Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Pengisian Daftar Hadir Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kerja Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur

## Sukamto Dwi Cahyono
Alumni Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda
Abstract: The aim of this study is to describe and analyze the implementation of the Governor Regulation No. 31 of 2008 on Provision Charging Attendance for the civil servants  in  the  Work  Environment  East  Kalimantan  Provincial  Livestock  Office. Sources  of  data  taken  from  the  informant  and  key  informants  and  supported  by secondary data analysis of the data used is dikem-interactive model were developed by Milles, Huberman and Saldana (2014: 33) through the stages Keywords: Implementation Provisions Charging Employee Attendance List
Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi  Peraturan  Gubernur  Nomor  31  tahun  2008  Tentang  Ketentuan Pengisian  Daftar  Hadir  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Lingkungan  Kerja  Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur. Sumber data diambil dari informan dan key informan  dan didukung dengan data sekunder, Analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Milles, Huberman dan Saldana (2014 : 33) melalui tahapan-tahapan
Kata Kunci : Implementasi Pengisian Daftar Hadir Pegawai
Dalam  rangka  peningkatan  kinerja  pegawai  maka  pemerintah  mengeluarkan PP No.. 53 tahun 2010 Perubahan PP 30 Tahun 1980 tentang disiplin kerja pegawai, dan diharapkan melalui kebijakan tersebut mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik. Kenyataannya kebijakan tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan karena terindikasi oleh adanya sejumlah pegawai melanggar disiplin kerja sehingga kinerja kurang optimal.
Mencermati    fenomena  tersebut  maka  pemerintah  provinsi  telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur Nomor 31 tahun 2008 Tentang Ketentuan  Pengisian  Daftar  Hadir  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil. Diharapkan  dengan dikeluarkan kebijakan tersebut, para pegawai dapat memanfaatkan jam kerja secara efektif Dari  hasil  observasi  di  obyek  penelitian  menunjukkan  masih  ditemukan sejumlah  pegawai  yang  kurang  mentaati  terhadap  ketentuan  yang  ditentukan dalam Kebijakan Gubernur.  Hal  ini  diduga  karena  adanya :  1)  adanya  sebagian pegawai  yang  tidak  mengisi  daftar  hadir  sesuai  ketentuan  yang  ditetapkan,    2) Adanya  sebagian  pegawai  yang  hadir  tidak  tepat  pada  waktunya,  3)  masih ditemukan  beberapa  pegawai  yang  tidak  melaksanakan  tugasnya  sesuai  jam kerja produktif yang  ditetapkan  oleh  aturan,  dan  4)    adanya  sebagian  pegawai  yang kurang memahami kewajiban dan larangan yang ditetapkan.
Berdasarkan  fenomena  tersebut  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  lebih mendalam  mengingat secara implementatif Peraturan Gubernur No. 31 tahun 2008
tentang ketentuan pengisian daftar hadir kurang efektif. Melalui penelitian ini dapat diketahui  secara  jelas  dan  faktual  terhadap  permasalahan  yang  terjadi  di  objek penelitiuan.
Implementasi Kebijakan Publik Pada dasarnya dalam literature ilmu politik. terdapat banyak definisi kebijakan publik. Misalnya apakah kebijakan dilihat sebagai rangkaian keputusan yang dibuat oleh  pemerintah  atau  sebagai  tindakan-tindakan  yang  dampaknya  dapat diramalkan.(Winarno, 2002:15)
Anderson  dalam  Islami  (2004:19)  mendefinisikan  kebijakan  public  sebagai berikut  :  “ public  policies  are  those  policies  developed  by  governmental  bodies  and official”. (Kebijakan public adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan  pejabat-pejabat  pemerintah). Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa kebijakan    harus  mempunyai  tujuan  tertentu  atau  merupakan  tindakan  yang berorientasi  pada  tujuan.  berisi  tindakan  atau  pola  pejabat  pemerintah.  apa  yang benar  benar  dilakukan  oleh  pemerintah    bersifat  positif  dalam arti  merupakan beberapa  bentuk  tindakan  pemerintah  mengenai  satu  masalah  dan  selalu didasarkan pada peraturan perundangan dan bersifat memaksa.
Dye  (dalam  Abdul  Wahab  (2004:2)  mengemukakan  bahwa  kebijakan  publik adalah  :  “ whatever  government  choose  to  door not  to  do” (segala  sesuatu  atau apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan).
Dari  pengertian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan  publik  adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh para pejabat birokrasi atau  pemerintah,  dimana  hal  tersebut  dilaksanakan  karena  adanya  suatu  masalah yang  memerlukan  suatu  aturan  untuk  mengaturnya  dalam  mewujudkan  suatu kehendak serta tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.
Setiap  kebijakan  public  pastai  akan  diimplementasikan  untuk  melihat  sejauh mana  tingkat  keberhasilannya. Masmanian  dan  Sabatier  dalam  Abdul  Wahab (2003:65)  menjelaskan  bahwa  makna  implementasi  adalah  memahami  apa  yang senyatanya  terjadi  sesudah  suatu  program  dinyatakan  berlaku  atau  dirumuskan merupakan  fokus  perhatian  implementasi  kebijakan,  yakni  kejadian-kejadian  dan kegiatan-kegiatan  yang  timbul  sesudah  disahkannya  pedoman-pedoman  kebijakan negara,  yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun menimbulkan akibat/ dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.
Meter dan Horn (dalam Winarno, 2005:102) mengatakan bahwa implementasi kebijakan  sebagai  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  individu-individu  (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan lainnya. Menurut  Winarno  (2005:101)  suatu  program  kebijakan  harus  diimplementasikan agar  mempunyai  dampak  atau  tujuan  yang  diinginkan.  Implementasi  kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.
Dari  pendapat  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi kebijakan merupakan  salah  satu  tahap  dari  keseluruhan  proses  kebijaksanaan  publik,  mulaii
dari  perencanaan  sampai  dengan  evaluasi,  dan  implementasi  dimaksudkan  untuk mencapai  tujuan  kebijaksanaan  yang  membawa  konsekwensi  langsung pada masyarakat yang terkena kebijaksanaan dengan  tujuan implementasi kebijaksanaan adalah  untuk  menetapkan  agar  tujuan-tujuan  kebijakan  pemerintah  dapat direalisasikan. (Edward (dalam Nugroho, 2004 : 81)  Lebih lanjut mengatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling  berhubungan  satu  sama  lain.Dengan  demikian    konsep  implementasi merupakan suatu proses untuk mengubah gagasan atau program menjadi tindakan yang  memungkinkan  suatu  kebijakan  dapat  dilaksanakan.  Adapun  dalam pelaksanaannya dapat dilakukan melalui berbagai model implementasi seperti yang dijelaskan pada model implementasi di bawqah ini.
Kebijakan Ketentuan Pengisian Daftar Hadir Bagi PNS: Manajemen Pegawai Dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Publik.
Manajemen  ( management )  merupakan  proses  pendayagunaan  bahan  baku dan sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan yang ditetapkan,  Menurut Terry (dalam Winardi, 1999  : 4) bahwa Manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan peng-awasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah  ditetapkan  melalui  pemanfaatan  sumberdaya  manusia  serta  sumber-sumber lain. Koontz  dan  Weihrich  (dalam  Abdul  Wahab,  2003  :  14)  menyatakan  : management  is  process  of  designing  and  maintaining  an  environment  in  which individuals,  working  together  in  groups,  efficiently  accomplish  selected  aims. (Manajemen  adalah  proses  merencanakan,  menciptakan  dan  memelihara  kondisi dimana  individu-individu  bekerjasama  dalam  suatu  kelompok  secara  efisien  untuk mencapai tujuan yang telah diseleksi).
Dari pengertian-pengertian tentang manajemen tersebut, dapat dikemukakan beberapa persamaan yang esensial, yaitu :
1) Manajemen  selalu  diterapkan  dalam    hubungan  dengan  usaha  kelompok manusia.
2) Dalam manajemen selalu  terdapat adanya  tujuan tertentu  yang akan dicapaii oleh kelompok yang bersangkutan.
3) Terdapatnya kerjasama antara anggota kelompok tersebut.
Simamora,  (2004  :  5),  manajemen  sumberdaya  manusia    yaitu pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu  anggota  organisasi  atau  kelompok  karyawan.  Manajemen  sumberdaya manusia  juga  menyangkut  desain  dan  implementasi  sistem  perencanaan, penyusunan  karyawan,  pengembangan  karyawan,  pengelolaan  karier,  evaluasi kinerja,  kompensasi  karyawan,  dan  hubungan  ketenagakerjaan  yang  baik.  Alasan kesamaan istilah antara manajemen kepegawaian dengan manajemen sumberdaya manusia  menurut  Simamora  (2004  :  4)  mengacu  pada  “proses  yang  sama”. Keduanya berusaha
untuk membina, mengarahkan, memanfaatkan
mendayagunakan dan mengembangkan manusia agar menjadi sumber tenaga yang produktif.
Salah  satu  hal  yang  penting  dalam  memanajemen  kinerja  pegawai  adalah melalui Disiplin Kerja. Menurut  Malayu, (2001 : 190)  disiplin adalah kesadaran dan kesediaan  seseorang  dalam  menaati  semua  peraturan  perusahaan  dan  norma- norma  sosial  yang  berlaku. Pendapat  yang  berbeda  telah  dikemukakan  oleh Gondokusumo  (1999  :  278)  lebih  dikatakan  bahwa  sesungguhnya  kata  disiplin berasal  dari  kata diciple yang  berarti  pengikut  yang  sungguh  yakin  dan  dengan tekun menyebarkan ajaran-ajaran pimpinannya. Sedangkan  menurut  Malayu (2001 : 190)    bahwa  disiplin  adalah  kesadaran  dan  kesediaan  seseorang  dalam  menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku.
Dari  pendapat  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  disiplin  merupakan  suatu kondisi  yang  tercipta  dan  terbentuk  sesuai  norma-norma  yang  berlaku,  dan dilakukan dengan penuh kesadaran sesuai nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban.
Pendapat lain mengenai disiplin dapat dikemukakan dari Siagian (1999 : 156) bahwa disiplin adalah suatu kesadaran tertib dimana orang-orang yang tergabung dalam  suatu  organisasi  tunduk  pada  peraturan-peraturan  yang  telah  ada  dengan senang  hati. Lebih  lanjut  dikatakan  bahwa  disiplin  mempunyai  beberapa  ruang lingkup antara lain sebagai berikut :
1. Disiplin terhadap waktu
2. Disiplin terhadap perencanaan
3. Disiplin terhadap anggaran
4. Disiplin terhadap aturan dan prosedur
5. Disiplin terhadap mekanisme kerja
6. Disiplin terhadap hirarki kepangkatan
7. Disiplin terhadap hasil kesepakatan
Pendapat yang berbeda dikemukakan Wursanto (2001 : 108) dikatakan bahwa disiplin adalah suatu keadaan yang menyebabkan atau memberi dorongan kepada pegawai  untuk  berbuat  dan  melakukan  segala  kegiatan  sesuai  norma-norma  atau aturan-aturan  yang  telah  ditentukan,  atau  suatu  norma  yang  harus  ditaati  oleh pegawai pewnuh kesadaran.
Pendapat  lain  dapat  disampaikan  oleh  Simamora,  (2003  :  114)  mengatakan bahwa  disiplin  dapat  diartikan  dengan  suatu  keadaan  tertib  dimana  orang-orang yang  tergabung  dalam  suatu  organisasi  tunduk  kepada  peraturan  yang  telah  ada dengan senang hati. Disiplin berarti menurut pedoman ataupun petunjuk-petunjuk yang  telah  digariskan.  Disiplin  adalah  alat  untuk  menggerakkan  pegawai  ataupun orang  lain  dalam  usaha  kerjasama  untuk  meningkatkan  hasil  kerja.  Lebih  lanjut dikatakan  bahwa  disiplin merupakan  perangkat  manajemen  yang  efektif,  dengan alasan-alasan sebagai berikut :
1. Disiplin mengingatkan pegawai bahwa kinerja yang rendah tidak dapat diterima dan bahwa perubahan perilaku dibenarkan.
2. Disiplin  mempunyai  daya  penguat  yang  seolah-olah  dialami  sendiri  ketika seseorang dihukum, disiplin juga memberi isyarat pegawai lain mengenai kinerja dan perilaku yang diharapkan.
3. Jika  dipandang  tepat  oleh  karyawan  lain,  disiplin  bisa  meningkatkan  motivasi, semangat dan kinerja mereka.
Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa disiplin merupakan suatu  kesanggupan  seseorang  untuk  mematuhi  dan  mentaati  norma-norma  yang telah disepakati bersama dan dilaksanakan penuh kesadaran, baik yang menyangkut larangan maupun  kewajiban. Dengan demikian disiplin dapat dilihat dari sikap dan perilaku seseorang selama melakukan interaksi pada lingkungannya. Disiplin selalu dihubungkan  dengan  peraturan-peraturan  yang  ada,  baik  tertulis  maupun  tidak tertulis  yang  harus  ditaati  oleh  setiap  pegawai,  dan  siap  menerima  sanksi  apabila melanggar  tugas  dan  wewenang  yang  telah  diberikan.  Pendisiplinan  terhadap aturan  merupakan  salah  satu  cara  untuk  membina  pegawai.  Pendisiplinan  dapat menciptakan lingkungan kerja yang tertib, berdaya guna dan berhasil guna.
Untuk  terciptanya disiplin kerja yang efektif,  dapat mulai dari diri pribadi, antara lain harus jujur pada diri sendiri, tidak boleh menunda-nunda tugas dan kewajibannya dapat memberikan yang terbaik bagi organisasinya. Dengan demikian esensi disiplin kerja aparatur dapat dipandang sebagai determinan penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan.
Pegawai  Negeri  Sipil  yang  tidak  melakukan  kewajiban  dan  melakukan perbuatan  yang  dilarang  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  No. 53 Tahun  2010,  dianggap  telah  melakukan  pelanggaran  disiplin  PNS  dan  tentu  saja harus  mendapatkan  hukuman  disiplin.  Tujuan  hukuman  disiplin  adalah  untuk memperbaiki  dan  mendidik  pegawai  negeri  sipil  yang  melakukan  pelanggaran disiplin. Karena  itu  setiap  pejabat  yang  berwenang  menghukum  sebelum menjatuhkan hukuman disiplin harus memeriksa terlebih dahulu terhadap Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran  sanksi yang diberikan berupa : teguran lisan, teguran tertulis, .Sedangkan hukuman disiplin dilakukan : penundaan kenaikan gaji berkala penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling  lama  satu  tahun,  dan  penundaan  kenaikan  pangkat  untuk  paling  lama  satu tahun. Sedangkan  hukuman  disiplin  berat,  meliputi  penurunan  pangkat  pada pangkat  setingkat  lebih  rendah  untuk  paling  lama  satu tahun,  pembebasan  dari jabatan dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai  Negeri  Sipil  serta  pemberhentian  tidak  dengan  hormat  sebagai  Pegawai Negeri Sipil.
Dalam rangka  meningkatkan  efektivitas  kerja  pegawai  di  lingkungan  kerja, maka pemerintah provinsi Kalimantan Timur telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan  Gubernur  Nomor  31  tahun  2008  Tentang  Ketentuan  Pengisian  Daftar Hadir Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kerja. Dalam ketentuan tersebut pada intinya setiap  pegawai  yang  masuk  kerja  diharuskan  untuk  mengisi  daftar  hadir yang  disediakan  oleh  pihak  instansi  yang  bersangkutan.  Pada  pasal  3  dijelaskan bahwa :
(1) Pada  hari  kerja  PNSD  diwajibkan  hadir  mengikuti  apel  pagi  dan  mengisi  daftar hadir;
(2) Apel pagi dilaksanakan selambat-lambatnya pada pukul 07.30;
(3) Pengisian daftar hadir apel pagi mulai dilaksanakan 15 menit sebelum apel pagi diselenggarakan dan berakhir selambat-lambatnya pada pukul 07.45;
(4) Pengisian daftar hadir sore hari dilaksanakan pada pukul 16.00 wita dan berakhir pada pukul 17.00 wita;
(5) Pengisian daftar hadir kepulangan pada hari jumat dilaksanakan pada pukul 11.30 wita sampai dengan pukul 11.45 wita.
Sebaliknya dijelaskan bahwa bagi pegawai yang tidak mentaati pasal  3 akan dikenakan sanksi, seperti yang diatur dalam pasal 5 sebagai berikut : (1) PNSD yang tidak hadir apel pagi dan atau tidak mengisi daftar hadir padi serta pulang  lebih  dahulu  dari  jam  kerja  yang  ditentukan  tanpa  alasan  yang  sah dijatuhi hukuman dengan sesuai ketentuan;
(2) PNSD  yang  terbukti  tidak  hadir  apel  pagi  dan  tidak  mengisi  daftar  padi  dan pulang lebih dahulu dari jam kerja yang ditentukan tanpa alas an yang sah selain dijatuhi    hukuman  disiplin    tersebut  ayat  (1)  juga  dikurangi  pembayaran tambahan  penghasilannya  sekurang-kurangnya sebesar  5%  setiap  hari ketidakhadirannya;
(3) PNSD yang pada hari kerja terbukti terlambat hadir apel atau pulang mendahului jam kerja yang ditentukan dikurangi tambahan penghasilannya sebesar 3 %;
(4) PNSD yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat  (3)  sebanyak  10  kali  atau  lebih  dalam  setiap bulan  berjalan  dikurangi tambahan penghasilannya sekurang-kurangnya sebesar 50%.
Disisi lain pada Pasal 6 dijelaskan sebagai berikut
(1) PNSD  yang karena keadaan terlambat hadir apel pagi atau pulang mendahului jam  kerja  atau  tidak  hadir  karena  alasan-alasan  tertentu  tidak  dikurangi tambahan penghasilannya;
(2) Keadaan  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  adalah  izin  dalam  keadaan  darurat, mejalani  cuti  kecuali  cuti  besar,  cuti  sakit  lebih  dari  14  hari,  cuti  diluar tanggungan negara termasuk cuti diluar tanggungan negara karena persalinan, menghadiri undangan pertemuan  resmi, melaksanakan tugas dinas ke luar kota, mengikuri diklat jabatann atau kursus;
(3) Termasuk  dalam  pengertian  ini  adalah  apabila  PNSD  ikut  serta  dalam penyelesaian urusan keluarga dan atau sosial kemasyarakatan;
(4) PNSD  wajib  menyampaikan  bukti- bukti  guna  mendukung  dipenuhi  alasan – alasan  sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) kepada atasan langsungnya atau pelaksana tugas atasan langsungnya.
Jika  dicermaati  kebijakan  tersebut,  ada  konsekuensi  logis  yang  harus  diterima oleh pegawai, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dikatakan bahwa :
(1) Tambahan  Penghasilan  Pegawai  yang  dikurangi  adalah  jumlah  yang  diterima setelah pengenaan pajak
(2) Tambahan  Penghasilan  Pegawai  diberikan  setiap  bulan  dan  dibayarkan  pada minggu  pertama  bulan  berikutnya  dengan  memperhatikan  tingkat  kehadiran sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini;
(3) Hasil dari pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai selanjutnya disetorkan kembali kepada kas daerah.

## Analisis Data
Sesuai  tujuan penelitian  yang  ditetapkan  maka  analisis  data  yang  digunakan adalah analisis  data  model  interaktif  seperti  yang  dikembangkan  oleh  Miles, Huberman dan Saldana, (2014 : 33), melalui tahapan-tahapan yaitu . Kondensasi Data ( Data  Kondensation ), Penyajian  Data  ( Data  Display ),  Pengambilan  kesimpulan  atau verifikasi  ( Drawing  and  Verifying  Conclusition ). Untuk  maksud    tersebut  peneliti menyederhanakan  data  yang  diperoleh  kedalam  bentuk  yang  mudah  dibaca, dipahami dan diinterprestasi. Data yang diperoleh di lapangan selanjutnya dianalisis dengan melakukan pemaparan serta interprestasi secara mendalam.

## Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2008 di Lingkungan Kerja Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur
Sebelumnya  telah  dijelaskan  bahwa  yang  menjadi    pokok      bahasan  dalam penelitian  ini  adalah Implementasi  Peraturan  Gubernur  Nomor  31  tahun  2008 Tentang  Ketentuan  Pengisian  Daftar  Hadir  Bagi  Pegawai  Negeri Sipil. Untuk mengetahui  lebih  jelas,  faktual,  dan  aktual  mengenai implementasi  kebijakan tersebut secara implementatif kurang efektif. Terlihat oleh fakta di lapangan yaitu dari 6 (enam) sub fokus penelitian yang ditetapkan ternyata terdapat 3 item dinilai kurang  memenuhi  kualifikasi  yang  diharapkan antara  lain  ketaatan  pegawai  untuk mengisi  daftar  hadir,  kemampuan  pegawai  dalam  memanfaatkan  jam  kerja produktif    dan  kepatuhan  pegawai  dalam  melaksanakan  kewajiban  dan  larangan. Dari  tiga  aspek  tersebut  masih menimbulkan  masalah  sehingga  berimplikasi terhadap kinerja pegawai kurang optimal.
Untuk  mengetahui  lebih  lanjut  mengenai  implementasi  kebijakan  Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, berkenaan dengan ketentuan pengisian daftar hadir PNS secara substansif dapat dijelaskan sebagai berikut :
Pemahaman Pegawai Atas Isi Kebijakan yang Diterapkan Ditinjau  dari  aspek  pemahaman  pegawai  terhadap  kebijakan gubernur tentang    ketentuan  pengisian  daftar  hadir  PNS,  di  Dinas  Peternakan  Provinsi Kalimantan  Timur  menunjukkan  bahwa  semua  pegawai  telah  memahami  secara konstektual  isi,  maksud    dan  tujuan  kebijakan.  Artinya  para  pegawai  di  lembaga tersbut  mengerti  dan  memahami    makna  yang  tersirat  dalam  ketentuan  tersebut. Pemahaman  pegawai  terhadap  kebijakan gubernur  karena  telah  disosialisasikan secara  efektif,  baik  melalui  pertemuan  formal  maupun  surat  edaran  yang disampaikan pada masing-masing pegawai. Ironisnya kehadiran pegawai tidak selalu tepat  pada  waktunya,  ada  kalanya  pegawai  yang  terlambat  masuk  kerja,  dengan keterlambatan  tersebut  maka  pegawai harus menerima  konsekuensinya.  Ternyata tidak satupun pegawai yang terlambat masuk kerja tidak  keberatan jika  menerima konsekueni  yang  dijatuhkan  oleh  pelaksana.  Dengan  demikian  pemahaman terhadap  kebijakan  tidak  dibarengi  dengan  tindakan  yang  konsisten.  Ini  berarti keberhasilan  implementasi kebijakan  harus  dibarengi  dengan  tindakan  yang konsisten oleh para pelaksana dan orang-orang yang menjadi objek kebijakan. Jika keduanya  memahami  secara    kontekstual  mengenai  makna  yang  tersirat  pada  isi kebijakan,  maka  secara  aplikatif  kebijakan  yang  dibuat  dapat  dilaksanakan  secara
efektif. Dengan demikian jelaslah bahwa keberhasilan implementasi kebijakan, tidak terlepas dari pemahaman pelaksana kebijakan dan orang-orang yang menjadi objek kebijakan.
Dengan  demikian,  sesuai  hasil  temuan  yang  dikemukakan  diatas  dapat dikatakan bahwa  :
1. Keberhasilan kebijakan yang berkenaan dengan ketentuan pengisian daftar hasil pegawai di lingkungan kerja Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur tidak terlepas  dari  pemahaman  para  pelaksana  kebijakan  dan  orang-orang  yang menjadi subjek kebijakan.
2. Penyebaran informasi melalui sosialisasi pada para pegawai terutama mengenai ketentuan pengirisn daftar hadir pegawai (kelompok sasaran) merupakan salah faktor untuk menunjang kelancaran implementasi kebijakan.
3. Pemahaman  pegawai  dan  petugas  pelaksana  terhadap  isi,  maksud  dan  tujuan merupakan perihal penting untuk menunjang efektivitas kebijakan.
Ketaatan Pegawai  Untuk Mengisi Daftar Hadir Ditinjau  dari  aspek  ketaatan  pegawai  untuk  mengisi  daftar  hadir  yang disediakan  petugas  pelaksana  (Sub  Bagian  Umum)  di  Dinas  Peternakan  Provinsi Kalimantan  Timur  secara  faktual  menunjukkan  kurang  efektif,  meskipun demikian secara aplikatif terlihat cukup efektif. Karena  sebagian besar  pegawai negeri sipil di lembaga tersebut telah  mentaati ketentuan yang telah ditetapkan. Soal pegawai yang yang kurang taat terhadap ketentuan tersebut memang ada tetapi jumlahnya relatif kecil.  Fakta menunjukkan terdapat 33 pelanggaran, dan hal tersebut dapat diketahui  dari  hasil  rekapitulasi  absensi/daftar  hadir  pegawai  melalui  alat  kontrol kehadiran  pegawai.  Secara  faktual ketaatan  pegawai  dalam  mematuhi  ketentuan yang  mengatur  pengisian  daftar  hadir  pegawai  di  Dinas  Peternakan  Provinsi Kalimantan Timur tidak ada satupun yang menolak, dan semua pegawai menerima atas  kebijakan  tersebut  dan  konsekuensinya  harus  mengisi  daftar  hadir  yang disediakan oleh pihak lembaga. Meski demikian secara aplikatif pegawai tidak selalu mematuhi  kewajiban  untuk  mengisi  daftar  hadir.    Fakta  menunjukkan    terdapat sebagian  kecil  pegawai  yang  melanggar  ketentuan  tersebut.  Misalnya  terlambat masuk  kerja,  tidak  mengikuti  apel  dan  pulang  sebelum  waktunya.  Meskipun  hal tersebut dilakukan oleh sebagian kecil pegawai, tentunya mempunyai konsekuensi logis  terhadap  hasil  kerja.  Tetapi  fenomena  yang  terjadi  justru  sulit  dihindarkan, pelanggaran bisa saja terjadi, karena masing-masing pegawai mempunyai  motivasi, kepentingan  dan  kesadaran  serta  ethos  kerja  yang  berbeda  sehingga  ketaatan pegawai  dalam  pengisian  daftar  hadir    beragam.    Karena  itu  tidak  mengherankan jika terdapat pegawai yang tidak tepat waktu dalam memgisi daftar hadir, karena didasari oleh latar belakang dan karakteristik pegawai yang berbeda. Berdasarkan  data menunjukkan  indikasi  dalam  kurun  waktu  selama  5  bulan terakhir  (Bulan  Peburuari  sampai  dengan  Juni  2014)    terdapat  33  orang  pegawai yang  melanggaran  ketentuan. Dari  jumlah  tersebut  diantaranya  pegawai  yang terlambat masuk kerja sebanyak 12 orang, kemudian pegawai yang tidak mengikuti apel pagi sebanyak 12 orang dan pegawai yang pulang sebelum waktunya sebanyak 9 orang. Sedangkan ditinjau dari segi waktu, selama 5 (bulan) terakhir ini, pegawai
yang  tidak  disiplin  pada  bulan  Pebruari  sebanyak  9  orang,  pada  bulan  Maret sebanyak 7 orang, demikian pula pada bulan April sebanyak 7 orang. Demikian pula pegawai yang melanggar ketentuan pengisian daftar hadir pada bulan Mei sebanyak 6  orang  dan  pada  bulan  Juni  sebanyak  6  orang.  Jika  dicermati  secara  substantif mengeni  kasus  pelanggaran  pegawai  yang  dikemukakan  diatas  terutama  ditinjau dari  aspek  ketaatan  pegawai  dalam  mengisi  daftar  hadir  di  lembaga  tersebut  bila dikaitkan dengan jumlah pegawai dan hari kerja tergolong relative kecil.

## Kemampuan Pegawai Dalam Memanfaatkan Jam Kerja Produktif
Ditinjau  dari  aspek  kemampuan  pegawai  dalam  memanfaatkan  jam  kerja produktif  fakta menunjukkan bahwa masih adanya sebagian kecil pegawai kurang mampu memanfaatkan jam kerja produktif secara efektif. Terindikasi oleh tindakan pegawai  dalam  melaksanakan  tugas  kurang  terfokus  pada  pekerjaan  berdasarkan waktu atau jam kerja yang ditetapkan.
Berdasarkan  hasil  observasi  ternyata  tidak  semua  pegawai  di  lingkungan instansi  tersebut  mampu  memenuhi  kewajibannya,  yaitu  memanfaatkan  jam  kerja produktif secara efektif. Fakta menunjukkan,  masih adanya sebagian kecil pegawai yang  meninggalkan  tempat  kerja  disaat  jam  kerja  tanpa  alasan  yang  jelas.  Hasil temuan  tersebut  menggambarkan  ketaatan  pegawai  dalam    berdisiplin  atau kemampuan  pegawai  dalam  pemanfaatan  jam  kerja  produktif    ternyata  kurang efektif.
Dalam  hal  pemanfaatan  jam  kerja  di  lingkungan  kerja  Dinas  Peternakan Provinsi  Kalimantan  Timur  tidak  semua  pegawai  mampu  memanfaatkan  jam  kerja secara  efektif.  Hal  tersebut  disebabkan  adanya tolerasinya  atasan  terhadap bawahan, dan disamping itu kurangnya kesadaran pegawai untuk mematuhi aturan yang  berlaku  serta  kurang  bisa membedakan  antara  kepentingan  dinas  dengan kepentingan  pribadi.  Justru  mencampuradukkan  antara  kepentingan  pribadi dengan  kepentingan  dinas.  Menurut  Brian  and  White  (dalam  2004  : 32) apa  yang disebut  ketidakmampuan  individu  dalam  memisahkan  antara  kepentingan  umum dengan kepentingan pribadi.
Seharusnya  sebagai  pegawai  negeri sipil  lebih  mengutamakan  kepentingan umum diatas kepentingan pribadi. Tetapi di instansi publik pada umumnya, dan di Dinas  Peternakan  Provinsi  Kalimantan  Timur  fakta  yang  terjadi  diobjek  penelitian menggambarkan adanya sebagian kecil pegawai belum dapat membedakan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan dinas.
Dalam  kurun  waktu  selama  4  bulan  terakhir  (bulan  Maret  sampai  dengan bulan Juni 2015) terdapat 25 kasus pelanggaran disiplin kerja. Dari jumlah tersebut diantaranya pegawai yang meninggalkan tempat pada saat jam kerja tanpa alasan yang  jelas sebanyak  6  kasus,  kemudian  pegawai  yang  meninggalkan  tempat  pada saat jam kerja dan mendapat ijin atasan sebanyak 8 kasus, selanjutnya pegawai yang pulang sebelum waktunya tanpa ijin atasan sebanyak 3 kasus, berikut pegawai yang pulang  sebelum  waktunya  tetapi  sepengetahuan  atasan  sebanyak  6  kasus,  dan pegawai  tidak  masuk  kerja  tanpa alasan  yang  jelas  sebanyak  2  kasus. Hal  ini menunjukkan  bahwa  tingkat  disiplin  pegawai  cukup  tinggi  meskipun  pelanggaran yang dilakukan tidak termasuk dalam kategori yang serius.

## Kepatuhan Pegawai Dalam Melaksanakan Kewajibana dan Larangan
Ditinjau  dari  aspek  kepatuhan  pegawai  dalam  melaksanakan  kewajiban  dan larangan.  Menunjukkan fakta bahwa  tidak  semua  pegawai  mampu  melaksanakan kewajiban sesuai yang diamanatkan dalam ketentuan. Meskipun demikian dibalik itu justru mampu menghindari larangan yang ditentukan sehingga mampu memegang teguh etika pegawai negeri.
Fakta  menunjukkan bahwa  tidak  semua  pegawai  di  lingkungan  kerja  Dinas Peternakan  Provinsi  Kalimantan  Timur  mampu  melaksanakan  kewajiban  sesuai ketentuan  yang  diatur  dalam  pembinaan    pegawai  negeri  sipil  atau  yang dikemukakan  pada  uraian  diatas.  Meski  demikian  secara  aplikatif  soal  kewajiban, meskipun secara totalitas kurang efektif tetapi secara representatif justru mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab.
Kemudian  dari  hasil  observasi  menunjukkan  bahwa  terdapat  sebagian  kecil pegawai  tidak mampu melaksanakan kewajiban secara totalitas, tetapi dilihat dari tindakan  yang  dilakukan  mampu  melaksanakan sebagian  besar  kewajiban  yang dipersyaratkan. Untuk mengurangi perilaku yang menyimpang maka pihak lembaga telah  memberikan  pembinaan,  dan  pengarahan  secara  simultan.  Meski  demikian secara  aplikatif  soal  kewajiban,  meskipun  secara  totalitas  kurang  efektif tetapi secara repersentatif justru mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab.

## Pengawasan atas Ketentuan yang Berlaku
Kemudian  dalam  hal  pegawasan  berkenaan  dengan  pelaksanaan  ketentuan penghisian  daftar  hadir,  berdasarkan  hasil  temuan  menunjukkan  cukup  baik terutama  pengawasan  yang  dilakukan  secara  tidak  langsung,  sedangkan pengawasan secara tidak langsung justru kurang dilaksanakan secara intensif.
Dalam  hal  pengawasan  yang  dilakukan  petugas,  lebih  dominan  dilakukan secara  tidak  langsung,  yaitu  melalui  alat  elektronik  yang  disiapkan  untuk  mengisi daftar hadir  melalui  sidik jari.  Cara  ini  memang  cukup  efektif,  artinya  kehadiran pegawai  dapat  dipantau  melalui alat  tersebut,  meski  demikian  punya  kelemahan, karena  alat  tersebut  menunjukkan  formalitas  atau  secara de  facto ,  hadir  sesuai jadwal,  tetapi  belum  dapat  dijadikan  standar  bahwa  pegawai  yang  bersangkutan menjalankan  tugasnya.  Seharusnya pengawasan  yang  dilakukan  bukan  hanya melalui alat elektronik tetapi juga diawasi secara langsung sehingga dapat diketahui realitas kehadiran pegawai benar-benar telah menjalankan tugasnya.
Dengan  demikian    pengawasan  yang  dilalukan  seiring  dengan  pelaksanaan ketentuan  pengisian  daftar  hadir  di  Dinas  Peternakan  Provinsi  Kalimantan  Timur mengindikasikan sebagai berikut :
1. Pengawasan  yang  dilakukan  petugas  pengawas  kurang  intensif,  terutama pengawasan secara langsung.
2. Adanya  sejumlah  pegawai  yang  melanggar  ketentuan  pengisian  daftar  hadir yang disedikan lembaga.
3. Pengawasan secara tidak langsung jutru lebih efektif, dan memiliki keakuratan data  sehingga  secara  akumulatif  pelanggaran  disiplin  pegawai  atau    pegawai
yang  terlambat  masuk  kerja,  tidaka  mengikuti  apel    dan  pulang  sebelim waktunya dapat terdeteksi.

## Pemberian Sanksi Atas Pelanggaran yang Dilakukan Pegawai
Indikasi  lain  dapat  diketahui  dari  pemberian  sanksi  kepada  pegawai  yang melanggar ketentuan. Ternyata perlakuan petugas pelaksana cukup  tegas, siapun yang  melanggar  ketentuan  ditindak  dan  diberi  sanksi  sesuai    tingkat  kesalahan. Secara  aplikatif  pemberian  sanksi  terhadap  pegawai,  tidak  ada  perlakuan  yang diskriminatif  dan semua pegawai yang melanggar ketentuan telah diproses sesuai dengan mekanisme  yang  berlaku. Sesuai  data  yang  diperoleh  di  objek  penelitian menunjukkan  bahwa  terdapat pegawai  yang  mendapat  sanksi,  baik  berupa  lisan maupun tertulis.  Dari  data  yang  diperoleh  di objek  penelitian  terdapat  11  pegawai yang mendapat sanksi berupa teguran lisan dan 4 pegawai yang  mendapat teguran tertulis. Pemberian sanksi terhadap pegawai di lingkungan kerja  Dinas Peternakan Provinsi  Kalimantan Timur menjadi  perhatian  bagi  para  pegawai    karena  dibalik sanksi  terdapat  insentif  yang  yang  diberikan,  sehingga  ada  korelasi  antara ketidakdisiplinan  dengan  insentif  yang  diterima.  Dengan  demikian  pegawai akan berpikir  lebih  rasional  jika  melakukan  pelanggaran,  kecuali  memang  tidak  dapat diantisipasi  maka  pelanggaran  bisa  terjadi  tetapi  harus  siap  menerima konsekuensinya.
Faktor yang mendukung Meliputi :
a. Undang-undang nomor 43 tahun 1999, tentang pokok-popok Kepegawaian
b. Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  tahun  2010    tentang  disiplin  kerja  pegawai negeri sipil.
c. Peraturan Gubernur Nomor 31 tahun 2008 tentang Ketentuan Pengisian Daftar Hadir  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Lingkungan  Kerja  Pemerintahan  Provinsi Kalimantan Timur.
d. Komitmen  yang  kuat  dari  Kepala  Dinas  Peternakan  Provinsi  Kalimantan  Timur dan pimpinan vertikal pemerintah provinsi Kaltim.

## Faktor-faktor yang menghambat antara lain :
a. Kurangnya  kesadaran  pegawai  dalam  pemanfaatan  jam  kerja  produktif  secara efektif  dan  ketidakmampuan  pegawai  untuk  menghindakan  diri  memegang teguh etika pegawai negeri.
b. Keragaman  karakteristik,  kepribadian  dan  komitmen  pegawai  untuk  mentaati peraturan  gubernur  yang  berkenaan  dengan  kebijakan  yang  mengatur ketentuan pengisian daftar hadir pegawai
c. Adanya  keragaman  tindakan  unsur  pimpinan  di  lembaga  tersebut  dalam penegakkan disiplin kerja pegawai, seiring dengan pelaksanaan kebijakan yang mengatur pengisian daftar hadir di lingkungan kerja Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur. Ketidakragaman ini biasanya tidak sama anatar satu dengan yang lain meskipun kesalahan yang dilakukan hamper sama atau sama sehingga menimbulkan kesan berupa tindakan yang sedikit bernuansa diskriminatif.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan  sebagai berikut :
1.  Peraturan Gubernur  Nomor 31 Tahun  2008  tentang ketentuan pengisian daftar hadir  bagi  pegawai  negeri  sipil  di  lingkungan  kerja  Dinas  Peternakan Provinsi Kalimantan  Timur secara  implementatif  sudah  sesuai  mekanisme  yang ditetapkan,  meski  demikian  secara  aplikatif  kurang  sesuai  kualifikasi  yang diharapkan    Hal  tersebut    diketahui  dari  hasil  temuan  yang  dasarkan  atas  6 (enam) parameter/sub fokus penelitian yang ditetapkan diantaranya terdapat 2 sub  fokus  penelitian  memenuhi  kriterian  sesuai  yang  diharapkan  atau  kategori baik, dan dan 4 sub fokus penelitian dalam katagori cukup baik/efektif. Kurang optimalnya implementasi ketentuan pengisian daftar hadir di lembaga tersebut disebabkan  oleh  kurangnya  kesadaran  pegawai  dalam  pemanfaatan  jam  kerja produktif secara efektif dan kurang tegas dan tegaknya menerapkan kebijakan, dan kurang intensifnya pengawasan secara langsung.
2.  Kurang efektif pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2008 tentang pengisian daftar hadir pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur disebabkan oleh
a. Kurangnya  kesadaran  pegawai  dalam  pemanfaatan  jam  kerja  produktif secara  efektif  dan  ketidakmampuan  pegawai  untuk  menghindakan  diri memegang teguh etika pegawai negeri.
b. Keragaman  karakteristik,  kepribadian  dan  komitmen  pegawai  untuk mentaati  peraturan  gubernur  yang  berkenaan  dengan  kebijakan  yang mengatur ketentuan pengisian daftar hadir pegawai
c. Keragaman tindakan unsur pimpinan di lembaga tersebut dalam penegakkan disiplin kerja pegawai, seiring dengan pelaksanaan kebijakan yang mengatur pengisian  daftar  hadir  di  lingkungan  kerja  Dinas  Peternakan  Provinsi Kalimantan Timur

## Saran-saran
1. Mengingat masih banyaknya pegawai yang tidak mematuhi ketentuan pengisian daftar  hadir  yang  disediakan  pelaksana  kebiajakan  maka  perlu  memberikan pembinaan  secara  simultan  terhadap  para  pegawai  melalui  pertemuan  formal dan non formal, serta memberikan penghargaan bagi pegawai yang mempunyai prestasi.
2. Dalam  rangka  efektivitas  pelaksanaan  ketentuan  pengidian  daftar  hadir,  maka perlunya melakukan penegakkan disiplin pegawai dan memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan.
3. Melakukan  pengawasan  secara  intensif,  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung, dan atau  secara preventif maupun represif serta menambah tenaga pegawas yang ditempatkan pada alat detektor.
4. Pada masing-masing pimpinan unit kerja diminta untuk mengawasi para pegawai yang  berada  dibawah  pembinaannya  secara  efektif,  terutama  pada  saat  jam kerja berlangsung.

## Daftar Pustaka
Anonimus, Peraturan Pemerintah  Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
______,  Peraturan  Gubernur  Nomor 31  tahun  2008  Tentang  Ketentuan  Pengisian Daftar  Hadir  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Lingkungan  Kerja  Pemerintahan Provinsi.
Gondokusumo. 1999. Management Personalia, Cetakan ke-12 . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Islamy M, Irfan. 1997. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bumi Aksara.
Malayu,  Hasibuan. 2001. Manajemen  Dasar,  Pengertian  dan    Masalah , Cetakan Kelima. Jakarta: Haji Masagung.
Miles,  Matthew  B.,  A.  Michel  Huberman.  Dan  Johnny  Saldana.  2007. Analisis  Data Kualitatif . Jakarta: UI-Press. Nugroho, Riant. 2009. Teori Kebijakan Publik . Yogyakarta: Media Presindo. Simamora,  Henry.  2004. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .  Edisi  ke  Ketiga. Yogyakarta: STIE YKPN. Siagian S, P. 1999. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi I, Cetakan II. Jakarta:
Bumi  Aksara.
Wahab, Abdul. 1997. Pengantar Analisis Kebijaksanan Negara . Jakarta: Rincka Cipta.
_______. 2003. Analisis Kebijaksanan Publik, Teori dan Aplikasinya . Cetakan II. Malang: Brawijaya University Press.
Widodo . 1996.
Administrasi Kepegawaian Suatu Pengantar , Cetakan II
. Jakarta: Raja Wali Pers.
Winardi. 1999. Manajemen ,  Edisi ke-4. Bnadung: Bina Aksara.
Winarno, Budi. 2005.. Teori dan Proses Kebijakan Publik . Yogyakarta: Media Presindo.
Wursanto, I.G. 2001. Manajemen Kepegawaian . Yogyakarta: Penerbit Kanisius.