## Aturan Kampanye Bagi Aparatur Sipil Negara Sebagai Wujud Asas Netralitas

## Ulfa Septian Dika
ulfa.septiandika@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
State Civil Apparatus is a profession for Civil Servants and Government Employees with Work Agreements that work in government institutes. State Civil Apparatus is the servant of the state and a public servant who is required to uphold the ideology of Pancasila, the faithful and defend the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 and the legitimate government, as well as to serve the country and people of Indonesia. The smoothness in the implementation of the task of the government and national development is very dependent on the State Civil Apparatus. So, no wonder if the State Civil Apparatus are required to maintain professionalism and its neutrality, especially when General Elections and Local Elections are taking place. Because not infrequently the State Civil Apparatus who commits a breach of neutrality by participating in campaign activities ahead of the General Election and Local Elections. This Legal research is using 3 (three) approach, namely, the Statute Approach, the Historical Approach, and the Conceptual Approach which in this case is made to answer ratio legis of the prohibition of the participation of the State Civil Apparatus in campaign activities. Keywords: State Civil Apparatus; Prefessional; Neutrality; Campaign;
General Elections; Local Elections.

## Abstrak
Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN merupakan abdi negara dan abdi masyarakat yang dituntut untuk memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan UUD NRI Tahun 1945 dan pemerintahan yang sah, serta mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Kelancaran dalam penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan nasional sangat bergantung pada ASN. Sehingga tidak heran apabila ASN dituntut untuk menjaga profesionalitas dan netralitasnya, terutama saat Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah sedang berlangsung. Karena tak jarang ASN yang melakukan pelanggaran netralitas dengan ikut serta dalam kegiatan kampanye menjelang Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Penelitian hukum ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu, Pendekatan Peraturan Perundang-undangan, Pendekatan Historis, dan Pendekatan Konseptual yang dalam hal ini dilakukan untuk menjawab ratio legis pelarangan kampanye bagi ASN. Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara; Profesionalitas; Netralitas; Kampanye; Pemilihan Umum; Pemilihan Kepala Daerah.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 4, Juli 2022
Jurist-Diction. 2022; 1603-1624
How to cite: Ulfa Septian Dika, ‘Aturan Kampanye Bagi Aparatur Sipil Negara Sebagai Wujud Asas Netralitas’ (2022) Vol. 5 No. 4 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 7 Juli 2022; Diterima  29 Juli 2022; Diterbitkan 31 Juli 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i4.37360
p-ISSN: 2721-8392
e-ISSN: 2655-8297

## 1604 Ulfa Septian: Aturan Kampanye Bagi...

## Pendahuluan
Asas demokrasi adalah dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah. 1 Salah satu perwujudan asas demokrasi yang nampak jelas kita temui adalah adanya pemilihan umum (Pemilu) baik pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan pemilihan Kepala Daerah.
Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). 2 Pemilu merupakan bagian dari pesta politik yang melibatkan rakyat, 3 tak terkecuali Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menjelang Pemilu, masing-masing kandidat mempersiapkan ’pertandingan politik’, masing-masing berlomba untuk memenangkan Pemilu dengan melakukan kampanye. 4 Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU PEMILU).
Kampanye dilakukan oleh 2 (dua) pihak yaitu Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu. Artinya, untuk melaksanakan kampanye, Peserta Pemilu dapat melaksanakan secara langsung atau menunjuk pihak tertentu
1 B. Arief Sidharta, ‘Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum’ (2004) Edisi 3 Jentera Jurnal Hukum.[124-125].
2 Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, dan Topo Santoso, Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis (Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia 2008).[27].
3 H. Misbahul Munir, Pemilu: Demokrasi dan Ijtihad Politik Perempuan (Visipress 2004).[1].
4 Siti Fatimah, ‘Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu’ (2018) 1 Jurnal Resolusi.[6].
untuk melaksanakan kampanye. Pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melaksanakan kampanye disebut Pelaksana Kampanye yang terdiri atas Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Juru Kampanye Pemilu, organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu, dan orang-seorang. 5
Peserta Pemilu dilarang melibatkan ASN dalam kegiatan kampanye dan ASN pun dilarang ikut serta sebagai pelaksana maupun tim kampanye Pemilu. Hal tersebut telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU PILKADA), UU PEMILU, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP No 53 Tahun 2010), dan beberapa surat edaran sebagai penegasan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menteri PANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU ASN. ASN pada dasarnya merupakan abdi negara dan abdi masyarakat yang dituntut untuk memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan UUD NRI Tahun 1945 dan pemerintahan yang sah, serta mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia.
5 Meidy Yafeth Tinangon, ‘Anatomi Definisi Kampanye Pemilu 2019’ (2019) < https://www. kpu.go.id/index.php/post/read/kgBok4pWuPZsH7KQESGq31WVuNeedWBguk3bfRYapzSqxyy4S8 stEqxQbmLLrOxjMkfrP9_98xaPnqHpJmtvhQ~~/13hsmCL7pgsaHRVqAXdRul2keqDFcO2absIQ dZ-RAXSFOdCrj_qr92e-IqJF-bWFMKqHY7_WmrXhtHFGtiKrqA~~ > accessed 4 April 2020.

## 1606 Ulfa Septian: Aturan Kampanye Bagi...
Kelancaran dalam penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan nasional sangat bergantung pada ASN sebagai unsur utama sumber daya manusia yang mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan dan pembangunan tersebut. 6
Oleh sebab itu, diperlukan adanya manajemen ASN. Berdasarkan Pasal 2 huruf f UU ASN, salah satu prinsip dasar dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah asas “Netralitas”yang memiliki maksud bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Menurut Nuraida Mokhsen, netralitas ASN mengandung makna impartiality yaitu tidak memihak, bebas kepentingan, bebas intervensi, bebas pengaruh, adil, dan objektif. 7 Sementara itu Marbun menyampaikan bahwa netralitas adalah tidak memihak atau bebasnya PNS dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu dan tidak berperan dalam proses politik. 8
Pada dasarnya netralitas tidak diatur untuk membelenggu kebebasan ASN dalam mewujudkan aspirasi politiknya. Bersikap netral bukan berarti tidak boleh memilih. Menjadi netral juga bukan berarti ASN harus menjadi “tali itik” alias buta dan tuli politik. 9
Ketidaknetralan ASN dapat diberikan sanksi moral sesuai ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PP No. 42 Tahun 2004) dan diberikan sanksi disiplin sesuai ketentuan yang terdapat dalam PP No 53 Tahun 2010, hingga sanksi pidana sesuai ketentuan yang terdapat dalam UU PILKADA dan UU PEMILU. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis menetapkan rumusan masalah yaitu apa ratio legis pelarangan kampanye bagi ASN?.
6 Wailim Aldrin, Larangan Terhadap Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan Politik (Program Sarjana Universitas Lampung 2017).[1].
7 Nuraida Mokhsen, ‘Sistem Pengawasan KASN Terhadap Pelaksanaan Asas Netralitas ASN’ FGD (2018).
8 Sri Hartini, ‘Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)’ (2009) 9 Jurnal Dinamika Hukum sebagaimana dikutip Nuraida Mokhsen, Septiana Dwiputrianti, dan Syaugi Muhammad, Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara 2018 (Komisi Aparatur Negara 2018).
[6]. 9 Rehbina Sukmasari, ‘Aparatur Sipil Negara dan Netralitas yang Pantas’ (2019) < https:// www.pajak.go.id/id/artikel/aparatur-sipil-negara-dan-netralitas-yang-pantas > accessed 3 April 2020.

## Metode Penelitian
Penelitian ini hendak membahas isu hukum yaitu mengenai ratio legis pelarangan kampanye bagi ASN. Dalam rangka membahas permasalahan tersebut, pendekatan yang digunakan terdiri dari tiga jenis, yaitu Pendekatan Peraturan Perundang-undangan ( Statute Approach ), Pendekatan Historis ( Historical Approach ), dan Pendekatan Konseptual ( Conceptual Approach ).
Pertama, Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach) adalah pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang di tangani. 10 Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 11 Pendekatan ini diterapkan oleh penulis untuk mempelajari konsistensi atau kesesuaian pengaturan larangan kampanye bagi ASN yang terdapat dalam UU ASN, UU PILKADA, dan UU PEMILU serta peraturan pelaksananya.
Kedua, Pendekatan Historis ( Historical Approach ) adalah pendekatan dengan cara melacak sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu, membantu untuk memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum. 12 Pendekatan ini diterapkan oleh penulis untuk memahami ratio legis dari suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dengan melihat pada naskah akademik dari peraturan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
Ketiga, Pendekatan Konseptual ( Conceptual Approach ) adalah pendekatan dengan cara membangun konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. 13 Pendekatan ini diterapkan oleh penulis untuk memahami konsep Demokrasi, Pemilu, Kampanye, ASN, dan Netralitas.
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Predana Media Group 2017).[137].
11 Peter Mahmud Marzuki. Op.Cit .[133].
12 Peter Mahmud Marzuki. Op.Cit .[166].
13 Peter Mahmud Marzuki. Op.Cit .[177].

## Ulfa Septian: Aturan Kampanye Bagi...

## Ratio Legis Pelarangan Kampanye Bagi Aparatur Sipil Negara
Salah satu perwujudan asas demokrasi yang nampak jelas kita temui adalah adanya Pemilu. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. 14 Pemilu merupakan bagian dari pesta politik yang melibatkan rakyat, 15 tak terkecuali ASN.
ASN adalah profesi bagi PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU ASN. Pegawai ASN adalah PNS dan PPPK yang diangkat oleh Pejabat yang Berwenang secara kompetitif berdasarkan asas merit, dan diserahi tugas untuk melaksanakan tugas- tugas pemerintahan dan tugas pembangunan negara secara profesional, memiliki nilai-nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 16
UU ASN membagi manajemen ASN ke dalam manajemen PNS dan manajemen PPPK. Di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU ASN disebutkan bahwa PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan PPPK berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
Menjelang Pemilu, masing-masing kandidat mempersiapkan ’ pertandingan politik ’ , masing-masing berlomba untuk memenangkan Pemilu dengan melakukan kampanye. 17 Kampanye dilakukan oleh 2 (dua) pihak yaitu Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu. Peserta Pemilu dilarang melibatkan
14 Ramlan Surbakti, Loc.Cit.
15 H. Misbahul Munir, Loc. Cit.
16 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, < https://luk.staff. ugm.ac.id/atur/UU5-2014NaskahAkademikRUU-ASN.pdf > accessed 4 November 2020.
17 Siti Fatimah, Loc.Cit.
ASN dalam kegiatan kampanye dan ASN pun dilarang ikut serta sebagai pelaksana maupun tim kampanye Pemilu. Hal tersebut telah diatur secara jelas dalam UU ASN, UU PILKADA, UU PEMILU, PP No. 42 Tahun 2004, PP No. 53 Tahun 2010 dan beberapa surat edaran sebagai penegasan dari Menteri PANRB dan BKN.
1. Pengaturan dalam UU No. 5 Tahun 2014
Pengaturan netralitas bagi ASN dalam UU ASN diantaranya terdapat dalam Pasal 2 huruf f, Pasal 4 huruf d, dan Pasal 9 ayat (2):
Pasal 2 huruf f
“Salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah Netralitas”
Pasal 4 huruf d “ASN menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak” Pasal 9 ayat (2)
“Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”
2. Pengaturan dalam UU No. 1 Tahun 2015 jo UU No. 10 Tahun 2016
Pengaturan kampanye bagi ASN dalam UU PILKADA terdapat dalam Pasal
70 ayat (1) huruf b UU No. 10 Tahun 2016 jo Pasal 189 UU No. 1 Tahun 2015:
Pasal 70 ayat (1) huruf b UU No. 10 Tahun 2016
“Dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan ASN, Anggota POLRI dan Anggota TNI”
Pasal 189 UU No. 1 Tahun 2015
“Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, ASN, anggota POLRI, anggota TNI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)”.
3. Pengaturan dalam UU No. 7 Tahun 2017
Pengaturan kampanye bagi ASN dalam UU PEMILU diantaranya terdapat dalam Pasal 280 ayat (2) huruf f, Pasal 280 ayat (3), dan Pasal 494 :

## Ulfa Septian: Aturan Kampanye Bagi...
Pasal 280 ayat (2) huruf f
“Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan ASN”.
Pasal 280 ayat (3)
“Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye Pemilu”.
Pasal 494
“Setiap ASN, anggota TNI dan POLRI, Kepala Desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.
4. Pengaturan dalam PP No. 42 Tahun 2004
Pengaturan dalam PP No. 42 Tahun 2004 terdapat dalam Pasal 11 huruf c dan Pasal 15 ayat (1):
Pasal 11 huruf c
“Etika terhadap diri sendiri meliputi:
a. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan”
Pasal 15 ayat (1)
(1) “PNS yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral” Surat Edaran Menteri PANRB No. B/71/M.SM.00.00/2017 menjelaskan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, semisal:
a. PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
b. PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
c. PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
d. PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan
atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik.
e. PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi, misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial.
f. PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.
g. PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik. 18
5. Pengaturan dalam PP No. 53 Tahun 2010
Pengaturan kampanye bagi ASN dalam PP No. 53 Tahun 2010 terdapat dalam Pasal 4 angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, Pasal 12 angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, dan Pasal 13 angka 11, angka 12, angka 13: Pasal 4 angka 12
“Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, atau DPRD dengan cara:
a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara”.
Pasal 4 angka 13
“Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat”.
Pasal 4 angka 14
“Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat
18 Surat Edaran Menteri PANRB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017, tanggal 27 Desember 2017.

## 1612 Ulfa Septian: Aturan Kampanye Bagi...
dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan”.
Pasal 4 angka 15
“Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat”
Pasal 12 angka 6
“Hukuman  disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan: memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, atau DPRD dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 12 huruf a, huruf b, dan huruf c”.
Pasal 12 angka 7
“Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan: memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 13 huruf b”.
Pasal 12 angka 8
“Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan: memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 14”.
Pasal 12 angka 9
“Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan: memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf a dan huruf d”.
Pasal 13 angka 11
“Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan: memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, atau DPRD dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 12 huruf d”.
Pasal 13 angka 12
“Hukuman  disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan: memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 13 huruf a”.
Pasal 13 angka 13
“Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan: memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf b dan huruf c”.
Berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 4 angka 12 huruf b PP No. 53 Tahun 2010 dijelaskan bahwa PNS sebagai peserta kampanye hadir untuk mendengar, menyimak visi, misi, dan program yang ditawarkan Peserta Pemilu, tanpa menggunakan atribut partai atau PNS. Yang dimaksud dengan “menggunakan atribut partai” adalah PNS menggunakan dan/atau memanfaatkan pakaian, kendaraan, atau media lain yang bergambar partai

## Ulfa Septian: Aturan Kampanye Bagi...
politik dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, dan/atau calon Presiden/ Wakil Presiden dalam masa kampanye. Sedangkan yang dimaksud dengan “menggunakan atribut PNS” adalah seperti PNS menggunakan seragam KORPRI, seragam dinas, kendaraan dinas, dan lain-lain.
Berdasarkan penjelasan Pasal 4 angka 15 huruf a PP No. 53 Tahun 2010 bahwa yang dimaksud dengan “terlibat dalam kegiatan kampanye” adalah seperti PNS bertindak sebagai pelaksana kampanye, petugas kampanye/tim sukses, tenaga ahli, penyandang dana, pencari dana, dan lain-lain.
6. Pengaturan dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. B/71/M.SM.00.00/2017 Pengaturan kampanye bagi ASN juga diatur melalui Surat Edaran Menteri PANRB No. B/71/M.SM.00.00/2017 yang secara tegas mengatur hal-hal yang dilarang bagi ASN guna menjaga netralitas ASN. Di dalam surat tersebut dijelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018, pemilihan anggota Legislatif tahun 2019, dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, para Pejabat Pembina Kepegawaian dan seluruh ASN diimbau agar memperhatikan ketentuan yang mengatur mengenai netralitas ASN yang terdapat di dalam UU ASN, UU PILKADA, PP No. 42 Tahun 2004, dan PP No. 53 Tahun 2010.
Selain itu, Surat Edaran Menteri PANRB No. B/71/M.SM.00.00/2017 juga mengatur mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin netralitas selama berlangsungnya penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018, pemilihan anggota Legislatif tahun 2019, dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, dengan pengaturan sebagai berikut:
1. Terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dilaporkan kepada Majelis Kode Etik instansi pemerintah PNS yang bersangkutan untuk dapat diperiksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Terhadap pengaduan pelanggaran kode etik dalam Pasal 11 huruf c PP No. 42 Tahun 2004 dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan pengaduan.
3. Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka melanggar kode etik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dilakukan pemeriksaan.
4. Dalam hal Majelis Kode Etik memberikan rekomendasi untuk turut menjatuhkan tindakan administratif terhadap PNS yang melakukan pelanggaran kode etik, dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin yang terdiri atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.
6. Terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin netralitas dilaporkan baik kepada unsur pengawas Pemilu yang berada di masing- masing daerah maupun kepada unsur pengawas di instansi pemerintah PNS yang bersangkutan, untuk dapat diperiksa/diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Terhadap hasil pemeriksaan oleh unsur pengawas Pemilu maupun unsur pengawasan di instansi pemerintah PNS yang bersangkutan, hasil pemeriksaan tersebut diteruskan kepada KASN.
8. Terhadap hasil pemeriksaan dan pengawasan sebagaimana tersebut pada angka 7, KASN memberikan rekomendasi hasil pengawasan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan.
9. Apabila rekomendasi KASN sebagaimana dimaksud angka 8 tidak dilaksanakan, maka Menteri PANRB berwenang untuk menjatuhkan sanksi kepada Pejabat Peembina Kepegawaian baik di tingkat Provinsi, maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UU ASN. 19
Menteri PANRB dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. B/71/M. SM.00.00/2017 juga mewajibkan kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat/Pelaksana Tugas Kepala Daerah dan Pejabat yang Berwenang pada instansi pemerintah untuk:
a. Mengupayakan terus menerus tercipatanya iklim yang kondusif dan memberikan kesempatan kepada PNS untuk melaksanakan hak pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga netralitas;
b. Melakukan pengawasan kepada bawahannya sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye agar tetap menaati peraturan perundang- undangan dan ketentuan kedinasan yang berlaku; dan

## Ulfa Septian: Aturan Kampanye Bagi...
c. Mengambil tindakan dengan melaporkan dan mengkoordinasikan kepada Bawaslu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/
Kota secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 20
Menteri PANRB juga mengimbau seluruh ASN agar tetap menjaga kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikasi situasi politik yang ada dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan/ indikasi ketidaknetralan. 21
7. Pengaturan dalam Surat Siaran Pers BKN Nomor 053/RILIS/BKN/II/2019 Dalam Surat Siaran Pers BKN Nomor 053/RILIS/BKN/II/2019 tanggal
8 Februari 2019, Bima Haria Wibisana selaku Kepala BKN mengimbau kepada ASN di seluruh Indonesia untuk menjaga netralitas dan tetap berkomitmen menempatkan peran dan fungsinya secara proporsional, serta turut berkontribusi positif dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI.
Berikut imbauan Kepala BKN, Bima Haria Wibisana:
1. Dalam Pasal 2 UU ASN dinyatakan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN antara lain berdasarkan pada asas netralitas. Yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
2. PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden dan Wakil Presiden dengan cara:
a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Presiden dan Wakil Presiden;
b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/ atau
d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang/uang kepada PNS dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.
20 ibid.
3. Bahwa pemberian dukungan kepada calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 2, meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung termasuk dengan menggunakan media sosial seperti Twitter, Facebook, WhatsApp, BBM, Line, SMS, lnstagram, Blog, dan sejenisnya.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, diperintahkan kepada seluruh PNS agar mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3.
5. Kepada seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas agar mengawasi bawahannya dalam rangka menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
6. PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 di atas dijatuhi hukuman disiplin. 22
Berdasarkan regulasi yang mengatur mengenai keterlibatan ASN dalam serangkaian kegiatan kampanye, dapat kita lihat bahwa gagasan pembentukan aturan oleh pembentuk undang-undang dan pemerintah adalah sebagai berikut:

## A. Landasan Filosofis
Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. 23 Landasan filosofis  pembentukan  aturan  mengenai  keterlibatan  ASN  dalam  serangkaian kegiatan kampanye adalah sebagai berikut:
Pertama , UU ASN lahir dengan alasan salah satunya sebagai upaya untuk membangun ASN agar memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam rangka mewujudkan tujuan negara. 24
22 Surat Siaran Pers BKN Nomor 053/RILIS/BKN/II/2019, tanggal 8 Februari 2019.
23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

## 1618 Ulfa Septian: Aturan Kampanye Bagi...
Salah satu prinsip dasar yang ditekankan dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah asas “Netralitas”. Asas netralitas tersebut adalah bagian dari asas hukum. Asas hukum adalah filosofi yang menjadi inti dari sejumlah hukum dan merupakan dasar pikiran dari undang-undang ( ratio logis ). 25
Kedua , UU No. 10 Tahun 2016 pada prinsipnya lahir dalam rangka menjamin pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara demokratis sebagaimana amanat dari Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Pemilihan yang demokratis tersebut dapat terwujud apabila kedaulatan rakyat dan demokrasi dari rakyat telah dijunjung tinggi sebagai syarat utama dalam sebuah pemilihan. 26
Pembentuk undang-undang dan pemerintah menyadari betul bahwa pemilihan Kepala Daerah yang demokratis tidak berdiri dengan sendirinya. Untuk dapat menjelma sebagai sebuah pemilihan yang demokratis, pemilihan Kepala Daerah membutuhkan pilar-pilar yang harus menopangnya. Dalam konteks ini, integritas, profesionalitas dan netralitas ASN merupakan satu dari sekian pilar penting yang mutlak dibutuhkan untuk mewujudkan pemilihan Kepala Daerah yang demokratis. 27
Ketiga , UU No. 7 Tahun 2017 pada prinsipnya lahir dalam rangka menjamin Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat dari Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sehingga diperlukan pengaturan Pemilu sebegai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas. 28
25 Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum (Raja  Grafindo Persada 2014).[143].
26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang. 27 Harry Setya Nugraha, Dimar Simarmata, dan Imentari Siin Sembiring, ‘Politik Hukum Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018’ (2018) 3 Jurnal Justisi Hukum.[31].
28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Pemilu yang demokratis tidak berdiri dengan sendirinya. Untuk dapat menjelma sebagai sebuah pemilihan yang demokratis, Pemilu membutuhkan pilar-pilar yang harus menopangnya. Salah satunya adalah dengan integritas, profesionalitas dan netralitas ASN.
Keempat , PP No 42 Tahun 2004 lahir sebagai langkah kongkrit untuk menanamkan rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi PNS dalam NKRI (jiwa Korps) kepada seluruh PNS serta mengamalkan etika bagi PNS.
Kelima , PP No. 53 Tahun 2010 hadir ditujukan untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik ( good governance ). Dalam rangka mewujudkan PNS yang demikian maka PP ini kemudian memuat aturan diantaranya tentang kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang terbukti melakukan pelanggaran. 29

## B. Landasan Sosiologis
Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. 30
Selain  landasan  filosofis  yang  telah  diuraikan  di  atas,  terdapat  pula landasan sosiologis dalam pembentukan aturan mengenai keterlibatan ASN dalam serangkaian kegiatan kampanye. Landasan sosiologis pembentukan aturan tersebut adalah masih terdapat permasalahan dalam netralitas ASN terbukti masih banyaknya ASN yang tidak netral dengan adanya laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN.
29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## 1620 Ulfa Septian: Aturan Kampanye Bagi...
Sebagai contoh di dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2015 terdapat 29 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN. 31 Contoh lainnya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terdapat data yang menunjukkan tingginya pelanggaran netralitas oleh pegawai ASN dari tahun 2019 hingga tahun 2020 terutama sebelum, saat, dan sesudah pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018, pemilihan anggota Legislatif tahun 2019, dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.
Data pelanggaran netralitas ASN tahun 2019. Sejak Januari hingga Desember 2019, tercatat ada 412 (empat ratus dua belas) pengaduan yang diterima oleh KASN dan Bawaslu, 386 (tiga ratus delapan puluh enam) diantaranya sudah masuk dan diproses menjadi rekomendasi oleh KASN dengan ASN yang melanggar sebanyak 528 (lima ratus dua puluh delapan) orang. Sebanyak 115 (seratus lima belas) rekomendasi sudah ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, sedangkan 15 (lima belas) rekomendasi masih belum mendapat tindaklanjut dari Pejabat Pembina Kepegawaian. Sedangkan pada tahun 2020, terhitung hingga 15 Juni 2020 terdapat 351 (tiga ratus lima puluh satu) pengaduan yang diteruskan oleh Bawaslu dan 243 (dua ratus empat puluh tiga) diantaranya sudah diterima oleh KASN. 32

## C. Landasan Yuridis
Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. 33
31 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang < https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20160408-091420-3870.pdf> accessed 4 November 2020. 32 Novita Rusdiyani, ‘KASN-Bawaslu Rilis Data Pengawasan Netralitas ASN Tahun 2019 dan  2020’  (2020)  < https://ppid.kasn.go.id/kasn-bawaslu-rilis-data-pengawasan-netralitas-asn- tahun-2019-dan-2020/ > accessed 23 Desember 2020.
33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratur- an Perundang-undangan.
Landasan yuridis dalam pembentukan aturan mengenai keterlibatan ASN dalam serangkaian kegiatan kampanye adalah karena sistem kepegawaian yang ditetapkan oleh UU No. 8 Tahun 1974 dan UU No. 43 Tahun 1999 belum sepenuhnya berhasil membangun kemampuan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta memiliki kinerja yang tinggi. 34
Di dalam penjelasan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1974 menyatakan bahwa pada umumnya kesetiaan dan ketaatan timbul dari pengetahuan dan pemahaman yang mendalam, oleh sebab itu setiap Pegawai Negeri wajib mempelajari dan memahami secara mendalam tentang Pancasila, UUD 1945, Haluan Negara, dan politik pemerintah. Di sisi lain, UU No. 8 Tahun 1974 juga mempertahankan keberlakuan dari UU No. 2 Tahun 1970.
Hal ini menunjukkan bahwa UU No. 8 Tahun 1974 tidak mendukung netralitas ASN agar bebas dari intervensi politik, undang-undang tersebut justru mewajibkan ASN untuk mempelajari dan memahami secara mendalam tentang politik pemerintah, serta mencabut larangan ASN untuk menjadi anggota dari partai politik.
Padahal, untuk membangun kemampuan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta memiliki kinerja yang tinggi diperlukan suatu aparatur yang independen dan a-politis dengan mengedepankan asas netralitas.

## Kesimpulan
Ratio Legis pelarangan kampanye bagi ASN terbagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu,  landasan  filosofis,  landasan  sosiologis,  dan  landasan  yuridis. Pertama , landasan filosofis adanya pelarangan kampanye bagi ASN adalah sebagai upaya untuk membangun ASN agar memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan
34 Naskah Akademik  Rancangan  Undang-Undang Aparatur  Sipil  Negara  < https://luk.staff. ugm.ac.id/atur/UU5-2014NaskahAkademikRUU-ASN.pdf > accessed 4 November 2020.

## 1622 Ulfa Septian: Aturan Kampanye Bagi...
peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa, selain itu juga dalam rangka menjamin Pemilu dan pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara demokratis dan tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kedua , landasan sosiologis adanya pelarangan kampanye bagi ASN adalah masih terdapat permasalahan dalam netralitas ASN terbukti masih banyaknya ASN yang tidak netral dengan adanya laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN yaitu mengenai keterlibatan ASN dalam serangkaian kegiatan kampanye. Ketiga , landasan yuridis adanya pelarangan kampanye bagi ASN adalah karena pengaturan yang ditetapkan oleh UU No. 8 Tahun 1974 dan UU No. 43 Tahun 1999 belum sepenuhnya berhasil membangun kemampuan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta memiliki kinerja yang tinggi.

## Daftar Bacaan

## Buku
Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum (Raja Grafindo Persada 2014).
H. Misbahul Munir, Pemilu: Demokrasi dan Ijtihad Politik Perempuan (Visipress 2004).
Nuraida Mokhsen, Septiana Dwiputrianti, dan Syaugi Muhammad, Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (Komisi Aparatur Negara 2018).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Predana Media Group 2017).
Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, dan Topo Santoso, Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis (Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia 2008).
Wailim Aldrin, Larangan Terhadap Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan Politik (Program Sarjana Universitas Lampung 2017).

## Jurnal
B. Arief  Sidharta,  ‘Kajian  Kefilsafatan  tentang  Negara  Hukum’  (2004)  Edisi  3 Jentera Jurnal Hukum.
Harry Setya Nugraha, Dimar Simarmata, dan Imentari Siin Sembiring, ‘Politik Hukum Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018’ (2018) 3 Jurnal Justisi Hukum.
Siti Fatimah, ‘Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu’ (2018) 1 Jurnal Resolusi.
Sri Hartini, ‘Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)’ (2009) 9 Jurnal Dinamika Hukum.

## Laman
Me idy  Yafeth  Tinangon,  ‘Anatomi  Definisi  Kampanye  Pemilu  2019’  (2019) < https://www.kpu.go.id/index.php/post/read/kgBok4pWuPZsH7KQESGq31 WVuNeedWBguk3bfRYapzSqxyy4S8stEqxQbmLLrOxjMkfrP9_98xaPnqHpJ mtvhQ~~/13hsmCL7pgsaHRVqAXdRul2keqDFcO2absIQdZ-RAXSFOdCrj_ qr92e-IqJF-bWFMKqHY7_WmrXhtHFGtiKrqA~~ >.
Novita Rusdiyani, ‘KASN-Bawaslu Rilis Data Pengawasan Netralitas ASN Tahun 2019  dan  2020’  (2020)  < https://ppid.kasn.go.id/kasn-bawaslu-rilis-data- pengawasan-netralitas-asn-tahun-2019-dan-2020/ >.
Rehbina Sukmasari, ‘Aparatur Sipil Negara dan Netralitas yang Pantas’ (2019) < https://www.pajak.go.id/id/artikel/aparatur-sipil-negara-dan-netralitas- yang-pantas >.

## Siaran Pers
Surat Siaran Pers BKN Nomor 053/RILIS/BKN/II/2019, tanggal 8 Februari 2019.

## Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan
Naska h Akademik Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara < https://luk. staff.ugm.ac.id/atur/UU5-2014NaskahAkademikRUU-ASN.pdf > accessed 4 November 2020.
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang < https:// www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20160408-091420-3870.pdf> accessed 4 November 2020.
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan
Umum < https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20161117-115025-

## Ulfa Septian: Aturan Kampanye Bagi...
2971.pdf > accessed 4 November 2020.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).
Surat Edaran Menteri PANRB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017, tanggal 27 Desember 2017.