## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146 E-ISSN 2775-3174

## Volume 3, Nomor 1, 2023

## Authors
Agung Sujati Winata

## Affiliation
Sekolah Tinggi Hukum Bandung
Email agung.sujatiwinata@gmail.com

## Date Submission
27 January 2023
Date Accepted 30 January 2023
Date Published 31 January 2023

## DOI
10.52249

## KETIDAKPASTIAN
HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

## INTERNASIONAL  MELALUI  ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA

## Abstract
In business activities, one of the considerations for international business partners is the legal certainty of a country. This study aims  to  analyze  the  causes  of  legal  uncertainty  in  settlement  of international business disputes through international arbitration in Indonesia. This research is descriptive of the type of normative legal research. The data used to examine the issues under study include  regulations  related  to  legal  certainty  in  settlement  of disputes  through  international  arbitration  and  secondary  legal materials  in  the  form  of  scientific  works  and  the  results  of research by legal experts, especially those related to international arbitration. The approach used is a statutory approach, especially the  AAPS  Law.  Data  was  collected  through  a  literature  study, then  analyzed  qualitatively.  The  findings  of  this  study  are  that legal uncertainty in settlement of disputes through international arbitration  occurs  due  to  inconsistencies  in  implementing  the provisions  of  the  AAPS  Law,  particularly  concerning  the recognition and enforcement of international arbitral awards. In addition, there are no clear limits on violations of public order as a condition for international arbitral awards to be implemented in Indonesia. Keywords: Arbitration; International Business; Settlement.

## Abstrak
Dalam kegiatan bisnis, salah satu pertimbangan bagi mitra bisnis  internasional  adalah  kepastian  hukum  dari  suatu negara.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis penyebab  ketidakpastian  hukum  dalam  penyelesaian sengketa bisnis internasional melalui arbitrase internasional di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian  hukum  normatif.  Data  yang  digunakan  untuk mengkaji  masalah  yang  diteliti  meliputi  peraturan  yang berhubungan dengan kepastian hukum dalam penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  internasional  dan bahan  hukum  sekunder  berupa  karya-karya  ilmiah  dan hasil  penelitian  para  ahli  hukum,  khususnya  yang  terkait dengan arbitrase internasional. Pendekatan yang digunakan  melalui  pendekatan  perundang-undangan, khususnya  UU  AAPS.  Data  dikumpulkan  melalui  studi kepustakaan,  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif.  Hasil temuan penelitian ini adalah ketidakpastian hukum dalam penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  internasional
terjadi  karena  adanya  inkonsistensi  dalam  melaksanakan ketentuan  UU  AAPS,  khususnya  berkaitan  dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.  Selain  itu,  tidak  adanya  batasan  yang  jelas terhadap  pelanggaran  ketertiban  umum  sebagai  syarat putusan arbitrase internasional agar dapat dilaksanakan di Indonesia.
Kata  Kunci:  Arbitrase;  Bisnis  Internasional; Penyelesaian Sengketa.

## Pendahuluan
Setiap  negara  memiliki  rencana  pembangunan  nasional  yang  bertujuan  untuk menyejahterakan rakyatnya (Teja, 2015). Untuk merealisasikan rencana pembangunan yang telah  dibuat  sebelumnya,  dibutuhkan  berbagai  faktor  pendukung.  Salah  satu  faktor pendukung yang sangat penting dalam rangka merealisasikan pembangunan nasional yang telah direncanakan adalah ketersediaan dana dalam jumlah yang memadai (Murdani,  Sus Widayani, 2019). Walaupun dana bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan suksesnya  pembangunan,  namun  pada  umumnya  disepakati  bahwa  tanpa  dana, pembangunan  tidak  akan  terlaksana.  Oleh  sebab  itu,  pemerintah  suatu  negara  selalu berupaya  semaksimal  mungkin  untuk  menyediakan  dana  dengan  jumlah  yang  memadai guna membiayai pembangunan yang telah direncanakan.
Dalam  melakukan  pembangunan  ekonomi,  negara  berusaha  meningkatkan  berbagai sektor  perekonomian  sebagai  tolok  ukur  pembangunan.  Pembangunan  dan  pertumbuhan ekonomi menjadi yang terpenting dalam konteks perekonomian suatu negara (Poylema & Pasulu, 2021). Salah satu hal yang dapat dijadikan motor penggerak bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah transaksi bisnis internasional.(Poylema & Pasulu, 2021).
Dalam kegiatan bisnis, salah satu pertimbangan bagi mitra bisnis internasional adalah kepastian  hukum  dari  suatu  negara.  Di  Indonesia  dari  segi  kepastian  hukum  masih tergolong  rendah  dan  hal  ini  sangat  mempengaruhi  minat  pelaku  bisnis  internasional. Terutama  kepastian  hukum  dalam  penyelesaian  sengketa  bisnis  melalui  arbitrase internasional.  Pilihan  terhadap  arbitrase  internasional  dalam  penyelesaian  sengketa  bisnis didasarkan  pada  beberapa  pertimbangan,  antara  lain  karena  putusan  arbitrase  (termasuk arbitrase  internasional)  bersifat  final  dan  mengikat  ( final  and  binding )  sehingga  siap  untuk dilaksanakan.  Pertimbangan  ini  lebih  mengarah  pada  aspek  kepastian  hukum  dalam pelaksanaan putusan arbitrase tersebut.
Putusan arbitrase yang bersifat final and binding ditegaskan dalam UU No. 30 Tahun 1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Pasal  60  UU  No.  30  Tahun 1999 menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap  dan  mengikat  para  pihak.  Sementara  itu,  dalam  penjelasan  pasal  tersebut  dikatakan bahwa  putusan  arbitrase  merupakan  putusan  final  dan  dengan  demikian  tidak  dapat diajukan  banding,  kasasi,  atau  peninjauan  kembali.  Namun,  pada  kenyataannya  terdapat sengketa  bisnis  yang  telah  diputus  oleh  arbitrase  internasional,  justru  menimbulkan kontroversi karena ada pihak yang melakukan upaya hukum melalui gugatan pembatalan putusan  arbitrase  ke  pengadilan.  Hal  ini  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Dikatakan kurangnya kepastian hukum karena
terkait  pelaksanaan  putusan  arbitrase  asing  sulit  untuk  dilakukan.  Sehingga  tidak  adanya jaminan  perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  dalam  sengketa  arbitrase  khususnya  bagi pelaku bisnis internasional (I Gusti Agung Ngurah Iriandhika Prabhata, 2017).
Dalam  hukum  internasional,  pengakuan  dan  pelaksanaan  putusan  arbitrase  diatur dalam  Konvensi  New  York  1998.  Adapun  menurut  ketentuan  perundang-undangan nasional diatur dalam Pasal 66 UU AAPS. Tidak semua putusan arbitrase asing memperoleh exequatur di  Indonesia  (Farsia  &  Taufik,  2018)  (Basarah,  2010).  Menurut  ketentuan  UU Nomor  30  Tahun  1999  bahwa  salah  satu  syarat  pengakuan  dan  pelaksanaan  putusan arbitrase  internasional  di  Indonesia  adalah  putusan  arbitrase  tersebut  tidak  bertentangan dengan  ketertiban  umum  ( public  order atau public  policy ).  Dalam  praktik  pelaksanaan putusan  arbitrase  internasional  di  Indonesia,  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  dan Mahkamah  Agung  kadang-kadang  menolak  untuk  mengakui  dan  melaksanakan  putusan arbitrase internasional dengan alasan putusan arbitrase internasional tersebut bertentangan dengan atau melanggar ketertiban umum di Indonesia. Persoalannya adalah, baik Konvensi New  York  1958  maupun  UU  No.  30  Tahun  1999,  tidak  menentukan  batasan  atau  kriteria tentang  pelanggaran  terhadap  ketertiban  umum.  Oleh  karena  itu,  Indonesia  dikatakan sebagai negara yang tidak ramah terhadap arbitrase asing (Al-Gozaly & Mahmudin, 2014).
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  tujuan  dilakukannya  penulisan  adalah  untuk menganalisis  hal  yang  menyebabkan  ketidakpastian  hukum  dalam  penyelesaian  sengketa bisnis internasional melalui arbitrase internasional di Indonesia.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif,  yakni  menganalisis  dan  menggambarkan  secara sistematis, faktual, dan akurat (Nazir, 2014) mengenai kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional. Sesuai dengan masalah yang diteliti, penelitian ini merupakan  penelitian  hukum  normatif.  Untuk  mencari  dan  memberikan  jawaban  atas masalah  yang  diteliti,  digunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statue  approach ) (Marzuki, 2014), yang terkait dengan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis asing melalui arbitrase internasional di Indonesia. Data sekunder bahan hukum primer yang digunakan  untuk  mengkaji  masalah  yang  diteliti  meliputi  peraturan  yang  berhubungan dengan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional dan bahan  hukum  sekunder  berupa  karya-karya  ilmiah  dan  hasil  penelitian  para  ahli  hukum, khususnya  yang  terkait  dengan  arbitrase  internasional.  Data  dikumpulkan  dengan  cara studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Di  kalangan  sebagian  pelaku  bisnis,  arbitrase  merupakan  praktik  untuk  mengatur sendiri  penyelesaian  sengketa  yang  akan  timbul  di  kemudian  hari,  atas  dasar  perjanjian yang dibuat secara tertulis, dengan menunjuk arbiter atau para arbiter. Pengusaha tersebut berjanji  akan  menaati  putusan  yang  diambil  oleh  arbiter  yang  telah  mereka  pilih.  Pilihan yang  dilakukan  oleh  pengusaha  menyelesaikan  sengketa  melalui  Arbitrase,  karena  proses penyelesaian melalui litigasi cenderung memakan waktu yang cukup lama dan cenderung menimbulkan masalah baru karena sifatnya yang win-lose , tidak responsif, lamanya proses berperkara, dan terbuka untuk umum (N. Siregar & Saragih, 2016).
Pada prinsipnya, arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara bagaimana untuk menyelesaikan sengketa, sehingga mencapai suatu hasil tertentu  yang  secara  hukum  memiliki  kekuatan  final  dan  mengikat  (Nugroho,  2016). Pengertian  arbitrase,  antara  lain  dapat  ditemukan  dalam Black’s  Law  Dictionary ,  yang menyatakan bahwa arbitrase ( arbitration ) adalah:
“A  method  of  dispute  resolution  involving  one  or  more  neutral  third  parties  who  are usu. agreed to by the disputing parties and whose decision is binding ...”(Garner, 2009).
Sedangkan,  menurut  Pasal  1  angka  1  UU  AAPS,  arbitrase  adalah  cara  penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang  dibuat  secara  terutlis  oleh  para  pihak  yang  bersengketa.  Berdasarkan  hal  tersebut dapat disimpulkan bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan  yang  dilakukan  oleh  pihak  ketiga  (arbiter  atau  majelis  arbitrase)  berdasarkan kesepakatan para pihak
Tidak  ditegaskan  terkait  pengertian  arbitrase  internasional  dalam  UU  AAPS.  Secara umum,  jika  mengacu  pada  ketentuan  UU  AAPS,  dapat  dikatakan  bahwa  yang  dimaksud dengan arbitrase asing adalah arbitrase (baik institusional maupun ad hoc ) yang berlangsung di luar wilayah hukum Indonesia atau arbitrase yang menurut ketentuan hukum Indonesia dianggap sebagai suatu arbitrase asing.
Terdapat  beberapa  arbitrase  internasional  yang  banyak  digunakan  dalam  suatu penyelesaian  sengketa  bisnis  internasional,  seperti  Arbitrase  ICC  ( International  Chamber  of Commerce )  merupakan  arbitrase  institusional  yang  memiliki  kaidah-kaidah  tertulis  yang mengatur arbitrase dan juga memiliki badan-badan tetap yang melaksanakan kaidah-kaidah arbitrase  tersebut  (Gautama,  2010).  Selain  Arbitrase  ICC,  terdapat  arbitrase  internasional yang  khusus  untuk  menyelesaikan  sengketa  penanaman  modal,  yaitu  Arbitrase  ICSID. Arbitrase  ICSID  memiliki  kompetensi  terbatas  dalam  penyelesaian  sengketa  penanaman modal. Keterbatasan tersebut adalah pada penyelesaian sengketa penanaman modal, yaitu salah satu pihaknya harus merupakan negara penerima modal.
Banyak  pertimbangan  yang  dilakukan  dalam  memilih  suatu  forum  penyelesaian sengketa bisnis (Rahmadi Indra Tektona, 2013). Dalam praktik kontrak bisnis internasional, arbitrase  banyak  dipilih  sebagai  forum  penyelesaian  sengketa  (Kasim,  2018).  Faktor  yang mendorong para pihak memilih arbitrase, diantaranya karena putusan arbitrase bersifat final and  binding dan  cenderung  siap  untuk  dilaksanakan.  Selain  itu  sifat  arbitrase  yang  netral, artinya  tidak  mempunyai national  character (Rajagukguk,  2005).  Kedua  alasan  ini  selalu menjadi  pertimbangan  pihak  asing  yang  melakukan  transaksi  bisnis  di  Indonesia. Pertimbangan  pertama  lebih  mengarah  pada  aspek  kepastian  hukum,  sedangkan pertimbangan kedua lebih ditujukan untuk menghindari kemungkinan terjadi nasionalisme sempit pada hakim pengadilan nasional.
Penyelesaian sengketa melalui arbitrase, harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yang pada umumnya syarat utama untuk dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase adalah harus adanya “perjanjian arbitrase”. Perjanjian arbitrase tersebut dapat berupa:
1. Pactum de compromittendo , yaitu perjanjian arbitrase yang merupakan bagian dari suatu kontrak/perjanjian pokok, yang telah dibuat sebelum sengketa timbul; dan
2. Akta  kompromis,  yaitu  perjanjian  arbitrase  tersendiri  yang  terpisah  dari kontrak/perjanjian  pokok.  Perjanjian  ini  dibuat  setelah  sengketa  timbul,  dan  dibuat
dalam bentuk akta yang isinya lebih lengkap daripada pactum de compromittendo (Tora et al., 1995) .
Apabila  para  pihak  tidak  secara  cermat  merumuskan  perjanjian  arbitrase  yang menjadi dasar segala wewenang arbiter atau majelis arbitrase untuk memutuskan sengketa yang timbul, maka akan menimbulkan berbagai kesulitan. Demikian pula jika tidak diikuti secara  cermat  dan  tidak  ada  bimbingan  dari  ahli  hukum  yang  biasa  menangani  perkara- perkara arbitrase, maka rumusan tersebut dapat menjerumuskan, dan dalam praktik dapat menjadi prosedur yang lebih lama dan tidak lebih baik daripada melalui pengadilan biasa (Gautama, 1989).
Dalam  perjanjian  arbitrase,  unsur  kesepakatan  sangat  penting  karena  tanpa  unsur tersebut,  suatu  arbitrase  menjadi  tidak  sah.  Apabila  para  pihak  telah  sepakat  untuk berarbitrase, maka kesepakatan tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh salah satu pihak. Bahkan,  jika  perjanjian  arbitrase  tersebut  merupakan  bagian  dari  suatu  kontrak  dan kemudian kontrak tersebut berakhir, kewajiban untuk berarbitrase tetap berlaku. Dalam hal ini,  kewajiban  berarbitrase  berlaku  untuk  menyelesaikan  sengketa  berdasarkan  kontrak tersebut, karena kewajiban berarbitrase merupakan hal yang terpisah dari kontrak utama.
Selain berfungsi untuk menunjukkan kesepakatan para pihak berarbitrase, perjanjian arbitrase  juga  menjadi  sumber  wewenang  bagi  arbiter  atau  majelis  arbitrase.  Pada prinsipnya, suatu arbitrase hanya dapat melaksanakan kewenangan terbatas pada apa yang telah  tertulis  dalam  perjanjian  arbitrase.  Ketentuan  mengenai  perjanjian  arbitrase sebagaimana  diuraikan  di  atas,  juga  diatur  dalam  UU  AAPS.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 UU AAPS.
Pada  umumnya,  lembaga  arbitrase  mempunyai  kelebihan  dibandingkan  dengan lembaga peradilan umum, sebagai berikut:
1. Sidang arbitrase bersifat tertutup, sehingga kerahasiaan sengketa para pihak terjamin;
2. Kelambatan akan hal prosedural dan administratif dapat dihindari;
3. Para pihak yang bersengketa dapat memilih arbiternya sendiri;
4. Sikap arbiter atau majelis arbiter yang mengusahakan win-win solution suatu sengketa;
5. Pilihan umum untuk menyelesaikan sengketa, serta proses dan tempat dapat ditentukan oleh para pihak;
6. Putusan arbitrase mengikat para pihak (final and binding);
7. Klausul arbitrase tidak menjadi batal karena berakhir atau batalnya perjanjian pokok;
8. Di dalam proses arbitrase, majelis arbitrase harus mengutamakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa (Tampongangoy, 2015).
Selain kelebihan tersebut, terdapat kelemahan-kelemahan dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase, di antaranya (Tampongangoy, 2015):
1. Putusan  arbitrase  ditentukan  oleh  kemampuan  arbiter  untuk  memberikan  keputusan yang adil bagi para pihak;
2. Jika  pihak  yang  kalah  tidak  mau  melaksanakan putusan  arbitrase,  diperlukan  perintah dari pengadilan untuk melakukan eksekusi atas putusan arbitrase tersebut;
3. Pada  umumnya  pihak-pihak  yang  bersengketa  di  arbitrase  adalah  perusahaan- perusahaan besar, oleh karena itu tidak mudah untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa.
Meskipun  arbitrase  merupakan  suatu  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  lebih menguntungkan dibandingkan dengan proses pengadilan, daya tariknya sangat tergantung pada lex  arbitri (hukum  yang  berkaitan  dengan  arbitrase  dari  negara  tempat  arbitrase dilangsungkan) dalam yurisdiksi negara yang bersangkutan. Apabila peraturan perundang- undangan  mengenai  arbitrase  dalam  suatu  yurisdiksi  (negara)  memberikan  kewenangan kepada pengadilan untuk mengawasi, campur tangan, meneliti, serta memberikan putusan sebaliknya dan bukan mempermudah, maka arbitrase akan kehilangan manfaatnya karena adanya proses ajudikasi yang berlebihan (Tora et al., 1995).
Peranan arbitrase dalam penyelesaian sengketa-sengketa bisnis, baik nasional maupun internasional,  dewasa  ini  menjadi  sangat  penting.  Banyak  kontrak  nasional  maupun internasional  yang  mencantumkan  klausula  arbitrase.  Bagi  kalangan  bisnis,  cara penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  memberikan  keuntungan  tersendiri  daripada melalui badan peradilan nasional.
UU  AAPS  memberikan  pengertian  mengenai  putusan  arbitrase  internasional  yang dituangkan dalam Pasal 1 angka 9.  Terdapat dua kategori dalam definisi dari pasal tersebut terkait putusan arbitrase asing, yaitu (Hikmah, 2011):
1. Putusan dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbitrator perorangan yang berada di  luar  wilayah  hukum  Indonesia  dan  dapat  dimintakan  pelaksanaanya  di  Indonesia, selama putusan arbitrase tersebut berasal dari negara peserta Konvensi New York 1958.
2. Putusan  dijatuhkan  oleh  suatu  lembaga  arbitrase  atau  arbitrator  perorangan  yang menurut ketentuan hukum Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase asing. Adapun  menurut  hukum  internasional,  putusan  arbitrase  internasional  ( international arbitration award ) dan putusan arbitrase asing ( foreign arbitral award ) dibedakan berdasarkan faktor  penentunya.  Dalam  Pasal  1  ayat  (3)  UNCITRAL Model  Law ,  memberikan  batasan- batasan  arbitrase  dapat  dikatakan  sebagai  arbitrase  internasional,  di  antaranya  perbedaan negara  tempat  usaha  dari  para  pihak,  tempat  arbitrase  atau  kewajiban  utama  atau  objek sengketa berada di luar negara dari negara tempat usaha para pihak, atau para pihak secara tegas  menyetujui  permasalahan  perjanjian  arbitrase  melibatkan  lebih  dari  satu  negara. Menurut  UNCITRAL Model  Law, unsur  asing  adalah  sesuatu  yang  menentukan  dalam arbitrase internasional (Anindita & Amalia, 2017).
Sedangkan,  penjelasan  putusan  arbitrase  asing  tersirat  dalam  Pasal  1  (1)  Konvensi New  York  1958.  Menurut  Pasal  1  (1)  Konvensi  New  York  1958,  putusan  arbitrase  asing adalah  setiap  putusan  yang  dibuat  di  negara  di  luar  negara  di  mana  pengakuan  atau pelaksanaan dimintakan. Oleh karena itu, unsur asing (domisili dan kenegaraan para pihak) tidak  memiliki  keterkaitan  dalam  menentukan  apakah  suatu  putusan  arbitrase  tersebut merupakan putusan arbitrase asing (Anindita & Amalia, 2017).
Terkait  putusan  arbitrase  internasional,  dalam  Pasal  60  UU  AAPS  mengatur  bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Artinya tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Pasal tersebut berlaku tidak hanya untuk putusan arbitrase nasional, tetapi berlaku juga untuk putusan arbitrase internasional. Putusan yang dijatuhkan  oleh  arbitrase  internasional  yang  bersifat  final  dan  mengikat  tersebut  harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar bisa dilaksanakan di Indonesia.
Telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  ketertiban  umum  merupakan  salah  satu  syarat pelaksanaan putusan arbitrase asing yang diatur dalam Konvensi New York 1958 dan Pasal
66  UU  AAPS.  Namun,  Konvensi  New  York  1958  maupun  UU  AAPS  tidak  menentukan batasan atau kriteria tentang pelanggaran terhadap ketertiban umum. Dalam Konvensi New York  1958,  pemahaman  atas  ketertiban  umum  diserahkan  kepada  masing  masing  negara bagaimana negara tersebut menginterpretasikannya. Terkait pelanggaran ketertiban umum, Mahkamah Agung memberikan definisi terhadap ketertiban umum dalam Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 1999. Pada pokoknya ketertiban umum adalah sendi sendi asasi dari lex fori (Farsia & Taufik, 2018) (Basarah, 2010) (Rajagukguk, 2008). Artinya, ketika putusan arbitrase asing ditolak oleh PN Jakarta Pusat atau Mahkamah Agung karena bertentangan dengan  ketertiban  umum,  dengan  kata  lain  putusan  tersebut  bertentangan  dengan  sendi- sendi asasi hukum sang hakim atau peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Untuk mendukung pernyataan di atas, akan dikemukakan contoh kasus yang sering menjadi  referensi.  Kasus  tersebut  adalah  kasus  antara  Pertamina  dengan  Karaha  Bodas Company  LLC  dalam  proyek  pembangkit  listrik  tenaga  panas bumi  Karaha  Bodas.  Kasus tersebut  diputus  oleh  majelis  arbitrase  di  Jenewa,  Swiss  berdasarkan  ketentuan  Arbitrase UNCITRAL  pada  18  Desember  2000.  Pada  putusannya,  Pertamina  harus  membayar  ganti kerugian sebesar US$266,166,654 dan bunga 4 % per tahun, karena Pertamina terbukti telah melanggar  kewajiban  yang  seharusnya  mereka  penuhi  sebagaimana  tertuang  dalam Joint Operation Contract (JOC) dan Energy Sales Contract (ESC). Kemudian, Pertamina melakukan upaya hukum melalui gugatan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan Pertamina dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan selanjutnya memerintahkan  Karaha  Bodas  Company  LLC  untuk  tidak  melakukan  tindakan  apa  pun, termasuk eksekusi terhadap putusan arbitrase (M. Siregar, 2008).
Diterimanya  gugatan  pembatalan  putusan  arbitrase  internasional  tersebut  oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengaburkan kepastian hukum. Konvensi New York 1958  dengan  tegas  menyatakan  bahwa,  permohonan  pembatalan  putusan  arbitrase  hanya dapat  dilakukan  oleh  pengadilan  di  mana  putusan  arbitrase  itu  dibuat  (Article  V.  1.  (e)) (Adolf, 2018). Secara kompetensi relatif, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut.
Pasal  72  dan  Pasal  1  angka  4  UU  No.  30  Tahun  1999  mengatur  bahwa  Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya  meliputi  tempat  tinggal  termohon.  Oleh  sebab  itu,  salah  alamat  apabila Pertamina mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,  karena  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  menerima  gugatan  pembatalan  putusan arbitrase  tersebut,  karena  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  tidak  meliputi tempat tinggal termohon. Dalam berbagai komentar tentang arbitrase di Indonesia, batasan yang tidak jelas mengenai pengertian ketertiban umum ini dianggap tidak adanya kepastian hukum  mengenai  pelaksanaan  putusan  arbitrase  asing  di  Indonesia  terutama  bila dihadapkan dengan alasan pelanggaran ketertiban umum (Adolf, 2018).
Tidak  adanya  batasan  atau  kriteria  yang  jelas  mengenai  pelanggaran  terhadap ketertiban  umum  dalam  konteks  pelaksanaan  putusan  arbitrase  internasional  telah menimbulkan  persoalan  dalam  praktik.  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  yang berwenang melaksanakan putusan arbitrase internasional di Indonesia dan juga hakim pada Mahkamah  Agung  tidak  memiliki  pegangan  atau  pedoman  yang  diatur  dalam  undang- undang untuk menentukan kriteria pelanggaran terhadap ketertiban umum. Ketidakjelasan
kriteria  mengenai  pelanggaran  atau  bertentangan  dengan  ketertiban  umum  dalam  sistem hukum  Indonesia  menyebabkan  hakim  membuat  penafsiran  sendiri  untuk  menentukan pelanggaran  terhadap  ketertiban  umum.  Dalam  penegakannya,  hal  tersebut  dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku bisnis, sehingga tidak sedikit pelaku bisnis  internasional  yang  ragu  karena  kurangnya  perlindungan  hukum  dan  kepastian hukum bagi mereka yang ingin melakukan kegiatan bisnis di Indonesia.
Untuk  memperoleh  gambaran  mengenai  penerapan  lembaga  ketertiban  umum tersebut dalam praktik pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia, yang akan dijadikan  contoh  kasus  adalah  kasus  Astro.  Pada  kasus  tersebut,  para  pihak  sepakat menyelesaikan sengketa melalui Singapore International Arbitration Centre (SIAC). SIAC telah mengeluarkan  4  (empat)  putusan,  yang  pada  pokoknya  berisi  memerintahkan  agar  Grup Lippo  (PT.  Ayunda  Prima  Mitra)  menghentikan  proses  persidangan  di  Indonesia, membayar ganti kerugian kepada Grup Astro, serta membayar semua biaya arbitrase. Grup Astro  mengajukan  permohonan  penetapan  eksekusi  terhadap  putusan  arbitrase internasional  (SIAC)  ke Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat,  yang  pada  intinya  agar  putusan arbitrase internasional tersebut dilaksanakan di Indonesia.
Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  menolak  untuk  melaksanakan  putusan  arbitrase internasional  tersebut  dengan  pertimbangan,  antara  lain  bahwa  putusan  arbitrase internasional  tersebut  dikualifikasikan  sebagai  putusan  yang  bertentangan  dengan ketertiban  umum  di  Indonesia.  Adapun  kriteria  yang  digunakan  hakim  untuk  menolak melaksanakan putusan arbitrase internasional tersebut adalah karena bertentangan dengan ketertiban umum, yaitu bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Dalam kasus yang sama, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa putusan  arbitrase  internasional/asing  tersebut  merupakan  intervensi  terhadap  proses peradilan  di  Indonesia  (Putusan Partial  Award tanggal  3  Oktober  2009  dan  Putusan Final Award tanggal 23 Maret 2010) serta putusan arbitrase internasional/asing yang membatasi hak seseorang mengajukan gugatan di pengadilan (Putusan Arbitrase  SIAC tanggal 7 Mei 2009  Klausula  17.4  dan  Klausula  17.6)  dapat  dikualifikasikan  sebagai  putusan  yang bertentangan  dengan  ketertiban  umum  karena:  1)  Bertentangan  dengan  sendi-sendi  asasi dan  seluruh  sistem  hukum  dan  masyarakat  di  Indonesia,  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta telah melanggar kedaulatan negara dan  kedaulatan  hukum  negara  Republik  Indonesia;  dan  2)  Klausula  arbitrase  disertai larangan kepada para pihak untuk mengajukan persidangan (gugatan) di pengadilan mana pun, termasuk di pengadilan Indonesia (Klausula 17.4. dan Klausula 17.6 Putusan Arbitrase SIAC tanggal 7 Mei 2009) sekalipun hal itu didasarkan kesepakatan para pihak, akan tetapi kesepakatan itu telah melanggar asas kebebasan berkontrak dan juga melanggar asas kausa yang halal, sebagaimana dianut hukum perjanjian di Indonesia.
Dari  putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  di  atas,  diketahui  bahwa  kriteria bertentangan  dengan  ketertiban  hukum  yang  digunakan  hakim  adalah  putusan  arbitrase internasional  bertentangan  dengan  sendi-sendi  asasi  dan  seluruh  sistem  hukum  dan masyarakat  di  Indonesia,  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  di  Indonesia,  serta  melanggar  kedaulatan  negara  dan  kedaulatan  hukum
negara  Republik  Indonesia.  Kriteria  tersebut  dibuat  hakim  sesuai  dengan  interpretasinya mengenai lembaga ketertiban umum.
Kriteria-kriteria  di  atas  tentu  saja  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  suatu  kriteria  yang berlaku  secara  umum.  Dengan  demikian,  kriteria  ketertiban  umum  yang  akan  digunakan untuk  menolak  putusan  arbitrase  internasional  juga  tidak  jelas.  Hal  ini  tentu  saja  akan menimbulkan masalah ketidakpastian hukum dalam praktik pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia.

## Kesimpulan
Hal  yang  menyebabkan  ketidakpastian  hukum  dalam  penyelesaian  sengketa  bisnis melalui arbitrase internasional, antara lain tidak konsisten dalam melaksanakan ketentuan UU AAPS, khususnya ketentuan Pasal 60 yang mengatur sifat final and binding dari putusan arbitrase.  Sesuai  ketentuan  pasal  tersebut  dan  penjelasannya,  terhadap  putusan  arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Namun, sifat  kepastian  hukum  putusan  arbitrase  tersebut,  dalam  praktik  kadang-kadang  tidak sebagaimana  mestinya.  Terdapat  sengketa  bisnis  internasional  yang  telah  diputus  oleh arbitrase  internasional,  justru  menimbulkan  kontroversi  dan  pelaksanaan  putusannya menjadi  berlarut-larut  sehingga  menimbulkan  ketidakpastian  hukum.  Selain  itu, ketidakpastian  hukum  dapat  terjadi  terkait  dengan  ketentuan  mengenai  pengakuan  dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, khususnya ketentuan Pasal 66 huruf c UU No. 30 Tahun 1999. Hal yang menyebabkan ketidakpastian hukum adalah tidak adanya batasan atau kriteria tentang pelanggaran terhadap ketertiban umum. Hal  ini  dapat menimbulkan subjektivitas  hakim  dalam  pelaksanaan  putusan  arbitrase  internasional  di  Indonesia, sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

## Daftar Pustaka
Adolf, H. (2018). Mengapa UU Arbitrase Internasional Fiji 2017 Dipuji? (Upaya Merevisi UU No 30 Tahun 1999). Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter , 10 (2).
Al-Gozaly, N., & Mahmudin. (2014). The Judicial Expansive Attitude Towards Public Policy in Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Indonesia. Jurnal Opinio Juris , 15 .
Anindita,  S.  D.,  &  Amalia,  P.  (2017).  Klasifikasi  Putusan  Arbitrase  Internasional  Menurut Hukum Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional. Jurnal Bina Mulia Hukum , 2 (1),
42–53. https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.4
Basarah, M. (2010). Pelaksanaan Asas Ketertiban Umum di Pengadilan Nasional Terhadap Putusan Badan Arbitrase Asing (Luar Negeri). Jurnal Wawasan Hukum , 22 (01), 56–66. Farsia,  L.,  &  Taufik,  R.  (2018).  Penerapan  Asas  Ketertiban  Umum  terhadap  Putusan Arbitrase  Asing  di  Indonesia. Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum , 20 (3),  439–456. https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11374
Garner, B. A. (2009). Black’s Law Dictionary (9th ed.). Thomson Reuters. Gautama, S. (1989). Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional Di Indonesia . Eresco. Gautama, S. (2010). Kontrak Dagang Internasional (Pertama). Alumni.
Hikmah,  M.  (2011).  Implementasi  Undang-Undang  Arbitrase  Terhadap  Pelaksanaan Putusan  Arbitrase  Internasional  Di  Indonesia  (Memasuki  12  Tahun  Usia  Undang-
Undang Arbitrase). Jurnal Hukum & Pembangunan , 41 (2), 257. https://doi.org/10.21143/jhp.vol41.no2.249
I Gusti Agung Ngurah Iriandhika Prabhata. (2017). Kepastian Hukum  Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase Asing Terhadap Investasi Di Indonesia. Advokasi , 7 (2), 163–180.
Kasim, H. (2018). Arbitrase Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal.
Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 7 (1), 79.
https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.228 Marzuki, P. M. (2014). Penelitian Hukum: Edisi Revisi . Kencana Prenada Media Group.
Murdani,  Sus  Widayani,  H.  (2019).  Pengembangan  Ekonomi  Masyarakat  Melalui Pemberdayaan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (Studi  di  Kelurahan  Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang). Jurnal Abdimas , 23 (2), 152–157. Nazir, M. (2014). Metode Penelitian . Ghalia Indonesia. Nugroho, S. A. (2016). Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya (Pertama). Poylema,  F.  R.,  &  Pasulu,  M.  (2021).  YUME :  Journal  of  Management  Pembangunan Ekonomi  melalui  Perdagangan  Internasional  Indonesia  dalam  Ekspor  dan  Impor (2017-2021).
YUME : Journal of Management , 5 (1), 713–732.
https://doi.org/10.2568/yum.v5i1.1183
Rahmadi  Indra  Tektona.  (2013).  Arbitrase  Sebagai  Alternatif  Solusi  Penyelesaian  Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan. Pandecta: Research Law Journal , 6 (1), 86–94. Rajagukguk, E. (2005). Hukum Investasi di Indonesia . Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Rajagukguk, E. (2008). Implementation of the 1958 New York Convention in Several Asian Countries:  The  Refusal  of  Foreign  Arbitral  Awards  Enforcement  on  the  Grounds  of Public Policy. Indonesian Journal of International Law , 5 (2). https://doi.org/10.17304/ijil.vol5.2.152
Siregar, M. (2008). Kepastian Hukum dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis , 27 (04).
Siregar, N., & Saragih, R. (2016). Penyelesaian Sengketa Para Pihak di Bidang Bisnis melalui Arbitrase. To-Ra , 2 (1), 305. https://doi.org/10.33541/tora.v2i1.1133 Tampongangoy,  G.  H.  (2015).  Arbitrase  Merupakan  Upaya  Hukum  Dalam  Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional. Lex et Societatis , 3 (1), 140–150.
Teja, M. (2015). Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Kawasan Pesisir. Jurnal Aspirasi , 6 (1), 63–76. https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/463
Tora,  A.  M.,  Soebagjo,  F.  O.,  &  Rajagukguk,  E.  (1995). Arbitrase  Di  Indonesia .  Ghalia Indonesia.