## PENERAPAN PASAL 480 KUHP PADA PERUSAHAAN PERGADAIAN YANG
BERIZIN SETELAH DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023
1 Hartama, 2 Ismaidar
1,2 Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia Email: hartama01@gmail.com, ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id
ABSTRAK Kata kunci: Penerapan Pasal 480 KUHP, Perusahaan Pergadaian Yang Berijin Konsepsi  nilai  waktu  uang  melihat  nilai  uang  pada  hari  ini  (PV)  tidak  sama dengan nilai uang di masa yang akan datang (FV). Dalam  kegiatan bisnis, nilai waktu  uang  memengaruhi  pengelolaan  keuangan  perusahaan,  mulai  dari penyusunan  anggaran  dan  pengambilan  keputusan  investasi  hingga  penilaian surat-surat berharga dan analisis alternatif dana serta valuasi obligasi dan saham. Penelitian  ini diselenggarakan dengan  metode kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa konsepsi nilai waktu uang didasarkan bukan pada nominal  uang  melainkan  pada  daya  beli  uang  yang  semakin  menurun  seiring berjalannya waktu, konsepsi nilai waktu uang diaplikasikan dalam pengambilan keputusan finansial, dan dalam manajemen keuangan perusahaan konsepsi nilai waktu uang difokuskan pada pengembalian investasi dan pemulihan modal untuk menjaga keberlangsungan kegiatan usahanya.
ABSTRACT Keywords: Application of Article 480 of  the  Criminal  Code, Licensed Pawn Companies The  conception  of  the  time  value  of  money  sees  that  the  value  of  money  today (PV)  is  not  the  same  as  the  value  of  money  in  the  future  (FV).  In  business activities,  the  time  value  of  money  affects  a  company's  financial  management, from budgeting and investment decision-making to the valuation of securities and analysis of fund alternatives as well as the valuation of bonds and stocks. This research was conducted by qualitative methods and data collection was carried out  with  a  library  research  approach.  The  conclusion  of  this  study  is  that  the conception  of  the  time  value  of  money  is  based  not  on  the  nominal  amount  of money but on the purchasing power of money which is decreasing over time, the conception of the time value of money is applied in  financial decision-making, and in the financial management of companies the conception of the time value of money is focused on return on investment and capital recovery to maintain the sustainability of its business activities.

## PENDAHULUAN
Gadai  (pawnshops)  adalah  transaksi  ekonomi  yang  pada  awalnya  dipraktikkan  oleh pedagang dan musafir di kawasan Timur Tengah. Praktik ini dilakukan untuk memudahkan orang- orang  yang  sedang  melakukan  perjalanan,  baik  dalam  rangka  berdagang  ataupun  berbagai kepentingan lainnya, mendapatkan uang atau barang secara cepat dan mudah dengan berdasarkan prinsip saling tolong menolong (Otoritas Jasa Keuangan, 2019:23).
Apabila  dilihat  dari  awal  perkembangannya,  dapat  dikatakan  bahwa  transaksi  gadai dilakukan untuk tujuan menjaga supaya roda ekonomi tetap berputar melalui penyediaan modal dengan  skema  pinjaman  yang  memberi  rasa  aman  kepada  pemberi  pinjaman  (kreditur),  sebab
pihak  yang  meminjam  (debitur)  menyerahkan  asetnya  yang  memiliki  nilai  ekonomi  untuk dijadikan sebagai jaminan.
Skema  ini  dianggap  sangat  membantu  kedua  belah  pihak,  dimana  pihak  penggadai mendapatkan  suntikan  dana  untuk  berniaga  atau  untuk  kebutuhan  lain,  sementara  pihak  yang menerima gadai dapat mengambil manfaat dari aset yang diserahkan oleh pihak penggadai sebagai jaminan gadai.
Seiring  berkembangnya  zaman,  praktik  gadai  tidak  lagi  dilakukan  hanya  oleh  orang perseorangan, melainkan juga oleh lembaga gadai, baik lembaga yang hanya menyalurkan kredit gadai saja maupun lembaga yang sekaligus menerima jual beli barang.
Meskipun dapat melakukan jual beli barang, namun memberikan kredit gadai merupakan fungsi utama dari lembaga gadai (Otoritas Jasa Keuangan, 2019:23). Dan sekarang, kredit gadai telah menjadi primadona solusi masalah keuangan masyarakat, termasuk juga di Indonesia, yang merupakan negara dengan persentase kemiskinan mencapai angka 9,57%, dimana lebih dari 45% penduduk  miskinnya  dijumpai  di  wilayah-wilayah  perkotaan  (Badan  Pusat  Statistik,  2023:272- 274)
Pengajuan kredit gadai yang mudah dan cepat menegaskan pentingnya peran gadai sebagai ‘bank kaum miskin’. Meskipun begitu, dengan berbagai keunggulannya, kini lembaga gadai tidak lagi hanya dikunjungi oleh masyarakat golongan menengah ke bawah tetapi juga kalangan yang lebih tinggi. Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan Oeltjen yang mengungkap fakta bahwa lembaga-lembaga gadai turut berkontribusi dalam menaikkan populasi kalangan menengah di Amerika di periode tahun 1990 (Otoritas Jasa Keuangan, 2019:24).
Sayangnya,  solusi  keuangan  dengan  syarat  mudah  dan  proses  cepat  yang  ditawarkan melalui transaksi gadai banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha nakal, yakni dengan mendirikan lembaga  gadai  tidak  berizin  (ilegal).  Bahkan  selama  periode  tahun  2019  hingga  2022,  Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (SWI-OJK) menutup 251 kegiatan pergadaian swasta yang tidak mempunyai izin usaha (Murwani, 2023).
Banyak  perusahaan  pergadaian  yang  tidak  mempunyai  izin  disinyalir  menjadi  penadah barang curian dan membebani masyarakat dengan bunga pinjaman  yang mencekik.  Keberanian perusahaan  pergadaian  tidak  berizin  menerima  barang-barang  yang  tidak  jelas  asal-usulnya, kemudian  mendorong  pelaku  kejahatan  untuk  menggadaikan  barang  hasil  kejahatan  mereka  ke lembaga-lembaga gadai ilegal.
Akibatnya, banyak anggota masyarakat yang harus menanggung kerugian, salah satunya adalah  pengusaha  rental  mobil.  Dalam  sebuah  wawancara  dengan  seorang  pengusaha  rental, diketahui bahwa upaya pengambilan mobilnya kembali tidaklah mudah. Dia menjelaskan bahwa pada saat mobilnya digadaikan oleh seorang customer-nya, perusahaan gadai yang menerima gadai atas mobil tersebut tidak mau menyerahkan mobilnya dan bersikeras agar dia membayar pinjaman beserta bunganya. Adapun pelakunya telah kabur ke luar kota.
Selain  kendaraan  bermotor,  perusahaan  gadai  yang  tidak  berizin  juga  sangat  berpotensi menerima gadaian barang-barang hasil kejahatan yang lebih mudah disimpan, seperti perhiasan, emas, batu-batu mulia, laptop, handphone, peralatan elektronik, dan sebagainya. Ukurannya yang
relatif  kecil  membuat  barang-barang  semacam  itu  mudah  ditransaksikan,  sehingga  pemiliknya kesulitan menemukannya, apa lagi kalau pelakunya tidak tertangkap.
Dalam sebuah kegiatan bertajuk Sosialisasi Penerapan Pasal 480 KUH Pidana dan Program APU PPT bagi Perusahaan Pergadaian, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK, Ogi Prastomiyono, menegaskan bahwa OJK akan terus mendorong peningkatan kesadaran para  pelaku  industri  jasa  keuangan,  terutama  perusahaan  pergadaian,  terkait  pentingnya pengimplementasian anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT) pada sektor industri jasa keuangan (OJK, 2022).
Ogi  menambahkan,  perusahaan  pergadaian  berpotensi  menjadi  pihak  yang  disangkakan dalam tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP (Rizki, 2022). Dengan gerai-gerai yang mudah dijumpai serta didukung oleh proses yang mudah dan cepat, peluang bagi perusahaan pergadaian untuk menjadi pelaku tindak pidana penadahan menjadi semakin besar.
Selanjutnya  Ogi  menyarankan  supaya  para  pelaku  bisnis  pergadaian  meningkatkan kesadaran mereka terkait pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam melakukan asesmen terhadap barang jaminan gadai dan memahami konsepsi dasar dan proses penegakan hukum Pasal 480 KUHP tentang tindak pidana penadahan (Rizki,2022).
Menurut  Ogi,  setelah  diterbitkannya  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor: 31/POJK.05/2016  tentang  Usaha  Pergadaian  (POJK  31/2016),  terjadi  peningkatan  jumlah perusahaan  pergadaian  yang  memperoleh  izin  usaha  dari  OJK  setiap  tahunnya.  Pertumbuhan industri pergadaian direfleksikan oleh peningkatan nilai aset industri pergadaian yang mencapai Rp71,07 triliun dengan rasio penyaluran pinjaman (Financing to Asset Ratio) 80,56% atau sebesar Rp57,25 triliun (Rizki, 2022).
Tingginya  nilai  rasio  FAR  bisnis  pergadaian  didukung  oleh  tingginya  tingkat  literasi masyarakat terhadap industri pergadaian. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan  (SNLIK)  tahun  2022  yang  dilakukan  oleh  OJK  di  34  provinsi  (76  kabupaten/kota) selama periode Juli hingga September 2022 (Siaran Pers OJK Nomor: 82/DHMS/OJK/XI/2022), pergadaian merupakan sektor industri dengan indeks literasi masyarakat tertinggi di sektor Industri Keuangan  Non  Bank  (IKNB),  yakni  sebesar  40,75%,  dan  hanya  terpaut  8,18%  dari  industri perbankan yang mempunyai indeks literasi sebesar 49,93% (OJK, 2022).
Selain  memiliki  indeks  tertinggi  di  IKNB,  industri  pergadaian  juga  mempunyai  indeks inklusi  sebesar  11,18%.  Kedua  indeks  ini  mendeskripsikan  bahwa  sektor  industri  pergadaian beserta produk-produk yang ditawarkannya sudah dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia.
Sejarah  panjang  bisnis  gadai  di  Indonesia  menjadikan  lembaga-lembaga  gadai  sebagai salah  satu  pilihan  utama  masyarakat  dalam  mengakses  layanan  pembiayaan  untuk  berbagai kebutuhan  mereka,  terutama  kebutuhan-kebutuhan  hidup  yang  sifatnya  sangat  mendesak  serta menuntut solusi keuangan yang cepat dan mudah.
Layanan jasa keuangan yang sederhana, mudah, cepat, dan aman merupakan keunggulan kompetitif  yang  dimiliki  oleh  industri  pergadaian  dibandingkan  dengan  lembaga  jasa  keuangan yang lainnya. Kondisi ini menjadikan pergadaian sebagai industri yang sangat berpotensi mampu
melakukan  penetrasi  pasar  hingga  lapisan  masyarakat  bawah  (grassroot)  dan  memainkan  peran strategis dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.
Dengan  berbagai  keunggulannya,  maka  tidak  heran  apabila  banyak  masyarakat  yang kemudian mencari kredit gadai di perusahaan pergadaian dengan menjadikan barang-barang yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan gadai berupa benda-benda bergerak, seperti kendaraan bermotor,  perhiasan, emas,  perlengkapan  rumah  tangga,  peralatan elektronik,  dan aset-aset  lain yang tidak harus dilengkapi dokumen kepemilikan.
Mempertimbangkan  bahwa,  secara  yuridis,  status  kepemilikan  seseorang  atas  benda bergerak tidak harus dilengkapi dokumen bukti kepemilikan, terutama barang-barang yang tidak harus dibayar atas tunjuk (menunjukkan surat bukti kepemilikan), maka sebagaimana dikatakan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK, para pelaku usaha pergadaian harus senantiasa berlaku waspada dan hati-hati sebelum menyalurkan kredit dengan jaminan gadai berupa barang bergerak karena berpotensi dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menggadaikan barang bergerak dari hasil tindak kejahatan.
Walaupun  ketentuan  keperdataan  mengenai  penguasaan  barang  bergerak  menentukan bahwa pihak yang menguasai barang bergerak (selain bunga atau piutang) yang tidak harus dibayar atas  tunjuk  (aan  toonder)  dinyatakan  sebagai  pemilik  atas  barang  bergerak  tersebut  (vide  Pasal 1977 KUH Perdata), akan tetapi ketentuan itu tidak cukup kuat untuk memberikan perlindungan kepada perusahaan pergadaian saat dihadapkan dengan penerapan aturan Hukum Pidana.
Selain  memberikan  peringatan  kepada  pelaku  usaha  pergadaian,  melalui  Ketua  Satgas Waspada Investasi (SWI), OJK juga mengingatkan supaya masyarakat tidak melakukan transaksi gadai apapun dengan kegiatan usaha gadai swasta yang ilegal, yakni usaha gadai yang dijalankan oleh perusahaan  pergadaian yang tidak terdaftar di OJK, seperti yang telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) POJK 31/2016 (Yozami, 2021).
Peringatan  yang  diberikan  OJK  kepada  pelaku  usaha  gadai  dan  masyarakat dilatarbelakangi oleh jumlah literatur tentang pergadaian yang tidak terlalu banyak, meski praktik gadai sangat populer di masyarakat. Penyebab kurangnya literatur gadai disebabkan oleh banyak hal, diantaranya adalah karena sebagian besar kegiatan gadai dilakukan secara informal, jumlah kredit  yang  dikucurkan  kecil,  berbasis  ritel  dan  berjangka  pendek,  serta  keterbatasan  data  dan statistik yang dipublikasikan (Otoritas Jasa Keuangan, 2019:24).
Sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  literasi  dan  inklusi  keuangan  masyarakat  serta mengikuti  industri  pergadaian  yang  dinamis,  OJK  menyusun  dan  menyediakan  materi  literasi keuangan  di  setiap  jenjang  pendidikan  formal,  seperti  buku  literasi  keuangan  Mengenal  Jasa Keuangan (untuk tingkat SD kelas IV dan kelas V), Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan (untuk tingkat SMP dan kelas X SMA), dan seri buku literasi keuangan yang terdiri atas 10 buku untuk perguruan tinggi (Otoritas Jasa Keuangan, 2019:4).
Buku-buku itu dipublikasikan dalam bentuk modul e-book dan dapat diakses secara bebas di  laman  resmi  OJK:  https://sikapiuangmu.ojk.go.id,  dengan  begitu  masyarakat  tidak  akan berurusan  dengan  perusahaan-perusahaan  pergadaian  yang  tidak  mengantongi  izin  dari  OJK (ilegal).
Di sisi usahanya mengedukasi masyarakat terkait bisnis pergadaian dan mereduksi jumlah perusahaan pergadaian ilegal, OJK menghadapi fakta yang menunjukkan trend banyaknya pelaku kejahatan yang justru memanfaatkan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga gadai tidak berizin untuk mendapatkan keuntungan finansial dari hasil kejahatan yang mereka lakukan, sehingga perusahaan pergadaian ilegal seakan sulit untuk diberantas dari negeri ini.
Perilaku ilegal dari lembaga pergadaian yang tidak berizin tentu saja memberi preseden buruk kepada perusahaan-perusahaan pergadaian yang mempunyai izin. Tidak hanya itu, perilaku bisnis  lembaga  gadai  ilegal  yang  ugal-ugalan  juga  sangat  berpotensi  merugikan  perusahaan- perusahaan  gadai  yang  berizin.  Contohnya  suku  bunga  kredit  gadai  yang  tinggi,  tidak  adanya transparansi  uang  sisa  lelang  atau  sisa  jual  barang  gadai,  Surat  Bukti  Gadai  yang  cenderung menguntungkan  pelaku  usaha  dan  merugikan  konsumen,  serta  perilaku  buruk  lainnya  (Otoritas Jasa Keuangan, 2019:37).
Menanggapi  maraknya  perusahaan  pergadaian  ilegal,  Kepala  OJK  Daerah  Istimewa Yogyakarta (OJK-DIY), Parjiman, menegaskan bahwa setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU 4/2023) pada tanggal 12 Januari 2023, OJK akan bersinergi dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan  Lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS),  yang  tergabung  dalam  Komite  Stabilitas  Sistem Keuangan  (KSSK)  untuk  membentuk  satuan  tugas  (Satgas)  dalam  rangka  menangani  satuan- satuan usaha tanpa izin di sektor keuangan (Jawa Pos Radar Purworejo, 2023).
Mempertimbangkan  kerugian-kerugian  yang  harus  ditanggung  oleh  masyarakat  dan perusahaan  pergadaian  yang  berizin  akibat  ulah  nakal  pengelola  lembaga-lembaga  gadai  ilegal serta janji OJK untuk mengambil tindakan tegas terhadap institusi gadai yang tidak berizin ataupun satuan  usaha  pergadaian  yang  disinyalir  ilegal,  yang  perilaku  bisnisnya  kerap  bersinggungan dengan ketentuan Pasal 480 KUHP tentang penadahan, maka terdapat urgensi untuk melakukan sebuah penelitian hukum tentang penerapan Pasal 480 KUHP pada perusahaan pergadaian yang berizin setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.

## METODE
Metode  adalah  cara  kerja  atau  teknik  kerja  untuk  dapat  memahami  objek  yang  menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah  yang  bertujuan  untuk  mengungkapkan  kebenaran  secara  sistematis,  metodologis  dan konsisten.  Penelitian  hukum  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada  metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tentu dengan menganalisisnya. Dengan demikian metode penelitian adalah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu .
Spesifikasi penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, pustaka, norma- norma hukum yang ada dalam masyarakat serta data-data yang diperoleh kemudian dianalisa untuk menjawab  permasalahan  di  dalam  penelitian  ini.  Penelitian  dengan  lugas  untuk  menganalisis penerapan  undang-undang,  tipe  penelitian  yang  digunakan  penelitian  kualitatif  yaitu  yang
dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan-bahan  kepustakaan  di  bidang  hukum  serta  peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah Penerapan Pasal 480 Kuhp Pada Perusahaan Pergadaian Yang Berizin Setelah Disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konsepsi Tindak Pidana Penadahan Dalam Hukum Pidana Di Indonesia
Kebutuhan hidup, terutama sandang, pangan, dan papan, merupakan alasan utama kegiatan pemanfaatan  sumber  daya  alam,  bahkan  sejak  zaman  prasejarah  (Sanusi,  2014:1).  Pemenuhan kebutuhan menjadi motivasi manusia untuk terus berusaha dan bekerja. Manusia di era prasejarah mengekstraksi sumber daya yang disediakan alam untuk memenuhi kebutuhan pokok dan manusia di  zaman  modern  bekerja  untuk  mendapatkan  uang  supaya  dapat  memenuhi  kebutuhan  pokok (primer), sekunder, dan juga kebutuhan akan barang-barang mewah (tersier).
Ketika  hasil  kerjanya  tidak  mencukupi  atau  pada  saat  mempunyai  kebutuhan  yang mendesak, manusia akan berusaha menemukan cara untuk mendapatkan tambahan dana, seperti menjual harta kekayaan, menggadaikan barang-barang berharga, ataupun mengajukan pinjaman. Selain cara-cara ini, sebagian orang lebih memilih menempuh jalan pintas dan harus berurusan dengan hukum karena uang yang mereka dapat diperoleh dari hasil melakukan kejahatan, seperti tindak pidana penipuan, penggelapan, pencurian, korupsi, atau penadahan.
Terkait tindak pidana yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ataupun karena terdesak oleh keadaan, penadahan adalah tindak pidana dengan karakteristik yang sangat khas. Meskipun tidak  ikut  secara  langsung  dalam  aksi  kejahatan,  namun  penadah  barang  hasil  kejahatan  dapat dianggap  sebagai  kaki  tangan  pelaku  kejahatan  karena  dia  memberi  kemudahan  kepada  pelaku kejahatan untuk mengonversi hasil kejahatannya menjadi aset yang dapat langsung dibelanjakan.
Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  tindak  pidana  penadahan  diatur oleh ketentuan Pasal 480. Sebagai perbandingan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), penadahan diatur dalam Pasal 591- 593 dengan sanksi pidana yang lebih berat. Penadahan dikategorikan sebagai tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dan kealpaan sekaligus (pro parte dolus pro parte culpa).
Dalam Pasal 480 KUHP disebutkan bahwa elemen yang menjadikan penadahan sebagai delik kesengajaan (dolus) sekaligus kealpaan (culpa) adalah unsur ‘yang diketahui atau sepatutnya harus diduga’. Sebagai delik pro parte dolus pro parte culpa, pelaku penadahan tetap dapat dijerat pidana  Pasal  480  KUHP  meskipun  tidak  mempunyai  niat  untuk  mencari  keuntungan  (Hukum Online, 2023).
Macam-macam perbuatan yang digolongkan sebagai penadahan, sebagaimana dirumuskan dalam  Pasal 480 ayat (1) KUHP adalah:
1. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, ataupun menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan dari suatu benda yang diketahui (delik dolus) atau sepatutnya harus diduga (delik culpa) bahwa benda tersebut didapatkan dari hasil tindak kejahatan;
2. Menjual, menyewakan, menukarkan, ataupun menggadaikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari tindak kejahatan;
3. Mengangkut,  menyimpan,  ataupun  menyembunyikan  suatu  benda  yang  diketahui  atau sepatutnya harus diduga bahwa benda itu diperoleh dari tindak kejahatan; dan
4. Menarik  keuntungan  dari  hasil  barang  yang  diketahui  atau  sepatutnya  harus  diduga  bahwa barang itu diperoleh dari tindak kejahatan.
Pasal  480  KUHP  mengancam  pelaku  tindak  pidana  penadahan  dengan  pidana  penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Nominal pidana denda yang dimaksud dalam Pasal 480 KUHP (Rp900) telah disesuaikan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (PERMA 2/2012) menjadi Rp900.000 (vide Pasal 3 PERMA 2/2012).
Adapun rumusan tindak pidana penadahan dalam KUHP Baru adalah (vide Pasal 591):
1. Membeli,  menawarkan,  menyewa,  menerima  penukaran,  menerima  jaminan  atau  gadai, ataupun  menerima  hadiah  atau  untuk  menarik  keuntungan  suatu  benda  yang  diketahui  atau patut diduga diperoleh dari tindak pidana;
2. Menjual, menyewakan, menukarkan, ataupun menggadaikan suatu benda yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari hasil melakukan suatu tindak pidana;
3. Menyembunyikan, menyimpan, ataupun mengangkut suatu benda  yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari tindak pidana; dan
4. Menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa benda itu diperoleh dari tindak pidana.
Tidak  jauh  berbeda  dengan  Pasal  480  KUHP,  Pasal  591  KUHP  Baru  juga  mengancam pelaku tindak pidana penadahan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Perbedaan sanksi pidana dalam kedua aturan tersebut terletak pada nominal pidana denda yang merupakan pidana alternatif bagi pelaku tindak pidana penadahan.
Apabila  dalam  Pasal  480  KUHP  jo.  Pasal  3  PERMA  2/2012  sanksi  pidana  denda penadahan adalah sebesar Rp900 ribu, dalm Pasal 591 KUHP Baru nominal dendanya jauh lebih besar, yaitu Kategori V. Menurut ketentuan Pasal 79 ayat (1) huruf e KUHP Baru, nominal pidana denda  Kategori  V  adalah  sebesar  paling  banyak  Rp500  juta,  kecuali  tindak  pidana  penadahan ringan (melibatkan barang dengan nilai tidak lebih dari Rp500.000), sebagaimana dimaksud Pasal 593 KUHP Baru. Dalam hal ini, alternatif pidana yang dijatuhkan adalah denda Kategori II, yaitu paling banyak Rp10.000.000.
Dengan semangat menghukum penadah, yang berperan mempermudah terjadinya tindak kejahatan lain, seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan, sehingga penyaluran hasil kejahatan lebih mudah dilakukan (pelaku penggelapan, penipuan, atau pencurian tidak harus menjual sendiri hasil kejahatan mereka), KUHP Baru memang menjatuhkan sanksi pidana alternatif berupa denda dengan  nominal  yang  lebih  menimbulkan  efek  jera  (deterrent  effect).  Sayangnya,  seluruh ketentuan dalam KUHP Baru akan mulai diberlakukan tiga tahun setelah diundangkan, yakni pada tanggal 3 Januari 2026.
Alasan yang melatarbelakangi pelaku tindak pidana penadahan dikenai sanksi pidana telah dikemukakan diantaranya oleh tiga pakar hukum berikut ini (Hukum Online, 2023):
1. M.  Sholehudin,  yang  menerangkan  bahwa  tindak  pidana  penadahan  mempermudah  tindak kejahatan yang lainnya;
2. Prof.  D.  Simons,  yang  menyatakan  bahwa  penadahan  sangat  erat  hubungannya  dengan kejahatan-kejahatan  seperti  pencurian  dan  keberadaan  penadah  mempermudah  orang  untuk melakukan pencurian; dan
3. M.  Kholil,  yang  mengemukan  bahwa  dengan  adanya  penadah  sebagai  penampung  barang curian  memberi  kemudahan  bagi  pelaku  untuk  mendapatkan  keuntungan  dari  barang  yang dicurinya,  sehingga  dia  tidak  perlu  menjual  sendiri  hasil  curiannya  tetapi  cukup  disalurkan melalui penadah, yang biasanya berkedok sebagai pedagang barang bekas.
Menurut  Lamintang  dan  Samosir  (2010:329),  Pasal  480  ayat  (1)  KUHP  pada  dasarnya mengatur jenis-jenis tindak pidana penadahan dalam dua lapangan perbuatan, yaitu:
1. Membeli,  menyewa,  menukar,  menerima  gadai,  dan  menerima  hadiah  suatu  benda  yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari tindak kejahatan; dan
2. Ingin mendapatkan keuntungan dengan cara menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai  gadai,  mengangkut,  menyimpan,  dan  menyembunyikan  suatu  benda  yang  diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari aksi kejahatan.
Keduanya kemudian menambahkan bahwa rumusan tindak pidana dalam Pasal 480 KUHP mengandung beberapa unsur, yang terdiri atas (Lamintang & Samosir, 2010:328-329):
1. Unsur objektif (actus reus) dalam wujud:
a. Perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, dan menerima hadiah sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari tindak kejahatan; dan
b. Perbuatan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, dan  menyembunyikan  sesuatu  benda  yang  diketahui  atau  sepatutnya  harus  diduga diperoleh dari tindak kejahatan untuk menarik keuntungan.
2. Unsur subjektif (mens rea), yang dituangkan dalam frasa-frasa berikut:
a. Yang diketahui (dolus); dan
b. Sepatutnya harus diduga (culpa).
Kedua jenis unsur subjektif, yaitu unsur kesengajaan (tahu bahwa barang tersebut adalah hasil kejahatan) dan ketidaksengajaan (harusnya menduga barang itu adalah hasil kejahatan tapi lalai  melakukannya),  merupakan  karakteristik  tindak  pidana  penadahan  yang  sangat  khas.  Jadi, baik  sengaja  ataupun  tidak  sengaja,  siapa  pun  yang  melakukan  salah  satu  perbuatan  ataupun perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.000.
Secara  praktis  normatif,  konstruksi  unsur  subjektif  dalam  redaksi  pasal  biasa  dibedakan menjadi rumusan delik kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) dengan ancaman pidana yang berlainan. Akan tetapi ada redaksi pasal yang meletakkan unsur kesengajaan dan kealpaan secara bersamaan  dengan  ancaman  pidana  yang  sama,  contohnya  delik  pencucian  uang  (money laundering), gratifikasi, dan penadahan.
Peletakan unsur dolus dan culpa sekaligus dalam satu rumusan pasal dikenal dengan istilah pro  parte  dolus  pro  parte  culpa.  Delik  di bawah  rumusan  pasal  macam  ini  menyamakan  sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan tidak sengaja.

## Pertanggungjawaban Perusahaan Pergadaian dalam Penerapan Pasal 480 KUHP
PT.  Pegadaian  (Persero)  menghimbau  pada  masyarakat  yang  bermaksud  memanfaatkan jasa usaha pergadaian bahwa sebelum melakukan transaksi gadai supaya memperhatikan hal-hal berikut (PT. Pegadaian, 2023):
1. Memahami risiko gadai
Merujuk  pada  ketentuan  Pasal  1  angka  10  POJK  31/2016,  perusahaan  pergadaian mendapatkan hak atas barang jaminan gadai untuk kemudian mengambil pelunasan dari barang tersebut  dengan  mendahului  kreditur-kreditur  lainnya.  Ketentuan  ini  merupakan  indikator risiko  gadai,  dimana  masyarakat  sebagai nasabah  perusahaan  pergadaian  harus  menghadapi risiko  kehilangan  barang  berharga  yang  dijadikannya  jaminan  apabila  tidak  bisa  melunasi pinjamannya dalam jangka waktu yang telah disepakati.
2. Mengetahui nilai barang jaminan
Aset yang dapat dijadikan sebagai jaminan gadai adalah barang yang mempunyai nilai jual  beli  sebab  barang  tersebut  nantinya  akan  menjadi  objek  lelang  apabila  nasabah  tidak mampu mengembalikan pinjaman. Maka dari itu masyarakat diarahkan untuk tahu nilai barang yang  digadaikan  sehingga  tidak  mendapatkan  pinjaman  yang  nilainya  jauh  di  bawah  harga barang yang dijadikan jaminan. Salah satu cara untuk mengetahui kisaran nilai barang jaminan, PT.  Pegadaian  (Persero)  menganjurkan  masyarakat  untuk  menginstal  aplikasi  Pegadaian Digital, yang dapat diunduh di Playstore ataupun App Store.
3. Memperhatikan ketentuan gadai
Sebelum  menyepakati  transaksi  gadai  di  lembaga-lembaga  pergadaian,  masyarakat dihimbau  untuk  lebih  dulu  memperhatikan  prosedur  gadai,  terutama  terkait  jangka  waktu pinjaman,  biaya-biaya  tambahan  yang  harus  dibayar,  dan,  yang  paling  utama,  bisa  atau tidaknya pinjaman gadai yang dicairkan dibayar secara bertahap.
4. Memperhatikan sistem dan syarat gadai
Beberapa perusahaan mungkin hanya akan memberi pinjaman sebesar Rp10 juta, tetapi di  sisi  lain,  dengan  jaminan  yang  sama,  bisa  jadi  perusahaan  lain  memberikan  nominal pinjaman yang lebih besar atau lebih kecil dengan berbagai macam persyaratan. Maka sebelum melakukan transaksi gadai, nasabah disarankan untuk mengetahui sistem dan persyaratannya sehingga dia paham akan berbagai risiko yang harus ditanggungnya.
Selain  mengedukasi  masyarakat,  OJK  juga  mengingatkan  para  pelaku  usaha  pergadaian supaya  tidak  terlibat  dalam  transaksi  atas  barang  ilegal.  Kepala  Eksekutif  Pengawas  Industri Keuangan  Non-Bank  OJK,  Ogi  Prastomiyono,  mengemukakan  bahwa  perusahaan  pergadaian sangat  berpotensi  menjadi  pihak  yang  disangka  turut  terlibat  dalam  tindak  pidana  penadahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP, apa pun alasannya (Rizki, 2022).
Unsur ‘mengetahui atau sepatutnya harus menduga’ dalam rumusan Pasal 480 KUHP sama sekali tidak memberikan ruang bagi siapa saja, termasuk perusahaan pergadaian, untuk mengelak
dari jeratan tindak pidana penadahan. Unsur tersebut mengandung implikasi bahwa sengaja (tahu) ataupun tidak sengaja (tidak tahu), semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana penadahan dapat dipidana.
Sebagai  contoh,  perusahaan  pergadaian  yang  menerima  gadai  kendaraan  bermotor  yang tidak dilengkapi surat-surat yang sah (hanya kendaraan bermotor dan STNK-nya saja) dapat dijerat pasal penadahan, karena seharusnya dia menduga bahwa  kendaraan tersebut berasal dari tindak kejahatan (mana mungkin pemilik sah kendaraan tidak mempunyai ataupun menguasai dokumen kepemilikannya).
Terkait hal ini, Mahkamah Agung telah menerbitkan yurisprudensi No. 3/Yur/Pid/2018, yang  memberikan  kaidah  hukum  bahwa seorang  pembeli  kendaraan  bermotor tanpa  dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah seharusnya patut menduga bahwa kendaraan tersebut berasal atau diperoleh  dari  tindak  pidana.  Apabila  dia  tetap  membeli  atau  menerima  gadai  atas  kendaraan tersebut, maka dia dapat disangkakan telah melanggar ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP.
Supaya  terhindar  dari  risiko  di  atas,  maka  seluruh  pelaku  usaha  gadai  diharapkan dapat melaksanakan  ketentuan  dalam  Peraturan  OJK  Nomor:  12/POJK.01/2017  tentang  Penerapan Program  Anti Pencucian Uang dan  Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa  Keuangan (POJK  12/2017),  salah  satunya  adalah  dengan  mengedepankan  prinsip  Know  Your  Customer (KYC) melalui prosedur-prosedur berikut:
1. Customer Due Diligence (CDD) atau Uji Tuntas Nasabah, yaitu identifikasi, verifikasi, dan pemantauan  oleh  perusahaan  pergadaian  terhadap  calon  nasabah  untuk  memastikan  bahwa transaksinya  sesuai  dengan  profil,  karakteristik,  dan/atau  pola  transaksi  dari  nasabah  yang bersangkutan; dan
2. Enhanced  Due  Diligence  (EDD)  atau  Uji  Tuntas  Lanjut,  yaitu  upaya  CDD  yang  lebih mendalam pada calon nasabah yang berisiko tinggi, termasuk juga kepada calon nasabah dari kelompok orang yang populer secara politis (politically exposed person), yakni orang-orang yang mempunyai kewenangan untuk melakukan fungsi penting dari negara ataupun organisasi internasional.
Menurut Ogi, prinsip KYC adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan pergadaian untuk memitigasi risiko hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 480 KUHP. Selain itu, pemahaman pelaku usaha terkait konsepsi dasar dan proses penegakan hukum atas Pasal 480 KUHP juga harus dimiliki oleh pelaku usaha pergadaian. Pemahaman akan hal ini diyakini dapat menjadi insentif untuk menerapkan prinsip kehati-hatian saat melakukan asesmen terhadap aset yang  dijadikan  sebagai  jaminan  gadai  dan  untuk  mengimplementasikan  prinsip  kenali  calon pengguna jasa pergadaian (KYC).
Tanpa adanya pemahaman konsepsi dasar tindak pidana penadahan dan proses penegakan hukumnya,  pelaku  usaha  pergadaian  akan  lebih  mengedepankan  profit  dan  mengabaikan aspek kehati-hatian  serta  mengesampingkan  prinsip  KYC.  Konsekuensinya,  akan  banyak  perusahaan pergadaian yang berani menerima jaminan gadai yang status hukumnya abu-abu atau bahkan gelap dan berujung pada pelanggaran pidana.
Lebih lanjut Ogi menambahkan bahwa sejarah panjang yang telah dilalui oleh usaha gadai menjadikan  pergadaian  sebagai  salah  satu  alternatif  masyarakat  untuk  mengakses  layanan pembiayaan.  Dengan  layanan  yang  sederhana,  mudah,  cepat,  dan  aman,  pergadaian  digadang- gadang mampu melakukan penetrasi pasar hingga ke lapisan kelas bawah (Rizki, 2022).
Jaminan gadai yang pada umumnya adalah barang bergerak dan pemegang hak atas barang bergerak sebagiannya ditentukan berdasarkan atas siapa yang memegang atau menguasainya (aan toonder)  sehingga  membuat  perusahaan  pergadaian  mudah  memercayai  calon  nasabah,  dan tingginya  tingkat  literasi  pergadaian  (artinya  masyarakat  paham  dan  mengerti  tujuan  mereka datang ke kantor pergadaian), merupakan celah yang dapat menjerat perusahaan pergadaian dalam tindak pidana penadahan. Dengan kondisi ini, prinsip KYC serta pemahaman konsepsi dasar dan praktik  penegakan  hukum  tindak  pidana  penadahan  menjadi  hal  yang  sangat  signifikan  untuk dipahami oleh para pengusaha.

## Dampak Yang Ditimbulkan Oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 Terhadap Perusahaan Pergadaian Berizin
Dengan  sejarah  panjang  yang  telah  dilalui  oleh  usaha  gadai  di  Tanah  Air,  belum  lagi layanan yang sederhana, mudah, cepat, dan aman, maka tidak salah apabila pergadaian digadang- gadang  menjadi  salah  satu  alternatif  utama  masyarakat  untuk  mengakses  layanan  pembiayaan. Berbagai kelebihan yang dimiliki oleh bisnis gadai mendorong OJK menaruh harapan besar pada pergadaian  untuk  melakukan  penetrasi  pasar  hingga  ke  lapisan  masyarakat  bawah  serta memainkan  peran  strategis  dalam  meningkatkan  literasi  dan  inklusi  keuangan  masyarakat  di seluruh pelosok Nusantara.
Menurut  Aman  Santosa,  Kepala  Departemen  Literasi,  Inklusi  Keuangan,  dan  Keuangan OJK,  literasi  dan  inklusi  keuangan  merupakan  dua  sisi  yang  harus  diseimbangkan.  Literasi keuangan  mendorong  peningkatan  kualitas  pengambilan  keputusan  finansial  dan  mengubah haluan pengelolaan keuangan ke arah yang lebih baik, sehingga masyarakat menjadi lebih bijak dalam memilih dan memanfaatkan produk dan layanan dalam industri jasa keuangan.
Di  sisi  lain,  meningkatnya  literasi  keuangan  masyarakat  harus  diimbangi  dengan peningkatan inklusi keuangan melaui penyediaan akses pada masyarakat ke lembaga, produk, dan layanan  jasa  keuangan.  Tidak  hanya  itu,  ketersediaan  akses  juga  harus  diikuti  dengan kesinambungan lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan bagi masyarakat (Wardani, 2023).
Hal  yang  harus  diwaspadai  dari  peningkatan  literasi  dan  inklusi  keuangan  masyarakat adalah munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang memanfaatkan lembaga-lembaga gadai untuk  mencari  keuntungan  secara  melawan  hukum,  seperti  menggadaikan  barang  curian (perhiasan, laptop, handphone, dan sebagainya) atau bahkan menggadaikan barang-barang milik orang lain (menggadaikan kendaraan sewaan, barang pinjaman, dan sebagainya).
Selain  kemunculan  nasabah  yang  gemar  melakukan  pelanggaran  hukum,  peningkatan literasi  dan inklusi  keuangan  masyarakat juga  menyuburkan  perusahaan-perusahaan  pergadaian ilegal. Maraknya lembaga  gadai ilegal di Tanah Air direfleksikan oleh penutupan 251 kegiatan pergadaian  swasta  tidak  berizin  di  sepanjang  periode  tahun  2019  hingga  2022,  padahal  jumlah
lembaga pergadaian yang berizin dan terdaftar di OJK dalam periode yang sama tidak sebanyak itu (Murwani, 2023).
Berdasarkan  wawancara  dengan  beberapa  pelaku  bisnis  gadai  dan  anggota  masyarakat yang  biasa  berurusan  dengan  usaha  pergadaian,  terungkap  bahwa  usaha  gadai  ilegal  dianggap meresahkan  masyarakat.  Meskipun  keberadaan  perusahaan  pergadaian  ilegal  turut  mendorong peningkatan inklusi keuangan masyarakat dan, sepintas lalu, menawarkan solusi finansial kepada siapa saja yang membutuhkan, namun dalam praktiknya tidak sedikit perusahaan pergadaian ilegal yang  membebani  nasabah-nasabahnya  dengan  bunga  pinjaman  gadai  yang  mencekik  leher sehingga memberatkan nasabah.
Tidak hanya itu, perusahaan pergadaian yang tidak mempunyai izin ataupun terdaftar di OJK  juga  disinyalir  banyak  yang  menjadi  penadah  barang-barang  yang  diperoleh  dari  hasil kejahatan. Modus operandi yang paling banyak digunakan adalah penggadaian mobil dan sepeda motor sewaan atau pinjaman. Secara aturan, lembaga gadai seharusnya tidak menerima gadai atas kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi surat-surat yang sah, yaitu Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
Pada kenyataannya, banyak dijumpai kasus dimana lembaga gadai ilegal tidak segan-segan menerima  gadaian  kendaraan  bermotor  yang  hanya  dilengkapi  STNK  dan  KTP.  Padahal  nama yang  tertera  di  kedua  dokumen  tersebut  tidak  sama.  Seharusnya  pengelola  usaha  menerapkan prinsip KYC, karena STNK bisa saja diberikan oleh pemilik sah kendaraan karena kendaraannya itu disewakan atau dipinjamkan kepada orang yang menggadaikan kendaraan tersebut.
Setelah mendapatkan uang, penggadai  yang tidak bertanggung jawab tersebut  langsung lari ke luar kota dan meninggalkan permasalahan antara pemilik sah kendaraan dengan lembaga gadai yang bersangkutan. Salah seorang pemilik bisnis penyewaan mobil menuturkan bahwa pada waktu  mobilnya  digadaikan  oleh  salah  seorang  pelanggannya,  dia  harus  berhadapan  dengan birokrasi  yang  berbelit,  sehingga  dia  terpaksa  memilih  membayar  pinjaman,  bunga,  dan  biaya- biaya lain yang timbul dalam perkaranya itu.
Menurut  seorang  pengusaha  pergadaian  di  Kota  Medan,  kelalaian  lembaga  gadai  ilegal menerapkan prinsip KYC sebelum melakukan transaksi gadai bisa jadi disebabkan karena mereka merasa tidak harus menjalankan semua kewajiban yang tertuang dalam POJK 31/2016 dan karena mereka tidak tahu beratnya urusan perizinan bisnis pergadaian.
Maraknya  penggadaian  barang-barang  dari  hasil  kejahatan  ditengarahi  diakibatkan  oleh inklusivitas  lembaga  gadai.  Dekatnya  industri  pergadaian  dengan  masyarakat  menengah  bawah dan preferensi mereka dengan gadai daripada meminjam uang di bank karena prosesnya yang cepat dan  mudah,  tak  dapat  diingkari,  menjadi  alasan  pelaku  kejahatan  memuluskan  perbuatan  jahat mereka. Dengan adanya pergadaian ilegal, mereka dapat lebih mudah mendapatkan uang dari hasil kejahatan  mereka  tanpa  harus  repot-repot  mencari  orang  (penadah)  yang  bersedia  menampung barang hasil kejahatannya itu.
Dengan demikian, pergadaian ilegal tidak hanya meresahkan masyarakat, akan tetapi juga mendatangkan preseden buruk kepada pelaku- pelaku usaha pergadaian yang mempunyai izin atau
terdaftar di OJK. Selain itu, kehadirannya juga memunculkan persaingan bisnis yang tidak sehat, bahkan cenderung merugikan pengusaha-pengusaha gadai yang taat aturan hukum.
Sayangnya,  meski  POJK  31/2016  mengatur  tentang  prosedur  penyelenggaraan  kegiatan usaha  pergadaian  di  Indonesia,  namun  peraturan  yang  mulai  diberlakukan  secara  efektif  sejak tanggal  29  Juli  2016  tersebut  hanya  mengatur  bahwa  perusahaan  pergadaian  dapat  melakukan kegiatan usaha pergadaian setelah memperoleh izin usaha dari OJK (vide Pasal 9 ayat [1] POJK 31/2016),  sayangnya  tidak  terdapat  aturan  yang  mewajibkan  pelaku  usaha  pergadaian  untuk mempunyai izin yang diikuti oleh sanksi bagi siapa saja yang melanggar ketentuan ini.
Seluruh  sanksi  yang  diatur  dalam  POJK  31/2016  merupakan  sanksi  administratif  yang hanya dapat dikenakan terhadap perusahaan pergadaian yang berizin. Akibatnya OJK sama sekali tidak  punya  alas  hukum  untuk  menindak  perusahaan-perusahaan  pergadaian  yang  tidak  berizin ataupun terdaftar. Yang dapat dilakukan OJK adalah menunggu laporan dari masyarakat (nasabah- nasabah) yang dirugikan oleh perilaku bisnis ilegal mereka.
Pengundangan UU 4/2023 membawa angin perubahan dalam penatakelolaan bisnis gadai di Indonesia. Undang-Undang yang terdiri atas 341 pasal ini menguatkan aspek kelembagaan OJK. Dengan  Undang-Undang  ini  OJK  mempunyai  kewenangan  untuk  melakukan  tindakan  tegas terhadap  perusahaan-perusahaan  pergadaian  yang  tidak  berizin.  Tidak  hanya  itu,  OJK  juga memiliki alas hukum untuk bersinergi dengan lembaga-lembaga pemerintahan lain dalam rangka penanganan entitas usaha keuangan ilegal.
Berdasarkan ketentuan Pasal 8 angka 21 UU 4/2023, OJK menjadi satu-satunya lembaga yang berhak melakukan penyidikan pidana di sektor jasa keuangan dan tetap berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dalam ketentuan Pasal yang mengubah Pasal 48 Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  tersebut,  OJK  diberi kewenangan  untuk  menetapkan  dimulainya  penyidikan,  tidak  dilakukannya  penyidikan,  dan dihentikannya penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan. OJK juga berhak untuk melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
Meskipun  dikategorikan  sebagai  perbuatan  pidana,  namun  pihak  yang  diduga melakukannya  diberi  hak  untuk  mengajukan  permohonan  pada  OJK  supaya  pelanggarannya diselesaikan  dengan  menggunakan  prinsip  restorative  justice  dengan  tanpa  melibatkan  lembaga peradilan ataupun sanksi pidana. Kemudian, OJK akan melakukan penilaian terhadap permohonan ini dan menghitung besarnya nilai kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran dimaksud dengan pertimbangan-pertimbangan berikut:
1. Ada  tidaknya  alternatif  penyelesaian  atas  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  perbuatan  pidana yang  dilakukan,  apabila  para  pihak  tidak  keberatan  dengan  alternatif  penyelesaian  atas kerugian dan setuju untuk melepaskan hak menuntut mereka di hadapan hukum, maka protes litigasi dapat dihindari;
2. Besar  kecilnya  nilai  transaksi  dari  dan/atau  nilai  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  tindak pelanggaran yang dilakukan; dan
3. Signifikansi dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan terhadap sektor jasa keuangan, lembaga jasa keuangan, dan/atau kepentingan nasabah, pemodal, investor, dan/atau
masyarakat, jika kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana tidak berdampak secara luas terhadap sektor jasa keuangan, kepentingan nasabah, dan/atau masyarakat, maka penyidikan tidak dilakukan dan perkaranya diselesaikan.
Ketiga  pertimbangan  yang  dituangkan  dalam  ketentuan  Pasal  8  angka  20  UU  4/2023  di atas mengimplikasikan bahwa pada hakikatnya dalam penanganan perkara tindak pidana sektor jasa  keuangan,  peningkatan  status  dari  penyelidikan  menjadi  penyidikan  harus  dilakukan berdasarkan dampak yang ditimbulkan oleh tindak lanjut ke tahap penyidikan tersebut terhadap stabilitas sistem keuangan, sektor jasa keuangan, dan/atau perlindungan konsumen.
Apabila OJK menyetujui permohonan yang diajukan, maka tersangka tidak hanya dibebani oleh  kewajiban  membayar  sejumlah  ganti  rugi  kepada  pihak-pihak  yang  dirugikan  (OJK  sama sekali tidak ada hak atas ataupun bagian dari ganti rugi yang dibayarkan oleh pemohon), melainkan juga  kewajiban  untuk  memperbaiki  proses  dan  tata  kelola  bisnis  jasa  keuangan  yang diselenggarakannya  (vide  Penjelasan  Pasal  8  angka  20  UU  4/2023  tentang  perubahan  Pasal  48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan).
Meskipun dengan adanya kesepakatan dan pembayaran ganti rugi, pihak yang diduga telah melakukan  tindak  pidana  sektor  jasa  keuangan  telah  terhindar  dari  jerat  hukum  pidana,  namun OJK  tetap  mempunyai  kewenangan  untuk  menjatuhkan  sanksi  administratif  kepada  yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 8 angka 20 UU 4/2023, sanksi administratif yang diberikan oleh OJK  kepada  pihak-pihak  yang  diduga  telah  melakukan  tindak  pidana  sektor  keuangan  adalah sebagai berikut:
1. Peringatan tertulis;
2. Pembatasan terhadap produk, layanan, dan/atau kegiatan usaha;
3. Pembekuan terhadap produk, layanan, dan/atau kegiatan usaha;
4. Pemberhentian pengurus;
5. Denda administratif;
6. Pencabutan izin produk dan/atau layanan;
7. Pencabutan izin usaha; dan/atau
8. Sanksi administratif lainnya.
Sanksi-sanksi di atas dapat dijatuhkan secara parsial maupun simultan. Artinya, OJK bisa saja  memberikan  dua  atau  lebih  sanksi  administratif  sekaligus  jika  pelanggarannya  berdampak serius terhadap stabilitas sistem keuangan, sektor jasa keuangan, dan/atau perlindungan konsumen.
Dalam hal OJK menolak permohonan yang diajukan oleh terduga pelaku, OJK berwenang meningkatkan proses pemeriksaan perkara ke tahap penyidikan. Terkait tindak pidana sektor jasa keuangan  dalam  lapangan  usaha  pergadaian,  ketentuan  Pasal  236  ayat  (4)  huruf  e  UU  4/2023 menyatakan  bahwa  setiap  pelaku  usaha  sektor  keuangan  (PUSK)  dilarang  menjual  ataupun menawarkan produk dan/atau layanan yang tidak memiliki izin. Pelanggaran terhadap larangan ini diancam dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp25 miliar dan paling banyak Rp250 miliar (vide Pasal 306 ayat [1] UU 4/2023).
Pidana  denda  yang  dikenakan  kepada  PUSK  yang  menjual  atau  menawarkan  produk dan/atau layanan keuangan, termasuk sektor pergadaian, yang tidak memiliki izin, sebagaimana diatur  dalam  Pasal  306  ayat  (1)  UU  4/2023  tersebut  di  atas  bukan  pidana  alternatif,  melainkan pidana pokok yang dijatuhkan bersama pidana penjara. Jadi, pelaku usaha pergadaian yang masih tetap  mengelola  usaha  gadai  yang  tidak  mempunyai  izin  ataupun  terdaftar  di  OJK  pasca disahkannya UU 4/2023 diancam dengan pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan secara bersamaan.
Kepala  OJK-DIY  menambahkan  bahwa  UU  4/2023  merupakan  alas  hukum  bagi  OJK untuk melakukan penindakan terhadap usaha-usaha yang disinyalir ilegal tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat. Bahkan hingga medio tahun 2023, OJK telah menindak 18 lembaga gadai ilegal melalui sanksi penurunan papan nama dan pemberhentian izin operasional (Jawa Pos Radar Purworejo,  2023).  Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  UU  4/2023  merupakan  produk hukum  yang disahkan untuk mencegah kerugian masyarakat yang ditimbulkan oleh perusahaan pergadaian ilegal.
Terkait  penerapan  Pasal  480  KUHP  pada  perusahaan  pergadaian,  ketentuan  pidana  ini adalah  benturan  yang  harus  dihadapi  oleh  perusahaan  pergadaian  yang  berlindung  di  balik ketentuan  Pasal  1977  KUH  Perdata,  yang  menyatakan  bahwa  pihak  yang  menguasai  barang bergerak yang tidak harus dibayar atas tunjuk (aan tonder) dianggap sebagai pemilik barang itu sepenuhnya. Oleh karena itu, untuk menghindari jerat pidana Pasal 480 KUHP, stiap pelaku usaha pergadaian harus senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dan KYC dengan menerapkan prosedur CDD dan EDD serta memahami konsepsi dasar dan praktik penegakan hukum Pasal 480 KUHP dan korelasinya dengan sektor industri pergadaian.
Penerapan  prinsip  kehati-hatian  dan  KYC  tidak  hanya  akan  menghindarkan  perusahaan pergadaian  dari  jerat  pidana  Pasal  480  KUHP  melainkan  juga  akan  memperkecil  ruang  gerak pelaku tindak pidana. Dengan begitu, pelaku tindak pidana penggelapan lebih sulit mencari tempat untuk menggadaikan barang milik orang lain yang dikuasainya dan pelaku pencurian juga tidak mudah menjual ataupun menggadai barang curiannya di perusahaan pergadaian. Selain itu, UU 4/2023 juga turut membantu dalam praktik penegakan hukum Pasal 480 KUHP karena Undang- Undang tersebut menjadi alas hukum OJK untuk menindak lembaga gadai ilegal.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  data,  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  tindak  pidana penadahan dalam KUHP dipandang sebagai kejahatan absolut, di mana pelaku dikenakan pidana yang  sama  tanpa  memperhatikan  unsur  niat  jahat,  meskipun  hukuman  yang  dijatuhkan  masih tergolong  ringan.  Selain  itu,  perusahaan pergadaian  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana jika menerima barang gadai dari hasil kejahatan, karena mereka seharusnya curiga terhadap barang yang tidak memiliki dokumen sah. UU No. 4/2023 juga memberikan dasar hukum bagi OJK untuk menindak perusahaan pergadaian ilegal, memperkecil ruang gerak tindak pidana penadahan dan melindungi perusahaan berizin dari dampak negatif lembaga gadai tanpa izin.
Berdasarkan kesimpulan penelitian, beberapa saran dapat diberikan. Pertama, mengingat penadahan memudahkan terjadinya kejahatan lain, sanksi pidana bagi pelakunya seharusnya lebih berat,  dengan  pidana  denda  sebagai  hukuman  pokok  yang  dikenakan  bersama  dengan  pidana penjara.  Kedua,  perusahaan  pergadaian  disarankan  untuk  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dan KYC melalui prosedur CDD dan EDD saat transaksi gadai, agar tidak melanggar Pasal 480 KUHP. Ketiga,  penerapan  UU  4/2023  perlu  diperkuat  dengan  penunjukkan  penyidik  OJK  dari  pusat hingga daerah, untuk memberantas perusahaan pergadaian ilegal secara efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir, M. (2010). Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Indonesia 2023. Jakarta: BPS.
Gajimu.com.  (2024).  Jenis  dan  Karakteristik  Badan  Usaha  di  Indonesia.  Diakses  pada  22  Mei
2024, dari https://gajimu.com/tips-karir/kiat-pekerja/memulai-usaha/jenis-dan- karakteristik-badan-usaha-yang-ada.
Harahap, M. Y. (2016). Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika.
Hayes, A. (2022). What Is a Company, How to Start One, Different Types. Diakses pada 22 Mei 2024, dari https://www.investopedia.com/terms/c/company.asp.
Hornby,  A.  S.  (2008).  Oxford  Advanced  Learner’s  Dictionary  (11th  ed.).  Oxford:  Oxford University Press.
Hukum Online. (2023). Tindak Pidana Penadah Barang Curian dan Jerat Hukumnya. Diakses pada 22 Mei 2024, dari https://www.hukumonline.com/berita/a/tindak-pidana-penadah-barang- curian-dan-jerat-hukumnya-lt61c339a0d4357/?page=all.
Imron, A. (2022). Akibat Hukum Perjanjian Gadai atas Unit Barang dengan Jaminan Berasal dari Hasil  Kejahatan.  Jurnal  Surya  Kencana  Satu:  Dinamika  Masalah  Hukum  dan  Keadilan, 13(2).
Jawa Pos Radar Purworejo. (2023). OJK Juga Awasi Pegadaian Ilegal. Diakses pada 22 Mei 2024, dari https://radarpurworejo.jawapos.com/jogjakarta/2143334289/ojk-juga-awasi- pegadaian-ilegal.
Kasmir. (2019). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Staatsblad 1915 Nomor 732).
Lamintang,  P.  A.  F.,  &  Samosir,  C.  D.  (2010).  Delik-Delik  Khusus  Kejahatan  yang  Ditujukan terhadap Hak Milik dan  Lain-Lain  Hak  yang Timbul dari Hak  Milik. Bandung: Nuansa Aulia.
Muhammad, A. (2010). Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Murwani,  S.  (2023).  Mudik  dan  Lebaran:  Bisnis  Gadai  Rawan  Jadi  Penadah  Barang  Curian. Diakses  pada  22  Mei  2024,  dari  https://tirto.id/mudik-dan-lebaran-bisnis-gadai-rawan- jadi-penadah-barang-curian-gE3p.
OJK.  (2022).  OJK  Tingkatkan  Kesadaran  Anti-Pencucian  Uang  dan  Pencegahan  Pendanaan Terorisme  (APU  PPT)  Perusahaan  Pergadaian.  Diakses  pada  22  Mei  2024,  dari https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/OJK-Tingkatkan-Kesadaran- Anti-Pencucian-Uang-dan-Pencegahan-Pendanaan-Terorisme-(APU-PPT)-Perusahaan- Pergadaian.aspx.
Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2019).  Buku  7:  Lembaga  Jasa  Keuangan  Lainnya  (Seri  Literasi Keuangan Perguruan Tinggi). Jakarta: OJK.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor:  02  Tahun  2012  tentang  Penyesuaian
Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor:  12/POJK.01/2017  tentang  Penerapan  Program  Anti Pencucian  Uang  dan  Pencegahan  Pendanaan  Terorisme  di  Sektor  Jasa  Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6035).
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor:  31/POJK.05/2016  tentang  Usaha  Pergadaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 152).
Prasetya, R. (2016). Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika. PT.  Pegadaian.  (2023).  Pengertian  Gadai:  Hukum,  Sistem,  dan  Hal  yang  Perlu  Diperhatikan.
Diakses pada 22 Mei 2024, dari https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/inspirasi/pengertian-gadai-sistem-dan-aturannya.
Rizki,  M.  J.  (2022).  Pentingnya  Mitigasi  Risiko  Hukum  Penadahan  pada  Money  Laundering
Pergadaian. Diakses pada 22 Mei 2024, dari
https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-mitigasi-risiko-hukum-penadahan- pada-money-laundering-pergadaian-lt638afa0e868e3/?page=all.
Sanusi, B. (2014). Pengantar Ekonomi Pembangunan. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Soesilo, R. (2011). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Bogor: Politeia.
Suparji. (2015). Transformasi Badan Hukum di Indonesia. Jakarta: UAI Press.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023  Nomor  1  dan  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor  Keuangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2024  Nomor  4  dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).
Umah, A. (2023). Kenapa Pegadaian Ilegal Enggan Mengurus Izin? Ini Kata OJK DIY. Diakses
pada 22 Mei 2024, dari https://ekbis.harianjogja.com/read/2023/06/14/502/1138579/kenapa-pegadaian-ilegal- enggan-mengurus-izin-ini-kata-ojk-diy.
Wardani, E. P. (2023). OJK Terbitkan POJK 3/2023, Berikut Isinya. Diakses pada 22 Mei 2024, dari https://www.alinea.id/bisnis/ojk-terbitkan-pojk-3-2023-berikut-isinya-b2hNF9Lt0. Wikipedia. (2024). Gadai. Diakses pada 22 Mei 2024, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Gadai. Wikipedia.
(2024). Perusahaan. Diakses pada 22 Mei 2024, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan.
Yozami, M. A. (2021). 7 Ciri Perusahaan Pergadaian Ilegal yang Perlu Diketahui. Diakses pada 22  Mei  2024,  dari  https://www.hukumonline.com/berita/a/7-ciri-perusahaan-pergadaian- ilegal-yang-perlu-diketahui-lt6020c78b82305/?page=all.
Yudiana, F. E. (2013). Dimensi Waktu dalam Analisis Time Value of Money dan Economic Value of Time. Jurnal Muqtasid, 4(1).

## work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License