## PENERAPAN KETENTUAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA PERUSAHAAN SWASTA
THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) IN PRIVATELY OWNED COMPANIES
Lelisari Siregar 1 & Rahdian Ihsan 2
1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
2 Fakultas Hukum Universitas Nadhatul Wathan Email : lelisiregar@yahoo.com
Naskah diterima : 07/05/2013; direvisi : 05/06/2013; disetujui : 08/07/2013

## A bstrAct
Corporate Social Responsibility (CSR) has become a global issue; however, no definition of CSR is globally accepted. In Indonesia, the concept of CSR is getting stronger, especially after being firmly mentioned in the Law Number 40 of 2007 concerning on the Limited Liability Companies and the Acts Number 25 of 2007 on Investment. In recent years, some companies have implemented the CSR, including in West Lombok. In this case, the success of local government in in improving the prosperity of  the community can only be achieved if all community components take a part, including the companies operating in the region. The application of CSR in the private company in West Lombok especially  the Company of legal entity (PT) is referred to the NTB Provincial Regulation Number 6 of 2012 concerning  on Environment and Social Responsibility of the Company as mentioned in Article 10. The programs include community development and partnership programs for micro, small business and cooperation, and programs that are directly-related to the public. However, the application is only dominant in the program that is directly-related to the public such as grants, subsidies, social assistance. The CSR programs have not been made to support community development and partnership programs for micro, small and medium enterprises. A non-incorporated company maybe referred to the Law Number 25 article 15 of 2007 concerning Investment
Keywords: CSR, Implementation, Private Companies

## AbstrAk
Corporate Social Responsibilty (CSR) telah menjadi sebuah isu global, namun belum ada satu defenisi tunggal dari CSR yang diterima secara global. Di Indonesia, konsep CSR semakin menguat terutama setelah dinyatakan dengan tegas dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Beberapa tahun terakhir, memperlihatkan bahwa perusahaan yang telah melaksanakan CSR sebagai sebuah program yang wajib diimplementasikan, tidak terkecuali di Kabupaten Lombok Barat. Dalam hal ini keberhasilan sebuah daerah dalam memajukan dan menyejahterakan penduduknya hanya terwujud jika seluruh komponen masyarakat ikut ambil bagian, termasuk partisipasi real dari perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Adapun bentuk penerapan ketentuan CSR pada perusahaan swasta di Kabupaten Lombok Barat yaitu untuk Perusahaan yang berbentuk badan hukum (PT) dapat mengacu kepada Perda Propinsi NTB No 6 tahun 2012 tentang tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan yaitu terdapat dalam Pasal 10, Program meliputi : bina lingkungan dan sosial; kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan program langsung pada masyarakat. Namun penerapannya hanya dominan pada program langsung pada masyarakat saja yaitu dalam bentuk hibah, subsidi, bantuan
Lelisari Siregar  & Rahdian Ihsan | Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibil........................... sosial, program CSR belum mengarah kepada bina lingkungan dan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah. Terhadap perusahaan yang tidak berbentuk badan hukum dapat mengacu kepada UU no 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15.
Kata Kunci: CSR, Penerapan, Perusahaan Swasta

## PENDAHULUAN
d ewAsA ini C orporate Social Responsi- bilty (CSR) telah menjadi sebuah isu glob- al, namun belum ada satu defenisi tunggal dari CSR yang diterima secara global. Se- cara etimologis CSR dapat diartikan sebagai tanggungjawab sosial perusahaan atau ko- rporasi. CSR kini jadi frasa yang semakin populer dan marak diterapkan perusahaan di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, konsep CSR semakin menguat terutama setelah dinyatakan dengan tegas dalam UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, TLNRI No 4756 dan UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, LNRI Tahun 2007 Nomor 67. Dalam UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terba- tas Pasal 1 angka 3, dinyatakan: Tanggung- jawab Sosial dan Lingkungan adalah komit- men Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan ling- kungan yang bermanfaat, baik bagi Perse- roan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.
Namun, UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak menyebutkan se- cara terperinci berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk CSR serta sanksi bagi yang melanggar. Pada Pas- al 74 ayat (2, 3, dan 4) hanya disebutkan bahwa CSR  dianggarkan dan diperhitung- kan sebagai biaya perseroan yang pelaksa- naannya dilakukan dengan memerhatikan kepatutan dan kewajaran.” Perseroan Ter- batas yang tidak melakukan CSR dikena- kan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Ke tentuan lebih lan- jut mengenai CSR ini diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012. Di mana Peraturan Pemerintah ini melaksanakan ke-
tentuan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam PP ini ternyata tidak mengatur secara rinci besa- ran biaya yang dianggarkan untuk kegiatan CSR. Kemudian dalam UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, penjela- san konsep CSR terdapat dalam Pasal 15 huruf b, menyatakan: Setiap penanam mod- al berkewajiban melaksanakan tanggung- jawab sosial perusahaan.
Adapun penjelasan dari Pasal 15 huruf b UU PP No 25 tahun 2007 Tentang Pe- nanaman Modal Yang dimaksud dengan tanggungjawab sosial perusahaan adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seim- bang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
Dari konsep CSR berdasarkan ke dua undang-undang tersebut di atas, belum ad- anya keseragaman ataupun persamaan per- sepsi dan pandangan mengenai CSR. Terli- hat dari ketentuan dalam UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Ter- batas, melihat tanggungjawab sosial pada ti- tik pandang yang berbeda. Undang-undang Penanaman Modal lebih menekankan CSR sebagai upaya perusahaan untuk mencip- takan harmonisasi dengan lingkungan di mana ia beroperasi, sedangkan Undang- undang Perseroan Terbatas justru men- coba memisahkan antara tanggungjawab sosial dengan tanggungjawab  lingkungan. Undang-undang Penanaman Modal berto- lak dari konsep tanggungjawab perusahaan pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Namun demikian keduanya mempunyai tujuan yang sama mengarah pada CSR se- bagai sebuah komitmen perusahaan terha-

## J
Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 220~234
dap pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas ke- hidupan dan lingkungan.
Kegiatan CSR di Indonesia baru dimu- lai beberapa tahun belakangan. Tuntutan masyarakat dan perkembangan demokrasi serta derasnya arus globalisasi dan pasar be- bas, sehingga memunculkan kesadaran dari dunia industri tentang pentingnya melak- sanakan tanggungjawab sosial perusahaan. Walaupun sudah lama prinsip-prinsip CSR diatur dalam peraturan perundang-undan- gan dalam lingkup hukum perusahaan. Na- mun amat disesalkan dari hasil survey yang dilakukan oleh Suprapto pada tahun 2005 terhadap 375 perusahaan di Jakarta menun- jukkan bahwa 166 atau 44,27 % perusahaan menyatakan tidak melakukan kegiatan CSR dan 209 atau 55,75 % perusahaan melaku- kan kegiatan CSR . Sedangkan bentuk CSR yang dijalankan meliputi; pertama, kegiatan kekeluargaan (116 perusahaan), kedua, sumbangan pada lembaga agama (50 peru- sahaan), ketiga, sumbangan pada yayasan sosial (39 perusahaan) keempat, pengem- bangan komunitas (4 perusahaan). 1 Apabi- la dicermati hal tersebut di atas CSR belum maksimal dilaksanakan oleh perusahaan di Indonesia.
Beberapa tahun terakhir ini memper- lihatkan bahwa perusahaan yang telah melaksanakan CSR sebagai sebuah program yang wajib diimplementasikan, tidak terke- cuali di Kabupaten Lombok Barat. Keadaan perindustrian di Kabupaten Lombok Barat relatif tidak mengalami perubahan. Selama tahun 2010 perindustrian masih digolong- kan dalam lima (5) jenis industri yaitu: industri makanan dan minuman, industri pakaian jadi, industri kayu, barang dari kayu dan anyaman, industri barang galian bukan logam, industri furniture, dan pengo- lahan lainnya. Di Kabupaten Lombok Barat, ada beberapa perusahaan yang kegiatan us-
1 Suprapto, Siti Adipringadi Adiwoso, 2006 , Pola Tanggungjawab Sosial Perusahaan Lokal di Jakarta , Ga- lang vol. 1 No. 2, Januari 2006.
ahanya yang berkaitan di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam yaitu: PT.Narmada Awet Muda, PT Indotan Lom- bok Barat Bangkit dan CV Padak Mas.
Namun berdasarkan Hasil pengamatan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat, sejauh ini masih banyak perusahaan yang belum merealisasikan dana CSR secara ru- tin setiap tahun anggaran. 2 Rendahnya kes- adaran Perusahaan dalam menerapkan keg- iatan CSR menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji. Dalam hal ini keberhasilan se- buah daerah dalam memajukan dan menye- jahterakan penduduknya hanya dapat ter- wujud jika seluruh komponen masyarakat ikut ambil bagian, termasuk partisipasi real dari perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Partisipasi real dari perusahaan dapat disalurkan melalui program CSR , yakni dengan mengalokasikan dari bagian profit yang diperoleh perusahan pada peri- ode tertentu.
CSR menjadi tuntutan tak terelakan seiring dengan bermunculannya tuntutan komunitas terhadap korporasi. Korporasi sadar bahwa keberhasilannya dalam men- capai tujuan bukan hanya dipengaruhi fak- tor internal melainkan juga oleh komunitas yang berada di sekelilingnya. Ini artinya, telah terjadi pergeseran hubungan antara korporat dan komunitas. Korporat yang semula memposisikan diri sebagai pemberi donasi melalui kegiatan charity dan phylan- trophy , kini memposisikan komunitas seb- agai mitra yang turut andil dalam kelang- sungan eksistensi korporat. 3
Dari latar belakang tersebut di atas, maka permasalah yang di angkat untuk diteliti adalah “Bagaimana bentuk penerapan ke- tentuan CSR pada perusahaan swasta di Kabupaten Lombok Barat”
2 Anwar Maga, CSR Perusahaan Tambang Untuk Membangun NTB, www. AntaraMataram.com, diakses tanggal 21April 2012, jam 12.20 Wita
3 Reza Rahman, Corporate Social Responsibility An- tara Teori dan Kenyataan , Cetakan Pertama, MedPress, Yogyakarta, 2009. hlm.5
Lelisari Siregar  & Rahdian Ihsan | Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibil...........................

## PEMBAHASAN
Terkait dengan permasalahan di atas, berikut akan diuraikan beberapa teori-teori yang relevan dan menopang pembahasan, yaitu:

## 1. Teori Triple Bottom Line
Dengan semakin berkembangnya konsep CSR ini maka banyak teori yang muncul yang diungkapkan berbagai pihak mengenai CSR . Salah satu yang terkenal adalah teori triple bottom line yang dikemukakan oleh John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya “Cannibal with forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business”. Elkington mengembangkan konsep triple bottom line dalam istilah economic prosper- ity, environmental quality dan social justice. 4 Elkington memberi pandangan bahwa jika sebuah perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya maka perusahaan tersebut harus memberikan “3P”. Selain mengejar keuntungan (profit) , perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan ( planet) . 5
a. Profit (keuntungan), Profit merupakan un- sur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. Tak heran bila fokus utama dari seluruh kegiatan dalam perusahaan adalah mengejar profit atau mendongkrak harga saham tertinggi- tingginya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Inilah bentuk tanggung- jawab  ekonomi yang paling  esensial ter- hadap pemegang saham.
Profit sendiri  hakikatnya merupakan tambahan  pendapat yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup pe- rusahaan. Sedangkan aktivitas yang dapat ditempuh untuk mendongkrak profit an- tara lain dengan meningkatkan  produkti-
4 Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, Re- siko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR , PT Perce- takan Penebar: Jakarta. 2008. Hlm.33
5 ibid
fitas dan melakukan esensi biaya, sehingga perusahaan mempunyai keunggulan kom- petitif. Peningkatan produktivitas bisa di- peroleh dengan memperbaiki manajemen kerja  melalui  penyederhanaan proses, mengurangi aktivitas yang tidak efesien, menghemat waktu proses dan pelayanan. Termasuk juga menggunakan material sehemat mungkin dan memangkas biaya serendah mungkin. 6
b. People (Masyarakat Pemangku Kepent- ingan), Menyadari bahwa masyarakat merupakan stakeholder penting bagi peru- sahaan, karena dukungan mereka, teruta- ma masyarakat sekitar, sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan, maka sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan ma- syarakat lingkungan, perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberi- kan manfaat sebesar-besarnya kepada mer- eka. Selain itu juga perlu disadari bahwa op- erasi perusahaan berpotensi memberikan dampak kepada masyarakat.  Intinya,  jika ingin  eksis  dan akseptabel, perusahaan harus menyertakan pula tanggungjawab yang bersifat sosial. 7
c. Planet (Lingkungan), Unsur ketiga yang mesti diperhatikan juga adalah planet atau lingkungan. Jika perusahaan ingin eksis dan akseptabel maka harus disertakan pula tanggungjawab kepada lingkungan. Lingkungan adalah sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan kita. 8

## 2. Teori Utilitiarianisme
Untuk melihat relevansi CSR dalam bis- nis, sebuah teori atau aliran etika yang pu- nya relevansi yang sangat kuat untuk dunia bisnis, yaitu utilitarianisme. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting sebagai sarana untuk merangkum serta memahami masalah secara lebih baik.
6 Yusuf Wibisono, Membedah Konsep & Aplikasi CSR , cetakan kedua, Fasho Publishing, Gresik, 2007, 33 7 Ibid , hlm. 34
8 ibid

## J
Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 220~234
Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjuk kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori memberikan penjelasan melalui cara mengorganisasikan dan mensistematisasi- kan masalah yang dibicarakannya.
Teori utilitas ( utilitarisme ) yang dip- elopori oleh filsuf Inggris Jeremy Bentham (1748-1832), dan selanjutnya Utilitarisme diperhalus dan diperkukuh lagi oleh fisuf Inggris besar, John Stuart Mill (1806–1873), dalam bukunya Utilitarianism (1864). 9
Aliran ini  dipelopori oleh Jeremy Ben- tham,  dengan memegang prinsip manusia akan melakukan tindakan untuk mendapat- kan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Bentham menco- ba menerapkannya di bidang hukum. Atas dasar ini, baik buruknya suatu perbuatan diukur apakah perbuatan itu mendatang- kan kebahagiaan atau tidak. Demikian pun dengan perundang-undangan, baik bu- ruknya ditentukan pula oleh ukuran terse- but di atas. Jadinya, undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada ba- gian terbesar masyarakat akan dinilai seb- agai undang-undang yang baik. 10
Jeremy  Bentham dalam karya tulisnya An Introduction to the Principles of Morals and Legislation menyebutkan : Alam telah menempatkan umat manusia di bawah kendali dua kekuasaan, rasa sakit dan rasa senang. Hanya keduanya yang menunjuk- kan apa yang seharusnya kita lakukan, dan menentukan apa yang akan kita lakukan. Standar benar dan salah disatu sisi, maupun rantai sebab akibat pada sisi lain, melekat erat pada dua kekuasaan itu. Keduanya menguasai kita dalam semua hal yang kita lakukan, dalam semua hal yang kita ucap- kan, dalam semua hal yang kita pikirkan:
9 Martono, Kerangka Teori dan Konsep CSR ,  www. martonomily.com, diakses tanggal 10 Juli 2012, jam 12.00 Wita
10 Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum , Cetakan KeIX, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.  64
setiap upaya yang kita lakukan agar kita tidak menyerah padanya hanya akan men- guatkan dan meneguhkannya.
Dalam kata-kata seorang manusia mung- kin akan berpura-pura menolak kekuasaan mereka. Azas manfaat ( utilitas ) mengakui ketidakmampuan ini dan menganggapnya sebagai landasan sistem tersebut, dengan tujuan merajut kebahagiaan melalui tangan nalar dan hukum. Sistem yang mencoba untuk mempertanyakannya hanya beruru- san dengan kata-kata ketimbang maknanya dengan dorongan sesaat ketimbang nalar, dengan kegelapan ketimbang terang. 11
Bentham menjelaskan lebih jauh bahwa asas manfaat melandasi segala kegiatan berdasarkan sejauh mana tindakan itu me- ningkatkan atau mengurangi kebahagiaan itu; atau, dengan kata lain meningkatkan atau melawan kebahagiaan itu. Secara leb- ih konkret, dalam kerangka etika utilitari- anisme dapat dirumuskan 3 (tiga) kriteria objektif yang dapat dijadikan dasar objektif sekaligus norma untuk menilai suatu kebi- jaksanaan atau tindakan. 12
a. Kriteria Pertama, manfaat, yaitu bahwa kebijaksanaan atau tindakan itu men- datangkan manfaat atau kegunaan terten- tu. Jadi, kebijaksanaan atau tindakan yang baik adalah menghasilkan hal yang baik. Sebaliknya, kebijaksanaan atau tindakan yang tidak baik adalah yang mendatangkan kerugian tertentu.
b. Kriteria Kedua, manfaat terbesar, yaitu bahwa kebijaksanaan atau tindakan itu mendatangkan manfaat besar (atau dalam situasi tertentu lebih besar) dibandingkan dengan kebijaksanaan atau tindakan al- ternatif lainnya. Atau kalau yang diper- timbangkan adalah soal akibat baik dan akibat buruk dari suatu kebijaksanaan atau tindakan, maka suatu kebijaksanaan atau
11 Martono, Kerangka Teori dan Konsep CSR , www. martonomily.com, diakses tanggal 10 Juli 2012, jam 12.00 Wita
12 ibid
Lelisari Siregar  & Rahdian Ihsan | Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibil...........................
tindakan dinilai baik secara   moral  ka- lau mendatangkan lebih banyak manfaat dibandingkan dengan  kerugian. Dalam situasi tertentu, ketika kerugian tidak  bisa dihindari, dapat dikatakan bahwa tinda- kan yang baik adalah tindakan yang me- nimbulkan kerugian terkecil (termasuk kalau dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan atau tin- dakan alternatif).
c.  Kriteria Ketiga, menyangkut pertanyaan manfaat terbesar untuk siapa, Untuk saya atau kelompokku, atau juga untuk semua orang lain yang terkait, terpengaruh dan terkena kebijaksanaan atau tindakan yang akan saya ambil?. Dalam menjawab per- tanyaan ini, etika utilitarianisme lalu men- gajukan  kriteria  ketiga  berupa manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Jadi, suatu kebijaksanaan atau tindakan dinilai baik secara moral kalau tidak hanya mendatangkan  manfaat  terbesar, melain- kan kalau mendatangkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Sebaliknya, kalau ternyata suatu kebijaksanaan atau tindakan tidak bisa mengelak dari  keru- gian maka kebijaksanaan atau tindakan itu dinilai baik kalau membawa kerugian yang sekecil mungkin bagi sedikit mungkin orang.
A. Bentuk Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perusa- haan Swasta di Kabupaten Lombok Barat
Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang keadaan geo- grafisnya menguntungkan. Pemandangan alamnya yang indah, tanahnya yang subur, serta cadangan air yang melimpah menjadi potensi yang dimanfaatkan dengan baik oleh Kabupaten ini. Secara geografis, Kabu- paten ini berada di 115,46º-116,20º Bujur Timur, dan  8,25 º-8,55 º  Lintang Selatan. Dengan luas wilayah sebesar 1.053,92 Km². sebelah utaranya berbatasan dengan Kabu- paten Lombok Utara, sedangkan sebelah selatannya berbatasan dengan Samudera Indonesia. Keadaan perindustrian di Kabu- paten Lombok Barat relatif tidak mengalami perubahan. Selama tahun 2010 perindustri- an masih digolongkan dalam lima (5) jenis industri yaitu: industri makanan dan minu- man, industri pakaian jadi, industri kayu, barang dari kayu dan anyaman, industri barang galian bukan logam, industri furni- ture, dan pengolahan lainnya. Di Kabupat- en Lombok Barat, ada beberapa perusahaan yang kegiatan usahanya yang berkaitan di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam yaitu:
No Perusahaan Bentuk CSR Lokasi CSR 1. PT. Narmada Awet Muda - melakukan kegiatan penghijauan hutan Sesaot -Desa Sesaot - penyerahan bantuan untuk pem- bangunan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) -   Dusun Montong Desa Selat - memberikan bantuan untuk pem- bangunan mesjid - Penyerahan bantuan untuk Panti Asuhan - Dusun Merce, Desa Selat - Dusun Merce, Desa Selat - memberikan lowongan pekerjaan kepada masyarakat sekitar peru- sahaan - Kota Mataram

## J
Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 220~234
2 PT Indotan Lombok Barat Bangkit - Pembanguan sekolah - Pemberian motor 8 unit - Sumbangan pembangunan Mesjid - Pembangunan jalan Propinsi - Sumbangan untuk penanaman pohon -  Kecamatan Sekotong -  Kecamatan -  Sekotong - Kecamatan Sekotong NTB 3 CV. Padak Mas - sumbangan lebaran - penyerahan bantuan untuk Pusk- esmas/ Postu - penyerahan bantuan pembangu- nan Mushala - penyerahan bantuan Maulid Nabi - pemberian sumbangan sosial ke- masyarakatan - Sumbangan Partisipasi Kontak Media News PP POLRI - Sumbangan Partisipasi Ulang Ta- hun PPAL Lembar Rayon - Kesejahteraan untuk masyarakat sekitar - Settling Pond - Tanggul I (Site Plan B) - Tanggul I (Site Plan A) - Talud & Beton Drainase Dusun Pedak Dusun Pedak Taman Sejati

## Dusun Pedak
-  Dusun Pedak, Rim- pang, Desa Jembatan Kembar
-   Dusun Pedak
-   BLOK I (daerah tam- bang)
-  MASTER PLAN B (daerah tambang)
-  MASTER PLAN A (daerah Tambang)
- DRAINASE I/FRONT (daerah tambang)
B.  Di Tataran Legal Ketentuan CSR terdapat dalam UU No 40 tahun 2007 tentang Per- seroan Terbatas yaitu:
1.  UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Pasal 74 mewajibkan perusahaan di Indonesia untuk melakukan CSR . Lebih khusus lagi, dalam ayat 1 UU tersebut, disebutkan bahwa perseroan yang men- jalankan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumberdaya alam, dike- nai kewajiban untuk melaksanakan ke- giatan tanggungjawab sosial perusahaan
dan lingkungan. Dalam UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini di- atur mengenai Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Per- seroan  itu  sendiri,  komunitas  setempat, dan masyarakat pada umumnya. Keten- tuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang se- rasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkun- gan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perse- roan yang kegiatan usahanya di bidang
Lelisari Siregar  & Rahdian Ihsan | Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibil...........................
dan/atau berkaitan dengan  sumber  daya alam  wajib melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan.
Untuk melaksanakan kewajiban Per- seroan tersebut, kegiatan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perse- roan yang dilaksanakan dengan mem- perhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal Persero- an tidak melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan maka Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Ketentuan CSR memang sudah diatur secara legal dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun secara substansi memang masih ada beberapa kelemahan dalam peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang CSR, seperti pada UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat (1) yaitu:
“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melak- sanakan tanggungjawab sosial dan ling- kungan”.
Rumusan  ini justru bersifat kabur  dan bernuansa diskriminatif, karena  hanya mewajibkan perusahaan yang bergerak dalam bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam saja yang diwajibkan melaksanakan CSR. Persoalannya seka- rang adalah apa yang dijadikan variabel sehingga suatu perusahaan dapat dikelom- pokkan sebagai perusahaan yang berger- ak di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam itu sendiri? Kemudian bagaiamana  pula variabel perusahaan yang tidak bergerak di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam itu sendiri?  Kemudian apakah perusahaan yang tidak termasuk di bidang dan atau
berkaitan  dengan sumber daya alam tidak diwajibkan melaksanakan CSR dalam ak- tivitas usahanya?.
Bila  klausul Pasal 74  ini  yang  dijadikan dasar pelaksanaan CSR , maka akan tetap muncul makna yang bersifat ambigu. Pada sisi bersifat wajib dalam makna liability dan pada sisi lain tetap bersifat sukarela (voluntary ) dalam makna responsibility. Oleh karena itu rumusan Pasal 74 ayat (1) diubah menjadi:
“bahwa seluruh perusahaan yang berop- erasi di Indonesia wajib melaksanakan tanggungjawab sosial”.
Dengan rumusan seperti ini tidak ada lagi  ambiguitas  dan  diskriminatif  bidang usahanya  yang  diwajibkan  melaksanakan CSR dalam aktivitas usahanya. 13 Oleh karenanya kata wajib dalam ayat (1) tersebut memang sudah disertai dengan pengenaan sanksi, namun sanksi tersebut tidak disebutkan dengan jelas apakah sanksi dari aspek perdata atau aspek pidana, sanksi hanya dikenakan sesuai dengan undang-undang yang terkait, oleh karenanya menimbulkan kekaburan norma. Kemudian, UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak menyebutkan secara terperinci berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk CSR serta sanksi bagi yang melanggar. Pada Pasal 74 ayat (2, 3, dan 4) hanya disebutkan bahwa CSR “dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya di- lakukan dengan memerhatikan kepatutan dan kewajaran.” PT yang tidak melakukan CSR dikenakan sanksi sesuai dengan per aturan dan perundang-undangan.
Se harus nya dijelaskan berapa persen
(%) dari keuntungan yang didapat oleh per usahaan, sehingga memudahkan untuk  pengalokasian anggaran program- program CSR.  Mengenai bentuk-bentuk dari CSR dalam Undang-Undang No 40
13 Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, op,cit hlm. 189

## J
Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 220~234
tahun 2007 tentang  Perseroan Terbatas terutama  Pasal 74  belum ada menjelaskan tentang   bentuk-bentuk dari CSR tersebut.
2.  PP No 47 tahun 2012  tentang  Tanggung- jawab   Sosial   dan   Lingkungan  Perse- roraan Terbatas
Sama halnya dengan PP No 47 Ta- hun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, yang notabene PP No 47 tahun 2012 ini melak- sanakan ketentuan Pasal 74 UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun belum menjelaskan secara rinci tentang Pasal 74 UU No 40 tahun 2007. Peraturan teknis berupa kewajiban pe- rusahaan melaksanakan tanggungjawab sosial atau CSR dalam bentuk PP Nomor 47 tahun 2012 sudah direalisasikan sejak awal bulan April. Pemerintah mewajibkan perusahaan yang berbasis usaha di bidang sumber daya alam (SDA) untuk mema- sukkan program tanggungjawab sosial dan lingkungan ke dalam rencana kerja tahunan.
Peraturan Pemerintah Nomor 47 ta- hun 2012  tentang  Tanggungjawab  Sosial dan Lingkungan Perseroraan  Ter batas  ini berisikan     mewajibkan    seluruh     per- usahaan   yang     menjalankan   ke giatan usaha di bidang atau ber kaitan dengan sumber daya alam untuk menyelengga- rakan program CSR , dan meng haruskan perusahaan memasukan program CSR dalam rencana kerja tahunan perusa- haan. Penjelasan  Per aturan Pemerintah itu menyebutkan yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan kegiatan usa- hanya di bidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya me- ngelola dan me manfaatkan sumber daya alam. Sementara yang dimaksud perseroan yang menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi
kemampuan sumber daya alam, termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Perusahaan juga harus melaporkan realisasinya masuk dalam laporan tahu- nan serta wajib dipertanggung jawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Per- usahaan (RUPS). Namun, aturan ini tidak me nyebutkan besaran kewajiban per usahaan menyisihkan dananya untuk program CSR . Sedangkan untuk ukuran- nya hanya berdasarkan kepatu han dan kewajaran saja. Adapun yang dimaksud dengan kepatutan dan kewajaran adalah kebijakan Perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan, dan  potensi risiko yang mengakibatkan tanggungjawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh Perseroan sesuai dengan kegiatan  usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan pe- rundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. 14
Peraturan  Pemerintah  Nomor  47 taun  2012   tersebut  telah  menguat- kan   pengaturan tanggungjawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Pe- rusahaan yang beroperasi di Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah ini, Perse- roan yang kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Ke- giatan dalam memenuhi kewajiban tang- gungjawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan  se- bagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
14 Penjelasan PP No 47 tahun 2012 tentang Tanggun- gjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan terbatas Pasal5 angka (1)
Lelisari Siregar  & Rahdian Ihsan | Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibil...........................
3.  Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No 6 tahun 2012 tentang Tanggung- jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan
Mengenai ketentuan tentang CSR di tingkat daerah, Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah membuat suatu Rancangan tentang Perda Provinsi NTB tentang tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Per seroan. Rancangan Peraturan Daerah tersebut  sudah  ditetapkan  oleh  DPRD NTB pada  tanggal 28  Mei 2012  dan  di- undangkan pada tanggal 29 Juni 2012, namun akan diberlakukan secara efek- tif awal tahun 2013. Adapun Peraturan Daerah tersebut yaitu Perda Provinsi NTB Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung- jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTB Nomor 83.
Adapun maksud dan tujuan Perda Provinsi NTB tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dan menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan (Pemerintah Daerah, Per- usahaan, dan masyarakat) dalam melak- sanakan program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan (TJSLP) yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar inter- nasional. 15
Tanggungjawab Sosial dan Lingkun- gan Perseroan adalah sebuah konsep di mana perseroan berkomitmen untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak diru- sak fungsinya. Indonesia saat ini sedang mencari konsepsi tentang nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal untuk mendorong Perseroan mengakui prinsip tanggungjawab sosial dan lingkungan secara terprogram den-
15 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No 6 tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan.
gan merujuk pada konsep Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan sebagai bagian dari identitas Perseroan.
Dalam melakukan usahanya Per se- roan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga    memiliki     kewajiban    yang          bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntutan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik mana yang tidak baik, mana yang boleh mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha. Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapat dipahami sebagai peningkatan   peran  serta   dan penempatan organisasi Perseroan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi Perseroan, komunitas dan lingkungan. Kesadaran tentang pentingnya TJSLP ini menjadi trend global seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan. TJLSP ini selain wujud penerapan prinsip good cor  po rate  governance juga terkait untuk mendukung  pencapaian  tujuan Millenium Development   Goals (MDG’s) salah satu diantaranya adalah pengurangan angka kemiskinan setiap tahun.
Adapun ruang lingkup dari Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan berdasarkan Perda Provinsi NTB No. 6 tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan, yaitu meliputi: Bantuan pembiayaan penyelenggaraan ke- sejahteraan social. Kompensasi pemulihan fungsi lingkungan hidup, Biaya pening- katan fungsi lingkungan hidup, Kegiatan yang memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang se- laras dengan program Pemerintah Daerah
Sedangkan program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan ber- dasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa

## J
Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 220~234
Tenggara Barat No 6 tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan, yaitu meliputi: Bina lingkun- gan dan social, Kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi, Program langsung pada masyarakat.
Program bina lingkungan dan sosial merupakan program yang bertujuan mem- pertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran. Sedangkan program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi  merupakan program untuk menumbuhkan membina dan mening- katkan kemandirian berusaha masyara- kat di wilayah sasaran. Dalam program kemitraan tersebut, meliputi aspek-aspek kegiatan, yaitu: Penelitian dan pengka- jian kebutuhan, Penguatan kelembagaan kelembagaan sosial ekonomi masyara- kat, Pelatihan dan pendampingan berwi- rausaha, Pelatihan fungsi-fungsi manaje- men dan tata kelola keuangan, Pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan,  pema- saran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan, Meningkatkan  ke- mampuan manajemen dan produktifitas- nya, Mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.
Adapun   program   yang secara lang- sung ditujukan kepada masyarakat adalah berupa : Hibah, yang  dapat diberi- kan oleh Perseroan kepada masyarakat yang mem- butuhkan yang besarnya sesuai dengan kewajaran dan kepatutan, Penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan, Subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek- proyek pengembangan masyarakat, peny- elenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil, Bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang,
barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), Pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja social, Perlindungan sosial,  berupa  pemberian  kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi  penyandang ca- cat yang mempunyai kemampuan  khusus.
Mengenai sanksi yang ada dalam Perda Provinsi NTB No 6 tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan adalah berupa sanksi adminis- trasi.  Sanksi  administrasi  tersebut  berupa teguran tertulis dan/atau pemberhentian dari tugas atau jabatan. Sanksi administrasi dapat dikenakan  apabila Perseroan tidak melaksanakan kewajiban.
Secara legal memang UU No 40 tahun 2007 tentang PT yang menyatakan dengan tegas terkait masalah Tanggungjawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh Perusahaan berbadan hukum yang kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam yang wajib melaksanakan CSR .  Namun tidak menutup kemungkinan bahwa CV pun berkewajiban melaksanakan CSR sesuai dengan UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Oleh karena CV adalah salah satu bagian dari penanam modal. Dalam Undang-Undang No.25 tahun 2007 memang sudah jelas setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan. Dalam ketentuan umum Undang-Undang No. 25 tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) penanam modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
Bentuk penerapan ketentuan CSR Berdasarkan ke tiga Perusahaan Swasta yang ada di Kabupaten Lombok Barat dapat
Lelisari Siregar  & Rahdian Ihsan | Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibil...........................
mengacu kepada Perda Propinsi NTB No 6 tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan. Ada- pun ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 10 Program TJSLP meliputi: bina lingkungan dan sosial; kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan program langsung pada masyarakat. Bina lingkun- gan dan sosial merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran. Kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi merupakan program untuk menumbuhkan, membina dan meningkat- kan kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
Mengenai program langsung pada masy arakat dapat berupa hibah yang dapat diberikan oleh Perseroan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kewajaran dan kepatutan, penghargaan berupa bea- siswa kepada karyawan atau warga masy arakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu mem- biayai pendidikan, subsidi berupa pe - nyediaan pembiayaan untuk proyek- proyek pengembangan masyarakat, pe nyelengzgaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil, bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, ke- sehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan perlindungan sosial,  berupa pemberian  kesempatan  kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa bentuk penerapan CSR
hanya dominan pada program langsung pada masyarakat saja yaitu dalam bentuk hibah, subsidi, bantuan sosial. Program CSR belum mengarah ke pada bina lingkun- gan dan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah. Seperti halnya, CSR merupakan tanggungjawab kepada lingkungan juga, terutama untuk keseimbangan terhadap keberadaan per usahaan, seperti dikemuka- kan oleh Elkington yang mengembangkan konsep triple bottom line jika sebuah perusa- haan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya maka perusahaan tersebut harus memberikan “3P”. selain mengejar keun- tungan (profit) , perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenu- han kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan ( planet) . 16 Walau- pun ketentuan CSR merupakan kewajiban dari perusahaan, namun sanksi yang di- berikan belum tegas, ada kekaburan norma. Bagaimana kalau perseroan hanya men- jalankan kewajibannya hanya berbentuk tanggungjawab sosial saja, tidak menjalank- an kewajiban lingkungannya. Sanksinya seperti apa?.
Dalam ketentuan Undang-undang yaitu UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PP No 47 tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Per- seroan Terbatas dan Perda Propinsi NTB No 6 tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan belum di sebutkan secara tegas dan jelas. Menu- rut hemat penulis harus dipertegas sanksi dari tidak dilaksanakannya CSR oleh pe- rusahaan, karena hal ini merupakan kewa- jiban perusahaan. Sebenarnya perlu juga dipertegas bahwa pemahaman ketentuan CSR kedepannya, supaya tidak hanya be- rasumsi bahwa CSR hanya sekedar hibah, bantuan dan subsidi (charity ). Perlu adanya keberlanjutan dan bertujuan untuk menci- patakan kemandirian publik. Dalam hal
16 Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, Op.cit

## J
Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 220~234
ini perlu dibedakan antara program CSR dengan kegiatan charity . Kegiatan charity hanya berlangsung sekali atau sementara waktu dan biasanya justru menimbulkan ketergantungan publik terhadap perusa- haan. Sementara, program CSR merupakan program yang berkelanjutan dan bertujuan untuk menciptakan kemandirian publik. 17
Berdasarkan informasi dari Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Kon- sumen, sampai saat ini cukup banyak peru- sahaan yang menjalankan tanggungjawab sosialnya.
Namun, kebanyakan hanya bersifat char- ity (bantuan atau amal) dan dampaknya hanya bersifat sementara karena dana yang digunakan tidak disesuaikan dengan kebu- tuhan dan peningkatan ekonomi masyara- kat. Ke depan, diperlukan suatu standar penerapan CSR yang baik sehingga dana be- sar yang dikeluarkan tidak terkesan sia sia. 18 CSR harus dijalankan dengan memerhati- kan kebutuhan dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Sementara sumban- gan sosial lebih bersifat sesaat dan berdam- pak sementara, sehingga bisa diibaratkan hanya sebagai pelipur lara.  Semangat CSR diharapkan dapat mampu membantu men- ciptakan keseimbangan antara perusahaan, masyarakat dan lingkungan. Pada dasarnya tanggungjawab sosial perusahaan ini di- harapkan dapat kembali menjadi budaya bagi bangsa Indonesia khususnya, dan ma- syarakat dunia dalam kebersamaan menga- tasi masalah sosial dan lingkungan.
Konsep CSR bertujuan untuk men- jelaskan bagian tanggungjawab per usahaan dalam mencapai tujuan pem bangunan berkelanjutan, sehingga konsep pembangu- nan berkelanjutan menjadi dasar pijakan- nya. Konsep ini menegaskan betapa pent-
17 Admin Baitul Hikmah, Defenisi Corporate Social Responsiility ,  www.baitul-hikmah.com, diakses tanggal 13 Juni 2012, jam 11.00 Wita
18 Admin Baitul Hikmah, LAPK: Berlebihan, Upaya Pemerintah Himpun Dana CSR ,  www.baitul-hikmah. com, diakses tanggal 13 Juni 2012, jam 12.00 Wita
ingnya peranan CSR sebagai perpanjangan tangan perusahaan untuk ber partisipasi dalam proses pembangunan pada suatu negara. Dengan sendirinya agar keberlang- sungan pembangunan dapat terjaga maka desain program-program CSR juga harus bersifat berkelanjutan, tidak parsial. Pro- gram CSR yang berkelanjutan jelas mem- butuhkan ketegasan komitmen dari perusa- haan serta seluruh stakeholder untuk men- gawal perjalanannya.

## KESIMPULAN
Bentuk penerapan ketentuan CSR pada perusahaan swasta di Kabupaten Lombok Barat adalah untuk Perusahaan yang berbentuk badan hukum (PT) dapat mengacu kepada Perda Propinsi NTB No 6 tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan yaitu terdapat dalam Pasal 10 Program TJSLP meliputi: bina lingkungan dan sosial; kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan program langsung pada masyarakat. Namun penerapannya hanya dominan pada program langsung pada masyarakat saja yaitu dalam bentuk hibah, subsidi, bantuan sosial, program CSR belum mengarah kepada bina lingkungan dan  kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah. Terhadap perusahaan yang tidak berbentuk badan hukum dapat mengacu kepada UU no 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 huruf (b).
Lelisari Siregar  & Rahdian Ihsan | Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibil...........................

## Daftar Pustaka

## 1.Buku-Buku :
Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar  Metodologi  Penelitian Hukum , RajaGrafindo Persada Jakarta, 2004.
Arif Budimanta dkk, Corporate Social Responsibility Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia , Cetakan kedua, Indonesia Center for Suistanable Development (ICSD) : Jakarta, 2007
Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR , PT Percetakan Penebar: Jakarta. 2008.
H.M.N. Purwosutjipto dalam Habib Adjie, Status Badan Hukum Prinsip-Prinsip dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan , Cetakan pertama, Mandar Maju: Badung, 2008.
Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum , Cetakan KeIX, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
Mukti Fajar   dan  Yulianto   Achmad, Dualisme   Penelitian   Hukum Normatif  dan  Empiris ,  Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
Reza Rahman, Corporate Social Responsibility Antara Teori dan Kenyataan, Cetakan Pertama, MedPress, Yogyakarta, 2009.
Sri Redjeki Hartono dalam Habib Adjie, Status Badan Hukum Prinsip- Prinsip dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan , Cetakan pertama, Mandar Maju: Badung, 2008.
Suprapto, Siti Adipringadi Adiwoso, 2006, Pola Tanggungjawab Sosial Perusahaan Lokal di Jakarta , Galang vol. 1 No. 2, Januari 2006.
Yusuf Wibisono, Membedah Konsep & Aplikasi CSR , cetakan kedua, Fasho Publishing, Gresik, 2007.
2. Peraturan Perundang-Undangan:
Indonesia, Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, No 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756
Indonesia,  Undang-Undang No 25  tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.   Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724
Indonesia,  Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial Perseroan Terbatas.  Tambahan LN Republik Indonesia Nomor 5305.
Indonesia, Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No 6 tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial Perseroan.

## J
Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 220~234
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 83
2. Internet:
Anwar Maga, CSR Perusahaan Tambang Untuk Membangun NTB , www. AntaraMataram.com, diakses tanggal 21April 2012, jam 12.20 Wita
Martono, Kerangka Teori dan Konsep CSR ,  www.martonomily.com, diakses tanggal 10 Juli 2012, jam 12.00 Wita
Admin Baitul Hikmah, Defenisi Corporate Social Responsiility , www. baitul-hikmah.com, diakses tanggal 13 Juni 2012, jam 11.00 Wita
Daniri, Standarisasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan Bagian I , http:www. Madaniri.com/2008, diakses pada hari Kamis Tanggal 8 Maret 2012, jam 13.20 Wita