## Perlindungan Hukum Pekerja Pasca Terjadinya Akuisisi Perusahaan

## Rizki Istighfariana Achmadi cicirizki@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Acquisition is a form of company restructuration that commonly done by businessman in order to improve the effectivity of a company. Worker will get an impact if acquisition occurred. Since, there is possibility that company will conducting reposition or rotation of worker that might be disapproved by the worker. Moreover, if the company is in unstable condition, there is a possibility that the company would decrease the amount of worker. This research aiming to analyze the legal protection and the company responsibility towards the worker after acquisition. This research is using normative juridical research method also conceptual approach, statute approach, and case approach. In conclusion, the company has a right in terminating worker and the worker also has a right to retire if they are disagreed upon the reposition, rotation or the reduction of right and they will get twice severance pay as on the article 163 paragraph 2 Act No. 20 year 2007. However, if there is no reposition, rotation or reduction of right the worker still allows to retire but did not get twice severance pay. Furthermore, a party that responsible to fulfill worker’s right is a new controller except there is another agreement.
Keywords: Acquisition; Worker; Legal Protection; Termination of Worker.

## Abstrak
Akuisisi merupakan salah satu bentuk restrukturisasi perusahaan yang kian marak dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dari sebuah perusahaan. Pekerja merupakan salah satu bagian perusahaan yang terkena dampak apabila akuisisi terjadi. Hal tersebut dikarenakan pengendali baru dimungkinkan melakukan reposisi ataupun rotasi pekerja yang mungkin tidak disetujui oleh pekerja terlebih lagi apabila kondisi perusahaan sedang kurang sehat muncul kemungkinan pengendali baru melakukan pengurangan jumlah pekerja. Tujuan dari tulisan ini ialah untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap pekerja setelah akuisisi perusahaan dan untuk menganalisa pertanggung jawaban pemegang  saham  baru  dan  lama  terhadap  pekerja  setelah  terjadinya  akuisisi  perusahaan  dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Kesimpulan dari tulisan ini ialah perusahaan berhak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) namun pekerja yang diputus hubungan kerjanya akan mendapatkan dua kali uang pesangon sesuai dengan pasal 163 ayat 2 UUPT, begitupula pekerja dapat mengajukan PHK apabila pengendali baru melakukan reposisi ataupun rotasi maupun pengurangan hak yang tidak disetujui  oleh  pekerja.  Namun,  apabila  tidak  ada  perubahan  hak  maupun  reposisi,  pekerja  tetap dapat mengajukan PHK akan tetapi pekerja tidak mendapatkan dua kali uang pesangon. Sedangkan, pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak pekerja ialah pengendali baru kecuali di perjanjikan lain oleh pengendali lama dan pengendali baru.
Kata Kunci: Pekerja; Perlindungan Hukum; Pemutusan Hubungan Kerja.

## Pendahuluan
Sebagai  makhluk  sosial  manusia  berlomba-lomba  untuk  mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya demi memenuhi kebutuhan hidupnya.
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 4, Juli 2019 1457

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 4, Juli 2019
Histori artikel: Submit 7 Juni 2019; Diterima 14 Juni 2019; Diterbitkan online 1 Juli 2019.

## 1458 Rizki Istighfariana: Perlindungan Hukum Pekerja
Perkembangan  teknologi  di  era  digital  menjadikan  manusia  lebih  cerdas  dan memudahkan individu untuk memulai ataupun mengembangkan usahanya. Banyak individu maupun perusahaan yang baru memulai ataupun mengembangkan kegiatan usahanya melalui platform digital karena kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan. Hal tersebut mengakibatkan meningkatnya tingkat daya saing dibidang perdagangan namun berimbas pada sulitnya individu ataupun perusahaan untuk menguasai pasar. 1
Meningkatnya  daya  saing  memberikan  dampak  yang  signifikan  dalam pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara.  Seiring  dengan  pertumbuhan  ekonomi yang  meningkat  maka  kebutuhan  dari  para  pengusaha  juga  semakin  meningkat yang  mengakibatkan  bentuk  perusahaan  seperti  firma  dan  CV  ( commanditaire vennootschap ) mulai kurang diminati dan para pengusaha lebih memilih mendirikan perusahaan berbentuk persekutuan badan hukum seperti PT (Perseroan Terbatas). 2
Individu  berlomba-lomba  untuk  mendirikan  PT  yang  mengakibatkan meningkatnya  jumlah  daya  saing  yang  tidak  dapat  dihindari.  Dengan  adanya peningkatan daya saing, perusahaan yang semula dapat melakukan kegiatan usahanya dengan baik dapat mengalami kendala hingga akhirnya mencapai kondisi yang  tidak  sehat.  Faktor  yang  menyebabkan  suatu  PT  mengalami  kondisi  yang tidak sehat sehingga mengalami penurunan daya saing adalah kurangnya eksistensi dan kualitas dari barang atau jasa yang diperdagangkan oleh PT tersebut. 3 Selain itu dengan berkembangnya era digital banyak perusahaan konvensional perlu untuk menyesuaikan  diri  dengan  pasar  digital  yang  tengah  marak.  Sehingga  pihak  PT tersebut harus melakukan restrukturisasi perusahaan, hal tersebut berguna untuk mempertahankan  eksistensi  dari  PT  yang  bersangkutan. 4 Restrukturisasi adalah
1 Rezmia Febrina , ‘ Proses Akuisisi Perusahaan Berdasarkan Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas’ (2012), Jurnal Ilmu Hukum.[161].
2 Janus Sidabalok, ‘Hukum Perusahaan- Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia’ (2012), Nuasa Aulia.[3].
3 Steven Leonardo Soegiono and Eddy Madiono Sutanto, ‘Restrukturisasi Organisasi di PT Samudra Alam Raya Surabaya’ (2013), 1 Agora.[2].
4 ibid.
perubahan struktur organisasi sebagai akibat ekspansi dan kontraksi usaha. 5
Restrukturisasi akan diikuti pula dengan perubahan pada neraca perusahaan, baik sisi aktiva maupun sisi pasiva restrukturisasi merupakan bagian dari strategi bisnis untuk melakukan penataan ulang untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan. 6
Selain  faktor  perusahaan  yang  menjadi  tidak  sehat,  upaya  restrukturisasi perusahaan  juga  dapat  dilakukan  karena  perusahaan  ingin  melakukan kerjasama untuk memenuhi target tertentu ataupun berkeinginan untuk memperkuat aset dan modalnya atau alasan lain seperti untuk meningkatkan penjualan dan operasional, perbaikan manajemen, adanya informasi asimetris (tidak seimbang) yang dimiliki oleh pihak manajemen dan pasar secara umum, serta masalah keuntungan. 7
Tujuan restrukturisasi perusahaan antara lain adalah untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan, memberikan manfaat  dividen  dan  pajak  terhadap  negara,  menghasilkan  produk  dan  layanan dengan harga kompetitif kepada konsumen, memudahkan pelaksanaan privatisasi. 8
Selanjutnya manfaat dari restrukturisasi perusahaan adalah meningkatkan efisiensi perusahaan, memperkuat daya saing perusahaan, meningkatkan pertumbuhan lebih cepat dalam bisnis terutama tingkat pertumbuhan internal dan yang terakhir adalah meningkatkan produktivitas aset perusahaan. 9
Terkadang  upaya  restrukturisasi  perusahaan  hanya  digunakan  dalam rangka  melakukan  efisensi  kinerja  perusahaan.  Berdasarkan  UU  40  tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) disebutkan bahwa terdapat tiga jenis restrukturisasi antara lain penggabungan yang disebut merger, peleburan yang disebut dengan konsolidasi dan pengambilalihan yang biasa disebut akuisisi. Ketiga jenis restrukturisasi tersebut merupakan stategi yang sering dilakukan oleh pelaku bisnis untuk menyelamatkan perusahaannya karena pelaku usaha sebagai  subjek  ekonomi  yang  senantiasa  berupaya  untuk  memaksimalkan
5 Mardiyanto, Handono, Intisari Manajemen Keuangan (Pustaka 2009).[17].
6 Steven Leonardo Soegiono and Eddy Madiono Sutanto, Op.Cit. [1].
7 ibid. 8 ibid. [4]. 9 ibid.

## 1460 Rizki Istighfariana: Perlindungan Hukum Pekerja
keuntungan  dalam  mengelola  perusahaannya.  Salah  satu  jenis  restrukturisasi perusahaan yang sedang marak dilakukan oleh pelaku usaha adalah akuisisi atau disebut pengambilalihan dalam UUPT.

## Pengertian Akuisisi
Akuisisi berasal dari bahasa inggris “ acquisition ” yang dalam Bahasa Inggris sering juga disebut dengan istilah “ take over ” dan dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai akuisisi atau pengambilalihan. Akuisisi adalah pengambilalihan suatu kepentingan pengendalian perusahaan oleh suatu perusahaan lain. 10
Acquisition sendiri berasal dari kata acquire yang berarti mendapatkan sesuatu dengan usaha atau perbuatannya sendiri. Dalam dunia hukum dan bisnis akuisisi adalah “perbuatan hukum yang dilakukan baik oleh badan hukum ( legal person ) atau orang perseorangan ( natural person ) untuk mengambil alih saham Perseroan Terbatas yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut”. 11
Apabila yang diambil alih tersebut adalah saham, maka dengan akuisisi tersebut beralih pula pengendalian terhadap perusahaan target tersebut. Akibat hukum yang timbul pasca akuisisi sendiri ditinjau dari segi hukum korporasi adalah beralihnya pengendalian persero dari tangan yang diambil alih kepada pihak yang diambil alih sehingga seluruh tanggung jawab yang lama akan berpindah kepenanggung jawab yang baru. 12
Pengambilalihan  atau  akuisisi  merupakan  salah  satu  jenis  restrukturisasi yang kian marak di lakukan oleh perusahaan besar maupun kecil dengan berbagai macam tujuan seperti mengembangkan usaha, memperbaiki struktur perusahaan, dan  mempertahankan  eksistensi  perusahaan.  Seperti  contohnya  di  tahun  2018 setidaknya  telah  terjadi  cukup  banyak  akuisisi  seperti  akuisisi  uber  oleh  grab, 13
10 Munir Fuady, Hukum tentang Akuisisi, Take over dan LBO (Citra Aditya 2001).[3].
11 ibid.
12 Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas (Sinar Grafika 2015).[507].
13 Andri Donnal Putera, Grab Akuisisi Uber, ‘Ini Dampaknya bagi Penumpang dan Penge - mudi’,( Kompas ,  2018)  <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/27/120600926/grab-akuisi - si-uber-ini-dampaknya-bagi-penumpang-dan-mitra-pengemudi> , accessed 19 Oktober 2018.
akuisisi sriwijaya air oleh garuda Indonesia, 14 akuisisi Pertagas oleh PGN 15 dan lain sebagainya. Pada umumnya dalam peristiwa akuisisi perusahaan yang diakuisisi adalah perusahaan yang lebih kecil daripada perusahaan pengakuisisi ( acquirer ), namun tidak menutup kemungkinan adanya reverse  takeover, yang berarti perusahaan target lebih besar daripada perusahaan pengakuisisi. Definisi akuisisi atau pengambilalihan menurut Undang-undang tertuang dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)yang berbunyi “Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.”
Berdasarkan  definisi  dalam  undang-undang  tersebut  terdapat  beberapa element atau aspek yuridis tentang pengambilalihan antara lain sebagai berikut :
1. Elemen yang pertama yaitu bahwa Pengambilalihan merupakan suatu perbuatan hukum  ( Rechtshandeling  Legal  Act ).    Perbuatan  hukum  pengambil  alihan termasuk bidang hukum kontrak atau hukum perjanjian sebagaimana yang diatur dalam buku ketiga KUH Perdata. Dengan demikian ditinjau dari segi yuridis Pengambilalihan merupakan persetujuan antara pihak yang diambil alih dengan yang mengambilalih. 16
2. Elemen  selanjutnya  adalah  pemilik  kapasitas  untuk  membuat  kesepakatan pengambilalihan. Pihak yang memiliki kapasitas untuk melakukan pengambil alihan berdasarkan pasal 125 ayat 2 adalah badan hukum atau orang perseorangan sedangkan yang dapat bertindak sebagai pihak yang diambil alih menurut pasal 125 ayat 1 adalah direksi perseroan atau langsung. 17
3. Elemen yang terakhir adalah subjek dan kuantitas akuisisi. Subjek dalam akuisisi
14 CNN Indonesia, ‘Garuda Indonesia Ambil Alih Operasional Sriwijaya Air Group’, ( CNN Indonesia,  2018)  <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181115064131-92-346669/garu - da-indonesia-ambil-alih-operasional-sriwijaya-air-group>, accessed 19 Oktober 2018.
15 Danang Sugianto, ‘PGN Akuisisi 51% Saham Pertagas Rp 16,6 Triliun’, (Detik, 2018) <https://finance.detik.com/energi/d-4095743/pgn-akuisisi-51-saham-pertagas-rp-166-triliun> , ac- cessed 19 Oktober 2018.
16 Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas (Sinar Grafika 2015).[507].
17 ibid. [508].

## 1462 Rizki Istighfariana: Perlindungan Hukum Pekerja
adalah saham perseroan, dan kuantitas dari saham perseroan yang diambil alih bisa seluruhnya atau sebagian besar. Akan tetapi apabila pengambilalihan secara keseluruhan pemegang saham tidak boleh bertentangan dengan pasal 7 ayat 1 UUPT dimana pemegang saham tidak boleh kurang dari dua orang. 18
Apabila dilihat dari objek nya akuisisi terbagi menjadi empat jenis. Akuisisi yang pertama terjadi adalah akuisisi saham, akuisisi ini terjadi apabila saham dari perusahaan  tersebut  dibeli  paling  sedikit  51%  (lima  puluh  satu  persen)  ( Simple Majority ), atau paling tidak setelah akuisisi tersebut, pihak pengakuisisi memegang saham minimal 51 % (Lima puluh satu persen). 19
Selanjutnya,  terdapat  akuisisi  aset  yang  dimaksud  dengan  akuisisi  aset adalah  objek  yang  diakusisi  adalah  berupa  aset  perusahaan  target  dengan  atau tanpa ikut mengasumsi atau mengambil alih seluruh kewajiban perusahaan target terhadap pihak ketiga. Aset yang dimaksud seperti real property yakni kepemilikan atas kepentingan hukum yang melekat pada real estate atau hubungan hukum penguasaan yuridis oleh pemilik atas real estate . Hubungan hukum ini biasanya tercatat di dalam suatu dokumen, misalnya sertifikat kepemilikan atau perjanjian sewa. real estate meliputi tanah dan bangunan itu sendiri, segala benda, yang secara alamiah terdapat di atas tanah dan melekat pada tanah, seperti bangunan dan bentuk  pengembangan  lainnya. Aset  selanjutnya  yang  mungkin  di  akuisisi  ialah personal property kepentingan hukum yang dapat dipindahkan yang melekat pada benda selain real estate , benda tersebut dapat dibagi menjadi 4 yakni benda yang dapat di identifikasi seperti mesin dan peralatan, alat transportasi, alat berat, dan yang umumnya digolongkan sebagai benda miliki individu, misalnya perabotan, benda-benda koleksi ( collectibles ) dan peralatan, kategori benda yang selanjutnya ialah perlengkapan non-realty seperti  perlengkapan  dagang  ( trade  fixtures )  atau perlengkapan  penyewa,  kategori  benda  setelahnya  ialah  Modal  kerja  bersih  dan surat  berharga,  atau  aset  lancar  bersih,  adalah  jumlah  dari  aset  lancar  dikurangi liabilitas  jangka  pendek.  Modal  kerja  bersih  dapat  termasuk  uang  tunai,  surat
18 ibid. [509].
19 Abdulkair Muhammad, Hukum Perseroan Indonesia , (Citra ditya Bakti 2002).[92].
berharga yang dapat diperdagangkan dan suplai yang likuid dikurangi liabilitas lancar seperti hutang dan liabilitas jangka pendek. Dan kategori benda yang terakhir ialah Aset tak berwujud adalah kepentingan hukum yang melekat pada entitas yang tidak berwujud. Contoh personal properti tidak berwujud termasuk hak tagih dan hak untuk menghasilkan keuntungan dari suatu ide/gagasan. 20
Keuntungan dari akusisi ini antara lain adalah pihak yang mengakuisisi dapat benar-benar mengakuisisi aset yang diinginkan jadi pihak pengakuisisi tidak perlu mengambil aset keseluruhan dari perusahaan, keuntungan selanjutnya adalah pengakuisisi  dapat  mengelak  dari  tanggung  jawab  perusahaan  target  sehingga tidak perlu semua tanggung jawab perusahaan kepada perusahaan lain ikut beralih (asumsi)  kepada  pihak  manapun,  kecuali  hanya  kewajiban  yang  melekat  pada aset  yang  diakusisi  bersangkutan.  Setelah  itu  akuisisi  aset  juga  berguna  untuk menghindari gangguan dari pemegang saham minoritas, pekerja, dan manajemen. 21
Menurut Putusan 707 K/Pdt.Sus-PHI/2016 dalam hal terjadi akuisisi aset, seluruh aset yang di akuisisi termasuk pekerja yang ada di dalamnya juga beralih.
Akusisi kombinasi merupakan akuisisi berdasarkan objek yang ketiga yakni pengakuisisi melakukan akuisisi terdapat aset dan saham. Sehingga yang diakuisisi adalah 50 % saham dan 50 % aset dari perusahaan. 22 Jenis akuisisi berdasarkan objek yang selanjutnya adalah akuisisi bertahap, akuisisi ini tidak dilaksanakan sekaligus. Misalnya, perusahaan target menerbitkan convertible bonds, sementara perusahaan pengakuisisi menjadi pembelinya. Maka dalam hal ini, tahap pertama perusahaan pengakuisisi  mendrop  dana  ke  perusahaan  target  lewat  pembelian  bonds. Tahap selanjutnya bonds tersebut ditukar dengan equity, 23 jika kinerja perusahaan target semakin baik. Dengan demikian, hak opsi ada pada pemiliki convertible bonds. Jenis akuisisi yang terakhir adalah akuisisi kegiatan usaha.
20 Sukarnen,  ‘Pengalihan  Aset  atau  Pengalihan  Bisnis  :  Kemungkinan  Aset  Deal  adalah Business  Deal  atau  Bukan?’,  ( Futurum, 2018)  <http:/futurumcorfinan.com/article-video/merger- acquisition-restructuring/futurum-pengalihan-aset-atau-pengalihan-bisnis-draf/>, accessed 31 oktober 2018
21 Abdulkair Muhammad, Op.Cit. [93].
22 ibid. [95].
23 ibid.

## 1464 Rizki Istighfariana: Perlindungan Hukum Pekerja
Meskipun dalam akuisisi tidak ada perusahaan yang bubar status badan hukumnya. Namun, dengan adanya pengendali baru akan menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap kreditor serta pekerja seperti adanya aturan baru dan sistem baru.  Hal  tersebut  menyebabkan  pekerja  dan  kreditor  belum  tentu  setuju  dengan adanya pengendali baru dari perusahaan tersebut sehingga pasal 126 ayat 1 tetap memberikan perlindungan terhadap kreditor, pemegang saham minoritas, masyarakat, dan yang terpenting adalah karyawan atau pekerja. Hal tersebut dikarenakan pekerja merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah perusahaan.

## Dampak Akuisisi terhadap Pekerja
Setiap pekerja memiliki hubungan kerja dengan majikan yang dalam hal ini ialah perusahaan, hubungan kerja terjadi setelah diadakannya perjanjian oleh buruh dengan majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannnya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan buruh dengan membayar upah. 24 Perjanjian tersebut disebut juga perjanjian kerja dengan adanya perjanjian kerja timbul kewajiban suatu pihak untuk bekerja. Perjanjian kerja harus disepakati oleh kedua belah pihak yakni perusahaan sebagai  majikan  dan  pekerja.  “perjanjian  kerja  adalah  suatu  perjanjian  dimana pihak  yang  satu,  buruh,  mengikatkan  diri  untuk  bekerja  pada  pihak  lain  yaitu majikan, selama suatu waktu tertentu dengan menerima upah.25 Perjanjian pekerja dibuat sebelum pekerja memulai pekerjaannya. Dengan demikian maka perjanjian pekerja tersebut dibuat antara pekerja dengan pemilik saham yang lama bukan yang baru. Sehingga hal tersebut menimbulkan kerancuan apabila hak-hak pekerja dan kewajiban perusahaan disimpangi sejak sebelum pengambilalihan terjadi hingga proses  pengambilalihan  selesai  pihak  manakah  yang  harus  bertanggung  jawab terhadap penyelesaian hak pekerja pemegang saham yang baru atau lama.
Selain  itu  setelah  terjadi  akuisisi  muncul  kemungkinan  pekerja  tidak  ingin melanjutkan  hubungan  kerja  dengan  pemilik  perusahan  yang  baru  dan  menurut
24 Lanny Ramly, Hukum Ketenagakerjaan , (Airlangga University Press 2008).[23].
25 ibid. , h.2.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUKTK) hal tersebut diperbolehkan namun muncul pertanyaan ketika pekerja tidak menyetujui adanya akuisisi perusahaan dan memilih untuk keluar karena dalam proses akuisisi terutama apabila yang terjadi adalah akuisisi aset seperti akuisisi PT SHBM terhadap PT KAS 26 yang hanya mengakuisisi asetnya yakni perkebunan kelapa sawit yang  secara  langsung  mengakuisisi  karyawan  yang  ada  didalamnya  pula,  maka majikan dari pekerja berubah dan pemilik baru dapat melakukan tindakan-tindakan berupa pengubahan upah, mutasi, demosi maupun promosi yang mungkin tidak disetujui oleh pekerja. Dengan tindakan tersebut muncul pertanyaan apakah pekerja dianggap melakukan pengunduran diri atau dianggap telah di PHK karena hak dan kewajiban pekerja yang melakukan pengunduran diri dan PHK memiliki perbedaan.
PHK  merupakan  upaya  yang  sedapat  mungkin  dihindari  oleh  pekerja  dan pengusaha  sebagaimana  diatur  dalam  UUKTK  karena  hal  tersebut  melanggar hak  asasi  manusia,  namun  dalam  hal  PHK  tidak  dapat  dihindari  oleh  masing- masing  pihak,  maka  pengusaha  wajib  memberikan  segala  hak-hak  pekerja  yang timbul akibat terjadinya pemutusan hubungan kerja terutama dalam hal terjadinya pengambilalihan atau akuisisi perusahaan.
Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis akan mengkaji pihak mana yang akan bertanggung jawab terhadap pekerja pasca diadakannya akuisisi perusahaan yakni pemilik saham baru atau pemilik saham yang lama. Selain itu penulis juga akan mengkaji mengenai perlindungan hukum pekerja pasca adanya akuisisi perusahaan berdasarkan Undang-Undang Persero dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

## Hak-Hak Pekerja Setelah Akuisisi Perusahaan
Dalam  proses  akuisisi  terjadi  perubahan  pengendalian  perusahaan  yang menyebabkan perubahan direksi serta dimungkinkan perubahan perturan-peraturan
26 Maulana  Syafii,  ‘Akusisi  Perusahaan  SHBM  ke  PT  KAS,  Puluhan  Karyawan  Teran - cam  Terlantar’,  ( Medan  Bisnis  Online ,  2018)  <http://www.medanbisnisdaily.com/news/online/ read/2018/01/03/19493/akuisisi_perusahaan_shbm_ke_pt_kas_puluhan_karyawan_terancam_ter - lantar/> , accessed 23 November 2018.

## 1466 Rizki Istighfariana: Perlindungan Hukum Pekerja
yang  selama  ini  diterapkan  dalam  sebuah  perusahaan.  Oleh  sebab  itu,  sebelum proses  akuisisi  menurut  pasal  127  ayat  2  UUPT  direksi  perseroan  diwajibkan untuk mengumumkan ringkasan rancangan akuisisi paling sedikit dalam satu surat  kabar  dan  mengumumkan  secara  tertulis  kepada  karyawan  dari  perseroan yang akan melakukan akuisisi dalam jangka waktu 30 hari sebelum pemanggilan RUPS. Menurut penjelasan pasal 127 ayat 2 UUPT “Pengumuman dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersangkutan agar mengetahui adanya rencana tersebut dan mengajukan keberatan jika mereka merasa kepentingannya dirugikan.”
Sebelum penandatanganan perjanjian akuisisi perusahaan wajib memberikan pengumuman terhadap pekerja mengenai penggantian  pengendali menurut pasal 127  UUPT.  Apabila  setelah  diumumkan  pekerja  tidak  menyetujui  hal  tersebut pekerja memiliki hak untuk mengajukan permohonan PHK atau mengundurkan diri menurut pasal 161 ayat 3 UUKTK. Begitu juga sebaliknya pengusaha yang baru juga memiliki hak untuk melakukan PHK terhadap pekerja menurut pasal 161 ayat 3 UUKTK. Namun hal tersebut tidak dapat dilakukan secara serta merta baik oleh pekerja maupun pengusaha.
Pekerja  dan  pengusaha  memiliki  perjanjian  kerja  yang  pokok  isinya  adalah jabatan atau jenis pekerjaan, besarnya upah beserta cara pembayarannya, dan syarat- syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha serta pekerja mengenai jaminan sosial, 27 jaminan  kesehatan,  jaminan  keselamatan  kerja, 28 cuti, 29 istirahat, 30 mogok kerja, dan membentuk serikat pekerja. 31 Oleh sebab itu hubungan antara pengusaha dan pekerja merupakan hubungan privat yang berarti isi dari perjanjian kerja menganut asas kebebasan berkontrak ( freedom of contract) dalam pasal 1338 BW. Pasca di akuisisi, pekerja berhak untuk mempertahankan perjanjian kerjanya agar tidak terjadi perubahan terutama apabila perubahannya menyangkut penurunan upah dan jabatan.
27 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan (Sinar Grafika 2009).[178].
28 Devi Rahayu, Hukum Ketenagakerjaaan Teori dan Study Kasus (Elmatera 2011).[202].
29 Adrian Sutedi, Loc.Cit.
30 ibid. [142].
31 ibid.
Dalam  hal  terjadi  akuisisi,  penurunan  upah  merupakan  tindakan  yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh pemilik perusahaan baru atau pengendali baru karena upah merupakan sumber penghasilan yang akan menentukan kesejahteraan pekerja  sehingga  akan  merugikan  pekerja.  Apabila  pengendali  baru  terpaksa melakukan penurunan upah pengendali baru harus mendapatkan persetujuan dari pekerja. Begitu pula jaminan maupun jatah cuti yang telah diberikan tidak boleh dikurangi  apabila  pekerja  tidak  menyetujuinya.    Hal  tersebut  dikarenakan  upah, cara pembayaran upah, jaminan, cuti, dan istirahat merupakan dari hak-hak pekerja yang tercantum dalam perjanjian kerja.
Menurut pasal 55 UUKTK, perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/ atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak yaitu pengusaha dan pekerja yang bersangkutan.  Perubahan  akan  perjanjian  kerja  mengenai  upah,  jenis  pekerjaan, serta  hak  dan  kewajiban  pekerja  memang  tidak  dilarang  karena  hubungan  yang terbentuk antara pekerja dan pengusaha adalah hubungan kontraktual.  Sehingga apabila terjadi perubahan baik itu mutasi, penurunan upah, serta penurunan jabatan hal tersebut tidak dilarang selama ada kesepakatan antara pekerja dan pengusaha karena asas kebebasan berkontrak. Oleh sebab itu, apabila ada pelanggaran atas perubahan  dari  perjanjian  tersebut  secara  sepihak  maka  pihak  tersebut  telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kerja. 32
Namun, pemerintah membatasi perubahan dalam perjanjian kerja mengenai upah,  bahwa  upah  dalam  perjanjian  kerja  tidak  boleh  lebih  rendah  dari  upah minimum yang telah ditentukan dan tidak boleh sama dengan upah minimum apabila pekerja telah bekerja selama lebih dari setahun berdasarkan pasal 90 ayat 1  UUKTK.  Sehingga  penurunan  ataupun  kenaikan  upah  oleh  pengendali  baru diperbolehkan  selama  terjadi  kesepakatan  antara  pekerja  dan  pengendali  baru mengenai upah tersebut dan memenuhi syarat-syarat yang disebutkan sebelumnya. Apabila pengendali baru menurunkan upah secara sepihak tanpa adanya kesepakatan
32 Diana Kusumasari, ‘Gaji Diturunkan karena Lebih Tinggi dari Karyawan Lain’, ( Huku - monline ,  2016)  <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ea142f525d8e/gaji-diturunkan- karena-lebih-tinggi-dari-karyawan-lain>, accessed 30 November 2018.

## 1468 Rizki Istighfariana: Perlindungan Hukum Pekerja
dengan pekerja maka pekerja memiliki hak untuk menggugat ke pengadilan dengan gugatan  wanprestasi  berdasarkan  pasal  52  ayat  (2)  UU  No.  13  Tahun  2003  Jo. Pasal 3 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 atau mengajukan permohonan PHK namun tindakan tersebut sebisa mungkin dihindari.
Begitu pula perubahan atas jabatan baik kenaikan jabatan maupun penurunan jabatan dan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pengendali baru harus berdasarkan kesepakatan  antara  pekerja  dan  pengusaha.  Tidak  ada  larangan  bagi  pengendali baru untuk melakukan penurunan jabatan, namun apabila pekerja pengendali baru melakukannya secara sepihak maka pekerja dapat menggugat ke pengadilan dengan gugatan wanprestasi kepada pengadilan hubungan industrial atau mengajukan PHK. Dalam  hal  perusahaan  tidak  memberikan  pengumuman  terhadap  pekerja sebelum  terjadi  akuisisi  meskipun  tidak  terjadi  restrukturisasi  pekerja  memiliki hak untuk mengajukan permohonan PHK pula karena perusahaan telah melanggar ketentunan UUPT pasal 127 ayat 5.
Menurut  putusan  nomor  117/PUU-X/2012  pengusaha  hanya  dapat memutuskan hubungan kerja, apabila pengusaha ingin melakukan restrukturisasi organisasi dengan melakukan perampingan atau downsizing demi efisiensi sumber daya manusia atau dilakukan reposisi atau rotasi baik dengan mutasi (perpindahan jabatan yang sederajat), demosi (turun jabatan), atau promosi (Naik Jabatan) dalam rangka  penyesuaian  kualifikasi  dan  kompetensi  kerja.  Kompetensi  kerja  ialah sesuai dengan fator kebutuhan manajemen dan formasi pekerjaan yang benar-benar diperlukan. Mengingat downsizing yang dilakukan oleh pemilik baru bisa jadi salah satu cara untuk mempertahankan eksistensi perusahaan ataupun menyelamatkan perusahaan yang mulai dianggap kurang sehat. Sehingga melakukan pengurangan pekerja diperbolehkan oleh UU namun tidak diperbolehkan apabila pengurangan hubungan kerja dilakukan karena faktor suka dan tidak suka. 33
Dalam  hal  pengusaha  melakukan  perampingan  dan  efisiensi  sumber  daya manusia  atau  dilakukan  reposisi  dalam  rangka  penyesuaian  kualifikasi  dan
33 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-X/2012
kompetensi  kerja  sehingga  pengusaha  harus  melakukan  Pemutusan  Hubungan Kerja (PHK). Maka pengusaha wajib memberikan hak-hak buruh sesuai dengan pasal 163 ayat 2 yakni uang pesangon sebesar 2 kali sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 156 ayat (2).
Tidak  hanya  pengusaha  yang  memiliki  hak  untuk  melakukan  PHK  demi efisiensi perusahaan. Pekerja juga memilki hak baik untuk mengajukan PHK atau mengundurkan diri. Seorang pekerja berhak mengajukan PHK setelah dilakukannya akuisisi perusahaan apabila setelah dilakukannya akuisisi tersebut berakibat langsung pada posisi pekerja atau buruh yang bersangkutan.  Dalam artian pekerja memiliki hak opsi untuk menyatakan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja hanya apabila syarat-syarat kerja sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kerja (termasuk dalam PP/PKB) tidak sesuai dengan job pada posisi baru sehubungan dengan adanya reposisi atau rotasi akibat adanya restrukturisasi SDM di perusahaan-perusahaan yang bersangkutan (baik di merging company , maupun di surviving company ). 34
Sehingga tidak serta merta pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dan meminta  untuk  diputuskan  hubungan  kerjanya  tanpa  adanya  reposisi  atau  rotasi sumber daya manusia (dalam hal ini pekerja/buruh), baik itu mutasi (perpindahan jabatan yang sederajat), demosi (turun jabatan) atau bahkan promosi (naik jabatan). Terjadinya reposisi atau rotasi, berarti terjadi perubahan ketentuan yang disepakati dan syarat-syarat kerja yang tertuang dalam perjanjian kerja (PK), termasuk dalam peraturan perusahaan (PP) perjanjian kerja bersama (PKB).
Oleh  sebab  itu  dalam  hal  PHK  baik  pemilik  usaha  maupun  pekerja memiliki batasan-batasan yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan melakukan PHK  merupakan  salah  satu  pelanggaran  hak-hak  buruh  apabila  dilakukan secara sepihak oleh pengusaha tanpa batasan. Dalam hal terjadi akuisisi tidak serta merta apabila pekerja dan perusahaan ingin memutuskan hubungan kerja dianggap sebagai tindakan PHK. Namun, PHK hanya terjadi apabila perusahaan melakukan perampingan atau downsizing demi efisiensi sumber daya manusia

## 1470 Rizki Istighfariana: Perlindungan Hukum Pekerja
sehingga  PHK  memang  harus  dilakukan.  Serta  dari  sisi  pekerja  PHK  hanya dapat  dilakukan  apabila  terjadi  perubahan  perjanjian  kerja  seperti  perubahan jenis pekerjaan dan tempat bekerja dengan melakukan reposisi atau rotasi baik dengan  mutasi  (perpindahan  jabatan  yang  sederajat),  demosi  (turun  jabatan), atau promosi (Naik Jabatan). 35

## Pihak Pengusaha yang harus Bertanggung Jawab dalam Pemenuhan Hak Pekerja setelah Akuisisi Perusahaan
Dalam  hal  terjadinya  akuisisi  perusahaan  maka  pengendalian  perusahaan akan berpindah dari pemegang saham lama ke pemegang saham baru. Dalam tahap awal  pasca  akuisisi  suatu  perusahaan  beserta  organ-organnya  akan  melakukan penyesuaian  dengan  kebijakan-kebijakan  yang  dimiliki  oleh  pemegang  saham baru.  Penyesuaian  awal  dapat  berupa  penandatanganan  perjanjian  baru  bagi pekerja kontrak, pendiskusian ulang PK, PP, ataupun PKB apabila ingin berubah dan lain sebagainya.
Selain hal tersebut pengendali baru juga diharuskan untuk memenuhi segala hutang  dan  memberikan  hak-hak  pekerja  yang  mungkin  belum  diberikan  oleh pengendali lama hal tersebut dikarenakan dengan mengakuisisi suatu perusahaan secara keseluruhan maka seluruh tanggung jawab dan hutangpun beralih termasusk apabila pengendali baru belum membayar upah pekerja sebelum akuisisi berlangsung maka hal tersebut termasuk utang pengendali lama. Sehingga apabila pekerja ingin menuntut hak-haknya yang belum diberikan baik berupa utang yang belum dibayar, cuti yang belum diberikan, serta jaminan yang belum didaftarkan biarpun terjadi sebelum akuisisi dapat mengajukan tuntutan ke pengendali baru apabila tidak ada perjanjian antara pengendali lama dan baru.
Sebagaimana  tercantum  dalam  pasal  61  ayat  3  UUKTK  bahwa  dalam  hal terjadi  pengalihan  perusahaan  maka  hak-hak  pekerja/buruh  menjadi  tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang
tidak  mengurangi  hak-hak  pekerja/buruh.  Sehingga  hak-hak  pekerja  atau  buruh harus diberikan oleh pengendali baru. hal tersebut dikarenakan pada prinsipnya yang bertanggung jawab terhadap hak-hak pekerja ialah perusahaan tidak terkait dengan pergantian kepemilikan ataupun pengendali namun demikian dimungkinkan adanya kesepakatan antara pemilik lama dan pemilik baru sesuai dengan pasal 61 ayat 3 UUKTK terkait dengan pemenuhan hak-hak pekerja sehingga apabila ada kesepakatan selain yang tertulis dalam pasal 61 ayat 3 UUKTK harus diberitahukan terhadap pekerja.
Hal tersebut juga terjadi dengan kasus empat mantan karyawan tabloid olahraga  yang  menggugat  PT  Media  Olahraga  Indonesia  (PT  MOI).  PT tersebut merupakan PT yang menaungi tabloid olahraga yang sebelumnya di kendalikan oleh PT Media bina Prestasi (PT. MBP) dan kemudian di akuisisi oleh PT MOI. Keempat karyawan ini mengundurkan diri karena menganggap upah  di  Tabloid  Go  tidak  dapat  mencukupi  kebutuhannya  alhasil  pihak manajemen yang saat itu masih PT. MBP yang merupakan pengendali lama menyetujui pengunduran diri tersebut dan bersedia membayarkan kompensasi yang jumlahnya berbeda-beda. 36 Namun, alhasil selama kurang lebih 4 bulan karyawan  tersebut  tidak  diberikan  kompensasi  sesuai  yang  di  perjanjikan hingga perusahan melakukan akuisisi. Sehingga karyawan tersebut menggugat PT MOI selaku pengendali baru namun PT MOI melakukan perlawanan bahwa karyawan  telah  salah  menuntut  karena  seharusnya  PT  MBP  lah  yang  harus dituntut. Sehingga hakim memutuskan berdasarkan pasal 61 ayat 3 UUKTK bahwa setelah terjadi pengambil alihan maka seluruh kewajiban perusahaan juga beralih apabila tidak ada kesepakatan sebelumnya dan PT MOI lah yang di haruskan untuk membayar upah pekerja. 37
36 Kiagus Ahmad, Eks Karyawan Tabloid GO Memenangi Kasus di Pengadilan, ( Okezone , 2018) <https://news.okezone.com/read/2008/06/12/229/118172/eks-karyawan-tabloid-go-me - menangi-kasus-di-pengadila n>, accessed 21 November 2018.
37 IHW,  ‘Perubahan  Kepemilikan  Perusahaan,  Tak  Boleh  Rugikan  Buruh ’ ,  ( Hukum  On - line ,  2008)  <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19461/perubahan-kepemilikan-perusa - haan-tak-boleh-rugikan-buruh> , accessed 21 November 2018.

## Kajian Kasus
PT ADS merupakan anak perseroan dari PT. BW Plantation, Tbk. (PT. BWPT), PT  BWPT  telah  melakukan corporate action berupa perubahan kepemilikan perusahaan atau akuisisi. Setelah akuisisi PT BWPT berubah nama menjadi PT Eagle yang menguasai 99% saham PT ADS. Setelah terjadinya akuisisi perusahaan, pekerj amenganggap  pihak  pengendali  baru  melakukan  perubahan  kebijakan  termasuk perubahan atas syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban yang berbeda dari sebelumnya yang  dirasa  oleh  pekerja  telah  merugikan  pekerja.  Hal  tersebut  dikarenakan dengan pembayaran upah yang selalu terlambat semenjak pergantian pengendalian perusahaan.  Pekerja  memberikan  beberapa  bukti  berupa  slip  gaji  yang  biasanya pekerja tidak pernah mendapatkan upah diatas tanggal 9, namun semenjak pengendali perusahaan berganti pembayaran upah selalu dilakukan diatas tanggal 9 selama 3 bulan berturut-turut. Pengendali baru mengakui hal tersebut dan menyatakan bahwa perusahaan terpaksa melakukan hal tersebut karena cashflow perusahaan yang sedang terhambat. Pihak pekerja juga melakukan mogok kerja sebagai salah satu perlawanan yang mengakibatkan ancaman PHK secara sepihak dengan tuduhan mangkir oleh perusahaan. (Posita Putusan 707 K/Pdt.Sus- PHI/2016).
Berdasarkan  hal  tersebut  pekerja  mengajukan  permohonan  pemutusan hubungan kerja terhadap lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial atas  dasar  upah  yang  tidak  dibayar  tepat  waktu  selama  3  bulan  berturut-turut terhadap  PT  Eagle  yang  merupakan  perusahaan  yang  mengakuisisi  PT.  BWPT selaku perusahaan tempat bekerja para pekerja sebelumnya. Pekerja menuntut PHK dengan uang pesangon sesuai dengan pasal 161 ayat 3 UUKTK.
Dalam putusan ini yakni No. 707 K/Pdt.Sus- PHI/2016 menyebutkan bahwa pekerja memiliki hak untuk menuntut pengusaha apabila telah melanggar syarat kerja, hak dan kewajiban karena hal tersebut termasuk kedalam perselisihan hak dalam hubungan industrial. Pemerintah mewadahi hal tersebut dikarenakan posisi pekerja dan pengusaha yang tidak setara secara sosial ekonomi sehingga apabila tidak diselesaikan oleh pemerintah maka pihak dominan akan menekan pihak yang lemah atau mnimbulkan kesewenang-wenangan. Oleh sebab itu pemerintah

## Rizki Istighfariana: Perlindungan Hukum Pekerja

## Ilma Hanifah: Praktik Monopoli Yang
memiliki kewenangan untuk mengatasi kasus ini yang tergolong sebagai perselisihan hak karena terdapat perbedaan penafsiran mengenai waktu pembayaran upah.
Pekerja menuntut PHK dengan uang pesangon yang tertera dalam pasal 163 ayat 1 dengan alasan pengendali baru telah lalai untuk memberikan hak-hak pekerja berupa pemberian upah tepat waktu yang berdampak pada kesejahteraan pekerja. Pekerja  menganggap  dengan  pembayaran  upah  yang  tidak  sama  dengan  waktu yang yang biasa dilakukan sebelumnya oleh pengendali lama maka pengendali baru telah  melakukan  pelanggaran  terhadap  hak-hak  pekerja  dan  mereka  berhak  atas pesangon dalam pasal 163 ayat 1 UUKTK saat melakukan PHK.
Pengadilan menyatakan bahwa pekerja dapat menuntut pesangon berdasarkan pasal 163 ayat 1 atas keterlambatan pemberian upah apabila tanggal pemberian upah setiap bulannya di sebutkan dalam perjanjian kerja untuk menjamin kepastian hukum. Namun, pekerja PT Eagle tidak menyantumkan tanggal pasti pemberian upah sebelumnya dalam perjanjian kerja sehingga pekerja PT Eagle dianggap tidak memiliki bukti keterlambatan pembayaran upah karena tanggal pasti pembayaran upah tidak ada. Selain itu dibulan keempat perushaaan telah kembali melakukan pembayaran upah sebelum tanggal 9 karena cashflow perusahaan yanag membaik.
Sehingga pengadilan menilai bahwa karena hal tersebut tidak tercantum dalam perjanjian  kerja  maka  tidak  terjadi  perubahan  syarat  kerja,  hak  dan  kewajiban pada  perseroan.  PT.  Eagle  dalam  fakta  persidangan  telah  membuktikan  bahwa tidak ada peraturan perusahaan yang baru, dan tidak ada perubahan nama perseroan dalam kontrak kerja. Selain itu pekerja PT. Eagle juga diminta untuk tidak melakukan PHK karena terbukti PT. Eagle telah melaksanakan kewajiban untuk tetap memberikan hak-hak pekerja berupa upah setiap bulannya sehingga PHK sedapat mungkin untuk dihindari.
Berdasarkan  putusan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  hal  terjadi akuisisi perusahaan pekerja dapat menuntut kepada pihak pengendali baru apabila hak-hak mereka tidak terpenuhi seperti sebelumnya sehingga terjadi perselisihan hak,  akan  tetapi  hak-hak  tersebut  harus  ditulis  dalam  perjanjian  kerja.  Namun, dalam hal ini pekerja harus dapat membuktikan bahwa memang pihak pengendali
lama  memberikan  hak-hak  yang  tidak  diberikan  oleh  pengendali  baru.  Pekerja dapat  menuntut  PHK  apabila  terbukti  terjadi  perubahan  syarat-syarat  kerja  hak, kewajiban,  serta  peraturan  perusahaan.    Apabila  pekerja  ingin  menuntut  uang pesangon sesuai pasal 163 ayat 1 pekerja diharuskan untuk membuktikan bahwa memang terjadi perubahan oleh pengendali baru yang menyebabkan perselisihan hak dan kepentingan karena pesangon dalam pasal 163 ayat 1 tidak dapat diberikan apabila pengendali baru tidak melakukan perubahan apapun seperti perubahan terhadap  perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan,  dan  perjanjian  kerja  bersama terutama melakukan reposisi maupun rotasi. Tanpa adanya perubahan apapun PHK merupakan hal yang perlu untuk dihindari sehingga pekerja dan pengusaha harus tetap menjaga hubungan kerja.

## Kesimpulan
Dalam hal terjadi akuisisi perushaan apabila pekerja tidak dikehendaki oleh perusahaan maka perusahaan dapat melakukan PHK dan pekerja akan mendapatkan 2x uang pesangon sesuai dengan pasal 163 ayat 2. Begitu pula apabila pekerja tidak ingin melanjutkan hubungan kerja karena pengendali baru melakukan restrukturisasi organisasi atau perubahan hak-hak pekerja, pekerja dapat mengajukan pemutusan hubungan  kerja  dan  mendapatkan  dua  kali  uang  pesangon.  Selain  hal  tersebut perusahaan juga berkewajiban untuk tidak mengurangi syarat- syarat pekerja dan hak-hak  pekerja  yang  telah  diberikan  oleh  pengendali  sebelumnya  seperti  tidak menurunkan  upah,  tidak  mengurangi  jatah  cuti,  dan  tetap  memberikan  jaminan ketenagakerjaan. Akan  tetapi  apabila  tidak  ada  perubahaan  hak-hak  pekerja  dan restrukturisasi organisasi pekerja tidak mendapatkan dua kali uang pesangon sesuai dengan pasla 163 ayat 2.
Terkait dengan yang bertanggung jawab terhadap pekerja. Pada dasarnya yang  bertanggung  jawab  untuk  memenuhi  hak-hak  pekerja  ialah  perusahaan tidak terkait dengan kepemilikan saham. Namun demikian dapat disepakati oleh pengendali lama dengan pengendali baru mengenai pemenuhan hak-hak pekerja dengan persetujuan pekerja.

## Rizki Istighfariana: Perlindungan Hukum Pekerja

## Daftar Bacaan

## Buku
Munir Fuady , Perseroan Terbatas Paradigma Baru (Citra Aditya Bakti 2003).
____, Hukum tentang Akuisisi, take over dan LBO Cet. II (Citra Aditya 2001).
M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas , (Sinar Grafika 2015).
___, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , (Raja Grafindo Persada 2007).
Handono Mardiyanto, Intisari Manajemen Keuangan , (Pustaka 2009).
Abdulkair Muhammad, Hukum Perseroan Indonesia , (Citra Aditya Bakti 2002).
Devi Rahayu, Hukum Ketenagakerjaaan Teori dan Study Kasus , (Elmatera 2011).
Lanny Ramly, Hukum Ketenagakerjaan , (Airlangga University Press 2008).
Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan , (Sinar Grafika 2009).

## Jurnal
Rezmia Febrina , Proses Akuisisi Perusahaan Berdasarkan Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas , Jurnal Ilmu Hukum.
Steven Leonardo Soegiono and Eddy Madiono Sutanto, ‘Restrukturisasi Organisasi di PT Samudra Alam Raya Surabaya’ (2013), Agora,

## Laman
And ri  Donnal  Putera,  ‘Grab  Akuisisi  Uber,  Ini  Dampaknya  bagi  Penumpang dan  Pengemudi’,  ( Kompas ,  2018)  < https://ekonomi.kompas.com/ read/2018/03/27/120600926/grab-akuisisi-uber-ini-dampaknya-bagi- penumpang-dan-mitra-pengemudi > accessed 19 Oktober 2018.
CNN  Indonesia,  ‘Garuda  Indonesia  Ambil  Alih  Operasional  Sriwijaya  Air Group’,  ( CNN Indonesia,  2018)  <https://www.cnnindonesia.com/ekono mi/20181115064131-92-346669/garuda-indonesia-ambil-alih-operasional- sriwijaya-air-group>, accessed 19 Oktober 2018.
Danang Sugianto, ‘PGN Akuisisi 51% Saham Pertagas Rp 16,6 Triliun’, ( Detik , 2018)  <https://finance.detik.com/energi/d-4095743/pgn-akuisisi-51-saham- pertagas-rp-166-triliun> , accessed 19 Oktober 2018.

## 1476 Rizki Istighfariana: Perlindungan Hukum Pekerja
IHW, ‘Perubahan Kepemilikan Perusahaan, Tak Boleh Rugikan Buruh’, ( Hukum online , 2018) <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19461/ perubahan-kepemilikan-perusahaan-tak-boleh-rugikan-buruh>, accessed 21 November 2018.
Indra  Sasmita  Setiawan,  ‘Analisa  Laporan  Keuangan  untuk  Menilai  Tingkat Kesehatan Suatu Perusahan’, ( Sevensoft, 2018) https://seventhsoft.net/analisa- laporan-keuangan-untuk-menilai-tingkat-kesehatan-suatu-perusahaan/, accessed 21 November 2018.
Kiagus Ahmad, S.H, ‘Eks Karyawan Tabloid GO Memenangi Kasus di Pengadilan’,
( Okezone, 2008)  https://news.okezone.com/read/2008/06/12/229/118172/ eks-karyawan-tabloid-go-memenangi-kasus-di-pengadila n, accessed21 November 2018.
Maulana Syafii, ‘Akusisi Perusahaan SHBM ke PT KAS, Puluhan Karyawan Terancam Terlantar’,  ( Medan Bisnis Daily, 2018) <http://www.medanbisnisdaily.com/ news/online/read/2018/01/03/19493/akuisisi_perusahaan_shbm_ke_pt_kas_ puluhan_karyawan_terancam_terlantar/>, accessed 21 November 2018.
Sukarnen, “Pengalihan Aset atau Pengalihan Bisnis : Kemungkinan Aset Deal adalah Business Deal atau Bukan?”, ( Futurum, 2018) < http:/ futurumcorfinan.com/article-video/merger-acquisition-restructuring/ futurum-pengalihan-aset-atau-pengalihan-bisnis-draf/>, accessed 31 Oktober 2018

## Perundang-undangan
Undang- Un dang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1970  tentang  Keselamatan  Kerja  (Lembaran Negara No. 1 tahun 1970) (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918).
Undang  –  Undang  Nomor  3  Tahun  1992  tentang  Jaminan  Sosial  tenaga  Kerja (Lembaran  Negara  Tahun  1992  Nomor  14)  (Tambahan  Lembaran  Negara Nomor 3468).
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39) (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279).
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2003  tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara (Lembaran  Negara  Tahun  2003  Nomor  70)  (Tambahan  Lembaran  Negara Nomor 4297).
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 4, Juli 2019
(Lembaran  negara  Tahun  2004  Tahun  150)  (Tambahan  Lembaran  Negara Nomor 4456).
Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106) (Tambahan Lembaran Negara 4756).
Peraturan Pemerintah Tahun 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 237) (Tambahan Lembaran Negara 5747).
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjungan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja Buruh di Perusahaan (Berita Negara Nomor 375).
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 707 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 18 Oktober 2016.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  Nomor  :  117/PUU-X/2012 tanggal 31 Oktober 2012.
HOW TO CITE : Rizki Istighfariana Achmadi, ‘Perlindungan Hukum Pekerja Pasca Terjadinya Akuisisi Perusahaan’ (2019) Vol. 2 No. 4 Jurist-Diction.
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--