1 | Ridhatullah Assya’bani
At- Turā ṡ : Jurnal Studi Keislaman Volume 6, No.1, Januari-Juni 2019 DOI: http://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.253

## Ridhatullah Assya’bani

## POLITIK SEBAGAI TANGGUNG JAWAB: Konstruk Pemikiran Tokoh Muslim Abad Pertengahan
Sekolah Tinggi Ilmu Al- Qur’an Amuntai , Banjarmasin Email: rassyabani@gmail.com
Abstract: The political discourse is indispensable from the human life. In terms of Islamic teaching, it implies a relation among individuals, or between individual and society,  or  among  societies  in  order  to  be  a  basic  value  of  solidarity  building. Consequently,  politics  became  a  raison  de  etre  for  those  who  had  primordial responsibility  to  the  others.  This  article  is  to  portray  the  Middle  Age  Muslim thinkers’ arguments and their basic epistemologies on politics as responsibility. They argued  partly  that  human  being  need  the  others  to  be  shared  living,  and  it  was necessary  to  be  ‘political’  with  building  a  community.  Furthermore,  a  political human being need to be responsible for what they deserve to do to the others.
Keywords: human, relation, politics, responsibility
At- Turā ṡ : Jurnal Studi Keislaman Volume 6, No. 1, Januari- Desember 2019 DOI: http://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.253
Abstrak: Wacana politik memang tidak pernah surut dari perbicangan kaum intelektual,  karena  peran  politik  dalam  kehidupan  manusia  tidak  pernah  bisa dipisahkan,  seakan  menjadi  darah  daging  dalam  diri  manusia.  Politik  secara sederhana  adalah  relasi  individu  dengan  individu  lain,  individu  dengan  suatu kelompok  atau  kelompok  dengan  kolompok  lain.  Jika  dilihat  dalam  Islam, politik adalah basis nilai untuk menjalin solidaritas. Tepat pada titik ini politik sebagai  tanggung  jawab,  dalam  pengertian  bahwa  manusia  bertanggung  jawab terhadap manusia lain karena kodrat manusia adalah makhluk sosial. Sebagai penupang argumen-argumen tersebut, tulisan ini berusaha menelaah argumen dari tokoh pemikir muslim abad pertengahan sebagai basis epitemologi tentang politik sebagai  tanggung  jawab.  Mereka  menyatakan  bahwa  manusia  tidak bisa  hidup tanpa  bantuan  orang  lain,  oleh  karnanya  menjadi  sebuah  keniscayaan  untuk berpolitik dan membentuk sebuah kelompok-kelompok. Oleh sebab itu, manusia sebagai  pelaku  politik  harus  bertanggung  jawab  dengan  tindakan  yang  ia lakukan.
Kata kunci : Manusia, relasi,  politik, tanggung jawab
PENDAHULUAN
Politik  merupakan kajian  yang  sudah  berumur mungkin seusia dengan  umur  manusia  itu  sendiri,  maka  dar  itu  ketika  banyak  pihak yang  memberikan  perharian  dan  mendalami  ilmu  politik  serta memberikan pendefinisan tentang apa itu politik. Pada dasarnya politik mempunyai makna yang multi-dimensi. Ada yang mengartikan politik sebagai  kajian  yang  membahas  tentang  negara,  tujuan-tujuan  negara, dan  lembaga-lembaga  yang  akan  melaksanakan  tujuan-tujuan  itu; hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara- negara  lain.  Sedangkan  pendapatnya  J.  Barents  politik  adalah membahas  tentang  kehidupan  negara,  yang  merupakan  bagian  dari kehidupan  masyarakat;  ilmu  politik  mempelajari  negara-negara  itu melakukan tugas-tugasnya (Barents, 1965).
Selain itu dalam Filsafat politik dijelaskan bahwa politik adalah perkara argumen moral, dalam pengertian bahwa dalam politik tersebut terdapat  nilai  kemanusia  (humaniora).  Membincang  tentang  antara filsafat moral dan filsafat politik setidaknya dalam dua hal: (1) filsafat
3 | Ridhatullah Assya’bani
At- Turā ṡ : Jurnal Studi Keislaman Volume 6, No.1, Januari-Juni 2019 DOI: http://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.253
moral  berkenaan  dengan  latar  belakang  untuk,  dan  batas-batas  bagi filsafat  politik.  Apa  yang  boleh  dan  apa  yang  tidak  boleh  dilakukan orang terhadap orang lain membatasi apa yang boleh mereka lakukan melalui aparatur negara, atau yang mereka lakukan untuk membentuk aparatur  lain.  Kita  memiliki  tanggung  jawab  moral  satu  sama  yang lainnya, sebagain diantaranya adalah tanggung jawab publik. (2) setiap penilaian tentang tanggung jawab publik harus cocok dengan kerangka moral  yang  lebih  luas,  yang  memberikan  ruang  dan  dapat  dipahami oleh tanggung jawab privat (Kymlicka, 2004).
Melihat  pengertian  diatas  bahwa  politik  hanya  sebatas  tentang ketata-nergaraan,  tugas-tugas  negara,  stuktur  kenegaraan  dan  lain sebagainya.  Ada  yang  terlupakan  dari  itu  yakni  politik  sebagai ‘tanggung  jawab’. Tanggung  jawab  berarti  bahwa  siap  menerima kewajiban  atau  tugas.  Artinya,  ketika  seseorang  diberikan  kewajiban atau  tugas,  seseorang  tersebut  akan  menghadapi  suatu  pilihan,  yaitu menerima  dan  menghadapinya  dengan  dedikasi  atau  menunda  dan mengabaikan tugas atau kewajiban tersebut.
Namun, dalam tulisan ini memfokuskan permasalahan pada kata ‘politik’  sebagai  tanggung  jawab sebagai  eksiste nsi  yang  hakiki  ‘aku bertanggung  jawab  maka  aku  ada’,  dalam pengertian  tanggung  jawab antara relasi individu dengan individu lain, individu dengan kelompok atau  kelompok  dengan  kelompok  demi  untuk  mencapai  suatu  tujuan tertentu.  Oleh  karenanya  penulis  mencoba  mencari  pemaknaan  baru tentang  ‘politik’ sebagai  tanggung  jawab  dengan  menilik  pemikiran tokoh muslim abad pertengahan.

## PEMBAHASAN
Pengertian Politik Politik  secara  etimologi  adalah  hal  yang  berhubungan  dengan kekuasaan.  Definisi  ini  disampaikan  oleh  Harold  Lass  Well.  Atau secara sederhana diartikan " Who gets what, when, and how ” (Gani, 1987) Kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu "politikus" dari akar kata "polis'  yakni  negara  atau  kota  (Sinaga,  2013),  juga  dari  bahasa  latin yaitu politica yang telah digunakan sejak abad ke-5 SM berarti hingga kini telah digunakan  lebih dari 25 abad.
At- Turā ṡ : Jurnal Studi Keislaman Volume 6, No. 1, Januari- Desember 2019 DOI: http://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.253
Kota  Athen  merupakan  pusat  pemerintahan  orang-orang Yunani  Kuno.  Mereka  menganggap  bahwa  dunia  ini  hanya  wilayah mereka  saja  dan  disebut  sebagai Polis .  Setelah  ia  bergabung  dengan kota  Sparta,  Thesallia,  Corymhe,  Mylirthos  dan  Samos,  Konsep polis semakin  luas,  ia  meliputi  kota-kota  yang  baru  bergabung  itu.  Ahli falsafah Yunani yang pertama  memperkenalkan  istilah  ini ialah Plato (427-347 SM) dengan karyanya  Politeia  dan Arisroteles (384-322 SM.) dengan  karyanya Politica.  Inilah  buku  yang  pertama  kali dirulis  yang membicarakan tentang  politik  dan  merupakan  perintis  bagi kelahiran ilmu politik (Abidin, 1977).
Plato  dan  Aristoteles  di  dalam  karya-karya  mereka  tersebut menjelaskan  bahwa  pemerintahan  ialah  fitrah  dan  keperluan  manusia pada  setiap  masa  dan  tempat  karena  manusia  itu  ialah  makhluk  yang senanriasa  memerlukan  hidup  bermasyarakat.  Keamanan  dan kesejahreraan masyarakat dapat diwujudkan dengan adanya pemusatan kekuasaan  pemerintahan  (Abidin,  1977).  Dengan  demikian,  secara sederhana, politik adalah relasi individu dengan individu lain, individu dengan  kelompok  atau  kelompok  dengan  kolompok  lain  untuk mencapai sebuah tujuan bersama.
Husain  Munaf  dalam  Ensiklopedi  Indonesia  menjelaskan bahwa  perkataan  politik  dikenal  dalam  bahasa  Latin  sebagai politica , dalam  bahasa  yunani Politikus ,  dalam  bahasa  Belanda politiek ,  dalam bahasa  Perancis  sebagai politique ,  dan  dalam  bahasa  Inggris  sebagai politics dan dalam bahasa arab sebagai siyasah .
Jika  kata  politik  sudah  muncul  sejak  zaman  Yunani,  maka istilah siyasah dalam  bahasa  Arab  juga  muncul  serentak  dengan kelahiran  negara  Islam  di  Madinah.  Kalau  di  Yunani  istilah  politik mempunyai  arti pemerintahan atau kenegaraan. Sedangkan kata siyasah pada  mulanya  diartikan  sebagai  usaha  dan  ikhtiar  untuk  mencapai atau menyelesaikan suatu  maslalah.  Dan  juga  bermaksud  pengurusan pemerintahan.
Istilah  politik  menurut  para  ulama dimaknai  dengan  dua  arti: (1)  secara  umum,  yaitu:  menangani  urusan  manusia  dan  masalah kehidupan dunia mereka bedasarkan syariat agama. Karena itu dikenal istilah khilafah yang berarti perwakilan atau pengganti Rasulullah untuk
5 | Ridhatullah Assya’bani
At- Turā ṡ : Jurnal Studi Keislaman Volume 6, No.1, Januari-Juni 2019 DOI: http://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.253
menjaga  agama  dan  mengatur  dunia;  (2)  secara  khusus,  yaitu pendapat  yang  dinyarakan  pemimpin,  hukum  dan  ketetapan- keterapan  yang dikeluarkannya,  untuk  menjaga kerusakan yang akan terjadi,  membasmi  kerusakan  yang  sudah  terjadi  atau  untuk memecahkan  masalah khusus (Qardhawi, 1995).
Dari  keterangan  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa politik  ialah  instumen  manusia  atau  cara  dan  upaya  menangani masalah rakyat  dengan  seperangkat  undang-undang  untuk mewujudkan  kemaslahatan  dan  mencegah  hal-hal  yang  merugikan bagi kepentingan manusia dalam menyampaikan misinya.
Kalau  kata  politik  dikaitkan  dengan  Islam  maka  politik  Islam ialah  aktivitas  politik  yang  sebagian  umat  Islam  yang  menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis  solidaritas berkelompok, tepat pada titik  ini  politik  sebagai  kesadaran.  Pendukung  perpolitikan  Islam  ini belum  tentu  seluruh  umat  Islam  (pemeluk  agama Islam),  karenanya maka  dalam karegori  politik  dapat  disebut  sebagai kelompok politik Islam,  juga  menekankan  simbolisme  keagamaan  dalam  berpolitik, seperti  menggunakan  perlambang  Islam,  dan  istilah-istilah  keislaman dalam  peraturan  dasar  organisasi,  khittah    perjuangan,  serta  wacana politik (al-Bahnasawi, tt).
Dalam  aspek  politik  perlu  dicatat  bahwa  semasa  Nabi,  beliau telah  mendirikan  tatanan  sosial  politik  Islam  di  Madinah.  Namun setelah lebih dari tiga abad kemudian, para pemikir  hukum baru  mulai merumuskan  teori  polirik  mereka  secara  lebih  sistematis.  Di  antara mereka  yang  al-Farabi,  al-Mawardi, al-Ghazali,  ibn Taimiyah dan  ibn Khaldun.

## Politik Menurut Pemikir Muslim Abad Pertengahan
Mengacu  kepada  pengertian  sederhana  tentang  politik,  yakni relasi  individu  dengan  individu  lain,  individu  dengan  kelompok  atau kelompok  dengan  kolompok  lain  untuk  mencapai  sebuah  tujuan bersama.  Ini  berarti  bahwa  manusia  tidak  bisa  hidup  sendiri  untuk mencapai  tujuan  hidupnya,  perlu  bantuan  dari  orang  lain  untuk mencapai  tujuan  tersebut.  Dalam  pandangan  al-Farabi  (870-950  M),
At- Turā ṡ : Jurnal Studi Keislaman Volume 6, No. 1, Januari- Desember 2019 DOI: http://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.253
filsuf muslim yang banyak berbicara masalah kemaslahatan, meskipun ia  bukan  orang  praktisi  lapangan  dalam  urusan  kemaslahatan.  Ia menyatakan  bahwa  manusia  adalah  makhluk  sosial  yang  mempunyai kecenderungan  alami  untuk  bermasyarakat,  karena  ia  tidak  mampu memenuhi  kebutuhannya  sendiri  tanpa  bantuan  orang  lain  (al-Farabi, tt).  Kemudian,  Dalam  pandangan  al-Ghazali  (1059-1111  H),  manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, Oleh  karenanya  mereka  perlu  hidup  bermasyarakat  dan  bernegara. Menjadi  keniscayaan  untuk  membentuk  negara,  bukan  hanya  untuk memenuhi  kebutuhan  duniawi,  melainkan  juga  persiapan  untuk kehidupan akhirat.
Berdasarkan  pandangan  ini,  membentuk  negara  merupakan perkara yang wajib dan pemilihan kepala negara bukanlah berdasarkan rasio,  melaikan  berdasarkan  agama  ( syar’i ).  Ini  dikarenakan  bahwa kesejahteraan  dan  kebahagiaan  di  akhirat  tidak  tercapai  tanpa pengalaman  dan  penghayatan  agama  secara  benar.  Oleh  sebab  itu, lanjut  tutur  al-Ghazali  bahwa  agama  dan  negara  (pemimpin  negara) bagaikan dua saudara kembar yang tidak lahir dari rahim seorang ibu. Keduanya  saling  melengkapi,  bahkan  al-Ghazali  menegaskan  bahwa politik    (negara)  menempati  posisi  yang  strategis,  yang  hanya  berada setingkat di bawah kenabian (al-Ghazali, 1994).
Selain  itu,  dalam  pandangan  ibn  Taimiyah  (1263  M),  dengan menggunakan  pendekatan  sosiologi  mengatakan  bahwa  kesejahteraan manusia  tidak  dapat  tercipta  kecuali  hanya  dalam  satu  tatanan  sosial, dimana  setiap  orang  bergantung  pada  yang  lainnya.  Oleh  sebab  itu, menjadi  suatu  keniscayaan  seorang  pemimpin  yang  akan  mengatur kehidupan sosial tersebut (Taimiyah, tt).
Untuk  itu  mencapai  tujuan  bersama — kemaslahan,  keamanan, kesejahteraan, dan lain sebagainya — tidak mungkin tanpa adanya yang memimpin  atau  mengepalai.  Untuk  itu,  menjadi  keniscayaan  untuk memilih salah satu untuk memimpin jalannya proses pencapaian suatu tujuan dan bertanggung jawab terhadap umat yang ia pimpin. Misalnya dalam  subuah  negara.  Penetapan  kepala  Negara  dalam  pandangan  al- Mawardi  (974-1058  M)  harus  didasarkan  pada  kerelaan.  Dalam pengertian bahwa kalau kandidat kepala Negara bersedia dipilih, maka
7 | Ridhatullah Assya’bani
At- Turā ṡ : Jurnal Studi Keislaman Volume 6, No.1, Januari-Juni 2019 DOI: http://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.253
telah  dimulailah  sebuah  kontrak  sosial  antara  kepala  negara  dan masyarakat melalui ahl al-ikhtiyar (Iqbal, 2010) . Melalui kontrak ini lahir hak  dan  kewajiban  secara  simbiosis-mutualime  (timbal-balik  yang saling menguntungkan), antara kepala negara sebagai penerima amanah dan rakyat sebagai pemberi amanah. Di antara kewajiban kepala negara menurut al-Mawardi ialah menyampaikan amanah dan memperhatikan segala  sesuatu  yang  dapat  meningkatkan  politik  pemerintahannya terhadap  masyarakat  dan  memelihara  agamanya  (Al-Mawardi,  tt). Selanjutnya,  rakyat  wajib  taat  kepada  kepala  negara  selama  ia menjalankan tugas dengan baik. Pendaptnya ini dilandaskan pada surah an-Nisa,  4:  59  yang  mewajibkan  taat  kepada  Allah,  Rasulnya  dan ulul amri (para pemimpin). Oleh sebab itu, meminjam pernyataan ibn Khaldun (1332-1406 M)  bahwa  organisasi  kemasyarakatan — negara  dalam  konteks  global, ormas dalam konteks lokal — adalah suatu keharusan. Kodrat manusia tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  secara  sendirian.  Ia membutuhkan orang lain untuk memenuhinya, seperti makanan yang ia  makan,  pakaian  yang  dikenakannya,  sudah  melibatkan  orang  lain. Tanpa  orang  lain  keberadaan  manusia  tidak  akan  sempurna  (Iqbal, 2010).

## Kedudukan Manusia Di Muka Bumi
Allah  menciptakan  manusia  untuk  menempati  bumi  ini,  bukan di  surga  sebagaimana  yang  ditempati  Adam  pada  awalnya.  Dengan proses yang terjadi, akhirnya Adam diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi  kita  ini.  Di  bumi  inilah  manusia  dapat  berperan  sesuai  dengan bidangnya masing-masing. Peran apa saja yang dimainkan manusia di bumi  ini,  Alquran  menggariskan  jangan  sampai  manusia  keluar  dari dua fungsi pokoknya, yakni:
1. Fungsi  kekhalifahan (khalifah  Allah). Kehadiran  manusia  di  bumi ini adalah sebagai khalifah atau wakil Allah di bumi. Khalifah bisa juga diartikan sebagai pemimpin. Karena itu, manusia harus dapat memerankan dirinya sebagai  pemimpin  di  muka  bumi  ini.  Allah Swt.  berfirman  dalam  surah  al-Baqarah (2): 30:
At- Turā ṡ : Jurnal Studi Keislaman Volume 6, No. 1, Januari- Desember 2019 DOI: http://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.253
“ Ingatlah  ketika  Tuhanmu  berfirman  para  malaikat:  "Sesungguhnya Aku  hendak  menjadikan  seorang  khalifah  di  muka  bumi."  Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang  yang  akan    membuat  kerusakan  padanya  dan  menumpahkan darah,  padahal  kami  senantiasa  bertasbih  dengan  memuji  Engkau  dan mensucikan  Engkau?"  Tuhan  berfirman:  "Sesungguhnya  Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" .” (QS. al-Baqarah [2]: 30).
Kemudian  Pernyataan  Allah  tentang  fungsi  ini  juga  bias  dibaca dalam  QS.  Yunus  (10):  14,  QS.  al-An ’a m  (6):  165,  QS.  Fathir (35):  39.  Fungsi  kepemimpinan  ini  harus  diperankan  manusia sesuai  dengan  kapasitasnya  masing-masing  yang banyak didukung oleh  potensi  kecerdasannya.  Ada  manusia  yang  dapat  mencapai derajat  kepemimpinan  tertinggi,  seperti  presiden,  gubernur,  atau bupati,  namun  ada  juga  yang  hanya  mampu  menjadi  pemimpin atas dirinya sendiri.
2. Fungsi ibadah (hamba Allah). Di samping manusia harus menjadi khalifah  di bumi, manusia juga harus melakukan fungsi utamanya, yakni beribadah kepada Allah. Allah Swt. Berfirman:
“ Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-K u.” (QS. al-Dzariyat [51]: 56).
Fungsi  ibadah  ini  dapat  dijalankan  manusia  sesuai  dengan petunjuk-petunjuk  yang  diberikan  oleh  Allah  melalui  al-Quran dan  juga  yang  dijelaskan  oleh Nabi  melalui  hadisnya.  Fungsi  ini sangat  didukung  oleh  potensi  agama  yang  dimiliki  manusia. Semakin  tinggi  potensi  keagamaan  manusia,  maka akan semakin maksimal dia dapat beribadah kepada Allah.
Dua fungsi di atas harus berjalan bersama-sama dan tidak boleh manusia hanya menjalankan satu fungsi saja serta meninggalkan fungsi yang  lain.  Sebagai  teladan  manusia,  Nabi  Muhammad  SAW. mencontohkan  bagaimana  melakukan  kedua  fungsi  itu  dalam kehidupan  beliau,  baik  sebagai  kepala  negara  maupun  sebagai  nabi, yang dua-duanya dijalankan dengan sebaik mungkin. Sebagai umatnya
9 | Ridhatullah Assya’bani
At- Turā ṡ : Jurnal Studi Keislaman Volume 6, No.1, Januari-Juni 2019 DOI: http://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.253
kita pun harus meneladaninya dengan berusaha memaksimalkan kedua fungsi itu dalam kehidupan kita.

## Politik Sebagai Tanggung Jawab
Berdasarkan  pengertian  tentang  politik  dan  melihat  pandangan para  tokoh  politik  maka  dapat  dimaknai  bahwa  politik  memilki  dua makna,  yakni  politik  sebagai  instrument  manusia  mencapai  tujuan bersama  dan  Politik  sebagai  kesadaran.  Politik  sebagai  instrumen manusia  untuk  menacapai  tujuannya  teraplikasi  menjadi  institusi formal  maupun  organisasi  masyarakat.  Institusi  formal  merujuk  pada tubuh  negara  (badan  peradilan,  legislatif,  birokrasi)  dan  peraturan negara  yang  memaksa  (hukum,  konstitusi,  regulasi).  sedangkan Organisasi Masyarakat adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum,  yang  berfungsi  sebagai  sarana  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan bangsa dan negara. Sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.
Adapun  politik  sebagai  kesadaran,  dalam  pengertian  bahwa manusia  sebagai — subjek  atau  objek  politik — menyadari  pentingnya menjalin  relasi  dengan  manusia  lain  dan  bertanggung  jawab  terhadap orang lain. Tanggung jawab disini adalah bukanlah ‘akibat’ karena kita telah  telah  melakukan  sesuatu.  Kita  bertanggung  jawab  karena  kita sadar  akan  pilihan    dan  mempunyai  rencana  untuk  diwujudkan. Tanggung  jawab  juga  tidak  sama  denga  kewajiban.  Tanggung  jawab berasal dari pengatahuan, kesadaran, atau dari dalam diri kita (inhern). Tanggung  jawab  adalah  tugas-tugas  yang  harus  dikerkajakan berdasarkan  perintah  atau  aturan  yang  kita  terima.  Singkatnya, tanggung jawab adalah ungkapan dari dalam diri kita yang keluar dalam bentuk  tindakan.  Kewajiban  adalah  internalisasi  perintah  atau  aturan dari luar kedalam diri kita, atau dengan kata lain penerimaan kita atas apa yang diminta oleh pihak luar agar kita lakukan (Bolo, 2012). Berkenaan  dengan  tanggung  jawab,  Nabi  Muhammad  SAW menjelaskan dalam Hadistnya (Bukhari, tt):
At- Turā ṡ : Jurnal Studi Keislaman Volume 6, No. 1, Januari- Desember 2019 DOI: http://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.253
Setiap  kalian  adalah  pemimpin  dan  setiap  kalian  bertanggung  jawab terhadap kepemimpinanya. Seorang raja memimpin rakyatnya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang suami memimpin keluarganya dan  akan  ditanya  tentang  kepemimpinannya.  Seorang  budak  mengelola harta majikannya akan ditanya tentang pengelolaannya. Ingatlah bahwa kalian semua memimpin dan akan diminta pertanggung-jawabannya atas kepemimpinan itu (HR. Bukhari dan Muslim) .
Dalam hadist tersebut, pada dasarnya menekankan bahwa setiap manusia untuk selalu bertanggung jawab setiap apa yang dilakukannya, terlebih dalam perpolitikan, apa lagi ketika menjadi seorang pemimpin. Thomas Aquinas (1226-1274) merumuskan berdasarkan dengan basis teologis  normatif,  bagaimana  seharusnya  kekuasaan  digunakan  untuk tujuan tertentu. Menurutnya bahwa seorang penguasa negara memiliki kewajiban-kewajiban terhadap rakyat yan dikuasainya. Tugas penguasa negara yang utama adalah mengusahakan kesejahteraan dan kebajikan hidup  bersama.  Untuk  itu,  penguasa  dtuntut  untuk  memungkinkan rakyat  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  material,  diantaranya kebutuhan sandang dan pangan. Menjadi niscaya negara mengarahkan setiap  kelas-kelas  sosial  dalam  masyarakat  untuk  mencapai  tujuan bersama (Suhelmi, 2001).
Sebelum menjalankan sistem politik dalam sebuah negara, perlu menyiapkan dan memperkanalkan masyarakat yang demokratis kepada rakyat,  kemudian  mengajak  untuk  melaksanakan  prinsip  tersebut dengan penuh tanggung jawab. Prinsip masyarakat demokrasi tersebut berpijak  pada  nilai  yang  terkandung  dalam  konsep  masyarakat  sipil. Nilai-nilai tersebut menurut Bung Hatta adalah:
• Kemandirian dan tanggung jawab individu.
• Keterlibatan atau partisipasi masyarakat.
• Hubungan  kooperatif  antar  individu  yang  mandiri  dalam masyarakat.
Konsep ‘ civil society ’ tak dapat dipahami tanpa nilai ‘kemandirian dan  tanggung  jawab  individu’.  Kemandirian dan  tanggung  jawab individu  dalam  hal  ini  bukan  berarti  individualisme.  Nilai  inilah  yang menyebabkan  konsep civil  society berbeda  dari  konsep  masyarakat
11 | Ridhatullah Assya’bani
At- Turā ṡ : Jurnal Studi Keislaman Volume 6, No.1, Januari-Juni 2019 DOI: http://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.253
lainnya,  seperti  masyarakat  monarki.  Kemandirian  dalam  hal  ini  bisa dijabarkan  sebagai  ‘mengenali  pil ihan  yang  ingin  diambil  dan  mampu memilih  hal  yang  diingingkan’. Amarty  Sen,  seorang  ekonom menegaskan  bahwa  kita  bebas  jika  kita  bisa  memilih.  Kekampuan memilih  menunjukkan  kita  bisa  bertanggung  jawab.  Pemahaman seperti  ini;  ‘karena  kita  tahu  apa  yang  dip ilih  atau  apa  yang  akan dilakukan,  maka  kita  akan  bertindak  seturut  dengan  pilihan  dan rencana yang telah disusun’ (Bolo, 2012). Penalaran  kepedulian  menganggap  perhatian  untuk  orang  lain dalam pengertian bahwa menerima tanggung jawab. Menurut Gilligan bahwa  menerima  tanggung  jawab  untuk  orang  lain  mengisyaratkan perhatian  positif  berkenaan  dengan  kesejahteraan  mereka,  sementara hak pada dasarnya merupakan mekanisme perlindungan diri yang dapat dihormati  hanya  dengan  membiarkan  orang  lain  sendirian.  Dengan kata  lain,  ia  menyamakan  perbicaraan  hak  individualisme  dan pementing  hak  untuk  orang  lain  terbatas  pada  non-intervensi  timbal- balik  (Kymlicka,  2004).  Tidaklah  mengejutkan  bahwa  pengertian tanggung  jawab  untuk  tujuan-tujuan  bersama  merupakan  perbedaan fundamental antara kepedulian dan keadilan.

## PENUTUP
Berdasarkan uraian di atas, makna politik dimensi ganda,  yakni politik  sebagai  instrument  manusia  mencapai  tujuan  bersama  dan politik  sebagai  kesadaran.  Politik  sebagai  instrumen  manusia  untuk menacapai  tujuannya  teraplikasi  menjadi  institusi  formal  maupun organisasi  masyarakat.  Sedangkan  politik  sebagai  kesadaran,  ia menyadari  adanya  relasi  antara  dirinya  dengan  yang  diisi  dengan  rasa tanggung  jawab  demi  mencapai  kesejahteraan  bersama.  Oleh  sebab itulah tanggung jawab s ebagai eksistensi yang hakiki ‘aku bertanggung jawab  maka  aku  ada’,  dalam  pengertian  tanggung  jawab  antara  relasi individu  dengan  individu  lain,  individu  dengan  kelompok  atau kelompok  dengan  kelompok  demi  untuk  mencapai  suatu  tujuan tertentu, tanpa harus terjadi diskriminasi dengan yang lain.
At- Turā ṡ : Jurnal Studi Keislaman Volume 6, No. 1, Januari- Desember 2019 DOI: http://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.253

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Ahmad Zainal . (1977). IImu  Politik  Islam , Jilid  I . Jakarta: Bulan Bintang.
al-Bahnasawi,  Salim  Ali.  (t.t). Wawasan  Sistem  Politik  Islam .  Jakarta: Pustaka AI Kautsar.
al-Farabi.  (t.t). Ara  Ahl  al-Madinah  al-Fadhilah .  Mesir:  Maktabah Matba’ah Muhammad Ali .
al-Ghazali. (1994). al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Mulk , terjem. Ahmadie Thaha dan Ilyas Ismail, Nasehat Bagi Penguasa . Bandung: Mizan.
al-Mawardi. (t.t). al-Ahkam al-Sulthaniyah . Beirut: Dar al-Fikr.
Barents,  J.  (1965). Ilmu  Politik  Suatu  Perkenalan  Lapangan, Terj.  L.M Sitorus. Jakarta: Pembangunan.
Bolo,  Andreas  Doweng,  dkk.  (2012). Pancasila  Kekuatan  Pembebas . Yogyakarta: Kanisius.
Gani, Sulistiyawati Ismail. (1987). Pengantar Ilmu Politik . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Iqbal,  .Muhammad,  dkk.  (2010). Pemikiran  Politik  Islam  dari  Klasik Hingga Indonesia Kontemporer . Jakarta: Kencana.
Kitab  al-Ahkam,  Bab  Qaulu llahi  Ta’ala (no.  7134),  dan  Muslim,  bab Fadhilatul Imamul ‘Adil wa ‘Uqubatul Jar’ir (no. 1829).
13 | Ridhatullah Assya’bani
At- Turā ṡ : Jurnal Studi Keislaman Volume 6, No.1, Januari-Juni 2019 DOI: http://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.253
Kymlicka, Will. (2004). Contemporary Political Philosophy: an Introuduction , terjem.  Agus  Wahyudi, Pengantar  Filsafat  Politik  Kontemporer .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Qardhawi,  Yusuf.  (1995). Teori  Politik  Islam ,  terjem.  Masrohi  N. Surabaya:  Risalah Gusti.
Sinaga, Rudi Silam. (2013). Pengantar Ilmu Politik: Kerangka Berpikir dalam Dimensi Arts, Praxis & Policy . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sjadzali,  Munawwir.  (1990). Islam  dan  Tata  Negara  Ajaran,  Sejarah  dan Pemikiran . Jakarta: UI Press.
Suhelmi, Ahmad. (2001). Pemikiran Politik Barat . Jakarta: Gramedia.
Taimiyah,  Ibn.  (t.t). Minhaj  al-Sunnah  al-Nabawiyah .  Riyadh:  Maktabah al-Riyadh al-Haditsah.