## JURNAL

## JURNAL SOSIAL DAN SAINS
VOLUME 3 NOMOR 12 2023 P-ISSN 2774-7018, E-ISSN  2774-700X

## BUDAYA KORUPSI: KETIMPANGAN SOSIAL EKONOMI ANTAR PEJABAT NEGARA DAN MASYARAKAT AKIBAT PANDEMI
Kamila Majazeta Yusrina, Mutiara Maharani, Najmii Ula Aliffah, Neiny Ratmaningsih Universitas Pendidikan Indonesia E-mail: kamilamy05@gmail.com,mutiararara320@gmail.com, najmiiulaa6279@gmail.com,neiny@upi.edu
Kata kunci: Kesenjangan,
Ekonomi, Pejabat Negara, Masyarakat, Covid-19

## ABSTRAK
Latar Belakang Ketimpangan sosial saat ini banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat.  Salah  satu  jenis  ketimpangan  sosial  yang  banyak  ditemukan adalah dalam aspek ekonomi. Di Indonesia, ketimpangan ekonomi meningkat saat  hadirnya  wabah  Covid-19,  hal  ini  terjadi  akibat  adanya ketidakseimbangan antara masyarakat dengan para petinggi negara terhadap masalah  keuangan.  Faktor  yang  mempengaruhi  kesenjangan  tersebut  ialah karena ketidaksiapan masyarakat terhadap pandemi dan kurangnya kebijakan pemerintah.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh,  saat  mewabahnya  kasus pandemi  Covid-19,  jumlah  penduduk  miskin  meningkat  hingga  1,12  juta jiwa,  sedangkan  45%  aset  anggota  DPR  meningkat  lebih  dari  1  miliar. Menurunnya  keseimbangan  ekonomi  menimbulkan  ketidaksetaraan  dan memunculkan kelompok-kelompok miskin, rentan, dan tertinggal. Selain itu, adanya kecemburuan sosial juga akan berakibat pada lahirnya si miskin dan si kaya, standar giri yang buruk pada anak balita, banyak anak putus sekolah, dan masih banyak lagi.
Tujuan : Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  konflik  ketimpangan sosial  ekonomi  yang  terjadi  antara  masyarakat  dengan  kaum  elite  di  masa Pandemi Covid-19 serta mengidentifikasi hal-hal yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi pada kaum elite .
Metode : Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode studi literatur. Peneliti melakukan analisis dengan mengumpulkan beberapa sumber data sekunder, termasuk dokumen-dokumen hukum, laporan media, dan laporan terkait dengan pembahasan yang dibahas peneliti
Hasil : Hasil analisis pada penelitian ini menunjukan bahwa terbukti adanya ketimpangan sosial ekonomi pada masa pandemi Covid-19. Hal ini didukung oleh penjelasan (Irawan & Sulistyo, 2022) dalam jurnalnya bahwa dibandingkan Maret 2020, jumlah penduduk miskin meningkat 1,12 jutajiwa. Sementara itu, 45% aset anggota DPR telah meningkat lebih  dari  satumiliar.  Hanya  38%  anggota  dewan  yang  mengatakan  kekayaan  mereka meningkatkurang  dari  Rp.1  miliar.  Untuk  menanggulangi  kesenjangan  tersebut, pemerintah  mengeluarkan  beberapa  kebijakan,  salah  satunya  dengan  Bantuan  Sosial (BANSOS). Akan tetapi kebijakan tersebut pun masih banyak dikorupsi oleh para kaum elite.  Dana  BANSOS  yang  dikorupsi  oleh  kaum  elite  dapat  menimbulkan  turunnya kepercayaan masyarakat terhadap para pejabat negara.
Keywords:
Inequality, Economy, State
Officials, Society,
Covid-19
Kesimpulan :  Kesimpulannya,  ketimpangan  sosial  ekonomi  antara  pejabat  negara dengan masyarakat pada masa pandemi Covid-19 menimbulkan wacana akan ‘si kaya dan si miskin’. Akibat ketimpangan ekonomi yang terjadi pada masa pandemi ditambah dengan  kasus  korupsi  dana  BANSOS  yang  dilakukan  oleh  para  petinggi  negara, mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Lemahnya Public Trust masyarakat  terhadap  pejabat  negara  bisa  terjadi  karena  pemerintah  selama  ini dianggap tidak serius dalam menangani kasus-kasus korupsi besar.

## ABSTRACT
Background: Social inequality currently occurs a lot in people's lives. One type of social inequality that is often found is in the economic aspect. In Indonesia, economic inequality  increased  during  the  Covid-19  outbreak,  this  occurred  due  to  an imbalance  between  society  and  state  officials  regarding  financial  issues.  Factors influencing  this  gap  are  society's  unpreparedness  for  the  pandemic  and  lack  of government policy. Based on the data obtained, during the outbreak of the Covid-19 pandemic, the number of poor people increased to 1.12 million, while 45% of DPR members' assets increased by more than 1 billion. The decline in economic balance creates  inequality  and  gives  rise  to  poor,  vulnerable  and  disadvantaged  groups. Apart from that, the existence of social jealousy will also result in the birth of the poor and the rich, poor standards of grooming for children under five, many children dropping out of school, and much more.
Purpose:  This  research  aims  to  analyze  the  socio-economic  inequality  conflict  that occurred between society and the elite during the Covid-19 pandemic and identify the factors that trigger corruption among the elite.
Methods: This research uses a qualitative approach with a literature study method. The researcher  carried  out  the  analysis  by  collecting  several  secondary  data  sources, including  legal  documents,  media  reports,  and  reports  related  to  the  discussion discussed by the researcher.
Results: The results of the analysis in this research show that there is evidence of socio- economic inequality during the Covid-19 pandemic. This is supported by the explanation (Irawan & Sulistyo, 2022) in their journal that compared to March 2020, the number of poor people increased by 1.12 million people. Meanwhile, 45% of DPR members' assets have increased by more than one billion. Only 38% of council members said their wealth increased  by  less  than  IDR  1  billion.  To  overcome  this  gap,  the  government  issued several policies, one of which is Social Assistance (BANSOS). However, this policy is still widely corrupted by the elite. BANSOS funds that are corrupted by elites can lead to a decline in public trust in state officials.
Conclusion: In conclusion, socio-economic inequality between state officials and society during the Covid-19 pandemic gave rise to discourse about 'the rich and the poor'. As a result of the economic inequality that occurred during the pandemic, coupled with cases of corruption in BANSOS funds committed by high-ranking state officials, this resulted in a decline in public trust in the government. Weak public trust in state officials can occur  because  the  government  has  not  been  considered  serious  in  handling  major corruption cases.

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  memiliki  dasar  negara  yang  mengandung  nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara yang diusung dari berbagai factor pandangan hidup bangsa (Faharani, 2021). Makna dari Pancasila merujuk kepada kesetaraan, keadilan  sosial,  dan  kebersaaan  dalam  masyarakat.  Namun  pada  kenyataannya masih  ada  kecacatan  dalam  pemenuhan  nilai-nilai  Pancasila  dalam  praktik kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  masih  banyak  ancaman-ancaman  yang
melemahkan  makna  dari  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila  (Santoso, 2022). Ancaman tidak hanya dalam bidang militer saja akan tetapi nonmiliter pun dapat  menjadi  sebuah  potensi  dalam  memperlemah  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.  Salah  satu  ancaman  nonmiliter  yaitu  pada  dimensi  ekonomi  dalam bentuk ketimpangan.
Saat ini ketimpangan social ekonomi menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam  menyusun  kebijakan  publik,  dan  menjadi  perhatian  sebagian  masyarakat yang  terdampak  dengan  ketimpangan  social  ekonomi  agar  tindakan  yang merugikan ini dapat terselesaikan (Retnaningsih, 2020). Berdasarkan data statistik saat  ini  persentase  penduduk  miskin  di  Indonesia  merupakan  akibat  dari ketimpangan peluang pekerjaan yang tidak merata, tingginya konsentrasikekatyaan,  dan  ketahanan  ekonomi  yang  rendah  (Group,  2016). Berdasarkan  penjelasan  yang  disampaikan  oleh  World Bank  dapat  dilihat ketimpangan social ekonomi merupakan masalah kompleks yang disebabkan oleh beberapa factor dan pada umumnya factor tersebut saling berkaitan.
Adapun kebijakan-kebijakan pemerintah sebagai upaya dalam meminimalisir  ketimpangan  social  ekonomi  untuk  mencapai  kesetaraan  seperti melalui  program-program  bantuan  sosial  yang  ditargetkan  untuk  masyarakat tepinggir  dan  rentan,  lalu  dalam  program  bantuan  pendidikan  seperti  Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang bertujuan untuk menyediakan kesempatan pendidikan untuk  seluruh  anak  Indonesia,  dan  program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN) yang memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat tanpa melihat latar  belakang  sosial  ekonomi  (Murdiyana  &  Mulyana,  2017).  Akan  tetapi  pada kenyataannya pemerintah masih kurang maksimal dalam menjalankan upaya-upaya tersebut seperti ketidaktepatan kebijakan pemerintah yang tidak mempertimbangkan  perbedaan  konteks  social  dan  ekonomi  di  berbagai  daerah sehingga kurang efketif dalam mengantisipasi ketimpangan tersebut.
Anggaran  yang  kurang  memadai  menjadi  factor  utama  dalam  kegagalan implementasi  kebijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah  dalam  meminimalisir ketimpangan.  Jika  pemerintah  tidak  memberikan  dana  yang  memadai  atau mengelolanya  tidak  efektif,  maka  program-program  tersebut  tidak  akan  berjalan secara optimal. Tingkat korupsi yang tinggi serta tidak adanya transparansi dapat menjadi  penghambat  dalam  pelaksanaan  kebijakan.  Pada  beberapa  tahun kebelakang ketika pandemi Covid-19 melanda seluruh Negara termasuk Indonesia, memberikan dampak terhadap sector sosil ekonomi sehingga terjadi ketimpangan sosial.
Ketimpangan social ekonomi yang terjadi pada saat pandemi Covid-19 yaitu adanya  ketidakseimbangan  dalam  kehidupan  masyarakat  (Cerelia  et  al.,  2021). Distribusi yang dianggap penting oleh masyarakat dianggap tidak tepat dan terdapat kejanggalan.  Ketimpangan  ini  sering  dikaitkan  dengan  adanya  perbedaan  yang relistis  terungkap  dalam  hal  keuangan,  seperti  kekayaan.  Menurunnya  kegiatan social  ekonomi  menimbulkan  ketidaksetaraan  dan  memunculkan  kelompok- kelompok  miskin,  rentan,  dan  tertinggal  baru  (Sari,  2020).  Dalam  penanganan dampak  pandemi  Covid-19 , pemerintah  telah  mengeluarkan  beberapa  kebijakan- kebijakan  dengan  tujuan  mengurangi  dampak  social  ekonomi.  Akan  tetapi  pada kenyataanya implementasi dari berbagai kebijakan perlu dipantau dan di evaluasi dalam  efektivitas  nya.  Seperti  halnya  yang  diungkap  pada  Hadiwardoyo,  (2020) perpuataran uang di Jabodetabek, apakah benar 70% atau kurang dari itu. Ironisnya
banyak  sekali  PNS  atau  pegawai  negeri  sipil  yang  kekayaanya  bertambah  akan tetapi  berbanding  terbalik  dengan  rakyatnya  yang  mana  semakin  menderita  dan pada hasil polling pun menunjukan bahwa pandemi Covid-19 membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin sulit, itu artinya ada suatu hal yang tidak seimbang di dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian studi literatur (literature  study) (Sorescu et al., 2017). Studi literatur pada penelitian  ini adalah serangkaian    kegiatan    yang    berkenaan    dengan    metode  pengumpulan    data    pustaka, membaca  dan  mencatat,  serta  mengelola  data  penelitian  secara objektif, sistematis, analitis,  dan  kritis  tentang Budaya Korupsi: Ketimpangan Sosial Ekonomi Antar Pejabat Negara  dan  Masyarakat  Akibat  Pandemi.  Dalam  penelitian  studi  literatur  sama  halnya dengan penelitian lainnya  akan  tetapi  sumber  dan  metode  pengumpulan  data dengan mengambil  data  di  pustaka,  membaca,  mencatat,  dan  mengolah  bahan  penelitian  dari artikel hasil penelitian tentang variabel dalam penelitian ini.
Penelitian  studi  literatur  ini  menganalisis  dengan  matang  dan  mendalam  agar mendapatkan hasil yang objektif tentang Budaya Korupsi: Ketimpangan Sosial Ekonomi Antar  Pejabat  Negara  dan  Masyarakat  Akibat  Pandemi.  Data    yang  dikumpulkan    dan dianalisis  merupakan  data  sekunder  yang  berupa  hasil-hasil  penelitian  seperti  buku, jurnal,  artikel,  situs  internet,  dan    lainnya  yang  relevan    dengan  budaya  korupsi  dan ketimpangan  sosial  ekonomi  antara  pejabat  negara  dan  masyarakat  umum  yang  terjadi akibat dampak pandemi.
Selanjutnya,  teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  dengan  menggunakan teknik  analisis  data analisis  isi  (content  analysis) (Drisko & Maschi, 2016). Analisis data  dimulai  dengan  menganalisis  hasil  penelitian dari  yang  paling relevan,  relevan  dan cukup relevan.  Lalu dengan melihat tahun penelitian diawali dari yang paling mutakhir, dan berangsur-angsur mundur ke tahun yang lebih lama. Peneliti lalu membaca abstrak dari setiap penelitian yang lebih dahulu untuk memberikan penilaian apakah permasalahan yang dibahas sesuai dengan yang hendak dipecahkan dalam penelitian.  Selanjutnya mencatat bagian-bagian penting dan relevan dengan permasalahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Masyarakat dengan Kaum Elite
Masa pandemi yang telah berakhir rasanya masih banyak meninggalkan bekas bagi para  masyarakat  di  Indonesia.  Terdapat  banyak  dampak  yang  dirasakan  akibat  tragedi tersebut,  baik  itu  dampak  positif  maupun  negatif.  Saat  berlangsungnya  pandemi  hingga pasca  pandemi  sekalipun,  aspek  ekonomi  merupakan  salah  satu  aspek  yang  paling berdampak bagi masyarakat Indonesia hingga dunia. Pasalnya, hampir seluruh masyarakat dianjurkan untuk tidak keluar rumah karena adanya virus yang dapat menular. Dengan ini, maka  masyarakat  Indonesia  mengalami  kesulitan  dalam  melakukan  kegiatan  seperti bekerja,  sekolah,  dan  kegiatan  lainnya  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup.  Pembatasan ruang gerak masyarakat saat pandemi tak jarang menimbulkan banyak ketimpangan antara para kaum elite dengan masyarakat biasa. Ketimpangan sosial menurut Irawan & Sulistyo, (2022)  dalam  jurnalnya  didefinisikan  sebagai  keadaan  yang  tidak  seimbang  dalam kehidupanmasyarakat baik itu secara tatap muka maupun dalam kelompok. Ketimpangan sosial dapat terjadi akibat distribusi yang tidak tepat dari apa yang dianggap penting oleh masyarakat.  Kesenjangan  ini  sering  dikaitkan  dengan  adanya  perbedaan  yang  sangat realistis,  dapat  diungkapkan  dalam  hal  keuangan,  seperti  kekayaan,  terutama  terkait kesenjangan ekonomi.
Pandemi Covid-19 yang menjadi faktor penyebab meningkatnya kesenjangan antara kaum elite dengan masyarakat biasa dapat dibuktikan oleh penjelasan Irawan & Sulistyo, (2022)  dalam  jurnalnya  bahwa  dibandingkan  Maret  2020,  jumlah  penduduk  miskin meningkat 1,12 jutajiwa.  Jumlah  penduduk miskin  di  perkotaan meningkat  sebesar  0,01
poinpersentase.  Di  desa,  ada  penurunan  0,10  poin  persentase.  Kategori  miskin adalahmasyarakat yang pengeluaran per kapitanya berada di bawah garis kemiskinan (GK) atau kurang dari Rp 472.525 per orang per bulan. Garis kemiskinan naik dari Rp 458.947 di bulan Maret. September 2020 Kategori makanan memberikankontribusi terbesar dengan pangsa 73,96%. Sementara itu, 58% dari kekayaan menteri meningkat lebih dari 1 miliar rupee,  26%  menteri  meningkat  kurang  dari1  miliar  rupee,  dan  hanya  3%  menteri mengatakan  mereka  telah  menghapuskekayaan.  Sementara  itu,  45%  aset  anggota  DPR telah  meningkat  lebih  dari  satumiliar.  Hanya  38%  anggota  dewan  yang  mengatakan kekayaan  mereka  meningkatkurang  dari  Rp1  miliar,  dan  11%  lainnya  melaporkan penurunan. Dari pernyataan tersebut membuktikan bahwa adanya pergerakan hukum rimba, hukum yang identik dengan siapa yang kuat akan mengendalikan dan mengatur yang lemah, sehingga  penguasa  memiliki  kewenangan  absoluteyakni  berwenang  membuat, menjalankan serta menegakkan hukum sekaligus. Hukum yang dibuat semata mata untuk memberi legitimasi atas tindakan yangbrutal dan semena-mena dari kelompok yang kuat atau  penguasa  ( powerfull )  terhadap  kelompok  yang  lemah  ( powerless )  (Amalia  Yunia Rahmawati,  2020).  Adanya  istilah  “yang  kaya  semakin  kaya,  dan  yang  miskin  semakin sulit” merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa kita bantah ketika melihat situasi saat pandemi berlangsung. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh (Irawan & Sulistyo, 2022)  dalam  jurnalnya  bahwa  menurut  hasil  survei  mencatat,  pandemi  Covid-19 menjadikan orang kaya makin tajir dan orang miskin semakin susah.
Bantuan  Sosial  atau  yang  biasa  disebut  dengan  BANSOS  banyak  dikorupsi  saat berlangsungnya  masa  pandemi.  Inilah  salah  satu  faktor  penyebab  meningkatnya ketimpangan sosial ekonomi dimasyarakat. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan hak nya, menjadi tidak terealisasikan akibat ulah para pejabat yang melakukan korupsi. Budaya korupsi merupakan sebuah kebiasaan perilaku para pejabat publik yang menyalahkangunakan  kekuasaannya  untuk  memperkaya  dirinya  dengan  mengambil sesuatu yang bukan hak nya. Salah satu bentuk pengkorupsian dana bansos di Indonesia saat  pandemi,  yaitu  terjadi  pada  6  Desember  2020  (Sahara,  2021)  dalam  Kompas.com menjelaskan  bahwa  KPK  menetapkan  Mantan  Menteri  Sosial  Juliari  Batubara  sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.Selain Juliari, KPK juga menetapkan Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian I M dan Harry Sidabuke sebagai tersangka selalu pemberi suap. Kasus ini  dimulai  dari  diadakannya  bansos  berupa  paket  sembako  di  Kemensos  tahun  2020 dengan  total  uang  dana  sebesar  Rp.  5,9  Triliun  untuk  menangani  masyarakat  yang terdampak Covid-19, dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Dalam pelaksanaan proyek tersebut, telah  disepakati  bahwa adanya  penetapan fee dari tiap-tiap paket  pekerjaan  yang  harus  disetorkan  kepada  kemensos melalui  Matheus.  Untuk  setiap paket  bansos,  fee  yang  disepakati  oleh  Matheus  dan  Adi  sebesar  Rp  10.000  per  paket sembako dari nilai Rp 300.000 per paket bansos. Pada periode pertama pelaksanaan paket bansos sembako, diduga diterima fee Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus ke Juliari melalui Adi. Dari jumlah itu, diduga total suap yang diterima oleh Juliari sebesar Rp 8,2 miliar.Kemudian pada periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari Oktober sampai Desember 2020 sekitar Rp 8,8 miliar. Sehingga, total uang suap yang diterima oleh Juliari menurut KPK adalah sebesar Rp 17 miliar. Seluruh uang tersebut diduga digunakan oleh Juliari untuk keperluan pribadi.Atas perbuatannya itu, Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal  11  Undang-Undang  (UU)  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP uliari divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Senin (23/8/2021). Masih banyak lagi kasus korupsi dana bansos saat pandemi Covid-19 lainnya.
Maraknya ketimpangan antara para pejabat dengan kalangan masyarakat biasa dapat melahirkan banyak kericuhan dan pemberontakan dalam kehidupan masyarakat. Dengan ini  seseorang  dapat  merasa  Deprivasi.  Deprivasi  adalah  perasaan  yang  timbul  karena adanyapengalaman timpang dalam diri individusebagai akibat adanya ketidaksesuaianantara  harapan  dengan  apa  yang  diperoleh  (Santhoso  &  Hakim,  2012). Disisi lain, teori Institusional juga berasumsi bahwa setiap institusi dapat bertindak sesuai dengan tujuan dan kepentingan terbaiknya. Ungkapan tersebut sama hal nya dengan para aktor politik yang melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk kepentingan dirinya sendiri. Maraknya  kasus  korupsi  di  Indonesia  dapat  menimbulkan  turunnya  kepercayaan masyarakat  terhadap  para  pejabat  negara.  Lemahnya Public  Trust masyarakat  terhadap pejabat  negara  bisa  terjadi  karena  pemerintah  selama  ini  dianggap  tidak  serius  dalam menangani kasus-kasus korupsi besar. Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya meraih kembali kepercayaan masyarakat yang hilang. Hal ini sejalan dengan yan dijelaskan (Launa &  Lusianawati,  2021)  dalam  jurnalnya  bahwa  dalam  konteks Public  Trust ,  pemerintah tentu perlu mengkontruksi (menata kembali) penggunaan bahasa, simbol, citra, atribut, dan representasi  tertentu  yang  bisa  merajutkembali  mutual  trust  antarainstitusi  negara  dan publik, atau sebaliknya—dengan melibatkan peranmedia sebagai agen mediasi

## Faktor Terjadinya Korupsi Pada Kaum Elite
New Fraud Triangle Model yang merupakan titik akhir dari penyempurnaan yang dilakukan. New  Fraud  Triangle memiliki  4  faktor  yang  lebih  spesifik  mengenai  faktor pendorong  fraud,  yaitu  Peluang ( Opportunity ),  Motivasi  ( Motivation atau MICE  Models terdiri dari Money, Ideology, Coercion dan Ego ), Integritas Personal ( Personal Integrity ), dan Kemampuan Pelaku Kecurangan ( Fraudster’s Capabilities ). (Yanti, 2021) (1) Peluang ( Opportunity ) adalah faktor penyebab korupsi yang disebabkan karena adanya kelemahan di dalam suatu sistem, dimana seorang karyawan mempunyai kuasa atau kemampuan untuk memanfaatkan  kelemahan  yang  ada,  sehingga  dapat  melakukan  perbuatan  curang  dan penyalahgunaan wewenang. Peluang  umumnya  ditandai  dengan  aspek  pengawasan yang meliputi sistem pengendalian internal. (2) Motivasi ( Motivation ) adalah motif atau alasan  pelaku  melakukan  kecurangan.  Teori  MICE  Models  mengidentifikasi  motivasi menjadi  4  faktor,  yaitu  uang  ( Money) ,  ideologi  ( Ideology ),  paksaan  ( Coercion )  dan keserakahan  diri  ( Ego ).  (3)  Integritas  Personal  ( Personal  integrity )  adalah  aktor  yang mengacu  kepada  kode  etik  personal  yang  dimiliki  oleh  tiap  individu.  (4)  Kemampuan pelaku  kecurangan  ( Fraudster’s  Capability )  adalah  kemampuan  yang  dimiliki  seorang individu jika ingin melakukan suatu tindakan korupsi. Sedangkan dikutip dalam Istianah et al (2014) aspek-aspek penyebab korupsi diantaranya (Istianah et al., 2014)
1) Aspek  perilaku  individu,  apabila  dilihat  dari  segi  pelaku  korupsi,  sebab-sebab  dia melakukan  korupsi  dapat  berupa  dorongan  dari  dalam  dirinya,  yang  dapat  pula dikatakan  sebagai  keinginan,  niat,  atau  kesadaran  untuk  melakukan.  Sebab-sebab manusia  terdorong  untuk  melakukan  korupsi  antara  lain  (a)  sifat  tamak  manusia,  (b) moral  yang  kurang  kuat  menghadapi  godaan,  (c)  penghasilan  kurang  mencukupi kebutuhan  hidup  yang  wajar,  (d)  kebutuhan  hidup  yang  mendesak,  (e)  gaya  hidup konsumtif,  (f)  tidak  mau  bekerja  keras,  (g)  ajaran-ajaran  agama  kurang  diterapkan secara benar, (h) upaya untuk mengembalikan modal.
2) Aspek organisasi kepemerintahan, aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang  organisasi  ini  meliputi:  (a)  kurang  adanya  teladan  dari  pimpinan,  (b)  tidak adanya  kultur  organisasi  yang  benar,  (c)  sistem  akuntabilitas  di  instansi  pemerintah kurang memadai, (d) manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya.
3) Aspek  peraturan  perundang-undangan,  tindakan  korupsi  mudah  timbul  karena  ada kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan, yang dapat mencakup: (a) adanya peraturan  perundang-undangan  yang  monolistik  yang  hanya  menguntungkan  kerabat dan  “konco-konco”  presiden,  (b)  kualitas  peraturan  perundang-undangan  kurang memadai,  (c)  peraturan  kurang  disosialisasikan,  (d)  sanksi  yang  terlalu  ringan,  (e)
penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, (f) lemahnya bidang evalusi dan revisi peraturan perundang-undangan.
4) Aspek  pengawasan,  pengawasan  yang  dilakukan  instansi  terkait  (BPKP,  Itwil,  Irjen, Bawasda) kurang bisa efektif karena beberapa faktor, diantaranya (a) adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, (b) kurangnya profesionalisme pengawas, (c) kurang  adanya  koordinasi  antar  pengawas  (d)  kurangnya  kepatuhan  terhadap  etika hukum maupun pemerintahan oleh pengawas sendiri.

## Dampak  Masif  Korupsi  Kaum  Elite  Terhadap  Kehidupan  Sosial  Ekonomi Masyarakat
Korupsi mewujud dalam berbagai bentuk serta menyebabkan berbagai dampak, baik pada ekonomi dan masyarakat luas. Berbagai hasil penelitian mengungkap dampak negatif. Di  antara  penyebab  paling  umum  korupsi  adalah  lingkungan  politik  dan  ekonomi,  etika profesional  dan  moralitas,  serta  kebiasaan,  adat  istiadat,  tradisi  dan  demografi.  Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan investasi.  Korupsi  juga  mengurangi  pendapatan  pajak  dan  efektivitas  berbagai  program bantuan keuangan.
Tingginya  tingkat  korupsi  pada  masyarakat  luas  berdampak  pada  menurunnya kepercayaan  terhadap  hukum  dan  supremasi  hukum,  pendidikan  dan  akibatnya  kualitas hidup, seperti akses ke infrastruktur hingga perawatan kesehatan (Pustha & Fauzan, 2021). Menurut Suhardjanto et al., (2018) masyarakat menjadi korban utama adanya kasus korupsi di kalangan pemerintahan karena uang yang dibayarkan lewat pajak telah hilang, namun pelayanan  publik  yang  ada  kualitasnya  pun  berkurang.  Korupsi  juga  menyebabkan  efek berkepanjangan seperti inefisiensi penyelenggaraan kegiatan pemerintah, proses demokrasi yang  menurun,  terpuruknya  pembangunan  ekonomi,  menjamurnya  gelandangan,  serta terjadinya degradasi moral negeri (Pramesti & Haryanto, 2019). Adapun dampak korupsi yang telah dirangkum SUGIARTO, (2022) diantaranya adalah:
1) Dampak korupsi terhadap ekonomi, hasil dari dampak ekonomi yang akan terjadi yaitu (a)  lesunya  pertumbuhan  ekonomi  dan  investasi,  (b)  penurunan  produktivitas,  (c) rendahnya  kualitas  barang  dan  jasa  publik,  (d)  menurunnya  pendapatan  negara  dari sektor pajak, (e) meningkatnya hutang negara.
2) Dampak  korupsi  terhadap  sosial  dan  kemiskinan  masyarakat,  menurut  transparency international.  terdapat  hubungan  erat  antara  jumlah  korupsi  dan  jumlah  kejahatan. Rasionalnya, ketika angka korupsi meningkat, maka angka kejahatan yang terjadi juga meningkat.  Sebaliknya,  ketika  angka  korupsi  berhasil  di  kurangi,  maka  kepercayaan masyarakat  terhadap  penegakan  hukum  (law  enforcement)  juga  meningkat,  sehingga bisa dikatakan mengurangi korupsi secara tidak langsung dapat mengurangi kejahatan dalam  masyarakat.  Beberapa  dampak  sosial  akibat  korupsi  yaitu  (a)  mahalnya  harga jasa dan pelayanan publik, (b) pengentasan kemiskinan berjalan lambat, (c) terbatasnya akses  bagi  masyarakat  miskin,  (d)  meningkatnya  kriminalitas,  (e)  solidaritas  yang semakin langka.
3) Dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan, dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan yaitu (a) matinya etika sosial politik, korupsi bukan suatu tindak pidana biasa  karena  ia  merusak  sendi-sendi  kehidupan  yang  paling  dasar  yaitu  etika  sosial bahkan kemanusiaan, (b) tidak efektifnya peraturan perundangundangan, (c) birokrasi tidak efisien.
4) Dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi, korupsi dapat berdampak pada bidang politik  dan  demokrasi  diantaranya  (a)  munculnya  pemimpin  korup,  (b)  hilangnya kepercayaan  publik  pada  birokrasi,  (c)  menguatnya  plutokrasi,  (d)  hancurnya kedaulatan rakyat.
5) Dampak korupsi terhadap penegak hukum, dampak korupsi terhadap penegak hukum yaitu  (a)  fungsi  pemerintah  mandul,  hal  ini  disebabkan  karena  korupsi  menghambat berjalannya  fungsi  pemerintah  sebagai  pengampu  kebijakan  negara.  Korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi, pemerataan akses juga aset, dan
melemahkan  peran  pemerintah  dalam  menjaga  stabilitas  ekonomi  dan  politik.  (b) hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara, hal ini disebabkan korupsi yang terjadi pada Lembaga negara di Indonesia sering diberitakan di berbagai media massa sehingga  mengakibatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga  negara  tersebut hilang.
6) Dampak  korupsi  terhadap  pertahanan  dan  keamanan,  dampak  korupsi  terhadap pertahanan  dan  keamanan  yaitu  (a)  lemahnya  alutsista  dan  sumberdaya  manusia,  (b) lemahnya  garis  batas  negara,  (c)  menguatnya  sisi  kekerasan  dalam  masyarakat.  (7) Dampak  korupsi  terhadap  lingkungan,  kerusakan  lingkungan  merupakan  salah  satu dampak tindakan korupsi. Kerusakan lingkungan hidup ini dipicu oleh berbagai sebab, seperti kepentingan ekonomi, dimana hasil hutan yang ada di eksplotasi besar-besaran untuk  mendapatkan  keuntungan.  Eksploitasi  ini  dianggap  paling  mudah  dan  murah untuk  mendapatkan  keuntungan,  namun  di  lain  sisi  eksploitasi  yang  dilakukan  tidak dibarengi  dengan  upaya  penanaman  kembali  (reboisasi)  yang  baik  dan  terencana, sehingga  hasil  eksploitasi  hutan  ini  meninggalkan  kerusakan  yang  parah  bagi lingkungan.
Dampak  ekonomi  akibat  terjadinya  korupsi  adalah  dengan  meningkatnya  nilai investasi. Investasi memerlukan biaya yang besar dengan cara memanipulasi pengeluaran yang berupa mark up . Nilai investasi yang tinggi juga di sebabkan adanya kasus penyuapan. Pengusaha  akan  menyuap  pejabat  untuk  mendapatkan  kontrak,  sehingga  biaya  kontrak akan semakin besar. Akibat adanya kesempatan melakukan korupsi pada investasi maka pemerintah  akan  mengalihkan  komposisi  pengeluaran  publik.  Pengeluaran  publik  lebih banyak digunakan untuk membeli peralatan baru di bandingkan dengan pengeluaran yang diperlukan untuk fungsi dasar (pendidikan dan kesehatan) karena pada bidang pendidikan dan  kesehatan  lebih  sedikit  peluang  untuk  mendapatakan  komisi.  Dari  sisi  pendapatan korupsi dapat mengurangi penerimaan pemerintah melalui pajak karena pembayaran pajak dapat di kompromikan (Šumah, 2018).
Korupsi  juga  berdampak  pada  aspek  sosial.  Korupsi  mengakibatkan  pemerintah tidak mampu memberikan investasi publik yang berkualitas, menyebabkan ekonomi biaya tinggi  yang  akan  menjadi  beban  bagi  pelaku  ekonomi.  Kondisi  ini  berdampak  pada mahalnya  harga  jasa  pelayanan  publik  seperti  biaya  pendidikan  dan  kesehatan  ekonomi biaya  tinggi  juga  menyebabkan  timbulnya  ketimpangan  pendapatan  (KPK,  2019). Ketimpangan  pendapatan  telah  terbukti  berbahaya  bagi  pertumbuhan  ekonomi.  Jika korupsi meningkatkan ketimpangan pendapatan, juga akan mengurangi pertumbuhan dan dengan  demikian  memperburuk  kemiskinan.  Korupsi  dapat  menghambat  pemerintah mengurangi kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat akan mengakibatkan meningkatnya angka kiminalitas (Syauket et al., 2022)
Dampak  sosial  lain  akibat  terjadinya  korupsi  adalah  berkurangnya  kepercayaan publik kepada pemerintah, karena Korupsi mengganggu praktik tata kelola pemerintahan. Pemerintah  mengurangi  penyediaan  layanan  publik  dan  mengurangi  dana  publik  yang tersedia untuk mendukung secara efektif program pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kemampuan  pemerintah  untuk  membantu  warganya  khususnya  warga  yang  miskin (Arsalan & Latif, 2019; Chetwynd et al., 2003).

## Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Ketimpangan Sosial Ekonomi
Pemerintah telah berupaya untuk melerai kesenjangan ekonomi masyarakat akibat adanya  Covid-19.  Dikutip dari  (Sabila,  2021)  dalam website  resmi  Komite  Pengawasan Perpajakan;  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia  menyatakan  bahwa  salah  salah satu upaya yang dilakukan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi yaitu diberlakukannya program  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  (PEN).  Program  PEN  ini  merupakan  salah  satu rangkaian  kegiatan  untuk  mengurangi  dampak  covid-19  terhadap  perekonomian.  Selain untuk menangani krisis kesehatan, program PEN juga merupakan respon pemerintah atas menurunnya  aktivitas  masyarakat  yang  berdampak  pada  ekonomi,  khususnya  sektor informal  atau  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM).  Tujuan  dari  program  ini  adalah
untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19. Untuk UMKM, program PEN diharapkan dapat “memperpanjang nafas” UMKM dan meningkatkan kinerja UMKM yang berkontribusi pada perekonomian Indonesia. Lebih lanjut Sabila menjelaskan bahwa Sektor UMKM menjadi salah satu sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19. Survei Katadata Insight Center terhadap 206 pelaku UMKM di Jabodetabek menunjukkan bahwa 82,9 persen UMKM mengalami dampak negatif dari pandemi. Hanya sebagian kecil atau 5,9 persen dari pelaku yang justru mengalami dampak positif.
Selain  program  PEN,  tentunya  masih  terdapat  upaya  lainnya  yang  dilakukan pemerintah  untuk  mengatasi  kesenjangan  ekonomi.  Salah  satunya  kebijakan  mengenai pajak,  dikutip  dari  Katadata  dalam  (Sabila,  2021)Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani  dalam Seminar  Menuju  Indonesia  yang  Lebih  Setara  (23/02/2017),  menyatakan  bahwa  kunci untuk mempersempit kesenjangan adalah reformasi perpajakan dengan menerapkan pajak progresif. Semakin tinggi penghasilan seseorang, tarif pajak yang diterapkan pun semakin besar. Sebaliknya, masyarakat berpenghasilan rendah berpotensi tidak membayar pajak.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  pembahasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor  utama  yang mendasari  seseorang  dalam  melakukan  korupsi  adalah  terdapat  suatu  kesempatan  atau peluang (kurangnya pengawasan, sistem yang lemah, dan lainnya) dan niat atau keinginan (didorong oleh kebutuhan atau keserakahan, dengan adanya niat ataupun keinginan yang dibarengi dengan munculnya peluang ataupun kesempatan seperti saat ini di masa pandemi Covid-19,  maka  tindak  pidana  korupsi  pun  terjadi.  Korupsi  mewujud  dalam  berbagai bentuk serta menyebabkan berbagai dampak. Dampak korupsi dapat ditinjau dari dua aspek yaitu  aspek  ekonomi  dan  sosial  dan  dapat  berkolerasi  pada  minat  masyarakat  sebagai citizen  control.  Dampak  ekonomi  yang  ditimbulkan  akibat  terjadinya  korupsi  adalah dengan  meningkatnya  nilai  investasi.  Selain  dampak  ekonomi,  korupsi  juga  berdampak pada  aspek  sosial.  Dampak  sosial  yang  ditimbulkan  akibat  terjadinya  korupsi  yaitu mengakibatkan  pemerintah  tidak  mampu  memberikan  investasi  publik  yang  berkualitas, menyebabkan  ekonomi  biaya  tinggi  yang  akan  menjadi  beban  bagi  pelaku  ekonomi. Kondisi  ini  berdampak  pada  mahalnya  harga  jasa  pelayanan  publik  seperti  biaya pendidikan dan kesehatan ekonomi biaya tinggi juga menyebabkan timbulnya ketimpangan pendapatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia Yunia Rahmawati. (2020). Menebarkan Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif Di Era Komodifikasi Hukum. 13(July), 1–23.
Arsalan, S., & Latif, D. V. (2019). Pengaruh Pemahaman Dampak Korupsi Terhadap Minat Masyarakat Sebagai Citizen Control. Baj: Behavioral Accounting Journal, 2(2), 181– 192.
Cerelia, J. J., Sitepu, A. A., & Toharudin, T. (2021). Learning Loss Akibat Pembelajaran Jarak Jauh Selama Pandemi Covid-19 Di Indonesia. E-Prosiding Seminar Nasional Statistika| Departemen Statistika Fmipa Universitas Padjadjaran, 10, 27.
Chetwynd, E., Chetwynd, F., & Spector, B. (2003). Corruption And Poverty: A Review Of Recent Literature. Management Systems International, 600, 5–16.
Drisko, J. W., & Maschi, T. (2016). Content Analysis. Pocket Guide To Social Work Re. Faharani, F. A. O. (2021). Pancasila Dalam Kurikulum Pendidikan Di Indonesia Dari Masa Ke Masa: Urgensi Atau Simbolisasi. Jurnal Pancasila Dan Bela Negara, 1(2).
Group, W. B. (2016). World Development Report 2016: Digital Dividends. World Bank Publications.
Hadiwardoyo,  W.  (2020).  Kerugian  Ekonomi  Nasional  Akibat  Pandemi  Covid-19. Baskara: Journal Of Business And Entrepreneurship, 2(2), 83–92.
Irawan,  A.  D.,  &  Sulistyo,  A.  Q.  P.  (2022).  Pengaruh  Pandemi  Dalam  Menciptakan
Ketimpangan  Sosial  Ekonomi  Antara  Pejabat  Negara  Dan  Masyarakat.  Jurnal Citizenship Virtues, 2(1), 251–262. Https://Doi.Org/10.37640/Jcv.V2i1.1184 Launa, & Lusianawati, H. (2021). Potensi Korupsi Dana Bansos Di Masa Pandemi Covid- 19. Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa, 2, 1–22. Murdiyana, M., & Mulyana, M. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, 73–96.
Pramesti,  L.,  &  Haryanto,  H.  (2019).  Akuntabilitas  Dan  Tingkat  Korupsi  Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Akuntansi Aktual, 6(2), 298– 308.
Pustha, F. W. T. B., & Fauzan, A. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Dan Upaya Pemberantasan Korupsi. Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 2(2), 580–585.
Retnaningsih,  H.  (2020).  Bantuan  Sosial  Bagi  Pekerja  Di  Tengah  Pandemi  Covid-19: Sebuah  Analisis  Terhadap Kebijakan  Sosial  Pemerintah.  Aspirasi: Jurnal Masalah- Masalah Sosial, 11(2), 215–227.
Sabila, A. N. (2021). Pandemi Perlebar Kesenjangan Ekonomi. Komwasjak.Kemenkeu.Go.Id.
Sahara,  W.  (2021).  Awal  Mula  Kasus  Korupsi  Bansos  Covid-19  Yang  Menjerat  Juliari Hingga Divonis 12 Tahun Penjara. Kompas.Com.
Santhoso,  F.  H.,  &  Hakim,  M.  A.  (2012).  Deprivasi  Relatif  Dan  Prasangka  Antar Kelompok. Deprivasi Relatif Dan Prasangka Antar Kelompok, 39(1), 121–128.
Santoso, G. (2022). Pudarnya Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat. Jurnal Pendidikan Transformatif, 1(2), 11–17.
Sari, Y. I. (2020). Sisi Terang Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 89–94.
Sorescu,  A.,  Warren,  N.  L.,  &  Ertekin,  L.  (2017).  Event  Study  Methodology  In  The Marketing Literature: An Overview. Journal Of The Academy Of Marketing Science, 45, 186–207.
Sugiarto,  T.  B.  (2022).  Bingkai  Media  Dalam  Pemberitaan  Difabel  Di  Masa  Pandemi Covid-19  (Analisis  Framing  Kanal  Difabel  Tempo.  Co  Periode  Maret-September 2020). Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Suhardjanto,  D.,  Syafruddin,  M.,  Andini,  R.  P.,  &  Rahmatika,  M.  W.  (2018). Accountability  And  Corruption  Level  Of  Provincial  Government  In  Indonesia. Review Of Integrative Business And Economics Research, 7, 281–296.
Šumah, Š. (2018). Corruption, Causes And Consequences. In Trade And Global Market. Intechopen.
Syauket, A., Simarmata, R. P., & Cabui, C. E. (2022). Korupsi Kebijakan Pejabat Publik.
Governance, 10(2), 77–90.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.