PRANATA PRANATA H U K U M H U K U M

## JURNAL ILMU HUKUM

## TAMI RUSLI

## S. ENDANG
PRASETYAWATI AGUS ISKANDAR FATHUR RACHMAN MEITA DJOHAN OE OKTA AINITA MARTINA MALE 1-14 15-24 25-37 38-49 50-64 65-79 80-88 89-95

## Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 14 Nomor 1 Januari 2019 ISSN 1907-560X
Tanggung  Jawab  Organ  Bumn  Dalam  Pengelolaan Kekayaan  Bumn  Dikaitkan  Dengan  Hak  Negara Sebagai Pemegang Saham
Kedudukan  Produk  Hukum  Dari  Fungsi  Pengaturan Mahkamah Agung Dalam Sistem Perundang-undangan Nasional
Analisis Putusan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Narkotika Dan Psikotropika Kepastian  Hukum  Dalam  Penegakkan  Hukum
Perpajakan
Tinjauan  Yuridis  Modus  Operanding  Tindak  Pidana Pencucian Uang ( Money Laundering )
Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga Analisis  Yuridis  Kebijakan  Pemerintah  Tentang Penyediaan  Fasilitas  Khusus  Menyusui  Dan/atau
Memerah Asi Untuk Mendukung Program Asi Ekslusif
Di Provinsi Lampung
Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  Berdasarkan Asas
Otonomi  Daerah  Pada  Kecamatan  Gedong  Tataan- Kabupaten Pesawaran
ZAINAB OMPU JAINAH
PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung
Terbit Pertama Kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli

## PENANGGUNG JAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

## KETUA PENYUNTING
Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

## WAKIL KETUA PENYUNTING
Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

## PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum Dr. Erlina B, S.H., M.H Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H Indah Satria, S.H., M.H Yulia Hesti, S.H., MH

## PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret) Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta) Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

## Alamat: Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142 Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261 Email: jurnal.mh@ubl.ac.id
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui  bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

## ISSN 1907-560X

## TANGGUNG JAWAB ORGAN BUMN DALAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUMN DIKAITKAN DENGAN HAK NEGARA SEBAGAI PEMEGANG SAHAM

## TAMI RUSLI
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung Email: tamirusli963@gmail.com

## ABSTRAK
At  present  there  is  a  dualism  in  the  regulation  of  the  management  of  BUMN Persero.  First,  arrangements  that  assume  that  state-owned  enterprises  are  merely  business entities. Secondly, the regulation which considers that the management of BUMN Persero is seen  from  the  aspect  of  capital  including  into  State  Finance.  This  dualism  of  regulation brings  different  legal  implications.  This  research  is  intended  to  find  out  and  formulate,  the responsibility of BUMN Persero in the management of BUMN Persero's wealth is associated with the rights of the State as a shareholder, the research method applied in this research is a normative  juridical  approach  with  analytical  descriptive  research  which  describes  primary and  secondary  data  related  to  the  problem  of  responsibility  legal  management  of  BUMN Persero. The results of the research show that the responsibility of the management of BUMN Persero  and  BUMN  BUMN  organs  is  civil  and  the  State  has  limited  responsibility  in accordance  with  the  shares  owned.  Limited  liability  The  Company's  and  the  State's  organs can  be  broken  if  they  exceed  the  management  authority  according  to  the  position  of  each organ  (piercing  the  corporate  veil).  As  a  suggestion  for  the  renewal  of  processes  in  the management of state-owned enterprises that are more supportive of quick, efficient and more accountable  decision  making,  as  well  as  the  updating  and  structuring  of  the  functions  of institutions related to the management of state-owned enterprises.

## Keywords: responsibility, state-owned organ, BUMN wealth

## I. PENDAHULUAN
Mengingat  peran  strategis  BUMN baik  secara  sosiologis  maupun  ekonomis dalam mencapai tujuan negara kesejahteraan,  diperlukan  BUMN  yang berdaya  saing  dan  berkelas  global  serta harus  mampu  beroperasi  secara  efisien. Untuk itu, reorientasi BUMN dan reformasi BUMN  ke  arah  perlakuan  BUMN  sebagai lembaga  usaha  ( business  entity )  sesuai prinsip-prinsip tata kelola yang baik  ( Good Corporate  Governance /GCG)  dan  politik hukum yang mampu menunjang tumbuhnya perilaku efisiensi dalam pengelolaan  BUMN  sangat  diperlukan. (Mawardi Simatupang, 2005: 75-76).
Pasal  4  ayat  (1)  UU  BUMN, menyebutkan bahwa modal BUMN merupakan  dan  berasal  dari  kekayaan negara  yang  dipisahkan.  Sesuai  bagian penjelasan tersebut, yang dimaksud dengan dipisahkan  adalah  pemisahan  kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan  modal  negara  pada  BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya  tidak  lagi  didasarkan  pada sistem  APBN,  melainkan  pada  prinsip- prinsip perusahaan yang sehat.
Pasal  1  angka  1  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara  (UU  Keuangan  Negara)  menya- takan  keuangan  negara  adalah  semua  hak dan  kewajiban  negara  yang  dapat  dinilai dengan  uang,  serta  segala  sesuatu  baik
berupa  uang  maupun  berupa  barang  yang dapat  dijadikan  milik  negara  berhubung dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban tersebut.  Pasal  2  huruf  g  UU  Keuangan Negara mengatur  lingkup keuangan negara juga  meliputi  kekayaan  negara/kekayaan daerah  yang  dikelola  sendiri  atau  oleh pihak  lain  berupa  uang,  surat  berharga, piutang,  barang  serta  hak-hak  lain  yang dapat  dinilai  dengan  uang  termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
Lebih  jauh,  Arifin  P.  Soeria Atmadja  berpendapat  bahwa  berdasarkan rumusan  Pasal  2  huruf  i,  negara  turut bertanggung  jawab  terhadap  kekayaan pihak  swasta  yang  memperoleh  fasilitas pemerintah.  Dengan  demikian,  apabila pihak swasta dalam keadaan insolvensi dan dinyatakan  pailit,  negara  turut  bertanggung jawab  atas  utang  swasta,  sebab  kekayaan pihak  lain,  termasuk  badan  hukum  privat, yang  dimilikinya  itu  diperoleh  dengan menggunakan  fasilitas  yang  diberikan pemerintah.  Hal  yang  demikian,  sesuai konsepsi  Pasal  2  huruf  i  UU  Nomor  17 Tahun 2003 masuk dalam lingkup keuangan negara. (Arifin P. Soeria
Atmadja, 2005: 71-100).
Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK) dan Kejaksaan Agung memandang perbedaan atau pemisahan kekayaan negara dengan  kekayaan  BUMN  tidak    berlaku. Artinya, jika melakukan pemotongan kredit bermasalah  yang  berasal  dari  penyaluran kredit yang legitimate berdasarkan business judgement yang  rasional,  tanpa  mengacu pada kewenangan pemberian haircut menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2004 (UU Perbendaharaan Negara),  bankir bisa  saja  dianggap  merugikan  keuangan negara  dan  terkena  sanksi  hukum  terkait kerugian negara. (Republika Online, Bankir BUMN, http://www.infoanda.com/linksfoll
ow.php?lh=UVAAUVZXVFcF , diakses pada  tanggal  30  Mei  2018).  Lebih  jauh konsepsi  negara  menyertakan  modal  ke perusahaan  untuk  dikelola  berdasarkan prinsip-prinsip korporasi/bisnis, maka terdapat kemungkinan resiko bisnis sebagai akibat  pengelolaan  persero,  sekalipun semua  prosedur  telah  dijalankan  benar  dan berdasarkan  pertimbangan  bisnis  semata. Jika  risiko  bisnis  tersebut  menimbulkan kerugian, walaupun organ perusahaan telah melaksanakan  tata  kelola  perusahaan  yang baik  (GCG)  dan  telah  melakukan  prinsip- prinsip duty of loyalty, good faith, fiduciary duties ,  persoalan  mendasarnya  adalah apakah kerugian tersebut termasuk kerugian  negara.  Jika  perusahaan  untung, maka  keuntungan  berupa  dividen  dapat disetor ke APBN atau untuk pengembangan usaha. Sebaliknya jika perusahaan menderita  kerugian  akibat  pengambilan keputusan bisnis, sekalipun organ perusahaan tidak melakukan suatu perbuatan  melawan  hukum,  kemudian dapat  ditarik  menjadi  suatu  perbuatan tindak  pidana  merugikan  kekayaan  negara (korupsi), maka merupakan suatu ketidakadilan,  sekaligus  ketidak  pastian hukum  bagi  organ  perusahaan.  Tugas hukum  adalah  menjamin  kepastian  hukum ( recht  steherheid ),  kemanfaatan  ( zweck massigkeit ),  dan  keadilan  ( gerechtgkeit )
(Satjipto  Rahardjo,  2000:  19).    bagi masyarakat  dan  pemerintah  pada  setiap orang,  termasuk  kepada  organ  perusahaan yang  melakukan  pengelolaan  kekayaan negara yang dipisahkan dalam persero.
BUMN  sebagai mirroring negara dapat  menjadi  pencetus  ( trigger )  untuk dilakukannya  pemeriksaan  secara  pidana atas  suatu  transaksi    yang  didasarkan  pada pertimbangan bisnis/korporasi. Sebagai contoh,  kasus  penjualan Very  Large  Crude Cargo (VLCC)  yang  sedang  dibangun  di
Korea oleh direksi Pertamina dan dianggap perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Proses penjualan tersebut melibatkan  mekanisme  yang  berhimpitan antara  peraturan  keuangan  negara  yang dilakukan  oleh  Menteri  Keuangan  dengan kewenangan  RUPS  BUMN  dilakukan  oleh Menteri  Negara  BUMN.  Dengan  terbitnya SP3 oleh Kejaksaaan, ( http://nasional.kompas.com/read/2009/01/
29/13554856/Jaksa.Agung.Teken.SP3.Kasu s.VLCC.Pertamina ,  diakses  pada  tanggal 29 Maret 2018). maka hal tersebut merupakan terobosan  berani  dari  Kejaksaan  untuk menyelesaikan  kasus  tersebut  berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan persero.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas yang  perlu  diteliti  adalah  bagaimana tanggungjawab organ BUMN dalam pengelolaan  kekayaan  BUMN  dikaitkan dengan  hak  negara  sebagai  pemegang saham.

## II. PEMBAHASAN
Pengelolaan  BUMN  Dikaitkan  dengan Prinsip Good  Corporate  Governance (GCG)
BUMN memberikan kontribusi signifikan  terhadap  pendapatan  negara, penyerapan tenaga kerja, http://kbr68h.com/perbincangan/obrolan- ekonomi/16755-    ,  diakses  pada  19  Maret 2018.
dan kapitalisasi pasar, industri infrastruktur dan utiliti (penyediaan barang/jasa)  seperti  di  sektor  energi, transportasi, dan telekomunikasi. Untuk itu, tata kelola BUMN penting untuk menjamin kontribusi yang positif bagi suatu negara.
Kecenderungan yang mendasari pembentukan  BUMN  awalnya  adalah pemerintah  mempunyai  kemampuan  untuk
menghasilkan  sendiri  barang  dan  jasa  serta mendistribusikannya  di  pasar,  namun kondisi ini mendorong intervensi pemerintah  dalam  operasional  BUMN menjadi  lebih  dominan.  Inkonsistensi  dan ketidakjelasan  ini  selanjutnya  membawa dampak infleksibilitas operasional, lingkungan  kerja  yang  pasif  dan  kurang kreatif, lebih patuh pada prosedur pemerintah  daripada  menjalankan  norma berbisnis,  transaksi  biaya  yang  tinggi  dan akhirnya terjadi inefisiensi. (Tim Privatisasi  BUMN  Departemen  Keuangan,
2008: 3). Identifikasi BUMN dengan in efisiensi antara lain:
1. BUMN  perlu  diseleksi  mana  yang benar-benar harus dipertahankan pemilikannya  oleh  Negara  dan  mana yang  perlu  diswastakan,  karena peningkatan  pembangunan  nasional badan  usaha  dapat  dilakukan  oleh badan  usaha  swasta,  tidak  selalu harus melalui BUMN.
2. BUMN  yang  tidak  sehat,  tidak mempunyai  nilai  strategis  dan  tidak dapat  disehatkan  dengan  beban  yang ringan  sebaiknya  dilikuidir  saja.
(Ruchyat Kosasih, 1986: 30-31).
Permasalahan  BUMN  tidak  sekedar terletak  pada  aspek  ekonomi,  melainkan juga  mencakup  wawasan  yang  luas  seperti implementasi  falsafah  ekonomi  Pancasila, kriteria  hajat  hidup  orang  banyak  dan  soal hukum  yang  mengatur  dan  sebagainya, (Mariam  Darus  Badrulzaman,  1987:  4). atau  dengan  kata  lain  BUMN  mempunyai aspek  multi  dimensional.    Arifin  P.  Soeria Atmadja, 1986: 4-5). Oleh karena itu, untuk menilai  efisiensi  tidaknya  suatu  BUMN perlu  diperhatikan  tercapainya  tujuan  dari diadakannya BUMN. Kondisi yang berbeda antara  BUMN  yang  satu  dengan  lainnya, tentunya  membuat  penilaian  yang  tidak
sama  pula  selain  jenis  usaha  yang  turut menentukan tolok ukurnya.
Penerapan Praktik GCG pada BUMN didasari  bahwa  prinsip GCG merupakan kaedah,  norma  ataupun  pedoman  korporasi yang  diperlukan  dalam  sistem  pengelolaan BUMN yang sehat, namun belum diterapkan  sepenuhnya  dalam  lingkungan BUMN,  karena  prinsip  ini  penting  untuk lebih meningkatkan kinerja BUMN.
Lemahnya  implementasi  GCG  dalam pengelolaan  perusahaan  merupakan  salah satu  faktor  yang  menentukan  dalam terciptanya  krisis  keuangan  di  Indonesia maupun  di  negara  Asia  lainnya.  (Yeti Sumiyati,  2004:  2).  Hal  ini  menyebabkan perusahaan  termasuk  perusahaan  publik seperti BUMN, tidak dapat mencapai profit yang maksimal, tidak mampu mengembangkan perusahaan dalam persaingan bisnis serta tidak dapat
memenuhi
berbagai kepentingan stakeholders, (Yeti  Sumiyati,  2004:  3). terutama  terkait  dengan  buruknya  kinerja dan rendahnya daya saing dengan perusahaan-perusahaan  swasta  di  negara tersebut.  Hubungan  yang  erat  antara pemerintah  dan  pelaku  dunia  usaha, konglomerasi  dan  monopoli,  proteksi  dan intervensi  pasar,  telah  menjadi  penyebab fundamental  rendahnya  kinerja  dan  daya saing  perusahaan-perusahaan  di  negara tersebut,  sehingga  mereka  tidak  mampu menghadapi arus barang ketika era globalisasi  dan  era  pasar  terbuka  dimulai. (I Nyoman Tjager, 2003: 3).
Barcelius  Ruru  menyatakan  bahwa ada  5  (lima)  manfaat  GCG  dalam perusahaan,  yaitu:    (Barcelius  Ruru,  2003: 5).
1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing;
2. Mendapatkan cost  of  capital yang lebih murah;
3. Memberikan  keputusan  yang  lebih baik  dalam  meningkatkan  kinerja ekonomi perusahaan;
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan shareholders dan stakeholders terhadap  perusahaan;
dan
5. melindungi  direksi/komisaris/dewan pengurus dari tuntutan hukum.
Penerapan prinsip-prinsip GCG  yang
didukung  dengan  regulasi  yang  memadai akan mencegah berbagai bentuk overstated , ketidakjujuran  dalam financial  disclosure yang merugikan para stakeholders, misalnya karena ekspektasi yang melampaui kinerja perusahaan yang sesungguhnya.
Tanggung  jawab  Organ  BUMN  dalam pengelolaan  kekayaan  BUMN  dikaitkan dengan  hak  negara  sebagai  pemegang saham
Berdasarkan  UU  BUMN,  kekayaan negara  yang  ada  pada  BUMN  hanya sebatas  besarnya  modal  negara  pada  suatu BUMN. Dengan demikian, hasil pengembangan dari modal tersebut merupakan kekayaan BUMN atau kekayaan negara dipisahkan yang pertanggungjawabannya dilaksanakan sesuai  UU  BUMN  dan  UU  Perseroan Terbatas.
Pasal  97  Ayat  (3)  UU  PT  berbunyi: “Setiap anggota direksi  bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah  atau  lalai  menjalankan  tugasnya sesuai  dengan  ketentuan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”. Pasal 97 Ayat (2)
UU  Perseroan  Terbatas  mengatur  bahwa: “Pengurusan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota direksi  dengan  itikad  baik  dan  penuh tanggung  jawab”.  Pasal  1  angka  5  UU
Perseroan Terbatas mengatur, direksi adalah  organ  perseroan  yang  berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan  perseroan  untuk  kepentingan perseroan,  sesuai  dengan  maksud  dan tujuan  perseroan  serta  mewakili  perseroan, baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.
Walaupun  tanggung  jawab  normatif sesuai Pasal 97 UU PT cukup jelas, namun direksi  maupun  komisaris  sebagai  organ BUMN,  sangat  dibayang-bayangi  oleh risiko hukum akibat perbuatan hukum yang diambil dalam rangka pengelolaan kekayaan  BUMN  Persero.  Hukum  positif saat  ini  belum  mampu  memberi  keadilan akibat  ketidakpastian  hukum,  sehingga organ  BUMN  terkesan  belum  optimal dalam mengambil keputusan dalam pengelolaan  BUMN.  Hal  ini  dibuktikan dengan semakin banyaknya proses pengambilan  keputusan  oleh  pengurus BUMN  tidak  semata-mata  berdasarkan business  judgement  rule ,  tetapi  juga meminta  pendapat  hukum  Jaksa  Agung Muda  Bidang  Perdata  dan  Tata  Usaha Negara  (Jamdatun)  Kejaksaan  Agung sebagai  Jaksa  Pengacara  Negara  untuk memberikan  kenyamanan  bagi  pengurus BUMN  dalam  mengambil  keputusan.  Hal ini  terlihat  dalam  restrukturisasi  utang  PT. TPPI yang dilakukan oleh PT. PERTAMINA  dan  PT.  PPA.  Dalam restrukturisasi PT. TPPI yang berhutang ke PT.  Pertamina,    BP  Migas  dan  PT  PPA, para pihak telah sepakat untuk merestrukturisasi  utang  melalui skim yang sangat rumit, dan telah berhasil menandatangani Master  of  Restructuring Agreement (MRA),  tetapi  syarat  efektif atau condition  precedent digantungkan pada  pendapat  hukum  dari  Jamdatun. Restrukturisasi utang PT. TPPI mengantarkan  optimalisasi  produk  TPPI,
sehingga  memiliki  kemampuan  membayar utang kepada PT. PERTAMINA, PT. PPA, dan  BP  MIGAS,  namun  pembayaran sampai  saat  ini  belum  dapat  dilaksanakan, selain  belum  dicapainya  kata  sepakat terkait commercial  terms ,  juga  menunggu pendapat hukum dari Jamdatun.
Organ  BUMN  Persero  terdiri  dari direksi,  komisaris  dan  RUPS.  Direksi bertanggung jawab menjalankan pengurusan  perseroan  untuk  kepentingan perseroan  dengan  itikad  baik  dan  penuh tanggung jawab, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta memastikan perusahaan  menjalankan  seluruh  ketentuan yang  diatur  dalam  anggaran  dasar  dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  (Syarif  Bastaman,  Junaidi,  Ari Wahyudi  Hertanto,  2003:  34).  Komisaris bertanggung  jawab  dalam  melakukan pengawasan jalannya pengurusan perusahaan  dan  memberi  nasihat  kepada Direksi  (Pasal  114  UU  PT).  RUPS merupakan  organ  tertinggi  dari  PT  yang memberikan persetujuan atas rencana kerja perusahaan. (Pasal 75 UU PT).
Mengenai karakteristik suatu perusahaan, Reinier R. Kraakman menyatakan, centralized management under a board structure, (Syarif Bastaman,
Junaidi,  Ari  Wahyudi  Hertanto,  2003:  34). perusahaan  meletakkan  kewenangan  utama atas  urusan-urusan  perusahaan  pada  suatu dewan direktur yang dipilih secara periodik,  secara  eksklusif  atau  utama  oleh para  pemegang  saham  perusahaan.  Tata kelola dalam pengambilan keputusan diletakkan  pada  tangan  dewan  direksi. Dengan demikian, dalam perspektif perusahaan  meletakkan  kewenangan  utama atas  urusan-urusan  perusahaan  pada  suatu dewan  direktur,  sejalan  juga  dengan “ agency  theory ”,  direksi  bertindak  untuk dan  atas  nama  serta  untuk  kepentingan
perseroan  sebagai agency .  Pihak  manapun tidak  dapat  mempengaruhi  kewenangan penge  lolaan  persero  oleh  manajemen /direksi,  kecuali  dalam  hal  tertentu  yang menjadi kewenangan komisaris atau pemegang  saham.  Tanggung  jawab  direksi secara  pribadi  atas  kerugian  perseroan apabila  yang  bersangkutan  bersalah  atau lalai menjalankan tugasnya.
Dengan  demikian,  UU  PT  dan  UU BUMN  sudah  mengadopsi  prinsip-prinsip business judgement rule dalam pengelolaan perusahaan,  termasuk  pelaksanaan duty  of care dan fiduciary  duties ,  sehingga tanggung  jawab  pribadi  ini  juga  harus diartikan sebagai tanggung jawab keperdataan,  bukan  kepidanaan.  Tentu  saja prinsip  pertanggung  jawaban  terbatas  ini juga  dapat  diterobos  apabila  organ  dalam menjalankan  pengelolaan  perusahaan  telah melakukan fraud atau  perbuatan  melawan hukum  yang  menguntung  kan  dirinya  atau orang  lain  yang  berbenturan  dengan kepentingan perseroan yang dikelolanya.
Prinsip  tanggung  jawab  terbatas direksi,  akan  dilampaui  apabila  direksi bersalah/lalai  dalam  menjalankan  tugasnya ( piercing  the  corporate  veil ).  Negara sebagai  pemegang  saham  tidak  berhak mencampuri  wewenang  direksi,  termasuk dalam  pengelolaan  kekayaan  negara  yang dipisahkan  yang  telah  diserahkan  oleh pemerintah  kepada  satu  badan  hukum Persero sebagai saham, karenanya kekayaan  negara  yang  berasal  dari  APBN yang  telah  dipisahkan  tersebut  sudah menjadi ekuitas pada BUMN yang bersangkutan.
Sepanjang  direksi  telah  melakukan pengurusan  dengan  itikad  baik  dan  kehati- hatian  untuk  kepentingan  dan  sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dalam mengelola  aset  dan  kewajiban  BUMN sesuai  prinsip duty  of  cares dan fiduciary
duties, a pabila direksi selaku organ BUMN berutang  atas  nama  perseroan,  maka  hal tersebut  merupakan  utang  perseroan  dan menjadi  tanggung  jawab  BUMN  Persero yang berutang, dan bukan merupakan utang negara.  Dalam  hal  utang  BUMN  tidak dipertanggungjawabkan  oleh  direksi,  maka negara tidak dapat dinyatakan sebagai yang bertanggungjawab  kepada  kreditur.  Jika BUMN default atas  kewajiban  utangnya, negara tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban . Setiap pihak (kreditur, stakeholders ,  negara,  dll)  yang  dirugikan akibat  perseroan  mengalami  kerugian dan/atau  kepailitan  dapat  mengajukan gugatan  terhadap  direksi  dan  komisaris, karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan  kerugian  dan/atau  kepailitan pada perseroan ke Pengadilan Negeri.
Konsistensi  seperti ini, menempatkan BUMN  untuk  menanggung  resiko  atas kewajiban  nya  tanpa  harus  melakukan pembagian  risiko  ( risk  sharing) dengan negara selaku pemegang saham. Pelaksanaan tugas, fungsi dan pertanggungjawaban  yang  jelas  antara organ perseroan akan meningkatkan akuntabilitas  pengelolaan  perseroan  yang sehat. Hal ini juga penting agar negara juga konsisten  bertindak  sebagai  pemegang saham dan kewenangannya sebagai pemegang  saham  dilaksanakan  seperti  itu. Effective Involvement negara sebagai pemegang saham dalam pengurusan perseroan  dapat  berdampak  diterobosnya tanggung  jawab  terbatas (piercing  the corporate veil ).
Demikian pula, apabila direksi dalam perbuatan  pengurusannya  menyebabkan terdapat  piutang  BUMN  sebagai  akibat perjanjian  yang  dilaksanakan  oleh  BUMN selaku  entitas  perusahaan  tidak  lagi dipandang  sebagai  piutang  negara.  Dalam hal  ini,  mekanisme  pengelolaan  piutang
oleh  direksi  berdasarkan  prinsip-prinsip perusahaan yang sehat dan Good Corporate Governance .  Dengan  demikian,  direksi BUMN  memiliki  kewenangan/keleluasaan dalam mengoptimalkan pengelolaan/ pengurusan/  penyelesaian  utang-piutang BUMN  yang  bersangkutan.  Tentu  saja pelaksanaan  kewenangan  direksi  tersebut dilakukan  sesuai  dengan  mandat  dan Good Corporate  Governance, dengan  selalu menyampaikan  kepada  para  pemegang saham, informasi yang benar dan tepat pada waktunya  mengenai  perusahaan.  (Adrian Sutedi, 2006: 176).
Dalam  pengeloaan  kekayaan  suatu PT, masing-masing posisi organ bertanggung  jawab  menurut  tugas  dan tanggung jawab yang ada pada UU PT dan Anggaran Dasar PT. Tanggungjawab pengawasan  dan advisory menjadi  tangung jawab komisaris, sehingga bila permohonan nasihat kepada komisaris mengenai tindakan  hukum  perseroan,  dan  komisaris tidak  memberikan  nasihat  berdasarkan fiduciary duties , kemudian terjadi kerugian, maka  komisaris  pun  dapat  dimintakan pertanggungjawaban, dengan memperhatikan piercing corporate veil Akuntabilitas
pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN yang berbentuk  PT  tunduk  pada  UU  PT,  maka seluruh  tanggung  jawab  korporasinya tunduk  pada  UU  PT.  UU  BUMN  lebih memberikan  spesifikasi  mandat-mandat politis  pemerintah  mengenai  bagaimana BUMN  itu  dikelola,  namun  masih  dalam perspektif  pengelolaan  menurut  UU  PT. UU BUMN merupakan kelengkapan mengenai governance yang  berbentuk persero.
Walaupun
mengenai
pertanggungjawaban keuangan BUMN tunduk
pada UU PT, yaitu
pertanggungjawaban  pada  RUPS,  namun
dalam  prakteknya  seringkali  pengelola BUMN  dimintakan  pertanggung  jawaban menurut    ketentuan  pidana,  karena  BUMN dilihat sebagai bagian keuangan negara dan pertanggung jawabannya mengikuti keuangan negara. Dalam perspektif akuntansi,  pengelolaan  kekayaan  BUMN ini tercatat sebagai suatu investasi pemerintah  yang dicatat  dalam BA 999.03. Oleh  karena  itu,  dalam  LKPP  tidak  ada pertanggungjawaban BUMN, seperti halnya  pertanggungjawaban  dalam  RUPS, yang  memberikan release  and  discharge terhadap organ BUMN Persero.
Kepastian  hukum  atas  tanggung jawab direksi terhadap pengelolaan kekayaan  negara  yang  dipisahkan  pada BUMN Persero, kepastian hukum atas hak- hak  organ  persero  BUMN    dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan  menjadi  jaminan  keadilan  bagi direksi,  juga  komisaris  sebagai  organ persero,  terutama  jika  terkait  dengan pertanggungjawaban hukum  atas perbuatan hukum direksi dan komisaris. Pertanggungjawaban hukum atas perbuatan hukum  direksi  harus  dikaitkan  dengan tanggungjawab pribadi dan perdata, kecuali nyata-nyata  memang  terjadi  perbuatan melawan  hukum.  Sebagaimana  praktik  di negara  Malaysia,  direksi  dapat  diminta pertanggungjawaban secara tanggung renteng  dan  dapat  dikenakan  sanksi  pidana berupa  penjara  dan  denda  apabila  terjadi kerugian  perusahaan  yang  diakibatkan kesalahan  atau  kelalaiannya.  Hal  itu  juga dapat diterapkan di negara Kanada, apabila direksi crown  corporation telah  melanggar ketentuan dan bertentangan dengan Financial Administration Act (FAA), maka Governor  in  Council dapat  menangguhkan direksi dengan atau tanpa gaji untuk jangka waktu yang menurutnya sesuai.
Negara
seharusnya memberi perlindungan hukum yang memadai kepada organ  persero,  terutama  dalam  melakukan pengurusan perusahaan berdasarkan business  judgement  rule dan  dalam menghadapi risiko bisnis. Sepanjang dalam mengambil  tindakan  bisnis,  direksi  dapat membuktikan tidak terdapat kesalahan atau kelalaiannya,  telah  melakukan  pengurusan dengan  itikad  baik  dan  kehati-hatian  untuk kepentingan  perseroan,  tidak  mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun  tidak  langsung,  jika  terdapat kerugian  dan  direksi  telah  berupaya mengambil  tindakan  untuk  mencegah timbul  kerugian  tersebut,  maka  kerugian dimaksud  adalah  semata  kerugian  yang menjadi  risiko  bisnis,  bukan  berdampak risiko hukum.
Berdasarkan business  judgement rule , dalam hal direksi pada saat mengambil  keputusan  telah  melakukan dengan  pertimbangan  matang,  sementara suasana  bisnis  penuh  ketidakpastian,  jika keputusan tersebut berdampak pada kerugian  perusahaan,  seharusnya  direksi tidak  dituntut  secara  pribadi  baik  perdata ataupun  pidana,  sebab  perbuatan  direksi tersebut  dilakukan  untuk  dan  atas  nama perseroan, sehingga perseroanlah sebenarnya  secara  legal  yang  menderita kerugian tersebut. Dalam perspektif hubungan negara sebagai  pemegang saham dan  BUMN  yang  menderita  kerugian tersebut, maka pada saat Persero mengalami  kerugian,  bukanlah  merupakan kerugian  negara.  Dengan  demikian,  dalam hubungan  ini  lebih  tepat  berlaku  ketentuan privat.
Direksi  bertindak  sebagai trustee dan  agen  bagi  perseroan.  Direksi  sebagai trustee bertanggung  jawab  atas  harta kekayaan  Perseroan,  seperti  berkurangnya nilai  harta  kekayaan  perseroan  yang
dipercayakan.  Direksi  mewakili  perseroan dan  bukan  mewakili  pemegang  saham perseroan. Direksi tidak bertanggung jawab atas  setiap  perbuatan  yang  dilakukan olehnya  untuk  dan  atas  nama  perseroan. (Gunawan Widjaja , 2008: 44-45).
Kualitas  dari  direksi  telah  diberi batasan  oleh  Pasal  93  Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas  bahwa  yang  dapat  diangkat menjadi  anggota direksi  adalah orang  yang cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam lima  tahun  terakhir,  calon  direksi  tidak sedang  dinyatakan  pailit,  menjadi  anggota perseroan  yang  dinyatakan  pailit,  atau dihukum  karena  merugikan  keuangan negara. Instansi teknis pun dapat menentukan  syarat  tambahan  bagi  jabatan direksi  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan.
Tentu  saja  tindakan  direksi  untuk dan  atas  nama  perseroan  bukan  tidak terbatas.  Tindakan  direksi  dapat  dibatasi dengan  adanya  prinsip ultra  vires atau pelampauan kewenangan perseroan, dengan prinsip  ini,  akibat  hukum  seandainya  ada tindakan  direksi  untuk  dan  atas  nama perseroan,  yang  melebihi  apa  yang  diatur dalam  anggaran  dasar  perseroan  atau perbuatan  yang  berada  di  luar  kecakapan bertindak,  yaitu  di  luar  ruang  lingkup maksud dan tujuan perseroan yang ditentukan Anggaran Dasar.
Batas  kewenangan  direksi  adalah aturan  hukum  yang  mengikat  perseroan, yaitu  UU  PT  dan  Anggaran  Dasar.  Batas kewenangan  Direksi  yang  utama  adalah “maksud dan tujuan perseroan” yang diatur dalam  Pasal  92  ayat  (1)  UU  PT.  Maksud dan  tujuan  Perseroan  mempunyai  2  (dua) segi,  di  satu  pihak  merupakan  sumber kewenangan  bertindak  bagi  perseroan  dan di lain pihak merupakan batas kewenangan bertindak  perseroan. Anggaran  Dasar
perseroan  bersifat  mengikat  semua  organ perseroan, yaitu RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris.  Kesepakatan  yang  diwujudkan dalam  Anggaran  Dasar  merupakan  hukum tertinggi yang harus dihormati dan dipatuhi semua  pihak  agar  suatu  organisasi  berjalan baik.
Dengan  demikian,    pengelola  an kekayaaan  negara  dalam  Persero  lebih mencirikan perbuatan dalam hukum perdata,  yaitu  kewenangan  atas  kekayaan negara  yang  dipisahkan  ada  pada  orang- orang yang mengurus kepentingan kekayaan  tersebut,  yaitu  pengurus  BUMN Persero. Cara-cara BUMN Persero memperoleh hak berupa hak-hak kebendaan  berupa  barang  dan  hak  berupa uang,  mengalihkan  dan  mempertahankan hak-hak  itu,  diatur  oleh  kaedah-kaedah Hukum Perdata.
Tanggung  jawab  Direksi  kepada negara sebagai pemegang saham didasarkan pada hubungan antara perseroan dengan  direksi  yang  didasarkan  atas kepercayaan  ( fiduciary  of  relationship ) yang  mengandung  prinsip  yang  menunjuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan  direksi  ( duty  of  skill  and  care ), prinsip  itikad  baik  dan  loyalitas, duty  of good  faith  and  loyalty dan  prinsip  tidak mengambil  keuntungan  pribadi  atas  suatu opportunity yang  sebenarnya  milik  atau diperuntukkan  bagi  perseroan  ( no  secret profit rule-doctrine of corporate opportunity).
Seorang  direktur  BUMN  harus memiliki skill,  diligence,  dan  reliance  on others. Direksi BUMN selain berpengalaman  di  bidangnya  harus  dapat dinilai  telah  melakukan  langkah-langkah manajemen  yang  tepat dan saling  bekerja sama.  Apabila  Direksi  tidak  melakukan duty  of  skill  and  care dapat  dimintai pertanggungjawaban atas kerugian
perseroan dan kewajiban-kewajiban perseroan  sampai  pada  harta  kekayaan pribadinya ( piercing the corporate veil ).
Untuk  membebaskan  direksi  dari segala  tuntutan  terkait  timbulnya  kerugian perseroan dikenal dengan konsep “ business judgement  rule ”. Konsep  the business judgement  rule ,  pada  intinya  menyatakan direksi harus membuktikan bahwa keputusan/kebijakan  atau judgement yang diambilnya merupakan kebijakan tepat bagi kepentingan  perseroan.  Apabila  Direksi tidak  dapat  membuktikan  bahwa  kebijakan yang  diambilnya  adalah  tepat  untuk perseroan, maka Direksi harus bertanggung jawab  secara  pribadi.  Konsep  ini  timbul sebagai akibat telah dilaksanakannya fiduciary  duty oleh  seorang  direksi,  yaitu prinsip duty of skill and care .
Fiduciary  duties direksi  terhadap perseroan  dan  organ  RUPS,  mewajibkan direksi  untuk  menyelenggarakan  RUPS tahunan  paling  lambat  6  (enam)  bulan setelah tahun buku berakhir, yang didahului dengan  pemanggilan  RUPS,  di  mana  pada Pasal 79 ayat (5) mewajibkan direksi untuk melakukan  pemanggilan  RUPS  dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
Penyelenggaraan  RUPS  merupakan  salah satu fiduciary  duty seorang  direksi  dari sudut  pandang  UU  PT. Fiduciary  duty mengandung  arti  dalam  melaksanakan tugas  dan  wewenangnya  untuk  mengurus perseroan,  direksi  harus  didasarkan  pada pemikiran,  bahwa  tugas  dan  wewenang yang diperolehnya terkait pada dua prinsip, yaitu kepercayaan yang diberikan perseroan dan prinsip yang merujuk kepada kemampuan dan kehati-hatian dari tindakan direksi.
Hubungan  antara  direksi,  komisaris dan  pemegang  saham  dalam  pengelolaan
perseroan sangatlah penting, terlebih apabila  negara  sebagai  pemegang  saham terbesar  pada  BUMN  memiliki  hak  suara yang  mayoritas  dan  disegani.  Bahkan dengan  hak  suara  minoritas  pun,  dengan saham  dwi  warna  atau golden  share , pemerintah dapat secara signifikan menentukan  jalannya  perseroan.  Menteri
Keuangan selaku pengelola fiskal merupakan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.    (Pasal  6    angka  2  huruf  a Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003 Tentang  Keuangan  Negara).    Dengan demikian,  Menteri  Keuangan  merupakan pemegang  saham  pada  BUMN  yang berbentuk perseroan.
Dengan diterbitkannya
Peraturan Pemerintah Nomor  41  Tahun  2003,  maka  sebagian kewenangan Menteri Keuangan
dilimpahkan kepada Menteri Negara BUMN,  kecuali  yang  diatur  dalam  Pasal  3 Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun 2003.
Hubungan  normatif  fungsi  Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan  pemegang  saham  kekayaan  negara dipisahkan dengan Menteri Negara BUMN harus berupa hubungan yang sinergis untuk membantu mempercepat dan meningkatkan kinerja  BUMN.  Menurut  penulis,  Menteri Negara BUMN berperan dalam pengelolaan  perusahaan  secara  mikro, tetapi  Menteri  Keuangan  mengawasi  dari aspek  lebih  makro,  khususnya  terkait dengan  masalah  maupun  risiko  fiskal  atas rencana  usaha,  restrukturisasi,  privatisasi, dan lain-lain.
Direksi  BUMN  dalam  mengambil keputusan  harus  cepat,  tepat  dan  cermat, dalam  kondisi  bisnis  yang  cepat  berubah. Apabila  dalam  menjalankan  tugasnya direksi  tidak  merasa  nyaman  akan  tuntutan secara  pribadi  atas  kerugian  perseroan
akibat  keputusan  yang  salah  atau  sebentar- sebentar harus meminta persetujuan RUPS, maka  perseroan  akan  banyak  kehilangan kesempatan ( opportunity loss ) dalam memanfaatkan peluang bisnis yang bergerak cepat untuk meningkatkan kapasitas  perusaha  an. Oleh  karena  itu kejelasan  hubungan  hukum  antara  organ perseroan sangat penting.
Sesuai  dengan  doktrin piercing  the corporate  veil atau  “menyingkap  tabir perseroan” dalam suatu Perseroan Terbatas, adalah suatu penerobosan terhadap keterbatasan  suatu  tanggung  jawab  pada badan  hukum  atau  tanggung  jawab  pribadi dikenakan kepada pemegang saham, direktur, dan para pejabat perseroan. Dalam keadaan  tertentu,  tanggung  jawab  terbatas tersebut  tidak  berlaku,  karena  UU  PT menganut  prinsip  “ piercing  the  corporate veil ”  yang  berarti  kekebalan  yang  biasa dimiliki  oleh  pemegang  saham,  direksi, atau  komisaris  perseroan,  yaitu  tanggung jawabnya  terbatas  dibuka  dan  diterobos, sehingga  menjadi  tidak  terbatas  sampai dengan  kekayaan  pribadi  manakala  terjadi pelanggaran, penyimpangan, atau kesalahan  dalam  melakukan  pengurusan perseroan.
Apabila  dilihat  faktor-faktor  yang dapat  menuju  pada piercing  the  corporate veil dan mengenakan tanggung jawab pada pemiliknya  (pemegang  saham),  yaitu:  (1) kegagalan untuk memelihara catatan perusahaan secara memadai dan mencampuradukkan  dana  perusahaan  dan dana  lainnya;  (2)  kapitalisasi  secara  nyata tidak  memadai;  (3)  pengalihan  dana  atau aset oleh pemegang saham; (4)
pembentukan perusahaan untuk menghindari  kewajiban  yang  ada;  (5) pembentukan  perusahaan  untuk  melakukan suatu  penipuan  atau  penggelapan;  dan  (6) penentuan  bahwa  akibat  ketidakadilan  dan
ketidakpatutan  akan  terjadi  jika  entitas perusahaan diakui, maka kecil kemungkinan Pemerintah selaku pemegang saham  melakukan  faktor-faktor  yang  dapat menuju pada piercing the corporate veil . UU  PT  mengatur  bahwa  pemegang saham  perseroan  tidak  bertanggung  jawab secara  pribadi  atas  perikatan  yang  dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab  atas  kerugian  perseroan  melebihi jumlah  saham  yang  dimiliki.  Dalam ketentuan  tersebut,  diketahui  bahwa  untuk terjadinya piercing  the  corporate  veil dipersyaratkan sebagai berikut Pasal 3 ayat (2)  UU  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas.:
a. Persyaratan  perseroan  sebagai  badan hukum belum  atau tidak terpenuhi;
b. Pemegang  saham  yang  bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan  itikad  buruk  memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
c. Pemegang  saham  yang  bersangkutan terlibat  dalam  perbuatan  melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
d. Pemegang saham  yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang
mengakibatkan  kekayaan  perseroan menjadi  tidak  cukup  untuk  melunasi utang perseroan.
Doktrin piercing  the  corporate  veil dapat  diterapkan  pada  Perseroan  Terbatas dalam hal adanya fakta-fakta yang menyesatkan,  terjadinya  penipuan  dan ketidakadilan serta untuk melindungi pemegang  saham  minoritas,  pemegang saham  yang  bersangkutan  baik  langsung maupun tidak langsung dengan itikad tidak baik ( te kwader trouw atau bad faith ) yang memanfaatkan perseroan semata-mata
untuk  kepentingan  pribadi.  Penerapan  teori piercing  the  corporate  veil ke  dalam tindakan  suatu  perseroan,  menyebabkan tanggung  jawab  hukum  tidak  hanya dimintakan dari perseroan saja, tetapi dapat juga dimintakan terhadap pemegang saham.
Pemerintah selaku pemegang saham menempatkan  komisaris  baik  berasal  dari independen  maupun  yang  merupakan pejabat dari Kementerian Keuangan, Kementerian  BUMN  dan  kementerian teknis sebagai perpanjangan tangan pemerintah  melindungi  perusahaan  dari tindakan direksi yang merugikan
perusahaan,
dengan melakukan
pengawasan  atas  perseroan.        (Pasal  108 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
Pelepasan  tanggung  jawab  secara pribadi  anggota  dewan  komisaris  atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, namun dapat membuktikan telah melakukan pengawasan dengan  itikad  baik  dan  kehati-hatian  untuk kepentingan    perseroan  dan  sesuai  dengan maksud  dan  tujuan  perseroan,  tidak mempunyai    kepentingan  pribadi,  baik langsung  maupun  tidak  langsung  atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian, dan telah memberikan  nasehat  untuk  mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
Dengan  prinsip  tanggung  jawab organ  BUMN  Persero  sesuai  UU  PT maupun  UU  BUMN,  Direksi  selaku  organ perseroan dengan segala hak dan kewajibannya dilaksanakan sesuai mekanisme korporasi, maka BUMN selaku pelaku  bisnis    harus  dilepaskan  dari paradigma, bahwa kekayaannya merupakan keuangan negara seiring ditransformasi dari kekayaan (negara) publik menjadi kekayaan  (perseroan  )  privat.  BUMN  dan
pengelolaannya seyogyanya tidak diintervensi  negara  melalui  penerapan- penerapan  hukum  publik,  sebagai  akibat dari  penerapan  Pasal  2  huruf  g  UU Keuangan  Negara  yang  secara  substansi menyatakan bahwa kekayaan negara dipisahkan merupakan bagian dari Keuangan  Negara. Dalam  pandangan penulis,  pengertian  Pasal  2  huruf  g  UU Keuangan Negara tersebut hanya menunjukkan  bahwa  kekayaan  negara dipisahkan merupakan bagian dari keuangan  negara,  tetapi  tidak  harus diartikan  pengelolaan  BUMN  sebagai kekayaan  negara  dipisahkan  harus  tunduk pada  pengelolaan  keuangan  negara  yang basisnya  adalah  APBN.  Dalam  perspektif itu,  piutang  BUMN  juga  bukan  piutang Negara,  karena  sesuai  Pasal  1  angka  6  UU Perbendaharaan,  piutang  negara  adalah piutang kepada instansi pemerintah.
Namun,  hal  ini  tidak  mengandung arti  bahwa  tanggungjawab  pengelolaan kekayaan  negara  dipisahkan  menjadi  tidak penting,  tetapi  kejelasan  peraturan  akan lebih  memberikan  keadilan,  kepastian hukum dan konsistensi dalam pertanggungjawabannya. Hal ini merupakan  aspek  penting  dari  politik hukum  atas  pengelolaan  kekayaan  BUMN Persero.  Pilihan  apakah  kekayaan  negara dipisahkan  termasuk  keuangan  negara  atau tidak termasuk keuangan negara, merupakan  pilihan  politik  yang  sah  saja. Akan  tetapi,  pilihan  tersebut  harus  bisa menjawab  tantangan  atau  mendukung mandat  pendirian  BUMN  sebagai  bagian dari motor penggerak pembangunan nasional.
Dengan fakta-fakta yang menunjukkan  bahwa  ketentuan,  proses  dan lembaga  yang  terkait  dengan  pengelolaan kekayaan  BUMN saat  ini  kurang kondusif, maka DPR dan Pemerintah harus
melakukan  pilihan,    pengelolaan  kekayaan BUMN  akan  tetap  seperti  ini  atau  akan dikelola  sesuai  UU  Perseroan  Terbatas. Sangat  penting  untuk  menetapkan  politik hukum  pengelolaan  kekayaan  BUMN  ke depan  melalui  pembaharuan  hukum,  dan dengan memperhatikan pada perkembangan hukum dan kompetisi bisnis negara lain serta perkembang an global/internasional,  dengan  kata  lain  ada faktor-faktor di luar jangkauan bangsa kita, yang  ikut  menentukan  politik  hukum  masa kini  dan  di  masa  yang  akan  datang,  maka politik  hukum  ke  depan  harus  jelas  dan berani  memurnikan  pengelolaan  kekayaan BUMN  dan  pertanggung  jawabannya sebagai  entitas  bisnis  sesuai  UU  PT. (Sunaryati Hartono, 2000: 35).
Sesuai dengan negara kesejahteraan, BUMN  Persero  harus  diletakan  dalam perspektif  cita  hukum  Pancasila,  yaitu keadian sosial bagi seluruh Bangsa Indonesia, dengan melalui pendirian BUMN  yang  memiliki  karakteristik  entitas bisnis  murni  seperti  PT  swasta,  maka BUMN  memiliki  kelincahan,  fleksibilitas dan independensi dalam mengelola kekayaan  BUMN  tersebut,  serta  organ perseroan akan berorientasi pada peningkatan kinerja BUMN. Politik hukum yang  ada  sekarang,  belum  mendukung  hal tersebut,  sehingga  secara  konkrit  ketentuan berkaitan dengan pengelolaan BUMN harus segera  diperbaharui  disesuaikan  dengan spirit mendukung BUMN sebagai korporasi murni,  sehingga  tugas  yang  dibebankan pada  BUMN  dalam  rangka  pembangunan perekonomian  Indonesia  bisa  dicapai. Semakin sedikitnya peraturan yang melingkupi  BUMN,  maka  akan  semakin efisien  bagi  BUMN  tersebut,  karena mengurangi compliance cost bagi pengelolaan
BUMN. Harmonisasi
peraturan perundang-undangan pengelolaan
BUMN  merupakan  politik  hukum  yang harus  diambil  pemerintah,  harmonisasi harus bisa menghilangkan dualisme peraturan.
Politik hukum yang dengan keberanian memurnikan pengelolaan kekayaan  BUMN sebagai  entitas  bisnis sesuai  UU  PT  akan  mampu  menjadikan BUMN  berperan  dalam  pembangunan perekonomian  Indonesia  dalam  mencapai negara  kesejahteraan.  Menurut  penulis, pilihan  pengelolaan  kekayaan  BUMN sebagai  entitas  bisnis  murni,  akan  mampu meningkatkan kinerja BUMN yang bersangkutan,  sehingga  diharapkan  timbul multiplier effect dalam banyak hal. Penerimaan  fiskal  dari  pajak  dan  dividen meningkat,  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat  yang  berhubungan  langsung dengan  BUMN  tersebut,  memberikan kesempatan tumbuh kembangnya masyarakat,  karena  BUMN  perbankan  bisa menyalurkan  kreditnya  dilakukan  melalui mekanisme  korporasi.  Dalam  konteks  ini, pengelolaan  kekayaan  BUMN sebagai entitas bisnis murni pada akhirnya meningkatnya pembangunan perekonomian Indonesia  yang  dicerminkan  meningkatnya kesejahteraan masayarakat.

## III. PENUTUP
Pertanggungjawaban  BUMN  Persero dan organ BUMN Persero atas pengelolaan BUMN
Persero, seharusnya dipertanggungjawabkan berdasarkan
mekanisme  UU  BUMN  dan  UUPT  dan tidak dipertanggungjawabkan sebagai pengelolaan  keuangan  negara,  karena BUMN  Persero  merupakan  Kekayaan Negara  yang  Dipisahkan  dan  bukan merupakan  Satker  Kementerian/Lembaga Negara.  Tanggung  jawab  organ  BUMN Persero dengan segala hak dan kewajibannya
dilaksanakan sesuai
mekanisme  korporasi  sesuai  UU  PT maupun  UU  BUMN.  Negara  selaku pemegang  saham  pada  BUMN  Persero bertanggung  jawab  sebesar  saham  pada perseroan,  kecuali  jika  Negara  bertindak melampaui  kapasitasnya  selaku  pemegang saham  yang  menyebabkan  kerugian  pada perseroan,  maka  tanggung  jawab  terbatas tersebut  diterobos  dan  Negara  bertanggung jawab  penuh.  Tindakan  organ  yang menyebabkan  kerugian  BUMN  Persero sebagai akibat kelalaian atau tidak melaksanakan  tugasnya  dengan  itikad  baik merupakan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara perdata. Pelampauan  kewenangan  selaku  pemegang saham dan selaku Undang Nomor 17 Tahun 2003  tentang  Keuangan  Negara  organ menyebabkan diterapkannya prinsip tanggung  jawab  tidak  terbatas  ( Piercing The Corporate Veil ).

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Adrian  Sutedi, Prinsip  Keterbukaan Dalam  Pasar  Modal,  Restrukturisasi Perusahaan  dan  Good  Corporate Governance ,  BP. Cipta Jaya, Jakarta,
2006.
Barcelius  Ruru, Transformasi  Budaya Perusahaan di BUMN Melalui Pelaksanaan Good Corporate Governance , Makalah dalam Seminar of Corporate Governance, Bali, 23-24
Januari 2003.
Gunawan  Widjaja ,  Risiko  Hukum  Sebagai Direksi,  Komisaris,  dan  Pemilik  PT, Faman Sibabat, 2008.
I Nyoman Tjager, et.al, Corporate Governance: Tantangan dan
Kesempatan  bagi  Komunitas  Bisnis Indonesia , Jakarta, Prenhallindo, 2003.
Mawardi  Simatupang,  " BUMN  Pasca  UU BUMN ",    dalam BUMN  Indonesia,
Isu, Kebijakan, dan Strategi ,
Percetakan PT Gramedia,
Syarif  Bastaman,  Junaidi,  Ari  Wahyudi
Hertanto of Bastaman&Partners,
Indonesia:  How    to  Implement  Good
Corporate  Governance ,  International Financial  Law  Review,  London, 2003  dalam  Jurnal  Hukum  Bisnis Volume 22 No 6, Jakarta, 2003. Sunaryati Hartono,

## B.  PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
UU  Nomor  16  Tahun  2004  tentang Kejaksaan RI
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (UU Perbendaharaan Negara),

## C. SUMBER LAIN
( http://nasional.kompas.com/read/2009/01/
29/13554856/Jaksa.Agung.Teken.SP
3.Kasus.VLCC.Pertamina , diakses pada tanggal 29 Maret 2018).
http://www.infoanda.com/linksfollow.php?l h=UVAAUVZXVFcF , diakses pada tanggal 30 Mei 2018).
http://kbr68h.com/perbincangan/obrolan-
ekonomi/16755- ,  diakses  pada  19 Maret 2018.
1.  Naskah  bersifat  orisinil,  baik  berupa  hasil  riset  atau  tinjauan  atas  suatu permasalahan  hukum  yang  berkembang  di  masyarakat  (artikel  lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2.  Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB,  yaitu  ;  BAB  I.  PENDAHULUAN  (Latar  Belakang  dan  Rumusan Masalah)  BAB  II.  PEMBAHASAN  (Kerangka  Teori  dan  Analisis),  dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3.  Tulisan  menggunakan  bahasa  indonesia  maupun  bahasa  inggris  yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar,tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4.  Setiap  kutipan  harus  menyebutkan  sumbernya,  dan  ditulis  pada  akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat  nama  pengaran,  tahun  penerbitan  dan  halaman  .Contoh  :  satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at,  2005:  11), Tiga  atau  lebih  penulis  menggunakan  ketentuan  et.al (dkk).  Untuk  artikel  dari  internet  dengan  susunan:  nama  penulis,  judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5.  Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan  sebagai  bahan  acuan  langsung  .  Daftar  pustaka  dan  referensi bersifat  alfabetis  dengan  format;  nama  pengarang,  judul  buku,  nama penerbit,  kota  terbit,  dan  tahun  penerbitan.  Contoh:    Bagir  Manan, Hubungan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  Menurut  UUD  1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6.  Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7.  Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif  melalui
bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat,
maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini
Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

## Alamat Redaksi PRANATA HUKUM
Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung Telp : 0721-789825 Fax: 0721-770261 Email:jurnal.mh@ubl.acid