INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 10677-10687 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Keabsahan Perjanjian Waralaba Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata
Khomaini 1 ✉ ,  Winta Hayati 2
Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
Email: khomaini1980@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Perjanjian waralaba merupakan salah satu bentuk perjanjian tanpa nama yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai keabsahan perjanjian waralaba dalam konteks hukum perdata. Penelitian ini bersifat normatif, yaitu menekankan asas, nilai, atau norma yang harus dijunjung tinggi dalam konteks tertentu. Penelitian ini  bersifat  deskriptif  analitis,  dengan  fokus  pada  penjelasan  dan  penyajian  keabsahan  perjanjian waralaba menurut hukum perdata. Analisis data kualitatif dilakukan. Keabsahan perjanjian waralaba menurut hukum perdata bergantung pada adanya perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dan penerima waralaba yang mematuhi ketentuan hukum yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1320 yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Prasyarat  tersebut  antara  lain  adanya  sebab  yang  sah,  adanya  suatu  objek  tertentu,  kecakapan hukum,  dan  adanya persetujuan  bersama.  Oleh  karena  itu,  sebaiknya  ketentuan  Pasal  1320  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 dikaji secara saksama dalam menyusun perjanjian waralaba.
Kata Kunci: Waralaba, Hukum, Keabsahan, Perjanjian, Perdata

## Abstract
A franchise agreement is a form of contract that is not explicitly addressed by the Civil Code and is not named. The objective of this investigation is to evaluate the legitimacy of franchise agreements from a civil law standpoint. The research is normative in nature, emphasizing the norms, values, or principles  that  should  be  adhered  to  in  a  particular  context.  It  employs  a  descriptive  analytical approach,  focusing  on  the  explication  and  analysis  of  the  validity  of  franchise  agreements  in accordance with civil law. Qualitative analysis is implemented to evaluate the data. The validity of a franchise agreement is determined by a written contract between the franchisor and franchisee, which must adhere to the legal requirements specified in the Civil Code, particularly Article 1320, under civil law. The conditions for a valid agreement are delineated in this article, which include mutual consent, legal capacity, a specific object, and a lawful cause. Consequently, it is advised that the provisions of Article 1320 of the Civil Code and Article 7, paragraph (2) of Government Regulation No. 42 of 2007 be considered with great care when crafting a franchise agreement.
Keywords: Validity, Agreement, Franchise, Law, Civil

## PENDAHULUAN
Perjanjian  terjadi  ketika  satu  pihak  mengikatkan  diri  kepada  pihak  lain  atau  ketika kedua  belah  pihak  saling  sepakat  untuk  melakukan  suatu  perbuatan  tertentu.  Interaksi tersebut  menimbulkan  hubungan  di  antara  para  pihak  yang  disebut  dengan  perikatan. Hubungan hukum dalam ranah hukum kebendaan yang memberikan hak kepada satu pihak dan  membebani  kewajiban  kepada  pihak  lain  disebut  dengan  perikatan  (Satrio,  2016). Menurut Pasal 1233 ayat (1) KUH Perdata, perikatan dapat timbul karena adanya perjanjian atau  karena  adanya  ketentuan  perundang-undangan.  Hal  ini  berarti  bahwa  perjanjian merupakan  salah  satu  sumber  perikatan,  karena  satu  pihak  atau  lebih  terikat  untuk memenuhi  kewajiban  yang  telah  disepakati  pada  saat  mengadakan  perjanjian  (Widjaja, 2014).  Pada  hakikatnya,  perjanjian  hanya  mengikat  para  pihak  yang  mengadakannya, sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  1338  ayat  (1)  KUH  Perdata  dan  ditegaskan kembali dalam Pasal 1315 KUH Perdata. Perjanjian dianggap sebagai sumber perikatan yang paling penting karena merupakan peristiwa konkret yang mengikat para pihak yang terlibat, sedangkan kewajiban merupakan konsep yang abstrak (Lubis, 2011). Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai suatu kejadian di mana satu pihak membuat komitmen kepada pihak lain, atau di mana kedua belah pihak saling bertukar komitmen untuk melakukan tindakan tertentu.  Senada  dengan  itu,  Yahya  Harahap  menjelaskan  bahwa  perjanjian  adalah hubungan  hukum  antara  dua  pihak  atau  lebih  yang  berkaitan  dengan  harta  benda. Hubungan ini memberikan hak kepada satu pihak untuk menerima prestasi sementara pihak lain berkewajiban untuk memenuhinya (Soebekti, 2011).
Berdasarkan  pemahaman  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  terdapat  beberapa elemen penting dalam perjanjian, yaitu: (Soebekti, 2011)
1. Adanya  hubungan  hukum  menimbulkan  ikatan  yang  menimbulkan  akibat  hukum, termasuk timbulnya hak dan kewajiban.
2. Hak dan kewajiban tersebut dimiliki oleh badan hukum. Dalam konteks hukum perjanjian, subjek hukum diartikan sebagai orang perseorangan dan badan hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, pihak yang  dapat  mengadakan  perjanjian  menurut  hukum  perdata  tidak  hanya  orang perseorangan atau kelompok orang, tetapi juga badan hukum seperti yayasan, koperasi, dan perseroan terbatas.
Hukum  merupakan  sarana  pembaharuan  masyarakat,  menurut  Mochtar Kusumaatmadja.  Sebagai  respon  terhadap  perkembangan,  tujuan  utama  hukum  adalah untuk  mempengaruhi  dan  mengubah  mentalitas  dan  perilaku  individu  (Kusumatmadja, 1970).  Pengenalan  lembaga-lembaga  kontemporer  tidak  akan  efektif  jika  tidak  ada perubahan  dalam  sikap  dan  perspektif.  Akibatnya,  perluasan  kegiatan  ekonomi  pasti menghasilkan lebih banyak kesempatan bagi individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.  Proses  pengaturan,  bimbingan,  dan  pembatasan  diperlukan  untuk  mencegah kerugian ekonomi  dan  untuk memastikan kesejahteraan masyarakat secara  keseluruhan, terutama mengingat peluang yang semakin luas ini. Akibat yang wajar dari hal ini adalah hukum perlu berfungsi sebagai fasilitator untuk kepentingan ekonomi, karena keberadaan hukum  (aturan)  sangat  penting  untuk  mencegah  terjadinya  ketidak  tertiban  dalam masyarakat.  Oleh  karena  itu,  keberadaan  hukum  dalam  konteks  ekonomi  dan perkembangan  sektor  ekonomi  saling  mempengaruhi  dan  melengkapi  satu  sama  lain (Basarah & Faiz, 2008).
Dalam  proses  pembangunan  hukum  dan  ekonomi  yang  berlangsung  secara bersamaan, pengaturan di tingkat nasional, regional, dan global tidak terlepas dari interaksi transaksi internasional. Oleh karena itu, konsep ini terlihat jelas dalam kehidupan bernegara, di mana satu negara saling bergantung dengan negara lainnya. Contoh nyata yang paling terlihat  adalah  kegiatan  ekspor-impor  antar  negara  di  seluruh  dunia,  khususnya  dalam sektor  bisnis waralaba. Sebenarnya,  perkembangan waralaba telah  dikenal sejak lama  di Indonesia.  Hal  ini  terbukti  dengan  banyaknya  bisnis  waralaba  internasional  yang  telah berdiri  dan  beroperasi  secara  efektif  di  Indonesia.  Meskipun  waralaba  bukanlah  konsep baru,  kerangka  hukumnya  di  Indonesia  baru  terbentuk  pada  tahun  1997  dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. Keputusan para pihak untuk mengadakan perjanjian waralaba dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang
juga  disebutkan  dalam  Peraturan  Nomor  42  Tahun  2007  tentang  Waralaba  (Regita  dan Urbanisasi, 2023).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi keabsahan perjanjian waralaba dalam konteks hukum perdata.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  normatif,  menekankan  norma,  nilai,  atau  prinsip  yang  harus dijunjung tinggi dalam konteks tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti mengevaluasi dan menilai norma yang ada, memberikan rekomendasi atau resep yang diinformasikan oleh penemuan mereka (Ali, 2009). Pemeriksaan data sekunder atau sumber daya perpustakaan merupakan inti dari penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum berbasis perpustakaan (Mahmud, 2006). Penelitian ini menggunakan pendekatan legislatif dengan fokus analitis deskriptif, dengan tujuan utama untuk menjelaskan dan menyajikan validitas  perjanjian waralaba  dari perspektif hukum perdata.  Analisis kualitatif diterapkan untuk mengevaluasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Waralaba  telah  menjadi  model  bisnis  yang  digemari  sebagai  respons  terhadap meningkatnya persaingan di sektor bisnis. Konsep waralaba menawarkan kesempatan bagi individu  atau  perusahaan  untuk  membangun  bisnis  dengan  memanfaatkan  merek  yang mapan  dan  sistem  yang  telah  terbukti.  Meskipun  demikian,  penting  untuk  memahami implikasi hukum dari  perjanjian waralaba, terutama  dalam hal legitimasinya  berdasarkan hukum perdata, selain manfaat-manfaat ini.
Perjanjian  waralaba  adalah  kontrak  yang  mengikat  antara  pemilik  merek,  atau franchisor, dan pihak yang ingin menggunakan merek tersebut, yaitu franchisee. Agar suatu perjanjian  dianggap  sah  dalam  hukum  perdata,  perjanjian  tersebut  harus  memenuhi sejumlah  asas  dasar.  Pertama-tama,  kedua  belah  pihak  harus  membuat  perjanjian  yang komprehensif  dan  tidak  ambigu  yang  menguraikan  hak  dan  tanggung  jawab  masing- masing.  Misalnya,  pemberi  waralaba  diharuskan  memberikan  penjelasan  yang komprehensif  tentang  dukungan  yang  akan  diberikan  kepada  penerima  waralaba, sementara  penerima  waralaba  harus  sepenuhnya  memahami  tanggung  jawab  mereka dalam mengelola bisnis.
Selanjutnya, kemampuan untuk mengikatkan diri  juga menjadi syarat penting. Baik franchisor maupun franchisee harus memiliki kapasitas hukum. Ini berarti bahwa franchisee, jika seorang individu, harus sudah dewasa dan tidak berada dalam keadaan terikat oleh
hukum  yang  membatasi  kemampuannya  untuk  berkontrak.  Keabsahan  perjanjian  juga bergantung  pada  status  hukum  penerima  lisensi,  jika  merupakan  badan  hukum.  Objek perjanjian merupakan komponen penting lainnya. Dalam konteks waralaba, produk atau layanan yang ditawarkan harus didefinisikan secara tepat dan harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Misalnya, jika penerima lisensi bergerak di bidang industri makanan, produk  harus  mematuhi  peraturan  kesehatan  dan  keamanan  pangan.  Perjanjian  dapat dibatalkan jika ada produk yang tidak halal atau melanggar hukum.
Selain itu, causa atau tujuan dari perjanjian juga harus halal. Tujuan yang sah dalam perjanjian  waralaba  biasanya  berkaitan  dengan  pengembangan  bisnis  dan  peningkatan pemasaran.  Jika  tujuan  tersebut  bertentangan  dengan  norma-norma  hukum  atau  etika bisnis, maka keabsahan perjanjian dapat dipertanyakan. Pentingnya dokumentasi tidak bisa diabaikan dalam perjanjian waralaba. Semua kesepakatan harus dituangkan dalam bentuk tertulis  dan  mencakup  informasi  penting  seperti  identitas  para  pihak,  deskripsi  merek, jangka waktu perjanjian, serta besaran biaya dan royalti. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti  adanya  perjanjian  yang  sah  dan  dapat  menjadi  rujukan  jika  terjadi  sengketa  di kemudian hari.
Peraturan  waralaba  di  Indonesia  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Perdagangan tentang  Waralaba  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen. Peraturan ini menciptakan kerangka hukum yang transparan yang menjamin praktik  waralaba  yang  etis  dan  melindungi  hak-hak  konsumen.  Namun  demikian, pelanggaran perjanjian waralaba dapat mengakibatkan dampak yang besar, seperti halnya yang terjadi di lingkungan bisnis lainnya. Pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi  berdasarkan  hukum  perdata.  Pemerintah  dapat  mengenakan  sanksi  administratif sebagai akibat dari pelanggaran peraturan waralaba.
Pemerintah  atau  kaum  bangsawan  di  Inggris  secara  historis  menggunakan  istilah "waralaba", yang berasal dari kata Prancis Kuno yang berarti "bebas", untuk memberikan hak-hak khusus, seperti pengoperasian feri atau hak untuk berburu di tanah mereka. Pada tahun 1951, Singer Sewing Company memperkenalkan waralaba distribusi untuk penjualan mesin jahit, yang menandai dimulainya evolusi pesat konsep waralaba di Amerika Serikat. Kontrak waralaba distribusi Singer yang terdokumentasi merupakan bukti statusnya sebagai pelopor  dalam  perjanjian  waralaba  kontemporer.  Pada  awalnya,  istilah  "waralaba" digunakan  untuk  menggambarkan  hak  eksklusif  untuk  mendistribusikan  dan  menjual produk manufaktur. Namun, definisinya telah diperluas untuk mencakup berbagai produk dan  layanan,  termasuk  industri  makanan  dan  minuman  serta  hotel.  Sekarang,  waralaba dianggap  sebagai  kolaborasi  bisnis  yang  ditawarkan  oleh  perusahaan  mapan  dengan
catatan kinerja yang kuat, yang didukung oleh manajemen yang efektif dan sumber daya berbasis  pengetahuan.  Model  ini  memungkinkan  kerja  sama  pihak  lain  melalui  kontrak untuk menjalankan usaha sesuai dengan format yang telah  ditetapkan,  dengan imbalan yang  disepakati (Sewu, 2004). Model ini juga merupakan kemitraan antara badan usaha yang sudah mapan dengan badan usaha yang baru atau kurang berpengalaman, dengan tujuan saling menguntungkan, khususnya dalam hal penyediaan  barang dan jasa secara langsung kepada konsumen (Winarto, 1995). Waralaba adalah hak eksklusif yang diberikan kepada orang perseorangan atau badan usaha untuk memanfaatkan suatu sistem usaha yang  unik  guna  memasarkan  barang  dan/atau  jasa  yang  telah  terbukti  berhasil.  Hak istimewa ini dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga berdasarkan perjanjian waralaba (Pasal 1 angka 1 PP Nomor 42 Tahun 2007). Perjanjian waralaba, seperti halnya perjanjian lainnya, tunduk  pada  berbagai  asas,  harus  memenuhi  persyaratan  hukum  formal,  dan  memuat unsur-unsur tertentu (Elise, dkk., 2023).
Perjanjian yang memberikan hak kepada satu pihak untuk menggunakan kekayaan intelektual,  penemuan,  atau  ciri  khas  suatu  usaha  yang  dimiliki  oleh  pihak  lain  dengan imbalan biaya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam penjualan barang atau jasa, dikenal  sebagai  waralaba.  Penerima  waralaba  dianggap  sebagai  penerima  hak-hak  ini, sedangkan pemberi waralaba adalah pihak yang memberikannya. Oleh karena itu, jelaslah bahwa waralaba merupakan suatu perjanjian yang sesuai dengan kewajiban umum yang diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Waralaba mencakup pemanfaatan kekayaan intelektual, termasuk paten, nama merek, nama dagang, logo, desain, hak cipta, dan  rahasia  dagang.  Penemuan  atau  ciri  khas  terkait  usaha  milik  pemilik,  seperti  sistem manajemen,  metode  penjualan,  dan  pengaturan  distribusi,  juga  disertakan.  Hal  ini menjadikan  waralaba  setara  dengan  lisensi  (Hak  Kekayaan  Intelektual),  khususnya  yang berkaitan dengan nama dagang atau merek dagang untuk produk dan layanan tertentu. Oleh karena itu, waralaba dapat dilihat memiliki dua bentuk yang berbeda: satu sebagai merek dagang atau lisensi produk, dan yang lainnya sebagai format usaha (Widjaja, 2001). Penting untuk diketahui bahwa waralaba tidak diberikan tanpa kompensasi; waralaba akan selalu memerlukan beberapa bentuk pembayaran. Masalah perpajakan merupakan faktor substansial dalam proses dan metode pembayaran royalti bagi pewaralaba yang beroperasi secara internasional. Pewaralaba biasanya lebih suka royalti yang mereka terima dibebaskan dari  pajak,  biaya,  atau  pengeluaran  lainnya.  Pengaturan  ini  memungkinkan  pewaralaba untuk  secara  tepat  menentukan  keuntungan  yang  diantisipasi  dari  waralaba,  dengan mempertimbangkan biaya dan pengeluaran yang terkait dengan perolehan hak kekayaan intelektual  dan  sistem  atau  proses  waralaba.  Dalam  pengaturan  ini,  baik  pewaralaba
maupun penerima waralaba mengutamakan perlindungan dan kepastian hukum (Subekti, 2011).
Oleh karena itu, waralaba tidak dapat dilepaskan dari adanya perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dan penerima waralaba,  yang harus  sesuai  dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila kedua belah pihak melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  dengan  itikad  baik,  maka  perjanjian  tersebut  akan berjalan dengan baik. Untuk menjamin keabsahan perjanjian tersebut, maka harus dipenuhi empat syarat (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) (Subekti, 2011):
1. Asas  konsensualisme  yang  merupakan  asas  fundamental  dalam  hukum  perjanjian adalah adanya kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Asas ini menegaskan bahwa adanya  suatu  perjanjian  bergantung  pada  kesepakatan  bersama.  "Kehendak"  kedua belah  pihak  untuk  memenuhi  kewajiban  dan  saling  sepakat  tercermin  dalam  asas konsensualisme  sebagaimana  didefinisikan  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata.  Hal  ini menumbuhkan  rasa  percaya  diri  dalam  pelaksanaan  perjanjian.  Meskipun  demikian, suatu perjanjian menjadi batal demi hukum jika dilaksanakan di bawah paksaan, tipu daya, atau kekeliruan.
2. Pembentukan perjanjian memerlukan kecakapan. Seseorang dianggap tidak cakap jika menurut hukum tidak mampu membuat perjanjian dengan konsekuensi hukum yang lengkap, sebagaimana dikemukakan oleh Subekti. Anak di bawah umur, orang dewasa yang  berada  di  bawah  perwalian  (curatele),  dan  individu  dengan  gangguan  jiwa semuanya dianggap tidak cakap.
3. Kekhususan. Hal ini menyiratkan bahwa subjek perjanjian harus didefinisikan dengan jelas dan dapat diidentifikasi. Agar dapat memberikan kepastian bagi semua pihak dan mencegah  terbentuknya  perjanjian  yang  tidak  realistis,  maka  objek  perjanjian  tidak boleh ambigu.
4. Dasar  hukum  yang  sah.  Artinya  isi  perjanjian  harus  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan  tidak  mengganggu  ketertiban  umum  atau melanggar norma kesusilaan (Subekti, 2011).
Dua syarat awal disebut syarat subjektif karena khusus untuk para pihak atau individu yang terlibat dalam perjanjian. Sebaliknya, dua syarat terakhir disebut syarat objektif, karena berkaitan dengan objek perjanjian atau tindakan hukum yang dimaksud. Akibatnya, syarat awal berpusat pada para pihak dalam perjanjian, sedangkan syarat terakhir difokuskan pada objek  perjanjian.  Perjanjian  yang  sah  adalah  perjanjian  yang  diakui  secara  hukum  dan memiliki  konsekuensi  yang  mengikat,  sementara  perjanjian  yang  tidak  memenuhi  syarat yang ditentukan tidak diakui secara hukum. Namun, perjanjian tersebut masih sah antara
para  pihak  jika  mereka  mengakui  dan  mematuhinya,  bahkan  jika  itu  tidak  memenuhi persyaratan  hukum.  Meskipun  demikian,  seorang  hakim  mungkin  memiliki  kewenangan untuk membatalkan atau menyatakan perjanjian tidak sah jika timbul perselisihan dan satu pihak menentangnya (Subekti, 2011).
Keempat  syarat  tersebut  adalah  syarat  utama  dalam  suatu  perjanjian,  yang  berarti bahwa keberadaan syarat-syarat ini sangat penting. Perjanjian dianggap tidak sah atau tidak ada jika salah satu dari kondisi ini tidak terpenuhi. Meskipun demikian, kedua belah pihak harus  dapat  menggunakan  keinginan  mereka  saat  membuat  perjanjian.  Dengan  adanya kesepakatan, perjanjian tersebut dianggap telah terbentuk (Subekti, 2011).
Selain itu hukum perjanjian mengenal lima asas penting yaitu:

## 1. Asas kebebasan berkontrak
Para  pihak  yang  terlibat  terikat  pada  semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak untuk menentukan apakah akan mengadakan perjanjian, berunding dengan individu mana pun, menetapkan syarat dan ketentuan,  dan  menentukan  apakah  perjanjian  tersebut  tertulis  atau  lisan.  Asas  ini merupakan ciri khas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang terutama mengatur para  pihak  yang  terlibat,  yang  memungkinkan  mereka  untuk  mengesampingkan ketentuan-ketentuannya kecuali peraturan-peraturan tertentu yang bersifat wajib.
2. Asas konsensualisme
Pasal  1320  ayat  1  KUH  Perdata  menguraikan  asas  konsensualisme.  Agar  suatu perjanjian  dianggap  sah,  diperlukan  adanya  kesepakatan  bersama  antara  para  pihak. Kesepakatan bersama ini menimbulkan hak dan kewajiban, yang disebut sebagai sifat wajib dari suatu perjanjian. Hal ini mengharuskan masing-masing pihak untuk menaati ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.
3. Asas pacta sunt servanda
Asas  kepastian  hukum,  atau  pacta  sunt  servanda,  berkaitan  dengan  penegakan suatu perjanjian. Asas ini menegaskan bahwa syarat-syarat suatu perjanjian yang telah disetujui bersama oleh para pihak harus dihormati oleh hakim atau pihak ketiga, karena dianggap  sebagai  hukum  yang  mengikat.  Mereka  dilarang  mencampuri  isi  perjanjian yang telah ditetapkan. Asas ini diperkuat oleh Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menetapkan bahwa "perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai hukum."
4. Asas iktikad baik ( geode trouw)
Menurut Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "perjanjian harus
dilaksanakan dengan itikad baik." Asas ini diartikan sebagai "itikad baik." Kreditur dan debitur  harus  mematuhi  ketentuan-ketentuan  kontrak  dengan  kepercayaan  atau keyakinan yang tulus dan itikad baik dari para pihak yang terlibat, sebagaimana yang dipersyaratkan oleh asas ini.
5. Asas kepribadian
Seseorang harus membuat perjanjian karena alasan  pribadi, sebagaimana yang diamanatkan oleh asas kepribadian. Pasal 1315 dan 1340 KUH Perdata memuat asas ini. Menurut  Pasal  1315,  "seseorang  pada  umumnya  dilarang  membuat  perjanjian  hanya untuk kepentingan dirinya sendiri."
Konsekuensi dari perjanjian yang mengikat secara hukum adalah sebagai berikut:: a. Merupakan dokumen yang mengikat secara hukum bagi semua pihak yang terlibat.
b. Perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang menandatanganinya, tetapi dapat mengikat pihak ketiga jika telah disetujui sebelumnya.
c. Para pihak tidak dapat secara sepihak melepaskan diri dari kewajiban perjanjian.
d. Perjanjian  dapat  diakhiri  secara  sepihak  jika  alasan  hukum  membenarkan  tindakan tersebut.
e. Janji yang dibuat untuk kepentingan pihak ketiga juga wajib secara hukum.
f. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
g. Selain  mengamankan  ketentuan  perjanjian,  perjanjian  juga  mengharuskan  kepatuhan terhadap ketentuan hukum, kebiasaan, atau kepatutan.
h. Ketentuan-ketentuan  dalam  perjanjian  ini  yang  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan batal demi hukum apabila para pihak tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan tersebut pada waktu merundingkan perjanjian ini.
Hubungan  hukum  merupakan  interaksi  yang  menimbulkan  akibat  hukum sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pihak yang dirugikan dapat menempuh  jalur  hukum  di  pengadilan  apabila  pihak  lain  tidak  memenuhi  hak  dan kewajibannya secara sukarela. Hubungan hukum yang mengharuskan adanya kepatuhan dari kedua belah pihak terbentuk ketika suatu kesepakatan diterima bersama. Hubungan ini memberikan hak dan tanggung jawab untuk melaksanakan atau memenuhi tuntutan. Pada hakikatnya, suatu kesepakatan tidak dapat mengikat  seseorang tanpa persetujuan tegas dari pihak tersebut. Hubungan hukum ini membentuk akuntabilitas bagi para pihak yang terlibat dalam kesepakatan tersebut (Subekti, 2011).
Prospektus  waralaba  yang  wajib  didaftarkan  oleh  pemberi  waralaba  sekurang- kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007:
1) Identitas pemberi waralaba, yang dapat berupa fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) jika perorangan atau kartu tanda penduduk pemegang saham, anggota dewan komisaris, dan direksi jika badan usaha.
2) Status  badan  hukum  usaha  pemberi  waralaba,  yang  dapat  berupa  surat  izin  usaha pariwisata tetap, surat izin usaha perdagangan (SIUP), dan surat izin satuan pendidikan;
3) Uraian lengkap kegiatan usaha pemberi waralaba;
4) Struktur organisasi pemberi waralaba;
5) Laporan keuangan dua tahun terakhir;
6) Jumlah lokasi usaha;
7) Daftar penerima waralaba;
8) Hak dan kewajiban penerima waralaba dan pemberi waralaba
Keberadaan  waralaba  tidak  dapat  dilepaskan  dari  adanya  perjanjian  tertulis  antara pemberi waralaba dan penerima waralaba,  yang harus  sesuai  dengan ketentuan hukum perjanjian  yang  tercantum  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata), khususnya Pasal 1320. Pemberi waralaba memberikan hak kepada penerima waralaba untuk menggunakan  Hak  Kekayaan  Intelektual  yang  dimilikinya  dalam  perjanjian  waralaba, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Agar perjanjian tersebut dapat berjalan dengan baik, kedua belah pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya dengan itikad baik.

## SIMPULAN
Keabsahan  perjanjian  waralaba  ditentukan  oleh  perjanjian  tertulis  antara  pemberi waralaba dan penerima waralaba, yang harus mematuhi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata  dari  sudut  pandang  hukum  perdata.  Secara  khusus,  Pasal  1320  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menguraikan prasyarat perjanjian yang sah, yang meliputi perlunya persetujuan bersama, kecakapan hukum, objek yang pasti, dan tujuan yang sah menurut  hukum.  Oleh  karena  itu,  sebaiknya  Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 dipertimbangkan secara cermat ketika menyusun perjanjian waralaba.

## DAFTAR PUSTAKA
Anastasia Regita Rintan Sahara dan Urbanisasi, Analisis Perjanjian Waralaba (Franchise) Kopi Kenangan  Berdasarkan  Peraturan  Perundang-UndanganTentang  Waralaba,  Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Oktober 2023, Vol. 9, No.19, hlm.  67-75.
Bambang  N.  Rachmadi,  2007, Franchising,  The  Most  Practical  and  Excellent  Way  of Succeeding, Jakarta: PT. Gramedia, Jakarta, hlm 7.
Elise, Detania Sukarja, Tri Murti Lubis, 2023, Aspek   Hukum Perjanjian   Waralaba   Bisnis Kopi   (Studi   Bisnis Franchise di Kota Medan), Neoclasiccal Legal Review: Journal Of Law And Contemporary Issues, Vol.02, No.01, 2023, hlm. 01 – 09.
Gunawan Widjaja, 2014, Perikatan Pada Umumnya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 42.
J.Satrio, 2016, Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 2.
Lindati  P.  Sewu,  2004,  Franchise,  Pola  Bisnis  Spektakuler  dalam  Perspektif  Hukum  dan Ekonomi, CV Utomo. Bandung,hlm 15.
Moch.  Basarah  &  Faiz  Mufidin,  2008, Bisnis  Franchise  dan  Aspek-Aspek  Hukumnya, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.
Mochtar  Kusumatmadja,  1970, Fungsi  Dan  Perkembangan  Hukum  Dalam  Pembangunan Nasional, Jakarta: Bina Cipta, hlm. 11.
Peter Mahmud Marzuki, 2006, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 34.
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermasa, hlm. 36.
Suharawardi Lubis, 2011, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 263.
Uswatun Hasanah, Tantawi, Janusi Waliamin, 2021, Keabsahan Kontrak Elektronik Berbasis Online Dalam Perjanjian Waralaba, Jurnal Majalah Keadilan, Vol. 21, No. 2, 2021, hlm. 21-26.
V. Winarto, 1995, Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional, PT. Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 19.
Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.14.