Evaluasi Program Revitalisasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Prasarana Keselamatan Pelayaran Pada Distrik Navigasi Tarakan- Kalimantan Timur
Wiji Santoso 1 , Aji Ratna Kusuma 2 , Heryono Susilo Utomo 3

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendiskripsikan  dan  mengevaluasi program  Revitalisasi  Sarana  Bantu  Navigasi  Pelayaran  dan  Prasarana Keselamatan  Pelayaran  dalam  menunjang  Transfortasi  laut  guna menciptakan  sistim  transfortasi  laut  yang  aman  dan  dapat  menjamin Keselamatan  Pelayaran  yang  handal  di  wilayah  kerja  Distrik  Navigasi Kota  Tarakan  provinsi  Kalimantan  Timur.  Hasil  Penelitian  menegaskan bahwa  diperlukan  kondisi  alur  pelayaran  yang  aman  dan  nyaman didalam melakukan pelayaran dari dan menuju kepelabuhan dan melalui program  Revitalisasi  Sarana  Bantu  Navigasi  Pelayaran  dan  Prasarana Keselamatan  Pelayaran  MelakukanPenyusunan  program  terpadu  dalam penempatan aset vital di lokasi-lokasi strategis, melakukan inventarisasi dan  skala  prioritas  dalam  perawatan  dan  pemeliharaan  sesuai  dengan Anggaran, pengaturan dan peningkatan jadwal frekuensi perawatan dan pemeliharaan terhadap Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Prasarana Keselamatan Pelayaran Kata Kunci: Evaluasi Program, Revitaslisasi SBNP, Distrik Navigasi
Pendahuluan
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  negara  kepulauan  yang terdiri atas  beribu-ribu pulau di sepanjang garis khatulistiwa, di antara  dua benua  Asia  dan  Australia  dan  dua  Samudra  Pasifik  dan  Samudra  Hindia sehingga menpuyai posisi dan peran strategis dalam hubungan antar bangsa, Posisi  strategis  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  ini  harus  dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai modal dasar pembangunan nasional. Dalam  rangka  pelaksanaan  pembangunan  nasional  dan  perwujudan wawasan  nusantara  perlu  disusun  sistim  transportasi  nasional  yang  efektif dan  efisien  dalam  menunjang  dan  sekaligus  menggerakkan  dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia,  barang dan jasa membantu terciptanya  pola  distribusi  nasional  yang  mantap  dan  dinamis,  serta
1 Alumni Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
2 Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
3 Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
mendukung pengembangan wilayah dan lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Disamping  itu,  transportasi  juga  berperan  sebagai  penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam  yang besar. Mengingat penting dan strategisnya  peranan angkutan  laut  yang  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak  maka keberadaannya  dikuasai  oleh  negara  yang  pembinaannya  dilakukan  oleh pemerintah. Upaya pemerintah meningkatkan keselamatan pelayaran saat ini sulit untuk dicapai kalau tidak ada upaya yang nyata untuk mengembangkan sektor transportasi laut.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  masih  banyak  juga  terdapat kecelakaan  yang  terjadi  pada  sektor  transportasi  laut  yang  mengakibatkan terkendalanya  kegiatan  pada  sektor  perekonomian  di  suatu  daerah. Permasalahan kondisi sektor ini disebabkan oleh lemahnya tiga sektor yang kontribusinya  paling  besar  terhadap  tingkat  keselamatan  pelayaran  yang terjadi  disuatu  daerah  yakni  sektor  Pengguna  jasa (User),  Peraturan- peraturan    dan  Hukum  yang  mendasari (Regulator)  serta  Para  Petugas (Operator)  di lapangan, oleh karena itu perlu adanya upaya terobosan untuk mengukir  sektor  ini  agar  tumbuh  positif,  dan  upaya  ini  dapat  dilakukan melalui pengembangan serta pemahaman yang baik dari para pelaku Sektor Transfortasi  laut  khususnya  melalui  pelaksanaan  Evaluasi  Program Revitalisasi  Sarana  Bantu  Navigasi  Pelayaran  dan  Sarana  Keselamatan Pelayaran, Program  tersebut  sekaligus  menindaklanjuti kebijakan pemerintah  tentang  Peningkatan  Keselamatan  Pelayaran  diperairan  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penyelenggaraan  dan  Peningkatan  Keselamatan  Pelayaran  yang demikian sejalan dengan amanat dan jiwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di  dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan  diperuntukkan  untuk  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Momentum reformasi, ketika Undang-Undang Nomor  5  tahun  1974  dicabut  dan  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor 22  tahun  1999  tentang  Otonomi  Daerah  dan  yang  kini  telah  direfisi  mejadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pada tanggal 15 Oktober 2004. Dalam perkembangannya  sejalan  dengan  bergulirnya  otonomi  daerah,  kita  tidak dapat  dipungkiri  bahwa  penyelenggaraan  transfortasi  laut  kurang  dapat berfungsi  sebagaimana  mestinya,  sehingga  atas  prakarsa  pemerintah  pusat tentang  Kebijakan  revitalisasi  Sarana  Bantu  Navigasi  Pelayaran  terhadap Keselamatan  Pelayaran  yang  ditempatkan  pada  masing-masing  kabupaten kota  yang  ada  di  Provinsi  Kalimantan  Timur  untuk  dapat  mengoptimalkan kegiatan Operasional Transfortasi laut.
Proses  monitoring  dan  evaluasi  Revitalisasi  Sarana  Bantu  Navigasi Pelayaran  terhadap  Keselamatan  Pelayaran  di  lapangan  juga  terdapat beberapa  kendala,  sehingga  pelaksanaan  kegiatan  revitalisasi  Keselamatan Pelayaran  di  lapangan  kurang  maksimal  dalam  melakukan  monitoring  dan evaluasi  di  tingkat  Pelabuhan-pelabuhan  terkecil  sehingga  permasalahan-
permasalahan  yang  terjadi  selama  kegiatan  berlangsung  tidak  cepat diketahui, sehingga diperlukan beberapa petugas operasional dalam mendata dan  mengevaluasi  Kegiatan  revitalisasi  Keselamatan  Pelayaran  di  lapangan, hal ini dapat berdampak pada kurangnya komunikasi dan koordinasi antara petugas di tingkat kota dan provinsi maupun Pusat.

## Kajian Pustaka tentang Kebijakan
Kebijakan  dapat  dirumuskan  sebagai  keputusan  yang  tegas  yang disipati  oleh  adanya  perilaku  yang  konsisten  dan  pengulangan  pada  bagian dari akeduannya bagi orang-orang yang melaksanakannya (Kenneth Frewitt, dalam  Thola,  1990:  251),  sedangkan  kebijakansanaan  Pemerintah  dapat diartikan setiap keputusan yang dilaksanakan oleh Pejabat pemerintah atau Negara  atas  nama  instansi  yang  dipimpinnya)  dalam  rangka  melaksanakan fungsi  umum  pemerintah  atau  pembangunan  guna  mengatasi  guna mengatasi permasalahan tertentu atau mencapai tujuan tertentu ataui dalam rangka melaksanakan produk-produk keputusan atau peraturan perundang- undangan  yang  telah  ditentukan  dan  lazimnya  dituangkan  dalam  bentuk aturan  perundang-undangan  atau  dalam  bentuk  keputusan  formal (Tjokroamidjojo, 1993:92). Pengertian kebijakan atau policy penggunaannya sering  disamaartikan  dengan  istilah  lain  seperti  tujuan  program,  keputusan undang-undang  ketentuan-ketentuan,  usulan-usulan  atau  rancangan  besar (Abdul  Wahab,  1991:  1-2).  Menurut  Dye  (1978:  161)  Kebijakan  Publik diartikan:  …. What  ever  government  choose  to  do  or  not  to  do……,  apabila pemerintah  memilih  untuk  melakukan  sesuatu  maka  harus  ada  obyek  dan kebijakan public harus merupakan tindakan pemerintah bukan semata-mata pernyataan  keinginan  pemerintah.  Sedangkan  Wibawa  (1994:8)  juga menyampaikan  bahwa  Kebijakan  publik  adalah  merupakan  rangkaian rencana  kegiatan  yang  bertujuan  untuk  memberikan  efek  terhadap  kondisi social  ekonomi  juga  merupakan  hasil-hasil  keputusan  yang  diambil  oleh pelaku-pelaku khusus untuk tujuan publik.
Teori Evaluasi Kebijakan.
Salah  satu  tahapan  dalam  studi  kebijakan  Negara  adalah  adanya analisis  kebijakan  yang  oleh  Dye  dalam  (Abdul  Wahab,  2002:  62) dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dilakukan  hal  itu,  dan  apa  yang  menyebabkan  mereka  melakukan  secara berbeda-beda atau dengan kata lain menurut Dye, Analisis Kebijakan adalah penggambaran dan penjelasan mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat dari tindakan  atau  perbuatan  pemerintah.  Lebih  lanjut  Dye  juga  mengatakan bahwa  analisa  kebijakan  itu  pada  hakekatnya  merupakan  kegiatan  yang bersifat  preskriptif  dan  diskriptif  sebagai  kegiatan  yang  bersifat  preskriptif maka  analisis  kebijakan  itu  sebagai  kegiatan  yang  bersifat  deskriptif  maka analisa  kebijakan  itu  dimaksudkan  untuk  menggambarkan  keadaaan masalah,  dimana  letak  masalah  seberapa  jauh  tingkat  keparahan  masalah,
apa  penyebab  timbulnya  masalah,  bagaimana  akibat  masalah  itu  bagi masarakat. Salah satu tipologi analisis kebijakan sebagaimana diusulkan oleh Hogwood  dan  Gunn  dalam  (Wahab,  1990:  10)  adalah  apa  yang  disebut sebagai studi evaluasi (Evaluation study) yang disebut sebagai studi dampak kebijakan (Poly  Impact  studies),  studi  ini  dapat  bersifat  deskriptif  maupun bersifat  preskriptif.    Sedangkan  evaluasi  kebijakan  merupakan  kegiatan untuk  melaksanakan  penilaian  terhadap  akibat-akibat  atau  dampak kebijakan dari berbagai program-program pemerintah.

## Keselamatan Pelayaran
Keselamatan pelayaran adalah segala hal yang ada dan dapat dikembangkan dalam  kaitannya  dengan  tindakan  pencegahan  kecelakaan  pada  saat melaksanakan  kerja  di  bidang  pelayaran  Dalam  UU  No.  17  Tahun  2008 tentang  Pelayaran,  Pasal  1  butir  32  menyatakan  bahwa  keselamatan  dan keamanan  pelayaran  adalah  suatu  keadaan  terpenuhinya  persyaratan keselamatan  dan  keamanan  yang  menyangkut  angkutan  di  perairan, kepelabuhan,  dan  lingkungan  maritim.  Pasal  1  butir  33  menyatakan  bahwa kelaiklautan  kapal  adalah  keadaan  kapal  yang  memenuhi  persyaratan keselamatan  kapal,  pencegahan  pencemaran  perairan  dari  kapal, pengawakan,  garis  muat,  permuatan,  kesejahteraan  awak  kapal  dan kesehatan  penumpang,  status  hukum  kapal,  manajemen  keselamatan  dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar  di  perairan  tertentu.  Keselamatan  pelayaran  telah  diatur  oleh lembaga  internasional  yang  mengurus  atau  menangani  hal-hal  yang  terkait dengan  keselamatan  jiwa,  harta  laut,  serta  kelestarian  lingkungan.  Lembaga tersebut  dinamakan International  Maritime  Organization  (IMO)  yang bernaung  dibawah  PBB.  Salah  satu  faktor  penting  dalam  mewujudkan keselamatan serta kelestarian lingkungan laut adalah keterampilan, keahlian dari  manusia  yang  terkait  dengan  pengoperasian  dari  alat  transportasi (kapal) di  laut, karena bagaimanapun kokohnya  konstruksi  suatu kapal dan betapapun  canggihnya  teknologi  baik  sarana  bantu  maupun  peralatan  yang ditempatkan  di  atas  kapal  tersebut  kalau  dioperasikan  manusia  yang  tidak mempunyai keterampilan/keahlian sesuai dengan tugas dan fungsinya maka semua akan sia-sia. Dalam kenyataannya 80% dari kecelakaan di laut adalah akibat kesalahan manusia ( human error).
Untuk  menjamin  keselamatan  pelayaran  sebagai  penunjang kelancaran  lalu  lintas  kapal  di  laut,  diperlukan  adanya  awak  kapal  yang berkeahlian,  berkemampuan  dan  terampil,  dengan  demikian  setiap  kapal yang akan berlayar harus diawaki dengan awak kapal yang cukup dan sesuai untuk  melakukan  tugasnya  di  atas  kapal  berdasarkan  jabatannya  dengan mempertimbangkan besaran kapal, tata susunan kapal dan daerah pelayaran. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 1 butir 40 awak kapal adalah orang yang bekerja atau diperlukan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya.
Revitalisasi Keselamatan Pelayaran
Adapun  yang  dimaksud  dengan  revitalisasi  keselamatan  pelayaran adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan  keselamatan  pelayaran  dalam  melakukan  transportasi  di laut  dan  pendapatan  masyarakat  melalui  pengembangan  Keselamatan Pelayaran  meningkatkan  daya  saing  melalui  peningkatan  produktifitas dan pengembangan indutri hilir berbasis Keselamatan Pelayaran;
2. Meningkatkan  penguasaan  ekonomi  nasional  dengan  mengikutsertakan masyarakat dan pengusaha lokal;
3. Mendukung pengembangan wilayah;
4. Mengoptimalkan  pengelolaan  transportasi  laut  dalam  menciptakan Keselamatan Pelayaran secara berkelanjutan.
5. Meningkatkan kembali dan memfungsikan Sarana dan Prasarana Navigasi Pelayaran  sesuai  dengan  fungsi  dan  karakter  dari  peralatan  yang  ada, dalam upaya peningkatan Keelamatan Pelayaran.

## Pembahasan
Selain  untuk  menjaga  keselamatan  dan  keamanan  pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dapat pula dipergunakan untuk kepentingan tertentu lainnya (Ayat 2), antara lain penandaan  wilayah  Negara  di  pulau  terluar,  diantaranya  berupa  Sarana Penunjang  untuk  Keselamatan  Pelayaran  Dalam  upaya  tercapainya  sasaran SISTRANAS  yaitu  penyelenggaraan  transportasi  yang  efektif  (dalam  arti selamat,  aksesbilitas  tinggi,  terpadu,  kapasitas  mencukupi,  teratur,  lancar, dan  cepat,  mudah  dicapai,  tepat  waktu,  nyaman,  tarif  terjangkau,  tertib, aman, dan populasi rendah) dan efisien (dalam arti beban publik rendah dan utilitas tinggi) maka prioritas pembangunan SBNP dan sarana penunjangnya adalah  bagian  yang  berkaitan  langsung  dengan  pembangunan  subsektor transportasi  laut  Dalam  hal  ini  peningkatan  keselamatan  dan  keamanan transportasi  laut  sebagai  wujud  implementasi  dari  salah  satu  kebijakan SISTRANAS.
Bahwa  seiring  dengan  percepatan  pembangunan  perekonomian dikota Tarakan, transportasi laut adalah salah satu modal transportasi yang mendominasi kehidupan masyarakatnya dalam melakukan mobilisasi barang dan  jasa  dari  dan  ke  wilayah  profinsi  Kalimantan  Timur  dengan  melintasi alur  pelayaran  dari  dan  ke  pelabuhan-pelabuhan  Tarakan  dan  sebaliknya telah ramai dilalui kapal-kapal. Oleh karenanya penyediaan fasilitas – fasilitas keselamatan  dan  keamanan  kapal-kapal  yang  melakukan  pelayaran  di  alur pelayaran  tersebut  sangat  dibutuhkan  guna  menghindari  terjadinya kecelakaan transportasi laut.
Sistim  dan  prosedur  penempatan  sarana  dan  prasarana  Bantu  Navigasi Pelayaran dalam menunjang Keselamatan Pelayaran
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 65 tahun 1980  tentang  pengesahan International  Convention  for  the  safety  of  live  at
Sea (Solas) 1974, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 25 tahun 2011  Tentang  Sarana  Bantu  Navigasi  Pelayaran  dan  Keputusan  Menteri Perhubungan  Nomor:  173/AL.401/PHB-84  tentang  berlakunya  The  IALA Maritime  Buoyage  System  untuk  region  A  dalam  Tatanan  Sarana  Bantu Navigasi  Pelayaran  di  Indonesia.pembagian  wilayah  sistim  pelampungan adalah sebagai berikut :

## Wilayah Sistim Pelampungan ”A”
Dalam  wilayah  perairan  ini  Menggunakan  Tanda  Lateral  yaitu  menandai bahwa  alur  yang  terdalam  terletak  diantara  tanda  Merah  terletak  sisi lambung  kiri  dan  tanda  Hijau  terletak  pada  sisi  lambung  kanan,  Sedangkan Peruntuksn  Belokan  Kanan  Hijau,  alur  yang  diutamakan  dengan  warna merah  menunjukan  kerah  lambung  kanan  dan  Hijau  menunjukan  kearah lambung Hijau.

## Wilayah Sistim Pelampungan ”B”
Dalam  wilayah  perairan  ini  Menggunakan  Tanda  Lateral  yaitu  menandai bahwa alur yang terdalam terletak diantara tanda Hijau terletak sisi lambung kiri  dan  tanda  Merah  merupakan  alur  terdalam  terletak  pada  sisi  lambung kanan, Sedangkan Peruntuksn Belokan Kanan Merah , alur yang diutamakan dengan warna Hijau menunjukan kearah lambung kanan merah menunjukan kearah  lambung  merah.  Selain  sistem  pelampungan  ”A.”  dan  ”  B  ”  terdapat juga  Tanda-tanda  peraian  aman  dan  tanda  tengah  alur  atau  pengenalan daratan, kemudian juga terdapat tanda bahaya terpencil yang didirikan atau dilabuhkan  pada  atau  diatas  sebuah  bahaya  terpencil  yang  mempunyai perairan  yang  aman  sekelilingnya,  selanjutnya  tanda-tanda  lain  dalam Bernavigasi  adalah  tanda  khusus,  tanda  ini  tidak  untuk  bernavigasi melainkan menunjukan kawasan khusus yang dinyatakan dengan peta.
Frekuensi  Kunjungan  kapal-kapal  dan  pengguna  jasa  alur  pelayaran  pada wilayah Distrik Navigasi Tarakan
Dalam Pelaksanaan operasional Sarana dan Prasarana bantu Navigasi Pelayaran mengalami peningkatan yang sangat besar dan selama kondisi dari peralatan tersebut dapat berfungsi secara maximal maka para pengguna jasa Sarana  dan  Prasaran  Navigasi  Pelayaran  dapat  dengan  aman  untuk melakukan kegiatan pelayaran yang akan keluar dan masuk pelabuhan Kota Tarakan.
Instansi dan lembaga terkait dalam melaksanakan Program Revitalisasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Prasaran Keselamatan Pelayaran

## Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut  merupakan  intitusi  yang mempunyai kewenangan  dalam    bidang  Regulasi/pengaturan  dari  Kementerian Perhubungan  Republik  Indonesia  bidang  laut  dan  perairan,  merupakan
eselon  I  yang  mengatur  dan  melakukan  kegiatan  guna  menunjang pelaksanaan keseragaman teknis dan operasional

## Direktorat Kenavigasian
Direktorat Kenavigasian adalah Merupakan Direktorat teknis dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang di pimpin oleh Direktur Kenavigasian yang menangani  kegiatan-kegiatan  teknis  yang  berkaitan  dengan  Kenavigasian, Sarana  Bantu  Navigasi  Pelayaran,  Telekomunikasi  Pelayaran,  dan  Alur Pelayaran di laut Republik Indonesia,

## Distrik Navigasi
Distrik Navigasi adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang kenavigasian dilingkungan  Jenderal  Perhubungan  laut  Kementerian  Perhubungan  yang berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Direktur  Jenderal Perhubungan  laut.  Distrik  Navigasi  Mempunyai  tugas  Melaksanakan, Perencanaan,  Pengoperasian,  Pengadaan  dan  Pengawasan  Sarana  Bantu Navigasi  Pelayaran,  Telekomunikasi  Pelayaran.  Serta  kegiatan  Pengamatan Laut,  Survey  Hidrografi,  Pemantauan  alur  dan  perlintasan,  dengan menggunakan sarana instalasi untuk kepentingan keselamatan pelayaran.
Wilayah Indonesia terdapat 25 (dua puluh lima) Distrik Navigasi yang terbagi  menjadi  11  Wilayah  Distrik  Navigasi  Kelas  I,  terdapat  sebanyak  7 (tujuh)    Wilayah.  Distrik  Navigasi  Kelas  II  dan  sebanyak  7  (Tujuh)  wilayah dan  Distrik  Navigasi  Kelas  IIIsebanyak  7  (tujuh)  Wilayah.  Distrik  Navigasi Tarakan  merupakan  Distrik  Navigasi  Kelas  III  yang  terdapat  pada  wilayah bagian  tengah  Indonesia  yang  merupakan  ALKI  II  (  Alur  Laut  Kepulauan Indonesia),  merupakan  jalur  yang  pada  dalam  pelayaran  antar  negara,/ Internasional. Untuk memperoleh hasil kinerja yang optimal dirasakan tidak mudah,  mengingat  keterbatasan  yang  ada  dihadapi  antara  lain  masih rendahnya  alokasi  anggaran  Telekomunikasi  Pelayaran  (Telkompel),  Kapal Negara Kenavigasian saat ini jumlahnya terbatas hanya 1 (satu) buah Kapal yang sudah berusia tua tahun pembuatan 1953 dan 1 (satu) buah kapal baru tahun  pembuatan  2010,  bila  dibandingkan  dengan  wilayah  Kerja  Distrik Navigasi  Tarakan  yang  berimplikasi  pada  kurang  optimalnya  pelaksanaan pemeliharaan dan pengawasan Rambu Suar, Pelampung Suar.
Kehilangan dan kerusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran  maupun kelengkapannya  masih  dirasakan  cukup  tinggi  karena  masih  rendahnya kesadaran  pengguna  jasa  dan  masyarakat  terhadap  pemahaman  akan kegunaan  dan  fungsi  Sarana  Bantu  Navigasi  Pelayaran.  Dengan  kondisi  dan keterbatasaan  tersebut  tidak  munyurutkan  upaya  peningkatan  keandalan sarana  Bantu  Navigasi  Pelayaran,  Telekomunikasi  Pelayaran  dan  Sarana Penunjang  secara  keseluruhan  menunjang  program  kerja  dengan  harapan dapat  meningkatkan  kinerja  dengan  upaya  menaikkan  anggaran  serta penambahan armada-armada kapal atau menaikkan kelas Kapal dari kelas III ke kelas II/I.
Hubungan  Antar  masing-masing  instansi  Lembaga  /  Unit  Pelaksana  Teknis dilapangan.
Dalam  usaha  peningkatan  dan  penempatan  Sarana  Bantu  Navigasi Pelayaran  dan  Prasarana  Keselamatan  Pelayaran  tidak  terlepas  dari lemabaga-lembaga  terkait,  karena  dalam  proses  penempatan  dan peningkatan  keselamatan  pelayaran  tidak  hanya  ditentukan  oleh  salah  satu instansi saja tetapi terdapat beberapa instansi – lembaga terkait maka perlu keselarasan  dan  kebersamaan  bertindak  serta  perlunya  hubungan  yang harmonis antara lembaga/Unit Pelaksana Teknis lainnya. Perlunya dibangun kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait agar kelancaran penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Prasarana Keselamatan Pelayaran agar kelancaran dalam melakukan pelayaran di alur pelayaran keluar dan menuju pelabuhan,  serta  dapat  mengurangi  kecelakaan  dilaut.  Berdasarkan  hasil pengamatan  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  kondisi  dari  pada  Sarana Bantu  Navigasi  Pelayaran  dan  Prasarana  Keselamatan  pelayaran  sebagian besar  kondisinya  sudah  tidak  optimal  lagi  dikarenakan  usia  tahun pembuatan  yang  sangat  perlu  untuk  dilakukannya  Revitalisasi  dan peremajaan  peralatan  hal  ini  sangat  berpengaruh  terhadap,  resiko keselamatan  pelayaran  dari  dan  mengarah  Pelabuhan  tujuan  kapal,  sesuai dengan yang diamanatkan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bahwa perlunya koordinasi antar Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Di daerah  dalam mengantisipasi  persoalan-persoalan  di  lapangan  yang  seharusnya  dapat diselesaikan  secara  bersama-sama.  Kecenderungan  untuk  bekerja  lebih terfokus pada tugas dan fungsinya masing-masing.

## Dilakukannya Program Revitalisasi
Penyusunan  program  terpadu  dalam  melakukan  penempatan  lokasi Sarana  Bantu  Navigasi  Pelayaran  dan  Prasarana  Keselamatan  Pelayaran  di Distrik Navigasi Tarakan Kalimantan Timur. Berdasarkan fokus permasalahan  yang  ada  bahwa  pelaksanaan  operasional  yang  ada  dalam mendukung  kegiatan  keselamatan  pelayaran  di  alur  laut  pelayaran  belum dapat  berjalan  dengan  maximal  dikarenakan  kondisi  peralatan  dan penunjang  operasioanal  keselamatan  pelayaran  kondisinya  perlu  untuk dilakukan  Peremajaan  peralatan  dan  secara  baris  besar  untuk  dilakukan Revitaslisasi  sebagaimana  arti  dari  revitalisasi  itu  sendiri  adalah    proses, cara,  dan  perbuatan  menghidupkan  kembali  suatu  hal  yang  sebelumnya kurang  terberdaya.  Sehingga  menjadikan  sesuatu  atau  perbuatan  menjadi vital.  Sedangkan  kata  vital  mempunyai  arti  sangat  penting  atau  perlu  sekali (untuk kehidupan dan sebagainya).
Hal  ini  menunjukan  bahwa  kegiatan  yang  dilakukan  belum  dapat  berjalan dengan  maksimal  dari  beberapa  penempatan  dan  proses  perawatan  yang dilakukan  belum    mengoptimalkan  fungsi  dari  Sarana  Bantu  Navigasi Pelayaran dan Prasarana Keselamatan Pelayaran di Distrik Navigasi Tarakan Kalimantan  Timur.  Belum  dapat  dilaksanakan  sehingga  perlu  untuk
dilakukan  peremajaan  peralatan  yang  ada;  Penempatan  Posisi  dari Sarana/Prasarana  Bantu  Navigasi  guna  Keselamatan  Pelayaran;  Kesatuan Sikap  dari  para  pejabat  Kementerian  Perhubungan  untuk  pengelolaan Anggaran  peruntukan  Sarana/Prasarana  Keselamatan  Pelayaran;  Kesatuan Kebijakan; Kesatuan langkah; Kesatuan tindakan.
Inventarisasi terhadap kondisi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Prasarana Keselamatan Pelayaran
Wilayah  kerja  Distrik  Navigasi  Tarakan  yang  terbentang  dari  Ujung Tanjung  Mankalihat  Pulau  Kalimantan  Timur  sampai  dengan  Wilayah  Utara Pulau Kalimantan Timur yang langsung berbatasan dengan Negara tetangga Malaysia  terpasang  sebanyak  51  (lima  Puluh  satu)  Sarana  Bantu  Navigasi Pelayaran  dan  Prasarana  Keselamatan  Pelayaran,  yang  berfungsi  untuk membantu para pengguna alur pelayaran dalam melakukan pelayaran untuk menuju  dan  keluar  pelabuhan  –pelabuhan  di  wilayah  kerja  Distrik  Navigasi Tarakan.
Keberadaan  Sarana  Bantu  Navigasi  Pelayaran  dan  Prasarana Keselamatan pelayaran tersebut dapat diklasifikasikan sesuai dengan fungsi dan  karakteristik  dari  peralatan  tersebut,  ada  beberapa  hal  dalam pengklasifikasian  peralatan  antara  lain:  Menara  Suar,  Rambu  Suar, Pelampung  Suar,  Stasiun  Radio  Pantai,  Bengkel  Perbaikan  Peralatan  Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Kapal Negara Kenavigasian, MWRB (Mediun Wave Radar  Beacon).  Infrastruktur  keselamatan  pelayaran  tersebut  merupakan Sarana vital dalam melakukan pelayaran dan penunjang keselamatan dalam melakukan pelayaran yang berada di luar kapal tujuannya untuk membantu Nakhoda dalam menentukan arah dalam suatu pelayaran.
Manfaat  dan  hasil  yang  diharapkan  dalam  kecukupan  Sarana  Bantu  Navigasi Pelayaran dan Prasarana Keselamatan Pelayaran
Manfaat  yang  dirasakan  dalam  kecukupan  Sarana  Bantu  Navigasi Pelayaran dan Prasaran Keselamatan Pelayaran adalah sangat penting dalam menunjang  berkembangnya  suatu  wilayah  tertentu  dan  peningkatan perekonomian  dan  semua  kegiatan  merupakan  kepentingan  keselamatan pelayaran  yang  dapat  mendorong  kelancaran  perekonomian,  penandaan batas wilayah, pemantapan pertahanan dan keamanan Negara, memperkukuh  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  dalam  kerangka  wawasan nusantara.  Dalam  hal  ini  bahwa  ketersediaan  dan  kecukupan  dari  Sarana Bantu  Navigasi  Pelayaran  dan  Prasarana  Keselamatan  Pelayaran  jika  tidak dilakukan  perawatan  dan  pemeliharaan  serta  melakukan  program Revitalisasi  dari  sarana  dan  prasarana  yang  ada,  sehingga  alur  yang digunakan  dalam  melakukan  pelayaran  dapat  terjamin  keamanannya,  dan terutama pada alur pelayaran yang sering digunakan dalam kegiatan sehari- hari.

## Faktor-faktor Pendukung
Adanya  Komitmen  yang  tinggi  dari  para  pemegang  otoritas  (Dalam  hal  ini Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Laut  Kementerian  Perhubungan  )  dan instansi kerkait dalam meningkatkan kerja sama dalam memperlancar serta melakukan  kebijakan  untuk  melakukan  Program  Revitalisasi  Sarana  Bantu Navigasi  Pelayaran  dan  prasarana  keselamatan  Pelayaran  diseluruh Indonesia  sehingga  Unit  Pelaksana  Teknis  yang  ada  didaerah  dapat  untuk melakukan  peremajaan  dan  penggantian  sarana  dan  prasarana  yang  ada  di wilayah  kerja,  sehingga  masyarakat  pengguna  jasa  alur  pelayaran  dapat dengan aman dan nyaman dalam melintasi alur pelayaran.
Kesimpulan
Peningkatan  keselamatan  dan  keamanan  pelayaran  transportasi  laut sangat  penting  dalam  membangun  dan  menggerakan  sektor  perekonomian dalam  masyarakat  sehingga  sangat  diperlukan  kondisi  alur  pelayaran  yang aman  dan  nyaman  didalam  melakukan  pelayaran  dari  dan  menuju kepelabuhan  dan  melalui  program  revitalisasi  Sarana  Bantu  Navigasi Pelayaran dan Prasarana Keselamatan Pelayaran dengan program revitalisasi tersebut  adalah  membangkitkan  kembali  vitalitas.  Serta  usaha-usaha  untuk kegiatan  sektor  pelayaran  terutama  dalam  keselamatan  pelayaran  dengan kelengkapan  dan  sarana  penunjang  dalam  melakukan  kegiatan  berlayar dengan  tercukupinya  sarana  dan  prasarana  Bantu  Navigasi  Pelayaran. Melakukam Penyusunan program terpadu dalam penempatan aset-aset vital Keselamatan  Pelayaran  terhadap  lokasi  lokasi  strategis  Sarana  Bantu Navigasi Pelayaran dan prasarana Keselamatan Pelayaran.
Melakukan  Inventarisasi  terhadap  kondisi  Sarana  Bantu  Navigasi Pelayaran dan Prasarana Keselamatan Pelayaran yang ada dan dilakukannya skala prioritas dalam perawatan dan pemeliharaan sesuai dengan Anggaran. Pengaturan dan Peningkatan Jadwal Frekwensi Perawatan dan Pemeliharaan di  wilayah  kerja  Distrik  Navigasi  Tarakan  terhadap  Sarana  Bantu  Navigasi Pelayaran dan Prasarana Keselamatan Pelayaran
Saran-saran
Untuk  proses  program  Revitalisasi  Sarana  Bantu  Navigasi  Pelayaran dan Prasarana Keselamatan Pelayaran perlu miningkatkan kerja sama antar lembaga  dan  hubungan  pelaksana  jasa  konstruksi  dan  pengembangan peralatan  yang  dapat  berfungsi  dan  sesuai  dengan  kondisi  wilayah,  serta meningkatkan  hubungan  antar  pelaksana  instansi  terkait.  Meningkatkan Koordinasi  internal  pada  masing-masing  operator  Keselamatan  Pelayaran serta  peningkatan Sumber Daya  Manusia pelaksana  operasional. Menambah fasilitas  komunikasi  guna  memperlancar  hubungan  antar  pengguna  jasa maritime berupa frekuensi-frekuensi yang digunakan dalam dalam jalur-jalur komunikasi  pelayaran,  serta  pengembangan  ilmu  dan  teknologi  di  bidang pelayaran. Membentuk Tim kerja sama dengan melibatkan seluruh pengguna
jasa  alur  pelayaran  untuk  meningkatkan  kepedulian  terhadap  Sarana  Bantu Navigasi Pelayaran, serta melakukan pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan  tugas.  Peningkatan  Sumber  Daya  Manusia,  dengan  mengikut sertakan petugas/operator dilapangan dalam menjalankan tugasnya sebagai ujung  tombak  dalam  membantu  peningkatan  keselamatan  pelayaran. Pendanaan sebagai akibat dari pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan program  Revitalisasi  dari  Sarana  Bantu  Navigasi  Pelayaran    dan  prasarana keselamatan  Pelayaran  dialokasikan  dalam  peningkatan  Anggaran  dari Tahun ke tahunnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional  dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Daftar Pustaka
Abdul  Wahab,  Solichin,  1994 Pengantar  Analisis  Kebijakan  Negara,  Rineka Cipta. Jakarta
----------------------------,  1997, Analisis  Kebijakan  Negara  dari  Formulasi  ke Implementasi kebijakan Negara Edisi Kedua Bumi aksara Jakarta.
--------------------------, 1999 Reformasi Pelayanan Publik Kajian dari Perspektif Teory  Governence,  Pidato  jabatan  guru  besar  dalam  ilmu  Kebijakan  Publik, TIA Unbraw Malang
Alwasilah A. Chaidar 2002 , Pokoknya Kualitatif, Dasar-dasar merancang dan melakukan Penelitian Kualitatif, PT.Kiblat Buku Utama, Jakarta.
Effendi,  Sofyan  1989 Membangun  Martabat  Manusia  Gajah  Mada  University Press Yogyakarta.
--------------------------,  1990 Pelayanan  Publik  Pemerataan  dan  Administrasi Negara baru Yogyakarta P3K UGM.
Handayaningrat,  Sowarno.  1995. Pengantar  Studi  Ilmu  Administrasi  dan manajemen, Cetakan kesepuluh Haji Masagung Jakarta.
Hicks G. Herbert  dan Gadler Ray Gullet 1987 , Organisasi Tepri dan tingkah lakudi terjemahkan Kerta Sapoetra .Bina Aksara, Jakarta,
Islamy M.Irfan. 1991. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan NegaraBumi Aksara Jakarta.
Kristiadi  JB.  1994. Administrasi  Manajemen  Pembangunan  (Kumpulan Tulisan) Lembaga Administrasi Negara Jakarta
Kumorotomo,  Wahyudi.  1992. Sistim  Administrasi  Negara  Indonesia Gramedia Jakarta.
Miles Mathey B.A Michael Huberman 1992 analisis data kualitatifpenterjemah Tjetjep Rohendi Rohidi UI Press Jakarta
Moleong,  Lexy.  2002. Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Bandung  PT.Remaja Rodaskarya .
Moenir A.S 2002 Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia Cetakan Keenam Bumi Aksara Jakarta.
Moekijat 1994 Manajemen Kepegawaian Penerbit Alumni Bandung.
Nazir Moch. 1999. Metode Penelitian Ghalia Indonesia Jakarta.
Salusu,  J.  1996 Penganbilan  Keputusan  Strategik  :  Untuk  Organisasi  Publik dan Organisasi Non Profit, Grasindo Jakarta.
Siagian,  P.  Sondang.  1986. Analisis  Serta  Perumusan  Kebijaksanaan  dan Strategi Organisasi.Gunung Agung. Jakarta.
Singarimbung,  Masri  dan  Sofian  Effendi.  1989. Metode  Petode  Penelitian Survei. Edisi Revisi. LP3ES. Jakarta.
Soedjatmoko. 1995. Dimensi Manusia Dalam Pembangunan. LP3ES.Jakarta.
Setyo Darmodjo, Soenarko, 2003, Public Policy, Airlangga University Press.
Stahl, O. Glenn. 1985. Pengantar Administrasi Negara. Karunia,  Jakarta.
Steer,  M.  Richad.  1985. Ekektfivitas  Organisasi.  Diterjemahkan  Magdalena Jamin. Cetakan Kedua, Erlangga Jakarta.