## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174

## Volume 4, Nomor 1, 2024

## Authors
1 Maulidina Elga Maharani Widjanarko 2 Endang Prasetyawati
Affiliation 1 , 2 Universitas  17  Agustus  1945 Surabaya
Email 1 maulidinaelgaa05@gmail.com 2 endang_pras@untag-sby.ic.id

## Date Submission
9 November 2023
Date Accepted 24 January 2024

## Date Published
30 January 2023
DOI
10.52249

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGEMUDI MOBIL AUTOPILOT

## Abstract
The focus of this research is the legal regulations in Indonesia which regulate the use of self-driving cars with an autopilot system. The focus of this legal research is the legal vacuum related to the use of autopilot-based self-driving cars in Indonesia when viewed from the legal  protection  for  consumers  when  drivers  experience  traffic accidents  due  to  errors  in  the  autopilot  system.  Normative  legal research  focuses  on  statutory  regulations  and  uses  statutory  and conceptual  approaches  that  use  primary  and  secondary  legal sources.  This  research  uses  literature  studies  which  are  grouped according to problems and then interpreted to produce conclusions. The aim of this research is to identify and analyze the importance of legal  regulations  related  to  self-driving  cars  in  Indonesia.  This  is done  to  provide  legal  certainty  regarding  the  responsibility  of automotive  companies  if  an  error  occurs  in  the  autopilot  system which  causes  an  accident  resulting  in  consumer  losses.  The Consumer  Protection  Agency  (LPK)  plays  an  important  role  in protecting  consumer  rights,  in  the  context  of  legal  protection  for autopilot car drivers which has occurred in cars. There are several ways  that  LPK  can  do  this,  such  as  providing  information  and education  to  customers,  receiving  and  helping  answer  consumer questions,  negotiating  with  business  owners,  and  supporting consumer  laws.  LPK  has  the  ability  to  educate  and  enlighten consumers about their rights when using AI technology in vehicles, including the legal protections they may receive.
Keywords: Artificial Intelligence, Autopilot Car, Legal Protection

## Abstrak
Fokus penelitian ini adalah pengaturan hukum di Indonesia yang mengatur penggunaan mobil self driving dengan sistem autopilot.  Fokus  dari  penelitian  hukum  ini  adalah kekosongan  hukum  terkait  dengan  penggunaan  mobil  self driving  berbasis  autopilot  di  Indonesia  jika  ditinjau  dari perlindungan  hukum  bagi  konsumen  yang  mana  saat pengendara  mengalami  kecelakaan  lalu  lintas  akibat kesalahan pada sistem autopilot. Penelitian hukum normatif berfokus  pada  peraturan  perundang-undangan  dan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan konseptual  yang  menggunakan  sumber  hukum  primer  dan sekunder.  Penelitian  ini  menggunakan  studi  kepustakaan yang  dikelompokkan  menurut  masalah  dan  kemudian diinterpretasikan  untuk  menghasilkan  kesimpulan.  Tujuan penelitian  ini  guna  mengidentifikasi  dan  menganalisis pentingnya  peraturan  hukum  terkait  mobil  self  driving  di Indonesia.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk  memberikan kepastian  hukum  tentang  tanggung  jawab  perusahaan
otomotif  jika  terjadi  kesalahan  pada  sistem  autopilot  yang menyebabkan  kecelakaan  yang  mengakibatkan  kerugian konsumen.  Lembaga  Perlindungan  Konsumen  (LPK) berperan  penting  dalam  melindungi  hak-hak  konsumen, terhadap  konteks  perlindungan  hukum  bagi  pengemudi mobil  autopilot  yang  telah  terjadi  pada  mobil.  Terdapat beberapa  cara  yang  dapat  dilakukan  LPK  dalam  hal  ini, seperti memberikan informasi dan edukasi kepada nasabah, menerima dan membantu menjawab pertanyaan konsumen, bernegosiasi  dengan  pemilik  usaha,  dan  mendukung undang-undang  konsumen.  LPK  memiliki  kemampuan untuk  mendidik  dan  memberikan  pencerahan  kepada konsumen  tentang  hak-hak  mereka  ketika  menggunakan teknologi  AI  pada  kendaraan,  termasuk  perlindungan hukum yang mungkin mereka dapatkan.
Kata  Kunci: Artificial  Intelligence ,  Mobil  Autopilot, Perlindungan Hukum,

## PENDAHULUAN
Hak  konsumen  atas  perlindungan  hukum  konsumen  merupakan  upaya  guna  menjamin kepatuhan  hukum  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  konsumen. Perlindungan konsumen sendiri mengacu pada keunggulan yang harus selalu dimiliki konsumen atas setiap produk baik bahan makanan maupun barang jadi yang mereka beli dari produsen atau pemilik usaha. Beberapa hal yang perlu dipahami terkait perlindungan hukum konsumen adalah pengertian, tujuan, kewajiban, dan manfaat. Pasal 1 angka 1 UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi  perlindungan  kepada  konsumen.” Tujuan  perlindungan  konsumen  adalah  untuk meningkatkan  loyalitas  dan  kepuasan  konsumen  sekaligus  membantu  pemilik  usaha  dalam melaksanakan  tugas  sehari-hari  dengan  cepat  dengan  rasa  komitmen  yang  kuat.  Dalam perlindungan  konsumen  terdapat  hak  dan  kewajiban  yang  dimiliki  konsumen  sebagaimana tercantum  dalam  UUPK.  Langkah  krusial  dalam  memberikan  perlindungan  kepada  konsumen adalah dengan mengikuti kaidah permutasi dan kombinasi yang berarti memperbesar ketentuan. Perlindungan  konsumen  dapat  memberikan  manfaat  bagi  konsumen,  pemilik  usaha,  dan masyarakat umum. Perlindungan konsumen merupakan salah satu komponen strategi bisnis yang sehat  dalam  kegiatan  perdagangan.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  konsumen  untuk  memahami hak-hak mereka dan pentingnya perlindungan hukum bagi mereka.
Sepuluh  tahun  terakhir,  penggunaan  mobil  di  Indonesia  telah  meningkat  pesat.  Ada peningkatan sekitar 65% dari jumlah mobil di negara ini, mencapai 17,2 juta unit pada tahun 2022 (Ahdiat,  2023).  Dengan  jumlah  produksi  kendaraan  bermotor  sebesar  1.470.146 unit  pada  tahun 2022, Indonesia adalah produsen mobil terbesar kedua di Asia Tenggara (Nurhannisah, 2023). Per 3 Januari 2023, ada 152.565.905 unit kendaraan bermotor yang teregistrasi, lebih dari setengah dari populasi  Indonesia,  yang  berjumlah  276  juta  orang.  Kendaraan  bermotor  yang  paling  banyak ditemukan di Pulau Jawa, dengan 91.085.251 unit, dan di Sumatera, dengan 31.453.504 unit  (cnn, 2023).  Di  Indonesia,  1:53  jiwa  memiliki  kendaraan  pribadi,  yang  berarti  setiap  53  orang  paling tidak memiliki satu kendaraan pribadi, baik mobil maupun motor  (Gakindo, 2023). Peningkatan jumlah  kendaraan  bermotor  di  Indonesia,  termasuk  kendaraan  bergerak,  memberikan  dampak yang  signifikan  terhadap  infrastruktur  jalan  dan  pohon-pohon  yang  sudah  tua.  Hal  ini menunjukkan  perlunya  inisiatif  yang  lebih  efektif  untuk  mengembangkan  infrastruktur  yang
mampu  menampung  peningkatan  jumlah  pekerja.  Selain  itu,  perlu  ditekankan  pentingnya kesadaran  kendaraan,  baik  melalui  strategi  pengemudi  maupun  penggunaan  kendaraan sebenarnya.
Autopilot  adalah  sistem  dalam  mobil  yang  memiliki  teknologi self  driving .  Autopilot membantu  kendaraan  mengurangi  kesalahan  manusia.  Mobil-mobil  yang  memiliki  sistem autopilot memiliki sensor yang terletak pada kemudi. Sensor ini berfungsi sebagai fitur keamanan dan berfungsi sebagai alarm peringatan bagi pengemudi jika mereka melepas kemudi terlalu lama (Academy, 2022). Salah satu inovasi produsen kendaraan bermotor adalah kendaraan roda empat yang  menggunakan  sistem  autopilot.  Industri  otomotif  di  seluruh  dunia  telah  menghabiskan waktu  yang  lama  untuk  mengembangkan  inovasi  ini  sebelum  diuji  kelayakan  sistem  untuk digunakan  di  jalan  dengan  standart  internasional.  Pabrikan  mobil  Mercedez  Benz  menyatakan bahwa sistem autopilot mereka memiliki fitur keamanan yang luar biasa. Keamanan bagi orang lain yang menggunakan jalan, termasuk pengemudi dan penumpang mobil. Salah satunya adalah Tesla model 3 yang dimiliki oleh Bapak Bambang Soesatyo, yang menjabat sebagai Ketua MPR RI dari 2019 hingga 2023 (Nusi, 2021). Saat ini, pabrikan kendaraan di seluruh dunia berkonsentrasi pada teknologi kemudi otomatis. Teknologi ini menghentikan pengguna mobil agar tidak capek- capek  menyetir.  Dengan  statusnya  sebagai  negara  berkembang,  Indonesia  tidak  dapat mengabaikan  teknologi  industri  otomotif.  Indonesia  biasanya  juga  menerima  mobil  premium global  dengan  teknologi  mutakhir.  Rudi  Salim,  selaku  presiden  direktur  perusahaan  otomotif Prestige  Motorcars  mengatakan  bahwa  “autopilot  di  hongkong  ilegal  tapi  di  Indonesia  boleh”. Selanjutnya beliau menambahkan bahwa “untuk fitur autopilot belum ada regulasi” (Subronto).
Guna memenuhi kebutuhan produksi, konsumsi, dan distribusi, transportasi menjadi sangat penting  bagi  masyarakat  Indonesia  (Karya,  2017).  UU  No.  22/2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  mengatur  transportasi  di  Indonesia.  Kendaraan  adalah  sebagian  besar  metode transportasi. Kendaraan umum adalah yang kedua, yang merupakan kendaraan yang digunakan secara bersamaan (Yunita, 2015). Pasal 1 ayat (7) UU LLAJ “kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan  yang  terdiri  atas  kendaraan  bermotor  dan  kendaraan  tidak  bermotor.” Pasal  1  ayat  (8)  UU  LLAJ “kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan  yang  berjalan  di  atas  rel.” Sistem  autopilot  ini  otomatis  mengambil  alih  kemudi  dari pengemudi,  memungkinkan  mobil  berjalan  otomatis  tanpa  dikendalikan  oleh  pengemudi.  Hal demikian  terjadi  dengan  bergantung  pada  sejumlah  radar  dan  sensor  yang  ada  di  kendaraan. Pengendalian otomatis ini membantu mengurangi jumlah kecelakaan yang terjadi karena kelalaian pengemudi  saat  mengemudi  mobil  (Hyundai,  2022).  Insiden  berupa  laka  lantas,  diatur  dalam Pasal 1 ayat (24) UU LLAJ “kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.” Maka jika dilihat berdasarkan Pasal 7 UUPK, produsen atau pelaku  usaha  bertanggung  jawab “(f)  memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.”
Penelitian  menunjukkan  bahwa  hukum  transportasi  Indonesia  masih  memperdebatkan legalitas  mobil  autopilot.  Namun,  karena  tidak  hanya  Indonesia  yang  tidak  memiliki  regulasi khusus  terhadap  autopilot,  orang  Indonesia  masih  dapat  memiliki  mobil  dengan  autopilot. Namun, pengemudi tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas kendali kendaraan mereka, serta memperhatikan  kondisi  jalan  dan  mematuhi  peraturan  lalu  lintas  yang  berlaku.  Teknologi autopilot juga dapat melanggar UU LLAJ. Bisa dikatakan bahwa tidak ada undang-undang yang mengatur  teknologi  autopilot  mobil  karena  cukup  baru  dan  canggih.  Pemerintah  mungkin
menghadapi kesulitan untuk membuat undang-undang yang sesuai dengan kemajuan teknologi ini. Selanjutnya, pengembangan undang-undang membutuhkan banyak waktu, tenaga kerja, dan keterampilan,  dan  pemerintah  mungkin  tidak  memiliki  sumber  daya  yang  diperlukan  guna melakukannya.  Yang  terakhir  ada  prioritas  lain  untuk  pengembangan  undang-undang,  seperti masalah  ekonomi,  keamanan,  atau  kesehatan  masyarakat.  Ketergantungan  pada  Regulasi Internasional, Indonesia mungkin harus menunggu undang-undang internasional yang mengatur kepemilikan mobil autopilot sebelum melakukannya.
Guna  berkontribusi  pada  penurunan  jumlah  laka  lantas,  yang mayoritas  ditimbulkan  oleh pengemudi yang lalai, adalah tujuan tambahan dari pengembangan sistem autopilot. Isu hukum terkait kesalahan sistem pada kendaraan berteknologi autopilot menyebabkan tidak terpenuhinya Pasal  7  UUPK  menetapkan  bahwa  produsen  “(d)  menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang  berlaku.”  Melihat  pasal  tersebut,  produsen  patut  benar-benar  menjaga  mutu  barang  yang dihasilkan.  Tidak  hanya  itu,  produsen  juga  selayaknya  mempertimbangkan  peredaran  hasil produksinya  apakah  sudah  sesuai  dan  layak  untuk  di  distribusikan  di  negara  lain  termasuk Indonesia.  Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  terdapat  masalah  hukum.  Terdapat  sebuah  problem sosiologis  berdasarkan  uraian  di  atas.  Yaitu  Pengaturan  yang  tidak  memadai  atau  pengaturan keselamatan  yang  tidak  jelas  dapat  meningkatkan  risiko  bagi  konsumen  dan  tidak  dapat dipungkiri bahwa bisa saja terjadi kecelakaan lalu lintas akibat gagalnya sistem autopilot. Beranjak dari  problem  yuridis  dan  problem  sosiologis  di  atas  selanjutnya  disebut  isu  hukum,  kemudian untuk  memperkaya  khasanah  ilmu  hukum  khususnya  tentang  “Perlindungan  Hukum  Bagi Pengemudi Mobil Autopilot” maka muncul permasalahan yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen selaku pemilik kendaraan autopilot yang mengalami kecelakaan lalu lintas akibat kesalahan sistem yang akan dibahas melalui pembahasan di bawah ini.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  yang  memfokuskan  pada peraturan  perundang-undangan.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan yang dikelompokkan berdasarkan masalah. Setelah itu, interpretasi  dilakukan  untuk  membuat  kesimpulan,  yang  menghasilkan  gambaran  hasil  akhir (Marzuki, 2017).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Autopilot Sebagai Teknologi Terbarukan
Di seluruh dunia, industri otomotif adalah sumber kehidupan bagi jutaan bahkan milyaran manusia.  Kemajuan  dan  kenyamanan  layanannya  sangat  terbantu  oleh  berbagai  kemajuan  riset dan teknologi. Jumlah laka lantas di Indonesia mematok angka 103.645 pada 2021, dengan 25.266 korban  jiwa  dan  kerugian  materi  sebesar  Rp246  miliar,  menurut  data  yang  dirilis  Kementerian Perhubungan  oleh  Korlantas  Polri.  Sidang  Para  Pakar  Keselamatan  Transportasi  Jalan,  Budi Setiyadi  menyatakan  bahwa over  dimensi  overloading (odol)  adalah  karena  dapat  mempengaruhi masalah lain. Sepeda motor menyumbang 73% kasus kecelakaan lalu lintas, sedangkan angkutan barang menyumbang 12%. Sejak 2017, peristiwa laka lantas di Indonesia cenderung berubah-ubah. Kejadian  tertinggi  mencapai  116.411  pada  2019  dan  kasus  terendah  100.028  pada  2020  (Dihni,
2022).  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Darat  mengambil  tindakan  untuk  mengurangi  jumlah laka lantas yang meningkat di Indonesia.
Persoalan  laka  lantas  seperti  yang  tercantum  di  atas  didasarkan  pada  kenyataan  bahwa mayoritas  yakni  kesalahan  atau  kelalaian  manusia (human  error) .  Faktor-faktor  berikut bertanggung  jawab  atas  61%  dari  kecelakaan  lalu  lintas:  kelalaian  manusia,  9%  dari  kendaraan, dan  30%  dari  prasarana  dan  lingkungan  (Analisalink,  2022).  Dengan  kemajuan  teknologi  ini, beban  kerja  pengemudi  dapat  dibagi  dengan  sistem  komputerisasi, yang  mengurangi kesalahan manusia  dan  kelalaian.  Sistem  pengemudi  sendiri  adalah  salah  satu  teknologi  yang  disertakan dalam sistem auto pilot. Ini memiliki automatic application untuk pengemudi, roda gigi, serta tuas gas  menggunakan  asistensi  LiDAR,  dengan  kamera  untuk  menyingkir  hantaman  dan  GPS (Taufiqurrahman, 2016).
Pabrikan  kendaraan  di  Indonesia  telah  menerapkan  sistem  auto  pilot  pada  kendaraan terbaru  mereka.  Namun,  hal  tersebut  belum  termasuk  dalam  kategori  regulasi  yang  sudah diberlakukan  dan  masih  dalam  proses  penelitian  (Nusi,  2021).  Oleh  karena  itu,  untuk  melihat kemajuan  teknologi  tersebut,  penelitian  ini  menggunakan  UU  LLAJ.  Menurut  ketentuan  umum Pasal  1,  ayat  30  dan  31,  yang  bersangkutan  dengan  keselamatan  dan  keselamatan  lalu  lintas, tujuan penelitian ini serupa dengan pengembangan sistem autopilot.
Artificial  Intelligence (AI)  sudah  digunakan  dalam  banyak  aspek  kehidupan  sehari-hari, termasuk industri otomotif. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi AI untuk seluler (Khoerudin, 2022):
1. Penggunaan AI dalam kendaraan
AI digunakan oleh Kendaraan untuk membuat keputusan tanpa masukan manusia. Teknologi ini  mengandalkan  penggunaan  sensor,  pengumpulan  data,  dan  algoritma  cerdas  untuk mengidentifikasi objek di sekitar, menciptakan kesadaran, dan menjaga keselamatan.
2. Penggunaan AI dalam sistem keamanan
AI  digunakan  dalam  sistem  keamanan  seluler,  seperti  deteksi  gerakan  tangan,  pengenalan wajah untuk memicu peringatan, dan deteksi gerakan untuk mengaktifkan airbag .
3. Penggunaan AI dalam asisten pribadi
Asisten pribadi seperti Siri, Google Assistant , dan Alexa semakin umum digunakan di perangkat seluler.  Mereka  menggunakan  AI  untuk  memahami  kebutuhan  pengguna,  menanggapi pertanyaan, dan memberikan informasi yang diperlukan.
4. Penggunaan AI dalam perawatan dan pemeliharaan
AI dapat digunakan untuk memantau kondisi ponsel, mendiagnosis masalah, dan memberikan informasi  yang  jelas  mengenai  potensi  masalah  atau  kerusakan.  Hal  ini  dapat  membantu pemilik kendaraan mengetahui problem dan mengurangi biaya perbaikan.
5. Penggunaan AI dalam manajemen lalu lintas
AI berpotensi meningkatkan pemeliharaan jangka panjang, mengurangi biaya tenaga kerja, dan meningkatkan keselamatan di jalan. Salah satu contohnya adalah penggunaan AI dalam sistem navigasi  yang  merekomendasikan  rute  aman  berdasarkan  kondisi  saat  ini  dan  kejadian mendatang.
Dengan  jumlah  kendaraan  yang  terus  meningkat  di  Indonesia,  aplikasi mobile AI  dapat membantu  mengurangi latency (selisih  waktu),  meningkatkan  keamanan,  dan  memberikan pengalaman kendara yang lebih menyenangkan bagi pengemudi dan penumpang (cnn, 2023).
Sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan angkutan pribadi. Orang menggunakan kendaraan  pribadi  untuk  pergi  di  jalan-jalan,  bahkan  sampai  menimbulkan  kemacetan.  Sepinya
angkutan  umum  yang  sudah  disediakan  pemerintah  menunjukkan  keinginan  besar  masyarakat untuk  menggunakan  transportasi  pribadi  (Juliansyah,  2022).  Sistem yang  ada  di mobil  autopilot sendiri  sebenarnya  termasuk  dalam  kategori  kecerdasan  buatan.  Teknologi  ini  memungkinkan komputer meniru tindakan manusia, seperti berpikir dan membuat keputusan, meniru pola pikir manusia. Dengan adanya sensor radar dan kamera yang disematkan di sekitar mobil, teknologi AI secara tidak langsung mengambil alih kendali mobil yang seharusnya dipegang oleh manusia. Ini menunjukkan  bahwa  teknologi  AI  bermanfaat  karena  dengan  adanya  sistem  autopilot  mobil, manusia tidak perlu melakukan banyak hal.
Guna  menentukan  apakah  mobil  autopilot  boleh  digunakan  di  Indonesia,  terlebih  dahulu harus  diklasifikasikan  dan  dipelajari  bagaimana  sistem  mobil  autopilot  berfungsi  di  jalan. Pemerintah  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memastikan  bahwa  jalan  raya  aman,  termasuk pengoperasiannya, sistem pendukung yang dipakai, dan tingkat keamanan bagi pengguna mobil autopilot  dan  orang  lain yang  berada di  jalan.  Tanggung jawab  ini  ditetapkan  dalam  UU  LLAJ. Ada  keuntungan  dan  kerugian  ketika  sistem  autopilot  beroperasi.  Sistem  auto  pilot  dapat menghemat  bahan  bakar.  Dengan  mengoperasikan  sistem  autopilot,  sistem  tersebut  mengontrol akselerasi  dan  deselerasi  kendaraan.  Dengan  demikian,  sistem  hanya  menghasilkan  daya  yang diperlukan kendaraan (Szilassy et al., 2019).
Kesalahan  pada  sistem  mobil  autopilot  dapat  menyebabkan  kecelakaan  lalu  lintas  yang tentunya  merugikan  konsumen  selaku  pengendara  mobil  tersebut.  Berikut  adalah  beberapa kesalahan yang dapat menyebabkan kecelakaan:
1. Kesalahan  yang  terkait  dengan  sensor  kendaraan,  yang  seharusnya  merupakan  bagian  dari kontrol sistem autopilot itu sendiri, seperti kehilangan sensor (Destyarini & Pujiyono, 2020);
2. Kesalahan pada sistem komunikasi yang dapat menyebabkan peringatan tabrakan yang salah dikirim (Koestanto, 2022);
3. Kesalahan  pada  sistem  pengenalan  objek  dapat  menyebabkan  mobil  autopilot  tidak  dapat mengenali objek di sekitarnya dengan tepat (Newswire, 2021);
4. Kesalahan  pada  sistem  pengenalan  jalan  dapat  menyebabkan  mobil  autopilot  tidak  dapat mengenali rambu lalu lintas;
5. Kesalahan  yang  terjadi  pada  sistem  pengenalan  tanda  jalan  dapat  menyebabkan  mobil autopilot tidak dapat mengenali tanda jalan dengan tepat;
6. Kesalahan  pada  sistem  pengenalan  rute  dapat  menyebabkan  mobil  autopilot  tidak  dapat mengenali rute dengan tepat.
Namun,  pengemudi  kendaraan  yang  menggunakan  teknologi  autopilot  tetap  memiliki kendali  penuh  atas  kendaraan.  Kendaraan  dengan  teknologi  autopilot  juga  dapat  melanggar pelanggaran yang ada dalam UU LLAJ (Destyarini & Pujiyono, 2020). Akibatnya, pengemudi yang mengemudi  mobil  autopilot  harus  tetap  memperhatikan  kondisi  jalan  dan  mematuhi  peraturan lalu lintas yang berlaku.
Berbagai komponen pendukung mendukung sistem, termasuk (Ingle & Phute, 2016):
1. Radar dan Kamera
Radar  yang  dipasang  di  bumper  depan  dan  belakang  Tesla  Model  X  dan  Model  S  dapat mendeteksi  kendaraan  lain  bermesin  serupa  dari  jarak  yang  relatif  dekat.  Namun  radar  ini tidak mampu mengidentifikasi orang yang tidak bergerak, benda yang tergantung, atau benda tidak  bergerak  lainnya.  Sistem  kamera  depan  dan  belakang  dipasang  untuk  mengidentifikasi objek, bahkan target bergerak. Sistem radar dan kamera ini ditenagai oleh prosesor Mobile Eye EYE  Q3  yang  mengaktifkan  sistem  kendali  kemudi  dan  kecepatan  serta  menerima  masukan
dari radar, sensor ultrasonik, satelit, dan kamera. Selain itu, Chip DNN (Digital Neural Network) bersikeras  dalam  menandai  rute,  melacak  jalur  menggunakan  GPS,  mendeteksi  objek  secara umum,  dan mendeteksi  objek  yang  dilalui.  DNN  disimpan  di  beberapa  tipe  ponsel  sehingga dapat  dideteksi  dengan  akurasi  tinggi.  Alat-alat  tersebut  antara  lain  sensor  kecepatan minimum, rambu untuk belok, lampu lalu lintas, marka jalan, dan kerucut lalu lintas.
2. Sensor Ultrasonic
Sensor  ultrasonic  ditempatkan  di  antara  bagian  depan  dan  belakang  kendaraan  untuk mendeteksi objek di dalam yang bergerak selama fase percikan saat sistem autopilot diaktifkan. Sensor ini dipasang di setiap bidang kendaraan.
3. Satelit
Memiliki beberapa keunggulan sistem pelacakan satelit menggunakan GPS untuk mengetahui posisi  kendaraan  setiap  hari,  mencocokkan  kendaraan  dengan  data  GPS,  dan  mendeteksi kecepatan kendaraan dalam kondisi non-macet (di jalan tol).
Menjelaskan  ketentuan  hukum  yang  termasuk  dalam  LLAJ  yang  mengklasifikasikan kendaraan  mobil  autopilot  menjadi  kendaraan  golongan  atau  beroda  empat  setelah  memahami sistem  dan  cara  mengoperasikan  mobil  autopilot.  Mobil  auto  pilot  hampir  sama  dengan  mobil pada  umumnya,  tetapi  ketika system  mode  on ,  pengemudi  beralih ke  kontrol  intervensi.  Pasal  80 UU LLAJ menyatakan bahwa hanya orang-orang dengan Surat Izin Mengemudi (SIM), yang dapat digunakan  untuk  mengemudi  mobil.  Setiap  orang  menerima  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)  dan bersifat  resmi,  unik,  dan  mengikat.  Jadi,  hanya  orang  yang  diizinkan  oleh  hukum  yang  dapat mengemudi mobil. Pengemudi mobil autopilot tetap seorang individu, sesuai dengan sistem dan cara  kerjanya  yang  disebutkan  di  atas.  Namun,  ketika  mode  autopilot  diaktifkan,  sistem mengambil  alih  kendali  sepenuhnya,  dan  pengemudi  bertanggung  jawab  untuk  mengawasi jalannya sistem.
Sebagaimana  disebutkan  dalam  UU  LLAJ,  semua  mobil  di  Indonesia  harus  menjalani  uji kelayakan jalan. Peraturan Menteri Perhubungan nomor 133/2015, yang sekarang dikenal sebagai Permenhub No. 33/2018, mengatur uji tipe kendaraan bermotor. Mobil autopilot sudah menerima sertifikat  uji  tipe  (SUT)  seperti  yang  diputuskan  oleh  Permenhub  No.  33/2018.  Maka  dari  itu, kendaraan  tersebut  memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  oleh  Permenhub  dan  memenuhi syarat yang diperlukan oleh permenhub. Selain itu, kendaraan tersebut legal di Indonesia. Mobil dengan sistem autopilot dapat menerima SUT karena bentuknya hampir sama dengan mobil biasa. Dengan  demikian,  mobil  dengan  sistem  autopilot  mencukupi  prasyarat  SUT  sesuai  dengan permenhub demikian.
Mobil dengan sistem autopilot tidak mungkin ditemukan di Indonesia karena harus menjadi kendaraan  CBU  atau  dibawa  ke  Indonesia  dalam  keadaan  utuh.  Mobil  ini  dikirim  ke  Indonesia oleh  Agen  Tunggal  Pemegang  Merek  (ATPM)  atau  importir  umum.  Keputusan  Menteri Perdagangan  49/MPP/KEP/2/2000  tentang  Persyaratan  Impor  Kendaraan  Bermotor  dalam Keadaan  Utuh  (CBU)  menetapkan  persyaratan  impor.  Kebijakan  demikian  menyatakan  bahwa sebelum diimpor, kendaraan bermotor yang masih utuh harus didaftarkan sesuai dengan tipenya di Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika. Penggolongan tipe diatur oleh peraturan yang ditetapkan oleh UU LLAJ. Selain pengklasifikasian tipe yang akan dikeluarkan sebagai sertifikat/bukti uji tipe oleh kementerian perhubungan kendaraan bermotor yang  diimpor  secara  keseluruhan,  penggolongan  tipe  juga  harus  mencantumkan  sertifikat  atau bukti uji tipe dari negara asal produksi atau negara pengimpor kendaraan. Pada saat pendaftaran tipe  kendaraan  bermotor,  nomor  identifikasi  kendaraan  (VIN)  dari  negara  asal  produksi  juga
merupakan  dokumen  yang  harus  diikutsertakan.  Dokumen  ini  setidaknya  harus  menunjukkan negara  asal,  produksi,  spesifikasi  type,  dan  tahun  produksi  kendaraan.  Dengan mempertimbangkan  bahwa  regulasi  tersebut  dinilai  wajar  karena  standar  yang mengklasifikasikan spesifikasi keamanan dan standar mobil autopilot belum ada di Indonesia.
Di  Indonesia,  masih  ada  perdebatan  tentang  perlindungan  hukum  bagi  pengendara mobil autopilot  yang  mengalami  kecelakaan  karena  kesalahan  pada  sistem  mobil.  Namun,  beberapa langkah  yang  dapat  diambil  untuk  mengajukan  perlindungan  hukum  bagi  pengendara  mobil autopilot  yang  mengalami  kecelakaan  karena  kesalahan  pada  sistem  mobil  termasuk mendapatkan  bukti  yang  dapat  menunjukkan  bahwa  kecelakaan  terjadi  akibat  kesalahan  pada sistem  mobil.  Data  telematika,  laporan  polisi,  saksi  mata,  dan  rekaman  video  dapat  termasuk dalam  kategori  ini.  Untuk  melaporkan  kecelakaan  dan  meminta  bantuan,  hubungi  perusahaan mobil.  Tesla  dan  perusahaan  lain  memiliki  tim  respons  khusus  yang  dapat  membantu  dalam situasi  seperti  ini.  Melaporkan  kecelakaan  kepada  pihak  berwenang,  seperti  polisi  atau  otoritas lalu  lintas.  Hal  ini  dapat  membantu  dalam  proses  penyelidikan  dan  penentuan  siapa  yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Jika terdapat korban yang mengalami cedera serius atau  kerugian  finansial  akibat  kecelakaan,  konsultasikan  dengan  pengacara.  Mereka  dapat membantu dalam mengajukan klaim hukum dan menentukan apakah pengemudi memiliki dasar hukum  untuk  menuntut  perusahaan  mobil.  UUPK  membantu  konsumen  dalam  proses  klaim hukum  dan  menentukan  hak-hak  mereka.  Meskipun  fitur  autopilot  dapat  mengurangi  risiko kecelakaan,  pengemudi  harus  tetap  waspada  dan  siap  mengambil  alih  kendali  mobil  jika diperlukan.  Pengemudi  yang  menggunakan  mobil  autopilot  terlalu  mengandalkan  fitur  ini  dan tidak  siap  untuk  mengambil  alih  kendali  saat  terjadi  masalah,  yang  menyebabkan  beberapa kecelakaan.
Kurangnya  pemahaman  mengenai  penerapan  hukum  tanggung  jawab  dalam  kasus-kasus yang memanfaatkan teknologi AI dapat mengakibatkan kesulitan dalam mengidentifikasi pihak- pihak  yang  bersedia  menegakkan  hukum  dan  dalam  menangani  munculnya  hukum  peradilan. Peraturan  yang  ada  tidak  mampu  mengimbangi  pesatnya  kemajuan  teknologi  AI,  yang  berarti peraturan  tersebut  tidak  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  konsumen  saat menggunakan teknologi AI. Dalam kasus dimana kecerdasan buatan digunakan, seringkali sulit untuk  mengumpulkan  data  yang  cukup  untuk  menentukan  implikasi  hukum  dari  suatu keputusan. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam menafsirkan preseden hukum yang baru muncul.

## Perlindungan Hukum Bagi Pengendara Mobil
Self Driving (autopilot)
Meningkatkan  kesadaran,  pemahaman,  kapasitas,  dan  tekad  konsumen  guna  memberikan perlindungan  untuk  diri  mereka  serta  melahirkan  sikap  tanggung  jawab  pelaku  usaha  yang merupakan bagian dari upaya martabat menjaga hak konsumen. UUPK menyebutkan konsumen di  Indonesia  memiliki  hak  untuk  melindungi  diri  mereka  sendiri.  Perjanjian  ini  menyatakan bahwa  hak-hak  utama  konsumen  adalah  diperlakukan  dengan  hormat,  aman,  bermartabat,  dan cerdas  dalam  menggunakan  barang  dan  jasa.  Mereka  juga  berhak  menentukan  dan  menerima barang dan jasa yang konsisten dengan parameter, syarat, dan syarat yang ditentukan. Selain itu, jika barang atau jasa yang mereka beli tidak memenuhi kebutuhan mereka, mereka berhak untuk diperlakukan  secara  adil,  tidak  memihak,  dan  tanpa  diskriminasi.  Mereka  juga  berhak mendapatkan  ganti  rugi,  ganti  rugi,  atau  denda.  Ayat  keempat  UUPK  melindungi  hak-hak konsumen,  artinya  konsumen  dalam  membeli  suatu  barang  mempunyai  banyak  perlindungan hukum dan keistimewaan.
Pasal  4  UUPK  menyatakan  “(a)  hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa;  (b)  hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa  serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; (c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang  dan/atau  jasa;  (d)  hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/atau jasa  yang  digunakan;  (e)  hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya penyelesaian  sengketa  perlindungan  konsumen  secara  patut;  (f)  hak  untuk  mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; (g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur  serta  tidak  diskriminatif;  (h)  hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau penggantian,  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau tidak  sebagaimana  mestinya;  (i)  hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang- undangan lainnya.”
Pasal 5 UUPK menyatakan “(a) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian  atau  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa,  demi  keamanan  dan  keselamatan;  (b) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; (c) membayar sesuai dengan  nilai  tukar  yang  disepakati;  (d)mengikuti  upaya  penyelesaian  hukum  sengketa perlindungan konsumen secara patut.”
Pasal 6 UUPK menyatakan “hak pelaku usaha adalah (a) hak untuk menerima pembayaran yang  sesuai  dengan  kesepakatan  mengenai  kondisi  dan  nilai  tukar  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan;  (b)  hak  untuk  mendapat  perlindungan  hukum  dari  tindakan  konsumen  yang beritikad tidak baik; (c) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; (d) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; (e) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”
Pasal 7 UUPK menyatakan “kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; (b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan  barang  dan/atau  jasa  serta  memberi  penjelasan  penggunaan,  perbaikan  dan pemeliharaan;  (c)  memperlakukan  atau  melayani  konsumen  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;  (d)  menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  dan/atau diperdagangkan  berdasarkan  ketentuan  standar  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  berlaku;  (e) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu  serta  memberi  jaminan  dan/atau  garansi  atas  barang  yang  dibuat  dan/atau  yang diperdagangkan; (f) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan,  pemakaian  dan  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  yang  diperdagangkan;  (g) memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”
Menurut UUPK “hak dan kewajiban pelaku usaha berhubungan dengan hak dan kewajiban konsumen.” Artinya, pelaku usaha harus melakukan apa yang diminta konsumen, dan konsumen harus  melakukan  apa  yang  diminta  konsumen.  Pengaturan  UUPK  tampaknya  lebih  khusus dibandingkan dengan persyaratan umum yang ditemukan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata.  Karena  UUPK  menetapkan  bahwa  pelaku  usaha  tidak  hanya  harus  melakukan  bisnis mereka  dengan  itikad  baik,  tetapi  mereka  juga  wajib  menciptakan  lingkungan  bisnis  yang  baik, tanpa perselisihan yang curang.
Pasal 2 UUPK (Mertokusumo, 2005):
1. Asas Manfaat
Landasan  ini  berpendapat  bahwa  implementasi  UUPK  harus  menghasilkan  keuntungan  bagi semua  pihak  yang  terlibat,  termasuk  konsumen  dan  pemilik  usaha. Hak-hak  harus  diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat.
2. Asas Keadilan
UUPK, yaitu Pasal 4-7, diharapkan dapat menjunjung tinggi hak dan kewajiban konsumen dan pemilik usaha secara adil.
3. Asas Keseimbangan
Dengan  mengatakan  asas  ini,  segera  adalah  kepentingan  yang  ditambahkan  pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen. There are no more privileged organizations.
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen
Konsumen diharapkan merasa aman dan tenteram dalam menggunakan, memanfaatkan, dan memaksimalkan barang dan jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan melalui penyelenggaraan UUPK.

## 5. Asas Kepastian Hukum
Hal  ini  ditujukan  untuk  memverifikasi  bahwa  dunia  usaha  dan  konsumen  sama-sama mematuhi  hukum,  memperoleh  perlindungan  konsumen  yang  taat  hukum,  dan  memastikan bahwa setiap negara memiliki sistem hukum.
Selain  itu,  UUPK  bermaksud  guna  menambah  kesadaran,  keterampilan,  dan  kemampuan konsumen  guna  melindungi  diri  sendiri  (disperindag,  2021);  meningkatkan  kesadaran  bisnis sehingga  mereka  lebih  berani  dan  bertanggung  jawab  dalam  menyediakan  produk  dan  jasa berkualitas  tinggi  (Dkumpp,  2022);  memberikan  keamanan  hukum  kepada  konsumen  (Tim Hukumonline,  2023);  menjaga  integritas  hukum  yang  memberikan  perlindungan  kepada konsumen;  menyeimbangkan  hak  dan  kewajiban  pemilik  usaha  dan  konsumen;  melindungi pelanggan  dari  praktik  bisnis  yang  merugikan  adalah  cara  untuk  mendorong  pertumbuhan ekonomi  yang  sehat  dan  berkelanjutan;  meningkatkan  hubungan  antara  pelanggan  dan  pelaku bisnis dan meningkatkan kualitas barang dan jasa yang diberikan kepada publik.
Mengusahakan  upaya  guna  melindungi  hak-hak  konsumen,  penting  untuk  memastikan bahwa  mereka  menikmati  keselamatan,  keamanan,  dan  kesejahteraan  yang  berasal  dari penggunaan  barang  dan  jasa;  memilih  dan  menerima  barang  dan  jasa  dengan  cara  yang  sesuai peraturan  perundang-undangan  dan  pedoman  yang  berlaku;  mencari  informasi  yang  akurat, mudah dipahami, dan  ringkas  mengenai  kondisi  dan  isi  barang dan  jasa;  dan  untuk  memantau penerimaan dan penggunaan barang dan jasa yang mereka miliki. Selain itu, transaksi konsumen dilakukan  secara  jujur  dan  tidak  diskriminatif.  Dalam  rangka  memenuhi  keperluan  penerimaan pembayaran,  pengembalian  uang,  atau pertanyaan  mengenai  barang  dan  jasa  yang  tidak  sesuai dengan perjanjian dan tidak sesuai dengan kebutuhan.
Kasus  kecelakaan  lalu  lintas  yang  disebabkan  oleh  kegagalan  sistem  auto  pilot  kendaraan roda empat, UU LLAJ memberikan kewenangan untuk mengambil tindakan. Aparat penegakkan hukum  dapat  menangani  kasus  pelanggaran  hukum  langsung  dan  tidak  langsung  (Doly,  2015). Sesuai  undang-undang  yang  berlaku,  pengendara  yang  mengendarai  kendaraan  dengan  pilot dapat  dipidana.  Penindakan  hukum  secara  langsung  dapat  mencakup  pelaksanaan  undang- undang,  termasuk  undang-undang  yang  memiliki  kekuatan  hukum,  peraturan  menteri  terkait, dan peraturan lainnya yang berada di bawah otoritas pemerintah  (Destyarini & Pujiyono, 2020). Program  sosialisasi  himbauan  dan  arahan  yang  berkaitan  dengan  hal-hal  yang  tidak  langsung terkait  dengan  berlalu  lintas  dapat  melibatkan  tindakan  hukum  secara  tidak  langsung,  yang sangat penting untuk keselamatan berkendara.
Terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi kemungkinan laka lantas yang dilalui pengemudi kendaraan roda empat, seperti:
a. Upaya Preventif
Guna  meningkatkan  kesadaran  pengemudi  tentang  keselamatan  berkendara  dan mengajarkan  pengendara  kendaraan  bermotor,  khususnya  kendaraan  dengan  fasilitas  teknologi Autopilot,  tentang  rambu-rambu  lalu  lintas  dan  batas  kecepatan  aman  untuk  mengendarai kendaraan,  khususnya  UU  LLAJ.  Sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  autopilot  system  untuk meningkatkan  kesadaran  pengemudi  kendaraan  tentang  pentingnya  menjaga  keselamatan berkendara. Mengetahui batasan kecepatan yang aman untuk berkendara, memahami rambu lalu lintas  yang  berlaku  di  jalan,  dan  mendapatkan  pelatihan  berkendara  adalah  semua  bagian  dari komunitas  ini.  Selain  itu,  upaya  penyelenggaraan  pelatihan  diperlukan  untuk  meningkatkan kemampuan pengoperasian kendaraan roda empat dengan sistem autopilot.  Dengan melakukan berbagai  upaya  pencegahan,  kesalahan manusia  dapat  ditekan  serendah-rendahnya.  Pengemudi yang  menggunakan  fitur  Autopilot  diberikan  pelatihan  untuk  menangani  berbagai  jenis berkendara  sesuai  dengan  bias  sistem  mengemudi.  Untuk  memahami  keadaan  teknik kendaraannya  sendiri,  pemilik  kendaraan  melakukan  penelitian  teknis.  Dukungan  fasilitas  yang terdiri  dari  lampu  lalu  lintas  dan  sarana  lalu  lintas  lainnya,  yang  dapat  dideteksi  oleh  sensor kendaraan bermotor.
b. Upaya Represif
Menetapkan  aturan  apabila  kelalaian  pengendara  menyebabkan  suatu  peristiwa  adalah upaya represif. Tilang kendaraan tersebut hingga menghasilkan sanksi pidana yang diatur dalam UU  LLAJ,  yang  dapat  berupa  denda  atau  kurungan.  Sistem  penghargaan  dan  hukuman,  juga disebut sebagai penghargaan dan hukuman, digunakan untuk meningkatkan penegakan hukum dengan memberikan insentif kepada petugas yang berprestasi  (Utami, 2016), berprestasi dengan arti bahwa penegakan hukum pemerintah dapat menekan jumlah pelanggaran lalu lintas dan laka lantas.
Upaya  tersebut  dilaksanakan  guna  meminimalisir  jumlah  laka  lantas  yang  terjadi  karena pengemudi  yang  menggunakan  teknologi  Autopilot.  Dengan  kemajuan  teknologi  yang berdampak  pada  kehidupan  masyarakat,  terlihat  minat  masyarakat  untuk  menggunakan  fitur dalam  kendaraan,  mulai  dari  fitur  di  mesin  hingga  fitur  di  interior  yang  memudahkan pengendara.  Soerjono  Soekanto  berpendapat  bahwa  berbagai  elemen  yang  langsung  maupun tidak  langsung  mempengaruhi  penegakkan  hukum  UU  LLAJ,  sehingga  upaya  untuk menanggulangi kecelakaan lalu lintas dimulai dengan penegakkan hukum itu sendiri (Doly, 2015). Salah  satu  komponen  penegakkan  hukum  adalah  peraturan  perundang-undangan,  yang mencakup  pelaksanaan  hukum  serta  penyelarasan  antara  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pelaku dengan sanksi yang diberikan.
Undang-Undang  di  Indonesia  belum  secara  khusus  mengatur  perlindungan  hak  milik pribadi bagi pengguna perangkat seluler yang menggunakan autopilot. Beberapa penelitian telah dilakukan  untuk  menganalisis  persyaratan  hukum  mengenai  penggunaan  perangkat  seluler autopilot  berdasarkan  kecerdasan  ternak  di  Indonesia.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa sangat  penting  untuk  memberikan  pedoman  hukum  terkait  sikap  pabrikan  terhadap  setiap kejadian  kecelakaan  di  Indonesia  dimana  terdapat  undang-undang  khusus  yang  mengatur penggunaan kecerdasan buatan pada kendaraan autopilot (Adiyatma, 2023).
Di  Indonesia,  masih  ada  perdebatan  tentang  perlindungan  hukum  bagi  pengendara mobil autopilot  yang  mengalami  kecelakaan  karena  kesalahan  pada  sistem  mobil.  Meskipun  sejumlah jurnal dan penelitian telah membahas masalah ini, belum ada keyakinan hukum yang jelas. Beberapa hal yang mungkin dipertimbangkan termasuk:
1. Pengaturan mobil autopilot di Indonesia masih berpedoman terhadap peraturan yuridis yang mengatur tentang keberadaan transportasi  (Herwanto & Latumahina, 2023). UU LLAJ adalah salah satu UU yang mengatur transportasi dan angkutan jalan. Namun, UU ini belum cukup untuk  melindungi  penggunaan  teknologi  autopilot  pada  kendaraan  roda  empat  (Juliansyah, 2022).
2. Pengemudi  kendaraan  yang  menggunakan  teknologi  autopilot  tetap  memiliki  kendali  penuh atas kendaraan. Kendaraan yang memiliki teknologi autopilot juga dapat melanggar UU LLAJ (Destyarini & Pujiyono, 2020).
3. Dalam  situasi  seperti  ini,  penegakkan  hukum  harus  dilakukan  untuk  mencegah  kecelakaan. Untuk  mencegah  hal  ini  terjadi,  orang  dapat  memberi  tahu  orang  yang  menggunakan  mobil dengan  sistem  autopilot  tentang  sensor  yang  dimiliki  mobil  tersebut,  dan  mengetahui  batas kecepatan aman untuk mengendarai dan mengenai rambu lalu lintas  (Destyarini & Pujiyono, 2020).
4. Meskipun  demikian,  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  keberadaan  mobil autopilot di Indonesia harus ditingkatkan untuk menentukan pertanggungjawaban hukum jika terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan pada sistem mobil autopilot.
Meskipun  saat  ini  belum  ada  undang-undang  yang  mengatur  penggunaan  autopilot  di Indonesia,  kendaraan  yang  saat  ini  digunakan  dan  dijual  di  negara  tersebut  harus  mematuhi persyaratan  yang  diatur  dalam  LLAJ  serta  jenis  perjanjian  dan  jaminan  yang  ditentukan  dalam peraturan  Kementerian  Perhubungan  (Nusi,  2021).  Dalam  hal  ini,  hendaknya  pengemudi kendaraan autopilot tetap sigap dan waspada jika terjadi masalah yang menyebabkan kesalahan penilaian, karena kendaraan yang menggunakan sistem autopilot masih memerlukan pengemudi manusia (Destyarini & Pujiyono, 2020).
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya yang melibatkan beberapa pihak seperti pemerintah, organisasi perlindungan konsumen, dan pemilik usaha. Hal lain yang dapat dilakukan antara lain dengan memperkuat undang-undang yang berlaku, meningkatkan standar perilaku hukum, dan membina itikad baik antar pihak terkait. Untuk memberikan perlindungan hukum  yang  adil  kepada  konsumen,  pemerintah  harus  mengembangkan  peraturan  yang  tegas dalam  konteks  kendaraan  yang  memanfaatkan  teknologi  kecerdasan  buatan.  Pemerintah  dan organisasi perlindungan konsumen perlu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hukum mengenai hak-hak mereka ketika menggunakan kecerdasan buatan (AI), termasuk perlindungan hukum yang mungkin mereka dapatkan. Untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang ramah  konsumen,  pemerintah,  organisasi  perlindungan  konsumen,  dan  pemilik  bisnis  harus berkolaborasi  untuk  mengatasi  masalah  yang  timbul  dari  penerapan  kecerdasan  buatan  pada UUPK dan UU LLAJ.

## Peran Lembaga Perlindungan Konsumen
Presiden  bertanggung  jawab  langsung  atas  Badan  Perlindungan  Konsumen  Nasional (BPKN),  menurut  UUPK.  BPKN  dapat  menempatkan  perwakilan  di  ibu  kota  provinsi  jika diperlukan.  Pasal  29  dan  30  UUPK  memberikan  wewenang  kepada  pemerintah  untuk memberikan  rekomendasi  dan  analisis  tentang  BPKN  terhadap  upaya  meningkatkan perlindungan  konsumen  di  Indonesia.  Selain  itu,  pembentukan  dan  pengawasan  perlindungan
konsumen  adalah  tanggung  jawab  menteri  yang  membidangi  perdagangan  di  seluruh  negeri. Menteri  teknis  melakukan  pelatihan  dan  pengawasan  yang  lebih  khusus  sesuai  bidang  tugas mereka.  Guna  pengawasan  terhadap  barang  dan  jasa  yang  dijual  di  pasar,  menteri  yang berwenang  atas  perdagangan  membentuk  kelompok  kerja.  Tim  ini  memiliki  anggota  dari masyarakat,  lembaga  perlindungan  konsumen  swadaya  masyarakat  (LPKSM),  dan  lembaga terkait  lainnya.  Selain  itu,  tanggung  jawab  tim  hanya  sebatas  memberikan  rekomendasi  kepada menteri untuk tindakan konkret, seperti menghentikan produksi atau distribusi barang atau jasa yang dianggap melanggar hukum (Shidarta, 2000).
Ketika  persaingan  berusaha  untuk  memperoleh  pangsa  pasar  melalui  berbagai  macam produk, LPKSM harus sangat berhati-hati untuk mengawasi pelaku usaha dan penjual yang hanya mementingkan  keuntungan  dengan  mengabaikan  kualitas  produk  (Gaharpung,  2000).  Lembaga konsumen telah melakukan tugas serupa sebelum UUPK. Ada pendapat bahwa kehadiran LPKSM menunjukkan  bahwa  negara  mengganggu  kebebasan  berkumpul  dan  berserikat  dari  kelompok masyarakat.  Namun,  ada  pendapat  lain  bahwa  lembaga  konsumen  harus  dijamin  bertanggung jawab  sehingga  kehadiran  mereka  benar-benar  dihargai.  Hal  ini  disebabkan  oleh  banyaknya produk  palsu  dan  rendah  kualitas  yang  beredar  di  masyarakat,  terutama  mereka  yang  tidak memahami  efek  atau  indikasi  dari  produk  yang  digunakan.  Penjual  dan  perusahaan  dapat menggunakan ketidaktahuan masyarakat untuk menjual barang berkualitas rendah.
Oleh  karena  itu,  LPKSM  dan  afiliasinya  di  seluruh  daerah  harus  secara  jujur  memantau kualitas produk yang dijualnya dengan memberikan edukasi kepada konsumen tentang undang- undang  dan  etika  perlindungan  konsumen  agar  tidak  dimanfaatkan  oleh  pelaku  usaha  yang hanya  mempertimbangkan  kepentingan finansial  tanpa  juga  turut  serta  berupaya  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  luas.  Diharapkan  LPKSM  selalu  melakukan  advokasi  melalui  media massa  agar  masyarakat  selektif  dan  berhati-hati  dalam  membeli  barang  baru  yang  muncul  di pasar.  Selain  itu,  unit  pelayanan  masyarakat  harus  dibentuk  untuk  mendukung  individu  yang dirugikan  oleh  produk  yang  digunakan.  Selain  itu,  LPKM  yang  dikomunikasikan  kepada masyarakat  perlu  diperhatikan  dan  dilaksanakan  secara  matang.  LPKSM  diharapkan  tidak memberikan  dampak  negatif  terhadap  produsen  atau  pemilik  usaha  yang  melakukan  overbank terhadap konsumennya.
Tugas  dan  wewenang  LPKSM  tertuang  pada  Pasal  44  UUPK  untuk  melaksanakan perlindungan  konsumen  “(1)  pemerintah  mengakui  lembaga  perlindungan  konsumen  swadaya masyarakat  yang  memenuhi  syarat;  (2)  lembaga  perlindungan  konsumen  swadaya  masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen; (3) tugas lembaga  perlindungan  konsumen  meliputi  kegiatan:  (a)  menyebarkan  informasi  dalam  rangka meningkatkan  kesadaran  atas  hak  dan  kewajiban  dan  kehati-hatian  konsumen  dalam mengonsumsi  barang  dan/atau  jasa;  (b)  memberikan  nasihat  kepada  konsumen  yang memerlukannya; (c) bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;  (d)  membantu  konsumen  dalam  memperjuangkan  haknya,  termasuk  menerima keluhan  atau  pengaduan  konsumen;  dan  (e)  melakukan  pengawasan  bersama  pemerintah  dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.”
Pedoman  perlindungan  konsumen  yang  disahkan  secara  formal  oleh  Majelis  Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi PBB No. A/RES/39/248 pada tanggal 16 April 1985,  memuat  informasi  umum  mengenai  risiko  dan  kerentanan  yang  terkait  dengan  strategi perlindungan konsumen. Salah satu hal utama yang menjadi target perusahaan-perusahaan besar adalah pengembangan kelompok konsumen independen, dimana pemerintah pusat bekerja  sama
untuk  mendukung  atau  meningkatkan  pertumbuhan  kelompok-kelompok  ini;  ini  merupakan kontribusi yang signifikan terhadap perlindungan konsumen (Shofie, 2003). Organisasi konsumen berbeda  dengan  kelompok  konsumen.  Dalam  hal  ini,  kelompok  konsumen  lebih  cenderung menjadi  konsumen  di  berbagai  industri,  seperti  konsumen  kartu  kredit,  konsumen  barang elektronik,  dan  lain  sebagainya.  Dengan  kata  lain,  kelompok  konsumen  berperilaku  seperti konsumen. Di sisi lain, organisasi konsumen terdiri dari organisasi komunitas yang bekerja untuk melindungi  konsumen.  Organisasi  konsumen  seperti  Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia (YLKI) bertindak sebagai perwakilan konsumen dalam setiap situasi. Meskipun demikian, tujuan mereka  adalah  untuk  mendukung  dan  meningkatkan  loyalitas  dan  sensitivitas  konsumen (Kristiyanti, 2008).
Baik organisasi konsumen maupun kelompok konsumen harus memiliki prinsip kebebasan (kebebasan). Ada 6 (enam) syarat untuk kebebasan ini (Shofie, 2003):
1. Mereka harus secara spesifik mempertimbangkan kebutuhan pelanggan.
2. Kemajuan perdagangan tidak akan berguna sebagaimana diperoleh melalui konsumen.
3. Profil aktivitas mereka menghalangi mereka memperoleh manfaat apa pun.
4. Tidak diperbolehkan menerima iklan untuk tujuan komersial.
5. Tidak dapat menggunakan informasi dan saran yang mereka berikan kepada pelanggan untuk kepentingan mereka sendiri.
6. Mereka  tidak  dapat  menyampaikan  pendapat  dan  komentarnya  karena  komunikasi  sponsor atau tambahan mempengaruhi atau menghalangi mereka.
Organisasi konsumen seperti YLKI bertindak sebagai perwakilan kepentingan konsumen di tingkat  kebijakan  dalam  menangani  pengaduan  konsumen.  Organisasi  ini  terdiri  dari  lembaga yang dibentuk oleh produsen dan asosiasinya serta pemerintah (Shofie, 2003).
Dengan penelitian dan hasil survei, YLKI berusaha untuk meningkatkan kondisi konsumen. Mereka berusaha mengubah hal-hal dengan berbicara dengan mereka yang membuat keputusan serta  membantu  konsumen  menyelesaikan  problem  mereka  menggunakan  sistem  pemerintah. Meskipun beberapa hasil dapat dicapai, lebih banyak lagi yang belum. Di masa depan, pelayanan birokrasi akan tetap sulit untuk bersaing (Sukmaningsih, 1998).
Beberapa indikator layanan umum yang baik adalah sebagai berikut (Sukmaningsih, 1998):
1. Keterbukaan
Keterbukaan  mencakup  upaya  publikasi,  yang  berarti  menyebarkan  informasi  melalui  media atau memberi tahu orang tentang adanya layanan yang dimaksud. Informasi tentang layanan juga dapat ditemukan di loket informasi yang dimiliki dan terlihat jelas, layanan pengaduan, dan kotak saran.
2. Kesederhanaan
Mencakup  kedua  prosedur  pelayanan  dan  persyaratan  pelayanan.  Prosedur  pelayanan mencakup  alur  proses  dan  instruksi  yang  jelas  tentang  cara  orang  yang  akan  menggunakan layanan  harus  melakukannya.  Persyaratan  pelayanan  mencakup  instruksi  yang  jelas  tentang administrasi.
3. Kepastian
Kantor pelayanan harus menentukan jam kerja kantor untuk layanan masyarakat, serta jadwal pelayanan  dan  pelaksanaannya,  untuk  mengurangi  biaya  pelayanan.  Penunjukan  dan tanggung  jawab  yang  diberikan  kepada  petugas  harus  jelas  dan  sesuai  dengan  keahlian mereka.
4. Keadilan
Tidak  diskriminatif  dalam  memberikan  layanan  kepada  semua  orang,  tidak  peduli  seberapa kaya mereka.
5. Keamanan dan Kenyamanan
Produk  layanan  memiliki  kualitas  teknologi  yang  unggul,  serta  memanfaatkan  layanan  dan jaminan administrasi purna pelayanan (dokumentasi, tagihan, dan pencatatan) secara optimal. Penataan kantor dan lingkungan terasa nyaman, rapi, bersih, dan fungsional.
6. Perilaku petugas pelayanan
Seorang  petugas  perlu  menunjukkan  peduli  dan  tanggap  dalam  memberikan  layanan,  yang mencakup  kemampuan  melaksanakan  tugas  dan  disiplin.  Dalam  hal  etika,  keramahan,  dan sopan santun juga penting.
Sejak  awal, yayasan  ini  tidak dimaksudkan  untuk  bersikap konfrontatif dengan  produsen, terutama  lembaga  pemerintah,  karena  tujuan  YLKI  adalah  melindungi  konsumen,  memantau margin produsen, dan membantu lembaga pemerintah.
Terdapat kemungkinan hubungan hukum antara penjual dan pembeli akan mengakibatkan pembeli tidak puas atau mungkin putus asa. Saat ini, pelanggan dapat memilih opsi yang mereka sukai  melalui  pengadilan.  Berdasarkan  Pasal  45  UUPK,  konsumen  yang  merasa  tidak mendapatkan  haknya  dapat  melakukan  pembalasan  terhadap  pemilik  usaha  melalui  organisasi yang  secara  aktif  berupaya  menjaga  hubungan  baik  antara  konsumen  dan  pemilik  usaha  atau melalui  penjualan  antar  usaha  di  luar.  Gugatan  individu  dilakukan  secara  sukarela,  sedangkan gugatan  kelompok  juga  dikenal  sebagai  gugatan  kelas  dilakukan  melalui  peradilan  umum (Gaharpung, 2000).
Pengadilan  khusus  konsumen  diharapkan  mampu  membantu  masyarakat  dalam  proses litigasi yang cepat, mudah, dan terjangkau. Oleh karena itu, BPSK hanya menerima titik data yang margin  kesalahannya  kecil.  Pemeriksaan  diselenggarakan  secara  cadangan  oleh  seorang  hakim dan  tidak  dipergunakan  oleh  kedua  pihak  yang  lain,  yang  berfungsi  sebagai  wakil  peradilan kepada  hakim  secara  menyeluruh.  Kalau  BPSK  tidak  selaras  dengan  peraturan-peraturan  yang ada, mereka tidak mampu dibandingkan (Gaharpung, 2000). Kebijakan ini diterapkan di seluruh wilayah BPSK Tingkat II (Pasal 49) dan dirancang untuk mendukung penjangkauan konsumen di luar  pengadilan  (Pasal  49  ayat  1).  Pesertanya  meliputi  konsumen,  pemilik  bisnis,  dan  pejabat pemerintah. Masing-masing unsur tersebut di atas terdiri dari 3 (tiga) atau sebanyak-banyaknya 5 (lima)  orang,  yang  kesemuanya  telah  diperiksa  dan  disetujui  oleh  Menteri  (Perindustrian  dan Perdagangan). Anggota badan terdiri atas ketua kelompok, pembantu kelompok, dan kelompok dengan dukungan sekretaris (Pasal 50 juncto Pasal 51).
Tugas dan tanggung jawab BPSK (Pasal 52) mencakup “(a) melaksanakan penanganan dan penyelesaian  sengketa  konsumen,  dengan  cara  melalui  mediasi,  arbitrasi  atau  konsiliasi;  (b) memberikan  konsultasi  perlindungan  konsumen;  (c)  pengawasan  klausul  baku;  (d)  melapor kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran UU; (e) menerima pengaduan dari konsumen, lisan  atau  tertulis,  tentang  dilanggarnya  perlindungan  konsumen;  (f)  melakukan  penelitian  dan pemeriksaan sengketa konsumen; (g) memanggil pelaku usaha pelanggar; (h) menghadirkan saksi, saksi  ahli  dan/atau  setiap  orang  yang  dianggap  mengetahui  pelanggaran  tersebut;  (i)  meminta bantuan  penyidik  untuk  menghadirkan mereka  tersebut  huruf  (g)  apabila  tidak mau memenuhi panggilan;  (j)  mendapatkan,  meneliti  dan/atau  menilai  surat,  dokumen  atau  alat-alat  bukti  lain guna  penyelidikan  dan/atau  pemeriksaan;  (k)  memutuskan  dan  menetapkan  ada  tidaknya kerugian  konsumen;  (l)  memberitahukan  keputusan  kepada  pelaku  usaha  pelanggaran  UU;  (m) menjatuhkan sanksi administrative kepada pelaku usaha pelanggar UU.”
Pasal 54 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa Majelis yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga (tiga) orang wajib membantu suatu Panitera. Menurut Pasal 54 ayat (3), putusan majelis BPSK diambil  dengan  tangan  yang  tegas  dan  sentuhan  yang  lembut.  Setelah  gugatan  direalisasikan, BPSK harus membuat pernyataan dalam waktu paling lama 21 (dua) hari (Pasal 55). Pemilik usaha harus menindaklanjuti ke BPSK dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima produk, atau dalam  waktu 14  (empat  belas)  hari  kerja  jika  tidak  mampu.  Pada  hari ke  21,  Pengadilan  Negeri yang  menerima  keuntungan  dari  pemilik  usaha  akan  dapat  menggugat  kasus  tersebut  di  atas (Pasal  58).  Selanjutnya,  permohonan  yang  diajukan  oleh  Majelis  Nasional  Republik  diberikan waktu  delapan  hari  kerja  penuh  untuk  mengajukan  permohonan  ke  Mahkamah  Agung. Pernyataan  Mahkamah  Agung  harus  dibuat  dalam  jangka  waktu  tiga  puluh  (tiga)  hari  sejak sidang (Pasal 58). Karena keterbatasan waktu dan anggaran, proses konferensi yang dimodifikasi oleh UUPK memungkinkan pelanggan dan pemilik bisnis untuk membuat keputusan yang tepat dan bertindak dengan integritas.
Lembaga  perlindungan  konsumen  dapat  membantu  pengguna  mobile  autopilot  yang mengalami  malfungsi  karena  berbagai  sebab,  seperti  penyesuaian  kebutaan  hukum  pengguna, penetapan  pedoman,  pemberian  informasi  kepada  pengguna,  penegakan  kebutaan  hukum  bagi pengguna,  pemantauan  dan  pengawasan  penggunaan  teknologi  autopilot.  Organisasi perlindungan  konsumen  dapat  menjamin  bahwa  produsen  produk  mobil  self  driving  waspada terhadap malfungsi sistem yang dapat menyebabkan malfungsi. Tanggung jawab hukum produk ini  diperlukan  untuk  memberikan  rasa aman  kepada  pengguna  perangkat  seluler  autopilot  dan jalur  lainnya.  Organisasi  perlindungan  konsumen  dapat  menetapkan  standar  untuk  perangkat seluler  autopilot  yang  digunakan  di  Indonesia.  Standar  ini  dapat  membantu  memastikan keselamatan,  kesehatan,  dan  kebahagiaan  saat  menggunakan  barang  dan/atau  layanan  seluler secara  autopilot  (Adiyatma,  2023).  Organisasi  perlindungan  konsumen  dapat  memberikan informasi  yang  mudah  dipahami  dan  akurat  kepada  konsumen  mengenai  fitur,  gaya  kerja,  dan pemeliharaan  perangkat  seluler  autopilot.  Hal  ini  dapat  membantu  konsumen  mengembangkan keterampilan  pengambilan  keputusan  yang  tepat  saat  menggunakan  autopilot  seluler  (auksi, 2023).  Organisasi  perlindungan  konsumen  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  bagi konsumen yang menggunakan perangkat seluler secara autopilot dan mengalami kesulitan akibat kegagalan  fungsi  pada  perangkatnya.  Perlindungan  hukum  ini  dapat  mengganggu  kemampuan konsumen untuk mendapatkan kompensasi, reparasi, atau penggantian unit mobil  (Herwanto & Latumahina,  2023).  Organisasi  perlindungan  konsumen  dapat  memantau  dan  mengendalikan penggunaan  teknologi  otonom  di  Indonesia.  Ini  hanya  dapat  dicapai  melalui  kerja  sama  tim dengan  pihak-pihak  terkait,  termasuk  pemerintah,  produsen  ponsel,  dan  organisasi  penelitian, untuk  memastikan  penggunaan  teknologi  otonom  aman  dan  mematuhi  undang-undang  yang berlaku (Adiyatma, 2023).

## KESIMPULAN
Akibat kegagalan sistem, Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) berperan penting dalam melindungi  hak-hak  konsumen,  terhadap  konteks  perlindungan  hukum  bagi  pengemudi  mobil autopilot yang telah terjadi pada mobil. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan LPK dalam hal  ini,  seperti  memberikan  informasi  dan  edukasi  kepada  nasabah,  menerima  dan  membantu menjawab pertanyaan konsumen, bernegosiasi dengan pemilik usaha, dan mendukung undang- undang  konsumen.  LPK  memiliki  kemampuan  untuk  mendidik  dan  memberikan  pencerahan kepada  konsumen  tentang  hak-hak  mereka  ketika  menggunakan  teknologi  AI  pada  kendaraan,
termasuk  perlindungan  hukum  yang  mungkin  mereka  dapatkan.  LPK  mempunyai  kemampuan untuk menerima umpan balik dari pelanggan yang mengalami kendala atau kendala akibat tidak berfungsinya sistem autopilot seluler. Mereka dapat membantu konsumen dalam menyelesaikan permasalahan  ini,  baik  melalui  mediasi  atau  jika  diperlukan  melalui  proses  hukum.  LPK mempunyai  kemampuan  untuk  melakukan  pemantauan  terhadap  pemilik  usaha  yang menyediakan perangkat seluler autopilot untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan dan  memberikan  perlindungan  yang  aman  kepada  pelanggan.  LPK  mampu  mengadvokasi  hak konsumen kepada instansi dan organisasi pemerintah terkait guna memastikan adanya undang- undang yang relevan dengan perlindungan konsumen mobil self-driving.

## DAFTAR PUSTAKA
Academy,  I.  (2022). Mengenal  Teknologi  Autopilot  pada  Kendaraan .  Indobot  Academy. https://indobot.co.id/blog/mengenal-teknologi-autopilot-pada-kendaraan/
Adiyatma,  M.  A.  (2023).  URGENSI  PENGATURAN  HUKUM  PENGGUNAAN  MOBIL AUTOPILOT  BERBASIS  ARTIFIAL  INTELLIGENCE  DI  NEGARA  INDONESIA. Brawijaya Llaw Student Journal . Ahdiat,  A.  (2023). Ini  Pertumbuhan  Jumlah  Mobil  di  Indonesia  10  Tahun  Terakhir .  Databoks. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/15/ini-pertumbuhan-jumlah-mobil- di-indonesia-10-tahun-terakhir
Analisalink.  (2022). Kecelakaan  Lalu  Lintas,  61  Persen  Disebabkan  Human  Error .  Analisa  Daily. https://analisadaily.com/berita/baca/2022/02/10/1027580/kecelakaan-lalu-lintas-61- persen-disebabkan-human-error
auksi.  (2023). MENGENAL  MOBIL  AUTOPILOT  TESLA:  PENGERTIAN,  TIPE,  DAN CONTOHNYA . Auksi.Co.Id.
https://www.auksi.co.id/detail-artikel/mengenal-mobil-autopilot-tesla-pengertian-tipe- dan-contohnya cnn. (2023). Jumlah Kendaraan Januari 2023: Lebih Setengah Populasi Warga Indonesia . CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230105090933-579-896395/jumlah-kendaraan- januari-2023-lebih-setengah-populasi-warga-indonesia
Destyarini,  N.,  &  Pujiyono.  (2020).  Tanggung  Jawab  Pidana  Pengemudi  Kendaraan  Berteknologi Autopilot. Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani) , Vol 10 No .
Dihni,  V.  A.  (2022). Angka  Kecelakaan  Lalu  Lintas  di  Indonesia  Meningkat  di  2021,  Tertinggi  dari Kecelakaan Motor . Databoks.
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/24/angka-kecelakaan-lalu-lintas-di- indonesia-meningkat-di-2021-tertinggi-dari-kecelakaan-motor disperindag.  (2021). PERLINDUNGAN  KONSUMEN  MENURUT  UU  NO  8  TAHUN  1999 .  Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat. https://disperindag.sumbarprov.go.id/details/news/9218 Dkumpp.  (2022). Sebaiknya  Konsumen  Mengetahui  Perlindungan  Konsumen .  Dinas  Koperasi  Usaha Mikro Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Banjar.
https://dkumpp.banjarkab.go.id/sebaiknya-konsumen-mengetahui-perlindungan- konsumen/
Doly,  D.  (2015). Penegakan  Hukum  Terhadap  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan : Tantangan Dan Prospek: Vol. 20 (3) . Kajian.
Gaharpung, M. (2000). Pelindungan Hukum bagi Konsumen Atas Tindakan Pelaku Usaha. Yustika ,
3 No. 1 , 42. Gakindo. (2023). Jumlah Kendaraan di Indonesia 147 Juta Unit, 60 Persen di Pulau Jawa . Gakindo.or.Id. https://www.gaikindo.or.id/jumlah-kendaraan-di-indonesia-147-juta-unit-60-persen-di- pulau-jawa/
Herwanto,  K.  B.  A.,  &  Latumahina,  R.  E.  (2023).  Bentuk  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen Mobil  Semi-Autonomous. Bureaucracy  Journal:  Indonesia  Journal  of  Law  and  Social-Political Governance , Vol 3 No 1 . Hyundai.  (2022). Apa  Itu  Mobil  Autopilot?  Pengertian  dan  Cara  Kerjanya .  Hyundai.Com. https://www.hyundai.com/id/id/hyundai-story/articles/apa-itu-mobil-autopilot- pengertian-dan-cara-kerjanya-0000000210#:~:text=Sistem  autopilot  ini  akan  otomatis mengambil alih kemudi,mengandalkan berbagai radar dan juga sensor pada kendaraan. Ingle,  S.,  &  Phute,  M.  (2016).  Tesla  Auto  Pilot:  Semi  Autonomous  Driving,  an  Uptick  for  Future Autonomy. International Research Journal of Engineering and Technology , 3 .
Juliansyah, F. M. (2022). Kepastian Hukum Terhadap Mobil Berteknologi Autopilot Ditinjau Dari Perspektif  Hukum  Lalu  Lintas  Jalan  Di  Indonesia. Bureaucracy  Journal:  Indonesia  Journal  of Law and Social-Political Governance , Vol 2 No 2 . Karya, B. (2017). Transportasi Sudah Menjadi Kebutuhan Dasar Mayarakat . Www.Dephub.Go.Id. Khoerudin,  A.  (2022). Pemodelan  Transfer  Learning  Pada  Image  Processing  Untuk  Klasifikasi  Kondisi Robot  Berbasis  Artificial  Neural  Network .  Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Gunung  Djati Bandung.
Koestanto,  R.  B.  D.  (2022). Otoritas  Keselamatan  AS  Selidiki  Gangguan  pada  Sistem  Autopilot  Tesla . Kompas.Id.
https://www.kompas.id/baca/internasional/2022/02/17/otoritas-keselamatan-as-selidiki- gangguan-pada-sistem-autopilot-tesla Kristiyanti, C. T. S. (2008). Hukum Perlindungan Konsumen . Sinar Grafika. Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum (Suwito (ed.)). Kencana. Mertokusumo, S. (2005). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar . Liberty. Newswire.  (2021). Sistem  Autopilot  Kembali  Diduga  Bikin  Kecelakaan  di  AS .  Newswire. https://otomotif.bisnis.com/read/20210903/46/1437787/sistem-autopilot-kembali-diduga- bikin-kecelakaan-di-as
Nurhannisah,  Y.  (2023). Indonesia  Produsen  Kendaraan  Bermotor  TERBESAR .  Indonesiabaik.Id. https://indonesiabaik.id/infografis/indonesia-produsen-kendaraan-bermotor-terbesar Nusi, R. R. (2021). Legalitas Mobil Auto Pilot Dalam Prespektif Hukum Transportasi di Indonesia.
Jurist-Diction , 4 (6), 2469.
https://doi.org/10.20473/jd.v4i6.31854 Shidarta. (2000). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia . Grasindo. Shofie, Y. (2003). Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya . Citra Aditya Bakti. Subronto,  T.  (n.d.). Siap-Siap,  Indonesia  Bakal  Memasuki  Era  Mobil  Autopilot .  Carmudi. https://www.carmudi.co.id/journal/siap-siap-indonesia-bakal-memasuki-era-mobil- autopilot/
Sukmaningsih,  I.  (1998). Dimensi  elayanan  Publik  dalam  Masalah  Perlindungan  Konsumen  dalam Percakapan tentang Pendidikan Konsumen dan Kurikulum Fakultas Hukum (Y. Shofie (ed.)). YLKI USAID.
Szilassy,  P.,  Nemeth,  B.,  &  Gaspar,  P.  (2019).  Design  and  Robustness  Analysis  of  Autonomous Vehicles in Intersection. IFAC Papers Online , 52 .
Taufiqurrahman.  (2016). Perancangan  Self  Driving  dengan  Metode  Kontrol  PID  pada  Sistem  Tracking Autonomous Car . Kencana Mandala. Tim  Hukumonline.  (2023). Asas  Perlindungan  Konsumen  dan  Tujuan  Perlindungannya .  Hukum Online. https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-perlindungan-konsumen-dan- tujuannya-lt623bc8fd4931f/
Utami,  E.  S.  (2016).  Kajian  Hukum  Penanganan  Tindak  Pidana  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Dengan Pola Manajemen Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara , 6 (1) , 67–84.
Yunita,  H.  (2015).  Karakteristik  Hubungan  Hukum  Dalam  Asuransi  Jasaraharja Terhadap  Klaim Korban Kecelakaan Angkutan Umum. Yuridika , Vol 30.