## KAJIAN HUKUM PEMBIAYAAN DENGAN SISTEM SYARIAH DALAM SEKTOR AGRIBISNIS DI INDONESIA

## ZULFI DIANE ZAINI
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

## ABSTRAK
Sejak  Tahun  2005,  Pemerintah  mememiliki  komitmen  pembangunan  pertanian melalui Program Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK). Program ini  merupakan  salah  satu  dari “triple  track  strategy” dalam  rangka  pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan daya saing ekonomi nasional. Salah satu  instrumen  kebijakan  dalam  mendukung  suksesnya  Program  RPPK  tersebut adalah dalam aspek investasi dan pembiayaan.
Ketersediaan dan aksesibilitas terhadap sumber permodalan oleh pelaku ekonomi adalah  sangat crucial baik  sebagai  modal  kerja  (pembelian input  produksi)  maupun untuk  modal  investasi  (pengadaan  lahan/pembelian  alsintan).  Beberapa  hasil  kajian menunjukkan bahwa tingkat sebaran aplikasi suatu teknologi ternyata linear dengan penyebaran  ketersediaan  permodalan.  Sebagai  salah  satu  lembaga  sumber permodalan,  perbankan  syariah  dapat  memperkuat  simpul  yang crucial tersebut. Kedudukan  bank  syariah  dalam  hubungannya  dengan  klien  adalah  sebagai  mitra usaha.  Dalam  operasionalnya,  perbankan  syariah  dapat  menggunakan  berbagai teknik dan metode investasi atau kerjasama seperti kontrak mudharabah (bagi hasil). Dalam  kontrak/kerjasama  ini  perbankan  bertindak  sebagai  pemilik  modal  ( shohibul mal )  dan  mitra  kerja  ( mudhorib )  memberikan  kecakapan  teknik  dan  ketrampilan, sedangkan laba dibagi antara keduanya menurut persentasi yang disepakati.
Kata Kunci : Hukum Pembiayaan Syariah; Agribisnis; Kontrak Kerjasama

## I. PENDAHULUAN
Dalam
rangka mengatasi perkembangan perekonomian yang semakin  memburuk  pada  akhir-akhir  ini, Pemerintah  sudah  menggalakkan  sektor agribisnis.  Sektor  agribisnis  merupakan salah  satu  mekanisme  untuk  menjawab tantangan  dalam  rangka  meningkatkan pertumbuhan  per  ekonomian  negara  yang sedang terpuruk ini.
Melalui pengembangan sektor agribisnis diharapkan dapat menggairah kan berbagai kebijakan  antara  lain  bidang  industri, perdagangan  dan  investasi,  dalam  rangka meningkatkan  daya  saing  global  dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap
kesempatan  kerja  dan  berusaha  bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keungulan  kompetitif,  baik  dikalangan masyarakat wirausaha maupun di kalangan masyarakat biasa.
Peranan sektor pertanian di Indonesia masih  menonjol    dan  agar  komoditi pertanian  mempunyai  nilai  tambah  yang lebih  tinggi,  serta  agroindustri  dan agribisnis menjadi penting, karena keberhasilan  agribisnis  sangat  ditentukan oleh  posisi  agroindustri  dalam  masa sekarang  dan  masa  yang  akan  datang. Peranan  tersebut  dapat  dilihat  dalam banyak kegiatan industri, diantaranya :
1. Mampu meningkatan pendapatan masyarakat,  khususnya  masyarakat tani;
2. Mampu menyerap tenaga kerja;
3. Mampu  memberikan  dampak  positif pada sektor di luar bidang pertanian;
4. Mampu meningkatkan devisa negara.
Demikian  luas  cakupan  kegiatan agrobisnis,  diiringi  pula  dengan  besarnya biaya  (modal)  yang  diperlukan  untuk menunjang  kegiatan  tersebut.  Hal  ini tentunya  akan  melibatkan  banyak  investor atau  lembaga  keuangan  untuk  dapat mengembangkan kegiatan tersebut.
Kenyataannnya di lapangan untuk mendapatkan investor  di  bidang  agribisnis tidaklah  mudah,  sehingga  diupayakan berbagai cara diantaranya melalui penawaran  perjanjian  bagi  hasil  dengan keuntungan menggiurkan bagi investornya.
Sejak Tahun 2005, Pemerintah mememiliki komitmen pembangunan pertanian  melalui  Program  Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK). Program ini merupakan salah satu dari “triple  track  strategy” dalam  rangka pengurangan kemiskinan dan pengangguran  serta  peningkatan  daya saing  ekonomi  nasional.  Salah  satu instrumen  kebijakan  dalam  mendukung suksesnya  Program  RPPK  tersebut  adalah dalam  aspek  investasi  dan  pembiayaan. Prioritas-prioritas kegiatan  yang dilakukan untuk  mendukung  kebijakan  tersebut adalah :
1. Fasilitas  pembiayaan  investasi  dan modal  kerja  dengan business  plan perbankan, termasuk
perbankan syariah, bagi sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
2. Mengembangkan  dan  memfasilitasi sistem  pembiayaan  dan  penjaminan kredit bagi petani/nelayan/petani
hutan;
3. Mengembangkan  sistem  pembiaya  an jangka  panjang  dan  pembiayaan  yang lebih sesuai dengan karakter Pertanian, Perikanan dan Kehutan an, serta
4. Mengembangkan pembiayaan non bank  berikut  keterkaitannya  dengan perbankan,  bagi  petani,  nelayan  dan petani hutan.
1. Selanjutnya dalam pelaksanaan
Pembiayaan  dengan  sistem  syariah bentuk  yang  sangat  menonjol adalah  pelaksanaan  Perjanjian  bagi hasil, dimana dalam Perjanjian bagi hasil  biasanya  disepakati  suatu pembagian keuntungan antara pihak perusahaan sebagai pengelola usaha  agribisnis  dengan  pihak investor  sebagai  pemilik  modal, yang  besarnya  tergantung  dari risiko  yang  akan  terjadi.  Dalam pelaksanaannya  banyak  kagiatan usaha  agrobisnis  dengan  sistem bagi  hasil  tersebut,  kemudian berakhir dengan tidak dilaksanakannya  perjanjian  yang telah disepakati oleh pihak perusahaan  agrobisnis,  hal  ini antara lain karena terjadinya kegagalan  dalam  produksi  atau adanya  serangan  hama  penyakit, baik pada tanaman maupun hewan, dampaknya  pada  investor  adalah sangat dirugikan.  Berdasarkan hal- hal  yang  telah  diuraikan  di  atas maka,  dapat  di  indentifikasikan permasalahan sebagai berikut Bagaimanakah  model  pembiayaan dengan  sistem  syariah  di  sektor agribisnis  ?  dan  Bagaimanakah perlindungan  hukum  bagi  investor dalam  pembiayaan  dengan  sistem syariah  di  sektor  agribisnis  jika terjadi wanprestasi?

## II. PEMBAHASAN

## Model Pembiayaan Dengan Sistem
Syariah Dalam Sektor Agribisnis.
Sektor  pertanian  dikenal  sebagai sektor usaha yang mempunyai risiko tinggi (high  risk) sehingga  menyebabkan  minat lembaga  pembiayaan  untuk  mendanai
usaha  sektor  ini  relatif  lebih  rendah. Beberapa hasil kajian menunjukkan bahwa proporsi  kredit  perbankan  untuk  sektor pertanian masih jauh di bawah pembiayaan untuk  sektor  perindustrian,  perdagangan, restoran,  dan  ritel,  pengangkutan,  dan sektor ekonomi lain. Salah satu  penyebab rendahnya  kucuran  kredit  di  sektor pertanian  adalah  tidak  adanya treatment khusus  dari  pihak  lembaga  pembiayaan untuk  sektor  pertanian.  Kebijakan  untuk pembiayaan pertanian selama ini diintegrasikan  dengan  pembiayaan  non pertanian.
Untuk  lebih  menjamin  ketersedia  an modal  usaha  bagi  pelaku  bisnis  pertanian, perlu  dicari  alternatif  model  pembiayaan yang  sesuai  dengan  karakteristik  usaha  di sektor  pertanian.  Sebagai  sektor  bisnis  riil yang berpotensi untuk maupun rugi, sektor pertanian sangat relevan untuk mendapatkan modal dari lembaga pembiayaan  perbankan  syariah.  Prinsip perbankan  syariah  didasarkan  atas  prinsip Syirkah (kemintraan usaha) dengan menerapkan  sistem profit-loss  sharing dalam operasionalnya.
Perbedaan  mendasar  antara  sistem pembiayaan  syariah  dan  konvensional terletak  pada  distribusi  risiko  usaha.  Pada sistem pembiayaan konvensional (berbasis bunga),  balas  jasa  modal  ditentukan berdasarkan  persentase  tertentu  dari  risiko sepenuhnya  ditanggung  oleh  salah  satu pihak.  Untuk  nasabah  sebagai  deposan, risiko sepenuhnya berada pada pihak bank dan  sebaliknya  apabila  nasabah  sebagai peminjam,  risiko  sepenuhnya  berada  di tangan  peminjam.  Sementara  pada  sistem syariah  ditetapkan  sistem  bagi  hasil dimana  jasa  dan  modal  diperhitungkan berdasarkan  keuntungan  dan  kerugian yang  diperoleh  yang  didasarkan  pada “akad”. Prinsip  utama  dari  akad  adalah keadilan  antara  pemberi  modal  dan pemakai modal, dimana prinsip ini berlaku bagi debitur dan kreditur.
Peran  perbankan  syariah  dalam mendukung  pembiayaan  sektor  pertanian masih  rendah.  Proporsi  perbankan  syariah dalam penyaluran pembiayaan baru mencapai sekitar 2% dari angka penyaluran kredit/pembiayaan secara nasional  ( http//www.deptan.go.id.  13  Mei 2009 ). Ditargetkan Tahun 2008 perbankan syariah didorong dapat menyalurkan kredit hingga  mencapai  pangsa  5%.  Hal  ini menjadi tantangan berat sekaligus peluang dalam mendorong pengembangan perbankan syariah, terutama ntuk pembiayaan  sektor  pertanian.  Beberapa kendala yang diduga mempengaruhi keputusan  masyarakat  (termasuk  pelaku usaha  pertanian)  terhadap  bank  syariah antara lain:
1. Telah terbiasa memanfaatkan perbankan konvensional dengan sistem bunga komersial;
2. Telah  terbiasa  menggunakan  lembaga pembiayaan  formal  berbunga  tinggi dengan prosedur sangat rendah;
3. Masyarakat terbiasa mendapatkan kredit program dengan subsidi bunga;
4. Pengetahuan tentang pernabakan syariah yang masih rendah;
5. Keberadaan  bank  syariah  yang  masih terbatas;
6. Masih lemahnya sosialisasi dan promosi kelembagaan pembiayaan perbankan syariah.
Menurut  sistem  syariah  hubungan pinjam  meminjam  tidak  dilarang  bahkan dianjurkan  agar  terjadi  hubungan  saling menguntungkan.
Dalam lembaga keunangan syariah, sebenarnya penggunaan  kata “pinjam  meminjam” kurang tepat digunakan, disebabkan oleh 2 hal:  Pertama,  pinjaman  merupakan  salah satu metode hubungan finansial dan masih banyak  metode  lainnya  seperti  jual  beli, bagi  hasil,  sewa  dan  sebagainya.  Kedua, pinjam  meminjam  adalah  akad  sosial  dan bukan  akad  komersial.  Artinya,  jika seseorang  meminjam  sesuatu  tidak  boleh disyaratkan  untuk  memberikan  tambahan
“akad”.
“pinjam  meminjam”
atas  pokok  atas  pinjamannya.  Setiap pinjaman  yang  menghasilkan  manfaat  dan bunga  menurut  pandangan  syariah  adalah riba,  sedangkan  riba  adalah  haram  ( Al- Qur’an,  Al -Baqarah  276- 278,  “….Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Siapa yang mendapatkan  pelajaran  dari  Tuhannya,
maka hendaklah ia berhenti dari perbuatan  itu……….Wahai  orang -orang beriman bertaqwalah dan hentikanlah riba yang  masih  berlaku  sekiranya  kamu adalah  orang- orang  beriman” ).  Oleh karena  itu,  dalam  pembiayaan  syariah pinjaman  tidak  disebut  kredit  akan  tetapi disebut sebagai pembiayaan ( financing ). Beberapa pertimbangan pihak pengelola perbankan syariah dalam menentukan  prioritas  pembiayaan  pada masing-masing sektor ekonomi adalah:
1. Tingkat risiko usaha;
2. Percepatan pertukaran modal;
3. Sumber perndapatan, umumnya perbankan  lebih  yakin  membiayai nasabah  yang  memiliki  pendapatan tetap;
4. Ketersediaan agunan,;
5. Karakteristik nasabah;
6. Historis perusahaan, serta
7. Kemudahan  prosedur  pengembalian pinjaman.
Berdasarkan  sub  sektor  pertanian, persepsi  terhadap  urutan  kelayakan  usaha sangat  dipengaruhi  oleh  pengalaman pembiayaan  yang  selama  ini  dijalankan serta  komoditas  pertanian  domianan  di wilayah  kerja  perbankan  syariah.  Secara umum  perbankan  syarian  menempatkan sub  sektor  tanaman  pangan  sebagai prioritas pembiayaan.
Pola  pembiayaan  syariah  sangat prospektif untuk diimplementasikan dalam sektor  pertanian.  Hal  tersebut  didukung dengan karakteristik dari perbankan syariah  maupun  sifat  sektor  dan  pelaku usaha  pertanian  yang  saling  bersinergi. Diantara  karakteristik  perbankan  syariah yang  kondusif  untuk  sektor  pertanian adalah :
1. Spirit  pembiayaan  syariah  sesuai dengan bisnis pertanian;
2. Komitment yang kuat untu pembiayaan UMKM;
3. Sifat usaha yang universal. Sementara itu karakteristik usaha dan pelaku  sektor  pertanian  yang  kondusif untuk  implementasi  pembiayaan  syariah adalah:
1. Pola pembiayaan syariah sudah dipraktekkan petani;
2. Luasnya cakupan usaha pertanian;
3. Karakter  pelaku  usaha  pertanian  yang relatif baik dan adanya ikatan emosional; 4. Bisnis pertanian terjamin
kontinuitasnya;
5. Peluang  bekerjasama  pembiayaan  dan kelembagaan petani, serta
6. Ada  peluang  berpartisipasi  dalam kredit program.
Selain  syarat  potensi,  pembiayaan syariah  untuk  sektor  pertanian  diakui masih menghadapi kendala maupun tantangan. Kendala-kendala tersebut berasal dari : Karakteristik sektor pertanian;  Karakteristik  pelaku  usaha pertanian; Karakteristik perbankan syariah; serta Policy maker. Kendala  yang  muncul  dari  sifat sektor  pertanian  adalah  tingginya  risiko berusaha  di  sektor  pertanian,  baik  risiko produksi  maupun  harga.  Hal  ini  paling tidak akan mempengaruhi keputusan pihak perbankan untuk membiayai usaha pertanian.  Kendala  dari  karakteristik pelaku  usaha  pertanian  adalah:  usaha pertanian  yang  umumnya  berskala  kecil dan  menyebar,  pelaku  pertanian  sebagian besar tidak memiki agunan yang memadai, image kurang  baik  saat  pelaksanaan Kredit  Usaha  Tani  (KUT),  skeptisme sebagian  masyarakat,  anggapan  pola pembiayaan  syarian  terlalu  rumit,  dan masyarakat  telah  terbiasa  dengan  pola pembiayaan konvensional.
Kendala  dan  tatangan  yang  muncul dari  perbankan  syariah  adalah  relatif  kecil
pangsa  perbankan  syariah,  terbatasnya SDM  yang  mumpuni,  paradigma  bank konvensional  yang  masih  kuat,  kurangnya pengalaman  dan  pemahaman  tentang sektor  pertanian,  persepsi  kurang feasible s ektor  pertanian,  rasa  trauma  pengalaman KUT,  kurangnya  sosialisasi,  dan  masih terbatasnya jaringan usaha.
Adapun kendala yang bersifat kebijakan  lebih  diakibatkan  oleh  sejumlah perbedaan  dalam  pelaksanaan  operasional antara perbakan syariah dan bank konvensional  sehingga  diperlukan  peran yang  harus  lebih  maksimal  dari policy maker. Beberapa  ketentuan  yang  masih perlu  diperhatikan  diantaranya  adalah dalam  hal  aturan  tentang  instrumen  yang terkait masalah  likuiditas;  instrumen moneter  yang  sesuai  dengan  prinsip syariah untuk keperluan pelaksanaan tugas bank  sentral;  standar  akuntansi,  audit  dan pelaporan;  serta  ketentuan  yang  mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dan sebagainya.  Selain  itu  juga  diperlukan optimalisasi  dukungan  untuk  penerapan dual  banking  system yang  masih  jauh  dari harapan.
Dari  hasil  data  yang  ada  bahwa  di tengah  prilaku  perbankan  konvensional yang  enggan  mengambil  risiko  dalam situasi  krisis  seperti  pada  saat  ini,  justru Perbankan  Syariah  melakukan  sebaliknya. Porsi  Pembiyaan Mudharabah (Bagi Hasil)  yang  berisiko  tinggi  bagi  bank justru meningkat selama Triwulan I Tahun 2009  (Kompas,    Tanggal  15  Mei  2009). Fenomena  tersebut  mencerminkan  bahwa Perbankan  Syraiah  tidak  hanya  tetap menyalurkan pembiayaan, akan tetapi juga dapat  mendorong  sektor  riil  untuk  tetap bergerak  meskipun  harus  menanggung risiko. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan  bahwa  :  Porsi  Pembiayaan Mudharabah meningkat  dari  19,4  %  pada akhir  Tahun  2008  menjadi  20,6  %  pada akhir  Maret  2009.  Dalam  periode  yang sama, total pembiayaan perbankan syariah meningkat  dari  Rp  38,19  triliun  menjadi Porsi  Pembiyaan Mudharabah (Bagi
Hasil)  yang  berisiko  tinggi  bagi  bank justru meningkat selama Triwulan I Tahun 2009  (Kompas,    Tanggal  15  Mei  2009). Fenomena  tersebut  mencerminkan  bahwa Perbankan  Syraiah  tidak  hanya  tetap menyalurkan pembiayaan, akan tetapi juga dapat  mendorong  sektor  riil  untuk  tetap bergerak  meskipun  harus  menanggung risiko. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan  bahwa  :  Porsi  Pembiayaan Mudharabah meningkat  dari  19,4  %  pada akhir  Tahun  2008  menjadi  20,6  %  pada akhir  Maret  2009.  Dalam  periode  yang sama, total pembiayaan perbankan syariah meningkat  dari  Rp  38,19  triliun  menjadi Rp 39,31 triliun ( www. bank indonesia. go. Id ).
Pembiayaan Mudharabah merupa kan  pembiayaan  dengan  sistem  bagi  hasil antara  Bank  dengan  Nasabah  Peminjam dengan  besaran  margin  yang  disepakati. Jika  laba  usaha  Peminjam  besar,  maka keuntungan  yang  diperoleh  bak  juga  akan menjadi  besar  dan  begitu  pula  sebaliknya. Oleh karena risikonya lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain,
Pembiayaan Mudharabah biasanya meminta  persyaratan  lebih  ketat,  sehingga meskipun  risikonya  yang  tinggi,  akan tetapi  margin  keuntungan  yang  akan diperoleh  pihak  bank  dari  kegiatan pembiayaan syariah dalam bentuk
Mudharabah relatif lebih besar.
Adapun perbedaan  sistem bunga dan bagi  hasil  serta  perbedaan  antara  bank konvensional  dan  bank  syariah  diuraikan dalam tabel berikut ini :

## Tabel 1.
Perbedaan Sistem Bunga  Dengan Sistem Bagi Hasil
Bunga
Bagi hasil
P B P J E P B B B J
T
Dari  Tabel  1  dapat  dijelaskan  bahwa  : Kegiatan  usaha  yang  didukung  oleh lembaga pembiayaan syariah lebih memberikan  citra  keadilan.  Perhitungan yang  didasarkan  pada  sistem  bagi  hasil memungkinkan  terciptanya  rasa  keadilan tersebut. Perhitugan berbasis bunga umumnya  didasarkan  pada  asumsi  bahwa usaha  yang  dikelola  nasabah  pasti  untung, padahal tidak ada jaminan bahwa sebuah
usaha  selalu  memperoleh  keuntungan. Bahkan jika nasabah memperoleh keuntungan  juga  masih  dibebani  dengan tambahan  persyaratan  yaitu  bahwa  tingkat keuntungan  harus  lebih  tinggi  dari  tingkat bunga.  Jika  tingkat  keuntungan  lebih rendah, nasabah akan mengalami kesulitan untuk  mengembalikan  pinjaman  pokok berikut bunga.
Tabel 2 Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional Menurut Ciri Internalnya Penciri Bank Syariah Bank Konvensional B M I P B M
Penciri Bank Syariah Bank Konvensional T P F P
H K K
P P D P S T
Ada  4  jenis  produk  pembiayaan syariah  yang  dianggap  ideal  untuk  sektor pertanian yaitu: (Pasal 1 angka 7 UU No.
19  Tahun  2008  Tentang  Surat  Berharga Syariah Negara)
1. Mudharabah adalah  :  akad  kerjasama antara  dua  pihak  atau  lebih,  yaitu  satu pihak  sebagai  penyedia  modal  dan pihak lain sebagai penyedia tenaga dan keahlian,  keuntungan  dari  kerjasama tersebut  akan  dibagi  berdasarkan nisbah yang telah disetujui sebelumnya,  sedangkan  kerugian  yang terjadi  akan  ditanggung  sepenuhnya oleh  pihak  penyedia  modal  kecuali kerugian  disebabkan  oleh  kelalaian penyedia tenaga dan keahlian.
2. Musyarakah adalah  :  akad  kerjasama antara  dua  pihak  atau  lebih  untuk menggabungkan  modal  dalam  bentuk uang  maupun  dalam  bentuk  lainnya dengan tujuan memperoleh keuntungan yang  akan  dibagikan  sesuai  dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya,  sedangkan  kerugian  yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.
3. Ijarah adalah  :  akad  yang  satu  pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya  menyewakan  hak  atas  suatu aset  kepada  pihak  lain  berdasarkan
harga  sewa  dan  periode  sewa  yang disepakati.
4. Istishna’ adalah  :  akad  jual  beli  aset berupa  obyek  pembiayaan  antara  para pihak  dimana  spesifikasi,  cara  dan jangka  waktu  penyerahan  serta  harga aset  tersebut  ditentukan  berdasarkan kesepakatan para pihak.
Produk Mudharabah
dan Musyarakah lebih preferable sebagai pilihan utama dibandingkan produk pembiayaan  lainnya.  Pemilihan  kedua jenis produk pembiayaan ini karena kedua jenis  tersebut    sama-sama  merupakan pembiayaan  dalam  bentuk  penyertaan modal  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil. Namun  kedua  jenis  pembiayaan  ini terdapat  perbedaan  sebagaimana  terlihat dalam gambar di bawah ini :
1. PRINSIP MUDHARABAH :
Berdasarkan Al- Qur’an  :  Al  – Muzammil  ayat  (20) :  Dan  orang-orang yang  lain  berjalan  di  muka  Bumi  mencari keutamaan  Allah  SWT  (maksud  dari  ayat ini  adalah  :  Bahwa  Mudharabah  (berjalan di  muka  bumi)  dengan  tujuan  mendapat keutamaan (Rezeki) dari Allah SWT. Serta Al – Qur’an  :  Al  – Jum’ah  ayat  (10)  : Maka  apabila  shalat (Jum’at)  telah ditunaikan  maka  bertebaranlah  di  muka Bumi  dan  carilah  keutamaan  Allah  SWT.
T
P
F P H K K P P D P S T Istishna’ Dalam Prinsip Mudharabah, Pemilik Modal  (Investor)  menyertakan  hartanya kepada  pengusaha  untuk  diperdagangkan dengan  pembagian  keuntungan  yang disepakati  dengan  ketentuan  bahwa  : Kerugian ditanggung oleh Pemilik  Modal (Investor), sedangkan Pengusaha (Pengelola) tidak dibebani kerugian, kecuali  kerugian  berupa  tenaga  dan kesungguhannya.  Dengan  demikian  dapat dijelaskan  bahwa  Prinsip Mudharabah adalah : Sebuah Perjanjian diantara paling sedikit  dua  pihak,  dimana  satu  pihak, Pemilik  Modal  (Investor)  mempercayakan sejumlah  dana  kepada  Pihak  lain,  dan Pengusaha  (Pengelola)  untuk menjalankan suatu  aktivitas  atau  usaha.  (Latifa  M. Algaoud  dan  M  ervyn  K.  Lewis,  2005  : 66)

## 2 . PRINSIP MUSYARAKAH :
Berdasarkan  Al- Qur’an  :    Sad  ayat (24) : Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang  yang  bersarikat  itu  sebagian mereka  membuat  dzalim  kepada  sebagian lain  kecuali  orang  yang  beriman  dan mengerjakan amal shaleh.
Prinsip Musyaraka h  adalah  :  Bentuk kemitraan  dalam  suatu  usaha,  dimana  dua orang  atau  lebih  menggabungkan  modal atau kerja mereka, untuk berbagi keuntungan,  menikmati  hak-hak  dan tanggungjawab  yang  sama,  (Latifa  M. Algaoud  dan  M  ervyn  K.  Lewis,  2005  : 69)  atau  dapat  disimpulkan  bahwa  Prinsip Musyarakah merupakan  suatu  bentuk perjanjian  kerjasama    usaha  patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk  membiayai  suatu  jenis  usaha  yang halal  dan  produktif,  dimana  keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan  kesepakatan  dari  kedua  belah pihak.
INVESTOR MODAL : PENGELOLA KEUNTUNGAN : 1. Besaran pembagian seimbang (50% : 50%)
2. Besaran pembagian berdasarkan
Dalam  Prinsip  Syariah  mem  punyai ketentuan Modal, yakni :
a.    Modal  harus  berupa  mata  uang  yang berlaku  dipasaran  (tidak  boleh    dalam bentuk  barang);
b.   Modal harus diketahui ukurannya;
c.    Modal    harus    berbentuk      uang  tunai saat  pelaksanaan  (tidak  boleh  dalam bentuk  utang);
d.   Modal harus disetor secara tunai (terdapat penyerahan)
Perlindungan  Hukum  Bagi  Investor Dalam  Pembiayaan  Dengan  Sistem Syariah  Di  Sektor  Agribisnis  Jika Terjadi Wanprestasi.
Menurut Mariam Darus Badrulzaman,  debitur  dapat  dikatakan tidak  melaksanakan  perikatan,  manakala  : (Mariam Darus Badrulzaman, 2004 : 18)
1. Debitur  sama  sekali  tidak  memenuhi perikatan;
2. Debitur terlambat memenuhi perikatan;
3. Debtitur  keliru  atau  tidak  pantas memenuhi perikatan.
Dengan  demikian  apabila  seseorang melaksanakan perbuatan sebagaimana tersebut  di  atas,  maka  ia  dapat  dianggap telah melakukan wanprestasi.
Akibat dari tidak dipenuhinya perikatan  yang  telah  disepakati,  maka kreditur  dapat  meminta  ganti  kerugian, ongkos (biaya-biaya yang telah dikeluarkan),  kerugian  dan  bunga  kepada debitur. Untuk adanya kewajiban membayar  ganti  kerugian  bagi  debitur, maka Undang-Undang menentukan bahwa debitur  harus  terlebih  dahulu  dinyatakan berada dalam keadaan lalai
(ingebrekestelling).
Hal tersebut sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1243 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (selanjutnya disingkat dengan KUH
Perdata), yang menyatakan :
Penggantian  biaya,  rugi  dan  bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan,  barulah  mulai  diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika seseuatu yang harus  diberikan  atau  dibuatnya  dalam tenggang waktu telah dilampauinya.
INVESTOR (PENGELOLA) MODAL (Percampuran Modal) INVESTOR (PENGELOLA) KEUNTUNGAN (Dibagi bersama
Dari  ketentuan  tersebut  di  atas, bahwa maksud dari berada dalam keadaan lalai,  adalah  peringatan  atau  pernyataan dari  kreditur  tentang  saat  selambat- lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi.  Apabila  saat  tersebut  terlampaui, maka  debitur  dapat  dikatakan  telah melakukan wanprestasi (ingkar janji).
Selanjutnya Pasal 1238 KUH Perdata mengatur  cara  pemberitahuan  keadaan debitur  dikatakan  lalai,  yang  menyatakan bahwa :
Si  berutang  (debitur)  adalah  lalai apabila  ia  dengan  surat  perintah  atau dengan  sebuah  akta  sejenis  itu  telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya  sendiri,  ialah  jika  ini menetapkan  bahwa  si  berutang  akan harus  dianggap  lalai  dengan  lewatnya waktu yang ditentukan.
Pernyataan lalai diperlukan manakala seseorang  akan  meminta  ganti  rugi  atau meminta  pemutusan  perikatan  dengan membuktikan adanya ingkar janji. Menurut  ketentuan  hukum  perdata,  jika kreditur  menuntut  adanya  pemenuhan perikatan,  maka  lembaga  pernyataan  lalai diperlukan,  sebab  hak  untuk  mendapatkan pemenuhan  tersebut  sudah  ada  dalam perikatan itu sendiri. Sedangkan hak untuk meminta  ganti  rugi  atau  pemutusan, dasarnya  adalah  sudah  dilakukannya wanprestasi  oleh  debitur.  (Mariam  Darus Badrulzaman, 1983 : 24)
Kondisi tersebut kenyataannya dalam praktik Pengadilan, apabila kreditur menuntut  pemenuhan  prestasi,  maka lembaga  pernyataan  lalai  tetap  diperlukan lagi,  hal  tersebut  karena  untuk  menjaga kemungkinan agar debitur tidak merugikan kreditur,  misalnya  debitur  digugat  di Pengadilan karena melakukan wanprestasi, sedangkan sebelumnya tidak diatur lembaga  tersebut,  maka  debitur  dapat mengatakan  bahwa  sebelumnya  terhadap debitur  belum  dilakukan  pemberitahuan oleh  kreditur.  Dengan  demikian,  lembaga pernyataan lalai perlu dilakukan dalam hal
kreditur akan menuntut ganti kerugian dari debitur.
Apabila  debitur  tidak  memenuhi kewajibannya
(wanprestasi), atau pernyataan  lalai  telah  disampaikan  tetapi tidak ditanggapinya, maka hak-hak kreditur jika terjadi ingkar
janji/wanprestasi meliputi :
1. Hak  menuntut  pemenuhan  perikatan (nakomen);
2. Hak  menuntut  pemutusan  perikatan atau  apabila  perikatan  tersebut  bersifat timbal  balik,  menuntut  pembatalan perikatan (outbinding);
3. Hak  menuntut  ganti  rugi (schade vergoeding);
4. Hak  menuntut  pemenuhan  perikatan dengan ganti rugi;
5. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan  perikatan  dengan  ganti rugi.
1. Ganti Rugi (Schadevergoeding).
Berkaitan  dengan  kewajiban  debitur untuk  mengganti  kerugian  manakala  telah melakukan  wanprestasi,  dalam  Pasal  1244 KUH Perdata disebutkan bahwa :
Jika  ada  alasan  untuk  itu,  siberutang harus  dihukum  mengganti  biaya,  rugi  dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa  hal  tidak  atau  tidak  pada  waktu yang  tepat  dilaksanakannya  perikatan  itu, disebabkan  karena  suatu  hal  yang  tidak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan
padanya,
kesemuanya  itupun  jika  itikad  buruk tidaklah ada pada pihaknya.
Selanjutnya  dalam  Pasal  1245  KUH
Perdata diatur hal sebagai berikut :
Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya,  apabila  lantaran  keadaan memaksa  atau  lantaran  suatu  kejadian tidak  disengaja  si  berhutang  berhalangan memberikan  atau  berbuat  sesuatu  yang diwajibkan,  atau  lantaran  hal-hal  yang sama  telah  melakukan  perbuatan  yang terlarang.
Mengenai kewajian dari debitur yang melakukan wanprestasi selanjut nya ditegasakan  dalam  Pasal    1246  KUH Perdata, bahwa :
Biaya,  rugi  dan  bunga  yang  oleh  si berpiutang boleh dituntut akan penggantinya,  terdiri  pada  umumnya  atas rugi  yang  telah  dideritanya  dan  untung yang  sedianya  harus  dapat  dinikmatinya, dengan  tidak  mengurangi  pengecualian- pengecualian  serta  perubahan-perubahan yang terjadi.
Berdasarkan  penjelasan  ketentuan tersebut  di  atas,  yang  merupakan  unsur- unsur dari ganti rugi meliputi : biaya-biaya yang  telah  dikeluarkan,  rugi  dan  bunga. Adapun  mengenai  bentuk  Rugi  tersebut dapat dijelaskan : (Mariam Darus Badrulzaman, 2004 : 21-22)
a. Rugi (schade) : apabila Undang-Undang mengatur  menyebut  rugi,  maka  yang dimaksud  adalah  :  kerugian  nyata (fietelijknadee) yang  dapat  diduga  atau diperkirakan pada saat peritakan tersebut  diadakan,  yang  timbul  sebagai akibat ingkar janji. Jumlahnya ditentukan  dengan  suatu  perbandingan diantara  keadaan  kekayaan  seaindainya tidak terjadi ingkar janji.
b.  Hubungan  sebab  akibat  (Kausal),  pada umumnya  debitur  hanya  memberikan ganti  rugi  jika  kerugian  tersebut mempunyai hubungan langsung dengan ingkar janji/wanprestasi, dengan perkataan  lain  antara  ingkar  janji dengan  kerugian  harus  ada  hubungan sebab  akibat.  Hal tersebut  sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  1248  KUH Perdata, sebagai berikut :
Bahkan jika hal tidak dipenuhinya  perikatan  itu  disebabkan karena  tipu  daya  debitur,  penggantian biaya, rugi dan hubungan sekedar mengenai  kerugian  yang  diderita  oleh kreditur  dan  keuntungan  yang  terhilang baginya,  hanyalah  terdiri  atas  apa  yang
merupakan  akibat  langsung  dari  tidak dipenuhinya perikatan.
Dari  ketentuan  tersebut  di  atas, apabila  kerugian  sebagaimana  disebutkan merupakan  akibat  langsung  dari  ingkar janji,  maka  dapat  penjelasannya  mengacu pada teori  adequate dari  Von  Kreis (Mariam Darus Badrulzaman,  2004 : 23), yang mengemukakan bahwa ukuran untuk menentukan  sebab  di  dalam  pengertian hukum  adalah  apabila  suatu  peristiwa tersebut secara langsung menurut pengalaman  manusia  yang    normal  dapat diharapkan  menimbulkan  akibat  tertentu. Selanjutnya  dinyatakan  bahwa  :  Suatu peristiwa adalah merupakan akibat langsung  dari  suatu  peristiwa  lainnya apabila  menurut  pengalaman  manusia yang  normal  dari  peristiwa  tadi  dapat diharapkan timbul akibat tertentu.

## 2.  Bentuk Ganti Rugi.
Pada dasarnya bentuk ganti rugi yang lazim  digunakan  dalam  praktik  adalah berupa  :  Uang.  Karena  menurut  para  ahli hukum perdata maupun dalam yurisprudensi, uang adalah alat praktis dan paling  sedikit  untuk  dapat  menimbulkan permasalahan  baru.  Selain  uang,  bentuk lainnya  yang  dapat  dijadikan  sebagai  alat pemenuhan  ganti rugi adalah : Pemulihan seperti keadaan semula dan larangan untuk mengulangi perbuatan yang telah dilakukan.  Apabila  kedua  hal  tersebut tidak  dapat  ditepati,  maka  dapat  diperkuat dengan penerapan uang paksa.
Bentuk  ganti  kerugian  lainnya  dapat dinilai  juga  dengan  benda,  misalnya  A merusakkan  sebuah  benda  yang  dititipkan kepadanya  oleh  B,  maka  A  dapat  dituntut ganti  rugi  dengan  cara  memperbaiki kembali  benda  yang  rusak  tersebut sehingga  kembali  ke  keadaan  semula.  Hal lainnya  kreditur  dapat  juga  menuntut kerugian  dengan  memperhitungkan  akibat dari  kerugian  yang  dideritanya  tersebut. Hal  tersebut  merupakan  kerugian  yang
tidak  dapat  diduga  atau  diperkirakan sebelumnya.
KUH Perdata hanya mengatur tentang  ganti  rugi  dari  kerugian  yang bersifat  material,  yang  dapat  dinilai dengan uang. Jadi tidak mengatur mengenai  ganti  rugi  dari  kerugian  yang bersifat immaterial tidak ada pengaturannya.
Namun
demikian berdasarkan  pendapat  para  ahli  dan yurisprudensi,  ganti  rugi  atas  kerugian yang  bersifat  immaterial  dapat  diberikan misalnya  :  manakala  terjadi tuntutan  ganti rugi dari seseorang yang merasa dirugikan karena  kehilangan  kenikmatan  atas  suatu ketenangan yang disebabkan oleh tetangganya.

## 3. Jumlah Ganti Rugi.
Untuk  menentukan  besarnya  jumlah ganti  kerugian,  Undang-Undang  telah memberikan  beberapa  pedoman,  yaitu  : untuk  besarnya  jumlah  ganti  rugi  tersebut ditentukan  sendiri  berdasarkan  Undang- Undang.  Dalam Pasal 1250 KUH  Perdata, antara lain dijelaskan bahwa :
Dalam  tiap-tiap  perikatan  yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran  sejumlah  uang,  penggantian biaya,  rugi  dan  bungan  yang  disebabkan karena  terlambatnya  pelaksanaan  oleh Undang-Undang dengan tidak mengurangi peraturan Undang-Undang khusus.
Penggantian    biaya,  rugi  dan  bunga tersebut  wajib  dibayar  dengan  tidak  usah dibuktikan sesuatu kerugian oleh siberpiutang.
Penggantian  biaya,  rugi  dan  bunga itu  harus  dibayar  terhitung  mulai  dari  ia diminta di muka, Undang-Undang menetapkan  bahwa  hal  tersebut  berlaku secara hukum.
Penetapan  bunga  merupakan  apa yang  harus  dibayar  oleh  pihak  yang berhutang karena kelalaiannya.
Selanjutnya  dinyatakan  bahwa  para  pihak sendiri  yang  menentukan  besarnya  jumlah ganti rugi, hal tersebut sebagaimana diatur
dalam  Pasal  1249  KUH  Perdata,  yang menjelaskan :
Jika dalam suatu perikatan ditentukan  bahwa  pihak  yang  lalai mematuhi  perjanjian,  harus  membayar sejumlah  uang  yang  ditentukan,  maka kepada  pihak  lain  tidak  boleh  diberikan suatu  jumlah  yang  lebih  maupun  kurang dari pada jumlah yang telah ditetapka.
Selain itu, apabila tidak ada ketentuan  yang  mengaturnya,  dan  para pihak  juga  tidak  menentukan  apapun, maka  besarnya  ganti  rugi  tersebut  harus ditentukan  berdasarkan  kerugian  yang benar-benar  telah  terjadi,  atau  dapat diduga  sedemikian  rupa  sehingga  keadaan kekayaan  pihak  berpiutang  harus  sama seperti  jika  pihak  berhutang  memenuhi kewajibannya.  Adapun  kerugian  yang jumlahnya  melampaui  batas  yang  dapat diduga  tidak  boleh  dibebankan  kepada debitur.
4.   Bunga.
Dalam hal ini yang dimaksud dengan bunga adalah : Keuntungan yang diharapkan  yang  tidak  diperoleh  oleh pihak kreditur.

## III. PENUTUP
Lembaga  Perbankan  syariah  cukup prospektif  untuk  dijadikan  sebagai  salah satu  alternatif  dalam  penguatan  modal sektor pertanian, terutama untuk pengembangan komoditas unggulan
pertanian.  Karakteristik  dan  filosofi  dasar perbankan syariah yang memiliki komitmen  kuat  untuk  membiayai  sektor riil  seharusnya  dapat  disinergikan  dengan potensi  permintaan  modal  yang  masih sangat  besar  di  sektor  pertanian.  Dalam kegiatan  pembiayaan  perbankan  syariah, produk Mudharabah dan Musyarakah lebih preferable sebagai pilihan utama dibandingkan produk pembiayaan lainnya. Pemilihan kedua jenis produk pembiayaan ini karena kedua jenis tersebut  sama-sama merupakan  pembiayaan  dalam  bentuk
penyertaan modal berdasarkan prinsip bagi hasil.  Dalam  kegiatan  usaha  agrobisnis pihak  investor  atau  pemilik  modal  dengan pihak pengelola menuangkan kesepakatannya  dalam  bentuk  Perjanjian tertulis,  hal  tersebut  dilakukan  untuk mengantisipasi manakala terjadi wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  para pihak.  Dalam  perikatan,  biasanya  waktu pelaksanaan  prestasi  telah  ditentukan terlebih  dahulu  oleh  para  pihak  yang bersepakat, serta cedera janji atau wanprestasi tidak terjadi dengan sendirinya.  Selanjutnya,  akibat  dari  tidak dipenuhinya perikatan yang telah disepakati,  maka  kreditur  dapat  meminta ganti  kerugian,  ongkos  (biaya-biaya  yang telah  dikeluarkan),  kerugian  dan  bunga kepada  debitur.  Untuk  adanya  kewajiban membayar  ganti  kerugian  bagi  debitur, Undang-Undang menentukan bahwa debitur  harus  terlebih  dahulu  dinyatakan berada dalam keadaan lalai (ingebrekestelling).

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku :
Agus  M.  Toar, Tanggung  Jawab  Produk,
Sejarah dan perkembangannya
(Makalah),  Kerjasama  Ilmu  Hukum
Belanda  dengan  Indonesia  Proyek
Hukum  Perdata,  Denpasar,  Januari
1990.
Bernadette M. Waluyo, Hukum Perlindungan  Konsumen,  UNPAR,
Bandung, 1997.
H.E. Syaifullah, Beberapa Masalah Pokok tentang
Tanggung Jawab Pengangkutan Udara , Pusat Penerbitan LPPM-UNISBA, Bandung, 1990.
Ikhrom. A , Pengantar Penerjemah. Dalam Ekonomi  Islam  di  tengah  ekonomi
global (Said Sa’ad Marthon), Zikrul Hakim, Jakarta, 2004
Latifa M. Algaoud dan M ervyn K. Lewis, Perbankan  Syariah,  Prinsip,  Praktik dan  Prospek (Terjemahan  Burhan Wirasubrata),  PT.  Serambi  Ilmu Semesta, Jakarta, 2005.
Mariam  Darus  Badrulzaman, Kompilasi Hukum  Perikatan, PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2004.
--------------------------------------, KUH Perdata  Buku  III,  Hukum  Perikatan dan Penjelasannya, Alumni, Bandung, 1983.
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia , Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
Renville  Siagian, Pengantar  Manajemen Agribisni s,  cet.  Kedua,  UGM-Press,
Yogyakarta, 1999.
Soekartawi, Agribisnis Teori dan Aplikasinya,  Cet.  Kelima,  PT.  Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
Veronica  Komalawati, Hukum  dan  Etika Dalam Profesi Dokter , Pustaka Sinar harapan, Jakarta, 1989.

## Peraturan  Perundang-undangan  dan
Peraturan Lainnya :

## Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang Perbankan Syariah