## JURNAL SOSAINS

## JURNAL SOSIAL DAN SAINS
VOLUME 2 NOMOR 11 2022 P-ISSN 2774-7018, E-ISSN  2774-700X
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BERBASIS KONSEP AL-ADL DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA

## Muhammad Risal, Abdul Wahid Haddade, Alim Syariati
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia Email :  ichal.k11.mr@gmail.com, wahid.haddade@uin-alauddin.ac.id, alim.syariati@uin-alauddin.ac.id
Kata kunci: Jaminan Sosial, Al-‘Adl,
Kesejahteraan

## ABSTRAK
Latar  Belakang  : .  Jaminan  sosial  yang  diberikan  kepada  tenaga  kerja  dapat mempengaruhi  kualitas  kinerja  dan  produktivitas  mereka.  Terjaminnya  perlindungan dan kesejahteraan para tenaga kerja maka semakin baik kualitas produksi yang mereka hasilkan. Sehingga, kesejahteraan dapat mendorong kesamaan sosial dan menurunkan kesenjangan sosial serta menurunnya angka kemiskinan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat pembatasan usia kepesertaan dan masa perlindungan ketika terjadi tunggakan iuran  untuk  segmen  Bukan  Penerima  Upah  (BPU)  yang  berbeda  dengan  segmen Penerima Upah  (PU),  padahal  di  usia  tersebut  masih  banyak  pekerja  yang  bekerja  di sektor BPU yang bekerja secara profesional dan mandiri bahkan juga terdapat pekerja yang tergolong sebagai pekerja rentan, yang justru sangat membutuhkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan
Tujuan  : .  Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengetahui  bagaimana  jaminan  sosial ketenagakerjaan berbasis konsep al-‘adl dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja.
Metode :  Jenis  penelitian  ini  tergolong  kualitatif  dengan  pendekatan  penelitian  yang digunakan adalah: teologi-normatif dan sosiologis ekonomi. Adapun sumber data dalam penelitian  ini  adalah  Pejabat  Struktural  BPJS  Ketenagakerjaan  Cabang  Makassar, peserta  pekerja  penerima  upah,  pekerja  bukan  penerima  upah.  Selanjutnya  metode pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  observasi,  wawancara,  dokumentasi,  dan penelusuran referensi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan
Hasil :  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep keadilan pada jaminan sosial ketenagakerjaan dibagi dalam tiga konsep utama yaitu: Al-‘Adl, al-Mizan, dan Al-Qisth. Term Al-‘Adl menekankan pada keadilan yang bersifat non material yang berarti sama dalam  perlakuan  hukum.  Adapun  term  Al-Mizan  diartikulasikan  sebagai  persamaan dalam  kualitas  atau  jumlah.  Sedangkan  Al-Qisth  dimaknai  dengan  keadilan  secara proporsional dalam arti bahwa tidak mesti harus sama dalam jumlah dan manfaat yang mesti diterima oleh para pekerja.  Dari hasil temuan itu disimpulkan bahwa keadilan yang  diterapkan  selama  ini  oleh  pihak  BPJS  Ketenagakerjaan  Cabang  Makassar  ada pada  keadilan al-Mizan  dan  al-Qisth. Sementara  term  keadilan  dalam  bentuk  al-‘Adl berdasarkan hasil amatan peneliti belum terpenuhi dengan baik.
Kesimpulan: Implikasi  penelitian  ini  adalah  perlu  mengefektifkan  program  Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebab banyak pekerja yang terkena pengurangan karyawan dan juga  PHK.  Perlunya  merekonstruksi  kembali  kebijakan  mengenai  manfaat  dan persyaratan kepesertaan antara PU dan BPU sehingga tidak ada lagi perbedaan syarat kepesertaan  antara  kedua  segmen  tersebut  dan  pada  akhirnya  akan  meningkatkan kesejahteraan ekonomi peserta
Keywords: Social Security,
Al-'Adl, Welfare.

## ABSTRACT
Background:  Social  security  provided  to  workers  can  affect  the  quality  of  their performance and productivity. Guaranteed protection and welfare of the workforce, the better  the  quality  of  production  they  produce.  Thus,  welfare  can  encourage  social equality  and  reduce  social  inequality and  reduce  poverty.  However, in  practice  there are  restrictions on  membership  age  and  protection  period  when  contribution  arrears occur  for  the  Non-Wage  Recipient  (BPU)  segment  which  is  different  from  the  Paid Recipient (PU) segment, even though at that age there are still many workers working in the BPU sector who work professionally and independently there are even workers who are classified as vulnerable workers, who actually really need employment social security protection.
Purpose: The purpose of this study is to find out how social security of employment based on the concept of al-'adl in realizing the welfare of workers.
Method: This type of research is classified as qualitative with the research approaches used are: theological-normative and socio-economic. The sources of data in this study are  Structural  Officials  of  BPJS  Ketenagakerjaan  Makassar  Branch,  participant workers who receive wages, workers who do not receive wages. Furthermore, the data collection  methods  used  were  observation,  interviews,  documentation,  and  reference tracing. Then, data processing and analysis techniques are carried out through three stages, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions.
Results: The results of this study indicate that the concept of justice in employment social security  is  divided  into  three main  concepts,  namely:  Al-'Adl,  al-Mizan,  and  Al-Qist. Term Al-'Adl emphasizes non-material justice which means the same in legal treatment. The term Al-Mizan is articulated as an equation in quality or quantity. Meanwhile, Al- Qist is interpreted by proportional justice in the sense that it does not have to be the same in the amount and benefits that must be received by the workers. From the findings, it is concluded that the justice that has been applied so far by the BPJS Employment Makassar Branch is in the justice of al-Mizan and al-Qisth. While the term justice in the form of al-'Adl based on the results of the researchers' observations has not been fulfilled properly.
Conclusion: The implication of this research is the need to make the Job Loss Guarantee program  effective  because  many  workers  are  affected  by  employee  reductions  and layoffs. The need to reconstruct the policy regarding the benefits and requirements of participation between PU and BPU so that there is no longer a difference in the terms of participation between the two segments and in the end it will improve the economic welfare of participants.

## PENDAHULUAN
Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  (SJSN)  merupakan  sistem  penyelenggaraan program  negara  dan  pemerintah  untuk  memberikan  perlindungan  dari  resiko  sosial,  agar setiap  pekerja  dapat  memenuhi  kebutuhan  dasar  hidup  yang  layak,  menuju  terwujudnya kesejahteraan  sosial  bagi  seluruh  penduduk  Indonesia (Marpaung,  2019) .  Jaminan sosial dideklarasikan  oleh  PBB  sebagai  salah  satu  hak  asasi  manusia  dan  kemudian  menjadi
konvensi  internasional,  khususnya  yang  di  promosikan  oleh  International  Labour Organization  (ILO)  yang  sangat  aktif  memperjuangkan  agar  seluruh  penduduk  memiliki jaminan  sosial  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  hidup  yang  layak (Ginting,  Dengo,  & Kolondam,  2016) .  SJSN  sebagai  program  negara  yang  bertujuan  memberikan  kepastian perlindungan  dan  kesejahteraan  sosial  bagi  seluruh  rakyat.  Untuk  mewujudkan  tujuan tersebut  maka  perlu  dibentuk  Badan  Penyelenggara  yang  berbentuk  badan  hukum berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial  tenaga  kerja  seluruhnya  untuk  pengembangan  program  dan  untuk  sebesar-besar kepentingan  peserta.  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Ketenagakerjaan berfungsi  menyelenggarakan  program  jaminan  kecelakaan  kerja,  program  jaminan kematian,  program  jaminan  pensiun,  jaminan  hari  tua  dan  program  jaminan  kehilangan pekerjaan.
Bentuk  perlindungan  sosial  bagi  rakyat  Indonesia  juga  tertuang  dalam  Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 41 yang menyatakan bahwa ‘setiap warga negara berhak atas Jaminan Sosial yang diperlukan untuk penghidupan yang layak dan pengembangan pribadi yang utuh (Iasha, 2021). Jaminan sosial berbasis keadilan bagi peserta BPJS ketenagakerjaan sebagai badan peyelenggara memiliki tangggung jawab untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat pekerja secara adil dan tidak  memperlakukan  peserta  dengan  berbeda-beda,  khususnya  bagi mereka  yang  masih aktif bekerja. Seseorang yang bekerja memang harus memiliki tunjangan seperti: tunjangan pensiun, jaminan hari tua, meninggal, hamil dan kecelakaan kerja. Banyaknya resiko yang mengancam keselamataan dan kesejahteraan para tenaga kerja dapat digolongkan kedalam berbagai bidang. Resiko yang mungkin dialami oleh perusahaan yang mempekerjakannya adalah  kegagalan  dalam  usaha.  Adapun  resiko  terhadap  diri  sendiri,  misalnya  saja terjadinya  kecelakaan  kerja  sehingga  mempengaruhi  tingkat  kinerja  dan  jumlah penghasilan  yang  akan  diterima (Siswanti  et  al.,  2020) .  Hilangnya  pendapatan  keluarga karena yang menjadi sumber pendapatan (tenaga kerja) meninggal dunia. Selain itu, setiap tenaga kerja pasti akan mencapai hari tua, dan perusahaan sebagai pemberi pekerjaan perlu melakukan pergantian tenaga kerja baru yang tentunya akan berpengaruh pada pendapatan tenaga  kerja  bahkan  pendapatan  tersebut  juga  akan  terhenti.  Oleh  karena  itu,  perlunya perlindungan bagi tenaga kerja melalui program jaminan ketenagakerjaan.
Data statistik pemerintah menunjukan bahwa jumlah tenaga kerja saat ini sebanyak 120 juta pekerja. Sedangkan jumlah peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan yang terdaftar sebesar 50,5 juta tenaga kerja, 29,8 juta peserta yang aktif (Pasaribu,  Novianti,  &  Priyarsono,  2022) .  Sementara,  jumlah  pekerja  informal  yang terdaftar  hanya  2,4  juta  pada  2018.  Berdasarkan  data  yang  dicatat  oleh  BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK), pada akhir 2019 jumlah peserta yang aktif sebanyak 55,2 juta pekerja dan jumlah perusahaan sebanyak 681,4 ribu yang telah terdaftar menjadi peserta  BPJS  Ketenagakerjaan.  Undang  Undang  No  24  Tahun  2011  pasal  14  telah mewajibkan setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia  untuk  menjadi  peserta  program  BPJS  Ketenagakerjaan,  dalam  artian  bahwa setiap  pekerja  dalam  segmen  apapun  memiliki  Hak  yang  sama  untuk  mendapatkan perlindungan  jaminan  sosial  ketenagakerjaan (INDONESIA,  24AD). Namun  dalam pelaksanaannya  terdapat  pembatasan  usia  kepesertaan  untuk  segmen  Bukan  Penerima Upah  (BPU)  sebagai  syarat  menjadi  peserta  BPJS  Ketenagakerjaan  yaitu  usia  belum mencapai 65  (enam puluh lima) tahun. Padahal di usia tersebut masih banyak yang bekerja di  sektor  BPU  atau  bekerja  secara  mandiri  karena  mereka  tidak  lagi  diterima  bekerja  di perusahaan  bahkan  tergolong  sebagai  pekerja  rentan,  yang  justru  sangat  membutuhkan perlindungan  jaminan  sosial  ketenagakerjaan.  Sedangkan  pada  segmen  Penerima  Upah
(PU) atau pekerja yang bekerja pada perusahaan sebagai pemberi kerja dapat di daftarkan menjadi peserta dan mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tanpa adanya pembatasan usia.
Berdasarkan Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2020 yang di publish dan  telah  di  audit  terdapat  kenaikan  Piutang  Iuran  dari  tahun  ke  tahun  yang  terdiri  dari kategori piutang iuran lancar, kurang lancar, diragukan dan macet untuk segmen. Penerima Upah (PU) yang artinya bahwa terdapat sejumlah pekerja yang masih dalam perlindungan jaminan  sosial  ketenagakerjaan  namun  memiliki tunggakan  iuran  hingga  mencapai lebih dari  satu  tahun  (macet)  dan  jika  terjadi  resiko  kecelakaan  kerja  atau  kematian,  maka pemberi  kerja/pekerja  masih  bisa  memperoleh  manfaat  dari  program  BPJS Ketenagakerjaan  dengan  syarat  tunggakan  iurannya  dibayarkan  perusahaan  terlebih dahulu. Lain halnya dengan pekerja pada segmen Bukan Penerima Upah (BPU) jika iuran tidak  terbayarkan  dalam  masa  tenggang  3  bulan  dari  iuran  bulan  terakhir  pembayaran, maka secara otomatis perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaannya terputus. dan tidak berhak mendapatkan manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan (Mumpuni, 2014). Realitas  di  atas  menunjukkan  adanya  ketidakadilan  kebijakan/aturan  dalam implementasi  perlindungan  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  yang  diselenggarakan  oleh BPJS  Ketenagakerjaan  kepada  pekerja,  sehingga  manfaat  perlindungan  jaminan  sosial terdapat  perbedaan  antara  peserta  di  segmen  Bukan  Penerima  Upah  dan  peserta  dengan segmen Penerima Upah dari perusahaan/pemberi kerja. Padahal pekerja di usia 65 tahun keatas  banyak  yang  aktif  bekerja  secara  produktif,  itu  artinya  tidak  perlu  diragukan mengenai  pembayaran  iuran  bulanannya  kepada  BPJS  Ketenagaankerjaan  sebagai penyelenggara program (Gaguk Apriyanto, 2021). Selain itu jika terjadi tunggakan iuran dan terjadi resiko kecelakaan kerja atau kematian yang dialami oleh peserta segmen BPU, maka secara  otomatis tidak dapat mengajukan penerimaan manfaat (klaim) jika tunggakan iurannya  melebihi  masa  grace  priode  (3  bulan)  karena  status  kepesertaannya  sudah  Non Aktif,  sementara  pada  peserta  segmen  PU  dengan  tunggakan  iuran  lebih  dari  satu  tahun pun masih dapat mengajukan klaim untuk menerima manfaat jaminan asalkan tunggakan iurannya terbayarkan oleh pemberi kerja.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  yang  bersifat  analisis  kritis (Ida, 2014) . Penelitian ini berupaya menjelaskan makna dan pengalaman hidup sejumlah orang tentang  suatu  konsep  atau  gejala  menggambarkan  dan  menginterpretasi  masalah  yang terjadi  terkait  dengan  wawancara  dan  mempelajari  dokumen-dokumen  yang  ada relevansinya.  Penelitian  ini  menggambarkan  secara  sistematis,  akurat,  dan  cermat mengenai  jaminan  sosial  ketenagakerjaan  berbasis  konsep  al-adl  dalam  mewujudkan kesejahteraan pekerja di kota Makassar.
Lokasi penelitian ini berada pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar yang terletak di Jln. Urip Sumoharjo KM. 4,5 Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap berbagai gejala secara mendalam dan menemukan secara menyeluruh  untuk  mendeskripsikan  proses  penerapan  al-adl  dalam  jaminan  sosial ketenagakerjaan untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja di kota Makassar. Pertimbangan peneliti menggunakan metode kualitatif karena peneliti ingin memahami secara mendalam fokus yang diteliti.
Adapun  pendekatan  keilmuan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Pendekatan  teologi  normatif  digunakan  untuk  mengacu  pada  keyakinan  terhadap  ajaran agama, loyalitas terhadap mazhab, komitmen dan dedikasi yang tinggi serta penggunaan bahasa yang subjektif`. Relevansinya dalam penelitian ini yakni, memastikan bahwa segala bentuk  program  jaminan  sosial  ketenagakerjaan  yang  ada  pada  instansi  BPJS
Ketenagakerjaan  Cabang  Makassar  tidak  menyalahi  ketentuan  dan  ajaran  dalam  agama, terkhusus  kepada  penerapan  al-adl  dalam  mewujudkan  kesejahtaraan  pekerja  di  kota Makassar.
Peneliti juga  menggunakan  pendekatan  sosiologi  yang  merupakan  salah  satu  ilmu yang  mencoba  untuk  menggambarkan  masyarakat  berikut  dengan  struktur,  lapisan,  dan berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan (Anto, 2018). Kaitannya dengan objek kajian dalam penelitian ini ialah menganalisa proses penerapan al-adl pada instansi BPJS Ketenagakerjaan  Cabang  Makassar  dan  implikasinya  secara  langsung  dirasakan  oleh masyarakat sebagai bagian dari nilai sosial.
Sumber  data  primer  dalam  penelitian  ini  adalah  data  langsung  yang  dikumpulkan oleh peneliti dari kata-kata dan tindakan di kantor BPJS Ketanagakerjaan tempat penelitian ini dilakukan. Adapun informan yang diwawancarai, yaitu Bidang Kebijakan Operasional Program  Kantor  Pusat  BPJS  Ketenagakerjaan,  Pejabat  Struktural  BPJS  Ketenagakerjaan Kantor  Cabang  Makassar  dan  para  pekerja  yang  telah  menjadi  peserta  BPJS Ketenagakerjaan.  Teknik    pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ada empat, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Implementasi  Program  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  dalam  Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja di Kota Makassar
BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) adalah  suatu  badan  hukum  publik  yang  bertanggungjawab  kepada  presiden  dan berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi tenaga kerja (Permana, Suyatna,  &  Sarna,  2017). Dapat  dikatakan  pula  bahwa  BPJS  Ketenagakerjaan merupakan  program  publik  yang  memberikan  perlindungan  bagi  tenaga  kerja  untuk mengatasi  risiko  sosial  dan  ekonomi  tertentu  dan  penyelenggaraannya  menggunakan mekanisme asuransi sosial.
Berdasarkan amanah UU no. 24 tahun 2011 menyelenggarakan empat program yakni program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan untuk saat terdapat program tambahan baru sesuai  dengan  amanah  undang-undang  no.  11  tahun  2020  tentang  cipta  kerja  yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) (Shihab, 2018).
1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Manfaat yang diberikan kepada peserta Jaminan Kecelakaan Kerja yakni yang mengalami  resiko  kecelakaan  kerja  berangkat  dari  rumah  ke  tempat  kerja  atau sebaliknya  dari  tempat  kerja  kembali  ke  rumah  atau  peserta  yang  mengalami kecelakaan kerja pada saat bekerja, dan program ini dapat diikuti oleh semua segmen pekerja. Manfaat yang diperoleh pekerja yang mengalami kecelakaan berupa biaya pengobatan  hingga  sembuh  sesuai  indikasi  medisnya,  Santunan  Sementara  tidak mampu  bekerja,  termasuk  juga  santunan  cacat.  Berdasarkan  pemaparan  hasil wawancara  kepada  informan,  penulis  menilai  bahwa  informasi  yang  diberikan informan cukup jelas dan mengarah kepada pokok permasalahan pekerja, yang mana salah  satu  masalah  paling  banyak  dirasakan  oleh  para  pekerja  dalam  melakukan pekerjaan  adalah  adanya  kekhawatiran  pada  saat  bekerja,  khawatir  ketika  terjadi resiko kecelakaan kerja namun tidak ada jaminan kecelakaan.
Hasil  wawancara  tersebut  di  atas  telah  sejalan  dengan  salah  satu  teori perlindungan  kerja  yakni  teori  dari  Kenneth  Thomson  yang  berpendapat  bahwa jaminan  sosial  adalah perlindungan  yang  diberikan kepada  masyarakat  atas  resiko yang  mungkin  terjadi,  guna  untuk  menghindari  terjadinya  peristiwa  yang mengakibatkan berkurang atau hilangnya penghasilan, dan memberikan pelayanan
medis atau uang tunai pada saaat terjadi resiko kecelakaan tersebut, serta tunjangan untuk keluarga dan anak- anak. .
2. Jaminan Kematian (JKM)
Program  jaminan  kematian  ini  diperuntukkan  bagi  karyawan  yang  telah menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan yang mengalami resiko kematian dan masih aktif dibayarkan iurannya. dan program ini dapat diikuti oleh semua segmen pekerja. Adapun  manfaat  yang  diberikan  kepada  ahli  waris  bagi  peserta  yang  mengalami kecelakaan  kematian  yakni  akan  diberikan  santunan  dari  BPJS  ketenagakerjaan sebesar  Rp.  42.000.000,  dan  apabila  peserta  dengan  catatan  masa  kepesertaan minimal  3  tahun  bekerja  di  perusahaan,  maka  ahli  waris  juga  dapat  mengajukan bantuan  beasiswa  yang  diperuntukkan  bagi  dua  orang  anak  jenjang  TK  sampai jenjang  perguruan  tinggi  dengan  total  biaya  Rp.  178.000.000.  Analisis  peneliti menilai  bahwa  program  ini  sangat  besar  manfaatnya  bagi  pekerja  karena  selain santunan  kematian  yang  didapatkan  oleh  ahli  waris,  juga  diberikan  santunan pendidikan  bagi  anak-anak  yang  ditinggalkan  bahkan  diberikan  biaya  pendidikan sampai menyelesaikan pendidikan tinggi.
3. Jaminan Hari Tua (JHT)
Jaminan  hari  tua  didefinisikan  sebagai  tabungan  pekerja  selama  bekerja  di perusahaan. Jaminan hari tua ini dapat diikuti oleh segmen peserta penerima upah dan segmen bukan penerima upah, adapun untuk segmen jasa konstruksi tidak dapat mengikuti  program  ini.  JHT  adalah sejumlah iuran  yang  dibayarkan  oleh  pemberi kerja kepada pekerja selama yang bersangkutan masih berstatus sebagai pekerja, dan iuran  ini  dapat  diambil  jika  pekerja  tersebut  telah  berhenti  bekerja  atau mengundurkan diri dan juga di PHK, meninggal dunia, termasuk juga warga negara asing  yang  telah  kembali  ke  negaranya,  mengalami  cacat  total,  mencapai  usia pensiun. Maka sejumlah iuran yang telah dibayarkan selama menjadi perserta BPJS Ketenagakerjaan  berserta  pengembangan  dana  tersebut  dapat  diambil  dengan melalui  mekanisme  yang  ditetapkan  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan.  Terdapat  juga manfaat  layanan  tambahan  yakni  fasilitas  subsidi  perumahan  bagi  peserta  yang dengan kepesertaan lebih dari 1 tahun. Peserta dapat mengajukan bantuan KPR, dan pinjaman uang muka perumahan.
4. Jaminan Pensiun (JP)
Jaminan  pensiun  dapat  dilakukan  pengajuan  klaim  apabila  peserta  telah memasuki  usia  pensiun  dan  juga  resiko  meninggal  oleh  ahli  waris.  Adapun mekanisme  pembayaran  dari  program  ini  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara  yakni pembayaran sekaligus dan pembayaran secara berkala. Sama halnya dengan program JHT,  program  ini  merupakan  manfaat  tunai  dari  akumulasi  iuran  yang  sudah dibayarkan  ditambah  dengan  hasil  pengembangan,  peserta  yang  dapat  mengikuti program JP adalah peserta pada segmen penerima upah.
5. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
Jaminan  yang  diberikan  kepada  pekerja/buruh  yang  mengalami  pemutusan hubungan kerja dengan tujuan mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja kehilangan pekerjaan. Pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang  layak  saat  terjadi  risiko  akibat  pemutusan  hubungan  kerja  seraya  berusaha mendapatkan  pekerjaan  kembali.  Berupa  manfaat  yang  diberikan  kepada  peserta yang mengalami PHK dan belum bekerja, serta memiliki komitmen untuk kembali ke pasar kerja. Manfaat JKP berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan  pelatihan  kerja.  Manfaat  uang  tunai  diberikan  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan. Sedangkan  untuk  manfaat  akses  informasi  pasar  kerja  dan  pelatihan  kerja  di selenggarakan  oleh  kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan  di  bidang
ketenagakerjaan. Untuk manfaat uang tunai, diberikan setiap bulan, paling banyak 6 bulan upah dengan besaran manfaat 45% dari upah sebulan untuk 3 bulan pertama dan 25% dari upah sebulan untuk 3 bulan berikutnya. Dasar pembayaran upah yang digunakan  yaitu  upah  terakhir  yang  dilaporkan  kepada  BPJS  Ketenagakerjaan dengan  maksimal  batas  atas  upah  yang  diperhitungkan  sebesar  Rp.  5.000.000. Program ini adalah program baru yang diadakan oleh penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan,  sehingga  sampai  saat  ini  menurut  temuan  peneliti  di  lapangan belum banyak dirasakan manfaatnya oleh peserta. Akan tetapi secara umum program ini program yang sangat bermanfaat juga membantu para pekerja yang telah keluar dari  tempat  kerjanya  dan  bisa  mendapatkan  informasi  yang  lebih  luas  mengenai lowongan pekerjaan yang baru, selain itu para calon pekerja juga akan mendapatkan pelatihan kerja yang diadakan oleh kementerian terkait di bidang ketenagakerjaan. Informasi mengenai segmen ini juga belum banyak diketahui oleh masyarakat luas sehingga perlu dilakukan sosialisasi secara masif.
B. Kondisi Kesejahteraan Pekerja Setelah Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan
Kesejahteraan material dan spiritual merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses  pembangunan  ekonomi  syariah (Siregar,  2018) .  Hal  ini  menunjukkan  bahwa keberhasilan  pembangunan  tidak  hanya  pada  aspek  material  saja,  tetapi  juga  dalam aspek spiritual. Ketika sebuah proses pembangunan hanya diarahkan untuk mencapai keberhasilan material, maka dapat dipastikan kesejahteraan masyarakat yang diinginkan tidak akan bisa tercapai. Masyarakat akan merasakan kehidupan yang hampa dan tanpa makna meskipun semua fasilitas tersedia. Kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu tata kehidupan  dan  penghidupan  sosial  baik  material  maupun  spiritual  yang  diliputi  rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik- baiknya  bagi  diri,  keluarga,  serta  masyarakat  dengan  menjunjung  tinggi  hak  dan kewajiban  asasi  manusia  sesuai  dengan  pancasila.  Term  kesejahteraan  yang dikemukakan oleh para ahli beragama macam mulai pendapat klasik, kontemporer, daan modern.  Dan  salah  satu teori  untuk mengukur  kesejahteraan  dalam  al-Qur’an  bahkan juga didukung oleh Al-Gazali yakni terciptanya rasa aman dan nyaman serta terbebas dari  berbagai  macam  gangguan  dan  kekhawatiran.  Oleh  karena  itu,  berdasarkan  data wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  bahwa  kesejahteraan  yang  dimaksud  dalam penelitian  ini  adalah  dalam  bentuk  rasa  aman  pada  saat  pekerja  melakukan  aktivitas pekerjaannya.
Kesejahteraan  merupakan  jaminan  atau  janji  dari  Allah  Swt  yang  diberikan kepada  laki-laki  ataupun  perempuan  yang  beriman  kepada-Nya.  Allah Swt  juga  akan membalas berbagai amal perbuatan baik orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari amalnya. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, santai, dan  puas  dengan  rezeki  yang  halal,  termasuk  didalamnya  mencakup  seluruh  bentuk ketenangan apapun dan bagaimanapun bentuknya. Adapun kesejahteraan dalam bentuk finansial atau kondisi ekonomi pekerja masih relatif belum dirasakan secara langsung disebabkan mayoritas peserta masih aktif sebagai pekerja baik PU maupun BPU, yang mana masa kepesertaannya belum bisa mengklaim iuran yang telah dibayarkan ke BPJS ketenagakerjaan.  di  samping  itu  rata-rata  peserta  tercatat  belum  memenuhi  standar minimal masa kerja yakni 10 tahun.
1. Kesejahteraan Spriritual Pekerja
Kesejahteraan  spiritual  ini  digambarkan  oleh  Allah  swt.  dalam  al-Qur’an ketika  Allah menjamin  Nabi  Adam  saat  berada  dalam surga, tidak  akan  kelaparan dan  tidak  akan  telanjang,  tidak  merasakan  dahaga,  dan  tidak  ditimpah  panas
matahari.  Kesejahteraan  menurut  pengertian  Al-Qur’an  tercermin  di  Surga  yang dihuni  oleh  Nabi  Adam  dan  isterinya  sesaat  sebelum  mereka  bertugas  sebagai khalifah di bumi. Kesejahteraan yang digambarkan dalam ayat ini menjamin adanya pangan, sandang, dan papan yang diistilahkan dengan tidak kelaparan, tidak merasa dahaga,  tidak  telanjang,  dan  tidak  kepanasan  oleh  matahari.  Sedangkan  kebalikan darinya  adalah  kehidupan  yang  sempit,  yakni  jauh  dari  tentram  dan  tenang,  selalu tidak puas, dadanya sesak dan gelisah walaupun lahirnya tampak mewah, serba ada, cukup pakaian dan tempat tinggalnya.
Kesejahteraan  spiritual  dapat  diperoleh  hanya  dengan  ketaqwaan  kepada Allah  Swt  dan  juga  berbicara  secara  jujur  dan  benar.  Pada  ayat  ini,  Allah  Swt meminta kepada hambaNya untuk memperhatikan kesejahteraan generasi yang akan datang. Oleh karenanya harus dipersiapkan generasi yang kuat akan ketaqwaannya kepada Allah Swt. Bahkan Nabi Muhammad Saw juga melarang untuk memberikan seluruh hartanya kepada orang lain dengan meninggalkan ahli warisnya. Nabi Saw bersabda  Artinya:  Sesungguhnya  bila  kamu  meninggalkan  ahli  warismu  dalam keadaan  berkecukupan  adalah  lebih  baik  dari  pada  membiarkan  mereka  dalam keadaan  miskin  dan  meminta-minta  kepada  orang  lain.  Selanjutnya  penulis memaparkan  data  wawancara  dengan  kategori  mafaat  yang  dirasakan  adalah kesejahteraan  spiritual.  Menurut  Saudari  Renita  bahwa  manfaat  yang  didapatkan oleh  peserta  BPJS  ketenagakerjaan  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  pekerja  di kota  Makassar  dalam  bentuk  keamanan  dan  kenyamanan  dalam  bekerja.  Dimana peserta  mendapatkan  jaminan  kecelakaan  kerja,  jaminan  kesehatan  saat  terjadi kecelakaan kerja, dan jika terjadi resiko kematian maka anak-anaknya mendapatkan beasiswa pendidikan bagi ahli waris sampai selesai studi sarjana.
Pendapat  Saudari  Renita  di  atas  sudah  sejalan  dengan  salah  satu  indikator kesejahteraan  yang  dikemukan  oleh  para  ahli,  sehingga  peneliti  menilai  bahwa paradigma yang disampaikan oleh Saudari Renita telah memenuhi salah satu unsur kesejahteraan.  Selain  itu,  dalam  konsep  neoclassical  welfare  theory  yang dikembangkan oleh Pigou, Sidgwich, Edgeworth, dan Marshall juga dapat dikatakan sejalan dengan pernyataan di atas, dimana teori ini berasumsi bahwa semua individu harus  mempunyai  nilai    guna  atau  utility  yang  sama  tanpa  dibeda-bedakan.  Nilai utility  juga  ini  dipertegas  kembali  oleh  Adam  Smith  sebagai  bapak  ekonomi. Demikian  juga  manfaat  yang  dirasakan  oleh  Ibu  Erni  peserta  dengan  kepesertaan PU, setelah ikut menjadi peserta ia bekerja merasa lebih aman, nyaman, dan terjamin serta  terlindungi  atas  pekerjaan  dan  kesehatan  saat  bekerja,  sehingga  pada  saat bekerja lebih fokus dalam pekerjaan dan dapat meningkatkan produktivitas kerjanya.
Peneliti menilai bahwa manfaat yang dirasakan oleh Ibu Erni berbeda dalam kaitannya dengan kesejahteraan yakni ia lebih aman dan nyaman pada saat bekerja karena mendapatkan jaminan dan perlindungan dari BPJS ketenagakerjaan, sehingga didalam  melakukan  pekerjaan  tidak  lagi  merasakan  kekhawatiran.  Jadi  kondisi kesejahteraan  yang  dirasakan  yakni  perasaan  nyaman  dalam  melakukan  aktivitas kerja.  Hal  yang  sama  dirasakan  oleh  peserta  atas  nama  Reski  Putri  yang  telah terdaftar  10  tahun  lebih.  Manfaat  yang  dirasakan  setelah  terdaftar  sebagai  peserta sangat membantu dalam hal kebutuhan jika membutuhkan dana, dan pastinya lebih terlindungi dalam melakukan aktivitas pekerjaan.
2. Kesejahteraan Material Pekerja
Kesejahteraan  oleh  sebagian  masyarakat  selalu  dikaitkan  dengan  konsep kualitas  hidup.  Konsep  kualitas  hidup  merupakan  gambaran  tentang  keadaan kehidupan  yang  baik.  World  Health  Organization  mengartikan  kualitas  hidup sebagai  sebuah  persepsi  individu  terhadap  kehidupannya  di  masyarakat  dalam
konteks  budaya  dan  sistem  nilai  yang  ada  yang  terkait  dengan  tujuan,  harapan, standar, dan juga perhatian terhadap kehidupan. Konsep ini memberikan makna yang lebih  luas  karena  dipengaruhi  oleh  kondisi  fisik  individu,  psikologis,  tingkat kemandirian, dan hubungan sosial individu dengan lingkungannya.
Berdasarkan  data  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  bersama  peserta BPU atas nama Wildani Mukhtar tentang manfaat yang dirasakan setelah mengikuti program BPJS ketenagakerjaan, terutama manfaat dalam bentuk santunan kematian setelah orang tuanya meninggal dunia, santunan yang didapatkan dari kepesertaan tersebut  sebesar  Rp.  42.000.000  dan  dana  tersebut  dimanfaatkan  untuk  membuka usaha  dan  membiayai  anak-anaknya  untuk  sekolah,  dari  usaha  tersebut  ahli  waris dapat merasakan manfaat langsung dan bisa menambah meningkatkan pendapatan buat keluarga. Manfaat yang dirasakan oleh keluarga Wildani sangatlah besar jika dibandingkan  dengan  iuran  yang  telah  dibayarkan  ke  BPJS  ketenagakerjaan  yang relatif masih sedikit. Dari kejadian inilah ia dan keluarga besarnya juga ikut menjadi peserta.  Setelah  ikut  menjadi  peserta  maka  ia  merasa  aman  dan  terlindungi  saat bekerja, tidak merasa khawatir lagi saat melakukan aktifitas di luar rumah. Selain itu manfaat lain yang dirasakan sampai saat ini dengan kepesertaan jaminan hari tua dan telah  dicairkan  saldonya,  dan  dana  tersebut  juga  dimanfaatkan  untuk mengembangkan usaha.
Pendapat ini juga menguatkan informan yang pertama bahwa manfaat  yang dirasakan  salah  satunya  adalah  tidak  ada  perasaan  was-was  dalam  melakukan aktivitas pekerjaannya. Selain manfaat berupa perasaan tenang, juga telah merasakan manfaat  finansial  uang  tunai  yang  dapat  mereka  gunakan  untuk  mengembangkan usahanya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  di  atas,  peneliti  menilai  bahwa  peserta  atas nama Wildani Mukhtar telah merasakan manfaat yang sangat besar atas kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan, usaha yang telah dikembangkan yang merupakan modal dari santunan jaminan kematian dan jaminan hari tua telah memperbaiki kehidupan dan  kondisi  ekonominya.  Dalam  hal ini  peserta  tersebut  dapat  dikatakan  sejahtera setelah ikut menjadi peserta di BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk finansial.
Selanjutnya  informan  atas  nama  Dina  Herman  salah  seorang  peserta  BPJS Ketenagakerjaan  dengan  kepesertaan  BPU  selama  kurang  lebih  2  tahun,  manfaat yang dirasakan saat ada keluarganya yang mengalami resiko kematian dengan total santunan  sebesar  42.000.000,-  dan  mendapatkan  langsung  manfaatnya  serta pengurusan  klaimnya  juga  tidak  terlalu merepotkan.   Selain  itu ia  sangat  terbantu dengan  mengikuti  semua  program  yang  ada  di  BPJS  Ketenagakerjaan  karena  ada jaminan ketika terjadi resiko kecelakaan, jaminan hari tua, dan jaminan kematian.
C. Analisis Implementasi al-Adl pada BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar Keadilan  adalah  keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban,  yang  dapat mengakomodir segala kepentingan individu agar masing-masing individu mendapatkan perlindungan berdasarkan kepentingan dan kebahagiaan. Maka dapat dikatakan bahwa keadilan  adalah  kehendak  yang  menetap  untuk  memberikan  kepada  masing-masing bagiannya, memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Inti dari pengertian tersebut  bahwa  memberikan  masing-masing  haknya  dan  tidak  lebih  tapi  juga  tidak kurang dari pada haknya. Meskipun keadilan berhubungan dengan kesejahteraan tetapi sifat  hubungan  itu  tidak  langsung,  hal  yang  berhubungan  langsung  dengan  keadilan adalah berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban. Keadilan adalah tindakan yang diarahkan  untuk  mewujudkan  keseimbangan  antara  kepentingan  individu  dengan kepentingan orang lain. Keadilan berkaitan dengan sebuah cara yang digunakan untuk membuat seimbang antara kepentingan manusia yang satu dengan manusia lainnya.
Asas  keseimbangan  dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang Pelayanan  Publik  mengatakan,  bahwa  yang  dimaksud  seimbang  adalah  hak  dan kewajiban;  artinya  pemenuhan  hak  harus  sebanding  dengan  kewajiban  yang  harus dilaksanakan,  baik  oleh  pemberi  maupun  penerima  pelayanan.  Prinsip  keadilan merupakan  prinsip  yang  signifikan  dalam memelihara  keseimbangan  masyarakat  dan mendapat  perhatian  publik. Penerapannya  dapat  menjamin kesehatan  masyarakat  dan membawa  kedamaian  kepada  jiwa  mereka.  Sebaliknya  penindasan,  kezaliman  dan diskriminasi tidak akan dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan. Oleh karena itu, dapat  disimpulkan  bahwa  keadilan  sebenarnya  merupakan  suatu  keadaan keseimbangan, keserasian dan keselarasan yang membawa ketentraman di dalam hati seseorang, yang apabila diganggu akan mengakibatkan keguncangan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  bersama  Yusri  manajer  kasus kecelakaan kerja, ia menuturkan bahwa manfaat yang telah diterima oleh peserta sudah adil  berdasarkan  pembagian  segmen  setiap  program.  Manfaat  yang  diterima berdasarkan  upah  yang  telah  dilaporkan  oleh  perusahaan  dan  akan  dipersentasikan. Adapun  peserta  BPU  dapat  diberikan  pilihan  berapa  kemampuan  peserta  untuk melaporkan jumlah upah yang diterima setiap bulannya.  Permenaker no. 5 tahun 2021 bahwa  tidak  ada  perbedaan  manfaat  antara  pekerja  PU  dan BPU, hanya  saja terdapat pembatasan usia bagi peserta BPU yakni maksimal 65 tahun. Isilah keadilan yang paling relevan  dengan  pernyataan  Yusri  di  atas  yakni  keadilan  dalam  istilah  al-Qist  yang bermakna pemberian hak yang sama, dalam artian pemberian hak-hak yang seharusnya di  dapatkan.  Berdasarkan  pernyataan  dari  informan  tersebut  bahwa  manfaat  nominal yang diperoleh bagi peserta PU dan BPU tidak ada perbedaan, demikian juga setelah peneliti  mengonfirmasi kepada  peserta,  mereka  menuturkan  bahwa  dari  segi  manfaat yang  didapatkan  tidak  ada    perbedaan  bagi  kedua  segmen  tersebut.  Oleh  karena  itu berdasarkan  teory  al-Qist  peneliti  menilai  bahwa  implemntasi  keadailan  dalam  hal penerimaan  manfaat  dan  persamaan  hak  dak  kewajiban  telah  memenuhi  salah  satu indikator keadilan.
Pernyataan di atas juga didukung dengan salah satu teori yang dikemukakan oleh tokoh barat yakni John Rawls dalam teorinya “a Theory of Justice” yang merumuskan bahwa  “keadilan  sebagai  kesetaraan”  atau  justice  as  fairness,  yang  bermakna  bahwa pemberian hak-hak kepada semua orang untuk mendapatkan  kebahagian yang layak. Berbeda dengan pendapat Yusuf al-Qardhawi yang berpendapat bahwa keadilan tidak selalu berarti persamaan, sebagaimana dirumuskan dalam perkataannya berikut:
Keadilan  tidak  berarti  kesamaan  secara  mutlak  karena  menyamakan  dua  hal  yang berbeda seperti membedakan antara dua hal yang sama. Kedua tindakan ini tidak bisa dikatakan keadilan sama sekali, apalagi persamaan secara mutlak adalah suatu hal yang mustahil karena bertentangan dengan tabiat manusia dan tabiat segala sesuatu. Konsep keadilan  dengan  berbagai  devariasinya  akan  sampai  pada  suatu  kesimpulan  bahwa keadilan  adalah  adanya  keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban  yang  tentunya  akan berimplikasi  pada  kesejahteraan  masyarakat.  Kesejahteraan  suatu  masyarakat merupakan suatu keniscayaan untuk menjaga keberlangsungan tatanan kehidupan dan ketenangan.  Karenanya  keadilan  ini  merupakan  hal  yang  harus  diterapkan  sehingga masyarakat dapat merasakan kesejahteraan.
Menurut  Adam  Smith  kesejahteraan  ekonomi  masyarakat  tidak  dapat ditingkatkan  jika  tingkat  kesejahteraan  material  masyarakat  yang  bekerja  berkurang, bahkan  jika  ekonomi  mengalami  pertumbuhan (Hasan  &  Mahyudi,  2020) .    Kajian literatur  juga  banyak  dilakukan  oleh  peneliti  sebelumnya  dengan  suatu  paradigma bahwa  tingkat  kesejahteraan  suatu  masyarakat  tergantung  sejauh  mana  distribusi kekayaan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan pemerataan, dengan memberikan
kebebasan  kepada  masyarakat,  artinya  masyarakat  bebas  menentukan  kehidupannya sendiri tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Semua peneliti bertemu pada suatu kesimpulan  bahwa  suatu  negara  atau  masyarakat  yang  tidak  menerapkan  prinsip keadilan  maka  tidak  akan  mencapai  suatu  kesejahteraan.  Menurut  John  Rawls  dan Miller  mendefinisikan  bahwa  persoalan  keadilan  pada  Negara-negara  berkembang selalu menuai tanggapan yang sangat serius, permasalahan utamanya adalah penenuhan hak  dan  kewajiban  yang  dilakukan  oleh  sebuah  lembaga  penyelenggara  belum  bisa menerapkan prinsip normatif dalam rangka memberikan kesejahteraan pada masyarakat menengah  ke  bawah.  Berbagai  hasil  studi  yang  oleh  para  peneliti  sebelumnya  untuk mengungkapkan  makna  keadilan  dalam  perrpektif  ini.  Hasilnya  kesimpulan menemukan adanya ketegangan sosial antara penyelenggara jaminan sosial dalam hal ini lembaga terkait dengan masyarakat sosial menengah kecil.
Kajian yang senada dilakukan oleh I Nyoman Dharma Wiasa yang menemukan bahwa  pemerintah  dalam  memberikan  jaminan  sosial  harus  tercermin  dalam pembangunan jangka menengah nasional dengan berprinsip pada ketahanan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, revolusi mental, penguatan infrastruktur, pertahanan dan keamanan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pemerintah  Indonesia  harus  serius dalam  memberikan  pelayanan  sosial,  kesehatan,  jaminan  sosial  untuk  menjamin kelangsungan  hidup  bagi  masyarakat.  Konsep  keadilan  yang  diinginkan  oleh  BPJS Ketenagakerjaan  ialah  menjamin  keamanan  dan  keselamatan  pekerja  saat  melakukan aktivitas  kerjanya.      Hal  ini  telah  diupayakan  dan  sebagian  pekerja  telah  merasakan manfaat  dari  program  BPJS  Ketenagakerjaan.  Keadilan  dalam  berbagai  teori  dan konsepnya telah menetapkan bahwa hidup dengan aman dan nyaman juga merupakan bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam  konsep  dan  teorinya.  Terlepas  dari  tujuan keselamatan  dan  keamanan  pekerja  BPJS  Ketenagakerjaan  juga  seharusnya menerapkan  konsep  keadilan  yang  lain  seperti  pemberian  dan  perlakuan  yang  sama terhadap  segmen  PU  dan  BPU  sehingga  tidak  ada  lagi  perbedaan  tentang  adanya persyaratan untuk mengikuti seluruh program yang ada serta masa perlindungan ketika terjadi tunggakan iuran.
Kata yang semakna dengan al-adl yakni al-mizan dan al-qist. Al-adl berarti sama yang  sering  dikaitkan  dengan  sesuatu  yang  bersifat  nonmaterial  seperti  sikap  atau perlakuan seorang hakim pada saat proses pengambilan keputusan tidak membedakan antara orang yang punya kedudukan dengan rakyat biasa. Al-mizan mengandung makna yang  bersifat  materil  atau  sesuatu  yang  dapat  diukur  dalam  kuantitasnya  seperti pedagang harus menimbang dengan jujur dan tidak mengurangi takaran. Sedangkan al- Qist  bermakna  memberikan  hak  kepada  seseorang  sesuai  dengan  proporsional  dan tingkat kebutuhan artinya tidak mesti harus sama dalam kuantitasnya tapi berdasarkan tingkat  kebutuhan (Nailufar,  2014). Menurut  Muhammad  Fuad  Abdul  Baqyi  yang mendefinisikan  keadilan  dengan  menggunakan  pendekatan  maqasid  al-syariah, menyebutkan  bahwa  bentuk-bentuk  keadilan  yang  ada  dalam  Islam  antara  lain  al-adl yang berarti sama dalam pemberian hak dan kewajiban, al-mizan artinya sama dalam jumlah dan kuantitas, dan al-qist bermakna keadilan proporsional. Berbagai hasil kajian sebelumnya  juga  diteliti  oleh  para  peneliti  tentang  term  keadilan  dalam  Islam  dan ekonomi syariah. Hasilnya ketiga bentuk keadilan di atas paling umum dilakukan dalam mengukur  konsep  keadilan,  meskipun  terdapat  juga  penelitian  yang  menyebutkan bahwa keadilan adalah lawan dari kezaliman.  Pada hakikatnya semua bentuk-bentuk konsep  keadilan  ini  dapat  implementasikan  dalam  program  yang  ada  di  BPJS Ketenagakerjaan.  Hanya  saja  konsep  keadilan  yang  telah  berjalan  selama  ini  belum sepenuhnya dijalankan berdasarkan ketiga konsep keadilan di atas.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis data wawancara pada bab sebelumnya, maka  peneliti  menyimpulkan  bahwa  implementasi  program  BPJS  Ketenagakerjaan dilakukan dalam empat segmen yakni segmen penerima upah (PU), bukan penerima upah (BPU), jasa konstruksi, (JAKON) dan pekerja migran Indonesia (PMI). Kaitannya dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja, maka BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Makassar memiliki 5 (lima) program unggulan yakni Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja  (JKK),  Jaminan  Kematian  (JKM),  Jaminan  Pensiun  (JP)  dan  Jaminan  Kehilangan Pekerjaan (JKP). Kesejahteraan peserta dapat terlihat saat bekerja dengan adanya jaminan kecelakaan,  keamanan,  dan  perlindungan  kesehatan  sehingga  para  pekerja  tetap  tidak khawatir saat melakukan pekerjaannya.
Berdasarkan  analisis  penulis  dari  hasil  wawancara  terdapat  12  orang  peserta  yang terdiri  dari  peserta  segmen  penerima  upah  dan  peserta  bukan  penerima  upah,  peneliti menemukan  bahwa  kondisi  kesejahteraan  lebih  didominasi  oleh  kesejahteraan  dalam bentuk keamanan, terlindungi, dan bebas dari rasa takut, sedangkan kesejahteraan dalam bentuk finansial atau peningkatan pendapatan hanya dua orang informan dari 12 orang yang diwawancarai.  Kedua  informan  tersebut  telah  merasakan  manfaat  dari  program  Jaminan Kematian  (JKM)  salah  seorang  keluarganya,  dan  telah  dimanfaatkan  untuk mengembangkan  usaha  produktif.  Terdapat  beberapa  konsep  keadilan  yang  penulis temukan  dalam  penelitian  ini  antara  lain;  konsep  al-adl,  al-mizan,  dan  al-qist.  Al-adl menekankan pada keadilan yang bersifat nonmaterial yang berarati sama dalam perlakuan hukum. Al-mizan berarti persamaan dalam kuantitas atau jumlah, sedangkan al-qist adalah keadilan  secara  proporsional  artinya  tidak  mesti  harus  sama  dalam  jumlah  dan  manfaat yang diterima pekerja.
Berdasarkan  tiga  analisis  konsep  keadilan  di  atas  peneliti  menilai  bahwa sesungguhnya  keadilan  yang  diinginkan  dan  diterapkan  selama  ini  oleh  pihak  BPJS Ketenagakerjaan  ialah  konsep  keadilan  dengan  makna  pemberian  manfaat  yang  sama sesuai  dengan  kepesertaan  baik  segmen  PU  maupun  segmen  BPU,  dalam  artian  konsep keadilan  di  atas  yang  terpenuhi  adalah  al-mizan  dan  al-qist.    Hal  itu  dibuktikan  dalam beberapa  pengajuan  klaim  yang  dilakukan  oleh  pekerja  dapat  direalisasikan  oleh  pihak BPJS  Ketenagakerjaan  Cabang  Makassar  dengan  pemberian  manfaat  yang  sama  dalam jumlah/nominal dana yang diterima. Adapun term keadilan dalam bentuk al-adl menurut analisis peneliti belum terpenuhi disebabkan masih ada perbedaan pembatasan syarat usia kepesertaan  antara  segmen  BPU dan PU  dalam  mengikuti  program,  termasuk  perbedaan masa perlindungan ketika terjadi tunggakan iuran.

## DAFTAR PUSTAKA
Anto,  Rusdi .  (2018).  Teori-Teori  Sosiologi  Hukum  Fungsional  Struktural.  Perenc.  Dan Pembang. Masy., No.
Gaguk Apriyanto, S. E. (2021). Manajemen Dana Pensiun: Sebuah Pendekatan Penilaian Kinerja Modified Baldrige Assessment. Media Nusa Creative (Mnc Publishing).
Ginting,  Anna  Feberina,  Dengo,  Salmin,  &  Kolondam,  Helly  F. (2016).  Implementasi Program  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  Di  Kota  Manado.  Jurnal  Administrasi Publik, 3(400).
Hasan,  Zainol,  &  Mahyudi,  Mahyudi .  (2020).  Analisis  Terhadap  Pemikiran  Ekonomi Kapitalisme Adam Smith. Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, 4(1), 24–34. Iasha, Aulina Maula . (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien Informed Consent (Tidak  Sadarkan  Diri)  Dikaitkan  Dengan  Undang-Undang  No.  36  Tahun  2009
Tentang Kesehatan Juncto Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
Ida, Rachma . (2014). Metode Penelitian: Studi Media Dan Kajian Budaya. Kencana. Indonesia,  Presiden  Republik .  (24ad).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
Marpaung, Prama Yuda. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Pasien Badan Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial  (Bpjs)  Kesehatan  Di  Rumah  Sakit  Umum  Dr. Pirngadi Medan.
Mumpuni, Mila . (2014). Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara. Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
Nailufar, Eva Zulfa . (2014). Pengupahan Berkeadilan Menurut Hukum Islam. Penerbit A- Empat.
Pasaribu,  Andri  Ronaldo,  Novianti,  Tanti,  &  Priyarsono,  Dominicus  Savio .  (2022). Pengaruh  Jangkauan  Terhadap  Keberlanjutan  Keuangan  Bpjs  Ketenagakerjaan. Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen (Jabm), 8(3), 868.
Permana,  Ipyi,  Suyatna,  I.  Nyoman,  &  Sarna,  Kadek .  (2017).  Implementasi  Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Terkait Pendaftaran  Peserta  Program  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  Di  Kabupaten Gianyar. Kertha Negara, 5(02), 1–14.
Shihab,  Ahmad  Nizar. (2018).  Hadirnya  Negara  Di  Tengah  Rakyatnya  Pasca  Lahirnya Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011  Tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial  (The  Presence  Of  The  State  Among  People  After  The  Declaration  Of  Law Number  24  Year  2011  Concerning  Social  Security  Administering  Agency).  Jurnal Legislasi Indonesia, 9(2), 175–190.
Siregar,  P.  Pardomuan .  (2018).  Pertumbuhan  Ekonomi  Dan  Kesejahteraan  Dalam Perspektif Islam. Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 1(1).
Siswanti,  Indra,  Sitepu,  Conie  Nopinda  Br,  Butarbutar,  Novita,  Basmar,  Edwin,  Saleh,
Rahmita,  Sudirman,  Sudirman,  Mahyuddin,  Mahyuddin,  Parinduri,  Luthfi,  & Prasasti, Laura . (2020). Manajemen Risiko Perusahaan. Yayasan Kita Menulis.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.