Optimalisasi Sumberdaya Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanahan Di Kantor Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang
Arif Pambudi 1 , Aji Ratna Kusuna 2 , A. Margono 3
Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  analyze  the  optimization  of resources in order to improve the service area of land in the West Bontang District Office as well as revealing the factors supporting and hindering it.
This study is descriptive with qualitative approach. Data was obtained by interviews, observation and documents, then the data were analyzed using an  interactive  model.  The  results  of  this  study  revealed  that  the optimization of resources in the service area of land on aspects of human resources include employee competence and motivation of employees, and non-human resources includes working procedures and working facilities at the District Office West Bontang been made, but not optimal.
Keywords: Optimizing Resources, Public Service, Office of the District of West Bontang Abstrak Tujuan  penelitian  ini  adalah    untuk    menganalisis optimalisasi sumberdaya  dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan  bidang  pertanahan di  Kantor  Kecamatan  Bontang  Barat  serta  mengungkapkan  faktor pendukung  dan  penghambatnya. Jenis  penelitian  ini  termasuk deskriptif dengan  menggunakan pendekatan kualitatif.  Data  diperoleh  melalui wawancara,  observasi  dan  dokumen,  kemudian  data  di  analisis  dengan menggunakan  model  interaktif.  Hasil  penelitian  ini  mengungkapkan bahwa optimalisasi sumberdaya pada pelayanan bidang pertanahan pada aspek  sumber  daya  manusia  meliputi  kompetensi  kerja  pegawai  dan motivasi pegawai, dan sumber daya non manusia meliputi prosedur kerja, dan  sarana  kerja  di  Kantor  Kecamatan  Bontang  Barat  telah dilakukan namun belum optimal.
Kata Kunci : Optimalisasi  Sumberdaya, Pelayanan Publik, Kantor Kecamatan Bontang Barat
Tujuan pemerintah dalam menyelenggarakan  pelayanan publik  pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Birokrasi sebagai  pelaksana  pelayanan merupakan  instrumen  pemerintah  yang diharapkan  mampu  mewujudkan  pelayanan  publik  tersebut  secara  yang efisien,  efektif,  berkeadilan,  transparan  dan  akuntabel.  Untuk  mampu melaksanakan fungsi pemerintah tersebut dengan sebaik-baiknya, organisasi birokrasi  harus memiliki sistem yang efektif, aparatur  yang  profesional, tanggap, aspiratif, inovatif, dan perilaku birokrasi yang mencerminkan abdi masyarakat. Peran  ini  merupakan  peran  yang  strategis,  sehingga  selalu
1 Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fisip – Unmul Samarinda 2 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fisip – Unmul Samarinda
3 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fisip – Unmul Samarinda
menjadi  tantangan  bagi  birokrasi  pemerintah  untuk  dapat  menjalankan fungsi dan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
Sejak  era  reformasi,  paradigma  pemerintah  mulai  berubah.  Berkaitan dengan  pelayanan  kepada  masyarakat,  usaha-usaha  perbaikan  pelayanan publik  secara  lebih  luas  harus  ditujukan  untuk  memulihkan  kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pelayanan harus lebih diutamakan terutama yang  berkaitan  dengan  mendahulukan  kepentingan  umum,  mempermudah urusan masyarakat, mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan publik dan  memberikan  kepuasan  publik  sehingga  dapat  benar-benar  dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Penyerahan  berbagai  urusan  pusat  kepada  daerah  (otonomi  daerah) merupakan  salah  satu  bentuk  langkah  usaha  perbaikan  pelayanan  publik khususnya di daerah. Jika otonomi dimaknai sebagai pelimpahan wewenang untuk  mengatur  rumah  tangganya  sendiri maka sesungguhnya  daerahlah yang  harus  mampu  mengelola  kepentingan-kepentingan  masyarakat  lokal ( stake  holder )  dan  menciptakan  usaha-usaha  bersama  untuk  pemenuhan kebutuhan  masyakarat  lokal  tersebut,  yang  berarti  akan  menstimuli terjadinya  aktivitas-aktivitas  pemerintah  dalam  pelayanan  masyarakat  di daerah. Pemerintah daerah harus serius berupaya mengoptimalkan pelayanan kepada  publik  hingga menciptakan  pelayanan  yang  prima.  Jika  pelayanan prima  dapat  dicapai  dan  tingkat  kebutuhan  masyararakat  telah  dirasakan terpenuhi  dengan  baik  maka  tidaklah  mustahil  jika  citra  dan  kepercayaan masyarakat  akan  pulih  kembali. Pelayanan  publik  yang  dilakukan pemerintah  harus  dapat  menyentuh  kepada  aspek  kecepatan  pelayanan, tingkat efisiensi biaya, jangkauan dan manfaat pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat,  artinya  dilihat  dari  hasilnya  ( output ). Keputusan    Menpan Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Pedoman  Umum  Indeks  Kepuasan Masyarakat menjadi dasar dalam penataan sistem, mekanisme dan prosedur layanan  sehingga  pelayanan dapat  lebih  optimal,  sehingga good  public governance terwujudnya pada pemerintahan yang profesional. Di  Kantor  Kecamatan Bontang  Barat,  Kota  Bontang,  pelayanan bidang pertanahan  merupakan  salah  satu  bentuk pelayanan publik di tingkat kecamatan. Hal ini dikuatkan dengan dilimpahkannya sebagian kewenangan Walikota kepada camat sesuai dengan SK Walikota Bontang Nomor 5 Tahun 2006 yang disebutkan  bahwa  kualifikasi  kewenangan  yang  merupakan pelimpahan  sebagian  kewenangan  Walikota  Bontang  kepada  Camat,  salah satunya adalah bidang pelayanan pertanahan.
Dalam  menyelenggarakan  pelayanan  pertanahan  tersebut  Kantor Kecamatan  Bontang  Barat  telah  memberikan  standar  waktu  pelayanan kepada  masyarakat  dan  persyaratan  dalam  mengurus  surat  tanahnya. Namun  beberapa  persoalan  memberikan  indikasi  bahwa  justru  pelayanan prima  belum  dapat  diwujudkan.  Kondisi  ini  memerlukan  perhatian  yang serius dari pimpinan kecamatan dan semua pihak. Bahwa pelayanan publik yang berkualitas, yaitu pelayanan yang cepat, tepat, akurat, transparan dan
akuntabel  dari  pihak  kecamatan  sebagai  provider  pelayanan  bidang pertanahan sangat terkait dengan adanya sumberdaya pelayanan itu sendiri yang harus ditingkatkan di Kecamatan Bontang Barat.
Pelayanan Publik: Sasaran, Kualitas, dan Optimalisasi Dalam  negara  demokrasi,  pandangan  bahwa  pemerintah  adalah pelayan masyarakat mengakar sangat kuat dalam masyarakat. Dalam kaitan ini,  Osborne  dan  Gaebler  (2003  :  192)  mengemukakan  bahwa  pemerintah yang  demokratis  lahir  untuk  melayani  warganya  dan  karena  itulah  tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan wargany dan karena itulah  tugas  pemerintah  adalah  mencari  cara  untuk  menyenangkan warganya.
Pelayanan publik menurut Widodo (2001:269), dapat diartikan sebagai pemberian  layanan  (melayani)  keperluan  orang  atau  masyarakat  yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata  cara  yang  telah  ditetapkan. Menurut  Ratminto  (2005:19),  pelayanan publik  adalah  pemberian  pelayanan  prima  kepada  masyarakat  yang merupakan  perwujudan  kewajiban  aparatur  pemerintah  sebagai  abdi masyarakat.
Dari  definisi-definisi  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pelayanan publik  adalah  segala  bentuk  kegiatan  pemberian  pelayanan  (melayani) keperluan  orang  atau  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan aturan pokok dan perundangan yang telah ditetapkan.

## Sasaran Pelayanan
Menurut  Moenir  (2002:196),  mengemukakan  bahwa  sasaran  dari pelayanan  adalah  kepuasan,  dalam  arti  sejauh  mana  petugas  di  bidang pelayanan melaksanakan tugasnya untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya  dengan  perlakuan  penuh  keikhlasan  terhadap  tanggung jawabnya.
Sebagai  pihak  yang  ingin  memperoleh  pelayanan  yang  baik  dan memuaskan,  maka  perwujudan  pelayanan  didambakan  menurut  Moenir (2002:41), ialah :
1. Adanya  kemudahan  dalam  pengurusan  kepentingan  dengan  pelayanan yang cepat, dalam arti tanpa hambatan yang kadang kala dibuat-buat.
2. Memperoleh pelayanan secara wajar tanpa gerutu, sindiran atau untaian kata lain semacam itu yang nadanya mengarah pada permintaan sesuatu, baik dengan alasan untuk dinas atau alasan untuk kesejahteraan.
3. Mendapatkan  perlakuan  yang  sama  dalam  pelayanan  terhadap kepentingan yang sama, tertib, dan tidak pandang “bulu’.
4. Pelayanan yang jujur dan terus terang

## Kualitas Pelayanan
Dwiyanto (2007) mengemukakan  bahwa kualitas  Pelayanan  yaitu cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik.  Banyak  pandangan  negatif  yang  terbentuk  mengenai  organisasi publik  muncul  karena  ketidakpuasan  publik  terhadap  kualitas.  Dengan demikian menurut Dwiyanto kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan  indikator  kinerja  birokrasi  publik.  Keuntungan  utama menggunakan  kepuasan  masyarakat  sebagai  indicator  kinerja  adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat seringakali tersedia secara mudah dan murah.
Selanjutnya  beberapa  pakar lain  yang  menjelaskan  tentang  ukuran Kualitas  Pelayanan  publik,  juga  dikemukakan  oleh  pakar  yang lain  seperti dikemukakan  oleh Gasperz  dalam  Riswan  (2005:20),  hal-hal  yang  perlu diperhatikan berkaitan dengan kualitas pelayanan mulai dari waktu tunggu, waktu  proses  hingga  waktu  penyelesaian  suatu  produk  pelayanan  adalah sebagai berikut:
1. Akurasi  pelayanan.  Berkaitan  dengan  realitas  pelayanan  dan  bebas  dari kesalahan-kesalahan.
2. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan. Terutama bagi mereka yang berinteraksi langsung dengan pelanggan (internal maupun eksternal),  seperti  operator  telepon,  petugas  keamanan  (SATPAM),  staf Administrasi, dan lain-lain.
3. Tanggung jawab. Berkaitan dengan penerimaan pesanan dan penanganan keluhan dari pelanggan.
4. Kemudahan  mendapatkan  pelayanan.  Berkaitan  dengan  penerimaan pesanan dan penanganan keluhan dari pelanggan.
5. Kelengkapan.  Berkaitan  dengan  banyaknya  outlet,  banyaknya  petugas yang  melayani  seperti kasir,  staf  Administrasi,  dan  lain-lain.  Banyaknya fasilitas  pendukung  seperti  komputer  untuk  memproses  data  dan  lain- lain.
6. Variasi  model  pelayanan.  Berkaitan  dengan  inovasi  untuk  memberikan pola-pola baru dalam pelayanan, features dari pelayanan dan lain-lain.
7. Pelayanan  pribadi,  berkaitan  dengan  fleksibilitas,  penanganan permintaan khusus dan lain-lain.
8. Kenyamanan  dalam  memperoleh  pelayanan.  Berkaitan  dengan  lokasi, ruang  dan  tempat  pelayanan,  kemudahan  menjangkau,  tempat  parker kendaraan,  ketersediaan  informasi,  petunjuk-petunjuk  dan  bentuk- bentuk lain.
9. Atribut  pendukung  pelayanan  lainnya,  seperti  lingkungan,  kebersihan, ruang tunggu dan fasilitas lainnya.

## Optimalisasi Pelayanan Publik
Untuk  mengetahui  optimalisasi  organisasi  dalam  meningkatkan pelayanan  publik  khususnya  di  bidang  pertanahan  di  Kecamatan  Bontang Barat  diarahkan  pada  dua  hal  yaitu  :  sumber  daya  manusia  (Kompetensi
Pegawai dan  Motivasi Pegawai) dan sumber daya non manusia  (Prosedur Pelayanan dan Sarana Kerja).

## Kompetensi Pegawai
Istilah kompetensi  pertama  kali  diperkenalkan  oleh  David  McCleland pada  tahun  1987.  Dalam  teorinya  dikatakan  bahwa  terdapat  suatu karakteristik dasar yang lebih penting dalam memprediksi kesuksesan kerja. Sesuatu  itu  lebih  berharga  daripada  kecerdasan  akademik  dan  sesuatu  itu dapat ditentukan dengan akurat atau sebagai penentu ( critical factor ) untuk membedakan antara SDM yang star ( high performer ) dengan yang deadwood
( low  performer ). Sesuatu  inilah  yang  disebut  McCleland  sebagai "Kompetensi".
Mitrani  dalam  Spencer  dan    Spencer    (1993)  mengatakan  bahwa kompetensi  sebagai an underlying  characteristic’s  of  an  individual  which  is causally relatedto criterion-referenced effective and or superior performance in a  job  or  situasion (karakteristik  yang  mendasari  seseorang dan  berkaitan dengan efektifitas  kinerja  individu  dalam  pekerjaannnya).  Berangkat  dari pengertian tersebut kompentensi seorang individu merupakan sesuatu yang melekat  dalam  dirinya  yang  dapat  digunakan  untuk  memprediksi  tingkat kinerjanya. Sesuatu yang dimaksud bisa menyangkut motif, konsep diri, sifat, pengetahuan maupun kemampuan/keahlian dan kompentensi individu yang berupa  kemampuan  dan  pengetahuan  bisa  dikembangkan  melalui pendidikan  dan  pelatihan.  Sedangkan  motif  kompentensi  dapat  diperoleh pada saat proses seleksi.
Dari  pengertian  kompetensi  diatas  dapatlah  dipahami  bahwa sesungguhnya  kompetensi  selalu  melekat  pada  diri  seseorang  karena menyangkut  karakteristik  seseorang  dan  bagaimana  efektifitas  seseorang dalam  bekerja.  Spencer  menjelaskan  arti  penting  dari  peningkatan kemampuan dan pengetahuan yang mendukung efektifitas seseorang dalam bekerja berasal dari proses pendidikan dan pelatihan.

## Motivasi Pegawai
Pengertian motivasi berasal dari kata motif yang artinya sesuatu yang mendorong  dari  dalam  diri  seseorang  untuk  melakukan  sesuatu  (gerakan), sedangkan  motivasi  adalah  sesuatu  yang  membuat  orang  untuk  bertindak atau  berperilaku  dalam  cara-cara  tertentu  yang  didasarkan  dari  motif (Suradinata, 1996:37). Sedangkan memotivasi manusia adalah menunjukkan arah dan tujuan tertentu yang dilakukannya untuk berperan aktif mengambil langkah-langkah  yang  dibutuhkan  untuk  memastikan  bahwa  manusia tersebut menuju dan bergerak ke arah yang telah ditentukan. Jadi motivasi secara  singkat  dapat  diartikan  sebagai  proses menggerakkan  manusia  dan memberikan  motivasi  artinya  proses  untuk  menggerakkan  orang  lain  agar mau  melakukan  sesuatu  sebagaimana  yang  diharapkan  oleh  penggeraknya atau yang mengarahkannya.

## Prosedur Kerja
Menurut prinsip  pelayanan  sebagaimana  telah  ditetapkan  dalam Keputusan  Menteri  PAN  Nomor  : 63/KEP/M.PAN/7/2003,  yang  kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang “relevan”, “valid” dan “reliable”, salah satu unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang  diberikan  kepada  masyarakat  dilihat  dari  sisi  kesederhanaan  alur pelayanan.
Hal ini dikuatkan oleh pendapat Ratminto (2005:24), yang menyatakan salah satu standar pelayanan harus memiliki Prosedur Pelayanan. Prosedur pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. Organisasi  pelayanan  pada  dasarnya  tidak  berbeda  dengan organisasi  pada  umumnya,  namun  ada  perbedaan  sedikit  dalam penerapannya,  karena  sasaran  pelayanan  ditujukan  secara  khusus  kepada manusia yang mempunyai watak dan kehendak multi kompleks. Oleh karena itu organisasi yang dimaksud disini tidak semata-mata perwujudan susunan organisasi,  melainkan  lebih  banyak  pada  pengaturan  dan  mekanisme kerjanya  yang  harus  mampu  menghasilkan  pelayanan  yang  memadai. Organisasi  pelayanan  yang  dimaksud  disini  adalah  mengorganisir  fungsi pelayanan  baik  dalam  bentuk  struktur  maupun  mekanismenya  yang  akan berperan dalam mutu dan kelancaran pelayanan.
Sarana Kerja
Moenir (1997 : 197) menyatakan bahwa fasilitas adalah segala sesuatu yang digunakan, dipakai, ditempati, dan dinikmati oleh pegawai baik dalam hubungannya  langsung  dengan  pekerjaan  maupun  kelancaran  pekerjaan. Fasilitas ini  dapat  dibagi    atas  tiga  golongan  besar  yaitu  fasilitas  alat kerja, fasilitas perlengkapan kerja, dan fasilitas sosial. Seorang pegawai tidak dapat melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya tanpa ditunjang oleh alat kerja,  baik  aturan  yang  menetapkan  kewenangan  maupun  kekuasaan  dan menjalankan  kewajiban.  Pegawai  dapat  menjalankan  fungsinya  untuk memimpin, mengarahkan, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan, apabila  mempunyai  alat  kewenangan  maupun  kekuasaan  ini.  Pegawai  juga harus  dilengkapi  dengan  kelengkapan  kerja  yang  tidak  langsung  untuk berproduksi  melainkan  berfungsi  sebagai  pelancar  dan  penyegar  dalam pekerjaan.
Lebih  lanjut  dikatakan  bahwa  kelengkapan  kerja  dimaksud  adalah seperti gedung, ruangan kerja, penerangan yang cukup dan alat komunikasi. Di  samping  itu  pegawai  juga  dilengkapi  oleh  fasilitas  yang  berfungsi  sosial, misalnya  mess,  asrama  rumah  jabatan,  rumah  dinas,  dan  kendaraan. Terpenuhinya fasilitas kerja ini akan memacu aparatur lebih termotivasi dan dapat  mendisiplinkan  pegawai  untuk  lebih  meningkatkan  semangat  kerja. Namun biasanya organisasi tidak dapat menyediakan semua fasilitas ini, atau fasilitas  yang  dapat  disediakan  organisasi  bisa  saja  terjadi  tidak  sebanding dengan  jumlah  pegawai.  Oleh  karena  itu,  organisasi  harus  mengatur
penggunaan  fasilitas  dengan  seadil-adilnya,  sehingga  jangan  sampai menimbulkan  persoalan  diantara  pegawai  karena  akan  mengganggu keharmonisan dalam menjalankan tugas. Karena perlu pengaturan yang lebih baik guna menghindarkan konflik internal.
Optimalisasi  Sumberdaya  Dalam  Rangka  Peningkatan  Pelayanan Bidang Pertanahan Di Kantor Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Kompetensi Kerja Pegawai
Dari hasil penelitian  terungkap  bahwa  peningkatan  kompetensi  kerja pegawai  yang  menangani  bidang  pertanahan  termasuk  kurang.  Hal  ini diketahui  dari  pelaksanaan  pengiriman  pegawai  untuk  mengikuti  kegiatan peningkatan  kompetensi,  dimana  selama  tiga  tahun  terakhir,  pihak kecamatan  hanya  mengirimkan  satu  orang  pegawai  baik  dalam  kegiatan sosialisasi  peraturan  keagrariaan  dan  pelatihan  penanganan  perselisihan pertanahan  yang  dilakukan  Diklat  Pertanahan  Kota  Bontang.  Meskipun demikian,  manfaat  yang  diperoleh  dari  kegiatan  tersebut  sudah  dirasakan pegawai yang bersangkutan.
Pengiriman  pegawai  dengan  jabatan  Kepala  Seksi  Pemerintahan dirasakan  tepat  untuk  jenis  informasi  dan  pengetahuan  yang  berhubungan dengan kebijakan masalah agraria, namun untuk pelatihan dan peningkatan ketrampilan  akan  lebih  baik  jika  diberikan  kesempatan  kepada  staf  yang bertugas  di  lapangan  untuk  mengikutinya  karena  pegawai  tersebut  akan dapat  mempraktikkan  secara  langsung  ada  bidang  tugasnya.  Pertimbangan untuk  mengirim  pegawai  mengikuti  diklat  perlu  ditinjau  ulang  dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta lingkup kerja pelayanan. Hal ini akan memberikan nilai tambah terhadap mutu pelayanan yang diberikan. Pengembangan  kompetensi  kerja  pegawai  akan  lebih  tepat  sasaran  dan semakin terasa manfaatnya bagi pegawai dan organisasi.
Keterbatasan  pengiriman  pegawai  dalam  kegiatan  seperti  seminar, sosialisasi  serta  pendidikan  dan  latihan  pertanahan,    menurut  keterangan informan, dikarenakan selain persoalan anggaran yang kurang memadai, dan tidak adanya data yang terkait dengan Rencana Kebutuhan Diklat di kantor kecamatam  sehingga  perencanaan  SDM  kurang  terakomodasi.  Padahal pimpinan  sangat  mengapresiasi  upaya-upaya peningkatan  mutu  SDM pegawai  di  Kecamatan  Bontang  Barat  dan  berkeinginan  untuk  sebanyak- banyaknya  mengirim  pegawai  untuk  menimba  ilmu  pengetahuan  dan ketrampilan di berbagai bidang pelayanan kepada masyarakat.
Pengetahuan  dan  keterampilan  pegawai  dalam  pelayanan  akan bermanfaat  bagi  meningkatnya  kompetensi  pegawai  terhadap  bidang kerjanya.  Terlebih  jika  pegawai  yang  mengikutinya  memang  memiliki  latar belakang yang memadai. Nampaknya hal tersebut belum sepenuhnya dapat direalisasikan di Kantor Kecamatan Bontang Barat karena baik Kepala Seksi Pemerintahan  dan  Staf  yang  bertugas  melakukan  proses  pelayanan pertanahan  hanya  memiliki  legalitas  pendidikan  SMA,  yang  mana kemampuan analisis terhadap suatu masalah masih kurang memadai. Akan
tetapi  masih  dapat  dibantu  dengan  adanya  pengalaman  yang  cukup.  Oleh karena itu peningkatan pendidikan formal bagi pegawai di bidang pelayanan masih sangat diperlukan.

## Pemberian Penghargaan untuk meningkatkan Motivasi Kerja
Dari  hasil  penelitan  dijelaskan  bahwa  pemberian  motivasi kepada pegawai  di  Kecamatan  Bontang  Barat  ada  yang  bersifat  non  material  dan material.  Penghargaan  non  material  berasal  dalam  bentuk  upaya  pimpinan dalam menghargai hasil kerja pegawai dengan cara memuji pegawai tersebut. Sedangkan  motivasi  yang  bersifat material  berupa  pemberian  tunjangan kinerja,  tambahan  penghasilan  sesuai  dengan  peraturan  walikota  Bontang dan  uang  kompensasi  dari  legalisasi  administratif  khusus  bagi  petugas pertanahan.
Motivasi  dalam  bentuk  pujian  lebih  tertuju  pada  meningkatnya motivasi yang bersifat instrinsik karena pujian akan memberikan semangat dari  dalam  diri  pegawai  untuk  meningkatkan  prestasi  kerjanya.  Pegawai merasa bahwa apa yang telah dikerjakan mendapat apresiasi dari pimpinan. Sementara  itu  mengenai  motivasi  non  fisik  atau  dana  yang  bersifat tambahan  penghasilan  bagi  PNS  di  Kota  Bontang  tersebut  telah  dirasakan pegawai  sebagai  suatu  penghargaan  pemerintah  atas  keaktifan  pegawai dalam bekerja. Bagi pegawai pemberian tambahan penghasilan menunjukkan kepercayaan pemerintah atas keberadaan pegawai sebagai abdi negara dan masyarakat.  Pemberian  tambahan  penghasilan  bagi  pegawai  sangat dirasakan berdampak pada semangat kerja pegawai.

## Prosedur Kerja
Hasil  penelitian  mengenai  prosedur  kerja  menunjukkan  bahwa prosedur  kerja  yang  disusun  merupakan  standar  prosedur  pelayanan pertanahan  yang  berlaku  diseluruh  kecamatan  di  Kota  Bontang  sehingga diharapkan  dengan  prosedur  kerja  internal  tersebut  masyarakat  Kota Bontang  tidak  ada  perbedaan  dalam  pelayanan  di  kecamatan  satu  dengan kecamatan lainnya.
Prosedur  kerja  yang  dibuat  menurut  informan  telah  melalui pertimbangan  dari  aspek  sederhanaan  alur  kerja,  waktu  dan  kemudahan dalam  pemahaman  bagi  para  petugas  pelayanan.  Selain  itu  tentunya  tidak memberatkan  masyarakat.  Kesederhanaan  dan  kejelasan  prosedur  kerja pegawai merupakan  salah  satu  paramenter dalam  upaya  meningkatkan kinerja  pegawai  dalam  pelayanan  prima bidang  pertanahan  di  Kantor Kecamatan  Bontang  Barat. Prosedur  kerja  yang  sederhana  akan memudahkan  pemahaman  para  pelaksana  dalam  melaksanakan  tugasnya. Para  pelaksana  akan  mengerti  apa  yang  akan  dilakukan  dan  bagaimana melakukannya.  Dari  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  petugas  pelayanan pertanahan di Kantor Kecamatan Bontang Barat menilai prosedur kerja yang ada saat ini mudah dipahami dan jelas.
Pada  aspek  lainnya,  keberadaan  prosedur  kerja  internal  berpengaruh juga  pada  pemahaman  masyarakat  terhadap  prodesur  pelayanan  yang mereka  harus  mereka  penuhi  sebagai  persyaratan  layanan.  Informasi  pada prosedur/tata  cara,  persyaratan,  satuan  kerja/pejabat  penanggung  jawab pemberi  pelayanan  publik,  waktu  penyelesaian  dan  rincian  biaya/tarif  dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan, oleh pihak kecamatan telah  dinformasikan  dengan secara  terbuka  agar  mudah  diketahui  dan dipahami oleh masyarakat
Dengan demikian maka optimalisasi sumberdaya pada aspek prosedur kerja pelayanan bidang pertanahan di Kantor Kecamatan Bontang Barat ini, telah  memberikan  efek  terhadap  tercapainya  efisiensi  dan  efektitas pelayanan sehingga kualitas pelayanan dapat ditingkatkan.

## Sarana Kerja
Penyediaan  dan  pemberian  sarana  kerja  yang  dibutuhkan  pegawai bertujuan  agar  pegawai  merasakan  kemudahan  dalam  menyelesaikan pekerjaan  dengan  sebaik-baiknya  yang  pada  akhirnya  pegawai  dapat meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Karena  tanpa  dukungan fasilitas  dan  lingkungan  kerja  pegawai  tidak  akan  secara  maksimal menyelesaian  tugas  dan  pekerjaannya. Hasil  penelitian  mengenai  upaya peningkatan  pelayanan  melalui  optimalisasi  sumberdaya  pada  aspek pemberian  fasilitas  kerja  di  Kantor  Kecamatan  Bontang  Barat,  diuraikan menjadi dua fasilitas kerja.  Pada fasilitas kerja berupa gedung dan meja kursi pegawai  dirasakan  pegawai  telah  cukup  memadai  dalam  mendukung penyelesaian tugas pelayanan pertanahan.  Fasilitas kelengkapan kerja para pegawai  berupa  alat  ukur  tanah  hingga  saat  penelitian  berlangsung,  masih memakai alat yang lama sehingga kurang optimal dalam mendukung pegawai dalam pengukuran dan pengecekan tanah para pemohon. Bagi petugas yang bekerja  di  lapangan,  alat  kerja  tersebut  sangat  manfaat  agar  hasil pengukuran  mendapatkan  presisi/tingkat  kecermatan  yang  tinggi.  Dengan alat  ukur  sederhana  tersebut  maka  tentunya  hasil  yang  diperoleh  kurang optimal, sehingga kualitas output pelayanan menjadi kurang.
Dengan  masih  terbatasnya  sarana  kerja  yang  dimiliki  oleh  Kantor Kecamatan  Bontang  Barat  dalam  pelayanan  bidang  pertanahan,  maka tentunya akan menghambat tercapainya pelayanan prima sebagaimana yang telah  dicanangkan.  Oleh  karenanya  optimalisasi  sumberdaya  pada  aspek sarana kerja perlu ditingkatkan.

## Faktor Pendukung dan Penghambat
1. Faktor-faktor yang mendukung:
a. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah untuk memanfaatkan dan mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki untuk melaksanakan  tugas  pemerintahan,  pembangunan,  pelayanan  dan pemberdayaan masyarakat di daerah sesuai kebijakan di daerah.
b. Adanya  komitmen  yang  kuat  dari  Camat  Bontang  Barat  unttuk peningkatan  kemampuan  sumberdaya  aparatur  agar  lebih  bersikap professional  dalam  menjalankan  tugasnya  dan  dapat  meningkatkan prestasinya. Serta  minat  dari  pegawai  untuk  meningkatkan kemampuan kerja cukup besar.
2. Faktor yang Penghambat a. Terbatasnya alokasi dana untuk melakukan peningkatan kemampuan sumberdaya aparatur dan melengkapi fasilitas kerja pegawai sehingga upaya  untuk  meningkatkan  pelayanan  bidang  pertanahan  belum optimal.
b. Kurangnya  tenaga  administrasi  yang  membantu  pelayanan pertanahan karena saat ini tercatat hanya 3 orang saja dan ditambah 1 orang  kepala  Seksi  Pemerintahan.  Tentunya  kondisi  ini  akan mempengaruhi  kecepatan  pelayanan  karena  termasuk  tugas  dalam melakukan survey lokasi.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahsan  sebagaimana  yang dikemukakan  pada  bab  sebelumnya,  maka  dapat  ditarik  beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Optimalisasi sumberdaya pada pelayanan bidang pertanahan pada aspek kompetensi kerja pegawai, prosedur kerja pelayanan, motivasi pegawai, dan  sarana  kerja  di  Kantor  Kecamatan  Bontang  Barat  telah  dilakukan namun  belum  optimal.    Akan  tetapi  upaya  optimalisasi  sumberdaya tersebut telah meningkatkan pelayanan bidang pertanahan dengan cukup baik. Deskripsi masing-masing apsek tersebut sebagai berikut:
a. Pada  aspek  kompetensi  kerja.  Jumlah  pegawai  yang  mengikuti kegiatan  peningkatan  pengetahuan  dan  ketrampilan  pegawai  masih terbatas  dan  pengiriman  pegawai  kurang  sesuai  dengan  kebutuhan organisasi;
b. Pada Aspek Motivasi Kerja. Pemberian motivasi kerja  dalam bentuk penghargaan non fisik dan fisik telah mampu mendongkrak semangat kerja  pegawai  sehingga  meningkatkan  pelayanan  di  bidang pertanahan kepada masyakarat.
c. Pada  Aspek  Prosedur  Kerja.  Penyusunan  prosedur  kerja  pelayanan bidang  pertanahan  yang  sederhana,  jelas  dan  mudah  dipahami petugas  telah  memberikan  mendorong  tercapainya efisiensi  dan efektitas pelayanan.
d. Aspek  Sarana  Kerja.  Sarana  kerja  pegawai  yang  ada  masih  belum memadai  terutama  alat  ukur  tanah  dan  kendaraan  roda  dua  bagi petugas  survay  sehingga  mempengaruhi  kecepatan  dan  hasil pelayanan yang belum maksimal.
2. Temuan hasil penelitian mengungkapkan bahwa regulasi otonomi daerah melalui  Undang-undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah,  yang  telah  memberikan  kewenangan  lebih  luas  kepada  daerah
untuk  memanfaatkan  dan  mendayagunakan  sumberdaya  yang  dimiliki untuk melaksanakan  pelayanan  kepada  masyarakat  di  daerah;  adanya komitmen  yang  kuat  dari  Camat  Bontang  Barat  untuk  meningkatkan kemampuan  sumberdaya  aparatur  kecamatan  agar  profesional  dan berprestasi;  cukup  besarnya  minat  dari  pegawai  untuk  meningkatkan kemampuan  kerja.  Sedangkan  faktor  yang  menjadi  penghambat    adalah kurangnya anggaran dana dalam peningkatan SDM aparatur; kurangnya tenaga  administrasi  yang  membantu  pelayanan  pertanahan  karena  saat ini tercatat hanya 3 orang saja termasuk kepala Seksi Tata Pemerintahan.
Saran Dari  hasil  kesimpulan  tersebut,  penulis  memberikan  saran-saran sebagai berikut :
1. Peningkatan  SDM  pegawai  perlu  dilakukan  melalui  perencanaan  yang matang  dengan  memperhatikan  analisis  jabatan  dan  tingkat  kebutuhan organisasi, kebutuhan tenaga pegawai dan tupoksi bidang kerja.
2. Camat selaku pimpinan kecamatan perlu lebih mengembangkan pola dan variasi  dalam  memotivasi  pegawai  sesuai  dengan  keinginan  pegawai, misalnya  rekreasi  bersama-sama  dengan  keluarga  pegawai,  promosi pegawai yang berprestasi, menampilkan profil pegawai yang berprestasi baik dalam melayani masyarakat setiap periode tertentu;
3. Menambah  jumlah  pegawai  di  bidang  pelayanan  pertanahan  sesuai dengan  spesifikasi  tugas  pokok  yang  dibutuhkan,  minimal  setara pendidikan  sarjana  dan  diutamakan  menguasai  bidang  pertanahan seperti ilmu pengukuran tanah;
4. Penambahan  anggaran  untuk  pembaruan  peralatan  kerja  yang mendukung  tugas  pengukuran  tanah,  seperli  alat  ukur  tanah  yang memadai dengan kualitas dan kuantitas sesuai dengan kebutuhan jangka panjang.  Hal  ini  guna  meningkatkan  aspek-aspek  pelayanan  seperti ketepatan,  penyelesaian  dan  kehandalan  produk  pelayanan  bidang pertanahan di Kantor Kecamatan Bontang Barat.

## Daftar Pustaka
Anonim. Undang-Undang Otonomi  Daerah  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintah Daerah, 2004. Bandung : CV Fokus Media ______. Keputusan Mendagri No. 4 Tahun 2000 Tentang Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota ______.Kepmenpan  Nomor  63  Tahun  2003  tentang  Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
______.Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor. Kep/25/MPAN/2004  tentang  Pedoman  Umum  Penyusunan  Indeks Kepuasan Masyarakat unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
______.Peraturan  Pemerintah  Nomor  101  tahun  1999,  tentang  pokok-pokok kepegawaian
______.Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara    Nomor  43  Tahun  2004 tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Keputusan Menteri PAN Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 Dwiyanto,  Agus.  2007. Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan Publik . Yogyakarta: UGM University Pers. Gomes, 1995. Manajement Handbooks. For Public Administration . New York: Litton Editional  Publishing. Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik . Yogyakarta: Unit Penerbit dan Pencetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Milles,  M.  B,  A.M.  Huberman  and  Johnny  Saldana.  2014 .  Qualitative  Data Analysis:  A  Sourcebook  Methods .  Third  Edition,  Arizona  State University.
Moenir, H.A.S. 2002. Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia . Jakarta : PT. Bumi Aksara. Muhammad,  Fadel.  2008. Reinventing  Local  Government: Pengalaman  Dari Daerah . Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Purwanto,  Erwan  Agus  dan  Wahyudi  Kumorotomo. 2005. Birokrasi  Publik dalam Sistem Politik Semi-Parlementer . Yogyakarta: Gava Media. Sarwoto.  1996.
Dasar-Dasar  Organisasi  Dan  Manajemen .  Jakarta: Ghalia Indonesia.
Siagian,  Sondang  P. 2005. Organisasi  Kepemimpinan  dan  Perilaku Administrasi . Jakarta: CV Haji Masagung. Moenir. 2007. Pelayanan Publik . Jakarta: Ghalia.
Widodo, Joko. 2001. Good Governance . Surabaya: Insan Cendekia.