## ANALISIS MEKANISME AUDIT PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH

## Muhammad Lathief Ilhamy Nasution
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara mlathiefilhamy@uinsu.ac.id

## Abstract
The development of Sharia Bank depends on the role of its customers which regularly  rises  in  terms  of  its  number  whether  it  shows  less  significance.  Sharia Bank runs its business under the principle of sharia making it should be relevant and stick to the sharia itself. The operation is closely monitored by The Board of Sharia  Monitoring  (DPS)  tasked  to  monitor  and  suggest  to  the  management  in ensuring  that  the  bank  operates  under  strict  sharia  rule  so  as  to  convince  the customers that they are also stick to it. By the end of each year, DPS releases its internal  report  along  with  external  auditor  report.  These  reports  are  useful  for financial  report  users  who  are  stick  to  the  religious  values  as  a  guarantee  and convincing them that all financial transaction of the bank has operated under the sharia law. The examination is conducted by an external auditor who are qualified in  managing  accounting.  This  may  rise  a  question  whether  it  is  relevant  that “conventional” auditor examined and generating examination report for an Islamic organization  (including  for  Sharia  Bank)  despite  its  professionalism  and competence.
Keywords: Mechanism, Financial Auditing, Sharia  Bank

## Pendahuluan
Dinamika  kehidupan  masyarakat  dewasa  ini  telah  melahirkan  pola pemikiran baru yang turut berkembang seiring dengan kemajuan zaman terutama dalam  pengembangan  system  pembayaran.  Semakin  berkembangnya  zaman  dari waktu ke waktu, pola dan system pembayaran dalam berinteraksi terus mengalami perubahan.  Perkembangan  zaman  juga  menuntut  manusia  untuk  mengerjakan segala  urusan  dengan    cepat,    tepat  dan    akurat.    Sehingga  dibutuhkan    suatu teknologi baru  untuk mempermudah dan membuat urusan tersebut menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini Perbankan menjadi solusi menyelesaikan masalah tersebut  dengan  berbagai  macam  produk  yang  di  sediakan  contohnya  seperti transfer,  kredit,  layanan  konsumen  dan  lainnya.  Penerapan  teknologi  elektronik dirasa  tepat  untuk  menjadi  solusinya,  sehingga  di  perlukan  sosialisasi  kepada konsumen untuk ikut menggunakannya.
Inovasi-  inovasi  yang  telah  diciptakan  tersebut  tentunya  akan  sangat bermanfaat jika digunakan semkasimal mungkin oleh para konsumen. Pada saat ini ekonomi syariah mengalami peningkatan yang sedikit demi sedikit menunjukkan eksistensinya, dalam hal ini Perbankan Syariah menjadi basis ekonomi syariah yang

## Muhammad Lathief Ilhamy Nasution: Analisis Mekanisme Audit Pembiayaan Pada Bank Syariah
dapat di lihat serta dirasa nyata perkembangannya di Negara Indonesia. Itu semua di  tunjukkan  dengan  semakin  banyaknya  Bank  Syariah  yang  dibuka.  Sebagai contoh Bank Syariah pertama di Indonesia ialah Bank Mualamat yang sudah ada sejak tahun 1992 dan juga sudah banyak membuka cabang hampir di seluruh daerah di Indonesia termasuk kota Medan. Di kota Medan sendiri pada saat ini sudah di buka banyak Bank Syariah baik itu bank konvensional yang membuka bank syariah ataupun bank syariah yang di buka secara independent.
Di  Indonesia  pada  tahun  2012  merupakan  masa-masa  yang  bisa  dibilang masa pemulihan setelah krisis global. Dilihat dari perkembangannya, diperkirakan bahwa perekonomian tahun 2013 mengarah pada pertumbuhan yang baik. Terlebih untuk  kinerja  perekonomian  Indonesia  dengan  tingkat  konsumsi  domestik  relatif tinggi  dan  kelas  menengah  yang  meningkat  serta  ditunjang  oleh  kondisi  makro ekonomi  yang  relatif  terjaga  dengan  baik,  merupakan  beberapa  faktor  penyebab perekonomian  nasional    tidak    terlalu    terpengaruh    oleh    krisis    perekonomian global.    Begitu    pula  dengan  perbankan  syariah  nasional,  relatif  tidak  begitu signfikan mengalami dampak krisis ekonomi global pada awal tahun 2012 sejalan dengan fokus perbankan Indonesia yang   lebih   tertuju   kepada   pasar   domestik yang   masih   besar,   serta   potensi pangsa perbankan syariah yang masih tinggi di Indonesia, dengan pangsa pasar sampai dengan akhir tahun 2012 telah mendekati 5%. Hal ini dapat dilihat dalam grafik berikut.

## Gambar 1
Perkembangan Aset Perbankan Syariah
Sumber: Diambil dari bundel laporan tahunan BI terkait perkembangan perbankan syari’ah
Dari perkembangan yang terjadi pada Bank Syariah tidak terlepas dari peran nasabah (pengguna Bank Syariah) yang dari tahun ketahun mengalami peningkatan walaupun  tidak  terlalu  signifikan  tetapi  hal  tersebut  berpengaruh  terhadap  Bank Syariah tersebut. Bank  syariah  adalah  bank  yang  menjalankan   prinsip  syariah dalam  kegiatan    transaksi    bisnis  mereka.  Ini  berarti  bahwa  setiap  kegiatan perbankan  harus  sesuai  dengan  koridor  syariah.  Bank  syariah  memiliki  Dewan Pengawas Syariah  (DPS)  yang  bertugas  untuk  mengaw asi  dan  memberikan
masukan kepada  manajemen  dalam  memastikan   bahwa  operasi  bank  sejalan dengan prinsip  syariah  dan  untuk  memberi   keyakinan   pada  nasabah   bahwa bank syariah  benar-benar  menjalankan  prinsip  syariah.  (Karim,  1999).  Pada akhir tahun,  DPS  akan  menerbitkan  laporan  bersamaan  dengan  laporan  audit oleh auditor eksternal. Laporan inisangat berguna bagi pengguna laporan keuangan, khususnya  mereka  yang  sangat  concern  pada  ajaran  agama  sebagai  sarana untuk   memberikan   jaminan   dan  keyakinan   bahwa   bank  telah   memenuhi prinsip-prinsip    Islam   dalam   semua   transaksi    keuangan.    Audit   lap oran keuangan    pada    perusahaan,    termasuk    bank    syariah,    dilakukan    oleh auditoeksternal  yang   memiliki   kompetensi   yang   memadai   sesuai   dengan kebutuhan   pro-fesional   profesi   akuntan.   Hal  ini  menimbulkan   pertanyaan apakah   itu   sudah   cukup   atau   me-madai   ketika   auditor   "konvensional" mengaudit  dan  membuat  laporan  audit  sebuah  organisasi  Islam  (termasuk  bank syariah)  meskipun  ia  mungkin  memiliki  kualifikasi  professional.  Karena    itu, kebutuhan  untuk audit syariah dan auditor syariah  menjadi penting  untuk suatu Lembaga  Keuangan  Syariah (LKS)  karena organisasi  ini memiliki  sifat  atau kegiatan    yang    berbeda    dibandingkan      dengan    organisasi  bisnis    lainnya. Meskipun   AAOIFI  telah  mengeluarkan   serangkaian   standar audit untuk LKS, namun    kurang    berfungsi    dengan    maksimal    karena  AAOIFI  tidak      memiliki kekuatan   memaksa   anggotanya   untuk   mengadopsi   semua standar- nya.
Landasan syariah dari  pelaksanaan audit syariah  antara lain dapat dirujuk pada penafsiran atas QS. Al Hujurat [49]: 6 yang terjemahan artinya adalah sebagai berikut:
ا ْﻮُﺤِﺒْﺼُﺘَﻓ  ٍﺔَﻟﺎَﮭَﺠِﺑ  ۢﺎًﻣ ْﻮَﻗ ا ْﻮُﺒْﯿ ِﺼُﺗ  ْنَا ا ْٓﻮُﻨﱠﯿَﺒَﺘَﻓ  ٍﺎَﺒَﻨِﺑ  ٌۢﻖِﺳﺎَﻓ  ْﻢُﻛَءۤﺎَﺟ  ْنِا ا ْٓﻮُﻨَﻣٰا  َﻦْﯾِﺬﱠﻟا ﺎَﮭﱡﯾَﺎٰٓﯾ
َﻦْﯿ ِﻣِﺪ ٰﻧ  ْﻢُﺘْﻠَﻌَﻓ ﺎَﻣ ﻰٰﻠَﻋ
Artinya:  Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Jika  seseorang  yang  fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.
Ayat  ini  menunjukkan  pentingnya  pemeriksaan  secara  teliti  atas  sebuah informasi karena bisa menjadi penyebab terjadinya musibah atau bencana. Dalam konteks  audit  syariah,  pemeriksaan  laporan  keuangan  dan  informasi  keuangan lainnya juga menjadi  sangat penting, mengingat keduanya dapat menjadi  sumber malapetaka  ekonomi  berupa  krisis  dan  sebagainya  jika  tidak  dikelola secaramaksimal.
Audit  syariah  dapat  dimaknai  sebagai  suatu  proses  untuk  memastikan bahwa  aktivitas-aktivitas  yang  dilakukan  oleh  institusi  keuangan  Islam  tidak melanggar syariah atau pengujian kepatuhan syariah secara menyeluruh terhadap aktivitas  bank  syariah.Tujuan  audit  syariah  adalah  untuk  memastikan  kesesuaian seluruh operasional.

## Kajian Pustakan
1. Risiko Pembiayaan Bank Syariah
Menurut  Bank  Indonesia,  risiko  perbankan  merupakan  suatu  kejadian potensial  baik  yang  dapat  diperkirakan  (expected)  maupun  yang  tidak  dapat

## Muhammad Lathief Ilhamy Nasution: Analisis Mekanisme Audit Pembiayaan Pada Bank Syariah
diperkirakan  (unexpected)  yang  berdampak  negatif  terhadap  pendapatan  dan permodalan bank. Risiko  yang  melekat  pada  aktivitas  perbankan  (risiko  inheren) terdiri  dari  risiko  pembiayaan,  risiko  pasar,  risiko  operasional,  risiko  likuiditas, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko strategis, risiko reputasi, risiko imbal hasil dan risiko investasi. Untuk menghadapi berbagai macam risiko inheren, maka Bank Indonesia  mewajibkan  setiap  bank  umum  agar  memiliki  Pedoman  Standar Penerapan Manajemen Risiko dalam SE. BI. No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011.
Suatu produk atau aktivitas bank dapat mengandung satu atau lebih dari jenis risiko. Karena itu, bank perlu melakukan pengelolaan risiko secara integratif melalui  manajemen  risiko.  Pada  hakikatnya  manajemen  risiko  merupakan serangkaian  metodologi  dan  prosedur  yang  digunakan  untuk  mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.
Di antara risiko yang paling krusial dalam dunia perbankan yaitu risiko pembiayaan. Namun dalam pembiayaan itu sendiri dapat mengandung risiko lain seperti risiko kepatuhan. Risiko pembiayaan adalah risiko kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Risiko ini bisa muncul saat nasabah gagal memenuhi kewajiban untuk membayar pinjamannya  secara  penuh  pada  waktu  yang  telah  disepakati  maupun  akibat ketidakmampuan  atau  ketidakmauan  nasabah  untuk  memenuhi  kewajiban  yang tertuang dalam kontrak/akad (Ahmed, 2008). Sedangkan risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atidak melaksanakan peraturan perundang- undangan  dan  ketentuan  yang  berlaku.  Misalnya  petugas  bank  terlambat  dalam menyampaikan  laporan  Sistem  Informasi  Debitur  (SID)  kepada  Bank  Indonesia (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).
Risiko  pembiayaan  perbankan  syariah  biasanya  ditunjukkan  dari penghitungan  tingkat  Non Performing  Financing  (NPF).  NPF  merupakan  ukuran tingkat  pembiayaan  bermasalah  oleh  sebab-sebab  tertentu.  Untuk  menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah ini, terlebih dahulu  memang  perlu  diteliti  sebab-sebab  terjadinya.  Apabila  pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi  melakukan  analisis  lebih  lanjut  melainkan  hanya  membantu  nasabah memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi. Sedangkan apabila pembiayaan bermasalah  disebabkan  oleh  faktorinternal  dalam  manajerial  bank  itu  sendiri, meskipun  telah  dilakukan  pengawasan  seksama  dan  tetap  timbul  pembiayaan bermasalah,  maka  sedikit    banyak  terkait  dengan  kelemahan  pengawasannya (Faturrahman  Djamil,  2012).  Beberapa  hal  yangmenjadi  penyebab  pembiayaan bermasalah yaitu:
Tabel 1 Penyebab Pembiayaan Bermasalah dari Aspek Risiko Pembiayaan Aspek Kualitatif Aspek Kuantitatif Siklus bisnis dan idustri menurun Tingginya kebergantungan bahan baku pada supplier Arus kas terlalu overoptimis Side streaming penggunaan pembiayaan
Intervensi debitur dalam penyusunan financial statement
Reputasi shareholder tidak bagus Shareholder tidak memiliki komitmen untuk going concern usaha perusahaan
Debitur tidak memiliki keahlian Dalam bidangnya Harga jual produk debitur tidak kompetitif Terlalu ekspansif yang tidak sesuai dengan keuangan perusahaan
Mark up harga biayaproyek
Realisasi sales rendah dibanding target
Sumber: Bambang Rianto Rustam, Manajemen Risiko Perbankan Syariahdi Indonesia (2013)
Tabel 2
Penyebab Pembiayaan Bermasalah dari Aspek Risiko Operasional
Tahapan Proses yang Salah 1. Aplikasi pembiayaan Kurangnya verifikasi keaslian dan sah tidaknya permohonan pembiayaan 2. Analisis pembiayaan Analisis awal kurang tajam Kebenaran informasi dan data kurang verifikasi Risiko pembiayaan tidak dimitigasi 3. Pencairan pembiayaan Dokumentasi pembiayaan cacat hukum Pencairan tanpa persetujuan otoritas 4. Pemantauan pembiayaan Covenant pembiayaan tidak dipantau dengan baik Jaminan belum diasuransikan Kunjungan rutin tidak dilakukan
Sumber: Bambang Rianto Rustam, Manajemen Risiko Perbankan Syariah di
Indonesia (2013).
Penyebab pembiayaan menjadi bermasalah dari tabel 1 dan tabel 2 di atas ternyata banyak diawali oleh analisis pembiayaan yang keliru (internal bank) dan buruknya  karakter  nasabah.  Upaya  untuk  mengendalikan  atau  menghindarkan secara  dini  pembiayaan  yang  bermasalah,  bank  syariah  sebagai  bank  umum  ikut berpedoman  pada  SE.  No.  27/7/UPPB  yang  menetapkan  setiap  bank  umum  agar melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan terhadap pembiayaan yang disalurkannya.  Salah  satu  dari  pelaksanaan  kebijaksanaan  tersebut  adalah  bank harus memiliki pengawasan pembiayaan, mengingat pembiayaan merupakan salah satu kegiatan usaha yang rawan untuk merugikanbank (Muljono, 1999).
2. Audit Internal Bank
Rawannya  risiko  pada  kegiatan  bisnis  perbankan  menuntut  bank  harus memiliki  pengawasan  untuk  memastikan  bahwa  operasional  bank  telah dilaksanakan sesuai  ketentuan yang berlaku (auditing) sekaligus memitigasi dan

## Muhammad Lathief Ilhamy Nasution: Analisis Mekanisme Audit Pembiayaan Pada Bank Syariah
meminimalisasi  risiko  yang  telah  terjadi  dan/atau  akan  terjadi  sehingga  segera mengambil  langkah  preventif.  Auditing  umumnya  digolongkan  menjadi  tiga golongan;  audit  laporan  keuangan,  audit  kepatuhan  dan  audit  operasional.  Audit laporan  keuangan  adalah audit  yang  dilakukan  oleh auditor  independen  terhadap kewajaran  laporan  keuangan  atas  dasar  kesesuainnya  dengan  prinsip  akuntansi secara  umum.  Audit  operasional  merupakan  audit  terhadap  kegiatan  organisasi dalam  hubungannya  dengan  tujuan  tertentu.  Sedangkan  audit  kepatuhan  adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturantertentu.
Kegiatan  audit  kepatuhan  yaitu  memeriksa  tindakan  perorangan  atau organisasi  dengan  kriteria  yang  digunakan  adalah  kebijakan,  peraturan  dan perundang-undangan  yang  berlaku.  Pada  laporan  audit  kepatuhan  ini  berisi pendapat auditor atas kepatuhan perorangan atau organisasi terhadap   kebijakan, peraturan dan perundang-undangan yang  diantaranya  adalah  ketentuan  Kualitas Aktiva  Produktif  (Pembiayaan).
Sehingga  dalam  hal  ini,  audit  kepatuhan  yang  dimaksud  adalah  audit kepatuhan pada pembiayaan. Untuk memastikan tingkat kepatuhan bank terhadap standar  kepatuhan  yang  berlaku  secara  umum  dan/atau  terhadap  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  bank  harus  memiliki  sistem  pengendalian intern (Mulyadi, 2014).
Sistem  pengendalian    intern    dimaksudkan    juga  untuk              menjamin dicegahnya  terjadi  penyalahgunaan  wewenang    oleh  berbagai  pihak  yang  dapat merugikan    bank    dan    terjadinya    praktik    pemberian    pembiayaan    yang    tidak sehat.  Pengendalian  intern  dalam  perbankan  dijalankan  oleh  bidang  audit/bank auditor yang memberikan perhatian besar  pada  penilaian  internal control/internal audit    bidang  pembiayaan  apakah  telah  memadai  atau  belum.  Kegiatan  audit internal dalam suatu badan  seperti  bank  merupakan  tuntutan  atau  kebutuhan bagi  semua  pihak  guna melahirkan usaha yang sehat. Kegiatan ini pada hakikatnya mendorong terciptanya efisiensi usaha, sehingga bank mampu bersaing secara sehat dalam pasar yang makin kompetitif dan mampu memacu penciptaan laba yang baik, sehingga bank diharapkan mampu memberi kontribusi bagi masyarakat banyak dan pemerintah.
Pembentukan audit internal bank dicetuskan sejak 31   Maret   1995 dengan terbitnya  SK.  Direksi  Bank  Indonesia  No.27/163/KEP/DIR  dan  SE.  BI. No.27/8/UPPB  tentang    “Kewajiban  Bank  Umum  untuk  Menerapkan  Standar Pelaksanaan    Fungsi  Audit  Intern  Bank”.  Adapun  latar  belakang  dari  terbitnya ketentuan ini yaitu dalam rangka untuk menciptakan bank yang sehat harus dimulai dengan  langkah  pencegahan  secara  dini  terhadap  risiko  usaha  yang  dapat mengganggu bank, termasuk pembiayaan bermasalah yang terjadi.
Tujuan  dikeluarkannya  Standar  Pelaksanaan  Fungsi  Audit  Intern  Bank (SPFAIB) tersebut antara lain agar audit internal bank dapat berfungsi secara efektif dan  dapat  diperoleh  kesamaan  pemahaman  mengenai  misi,  wewenang, independensi  serta  ruang  lingkup  pekerjaan  audit  internal.  Upaya  tersebut diharapkan  dapat  membentuk  mekanisme  pengawasan  yang  dapat  memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan operasional bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Muljono, 1999).
Audit  internal  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  fungsi  penilaian  yang independen  dalam  suatu  organisasi  untuk  menguji  dan  mengevaluasi  kegiatan
organisasi yang dilaksanakan. Tujuan audit internal adalah membantu para anggota organisasi  agar dapat melaksanakan tanggung jawabnyasecara efektif.  Untuk itu, audit  internal  akan  melakukan  analisis,  penilaian,  dan  mengajukan  saran-saran kepada manajemen organisasi dalam  pengambilan keputusan (Tawaf, 1999).
Sifat  dari  fungsi  audit  internal  yang  independen  diartikan  ke  dalam  dua pengertian, yaitu mengambil sikap netral, tidak memihak dan bebas dari pengaruh, serta  keberpihakan  pada  kepentingan  yang  lebih  besar/bernilai.  Independensi  ini menjadi kunci kebebasan sekaligus batasan bagi audit   internal dalam menjalakan aktivitas  pokoknya  untuk  menggali  objek  pengawasan  dan  menyajikan  hasil pengawasannya (Kumaat, 2011).
Selanjutnya  agar  penjabaran  operasional  dari  misi,  kewenangan, independensi dan  ruang  lingkup  pekerjaan  audit  internal bank    terlaksana sesuai dengan  yang diharapkan,  Bank  Indonesia telah  menetapkan  Standar  Pelaksanaan Fungsi Audit
Intern Bank (SPFAIB) sebagai ukuran  minimal yang harus dipatuhi oleh semua bank umum di Indonesia. Semua yang ditetapkan dalam SPFAIB itu wajib dilaksanakan oleh semua bankumum.
Ketentuan dalam SPFAIB tersebut dilaksanakan oleh Satuan   Kerja   Audit Intern  (SKAI)  di  masing-masing  bank.  Satuan  kerja  ini  boleh  saja  namanya berbeda- beda namun mengandung makna sesuai SPFAIB, misalnya Divisi Audit Intern, Urusan Pemeriksaan Intern, Urusan Audit Intern, Group Audit Intern, dan sebagainya (Tjukria, 1999).
Organisasi audit internal yang menjalankan tugasnya sebagai Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) suatu bank disesuaikan dengan perkembangan bank itu sendiri dan  ditetapkan  dengan  Surat  Keputusan  Direksi.  SKAI  dipimpin  langsung  oleh Kepala SKAI  yang  diangkat dan  diberhentikan  oleh  Direktur  Utama  dengan persetujuan  Dewan  Audit  serta  dilaporkan  ke  Bank  Indonesia.  Kepala  SKAI  ini bertanggung  jawab  kepada  Direktur  Utama  dan  dapat  berkomunikasi  secara langsung  dengan  Dewan  Audit  untuk  menginformasikan  berbagai  hal  yang berhubungan  dengan  audit.  Adapun  kedudukan  Dewan  Audit  itu  sendiri  dalam konsep SPFAIB harus independen terhadap manajemen bank yang diauditnya. Oleh karena  itu,  Dewan  Audit  bertanggung  jawab  langsung  kepada  Dewan Komisarisbank.
Adapun  untuk  fungsi,  tanggung  jawab,  wewenang  dan  kode  etik  Dewan Audit Bank diuraikan dalam satu piagam yang disebut dengan Piagam Dewan Audit Charter  (Internal  Audit  Charter).  Maksud  dari  Piagam  tersebut  adalah  untuk memberikan  pengertian  umum  mengenai  tujuan  dan  ruang  lingkup  tugas-tugas SKAI  serta  untuk  membedakan    antara  tanggung  jawab  dan  wewenang  SKAI dengan manajemen.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif  dimana penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  dilaksanakan  untuk  membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang

## Muhammad Lathief Ilhamy Nasution: Analisis Mekanisme Audit Pembiayaan Pada Bank Syariah
menyelidiki  suatu  fenomena  social  dan  masalah  manusia.  Pada  penelitian  ini peneliti  membuat  suatu  gambaran  kompleks,  meneliti  kata-kata,  laporan  terinci dari pandagan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami (Iskandar, 2009).

## Temuan Penelitian dan Pembahasan
1. Pelaksanaan Audit Internal
Pelaksanaan  audit  sangat  dipengaruhi  oleh  besarnya  organisasi  dan karakteristik  operasi  satuan  kerja  auditee  yang  akan  diaudit.  SPFAIB  merinci pelaksanaan audit ini ke dalam enam tahap kegiatan, yaitu:
a) Persiapan audit: Tahap ini merupakan tahap perencanaan bagi auditor yang meliputi pengambilan sampel, penugasan serta pengarahan Ketua Audit kepada tim audit yang disebar pada setiap KantorCabang.
b) Penyusunan  program  audit:  Program  audit  ini  disusun  sebelum  tim audit  berangkat,  namun  tak  tertutup  kemungkinan  untuk  dilakukan perubahan      di  lapangan  mengingat  kondisi  kerja  yang  ada.  Adanya program  audit  secara  tertulis  akan  memudahkan  pengendalian  audit selama  tahap-tahap  pelaksanaan.  Program  audit  tersebut  dapat  diubah sesuai dengan kebutuhan selama audit berlangsung.
c) Pelaksanaan  penugasan  audit:  Tahapan  pelaksanaan  audit  meliputi kegiatan mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi dan mendokumentasi bukti-bukti audit dan informasi lain yang dibutuhkan sesuai  dengan  prosedur  yang  digariskan  dalam  program  audit  untuk mendukung  hasil  audit.  Pelaksanaan  audit  menurut  SPFAIB  meliputi pengumpulan  informasi  untuk  temuan  audit  yang  dikuatkan  dengan bukti-bukti,  mencatat  aktivitas  audit  selama  proses  perolehan  temuan audit dalam Kertas  Kerja Audit (KKA) serta evaluasi dari hasilaudit.
d) Pelaporan Hasil Audit: Laporan adalah satu produk utama dari SKAI. Artinya, kualitas laporan yang dibuat dapat mencerminkan kualitas dari pelaksanaan  audit  para  auditor  intern.  Konsep  ini  dijabarkan  dalam SPFAIB,  namun  bentuk  teknisnya  sangat  bergantung  pada  kebutuhan bank  yang  bersangkutan.  Setelah  selesai  melakukan  kegiatan  audit, auditor  intern  bank  berkewajiban  menuangkan  hasil  audit  tersebut dalam bentuk laporan tertulis. Laporan tersebut harus memenuhi standar pelaporan, memuat kelengkapan materi, dan melalui proses penyusunan yang baik.
e) Tindak  Lanjut  HasilAudit:  SKAI  bank  harus  memantau  dan menganalisis serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan audit.
f) Dokumentasi  danAdministrasi:  Sesuai  dengan   SPFAIB,  SKAI  harus mendokumentasikan  dan  mengadministrasikan  bukti-bukti  dokumen termasuk surat dan laporan hasil audit sejak tahap perencanaan sampai tahap evaluasi.
Ikatan Bankir Indonesia membahas tentang aktivitas dalam  meindaklanjuti hasil temuan audit. Laporan hasil audit yang   disusun   setelah auditor melakukan analisis dan penelitian melalui pemeriksaan secara on site serta pemantauan secara off- site, auditor memberikan saran perbaikan serta informasi objektif atas kegiatan
yang direview kepada semua tingkatan manajemen bank. Dengan demikian sudah seharusnya semua pihak yang  berhubungan dengan operasional perbankan  sangat berkepentingan  untuk  mengetahui,  memahami  dan  memastikan  semua  temuan berikut  permasalahan  serta  dampak  kerugian  yang  timbul  sebagaimana  yang tertuang dalam temuan Hasil Audit untuk segera diperbaiki sesuai waktu yang telah menjadi komitmenbersama.
Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit ini mengharuskan pegawai bank untuk mengetahui  prosedur  dan  proses  yang  menjadi  bidang  tugasnya      sesuai  job description  dan  wewenang  yang  dimiliki.  Tindakan  dan  langkah  yang  harus dilaksanakan  untuk  menindaklanjuti  hasil  audit  adalah  menyusun  rencana  tindak lanjut hasil audit yang disiapkan tepat waktu sesuai denga rekomendasi audit.
2. Peran Audit Internal
Tugas    pokok    sebagai  auditor    intern    harus    dilaksanakan    secara profesional menurut standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Akan   tetapi hal tersebut memerlukan proses interaksi dalam pelaksanaannya. Ada beberapa peran yang dapat dibawakan oleh auditorintern:
a. Peran sebagai pemecah masalah Temuan  audit  pada  dasarnya  adalah  masalah.  Auditor  intern  harus mampu  menggunakan  metode  pemecah  masalah  yangrasional.  Peran sebagai pemecahkonflik. Temuan yang ada dari pelaksanaan audit bisa menjurus  pada  timbulnya  konflik  bila  seorang  auditor  kurang  mampu untuk menyelesaikannya dengan audit.
b. Peran wawancara
Komunikasi  yang  akan  dilakukan  oleh  Auditor  seringkali  berbentuk wawancara. Tujuannya   adalah mencari fakta dan bukan opini. Karena itu auditor intern harus memahami konteks dan tujuan wawancaraitu.
c. Peran negosiator dan komunikator Dalam peran negosiator, seseorang dituntut untuk terus menerus mampu menjual “posisi auditor”, program auditor ataupun ide-ide. Negosiator harus berpegang pada sasaran dan berupaya agar hubungan tidak tegang. Negosiator  harus  berusaha  mendapat  hasil  yang  positif  dalam  setiap proses sesulit apapun kondisinya.

## Kesimpulan
Dari  hasil    penelitian    diatas    dapat    ditarik    kesimpulan    bahwa    ada beberapa  mekanisme  dalam  audit  pembiayaan  pada  bank  syariah  yaitu  sebagai berikut.
Menurut  Undang-Undang  Republik Indonesia  No.  21  tahun  2008 tentang Perbankan  Syariah,  dalam  Pasal  23  (Kelayakan  Penyaluran  Dana)  menyebutkan bahwa:  Bank  syariah  dan/atau  UUS  harus  mempunyai  keyakinan  atas kemauandankemampuancalonNasabahPenerimaFasilitasuntuk  melunasi  seluruh kewajiban  pada  waktunya,  sebelum  Bank  Syariah  dan/UUS  menyalurkan  dana kepada  Nasabah  Penerima  Fasilitas  untuk  memperoleh  keyakinan  sebagaimaa dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.

## Muhammad Lathief Ilhamy Nasution: Analisis Mekanisme Audit Pembiayaan Pada Bank Syariah
Berdasarkan  Undang-Undang  tersebut,  maka  bank  perlu    melakukan analisis  dalam  penyaluran  dana  (pembiayaan)  terlebih      dahulu.  Analisis pembiayaan  terdiri  dari  analisis  kualitatif      dan      kuantitatif  yang  berisi  analisis aspek-aspek antara lain Character, Capacity, Capital, Condition of Economic dan Collateral.  Analisis  kualitatif  pembiayaan  meliputi  aspek  legalitas  dan  perizinan usaha, aspek karakter dan manajemen, aspek teknis produksi, aspek pemasaran dan aspek lingkungan dan sosial. Sedangkan aspek analisis kuantitatif meliputi analisis laporan keuangan, feasibility   analysis,   analisis   sensitivitas,   analisis   agunan dan   analisis   risiko danmitigasi.
Sedikitnya ada empat petugas yang menjalankan aktivitas  pembiayaan pada bank syariah, mulai dari petugas yang  menawarkan produk bank syari’ah sampai pada petugas yang menangani pembiayaan macet. Petugas-petugas tersebut adalah:
1. Account Officer(A/O)
A/O  atau  pembina  pembiayaan  bertugas  memproses  calon  nasabah pembiayaan atau permohonan pembiayaan sehingga menjadi nasabah. Selanjutnya membina  nasabah  tersebut  agar  memenuhi  kesanggupannya,  terutama  dalam pembayaran  kembali  pembiayaannya.  A/O  juga    bertindak  dalam  penyelesaian kasus  atau  masalah  nasabah  yang  mungkin  terjadi.  Dengan  demikian,  jauh  hari sebelummenjadi  nasabah  perlu  dilakukan  penanggulangan  kemungkinan  terjadi masalah sehingga   sejauh mungkin dihindari dengan cara preventif.
2. Unit Support Pembiayaan
Unit Support Pembiayaan ini bersama dengan A/O mengadakan penilaian pemohon pembiayaan sehingga memenuhi kriteria dan persyaratannya. A/O berperan dalam memproses  calon  nasabah  dalam keandalannya  (kelayakannya),  sedangkan unit support  pembiayaan  berperan  dalam  segi  keabsahannya  seperti  kebenaran lampiran,  usaha  maupun  penggunaan  pembiayaan,  taksasi  jaminan,  keabsahan jaminan  dan  lain-lain.  Setelah  calon  nasabah  menjadi  nasabah  diupayakan melakukan  usaha  preventif  (penanggulangan)  jika  kemungkinan  terjadi permasalahan.  Jika  terpaksa  ada  masalah  nasabah,  maka  masalah  segera diselesaikan.
3. Unit AdministrasiPembiayaan
Pada proses pembiayaan terdapat administrasi yang ditangani oleh A/O ataupun Unit Support Pembiayaan. Di samping itu,  setelah pemohon menjadi nasabah  mulai  dari  pencairan  dananya  sampai  pelunasan  ataupun  pembayaran- pembayaran debitur akan ditangani oleh unit administrasipembiayaan.
4. Unit PengawasanPembiayaan
Unit  Pengawasan  Pembiayaan  bertugas  untuk  memantau pembiayaan  antara  lain  membuat  surat-surat  peringatan  kepada  nasabah  berupa penagihan-penagihan. Di samping itu juga mengadministrasikan jaminan ataupun mengurusi file nasabah.

## 5. Proses PemberianPembiayaan
Proses  pemberian  pembiayaan  merupakan  suatu  rangkaian  yang bersifat  end  to  end,  mulai  tahap  inisiasi,  tahap  analisis  pembiayaan,  tahap pemutusan pembiayaan, tahap pencairan, tahap monitoring dan tahap penyelesaian
atau restrukturisasi jika pembiayaan  menjadi  bermasalah.  Secara  umum,  tahapan pemberian  pembiayaan yaitu:
a) Inisiasi
Pada  tahap  ini,  bank  menerima  permohonan  pembiayaan  atau penawaran  pembiayaan  kepada  nasabah.  Permohonan  pembiayaan  dari  nasabah diajukan secara
tertulis. Selanjutnya pihak  bank  melakukan investigasi berupa wawancara kepada calon  nasabah  sebagai  bahan  pertimbangan  keputusan  apakah  proses  pemberian pembiayaan  akan  diteruskan.  Proses  tidak  akan  diteruskan  apabila  permohonan pembiayaan tidak bankable.
b) Analisis Pembiayaan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  21  tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah,  dalam  Pasal  23  (Kelayakan  Penyaluran  Dana)  menyebutkan bahwa:  Bank  syariah  dan/atau  UUS  harus  mempunyai  keyakinan  atas kemauandankemampuancalonNasabahPenerimaFasilitasuntuk  melunasi  seluruh kewajiban  pada  waktunya,  sebelum  Bank  Syariah  dan/UUS  menyalurkan  dana kepada  Nasabah  Penerima  Fasilitas  untuk  memperoleh  keyakinan  sebagaimaa dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.
Berdasarkan  Undang-Undang  tersebut,  maka  bank  perlu melakukan analisis dalam penyaluran dana (pembiayaan) terlebih   dahulu. Analisis pembiayaan  terdir  i dari  analisis  kualitatif      dan      kuantitatif  yang berisi  analisis aspek-aspek antara lain Character, Capacity, Capital, Condition of Economic dan Collateral.  Analisis  kualitatif  pembiayaan  meliputi  aspek  legalitas  dan  perizinan usaha, aspek karakter dan manajemen, aspek teknis produksi, aspek pemasaran dan aspek lingkungan dan sosial. Sedangkan aspek analisis kuantitatif meliputi analisis laporan keuangan, feasibility   analysis,   analisis   sensitivitas,   analisis   agunan dan   analisis   risiko danmitigasi.
Keseluruhan  aspek  yang  dianalisis  tersebut  dapat  teridentifikasi pada  analisis  risiko  dan  mitigasi.  Identifikasi  setiap  analisis      kualitatif      dan kuantitatif  perlu  memperhatikan  diantaranya  potensi  risiko  dan  mitigasinya  (key risk mitigation). Mitigasi risiko  yang dimaksud adalah upaya dalam menghadapi atau mengurangi risiko perbankan.

## Daftar Pustaka
AAOIFI.  2001 . Accounting  and  Auditing  Standards  for  Islamic   Financial Institutions ,    Manama: Accounting    and   Auditing    Organization for Islamic  Financial Institutions.
Adiwarman, A  Karim . 2006 . Bank  Islam (Analisa  Fiqih  dan  Keuangan ),  PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

## Muhammad Lathief Ilhamy Nasution: Analisis Mekanisme Audit Pembiayaan Pada Bank Syariah
Bank Indonesia. 2013. Undang-Undang   Republik   Indonesia   Nomor   21  Tahun 2008   tentang   Perbankan Syariah . Bandung: Citra Umbar Djamil , Faturrahman . 2012 . Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah  di  Bank Syariah Jakarta: Sinar  Grafika.
Ikatan  Bankir  Indonesia,  2011, Mengelola  Bank  Syariah, Jakarta:  Gramedia Pustaka.
Ikatan Bankir Indonesia, 2013 Memahami Bisnis Bank Syariah Jakarta: Gramedia Pustaka .
Ikatan Bankir Indonesia, 2014, Memahami Bisnis Bank Syariah Jakarta: Gramedia Pustaka.
Khan , Tariqullah  dan  Habib  Ahmed . 2008 . Manajemen  Risiko  Lembaga
Keuangan Syariah Jakarta: Bumi Aksara .
Kumaat , Valery G . 2011 . Internal Audit . Jakarta: Erlangga.
Mardiyah , Qonita dan Sepky   Mardian . 2015 . Praktik   Audit   Syariah   Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia Akuntabilitas . Vol.VIII,No.1.
Maya,  Puspa  Pesona  Putri . 2009 . Analisis  Pembiayaan  Mudharabah,
Musyarakah, dan Murabahah Hubungannya Dengan Profitabilitas Bank Umum Syari’ah periode 2003-  2007.
Minarni . 2015 . Konsep   Pengawasan,   Kerangka   Audit   Syariah,   Dan   Tata Kelola Lembaga  Keuangan  Syariah, Jurnal  Ekonomi.
Muljono , Pudjo    Teguh . 1999 . BankAuditing:PetunjukPemeriksaanInternBank .
Jakarta: Djambatan.
Mulyadi . 2014 . Auditing Jakarta: Salemba Empat.
Nugraheni . 2012 . Kebutuhan   Dan  Tantangan   Audit   Syariah   Dan  Auditor
Syariah . Jurnal  Ekonomi &  Keuangan Islam , Volume 2 No.1.
Otoritas Jasa Keuangan . 2014 . OJK-Pedia . http://www.ojk.go.id/pedia#tabK, Diunduh 08 Desember 2020.
Rustan , Bambang Rianto . 2013 . Manajemen  Risiko  Perbankan  Syariah  di
Indonesia Jakarta: Salemba Empat.
Tawaf Tjukria P . 1999 . Audit    Intern    Bank:    Penelaahan    serta    Petunjuk Pelaksanaannya . Jakarta: Salemba Empat.