## Research Article
Legalisasi Standar Tarif Hotel Dalam Ekosistem "New Normal" Terintegrasi Bagi Pariwisata Bali Dampak Covid-19
Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda * , Kadek Januarsa Adi Sudharma Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional
* srigorda@undiknas.ac.id

## ABSTRACT
Standardization  of  hotel  rates  is  a  very  important  concern  where  the  lack  of  written  regulations  has resulted in a  price war  between hotels in Bali in the  "new normal" era. This  research article aims to build  legal  arguments  in  constructing  legal  rules  in  setting  standardization  of  hotel  prices  in  an integrated "new normal" ecosystem for Bali tourism as a result of the Covid-19 pandemic. The method used is a normative juridical study of normative legal entities, library materials consisting of primary and secondary  legal  code  materials,  and  seeking  truth  from  normative  aspects  based  on  scientific  logic. Based  on  this,  related  to  government  policies  during  the Covid  -19 pandemic,  in  particular  the prevention and handling of the Covid-19 pandemic, the government has formed a Covid-19 Task Force at the national and regional levels as well as making regional regulations which aims to reduce the war that  often  occurs  between  hotels  and  accommodation  providers.  where  tourism  entrepreneurs, especially villas, hotels and SPAs, are required to standardize prices.
Keywords: New Normal Tourism; Hotel Fare Wars; Tourism Law Construction.

## ABSTRAK
Standarisasi  tarif  hotel  menjadi  perhatian  yang  sangat  penting  dimana  kurangnya  aturan  tertulis membawa  dampak  perang  tarif  antar  hotel  di  Bali  dalam  era  “new  normal”.    Artikel  penelitian  ini bertujuan  untuk  membangun  argumentasi  hukum  dalam  mengkonstruksikan  aturan-aturan  hukum dalam  pengaturan  standarisasi  harga  hotel  dalam  ekosistem  “ new  normal ”  yang  terintegrasi  bagi pariwisata  Bali  sebagai  dampak  pandemi Covid-19 .  Metode  yang  digunakan  adalah  studi  yuridis dengan  meneliti  bahan  pustaka  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  dan  mencari kebenaran dari aspek normatif berdasarkan logika ilmiah. Berdasarkan temuan tersebut terkait dengan kebijakan  pemerintah  di  masa  pandemi Covid-19 ,  khususnya  penanggulangan  dan  penanganan pandemi Covid-19 , pemerintah telah membentuk Gugus Tugas Covid-19 di tingkat nasional dan daerah serta  membuat  produk  hukum  daerah  yang  bertujuan  untuk  mengurangi  perang  harga  yang  sering terjadi antara hotel dan penyedia akomodasi, dimana pengusaha pariwisata, khususnya villa, hotel dan SPA, wajib melakukan standarisasi harga.
Kata Kunci: Pariwisata Normal Baru; Perang tarif Hotel; Konstruksi Hukum Pariwisata.

## A. PENDAHULUAN
Munculnya  wabah  pandemi Covid-19 berdampak buruk pada segala sektor kehidupan manusia seperti ekonomi, pendidikan sosial  dan budaya  (Harirah,  &  Rizaldi,  2020).  Salah  satu sektor  ekonomi  yang  paling  terdampak  dari wabah Covid-19 adalah  sektor  pariwisata.  Awal mula Covid-19 menyebar  dari  Cina,  Kasus Covid-19 semakin  menyebar  dipenjuru  dunia.
Pada 31 Desember 2019, 27 kasus radang paru- paru  tidak  diketahui  tiologi  diidentifikasi  di  Kota Wuhan  (Sumadi,  2020).  Pandemi  tersebut dengan  cepat  menyebar  ke  210  negara, termasuk  Indonesia  (Putranto,  Subagyo,  & Lestari, 2021).
Dampak  lain  dari  adanya  pandemi Covid- 19 ini  di  antaranya  adalah  pengurangan  tenaga kerja  pada  sektor  industri  pariwisata  yang berakibat  pada  menurunnya  perekonomian masyarakat,  bergesernya  minat  wisatawan dengan  melaksanakan  tren  ekowisata  dalam melakukan  wisata  di  mana  sebelumnya beberapa  wilayah  termasuk  Bali  yang menerapkan mass  tourism ,  serta  timbulnya banyak  masalah  ekonomi  yang  diakibatkan banyaknya  pengurangan  tenaga  kerja  yang terjadi.
Bali  sebagai  salah  satu  destinasi terpopuler di Indonesia dapat dikatakan sebagai leading  sector perekonomian  masyarakat  Bali yang  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung mayoritas  masyarakat  Bali  menggantungkan hidupnya  pada  industri  pariwisata.  I  Nyoman
Sirtha  menyebutkan  bahwa  “pembangunan industri  pariwisata  menjadi  prioritas  utama disamping  pertanian  dan  industri  kecil”  (Sirtha, 2008).  Pariwisata  mampu  menstimulasi  sektor- sektor  produktivitas  pendukung  pariwisata lainnya.  Pada  tahun  2019  Bali  mencatat kunjungan  wisatawan  mancanegara  sebesar 6,28  juta  kunjungan  dengan  pertumbuhan sebesar  3,37%,  secara  total  ekonomi  Bali  di tahun 2019 tercatat tumbuh 5,63 persen  (Badan Pusat  Statistik  Provinsi  Bali,  2020b).  Diawal Januari  2020,  Bank  Indonesia  memprediksi pertumbuhan perekonomian Bali tumbuh sebesar 6,4% didorong oleh semua sektor meningkatnya kinerja  lapangan  usaha  termasuk  pariwisata sebagai leading sector perekonomian masyarakat  Bali.  Menyikapi  prediksi  Bank Indonesia, Gubernur Bali I Wayan Koster optimis pada  tahun  2020  pertumbuhan  lebih  dari  6% bukanlah  hal  yang  mustahil,  terlebih  Bali  telah menyiapkan  berbagai  upaya  untuk  memperkuat perekonomian  Bali  melalui  beberapa  kebijakan (Yanti,  2021).  Selain  kebijakan  dari  pemerintah, para pelaku usaha juga tidak berdiam diri dalam menghadapi  dampak  pandemi Covid-19 .  Para pelaku  usaha  berusaha  untuk  menarik  minat wisatawan  domestik  untuk  tetap  melakukan kegiatan  wisata  dengan  menawarkan  berbagai keuntungan  bagi  pewisata  dengan  tetap memperhatikan  penerapan  protokol  kesehatan. Upaya  ini  juga  dilakukan  untuk  membangun kembali sustainable tourism di  era new - normal . Merujuk pada the United Nations World Tourism
Organization, sustainable tourism dipahami sebagai  “ tourism  that  takes  full  account  of  its current  and  future  economic,  social  and environmental  impacts,  addressing  the  needs  of visitors,  the  industry,  the  environment  and  host communities (Triari, Jones, & Satyawati, 2017)
Mempersiapkan “ new normal ” pariwisata di tengah  pandemi Covid-19 ,  berbagai  upaya  dan program  dicanangkan,  salah  satunya  adalah Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif membuat terobosan dengan sertifikat CHSE atau Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan),
Safety (Keamanan), dan Environment Sustainability (Kelestarian  Lingkungan)  dan Indonesia  Care  ( I  Do  Care ).  Inilah  bentuk pengakuan  dari  pemerintah  untuk  membangun trust  atau  kepercayaan  wisatawan,  karena wisatawan  yang  datang  ke  Bali  itu  harus safe dan  begitu  pulang  ke  negaranya  atau  daerah asalnya  juga  aman  tidak  tertular Covid-19 (Harirah, & Rizaldi, 2020).
Selain menerapkan CHSE pada ekosistem “ new  normal ”  pariwisata  Bali,  penetapan standarisasi harga hotel menjadi perhatian yang sangat  penting.  Ketiadaan  aturan  tertulis  yang jelas menimbulkan efek perang tarif di kalangan hotel  di  Bali.  Ketua  Pengurus  Daerah  Federasi Serikat  Pekerja  Pariwisata  (FSP-Par)  Serikat Pekerja  Seluruh  Indonesia  (SPSI)  Provinsi  Bali Putu  Satyawira  Marhaendra  mengharapkan jangan  sampai  terjadi  perang  tarif  harga  kamar hotel saat pariwisata dibuka di era “ new normal ”.
Peluang  terjadinya  perang  tarif  sangat  tinggi
karena di tengah pandemi Covid-19 ini tentunya wisatawan  yang  datang  ke  Bali  juga  tidak  serta merta  bisa  dalam  jumlah  besar.  Sedikitnya wisatawan,  kemungkinan  ada  pihak-pihak  yang menawarkan fasilitas lebih ataupun memberikan rayuan  yang  lebih  menggiurkan.  Sejak  awal semestinya ada komitmen pengusaha pariwisata khususnya  villa,  hotel,  dan  spa  untuk standarisasi harga (Rhismawati, 2020).
Kekosongan aturan mengenai standarisasi harga,  memunculkan  persaingan  tidak  sehat antara  jasa  akomodasi  pariwisata  Bali. Kekosongan norma dalam penetapan standarisasi  harga  hotel  dan  villa  terlebih  disaat Pandemi Covid-19 memicu  konflik  dan persaingan  yang  tidak  sehat.  Kekosongan  atau vacuum ,  menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, ”kekosongan adalah perihal (keadaan, sifat dan sebagainya) kosong atau kehampaan,”yang dalam kamus hukum diartikan dengan vacuum yang  diterjemahkan  atau diartikan  sama  dengan  “kosong  atau  lowong“ Dari  penjelasan  tersebut  maka  secara  sempit “kekosongan  hukum”  dapat  diartikan  sebagai ”suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan  (hukum  yang  mengatur tata tertib (tertentu) dalam masyarakat,” sehingga kekosongan  hukum  dalam  hukum  positif  lebih tepat  dikatakan  sebagai  “kekosongan  undang- undang  atau  peraturan  perundang-undangan” (Nasir, 2017).
Kekosongan  norma  dalam  penetapan standarisasi  harga  yang  berimplikasi  pada kerusakan image pariwisata  Bali  harus  disikapi dengan  mengkonstruksikan  norma/penemuan hukum.  Menurut  Soedikno  Mertokusuma penemuan  hukum  adalah  “proses  pembentukan hukum  oleh  hakim  atau  aparat  hukum  lainnya yang  ditugaskan  untuk  menerapkan  peraturan hukum  pada  peristiwa  hukum  konkret” (Mertokusumo, 1993). Penugasan aparat hukum dalam  pembentukan  hukum  haruslah  memiliki kewenangan  yang  ditujukan  oleh  undang- undang.  Tujuan  utama  dari  penemuan  hukum adalah  untuk  memberikan  keadilan  dan  jaminan kepastian  hukum  bagi  kepentingan  proses hukum  yang  berkeadilan  dan  penerapan  hukum yang adil.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah dalam penelitian ini, maka ada 2 (dua) rumusan permasalahan  yang  dapat  dibahas  dalam penelitian  ini.  Permasalahan  pertama  mengenai bagaimana  kebijakan  pemerintah  saat  pandemi Covid-19 kemudian  permasalahan  yang  kedua adalah bagaimana konstruksi hukum pengaturan standarisasi  tarif  hotel  dalam  ekosistem  “ new normal ”  yang  terintegrasi  bagi  pariwisata  Bali sebagai dampak pandemi Covid-19 .
Beberapa artikel sebelumnya menunjukkan  bahwa  semenjak  World  Health Organization  (WHO)  mengumumkan  tentang adanya Covid-19, setiap  Negara  di  dunia berusaha  untuk  memberikan  perlindungan  bagi rakyatnya  agar  tidak  terinfeksi Covid- 19  dengan
membuat  berbagai  kebijakan  dan  peraturan untuk mengatasi Covid-19 (Pratiwi, 2022) . Upaya pemerintah  untuk  menekan  penyebaran Covid- 19 di Indonesia dilakukan dengan berbagai cara yakni  diantaranya  kebijakan physical  distancing , kewajiban memakai masker, penelurusan kontak dari  masyarakat  yang  telah  dinyatakan  positif Covid-19 ,  hingga  membatasi  segala  kegiatan diluar  rumah.  Adanya  kebijakan  tersebut  di Indonesia  menyebabkan  terjadinya  penurunan produksi  hingga  daya  beli  masyarakat  sehingga menyebabkan  sector  usaha  yang  mempunyai pinjaman  di  Bank  mengalami  kendala  untuk melunasinya  (Bidari,  Simangunsong,  &  Siska, 2020).  Artikel  lain  menyebutkan  bahwa  menurut Organisasi  Perburuhan  Internasional  ada peningkatan  dari jumlah  pengangguran antara 5 sampai  25  juta  orang  sebagai  akibat  dari pandemi Covid-19 (Sudiono,  2021).  Artikel lainnya  juga  menyebutkan  bahwa  Indonesia dalam  upayanya  untuk  mengatasi  penyebaran Covid-19 lebih  memilih  untuk  menerapkan kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB) dibanding Karantina Wilayah ( Lockdown) (Tarigan, & Raisha, 2021). Artikel lain yang ditulis rendahnya  tingkat  hunian  kamar  selama  masa pandemi Covid-19 serta adanya keluhan pelanggan mengenai tarif kamar yang ditetapkan tidak sebanding dengan fasilitas yang didapatkan dan Peraturan  Pemerintah  terkait  larangan berkerumun  serta  aturan  lainnya  dalam  upaya pencegahan Covid-19 (Astini, & Suyuthie, 2021) .
Kebaharuan  pada  artikel  ini  akan membahas  mengenai  upaya  peran  pemerintah terutama  Standarisasi  tarif  hotel  menjadi perhatian  yang  sangat  penting  di  mana kurangnya  aturan  tertulis  yang  jelas  bekerja seperti  perang  tarif  antar  hotel  di  Bali  dan mengkonstruksikan  aturan-aturan  hukum  dalam pengaturan  standarisasi  harga  hotel  dalam ekosistem  “ new  normal ”  yang  terintegrasi  bagi pariwisata Bali sebagai dampak pandemi Covid- 19 .

## B. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  penelitian  yang digunakan  adalah  yuridis  normatif  di  mana penelitian  ini  menitikberatkan  pada  argumentasi hukum yang dibangun dalam mengkonstruksikan aturan hukum mengenai pengaturan standarisasi harga hotel dalam ekosistem “ new normal ” yang terintegrasi bagi pariwisata Bali sebagai dampak pandemi Covid-19 .  Teknik  analisis  data diterapkan  dalam  penelitian  ini  sebagai menggunakan  metode  pendekatan  perundang- undangan  ( statute  approach )  dipilih  sebagai pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini. Statute  approach diterapkan  dengan  mengkaji semua produk hukum mulai dari undang-undang hingga  peraturan  yang  relevan  dengan permasalahan  hukum  yang  dibahas  (Diantha, 2019).  Teknik  Studi  dokumen  diaplikasikan dalam  penelitian  ini  sebagai  teknik  penelusuran bahan  hukum  dengan  analisis  kualitatif  sebagai analisis kajian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kebijakan Pemerintah Terhadap Tarif Hotel
Saat Pandemi Covid-19
Penanganan  dan  penanggulangan Covid- 19 juga  dilakukan  oleh  Pemerintah  Indonesia. Setelah  Presiden  Joko  Widodo  mengumumkan kasus Covid-19 ” pertama  di  tanggal  2  Maret 2020  dengan  2  (dua)  orang  pertama  yang dinyatakan terinfeksi, kemudian disusul konfirmasi kasus lainnya di Indonesia yang terus bertambah  dan  tersebar  hampir  diseluruh wilayah provinsi. Dalam rangka penanggulangan dan  penanganan  pandemi Covid-19 pemerintah membentuk  Satuan  Gugus  Tugas Covid-19 ditingkat  nasional  sampai  daerah-daerah. Pemerintah  mengeluarkan  berbagai  kebijakan yang  dituangkan  kedalam  peraturan  perundang undangan;  antara  lain ” Keputusan  Presiden Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Penetapan Darurat  Kesehatan, ” Keputusan  Presiden  Nomor 12  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Bencana Nasional, " Peraturan  Pemerintah  Nomor  21 Tahun  2020  Tentang  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar/PSBB ” hingga  kebijakan  terakhir yang baru saja dikeluarkan oleh pemerintah Bali pada  17  September  2020  yakni “ surat  edaran Nomor  487/GugusCovid19/IX/2020  tentang Penguatan  Pencegahan  dan  Pengendalian Covid-19 di Bali (Santosa, & Saraswati, 2020). ” Sejak  Maret  sampai  dengan  Juli  2020, wabah  pandemi Covid-19 diduga  masih berdampak  terhadap  kunjungan  turis  ke  Bali, pada  bulan  Juli  2020  tercatat  hanya  47
kunjungan.  Turis  yang  berkunjung  ke  Bali  pada bulan  Juli  2020  lebih  besar  datang  melalui pelabuhan  laut,  yaitu  sebanyak  31  kunjungan wisatawan  mancanegara  (wisman)  yang  datang langsung ke Provinsi Bali pada Juli 2020 tercatat sebanyak  47  kunjungan  (Badan  Pusat  Statistik Provinsi Bali 2020a).
Berbagai kebijakan diambil negara- negara dalam rangka penanganan pandemi yang tengah dihadapi.  Kebijakan-kebijakan  seperti  Karantina Wilayah  ( lockdown ),  Pembatasan  Sosial Berskala Besar (PSBB) termasuk penutupan dan larangan  beroperasinya  fasilitas  umum  tempat hiburan atau wisata, penutupan atau pengetatan operasi  berbagai  moda  transportasi  termasuk terhadap pintu masuk dan keluar wilayah, secara otomatis  memukul  sektor  pariwisata  tidak terkecuali pariwisata Bali.
Pandemi Covid-19 mengakibatkan turunnya  kunjungan  wisatawan  ke  Bali,  kecuali mereka  yang  masih  tinggal  di  Bali  karena pembatasan  atau  larangan  operasi  moda transportasi. Perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata  tutup  dan  tidak  memperoleh pendapatan  akibatnya  merumahkan  karyawan dan  menciptakan  pengangguran.  Begitu  pula dengan  berbagai  usaha  yang  terkait  Pariwisata tidak beroperasi lagi, kalaupun masih beroperasi omzet  penjualan  turun  drastis.  Sementara  itu Pemerintah Daerah kehilangan/penurunan Pendapatan  Asli  Daerah  dari  sektor  Pariwisata sebagai  konsekuensinya  dapat  mengancam pembiayaan  penyelenggaraan  pemerintahan.
Secara  umum  menurut  Wakil  Gubernur  Bali  Dr. Ir.  Tjokorda  Oka  Artha  Ardana  Sukawati, M.Si. ” atau  yang  biasa  disebut  Cok  Ace menyebutkan  bahwa  kerugian  yang  diakibatkan pandemi terhadap Pariwisata Bali mencapai Rp, 9,7 Triliun setiap bulannya yang tentu saja hal ini memberikan efek domino terhadap sektor lainnya di  Bali  (Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Bali, 2020a)
Merebaknya  isu  penyakit  virus  corona telah  berdampak  terhadap  penurunan  jumlah wisatawan  ke  Bali,  khususnya  wisatawan Tiongkok.  Jumlah  Wisatawan  Tiongkok  yang datang ke Bali merupakan jumlah terbesar kedua (18,2%)  setelah  wisatawan  Australia  dari  total jumlah  kunjungan  wisatawan  ke  Bali  sebanyak 6,3 juta. Penurunan wisatawan Tiongkok tersebut sangat  dirasakan  oleh  para  pelaku  usaha Pariwisata  seperti:  hotel,  perjalanan  wisata, transport wisata, pemandu wisata, dan pengrajin oleh-oleh  Bali.  Penurunan  jumlah  kunjungan wisatawan  Tiongkok  juga  berdampak  langsung terhadap  penerimaan  pajak  hotel  dan  restoran yang  menjadi  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) Kabupaten/Kota se-Bali terutama Kabupaten  Badung,  Kota  Denpasar,  Gianyar, dan  Klungkung.  Lebih  jauh  penurunan  jumlah wisatawan  mancanegara  ini  akan  berdampak pada  pertumbuhan  ekonomi  Bali  karena  sektor pariwisata memberikan kontribusi lebih dari 50% terhadap PDRB Provinsi Bali.
Sebagai  salah  satu  faktor  eksternal, Pemerintah  melalui  kebijakan-kebijakannya
mampu  membawa  pengaruh  signifikan  pada kondisi  pariwisata.  Adapun  salah  satu  bentuk kebijakan  pemerintah  di  masa Covid-19 adalah kebijakan  berkaitan  dengan  upaya  pemulihan kondisi  ekonomi  dan  pariwisata  masyarakat. Kebijakan  ini  mendapat  respons  positif  dari masyarakat  (Brouder  dkk,  2020).  Beberapa kebijakan  yang  telah  dikeluarkan  oleh pemerintah  pusat  dan  sangat  penting  dalam membantu pemulihan pariwisata dan perekonomian yaitu:
Pertama, pemerintah memberikan tambahan  anggaran  sebesar  Rp.  $298,5  miliar untuk  mendorong  maskapai  penerbangan  dan agen perjalanan membawa turis asing ke negara itu.  Kedua,  insentif  sebesar  Rp443,39  miliar untuk  wisatawan  domestik  berupa  diskon  30% untuk  25%  kursi  per  penerbangan  ke  10 destinasi wisata; Ketiga, 10 destinasi wisata di 33 kabupaten/kota  dibebaskan  dari  pajak  hotel  dan restoran  (10%)  selama  6  bulan.  10  destinasi wisata tersebut adalah Danau Toba, Yogyakarta, Malang,  Manado,  Bali,  Mandalika,  Labuan  Bajo, Bangka  Belitung,  Batam  dan  Bintan.  Sebagai imbalannya, pemerintah pusat akan memberikan subsidi sebesar Rp 3,3 triliun untuk 10 destinasi wisata. Keempat, juga ada Dana Alokasi Khusus (DAK)  sebesar  Rp  147  miliar  untuk  wisata  fisik, yang  akan  diubah  menjadi  kontribusi  daerah untuk menggairahkan pariwisata.
Terkait  kebijakan  tersebut,  atas  nama Pemerintah  Provinsi  Bali  bersama  pemangku kepariwisataan  dan  seluruh  masyarakat  Bali
menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih  kepada  Pemerintah  Pusat  atas  kebijakan yang  telah  diambil  untuk  mengatasi  dampak penyakit  virus  corona  terhadap  perekonomian Bali.  Dalam  rangka  mempercepat  pemulihan kondisi  pariwisata  Bali,  Gubernur  Bali  akan menyelenggarakan  Rapat  Koordinasi  dengan mengundang  Bupati/Walikota  se-Bali  dan  para pemangku kepentingan pariwisata Kabupaten/Kota  se-Bali  untuk  merumuskan program aksi yang akan diterapkan dalam jangka pendek dan jangka menengah.
2.  Konstruksi Hukum Pengaturan
Standarisasi Harga Hotel Dalam Ekosistem “ New  Normal ”  Yang  Terintegrasi  Bagi Pariwisata  Bali  Sebagai  Dampak  Pandemi

## Covid-19
Bali  sangat  bertumpu  pada  sektor pariwisata.  Hampir  sepertiga  dari  seluruh  hasil penjualan  barang  dan  jasa  berasal  dari  sektor penginapan, makanan dan minuman, atau setara dengan  Rp  58,7  triliun.  Namun,  pengembangan pariwisata Bali saat ini masih kurang terencana. Hal  ini  terjadi  karena  tidak  adanya masterplan atau  rencana  induk  yang  komprehensif. Masterplan yang  ada  saat  ini  diluncurkan  pada tahun  1969 dan  sudah  usang  karena  tidak mengikuti dinamika dan perubahan zaman yang mengakibatkan sektor pariwisata rentan.
Kerentanan  ini  terlihat  ketika  pandemi Covid-19 ini  menghantam  dan  menghentikan kegiatan  pariwisata  di  Bali.  Hantaman  pandemi Covid-19 saat  ini  di  pulau  dewata  lebih  keras
dibandingkan  bom  Bali  dan  meletusnya  gunung agung.  Ketika  erupsi  Gunung  Agung,  tingkat hunian  hotel  di  Bali  selatan  seperti  Badung, Denpasar  dan  Gianyar  masih  mencapai  60%, sebab  radius  berbahaya  hanya  pada  jarak  12 km. Saat ini, sejak bulan April 2020 hampir 96% hotel di Bali kosong karena tidak ada kunjungan wisatawan.
Sejauh  ini  sudah  ada  pemutusan hubungan kerja terhadap 800 orang dan 46.000 pekerja  formal  dirumahkan karena  perusahaan yang  sudah  tidak  memiliki  kemampuan  untuk membayar  karyawannya.  Belum  lagi  dampak terhadap pelaku sektor informal.
Selama  ini,  penyusunan masterplan pariwisata  Bali  masih  reaktif  dan  parsial.  Dalam strategi  bisnis,  istilah  reaktif adalah  reaksi  cepat tanpa analisa panjang terhadap situasi eksternal yang terjadi. Hal ini akan semakin diperparah jika organisasi  tidak  memiliki  visi  atau masterplan yang  jelas.  Sebagai  contoh  sejak  masuknya wisatawan  Cina  di  Bali,  perang  tarif  antar penyedia  jasa  terjadi  yang  akhirnya  membuat atmosfer kompetisi yang tidak sehat.
Pemerintah meminta masyarakat mengantisipasi adanya lonjakan wisatawan yang ingin berlibur ke Bali saat new normal diterapkan.
Hak  berwisata  merupakan  salah  satu  hak  asasi manusia sehingga harus dilakukan perlindungan dalam  pemenuhannya.  Adanya  pengakuan terhadap  hak  berwisata  sebagai  salah  satu  hak asasi  manusia  merujuk  pada  beberapa  prinsip- prinsip  hak  asasi  manusia  seperti  prinsip
universalitas,  prinsip  pemartabatan  terhadap manusia,  prinsip  non-diskriminasi,  prinsip persamaan, prinsip tidak dapat dipisah-pisahkan, prinsip  hak  yang  tidak  bisa  dipindahkan/ dirampas/dipertukarkan  dengan  hal  tertentu, prinsip  saling  ketergantungan,  dan  prinsip tanggung  jawab  ( responsibility )  (Laheri,  2015).
Penerapan  prinsip-prinsip  tersebut  disertai dengan obligation  to  respect , an  obligation  to protect  and  obligation  to  fulfill . (Arsika,  Jaya,  & Satyawati,  2018) . Pengaturan  terkait right  to tourism sebagai  bagian  dari  HAM  memiliki keterkaitan  yang  kuat  dengan  dimensi  sipil  dan politik  termasuk  pula  dalam  dimensi  ekonomi, sosial  dan  budaya  (Arsika,  Jaya,  &  Satyawati, 2018). Hal  ini  senada  dengan  ketentuan  dalam Article  13  of  Universal  Declaration  of  Human Rights yang  menyebutkan  bahwa  (McCabe,  & Diekmann 2015):
Everyone  has  the  right  to  freedom  of movement  and  residence  within  the  borders of  each  States;  Everyone  has  the  right  to leave  any  country,  including  his  own,  and  to return to his country.
Dalam  tataran  nasional,  penyelenggaraan kepariwisataan  dilakukan  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang Kepariwisataan.  Dalam  UU  Kepariwisataan, the right  to  tourism diakui  sebagai  bagian  dari  hak asasi  manusia  yang  secara  yuridis  formal  telah diakui di Indonesia dan harus diimplementasikan secara  konkret  dalam  kehidupan  sehari-hari (Dharmawan, Nurmawati, & Sarna, 2011).
Menyikapi  antisipasi  lonjakan  wisatawan pada  masa  pandemi Covid-19 Kementerian Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif menyiapkan program  CHSE  yang  mengacu  pada  protokol kesehatan yang meliputi Cleanliness (Kebersihan), Healty (Kesehatan) dan Environment  Sustainability ,  yang  merupakan salah  satu  kebijakan  dan  strategi  dalam pemenuhan hak berwisata bagi masyarakat.
Kondisi New Normal diharapkan  mampu membantu  mengembalikan  kondisi  Pariwisata sebagai  penyokong  pertumbuhan  ekonomi  di berbagai  negara  menjadikan  perkembangan pariwisata menjadi perhatian tersendiri.
(Suryanto,  &  Kurniati,  2020)  Perkembangan pariwisata  tersebut  juga  didukung  oleh  adanya faktor  eksternal  seperti  sumber  daya  alam, budaya,  masyarakat  setempat,  pemerintah, pengusaha,  dan stakeholder lainnya.  faktor- faktor eksternal tersebut merupakan “challenging task” berkaitan  dengan  pengelolaan  dan pemasaran  suatu  Kawasan  pariwisata  (Buhalis, & Amaranggana, 2015). Kondisi Pandemi Covid-
19 menuntut  para stakeholders di  sektor pariwisata untuk rethink and reset tourism toward a  better  version  for  the  future (Higgins- Desbiolles, 2020) .
Pelaku  pariwisata  Bali  mendukung  dan menyambut  baik  jika  pemerintah  membuka pariwisata  dengan  konsep  tatanan  baru  yang mengutamakan  protokol  kesehatan.  Dibukanya kembali  pariwisata  Bali  ini  akan  menghidupkan perekonomian  masyarakat  yang  telah  berpuluh-
puluh tahun berkecimpung di pariwisata. Namun akan  dikhawatirkan  apabila  nantinya  industri pariwisata  dibuka  saat  era New  Normal atau kenormalan  baru  dengan  tatanan  baru,  akan terindikasi  hal-hal  seperti:  hotel  dan  restoran, dalam  menerapkan  strategi  New  Normal,  akan terjadi  pengurangan  pendapatan  dari  penjualan makanan  dan  minuman,  sebagai  akibat  dari keterasingan  sosial,  bagaimanapun,  pegawai hotel  ini  awalnya  bergantung  pada  jasa service food and beverage sebesar 10%. Adanya diskon besar-besaran  untuk  kamar  hotel  dengan  tarif yang bervariasi akan mengakibatkan pengeluaran yang tidak sehat.
Mengantisipasi  hal  tersebut,  komitmen antara  semua  pengusaha  hotel  dan  villa  adalah menetapkan  dan  menyepakati  standarisasi  tarif. Kekosongan  norma  atau  aturan  yang  mengatur mengenai  standarisasi  tarif  menimbulkan implikasi kecurangan. Ketiadaan aturan mengakibatkan  penegakan  hukum  tidak  dapat dilakukan,  sehingga  permasalahan  yang  terjadi akan berlarut-larut.
Dinas  Pariwisata  Daerah  (Disparda) Provinsi  Bali  tengah  menyiapkan  Rancangan Peraturan  Gubernur  (Ranpergub)  tentang  Tata Kelola  Pariwisata  Bali.  Regulasi  ini  diharapkan mampu  meredam  perang  tarif  antar  hotel  atau akomodasi  wisata  yang  sering  terjadi.  Masukan beberapa  asosiasi pariwisata untuk menetapkan standar  harga  minimum  atau  tarif  batas  bawah akomodasi  pariwisata.  Salah  satu  pasal  dalam Ranpergub  tersebut  rencananya  akan  diatur
mengenai  batas  harga  terendah.  Kesepakatan mengenai  penentuan  harga  terendah  tersebut akan ditentukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan  asosiasi  pelaku  pariwisata.  Angka standar  minimum  itu  akan  dimasukkan  dalam klausul  kesepakatan  bersama.  Sebab,  jika dimasukkan  ke  dalam  Pergub  akan  sulit  untuk diubah (Mustofa, 2020).
Permasalahan  yang  sering  terjadi  pada saat low season , sehingga perlu diatur batas tarif rendahnya  berapa.  Dalam  diskusi  Ranpergub Tata  Kelola  Pariwisata,  pihak  asosiasi  hotel mencantumkan  harga  minimum  kamar  hotel bintang  lima  di  Bali  seharga  Rp.4.000.000,-  per malam,  kemudian  diikuti  oleh  kamar  hotel bintang  empat  minimum  Rp.3.000.000,-  bintang tiga  minimum  seharga  Rp.2.000.000,-  bintang dua  paling  rendah  senilai  Rp.1.000.000,-  dan bintang  satu  minimum  Rp.750.000,-  serta  hotel melati paling rendah senilai Rp.500.000,-. Selain menetapkan  harga  minimum  hotel,  harga  villa kategori  diamond  paling  rendah  senilai Rp.3.000.000,- villa kategori gold Rp.2,500.000,- dan  villa  kategori  silver  Rp.2.000.000,  (Busrah, 2020).
Sebagai  dasar  konstruksi  rancangan peraturan  Gubernur,  dalam  Pasal  237  Ayat  1 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah,  secara  tegas  disebutkan bahwa  asas  pembentukan  dan  materi  muatan Perda  berpedoman  pada  ketentuan  peraturan perundang-undangan  dan  asas  hukum  yang tumbuh  dan  berkembang  dalam  masyarakat
sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Diproyeksikan sebagai solusi untuk menghindarkan  Bali  dari  potensi  resiko  akibat perang  tarif  hotel  yang  mengakibatkan  atmosfer kompetisi  pariwisata  yang  tidak  sehat.  Dalam teori  sistem  hukum,  Friedman  menyatakan  ada tiga  unsur  pembentuk  sistem  hukum  yakni substansi  hukum  ( legal  substance ),  struktur hukum ( legal structure ) dan budaya hukum ( legal culture ).  Struktur  hukum  adalah  komponen struktural  atau  organ  yang  bergerak  di  dalam suatu  mekanisme,  baik  dalam  membuat peraturan,  maupun  dalam  menerapkan  atau melaksanakan  peraturan.  Substansi  hukum adalah  produk  dari  struktur  hukum,  baik peraturan  yang  dibuat  melalui  mekanisme struktur  formal  atau  peraturan  yang  lahir  dari kebiasaan.  Sedangkan  budaya  hukum  adalah nilai,  pemikiran,  serta  harapan  atas  kaidah Penguatan  budaya  hukum  atau  norma  dalam kehidupan sosial masyarakat.
Pembentukan regulasi tentang Tata Kelola Pariwisata Bali ini akan memudahkan memantau dan  menertibkan  penataan  tata  niaga kepariwisataan.  Pemerintah  perlu  membatasi adanya perang tarif antara pengusaha pariwisata dan praktik negatif, yang telah lama berjalan. Hal itu bisa dilakukan dengan cara standarisasi yang menertibkan  pengusaha-pengusaha  pariwisata ilegal di Bali. Sebagai perbandingan, pemerintah Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  sudah mengeluarkan  suatu  dasar  hukum  yang
mengatur  mengenai  tarif  hotel  dalam  Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2022  Tentang  Penyelenggaraan  Jasa  Usaha Akomodasi.  Pasal  5  Ayat  (2)  dari  Pergub  ini mengatur  mengenai  zonasi  tarif  usaha  jasa akomodasi  yang  dibagi  menjadi  12  kawasan strategis pariwisata daerah. Pasal 7  dari Pergub ini  mengatur  bahwa  untuk  wilayah  yang  dekat dengan lokasi utama event dapat menaikkan tarif tertinggi  tiga  kali  lipat  dari  harga  normal.  Untuk lokasi  sub  utama event maka  pengusaha  dapat menaikkan  tarif  paling  tinggi  dua  kali  lipat sedangkan  untuk  lokasi  penyangga  dapat menaikkan  tarif  maksimal  satu  kali  lipat  di  atas tarif normal. Wilayah yang tidak masuk  dari tiga lokasi  tersebut,  dilarang  untuk  menaikkan  tarif hotel saat event tersebut berlangsung.

## D. SIMPULAN
Terkait  dengan  kebijakan  pemerintah  di masa pandemi Covid-19 , khususnya penanggulangan  dan  penanganan  pandemi Covid-19 ,  pemerintah  telah  membentuk  Gugus Tugas Covid-19 di  tingkat  nasional  dan  daerah.
Pemerintah  mengumumkan  berbagai  kebijakan yang  dituangkan  dalam  peraturan  perundang- undangan.  “Keputusan  Presiden  Nomor  11 Tahun  2020  tentang  Penetapan  Keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat”, Perpres Nomor 12  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Bencana Nasional,  “Peraturan  Pemerintah  Nomor  21 Tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar/PSBB”  17  September  2020,
termasuk
Surat Edaran
Nomor 487/GuguCovid19/IX/2020  tentang  Penguatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Bali.
Struktur  hukum  penetapan  standarisasi tarif hotel dalam ekosistem “new normal” terpadu pariwisata Bali, yakni Otoritas Pariwisata Daerah (Disparda)  Provinsi  Bali,  menyiapkan  SK Gubernur  (Ranpergub)  tentang  Tata  Kelola Pariwisata  Bali.  Peraturan  tersebut  bertujuan untuk  mengurangi  perang  harga  yang  sering terjadi  antara  hotel  dan  penyedia  akomodasi. Gunakan  beberapa  kantor  pariwisata  untuk menetapkan  standar  harga  minimum  atau  tarif yang  lebih  rendah  untuk  akomodasi  wisata. Diperkenalkannya  Peraturan  Pemerintahan Pariwisata  Bali  ini  akan  memudahkan pengawasan  dan  pengaturan  tata  tata  niaga pariwisata. Pemerintah di daerah lain sudah ada yang  mengeluarkan  peraturan  mengenai  tarif hotel untuk menghindari terjadinya perang harga contohnya  pemerintah  provinsi  Nusa  Tenggara Barat  yang  mengeluarkan  Peraturan  Gubernur Nusa  Tenggara  Barat  Nomor  9  Tahun  2022 Tentang Penyelenggaraan Jasa Usaha Akomodasi  sehingga  bisa  dijadikan  pemerintah provinsi  Bali  sebagai  contoh  dalam  upaya menyusun peraturan mengenai tarif hotel di Bali.

## DAFTAR PUSTAKA

## JURNAL
Santosa,  Anak  Agung  Gede  Duwira  Hadi.,  & Saraswati,  Luh  Ayu  Nadira.  (2020). Pariwisata  Kerta  Masa:  Gagasan  Alternatif
Kebijakan  Pembangunan  Pariwisata  Bali.
Jurnal  Magister  Hukum  Udayana, Vol.  9,
(No.4),pp.723–38. https://ojs.unud.ac.id/ index.php/jmhu/article/view/67104.
Arsika,  I  Made  Budi.,  Jaya,    Ida  Bagus  Surya Dharma.,  &  Satyawati, Ni  Gusti  Ayu  Dyah. (2018).  Kebijakan  Travel  Warning  Dan Pembatasan  Hak  Berwisata. Pandecta: Research  Law  Journal ,  Vol.13,  (No.1),  pp.
24–36. ttps://doi.org/10.15294/pandecta. v13i1.15115.
Astini, Widha Swara., & Suyuthie, Hijriyantomi.(2021).  Strategi  Pemasaran  Di Hotel  Four  Points  by  Sheraton  Jakarta Pada  Masa  Covid-19. Jurnal  Kajian Pariwisata  Dan  Bisnis  Perhotelan, Vol.2, (No2),pp.116–126.
https://doi.org/10.24036/jkpbp.v2i2.29372.
Bidari, Ashinta Sekar., Simangunsong, Frans., & Siska,  Karmina.(2020).  Sektor  Perbankan Di  Covid-19. Jurnal  Pro  Hukum:  Jurnal Penelitian  Bidang  Hukum  Universitas Gresik .Vol.9,(No.1),pp.1-9. https://doi.org/10.55129/jph.v9i1.1129.
Brouder,  Patrick.,  Teoh,  Simon.,  Salazar,  Noel
B.,  Mostafanezhad,  Mary.,  Pung,  Jessica Mei., Lapointe, Dominic., Desbiolles, Freya Higgins.,  Haywood,  Michael.,  Hall, C.Michael.,  &  Clausen,  Helena  Balslev. (2020). Reflections  and  Discussions: Tourism  Matters  in  the  New  Normal  Post COVID-19 . Tourism  Geographies ,Vol.22,
(No.3),pp.735–746.
https://doi.org/10.1080/14616688.2020.17
70325
Buhalis,  Dimitrios.,  &  Amaranggana,  Aditya.
(2015). Smart  Tourism  Destinations Enhancing  Tourism  Experience  Through Personalisation  of  Services. Information and  Communication  Technologies  in Tourism  2015 ,  pp.377–389.  DOI:10.1007/
978-3-319-14343-9_28.
Dharmawan,  Ni  Ketut  Supasti.,  Nurmawati,  Ni Made., & Sarna, Kadek. (2011). " The Right to  Tourism "  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia  Di  Indonesia. Kertha  Patrika , Vol.36,(No.2),p.3. https://repositori.unud. ac.id/protected/storage/upload/repositori/71 f2766997a3adaf739de31c76f39776.pdf#pa ge=4.
Nasir,  Gamal  A.  (2017).  Kekosongan  Hukum  &
Percepatan  Perkembangan  Masyarakat. Jurnal  Hukum  Replik Vol.5,  (No.2),  pp.
172–183.  http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v5 i2.925.g590
Harirah,  Zulfa.,  &  Rizaldi,  Annas.  (2020). Merespon  Nalar  Kebijakan  Negara  Dalam Menangani  Pandemi  Covid  19  Di Indonesia. Jurnal  Ekonomi  Dan  Kebijakan Publik  Indonesia, Vol.7,(No.1),pp.  36–53.
https://doi.org/10.24815/ekapi.v7i1.17370
Higgins-Desbiolles,  F.  (2020).  Socialising Tourism  for  Social  and  Ecological  Justice after  COVID-19. Tourism  Geographies , Vol.22,(No.3),pp.610–623.
https://doi.org/10.1080/14616688.2020.17 57748
Laheri, Putu E. (2015). Tanggung Jawab Negara Terhadap  Kerugian  Wisatawan  Berkaitan
Dengan  Pelanggaran  Hak  Berwisata
Sebagai  Bagian  Dari  Hak  Asasi  Manusia.
Jurnal Magister Hukum Udayana
Vol.4,(No.1),pp.126-137.https://dx.doi.org/ 10.24843/JMHU.2015.v04.i01.p10
McCabe, Scott., & Diekmann, Anya. (2015). The Rights  to  Tourism:  Reflections  on  Social Tourism  and  Human  Rights . Tourism Recreation  Research ,  Vol.40,  (No2),  pp.
194–204. https://doi.org/10.1080/02508281.
2015.1049022
Pratiwi,  Cekli  S.  (2022). Indonesia’s  Legal
Policies Amid Covid-19: Balancing Religious  Freedom  and  Public  Health.: Journal of South east Asian Human Rights. Vol.6,(No.2),pp.182-203. https://doi.org/10.19184/jseahr.v6i2.27799
Putranto,  Johni  Harius.,  Subagyo,  Totok.,  &
Lestari,  Sri.  (2021).  Pandemi  COVID-19:
Analisis  Tantangan  Kebijakan  Ekonomi  Di Indonesia. Jurnal Pengembangan Wiraswasta, Vol.23,  (No.1),  pp.69–76.
http://dx.doi.org/10.33370/jpw.v23i1.557
Sudiono, L. (2021). The Vulnerability of Women in  Dealing  with  Covid-19  Pandemic:
Feminist Legal Theory Approach:
Hasanuddin Law Review, Vol. 7 (No.3), pp.
241-259.  http://dx.doi.org/10.20956/halrev. v7i3.2350
Sumadi,  (2020).  Menakar  Dampak  Fenomena Pandemi  Covid-19  Terhadap  Perbankan Syariah. Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah,
Vol.3,(No.2),pp.145–62.
http://dx.doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8761 Suryanto.,  &  Kurniati,  Poni  Sukaesih.  (2020).
Tourism Development Strategy in
Indonesia. Academy of Strategic
Management  Journal, Vol.19,  (No.6). https://doi.org/10.15549/jeecar.v10i1.1074
Tarigan,  Muhammad  Insan.,  &  Raisha,  Hafandi.
(2021). Equal Access to the Vaccination of Covid-19 in Southeast Asia: Can ASEAN be a  Catalyst? : Hasanuddin  Law  Review,
Vol.7,(No.2),pp.119-132.
http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v7i2.2875 Triari,  Putri.,  Jones,  Kali.,  &  Satyawati,  Ni  Gusti Ayu  Dyah.  (2017). Indigenous  People, Economic  Development  and  Sustainable Tourism:  A  Comparative  Analysis  between Bali,  Indonesia  and  Australia . Udayana Journal of Law and Culture, Vol.1, (No.1), pp.16–30.  https://doi.org/10.24843/UJLC.
2017.v01.i01.p02
Yanti, A.A. Istri Eka K. (2021). C ommunity Based Tourism Dalam Menyongsong New Normal Desa  Wisata  Bali. Jurnal  Komunikasi
Hukum ,Vol.7,(No.1),pp.72-86. https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31458

## BUKU
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Bali.  (2020a).
Perkembangan Pariwisata Provinsi Bali Juli
2020 .  Denpasar:  Badan  Pusat  Statistik Provinsi Bali.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Bali.  (2020b).
Produk  Domestik  Regional  Bruto  Provinsi
Bali  Menurut  Pengeluaran  2015  –  2019 .
Denpasar:  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi
Bali.
Diantha, I Made P. (2019). Metodologi Penelitian Hukum  Normatif  (Dalam  Justifikasi  Teori Hukum) . Jakarta: Prenadamedia Group.
Mertokusumo,  S.  (1993). Bab-Bab  Tentang Penemuan  Hukum .  Bandung:  PT.  Citra
Aditya.
Sirtha,  I  Nyoman.  (2008). Aspek  Hukum  Adat
Dalam  Konflik  Adat  Di  Bali .  Denpasar:
Udayana University Press.

## SUMBER ONLINE
Busrah, A. (2020). Bali Segera Atur Batas Bawah
Tarif  Hotel.  Retrieved  from  https://bali. bisnis.com/read/20200121/538/1192422/bal i-segera-atur-batas-bawah-tarif-hotel
Mustofa,  A.  (2020).  Redam  Perang  Tarif  Hotel,
Disparda  Godok  Ranpergub  Tata  Kelola
Pariwisata Bali. Retrieved
from https://radarbali.jawapos.com/read/2020/01/ 23/176001/redam-perang-tarif-hotel- disparda-godok-ranpergub-tata-kelola- wisata.
Rhismawati,  Ni  L.  (2020).  Jangan  Sampai Perang  Tarif  Harga  Hotel  Saat  Normal
Baru. Retrieved from https://www. antaranews.com/berita/1560796/fsp-par-
bali-jangan-sampai-perang-tarif-harga- hotel-saat-normal-baru.