## MANAJEMEN PEMBERDAYAAN KOMITE SEKOLAH BERBASIS NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL

## Akhirin
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

## Abstract
This  research  describes  the  empowerment  management  of  school  committees based  on  local  wisdom  values.  The  results  of  this  study  include:  1)  The  school committee must be empowered in order to achieve quality education at all levels and types. School committees can be empowered if their roles and functions are properly  managed,  from  planning,  organization,  implementation  to  evaluation. The  first  step  is  that  all  school  committee  administrators  must  understand  their roles and functions. 2) There is a lot of local wisdom that the School Committee can use to manage this institution so that it is more empowered in carrying out its roles and functions. There are values  that are commands, lessons and there are also restrictions. Some of these values come from religion and some come from customs  and  traditions.  3)  The  School  Committee  should  be  able  to  understand and utilize the values of local wisdom as a tool for managing the organization to be more empowered and able to carry out its roles and functions to the fullest. Keywords: empowerment  management;  school  committee;  the  values  of  local wisdom

## Abstrak
Penelitian  ini  mendeskripsikan  manajemen  pemberdayaan  komite  sekolah berbasis  nilai-nilai  kearifan  lokal.  Hasil  dalam  penelitian  ini  anatara  lain:  1) Komite  sekolah    harus    diberdayakan  dalam  rangka  mencapai  kwalitas pendidikakan di semua jenjang  dan jenisnya. Komite sekolah bisa  berdaya kalau di  manaj  dengan  baik  peran    dan    fungsinya,  mulai  perencanaan,  organisasi  , pelaksanaannya  sampai    evaluasinya.    Langkah    awalnya  semua  pengurus Komite    Sekolah  harus    memahami  peran    dan    fungsinya.  2)  Banyak    kearifan lokal  yang    dapat    dimanfaatkan  Komite    Sekolah  untuk  memanaj  lembaga  ini agar  lebih    berdaya  dalam  melakukan  peran  dan  fungsinya.  Nilai  nilai  itu    ada yang  perintah, pelajaran dan ada   juga larangan . Nilaii-nilai itu ada yang  yang bersumber  dari  agama  dan  ada  pula  yang    bersumber    dan    adat    istiadat.  3) Komite Sekolah sebaiknya bisa memahami dan memanfaatkan nilai-nilai kearifan lokal  sebagai  alat  untuk  memanaj    organisasi  agar  lebih  berdaya  dan    mampu melaksanakan peran  dan  fungsinya   dengan maksimal.
Kata kunci: manajemen pemberdayaan komite sekolah, nilai-nilai kearifan local
Pendahuluan Pembentukan  Dewan  Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan tuntutan  yang  lahir  seiring  dengan terjadinya perubahan
paradigma penyelenggaraan  pemerintahan    dari sentralisasi  ke  desentralisasi    untuk lebih meningkatkan    peran serta keluarga  dan  masyarakat.  Tuntutan tersebut  tertuang  dalam  UU  Nomor  25
Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004.  Undang-undang    tersebut kemudian    ditindaklanjuti    dengan terbitnya  Kepmendiknas      Nomor 044/U/2002      tentang      Dewan Pendidikan  dan   Komite.
Keberadaan      komite      sekolah sebagaimana      diatur      di      dalam Keputusan Menteri Pendidikan  Nasional
Nomor  044/U/2002    dibentuk    dalam rangka untuk mewadahi aspirasi masyarakat,  meningkatkan  peran  serta masyarakat,  dan  menciptakan    suasana demokratis dalam penyelenggaraan pendidikan.    Kebijakan  itu  merupakan konsekuensi  dari  upaya  meletakkan landasan yang kuat bagi
terselenggaranya      pendidikan      yang lebih    demokratis,      transparan,      dan efisien  dengan    pelibatan    partisipasi masyarakat.    Peran    komite    sekolah mengarah    pada  empat      peran      utama komite      sekolah,      yaitu      sebagai pemberi      pertimbangan,  pendukung, pengontrol, dan mediator. Komite Sekolah  merupakan  lembaga    mandiri yang  dibentuk  dan  berperan  dengan peningkatan  mutu  pelayanan  dengan memberikan  arahan  maupun  dukungan tenaga  pa  da  tingkat  satuan  pendidikan. Komite  sekolah  harus  di manaje secara baik,  sebab    secara  tegas  dikemukakan Tilaar  (2004:  11)  bahwa  masalah manajemen pendidikan merupakan salah satu krisis pokok dalam dunia pendidikan    dewasa  ini.  Salah  satu elemen  pendidikan  yang  belum  di manaje dengan  baik  adalah  komite Sekolah
Keberadaan  Komite  Sekolah  juga diatur rinci dalam Undang-undang Sistem  pendidikan  Nasional  No  20
Tahun 2003, antara lain :
1. Pada pasal 4
a. Ayat  1,  dinyatakan  “Pendidikan diselenggarakan  secara  demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif  dengan  menjunjung tinggi  hak  asasi  manusia,  nilai keagamaan,  nilai  kultural,  dan kemajukan bangsa. b. Ayat  6,  dinyatakan:  “Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan  semua  komponen masyarakat  melalui  peran  serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan” 2. Pada pasal 54
a. Ayat  1  menyatakan:  ”Peran  serta masyarakat dalam pendidikan meliputi  peran  serta  perorangan, kelompok,  keluarga,  organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan”.
b. Ayat  2  menyatakan:  “Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber  pelaksana,  dan  pengguna hasil pendidikan”.
3. Pasal 56
a. Ayat 1 menyatakan “Dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan,    pengawasan  dan evaluasi program pendidikan melalui  dewan  pendidikan  dan komite sekolah/ madrasah.
b. Ayat (2) Dewan pendidikan, sebagai  lembaga  mandiri  dibentuk dan  berperan  dalam  meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan  dan  dukungan  tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan  pendidikan  ditingkat nasional,  provinsi  dan  kabupaten/ kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis.
c. Ayat (3) Komite sekolah/madrasah sebagai  lembaga  mandiri  dibentuk dan  berperan  dalam  peningkatan
mutu  pelayanan  dan  memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan  tenaga,  sarana  dan prasarana serta pengawasan pendidikan  pada  tingkat  satuan pendidikan. Selanjutnya dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  17 Tahun  2010  dijelaskan  dengan lebih  gamblang  bahwa  Dewan Pendidikan  dan  Komite  Sekolah mempunyai  fungsi  memberikan pertimbangan  kepada  birokrasi pendidikan.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) dan Bank Dunia ditemukan bahwa  keterlibatan  masyarakat,  dalam hal ini orangtua siswa terhadap pengawasan  terhadap  pemanfaatan  dana BOS di sekolah sangat minim.Mendiknas
mengungkapkan penelitian  Bank  Dunia  terhadap  3.600 orang tua pada 720 sekolah di Indonesia. Hasilnya, sebagian besar responden yang berpendidikan  SD-SMA,  pengetahuan orang tua tentang BOS masih rendah (M. Nuh, 2010).
Beberapa  penelitian  lain  yang
menguatkan tentang pentingnya pengembangan manajemen pemberdayaan komite  sekolah adalah : a. Tri Suminar, Mintarsih Arbarini,Utsman dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas NegeriSemarang, menyatakan “Terdapat  tiga  komponen  dari  empat peran  komite  sekolah  berada  pada kategori  kriteria  kurang  baik.Faktor internal  yang  diidentifikasi  sebagai penghambat  kinerja  komite  sekolah dalam  melaksanakan  perannya  pada manajemen    berbasis  sekolah  adalah:
rendahnya  kemampuan  berinteraksi sosial, rendahnya pengalaman mengelola pendidikan, kurang mampu mengikuti perkembangan IPTEKS, kesibukan pekerjaan pribadi,  lemahnya  system  koordinasi antar anggota, masih bersikap pamrih, kurang kebersamaan dankurang memiliki sikaptanggung jawab terhadap tugas dan peranya.
b. Laporan penelitian dosen muda UNY Jokjakarta  Tina  Rahmawati,M.Pd. Slamet  Lestari,S.Pd.  dengan  judul Pemberdayaan  Komite    Sekolah  di SMA    Unggulan  Kota    Yogyakarta diyatakan  “Secara  umum  kinerja komite  sekolah  berdampak  positif terhadap mutu
pendidikandi
SMAUnggulan KotaYogyakarta. Hali ni  ditandai  dengan  adanya  dukungan materiil  maupun  nonmaterial  dalam berbagai  program  peningkatan  mutu sekolah.”
c. Penelitian Ramadhan,Jurusan Administrasi  Pendidikan  FIP  UNP berkesimpulan bahwa rendahnya mutu  pendidikan  disebabkan  Komite Sekolah  kurang  melakukan  evaluasi dan  pengawasan  di  sekolah,pengurus Komite Sekolah jarang untuk memantau    kondisi    di    sekolah,
selain  itu  pengurus  Komite  Sekolah juga kurang memberi penilaian terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan  sekolah.  Berdasarkan
UU  Sistem  Pendidikan  ,  PP  dan PERMEN serta beberapa hasil penelitian  diatas,  Komite  Sekolah sangat    perlu  diberdayakan.  dan  agar Komite  Sekolah  berdaya  maka  perlu dimanaj    dengan  baik.  Salah  satu ikhtiar  untuk  mebrdayakan    Komite
Sekolah  ,    nilai-nilai  kearifan    lokal sangat perlu digunakan sebagai wasilah. Atau perantara. Sebagaimana diakatakan (Ubaidillah
Ahmad:2004,70).
d. Suluk    kearifan  lokal  merupakan sikap    positif  yang  sering  dilakukan Nabi  Muhammad  dan  para  auliya khususnya  Walisongo  dalam  upaya melakukan  pribumisasi  Islam”.  Dari beberapa  penelitian  di  atas  maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:
1. Kurangnya   pemahaman   kepala sekolah   tentang   tugas   dan peran   komite sekolah.
2. Kurangnya sosialisasi tugas dan peran komite sekolah pada para Kepala Sekolah dan Guru serta masyarakat .
3. SDM komite sekolah belum berdaya guna secara maksimal.
4. Kurangnya kordinasi sesame pengurus Komite Sekolah Banyak    nilai-nilai  kearifan  lokal
yang  dapat  digunakan  sebagai    alat pemberdayaan Komite Sekolah.
Misalnya  relegius,  gotong      royong, tolong  –  menolong,  guyup  ,  etos  kerja, toleransi,  menjaga  tradisi,  Banyak  juga pitutur  luhur    budaya  Jawa    yang  dapat dijadikan  wasilah pemberdayaan komite sekolah.  Misalnya    (1)  Aja  rumangso Biso  Nanging  kudu  bisa  rumangsa  (2) Aja  Waton    Ngomong  dan  Ning Ngomongo  Nganggo  Waton  (3)  Alon- Alon  Waton    Kelakon  (4)  Ana  Bapang Sumimpang  (5)  Ana  Catur  Mungkur  (6) Andap Asor (7) Angon Mangsa  (8) Crah Gawe  Bubrah  ,  Rukun  Gawe  Santosa (9)    Dikenaa  iwake  Aja  Nganti  Buthek Banyune  (10) Holubis Kuntul Baris (11)
Ing  Ngarso  Sun  Tulodo,  Ing  Madyo Mangun  Karso  ,  Tut  Wuri  Handayani. (12)  Jer    Basuki  Mawa  Beya.  (13) Ngono Yo Ngono Ning Aja Ngono. (14) Rawe-Rawe    Rantas  Malang-  Malang Putung,  dan  masih  banyak    lagi. (Gunawan Sumodiningrat: 2014).
Melalui  seminar  ini  diharapkan
menemukan model manajemen pemberdayaan  komite  sekolah  berbasis nilai-nilai kearifan lokal. Fokus permasalahannya adalah : a. Bagaimana memanaje Komite
Sekolah agar benar-benar  berdaya dalam menjalankan peran dan fungsinya.
b. Nilai-nilai  kearifan  lokal  apa  saja yang dapat digunakan untuk memberdayakan Komite Sekolah. c. Bagaimana  cara  memanfaatkan  nilai- nilai kearifan local untuk memberdayakan Komite  Sekolah.
A. Komite Sekolah
1. Sejarah lahirnya Sebagai konsekuensi perluasan makna partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan  pendidikan  pada tingkat  satuan  pendidikan,  maka perlu  dibentuk  suatu  wadah  untuk menampung  dan  menyalurkannya yang diberi nama Komite Sekolah. Komite  Sekolah  adalah  badan mandiri  yang  mewadahi  peran serta  masyarakat  dalam  rangka meningkatkan  mutu,  pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan  di  satuan  pendidikan, baik  pada  pendidikan  pra  sekolah, jalur  pendidikan  sekolah  maupun jalur pendidikan luar sekolah.
Penyelenggaraan  otonomi daerah  merupakan  suatu  upaya pemberdayaan daerah dan masyarakat  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  dalam segala  bidang  kehidupan,  tidak terkecuali dalam bidang pendidikan.  Kebijakan  otonomi pendidikan  ini  berdampak  pada penerapan MBS (Manajemen Berbasis  Sekolah/  School  Based Management), yang membuka peluang lebih besar bagi masyarakat  untuk  berpartisipasi secara  aktif  dalam  pengelolaan pendidikan.  Pada  tanggal  2  April 2002  dibentuklah  suatu  lembaga mandiri  yang  merupakan  suatu wadah  peran  serta  masyarakat yang  bernama  Dewan  Pendidikan dan Komite Sekolah. Pembentukan Dewan  Pendidikan  dan  Komite
Sekolah  merupakan  salah  satu implementasi keputusan Mendiknas  Nomor  004/U/2002 tentang  Dewan  Pendidikan  dan
Komite  Sekolah.  Kebijakan  ini merupakan konsekuensi dari upaya meletakkan  landasan  yang  kuat bagi  terselenggaranya  pendidikan yang  lebih  demokratis,  transparan,
dan efisien dengan pelibatan partisipasi masyarakat. Pembentukan Komite Sekolah  juga  didasarkan  pada pasal  56  Undang-undang  Nomor 20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional,  seperti  yang dijelaskan dalam acuan operasional  dan  indikator  kinerja Komite Sekolah, antara lain: a. Masyarakat berperan dalam peningkatan  mutu  pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan,  pegawasan  dan evaluasi  program  pendidikan melalui  Dewan  Pendidian  dan Komite Sekolah; b. Komite Sekolah/Madrasah, sebagai lembaga mandiri dibentuk  dan  berperan  dalam peningkatan  mutu  pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan  tenaga,  sarana  dan prasarana,  serta  pengawasan pendidikan  pada  tingkat  satuan pendidikan. Sebagai langkah penerapan dari keputusan Mendiknas  Nomor  044/U/200 dan  pasal  56  Undang-undang Sistem Pedidikan Nasional 2003  tersebut  di  atas  serta dalam rangka peningkatan kualitas  pendidikan,  diperlukan adanya  suatu  kerjasama  yang erat  antara  sekolah,  masyarakat dan  orang  tua.  Hal  ini  penting, karena  sekolah  memerlukan partisipasi  masyarakat  secara universal dalam menyusun program yang relevan. Berkaitan  dengan  hal  tersebut, maka  dibentuklah  suatu  wadah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam Komite Sekolah. Dalam  Surat  Keputusan (SK) Menteri Pendidikan Nasional  (Mendiknas)  Nomor 044/U/2002 tentang Dewan
Pendidikan dan Komite Sekolah,  butir  1.1  dinyatakan bahwa  Komite  Sekolah  adalah “Badan mandiri yang mewadahi
peran  serta  masyarakat  dalam rangka  meningkatkan  mutu,
pemerataan, dan efisiensi pengelolaan  pendidikan  pada satuan pendidikan, baik prasekolah, jalur sekolah maupun luar sekolah” (Mendiknas, 2002: 11).
2. Kedukan, Sifat  dan Tujuan
a. Kedudukan.
Komite sekolah merupakan  suatu  badan  yang mandiri  dan  berkedudukan  di satuan pendidikan, tidak mempunyai  hubungan  hirarkis dengan  lembaga  pemerintahan (Menteri  Pendidikan  Nasional,
2006:  77).  Dari  hal  tersebut, dapat  dikatakan  bahwa  satuan pendidikan tidak memiliki kewenangan  untuk  menentukan kebijakan dalam Komite Sekolah. Komite  Sekolah  dapat terdiri  dari  satuan  pendidikan, atau beberapa satuan pendidikan  dalam  jenjang  yang sama,  atau  bebrapa  satuan pendidikan yang berbeda jenjang  tetapi  berada  pada lokasi  yang  berdekatan,  atau satuan-satuan yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan  lainnya.  Yang mengacu  kepada  kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku
(Menteri  Pendidikan  Nasional,
2006: 77). b. Sifat Komite Sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan sekolah maupun  lembaga  pemerintah lainnya. Komite Sekolah dan sekolah memiliki kemandirian  masing-masing, tetapi  tetap  sebagai  mitra yang  harus  saling  bekerja sama  sejalan  dengan  konsep manajemen  berbasis  sekolah (MBS).
c. Tujuan
Dibentuknya  Komite Sekolah  dimaksudkan  agar adanya suatu organisasi masyarakat  sekolah  yang mempunyai  komitmen  dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite Sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan  secara  khas dan  berakar  dari  budaya, demografis,  ekologis,  nilai kesepakatan, serta kepercayaan  yang  dibangun sesuai  potensi  masyarakat setempat.  Oleh  karena  itu, Komite Sekolah yang dibangun  harus  merupakan pengembangan kekayaan filosofis  masyarakat  secara kolektif.  Artinya,  Komite Sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (client
model), berbagai kewenangan  (power  sharing and  advocacy  model)  dan kemitraan (partnership model) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Komite  Sekolah  yang dibentuk untuk memantapkan dan mengembangkan keterlibatan orang tua siswa dan masyarakat dalam penyelenggaraan  pendidikan secara  lebih  rinci  memiliki tujuan-tujuan. Adapun tujuan dibentuknya Komite Sekolah adalah sebagai berikut: 1) Mewadahi dan menyalurkan  aspirasi  dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan disatuan pendidikan. 2) Meningkatkan  tanggung jawab  dan  peran  serta masyarakat dalam penyelenggaran pendidikan disatuan pendidikan. 3) Menciptakan  suasana  dan kondisi transparansi, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaran dan pelayanan pendidikan yang  bermutu  disatuan pendidikan. 4) Mohammad  Noor  Syam, dalam  “Dasar-dasar  Ilmu Pendidikan” mengemukakan bahwa
hubungan masyarakat dengan  pendidikan  sangat bersifat  korelatif,  bahkan seperti  telur  dan  ayam. Masyarakat maju disebabkan karena pendidikan, dan pendidikan  yang  maju hanya  akan  ditemukan dalam  masyarakat  yang maju  pula  (Hasbullah, 2001:96).  Bagaimanapun kemajuan  dan  keberadaan suatu lembaga pendidikan sangat  ditentukan  oleh peran  serta  masyarakat
yang ada.
d. Peran dan Fungsi Komite Sekolah memiliki  peran  yang  sangat strategis, yaitu sebagai wadah  untuk  menyalurkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pendidikan lebih tegas disebutkan  dalam  keputusan
Mendiknas  No.  044/U/2002 tentang  Dewan  Pendidikan dan  Komite  Sekolah.  Baik Dewan  Pendidikan  maupun
Komite Sekolah, mereka berperan sebagai (1) Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan  dan  pelaksanaan kebijakan  pendidikan;  (2) Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan; (3)  Pengontrol  (controlling
agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; (4) Mediator  antara  pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah (legislatif) dengan masyarakat. Komite Sekolah sebagai  badan  pertimbangan bagi  sekolah  memiliki  arti, bahwa Komite Sekolah dipandang sebagai mitra kerja  Kepala  Sekolah  yang dapat  diajak  bermusyawarah tentang  masa  depan  sekolah. Melalui Komite Sekolah orang  tua  dan  masyarakat dapat  ikut  merumuskan  visi, misi,  tujuan,  sasaran  yang akan  dicapai  oleh  sekolah, sampai  dengan  menetapkan cara  atau  strategi  yang  akan ditempuh untuk mencapainya  yang  berupa rumusan kebijakan, program, dan kegiatan sekolah. Peran Komite Sekolah  sebagai  pendukung bagi  penyelenggaraan  dan upaya  peningkatan  kualitas pendidikan dapat berupa dukungan  finansial,  tenaga, dan dukungan pikiran. Secara nyata pemberian dukungan ini dapat diwujudkan diantaranya dengan  pemecahan  masalah kekurangan guru, biaya sekolah  bagi  anak  kurang
mampu,  dan  tenaga  untuk ikut  memperbaiki  sekolah yang rusak.
Pemberdayaan bantuan sarana dan prasarana yang  diperlukan  di  sekolah melalui  sumber  daya  yang ada  pada  masyarakat,  hal  ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dewan Pendidikan. Peran pengawasan  yang  dijalankan oleh Komite Sekolah merupakan jenis pengawasan masyarakat. Fungsi pengawasan  yang  dilakukan meliputi  control  terhadap pengambilan  keputusan  dan perencanaan  pendidikan  di sekolah,  di  samping  alokasi dana  dan  sumber-sumber daya bagi pelaksanaan program  di  sekolah.  Komite Sekolah juga melakukan fungsi  kontrolnya  terhadap keberhasilan  pendidikan  di sekolah  yang  dilihat  dari mutu output pendidikan.
Hasil  pengawasan  terhadap sekolah akan dijadikan bahan pertimbangan  yang  cukup menentukan bagi penyelenggaraan  pendidikan dan peningkatan kualitas/mutu pendidikan. Komite Sekolah sebagai  penghubung  atau mediator antara sekolah, orang  tua,  dan  masyarakat memiliki arti, bahwa aspirasi orang  tua  dan  masyarakat akan disalurkan melalui
Komite Sekolah untuk disampaikan kepada sekolah. Selain  itu,  aspirasi  orang  tua dan masyarakat secara langsung  dapat  disalurkan oleh masyarakat kepada Kepala sekolah. Peran sebagai mediator ini memerlukan kecermatan dalam mengidentifikasi kepentingan,  kebutuhan,  dan keluhan  orang  tua  siswa  dan masyarakat.  Aspirasi  yang disalurkan  melalui  Komite Sekolah  dimanfaatkan  oleh sekolah  sebagai  masukan bagi koreksi ke arah perbaikan. Komite  Sekolah  juga berperan dalam mensosialisasikan  berbagai kebijakan  dan  program  yang telah ditetapkan sekolah sehingga  dapat  akuntabel (dipertanggungjawabkan) kepada  masyarakat. Bagi Komite  Sekolah  peran  yang harus dijalankan sebagai mediator adalah pemberdayaan  sumber  daya yang  ada  pada  orang  tua siswa bagi pelakasanaan pendidikan di sekolah. Dalam  buku  acuan operasional  dan  indikator kinerja Komite Sekolah dijelaskan,  bahwa  Komite Sekolah mempunyai penjabaran peran dalam kegiatan  oprasional  Komite Sekolah, adapun penjabarannya adalah
sebagai  berikut  (Departemen Pendidikan Nasional, 2004):Peran  Komite  Sekolah sebagi pemberi pertimbangan (advisory agency), indikator kinerjanya dengan memberikan masukan  dan  pertimbangan mengenai:  (a)    Kebijakan pendidikan; (b) Program pendidikan;  (c)  Rancangan Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Sekolah  (RAPBS); (d)  Kriteria  kinerja  satuan; (e) Kriteria tenaga kependidikan;  (f)  Kriteria fasilitas pendidikan. Peran Komite Sekolah  sebagai  pendukung (supporting agency), indikator  kinerjanya  yaitu: (a)  Mendorong  orang  tua untuk  berpartisipasi  dalam pendidikan;  (b)    Mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan;(c) Menggalang dana dalam rangka pembiayaan pendidikan;(d) Mendorong tumbuhnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan  pendidikan yang bermutu;(e) Mendorong tumbuhnya komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Peran Komite Sekolah  sebagai  pengontrol (controlling agency), indikator  kinerjanya  yaitu: (a) Melakukan evaluasi
dalam  setiap  kegiatan;  (b) Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan program penyelenggaraan pendidikan;  (c)  Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan program keluaran pendidikan. Peran Komite Sekolah  sebagai  mediator, indikator  kinerjanya  yaitu: (a)  Melakukan  kerja  sama dengan masyarakat (b) Menampung  aspirasi,  ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan  pendidikan  yang diajukan  oleh  masyarakat; (c)    Menganalisis  aspirasi ide,  tuntutan  dan  berbagai kebutuhan  pendidikan  yang diajukan oleh masyarakat. Selain  peran  yang telah  disebutkan  di  atas, peran nyata yang dilaksanakan Komite Sekolah adalah sebagai mitra atau  partner  bagi  pemerintah daerah  atau  sekolah.  Badan ini  memiliki  peran  sebatas memberikan pertimbangan atau pilihan-pilihan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan sekolah,  serta  memberikan dukungan, kontrol, dan menjembatani kepentingan
masyarakat dan
penyelenggaraan pendidikan.
e. Organisasi.
1) Keanggotaan Komite
Sekolah
Keanggotaan Komite  Sekolah  berasal dari unsur-unsur yang ada dalam  masyarakat,  unsur dewan  guru,  yayasan  atau lembaga penyelenggara pendidikan, badan pertimbangan  desa  dapat pula  dilibatkan  sebagai Komite  Sekolah.  Anggota Komite Sekolah yang berasal dari unsur masyarakat  berasal  dari orang  tua  wali  peserta didik  (bapak  atau  ibu yang  putra  atau  putrinya bersekolah di satuan pendidikan tersebut), tokoh  masyarakat  yang menjadi panutan masyarakat  yaitu  orang yang  ucapannya  benar- benar  didengar  sehingga apa  yang  dikatakannya diikuti  oleh  masyarakat,
tokoh  pendidikan,  dunia usaha atau industri
(penguasaha industri, jasa, asosiasi  dan  lain-lain), organisasi  profesi  tenaga kependidikan, wakil
alumni, wakil peserta didik. Unsur dewan guru, yayasan atau lembaga penyelenggara pendidikan, badan pertimbangan desa, sebanyak-banyaknya berjumlah  3  (tiga)  orang. Jumlah  anggota  Komite Sekolah sekurang-
kurangnya  9  (sembilan) orang dan jumlahnya
gasal,  yang  ditetapkan dalam AD/ART. 2) Kepengurusan Komite
Sekolah Pengurus Komite Sekolah ditetapkan berdasarkan AD/ART, yaitu: a) Pengurus sekurang-
kurangnya  terdiri  atas:
Ketua,  Sekretaris  dan Bendahara. b) Pengurus  dipilih  dari dan oleh anggota.
c) Ketua  bukan  berasal dari kepala satuan pendidikan (Mendiknas, 2004:13).
B. Nilai-Nilai Kearifan Lokal
1. Pengertian Kearifan Lokal. Dalam  pengertian  kamus, kearifan  lokal  ( lokal  wisdom ) terdiri  dari  dua  kata:  kearifan ( wisdom )  dan  lokal  ( lokal ).  Dalam
Kamus  Inggris  Indonesia  John  M. Echols dan Hassan Syadily, lokal berarti  setempat,  edangkan
wisdom (kearifan)  sama  dengan kebijaksanaan. Secara umum maka lokal  wisdom (kearifan  setempat) dapat  dipahami  sebagai  gagasan- gagasan  setempat  ( lokal )  yang bersifat  bijaksana,  penuh  kearifan, bernilai  baik,  yang  tertanam  dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifaan    lokal  adalah „kekuatan  esoteris‟  yang  tidak nampak  di  permukaan  sebagai suatu entitas (kata benda) melainkan sebagai   kata sifat  yang
menyelinap  di  balik    kerja  dan landasan  kerja  termasuk  tujuan- tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh warga  masyarakat  itu  sendiri (Mudjahirin Thohir, 2011: 3).
Dalam  disiplin  antropologi dikenal  istilah lokal  genius.  Lokal genius ini  merupakan  istilah  yang mula  pertama  dikenalkan  oleh Quaritch  Wales.  Para  antropolog membahas  secara  panjang  lebar pengertian lokal  genius ini  (lihat Ayatrohaedi,  1986).  Antaralain Haryati Soebadio mengatakan bahwa lokal  genius adalah  juga cultural identity , identitas/kepribadian budaya bangsa  yang  menyebabkan  bangsa tersebut  mampu  menyerap  dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak  dan  kemampuan  sendiri (Ayatrohaedi, 1986:18-19). Sementara  Moendardjito  (dalam Ayatrohaedi, 1986:40-41) mengatakan  bahwa  unsur  budaya daerah potensial sebagai lokalgenius karena  telah  teruji kemampuannya  untuk  bertahan sampai sekarang. Ciri-cirinya adalah: (a) mampu bertahan terhadap budaya luar (b)  memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar (c) mempunyai kemampuan mengintegrasikan  unsur  budaya luar  ke  dalam  budaya  asli  (d) mempunyai kemampuan
mengendalikanmampu memberi arah pada perkembangan budaya.
I  Ketut  Gobyah  dalam “Berpijak  pada  Kearifan  Lokal” dalam http://www.balipos.co.id,
mengatakan  bahwa  kearifan  lokal (lokal  genius)  adalah  kebenaran yang  telah  mentradisi  atau ajeg dalam suatu daerah.
Kearifan  lokal  merupakan
perpaduan  antara  nilai-nilai  suci firman  Tuhan  dan  berbagai  nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi  geografis  dalam  arti  luas.
Kearifan  lokal  merupakan  produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus  dijadikan  pegangan hidup.  Meskipun  bernilai  lokal tetapi  nilai  yang  terkandung  di dalamnya dianggap sangat universal. S.  Swarsi  Geriya  dalam “Menggali  Kearifan  Lokal  untuk Ajeg Bali” dalam Iun, http://www.balipos.co.id, mengatakan bahwa secara konseptual,  kearifan  lokal  dan keunggulan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar  pada  filosofi  nilai-nilai,
etika,  cara-cara  dan  perilaku  yang melembaga secara tradisional.
Kearifan  lokal  adalah  nilai  yang dianggap  baik  dan  benar  sehingga dapat  bertahan  dalam  waktu  yang lama dan bahkan melembaga.
Dalam  penjelasan  tentang „urf ,  Pikiran  Rakyat  terbitan  6 Maret  2003  menjelaskan  bahwa tentang  kearifan  berarti  ada  yang memiliki  kearifan  (al-„addah  al- ma‟rifah), yang dilawankan dengan  al-„addah  al-jahiliyyah. Kearifan  adat  dipahami  sebagai segala sesuatu yang didasari
pengetahuan  dan  diakui  akal  serta dianggap  baik  oleh  ketentuan agama. Adat kebiasaan pada dasarnya  teruji  secara  alamiah  dan niscaya bernilai baik, karena kebiasaan tersebut merupakan tindakan  sosial  yang  berulang- ulang  dan  mengalami  penguatan ( reinforcement ). Apabila suatu tindakan  tidak  dianggap  baik  oleh masyarakat  maka  ia  tidak  akan mengalami penguatan secara terus- menerus. Pergerakan secara alamiah  terjadi  secara  sukarela karena dianggap baik atau mengandung  kebaikan.  Adat  yang tidak  baik  akan  hanya  terjadi apabila  terjadi  pemaksaan  oleh penguasa.  Bila  demikian  maka  ia tidak tumbuh secara alamiah tetapi dipaksakan.
2. Wujud Kearifan Lokal Teezzi,  Marchettini,  dan
Rosini  mengatakan  bahwa  akhir dari  sedimentasi  kearifan  lokal  ini akan mewujud menjadi tradisi atau agama  (E.  Tiezzi,  N.  Marchettini, &M. Rossini., 2002). Dalam masyarakat  kita,  kearifan-kearifan lokal dapat ditemui dalam nyayian, pepatah, sasanti, petuah,
semboyan,  dan  kitab-kitab  kuno yang  melekat  dalam  perilaku sehari-hari. Kearifan lokal biasanya tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan hidup
masyarakat yang telah berlangsung lama.  Keberlangsungan  kearifan lokal  akan  tercermin  dalam  nilai- nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat  tertentu.  Nilai-nilai  itu
menjadi pegangan kelompok
masyarakat  tertentu  yang  biasanya akan  menjadi  bagian  hidup  tak terpisahkan  yang  dapat  diamati melalui  sikap  dan  perilaku  mereka sehari-hari.
Proses sedimentasi ini membutuhkan  waktu  yang  sangat panjang,  dari  satu  generasi  ke generasi berikut. Teezzi, Marchettini, dan Rosini mengatakan  bahwa  kemunculan kearifan  lokal  dalam  masyarakat merupakan  hasil  dari  proses  trial and  error  dari  berbagai  macam pengetahuan  empiris  maupun  non- empiris  atau  yang  estetik  maupun intuitif  (E.  Tiezzi,  N.  Marchettini, &  M.  Rossini.  2002).  Kearifan lokal  lebih  menggambarkan  satu fenomena  spesifik  yang  biasanya akan  menjadi  ciri  khas  komunitas kelompok  tersebut,  misalnya  alon- alon asal klakon (masyarakat Jawa Tengah), rawe-rawe rantas malang-malang putung (masyarakat  Jawa  Timur),  ikhlas kiai-ne  manfaat  ilmu-ne,  patuh guru-ne barokah urip-e (masyarakat pesantren), dan
sebagainya.
3. ungsi kearifan local
Shirta  (2003)  sebagaimana
dikutip    dalam  Sartini  (2004) menjelaskan  bahwa  bentuk-bentuk kearifan  local  yang  ada  dalam masyarakat  dapat  berupa  nilai, norma,kepercayaan  dan  aturan  –
aturan khusus.Bentuk yang bermacam-macam ini mengakibatkan  fungsi  kearifan local  menjadi  bermacam-macam
pula.  Fungsi-fungsi  terebut  antara lain:
a. Kearifan  local  berfungsi  untuk konservasi dan pelesatrian
sumber daya   alam.
b. Kearifan  local  berfungsi  untuk mengembangkan  sumber  daya
manusia . c. Berfungsi sebagai pengembangan  kebudayaan  dan
ilmu pengetahuan. d. Berfungsi  sebagai  petuah  , kepercayaan , sastra dan pantangan C. Kearifan local sebagai alat pemberdayaan Komite Sekolah
Dalam  kehidupan  sehari-hari manusia  dalam  berinteraksi  dipandu oleh  nilai-nilai  dan  dibatasi  oleh norma-norma dalam kehidupan social .  Norma  merupakan  ketentuan  yang berisi perintah-perintah atau larangan-larangan yang harus dipatuhi  warga  masyarakat  demi terwujudnya  nilai-  nilai.  Berikut contoh-contoh  kearifan  local    yang dapat digunakan untuk memberdayakan komite  sekolah : 1. Berupa adat / kebiasaan masyarakat:
a. Gotong royong
b. Toleransi
c. Tepo seliro.
d. Rela berkorban.
e. Tirakatan/ do‟a bersama.
f. Menjaga tradisi.
2. Berupa nasehat / pitutur luhur.
Banyak pitutur luhur yang menjadi keraifan   budaya Jawa. Antara lain dikumpulkan    (  Pfof  Gunawan Sumodiningrat:
2014)
mengelompokkan  pitutur  dalam sebuah    buku Pitutur  Luhur
budaya Jawa .
a. Berupa perintah / pelajaran ,
1) Rukun  agawe  santoso  ,  crah agawe bubrah.
2) Alon-alon waton kelakon.
3) Ono bapang  sumimpang.
4) Ono catur mungkur.
5) Angon mogso
6) Dikenakke iwake , ojo  butek banyune.
7) Jer basuki mowo beya.
b. Berupa larangan
1) Ojo gugu karepe dewe.
2) Ojo cidro ing janji
3) Ojo dumeh
4) Ojo golek Wah mengko dadi Owah.
5) Ojo kumalungkung
6) Ojo  rumongso  biso,  kudu biso rumongso.
Pardi Suranto dan Heny Astiyanto    (2009)  dalam  buku  90 Mutiara  Nilai  kearifan  Budaya antara lain sebagai  berikut:
a. Berupa perintah/ pelajaran
1) Becik ketitik-olo ketoro
2) Emban Cinde , emban ciladan.
3) Gusti ora sare
4) Ing  ngarso  sung  tulodo,  ing madyo  mangun  karso  tut wuri handayani.
5) Jujur bakal mujur
6) Kalah cacak menang cacak
7) Rawe-rawe  rantas  malang- malang putung.
b. Berupa larangan
1) Ojo metani alaning liyan
2) Ojo nggege mongso
3) Ojo  rumongso  biso,  ning biso rumongso. Semua  adat  dan  pitutur  luhur tersebut  dapat  dijadikan  alat  atau media untuk memberdayakan komite  sekolah  di  semua  jenjang. Hanya perlu dicari bagaimana cara
memberdayakannya. D. Model pemberdayaan komite sekolah berbasis nilai-nilai kearifan local. Sebagaimana penjelasan
bahwa  Komite  Sekolah  mempunyai penjabaran  peran  dalam  kegiatan oprasional  Komite  Sekolah,  adapun penjabarannya  adalah  sebagai  berikut (Departemen  Pendidikan  Nasional, 2004):
1. Peran  Komite  Sekolah  sebagi pemberi  pertimbangan  (advisory agency), indikator kinerjanya dengan  memberikan  masukan  dan pertimbangan mengenai: (a) Kebijakan pendidikan; (b) Program pendidikan; (c) Rancangan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS); (d) Kriteria kinerja satuan; (e) Kriteria tenaga  kependidikan;  (f)  Kriteria fasilitas pendidikan.
Dalam  melaksnakan    peran  ini Komite Sekolah menyelanggarakan    musyawarah dengan    sesama    pengurus  untuk untuk  medata  pertimbangan  yang harus  diberikan  kepada   sekolah. Dalam    kegiatan    ini  ,  ada    nilai- nilai  kearifan    lokal  yang    dapat dimanfaatkan: antara  lain:
a. Religius.
b. Toleransi
c. Tepo seliro.
d. Menjaga tradisi.
e. Ojo nggege mongso.
f. Kalah cacak menang cacak.
g. Religius.
h. Jer basuki mowo beya.
2. Komite Sekolah sebagai pendukung  (supporting  agency), indikator  kinerjanya  yaitu:  (a) Mendorong orang tua untuk berpartisipasi  dalam  pendidikan;
(b) Mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan;(c) Menggalang  dana  dalam  rangka pembiayaan pendidikan;(d) Mendorong  tumbuhnya  perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan  pendidikan  yang bermutu;(e) Mendorong tumbuhnya  komitmen  masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan  yang  bermutu.    Dalam kegiatan    ini  ,  ada    nilai-nilai kearifan    lokal  yang    dapat dimanfaatkan: antara  lain:
a. Toleransi
b. Tepo seliro.
c. Rawe-rawe rantas malang- malang putung.
d. Ojo cidro ing janji
e. Ojo dumeh
3. Peran  Komite  Sekolah  sebagai pengontrol  (controlling  agency),
indikator  kinerjanya  yaitu:  (a) Melakukan  evaluasi  dalam  setiap kegiatan; (b) Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan program penyelenggaraan  pendidikan;  (c) Melakukan  pengawasan  terhadap kebijaksanaan  program  keluaran pendidikan.    Nilai-nilai    kearifan
lokal  yang    dapat    digunakan antara lain:
a. Menjaga tradisi.
b. Ojo metani alaning liyan
c. Ojo  rumongso  biso,  ning  biso rumongso.
d. Becik ketitik-olo ketoro
e. Emban Cinde , emban ciladan.
f. Gusti ora sare
g. Ing  ngarso  sung  tulodo,  ing madyo  mangun  karso  tut  wuri handayani.
h. Jujur bakal mujur
4. Peran  Komite  Sekolah  sebagai mediator, indikator kinerjanya yaitu:  (a)  Melakukan  kerja  sama dengan masyarakat (b) Menampung  aspirasi,  ide,  tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan  yang  diajukan  oleh masyarakat;  (c)    Menganalisis aspirasi  ide,  tuntutan  dan  berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan  oleh  masyarakat.  Nilai- nilai    kearifan    lokal  yang    dapat digunakan antara lain:
a. Rukun  agawe  santoso  ,  crah agawe bubrah.
b. Alon-alon waton kelakon.
c. Ono bapang  sumimpang.
d. Ono catur mungkur.
e. Angon mogso
f. Dikenakke  iwake  ,  ojo  butek banyune.
g. Ojo dumeh
h. Dikenakke  iwake  ,  ojo  butek banyune.
i. Musyawarah, mufakat

## Kesimpulan.
Berdasarkan      uraian    diatas  ,  ada beberapa    kesimpulan    sebagai berikut: 1. Komite sekolah harus diberdayakan dalam rangka mencapai kwalitas pendidikakan di semua  jenjang    dan  jenisnya.
Komite  sekolah  bisa    berdaya kalau  di  manaj  dengan  baik  peran dan  fungsinya, mulai perencanaan, organisasi , pelaksanaannya
sampai    evaluasinya.    Langkah awalnya  semua  pengurus    Komite Sekolah  harus    memahami  peran dan  fungsinya.
2. Banyak    kearifan    lokal  yang dapat dimanfaatkan Komite Sekolah  untuk  memanaj  lembaga ini        agar  lebih    berdaya  dalam melakukan  peran  dan  fungsinya. Nilai  nilai  itu    ada  yang    perintah, pelajaran dan ada   juga larangan . Nilaii-nilai  itu  ada  yang    yang bersumber  dari  agama  dan  ada pula  yang    bersumber    dan    adat istiadat.
3. Komite  Sekolah  sebaiknya  bisa memahami dan memanfaatkan
nilai-nilai  kearifan  lokal  sebagai alat  untuk  memanaj    organisasi agar  lebih  berdaya  dan    mampu melaksanakan peran dan fungsinya   dengan maksimal.

## Daftar Pustaka
Abdul  Latif,  2009, Pendidikan  Bebasis Nilai Kemasyarakatan, Bandung:
Rafika Adhitama,
Achmadi,  1995, Beberapa  Agenda Peningkatan  Mutu  Pendidikan Dasar  Dan  Menengah (Padang, Makalah Temu Nasional Manajemen  Pendidikan  Dalam Rangka  Menyongsong  50  Tahun Kemerdekaan RI Dan Dies Natalis  XLI  IKIP  Padang,  1 September).
E,  Mulyasa,  2002, Manajemen  Berbasis Sekolah  Konsep  Strategi  dan Implementasi, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya,
G,  Siagian,  1977. Manajemen  Suatu Pengantar , Alumni, Bandung,
H,  Ketut  Gobyah, Berpijak  pada Kearifan Lokal . dalam http://www.balipos.co.id, akses
17/9/2003.
Mudjahirin  Thohir,  Makalah “Nilai- Nilai  Kearifan  Budaya  Lokal Untuk Meningkatkan Daya Saing Cluster  Industri  Jepara  dalam Era  Globalisasi” disampaikan pada  “Seminar  Sehari”  INISNU Jepara  pada  hari  Sabtu,  15 Januari  2011  di  Gedung  NU Jepara.
R.  Sudiro  Muntahar,  1985, Hubungan Masyarakat, Fungsi dan Peranannya  dalam  Manajemen. Yogyakarta: Andi Offset,
Depdiknas.  (2002). Keputusan  Menteri
Pendidikan  Nasional  Republik Indonesia  Nomor  044/U/2002 Tentang  Dewan  Pendidikan  dan Komite Sekolah . Jakarta: Depdiknas.
Tim  Pengembangan  Dewan  Pendidikan dan  Komite  Sekolah  Direktorat Jenderal  Departemen  Pendidikan
Nasional. (2002). Indikator Kinerja  Dewan  Pendidikan  dan Komite Sekolah . Jakarta;
Depdiknas.
Drost,  J.  SJ.  2005. Dari  KBK  sampai MBS. , Jakarta: Buku Kompas
Jalal,    F.    et.al.    (2001). Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi   Daerah. ,  Yogyakarta:  Adecitra  Karya Nusa. Sihombing,  U.  (2001). Konsep  dan Pengem- bangan Pendidikan Berbasis  Masyarakat. Adecitra
Karya Nusa.
UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 ( Jakarta : Asa Mandiri , 2008)