## Modal Sosial Bentukan Dalam Penyelesaian Konflik di Bangka Belitung
Iskandar Zulkarnain 1 , Aimie Sulaiman 2 , dan Fitri R Harahap 3
1 Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung
2 Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung
3 Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

## ABSTRACT
Three  potential  conflicts  that  need  to  be  anticipated  in  the  reality  of  the  life  of  the  Bangka  Belitung community in the future. The results of qualitative research through conflict mapping in seven districts / cities showed the potential for economic conflict in fighting for tin resources, agrarian conflicts with development  dimensions  related  to  land  expansion  for  large-scale  oil  palm  plantations,  and  inter- village and interethnic youth conflicts became the dominant issue. The mechanism of the safety valve as  a  damper  of  potential  recurring  conflicts  must  be  institutionalized  through  functional  and sustainable formalized social capital.
Keywords: conflict, formalized social capital, institutionalization, and savety valve

## ABSTRAK
Tiga konflik potensial yang perlu diantisipasi di dalam realitas kehidupan di masyarakat Bangka Belitung di masa depan. Hasil dari penelitian kualitatif melalui pemetaan konflik di tujuh  distrik /  kota  menunjukkan  potensi  konflik  ekonomi  terhadap  sumber  daya  timah,  konlik  agrarian dengan  dimensi  pembangunan  yang  terhubung  dengan  ekspansi  skala  besar  penanaman  sawit, dan  konflik  antar  pemuda  desa  dan  etnis  menjadi  isu  dominan.  Mekanisme  katup  penyelamat sebagai  pengatur  kemunculan  konflik  harus  terlembaga/atau  terinstitusi  melalui  modal  sosial bentukan yang berkelanjutan dan fungsional
Kata kunci : konflik, modal sosial bentukan, institusionalisasi, keamanan terpusat

## I. PENDAHULUAN
Tulisan ini hendak memaparkan bagaimana mengelola modal sosial bentukan melalui  usaha  menggali  kearifan  lokal sebagai kekuatan bersama dalam menghadapi konflik dan menyatukan segenap  elemen  masyarakat.  Modal  sosial dimaknai sebagai upaya menghimpun semua kekuatan-kekuatan  sosial  komunitas  yang dikonstruksikan oleh individu atau kelompok  dengan  mengacu  pada  struktur sosial  yang menurut  penilaian mereka dapat mencapai tujuan individual dan/atau kelompok  secara  efisien  dan  efektif  dengan modal-modal  lainnya  (Lawang,  2004). Konsep  modal  sosial  menawarkan  betapa pentingnya suatu hubungan. Dengan membangun suatu hubungan satu sama lain, dan memeliharanya agar terjalin terus, setiap individu dapat bekerja sama untuk memperoleh hal-hal yang tercapai sebelumnya serta meminimalisasikan kesulitan yang besar. Modal sosial menentukan  bagaimana  orang  dapat  bekerja sama dengan mudah. Tulisan ini fokus pada upaya  pemanfaatan  modal  sosial  (baca kearifan  lokal)  dalam  penyelesaian  konflik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lima tahun terakhir.
Globalisasi  yang  sedang  melaju  deras melalui arus investasi, kecanggihan teknologi, persebaran informasi, dan perluasan pasar membawa konsekuensi bagi bangunan demokrasi Indonesia yang dikenal sebagai  masyarakat  majemuk.  Ciri  utama masyarakat  majemuk  menurut  Novri  Susan (Susan,  2012)  adalah  masyarakat  yang disusun  berdasarkan  perbedaan  identitas sosial  (keagamaan,  etnis,  profesi)  dan berbagai kelompok sosial yang mendefinisikan diri secara unik dan berbeda dari  kelompok  lain.  Sebagai  masyarakat majemuk,  Bangka  Belitung  denganluas wilayah  daratan  16.424  km²  dan  luas  lautan 65.301  km²berpenduduk  1.430  juta  jiwa, tersebar  di  tujuh  kabupaten/kota  terdiri  dari masyarakat  yang  beragama  dan  multietnis (BPS,  2018).  Secara  geografis,  bentangan wilayah  laut  yang  lebih  luas  dibanding daratan mencerminkan perbedaan-perbedaan kelompok  sosial  dan  secara  demografis
menunjukkan  keragaman  dari  sisi  agama, etnis, dan sebaran kependudukan serta mata pencaharian.  Jumlah  penduduk  miskin  di Bangka  Belitung  tahun  2017  meningkat sebesar  607.927  dimana  terdapat  sekitar 76,20  ribu  penduduk  miskin  atau  sekitar 5,30% dari total penduduk (BPS,2018).
Secara  faktual,  Bangka  Belitung  sedang menuju  transisi  komoditi  dari  ekonomi timah  ke  ekonomi  non-timah.  Data  statistik BPS  pada  tahun  2017  menunjukkan  jumlah perkebunan  besar  kelapa  sawit  sebanyak  41 perusahaan  dan  luas  lahan  pertanian  yang didominasi  oleh  lahan  yang  bukan  sawah sekitar  1.149.880  hektar  atau  97,865%  dari total  lahan  pertanian.  Transisi  ini  secara sosiologis, membawa konsekuensi- konsekuensi  bagi  peri-kehidupan  sosial masyarakat seperti stabilitas, harmoni sosial, dan  persaingan  identitas  dalam  ruang kehidupan sehari-hari. Salah satu indikatornya  ditandai  oleh  meningkatnya jumlah  kasus  konflik  dan  kekerasan  di dalam  ruang  kehidupan  sosial,  ekonomi, politik,  dan  budaya  kebangsaan  (Susan, 2009).  Peningkatan  jumlah  kasus  konflik dan  kekerasan  di  Bangka  Belitung  sejak lima tahun terakhir disebabkan oleh disfungsi  dua  komponen  penting  yakni “lenyapnya  katup  penyelamat  ( safety-valve ) dalam  sistem  sosial  masyarakat  yang  bisa mengelola konflik menjadi nirkekerasan dan tidak  berfungsinya  mekanisme  resolusi konflik yang diterima oleh masyarakat  yang direpresentasikan  oleh  lembaga-lembaga modern  seperti  polisi/tentara,  birokrasi,  dan pengadilan”  (Laporan  Kesbangpol,  2013). Menurut  Coser,  katup  penyelamat  adalah “suatu lembaga yang menyediakan mekanisme  penyelesaian  konflik  yang  akan mempertahankan integrasi suatu
masyarakat” (Susan, 2012).
Tulisan ini hendak menjawab bagaimana usaha  menciptakan  katup  penyelamat  yang fungsional  sebagai  manifestasi  modal  sosial bentukan.  Modal  sosial  bentukan  yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat  di  perdesaan  maupun  perkotaan selalu berkembang dan terkadang mengalami  modifikasi,  karena  di  dalamnya terkandung  nilai-nilai  yang  sarat  makna
seperti kekerabatan, keakraban, kebersamaan,  toleransi,  dan  kerja  sama. Nilai-nilai  budaya  yang  masih  berkembang dalam  kehidupan  masyarakat  di  Bangka Belitung  saat  ini  diharapkan  menjadi  modal dalam  penyelesaian  konflik  sosial  dan meningkatkan
kewaspadaan dini masyarakat.

## II. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif deskriptif
dengan
strategi pemetaan  konflik  model  SIPABIO  (Susan, 2009).  Strategi  SIPABIO  menitikberatkan pada upaya mengurai sumber-sumber konflik ( Source ), isu-isu ( Issue ), pihak-pihak yang  terlibat  ( Parties ),  sikap  ( Attitudes ), perilaku/tindakan  ( Behaviour ),  intervensi dari  pihak  lain  ( Intervention ).  Kesemua proses  itu  turut  menentukan  hasil  akhir penyelesaian  konflik  ( Outcome ).  Teknik pengumpulan  data  lebih  ditekankan  pada wawancara,  diskusi  terfokus,  dan  analisis dokumentasi yang bersumber dari
pemberitaan  di  media  lokal.  Wawancara dilakukan terhadap tokoh-tokoh
masyarakat/adat,  camat,  dan  kepala  desa  di setiap kecamatan di  tujuh kabupaten/kota di Bangka  Belitung.  Diskusi  difokuskan  untuk menjaring  aspirasi,  saran,  dan  masukan, sedangkan dokumentasi dijadikan alat pendukung bagi validitas data dan informasi terkait peristiwa konflik yang sedang  terjadi melalui penelusuran surat kabar lokal seperti Babel Pos dan Bangka Pos.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Konflik di Bangka Belitung
Secara  ringkas,  gambaran  konflik  di Bangka  Belitung  yang  disajikan  dalam tulisan  ini,  merupakan  hasil  pemetaan  yang bersifat  kolaborasi.  Hasil  pemetaan  konflik merupakan  kerja  sama  antara  Badan Kesatuan  Bangsa,  Politik,  dan  Perlindungan Masyarakat  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung dan Universitas Bangka Belitung di tujuh  kabupaten/kota,  yaitu  Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung,
Kabupaten  Belitung  Timur,  dan  Kota Pangkalpinang.  Peta  konflik  di  tujuh kabupaten/kota  dapat  dilihat  dalam  tabel berikut:

## Tabel Peta Konflik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Hasil  pemetaan  konflik  di  tiap-tiap kabupaten/kota  di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung menghasilkan tiga kecenderungan.  Pertama,  konflik  yang terjadi  bersumber  dari  faktor  ekonomi sebagai penyebab dominan. Faktor ekonomi terkait  erat  dengan  persoalan  perebutan arena dan kesempatan untuk  menguasai  dan memanfaatkan sumber daya alam khususnya timah,  baik  penambangan  timah  di  darat maupun di laut. Fenomena konflik ini terjadi di  Kabupaten  Bangka,  Bangka  Tengah, Bangka  Barat,  Bangka  Selatan,  Belitung Timur,  dan  Kota  Pangkalpinang.  Kasus Bemban  Bangka  Tengah  menjadi  salah  satu kasus konflik yang menarik diangkat, karena selain  sentimen  ekonomi,  isu  konflik  juga mengarah  pada  isu-isu  baru  yang  bernuansa konflik  identitas  (Orang  Selapan)  yang selanjutnya menyebar ke daerah-daerah lain. Di  beberapa  tempat  terjadi  semacam sentimen terhadap keberadaan Orang
Selapan  yang  mulai  mengarah  pada  aksi balas dendam.
Kasus  yang  melanda  nelayan  tradisional di Toboali Bangka Selatan dalam mengakses sumber  daya  alam  di  laut  seringkali bersinggungan dengan kepentingan penambang timah. Perbedaan sosial berbalut kepentingan-kepentingan kelompok pun mengemuka.  Alokasi  sumber  daya  yang seharusnya dimanfaatkan dan dinikmati oleh seluruh  warga  masyarakat  dikuasai  oleh sekelompok  orang  dan  ada  banyak  orang yang hanya menjadi penonton. Fenomena ini berimplikasi pada ketidakpuasan dan kecemburuan  yang  akhirnya  melahirkan gerakan-gerakan  yang  merusak equilibrium masyarakat, diantaranya masyarakat nelayan yang  melakukan  aksi  penolakan  dan penyelamatan  ekosistem  laut.  Laut  sebagai modal  sosial  bagi  masyarakat  nelayan  yang mendiami  daerah  pesisir  yang  ada  di perairan  Toboali,  menjadi  korban  dari kebijakan  yang  tidak  berpihak  karena adanya penambangan laut.  Konflik di sektor kelautan  merupakan  fenomena  yang  kerap terjadi  sebagai  konsekuensi  laut  sebagai sumber  daya  yang  bersifat open  acces yang mengakibatkan  terbukanya  ruang  untuk perbedaan  kepentingan  (Annisa,  Satria,  dan Kinseng,  2009).  Perbedaan  kepentingan  itu yang  memicu  konflik  antara  komunitas nelayan  di  Toboali  dengan  korporasi  kapal isap dan penambang TI Apung.
Kedua,  sengketa  pertanahan  menjadi sumber  konflik  yang  sedang  marak  terjadi. Kasus  sengketa  lahan  dominan  terjadi  di Kabupaten  Bangka.  Sebagai  contoh, konflik tenurial  dengan  penyerobotan  tanah  yang diduga  dilakukan  perusahaan  perkebunan kelapa  sawit  PT  Gunung  Pelawan  Lestari (GPL)  di  Dusun  Air  Abik  Desa  Gunung Muda  Kecamatan  Belinyu  yang  diawali dengan  penjualan  lahan  warga  ke  pihak  PT GPL yang kemudian memantik aksi penolakan  oleh  warga  setempat  yang  masih tergolong  komunitas  adat.  Konflik  lahan  di Dusun  Air  Abik  Desa  Gunung  Muda  telah berlangsung  cukup  lama  dan  sejak  tahun 2009  masyarakat  bersepakat  untuk  menolak pembukaan  perkebunan  kelapa  sawit  milik PT  GPL.  Penolakan  itu  disampaikan  dalam
bentuk  musyawarah  antara  pemerintah  desa dengan  masyarakat  Gunung  Muda.  Alasan penolakan  antara  lain  disebabkan  oleh  Desa Gunung Muda merupakan salah satu  daerah yang  memiliki  Komunitas  Adat  Terpencil (KAT)  yang  kehidupan  dan  budaya  mereka sangat  tergantung  dengan  alam  terutama hutan.
Fenomena  konflik  pertanahan  yang terjadi  di  Dusun  Air  Abik  Desa  Gunung Muda  Kecamatan  Belinyu  menandakan bahwa  telah  terjadi  fenomena  industrialisasi yang  lebih  mengedepankan  kepentingan pembangunan  yang  melahirkan  perubahan sosial yang menyangkut sistem nilai, norma, perilaku, organisasi, lembaga sosial, kekuasaan,  dan  interaksi  sosial.  Dalam aspek  perilaku,  sebagian  masyarakat  atau komunitas  tidak  lagi  memandang  tanah dalam  fungsi  sosialnya  sebagai  tempat bercocok  tanam,  tetapi  mulai  cenderung  ke fungsi individual. Fungsi individual terindikasi  dengan  adanya  pembebasan  atau penjulan  tanah  yang  dimaknai  sebagai sumber  akumulasi  baru  (Yusriyadi,  2010). Perubahan perilaku ini semakin memperkuat posisi  negara  (Pemda)  untuk  menguasai tanah-tanah demi kepentingan pembangunan termasuk  untuk  industri  perkebunan  kelapa sawit dalam skala besar.
Ketiga,  konflik  yang  bersumber  dari masalah  sosial  budaya.  Masalah  ini  dipicu oleh perkelahian antardesa maupun antarsuku  (pribumi  dan  pendatang)  yang seringkali  melibatkan  pemuda  dan  warga masyarakat, dilatarbelakangi masalah dendam dan kecemburuan sosial.  Fenomena ini ditemukan di beberapa kabupaten seperti Bangka  Selatan,  Belitung  Timur,  Bangka, Bangka  Tengah,  dan  Bangka  Barat.Konflik sosial budaya yang cukup dominan terjadi di Kabupaten  Bangka  Selatan  disebabkan  oleh perkelahian  kelompok  pemuda  antar  desa dan  antarpemuda  satu  desa  yang  berbeda etnis.  Pemicu  utamanya  masalah  kenakalan remaja yang terjadi saat hiburan malam yang menampilkan grup musik/band.
Konflik  sosial  yang  diikuti  dengan  aksi kekerasan  dalam  bingkai  konflik  antar kelompok  atau  antar  komunitas  bisa disebabkan  oleh  berbagai  faktor  seperti
eksistensi  identitas  budaya  kelompok  atau komunitas  (Roslinawati,  2012).  Identitas budaya yang dimaksud adalah identitas yang menyatukan  dan  mengikat  antara  pemuda satu  dengan  pemuda  yang  lainnya  dalam sebuah  ikatan  kelompok,  cenderung  diikat oleh identitas administratif wilayah pemerintahan,  baik  dusun,  desa  atau kelurahan.  Menguatnya  sentimen  kesamaan administratif  membuat  antar  kelompok saling  membantu  dan  saling  membela, terlepas  yang  dibantu  atau  dibela  itu  benar atau  salah.  Fenomena  ini  kemungkinan berpotensi  berulang,  mengingat  secara psikologis  dialami  oleh  kelompok  pemuda yang memiliki tingkat emosi yang tinggi dan kultur  masyarakat  yang  cenderung  kurang peduli dengan masalah kenakalan remaja.
B. Kearifan Lokal Sebagai Katup

## Penyelamat
Konflik  yang  dilatarbelakangi  persoalan ekonomi  terkait  akses  sumber  daya  timah, akses  terhadap  tanah  untuk  perkebunan kelapa sawit, dan perkelahian remaja/pemuda  antardesa,  memungkinkan antarpihak  yang  berkonflik  menyertakan identitas-identitas  tertentu  (agama,  etnis, profesi).  Identitas  inilah  yang  selanjutnya menjadi pembeda yang membedakan kelompok  yang  satu  dengan  kelompok lainnya.  Keliyanan  ( the  others )  semakin menguat ketika dibenturkan dengan kepentingan in  group dan out  group . Persoalan  berikutnya,bagaimana  perbedaan- perbedaaan ini  dapat  dijadikan sebuah spirit bagi kelompok-kelompok yang ada, sehingga  dari  dalam  kelompok  tersebut muncul  kearifan  yang  dapat  dijadikan sebagai nilai bagi kelompoknya.
Secara  umum  kearifan  setempat  ( local wisdom )  dapat  dipahami  sebagai  gagasan- gagasan    setempat  yang  bersifat  bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik  yang tertanam dan  diikuti  oleh  anggota  masyarakatnya (Laporan  Dinkessos,  2014).  Kearifan  lokal ( local  genius )  adalah  kebenaran  yang  telah mentradisi  atau  ajeg  dalam  suatu  daerah (Gobyah dalam Dinkessos, 2014).  Kearifan lokal  terbentuk  sebagai  keunggulan  budaya
masyarakat setempat maupun kondisi geografis  dalam  arti  luas.  Dengan  kata  lain, kearifan  lokal  merupakan  produk  budaya masa  lalu  yang  patut  secara  terus  menerus dijadikan  pegangan  hidup.  Meskpiun  ia bernilai lokal, tetapi nilai-nilai yang terkandung  di  dalamnya  dianggap  sangat universal.  Pada  aras  inilah  kearifan  lokal dapat  difungsikan  agar  nilai-nilai  sosial budaya  yang  terkandung  di  dalamnya  dapat menjadi  acuan  baik  sebagai  pengontrol sosial  maupun  sebagai  pengikat  hubungan sosial  dalam  sebuah  masyarakat  yang berkonflik.
Beberapa  contoh  kearifan  lokal  di Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  yang masih  bertahan  dan  berkembang  dalam kehidupan  masyarakat  berikut  ini  dapat dijadikan sebagai katup penyelamat. Pemetaan kearifan lokal ini merupakan kerja sama  antara  Dinas  Kesejahteraan  Sosial Bangka  Belitung  dan  Universitas  Bangka Belitung.  Pertama,  musyawarah  mufakat dalam  tradisi  Maras  Tahun.  Tradisi  Maras Tahundi  Belitung  dan  Belitung  Timur, dengan menempatkan peran dukun kampung sebagai  pranta  adat  dan  peran  Kepala  Desa beserta perangkat-perangkatnya sebagai pranata  desa  yang  saling  membentuk hubungan simbiosis-mutualistis dalam memantau, mengontrol, memfasilitasi potensi  konflik  dan  lain-lain,  dijalankan berdasarkan mekanissme yang selaras (tidak ada  tumpang-tindih  peran)  dan    berasaskan musyawarah-mufakat, menumbuhkan kepercayaan  dan  legitimasi  dari  masyarakat kampung.  Proses  dan  mekanisme  adat musyawarah  dalam  Maras  Tahun  dengan memberi ruang bagi semua elemen masyarakat  untuk  terlibat  secara  langsung dalam  menyampaikan  berbagai  masalah, keluhan, saran/masukan yang bersifat konstruktif,  secara  tidak  langsung  akan mendukung dan menguatkan harmoni sosial di  masa  akan  datang.  Terbukanya  ruang kebersamaan dan keterbukaan dalam menyikapi dinamika persoalan sosial, ekonomi,  budaya,  hukum,  dan  politik  yang diperankan  oleh  pranata  adat,  menunjukkan bahwa  pranata  adat  musyawarah  yang bersifat non-formal berfungsi
mengintegrasikan elemen-elemen masyarakat  menurut  strata  sosial  masing- masing sekaligus menerapkan fungsi mencegah meluasnya konflik dan menyelesaikan konflik (menciptakan perdamaian).  Salah  satu  indikator  yang memperkuat argumen tersebut adalah bahwa hampir  semua  elemen  masyarakat  kampung menerima penggunaan pranata adat musyawarah  pada  acara  Maras  Tahun sebagai media resolusi konflik.
Di Desa Rukam dan Desa Tumbak Petar Kabupaten  Bangka  Barat  terdapat  kearifan lokal  terkait  dengan  pengelolaan  tanah  desa dan penambangan timah inkonvensional (TI) untuk  kepentingan masyarakat lokal. Dalam pengelolaan  tanah,  pihak  desa  membuat aturan  tentang  pengadaan  tanah  desa  yang pengelolaanya  diserahkan  kepada  aparatur desa  dan  masyarakat  seperti  pengelolaan tanah  desa  untuk  perkebunan  kelapa  sawit. Selain  itu,  pihak  desa  juga  mulai  menata aturan  tentang  kepemilikan  dan  penguasaan tanah  bagi  warga  pendatang  (dari  luar daerah Bangka Belitung), meskipun kebijakan  itu  belum  dituangkan  dalam bentuk  Peraturan  Desa  (Perdes).  Dalam pengelolaan aktivitas pertambangan khususnya TI, kebanyakan warga pendatang memiliki akses dalam kepemilikan TI. Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak dikehendaki  seperti  halnya  konflik  sosial yang bersifat horizontal, terdapat mekanisme  yang  cukup  unik  berkembang dalam dinamika kehidupan sosial di kalangan warga pendatang. Meskipun warga pendatang  sebagai  pemilik  TI,  muncul sebuah  kesadaran  di  kalangan  pendatang yang  mendorong  sebagian  besar  mereka untuk  menjadikan  warga  lokal  sebagai tenaga  kerja  dalam  mengoperasikan  TI tersebut.  Kesadaran  itu  diperluas  ke  aspek perilaku  pemilik  TI  yang    dengan  terbuka menyumbangkan  sebagian  hasil  keuntungan timah  guna  membantu  kegiatan  masjid  dan sarana pendidikan.
Kedua,  pelestarian kelekak . Kelekak merupakan suatu kearifan lokal yang unik di Desa  Ketap  Bangka  Barat  dan  Riau  Silip Kabupaten Bangka. Unik tidak saja disebabkan  oleh  adagiumnya  “kelak  untuk
ikak”  yang  memiliki  dimensi  masa  depan (modal sosial), tetapi juga lebih menekankan pada  aspek  penguatan  makna  kekerabatan. Dalam pandangan masyarakat, kelekak tidak hanya  dipandang  sebagai  sebuah  gugusan hutan  yang  ditanami  tumbuh-tumbuhan keras  seperti  durian,  duku,  cempedak, manggis,  binjai,  bacang, rambutan dan lain- lain, tetapi juga dianggap bernilai kebersamaan untuk saling memiliki, menjaga  dan  menghormati  lingkungan sebagai sumber penghidupan antar-generasi.
Di Riau Silip, sebagian besar penduduknya  bertani  dan  disela-sela  waktu kosong mereka memiliki pekerjaan sambilan diantaranya  menjadi  buruh  di  tambang  atau pemilik tambang inkonvensional. Menariknya, apapun pekerjaan yang dilakoni  oleh  masyarakat  setempat,  namun kearifan  mereka  untuk  mempertahankan tanah  sebagai  modal  sosial  berupa kelekak sampai sekarang masih terus dipertahankan. Dengan kata lain, walaupun ada lahan-lahan yang  mereka  manfaatkan  untuk  TI,  tetapi mereka masih menyisakan lahan-lahan yang bisa  mereka  garap  sebagai  kebun  atau ladang  untuk  investasi  masa  depan  demi kelangsungan keturunannya.
Tradisi hutan  iding  ( hutan  larangan ) di Belitung  terus  dipertahankan.  Pemahaman masyarakat  Belitung  mengenai hutan  iding adalah  hutan  yang  berada  di  antara tanah/lahan  yang  disengketakan  antara  dua pihak.  Jika  sengketa  antara  keduanya  tidak dapat  diselesaikan  bahkan  berlarut-larut, dengan  menjadikan  tanah  atau  lahan  yang disengketakan menjadi milik bersama (kedua  pihak  yang  bersengketa).  Dengan kata  lain,  hutan  iding  memberi  ruang  bagi kedua  pihak  yang  bersengketa  untuk mengelola, memanfaatkan tanah/lahan secara bersama-sama dan hasilnya dinikmati bersama.
Hutan  iding secara  umum  dimaknai masyarakat  sebagai  hutan  larangan.  Kenapa terlarang, pertama ,  terlarang  karena  tanah atau  lahannya  menjadi  milik  bersama  atas nama  komuniti  dimana  lokasi  lahan  atau tanah  tersebut  berada. Kedua ,  larangan memiliki  makna  upaya  menjaga  tanah  atau lahan  tersebut  bebas  dari  jamahan  atau
perambahan  hutan.  Ide  atau  gagasan  ini tentunya sarat nilai dimana komuniti dengan caranya  membangun  kearifan  lokal  sebagai bukti  bahwa  sesungguhnya  masyarakat memiliki indigenous knowledge yang sangat baik dalam menjaga keseimbangan lingkungan  fisik  dan  lingkungan  sosial budayanya.  Pengetahuan  indigenous  yang dapat  dikaji  dalam  ide  atau  gagasan  ini adalah  peran    dukun  kampung  dimana mereka  menyakini  bahwa  air,  hutan  dan gunung/bukit  adalah batas perdukunan.  Bila batas-batas  tersebut  dijaga  dengan  baik, maka  harmonisasi  dan  keseimbangan  sosial dapat terjaga.
Ketiga,  tradisi begalor . Begalor dalam bahasa  Melayu  Belitung  berarti  bercerita tentang hubungan keluarga
atau kekerabatan.  Istilah  lainnya  silaturrahim yang memungkinkan untuk saling mengenal antar  sesama  anggota  kerabat  satu  dengan anggota  kerabat  lainnya.  Budaya begalor dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk mencegah  terjadinya  konflik  antar  sesama, khususnya  antar  sesama  kerabat.  Sebab, melalui begalor antara  satu  dengan  lainnya dapat  saling  mengetahui  garis  keturunan  di atas  maupun  di  bawahnya  hingga  beberapa generasi.
Begalor dapat  memanfaatkan  berbagai momentum  seperti  perayaan  pernikahan, selamatan,  kematian,  kelahiran,  syukuran, hari-hari  besar  Islam,  Idul  Fitri,  Idul  Adha dan  lain-lain.  Momentum  perayaan  adalah kesempatan paling terbuka untuk berkumpul bersama,  bercengkrama,  beramah  tamah penuh  dengan  nuansa  keakraban  dan  santai. Begalor tidak  hanya  dipahami  dalam  arti sempit,  terbatas  pada  sesama  kerabat,  tetapi dapat  dikembangkan  ke  arah  yang  lebih luas,  yaitu  mengikat  persaudaraan  antar sesama  tetangga,  kawan,  dan  orang  lain yang  baru  dikenal.  Dalam  praktiknya, begalor  tidak  hanya  dikenal  di  kalangan kaum  tua,  namun  juga  dikenal  di  kalangan muda  bahkan  anak-anak  tingkat  sekolah dasar. Membiasakan begalor menjadi agenda  penting  kecamatan  Sijuk  guna menyelamatkan para remaja dan kaum muda dari  budaya-budaya  yang  bertentangan
dengan  etika  dan  norma  sosial  keagamaan seperti bertengkar dan berbuat onar.
Berbeda  dengan  di  Desa  Air  Gegas Bangka  Selatan.  Tradisi ngangung terus dipelihara sebagai upaya memupuk solidaritas  antar  komponen  masyarakat terutama  kaum  remaja  dan  pemuda.  Tradisi nganggung sebagai katup penyelamat mencegah dari keikutsertaan remaja/pemuda dalam  keramaian  malam  dengan  menikmati musik/band sebagai pemicu perkelahian dan pertikaian antarremaja/pemuda. Tradisi „nganggung‟  ini  dijadikan  icon  Kabupaten Bangka Selatan seperti saat peringatan tahun baru  Islam  (1  Muharam)  dengan hikok helawang .  Hidangan  wajib  pada  acara „nganggung‟ hikok kelawang adalah masakan ayam bakar dan nasi ketan.

## IV. KESIMPULAN
Konflik  sektor  ekonomi  menyangkut perebutan  akses  sumber  daya  alam  (timah), sektor agraria terkait akses terhadap tanah/lahan,  dan  hubungan  sosial  budaya terkait  kenakalan  remaja  antardesa  dan antaretnis  akan  terus  mengancam  stabilitas dan  harmoni  sosial  lintas  generasi  di  masa mendatang. Diperlukan modal sosial bentukan  yang  dapat  menangkal  potensi konflik yang  berulang.  Modal  sosial bentukan  seperti  Maras  Tahun  (dalam  arti luas  tradisi public  hearing di  level  penentu kebijakan)  dapat  dijadikan  spirit  bersama untuk menumbuhkembangkan tradisi musyawarah  mufakat  yang  bebas  dari kepentingan  pragmatis  (individu/kelompok tertentu)  terutama  kepentingan  ekonomi pertimahan.
Institusionalisasi kelekak , hutan  iding , dan dukun kampung dapat dijadikan sebagai komitmen  bersama  untuk  menjaga  dan melestarikan  tanah/lahan  sebagai  modal sosial (investasi) sekaligus katup penyelamat dari aktivitas perambahan hutan, perampasan  tanah,  dan illegal  logging .  Dan terakhir,  institusionalisasi  lembaga  adat  dan lembaga  taruna  sadar  konflik  lintas  desa sebagai  wadah  stabilitas  dan  penguatan integrasi  sosial  antardesa  dalam  mengatasi masalah kenakalan remaja.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Annisa,  Luluk,  dan  Satria,  Arif  dan Kinseng Rilus A. (2009). Konflik Nelayan  di  Jawa  Timur:  Studi  kasus Perubahan  Struktur  dan  Diferensiasi Kesejahteraan  Komunitas  Nelayan  di Lekok,  Pasuruan dalam  Jurnal  Sodality, Vol. 03, No. 01, April 2009, hal. 113.
[2] Badan Pusat Statistik. (2018). Kepulauan Bangka  Belitung  Dalam  Angka  2018 . Terbitan  BPS  Provinsi  Bangka  Belitung (via online).
[3] Lawang,  Robert  M.Z.  (1986). Teori Sosiologi  Klasik  dan  Modern  Jilid  II . Gramedia, Jakarta.
[4] Laporan  Pemetaan  Jenis  dan  Sumber Konflik  di  Kepulauan  Bangka  Belitung tahun  2013.  Kerjasama  Universitas
Bangka  Belitung  dan  Badan  Kesatuan
Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat  Bangka  Belitung.  Laporan tidak Dipublikasikan.
[5] Laporan  Kegiatan  Pemetaan  Potensi Kearifan  Lokal  Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014. Kerja sama Universitas  Bangka  Belitung  dan  Dinas Kesejahteraan  Sosial  Bangka  Belitung.
Laporan tidak dupublikasikan.
[6] Roslinawaty.(2012). Maraknya  Konflik Sosial  Antar  Warga  (Desa)  dan  Upaya Penanganannya .  Prosiding  Kecerdasan Sosial  Mengelola  Konflik  Seri  Konflik Industrial,  Politik  dan  Demokrasi.  Unsri Press, Palembang.
[7] Susan,  Novri.  (2012). Negara  Gagal Mengelola  Konflik .  Kopi  Bekerja  Sama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
[8] Susan,  Novri.(2009). Sosiologi  Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer . Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
[9] Yusriyadi.(2010). Industrialisasi  dan Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah . Genta Publishing, Yogyakarta.