Usaha Masyarakat Suku Talang Mamak untuk mempertahankan Eksistensinya di tengah perebutan Sumber Daya Hutan Adat
Rizky Octa Putri Charin 1 , Arief Hidayat 2 * 1, 2 Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia * Korespondensi: ariefcrbn@gmail.com

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Info Publikasi: Artikel Studi Kepustakaan
Sitasi Cantuman: Charin, R. O., & Hidayat, A. (2019). The Efforts of Talang Mamak Indigenous People to Maintain Their Existence in Customary Forest Resources Battle. Society, 7(1), 21-36.
DOI : 10.33019/society.v7i1.78
Hak Cipta © 2019. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka.
Lisensi: Atribusi- NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)
Suku  Talang  Mamak  menghadapi  konflik  yang  sangat  pelik dengan  perusahaan  swasta  dan  pemilik  modal.  Konflik  yang terjadi  disebabkan  oleh  upaya  eksploitasi  hutan  adat  oleh perusahaan swasta dan pemilik modal yang dapat mengancam keberlangsungan hutan adat masyarakat Suku Talang Mamak. Kurangnya  dukungan  pemerintah  terhadap  Suku  Talang Mamak  dalam  memperjuangkan  hak-hak  atas  hutan  adat semakin  memperburuk  konflik  yang  terjadi.  Pemerintah  lokal lebih  cenderung  memihak  perusahaan  swasta  dan  pemilik modal dalam menyikapi konflik yang terjadi. Hutan adat Suku Talang  Mamak  dalam  cengkeraman  oligarki  dan  konflik kepentingan  yang  rumit  dengan  tetua  adat.  Upaya  Suku Talang Mamak untuk mempertahankan eksistensinya berada di persimpangan  antara  menjaga  warisan  adat  atau  melepaskan hak-hak  adatnya.  Metode  dalam  penelitian  ini  menggunakan metode  kualitatif  deskriptif.  Pengumpulan  data  dilakukan dengan  cara  analisis  dokumen  dan  bahan  lain  yang  relevan dengan  topik  penelitian.  Teori  yang  digunakan  dalam penelitian  menggunakan  Teori  Oligarki  (Winters  2011). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya yang dilakukan Suku Talang Mamak dalam mempertahankan eksistensinya di tengah  perebutan  sumber  daya  atas  hutan  adat  dengan perusahaan  swasta  dan  pemilik  modal.  Hasil  penelitian menunjukkan upaya perjuangan Suku Talang Mamak semakin melemah  dalam  memperjuangkan  eksistensinya.  Sebagian masyarakat  Suku  Talang  Mamak  mulai  memilih  untuk menerima  kompensasi  dari  perusahaan  swasta  dan  pemilik modal  sebagai  bagian  dari  pelepasan  hak-hak  Suku  Talang Mamak atas hutan adatnya.
Kata Kunci: Hutan  Adat;  Oligarki;  Perusahaan  Swasta; Suku Talang Mamak; Sumber Daya;

## Society, 7 (1), 23-38, 2019
P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id

## Usaha Masyarakat Suku Talang Mamak untuk mempertahankan eksistensinya di tengah perebutan Sumber Daya Hutan Adat

## Pendahuluan
Konflik  yang  terjadi  dalam  kegiatan eksploitasi  hutan  adat  masyarakat  Suku Talang  Mamak  tidak  hanya  melibatkan perusahaan  swasta,  dan  masyarakat  adat saja.  Dalam  perkembangannya,  kegiatan eksploitasi  hutan  adat  juga  melibatkan beberapa  entitas  baru  seperti  elit  lokal  dan pemerintah.
Kepala  adat  dan  kepala  desa  yang dikategorisasikan sebagai elit lokal berperan sebagai cukong atau broker yang  menjual tanah adat kepada perusahaan swasta tanpa pemberitahuan  kepada  masyarakat  adat untuk  mendapatkan  keuntungan  pribadi. Hal  ini  merupakan  upaya  perusahaan swasta dan pemilik modal untuk menguasai sumber  daya  hutan  adat.  Tidak  hanya melakukan  penyerobotan  lahan  atau land grabbing untuk perluasan areal perkebunan, namun perusahaan-perusahaan yang bergerak  pada  bidang  pengolahan  kertas juga  melakukan  pembalakan  liar  ( illegal logging) .
Penelitian  ini  membahas  konflik  yang terjadi  antara  Masyarakat  Suku  Talang Mamak  yang  bermukim  di  Indragiri  Hulu, Provinsi  Riau  dan  perusahaan-perusahaan swasta  yang  bergerak  dalam  bidang perkebunan kelapa sawit maupun pengolahan  kertas  dalam  perebutan  tanah ulayat  masyarakat  adat  Suku  Talang Mamak  sejak  awal  tahun  2000  dan berlangsung hingga saat ini tahun 2017.
Selain hilangnya tanah ulayat dan hutan adat,  penguasaan  hutan  adat  yang dilakukan  oleh  perusahaan  swasta  dan pemilik  modal  menyebabkan  masyarakat Suku  Talang  Mamak  semakin  kehilangan sumber  ekonomi,  kekayaan  adat  dan budaya.
Dengan  mempelajari  dinamika  konflik yang  terjadi  antara  perusahaan  swasta, pemilik  modal,  dan  masyarakat  Suku Talang  Mamak  pada  awal  tahun  2000 hingga tahun
2008,
serta membandingkannya dengan perkembangan
konflik  yang  terjadi  pada  akhir  tahun  2010 hingga  tahun  2015,  penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  usaha  masyarakat  Suku Talang  Mamak  untuk  mempertahankan eksistensinya  di  tengah  perebutan  sumber daya atas hutan adat .
Kerangka Teori

## 1. Teori  Oligarki:  Kepemilikan  Hutan Adat bergeser pada Elit Lokal
Jeffrey  A.  Winters  di  dalam  bukunya yang  berjudul Oligarki ,  menjelaskan  bahwa selama berabad-abad, oligarki telah dianggap diperkuat oleh kekayaan. Kesamaan  antar  oligarki  sepanjang  sejarah adalah bahwa
kekayaan akan mendefinisikan  dan  memperkuatnya  dan secara  inheren  membuat  oligarki  terancam karena  motif  keberadaan  semua  oligarki hanya    terletak  pada  satu  tujuan  yaitu mempertahankan kekayaan. Upaya mempertahankan  kekayaan  bermacam- macam,  tergantung  pada  ancaman  yang dihadapi,  termasuk  seberapa  jauh  oligarki terlibat  dalam  menghadirkan  pemaksaan yang mendasari segala klaim atas hak milik, dan  juga  apakah  upaya  tersebut  dilakukan secara  individu  atau  kolektif.  Keragaman tersebut  menghasilkan  empat  tipe  oligarki: Pertama ,  Oligarki  Panglima  ( warring ), Oligarki Penguasa Kolektif ( ruling ), Oligarki Sultanistik  ( sultanistic ),  dan  Oligarki  Sipil ( civil ).
Mengenai  kekuasaan  oligarki  yang diperankan  oleh  kepala  suku  atau  kepala adat  termasuk  pada  kategori  Oligarki Panglima  ( warring ),  apabila  pada  awalnya kekuasaan  yang  berbentuk  pemaksaan dari kepala  adat  atau  suku  yang  digunakan untuk kepentingan kolektif seperti mempertahankan  klaim  tanah  atau  sumber daya  lain  milik  bersama  dengan  aktor dominan  lain  sebagai  musuh  bersama, selanjutnya dapat digunakan untuk menimbun kekayaan sehingga memperkaya dan  memperkuat  individu  atau  kelompok

## Usaha Masyarakat Suku Talang Mamak untuk mempertahankan eksistensinya di tengah perebutan Sumber Daya Hutan Adat
sebagai pemimpin adat, yang
mempertahankan dan mengendalikan kelompoknya  sendiri  terlebih  dahulu  lalu kemudian  orang  lain  di  sekitar  yang berhasil  mereka  kuasai 1 .    Walau  pada akhirnya  akan  terkonsentrasi  hanya  di bawah  penguasaan  individu,  kekuasaan material  awalnya  terorganisasi  menjadi “kekuasaan sosial kolektif” karena didasarkan  pada  sumber  daya  ( resource ) yang  berupa  harta  desa,  klan  kecil,  dan keluarga, yang dipersiapkan dan dipertahankan  “secara  bersama-sama”. Legitimasi  yang  didapat  kepala  adat ataupun  kepala  desa  dimanfaatkan  dengan semena-mena,  pengakuan  atas  kepemilikan sumber  daya  ini  akan  berimplikasi  pada terkonsentrasinya  sumber  daya  material  di atas  kepemilikan  perorangan  dari  pada kolektif.  Dengan  kata  lain,  ungkapan”milik kami” berubah menjadi “milikku”.

## 2. Pendekatan Teori Konflik
Pendekatan  lain  yang  ada  adalah mengenai konflik. Konflik dalam definisi ini mengambil  pendapat  yang  menyatakan bahwa  konflik  merupakan  ketidaksamaan persepsi akibat adanya perbedaan kepentingan  ( perceived  divergence  of  interest ), atau  sebuah  paham  yang  menyatakan adanya  ketidaksamaan  pemahaman  atau kepentingan  dari  para  pihak  yang berkonflik  (Pruit  dan  Rubin,  2009). Berkelindannya  kuasa  oligarki  yang  pada akhirnya  memunculkan  konflik  antara masyarakat  adat  Talang  Mamak  dan perusahaan swasta menjadi sebuah persoalan  yang  saling  berkaitan  satu-sama lain.
1 Jeffrey  A.  Winters.  2011.Oligarki.  Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal. 64

## Metode Penelitian
Penelitian
ini secara teknis menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif. Sugiono  (2008:  15)  menyatakan  bahwa penelitian  kualitatif  deskriptif  adalah penelitian dengan menggunakan paradigma konstruktivisme,  dimana  peneliti  menjadi instrument kunci ketika penelitian dilakukan  pada  kondisi  objektif  alamiah. Sumber  data  yang  digunakan  merupakan data-data  yang  bersumber  dari  media ataupun  hasil  penelitian  pihak  lain  serta peraturan perundang-undangan. Data yang terhimpun  kemudian  dianalisis  sesuai dengan  judul  penelitian  yang  diangkat. Pengujian  keabsahan  data  dan  informasi dalam penelitian ini bersandar pada kriteria tertentu,  yaitu  kebenaran  data  dan  derajat kepercayaan  yang  diperoleh,  kebenaran dalam  upaya  mendeskripsikan  temuan yang  ada,  penarikan  simpulan  serta penjelasan ( explanation ) yang dapat diketahui  dari  kecocokan  naskah  dan dokumen  yang  ada  serta  peraturan perundang-undangan lainnya. Penelitian ini menggunakan analisis data dengan membandingkan  berbagai  informasi  yang masuk  dengan  cara  mengorganisirnya, membaginya  pada  pola  dan  kategori  serta membuat  penafsiran  atas  data  tersebut dengan menggunakan sejumlah skema.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Sejarah Suku Talang Mamak di Riau
Entitas  Suku  Talang  Mamak  bermukim di  sepanjang  Sungai  Indragiri,  Kabupaten Indragiri  Hulu,  Provinsi  Riau.  Masyarakat suku  ini  tergolong  dalam  ras  Melayu  Tua (Proto Melayu). Kawasan hutan adat Talang Mamak mencapai sekitar 400.000 hektar dan sudah diakui oleh penjajah Belanda melalui Residen  Indragiri  pada  tahun  1925 2 .  Suku
2 Putusan  Sidang  Nomor  35/PUU-X/2012  Tentang Pengujian  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999

## Usaha Masyarakat Suku Talang Mamak untuk mempertahankan eksistensinya di tengah perebutan Sumber Daya Hutan Adat
Talang  Mamak  merupakan  suku  asli Indragiri  dan  sering  menyebut  diri  mereka dengan nama Suku Tuha, yang berarti suku pertama  datang  di  wilayah  Indragiri  Hulu. Penyebaran  Suku  Talang  Mamak  di  Riau tersebar  dalam  empat  kecamatan,  yaitu Kecamatan  Batang  Cenaku,  Kecamatan Kelayang, Kecamatan Seberida, dan Kecamatan  Batang  Gasal.  Dua  kecamatan, yaitu  Kecamatan  Kelayang  dan  Kecamatan Batang  Cenaku  meliputi  17  (tujuh  belas) desa  khusus  di  Talang  Mamak  di  dua Komunitas: Pertama ,  Kawasan  Komunitas Talang  Mamak  Tiga  Balai  di  Kecamatan Kelayang, Kedua ,  Kawasan  Komunitas Melayu  di  Batang  Cenaku  di  Kecamatan Batang Cenaku 3 .
Mata  pencaharian  Suku  Talang  Mamak adalah berladang dan berkebun, khususnya karet.  Karet  merupakan  komoditas  utama masyarakat  Suku  Talang  Mamak.  Sebelum berkebun karet, sejak awal abad ke-19 hasil hutan  bervariasi  seperti  jernang,  jelutung, balam merah/putih dan gaharu serta rotan. Penghasilan  masyarakat  meningkat  seiring dengan meningkatnya permintaan ekonomis terhadap hasil hutan. Penanaman karet  yang  dilakukan  tentunya  menjadikan mereka lebih menetap dan sekaligus sebagai alat  untuk  mempertahankan  lahan  dan hutannya. Hutan menjadi sumber penghidupan  utama  masyarakat  Suku Talang  Mamak  yang  mata  pencahariannya bergantung  pada  hutan,  masyarakat  Suku Talang  Mamak  menghargai  hutan  sebagai
Tentang Kehutanan Terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hal, 102
3 Gilung.  Talang  Mamak:  Hidup  Terjepit  Di  Atas Tanah  Dan  Hutannya  Sendiri  –  Potret  Konflik Kehutanan  Antara  Masyarakat Adat  Talang  Mamak Di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dengan Industri  Kehutanan,  disampaikan  sebagai  Bahan Pelengkap  Kesaksian  Dalam  Sidang  Pengujian Undang-Undang  No.41  Tahun  1999  Tentang Kehutanan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  Di  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 14 Juni 2012, Hal. 2
nilai  budaya  yang  besar.  Tanah  dan  hutan sebagai  wilayah  hidup  bagi  Suku  Talang Mamak merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan.  Sejak  ratusan  tahun  yang  lalu, masyarakat  Suku  Talang  Mamak  telah menyatu  dengan  alam.  Lingkungan  tempat mereka  hidup  diatur  melalui  hukum  adat, dan  keputusan  pengelolaannya  diatur  oleh Patih  atau  ketua  adat  yang  merupakan pemilik kekuasaan tertinggi Talang Mamak di bawah wilayah Kesultanan Indragiri.
Pentingnya  hutan  bagi  kehidupan masyarakat  Suku  Talang  Mamak  telah disampaikan  dengan  lantang  oleh  salah seorang  Ketua  Adat  bernama  Laman;  " lebih baik  saya  mati  ditembak,  daripada  hutan  adat habis ".  Hutan  yang  merupakan  milik komunal, dalam hal pengaturannya dilakukan  oleh  seorang  Patih  yang merupakan  simbol  kekuasaan  tertinggi Suku  Talang  Mamak.  Ada  pepatah  kuno Talang Mamak yang terkenal di lingkungan masyarakat:  " lebih  baik  mati  anak,  daripada mati  adat ".  Hal  itu  seakan  menunjukkan bahwa  identitas  Talang  Mamak  tak  bisa lepas dari hutan adat yang dikelola dengan hukum adat di bawah pengawasan Patih.
2. Hak Kepemilikan Tanah Adat Masyarakat Suku Talang Mamak
Ketua  Adat  pertama  Suku  Talang Mamak  yaitu  Datuk  Patih  Nan  Sebatang, dalam kepercayaan-kepercayaan yang berkembang  sejak  turun-temurun,  bahwa leluhur  memberikan  tiga  wilayah  sebagai warisan  bagi  anak  cucunya,  yaitu  daerah Talang  Parit  yang  berarti  tanah  yang didalamnya  ada  parit  (aliran  air),  Talang Perigi  di  mana  di  wilayah  itu  terdapat perigi (sumur) dan Talang Durian Jajar yang bermakna  adanya  tanaman  durian  di wilayah tersebut sebagai batas adat.
Masyarakat telah melakukan pengukuran  atas  Hutan  Adat  mereka  yang berbatasan  dengan  parit,  perigi  dan  durian berjajar yang masih ada hingga kini, dengan luas  keseluruhan  hutan  adat  Suku  Talang

## Usaha Masyarakat Suku Talang Mamak untuk mempertahankan eksistensinya di tengah perebutan Sumber Daya Hutan Adat
Mamak adalah 451.411 hektar. Kepemilikan tanah  adat  ini  juga  diakui  oleh  Raja  Haji Indragiri Hulu dimasa lalu dan tertuang di dalam Residen Indragiri pada tahun 1925.

## 3. Dinamika  Konflik  yang  terjadi  antara masyarakat  Suku  Talang  Mamak  dan Perusahaan Kelapa Sawit
Konflik  lahan  yang  terjadi  dengan masyarakat  Suku  Talang  Mamak  karena adanya klaim perampasan hutan ulayat oleh perusahaan.  Pada  tahun  2000  hingga  tahun 2007,  masyarakat  Suku  Talang  Mamak melakukan berbagai upaya untuk menghentikan  tindakan  perusahaan  yang dianggap mengokupasi hutan adat masyarakat  Suku  Talang  Mamak,  seperti pelemparan batu pada kendaraan- kendaraan  operasional  perusahaan  swasta, meminta  “uang  jalan”  kepada  pengemudi kendaraan  operasional  perusahaan  swasta 4 . Upaya-upaya  perlawanan  masyarakat  ini menurut  James  C.  Scott  merupakan  bentuk perlawanan  dari  mereka  yang  kalah. James C.  Scott  meneliti  kehidupan  masyarakat petani  di  wilayah  Sedaka  (bukan  nama sebenarnya)  di  Negara  Bagian  Kedah, Malaysia,  dengan  tujuan  untuk  mengamati kehidupan  para  petani  dan  bentuk “perlawanan  sehari-hari”  yang  terjadi. Perlawanan  terjadi  dengan  bentuk-bentuk yang unik, perlawanan tidak dalam bentuk yang terstruktur, melainkan berupa perlawanan-perlawanan  kecil  setiap  hari seperti  mencuri  skala  kecil,  memperlambat kerja,  berpura-pura  sakit,  berpura-pura bodoh,  mengumpat  di  belakang,  di  depan mengatakan  iya,  di  belakang  mengatakan
4 MongabayIndonesia.com,  Talang  Mamak  Hak Ulayat Musnah Diterjang Budaya Uang, diakses dari http://www.mongabay.co.id/2013/01/19/talang- mamak-hak-ulayat-musnah-diterjang-budaya-uang/, diakses pada 17 Desember 2018, pukul 12.00 WIB
tidak,  sabotase  di  malam  hari 5 .  Perlawanan yang  dilakukan  bukanlah  dalam  bentuk yang  masif  dan  terstruktur,  namun  hanya berupa  perlawanan-perlawanan  kecil  dari mereka  yang powerless dan  tidak  begitu mampu
menggoyahkan kelompok perusahaan  swasta  sebagai  pihak  “orang- orang  yang  menang”.  Masyarakat  adat Suku  Talang  Mamak  mengambil  peran sebagai  “orang-orang  yang  kalah”,  yaitu orang-orang  yang  tidak  memiliki  kuasa, harus  melakukan  “perlawanan  sehari-hari” demi  melanjutkan  hidupnya  sekaligus menghindari  resiko  yang  lebih  besar. Tindakan  perlawanan  yang  dilakukan masyarakat Talang Mamak dapat dipahami jika  menelusuri  konflik  yang  terjadi  antara masyarakat  dan  perusahaan  swasta  yang telah  menyerobot  hutan  adat  masyarakat. Jika dibandingkan dengan kekuatan perusahaan,  maka  tindak  perlawanan  yang dilakukan  masyarakat  bukanlah  sesuatu yang  amat  berarti.  Seperti  yang  dijelaskan Scott,  mereka  meminta  uang  jalan  pada pengemudi kendaraan operasional perusahaan hanya untuk menjamin kelangsungan hidup mereka yang terancam karena  hadirnya  perusahaan  swasta  yang merebut  hutan  dan  tanah  yang  awalnya menjadi  tempat  mereka  menggantungkan kehidupan.
5 C.Scott,  James.  2000. Senjatanya  Orang-Orang  Yang Kalah,  (Bentuk-Bentuk  Perlawanan  Sehari-Hari  Kaum Tani) , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal. 318

## Usaha Masyarakat Suku Talang Mamak untuk mempertahankan eksistensinya di tengah perebutan Sumber Daya Hutan Adat
Dinamika konflik yang terjadi adalah sebagai berikut: 6
Tabel 1.

## Dinamika Konflik Masyarakat dengan Perusahaan tahun 2019
Tahun Peristiwa Isu Pemicu Pihak yang Terlibat Hasil atau kerugian 2000 Demonstrasi menentang perluasan areal sawit PT. Regunas Agri Utama (PT. RAU) PT Regunas Agri Utama (PT. RAU) membuka lahan baru untuk perkebunan sawit seluas sekitar 10.000 ha di tiga desa yaitu Talang Selantai, Talang Perigi dan Desa Talang Durian Cacar, lahan tersebut adalah lahan tanah ulayat suku asli Talang Mamak.
Masyarakat Adat
Talang Mamak vs PT. RAU, konflik ini dimediasi DPRD Indragiri Hulu Masyarakat berdemonstrasi di kantor Kecamatan dan DPRD Indragiri
Hulu, agar masyarakat menjadi pemilik atas kebun sawit yang sudah ditanam dan di panen oleh PT RAU. Solusi yang ditawarkan DPRD Indragiri Hulu agar masyarakat diberi lahan perkebunan sawit sesuai dengan kebutuhan masyarakat, namun masyarakat tidak menerima keputusan tersebut. Juli 2002 Konflik terjadi di Desa Talang Sungai Limau Kecamatan Rakit Kulim Indragiri Hulu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Indragiri Hulu mengeluarkan Surat
Keterangan (SK) bahwa ada persengketaan lahan seluas 200 Hektar di areal lahan 1.056 Hektar milik PT. Inecda Plantation dan selanjutnya dialihkan kepemilikannya kepada PT Mega Nusa Inti Sawit. Masyarakat Desa Talang Sungai Limau merasa lahan 200 Hektar belum pernah diganti rugi oleh
PT Mega Nusa Inti Sawit, dan belum pernah ada perjanjian kerjasama dengan pola Inti Plasma maupun pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat).
Masyarakat merasa memiliki surat-surat administratsi yang lengkap, baik Surat Keterangan Tanah (SKT) maupun hak ulayat adat
Talang Mamak.
Masyarakat Adat Talang Mamak Desa Talang Sungai vs PT. Inecda Plantation dan PT. Mega Nusa Inti
Sawit Peninjauan kembali penerbitan SK oleh BPN, khususnya areal sengketa seluas 200
ha, yang dikuasai oleh PT. Mega Nusa Sawit dari hasil limpahan PT. Inecda Plantation
6 Johny Setiawan, dkk. Laporan Final Penelitian: Analisa Konflik Pertanahan di Provinsi Riau Antara Masyarakat dengan Perusahaan. Tim Litbang Data FKPMR tahun 2007. Hal. 89-103

## Usaha Masyarakat Suku Talang Mamak untuk mempertahankan eksistensinya di tengah perebutan Sumber Daya Hutan Adat
Tahun Peristiwa Isu Pemicu Pihak yang Terlibat Hasil atau kerugian November 2002 Audiensi ke Kantor DPRD Indragiri Hulu dan Kantor Bupati Indragiri Hulu PT. Mega Nusa Inti Sawit dan masyarakat Desa Talang Sungai Limau mendatangi kantor DPRD Indragiri Hulu. Pada bulan yang sama menemui Bupati melalui Sekertaris Daerah Indragiri Hulu. Masyarakat Desa Talang Sungai Limau dan PT. Mega Nusa Inti Sawit Bupati Indragiri Hulu mengeluarkan surat agar PT. Mega Nusa Inti Sawit menyelesaikan kasus sengketa tanah dengan masyarakat adat dengan sebaik- baiknya. 2004 Masyarakat Desa Talang Sungai Limau dan Desa Talang Sungai Parit Kecamatan Rakit Kulim, Indragiri Hulu melakukan demonstrasi ke kantor PT. Inecda maupun kantor Bupati dan DPRD Indragiri Hulu. Kelanjutan konflik dengan PT. Inecda Plantation mengenai penguasaan lahan 200 ha untuk kebun sawit perusahaan
PT. Inecda Plantation vs masyarakat Desa Talang sungai Limau dan Desa Talang Sungai Parit Tidak ada hasil 2004 Masyarakat Desa Talang Sei Parit dan Talang Sei Limau Kecamatan Rakit Kulim Indragiri Hulu melakukan aksi demonstrasi di area perusahaan PTPN V Masyarakat mengklaim sebagai pemilik lahan atas area perusahaan PTPN V seluas 1.700 ha. PTPN V vs Masyarakat Desa Talang Sei Parit dan Desa Talang Sei Limau Tidak ada hasil Juni 2006 Sejak tahun 1997, PT Inecda membangun kebun sawit baru seluas 9000 ha di tanah ulayat suku asli Talang Mamak, dan tidak pernah diketahui oleh masyarakat di Desa Talang Sungai Parit dan Desa Talang Sungai Limau. Masyarakat menolak pembangunan kebun sawit PT. Inecda Plantation sebesar 9000 ha Masayarakat Desa Talang Sungai Parit dan Desa Talang Sungai Limau vs PT. Inecda Plantation
Pertemuan dilakukan dengan Mediasi DPRD Provinsi Riau, FKPMR dan WALHI namun tidak ada hasil 2005- September 2006 Tahun 2002 PT Bukit Betabuh Sei Indah mendapatkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan berupa kayu dan hutan tanaman seluas 13.450 ha. Pada 2005 - pertengahan 2006, perusahaan telah memusnahkan perkebunan karet dan perkebunan sawit milik masyarakat untuk diganti tanaman akasia.
Masyarakat marah dan melakukan aksi pencabutan tanaman akasia yang ditanam di atas tanah ulayat suku asli Talang Mamak tersebut. Masyarakat adat vs PT. Betabuh Sei Indah Perusakan tanaman akasia milik perusahaan PT. Betabuh Sei Indah oleh Warga Juni 2005 Warga Talang Mamak Desa Talang Sungai Limau terhitung 7 kali mengunjungi kantor DPRD untuk mengadukan penjarahan tanah ulayat oleh PT Inecda Platation seluas 3.200 Ha. Ratusan kali warga mendatangi kantor DPRD
Indragiri Hulu untuk meminta kejelasan. Namun karena DPRD Indragiri Hulu tidak kunjung memberikan solusi konkret. Masyarakat kemudian mengadu ke DPRD Riau. Warga hanya menuntut lahan seluas 1.600 Ha dari 3.200 Ha tanah ulayat yang dikuasai PT Inecda
Masyakarat desa menuntut lahan milik warga dikembalikan seluas 1.600 ha Masyarakat vs PT Inecda Plantation Atas persetujuan mediasi dengan Bupati Indragiri Hulu
Thamsir Rachman lahan seluas 1.600 ha yang dikuasai PT. Inecda dikembalikan

## Usaha Masyarakat Suku Talang Mamak untuk mempertahankan eksistensinya di tengah perebutan Sumber Daya Hutan Adat
Tahun Peristiwa Isu Pemicu Pihak yang Terlibat Hasil atau kerugian 2006-2007 Suku Talang Mamak Kecamatan Rakit Kulim dan Peranap Indragiri Hulu.
Melakukan aksi demonstrasi atas aktivitas besar-besaran terjadi atas lahan mereka yang berlangsung sejak tahun 2002 oleh PT. Bukit Betabuh Sei Indah yang merupakan hutan
ulayat. Masyarakat menuntut pengembalian kawasan tersebut karena statusnya sebagai hutan ulayat, tidak boleh dialihfungsikan menjadi
Hutan Tanaman Industri (HTI) Masyarakat vs PT. Bukit Sei Betabuh Tidak ada hasil 2006 Hutan Adat Suku Talang Mamak sempat diagendakan untuk memperkuat payung hukumnya melalui peraturan daerah sesuai dengan Surat
Kesepakatan Bersama (SKB) Nomor 31 Tahun 2006 tentang Hutan Adat Suku Talang
Mamak.
Masyarakat menginginkan hutan ulayat dikembalikan kepada warga dengan payung hukum yang lebih komprehensif
Masyarakat vs perusahaan sawit PT. Inecda, PT. Bukit Sei Betabuh Indah dll. Tidak terealisasi dengan baik atau tidak ada hasil. 2007 Sebanyak 13.450 Hektar tanah adat Suku Talang Mamak Kecamatan Peranap dan Rakit Kulim Inhu diambil alih oleh PT Bukit Betabuh Sei Indah Masyarakat menolak pengambilan lahan oleh PT. Bukit Betabuh Sei Indah Masyakat vs PT. Betabuh Sei Tidak ada tindakan berarti dari pemerintah Indragiri Hulu untuk menyelesaikan kasus tersebut. 2008 PT. SAL melakukan perjanjian kerjasama dengan tiga kepala desa yaitu Kepala Desa Selantai, Kepala Desa Talang
Durian Cacar dan Kepala Desa Talang Perigi. Berdasarkan perjanjian, dimana PT. SAL dibolehkan menguasai luas hutan sebesar 1000 ha. Masyarakat menolak karena masyarakat merasa dirugikan dengan sistem kemitraan yang digulirkan oleh perusahaan. Masyarakat vs PT. SAL Tidak ada hasil penyelesaian 2013 Konflik terjadi antara masyarakat dan PT. Perkebunan Nusantara V, perusahaan  menjanjikan akan membangunkan kebun sawit pola KKPA seluas 680 ha Masyarakat menagih janji PTPN V yang akan memberdayakan warga dengan membangun perkebunan sawit seluas 680 ha Masyarakat vs PTPN V kenyataannya hanya 200 Ha yang mereka bangun untuk enam ribu keluarga Suku
Talang Mamak
Sumber: Hasil Pengolahan Data Oleh Peneliti Tahun 2019.

## Usaha Masyarakat Suku Talang Mamak untuk mempertahankan eksistensinya di tengah perebutan Sumber Daya Hutan Adat
4. Jumlah Luas Hutan Adat Suku Talang
Mamak  yang  Dikuasai  Perusahaan
Swasta 7

## Tabel 2. Jumlah Luas Hutan Adat yang dikuasai Perusahaan Swasta Tahun 2019
Tahun Peristiwa Luas lahan yang diserobot swasta Wilayah 2003 Okupasi lahan oleh PT. Inecda Plantation 9000 ha  Desa Talang Sungai Parit dan Desa Talang Sungai Limau Kecamatan Rakit Kulim Okupasi oleh PT. Regunas Agri Utama (PT. RAU) 10.000 ha  Desa Talang Durian Cacar dan Desa Talang Perigi, Desa Talang Selantai Kecamatan Rakit Kulim Okupasi oleh PT. Bukit Betabuh Sei Indah (PT. BBSI) 13.450 ha  Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Riau 2005 Okupasi oleh PT. Inecda Plantation 3.200 ha  Kec. Rakit Kulin 2007 Okupasi oleh PT. Bukit Betabuh Sei Indah (PT. BBSI) 13.450 ha  Kecamatan Peranap dan Rakit Kulim Inhu 2013 Sisa Lahan Suku Talang Mamak 2.300 ha  Kecamatan Peranap dan Rakit Kulim Inhu
Sumber:  Hasil  Pengolahan  Data  Oleh  Peneliti Tahun 2019.
Di kawasan hutan Talang Mamak yang tersebar  di  Kecamatan  Rakit  Kulim  dan Rengat  Barat,  terdapat  empat  kawasan Hutan  Adat,  yaitu  Sungai  seluas  330.933
hektar,  hutan  Durian  Cacar  seluas  98.577 hektar,  dan  hutan  Kelumbuk  Tinggi  Baner seluas 21.901 hektare 8 . Maka luas keseluruhan  hutan  adat  Suku  Talang Mamak  adalah  seluas  451.411  hektar. Namun, laporan Mongabay Indonesia yang melakukan  studi  empiris  menyebutkan bahwa  pada  tahun  2013  hutan  adat  Suku Talang  Mamak  hanya  tersisa  2.300  hektar yaitu  kurang  lebih  20  persen  dari  total keseluruhan  jumlah  hutan  adat,  luas  2.300 hektar ini difungsikan untuk enam ribu jiwa masyarakat,  yang  lebih  miris  adalah  luas 2.300  hektar  ini  juga  termasuk  hitungan kawasan hutan penyangga Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Dalam wawancara Mongabay Indonesia dengan pemuda Suku Talang  Mamak  yang  bernama  Abu  Sanar, “Jangankan  untuk  mengelolanya,  untuk mengambil  kayu  buat  rumah  saja  sekarang sudah ditahan aparat” 9 .
Dalam  perjalanannya  dari  tahun  2000 hingga  tahun  2007,  masyarakat  terus mengupayakan hak kepemilikan tanah adat mereka  kepada  pemerintah  di  samping terus menerus melakukan tuntutan pertanggungjawaban  perusahaan  swasta yang  menyerobot  hutan  adat  mereka. Namun  yang  terjadi  di  tahun  2008  hingga tahun  2013,  tidak  lagi  terdengar  adanya perlawanan-perlawanan  yang  dilakukan masyarakat  atas  perusahaan  swasta  dan pemerintah,  sementara  Hutan  Adat  Talang Mamak luasnya terus berkurang. Terhitung tahun  2013  hanya  bersisa  2.300  hektar,  jika dibandingkan hingga tahun 2007, masyarakat  yang  terus  menuntut  haknya
8 Kompas.com, Talang Mamak dan Masyarakat Adat yang Merana, diakses dari
http://sains.kompas.com/read/2010/04/03/232047 93/Talang.Mamak.dan.Masyarakat.Adat.yang.Mera na, diakses pada 17 Desember 2018, pukul 13.00 WIB 9 MongabayIndonesia.com,  Talang  Mamak  Hak Ulayat Musnah Diterjang Budaya Uang, diakses dari http://www.mongabay.co.id/2013/01/19/talang- mamak-hak-ulayat-musnah-diterjang-budaya-uang/, diakses pada 17 Desember 2018, pukul 13.20 WIB

## Usaha Masyarakat Suku Talang Mamak untuk mempertahankan eksistensinya di tengah perebutan Sumber Daya Hutan Adat
kehilangan  hutan  seluas  49.100  hektar, namun  pada  tahun  2013,  luas  yang  tersisa hanya 2.300 hektar. Hal ini berarti sepanjang tahun  2013  hingga  tahun  2017,  masyarakat telah  kehilangan  tanah  seluas  400.011 hektar.  Namun,  konflik  tidak  begitu mengemuka  di  media  seperti  tahun-tahun sebelumnya.  Maka  pertanyaannya  adalah, kompromi  atau  transaksi  seperti  apakah yang  terjadi  pada  tahun  2007  hingga  tahun 2013?

## 5. Pergeseran  Peran  Ketua  Adat  menjadi
Cukong atau Broker
Sistem
pengambilan keputusan masyarakat  adat  Talang  Mamak  adalah melalui  musyawarah  adat.  Pengambilan keputusan  melalui  musyawarah  adat  ini dipakai untuk menentukan semua hal yang bersifat  umum,  seperti  pengelolaan  lubuk larangan,  pengelolaan  tanah  ulayat,  baik dalam  aturan  kelola  dan  penentuan  waktu panen.  Masyarakat  dapat  melakukan tindakan-tindakan  yang  berkenaan  dengan penggunaan  hutan  adat  di  bawah  arahan kepala  adat.  Pentingnya  posisi  ketua  adat bahkan ditegaskan dalam petuah “lebih baik mati  anak  dibandingkan  mati  adat” yang artinya  kedudukan  adat  berada  di  puncak hierarki  kehidupan  masyarakat  adat,  ketua adat  terpilih  juga  bukan  dari  keturunan rakyat  biasa,  melainkan  berasal  dari keturunan ketua-ketua adat sebelumnya.
Pada  tahun  2000  hingga  2007,  seluruh Patih  atau  Ketua  Adat  dan  masyarakat merasa  memiliki  musuh  bersama  yaitu perusahaan  swasta  yang  menyerobot  lahan mereka,  berbagai upaya perlawanan dilakukan  untuk  menuntut  pengembalian hutan adat Talang Mamak. Pada tahun 2007 hingga  tahun  2013,  banyaknya    jumlah hutan  yang  hilang  dan  berubah  menjadi kebun  kepala  sawit  tidak  lagi  melahirkan perlawanan-perlawanan  dari  masyarakat seperti  yang  terjadi  pada  tahun  2000. Berdasarkan  sumber-sumber  yang  didapat, baik  dari  surat  kabar  maupun  wawancara
sederhana dengan salah seorang rekan yang berkunjung  untuk  meneliti  pola  kehidupan Suku  Talang  Mamak  di  salah  satu  desa. Anak  salah  satu  Kepala  Adat  Suku  Talang Mamak, mengakui bahwa profesi bapaknya selain  menjadi  Kepala  Adat  juga  menjadi cukong atau broker yang menjual tanah adat kepada perusahaan swasta. Hal ini terpaksa dilakukan  untuk  bertahan  hidup  karena setiap  tahunnya  jumlah  hutan  adat  yang hilang  karena  diserobot  oleh  perusahaan swasta semakin bertambah luasnya. Herbert Spencer  menjelaskan  perubahan  sosial  dan menghubungkannya  dengan  Teori  Evolusi yang  dikemukakan  Darwin,  Spencer menjelaskan dalam interaksi sosial, perubahan  akan  selalu  ada  dan  bersifat dinamis,  perubahan  akan  berawal  dari tahap  suku  yang  hegemoni  dan  sederhana ke  tahap  masyarakat  yang  modern  dan kompleks. Senada dengan yang disampaikan  Darwin,  Spencer  berargumen bahwa  yang  terkuatlah  yang  akan  menang, yang  cakap  dan  bergairah  serta  mampu beradaptasi  dengan  perubahan  yang  akan memenangkan  perjuangan  hidup,  orang yang lemah akan tersisih dan terpinggirkan 10 . Patih  Gading,  cucu  kandung  Patih Laman  yang  kini  menjadi  penerus  kepala Suku  Talang  Mamak  menjelaskan  bahwa hutan Talang Mamak  telah menjadi korban kerakusan  dari  orang-orang  yang  tidak peduli  dengan  lingkungan.  Seperti  yang ditegaskan  dalam  teori  Oligarki  Panglima oleh  Jeffrey  A.  Winters,  di  dalam  struktur adat  terdapat  Ketua  Adat  yang  berinisial Patih  “Y”  dan  beberapa  orang  yang termasuk  dalam  aliansinya  dalam  rangka memperjualbelikan  hutan  adat,  ikut  serta pula  di  dalam  kelompok  ini  Kepala  Desa Durian  Cacar  berinisial  “H”.  Mekanisme
10 Herbert Spencer. 1896. Principles of Sociology , dalam Aminudin  Ram.  1992. Sosiologi. Jakarta:  Erlangga. Hal. 208

## Usaha Masyarakat Suku Talang Mamak untuk mempertahankan eksistensinya di tengah perebutan Sumber Daya Hutan Adat
kerja  yang  dilakukan  adalah  Kepala  Desa membuat  dokumen  mengenai  kepemilikan lahan  adat  yang  diakui  melalui  tanda tangan  Patih  “Y”  yang  juga  merupakan cucu dari Patih Laman, kemudian hasil dari transaksi  yang  dilakukan  dengan  pihak perusahaan  swasta  tidak  didistribusikan kepada  masyarakat  melainkan  dinikmati oleh kelompok-kelompok ini.
Meski  konsekuensi  atas  perbuatannya berupa pemecatan sebagai kepala suku oleh Raja  Indragiri  atas  tuduhan  mengkhianati sumpah  adat  atas  hutang  pusaka,  namun kenyataan  yang  terjadi  di  lapangan,  posisi Patih  “Y”  masih  sangat  kuat  dan  tidak dapat  dihalangi  untuk  memperjualbelikan lahan-lahan  masyarakat  Suku  Talang Mamak.  Bahkan  kelompok  yang  juga merupakan  masyarakat  Suku  Talang Mamak  yang  tergabung  dalam  jual  beli lahan  ini  semakin  bertambah.  Patih  Laman juga  sudah  melaporkan  kasus  penjualan hutan Talang Mamak kepada polisi, namun tidak  ada  kelanjutan  atas  kasus  tersebut, sementara praktik jual beli hutan adat terus dilakukan.  Hal  ini  berimbas  pada  adanya tumpang  tindih  kepemilikan  lahan,  di  satu sisi  perusahaan-perusahaan  swasta  merasa telah  melakukan  transaksi  jual  beli  hutan adat  dengan  masyarakat,  sehingga  hutan adat berpindah kepemilikan 11 .

## 6. Kompromi  Perusahaan  Swasta  dan Masyarakat Adat Talang Mamak
Masyarakat  yang  menyadari  bahwa usaha  perlawanan  yang  dilakukan  selama ini  hanya  sia-sia  karena  tidak  ada penyelesaian  dari  pihak  perusahaan  atas tuntutan  mereka,  ditambah  lagi  sebagian tanah  yang  mereka  anggap  telah  diserobot oleh  pihak  perusahaan  swasta  nyatanya memiliki dokumen kepemilikan resmi yang disahkan  oleh  kepala  adat  dan  kepala  desa yang  telah  berganti  peran  sebagai broker .
11 Jhony Setiawan, op.cit , Hal. 3
Maka,  dengan  membandingkan  dinamika konflik yang terjadi pada tahun 2000 hingga tahun 2008 dan setelahnya yaitu tahun 2008 hingga  tahun  2013,  konflik  yang  terjadi pada  tahun  2008  hingga  tahun  2013  tidak lagi  terkait  pengembalian  hutan  adat, melainkan  tuntutan  atas  uang  kompensasi atau  ganti  rugi.  Hal  ini  berarti  sebagian besar masyarakat memilih untuk berkompromi  dengan  situasi  yang  telah terjadi.  Kompromi  yang  terjadi  adalah: Pertama ,  perusahaan  yang  telah  menanam bibit  kelapa  sawit  di  hutan  adat  Suku Talang  Mamak  akan  membayar  uang kompensasi  atas  penggunaan  hutan  adat. Kedua ,  perusahaan  akan  membeli  lahan masyarakat  lalu  ditukar  dengan  satu kapling  kebun  sawit,  yang  kemudian  bisa dijual  kepada  perusahaan  ketika  masa panen tiba 12 . Kompromi yang terjadi karena masyarakat  merasa  hal  itu  adalah  satu- satunya jalan yang dirasa paling memungkinkan  untuk  bertahan  hidup  di tengah  penguasaan  kekuatan  yang  lebih besar,  karena  upaya  perlawanan  tidak mampu  menghadapi  besarnya  kekuatan perusahaan tersebut. Seperti yang disampaikan  oleh  Spencer,  seseorang  atau kelompok  harus  menjadi  kuat  agar  dapat bertahan  hidup  dan  beradaptasi  pada perubahan  atau  yang  dikenal  dengan konsep survival of the fittes .
Walaupun  demikian,  masih  terdapat kelompok yang terus berupaya mempertahankan  hutan  adatnya  seperti sekelompok  suku  yang  bernama  Tiga  Balai di bawah Patih
Laman, demi memperjuangkan  hak  atas  hutan  adat. Mereka  menolak  dan  menentang  segala bentuk  pembangunan  serta  rela  mati  demi
12 MongabayIndonesia.com, Beginilah Nasib Masyarakat  Adat  Talang  Mamak  Bagian  1,  diakses dari http://www.mongabay.co.id/2016/07/24/beginilah- nasib-masyarakat-adat-talang-mamak-bagian-1/ ,  diakses pada 15 Desember 2018, pukul 21.30 WIB

## Usaha Masyarakat Suku Talang Mamak untuk mempertahankan eksistensinya di tengah perebutan Sumber Daya Hutan Adat
mempertahankan  hutan.  Alasan  mereka mempertahankan  tanah  adatnya  adalah karena  penyempitan  lingkungan  hutan Talang  Mamak  yang  berdampak  pada sulitnya melakukan sistem perladangan dan harus  beradaptasi,  bagi  yang  tidak  mampu beradaptasi kehidupannya akan terancam 13 . Perusahaan dan pemilik modal melakukan  penawaran  dengan  dalih  ingin memakmurkan  masyarakat  Suku  Talang Mamak. Mereka membujuk agar tanah dan hutan adat diserahkan untuk diolah. Dalam kasus  ini,  tentu  masyarakat  adat    tidak setuju  dengan  penawaran  tersebut,  namun pihak  perusahaan  swasta  terus  berupaya dengan cara melakukan pendekatan melalui Ketua Adat dan pihak Kepala Desa. Karena hal  ini,  masyarakat  menjadi  terpecah menjadi  dua  bagian; Pertama ,  masyarakat yang setuju dengan penawaran perusahaan dan Kedua , masyarakat yang menolak untuk menyetujui dan tetap berupaya mempertahankan  Hutan  Adat.  Karena perpecahan  yang  terjadi  pada  tubuh masyarakat  adat  dan  juga  tetua  adat, perusahaan  memanfaatkan  situasi  ini kemudian  dengan  leluasa  mendapatkan persetujuan oknum Ketua Adat dan Kepala Desa.  Kemudian  dengan  alasan  ini, perusahaan  swasta  dan  pemilik  modal mengajukan  izin  ke  pemerintah  dengan mengatakan  mereka  telah  mendapatkan persetujuan  masyarakat  adat.  Padahal persetujuan yang dimaksud hanya persetujuan oknum Tetua Adat dan Kepala Desa  dan  bukan  melalui  musyawarah adat 14 .
13 Ibid., Hal. 16
7. Kehadiran  Perusahaan  Swasta  dan Lemahnya Peran Negara Berpartisipasi atas Hilangnya Hutan Adat
Tanah  menjadi  sangat  penting  bagi masyarakat  adat  karena  di  dalamnya tertanam  berbagai  hal  penting  untuk menghidupi  diri,  seperti  sumber  daya ekonomi, identitas, penentuan nasib sendiri dan kepentingan budaya mereka 15 . Ditegaskan  di  dalam  Deklarasi  Universal Hak  Asasi  Manusia  (UDHR)  Pasal  17 menjamin  hak  atas  properti,  termasuk tanah. Khusus mengenai isu-isu masyarakat adat, beberapa mekanisme hukum internasional  menjamin  akses  masyarakat adat  ke  tanah  mereka  melalui  Pasal  13 hingga  Pasal  19  Konvensi  ILO  1989.  Diatur juga  dalam  Deklarasi  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  tentang  Hak-hak  Masyarakat  Adat (UNDRIP),  dalam  pasal  8,  paragraf  2  b) menetapkan  bahwa  negara  bagian  harus bertanggung  jawab  untuk  menyediakan instrumen  yang  efektif  untuk  mencegah tindakan  apapun,  yang  menyebabkan pembuangan  tanah,  wilayah  dan  sumber daya masyarakat adat. Ditambahkan dalam pasal  10,  deklarasi  tersebut  menjamin bahwa  masyarakat  adat  tidak  dapat dipindahkan  secara  paksa  dari  tanah  dan wilayah  mereka,  dan  tidak  ada  relokasi yang terjadi tanpa persetujuan mereka yang bebas,  didahulukan  sebelumnya.  Tindakan relokasi juga harus memberikan kompensasi  yang  adil  dan  kemungkinan untuk kembali. Kemudian, melalui pasal 25 dan  26,  deklarasi  tersebut  mengakui hubungan  spiritual  dan  budaya  antara masyarakat  adat  dengan  tanah  tradisional
15 Gilbert,  J.  2007. Indigenous  Peoples'  Land  Rights Under  the  International  Law:  From  Victims  to  Actors. Leiden:  Martinus  Nijhoff.  Hal.  Xv-xvi  dalam  Dini Suryani Structural  Violation  Of  Indigenous  Human Rights In Indonesia: A Case Study Of Merauke Integrated Food  And  Energy  Estate  (Mifee)  In  Papua. Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 18 No. 1 Tahun 2016, Hal.100

## Usaha Masyarakat Suku Talang Mamak untuk mempertahankan eksistensinya di tengah perebutan Sumber Daya Hutan Adat
yang  telah  dimiliki,  diduduki,  atau digunakan. Berdasarkan ketentuan- ketentuan  tersebut,  maka  negara  harus memberikan  pengakuan  dan  perlindungan hukum terhadap tanah dan sumber daya ini berkenaan dengan tradisi, adat istiadat, dan sistem  kepemilikan  yang  dimiliki  oleh masyarakat  adat 16 .  Schutter  juga  telah menerangkan,  berdasarkan  laporannya tentang  hak  atas  makanan  ke  PBB,  ia mendapatkan kesimpulan bahwa masyarakat adat rentan terhadap perebutan lahan  berskala  luas  di  dunia.  Dalam  ranah yang  lebih  besar  seperti  Asia  Tenggara, Magallanes  &  Hollick  menunjukkan  bahwa sebagai kelompok yang paling rentan dalam masyarakat,  masyarakat  adat  telah  banyak menderita  karena  pengaruh  pembangunan di Asia Tenggara, yang terjadi dalam bentuk kehilangan tanah mereka 17 .
Hilangnya  hutan  adat  masyarakat Talang  Mamak  selain  karena  penyerobotan lahan  ( land  grabbing )  yang  dilakukan  oleh perusahaan-perusahaan
swasta juga didukung oleh buruknya kinerja pemerintah  daerah  Indragiri  Hulu  untuk menjaga  hak-hak  masyarakat  Suku  Talang Mamak  atas  hutan  mereka.  Ratusan  kali masyarakat mengadukan permasalahan land grabbing yang  mereka  hadapi  ke  kantor
16 Schutter,  O.  d.  (2009,  June  11). Large-scale  land acquisitions  and  leases  -  Special  Report  on  the  Right  To Food. Retrieved  October 31,  2014  from  Organisation for  Economic Co-operation  and  Development: http://www.oecd.org/site/swacmali2010/44031283. pdf, Hal 8, dalam Dini Suryani. Structural Violation Of Indigenous Human Rights In Indonesia: A Case Study Of Merauke  Integrated  Food  And  Energy  Estate  (Mifee)  In Papua. Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 18 No. 1 Tahun 2016 Hal. 100
17 Magallanes,  C.,  &  Hollick,  M.  (Eds.).  1998. Land Conflict  in  Southeast  Asia:  Indigenous People, Environment  and  International  Law. Bangkok:  White Lotus  Press,  hal  6-7  dalam  Dini  Suryani Structural Violation  Of  Indigenous  Human  Rights  In  Indonesia:  A Case  Study  Of  Merauke  Integrated  Food  And  Energy Estate (Mifee) In Papua. Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 18 No. 1 Tahun 2016 Hal. 101
DPRD  Indragiri  Hulu  namun  tidak  ada satupun  kasus  yang  terselesaikan.  Hal  ini memerlukan penelitian lebih mendalam dan komprehensif  apakah  Pemerintah  Daerah Kabupaten Indragiri Hulu terlibat kompromi  dengan  perusahaan-perusahaan swasta.  Pada  tahun  2006,  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Indragiri  Hulu  sempat mengagendakan untuk memperkuat payung hukum atas hutan adat Suku Talang Mamak  melalui  Peraturan  Daerah.  Bupati Indragiri  Hilir  dan  Ketua  DPRD  Indragiri Hulu telah menyepakati Surat Kesepakatan Bersama  (SKB)  Nomor  31  Tahun  2006 tentang  Hutan  Adat  Suku  Talang  Mamak. Namun, sejak SKB tersebut ditandatangani, tidak  pernah  ada  lagi  kelanjutan  peraturan daerah  tersebut.  Tidak  ada  bukti  konkret atas  pelaksanaan  SKB  tersebut.  Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu pun tidak peduli dengan  penyerobotan  lahan  yang  terus terjadi 18 . Laporan dari surat, Pemerintah Indragiri  Hulu  justru  baru  mengakui  hak- hak  Suku  Talang  Mamak  yang  termasuk hak  atas  hutan  adatnya  pada  24  Agustus 2017 19 .    Pemerintah  baru  bertindak  ketika hutan  adat  Suku  Talang  Mamak  sudah terlanjur habis dan kebudayaan- kebudayaan  yang  telah  mengakar  pada kehidupan  masyarakat  sudah  hampir punah karena land grabbing yang terjadi.
18 Kompas.com, Punahnya Hutan Suku Talang Mamak, diakses dari http://nasional.kompas.com/read/2010/05/17/103 24076/Punahnya.Hutan.Suku.Talang.Mamak, diakses pada 15 Desember 2018, pukul 20.00 WIB 19 Riauonline.com, Pemkab Indragiri Hulu Komitmen Akui Hak Adat Suku Talang Mamak, diakses dari http://www.riauonline.co.id/riau/read/2017/08/2 4/sejarah-pemkab-Indragiri Hulu-komitmen-akui- hak-adat-suku-talang-mamak diakses pada 15 Desember 2018, pukul 21.00 WIB

## Usaha Masyarakat Suku Talang Mamak untuk mempertahankan eksistensinya di tengah perebutan Sumber Daya Hutan Adat

## Kesimpulan
Eksploitasi  hutan  adat  oleh  perusahaan swasta dan pemilik modal untuk pengembangan  perkebunan  dan illegal logging selain  menghilangkan  hutan  adat masyarakat  Suku  Talang  Mamak,  juga secara  tidak  langsung  telah  menyebabkan perubahan  budaya  masyarakat  adat  seperti kehancuran pada bidang ekonomi, lingkungan  yang  rusak,  tercemarnya sumber  air  bersih,  terancam  punahnya kekayaan  adat  dan  eksistensi  mereka. Masyarakat  yang  awalnya  berprofesi sebagai  nelayan  dan  petani,  melakukan transaksi  perdagangan  dengan  sistem barter.  Semua  kebutuhan  sehari-hari dipenuhi  dengan  berladang  dan  berkebun. Kebiasaan hidup yang telah mengakar yang berasal  dari  peninggalan  nenek  moyang mereka.  Dengan  hadirnya  perusahaan swasta,  Ketua  Adat  telah  beralih  profesi menjadi broker dan  dianggap  sebagai pelanggar
hukum adat dengan
memperjualbelikan tanah adat demi keuntungan  pribadi.  Masyarakat  lainnya beralih  profesi  menjadi  petani  sawit,  dan menjadi  buruh  di  perusahaan  swasta. Perubahan  ini  seperti  yang  telah  dijelaskan oleh  Spencer,  harus  dilakukan  agar  dapat bertahan  dan  melangsungkan  kehidupan. Meski  masih  terdapat  beberapa  kelompok yang  tidak  mentolerir  perilaku  kompromi yang dilakukan masyarakat dengan perusahaan swasta, namun jumlah kelompok  masyarakat  yang  berkompromi dengan perusahaan swasta semakin bertambah.  Masyarakat  yang  awalnya merasa  memiliki  musuh  bersama  pada tahun  2000  hingga  tahun  2007  dan  tidak mentolerir  tindakan land  grabbing yang dilakukan perusahaan beralih menjadi lebih lunak  dan  bersedia  melakukan  kompromi dengan perusahaan swasta pada tahun 2008 hingga 2013 demi melangsungkan kehidupannya  karena  berbagai  upaya penuntutan  tanah  adat  mereka  tidak kunjung  mendapat  hasil  positif  dari
perusahaan  swasta  maupun  Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
Meski  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM)  telah  hadir  dalam  upaya  membantu masyarakat  adat  mengembalikan  hak-hak kepemilikan  tanahnya,  namun  terhitung sejak  kehadiran  LSM  seperti  Mongabay Indonesia  pada  tahun  2013  tidak  dapat menyelesaikan  kasus  yang  terjadi.  Yang dilakukan  Mongabay  Indonesia  hanya menerbitkan  hasil  temuan  mereka  terkait kondisi  hutan  adat  masyarakat  Talang Mamak. Selain alpanya peran LSM terutama yang  bergerak  dalam  isu  lingkungan, lemahnya peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik
dan memperjuangkan  hak-hak  masyarakat  atas hutan  adatnya  juga  memperburuk  konflik yang terjadi.

## Daftar Pustaka
Gilbert,  J.  (2007). Indigenous  Peoples'  Land Rights  Under  the  International  Law: From  Victims  to  Actors. Leiden:
Martinus  Nijhoff,  dalam  Suryani,  D.
(2016). Structural Violation Of Indigenous Human Rights In Indonesia:
A  Case  Study  Of  Merauke  Integrated Food  And  Energy  Estate  (Mifee)  In Papua. Jurnal Masyarakat dan Budaya, 18 (1), 97-109.
Gilung. (2012). Talang Mamak: Hidup Terjepit Di  Atas  Tanah  dan  Hutannya  Sendiri- Potret  Konflik  Kehutanan  Antara Masyarakat  Adat  Talang  Mamak  Di Kabupaten  Indragiri  Hulu,  Provinsi Riau  Dengan  Industri  Kehutanan . Disampaikan sebagai Bahan
Pelengkap  Kesaksian  Dalam  Sidang Pengujian  Undang-Undang  No.41 Tahun  1999  Tentang  Kehutanan Terhadap  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  Di  Mahkamah  Konstitusi Republik Indonesia, 14 Juni 2012.

## Usaha Masyarakat Suku Talang Mamak untuk mempertahankan eksistensinya di tengah perebutan Sumber Daya Hutan Adat
Kompas.com. Punahnya  Hutan  Suku  Talang Mamak .  Diakses  Pada  Tanggal  15 Desember  2018,  Pukul  20.00  WIB, http://nasional.kompas.com/read/2 010/05/17/10324076/Punahnya.Hut an.Suku.Talang.Mamak.
Kompas.com. Talang  Mamak  dan  Masyarakat Adat  yang  Merana .  Diakses  Pada Tanggal  17  Desember  2018,  Pukul 13.00 WIB, http://sains.kompas.com/read/2010
/04/03/23204793/Talang.Mamak.da n.Masyarakat.Adat.yang.Merana.
Magallanes,  C.,  &  Hollick,  M.  (Eds).  (1998).
Land  Conflict  in  Southeast  Asia: Indigenous People,  Environment  and
International  Law. Bangkok:  White Lotus  Press,  dalam  Suryani,  D. (2016). Structural Violation Of Indigenous Human Rights In Indonesia:
A  Case  Study  Of  Merauke  Integrated Food  And  Energy  Estate  (Mifee)  In Papua. Jurnal Masyarakat dan Budaya, 18 (1), 97-109.
MongabayIndonesia.com. Beginilah  Nasib Masyarakat Adat Talang Mamak Bagian
1 . Diakses Pada Tanggal 17 Desember 2018, Pukul 21.30 WIB,
http://www.mongabay.co.id/2016/ 07/24/beginilah-nasib-masyarakat- adat-talang-mamak-bagian-1/.
MongabayIndonesia.com. Talang  Mamak Hak  Ulayat  Musnah  Diterjang  Budaya Uang .  Diakses  Pada  Tanggal  17
Desember  2018,  Pukul  13.20  WIB, http://www.mongabay.co.id/2013/
01/19/talang-mamak-hak-ulayat- musnah-diterjang-budaya-uang/.
Pruitt,  D.  G.,  &  Rubin,  J.  Z.  (2009). Teori Konflik  Sosial .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Putusan  Sidang  Nomor  35/PUU-X/2012.
Perkara  Pengujian  Undang-Undang Nomor  41  Tahun  1999  Tentang Kehutanan  Terhadap  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 . Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Riauonline.com .  Pemkab  Indragiri  Hulu Komitmen  Akui  Hak  Adat  Suku  Talang Mamak .  Diakses  Pada  Tanggal  15 Desember  2017,  Pukul  21.00  WIB, http://www.riauonline.co.id/riau/r ead/2017/08/24/sejarah-pemkab- IndragiriHulu-komitmen-akui-hak- adat-suku-talang-mamak.
Schutter,  O.  d.  (2009). Large-Scale  Land Acquisitions  and  Leases-Special  Report on  the  Right  to  Food. Retrieved October  31,  2014  From  Organisation for  Economic  Co-operation  and Development: http://www.oecd.org/site/swacmal i2010/44031283.pdf,  dalam  Suryani, D.  (2016). Structural  Violation  Of Indigenous Human Rights In Indonesia: A  Case  Study  Of  Merauke  Integrated Food  And  Energy  Estate  (Mifee)  In Papua. Jurnal Masyarakat dan Budaya, 18 (1), 97-109.
Scott,  J.  C.  (2000). Senjatanya  Orang-Orang Yang Kalah, (Bentuk-bentuk Perlawanan Sehari-Hari  Kaum  Tani) .  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Setiawan,  J.,  et  al.  (2007). Laporan  Final Penelitian:  Analisa  Konflik  Pertanahan di  Provinsi  Riau  Antara  Masyarakat dengan  Perusahaan .  Tim  Litbang Data FKPMR Tahun 2007.
Spencer,  H.  (1896). Principles  of  Sociology , dalam  Ram,  A.  (1992). Sosiologi. Jakarta: Erlangga Sugiono.  (2008). Memahami  Penelitian Kualitatif . Bandung: IKAPI. Winters,  J.  A.  (2011). Oligarki .  Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama.

## Usaha Masyarakat Suku Talang Mamak untuk mempertahankan eksistensinya di tengah perebutan Sumber Daya Hutan Adat

## _______________________________________

## Tentang Penulis
1. Rizky  Octa  Putri  Charin,  Mahasiswa  Pascasarjana  Magister  Departemen  Politik  dan Pemerintahan  Universitas  Gadjah  Mada,  Yogyakarta,  Indonesia  (2017-sekarang)  dengan konsentrasi  Politik  Indonesia.  Sebelumnya  menempuh  pendidikan  di  Jurusan  Hubungan Internasional Universitas Riau yang berhasil diselesaikan pada tahun 2016. Korespondensi: kikycharin@gmail.com
2. Arief  Hidayat,  Mahasiswa  Pascasarjana  Magister  Departemen  Politik  dan  Pemerintahan Universitas  Gadjah  Mada,  Yogyakarta,  Indonesia  (2017-sekarang)  dengan  konsentrasi Politik  Indonesia.  Sebelumnya  menempuh  pendidikan  di  Jurusan  Ilmu  Pemerintahan Universitas  Padjadjaran  yang  berhasil  diselesaikan  pada  tahun  2008.  Korespondensi: ariefcrbn@gmail.com