INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 6635-6647 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Terhadap Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Di Kabupaten Sumbawa (Studi Kasus Putusan No.42/Pdt.G/2019/Pn.Sbw)
Fajriyanti 1 ✉ , Iwan Haryanto 2 , Roli Pebrianto 3
Fakultas Hukum, Universitas Samawa
Email: yfajri918@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar (No.42/Pdt.G/2019/PN.Sbw) terkait  dengan  penyelesaian  sengketa  wanprestasi  akibat  perjanjian  hutang  piutang  di  Kabupaten Sumbawa. Analisis dilakukan terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertimbangan Hakim dalam  menjatuhkan  putusan  dan  apakah  putusan  tersebut  sudah  sesuai  dengan  asas  kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum  normatif  empiris  dengan  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach),  dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui analisis putusan pengadilan terkait, kitab undang-undang  hukum  perdata,  peraturan  perundang-undangan,  narasumber,  jurnal,  buku-buku yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan NO.42/Pdt.G/2019/PN.Sbw yaitu faktor bukti-bukti, argumentasi  hukum/pertimbangan  hukum,  keadilan,  dan  argumentasi  kedua  belah  pihak  dalam persidangan.  Berdasarkan  hasil  analisis  putusan  tersebut,  sudah  sesuai  dengan  asas  kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.
Kata Kunci: Wanprestasi, Pertimbangan Hakim, Asas Hukum.

## Abstract
This research analyzes the decision of the Sumbawa Besar District Court (No.42/Pdt.G/2019/PN.Sbw) regarding the resolution of breach of contract disputes arising from debt agreements in Sumbawa Regency.  The  analysis  focuses  on  the  factors  that  may  influence  the  Judge's  considerations  in rendering the decision and whether the decision aligns with the principles of legal certainty, justice, and legal benefit. The method used in this research is empirical normative legal research with a statute approach and case approach. Data were obtained through the analysis of relevant court decisions, the civil code, legislation, sources, journals, and relevant books. The results of the research show that various  factors  can  influence  the  judge's  considerations  in  rendering  decision No.42/Pdt.G/2019/PN.Sbw, including evidence, legal arguments/legal considerations, justice, and the arguments  of  both  parties  in  the  trial.  Based  on  the  analysis,  the  decision  is  consistent  with  the principles of legal certainty, justice, and legal benefit.
Keywords: Breach of Contract, Judge's Consideration, Legal Principles.

## PENDAHULUAN
Perjanjian  dalam  KUHPerdata  diatur  pada  Buku  III  tentang  perikatan.  Pasal  1313 mendefinisikan  perjanjian  sebagai "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan  dirinya terhadap satu  orang lain atau  lebih"  (Subekti & Tjitrosudibio, 2017). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain. Dalam Islam, hutang piutang dikenal dengan istilah Al-Qardh. Secara etimologis, kata Al-Qardh berarti Al- Qath’u yang bermakna potongan (Agustinar & Rini, 2018).
Kredit  (yang  juga  dikenal  sebagai  hutang  piutang),  biasanya  digunakan  oleh masyarakat untuk meminjamkan uang kepada pihak lain sebagai metode transaksi ekonomi. Dalam konteks pemberian pinjaman, masyarakat biasanya menggunakan hutang piutang; misalnya, ketika seseorang meminjamkan uang kepada pihak lain, itu disebut memberikan hutang. Sebaliknya, istilah kredit lebih sering digunakan oleh masyarakat dalam transaksi perbankan dan pembelian secara kredit atau tidak tunai (Agustinar & Rini, 2018).
Utang piutang adalah perjanjian pinjam-meminjam uang antara dua pihak, di mana pihak  yang  memberikan  pinjaman  disebut  kreditur  dan  pihak  yang  menerima  pinjaman disebut debitur. Uang yang dipinjam harus dikembalikan dalam waktu yang telah disepakati. Perjanjian ini menimbulkan hak dan kewajiban, di mana satu pihak berhak menerima prestasi dan pihak lain wajib memenuhinya (Bandem et al., 2020).
Dalam suatu perjanjian utang-piutang, risiko tidak dapat dihindari oleh kreditur saat memberikan  pinjaman  uang  (utang)  kepada  debitur.  Hal  ini  terutama  disebabkan  oleh debitur yang tidak wajib melunasi utangnya secara langsung atau tunai, melainkan diberi
kepercayaan untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Kegagalan atau keterlambatan  dalam  pelunasan  utang  adalah  risiko  yang  umum  terjadi  (Pasaribu  et  al., 2022).
Wanprestasi  terjadi  ketika  kewajiban  prestasi  perikatan  tidak  dipenuhi  dengan  baik oleh  debitur.  Debitur  dianggap  lalai  jika  melewati  waktu  yang  ditentukan,  sebagaimana dinyatakan  dalam  Pasal  1238  KUHPerdata,  dan  Pasal  1243  KUHPerdata  mengatur penggantian  biaya,  kerugian,  dan  bunga  jika  kewajiban  tetap  dilalaikan  oleh  debitur. Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap diperlukan untuk menyatakan debitur wanprestasi.  Oleh  karena  itu,  kreditur  harus  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Negeri untuk menyelesaikan perkara wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang (Pasaribu et al., 2022).
Akan  tetapi,  ada  bentuk  pengecualian  terhadap  tidak  dipenuhinya  prestasi  disebut sebagai Overmacht  atau  keadaan  memaksa  jika  disebabkan  oleh  keadaan  di  luar kemampuan  debitur.  Pasal  1244  KUHPerdata  mengatur  bahwa Overmacht  terjadi  ketika debitur terhalang untuk memenuhi prestasinya oleh suatu keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam situasi ini, debitur dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi, biaya, dan bunga. Debitur tidak dapat disalahkan dan tidak harus menanggung risiko dalam hal ini (Subekti & Tjitrosudibio, 2017).
Overmacht atau keadaan memaksa dapat dibagi menjadi tiga jenis: 1) karena keadaan alam,  2)  keadaan  darurat,  3)  kebijakan  atau  peraturan  pemerintah.  Ketiga  jenis  ini menyebabkan situasi di mana pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau perikatan tidak dapat  memenuhi  kewajibannya  karena  adanya  keadaan  memaksa  yang  di  luar  kendali mereka (Rasuh, 2016). Dampak dari keadaan memaksa ini antara lain, kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi selama keadaan memaksa berlangsung, dan debitur tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian kepada kreditur. Selain itu, keadaan memaksa juga dapat  mengakibatkan  hilangnya  hak  untuk  pembatalan  perjanjian  serta  kewajiban  untuk memenuhi prestasi kepada kreditur (Safitri et al., 2023).
Seseorang  pada  umumnya  dinyatakan  lalai  atau  wanprestasi  jika  tidak  memenuhi prestasi  sama  sekali,  memenuhi  prestasi  secara  tidak  sempurna,  terlambat  memenuhi prestasi, atau melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian. Pinjam meminjam, atau hutang piutang,  adalah  konsep  yang  sudah  sangat  dikenal,  karena  hampir  setiap  hari  roda perekonomian  masyarakat  melibatkan  transaksi  hutang  piutang.  Namun,  masalah  dalam hutang  piutang  sering  muncul,  seperti  dalam  hal  pencairan  dana,  pelunasan,  hingga terjadinya wanprestasi (Lestari & Andriyani, 2023).
Wanprestasi dapat menyebabkan pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut pemenuhan  kewajiban  yang  belum  dipenuhi  atau  untuk  mendapatkan  ganti  rugi  atas kerugian  yang  ditimbulkan  akibat  wanprestasi.  Penyelesaian  sengketa  wanprestasi  dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu jalur nonlitigasi dan litigasi. Jalur nonlitigasi melibatkan penggunaan lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar peradilan, seperti arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang No 30 Tahun 1999 (Sinaga, 2024).
Para  pihak  yang  berencana  untuk  memakai  jasa  arbitrase  harus  berdasarkan kesepakatan bersama di mana artinya harus dituangkan di dalam perjanjian sebelum adanya sengketa ataupun sesudah adanya sengketa, sehingga jika tidak ada kesepakatan bersama maka pemilihan jalur arbitrase tidak bisa digunakan (Salsabila, 2023). Arbitrase, menurut UU No 30 tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang  didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  pihak  yang bersengketa (Agustina, 2024).
Penyelesaian  sengketa  melalui  litigasi  adalah  upaya  penyelesaian  sengketa  melalui pengadilan (Ananda & Afifah, 2023). Pengadilan memiliki peran penting dalam menjalankan keadilan dan memberikan kepastian hukum, pengadilan sebagai lembaga penegak hukum memiliki  kewenangan  untuk  menyelesaikan  sengketa  wanprestasi  tersebut  karena pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa  wanprestasi.  Dengan  demikian,  penting  untuk  menganalisis  bagaimana pengadilan menyelesaikan sengketa wanprestasi terutama dalam perjanjian hutang piutang di mana salah satu pihak tidak mampu membayar hutang tepat waktu (Lestari & Andriyani, 2023).
Putusan  Pengadilan  Negeri  Sumbawa  Besar,  khususnya  dalam  studi  kasus  Putusan No.42/Pdt.G/2019/PN.Sbw, menjadi objek yang sangat menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Melalui  analisis  keputusan  tersebut,  dapat  diidentifikasi  bagaimana  pengadilan  menilai, mengukur,  dan  menyelesaikan  sengketa  wanprestasi  di  Kabupaten  Sumbawa,  terutama dalam kasus di mana pihak tidak mampu membayar hutang tepat waktu atau hanya dapat membayar sebagian saja.
Kasus wanprestasi tidak hanya memiliki dampak hukum, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif  mengenai  faktor-faktor  hukum,  ekonomi,  dan  sosial  yang  mempengaruhi penyelesaian sengketa wanprestasi.
Selain itu, dengan dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan hukum, pemahaman yang komprehensif mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi di Kabupaten Sumbawa telah menjadi sebuah kebutuhan untuk memastikan perlindungan hukum yang adil bagi semua
masyarakat.  Analisis  putusan  pengadilan  Negeri  Sumbawa  Besar  terhadap  kasus-kasus wanprestasi  di  wilayah  tersebut  dapat  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  dalam pemahaman terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi di tingkat lokal maupun nasional.
Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Pengadilan  Negeri  Sumbawa  Besar  terhadap  penyelesaian  sengketa  wanprestasi  di Kabupaten Sumbawa (studi kasus putusan No.42/Pdt.G/2019/PN.Sbw).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggabungkan dua jenis pendekatan, yaitu penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif, atau normative law research, berfokus pada analisis hukum  sebagai  norma  yang  mengatur  perilaku  individu  dalam  masyarakat.  Sebaliknya, penelitian hukum empiris, atau empirical law research, mempelajari perilaku nyata dan gejala sosial  yang  tidak  tertulis  dalam  kehidupan  masyarakat.  Dengan  menggabungkan  kedua pendekatan ini, penelitian ini berupaya untuk memahami tidak hanya bagaimana hukum seharusnya mengatur masyarakat tetapi juga bagaimana hukum tersebut berfungsi dalam praktik  sehari-hari  dan  bagaimana  masyarakat  sebenarnya  berperilaku  dalam  konteks hukum (Muhaimin, 2020).
Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang- undangan  ( statute  approach)  dan  studi  kasus  (case  approach).  Pendekatan  perundang- undangan  atau statute  approach,  adalah  pendekatan  yuridis  yang  dilakukan  dengan menelaah  semua  peraturan  perundang-undangan  dan  regulasi  yang  terkait  dengan  isu hukum yang sedang dibahas. Dengan pendekatan ini, peneliti mengkaji dan menganalisis berbagai undang-undang, peraturan, serta regulasi lain yang berlaku untuk mendapatkan pemahaman  yang  komprehensif  tentang  kerangka  hukum  yang  mengatur  isu  tersebut (Solikin, 2021). Selain itu, studi kasus digunakan untuk mengamati dan menganalisis contoh konkret dari penerapan hukum dalam situasi nyata, sehingga dapat memberikan gambaran yang  lebih  mendalam  tentang  bagaimana  hukum  berfungsi  dalam  praktik  sehari-hari. Gabungan kedua pendekatan ini memungkinkan penelitian ini untuk memberikan analisis yang  komprehensif  dan  mendalam  mengenai  isu  hukum  yang  sedang  diteliti  (Bachtiar, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pertimbangan  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan No.42/Pdt.G/PN.Sbw
Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  dengan  bapak  Helmi hidayat  yang  sebelumnya  merupakan  kuasa  hukum  tergugat  I  dalam  perkara No.42/Pdt.G/2019/PN.Sbw, tanpa mendahului hakim dijelaskan bahwa terdapat  sejumlah faktor yang bisa memengaruhi pertimbangan hakim dalam proses pengambilan keputusan. Faktor-faktor tersebut yaitu: 1) Bukti-bukti dalam kasus, 2) Hukum dan regulasi yang berlaku, 3) Preseden hukum,  4) Keadilan,  5) Etika dan integritas, 6) Faktor-faktor pribadi, 7) Aspek psikologis, 8) Argumentasi dari kedua belah pihak, 9) Pertimbangan hukum.
Semua  faktor  di  atas  dapat  saling  berinteraksi  dan  memengaruhi  pertimbangan seorang hakim dalam membuat keputusan. Hal ini menekankan pentingnya bagi seorang hakim untuk memiliki kebijaksanaan, keadilan, dan integritas dalam setiap langkah mereka untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk kasus yang sedang dihadapi.
Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis terhadap Putusan No.42/Pdt.G/2019/PN.Sbw  dan  hasil  wawancara  bersama  bapak  Helmi  hidayat  penulis menemukan  4  faktor  yang  jelas  dapat  mempengaruhi  pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan putusan:
1. Faktor bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, hal tersebut dapat mempengaruhi hakim  dalam  persidangan  untuk  memutus  sengketa  wanprestasi  karena  bukti-bukti tersebut menjadi landasan untuk menentukan apakah terjadi pelanggaran kontrak dan seberapa besar kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan. Bukti yang kuat dapat memberikan keyakinan kepada hakim untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan hukum dan fakta yang ada dalam persidangan. Adapun bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan  tergugat yaitu:
a. Bukti yang diajukan oleh penggugat:
1) Fotokopi sertifikat hak milik Nomor: 785/2019, tanggal 10 Juni 2019, atas nama Helmy badawi, yang ditandai sebagai P-1.
2) Fotokopi sertifikat hak milik Nomor: 976/Kel. Uma Sima, tanggal 15 Juli 2016, atas nama Nurandiani, yang ditandai sebagai P-2.
3) Fotokopi pernyataan pengakuan hutang antara Helmy badawi (penggugat) dan Nurandiani (tergugat), yang ditandai sebagai P-3.
4) selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan bukti saksi sejumlah 3 (tiga) orang yaitu: Saiful haqs, Arie irfandy dan Nanang junisya ardian.
b. Bukti yang diajukan oleh tergugat I:
1) Fotokopi  kwitansi  atas  nama  Nurandiani,  tanggal  5  Nopember  2017,  diberi tanda T-1.
2) Fotokopi kwitansi atas nama Nurandiani, tanggal 30 Agustus 2017, diberi tanda T-2.
2. Faktor  argumentasi  hukum/pertimbangan  hukum,  argumen  hukum  dalam  sebuah keputusan  dapat  ditemukan  di  bagian  yang  menjelaskan  alasan-alasan  atau pertimbangan hakim dalam membuat keputusan tersebut. Bagian ini disebut dengan "pertimbangan  hukum"  atau  "alasan-alasan  putusan".  Dalam  bagian  ini,  hakim  akan menjelaskan  secara  rinci  argumen-argumen  yang  digunakan  dalam  mendukung keputusannya. Adapun pertimbangan Hakim dalam putusan No.42/Pdt.G/2019/PN.Sbw yaitu :
“Penggugat  mengajukan  gugatan  karena  tergugat  I,  dengan  persetujuan  suaminya tergugat  II,  tidak  memenuhi  kewajiban  membayar  pinjaman  sebesar  Rp100.000.000 yang  jatuh tempo pada  tanggal 8 September 2016 bersamaan  dengan imbalan  jasa Rp10.000.000.  Meskipun  tergugat  I  mengakui  adanya  hutang  sebesar  itu,  ia  hanya mengembalikan sebagian dari pinjaman tersebut, yaitu Rp40.000.000 sebagai imbalan jasa, menurut pengakuan tergugat I sendiri dalam persidangan. Majelis Hakim menolak bukti pembayaran lain yang diajukan tergugat I, kecuali satu bukti dengan tanda terima dari  penggugat  sebesar  Rp40.000.000.  Berdasarkan  fakta  ini,  Majelis  Hakim memutuskan bahwa tergugat I telah  melakukan wanprestasi karena  tidak  membayar sisa hutang pokok yang masih tersisa sebesar Rp60.000.000 kepada penggugat. Selain itu, Majelis Hakim menetapkan bahwa tergugat I harus membayar bunga atau imbalan jasa  sebesar  Rp1.500.000  setiap  bulan  terhitung  sejak  September  2016  hingga pelaksanaan putusan, berdasarkan suku bunga yang ditetapkan oleh pengadilan”
3. Faktor  keadilan,  aspek  keadilan  sangat  penting  dalam  sistem  hukum.  Hakim  akan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga adil bagi semua pihak yang terlibat dalam persidangan. Ini termasuk memberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen, mendengarkan semua bukti dengan  cermat,  dan  mempertimbangkan  kepentingan  semua  pihak.  Selain  adil  bagi penggugat  karena  sudah  mengabulkan  sebagian  gugatannya  dikarenakan  tergugat terbukti melakukan wanprestasi. Di sisi lain terdapat keadilan juga bagi tergugat dalam segi jumlah suku bunga penggantian rugi hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim :
“Majelis Hakim memandang perlu untuk menentukan besaran bunga atau imbalan jasa
yang harus dibayarkan oleh tergugat I kepada penggugat atas hutang yang dimilikinya yang harus mencerminkan rasa keadilan dan cenderung tidak mengarah kepada praktek rentenir, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan bunga atau  imbalan jasa yang  dipergunakan  dalam  bukti  surat  P-3  dan  akan  mempergunakan  rata-rata  suku bunga dasar kredit mikro per Desember 2019 yang berlaku pada berbagai bank sebesar 18% (delapan belas persen) per tahunnya atau 1,5 % (satu koma lima persen) per bulan”.
4. Argumentasi  dari  kedua  belah  pihak  (penggugat  dan  tergugat),  dalam  proses pengambilan keputusan, hakim tidak hanya mengandalkan bukti-bukti yang disajikan oleh kedua belah pihak, tetapi juga mempertimbangkan secara seksama argumentasi yang mereka ajukan. Hakim akan menyelidiki keakuratan, konsistensi, dan relevansi dari bukti yang disampaikan, serta menganalisis kekuatan dari argumen yang dibangun oleh masing-masing pihak. Selain itu, hakim juga akan mengevaluasi kredibilitas saksi-saksi yang dihadirkan untuk memberikan kesaksian, serta mempertimbangkan validitas dari interpretasi  hukum  yang  diajukan  oleh  kedua  belah  pihak.  Dengan  memperhatikan semua  aspek  ini,  hakim  dapat  membuat  keputusan  yang  bijaksana  dan  adil,  yang didasarkan pada pemahaman yang menyeluruh terhadap semua elemen yang terlibat dalam kasus tersebut. Argumentasi dari kedua belah pihak dapat dilihat dari:
a. Isi gugatan.
b. Jawaban atas gugatan.
c. Replik.
d. Duplik.
Asas Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Putusan No.42/Pdt.G/2019/PN.Sbw
Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai identitas, yaitu Asas Kepastian  Hukum,  Asas  Keadilan  Hukum,  dan  Asas  Kemanfaatan  Hukum.  Ketiga  asas  ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Asas Kepastian Hukum ( rechmatigheid); Asas ini menekankan pentingnya hukum yang jelas dan dapat diprediksi. Dari sudut pandang yuridis, kepastian hukum berarti bahwa peraturan dan ketentuan hukum harus disusun dengan jelas sehingga individu dapat mengetahui dengan pasti hak dan kewajibannya;
2. Asas  Keadilan  Hukum  ( gerechtigheid);  Asas  ini  dilihat  dari  sudut  filosofis  dan menekankan keadilan sebagai kesamaan hak bagi semua orang di depan hukum. Ini berarti bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang, harus mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di dalam proses hukum;
3. Asas Kemanfaatan Hukum ( Zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utility); Asas ini meninjau hukum dari sudut sosiologis. Kemanfaatan hukum diukur dari kontribusinya terhadap keadilan sosial dan kebaikan umum, bukan hanya dari perspektif formalitas atau kepatuhan terhadap aturan yang ada. Hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung kesejahteraan umum (Djojorahardjo, 2019).
Dalam  memutus  sengketa  wanprestasi  di  pengadilan  negeri,  penting  untuk menafsirkan dan mengaplikasikan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara seimbang. Asas kepastian hukum menuntut bahwa hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan konsisten  guna  memberikan  panduan  yang  pasti  bagi  masyarakat.  Putusan  pengadilan ditinjau dari:

## 1. Asas Kepastian Hukum
Dalam  menangani  kasus  di  pengadilan,  hakim  memiliki  tanggung  jawab  untuk menemukan interpretasi hukum yang sesuai. Hal ini tidak hanya berarti mengacu pada teks  Undang-undang  semata,  karena  kadang-kadang  Undang-undang  tidak menyediakan  panduan  yang  komprehensif.  Oleh  karena  itu,  hakim  perlu mempertimbangkan  nilai-nilai  hukum  yang  tercermin  dalam  masyarakat  secara  luas (Djojorahardjo, 2019)
Pada dasarnya, hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan konsisten. Setiap orang mengharapkan penerapan hukum yang tegas dan adil ketika terjadi pelanggaran hukum  dalam  peristiwa  yang  konkret.  Hukum  yang  berlaku  harus  diterapkan  sesuai dengan ketentuan yang ada, tanpa penyimpangan, untuk memenuhi keinginan akan kepastian  hukum.  Kepastian  hukum  ini  penting  karena  memberikan  rasa  aman  dan keadilan  bagi  masyarakat,  memastikan  bahwa  aturan-aturan  yang  telah  ditetapkan diikuti  dan  ditegakkan  dengan  benar,  sehingga  semua  individu  diperlakukan  secara setara di depan hukum (Margono, 2019).
Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor.42/Pdt.G/2019/PN.Sbw asas  kepastian  tercermin  dari  adanya  kepastian  bagi  penggugat  yaitu  dengan ditetapkannya tergugat I dan tergugat II melakukan wanprestasi dan mendapat sanksi akibat perbuatan wanprestasi tersebut maka penggugat memiliki hak untuk sebagian dari gugatannya. Kemudian adanya kepastian bagi tergugat I dan tergugat II membayar hutang  tersebut  secara  tanggung  renteng  dan  sudah  jelas  berapa  sisa  hutang  yang harus dibayar oleh tergugat I dan tergugat II. Hal ini dapat dilihat dalam amar  putusan No.42/Pdt.G/2019/PN.Sbw.
2. Asas Keadilan Hukum
Hakim memiliki tugas utama untuk menegakkan keadilan. Tugas ini tercermin dalam
kepala putusan yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Oleh  karena  itu, setiap putusan hakim, termasuk dalam perkara yang ditangani oleh Pengadilan  Negeri  Sumbawa  Besar  dengan  Nomor  42/Pdt.G/2019/PN.Sbw,  harus mencerminkan  prinsip  keadilan  ini.  Putusan  tersebut  harus  dibuat  dengan mempertimbangkan semua aspek hukum dan moral yang relevan, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat diperlakukan dengan adil dan setara. Implementasi keputusan ini  harus  mencerminkan  keadilan  yang  diharapkan  oleh  masyarakat,  sesuai  dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam sistem peradilan.
Keadilan dalam putusan ini tercermin dari adanya kesempatan bagi kedua belah pihak  untuk  menyampaikan  argumentasi  mereka.  Hal  itu  tercermin  dari  isi  gugatan penggugat,  jawaban  tergugat  I  atas  gugatan  penggugat,  tanggapan  atas  jawaban tergugat I oleh penggugat ( Replik), dan tanggapan kembali oleh tergugat I (Duplik).
Selain itu aspek keadilan hukum juga dapat di lihat dalam pertimbangan hukum yaitu: “Dalam kasus ini, surat P -3 menunjukkan bahwa tergugat I memiliki kewajiban untuk  membayar  hutang  pokok  kepada  penggugat,  bersama  dengan  imbalan  jasa sebesar Rp10.000.000. Persentase imbalan jasa tersebut jika dihitung per bulan adalah 10% dari hutang pokok, yang setara dengan 120% per tahun. Namun, Majelis Hakim menganggap penting untuk menetapkan besaran imbalan jasa yang lebih adil, tidak mengarah  ke  praktik  rentenir.  Oleh  karena  itu,  Majelis  Hakim  memutuskan  untuk menggunakan suku bunga rata-rata dasar kredit mikro per Desember 2019, yaitu 18% per tahun atau 1,5% per bulan sebagai acuan untuk menggantikan imbalan jasa yang disepakati dalam surat P- 3.”
Dari  pertimbangan  hukum  tersebut  telah  mencerminkan  keadilan  hukum  bagi tergugat  I  dan  tergugat  II  kqrena  Majelis  Hakim  memutuskan  untuk  menggantikan imbalan jasa yang tertera dalam surat P-3 dengan rata-rata suku bunga dasar kredit mikro  per  Desember  2019,  yaitu  18%  per  tahun  atau  1,5%  per  bulan.  Keputusan  ini diambil  untuk  memastikan  bahwa  besaran  imbalan  jasa  yang  harus  dibayarkan  oleh tergugat I kepada penggugat mencerminkan keadilan dan menghindari praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.
Jika  mengacu  pada  Amar  Putusan  aspek  keadilan  hukumnya  terlihat  dari pengadilan  telah  memberikan  keputusan  yang  adil  berdasarkan  bukti  dan  argumen yang  diajukan  oleh  kedua  belah  pihak.  Pengadilan  memutuskan  secara  tepat  terkait dengan tuntutan gugatan dan eksepsi yang diajukan, serta memberikan penyelesaian yang seimbang antara hak-hak penggugat dan kewajiban tergugat.
3. Asas Kemanfaan Hukum
Putusan hakim seharusnya tidak hanya mengedepankan keadilan secara tekstual, tetapi  juga  mempertimbangkan  kemanfaatan  bagi  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam perkara  dan  masyarakat  secara  keseluruhan.  Hakim  diharapkan  untuk  menerapkan hukum dengan memperhatikan akibat atau manfaat dari keputusannya, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pihak yang berperkara dan masyarakat secara luas. Berdasarkan  dari  Amar  Putusan  No.42/Pdt.G/2019/PN.Sbw,  dari  segi  asas kemanfaatan hukum dapat di kemukakan beberapa hal sebagai berikut:
a. Mengabulkan  sebagian  gugatan  penggugat,  yang  berarti  penggugat  mendapat kompensasi sebagian dari klaimnya.
b. Menetapkan  bahwa  tergugat  melakukan  wanprestasi,  memberikan  pengakuan hukum atas pelanggaran yang dilakukan.
c. Menghukum  tergugat  untuk  membayar  imbalan  jasa  kepada  penggugat  secara berkala, sebagai kompensasi atas pinjaman uang yang tidak dipenuhi dengan tepat waktu.
d. Menetapkan tanggung renteng bagi tergugat I dan tergugat II untuk membayar imbalan  jasa  dan  biaya  perkara,  memberikan  kejelasan  dalam  penyelesaian kewajiban mereka.
e. Menolak  gugatan penggugat untuk  bagian lain, memberikan batasan yang  jelas atas klaim yang diterima oleh penggugat.
Berdasarkan uraian di atas Putusan No.42/Pdt.G/2019/PN.Sbw memberikan manfaat yaitu  telah  menciptakan  kepuasaan  bagi  pihak  yang  berperkara,  Pihak  yang  menang memperoleh kembali hak yang seharusnya menjadi miliknya dan terselesainya  konflik atau sengketa antara penggugat dan tergugat yang ditandai dengan amar putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar.

## SIMPULAN
Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No.42/Pdt.G/2019/PN.Sbw  meliputi  bukti-bukti,  hukum  yang  berlaku,  preseden  hukum, keadilan, etika, faktor pribadi hakim, faktor argumentasi hukum/pertimbangan hukum, serta argumentasi dari kedua belah pihak. Keterlibatan semua faktor tersebut memastikan bahwa putusan yang diambil sesuai dengan hukum dan fakta yang ada dalam persidangan, serta memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Putusan  No.42/Pdt.G/2019/PN.Sbw  telah  memenuhi  asas  kepastian,  keadilan,  dan kemanfaatan hukum. Asas kepastian hukum terwujud dalam kejelasan dan prediktabilitas kewajiban  pembayaran  tergugat  I  kepada  penggugat  yang  diatur  secara  rinci  dalam
putusan.  Asas  keadilan  hukum  tercermin  dalam  proses  pengadilan  yang mempertimbangkan  dengan  adil  argumen  dari  kedua  belah  pihak.  Sementara  itu,  asas kemanfaatan hukum diwujudkan dalam putusan yang memberikan solusi memuaskan bagi kedua  pihak  yang  bersengketa  dan  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  secara keseluruhan.  Dengan  demikian,  integrasi  ketiga  asas  ini  dalam  proses  pengadilan  telah menghasilkan  keputusan  yang  adil,  tepat,  dan  bermanfaat  untuk  penyelesaian  sengketa wanprestasi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina, R. E. (2024). Efektifitas Arbitrase sebagai Penyelesaian Perselisihan. Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN), 2(1), 263 – 272. https://doi.org/https://doi.org/10.61292/eljbn.130
Agustinar, & Rini, N. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan  Penambahan  Dari  Hasil  Panen  Padi. Al  Muamalat  Jurnal  Hukum  Ekonomi Syariah, III(2), 152 – 153.
Ananda, H., & Afifah, S. N. (2023). Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi. Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam (Sharecom), 1(1), 55 – 64. https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/sharecom/article/view/1023
Bachtiar. (2018). Metode Penelitian Hukum. UNPAM PRESS.
Bandem, I. W., Wisadnya, W., & Mordan, T. (2020). Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam  Perjanjian  Hutang-Piutang. Jurnal  Ilmiah  Raad  Kertha,  3(1),  48 – 68. https://doi.org/10.47532/jirk.v3i1.168
Djojorahardjo, R. H. (2019). Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. Jurnal Media Hukum Dan Peradilan, 5(1).
Lestari,  R.,  &  Andriyani,  S.  (2023).  Analisis  Yuridis  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Pinjam Meminjam Uang (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN.Smr). Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, 1(3).
Margono. (2019). Asas Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Putusan Hakim.
Sinar Grafika.
Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press.
Pasaribu,  S.  W.,  Sidabutar,  E.  P.,  &  Ginting,  R.  K.  (2022).  Penerapan  Hukum  Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus PutusanPengadilan Negeri Medan  No.24/Pdt.G.S/2020/PN  Mdn). Jurnal  Rrectum,  4(1),  268 – 277. http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1464%0Ahttps://j urnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/download/1464/1305
Rasuh, D. J. (2016). Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Lex Privatum, IV(2).
Safitri, Y. N., Widodo, H., & Sharon, G. (2023). Analisis Penyelesaian Perjanjian Akibat Force Majeure Covid-19 Antara Debitur dan Kreditur. Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 5(2), 189 – 199. https://doi.org/https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i2.173
Salsabila, F. (2023). Arbitrase Dalam Dispute Settlement Understanding Sebagai Alternatif Penyelesaian Proses Banding Atas Sengketa Perdagangan Internasional. Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat, 9(3), 365 – 378.
Sinaga, Y. M. (2024). Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase. Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Sosial,  Fakultas  Hukum,  Universitas  Singaperbangsa Karawang, 11(1).
Solikin, N. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. CV. Penerbit Qiara Media.
Subekti,  R.,  &  Tjitrosudibio,  R.  (2017). Kitab  Undang-Undang  Pukum  Perdata :  Burgelijk Wetboek (43rd ed.). Balai Pustaka.