## Jurnal Politikom Indonesiana:
Kajian  Ilmu  Pemerintahan,  Ilmu  Politik  dan  Ilmu Komunikasi
Vol. 9, No. 1, Juni 2024 https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana
Penurunan Persentase Keterwakilan Perempuan pada Partai Politik dan Konsekuensi dari KPU Melalui Perbandingan Pemilu Calon Tetap DPR Tahun 2019 dan 2024

## Yuzak Nur Fathoni
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jakarta Email: 2210413066@mahasiswa.upnvj.ac.id

## Akhdan Daffa Ahmad
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jakarta Email: 2210413057@mahasiswa.upnvj.ac.id

## Jose Benrivo Sipayung
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jakarta Email: 2210413071@mahasiswa.upnvj.ac.id

## Abstrak
Masih  rendahnya  keterwakilan  perempuan  di  parlemen  menghadirkan  polemik  di  dalam perpolitikan Indonesia. Implementasi kebijakan efisiensi dari kebijakan afirmatif di Indonesia memberikan ruang sebesar 30% jumlah calon legislatif perempuan yang maju pada tingkat daerah maupun pusat. Kebijakan tersebut direalisasikan didalam regulasi kontestasi politik atau  UU  tentang  pemilu,  yang  membuat  badan  KPU  dan  partai  politik  harus  mampu memastikan  pemenuhan  peraturan  ini  berlangsung  demi  pelaksanaan  pemilu  yang  adil. Dalam kajian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan basis studi beserta data-data yang relevan demi menjelaskan fenomena keterwakilan perempuan yang terjadi  di  pemilu  periode  2019-2024,  dengan  menelisik  implementasi  dari  kebijakan affirmative action di dalam UU Pemilu 2017 dalam penyelenggaraan kontestasi pemilu dan konsekuensi  yang  eksis  dari  ketidakpatuhan  pada  regulasi  tersebut.  Hasil  penulisan  ini, didapati bahwa sejumlah partai politik telah mematuhi kebijakan affirmative ini, terutama pada pemilu legislatif 2019-2024, meskipun terdapat penurunan persentase didalamnya. Hal tersebut dapat disimpulkan, bahwa keterwakilan politik perempuan baik dalam proses pemilu dan keterpilihan pemilunya masih diperlukan sejumlah peningkatan untuk memaksimalkan jumlah  keterwakilan  perempuan  di  dalam  politik  terutama  berkaitan  dengan  realisasi konsekuensi yang dihadirkan oleh KPU.

## Kata  Kunci:  Keterwakilan  Perempuan,  Kebijakan  Affirmative,  Legislatif,  Undang-Undang Pemilu

## Abstract
Low representation of women in parliament presents a polemic in Indonesian politics. The implementation of the efficiency policy regarding the affirmative policy in Indonesia provides

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 9, No. 1, Juni 2024

## Yuzak Nur Fathoni, Akhdan Daffa Ahmad, Jose Benrivo Sipayung
space for 30% of female legislative candidates running at the regional and central levels. The policy  is  realized  in  the  regulation  of  political  contestation  or  the  Law  on  Elections,  which enforces  the  KPU  and  political  parties  to  ensure  the  fulfilment  of  this  regulation  for  the implementation of fair elections. In this study, the researcher uses a qualitative method using a  study  base  along  with  relevant  data  in  order  to  explain  the  phenomenon  of  women's representation  that  occurred  in  the  2019-2024  election  period,  by  examining  the implementation of the affirmative action policy in the 2017 Election Law in organizing election contestation and the consequences exist from non-compliance with these regulations. As a result of this paper, it suggests that few political parties have complied with this affirmative policy, especially in the 2019-2024 legislative elections, although there is a decrease in the percentage. It concludes that women's political representation in both the electoral process and  electoral  electability  still  requires  several  improvements  to  maximize  the  number  of women's representation in politics, especially the consequences given by KPU.
Keywords: Affirmative Policy, Election Law, Legislature, Women's Representation

## PENDAHULUAN
Pada saat ini peran atau keterwakilan dari perempuan dalam perpolitikan sudah mulai semakin berkembang di mana hal ini salah satunya dipicu oleh adanya gerakan feminisme. Gerakan feminisme sejak awal memang ditujukan untuk menciptakan kesetaraan dan salah satu  kesetaraan  yang  ingin  ditujukan  dari  gerakan  feminisme  ini  adalah  untuk  mampu berpartisipasi dalam perpolitikan dalam hal ini berkaitan dengan konteks memilih serta untuk dipilih.  Meskipun  menurut  Wahyudi  dalam  Nawisa  dkk  (2022),  dalam  konteks  gerakan feminisme  yang  telah  berlangsung  berfokus  pada  konsep  yang  lebih  privat  dibandingkan kearah  ranah  publik.  Dengan  terjadinya  perkembangan,  semakin  banyak  perempuan  yang berusaha untuk melanjutkan hal tersebut guna menciptakan keadilan terutama dalam hal politik  bagi  perempuan  terutama  pada  negara  Indonesia  yang  sudah  sejak  lama  dan  bisa dikatakan  sangat  kental  sekali  dengan  adat  patriarki.  Penghapusan  budaya  patriarki  inilah yang ingin dicapai bagi para perempuan dimana mereka menganggap bahwa perempuan juga memiliki  hak  untuk  terlihat  dalam  politik  serta  mampu  menjadi  sebuah  pertanda  atau keterwakilan dari seluruh para perempuan di Indonesia.
Keterwakilan  gender  terutama  keterwakilan  suara  perempuan  di  Indonesia  dalam politik  bisa  dikatakan  belum  diinterpretasikan  dengan  baik.  Meskipun  terdapat  peraturan mengenai  kewajiban  30%  kewajiban  angka  keterwakilan  perempuan  dalam  politik  namun keterwakilan  perempuan  sendiri  seperti  masih  belum  terlalu  terasa.  Hal  tersebut  terjadi karena melihat pada fakta perpolitikan Indonesia terutama pada tahap legislatif pada pemilu belakangan ini justru banyak sekali para calon legislatif yang tidak memiliki latar belakang

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 9, No. 1, Juni 2024

## Yuzak Nur Fathoni, Akhdan Daffa Ahmad, Jose Benrivo Sipayung
pengetahuan politik. Sehingga dengan fakta diatas bisa dikatakan jaminan keterwakilan suara perempuan dapat tersuarakan dalam perpolitikan di Indonesia karena besar kemungkinan justru yang menjadi perwakilan perempuan ini dapat disetir oleh para elit dan aktor politik lainnya.
Di  Indonesia  dapat  dikatakan  angka  partisipasi  dan  keterwakilan  politik  dari perempuan  belum  terlalu  besar.  Undang-undang  serta  peraturan  yang  mengatur  tentang ketentuan dalam pemilu angka minimum partisipasi politik dari perempuan hanya sebesar 30%. Jika melihat data keterwakilan perempuan menurut Irwanto dalam Nawisa dkk (2022), yang terjadi kurun sejak 1995 hingga pemilu 1999, hanya mendapati sekitar angka partisipasi 13% perempuan di parlemen. Sehingga, dengan peraturan mengenai angka 30% keterwakilan perempuan harus dijadikan sebagai kewajiban suatu partai dalam memenuhi keterwakilan perempuan dalam politik untuk pemilu pada periode selanjutnya. Meskipun didalam politik, keterwakilan  perempuan  belum  bisa  dikatakan  berjalan  dengan  baik  dimana  pada pembahasan pada saat ini salah satunya akan menyinggung mengenai permasalahan di mana pada  pemilu  2024  terdapat  partai  politik  yang  tidak  berhasil  menjalankan  peraturan  ini. Namun, partai tersebut masih mampu untuk ikut berpartisipasi dan bersaing dalam pemilu. Terutama peraturan mengenai keterwakilan perempuan di kursi di pemilu legislatif juga telah ditegaskan oleh beberapa undang-undang, yang salah satunya yaitu Undang-Undang No.2 Tahun 2008 dan juga Undang-Undang Pemilu No.7 Tahun 2017, yang membuktikan bahwa, peran  serta  perempuan  didalam  politik  sangat  diperlukan,  terutama  untuk  menciptakan konsep kesetaraan gender dibidang politik.
Keterwakilan  perempuan  dalam  perpolitikan  merupakan  suatu  hal  yang  penting untuk diciptakan di mana berdasarkan pada latar belakang yang sudah dibuat keterwakilan politik perempuan harus terjadi sebagai suatu bentuk persamaan hak baik gender laki-laki maupun perempuan di dalam perpolitikan atau pemerintahan. Oleh karena itu perlu dianalisis mengenai bagaimana fakta pada implementasi kebijakan yang mengatur keterwakilan politik perempuan sebesar 30% serta bagaimana fakta di lapangan mengenai konsekuensi yang akan terjadi pada partai politik jika syarat 30% tersebut tidak terlaksana. Dimana, dari sini dapat disimpulkan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut ;
1. Bagaimana isu perbandingan keterwakilan 30% perempuan di partai politik pada pemilu DPR 2019-2024?

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 9, No. 1, Juni 2024

## Yuzak Nur Fathoni, Akhdan Daffa Ahmad, Jose Benrivo Sipayung
2. Bagaimana  konsekuensi  terhadap  pelanggaran  kebijakan  afirmatif    30% keterwakilan perempuan?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneiitian kualitatifadalah kajian yang mengandalkan penafsiran dan pandangan dalam pemahaman kontekstual data. Metode penelitian  kualitatif  bisa  kita  maknai  sebagai  metode  yang  menggali  fenomena  dengan memperhatikan  aspek-aspek  alamiahnya  (Anggito  &  Setiawan,  2018).  Tujuan  utama  dari penelitian  kualitatif  adalah  untuk  membuat  gambaran  naratif  mengenai  kegiatan  dan pengaruh  dari  tindakan-tindakan  yang  telah  terjadi.  Karena  hal  itu,  pada  dasarnya  dari pendapat-pendapat  tersebut  ,sederhananya  metodologi  penelitian  jenis  ini  memiliki  fokus utama    kepada  upaya-upaya  pemaknaan  lebih  dalam  dengan  menggunakan  cara-cara ideografis untuk memahami fenomena-fenomena sosial.
Data-data yang dikaji secara Kualitatif menggunakan metode literature review, yang berasal  dari  literatur-literatur  berupa  website  pengumpulan  data,  buku,  dan  artikel  Jurnal terdahulu yang relevan. Penelitian ini mengumpulkan data dari website resmi yang berisikan sejumlah  data  seperti  data  argumentasi,  serta  data  yang  berbentuk  tabel  maupun  grafik. Penulisan juga didukung dengan data dari penelitian sebelumnya yang berasal dari artikel jurnal,  dan  sejumlah  pendapat  dan  teori  dari  buku.  Dengan  begitu,  penulisan  berfokus terhadap  sumber-sumber  data  dengan  topik  yang  sama,  didalam  memahami  konteks persoalan  penurunan  persentase  keterwakilan  perempuan  pada  partai  politik  dan konsekuensi dari KPU, dengan studi kasus perbandingan pemilu calon DPR tahun 2019 dan 2024. Data yang dikumpulkan dalam bentuk jurnal, dan website-website data yang relevan, dengan fokus pengambilan data Daftar Calon Tetap (DCT) DPR pada pemilu tahun 2019, dan data DCT pada pemilu 2024, serta mengambil sejumlah data penguat lainnya, seperti data keterpilihan DPR dari 2004 hingga 2019. Dengan tujuan untuk melihat perbandingan serta memperkuat  argumentasi  dengan  menggunakan  keterkaitan  sejumlah  undang-undang terkait  aturan  30%  keterwakilan  perempuan  pada  partai  politik  dan  pemilu.  Sehingga, pengumpulan data yang digunakan berfokus kepada review sejumlah sumber relevan untuk menemukan  data  dan  menganalisis  sejumlah  faktor  persoalan  terkait  persentase keterwakilan perempuan pada pemilu 2019 dengan 2024.

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 9, No. 1, Juni 2024

## Yuzak Nur Fathoni, Akhdan Daffa Ahmad, Jose Benrivo Sipayung

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu DPR-RI 2019-2024
Didalam politik diperlukan adanya Keterwakilan yang adil. Keterwakilan politik dapat dilihat  dari  angka  partisipasi  antara  laki-laki  dan  perempuan  didalam  partai  politik  dan didalam parlemen. Indonesia menerapkan sistem batasan yang mengatur keterwakilan politik dari perempuan sejumlah 30%. Angka ini dapat dikatakan tidak menggambarkan jumlah yang setara untuk partisipasi laki-laki dan juga perempuan. Jika dibandingkan secara perhitungan, jumlah  laki-laki  yang  berpartisipasi  masih  menjadi  dominasi,  baik  dari  partisipan  di  partai politik maupun badan parlemen. Dengan begitu, perbandingan jumlah partisipasi perempuan di partai politik masih jauh dibawah kesetaraan Keterwakilan politik dengan jumlah laki-laki.
Dominasi  laki-laki  didalam  politik  menjadi  persoalan  yang  berkaitan  dengan Keterwakilan gender didalam politik. Persoalan laki-laki dan perempuan seringkali berkaitan dengan  persoalan  gender.  Gusmansyah  dalam  Audina  (2022),  menjelaskan  bahwa  gender merupakan sebuah klasifikasi perbedaan diantara laki-laki dan perempuan, yang dibagi dari perbedaan fungsi, tanggung jawab, dan juga peran diantara keduanya. Perbedaan tersebut menjadi sebuah kebudayaan yang tertanam didalam masyarakat, terhadap sifat dan karakter dari laki-laki maupun perempuan disetiap bidang kehidupan. Gender didalam keterwakilan politik menjadikan terciptanya power yang diperlukan oleh suara kepentingan dari kelompok gender.  Dengan  adanya  dominasi  laki-laki,  menciptakan  adanya  sebuah  ketidaksetaraan terhadap perempuan, terutama didalam lingkup partisipasi politik dan pemerintahan.
Keterwakilan  gender  perempuan  di  Indonesia  hanya  dibatasi  sekitar  30%  didalam partai politik dan parlemen. Peraturan ini sudah tercantum didalam Undang-Undang No.2 Tahun 2008 pasal 2 ayat 2 yang berisikan tentang :
“Pendirian  dan  pembentukan  Partai  Politik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) menyertakan  30%  (tiga  puluh  perseratus)  keterwakilan  Perempuan  (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, 2008).”
Peraturan  pembentukan  partai  politik  ini  menegaskan  bahwa  keterwakilan perempuan  dengan  angka  minimalnya  yaitu  30%  dari  keseluruhan  anggota  partai  politik. Kemudian  peraturan  ini  kembali  ditegaskan  pada  Undang-Undang  Pemilu  Nomor  7  Tahun 2017, yang menyebutkan terkait daftar calon untuk anggota DPR dan DPRD ditingkat Provinsi dan Kabupaten Kota harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit berjumlah 30% (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum., 2017). Dapat dijelaskan

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 9, No. 1, Juni 2024

## Yuzak Nur Fathoni, Akhdan Daffa Ahmad, Jose Benrivo Sipayung
bahwa  keterwakilan  perempuan  baik  pada  anggota  dan  kepengurusan  partai  politik  serta para calon parlemen di ranah DPR dan DPRD harus menyertakan seminimal-minimalnya 30% jumlah partisipasi perempuan.
Keterwakilan  perempuan  yang  dibatasi  paling  sedikit  dengan  jumlah  30%,  masih belum sepenuhnya diterapkan. Keterwakilan perempuan pada Partai Politik masih mendapati sejumlah  kekhawatiran.  Melihat  perbandingan  pemilu  pada  tahun  2019  dan  2024 menunjukkan  jumlah  penurunan  yang  cukup  besar  dari  keterwakilan  perempuan  didalam partai  politik  yang  lolos  sebagai  peserta  pemilu.  Bisa  dilihat  dari  data  milik  Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) didapat jumlah partisipasi perempuan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) DPR yang meningkat di berbagai partai politik yang lolos ke pemilu 2019, yang ditunjukkan sebagai berikut :
Tabel 1. Perbandingan DCT Anggota DPR antara Perempuan dan Laki-laki pada

## Pemilu 2019.
Nomor Urut Partai Politik Jumlah Perempuan % Perempuan  Laki-laki % Laki-laki Total 1 PKB 220 38,26 355 61.74 575 2 GERINDRA 209 36,73 360 63.27 569 3 PDIP 215 37,52 358 62.48 573 4 GOLKAR 217 37,80 357 62.20 574 5 NASDEM 221 38,43 354 61.57 575 6 GARUDA 110 48,89 115 51.11 225 7 BERKARYA 213 38,45 341 61.55 554 8 PKS 212 39,77 321 60.23 533 9 PERINDO 221 38,91 347 61.09 568 10 PPP 233 42,06 321 57.94 554 11 PSI 274 47,74 300 52.26 574 12 PAN 219 38,09 356 61.91 575 13 HANURA 177 41,45 250 58.55 427 14 DEMOKRAT 223 38,92 350 61.08 573

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 9, No. 1, Juni 2024

## Yuzak Nur Fathoni, Akhdan Daffa Ahmad, Jose Benrivo Sipayung
19 PBB 160 40,10 239 59.90 399 20 PKPI 76 55,47 61 44.53 137 Total 3200 40,08 4785 59,92 7985
Sumber: (Perludem, 2018)
Dari tabel tersebut, Partai politik yang menjadi peserta pemilu 2019, semuanya telah melampaui 30% dari angka keterwakilan perempuan. Secara keseluruhan partai politik pada pemilu  2019  telah  berhasil  menerapkan  tingkat  keterwakilan  perempuan  dibandingkan pemilu pada tahun sebelum-sebelumnya, dengan angka total rata-rata mencapai 40%. Data menunjukkan  bahwa  PSI  memiliki  DCT  perempuan  terbanyak  dibandingkan  keterwakilan perempuan  di  DCT  dari  partai  politik  yang  lainnya,  yaitu  dengan  jumlah  mencapai  274 perempuan  dengan  persentase  sebesar  47%.  Meskipun  begitu,  menurut  penjelasan  dari Perludem  angka  perempuan  yang  menempati  nomor  urut  teratas  masih  rendah.  Dimana sebagian besar perempuan hanya menduduki angka tertinggi disekitar nomor urut ke 3 dan juga ke 6.
Perludem juga memberikan data terkait nomor urut DCT perempuan yang menempati nomor urut 1 dan 2 masih cukup rendah, dengan jumlah sekitar 235 perempuan untuk nomor urut 1 dan untuk nomor urut 2 ditempati oleh 372 orang perempuan. Permasalahan ini bisa disebabkan karena adanya penetapan yang dilakukan secara internal oleh partai politik, dan KPU hanya memberikan sebuah peraturan terkait minmal 1 orang perempuan yang lolos ke parlemen diantara 3 kandidat lainnya, seperti yang tercantum didalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 246 Ayat (2). Melihat data ini bahwa keterwakilan perempuan pada tahun 2019  merupakan  sebuah  perkembangan  keterwakilan  yang  secara  keseluruhan  berhasil melampaui angka 30% jumlah perempuan di masing-masing partai politik dari DCT DPR RI, meskipun masih terdapat kekurangan dari rendahnya penempatan nomor urut 1 dan 2 untuk perempuan.
Jika  dibandingkan  dengan  pemilu  2024,  penurunan  besar  dari  keterwakilan perempuan dapat terlihat jelas dari jumlah Keterwakilan perempuan pada partai politik yang lolos  ke  pemilu.  Jika  peningkatan  perwakilan  perempuan  terjadi  pada  pemilu  2019,  maka pada pemilu 2024 keterwakilan perempuan mengalami penurunan. Para partai politik yang lolos  pemilu  2024,  sebagian  besar  tidak  memenuhi  persyaratan  keterwakilan  perempuan

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 9, No. 1, Juni 2024

## Yuzak Nur Fathoni, Akhdan Daffa Ahmad, Jose Benrivo Sipayung
sebanyak 30%. Jika kita melihat data dari DCT Keterwakilan Perempuan pada pemilu 2024 dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel 2. Data KPU DCT Anggota DPR dari Jumlah  Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2024.
Nomor Partai Politik Jumlah Laki- laki Jumlah Perempuan % Perempuan Total 1 PKB 376 204 35,17 580 2 GERINDRA 370 210 36,21 580 3 PDIP 388 192 33,10 580 4 GOLKAR 383 197 33,97 580 5 NASDEM 380 200 34,48 580 6 BURUH 370 210 36,21 580 7 GELORA 253 143 36,11 396 8 PKS 357 213 36,72 580 9 PKN 327 198 37,71 525 10 HANURA 298 187 38,56 485 11 PGRI 334 236 41,40 570 12 PAN 364 216 37,24 580 13 PBB 277 193 41,06 470 14 DEMOKRAT 378 202 34,83 580 15 PSI 355 225 38,79 580 16 PERINDO 348 231 39,90 579 17 PPP 366 214 36,90 580 18 UMMAT 307 205 40,04 512 Total 6.241 3.676 37,13 9.917 Sumber: (Perludem, 2023)
Bisa  dilihat  sebuah  perbandingan  terjadinya  penambahan  jumlah  partisipan perempuan, tetapi juga mengalami penurunan persentase keterwakilan perempuan dari DCT

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 9, No. 1, Juni 2024

## Yuzak Nur Fathoni, Akhdan Daffa Ahmad, Jose Benrivo Sipayung
anggota DPR di berbagai partai politik yang lolos diantara pemilu 2019 dan 2024. Pada pemilu 2024,  jumlah  DCT  anggota  DPR  memang  menunjukkan  angka  pertambahan  partisipan diantara berbagai partai dengan jumlah mencapai 9.917 partisipan DCT DPR, dibandingkan dengan  pemilu  2019  yang  hanya  mencapai  7.985  partisipan.  Dari  segi  jumlah  perempuan sendiri mengalami peningkatan partisipasi dari 3.200 perempuan pada pemilu 2019 mencapai 3.676 perempuan pada pemilu 2024.
Akan  tetapi,  peningkatan  perempuan  tidak  didukung  dengan  peningkatan  jumlah persentase partisipasi yang mengalami penurunan dari jumlah sebelumnya mencapai 40,08% perempuan  diseluruh  partai  politik,  dan  setelah  di  pemilu  2024  persentase  partisipasi perempuan mengalami penurunan menjadi 37,13% dari keseluruhan partai politik. Ditambah terhadap persoalan isu tentang keterwakilan perempuan pada partai politik yang lolos pemilu 2024, hanya dipenuhi oleh PKS. persoalan keterwakilan perempuan di dalam politik baik dari partai  politik  dan  pemilu  parlemen  menjadi  isu  yang  belum  mampu  terpenuhi  secara menyeluruh.
Gambar 1. Grafik Keterpilihan Perempuan pada Pemilu DPR 2019-2019.
Sumber : (Perempuan dan Anak [@kpp_pa], 2020)
Angka  keterwakilan  sendiri  belum  dapat  dipenuhi  dari  angka  keterpilihannya.  Jika dilihat dari data grafik persentase perempuan yang lolos ke kursi DPR dari tahun 2004 hingga

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 9, No. 1, Juni 2024

## Yuzak Nur Fathoni, Akhdan Daffa Ahmad, Jose Benrivo Sipayung
2019  sejak  dilakukannya  pemilu  serentak,  angka  keterpilihan  perempuan  hanya  mampu mencapai angka tertinggi diangka 20,5% pada tahun 2019. Meskipun terdapat peningkatkan jika  dibandingkan  dengan  pemilu  ditahun-tahun  sebelumnya,  keterwakilan  perempuan didalam parlemen belum mampu mencapai angka keterwakilan minimum 30% keterwakilan. Sehingga,  dengan  ini  Keterwakilan  perempuan  di  dalam  pemilu  dan  parlemen  masih mengalami  banyak  persoalan  dan  kekurangan  untuk  mencapai  angka  kesetaraan  gender diantara laki-laki dan perempuan secara optimal.
Terdapat  sejumlah  faktor  mengapa  keterwakilan  perempuan  sulit  menghadapi peningkatan.  Nawisa  dkk  (2022)  menyebutkan  terkait  2  faktor  yang  mempengaruhi keterwakilan  perempuan  di  angka  30%  yaitu  dapat  dilihat  dari  faktor  internal  dan  faktor eksternal.  Jika  dilihat  dari  faktor  internal  yaitu  berasal  dari  faktor  lingkungan  keluarga, ekonomi, dan juga agama. Dari faktor keluarga, perempuan kurang untuk diberi motivasi agar berpartisipasi didalam parlemen. Persoalannya yaitu perempuan identik dengan seorang ibu yang senantiasa sibuk mengurus rumah tangga, seperti merawat anak-anak.
Terdapat  sebuah  keharusan  menerima  izin  dari  suami  untuk  dapat  melakukan kegiatan diluar dari pekerjaan rumah. Hal ini juga diperkuat dengan faktor agama, budaya, dan  adat  setempat,  mengingat  tindakan  yang  difokuskan  untuk  gender  senantiasa memandang laki-laki sebagai pemimpin dan perempuan menjadi pelengkap. Dengan begitu, perempuan biasanya harus senantiasa mengikuti perintah suami dan diatur untuk membatasi kegiatan yang mayoritas dilakukan oleh suami seperti menjadi anggota parlemen. Sehingga, kurangnya keterwakilan gender perempuan didalam politik dikarenakan adanya aturan yang telah  tertanam  seperti  belenggu  kondrat  perempuan  untuk  terus  berada  pada  lingkup mengikuti perintah dan izin dari suami (Nawisa dkk., 2022).
Didalam  Faktor  eksternal  keterwakilan  perempuan  di  politik,  dibagi  dengan  faktor kultur, faktor struktural, dan faktor politik (Nawisa dkk., 2022). Dari faktor eksternal ini bisa dikatakan merupakan faktor yang berasal dari kebijakan dan keputusan politik yang tertuang didalam  peraturan.  Melihat  dari  faktor  kultur  antara  laki-laki  dan  perempuan, memperlihatkan  adanya  budaya  patriarki  yang  selalu  menilai  laki-laki  berada  diatas perempuan. Dengan begitu, kebijakan dan keputusan yang dibentuk didalam politik selalu dibentuk  oleh  dominasi  laki-laki,  yang  menyebabkan  kurangnya  rasa  sensitif  terhadap persoalan gender perempuan. Hal ini utamanya juga telah mengakar sejak lama, yang dimana politik Indonesia didalam sejarahnya kebanyakan didominasi oleh kaum laki-laki. Selanjutnya

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 9, No. 1, Juni 2024

## Yuzak Nur Fathoni, Akhdan Daffa Ahmad, Jose Benrivo Sipayung
yaitu  faktor  struktural,  yang  ditunjukkan  dengan  jumlah  partisipasi  perempuan  didalam politik yang sedikit dibandingkan laki-laki. Hal ini juga merupakan dampak dari dominasi laki- laki  didalam  politik,  yang  membuat  keputusan  untuk  merekrut  para  perempuan  ke  dalam politik sangat kurang memperhatikan kurangnya keterwakilan gender perempuan.
Hal  ini  dapat  dilihat  dari  data  jumlah  anggota  perempuan  didalam  parlemen,  jika melihat  dari  data  infografis  dari  CNN  Indonesia,  menunjukkan  bahwa  keterwakilan perempuan  terpilih  di  DPR  sejak  tahun  1999,  belum  meningkat  mencapai  30%  partisipan meskipun terus bertambah. Bahkan setelah diberlakukannya peraturan tentang keterwakilan perempuan 30%, keterwakilan perempuan yang terpilih di parlemen DPR belum mencapai angka  30%  hingga  tahun  2019  (CNN  Indonesia,  2022).  Bisa  dikatakan  bahwa  dari  faktor struktural dan faktor politik yaitu adanya ketidaksesuaian antara keterwakilan perempuan di parlemen  dengan  peraturan  yang  menegaskan  keterwakilan  minimal  30%  perempuan. Sehingga, perjuangan keterwakilan gender perempuan di politik sudah menghadapi berbagai hambatan sejak lama, terutama sejak awal pelaksanaan pemilu dilaksanakan.

## Konsekuensi Pelanggaran Kebijakan Keterwakilan Perempuan didalam Pemilu
Konsekuensi  di  dalam  pelanggaran  implementasi  regulasi affirmative  action di Indonesia  sangatlah  tidak  konkret.  Pada  dasarnya,  regulasi affirmative  action diimplementasikan adalah supaya esensi dari keterwakilan & kesetaraan gender bisa tercapai. Namun,  dalam  pelaksanaannya  tentu  dengan  mudahnya  ditemukan  penyelewengan  dari penerapan regulasi ini. Padahal sejatinya pasal tersebut sudah disahkan sebagaimana pasal di  dalam  konstitusi  yang  lainnya,  namun  pada  realitanya  konsekuensi  maupun  implikasi hukum  yang  diberikan  jikalau  melanggar  konstitusi  sangatlah  abstrak  bahkan  dalam  pasal yang  menyinggung  keterwakilan  di  dalam  UU  Nomor  7  pemilu  2017    sama  sekali  tidak mengacu kepada konsekuensi apapun (Nurwahidah dkk., 2023). Hal ini melahirkan implikasi yang berkembang dalam pelaksanaan di pemilu legislatif 2019-2024. Partai Politik sebagai medium  peserta  pemilu  menjadi  sangat  dominan  sebagai  katalis  dalam  menentukan terlaksananya  UU  pemilu  2017  yang  sejatinya  tidak  memiliki  regulasi  akan  konsekuensi hukum yang jelas.
Tentunya tidak eksisnya konsekuensi ini sangatlah menghalangi upaya yang dilakukan oleh pressure groups di Indonesia selama ini untuk merepresentasikan gender equality dalam parlemen.  Dalam  perjalanannya  keterwakilan  perempuan  di  Indonesia  menghadapi

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 9, No. 1, Juni 2024

## Yuzak Nur Fathoni, Akhdan Daffa Ahmad, Jose Benrivo Sipayung
ketimpangan  dalam  implementasinya.  Dalam  esensi  pelaksanaan  UU  Nomor  7  2017 mengenai pemilu tersebut, membuat KPU sebagai pelaksana atau aktor utama dan pemegang andil  yang  kuat  akan  terealisasikannya  UU  tersebut  demi  meningkatnya  partisipasi  & representasi  perempuan  di  parlemen.  Namun,  karena  hal  tersebut  eksis  juga  melahirkan implikasi-implikasi  yang  lainnya  apabila  KPU  kurang  tegas  atau  jelas  dalam  menentukan sistematika pelaksanaan UU pemilu Nomor 7 tahun 2017.
Hal ini dikarenakan jika KPU tidak menentukan sikap yang tegas terhadap partai politik sebagai  peserta  pemilu  maka  pelaksanaan  terhadap  pasal-pasal  yang  berkaitan  dengan gender equality yang dicantumkan di dalam UU Nomor 7 tahun 2017 sulit untuk terealisasi karena  eksekutor  utama  dalam  konstitusi  tersebut  adalah  KPU  sebagai  penyeleksi  utama calon peserta pemilu dengan banding konstitusi sebagai fondasi objektif yang harus dipatuhi oleh KPU. Sebagai contoh regulasi yang menaungi KPU dalam aspek tersebut adalah pada Pasal 13 Undang Undang 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa KPU memiliki kewenangan untuk menetapkan peserta pemilu.
Hal  inil  persis  Seperti  yang  diungkapkan  oleh  (Sayuna  dkk.,  2017),  Indonesia mengaplikasikan  kebijakan  afirmatif  dengan  menggunakan  sistematika  kuota  30%  dalam pencalonan sebagaimana diatur dalam (UU Nomor 12 tahun 2003,  UU no 22 tahun 2007, UU no 10 tahun 2008 tentang pemilu DPR, DPD, dan DPRD, UU pemilu UU Nomor 7 tahun 2017 pasal)  dan  partai  politik,  (UU  no  2  Tahun  2008  mengenai  partai  politik).  Walaupun  sudah diterapkan dan diubah secara periodik pada setiap pelaksanaan pesta demokrasi, sejatinya tindakan tersebut yang dilakukan oleh pemerintah menurut Sayuna (2017) masih jauh dari kata  efektif  untuk  memperbaiki  persentase  representasi  perempuan  di  parlemen.  Seperti yang  disinggung  sebelumnya  abstraknya  konsekuensi  atau  sanksi  yang  bahkan  tidak dicantumkan dalam setiap UU pemilu dan UU partai politik, melahirkan ignoransi yang akut di kalangan penyelenggara (KPU) dan peserta (Partai Politik).
Terlebih  lagi,  dalam  implementasinya  kebijakan affirmative  action juga  harus menghadapi “tumpang” “tindih” kekuasaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  Nomor  22/PUU-VI/2008    yang  secara  konsekuen  mempersulit  implementasi kebijakan  afirmatif  terlebih  lagi  berkaitan  dengan  perwujudan  cita-cita  representasi perempuan, karena dengan menetapkan kebijakan yang memiliki substansi yang berlawanan dengan zipper system yang ingin diterapkan di pemerintahan melalui UU No 10 tahun 2008 tentang pemilu pasal 53-55 ayat (1) dan (2) dengan menempatkan perempuan pada urutan

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 9, No. 1, Juni 2024

## Yuzak Nur Fathoni, Akhdan Daffa Ahmad, Jose Benrivo Sipayung
kecil  melalui  keputusan  yang  tadinya  lebih  tersentralisasi  ke  nomor  urut  menjadi  suara terbanyak,  yang  tentunya  menyebabkan  kekecewaan  yang  masiv  di  dalam  keterwakilan perempuan pada pemilu tersebut.
Sekalipun  angka  persentase  naik  dari  periode  sebelumnya  (2004-2009)  sebesar  61 perempuan dari 550 kursi DPR RI (11.09%) meningkat ke angka (18.04) di periode 2009-2014, dengan  101  perempuan  dari  560  kursi.  Hal  ini  belum  mencapai  cita-cita  nasional  yang mengharapkan keterwakilan perempuan di level legislatif bisa mencapai 30% sekalipun level pengimplementasiannya  masih  di  level  pencalonan  sampai  dewasa  ini,  seperti  yang disinggung oleh Andi Yuliani Paris dikutip dari voa.com (2022) bahwa masih sangatlah esensial upaya  organisasi  wanita  dalam  pengimplementasian  angka  persentase  30%  persen  di parlemen  atau reserved  seats ,  karena  bahkan  dalam  pengimplementasian  dalam  level pencalonan, Indonesia masih sangat terseok-seok.
Menurut  Hasyim  Asy’ari,  Ketua  Umum  KPU  saat  ini  (periode  2022-2027) mengungkapkan  apabila  tidak  ada  konsekuensi  untuk  partai  yang  tidak  dapat  memenuhi syarat 30℅ caleg perempuan dalam setiap dapil (daerah pemilihan). Hasyim juga menegaskan apabila tidak ada UU yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran ketentuan syarat minimal caleg  perempuan  dalam  setiap  dapil,  meskipun  tercantum  dalam  UU  Pemilu  dan  Putusan Mahkamah Agung (MA). Lebih lanjut disampaikan, apabila  UU tidak dituliskan sanki, maka KPU  tidak  bisa  memberikan  sanksi.  Pasal  245  Nomor  7  Tahun  2017  UU  Pemilu  mengatur keterwakilan 30℅ caleg perempuan. Sedangkan pada UU Pemilu yang sama Pasal 249 (2), menyatakan apabila KPU memberi kesempatan kepada Parpol jika bakal caleg perempuan didapil tersebul kurang dari 30℅. Selanjutnya pada Pasal 40 ayat (3) Peraturan KPU no. 10 tahun 2023 yang  intinya menyatakan Parpol tetap bisa ikut Pileg 2024 dengan ketentuan mencoret dapil yang tidak memenuhi jumlah keterwakilan perempuan 30℅.
Pada  pemilu  legislatif  tahun  2019  sistem  pemilu  yang  ada  membuka  peluang keterwakilan perempuan pada  daftar calon anggota legislatif, kendatipun tidak ada jaminan pasti akan menjadi kandidat terpilih oleh parpol pengusungnya. Selain itu meskipun parpol memberi peluang terhadap caleg perempuan tapi tidak memberikan posisi urutan nomor 1 dan  2  melainkan  urutan  nomor  3,  6  dan  seterusnya.  Dimana  posisi  nomor  urutan  rendah berpengaruh  signifikan  terhadap  perolehan  suara  (Sweinstani,  2019).Hal  ini  selaras  UU Pemilu Pasal 246 (2) Nomor 7 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa 1 diantara 3 kandidat calon terdapat minimal 1 kandidat perempuan.

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 9, No. 1, Juni 2024

## Yuzak Nur Fathoni, Akhdan Daffa Ahmad, Jose Benrivo Sipayung
Implementasi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2024 tentang keterwakilan 30℅ perempuan calon anggota legislatif di Indonesia masih belum bisa dilaksanakan secara penuh diseluruh dapil.  Parpol  yang  tidak  memenuhi  keterwakilan  30℅  akan  didiskualifikasi.  Sesuai  dengan aturan Pasal 245 UU Nomor 7 Tahun 2017. Disamping itu terdapat permasalah atau sengketa tentang  data  DCT  (Daftar  Calon  Tetap)  keterwakilan  perempuan  yang  belum  mencapai keterwakilan  perempuan  30℅.  Adanya  pelaporan  KPU    ke  pihak  Bawaslu  terkait  dugaan pelanggaran administrasi pemilu dalam penetapan DCT.  penetapan DCT oleh KPU dianggap tidak sesuai dengan tata cara afirmasi keterwakilan perempuan sebagai anggota DPR pada pemilu 2024.
Permasalahan tersebut dilaporkan oleh Direktur Ekskutif Network for Democracy and Electoral  Integrity  (NETGRIT)  Hadir  Nafis  Gumay  (CNN  Indonesia,  2023).  Hal  tersebut  juga berkaitan dengan adanya Pasal 8 (2) Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 yang dianggap tidak mengakomodasi keterwakilan perempuan 30℅ karena penghitungan pembulatan kebawah. Meskipun sudah direvisi dan dikukuhkan oleh Putusan MA  No. 24  Tahun 2023 yang merevisi UU Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD, di mana MA menyatakan :
“D alam hal penghitungan 30 persen (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas”.
Hal tersebut menghadirkan perspektif-perspektif lain dalam merumuskan konstitusi yang  memiliki  muatan  yang  cukup  padat  berkaitan  dengan  muatan  kebijakan  afirmatif, namun  dalam  implementasinya  hanya  mengandalkan  pada  satu  lembaga  untuk  menjadi penentu akhir keputusan akan terlaksana atau tidaknya konstitusi tersebut membuat KPU sebagai  penyelenggara  pemilu  menjadi  terlalu  pivotal  sehingga  menghadirkan  kesan  juga bahwa KPU menjadi terbebani (Rundengan, 2024). Terlebih lagi dalam konteks bahasan ini. Tentunya  ini  menandakan  bahwa  dalam  substansinya  pasal-pasal  yang  berkaitan  dengan keterwakilan  perempuan  sebesar  30%  masih  sangatlah  lemah  dalam  muatan  mengenai konsekuensi sehingga, ini  membuat pasal-pasal tersebut menjadi sulit untuk terealisasi dan memudahkan  manuver-manuver  politik  yang  dilakukan  oleh  partai  politik  menjadi  lebih mudah untuk dieksekusikan.
Sentimen mengenai kelemahan substansial dalam pasal-pasal yang dicantumkan oleh UU Nomor 7 pemilu 2017 yang ini, bahkan bisa dengan mudahnya ditafsirkan bahwa dalam setiap  UU  Nomor  7  pemilu  2017  melahirkan    Sentimen  mengenai  kelemahan  substansial

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 9, No. 1, Juni 2024

## Yuzak Nur Fathoni, Akhdan Daffa Ahmad, Jose Benrivo Sipayung
dalam pasal-pasal yang dicantumkan oleh UU pemilu Nomor 7 tahun 2017 yang ini bahkan bisa dengan mudahnya ditafsirkan, sebagaimana yang terjadi pada UU pemilu sebelumnya (dalam UU Nomor 12 tahun 2003,  UU no 22 tahun 2007, UU no 10 tahun 2008 tentang pemilu DPR,  DPD  dan  DPRD,  UU  pemilu  UU  Nomor  7  tahun  2017).    Bahwa  kebijakan  ini  belum menghadirkan  keefektifan  yang  cukup  dalam  memberikan  konsekuensi  yang  mengikat (dwingend  recht  en  aanvullend  recht)  sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Ni  Wayan  Eka Sumartini (Sepriano & Efitra, 2023), dalam esensi  diperlukan adanya konstruksi konsekuensi hukum yang mengikat agar hukum tersebut dipatuhi.
Diperlukan  juga  protokol  hukum  yang  jelas  agar  pelaksana  tidak  menghadapi kebingungan  saat  merumuskan  kebijakan.  Hal  ini  dilakukan  demi  menjalankan  konstitusi dengan  baik,  yang  akhirnya  mengeluarkan  interpretasi  yang  menjadi  basis  pelaksanaan, seperti sengketa aturan yang diamandemen MA  Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor  10  Tahun  2023  yang  dibanding  dengan  uji  materi  di  Mahkamah  Agung  oleh perkumpulan  untuk  pemilu  dan  demokrasi.  Dengan  dalih  KPU  mengenai  pembulatan  ke bawah tidak ditemukan kebenarannya  sebagaimana yang diungkapkan oleh Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Didalam  pembuatan  dan  pelaksanaan  kebijakan  publik,  diharapkan  mampu memberikan  keadilan  untuk  semua  masyarakat,  termasuk  di  dalam  persoalan  gender. Didalam kehidupan bermasyarakat, isu gender sudah menjadi isu yang terus aktif dan telah menjadi sebuah budaya di masyarakat. Dari ketentuan ini, gender sangat berkaitan dengan persoalan keterwakilan politik, terutama jika berkaitan dengan ketidakadilan pada salah satu gender akibat dominasi dari gender lainnya. Baik laki-laki dan perempuan, kesetaraan dan keadilan harus terus menjadi kepentingan yang selalu diupayakan untuk diwujudkan. namun nyatanya,  masih  banyak  persoalan  yang  bisa  kita  lihat  terhadap  angka  penurunan keterwakilan  perempuan  di  politik,  yang  mencerminkan  bahwa  dominasi  dari  laki-laki  di politik  menimbulkan  permasalahan  dari  upaya  peningkatan  perempuan  di  politik.  Yang menimbulkan anggapan bahwa persoalan gender dari keadilan keterwakilan politik, menjadi persoalan yang belum sepenuhnya tercapai dan selalu menghadapi hambatan.

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 9, No. 1, Juni 2024

## Yuzak Nur Fathoni, Akhdan Daffa Ahmad, Jose Benrivo Sipayung
Keterwakilan partisipasi perempuan pada dunia politik adalah menyangkut kesetaraan gender dalam politik, yang memungkinkan hak yang sama dengan kaum laki-laki dalam  turut mengakses, berpartisipasi, dan mempengaruhi proses politik. Hal ini juga menyangkut hak untuk  dipilih  dan  memilih.  Untuk  itulah  perlu  perundang-undangan  yang  mengatur  dan menjamin dengan kontribusi hak perempuan dalam berpolitik. Partisipasi perempuan dalam berpolitik di Indonesia diatur didalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 ditegaskan terkait daftar untuk calon anggota DPR dan DPRD ditingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30℅.  Namun,  dalam  pengimplementasiannya  masih  ditemukan  ditemukan  hambatan  dari aspek sosial budaya dan psikologi seperti, faktor lingkungan keluarga, dan terlebih lagi faktor politik yang dilakukan oleh partai politik untuk melangkahi konstitusi yang diimplementasikan dan juga KPU yang tidak bisa memberikan sanksi yang tegas karena faktor kepentingan dan juga  faktor  implikasi  hukum  yang  minim  diberikan  oleh  muatan  pasal-pasal  keterwakilan perempuan  itu  sendiri.  Sehingga,  membuat  pengimplementasian  kuota  keterwakilan perempuan sebesar 30% Dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 sangat sulit diwujudkan demi memberikan ruang yang lebih besar Terhadap keterwakilan perempuan di legislatif.

## Saran
Kebijakan pemerintah Indonesia harus mampu tercipta dengan menekankan nilai-nilai keadilan  dan  juga  dapat  terlaksana  dengan  maksimal.  Membentuk  kebijakan  yang merefresentasikan seluruh pihak termasuk persoalan gender dan keterwakilan perempuan di politik,  merupakan  tindakan  yang  sepatutnya  dilakukan  guna  menciptakan  pemerintahan yang  mengoptimalkan  penerapan  keterwakilan  politik  untuk  kaum  perempuan.  serta harapannya pemerintah Indonesia senantiasa dapat melaksanakan kebijakan dengan sebaik- baiknya.  Terlebih  lagi  dalam  menelaah  kompleksitas  dari  implementasi  kebijakan keterwakilan perempuan dan implikasinya di lapangan, banyak fakta pada realitanya yang berlawanan dengan misi awal kebijakan yang memperjuangkan kesetaraan gender. Dalam kajian  ini  penulis  mengharapkan  adanya  tindak  lanjut  dari  perwujudan  misi  keterwakilan perempuan di dalam parlemen tersebut dengan memberikan gambaran secara meluas dan merinci  mengenai  problematika  yang  dihadapi  di  lapangan.  Dalam  hal  ini  juga,  penulis membutuhkan pembaca untuk dapat menangkap hal tersebut sebagai sebuah referensi akan kajian serupa agar diskusi mengenai problematika kesetaraan gender dalam kasus kajian ini

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 9, No. 1, Juni 2024

## Yuzak Nur Fathoni, Akhdan Daffa Ahmad, Jose Benrivo Sipayung
dapat terus berlangsung. Sehingga, dapat membantu kebijakan keterwakilan perempuan 30% agar tidak dilupakan untuk dikaji kembali, terutama terhadap pelaksanaan dan hasil pemilu kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metode Penelitian Kualitatif . Jejak.
Audina, D. J. (2022). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum , 4 (2), 148-154. https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602
CNN  Indonesia.  (2022). INFOGRAFIS:  Jumlah  Keterwakilan  Perempuan  di  DPR  Sejak  1999 . https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220920184132-620-850435/infografis- jumlah-keterwakilan-perempuan-di-dpr-sejak-1999
CNN  Indonesia.  (2023). KPU  Dilaporkan  ke  Bawaslu  soal  DCT  Keterwakilan  Perempuan . nasional. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231121163400-617- 1027160/kpu-dilaporkan-ke-bawaslu-soal-dct-keterwakilan-perempuan
Nawisa, Muh. Syarif Nuh, & Askari Razak. (2022). Implementasi 30% Keterwakilan Perempuan Berdasarkan  Undang-  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang Pemilihan Umum Di Kota Makassar. Journal of Lex Generalis , 3 (2), 200–215.
Nurwahidah, Asmara, G., & Cahyowati, R. (2023). Implikasi Hukum Tidak Terpenuhinya Kuota 30% Perempuan Pada Hasil Pemilu Legislatif Bagi Partai Politik (Parpol). Jurnal Kertha Semaya , 11 (6), 1396–1412. https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i06.p14
Perempuan dan Anak [@kpp_pa]. (2020). Keterwakilah Perempuan dalam Parlemen [Tweet]. Twitter. https://x.com/kpp_pa/status/1316951129775890433
Perludem. (2018). Peta Pencalonan Perempuandi Pemilu Serentak 2019 . Perkumpulan untuk Pemilu  dan  Demokrasi.  https://perludem.org/2018/09/26/peta-pencalonan- perempuan-di-pemilu-serentak-2019/
Perludem. (2023). Perludem: Masih Ada Parpol Tak Penuhi Keterwakilan Perempuan di Dapil .
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 9, No. 1, Juni 2024

## Yuzak Nur Fathoni, Akhdan Daffa Ahmad, Jose Benrivo Sipayung
https://perludem.org/2023/11/05/perludem-masih-ada-parpol-tak-penuhi- keterwakilan-perempuan-di-dapil/
Rundengan, S. (2024). Problematika Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi. JDIH KPU .
https://jdih.kpu.go.id/data- provinsi/sulut/data_monografi/Artikel%20Hukum_Steidy%20Rundengan.pdf
Sayuna, Inche. D. P., Sulistiyono, A., Yamin, M., Ketut, I. G. A., & Handayani, R. (2017). The Reinforcement Of Affirmative Action Legal Politics To Improve The Representativeness Of Women In Indonesian Legislatives. International Journal of Business, Economics and Law , 13 (4), 159–170.
Sepriano  &  Efitra  (Ed.).  (2023). Buku  Ajar  Pengantar  Ilmu  Hukum .  Sonpedia  Publishing Indonesia.
Sucahyo,  N.  (2022). Kuota  30  Persen  Kursi  Perempuan  di  Parlemen  Sulit  Dipenuhi .  VOA Indonesia.  https://www.voaindonesia.com/a/kuota-30-persen-kursi-perempuan-di- parlemen-sulit-dipenuhi/6710321.html
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum.  (2017). https://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2008  Tentang  Partai  Politik  (2008). https://peraturan.bpk.go.id/Details/38859/uu-no-2-tahun-2008