Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

## Suwindra Yudha Pratama 1

## Abstract
This study aims to evaluate the application of SIMDA (regional of financial  management  information  system)  at  the  local  finance  bureau secretariat  east  Kalimantan  province,  and  to  know  the  constraints  and efforts  in  the  implementation  of SIMDA. The  results  showed  that, evaluation of the application SIMDA at the local finance bureau secretariat east Kalimantan province have been going well this can be seen from the results  achieved  after  application,  because  it  can  be  more  quickly, accurately and timely. Financial SIMDA also help facilitate the process of preparation of financial statements, employee living record / input data on the system, although there are still some obstacles still to be faced in terms of human resources, infrastructure and technology.
Keywords : information system, budget, finance
Abstrak Penelitian  ini  bertujuan  untuk melakukan  evaluasi  penerapan SIMDA (sistem  informasi  manajemen  keuangan  daerah)  pada  biro keuangan  sekretariat  daerah  provinsi  Kalimantan  timur,  serta mengetahui  kendala  dan  upaya  dalam  penerapan SIMDA (sistem informasi  manajemen  keuangan  daerah). Hasil  penelitian  menunjukan bahwa, evaluasi penerapan SIMDA pada biro keuangan sekretariat daerah provinsi Kalimantan timur telah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari hasil yang di capai setelah penerapannya, karena dapat lebih cepat, akurat dan tepat waktu. SIMDA Keuangan juga membantu memudahkan proses penyusunan laporan keuangan, pegawai tinggal mencatat/menginput  data  pada  sistem,  meskipun  masih  ada  beberapa kendala  yang  masih  harus  dihadapi  dari  segi  sumber  daya  manusia,
infrastuktur dan teknologi.

## Kata Kunci : Sistem Informasi, Anggaran, Keuangan
Upaya  efisiensi,  efektifitas  serta  produktifitas  dalam  kegiatan pemerintahan termasuk pelayanan kepada masyarakat dan koordinasi antar lembaga  pemerintah  memerlukan  penerapan  teknologi  informasi  secara optimal dengan menerapkan Sistem Informasi Manajemen. Akses informasi yang  cepat,  akurat  dan  aman  akan  berpengaruh  terhadap  mekanisme pengambilan  keputusan  pemerintah  dalam  pembangunan.  Dalam  proses transformasi  informasi  tersebut  telah  memunculkan  tantangan  dan hambatan bagi lembaga publik dan birokrasi  pemerintah untuk mengambil upaya-upaya pemecahan masalah informasi secara optimal. Sistem informasi manajemen  yang menggunakan  teknologi  pengolahan  data  elektronik, dengan  menggunakan  teknologi  komputer membuat tingkat  efisiensi
1 Penulis adalah Mahasiswa Pasca Sarjana di Insitut Pemerintahan Dalam Negeri, dapat dihubungi melalui email suwindrayudha@gmail.com
pekerjaan  akan  semakin  meningkat.  Lebih  jauh  lagi  sistem  informasi manajemen dapat mengkomunikasikan seluruh output yang dihasilkan dari masing-masing  subsistem  yang  kemudian  diintegrasikan  menjadi  sebuah informasi yang diperlukan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Organisasi  sektor  publik  khususnya  organisasi  pemerintahan merupakan  entitas  yang  memiliki  kewajiban  untuk  menyampaikan  laporan keuangannya  kepada  publik.  Pemerintah  adalah  sebuah  organisasi  sektor publik  yang  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  dan  merupakan pendorong  serta  fasilitator  dalam  keberhasilan  pembangunan  termasuk pemerintah  daerah  (Handayani,  2010:34). Pemerintah  beserta  pihak-pihak yang terkait, berusaha dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan,  dan  hal  tersebut  ditegaskan  pada  Peraturan  Pemerintah  No.  71 tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan yang menggantikan PP 24  tahun  2005.  Peraturan  Pemerintah  No.  71  tahun  2010  tentang  Standar Akutansi Pemerintahan mengubah basis akutansi menjadi basis akrual guna meningkatkan  kualitas  informasi  akutansi  yang  terkandung  dalam  laporan keuangan.
Penerapan  Sistem Informasi  Akutansi pada  pemerintah  daerah  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  64  Tahun  2013  tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang mempunyai  tujuan  yaitu  untuk  memperbaiki  informasi  yang dihasilkan. Saat  ini  pemerintah  mengembangkan  suatu  program  aplikasi komputer yang di beri nama SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah)  yang  mulai  diperkenalkan  pada  tahun  2006.  Program  aplikasi tersebut  dikembangkan  oleh  BPKP  (Badan  Pengawas  Keuangan  dan Pembangunan)  guna  membantu  pengelolaan  Keuangan  Daerah  baik  di tingkat  SKPKD  (Satuan  Kerja  Pengelola  Keuangan  Daerah)  sebagai  entitas pelaporan maupun di tingkat SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) entitas akutansi.  Adanya  program  aplikasi  ini  diharapkan  mampu  memberikan manfaat lebih kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan dan penatausahaan APBD dan pertanggungjawaban APBD.
Seiring  dengan  gema  reformasi  untuk  terwujudnya good  governance maka  Sistem  Informasi  Manajemen  Keuangan  Daerah  yang  telah  dibangun dapat  menyediakan  data  dan  informasi  yang  akan  dimanfaatkan  untuk mendukung  kecepatan  penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah  dan kecepatan merespon terhadap tuntutan masyarakat. Sampai dengan Januari 2014, program aplikasi SIMDA telah diimplementasikan di 364 pemda dari 527 pemda atau sebanyak 69,07% (www.BPKP.go.id, diakses pada Agustus 2015), terdiri dari:
 Implementasi SIMDA Keuangan 300 Pemda
 Implementasi SIMDA BMD 273 Pemda
 Implementasi SIMDA Gaji 97 Pemda
 Implementasi SIMDA Pendapatan 20 Pemda
Sekretariat  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  yang  merupakan  salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Provinsi Kalimantan Timur menerapkan SIMDA sebagai sistem informasi manajemen . Terdapat banyak paket  aplikasi SIMDA yang  diterapkan  oleh  Sekretariat  Daerah  Provinsi Kalimantan  Timur  diantaranya  adalah SIMDA bidang  Keuangan  yang membantu dinas mengolah data keuangan serta melaporkan data keuangan ke instansi diatasnya. Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur juga telah menerapkan SIMDA sejak tahun 2007.
Berdasarkan  analisis  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  se- Provinsi  Kalimantan  Timur  Tahun  2012  dan  2013  menunjukkan  adanya kenaikan  total  Aset  pemerintah  daerah  se-Provinsi  Kalimantan  Timur sebesar Rp11,712 Trilyun atau 12,85% dibandingkan tahun 2012. Walaupun nilai  total  kewajiban  juga  mengalami  kenaikan  sebesar  Rp330,579  Milyar atau  sebesar  28,22%.  Hal  tersebut  tidak  menghalangi  naiknya  nilai  ekuitas sebesar  Rp11,382  Trilyun  atau  12,65%  dibandingkan  tahun  2012. (Sumber:LKPD Provinsi Kaltim).
Dalam penerapan SIMDA yang telah dilaksanakan sejak tahun 2010 di Provinsi  Kalimantan  Timur,  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  baru mendapatkan  predikat  WTP  (Wajar  Tanpa  Pengecualian)  pada  tahun  2012 dan 2014, hal ini mengalami peningkatan dalam kualitas laporan keuangan setelah penerapan aplikasi SIMDA, dimana dapat dilihat bahwa penggunaan aplikasi SIMDA memberikan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan kualitas  laporan  keuangan. Tujuan penerapan SIMDA Keuangan  ini  adalah untuk menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat, dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku serta  mendorong  terwujudnya  kepemerintahan  yang  baik  pada  umumnya dan  penyelenggaraan  pengelolaan  keuangan  daerah  dengan  menyediakan sistem  pengelolaan  keuangan  daerah  berbasis  teknologi  informasi  pada khususnya.
Dalam pelaksanaan dan penerapan SIMDA di Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti kuantitas  dan  kualitas  SDM  yang  masih  kurang  dalam  pengelolaan SIMDA,  dengan  kenaikan  aset  dan  kewajiban  ekuitas  yang  terjadi  di pemerintah  provinsi  Kalimantan  Timur,  maka  semakin  kompleks  pula masalah  dalam  proses  pengelolaan  keuangannya,  penerapan SIMDA keuangan  yang  dilakukan  diharapkan  mampu    mempermudah  pelaksanaan dalam  proses  laporan  keuangannya,  namun  yang  terjadi  di  pemerintah provinsi  Kalimantan  Timur  kenaikan  tersebut  tidak  diiringi  dengan perbaikan  infrastruktur  yang  mendukung  seperti  pembangunan  jaringan internet  yang  lancar  tanpa  hambatan  dan  mampu  memperlancar pelaksanaan  aplikasi SIMDA. Beberapa  faktor lain yang  masih  memerlukan peningkatan dalam rangka mencapai opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) antara  lain:  kelemahan  dalam  pengelolaan  barang/aset  milik  daerah, kesesuaian  laporan  dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  masih
lemahnya  sistem  pengendalian  internal  pemerintah,  dan  kompetensi  SDM pengelola keuangan daerah masih belum memadai.
Upaya  pengawasan  dilakukan  melalui  kegiatan  pendampingan  dan asistensi kepada pemerintah daerah dan instansi vertikal di daerah. Selama tahun  2014,  Perwakilan  BPKP  Provinsi  Kalimantan  Timur  telah  melakukan upaya-upaya  mencakup  penguatan  SPIP  (Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah)  dan  pendampingan  penyusunan  LKPD  (Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah),  pendampingan  pengelolaan  keuangan  daerah  dengan implementasi aplikasi berbasis informasi teknologi yakni SIMDA Keuangan, SIMDA BMD, SIMDA Gaji, SIMDA Pendapatan,  dan SIMDA SAKIP,  sinergi review  atas  LKPD dengan  Inspektorat  Provinsi,  dan  peningkatan  kapasitas SDM  APIP  (Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah)  daerah.  Dalam  hal akuntabilitas pengelolaan BUMD/RSUD/BLUD, telah dilakukan pedampingan penyusunan  Laporan  Keuangan  SAK-ETAP  (Standar  Akuntansi  Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik).
(Sumber:www.bpkp.go.id, diakses pada Juli 2015)

## Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)
Menurut  Kumorotomo  (2004:7) sistem  informasi  manajemen  adalah suatu  sistem  yang  diciptakan  untuk  melaksanakan  pengolahan  data  yang akan  dimanfaatkan  oleh  suatu  organisasi.  Lebih  lanjut  Kumorotomo  (2004: 9) menjelaskan  bahwa unsur-unsur  yang  mewakili  suatu  sistem  informasi secara umum adalah masukan ( input ), pengolahan ( processing ), dan keluaran ( output ). Dalam  era  keterbukaan  informasi  saat  ini,  pemerintah  harus menyesuaikan  keinginan  masyarakat  yang  menginginkan  adanya transparansi dan kecepatan dalam pemberian pelayanan public, hal ini yang tidak  dapat  diabaikan  dalam  pelayanan  publik  adalah  konsep networking governance menurut Wayne R. Leach dalam (Hatifah, 2003 : 47 ) antara lain :
1. Government  to  Citizen (G2C)  adalah  suatu  teknologi  informasi  yang mempunyai  tujuan  untuk  memperbaiki  hubungan  interaksi  antara pemerintah dengan masyarakat.
2. Government  to  Business (G2B)  adalah  suatu  tipe  hubungan  pemerintah dengan bisnis.
3. Government  to  Government (G2G)  adalah  berupa  web  pemerintah  yang dibuat.
4. Government  to  Employees (G2E)  adalah  berupa  tipe  hubungan  yang ditujukan untuk para pegawai pemerintahan atau pegawai negeri untuk meningkatkan kinerja.
Informasi  dikatakan  bernilai  apabila  dapat  memberikan  manfaat kepada para pengguna. Adapun manfaat dari informasi itu sendiri menurut Sutanta (2003:11) adalah :
1. Menambah pengetahuan.
2. Mengurangi ketidakpastian pemakai informasi.
3. Mengurangi risiko kegagalan.
4. Mengurangi keanekaragaman yang tidak diperlukan.
5. Memberikan standar, aturan, ukuran dan keputusan untuk menentukan pencapaian, sasaran berdasarkan informasi yang diperoleh. Aplikasi  sistem  informasi  manajemen  daerah  merupakan program aplikasi  komputer  yang  terintegrasi  dan  dapat  membantu  proses administrasi  pemerintah  daerah  dari  tingkat  provinsi,  kabupaten/kota, sampai  tingkat  kecamatan  dan  kelurahan. SIMDA terdiri  dari  26  aplikasi terpisah yang dapat didistribusikan di setiap SKPD dengan sistem database terintegrasi, sehingga outputnya dapat dipergunakan oleh pimpinan daerah untuk membantu proses pengambilan keputusan. Di sisi lain pihak legislatif dapat  menggunakannya  untuk  melakukan  monitoring  terhadap  kinerja pemerintah daerah. Salah satu aplikasi SIMDA adalah SIMDA keuangan yang merupakan suatu  program  aplikasi  yang  ditujukan  untuk  membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan aplikasi ini,  pemda  dapat  melaksanakan  pengelolaan  keuangan  daerah  secara terintegrasi,  dimulai  dari  penganggaran,  penatausahaan  hingga  akuntansi dan pelaporannya.

## Tujuan dan Manfaat SIMDA Keuangan
Pada  hakikatnya  penerapan SIMDA itu  sendiri  memiliki  tujuan  untuk dapat  mempermudah  kinerja  para  pegawai  dalam  melakukan  penyusunan Laporan  keuangan  dan  data  keuangan,  sehingga  mampu  memberikan efektifitas  dan  efisiensi. Tujuan  diterapkannya  aplikasi SIMDA (www.bpkp.go.id, diakses pada Juli 2015) adalah : 1. Sebagai  tempat  tukar  menukar  informasi  bagi  setiap  unit  kerja  sama penerima koneksitas jaringan SIMDA;
2. Sebagai  alat  komunikasi  langsung  dengan  menggunakan  webcam  bagi unit kerja penerima koneksitas jaringan SIMDA;
3. Sebagai  salah  satu  media  kontrol  bagi  realisasi  kegiatan,  baik  capaian fisik maupun penyerapan dananya;
4. Sebagai media awal bagi pelaksanaan e-government; dan
5. Sebagai  sarana  untuk  pelaksanaan  good  government.  Manfaat  yang diperoleh oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sistem aplikasi SIMDA keuangan daerah terintegrasi adalah sebagai berikut :
a. Database terpadu, tidak perlu input berulang-ulang data yang sama;
b. Data yang sama akan tercek dan recek secara otomatis (validasi data terjamin); dan
c. Fleksibel,  dapat  menghasilkan  informasi  sesuai  dengan  kebutuhan dimana:
Output dapat disesuaikan menurut perundang-undangan yang berlaku, dan output dapat disajikan berdasarkan kebutuhan manajemen pemerintah daerah untuk mengambil keputusan/kebijakan.

## Klasifikasi SIMDA

## Evaluasi Penerapan Sistem Informasi……………………………………………...(Suwindra Yudha Pratama)
Program SIMDA sendiri terdiri dari beberapa tingkatan yang di dapat diklasifikasikan  berdasarkan  fungsi  aplikasi  dalam  memberikan  informasi kepada  masing-masing  pejabat  yang  bersangkutan. SIMDA dapat diklasifikasikan dalam tiga tingkatan, yaitu :
1. Sistem  informasi  eksekutif  sebagai  pendukung  pimpinan  daerah  dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan;
2. Sistem  informasi  fungsional  bagi  para  pimpinan  dinas/badan/lembaga sebagai pendukung informasi strategis pimpinan daerah; dan
3. Sistem  informasi  operasional  sebagai  penunjang  tugas  pokok  masing- masing dinas/lembaga.

## Unsur SIMDA
Aplikasi SIMDA dibentuk  secara  terstruktur  dan  kompleks  sehingga saling berhubungan antara satu dan lain yang membentuk jaringan, adapun keterkaitan  antar  jaringan  tersebut  sangat  penting  sehingga  apabila  satu jaringan  tersebut  tidak  berfungsi  dengan  baik  maka  akan  mempengaruhi jaringan yang lainnya.
Kerangka  arsitektur SIMDA terdiri  dari  empat  lapis  struktur (www.bpkp.go.id, diakses pada Juli 2015), yaitu:
1. Akses, jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi, lainnya  yang  dapat  digunakan  oleh  masyarakat  untuk  mengakses  situs pelayanan publik;
2. Portal,  pelayanan  publik,  situs  web  pemerintah  pada  internet  penyedia layanan  publik  tertentu  yang  mengintegrasikan  proses  pengolahan  dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait;
3. Organisasi pengolahan dan pengelolaan informasi organisasi pendukung yang  mengelola,  menyediakan  dan  mengolah  transaksi  informasi  dan dokumen elektronik; dan
4. Infrastruktur  dan  aplikasi  dasar  semua  prasarana,  baik  berbentuk perangkat  keras  dan  lunak  yang  diperlukan  untuk  mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi.

## Fungsi Program Aplikasi SIMDA Keuangan
Fungsi utama pengimplementasian SIMDA Keuangan adalah :
1. Membantu  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  pengelolaan keuangan daerah (penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban);
2. Menyusun laporan keuangan lebih efisien dan akurat;
3. Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya;
4. Menyajikan  informasi  yang  akurat  secara  efektif  dan  efisien  yang  akan digunakan oleh pengguna laporan; dan
5. Mempermudah  proses  audit  bagi  Auditor  dengan  merubah  tata  cara audit manual menjadi Electronic Data Processing (EDP) audit.
Adapun Output yang dihasilkan dari SIMDA Keuangan adalah :
1. Penganggaran
a. Rencana Kerja Anggaran (RKA);
b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); dan c. Surat Penyediaan Dana (SPD);
2. Penatausahaan a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
b. Surat Perintah Membayar (SPM);
c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
d. Surat Tanda Setoran (STS);
e. Register; dan
f. Surat pengendalian lainnya.
3. Akuntansi dan Pelaporan
a. Jurnal;
b. Buku besar;
c. Buku pembantu;
d. Laporan realisasi anggaran;
e. Laporan arus kas; dan
f. Neraca.

## Keunggulan dan Manfaat SIMDA Keuangan
Keunggulan atau nilai tambah yang ditawarkan oleh SIMDA Keuangan adalah:
1. Output /Laporan disesuaikan peraturan yang berlaku dan fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan;
2. Berbasis windows;
3. Validasi Inputan data lebih terjamin;
4. Terdapat menuotoritas dan unit otoritas;
5. Memfasilitasi  setiap  fungsi  pengelolaan  keuangan  daerah  dengan melaksanakan  pengelolaan  keuangan  daerah  sekaligus  melakukan pencatatan akuntansi; dan
6. Memfasilitasi akuntansi pengguna anggaran. Selain  manfaat  di  bidang  pengelolaan  keuangan  daerah,  berikut  adalah manfaat lain yang terintegrasi dalam pemanfaatan SIMDA, diantaranya:
1. Sesuai Peraturan
Dengan  menerapkan  aplikasi SIMDA Keuangan  sebagai  sebuah  sistem informasi pengelolaan keuangan, pemerintah daerah secara otomatis telah melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan  daerah  karena  aplikasi SIMDA Keuangan  dikembangkan  atas dasar kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.
2. Kesinambungan Maintenance
Dengan  lokasi  BPKP  yang  ada  di  setiap  ibukota  propinsi,  maka pemeliharaan  sistem  dapat dilakukan  secara  berkesinambungan  dan optimal.
3. Transfer of Knowledge
Poin yang paling penting dari penerapan sistem ini adalah adanya transfer pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan daerah bagi aparat daerah

## Evaluasi Penerapan Sistem Informasi……………………………………………...(Suwindra Yudha Pratama)
setempat, tidak hanya masalah operasional sistem saja. Selain itu, proses asistensi  yang  dilaksanakan  oleh  BPKP  dalam  kaitannya  dengan penerapan aplikasi SIMDA di suatu daerah diorientasikan satu kali untuk selamanya.
4. Terintegrasi SIMDA merupakan  program  aplikasi  keuangan  daerah  yang  telah mengintegrasikan  empat  tahapan  penyelenggaraan  keuangan  daerah yaitu,  penganggaran,  perubahan  anggaran,  penatausahaan,  serta pelaporan dan pertanggungjawaban. SIMDA juga mengintegrasikan antara proses  transaksi  keuangan  yang  terjadi  dengan  proses  penjurnalannya secara  otomatis.  Sehingga,  setiap  transaksi  keuangan  yang  terjadi,  dapat langsung dilihat jurnal atas transaksi tersebut hingga pelaporannya pada waktu yang bersamaan.

## Keuangan Daerah dan Laporan Keuangan Daerah
Dalam  arti  sempit,  keuangan  daerah  yakni  terbatas  pada  hal-hal  yang berkaitan  dengan  APBD.  Oleh  sebab  itu  keuangan  daerah  identik  dengan APBD. Menurut Mamesah dalam Halim (2004: 18), Keuangan Daerah dapat diartikan  sebagai  semua  hak  dan  kewajiban  pemerintah  yang  dapat  dinilai dengan  uang.  Demikian  pula  dengan  segala  sesuatu  baik  berupa  uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak  lain  sesuai  peraturan  perundangan  yang  berlaku.  Berdasarkan PP  Nomor  58  Tahun  2005,  Keuangan  Daerah  adalah  semua  hak  dan kewajiban  daerah  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  yang dapat  dinilai  dengan  uang  termasuk  didalamnya  segala  bentuk  kewajiban daerah  tersebut  perlu  dikelola  dalam  suatu  sistem  pengelolaan  keuangan daerah..  Menurut  Halim  (2004:  20),  ruang  lingkup  keuangan  daerah  terdiri dari  keuangan  daerah  yang  dikelola  langsung  dan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan.  Yang  termasuk  dalam  keuangan  yang  dikelola  langsung  adalah APBD  dan  barang-barang  inventaris  milik  daerah.  Sedangkan  keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam ketentuan umum pada PP Nomor 58 Tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan pertanggungjawaban,  pengawasan  daerah.  Pengelolaan  keuangan  daerah dalam  hal  ini  mengandung  beberapa  kepengurusan  dimana  kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus  atau  juga  sering  disebut  pengurusan  bendaharwan.  Dalam pengelolaan  anggaran/keuangan  daerah  harus  mengikuti  prinsip-prinsip pokok  anggaran  sektor  publik.  Pada  Permendagri  Nomor  26  Tahun  2006 tentang  Pedoman  Penyusunan  APBD  Tahun  Anggaran  2007  menyatakan bahwa “APBD harus disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip pokok anggaran  sektor  publik,  sebagai  berikut:  (a)  Partisipasi  Masyarakat,  (b) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, (c) Disiplin Anggaran, (d) Keadilan Anggaran,  (e)  Efisiensi  dan  Efektivias  Anggaran  dan  (f)  Taat  Asas.
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (PP 58/2005, pasal 1).
Halim  Abdul  (2007:47)  menyatakan  bahwa  Keuangan  daerah  adalah semua  hak  dan  kewajiban yang  dapat  dinilai  dengan  uang,  juga  segala sesuatu,  baik  berupa  uang  maupun  barang,  yang  dapat  dijadikan  kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih  tinggi  serta  pihak-pihak  lain  sesuai  peraturan  perundangan  yang berlaku.  Pengertian ini  tidak  berbeda  jauh  dengan  pengertian  sebagaimana dijelaskan dalam Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  di  mana  dalam  peraturan  tersebut dijelaskan  pengertian  Keuangan  daerah  sebagai  semua  hak  dan  kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut. Untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas maka penggunaan sistem  informasi  manajemen  sangat  diperlukan  untuk  mengurangi ketidaktelitian dan tingkat kesalahan dalam penyusunan laporan. Salah satu misi  dalam  penerapan SIMDA ialah  meningkatkan  kinerja  pengelola keuangan di tiap-tiap SKPD dan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik  dan  bersih,  bebas  dari  segala  tindakan  yang  menjurus  ke  arah  kolusi korupsi dan nepotisme.
Dalam  PP  No.71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akutansi  Pemerintahan menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran- ukuran  normative  yang  perlu  diwujudkan  dalam  informasi  akuntansi sehingga  dapat  memenuhi  tujuannya.  Keempat  karakteristik  berikut  ini merupakan  persyaratan  normatif  yang  diperlukan  agar  laporan  keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:
1) Relevan
Laporan  keuangan  bisa  dikatakan  relevan  apabila  informasi  yang termuat  didalamnya  dapat  mempengaruhi  keputusan  pengguna  dengan membantu  mereka  mengevaluasi  peristiwa  masa  lalu  atau  masa  kini,  dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
2) Andal
Informasi  dari  laporan  keuangan  bebas  dari  pengertian  yang menyesatkan  dan  kesalahan  material,  menyajikan  setiap  fakta  secara  jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya  tidak  dapat  diandalkan  maka  penggunaan  informasi  tersebut secara potensial dapat menyesatkan.
3) Dapat dibandingkan
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat  dibandingkan  dengan  laporan  keuangan  periode  sebelumnya  atau laporan  keuangan  entitas  pelaporan  lain  pada  umumnya.  Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat  dilakukan  bila  suatu  entitas  menerapkan  kebijakan  akuntansi  yang

## Evaluasi Penerapan Sistem Informasi……………………………………………...(Suwindra Yudha Pratama)
sama  dari  tahun  ke  tahun.  Perbandingan  secara eksternal  dapat  dilakukan bila  entitas  yang  diperbandingkan  menerapkan  kebijakan  akuntansi  yang sama dari tahun ke tahun.
4) Dapat dipahami
Informasi  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan  dapat  dipahami  oleh pengguna  dan  dinyatakan  dalam  bentuk  serta  istilah yang  disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.
Evaluasi  Penerapan SIMDA (Sistem  Informasi  Manajemen  Keuangan Daerah)  pada  Biro  Keuangan  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Kalimantan Timur Manfaat (Utility)
Program  aplikasi  komputer SIMDA keuangan  adalah suatu  program aplikasi  yang  ditujukan  untuk  membantu  Pemerintah  Daerah  dalam pengelolaan  keuangan  Daerahnya.  Dengan  aplikasi  ini,  pemerintah  Daerah dapat  melaksanakan  pengelolaan  keuangan  Daerah  secara  terintegrasi, dimulai  dari  penganggaran,  penatausahaan  hingga  akuntansi  dan pelaporannya.
Pengelolaan  Sistem  Informasi  memiliki  asas  keterbukaan  dan  mampu memberikan  informasi  secara  cepat,  sehingga  dapat  berguna  bagi masyarakat, dan para stake holder.
Ciri  utama SIMDA Keuangan  adalah  sistem  komputerisasi  yang dirancang  untuk  membantu  proses  pengolahan  data  keuangan  pada pemerintah  daerah.    Secara  umum  pelaksanaan SIMDA Keuangan  di  Biro Keuangan  telah  membantu  proses  pengolahan  data  keuangan  untuk menghasilkan laporan keuangan provinsi Kalimantan Timur
Akurat (Accuracy)
Evaluasi  terhadap  penerapan SIMDA Keuangan  dilakukan  dengan membandingkan  waktu  standar  dan  waktu  faktual  setiap  proses penyelesaian  satu  produk SIMDA Keuangan.  Waktu  standar  adalah  waktu penyelesaian  output  standar  berdasarkan  peraturan  yang telah  digariskan pemerintah,  yaitu Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  59  Tahun  2007 Tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Sedangkan  waktu faktual adalah  waktu  penyelesaian  output  rata-rata  yang  biasa  dihasilkan  dalam penerapan SIMDA Keuangan.
Berikut  ini  dapat  dilihat  perbandingan  waktu  standar  dan  waktu penyelesaian secara faktual setelah penggunaan SIMDA

## Tabel
Perbandingan Waktu Standar Penerapan Dan Penyelesaian Secara Faktual No Output Waktu standar (hari) Waktu faktual (hari) 1 Aspek penganggaran 7 3
2 Aspek Penatausahaan 2 1 3 Aspek Akuntansi dan Pelapoan 6  bulan  setelah Tahun Anggaran berakhir 9-15

## Sumber : PP 59 Tahun 2007 dan Hasil Pengolahan data primer dari Biro Keuangan
Dari  tabel  diatas  dapat  memberikan  gambaran  bahwa  perbandingan waktu  standar  yang  digunakan  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  saat dilakukan  secara  manual  dan  dilakukan  dengan  menggunakan SIMDA Keuangan,  dari  hal  tersebut  dapat  terlhat  jelas  bahwa  penerapan menggunakan SIMDA Keuangan  mampu  mempersingkat  waktu  yang lebih signifikan  dari  waktu  standar  yang  ditetapkan  apabila  proses  pengelolaan keuangan  daerah  dilakukan  secara  manual.  Namun  yang  masih  menjadi masalah  adalah  terkadang  masih  terlambatnya  setiap  SKPD  untuk memberikan  laporan  kepada  Biro  Keuangan  sehingga proses  pengumpulan data sering terhambat.
SIMDA keuangan bekerja secara terintegritas yang terbagi ke dalam 3 bagian  yaitu,  bagian  anggaran,  Penatausahaan,  akuntansi  dan  pelaporan. Setiap  bagian  bertanggungjawab  atas  tugasnya  masing-masing,  bagian anggaran bertanggungjawab  untuk  menyusun  rencana    kerja  anggaran (RKA), dokumen pelaksana anggaran (DPA), serta surat penyedia dana (SPD). Bagian  penatausahaan  bertanggungjawab  untuk    menyusun  surat  perintah pembayaran  (SPP),  surat  perintah  membayar  (SPM),  surat  perintah pencairan dana (SP2D) serta surat surat lainnya, sedangkan bagian akuntansi bertanggungjawab untuk menyusun laporan keuangan.
Laporan-laporan  tersebut  diproses  secara  otomatis  dengan menggunakan SIMDA keuangan,  setiap  pegawai  yang  bertanggungjawab menyusun  laporan  hanya  bertugas  menginput  data  ke  dalam  sistem  dan secara  otomatis  akan    terolah  sendiri    sampai  menghasilkan  output  yang diinginkan. Hal tersebut memudahkan tanggungjawab yang harus dikerjakan oleh para pegawai.

## Layak (Feasibility)
Suatu Pengolahan data keuangan berbasis pengolahan data elektronik memerlukan  suatu  pengendalian  Intern  yang  dimaksudkan  untuk memastikan bahwa sistem yang telah dirancang Bisa mencapai efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan pelaporan keuangan.
Terdapat beberapa  jenis  pengendalian  intern  yang  diterapkan  dalam pengelolaan data keuangan melalui aplikasi SIMDA Keuangan yang pertama adalah  pengendalian  akses  dan  wewenang user ,  hal  ini  memungkinkan pembatasan  akses  aplikasi SIMDA Keuangan  yang  ditujukan  Hanya kepada pihak  tertentu  seperti  operator SIMDA Keuangan.  Para  operator  yang merupakan bendahara Pengeluaran pembantu setiap bidang dibekali account akses dan password sendiri.
Pengendalian  wewenang  user  dilakukan  dengan  pembagian  tingkat kewenangan,  meliputi:  administrator,  supervisor,  dan  operator. Administrator  memiliki  kewenangan  pembuatan  user  dan  otoritas user , setting aplikasi, posting anggaran, dan unposting jurnal. Supervisor memiliki kewenangan  mengotorisasi  input  data,  maupun  penyesuaian/koreksi. Operator  hanya  memiliki  kewenangan  untuk  menginput  data  dan  melihat laporan.
Yang  kedua  adalah  pengendalian  keamanan  umum,  hal  ini  dilakukan secara  fisik  (pemeliharaan peripheral/hardware )  dengan  membekali  UPS pada  setiap  unit  komputer  server  sebagai  pengaman  daya.  Dalam  hal pengamanan data, terdapat kebijakan larangan mengcopy data lewat media flashdrive agar komputer server tercegah dari penyebaran virus. Sedangkan untuk  antisipasi  hilangnya  data  server  selalu  mengirimkan  data  backup  ke server Biro Keuangan Setda.
Yang  ketiga  adalah  pengendalian  menu  berdasarkan  fungsi  untuk menjamin validitas input data aplikasi SIMDA Keuangan secara terintegrasi, maka  diterapkan  pengendalian  berdasarkan  fungsi-fungsi:  penganggaran, pengendalian  dilakukan  dengan  adanya  jejak  rekam (log)  user pelaksana posting  anggaran  di  tiap-tiap  SKPD  dan  SKPKD;  penatausahaan, pengendalian  dilakukan  dengan  adanya  peringatan  apabila  saldo  sisa  SPD (Surat  Penyediaan  Dana)  tidak  mencukupi  untuk  pengajuan  SPP  (Surat Pengajuan  Pembayaran)  ataupun  untuk  kegiatan  yang  sama  dan  belum dipertanggungjawabkan  dan  pembukuan,  penatausahaan,  validasi  terhadap dokumen  SPM  (Surat  Perintah  Pembayaran)  dilakukan  oleh  pejabat  yang berwenang dengan menetapkan status draft, final atau batal.
Kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  Penerapan SIMDA (Sistem Informasi  Manajemen  Keuangan  Daerah  )  pada  Biro  Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dalam  penerapannya, SIMDA di  Biro  Keuangan  Sekretariat  Daerah Provinsi  Kalimantan  Timur  tidak  selalu  berjalan  sesuai  dengan  apa  yang diharapkan,  karena  terdapat  beberapa  kendala  dalam  pelaksanaannya sehingga menyebabkan penerapan aplikasi SIMDA Keuangan tidak berjalan dengan optimal.
Adapun  menurut  BPKP ada  beberapa  faktor-faktor  penghambat  yang selama  ini  masih  menjadi  masalah  dalam  penerapan SIMDA di  berbagai daerah di Indonesia diantaranya yaitu :
Sumber Daya Manusia
Sumber  Daya  Manusia  adalah  salah  satu  faktor  penting  yang  menjadi dasar  keberhasilannya  penerapan SIMDA sehingga  kualitas  dan  kuantitas dari Sumber Daya Manusia itu sendiri juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Saat ini penerapan SIMDA di Biro Keuangan terdapat tim yang melakukan pengelolaan SIMDA tersebut.

## Tabel
Tingkat Pendidikan Tim Pelaksana SIMDA No Tingkat Pendidikan Jumlah 1 SMA 6 2 D3 2 3 S1 7 4 S2 3
Sumber : Biro Keuangan Sekretariat Daerah Prov. Kaltim
Tabel  di  atas  menggambarkan  bahwa  tingkat  pendidikan  dari  tim pelaksana SIMDA Keuangan masih banyak di dominasi oleh lulusan SMA dan S1,  dan  dari  lulusan  sarjana  tersebut  hanya  sedikit  yang  memang  memiliki latar  belakang  jurusan  komputer,  sedangkan  jurusan  diploma  memang teknisi komputer yang hanya berjumlah 2 orang. Jika dilihat dari komposisi tersebut maka memang tim pelaksana SIMDA tersebut masih kurang untuk penerapan SIMDA yang  ada  di  Biro  keuangan  setda  prov.  Kaltim.  Sehingga harus  di  lakukan  perekrutan  yang  lebih  sesuai  lagi  dengan  disesuaikan jumlah  kebutuhannya  dan  tingkat  pendidikan  yang  linier  dengan  program yang berbasis komputer tersebut.

## Teknologi
Dukungan terhadap  penerapan SIMDA keuangan  juga  akan  berjalan lancar  apabila  didukung  dengan  teknologi  yang  memadai,  karena  dalam penerapan SIMDA ini sendiri terkadang masih muncul permasalahan teknis yang  sering  terjadi  selain human  eror itu  sendiri,  masalah  teknis  itu  meski kecil  tetapi  masih  tetap  harus  dilakukan  antisipasi,  antisipasi  yang  paling pertama  di  lakukan  adalah  mengetahui  jenis  masalah  teknis  yang  sering muncul.

## Infrastruktur
Infrastruktur yang memadai merupakan komponen yang penting dalam penerapan program SIMDA,  sehingga  infrastruktur  tersebut  harus  sangat memadai  agar  pelaksanaannya  dapat  berjalan  lancar. Kurangnya infrastruktur  yang  menunjang  dalam  penerapan SIMDA Keuangan  di  Biro Keuangan  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  dapat  dilihat dari tabel di bawah ini.

## Tabel
Jumlah Inventaris Barang Penunjang SIMDA
No Jenis barang Jumlah 1 Komputer dan laptop 45 2 Server 2 3 Jaringan LAN 4 4 UPS 5 5 Wifi 2

## Sumber: Biro Keuangan Setda Prov. Kaltim
Jika  dilihat  dari  tabel  diatas  jumlah komputer  dan  laptop  memang cukup  bagi  pegawai  akan  tetapi  jumlah  komputer  dan  laptop  yang support untuk  menjalankan  program  aplikasi SIMDA Keuangan  hanyalah  sebagian kecil saja, sedangkan jumlah wifi yang ada hanyalah 2, itupun bukan jaringan wifi  yang  langsung  terpasang  di  jaringan  kantor  melainkan  jaringan wifi portable.
Upaya  yang  dilakukan  dalam  mengatasi  kendala  Penerapan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah ) pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dalam  penerapan SIMDA Keuangan  ada  beberapa  upaya  yang  harus dilakukan  agar  penerapannya  berjalan  lancar,  seperti  apa  yang  tercantum dalam  strategi  penerapan  basis  akrual  secara  penuh  di  Indonesia  yaitu  di antaranya :
1. Necessary Condition (kondisi yang di perlukan)
a. Komitmen Komitmen  dari  para  pemimpin  mengenai  sistem  akuntansi  berbasis akrual sudah dibangun semenjak adanya peraturan pemerintah muncul. Dengan  adanya  sistem  akuntansi  berbasis  akrual  maka  diharapkan mampu  menghasilkan  laporan  keuangaan  daerah  yang  lebih  riil  dan sesuai dengan input maupun outputnya. Oleh karena itu dengan adanya aplikasi SIMDA Keuangan  dapat  membantu  pengelolaan  keuangan berbasis  akrual  lebih  mudah  karena  system SIMDA keuangan  yang terintegrasi  secara  langsung  dan  bersifat online mampu  memudahkan pengawasannya. b. Kapasitas SDM
Masa  awal  penerapan  akuntansi  basis  akrual  pemerintahan memerlukan  SDM  yang  menguasai  akuntansi  pemerintahan,  maka pemerintah  perlu  secara  serius  menyusun  perencanaan  SDM  dibidang akuntansi pemerintahan.
Sumber Daya Manusia yang ada di Biro Keuangan memiliki beberapa kekurangan diantaranya dari segi jumlah dan kemampuan yang mampu memahami  dalam  penerapan SIMDA keuangan  masih  sedikit,  hal tersebut  di  tunjukan  dari  rata-rata  latar  belakang  pendidikan  para pengelola SIMDA keuangan yang tidak memiliki latar belakang tentang IT dan  akuntansi.  Secara  tidak  langsung  yang  tidak  memiliki  kompetensi tersebut  baru  mendapatkan  pengetahuan  mengenai SIMDA Keuangan setelah mengikuti beberapa pelatihan yang di adakan Biro Keuangan.
c. Dana pemeliharaan Dana pemeliharaan yang dianggarkan oleh Biro Keuangan Sekretariat
Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  untuk  pemeliharaan  yaitu  hanya sebesar 800 juta rupiah. Dana pemeliharaan yang dianggarkan oleh Biro Keuangan  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  antara  lain pemeliharan  dokumen-dokumen  yang  terkait,  pemeliharaan  peralatan kantor, pemeliharaan komputer baik aplikasi atau sistem pemeliharaan jaringan internet.
Dilihat dari kondisi yang ada dan realisasi anggaran selama ini di Biro Keuangan  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur,  bahwa anggaran  yang  ada  masih  kurang,  hal  tersebut  juga  mnganggu  upaya- upaya yang dilakukan oleh Biro Keuangan dalam melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja dan infrastruktur yang menjadi penunjang dalam penerapan SIMDA Keuangan.
2. Sufficient Condition ( Kondisi yang cukup) a. Prosedur : Sistem  dan  prosedur  yang  menjelaskan  teknik-teknik    pencatatan, penyiapan  dokumen,  sampai  dengan  basis  akrual  penuh.  Dengan menggunakan  aplikasi SIMDA Keuangan,  Sistem  dan  prosedur  seperti sistem  penganggaran,  sistem  penatausahaan,  dan  sistem  akuntansi  dan pelaporan  dapat  mempermudah  kinerja  para  pegawai  dalam  melakukan pengelolaan  keuangan  daerah  sehingga  Biro  keuangan  menerapkan program  tersebut  dengan  harapan  mampu  menghasilkan  hasil  laporan keuangan Daerah yang sesuai dengan standar akuntansi Negara.
b. Teknologi :
Aplikasi  penatausahaan  dan  akuntansi  yang  mengakomodasi  basis akrual di dalamnya agar penerapan basis  akrual ini dapat sesuai harapan. Dengan  penerapan  aplikasi SIMDA di  seluruh  SKPD  yang  teritegrasi langsung  dengan  Biro  Keuangan  mampu  memberikan  kemudahan  serta kecepatan  dan  ketepatan  dalam  melakukan  pelaporan  Keuangan, penerapan  teknologi  aplikasi SIMDA dijalankan  oleh  tim  yang  di  bentuk khusus untuk melakukan penerapannya yaitu tim pengelola SIMDA. Meskipun  dalam  penerapan  teknologi  tersebut  masih  terkendala dengan  masalah  teknis  seperti  jaringan  internet  yang  kadang  masih terhambat  tetapi  biro  keuangan  mencoba  melakukan  upaya peningkatannya  dengan  menyediakan  wifi  tersendiri  meskipun  jaringan
wifi  portable yang  dimiliki  hanya  mampu  menjangkau  perangkat  secara terbatas.  Jaringan  internet  yang  masih  belum  memadai  ini  diharapkan segera  ditingkatkan  lagi  oleh  Biro  Keuangan  agar  mampu  memberikan hasil Penerapan SIMDA lebih baik lagi. Selain itu juga melakukan antisipasi yang baik terhadap segala bentuk kegagalan terhadap sistem yang dapat mengakibatkan  tertundanya  proses  pengolahan  data  keuangan  seperti pengadaan cadangan server.

## Kesimpulan Dan Saran
Berdasarkan hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan  secara garis besar Penerapan SIMDA Keuangan  di  Biro  Keuangan  Sekretariat  Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari  hasil  yang  di  capai  setelah  penerapannya,  karena  dapat  lebih  cepat, akurat  dan  tepat  waktu. SIMDA Keuangan  juga  membantu  memudahkan proses penyusunan laporan keuangan, pegawai tinggal mencatat/menginput data  pada  sistem. SIMDA Keuangan  terbagi  atas  tiga  bagian,  yaitu  bagian penatausahaan,  bagian  penganggaran,  bagian  akuntansi  dan  pelaporan. Dimana  setiap  bagian  bekerja  secara  terintegrasi  dan  saling  berhubungan satu  sama  lainnya. Kendala  yang  dihadapi  dalam  penerapan SIMDA di  Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yaitu ada beberapa aspek  diantaranya  dari  segi  SDM  (  Sumber  Daya  Manusia  )  yang  masih terdapat  beberapa  kekurangan  dari  segi  kuantitas  dan  juga  kualitas,  masih kurangnya  pengetahuan  mengenai SIMDA,  yaitu  kurangnya  tenaga  ahli  IT dan  pelaksana SIMDA yang  berlatar  belakang  akuntansi.  Dari  Segi infrastruktur  terdapat  kekurangan  dari  jumlah  komputer  atau  laptop  dan jaringan internet yang masih terbatas. Upaya yang dilakukan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yaitu memberikan beberapa pelatihan mengenai penerapan SIMDA yang ditujukan untuk para pelaksana SIMDA,  tidak  hanya  yang  ada  di  biro  keuangan  saja,  akan  tetapi  pelatihan tersebut di tujukan bagi seluruh pelaksana SIMDA di setiap SKPD.
Adapun saran yang dalam penelitian ini antara lain :
1. Semakin  mengintesifkan  koordinasi  dan  komunikasi  antar  pengelola SIMDA tidak  hanya  di  Biro  Keuangan  tetapi  di  seluruh  SKPD  yang menerapkan SIMDA Keuangan di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Melakukan  penempatan  pegawai  untuk  tupoksi  bidang  keuangan  yang sesuai  dengan  spesifikasi  kemampuannya,  serta  menambah  jumlah administrator  dan  operator  yang  bertugas  sebagai  pelaksana SIMDA di Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Menerapkan sistem reward dan punishment khusus untuk pegawai yang mengelola SIMDA
4. Penyempurnaan layout jaringan internet perlu terus dilakukan, sebagai upaya  penemuan  layout  jaringan  yang  mendukung  perubahan  dan peningkatan teknologi sistem informasi.

## Daftar Pustaka
Anonimous, Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 – 2013.
_____________, Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun  2010  Tentang  Standar Akutansi Pemerintahan.
_____________, Peraturan  Pemerintah  No.  65  Tahun  2010    Tentang  Sistem Informasi Keuangan Daerah.
_____________, Peraturan  Pemerintah  No.  26  Tahun  2006  Tentang  Pedoman Penyusunan APBD.
_____________, Peraturan  Pemerintah  No.58  Tahun  2005  Tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah.
_____________, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 Penerapan Standar  Akutansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual  pada  Pemerintahan Daerah.
_____________, Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  59  Tahun  2007  Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Abdul, Halim. 2004. Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
Edhy, Sutanta. 2003. Sistem Informasi Manajemen . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Handayani,  R.  2010. “Analisis  Faktor-Faktor  yang  Menentukan  Efektivitas Sistem Informasi  pada Organisasi Sektor Publik”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan . Jakarta: Gramedia. Jakarta. Hatifah, SJ Sumarto. 2003. Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Kumorotomo,  Wahyudi. 2001. Etika  Administrasi  Negara . Jakarta: Radja Grafindo Persada.