Kajian Kritis Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
Moh. Sholeh Sholeh_moh@yahoo.com

## IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo

## Abstrak
Pendidikan tidak terlepas dari perubahan tersebut. Kehidupan politik, sosial- ekonomi, mengalami perubahan-perubahan yang besar yang belum pernah dialami dalam sejarah umat manusia. Kita lihat saja hancurnya negara-negara seperti Uni Soviet, Yugoslavia, yang telah melahirkan negara-bangsa yang baru sebagai hasil dari dunia terbuka atau dunia tanpa batas (borderless word) yang disertai dengan maraknya demokrasi dan HAM. Dalam kehidupan ekonomi kita mengalami pasar terbuka yang kini dikuasai oleh multinational corporation (MNC). Abad ke-21 kita nantikan lahirnya kekuatan baru dari dunia ketiga menjadi negara super power, yaitu Cina dan India. Dalam bidang politik umat manusia memasuki pergaulan internasional yang serba terbuka yang telah melahirkan budaya serba “world” seperti bahasa inggris yang menjadi bahasa dunia, pasar yang dikuasai oleh produk-produk industri Barat yang dikendalikan oleh multinational corporation, dunia pendidikan berlomba-lomba menjadi “world class university”. Semua perubahan global tersebut tentunya mempengaruhi pendidikan.

## A. PENDAHULUAN
Dunia  Pendidikan  di  Indonesia  mengalami  pembaruan  yang  sangat singifikan  sejak  diundangkan  undang-undang  Nomor  20  tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional    (sisdiknas)  kemudian  diikuti  peraturan  pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  (SNP).
Bagi madrasah sebagian lembaga pendidikan formal yang statusnya  sama dengan  sekolah  umum  yang  masuk  dalam  sistem  pendidikan  nasional  tersebut, maka standar nasional pendidikan pada madrasah juga harus sama dengan sekolah umum seperti tuntutan PP. No. 19 SNP  tersebut. Hal ini bagi madrasah tentunya menjadi  peluang  sekaligus  tantangan.  Peluang  untuk  maju,  dan  tantangan  yang bisa meningkatkan kualitas madrasah.
Berpeluang untuk  maju  kalau  madrasah  mampu  memposisikan  dirinya sebagai lembaga pendidikan formal yang memenuhi standar nasional pendidikan, sehingga mutunyapun menjadi meningkat sama dengan sekolah umum, baik dari segi  sarana  dan  prasarananya,  tenaga  pendidikan,  dan  kependidikannya,  maupun segi  kualitas  peserta  didiknya  yang  ditunjukkan  dari  hasil  Ujian  Nasional  (UN) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)  serta prestasi-prestasi akademis dan non-akademis dari berbagai perlombaan tingkat lokal, regional, dan nasional.
Sebaliknya  menjadi tantangan yang  bisa  menurunkan  kualitas  madrasah, atau  bahkan  bisa    menenggelamkan  madrasah  jika  madrasah  tidak  mampu memenuhi  standar  nasional  pendidikan  seperti  tuntutan    PP  Nomor  19  Tahun 2005.  Hal  ini  mengingat  kondisi  madrasah  sebagian  besar  adalah  swasta  yang dibangun oleh masyarakat dalam kondisi apa adanya, bahkan madrasah negeripun tidak  ada  yang  didirikan  sejak  awal    langsung  negeri.  berbeda  dengan  sekolah umum yang dibangun oleh pemerintah sejak awal sudah berstatus negeri, lengkap dengan  sarana  dan  prasarana  beserta  tenaga  pendidik  dan  pendidikannya, meskipun belum ada muridnya.

## B. URAIAN
1. Kajian Kondisi objektif Madrasah Negeri dan Swasta
Bagi  sekolah  untuk  memenuhi    standar  nasional  pendidikan  tidak  terlalu menjadi pemasalahan, karena dari segi dana sekolah – sekolah mendapat kucuran dana dari APBN dan APBD, apa lagi status sekolah sebagian besar atau sekitar 90 %  negeri  berbeda  dengan  madrasah  sejak  awalnya  didirikan  oleh  masyarakat berstatus  swasta,  kemudian  sebagian  dapat  dinegerikan,  namun  karena  proses penegerian  ini  terbatas,  maka  sebagian  besar  madrasah  masih  swasta,  yakni
sekitar 90 %. Karena itu, kebanyakan madrasah minim sekali bila dilihat dari segi sarana gedungnya maupun sarana pembelajaran dan media pembelajaran.
Berdasarkan  data  Statistik  Pendidikan  Islam  Tahun  2008/2009  tentang Pendidikan Madrasah. Dilihat dari Jenis Lembaga yang didata antara lain RA, MI, MTs,  dan  MA.  Jumlah  lembaga  yang  terdata  sebanyak  19.762  RA,  21.529  MI, 13.292 MTs, dan 5.648 MA yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Tahun ini jumlah  lembaga  negeri  mengalami  peningkatan  diakibatkan  adanya  beberapa jumlah lembaga swasta  yang dinegerikan.  Sekarang  jumlah MIN menjadi  1.662, MTsN  sebanyak  1.384,  dan  MAN  sebanyak  735.  Jumlah  tersebut  belum seluruhnya karena masih menunggu SK Menag, tentang lembaga penegerian baru yang belum terbit sampai tulisan ini disajian.
Menurut  pasal  45,  UU  No.  20  Tahun  2003  tentang  sisdiknas  ayat  (1) Jelaskan  bahwa,  penyediaan  sarana  dan  prasarana  merupakan  tugas  satuan pendidikan  (sekolah  /madrasah).  Tepatnya  dinyatakan  sebagai  berikut;    sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan  perkembangan  potensi  fisik  kecerdasan  interlektual,    social,  emosional,  dan kejiwaan peserta didik.
Demikian pula tenaga guru madrasah dari Raudlatul Athfal (RA) sederajat Taman  kanak-kanak,  Madrasah  Ibtidayah  (MI)  sederajat  SD,  Madrasah Tsanawiyah  (MTS)  sederajat  SMP,  sampai  Madrasah  Aliyah  (MA)  sederajat SMA  masih  kurang  dari  segi  kuantitas  dan  kualitas  guru  yang  memenuhi kualifikasi  standar  nasional  pendidikan  harus  lulusan  S1  sesuai  dengan  mata pelajaran yang di ajarkannya.
Data  latar  belakang  pendidikan  kepala  dan    guru    RA  sampai  MA, berdasarkan data statistik 2008/2009 sebagai berikut:
Latar Belakang Pendidikan Kepala RA terlihat bahwa masih banyak sekali Kepala RA yang  berlatar belakang pendidikan belum S1, hal ini perlu perhatian dan  dorongan  dari  pemerintah  agar  para  Kepala  RA  tersebut  minimal  memiliki pendidikan  minimal  S1,  dikarenakan  hal  ini  berkaitan  dengan skill individu tersebut untuk manajemen tata kelola lembaga agar lebih baik.
Latar  Belakang Pendidikan Kepala MIN sebanyak 367 orang atau 22,1% berpendidikan  kurang  dari  S1,  dan  sebanyak  85  orang  atau  5,1%  berpendidikan S2.  Sementara  sebagian  besar  Kepala  MIN  berpendidikan  S1,  yaitu  sebanyak 1.210 orang atau 72,8%.
Latar  Belakang  Pendidikan  Kepala  MI  ternyata  terdapat  kondisi  atau fenomena  yang  menarik.  Kondisi  tersebut  adalah  bila  pada  MIN,  latar  belakang pendidikan  Kepala  MIN  yang  belum  S1  memiliki  jumlah  yang  jauh  lebih  kecil
dibandingkan  dengan  yang  memiliki  latar  belakang  pendidikan  minimal  S1. Kondisi  sebaliknya  terjadi  di  MIS,  bahwa  Kepala  MIS  yang  memiliki  latar belakang  minimal  S1  jauh  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  yang  berlatar pendidikan kurang dari S1.
Untuk jenjang MTsN, sebanyak 74 orang atau 5,3% Kepala MTsN masih berlatar belakang kurang dari S1, sedangkan sebagian besar sudah berkualifikasi S1 sebanyak 1.021 orang atau 73,8%, sedangkan sebanyak 289 orang atau 20,9% berkualifikasi S2.
Sementara  untuk  MTsS,  sebanyak  3.268  orang  atau  27,4%  berkualifikasi kurang  dari  S1,  8.136  orang  atau  68,3%  berkualifikasi  S1,  dan  selebihnya sebanyak 504 orang atau 4,3% berkualifikasi minimal S2.
Untuk  jenjang  MAN,  sebanyak  21  orang  atau  2,9%  Kepala  MAN berkualifikasi  kurang  dari  S1,  494  orang  atau  67,2%  berkualifikasi  S1, dansebanyak  220  orang  atau  29,9%  berkualifikasi  minimal  S2. Sementara  untuk MAS sebanyak 669 orang atau 13,6% berkualifikasi kurang dari S1, 3.799 orang atau  77,3%  berkualifikasi  S1,  dan  sisanya  sebanyak  445  orang  atau  9,1% berkualifikasi  minimal  S2.    Terdapat  data  yang  menarik  untuk  disimak,  bahwa untuk  MAS  ternyata  memiliki  Kepala  Madrasah  yang  berpendidikan  S3, sementara MAN tidak satupun Kepala MAN yang berpendidikan S3.
2 . Tanggung jawab Pemerintah Pusat, daerah, dan masyarakat terhadap madrasah
Sejak  tahun  2003  diundangkannya  UU  Sisdiknas  yang  mencantumkan keharusan  satuan  pendidikan,  termasuk  madrasah  sebagian  lembaga  pendidikan formal,  untuk  memenuhi  standar  nasional  pendidikan  perhatian  pemerintah khususnya sebagian pemerintah daerah masih belum  maksimal  kepada madrasah, apakah membantu sarana prasarananya ataukah membantu tenaga kependidikannya.  Meskipun  ada  bantuan-bantuan  yang  diberikan      kepada madrasah  (RA,  MI,  MTs,  atau  MA)  namun  masih  sangat  minim  untuk  bisa memenuhi  peraturan  pemerintah  (PP)  Nomor  19  Tahun  2005  tentang  standar Nasional pendidikan tersebut.
Padahal  batas  waktu  pelaksanaan/penyesuaian  standar  nasional  tersebut dimulai tahun 2012, sebagaimana ditegaskan ketentuan peralihan PP. No. 19 tahun 2005  Pasal  94  ayat  (3)  dikatakan  bahwa  satuan  pendidikan  wajib  menyesuaikan diri  dengan  ketentuan  Peraturan  Pemerintah,  ini  paling  lambat  7  (tujuh)  tahun. Yakni  7  tahun  sejak  Juni  2005  berarti  tahun  2012.    (Ali,  2010:107).  Sedangkan standar  tenaga  pendidikan  berdasarkan  Ketentuan  Peralihan  PP.  nomor  19  tahun 2005,  pasal  94  ayat  (4)  disebutkan  standar  kualifikasi  pendidik  sebagai  mana dimaksud dalam pasal 29 berlaku efektif sepenuhnya 15 tahun sejak ditetapkannya
Peraturan Pemerintah ini. Sejak tahun 2005 berarti sampai tahun 2020 harus tuntas seluruh tenaga pendidik harus memenuhi standar pendidik.
Untuk bisa memenuhi standar nasional pendidikan tersebut bagi madrasah perlu  didukung  oleh  semua  pihak.  Bila  tidak,  madrasah  yang  90  persen  swasta tersebut  menjadi  “terancam”  tidak  dapat  memenuhi  standar  nasional  pendidikan. Karenanya  semua  pihak,  baik  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah,  dan masyarakat,  harus  melaksanakan  undang  undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang siatem pendidikan Nasional pasal 5, ayat (1) bahwa pengelolaan satuan pendidikan anak  usia  dini,  pendidikan  dasar,  dan  pendidikan  menengah  dilaksanakan berdasarkan  standar  pelayanan  minimal  dengan  prinsip  manajemen  berbasis sekolah/madrasah. Perlu komitmen semua pihak untuk mendukung tetap eksisnya madrasah di tanah air yang mayoritas beragama Islam ini.
Pemerintah  pusat  dan  daerah  seharusnya  memberikan  dukungan  kepada madrasah,  dengan  dana  APBN  dan  APBD.  Demikian  pula  seluruh  komponen masyarakat  diharapkan  berupaya  agar  tersedia  dana  yang  mencukupi  untuk madrasah  dan  pendidikan  agama  Islam  pada  sekolah    guna  memenuhi  standar nasional  pendidikan.  Karena  madrasah  masuk  dalam  sistem  pendidikan  nasional pendidikan  yang  menurut  UU  Nomor  20  Tahun    2003,  kedudukannya  sama dengan  sekolah  umum  dan  dituntut  standar  nasional  pendidikannya  juga  sama dengan sekolah umum sebagaimana tuntunan, PP Nomor 19 Tahun 2005, dengan demikian,  maka  seyogyanya  perlakuan  dan  pendanaan  pemerintah  pusat  dan daerah kepada madrasah juga sama dengan sekolah pada umumnya.
Aturan  perundangan  sudah  dicanangkan    oleh  pemerintah  sebagaimana ditegaskan  dalam  UU  Nomor  20  tahuin  2003  tentang  sisdiknas,  pasal  46,  ayat  1 bahwa,  pendanaan  pendidikan  menjadi  tanggung  jawab  bersama  antara pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan  masyarakat.  Bahkan  UUD  1945  sudah diamandemen  (hasil  amandemen  ke-4  tahun  2002  supaya  pemerintah  membiayai pendidikan  20%  dari  dana  APBN  dan  APBD,  termasuk  untuk  madrasah,  yakni pada pasal 31 ayat 1 sampai dengan 5 secara jelas ditegaskan sebagai berikut: (1) setiap Warga Negara berhak mendapat pendidikan. (2) setiap Warga Negara wajib ikut  Pendidikan  Dasar.  (3)  pemerintah  mengusahakan  satu  sistem  pendidikan nasional  yang  meningkatkan  IMTAQ  dan  akhlak  mulia  dalam  rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  (4)  20%  APBN/APBD  untuk  membiayai pendidikan.  (5)  Kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dengan  menjunjung tinggi  agama  dan  persatuan  bangsa  untuk  kemajuan  peradaban  dan  kesejahteraan umat manusia.
Dipihak  lain,    dipertegas  lagi  dalam  UU  Sisdiknas  No.  20  tahun  2003 pasal  49  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa:  Dana  pendidikan  selain  gaji  pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasi minimal 20% dari anggaran pendapatan dan  belanja  Negara  (APBN)  pada  sector  pendidikan  dan  minimal  20%  dari anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  (APBD),  pasal  49  tersebut  ayat  (3)  UU Sisdiknas  2003  menyatakan:  Dana  pendidikan  dari  pemerintah  dan  pemerintah daerah  untuk  satuan  pendidikan  diberikan  dalam  bentuk  hibah  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Oleh  karena  pemerintah  sekarang  menuntut  kepada  seluruh  satuan pendidikan, termasuk madrasah harus memenuhi standar nasional pendidikan (PP No. 19 tahun 2005) dan menuntut peningkatan mutu pendidikan, maka pemerintah juga  berkewajiban  untuk  mengalokasikan  dana  pendidikan  20%  dari  dana  APBN dan  APBD  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Diharapkan  orang-orang  dan  pihak-pihak  yang  berperan  mengambil  kebijakan dalam  perencanaan  dan  anggaran  pendidikan  berkenan  untuk  memenuhi  amanat undang-undang  tersebut  yang  sebenarnya  bermuara  pada  meningkatan  mutu pendidikan  nasional,  termasuk  mengalokasikan  dana  untuk  madrasah  yang  telah masuk  dalam  sistem  pendidikan  nasional  (UU  No.20  tahun  2003  dan  ketentuan lainnya).
Akan  tetapi,  realitasnya  dengan  alasan  madrasah  belum  masuk  otonomi daerah,  mengakibatkan  masih  banyak  pemerintah  daerah  kurang  membantu madrasah  ( bukan  berarti  tidak  pernah )  baik  untuk  guru,  murid  maupun madrasahnya.  Masih  sangat  kurang  alokasi  bantuan-bantuan  untuk  madrasah  dan pendidikan  agama  Islam  pada  sekolah  melalui  dana  APBD.  Sebenarnya  semua usaha pendidikan masuk dalam kerangka otonomi, termasuk pendidikan madrasah.
Menteri dalam negeri telah mengeluarkan surat kepada seluruh gubernur, ketua  DPRD  provinsi,  bupati/walikota,  ketua  DPRD  kabupaten/kota  diseluruh Indonesia,  untuk  memberikan  dukungan  dana  pada  madrasah  melalui  APBD selama dana APBN belum memadai.
Surat  Mendagri  tersebut  bersifat  segera,  dengan  Nomor  surat 903/210/BAKD, tertanggal 27 februari 2006, perihal dukungan dana APBD, yang menyebutkan  bahwa  penyediaan  kredit  anggaran  melalui  APBD  untuk  mendanai kegiatan  proses  belajar  mengajar  pada  sekolah-sekolah  yang  dikelolah  oleh masyarakat  termasuk  yang  berbasis  keagamaan  seperti  madarasah  Ibtidaiyah, Tsanawiyah,  dan  Aliyah,  prinsipnya  tetap  dapat  didanai  mealui  APBD  sepanjang pendanaan yang bersumber APBN berlum memadai.
Selama  ini,  dana  APBN  melalui  departemen  agama  masih  belum memadai  untuk  membiayai  seluruh  madrasah  dengan  siswa  dan  gurunya  serta guru  pendidikan  agama  Islam  pada  sekolah,  sementara  madrasah  juga  harus memenuhi  standar  nasional  pendidikan  sebagaimana  sekolah  umum.  Oleh  karena itu,  sangat  tepat  Menteri  Dalam  Negeri  (Mendagri)  mengeluarkan  surat  kepada seluruh  gubernur,  ketua  DPRD  provinsi,  bupati/wali  kota,  ketua  DPRD kabupaten/kota  diseluruh  Indonesia,  untuk  memberikan  dukungan  dana  pda madrasah  melalui  APBD,  karena  dana  APBN  departemen  agama/Kementerian Agama, masih belum memadai untuk membiayai semua madrasah dan pendidikan agama  Islam  pada  sekolah  agar  semuanya  segera  memenuhi  standar  nasional pendidikan.
1. Standar  isi  adalah  ruang  lingkup  materi  dan  tingkat  kompetensi  yang dituangkan  dalam  kriteria  tentang  kompetensi  tamatan,  kompetensi  bahan kajian,  kompetensi  mata  pelajaran  dan  silabus  pembelajaran  yang  harus dipenuhi oleh peserta didik  oleh pada jenjang   dan jenis pendidikan tertentu. Standar  isi  tediri  dari  :  a).  Kerangka  dasar  dan  struktur  kurikulum,  b)  beban belajar, c) KTSP tahun 2006, dan  d)  kalender pendidikan/akademik.
2. Standar  Proses  adalah  standar  nasional  pendidikan  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan  pembelajaran  pada  satu  satuan  pendidikan  untuk  mencapai standar kompetensi lulusan.
Standar  Proses  meliputi; a)  tujuan  standar  proses  pembelajaran  [pedoman pelaksanaan, gambaran standar minimal, dan pedoman dalam pengembangan],  b)  ruang  lingkup  proses  pembelajaran  harus    [interaktif, inspiratif,  menyenangkan,  kreatif  dan  inovatif  dengan  pendekatan student centered learning ], c) perencanaan proses pembelajaran [silabus dan RPP], d) pelaksanaan proses pembelajaran [persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran,  pelaksanaan  pembelajaran,  dan  kegiatan  penutup.  e)  penilaian proses pembelajaran [secara konsisten, sistematik, terprogram dengan tes atau non  tes,  lisan  atau  tulis],  dan  f)  pengawasan  proses  pembelajaran [pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut)
3. Standar  Kompetensi  Lulusan  terdiri  dari  :  Kualifikasi  kemampuan  lulusan mencakup; a) sikap, b) pengetahuan dan c) ketrampilan.
a. SKL  pendidikan  Dasar  :  meletakkan  dasar  kecerdasan,  pengetahuan, kepribadian,  akhlak  mulia,  serta  ketrampilan  untuk  hidup  mandiri  dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
b. SKL pendidikan menengah tujuan beruan sama  dengan di atas,
c. SKL  menengah  kejuruan  tujuan  sama  dan  mengikuti  pendidikan  lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.
4. Standar pendidik dan tenaga pendidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
UU  Nomor  20  tahun  2003  pasal  45  ayat  (1)  menyatakan;    ”setiap  satuan pendidikan  sesuai  dengan  pertumbuhan  dan  perkembangan  potensi  fisik, kecerdasan, intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
PP  Nomor  19  tahun  2005  pasal  28  ayat  (1)  pendidik  harus  memiliki kualitas akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran , sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan umtuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ayat (2) kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang  dibuktikan  dengan  ijazah  dan  atau  sertifikat  keahlian  yang  relevan dengan ketentuan perundang-undangan  yang berlaku. (3) kompetensi sebagai agen  pembelajaran  pada  jenjang  pendidikan  dasar  dan  menengah  serta pendidikan anak usia dini meliputi (a) kompetensi pedagogic, (b) kompetensi kepribadian, (c) kompetensi professional, dan (d) kompetensi sosial. Ayat (4) seorang  yang  memiliki  ijazah  dan  atau  sertifikat  keahlian  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  tetapi  memiliki  keahlian  khusus  yang  diakui  dan diperlukan  dapat  diangkat  menjadi  pendidik  setelah  uji  kelayakan  dan kesetaraan,  ayat  (5)  kualifikasi  akademik  dan  kompetensi  sebagai  agen pembelajaran  sebagaiman  dimaksud  pada  ayat  (1)  sampai  dengan  (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan melalui peraturan menteri.
Berkaitan  dengan  standar  pendidik,  madrasah  juga  harus  memenuhi ketentuan  PP  SNP  tersebut,  yaitu  guru  harus  memenuhi  standar  pendidik, pendidik  harus  memiliki  kualifikasi  akademik  dan  kompetensi  sebagai  agen pembelajaran. Kualifikasi yang harus dipenuhi adalah pendidikan S1 dari guru RA/BA setingkat TK, guru MI setingkat SD, guru MTs, setingkat SMP, guru MA setingkat SMA/SMK. Disamping tuntutan sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional.
Khusus  bagi  guru  madrasah  dan  PAI  pada  sekolah  untuk  memenuhi standar kualifikasi S.1 bagi semua guru dan sertifikat bagi semua guru, perlu didukung  dari  pemerintah  pusat  dan  daerah,  bahkan  masyarakatpun  harus menaruh  perhatian  terhadap  pemenuhan  standar  pendidik  dan  tenaga kependidikan ini. Sebagai tersebut dalam UU guru dan Dosen  pasal 13 ayat 1 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk meningkatkan  kualifikasi  akademik  dan  sertifikasi  pendidik  bagi  guru  dalam
jabatan  yang  diangkat  oleh  satuan  pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah dan masyarakat.
Guru  dalam  melaksanakan  tugasnya  harus  diimbangi  dengan kesejahteraan yang memadahi. Dalam UU no. 14 pasal 15 ayat 1, pengahsilan guru di atas kebutuhasn hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat  pada  gaji,  penghasilan  lain  berupa;  tunjangan  profesi,  tunjangan profesioanl,  tunjangan  khusus  dan  maslahat  tambahan  yang  terkait  dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Sementara pasal 16 ayat 1 pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada  guru  yang  telah  memiliki  sertifikat  pendidik  yang  diangkat  oleh penyelenggara pendidikan  dan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh  masyarakat.  Ayat  2  tunjangan  profesi  diberikan  setara  dengan  satu  kali gaji pokok  guru  yang diangkat  oleh satuan pendidikan  yang diselenggarakan oleh    pemerintah  atau  pemerintah  daerah  pada  tingkat,  masa  kerja,  dan kualifikasi  yang  sama  ayat  3  tunjangan  profesi  dialokasikan  APBN  dan  atau APBD. Pasal 17 ayat 1 pemerintah memberikan tunjangan fungsional kepada guru,  ayat  2  pemerintah  memberikan  tunjangan  subsidi  tunjang  fungsional. Ayat  tunjangan dialokasikan dalam APBN dan APBD.
PP. Nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama  dan pendidikan keagamaan, ditegaskan pasal  6 ayat  1 pendidik pada satuan pendidikan  yang diselenggrakan  oleh  pemerintah    atau  pemerintah  daerah.  Ayat  2  pendidik pada  satuan  pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh    masyarakat  disediakan oleh  satuan  pendidikan  yang  bersangkutan.  Ayat  3  dalam  hal  satuan pendidikan tidak dapat menyediakannya, maka pemerintah atau pemda wajib mnyediakannya  sesuai  kenbutuhan  satuan  pendidiikan  (sekolah  atau masyarakat)
5. Standar  sarana  dan  prasarana  adalah  standar  nasional  pendidikan  yang berkaitan  dengan  kriteria  minimal  tentang  ruang  belajar,  temat  berolahraga, tempat beibadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat  berkreasi  dan  berekspresi,  serta  sumber  belajar  lain  yang  diperlukan untuk  menunjang  proses  pembelajaran,  termasuk  penggunaan  teknologi informasi dan komunikasi.
Pasal  42  ayat  2  ditegaskan  setiap  satuan  pendidikan  wajib  meiliki sarana    yang  meliputi:  1.  Perabot,  2.  Peralatan  pendidikan,  3.  Media pendidikan,  4.  Buku  dan  sumber  belajar  lainnya,  5.  Bahan  habis  pakai,  serta dan 6. Perlengkpan lain yang diperlukan untuk menunjang PBM yang teratus dan berkelanjutan. Pasal  42  ayat 2  setiap satuan pendidikan wajib memiliki
prasarana  yang  meliputi:  Lahan,  ruang  kelas,  ruang  pimpinan,,  ruang pendidik,  ruang  TU,  ruang  Perpus,  ruang  LAB,  ruang  bengkel  kerja,  ruang unit  produksi,  ruang  kantin,  instalasi  daya  dan  jasa,  tempat  berolah  raga, beribadah, dan berkreasi dan tempat lain yang diperlukan.
6. Standar  Pengelolaan  adalah  standar  nasional  pendidikan  yang  berkaitan dengan  perencanaan,  pelaksaan,  dan  pengawasan  kegiatan  pendidikan  pada tingkat  satuan  pendidikan,  kabupaten/kota,  provinsi  atau  nasional  agar tercapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan.
7. Standar  pembiayaan  adalah  standar  yang  mengatur  komponen  dan  besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
8. Standar  penilaian  pendidikan  adalah  standar  nasional  pendidikan  yang berkaitan dengan mekanisme prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik.
Dari 8 standar di  atas  yang  akan dikaji  dalam  makalah ini meliputi  :  standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan standar sarana dan prasarana.
3.    Kajian  Kritis  terhadap  standar  Isi  dalam  Penyajian  materi  PAI  di Sekolah/Madrasah
Pengembangan  pendidikan  agama  Islam  pada  sekolah  atau  madrasah  juga mengimplementasikan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2007  tentang Pendidikan  Agama  dan  Pendidikan  Keagamaan,  bahwa  pendidikan  Islam  dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, Pertama, pendidikan agama diselenggarakan dalam  bentuk  pendidikan  agama  Islam  di  satuan  pendidikan  pada  semua  jenjang dan  jalur  pendidikan.  Kedua,  pendidikan  umum  berciri  Islam  pada  satuan pendidikan  anak  usia  dini,  pendidikan  dasar,  pendidikan  menengah,  dan pendidikan  tinggi  pada  jalur  formal  dan  non  formal,  serta  informal.  Ketiga, pendidikan keagamaan Islam pada berbagai satuan pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang diselenggarakan pada jalur formal, dan non formal, serta informal.
Pengembangan  kurikulum  pendidikan  agama  Islam  pada  sekolah  atau madrasah diarahkan pada peningkatan mutu dan relevansi pendidikan agama Islam pada  sekolah  dengan  perkembangan  kondisi  lingkungan  lokal,  nasional,  dan global,  serta  kebutuhan  peserta  didik.  Kegiatan  dalam  rangka  pengembangan kurikulum  adalah  pembinaan  atas  satuan  pendidikan  dalam  pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam tingkat satuan pendidikan.
Pendidikan  Agama  Islam  (PAI)  di  sekolah  atau  madrasah  yang  sedang berlangsung  belum  semuanya  memenuhi  harapan  umat  Islam  mengingat  kondisi dan  kendala  yang  dihadapi,  maka  diperlukan  pedoman  dan  pegangan  dalam
membina pendidikan agama  Islam.  Ini  semua mengacu pada usaha strategis  pada rencana  strategis  kebijakan  umum  Direktorat  Jendral  Pendidikan  Agama  Islam Kementerian Agama yaitu peningkatan mutu khusus mengenai pendidikan agama Islam di sekolah/madrasah, peningkatan mutu itu sendiri terkait dengan bagaimana kualitas  hasil  pembelajaran  pendidikan  agama  Islam  pada  peserta  didik  yang mengikuti  pendidikan  di  sekolah/madrasah.  Mutu  itu  sendiri  sebetulnya  sesuatu yang  memenuhi  harapan-harapan  kita.  Artinya  kalau  pendidikan  itu  bermutu hasilnya  memenuhi  harapan-harapan  dan  keinginan-keinginan  kita.  Kita  bukan hanya sebagai pengelola, tetapi juga sebagai pelaksana bersama semua pemangku kepentingan  (stakeholder)  termasuk  masyarakat,  orang  tua.  Dalam  kenyataan pendidikan  agama  Islam  di  sekolah/madrasah  masih  banyak  hal  yang  belum memenuhi harapan.
Misalnya  kalau  guru  memberikan  materi  pendidikan  agama  Islam  kepada peserta  didik,  maka  tentu  yang  kita  inginkan  adalah  peserta  didik  bukan  hanya mengerti  tetapi  juga  dapat  melaksanakan  praktek-praktek  ajaran  Islam  baik  yang bersifat  pokok  untuk  dirinya  maupun  yang  bersifat  kemasyarakatan.  Karena  di dalam  pendidikan  agama  Islam  bukan  hanya  memperhatikan  aspek  kognitif  saja, tetapi juga sikap dan keterampilan peserta didik.
Peserta didik yang mendapatkan nilai kognitifnya bagus belum bisa dikatakan telah berhasil jika nikai sikap dan keterampilannya kurang. Begitu pula sebaliknya, jika  sikap  dan/atau  keterampilannya  bagus  tetapi  kognitifnya  kurang,  belum  bisa dikatakan  pendidikan  agama  Islam  itu  berhasil.  Inilah  yang  belum  memenuhi harapan  dan  keinginan  kita.  Contoh  lainnya,  hampir  sebagian  besar  umat  Islam menginginkan peserta didiknya bisa membaca Al Quran, namun bisakah orang tua mengandalkan  kepada  sekolah/madrasah  agar  peserta  didiknya  bisa  membaca  Al Quran,  praktek  pendidikan  agama  Islam  di  sekolah/madrasah,  bisa  mengerti  dan mampu  melaksanakan  pokok-pokok  ajaran  agama  atau  kewajiban-kewajiban „ainiyah  seperti  syarat  dan  rukun  shalat.  Maka  sekolah  nampaknya  belum  bisa memberikan  harapan  itu  karena  terbatasnya  waktu  alokasi  atau  jam  pelajaran  di sekolah.
Penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah penuh tantangan, karena secara formal penyelenggaraan pendidikan Islam di sekolah hanya 2 jam pelajaran per  minggu.  Jadi  apa  yang  bisa  mereka  peroleh  dalam  pendidikan  yang  hanya  2 jam pelajaran. Jika sebatas hanya memberikan pengajaran agama Islam yang lebih menekankan  aspek  kognitif,  mungkin  guru  bisa  melakukannya,  tetapi  kalau memberikan  pendidikan  yang  meliputi  tidak  hanya  kognitif  tetapi  juga  sikap  dan keterampilan,  guru akan  mengalami  kesulitan. Kita tahu bahwa sekarang  di  kota-
kota  pada  umumnya  mengandalkan  pendidikan  Islam  di  sekolah  saja,  karena orang-orangnya  sibuk  dan  jarang  sekali  datang  ketempat-tempat  yang memungkinan  mereka  belajar  agama  Islam.  Jadi  guru  ini  kalau  dipercaya  untuk mendidik  pendidikan  agama  Islam  di  sekolah,  keislaman  mereka  ini  adalah tanggung  jawab  moral.  Oleh  karena  itu  jangan  hanya  mengandalkan  guru-guru yang  hanya  mengajar  di  sekolah  saja,  akan  lebih  baik  apabila  menciptakan berbagai kegiatan ekstra kurikuler yang memungkinkan mereka bisa belajar agama Islam lebih banyak lagi.
Pelaksanaan  pendidikan  agama  Islam  di  sekolah  atau  madrasah  bagi  peserta didik  mengandalkan  pendidikan  agamanya  hanya  dari  sekolah.  Namun  bagi peserta  didik  yang  tinggal  di  daerah  yang  ada  madrasah  diniyah  atau  pesantren mengikuti  pendidikan  agama  Islam  di  sekolah  tidak  terlalu  banyak  menghadapi masalah, karena mereka bisa sekolah dan bisa juga belajar agama Islam di diniyah atau  pesantren.  Tetapi  kondisi  semacam  ini  pada  masa  sekarang  sudah  sulit dijumpai.  Ada  beberapa  kemungkinan  yang  dihadapi  oleh  peserta  didik,  yaitu peserta didik belajar agama Islam dari sisa waktu yang dimiliki oleh orang tuanya. Peserta didik belajar agama Islam dengan mengundang ustadz ke rumahnya. Ada pula  peserta  didik  yang  hanya  mengandalkan  pendidikan  agama  Islam  dari sekolahnya  tanpa  mendapatkan  tambahan  belajar  agama  dari  tempat  lain.  Dalam pendidikan  agama  Islam  banyak  yang  mesti  dikuasai  oleh  peserta  didik,  seperti berkaitan  dengan  pengetahuan,  penanaman  akidah,  praktek  ibadah,  pembinaan perilaku atau yang dalam Undang-Undang disebut pembinaan akhlak mulia.
1. Kajian kritis terhadap standar proses Pembelajaran PAI di Sekolah dan Madrasah Kendala  dan  tantangan  dalam  pelaksanaan  pembelajaran  agama  Islam  di sekolah atau madrasah antara lain karena waktunya sangat terbatas, yaitu hanya 2 jam pelajaran per minggu. Menghadapi kendala dan tantangan ini, maka guru yang menjadi  ujung  tombak  pembelajaran  di  lapangan/sekolah,  perlu  merumuskan model pembelajaran sebagai implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP),  khususnya  kurikulum  mikro  pada  kurikulum  agama  Islam  di  sekolah. Cara  yang bisa ditempuh guru dalam menambah pembelajaran pendidikan agama Islam melalui pembelajaran ekstra kurikuler dan tidak hanya pembelajaran formal di sekolah. Pembelajaran dilakukan bisa di sekolah, yaitu di kelas atau di mushala. Bisa pula di rumah atau tempat yang disetujui. Waktu belajarnya tentu diluar jam pelajaran  formal.  Cara  ini  memang  membutuhkan  tambahan  fasilitas,  waktu,  dan tenaga guru, tapi itulah tantangan guru yang tidak hanya mengajar tetapi memiliki semangat dakwah untuk menyebarkan ilmu di mana pun dan kapan pun. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerja sama yang baik antara guru dengan orang tua.
2. Kajian Kritis standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Guru)
Gambaran  umum  tentang  mutu  pendidik  pendidikan  agama  Islam  di  sekolah belum memenuhi  harapan-harapan dalam peningkatan kualitas pendidikan agama Islam  di  sekolah  yang menjadi agama sebagai  benteng moral  bangsa. Kondisi ini dipengaruhi  sekurang-kurangnya  oleh  tiga  faktor,  (Ali,  2012:  3-6)  yaitu  pertama sumber daya guru, kedua pelaksanaan pendidikan agama Islam, dan ketiga terkait dengan  kegiatan  evaluasi  dan  pengujian  tentang  pendidikan  agama  Islam  di sekolah.
1. Sumber daya manusia berupa guru.
Pendidikan  mutu  guru  sebagai  pendidik  dan  tenaga  kependikan dilaksanakan  dengan  mengacu  pada  standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan mata  pelajaran  dalam  Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP).  Untuk  itu  dilakukan kegiatan-kegiatan  penyediaan  guru  pendidikan  agama  Islam  untuk  satuan pendidikan  peserta  didik  usia  dini,  pendidikan  dasar,  pendidikan  menengah,  dan pendidikan tinggi pada jalur formal dan non formal, serta informal. Dilakukan pula pendidikan  dan  pelatihan  metode  pembelajaran  pendidikan  agama  Islam, pemberian  beasiswa  peserta  didik  Strata  1  (S  –  1)  untuk  guru  pendidikan  agama Islam, dan juga melakukan sertifikasi guru pendidikan agama Islam.
Guru  pendidikan  agama  Islam  di  sekolah  dilihat  dari  segi  latar  belakang pendidikan kira-kira 60% khususnya sudah mencapai S – 1 dari berbagai lembaga pendidikan  tinggi.  Namun  lulusan  S1  ini  belum  menjadikan  guru  yang  bermutu dalam menyampaikan pendidikan agama Islam. Oleh karena itu guru perlu dibina dalam  bentuk  kelompok  kerja  guru  mata  pelajaran  yang  dikenal  dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk meningkatkan kemampuannya, karena peningkatan kemampuan itu harus dilakukan secara terus-menerus, belajar sepanjang  hayat, minal  mahdi  ilallahdi .  Apalagi  zaman  sekarang  perkembangan ilmu pengetahuan sangat pesat yang jika tidak diikuti maka guru akan ketinggalan informasi. Di MGMP digunakan sebagai forum meningkatkan kemampuan secara internal melalui upaya diskusi kelompok atau belajar kelompok.
Peningkatan  kemampuan  guru  juga  diberikan  kepada  guru-guru  yang belum  mencapai  gelar  S  1  sesuai  dengan  Undang-Undang  yaitu  memberikan kesempatan  melanjutkan  pendidikan  tanpa  banyak  meninggalkan  tugas-tugas  di sekolah  yaitu  dengan  merancang  suatu  program  pendidikan  dualmode  system. Dualmode  system  adalah  dua  modus  belajar  yaitu  menggunakan  modul  sebagai bahan  belajar  mandiri  (BBM),  kemudian  ada  kuliah  secara  tatap  muka  di  tempat yang sudah ditunjuk dan disepakati antara mahasiswa dengan dosennya. Dualmode system  itu  hakekatnya  sama  dengan  Universitas  Terbuka  yang  melaksanakan
belajar jarak jauh, namun  berbeda dengan kelas  jauh dari suatu perguruan tinggi. Kalau  kelas  jauh  perguruan  tinggi  membuka  kelas  di  luar  kampusnya,  sehingga menyulitkan  untuk  mengontrol  kualitas  pembelajaran  dan  kualitas  lulusannya. Program  belajar jarak jauh belajarnya menggunakan sarana atau alat,  dengan  alat utamanya berupa modul. Jadi yang dipelajari adalah modul sebagai  bahan kuliah. Di  dalam  modul  itu  ada  tujuan  pembelajarannya  yang  harus  dicapai  setelah menyelesaikan  satu  materi  pelajaran,  ada  materi  pelajaran  yang  diajarkannya kemudian langsung dilengkapi dengan format evaluasinya. Mereka belajar sendiri dan  mengukur  kemampuan  sendiri.  Tetapi  pada  waktu-waktu  tertentu  mereka diberikan  kesempatan  untuk  berkumpul  di  suatu  tempat  yang  ditentukan, kemudian dosennya datang untuk memberikan respons, tanya jawab, diskusi, dan pengayaan  terhadap  modul  yang  sudah  dipelajari  tersebut.  Begitu  pula  ujiannya diisi langsung oleh dosen. Inilah yang disebut dengan belajar jarak jauh plus tatap muka.
Dengan  demikian  guru-guru  tidak  terlalu  berat  meninggalkan  waktu sekolah,  tetapi  tetap  harus  datang  ke  tempat-tempat  yang  telah  ditunjuk  untuk kuliah tatap muka. Secara Undang-Undang pun kegiatan ini legal, karena ada pasal atau  Bab dalam Undang-Undang Sistem  Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pasal 31 dan SK Mendiknas No. 107/U/2001 tentang Perguruan Tinggi Jarak Jauh (PTJJ).  Dalam  Undang-Undang  itu  secara  lebih  spesifik  mengizinkan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia untuk melaksanakan pendidikan melalui cara  Perguruan  Tinggi  Jarak  Jauh  dengan  memanfaatkan  teknologi  komunikasi dan  informasi,  misalnya  dengan  memanfaatkan  perangkat  komputer  dengan internetnya  seperti  e-learning  atau  e-mail.  Belajar  jarak  jauh  ini  tidak  boleh diselenggarakan atau dibuka oleh perguruan tinggi  yang tidak ditugasi, jadi harus dikendalikan atau dikoordinasikan.
Ada  dua  jalur/cara  dalam  rangka  peningkatan  kualitas  kemampuan  guru, pertama  adanya  jalur  resmi  untuk  mengikuti  pendidikan  S1,  kedua  yang  rutin mengikuti kegiatan-kegiatan melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Dari kedua jalur ini, diharapkan guru pendidikan agama Islam di sekolah/madraah tidak berjalan begitu saja dan kemampuannya juga tidak meningkat. Sebagai orang Islam kita berpegang kepada suatu kaidah  yang menyatakan bahwa kalau hari ini lebih  jelek  dari  hari  kemarin,  maka  celaka.  Kalau  hari  ini  sama  dengan  hari kemarin,  maka  rugi,  dan  kalau  hari  ini  lebih  bagus  dari  hari  kemarin,  maka beruntung. Maka harus ada upaya-upaya untuk terus menerus belajar minal mahdi ilallahdi.  Dalam  salah  satu  hadits  dinyatakan  bahwa  jadilah  kalian  orang  yang mengajar,  atau  jadilah  orang-orang  belajar  atau  kalau  tidak  kedua-duanya
sekurang-kurangnya  mendengarkan.  Janganlah  jadi  yang  keempat  yaitu  tidak mengajar, tidak belajar, dan tidak mendengar. Untuk itulah guru yang harus selalu meningkatkan kualitas dirinya.
2. Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam
Pelaksanaan  proses  pembelajaran  pendidikan  agama  Islam  berorientasi pada  penerapan  Standar  Nasional  Pendidikan.  Untuk  itu  dilakukan  kegiatan- kegiatan  seperti  pengembangan  metode  pmbelajaran  pendidikan  agama  Islam, pengembangan  kultur  budaya  Islami  dalam  proses  pembelajaran,  dan pengembangan kegiatan-kegiatan kerokhanian Islam dan ekstrakurikuler.
Pelaksanaan  pendidikan  agama  Islam  di  sekolah  atau  madrasah  masih menunjukkan  keadaan  yang  memprihatinkan.  Banyak  faktor  yang  menyebabkan keprihatinan itu, antara  lain  dari segi  jam pelajaran  yang disediakan oleh sekolah secara  formal,  peserta  didik  dikalkulasikan  waktunya  hanya  2  jam  pelajaran  per minggu untuk  mendidik  agama. Coba bandingkan dengan mata pelajaran lainnya yang bisa mencapai 4 – 6 jam per minggu. Implikasinya bagi peserta didik adalah hasil belajar yang diperolehnya sangat terbatas. Sedangkan implikasi bagi guru itu sendiri  adalah  guru  dituntut  untuk  melaksanakan  kewajiban  menyelenggarakan proses  pembelajaran  sebanyak  24  jam  per  minggu.  Yang  jadi  persoalan  adalah kalau seorang guru agama ditugasi mengajar di sekolah, misalnya di sekolah dasar (SD) ada 6 kelas kemudian di satu kelas guru mengajar 3 jam pelajaran, sehingga maksimal  pembelajaran  yang  dilaksanakan  guru  adalah  18  jam  pelajaran.  Berarti guru  tidak  memenuhi  kewajiban  sesuai  dengan  tugas  yang  diberikan  oleh pemerintah.  Implikasinya  adalah  guru  tersebut  tidak  berhak  memperoleh tunjangan-tunjangan  sebagai  guru  karena  kewajiban  mengajarnya  belum memenuhi  syarat  yang  sudah  ditentukan  oleh  pemerintah.  Tuntutan  itu  harus benar-benar  diperhitungkan  karena  pemerintah  memberikan  dan  menaikkan tunjangan-tunjangan  bukan  hanya  gaji  kepada  guru  yang  melaksanakan  tugas kewajibannya  sesuai  dengan  jumlah  jam  pelajaran  yang  sudah  ditentukan.  Mulai tahun  2009  ini  sekurang-kurangnya  gaji  guru  ini  bisa  memperoleh  penghasilan  4 juta rupiah kalau sudah disertifikasi. Sehingga upaya pemerintah ini cukup bagus yaitu  dengan  menaikkan  kesejahteraan  guru.  Kemudian  supaya  guru-guru memenuhi  tuntutan itu,  maka  guru dapat menggunakan  ekstra kurikuler  di  dalam pembinaan  agama  Islam.  Untuk  ekstra  kurikuler  banyak  yang  bisa  dilakukan. Misalnya membina peserta didik belajar Al Quran, praktek wudlu maupun praktek sholat  dan  sebagainya.  Kalau  tidak  melalui  ekstrakurikuler  dan  dikontrol  satu persatu maka tidak akan ketemu orang yang memang memerlukan pembinaan itu. Jadi yang namanya mengajar itu jangan hanya cukup di dalam kelas saja, apalagi
kelas itu kurang dari tuntutan minimal wajib mengajar. Jadi seharusnya dilakukan diskusi-diskusi  dengan  guru-guru  agama  untuk  memenuhi  tuntutan  kewajiban mengajar.
Pelaksanaan  pendidikan  agama  Islam  tidak  hanya  disampaikan  secara formal  dalam  suatu  proses  pembelajaran  oleh  guru  agama,  namun  dapat  pula dilakukan  di  luar  proses  pembelajaran  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Guru  bisa memberikan  pendidikan  agama  ketika  menghadapi  sikap  atau  perilaku  peserta didik.  Pendidikan  agama  merupakan  tugas  dan  tanggung  jawab  bersama  semua guru. Artinya bukan hanya tugas dan tanggung jawab guru agama saja melainkan juga guru-guru bidang studi lainnya. Guru-guru bidang studi itu bisa menyisipkan pendidikan  agama  ketika  memberikan  pelajaran  bidang  studi.  Dari  hasil pendidikan  agama  yang  dilakukan  secara  bersama-sama  ini,  dapat  membentuk pengetahuan,  sikap,  perilaku,  dan  pengalaman  keagamaan  yang  baik  dan  benar. Peserta didik akan mempunyai akhlak mulia, perilaku jujur, disiplin, dan semangat keagamaan sehingga menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas dirinya.
3. Melakukan Evaluasi.
Mengenai  evaluasi  pendidikan  agama  Islam  ini  terkadang  terjadi  hal-hal yang  di  luar  dugaan.  Misalnya  ada  peserta  didik  yang  jarang  sekolah,  malas  dan merasa  terpaksa  mengikuti  pelajaran  agama,  tetapi  ketika  dievaluasi  dia mendapatkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan peserta didik yang rajin belajar  agama.  Artinya  yang  salah  itu  adalah  evaluasinya  karena  yang  dilakukan hanyalah  mengukur  unsur  kognitifnya  saja.  Oleh  karena  itu  evaluasi  pendidikan agama  Islam  jangan  hanya  mengandalkan  evaluasi  kemampuan  kognitif  saja, tetapi harus dievaluasi juga sikap, prakteknya atau keterampilan (psikomotor) dan sikapya  (afektif).  Guru  melakukan  pengamatan  terhadap  perilaku  sehari-hari peserta didik tersebut apakah peserta didik itu shalat? Kalau dilaksanakan apakah shalatnya  benar  sesuai  tata  caranya?  Evaluasi  ini  sebetulnya  menentukan  status peserta didik tentang hasil belajarnya itu apakah sudah mencapai tujuan yang ingin dicapai  atau  tidak.  Kalau  tujuan  agama  itu  adalah  supaya  peserta  didik  bisa menjalankan  agama  Islam  dengan  baik  maka  evaluasinya  harus  sesuai,  dan evaluasinya  itu  bukan  hanya  hafal  tentang  kaidah-kaidah  tentang  kemampuan kognitif  saja  tetapi  juga  yang  bersifat  praktikal.  Berkaitan  dengan  evaluasi pendidikan  agama  Islam,  ada  usulan  yang  kuat  dari  berbagai  kalangan  agar pendidikan  agama  Islam  sebaiknya  masuk  pada  ujian  nasional,  sehingga  menjadi bahan untuk dipertimbangkan peserta didik lulus atau tidak lulus di suatu lembaga
pendidikan.  Ujiannya  jangan  sekedar  mengukur  kemampuan  kognitif  melainkan juga  kemampuan  yang  bersifat  psikomotor,  praktek  dan  perilaku,  serta  sikap peserta didik sebagai orang yang menganut ajaran agama Islam.
3. Kajian Kritis terhadap Sarana dan Prasarana
Madrasah  yang  kini  sudah  menjadi  sekolah  umum  yang  bercirikan  Islam saja  dengan  kurikulum  yang  6  jam  pelajaran  per-minggu  itu  belum  tentu  bisa membekali  peserta  didik  memiliki  pemahaman  yang  baik  tentang  Pendidikan Agama  Isalam  kalau  tidak  mengaji  dan  melakukan  kegiatan  pendukung  lainnya yang  memadai.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  ada  hal  yang menggembirakan  yaitu  disamakannya  madrasah  dengan  jenjang  sekolah,  tetapi kekhawatirannya  juga  ada  yaitu  berkurangnya  jam-jam  pelajaran  terutama  yang berkaitan dengan keagamaan. Sehingga tidak menutup kemungkinan ke depannya lulusan  madrasah  yang  membaca  Al  Quran  belum  benar,  karena  mengikuti pendidikan  hanya  6  jam  pelajaran  per  minggu  apalagi  dengan  mengikuti pendidikan formal.
Pengembangan  pendidikan  agama  Islam  pada  sekolah/madrasah  yang mengacu  kepada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar Nasional  Pendidikan  (SNP)  khususnya  standar  sarana  dan  prasarana  pendidikan. Pengembangan  sarana  dan  prasarana  pendidikan  dilaksanakan  melalui  sejumlah kegiatan  seperti  penyediaan  buku  pedoman  guru  pendidikan  agama  Islam, penyediakan  buku  teks  atau  buku  pelajaran  pendidikan  agama  Islam,  dan penyediaan alat peraga pendidikan agama Islam.
Buku  pedoman  guru  untuk  membantu  guru  mencapai  tujuan  pengajaran yang  digunakan  baik  untuk  menyusun  silabus  maupun  menyusun  buku  yang digunakan  oleh  guru  dalam  mengajar,  sehingga  ketika  menyusun  silabus  akan terhindar  dari  kesalahan  konsep.  Buku  pedoman  guru  sangat  penting  sebagai pedoman  untuk  menentukan  standar  kompetensi,  kompetensi  dasar,  dan  materi pembelajaran.  Materi  pembelajaran  pada  buku  kurikulum  hanya  pokok-pokok materi  pembelajaran,  sehingga  tugas  gurulah  untuk  aktif  dan  kreatif mengembangkan materi pembelajaran tersebut.
Buku  teks  atau  buku  pelajaran  merupakan  sumber  bahan  rujukan.  Buku teks  sebagai  sumber  bahan  belajar  utama  dalam  penyusunan  silabus,  sebaiknya tidak  satu  jenis  atau  dari  satu  orang  pengarang.  Buku  teks  yang  digunakan hendaknya  bervariasi  agar  mendapatkan  materi  pembelajaran  yang  luas.  Bagi guru-guru di sekolah buku pelajaran merupakan faktor yang sangat penting untuk menunjang  keberhasilan  pembelajaran.  Oleh  karena  itu  perlu  diperhatikan  scope (ruang  lingkup)  dan  sequence  (urutan)  isi  materinya  agar  mudah  memudahkan
dipahami baik oleh guru maupun peserta didik. Buku pelajaran pendidikan agama Islam  dalam  penyusunannya  hendaknya  selalu  memperhatikan  tujuan  pendidikan nasional  yaitu  membentuk  manusia  Indonesia  yang  bertakwa  dan  berbudipeketi luhur.  Selain  itu,  dalam  kurikulum  pendidikan,  perlu  menyediakan  dukungan bahan  dan  sarana  pembelajaran  seperti  kitab  suci,  buku  referensi  keagamaan  dan tempat ibadah.
Penyediaan  alat  peraga  pendidikan  agama  Islam  berkaitan  dengan  media pembelajaran  yang merupakan bagian integral  dalam sistem pembelajaran seperti media cetak, media pembelajaran elektronik, dan sebagainya. Media cetak seperti buku,  bulletin,  jurnal,  koran,  majalah,  dan  sebagainya  yang  berkaitan  langsung dengan materi pendidikan agama Islam atau materi pelajaran yang sifatnya umum. Media  elektronik  adalah  komputer  (seperti  internet),  film,  televisi,  VCD/DVD, radio, kaset, dan sebagainya. Dari media elektronik ini yang dimanfaatkan adalah harda ware (perangkat keras) dan terutama soft warenya (perangkat keras) berupa program-programnya yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam.

## C. PEMBAHASAN

## Kesimpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan  beberapa  uraian  di  atas,  maka  terdapat  beberapa  kesimpulan dan rekomendasi yang perlu kiranya dikemukakan dalam tulisan ini antara sebagai berikut:
1.  Kondisi  objektif  populasi  lembaga  madrasah  berdasar  statistik  ditunjukkan: RA=19.762  MI  =  21.529,  MTs  =  13.292,  dan  MA  =  5.648  di  33  provinsi  di Indonesia.  Jumlah  lembaga  negeri  dan  beberapa  jumlah  lembaga  swasta  yang dinegerikan  sebagai  berikut:  jumlah  MIN  sebanyak  =  1.662,    MTsN  sebanyak  = 1.384,  dan    MAN  sebanyak  =  735.  Jumlah  tersebut  belum  seluruhnya  masih menunggu  SK  Kemenag.  Ini  menunjukkan  betapa  besarnya  jumlah  lembaga tersebut  dalam  memberikan  kontribusinya  dalam  memajukan  pendidikan  dan mencerdaskan  kehidupan  bangsa. Oleh  karena  itu  Rekomendasi  yang  perlu disampaikan adalah untuk memenuhi SNP dan kualitas pendidikan sepadan antara madrasah  negeri  dan  swasta,  maka  perlakuan  pendanaan  dan  pembiayaanpun sebenarnya juga harus sama dari pemerintah pusat melalui APBN dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui APBD.
2.  Guru  dalam  menyajikan  materi  PAI  kepada  peserta  didik,  berkeinginan    bukan hanya  mengerti  tetapi  juga  dapat  melaksanakan  praktek  ajaran  baik  yang  bersifat pokok maupun  yang bersifat  kemasyarakatan.  Karena di  dalam  PAI bukan hanya memperhatikan  aspek  kognitif  saja,  tetapi  juga  sikap  dan  keterampilan  peserta
didik walaupun waktu yang tersedia sangat terbatas. Oleh karenanya rekomendasi penulis  kepada  pihak-pihak  yang  terkait  dengan  standar  isi  PAI  di  sekolah  atau madrasah  yang  sedang  berlangsung  belum  semuanya  memenuhi  harapan  umat Islam  supaya  lebih  ditingkatkan  dengan  menyediakan  berbagai  sarana  praktek keagamaan yang lebih memadai.
3.  Guru  sebagai  ujung  tombak  proses  pembelajaran  di  lapangan/sekolah,  perlu merumuskan  model  pembelajaran  sebagai  implementasi  KTSP,  khususnya kurikulum  mikro  pada  kurikulum  agama  Islam  di  sekolah.  Oleh  karena  itu Rekomendasi  pada  standar  proses  ini  agar  guru  PAI  melaksanakan  muatan kurikulum  di  atas  diharapkan  dapat  pula  menambah  pembelajaran  PAI  melalui pembelajaran ekstra kurikuler. (bisa di sekolah/ di kelas atau di mushala, di rumah atau  tempat  yang  disetujui).  [ini  sebagai  realisasi  paradigma  istilah  pengajaran berubah ke pembelajaran].
4.  Pendidikan  mutu  guru  sebagai  pendidik  dan  tenaga  kependikan  dilaksanakan dengan  mengacu  kepada  SNP.  Untuk  itu  perlunya  dilakukan  kegiatan-kegiatan penyediaan  guru  PAI  untuk  satuan  pendidikan  mulai  PAUD,  pendidikan  dasar, menengah,  dan  tinggi  pada  jalur  formal  dan  non  formal,  serta  informal.  Oleh karena  itu  rekomendasi  kepada  pihak  terkait  adalah  perlunya  pendidikan  dan pelatihan  metode  pembelajaran  PAI,  pemberian  beasiswa  Strata  1  (S  –  1)  untuk GPAI, dan juga melakukan sertifikasi GPAI.
5. Madrasah lahir dari masyarakat dan untuk masyarakat yang awalnya semua swasta hanya  sebagian  yang  digerikan  bila  dilihat  dari  sarana  gedung,  media pembelajaran,  sumber  daya  guru,  dan  sebagainya,  relatif  lebih  minim  daripada sekolah  umum. Rekomendasi  kepada  pihak  yang  terkait  adalah:  sebaiknya pemerintah  lebih  memperhatikan  sektor  swasta,  lebih  besar  daripada  MIN,    atau tidak  boleh    “menganaktirikan”  sektor  swasta,  karena  kontribusinya  yang  begitu besar di dunia pendidikan Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
An  Nahlawi,  Abdurrahman,  (1996).  Pendidikan  Islam  di  Rumah,  Sekolah,  dan Masyarakat.
Jakarta: Gema Insani Press. Asmani, Jamal Ma‟mur, 2012, 7 Tips Aplikasi PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan), Yogyakarta, DIVA Press --------------, 2012, Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal , Yogyakarta, DIVA Press Baharuddin, 2010, Moh. Makin, Manajemen Pendidikan Islam Transformasi Menuju Sekolah/Madrasah Unggul , Malang, UIN Maliki Press. Mastuhu,  1994, Dinamika  Sistem  Pendidikan  Pesantren ,  Indonesian  –  Netherlands Cooperation in Islamic Staudies (INIS) seri XX, Jakarta
-------------, 1999, Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam , Jakarta, Logos Wacana Ilmu
Mulyadi, 2010,  kepemimpinan  Kepala  Madrasah,  dalam  Mengembangkan  Budaya Mutu (Studi  Multi  Kasus  di  Madrasah  terpadu  ,  MAN  3  Malang,  MAN Malang 1, dan MA Hidayatul Mubtadi‟in Kota Malang), Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI. Jakarta
Muhaimin  dkk., Manajemen  Pendidikan  Aplikasi  dalam  Penyusunan  Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah , Malang, UIN Maliki Press Nafis,  Ahmadi  H.  Syukran,  2010, Pendidikan  Madrasah,  Dimensi  Profesional  dan Kekinian , Yogyakarta, LaksBang PRESSindo Steenbrink, Karel A., 1991, Pesantren, Madrasah, Sekolah, Pendidikan Islam dalam Kurun Moder. , jakarta, (LP3ES) Rahim, Husni, 2001, Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia , cet. 1, Ciputat, Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran,
http://www.ispi.or.id/2010/09/19/pengembangan-pendidikan-agama-islam-di- sekolah/
Ali, Mohammad, Pengembangan Pendidikan Agama Islam di Sekolah. 12 November 2012, http://blog.umy.ac.id/syrama/2012/11/17/pengembangan-pendidikan-agama- islam-di-sekolah/
Statistik Pendidikan Islam Tahun 2008/2009 tentang RA, MI, MTs, dan MA Undang-Undang RI. Nomer 20 tahun 2003  Tentang Sistem pendidikan Nasional Undang-Undang RI. Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Peraturan  Pemerintah  RI.  Nomor  55  Tahun  2007  tentang  Pendidikan  Agama  dan Pendidikan
Keagamaan
Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan