PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Magister Hukum Universitas Bandar Lampung
Terbit Pertama Kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli
EDITOR IN-CHIEF Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H
EDITORIAL BOARDS MEMBERS Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum Dr. Erlina B, S.H., M.H Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H
MANAGING EDITOR Indah Satria, S.H., M.H

## ASSISTANT EDITORS
Yulia Hesti, S.H., MH Shany Carolina Mawuntu
PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret) Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta) Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

## Alamat:
Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142 Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: jurnal.mh@ubl.ac.id
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui  bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

## KERUSAKAN LINGKUNGAN SEBAGAI DAMPAK PENAMBANGAN BATU KAPUR DI BENTANG ALAM KARST KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Adnan Pambudi 1

## Abstract
Mining without control and supervision can cause environmental damage. In order to keep the function of the nature in the process of mining, the government established preconditions  and  rules  which  is  environmental  impact  analysis.  Including  the activity of rock mining in karst area Sewu hills, Gunungkidul, Yogyakarta. This area has  been  appointed  by  UNESCO  as  a  geopark.  On  this  research,  the  writer  analyze about the impact of rock mining in environmental  damage on  this karst area. The research method used is empirical legal research. The empirical legal research is an (law in society?) observation and also can be called as a field observation in order to study  the  applicable  law  in  the  society.  Several  environmetal  damages  have  been found on this research which are the change of the shape and the structure of karst hills, air pollution, and highway damage.
Keywords: Environmental damage, Karst area mining.

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  telah  dikaruniai  ekosistem  kewilayahan  yang  memiliki  sumber daya alam berupa emas, perak, intan, tembaga, nikel, batu bara, minyak bumi, batu gamping, pasir dan sebagainya. Kekayaan sumber daya alam telah dikuasai negara sebagai presentasi penguasaan kewilayahan, yang tujuannya untuk kesejahteraan rakyat.  Mahfud  MD menyebut  pemanfaatan  sumber  daya  alam  untuk  pembinaan kesejahteraan  sosial  di  Indonesia  secara  tersirat  dituangkan  dalam  tujuan bernegara. Tujuan rakyat Indonesia bernegara ialah membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 2
Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  menyatakan  bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat.  Frasa  “dikuasai  oleh  negara”  berarti  dikelola  oleh  negara. 3 Pengelolaan kekayaan alam dapat dilakukan langsung oleh negara maupun dikelola oleh rakyat. Pengelolaan kekayaan alam berupa pertambangan yang dilakukan rakyat biasanya berbadan hukum tetapi ada juga yang belum berbadan hukum.
1 Advokat DPC Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Bantul, advokatadnan@yahoo.com 2 Mahfud MD, 2011, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi , Jakarta: Rajawali Press, hlm. 17.
3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Munculnya  pertambangan  tanpa  adanya  pengawasan  akan  mengakibatkan kerusakan  lingkungan.  Selain  itu,  pertambangan  tersebut  juga  dapat  merusak fungsi  alam  bagi  kelangsungan  hidup  manusia. 4 Supaya  fungsi  alam  tetap  terjaga dan  adanya  kontrol  eksplorasi  tambang,pemerintah  menerbitkan  prasyarat  dan aturan. Syarat ini disebut sebagai kajian analisa dampak lingkungan (Amdal) yang diterbitkan  oleh  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor: P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019  tentang  Jenis  Rencana  Usaha  dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
Analisa  Mengenai  Dampak  Lingkungan  (Amdal)  menjadi  syarat  penting dalam  proses  eksplorasi  usaha  pertambangan.  Tetapi  sejauh  mana  usaha pertambangan memenuhi syarat yang telah ditetapkan agar tidak berdampak pada lingkungan masih menjadi persoalan. Selain itu, bagaimana dengan usaha tambang rakyat  juga  menjadi  persoalan.  Pertambangan  rakyat  adalah  suatu  usaha pertambangan  bahan-bahan  galian  dari  semua  golongan  seperti  pertambangan mineral  logam,  pertambangan  mineral  bukan  logam,  pertambangan  batuan, dan/atau  pertambangan  batubara.  Pertambangan  rakyat  dilakukan  oleh  rakyat setempat  secara  kecil-kecilan  atau  secara  gotong-royong  dengan  alat  sederhana untuk pencaharian sendiri. 5
Pertambangan  rakyat  sebenarnya  sudah  marak  terjadi  di  Indonesia. Penambangan  berbadan  hukum  (korporasi)  maupun  rakyat  dapat  menimbulkan kerusakan lingkungan berupa cekungan-cekungan tanah berisi air sehingga dapat mencemarkan lingkungan. Dampak lingkungan lain juga karena pencemaran udara dan zat kimia akibat kandungan kimia yang digunakan saat penambangan. Ada tiga fenomena  hubungan  manusia  dengan  alam,  yaitu  (1)  manusia  dipengaruhi  alam ( nature-made man ); (2) alam yang dipengaruhi oleh manusia ( man-made nature ); (3)  hubungan  manusia-alam  yang  harus  memperhitungkan  nilai-nilai  lain disamping nilai-nilai teknis dan ekonomi. 6
Persoalan  lain  juga  muncul  saat  aktivitas  penambangan  dilakukan  di kawasan  ekosistem  yang  dilindungi  seperti  di  kawasan  karst  Pegunungan  Sewu, Kabupaten  Gunungkidul,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Kawasan  bentang  alam karst  Pegunungan  Sewu  dikukuhkan United  Nations  Educational,  Scientific  and Cultural  Organization (UNESCO)  dengan  nomor  2015-97  sebagai  taman  bumi ( Geopark ) pada Asia  Facific  Geopark  Network  Symposium 2015  di  Japang. 7 Sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Nomor:  17  Tahun 2012  tentang  Penetapan  Kawasan  Karst  Pasal  3  menyebutkan  kawasan  bentang
4 Supriyadi, 2006, Hukum Lingkungan di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 4.
5 Salim, 2012, Hukum Pertambangan di Indonesia , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.
15.
6 Harry Supriyono, 2010, “Bahan Ajar: Hukum Lingkungan” , Yogyakarta, hlm. 4.
7 Pegunungan  Sewu  Ditetapkan  UNESCO  sebagai  Geopark  Internasional, https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2015/09/gunung-sewu-ditetapkan-unesco-sebagai- geopark-internasional-4645-4645-4645 (diakses 1 Februari 2020).
alam  karst  merupakan  kawasan  lindung  geologi  sebagai  bagian  dari  kawasan lindung nasional. Tujuan perlindungan kawasan karst sebagai pengatur alami tata air, dan perlu dilestarikan karena memiliki keunikan dan nilai ilmiah sebagai objek penelitian dan penyelidikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 8
Aktivitas  penambangan  di  kawasan  bentang  alam  karst  yang  dilindungi bukan  hanya  merusak  lingkungan  yang  mengakibatkan  tanah  longsor  tetapi  juga telah  merenggut  korban  nyawa. 9 Pemerintah  Kabupaten  Gunungkidul menyebutkan  masih  ada  300  izin  pertambangan  rakyat  yang  harus  diselesaikan pada  tahun  2019.  Menurut  Bupati  Gunungkidul,  Badingah,  pihaknya  masih melakukan  kajian  mengenai  izin  pertambangan  tersebut.  “Kita  hati-hati  karena kita masuk sama kawasan bentang alam karst (KBAK) yang diakui dunia dan harus dijaga”.  Badingah  mengharapkan  jangan  sampai  rencana  penambang  golongan  C tersebut  justru  merusak  alam  Gunungkidul  dan  tidak  memiliki  imbas  bagi kesejahteraan rakyat. 10
Persoalan  penambangan  di  kawasan  bentang  alam  karst  perlu  menjadi perhatian  pemerintah  Kabupaten  Gunungkidul.  Pemerintah  kabupaten  perlu melakukan pengawasan karena menyangkut hajat hidup warga Gunungkidul. Para penambang rakyat tentu akan menggalami dilema saat aktivitas penambangnya di kawasan  bentang  alam  karst  yang  dilindungi  dihentikan  karena  menyangkut keberlangsungan  hidupnya.  Pada  sisi  lain,  kawasan  bentang  alam  karst  perlu dilindungi dan tidak boleh dirubah bentuknya.

## II. PEMBAHASAN
Menurut  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan Mineral  dan  Batubara,  pertambangan  adalah  sebagian  atau  seluruh  tahapan kegiatan  dalam  rangka  penelitian,  pengelolaan  dan  pengusahaan  mineral  atau barubara  yang  meliputi  penyelidikan  umum,  eksplorasi,  studi  kelayakan, konstruksi,  penambangan,  pengolahan  dan  pemurnian,  pengangkutan  dan penjualan,  serta  kegiatan  pasca  tambang.  Proses  penambangan  perlu  dikelola dengan  berazaskan  (a)  manfaat,  keadilan  dan  keseimbangan;  (b)  keberpihakan pada  kepentingan  bangsa;  (c)  partisipatif,  transparan  dan  akuntabilitas;  (d) berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Pertambangan  di  kawasan  karst  ialah  pertambangan  yang  dilakukan  oleh korporasi  maupun  rakyat  di  kawasan  bentang  alam  karst.  Pertambangan  di kawasan bentang alam karst biasanya dilakukan secara manual maupun mekanis
8 Permen ESDM No: 17 Tahun 2012.
9 Kelvian Adhi, op.cit. Lihat juga Yanuar H, 2017, Bukit Batu Gunungkidul Rawan Longsor, Kenapa  Bisa  Ada  Tambang?  https://www.liputan6.com/regional/read/2878049/bukit-batu- gunungkidul-rawan-longsor-kenapa-bisa-ada-tambang (diakses 1 Februari 2020).
10 Suharjono,  2019,  300  Izin  Usaha  Pertambangan  Menumpuk  di  Pemkab  Gunungkidul, https://jateng.sindonews.com/read/6631/1/300-izin-usaha-pertambangan-menumpuk-di- pemkab-gunungkidul-1562072856 (diakses 1 Februari 2020).
pada  batugamping  yang  ada  dipermukaan  kawasan  karst.  Bentang  alam  karst Pegunungan Sewu sendiri yang telah dilindungi sebagai kawasan geologi nasional. Aktifitas  Penambangan  Batu  Kapur  di  Kabupaten  Gunungkidul  dilakukan  oleh masyrakat  setempat  sejak  sekitar  Tahun  1990’an.  Pertambangan  tersebut  awal mulanya  dilakukan  oleh  masyrakat  secara  Manual  hanya  mengunakan  alat seadanya berupa Cangkul dan Lingis. Selain itu oleh masyrakat hasil menambang batu  tersebut  awalnya  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyrakat  sekitar dalam  membangun  rumah,  yaitu  membuat  Pondasi  rumah  warga.  Kemudian dengan  berjalannya  waktu  karena  kebutuhan  ekonomi  meningkat  Penambangan Batu  Kapur  bergeser  menjadi  mata  pencaharian  warga  masyrakat  dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Pergeseran pola dari memenuhi kebutuhan sendiri (membangun rumah) ke kebutuhan  sumber  ekonomi  disebabkan  karena  ada  Permintaan  atas  batu  kapur tersebut untuk kebutuhan Industri. Selain itu yang mempengaruhi adalah karena kondisi  alam  Gunungkidul  yang  kering  dan  dalam  bidang  pertanian  kurang maksimal  penghasilannya  maka  masyrakat  mencari  alternatif  lain  untuk memenuhi kebutuhan perekonomian Keluarganya.
Batu Kapur merupakan bahan baku industri yang mempunyai nilai ekonomis cukup  tinggi.  Maka  banyak  orang  yang  ketika  mengetahui  di  Kabupaten Gunungkidul  ada  Batu  Kapur  banyak  orang  luar  daerah  datang  berbondong  – bondong  untuk  ikut  menambang  Batu  Kapur  tersebut.  Beberapa  Industri  telah mengunakan  Batu  Kapur  sebagai  bahan  Industri  mulai  dari  Industri  Kertas, Industri  Kaca,  Industri  Baja,  Bahan  Baku  Semen,  Pertanian,  Perikanan,  Bahan Bangunan,  Kosmetik,  Pasta  gigi,  Tekstil,  Industri  Ban,  maupun  Industri  Bata Ringan.
Dengan adanya aktifitas pertambangan batu kapur tersebut di satu sisi telah memberikan  manfaat  dalam  hal  Pekerjaandan  pemenuhan  kebutuhan  ekonomi masyrakat  sekitar,  serta  menjadi  sumber  Pendapatan  Daerah  Kabupaten. Sedangkan di sisi yang lain ketika tidak di kontrol dan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah  daerah  Penambangan  Batu  Kapur  tersebut  akan  menimbulkan kerusakan  lingkungan  dan  kemudian  hari  bisa  berakibat  bisa  berakibat  banjir, tanah  longsor maupun  kekeringan  dan  bahkan  dapat  menghancurkan  kehidupan manusia dan alam.
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dari  penerimaan  pajak  tambang  mineral batuan bukan logam di Kabupaten Gunungkidul tahun 2019 telah melebihi target yang  telah  ditetapkan  oleh  Pemerintah  daerah.  Menurut  keterangan  Kasi Penetapan  Bidang  Penagihan,  Pelayanan  dan  Pengawasan  Badan  Keuangan  dan Aset  Daerah  (BKAD)  Endang  Riyadi  Target  yang  telah  ditetapkan  sebesar  Rp.  1,8 Miliar sedangkan realisasinya mencapai Rp. 2.007.060.200.- 11 .
11 https://www.harianmerapi.com/gunungkidul/2019/12/05/83774/di-gunungkidul- penerimaan-pajak-tambang-melebihi-target. Diakses pada hari senin 20 Juli 2020 Pukul 12.40 Wib.
Dalam  proses  penambangan  batu  kapur  di  Kecamatan  Ponjong  Kabupaten Gunungkidul dilakukan dengan cara Penambangan terbuka mengunakan alat berat berupa escavator. Hal itu dilakukan dengan cara melakukan pengupasan terlebih dahulu  pada  Permukaan  Gunung  Karst  untuk membuang  Tanah  yang  ada  di  atas permukaan Gunung Karst. Kemudian setelah terkupas di lakukan Pengerukan Batu Kapurnya.  Setelah  Batu  Kapur  di  keruk  mengunakan  escavator,  tahapan selanjutnya melakukan Penggangkutan Batu Kapur mengunakan Truk Dump untuk di  setor  ke  Pabrik  Pengolahan  untuk  di  produksi  menjadi  Tepung  Batu  dengan berbagai  macam  ukuran  kehalusan,  mulai  dari  Mesh  10  sampai  dengan  Mesh 2.000.
Melihat secara seksama penambangan batu kapur di kabupaten gunungkidul provinsi  daerah  istimewa  Yogyakarta  sunguh sangat  memprihatinkan,  kerusakan yang di akibatkan adanya penambangan tersebut sudah terlihat secara nyata dan dampaknya  terhadap  masyrakat  sekitar  sudah  sangat  menggangu.  Tetapi  di  sisi lain  masyrakat  sudah  terlanjur  tergantung  dengan  aktifitas  penambangan  batu tersebut,  karena  belum  ada  alternatif  pekerjaan  lain  yang  bisa  mengantikan  dan lebih menguntungkan dari penambangan batu kapur.
Kerusakan  akibat  penambangan  batu  di  bentang  alam  karst  kabupaten Gunungkidul yaitu Pertama Kerusakan pada bukit-bukit Karst yang telah berubah bentuk  (rusak),  dengan  adanya  kerusakan  bentuk  pada  bukit-bukit  karst berdasarkan  pendapat  dari  Halik  Sandra,  Direktur  Walhi  DIY  berakibat  pada aktifitas sungai  bawah tanah di kabupaten gunungkidul, karena  Kawasan Khusus Pertambangan(KPP)yang  terletak  di  Kecamatan  Ponjong,  merupakan  Hulu  dari sungai Bawah Tanah sebelum masuk ke pantai selatan yaitu di Pantai Baron. selain itu karena resapannya berkurang bisa mengakibatkan Banjir dan Kekeringan pada saat  Musim  Kemarau. Kedua ,  Pencemaran  udara  berupa  debu  dari  aktifitas penambangan, Ketiga , Kerusakan Infrastruktur Jalan raya yang diakibatkan karena aktifitas  kendaraan  yang  menggangkut  batu  kapur Keempat ,  Pencemaran  suara (bising  dari  escavator  maupun  mesin  –  mesin  pengiling  batu  kapur) Kelima , Kerusakan ladang milik warga karena terkena  limbah banjirmatrial sisa tambang batu kapur.
Kondisi  seperti  ini  sudah  lama di  rasakan  oleh  warga  sekitar  penambangan batu,  berdasarkan  keterangan  Warga  bernama  Trimedianto  menyatakan  bahwa, aktifitas tersebut sudah lama dirasakan oleh masyrakat sekitar tambang. Misalnya kalau  siang  pada  saat  mesin  –  mesin  pengiling  batu  dan  escavator  dioperasikan maka  bising  sekali  suaranya  dan  warga  tidak  bisa  Istirahat  siang,  selain  itu  pada saat  musim  kemarau  seperti  sekaarang,  debu  –  debu  karena  aktivitas pertambangan masuk ke dalam rumah – rumah warga. Karena jarak penambangan batu kapur dengan rumah warga hanya sekitar puluhan meter saja.
Upaya perlindungan terhadap lingkungan dilakukan berdasarkan baku mutu lingkungan,  baik  berupa  kriteria  kualitas  lingkungan  ( ambient )  maupun  kualitas
buangan atau limbah ( effluent ). Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau  kadar  makhluk  hidup,  zat,  energi,  atau  komponen  yang  ada  atau  harus  ada dan / atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
Bahwa baku mutu sebagai tolok ukur untuk menetapkan apakah lingkungan telah  rusak  atau  apakah  suatu  kegiatan  telah  merusak  lingkungan  perlu dilaksanakan  dan  diacudalam  kegiatan  pembangunan  nasional.  Baku  mutu lingkungan  dapat  berbeda  untuk  setiap  wilayah  atau  waktu  yang  berbeda mengingat  adanya  perbedaan  kondisi  lingkungan,  tata  ruang  dan  teknologi. Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam menjadi masalah mendasar dalam keberlanjutan pembangunan dan perekonomian nasional. Krisis lingkungan hidup  dan  kerusakan  sumber  daya  alam  menjadi  fenomena  umum pembangunan. 12 Ada  lima  komponen  dari  proses  yang  dinamis  dan  interaktif untuk  melakukan  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  perlindungan  lingkungan hidup,  yaitu  inventarisasi,  evaluasi,  perencanaan,  pengelolaan  dan  pemantauan. Lima  komponen  tersebut  akan  dibahas  dalam  suatu  kerangka  prinsip-prinsip pokok dan pelaksanaan secara praktis. 13
a. Inventarisasi
Secara  tradisional,  dan  laporan  mendokumentasikan  basis  sumber  daya alam,  dan  penggunaannya.  Sekarang  ada  beberapa  teknologi  baru  yang memungkinkan  pergeseran  dari  pola  bentang  darat  yang  statis  ke  pendekatan yang  “Parametris”,  yang  memfokuskan  pada  hal-hal  lingkungan  dan  diperlukan untuk  membentuk  proses-proses  bentang  darat  dan  jawaban-jawaban  biologis. Hasilnya  yaitu  banyak  macam  produksi  dan  pelestarian  lingkungan  hidup  dapat dinilai dalam suatu sistem “ Spatial Referencing ”. Contoh pengembangan database untuk negara yang sudah dan sedang berkembang akan tersedia.
b. Evaluasi
Pemakaian  data  “abiotic”  (cuaca,  lapangan  tanah,  dan  “substrate”)  sebagai basis  untuk  mengevaluasi  tanah  dan  gunanya  untuk  pertanian,  penggembalaan dan  penebangan  hutan  sudah  lama  berjalan.  Belakangan  ini,  pemakaian  data “abiotic” untuk perencanaan pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup makin populer.  Jenis-jenis  produksi  dan  pelestarian  lingkungan  hidup  memakai  proses fisik  dan  jawaban  biologis  yang  sama.  Model  proses  sederhana  seperti keseimbangan air dan pertumbuhan tanaman dapat menghasilkan informasi yang sangat  diperlukan  untuk  pengembangan  industri  pertanian,  dan  dapat  dilihat  di kalkulator  biasa  bila  diperlukan.  Model  tanaman  yang  paling  rumit  pun  dapat dilihat  di  komputer  yang  sangat  sederhana  sekalipun.  Model  komputer  yang
12 Desni Bram, Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup, Setara Press, Malang, 2013 hlm 3
13 http://members.tripod.com/sd_east_timor/PROC%20Papers/Institutions/Henry%20Nix /Henry%20Nix%20PROC%20BHA. diakses pada sabtu18 Juli 2020 pukul 02:10 WIB
serupa juga digunakan oleh para insinyur supaya tahu dimana letak infrastruktur tertentu seperti jalan, gedung, susunan saluran jalan air, dll.
c. Perencanaan
Definisi  resmi  tentang  perencanaan  menunjukkan  bahwa  ada  aneka  ragam pendekatan  untuk  proses  yang  sangat  penting  ini. Apabila  berhasil,  perencanaan harus  memperhitungkan  faktor-faktor  tertentu  seperti  faktor  fisik,  biologis, ekonomis,  sosial,  budaya,  hukum,  dan  administratif.  Di  banyak  negara, perlindungan lingkungan hidup dan pelestarian keanekaragaman hayati dianggap sebagai  suatu  proses  pembagian  tanah.  Tidak  dapat  dielakkan  bahwa  pembagian tanah  untuk  alasan  pelestarian  lingkungan  hidup  memerlukan  proses  tukar- menukar  di  antara  beberapa  macam  pemakaian  yang  bersaing.  Ada  beberapa metode yang membantu proses tersebut, dan yang memberikan partisipasi untuk yang  berminat.  Harus  diakui,  pengelolaan  berbagai  macam  pemakaian  tanah  di setiap tanaman yang dilindungi harus dipertimbangkan.
d. Pengelolaan
Belum  ada  yang  namanya  bidang  pengelolaan  lingkungan  hidup  atau  ahli pengelolaan lingkungan hidup, tetapi ahli pengelolaan dari bidang lain dapat dicari untuk mengelola lingkungan hidup, misalnya dari bidang pembangunan perkotaan dan  industri;  pertambangan;  kehutanan;  pariwisata  ekologis,  serta  pengelolaan tanaman-tanaman  yang  dilindungi.  Sebagian  besar  bidang  tersebut  memakai teknologi. Akan tetapi, pengelolaan lingkungan hidup dengan tujuan pembangunan berkelanjutan  harus  berdasarkan  pada  prinsip-prinsip  ekologis  yang  kuat. Sayangnya,  walaupun  ekologi  memang  dapat  memberikan  pengertian  dan pemahaman  yang  sangat  diperlukan,  ekologi  jarang  dapat  memberikan  tingkat keterincian  dan  pengaturan  yang  diinginkan  pengelola  sumber    daya  tanah,  para insinyur,  dan  para  teknisi.  Pengelola  lingkungan  hidup  di  masa  depan  akan  ikut pelatihan keras, dan harus mempunyai pengetahuan luas, termasuk pengetahuan tentang  politik,  administratif,  hukum,  ekonomi,  sosial,  dan  ilmu  pengetahuan umum. Yang paling penting adalah perlunya memahami terjalinnya sistem-sistem tersebut,  perlunya  menimbang  keinginan  beberapa  peminat,  dan  perlunya berkomunikasi secara efektif.
e. Pemantauan
Masalah  yang  terakhir,  tetapi  tidak  kurang  pentingnya,  pengelolaan lingkungan  hidup  tidak  akan  berhasil  tanpa  adanya  pemantauan  berjalannya sistem  tersebut,  apakah  di  tingkat  nasional,  propinsi,  lokal,  atau  suatu  sistem produksi tertentu. Walaupun lembaga keuangan besar dan perusahaan industrial mengakui  situasi  demikian,  tidak  semua  pemerintahan  dan  badan-badannya memahami  akan  pentingnya  pemantauan.  Statistik-statistik  seringkali  dianggap kurang  penting  bila  keadaan  fiskal  sedang  mengalami  kesulitan.  Akan  tetapi, bagaimana  keberhasilan  atau  kegagalan  program  pemerintah  dan  pengeluaran fiskal dinilai Tidak bisa dielakkan, teknologi baru seperti “ remote sensing ” dengan
sistem  informasi  geografi,  dan  “strategic  ground-based    sampling”  dapat menyebabkan  pemantauan  lebih  murah.  Apalagi,  sistem-sistem  tersebut  dapat mempermudah partisipasi masyarakat dalam pemantauan. Negara Australia dapat memberikan  beberapa  contoh  pemantauan  tumbuh-tumbuhan  dan  binatang- binatang di tingkat masyarakat lokal.
Prinsip – prinsip pokok tersebut yang telah dikesampingkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam proses pengawasan dan kontrol terhadap aktivitas Penambangan  Batu  kapur,  sehingga  berdampak  terhadap  kerusakan  lingkungan. Apalagi  bentang  alam  karst  tersebut  telah  ditetapkanmenjadi  kawasan  Karst sebagai  Taman  Bumi  ( geopark )  oleh  UNESCO  dan  pemerintah  kabupaten Gunungkidul  masih  memberi  ruang  bagi  Penambangan  Batu  kapur.  Hal  tersebut telah  di  atur  dalam  Perda    Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kabupaten  Gunungkidul  2010-2030  telah  menetapkan  Kawasan Peruntukan  Pertambangan  (KPP).  Kawasan  Peruntukan  Pertambangan  ( KPP)  di Wilayah  Gunungkidul  meliputi  Kecamatan  Playen,  Gedangsari,  Patuk-Ngelipar, Karangmojo-Ngelipar-Wonosari,  Semanu,  Ponjong-Semanu  Selatan,  Semin-Ngawen, Paliyan,  Panggang  dan  sebagian  Purwosari.  Sedangkan  berdasar  pada Pasal 33 Perda Nomo  6  Tahun  2011  tentang  RTRW  telah  menyebutkan  penetapan  kawasan lindung geologi Pegunungan Sewu seluas kurang lebih 80.704 hektar yang terletak di Kecamatan Ponjong, Semanu, Girisubo, Rongkop, Tepus, Tanjungsari, Saptosari, Paliyan, Panggang, Purwosari dan Wonosari.

## III. PENUTUP
Berdasarkan  penjelasan  yang  telah  dipaparkan  diatas,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  pemerintah  kabupaten  gunungkidul  telah  mengesampingkan prinsip-prinsip pokok dalam pengelolaan sumber daya alam. Sehingga berdampak terhadap  kerusakan  lingkungan  hidup,  kerusakan  lingkungan  tersebut  yaitu  ; Pertama, bukit-bukit karst telah berubah bentuk (rusak), Kedua , Pencemaran udara berupa  debu  dari  aktifitas  penambangan, Ketiga ,  Kerusakan  Infrastruktur  Jalan raya  yang  diakibatkan  karena  aktifitas  kendaraan  yang  menggangkut  batu  kapur Keempat ,  Pencemaran  suara  (bising  dari  escavator  maupun  mesin  –  mesin pengiling  batu  kapur) Kelima ,  Kerusakan  ladang  milik  warga  karena  terkena limbah banjir tambang batu kapur.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-buku
Bram,  Desni.  2013, Politik  Hukum  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup ,  Malang:  Setara Press.
H.S,  Salim.  2012, Hukum  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara .  Jakarta:  Sinar Grafika.
MD,  Mahfud.  2011, Membangun  Politik  Hukum  Menegakkan  Konstitusi .  Jakarta: Rajawali Press.
Supriyadi. 2006, Hukum Lingkungan di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
Supriyono, Harry. 2010. Bahan Ajar: Hukum Lingkungan . Yogyakarta.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang
Alam Karst

## C. Sumber Lain
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2015/09/gunung-sewu-ditetapkan-
unesco-sebagai-geopark-internasional-4645-4645-4645 (diakses 1 Februari 2020).
https://www.liputan6.com/regional/read/2878049/bukit-batu-gunungkidul- rawan-longsor-kenapa-bisa-ada-tambang (diakses 1 Februari 2020).
https://jateng.sindonews.com/read/6631/1/300-izin-usaha-pertambangan- menumpuk-di-pemkab-gunungkidul-1562072856  (diakses  1  Februari 2020).
https://www.harianmerapi.com/gunungkidul/2019/12/05/83774/di- gunungkidul-penerimaan-pajak-tambang-melebihi-target.  Diakses  pada hari senin 20 Juli 2020 Pukul 12.40 Wib.
http://members.tripod.com/sd_east_timor/PROC%20Papers/Institutions/Henry %20Nix/Henry%20Nix%20PROC%20BHA. Diakses pada sabtu 18 Juli 2020 pukul 02:10 WIB

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM
1. Naskah  bersifat  orisinil,  baik  berupa  hasil  riset  atau  tinjauan  atas  suatu permasalahan  hukum  yang  berkembang  di  masyarakat  (artikel  lepas), dimungkinkan  juga  tulisan  lain  yang  dipandang  memberikan  kontribusi  bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan  terdiri  atas  beberapa  bab  penulisan  hasil  penelitian  terdiri  dari  3  BAB, yaitu ;
BAB  I.  PENDAHULUAN (Latar  Belakang  dan  Rumusan  Masalah) BAB  II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan  menggunakan  bahasa  indonesia  maupun  bahasa  inggris  yang  memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar,tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak  dalam  bahasa  inggris  (200  kata)  dan  Kata  kunci,  ketentuan  ini  berlaku sebaliknya.
4. Setiap  kutipan  harus  menyebutkan  sumbernya  dengan  format  footnote.  Sumber kutipan  harus  memuat  nama  pengarang,  tahun  penerbitan,  judul  buku,  nama penerbit, kota penerbit, dan halaman. Contoh : Bagir Manan. 1994. Hubungan Antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  Menurut  UUD  1945. Pustaka  Sinar  Harapan.  Jakarta. 1994,  hlm.  19.  Untuk  artikel  dari  internet  dengan  susunan:  nama  penulis,  judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah  harus  disertai  dengan  daftar  pustaka  atau  referensi  ,terutama  yang digunakan  sebagai  bahan  acuan  langsung  .  Daftar  pustaka  dan  referensi  bersifat alfabetis  dengan  format;  nama  pengarang,  judul  buku,  nama  penerbit,  kota  terbit, dan  tahun  penerbitan.  Contoh:    Bagir  Manan.  1994. Hubungan  Antara  Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
6. Panjang  tulisan  antara  15-25  halaman,  font  cambria  dengan  1,15  spasi.  Dalam  hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.