## KAJIAN RADIUS OPERASIONAL PESAWAT TEMPUR DI ATAS WILAYAH TERITORIAL REPUBLIK INDONESIA

## ( STUDY ON RADIUS OF ACTIONS FOR FIGHTER JETS OVER THE ALL INCLUSIVE TERRITORY OF REPUBLIC OF INDONESIA )
Rais Zain *) , Ika Suwarni **)
*) Kelompok Keahlian: Desain, Operasi dan Perawatan Pesawat Udara, Institut Teknologi Bandung
**) Mahasiswa Pasca Sarjana, Program Studi Teknik Aeronotika dan Astronotika Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, Institut Teknologi Bandung e-mail: rais.fsi@gmail.com

## ABSTRACT
As  a  unique  country  on  earth,  the  territory  of  Indonesia  consist  of  thousand islands  satuated  on  equator  chained  as  the  unitary  state  of  Republic  of  Indonesia. Consequently,  the  challange  to  protect  the  territory  from  enemy  actions  is  far  more complicated.  Therefore,  this  study  is  carried  out  to  investigate  some  correlations between the number of airbase utilizations and required radius of action. The study is grouped  into  five  skims  composed  by  airforce,  navy,  army,  and  authors  proposed airbases. The first skim deals with the number of Indonesian airforce airbases that have been  utilized  for  fighter  jets.  The  second  skim  is  a  combination  between  the  first  and upgrading  airbases  planned  by  the  Airforce. The  third  skim  is  the  second  added  by  a number  of  our  proposed  new  airbases.  Then  the  fourth  skim  is  the  third  skim eliminated by a number of functionally overlaping radius of actions. The fifth skim is a combination between the second  skim and navy also army airbases. The result of the first skim indicates that the longest radius of action is about 2400 Km, so it can not be achieved by Sukhoi Su 30. While the fourth skim indicates about 554 Km for required radius of action, that it can be fulfilled by IF-X/KF-X multirole fighter.
Keywords: The territory of Indonesia, Air Defence Zone, Jet Fighter, Radius of Action

## ABSTRAK
Sebagai  suatu  negara  kepulauan,  wilayah  Indonesia  terdiri  dari  ribuan  pulau yang  tersebar  disekitar  garis  khatulistiwa  yang  kedaulatannya  berbentuk  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Konsekuensinya  adalah  tantangan  untuk  menjaga kedaulatan  teritorial  dari  ancaman  asing  menjadi  lebih  kompleks.  Untuk  itu  maka dikaji beberapa korelasi antara penggunaan jumlah landasan udara dan nilai minimum dari radius operasional ( radius of action ). Pada makalah ini dibuat lima skenario yang mengkombinasikan pangkalan  udara  yang  dikelola  oleh  TNI-AU,  TNI-AD,  TNI-AL,  dan yang  diusulkan penulis.  Skenario  pertama  hanya melibatkan  pangkalan TNI-AU yang sudah  mengoperasikan  pesawat  tempur.  Skenario  kedua  adalah  Skenario  pertama ditambah  dengan  pangkalan  yang  sudah  masuk  kedalam  rencana  pengembangan TNI-AU.  Skenario  ketiga  adalah  Skenario  kedua  ditambah  dengan  pangkalan  usulan penulis.  Sedangkan  Skenario  keempat  adalah  Skenario  ketiga  dikurangi  dengan pangkalan yang fungsinya tumpang tindih dalam hal radius operasional. Yang kelima adalah Skenario  kedua  ditambah dengan  pangkalan  udara yang  dikelola  oleh  TNI-AD dan TNI-AL. Hasil dari Skenario pertama menunjukkan bahwa radius operasional yang terbesar  adalah  2400  Km  yang  berarti  tidak  mampu  dicapai  oleh  pesawat  Sukhoi Su-30.  Sedangkan  untuk  Skenario  keempat  dihasilkan  radius  operasional  yang dibutuhkan  sebesar  554  Km,  dimana  nilai  ini  sudah  mampu  dicapai  oleh  prestasi terbang pesawat tempur IF-X / KF-X.
Kata kunci:  Teritoral  Indonesia,  Zona  Pertahanan  Udara,  Pesawat  Tempur,  Radius Operasional

## 1  PENDAHULUAN
Sebagai  negara  kepulauan  yang terletak  disekitar  garis  khatulistiwa, kekuatan  bersenjata  Negara  Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus mampu menjaga kedaulatan teritorialnya. Keberadaan rangkaian pulau-pulau membuat  tantangan  untuk  mengawasi seluruh NKRI menjadi semakin kompleks.  Beberapa  kali  terbukti  telah terjadi  usaha  gangguan  atau  ancaman pertahanan yang dilakukan oleh kekuatan militer asing, khususnya pada zona ruang udaranya.
Beberapa  kasus  berikut  dapat menjadi  bukti  adanya  kesengajaan gangguan  pertahanan.  Pemerintah  RI mencapai kesepakatan ALKI III disekitar Timor Leste [Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan,  2007].  Dalam  pengamatan penulis, pesawat militer Australia beberapa  kali  melanggar  masuk  ke wilayah  teritorial  Indonesia  disekitar daerah  ALKI  III.  Gangguan  lain  adalah aksi  pesawat  tempur  Amerika  Serikat F-18  Hornet  masuk  secara  ilegal  ke wilayah  Indonesia  dan  disergap  oleh pesawat  F-16  TNI-AU  diatas  pulau Bawean  pada  Juli  2013  [Inspektorat Jenderal Kemhan, 2013]. Besar kemung- kinan jenis gangguan pertahanan di atas adalah  dalam  rangka  provokasi  awal untuk  mempelajari  sistem  pertahanan udara NKRI dengan mempelajari bentuk respon kekuatan TNI.
Sebagai  amanat  bangsa  atas kedaulatan  negara,  maka  diharapkan agar  TNI-AU  memiliki  kemampuan untuk  mencegat  pesawat  tempur  asing di  perbatasan  terluar  jika  cendrung memasuki  wilayah  NKRI  secara  ilegal. Lebih dari itu jika pesawat tersebut tetap masuk  melewati  garis  batas  12  mil  laut dan  jika  terus  mengabaikan  peringatan maka TNI-AU harus mempunyai kemampuan  untuk  mengendalikan  atau bahkan menghancurkan pesawat tempur asing yang berbahaya tersebut.
Selain  kemampuan  yang  sudah ada di  lingkungan TNI,  dipandang perlu
masyarakat  iptek  turut  melakukan berbagai  studi  sistem pertahanan  udara Indonesia  untuk  memperkuat  seluruh perangkat yang dapat menyusun kekuatan pertahanan  udara.  Misalnya  melalui pengembangan perangkat simulasi wargames yang mengintegrasikan kombinasi pendekatan pertahanan seperti Defensive  Air  Superiority (DAS) [Yildis, K., 2012].
Pada  makalah  ini  dilakukan kajian dari beberapa kombinasi sebaran letak  landasan  udara  untuk  mengawal seluruh wilayah  NKRI termasuk wilayah Zona  Ekonomi  Eksklusif  (ZEE).  Pada makalah  ini  dilakukan  kajian  korelasi antara kombinasi landasan udara (jumlah  dan  letak  Lanud)  dan  jarak minimum  radius  operasional  ( radius  of Action , RoA).  Diasumsikan bahwa setiap pesawat  tempur  tinggal  landas  dan mendarat  pada  Lanud  yang  sama, sehingga  dapat  diamati  jarak  minimum radius  operasional  tempurnya.  Juga diasumsikan  bahwa  jarak  jangkauan senjata  roket  udara  ke  udara  yang dibawa  oleh  pesawat  tidak  dimasukan kedalam analisa radius operasional.
Dikaji lima skenario yang melibatkan lanud yang dikelola oleh TNI- AU,  TNI-AL,  dan  TNI-AD,  serta  lanud usulan  penulis.  Skenario-1  adalah melibatkan    semua  lanud  TNI-AU  yang telah  mengoperasikan  pesawat  tempur. Skenario-2  adalah  Skenario  pertama ditambah dengan pangkalan yang sudah masuk  dalam  rencana  pengembangan TNI-AU. Ketiga adalah Skenario-2 ditambah  dengan  pangkalan  usulan penulis.  Sedangkan  Skenario  keempat adalah  Skenario-3  dikurangi  dengan pangkalan  yang  fungsinya  tumpang tindih dalam hal radius of action . Kelima adalah  Skenario-2  ditambah  dengan pangkalan udara yang dikelola oleh TNI- AD  dan  TNI-AL.  Jadi  lima  macam skenario  diatas  hanya  didasarkan  pada analisa radius of action untuk melingkupi wilayah udara NKRI.

## 2  REKOSTRUKSI PETA
Berdasarkan pada preambul Perserikatan  Bangsa  Bangsa  mengenai Zona  Ekonomi  Eksklusif,  bahwa  ZEE ditetapkan 200 mil-udara ( nautical miles ) dari  garis  pantai  acuan  [United  Nation, 1985]. Ketentuan ini misalnya diterapkan oleh  sebuah  kajian  untuk  menentukan garis  batas  negara  disekitar  Artic  [The Artic, 2013]. Pada Gambar 2-1 disajikan ilustrasikan  beberapa  jenis  garis  batas di laut yang diambil dari referensi ini.
Gambar 2-1: Ilustrasi  garis  batas  zona  laut [The Artic, 2013]
Namun pada makalah ini
ketentuan  garis  batas  terluar  Zona Ekonomi  Eksklusif  didasarkan  pada ketetapan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan RI berdasarkan konsep  negara  kepulauan  yaitu  200  mil laut  diukur  dari  garis  pangkal  gugusan pulau terluar [Direktorat Jendral Strategi  Pertahanan,  2011].  Secara umum  aturan  di  atas  dianut  kecuali pada daerah tertentu yang jarak dengan pulau  negara  tetangga  terlalu  dekat, misalnya Batam-Singapura.
Dengan  mamanfaatkan  peta  dari google  maps dan  panduan  dari  buku peta  [Peta  Indonesia,  2013],  maka direkonstruksi garis-garis batas ZEE dan garis  teritorial  NKRI.  Semua  informasi diproses dalam Photoshop karena memudahkan untuk meletakkan marker pada suatu lanud tertentu dan membuat radius yang berpusat pada lanud tersebut.
Pada  Gambar  2-2  ditunjukkan hasil  rekonstruksi  peta  dan  garis-garis batas yang diperlukan dalam analisa ini.
Pada  peta  berikut  ditampilkan  garis- garis  batas  ZEE,  teritorial  dan  landas kontinen sebagai hasil rekonstruksi.
Batas Teritorial
Batas ZEE Batas Kontinen
Gambar 2-2: Rekonstruksi  garis  batas  zona laut NKRI

## 3  SKENARIO SEBARAN LANUD
Setiap  lanud  dapat  berfungsi dalam  banyak  peran  guna  menyusun sistem  pertahanan  nasional.  Namun pada  makalah  ini  diasumsikan  bahwa setiap  lanud  mempunyai  derajat  yang sama dalam fungsinya untuk melingkupi zona  udara  sampai  di  atas  garis  batas ZEE.  Jadi  hasil  pada  Bab-3  ini  hanya murni  dari  suatu  kaitan  antara  letak lanud dan kebutuhan radius operasional sampai ke garis ZEE.

## 3.1  Skenario-1
Pada  skenario  ini  hanya  ada sembilan  lanud  yang  sudah  digunakan sebagai  pangkalan  pesawat  tempur Angkatan Udara [Fasilitas TNI-AU, 2013] sebagaimana  disajikan  pada  Table  3-1. Pada Gambar 3-1 disajikan peta sebaran radius  operasional  untuk  semua  lanud diatas. Hasilnya ternyata bahwa ada tiga lanud yang kebutuhan radius operasional sebagai  berikut;  Lanud  di  Pontianak adalah  831  Km,  Lanud  di  Pekanbaru adalah  1108  Km,  sedang  Lanud  di Makassar  adalah  2400  Km.  Selain  itu ada  sisa  enam  lanud  lainnya  mem- butuhkan  radius  operasional  berkisar antara 415 Km sampai dengan 554 Km.
Tabel 3-1: LANUD PADA SKENARIO-1 No. Lanud RoA (km) 1.  Pekanbaru 1108 2.  Jakarta 554 3.  Bogor 554 4.  Subang 517 5.  Yogyakarta 415 6.  Madiun 462 7.  Malang 443 8.  Pontianak 831 9.  Makasar 2400
Gambar 3-1: Peta Skenario-1

## 3.2  Skenario-2
Secara  bertahap  pihak  TNI-AU sudah  merencanakan  pengembangan landasan  udara  untuk  meningkatkan kemampuannya  dalam  mengawal  zona udara.  Pada  makalah  ini  dipilih  sembilan belas Lanud yang sudah masuk kedalam perencanaan  tersebut  [Organisasi  dan Pengembangan, 2013], dimana 19 lanud tersebut  mempunyai  implikasi  yang signifikan  dalam  melingkupi  wilayah udara.  Sehingga  pada  Skenario-2  ini jumlah  lanudnya  menjadi  28  lanud sebagaimana disajikan pada Tabel 3-2.
Pada  Gambar  3-2  disajikan  peta sebaran  radius  operasional  dari  tiap lanud  diatas,  dimana  lingkaran  warna hijau  adalah  lanud  dari  Skenario-1  dan lingkaran  warna  merah  adalah  lanud yang  ditambahkan.  Ternyata  ada  tiga lanud  yang  memiliki  kebutuhan  radius operasional  yang  dominan  yaitu;  lanud di Padang dan di Medan yang menjangkau sekitar  hampir  692  Km,  dan  lanud  di Palembang yang  mempunyai  radius  757 Km. Sedangkan untuk lanud di Makassar dan di Pekanbaru radius operasionalnya turun drastis menjadi sekitar 508 Km.
Tabel 3-2: LANUD PADA SKENARIO-2 No. Lanud RoA (km) 1. Pekanbaru 508 2. Jakarta 554 3. Bogor 554 4. Subang 517 5. Yogyakarta 415 6. Madiun 462 7. Malang 443 8. Pontianak 508 9. Makasar 508 10. Medan 692 11. Balikpapan 646 12. Biak 600 13. Jayapura 443 14. Putussibau 462 15. Sabang 554 16. Padang 692 17. Palembang 757 18. Tanjung Pinang 369 19. Natuna 388 20. Denpasar 600 21. Kupang 600 22. Manado 554 23. Maluku 462 24. Merauke 443 25. Singkawang 369 26. Morotai 535 27. Halmahera Utara 369 28. Tual 600

## Gambar 3-2: Peta Skenario-2

## 3.3  Skenario-3
Dari  hasil  skenario  sebelumnya ternyata  ada  tiga  lanud  di  pulau Sumatera  yaitu  Padang,  Medan,  dan Palembang  yang  harus  memantau daerah yang luas. Maka pada Skenario-3 ini diusulan untuk menambah beberapa lanud  guna  mengurangi  kebutuhan radius operasional secara total.
Diusulkan  untuk  memasukan  lanud  di Lahewa  di  Pulau  Nias,  dan  Lanud  di Pasarngalam  di  Bengkulu.  Di  daerah lain juga perlu ditambahkan lanud baru untuk mengurangi beban radius operasional,  misalnya  satu  lanud  di Denpasar  dan  di  Kupang  yaitu  lanud di Tambolaka  di  Nusa  Tenggara  Timur. Berikutnya ditambahkan disekitar lingkaran  pada  lanud  di  Balikpapan yaitu  lanud  di  Tarakan,  juga  disekitar Tual  yaitu  lanud  di  Saumlaki  di Kepulaun  Tanimbar.  Yang  terakhir adalah  penambahan  satu  lanud  di Saukorem di Provinsi Papua.
Sehingga Skenario-3
adalah Skenario-2 yang ditambah dengan enam lanud  dari  usulan  penulis.  Jadi  secara total ada 34 lanud yang dimasukan pada skenario ini yang selengkapnya disajikan pada  Tabel  3-3.  Sedangkan  pada Gambar  3-3  disajikan  peta  sebaran radius  operasional  dari  setiap  lanud tersebut.  Lingkaran  warna  hijau  adalah lanud  dari  skenario-1,  yang  warna merah  adalah  lanud  yang  ditambahkan pada Skenario-2, sedangkan yang warna kuning  adalah  lanud yang  ditambahkan oleh  penulis.  Pada  tabel  ini  ditunjukan bahwa kebutuhan radius operasionalnya adalah  554  Km  yang  salah  satunya berada  pada  lanud  di  Jakarta  (Halim Perdanakusuma).

## Tabel 3-3: LANUD PADA SKENARIO-3
No. Lanud RoA (Km) 1. Pekanbaru 508 2. Jakarta 554 3. Bogor 554 4. Subang 517 5. Yogyakarta 415 6. Madiun 462 7. Malang 443 8. Pontianak 508 9. Makasar 508 10.  Medan 462 11.  Balikpapan 388 12.  Biak 554 13.  Jayapura 443 14.  Putussibau 332 15.  Sabang 554
16.  Padang 554 17.  Palembang 462 18.  Tanjung Pinang 369 19.  Natuna 480 20.  Denpasar 425 21.  Kupang 425 22.  Manado 517 23.  Maluku 462 24.  Merauke 508 25.  Singkawang 369 26.  Morotai 535 27.  Halmahera 369 28.  Tual 369 29.  Lahewa P.Nias 554 30.  Pasarngalam 554 31.  Tarakan 535 32.  Tambolaka 517 33.  Saumlaki 554 34.  Saukorem 535

## Gambar 3-3: Peta Skenario-3

## 3.4  Skenario-4
Pada Gambar 3-3 terlihat banyak lingkaran yang tumpang tindih, sehingga pada Skenario-4 perlu ada pengurangan jumlah lanud. Pengurangan ini dilakukan secara  iteratif  dengan  mempertahankan agar kebutuhan radius operasional tetap pada  554  Km.  Setelah  dicoba  beberapa alternatif  maka  salah  satu  hasilnya adalah  kombinasi  dari  21  lanud  yang ternyata efektif untuk melingkupi seluruh zona  pertahanan  udara  sebagaimana disajikan pada Tabel 3-4.

## Tabel 3-4: LANUD PADA SKENARIO-4
No. Lanud RoA (Km) 1. Sabang 554 2. Lahewa 554 3. Padang 554 4. Pasarngalam 554 5. Jakarta 554
6. Malang 554 7. Tambolaka 535 8. Kupang 425 9. Tanimbar 517 10.  Merauke 508 11.  Natuna 480 12.  Pontianak 535 13.  Balikpapan 388 14.  Tarakan 535 15.  Manado 517 16.  Makassar 535 17.  Maluku 462 18.  Saukorem 554 19.  Morotai 535 20.  Jayapura 443 21.  Biak 554
Gambar 3-4: Peta Skenario-4

## 3.5  Skenario-5
Skenario terakhir ini dimaksudkan untuk  menggunakan  gabungan  lanud yang dikelola  oleh TNI.  Ada  tujuh  lanud yang  saat  ini  dikelola  oleh  TNI-AL  yaitu di  Tanjung  Pinang,  Natuna,  Surabaya, Manado,  Kupang,  Biak,  dan  Aru [Pangkalan TNI-AL, 2013]. Namun hanya lanud  di  Surabaya  dan  di  Kepulauan Aru yang dimasukkan kedalam skenario ini  karena  di  dua  kota  tersebut  belum ada  lanud  yang  dikelola  oleh  TNI-AU, dimana sejumlah lanud tersebut disajikan  pada  Skenario-2.  Hal  serupa, pada  saat  ini  ada  tiga  lanud  yang dikelola  oleh  TNI-AD  yaitu  Waytuba  di Lampung,  Pondok  Cabe  di  Jakarta,  dan Semarang  [Skadron  Udara  Puspenerbad TNI-AD,  2013].  Namun  hanya  lanud  di Waytuba  dan  di  Semarang  yang dimasukkan  kedalam skenario ini dengan  dasar  pertimbangan  yang  sama dengan di atas.
Pada Tabel 3-5 ditunjukkan hasil pemetaan kebutuhan radius operasional untuk  Skenario-5.  Sedangkan  Gambar 3-5  disajikan  sebaran  posisi  lanud dalam melingkupi zona udara Indonesia. Melalui  peta  ini  dapat  ditunjukkan bahwa  kebutuhan  radius  operasional yang  terbesar  adalah  692  Km  pada lanud di Medan, dan 646 Km pada lanud di Balikpapan dan Waytuba.

## Tabel 3-5: LANUD PADA SKENARIO-5
No. Lanud RoA (Km) 1. Pekanbaru 508 2. Jakarta 554 3. Bogor 554 4. Subang 517 5. Yogyakarta 415 6. Madiun 462 7. Malang 443 8. Pontianak 508 9. Makasar 508 10 Medan 692 11. Balikpapan 646 12. Biak 600 13. Jayapura 443 14. Putussibau 462 15. Sabang 554 16. Padang 665 17. Palembang 462 18. Tanjung Pinang 369 19. Natuna 388 20. Denpasar 600 21. Kupang 600 22. Manado 554 23. Maluku 462 24. Merauke 443 25. Singkawang 369 26. Morotai 535 27. HalmaheraUtara 369 28. Tual 600 29. Surabaya  (AL) 535 30. Kep.Aru   (AL) 369 31. Semarang (AD) 508 32. Waytuba   (AD) 646

## Gambar 3-5:Peta Skenario-5

## 4  ULASAN PADA LIMA SKENARIO
Pada  Skenario-1  yang  hanya menggunakan  sembilan  lanud  maka terlihat  akan  sangat  berat  bagi  yang bertugas  mengawal  zona  pertahanan udara  di  sektor  Indonesia  timur  dengan radius  2400  Km,  juga  diantara  zona utara  Sumatera  dan  Pontianak  dengan rentang radius 1108 Km.
Rentang  radius  2400  Km  tidak bisa  dicapai  oleh  pesawat  yang  dimiliki oleh  TNI-AU  saat  ini.  Pada  saat  terbang dengan  misi combat  air  patrol ,  pesawat Sukhoi Su-30 dengan persenjataan udara ke  udara  (rockets  2xR-27R1,  2xR-73E launched at half distance ) hanya mampu mencapai radius operasional sekitar 800 mil  udara  atau  setara  dengan  1482  Km [Sukhoi  Company:  Su-30,  2013].  Belum didapat informasi mengenai kemampuan radius  operasionalnya  jika  dipakai untuk  misi  terbang supersonic  intercept . Menurut perkiraan penulis, kemampuan radius  operasionalnya  akan  turun  lebih dari 50%.
Jika diusahakan untuk meningkat- kan jarak terbang dengan cara melakukan Aerial  refuelling ,  maka  tugas  ini  mungkin tercapai.  Namun  alternatif  ini  hanya praktis  untuk  tugas  pemantauan  yang rutin, tetapi tidak pada saat ada indikasi pesawat  tempur  asing  memasuki  wilayah kita.  Hal  lain  adalah  belum  tersedia dengan  baik  penggunaan external  fuel tank untuk  Su-30.  Jadi  cukup  riskan menggunakan  Su-30  untuk  mengawal radius  operasional  sebesar  1108  Km dengan missi terbang supersonic intercept . Selanjutnya  jika  mengacu  pada hasil  Skenario-2  dimana  kebutuhan
radius  operasional  terbesarnya  turun menjadi 757  Km, maka  pesawat  tempur Sukhoi  Su-30  akan  dapat  memenuhi fungsi  pengawasan  diatas  dengan  pola terbang combat  air  patrol .  Pada  rentang radius  ini  Su-30  mungkin  mampu mengawal  tugasnya  dengan  melakukan misi terbang supersonic intercept .
Adapun  pesawat  tempur  KF-X/ IF-X  yang  sedang  dirancang  bersama antara  Indonesia  dan  Korea  Selatan, konfigurasi  C103  memiliki  kemampuan radius  operasional  sekitar  1230  Km untuk  missi  terbang combat  air  patrol dengan  membawa external  fuel  tank berkapasitas  480  Gallon  [SRR-3,  2012]. Pada saat terbang dengan misi supersonic intercept jangkauan radius operasionalnya mencapai  593  Km  dengan  membawa external  fuel  tank yang  sama  [SRR-3, 2012].
Jadi  untuk  Skenario-2  pesawat IF-X  dapat  digunakan  untuk  mengawal rentang  radius  sebesar  757  Km  jika menggunakan  pola  terbang combat  air patrol .  Tetapi  untuk  mengawal  radius diatas  dengan  pola  terbang supersonic intercept maka terlalu banyak yang harus ditingkatkan pada pesawat IF-X
konfigurasi C103.
Pada
Skenario-3 dibutuhkan sebanyak 34 lanud sebagai basis operasi pengawalan  zona  udara  kita.  Hal  yang positif adalah kebutuhan radius operasional  yang  terbesar  turun  drastis dari  sekitar  757  Km  menjadi  554  Km. Peran  dari  enam  lanud  yang  diusulkan oleh  penulis  terbukti  efektif  dalam mengurangi kebutuhan radius operasional pada lokasi yang diinginkan.
Lanud di  Lahewa  pulau  Nias  dan di  Pasarngalam  Bengkulu  sangat  stategis untuk  menjadi  perisai  negara  dibagian garis pantai barat Sumatera. Sedangkan peran lanud di Tambolaka Nusa Tenggara Timur  menjadi  sangat  penting  untuk menjaga  masuknya  pesawat  tempur yang  berbahaya  dari  arah  Samudra Hindia. Hal yang serupa, peran lanud di Saumlaki  Kepulauan  Tanimbar  akan mampu efektif menjaga ruang udara dan
laut  di  sisi  selatan  antara  Timor  Leste dan  Papua.  Kemudian  dua  lanud berikutnya  yaitu  di  Saukorem  Papua dan  di  Tarakan  sangat  strategis  untuk menjadi  perisai  pada  garis  batas  negara pada  wilayah  dari  arah  laut  Cina. Mengacu pada hasil
Skenario-3,
kebutuhan  radius  operasional  554  Km akan  mampu  dilayani  oleh  pasawat tempur IF-X dengan sepenuhnya menggunakan  pola  terbang supersonic intercept .
Hasil pada Skenario-4 agak sedikit kontroversial karena ada beberapa lanud di pulau Jawa yang tidak masuk kedalam daftar,  walau  secara  tradisional  lanud tersebut sangat penting peranannya. Hal ini  karena  di  pulau  di  Jawa  banyak lanud  yang  jaraknya  relatif  berdekatan. Penulis  menyadari  bahwa  peran  lanud bukan hanya ditinjau dari kontribusinya dalam melingkupi zona pertahanan udara. Lanud juga befungsi sebagai bagian dari jaringan  pusat  komando  udara  dan  TNI secara gabungan, juga berfungsi sebagai alternatif runway yang dibutuhkan pada saat perang.
Sebagaimana  ditunjukkan  pada Gambar  3-4,  ada  hal  yang  sangat menarik  pada  hasil  Skenario-4  yaitu hanya  dibutuhkan  21  lanud  untuk mengawal  seluruh  zona  pertahanan udara  NKRI sampai ke  garis  batas  Zona Ekonomi Eksklusifnya untuk kebutuhan radius operasionalnya pada 554 Km. Hal yang  paling  penting  adalah  mayoritas lanud membutuhkan  radius  operasional minimum pada angka yang relatif sama, sehingga  rata  rata  adalah  516,6  Km. Sungguh  angka  kebutuhan  radius operasional  yang  sangat  mungkin  dicapai oleh kemampuan pesawat IF-X.
Pada  Skenario-5  penambahan empat lanud cukup memberikan kontribusi  dalam  mengurangi  kebutu- han  radius  operasional.  Namun  secara umum  ada  8  lanud  yang  mempunyai radius  lingkaran  lebih  besar  dari  593 Km.  Hal  ini  berarti  bahwa  pasawat tempur  IF-X  tidak  dapat  melayani  pola terbang supersonic  intercept .  Selain  hal
di  atas,  pada  penerapan  skenario  ini perlu  ada  usaha  untuk  mencapai koordinasi  lapangan  yang  baik  jika pihak TNI-AU akan menggunakan lanud yang  dikelola  oleh  Angkatan  Laut  dan Angkatan Darat.

## 5  KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
 Pemanfaatan  sembilan  lanud  seperti pada  Skenario-1  terbukti  tidak memadai  untuk  mengawal  secara cepat seluruh zona pertahanan NKRI.
 Panambahan  lanud  sebagai  pangka- lan pesawat tempur pada Skenario-2 memang  diperlukan  agar  pesawat Sukhoi  Su-30  dapat  digunakan dengan efektif sebagai front liner.
 Kontribusi enam lanud pada Skenario-3  terbukti  sangat  efektif dalam menurunkan kebutuhan radius operasional  yang rata-ratanya adalah  516,6  Km.  Sehingga  pesawat IF-X  akan  mampu  jika  digunakan sebagai  pesawat  untuk  mengawal seluruh kedaulatan udara Indonesia. Adapun keenam lanud tersebut adalah; Lahewa  di  Pulau  Nias,  Pasarngalam di  Bengkulu,  Tarakan,  Tambolaka  di NTT, Saumlaki di Kepulauan Tanimbar, dan di Saukorem di Papua.
 Walau kontroversial, Skenario-4 yang hanya  terdiri  dari  21  lanud  terbukti mampu  untuk  melingkupi  seluruh zona  pertahanan  udara  dengan kebutuhan radius operasional terbesar adalah 554 Km.

## 5.2 Saran
Pada  makalah  ini  data  yang menyangkut lanud TNI masih didasarkan  pada  informasi  yang  ada  di internet. Akan  lebih akurat jika data ini di-update  dengan  data  resmi  yang dikeluarkan  oleh  pihak  yang  berwenang di Republik Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN
Direktorat  Jendral  Strategi  Pertahanan, 2007.
Kajian Optimalisasi
Penanganan  Wilayah  Perbatasan
Maritim  RI  –  RDTL  Dalam  Rangka
Menjaga Keutuhan NKRI , Washington, D.C.
Inspektorat  Jenderal  Kemhan,  2013.
Aksi-aksi TNI AU usir pesawat asing di  Indonesia ,  http://itjen.kemhan. go.id/node/3212, diunduh 4
Agustus 2013.
United  Nation,  1985. Preamble  to  the United  Nations  Convention  on  the Law  of  the  Sea ,  http://www .un.org/depts/los/convention_agr eements/texts/unclos/part5.htm, diunduh 6 Oktober 2013.
Yildiz, K., Bicil, M., Akkaya, S. And İstek, Y., 2012. Concepts For Air
Supremacy  &  Essential  Capabi- lities  For  Modern  Air  Superiority Assets ,  International  Conference Of  Scientific  Paper  AFASES2012, Brasov, 24-26 May. The  Artic,  2013. Exclusive  Economic Zone, http://portlets.arcticportal. org/exclusive-economic-zones,  di- unduh 2 Agustus 2013.
Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, 2011. Konsep  Penetapan  Batas
Maritim  Indonesia-Pulau ,  Kemen- terian Pertahanan Republik Indonesia. Peta Indonesia, 2013. Wawasan
Nusantara ,  CV.  Indo  Buwana, Jakarta.
Google, 2010. https://maps.google.com/ 2010, diunduh 1 Agustus 2013. Fasilitas  TNI-AU,  2013.  http://tni-au. mil.id\content\fasilitas-tni-au,  di- unduh 4 Agustus 2013.
Organisasi  dan  Pengembangan  TNI-AU, 2013,  http://id.wikipedia.org/wiki/ Tentara_Nasional_Indonesia_ Ang- katan_Udara,  diunduh  4  Agustus 2013.
Pangkalan  TNI-AL,  2013,    http://id. wikipedia. org/wiki/Tentara_
Nasional_Indonesia_Angkatan_ Laut, diunduh 4 Agustus  2013.
Skadron  Udara  Puspenerbad  TNI-AD,
2013, http://id.wikipedia.org/ wiki/Pusat_Penerbangan_Angkatan_
Darat, diunduh 4 Agustus  2013. Sukhoi  Company:  Su-30,  2013,  http:// www.sukhoi.org/eng/planes/milit ary/Su30mk/lth//APA-Flanker. html, diunduh 24 Nov. 2013.
SRR-3,  2012. KF-X/IF-X  Document , Combined Research for Development  Center,  Republic  of South Korea and Republic Indonesia.