INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 9777-9786 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Indentifikasi Luas Bidang Tanah PTSL Jombang 2019 Dengan Program Bantu GIS
Slamet Widodo 1 ✉ , M. M ikhus Sammawati Prameswari 2
1 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2 Universitas Bojonegoro
Email : swidodo1990@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Kabupaten Jombang melakukan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dengan perancangan dari pemerintah  Indonesia  untuk  mempercepat  proses  sertifikasi  tanah.  Tujuan  dari  PTSL  adalah  untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah kepada masyarakat, mengurangi sengketa tanah, dan mendukung pembangunan ekonomi. Semua bidang tanah di suatu wilayah didata secara sistematis tanpa menunggu adanya permohonan dari masyarakat. Hal ini mencakup pengukuran dan pemetaan tanah, pengumpulan data yuridis, untuk syarat pendaftaran. Tahapan utama PTSL yang pertama adalah perencanaan  dan  persiapan  yang  meliputi  indentifikasi  wilayah  yang  akan  didaftarkan,  penyusunan rencana kerja dan sosialisasi kepada mansyarakat. Kemudian dilajutkan dengan pengumpulan data fisik dan  yuridis  yang  berupa  pengukuran  dan  pemetaan  tanah,  data  yuridis  melalui  wawancara  dengan pemilik  tanah.  Penumuman  dan  verifikasi  berlanjut  dengan  penerbitan  sertifikat,  penyelesaian  dan monitoring yang menjadi tahapa akhir. Setiap tahapan tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat setempat, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya, untuk memastikan keakuratan data dan legitimasi sertifikat yang diterbitkan. Untuk itu peneliti melakukan pengolahan data yang dapat mengidentifikasi pada kinerja PTSL menggunakan SIG dan dengan shapefile.
Kata Kunci: Identifikasi, Tanah, PTSL.

## Abstract
Jombang  Regency  is  carrying  out  complete  systematic  land  registration  (PTSL)  with  plans  from  the Indonesian government to speed up the land certification process. The aim of PTSL is to provide legal certainty  over  land  ownership  to  the  community,  reduce  land  disputes,  and  support  economic development. All plots of land in an area are systematically recorded without waiting for requests from the  public.  This  includes  measuring  and  mapping  land,  collecting  juridical  data,  for  registration requirements. The first main stage of PTSL is planning and preparation which includes identifying the area to be registered, preparing a work plan and outreach to the community. Then proceed with collecting physical  and  juridical  data  in  the  form  of  land  measurements  and  mapping,  juridical  data  through interviews with land owners. Announcement and verification continues with the issuance of certificates, completion  and  monitoring  which  are  the  final  stages.  Each  stage  is  carried  out  by  involving  various parties,  including  local  communities,  regional  governments  and  other  related agencies,  to  ensure  the accuracy of the data and the legitimacy of the certificates issued. For this reason, researchers carry out data processing that can identify PTSL performance using GIS and shapefiles.
Keyword: Identification, Soil, PTSL.

## PENDAHULUAN
Hubungan  antara  masyarakat  dan  lahan  adalah  topik  yang  luas  dan  mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.  Banyak masyarakat, lahan merupakan aset penting yang mempengaruhi kekayaan dan status sosial (Dittmann & Leiber, 2024). Kepemilikan  lahan  dapat  diwariskan  turun-temurun  atau  diperoleh  melalui  pembelian. Cara masyarakat menggunakan lahan seringkali dipengaruhi oleh kebudayaan, kebutuhan ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Misalnya, lahan dapat digunakan untuk pertanian, pemukiman, industri, atau konservasi (H. Yu & Zheng, 2024). Kebutuhan-kebutuhan ini memerlukan  perencanaan  penggunaan  lahan  yang  bijak  dan  berkelanjutan  untuk memastikan bahwa semua kebutuhan masyarakat terpenuhi tanpa merusak lingkungan atau mengabaikan hak-hak masyarakat setempat (Arghand et al., 2022).
Lahan adalah suatu area atau permukaan tanah yang memiliki berbagai fungsi dan nilai, baik dari segi fisik maupun ekonomi. Dalam konteks yang lebih luas, lahan tidak hanya merujuk pada tanah secara fisik, tetapi juga melibatkan aspek penggunaan, pengelolaan, dan hak kepemilikan. Lahan merupakan unsur penting kehidupan manusia (McMahon et al.,  2024).  Selain  dijadikan  untuk  tempat  tinggal,  lahan  juga  dimanfaatkan  dan  diolah sebagai  sumber  penghasilan  (Debrunner  &  Kaufmann,  2023).  Pemanfataan  lahan  bisa berupa lahan pertanian yang digunakan untuk kegiatan bercocok tanam dan peternakan. Jenis ini meliputi lahan sawah, ladang, kebun, dan padang rumput. Lahan pemukiman area yang  diperuntukkan  bagi  pembangunan  rumah  dan  fasilitas  pendukung  seperti  jalan,
taman,  dan  fasilitas  umum.  Lahan  industri  digunakan  untuk  kegiatan  industri  dan manufaktur, termasuk pabrik dan gudang. Lahan hutan area yang ditumbuhi pepohonan dan vegetasi alami, berfungsi untuk konservasi dan penyerapan karbon. Lahan komersial area yang digunakan untuk kegiatan perdagangan, seperti pusat perbelanjaan, kantor, dan tempat usaha lainnya (L. Yu et al., 2024). Kemakmuran, kesejahteraan serta keadilan sosial bagi masyarakat dapat terwujud dengan sistem pemerintah yang baik untuk mengelola sumber daya. Pembenahan peraturan dan kebijakan hukum terus dibenahi, tetapi masih ada kekurangan pada sistem birokrasi dan pelayanan BPN (Ayu, 2020). Beberapa kasus yang masih sering dijumpai adalah kepemilikan sertifikat ganda dan suap menyuap yang terjadi  (Rudianto  &  Heriyanto,  2022).  Masyarakat  kemudian  menjadi  korban  karena ketidakpahaman  terhadap  hukum,  serta  masih  banyak  masyarakat  pedesaan  yang mewariskan tanah secara turum temurun tanpa ada kejelasan hukum untuk tanah mereka (Zaelani  et  al.,  2022).  Kesenjangan  sosial,  ketidakadilan  serta  kemiskinan  adalah  akibat negatif  yang  ditimbulkan  karena  kurang  kejelasan  hukum  (Achmad,  2024).  Salah  satu faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  masalah  adalah  pemilihan  stelsel  publisitas  yang berada di BPN. Permukaan bumi terdiri dari 25% dataran dan sisanya adalah samudera dengan penghuni pada dataran 25 milyar jiwa (Zaki et al., 2022). Sebanyak 79.191.671 juta atau 79 bidang tanah telah mendaftarkan program PTSL melalui Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sejak tahun 2022 dan 62,85% tager yang sudah terpenuhi dengan target 100% pada tahun 2025 (Karyadi, 2017). Pendaftaran Tanah  Sistematis  Langsung  (PTSL)  adalah  program  pemerintah  di  Indonesia  yang bertujuan untuk mempercepat proses  pendaftaran tanah  bagi masyarakat. Program ini merupakan  bagian dari upaya  reformasi agraria untuk meningkatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan mengurangi sengketa lahanKementrian yang berwenang atas hukum  dan  kepemilikan  tanah  adalah  Kementrian  ATR/BPN  yang  dulunya  hanya  BPN (Irawan & Wulansari, 2020). Analog adalah bentuk dari proses dan produk pertanahan di ATR/BPN hingga 2007, kemudian Inpres No 2 Tahun 2018 dikeluarkan untuk PTSL proses pendaftaran  gratis  hingga  tahun  2025  (Manthovani  &  Istiqomah,  2021).  Berbagai permasalaahan sering terjadi pada proses PTSL berlangsung mulai dari pengumpulan data masyarakat hingga luas bidang tanah yang terjadi sering lebih dari koreksi standart dari prosedur alat yaitu 10%. Permasalahan lainnya terdapat di pedesaan pada proses program PTSL ini dilaksanakan terjadi hambatan diantaranya  pembayaran pajak atas tanah (PPh dan BPHTB), SDA, sarana dan prasarana, tanah absentee, kelebihan maksimum, dan juga terlantar (Mudjiono, 2007). Teknolig yang berkembang menjadikan solusi untuk penataan hukum dan manajemen sistem pengolahan lahan. Penyelenggaraa,  pelaksanaan survey,
pengukuran dan pemetaan menggunakan aplikasi  QGIS  dan Auto MAP adalah bentuk pelaksanaan  salah  satu  fungsi  dari  Kemtrian  ATR/BPN  (Yang  et  al.,  2024).  Banyaknya bidang tanah yang overlap dibandingkan tanah lain dan luas, kemudian bidang tanah yang tidak  sesuai  dengan  kondisi  lapangan  adalah  masalah  dari  proses  digitalisasi  yang dilakukan  secara  menyeluruh  (Di  Stefano  et  al.,  2024).  Tujuan  penelitian  ini  adalah mengidentifikasi Pengukuran pendaftaran luas bidang tanah ke Sistem Informasi Geografis pada program PTSL.

## METODE PENELITIAN
Penelitian menggunakan 2 jenis data,  yaitu data primer dan data sekunder.  Data yang  diperoleh  atau  dioleh  oleh  peneliti  secara  langsung  adalah  data  primer  yang digunakan. Sedangkan data yang diperoleh dari sumber atau data yang sudah ada adalah data sekunder.
Adapun data primer dan sekunder dari penelitian ini adalah :
1. Data Primer
Data pengukuran tahun 2019 di PT Ametis Indogeo Prakarsa yang berupa pengamatan dan wawancara secara langsung guna mengamati proses PTSL dan mengamati respon dari  para  pegawai  dan  masyarakat  terhadap  pelayanan.  PTSL  Kabupaten  Jombang terbagi  870 bidang di 21 Desa 76 Dusun Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang pada tahun 2019.
2. Data Sekunder
Data  berupa  dokumen  atau  arsip  dari  PT  Ametis  Indogeo  Prakarsa,  terdiri  dati pengamatan langsung atau tidak lagsung terhadap obyek penelitian. Data sekunder ini juga sebagai data pendukung kinerja PTSL pada lokasi penelitian.
PTSL  oleh  kantor  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Jombang  merupakan  langkah inovatif untuk menyelesaikan permasalahan dalam hal penguatan dalam proses kegiatan kantor BPN yang sering terjadi. Penuntasan masalah sangat dipengaruhi oleh kelengkapan data-data hak atas tanah. Kemudian pemberian pemahaman untuk PTSL di kantor BPN harus dilakukan dengan baik dan secara optimal.
Jenis penelitian kuantitatif digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian sistematis terhadap  fenomena  kualitas  hubungan  dan  bagian-bagian  sistematis.  Pengembangan dengan dan menggunakan model sistematis , teori atau hipotesos yang berkaitan dengan fenomena alam. jenis penelitian ini sangat cocok menggunakan metode ini yang bertujuan untuk memahami objek yang diteliti. Tujuan lainnya yaitu secara khusus sebagai evaluasi
suatu kasus dan dapat mengembangkan penyelidikan dalam memahami kasus penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemanfaatan SIG pada aplikasi quantum meliputi data shp dan pengukuran yang diinput ke QGIS dan dikroscek untuk koreksi dengan luas bidang tanah. Proses pertama adalah  penginputan  data  format  shp  menggunakan  item  vektor  data  yang  kemudian menjadi vektor format shp. Format shp data pengukuran PTSL 2019 dapar dilihat pada Gambar 1 yang belum terdeteksi format coordinate reference system (CSR).

## Gambar 1. Format SHP
Di wilayah Jawa Timur WGS84 UTM Zone 49S. Sistem yang digunakan dalam QGIS adalah  sistem  proyeksi  standart  WGS  1984  atau  sistem  koornidat  secara  global,  yang digunakan untuk penentuan posisi lintang dan bujur pada permukaan Bumi. Penginputan data  menggunakan  format  EPSG:23836 – DGN  95/Indonesia  TM-3  zone  49.2  yang meruoakan  wilayah  Jawa  Timur.  Data  lainnya  yang  akan  diinput  adalah  data-data pengukuran pada PTSL 2019 untuk dikroscekan di QGIS. ( Line to Polygon )
(a) (b)
Gambar 2. Luas Pengukuran PTSL (a).Titik, (b). Layer
Batas  bidang  tanah  yang  sudah  di  input  di  aplikasi  Quantum  GIS  akan  dikroscek dengan citra google satellite. Dalam tahap overlap bidang data yang kita input satu per satu akan overlap atau tumpang tindih sesuai urutan daftar shp yang akan dikroscek.
Gambar 3. Luas Pengukuran PTSL (a).Titik, (b). Layer
Gambar 3 menunjukan bahwa luasan pada citra dan data pengukuran mengalami perbedaan yang signifikan, bergeser kurang lebih 2-5 Meter pada ukuran aslinya. Proses kemudian dilanjutkan dengan pangambilan data dari excel. Hasil luas bidang tanah pada aplikasi QGIS ditampilkan dalam bentuk tabel dengan perbandingan data yang sama dan berbeda  yang  terdiri  dari  10  blok  bagian dengan  format  ($area  →  42,  Preview  = 11157.065020896074)

## Tabel 1. Perbandingan Setiap Blok
Blok Data Selisih Standart Toleransi Sama  Berbeda (meter)  (%) 1 137 146 1-2 7 2 72 16 1-4 -78 3 19 29 1-5 53 4 4 11 1-9 175 5 11 21 1 91 6 283 289 1-3 2 7 18 104 1-3 478 8 223 143 1 -36 9 90 79 1 -12 10 68 231 1-2 240 Total 925 1069
Berdasarkan pengamatan luasan serta jumlah  bidang tanah yang  terdaftar  dalam PTSL 2019 di Desa Mentoro Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, diperoleh kroscek yaitu lebih dari maksimum tolerenasi standart alat yaitu 10%, yaitu ≥ di Blok 5, blok yang lain memiliki berbedaan luasan yang masih dalam tahapan tolerensi alat. Namun dengan demikian, Tolrensi alat yang di realkan dilapangan adalah 1,5 m – 5 m. Perhitungan dapat dikategorikan dengan spesifikasi baik, cukup, dan kurang. Untuk mengetahui perbedaan luas bidang tanah yang cukup signifikan. Presentase toleran menunjukkan pada blok 4, blok  5,  blok7,  dan  blok  10  adalah  blok  yang  tidak  memenuhi  toleransi.  Bahwa  kondisi lokasi-lokasi  tersebut  memiliki  lahan  yang  sangat  luas  dan  selisih  luas  yang  dihasilkan pengukuran dipengaruhi oleh ruang pandang yang terbatas. Selain itu terdapat kendala lainnya yang menyebabkan terjadinya selisih luas pada pengukuran, terjadinya kecurangan perorangan  pada  saat  pengukuran,  Adapun  cuaca  yang  kurang  cerah  pada  saat pengukuran, dan kondisi lokasi yang sulit dijangkau.
Pengecekan  di  aplikasi  QGIS  dalam  penggambaran  bidang  tanah  yang  dianggap benar masih tidak sesuai, sedangkan untuk seluruh luas bidang tanah yang dihasilkan dari pengukuran memenuhi toleransi. Hal tersebut membuktikan bahwa Aplikasi QGIS sangat berguna  untuk  mengkoreksi  suatu  pengukuran  di  PTSL,  ini  sebagai  acuan  untuk kedepannya agar tidak terjadi sedemikian rupa untuk meningkatkan kualitas pengukuran dengan meminimalisir terjadinya kesalahan pengukuran, mengingat proses pendaftaran
guna  masyarakat  memperoleh  hak  tanah  yang  akurat  melalui  suatu  kepastian  hukum. Singga  terciptanya  rasa  nyaman  dalam  pemanfaatan  tanah  dalam  rangka mensejahterakan masyarakat dan terwujudnya keadilan sosial di masyarakat. Maka dari itu diperlukan  kedisiplinan  pada  pengukuran  PTSL  guna  memberikan  hak  yang  sebenar- benarnya kepada pemilik hak atas anah tersebut.
Gambar 4. Grafik Analisis Perbedaan Data

## SIMPULAN
Aplikasi  Quantum  GIS  sangat  bermanfaat  untuk  mengkroscek  atau  mengkoreksi pada  pengukuran  PSTL  Di  Desa  Mentoro  Kecamatan  Sumobito  Kabupaten  Jombang. Proses  overlay  bidang  tanah  pada  aplikasi  memberikan  luasan  yang  sebenarnya bertumpang tindih dengan citra satelit. Perhitungan luasan bidang tanah menggunakan rumus  di  aplikasi  qgis  dengan  format  $area  →  42  Preview  =  11157.065020896074 Kemudian  akan  muncul  Tabel  Luas  QGIS  secara  otomatis  yang  sudah  dihitung menggunakan icon (Open Field calculator). Pendaftaran tanah pada PTSL yang mengalami perbedaan pada data pengukuran luas bidang tanah kurang lebih 1.069 bidang dari 1.994 bidang tanah.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad,  W.  (2024).  Konflik  Sengketa  Lahan  Dan  Strategi  Penyelesaian  Di  Indonesia.
Kolaborasi Resolusi Konflik, 6(1), 8 – 18.
Arghand, T.,  Javed, S., &  Dalenbäck, J. O. (2022). Combining direct  ground  cooling with ground-source  heat  pumps  and  district  heating:  Borehole  sizing  and  land  area requirements. Geothermics,
106(May).
https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2022.102565
Ayu, I. K. (2020). Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,
31(3), 338. https://doi.org/10.22146/jmh.41560
Debrunner, G., & Kaufmann, D. (2023). Land valuation in densifying cities: The negotiation process  between  institutional  landowners and municipal  planning authorities. Land Use Policy, 132(July), 106813. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.106813
Di Stefano, M., Mirelis, G. G., & Mayer, L. (2024). Groundtruther: A QGIS plug-in for seafloor characterization. Environmental Modelling and Software, 171(October 2023), 105861. https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2023.105861
Dittmann,  M.  T.,  &  Leiber,  F.  (2024).  Effect  size  and  land-requirements  of  plant-based feeding interventions to reduce methane emissions from cattle and sheep in European subalpine  regions. Animal  Feed  Science  and  Technology,  308,  115884. https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2024.115884
Irawan, D. S., & Wulansari, H. (2020). Pengukuran Pihak Ketiga Pasca Asas Contradictoire Delimitatie  di  Kabupaten  Sidoarjo  dan  Pasuruan. Tunas  Agraria,  3(2),  53 – 75. https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.107
Karyadi, R. D. (2017). Pelaksanaan Program Nasional Agraria (Khususnya Tanah Hak Milik) Dalam  Rangka  Mewujudkan  Kepastian  Hukum  Di  Kabupaten  Sekadau  Provinsi Kalimantan Barat.
Manthovani, R., & Istiqomah, I. (2021). Pendaftaran Tanah Di Indonesia. Jurnal Magister Ilmu Hukum, 2(2), 23. https://doi.org/10.36722/jmih.v2i2.744
McMahon, P. B., Landon, M. K., Stephens, M. J., Taylor, K. A., Wright, M. T., Hansen, A. M., Kraus, T. E. C., Cozzarelli, I. M., Shimabukuro, D. H., Sowers, T. A., Kulongoski, J. T., Hunt,  A.  G.,  Karolytė,  R.,  Hillegonds,  D.  J.,  &  Ballentine,  C.  J.  (2024). Land-use interactions, Oil-Field infrastructure, and natural processes control hydrocarbon and arsenic concentrations in groundwater, Poso Creek Oil Field, California, USA. Applied Geochemistry, 168(April). https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2024.106025
Mudjiono,  M.  (2007).  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Pertanahan  di  Indonesia  Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 14(3), 458 – 473. https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss3.art6
Rudianto, H., & Heriyanto, M. (2022). Penerapan  Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Ngada. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 14(1), 53 – 65. https://doi.org/10.33701/jiapd.v14i1.2705
Yang, Y., Chen, R. S., Ding, Y. J., Li, H. Y., & Liu, Z. W. (2024). Changes in global land surface
frozen  ground  and  freeze‒thaw  processes  during  1950– 2020  based  on  ERA5-Land data.
Advances in Climate Change Research, 15(2), 265 – 274.
https://doi.org/10.1016/j.accre.2024.03.007
Yu,  H.,  &  Zheng,  C.  (2024). Heliyon  Environmental  regulation  ,  land  use  efficiency  and industrial  structure  upgrading :  Test  analysis  based  on  spatial  durbin  model  and threshold effect. 10(March). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e26508
Yu, L., Du, Z., Li, X., Zhao, Q., Wu, H., Yuan, X., Zhang, Y., Peng, J., Xin, X., Xu, F., Shen, M., Wang, H., Jiao, Y., Li, T., Sun, Z., Zhao, Y., Fang, M., Peng, D., Wu, C., … Lin, G. (2024). Climate Smart Agriculture Near surface camera informed agricultural land monitoring for climate smart agriculture. 1(July). https://doi.org/10.1016/j.csag.2024.100008
Zaelani, M. A., Setiyawan, W. B. M., & Dona, F. (2022). Mewujudkan Pendaftaran Tanah Yang Responsif Pada Era Disrupsi Sebagai Penunjang Kesejahteraan Rakyat. Jurnal Usm Law Review, 5(1), 342. https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4877
Zaki, A., Buchori, I., Sejati, A. W., & Liu, Y. (2022). An object-based image analysis in QGIS for image classification and assessment of coastal spatial planning. Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science, 25(2), 349 – 359.
https://doi.org/10.1016/j.ejrs.2022.03.002