapat  dijadikannya sebagai  alat pendeteksi dini  gangguan  kejiwaan  yang  mungkin  dimiliki calon  pasangan  suami  istri.  Salah  satu  bentuk pencegahan  terjadinya  kasus  kekerasan  dalam rumah  tangga,  relevan  dengan  konsep  sadd  ads- dzari’ah dan maqashid syari’ah (Fitriani, 2015).
Inti kemaslahatan yang ditetapkan syar’i adalah pemeliharaan  lima  hal  pokok  ( al-Kulliyat  al- Khams ). Semua tindakan seseorang yang mendukung pemeliharaan kelima aspek ini disebut maslahah.  Begitupun  segala  yang  menolak kemudharatan  terhadap  lima  hal  ini  juga  disebut maslahah.  Al-Ghazali  mendefinisikan  maslahah sebagai mengambil manfaat dan menolak kemudharatan  dalam  rangka  memelihara  tujuan syarak.  Kelima  hal  pokok  tersebut  adalah pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, pemeliharaan harta.
Kelima  hal  pokok  diatas  adalah  termasuk kemaslahatan al-dharuriyat .  Kemaslahatan al- dharuriyat adalah  suatu  kemaslahatan  yang berkaitan  dengan  kebutuhan  dasar  manusia  di
dunia dan akhirat. Yang apabila kemaslahatan ini  diabaikan,  maka  akan  terjadi  kehancuran (Firdaus, 2017: 81-82).
Begitu  pula  dalam  kehidupan  rumah tangga,  sangatlah  penting  untuk  memelihara lima  pokok  tesebut  dan  menjauhi  praktek kekerasan  dalam  keluarga,  Dalam  kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga banyak menyangkut  keselamatan  jiwa  istri  sebagai korban  (pemeliharaan  jiwa).  Menurut  ulama, perceraian  yang  disebabkan  karena  kekerasan dapat dikategorikan sebagai perceraian karena dharar atau membahayakan.
Menurut  Malik,  jika  istri  mendapat perlakuan kasar dari suaminya, maka ia dapat mengajukan  gugatan  perceraian  ke  hadapan hakim.  Adapun  bentuk  dharar  tersebut  adalah suami  suka  memukul,  mencaci,  menyakiti badan  istri  dan  memaksa  istrinya  berbuat munkar (Kadarisman : 7).
Demikian  pula  pada  anak  (pemeliharaan keturunan)  yang  hidup  dalam  keluarga  yang sering  melakukan  tindakan  kekerasan,  akan berdampak  terutama  psikis  anak-anak  akan terganggu, karena mereka menyaksikan sendiri  tindakan  kekerasan  yang  dilakukan bapaknya kepada ibunya, sehingga dikhawatirkan  akan  berdampak  secara  serius pada  perkembangan  si  anak.  Bagi  anak  laki- laki,  dikhawatirkan  akan  mempengaruhi pembentukan  karakternya  sehingga  besar peluangnya ia akan menjadi pelaku kekerasan pula.  Dalam  berbagai  penelitian  terungkap bahwa  umumnya  pelaku  kekerasan  berasal dari  asuhan  keluarga  yang  memiliki  riwayat
kekerasan  dalam  rumah  tangga  juga  (Resmini, 2019: 94).
Dalam  hukum  Islam  sebenarnya  terdapat bentuk-bentuk  kekerasan  seksual  yang  dilarang. Pertama , zihar adalah  ungkapan  seorang  suami terhadap istrinya yang bertujuan untuk membuatnya  sakit  hati.  Seperti  menyamakan istrinya  dengan  bagian  tubuh  ibunya  untuk melukai hati istri.
Kedua , Ila’ .  Sumpah  yang  diucapkan  suami untuk  tidak  menggauli  istrinya.  Suami  tidak  akan dimaafkan  oleh  Allah  swt.  sebelum  ia  mencabut sumpahnya itu dan membayarkan kaffarat. Ketiga , sodomi  (anal  seks). “Dilaknat,  orang  yang mendatangi  perempuan  pada  duburnya” (HR. Abu  Dawud  dan  An-Nasaa’i). Keempat ,  tidak menggauli  istri.  Berhubungan  badan  ( al-wath’u ) adalah  hak  dan  kewajiban  kedua  pasangan  suami istri. Ibnu Qudamah dalam al-Mughni menegaskan tentang  hak  seorang  istri  untuk  digauli  suaminya. “Wajib  bagi  suami  untuk  menggauli  istrinya,  jika suami  tidak  ada  udzur,  pendapat  ini  juga dinyatakan  oleh  Imam  Malik”  (Kadarisman  :  90- 94).
Meskipun  sudah  dijelaskan  dalam  Fikih ditegaskan hukuman bagi suami yang memaksakan  hubungan  seksual  kepada  istri (marital  rape),  namun  hanya  dibatasi  dalam masalah “luthiyah  asy-sughra” (perbuatan liwath kecil)  namun  tidak  ditegaskan  untuk  pemaksaan atau kekerasan seksual dalam bentuk yang lainnya (syaifuddin, 2018: 188).
"Janganlah  salah  seorang  di  antara  kalian menggauli istrinya seperti binatang. Hendaklah ia terlebih  dahulu  memberikan  pendahuluan,  yakni
ciuman  dan  cumbu  rayu". (HR.  At-Tirmidzi) (Almath, t.th: 232).
Hadis diatas menggambarkan bahwa bagaimana  seharusnya  suami  memperlakukan istrinya ketika hendak menggaulinya. Ciuman dan rayuan yang menggerakkan kesediaan dan kerelaan  istri  untuk  melakukannya,  bukan pemaksaan dengan kekerasan. Hubungan yang sehat  secara  fisik  dan  psikologis  ini  yang harusnya  dibangun  setiap  pasangan  suami istri.  Tidak  ada  yang  tersakiti  karena  adanya ketidakrelaan dan kokohnya sebuah pernikahan.
Sesungguhnya  pernikahan  didirikan  harus dengan empat pilar kokoh sebagai pondasinya. Pondasi  yang  kuat  yang  akan  mewujudkan keluarga  yang  sakinah,  mawaddah,  wa rahmah.
1. Pernikahan  adalah  berpasangan  ( zawaj /
Q.S.  Al-Baqarah:  187).  Suami  istri  saling
melengkapi, saling bekerjasama.
2.  Pernikahan  adalah  ikatan  yang  kokoh ( mitsaqan  ghalizhan /  Q.S.  an-Nisa:  21) sehingga bisa menjaga pondasi dari terpaan yang  datang.  Keduanya  menjadi  ikatan yang satu, saling menjaga dengan erat.
3.  Pernikahan  harus  dijaga  dengan  sikap  dan perilaku yang baik ( mu’asyarah bil ma’ruf /
Q.S.  an-Nisa:  19).  Seorang  suami  selalu berpikir,  berupaya,  dan  melakukan  segala yang  terbaik  untuk  istri.  begitu  juga  istri melakukan hal yang sama kepada suami.
4.  Pernikahan harus dikelola dengan musyawarah  (Q.S.  al-Baqarah:  23).  Selalu
menjaga  komunikasi  antar  suami  istri  adalah sesuatu  yang  harus  selalu  dilakukan  setiap pasangan.  Menghormati  pendapat  pasangan, saling  memberi  dan  meminta  masukan, mengambil keputusan bersama adalah hal  yang wajib  dilestarikan  dalam  keluarga  (Anwar,  hal 9-10).
Kekerasan  yang  terjadi  dalam  rumah  tangga akan  menghancurkan  pilar-pilar  yang  semestinya dijaga  dengan  baik  oleh  suami  dan  istri. Mendapatkan  nilai  ibadah  serta  pertanggung jawaban  terhadap  akad  atau  janji  yang  diucapkan pada saat awal pernikahan. Allah swt. menjadikan pernikahan  sebagai  sarana  halalnya  hubungan seksual  suami  istri  adalah  dengan  tujuan menumbuhkan  rasa  kasih  sayang  dan  rasa  cinta antar  umat  manusia.  Menjadi  manusia  yang lengkap  sesuai  anjuran  Rasulullah  saw.  dengan pengharapan  segala  kebaikan  dan  kemaslahatan dari pernikahan.
“seorang  perempuan  biasanya  dinikahi karena  empat  hal;  hartanya,  statusnya, kecantikannya,  dan  agama  (din)-nya.  Maka pilihlah  perempuan  yang  memiliki  din  agar kamu terbebas dari persoalan”. (HR. Bukhari) (Abdullah, 2007: 277).
Seorang suami dalam membimbing dan mengajari istrinya agar istri tahu akan kewajibannya  yaitu  mentaati  dan  melayani suaminya  sesuai  apa  yang  telah  diperintahkan dalam  syariat  haruslah  dengan  cara  yang  baik (ma’ruf), sehingga istri menjalankan kewajibannya dengan cara yang baik (ma’ruf) pula. Seorang istri yang  salihah  akan  menjadi  seorang  pendamping
yang  amanah,  senantiasa  menjaga  agamanya dalam dirinya (Al-Bassam, t.th: 279-282). Analisis  Pemaksaan  Hubungan  Seksual Terhadap  Istri  Menurut  UU  No.  23  Tahun 2004
Pemaksaan  hubungan  seksual  yang  terjadi dalam  rumah  tangga  yang  dilakukan  oleh suami  terhadap  istri  adalah  bentuk  kekerasan seksual  sebagaimana  yang  tertulis  dalam Undang-Undang  No.  23  tahun  2004.  Dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Keluarga  dijelaskan  pada  Bab  II  pasal  3 bahwa  tujuan  adanya  undang-undang  ini berlandaskan asas:
1. Penghormatan hak asasi manusia;
2. Keadilan dan kesetaraan gender
3. Nondiskriminasi; dan Perlindungan korban
Dengan  menjunjung  asas  diatas,  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Keluarga  ini diharapkan  mampu  mencapai  apa  yang diharapkan  dalam  pemberlakuan  undang- undang ini sesuai yang tercantum pada Bab II pasal 4:
1. Mencegah  segala  bentuk  kekerasan dalam rumah tangga;
2. Melindungi  korban  kekerasan  dalam rumah tangga;
3. Menindak  pelaku  kekerasan  dalam rumah tangga; dan
4. Memelihara  keutuhan  rumah  tangga yang harmonis dan sejahtera.
Undang-undang dirancang dan
diberlakukan  oleh  negara  semata-mata  bertujuan untuk  melindungi  setiap  warga  negaranya. Kepastian  hukum  sesuai  dengan  apa  yang  telah tercantum  dalam  undang-undang  memberikan warga  negaranya  rasa  aman.  Setiap  individu adalah bebas, sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.
Dalam Kompilasi Hukum Islam, peranan suami dan istri telah digambarkan dengan baik. Pada Bab XII  mengenai  hak  dan  kewajiban  suami  dan  istri pasal 77:
1. Suami  istri  memikul  kewajiban  yang  luhur untuk  menegakkan  rumah  tangga  yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
2. Suami  istri  wajib  saling  cinta  mencintai, hormat  menghormati,  setia  dan  memberi bantuan  lahir  bathin  yang  satu  kepada  yang lain;
Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh  dan  memelihara  anak-anak  mereka, baik  mengenai  pertumbuhan  jasmani,  rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; 1. Suami istri wajib memelihara kehormatannya;
2. Jika  suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing  dapat  mengajukan  gugatan kepada Pengadilan Agama.
Dengan melihat aturan dalam kompilasi hukum Islam  tersebut  diatas,  maka  sesungguhnya  segala perlakuan suami terhadap istri ataupun sebaliknya telah  diatur  dalam  undang-undang  dan  undang- undang  tersebut  melindungi  suami  atau  istri  dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, agar keharmonisan dalam rumah tangga yang berlandaskan  keluarga  yang  sakinah,  mawaddah
dan  rahmah  dapat  terwujud.  Keluarga  yang sakinah,  mawaddah  dan  rahmah  tidak  akan terbentuk  secara  otomatis  pada  saat  keduanya mengikrarkan  janji  pernikahan,  melainkan melalui proses berkeluarga. Ada yang membutuhkan  waktu  hanya  beberapa  bulan atau  beberapa  tahun,  ada  pula  yang  cukup lama, bahkan harus terbentur dengan berbagai masalah keluarga. Untuk mewujudkan kebahagiaan  keluarga  memang  diperlukan kepercayaan  satu  sama  lain  yaitu  suami  dan istri,  saling  mencintai,  saling  menghormati, saling  menjaga  kesetiaan,  saling  membantu, dan saling terbuka dalam semua permasalahan di  dalam  keluarga,  Dan  yang  paling  utama adalah  menjaga  perasaan  dengan  tidak mengumbar aib atau kekurangan pasangannya. Jika  ada  masalah  atau  keburukan  dari  salah satu pasangannya  sebaiknya  dipecahkan berdua dan saling terbuka serta mau menerima kritikan  atau  koreksi  dari  pasangannya.  Maka jika hal  tersebut  bisa diterapkan dalam  rumah tangga,  tentunya  keluarga  yang  sakinah, mawaddah dan rahmah akan terwujud dengan sendirinya. Begitu pula mengenai  pengasuhan anak-anak,  akan  lebih  bahagia  jika  bisa dilakukan  bersama-sama  tanpa  mengurangi tanggung  jawab  seorang  ibu  terhadap  tumbuh kembang dan pendidikan anak-anak.
Dalam  membina  rumah  tangga  biasanya akan  banyak  menjumpai  masalah,  baik permasalahan  yang  berasal  dari  internal keluarga  maupun  eksternal  keluarga.  Masalah yang  timbul  dari  internal  keluarga,  misalnya
seperti salah paham atau berbeda pendapat tentang sesuatu  hal,  tidak  adanya  toleransi  antara  suami dan  istri,  cara  pengasuhan  anak  yang  berbeda antara  suami  dan  istri,  dan  mungkin  tidak  adanya saling  pengertian  dalam  hal  hubungan  seksual suami istri, maka dari permasalahan tersebut akan dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga.
Undang-undang  nomor  23  Tahun  2004  pasal  8 adalah  termasuk  Delik  aduan  terhadap  kekerasan seksual dalam rumah tangga, baik  yang dilakukan oleh  suami  terhadap  istri  atau  sebaliknya.  Delik aduan  ini  merupakan  kejahatan  yang  hanya  dapat dituntut  apabila  ada  pengaduan  dari  pihak  yang menjadi korban kekerasan seksual yang dirugikan. Delik  aduan  semacam  ini  disebut  delik  aduan mutlak  harus  ada  aduan.  Istri  yang  salihah menikah karena berdasarkan kerelaan dan ridanya, tentu  tidak  dengan  mudah  melaporkan  suaminya apabila  menerima  perlakukan  pemaksaan  atau kekerasan  seksual  apabila  permasalahan  tersebut dapat  diselesaikan  dengan  komunikasi  yang  baik antara keduanya, sesuai dengan ajaran Islam yaitu membangun  pernikahan  berdasarkan  musyawarah dan mu’asyarah bil ma’ruf (Mayor, 2015: 80).
Istri  yang  mengalami  KDRT  bisa  memaafkan suaminya dikarenakan dorongan untuk menghindari,  membalas  dendam,  dan  menahan agar  tidak  membuat  hubungan  semakin  buruk. Biasanya  pemaafan  ini  dilakukan  karena  faktor anak dan keyakinan terhadap agamanya (Dewi dan Hartini, 2017).
Polisi dalam menyoroti dan menyikapi masalah KDRT  sangatlah  hati-hati  dalam  mengambil tindakan, karena harapannya adalah agar kerluarga
tersebut tetap dapat mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangganya. Tindakan  hukum  ini  berdasarkan  diskresi Polisi,  sehingga  agak  menyimpang  dari  yang seharusnya. Upaya-upaya lainnya yang dilakukan  oleh  pihak  kepolisian  yaitu  dengan memberikan  pelayanan  atau  perhatian  khusus kepada  korban  melalui  Ruang  Pelayanan Khusus  (RPK)  dan  membangun  hubungan kerja  (mitra)  dengan  lembaga  pemberdayaan perempuan (Missa, 2010: 141).
Undang-undang  ini  dibuat  bertujuan  untuk melindungi  kaum  perempuan  dalam  rumah tangga, bahwa sesungguhnya kaum perempuan  itu  juga  memiliki  hak  asasi  yang sama  dengan  kaum  laki-laki.  Suami  dan  istri wajib  untuk  saling  menjaga  harkat,  martabat keluarga,  dan  hak-hak  pribadi  masing-masing pasangan. Hubungan yang baik dapat terwujud dengan adanya relasi yang setara dan seimbang diantara keduanya (Mulia, hal. 142). Simpulan
Kehidupan dalam pernikahan yang ditumbuhkan dengan kasih sayang dan penuh pengertian,  akan  berdampak  pula  kepada hubungan  seksual  pernikahan.  Hubungan seksual  dalam  pernikahan  dengan  kekerasan tidak  dibenarkan  dalam  Islam,  karena  dapat merusak  nilai  sakinah,  mawaddah,  wa rahmah.  Walau  tidak  disebutkan  secara  jelas bagaimana hukum pemaksaan suami terhadap istri  dalam  rumah  tangga  itu  diatur, bagaimana  kadar  pemaksaan  dan  bentuk  dari pemaksaan  tersebut  tidak  dijelaskan  secara terang,  tidak  ada  redaksi  yang  melarang
ataupun  membolehkannya.  Namun  jika  kita kembali  pada  empat  pondasi  utama  yang  harus dijaga  dan  dirawat  dalam  pernikahan,  yaitu pernikahan adalah berpasangan ( zawaj ), pernikahan  adalah  ikatan  yang  kokoh  ( mitsaqan ghalizhan ),  pernikahan  dijaga  dengan  sikap  dan perilaku  yang  baik  ( mu’asyarah  bil  ma’ruf ),  dan pernikahan  harus  dikelola  dengan  musyawarah. Tindakan pemaksaan tersebut jelas dapat merusak empat  pondasi  utama  pernikahan.  Suami  sebagai pemimpin  harus  berlaku  bijaksana,  sehingga dapat  memelihara  kelima  pokok  ( al-Kulliyat  al- Khams ) ke maslahat an al-dharuriyat dalam keluarganya, termasuk dirinya sendiri, istrinya dan keturunannya,  sesuai  dengan  konsep maqashid syari’ah ,  pemaksaan  hubungan  seksual  dapat menimbulkan kemudaratan yang dapat menghilangkan  manfaat  dalam  rangka  tujuan syariah pernikahan.
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004 tentang penghapusan kekerarasan dalam keluarga pasal  5,  6,  7,  dan  8  menjawab  dengan  tegas bagaimana  pemaksaan  hubungan  seksual  dalam keluarga  itu  adalah  dilarang.  Adanya  undang- undang  ini  adalah  bukti  bahwa  negara  hadir sebagai  pelindung  setiap  hak  asasi  warganya, terutama  perempuan.  Negara  sebagai  pelindung kaum  perempuan,  dalam  hal  ini  lembaga  atau kepolisian diharapkan dapat membantu menyelesaikan  masalah  kekerasan  dalam  rumah tangga jika memang dibutuhkan. Adanya pelaporan  dari  korban  kekerasan  seksual  terkait pasal  8  UU  nomor  23  Tahun  2004  yang merupakan  delik  aduan  mutlak  adalah  bukti permasalahan  tersebut  perlu  adanya  pihak  ketiga
yang  terlibat  dalam  penyelesaiannya.  Upaya polisi  menyelesaikan  masalah  bagi  si  korban dengan  cara  yang  sangat  hati-hati  agar keduanya  masih  bisa  disatukan  dan  rumah tangganya  bisa  selamat  dari  perceraian,  dan menjamin perbuatan kekerasan tersebut  tidak terulang.

## Daftar Pustaka
Atabik, Ahmad. 2013. “Wajah Maskulin Tafsir al-Qur’an:  Studi  Intertekstualitas  Ayat-
ayat Kesetaraan Gender” . PALASTREN. Vol.  6,  No.  2.  Desember
299-322.
Bastiar. 2018. “Pemenuhan  Hak  dan
Kewajiban  Suami  Istri  Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe” . Jurnal ilmu syariah. januari-juni: 77-96.
Dewi,  I  Dewa  Ayu  Dwika  Puspita  &  Nurul Hartini. “Dinamika  Forgiveness  pada Istri  yang  Mengalami  Kekerasan  dalam Rumah  Tangga  (KDRT)”. Insan  Jurnal
Psikologi  Dan  Kesehatan  Mental.  Vol.
2.  Nomor  1  (2017):  51-62.  Diakses  7 Maret 2021. doi: 10.20473/jpkm.v2i12017.51-62. Fitriani, Ika Kurnia. 2015. “Urgensi
Pemeriksaan  Psikis  Pra-Nikah  (Studi
Pandangan  Kepala  KUA  dan  Psikolog Kota  Malang)”. de  Jure .  Jurnal  Syariah dan  Hukum.  Volume    7  Nomor  1.  Juni 18-30.
Hanapi,    Agustin.  2015. “Peran  Perempuan
dalam Islam” . Gender Equality.
Internasional  Journal  of  Child  and  Gender Studies. Vol. 1. No. 1. Maret 15-26.
Hidayatulloh,  Haris.  2019. “hak  dan  kewajiban suami istri dalam al-Qur’an” , Jurnal Hukum Keluarga  Islam.  vol.  4  no.  2.  Oktober  143- 165.
Hunawa,  Rahmawati,  2018. “Kedudukan  Suami- Istri  (Kajian  Surah  An-Nisa’  [4]:  34)” , Journal Penelitian  dan Pemikiran  Islam:  vol. 22, no. 1, Januari-Juni 32-45.
Kadarisman, Ali. 2017. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga  dan Sanksinya dalam  Hukum Islam” .De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah. Vol. 9 No.  2 88-105.
Khatimah,  Umi  Khusnul.  2013. “Hubungan
Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif
Gender  Dan  Hukum  Islam” .  Ahkam.  Vol. XIII, No. 2, Juli 235- 246.
Maisah  dan  Yenti.  2016. “Dampak  Psikologis Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga Di  Kota  Jambi” .  Esensia.  Vol  17.  No.  2. Oktober  265-277.
Mayor,  George.  2015. “Delik  Aduan  Terhadap Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga” . Lex Crimen. Vol. I. Nomor . Agustus 74-81. Muhibbin,  Zainul.  2011. “Wanita  Dalam  Islam” . Jurnal  Sosial  Humaniora.  Vol  4  No.2. November 109-120.
Muyassarotussolichah.  2008. “Marital  Rape  pada Masyarakat:  Kasus  Marital  Rape  yang Terlapor di Rifka Annisa Tahun 2001-2006” . Sosio-Religia. Vol. 7 No. 3. Mei 721-747. Ramadani,  Mery.  2015. “Kekerasan  Dalam
Rumah  Tangga  (KDRT)  Sebagai  Salah Satu  Isu  Kesehatan  Masyarakat  Secara Global” .  Jurnal  Kesehatan  Masyarakat Andalas.  Vol.  9.  No.  2.  April  - September 80-87. Resmini,  Wayan.  2019. “Kekerasan  Dalam
Rumah Tangga Dan Implikasinya
Terhadap  Psikologi  Anak”. Selaparang.
Vol. 3. Nomor 1. November 91-95.
Saidah.  2017. “Kedudukan  Perempuan  Dalm Perkawinan  (Analisis  UU  RI.  No.  1 tahun 1974 Tentang Posisi Perempuan)” .
Jurnal  al-Maiyyah.  Volume  10  No.  2
Juli-Desember 292-312. Somantri, Gumilar Rusliwa. 2005. “Memahami Metode Kualitatif” .
Makara. Sosial Humaniora. VOL. 9. NO.
2. Desember 57-65.
Sutrisminah,  Emi.  2012. “Dampak Kekerasan Pada  Istri  Dalam  Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi” .
Majalah  ilmiah  sultan  agung.  Vol. 50, No. 127 1-12.
Syaifuddin,  Irfan.  2018. “Konsepsi  Marital Rape  dalam  Fikih  Munakahat” .  al- ahkam. Vol. 3. Nomor 2 171-190.
Zubeir, Rusdi. 2012. “Gender  dalam
Perpsektif Islam” . An Nisa'a. Vol. 7. No.
2. Desember 103-117
Zuhrah,  Fatimah.  2013. “Relasi  Suami  dan
Istri  Dalam  Keluarga  Muslim  Menurut Konsep Alquran: Analisis Tafsir
Maudhuiy” .  Analytica  Islamica.  Vol.  2.
No. 1. 177-192.
Zulkifli.  2019. “Kekerasan  Dalam  Rumah
Tangga  Perspektif  Islam” .  Jurnal  Studi Gender dan Anak. Vol. 6 No. 2 159-178. Almath,  Muhammad  Faiz.  1999. 1100  Hadits Terpilih . Jakarta: Gema Insani Press.
Al-Bassam,  Abdullah  bin  Abdurrahman.  2007.
Syarah  Bulughul  Maram  Jilid  5 .  Jakarta: Pustaka Azzam.
An-Nawawi.  2012. Syarah  Sahih Muslim .  Jakarta: Darus Sunnah.
Anwar,  A.K.  dan  T.B.  Santoso.  2017. Fondasi Keluarga  Sakinah .  Jakarta.  Ditjen  Bimas  ag Kemenag RI.
Asror,  Mustaghfiri.  1986. Hak  dan  Kewajiban Suami Istr. Surabaya: PT Bina  Ilmu.
Firdaus.  2017. Ushul  Fiqh  Metode  Mengkaji  dan
Memahami Hukum Islam Secara
Komprehensif . Jakarta: Rajawali Pers.
Muhammad,  Syaikh  Kamil.  1998. Fiqih  Wamita . Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
Mujiburohman,  Dian  Aries.  2019. Pengantar Hukum  Tata  Negara .  Sleman:  STPN Press. Musdah  Mulia,  Siti.  2011.  Muslimah  Sejati:
“Menempuh  Jalan  Islami  Meraih  Ridha Ilahi” . Jakarta: Marja.
Narbuko,  Cholid  &  Abu  Achmadi.    2018.
Metodologi  Penelitian .  Jakarta:  PT  Bumi Aksara.
Sarwat, Ahmad. 2019. Ensiklopedia Fikih Indonesia  8 :  pernikahan.  Jakarta:  PT. Gramedia.
Soekanto,  Soerjono  &  Sri  Mamudji.  2001.
Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan Singkat) . Rajawali Pers. Jakarta.
Sulaeman,  Munandar  dan  Siti  Homzah  (eds.).
2019. Kekerasan  Terhadap  Peerempuan
Tinjauan  Dalam  Berbagai  Disiplin Ilmu  &  Kasus  Kekerasan .  Bandung: PT Refika Aditama.
Thalib,  Muhammad.  1997. 20  Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri . Bandung: Irsyad Baitus Salam (IBS). Hasanah,  Niswatun.  2009. “Marital  rape
(Studi Analisis Terhadap Alasan Tindakan Marital Rape Dalam Kehidupan Rumah Tangga)”.
Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga. Idhom,  Addi  M.  2019. "Hukum  Nikah  dalam Islam  dan  Penjelasannya  Sesuai  Fikih" ,
diakses pada 18 januari 2021, https://tirto.id/ekwo Hukum nikah dalam
Islam  dan  penjelasannya  sesuai  fikih,
dalam https://tirto.id/hukum- nikah- dalam-islam-dan-penjelasannya-sesuai- fikih-ekwo.
Jaenuri. “Makna  Ayat  'Suami-Istri  adalah
Pakaian  bagi  Pasangannya'” ,  diakses pada 18 Januari 2021, dalam https://islam.nu.or.id/post/read/99082/makna-ayat-suami-istri-adalah- pakaian-bagi-pasangannya KEMENPPPA. “Perempuan rentan jadi korban KDRT,  Kenali  penyebabnya”.  Diakses pada 18 Januari 2021dalam https://www.kemenpppa.go.id/index.php
/page/read/31/1742/perempuan-  rentan-
jadi-korban-kdrt-kenali-faktor-penyebabnya. Missa, Lamber. 2010. “Studi  Kriminologi Penyelesaian  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  Di  Wilayah  Kota  Kupang  Propinsi Nusa  Tenggara  Timur” .  Tesis.  Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
Poerwandari,  Kristi. “Marital  Rape,  Sebuah Fenomena  Gunung  Es” ,  diakses  pada  7
Januari 2021, dalam https://www.femina.co.id/sex-
relationship/marital-  rape-sebuah-fenomena- gunung-es?PageSpeed=noscript.
Rivai,  Muhammad  Anhar. 2017. “Tindakan Marital  Rape  Dalam  Keluarga  Menurut Hukum  Islam  Dan  Hukum” .  Makassar:  UIN Alauddin.
Diah,    Titien  S.  t.th. “Pedoman  Penyusunan Tinjauan  Pustaka  dalam  Penelitian  dan Penulisan  Ilmiah” .  Pelatihan  Penelitian  dan
Penulisan Ilmiah Seputar Pendidikan Berbasis Kearifan LokalFIB UNAIR, diakses pada 14 Desember 2020, dalam https://www.academia.edu/7304163/Pedoman_Penyusunan_Tinjauan_Pu staka_dalam_Penelitian_dan_Penulisan_Ilmiah, diakses pada 7 Januari 2021.
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga.