## Pengaruh Diklat, Pengetahuan, Pengambilan Keputusan, Komitmen Organisasional Terhadap  Kinerja Penegak Hukum Laut
Influence of Training, Knowledge on, Decision Making, Organization Commitment to The Performance of Marine Law Enforcement

## Willem  Nikson  Sitompul
Puslitbang Perhubungan Laut Badan Litbang Kementerian Perhubungan Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta Pusat ooo_wills@yahoo.co.id
Naskah diterima 02 Oktober 2014, diedit 16 Oktober 2014, dan disetujui terbit 28 Nopember 2014

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran  tentang  pengaruh  pendidikan  dan  pelatihan,  pengetahuan, pengambilan keputusan, dan komitmen organisasional terhadap  kinerja penegak hukum laut pada Satuan Tugas  Badan Koordinasi Keamanan Laut  di DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif asosiatif model analisis Jalur, dengan  menempuh    empat  tahap,  yaitu  survei,  disain  kausalitas,  validasi  dan  reliabiltas,  dan  pengujian  hipotesis. Pengumpulan data penelitian menggunakan kuesioner, dilakukan sebanyak 2 tahap, sebelum diberikan tindakan (uji coba) dan sesudah diberi tindakan, dengan menggunakan sampel penelitian  108 pegawai. Pengumpulan data diolah dan dianalisis secara statistik deskriptif dan inferensial (uji hipotesis dengan  analisis jalur). Hasil penelitian membuktikan variasi yang terjadi pada kinerja penegak hukum laut yang dikoordinasikan Bakorkamla DKI Jakarta, dipengaruhi positif secara  langsung  oleh  variasi  pendidikan  dan  pelatihan,  pengetahuan,  pengambilan  keputusan  dan  komitmen organisasional..
Kata kunci: diklat, pengetahuan, pengambilan keputusan,  komitmen organisasional,  kinerja penegak hukum laut

## ABSTRACT
This research aimed at obtain a description of the influence of marine law enforcement training, and as wellas knowledge, decision making, organizational commitment law enforcement performance at Maritime Security Coor- dinating Board the Task Force on in Jakarta. This research is quantitative approach path method analysis, design causality, by using 108 sample of employees. Research data collection using questionnaires, conducted by 2 steps before the given action (test) and after given action. Collecting data is processed and analyzed through descriptive and  inferential  statistics  (hypothesis  testing  with  path  analysis).  The  results  proved  the  direct  influence  positively marine law enforcement training, law enforcement marine knowledge, decision making, and organizational commit- ment against employee performance.
Keywords: Training, Knowledge, Decision Making, OrganizationalCommitment, Performance, MarineLaw Enforcement

## PENDAHULUAN
Hukum laut internasional dan zona-zona maritim yang timbul dari konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS  1982),  beserta  hak-hak  dan  kewajiban negara-negara yang menjadi peserta dari konvensi ini. Penting untuk dipahami latar belakang yang lebih unified, mengapa hukum laut memiliki karakteristik tersendiri  dalam  kasanah  keilmuan  dan  berkaitan dengan aturan main di laut. Pemahaman dimaksud, adalah  untuk  setiap  orang  baik  secara  individu maupun  kelembagaan,  yang  memanfaatkan  laut sebagai bagian aktivitas kehidupan. Oleh karena itu laut dinyatakan dalam konvesi ini, harus tetap bersih, nyaman, aman dan terhindar dari pelanggaran hukum laut.  Pelaksanaan  pernyataan  itu,  adalah  melalui penegakan hukum di laut oleh negara-negara yang memiliki karakteristik laut sebagai wilayah yuridiksi negaranya.
Pemerintah RI, memahami pelaksanaan kegiatan penegakan hukum laut selama ini, dilakukan secara multi  instansi  dan  multi  fungsi  (kebijakan  yang tumpang  tindih),  sekaligus  menggambarkan rendahnya kinerja penegak hukum laut di Indonesia, karena tidak sesuai dengan ketentuan internasional (United  Nations  Convention  on  The  Law  of  The Sea  1982,  Pasal  213  -  220),  dan  membingungkan para  pelaku  ekonomi  kelautan  (stake  holder)  dan masyarakat maritim di Indonesia. Dalam ketentuan tersebut  dikemukakan,  bahwa  pelaksana  penegak hukum laut yang diakui secara internasional pada masing-masing  negara,  dilakukan  oleh  lembaga Badan Coast Guard. Di Indonesia, pemerintah RI, sejak  diberlakukannya  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008, tentang Pelayaran,
sampai dengan saat ini belum terwujud secara pasti. Sedangkan  praktek  penegakan  hukum  laut  secara berlapis, terus berjalan, sehingga yang dirasakan para pelaku  ekonomi  kelautan  (stake  holder)  dan masyarakat  maritim  di  Indonesia,  adanya keterbatasan gerak. Dapat dilihat pada tabel 1.
Peran pegawai dalam fungsi dan tugas pokoknya dalam suatu instansi/organisasi pemerintah sangat penting. Walaupun kebutuhan-kebutuhan dari aspek sarana dan prasarana dan pendanaan untuk instansi/ organisasi pemerintah sudah terpenuhi, namun semua itu tidak ada manfaatnya  bila tidak ada kehadiran dan peran pegawai dalam fungsi dan tugas pokoknya di dalam instansi/organisasi pemerintah tersebut. Oleh karena itu Pegawai harus dikelola secara profesional sehingga  menghasilkan  pegawai-pegawai  yang handal dan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi  secara  profesional.  Dengan  demikian  akan terlihat  kualitas  pegawai  itu  yang  tergambar  dari kinerja  pegawai  itu sendiri  (bermuara  pada  unjuk kerja seseorang untuk mencapai keinginannya sesuai dengan  yang  disampaikan)[1],  yang  juga  sebagai unjuk  kerja  yang  dihasilkan  oleh  pegawai  atau perilaku  nyata  yang  ditampilkan  sesuai  dengan perannya dalam organisasi [2] [3].
Kenyataan  di  lapangan  menggambarkan rendahnya  kinerja  penegak  hukum  laut  yang dilakukan selama ini secara multi instansi dan multi fungsi,  karena  tidak  sesuai  dengan  hukum  laut internasional [4] dan seharusnya dilakukan oleh  satu lembaga yang juga diakui secara internasional melalui Sea  and  Coast  Guard [5].  Demikian  juga dibentuknya Badan Koordinasi Keamanan Laut RI (BAKORKAMLA)  oleh  pemerintah  melalui
Tabel 1.
Kegiatan Penegakan Hukum Laut Secara Multi Instansi dan Multi Fungsi (Gambaran Kinerja Penegak Hukum Laut di Indonesia)
Kewenangan Lembaga-lembaga di Wilayah Laut
No.
T N I A L P O L R I D K P D E P H U B B E A C U K A I IM IG R A S I K L H D E P H U T D E P T A N D E P K E S E S D M P E M D A 1 Melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran v v v 2 Melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran di laut v v v 3 Pengawasan dan penertiban kegiatan serta lalu lintas kapal v v 4 Pengawasan dan penertiban kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, serta ekplorasi dan ekploitasi kekayaan laut v v v v v v v 5 Pengamanan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran v 6 Mendukung pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan jiwa di laut. v v v 7 Melaksanakan patroli laut v v v v
v 8 Melakukan pengejaran seketika (hot pursuit
v v
v v
v
9 Memberhentikan dan memeriksa kapal di laut
v v v v 10 Melakukan penyidikan
v v v v v v v v v v v v Sumber: Gakum Bakorkamla DKI Jakarta, 2009
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan  yaitu  untuk  mengkoordinasikan penegakan hukum laut menjadi satu instansi dalam multi fungsi,  namun  masih  menggambarkan rendahnya kinerja penegak hukum laut. Hal ini tidak boleh dibiarkan  berlarut,  mengingat  Indonesia merupakan  negara  maritim  kepulauan  terbesar  di dunia yang terletak sangat strategis pada posisi silang lalu lintas perekonomian dunia, dan penting untuk menjamin  penyelenggaraan penegakan hukum laut bagi kepentingan nasional dan internasional.
Semua  itu  membutuhkan    pengalaman  dan kompetensi  para  penegak  hukum  laut.[6] “Perompakan  Kapal  di  Indonesia-Fakta  atau Konspirasi  Opini?”,[7]  menunjukkan    rendahnya kinerja pegawai penegak hukum laut dipengaruhi oleh diklat,  pengetahuan  penegakan  hukum  laut, pengambilan keputusan dan komitmen organisasional pegawai. Hasil penelitian menunjukkan 59% kurang memahami  penegakan  hukum  laut  berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea Tahun 1982, 41% memahami penegakan hukum laut berdasarkan  kebijakan  penegakan  hukum laut masing-masing instansi.[8] Hal ini menggambarkan kurangnya perhatian kelembagaan dalam mendalami hukum laut United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 dan kurangnya sosialisasi hukum laut tersebut kepada para penegak hukum laut yang melakukan  penegakan  hukum laut,  sehingga disarankan  untuk  melakukan  studi  lanjutan  yang intinya  bagaimana  menyamakan pemahaman penegakan  hukum  laut    melalui  diklat  penegakan hukum laut  oleh instansi yang berwenang untuk itu.
Kepentingan diklat untuk meningkatkan kinerja pegawai, yaitu bagaimana organisasi mengupayakan, mengagendakan  dan  menyelenggarakan    dengan baik  dan  memadai,  dalam  arti sesuai  dengan kebutuhan,  kepentingan  dan  harapan  pegawai sehingga, meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan  kompetensi  kerja  pegawai,[9]  yang  artinya menyatakan  peningkatan keterampilan, pengetahuan dan kompetensi kerja pegawai,  dapat mendorong optimalisasi  kinerja  pegawai,  yang menjadikan pegawai  dapat  melaksanakan  tugas  secara  efektif dan  efisien  untuk  pencapaian  tujuan organisasi, meningkat kecakapan pegawai dalam pengambilan keputusan yang mencerminkan bentuk kematangan intelektual seseorang, dan menstimulasi komitmen organisasional  pegawai.[10]  Dengan demikian kepentingan penyelenggaraan  diklat yang baik akan meningkatkan  pengetahuan  yang tinggi  atas penegakan  hukum  laut,  yang  dapat  memberikan kontribusi  positif  terhadap  kinerja pegawai, menstimulasi pegawai untuk meningkatkan komitmen organisasional,  dapat  menjadi good  will  dan
modalitas penting bagi pegawai dalam pengambilan keputusan di lapangan.[11] Sedangkan pengambilan keputusan  pegawai  yang  tepat  dapat  berdampak pada kinerjanya, namun sebaliknya keputusan yang salah  atau  tidak  akurat  akan  berdampak  pada rendahnya kinerja. Sehingga pengambilan keputusan yang tepat dan memiliki akurasi yang tinggi dapat mendorong peningkatan kinerja pegawai.[12]
Dari  beberapa  permasalahan  secara  kajian teoretik di atas, yang teridentifikasi  rendahnya kinerja pegawai dalam penegakan hukum laut, yakni tidak efektipnya diklat penegakan hukum laut, minimnya pengetahuan penegakan hukum laut, kurang tegasnya pengambilan  keputusan  atas  kasus pelanggaran hukum di laut, rendahnya komitmen organisasional pegawai. Sehingga tujuan  penelitian ini untuk melihat pengaruh diklat penegakan hukum laut, pengetahuan penegakan hukum laut, pengambilan keputusan,  dan komitmen organisasional terhadap  kinerja pegawai satuan  tugas Bakorkamla  di    DKI  Jakarta. Sedangkan  tujuan    penulisan  artikel  memperkaya penelitian  dan merumuskan  hipotesis  tentang pengaruh diklat penegakan hukum laut, pengetahuan penegakan hukum laut, pengambilan keputusan, dan komitmen organisasional terhadap  kinerja pegawai satuan tugas  Bakorkamla di  DKI Jakarta.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kuantitatif  dengan    metode  survai    dan  desain kausalitas,  yang  dilakukan  pada  pada  jabatan struktural  unit  kerja  Bakorkamla  DKI  Jakarta. Pelaksanaannya  menggunakan  instrumen  angket yang disebar kepada 108 orang (penegak hukum laut) sebagai sasaran atau subyek penelitian.  Instrumen angket dalam bentuk skala likert sangat setuju/selalu (skor 5), setuju/sering (skor 4), ragu-ragu/jarang (skor 3), tidak setuju/kadang-kadang (skor 2) dan sangat tidak setuju/tidak pernah  (skor 1) terdiri masing- masing 26 butir pernyataan variabel kinerja pegawai (Y), 19 butir pernyataan diklat penegakan hukum laut (X 1 ),19  butir pernyataan  pengambilan  keputusan (X 3 ), 25 butir pernyataan komitmen organisasional (X 4 ).
Sedangkan  variabel  pengetahuan  penegakan hukum laut (X 2 ),  26 butir pernyataan dalam bentuk test dengan  skala  benar  (1)  dan  salah  (0). Penggunaan  teknik  analisis  data  yang  digunakan berpedoman pada Sutrisno Hadi (2002: 157) bahwa untuk menguji hipotesis dan analisis data penelitian yang pengaruh maka dapat dianalisis dengan metode sebagai  berikut:  Metode Analisis  Deskriptif,  Uji Validitas  Dan  Reliabilitas,  Uji Normalitas  Galat
J.Pen.Transla Vol.16 No.4 Desember 2014 : 143-150
dengan  nilai  koefisien  jalur  (p 43 )  sebesar  0.329 dengan t hitung = 3.461 pada   = 0,05 diperoleh ttabel 1.667 maka tolak H o terima H 1 . Nilai t t hitung > t tabel atau  3.461 > 1.667. Diklat penegakan hukum laut berpengaruh langsung positif terhadap pengambilan keputusan pegawai, dengan nilai koefisien jalur (p 31 ) sebesar 0.659   dengan t hitung = 8.929  pada    = 0,05 diperoleh t tabel 1.667 maka tolak H o terima H 1 . Nilai t  t hitung >  t tabel atau    8.929  >  1.667. Pengetahuan penegakan hukum laut  berpengaruh langsung positif terhadap pengambilan keputusan pegawai,  dengan nilai koefisien jalur (p 32 ) sebesar 0.202  dengan t hitung = 2.737 pada   = 0,05 diperoleh t tabel 1.667 maka tolak H o terima  H 1 .  Nilai  t  t hitung >  t tabel atau    2.737  > 1.667.
Diklat  penegakan  hukum  laut  berpengaruh langsung positif terhadap pengetahuan penegakan hukum laut pegawai, dengan nilai koefisien jalur (p 21 ) sebesar 0.599   dengan t hitung = 7.704  pada    = 0,05 diperoleh t tabel 1.667 maka tolak H o terima H 1 . Nilai t t hitung > t tabel atau  7.704 > 1.667. Hasil rangkuman analisis dan uji statistik terhadap hipotesa di atas, tertuang pada gambar 1 dan tabel 2.
Diklat penegakan hukum berpengaruh langsung positif  terhadap  kinerja,  juga  terhadap  komitmen organisasional,  pengambilan  keputusan,  termasuk diklat  juga  berpengaruh  langsung  postif  terhadap pengetahuan penegakan hukum laut, sehingga secara empiris pelaksanaan diklat penegakan hukum laut memberikan dampak terhadap meningkatnya kinerja pegawai,  komitmen  organisasional,  pengambilan keputusan dan pengetahuan penegakan hukum laut. Artinya  menyatakan:  (a)  diklat  sangat  tergantung pada bagaimana Bakorkamla melakukan pengelolaan diklat penegakan hukum laut secara benar.[13] (b) diklat  yang  berhasil  ialah  melalui  manajemen pendidikan  dengan  sistematis,  benar,  akurat  dan lengkap sehingga mencapai tujuan secara produktif, berkualitas,  efektip  dan  efisien.  Bakorkamla  juga memberi  tanggungjawab  pada  pegawainya  untuk mengukur kemampuannya dalam  diklat, termasuk setelah itu menampilkan kualitas penegak hukum di lapangan,  tentunya  kebutuhan  pelaksanaan  diklat dipersiapkan  seutuhnya  ke  dalam  suatu  sistem pendidikan  oleh Bakorkamla. [14] (c) kesiapan suatu sistem pendidikan meliputi metode, instruktur, sarana dan prasarana, dan kurikulum.
Dengan  kesiapan  tersebut    diklat  mempunyai peran  penting  di  dalam  organisasi,  diklat diselenggarakan dengan baik dan memadai dalam arti  sesuai  dengan  kebutuhan,  kepentingan  dan harapan  pegawai  maka  hal  itu  akan  memberikan dampak  nyata  bagi  peningkatan  keterampilan pengetahuan dan kompetensi kerja pegawai, yang juga dapat menstimulasi komitmen organisasional
Taksiran  Regresi  (Teknik  Lilliefors),  Dan  Uji Homogenitas Varians (Teknik Uji Barlett), Analisis Jalur/Path  Analysis.
Dalam rangka mempermudah dan mempercepat proses analisis, dipergunakan sistem komputerisasi dengan mempergunakan  program MS.  Excell dan SPSS  (Statistical  Product  and  Services  Solution) versi 21.

## HASIL  DAN  PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil analisis, maka uji hipotesis antar  variabel    X 1 ,X 2 ,X 3 ,X 4 terhadap  Y, menggambarkan  secara  keseluruhan  pengaruh langsung positif, sebagai berikut : Diklat Penegakan Hukum Laut berpengaruh langsung positif terhadap Kinerja Pegawai, dengan nilai koefisien jalur (p Y1 ) sebesar 0.201 dengan t hitung = 2.134  pada      = 0,05 diperoleh t tabel 1.667, maka tolak H o terima H 1 .  Nilai t  t hitung >  t tabel atau    2.134  >  1.667. Pengetahuan Penegakan  Hukum  Laut  berpengaruh  langsung positif  terhadap  Kinerja  Pegawai, dengan  nilai koefisien  jalur  (p Y2 )  sebesar  0.253  dengan  t hitung = 3.599 pada    = 0,05 diperoleh t tabel 1.667 maka tolak H o terima  H 1 .  Nilai  t  t hitung >  t tabel atau    3.599  > 1.667.
Pengambilan keputusan berpengaruh langsung positif  terhadap  Kinerja  Pegawai,  dengan  nilai koefisien  jalur  (p Y3 )  sebesar  0.295  dengan  t hitung = 3.204 pada     =  0,05 diperoleh ttabel  1.667 maka tolak H o terima H 1 . Nilai t t hitung > t tabel atau  3.204 >  1.667. Pengaruh  Langsung  Komitmen Organisasional Pegawai berpengaruh langsung positif terhadap Kinerja Pegawai, dengan  nilai koefisien jalur (p Y4 ) sebesar 0.218 dengan t hitung = 2.425 pada = 0,05 diperoleh t tabel 1.667 maka tolak H o terima H1.    Nilai  t  t hitung >  t tabel atau    2.425  >  1.667, ditafsirkan bahwa  Komitmen  Organisasional  (X 4 ) berpengaruh  langsung  positif  terhadap  kinerja pegawai (Y).
Diklat  Penegakan  Hukum  Laut  berpengaruh langsung positif terhadap Komitmen Organisasional pegawai, dengan  nilai koefisien jalur (p 41 ) sebesar 0.386  dengan t hitung = 4.048 pada = 0,05 diperoleh t tabel 1.667 maka tolak H o terima H 1 . Nilai t t hitung > t tabel atau  4.048  > 1.667. Pengetahuan penegakan hukum laut berpengaruh langsung positif terhadap komitmen organisasional  pegawai,  dengan  nilai koefisien jalur (p 42 ) sebesar 0.192   dengan t hitung = 2.584 pada = 0,05 diperoleh t tabel 1.667 maka tolak H o terima  H 1 .  Nilai  t  t hitung >  t tabel atau    2.584  > 1.667.
Pengambilan keputusan berpengaruh langsung positif terhadap komitmen organisasional pegawai,
α α α α α α
pegawai  dan  setiap  kegiatan  memiliki  kecakapan dalam pengambilan keputusan.
Diklat yang dikelola oleh Bakorkamla diharapkan menggambarkan  kematangan  intelektual  pegawai. Sehingga pegawai dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien, yang kemudian dapat mendorong optimalisasi  kinerja  pegawai.  [15]  (d)  efektivitas pelatihan  memiliki  pengaruh  terhadap  komitmen organisasional,  termasuk  keterkaitan  antara  diklat dengan pengetahuan “recent studies on this sub- ject claim  that organizations that  are concentrat- ing  more  on  training  produce  improved  financial results  and  net  sales,  their  profit  margins  get  in- creased also their employees can grow their skills and knowledge to better perform their jobs. ” [16]
Gambar 1. Koefisien Jalur dan t hitung Pengaruh Diklat Penegakan Hukum Laut, Pengetahuan Penegakan Hukum Laut, Pengambilan Keputusan dan Komitmen Organisasional terhadap Kinerja Pegawai
Diklat Penegakan Hukum La ut (X 1 ) Pengeta huan Penegakan Hukum  Laut (X 2 ) P engam bilan Keputusan (X 3 ) Komitmen Orga nisasiona l (X 4 ) Kinerja (Y) 0,659 (8,929) 0,192 (2,584) 0.201 (2.134)
0,386
(4,048) 0,202 ( 2,737) 0,253 (3,559) 0,329 (3,461) 0,295 (3,204) 0,218 (2,425) 0,599 (7,704) Tabel .2 Rangkuman Analisis dan Uji Statistik Terhadap Hipotesa
No. Hipotesis
Keputusan H 0 Kesimpulan 1. Diklat  Penegakan  Hukum  Laut  berpengaruh  langsung  terhadap Kinerja Pegawai H o : Y1 = 0 H 1 : Y 1 > 0
H 0 ditolak Berpengaruh Langsung positif 2. Pengetahuan  Penegakan  Hukum  Laut  berpengaruh  langsung terhadap Kinerja Pegawai H o : β Y2 = 0 H 1 : β Y2 > 0
H 0 ditolak Berpengaruh Langsung positif 3. Pengambilan  Keputusan berpengaruh langsung  terhadap  Kinerja Pegawai H 0 : β Y3 =  0 H 1 : β Y3 > 0 H 0 ditolak Berpengaruh Langsung positif 4. Komitmen  Organisasional  berpengaruh  langsung  terhadap Kinerja Pegawai H 0 : β Y4 = 0 H 1 : β Y4 > 0 H 0 ditolak Berpengaruh Langsung positif 5. Diklat  Penegakan  Hukum  Laut  berpengaruh  langsung  terhadap Komitmen Organisasional Pegawai H 0 : 41 = 0 H 1 : 41 > 0
H 0 ditolak Berpengaruh Langsung positif 6. Pengetahuan  Penegakan  Hukum  Laut  berpengaruh  langsung terhadap Komitmen Organisasional Pegawai H
0 : β 42 = 0 H 1 : β 42 > 0
H 0 ditolak
Berpengaruh Langsung positif
7. Pengambilan  Keputusan  berpengaruh langsung  terhadap Komitmen Organisasional Pegawai
H
0 : β 43 = 0 H 1 : β 43 > 0 H0 ditolak Berpengaruh Langsung positif 8. Diklat  Penegakan  Hukum  Laut  berpengaruh  langsung  terhadap Pengambilan Keputusan Pegawai H 0 : 31 = 0 H 1 : 31 > 0 H0 ditolak Berpengaruh Langsung positif 9. Pengetahuan  Penegakan  Hukum  Laut  berpengaruh  langsung terhadap pengambilan Keputusan Pegawai H0 : β 32 = 0 H1 : β 32  > 0 H0 ditolak Berpengaruh Langsung positif 10. Diklat  Penegakan Hukum  Laut  berpengaruh  langsung  terhadap Pengetahuan Penegakan Hukum Laut Pegawai H0 : 21 = 0 H1 : 21  > 0 H0 ditolak Berpengaruh Langsung positif
Sumber: olah data
Dengan  demikian,  maka  penelitian  ini  semakin menguatkan teori-teori dan penelitian terdahulu, yang menunjukkan peran penting diklat penegakan hukum laut dalam meningkatkan kinerja pegawai, komitmen organisasional,  dan  pengambilan  keputusan  serta pengetahuan penegakan hukum laut.
Pengetahuan  penegakan  hukum  laut berpengaruh    langsung  positif  terhadap  kinerja, komitmen organisasional dan pengambilan keputusan. Hasil  tersebut  menunjukkan  bukti  bahwa  secara empiris peningkatan pengetahuan penegakan hukum laut pegawai Bakorkamla akan memberikan dampak terhadap  meningkatnya  kinerja,  komitmen organisasional dan pengambilan keputusan. Artinya menyatakan:  (a)  pengetahuan  merupakan  modal
utama yang dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dengan hasil maksimal. Bakorkamla menyiapkan  dengan  matang  tentang  pengetahuan penegakan hukum laut, meliputi tentang laut teritorial, lintas  damai,  zona  tambahan,  lintas  transit,  zona ekonomi  eksklusif,  landas  kontinen,  laut  lepas, kawasan,  riset  ilmiah  kelautan,  perlindungan  dan pelestarian  lingkungan  laut,  dan  penyelesaian sengketa, sesuai aturan UNCLOS 1982. [17]
Dengan demikian pegawai Bakorkamla sebagai penegak hukum laut yang memiliki pengetahuan yang tinggi atas penegakan hukum laut dapat berkontribusi positif menyelesaikan suatu pekerjaan dengan hasil maksimal,  menstimulasi  pegawai  meningkatkan komitmen  organisasional,  selain  itu,  mampu mengambil keputusan secara tepat, yang mana semua itu dapat menjadi good will dan modalitas penting bagi  pegawai  dalam  melakukan  suatu  pekerjaan. Penjabaran  tersebut  sesuai  dengan  pengetahuan penegakan hukum laut yang tinggi ada keinginan kuat pegawai untuk mengidentifikasikan nilai-nilai dan tujuan organisasi, terlibat dalam berbagai aktivitas organisasi dan  loyal terhadap organisasi.
Hal tersebut dibuktikan dalam penelitian bahwa pengetahuan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja.[18]  Demikian  juga  keinginan  kuat  untuk mengidentifikasikan nilai-nilai dan tujuan organisasi, terlibat dalam berbagai aktivitas organisasi dan  loyal terhadap  organisasi,  dan  bentuk  kematangan intelektual  seseorang  dalam  proses  pensejatian dirinya  untuk  mengemban  tugas  untuk  dapat mengambil keputusan secara tepat dan akurat. [19] Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung teori-teori  yang  menjelaskan  peran  penting pengetahuan  penegakan  hukum  laut  dalam meningkatkan kinerja, komitmen organisasional dan pengambilan keputusan.
Komitmen organisasional berpengaruh langsung positif  terhadap  kinerja.  Temuan  ini  memberikan gambaran  bahwa  secara  empiris  peningkatan komitmen organisasional pegawai Bakorkamla akan memberikan dampak terhadap meningkatnya kinerja pegawai itu sendiri.  Hal ini sesuai bahwa komitmen organisasional merupakan keinginan kuat seseorang untuk  mengidentifikasikan  nilai-nilai  dan  tujuan organisasi, terlibat dalam berbagai aktivitas organisasi dan  loyal terhadap organisasi.[20]
Kemudian juga membuktikan dalam penelitian menemukan komitmen organisasi memiliki pengaruh positif  terhadap  kinerja.    Dengan  demikian,  hasil penelitian ini semakin memperkuat teori dan penelitian terdahulu  yang  menjelaskan  tentang  pentingnya komitmen  organisasional  dalam  meningkatkan kinerja.

## KESIMPULAN
Diklat  penegakan  hukum  laut  berpengaruh langsung  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja, komitmen organisasional, pengambilan keputusan, pengetahuan  penegakan  hukum  laut.    Temuan  ini menunjukkan  bahwa  adanya  pelaksanaan  diklat penegakan hukum laut yang baik oleh Barkorkamla akan memberikan dampak terhadap meningkatnya kinerja pegawai, komitmen organisasional pegawai, pengetahuan  penegakan  hukum  laut  dan meningkatnya  ketepatan  dalam  pengambilan keputusan pegawai.
Pengetahuan  penegakan  hukum  laut berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap kinerja,  komitmen  organisasional,  pengambilan keputusan.  Hasil  ini  mengindikasikan  bahwa meningkatnya  pengetahuan  yang  luas  tentang penegakan  hukum  laut,    yang  dipersiapkan Bakorkamla  akan  memberikan  dampak  terhadap meningkatnya  kinerja  pegawai,  komitmen organisasional pegawai dan meningkatnya ketepatan dalam pengambilan keputusan pegawai.
Pengambilan keputusan berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap kinerja dan komitmen organisasional.  Temuan  ini  memberikan  makna bahwa  peningkatan  ketepatan  dan  kemampuan dalam pengambilan keputusan pegawai  Bakorkamla dalam  penegakan  hukum  laut,  akan  memberikan dampak terhadap meningkatnya kinerja pegawai dan komitmen  organisasional  pegawai.Komitmen organisasional  berpengaruh  langsung  positif  dan signifikan terhadap kinerja. Temuan ini memberikan gambaran  bahwa  peningkatan  komitmen organisasional  pegawai  Bakorkamla  akan memberikan dampak terhadap meningkatnya kinerja pegawai itu sendiri.
Saran-saran yang diberikan dalam penelitian ini yaitu: Satuan Tugas Badan Koordinasi Keamanan Laut    DKI  Jakarta  lebih  proaktif  dalam mengidentifikasi pengetahuan penegakan hukum laut yang dibutuhkan oleh para pegawai. Oleh karena itu, secara  berkala,  perlu  diadakan  survei  kepada pegawai, untuk menanyakan tentang pengetahuan- pengetahuan  penegakan  hukum  laut  yang dibutuhkan. Hasil yang didapatkan dari survei sebagai acuan untuk menentukan materi-materi diklat.
Kemudian selanjutnya juga diperlukan umpan balik pegawai yang mengikuti penyelenggaraan diklat untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan dalam penyelenggaraan  diklat.Pimpinan  membudayakan saling  berbagi  pengetahuan  (knowledge  sharing) dan  mengembangkan  manajemen  pengetahuan (knowledge management) di lingkungan organisasi. Budaya  berbagi  pengetahuan  tentang  penegakan
hukum  laut  akan  mempermudahkan  dalam penyebaran informasi-informasi ke sesama pegawai dengan hasil yang lebih efektif dan efisien.
Sementara  manajemen  pengetahuan  akan memudahkan  dalam  mengelola  kebutuhan pengetahuan  pegawai  yang  diperlukan  untuk pelaksanaan tugas dan memajukan organisasi. Usaha tersebut juga perlu didukung dengan adanya pelatihan- pelatihan rutin dan mengikutseratkan dalam semi- nar-seminar  yang  dapat  memberi  tambahan wawasan  bagi  pegawai. Pegawai  Bakorkamla sebaiknya diberikan pelatihan yang memadai tentang pengambilan keputusan, sehingga dapat mengambil keputusan  dengan  pendekatan-pendekatan  ilmiah yang lebih menjamin ketepatan dalam mengambil suatu keputusan.
Pegawai juga perlu diberikan keleluasaan dalam mengambil keputusan dalam melaksanakan tugas dan didelegasikan  tugas-tugas  manajerial  untuk membiasakan para pegawai untuk mengambil suatu keputusan. Pegawai juga harus diberikan tanggung jawab untuk mengambil risiko atas setiap keputusan yang diambil untuk meningkatkan kehati-hatian dan kecermatan  dalam  mengambil  suatu  keputusan. Komitmen organisasi pegawai perlu dipelihara dan ditingkatkan agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja pegawai.
Upaya pemeliharaan dan peningkatan komitmen organisasi dapat dilakukan oleh pegawai sendiri dan didukung  oleh  organisasi.  Upaya  yang  dapat dilakukan  pegawai  yaitu  berusaha  menumbuhkan kesadaran dalam diri pribadi bahwa dalam bekerja harus dilandasi keikhlasan dan memiliki pandangan realistik  bahwa  organisasi  adalah  tempat  untuk mencari  nafkah  hidup  sehingga  perlu  dijaga  dan dikembangkan eksistensinya secara terus menerus dan berkelanjutan.
Sedangkan  upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh organisasi adalah dengan memberikan fasilitas yang lebih memadai untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang selama ini belum terpenuhi, baik yang terkait dengan kebutuhan primer, sekunder maupun tertier.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terimakasih  kepada  Kepala  Pusat  Penelitian  dan Pengembangan  Perhubungan  Laut,  dan  Instansi  terkait yang telah memberikan data primer dan sekunder yang diperlukan guna penyelesaian penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Gronlund, Norman E. 1982. Constructing Achievemet Tests. N.J: Prentice-Hall, Inc.
[2] Marihot  Tua.  2002.  Manajemen  Sumber  Daya manusia. PT. Grasindo, Jakarta;
[3] Sedarmayanti.  1995.  Sumber  Daya  Manusia  dan Produktivitas Kerja, Mandor Maju, Bandung;
[4] United Nations Convention on The Law of The Sea 1982.
[5] Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Jakarta;
[6] Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  81 Tahun 2005 tentang Bakorkamla, Jakarta;
[7] Rahman Fajriyansah. 2007. Perompakan Kapal Di Indonesia-Fakta atau Konspirasi Opini? Jaya Pustaka Media Utama. Surabaya;
[8] Sitompul,  Nikson  “Kajian  Kebutuhan  Diklat Penyamaan  Pemahaman  Penegakan  Hukum Keselamatan dan Keamanan di Laut dan Lingkungan Maritim.” Jurnal Penelitian Transportasi Laut, Volume 12 Nomor 2,  2010: 98-116, Jakarta;
[9] Anderson, Lorin W., dan David R. Krathwohl, 2001. A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A  Revision  of  Bloom’s  Taxonomy  of  Educational Objectives.Longman, New York.
[10] Aguins,  Herman.  2009.  Performance  Management. Pearson Education, Inc.New Jersey.
[11] Sitompul, Nikson dan Aswanti. 2009. Kewenangan dan Identitas Lembaga  Penjaga  Laut dan  Pantai Sebagai penegak Hukum Keselamatan.Bakorkamla. Jakarta.
[12] Ivancevich,  John  M.,  Robert  Konopaske,  dan Michael T. Matteson. 2008. Organizational Behavior and Management.  McGraw-Hill. Boston.
[14] Bambang  Harsono,  Pengaruh  Pendidikan  Dan Pelatihan, Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dengan  Komitmen  Organisasi  Sebagai  Variabel Intervening  Pada  Sekretariat  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  Kabupaten  Karanganyar  (http://E- journal.stie-aub.ac.id/e-journal/index.php/ excellent/ article/view/129/109, diakses 2 Agustus 2013)
[15] Masruri,  Pengaruh  Faktor  Pelatihan  Dan  Faktor Pendidikan  terhadap  Keputusan  Pemberian  Kredit pada Calon Nasabah di PD. BPR BKK Kudus Cabang Jekulo, Jurnal Analisis Manajemen Vol. 3 No. 2 Juli 2009  ISSN : 1411-1799. http://eprints.umk.ac.id/id/ eprint/249. diakses tanggal 11 Agsutus 2013.
[16] Khan, Raja Abdul Ghafoor Furqan, Ahmed, Khan, dan Muhammad Aslam, Khan. “Impact of Training and Development on Organizational Performance.” Global Journal of Management and Business Research, Vol. 11 ISS. 7, 2011: 42-64.
[17] Natalia  Kosasih  dan  Sri  Budiani,  Pengaruh Knowledge  Management  Terhadap  Kinerja Karyawan: Jurnal Manajemen Perhotelan, Vol.3, No.2, September 2007, (Universitas Kristen Petra, 2007), hh. 80-88, Surabaya;
[18] Verisa Angelia  Efendi  dan  Eddy  Madiono  Sutanto. Pengaruh Faktor-Faktor Kecerdasan Emosional Pemimpin Terhadap  Komitmen  Organisasional  Karyawan  Di Universitas Kristen Petra. Jurnal AGORA Vol.1,No.1,2013, http:// studentjournal. petra.ac.id/ index.php /manajemen- bisnis/article/view/ 301,  diakses tanggal  16 Juli  2013. Surabaya;
[19] Sumarsono  dan  Yayat,  Analisis  Sikap  dan Pengetahuan Konsumen Terhadap Ecolabelling Serta Pengaruhnya  Pada  Keputusan  Pembelian  Produk Ramah Lingkungan, Performance: Jurnal Vol. 15 No.1
Maret 2012:p.70–85.  jp.fe.unsoed.ac.id/index.php/ data/article/.../73/78, diakses tanggal 20 Oktober 2013.
[20] Hasan Nongkeng, Armanu, Eka Afnan Troena dan Margono  Setiawan,  Pengaruh  Pemberdayaan, Komitmen  Organisasional  terhadap  Kinerja  dan Kepuasan Kerja Dosen, Jurnal Aplikasi Manajemen Volume 10,Nomor 3, September 2012.