Munir  Fuady, Hukum  Bisnis  dalam  Teori dan Praktik Buku Kedua , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
Sentosa  Sembiring, Hukum  Dagang ,  PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
Thomas  Suyatno, Hukum  Perbankan
Indonesia , PT. Citra Aditya Bhakti,
Bandung, 1993.
Wirjono  Prodjodikoro, Azas-Azas  Hukum Perjanjian , Mandar Maju,
Bandung, 2000.
Zulfi  Diane  Zaini, Independensi  Bank Indonesia  dan  Penyelesaian  Bank Bermasalah , Keni
Media,
Bandung, 2012.

## B. UNDANG-UNDANG
DAN PERATURAN LAIN :
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945 Hasil Amademen;
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 jo Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998 Tentang Perbankan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia;
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan  dan  terakhir  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2009  Tentang  Lembaga Penjamin Simpanan.
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
C. SUMBER LAIN : Abdul  Mongid, Bank  Indonesia  :
Independensi,  Pengawasan  Bank dan  Stabiitas  Sistem  Keuangan , Buletin  Hukum  Perbankan  dan
Kebanksentralan, Volume 8, Nomor 3, September 2010.
Nurhadiantomo, Hukum  Sebagai  Alat Untuk  Mengubah  Masyarakat , Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2007.

## Tim Panitia Antar Departemen Rancangan
Undang-Undang  tentang  Otoritas Jasa  Keuangan, Naskah  Akademik
Pembentukan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) , Jakarta, 2010.

## ANALISIS PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

## LINTJE ANNA MARPAUNG
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No.26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

## ABSTRACT
Utilization  of  space  that  is  not  appropriate  with  the  spatial  planning  could  threaten environmental sustainability. The implementation of transparent spatial planning, effective, and  participatory  required  in  order  to  realize  safe  area,  comfortable,  productive,  and sustainable for people’s welfare. The main problem in implementating this research include, how the implementation of spatial planning in the perspective of sustainable development in East Lampung Regency. Implementation of spatial planning in order to achieve the orderly use of space in East Lampung Regency has not been optimally implemented and inhibiting factors of implementation regional regulation of spatial plan comes from internal factors and external  factors    of  local  government.  Internal  factors  consists  of  spatial  planning  is  still general,  lack  of  human  resources  and  funding  to  carry  out  surveillance,  lack  of understanding of government officials, government officials do not quite have the courage to impose sanction, lack of socialization and counseling to the community.

## Keywords : Implementation of spatial planning, sustainable development

## I.PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  Negara Kesatuan  yang  berbentuk  Republik sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  1 ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945. Berkaitan  dengan  ketentuan  tersebut, dalam  ketentuan  Pasal  18  ayat  (1) dinyatakan  bahwa  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  dibagi  atas  daerah- daerah  provinsi  dan  daerah  provinsi  itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap- tiap  provinsi,  kabupaten,  dan  kota  itu mempunyai  pemerintahan  daerah,  yang diatur dengan undang-undang.
Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di atur  dalam  Pasal  18A  ayat  (1),  yang menyatakan  bahwa  hubungan  wewenang
antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah  provinsi,  pemerintah  daerah kabupaten,  dan  kota,  atau  provinsi  dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang- undang dengan memperhatikan kekhususan dan dan keragaman daerah. Terkait  dengan  ketentuan  tersebut,
Pasal  2  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah,  menyatakan  bahwa  pemerintahan daerah  menjalankan  otonomi  seluas- luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
Tujuan pemerintah daerah menjalankan  otonomi  seluas-luasnya, sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan
tersebut  di  atas,  sesuai  dengan  tujuan negara  yang  dinyatakan  dalam  alinea keempat  pembukaan  Undang-Undang Dasar  1945,  yaitu  ‖melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan keadilan  sosial.‖  Tujuan  yang  dinyatakan dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar 1945  tersebut,  mengindikasikan  bahwa Indonesia  sebagai  negara  hukum  yang menganut welfare  state atau  konsepsi negara kesejahteraan (Hasni, 2008: 2) Terkait  dengan  ketentuan  tersebut, pasca  pemberlakuan  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah,  daerah  diberikan keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan  potensi  sumber  daya  yang dimilikinya.  Keleluasaan  untuk  mengelola dan  memanfaatkan  potensi  sumber  daya yang  dimiliki  tersebut  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  18.A  ayat  (2)  Undang- Undang  Dasar  1945,  yang  menyatakan bahwa  hubungan  keuangan,  pelayanan umum,  pemanfaatan  sumber  daya  alam dan  sumber  daya  lainnya  antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah diatur  dan  dilaksanakan  secara  adil  dan selaras berdasarkan undang-undang.
Kabupaten
Lampung
Timur sebagai  salah  satu  daerah  otonom  di Indonesia,  yang  terbentuk  melalui Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1999 tentang  Pembentukan  Kabupaten  Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat  II  Lampung  Timur  dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, pun memiliki kewenangan untuk memanfatkan potensi sumber daya alamnya. Dengan luas
wilayah  administrasi  yang  mencapai kurang  lebih  5.325,03  km 2 atau  sekitar 15%  dari  luas  Provinsi  Lampung, Kabupaten  Lampung  Timur  memiliki sumber  daya  alam  hayati  dan  non  hayati yang  relatif  melimpah.  Tingginya kekayaan  sumber  daya  alam  hayati  di Kabupaten  Lampung  Timur  ditunjukkan dengan  keanekaragaman  flora  dan  fauna yang  ada  di  Taman  Nasional  Way Kambas,  selain  itu,  di  bidang  agrikultur Kabupaten  Lampung  Timur  juga  terkenal sebagai sentra produksi pertanian tanaman pangan,  hortikultura  (buah  dan  sayuran), perkebunan  (singkong,  coklat,  lada,  karet, tembakau), dan peternakan. Penganekaragaman  pemanfaatan potensi sumber daya alam, baik hayati dan non  hayati,  yang  dimiliki  oleh  Kabupaten Lampung  Timur  tersebut,  dapat  dijadikan sumber  pendapatan  asli  daerah  sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan  dalam  meningkatkan  taraf hidup  masyarakat.  Namun,  wewenang daerah  dalam  pemanfaatan  sumber  daya alam  tersebut,  juga  memiliki  kewajiban untuk memperhatikan kelestarian lingkungan,  kewajiban  tersebut  sesuai dengan  ketentuan  Pasal  22  huruf  k Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004, yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi daerah, daerah mempunyai kewajiban
melestarikan lingkungan hidup. Pertimbangan kewajiban melestarikan lingkungan hidup dinyatakan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan  Hidup,  bahwa  ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas  tidak  merata,  sedangkan  kegiatan pembangunan  membutuhkan  sumber  daya
.............................................
tersebut  di  atas,  sesuai  dengan  tujuan negara  yang  dinyatakan  dalam  alinea keempat  pembukaan  Undang-Undang Dasar  1945,  yaitu  ‖melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan keadilan  sosial.‖  Tujuan  yang  dinyatakan dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar 1945  tersebut,  mengindikasikan  bahwa Indonesia  sebagai  negara  hukum  yang menganut welfare  state atau  konsepsi negara kesejahteraan (Hasni, 2008: 2) Terkait  dengan  ketentuan  tersebut, pasca  pemberlakuan  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah,  daerah  diberikan keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan  potensi  sumber  daya  yang dimilikinya.  Keleluasaan  untuk  mengelola dan  memanfaatkan  potensi  sumber  daya yang  dimiliki  tersebut  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  18.A  ayat  (2)  Undang- Undang  Dasar  1945,  yang  menyatakan bahwa  hubungan  keuangan,  pelayanan umum,  pemanfaatan  sumber  daya  alam dan  sumber  daya  lainnya  antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah diatur  dan  dilaksanakan  secara  adil  dan selaras berdasarkan undang-undang.
Kabupaten Lampung Timur
sebagai  salah  satu  daerah  otonom  di Indonesia,  yang  terbentuk  melalui Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1999 tentang  Pembentukan  Kabupaten  Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat  II  Lampung  Timur  dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, pun memiliki kewenangan untuk memanfatkan potensi sumber daya alamnya. Dengan luas
wilayah  administrasi  yang  mencapai kurang  lebih  5.325,03  km 2 atau  sekitar 15%  dari  luas  Provinsi  Lampung, Kabupaten  Lampung  Timur  memiliki sumber  daya  alam  hayati  dan  non  hayati yang  relatif  melimpah.  Tingginya kekayaan  sumber  daya  alam  hayati  di Kabupaten  Lampung  Timur  ditunjukkan dengan  keanekaragaman  flora  dan  fauna yang  ada  di  Taman  Nasional  Way Kambas,  selain  itu,  di  bidang  agrikultur Kabupaten  Lampung  Timur  juga  terkenal sebagai sentra produksi pertanian tanaman pangan,  hortikultura  (buah  dan  sayuran), perkebunan  (singkong,  coklat,  lada,  karet, tembakau), dan peternakan.
Penganekaragaman  pemanfaatan potensi sumber daya alam, baik hayati dan non  hayati,  yang  dimiliki  oleh  Kabupaten Lampung  Timur  tersebut,  dapat  dijadikan sumber  pendapatan  asli  daerah  sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan  dalam  meningkatkan  taraf hidup  masyarakat.  Namun,  wewenang daerah  dalam  pemanfaatan  sumber  daya alam  tersebut,  juga  memiliki  kewajiban untuk memperhatikan kelestarian lingkungan,  kewajiban  tersebut  sesuai dengan  ketentuan  Pasal  22  huruf  k Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004, yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi daerah, daerah mempunyai kewajiban melestarikan lingkungan hidup.
Pertimbangan kewajiban melestarikan lingkungan hidup dinyatakan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup,  bahwa  ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas  tidak  merata,  sedangkan  kegiatan pembangunan  membutuhkan  sumber  daya
alam  yang  semakin  meningkat.  Kegiatan pembangunan  juga  mengandung  risiko terjadinya  pencemaran  dan  kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan  daya  dukung,  daya tampung,  dan  produktivitas  lingkungan hidup  menurun  yang  pada  akhirnya menjadi  beban  sosial.  Oleh  karena  itu, lingkungan  hidup  Indonesia  harus dilindungi  dan  dikelola  dengan  baik berdasarkan  asas  tanggung  jawab  negara, asas  keberlanjutan,  dan  asas  keadilan. Selain  itu,  pengelolaan  lingkungan  hidup harus  dapat  memberikan  kemanfaatan ekonomi,  sosial,  dan  budaya  yang dilakukan  berdasarkan  prinsip  kehati- hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi,  serta  pengakuan  dan penghargaan  terhadap  kearifan  lokal  dan kearifan lingkungan.
Konsideran  menimbang  Undang- Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang Penataan Ruang, menyatakan bahwa ruang wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  yang  merupakan  negara kepulauan  berciri  Nusantara,  baik  sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang  laut,  dan  ruang  udara,  termasuk ruang  di  dalam  bumi,  maupun  sebagai sumber  daya,  perlu  ditingkatkan  upaya pengelolaannya  secara  bijaksana,  berdaya guna,  dan  berhasil  guna  dengan berpedoman  pada  kaidah  penataan  ruang sehingga  kualitas  ruang  wilayah  nasional dapat  terjaga  keberlanjutannya  demi terwujudnya  kesejahteraan  umum  dan keadilan  sosial  sesuai  dengan  landasan konstitusional  Undang-  Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penjelasan Undang-Undang Nomor 26 Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang, mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan  ruang  wilayah  yang  aman,
nyaman,  produktif,  dan  berkelanjutan berlandaskan  Wawasan  Nusantara  dan Ketahanan  Nasional,  diperlukan  penataan ruang  yang  dapat  mengharmoniskan lingkungan  alam  dan  lingkungan  buatan yang  mampu  mewujudkan  keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan  terhadap  fungsi  ruang  dan pencegahan  dampak  negatif  terhadap lingkungan  hidup  akibat  pemanfaatan ruang.  Kaidah  penataan  ruang  ini  harus diterapkan  dan  diwujudkan  dalam  setiap proses perencanaan tata ruang wilayah.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  di  atas, dan untuk melaksanakan ketentuan amanat Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor  26  Tahun  2007,  maka  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Lampung  Timur menyusun  dan  menetapkan  Peraturan Daerah  Kabupaten  Lampung  Timur Nomor  04  Tahun  2012  tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 (yang selanjutnya disebut  Perda  RTRW),  dengan  tujuan untuk mewujudkan pengembangan wilayah  berbasis  agribisnis  yang  berdaya saing  secara  berkelanjutan  dan  merata, sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  5 Perda RTRW tersebut.
Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung  Timur  melalui  kebijakan pengaturan penataan ruang telah berupaya mengarahkan  agar  tercipta  ketertiban pemanfaatan  ruang,  namun  kenyataannya di  lapangan  Perda  RTRW  tersebut  belum dapat mewujudkan ketertiban pemanfaatan ruang. Saat ini di lapangan masih terdapat aktivitas pemanfaatan ruang wilayah  yang tidak sesuai wilayah peruntukkan sebagaimana di atur dalam Perda RTRW. Pencapaian tujuan Perda RTRW untuk mewujudkan pengembangan wilayah yang
berbasis  agribisnis  yang  berdaya  saing secara berkelanjutan dan merata, seringkali berhadapan  dengan  kepentingan  ekonomi yang  mengancam  kelestarian  lingkungan, sebagai  contoh,  aktivitas  penambangan pasir di Kecamatan Pasir Sakti, yang tidak sesuai dengan peruntukan, telah menimbulkan  kerusakan  lingkungan  yang cukup  meresahkan  masyarakat,  selain  itu pada  kawasan  hutan  lindung  Register  38 yang seharusnya dilindungi keberadaannya sesuai  dengan  amanat  undang-undang, telah  berubah  fungsi  menjadi  kawasan permukiman.
Pemanfaatan  ruang  yang  melanggar ketentuan Perda RTRW tersebut tentu saja dapat  mengakibatkan  penurunan  kualitas lingkungan di Kabupaten Lampung Timur, yang merupakan kabupaten yang masyarakatnya  sebagian  besar  (44,98%) bermatapencaharian  dari  sektor  pertanian, yang memerlukan ketersediaan lahan subur dan  air  yang  melimpah.  Aktivitas penambangan  pasir  liar  yang  merusak lingkungan  dan  perubahan  fungsi  hutan sebagai  daerah  tangkapan  air  tentu  saja mengancam  keberlangsungan  aktivitas pertanian oleh masyarakat.
Implementasi  Perda  RTRW  guna mewujudkan  tujuan  penataan  ruang sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  5 Perda  RTRW  merupakan  kewajiban  yang harus dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten  Lampung  Timur,  sehingga untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  perlu dipelajari  faktor-faktor  yang  menghambat implementasi  peraturan  daeah  tersebut, sebab  dengan  teridentifikasinya  faktor- faktor  penghambat  implementasi  maka akan  dapat  dirumuskan  langkah-langkah dalam  mengatasinya,  sehingga  tujuan penyelenggaraan  penataan  ruang  guna mewujudkan  pengembangan  wilayah
berbasis  agribisnis  yang  berdaya  saing secara  berkelanjutan  dan  merata  dapat tercapai secara maksimal.
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut,  maka  dapat  diidentifikasikan permasalahan  sebagai  berikut  Bagaimana penyelenggaraan  penataan  ruang  dalam perspektif  pembangunan  berkelanjutan  di Kabupaten  Lampung  Timur?  dan  Apakah faktor-faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung  Timur  Nomor  04  Tahun  2012 tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten  Lampung  Timur  Tahun  2011- 2031?

## II. PEMBAHASAN
Penyelenggaraan     Penataan     Ruang dalam     Perspektif  Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Lampung Timur
Pertumbuhan penduduk di
Kabupaten  Lampung  Timur  menuntut pemerintah daerah untuk mampu menyediakan  berbagai  sarana  dan pemenuhan  hidup  rakyatnya.  Kewajiban pemerintah  daerah  untuk  memenuhi kebutuhan  masyarakat  tersebut,  karena tujuan  pembentukan  daerah  adalah  dalam rangka  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat, sebagaimana  paham  negara  kita  yang menganut welfare state . Pemerintah daerah dituntut  berperan  lebih  jauh  dan melakukan campur tangan terhadap aspek- aspek  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat dalam  rangka  mewujuskan  kesejahteraan rakyatnya.
Kabupaten Lampung Timur sebagai  daerah  yang  sebagian  besar penduduknya  bermatapencaaharian  di sektor  pertanian  tentu  saja  memerlukan ketersediaan  lahan  yang  cukup  dan  subur serta  memiliki  ketersediaan  air  yang
.............................................
berbasis  agribisnis  yang  berdaya  saing secara berkelanjutan dan merata, seringkali berhadapan  dengan  kepentingan  ekonomi yang  mengancam  kelestarian  lingkungan, sebagai  contoh,  aktivitas  penambangan pasir di Kecamatan Pasir Sakti, yang tidak sesuai dengan peruntukan, telah menimbulkan  kerusakan  lingkungan  yang cukup  meresahkan  masyarakat,  selain  itu pada  kawasan  hutan  lindung  Register  38 yang seharusnya dilindungi keberadaannya sesuai  dengan  amanat  undang-undang, telah  berubah  fungsi  menjadi  kawasan permukiman.
Pemanfaatan  ruang  yang  melanggar ketentuan Perda RTRW tersebut tentu saja dapat  mengakibatkan  penurunan  kualitas lingkungan di Kabupaten Lampung Timur, yang merupakan kabupaten yang masyarakatnya  sebagian  besar  (44,98%) bermatapencaharian  dari  sektor  pertanian, yang memerlukan ketersediaan lahan subur dan  air  yang  melimpah.  Aktivitas penambangan  pasir  liar  yang  merusak lingkungan  dan  perubahan  fungsi  hutan sebagai  daerah  tangkapan  air  tentu  saja mengancam  keberlangsungan  aktivitas pertanian oleh masyarakat.
Implementasi  Perda  RTRW  guna mewujudkan  tujuan  penataan  ruang sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  5 Perda  RTRW  merupakan  kewajiban  yang harus dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten  Lampung  Timur,  sehingga untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  perlu dipelajari  faktor-faktor  yang  menghambat implementasi  peraturan  daeah  tersebut, sebab  dengan  teridentifikasinya  faktor- faktor  penghambat  implementasi  maka akan  dapat  dirumuskan  langkah-langkah dalam  mengatasinya,  sehingga  tujuan penyelenggaraan  penataan  ruang  guna mewujudkan  pengembangan  wilayah
berbasis  agribisnis  yang  berdaya  saing secara  berkelanjutan  dan  merata  dapat tercapai secara maksimal.
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut,  maka  dapat  diidentifikasikan permasalahan  sebagai  berikut  Bagaimana penyelenggaraan  penataan  ruang  dalam perspektif  pembangunan  berkelanjutan  di Kabupaten  Lampung  Timur?  dan  Apakah faktor-faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung  Timur  Nomor  04  Tahun  2012 tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten  Lampung  Timur  Tahun  2011- 2031?

## II. PEMBAHASAN
Penyelenggaraan     Penataan     Ruang dalam     Perspektif  Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Lampung Timur Pertumbuhan penduduk di Kabupaten  Lampung  Timur  menuntut pemerintah daerah untuk mampu menyediakan  berbagai  sarana  dan pemenuhan  hidup  rakyatnya.  Kewajiban pemerintah  daerah  untuk  memenuhi kebutuhan  masyarakat  tersebut,  karena tujuan  pembentukan  daerah  adalah  dalam rangka  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat, sebagaimana  paham  negara  kita  yang menganut welfare state . Pemerintah daerah dituntut  berperan  lebih  jauh  dan melakukan campur tangan terhadap aspek- aspek  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat dalam  rangka  mewujuskan  kesejahteraan rakyatnya.
Kabupaten Lampung Timur sebagai  daerah  yang  sebagian  besar penduduknya  bermatapencaaharian  di sektor  pertanian  tentu  saja  memerlukan ketersediaan  lahan  yang  cukup  dan  subur serta  memiliki  ketersediaan  air  yang
melimpah.  Kegiatan  di  sektor  pertanian yang mencakup pertanian tanaman pangan, perkebunan,  peternakan  dan  perikanan, baik  perikanan  darat  maupun  laut, memerlukan  kualitas  lingkungan  yang baik,  pelanggaran  pemanfaatan  ruang dapat  mengakibatkan  dampak  yang  tidak baik terhadap lingkungan. Sebagai contoh, alih  fungsi  lahan  pertanian  menjadi permukiman menyebabkan luas areal lahan subur  di  Kabupaten  Lampung  Timur menjadi  berkurang,  alih  fungsi  hutan lindung  Register  38  yang  merupakan daerah  tangkapan  air  Waduk  Way  Jepara menjadi daerah pemukiman, menyebabkan turunnya debit air, sehingga ribuan hektar lahan pertanian terancam kekeringan.
Berdasarkan permasalahan pelanggaran  pemanfaatan  ruang  tersebut, diperlukan  adanya  campur  tangan  dari pihak  pemerintah  daerah  untuk  menjaga kualitas lingkungan dan sumber daya alam, karena  dalam  pemanfaatan  sumber  daya alam  menyangkut  hajat  hidup  orang banyak. Campur tangan pemerintah dalam urusan masyarakat sesungguhnya merupakan  peran  sentral,  tetapi  bukan berarti  rakyat  berpangku  tangan,  tanpa peran  dan  partisipasi  sama  sekali. Pemerintah  merupakan  pemegang  otoritas kebijakan  publik  yang  harus  memainkan peran  penting  untuk  memotivasi  seluruh kegiatan  dan  partisipasi  masyarakat, melalui berbagai penyediaan fasilitas demi berkembangnya  kegiatan  perekonomian sebagai lahan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sendiri sekarang dan masa yang akan datang.
Secara  makro,  disamping  kegiatan sektor  pertanian  kegiatan  pembangunan ekonomi  di  Kabupaten  Lampung  Timur meliputi  berbagai  aktivitas  pembangunan, mulai dari pembangunan sektor
perumahan,  agroindustri,  transportasi, perdagangan  dan  lain-lain.  Aktivitas pembangunan tersebut tentu saja memerlukan  lahan  dan  ruang  sebagai tempat  untuk  menampung  kegiatan dimaksud. Hal ini berarti berhubungan erat dengan  masalah  lingkungan  tempat aktivitas pembangunan tersebut berlangsung. Penggunaan lahan oleh setiap aktivitas  pembangunan  sedikitnya  akan mengubah  rona  lingkungan  awal  menjadi rona  lingkungan  baru,  sehingga  terjadi perubahan  kesinambungan  lingkungan, yang  kalau  tidak  dilakukan  penggarapan secara  cermat  dan  bijaksana,  akan  terjadi kemerosotan kualitas lingkungan, merusak dan  bahkan  memusnahkan  kehidupan habitat tertentu dalam ekosistem bersangkutan. Melihat  kondisi  tersebut  di  atas, penyelenggaraan  penataan  ruang  sebagai salah  satu  instrumen  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  perlu dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Lampung Timur secara optimal. Berdasarkan hal tersebut, penyelenggaraan penataan  ruang  di  Kabupaten  Lampung Timur yang meliputi pengaturan, pembinaan,  pelaksanaan,  dan  pengawasan penataan ruang perlu dianalisis lebih lanjut dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. 1.Pengaturan Penataan Ruang Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten  Lampung  Timur  Nomor  04 Tahun  2012  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kabupaten  Lampung  Timur Tahun  2011-2031,  telah  sesuai  dengan amanat Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang- Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang Penataan  Ruang,  dimana  Pasal  tersebut mengamanatkan  bahwa  semua  peraturan
daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota disusun atau disesuaikan  paling  lambat  3  (tiga)  tahun terhitung  sejak  undang-undang    penataan ruang diberlakukan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten  Lampung  Timur  telah  taat terhadap  amanat  undang-undang  dengan melaksanakan proses kegiatan penyusunan dan  perencanaan  Perda  RTRW  tersebut pada Tahun 2010 atau tepat 3 (tiga) tahun setelah  undang-undang  penataan  ruang diberlakukan.
Pelaksanaan  penyusunan  Perda RTRW  oleh  Pemerintah  Kabupaten Lampung  Timur  pada  Tahun  2010 merupakan  sebuah  prestasi  yang  cukup membanggakan,  menurut  Bpk.  Choldin, selaku Ketua Kelompok
Kerja Perencanaan  dan  Pemanfaatan  Ruang BKPRD  Kabupaten  Lampung  Timur,
berdasarkan evaluasi Kementerian Pekerjaan  Umum  Republik  Indonesia, Pemerintah  Kabupaten  Lampung  Timur merupakan  salah  satu  kabupaten/kota  di Provinsi  Lampung  yang  telah  lebih  dulu melakukan  kegiatan  penyusunan  Perda RTRW.

## 2.Pembinaan Penataan Ruang
Pelaksanaan sosialisasi Perda RTRW kepada  para  pihak  terkait  dengan  media tatap  muka  yang  diselenggarakan  oleh Pemerintah  Kabupaten  Lampung  Timur, pelaksanaan  koordinasi  penataan  ruang, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, dan penyebarluasan  informasi  tata  ruang melalui  web  site,  mengindikasikan  bahwa sebagian aspek pembinaan penataan ruang telah dapat dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Pelaksanaan sebagian aspek pembinaan penataan ruang seperti tersebut
di  atas,  ternyata  belum  mencakup pelaksanaan keseluruhan aspek pembinaan penataan  ruang  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  9  Peraturan  Pemerintah  Nomor  15 Tahun  2010  tentang  Penyelenggaraan Penataan  Ruang.  Pelaksanaan  pemberian bimbingan,  supervisi,  dan  konsultasi pelaksanaan  penataan  ruang,  pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pelaksanaan pengembangan  kesadaran  dan  tanggung jawab  masyarakat  dalam  penyelenggaraan penataan  ruang  belum  dapat  dilaksanakan oleh  Pemerintah  Kabupaten  Lampung Timur.

## 3.Pengawasan Penataan Ruang
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk.  Choldin,  selaku  Ketua  Kelompok Kerja  Perencanaan  dan  Pemanfaatan Penataan Ruang, pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan  penataan  ruang  oleh pemerintah  pusat  melalui  Direktorat Penataan  Ruang  Kementerian  Pekerjaan Umum terhadap penyelenggaraan penataan ruang  di  Kabupaten  Lampung  Timur dilakukan  secara  berkala.  Pengawasan dilaksanakan terhadap pelaksanaan penyusunan  dan  penetapan  rencana  tata ruang  wilayah  dan  rencana  detail  tata ruang. Pelaksanaan  pengawasan  dilakukan dengan  meminta  laporan  kemajuan pelaksanaan  kegiatan  penyusunan  dan penetapan  rencana  tata  ruang.  Disamping itu,  pihak  Kementerian  Pekerjaan  Umum juga  melaksanakan cross  check langsung di lapangan, dengan mengirimkan personil untuk  bertemu  langsung  dengan  anggota BKPRD  Kabupaten  Lampung  Timur. Petugas  tersebut  melakukan  inventarisasi langsung mengenai kemajuan pelaksanaan penyusunan  dan  penetapan  rencana  tata ruang  beserta  hambatan  yang  ada.  Selain
.............................................
daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota disusun atau disesuaikan  paling  lambat  3  (tiga)  tahun terhitung  sejak  undang-undang    penataan ruang diberlakukan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa
Pemerintah Kabupaten  Lampung  Timur  telah  taat terhadap  amanat  undang-undang  dengan melaksanakan proses kegiatan penyusunan dan  perencanaan  Perda  RTRW  tersebut pada Tahun 2010 atau tepat 3 (tiga) tahun setelah  undang-undang  penataan  ruang diberlakukan.
Pelaksanaan  penyusunan  Perda RTRW  oleh  Pemerintah  Kabupaten Lampung  Timur  pada  Tahun  2010 merupakan  sebuah  prestasi  yang  cukup membanggakan,  menurut  Bpk.  Choldin, selaku Ketua Kelompok Kerja Perencanaan  dan  Pemanfaatan  Ruang BKPRD  Kabupaten  Lampung  Timur, berdasarkan evaluasi Kementerian Pekerjaan  Umum  Republik  Indonesia, Pemerintah  Kabupaten  Lampung  Timur merupakan  salah  satu  kabupaten/kota  di Provinsi  Lampung  yang  telah  lebih  dulu melakukan  kegiatan  penyusunan  Perda RTRW.

## 2.Pembinaan Penataan Ruang
Pelaksanaan sosialisasi Perda RTRW kepada  para  pihak  terkait  dengan  media tatap  muka  yang  diselenggarakan  oleh Pemerintah  Kabupaten  Lampung  Timur, pelaksanaan  koordinasi  penataan  ruang, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, dan penyebarluasan  informasi  tata  ruang melalui  web  site,  mengindikasikan  bahwa sebagian aspek pembinaan penataan ruang telah dapat dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Pelaksanaan sebagian aspek pembinaan penataan ruang seperti tersebut
di  atas,  ternyata  belum  mencakup pelaksanaan keseluruhan aspek pembinaan penataan  ruang  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  9  Peraturan  Pemerintah  Nomor  15 Tahun  2010  tentang  Penyelenggaraan Penataan  Ruang.  Pelaksanaan  pemberian bimbingan,  supervisi,  dan  konsultasi pelaksanaan  penataan  ruang,  pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pelaksanaan pengembangan  kesadaran  dan  tanggung jawab  masyarakat  dalam  penyelenggaraan penataan  ruang  belum  dapat  dilaksanakan oleh  Pemerintah  Kabupaten  Lampung Timur.

## 3.Pengawasan Penataan Ruang
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk.  Choldin,  selaku  Ketua  Kelompok Kerja  Perencanaan  dan  Pemanfaatan Penataan Ruang, pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan  penataan  ruang  oleh pemerintah  pusat  melalui  Direktorat Penataan  Ruang  Kementerian  Pekerjaan Umum terhadap penyelenggaraan penataan ruang  di  Kabupaten  Lampung  Timur dilakukan  secara  berkala.  Pengawasan dilaksanakan terhadap pelaksanaan penyusunan  dan  penetapan  rencana  tata ruang  wilayah  dan  rencana  detail  tata ruang.
Pelaksanaan  pengawasan  dilakukan dengan  meminta  laporan  kemajuan pelaksanaan  kegiatan  penyusunan  dan penetapan  rencana  tata  ruang.  Disamping itu,  pihak  Kementerian  Pekerjaan  Umum juga  melaksanakan cross  check langsung di lapangan, dengan mengirimkan personil untuk  bertemu  langsung  dengan  anggota BKPRD  Kabupaten  Lampung  Timur. Petugas  tersebut  melakukan  inventarisasi langsung mengenai kemajuan pelaksanaan penyusunan  dan  penetapan  rencana  tata ruang  beserta  hambatan  yang  ada.  Selain
itu, petugas tersebut melakukan inventarisasi mengenai pencapaian standar pelayanan minimal bidang penataan ruang oleh pemerintah daerah.
Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten  Lampung  Timur  Nomor  04 Tahun  2012  tentang  Rencana  Tata
Ruang  Wilayah  Kabupaten  Lampung Timur Tahun 2011-2031.
Implementasi  Peraturan  Daerah Kabupaten  Lampung  Timur  Nomor  04 Tahun  2012  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kabupaten  Lampung  Timur Tahun  2011-2031  dirasakan  belum berjalan  secara  optimal,  terutama  aspek pelaksanaan  pengendalian  pemanfaatan ruang.  Sebagai  contoh  terkini  adalah belum  ditertibkannya  aktivitas  para penambang  pasir  liar  di  Kecamatan Labuhan  Maringgai  dan  Kecamatan  Pasir Sakti  yang  telah  merusak  lingkungan sekitar  tambang.  Selain  itu,  di  lapangan juga  masih  ditemukan  pembangunan  fisik terutama  rumah  tinggal  yang  tidak memiliki  izin  mendirikan  bangunan. Aktivitas  pemanfaatan  ruang  yang  tidak mengacu  pada  fungsi  ruang  dapat mengakibatkan  berbagai  masalah  seperti penimbunan sampah dan limbah domestik, kelangkaan  air  bersih  dan  kelangkaan lahan (kesesakan).
Pelanggaran  terhadap  Perda  RTRW, berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Sudibyo,  selaku  Ketua  Komisi  D  DPRD Kabupaten  Lampung  Timur,  adalah  bukti ketidaktegasan pemerintah daerah terhadap para  perusak  lingkungan.  Pemerintah Kabupaten  Lampung Timur sebagai pihak yang berwenang di bidang penataan ruang tidak  memiliki  cukup  keberanian  untuk melakukan  penertiban  dan  memberikan
sanksi  kepada  para  pelanggar  tata  ruang sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Pemerintah  daerah masih  terlalu  permisif  terhadap  ancaman pelanggaran  pemanfaatan  ruang  yang dapat  mengakibatkan  degradasi  kualitas lingkungan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk.  Choldin,  selaku  Ketua  Kelompok Kerja  Perencanaan  dan  Pemanfaatan Ruang  BKPRD  Kabupaten  Lampung Timur,  BKPRD  Kabupaten  Lampung Timur  baru  sebatas  melakukan  tindakan preventif  guna  mengatur  pemanfaatan ruang  sesuai  fungsi  ruang  wilayah. Pelaksanaan  pengendalian  pemanfaatan ruang  oleh  pemerintah  daerah  terkendala berbagai faktor yaitu :
1.   Faktor internal pemerintah daerah
a. rencana  tata  ruang  wilayah  adalah ketentuan  yang  masih  bersifat umum,  yang  merupakan  arahan bagi  pengembangan  suatu  wilayah per kecamatan. Rencana tata ruang wilayah  Kabupaten  Lampung Timur baru sebatas menggambarkan  fungsi  ruang  dari suatu  kecamatan,  fungsi  ruang masing-masing
desa dalam kecamatan  belum  diatur  dalam Perda  RTRW.  Selain  itu,  peta rencana tata ruang dengan skala 1 : 50.000  dirasakan  masih  terlalu besar  sehingga  tidak  dapat menggambarkan secara akurat garis batas  administratif  hingga  ke tingkat  desa  maupun  dusun. Diperlukan  rencana  detail  tata ruang per kecamatan dalam bentuk peraturan  daerah  yang  telah memiliki  fungsi  ruang  masing- masing  desa  dan  peta  yang
memiliki ketelitian dengan skala 1 : 5.000.
b. kurangnya  sumber  daya  manusia dan pendanaan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang secara menyeluruh  di  wilayah  Kabupaten Lampung  Timur.  Dengan  luas Kabupaten  Lampung  Timur  yang mencapai  5.325,03km 2 diperlukan dukungan  pendanaan  dan  sarana mobilitas  yang  prima  untuk mencapai  ke  seluruh  pelosok wilayah  kabupaten.  Saat  ini BKPRD  Kabupaten  Lampung Timur hanya
mengandalkan pengawasan  secara  parsial  di beberapa
wilayah kecamatan
berdasarkan  ketersediaan  dana  dan sumber daya manusia.
c. kurangnya pemahaman dari aparatur  pemerintah  penyelenggara perizinan  mengenai  rencana  tata ruang wilayah Kabupaten Lampung Timur, sehingga sering ditemui izin yang diberikan tidak sesuai dengan fungsi peruntukkan ruang.
d. aparatur  pemerintah  seringkali tidak  cukup  memiliki  keberanian untuk  memberikan  sanksi  kepada para pelanggar pemanfaatan ruang. Hal  ini  diakibatkan  kurangnya dukungan  dari  pemerintah  daerah terhadap upaya
penegakan peraturan daerah guna. e. kurangnya sosialisasi
dan penyuluhan  bidang  penataan  ruang yang mengakibatkan belum tumbuhnya  kesadaran  masyarakat tentang  arti  penting  pemanfaatan ruang  yang  sesuai  dengan  fungsi ruang  wilayah.  Berdasarkan  hasil pengamatan  langsung,  terdapat
kelompok  masyarakat  yang  tidak mengetahui  sama  sekali  tentang rencana  tata  ruang  di  wilayah kecamatannya.
2.   Faktor eksternal pemerintah daerah a. pesatnya  pertumbuhan  penduduk Kabupaten  Lampung  Timur,  yang berkonsekuensi pada meningkatnya permintaan akan lahan permukiman yang cenderung tidak mengindahkan kelestarian lingkungan. b. adanya oknum-oknum yang mengambil keuntungan dari pemanfaatan  ruang  yang  tidak sesuai dengan peruntukkan, sebagai contoh,  aktivitas  penambangan pasir liar di Kecamatan Pasir Sakti dan Kecamatan Labuhan Maringgai dapat  terus  berjalan  akibat  dari adanya oknum-oknum yang melindungi dan mengambil keuntungan dari kelemahan penegakan  peraturan  daerah  oleh pemerintah daerah.
c. adanya  keinginan  untuk  mencari keuntungan  dengan  cepat  diantara anggota masyarakat yang mencenderungkan  orang  bertindak dengan jalan
melanggar pemanfaatan ruang sehingga mengakibatkan
kerusakan lingkungan.
Sebagai contoh, pembalakan  liar  di  kawasan  hutan lindung.
d. belum  ditetapkannya  wilayah pertambangan  oleh  pemerintah pusat  mengakibatkan  pemerintah daerah tidak memiliki dasar hukum yang  kuat  dalam  penerbitan  izin usaha  pertambangan.  Hal  ini dimanfaatkan  oleh  oknum-oknum
.............................................
memiliki ketelitian dengan skala 1 : 5.000.
b. kurangnya  sumber  daya  manusia dan pendanaan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang secara menyeluruh  di  wilayah  Kabupaten Lampung  Timur.  Dengan  luas Kabupaten  Lampung  Timur  yang mencapai  5.325,03km 2 diperlukan dukungan  pendanaan  dan  sarana mobilitas  yang  prima  untuk mencapai  ke  seluruh  pelosok wilayah  kabupaten.  Saat  ini BKPRD  Kabupaten  Lampung Timur hanya mengandalkan
pengawasan  secara  parsial  di beberapa wilayah kecamatan
berdasarkan  ketersediaan  dana  dan sumber daya manusia.
c. kurangnya pemahaman dari
aparatur  pemerintah  penyelenggara perizinan  mengenai  rencana  tata ruang wilayah Kabupaten Lampung Timur, sehingga sering ditemui izin yang diberikan tidak sesuai dengan fungsi peruntukkan ruang.
d. aparatur  pemerintah  seringkali tidak  cukup  memiliki  keberanian untuk  memberikan  sanksi  kepada para pelanggar pemanfaatan ruang. Hal  ini  diakibatkan  kurangnya dukungan  dari  pemerintah  daerah terhadap upaya
penegakan peraturan daerah guna. e. kurangnya sosialisasi dan penyuluhan  bidang  penataan  ruang yang mengakibatkan
belum
tumbuhnya  kesadaran  masyarakat tentang  arti  penting  pemanfaatan ruang  yang  sesuai  dengan  fungsi ruang  wilayah.  Berdasarkan  hasil pengamatan  langsung,  terdapat
kelompok  masyarakat  yang  tidak mengetahui  sama  sekali  tentang rencana  tata  ruang  di  wilayah kecamatannya.
2.   Faktor eksternal pemerintah daerah
a. pesatnya  pertumbuhan  penduduk Kabupaten  Lampung  Timur,  yang berkonsekuensi pada meningkatnya permintaan akan lahan permukiman yang
cenderung
tidak mengindahkan kelestarian lingkungan.
b. adanya oknum-oknum yang mengambil keuntungan dari pemanfaatan  ruang  yang  tidak sesuai dengan peruntukkan, sebagai contoh,  aktivitas  penambangan pasir liar di Kecamatan Pasir Sakti dan Kecamatan Labuhan Maringgai dapat  terus  berjalan  akibat  dari adanya oknum-oknum yang melindungi dan mengambil keuntungan dari kelemahan penegakan  peraturan  daerah  oleh pemerintah daerah.
c. adanya  keinginan  untuk  mencari keuntungan  dengan  cepat  diantara anggota masyarakat yang mencenderungkan  orang  bertindak dengan jalan melanggar pemanfaatan ruang sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Sebagai contoh, pembalakan  liar  di  kawasan  hutan lindung.
d. belum  ditetapkannya  wilayah pertambangan  oleh  pemerintah pusat  mengakibatkan  pemerintah daerah tidak memiliki dasar hukum yang  kuat  dalam  penerbitan  izin usaha  pertambangan.  Hal  ini dimanfaatkan  oleh  oknum-oknum
untuk melakukan penambangan liar dengan berbagai dalih.
e. kurangnya  dukungan  dari  aparat penegak  hukum  dalam  melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan  ruang,  hal  ini mungkin diakibatkan
oleh kurangnya koordinasi
antar instansi. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dianalisis bahwa faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung  Timur  Nomor  04  Tahun  2012 tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten  Lampung  Timur  Tahun  2011- 2031 sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan mempunyai  beberapa  faktor  penghambat antara  lain  masih  samarnya  isi  kebijakan, adanya  gangguan  informasi,  tidak  cukup dukungan  untuk  pelaksanaan,  dan  adanya keinginan  dari  anggota  masyarakat  untuk mencari  keuntungan  secara  cepat  dengan jalan melawan hukum.

## III.PENUTUP
Penyelenggaraan  penataan  ruang  di Kabupaten  Lampung  Timur  dalam kegiatan pengaturan, kegiatan pelaksanaan perencanaan  tata  ruang,  dan  kegiatan pelaksanaan  pemanfaatan  ruang  telah dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan. Penetapan Perda RTRW telah memberikan kepastian  hukum  bagi  penyelenggaraan penataan  ruang  di  Kabupaten  Lampung Timur,  namun,  kegiatan  pembinaan penataan  ruang,  kegiatan  pelaksanaan pengendalian  pemanfaatan  ruang,  dan kegiatan  pengawasan  penataan  ruang belum  dapat  dilaksanakan  secara  optimal. Diperlukan  komitmen  pemerintah  daerah untuk melaksanakan pengendalian pemanfaatan  ruang  terutama  pelaksanaan
ketentuan sanksi bagi para pihak pelanggar pemanfaatan  ruang.  Pengenaan  sanksi diperlukan  untuk  tegaknya  Perda  RTRW, ditaati  oleh  semua  pihak,  sehingga  Perda RTRW dapat berjalan sesuai dengan yang dikehendaki, yaitu menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan guna mewujudkan pengembangan wilayah berbasis agribisnis yang  berdaya  saing  secara  berkelanjutan dan merata.
Faktor-faktor yang menjadi penghambat  implementasi  Perda  RTRW adalah  rencana  tata  ruang  wilayah  masih bersifat  umum,  kurangnya  sumber  daya manusia dan pendanaan untuk melaksanakan  pengawasan,  kurangnya pemahaman  aparatur  pemerintah,  aparatur pemerintah tidak cukup memiliki keberanian  untuk  memberikan  sanksi, kurangnya  sosialisasi  dan  penyuluhan kepada masyarakat, pesatnya pertumbuhan penduduk  yang  berkonsekuensi  pada meningkatnya permintaan akan ruang yang cenderung tidak mengindahkan kelestarian lingkungan,  adanya  oknum-oknum  yang mengambil  keuntungan  dari  pemanfaatan ruang  yang  tidak  sesuai  dengan peruntukkan,  adanya  keinginan  oknum masyarakat  untuk  mencari  keuntungan dengan  jalan  melanggar  pemanfaatan ruang,  belum  ditetapkannya  wilayah pertambangan  oleh  pemerintah  pusat,  dan kurangnya  dukungan  dari  aparat  penegak hukum  dalam  melakukan  penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Akib,  Muhammad,
Politik  Hukum Lingkungan (Dinamika dan Refleksinya Dalam Produk Hukum
Otonomi  Daerah), Rajawali  Pers, Jakarta, 2012.
Asshiddiqie,  Jimly, Konstitusi  Ekonomi , Penerbit  Buku  Kompas,  Jakarta, 2010.
Ayu,  I  Gusti, Pengantar  Hukum Lingkungan ,  CakraBooks,  Solo,
2011.
Biro  Pusat  Statistik, Lampung  Timur Dalam  Angka  Tahun  2012 ,  BPS, Lampung Timur, 2012.
Gaffar,  Affan, Otonomi  Daerah  Dalam Negara Kesatuan ,  Pustaka  Pelajar,
Yogyakarta, 2009.
Handayaningrat,  Soewarno. Pengantar Studi  Ilmu  Administrasi  dan Managemen, Gunung  Agung, Jakarta. 1980.
Hasni, Hukum  Penataan  Ruang  dan
Penatagunaan
Tanah , PT RajaGrafindo  Persada,  Jakarta,
2008.
Hardjasoemantri,  K.,
Hukum  Tata Lingkungan ,  Cetakan  kedua  puluh satu,  Gadjah  Mada  University Press, Jogjakarta, 2012.
Kelsen,  Hans,
Teori  Umum  Tentang Hukum dan Negara
, Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien,  Nusa  Media  Indonesia, Bandung, 2011.
Ridwan,  Juniarso,  dan  Achmad  Sodik, Hukum  Tata  Ruang  (Dalam Konsep Kebijakan
Otonomi Daerah) , Penerbit Nuansa,
Bandung, 2013.
Rahardjo,  Satjipto,
Membangun  dan
Merombak  Hukum  Indonesia ,
Genta  Publishing,  Yogyakarta, 2009.
Syafrudin,  Ateng, Titik  Berat  Otonomi Daerah  Pada  Daerah  Tingkat  II Dan  Perkembangannya ,  Cetakan Kesebelas,  Penerbit  Mandar  Maju, Bandung, 1991.
Yuliandri,
Asas-Asas Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan Yang Baik (Gagasan Pembentukan
Undang-Undang  Berkelanjutan) , Cetakan  Ketiga,  PT  RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.

## B. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007
Tentang Penataan Ruang. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1999 tentang  Pembentukan  Kabupaten Daerah  Tingkat  II  Way  Kanan,
Kabupaten  Daerah  Tingkat  II
Lampung Timur, Kotamadya
Daerah Tingkat II Metro.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  15  Tahun 2010  tentang  Penyelenggaraan Penataan Ruang.
.............................................
Otonomi  Daerah), Rajawali  Pers,
Jakarta, 2012.
Asshiddiqie,  Jimly, Konstitusi  Ekonomi , Penerbit  Buku  Kompas,  Jakarta, 2010.
Ayu,  I  Gusti, Pengantar  Hukum
Lingkungan ,  CakraBooks,  Solo,
2011.
Biro  Pusat  Statistik, Lampung  Timur Dalam  Angka  Tahun  2012 ,  BPS,
Lampung Timur, 2012.
Gaffar,  Affan, Otonomi  Daerah  Dalam Negara Kesatuan ,  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta, 2009.
Handayaningrat,  Soewarno. Pengantar Studi  Ilmu  Administrasi  dan Managemen, Gunung  Agung, Jakarta. 1980.
Hasni, Hukum  Penataan  Ruang  dan Penatagunaan Tanah , PT RajaGrafindo  Persada,  Jakarta, 2008.
Hardjasoemantri,  K., Hukum  Tata Lingkungan ,  Cetakan  kedua  puluh satu,  Gadjah  Mada  University Press, Jogjakarta, 2012.
Kelsen,  Hans, Teori  Umum  Tentang Hukum dan Negara , Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien,  Nusa  Media  Indonesia, Bandung, 2011.
Ridwan,  Juniarso,  dan  Achmad  Sodik, Hukum  Tata  Ruang  (Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah)
, Penerbit Nuansa, Bandung, 2013.
Rahardjo,  Satjipto, Membangun  dan Merombak  Hukum  Indonesia ,
Genta  Publishing,  Yogyakarta, 2009.
Syafrudin,  Ateng, Titik  Berat  Otonomi Daerah  Pada  Daerah  Tingkat  II Dan  Perkembangannya ,  Cetakan Kesebelas,  Penerbit  Mandar  Maju, Bandung, 1991.
Yuliandri, Asas-Asas
Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan Yang Baik (Gagasan Pembentukan Undang-Undang  Berkelanjutan) , Cetakan  Ketiga,  PT  RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.

## B. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007 Tentang Penataan Ruang.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1999 tentang  Pembentukan  Kabupaten Daerah  Tingkat  II  Way  Kanan, Kabupaten  Daerah  Tingkat  II Lampung Timur, Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  15  Tahun 2010  tentang  Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 50  Tahun  2009  Tentang  Pedoman
Koordinasi
Penataan
Ruang Daerah.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lampung Timur  Nomor  04  Tahun  2012 tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kabupaten  Lampung Timur Tahun 2011-2031.
Keputusan  Bupati  Lampung  Timur Nomor:  B.683/19/SK/2013 tentang Pembentukan  Badan  Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Lampung Timur.