## JURNAL

## JURNAL SOSIAL DAN SAINS
VOLUME 3 NOMOR 5 2023 P-ISSN 2774-7018, E-ISSN  2774-700X
ANALISIS  PERAN  AKTOR  DALAM  IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  PEMBERIAN  INSENTIF  BAGI  TENAGA KESEHATAN DAERAH YANG MENANGANI COVID-19

## Desvanty Rahman
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Email: desvanty83@gmail.com

## ABSTRAK
Kata kunci: aktor; insetif tenaga kesehatan; covid-19
Latar  Belakang  : Dalam  kebijakan  insentif  bagi  tenaga  kesehatan  di  daerah  yang menangani  COVID-19  (Innakesda)  merupakan  bagian dari  anggaran  kesehatan  untuk penanganan  COVID-19  yang  harus  dianggarkan  oleh  pemerintah  daerah  yang bersumber dari dana Refocusing 8% DAU/DBH pada Tahun 2021. Terdapat perbedaan hasil  implementasi  dari  kebijakan  Innakesda  yang  dilakukan  oleh  Pemerinah  Daerah dimana terdapat pemerintah daerah yang berhasil melakukan implementasi kebijakan ini dan ada pula pemerintah daerah yang tidak berhasil melakukannya
Tujuan :  Keberhasilan  dalam  implementasi  ini  dilihat  dari  adanya  ketersediaan anggaran di daerah serta terlaksananya realisasi anggaran insentif bagi tenaga kesehatan di daerah tersebut. Oleh karena itu, menjadi hal yang menarik untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi suatu daerah berhasil mengimplentasikan kebijakan ini dari dimensi aktor dalam pengelolaan keuangan daerah.
Metode : Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci serta kajian literatur. Segitiga kebijakan Walt dan Gilson digunakan dalam menganalisis kebijakan Analisis dilakukan untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan Innakesda dari dimensi aktor dalam pengelolaan keuangan daerah. Lokasi penelitian dilakukan pada salah satu daerah yang berhasil  melaksanakan  implementasi  kebijakan  Innakesda  yaitu  Kota  Tangerang Selatan.
Kesimpulan: Kesimpulan penelitian memberikan gambaran bahwa Keterlibatan aktor baik di level Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dengan masing-masing kewenangan serta perannya mengeluarkan kebijakan yang saling sinergi dan  responsif  terhadap  upaya  mendorong  keberhasilan  implementasi  kebijakan Innakesda, dalam proses pengelolaan keuangan daerah terdapat Political will Walikota Tangerang  Selatan  berupa  keberpihakan  untuk  memprioritaskan  keberhasilan implementasi Innakesda dalam kebijakan APBD tahun 2021.
.
Keywords: actor; health worker incentives; covid-19

## ABSTRACT
Background: In the policy of incentives for health workers in the regions that handle COVID-19 (Innakesda) is part of the health budget for handling COVID-19 which must be budgeted by the local government sourced from Refocusing funds of 8% DAU/DBH in 2021. There is differences in the results of the implementation of the Innakesda policy carried out by the Regional Government where there are local governments that have succeeded in implementing this policy and there are also local governments that have not succeeded in doing so
Purpose: The success in this implementation can be seen from the availability of budgets in the regions and the realization of incentive budgets for health workers in these areas.
Therefore,  it  is  interesting  to  know  the  factors  that  influence  a  region's  success  in implementing this policy from the actor dimension in regional financial management.
Method:  This  research  was  conducted  using  a  qualitative  approach  using  in-depth interviews with several key informants and a literature review. Walt and Gilson's policy triangle is used in analyzing policies. The analysis was conducted to see the successful implementation of the Innakesda policy from the actor dimension in regional financial management. The location of the research was carried out in one of the areas that have successfully implemented the Innakesda policy, namely the City of South Tangerang.
Conclusion: The conclusion of the research illustrates that the involvement of actors at both the Central Government and Regional Government levels of South Tangerang City with their respective authorities and roles issues policies that are mutually synergistic and  responsive  to  efforts  to  encourage  the  successful  implementation  of  Innakesda policies, in the regional financial management process there is the Political will of the Mayor  of  Tangerang  South  in  the  form  of  alignments  to  prioritize  the  successful implementation of Innakesda in the 2021 APBD policy.

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara dimana tingkat penularan COVID-19 dan dampaknya pada tenaga kesehatan yang cukup tinggi. Kasus pertama terinfeksinya tenaga kesehatan ditemukan pada April 2020 di Jawa Barat. Dalam sebulan, terjadi 15.000 kasus positif dan 1.028 orang diantaranya meninggal dunia karena penyakit ini (Indonesia, 2020). Selain itu, Ketua Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) melalui media CNN Indonesia pada 1 Februari 2021 menuturkan tingkat kematian tenaga kesehatan selama pandemi COVID-19 adalah tertinggi ketiga di dunia dan posisi pertama di Asia Tenggara. Tercatat hingga 30 Januari 2021, ada 647 tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat COVID-19 (CNN Indonesia, 2021).
Sebuah studi merangkum masalah utama tenaga kesehatan selama pandemi COVID- 19 di Indonesia, yaitu : 1) durasi kerja yang lebih lama dan lebih berat, serta harus berpisah lama  dari  keluarga;  2) mengalami  stres  kerja  tingkat  sedang  dan  tinggi  yang  antara  lain disebabkan oleh beban kerja, ketakutan akan infeksi, dan stigma negatif yang menyebarkan virus  dan  jauh  dari  keluarga;  dan  3)  belum  maksimalnya  perlindungan  hukum  terhadap tenaga  kesehatan  (Pesulima  &  Hetharie, 2020).  Berdasarkan berbagai faktor  risiko  yang dihadapi oleh tenaga kesehatan tersebut, maka sangatlah wajar untuk diberikan apresiasi dan  penghargaan  baik  yang  bersifat  finansial  maupun  non  finansial  untuk  para  tenaga kesehatan melalui suatu kebijakan pemerintah sebagai bagian dari upaya perlindungan bagi tenaga kesehatan selama penanganan pandemi COVID-19.
Sebagai  tindak  lanjut  terhadap  hal  tersebut,  kebijakan  pemberian  insentif  dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan dalam penanganan COVID-19 telah ditetapkan pemerintah  sejak  Maret  2020  sebagai  bentuk  apresiasi  pemerintah  terhadap  tenaga kesehatan (Kemenkes, 2020). Kebijakan ini mengatur tentang pemberian insentif finansial dengan  nominal  tertentu  yang  didasarkan  pada  risiko  pajanan  dan  beban  kerja  serta santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat terpapar COVID- 19
Dalam kebijakan tersebut ditetapkan bahwa insentif bagi tenaga kesehatan di daerah yang menangani COVID-19 merupakan bagian dari anggaran kesehatan untuk penanganan COVID-19  yang  harus  dianggarkan  oleh  pemerintah  daerah  yang  bersumber  dari  dana Refocusing 8% DAU/DBH. Dalam siaran pers resminya, Mendagri menjelaskan terdapat 4 (empat) poin hasil pemantauan di seluruh pemerintah daerah terkait dengan penganggaran dan  realisasi  penyaluran  insentif  kepada  tenaga  kesehatan,  yang  meliputi  :  1)  terdapat beberapa daerah yang telah  menetapkan  anggaran  8%  untuk  penanganan  COVID-19;  2) terdapat  beberapa  daerah  telah  membuat  anggaran  tetapi  penyerapan  (belanja)  belum maksimal;  3)  terdapat  beberapa  daerah  telah  mengalokasikan  8%  namun  belum mengalokasikan  insentif bagi tenaga kesehatan; dan  4) daerah telah  mengalokasikan

## yang Menangani Covid-19
insentif  bagi  tenaga  kesehatan  namun  dananya  belum  terealisasi  atau  baru  terealisasi sebagian (Kemendagri, 2021).
Provinsi Banten dikatakan sebagai salah satu daerah yang cukup diapresiasi dalam mewujudkan  pemberian  insentif  bagi  tenaga  kesehatan.  Pemerintah  Provinsi  (Pemprov) Banten  telah  merealisasikan  sebesar  Rp  20.947.678.702,00  atau  53,04%  dari  alokasi anggaran  sebesar  Rp  39.494.847.251.00  pada  pertengahan  TA  2021.  Apresiasi  tersebut disampaikan melalui Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 904/4047/SJ tertanggal 27 Juli  2021  ditujukan  kepada  Gubernur  Banten  Wahidin  Halim  .Sementara  itu,  Kota Tangerang  selatan  yang  merupakan  wilayah  administrasi  Provinsi  Banten  juga mendapatkan apresiasi sebagai kota/kabupaten yang telah berhasil merealisasikan sebesar Rp 26.916.960.901,00 atau 99,69% dari alokasi anggaran sebesar Rp 27.000.000.000 pada pertengahan  TA  2021  disampaikan  melalui  Surat  Kementerian  Dalam  Negeri  Nomor: 904/5185/keuda  tertanggal  13  Agustus  2021.  Dana  insentif  tersebut  disalurkan  kepada 1083 tenaga kesehatan yang tersebar di 31 Puskesmas, 1 Labkesda dan 1 RSU (Dinkes, 2022)
Realisasi insentif bagi tenaga kesehatan daerah yang menangani COVID-19 dapat dikategorikan  sebagai  implementasi  suatu  kebijakan.  Tingginya  tingkat  realisasi  insentif ini dapat dipandang sebagai keberhasilan implementasi kebijakan insentif tenaga kesehatan daerah. Untuk itu, menjadi hal yang menarik melakukan analisis implementasi kebijakan Innakesda  pada  lokus  pemerintah  daerah  yang  berhasil  melaksanakan  implementasi kebijakan  tersebut  dengan  baik  yang  ditandai  dengan  tingginya  realisasi  penyaluran insentif tenaga kesehatan di daerahnya dari komponen aktor. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi  implementasi  kebijakan  tersebut  adalah  peran  aktor  yang  terlibat  di dalamnya.  Peran  aktor  dalam  hal  ini  mencakup  semua  pihak  yang  terlibat  dalam implementasi  kebijakan,  mulai  dari  pihak  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah,  tenaga kesehatan, hingga masyarakat.
Aktor ini meliputi para pihak yang berpengaruh dalam tahapan pengembangan dan implementasi suatu kebijakan. Aktor memiliki peran untuk menentukan konten dari suatu kebijakan  melalui  suatu  proses  tertentu,  dimana  dalam  hal  ini  dimensi  konteks mempengaruhi  aktor  dalam  menentukan  konten  kebijakan  dan  proses  pembuatan kebijakan.  Pertanyaan  yang  menarik  dalam  pembahasan  aktor  ini  adalah  how  do  actor affect  policy,  baik  dalam  pengembangan  maupun  dalam  implementasi  suatu  kebijakan. Pengaruh  ini  sangat  terkait  dengan  apa  yang  disebut  sebagai  power  atau  kekuatan  atau pengaruh. Oleh karenanya menjadi menarik untuk melihat bagaimana masing-masing aktor memainkan power nya ini untuk mempengaruhi penyusunan suatu kebijakan maupun suatu implementasi kebijakan. Power ini dapat berasal dari : kepemilikan sumberdaya, kharisma, akses  ke  informasi/pengetahuan,  otoritas/kewenangan  yang  juga  terkait  dengan  struktur hirarki, leveling pemerintahan pusat maupun daerah. (Buse, Mays and Walt, 2005)
Aktor  meliputi  para  pihak-pihak  yang  terlibat  dari  pemerintah  pusat  dan  daerah terkait  dengan  struktur  hirarki,  bagaimana  kewenangan  serta  peran  dimiliki  aktor  dalam mempengaruhi dan dipengaruhi konteks, konten dan proses yang saling terkait satu sama lain dalam implementasi kebijakan Innakesda Kota Tangerang selatan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus yang  dilakukan  untuk  menganalisis  peran  aktor  dalam  implementasi  kebijakan

## Desvanty Rahman
insentif  bagi  tenaga  kesehatan  daerah  yang  menangani  COVID-19  di  Kota Tangerang Selatan pada TA 2021.
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan  Januari-Juni  2022.  Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan  telaah  dokumen.  Informan  penelitian  ini  adalah  dari  Direktorat  Jenderal Perimbangan  Keuangan  Kementerian  Keuangan,  Direktorat  Jenderal  Anggaran Kementerian  Keuangan,  Kementerian  Dalam  Negeri  Direktorat  Jenderal Pengembangan Keuangan Daerah, Kementerian Kesehatan Badan Pengembangan dan  Pemberdayaan  Sumber  Daya  Manusia  Kesehatan,  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah  Kota  Tangerang  Selatan,  Badan  Pendapatan  Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tangerang Selatan, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan  dan  Puskesmas  Kota  Tangerang  Selatan.  Penentuan  informan  dilakukan dengan  teknik  purposive  sampling  dan  berdasarkan  kesesuaian  dan  kecukupan. Untuk keabsahan data dilakukan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Data yang  diperoleh  melalui  wawancara  mendalam  kemudian  ditranskrip,  kemudian dikategorikan,  dan  dimasukkan  ke  dalam  matriks,  kemudian  dianalisis,  dan disajikan secara naratif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dengan  menganalisis  komponen  ini,  dapat  digambarkan  bagaimana  setiap aktor  memainkan  power-nya  dalam  mengimplentasikan  kebijakan  Innakesda. Istilahnya Understanding actors is about understanding power & how to use it? . Hal ini bisa menjadi bahan untuk pendalaman dengan informan. Jadi dalam analisis aktor  ini,  bagaimana  aktor  memahami  konteks  kebijakan,  menentukan  proses pengembangan kebijakan dan implementasinya.

## Pemerintah Pusat Presiden
Dalam Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020 ialah kewenangan dari Gugus Tugas  sebagai  hasil  pendelegasian  Presiden.  Pelimpahan  kewenangan  dilakukan dari pejabat atasan ke pejabat di bawahnya (Ketua Gugus Tugas Pusat, Gubernur sebagai  Ketua  Gugus  Tugas  Propinsi,  Bupati  sebagai  Ketua  Gugus  Tugas Kabupaten, dan Walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Kota). Model ini membentuk suatu komando nasional dan hubungan tegak lurus antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, termasuk perihal penyesuaian program serta realokasi anggaran pusat  dan  daerah  dalam  upaya  percepatan  penanganan  COVID-19.  Berdasarkan arahan Presiden serta menindaklajuti kesepakatan hasil pembahasan Tim Pengarah Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  COVID-19  pada  tanggal  22  Maret  2020 kepada  Menteri  Keuangan  mengenai  insentif  dan  santunan  kematian  tenaga kesehatan yang menangani COVID-19.
“…awal-awal  Pandemi  itu  memang  arahan  Presiden  itu  tertuju  kepada  dokter spesialis, dokter umum bidan perawat dan tenaga kesehatan lainnya…” (N7) “..jadi memang awalnya kan arahan presiden dulu. kemudian kan turun ke menteri, nah mungkin di level itu ada pembahasan dengan Kementerian Kesehatan …(N7) “..merupakan instruksi langsung dari Presiden edan terjadi di awal itu hanya kita proyek antaranya kesediaan tiga bulan…”(N10)

## yang Menangani Covid-19

## Kementerian Keuangan
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  6  ayat  (1)  dan  (2)  huruf  a  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan yang dikuasakan kepada Menterian keuangan selaku pengelola  fiskal  dan  Wakil  Pemerintah  dalam  kepemilikan  kekayaan  negara (Republik Indonesia, 2003), menidaklajuti arahan tersebut Kementrian Keuangan bersurat  Nomor  S-239/MK.02/2020  Tentang  Insentif  Bulanan  dan  Santunan Kematian  Bagi  Tenaga  Kesehatan  yang  Menangani  COVID-19  kepada Kementerian  Kesehatan  dalam  hal  ini  Menteri  Kesehatan  terkait  besaran  satuan biaya dan sumber pendanaan yang dibebankan kepada anggaran Pemerintah pusat dan daerah.
Dimana  beban  anggaran  di  TA  2020  untuk  kegiatan  ini  yang  menjadi kewenangan  pemerintah  pusat  di  alokasikan  melalui  pengalihan  pengunaan Bantuan  Operasional  Kesehatan  (  BOK)  dan  TA  2021  dibayar  oleh  pemerintah daerah  melalui  alokasi  8%  dari  dana  alokasi  umum  (DAU)  dan  dana  bagi  hasil (DBH)  di  masing-masing  daerah  di  atur  melalui  Earmark  Berdasarkan  ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf e dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  TA  2021,  Pemerintah  diberikan kewenangan  untuk  melakukan  penyesuaian  belanja  dalam  hal  perkiraan  realisasi penerimaan  negara  tidak  sesuai  dengan  target  dan/  atau  adanya  perkiraan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/ atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2021.
“…Kami  kementerian  keuangan  saat  itu  berupaya  untuk  mencoba  berbuat kebijakan tersebut melalui dana top up karena memang kalau melihat dari siklus anggaran,  pengurusan  dana  ini  ada  di  tengah-tengah  TA  di  tahun  2020.  jadi dimana  kita  sebagai  kementerian  keuangan  mempunyai  satu  kebijakan  atau terobosan bersama untuk mencoba menyediakan atau membuat solusi penyediaan insentif  tenaga  kesehatan  walaupun  itu  di  tengah-tengah  TA,  kita  beberapa  kali membuat beberapa KMK” (N7)
“….Dasarnya untuk pendanaan pemberian insentif nakes itu tadi ya sudah diatur melalui BOKT tahun 2020 untuk tahun 2021 ada kebijakan pemerintah pusat yang menyatakan  sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  dana  DAU/DBH  ini  adalah  dana Block Grant ya yang diserahkan penggunaannya diserahkan khususnya prioritas Pemda  nah  tapi  pemerintah  pusat  mengatur  suatu  kebijakan  bahwasanya  dari DAU/DBH yang merupakan dana Block Grant ini, Ini digunakan oleh pemerintah daerah sebagiannya untuk mendanai belanja kesehatan terkait dengan penanganan Covid” (N8)

## Kementerian Kesehatan
Dalam  upaya  percepatan  penanganan  kasus  COVID-19  dalam  hal  ini Kementerian Kesehatan mempunyai tugas dan wewenangan menerbitkan beberapa peraturan terkait teknis pelaksanaan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 dengan menetapkan :
1. Kriteria Fasyankes dan Institusi Kesehatan serta Nakes yg berhak Insentif dan
2. Perhitungan pembayaran dan santunan kematian
3. Mekanisme Pembayaran Insentif dan Santunan dan Kematian
Desvanty Rahman

## 4. Monitoring dan Evaluasi
“…bahwa  kewenangan  Kementerian  Kesehatan  dimana  ada  perumusan pelaksanaan  penyusunan  norma  standar  prosedur  keteria  sampai  bimbingan teknis…insentif ini..”(N10)
Dalam  kewenangan  Kementerian  Kesehatan  dalam  menyusun  peraturan terkait  teknis  pelaksanaan  Innakesda  harus  memperhatikan  Azas  Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Pasal 4 Peraturan menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Keuangan daerah  dikelola  secara  tertib,  taat  pada  peraturan  perundang-undangan,  efektif, efisien ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan,  kepatutan,dan  manfaat  untuk  masyarakat.  Maka  dalam  proses penyusunan  dan  perumusan  melibatkan  dari  lembaga  lain  seperti  Komisi Pemberatasan  Korupsi  (KPK),  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan (BPKP). Selain itu dalam menjalankan kewenangan evaluasi kebijakan innakesda yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan telah beberapa kali pertemuan dengan lembaga dan kementerian terkait serta masukan masyarakat sebagai bahan penting dalam melakukan updating regulasi-regulasi terkait innakesda.
“..penyusunan peraturan peran Kementerian Kesehatan ada koordinasi ada pihak- pihak  lain  yang  ada  KPK  BPK  kita  kan  nggak  sendiri  udah  koordinasi  dengan dalam  negeri  dengan  Kementerian  Keuangan  karena  kan  kita  nggak  tahu kebijakannya penganggaran..”(N10)

## Kementerian Dalam Negeri
Menteri Dalam Negeri untuk mengambil langkah lebih lanjut dalam rangka percepatan  penggunaan  APBD  dan/atau  perubahan  peraturan  Kepala  Daerah tentang  penjabaran  APBD  untuk  percepatan  penanganan  COVID-19  kepada Gubernur/Bupati/Walikota.  Kewenangan  Kementerian  Dalam  Negeri  terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berpedoman pada UU 23 /2012 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat  (2)  pada  UU  2/2020  tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas Sistem Keuangan untuk  Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi  Ancaman  yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional  dan/atau Stabilitas  Sistem  Keuangan,  perlu  menetapkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri yang menjadi pedoman tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja di daerah Daerah.
“….kami  sampaikan  pedoman  penyusunan  APBD  bahkan  kami  siapkan  di Permendagri  39  tahun  2020  kemarin  tahun  2020  itu  untuk  di  tahun  2021  kita antisipasi bahwa untuk aktivitas Covid kita payungi hukum berikan payung hukum supaya  tidak  ragu-ragu  untuk  pemerintah  daerah  dalam  merencanakan  dan menganggarkan  begitu  dan  bahkan  sampai  ke  melaksanakan  bahkan  untuk mengambilnya  dari  mana  saja  sudah  kita  beri  informasi  yang  lebih  mudah  dari mana begitu…”(N9)”
Dalam Kewenangan Pembinaan dan Pengawasan bahwa ketentuan Pasal 12 ayat  (5)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2017  tentang  Pembinaan  dan Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  mengamanatkan  Menteri Dalam  Negeri  untuk  menetapkan  perencanaan  pembinaan  dan  pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahun sebagai langkah-langkah cepat,

## yang Menangani Covid-19
tepat, fokus, terpadu dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam  hal  ini  Kementerian  Dalam  Negeri  telah  mensosialisasi,  monitoring  dan evaluasi  dalam  upaya  mendorong  percepatan  realisasi  Innakesd  pada Provinsi/Kabupaten/Kota.
“…akhirnya kita betul-betul memanfaatkan media sosial, memanfaatkan webinar memanfaatkan  Zoom  Meeting  itu  untuk  mengedukasi  dan  menginformasikan kepada  pemerintah  daerah  jadi  sudah  mengenalkan  namanya  Instagram menggunakan  YouTube  begitu  ya  streaming  dan  itu  semua  aktivitas  bahkan  ke waktu sekitar 2019-2021, kita sudah dikenalkan sudah terbiasa yang namanya akan seperti obras (obrolan tanpa basa-basi) ada yang nanya silahkan kita jawab, ada informasi  yang  penting  kita  langsung  informasikan  ke  Pemerintah  Daerah  itu informasi  kita  buat  grup  WhatsApp  nya  setiap  informasi  mulai  ada  crowded kemudian  yang  penting  maksudnya  informasikan  melalui  zoommeeting  ditempuh webinar nya kita sertakan bahwa kita setiap kita setelah kita meeting kita buat satu keputusan  kemudian  disampaikan  ke  pemerintah  daerah  biasanya  melalui  surat bikin edaran…” (N9)
“…sebelum-sebelumnya sudah kita buatkan Zoom koordinator setiap minggu rutin kita buatkan …” (N9)
Kementerian  Dalam  Negeri  sangat  serius  mengawasi  realisasi  belanja anggaran  Pemerintah  Daerah  di  seluruh  Indonesia.  Menteri  Dalam  Negeri (Mendagri) Tito Karnavian  memerintahkan jajaran Eselon 1, utamanya Inspektorat Jenderal  dan  Dirjen  Keuangan  Daerah,  M  Ardian  Novrianto  untuk  melakukan monitoring mingguan realisasi APBD 514 pemerintahan dasrah seluruh Indonesia. Realisasi APBD itu berkaitan dengan faktor pengungkit pemulihan ekonomi, serta penanganan  COVID-19  di  daerah  dimana  realisasi  pos  belanja  Innakesda merupakan salah satu fokus perhatian di dalam memonitor realisasi belanja APBD. Dengan  memberikan  surat  teguran  kepada  daerah  yang  belum  membayarkan Innakesdanya  dan  memberikan  apresiasi  kepada  daerah  yang  telah  merealisasi pembayaran  Innakesda  di  atas  50%  surat  teguran  yang  ditembuskan  ke  Presiden Jokowi. (DPPSDMK.2021) .Selain itu Menteri Dalam Negeri No.900/4141/Keuda tertanggal 6 Juli 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada ASN di  Lingkungan  Pemerintah  Daerah  Semester  Kedua  TA  2021  maka  pembayaran TPP  dilakukan  penundaan  sebelum  pemerintah  daerah  melaksanakan  kewajiban membayarkan Innakesda sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) .
“…kemarin  tahun  2021  TPP  nya  saja  itu  kita  menahan  dua  kali  karena  harus diperjuangkan  sampai  semester  gitu  sampai  hitungan  semester  makan  sesuai dengan kondisi semester ini..”(N9)
“…Ya kita sudah buat undang-undangnya Ya udah sudah buat PPnya kita sudah buat  perpresnya,  Permendagri  nya  minta  SE-nya  anggarannya  dan  segala macamnya  akhirnya  Ya  sudah  keputusan  pimpinan  saat  itu  keputusan  terakhir bukan ujug-ujug jadi TPP setelah tahapan persuasi…” (N9)
Pemerintah  Pusat  dalam  hal  ini  Kementerian  Keuangan,  Kementerian Kesehatan  dan  Kementerian  Dalam  Negeri  dalam  melaksanakan  kewenangan saling  bersinergi  dalam  mengimplentasikan  kebijakan  Innakesda  yang  dimana terdapat Surat Pemberitahuan di Tahun 2020 terkait percepatan realisasi Anggaran Innakesda dari Sisa Anggaran BOKT TA. 2020 dan Surat Edaran Bersama (SEB)

## Desvanty Rahman
Menteri, ini merupakan untuk naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau  petunjuk  cara  melaksanakan  hal  tertentu  yang  dianggap  penting  dan mendesak dan mengatur hal yang sama namun sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing  kementerian  dalam  menjalankan  urusan  dalam  pemerintahan. Berdasarkan  hasil  monitoring  dan  evaluasi  yang  dilaksanakan  oleh  ketiga Kementerian  terhadap  realisasi  pemberian  insentif  tenaga  kesehatan  di  daerah, maka  dipandang  perlu  dilakukan  langkah-langkah  untuk  mendorong  percepatan pemberian  insentif  pada  Provinsi/Kabupaten/Kota.  Yaitu  Surat  Edaran  Bersama Nomor  :903/4253.A/SJ  Nomor:  SE-2/MK  07/2021  Tentang  Percepatan Pelaksanaan Refocusing dan Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA  2021  dalam  Rangka  Pendanaan  Penanganan  Pandemi  COVID-19  dan  Surat Edaran Bersama 440/4066/SJ No HK 0108/Menkes/930/2021.
“..Kita  monev  yang  sifatnya  bersama-sama  dengan  menggandeng  Kementerian Kesehatan  dan  Kementerian  Dalam  Menteri..  kemudian  mekanismenya  untuk gelombang  1  dan  gelombang  2  ini  kita  bersama-sama  dengan  Kementerian Kesehatan  dengan  Kementerian  Dalam  Negeri  itu  berkoordinasi  untuk  mencari Bagaimana cara mekanisme yang terbaik untuk menyalurkan dana BOKT ini gitu kan. Akhirnya adalah keputusan Bagaimana proses verifikasinya dan dituangkan dalam juknis…”(N8)

## Pemerintah Daerah

## Walikota Tangerang Selatan
Peraturan  Menteri  Keuangan  ini  melimpahkan  kewenangan  pembayaran Innakesda ke Pemerintah Daerah, dimana pelimpahan  turun di tahapan pelaksanaan anggaran  tahun  berjalan  yaitu  bulan  Februari,  maka  harus  penjadwalan  ulang program  dan pemanfaatan anggaran dihadapkan  dengan momentum yang kurang tepat triwulan pertama dalam kalender anggaran (tahun fiskal). Periode ini adalah masa paceklik anggaran daerah. Pemerintah daerah pun harus bisa mensinergikan kebijakan  ini  dengan  prinsip  pembangunan  berkelanjutanan  Pemerintah  Kota Tangerang Selatan tahun 2021. Pada tahun 2021, terdapat dua perjanjian kinerja, yaitu:  perjanjian  kinerja  yang  dibuat  oleh  kepemimpinan  Airin  Rachmi  Diany selaku  Wali  Kota  Tangerang  Selatan  periode  2016-2021  yang  berakhir  hingga bulan  April  2021  dan  perjanjian  kinerja  yang  dibuat  oleh  wali  kota  Tangerang Selatan  selanjutnya  Benyamin  Davnie  yang  berlaku  hingga  akhir  tahun  2021. Dalam tataran pemerintah daerah implementasi respon kebijakan dimasa pandemi ini  bertumpu  pada  sinergi  antar  semua  komponen  Pemerintah  Daerah.  Kepastian dan  komitmen  kepala  daerah  penting  dalam  mengimplentasikan  kebijakan Innakesda  untuk  mengerakan  jajaran  Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah  (TAPD) yang dipimpin oleh Seketaris Daerah.
“…Komitmen Walikota  terus mengarahkan pak sekda selaku ketua  TAPD untuk bilang  ke  Bapeda  dan  BPKAD  dari  anggota  BPK  dari  anggota  TAPD,  fokuskan terkait dengan penanganan Covid, fokuskan terhadap penanganan Covid, karena memang  pada  saat  itu  emang  kondisi  luar  biasa,  jadi  fokus  pimpinan  nya  yang bilang  kalau  pimpinannya  tidak  fokus  itu  ya  akhirnya  nggak  akan  beres,  tapi alhamdulillah pimpinan kami benar fokus sampai kita buat  rumah lawan Covid. ….”(N3)
“…Alhamdulillah sih ada Refocusing pertama TAPD ngumpul, pak wali memberikan arahan yang anggaran tidak prioritas dipangkas, fokusin kesini,  DAU

## yang Menangani Covid-19
di rombak lagi, jadi artinya bisa dibilang untuk kebutuhan gaji aja  kan dibilang kita dapet DTU sekian, DAU sekian, itu 25% untuk belanja fisik, sisanya belanja pegawai  yang  gaji  pegawai  ASN  sepemerintahan  Kota  Tangerang  Selatan termasuk P3K, termasuk CPNS, itu diluar tunjangan. Akhirnya ketemulah angka, insentif nakes ….”(N3)

## Badan Perencanaan Daerah Kota Tangerang Selatan
Pemerintah  Daerah  Kota  Tangerang  Selatan  segera  merespon  kebijakan Innakesda dengan mengambil kebijakan termasuk dari sisi perencanaan dalam hal ini merupakan kewenangan Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang Selatan,  selain  sebagai  koordinator  dalam  perencanaan  pembangunan  daerah  di Kota Tangerang Selatan, juga melaksanakan berbagai program dan kegiatan selama tahun  2021  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya  di  bidang  perencanaan  apakah dengan  mempertahankan  kebijakan  dan  target  pembangunan  yang  ada  atau melakukan  koreksi  dan  penyesuaian  terhadap  kebijakan  yang  lama  dengan memperhitungkan kondisi Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung .
“…kami  penundaan  atau  penghentian  sementara  terhadap  belanja  daerah selanjutnya adalah Refocusing dan Relokasi anggaran..” (N11)
“..kami  menghentikan  infrastruktur-infrastruktur  yang  dianggap  belum  penting, jadi  prioritas  utama  kami  adalah  penanganan  COVID  sehingga  anggaran  yang awalnya  digunakan  untuk  infrastruktur  kita  alihkan  menjadi  anggaran  untuk penanganan Covid …” (N2)

## Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang
Kewenangan  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kota  Tangerang Selatan  dalam  pengelolaan  belanja  daerah  telah  melakukan  langkah  kebijakan dengan menjalankan APBD TA. 2021, mengalokasian anggaran Innakesda melalui usulan-usulan rancangan pergeseran Tahap 1(satu) dan Tahap 3 (tiga) APBD TA 2021,  melalui  Refocusing  dan  realokasi  penghematan  belanja  daerah  dan meningkatkan  efisiensi  belanja  daerah  untuk  mendukung  proses  penanganan COVID-19 dengan penambahan belanja yang diprioritaskan untuk alokasi bidang kesehatan  yaitu  Innakesda,  yang  disusun  dalam  Peraturan  Walikota  Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perwal 71/2020 Tentang  Penjabaran  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  TA  2021  dan  Peraturan Walikota  Kota  Tangerang  Selatan  Nomor  27  Tahun  2021  Tentang  Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota 71/2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2021.
“..kami tidak melihat-lihat lagi 8% Jadi kami melihat kira-kira menangani panjang ini butuh berapa uang kemarin begitu kalau kira-kira butuh 200 miliar Jadi kami harus mengurangi belanja perangkat Jadi kami tidak melihat lagi udah mau udah cukup 8% nggak jadi ketika kira-kira butuh Sekian dari kami mengurangi belanja secara resmi  150 milyar dari APBD kita sendiri 30% itu di SK…”(N4) Dalam  Realisasi  anggaran  pasca  realokasi  dan  penyesuaian  pembinaan, pengawasan,  pengendalian,  pemantauan  pelaksanaan  urusan  Keuangan  dan  Aset Daerah;

## Desvanty Rahman
“…Terkait  kita  harus  bergerak  refocussing  lagi,  terus  menyusun  perubahan, merealisasikan,  melaporkan  dan  yang  membedakan  pelaporan,  biasanya  hanya kementerian keuangan, Jadi saat itu semua stakeholder minta data realisasi Covid Tangsel..” (N3)
“…Jadi setelah Refocusing contoh satu dinas Dinas Kesehatan Siapa yang saya pegang  kontak  personnya,  Disnaker  siapa  yang  saya  pegang  kontak  person, kemudian Dinsos siapa yang saya pegang, semua saya pengen kontak personnya dan  saya  lihat  dari  sistem,  terkadang  mereka  sudah  menyerang  tapi  belum  di SP2DK, Jadi angka tidak akurat,saya tanya, Pak berapa realisasi untuk kegiatan ini, Dinkes gimana, pak insentif nakes sudah terserap sekian…”(N3)

## Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
Dinas  Kesehatan  mempunyai  kewenangan  melaksanakan  urusan  Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan (Pemkot Tangsel, 2016b) dengan mengusulkan besaran pagu  anggaran  Innakesda  pada  Rencana  Kegiatan  dan  Anggaran  kepada  Tim Anggaran  Pemerintah  Daerah  yang  dimana  besaran  pagu  Innakesda  ini  di  susun pada Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
“..Di  2021  kami  mengusulkan  perbulannya  itu  awalnya  kami  menginginkan perbulan itu sekitar 3 miliar perbulan karena perkiraan kami satu puskesmas itu tertinggi  dengan  anggaran  150  juta  dengan  kami  kalikan  30  puskemas  kami tambahkan labkesda kami tambahkan Rumah Sakit menjadi 3,5 miliar yang harus kami  anggarkan  setiap  bulan.  3,5  miliar  ini  yang  kami  kalikan  12  bulan  untuk penganggaran tetapi dengan kondisi keuangan, berapa sih Pemkot bisa? Awalnya kami meminta sekitar ya 3,5 tapi pemkot 3,5 tidak ada, uangnya hanya mampu di 3  miliar  dan  pada  kenyataannya  di  bulan-bulan  terakhir  untuk  2021  terjadilah penurunan  kasus  COVID  pandemi  ini  sehingga  membuat  anggaran  kami  yang awalnya  kami  perkirakan  tidak  akan  sampai  ke  bulan  November  akhirnya sampailah ke bulan November dengan pencairan 97 persen..”(N2)
Dinas Kesehatan melakukan verifikasi dan validasi terhadap substansi dan ke absahan  dokumen  usulan  Innakesda,  hasil  verifikasinya  telah  disetujui  maka selanjutnya  dinas  kesehatan  mengusulkan  proses  pembayaran  kepada BPKAD.(Kementerian Kesehatan,2021)
“…Kami  melakukan  percepatan  verifikasi  seperti  eh  misalkan  mengumpulkan seluruh  Kasi  Yankes  di  hari  yang  sama  untuk  kami  lakukan  verifikasi.  Yang membutuhkan  waktu  luang  yang  panjang  dan  percepatan  pada  waktu  itu  kami langsung verifikasi, langsung diperbaiki dan langsung keluar sampai memasukkan aplikasi  dan  kami  verifikasi  dalam  aplikasi.  Itu  yang  menjadi  PR  kami  yang seharusnya mungkin lembur ya hitungannya yang sampai pagi gitu karena ya itu ada batasan waktu  yang diberikan oleh Kementerian  Kesehatan  dengan aplikasi ini….”(N2)”
“..Ini harus dicairkan…sesuai dengan ke waktu yang sudah ditentukan. jadi saya menekankan jadi saya berkoordinasi dengan kepala Puskesmas itu lewat zoom. Iya jadi  kita  ada  pertemuan  dengan  kepala  Puskesmas  kita  sosialisasi  setiap  bulan setiap  bulan  setiap  ada  perubahan  dan  ada  aturan  kami  selalu  mengadakan pertemuan  secara  zoom  meeting  dan  di  situ  kami  juga  memberikan  komitmen bahwa  kami  memberikan  jadwal  ya  sesuai  dengan  hari  tanggal  hari  dan  nama- nama Puskesmas ya…(N2)

## yang Menangani Covid-19
“…Apabila  ada  kekurangan  saya  selalu  melakukan  teguran  terhadap  pimpinan UPT  melalui  by  phone  maupun  WhatsApp  agar  teman-teman  di  bawah  segera melakukan persiapan itu pengeklaiman SPJ…”(N1)”

## Puskesmas Kota Tangerang Selatan
Puskesmas  adalah  perangkat  pemerintah  daerah  yang  merupakan  fasilitas kesehatan  tingkat  pertama  terdepan  yang  dapat  menangani  pandemi  COVID-19 baik  pencegahan,  melakukan  pelacakan  orang  berpotensi  COVID-19  sampai dengan  pelaporan.(Ismail,  2021).  Pimpinan  puskesmas  mempunyai  kewenangan dalam mejalankan perannya dalam percepatan penanganan COVID-19 di wilayah kerjanya sampai dengan tahaf pelaporan, yang dimana sebagai dasar mengajukan usulan pembayaran insentif tenaga kesehatan melalui aplikasi
“….Kepala  Puskesmas  lain  membentuk  tim  gerak  cepat  Kita  juga  melakukan koordinasi dengan Satgas COVID baik itu tingkat kota tingkat kecamatan tingkat Kelurahan.  jadi  tim  kami  sebut  tim  tgc  ini  ikut  gabung  nih  dengan  Satgas Kelurahan  dan  juga  Kecamatan  termasuk  didalamnya  ada  Kapus  tapi  ada perwakilan dari Puskesmas yaitu petugas surveileince -nya. ..SPJ itu karena sudah terdokumentasi  dengan  baik,  kita  begitu  turun  ke  lapangan,  pemantauan  jumlah kasusnya  juga  kita  lengkap  data  pasien  sampai  rt-rw  nya  sampai  nomor handphonenya  juga  kita  punya,  maka  itu  semua  memudahkan  Puskesmas  dalam hal pengkleman SPJ. kayak ringkasan usulan kan cuma tinggal ngisi ya aplikasinya tunggu dibuka Dinkes kita tinggal ngisi saja…”(N5)
Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan telaah dokumen berikut uraian kewenangan  dan  peran  dari  pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam  implemetasi kebijakan Innakesda bisa dilihat dari tabel sebagai berikut:
Tabel 1 Kewenangan dan Peran Masing-Masing Para Aktor Implementasi Kebijakan Innakesda di Pengelolaan Keuangan Daerah
No  Aktor Kategori Kewenangan Peran 1 Presiden Kepala Pemerintahan Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan  negara  sebagai bagian  dari   kekuasaan pemerintahan.  (Republik Indonesia, 2003) Menetapkan penggunaannya Anggaran Negara dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan atau Menetapkan  program dan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan  pandemi COVID-19  yaitu insentif tenaga kesehatan daerah.
menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau  stabilitas  sistem keuangan  dengan  fokus pada belanja: a. kesehatan; b. jaring pengaman sosial; dan c. pemulihan perekonomian (Republik Indonesia, 2020c) 2 Direktora t Jenderal Perimban gan Keuanga n Kemente rian Keuanga n Pemerintah Pusat Merumusan, melaksanaan      kebijakan, menyusunan norma, standar,  prosedur,    dan kriteria,          memberian bimbingan      teknis    dan supervisi       di bidang alokasi  dan  pengelolaan dana  perimbangan    dan transfer     ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah; pelaksanaan  pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang alokasi       dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke  daerah  lainnya,  dan pajak daerah dan retribusi daerah (Kementerian Keuangan, 2021) Menerbitkan peraturan , Menyediaan dukungan pendanaan untuk belanja penanganan pandemi COVID-19       yaitu innakesda dan belanja prioritas       lainnya, yaitu paling sedikit sebesar     8%     dari alokasi Dana Alokasi Umum  (DAU)  atau alokasi   Dana  Bagi Hasil (DBH), melaksanakan koordinasi   bersama dalam pemantauan, evaluasi              dan pelaporan  percepatan realisasi Earmarking Dana Alokasi Umum (DAU/Dana       Bagi Hasil  (DBH)  Tahun 2021 untuk innakesda 3 Direktora t  Jendral Tenaga Kesehata n Kemente rian Pemerintah Pusat Merumusan, melaksanaan, menyusunan     norma , standar,  prosedur,  dan kriteria, pemberian bimbingan  teknis  dan supervisi, pelaksanaan evaluasi  dan    pelaporan Menerbitkan beberapa    peraturan terkait Teknis pelaksanaan pemberian     insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani

## Analisis Peran Aktor  dalam Implementasi Kebijakan
Pemberian Insentif  Bagi  Tenaga  Kesehatan  Daerah yang Menangani Covid-19
kebijakan di    bidang perencanaan     kebutuhan, pendayagunaan, pelatihan, peningkatan kualifikasi,       penilaian kompetensi, pengembangan     karier, perlindungan,         dan kesejahteraan tenaga kesehatan;  (Kementerian Kesehatan RI, 2022a) COVID-19 yang melingkup 1. Kriteria Fasyankes  dan Institusi Kesehatan serta Nakes yg berhak Insentif dan 2. Perhitungan pembayaran 3. Insentif santunan kematian 4. Mekanisme Pembayaran 5. Insentif dan Santunan 6. Kematian 7. Monitoring  dan Evaluasi 4. Direktora t Jenderal Bina Keuanga n  Daerah Kemente rian Dalam Negeri Pemerintah Pusat Perumusan kebijakan di bidang     pembinaan keuangan             daerah; memfasilitasi pelaksanaan  kebijakan  di bidang          pembinaan keuangan             daerah; melaksanaan    pembinaan umum   penyelenggaraan bina   keuangan    daerah; penyusunan            norma,
standar,    prosedur,   dan kriteria      di        bidang pembinaan        keuangan daerah;       melaksanaan bimbingan    teknis   dan supervisi      di       bidang pembinaan        keuangan daerah        melaksanaan pemantauan,        evaluasi, dan                pelaporan penyelengggaraan    bina keuangan             daerah; (Kementerian Dalam Negeri, 2021) Menerbitkan peraturan terkait pengunaan alokasi anggaran,  perubahan alokasi,    pengunaan anggaran pendapatan dan  belanja   daerah untuk penanganan COVID-19 salah satunya    Innakesda. Melakukan koordinasi monitoring dan evaluasi yang sifatnya  mendorong pemerintah daerah untuk percepatan realisasi  pembayaran insentif tenaga kesehatan secara regional.
5. Dinas Perencan aan Daerah Kota Tangeran g Selatan Pemerintah Daerah Merumusan, Menetapan, pelaksanaan program   dan  anggaran Bidang      Perencanaan, Data dan Evaluasi Pembangunan, Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan, Fisik dan Prasarana, serta Penelitian, Pengembangan dan Pemerintahan Umum (Pemkot Tangsel, 2016) Melaksanakan perencanaan        dan pengendalian     untuk mendorong APBD lebih diprioritaskan dukungan pendanaan untuk belanja penanganan pandemi COVID-19 yaitu innakesda 6. Badan Pengelol aan Keuanga n dan Aset Daerah Kota Tangeran g Selatan Pemerintah Daerah a. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan  strategis dan  teknis   bidang Anggaran,
Perbendaharaan,
Akuntansi dan Aset;
b. perumusan, penetapan, pelaksanaan program dan anggaran bidang urusan Keuangan dan Aset Daerah; c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan  urusan Keuangan  dan  Aset Daerah; d. pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang  Anggaran, Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja, Pertanggungjawaba n Pelanksanaan Pendapatan dan Belanja  Daerah  dan Mereformulasi sub kegiatan pada Dinas
Kesehatan     maupun SKPD  lainya  dalam rangka    pembayaran innakesda, Melakukan penyesuaian pengunaan anggaran dalam  APBD    serta melakukan perubahan     perkada tentang      penjabaran APBD            untuk penanganan  COVID- 19  yaitu  innakesda,  , Sebagai kuasa BUD menerbitkan    SP2D lalu melakukan transfer ke rekening masing-masing tenaga        kesehatan Melakukan pelaporan alokasi                dan pengunaan APBD untuk          innakesda daerah kepada Kementerian  Dalam Negeri dan Kementrian Keuangan terkait innakesda.

## Analisis Peran Aktor  dalam Implementasi Kebijakan
Pemberian Insentif  Bagi  Tenaga  Kesehatan  Daerah yang Menangani Covid-19
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; e. pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang    Penjabaran Pertanggungjawaba n Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; f. pelaksanaan penerbitan     Surat Pertanggungjawaba n  Surat  Perintah Pencairan    Dana; (Pemkot Tangsel, 2016a) 7. Dinas Kesehata n Kota Tangeran g Selatan Pemerintah Daerah Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesehatan,    pelaksanaan pelayanan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat   pelaksanaan pelayanan    pencegahan, pengendalian penyakit dan penangulangan krisis dan pelaksanaan pengembangan        dan peningkatan    kompetensi sumber  daya  kesehatan. (Pemkot Tangsel, 2016b) Mengusulkan besaran pagu anggaran  Innakesda pada DPA, melakukan  verifikasi dan  validasi  terhadap substansi dan ke absahan       dokumen usulan    innakesda, hasil verifikasinya telah disetujui maka selanjutnya dinas kesehatan mengusulkan   proses pembayaran  kepada BPKAD 8. UPT Puskesm as  Kota Tangeran g Selatan Pemerintah Daerah Menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat    dan  upaya kesehatan    perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif    dan Mengajukan usulan pembayaran   insentif tenaga kesehatan  dan tenaga lain melalui aplikasi dengan mengunggah dokumen ataupun

## Desvanty Rahman
preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya di wilayah kerjanya.  Tugas  Teknis Operasional  adalah  tugas untuk melaksanakan kegiatan  teknis  tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. (Pemkot Tangsel, 2020) secara manual sebagai syarat persyaratan pembayaran.
Terdapat  beberapa  aktor  yang  memainkan  peran  dalam  memastikan ketercapaian implemetasi kebijakan Innakesda di Indonesia secara umum maupun di  Kota  Tangerang  selatan  secara  khusus.  Mulai  dari  peran  aktor  di  tingkat pemerintah  pusat  hingga  aktor  di  tingkat  pemerintah  daerah.  Peran-peran  yang berbeda telah diambil oleh masing-masing aktor tersebut. Aktor yang berperan pada awal pembuatan dan pelaksanaan kebijakan ini adalah pemerintah pusat. Kebijakan ini  dipandang  sebagai  kebijakan  yang  integral  dengan  kebijakan  penangangan pandemi  COVID-19.  Peran  yang  dimainkan  oleh  pemerintah  pusat  dilakukan berdasarkan  pada  kewenangan  yang  dimilikinya  berupa  penerbitan  dan pemberlakuan  beberapa  regulasi  untuk  mempercepat  keberhasilan  penanganan pandemi  COVID-19.  Kewenangan  yang  dimiliki  para  aktor  di  level  pemerintah pusat  ini  dilakukan  secara  terkoordinasi  antar  kementerian  dan  lembaga  di  level yang sama juga dengan lembaga yang ada di pemerintah daerah. Pemerintah Pusat dalam  hal  ini  Kementerian  Keuangan,  Kementerian  Kesehatan  dan  Kementerian Dalam  Negeri  dalam  melaksanakan  kewenangan  saling  bersinergi  dalam mengimplentasikan  kebijakan  Innakesda  di  Pemerintah  Daerah  yang  dimana terdapat Surat Pemberitahuan dan Surat Edaran Bersama (SEB) terkait percepatan realisasi  anggaran penanganan COVID-19 serta Innakesda.
Khusus  terkait  dengan  Innakesda,  pemerintah  pusat  melalui  Ditjen  Tenaga Kesehatan  Kementerian  Kesehatan  menggunakan  kewenangannya  dengan menerbitkan regulasi yang mengatur pelaksanaan teknis penyaluran insentif nakes dan  santunan  kematian  yang  melingkupi  kriteria  para  pihak  yang  berhak  untuk mendapatkan  insentif  dan  santunan  dan  perhitungan  besaran  pembayarannya. Selain  itu,  berdasaekan  kewenangannya  pula,  diterbitkan  pula  mekanisme pembayaran  dan  mekasnime  monitoring  dan  evaluasinya.  sebagai  bagian  untuk melengkapi penyaluran insentif nakes dan santunan kematian ini  untuk para nakes di daerah serta aspek-aspek lain terkait dengan penanggulangan pandemi COVID- 19  di  daerah.  Kementerian  Keuangan  melalui  Ditjen  Perimbangan  Keuangan menggunakan  kewenangannya  untuk  menerbitkan  regulasi  dalam  rangka memastikan tersedianya dukungan anggaran belaja penangangan pandemi COVID- 19  termasuk  di  dalamnya  Innakesda.  Kebijakan  ini  mengatur  kewajiban  daerah untuk  melakukan “earmarking ”  APBD  nya  yang  berasal  dari  DAU/DBH  tahun 2021.
Mengingat  kebijakan  earmarking  DAU/DBH  ini  merupakan  bagian  dari siklus  pengelolaan  keuangan  di  daerah,  maka  untuk  mendorong  terlaksananya proses  earmarking  ini  maka  Kementerian  Dalam  Negeri  sesuai  dengan

## yang Menangani Covid-19
kewenangannya  melalui  Ditjen  Bina  Keuangan  Daerah  menggunakan kewenangannya untuk menerbitkan regulasi yang memudahkan daerah untuk melakukan proses earmarking serta Refocusing dan realokasi APBD sehingga dapat mempercepat  ketersediaan  dana  penanganan  COVID-19  di  daerah  termasuk  di dalamnya penyaluran Innakesda di daerah. Selain regulasi yang bersifat arahan dan petunjuk  bagi  daerah,  Kementerian  Dalam  Negeri  juga  mengeluarkan  regulasi terkait   dengan   pemantauan   dan   evaluasi   proses   pelaksanaan   earmarking, Refocusing  dan  realokasi  anggaran  di  daerah.  Melalui  regulasi-regulasi  tersebut Kementerian  Dalam  Negeri  berupaya  memberikan  kemudahan  bagi  pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terkait APBD selama pandemi.
Dari  peran  yang  dimainkan  oleh  masing-masing  aktor  di  tingkatan pemerintah pusat dapat dilihat bahwa kewenangan yang dilakukan masing-masing aktor dilakukan melalui pertimbangan sinergi antar kementerian dengan satu tujuan bahwa  penangangan pandemi Covid 19 dapat dilakukan dengan baik melalui pelibatan pemerintah daerah secara optimal. Sinergi ini dilakukan melalui koordinasi diantara para aktor dalam pembahasan maupun pemberlakuan berbagai regulasi terkait.
Selanjutnya  aktor  Pemerintah  Daerah  yaitu  Kota  Tangerang  Selatan, menggunakan  kewenangannya  untuk  melaksanakan  perencanaan,  pengangggaran dan  pelaksanaan  program  yang  ditujukan  khusus  untuk  penanganan  pandemi COVID-19  di  daerah.  Kewenangan  tersebut  dilakukan  juga  secara  sinergis  antar OPD yang memiliki area kewenangan yang berbeda. OPD tersebut adalah Badan Perencanaan  Daerah,  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah,  Dinas Kesehatan,  dan  UPT  Puskesmas.  Kewenangan  dilakukan  dengan  melakukan perubahan terhadap APBD tahun 2021 melalui perkada penjabaran APBD 2021. Secara  umum,  kewenangan  perencanaan  program,  kegiatan  dan  penentuan anggaran  yang  dibutuhkan  dilakukan  oleh  Bapeda  dengan  tetap  memperhatikan ketercapaian  indikator  kinerja  RPJMD  kendati  dilakukan  beberapa  penyesuaian- penyesuaian  fokus  dan  alokasi  anggaran  sebagai  akibat  adanya  kebijakan earmarking  minimal  8%  DAU/DBH,  Refocusing  dan  realokasi  anggaran  terkait dengan penanganan pandemi COVID-19.
Kewenangan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk penganggaran, penataausahaan dan pelaporan dilakukan oleh BPKAD  dengan melakukan  penyesuaian-penyesuaian  penggunaan  anggaran  serta  mekanisme- mekanisme penatausahaan dan pelaporan penggunaan anggaran. Peran penyaluran dana  secara  teknis  dilakukan  oleh  Dinas  Kesehatan  melalui  pengusulan  besaran pagu anggaran Innakesda dan verifikasi keabsahan pencairan anggaran Innakesda.
Peran yang lebih operasional, dilakukan oleh UPT puskesmas  di  Kota Tangerang  Selatan  berupa  pengajuan  usulan  pembayaran  insentif  nakes  dengan menyertakan  secara  lengkap  seluruh  dokumen  dan  data  yang  dibutuhkan  terkait pencairan  dana  Innakesda.  Peran  dari  OPD-OPD  lain  melalui  penyesuaian  dan pergeseran target kinerja masing-masing juga dilakukan dengan baik dalam rangka mendukung terwujudnya penanganan pandemi COVID-19 dengan baik.
Pentingnya peran dan interaksi para aktor utama dalam mengambil kebijakan dikala  Pandemi  COVID-19  dimana  tampa  ada  kesiapan  dan  pengalaman  harus mengacu  pada  kekuatan  dan  efektivitas  pemerintah  dalam  proses  pengambilan keputusan  dan  perumusan  kebijakan  serta  pelaksanaannya  (Capano,  2020)  . Sinergisnya  peran para aktor  di Kota  Tangerang Selatan dalam implementasi

## Desvanty Rahman
kebijakan Innakesda ini tidak terlepas dari peran pimpinan daerah yang dalam hal ini  Walikota  Tangerang  Selatan  untuk  mendorong  terwujudnya  kebijakan penanganan pandemi COVID-19 di Kota Tangerang Selatan dengan lebih baik dan terintegrasi dengan kebijakan penanganan pandemi di tingkat nasional. Komitmen ini menjadi dibutuhkan mengingat kebijakan Refocusing dan realokasi APBD serta pemanfaatan  DAU/DBH  yang  pada  awalnya  meruapakan  block  grant  menjadi pemanfaatan  yang  diarahkan  khusus  untuk  penanganan  pandemi  sehingga mengharuskan  dilakukannya  pergeseran  dan  penundaan  target-target  pencapaian Visi dan Misi yang merupakan janji politik pimpinan daerah kepada masyarakat. Dari hasil didapat  bahwa Political  Will  berupa keberpihakan dari Walikota
Tangerang Selatan ini dapat dipandang sebagai peran kunci yang memungkinkan semua  aktor  di  tingkat  Pemerintah  Kota  Tangerang  Selatan  dapat  memainkan perannya  dengan  baik  dan  dapat  bersinergi  satu  sama  lain  dalam  mendukung implementasi  Kebijakan  Innakesda  di  Kota  Tangerang  Selatan.  Oleh  karena  itu dibutuhkan  dimensi  Political  Will  dan  kelembagaan  dalam  menterjemahkan implementasi  kebijakan  di  daerah  yang  dimana  berdasarkan  Pasal  283  ayat  (1) Undang  –  Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  pemerintahan  Daerah menyatakan bahwa “Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan”. Sehingga Gubernur, Bupati/ Wali Kota serta DPRD provinsi, kabupaten, atau kota merupakan pemeran penting dalam menentukan arah serta kebijakan pengelolaan keuangan daerah agar berjalan stabil.
Pemimpin  pemerintahan  daerah  dalam  hal  ini  Gubernur,  Bupati/Walikota merupakan salah satu aktor kunci sukses tidaknya penyelesaian masalah yang ada di  tengah  masyarakat.  Pemimpin  pemerintahan  harus  punya  kemampuan  untuk bertahan di tengah ketidakpastian. Kapasitas politik ini merujuk pada sejauhmana kekuatan  dan  ketepatan  pemerintah  membuat  keputusan  dan  formulasi  kebijakan dan  proses  implementasi  kebijakan  (Capano,  2020).  Sejalan  dengan  penelitian Campbell  (2010)  menemukan  bahwa  Political  Will  pemerintah  nasional  dan pemerintah  lokal  sangat  menentukan  kesuksesan  pencegahan  penyebaran  HIV- AIDS  di  negara  Uganda.  Bahkan  Political  Will  pemimpin  lokal  ditemukan  lebih menentukan dalam menyelesaikan masalah, sebab merekalah yang menginterpretasikan dan mengimplementasikan kebijakan pemerintahan nasional. Political  Will  pemerintah  lokal  dapat  mendukung  bahkan  juga  merusak  capaian yang  diinginkan  pemerintahan  nasional.(Campbell,  2011).  Penelitian  Ilesanmi  et al.,  (2021)  juga  menemukan  lemahnya  Political  Will  pemerintah  negara  bagian Kwara  di  negara  Nigeria  dalam  upaya  memutus  penyebaran  COVID-19  dimana kurangnya  insentif  dapat  meningkatkan  infeksi  COVID-19  di  antara  petugas kesehatan.  Tidak  bersemangat  dan  lelah  Petugas  kesehatan  rentan  melakukan kesalahan  saat  menjalankan  tugasnya..  Hal  ini  menimbulkan  ancaman  dalam pengendalian di negara bagian tersebut.
Dukungan  manajemen  puncak  diartikan  bahwa  adanya  partisipasi  dari pimpinan terkait kegiatan yang dilakukan. Adanya partisipasi tersebut juga berarti adanya sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan pada organisasi, sebagai unsur yang sangat penting dalam suatu organisasi karena memiliki pengaruh dan penentu  keberhasilan  maupun  kegagalan  suatu  organisasi.  Untuk  membuat  suatu organisasi yang baik, sumber daya manusia yang ada harus berkualitas dan bermutu serta  berpendidikan  dan  bermoralitas  tinggi  dalam  menjalankan  tugas  maupun

## yang Menangani Covid-19
fungsinya dalam suatu organisasi, sehingga mampu menggunakan kecerdasan dan kecermatannya dalam memanfaatkan peluang yang ada.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  teori,  artikel  yang  relevan  dan  pembahasan  maka  dapat  disimpulkan bahwa terdapat beberapa aktor yang memainkan kewenangan dan peran dalam memastikan ketercapaian implemetasi kebijakan Innakesda di Indonesia secara umum maupun di Kota Tangerang selatan secara khusus. Dari peran masing-masing aktor di tingkatan pemerintah pusat  dapat  dilihat  melalui  pertimbangan  sinergi  antar  kementerian  dengan  satu  tujuan bahwa penangangan pandemi covid 19 dapat dilaksanakan dengan baik melalui pelibatan pemerintah daerah secara optimal. Sinergi ini dilakukan melalui koordinasi diantara para aktor  dalam  pembahasan  maupun  pemberlakuan  berbagai  regulasi  terkait.  Dari  hasil didapat  bahwa Political  will berupa  keberpihakan  dari  Walikota  Tangerang  Selatan  ini dapat  dipandang  sebagai  peran  kunci  yang  memungkinkan  semua  aktor  di  tingkat Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dapat memainkan perannya dengan baik dan dapat bersinergi satu sama lain dalam mendukung implementasi Innakesda.

## DAFTAR PUSTAKA
BPPSDMK. 2021, 30 Juli. INSENTIF TENAGA KESEHATAN PUSAT DAN DAERAH [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=mdO0cS1KD1Y&t=7096s
Buse, K., Mays, N., & Walt, G. (2005). The health policy framework: Context, process and actors. Making Health Policy, 2–206. http://ssu.ac.ir/fileadmin/templates/fa/Moavenatha/Moavenate- Amozeshi/edicupload/modiriate_1/M  1_.pdf
Campbell, C. (2011). COMMUNITY MOBILISATION SPECIAL ISSUE - POLITICAL WILL , TRADITIONAL LEADERS AND AFRICAN CASE STUDY r P Fo r R w On ly.
Capano, G. (2020). Policy design and state capacity in the COVID-19 emergency in Italy: if you are not prepared for the (un)expected, you can be only what you already are. Policy and Society, 39(3), 326–344. https://doi.org/10.1080/14494035.2020.1783790 CNN Indonesia. 2021, 1 Februari. Kematian Nakes Meningkat, IDI: Perlu Ada Regulasi Jelas dalam Penanganan COVID-19 [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=mysbx7liMpM
Dinkes.  (2022).  Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Dinas  Kesehatan  Kota  Tangerang Selatan. 85. WWW.DINKES.ACEHPROV.GO.ID
Ilesanmi, O. S., Afolabi, A. A., Akande, A., Raji, T., & Mohammed, A. (2021). Infection Prevention  and  Control  during  COVID-19  Pandemic:  Realities  from  Healthcare Workers in a North Central State in Nigeria. Epidemiology and Infection, January. https://doi.org/10.1017/S0950268821000017
Ismail, G. (2021). Implementasi Otonomi Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19. Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 8(3), 426–441.
Kemendagri  RI.  (2021).  Peraturan  Presiden  RI  Nomor  114  Tahun  2021  tentang Kementerian Dalam Negeri bahwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Kemenkes.  (2020).  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor Hk.01.07/Menkes/278/2020  Tentang  Pemberian  Insentif  Dan  Santunan  Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Kementerian Kesehatan, 1–24.
Kemenkes.  (2022).  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  5  Tahun  2022  tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Kemenkes.       (2021).        Keputusan        Menteri        Kesehatan        (KMK)        nomor

## Desvanty Rahman
HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19. Jdih .Kemkes.Go.Id, 78(12), 790–795. https://tumj.tums.ac.ir/article-1-11063-fa.html
Kemenkeu RI, (2021). Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Pemda Tangsel. (2016) Peraturan Walikota Kota Tangerang Selatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas,  Fungsi,  Dan  Tata  Kerja  Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah.  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah (Bappeda).
Pemda  Tangsel.  (2016a).Peraturan  Walikota  Tangerang  Selatan  Nomor  72  Tahun  2016 tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas,  Fungsi,  an  Tata  Kerja  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Pemda  Tangsel.  (2016b)  Peraturan  Walikota  Tangerang  Selatan  nomor  51  tahun  2016 tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisas,  Tugas,  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Dinas Kesehatan.
Pemkot  Tangsel.  (2020).  Peraturan  Walikota  Kota  Tangerang  Selatan  Nomor  37  Tahun 2020  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Walikota  Nomor  25  Tahun  2018  tentang Pembentukan,  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas,  Fungsi,  Uraian  Tugas  dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan
Pesulima, T. L., & Hetharie, Y. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi  Tenaga  Kesehatan  Akibat  Pandemi  COVID-19.  Sasi,  26(2),  280. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.307
Republik Indonesia, P. (2003). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA. 1, 1–40.
Republik Indonesia, P. (2020). Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O2O. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, 018903, 1–8.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.