## Pelayanan Perizinan Bidang KehutananPada Kantor Dinas Kehutanan DiKabupaten Kutai Timur

## Dedy Wahyudi
Alumni Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda
Abstract: The  purpose  of  this  study  is  to  describe  and  analyze  the  Licensing Services  Division  of    Forestry  Agency  in  East  Kutai  District  Forestry  Office.  The research  findings  show  that  forestry  licensing  service  held  East  Kutai  Regency Forest  Service  is  implementable  optimally.  In  order  to  meet  the  expectations  of public  service  users,  the  agency  has  implemented  an  integrated  service  pattern. Because  of  this  reason,  it  gain  big  appreciation  among  entrepreneurs  engaged  in the  rehabilitation  of  forests  and  land  use,  because  it  is  no  longer  confronted  by lines  convoluted  bureaucracy  and  all  licensing  matters  can  be  resolved  more effectively.
Keywords: Licensing Services, East Kutai Regency Forestry Agency
Abstrak: Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis Pelayanan  Perizinan  Bidang  Kehutanan  di  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Kutai Timur.Dari  hasil  temuan  di  objek  penelitian  menunjukkan  Pelayanan  perizinan bidang  kehutanan  yang  diselenggarakan  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Kutai  Timur secara  implementatif  kurang  optimal.  Meski  demikian  ditinjau  dari  sub  fokus penelitian  menunjukkan  indikasi  cukup  baik.  Dalam  rangka  memenuhi  harapan masyarakat  pemakai  jasa  maka  pihak  lembaga  telah  menerapkan  pola  pelayanan terpadu. Nampakanya hal tersebut mendapat apresiasi dikalangan pengusaha yang bergerak  dibidang  rehabilitasi  hutan  dan  penggunaan  lahan,  karena  tidak  lagi dihadapkan  oleh  jalur  birokrasi  yang  berbelit-belit  dan  semua  urusan  perizinan dapat diselesaikan cukup efektif.
Kata Kunci: Pelayanan Perizinan, Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur

## Pendahuluan
Pada era reformasi, pemerintah telah melakukan perbaikan dan peningkatan mutu  pelayanan,  dengan  maksud  agar  layanan  pada  masyarakat  lebih  efektif  dan efisien.Perlunya dilakukan reformasi birokrasi mengingat keluhan masyarakat  terus berkembang  karena  setiap  urusan dihadapkan oleh  pengorbanan  yang  tinggi, baik waktu,  tenaga  maupun  biaya.  Tidak  sedikit  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  pemakai jasa,  apalagi  dihadapkan  pada  jalur  birokrasi  yang  panjang,  maka  akan  semakin membengkaknya  biaya  yang  dikeluarkan.    Meskipun  upaya  peningkatan  mutu pelayanan  dan  menghapuskan  segala  bentuk  pungutan  tetapi  faktanya  masih  saja terjadi sehingga para pemakai jasa tidak luput dari berbagai pungutan.
Berbicara mengenai pelayanan memang  tidak terlepas dari berbagai faktor, selain  faktor  kompetensi  dan  konsisteni  pegawai  dan  juga  faktor  kebijakan  publik. Dalam hal kebijakan publik, maka pemerintah telah  mengeluarkan kebijakan melalui Kepmenpan  No.  63  /  2003  tentang  penyelenggaraan  pelayanan  umum,  yang mengatur  prinsip-prinsip  pelayanan.  Diharapkan  melalui  kebijakan  tersebut  akan membawa  perubahan  yang  signifikan  terhadap  mutu  pelayanan.  Ironisnya  esensi pelayanan mutu pelayanan belum sepenuhnya sesuai yang diharapkan masyarakat. Mecermati  fenomena  yang  berkembang,  maka  pemerintah  telah  mengeluarkan
Kepmenpan  Nomor 25 tahun  2004  tentang pelayanan  prima,  dan  diharapkan  akan mampu  memperbaiki  dan  meningkatkan  mutu  pelayanan.  Meski    demikian,  fakta menunjukkan masih saja terjadi mal administrasi, sehingga layanan pada masyarakat kurang memenuhi kualifikasi yang diharapkan.
Fenomena  tersebut  nampaknya    hampir  terjadi  lingkungan  kerja  instansi pemerintah,  Sesuai  hasil  pengamatan  yang  dilakukan  di  objek  penelitian menunjukkan  adanya  beberapa  indikasi  :  1),  layanan  tidak  tepat  waktu,  20  kurang transparan,  kurang empati, dan belum terpola dapat sistem terpadu.
Mencermati  fenomena  yang  terjadi  diobjek  penelitian  maka  penulis tertarik untuk  meneliti  lebih  mendalam,  sehingga  dapat  diketahui  lebih  jelas  mengenai problem yang terjadi di Dinas kehutanan Kabupaten kutai Timur.Melalui penelitianini dapat  diketahui  pula  mengenai  faktor-faktor  yang  mendukung  dan  menghambat pelayanan perizinan di lembaga tersebut.

## Konsep Implementasi
Menurut  Grindle  (Winarno,  20Gr02  :  342),  implementasi  dipandang  sebagai kaitan antara tujuan kebijaksanaan dan hasil-hasil kegiatan pemerintah. Karena itu, implementasi  kebijakan  membutuhkan  adanya  sistem  pelaksanaan  yang  jelas, didesain  dengan  maksud  untuk  mencapai  tujuan  akhir,  Lebih  lanjut  dikatajkan bahwa  implementasi  kebijakan  ditentukaan  oleh  isi  kebijakan  dan  kontek implementasi,  serta.  Ide  dasar.  Setelah  kebijakan  ditranformasikan  barulah diimplementasikan. Keberhasilannya  ditentukan  oleh  derajad  implementability  dari kebijakan  tersebut.  Secara  teoritis  bahwa  fungsi  implementasi  ialah  untuk membentuk  suatu  hubungan  yang  memungkinkan  tujuan-tujuan  ataupun  sasaran- sasaran  kebijakan  negara  diwujudkan  sebagai  hasil  akhir  kegiatan-kegiatan  yang dilakukan pemerintah.
Dari pendapat diatas  kemudian diperkuat oleh Cleaves (dalam Abdul Wahab, 125), bahwa implementasi mencakup” a process of moving toward a policy objective by  mean  of  administrative  and  political  steps” .  Keberhasilan  atau  kegagalan implementasi  dapat  dievaluasi  dari  sudut  kemampuannya  secara  nyata  dalam meneruskan  /  mengoperasi-  onalkan  program-program  yang  telah  dirancang sebelumnya.  Sebaliknya  keseluruhan  proses  implementasi  kebijakan  dapat dievaluasi  dengan  cara  mengukur  atau  membandingkan  antara  hasil  akhir  dari program tersebut dengan tujuan kebijakan.

## Pelayanan Publik
Pelayanan  adalah  suatu  bentuk  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  para  pemberi jasa  dengan  pengguna  jasa,  baik  yang  dilakukan  lembaga  pemerintah  maupun swasta.  Pelayanan  sebagai  bentuk    pemenuhan,  baik  berupa  barang  maupun  jasa dalam  rangka  kelangsungan  hidup.  Menurut  Moenir  (2002  :16)    pelayanan  adalah proses  pemenuhan  kebutuhan  melalui  aktivitas  orang  lain.  Melayani  berarti membantu, menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan seseorang Pelayanan.
Kepmenpan  nomor  .63/KEP/M.PAN/7/  2003,  tentang  pedoman  pelayanan umum.  Sedangkan  Pelayanan  Umum  oleh  Lembaga  Administrasi  Negara  (1998) diartikan  sebagai  segala  bentuk  kegiatan pelayanan  umum  yang  dilaksanakan  oleh
instansi  pemerintah  pusat,di  daerah,  dan  di  lingkungan  badan  usaha  milik negara/daerah  dalam  bentuk  barang  dan  atau  jasa,  baik  dalam  rangka  upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan- ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Kewajiban  pemerintah  daerah  sebagai penyelenggara utama pelayanan publik untuk melayani kebutuhan publik yang lebih baik  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwaa pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka  pemenuhan  kebutuhan  dasar  sesuai  dengan  hak-hak  dasar  setiap  warga negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa  atau  layanan  secara  administrasi  yang disediakan penyelenggara sesuai kepentingan publik.

## Manajemen Pelayanan Publik
Manajemen  pelayanan  publik  dalam  lingkup  manajemen    mencakup  :  (a) keseluruhan  proses  manajemen  mulai  dari  perencanaan,  (b)  keseluruhan  fungsi manajemen termasuk koordinasi, pengambilan keputusan, wawasan, (c) proses dan perumusan kebijakan, dan (d) menyelesaikan pekerjaan untuk orang lain, sehingga orang lain puas akan hasil pekerjaannya. (Soerjono, 2004 : 31-32). Menurut Soerjono, 1998  :  35-47)  manajemen  pelayanan  publik  adalah  Pengaturan  penyelenggaraan segala bentuk  layanan yg dilakukan oleh aparatur pemerintah  antas nama lembaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan esensi pelayanan. Manajemen pelayanan  publik dalam lingkup manajemen mencakup 4 aspek antara lain  :  (a)  keseluruhan  proses  manajemen  mulai  dari  perencanaan,  (b)  keseluruhan fungsi  manajemen  termasuk  koordinasi,  pengambilan  keputusan,  wawasan,  (c) proses  dan  perumusan  kebijaksanaan,  dan  (d)  menyelesaikan  pekerjaan  untuk orang lain, sehingga orang lain puas akan hasil pekerjaannya (Soerjono, 1995 : 31-32).

## Prinsip Pelayanan Publik
Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, sehubungan dengan  penyelenggaraan  pelayanan  pada  publik  perlu  ditetapkan  prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan. Prinsip-rinsip dimaksud meliputi :
1. Kesederhanaan,  dalam  arti  bahwa  prosedur/  tata  cara  pelayanan diselenggarakan secara  mudah, lancar,  cepat,  tidak  berbelit-belit,  mudah  dipahami dan mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan  kepastian,  dalam  arti  adanya  kejalasan  dan  kepastian mengenai :
a)   Prosedur/ tata cara pelayanan umum;
b)   Persyaratan pelayanan umum, baik teknis maupun administratif;
c)  Unit  kerja  dan  atau  pejabat  yang  berwenang  dan  bertanggung  jawab dalam memberikan pelayanan umum;
d)   Rincian biaya / tarif pelayanan umum dan tata cara pembayarannya;
e)   Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum;
f) Hak  dan  kewajiban,  baik  dari  pemberi  maupun  penerima  pelayanan umum, berdasarkan bukti-bukti penerimaan permohonan / kelengkapannya, sebagai alat untuk memastikan pemrosesan pelayanan umum;
g) Pejabat yang menerima keluhan masyarakat.
3. Keamanan,  dalam  arti  bahwa  proses  serta  hasil  pelayanan  publik dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat memberikan kepastian hukum;
4. Keterbukaan,  dalam  arti  prosedur/  tata  cara,  persyaratan,  satuan kerja  /  pejabat  penanggung  jawab  pemberi  pelayanan  publik,  waktu  penyelesaian dan  rincian  biaya/tarif  dan  hal-hal  lain  yang  berkaitan  dengan  proses  pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta;
5. Efisien, dalam arti persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang  berkaitan  langsung  dengan  maksud  dan  tujuan  pelayanan  yang  diberikan, mencegah  adanya  pengulangan  pemenuhan  kelengkapan  persyaratan,  dalam  hal proses  pelayanannya  mempersyaratkan  kelengkapan  sebagai  persyaratan  dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait.
6. Ekonomis,  dalam  arti  pengenaan  biaya  pelayanan  publik  harus ditetapkan  secara  wajar  dengan  memperhatikan  nilai  barang  dan  jasa  dan  tidak menuntut biaya yang tinggi diluar kewajaran,
7. Keadilan  yang  merata,  dalam  arti  cakupan  /  jangkauan  pelayanan publik  harus  diusahakan  seluas  mungkin  dengan  distribusi  yang  merata  dan diperlakukan secara adil;
8. Ketepatan  waktu,  dalam  arti  pelaksanaan  pelayanan  publik  dapat diselesaikan  dalam  kurun  waktu  yang  telah  ditentukan.  (Menpan  No.  63  Tahun 2003).
Prinsip-prinsip  pelayanan  publik  lainnya  yang  diatur  dalam  pelayanan  prima meliputi :
1) Transparansi
Pemberian  pelayanan  publik  harus  bersifat  terbuka,  mudah,  dan  dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2) Akuntabilitas
Pelayanan  publik  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Kondisional
Pemberian  pelayanan  publik  harus  sesuai  dengan  kondisi  dan  kemampuan pemberi  dan  penerima  pelayanan  dengan  tetap  berpegang  pada  prinsip  efisiensi dan efektivitas.
4) Partisipatif
Mendorong  peran  serta  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
5) Tidak diskriminatif (kesamaan hak)
Pemberian  pelayanan  publik  tidak  boleh  bersifat  diskriminatif,  dalam  arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, status sosial dan ekonomi.
6) Keseimbangan hak dan kewajiban
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing

## Paradigma Pelayanan Publik
Henry  (dalam  Thoha,  2005)  menyarankan  untuk  memahami  lebih  jauh tentang  pelayanan  publik  dalam  perspektif  tata  pemerintahan  yang  baik.  Melalui paradigma  pelayanan  yang  berorientasi  pada  mutu  pelayanan,  niscaya  dambaan masyarakat untuk untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan memuaskan dapat diaktualisasikan. Paradigma pelayanan publik dimaksud diawali dari paradigma New Public Management (NPM) . Bahwa Organisasi birokrasi tidak lagi dipandang sebagai cara  terbaik  mengorganisir  termasuk  aspek-aspek  yang  tidak  diinginkan  seperti konsentrasi  kekuasaan,  pengurangan  kebebasan,  perebutan  keinginan  politik  – dipandang  sudah  tidak  berguna  daripada  sifat  yang  diinginkan.  Model  tradisional administrasi  publik  secara  gradual  pun  telah  digantikan.  Pendekatan  paradigma lainnya adalah N ew Public Management ( NPM ), seuatu pemikiran bahwa NPM dapat dipandang  sebagai  seperangkat  prinsip  operasional    yang  dapat  menunjang kelancaran pelayanan. Walaupun paradigma tersebut dijadikan sebagai sintesis atas eksperimen  aktual  pada  semua  level  pemerintahan  lokal  /  daerah,  kebanyakan institusi  pemerintah  yang  dipandang  kurang  responsip,  maka  melalui  paradigam tersebut dapat mengantisipasi persoalan pelayanan ke depan lebih baik.

## Model Manajemen Pelayanan Perizinan
Manajemen pelayanan yang baik hanya akan dapat dicapai manakala dikelola secara  proporsional  dan  professional.  Oleh  karena  uitu  sebagai  penyelenggara hendaknya  memperhatikan  hal-hal  sebagai  berikut  :    (a)  sistem  pelayanan  yang mengutamakan  kepentingan  masyarakat  khususnya  pengguna  jasa,  (b)  kultur pelayanan dalam organisasi penyelenggara pelayanan, dan (c) sumberdaya manusia yang  berorientasi  pada  kepentingan  pengguna  jasa.  Penguatan  posisi  tawar  yang dimaksudkan  untuk  menyeimbangkan  hubungan  antara  penyelenggara  pelayanan dan  pengguna  jasa  pelayanan  ini  juga  harus  diimbangi  dengan  berfungsinya mekanisme voice yang  dapat  diperankan  oleh  media,  LSM,  organisasi  profesi  dan Ombudsman atau lembaga banding.

## Analisis  Data
Berdasarkan  rumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian  yang  ditetapkan  pada bab  sebelumnya,  maka  penulis  akan  menggunakan  Analisis  data  model  interaktif (interactive model of analsis) yang dikembangkan oleh Miles & Huberman (2004 :16) melalui tahapan-tahapan yaitu dari pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan  verifikasi data/kesimpulan.

## Hasil Penelitian
Berdasarkan  hasil    penelitian  yang  dilakukan,  maka  penulis  akan  mendes- kripsikan sesuai sub fokus penelitian yang ditetapkan sebagai berikut :

## Pelayanan Perizinan
Untuk  mengetahu  lebih  lanjut  mengenai  implementasi  pelayanan  perizinan bidang  kehutanan  Kabupaten  Kutai  Timur,  yang  didasarkan  atas  sub  fokus penelitian  yang  ditetapkan  yang  didukung  dengan  data  hasil  wawancara  dengan informan dan key informan, dan  hasil observasi serta  data sekunder, maka secara substantif dapat dideskripsikan sebagai berikut :

## Pelayanan Perizinan Ditinjau dari Aspek Mekanisme Pelayanan
Makanisme/prosedur pelayanan perizinan dimaksud merupakan serangkaian kegiatan  yang  tersusun  secara  sistematis,  yang  diatur  sesuai  tahapan-tahapan  dan didasarkan  pada  suatu  ketentuan  yang  berlaku.  Mekanisme  pelayanan  dibuat dengan  tujuan  agar  secara  aplikatif  pelayanan  yang  dilakukan  oleh  institusi  lebih teratur  dan  terarah  sehingga    tercipta  suatu  keadaan  yang  lebih  tertib,  teratur, aman dan lancar, serta mampu memberikan kepuasan kepada pemakai jasa (klien). Dalam  menyelenggarakan  pelayanan  perizinan  bidang  kehutanan,  yang  terdiri  dari perizinan  rehabilitasi  hutan,  perizinan  penggunaan/pemanfaatan  lahan  hutan  di Dinas    Kehutanan  Kabupaten  Kutai  Timur  sudah  mengacu  pada  prinsip-prinsip pelayanan yang diatur dalam Kepmenpan Nomor 63 tahun 2003.
Berdasarkan  hasil  observasi  di  objek  penelitian  menunjukkan  bahwa pelayanan perizinan yang diselenggarakan Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur sudah  sesuai  mekanisme  /  prosedur  yang  berlaku,  dan  secara  aplikatif  telah mengindikasi  kesederhanaan  karena  pemakai  jasa  tidak  dihadapkan  jalur  birokrasi yang  panjang  dan  berbelit-belit.  Selama  pemohon  telah  melengkapi  persyaratan yang ditentukan maka akan diproses, terkecuali tidak dilengkapi persyaratan, maka yang bersangkutan dipersilahkan untuk melengkapinya.

## Pelayanan Perizinan ditinjau dari aspekTransparansi Dalam Pelayanan
Sehubungan  dengan  aspek  transparansi  pelayanan  dapat  diukur  melalui beberapa  indikator  antara  lain,  Prosedur  /  tata  cara  pelayanan  umum,  Persyaratan pelayanan umum, baik teknis maupun administratif, niat kerja dan atau pejabat yang berwenang  dan  bertanggung  jawab  dalam  memberikan  pelayanan  umum,  Rincian biaya  /  tarif  pelayanan  umum  dan  tata  cara  pembayarannya,  Jadwal  waktu penyelesaian  pelayanan  umum,  Hak  dan  kewajiban,  baik  dari  pemberi  maupun penerima  pelayanan  umum,  berdasarkan  bukti-bukti  penerimaan  pemohon  / kelengkapannya,  sebagai  alat  untuk  memastikan  pemrosesan  pelayanan  umum, Perlakuan petugas dalam memberikan layanan, dan Pejabat yang menerima keluhan masyarakat.  Fakta  menunjukkan  bahwa  belum  semua  jenis  pelayanan  memenuhi kualifikasi  yang  ditetapkan  dalam  transfaransi  pelayanan.  Hal  tersebut  dapat diketahui dari aspek perlakuan petugas dalam memberikan layanan dan ketepatan waktu  yang  diperlukan  pada  setiap  jenis  pelayanan.  Hingga  kini  para  pemakai  jasa masih  dihadapkan  pada  dua  persoalan  yaitu  masih  tejadinya  pelakuan  yang diskriminatif dan kurang tepat waktu.
Dengan  demikian  secara  pelayanan  perizinan  bidang  kehutanan  yang dilakukan  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Kutai  Timur  kurang  efektif  atau  kurang memenuhi  kualifikasi  yang  ditetapkan,  meski  demikian  secara  aplikatif  pelayanan perizinan  di  lembaga tersebut  terindikasi  cukup  baik. Hal tersebut  dapat  diketahui dari  data  empiirik,  atau  fakta  objek  penelitian  masih  terdapat  sebagian  kecil pemakai jasa dinilai kurang transparan.

## Kedisiplinan  Petugas Dalam Pelayanan
Disiplin kerja  pegawai merupakan salah satu  bentuk  pembinaan  yang  harus dilakukan  di  semua  lingkungan  kerja  organisasi,  entah  organisasi  publik  maupun
organisasi  swasta.  Dalam  hal  disiplin  kerja  pegawai  khusunya  di  lembaga  publik  di atur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, tentang disiplin kerja pegawai negeri sipil. Penerapan disiplin kerja pegawai itu penting agar terciptanya lingkungan  kerja  yang  kondusif  sehingga  efektivitas  kerja  organisasi  dapat diaktualisasikan. Disiplin kerja dimaksudkan dalam penelitian ini adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang ada, Dari  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  disiplin  kerja  pegawai  Dinas  Kehutanan Kabupaten Kutai Timur terindikasi kurang efektif, hal tersebut dapat diketahui dari jenis pelanggaran yang dilakukan pegawai terutama dalam pemanfaatan jam kerja. Fakta  menujukkan  terdapat  masih  diketahui  pegawai  terlambat  masuk  kerja,  tidak masuk  kerja  tanpa  alasan  yang  jelas,  meninggalkan  tempat  kerja  disaat  jam  kerja tetapi tanpa alasan yang jelas, dan pulang sebelum waktunya. Dalam kurun waktu 1 tahun  terdapat  70  kasus  pelanggaran.Jumlah  tersebut  secara  representatif  jika dikaitkan  dengan  jumlah  pegawai  sebanyak  235  orang  dengan  jam  kerja  dalam kurun  waktu  1  (satu)  tahun  menunjukkan  indikasi  relatif  kecil.  Ini  berarti pelanggaran  disiplin  kerja  yang  dilakukan  pegawai  di  Dinas  Kehutanan  Kabupaten Kutai  Timurrelatif  kecil.  Apapun  kecilnya  tingkat  pelanggaran  disiplin  kerja  akan berdampak  pada  efektifitas  pelayanan  perizinan,  baik  yang  berkenaan  dengan perizinan  bidang rehabilitasi hutan dan penggunaan hutan dan lahan.

## Kehandalan Petugas Dalam Pelayanan
Untuk  menunjang  kelancaran  pelayanan  bidang  rehabilitasi  dan pemanfaatan  hutan    perlu  dibarengi  dengan  tenaga  yang  profesional  sehingga layanan  pada  masyarakat  dapat  ditingkatkan.  Pada  umumnya  secaar  aplikatif layanan  di  organisasi  publik  kurang  didukung  dengan  kualitas  aparatur  yang profesional.Dengan  demikian  upaya  peningkatan  mutu  pelayanan  kerang memenuhi kualifikasi yang diharapkan.
Fakta menunjukkan bahwa keadaan aparatur yang terlibat dalam pelayanan adminsitrasi  terpadu  di  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Kutai  Timur,  bervariasi,  baik ditinjau  dari  latar  belakang,  tingkat  pendidikan  maupun  pengalaman.Meski demikian  secara  repersentatif  menunjukkan  cukup  baik.  Secara  faktual  keadaan pegawai    yang  terlibat  dalam  pelayanan  ada  keseimbangan  antara  aparatur  yang berpendidikan menengah kebawah dengan yang berpndidikan menengah keatas.
Dari  hasil  observasi  menunjukkan bahwa  memang  masih  ada sebagian kecil pegawai di lembaga tersebut kurang  memiliki kompetensi professional dan ini akan menghambat    pelayanan di  lembaga tersebut.  Dalam  rangka  efektivitas  pelayanan bidang perizinan, baik rehabilitasi hutan dan penggunaan lahan.
Dari hasil temuan di objek penelitian mengindikasikan bahwa pegawai yang dilibatkan  untuk  melayani  masyarakat  pemakai  jasa  ditinjau  secara  kuantitas memang  memadai,  tetapi  secara  kualitas  perlu  dipertimbangkan  karena  pegawai yang dilibatkan dalam pelayanan tidak semuanya memiliki legalitas pelatihan sesuai bidang kerja.Tetapi sebagian besar pegawai yang dilibatkan mempunyai kompetensi sesuai bidang kerjanya. Dalam rangka optimalisasi, pelayanan perizinan rehabilitasi dan pemanfaatan hutan maka dengan mempertimbangkan keadaan pegawai belum merata  kompetensinya,  serta  kompleksitas  permasalahan  yang  muncul  dan
tuntutan    masyarakat  yang  terus  berkambang  maka  Dinas  Kehutanan  Kabupaten Kutai  Timur  telah  memberikan  kesempatan  pegawai  untuk  meningkatkan kompetensinya,  baik      melalui  pendidikan  formal  maupun  berbagai  jenis pelatihan.Berdasarkan  data  tersebut  menunjukkan  bahwa  tidak  semua  pegawai yang terlibat dalam pelayanan bidang kehutanan memiliki legalitas pelatihan sesuai bidang  kerjanya,  tetapi  dari  jumlah  tersebut  ternyata  78,57  %  mempunyai  legalitas pelatihan.  Karena  banyaknya  pegawai  yang  memiliki  legalitas  pelatihan  maka pelayanan perizinan bidang kehutanan ditopang dengan sumberdaya aparatur yang kompeten,  memungkinkan  dalam  proses  pelayanan  perijinan  tidak  banyak mengalami kendala yang berarti.

## Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan
Dalam  rangka  efektivitas  pelayanan  perizinan  bidang  kehutanan  memang tidak  terlepas  dari  faktor  yang  mendukung,  salah  satunya  faktor  sarana  dan prasarana  penunjang.  Berdasarkan  hasil  temuan  di  objek  penelitian  menunjukkan bahwa kurang ditunjang sarana dan prasarana sesuai yang dibutuhkan. Sarana dan prasarana dimaksud adalah tersedianya fasilitas kerja dan prasarana kerja, peralatan kerja dan prasarana pendukung lainnya.
Mekipun  sarana  dan  prasarana  kurang  sesuai  kualifikasi  yang  dibutuhkan tetapi ditinjau dari kuantitas dan kualitas terindikasi cukup memadai. Seperti sarana komputer atau laptop dan prasarana lain dapat menunjang rutinitas kerja pegawai. Fakta menunjukkan bahwa memang ada beberapa sarana dan prasarana yang perlu diganti  sesuai  kebutuhan  sehingga  dapat  menunjang  kelancaran  akses  data  lebih cepat, tepat dan akurat. Karena belum  ada pengganti sarana dan prasarana sesuai kualifikasi  yang  dibutuhkan  maka  untuk  memenuhi  kepentingan  pemakai  jasa, terpaksa  menggunakan  sarana  /  fasilitas  yang  ada,  dan  yang  terpenting pelayanan bidang kehutanan dapat diakses.

## Kepastian/Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan
pelayanan perizinan ditinjau dari aspek ketepatan waktu dalam pelayanan di Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur belum sepnuhnya sesuai yang didambakan masyarakat/pemakai  jasa.  Artinya  pelayanan  perizinan  yang  dilakukan  lembaga tersebut belum dipenuhi sesuai kualifikasi yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan oleh  berberbagai  faktor  diantaranya  faktor  kompetensi  pegawai  yang  beragam, sarana dan prasarana yang terbatas, dan sering terjadinya pemadaman listrik.
Dari  pendapat  narasumber  di  atas  memperlihatkan  bahwa  pelayanan perizinan  yang  diselenggarakan Dinas  Kehutanan  Kabupaten kutai  Timur  termasuk cukup  baik,  dan  hal  tersebut  dapat  diketahui  dari  pendapat  beberapa  informan. Kemudian  didukung  hasil  observasi  menunjukkan  bahwa  layanan  perizinan  di lembaga  tersebut  sesuai  yang  diharapkan,  atau  secara  aplikatif  pelayanan  yang dilakukan  pegawai  di  lembaga  tersebut  terindikasi  cukup  baik.  Artinya  dari sebagaian  besar    pemohon  dapat  terlayani  tepat  waktu  atau  sesuai  yang diharapkan. Dengan demikian kinerja pegawai ditinjau dari aspek ketepatan waktu dalam memberikan layanan terindikasi cukup baik.

## Keramahtamahan Apparatus Dalam Pelayanan
Aspek  keramahtamahan  pegawai    dalam  memberikan  layanan  merupakan suatu persyaratan. Karena pada petugas pelaksana yang berada pada  garis depan harus  mempunyai  sikap  yang  ramah,  santun  dan  berperilaku  baik.  Sebagai pelayanan publik hendaknya memiliki sensitivitas terhadap apa yang diinginkan oleh para  pemakai  jasa.  Jika  kesemuanya  itu  sudah  tersedia  sesuai  kulaifikasi  yang dibutuhkan  niscaya  harapan  masyarakat  untuk  mendapatkan  pelayanan  yang  baik dan  memuaskan  akan  terealisasi.  Dari  hasil  observasi  di  objek  penelitian menunjukkan  kesopanan  dan  keramahtamahan  aparatur  di  lingkungan  kerja  Dinas Kehutanan  Kabupaten  Kutai  timur  dalam  memberikan  layanan  pada  masyarakat termasuk  cukup  baik.  Hal  tersebut  tercermin  pada  sikap  pegawai  ketika memberikan layanan pada pemakai jasa menunjukkan sikap yang santun dan ramah. Sehingga  warga  masyarakat  merasa  senang  atas  layanan  yang  diberikan.  Meski demikian  tidak  dipungkiri  mengenai  sikap  pegawai  ada  yang  kurang  ramah  ketika melayani masyarakat. Keragaman tersebut disebabkan oleh faktor  pribadi, karena masing-masing pegawai mempunyai karakteristik yang berbeda, dan kecenderungannya terhadap sikap ramah akan berbeda pula.

## Kendala Pelayanan Perizinan
Sehubungan dengan pelayanan perizinan bidang kehutanan ternyata secara Pelayanan  dihadapkan  oleh  berbagai  kendala,  antara  lain  Kurang  memadainya sarana  /  fasilitas  operasional  untuk  menunjang  pelayanan  perizinan  bidang kehutanan  seperli  sarana  komputer,  sarana  pembangkit  (Genset)  dan  prasarana penunjang  lainnya  sehingga  upaya  peningkatan  pelayanan  kurang  mencapai  hasil yang optimal. Beragamnya karakteristik, sikap dan perilaku pegawai yang memung- kinkan  perbedaan  keramahtamahan  dalam  menghadapi  para  pemakai  jasa,  dan pada gilirannya merefleksi terhadap ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan,  Adanya  desparitas  kesadaran  pegawai  untuk  mematuhi  norma-norma atau nilai etika pegawai negeri, kemudian diperkuat oleh besarnya toleransi atasan terhadap  bawahan  yang  melanggar  etika  sehingga  pelanggaran  terhadap  disiplin kerja terus terjadi, Kurang besarnya alokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas dan  kompetensi  pegawai    dalam  rangka  mendukung  pelaksanaan  pelayanan perizinan bidang kehutanan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  sebagaimana  yang  dikemukakan  pada  bab sebelumnya,  penulis  akan  menarik  beberapa  kesimpulan  yang  pertama  adalah bahwa  pelayanan  perizinan bidang  kehutanan  yang  dilaksanakan  Dinas  Kehutanan Kabupaten Kutai Timur menunjukkan  cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari sub fokus  penelitian  yang  ditetapkan  secara  implementatif  kurang  efektif.  Kurang optimalnya  implementasi  pelayaan  perizinan  bidang  kehutanan  disebabkan  oleh berbagai  faktor.  Kemudian  secara  aplikatif  pelayanan  perizinan  bidang  kehutanan yang  diselenggarakan  dinas  Kehutanan  Kabupaten  Kutai  Timur  belum  sepenuhnya memenuhi  harapan  masyarakat  pemakai  jasa    tetapi    tindakan  yang  dilakukan lembaga  tersebut  telah  menunjukkan  indikasi  cukup  baik,  Hal  tersebut  dapat
diketahui  dari  pola  pelayanan  yang  dilakukan  melalui  sistem  pelayanan  terpadu sehingga pemakai jasa tidak dihadapkan jalur birokrasi yang berbelit-belit dan setiap kepentingan  masyarakat  dapat  diakses  pada  loket  yang  telah  dipersiapkan peruntukkannya.
Ketiga  adalah  pelayanan  perizinan  ditinjau  dari  aspek  tranparansi menunjukkan  indikasi  cukup  baik.  Karena  dari  paratemeter  yang  ditetapkan  untuk mengukur transparansi tidak dapat diaplikasikan sepenuhnya sescara efektif.Berikutnya pelayanan ditinjau dari kedisiplnan pegawai sebagai pemberi jasa mengindikasikan kurang efekti, meski demikian secara aplikatif kedispilinan pegawai dalam  memberikan  pelayanan  termasuk  cukup  baik.Kurang  efektinya  disiplin pegawai  dalam  melaksanakan  fungsi  pelayanan  terindikasi  oleh  masih  adanya sebagian  kecil  pegawai  yang  melanggar  disiplin  kerja.  Kelima,  pelayanan  perizinan bidang  kehutanan  diukur  berdasarkan  Kehandalan  petugas  dalam  pelayanan ditinjau  dari  kuantitas  sangat  memadai,  tetapi  ditinjau  dari  segi  kualitas  kurang memadai,  sebab  tidak  semua  pegawai  yang  dilibatkan  dalam  penyelenggaraan pelayanan mempunyai kompetensi sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Keenam dari aspek  sarana  dan  prasarana  penunjang  pelayanan,  di  Dinas  Kehutanan  Kabupaten Kutai  Timur, sesuai hasil wawancara dengan informan dan key informan, kemudian didukung  dengan  hasil  obserbasi  dan  data  sekunder  ,  ditinjau  dari  segi  kuantitas termasuk memadai tetapi ditinjau dari kualitas kurang memadai.Ketujuh, pelayanan perizinan  bidang  kehutanan  yang  dilakukan  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Kutai Timur ditinjau dari aspek Kepastian/ Ketepatan Waktu menunjukkan indikasi cukup baik.Sebab tidak semua kepentingan pemakai jasa dapat diselesaikan tepat waktu, karena  sangat  tergantung  pada  sarana  /  fasilitas  operasional.  Kedelapan,  faktor yang mendukung  pelayanan perizinan bidang kehutanan antara lain UU Nomor 25 Tahun  2008  tentang  Pelayanan  Umum,  PP  Nomor  53  tahun  2010  tentang  disiplin kerja  pegawai  negeri  sipil,  Inpres  Nomor  1  Tahun  1995  tentang  Perbaikan  dan Peningkatan  Mutu  Pelayanan P ublik,  Kepmenpan  nomor  63/KEP/M.PAN/7/2003 tentangPedoman  pelayanan  Umum.    Dan  yang  terakhir  faktor  yang  Menghambat antara  lain:kurang  memadainya  sarana  /  fasilitas  operasional  untuk  menunjang pelayanan,  Beragamnya  karakteristik,  sikap  dan  perilaku  pegawai  untuk meningkatkan  pelayanan,      Adanya  disparitas  kesadaran  pegawai  untuk  mematuhi norma-norma  atau  nilai  etika  pegawai  negeri,  dan  terbatasnya    alokasi  anggaran untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai.

## Saran-saran
Berdasarkan  beberapa  kesimpulan  yang  dikemukakan  di  atas,  penulis mencoba  untuk  memberikan  saran-saran  sebagai  berikut,  yang  pertama  adalah perlu  dilakukan  penambahan  sumber  daya  aparatur  yang  professional  dan  hal tersebut  dapat  dilakukan  melalui  pemberian  kesempatan  mengikuti  pendidikan formal dan berbagai jenis pelatihan. Selanjutnya meningkatkan  fasilitas operasional, baik secara kualitas maupun kuantitas, terutama sarana komputer dan printer yang dinilai  sangat  kurang  mendukung  untuk  mengakses  dan  mencetak  data  dalam jumlah  yang  besar  dan  waktu  yang  cepat.  Hal  berikutnya  adalah  melakukan pengawasan  dan  pengendalian  terhadap  aparatur  pelaksana,  sehingga  mampu
melaksanakan    dan  memanfaatkan  jam  kerja  secara  efektif.  Dengan  cara menegakkan  disiplin  kerja  dan  sekaligus  memberikan  sanksi  sesuai  tingkat kesalahan.  Dan  yang  terakhir  adalah  menambah  alokasi  anggaran  untuk  biaya operasional  hal  tersebut  dapat  dilakukan  melalui  usulan  rencana  kerja  tahunan kepada pimpinan vertikal pemerintahan  Kabupaten Kutai Timur.

## Daftar Pustaka
Anonim.  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Jakarta.
Abdul  Wahab,  Solichin.  1995 ,  Reformasi  Pelayanan  Publik,  Kajian  dari Perspektif  Teori  Governance, Pidato  Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  dalam  Ilmu Kebijakan Publik, FIA Universitas Brawijaya Malang.
_______, 1997. Analisis Kebijaksanan Publik , Teori dan Aplikasinya. Cetakan II.
Danar Wijaya. Brawijaya University Ptress. Malang.
Keban,      T  Yarimias.  2004.  Enam  Dimensi  Strategis  Administrasi  Publik. Konsep, Teori, dan Isu. Gava Media. Yogyakarta.
Milles,  Matthew  B. dan  Michael  B.  Huberman.  1992. Analisa  Data  Kualitatif : Buku Sumber tentang Metode-metode Baru . Universitas Indonesia. Jakarta. Moleong,  Lexy  J.  1990. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  PT  Remaja Rosdakarya. Bandung.
Mulatto,  dkk.  2008. Pengembangan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  oleh Perangkat  Daerah  Kabupaten  /  Kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah .  Hasil  Penelitian. Balitbang Provinsi Jawa Tengah. Semarang.
Osborne,  David  dan  Ted  Gaebler.  2000. Mewirausahakan  Birokrasi Reinventing  Government  Mentransformasi  Semangat  Wirausaha  ke  dalam  Sektor Publik . PT Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta.
Priyanta,  Maret,  dkk.  2008. Model  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu dalam  Pengelolaan  Sumberdaya  Alam  di  Kabupaten  Tasikmalaya .  Hasil  Penelitian Peneliti Muda. Fakultas Hukum. Universitas Padjadjaran. Bandung.
Rakhmat. 2009. Teori Administrasi dan Manajemen Publik. Cetakan Pertama. Pustaka Arif. Jakarta.
Ratminto.  2003. Kriteria  Pengukuran  Kinerja  Pemerintah .  Makalah Disampaikan pada Peserta TMPP-MAP. UGM. Yogyakarta.
Sinambela,  Lijan  Poltak,  dkk.  2007. Reformasi  Pelayanan  Publik. Cetakan Pertama. Bumi Aksara. Jakarta.
Syafiie,  Inu  Kencana,  Djamaluddin  Tandjung  dan  Supardan  Modeong.  1999. Ilmu Administrasi Publik . Rineka Cipta. Jakarta.
Thoha,  Miftah.  2005. Dimensi-dimensi  Prima  Ilmu  Administrasi  Negara .  Raja Grafindo Persada. Jakarta.