## Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Kesempatan Perubahan Perilaku Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha

## Nirwana Rahma Safura
Nirwanarahmasafura@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Issued  and  ratified  Regulation  of  the  Business  Competition  Supervisory Commission  Number  1  of  2019  concerning  Procedures  for  Handling Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, which regulates and re-enacts Behavior Change Opportunities for Business Actors suspected of violating Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The rearrangement of Behavior Change is considered as a positive thing, but the Commission Regulation has escaped because it does not regulate administrative sanctions for Business Actors who has Changed the Behavior. So whether Business Actors that conduct Changes in Behavior are reduced or permanent or even not subject to  administrative  sanctions  at  all,  this  is  not  regulated  in  Commission Regulations. The administrative sanctions are not regulated for Business Actors who conduct Changes in Behavior, this affects the recognition of the Alleged Violation Report for conducting Changes in Business Actors. To answer these problems, the writer uses the statute approach, conceptual approach, and the Case Approach. Keywords: Administrative Sanctions; Business Actors; Behavior Change.

## Abstrak
Diterbitkan dan disahkannya Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mengatur dan memberlakukan kembali Kesempatan Perubahan Perilaku bagi Pelaku Usaha yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Diaturnya kembali Perubahan Perilaku dianggap sebagai suatu hal yang positif, namun Peraturan Komisi tersebut telah luput karena tidak mengatur mengenai sanksi administratif bagi Pelaku Usaha yang telah melakukan Perubahan Perilaku. Sehingga apakah Pelaku Usaha yang melakukan Perubahan Perilaku dikurangi atau tetap atau bahkan tidak dikenakan sanksi administrasi sama sekali, hal tersebut tidak diatur di dalam Peraturan Komisi. Tidak diaturnya sanksi administrasi bagi Pelaku Usaha yang melakukan Perubahan Perilaku, hal tersebut mempengaruhi pengakuan Laporan Dugaan Pelanggaran untuk melakukan Perubahan Perilaku Pelaku Usaha. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan Pendekatan Undang- Undang ( statute  approach ), Pendekatan Konseptual ( conceptual approach ), dan Pendekatan Kasus ( Case Aprroach ). Kata Kunci: Sanksi Administrasi; Pelaku Usaha; Perubahan Perilaku.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 4, Juli 2022
Jurist-Diction. 2022; 1535-1564
How to cite: Nirwana Rahma Safura, ‘Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Kesempatan Perubahan Perilaku Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha’ (2022) Vol. 5 No. 4 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 7 Juli 2022; Diterima  29 Juli 2022; Diterbitkan 31 Juli 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i4.37343
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 1536 Nirwana Rahma: Sanksi Administrasi Bagi...

## Pendahuluan
Pembangunan ekonomi di dunia yang dewasa ini bergerak dengan sangat dinamis, salah satu motor penggeraknya dan menjadi pendorong utama bagi munculnya integrasi ekonomi adalah globalisasi. Globalisasi membuka peluang yang luas bagi negara-negara berkembang termasuk negara Indonesia untuk meningkatkan volume perdagangan dengan cara melakukan ekspansi atau perluasan usaha ke pasar domestik dan/atau pasar internasional. Bersamaan dengan hal tersebut membuat banyak tantangan yang dihadapi dalam dunia usaha. Dalam hal dunia usaha, sudah menjadi hukum yang dijunjung tinggi mengenai prinsip berusaha atau biasa dikenal sebagai prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan oleh Pelaku Ekonomi dalam melakukan tindakan ekonomi. Prinsip ekonomi juga dapat diartikan sebagai pedoman guna melakukan tindakan ekonomi yang didalamnya terkandung asas, dengan pengorbanan tertentu diperoleh hasil yang maksimal, atau dikenal dengan istilah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya yang sekecil-kecilnya.
Usaha yang dijalankan oleh Pelaku Usaha besar dan transnasional dengan berpedoman prinsip tersebut diatas, dapat berpotensi menguasai pasar dan ekonomi domestik melalui perilaku anti persaingan seperti kartel, monopoli, penetapan harga, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan lain sebagainya. Resiko ekstrim dari persaingan ini adalah kemungkinan besar ditemui praktik-praktik curang (unfair competition) dikarenakan persaingan dalam dunia usaha dianggap sebagai kesempatan untuk menyingkirkan pesaing atau Pelaku Usaha lain dengan cara apapun. 1 Dengan memperhatikan persaingan antar Pelaku Usaha yang sangat ketat dan tidak sempurna maka, diperlukan adanya hukum persaingan usaha untuk mengatur mengenai hal tersebut. Sekarang ini kira-kira ada empat puluhan negara di dunia yang telah memiliki hukum persaingan usaha. 2
1 Suhasril  dan  Mohammad  Taufik  Makarao, Hukum  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia (Ghalia Indonesia 2010).[35].
2 Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Ghalia Indonesia 2004).[26].
Hukum persaingan usaha diartikan sebagai “....seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh Pelaku Usaha”. 3 Pada hakikatnya hukum persaingan usaha dimaksudkan untuk mengatur mengenai persaingan dan monopoli demi tujuan yang menguntungkan serta anti persaingan tidak sehat. Salah satu kunci dari suksesnya suatu sistem ekonomi pasar yang wajar adalah persaingan usaha yang sehat. Hal ini bisa diwujudkan dengan dua hal, yaitu: 4
1.  Penegakan hukum persaingan; dan
2.  Adanya kebijakan persaingan yang kondusif terhadap perkembangan sektor ekonomi.
Kedua hal di atas harus bersinergi agar terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dalam ekonomi kita. 5 Hal tersebutlah yang kemudian menjadi semangat lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999). 6 Undang-Undang tersebut diharapkan mampu menegakkan aturan hukum serta memberikan perlindungan bagi setiap Pelaku Usaha dan perekonomian Indonesia dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat.
Hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah banyak memberikan arti bagi perubahan iklim berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih sehat dibanding sebelum lahirnya undang-undang ini, hal tersebut dikarenakan Undang-Undang tersebut telah menjadi instrumen penting dalam mendorong terciptanya efisiensi ekonomi, dan menciptakan iklim kesempatan berusaha yang sama bagi semua Pelaku Usaha. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tepat saat
3 Stephanie Lea Olivia Setiady, Hukum  Acara  Persaingan  Usaha  Di  Indonesia  (Analisa Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 19/KPPU-L/2017 Kasus Persekongkolan Oleh EMI Music South East Asia ), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya (2014).
4 Hermansyah, Pokok-Pokok  Hukum  Persaingan  Usaha  Di  Indonesia (Kencana Prenada Media Group 2008).[17-18].
5 ibid.
6 Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3817.

## 1538 Nirwana Rahma: Sanksi Administrasi Bagi...
Indonesia mengalami krisis moneter dan hampir bangkrutnya Negara Indonesia di bidang ekonomi, selain itu terdapat banyak praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, yang terwujud dalam sebuah ekonomi nasional yang pro konglomerat. Setelah lahir dan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini, menumbuhkan mekanisme persaingan di dalam dunia usaha, sehingga tercipta perekonomian nasional yang membuka dan menjamin kesempatan berusaha yang merata bagi semua orang. 7 Artinya dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap Pelaku Usaha dalam berusaha, dengan cara mencegah timbulnya praktek-praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat lainnya dengan harapan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, dimana setiap Pelaku Usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat. 8
Pokok-pokok pengaturan hukum persaingan usaha diatur dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang meliputi Perjanjian yang dilarang, Kegiatan yang dilarang, Posisi dominan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan tata cara penanganan perkara. 9 Sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka, dibentuklah suatu lembaga yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi ini dibentuk bersadasarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008. 10 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga negara yang memiliki peran yang tepat sesuai amanatnya sebagai lembaga penegakan hukum persaingan usaha
7 Zaini Munawir, ‘Problematika Ketidak Jelasan Substansi Dari UU Nomor 5 Tahun 1999 Sebagai Faktor Perlunya Revisi (Mendorong Percepatan RUU Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1999 – UU Revisi Hukum Anti Monopoli Dalam Keputusan DPR Nomor 06 A/DPR RI/II/2014-2015 Tentang Prolegnas 2015-2019 Dan Proglegnas RUU Prioritas 2015)’ (2016) Jurnal Universitas Medan Area.[1].
8 Devi Meyliana, Hukum Persaingan Usaha “Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga Dalam Persaingan Usaha” (Setara Press 2013).[15-16].
9 Galuh Puspaningrum ‘Karakteristik Hukum Acara Persaingan Usaha’ (2017) Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER 2.[289].
10 Arie Prawira Sholeh, ‘Kedudukan Peraturan dan Keputusan Komisi dalam Peraturan  Pe- rundang Undangan’ <https://www.academia.edu/35463752/Kedudukan_Peraturan_ dan_Keputu- san_Komisi_dalam_Peraturan_Perundang-Undangan>, akses 6 September 2019
dan advokasi kebijakan persaingan usaha. 11 KPPU dibentuk untuk menjalankan, mengawasi, dan menegakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. KPPU merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah dan pihak lain, pembentukannya serta susunan organisasi, tugas dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 12
Penyelesaian sengketa atau penegakan hukum antimonopoli dan persaingan usaha berada dalam kewenangan KPPU. Institusi yang diberi kewenangan oleh negara untuk menyelesaian sengketa antar Pelaku Usaha ketika salah satu Pelaku Usaha merasa dirugikan oleh tindakan Pelaku Usaha lain, yang berwenang menangani perkara tersebut adalah KPPU. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur enam bagian pengaturan yang salah satunya yaitu sebagai Penegak Hukum maka, dapat dikatakan bahwa kewenangan yang dimiliki Komisi ini sangat besar. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Komisi ini yaitu lembaga peradilan, sehingga sudah sepatutnya KPPU memiliki hukum acara sendiri. Pemberian kewenangan khusus kepada suatu komisi untuk melaksanakan suatu peraturan di bidang persaingan adalah hal yang lazim dilakukan oleh kebanyakan negara, misalnya Amerika Serikat dengan Federal Trade Commission, Masyarakat Ekonomi Eropa dengan European Community Commission, Jepang, Korea, dan Taiwan dengan Fair Trade Commission-nya. 13 Merupakan hal yang wajar ketika Indonesia memiliki intitusi dan hukum acara yang secara khusus menyelesaikan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Berdasarkan tugas dan kewenangan KPPU yang telah diatur di dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU proaktif untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas penanganan perkara persaingan usaha, dengan mempersiapkan hukum
11 Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Laporan  Kinerja  Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha 2017 .
12 T.R.  Silalahi, Kompetensi  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  Dalam Menanggulangi  Praktek  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat , Tesis, Program Studi Magister Hukum Minat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2002. 13 Susanti Adi  Nugroho, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia (Kencana Prenadamedia Group 2012).[541-542].

## 1540 Nirwana Rahma: Sanksi Administrasi Bagi...
acara untuk memproses laporan yang masuk, mulai dari memeriksa, menyidangkan, dan bahkan sampai memutus perkara maka, KPPU membuat dan menerbitkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Hukum Acara di KPPU ditetapkan dan berdiri sejak tahun 2000, hukum acara tersebut telah mengalami tiga kali perubahan diantaranya:
1.  Keputusan Komisi 05/KPPU/Kep/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap UU No. 5 Tahun 1999, diganti menjadi;
2.  Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (PKPPU) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, digantikan dengan;
3.  Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor (PKPPU) 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, diganti dan dicabut dengan;
4.  Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (PKPPU) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (PKPPU) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Selanjutnya disebut Perkom Nomor 1 Tahun 2019), merupakan peraturan hukum acara terbaru di KPPU. Terbitnya aturan ini menggantikan dan mencabut Peraturan Komisi sebelumnya dan tidak lain menjadi pedoman bagi para pihak dalam perkara persaingan usaha tidak sehat. Peraturan yang memiliki 78 pasal ini terdapat berbagai perubahan, penjelasan yang lebih detail dan lebih jelas jika dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Dalam kesempatan terpisah,
Ketua Umum Indonesia Competition Lawyers Association (ICLA), Asep Ridwan menyatakat terdapat sembilan hal ketentuan baru yang berimplikasi terhadap proses perkara persaingan usaha. 14
Sembilan poin perubahan tersebut yaitu:
1.  Kesempatan perubahan perilaku sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,
2.  Setiap dokumen yang diajukan bukti harus dilegalisasi di kantor pos,
3.  Adanya pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait apabila penyelidikan
14 Mochamad Januar Rizki ‘Yuk, Pahami Aturan Baru Tata Cara Persidangan KPPU’ <https:// www. hukumonline.com /berita/baca/lt5cc183231f5af/yuk--pahami-aturan-baru-tata-cara-persidan- gan-kppu/>, akses 6 Agustus2019.
dihentikan,
4.  Tata cara panggilan sidang kepada pihak yang di luar negeri,
5.  Verstek atau kewenangan hakim memutus perkara jika terlapor tidak hadir setelah 2 kali dipanggil,
6.  Penegasan mengenai prinsip minimum pembuktian dengan minimal 2 alat bukti,
7.  Kriteria bukti petunjuk dan sanksi yang bisa memberikan keterangan,
8.  Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan KPPU dalam melaksanakan putusanan seperti penyitaan.
9.  Serta hal-hal lain yang bersifat teknis untuk kelacaran persidangan. 15
Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa salah satu alasan lahirnya Perkom Nomor 1 Tahun 2019 ini adalah adanya tambahan kesempatan Perubahan Perilaku sebagai salah satu bagian penanganan perkara di KPPU yang mana pada peraturan sebelumnya tidak diatur. Dalam Pasal 1 angka 9 Perkom Nomor 1 Tahun 2019 dikatakan bahwa Perubahan Perilaku adalah komitmen Pelaku Usaha dan/atau pihak lain dalam bentuk Pakta Integritas Perubahan Perilaku, sehingga Perubahan Perilaku dibuat dalam pakta integritas yang memuat pengakuan dan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran yang kemudian harus ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan. Perubahan Perilaku diatur di dalam Bab IV, bagian kedua, Pasal 33 sampai dengan 39. Ketentuan baru tersebut dianggap suatu hal yang positif, mengenai pemberian kesempatan Perubahan Perilaku kepada Terlapor yang diduga melakukan pelanggaran. Salah satu manfaat kesempatan Perubahan Perilaku adalah memudahkan KPPU untuk menyelesaikan setiap dugaan pelanggaran yang telah memiliki bukti awal yang cukup, namun Perkom Nomor 1 Tahun 2019 tersebut telah luput karena tidak mengatur mengenai sanksi administratif bagi Pelaku Usaha yang telah melakukan Perubahan Perilaku. Apakah Pelaku Usaha yang melakukan Perubahan Perilaku dikurangi atau tetap atau bahkan tidak dikenakan sanksi administrasi sama sekali, hal tersebut tidak diatur di dalam Peraturan Komisi. Tidak diaturnya sanksi administrasi bagi Pelaku Usaha yang melakukan Perubahan Perilaku, hal tersebut mempengaruhi pengakuan Laporan Dugaan Pelanggaran untuk melakukan Perubahan Perilaku Pelaku Usaha.

## 1542 Nirwana Rahma: Sanksi Administrasi Bagi...
Berkaitan dengan apa yang telah diuraikan di atas, untuk mengetahui bagaimana terkait Perubahan Perilaku Pelaku Usaha itu sendiri dan Pengenaan denda administrasi bagi Pelaku Usaha yang telah melakukan Perubahan Perilaku yang telah diberikan kesempatan kepada Majelis Komisi sebagaimana pada Pasal 33 ayat (1) Perkom Nomor 1 Tahun 2019, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Kesempatan Perubahan Perilaku Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha”.

## Perubahan Perilaku Pelaku Usaha
Berbicara mengenai Perubahan Perilaku sebagai salah satu tahap penanganan perkara Hukum Acara Persaingan Usaha maka, berbicara juga terkait sejarah dari Hukum Acara Persaingan Usaha itu sendiri. Seperti yang sudah diketahui bahwasanya Hukum Acara Persaingan Usaha di KPPU ditetapkan dan berdiri sejak tahun 2000, dan telah mengalami tiga kali perubahan. Pengaturan mengenai Hukum Acara Persaingan Usaha di KPPU yang pertama yaitu Keputusan Komisi Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Selanjutnya disebut dengan SK Nomor 5 Tahun 2000). Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan SK Komisi Nomor 5 Tahun 2000 belum memuat tahap Perubahan Perilaku sebagai bagian dari tahap penanganan perkara di KPPU. Kemudian pada tahun 2006 dikeluarkan dan disahkanya Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU (Selanjutnya disebut dengan Perkom Nomor 1 Tahun 2006) yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku SK Komisi Nomor 5 Tahun 2000.
Perkom Nomor 1 Tahun 2006 merupakan asal mula atau cikal bakal lahirnya tahap Perubahan Perilaku dalam tata cara penanganan perkara di KPPU, namun di dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2006 tidak menentukan alasan lahirnya tahap Perubahan Perilaku itu sendiri. Alasan adanya tahapan Perubahan Perilaku diketahui dari pendapat anggota KPPU yang terlibat langsung dalam penyusunan Perkom Nomor 1 Tahun 2006. AM. Trianggraini yang merupakan anggota KPPU
mengatakan bahwa, pada masa ditambahkannya tahap Perubahan Perilaku karena banyak dari Pelaku Usaha yang dianggap belum memahami Tata Cara Penanganan Perkara Hukum Persaingan Usaha dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 itu sendiri. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Wahyu Sudrajat dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Yuridis Perubahan Perilaku Dalam Tata Cara Penanganan Perkara Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Di KPPU” dikatakan bahwa alasan KPPU menetapkan Perubahan Perilaku sebagai salah satu tahap dalam tata cara penanganan perkara pelanggaran hukum persaingan usaha adalah sebagai bentuk merubah perilakunya, menumbuhkan kesadaran atau itikad baik kepada Pelaku Usaha Terlapor untuk melaksanakan penetapan Perubahan Perilaku, untuk mempermudah pemeriksaan perkara dan mempersingkat jangka waktu penanganan perkara pelanggaran hukum persaingan usaha. 16
Pada tahun 2010, KPPU menerbitkan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara (Selanjutnya disebut dengan Perkom Nomor 1 Tahun 2010) yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Perkom Nomor 1 Tahun 2006. Perkom Nomor 1 Tahun 2010 ini memiliki perbedaan dengan Perkom Nomor 1 Tahun 2006 yaitu dihapuskannya ketentuan mengenai Perubahan Perilaku. Sebelumnya, berdasarkan Pasal 37 Perkom Nomor 1 Tahun 2006, KPPU dapat menetapkan tidak perlu dilakukannya pemeriksaan lanjutan apabila Pelaku Usaha Terlapor menyatakan bersedia melakukan Perubahan Perilaku. 17 Dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2010 sudah tidak diatur mengenai hal tersebut. Kebijakan dihapusnya Perubahan Perilaku dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2010 ini sangat disayangkan, mengingat pengakuan atau keterangan dari Terlapor yang melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki peran penting bagi KPPU dalam beberapa perkara yang susah dalam ditemukannya alat bukti pelanggaran.
16 Muhammad  Wahyu  Sudrajad. Analisis  Yuridis  Perubahan  Perilaku  Dalam  Tata  Cara Penanganan Perkara Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Di KPPU , Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung 2010.
17 Farid Misdar Khoiri, Ketidakjelasan  Prosedur  Beracara  Dalam  Peraturan  Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010, Tesis, Hukum Bisnis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017.

## 1544 Nirwana Rahma: Sanksi Administrasi Bagi...
Perkom Nomor 1 Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak belaku oleh Perkom Nomor 1 Tahun 2019. Dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2019 mengatur dan memberlakukan kembali mengenai tahap Perubahan Perilaku dalam Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kantor Perwakilan Daerah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (yang selanjutnya disebut KPD KPPU Surabaya) yaitu Bapak Dendy R. Sutrisno pada tanggal 18 November 2019, dikatakan bahwa komisioner telah mencapai periode ke empat, dengan adanya pembaharuan setiap perkom yang ada tersebut, dikarenakan KPPU sendiri selalu terbuka terhadap perubahan dan masukan. 18 Mengenai Perubahan Perilaku yang sebelumnya diakomodir dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2006, lalu dihapus di Perkom Nomor 1 Tahun 2010, kemudian diatur kembali dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2019, Bapak Dendy Sutrisno mengatakan bahwa hal tersebut merupakan experience masing-masing periode komisioner. Dahulu dibukannya ruang untuk melakukan Perubahan Perilaku, karena pada saat itu KPPU beranggapan bahwa bisa saja Pelaku Usaha tidak tahu akan kegiatan yang dilakukannya tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Juru bicara Komisioner KPPU, Guntur Saragih menjelaskan Perkom Nomor 1 Tahun 2019 kali ini lebih detail dibanding ketentuan tata cara persidangan sebelumnya, selain itu beleid ini juga memberikan kepastian hukum bagi para pihak termasuk KPPU dalam proses perkara pelanggaran persaingan usaha tidak sehat. 19 Tadjuddin mengungkapkan bahwa denda bukanlah tujuan utama dari proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU, namun Perubahan Perilakulah yang menjadi prioritas utama. 20
Konsep Perubahan Perilaku dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2019 ini bukan merupakan suatu hal yang baru dalam praktek penanganan perkara di KPPU. Hal tersebut dikarenakan tahap Perubahan Perilaku telah lebih dahulu diatur dalam
18 Wawancara dengan Bapak Dendy R. Sutrisno, selaku Kepala Kantor Perwakilan Daerah Komisi Pengawas Persaingan Usaha Surabaya (KPD KPPU Surabaya),  pada 18 November 2019.
19 Mochamad Januar Rizki, Op.Cit.
20 Tadjuddin ‘Perubahan Perilaku adalah Fokus KPPU’ <http://www.kppu.go.id/id/blog /2012/05/tadjuddin-perubahan-perilaku-adalah-fokus-kppu/>, akses 2 November 2019.
Perkom Nomor 1 Tahun 2006 serta telah dipraktikkan dan diimplementasikan terhadap perkara pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pengimplementasian tersebut hanya dijalankan kurung waktu empat tahun saja, yaitu tahun dari 2006 sampai 2010.
Untuk mempermudah memahami perbedaan Pengaturan Perubahan Perilaku yang diatur dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2006 dan Perkom Nomor 1 Tahun 2019. Berikut Perbandingan antar Perkom Nomor 1 Tahun 2006 dengan Perkom Nomor 1 Tahun 2019.
Perbandingan Perubahan Perilaku Dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2006 Dengan
Perkom Nomor 1 Tahun 2019 KRITERIA PERKOM NOMOR 1 TAHUN 2006 PERKOM NOMOR 1 TAHUN 2019 Untuk melakukan Perubahan Perilaku Terlapor hanya perlu menyatakan bersedia (Pasal 37 ayat (1)) Terlapor harus bersedia (Pasal 33 ayat (2)) dan mengakui Laporan Dugaan Pelanggaran (Pasal 34 ayat (2)) Pelaku Usaha yang dapat melakukan Perubahan Perilaku Seluruh Terlapor dapat melakukan Perubahan Perilaku setelah ia menyatakan bersedia Tidak semua Terlapor dapat melakukan Perubahan Perilaku, ia dapat melakukan Perubahan Perilaku apabila diberikan kesempatan oleh Majelis Komisi dengan mempertimbangkan sebagaimana Pasal 33 ayat (3). Bentuk kegiatan Perubahan Perilaku yang akan dilakukan Sudah diatur dalam Pasal 37 ayat (2) (Membatalkan Perjanjian, Menghentikan Kegiatan, Membayar ganti rugi) yang kemudian akan ditetapkan dalam Penetapan Perubahan Perilaku Tergantung komitmen dan kewajiban yang dibuat dalam Pakta Integritas (Pasal 34 ayat (1)) Pihak yang melakukan Pengawasan Monitoring  Pelaksanaan Penetapan Perubahan Perilaku dilakukan oleh Sekretariat Komisi (Pasal 38 ayat (2)) Pengawas Pelaksanaan Pakta Integritas adalah Unit Kerja yang menangani Penyelidikan (Pasal 35 ayat (2) Output Perubahan Perilaku untuk tidak dilanjutkan ke Pemeriksaan Lanjutan Laporan Pelaksanaan Penetapan sesuai dengan Penetapan Perubahan Perilaku Laporan Pengawasan Perubahan Perilaku sesuai dengan Pakta Integritas – dituangkan dalam Penetapan Jangka Waktu Pelaksanaan dan Monitoring Penetapan Perubahan Perilaku dilakukan paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang dengan Penetapan Komisi (Pasal 37 ayat (3)) Pelaksanaan dan Pengawasan Perubahan Perilaku dilakukan paling lama 60 hari (Pasal 35 ayat (3)) dan tidak ada Pasal yang menyebutkan dapat diperpanjang

## 1546 Nirwana Rahma: Sanksi Administrasi Bagi...
Perlu diketahui, di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak pernah menyebutkan atau mengatur mengenai Perubahan Perilaku sebagai salah satu kesempatan yang diberikan kepada Pelaku Usaha Terlapor, untuk memperbaiki perbuatannya yang diduga melakukan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perubahan Perilaku baru ditemui di Perkom Nomor 1 Tahun 2006 dan Perkom Nomor 1 Tahun 2019. Mengingat tidak diaturnya Perubahan Perilaku dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, namun ditemui di dalam Perkom, dapat dikatakan bahwa Perkom tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
KPPU adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan dan ia tidak boleh melakukan di luar kewenangannya. Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 KPPU berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrasi terhadap Pelaku Usaha Terlapor yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan tindakan administrasi tersebut terdiri dari tujuh macam. Perubahan Perilaku dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memang tidak disebutkan atau diatur secara eksplisit, namun jika melihat dan memperhatikan kembali tindakan administrasi yang merupakan kewenangan KPPU di dalamnya secara tersirat dikatakan bahwa menetapkan Perubahan Perilaku merupakan salah satu kewenangan KPPU.
Perubahan Perilaku adalah komitmen Pelaku Usaha dalam bentuk Pakta Integritas, yang memuat pernyataan Perubaha Perilaku dan berkomitmen tidak melakukan pelanggaran lagi. Dari pernyataan tersebut jelas bahwa Perubahan Perilaku merupakan suatu tindakan yang dapat dilakukan dengan pembatalan perjanjian, dan atau menghentikan integrasi vertikal, dan atau menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, dan atau menghentikan penyalahgunaan posisi dominan, dan atau membatalkan penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham, dan atau pembayaran ganti rugi, dan atau pengenaan denda (sebagaimana dalam Pasal 47 ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang merupakan kewenangan KPPU), yang nanti akan dituangkan dalam Pakta Integritas Perubahan Perilaku.
Eksistensi Perubahan Perilaku tentu diperlukan dan dibutuhkan dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2019, meski tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, namun Perubahan Perilaku telah disebutkan secara implisit di dalamnya. Bertujuan untuk meminimalisir perbedaan-perbedaan penafsiran terkait keberadaan Perubahan Perilaku di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memasukan atau mengatur mengenai Perubahan Perilaku sebagai salah satu tahap penanganan perkara di KPPU. Diketahui terdapat dua pasal yang mengatur Perubahan Perilaku, yaitu pada Pasal 77 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), serta Pasal 78 ayat (1), dan ayat (2), namun Rancangan Undang-Undang tersebut belum disahkan dan diundangkan.
Mengingat bahwa tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3, dikatakan untuk: 21
a.  Me njaga  kepentingan  umum  dan  meningkatkan  efisiensi  ekonomi  nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
b.  Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
c.  Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
Dari tujuan-tujuan tersebut di atas, sejalan dengan diatur dan diberlakukannya Perubahan Perilaku dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2019. Dengan adanya tahap Perubahan Perilaku yang mewajibkan Pelaku Usaha Terlapor mengakui Laporan Dugaan Pelanggaran, hal tersebut sejalan dengan tujuan huruf a, karena dengan mengakui Laporan Dugaan Pelanggara oleh Pelaku Usaha Terlapor yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, akan menjaga ketertiban umum dengan memperbaiki pelanggaran yang sebelumnya diperbuat oleh Pelaku Usaha Terlapor dengan melakukan Perubahan Perilaku, yang dapat dilakukan dengan pembatalan perjanjian dan/atau pemberhentian perbuatan pelanggaran atau dengan mengganti
21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33), Ps. 3

## 1548 Nirwana Rahma: Sanksi Administrasi Bagi...
kerugian yang dialami oleh masyarakat sebagaimana dituangkan dalam Pakta Integritas maka, Perubahan Perilaku juga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Diaturnya Perubahan Perilaku sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 3 huruf b. Mengakui Laporan Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya Pelaku Usaha Terlapor dapat melakukan Perubahan Perilaku, hal tersebut dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi Pelaku Usaha. Sering kali perbuatan Pelaku Usaha Terlapor yang melakukan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif dan tidak terciptanya kesempatan berusaha yang sama bagi para Pelaku Usaha, namun dengan adanya pengaturan mengenai Perubahan Perilaku yang dituangkan dalam Pakta Integritas dan menjadi objek pengawasan KPPU, hal tersebut dapat mewujudkan tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Dengan diaturnya kesempatan Perubahan Perilaku dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2019 merupakan salah satu kemajuan kinerja dari KPPU itu sendiri. Terlapor atau Pelaku Usaha dapat melakukan kesempatan Perubahan Perilaku apabila :
1.  Terlapor diberi kesempatan untuk melakukan Perubahan Perilaku oleh Majelis Komisi;
2.  Terlapor Megakui Laporan Dugaan Pelanggaran; dan
3.  Seluruh Terlapor menyetujui untuk melakukan Perubahan Perilaku.
Sebelum Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk melakukan Perubahan Perilaku, terlebih dahulu Majelis Komisi mempertimbangkan jenis pelanggaran, waktu pelanggaran dan kerugian yang diakibatkan dari pelanggaran, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) Perkom Nomor 1 Tahun 2019. Mengenai pertimbangan Majelis Komisi dalam memberikan kesempatan Perubahan Perilaku dilihat kurang transparan dan tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai inikator pertimbangan tersebut.
Jika melihat konteks Perubahan Perilaku dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2019, bahwasanya Perubahan Perilaku bukan merupakan hak bagi Pelaku Usaha, tetapi kesempatan yang diberikan oleh Majelis Komisi maka, Pelaku Usaha melakukan Perubahan Perilaku atau tidak, hal tersebut tergantung pada majelis.

## Implementasi Perubahan Perilaku
Kesempatan Perubahan Perilaku sebagaimana diatur dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2019 dapat dikatakan belum aktif dipraktikkan pada tahun 2019. Hal tersebut dikarenakan Perkom Nomor 1 Tahun 2019 baru saja diberlakukan dan ditetapkan pada tanggal 4 Februari 2019. Masih banyak Pelaku Usaha yang harus mempelajari dan menyesuaikan hukum acara baru tersebut. Mengingat sebelum berlakunya Perkom Nomor 1 Tahun 2019, terdapat Perkom lama yang sebelumnya juga mengatur mengenai Perubahan Perilaku yaitu Perkom Nomor 1 Tahun 2006. Dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2006 ini terdapat beberapa kasus atau perkara persaingan usaha yang melakukan kesempatan Perubahan Perilaku.
Perubahan Perilaku pada Perkom Nomor 1 Tahun 2019 ini belum aktif dipraktikan di tahun 2019. Hal tersebut didukung dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Dendy Sutrisno dalam wawancara bahwa, karena Perkom ini masih baru berlaku, sehingga KPPU masih belum tahu dalam prakteknya nanti seperti apa karena di tahun 2019 ini masih belum ada kasus yang melakukan Perubahan Perilaku.
Hal tersebut sejalan dengan adanya sembilan putusan yang dikeluarkan oleh KPPU setelah berlakunya Perkom Nomor 1 Tahun 2019, namun sembilan putusan tersebut seluruhnya mengenai keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan (Akuisisi)
Saham, diantaranya: 22
1.  Putusan Perkara No. 01/KPPU-M/2019 mengenai Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Buana Minera Harvest oleh PT Citra Prima Sejati. Putusan dibacakan pada tanggal 1 Oktober 2019
2.  Putusan Perkara No. 02/KPPU-M/2019 mengenai Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Mitra Bisnis Harvest oleh PT Citra Prima Sejati. Putusan dibacakan pada tanggal 1 Oktober 2019.
3.  Putusan Perkara No. 07/KPPU-M/2019 mengenai Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Indo Putri Khatulistiwa oleh PT Matahari Pontianak Indah. Putusan dibacakan pada tanggal 8 Oktober 2019.
4.  Putusan Perkara No. 04/KPPU-M/2019 mengenai Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Citra Lautan Teduh oleh PT Wijaya Beton, Tbk. Putusan dibacakan pada tanggal 15 Oktober 2019.
5.  Putusan Perkara No. 09/KPPU-M/2019 mengenai Keterlambatan Pemberitahuan

## 1550 Nirwana Rahma: Sanksi Administrasi Bagi...
Pengambilalihan  (Akuisisi)  Saham  PT  Mitra  Rezeki    oleh  PT  Pasifik  Agro Sentosa. Putusan dibacakan pada tanggal 15 Oktober 2019.
6.  Putusan Perkara No. 03/KPPU-M/2019 mengenai Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT MBH Mining Resource oleh PT Citra Prima Sejati. Putusan dibacakan pada tanggal 15 Oktober 2019.
7.  Putusan Perkara No. 05/KPPU-M/2019 mengenai Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Anugerah Abadi Multi Usaha oleh PT Ciliandry Anky Abadi. Putusan dibacakan pada tanggal 22 Oktober 2019.
8.  Putusan Perkara No. 11/KPPU-M/2019 mengenai Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT MBH Minera Resource oleh PT Lumbung Capita. Putusan dibacakan pada tanggal 29 Oktober 2019.
9.  Putusan Perkara No. 12/KPPU-M/2019 mengenai Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Citra Jaya Nurcahya oleh PT Lumbung Capita. Putusan dibacakan pada tanggal 1 Oktober 2019.
Kesembilan putusan di atas, Terlapor dinyatakan melanggar Pasal 29 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Setelah dibacakan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan, seluruh Terlapor mengajukan Tanggapan terhadap Laporan Keterlambatan Pemberitahuan dan mengatakan bahwa keterlambatan tersebut bukanlah suatu kesengajaan, namun seluruh perkara tersebut tetap dikenakan sanksi administrasi.
Berdasarkan Perkom Nomor 1 Tahun 2006 ini Perubahan Perilaku memang telah diimplementasikan dalam beberapa perkara persaingan usaha. Selama dua tahun terakhir yaitu tahun 2007 sampai 2008, cuma tujuh Pelaku Usaha yang bersedia mengubah perilakunya, sisanya sebanyak 118 kasus mereka tentu menolak dikatakan telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 23 Bagi Pelaku Usaha yang melakukan Perubahan Perilaku, KPPU akan menerbitkan surat penetapan untuk tidak melanjutkan perkara ke pemeriksaan lanjutan. Tujuh Pelaku Usaha yang bersedia mengubah perilakunya tesebut diantaranya:
Perkara Nomor 25/KPPU-L/2007, jenis perkara Penguasaan Pasar mengenai Diskriminasi Pengelolaaan Sistem Manajemen Pelanggaran di PT PLN (Persero),
23 Sut ‘KPPU : Ubah Perilaku Lebih Baik’ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/ hol19006/kppu-ubah-perilaku-lebih-baik>, akses 1 November 2019.
dugaan pelanggaran yaitu Pasal 19 huruf a dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Terdapat indikasi penguasaan pasar dengan persengkongkolan baik vertikal dan horizontal yaitu, adanya penunjukan langsung PT Altelindo Karyamandiri dan PT Netway Utama oleh PLN Disjatim tentang pekerjaan pengelolaan Customer Management System (CMS), bahwa sebenarnya yang dapat mengerjakan CMS bukan hanya kedua perusahaan tersebut di atas, melainkan masih banyak perusahaan lain baik domestik maupun luar negeri yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengerjakan proyek bersangkutan. Perubahan Perilaku yang dilakukan yaitu PLN bersedia untuk melakukan tender secara terbuka dan transparan untuk proyek pengelolaan sistim manajemen pelanggaran dan memutuskan kontrak terhadap PT Altelindo Karyamandiri dan PT Netway Utama.
Perkara Nomor  27/KPPU-L/XII/2007, jenis perkara Penguasaan Pasar mengenai Diskriminasi Taksi Bandara di Bandara Sultan Syarif  Kasim Pekanbaru. Dugaan pelanggaran yaitu melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Terjadi persekongkolan horizontal oleh PT Angkasa Pura II (Persero) cabang Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru melakukan tindakan diskriminatif dengan tidak membuka seluas-luasnya pasar jasa taksi argo, sehingga menutup peluang bagi Pelaku Usaha lain untuk berusaha di Bandara Sultan Syarif Kasim II. 24
Perubahan Perilaku yang dilakukan yaitu PT Angkasa Pura II Cabang Pekanbaru Bandar Udara Sultasn Syarif Kasim II bersedia memfasilitasi penyediaan jasa taksi di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dengan melaksanakan pembangunan terminal baru termasuk menyediakan lahan pengedapan untuk taksi. Selain itu juga akan melaksanakan pembenahan terhadap pengaturan pelayanan jasa taksi di Bandara Sultan Syarif Kasim II yang akan disesuaikan dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Perkara Nomor 09/KPPU-L/2007, jenis perkara Penetapan Harga oleh Ikatan Pengusaha Pengendalian Hama Indonesia (IPPHAMI). Diduga melakukan
24 Nico Andreas, Rule Of Reason yang Digunakan oleh KPPU Dalam Memutuskan Perkara Dugaan Praktik Monopoli Terhadap Pelayanan Jasa Taksi Di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar , Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2014.

## 1552 Nirwana Rahma: Sanksi Administrasi Bagi...
pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Terdapat indikasi Penetapan harga jasa fumigasi oleh IPPHAMI. Perubahan Perilaku yang dilakukan yaitu IPPHAMI bersedia mengumumkan pembatalan kesempatan penetapan harga jasa fumigasi di surat kabar nasional dan tidak melakukan kesepakatan penetapan harga jasa fumigas.
Perkara Nomor 01/KPPU-L/2006, jenis perkara Oligopoli, Penetapan Harga dan Pembagian Wilayah yang dilakukan oleh Asosiasi Aspal Beton Indonesia. Dugaan Pelanggaran  yaitu melanggar Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Perubahan Perilaku yang dilakukan yaitu ketika Pemeriksaan Pendahuluan telah dilaksanakan maka, tindakan Asosiasi Aspal Beton Indonesia mencabut dan membatalkan tindakannya yang diantaranya oligopoli, pembagian wilayah dan penetapan harga.
Perkara Nomor 07/KPPU-L/2006, jenis perkara Penguasaan Pasar dan Kartel Wilayah berkaitan dengan pemberian hak siar kepada operator televisi berbayar. Dugaan Pelanggaran yaitu melanggar Pasal 19 huruf a dan d, Pasal 26 huruf a dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Terdapat indikasi pelanggaran terkait hak siar Liga Inggris oleh Astro All Asia Networks. Penerapan Perubahan Perilaku yaitu dalam perkara ini hanya PT Direct Vision yang tidak terjadi tuduhan ekskusifitas terhadap pemasokan channel . Hal tersebut terbukti dari ditemukannya perjanjian kerja sama dengan seluruh operaror yang diberlakukan untuk jangka waktu 3 bulan terhitung dari tanggal 1 Juli samapai 30 September 2006, dilakukannya pembatalan perjanjian.
Perkara Nomor 11/KPPU-I/2006, jenis perkara Persekongkolan Tender
Pengadaan Alat Komunikasi di Badan SAR Indonesia. Dugaan pelanggaran pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Terdapat indikasi pelanggaran berkaitan dengan pengadaan peningkatan alat komunikasi untuk kecelakaan laut dan udaha di Badan SAR Nasional. Perubahan Perilaku yang dilakuka yaitu Kepala Badan SAR Nasional akhirnya membatalkan kontrak dengan PT Afdema Nusantara selaku Pelaku Usaha.
Perkara Nomor 13/KPPU-I/2006, jenis perkara Monopoli, Posisi Dominan, Penguasaan Pemasaran Air Bersih oleh PT Pelabuhan Indonesia III
Cabang Tanjung Perak Surabaya (Pelindo III). Diduga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17, Pasal 19 huruf a, b dan d, Pasal 25 ayat (1) huruf a dan b serta ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Terdapat indikasi pelanggaran terkait dengan adanya kebijakan penyediaan air bersih di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Perubahan Perilaku yang dilakukan yaitu Pelabuhan Indonesia III membatalkan kebijakan dengan Nota Dinas GM Pelindo pada tanggal 6 Oktober 2006, Pelabuhan Indonesia III juga mengeluarkan surat perihal Partisipasi Supply Air Bersih yang ditujukan kepada Pengurus Asosiasi Leveransir Air Surabaya tanggal 9 Oktober 2006, surat tersebut berisi bahwa Pelabuhan Indonesia II memberikan kesempatan kepada pihak swasta atau perusahaan truk tangki air bersih untuk bekerjasama dengan Pelabuhan Indonesia III mengenai isi air bersih ke main reservoir milik Pelabuhan Indonesia III dengan ketentuan yang berlaku.
Melihat dari perkara-perkara yang pernah melakukan Perubahan Perilaku di atas, dapat dilihat bahwasanya jenis perkara yang dapat melakukan Perubahan Perilaku bermacam-macam dari Perjanjian Yang Dilarang, Kegiatan Yang Dilarang dan Posisi Dominan, tidak ada jenis perkara yang dikecualikan untuk melakukan Perubahan Perilaku. Bahkan terdapat satu nomor perkara yang melakukan pelanggaran lebih dari satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan mereka tetap dapat melakukan Perubahan Perilaku, tetap diberikan kesempatan untuk memperbaiki perbuatan yang telah Pelaku Usaha Terlapor perbuat.
Dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2006 jenis perkara yang dapat melakukan Perubahan Perilaku diantaranya:
a.  Perjanjian Yang Dilarang
Diantaranya: Oligopoli, Penetapan Harga atau Kartel Harga, Pembagian Wilayah atau Kartel Wilayah
b.  Kegiatan Yang Dilarang
Diantaranya: Monopoli, Penguasaan Pasar, Persekongkolan Tender
c.  Posisi Dominan
Diantaranya: Posisi Dominan, Jabatan Rangkap.

## 1554 Nirwana Rahma: Sanksi Administrasi Bagi...
Dapat dikatakan bahwa jenis pelanggaran tersebut termasuk jenis perkara yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi Pelaku Usaha lain dan kepentingan umum. Seperti halnya kartel yang diketegorikan sebagai pelanggaran berat dari hukum persaingan usaha karena dampaknya terhadap penurunan social welfare dianggap sangat nyata, mengingat besarnya kerugian yang diderita oleh masyarakat. 25

## Sanksi Dalam Hukum Persaingan Usaha
Sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk menciptakan “social engineering” bagi masyarakat dunia usaha pada umumnya, para Pelaku Usaha pada khususnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 inipun dilengkapi dengan berbagai macam aturan mengenai sanksi-sanksi yang dapat dikenakan bagi mereka yang melanggar ketentuan Undang-Undang. 26 Kegiatan- kegiatan Pelaku Usaha seperti dikuasainya suatu produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, juga dapat merugikan kepentingan umum. Adanya sanksi bertujuan untuk memberikan efek jera dan sebagai cambuk maka, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini memberikan sanksi bagi Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan di dalamnya.
Sanksi yang dapat dikenakan kepada Pelaku Usaha sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat tiga macam sanksi, diantaranya sanksi administrasi, sanksi pidana pokok, dan sanksi pidana tambahan.
1.  Sanksi Administrasi
Sanksi Administrasi diatur di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam Pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa KPPU berwenang menjatuhkan sanksi berupa sanksi administrasi terhadap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang. Bentuk-bentuk sanksi administrasi diatur di dalam Pasal 47 ayat (2), diantaranya sebagai berikut:
25 Veri Antoni, ‘Penegakan Hukum Atas Perkara Kartel Di Luar Persengkongkolan Tender Di Indonesia’ (2019) Jurnal Mimbar Hukum 31.[98].
26 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seni  Hukum  Bisnis:  Anti  Monopoli (RajaGrafindo Persada 2000).[67].
a.  penetapan pembatalan perjanjian oligopoli (Pasal 4) , penetapan harga atau kartel harga (Pasal 5), diskriminasi harga (Pasal 6), perjanjian penetapan harga di bawah harga pasar (Pasal 7), perjanjian penetapan harga maksimum atau risel  price (Pasal 8) , pembagian wilayah atau kartel wilayah (Pasal 9), pemboikotan (Pasal 10), kartel produksi dan pemasaran (Pasal 11), trust (Pasal 12), oligopsoni (Pasal 13), perjanjian tertutup (Pasal 15), serta perjanjian dengan pihak luar negeri (Pasal 16); dan/atau
b.  perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan integrasi vertikal dimana Pelaku Usaha melakukan perjanjian dengan Pelaku Usaha lain yang tujuannya menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang atau jasa dalam setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, dalam satu rangkaian langsung atau tidak langsung; dan/atau
c.  perintah kepada Pelaku Usaha untuk memberhentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dan atau yang dapat merugikan masyarakat; dan/atau
d.  perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan perbuatan penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana dalam Bab V Pasal 25; dan/atau
e.  menetapkan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan (Pasal 28); dan/atau
f.  menetapkan pembayaran ganti rugi; dan/atau dikenakan denda dengan harga serendah-rendahnya yaitu Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan dengan harga setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah).
2.  Sanksi Pidana Pokok
Selain sanksi administrasi terdapat sanksi pidana pokok yang dapat dikenakan kepada Pelaku Usaha yang telah dinyatakan melakukan perbuatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sanksi pidana pokok diatur di Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 1999, sebagai berikut:
a.  Pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) atau pengganti denda dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan. Sanksi pidana tersebut berlaku bagi Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran oligopoli (Pasal 4), kartel wilayah (Pasal 9), pemboikotan (Pasal 10), kartel produksi dan pemasaran (Pasal 11), trust (Pasal 12), oligopsoni (Pasal 13), integrasi vertikal (Pasal 14), perjanjian dengan pihak luar negeri (Pasal 16), monopoli (Pasal 17), monopsoni (Pasal 18), penguasaan pasar (Pasal 19), posisi dominan (Pasal 25),

## Nirwana Rahma: Sanksi Administrasi Bagi...
pemilikan saham mayoritas (Pasal 27), atau penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan (Pasal 28).
b.  Pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) atau pengganti denda dengan pidana kurungan selama-lamanya 5 (lima) bulan. Sanksi pidana tersebut berlaku bagi Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran penetapan harga atau kartel harga (Pasal 5), diskriminasi harga (Pasal 6), perjanjian penetapan harga di bawah harga pasar (Pasal 7), perjanjian penetapan harga maksimum atau risel price (Pasal 8) , perjanjian tertutup (Pasal 15), predatoring  pricing (Pasal 20) , curang dalam biaya produksi (Pasal 21), persekongkolan tender (Pasal 22), persekongkolan rahasia dagang (Pasal 23), persekongkolan menghambat perdagangan (Pasal 24), atau jabatan rangkap (Pasal 26).
c.  Pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) atau pengganti denda dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan. Sanksi pidana tersebut berlaku bagi Pelaku Usaha yang tidak menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, Pelaku Usaha yang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau yang menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan.
3.  Sanksi Pidana Tambahan
Dalam hukum persaingan usaha terdapat juga sanksi pidana tambahan, sanksi tersebut dapat dikenakan kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sanksi pidana tambahan diatur di dalam Pasal 49. Pidana tambahan ini merujuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana tambahan dapat berlaku terhadap pidana yang dijatuhkan berdasarkan ketentuan pasal 48, pidana tambahan tersebut berupa :
a.  Pencabutan izin usaha; atau
b.  Larangan kepada Pelaku Usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama- lamanya 5 (lima) tahun; atau
c.  Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan kerugian pada pihak lain.
KPPU mempunyai kewenangan hanya pada sanksi administrasi, sedangkan sanksi pidana pokok dan pidana tambahan bukan merupakan kewenangan KPPU. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa, Komisi mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrasi terhadap Pelaku Usaha yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan Bapak Dendy R. Sutrisno Kepala KPD KPPU Surabaya dalam wawancara yang dilakukan pada 18 November 2019, beliau mengatakan bahwa:
“Di  dalam ketentuan Undang-Undang ada yang namanya pidana pokok, pidana tambahan ada juga sanksi administratif, yang secara tegas menjelaskan wewenang KPPU hanya ada di sanksi administratif. Sanksi pidana bukan kewenangan dari KPPU, namun KPPU tetap berkolaborasi dengan KPK, Kejaksaan, Polri dan lain sebagainya, tentu kami punya kolaborasi tersebut”. 27

## Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Kesempatan Perubahan Perilaku
Dibandingkan dengan Perkom Nomor 1 Tahun 2010, Perubahan Perilaku merupakan hal yang baru dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2019, namun sebelumnya pada Perkom Nomor 1 Tahun 2006 telah mengatur terlebih dahulu. Baik perkom lama maupun baru, di dalamnya tidak ada yang mengatur mengenai ketentuan sanksi administrasi bagi Pelaku Usaha yang melakukan Perubahan Perilaku. Apabila terdapat Pelaku Usaha yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan mengakui perbuatannya, kemudian ia sepakat untuk melakukan Perubahan Perilaku,
27 Wawancara dengan Bapak Dendy R. Sutrisno, selaku Kepala Kantor Perwakilan Daerah Komisi Pengawas Persaingan Usaha Surabaya (KPD KPPU Surabaya),  pada 18 November 2019.

## 1558 Nirwana Rahma: Sanksi Administrasi Bagi...
ketentuan mengenai sanksi administrasi yang dikenakan kepada Pelaku Usaha tersebut dikurangi atau tetap atau bahkan tidak dikenakan sanksi administrasi sama sekali, hal tersebut tidak diatur dalam perkom.
Sekadar informasi, konsekuensi dari Perubahan Perilaku itu juga bisa meringankan Terlapor, seperti bisa diberikan pengurangan sanksi. 28 Pernyataan tersebut tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ningrum Natasha Sirait selaku Guru Besar Hukum Persaingan Usaha Universitas Sumatera Utara (USU), beliau mengatakan :
“Dengan dia mengakui kesalahan dan melakukan Perubahan Perilaku, artinya dia kooperatif, sehingga akan diberikan keringanan”. 29
Dari pernyataan tersebut, diketahui bahwa ketika Pelaku Usaha mengakui Laporan Dugaan Pelanggaran dan selama proses Perubahan Perilaku maupun proses sidang ia kooperatif maka, Pelaku Usaha akan diberikan keringanan. Keringanan yang dimaksud dapat berupa pengurangan sanksi. Persoalannya, dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2019 memang tidak ditemukan garansi insentif berupa pengurangan sanksi yang bisa diperoleh Terlapor bila melakukan Perubahan Perilaku itu termasuk bagaimana parameter pengurangan sanksi juga tak tegas diatur, namun praktek di KPPU bila terlapor dianggap kooperatif maka, pengurangan sanksi bisa saja ditetapkan berdasarkan kewenangan majelis komisi. 30
Pengaturan mengenai Perubahan Perilaku yang diatur dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2019 belum aktif diterapkan dan dipraktikkan. Hal tersebut terbukti belum adanya kasus persaingan usaha yang menghasilkan Penetapan Perubahan Perilaku pada tahun 2019. Lain halnya dengan Perkom Nomor 1 Tahun 2006 yang telah aktif diterapkan dan dipraktikkan pada tahun 2006 sampai tahun 2009. Terdapat tujuh
28 Sut/M-5 ‘KPPU Terbitkan Aturan Teknis Denda dan Ganti Rugi’, <https://www. hukumonline.com/berita /baca/hol20026/ kppu-terbitkan-aturan-teknis-denda-dan-ganti-rugi/>, akses 18 November 2019.
29 Hamalatul Qur’ani, ‘Mengenal Perubahan Perilaku : Bisa Kurangi Hukuman Tapi Harus Mengaku Bersalah’ <https://www. hukumonline.com/berita/baca/lt5d359a430d677/ mengenal-pe- rubahan-perilaku--bisa-kurangi-hukuman-tapi-harus-mengaku-bersalah/>, Akses 18 November 2019. 30 ibid.
kasus persaingan usaha pada rentang tahun berlakunya Perkom Nomor 1 Tahun 2006, yang dalam penyelesaiannya Pelaku Usaha Terlapor melakukan kesempatan Perubahan Perilaku. Salah satunya yaitu perkara diskriminasi pengelolaan sistem manajemen pelanggan PT PLN (Persero).
Perkara Nomor 25/KPPU-K/2007, kasus mengenai penguasaan pasar dengan cara persekongkolan vertikal dan horizontal yaitu penunjukan langsung PT Altelindo Karyamandiri dan PT Netway Utama oleh PLN Disjatim tentang pekerjaan pengelolaan Customer Management System (CMS), bahwa sebenarnya yang dapat mengerjakan CMS bukan hanya kedua perusahaan tersebut di atas, melainkan masih banyak perusahaan lain baik domestik maupun luar negeri yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengerjakan proyek bersangkutan. Diduga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf a dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Para Terlapor mengakui perbuatannya dan sepakat untuk melakukan Perubahan Perilaku. Perubahan Perilaku yang dilakukan yaitu PLN bersedia untuk melakukan tender secara terbuka dan transparan untuk proyek pengelolaan sistim manajemen pelanggaran dan memutuskan kontrak terhadap PT Altelindo Karyamandiri dan PT Netway Utama. Selain melakukan Perubahan Perilaku para Terlapor juga dikenakan kewajiban membayar denda. Denda tersebut bertujuan sebagai konsekuensi yang harus diterima oleh para Terlapor, masing-masing Terlapor membayar denda dengan jumlah yang berbeda-beda. PLN dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar), untuk PT Altelindo Karyamandiri dan Netway Utama dikenakan denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta). 31
Denda tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Melihat implementasi Perubahan Perilaku dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2006 tersebut dengan berdasarkan kasus di atas, bahwasanya Pelaku Usaha yang telah melakukan Perubahan Perilaku juga dapat dikenakan denda administrasi. Bahkan salah satu Terlapor yaitu PLN dikenakan denda maksimal.

## 1560 Nirwana Rahma: Sanksi Administrasi Bagi...
Dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2019 Pelaku Usaha yang melakukan Perubahan Perilaku terlebih dahulu harus mengakui Laporan Dugaan Pelanggaran, dan berdasarkan Pasal 33 ayat (1) kesempatan untuk malakukan Perubahan Perilaku tersebut dapat dilakukan ketika telah diberi kesempatan oleh Majelis Komisi. Ketika tidak ada pengaturan yang menyatakan secara tegas bahwa Pelaku Usaha yang melakukan Perubahan Perilaku akan diberi pengurangan sanksi, hal tersebut akan mempengaruhi pengakuan Pelaku Usaha terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran. Apabila Pelaku Usaha yang melakukan Perubahan Perilaku masih tetap diberi konsekuensi denda administrasi seperti halnya Perkara Nomor 25/KPPU-L/2007 yang dikenakan denda maksimal. Hal tersebut tidak efektif dan efisein terkait biaya yang dikeluarkan bagi Pelaku Usaha, karena disamping ia harus membayar denda yang merupakan sanksi terhadap pelanggaran yang ia buat, Pelaku Usaha juga mengeluarkan biaya terkait Perubahan Perilaku yang dilakukannya, sehingga dalam hal ini perlulah diatur secara tegas mengenai insentif atau pengurangan sanksi. Penyataan tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh mantan Ketua KPPU Syarkawi Rauf, beliau menggarisbawahi perlu adanya petunjuk lebih lanjut, seperti adanya insentif yang jelas bagi Pelaku Usaha yang melakukan Perubahan Perilaku itu. 32

## Kesimpulan
Perubahan Perilaku diatur kembali pada Perkom Nomor 1 Tahun 2019 yang sebelumnya Perubahan Perilaku tidak diatur dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2010, namun sebelum diatur dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2019, Perubahan Perilaku diatur terlebih dahulu di dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2006. Perubahan Perilaku pada Perkom Nomor 1 Tahun 2019 ini belum aktif dipraktikkan di tahun 2019, sejalan dengan sembilan putusan yang dikeluarkan oleh KPPU setelah berlakunnya Perkom Nomor 1 Tahun 2019, sembilan putusan seluruhnya mengenai keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan (akuisisi) saham. Hal tersebut membuat Pelaku Usaha Terlapor tidak melakukan kesempatan Perubahan Perilaku
sebagai penyelesaian perkara. Dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2006, Perubahan Perilaku telah diimplementasikan dalam beberapa perkara persaingan usaha, tahun 2007 sampai 2008 ada tujuh kasus yang melakukan Perubahan Perilaku. Dalam Hukum Persaingan Usaha terdapat tiga macam sanksi, namun KPPU hanya berwenang menjatuhkan sanksi administrasi. Ketentuan sanksi administrasi bagi Pelaku Usaha yang melakukan Perubahan Perilaku, baik dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2006 atau Perkom Nomor 1 Tahun 2019 tidak mengatur mengenai sanksi administrasi yang dikenakan kepada Pelaku Usaha dikurangi atau tetap atau bahkan tidak dikenakan sanksi administrasi sama sekali. Pada tahun 2007 terdapat Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dalam proses beracara ia mengakui perbuatannya dan sepakat untuk melakukan Perubahan Perilaku, selain itu Pelaku Usaha juga dikenakan denda maksimal sebagai konsekuensi yang harus diterima. Tidak adanya pengaturan yang menyatakan secara tegas mengenai Pelaku Usaha yang melakukan Perubahan Perilaku akan diberi pengurangan sanksi. Hal tersebut akan mempengaruhi pengakuan Pelaku Usaha terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, sehingga perlu adanya petunjuk lebih lanjut, seperti adanya pengurangan sanksi administrasi atau insentif yang jelas bagi Pelaku Usaha yang melakukan Perubahan Perilaku.

## Daftar Pustaka

## Buku
Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seni  Hukum  Bisnis:  Anti  Monopoli (RajaGrafindo Persada 2000).
Devi Meyliana, Hukum Persaingan Usaha “Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga Dalam Persaingan Usaha” (Setara Press 2013).
Devi Siswanto, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia (Ghalia Indonesia 2004).
Hermansyah, Pokok-Pokok  Hukum  Persaingan  Usaha  Di  Indonesia (Kencana Prenada Media Group 2008).
Nugroho, Susanti Adi, Hukum  Persaingan  Usaha  Di  Indonesia (Kencana Prenadamedia Group 2012).

## 1562 Nirwana Rahma: Sanksi Administrasi Bagi...
Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia (Ghalia Indonesia 2010).

## Jurnal
Veri Antoni, ‘Penegakan Hukum Atas Perkara Kartel Di Luar Persengkongkolan Tender Di Indonesia’(2019) Jurnal Mimbar Hukum 31.
Zaini Munawir, ‘Problematika Ketidak Jelasan Substansi Dari UU Nomor 5 Tahun 1999 Sebagai Faktor Perlunya Revisi (Mendorong Percepatan RUU Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1999 – UU Revisi Hukum Anti Monopoli Dalam Keputusan DPR Nomor 06 A/DPR RI/II/2014-2015 Tentang Prolegnas 2015-2019 Dan Proglegnas RUU Prioritas 2015)’ (2016) Jurnal Universitas Medan Area.
Galuh Puspaningrum ‘Karakteristik Hukum Acara Persaingan Usaha’ (2017) Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER 2.

## Laman
Arie Prawira Sholeh, ‘Kedudukan Peraturan dan Keputusan Komisi dalam Peraturan Perundang Undangan’ <https://www.academia.edu/35463752/Kedudukan_ Peraturan_dan_Keputusan_Komisi_dalam_Peraturan_Perundang- Undangan>, akses 6 September 2019.
Database Putusan KPPU, <http://putusan.kppu.go.id/simper/menu/>, akses 8 September 2019.
Hamalatul Qur’ani, ‘Mengenal Perubahan Perilaku : Bisa Kurangi Hukuman Tapi Harus Mengaku Bersalah’ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/ lt5d359a430d677/ mengenal-perubahan-perilaku--bisa-kurangi-hukuman- tapi-harus-mengaku-bersalah/>, Akses 18 November 2019.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha, ‘Laporan Kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha 2017’<http://www.kppu.go.id/docs/Laporan%20Tahunan/ Laporan_Tahunan_KPPU_2017.pdf>, akses 10 November 2019.
Mochamad Januar Rizki ‘Yuk, Pahami Aturan Baru Tata Cara Persidangan KPPU’ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cc183231f5af/yuk--pahami- aturan-baru-tata-cara-persidangan-kppu/>, akses 6 Agustus2019.
Sut ‘KPPU : Ubah Perilaku Lebih Baik’ <https://www.hukumonline.com/berita/ baca /hol19006/kppu-ubah-perilaku-lebih-baik>, akses 1 November 2019.
Sut/M-5 ‘KPPU Terbitkan Aturan Teknis Denda dan Ganti Rugi’, <https://www.
hukumonline.com/berita/baca/hol20026/kppu-terbitkan-aturan-teknis- denda-dan-ganti-rugi/>, akses 18 November 2019.
Tadjuddin ‘Perubahan Perilaku adalah Fokus KPPU’ <http://www.kppu.go.id/id/ blog /2012/05/tadjuddin-perubahan-perilaku-adalah-fokus-kppu/>, akses 2 November 2019.

## Karya Ilmiah
Farid Misdar Khoiri, Ketidakjelasan Prosedur Beracara Dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010, Tesis , Hukum Bisnis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017.
Muhammad Wahyu Sudrajad. Analisis  Yuridis  Perubahan  Perilaku  Dalam  Tata Cara  Penanganan  Perkara  Pelanggaran  Hukum  Persaingan  Usaha  Di KPPU , Skripsi , Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung 2010.
Nico Andreas, Rule Of Reason yang Digunakan oleh KPPU Dalam Memutuskan Perkara  Dugaan  Praktik  Monopoli  Terhadap  Pelayanan  Jasa  Taksi  Di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar , Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2014.
Stephanie Lea Olivia Setiady, Hukum  Acara  Persaingan  Usaha  Di  Indonesia (Analisa  Putusan  Komisi  Pengawasan  Persaingan  Usaha  Nomor  19/ KPPU-L/2017  Kasus  Persekongkolan  Oleh  EMI  Music  South  East  Asia) , Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2014.
T.R. Silalahi, Kompetensi  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  Dalam Menanggulangi  Praktek  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat , Tesis , Program Studi Magister Hukum Minat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2002.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).
Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU.
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata

## 1564 Nirwana Rahma: Sanksi Administrasi Bagi...
Cara Penanganan Perkara.
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Keputusan Komisi 05/KPPU/Kep/IX/2002 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.