## Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Volume 14 Nomor 2 Tahun 2024 : 139 – 150
http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA DOI: 10.33592/jiia.v14i2.5001 p-ISSN 2477-5088
e-ISSN 2716-2621

## Penerapan Hak Inisiasi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa

## Exercising the Initiative Right of the Village Deliberative Body in the
Formulation of Village Bylaws
1 Syara Purnamasari; 2 Syara Agita; 3 Dini Yuliani; 4 Regi Refian Garis 1,2,3,4 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Galuh, Ciamis
Email: syara_purnamasari@student.unigal.ac.id
(Diterima: 31-07-2024; Ditelaah: 13-08-2024; Disetujui: 20-08-2024)

## ABSTRAK
Hasil observasi peneliti menunjukan bahwa penerapan hak inisiasi Badan Permusyawaratan Desa  di  Desa  Ciomas  Kecamatan  Panjalu  Kabupaten  Ciamis  belum  berjalan  optimal. Mengetahui  bagaimana  hak  inisiasi  Badan  Permusyawaratan  Desa  di  Desa  Ciomas Kecamatan  Panjalu  Kabupaten  Ciamis  dipraktikkan  menjadi  tujuan  utama  penelitian  ini. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Dalam  pendekatan  ini,  informan berjumlah 9 orang, yang terdiri dari 3 anggota BPD, 2 perangkat desa, 2 tokoh masyarakat, dan 2 warga desa. Pemilihan informan ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif yang beragam dari berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pembuatan peraturan desa. Metode pengumpulan informasi mencakup peninjauan literatur yang relevan, melakukan wawancara dan observasi di lapangan, dan menyimpan catatan rinci. Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan teknik analisis  data  kualitatif.  Prosedur  ini  melibatkan  pengolahan  data  dari  wawancara  dan observasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ciomas belum terlalu efektif dalam menggunakan kewenangan inisiasinya untuk membuat peraturan  perundang-undangan  di  desa.  Akibat  kurangnya  komunikasi  antara  sebagian anggota BPD dengan masyarakat setempat, BPD kesulitan menampung dan menyampaikan aspirasi dan informasi yang seharusnya tersedia. Selain itu, masyarakat tidak berpartisipasi aktif  dalam  memberikan  masukan,  sehingga  BPD  kurang  mendapat  masukan  untuk dijadikan  dasar  peraturan  desa.  Kurang  interaksi  antara  BPD  Desa  Ciomas  dengan pemerintah  desa  yang  mengakibatkan  BPD  kesulitan  untuk  menyampaikan  komunikasi dalam penyelesaian pengelolaan dan pengembangan website desa.
Kata Kunci: Hak inisiasi, Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa

## A. PENDAHULUAN
Penelitian  ini  menarik  dan  penting  dilakukan  karena  masih  terbatasnya  studi  yang mengkaji  secara  mendalam  implementasi  hak  inisiasi  BPD  dalam  konteks  desa  pasca berlakunya UU Desa No. 6 Tahun 2014. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap  dinamika  politik lokal di  tingkat  desa  dalam  proses  legislasi, yang  selama  ini kurang mendapat perhatian.
Kehidupan  organisasi  tidak  terkecuali  pada  aturan  bahwa semua  aktivitas,  menurut definisinya, memerlukan suatu bentuk pengawasan dan pengelolaan. Banyak faktor yang ada  di perusahaan  yang mendorong  pencapaian  hasil yang ditargetkan  (Khairiah,  dkk. 2024). BPD bertugas melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa, menurut UU Desa No. 6 Tahun  2014  yang  mengatur  tentang  BPD.  Perwakilan  masyarakat  desa  dipilih  oleh perwakilan  daerah  untuk  membentuk  BPD,  dan  keanggotaannya  ditentukan  secara demokratis.  Lebih  dari  itu,  BPD  merupakan  mitra  Pemerintah  Desa  dengan  misi memperkuat operasional pemerintahan untuk memastikan bahwa kebijakan Pemerintah Desa  dalam  penegakan  hukum  mematuhi  seluruh  peraturan.  Tujuan  penyelenggaraan pertemuan desa adalah untuk memperkuat kohesi, partisipasi, dan keagenan masyarakat guna  meningkatkan  kinerja  kelembagaan  di  tingkat  lokal.  Inisiatif  ini  didukung  oleh Pemerintah Desa dan/atau BPD.
Setiap anggota BPD diharapkan dapat berbuat lebih dari sekedar mengetahui perannya dan bagaimana memenuhinya sesuai dengan peraturan, mereka juga harus benar-benar mewakili  harapan  dan  impian  masyarakat  kepada  pemerintah  desa.  beroperasi  sesuai dengan harapan masyarakat di desa. Masyarakat desa mengandalkan anggota BPD yang mampu membaca pikiran dan mengarahkan harapan serta aspirasinya.

## Gambar 1. Tugas Badan Permusyawaratan Desa
Sumber: (Kemendagri, 2020)
Adanya  keyakinan  bahwa  kehadiran  BPD  dengan  segala  kewenangan  yang dimilikinya  akan  menjadikan  pemerintahan  desa  berfungsi  sebagai  sistem checks  and balances .  Selain  berperan  sebagai  jembatan  penghubung,  BPD  merupakan  badan musyawarah yang berasal dari masyarakat desa, menurut Wasistiono (2018:36). Untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dan  mengarahkan  tujuannya,  BPD  bekerja  sama dengan kepala desa untuk membuat peraturan daerah. Melindungi hak-hak penduduk desa  merupakan  tanggung  jawab  utama  kepala  desa  dalam  hubungannya  dengan penduduk desa.
Ada tiga tahapan yang menjadi fungsi legislasi BPD dalam menetapkan peraturan desa.  Beberapa  pertimbangan  menunjukkan  bahwa  permasalahan  BPD  di  Daerah Ciomas, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis merupakan persoalan pada tahap awal penetapan peraturan daerah:
1. Masyarakat  kurang  berperan  aktif  dalam  memberikan  masukan-masukan  akan pentingnya  partisipasi  dan  aspirasi.  Kondisi  ini  menyebabkan  BPD  kesulitan melaksanakan  peran  inisiasinya  sebagai  dasar  dalam  pembuatan  rancangan peraturan desa. Data menunjukkan bahwa hanya 20% dari total penduduk desa yang pernah memberikan masukan kepada BPD dalam satu tahun terakhir.
2. Sarana  pendukung  kerja  BPD  dalam  penyampaian  informasi  kepada  masyarakat kurang  memadai.  Berdasarkan  inventarisasi  aset  desa,  BPD  hanya  memiliki  satu papan  pengumuman  yang  terletak  di  kantor  desa,  sementara  tidak  ada  media komunikasi digital atau cetak lainnya yang digunakan untuk menjangkau seluruh lapisan  masyarakat  seperti  website  desa.  Hal  ini  terjadi karena  belum  tersedianya sumber  daya  manusia  yang  memahami  dalam  penggunaan  teknologi  informasi untuk dapat mengelola website desa tersebut.
3. BPD  Desa  Ciomas  Kecamatan  Panjalu  belum  menjalankan  tugas  legislasi  yang memadai pada tahap inisiasi proses pembuatan peraturan desa. Hal ini berakar pada rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti musyawarah desa, yang merupakan wadah  pengumpul  aspirasi  menurut  pendekatan  Pengumpulan  Aspirasi Masyarakat.  Catatan  kehadiran  musyawarah  desa  menunjukkan  bahwa  rata-rata hanya 30% dari total undangan yang hadir dalam setiap pertemuan.
Hal  ini  nampaknya  berakar  pada  rendahnya  minat  masyarakat  untuk  mengikuti musyawarah  desa,  wadah  pengumpul  aspirasi  menurut  pendekatan  Pengumpulan Aspirasi Masyarakat.

## Gambar 2. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
Sumber: (Kemendagri, 2020)
Sebagai  bagian  dari  tugas  administratifnya,  pemerintah  desa  harus  menggunakan kewenangan  inisiasi  BPD  untuk  membuat  peraturan  desa.  BPD  adalah  badan  yang dipilih  secara  demokratis  dan  berfungsi  sebagai  penghubung  antara  desa  dan pemerintah. Anggotanya dipilih dari kalangan warga desa sesuai dengan keterwakilan daerahnya.  Peran,  fungsi,  dan  tugas  strategis  diberikan  kepada  BPD  dalam  rangka penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  mengingat  statusnya  sebagai  lembaga  yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi pemerintahan desa. Sumber: Purnomo (2020).
Hak BPD untuk memulai proses Pembuatan Peraturan Desa BPD memulai proses penetapan peraturan daerah ada pada Badan Permusyawaratan Daerah. Ini berarti BPD memiliki  kewenangan  untuk  mengajukan  usulan  atau  inisiatif  dalam  pembuatan peraturan  desa.  Di  sini,  BPD  dapat  memimpin  dalam  mengumpulkan  informasi  dan membuat  rekomendasi  mengenai  potensi  peraturan  desa,  yang  selanjutnya  dapat ditinjau dan disetujui oleh dewan desa.
Penerapan  hak  inisiasi  BPD  dalam  pembuatan  peraturan  desa  merupakan  bagian dari proses partisipatif yang melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara aktif. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan desa yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa secara menyeluruh.
Jadi, hak awal BPD dalam menetapkan peraturan desa merupakan cara nyata bagi lembaga perwakilan masyarakat di desa untuk terlibat aktif dan menjadi bagian dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan dan peraturan.
Dalam  konteks  ini,  penting  untuk  memahami  bahwa  penerapan  hak  inisiasi  BPD dalam  pembuatan  peraturan  desa  merupakan  bagian  integral  dari  upaya  untuk memastikan bahwa proses penyusunan peraturan desa dilakukan secara partisipatif dan mewakili kepentingan serta aspirasi masyarakat desa secara menyeluruh.
Oleh  karena  itu,  hak  inisiasi  BPD  dalam  menyusun  peraturan  desa  merupakan wujud nyata lembaga perwakilan masyarakat di desa terlibat aktif dalam pengambilan keputusan kebijakan dan peraturan.

## B. METODE
Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang bersifat analitis. Penelitian ini berlangsung selama empat bulan. Metode pengumpulan informasi dari buku, jurnal, dan internet  serta  laporan  langsung,  wawancara,  dan  survei  di  lapangan.  Informan  dalam penelitian ini berjumlah 9 orang, yang terdiri dari 3 anggota BPD, 2 perangkat desa, 2 tokoh masyarakat,  dan  2  warga  desa.  Pemilihan  informan  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan perspektif  yang  beragam  dari  berbagai  pihak  yang  terlibat  langsung  maupun  tidak langsung  dalam  proses  pembuatan  peraturan  desa.  Metode  analisis  data  deskriptif, meliputi pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan interpretasi data kualitatif.

## C. HASIL DAN DISKUSI
Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  memiliki  peran  krusial  dalam  tata  kelola pemerintahan  desa,  terutama  dalam  menjalankan  fungsi  legislasi.  Sebagaimana  diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD memiliki wewenang untuk membahas dan menyepakati  Rancangan  Peraturan  Desa  bersama  Kepala  Desa.  Namun,  implementasi fungsi  ini  di  Desa  Ciomas,  Kecamatan  Panjalu,  Kabupaten  Ciamis  masih  menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kapasitas anggota BPD dalam  memahami  tugas  dan  fungsi  mereka  terkait  pembuatan  produk  hukum  desa (Ngarsiningtyas, 2016).
BPD memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, pengawasan, dan penampungan aspirasi masyarakat. Dalam fungsi legislasi, BPD berwenang membahas dan menyepakati Rancangan  Peraturan  Desa  bersama  Kepala  Desa.  Fungsi  pengawasan  mencakup pemantauan  kinerja  Kepala  Desa  dalam  melaksanakan  pemerintahan  desa.  Sementara
fungsi  penampungan  aspirasi  masyarakat  melibatkan  BPD  dalam  menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah desa (Ngarsiningtyas et al., 2016).
Keberadaan  BPD  diharapkan  dapat  memperkuat checks  and  balances dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Dengan  adanya  BPD,  diharapkan  dapat  tercipta mekanisme  kontrol  yang  efektif  terhadap  kebijakan  dan  tindakan  pemerintah  desa, sehingga  dapat  meminimalisir  penyalahgunaan  wewenang  dan  meningkatkan  kualitas pelayanan publik di tingkat desa (Widodo, 2019).
Namun, dalam implementasinya, BPD masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan kapasitas anggota BPD dalam memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini seringkali berdampak pada kurang optimalnya peran BPD dalam proses pembuatan kebijakan dan pengawasan pemerintahan desa (Dwiyanto, 2016).
Selain  itu,  dalam  pembuatan  Peraturan  Desa  (Perdes)  yang  sesuai  dengan  UU  Desa merupakan  tanggung  jawab  penting  BPD.  BPD  merupakan  badan  yang menyelenggarakan  kegiatan  pemerintahan  dan  mempunyai  hak  inisiasi  dalam  proses penyusunan Peraturan Desa. Anggotanya dipilih berdasarkan keterwakilan daerah dan ditentukan secara demokratis.
Tanggung jawab berkonsultasi dengan masyarakat desa terhadap rancangan Peraturan Desa  tertuang  dalam  UU  Desa.  Penduduk  desa  mendapat  kesempatan  untuk menyuarakan pendapat mereka selama konsultasi desain.
Bersama  kepala  desa,  BPD  bertugas  menetapkan  peraturan  desa  dan  menyalurkan aspirasi  masyarakat.  Sebagai  badan  musyawarah  yang  berakar  pada  masyarakat  desa, BPD harus menjalankan peran utamanya yaitu mewakili desa baik kepada kepala desa maupun  masyarakat. Gagasan  bahwa  “musyawarah  untuk  mufakat”  adalah  hal  yang penting  dalam  budaya  politik  lokal  merupakan  asumsi  mendasar  yang  menjadi  dasar pergeseran  ini.  Meskipun  kesepakatan  berfokus  pada  produk  akhir,  musyawarah  lebih mementingkan langkah-langkah yang digunakan untuk mencapainya.
Untuk  mengetahui  penerapan  hak  inisiasi  BPD  dalam  pembuatan  peraturan  desa  di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis peneliti menggunakan teori Dwiyanto (Djani, 2020: 140-141) tentang kinerja birokrasi publik yang terdiri dari lima dimensi yaitu produktivitas,  kualitas  layanan,  resvonsivitas,  resvonsibilitas,  dan  akuntabilitas.  Maka berikut ini peneliti sajikan hasil penelitian:
1. Produktivitas
Produktivitas  adalah  cara  untuk  mengukur  kemanjuran  layanan  serta  tingkat efisiensi. Dalam sebagian besar konteks, rasio input terhadap output digunakan untuk menentukan  produktivitas. General  Accounting  Office (GAO)  berupaya  memperluas definisi  produktivitas  dengan memasukkan sejauh  mana  pelayanan publik  mencapai hasil yang diharapkan sebagai indikator kinerja utama setelah menyimpulkan bahwa konsep produktivitas terlalu terbatas.
Efektivitas kinerja BPD sangat bergantung pada komitmen setiap anggotanya untuk bekerja  secara  profesional  dan  memprioritaskan  kepentingan  masyarakat  desa.  BPD harus  menjadi  lembaga  yang  independen,  solid,  dekat  dengan  masyarakat,  serta mampu menghasilkan produk hukum yang berkualitas. Dengan demikian, BPD dapat benar-benar menjalankan perannya sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat desa
dan pengawas jalannya pemerintahan desa secara efektif.
2. Kualitas Layanan
Kualitas  layanan  BPD  dapat  dilihat  dari  kemampuannya  dalam  memenuhi kebutuhan  dan  harapan  masyarakat  desa.  Dalam  konteks  Desa  Ciomas,  BPD  telah menunjukkan upaya positif dengan mengadakan pertemuan rutin dengan masyarakat untuk menampung aspirasi mereka (Eko, 2015).
Namun,  efektivitas  layanan  BPD  masih  terkendala  oleh  beberapa  faktor.  Salah satunya  adalah  rendahnya  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  forum-forum  yang diadakan oleh BPD. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih inovatif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan di tingkat desa (Widjaja, 2003). Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, pemerintah desa, seperti BPD, juga berkomitmen untuk memberikan layanan publik yang berkualitas. Pelayanan administratif  yang  diamanatkan  negara  yang  diatur  oleh  undang-undang  dirancang untuk  menjaga  kepentingan  pribadi,  keluarga,  kehormatan,  martabat,  dan  properti masyarakat pedesaan. kualitas layanan BPD dapat terkait erat dengan penerapan hak inisiasi  BPD  dalam  pembuatan  Peraturan  Desa,  serta  dengan  upaya  menampung aspirasi masyarakat desa secara efektif.
3. Responsivitas
Responsivitas  BPD  mengacu  pada  kemampuannya  dalam  merespon  dan mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa. Di Desa Ciomas, BPD telah menunjukkan  upaya  untuk  responsif  dengan  mengadakan  pertemuan  rutin  dengan berbagai elemen masyarakat (Eko, 2015).
Namun,  responsivitas  BPD  masih  menghadapi  tantangan  berupa  kurangnya partisipasi  aktif  dari  masyarakat  dalam  forum-forum  yang  diadakan.  Hal  ini menyebabkan BPD kesulitan dalam menggali informasi yang komprehensif mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Widodo, 2019).
Untuk mengatasi hal ini, anggota BPD di Desa Ciomas telah berinisiatif untuk lebih proaktif dalam memperhatikan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Meskipun belum  ada  agenda  musyawarah  formal  yang  terjadwal  secara  rutin,  upaya  ini menunjukkan  komitmen  BPD  untuk  tetap  terhubung  dengan  realitas  di  lapangan (Ndraha, 2019). Peningkatan responsivitas BPD juga dapat dilakukan melalui beberapa strategi. Pertama, mengembangkan mekanisme penjaringan aspirasi yang lebih inklusif dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Kedua, meningkatkan kapasitas anggota BPD dalam hal komunikasi publik dan analisis kebijakan. Ketiga, memperkuat kerjasama  dengan  lembaga-lembaga  masyarakat  di  tingkat  desa  untuk  memperluas jangkauan BPD dalam menampung aspirasi masyarakat (Dwiyanto, 2016).
Kapasitas  suatu  organisasi  dalam  mengidentifikasi  kebutuhan  masyarakat, memprioritaskan  pelayanan  sesuai  kebutuhan,  dan  membuat  program  pelayanan publik  yang  selaras  dengan  program  tersebut  itulah  yang  dimaksud  dengan  daya tanggap. Dalam konteks ini, daya tanggap menunjukkan seberapa baik kebutuhan dan tujuan masyarakat dipenuhi oleh program dan operasional layanan.
Salah  satu  indikator  kinerjanya  adalah  responsivitas  yang  merupakan  ukuran kemampuan  suatu  organisasi  publik  dalam  memenuhi  maksud  dan  tujuannya,
khususnya  yang  berkaitan  dengan  tuntutan  masyarakat.  Keterputusan  antara kebutuhan masyarakat dan layanan yang diberikan merupakan tanda rendahnya daya tanggap. Hal ini menunjukkan bagaimana organisasi tersebut gagal memenuhi tujuan publiknya. Perusahaan yang tidak cepat tanggap akan selalu berakhir dengan kinerja buruk.
Untuk  meningkatkan  responsivitas  diperlukan  paradigma  kolaborasi  antara pemerintah  dan  masyarakat.  Dalam  paradigma  ini,  masyarakat  tidak  hanya  dilihat sebagai penerima layanan pasif, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam proses pembuatan kebijakan  dan  penyediaan  layanan  publik.  Daya  tanggap  memerlukan  keterlibatan masyarakat dalam penilaian kebutuhan dan penyelesaian masalah, selain akuntabilitas pemerintah (Ramadhani et al. , 2019).
Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ciomas memiliki kesadaran akan pentingnya melakukan  pertemuan  rutin  dengan  masyarakat  untuk  mengetahui  kebutuhan  dan aspirasi  mereka.  Perwakilan  dari  masing-masing  daerah,  serta  perangkat  desa  dan tokoh  masyarakat,  diundang  untuk  berpartisipasi  dalam  pertemuan  desa  yang diselenggarakan  BPD.  Tindakan  ini  menunjukkan  dedikasi  BPD  dalam  menjalankan perannya sebagai perwakilan masyarakat di tingkat desa.
Meskipun demikian, implementasi pertemuan rutin ini masih menghadapi beberapa tantangan.  Salah  satu  hambatan  utama  yang  teridentifikasi  adalah  kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam forum-forum yang diadakan. Beberapa warga cenderung  pasif  dalam  memberikan  masukan  atau  menyampaikan  aspirasi  mereka, yang  menjadi  kendala  bagi  BPD  dalam  menggali  informasi  yang  komprehensif mengenai kebutuhan masyarakat.
Untuk  mengatasi  tantangan  ini,  BPD  di  Desa  Ciomas  telah  menunjukkan  inisiatif dengan  berusaha  lebih  memperhatikan  perkembangan  yang  terjadi  di  masyarakat Ciomas.  Anggota  BPD  secara  individu  berupaya  untuk  melihat,  mendengar,  dan memperhatikan  dinamika  masyarakat,  meskipun  belum  ada  agenda  musyawarah formal  yang  terjadwal  secara  rutin.  Pendekatan  ini  mencerminkan  upaya  BPD  Desa Ciomas  untuk  tetap  terhubung  dengan  realitas  di  lapangan,  meskipun  menghadapi keterbatasan dalam forum komunikasi resmi.
4. Responsibilitas
Responsibilitas  BPD  merujuk  pada  kesesuaian  pelaksanaan  tugas  dan  fungsinya dengan  peraturan  dan  ketentuan  yang  berlaku.  Di  Desa  Ciomas,  BPD  telah menunjukkan  kesadaran  akan  pentingnya  kepatuhan  terhadap  aturan  dan  prosedur yang berlaku dalam menjalankan fungsinya (Widodo, 2019).
BPD  Desa  Ciomas  berupaya  untuk  selalu  merujuk  pada  peraturan  perundang- undangan  yang  relevan  dalam  setiap  pengambilan  keputusan  dan  pelaksanaan tugasnya. Namun, masih diperlukan peningkatan pemahaman anggota BPD terhadap regulasi  terkait  pemerintahan  desa  untuk  memastikan  pelaksanaan  tugas  yang  lebih efektif (Ngarsiningtyas et al., 2016).
Untuk  meningkatkan  responsibilitas,  perlu  dilakukan  pelatihan  dan  sosialisasi regulasi  terkait  pemerintahan  desa  secara  berkala  kepada  anggota  BPD.  Selain  itu, penyusunan  standar  operasional  prosedur  (SOP)  yang  jelas  untuk  setiap  fungsi  BPD
juga  dapat  membantu  memastikan  konsistensi  dan  kesesuaian  pelaksanaan  tugas dengan ketentuan yang berlaku (Dwiyanto, 2016).
Dalam tata kelola yang baik di Indonesia bergantung pada tanggung jawab individu atas tindakan mereka. Komponen moral dan etika dalam pengelolaan pemerintahan juga merupakan  bagian  dari  tugas,  sebagaimana  ditekankan  oleh  Widodo  (2019). Pemerintahan  yang  lebih  bertanggung  jawab  diyakini  akan  menghasilkan  pelayanan publik yang lebih baik dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Meskipun demikian, daya tanggap dan akuntabilitas pada akhirnya bisa berbenturan.
Komponen penting dalam mengevaluasi efektivitas lembaga-lembaga publik adalah tingkat akuntabilitasnya, sebagaimana dicatat oleh Dwiyanto (2016). Ia mengidentifikasi beberapa indikator responsibilitas, antara lain kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan prosedur  dan  ketentuan  yang  berlaku,  ketepatan  waktu  dalam  menyelesaikan  tugas, serta kemampuan untuk memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan. Penilaian terhadap  responsibilitas  ini  penting  untuk  memastikan  bahwa  aparatur  pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan mandat yang diberikan.
Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ciomas telah berupaya untuk melaksanakan kegiatannya  berdasarkan  prinsip-prinsip  administrasi  yang  benar  dan  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku.  BPD  menunjukkan  kesadaran  akan  pentingnya  kepatuhan terhadap  aturan  dan  prosedur  yang  telah  ditetapkan  dalam  menjalankan  fungsinya sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa. Hal ini tercermin dari upaya BPD Desa Ciomas untuk selalu merujuk pada peraturan perundang-undangan yang relevan dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugasnya.
Selain  itu  BPD  juga  memiliki  fungsi  legislasi  terkait  dengan  pelaksanaan  fungsi legislasi, BPD Desa Ciomas telah berusaha untuk melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan peraturan desa melalui musyawarah desa. Ini mencerminkan upaya untuk menerapkan prinsip partisipasi dalam administrasi pemerintahan desa. Namun, tingkat partisipasi  masyarakat  dalam  proses  ini  masih  perlu  ditingkatkan.  BPD  perlu mengembangkan  strategi  yang  lebih  efektif  untuk  mendorong  keterlibatan  aktif masyarakat dalam proses legislasi di tingkat desa.
BPD  juga  berperan  dalam  proses  legislasi  di  tingkat  desa.  Berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD bersama dengan kepala desa membahas dan menyepakati  rancangan  peraturan  desa.  Dalam  hal  ini,  BPD  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat  dengan  memastikan  bahwa  peraturan  desa  yang  dibuat mencerminkan  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat.  BPD  juga  dapat  mengusulkan rancangan peraturan desa dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa yang telah ditetapkan.
5. Akuntabilitas
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  110  Tahun  2016,  LPJ  BPD seharusnya disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran. Namun, BPD  Desa  Ciomas  mengalami  keterlambatan  dalam  penyampaian  LPJ  tahun  2023. Keterlambatan ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BPD (Hidayat, 2023).
Untuk meningkatkan akuntabilitas, BPD perlu memperbaiki sistem administrasi dan pelaporan kinerjanya. Selain itu, BPD juga perlu mengembangkan mekanisme yang lebih efektif dalam menyampaikan laporan kinerjanya kepada masyarakat, misalnya melalui pertemuan rutin dengan masyarakat atau publikasi laporan melalui media yang mudah diakses oleh publik (Kusumaningrum, 2021).
Badan  Permusyawaratan  Desa  sebagai  lembaga  yang  mewadahi  dan menyalurkan  aspirasi  masyarakat  desa,  memiliki  fungsi  penting  dalam  memastikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan  Desa  bersama  Kepala  Desa,  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dalam konteks ini, BPD  berperan  sebagai  mitra  strategis  pemerintah  desa  sekaligus  sebagai  lembaga pengawas yang menjamin akuntabilitas pemerintahan desa (Eko, 2015:55).
Peran  BPD  sebagai  lembaga  perwakilan  masyarakat  di  tingkat  desa  sangat penting  dalam  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  desa  yang  demokratis  dan partisipatif.  BPD  berperan  sebagai  mitra  strategis  pemerintah  desa  dalam  proses pembuatan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan desa (Eko, 2015).
Dalam konteks Desa Ciomas, BPD telah berupaya menjalankan perannya dalam menampung  aspirasi  masyarakat  dan  melakukan  pengawasan  terhadap  kinerja pemerintah desa. Namun, efektivitas peran BPD masih terkendala oleh beberapa faktor, seperti  keterbatasan  kapasitas  anggota  BPD  dan  kurangnya  partisipasi  aktif  dari masyarakat (Ramdani et al., 2022).
Untuk mengoptimalkan perannya, BPD perlu memperkuat kapasitasnya dalam hal legislasi, pengawasan, dan penampungan aspirasi masyarakat. Selain itu, BPD juga perlu meningkatkan sinergi dengan pemerintah desa dan lembaga-lembaga masyarakat lainnya  untuk  menciptakan  sistem  checks  and  balances  yang  efektif  dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Ndraha, 2019).
Selain  sebagai  lembaga  yang  mewakili  kepentingan  masyarakat,  BPD  juga memiliki posisi strategis untuk memastikan bahwa pemerintahan desa dijalankan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dengan penguatan kapasitas dan dukungan yang  memadai,  BPD  dapat  menjadi  mitra  yang  efektif  bagi  pemerintah  desa  dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa. Hal ini pada akhirnya akan  berkontribusi  pada  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik,  efektivitas pembangunan desa, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Melalui BPD yang selalu mementingkan kepentingan publik dan adanya laporan pertanggungjawaban  yang  jelas  dan  terbuka,  BPD  dapat  meningkatkan  tingkat akuntabilitasnya  di  mata  masyarakat.  Ini  membantu  membangun  kepercayaan masyarakat terhadap BPD sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di Desa.
BPD  di  Desa  Ciomas  dalam  mementingkan  kepentingan  publik  masih  belum berjalan dengan baik hal ini disebabkan oleh anggota BPD yang memiliki kesibukan lain selain  menjadi  anggota  yang  mengakibatkan  sebagian  anggota  BPD  hanya mementingkan  kepentingan  pribadi  dan  kurang  peduli  akan  kepentingan  publik.
Namun  kinerja  BPD  sudah  berjalan  dengan  baik  dilihat  dari  setiap  kegiatan  yang dilaksanakan  BPD  selalu  membuat  laporan  pertanggungjawaban  yang  kemudian nantinya  disampaikan  kepada  masyarakat.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri No.  110 Tahun 2016, LPJ BPD seharusnya disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran.  BPD Desa Ciomas menyampaikan LPJ tahun 2023 pada bulan Maret 2024, ini menunjukan bahwa BPD sudah menjalankan tanggung jawab nya dengan baik.

## D. KESIMPULAN
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  telah menunjukkan  upaya  positif  dalam  menjalankan  fungsinya,  namun  masih  terdapat beberapa tantangan. BPD telah berhasil menampung aspirasi masyarakat dan menjalankan tugas inisiasinya. Namun, efektivitas BPD terkendala oleh beberapa faktor, seperti:
1. Keterbatasan  kapasitas  anggota  BPD.  Kurangnya  pemahaman  tentang  tugas  dan fungsi, serta terbatasnya waktu yang dapat dialokasikan untuk tugas BPD.
2. Rendahnya  partisipasi  Masyarakat.  Masyarakat  belum  secara  aktif  terlibat  dalam proses pembuatan kebijakan desa.
3. Keterbatasan infrastruktur. Tidak adanya website desa menghambat akses masyarakat terhadap informasi dan transparansi.
4. Kualitas  produk  hukum.  Jumlah  peraturan  desa  yang  dihasilkan  masih  rendah  dan kualitasnya perlu ditingkatkan.
5. Akuntabilitas.  Keterlambatan  dalam  penyampaian  laporan  pertanggungjawaban mengurangi kepercayaan masyarakat.
Untuk meningkatkan kinerja BPD, diperlukan beberapa upaya, antara lain:
1. Peningkatan kapasitas. Melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi anggota BPD.
2. Peningkatan  partisipasi  Masyarakat.  Melalui  strategi  yang  lebih  efektif  untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.
3. Pengembangan  sistem  informasi  desa.  Untuk  meningkatkan  transparansi  dan akuntabilitas.
4. Peningkatan koordinasi. Antara BPD dan pemerintah desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Dwiyanto,  A.  (2016). Reformasi  Birokrasi  Publik  di  Indonesia .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada
University Press.
Eko,  S.  (2015). Desa  Membangun  Indonesia .  Yogyakarta:  Forum  Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
Fadhil, M., Ilham Hudi, Asrini, Putri Rama Sari, Ajeng Sofiantini, Angguni Desilva Sari, Dwinda Kayla Amartha, & Rahma Dini Putri. (2024). IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA  DALAM  DINAMIKA  POLITIK.  Kybernology  Jurnal  Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik, 2 (1). Diambil dari
https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/kybernology/article/view/62
Hidayat,  S.  (2023).  Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam  Pengawasan  Keuangan Desa: Studi Kasus di Kabupaten Ciamis. Jurnal Ilmu Administrasi UNIS, 8(2).
Kusumaningrum, D. (2021). Penerapan E-Government dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa. Jurnal Administrasi Publik, 9(1), 17-28.
Ndraha, T. (2019). Kybernologi: Ilmu Pemerintahan Baru . Bandung Rineka Cipta Ngarsiningtyas, S.K. et al. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 5(1), 60-72.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Prah  Siska  Khairiah,  &  Erika  Revida.  (2024).  PENGARUH  LINGKUNGAN  KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA DI KECAMATAN AEKSONGSONGAN  KABUPATEN  ASAHAN.  Kybernology  Jurnal  Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik, 2 (1). Diambil dari
https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/kybernology/article/view/103
Pramusinto,  A.,  &  Purwanto,  E.A.  (2020).  Reformasi  Birokrasi,  Kepemimpinan  dan Pelayanan  Publik:  Kajian  tentang  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  di  Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
Purnomo, Udhi. (2020). Cakupan Peraturan Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Ramadhani  Wahyuni  Siti,  Murodi  Achmad,  Muljono  Hari.  (2019).  Pengaruh  Efektivas Pengelolaan  Dana  Desa  Terhadap  Pemberdayaan  Masyarakat  Di  Kecamatan Teluknaga  Kabupaten  Tangerang.  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Administrasi,  Vol.  9.  No.  2. Diambil dari https://doi.org/10.33592/jiia.v9i2.267
Ramdani,  N.R.,  et  al.  (2022).  Fungsi  Legislasi  Badan  Permusyawaratan  Desa  Di  Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. Jurnal Moderat, 8(1), 87- 101.
Ramdani.  (2023)  Fungsi  Legislasi  Badan  Permusyawaratan  Desa  Di  Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. Vol. 9, No. 2.
Riza Wira Kelana, Zulhadi, Denda Devi Sarah Mandini, Sumajayadi, Mubarak Umar, & Ahmad  Saifuddin  Bukhari.  (2024).  KEDUDUKAN  DAN  PERAN  SEKRETARIAT DPRD  DALAM  MEMBANTU  PELAKSANAAN  TUGAS  DAN  FUNGSI  DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH  KABUPATEN  LOMBOK  UTARA  TAHUN 2021.  Kybernology  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  Dan  Administrasi  Publik  ,  2  (1).
Diambil dari
https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/kybernology/article/view/89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Widjaja,  H.  A.  W.  (2003). Otonomi  Desa  Merupakan  Otonomi  yang  Asli,  Bulat,  dan  Utuh. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Widjaja, H.A.W. (2003). Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh.
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.Canza Anadya Sabrina Putri Kristyafajar, Ananda Clarissa,  Muhammad  Noval  Ramadhan,  Muhammad  Daffa  Adillah,  &  Sachtzi Nisfiani.  (2024).  KETERLIBATAN  PEREMPUAN  PADA  TENGAH  POLITIK MASKULIN  DALAM  PERSPEKTIF  POLITIK  GLOBAL  STUDI  KASUS:
PEREMPUAN  TELUK  DI  ARAB  SAUDI.  Kybernology  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan Dan Administrasi Publik , 2 (1). Diambil dari https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/kybernology/article/view/99
Widodo,  J.  (2019).  Analisis  Kebijakan  Publik:  Konsep  dan  Aplikasi  Analisis  Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing.