Studi Islam Interdisipliner: Sebuah Keniscayaan
Saifuddin Mujtaba
Menyoal Khilafah: Telaah atas Pemikiran Politik Ali Abd Ar-Raziq Safrudin Edi Wibowo
Filsafat Perennial dan Pluralisme Agama Suhermanto Ja'far

## INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID PROBOLINGGO – JAWA TIMUR
at-turā ṡ vol. II
hlm. 163-267 no. 2 Probolinggo, Juli-September 2015 p-ISSN: 2355-567X e-ISSN: 2460-1063
Volume II, Number 2, Juli - September 2015                 ISSN: 2355-567X (p); 2460-1063 (e)

## Editorial Team
Editor in Chief Achmad Fawaid, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
Editorial Board Ahmad Sahidah, Universitas Utara Malaysia, Malaysia Saifuddin Zuhri Qudsy, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia Subhan, IAIN Sultan Thaha Syaifuddin, Jambi, Indonesia Hasan Baharun, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia Sugiono, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia Akmal Mundiri, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia Muhammad Al-Fayyadl, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
Managing Editor Nurul Huda, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia Mushafi Miftah, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
Editorial Assistant Muzammil, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
at-turā ṡ , published by Institute for Publication, Research, and Social Empowerment (LP3M), IAI Nurul Jadid Probolinggo since 2014. The subject covers textual and fieldwork studies with various perspectives of  Islamic studies, including law, philosophy, mysticism, history, art, theology, and many more. This journal, serving as a forum for the study of  Islam in Indonesia and other parts of  the world within its local and challenging global context, invites Indonesian and non-Indonesian scholars to focus studies of particular theme and interdisciplinary studies.
Mailing address: at-turā ṡ │ LP3M IAI Nurul Jadid, PO BOX 1 Paiton Probolinggo 67291 telp./faks. (0335) 771732; email: jurnal.atturas@yahoo.com ; website: http://jurnal.iainuruljadid.ac.id/index.php/atturas
Volume II, Number 2, Juli - September 2015                 ISSN: 2355-567X (p); 2460-1063 (e)

## Table of  Contents

## 163 Saifuddin Mujtaba STUDI ISLAM INTERDISIPLINER: SEBUAH KENISCAYAAN

## 175 Safrudin Edi Wibowo
MENYOAL KHILAFAH:

## TELAAH ATAS PEMIKIRAN POLITIK ALI ABD AR-RAZIQ

## 189 Suhermanto Ja’far FILSAFAT PERENNIAL DAN PLURALISME AGAMA

## 205 Hanik Yuni Alfiyah TRANSFORMASI SOSIAL NU BERBASIS ASWAJA

## 221 HM. Hasyim Syamhudi PARADIGMA DAKWAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN FILSAFAT

## 237 Mursyid MULTIKULTURALISME DI PESANTREN: POTRET PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL

## 255 Moh. Fachri KEKERASAN DALAM DISKURSUS FILSAFAT MORAL
At-Turā ṡ, Vol. 2 No. 2 Juli-September 2015

## Safrudin Edi Wibowo

## MENYOAL KHILAFAH: TELAAH ATAS PEMIKIRAN POLITIK ALI ABD AR-RAZIQ
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Jember
Abstrak: Ali Abdul Raziq menolak dalil logika bahwa pembentukan khilafah dan mengangkat khalifah sebagai satu kewajiban untuk dapat melangsungkan kemaslahatan umat dan agama. Baginya, setiap sistem yang dianut oleh suatu komunitas pasti mengandaikan kemaslahatan, tidak hanya monopoli khilafah. Semua bangsa, tanpa memandang agama manapun, memerlukan sistem untuk mengatur kemaslahatannya. Sistem itu dapat berwujud apa saja, termasuk khilafah. Karenanya, klaim bahwa khilafah sebagai satu-satunya sistem yang berdasar agama adalah satu hal yang tidak dapat diterima. Ali Abdul Raziq berpendapat agama tidak punya peran di sini. Islam tidak pernah memerintahkan adanya khilafah dan tidak juga melarangnya.  Semua bentuk dan sistem kenegaraan dan bagaimana menjaga kemaslahatan umat yang digunakan suatu bangsa adalah didasarkan  kepada kemampuan akal dan pengalaman hidup.
Katakunci: Ali Abdul Raziq, khilafah, pemikiran politik
At-Turā ṡ, Vol. 2 No. 2 Juli-September 2015
Abstract: Ali Abdul Raziq rejected a logical axiom that building khilafah is a requirement for getting religious and common goods. For him, it is not merely khilafah, but every social system in the certain community needs a common good. Every country, whatever religion they mostly embraced, needs a certain system of  organizing the common goods. The system could be based on every ideological underpinning, including khilafah. Furthermore, a claim that khilafah is the only religious system is unacceptable. Ali Abdul Raziq argues that religion has nothing to do with this system. There is no Islamic law which ruled khilafah, neither rejected it. All types of  constitution and the ways they kept maintaining them are based on logical capability and living experience.
Keywords: Ali Abdul Raziq, khilafah, political thought
Pendahuluan
Wacana tentang apakah Islam merupakan agama yang mengatur norma (akhirat) an sich , ataukah juga sebagai sebuah peradaban, merupakan objek yang terus ber- kembang. Mayoritas umat Islam meyakini bahwa Islam adalah agama dan peradaban sekaligus. Salah satu wujud dari peradaban itu adalah bahwa Islam adalah agama dan juga negara. 1 Di kalangan orientalis, keyakinan yang berkembang bahwa Islam merupakan agama semata, tanpa ada campur tangan terhadap per kembangan peradaban komunitas penganutnya. 2 Keyakinan ini baru mulai mencair ketika H. A. R. Gibb dalam magnum opus nya. Mohammedanism: an Historical Survey , memunculkan tesis bahwa sesungguh nya Islam  berbeda dengan dua agama semitik sebelumnya (Yahudi dan Kristen), bahwa Islam merupakan agama dan juga peradaban sekaligus ( Islam is both of religion and civilization ). 3 Azyumardi Azra sebagaimana dikutip Akh. Minhaji, mensinyalir bahwa pemahaman kelompok pertama terhadap Islam bisa jadi merupakan bias dari tradisi Barat yang ringkasnya menyatakan bahwa belief  is one thing, and politics is another . 4 Dengan latar belakang ini, maka relasi agama dan negara kemudian selalu mewarnai perdebatan fiqh siyasah di kalangan umat Islam. Setidaknya ada tiga paradigma pemikiran yang berkem bang mengenai hubungan agama dan negara, yaitu paradigma integralistik ( Unified Paradigm ), paradigma simbiotik
1  Dalam wacana ini sering diistilahkan bahwa Islam adalah                   . Lihat Muhammad Abdul Ghani Syamah, al-Islam Din wa Dunia, (Kairo: Mathba’ah al-Mishriyyah: 1999), 9. 2  Marshall G. S. Hodgson, The Venture of  Islam: Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia , terj. Mulyadhi Kartanegara, (Jakarta: Paramadina, 1999), 132-133.
3  H.A.R. Gibb, Mohammedanism: an Historical Survey , (Oxford: Oxford University Press, 1962), printed in New York, 3.
4  Akh. Minhaji, “Wawasan Islam tentang Negara dan Pemerintahan: Perspektif Normatif-Empiris,” dalam Kamaruzzaman, Relasi Islam dan Negara: Perspektif  Modernis dan Fundamentalis, (Magelang: Indonesia Tera, 2001), xiii.
ةلود و نيد
( Symbiotic Paradigm ) dan paradigma sekularistik ( Secularistic Paradigm ). 5 1. Paradigma Integralistik Dalam paradigma ini, agama dan negara menyatu, bahkan lebih dari itu negara adalah bagian dari agama. Karenanya, menurut paradigma ini, kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan sekaligus pemegang kekuasaan politik. Pemerintahannya, menurut Masdar F. Mas’udi, adalah diseleng garakan atas dasar “kedaulatan ilahi” ( divine sovereignity ), karena penganut paradigma ini meyakini bahwa kedaulatan berasal dan berada di tangan Tuhan. 6
2. Paradigma Simbiotik Agama dan negara, menurut penganut pardigma ini, berhubungan secara simbiotik, yaitu hubungan saling memiliki kepentingan antara satu dengan lainnya (timbal-balik). Dalam hal ini, agama memerlukan negara karena dengan negara itu agama akan dapat berkembang. Sebaliknya, negara pun memer lukan agama, karena dengan agama negara dapat berkembang di bawah bimbingan etika, moral dan spiritual. 7 Ibnu Taimiyah dalam kerangka simbiotik ini menjelaskan :
Sesungguhnya adanya kekuasaan yang mengatur urusan manusia merupakan kewajiban agama yang terbesar, sebab tanpa kekuasaan negara, agama tidak bisa berdiri tegak. 8
3. Paradigma Sekularistik Paradigma ini secara tegas menolak kedua paradigma sebelumnya. Sebagai ganti, paradigma ini mengajukan pemisahan ( secularization ) agama atas agama dan pemisahan negara atas agama. Relasi antara agama dan negara adalah dikhotomis-diametral. 9
Dalam paradigma ketiga ini, salah satu cendekiawan Muslim yang memiliki pengaruh sangat besar dalam mewarnai khazanah pemikiran Islam adalah Ali Abdul Raziq. Ia menuangkan pikiran-pikiran politiknya yang sekularistik dalam sebuah buku: al-Islâm wa Ushûl al-Hukm: Bahs fî al-Khilâfah wa al-
5  Marzuki Wahid dan Rumadi, Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: LkiS, 2001), 23. 6  Masdar F. Mas’udi, “Agama dan Dialognya”, dalam Dialog: Kritik dan Identitas Agama (Yogyakarta: DIAN/INTERFIDEI, tt) 153.
7 Marzuki, Fiqh , 26. 8  Ibnu Taimiyah, as- Siyasah as- Syar’iyyah fi Ishlah ar-Ra’yi wa ar-Ra’iyyah, (Kairo: Dar al- Kitab al-Arabi, 1978), 162.
9 M. Dien Syamsuddin, Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam, dalam jurnal Ulumul Qur’an, No. 02, Vol. IV (Jakarta: Ulumul Qur’an, 1993), 7.
At-Turā ṡ, Vol. 2 No. 2 Juli-September 2015
Hukûmah fî al-Islâm , yang sering disebut hanya dengan al-Islâm wa Ushûl al- Hukm .  Karena  dominannya  keberadaan  Ali  Abdul  Raziq  sebagai  seorang penganut dan penggagas paradigma sekularistik dalam khazanah pemikiran politik di dunia Muslim, maka dalam artikel ini akan dibahas seperti apa sesungguhnya pemikiran Ali Abdul Raziq dalam permasalahan politik? Dan bagaimana reaksi terhadap pemikirannya tersebut?
Biografi Ali Abdul Raziq
Ali Abdul Raziq dilahirkan tahun 1888 di daerah Sha’idy, Minia, sebuah propinsi di Mesir. Ia adalah putera keluarga tuan tanah, Hasan Abdul Raziq Pasya, seorang pembesar yang dihormati warga. Ayahnya juga berkecimpung dalam politik dan pernah menjabat sebagai anggota parlemen sebagai wakil dari Partai Rakyat ( Hizb al-Ummah ). Ali Abdul Raziq belajar di al-Azhar dari tingkat dasar sampai memperoleh gelar kesarjanaan al-Alimiyah pada tahun 1911. 10 Ia kemudian mendapatkan kesempatan untuk meneruskan studinya ke Inggris dan menekuni studi politik dan ekonomi di Oxford University . 11
Belum genap dua tahun belajar, Perang  Dunia  ke I  meletus. Ali Abdul Raziq  memutuskan  kembali  ke  tanah  air. 12 Ia kemudian diangkat menjadi seorang hakim mahkamah syar’iyah di propinsi Mansura. Ali Abdul Razik juga menapaki karir di lapangan politik. Ia bergabung dengan Partai Rakyat, sebuah partai politik yang saat itu dideklarasikan untuk menandingi hegemoni Partai Kebangsaan ( Hizb al-Wathan ). Dalam perjalanan karir  politiknya  bersama  Partai  Rakyat  tersebut,  kemudian  ia  dihantar menduduki sebuah posisi penting di kepartaian, yaitu wakil ketua. 13
Pada tahun 1919, terjadi peristiwa penting yaitu meletus nya Revolusi Mesir. Pasca Revolusi, terbentuklah partai baru bernama Hizb al-Ahrar ad- Dusturiyin . Partai ini sesungguhnya merupakan kelanjutan dari Hizb al Ummah terdahulu yang mempunyai hubungan erat dengan Inggris. Di antara pendiri partai ini adalah Hasan Pasya as-Shagir (junior), saudara  Ali Abdul Raziq. Hasan terkenal dekat dengan Inggris. Ketika menjabat sebagai wakil Dewan Sultan Husain, ia member lakukan beberapa kebijakan yang pro Inggris dan
10  Al-Azhar pada waktu itu mempunyai pengaruh dan otoritas yang besar. Karenanya, Ali Abdul Raziq pun membubuhkan kesarjanaan al-Azharnya dalam buku politiknya al-Islam wa Ushul al-Hukm
11 Sultan Syahril, “Pemikiran Ali Abdul Raziq tentang Konsep Kenegaraan dalam Islam,” Tesis pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1992, 54.
12 M. Amin Ra’is , “Islam dan Pembaharuan: Kata Pengantar,” dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah , terj. Machnun Husein, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), xxiii.
13 M.  Dhia’uddin  ar-Rayis, Islam dan Khilafah di Zaman Modern , terj. Alwi AS. (Jakarta: Lentera, 2002), 44.
karenanya, ia kerap bertentangan dengan rakyat. Hasan sendiri akhirnya terbunuh ketika menjadi Gubernur Alexandrea, usai menghadiri rapat pimpinan partai. Mahmud Pasya Abdul Raziq, saudara Ali Abdul Raziq yang lain, menggantikan Hasan menjadi ketua partai. 14
Pada tahun 1924, Kemal Attaturk membubarkan khilafah dari negerinya dan mengusir khalifah terakhir Sultan Abdul Majid. 15 Peristiwa ini menjadi satu hal yang berpengaruh besar bagi umat Muslim. Pembicaraan tentang khilafah meruyak di mana-mana. Pada saat inilah, tepatnya April 1925, Ali Abdul Raziq melun- curkan bukunya yang kemudian menjadi sangat terkenal dan sekaligus memasyhurkan namanya, yaitu al-Islam wa Ushul al-Hukm: Bahs fi al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Islam. Buku ini berisikan pokok-pokok pikiran Ali Abdul Raziq tentang politik dalam Islam.
Pemikiran Ali Abdul Raziq ini sendiri, sesungguhnya merupakan rantai pemikiran yang berupaya melakukan pembaruan di dunia Islam. Umat Islam menyadari bahwa keadaan umat telah sangat terbelakang. Aliran pemikiran Islam  modernis  telah  didahului  oleh  Rif ’at  Tahthawi  dengan  penge  nalan peradaban barat melalui gerakan penerjemahan yang ia gagas. Jamaluddin al-Afghani –yang kemudian diikuti oleh M. Abduh dan Rasyid Ridha serta diikuti banyak pergerakan di dunia Islam lainnya- dengan Pan-Islamismenye juga merupakan pemikiran yang ingin memberikan solusi atas ketertinggalan umat. 16 Pemikiran sekuler tentang pembaruan dimulai oleh tokoh-tokoh seperti Sa’ad Zaghloul, Ahmad Luthfi as-Sayyid, dan juga Thaha Hussein. Ahmad Luthfi  Sayyid  (1872-1969),  adalah  salah  seorang  murid  dari  M.  Abduh.  Ia gencar menyuarakan nasionalisme Mesir, bukan sekedar nasionalisme Arab. Menurutnya, Pan-Islamisme dan Pan-Arabisme –apalagi sistem khilafah- tidak lagi relevan pada jaman modern. Hal itu dikarena kan secara internasional telah berkembang negara bangsa. 17
Thaha Hussein, meski beraliran sama, mempunyai pikiran yang lebih berani lagi. Ia menyerukan pentingnya Mesir meniru Eropa (westernisasi) agar dapat mencapai kemajuan. 18 Dalam bukunya Mustaqbal  as-Tsaqafah  fi Misr , ia tegas menuangkan pikirannya tersebut :
Kita harus mengikuti jalan yang ditempuh orang-orang Eropa untuk mensejajarkan diri dan menjadi partner dalam peradaban, dengan segala
14 Ibid., hlm.45.
15  Proses sekularisasi Turki sendiri sesungguhnya telah dimulai sejak tahun 1920. Lihat Siti Maryam dkk., Sejarah Peradaban Islam (Yogyakarta: LESFI, 2004), 156.
16  Albert Hourani, Pemikiran Liberal di Dunia Arab , (Bandung: Mizan, 2004), 468. 17 Hourani, Pemikiran , 502.
18 Ibid ., 520.
At-Turā ṡ, Vol. 2 No. 2 Juli-September 2015
baik-buruknya, senang dan susahnya, apa yang harus disukai dan dibenci, apa yang harus dipuja dan dikutuk. 19
Pemikiran Ali Abdul Raziq sendiri menjadi sorotan karena ia yang secara tegas mengkritik bahwa khilafah tidak diperlukan, dan bukan merupakan kewajiban  agama.  Ia  juga  berani  menyatakan  bahwa  tugas  Rasulullah semata menyampaikan risalah, Islam hanya agama batin dan tidak memiliki kepentingan dengan masalah dunia.

## Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq
Relasi antara Islam dan Khilafah
Ali Abdul Raziq berpendapat bahwa khilafah bukanlah berasal dari Islam. Karenanya, Ali Abdul Raziq menolak keyakinan bahwa membangun khilafah adalah merupakan kewajiban agama. 20 Ia berargumen bahwa sesungguhnya tidak ada alasan yang kuat untuk menyokong pendapat bahwa mendirikan khilafah adalah kewajiban agama. Ali Abdul Raziq menandaskan bahwa umat Islam yang berkeyakinan Islam adalah agama yang mengatur urusan agama dan negara sekaligus, menggunakan dua landasan berikut sebagai alasan.
a).  Ijma’ para sahabat dan tabi’in. Hal itu disimpulkan bahwa beberapa saat setelah Rasulullah wafat, semua bersegera membai’at Abu Bakar as-Shiddiq.  Mereka  menyerahkan  perkara  umat  kepadanya.  Hal  itu juga berlanjut pada masa-masa berikutnya sehingga menjadi ijma’ yang dijadikan sandaran wajibnya mengangkat khalifah.
b). Pengangkatan khalifah merupakan sebuah keniscayaan untuk memanifestasikan syi’ar agama dan terciptanya kemaslahatan umat/ rakyat. Syi’ar itu seperti amar ma’ruf  nahi munkar yang tak diragu kan lagi wajibnya dua hal tersebut. Jika menegakkan perkara wajib ini sebuah keniscayaan, maka konklusinya mengangkat khalifah adalah perkara wajib syar’i. 21
Ali Abdul Raziq menggugat alasan-alasan ini sebagai berikut : a). Ia tidak mendapati adanya alasan atau dalil yang bersumber dari al- Qur’an yang menunjuk adanya kewajiban membentuk khilafah atau mengangkat khalifah yang diangkat oleh kelompok ini. Karenanya, menurut  Ali  Abdul  Raziq,  mereka  terkadang  menggunakan  dalil
19  Thaha Hussein, Mustaqbal as-Tsaqafah fi Misr, (Kairo: Maktabah Mishriyah, 1989), 41. 20 Ali Abdul Raziq, al-Islam wa Ushul al-Hukm: Bahs fi al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Islam (Mesir: Mathba’ah Misr, 1925), 20. Ia menulis:
21 Ali Abdul Raziq, Ibid ., hlm.12-13.
ىوعلدا كلت ةنزاومل حلاصب حص نإو  ثيدح كل سيلو ةيربك ىوعد عيشرلا بوجولا ىوعد نإف دعب امأ
At-Turā ṡ, Vol. 2 No. 2 Juli-September 2015
adanya ijma’ dan tidak jarang pula beralih ke dalil logika pada saat yang lain. 22 Ada beberapa ayat menurut Ali yang kerap digunakan sebagai sandaran, di antaranya: 1). An-Nisa’ 59
ْمُكْنِم ِرْم َ ْ لا  ِلو ُ أَو  َلوُسَّرلا اوُعيِط َ أَو َ َّللا اوُعيِط َ أ اوُنَماَء  َنيِ َّ لا اَهُّي َ أاَي 2). An-Nisa’ 83 مُهْنِم ُهَنو ُطِبْنَتْسَي َنيِ َّ لا ُهَمِلَعَل ْمُهْنِم ِرْم َ ْ لا  ِلو ُ أ َ لوَإِ ِلوُسَّرلا َ لِإ ُهوُّدَر ْو َلَو
Ali Abdul Raziq memandang bahwa dua ayat ini tidak dapat dijadikan dalil wajibnya khilafah secara syar’i. 23 Ia pun menambahkan, bahwa selain al-Qur’an tidak memberikan landasan bagi wajibnya mengangkat khalifah, hadits pun demikian adanya.
b).  Ali Abdul Raziq menerima bahwa ijma’ adalah dalil syar’i. Hanya dalam permasalahan khilafah, ia menolak adanya ijma’ yang menjadi dalil wajibnya khilafah secara syar’i. Ia beralasan apa yang dilakukan para khalifah adalah murni tindakan politik dan mereka berlomba menuju singgasana kekhalifahan adalah semata untuk kepen tingan mereka, bukan untuk kepentingan agama. 24 Umat Islam sendiri berbeda pendapat dalam masalah kekuasaan khalifah: apakah berasal dari Tuhan ataukah bukan. Ali Abdul Raziq menjelaskan dua kelompok tersebut sebagai berikut: 25
Kelompok pertama : adalah kaum Muslim pada umumnya. Mereka memandang bahwa kekuasaan khalifah berasal dari Tuhan. Menurut Ali Abdul Raziq, kelompok ini menganggap khalifah adalah bayangan Tuhan di  bumi.  Ali  Abdul  Raziq  memberi  contoh  bahwa  khalifah  al-Manshur mendeklarasikan dirinya sebagai sultan Tuhan di bumi. Kelompok kedua, kelompok ini berpandangan bahwa kekuasaan khalifah berasal dan didapat dari umat nya. Umatlah yang memberinya kekuasaan dan umat pulalah
22 Ibid ., 14. 23 Ali Abdul Raziq, Ibid ., 15. Dalam bahasa Ali Abdul Raziq:
24 Ali Abdul Raziq menjelaskan poin ini cukup panjang di bawah sub judul Khilafah: Sisi Sosial Kemasyarakatan ( ااااااا اا اااا ). Banyak kasus ia tunjukkan betapa para khalifah itu mempertontonkan hal-hal tak layak, yang secara akal pun orang akan berpikir bahwa mustahil Tuhan akan mempertaruhkan agama pada para khalifah tersebut. Lihat Ali Abdul Raziq, Ibid ., 21-38. 25 Ibid ., 7-9.
اهيف نومكلتي تيلا ةفلالخا لاليد حلصي امهيف ءشي لا ناتيلاف رملا نكا امفيكو
ةيعامتجلاا ةهجولا نم ةفلالخا
At-Turā ṡ, Vol. 2 No. 2 Juli-September 2015
sumber kekuasaan dan kekuatannya.
Menurut Ali Abdul Raziq, perbedaan ini sesungguhnya sama dengan apa yang ber- kembang di Eropa mengenai teori kekuasaan. Kelompok pertama mewakili teori Thomas Hobbes, sedangkan kelompok kedua menganut teori John Locke. 26
Ali Abdul Raziq juga mengkritik dalil ijma’ dengan mempertanyakan, bagaimana mereka mengatakan terjadinya ijma’ sementara ada orang atau kelompok yang berbeda pendapat. Ia menyebut di antaranya adalah kaum Khawarij dan al-Asham dari kalangan Mu’tazilah. 27
c).  Ali Abdul Raziq menolak dalil logika bahwa pembentukan khilafah dan mengangkat khalifah wajib untuk dapat melangsungkan kemaslahatan umat dan agama. Ia berpendapat hal itu sudah menjadi sesuatu yang otomatis inheren dalam setiap sistem, tidak hanya monopoli khilafah. Menurutnya, semua bangsa tanpa memandang agama memerlukan sistem untuk mengatur kemaslahatannya. Sistem itu dapat berwujud apa saja, khilafah salah satunya. Karenanya, mengkhususkan khilafah sebagai satu-satunya yang “direstui” agama adalah satu hal yang tidak dapat  diterima.  Ali  Abdul  Raziq  berpendapat  agama  tidak  punya peran di sini. Islam tidak pernah memerintahkan adanya khilafah dan tidak juga melarangnya.  Semua bentuk dan sistem kenegaraan dan bagaimana menjaga kemaslahatan umat yang digunakan suatu bangsa adalah didasarkan  kepada kemampuan akal dan pengalaman hidup. 28

## Relasi Pemerintahan dan Islam
Dalam hubungan antara negara dengan agama (baca: Islam), Ali Abdul Raziq  menyatakan  bahwa  Nabi  Muhammad  hanyalah  seorang  rasul  yang membawakan risalah. Muhammad tidak pernah bertindak sebagai seorang kepala pemerintahan, sama dengan kedudukan dan relasi para rasul terdahulu dengan umat-umat mereka. Sehingga ia menolak anggapan bahwa khalifah adalah pemimpin agung yang mengatur urusan agama dan politik sekaligus, bentuk niyabah pasca wafatnya rasulullah. Ali Abdul Raziq menjelaskan bahwa apa yang berlaku di jaman Rasulullah berupa pengutusan beberapa sahabat ke daerah-daerah, adalah semata untuk kepentingan risalah semata dan bukan bentuk pemerintahan khilafah sebagaimana disangka mayoritas umat Islam. 29
26 Ali Abdul Raziq, Ibid ., 11.
27 Ibid ., 33. 28 Ibid ., 103. 29 Ali Abdul Raziq menjelaskan bahwa riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa rasulullah mengutus beberapa sahabat seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan Mu’adz bin Jabal sebagai para qadhi mengandung kesimpang-siuran. Dalam satu riwayat mereka diutus menjadi imam, dalam riwayat-riwayat lain mereka bertindak sebagai qadhi, guru
Ali  Abdul  Raziq  menegaskan  pendapatnya  bahwa risalah berbeda dengan pemerintahan dan kekuasaan. Masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai ketergantungan antara satu dengan yang lain. Risalah memiliki kedudukannya sendiri, dan sebaliknya, pemerintahan memiliki kedudukannya sendiri pula. 30 Rasulullah hanya menjalankan fungsi kerasulannya. Rasulullah tidak pernah memberikan aturan bagaimana mengangkat qudhat , tidak pernah menjelaskan bagaimana aturan pemerintahan dan kaidah-kaidah syura’. 31
Ali Abdul Raziq kemudian menyoroti perilaku hidup Rasulullah yang selalu memerintahkan umatnya untuk hidup dalam kesederhanaan dan tidak memperbanyak beban. Beberapa hadits ia jadikan rujukan yang membuatnya yakin bahwa Rasulullah hanyalah membawa risalah. 32
Setelah mengemukakan alasan- alasan di atas, Ali Abdul Raziq sampai pada kesimpulan bahwa Rasulullah hanya diutus untuk menyampaikan risalah agama Islam dan tidak mendirikan negara. Rasulullah tidak memiliki negara dan tidak pula pemerintahan. Ia mengakui bahwa Rasulullah sebagai seorang utusan, memiliki sifat kepemimpinan. Hanya saja kepemimpinan itu bukanlah bentuk kepemimpinan seorang raja.  Kepemimpinan itu penting untuk tercapai dan suksesnya maksud kerasulan. 33 Wilayah yang dituju risalah adalah aspek rohani, keimanan dalam hati. Sementara wilayah kekuasaan adalah materi dan jasmani yang tidak ada kaitannya dengan hati. 34
Akhirnya,  Ali  Abdul  Raziq  menandaskan,  jika  Rasulullah  hanya membawa risalah agama dan bukan negara, maka apa yang dilakukan para khalifah sesungguh nya adalah politik mereka sendiri, bukan berlandaskan agama dan bukan demi kepentingan agama. Apa yang terjadi pada masa-masa para khalifah berupa penggunaan kekuasaan untuk kesewenangan, pemaksaan bai’at ,  penindasan  dan  kemerosotan,  dijadikan  Ali  Abdul  Raziq  sebagai argumen. Ali Abdul Raziq menulis statemen utamanya sebagai berikut:
اوأيه ام لك نم ءيربو ،نوملسلما اهفراعتي تىلا ةفلالخا كلت نم ءىرب يملاسلاا نيدلا نأ قلحاو ءاضقلا لاو لاك ،ةينيدلا ططلخا نم ءيش فى تسيل ةفلالخاو .ةوقو زع نمو ،ةبهر و ةبغر نم الهوح
dan pemungut zakat. Dalil semacam ini tidak dapat dijadikan sandaran bahwa rasulullah mempunyai dua misi sekaligus yaitu misi kerasulan dan misi kepala pemerintahan. Konklusinya Ali Abdul Raziq menganggap lemah dalil-dalil pengangkatan para sahabat oleh rasulullah mewakili dirinya sebagaisebuah bentuk pemerintahan. Ali Abdul Raziq, Ibid ., 44. 30 Ibid ., 49. 31 Ibid ., 56. 32 Ibid ., 60-63.
33 Ibid ., 66, 69. Ali Abdul Raziq menulis:
ينطلاسلا ةلاسرلا ،ةوبنلا مكحو نيدو ةلاسر انهإ .كللما ةماعز لا ،هتلاسر غلابإو للها لىإ ةقداصلا ةوعدلا ةماعز كلت 34 Ibid ., 69.
At-Turā ṡ, Vol. 2 No. 2 Juli-September 2015
،ابه نيدلل نأش لا ،ةفرص ةيسايس ططخ اهلك كلت انمإو .ةلودلا زكارمو مكلحا فئاظو نم اهميرغ لاو دعاوقو لقعلا ماكحأ لىإ اهيف عجرنل انل اهكرت انمإ .اهنع ىنه لاو ابه رمأ لاو ،اهركني لمو اهفرعي لم وهف
35 . ةسايسلا دعاوقو مملأا
Reaksi atas Pemikiran Ali Abdul Raziq
Pemikiran  politik  Ali  Abdul  Raziq  mendapatkan  tanggapan  luas.  Di antara tanggapan itu ada yang memuji buah pikiran dan karya Ali Abdul Raziq, tetapi banyak pula yang menentangnya, bahkan kelompok kedua adalah suara mayoritas.
1. Kelompok yang setuju (setidaknya memahami) berpen dapat bahwa apa  yang  ditulis  Ali  Abdul  Raziq  dilatarbelakangi  upaya  Inggris  untuk membuat kekhalifahan boneka dengan membuat kesepakatan bersama Raja Fuad untuk kepentingan mereka. Adanya doktrin wajib nya khilafah dalam komunitas muslim secara syar’i diharapkan dapat membawa hasil. Dengan keluarnya pendapat Ali Abdul Raziq, upaya keji tersebut dapat digagalkan, demikian Sayid Baha’uddin. Ia juga menyebut bahwa apa yang dilakukan Ali Abdul Raziq sebagai sebuah bentuk oposisi terhadap Raja Fuad.  Sebab  itulah,  ia  menganggap  Ali  Abdul  Raziq  sebagai  pahlawan dalam bukunya Ayyam laha Tarikh . 36 Berbeda dengan Sayid Baha’uddin, Albert Hourani menjelaskan bahwa buah pikiran Ali Abdul Raziq adalah murni pemikiran nya sendiri dan tak terkait isu pembentukan kekhalifahan boneka. Pendapat Ali Abdul Raziq lebih merupakan dialektika pemikiran yang ingin menembus dominasi pemikiran Sunni yang mendukung berdirinya khilafah sebagai suatu hal yang bersifat syar’i adanya. 37 2. Kelompok yang menentang berpendapat bahwa apa yang ditulis Ali Abdul Raziq    menunjukkan  ketidak-pahaman  nya  dalam  melihat  sejarah  dan Islam sebagai agama.
Rasyid  Ridha  sendiri  sebagai-  mana  dikutip  Sultan  Syahril,  bahkan menyebut  pemikiran  Ali  Abdul  Raziq  sebagai  sebuah bid’ah baru. 38 Patut dicatat,  bahwa sejak Kemal at-Taturk menguasai dan melakukan sekularisasi Turki tahun 1920 dan puncaknya terjadi pada tahun 1924 dengan mengusir khalifah terakhir Abdul Majid, Rasyid Ridha adalah tokoh yang paling kuat menolak sekularisasi. Ia berjuang agar sistem khilafah tetap eksis. Dhi’auddin ar-Rayis, seorang ulama Al-Azhar, menyebut Ali Abdul Raziq
35 Ali Abdul Raziq, Ibid ., 103. 36 Dhi’auddin, Islam , hlm.31. Buku Dhia’uddin ini merupakan counter terhadap buku Ali Abdul Raziq. 37  Albert Hourani, Arabic thought in the Liberal Age: 1798-1939, (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), 135.
38 Sultan, Pemikiran , 56.
At-Turā ṡ, Vol. 2 No. 2 Juli-September 2015
sebagai orang yang yang tidak memahami karakteristik Islam. Menurutnya, Ali  Abdul  Raziq  gagal  melihat  dan  membedakan  Islam  sebagai way of  life dengan menyamakannya dengan perilaku umat Islam dalam lintasan sejarah, khususnya perilaku para khalifah. Dhia’uddin juga menepis bahwa tulisan Ali Abdul  Raziq  dimaksudkan  sebagai  upaya  oposisi  terhadap  kekuasaan  Raja Fuad dan upaya penggagalan pembentukan khilafah boneka oleh Inggris. 39
Dhiaya’uddin menambah kan bahwa ketika Ali Abdul Raziq mengemukakan pendapatnya yang bertentangan dengan konsensus ulama, Ali Abdul Raziq tidak memberikan bukti-bukti yang secara ilmiah dapat dipertanggung jawabkan. 40
M.  Amin  Rais  mengomentari  bahwa  apa  yang  ditulis  Ali  Abdul  Raziq sebagai sebuah kritik terhadap lembaga khilafah yang selama ini bobrok, memang dapat dipahami. Bahwa Nabi Muhammad adalah nabi dan bukan seorang  raja  juga  dapat  diamini.  Akan  tetapi  Ali  Abdul  Raziq  terlampau gegabah mencampur-adukkan antara praktek khilafah yang jauh dari nilai Islam dengan ajaran Islam di bidang politik. Pemisahan kehidupan menjadi sesuatu yang temporal (dunia) dan non-temporal (akhirat) secara diarkhis juga menjadi kelemahan Ali Abdul Raziq. Karena hal itu akan mereduksi ajaran Islam hanya berkaitan dengan aspek rohani saja. Amin menilai Ali Abdul Raziq  sangat terpengaruh dengan kerangka berpikir Barat. 41
Akibat kuatnya penentangan terhadap pemikiran yang dilontarkan Ali Abdul Raziq, ia kemudian dipecat dari jabatannya sebagai hakim. 42 Tidak cukup  dengan  pemecatannya,  Al-Azhar,  lembaga  tempat  Ali  Abdul  Raziq menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi, mencabut gelar kesarjanaan yang dimilikinya. Tampaknya pemikiran Ali Abdul Raziq salah tempat dan salah waktu. Ia melontarkan ide sekularisasi pada saat umat Islam berjuang memper tahankan sistem khilafah dan menghidupkannya kembali setelah diruntuhkan Kemal Attaturk.
Kesimpulan
Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pemikiran Ali Abdul Raziq adalah :
1. Islam tidak mensyariatkan khilafah dan tidak mewajibkannya. Islam adalah agama yang tidak punya kepentingan dengan kekuasaan dan pemerintahan.
2. Khilafah, karenanya, hanyalah merupakan sebuah sistem politik sebagaimana sistem-sistem lainnya yang tidak memiliki keistimewaan
39 Dhi’auddin, Islam , 81. 40 Ibid ., 99.
41 M. Amin Ra’is , Islam dan Pembaharuan, xxiii.
42  Youssef  M. Choueiri, Islamic Fundamentalism (London: Wellington House, 1997), 76.
At-Turā ṡ, Vol. 2 No. 2 Juli-September 2015
khusus dalam iman seorang muslim. Tidak mendirikan khilafah bukan berarti dosa karena meninggalkan yang wajib.
3. Umat Islam dapat menganut sistem apapun (yang bisa mengantarkan mereka pada tujuan yang ingin dicapai) dalam menyelenggarakan kenegaraan dan  tidak terpaku pada khilafah. Seluruhnya tergantung pada aturan akal, pengalaman dan kaidah politik.
4. Rasulullah hanya menjalankan misi risalah dan bukan politik.
At-Turā ṡ, Vol. 2 No. 2 Juli-September 2015

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Raziq, A. (1925). al-Islâm wa Ushûl al-Hukm: Bahs fî al-Khilâfah wa al- Hukûmah fî al-Islâm. Mesir: Mathba’ah Misr. Ar-Rayis, M. D. (2002). Islam dan Khilafah di Zaman Modern , terj. Alwi AS..
Jakarta: Lentera.
Choueiri, Y. M. (1997). Islamic Fundamentalism. London: Wellington House. Donohue, J. J. dan Esposito, J.L. (1995). Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah , terj. Machnun Husein. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Gibb,  H.A.R.  (1962). Mohammedanism: an Historical Survey . Oxford: Oxford University Press.
Hodgson, M. G. S. (1999). The Venture of  Islam: Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia , terj. Mulyadhi Kartanegara. Jakarta: Paramadina.
Hourani, A. (1985). Arabic thought in the Liberal Age: 1798-1939. Cambridge: Cambridge University Press.
Hussein, T. (1989). Mustaqbal as-Tsaqafah fi Misr. Kairo: Maktabah Mishriyah. Ibnu Taimiyah. (1978). as-Siyâsah as-Syar’iyyah fî Ishlah ar-Ra’yi wa ar-Ra’iyyah. Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi. Kamaruzzaman. (2001). Relasi Islam dan negara: Perspektif  Modernis dan Fundamentalis. Magelang : Indonesia Tera.
Maryam, S., dkk. (2004). Sejarah Peradaban Islam. Yogyakarta: LESFI. Marzuki, W., & Rumadi. (2001). Fiqh madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta: LkiS.
Mas’udi, M. F. (t.t.). “Agama dan Dialognya”, dalam Dialog: Kritik dan Identitas Agama. Yogyakarta: DIAN/INTERFIDEI. Syahril, S. (1992). Pemikiran Ali Abdul Raziq tentang Konsep Kenegaraan dalam Islam , TESIS pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Syamah, A. G. (1999). al-Islâm Dîn wa Dunya. Kairo: Mathba’ah al-Mishriyyah. Syamsuddin, M. D. (1993). “Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam,” dalam jurnal Ulumul Qur’an, No. 02, Vol. IV.

## Author Guidelines
Papers submitted for publication must conform to the following guidelines:
 Papers should discuss Islamic studies, written either in Indonesia, English, or Arabic;
 Papers must be typed in one-half spaced on A4-paper size;
 Papers’ length is about 6,000-10,000 words;
 All submission must include a 150-200 word abstract;
 Full name(s) of  the author(s) must be stated, along with his/her/their institution and complete address;
 All submission should be in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format;
 Arabic words should be transliterated according to the style of at-turā ṡ ;
 Bibliographical reference must be noted in footnote and bibliography according to at-turā ṡ style.
 When a source is cited for the first time, full information is provided: full name(s) of  author(s), title of  the source in italic, place of  publication, publishing company, date of  publication, and the precise page that is cited. For the following citations of  the same source, list the author’s last name, two or three words of  the title, and the specific page number(s). The word ibid. may be used, but op.cit. , and loc.cit. are not.
 Examples of  footnote style:
1 Amiur Nuruddin, Ijtihad ‘Umar ibn Al-khattab: Studi tentang Perubahan Hukum tentang Islam, (Jakarta: Rajawali Pers,1991), 121-122.
2 Ibid. , 20.
3 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu , (Beirut: Dār al-Fikr, vol. II, 2nd edition, 1985), 3.
4 Ibid. , 5.
5 Nuruddin, Ijtihad , 50.
 Example of  Bibliography:
1. Khalid, A., & Wahyudi, A. (1985). Kisah Walisongo Para Penyebar Agama Islam di Tanah Jawa . Surabaya: Karya Ilmu
2. Zulkifli. (1994). “Sufism in Java: The Role of  the Pesantren in the Maintenance of  Sufism in Java,” Master Thesis . Singapore: Australian National University.
3. Nur,  I.  M.  (2001).  “Differing  Responses  to  an  Ahmadi  Translation  and Exegesis: The Holy Qur’an in Egypt and Indonesia,” Journal of  Archipel , 62(1), 143-161.
Please consider the following creteria:
 The title of  the article submittd to at-turā ṡ should reflect a specific focus of  study, based on researches--be they library or fieldwork researches--and thus the author can have a general statement and sub-title specifically confining the scope of  study  The article submitted should be based on research--be it library or fieldwork or other kinds of  researches
 The article should present bibliography which entails primary sources--books, manuscripts, interviews, or observation--and updated secondary sources from books or peer reviewed journals
 The  article  should  contain  an  argument/thesis/finding  which  contribute  to scholarly discussion in a field of  study which should clearly be mentioned and systematically presented in abstract, content, and conclusion
 The article should use good Indonesia, English, Arabic, or at least can be understood; the author is fully responsible in fixing and editing them; the copy editor of  at- turā ṡ is responsible only for minor typos and understandable grammatical erros  The style and format, including the structure of  article, footnotes, bibliography, should follow those of  at-turā ṡ .
NOTE: It is suggested the use of  a reference manager at styling the footnote and the bibliography, such as Zotero, Mendeley, and so forth with following standard of American Psychological Association (APA) style.
The PDF version of  this guideline and the Arabic transliteration guideline used International Journal of  Middle Eastern Studies. For detailed transliteration could be seen at http://ijmes.chass.ncsu.edu/docs/TransChart.pdf
Copyright Notice Authors who publish with this journal agree to the following terms:
 Authors retain copyright and grant the journal right of  first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of  the work’s authorship and initial publication in this journal.
 Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of  the journal’s published version of  the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of  its initial publication in this journal.
 Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of  published work.

## Privacy Statement
 The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of  this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.