INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 16-32 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kebijakan Pendidikan Pasca Orde Baru
Husin 1 ✉ , Su’adi 2, Minah Elwidah 3, Sudur 4
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Email: husinjambi@uinjambi.ac.id 1 ✉

## Abstract
Islamic education in the post-New Order era has experienced developments both quantitatively and in terms of quality of implementation. The policies of the post-New Order era in Islamic education, for example: the government enforced Islamic religious education to be taught in elementary schools to higher education, madrasah and pesantren institutions began to be recognized, facilities were provided and so on. Government policies during the post-New Order era, although they provided a breath of fresh  air  for  the  development  of  Islamic  education,  stakeholders  had  to  struggle  and  work  hard  to convince the government that the existence of Islamic education would continue to be recognized and have the same position as other education nationally.
Keywords: Education Policy, Islamic Education, Post-New Order

## Abstrak
Pendidikan  Islam  pada  masa  Pasca  Orde  Baru  mengalami  perkembangan  baik  secara  kuantitatif maupun kualitas penyelenggaraan. Kebijakan masa Pasca Orde Baru dalam Pendidikan Islam tersebut, misalnya:  pemerintah  memberlakukan  pendidikan  agama  Islam  diajarkan  pada  sekolah  dasar  hingga pendidikan tinggi, lembaga-lembaga madrasah dan pesantren mulai diakui keberadaanya, pemberian fasilitas dan lan-lain. Kebijakan pemerintah pada masa masa Pasca Orde Baru meskipun memberi angin segar bagi perkembangan pendidikan Islam, para stakeholders harus berjuang dan bekerja keras untuk menyakinkan  pemerintah  agar  keberadaan  pendidikan  Islam  tetap  diakui  dan  memiliki  posisi  yang sama dengan pendidikan lain secara nasional.
Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Pendidkan Islam, Pasca Orde Baru

## PENDAHULUAN
Pendidikan  memiliki peran penting dalam pembentukan identitas dan masa depan suatu  bangsa.  Sebagai  sebuah  negara  yang  kaya  akan  keragaman  budaya  dan  agama, Indonesia  memandang  pendidikan  sebagai  kunci  utama  dalam  membangun  masyarakat yang inklusif dan beradab. Dalam konteks sejarah modern Indonesia, periode pasca Orde Baru  menjadi  tonggak  penting  yang  mencerminkan  perubahan  besar  dalam  kebijakan pendidikan. Era pasca Orde Baru, yang dimulai setelah runtuhnya rezim Orde Baru  pada tahun 1998, membawa perubahan signifikan dalam paradigma, prioritas, dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
Dengan mendalami perubahan kebijakan pendidikan yang terjadi setelah Orde Baru, kita dapat memahami lebih baik bagaimana pendidikan Islam diintegrasikan dalam sistem pendidikan  nasional,  tantangan-tantangan  yang  dihadapi,  serta  upaya-upaya  yang dilakukan  untuk  meningkatkan  kualitas  dan  aksesibilitas  pendidikan  Islam  di  Indonesia. Analisis  yang  mendalam  terhadap  kebijakan  pendidikan  pasca  Orde  Baru  akan memberikan  wawasan  yang  berharga  bagi  para  pemangku  kepentingan  dalam merumuskan  kebijakan  pendidikan  yang  lebih  efektif  dan  inklusif  di  masa  yang  akan datang.
Melalui tulisan ini, diharapkan akan ditemukan pemahaman yang lebih baik tentang peran  dan  dampak  kebijakan  pendidikan  pasca  Orde  Baru  terhadap  pengembangan pendidikan  Islam  di  Indonesia,  serta  memberikan  pandangan  yang  kritis  dan  konstruktif terhadap arah kebijakan pendidikan di masa yang akan datang.

## METODE PENELITIAN
Penyusunan  artikel  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Adapun  metode  yang digunakan adalah study literature atau penelitian kepustakaan, yang mana akan mengkaji kembali  temuan  terdahulu  berkaitan  dengan  analisis  sistem  akreditasi  pendidikan  Islam. Penyusunan  artikel  menggunakan  data  sekunder  yang  berasal  dari  temuan  atau  kajian terdahulu yang dikutip sesuai kaidah ilmiah. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam  penelitian  adalah  analisis  diskriptif  kualitatif  yang  bertujuan  menganalisis  pokok permasalahan yang ada
HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Konsep Analisis Kebijakan
Analisis  Kebijakan  merupakan  pendekatan  sistematis  yang  digunakan  untuk memahami, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan publik. Konsep ini melibatkan serangkaian langkah-langkah untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan kebijakan, mengimplementasikan kebijakan, mengevaluasi efektivitasnya, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan (Riant, 2021).
Proses  pembuatan  kebijakan  yang  William  N.  Dunn,  yakni  lima  tahapan  dengan berbagai aspek yang mendukung masing-masing tahapan itu, yaitu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Di dalam  penyusunan  agenda  kebijakan  maka  dirumuskan  masalah;  formulasi  kebijakan dilakukan  peramalan  pendapat;  adopsi  kebijakan  dilahirkan  rekomendasi;  implementasi kebijakan  dilakukan  pemantauan;  dan  di  dalam  penilaian  kebijakan  dilakukan  proses penialaian/evaluasi kebijakan (William, 2003).
Langkah pertama dalam Analisis Kebijakan adalah mengidentifikasi masalah atau isu yang memerlukan perhatian kebijakan. Ini melibatkan analisis mendalam terhadap situasi yang  ada,  termasuk  pemahaman  atas  faktor  penyebab  dan  dampak  masalah  yang dihadapi oleh masyarakat.
Setelah  masalah  diidentifikasi,  langkah  berikutnya  adalah  merumuskan  kebijakan yang  dapat  menangani  masalah  tersebut.  Proses  ini  memerlukan  kolaborasi  antara pembuat kebijakan, pakar, dan pemangku kepentingan terkait untuk menghasilkan solusi yang  efektif  dan  memadai.  Implementasi  kebijakan  merupakan  tahap  selanjutnya  dalam proses  Analisis  Kebijakan.  Ini  melibatkan  pengambilan  keputusan  terkait  dengan  alokasi sumber daya, pembentukan struktur organisasi, dan pelaksanaan kebijakan secara konkret.
Evaluasi  kebijakan  merupakan  langkah  penting  dalam  proses  Analisis  Kebijakan. Evaluasi  dilakukan  untuk  mengevaluasi  efektivitas,  efisiensi,  dan  dampak  kebijakan  yang telah  diterapkan.  Evaluasi  ini  melibatkan  pengumpulan  dan  analisis  data  terkait  dengan pelaksanaan  kebijakan,  serta  penilaian  terhadap  sejauh  mana  kebijakan  telah  mencapai tujuan  yang  ditetapkan.  Berdasarkan  hasil  evaluasi,  rekomendasi  dapat  diberikan  untuk perbaikan atau penyempurnaan kebijakan yang ada.
Pentingnya  melibatkan  partisipasi  pemangku  kepentingan  dalam  setiap  tahapan Analisis Kebijakan tidak dapat diabaikan. Partisipasi mereka dapat memberikan wawasan yang  berharga  serta  memperkuat  dukungan  terhadap  kebijakan  yang  diambil.  Dengan menggunakan  pendekatan  Analisis  Kebijakan,  pembuat  kebijakan  dapat  membuat keputusan  yang  lebih  informan  dan  terarah,  serta  memastikan  bahwa  kebijakan  yang diambil dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang dilayani.
B. Evolusi  Kebijakan  Pendidikan  di  Indonesia  pasca  Orde  Baru,  terutama  dalam  konteks pendidikan Islam
Pasca runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan mendasar  dalam  berbagai  aspek  kehidupan,  termasuk  dalam  sektor  pendidikan.  Evolusi kebijakan pendidikan pasca Orde Baru mencerminkan dorongan besar untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitasnya secara merata di seluruh wilayah. Dalam konteks  pendidikan  Islam,  integrasi  antara  pendidikan  agama  dan  pendidikan  umum menjadi  lebih  menonjol,  di  mana  pendidikan  Islam  tidak  lagi  dianggap  sebagai  entitas terpisah, melainkan menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional.
Evolusi kebijakan pendidikan pasca Orde Baru di Indonesia telah melalui serangkaian perubahan yang mencerminkan dinamika sosial, politik, dan ekonomi negara ini. Setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, pemerintah Indonesia memulai era reformasi yang  mengubah  banyak  aspek  kehidupan  bangsa,  termasuk  pendidikan.  Salah  satu langkah  awal  dalam  evolusi  kebijakan  pendidikan  pasca  Orde  Baru  adalah  upaya  untuk memperluas akses pendidikan, termasuk pendidikan Islam, ke seluruh lapisan masyarakat (Heny, 2023).
Pada  awal  tahun  2000-an,  terjadi  peningkatan  jumlah  sekolah  agama  Islam  dan pendirian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lebih berkualitas sebagai bagian dari upaya  untuk  memenuhi  kebutuhan  pendidikan  agama  masyarakat.  Selain  itu, pengembangan  kurikulum  yang  mencakup  nilai-nilai  Islam  juga  menjadi  fokus  dalam menyelaraskan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional secara umum.
Upaya  untuk  memperluas  akses  pendidikan  Islam  tercermin  dalam  peningkatan jumlah sekolah agama Islam, pengembangan kurikulum yang mencakup nilai-nilai Islam, serta  pembentukan  lembaga-lembaga  pendidikan  Islam  yang  berkualitas.  Program- program  beasiswa  dan  bantuan  pendidikan  juga  diselenggarakan  khusus  untuk memastikan  bahwa  siswa-siswa  dari  keluarga  kurang  mampu  memiliki  akses  yang  sama terhadap pendidikan Islam yang berkualitas.
Meskipun  demikian,  implementasi  kebijakan  pendidikan  Islam  pasca  Orde  Baru masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Di antaranya adalah kurangnya sumber daya manusia  yang  berkualifikasi,  disparitas  antara  pendidikan  Islam  di  perkotaan  dan pedesaan,  serta  isu-isu  terkait  kualitas  pengajaran  dan  kurikulum.  Tantangan  ini menunjukkan  bahwa  masih  diperlukan  upaya  lebih  lanjut  untuk  memastikan  bahwa  visi untuk  pendidikan  Islam  yang  inklusif  dan  berkualitas  benar-benar  terwujud  di  seluruh Indonesia.
Pemahaman yang mendalam tentang evolusi kebijakan pendidikan pasca Orde Baru, terutama dalam konteks pendidikan Islam, menjadi penting dalam mengevaluasi progres pendidikan di Indonesia. Dengan pemahaman ini, kita dapat merumuskan strategi-strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan Islam di masa yang  akan  datang,  serta  memastikan  bahwa  pendidikan  Islam  menjadi  sarana pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Namun, kendati terjadi perbaikan dalam akses dan struktur pendidikan Islam, masih terdapat  tantangan  yang  signifikan  dalam  implementasi  kebijakan.  Kurangnya  sumber daya  manusia  yang  berkualifikasi,  terutama  di  daerah-daerah  pedalaman,  menjadi  salah satu  hambatan  utama  dalam  memberikan  pendidikan  Islam  yang  berkualitas  secara merata di seluruh Indonesia.
Seiring  berjalannya  waktu,  pemerintah  terus  melakukan  upaya  untuk  mengatasi tantangan-tantangan  tersebut.  Program  beasiswa  dan  bantuan  pendidikan  khusus diperluas  untuk  memastikan  bahwa  anak-anak  dari  keluarga  kurang  mampu  juga  dapat mengakses pendidikan Islam yang berkualitas. Selain itu, reformasi pendidikan yang terus- menerus  dilakukan  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  pengajaran  dan  kurikulum pendidikan Islam (Afiani, 2021).
Dengan  pemahaman  yang  mendalam  tentang  evolusi  kebijakan  pendidikan  pasca Orde  Baru,  terutama  dalam  konteks  pendidikan  Islam,  pemerintah  dan  pemangku kepentingan  lainnya  dapat  merumuskan  strategi-strategi  yang  lebih  efektif  dalam meningkatkan  kualitas  dan  aksesibilitas  pendidikan  Islam  di  masa  yang  akan  datang,
sehingga  pendidikan  Islam  dapat  berperan  sebagai  sarana  pembangunan  yang  inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
C. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Pembentukan  Kebijakan  Pendidikan  Pasca  Orde Baru
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pembentukan  kebijakan  pendidikan  pasca  Orde Baru  sangatlah  beragam  dan  kompleks,  dan  mereka  telah  membentuk  perubahan  yang signifikan  dalam  landasan  pendidikan  Indonesia.  Berikut  adalah  beberapa  faktor  kunci yang memainkan peran penting dalam proses pembentukan kebijakan pendidikan pasca Orde Baru:
a) Dorongan  Reformasi  Politik.  Runtuhnya  rezim  Orde  Baru  membawa  gelombang reformasi politik yang meluas di Indonesia. Pemerintah yang baru memiliki kesempatan untuk  merumuskan  kembali  kebijakan  pendidikan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip demokrasi, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat.
b) Tuntutan Globalisasi dan Kompetisi Global. Indonesia sebagai bagian dari dunia yang semakin  terhubung  secara  global  dihadapkan  pada  tuntutan  untuk  meningkatkan kualitas pendidikan guna menghadapi persaingan global. Faktor-faktor seperti ekonomi global,  teknologi  informasi,  dan  mobilitas  tenaga  kerja  internasional  menjadi pertimbangan penting dalam pembentukan kebijakan pendidikan pasca Orde Baru.
c) Ketidakpuasan terhadap Sistem Pendidikan yang Ada. Selama rezim Orde Baru, banyak kritik terhadap sistem pendidikan yang dianggap terlalu sentralistik, otoriter, dan tidak responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Ketidakpuasan ini mendorong adanya permintaan untuk reformasi pendidikan yang lebih inklusif, demokratis, dan berorientasi pada hasil.
d) Dorongan  untuk  Meratakan  Akses  Pendidikan.  Salah  satu  tujuan  utama  kebijakan pendidikan  pasca  Orde  Baru  adalah  untuk  memperluas  akses  pendidikan  ke  semua lapisan  masyarakat,  termasuk  wilayah-wilayah  terpencil  dan  masyarakat  yang  kurang mampu. Tekanan dari masyarakat dan kelompok-kelompok advokasi untuk meratakan kesempatan  pendidikan  memberikan  dampak  yang  signifikan  dalam  pembentukan kebijakan pendidikan.
e) Perkembangan  Teknologi  dan  Informasi.  Perkembangan  teknologi  dan  informasi memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan pendidikan pasca Orde Baru. Pemerintah harus mengakomodasi tantangan dan peluang yang dibawa oleh teknologi baru  dalam  mendesain  kurikulum,  menyediakan  akses  pendidikan,  dan  meningkatkan kualitas pengajaran (Imam, 2022).
f) Pengaruh  Kelompok-Kelompok  Pemangku  Kepentingan.  Kelompok-kelompok pemangku  kepentingan  seperti  guru,  orang  tua  siswa,  organisasi  mahasiswa,  dan organisasi  masyarakat  sipil  memainkan  peran  penting  dalam  proses  pembentukan kebijakan pendidikan pasca Orde Baru. Tekanan dan advokasi dari kelompok-kelompok ini dapat membentuk arah kebijakan pendidikan yang diambil oleh pemerintah.
Dengan  mempertimbangkan  faktor-faktor  ini,  pemerintah  dan  pembuat  kebijakan dapat  merumuskan  kebijakan  pendidikan  yang  lebih  responsif,  inklusif,  dan  berkualitas untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan menghadapi tantangan global di masa depan. D. Integrasi Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional Pasca Orde Baru Integrasi  pendidikan  Islam  dalam  sistem  pendidikan  nasional  pasca  Orde  Baru mengacu  pada  upaya  untuk  menyatukan  pendidikan  agama  Islam  dengan  sistem pendidikan nasional secara umum. Ini melibatkan penempatan pendidikan Islam sebagai bagian  integral  dari  kurikulum  dan  struktur  pendidikan  nasional,  bukan  sebagai  entitas terpisah.
Salah  satu  bentuk  integrasi  adalah  dengan  menyertakan  pendidikan  Islam  dalam kurikulum yang digunakan di sekolah-sekolah umum. Hal ini dapat berupa penyelarasan kurikulum  pendidikan  Islam  dengan  kurikulum  nasional,  sehingga  siswa  mendapatkan pemahaman  yang  komprehensif  tentang  nilai-nilai  Islam  sekaligus  mempelajari  mata pelajaran lainnya.
Pendirian sekolah Islam dalam sistem pendidikan nasional mengacu pada proses di mana pemerintah memfasilitasi pendirian sekolah-sekolah Islam yang diakui dan diawasi oleh  pemerintah dalam kerangka sistem  pendidikan nasional. Ini berarti bahwa sekolah- sekolah  tersebut  mematuhi  regulasi  dan  standar  pendidikan  yang  ditetapkan  oleh pemerintah,  termasuk  kurikulum  dan  proses  evaluasi,  namun  mereka  juga mempertahankan  identitas  dan  nilai-nilai  Islam  dalam  penyelenggaraan  pendidikannya (Shabr, 2012).
Dalam  konteks  ini,  pemerintah  bertanggung  jawab  untuk  memfasilitasi  pendirian sekolah-sekolah Islam dengan memberikan izin operasional dan memberikan bimbingan serta  pengawasan  terhadap  kualitas  pendidikan  yang  diselenggarakan.  Sekolah-sekolah Islam  ini  juga  wajib  mengikuti  kurikulum  nasional  yang  telah  ditetapkan,  dengan penekanan pada pembelajaran umum yang mencakup mata pelajaran seperti matematika, sains, bahasa, dan lain sebagainya, sesuai dengan standar pendidikan nasional.
Namun  demikian,  sekolah-sekolah  Islam  ini  juga  menawarkan  pendidikan  agama Islam yang mendalam, sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Hal ini dapat tercermin
dalam  penambahan  mata  pelajaran  agama  Islam  dalam  kurikulum,  serta  pengaturan lainnya  yang  memungkinkan  siswa  mendapatkan  pemahaman  yang  lebih  mendalam tentang ajaran agama Islam, adab, akhlak, serta nilai-nilai moral dan etika Islam.
Dengan  demikian,  pendirian  sekolah  Islam  dalam  sistem  pendidikan  nasional mencerminkan  upaya  pemerintah  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  akan pendidikan  Islam  yang  berkualitas,  sambil  tetap  memastikan  bahwa  standar  pendidikan nasional  dipertahankan  dan  nilai-nilai  Islam  terus  diperkuat.  Hal  ini  menjadi  salah  satu bentuk  integrasi  pendidikan  Islam  dalam  sistem  pendidikan  nasional  yang  inklusif  dan beragam.
Integrasi  pendidikan  Islam  dalam  sistem  pendidikan  nasional  melibatkan  beberapa aspek penting. Salah satunya adalah pelatihan guru-guru pendidikan Islam agar memiliki kompetensi  yang  sesuai  dengan  standar  nasional.  Guru-guru  ini  dilatih  untuk  mengajar mata pelajaran Islam dengan pendekatan yang modern dan efektif, sekaligus memahami prinsip-prinsip  pendidikan  umum.  Dengan  demikian,  mereka  dapat  memberikan pembelajaran  yang  berkualitas  dan  relevan,  sesuai  dengan  tuntutan  perkembangan zaman dan kebutuhan siswa.
Selain  itu,  integrasi  pendidikan  Islam  dalam  sistem  pendidikan  nasional  juga  dapat digunakan sebagai sarana untuk mempromosikan toleransi, kerukunan, dan kebhinekaan. Melalui  pembelajaran  tentang  agama-agama  lain  dan  dialog  antaragama,  siswa  diberi pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  keanekaragaman  agama  dan  budaya  di Indonesia.  Hal  ini  membantu  membentuk  sikap  saling  menghormati  dan  menerima perbedaan antarindividu.
Integrasi  pendidikan  Islam  juga  tercermin  dalam  pengembangan  materi pembelajaran  yang  terintegrasi  antara  mata  pelajaran  umum  dan  pendidikan  Islam.  Ini berarti  mengembangkan  bahan  ajar  yang  tidak  hanya  mencakup  aspek  keilmuan  dan keagamaan,  tetapi  juga  memasukkan  nilai-nilai  moral  dan  etika  Islam  ke  dalam  mata pelajaran lain seperti bahasa, seni, dan ilmu pengetahuan (Abdul, 2021). Dengan demikian, siswa  dapat  mengembangkan  pemahaman  yang  holistik  tentang  Islam  dan mengintegrasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam konteks integrasi, penting untuk mengakui kualifikasi dan sertifikasi guru-guru pendidikan  Islam  sehingga  mereka  dianggap  setara  dengan  guru-guru  pada  mata pelajaran lain. Hal ini memastikan bahwa guru-guru pendidikan Islam memiliki kualifikasi yang sesuai dan diakui secara resmi dalam sistem pendidikan nasional. Dengan demikian,
integrasi  pendidikan  Islam  dapat  dilakukan  dengan  lebih  efektif  dan  berkelanjutan, memberikan dampak positif bagi pendidikan secara keseluruhan.
Integrasi juga mencakup penyediaan fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Ini termasuk pembangunan gedung sekolah,  pengadaan  buku  dan  materi  ajar,  serta  fasilitas  pendukung  lainnya  untuk mendukung  kegiatan  pembelajaran  dan  pengajaran  pendidikan  Islam.  Dengan mengadopsi  berbagai  bentuk integrasi ini,  pendidikan Islam dapat menjadi bagian yang lebih terintegrasi dan seimbang dalam sistem pendidikan  nasional, yang pada gilirannya dapat  berkontribusi  pada  terciptanya  generasi  yang  lebih  berkualitas,  berbudaya,  dan beragam.
E. Tantangan  Utama  dalam  Implementasi  Kebijakan  Pendidikan  Pasca  Orde  Baru  di Bidang Pendidikan Islam
Tantangan  utama  dalam  implementasi  kebijakan  pendidikan  pasca  Orde  Baru  di bidang pendidikan Islam meliputi:
a) Kekurangan  Sumber  Daya  Manusia  Berkualifikasi.  Salah  satu  tantangan  utama  adalah kekurangan guru dan tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi yang memadai dalam bidang  pendidikan  Islam.  Hal  ini  dapat  menghambat  penyediaan  pendidikan  Islam berkualitas dan merata di seluruh Indonesia.
b) Disparitas antara Pendidikan Islam di Perkotaan dan Pedesaan. Terdapat disparitas yang signifikan antara pendidikan Islam di perkotaan dan pedesaan. Sementara fasilitas dan sumber daya mungkin lebih terbatas di daerah pedesaan, akses terhadap  pendidikan Islam yang berkualitas cenderung lebih mudah di perkotaan.
c) Tantangan  Kurikulum  yang  Relevan.  Merancang  kurikulum  yang  relevan  dan  sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat,  serta  memadukan  antara  nilai-nilai  agama  Islam dengan  pembelajaran  konten  akademik  lainnya  merupakan  tantangan  tersendiri.  Ini memerlukan pemikiran kreatif dan strategis untuk memastikan bahwa pendidikan Islam tidak hanya berkualitas tetapi juga relevan dengan kebutuhan zaman.
d) Pengelolaan Multikulturalisme dan Toleransi. Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman  budaya  dan  agama.  Oleh  karena  itu,  pengelolaan  pendidikan  Islam  yang mampu mempromosikan multikulturalisme, toleransi, dan harmoni antaragama menjadi tantangan penting dalam implementasi kebijakan pendidikan pasca Orde Baru (Ahmad. 2023).
e) Kualitas  Pengajaran  dan  Pendidikan  Guru.  Kualitas  pengajaran  dan  pendidikan  guru- guru  pendidikan  Islam  juga  menjadi  faktor  krusial.  Diperlukan  investasi  yang  cukup
dalam pelatihan guru dan pengembangan profesionalisme mereka untuk memastikan bahwa pengajaran dilakukan secara efektif dan bermutu.
f) Penyediaan  Fasilitas  dan  Sumber  Daya.  Terkait  dengan  kekurangan  sumber  daya manusia,  penyediaan  fasilitas  dan  sumber  daya  yang  memadai  juga  merupakan tantangan.  Hal  ini  termasuk  infrastruktur  sekolah,  buku-buku  ajar,  perangkat pembelajaran,  dan  akses  ke  teknologi  informasi  yang  diperlukan  untuk  mendukung proses pembelajaran yang efektif.
Mengatasi  tantangan-tantangan  ini  memerlukan  komitmen  yang  kuat  dari pemerintah,  lembaga  pendidikan,  masyarakat,  dan  pemangku  kepentingan  lainnya. Dengan  upaya  bersama,  diharapkan  pendidikan  Islam  pasca  Orde  Baru  dapat  terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan manusia dan kemajuan bangsa Indonesia secara keseluruhan.
F. Dampak  Kebijakan  Pendidikan  Pasca  Orde  Baru  Terhadap  Peningkatan  Kualitas  dan Aksesibilitas Pendidikan Islam di Indonesia
Dalam konteks kebijakan pendidikan pasca Orde Baru di Indonesia, terdapat dampak negatif  yang  perlu  diperhatikan  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas  dan  aksesibilitas pendidikan  Islam.  Pertama,  terdapat  kurangnya  standar  kualitas  pendidikan  yang  jelas. Seiring dengan berbagai reformasi pendidikan yang dilakukan pasca Orde Baru, terkadang terjadi  ketidak  jelasan  mengenai  standar  kualitas  yang  seharusnya  diikuti  oleh  lembaga pendidikan,  termasuk  sekolah-sekolah  Islam.  Hal  ini  dapat  mengakibatkan  variasi  yang signifikan dalam kualitas pendidikan yang ditawarkan, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan. Kondisi ini berpotensi merugikan siswa-siswa di daerah yang memiliki akses terbatas terhadap lembaga pendidikan berkualitas.
Selain itu, terdapat ketidaksetaraan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan, terdapat kesenjangan yang masih signifikan dalam hal aksesibilitas pendidikan Islam, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan pedalaman. Faktor-faktor seperti infrastruktur yang kurang  memadai,  biaya  pendidikan  yang  tinggi,  dan  kurangnya  kesempatan  pendidikan bagi  perempuan,  menjadi  hambatan  utama  dalam  mencapai  akses  pendidikan  yang merata bagi semua individu di Indonesia, termasuk dalam pendidikan Islam.
Namun, di sisi lain, kebijakan pendidikan pasca Orde Baru juga membawa dampak positif dalam upaya meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan Islam. Salah satu dampak  positifnya  adalah  peningkatan  aksesibilitas  ke  pendidikan  Islam  melalui pembangunan  lebih  banyak  lembaga  pendidikan  Islam.  Pemerintah  telah  mengambil
langkah-langkah  untuk  mendirikan  lebih  banyak  sekolah-sekolah  Islam  di  berbagai wilayah,  termasuk  daerah  terpencil  dan  pedalaman,  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan aksesibilitas pendidikan Islam bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.
Selain itu, pemerintah juga memberikan program beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya  untuk  masyarakat  kurang  mampu,  sehingga  mereka  memiliki  kesempatan  yang lebih  besar  untuk  mengakses  pendidikan  Islam  yang  berkualitas.  Ini  menjadi  salah  satu langkah  yang  penting  dalam  memastikan  bahwa  pendidikan  Islam  dapat  diakses  oleh semua lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang ekonomi.
Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan dan kendala dalam implementasi kebijakan  pendidikan  pasca  Orde  Baru,  terdapat  langkah-langkah  positif  yang  telah dilakukan  untuk  meningkatkan  kualitas  dan  aksesibilitas  pendidikan  Islam  di  Indonesia. Dengan  terus  memperbaiki  kelemahan  yang  ada  dan  memperkuat  upaya-upaya  yang positif,  diharapkan  pendidikan  Islam  di  Indonesia  dapat  terus  berkembang  dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.
G. Upaya Meningkatkan Efektivitas dan Inklusivitas Kebijakan Pendidikan Pasca Orde Baru dalam Mendukung Pengembangan Pendidikan Islam
Terdapat  beberapa  upaya  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan  efektivitas  dan inklusivitas  kebijakan  pendidikan  pasca  Orde  Baru  dalam  mendukung  pengembangan pendidikan Islam di Indonesia:
1) Reformasi  Kurikulum.  Salah  satu  upaya  utama  adalah  reformasi  kurikulum  untuk memastikan  bahwa  pendidikan  Islam  terintegrasi  dalam  kurikulum  nasional  dengan memperhatikan  nilai-nilai  agama  Islam  sekaligus  memenuhi  standar  pendidikan nasional.  Kurikulum  ini  dirancang  untuk  mencakup  pembelajaran  yang  lebih  relevan dengan  kebutuhan  masyarakat  dan  perkembangan  zaman,  serta  mendorong pembelajaran yang inklusif dan beragam.
2) Pengembangan  Guru  dan  Tenaga  Pendidik.  Program  pelatihan  dan  pengembangan profesional  untuk  guru  dan  tenaga  pendidik  pendidikan  Islam  menjadi  fokus  utama. Melalui  pelatihan  ini,  guru-guru  pendidikan  Islam  diberikan  keterampilan  dan pengetahuan  yang  diperlukan  untuk  memberikan  pembelajaran  yang  efektif, menangani  kebutuhan  beragam  siswa,  serta  mempromosikan  nilai-nilai  toleransi  dan inklusi dalam proses pembelajaran.
3) Peningkatan  Aksesibilitas  dan  Kesetaraan.  Upaya  dilakukan  untuk  meningkatkan aksesibilitas pendidikan Islam bagi semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang rentan seperti anak-anak dari keluarga miskin, daerah terpencil, dan anak-anak dengan
disabilitas.  Program  beasiswa,  bantuan  pendidikan,  dan  program  khusus  lainnya disediakan  untuk  memastikan  bahwa  semua  siswa  memiliki  kesempatan  yang  sama untuk mendapatkan pendidikan Islam berkualitas.
4) Pengembangan  Infrastruktur  Pendidikan.  Pemerintah  juga  berinvestasi  dalam pembangunan infrastruktur pendidikan Islam, termasuk pembangunan gedung sekolah, pengadaan peralatan pembelajaran, dan peningkatan fasilitas pendukung lainnya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan memadai untuk mendukung pengembangan pendidikan Islam yang berkualitas.
5) Promosi Toleransi dan Dialog Antaragama. Kebijakan pendidikan pasca Orde Baru juga mencakup  promosi  toleransi  dan  dialog  antaragama  dalam  pendidikan  Islam.  Melalui program-program  pendidikan,  siswa  didorong  untuk  memahami  dan  menghargai keberagaman agama dan budaya, serta membangun hubungan yang harmonis antara berbagai kelompok agama di Indonesia.
6) Peningkatan  aksesibilitas  dan  kesetaraan  menjadi  aspek  penting  dalam  mendukung pengembangan  pendidikan Islam  pasca Orde  Baru. Melalui program-program seperti beasiswa,  bantuan  pendidikan,  dan  program  khusus  lainnya,  pemerintah  berupaya untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan Islam berkualitas. Program-program ini diarahkan untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu, daerah terpencil, serta anak-anak dengan  disabilitas  agar  mereka  juga  dapat  menikmati  manfaat  dari  pendidikan  Islam yang  berkualitas.  Dengan  meningkatnya  aksesibilitas,  diharapkan  lebih  banyak  siswa dapat mengembangkan potensi mereka dan berkontribusi pada pembangunan bangsa.
7) Pengembangan  infrastruktur  pendidikan  juga  menjadi  prioritas  dalam  mendukung efektivitas  kebijakan  pendidikan  pasca  Orde  Baru.  Pembangunan  gedung  sekolah, pengadaan  peralatan  pembelajaran,  dan  peningkatan  fasilitas  pendukung  lainnya dilakukan  untuk  menciptakan  lingkungan  pembelajaran  yang  kondusif  bagi pengembangan  pendidikan  Islam  yang  berkualitas.  Dengan  penyediaan  infrastruktur yang  memadai,  diharapkan  proses  pembelajaran  dapat  berlangsung  lebih  efisien  dan efektif, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih baik.
Dengan  melaksanakan  upaya-upaya  ini,  diharapkan  efektivitas  dan  inklusivitas kebijakan  pendidikan  pasca  Orde  Baru  dapat  ditingkatkan,  sehingga  pendidikan  Islam dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan manusia dan kemajuan bangsa Indonesia secara keseluruhan.
H. Kebijakan  Pendidikan  pasca  Orde  Baru  Telah  Memenuhi  Kebutuhan  Dan  Harapan Masyarakat Terkait Pendidikan Islam di Indonesia
Sejauh  ini,  kebijakan  pendidikan  pasca  Orde  Baru  telah  menghasilkan  beberapa perubahan signifikan yang memenuhi sebagian besar kebutuhan dan harapan masyarakat terkait pendidikan Islam di Indonesia. Integrasi pendidikan Islam dalam kurikulum nasional, reformasi  kurikulum,  dan  pengembangan  guru  merupakan  langkah  positif  dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Selain itu, upaya untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan  Islam  melalui  program  beasiswa,  bantuan  pendidikan,  dan  infrastruktur pendidikan  telah  memberikan  kesempatan  yang  lebih  besar  bagi  masyarakat,  terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu dan daerah terpencil, untuk mengakses pendidikan  Islam  berkualitas.  Namun,  masih  ada  tantangan  yang  perlu  diatasi,  seperti kekurangan  sumber  daya  manusia  berkualifikasi,  disparitas  antara  pendidikan  Islam  di perkotaan dan pedesaan, serta perlunya peningkatan kualitas pengajaran dan kurikulum. Meskipun  demikian,  langkah-langkah  yang  telah  diambil  menunjukkan  komitmen pemerintah  dalam  memperbaiki  dan  mengembangkan  pendidikan  Islam  di  Indonesia, dengan harapan bahwa masa depan akan membawa peningkatan yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan pendidikan Islam masyarakat Indonesia secara menyeluruh.
Pengintegrasian pendidikan Islam dalam kurikulum nasional dan reformasi kurikulum merupakan  langkah  penting  dalam  memperkuat  pendidikan  Islam  di  Indonesia.  Dengan pendekatan ini, nilai-nilai agama Islam dapat diajarkan secara holistik, sambil memastikan bahwa siswa juga memperoleh pengetahuan akademik yang komprehensif sesuai dengan standar  nasional.  Selain  itu,  pengembangan  guru  pendidikan  Islam  melalui  program pelatihan  dan  pengembangan  profesional  membantu  meningkatkan  kualitas  pengajaran dan  pembelajaran,  yang  merupakan  faktor  kunci  dalam  memberikan  pendidikan  Islam yang berkualitas (Ayu, 2020).
Namun,  terdapat  tantangan  yang  perlu  diatasi,  seperti  kekurangan  sumber  daya manusia  yang  berkualifikasi,  terutama  di  daerah-daerah  pedalaman,  yang  dapat mempengaruhi  ketersediaan  guru  yang  terlatih  secara  memadai.  Disparitas  antara pendidikan Islam di perkotaan dan pedesaan juga tetap menjadi isu, dengan aksesibilitas dan kualitas pendidikan Islam yang masih belum merata di seluruh Indonesia. Selain itu, peningkatan  kualitas  pengajaran  dan  kurikulum  tetap  menjadi  fokus  utama  dalam mengatasi  tantangan  ini,  dengan  terus  melakukan  evaluasi  dan  penyesuaian  sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.
Meskipun  demikian,  langkah-langkah  yang  telah  diambil  menunjukkan  komitmen pemerintah  untuk  meningkatkan  pendidikan  Islam  di  Indonesia,  dengan  harapan  dapat menciptakan  lingkungan  pendidikan  yang  inklusif,  berdaya  saing,  dan  relevan  dengan tuntutan global. Dengan terus memperhatikan masukan dari masyarakat dan memperbaiki kebijakan yang ada, diharapkan pendidikan Islam di Indonesia akan terus berkembang dan memberikan kontribusi yang positif bagi kemajuan bangsa dalam jangka panjang.
I. Prospek  Kebijakan  Pendidikan  di  Masa  Depan,  Terutama  dalam  Mendukung Pengembangan  Pendidikan  Islam  di  Tengah  Dinamika  Sosial  dan  Politik  yang  Terus Berubah di Indonesia
Di masa depan, prospek kebijakan pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan dan  peluang  yang  kompleks,  terutama  dalam  konteks  pendidikan  Islam  di  tengah dinamika sosial dan politik yang terus berubah. Salah satu prospek penting adalah lebih terintegrasinya  pendidikan  Islam  dalam  sistem  pendidikan  nasional,  di  mana  nilai-nilai agama  Islam  dipelajari  sejalan  dengan  kurikulum  nasional  yang  lebih  luas.  Dengan demikian,  diharapkan  siswa  dapat  memperoleh  pemahaman  yang  lebih  komprehensif tentang  Islam  dan  menjalankan  ajaran  agama  dengan  bijak,  sambil  tetap  memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang  diperlukan untuk sukses dalam kehidupan modern (Takdir, 2019).
Selain  itu,  prospek  kebijakan  pendidikan  juga  mencakup  peningkatan  aksesibilitas dan kualitas pendidikan Islam di seluruh negeri. Upaya untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan,  melanjutkan  pelatihan  guru,  dan  menyediakan  program  bantuan  finansial kepada  siswa  dari  keluarga  kurang  mampu  akan  menjadi  prioritas.  Hal  ini  diharapkan dapat  memastikan  bahwa  setiap  anak  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk mendapatkan  pendidikan  Islam  berkualitas,  tanpa  terkendala  oleh  faktor  ekonomi  atau geografis.
Namun, di tengah dinamika sosial dan politik yang terus berubah, prospek kebijakan pendidikan juga harus memperhatikan isu-isu kontroversial seperti pluralisme, intoleransi, dan  radikalisme.  Pemerintah  dan  lembaga  pendidikan  perlu  bekerja  sama  untuk mempromosikan  dialog  antaragama,  toleransi,  dan  pemahaman  yang  lebih  mendalam tentang  keragaman  budaya  dan  agama  di  Indonesia.  Ini  akan  membantu  menciptakan lingkungan  pendidikan  yang  inklusif,  harmonis,  dan  aman  bagi  semua  siswa,  tanpa memandang latar belakang agama atau budaya mereka.
Selain itu, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga dapat menjadi prospek  yang  penting  dalam  mendukung  pengembangan  pendidikan  Islam  di  masa
depan. Dengan memanfaatkan TIK, pendidikan Islam dapat diakses secara lebih luas dan efisien,  terutama  di  daerah-daerah terpencil  atau dengan keterbatasan sumber  daya. Ini akan  membuka  peluang  baru  untuk  pembelajaran  jarak  jauh,  pertukaran  informasi,  dan kolaborasi antarlembaga pendidikan Islam di seluruh Indonesia.
Secara  keseluruhan,  prospek  kebijakan  pendidikan  di  masa  depan  harus  berfokus pada menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan  masyarakat  Indonesia.  Dengan  memperhatikan  dinamika  sosial,  politik,  dan teknologi  yang  terus  berubah,  diharapkan  kebijakan  pendidikan  mampu  menghadapi tantangan yang ada sambil memanfaatkan peluang untuk meningkatkan pendidikan Islam dan memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan bangsa.

## SIMPULAN
Berdasarkan  analisis  atas  rumusan  masalah  yang  telah  dibahas,  dapat  disimpulkan bahwa  evolusi  kebijakan  pendidikan  di  Indonesia  pasca  Orde  Baru,  terutama  dalam konteks  pendidikan  Islam,  telah  mengalami  perkembangan  signifikan.  Pemerintah  telah melakukan  berbagai  upaya  untuk  mengintegrasikan  pendidikan  Islam  dalam  sistem pendidikan  nasional,  sejalan  dengan  nilai-nilai  dan  kebutuhan  masyarakat  Indonesia. Namun,  dalam  proses  pembentukan  kebijakan,  terdapat  faktor-faktor  yang mempengaruhi, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang harus diperhatikan.
Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan efektivitas dan inklusivitas kebijakan pendidikan pasca Orde Baru dalam mendukung pengembangan pendidikan Islam, masih terdapat  tantangan  utama  yang  dihadapi.  Tantangan  tersebut  meliputi  kekurangan sumber daya manusia yang berkualifikasi, disparitas antara pendidikan Islam di perkotaan dan pedesaan, serta isu-isu kontroversial seperti pluralisme dan intoleransi.
Namun,  dampak  kebijakan  pendidikan  pasca  Orde  Baru  telah  terasa  dalam peningkatan  kualitas  dan  aksesibilitas  pendidikan  Islam  di  Indonesia.  Melalui  program- program seperti reformasi kurikulum, pengembangan guru, dan peningkatan aksesibilitas pendidikan,  masyarakat  Indonesia  telah  memperoleh  manfaat  yang  signifikan  dalam pengembangan pendidikan Islam.
Namun,  tantangan  dan  perubahan  dinamika  sosial  dan  politik  yang  terus berkembang  menimbulkan  pertanyaan  tentang  prospek  kebijakan  pendidikan  di  masa depan,  terutama  dalam  mendukung  pengembangan  pendidikan  Islam.  Diperlukan komitmen  yang  kuat  dari  pemerintah,  lembaga  pendidikan,  masyarakat,  dan  pemangku kepentingan lainnya untuk terus memperbaiki dan mengembangkan kebijakan pendidikan
yang inklusif,  berkualitas,  dan relevan  dengan kebutuhan masyarakat  Indonesia. Dengan demikian,  diharapkan  pendidikan  Islam  dapat  terus  memberikan  kontribusi  yang  positif bagi pembangunan bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Arofatul  Zidah,  Afiani,  Krisna  Ridha  Pratama,  dan  Yohanes  Purwanto.  "Sejarah Perkembangan  Pendidikan  Islam  Era  Reformasi  di  Indonesia." HISTORIA:  Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah 9.1 (2021): 97-106.
Asrulla, Asrulla, Risnita Risnita, M. Syahran Jailani, and Firdaus Jeka. "Populasi dan sampling (kuantitatif),  serta  pemilihan  informan  kunci  (kualitatif)  dalam  pendekatan praktis." Jurnal Pendidikan Tambusai 7, no. 3 (2023): 26320-26332.
Asrulla,  Asrulla,  Tuti  Indriyani,  and  Firdaus  Jeka.  "TANTANGAN  MANAJEMEN  SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENDIDIKAN DI ERA SOCIETY 5.0." Jurnal Genta Mulia 15, no. 1 (2024): 161-178.
Asrulla,  Asrulla.  "Pengaruh  Pelatihan,  Pengalaman  Kerja,  dan  Reward  terhadap  Kinerja Tenaga Pendidik Pada Direktorat Pendidikan Nurul Islam Group Batam." Indonesian Journal of Islamic Educational Management 5, no. 1 (2022): 35-45.
Basir,  Abdul,  Munzir  Hitami,  dan  Abu  Anwar.  "Implementasi  Integrasi  Ilmu  Pada  Mata Pelajaran  PAI  di  Sekolah  Islam  Nabila  Kota  Batam." At-Tarbawi:  Jurnal  Kajian Kependidikan Islam 6.2 (2021): 95-108.
Dunn, William N. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Alih Bahasa: Samodra Wibawa, dkk. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
Halim, Abdul. "Pluralisme dan Dialog Antar Agama." TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin 14.1 (2015): 35-62.
Jeka, Firdaus, Risnita Risnita, M. Syahran Jailani, and Asrulla Asrulla. "Kajian Literatur dalam Menyusun  Referensi  Kunci,  State  Of  The  Art,  dan  Keterbaharuan  Penelitian (Novelty)." Jurnal Pendidikan Tambusai 7, no. 3 (2023): 26466-26474.
Kurniady, Imam, dan Hasan Sazali. "Kajian Literasi Media Kiprah Pertelevisian Pasca Orde Baru dalam Perspektif  Komunikasi Islam." SAHAFA Journal of Islamic Comunication 5.I (2022): 17-29.
Kusmawati, Heny, et al. "Perkembangan Pendidikan Indonesia Setelah Tahun 1965 Sampai Runtuhnya Orde Baru." ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 2.9 (2023): 4054-4062.
Misnatun. "Reformasi Pendidikan Islam di Indonesia Abad Ke-20 dan Abad Ke-21." Ta'dib 11.1 (2021): 63-69.
Nugroho, Riant. Kebijakan Publik: Praktik Analisis Kebijakan. Elex Media Komputindo, 2021. Pradika,  Ayu  Ratih  Rizki.  "Kebijakan  kurikulum  pendidikan  agama  Islam  di  indonesia."
Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam 7.1 (2020): 8-17.
Sohabudin, Ahmad, dan Wawan Darmawan. "Narasi alternatif dalam pembelajaran sejarah untuk pendidikan multikultural di indonesia." Indonesian Journal of History Education 8.1 (2023): 61-78.
Takdir. “Prospek Pendidikan Islam Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Islam di Indonesia “, El-Idarah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 3 No. 1 (tahun 2019), 1-17.
U.,  M.  Shabir.  “Kebijakan  Pemerintah  dan  Pengaruhnya  Terhadap  Pendidikan  Islam  di Indonesia, Lentera Pendidikan, VOL. 16 No. 2 Desember 2013: 166-177.