(Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Melalui Electronic Commerce
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 183/Pdt.G/2018/PN.Mdn) )

## Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam
Melakukan Transaksi Jual Beli Melalui Electronic Commerce (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 183/Pdt.G/2018/PN.Mdn)
Aspects of Legal Protection Against Buyers in Doing Buying and Selling Transactions Through Electronic Commerce (Case Study of Court Decision No 183/Pdt.G/2018/PN.Mdn)

## Warsifah  dan David Gurion Napitupulu
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Kramat Raya No.25, Senen, Jakarta Pusat warsifah@iblam.ac.id , david.napitupulu23@gmail.com

## Abstract
The  development  of  technological  advances,  especially in  the  development  of the internet in Indonesia, apparently also affects business development and the way of transacting  in  buying  and  selling  transactions  through  electronic commerce.  The use  of  the  internet  through  e-commerce  provides  convenience,  time  efficiency, convenience and so on.  Buying and selling transactions through e-commerce are basically  the  same  as  conventional  buying  and  selling  transactions,  but  what makes  the  difference  is  the  media  where  buyers  and  sellers  meet  in  buying  and selling transactions, namely through the use of the internet in cyberspace. The e- commerce sale and purchase transaction, in the agreement is also the same as the conventional  sale  and  purchase  transaction,  on  the  condition  that  the  agreement written in Article 1320 of the Civil Code and the agreed agreement is made in the form of an electronic contract. Often in buying and selling transactions through e- commerce, the party who is harmed is the consumer as the buyer with the contents of the previously agreed agreement not being implemented properly by  the seller. These  violations  range  from  defaults  to  consumer  disputes.  By  studying  and analyzing case studies in the results of court decisions number 183/Pdt.G/2018/PN.Mdn,  it  aims  to  find  out  the  judge's  considerations  and  the legal  relationship  between  the  buyer  as  the  Plaintiff  and  the  Defendant  and  to know  aspects  of  legal  protection  for  the buyer  in  making  a  sale  transaction.  buy through e-commerce.
Keywords: electronic commerce, transactions, buying and selling, buyers, sellers

## Abstrak
Perkembangan  kemajuan  teknologi  khususnya  dalam  perkembangan  internet  di Indonesia,  ternyata  juga  mempengaruhi  perkembangan  bisnis  dan  cara
bertransaksi  dalam  melakukan  transaksi  jual  beli  melalui  electronic  commerce. Penggunaan  internet  melalui  e-commerce  memberikan  kemudahan,  efesiensi waktu, kenyamanan dan lain sebagainya. Transaksi jual beli melalui e-commerce pada dasarnya sama dengan transaksi jual beli secara konvensional, namun yang membedakan  adalah  media  dimana  pembeli  dan  penjual  bertemu  dalam melakukan  transaksi  jual  beli  yaitu  melalui  penggunaan  internet  dalam  dunia maya.  Transaksi  jual  beli  e-commerce,  dalam  perjanjiannya  juga  sama  dengan transaksi  jual  beli  secara  konvensional  dengan  syarat  sahnya  perjanjian  yang tertulis dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perjanjian yang  telah  disepakati  dibuat  dalam  bentuk  kontrak  elektronik.  Seringkali  dalam transaksi  jual  beli  melalui  e-commerce,  pihak  yang  dirugikan  adalah  konsumen sebagai  pembeli  dengan  isi  dalam  perjanjian  yang  telah  disepakati  sebelumnya tidak  dilaksanakan  dengan  baik  oleh  pihak  penjual.  Berbagai  pelanggaran tersebut  dengan adanya wanprestasi  sampai dengan sengketa  konsumen. Dengan mempelajari  dan  menganalisa  studi  kasus  dalam  hasil  penetapan  putusan pengadilan  nomor  183/Pdt.G/2018/PN.Mdn,  bertujuan  untuk  mengetahui pertimbangan  hakim  dan  hubungan  hukum  antara  pembeli  sebagai  Penggugat dengan pihak Tergugat serta mengetahui aspek perlindungan hukum bagi pembeli dalam melakukan transaksi jual beli melalui e-commerce.
Kata kunci : electronic commerce, transaksi, jual beli, pembeli, penjual

## A. Pendahuluan
Syarat  sahnya  perjanjian  yang  tertuang  dalam  pasal  1320  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  adalah  dasar  dari  perjanjian  dalam  melakukan  transaksi secara  konvensional.  Secara  yuridis  memang  tidak  ada  yang  menjelaskan  secara rinci  apa  yang  menjadi  syarat  sahnya  perjanjian  dalam  transaksi jual  beli  melalui e-commerce, namun dapat dipahami bahwa syarat sahnya perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata tetap berlaku dan menjadi  dasar sahnya perjanjian dalam jual beli melalui e-commerce .
Dalam  transaksi  jual  beli  melalui e-commerce ,  perbuatan  yang  merugikan pembeli  melalui  adanya  wanprestasi  sampai  dengan  sengketa  konsumen  masih sangat  sering  terjadi.  Adanya  penggunaan  klausula  baku  dalam  pelaksanaan transaksi elektronik yang dilakukan oleh para pelaku usaha sering mengakibatkan kerugian  terhadap  konsumen  sebagai  pembeli.  Penggunaan  klausul  baku  sendiri dalam peraturan undang-undang diisyaratkan sangat ketat. Ketentuan sebagaimana dimaksud  di  atas  dalam  hal  perlindungan  konsumen  merujuk  terhadap  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Bab V Pasal 18 mengenai ketentuan pencantuman klausula baku.
Meskipun telah diatur sedemikian rupa untuk melindungi hak-hak konsumen namun  penggunaan  perjanjian  baku  dalam  transaksi  elektronik  tetap  memiliki resiko  kerugian  terbesar  terhadap  konsumen.  Perjanjian  baku  menurut  Kelik Wardiono adalah suatu perjanjian yang isinya telah ditetapkan secara sepihak oleh pihak  yang  pada  umumnya  mempunyai  kedudukan  ekonomi  lebih  kuat,  yang diperuntukkan bagi setiap orang yang melibatkan diri dalam perjanjian sejenis itu,
tanpa  memperhatikan  perbedaan  kondisi  antara  orang  yang  satu  dengan  yang lainnya. 1 Dari  pengertian  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  yang  dimaksud  dengan pihak  yang  kedudukan  ekonominya  lebih  kuat  adalah  para  pelaku  usaha. Penggunaan  perjanjian  baku  dalam  sebuah  transaksi  e-commerce  juga  akan mempersempit  ruang  tawar  bagi  konsumen.  Perjanjian  baku  juga  memberikan sebuah  persyaratan  yang  di  rumuskan  secara  sepihak  oleh  pihak  yang  lebih  kuat (pelaku usaha).
Permasalahan  yang  timbul  dalam  gugatan  nomor  183/Pdt.G/2018/PN.Mdn adalah  berawal  dari  pembelian  Macbook  oleh  pembeli  dalam  hal  ini  adalah Penggugat  terhadap  Toko  ELIPA  Store  sebagai  e-merchant  melalui  platform Tokopedia. Pembeli melakuan pembayaran awal dan memang tidak sesuai dengan harga  yang  tertera  dalam  invoice  yang  dikeluarkan  oleh  Tokopedia,  namun dikarenakan adanya ketentuan oleh Tokopedia dimana jika terdapat kurang  bayar atas  pembayaran  yang  dilakukan,  maka  pembeli  dapat  melakukan  transaksi kembali  dengan  membayar  kekurangan  tersebut  sesuai  dengan  selisih  dari pembayaran  dari  dana  awal  terhadap  harga  resmi  suatu  barang  yang  dibeli. Pembeli  sudah  melakukan  sesuai  dengan  ketentuan  dari  Tokopedia,  namun pembayaran kedua yang dilakukan oleh pembeli dikembalikan oleh Tokopedia dan pembayaran  awal  yang  ditransfer  oleh  pembeli  kepada  pihak  Tokopedia  justru dicairkan kepada pihak lain  bukan penjual  yang sebelumnya dituju oleh pembeli. Hal  ini  mengakibatkan  kerugian  terhadap  pembeli  atas  kelalaian  dari  pihak Tokopedia, maka pembeli mengajukan gugatan ganti kerugian melalui Pengadilan Negeri Medan dengan nomor perkara 183 Perdata Gugatan pada tahun 2018.
Hubungan  hukum  yang  terjadi  dalam  pembelian  unit  barang  berdasarkan studi kasus di atas terjalin antara pembeli terhadap penjual dan Tokopedia. Namun yang  perlu  dipahami  bahwa  pembeli  tidak  mendapatkan  barang  yang  dibeli dikarenakan pembayaran awal yang dilakukan tidak dicairkan kepada penjual oleh pihak  Tokopedia.  Kemudian  sistem  dari  Tokopedia  juga  tidak  mampu memverifikasi  pembayaran  kedua  yang  dilakukan  pembeli  dan  mengembalikan dana tersebut kepada pembeli. Jika memperhatikan sedikit dalam kasus tersebut, e- merchant yaitu ELIPA STORE tidak memiliki hubungan hukum terhadap pembeli, namun  pada  kenyataannya,  pembeli  menghubungi  penjual  dan  mereka menyepakati harga yang telah ditawarkan oleh ELIPA Store sebagai penjual dalam marketplace Tokopedia, bahkan harga yang disepakati antara pembeli dan penjual mempunyai selisih atas harga barang yang telah ditentukan oleh Tokopedia. Tentu hal  ini  merupakan  transaksi  di  luar  dari  ketentuan  dan  syarat  dari  Tokopedia, namun  sudah  terjalin  hubungan  hukum  antara  pembeli  dan  penjual  yaitu  ELIPA Store,  hal  ini  didasarkan  pada  Pasal  1458  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata yang menyatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera  setelah  orang-orang  itu  mencapai  kesepakatan  tentang  barang  tersebut beserta  harganya,  meskipun  barang  itu  belum  diserahkan  dan  harganya  belum dibayar.
1 Kelik Wardiono. Perjanjian Baku, Klausula Eksonerasi dan Konsumen: Sebuah Deskripsi Tentang Landasan Normatif, Doktrin dan Praktiknya (Surakarta: UMS Press, 2010), hlm. 7

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1. Syarat Sahnya Perjanjian
Dalam transaksi jual beli melalui electronic commerce yang dilakukan oleh pembeli  terhadap  penjual,  pada  dasarnya  memiliki  syarat  sahnya  perjanjian  yang sama dengan transaksi jual beli kovensional. Hal yang menjadi dasar syarat sahnya perjanjian  tertulis  dalam  Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, dimana syarat sahnya perjanjian memiliki 4 (empat) yaitu:
1) Kesepakatan
Kesepakatan  adalah  sepakatnya  para  pihak  yang  menguatkan  diri artinya  kedua  belah  pihak  dalam  suatu  perjanjian  harus  mempunyai kemauan  yang  bebas  untuk  mengikatkan  diri  dan  kemauan  itu  harus dinayatakan  dengan  tegas  atau  secara  diam.  Dengan  demikian,  suatu perjanjian  itu  tidak  sah  apabila  dibuat  atau  didasarkan  kepada  paksaan, penipuan atau kekhilafan.
2) Kecakapan
Kecakapan  adalah  adanya  kecakapan  dalam  membuat  suatu perjanjian.  Menurut  hukum,  kecakapan  termasuk  kewenangan  untuk melakukan  tindakan  hukum  pada  umumnya  dan  menurut  hukum  setiap orang  yang  cakap  untuk  membuat  perjanjian  kecuali  orang-orang  yang menurut  undang-undang  dinyatakan  tidak  cakap.  Adapun  orang-orang tidak  cakap  membuat  perjanjian  adalah  orang-oang  yang  belum  dewasa, orang yang dibawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin.
3) Suatu Hal Tertentu
Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  yang  dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam syarat sahnya perjanjian adalah:
a. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah suatu hal  atau  barang  yang  cukup  jelas  atau  tertentu,  yakni  paling  sedikit ditentukan jenisnya (pasal 1333 KUH Perdata).
b. Hanya  barang-barang  yang  dapat  diperdagangkan  saja  yang  dapat menjadi pokok suatu perjanjian (pasal 1332 KUH Perdata).
4) Sebab yang Halal
Meskipun  siapa  saja  dapat  membuat  perjanjian  apa  saja,  tetapi  ada pengecualiannya  yaitu  sebuah  perjanjian  itu  tidak  boleh  bertentangan dengan  undang-undang,  ketentuan  umum,  moral  dan  kesusilaan  (pasal 1335 KUH Perdata).
Transaksi  jual  beli  melalui  e-commerce  dengan  terpenuhinya syarat  sahnya  perjanjian  di  atas,  maka  antara  pembeli  dan  penjual  akan terikat dalam kontrak elektronik sesuai dengan Pasal 1 butir (17) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  11  Thaun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik menyebutkan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

## 2. Hubungan Hukum Dalam Perjanjian
Hubungan  hukum  yaitu  hubungan  yang  menimbulkan  akibat  hukum  yang dijamin  oleh  hukum  atau  undang-undang.  Apabila  salah  satu  pihak  tidak
memenuhi  hak  dan  kewajiban  secara  sukarela  maka  salah  satu  pihak  dapat menuntut  melalui  pengadilan.  Suatu  perjanjian  yang  telah  disepakati  oleh  para pihak  memliki  hubungan  hukum  yang  harus  dipatuhi  keduanya.  Hubungan  ini memberikan  hak  dan  kewajiban  kepada  masing-masing  pihak  untuk  memberikan tuntutan atau memenuhi tuntutan tersebut, artinya tidak akan ada kesepakatan yang mengikat  seseorang  jika  tidak  ada  perjanjian  tertentu  yang  disepakati  oleh  para pihak,  dari  adanya  hubungan  hukum  tersebut,  maka  timbul  tanggungjawab  para pihak dalam suatu perjanjian.
Tanggungjawab  merupakan  realisasi  kewajiban  terhadap  pihak  lain,  untuk merealisasikan kewajiban tersebut perlu ada pelaksanaan (proses). Hasilnya adalah terpenuhinya  hak  pihak  lain  secara  sempurna  atau  secara  tidak  sempurna. Dikatakan  terpenuhinya  secara  sempurna  apabila  kewajiban  itu  dilaksanakan sebagaimana  mestinya,  sehingga  pihak  lain  memperoleh  haknya  sebagaimana mestinya pula. Hal ini tidak menimbulkan masalah. Dikatakan tidak terpenuhinya secara sempurna apabila kewajiban itu dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya, sehingga  pihak  lain  memperoleh  haknya  sebagaimana  mestinya  pula  (pihak  lain dirugikan),  hal  ini  menimbulkan  masalah,  yaitu  siapa  yang  bertanggungjawab, artinya  siapa  yang  wajib  memikul  beban  tersebut,  pihak  debitur  atau  pihak kreditur,  pihak  penerima  jasa  atau  pemberi  jasa,  pihak  penjual  atau  pembeli, dengan  adanya  pertanggungjawaban  ini  hak  pihak  lain  diperoleh  sebagaimana mestinya  (haknya  dipulihkan).  Jika  pihak  yang  mempunyai  kewajiban  tidak melaksanakan kewajibannya, ia dikatakan wanprestasi atau ingkar janji. 2
Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun  tidak  disengaja.  Pihak  yang  tidak  sengaja  melakukan  perbuatan wanprestasi  itu  dapat  terjadi  karena  memang  tidak  mampu  untuk  memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Wanpretasi dapat berupa: 3
a)  Sama sekali tidak memenuhi prestasi. b)  Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
c)  Terlambat memenuhi prestasi.
d)  Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

## 3. Konsumen dan Pelaku Usaha
Dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  istilah  konsumen sebagai defenisi yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK).  UUPK  menyatakan,  konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik  bagi  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain  maupun  makhluk  hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Konsumen  dalam  pengertian  sehari-hari  sering  kali  dianggap  sebagai pembeli  (Inggris;  buyer,  Belanda;  koper).  Pengertian  konsumen  secara  hukum tidak hanya terbatas kepada pembeli, bahkan jika dicermati dalam pasal 1 ayat (2) UUPK, tidak tertulis kata pembeli. Pengertian pemakai dalam defenisi tersebut di
2 Tood D. Rakoff, Contract of Adhesion an Essay Inreccontruction, 1983, hlm. 1189
3 Pengertian Wanpretasi, diakses pada 5
Mei 2020 dari
http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dasar-dasar-hukum-perjanjian/
atas  menunjukkan  bahwa  barang  atau  jasa  dalam  rumusan  pengertian  konsumen tidak  harus  sebagai  hasil  dari  adanya  transaksi  jual  beli.  Dengan  demikian, hubungan konsumen dengan pelaku usaha tidak terbatas hanya karena berdasarkan hubungan  transaksi  atau  perjanjian  jual  beli  saja,  melainkan  lebih  dan  pada  hal tersebut  seseorang  dapat  disebut  sebagai  konsumen.    Namun  dalam  penulisan penelitian  ilmiah  ini,  yang  disebut  sebagai  konsumen  adalah  mereka  yang melakukan  hubungan  dengan  pelaku  usaha  berdasarkan  hubungan  transaksi  jual beli saja dalam kegiatan transaksi pada e-commerce, maka konsumen dalam hal ini adalah sebagai pembeli dalam melakukan transaksi jual beli melalui e-commerce.
Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini  termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer  profesional,  yaitu  setiap  orang/badan  yang  ikut  serta  dalam  penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.
Dengan  demikian,  produsen  tidak  hanya  diartikan  sebagai  pihak  pembuat pabrik  yang  menghasilkan  produk  saja,  tetapi  juga  mereka  yang  terkait  dengan penyampaian/peredaran  produk  hingga  sampai  ke  tangan  konsumen.  Dengan perkataan  lain,  dalam  konteks  perlindungan  konsumen  produsen  dapat  diartikan secara  luas.  Sebagai  contoh,  dalam  hubungannya  dengan  produk  makanan  hasil industri  (pangan  olahan),  maka  produsennya  adalah  mereka  yang  terkait  dalam proses  pengadaan  makanan  hasil  industri  (pangan  olahan)  itu  hingga  sampai  ke tangan konsumen.
Istilah  pelaku  usaha  merupakan  pengertian  yuridis  dari  istilah  produsen. Pengertian pelaku usaha juga telah dirumuskan secara khusus dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pelaku  usaha  adalah  setiap  perseorangan  atau  badan  usaha,  baik  yang  berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum  Negara  Republik  Indonesia,  baik sendiri  maupun  bersama-sama  melalui  perjanjian  menyelenggarakan  kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
Dalam  pengertian  ini,  termasuklah  perusahaan  dalam  segala  usahanya, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi dan perusahaan swasta baik itu  berupa  pabrik,  importir,  pedagang  eceran,  distributor  dan  lain  sebagainya. Dalam penulisan tulisan ilmiah ini, sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha  yang  dimaksudkan  adalah  para  penjual  yang  melakukan  kegiatan  transaksi jual  beli  dalam  penjualan  berupa  barang  melalui  platform e-commerce dan e- merchant ,  dimana  mereka  menjadi  pihak  yang  bertanggung  jawab  atas  akibat- akibat  negatif  berupa  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  usahanya  terhadap konsumen.

## C. Penutup
Transaksi  jual  beli melalui e-commerce merupakan transaksi  jual  beli  yang memakai  internet  sebagai  media  dan  sarana  dalam  melakukan  kegiatan  tersebut. Hubungan  hukum  yang  terjalin  antara  pembeli  dan  penjual  dalam  transaksi  jual beli melalui e-commerce pada dasarnya memakai Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian, kemudian dari hasil perjanjian tersebut, maka  hubungan hukum  yang  terjalin  dilanjutkan  dengan  dibuatnya  kontrak  elektronik  antara
pembeli  dan  penjual.  Dalam  penulisan  penelitian  ilmiah  ini,  konsumen  disebut sebagai pembeli dan pelaku usaha disebut sebagai penjual.
Konsumen  dalam  hal  ini  disebut  sebagai  pembeli  harus  lebih  memahami mengenai  syarat  sahnya  perjanjian  dan  memahami  tentang  klausula  baku  yang diberlakukan  oleh  penjual  demi  menghindari  kerugian  yang  disebabkan  oleh tindak kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagai penjual dalam transaksi jual beli melaui electronic commerce.

## D. Daftar Pustaka
Achmad Ali. 2011. Menguak Tabir Hukum . Jakarta: Toko Gunung Agung, 2011
Kelik  Wardiono.  2010. Klausula  Eksonerasi  dan  Konsumen:  Sebuah  Deskripsi Tentang  Landasan  Normatif,  Doktrin  dan  Praktiknya .  Surakarta:  UMS Press.
Setiono. 2011. Supremasi Hukum . Surakarta: UNS. Nofie Iman. 2010. Pokok-Pokok Transaksi E-Commerce . Jakarta: Grasindo Tood D.  Rakoff,  Contract  of  Adhesion  an  Essay  Inreccontruction,  1983, hlm. 1189