## Keabsahan Pemungutan Pajak Hotel Atas Jaringan Perhotelan OYO Rooms

## Muhammad Zata Mahardika
Zatamahardika@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Hotel tax is a big tax potential for the state, especially for the regions. Indonesia is a country with a very large potential for the hospitality industry, this is indicated by the high level of both local and foreign tourists, thus encouraging the rapid development of the hospitality industry. The hotel industry is one of the great potential for government revenue, through hotel taxes. Along with the entry of the industry 4.0, with its disruption, which is marked by the rapid development of technology in the world of industry and business in Indonesia, business actors, both the Indonesian people and the global community, have begun to take advantage of technological developments in running their business, including Hotel Business. OYO Rooms is an online- based hotel network company, by providing booking services for lodging facilities that can be done through an application that can be downloaded on the smartphone or through the internet site (website).
Keywords: Tax Collection; Hotel Tax; E-Commerce; OYO Rooms.

## Abstrak
Pajak Hotel merupakan potensi pajak yang besar bagi negara, khususnya bagi daerah. Indonesia merupakan negara dengan potensi industri perhotelan yang sangat besar, hal ini ditandai dengan tingginya tingkat wisatawan lokal maupun mancanegara, sehingga mendorong berkembang pesatnya industri perhotelan. Industri perhotelan ini menjadi salah satu potensi pendapatan pemerintah yang besar, melalui pajak hotel. Seiring dengan masuknya era industri 4.0, yang ditandai dengan berkembang pesatnya teknologi dalam dunia industri dan bisnis di Indonesia, maka para pelaku usaha baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat global mulai memanfaatkan perkembangan teknologi dalam menjalankan usahanya, termasuk Usaha Hotel. OYO Rooms merupakan perusahaan jaringan perhotelan dengan berbasis online, dengan menyediakan layanan pemesanan fasilitas penginapan tersdapat dilakukan melalui aplikasi yang dapat diunduh di gawai atau melalui situs internet ( website ). Kata Kunci: Pemungutan Pajak; Pajak Hotel; E-Commerce ; OYO
Rooms .

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 2, Maret 2022

## How to cite:
Muhammad Zata Mahardika‘Keabsahan Pemungutan Pajak Hotel Atas Jaringan Perhotelan OYO Rooms’ (2022) Vol. 5 No. 2 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 6 Agustus 2021; Diterima  18 Februari 2022; Diterbitkan 31 Maret 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i2.34902
p-ISSN: 2721-8392
e-ISSN: 2655-8297

## 664 Muhammad Zata: Keabsahan Pemungutan Pajak...

## Pendahuluan
Secara umum, hotel adalah bangunan yang dipakai orang untuk menginap dan dipungut bayaran. Sesuai dengan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/ MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel, dijelaskan bahwa Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/ atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan. Hal ini selaras dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang mengartikan bahwa hotel merupakan  fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran. Pada perkembangannya, usaha hotel tersebut telah merajalela hingga hampir di setiap kota. Para pelaku usaha hotel terus melakukan ekspansi dengan membangun bisnis perhotelan, baik di nasional maupun mancanegara. Banyak para pelaku usaha hotel mendirikan perusahaan jaringan pengelolaan hotel seperti : (1) Sahid Group, (2) Santika Indonesia Hotel & Resorts, (3) Dafam Hotel & Resorts, (4) OYO Rooms Indonesia.
Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (routine) dan pembangunan. 1 Pajak hotel sendiri merupakan salah satu wewenang pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber ekonomi dan keuangan yang dimiliki oleh daerahnya. Hal ini tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perubahannya dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Tapi pada
1 Tunggul Ashari Setia Negara, Pengantar Hukum Pajak , (Bayu Media 2005).[8].
kenyataannya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil. Selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat kepada daerah masih besar. 2
Untuk mengurangi dominasi sumbangan pemerintah pusat serta meningkatkan pembangunan dan memaksimalkan otonomi daerah, Pemerintah Daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut UU No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, PAD terdiri dari: (1) Hasil pajak daerah, (2) Hasil retribusi daerah, (3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) Pendapatan asli daerah yang lainnya. PAD menjadi indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti pemerintah daerah tersebut telah berhasil dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian pula sebaliknya, apabila PAD yang diperoleh pada daerah tersebut semakin sedikit atau mengalami penurunan, berarti penyelenggaraan otonomi daerahnya belum maksimal. Salah satu bentuk PAD adalah Pajak daerah, yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapatkan imbalan langsung. Hal ini sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengungkapkan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran daerah dan pembangunan daerah.
Masyarakat, khususnya para pelaku usaha mulai beralih dari sistem konvensional menjadi sistem online, atau disebut dengan usaha online. Usaha online  ini  di  Indonesia  diatur  dan  didefinisikan  sebagai  Perdagangan  Melalui Sistem Elektronik (PMSE), dalam hal ini, adalah transaksi perdagangan barang dan/
2 Aniek Juliarini, Jurnal BPPK ‘Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah’ (2020) 13 Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.[2].

## 666 Muhammad Zata: Keabsahan Pemungutan Pajak...
atau jasa yang dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. PMSE dalam terminologi populernya biasa dikenal oleh konsumen sebagai E-Commerce . 3 Perusahaan atau pelaku usaha yang terlibat dalam PMSE atau E-Commerce memiliki model bisnis yang berbeda-beda, salah satunya adalah OYO Rooms , Jaringan Pengelola Hotel Berbasis Teknologi atau disebut Virtual Hotel Operator.
OYO Rooms merupakan perusahaan jaringan perhotelan di Indonesia yang menyediakan layanan penginapan dan hotel di Indonesia, dengan berbasis online dan menggunakan teknologi dalam memasarkan produknya. 4 Pada situs https://www. oyorooms.com/id/ yang penulis dapatkan, Produk penginapan yang dipasarkan oleh OYO Rooms adalah diantaranya : (1) Hotel Melati, (2) Indekos, (3) Losmen. Pemesanan fasilitas penginapan tersebut juga dapat dilakukan melalui aplikasi yang dapat diunduh di gawai atau melalui situs internet ( website) yang kemudian para pembeli/tamu dapat memesan hotel yang diinginkan melalui aplikasi tersebut. Melansir dari berita Antara News , OYO Rooms di Indonesia merupakan anak perusahaan jaringan perhotelan internasional OYO yang telah berdiri sejak tahun 2013 dengan jumlah jaringan penginapan di lebih dari 230 Kota di India, Malaysia, Nepal, dan Indonesia. Di Indonesia sendiri, OYO Rooms telah berdiri sejak tahun 2018. OYO Rooms sendiri, menurut berita tersebut, hingga Bulan Juli 2019 OYO Rooms telah mengelola 720 Hotel dan Penginapan atau 20.000 Kamar di seluruh Indonesia. Dalam hal standarisasi sebagai usaha hotel, OYO Roo OYO Rooms telah menetapkan standarisasi dalam menentukan kelaikan hotel yang dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditentukan manajemen perusahaan.
3 Desra, Jurnal ”7 Jenis E-Commerce Yang Perlu Anda Ketahui”, Jurnal By Mekari, https:// www.jurnal.id/id/blog/jenis-e-commerce-untuk-kembangkan-bisnis/  27 Desember 2019, diakses pada 25 Agustus 2020
4 Arindra Meodia ‘Jaringan Hotel Berbasis Tekhnologi OYO Resmi Hadir Di Indonesia’ (Antara News 2018) <https://www.antaranews.com/berita/759589/jaringan-hotel-berbasis-teknolo- gi-oyo-resmi-hadir-di-indonesia> diakses pada 25 Agustus 2020.

## Legalitas
Mardiasmo menjelaskan bahwa pajak, menurut Lembaga pemungutnya, terbagi atas 2 jenis pajak, yakni pajak pusat dan pajak daerah. 5 Pajak pusat, menurut Mardiasmo, terdiri atas: 6
1.  Pajak Penghasilan (PPh);
2.  Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
3.  Penjualan atas Barang Mewah;
4.  Tugas Stamp;
5.  Pajak Bumi dan Bangunan.
Berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom adalah sebuah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat sesuai dengan prakarsa sendiri, dengan berdasarkan pada aspirasi masyarakat. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah yang penerimaannya digunakan untuk membiayai pelaksanaan kebijakan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah.
Pasal 2 Undang-undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan secara mendasar mengenai pembagian pajak pajak daerah terbagi atas dua jenis, yaitu:
1.  Jenis pajak provinsi, terdiri atas:
a.  Pajak rokok;
b.  Pajak kendaraan bermotor;
c.  Bea balik nama kendaraan bermotor;
d.  Pajak air permukaan.
2.  Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
a.  Pajak restoran;
b.  Pajak hotel;
c.  Pajak reklame;
d.  Pajak parkir;
e.  Pajak sarang burung walet; f.  Pajak bumi dan bangunan;
5 Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi (Andi 2011).[7] 6 Loc.Cit.
668

## Muhammad Zata: Keabsahan Pemungutan Pajak...
g.  Pajak penerangan jalan;
h.  Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
i.  Pajak mineral bukan logam dan batuan.
Kewenangan pemungutan pajak hotel bagi OYO Rooms adalah kepala daerah dalam hal ini Walikota atau Bupati yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pemungutan dan penegakan hukum perpajakannya dilimpahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berfungsi dalam bidang pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah yang mengatur terkait dengan pajak daerah, pajak wajib memuat nama, objek dan subjek pajak, dasar pengenaan, tarif, dan tata cara pemungutan pajak, wilayah pemungutan, penetapan, tata cara pembayaran dan penagihan, masa pajak, daluwarsa, pembetulan, sanksi administrai, pembatalan, pengurangan, pemghapusan atau pengurangan sanksi, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan penutup, serta penjelasan.
Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Objek Pajak hotel meliputi segala pelayanan yang disediakan oleh hotel, dalam hal terdapat pembayaran disana, termasuk jasa penunjang untuk kelengkapan pelayanan hotel dalam rangka memberikan kenyamanan. Pelayanan oleh hotel tersebut antara lain: 7
1.  Fasilitas kenyamanan dan kemudahan tamu yakni, telepon, faksimile, print, laundry , transportasi dan pengangkutan, yang dikelola oleh hotel.
2.  Fasilitas olahraga atau hiburan yang disediakan hotel khusus digunakan oleh tamu hotel.
3.  Persewaan ruangan untuk kegiatan di hotel.
Berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Subjek pajak hotel adalah setiap orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sederhananya, subjek pajak hotel adalah konsumen yang menggunakan
7 Pasal 32 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daer- ah.
layanan penginapan dan layanan penunjang dan membayar atas pelayanan dari hotel tersebut. Sedangkan wajib pajak hotel, mengacu Pasal 33 Ayat (2) UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta perubahannya pada Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
Pengenaan pajak bagi perusahaan OYO Rooms harus dilihat terlebih dahulu melihat apakah atas perusahaan tersebut sudah memiliki BUT (Badan Usaha Tetap) di Indonesia. Ada tidaknya BUT sangat menentukan dapat atau tidaknya pemerintah Indonesia melegitimasi OYO Rooms sebagai Badan Usaha yang dikenakan pajak.
Dalam hal kedudukan OYO Rooms sebagai Badan Usaha Perhotelan maka
OYO Rooms wajib memiliki kehadiran atau domisili di Indonesia. Nufransa Wira Sakti mengemukakan bahwa apabila melihat dari karakteristik E-Commerce , sesungguhnya BUT sudah tidak diperlukan lagi. Namun jika dilihat dari ketentuan BUT  yakni  adanya  perwakilan  secara  fisik,  OYO Rooms memenuhi kettentuan tersebut dengan memiliki kantor perwakilan di Jakarta. Selain itu, terdapat hal lain yang dapat menimbulkan suatu Bentuk Usaha Tetap, yakni melalui server yang dimiliki OYO Rooms . Hal ini dapat dilihat dalam Tax Treaty Model OECD, telah diatur beberapa poin terkait suatu bentuk usaha dapat ditimbulkan dari adanya sebuah server, yaitu:
1.  Lokasi dari situs web yang dijalankan dan lokasinya harus berada dan merupakan milik perusahaan luar negeri atau disewa dan dioperasikan oleh perusahaan- perusahaan (bukan merupakan sebuah web hosting).
2.  Server harus terletak di taxing states.
3.  Core kegiatan usaha harus dulakukan melalui server, bukan berfungsi sebagai persiapan atau penunjang, tanpa membutuhkan intervensi manusia.
Server sendiri merupakan sistem komputer yang berfungsi khusus dalam penyimpanan data dan penyediaan layanan dalam jaringan komputer. 8 Dalam hal ini, berdasarkan informasi yang penulis dapatkan melalui situs Direktorat Tata
8 Frans Newman, Membangun Database Web dan Database Server (Elex Media Komputindo 2002).[2].

## 670 Muhammad Zata: Keabsahan Pemungutan Pajak...
Kelola Aplika Kementerian Komunikasi dan Informatika tercatat pada tanggal 23 Mei 2018, situs www.oyorooms.co.id sudah terdaftar sebagai situs resmi yang beroperasi di Indonesia. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan dalam hal ini bahwa OYO Rooms secara legal sudah memiliki Bentuk Usaha Tetap sebagai Badan Usaha Hotel yang diatur oleh Hukum Internasional, namun masih terdapat kekaburan hukum dalam menentukan apakah OYO Rooms merupakan Bentuk Usaha Tetap yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
OYO Rooms memiliki berbagai jenis fasilitas/penginapan yang dipasarkan, yakni:
1.  Hotel, hotel yang dipasarkan memiliki standar dan predikat yang berbeda-beda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contoh: Hotel Feodora (OYO 110).
2.  Indekos, indekos yang dipasarkan adalah kamar kost/indekos yang disamakan standarnya seperti hotel. Contoh: OYO 2223 J&b Room Utan Kayu, Jakarta.
3.  Apartemen, apartemen adalah sebuah tempat tinggal suatu bangunan bertingkat berupa kamar yang lengkap dengan ruang duduk, kamar tidur, dapur, ruang makan, dan kamar mandi yang terletak pada satu lantai. Biasanya apartemen memiliki puluhan hingga ratusan kamar dengan fasilitas diatas. Dalam hal ini OYO Rooms mengoperasikan dan memasarkan apartemen sebagai penginapan.
Contoh : Oyo 895 Mahameru Residence.
Pasal 4 ayat (1) dengan tegas mewajibkan setiap usaha hotel untuk memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata dan memenuhi persyaratan Standar Usaha Hotel, baik bagi hotel bintang maupun hotel non-bintang. Mengacu pada Pasal 5 ayat (1), standar usaha hotel mencakup aspek : a. produk; b. pelayanan; c. pengelolaan. Dan dalam ayat (2) menjabarkan ketiga aspek tersebut meliputi Kriteria Mutlak dan Kriteria Tidak Mutlak Standar Usaha Hotel, yang kemudian kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dijabarkan dalam lampiran peraturan. Namun, dalam daftar fasilitas penginapan yang disediakan oleh OYO Rooms , masih terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha
Hotel, yang dalam hal ini indekos dan apartemen tidak dapat serta-merta menjadi bagian dari produk penjualan OYO Rooms sebagai usaha hotel. Adapun indekos dan apartemen merupakan pengecualian yang menjadi objek pajak hotel sehingga tidak dikenai pajak hotel. Maka sewajarnya pemasaran indekos dan apartemen tidak dapat dilakukan oleh OYO Rooms .
E-Commerce adalah proses untuk menjual dan membeli produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan perantara computer yaitu memanfaatkan jaringan komputer. 9 Pembayaran dalam e-commerce dapat menggunakan Kartu Kredit, Tranfer Uang, atau Cash On Delivery (COD) apabila alamat penjual dan pembeli dalam satu kota. Pada hakikatnya, e-commerce adalah sarana transaksi jual-beli dengan menggunakan jaringan internet. E-Commerce termasuk dalam e-business, atau merupakan proses perdagangan yang sesungguhnya sudah ada secara konvensional, dilakukan melalui sebuah jaringan komputer, namun dengan cakupan yang lebih luas. E-commerce memerlukan teknologi jaringan website (www.), teknologi pangkalan data atau disebut database, surat elektonik atau e-mail, dan bentuk teknologi non komputer lain seperti sistem logistik dans sistem pembayaran. 10
Turban memaknai e-commerce proses jual beli atau tukar menukar produk, jasa atau informasi melalui sistem komputer. 11 J.P  Laudon  mendefinisikan e-commerce merupakan transaksi antar bisnis yang dilaksanakan dengan menggunakan alat digital antar organisasi dengan organisasi ataupun individu dengan individu itu sendiri. 12 Dari  pendefinisian  tersebut  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut:
9 Kenneth C. Laudon & Jane Laudon, Management Information System: Managing the Dig- ital Firm New York: 11 th Edition (Prentice Hall 2010).[8].
10 Ripah Karyatiningsih, ‘Penerapan E-Commerce dalam Menunjang Strategi Bisnis Perusa- haan Kasus di PT. Cheil Jedang Superfeed (CJS)’, Makalah (2011) Makalah Program Pasca Sarjana Manajemen dan Bisnis ITB).[3].
11 Turban, Efrain, ‘Information Technology Information for Management Asia, 7 th Edition John Willey & Sons ’ (2010) IINDA Volonino . [46].
12 Kenneth C. Laudon, & J.P Laudon, Loc.Cit.

## Muhammad Zata: Keabsahan Pemungutan Pajak...
1. E-Commerce adalah kegiatan jual beli atau tukar-menukar barang baik secara langsung maupun tidak langsung.
2.  Kegiatan E-Commerce dilakukan dengan menggunakan jaringan internet dan/ atau alat digital lainnya.
Berbeda dari pandangan biasa E-Commerce mempunyai beberapa karakteristik. Adapun karakteristiknya adalah: 13
a.  Transaksi Tanpa Batas
Transaksi tanpa batas berarti, bahwa perdagangan e-commerce tidak terhambat oleh batasan-batasan jenis perusahaan, karena e-commerce dapat mencakup seluruh aspek perusahaan, baik usaha kecil, menengah hingga usaha besar, ataupun jenis yang diperdagangkan. Dengan adanya jaringan internet, maka hubungan pembeli dan penjual maupun pihak lain tidak terbatas negara. Karena jika seseorang memiliki akses internet, maka ia dapat dengan bebas melakukan jual atau beli baik di Indonesia, maupun ke luar Indonesia.
b.  Transaksi Anonim
Transaksi anonim merupakan transaksi tanpa identitas. Transaksi ini dilakukan tanpa  diperlukan  pertemuan  secara  fisik  para  penjual  dengan  pembeli  secara langsung. Bahkan pembeli dapat menyembunyikan identitas asli, apabila segala proses jual-beli telah disetujui dan sesuai otoritasnya.
c.  Produk Digital dan Non Digital
Karena tidak terbatas oleh ruang dan waktu serta jenis yang diperdagangkan, produk dari e-commerce pun beragam, mulai dari produk kebutuhan primer ataupun produk kebutuhan sekunder.
d.  Produk Barang Tak Berwujud
Produk barang tak berwujud pun dapat diperjuabelikan, contoh dari produk ini adalah data, perangkat lunak, dan produk-produk lainnya.
13 Rintho Rante Renung, E-Commerce Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi (Budi Utama 2012).[19-20].
Selain itu, dalam hal pelaksanaan transaksi, terdapat Empat Model Transaksi dalam E-Commerce , yaitu: 14
a.  Online Marketplace adalah kegiatan yang menyediakan tempat kegiatan usaha berupa toko internet sebagai Online Marketplace Merchant untuk menjual barang dan/atau jasa. Dalam model transaksi ini, ada imbalan, dalam bentuk rent fee atau registration fee , atas jasa penyediaan tempat dan/atau waktu.
b. Classified  Ads adlaah kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang iklan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pengiklan melalui situs yang disediakan oleh penyelenggara E-Commerce Classified Ads .
c.  Daily Deals adalah kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan secara langsung oleh penyelenggara Daily Deals kepada pembeli di situs Daily Deals dengan menggunakan voucher pembeli.
d.  Online Retail adalah kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan secara langsung oleh Penyelenggara Online Retail kepada pembeli di situs Online Retail .
Berdasarkam definisi-definisi dan dikaitkan dengan pendefinisian Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), e-commerce merupakan terminilogi populer dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik PMSE. Hal itu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Terdapat berbagai macam model bisnis yang diterapkan para pelaku usaha yang menggunakan sistem e-commerce dalam menjalankan kegiatan jual-beli ataupun transaksi dan mendapatkan pendapatan, antara lain:
1.  Pedagang atau penyedia jasa memiliki media elektronik atas pengelolaan sendiri, sehingga proses jual beli mulai dari penyediaan barang dan/atau jasa hingga transaksi dilakukan melalui media elektronik yang dikelola tersebut.
2.  Media elektronik dapat berupa website atau aplikasi, dengan media tersebut menjadi fasilitas para pembeli dan penjualan dalam melakukan transaksi perdagangan barang dan jasa.
3.  Platform iklan online, yang merupakan wadah pelaku usaha menyediakan media untuk mengiklankan barang atau jasa orang lain yang kemudian dari penyediaan platform iklan tersebut para pelaku usaha mendapatkan pendapatan. Kegiatan ini tidak selalu bersifat secara langsung/tatap muka.
14 Chandra Budi, ‘Menyasar Pajak Transaksi E-Commerce’ (Direktorat Jenderal Pajak 2020) <https://kemenkeu.go.id>, diakses pada 20 Desember 2020.

## 674 Muhammad Zata: Keabsahan Pemungutan Pajak...
Menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019, perusahaan/pelaku usaha yang menggunakan sistem elektronik untuk menjalankan usahanya  di  Indonesia  diklasifikasikan  sebagai Merchant, sebagaimana disebut dalam pasal tersebut: ”Pedagang (merchant) adalah Pelaku Usaha yang melakukan PMSE baik dengan sarana yang dibuat dan dikelola sendiri secara langsung atau melalui sarana milik PPMSE, atau Sistem Elektronik lainnya yang menyediakan PMSE”.
Pada Pasal 1 angka 10 juga menjelaskan bahwa Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, atau disingkat PPMSE, adalah Pelaku Usaha Penyedia sarana Komunikasi Elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan, Sistem elektronik, berdasarkan Pasal 1 angka 3 adalah serangkaian prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem elektronik itu dapat berupa portal, situs website , atau aplikasi.
Dalam hal menjalankan operasi usaha di Indonesia, terdapat beberapa izin usaha dan izin operasional yang wajib dimiliki oleh perusahaan startup yang diatur oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, tergantung dari model bisnis perusahaan tersebut. Melihat ciri-ciri dan karakter perusahaan startup maka izin yang wajib dimiliki adalah:
1.  Surat Izin Usaha
Surat Izin Usaha dalam hal ini Usaha Hotel telah diatur dalam Peraturan
Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel.
2.  Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
SIUP adalah izin utama yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk mendirikan dan mengoperasikan perusahaan. Para pelaku usaha, mulai dari orang pribadi, PT, CV, dan bentuk lain wajib memiliki SIUP, sebagai tanda bukti perusahaan berdiri secara sah dan legal.
Selain SIUP, dalam hal perdagangan atas barang-barang tertentu yang memiliki izin diluar SIUP, maka perusahaan wajib mendapatkan izin operasional khusus untuk memperdagangkannya, seperti izin pelayanan kesehatan dalam hal memberikan pelayanan kesehatan, atau izin-izin operasional lainnya.
3.  Izin Usaha Industri (IUI)
Izin Usaha Industri wajib dimiliki perusahaan, apabila perusahaan tersebut menyelenggarakan usahanya dengan portal internet ( website ) ataupun platform digital lainnya yang tujuannya adalah untuk kepentingan komersial perusahaan, seperti misalnya pasar online (aplikasi marketplace) dan lainnya.
4.  Izin Usaha Lainnya (Sesuai dengan Sektor Usaha Khusus)
Untuk sektor usaha khusus, seperti usaha hotel telah ditetapkan pada peraturan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai usaha hotel. Terkait dengan kegiatan usaha hotel, wajib memiliki Izin Usaha berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), dan Izin Operasional berupa Sertifikat Usaha Pariwisata (SUP).
Dalam hal menjalankan usaha dengan izin diatas, sebagai perusahaan yang menggunakan sistem elektronik, perusahaan startup harus terdaftar sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE). Perusahaan wajib mendaftarkan diri sebelum menggunakan sistem elektronik dan diakses oleh pengguna.
Merujuk pada empat model transaksi yang sudah dijabarkan diatas, maka OYO Rooms sesungguhnya termasuk dalam Online Marketplace. Hal itu karena OYO Rooms menyediakan tempat kegiatan bagi hotel untuk melakukan pemasaran dan penjualan penginapan dan/atau hotel. Pemasaran dan transaksinya dapat dilakukan di website internet dengan mekanisme yang sudah ditentukan.
Dalam hal lain, OYO Rooms sebagai penyedia jaringan hotel termasuk dalam model transaksi Online Retail . Hal ini dapat dilihat dari aktivitas bisnis OYO Rooms yang melakukan pemasaran hotel dan/atau penginapan bernama ‘HOTEL
OYO’ yang terdaftar sebagai hotel milik PT. OYO Rooms Indonesia dan tersebar di seluruh Indonesia.

## 676 Muhammad Zata: Keabsahan Pemungutan Pajak...
Adapun situs internet yang dimiliki oleh OYO Rooms (www.oyorooms.co.id) telah terdaftar di Direktorat Tata Aplika Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia dengan No. Register 00931/DJAI.PSE/05/2018. Artinya dalam hal pemasaran yang dilakukan di website sudah memiliki landasan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Mekanisme Pemungutan Pajak Hotel atas OYO Rooms
Dalam melaksanakan pemungutan pajak maka dapat dilakukan penerapan asas-asas atau dasar menjadi landasannya. Dalam mengimplementasikan pelaksanaan pemungutan pajak maka digunakan asas-asas perpajakan antara lain:

## 1.  Asas Rechtsfilosofis
Asas ini untuk mencari pembenaran atas pungutan pajak dari negara kepada rakyatnya. Hal yang menjadi pertanyaan dasar adalah ”mengapa negara memungut pajak kepada rakyat?” atau ”apa dasar negara untuk berwenang memungut pajak?”. Pertanyaan dasar seperti inilah yang menjadi dasar diperbolehkannya negara memungut pajak. 15
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas adalah dengan mengkorelasikan beberapa teori, pertama adalah teori asuransi, bahwa negara melindungi setiap warga negara dan kepentingannya, dan untuk mewujudkannya maka warga negara harus membayar sebuah premi yang kemudian disebut dengan pajak. Premi inilah yang akan menjadi jaminan perlindungan negara terhadap warga negaranya. 16
Kedua adalah teori kepentingan, bahwa dalam pembagian pajak, pungutan pajak harus dilakukan kepada rakyat seluruhnya, dan kepentingan masing-masing pihak dalam tugas pemerintahannya harus mendasari pembagian beban pajak agar memberikan manfaat bagi wajib pajak. Namun dalam praktiknya masih terdapat kesukaran dalam pelaksanaan dan keberlakuannya, karena masih ada pertentangan terkait dengan pajak dan retribusi. 17
15 Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiarti, Asas dan Dasar Perpajakan (Refika Aditama 2004).[3]. 16 Rochmat Soemitro, Hukum Pajak (Eresco 1992).[29].
17 ibid .[30].
Ketiga adalah teori kewajiban pajak mutlak, atau juga dapat disebut sebagai teori bakti. Teori ini menegaskan bahwa berjalannya negara harus didasari atas kerja kolektif antara negara dan warganya. Untuk kemudian memberikan kehidupan yang layak bagi warganya, maka warga negara tersebut juga harus memenuhi kewajibannya, salah satunya seperti kewajiban mempertahankan hidup masyarakat dan negara, kewajiban mengikuti wajib militer, dan kewajiban perpajakan. 18
Keempat adalah teori daya beli, teori ini menjelaskan bahwa apabila masyarakat memiliki daya beli yang cukup untuk melakukan pembelian, maka dari daya beli itulah pajak menjadi pompa, yakni menyedot pemajakan atas pembelian masyarakat, yang kemudian di pompa keluar lagi dalam bentuk lain yang bermanfaat bagi kepentingan umum. Manfaat umum inilah yang membuat pajak tidak akan merugikan masyarakat karena pembangunan nasional digunakan dengan uang pajak tersebut. 19 Dalam pajak, pembayar pajak juga ikut menikmati hasilnya. 20
Dari teori rersebut dapat digambarkan bahwa bentuk usaha pengelolaan hotel yang kemudian dipasarkan melalui internet, dan disitu juga terjadi transaksi antara pelaku usaha dan pembeli memggambarkan fungsi pajak akan dikembalikan dalam bentuk fasilitas lain yang dapat memudahkan penjualan dan meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama dari segi daya beli demi kenyamanan dari hasil pajak kepada rakyatnya.
Kelima adalah teori pembenaran menurut pancasila, bahwa negara dan masyarakat harus bergotong-royong untuk berkontribusi bagi kemajuan rakyat dan negara itu sendiri, seperti mengentaskan kemiskinan, memajukan kesejahteraan umum, membuka lapangan kerja, membangun infrastruktur, membangun sumber daya manusia, dan lain-lain. Semua itu akan terwujud apabila ada rasa gotong- royong dari negara dan warganya. Maka dari itu, pajak lah yang akan menjadi sumber ekonomi indonesia untuk menghidupkan fungsi-fungsi negara dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di Indonesia. 21
18 ibid. [31]. 19 ibid .[31].
20 Yohanes Sri Pudyatmono, Pengantar Hukum Pajak (Andi 2009).[40].
21 Rochmat Soemitro, Op.Cit .[31].

## 678 Muhammad Zata: Keabsahan Pemungutan Pajak...
Dalam hal ini pajak yang dijadikan sebagai sumber perekonomian negara mempunyai fungsi sebagai penetas tingkat kemiskinan di Indonesia, sehingga pemasukan pajak merupakan fungsi utama dalam pembangunan perekonomian dan bagi peningkatan sumber daya manusia yang lebih baik lagi. 22
Hal ini pula yang dilakukan di Indonesia, asas rechtsfilosofis memberikan gambaran bahwa untuk menghidupkan fungsi-fungsi negara maka pemasukan pajak menjadi sumber utama dan pompa kehidupan perekonomian Indonesia agar negara dapat memberikan fasilitas dan pembangunan negara yang baik bagi seluruh warganya. Inipun yang menjadi dasar bagi OYO Rooms sebagai perusahaan dan badan usaha hotel di Indonesia, diperbolehkan dan diizinkan untuk beroperasi di Indonesia, dengan ketentuan dan sistem yang berlaku, termasuk dalam hal pengenaan pajaknya.

## 2.  Asas Pembagian Beban Pajak
Jika asas rechfilosofis adalah asas untuk mencari dasar dalam membenarkan pemungutan pajak, maka W.J Langen mengemukakan terdapat asas perpajakan lainnya yakni asas pembagian beban pajak yang bertujuan untuk mencari jawaban terkait dengan bagaimana pembagian beban pajak itu diterapkan secara adil. 23
Untuk menemukan jawaban tersebut adalah menjabarkan makna dari teori daya pikul. Teori daya pikul menegaskan bahwa setiap orang yang dikenakan pajak akan membayar sesuai dengan daya pikul yang dimiliki. W.J langen mengemukakan mengenai daya pikul adalah: ”Kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban dari apa yang tersisa, setelah seluruh penghasilan dikurangi dengan pengeluaran- pengeluaran yang mutlak untuk kehidupan primer diri sendiri beserta keluarga”. 24
Mengacu pada pengertian tersebut, daya pikul harus melihat dan memperhatikan terlebih dahulu mengenai pengeluaran-pengeluaran yang memang secara mutlak dikeluarkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan primernya sendiri dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Dari teori ini menegaskan untuk tidak boleh hanya
22 Yohanes Sri Pudyatmono, Op.Cit .[24].
23 Bohari, Pengantar Hukum Perpajakan (Raja Grafindo 2008).[42].
24 Loc.Cit.
melihat dari keseluruhan penghasilannya saja. Sehingga memberikan rasa keadilan kepada seluruh rakyat karena penghitungannya dilakukan dan dikontrol oleh rakyat itu sendiri.
Prinsip pada asas daya daya pikul ini yang dapat melindungi setiap pemangku pajak, terutama pembayar pajak, seperti usaha. Dalam hal OYO Rooms sebagai badan usaha yang dikenakan pajak, maka dapat memberikan keadilan bagi OYO
Rooms dan wajib pajak lainnya, dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Terdapat beberapa sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia, yaitu: 25
1.  Self Assesment system wajib pajak hak untuk menentukan sendiri jumlah pajak berdasarkan undang-undang perpajakan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat pemerintah.
2. Official Assesment, Sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang kepada fiskus atau apparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak Official Assesment, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh pemungut pajak.
3.  Withholding System, Sistem pemungutan pajak yang mengatur besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak ataupun aparat pajak atau pemungut pajak.
Pajak hotel merupakan salah satu pajak yang menggunakan sistem self assesment system, karena dalam realisasinya wajib pajak yang dikenai pembayaran pajak hotel memiliki wewenang untuk menghitung, memperhitungkan dan melaporkan sendiri
Pemungutan pajak hotel dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini bupati/walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang melaksanakan pemungutan pajak. Mekanisme pengaturan pajak ini diatur dalam
25 Rani Maulida, ‘Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia’ (Online Pajak 2018) <https://onli- ne-pajak.com> diakses pada 5 Januari 2021.

## 680 Muhammad Zata: Keabsahan Pemungutan Pajak...
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
Adapun mekanisme pemungutan pajak tersebut diatur dalam ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah sebagai berikut:
-  Pendaftaran dan Pendataan Pajak
Pemungutan pajak dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Dinas
Pendapatan Daerah dapat memulai dengan melakukan pendataan wajib pajak, selanjutnya mendatangi wajib pajak yang memiliki objek pajak hotel di wilayah daerah masing-masing tempat hotel jaringan OYO Rooms beroperasi. Setelah itu wajib pajak akan diberikan form untuk mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan jelas, benar dan lengkap serta dibubuhi tanda tangan wajib pajak atau kuasanya. Dinas Pendapatan Daerah kemudian akan melakukan pencatatan data wajib pajak ke dalam Daftar Induk Wajib Pajak yang kemudian dikeluarkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Dalam hal mekanisme pajak secara online juga dapat dilakukan melalui sistem perekaman data transaksi usaha. Pemerintah memiliki alat perekam untuk menghubungkan sistem data transaksi usaha secara online. Alat tersebut akan dipasangkan di mesin kasir atau mesin lainnya yang terhubung dengan data transaksi usaha dan digunakan untuk melakukan penghitungan dan pemantauan setiap transaksi yang terjadi di Hotel OYO Rooms . Fungsi dari alat tersebut adalah untuk merekam setiap transaksi usaha yang meliputi:
a.  Pembayaran penyewaan kamar.
b.  Pembayaran layanan penyediaan makanan dan minuman bagi tamu hotel.
c.  Pembayaran layanan hiburan dan olahraga yang dikelola oleh hotel.
d.  Pembayaran jasa lainnya, diantaranya : - Telepon, internet, facsimile, fotokopi. - Transportasi atas pengelolaan hotel
- Biaya Layanan - Layanan Binatu (Laundry).
- Perhitungan dan Penetapan Pajak
Dalam melaksanakan perhitungan dan penetapan pajak, Dinas Pendapatan Daerah menerima SPTPD yang diterima secara konvensional ataupun online kemudian SPTPD tersebut menjadi dasar dalam menetapkan jumlah pajak yang terutang, lalu menerbitkan SKPD. Apabila dalam SKPD tersebut terdapat tidak atau kurang bayarnyar melewati waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, maka akan diberikan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%.
-  Pembayaran Pajak
Pembayaran Pajak atas Hotel dapat dilakukan melalui Bendaharawan Khusus Penerimaan pada Dinas Pendapatan Daerah. Pembayaran tersebut dilakukan dengan membawa Surat Setoran Pajak Daerah atau SSPD. Pembayaran juga dapat dilakukan di tempat lain yang ditunjuk oleh Dinas Pendapatan Daerah, dengan syarat hasil penerimaan harus disetorkan ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam.
Pajak harus dibayarkan secara lunas, kecuali apabila menurut Dinas Pendapatan daerah wajib pajak tersebut memenuhi syarat yang ditentukan, dapat diberikan skema pengangsuran pajak. Pembayaran pajak yang dilakukan secara angsuran wajib dibayarkan tepat waktu dengan bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang terutang. Apabila wajib pajak telah menuntaskan pembayaran akan dilakukan pencatatan dalam buku penerimaan.
-  Penagihan Pajak
Dalam hal wajib pajak belum menunaikan kewajiban perpajakannya,
maka Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Teguran atau Surat Penagihan atau surat lain yang sejenis kepada wajib pajak tersebut. Hal tersebut telah dikemukakan oleh Edi Prasetyo, Kasi Penerimaan Pajak Daerah Dinas Pendapatan Pengelollan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang, yaitu

## Muhammad Zata: Keabsahan Pemungutan Pajak...
sebagai berikut: 26
“Apabila wajib pajak belum bisa membayar tunggakan pajak sampai dengan berakhirnya masa pajak, maka DPPKAD akan menerbitkan surat Teguran atau Surat dan memerintahkan UPTD yang ada di kecamatan untuk menyampaikan surat tersebut kepada wajib pajak”.
Rochmat Soemitro menegaskan bahwa Hukum pajak merupakan aturan mengenai hubungan rakyat selaku pembayar pajak dengan  dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. 27 Beberapa pihak dalam pemungutan pajak adalah wajib pajak, pemungut pajak, dan pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan perpajakan. Hukum pajak adalah hukum yang masuk dalam ranah hukum publik, khususnya hukum administrasi. Penjelasan mengenai  hukum administrasi yang isinya terdapat sanksi, yakni sanksi pidana dan sanksi administrasi telah diatur oleh Undang-Undang Perpajakan seperti Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Philipus M Hadjon menjelaskan, sanksi administrasi adalah pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak apabila ditemukan kerugian dalam keuangan negara. Pembayaran itu berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi pidana adalah sanksi dalam bentuk siksaan atau penderitaan bagi yang disanksi. Sanksi pidana inilah yang membentengi para pejabat pajak untuk menegakkan norma hukum perpajakan dan mendorong wajib pajak agar patuh dan menghindari pelanggaran pajak. Mardiasmo menjelaskan bahwa kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang tidak akan hilang, sekalipun pengenaan sanksi pidana terlaksana. 28
Salah satu pemasukan pajak daerah yang cukup besar adalah pajak hotel. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan potensi pelanggaran perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Maka dari itu, sanksi menjadi penting dan vital untuk memberi efek jera serta langkah pengingat untuk wajib pajak agar mematuhi segala kewajiban perpajakannya.
26 Ivan Seta Kumala, Skripsi ‘Prosedur Pemungutan Pajak Hotel Di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Semarang’ (Program Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro) <http://eprints.undip.ac.id> diakses pada 10 Januari 2021. 27 Mardiasmo, Op.Cit .[1]
28 Mardiasmo, Op.Cit .[27].
Penegakan hukum pajak merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena penegakan hukum pajak dapat diwujudkan tujuan hukum berupa:
1) Keadilan.
2) Kemanfaatan.
3) Kepastian hukum.
Tanpa penegakan hukum pajak, hukum pajak hanya sekedar tulisan diatas kertas dalam bentuk norma hukum pajak yang tidak memiliki arti dan makna dikalangan wajib pajak, pejabat pajak, dan pengadilan pajak.
Penegakan dalam hukum perpajakan yaitu berupa sanksi administrasi, sanksi administrasi merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. 29
Tujuan adanya sanksi administrasi adalah untuk mendorong masyakarat mematuhi kewajibannya, baik wajib pajak ataupun petugas yang melakukan pemungutan pajak tersebut. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sanksi tersebut berbentuk sanksi berupa bunga, sanksi berupa denda, dan sanksi berupa kenaikan.
Sanksi administrasi pertama berupa denda yang dapat dikenakan dalam hal terjadi pelanggaran peraturan, pelaksanaan sanksi ini adalah memberikan sanksi dalam bentuk uang kepada wajib pajak yang tidak mematuhi pelaksanaan perpajakan.
Sanksi administrasi selanjutnya adalah sanksi berupa bunga, sanksi berupa bunga diberikan kepada wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak sesuai yang ditetapkan. Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur mengenai terkait jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenakan administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak terutangnya pajak.
29 Izzan Razaka Praditama, ‘Legalitas Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Aplikasi Streaming Music Joox’ Jurist-diction <https://repository.unair.ac.id> diakses pada 5 Januari 2021.[40].

## 684 Muhammad Zata: Keabsahan Pemungutan Pajak...
Sanksi administrasi terakhir, dan merupakan sanksi paling berat dibandingkan sanksi denda dan sanksi bunga, yakni sanksi berupa kenaikan. Sanksi kenaikan ini memberikan kenaikan pada besaran pajak yang harus dibayarkan. Sanksi ini diatur oleh Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjelaskan, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100%
(seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak.
Terdapat pula sanksi administratif lain yang bertujuan untuk meningkatkan kejujuran wajib pajak terhadap pemungutan pajak hotel bagi OYO Rooms : 30

## 1.  Teguran Lisan
Teguran lisan adalah langkah awal dan menjadi sanksi paling ringan. Teguran lisan ini dapat berupa peringatan secara tertulis yang disampaikan hingga beberapa kali. Apabila telah dilakukan tidak ada tanggapan, maka diberikan sanksi yang lebih berat.
2.  Teguran Tertulis
Teguran tertulis adalah langkah selanjutnya apabila sanksi administrasi yang lebih ringan belum melakukan pemenuhan kewajiban atau perbaikan. Dengan teguran tertulis ini menjadi lebih konkrit karena disertai dengan adanya dokumentasi.
3.  Denda Administrasi
Denda administrasi ini merupakan pengenaan sejumlah uang tertentu bagi pelanggar atas ketidakpatuhannya. 31 Hukuman yang berupa denda tersebut telah ditentukan mengenai jumlah yang dapat dikenai kepada pihak yang melanggar ketentuan. 32
Kriteria lain dalam sanksi yang dapat diberikan, Philipus M. Hadjon menjelaskan beberapa kriteria sanksi, antara lain adalah: 33
30 Wicipto Setiadi, ‘Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrument Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan’ (2009) 6 Jurnal Legislasi Indonesia.[608].
31 Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara (Sinar Grafika 2018).[222].
32 ibid .[222].
33 Philipus M Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Gajah Mada University Press 1993).[139].
a.  Paksaan Pemerintah ( bestuursdwang );
b.  Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi);
c.  Denda administrasi;
d.  Pengenaan uang paksa ( dwangsom ).
Pengenaan sanksi diatas bertujuan untuk mengingatkan wajib pajak agar tetap mematuhi dan menaati setiap prosedur dan mekanisme perpajakan. Namun, meskipun sifat administrasi adalah memaksa,  pejabat pajak yang bertugas untuk menegakkan hukum perpajakan, tidak boleh untuk melakukan tindakan sewenang- wenang kepada wajib pajak.
Adapun penulis menyajikan beberapa peraturan daerah di Indonesia terkait dengan pengenaan sanksi administrasi yang dapat dilihat dibawah sebagai berikut:
Tabel 1. Penegakan Sanksi Administrasi No. Daerah Perda Sanksi Administrasi 1. Kota Surabaya Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2017 Pasal 19: (1)  Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasall 12 ayat(1), dan Pasal 16 ayat(1) dikenakan sanksi administrasi berupa a. Peringatan tertulis b. Pemasangan tanda peringatan c. Legalisasi seluruh bukti transaksi usaha d. Pelaporan seluruh transaksi harian 2. Kabupaten Bandung Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2018 Pasal 52C: (5) Sanksi Administratif sebagaimana diamksud pada ayat (4) berupa:
a. Teguran lisan;
b. Teguran tulisan;
c. Denda administratif.
d. Penghentian sementara kegiatan; 3. Kabupaten Badung Perda No 2 Tahun 2016 Pasal 23: (2)  Sanksi administrasi berupa : 1. Teguran Lisan
2. Teguran Tertulis
3. Penghentian Kegiatan Sementara 4. Penghentian Kegiatan Tetap
5. Pencabutan sementara izin
6. Pencabutan Tetap Izin.
Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam hal penegakan hukum atau sanksi administrasi bagi wajib pajak

## 686 Muhammad Zata: Keabsahan Pemungutan Pajak...
khususnya pemungutan pajak hotel bagi OYO Rooms apabila terjadi kurang bayar atau tidak bayar dalam melakukan pembayaran pajak, maka dapat dikenakan surat tagihan. Pasal 100 Undang-Undang PDRD menyatakan “Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar serta hasil penelitian SPTPD ditemukan kekurangan karena salah hitung atau salah tulis. Apabila ditemukan pelanggaran tersebut, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi seperti yang telah ditentukan diatas, yakni:
1.  Denda;
2.  Bunga sebesar 2% (dua persen) setoap bulan paling lama 15 bulan (lima belas bulan) sejak pernyataan pajak terutang.
Mengenai pengenaan sanksi selain yang diatur pada Undang-Undanng PDRD,
juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Pasal 21 menyatakan bahwa pajak yang terutang didasarkan pada SKPD, SPPT, SKPDBT, SKPDKB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keberatan, dan putusan pengadilan (putusan banding) ditagihkan pajaknya dengan surat paksa sesuai dengan ketentuan- ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penegakan hukum preventif merupakan penegakan hukum yang dilakukan sebelum adanya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. 34 Philipus M Hadjon menjelaskan bahwa penegakan hukum preventif adalah memberi kesempatan kepada rakyat untuk menyatakan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah ditetapkan secara  definitif. 35 Berdasarkan penjelasan tersebut, ia mengartikan bahwa pada dasarnya tujuan dari penegakan hukum preventif adalah untuk mengedepankan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan. Sifat dari upaya preventif ini adalah pengawasan. Upaya pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi, seminar kepada wajib pajak agar wajib pajak tersebut dapat melaksanakan pembayaran pajaknya, serta meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak, baik karena ketidaktahuan informasi
34 Izzan Razaka, Op,Cit. [49].
35 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia (Bina Ilmu 1987).[1-2].
mengenai perpajakan, ataupun atas keinginan wajib pajak itu sendiri. Sehingga, dalam hal ini dapat mengurangi posisi sulit Negara dari ketidakpatuhan wajib pajak.
Wajib pajak juga seyogyanya memiliki perhatian secara aktif terhadap norma-norma serta peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang KUP, Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena tujuan dari pengawasan itu sendiri adalah untuk membuat peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat berjalan secara efektif dan efisien seperti yang dicita-citakan. Bentuk pengawasan dalam pemungutan pajak hotel dapat dilakukan dengan komunikasi dan langkah- langkah untuk membangun kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu berdasarkan rekaman data transaksi usaha ataupun pelaporan yang diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam pemungutan pajak hotel.
Terkait dengan pemungutan pajak hotel, terdapat 4 (empat) daerah dengan potensi pendapatan pajak daerah yang cukup besar, yang memiliki pengaturan terkait langkah preventif dalam peraturan daerah, disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 2. Peraturan Daerah Yang Memuat Unsur Langkah Preventif
No. Daerah Perda Penegakan Hukum Preventif 1. Kabupaten Bandung Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 49 Ayat (5) : Dalam hal pelaksanaan pengawasan pajak, Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah berwenang : 1. Menempatkan Petugas Pengawasan yang ditempatkan pada lokasi wajib pajak dilengkapi surat tugas; 2. Melakukan pengawasan alat dan/ atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak dan terhubung dengan sistem yang dimiliki oleh perangkat daerah. 3. Melakukan pengawasan atas penggunaan perangkat dan penerapan sistem informasi pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak secara Online/audit sistem pelaporan data.
Muhammad Zata: Keabsahan Pemungutan Pajak...
2. Kota Bekasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2019 Pasal 100: (1)  Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan dan menempatkan personil dan/atau Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi pada objek pajak, yang terintegrasi dengan alat dan/atau sistem yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota. (2)  Penempatan personil dan/atau Alat dan/ atau Sistem Perekam Data Transaksi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pengawasan dalam rangka penataan dan pendataan potensi wajib pajak secara nyata. (3)  Penempatan Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi berfungsi sebagai alat kontrol setiap kegiatan transaksi Wajib Pajak yang wajib dipergunakan oleh Wajib Pajak sebagaimana mestinya. 3. Kota Pekanbaru Peraturan Daerah No 6 Tahun 2006 Pasal 24: 1. Dalam rangka pengawasan, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk bila dipandang perlu dapat menetapkan serta mennempatkan, personil dan atau peralatan (eguipment) baik system manual maupun dengan system komputerisasi disetiap objek pajak Hotel. 2. Penetapan peralatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada wajib pajak, dalam tenggang waktu yang cukup dan seluruh biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditempatkannya peralatan tersebut menjadi kewajiban pemerintah daerah.
Penegakan hukum Represif merupakan penegakan yang dilaksanakan ketika telah terjadi pelanggaran. 36 Artinya jika tidak ada pelanggaran yang ditemukan, maka penegakan hukum secara represif tidak dapat dilakukan. Penegakan hukum represif ini bertujuan untuk menuntaskan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak ataupun terhadap sengketa perpajakan di pengadilan. Apabila terjadi sengketa
perpajakan ataupun pelanggaran pajak oleh wajib pajak dan/atau pemungut pajak, maka diselesaikan melalui pengadilan. Apabila OYO Rooms , tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya tidak bayar tepat waktu atau kurang bayar berdasarkan perhitungan data transaksi dan pelaporan pada SPTPD untuk pajak hotel, maka dapat dilakukan pelaksanaan penegakan hukum bagi OYO Rooms oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dengan berdasarkan pada etentuan Undang-Undang PDRD, Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, dan PP Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, dan juga peraturan daerah yang memuat ketentuan- ketentuan terkait penegakan hukum perpajakan.
Hukum pidana diterapkan dalam hal ditemukan tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Berdasarkan UU KUP, upaya terakhir dalam meningktakan kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pidana.
Ketentuan pada Undang-Undang KUP menegaskan terdapat 3 macam sanksi pidana, yaitu:
1.  Denda Pidana
Wajib pajak dapat dikenakan denda pidana dan juga dikenakan kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melakukan pelanggaran norma. Denda pidana berlaku untuk tindak pidana pelanggaran maupun tindak kejahatan.
2.  Pidana Kurungan
Pidana kurungan dapat dikenakan hanya pada tindak pidana pelanggaran yang dilakukan wajib pajak dan pihak ketiga. Pelanggar norma, dalam hal dikenakan pidana kurungan, ketentuannya sama dengan denda pidana. Nantinya ditentukan bagaimana pengenaan pidana kurungan menggantikan denda pidana.
3.  Pidana penjara
Pidana ini pada dasarmya sama seperti pidana kurungan, yaitu perampasan kemerdekaan. Yang dapat dikenakan pidana penjara hanya tindak kejahatan, dan ditujukan kepada wajib pajak dan pejabat pajak yang bertugas.
Ketentuan pidana pajak daerah telah diatur dalam Undang-Undang PDRD.
Ketentuan pidana diatur dalam pasal 174 ayat (1) yang menyatakan wajib pajak

## 690 Muhammad Zata: Keabsahan Pemungutan Pajak...
yang karena kelalaiannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar, tidak lengkapatau melampirkan yang tidak benar yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan daerah, maka dikenakan sanksi pidana yakni pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang bayar. Pasal 174 Ayat (2) juga menyatakan wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan benar sehingga menyebabkan kerugian pada keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Penuntutan tindak pidana perpajakan hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 10 tahun. Setelah itu tidak dapat dilakukan penuntutan, meskipun ditemukan kerugian negara akibat tindakan tersebut.
Sanksi pidana terhadap wajib pajak hotel, termasuk OYO Rooms yang dipungut secara konvensional ataupun online, beberapa peraturan daerah di Indonesia telah mengatur terkait pengenaan sanksi pidana yang ditampilkan didalam sajian tabel sebagai berikut:
Tabel 3. Penegakan Hukum Pidana No. Daerah Perda Penegakan Hukum Pidana 1. Kota Surabaya Perda No 1 Tahun 2017 Pasal 25: (1) Wajib pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 2. Kabupaten Banggai Peraturan Daerah No 10 Tahun 2011 Pasal 29: (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. 3. Kota Pekanbaru Perda No 5 Tahun 2006 Pasal 29: (1)  Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang. (2)  Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
Penegakan hukum pidana lainnya diluar perpajakan juga dapat dilakukan apabila ditemukan unsur perbuatan pidana tersebut, yaitu: Apabila diketahui orang atau wajib pajak sengaja mengubah data atau merusak sistem online dengan cara apapun, maka akan dikenakan pasal 49 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pidana penjara paling 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
Dalam hal terdapat unsur perbuatan pidana didalam pelaksanaan perpajakan ataupun di luar perpajakan, maka pengadilan yang berwenang atau memiliki kompetensi untuk menyelesaikan sengketanya adalah Pengadilan Negeri. Kompetensi Pengadilan Pajak hanya terbatas pada penyelesaian sengketa tata usaha Negara di bidang perpajakan antara wajib pajak dengan pemungut pajak.

## 692 Muhammad Zata: Keabsahan Pemungutan Pajak...

## Kesimpulan
Pajak hotel sebagai salah satu penerimaan negara, baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bertujuan untuk keberlangsungan berbagai kebijakan pembangunan di masing-masing tingkat pemerintahan itu sendiri. Peraturan perundang-undangan mengenai e-commerce dan usaha hotel yang saat ini berlaku, sudah sangat detail dan dapat diterapkan pada perusahaan seperti OYO Rooms , sehingga, OYO Rooms , berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, dapat dianggap sah dan legal untuk dapat dikenakan pajak hotel, tentu dengan melihat pula bentuk usaha serta karakteristik perusahaan OYO Rooms sebagai usaha yang legal di Indonesia. Namun, OYO Rooms , menurut penulis, belum memenuhi ketentuan definisi  dan  ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur bagaimana usaha hotel yang dipasarkan, baik dalam sistem konvensional, maupun sistem e-commerce , terutama dari produk yang dipasarkan, yang menunjukkan ada beberapa produk OYO Rooms (Losmen dan Apartemen) yang dilarang untuk dijadikan sebagai fasilitas penginapan atau penyediaan akomodasi. Maka dari itu, OYO Rooms sebagai wajib pajak wajib merestrukturisasi penjualannya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait usaha hotel dan e-commerce di Indonesia, demi terwujudnya kesetaraan dalam pelaksanaan pemungutan pajak bagi usaha dan perdagangan, baik e-commerce maupun konvensional.
Pemungutan pajak kepada OYO Rooms , dilaksanakan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, baik penerimaan Negara maupun pendapatan asli daerah.
Dari kesimpulan pertama bahwa pengaturan mengenai pemungutan dan pajak hotel bagi OYO Rooms telah memenuhi aspek-aspek keabsahan yaitu kewenangan, substansi, dan prosedur yang sesuai dengan peraturan perpajakan, hendaknya senada dengan langkah-langkah pemungutan pajak bagi OYO Rooms yang dianggap sah dan legal. Pengaturan bagi pajak hotel dengan sistem self assesment ,
yang mengharuskan  wajib pajak menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya sendiri, telah sesuai dengan prosedur daripada sistem self assessment itu sendiri.
Selain itu, dalam hal terjadi pelanggaran pajak yang dilakukan oleh OYO Rooms sebagai wajib pajak, sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur
langkah-langkah yang dapat diambil dalam penegakan hukum adminstrasi adalah penegakan hukum preventif dan represif, dan juga penegakan hukum pidana dapat dilakukan dalam hal OYO Rooms melakukan tindak pidana, baik di lingkup kewajiban perpajakan ataupun diluar perpajakan, yang dapat dilakukan oleh pejabat pajak yang secara wajib melakukan penegakan hukum dengan adil dan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

## Daftar Bacaan

## Buku
Bohari, Pengantar Perpajakan (Ghalia Indonesia 1985).
Frans Newman, Membangun Database Web dan Database Server (Elex Media Komputindo 2002).
Kenneth C. Laudon, & Jane Laudon, Management Information System: Managing the Digital Firm (11th Edition Prentice Hall New Jersey 2010)
Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi (Andi 2011).
Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Gajah Mada University Press 1993).
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia (Bina Ilmu 1987).
Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara (Sinar Grafika 2018).
Rintho Rante Renung, E-Commerce Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi (Budi Utama 2012).
Rochmat Soemitro, Hukum Pajak (Eresco Bandung 1992).
Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiarti, Asas dan Dasar Perpajakan (Refika Aditama 2004).
Tunggul Ashari Setia Negara, Pengantar Hukum Pajak (Bayu Media 2005).
Yohanes Sri Pudyatmono, Pengantar Hukum Pajak ( Andi Yogyakarta 2009).

## 694 Muhammad Zata: Keabsahan Pemungutan Pajak...

## Jurnal
Aniek Juliarini, ‘Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah’ (2020) 13  Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Desra, Jurnal ‘7 Jenis E-Commerce Yang Perlu Anda Ketahui’ (2020) Jurnal By Mekari.
Izzan Razaka Praditama, ‘Legalitas Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Aplikasi Streaming Music Joox’ (2019) 2 Jurist-diction.
Ripah Karyatiningsih, ‘Penerapan E-Commerce dalam Menunjang Strategi Bisnis Perusahaan Kasus di PT. Cheil Jedang Superfeed (CJS) ’ (2011) Makalah Pascasarjana Manajemen dan Bisnis ITB Bogor.
Turban, Efrain, Information Technology Information for Management Asia, 7 th Edition John Willey & Sons (2010) IINDA Volonino.
Wicipto Setiadi, Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrument Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan (2009) 6 Jurnal Legislasi Indonesia.

## Laman
Arindra Meodia ‘Jaringan Hotel Berbasis Tekhnologi OYO Resmi Hadir Di Indonesia’ (Antara News 2018) <https://www.antaranews.com/berita/759589/ jaringan-hotel-berbasis-teknologi-oyo-resmi-hadir-di-indonesia>.
Chandra Budi, Menyasar Pajak Transaksi E-Commerce , (Direktorat Jenderal Pajak 2014) <https://kemenkeu.go.id>.
Rani Maulida, ‘ Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia ” (2018) <https://www. online-pajak.com>.

## Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel.