ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya
Volume 11, Nomor 1, Februari 2022: 62 - 77
10.33772/etnoreflika.v11i1.1177
ISSN: 2252-9144 (Cetak)
ISSN: 2355-360X (Online)

## EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DI MASA PANDEMI COVID- 19 (STUDI INTERVENSI PEKERJA SOSIAL DI GORONTALO)
EXPLOITATION OF CHILD LABOR DURING COVID-19 PAN- DEMIC (AN INTERVENTION STUDY ON SOCIAL WORKERS IN GORONTALO)
Nopiana Mozin 1 , Maisara Sunge 2
1,2 Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim, Kota Tengah, Kota Gorontalo Email korespondensi: n opianamozin@ung.ac.id
Diterima: 31 Agustus 2021; Direvisi: 3 Maret 2022; Disetujui: 6 Maret 2022
Copyright © 2022 The Author This is an open access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
How to cite (APA) : Mozin, N., & Sunge, M. (2022). Eksploitasi pekerja anak di masa pandemi covid- 19 (Studi intervensi pekerja sosial di Gorontalo). ETNOREFLIKA: Jurnal  Sosial  dan Budaya , 11 (1), 62–77. https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v11i1.1177

## ABSTRACT
Exploitation is very vulnerable to children's lives. Child labor is a form of exploitation that we often encounter in many areas in Indonesia, one of which is in Gorontalo. The exploita- tion of child labor is carried out not only by the environment and the surrounding community but also often by the parents or close relative of the victim. In addition, wanting to make the family's economic life  easy during the Covid-19 pandemic is also one of the factors driving children to become  victims of exploitation.  State, government and society  should pay atten- tion  to  and  protect  child  labor  becoming  the  victim  of  exploitation.  Likewise,  parents  must also be responsible for maintaining and maintaining children's human rights.  Therefore, in- tervention  by  social  workers  from  community  and  government  is  needed  regarding  how  to make those categorized as children not vulnerably and easily becoming the victims of exploi- tation later. The purpose of study is  to find out the factors  influencing the child workers to become victims of exploitation during the Covid-19 pandemic and how social workers inter- vene the handling of child labor. The research method used was an empirical normative ap- proach, through studying literature study and facts in the field and then analyzing the data qualitatively  and descriptively.  The  results  of  study  show  economic  and  environmental  fac- tors  causing  child  exploitation  during  the  Covid-19  pandemic.  In  addition,  this  study  also discusses the role of social workers’ intervention in this case related to child labors who are victims  of  exploitation  in  Gorontalo,  through  several  approaches:  religious,  legal,  journal- istic  approaches and  so on  in  order  to  realize  the  fulfillment  of  children's  rights  to  be  pro- tected from any exploitation.
Keywords: child exploitation, social worker, covid-19 p andemic

## ABSTRAK
Eksploitasi sangat rentan dengan kehidupan anak. Pekerja anak adalah salah satu bentuk ek- sploitasi yang seringkali kita jumpai di banyak wilayah di Indonesia, salah satunya di Goron- talo.  Eksploitasi  pekerja  anak  tersebut  tidak  hanya  dilakukan  oleh  lingkungan  masyarakat sekitar,  namun  seringkali  juga  dilakukan  oleh  orang  tua  atau  keluarga  dekat  korban.  Alih- alih ingin meringankan kehidupan pereokonomian keluarga di masa pandemi Covid-19, juga merupakan  salah  satu  faktor  pendorong  anak  menjadi  korban  eksploitasi.  Terhadap  pekerja anak  korban  eksploitasi,  haruslah  mendapatkan  perhatian  serta  perlindungan  dari  negara, pemerintah dan masyarakat. Demikian pun dengan orang tua, harus sepenuhnya bisa menja- min hak asasi anak untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak. Maka dari itu, diperlukan intervensi  pekerja  sosial  dari  masyarakat  maupun  pemerintah  terkait  bagaimana  nantinya yang dikategorikan sebagai anak tidak rentan dan mudah menjadi korban eksploitasi. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pekerja anak menjadi korban  eksploitasi  dimasa  pandemi  Covid-19  serta  bagaimana  intervensi  pekerja  sosial  da- lam  hal  penanganan  pekerja  anak.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan normative empiris, yakni melalui studi  kepustakaan dan fakta yang ada di lapangan dan se- lanjutnya  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif.  Hasil  dari  penelitian  ini  membahas  tentang faktor ekonomi dan faktor lingkungan sekitar yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak di  masa  pandemi  Covid-19.  Selain  itu,  penelitian  ini  membahas  tentang  peran  intervensi pekerja sosial dalam hal terkait pekerja anak yang menjadi korban eksploitasi di Gorontalo, yakni melalui beberapa pendekatan, seperti pendekatan agama, pendekatan hukum, pendeka- tan  jurnalistik  dan  lain  sebagainya,  agar  terwujud  pemenuhan  hak-hak  anak  sehingga  anak terhindar dari bentuk eksploitasi.
Kata k unci: eksploitasi anak, pekerja sosial , p andemi covid-19

## PENDAHULUAN
Konsekuensi  sebagai  negara  yang menjunjung  tinggi  aturan  hukum  mengenai keadilan, kesejahteraan, dan asas kemanfaa- tan  bersama,  maka  mau  tidak  mau  negara harus  menjamin  kewajiban  dan  hak  asasi warga  negara  dan  warga  negaranya  dalam konstitusi nasional. Karena dalam konstitusi nasional, sudah dengan jelas dicantumkann- ya  hak  dan  kewajiban  tersebut  dalam  un- dang-undang agar supaya negara dalam hal ini  pemerintah  dapat  mewujudkan  hak-hak sipil  tersebut,  khususnya  hak  warga  negara dalam kehidupan nyata (Endrawati, 2011).
Anak-anak  adalah  harta  berharga tidak  hanya  dari  pandangan  hukum,  tetapi juga dari sudut pandang berlanjutnya untuk seluruh  generasi  ras  keluarga,  suku,  dan bangsa.  Mengingat  status  dan  pentingnya status  anak,  signifikansi  sosial  anak  (ke- hormatan,  martabat,  dan  cara  pandang keluarga semua tercermin melalui sikap dan tindakan  anak-anak),  tidak  hanya  persoalan kekuasan, kekayaan dan simbol, tetapi juga
kesuburan  keluarga,  politik  (anak-anak  ke- turunan dari suatu ras atau kelompok etnis), komunitas  tertentu,  ekonomi  (orang  Jawa percaya  bahwa  ada  pepatah  "banyak  anak, banyak uang", sedangkan "mempekerjakan" atau  menggunakan  anak-anak  meningkat- kan pendapatan atau kekayaan), dan hukum (Anak  berada  pada  posisi  strategis  dihada- pan hukum) (Setiamandani, 2012).
Anak  yang  merupakan  salah  satu bagian  dari  warga  negara  yang  harus  dilin- dungi  hak-haknya,  haruslah  kita  lindungi harkat,  martabatnya  di  hadapan  hukum. Anak-anak juga merupakan  salah  satu anu- gerah terbaik yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang  Maha  Kuasa,  dan  anak-anak  juga memiliki harkat dan martabat yang melekat dalam diri manusia seutuhnya dan tidak bisa diintervensi/digugat  oleh  manusia  lainnya. Dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak,  anak  be- rarti  “seseorang  yang  berusia  di  bawah  18 tahun  termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan”.
Ketentuan  dalam  beberapa  aturan hukum,  menyebutkan  anak  sebagai  orang dalam batasan ukuran/usia. Perbedaan ukur- an/usia  ini  tercermin  jelas  dari  perbedaan batasan  usia  menurut  Konvensi  Hak  Anak (KHA) dan Undang-undang Nomor 23 Ta- hun  2002  yang  telah  diubah  menjadi  Un- dang-undang Nomor 35 tahun 2014.
Menurut  Konvensi  Hak  Anak (KHA), seorang anak secara umum didefin- isikan  sebagai  seseorang  yang  berusia  di bawah  18  tahun.  Dalam  melaksanakan keputusan  Konvensi  Hak  Anak  (KHA), negara  diberi  kesempatan  untuk  menen- tukan  pada  usia  berapa  orang  diklasifikasi- kan  sebagai  anak-anak.  Pasal  1  Konvensi Hak Anak (KHA), menyatakan bahwa anak didefinisikan  sebagai  setiap  manusia  yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali undang- undang yang berlaku bagi anak, kedewasaan telah  dicapai  lebih  cepat.  Undang-undang Perlindungan Anak  Nomor  23 Tahun 2002 mendefinisikan  pengertian  anak,  yakni seorang  yang  umurnya  dibawah  18  tahun, tanpa  terkecuali  anak  yang  masih  berada jauh dalam kandungan ibunya.
Secara  nasional  dalam  Konvensi ILO  telah  mengamanatkan  penghapusan kebijakan  anak  sebagai  pekerja  karena  di- anggap  bertolak  belakang  dengan  ketentu- an/peraturan  yang  ada.  Hal  ini  dikarenakan rentannya kekerasan yang sering terjadi ter- hadap  pekerja  anak  yang  justeru  akan mengganggu perkembangan fisik dan men- tal anak tersebut (Huraerah, 2006).
Hakikatnya, anak tidak boleh beker- ja karena harus menghabiskan waktunya un- tuk belajar, bermain, bersenang-senang, da- lam  lingkungan  yang  tenang  bersama dengan teman sebayanya, serta memperoleh hak dan kesempatan serta sarana dan prasa- rana  untuk  mencapai  tujuan  sesuai  dengan tumbuh  kembang  fisik,  psikis,  intelek,  dan sosial anak itu sendiri. Namun faktanya, ser- ing ditemukan anak yang usianya di bawah umur 18 tahun menjadi anak kelas pekerja, baik  itu  dipekerjakan  sektor  industri,  eko- nomi, maupun berpartisipasi dalam kegiatan
sosial ekonomi karena tekanan ekonomi dari orang  tua  atau  faktor  lain  (Prajnaparamita, 2018).
Pekerja  anak  merupakan  salah  satu masalah  anak  yang  perlu  mendapat  per- hatian  khusus.  Isu  pekerja  anak  (Child  La- bor) demikian, kini telah menjadi isu global disebabkan dari jutaan anak di seluruh dunia banyak  yang  sudah  bekerja  di  usia  be- lia/sekolah.  Padahal,  masalah  pekerja  anak bukan  hanya  masalah  pekerja  anak  yang dibayar,  tetapi  terkait  erat  dengan  ek- sploitasi, pekerjaan yang berisiko dan mem- bahayakan  jiwa  anak  itu  sendiri,  sulit  dan rendahnya pendidikan, dan kecacatan dalam perkembangan  fisik,  mental,  dan  sosial anak.  Dalam  beberapa  kasus, pekerja anak, dalam  bentuk  apapun,  diperkenalkan  se- bagai kualifikasi anak-anak yang terlibat da- lam bentuk-bentuk pekerja anak yang paling tidak dapat ditolerir ( the intolerable form of child labor ).
Meskipun  telah  banyak  aturan  dan ketentuan  yang  melindungi  pekerja  anak, namun tren kualitatif  masalah  pekerja anak dari  tahun  ke  tahun  cukup  kompleks  dan menyita  perhatian  publik,  mulai  dari  ek- sploitasi  hingga  bentuk-bentuk  eksploitasi terburuk yang mengancam hak fisik, mental, moral,  dan  sosial.  Pertumbuhan  dan perkembangan  sosial  dan  intelektual  anak yang  semakin  terganggu.  Jenis-jenis  peker- jaan  terburuk,  seperti  pelacuran  anak, perdagangan anak, dan anak-anak di industri pertambangan,  semakin  banyak  terjadi (Wiryani, 2003).
Konteksnya,  banyak  pekerja  anak mulai  dari  pengamen,  pengemis,  hingga anak-anak yang mengais rezeki terlihat san- gat  mudah  ditemui  di  beberapa  ruas  sudut- sudut  jalan  di  Indonesia.  Kegagalan pemerintah  dalam  hal  membangun  pranata sosial  pun  digadang-gadang  sebagai  salah satu  pemicu  eksploitasi  anak  yang  terjadi, Hal ini terjadi karena banyak hak-hak anak yang  terbengkalai  diakibatkan  pembangun- an ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah (Jannah, 2017).
Hilangnya hak-hak anak yang terjun ke  dunia  pekerjaan,  sungguh  sangatlah memprihatinkan. Namun disisi lain, pekerja anak  juga  menjadi  salah  satu  kebutuhan masyarakat  karena  keterbatasan  ekonomi yang dimiliki. Meskipun kedepannya peker- ja anak tidak dihapuskan, setidaknya secara bertahap harus dikurangi melalui proses ke- bijakan  sosial  yang  terencana  dengan  ma- tang  untuk  mengarahkan  pekerja  anak  se- hingga seiring berjalannya waktu tidak terus bertambah (Suharto E. , 2012).
Bentuk-bentuk  kebijakan  sosial  itu sendiri dapat dijadikan sebagai alternatif un- tuk  menyikapi  permasalahan  pekerja  anak yang ada. Beberapa contoh kebijakan sosial yang dapat dilakukan oleh pemerintah dian- taranya  melalui  pembebasan  uang  sekolah bagi  anak,  menciptakan  pendidikan  non formal (kursus menjahit, kursus montir, dan kursus  elektronik  lainnya),  serta  pemberian upah rendah bagi anak jika dikemudian hari anak  memutuskan/  untuk  bekerja  baik dibidang  industri/non  industri  (Hilton, 2010). Apabila ketiga hal ini dapat dijadikan acuan  oleh  pemerintah  dalam  mengambil kebijakan,  bisa  dipastikan  anak-anak  akan lebih  kreatif  dan  tidak  akan  terjerumus  da- lam tindakan maupun perilaku eksploitasi.
Anak merupakan regenerasi penerus bangsa yang juga akan menjamin kemajuan bangsa dan negara di masa depan. Anak se- bagai makhluk ciptaan Tuhan, memiliki hak asasi  manusia  layaknya  manusia  lainnya. Anak  yang  merupakan  generasi  penerus bangsa,  tentulah  harus  dilindungi  hak  asas- inya, mereka harus diarahkan dan dibimbing dari sejak dini agar mental dan jiwa mereka bisa berkembang sehat. Maka dari itu, anak- anak  sebisanya  dihindarkan  dari  berbagai macam  perilaku  yang  dapat  mengganggu tumbuh  kembang  anak  itu  sendiri  agar mereka  tidak  kehilangan  hak-haknya  (Jan- nah, 2017).
Setiap  anak  berhak  atas  perlin- dungan,  dijamin  dan  dilindungi  setiap  hak- haknya  untuk  bertumbuh  dan  memper- tahankan  hidup,  mendapatkan  pengakuan
dan  berpartisipasi  dalam  kehidupan  secara optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan  serta  mendapat  perlindungan dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  UU  No. 2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Pasal  13 tahun  23  menjelaskan:  1)  Setiap  anak  sela- ma dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak  lain  mana  pun  yang  bertanggung  ja- wab atas pengasuhan, berhak mendapat per- lindungan  dari  perlakuan:  (a)  diskriminasi; (b)  eksploitasi,  baik  ekonomi  maupun  sek- sual;  (c)  penelantaran;  (d)  kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; (e) ketidakadi- lan;  (f)  perlakuan  salah  lainnya;  2)  Dalam hal  orang  tua,  wali  atau  pengasuh  anak melakukan  segala  bentuk  perlakuan  se- bagaimana  dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman”.
Disahkannya  Undang-Undang  No- mor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak  dilengkapi  dengan  disahkannya  Un- dang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah  Undang-Undang  Nomor  23  Ta- hun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Da- lam Undang-Undang ini, UU No. 2002 ten- tang  Perlindungan  Anak,  tidak  semua  ke- tentuan Pasal 23 diubah, hanya beberapa ke- tentuan,  terutama  yang  berkaitan  dengan pemberatan  sanksi  pidana  dan  denda.  Un- dang-Undang  No.  2002  tentang  Perlin- dungan  Anak.  Undang-Undang  Nomor 2014  perubahan  23.  Pasal  76I  dari  35 menyatakan bahwa: “Setiap Orang dilarang menempatkan,  membiarkan,  melakukan, menyuruh  melakukan,  atau  turut  serta melakukan eksploitasi  secara  ekonomi  dan/ atau seksual terhadap anak”.
Penyebab  hilanganya  perlindungan serta  minimnya  pengakuan  atas  hak  anak adalah banyaknya anak-anak yang cepat ter- jun  ke  dunia  kerja,  hal  ini  justru  sangat memprihatinkan, namun bagi sebagian anak lainnya  menganggap  hal  ini  justru  adalah kewajiban bagi anak itu sendiri untuk dapat membantu  meringankan  beban  dari  orang tua  mereka.  Jangan  heran,  banyak  terjadi orang tua justru terkadang tanpa sadar atau- pun sengaja membiarkan anak-anak mereka
terjebak  dalam  satu  penjarahan  hak  asasi yakni eksploitasi.
Eksploitasi  anak  merupakan  perla- kuan  sewenang-wenang  dan  diskriminasi bagi  anak  yang  dilakukan  oleh  keluarga terdekat anak, yakni orang tua bahkan ling- kungan  masyarakat.  Anak  dipaksa  untuk mencari,  melakukan  dan  menghasilkan sesuatu demi kepentingan ekonomi, maupun sosial  dari  orang  tua  tanpa  memperhatikan fisik,  mental  dan  hak-hak  anak  itu  sendiri. Anak  dipaksa  bekerja  dengan  upah  kecil dan  tanpa  tahu  batas  kemampuan  kondisi anak, sehingga rentan membahayakan kon- disi anak tersebut.
Tak  dapat  dipungkiri,  perlindungan Hak Asassi Manusia (HAM) terhadap anak sering  sekali  digaung-gaungkan,  hingga faktor  ketidakmampuan  pemerintah  untuk mengatasi  masalah  tentang  anak  seringkali menjadi  sorotan  betapa  rumit  dan  kom- pleksnya permasalahan anak di dunia.
Pada  dasarnya  perlindungan  anak telah  terintegrasi  secara  efektif  ke  dalam peraturan  perundang-undangan  nasional, seperti  hukum  perdata,  hukum  pidana,  dan peraturan  perundang-undangan  nasional yang  tersebar  di  beberapa  peraturan  perun- dang-undangan lainnya yang terkait dengan perlindungan anak.
Dihimpun  data  dari Ilo.org ,  grafik menunjukan Median  Jam  Kerja  Anak yang Bekerja  Umur  10-17  menurut  Provinsi,  In- donesia  tahun  2009,  Gorontalo  masuk  se- bagai  kategori  ke-6  yang  memiliki  jumlah pekerja anak terbanyak. Sedangkan menurut lokadata.id terbaru,  jumlah  pekerja  anak  di Indonesia meningkat selama tiga tahun tera- khir.  Menurut  data  Badan  Pusat  Statistik (BPS),  jumlah  pekerja  anak  di  Indonesia meningkat 400.000 dari  1,2 juta  pada 2017 menjadi sekitar 1,6 juta pada tahun 2019.
Seperti terjadi di Gorontalo pada ta- hun  2017  silam,  dihimpun  dari tribra- tanews.gorontalo.polri.go.id melansir  ada sekitar  6  orang  anak  diduga  merupakan korban  eksploitasi  anak  yang  berhasil  dia- mankan  oleh  Subdit  PPA  (Perlindungan
perempuan dan anak) Polda Gorontalo. Dari hasil  wawancara  yang  ada,  dijelaskan  bah- wa  6  orang  anak  ini  sudah  membagi  tu- gasnya  untuk  berjualan  pisang,  kacang  dan ubi jalar dari kabupaten sampai Kota Goron- talo, dari pagi hingga larut malam. Adapun dari  hasil  jualan  tersebut,  mereka  gunakan untuk  memenuhi  uang  sekolah  dan  ke- hidupan mereka sehari-hari.
Berdasarkan  temuan  di  atas,  ren- dahnya  ekonomi  dan  kemiskinan  keluarga menjadi  salah  satu  faktor  yang  menyebab- kan  banyak  anak-anak  menjadi  pekerja dibawah  umur,  hal  ini  tak  lain  dipengaruhi oleh  orang  tua  yang  malah  membiarkan anak-anak  ikut  andil  mencari  nafkah  untuk mendapatkan  penghasilan  tambahan  untuk keluarga  di  rumah.  Pekerja  sosial  dianggap sebagai  seorang  profesional  yang  dapat menyalurkan  pertolongan  dan  bantuan  me- lalui  intervensi  terhadap  anak  pekerja korban  eksploitasi.    Adapun  bentuk  inter- vensi  yang  dilakukan  oleh  pekerja  sosial yakni  salah  satunya  berupa  proses  rehabili- tasi.  Penyembuhan  fisik  dan  mental  yang dilakukan  melalui  proses  rehabilitasi  terse- but,  diharapkan  dapat  menyembuhkan  jiwa fisik  dan  mental  anak  sehingga  anak  bisa kembali  beradaptasi  dengan  keluarga,  ling- kungan  sekitar  dan  masyarakat  pada umumnya.  Tidak  hanya  pekerja  sosial, pelaksanaan rehabilitasi juga membutuhkan peran dan dukungan dari berbagai pihak, an- tara  lain,  tenaga  medis,  tenaga  hukum,  ahli psikologis serta keluarga dan masyarakat itu sendiri  (Hilary  Chucwuka  Achunike  and Rimamsikwe Habila Kitause, 2014).

## METODE PENELITIAN
Peneltian  ini  menggunakan  metode pendekatan normative (Sugiyono,  2011) , adalah  metode  lewat  studi  pustaka  yakni melalui  buku,  skripsi,  jurnal  dan  data  ob- servasi  di  lapangan  tentang  eksploitasi pekerja  anak  dimasa  pandemic  covid-19  di Gorontalo,  kemudian  dianalisis  menggu- nakan  deskriptif  analitis  (Silalahi,  2012). Purposive  sampling juga  diperlukan  dalam
perolehan  data  dalam  penelitian  ini,  guna mencapai  tujuan  yang  dicitakan  bersama. Studi  intervensi  adalah  salah  satu  analisis data yang dilakukan dalam penelitian peker- ja sosial di Gorontalo.

## HASIL PENELITIAN

## Eksploitasi dan Dampaknya
UUD 1945 juga menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk diberikan perlin- dungan  dari  kekerasan  dan  diksriminasi, demi  untuk  kelangsungan  tumbuh  dan berkembangnya hidup sang anak”. Oleh ka- rena itu, dapat dikatakan bahwa anak mem- iliki hak konstitusional, dan negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi pelaksanaan hak-hak anak yang merupakan hak  asasi  manusia.  Diskriminasi  pada  anak sangat  rentan,  terbukti  dengan  banyaknya kasus  eksploitasi  anak  yang  banyak  terjadi saat ini.
Ekploitasi  menurut  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  adalah  kegiatan  atau upaya  bentuk  memanfaatkan  potensi/  sum- ber daya untuk kepentingan pribadi maupun untuk  keuntungan  kelompok.    Sedangkan definisi  eksploitasi  anak  adalah  perlakuan salah  dan  sewenang-wenang  terhadap  anak yang  menyebabkan  anak  merasa  terin- timidasi/diintimidasi  hak-haknya,  baik  se- cara mental maupun fisik.
Konvensi  Hak  Anak (KHA) meng- acu  pada  empat  prinsip  dasar,  yang  selan- jutnya  disebut  menjadi  bagian  dalam  Un- dang-Undang Nomor  23 Tahun 2002 yaitu:
a. Non-diskriminasi  prinsip,  artinya  dalam Konvensi Hak Anak (KHA)  semua anak mempunyai  derajat  yang  sama  dimata hukum pada umumnya dan harus berlaku bagi  semua  anak  tanpa  diskriminasi. Prinsip  ini  tertuang  dalam  Pasal  2 Konvensi Hak Anak (KHA).
b. Best  interest  of  the  child atau  prinsip terbaik  untuk  anak,  yaitu  melekat  pada segala  bentuk  kegiatan  yang  melibatkan anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan  umum  maupun  lembaga legislatif.  Oleh  karena  itu,  kepentingan
terbaik  bagi  anak  harus  diprioritaskan sesuai  yang  termaktub  dalam    pasal  3 ayat  1  Konvensi  Hak  Anak  (KHA).  Ini berarti  bahwa  pandangan  anak  harus diperhitungkan  dalam  semua  keputusan, terutama jika menyangkut masalah yang mempengaruhi  kehidupan  anak.  Prinsip ini  diatur  dalam  Pasal  12  (1)  Konvensi Hak Anak.
c. Prinsip  atas  hak  hidup,  Kelangsungan Hidup  dan  Perkembangan  (Hak  untuk
Hidup,  Bertahan  Hidup  dan  Berkem- bang).  Dengan  kata  lain,  di  beberapa negara  peserta  mengakui  bahwa  setiap anak  memiliki  hak  untuk  hidup  yang tidak dapat dicabut (Pasal 6 ayat 1). Dite- tapkan  pula  bahwa  negara  peserta  men- jamin  perkembanngan  serta  kelang- sungan  hidup  anak  seutuhnya  secara maksimal (Pasal 6 ayat 2).
d. Prinsip  menghargai  pendapat  anak ( respect  for  the  views  of  the  child ).  Ini berarti  bahwa  pandangan  anak  harus diperhitungkan  dalam  semua  keputusan, terutama jika menyangkut masalah yang mempengaruhi  kehidupan  anak.  Prinsip ini  diatur  dalam  Pasal  12  (1)  Konvensi Hak (Eddyono, 2014).
Menurut  (Hakiky,  2016),  adapun beberapa  macam  bentuk  eksploitasi  anak menurut Undang-Undang  Perlindungan Anak yakni sebagai berikut:
1) Eksploitasi Fisik
Eksploitasi  Fisik  adalah  pemanfaat- an jiwa  raga anak  yang  dilakukan  oleh pri- badi  atau  golongan  tertentu  untuk  dije- rumuskan  pada  pekerjaan  atau  tindakan yang  tidak  seharusnya  dijalaninya.  Anak yang  dipaksa  mengeluarkan  tenaga  untuk bekerja,  tentunya  menyebabkan  anak  ter- tekan  secara  fisik  dan  mental  hingga  tak jarang ditemukan banyak dari mereka yang mengalami  cedera,  luka  dan  memar  akibat kekerasan  fisik  yang  dialami  selama  ter- eksploitasi,  bahkan  yang  paling  parah  anak tersebut terancam kese-lamatan jiwanya.
2) Social Exploitation Social  Exploitation adalah  tindak- an/perlakuan  yang  dapat  menyebabkan  ter- ganggunya  emosional  anak,  baik  melalui penolakan,  pengancaman, penghinaan, per- lakuan  ekstrim  terhadap  anak  dengan  cara mengurung  anak  di  tempat  yang  gelap, mengikat  anak  di  kamar  mandi.  Perlakuan negatif  inilah,  sudah  tentu  dapat  meng- akibatkan  anak  secara  psikis  terganggu  se- hingga pertumbuhan anak tidak stabil secara emosional.
3) Eksploitasi Seksual Eksploitasi  seksual  adalah  tindakan secara  tidak  senonoh  terhadap  anak  dari orang  lain  baik  berupa  pelecehan,  tindakan yang  berbau  pornografi,  pornoaksi  hingga melibatkan  anak  dalam  kegiatan  prostitusi. Eksploitasi  seksual  terhadap  anak,  rentan mengakibatkan anak dengan mudah merasa malu  dan  kurang  percaya  diri,  bahkan  jika sudah  masuk  ke  ranah  prostitusi,  anak  bisa jadi  terinveksi  penyakit  menular,  seperti HIV/AIDS  dan  penyakit  seksual  lainnya. Anak  yang  mengalami  kekerasan  seksual ini,  biasanya  dipaksa  untuk  menjual  diri demi  untuk  memuaskan  birahi  dari  para lelaki hidung belang yang notabenenya telah melakukan  transaksi  prostitusi.  Melindungi anak  dari  4.444  kasus  pelecehan  seksual, membutuhkan 4.444 tindakan alternatif oleh orang  tua,  4.444  guru,  dan  pemangku kepentingan  pemerintah    untuk  mencegah 4.444 kasus pelecehan seksual  anak. Salah satu  alternatif  perilaku  adalah  membentuk konsep  diri  anak  sejak    dini.  Konsep  diri seorang  anak  tergantung  pada  kondisi lingkungan  di  mana  ia  dibesarkan.  Saat berinteraksi dengan lingkungan, anak mem- peroleh  pengetahuan  kognitif,  emosional, dan  psikomotorik  yang    membentuk    cara mereka  berperilaku,  berbicara,  dan  ber- tindak.  Potensi  kualitatif  ini,  akan  menen- tukan masa depan negara di masa yang akan datang.
Terkait  berbagi  macam  bentuk  ek- splotasi yang sering ditemukan, tidak jarang hal  ini  juga  membawa  dampak  buruk  bagi
anak, bahkan hingga membuat anak merasa kurang  percaya  diri,  mudah  stress  dan depresi, serta terganggu jiwanya.
Adapun  dampak  eksploitasi  ter- hadap anak (Suyanto, 2010) sebagai berikut: a) Anak  jadi  lebih  suka  berbohong,  keta- kutan,  kurang  percaya  diri,  dan  merasa tidak  sepenuhnya  mendapat  kasih  dan sayang serta perhatian dari orang tua;
b) Kesulitan untuk berinteraksi dengan ling- kungan, baik secara sosial dan emosion- al;
c) Rentan  mengalami  gangguan  personali- ty;
d) Kesulitan untuk menjalin hubungan baik secara  personal  maupun  seksual  dengan orang lain;
e) Rentan mendapati/ menemukan  masalah yang  serius  pada  usia    menjelang dewasa;
f) Menunjukkan  perilaku  yang  destruktif, sehingga  anak  merasa  tidak  memiliki harga  diri  sebagai  anak  pada  umumnya dan  pada  akhirnya  membuat  anak  cen- derung  merasa  tidak  dihargai  dalam keluarga dan lingkungan masyarakat;
g) Anak  lebih  rentan  melakukan  kekerasan terhadap  orang  lain,  baik  itu  teman sebaya,  ataupun  pada  anak  yang  lebih kecil;
h) Abnormalitas  atau  distorsi  mengenai pandangan terhadap seks;
i) Rentan  memiliki  tendensi  untuk  pros- titusi;
j) Kecemasan berat,  panik,  stress  dan dep- resi;
k) Anak  cenderung  mengalami  sakit  fisik dan  bermasalah  di  sekolah  maupun lingkungan tempat tinggalnya.

## Pekerja Anak
Undang-Undang  tentang  ketenaga- kerjaan  memberikan  pengertian  tEntang tenaga  kerja  seperti  termuat  dalam  pasal  1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan yakni tenaga kerja dalah setiap  orang  yang  melakukan  pekerjaan untuk  memenuhi  kebutuhan  sendiri,  atau golongan/masyarakat  dan dianggap mampu
menghasilkan  barang/jasa.  Oleh  sebab  itu, pasal  di  atas  dianggap  telah  menyem- purnakan  penegertian  tenaga  kerja  menurut Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1969 tentang  Ketentuan  Pokok  Ketenagakerjaan (Manulang, 2001).
Menurut Biro Pusat Statistik, pekerja anak adalah anak yang bekerja pada usia  10-14  tahun,  dengan  bekerja  paling sedikit  1  jam  atau  secara  kontinyu  dalam seminggu  dengan  tujuan  untuk  membantu atau memperoleh pendapatan dengan keun- tungan yang ingin diraih.
Menurut  ILO/IPEC,  tidak  disaran- kan  apabila  ada  anak  yang  bekerja  pada suatu pekerjaan yang dapat membahayakan fisik/mental  dan  mengganggu  moral  dan psikisnya.  Konvensi  ILO  Nomor  138, memiliki  batasan  usia  yang  memper- bolehkan  anak  bekerja  dengan  maksimum usia.  Semua  anak  yang  berusia  5-11  tahun yang  bekerja,  harus  dihapuskan  menurut Konvensi  ILO  Nomor  138.  Selebihnya untuk  anak-anak yang  berusia  12-14 tahun, dapat  diperbolehkan  bekerja  namun  hanya dapat  melakukan  pekerjaan  ringan.  Hal  ini dibenarkan  selagi  pekerjaan  ringan  tersebut tidak  sampai  merenggut  kekuatan  fisik  dan mental  dari  anak.  Sedangkan  yang  berusia maksimum  18  tahun,  tidak  diperbolehkan bekerja  pada  area  pekerjaan  berbahaya,  se- perti halnya  pada  sektor industri,  pertanian, hingga industri-industri  besar  lainnya, yang jika  anak  tersebut  bekerja,  maka  bisa dipastikan  nyawa  mereka  menjadi  taruh- annya.  Berbagai  macam  jenis  pekerjaan yang  dilakukan  oleh  anak  pun  sangat beragam,  mulai  dari  pekerjaan  sektor perkebunan,  pertanian,  industri-  industri kecil  rumahan,  hingga  industri    besar. Bahkam  sampai  ada  pekerja  anak  banyak ditemui  di  jalanan  sebagai  pengemis, pengamen,  bahkan  menjadi  korban  pros- titusi. Terkait hal ini, BPS mengkategorikan pekerjaan  menjadi;  perdagangan,  kons- truksi,  industri,  pertanian,  transportasi  dan jasa. Sehingga dalam batasan ini, BPS sulit untuk  memilah  dan  memisah  mana  saja
pekerjaan  yang  melibatkan  anak  di  dalam- nya.
Pada Pasal 1 ayat 6 tentang Undang- undang  ketenagakerjaan,  mendefiniskan bahwa  pekerja  anak  adalah  anak  yang bekerja  baik  sebagai  pekerja  upah  maupun pekerja  keluarga  di  sektor  fomal  maupun informal  dengan  status  hubungan  kerja. Selanjutnya    terkait  pekerja  anak    dapat diartikan  secara  garis  besar,  adalah  anak yang  dalam  hal  ini  sudah    secara  rutin  dan berulang  bekerja  untuk  dirinya  sendiri, orang  tuanya,  atau  dengan  maksud  untuk membantu  orang  lain  yang  membutuhkan waktu  yang  besar  serta  dengan  perjanjian menerima  imbalan  atau  tidak  menerima imbalan.
Namun  pada  prinsipnya,  anak harusnya  tidak  boleh  bekerja,  dikecualikan untuk  kondisi  atau  untuk  kepentingan tertentu  sebagaimana  diatur  dalam  undang- undang  ketenagakerjaan,  yakni  sebagai berikut:
a. Pekerjaan ringan
Pekerjaan  ringan  diperbolehkan untuk anak dari rentang usia 13 hingga usia 15 tahun sepanjang pekerjaan tersebut tidak mempengaruhi perkembangan mental,
kesehatan, dan fisik anak.
b. Pekerjaan berbasis pendidikan
Pekerjaan  berbasis  kurikulum  pen- didikan  ini,  dapat  dilakukan  oleh  anak  dan disahkan  oleh  pejabat  yang  berwenang lainnya  dengan  ketentuan,  usia  minimal anak  sekurang-kurangnya  berusia  kurang lebih  13  tahun,    diberi  bimbingan  tentang tata  cara  dan  petunjuk  pelaksanaan  serta mendapat  pengawasan  dalam  hal  melak- sanakan  pekerjaaan,  serta  mendapat  perlin- dungan  kesehatan  dan  perlindungan  kese- lamatan dalam bekerja.
Adapun  bentuk  pekerjaan  terburuk bagi  anak  menurut  undang-undang  kete- nagakerjaan yakni sebagai berikut:
a. Semua  bentuk  pekerjaan  yang  meman- faatkan  anak,  baik  itu  menyediakan  dan menawarkan  anak  sebagai  objek  untuk kegiatan  yang  berbau  negatif  seperti
halnya pelacuran, perjudian, perdagangan  minuman  keras,  napza, prostitusi, hingga pornografi; b. Semua  bentuk  pekerjaan  yang  bersifat perbudakan, perdagangan
anak
( Trafficking of Children ) dan sejenisnya;
c. Semua  bentuk  pekerjaan  yang  merusak moral anak dan mengancam keselamatan jiwa  anak,  seperti  pekerjaan  diskotik, tempat  karaoke/bar,  panti  pijat,  bioskop, dan tempat hiburan malam lainnya.

## Pekerja Sosial
Pekerjaan  sosial  adalah  aktivitas maupun  kegiatan  profesional  untuk  mem- perbaiki  kondisi  masyarakat  dan  mening- katkan  kapasitas  dalam  hal  keberfungsian sosial  mencapai  bersama  yang  dicitakan. Adapun  definisi  lain  dari  pekerjaan  sosial menurut  (Budhi  Wibhawa,  Dkk,  2019) Pekerja sosial adalah salah satu profesi yang dianggap  memiliki  skill  dan  kemampuan dalam hal penanganan permasalahan sosial. Profesi pekerja sosial ini, merupakan sebuah profesi  yang  masih  dianggap  kurang  diper- hatikan  oleh  pemerintah.  Kinerjanya  sema- kin  dibutuhkan,  namun  tidak  diketahui  dan bahkan    disalahartikan  hingga  dianggap  ti- dak berguna.
Fakta  di  lapangan  dan  kenyataan yang  berlangsung,  serta  bukti  dari  usaha perkembangannya yang demikian, membuat pekerja  sosial  semakin  dibutuhkan  oleh masyarakat.  Oleh  karena  itu,  pekerja  sosial sudah  saatnya  untuk  menunjukkan  kinerja yang  lebih  efektif  dalam  hal  menangani masalah-masalah  sosial  yang  ada.  Dengan kata  lain,  sudah  saatnya  warga  masyarakat dapat ikut andil dalam hal mensejahterakan keberfungsian  sosial  yang  ada  dengan  cara terlibat  aktif  menjadi  pekerja  sosial.  Tidak hanya  itu,  masyarakat  yang  ikut  terlibat menjadi  pekerja  sosial  diharapkan  wajib memiliki skill knwoledge dan keahlian yang sesuai  dengan tuntutan masalah yang  harus ditangani.
Pekerja  sosial  dapat  menciptakan kesejahteraan  sosial  dengan  cara  ikut  be- kerja  sama  dengan  lembaga  terkait  untuk
membantu  orang-orang  yang  dalam  hal  ini memiliki masalah keberfungsian sosial, agar fungsi  sosialnya  dapat  kembali  berjalan sesuai dengan semestinya.

## PEMBAHASAN
Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Ter- jadinya  Eksploitasi  Pekerja  Anak  Di Masa Pandemi Covid-19 Di Gorontalo
Maraknya kasus perlakuan/tindakan yang  salah  terhadap  anak,  baik  itu  berupa kasus  kekerasan  terhadap  anak  (disektor publik/non  publik  dan  domestik  maupun industri), kasus perkosaan anak, serta keke- rasan  psiskis  lainnya,  membuat  jiwa  dan mentalitas  sang  anak  menjadi  rentan  ter- ganggu.  Beban  anak  yang  berat  hingga berujung  ekploitasi  dan  penekanan  anak baik dalam keseharian, maupun yang sering diberitakan  melalui  media  iklan,  siaran televisi,  menuntut  adanya  kebijakan  dan aturan  hukum  yang  sebelumnya  tidak  pro hak  anak  menjadi  pro  anak  dan  harus sepenuhnya  memberikan  perlindungan po- wer  full untuk  kehidupan  serta  mengcover harkat  dan  martabat  anak  itu  sendiri  . Perlakuan aparatur penegak hukum, baik itu hakim,  jaksa,  polisi  yang  dalam  praktek penegakan  hukum  anak  cenderung  memi- dana  anak,  diharapkan  kedepannya  mampu menciptakan  keadilan  terhadap  hak  dan kewajiban  anak.  Karena  menurut  prinsip hukum  pidana,  pidana  bagi  anak  adalah pilihan yang terakhir.
Mengimplementasikan  hak  anak diupayakan sebagai upaya konstruksi struk- tural untuk meneguhkan sistem dan tatanan hukum  yang  pro  anak/hak  anak.  Sejalan dengan hal ini, upaya reformasi hukum yang mengikis  tesis  hukum  yang  eksploitatif- destruktif  terhadap  anak,  sosialisasi  pene- gakan reformasi terkait hak-hak anak, perlu dilakukan  secara  sungguh-sungguh  dan terus menerus, hingga pada akhirnya masa- lah anak tidak lagi  manjadi isu utama dalam pembangunan  dan  berkeadilan.  Komitmen bersama  baik  masyarakat  dan  pemerintah, diharapakan  dapat  memiliki  kapital  serta
kekuatan  mendalam  guna  mendukung sumber  daya  lainnya.  Kodrat  anak  yang lemah  dalam  masa  tumbuh  kembangnya menjadi  manusia  dewasa  seutuhnya,  harus membutuhkan sandaran dan pegangan yang kuat, karena bagaimanapun anak  tidak bisa dibiarkan  mandiri  secara  total.  Oleh  sebab itu, orang tua dan keluarga khususnya, harus berperan  penting  dalam  tumbuh  kembang sang anak dari lahir sampai dewasa. Karena anak  dalam  ruang  lingkup  mini,  dimana pikiran  dan  perilaku  mereka  bukan  seperti orang dewasa, sehingga tidak absah kiranya jika dibiarkan berjuang sendiri menegakkan hak-haknya  yang  tertulis  dalam  ketentuan hukum maupun  dokumen formal lainnya.
Disinilah  urgensi  advokasi  diharap- kan  dapat  menciptakan  tatanan  peraturan dan  perlindungan hukum untuk anak, demi tercapainya  tatanan  dunia  yang  cemerlang dan bermanfaat bagi anak. Aturan serta ke- tentuan  hukum  yang  ada,  masih  dianggap belum cukup memberikan kenyamanan dan menciptakan  kedamaian  bagi  anak.  Ken- yataannya,  perilaku  kehidupan  masyarakat hingga  tatanan  dunia  masih  terbelenggu dengan  ruwetnya  masalah  anak.  Hampir diseluruh  penjuru  bumi  dan  diberbagai pelosok  negeri,  keadaan  seperti  ini  masih terus berlanjut hingga sekarang. Di Indone- sia,  gambaran  permasalahan  seperti  ini masih  belum  mereda,  bahkan  hingga  detik ini  belum  ditemukan  solusi  tepat  yang menggambarkan  pemenuhan  keadilan  bagi hak-hak  anak.  Hal  ini  jelas  tentu  mem- pengaruhi  perkembangan  dunia.  Anak  me- ru-pakan tombak negara untuk bisa menem- bus  batas  dunia,  namun  gambaran  diatas jelas menunjukan bahwa keadilan dalam hal pemberian  perlindungan  terhadap  hak-hak anak, masih berada difase yang harus mem- butuhkan perhatian  bersama, baik  itu nega- ra,  masyarakat,  maupun  pemerintah.  Hal yang  perlu  dilakukan,  yaitu  dengan  me- maksimalkan berbagai gerakan global yang melibatkan  seluruh  potensi  negara  bangsa- bangsa di dunia.
Hak-hak  anak  antara  lain;  tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai  harkat  dan  martabat  manusia  pada umumnya,  juga  menjadi  kewajiban  negara untuk memenuhinya.  Maka dari itu, negeri yakni  pemerintah  harus  berupaya  secara penuh untuk lebih peka dan peduli terhadap masalah  anak  yang  hingga  saat  ini  masih menjadi  isu  sosial  yang  mendunia.  Pem- berian  perlindungan  dan  pembebasan  dari kekerasan  serta  diskriminasi  pun  menjadi salah  satu  alternatif  penyelesaian  masalah yang  ada.  Bagaimana  pun  setiap  anak  ber- hak  berekspresi, berpikir,  berpartisipasi  dan memiliki identitas  diri, dan  status  kewarga- negaraannya  sesuai  dengan  tingkat  kecer- dasan dan usianya. Orang tua dalam hal ini pun  berkewajiban  memberikan  bimbingan terhadap  anak.  Tidak  hanya  itu,  anak  juga berhak  untuk  diterima,  didengarkan  pen- dapatnya,  diberikan  keleluasaan  mencari serta  memberikan  informasi  sesuai  dengan kebutuhan usianya.
Selama  anak  berada  dalam  penga- matan/pengawasan  orang  tua/wali  maupun pihak  yang  bertanggung  jawab  atas  peng- asuhan  anak  tersebut,  selama  itu  pula  anak berhak  untuk  mendapatkan  perlakuan  dan perlindungan  yang  semestinya,  hingga  di- pas-tikan anak terhindar dari segala macam bentuk  eksploitasi,  diskrimasi  dan  perla- kuan-perlakuan  salah  dari  siapapun  nant- inya.  Tidak  hanya  itu,  hak  anak  untuk mendapatkan keadilan dari perbuat- an/tindakan  kekerasan  dan  ketidakadilan, harus dijamin sepenuhnya oleh negara.
Perlakuan  diskriminatif  dan  sew- enang-wenang terhadap anak,  dapat  dikate- gorikan  sebagai  bentuk  eksploitasi  anak. Anak  yang  dipaksa  melakukan  tindakan demi  keuntungan/kepentigan  pribadi,  eko- nomi,  politik/golongan  tanpa  melihat  hak- hak anak,  sudah tentu  bertentangan  dengan undang-undang perlindungan anak  (Prakos, 2016).  Anak  yang  seharusnya  menerima perlindungan  hak  dan  status  sosialnya,  ma- lah terabaikan dan terjebak dalam kasus ek- sploitasi anak (Suharto, 2010).
Keadaan  ekonomi  Indonesia  yang terpuruk selama masa pandemi covid-19 ini, membuat  hampir  sebagaian  besar  anak  di Indonesia  sangat  rentan  bekerja  membantu perekonomian  keluarga  dengan  alasan dipaksa  oleh  orang  tua,  bahkan  terpaksa melakukannya  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup.  Hingga  saat  ini,  pekerja  anak jumlahnya  tak  bisa  dipastikan.    Beberapa anak  ditemukan  bekerja  di  industri/pabrik dengan  gaji  yang  sangat  rendah  dan  tidak diberikan  fasilitas  yang  memadai,  bahkan banyak  juga  anak  yang  ikut  berjualan, ngamen  bahkan  menjadi  pengemis,  sangat bisa  memicu  terjadinya  kekerasan  terhadap anak,  bahkan  bisa  membahayakan  nyawa anak itu sendiri. Menurut (Jannah, 2017) in- teraksi  dari  berbagai  faktor,  baik  ekonomi, sosial, budaya, dan  politik  menjadi penyebab  terjadinya  permasalahan  anak  di Indonesia.
Menurut wawancara dengan Vonny Abdul  selaku  Satgas  P2TP2A  pada  Dinas Sosial  Provinsi  Gorontalo,  ada  beberapa faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya  ek- sploitasi anak selama masa pandemi covid- 19 di Gorontalo, antara lain sebagai berikut:

## Faktor Ekonomi
Faktor  ekonomi  seringkali  dikaitkan dengan  rendahnya  kemampuan  seseorang untuk  bekerja  keras  memenuhi  kebutuhan hidupnya. Faktor ekonomi pun juga bisa di- pengaruhi oleh budaya hidup masyarakat itu sendiri.  Masyarakat  yang  memiliki  sifat pekerja  keras,  rajin  dan  hemat,  otomatis dapat hidup berkecukupan, sebaliknya yang malas bekerja dan boros dalam pengeluaran harus siap untuk hidup dibawah kemiskinan (Hakiky, 2016).
Lebih lanjut dikatakan oleh Vonny Ab- dul  melalui  wawancara,  bahwa  faktor ekonomi  menjadi  pemicu  eksploitasi  ter- hadap  anak.  Anak  yang  memilki  ekonomi lemah,  rentan  menjadi  korban  eksploitasi orang  tua,  keluarga,  bahkan  lingkungan sekitar.  Selain  itu,  faktor  ekonomi  pun  di- naggap  sebagai  penentu  perubahan.  Selain itu,  hal  yang  menjadi  fundamental  lainnya
yakni faktor ekonomi, struktural  dan  faktor kultrural lainnya, hingga dipercaya menjadi pemicu hebat terjadinya kejahatan (Susanto, 2011).
Selain  itu,  berdasarakan  wawancara dengan  Hermawan  Prayogo  selaku  staf  di Satgas  P2TP2A  Dinas  Sosial  Provinsi Gorontalo  mengatakan,  beberapa  pekerja anak  mengakui  bahwa  orang  tuanya  hanya bekerja  sebagai  tukang  bentor,  wiraswata dan  bekerja  serabutan.  Hal  ini  yang  men- jadikan  alasan  anak  membantu  keluarga mereka,  sehingga  dampaknya  anak  secara tidak langsung terjerumus dalam eksploitasi karena  merasa  dipaksa  dan  terpaksa melakukan  hal  itu  untuk  memenuhi  kebu- tuhan hidup keluarga mereka sehari-hari.
Eksploitasi  secara  ekonomi  terhadap anak  jalanan  disebabkan  oleh  rendahnya kualitas pendidikan anak, bahkan orang tua anak  itu  sendiri,  sehingga  menyebabkan orang tua dari anak tersebut kesulitan dalam mencari  pekerjaan  hingga  menyebabkan perekonomian  keluarga  juga  ikut  menjadi rendah.

## Faktor Lingkungan Sekitar
Selain  faktor  ekonomi,  faktor  ling- kungan  juga  dianggap  menjadi  pemicu  ter- jadinya  eksploitasi  terhadap  anak. Ling- kungan  budaya,  sosial  masyarakat  Indone- sia,  anak  yang ikut bekerja mencari  nafkah membantu  orangtua  dianggap  sebagai  con- toh  anak  yang  berbakti.  Alih-alih  menjadi- kan  anak  hidup  disiplin,  pemahaman  yang cenderung  salah  ini  akhirnya  membentuk dan  mengajarkan  anak  sejak  dini  untuk bekerja  sehingga  anak  terpaksa  bekerja  da- lam  kondisi  yang  tidak  sesuai  dengan perkembangannya (Hakiky, 2016).
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dil- akukan  kepada  Vonny  Abdul,  beliau  juga menambahkan bahwa faktor lingkungan dan tempat tinggal yang  sama  juga  menajdi  sa- lah satu faktor penyebab anak tereksploitasi untuk bekerja.
Peran  Intervensi  Pekerja  Sosial  Terkait Eksploitasi  Pekerja  Anak  Dimasa  Pan- demi Covid-19 Di Gorontalo.
Menurut (Suharto E. , 2009), peker- jaan  sosial  merupakan  salah  satu  profesi yang memerlukan dukungan dan kolaborasi dengan  berbagai  pihak.  Meningkatkan keberfungsian  sosial,  pekerja  sosial  harus bisa  bekerja  sama  dan  membangun  komu- nikasi dengan masyarakat dalam hal menga- tasi tugas dan masalah sosial yang ada, agar terjalin  aspirasi  personal  demi  terwujudnya kesejahteraan  umum  dan  keadilan  sosial  di masyarkat (Huda, 2009).
Menurut  (Linda,  2015),  ada  lima peran  pekerja  sosial  dalam  hal  pembinaan sosial,  kelima  peran  pekerja  sosial  berikut relevan  untuk  melakukan  pendampingan terhadap anak diantaranya:

## Pekerja sosial sebagai fasilitator
Pekerja  sosial  harus  mempu  men- jadi  penghubung  (fasilitator)  dalam  upaya untuk  membantu  anak  dalam  kondisi situasional  dan  transisional.  Selain  menjadi fasilitator,  pekerja  sosial  pun  harus  mampu menganalisis  kebutuhan-kebutuhan  anak dan  membantu  memberikan  fasilitas  yang diperlukan  anak  sehingga  anak  yang  ber- masalah dapat melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

## Pekerja sosial sebagai broker
Dalam hal memperoleh keuntungan maksimal,  pekerja  sosial  diharapkan  dapat menjadi jembatan penghubung untuk mere- alisasikan  keinginan  anak.  Konsep  dasar pekerja  sosial  terbagi  atas  tiga,  yakni  se- bagai  penghubung  ( linking ),  pelayan  dan pengontrolan  kualitas.  Sebagai  broker,  pe- kerja  sosial  mampu  mendapatkan  akses yang  tepat  dalam  hal  pemecahan  masalah serta  mampu  membantu  anak  menemukan solusi  yang  tepat  dari  permasalahan  yang ada.

## Pekerja sosial sebagai mediator
Pekerja  sosial  harus  mampu  mem- berikan solusi dan jalan keluar melalui me- diasi dengan anak. Kegiatan yang dilakukan
sebagai  mediator  meliputi  kontak  perilaku, negosiasi dan perdamaian  pihak  ketiga jika terjadi suatu konflik terhadap anak.

## Pekerja sosial sebagai pembela
Pekerja  sosial  harus  mampu  men- dampingi  dan  memperjuangkan  hak-hak anak  untuk  mendapatkan  pelayanan  dan perlindungan,  baik  secara  fisik  maupun mental.    Pekerja  sosial  sebagai  pembela  di sini  apabila  jika  ada  anak  yang  bermasalah dengan hukum, maka wajib bagi pekerja so- sial  untuk  melakukan  pembelaan  terhadap anak dari mulai pengaduan, pemberian ban- tuan melalui ahli medis dan psikologis yang bekerja sama dengan pekerja sosial, hingga pada tahap selesainya kasus.

## Pekerja sosial sebagai pelindung
Pemberian  perlindungan  terhadap anak  dari  otoriter  kekuasaaan  dan  peng- awasan  sosisal,  merupakan  peran  terakhir bagi  pekerja  sosial.  Maka  dari  itu,  pekerja sosial dituntut untuk memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai dalam praktiknya.
Berdasarkan  wawancara  dengan Rizki Syahputra Lihu yang merupakan salah satu  pekerja  sosial  di  Lembaga  Kesejahter- aan  Sosial  (LKS)  Ummu  Syahidah  di Gorontalo, mengatakan bahwa untuk meningkatkan  fungsi  sosial  terkait  eks- ploitasi  pekerja  anak  dimasa  pandemi Covid-19 di Gorontalo, proses interaksi an- tara masyarakat dan lingkungan membutuh- kan  tuntutan  perubahan.  Perubahan  yang dimaksud disini adalah perubahan terencana (intervensi).  Proses  intervensi  terdapat  tiga unsur, yakni ;
a. Daya pada diri anak itu sendiri (power) Pemberian  motivasi  terhadap  anak merupakan  salah  satu  tindakan  alternatif yang  bisa  diberikan  untuk  membentuk konsep pribadi anak sejak dini. Pribadi anak juga tergantung dimana lingkungan anak itu tumbuh  dan dibesarkan  (Handayani, 2017). Anak  yang  merupakan  korban  eksploitasi, biasanya kurang percaya diri dengan dirinya bahkan  dengan  lingkungan  sekitar.  Oleh
sebab  itu,  upaya  pemberian  semangat  dan dukungan  sangat  diperlukan  untuk  meng- hilangkan  rasa  tidak  percaya  diri  dengan kemampuan  yang  dimilki  anak  tersebut. Pemberian  motivasi  pun  diberikan  dengan tujuan  spesifik,  agar  anak  memiliki  mental kuat  untuk menjalani  kehidupan organisasi. Berdasarkan hasil wawancara pekerja sosial di  Gorontalo,  Rizky  Saputra  Lihu  me- nyebutkan  bahwa  dalam  hal  membantu anak  korban  eksploitasi,  anak  diberikan pemahaman dan pengetahuan terkait bagaimana  merefleksikan  perilaku  percaya diri dengan terus mengasah kemampuan dan bakat  yang  dimilki  oleh  anak  itu  sendiri, agar  tidak  rentan  dan  mudah  dipengaruhi oleh orang lain.
b. Kapasitas anak (idem) Yang  dimaksud  kapasitas  anak disini adalah ketersediaan dan kesanggupan atas  dasar  perubahan  yang  dimiliki  oleh anak  dan  lingkungan  di  sekitarnya.  Dalam hal  ini,  Rizky  selaku  pekerja  sosial  di Gorontalo  juga  menyebutkan  bahwa  untuk mencegah  eksploitasi  yang  terjadi  pada anak, maka anak diharapkan bisa menerima segala sesuatu perubahan dan menempatkan posisi  diri  untuk  tidak  terjebak  dalam  eks- ploitasi,  yang  nantinya  akan  berpengaruh pada  diri  anak  itu  sendiri  dan  juga  ling- kungan di sekitanya.
c. Kesempatan anak (idem)
Ragam  situasi  dan  kondisi  yang merujuk pada situasi tempat dan lingkungan terdekat  anak  itu  sendiri.  Pemberian dukungan  positif  melalui  pemenuhan  kasih sayang  oleh  lingkungan  terdekat  seperti orang tua, teman sebaya dan keluarga, dapat menghindarkan  anak  dari  tindakan  ek- sploitasi. Hal ini juga akan membawa dam- pak  besar  bagi  anak  itu  sendiri  dan  ling- kungan sekitarnya.
Perihal  kasus  eksploitasi  anak,  juga disebutkan oleh Rizky selaku pekerja sosial di  Gorontalo,  adalah  dengan  memberikan rehabilitasi  terhadap  anak  korban  eks-
ploitasi, Adapun proses tahap melalui reha- bilitasi (Utami, 2017), diantaranya:
a. Proses Assesment Assesment merupakan  proses  atau bagian terpenting dalam menentukan perto- longan  dan  penyembuhan  terhadap  anak. Dalam  kasus  anak  yang  terkait  eksploitasi, pekerja  sosial  akan  memberikan  bantuan awal  berupa  penilaian (assesment). Pada proses  tersebut  pekerja  sosial  menilai  dan mencari  dasar  penyebab  masalah  yang  ter- jadi  terhadap  anak  yang  dieksploitasi,  se- hingga  kedepannya  pekerja  sosial  mampu menentukan pertolongan apa yang dibutuh- kan dan harus diberikan kepada anak.
Proses assesment yang  dilakukan oleh pekerja  sosial  seperti  yang  wawancara dengan  Rizky,  di  LKS  Ummu  Syahidah adalah  tim  peksos  biasanya  langsung mendatangi  rumah  korban  dan  melakukan proses  pertemuan  langsung  dengan  korban. Dalam hal assesment ini, para pekerja sosial biasanya menemui  hambatan terkait medan lokasi  yang  ditempuh  untuk  bertemu  lang- sung  dengan  korban,  karena  kadang  lo- kasinya  tidak  bisa  dilewati  menggunakan kendaraan,  namun  harus  ditempuh  dengan berjalan kaki selama 1-2 jam .
b. Proses Therapy Psikososial Terapi psikososial ( Therapy Psikos- osial) disesuaikan  dengan  kebutuhan  anak- anak  itu  sendiri.  Terapi  psikososial  ini seringkali  dilakukan  dengan  metode  wa- wancara antara anak maupun keluarga dekat dari  anak  itu  sendiri.  Pada  tahap  ini,  anak maupun  keluarga  dekat  harus  dipastikan merasa  percaya,  nyaman  dan  terbuka  saat dilakukan intervensi, agar supaya intervensi yang dilakukan berjalan efektif dan pekerja sosial  mampu  melihat  perkembangan  dari hasil  terapi  psikososial  yang  sudah  dil- akukan.  Proses  Terapi  yang  dilakukan  ber- dasarakan  hasil  wawancara  dengan  pekerja sosial  di  LKS  Ummu  Syahidah  menyebut- kan bahwa untuk memudahkan proses inte- vensi,  korban  biasanya  langsung  diajak  ke LKS  Ummu  Syahidah.  Mereka  biasanya
melakukan proses tanya jawab langsung pa- da  korban  dengan  menghadirkan  langsung keluarga  korban  terkait  apa  dan  bagaimana sehingga kasus eksploitasi tersebut bisa ter- jadi,  dalam  hal  wawancara  sebisa  mungkin peksos  membuat  korban  merasa  nyaman saat  dilakukan  interogasi  langsung,  agar nantinya  korban  tidak  merasa  terintimidasi dengan pertanyaan dan keterangan yang di- ajukan oleh pekerja sosial itu sendiri. Lebih lanjut,  Rizky  Lihu  menambahkan,  adapun hambatan yang biasanya ditemui yakni tidak kooperatifnya  korban,  karena  masih  men- galami trauma.
c. Proses Bimbingan
Setelah  melalui  proses assesment dan proses therapy, anak yang ada di LKS Ummu  Syahidah  Gorontalo,  diberikan bimbingan dan arahan melalui kegiatan ket- erampilan  fisik,  spiritual  dan  sosial. Kegiatan keterampilan fisik ini biasanya dil- akukan  maksimal  dua  minggu  sekali. Korban diberikan kesempatan untuk mengasah keterampilan fisik sesuai keahlian masing-masing  anak  dengan  menghadirkan narasumber  yang  sudah  bekerjasama  sebe- lumnya dengan LKS Ummu Syahidah. Un- tuk  kegiatan  spiritual,  korban  anak  diajak untuk sama-sama beribadah tiap hari dengan melaksanakan sholat dan tadarrus di musho- la  yang  ada  di  LKS  Ummu  Syahidah.  Hal ini dilakukan agar anak mampu menghargai diri sendiri dan menumbuhkan rasa percaya diri terhadap lingkungannya.
d. Proses Resosialisasi
Setelah  dilakukan  bimbingan,  pros- es  intervensi  terakhir  yang  dilakukan  oleh pekerja sosial yakni dengan melakukan res- osialisasi.  Upaya  resosialisasi  adalah  upaya yang  dilakukan  untuk  memberikan  penge- tahuan  terhadap  anak  tentang  bagaimana tingkah laku yang sesuai dalam masyarakat. Hal  ini  bertujuan  agar  anak  kuat  secara emosi,  fisik,  maupun  mental  sehingga kedepannya  nilai  dan  peran  anak  dalam fungsi sosial dapat terintegrasi secara penuh di masyarakat.
Selain  itu,  berdasarkan  hasil  wa- wancara  dengan  Rizki  Syahputra  Lihu selaku  salah  satu  pekerja  sosial  Lembaga Kesejahteraan  Sosial  (LKS)  Ummu  Sya- hidah  di  Gorontalo,  menambahkan  bahwa dalam  hal  proses  intervensi  yang  akan diberikan oleh  pekerja  sosial terhadap anak yang  terjebak  dalam  kasus  eksploitasi,  ada beberapa  tahapan  yang  harus  dilaksanakan, antara lain:
a. Proses Kontak dan Kontrak
Dalam  proses  kontak  dan  kontrak ini, pekerja sosial terlebih dahulu melakukan  “kontak”  dengan  anak  melalui cara  membangun  relasi.  Setelah  relasi terbentuk, maka  selanjutnya akan  terbentuk yang  namanya  “kontrak”,  disini  akan  ada yang  namanya  kesepakatan  antara  anak dengan  pekerja  sosial.  Kesepakatan  inilah yang  meyakinkan  anak  atau  klien  terhadap pekerja  sosial  agar  anak  percaya  bahwa pekerja  sosial  mampu  membantu  meme- cahkan  masalah  dan  memberikaan  solusi terhadap  anak.  Intinya  dalam  kontrak  atau kesepakatan  yang  dibuat  haruslah  dilandasi dengan  yang  namanya    kepercayaan.  Agar dalam  proses  intervensi  berikutnya  pekerja sosial  dapat  leluasa  diberikan  ruang  untuk menyelesaikan masalah yang ada.

## b. Proses Assesmen
Tahap  ini  biasanya  disebut  tahap yamg  rawan  dan  sangat  urgent  dalam  me- mecahkan masalah yang dihadapi oleh anak selaku  klien.  Karena  pada  tahap  ini  ketika pekerja sosial tidak mampu menelusuri dan mencari solusi atas permasalahan yang ada, baik  itu  menemukan  penyebab  dan  cara penyelesaian  masalah  yang  ada,  maka  bisa dipastikan  akan  berpengaruh  pada  masalah yang ada, sehingga menyebabkan proses in- tervensi  selanjutnya  akan  terganggu  dan berpengaruh  terhadap  kegiatan  pendamp- ingan/penolongan terhadap klien itu sendiri. Proses assesmen yang dilakukan terkendala pada  masalah  waktu,  biaya,  dan  lokasi. Waktu  yang  seharusnya  sudah  terencana dari sekian minggu yang lalu, bisa jadi tidak bisa dilaksanakan karena alasan korban sep-
erti  masih  dalam  keadaan  sakit  dan  kurang fit. Lokasi juga menjadi salah satu hambat- an,  contohnya  proses  assemen  langsung dengan mendatangi rumah korban yang po- sisi  lokasinya  berada  di  deaerah  Gorontalo yang terpencil seperti Desa Batudaa Pantai, membutuhkan tenaga lebih. Tim pekerja so- sial  bisanya  bekerja  sama  dengan  Tim  dari Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  yang  ada di  kabupaten  dan  provinsi  Gorontalo  untuk melakukan  proses  assessment  itu  sendiri. Lokasi  yang  terbilang  jauh  membuat  tim kesulitan  untuk  melewati  medannya  cukup menghabiskan tenaga karena harus menem- puh jalan kaki sejauh 1-2 jam. Selain itu tid- ak  kooperatifnya  korban/keluarga  korban yang didatangi langsung di lokasi membuat tim peksos bersama tim P2TP2A kabupaten dan provinsi Gorontalo mengalami kesulitan untuk  mengumpulkan  data  terkait.  Alhasil proses  assement  langsung  di  lapangan seringkali tertunda-tunda dan membutuhkan waktu  berulang-ulang  untuk  mendapatkan informasi  yang  ada.  Hal  ini  juga  cukup membuat  proses  intervensi  korban  lain  ter- ganggu,  karena  jadwal  yang  sulit  dis- esuaikan  oleh  tim  peksos  dengan  jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya oleh tim P2TP2A Kabupaten Gorontalo. Di Goronta- lo itu sendiri, sudah lebih dari sekitar 50 ka- sus anak yang ditangani oleh tim pekerja so- sial  dan  pihak  yang  dilibatkan  lainnya. Setengah  dari  kasus  tersebut  menunjukan hasil  yang  signifikan,  sebagian  lagi  masih dalam  tahap  proses  assesmen  namun terkendala  dengan  hambatan  yang  disebut- kan  di  atas  dan  pembimbingan  (pendamp- ingan)  lebih  lanjut.  Karena  ada  beberapa korban  yang  harus  ditangani  spesifik  oleh psikolog efek trauma dari anak (korban) itu sendiri.  Maka  dari  itu,  pihak  pksos  bekerja sama dengan pemerintah  daerah terkait  un- tuk  bisa  mensupport  baik  secara  materi maupun  non  materi  agar  kedepannya  anak yang menjadi korban eksploitasi dapat diat- asi sedini mungkin.

## KESIMPULAN
Faktor-faktor  yang  menyebabkan terjadinya  ekspolitasi  anak  di  masa  pan- demic  covid-19  di  Gorontalo  yakni disebabkan  oleh  faktor  ekonomi  dan lingkungan  sekitar.  Pekerja  sosial  yang dianggap  mampu  membantu  anak  terkait masalah  eksploitasi,  juga  memilki  peran penting  dalam  pemberian  intervensi,  di- antaranya  melalui  proses  intervensi assesment,  therapy  psikososial, bim- bingan dan  resosialisasi .  Dalam  ken- yataannya,  pekerja  sosial  masih  terus membutuhkan  upaya  dan  dukungan  dari pemerintah daerah baik dari segi fasilitas, sarana  dan  prasarana  terkait  proses jalannya intervensi yang masih seringkali menemui  hambatan,  entah  dari  persoalan waktu, lokasi dan biaya yang dibutuhkan. Kedepannya diharapkan proses intervensi yang  dilakukan,  sekiranya  dapat  terus membantu  anak-anak  korban  eksploitasi di  Gorontalo,  dalam  hal  ini  anak  korban eksploitasi  karena  berasal  dari  keluarga yang kurang mampu.

## DAFTAR PUSTAKA
Achunike, H. C., and Kitause, R. H. (2014).
Rape  Epidemic  In  Negeria:  Cases, Causes,  Consequences  and  Responses to the Pandemic. International Journal of  research  in  Applied,  Natural  and Social Sciences (IJRANSS) , 31-44.
Eddyono, S. W. (2014). Pengantar
Konvensi Hak Anak . Jakarta: Lembaga
Studi dan Advokasi Masyarakat 'ELSAM" Referensi HAM.
Endrawati,  N.  (2011).  Faktor  Penyebab
Anak  Bekerja  dan  Upaya  Pence- gahannya. Jurnal Ilmu Hukum Refleksi . Hakiky,  S.  F.  (2016).  Eksploitasi  jasa  anak menurut  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  dan  hukum  pidana  islam. Al-Jinâyah:  Jurnal  Hukum  Pidana Islam  Volume  2,  Nomor  2,  Desember 2016 , 1-28.
Handayani,  R.,  Sahidin,  L.  O.,  Idrus,  S.H. (2017). Tradisi Katoba: Kearifan Lokal Masyarakat  Muna  sebagai  Upaya Pencegahan  Kekerasan  Seksual  terha- dap  Anak  di  Kota  Kendari. ETNO- REFLIKA:  Jurnal  Sosial  dan  Budaya,
6(3) , 201-209.
Hilton,  C.  D.  (2010).  Pendidikan  Berpusat pada  Anak  Membangkitkan  Kembali Tradisi  Kreatif . Jakarta:  PT  Indeks  Ja- karta.
Huda,  M.  (2009).  Pekerjaan  Sosial  dan Kesejahteraan  Sosial  Sebuah  Pengan- tar . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Huraerah,  A.  (2006).  Kekerasan  Terhadap Anak . Bandung: Nuansa. Jannah, M. (2017). Eksploitasi pekerja anak di  Indonesia  dan  rekonstruksi  arah kebijakan  sosial. Jurnal  Pengem- bangan Masyarakat Islam , 8.
Linda, L. P. (2015). Rape and the girl. IOSR
Journal  of  Dental  and  Medical Sciences  (IOSR-JDMS)  Volume  14 (Januari-2015) , 52-56.
Manulang,  S.  H.  (2001).  Pokok-Pokok Hukum  Ketenagakerjaan  di  Indonesia .
Jakarta: Rhineka Cipta.
Prajnaparamita,  K.  (2018).  Perlindungan Tenaga Kerja Anak. Adminitrative Law
& Governance Journal , 112-128.
Prakos,  A.  (2016).  Hukum  Perlindungan
Anak . Yogyakarta: Laksbang.
Setiamandani,  E.  D.  (2012).  Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya. Jurnal Reformasi . Silalahi,  U.  (2012).  Metode  Penelitian
Sosial,  Cetakan  Ke-3 . Bandung:  Ref- lika Aditama.
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D .
Bandung: Alfabeta.
Suharto, E. (2009). Pekerja Sosial di Dunia Industri  Memperkuat  CSR . Bandung:
Alfabeta.
Suharto,  E.  (2010).  Membangun  Masyara- kat Memberdayakan Rakyat . Bandung: PT.Raflika Aditama.
Suharto,  E.  (2012).  Edi  Suharto . Bandung:
Alfabeta.
Susanto.  (2011).  Kriminologi . Yogyakarta: Genta Publishing.
Suyanto,  B.  (2010).  Masalah  Sosial  Anak . Jakarta: Kencana. Utami, R. D. (2017). Standarisasi Pelayanan dan  Rehabilitasi  Sosial . Yogyakarta: RDU.
Wibhawa,  B.,  Dkk.  (2019).  Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial . Bandung: ITB Press. Wiryani,  f.  (2003).  Perlindungan  Pekerja
Anak . Malang: UMM Press.