## Menuju Tercapainya Kemerdekaan Papua Dalam Kerangka Bernegara

## Aris Sarjito
Program Studi Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan, Bogor, 16810, Provinsi Jawa Barat, Indonesia
* Penulis Korespondensi: arissarjito@gmail.com

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK

## Info Publikasi:
Artikel Hasil Penelitian
Sitasi Cantuman: Sarjito, A. (2023). Towards the Achievement of Papua’s Independence in the Framework of Statehood. Society, 11(2), 343-358.
DOI: 10.33019/society.v11i2.542
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka.
Lisensi: Atribusi- NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)
Dikirim: 19 April, 2023;
Diterima: 2 Desember, 2023 ; Dipublikasi: 17 Desember, 2023;
Sejak  Indonesia  meraih  kemerdekaannya  pada  tahun  1945, dinamika keamanan telah kompleks dan erat kaitannya dengan konflik.  Munculnya  gerakan  separatis,  seperti  Organisasi Papua  Merdeka  (OPM),  signifikan  mengguncang  stabilitas Indonesia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis tindakan yang dilakukan oleh Gerakan Papua Merdeka (OPM) dalam  upaya  mereka  mencapai  kemerdekaan,  dengan memanfaatkan  perspektif  Konvensi  Montevideo  tahun  1933. Dengan  menggunakan  metodologi  penelitian  deskriptif kualitatif,  penelitian  ini  mengandalkan  data  sekunder  dari tinjauan literatur yang difokuskan pada wilayah Papua. Studi ini  mengungkapkan  beberapa  temuan  kunci.  Ukuran  dan stabilitas populasi menjadi faktor kritis untuk eksistensi sebuah negara,  dan Papua Barat  dengan populasi sebanyak 1,15 juta memainkan  peran  penting.  Pentingnya  mendirikan  wilayah yang  terdefinisi  dengan  baik  tergambar  dalam  usulan pendirian  Republik  Papua  Barat  yang  mendapat  dukungan dan pengakuan dari negara-negara seperti Vanuatu. Selain itu, Republik  Papua  Barat  aktif  terlibat  dalam  organisasi internasional  seperti  UNPO.  Menetapkan  dan  melaksanakan kendali  pemerintahan  yang  efektif  atas  wilayah  suatu  negara sangat  penting  untuk  menegaskan  kedaulatan  dan mempertahankan  kemerdekaan,  sebagaimana  tercermin  dalam Manifesto  Nasional  Papua  dan  deklarasi  kemerdekaan  Papua pada tahun 1961. Membangun dan menjaga hubungan dengan negara-negara  lain  memerlukan  partisipasi  aktif  dalam komunitas  global.  Pengakuan  internasional  dan  dukungan memainkan  peran  penting  dalam  mencapai  tujuan  politik jangka  panjang.  Tantangan  terkait  demokrasi,  hak  asasi manusia,  dan  isu  lingkungan  menjadi  hambatan  besar  bagi hubungan  diplomatik  Indonesia.  Prinsip  Responsibility  to
Society, 11 (2), 360-376, 2023 P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.542
Protect  (R2P)  menawarkan  kerangka  untuk  mencegah kejahatan  massal  dan  mempertanggungjawabkan  pelaku negara atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, kerjasama  internasional  dan  dialog  menjadi  sangat  penting dalam  mengatasi  isu-isu  kompleks  ini  dan  melindungi kesejahteraan populasi yang terdampak.
Kata Kunci: Bernegara;  Konvensi  Montevideo  1933; Organisasi  Papua  Merdeka  (OPM);  Papua; Responsibility to Protect (R2P)

## 1. Pendahuluan
Dinamika  sosial,  politik,  dan  keamanan  telah  menjadi  bagian  tak  terpisahkan  dari kehidupan di Indonesia sejak kemerdekaannya pada tahun 1945. Ketidakadilan dan disparitas yang  dirasakan  antarwilayah  menjadi  pemicu  konflik  yang  terus  mengemuka.  Munculnya gerakan  separatis,  seperti  Organisasi  Papua  Merdeka  (OPM),  telah  secara  signifikan mengganggu kedaulatan dan stabilitas Indonesia ( Malo, 2017 ). Setelah kemerdekaan Indonesia diakui,  pemerintah  Belanda  memisahkan  Papua  dari  Hindia  Belanda,  mempersiapkannya untuk membentuk pemerintahan independen yang terpisah dari Belanda. Dalam mendukung Indonesia  menjaga  integritas  teritorialnya,  PBB  membentuk  United  Nations  Temporary Executive Authority (UNTEA) di Papua ( Sugandi, 2008 ).
Terminologi "OPM" diciptakan oleh pemerintah Indonesia untuk merujuk pada kelompok separatis yang berupaya memisahkan Papua dari Indonesia. Kelompok-kelompok ini dipimpin oleh  tokoh-tokoh  terkemuka,  baik  di  dalam  negeri  maupun  internasional.  Pada  tahun  1963, OPM  mendapatkan  ketenaran  di  bawah  kepemimpinan  Permenas  Ferry  Awom  melalui pemberontakan  bersenjata  di  Manokwari  dan  wilayah  lain  di  Papua  ( Andrianto,  2001 ). Selanjutnya, tanggal 1 Juli diabadikan oleh pendukung Papua Merdeka sebagai hari lahir OPM, karena  pada  tanggal  tersebut  pada  tahun  1971,  deklarasi  kemerdekaan  Papua  diumumkan, dengan  Seth  Jafeth  Roemkorem  menjadi  Presiden  interim  Papua  Barat.  Harap  dicatat  bahwa konsep  Papua  Barat  pada  saat  itu  tidak  sama  dengan  "Provinsi  Papua  Barat"  seperti  saat  ini, melainkan mencakup seluruh wilayah barat Papua Nugini ( Detiknews.com, 2020 ).
OPM  telah  melibatkan  berbagai  upaya  dan  tindakan  dalam  perjuangannya  untuk memerdekakan  Papua,  termasuk  insiden  penembakan  dan  tindakan  kekerasan  lain  yang menyebabkan banyak korban dan kerusakan bangunan. Tabel  1 mengkategorikan konflik ini menjadi tiga era: Pra-Integrasi Papua dan Indonesia, Pasca-Integrasi Papua dan Indonesia (di bawah  kepemimpinan  Presiden  Soeharto),  dan  Pasca-Jatuhnya  Orde  Baru  -  Era  Reformasi. Tindakan ini diambil sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah Indonesia. Sayangnya, tindakan kekerasan OPM berdampak negatif, merusak reputasi mereka di kalangan masyarakat Papua.

## Tabel 1. Alur Konflik dan Pemberontakan
No. Pra-Integrasi Papua dan Indonesia Pasca Integrasi Papua dan Indonesia (kepemimpinan Presiden Soeharto) Pasca Runtuhnya Orde Baru – Era Reformasi 1 Penyerangan terhadap Perusahaan Minyak Shell
Bernadus Wally memimpin penyerangan di Distrik Ubrub
Mahasiswa Universitas Cendrawasih menggelar
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.542
No. Pra-Integrasi Papua dan Indonesia Pasca Integrasi Papua dan Indonesia (kepemimpinan Presiden Soeharto) Pasca Runtuhnya Orde Baru – Era Reformasi yang dipimpin oleh Permanes Awom dan Johan Ariks. Jayapura pada tahun 1969. demonstrasi. 2 Penyerangan tersebut terjadi pada saat Upacara Pengibaran Bendera dan Sumpah pada tanggal 26 Juli 1965. Pemberontakan rakyat di Enarotali pada periode Februari sampai Agustus 1969. Pembentukan Dewan Pembebasan Nasional. 3 Pada tanggal 28 Juli 1965, Ferry Awom memimpin penyerangan di Oransbari dan Afrai, Manokwari. Penyerangan pos GKI di Pagai pada tanggal 7 April 1977. Pengibaran bendera OPM di Pulau Biak pada bulan Juli 1998. 4 Pada tanggal 28 Juli 1965, terjadi penyerangan terhadap asrama Yonif 641 Cenderawasih. Pada tanggal 16 Mei 1978, pos- pos ABRI diserang dan dipimpin oleh Marten Tabu. Pada 24 Oktober 2011, Dominggus Oktavianus Awes, Kapolsek Mulia, tewas tertembak. 5 Intersepsi pasukan ABRI oleh OPM pada tahun 1967. Situasi penyanderaan melibatkan pejabat pemerintah, TNI (ABRI), dan Tim Ekspedisi Lorentz WWF dan UNESCO. Serangan terhadap bus umum terjadi pada 8 Januari 2012. 6 Penyerangan Pos Makbon yang terjadi pada 21 Januari 1968. Terjadi insiden penembakan transmigran Sumatera Barat (21 Januari 2012). 7 Penyerangan Pos Irai Anggi terjadi pada tanggal 4 Maret 1968. Pada tanggal 31 Januari 2012, terdapat laporan penyelundupan narkoba yang dilakukan OPM. 8 Insiden musuh yang melibatkan pesawat sipil Trigana Air pada tanggal 8 April 2012. 9 Pada tanggal 1 Juli 2012, patroli keamanan rutin diserang oleh pasukan OPM. 10 Pada tanggal 9 Juli 2012, terjadi penyerangan terhadap dua warga sipil dan satu anggota TNI di
Paniai.
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.542
No. Pra-Integrasi Papua dan Indonesia Pasca Integrasi Papua dan Indonesia (kepemimpinan Presiden Soeharto) Pasca Runtuhnya Orde Baru – Era Reformasi 11 Peristiwa tragis 31 pekerja pembangunan jembatan tewas pada 1 Desember 2018 di Jalan Trans Papua. 12 Sepanjang tahun 2018, terdapat 26 peristiwa penembakan yang mengakibatkan 29 orang meninggal dunia, terdiri dari 22 warga sipil dan tujuh anggota TNI dan
Polri.
13 Demonstrasi dan kerusuhan terjadi di Malang, Surabaya, dan Papua pada 19 Agustus 2019.
14
Berdasarkan catatan Polda Papua tahun 2019, beberapa kabupaten di Papua mengalami 23
kasus penembakan.
15
Berdasarkan data yang dirilis Polda Papua pada tahun 2020, terdapat 49 peristiwa terorisme yang dilaporkan terjadi di tujuh kabupaten. Peristiwa tersebut mengakibatkan 17 korban jiwa, terdiri dari 12 warga sipil, empat personel TNI, dan satu petugas polisi.
Badan OPM secara umum tersusun dalam tiga sayap: sayap politik, sayap terselubung, dan sayap bersenjata yang biasa disebut KKB Papua, yang terkenal suka menimbulkan kerusuhan. Ketiga  sayap  OPM  saling  bersaing  untuk  mengamankan  kepentingannya  ( Surya.co.id,  2021 ). Pada  Selasa,  1  Desember  2020,  Benny  Wenda  mendeklarasikan  dirinya  sebagai  presiden sementara  Negara  Papua  Barat  melalui  cuitannya.  Meskipun  ada  deklarasi  seperti  itu, kelompok  separatis  bersenjata  di  Papua,  yang  dikenal  sebagai  Tentara  Pembebasan  Nasional Papua  Barat-Organisasi  Papua  Merdeka  atau  TPNPB-OPM,  tidak  mengakui  klaim  Benny.
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.542
Fraksi tersebut dengan keras menolak pernyataannya dan menyebutnya sebagai agen kapitalis asing. Perlu diketahui, Benny tinggal di Inggris, bukan di Papua.
Aspek  ideologis  OPM  juga  mengalami  perpecahan.  Generasi  tua  OPM  cenderung menganut  ideologi  Barat,  seperti  tokoh-tokoh  seperti  Markus  Kaisiepo,  Nicolaas  Jouwe,  dan Herman Womsiwor. Di sisi lain, generasi muda OPM menganut ideologi neo-Marxis/Sosialis, antara  lain  Ben  Tanggahama,  Saul  Hindom,  dan  Jacob  Prai  ( Djopari,  1993 ).  Menurut  IPAC, sebuah organisasi yang dikelola oleh peneliti terkemuka seperti Sidney Jones, Azumardi Azra, dan  Todung  Mulya  Lubis,  gerakan  OPM  sangat  terdesentralisasi  dan  memiliki  banyak  faksi yang bersaing. Meskipun media menampilkan gambaran gerilya, struktur komando terpusat di dalam OPM tidak dapat diterapkan karena kombinasi loyalitas klan dan etnis, koneksi pribadi, wilayah  terpencil,  dan  agenda  individu.  Akibatnya,  komunikasi  antara  unit  dan  komandan menjadi terbatas, dan terjadi pergantian unit dan komandan secara teratur.
Daksi  politik  OPM  didirikan  untuk  menyatukan  gerakan  yang  berbeda  ( Detiknews.com, 2020 ).  Kelompok-kelompok  yang  dimaksud  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Pada  tahun  2004, Otoritas  Nasional  Papua  Barat  (West  Papua  Nasional  Authority  disingkat  WPNA)  didirikan untuk memberikan pengawasan politik menyeluruh terhadap semua organisasi OPM. Pendiri lembaga ini adalah Edison Waromi, Jacob Rumbiak, dan Herman Wanggai; (2) Koalisi Nasional Pembebasan  Papua  Barat  (West  Papua  National  Coalition  for  Liberation  disingkat  WPNCL) didirikan  pada  tahun  2005  oleh  Otto  Ondowame,  anggota  OPM  Pemka,  di  Vanuatu,  Papua Nugini.  Komandan  organisasi  dengan  peringkat  tertinggi  adalah  Mathias  Wenda.  WPNCL bertujuan  untuk  menjadi  sayap  politik  OPM,  namun  tidak  semua  anggota  bersenjata  OPM setuju  dengan  usulan  ini.  Goliath  Tabuni  dan  Kelly  Kwalik  termasuk  di  antara  mereka  yang tidak mendukung gagasan tersebut; (3) Kampanye Papua Barat Merdeka didirikan pada tahun 2000 oleh Benny Wenda dari Wamena, yang ditangkap oleh pihak berwenang pada tahun 2002 karena  diduga  menghasut  penyerangan  terhadap  kantor  polisi  di  wilayah  Abepura.  Setelah melarikan  diri  ke  Papua  Nugini,  Benny  memperoleh  suaka  politik  di  Inggris;  (4)  KNPB,  atau Komite  Nasional  Papua  Barat,  didirikan  sebagai  organisasi  politik  radikal  pada  tahun  2008. Kepemimpinannya  diambil  alih  oleh  Victor  Yeimo  pada  tahun  2012.  Pada  bulan  Mei  tahun yang  sama,  KNPB  berusaha  untuk  bersekutu  dengan  kelompok  bersenjata  OPM  dengan mengadakan  pertemuan  pertemuan  di  Biak  dan  menunjuk  Goliat  Tabuni  sebagai  panglima tertingginya.  Namun,  Goliat  kemudian  tidak  tertarik  dengan  usulan  tersebut;  dan  (5)  United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) didirikan pada tanggal 6 Desember 2014 oleh WPNA, WPNCL, dan KNPB. Benny Wenda bertindak sebagai juru bicaranya. ULMWP saat ini menjadi pengamat di Melanesia Spearhead Group (MSG); Namun, Indonesia juga merupakan anggota MSG.
Tentara  Pembebasan  Nasional  Papua  Barat  (TNPB)  berfungsi  sebagai  faksi  militer Organisasi Separatis Papua Merdeka. Didirikan pada tanggal 26 Maret 1973, setelah proklamasi Kemerdekaan  Papua  Barat  pada  tanggal  1  Juli  1971,  di  Markas  Besar  Victoria.  Pembentukan TPNPB  mengikuti  Undang-Undang  Sementara  Republik  Papua  Barat  di  bawah  Bagian Pertahanan  dan  Keamanan  Bagian  V  yang  disahkan  pada  tahun  1971.  Sebagai  hasil  dari reformasi  di  lingkungan  TPN  pada  tahun  2012,  Goliath  Tabuni  diangkat  menjadi  Panglima TPNPB ( BBC News, 2009 ).
Kekuatan militer TPNPB-OPM terdiri dari 29 Komando Daerah Pertahanan (Kodap) yang ditempatkan secara strategis di seluruh Papua. Setiap Kodap terdiri dari 2.500 personel, yang terdiri dari 2.500 anggota tetap dan beberapa ratus ribu personel cadangan, yang dipersiapkan untuk segera dikerahkan ( BBC News Indonesia, 2018 ). Namun Kapolri Jenderal Tito Karnavian melaporkan,  peristiwa  tersebut  hanya  melibatkan  30  hingga  50  orang  dengan  total  20  pucuk
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.542
senjata api. Senjata-senjata ini diperoleh melalui berbagai cara, termasuk menyita dari anggota angkatan  bersenjata  yang  lalai,  membelinya  dari  konflik  Ambon  di  Maluku,  dan menyelundupkannya secara ilegal melintasi perbatasan Papua Nugini. TPNPB, yang umumnya dikenal  sebagai  Kelompok  Kriminal  Bersenjata  (KKB)  di  Indonesia  ( The  Diplomat,  2021 ), menggunakan  taktik  gerilya  untuk  menargetkan  dan  menghancurkan  struktur  industri  yang bertentangan dengan inisiatif pembangunan Indonesia. Selama serangan ini, dan juga serangan lainnya,  mereka  menggunakan  senjata  dalam  jumlah  terbatas,  termasuk  parang,  busur  dan anak panah, kapak, pistol, dan senapan.

## 2. Kajian Pustaka

## 2.1. Konsep Bernegara
Konsep negara, seperti yang digunakan oleh banyak ilmuwan politik, mendapat pengaruh dari  definisi  terkenal  Max  Weber.  Menurut  Weber,  negara  adalah  suatu  kelompok  yang mempunyai yurisdiksi wajib, memelihara organisasi yang berkesinambungan, dan mengklaim monopoli  kekuatan  atas  suatu  wilayah  dan  penduduknya,  yang  mencakup  seluruh  aktivitas yang  berlangsung  dalam  yurisdiksinya.  Weber  menekankan  bahwa  definisinya  pada prinsipnya  berkaitan  dengan  cara  dan  bukan  tujuan,  dengan  kekerasan  sebagai  cara  utama. Dengan  menggunakan  definisi  negara  ini,  fokusnya  beralih  ke  atribut  empiris  dibandingkan atribut yuridis, sehingga menekankan kualitas de facto dibandingkan de jure yang terkait dengan bernegara. Pendekatan ini terbukti sangat menarik bagi para ilmuwan politik dan merupakan aspek penting dari perspektif sosiologis Weber tentang negara ( Parsons, 1964 ).
Weber  mengakui  pentingnya  aspek  hukum  dalam  mendefinisikan  bernegara.  Namun, banyak  mahasiswa  hukum  internasional  yang  kecewa  karena  ia  gagal  menyelidiki  sifat sebenarnya dari yurisdiksi teritorial. Hal ini dianggap sebagai kondisi hukum internasional dan bukan sekedar faktor sosiologis ( Jackson & Rosberg, 1982 ).
Sebagaimana  didefinisikan  oleh  Weber,  ukuran  fundamental  suatu  negara  adalah kemampuannya  untuk  mengklaim  monopoli  dalam  penggunaan  kekerasan  dalam  yurisdiksi teritorialnya. Perolehan kemampuan ini oleh entitas eksternal atau internal yang dapat secara efektif  menantang  pemerintah  nasional  dan  membentuk  zona  kendali  monopolistik memberikan  ciri  penting  dari  bernegara.  Menurut  kriteria de  facto Weber,  keberadaan  dua monopoli kekuasaan secara bersamaan atas satu populasi dan wilayah adalah mustahil. Dalam kasus  di  mana  wilayah  yang  diperebutkan  tidak  dapat  dikontrol  secara  permanen  oleh  salah satu dari beberapa kelompok yang bersaing atau negara pengklaim, Weber berpendapat bahwa lebih tepat untuk menyebut situasi tersebut sebagai “keadaan tanpa negara.”

## 2.2. Konsep Responsibility to Protect (R2P)
Munculnya  konsep  R2P  merupakan  akibat  dari  ketidakefisienan  yang  berulang-ulang dilakukan  komunitas  internasional  dalam  menangani  genosida  dan  kekejaman  massal  pada tahun  1990an.  Berbagai  bidang,  seperti  pemeliharaan  perdamaian,  pekerjaan  pengungsi  dan pengungsian,  diplomasi  internasional,  dan  bantuan  kemanusiaan,  menyadari  adanya kebutuhan mendesak untuk melindungi individu dari bahaya besar di berbagai lokasi. Hal ini menyebabkan  peningkatan  perhatian  dan  upaya  untuk  melindungi  kehidupan  manusia  dari penganiayaan yang keji ( Bellamy & Dunne, 2016 ).
Sekretaris  Jenderal  Perserikatan  Bangsa-Bangsa,  Ban  Ki-moon,  mengidentifikasi  tiga  pilar Responsibility to Protect (R2P). Pilar-pilar ini sama pentingnya dan tidak harus berurutan. Pilar pertama adalah tanggung jawab utama negara untuk melindungi penduduknya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, serta dari hasutan
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.542
untuk melakukan kekejaman tersebut. Pilar kedua adalah tugas negara untuk saling membantu dalam membangun kemampuan yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab pertama. Pilar ketiga adalah tanggung jawab komunitas internasional untuk mengambil tindakan cepat dan efektif untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang disebutkan di atas ketika suatu negara gagal melakukannya ( Welsh, 2009 ).

## 3. Metodologi Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan. Jenis penelitian ini menggunakan sumber literatur untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, referensi sastra dijadikan  sebagai sumber  utama.  Tinjauan  pustaka  dan  sumber  data  diperoleh  dengan  menelaah  dan menganalisis  berbagai  publikasi  akademis,  antara  lain  buku,  jurnal,  dan  dokumen  terkait perkembangan OPM.
Tinjauan  literatur  melibatkan  pemanfaatan  berbagai  literatur  dan  dokumen  sebagai  data primer  untuk  analisis  ( Zed,  2008 ).  Oleh  karena  itu,  literatur  yang  diperoleh  tidak  hanya berfungsi  sebagai  alat  untuk  merancang  penelitian  tetapi  juga  sebagai  sumber  data  primer untuk analisis. Penerapan metodologi tinjauan pustaka telah terbukti sangat bermanfaat dalam mengkaji  temuan-temuan  signifikan  dan  memberikan  arahan  potensial  untuk  suatu  masalah atau  diskusi  melalui  analisis  pengetahuan  yang  ringkas  dan  sistematis  ( Quan-Hoang  et  al., 2020 ).  Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  deskriptif  yang  bertujuan  untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya data pendukung penelitian ( Arikunto, 2010 ).

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berbagai  faksi  di  OPM  terus  mencari  perhatian  global.  Oleh  karena  itu,  strategi  dan manuver  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  pemisahannya  dari  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Berdasarkan siaran pers Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Kolonel Czi IGN Suriastawa, telah diakui bahwa meskipun terdapat berbagai faksi internal dan persaingan  kepentingan  dalam  kelompok  yang  dikenal  sebagai  OPM,  terdapat  tiga  sayap utama  yang  membentuk  organisasi  tersebut:  sayap  politik,  klandestin,  dan  bersenjata.  Sayap- sayap  ini  menggunakan  saluran  media  sosial  untuk  berkomunikasi,  merencanakan  tindakan, dan  menyebarkan  informasi  palsu  untuk  membentuk  opini  negatif  terhadap  pemerintah Indonesia  (termasuk  TNI/Polri)  mengenai  isu-isu  terkait  Papua  di  berbagai  platform  media sosial ( Koreri.com, 2021 ).
Menggunakan  media  sosial  sebagai  alat  kampanye  secara  luas  dianggap  sebagai  pilihan yang  sangat  menguntungkan  di  kalangan  organisasi.  Media  sosial  dikenal  luas  sebagai  alat yang efektif dan mudah diakses yang dapat dimanfaatkan kapan saja dan di mana saja. Selain itu,  ia  menawarkan  penyebaran  informasi  yang  cepat  kepada  masyarakat  ( Ulfa  &  Fatchiya, 2018 ).  ULMWP  telah  secara  efektif  mempromosikan  kampanyenya  melalui  jaringan  media sosialnya,  seperti  akun  Twitter  @FreeWestPapua  dan  akun  Facebooknya,  Free  West  Papua ( Samad & Permatasari, 2021 ).
Investigasi  sebelumnya  telah  dilakukan  pada  jaringan  media  sosial  Kampanye  Papua Merdeka  dengan  mengeksplorasi  metode  konsumsi  teks  menggunakan  data  tanggapan pembaca  seperti  retweet,  retweet  kutipan,  komentar,  dan  suka  yang  diperoleh  melalui  akun Twitter  @FreeWestPapua  dan  @BennyWenda,  serta  halaman  Facebook  Kampanye  Free  West Papua ( Rumila & Effendi, 2020 ). Studi lain mengeksplorasi akun Facebook Kampanye Merdeka
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.542
West  Papua.  Martadikusumah  meneliti  penggunaan  propaganda  kemerdekaan  West  Papua melalui akun Facebook Free West Papua Campaign ( Martadikusumah, 2019 ).
Penelitian  lain  menunjukkan  bahwa  dalam  konflik  asimetris  antara  Free  West  Papua Campaign  (FWPC)  dan  Indonesia,  FWPC  menggunakan  musik  dan  lagu  untuk  melawan Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan tekanan kepada pemerintah Indonesia melalui  komunitas  internasional  dengan  menyebarkan  pesan  melalui  media  sosial  tanpa menargetkan Indonesia secara langsung ( Jahamou & Wiswayana, 2020 ).

## 4.1. Negara-negara yang Mendukung OPM
Beberapa  negara  Pasifik,  antara  lain  Vanuatu,  Kepulauan  Marshall,  dan  Tuvalu,  secara terbuka  menyatakan  dukungannya  terhadap  aktivitas  separatis  di  Papua.  Negara-negara  ini secara  konsisten  mengganggu  Indonesia  di  berbagai  forum  PBB,  menuduh  pemerintah Indonesia  melakukan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  di  Papua  Barat  dan  secara  terbuka memberikan dukungan mereka kepada kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka. Selain itu, beberapa negara atau kelompok lain memberikan dukungan terselubung terhadap gerakan separatis Papua karena motif politik dan ekonomi, selain ketiga negara di atas ( Pepnews.com, 2018 ).
Vanuatu  adalah  negara  kecil  yang  terletak  di  wilayah  Melanesia  di  Pasifik  Selatan.  Sejak tahun 2014, negara ini secara aktif menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh  pemerintah  Indonesia  terhadap  masyarakat  adat  di  Papua.  Secara  diplomatis,  Vanuatu telah  menyatakan  dukungannya  terhadap  kemerdekaan  Papua  dan  pembebasan  dari penjajahan Indonesia. Sepanjang berbagai pertemuan internasional sejak tahun 2016, Vanuatu secara konsisten meminta perhatian terhadap pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di Papua, mendesak PBB untuk menyelidiki pelanggaran tersebut  dan  menunjukkan  dukungan  terhadap  kemerdekaan  Papua.  Keterlibatan  aktif Vanuatu dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia  di Papua  didorong oleh  kesamaan etnis  Melanesia,  kolonialisme  masa  lalu,  dan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  terus berlanjut ( Temaluru, 2016 ).
Menanggapi  tuduhan  terang-terangan  yang  dilontarkan  negara-negara  Pasifik  tertentu terhadap  Indonesia  di  forum  PBB,  Kementerian  Luar  Negeri  secara  konsisten  dan  tegas membela  dan  membantahnya  di  setiap  kesempatan.  Apalagi  Kementerian  telah  melakukan sosialisasi  ke  negara  atau  kelompok  yang  diyakini  berpotensi  mendukung  gerakan  separatis Papua.

## 4.2. Internasionalisasi Papua
Perkembangan  terkini  dalam  kampanye  internasional  dan  upaya  diplomasi  gerakan separatis  di  Papua  telah  meluas  hingga  mencakup  diplomasi  parlemen.  Inisiatif  progresif  ini dicontohkan oleh kerja advokasi Benny Wenda, seorang tokoh terkemuka yang ditangkap oleh pihak  berwenang  Indonesia  dan  kemudian  melarikan  diri  ke  Inggris.  Sebagai  aktivis  West Papua  Council,  Wenda  telah  bekerja  sama  dengan  Westminster  House  of  Commons  untuk membentuk  International  Parliamentarians  for  West  Papua  (Anggota  Parlemen  Internasional untuk  Papua  Barat),  sehingga  membentuk  kaukus  Papua  Barat  di  Parlemen  Inggris  di  luar Amerika  Serikat.  Selain  itu,  Wenda  telah  meluncurkan  kantor  perwakilan  OPM  di  Oxford, Inggris, sebagai bagian dari upaya berkelanjutannya ( Nainggolan, 2014 ).
Internasionalisasi  isu  Papua  Barat  telah  menjadi  perhatian  mendesak  bagi  Indonesia  di kawasan Pasifik Selatan, terutama sejak Presiden Jokowi menjabat. Kekhawatiran yang semakin besar tidak hanya muncul dari pernyataan negara-negara Pasifik Selatan di forum internasional
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.542
tetapi  juga  dari  beredarnya  berita  dan  foto  terkait  pelanggaran  HAM  di  Papua  Barat.  Media sosial  telah  menjadi  sarana  utama  bagi  para  aktivis  pro-kemerdekaan  dan  aktor-aktor  baru untuk  menyuarakan  isu  Papua  Barat.  Akibatnya,  pejabat  publik  dan  pemerintah  di  negara- negara  Pasifik  Selatan  seperti  Papua  New  Guinea,  Fiji,  dan  Vanuatu  terpengaruh  oleh penyebaran  informasi  di  media  sosial.  Masyarakat  Kepulauan  Pasifik  telah  menunjukkan dukungan melalui protes, mural, dan pernyataan pejabat pemerintah kepada masyarakat West Papua ( Lantang & Tambunan, 2020 ).
Gerakan  separatis  di  Papua  memanfaatkan  momentum  sosial  dan  politik  saat  ini  untuk mengadvokasi  kepentingan  dan  aspirasi  mereka  ( Nainggolan,  2014 ).  Mereka  aktif  mencari dukungan  politik  dari  komunitas  global  untuk  mencapai  kemerdekaan  Papua.  Gerakan  ini mendirikan  kantor  perwakilan  di  berbagai  negara,  memulai  kampanye  media  sosial, melakukan negosiasi, dan mempengaruhi forum internasional.

## Tabel 2. Upaya Internasionalisasi OPM dengan Aktor Negara
Negara Tujuan Waktu Kanal Instrumen Upaya yang Dilakukan Tonga, Vanuatu, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Inggris, Australia, Belgia, Selandia  Baru,  dan Guyana 3 Mei 2016 Negara (Grup) Pertemuan  Pertemuan Parlemen Internasional  untuk  Papua Barat diadakan untuk membahas  isu-isu  politik dan  merumuskan  rencana strategis
mengenai referendum  kemerdekaan
Papua  Barat  yang  akan datang,  yang  dijadwalkan pada tahun 2020.
Deklarasi Westminster secara  resmi  ditetapkan dalam  pertemuan  tersebut untuk mendukung penentuan  nasib  sendiri rakyat West Papua. Britania Raya 7 September 2017 Partai Politik / Parlemen Pertemuan  Sosialisasi hasil referendum kepada Jeremy Corbin, Ketua Partai  Buruh  dan  Ketua Oposisi Inggris. 27 Februari 2020 Mengundang Anggota Parlemen  Inggris  untuk menghadiri pertemuan parlemen OPM di Inggris. Selandia Baru 10 Mei 2017 Negara Pertemuan  Deklarasi Westminster untuk Papua Barat diluncurkan  di  Parlemen Aotearoa, Selandia Baru. Pacific Island Forum (PIF) 28 Agustus 2018 Negara (Grup) OPM  telah  memanggil Pacific  Island  Forum  (PIF)
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.542
Negara Tujuan Waktu Kanal Instrumen Upaya yang Dilakukan untuk mengangkat masalah  West  Papua  ke Majelis Umum PBB. 9 September 2017 Meminta  dukungan  dari PIF  untuk  mendukung penentuan  nasib  sendiri OPM. Vanuatu 28 Januari 2019 PBB Petisi / Referendum Pengajuan petisi referendum  kemerdekaan Papua Barat kepada Komisaris  Tinggi  Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet. Dunia internasional 2016 - 2020 Media massa Situs web Perumusan kerangka mengenai pelaporan pelanggaran HAM di Papua Barat, serta kegiatan yang dilakukan OPM dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam pendukungnya. - Bennywenda.org - Freewestpapua.org Kenya 9-10 Desember 2019 Negara (Grup) Pertemuan  OPM  telah  bergabung dengan  delegasi  Vanuatu pada  Konferensi  Tingkat Tinggi Afrika, Karibia, dan Pasifik (African, Caribbean,  and  Pacific  or ACP)  ke-9  untuk  meminta dukungan bagi hak penentuan nasib sendiri di Papua Barat. Belanda 10 Maret 2019 Negara Aksi protes  Menyelenggarakan aksi protes #ClimateMarch dengan agenda menonjolkan  isu  Papua Merdeka melalui cara terselubung. Kepulauan Solomon 19 Maret 2020 Negara Pertemuan  Sebuah  pertemuan  diatur dengan  Hon.  Matthew Cooper  Wale,  pemimpin partai oposisi, Partai Demokrat Kepulauan Solomon, akan
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.542
Negara Tujuan Waktu Kanal Instrumen Upaya yang Dilakukan menumbuhkan kepercayaan  di  antara anggota Melanesian Spearhead  Group  (MSG) dengan harapan mendapatkan keanggotaan permanen.
Sumber: ( Putri, 2022 )
Bayuseno  &  Windiani  mengelompokkan  isu-isu  negatif  seputar  Papua  yang  dibawa  ke kancah  internasional  ke  dalam  empat  kategori  utama.  Hal  tersebut  adalah  (1)  Permasalahan ekonomi terkait dengan pencaplokan dan pemanfaatan potensi dan aset ekonomi Papua oleh individu non-Papua; (2) Persoalan politik terkait asal usul asimilasi dan identitas politik Papua; (3)  Masalah  keamanan  terkait  dengan  berbagai  peristiwa  pelanggaran  HAM  berat  dan kekerasan  politik;  dan  (4)  Permasalahan  budaya  terkait  segregasi  budaya  dan  ras  antara Indonesianisasi dan Papuanisasi ( Bayuseno & Windiani, 2020 ).

## 4.3. Internasionalisasi Papua
Negara  telah  dianggap  sebagai  subjek  hukum  yang  unggul  sepanjang  sejarah,  melebihi aktor hukum internasional lainnya. Konsekuensinya, negara diberikan hak dan kewajiban yang ditentukan  oleh  hukum  internasional  sesuai  dengan  statusnya  sebagai  subjek  hukum  dalam sistem hukum internasional ( Sugiyanto, 2017 ).
Menurut  J.G.  Starke,  bangsa  adalah  institusi  yang  mewakili  suatu  sistem  yang  mengatur hubungan  antar  individu,  berfungsi  sebagai  alat  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  penting, termasuk menyediakan sistem terstruktur untuk mencakup aktivitas manusia. Hal senada juga dikemukakan oleh Brierly yang menyatakan bahwa negara sebagai institusi berfungsi sebagai wadah dimana masyarakat dapat mencapai tujuan dan terlibat dalam aktivitasnya ( Maskun et al., 2008 ).
Upaya internasionalisasi Papua yang dilakukan OPM secara terus-menerus berkaitan erat dengan  pemenuhan  Papua  sebagai  negara-bangsa.  Sebagaimana  diatur  dalam  Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara tahun 1933, ada empat elemen penting yang harus dicapai untuk mencapai status kenegaraan ( Grant, 1999 ).
Menurut  Pasal  1  Konvensi,  suatu  negara  yang  diakui  berdasarkan  hukum  internasional harus  memenuhi  empat  kriteria:  1)  jumlah  penduduk  tetap,  2)  wilayah  tertentu,  3) pemerintahan, dan 4) kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain.

## 1) Populasi permanen
Kehadiran  populasi  yang  stabil  merupakan  prasyarat  bagi  keberadaan  suatu  Negara, meskipun  jumlah  populasi  spesifik  yang  diperlukan  untuk  mempertahankan  negara  tersebut masih belum pasti. Ada beberapa negara di dunia, seperti Tiongkok dan India, yang memiliki lebih dari satu miliar penduduk. Sebaliknya, beberapa negara bagian seperti Nauru dan Tuvalu juga memiliki populasi kurang dari sepuluh ribu orang yang tinggal di wilayah mereka.
Provinsi  Papua  Barat  diklaim  oleh  Republik  Papua  Barat,  dan  hingga  akhir  tahun  2021, total penduduk tetap di wilayah tersebut mencapai 1,15 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 57,5% belum  menikah,  sementara  39,93%  sudah  menikah.  Selain  itu,  0,61%  penduduknya  telah berpisah secara hukum, sedangkan 1,95% diantaranya telah bercerai ( Katadata.co.id, 2021 ).
2) Wilayah tertentu
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.542
Keberadaan wilayah tertentu merupakan aspek penting di setiap negara, karena berfungsi sebagai  elemen  mendasar  yang  membedakan  wilayah  tersebut  dan  memungkinkan representasi fisik wilayah tersebut pada peta dan bagan. Oleh karena itu, suatu negara harus memiliki  tanah  tersebut  untuk  membangun  dan  mempertahankan  kredibilitas  dan pengakuannya sebagai entitas yang sah.
Usulan  pembentukan  Republik  Papua  Barat  oleh  kelompok  separatis  Gerakan  Papua Merdeka mencakup wilayah Papua Barat. Provinsi ini terdiri dari tujuh kabupaten, 86 distrik, 21  desa,  dan  803  dusun,  dengan  total  luas  daratan  64.134,66  kilometer  persegi,  sebagaimana tertera  dalam  situs  resmi  Pemerintah  Provinsi  Papua  Barat  (2023)  ( Hadi  &  Bernada,  2015 ). Proposal  ini  mendapat  dukungan  dari  Kepulauan  Solomon  dan  Vanuatu,  seperti  yang ditunjukkan oleh RUU Wantok Blong Yumi yang disahkan oleh Parlemen Vanuatu pada tahun 2010,  yang  secara  resmi  mendeklarasikan  kebijakan  luar  negeri  Vanuatu  yang  mendukung kemerdekaan  West  Papua.  Parlemen  juga  menyerukan  agar  Papua  Barat  diberikan  status pengamat di Melanesia Spearhead Group dan Forum Kepulauan Pasifik. Sejak didirikan pada tahun 1991, Republik Papua Barat telah menjadi anggota aktif Organisasi Bangsa-Bangsa dan Masyarakat yang Tidak Terwakili (UNPO), menurut World Encyclopaedia (2023) ( Sukmalalana et al., 2020 ).

## 3) Pemerintahan
Setiap negara harus membentuk pemerintahan fungsional yang menjalankan kontrol fisik dan administratif atas wilayahnya. Kegagalan menunjukkan kompetensi dalam mengelola dan mengatur tanah yang berada di bawah kedaulatannya akan menghambat suatu negara dalam menegakkan  kedaulatannya  terhadap  negara  lain.  Oleh  karena  itu,  setiap  negara  wajib melakukan penguasaan terhadap wilayahnya sebagai bukti kedaulatannya.
Pada  bulan  Oktober  1961,  Komite  Nasional  Papua  yang  terdiri  dari  70  tokoh  Papua merumuskan  Manifesto  Nasional  Papua  sebagai  jawaban  terhadap  keadaan  yang  ada. Manifesto  tersebut  menguraikan  berbagai  aspek  ( Al  Rahab,  2010 ),  antara  lain  menetapkan nama  negara  sebagai  Papua,  menetapkan  lagu  kebangsaan  sebagai  Hai  Tanahku  Papua, memilih  bendera  nasional  sebagai  Bintang  Kejora,  menetapkan  dasar  negara  sebagai  Kasih, memilih lambang negara Burung Cenderawasih, dan 149 artikel Negara Burung Cenderawasih. Selanjutnya  atas  persetujuan  Pemerintah  Belanda,  proklamasi  kemerdekaan  Papua dilangsungkan pada tanggal 1 Desember 1961 ( Sari & Palupi, 2023 ).
4) Kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain
Menjalin  dan  memelihara  hubungan  dengan  negara  lain  memerlukan  keterlibatan  yang tinggi  dengan  komunitas  global.  Kapasitas  suatu  negara  untuk  terlibat  dalam  diplomasi, komunikasi, dan misi diplomatik dengan negara lain sangatlah penting. Hal ini mengharuskan komunitas  internasional  untuk  mengakui  legitimasi  suatu  negara  sebagai  entitas  yang berdaulat.
Upaya  yang  dilakukan  OPM  untuk  menginternasionalkan  Papua  bertujuan  untuk mendapatkan  pengakuan  Republik  Papua  Barat  sebagai  negara  merdeka.  Usulan  ini merupakan  salah  satu  rekomendasi  yang  muncul  dari  Kongres  Rakyat  Papua  Kedua  yang menyerukan  pembentukan  tim  untuk  melobi  komunitas  internasional,  termasuk  mengimbau Dewan  Keamanan  PBB  untuk  memenuhi  mandatnya  menjaga  perdamaian  dan  keamanan global,  termasuk  menjaga  keamanan.  keamanan  dan  kesejahteraan  masyarakat  Papua  hingga terbentuknya pemerintahan yang stabil. Selain itu, Kongres mendesak Presidium Dewan Papua untuk terlibat dalam dialog dengan Indonesia, Belanda, Amerika Serikat, dan PBB ( Elyzabeth, 2006 ).
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.542
Dukungan  internasional  sangat  penting  dalam  mencapai  tujuan  politik  jangka  panjang kelompok  separatis  di  Papua  yang  berupaya  memisahkan  diri  dari  Indonesia.  Pemerintah Indonesia menyebut gerakan ini sebagai separatisme Papua yang dianggap sebagai tantangan terhadap kedaulatan Indonesia. Meski demikian, keputusan mempertahankan kedaulatan atas Papua  sudah  final  bagi  pemerintah  Indonesia.  Menanggapi  tindakan  dan  sikap  kelompok separatis,  pemerintah  Indonesia  melakukan  lobi  dan  diplomasi  untuk  mengamankan  dan menjaga  komitmen  internasional  untuk  mendukung  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia, yang merupakan bagian integral dari Papua.
Dukungan  internasional  terhadap  gerakan  pro-kemerdekaan  di  Papua  menghadirkan kompleksitas yang signifikan dalam hubungan diplomatik Indonesia dengan pemerintah asing. Meskipun  legitimasi  politik  Indonesia  di  Papua  kuat,  daya  tawar  Indonesia  melemah  terkait kekhawatiran  global  mengenai  demokrasi,  hak  asasi  manusia,  dan  isu  lingkungan  hidup  di wilayah  tersebut.  Isu-isu  seperti  ini  sering  kali  digunakan  sebagai  tolok  ukur  untuk  menilai keberhasilan  atau  kegagalan  pemerintah  di  negara-negara  berkembang.  Bagi  kelompok  pro- kemerdekaan, khususnya OPM, isu-isu global ini menjadi elemen strategis penting yang secara signifikan  mempengaruhi  posisi  mereka  dan  pada  akhirnya  menjadi  “perjuangan”  mereka  di forum internasional.
Salah satu kriteria penting dalam mencapai pengakuan internasional, sebagaimana diakui oleh  hukum  internasional,  adalah  kriteria  terakhir  di  antara  keempat  kriteria  tersebut.  Oleh karena  itu,  isu  pelanggaran  HAM  yang  dilakukan  oleh  TNI/Polri  gencar  dimunculkan  oleh OPM  untuk  membuka  jalan  masuknya  pasukan  internasional  ke  Papua,  karena  pintu masuknya  diatur  dengan  konsep Responsibility  to  Protect (R2P).  R2P  secara  intrinsik  terkait dengan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB),  dan  asal  usulnya  dapat  ditelusuri  kembali  ke deklarasi  yang  dibuat  oleh  mantan  Sekretaris  Jenderal,  Kofi  Annan.  Kerangka  kerjanya menekankan  pada  penegakan  prinsip-prinsip  PBB  untuk  memungkinkan  komunitas internasional  memenuhi  tanggung  jawabnya  untuk  melindungi.  Penetapan  R2P  sebagai landasan konsensus global baru harus dilakukan dalam forum PBB ( Thakur & Weiss, 2009 ). Prinsip Responsibility to Protect (R2P) yang diterima secara global bertujuan untuk mencegah terulangnya  kejahatan  keji  seperti  genosida,  kejahatan  perang,  pembersihan  etnis,  dan kejahatan  terhadap  kemanusiaan.  Kurangnya  respon  masyarakat  internasional  terhadap kekejaman  massal  yang  terjadi  di  Rwanda  dan  bekas  Yugoslavia  pada  tahun  1990an menekankan  perlunya  konsep  ini.  Komite  Internasional  tentang  Intervensi  dan  Kedaulatan Negara merumuskan konsep R2P pada tahun 2001 ( Egerton, 2012 ).
Kerangka  kerja  R2P  dibangun  berdasarkan  tiga  prinsip  dasar  tanggung  jawab:  Pilar  1 mengharuskan setiap negara mengambil tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dari  empat  kejahatan  besar  berupa  kekejaman  massal,  termasuk  genosida,  kejahatan  perang, kejahatan  terhadap  kemanusiaan,  dan  pembersihan  etnis.  Pilar  2  mengamanatkan  komunitas internasional  yang  lebih  luas  untuk  mendukung  dan  mendorong  setiap  negara  dalam memenuhi tanggung jawabnya. Terakhir, Pilar 3 menetapkan bahwa jika suatu negara benar- benar  gagal  melindungi  warga  negaranya,  komunitas  internasional  harus  siap  mengambil tindakan kolektif yang tepat, tepat waktu, tegas, dan sesuai dengan Piagam PBB.
Intinya,  prinsip Responsibility  to  Protect (R2P)  memperkuat  konsep  kedaulatan  dengan memungkinkan pemerintah memenuhi kewajibannya saat ini. Hal ini menghadirkan prospek baru  bagi  sistem  PBB  untuk  membantu  negara-negara  dalam  mencegah  pelanggaran  dan melindungi  masyarakat  yang  terkena  dampak  dengan  meningkatkan  kapasitas  mereka, mengeluarkan  peringatan  tepat  waktu,  dan  menerapkan  langkah-langkah  pencegahan  dan perlindungan dibandingkan hanya mengandalkan langkah-langkah reaktif.
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.542
Kejahatan  terhadap  kemanusiaan  merupakan  suatu  bentuk  pelanggaran  tertentu  yang dilakukan  dalam  konteks  penyerangan  berskala  besar  yang  dengan  sengaja  menyasar  warga sipil tanpa memandang kewarganegaraannya. Kejahatan-kejahatan ini merupakan pelanggaran paling keji terhadap martabat manusia, terutama jika ditujukan kepada masyarakat sipil ( Edele, 2021 ).
Menurut Pasal 7 Statuta  International Criminal Court ( Schabas, 2017 ), aktor negara dapat dimintai  pertanggungjawaban  pidana  karena  melakukan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan, khususnya dalam konteks serangan sistematis atau meluas terhadap penduduk sipil. Tindakan- tindakan  berikut  ini  dianggap  sebagai  kejahatan  terhadap  kemanusiaan:  pembunuhan, pemusnahan,  deportasi,  pemindahan  paksa  penduduk,  pemenjaraan  atau  perampasan kebebasan  fisik  lainnya,  penyiksaan,  pemerkosaan,  perbudakan  seksual,  sterilisasi  paksa, penganiayaan,  penghilangan  orang  secara  paksa,  apartheid  dan  “lain-lain”  tindakan  tidak manusiawi  yang  bersifat  serupa  dengan  sengaja  menimbulkan  penderitaan  berat  atau  cedera serius terhadap tubuh atau kesehatan mental atau fisik.”

## 5. Kesimpulan
Upaya OPM yang terus menerus melakukan internasionalisasi Papua tidak lepas dari cita- cita  agar  Papua  menjadi  negara  yang  diakui.  Sebagaimana  ditetapkan  dalam  Konvensi Montevideo tahun 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara, ada empat elemen penting yang harus  dipenuhi  untuk  mencapai  status  kenegaraan.  Menurut  Pasal  1  Konvensi,  suatu  negara yang  diakui  berdasarkan  hukum  internasional  harus  memenuhi  kriteria  berikut:  1)  jumlah penduduk tetap, 2) wilayah tertentu, 3) pemerintahan, dan 4) kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain.
Dari  empat  kriteria  agar  suatu  negara  diakui  menurut  hukum  internasional,  kriteria terakhir sangat penting untuk diterapkan oleh OPM dalam upayanya memperoleh pengakuan internasional.  Oleh  karena  itu,  isu  pelanggaran  HAM  yang  dilakukan  oleh  TNI/Polri  terus ditekankan  oleh  OPM  untuk  membuka  jalan  masuknya  kekuatan  internasional  ke  Papua dengan menggunakan konsep Responsibility to Protect (R2P) sebagai titik temunya. pintu masuk. R2P terkait erat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan  asal usulnya dapat  ditelusuri kembali  ke  deklarasi  mantan  Sekretaris  Jenderal  Kofi  Annan  yang  menekankan  penegakan prinsip-prinsip  PBB  agar  komunitas  internasional  dapat  memenuhi  tugasnya  untuk melindungi. Segala upaya untuk menetapkan R2P sebagai dasar konsensus global baru harus dilakukan dalam forum PBB dengan penuh pertimbangan.

## 6. Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pertahanan Republik Indonesia dan pengulas anonim atas ulasan mereka terhadap artikel ini.

## 7. Pernyataan Conflicts of Interest
Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## Daftar Pustaka
Al  Rahab,  A.  (2010).  Heboh  Papua:  Perang  Rahasia.  In Trauma  dan  Separatisme .  Komunitas Bambu, Imparsial dan Foker LSM Papua.
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.542
Andrianto, T. T. (2001). Mengapa Papua bergolak . Gama Global Media. Arikunto, S. (2010). Metode Peneltian . Rineka Cipta.
Bayuseno, A. B. B., & Windiani, R. (2020). Assessing the Consistency of Political Attitude and Position  of  Melanesian  Countries  on  the  Papua  Issue  in  International  Forums [Memahami Konsistensi Sikap Politik Negara-Negara Melanesia mengenai Isu Papua di Forum Internasional]. Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional , 11 (2), 203–222. https://doi.org/10.22212/jp.v11i2.1668 BBC News. (2009, March 13). Papua’s struggle for
independence . http://news.bbc.co.uk/1/mobile/world/asia-pacific/7942026.stm
BBC News Indonesia. (2018, December 13). Organisasi Papua Merdeka yang menuntut pemisahan Papua  dari  Indonesia,  apa  dan  siapa  mereka? https://www.bbc.com/indonesia/indonesia- 46539502
Bellamy,  A.,  &  Dunne,  T.  (2016).  “Introduction:  R2P  in  Theory  and  Practice.”  In The  Oxford Handbook of the Responsibility to Protect (pp. 3–17). Oxford University Press Oxford. Detiknews.com. (2020, December 3). Benny Wenda Tak Diakui OPM, Begini Peta Kubu Separatis di Papua . https://news.detik.com/berita/d-5280012/benny-wenda-tak-diakui-opm-begini- peta-kubu-separatis-di-papua
Djopari,  J.  R.  G.  (1993). Pemberontakan  Organisasi  Papua  Merdeka .  Gramedia  Widiasarana Indonesia.
Edele, M. (2021). Crimes Against Humanity. The Routledge History of the Second World War , 20 (3), 625–638. https://doi.org/10.4324/9780429455353-50
Egerton, F. (2012). What is Right with R2P? In The Routledge handbook of the responsibility to protect (pp. 77–84). Routledge.
Elyzabeth, A. (2006). Dimensi Internasional Kasus Papua. Jurnal Penelitian Politik LIPI , 3 (1), 43–
65.
Grant,  T.  D.  (1999).  Defining  Statehood:  The  Montevideo  Convention  and  its  Discontents. Columbia Journal of Transnational Law , 37 (2), 403–404.
Hadi,  S.,  &  Bernada,  Y.  S.  B.  (2015).  Kedudukan  Daerah  Khusus  Provinsi  Papua  Dan  Papua Barat  Dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Mimbar  Keadilan ,  278224. https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2119
Jackson, R. H., & Rosberg, C. G. (1982). Why Africa’s Weak States Persist: The Empirical and the Juridical in Statehood. World Politics , 35 (1), 1–24. https://doi.org/10.2307/2010277 Jahamou,  M.,  &  Wiswayana,  W.  (2020).  Music  as  A  Weapon  on  Asymmetric  War  between FWPC (Free West Papua Campaign) Against Indonesia. Proceedings of the First Brawijaya International Conference on Social and Political Sciences, BSPACE . https://doi.org/10.4108/eai.26-11-2019.2295195
Katadata.co.id. (2021). Inilah 10 provinsi dengan penduduk berstatus cerai hidup terbanyak .
Koreri.com. (2021, March 8). Cari Perhatian Dunia, Ini 3 Modus OPM . https://koreri.com/2021/03/08/cari-perhatian-dunia-ini-3-modus-opm/
Lantang, F., & Tambunan, E. M. B. (2020). The internationalization of ⇜ west papua ⇝ issue and its impact on Indonesia’s policy to the south pacific region. Journal of ASEAN Studies , 8 (1), 41–59. https://doi.org/10.21512/jas.v8i1.6447
Malo,  Y.  (2017). Organisasi  Papua  Merdeka  Tahun  1960-1969 [Universitas  Sanata  Dharma]. https://repository.usd.ac.id/9140/2/094314006_full.pdf
Martadikusumah, T. A. A. (2019). Penggunaan Akun Facebook Free West Papua Campaign sebagai Media  Propaganda  Konflik  Papua  Barat .  Program  Studi  Ilmu  Hubungan  Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu ….
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.542
Maskun, M., Manuputty, A., Awaludin, H., Rauf, A., Lihawa, I., & Noor, S. M. (2008). Hukum Internasional .
Nainggolan, P. P. (2014). International Activities of Papua Separatist Movement. Jurnal DPR RI ,
19 (3), 181–199.
Parsons, T. (1964). The theory of social and economic organization . Free Press. Pepnews.com.  (2018,  December  11). Inilah  Negara-negara  Pendukung  Pemberontak  dan  Terorisme Papua . https://pepnews.com/hankam/p-8154a448334791f/inilah-negara-negara- pendukung-pemberontak-dan-terorisme-papua
Putri,  A.  C.  (2022).  Strategi  Organisasi  Papua  Merdeka  Dalam  Mendapatkan  Dukungan Internasional  Tahun  2016-2020.  In Universitas  Islam  Indonesia (Vol.  33,  Issue  1).
Universitas Islam Indonesia.
Quan-Hoang,  V.,  Anh-Vinh,  L.,  Viet-Phuong,  L.,  Phuong-Hanh,  H.,  &  Manh-Toan,  H.  (2020). Making social sciences more scientific: Literature review by structured data. MethodsX , 7 , 100818. https://doi.org/10.1016/j.mex.2020.100818
Rumila, D. N., & Effendi, Y. (2020). Analisis Wacana Free West Papua Campaign pada Operasi Militer Indonesia dalam Konflik Nduga: Sebuah Tinjauan Kritis. Transformasi Global , 7 (1), 27–42. https://doi.org/10.21776/ub.jtg.2020.007.01.2
Samad, M. Y., & Permatasari, D. A. (2021). Memahami Organisasi Free West Papua Campaign Melalui  Kampanye  Dukungan  Terhadap  United  Liberation  Movement  for  West  Papua (ULMWP) Tergabung Dalam Melanesian Spearhead Group (MSG). Jurnal Kajian Ilmiah ,
21 (4), 401–412. https://doi.org/10.31599/jki.v21i4.781
Sari,  P.,  &  Palupi,  D.  A.  (2023). Kajian  Yuridis  Tentang  Eksistensi  Organisasi  Papua  Merdeka (Opm)  Dalam  Perspektif  Hukum  Humaniter  Internasional. Abstract  of  Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University , 14 (1), 1–6.
https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFH/article/view/22450/18207
Schabas, W. A. (2017). An introduction to the international criminal court: Fifth edition. In An Introduction to the International Criminal Court: Fifth Edition . Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781316459997
Sugandi, Y. (2008). Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua. In Friedrich Ebert Stiftung . Friedrich-Ebert-Stiftung. Sugiyanto,  M.  N.  (2017). Organisasi  Papua  Merdeka  (OPM)  dalam  Perspektif  Subjek  Hukum Internasional . Universitas Hasanuddin.
Sukmalalana, S., Ramadhan, F., Pidhegso, A. Y., Huda, F. N., & Fadli, S. D. (2020). Akuntabilitas Dana  Otonomi  Khusus  Provinsi  Papua  dan  Papua  Barat .  Pusat  Kajian  Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI.
Surya.co.id. (2021, February 9). Mengenal OPM yang Kini Terpecah Belah Jadi 3 Sayap dan Bersaing,
KKB Papua yang Sering Bikin Onar .
https://surabaya.tribunnews.com/2021/03/09/mengenal-opm-yang-kini-terpecah- belah-jadi-3-sayap-dan-bersaing-kkb-papua-yang-sering-bikin-onar
Temaluru,  T.  B.  P.  (2016).  Kepentingan  Vanuatu  Dalam  Usaha  Pemerdekaan  Papua. Jurnal Analisis Hubungan Internasional , 5 (2), 572–583.
Thakur, R., & Weiss, T. G. (2009). R2P: from idea to norm-and action. Global Resp. Protect , 1 , 22. The Diplomat. (2021, May 14). In Papua Fighting, Indonesian Forces Claim Rebel Commander Killed The reports follows Indonesian government promises of a crackdown on separatist fighters in the eastern  region . https://thediplomat.com/2021/05/in-papua-fighting-indonesian-forces- claim-rebel-commander-killed/
Ulfa,  G.  S.,  &  Fatchiya,  A.  (2018).  Efektivitas  instagram  “Earth  Hour  Bogor”  sebagai  media
kampanye lingkungan. Jurnal Komunikasi Pembangunan , 16 (1), 144–157.
Welsh, J. (2009). Implementing the Responsibility to Protect . Oxford Institute for Ethics, Law, and Armed conflict.
Zed, M. (2008). Metode penelitian kepustakaan . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
__________________________

## Tentang Penulis
Aris  Sarjito meraih  gelar  Doktor  dari  Universitas  Brawijaya,  Indonesia,  pada  tahun  2017. Penulis  adalah  Dosen  pada  Program  Studi  Manajemen  Pertahanan,  Fakultas  Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan, Indonesia.
E-Mail: arissarjito@gmail.com