## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 16 No 1 (2024) : Februari 2024 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

## Pelaksanaan  Program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo
Balada RAF

## Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo

## Baladaraf67@gmail.com
Received: 04 Januari 2024; Revised: 30 Januari 2024; Accepted: 15 Februari 2024; Published: Februari 2024; Available online: Februari 2024

## Abstract
Implementation of the Direct Cash Transfer Program in Piloliyanga Village, Tilamuta Kecamaan, Boalemo Regency. This study aims to determine how the implementation of the Direct Cash Transfer Program (BLT) in Piloliyanga Village, Tilamuta Sub-District, Boalemo Regency. The type of research that the author uses is descriptive type with a qualitative approach, where descriptive research. This research method uses qualitative research conducted during data collection and after completion of data collection within a certain period. With interview techniques, researchers by analyzing the answers of the interviewees. Activities in data analysis, namely data reduction, data display and conclusion and drawing/verification. The results of the research on the implementation of the Direct Cash Transfer (BLT) program in Piloliyanga Village, Tilamuta Sub-district, Boalemo Regency can be said to be quite successful where all processes and procedures have been carried out according to the mechanism that refers to the implementation guidelines and technical guidelines by starting with a good data collection process, consolidation and verification as well as determining the results of the data collection while there is room for corrections and complaints from the community in order to improve the program.
Keywords : Implementation; The Direct Cash Transfer Program; Boalemo Regency

## Pendahuluan
Penanggulangan kemiskinan adalah tugas dan tanggung jawab Negara terhadap rakyatnya atau seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945. Tujuan Negara ini merupakan salah satu untuk mengatur kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Semangat tersebut dituangkan dalam berbagai kebijakan dan program sebagai perwujudan harapan cita cita pemerintah. Agenda pengentasan kemiskinan pembangunan ekonomi nasional di Indonesia selama ini masih terus dilakukan dan belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas. Indikator utamanya adalah masih tingginya angka kemiskinan yang merupakan masalah sosial yang harus dihadapi pemerintah. Rendahnya tingkat kesejahteraan ini terlihat pula dari masih meluasnya masalah kemiskinan.  Ditinjau dari penyebab, kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain keadaan individu yang bersangkutan, keluarga atau komunitas masyarakat dipandang dari rendahnya pendidikan dan pendapatan. Adapun penyebab dari faktor eksternal yakni
kondisi sosial, politik, hukum dan ekonomi.
Dengan adanya permasalahan kesejahteraan, maka pemerintah membuat kebijakan-kebijakan atau program-program untuk mengurangi masalah tersebut. Diantaranya adalah Bantuan langsung tunai atau biasa disebut BLT. Bantuan Langsung Tunai merupakan sebagai pemberian sejumlah uang tunai kepada masyarakat miskin setelah pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM dengan jalan mengurangi subsidi namun selisih dari subsidi itu. Program Bantuan Langsung Tunai merupakan tindak lanjut dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah (Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai dan dilanjutkan  dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 Tentang pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (BLT-RTS) sebagai kompensasi pengurangan subsidi BBM.
Program BLT-RTS ini dalam pelaksanaanya diharapkan dapat langsung menyentuh dan memberikan manfaat kepada masyarakat miskin, mendorong tanggung jawab sosial bersama dan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan
Vol 16 No 1 (2024) : Februari 2024
pemerintah yang secara konsisten mesti benar-benar memperhatikan Rumah Tangga Sasaran yang pasti merasakan beban berat sebagai akibat dari kenaikan harga BBM. Penerima BLT-RTS meliputi rumah tangga sangat miskin (poorest), rumah tangga miskin (poor), dan rumah tangga hampir miskin (near poor) di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam hal pemberian BLT telah ditetapkan persyaratan atau kriteria yang dalam pelaksanaan dilapangan rentan penyalahgunaan, walau program BLT ini bertujuan membantu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari tetapi sebagian orang menggunakannya untuk hal yang tidak sesuai dengan peruntukannya, Intinya digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang dirasa kurang penting untuk kebutuhan mereka. Selain fungsi yang disalahgunakan, validitas data masyarakat miskin yang diragukan sehingga akan berdampak pada ketepatan pemberian dana BLT  kepada masyarakat yang berhak.
Pada tahun 2020 Indonesia termasuk negara  yang terkena wabah Covid-19 sehingga  menyebabkan semakin bertambahnya penduduk miskin karena berbagai kebijakan penanganan wabah berdampak pada
masalah sosial ekonomi, berdampak secara berantai pada kehidupan sehari- hari sehingga dapat berpengaruh pada penurunan daya beli sebagian banyak masyarakat khususnya rumah tangga dengan pendapatan rendah atau rumah tangga miskin. Pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran dan penanganan virus ini. Salah satunya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang (Sholikin, 2020). Selain itu dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa
(BLT-Dana Desa). Berdasarkan Surat Edaran Bersama Kemenkeu dan Kementrian PDTT Nomor 08/PK/2021 dan Nomor 02/PDP/2021 Tentang Optimalisasi dan Percepatan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) Tahun Anggaran 2021, bahwa Dana Desa (DD)  T.A 2021  Wajib digunakan untuk BLT Desa diberikan kepada keluarga kurang mampu atau miskin yang diputuskan melalui Musyawarah Desa dengan Hasil Penetapan musyawarah desa.
Dalam rangka melancarkan pelaksanaan BLT-Dana Desa ini berbagai kebijakan lain telah diterbitkan diantaranya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan COVID-19 di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Dengan adanya desakan ekonomi, maka BLT-Dana Desa harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran sehingga perlu didukung data yang valid dan akurat.  Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana
Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) di Desa Piloliyanga  Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. Tujuan penelitian ini mengetahui langsung pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) di Desa Piloliyanga  Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.

## Dana Desa
Menurut Undang Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan lain sebagainya sesuai ketentuan. Dana desa merupakan tindak lanjut program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dalam rangka negara kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari kesejahteraan (Solikhin, 2017).

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan
Vol 16 No 1 (2024) : Februari 2024
Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
Bantuan Langsung Tunai  (BLT)
Bantuan Langsung Tunai  atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (maupun tak bersyarat (untuk masyarakat miskin).  Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda- beda tergantung kebijakan pemerintah. Indonesia  merupakan negara penyelenggara BLT, dengan mekanisme berupa pemberian kompensasi uang tunai, pangan, jaminan kesehatan, dan pendidikan dengan target pada tiga tingkatan: hampir miskin, miskin, sangat miskin. BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).  Program BLT diselenggarakan sebagai respon
kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu, dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaannya, program BLT dianggap sukses oleh beberapa kalangan, meskipun timbul kontroversi dan kritik.
Program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD)
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLT-DD adalah Rp 600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp 300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-DD ini bebas pajak. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).
Dasar hukum dan pedoman yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan
BLT-Dana Desa, adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang.
Untuk menjalankan proses penyaluran BLT-Dana Desa ini perlu dilakukan koordinasi lintas sektor maupun lintas tingkatan pemerintahan yang baik. Berikut ini adalah koordinasi dan pembagian tugas serta kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.
1. Pemerintah Pusat
1) Melaksanakan koordinasi dan
memberikan arahan kebijakan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.
2) Melaksanakan pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.
2. Pemerintah Daerah Provinsi
1. Melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan terkait pendataan BLT-Dana Desa melalui:
a. Peningkatan kapasitas dan bimbingan teknis kepada Dinas PMD kabupaten/ kota, kecamatan (Camat, Pembina Teknis Pemerintahan
METODE PENELITIAN
Menurut Sugiyono (2016:2), metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilimiah untk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dan berdasarkan latar  belakang  masalah penelitian, maka yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) di Desa Piloliyanga  Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana penelitian deskriptif adalah tipe penelitian yang menggambarkan secara umum tentang obyek penelitian. Menurut Sugiyono (2016:11) Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri tanpa membuat perbandingan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan
Vol 16 No 1 (2024) : Februari 2024
Informan atau narasumber adalah orang yang memberikan informasi data dalam suatu penelitian. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposif, yaitu penentu informan dengan kriteria tertentu atau yang dapat dipercaya untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) di Desa Piloliyanga  Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. Sumber data data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari para informan dilokasi penelitian. Data sekunder, yaitu semua data dan dokumentasi dari lokasi penelitian yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Digunakan teknik pengumpulan data dengan Wawancara mendalam, Observasi dan pengamatan, Dan dengan analisis data penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalasis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaikan data.
Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uruaian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Selanjutnya penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## Proses Pendataan
Dalam proses pendataan calon penerima BLT-DD terdapat mekanisme yang berlaku sebagai buku petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan. Bahwa Pemerintah Desa Piloliyanga dimana Kepala Desa selaku pimpinan berkewajiban menyiapkan data sehubungan program BLT-DD untuk setiap periode dengan menugaskan petugas data relawan yang dipercayakan untuk mendata setiap anggota masyarakat yang memiliki potensi berhak mendapatkan sesuai dengan ketentuan yang ada seperti profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas. Data yang ada dapat berupa data asli desa dan data olehan yang senantiasa data diperbaharui sebagaimana perkembangan social dan lainnya.  Selanjutnya sebelum petugas atau relawan diturunkan ke lapangan (dusun) rumah rumah warga, maka
kepala desa terlebih dahulu membentuk dan memberikan surat tugas (identitas) mendata. Petugas atau relawan yang ditugaskan untuk melaksanakan pendataan tersebut telah ditetapkan dalam musyawarah sebelumnya dengan perangkat desa, dasa wisma dan tokoh masyarakat lainnya.  Berdasarkan hasil wawancara tersebut tergambar dengan jelas bahwa Kepala Desa telah menetapkan jumlah petugas untuk setiap titik lokasi (dusun) dalam  melaksanakan tugas tugas dimaksud. Jumlah pendata sesuai dengan ketentuan minimal 3 orang dan jika lebih harus bersipat ganjil. Jumlah petugas/relawan secara keseluruhan adalah 25 orang yang terbagi dalam 5 dusun artinya setiap dusun ada 5 orang pendata, dengan kata lain bahwa selain penentuan petugas juga telah ditetapkan jumlahnya sesuai kebutuhan yang ada baik kegiatan maupun anggaran. Selanjutnya petugas yang sudah ditugaskan ke lapangan untuk mendata potensi masyarakat yang berhak, maka untuk kegiatan tersebut petugas menggunakan format yang sudah baku sesuai dengan buku petunjuk pelaksanaan dan buku petunjuk teknis. Pada saat petugas melakukan pendataan di lapangan (rumah rumah) telah dilengkapi dengan formulir khusus BLT- DD yang mana setelah dihimpun secara
keseluruhan maka akan dilanjutkan untuk di input ke aplikasi di komputer/digital.

## Proses Konsolidasi dan Verifikasi
Hasil pendataan dari RT, RW atau dusun yang sudah di catat dilapangan selanjutnya petugas akan melakukan pengumpulan / menghimpun data sesuai zona dan kriteria. Proses pendataan yang dilakukan petugas/relawan ke rumah rumah dari RT, RW atau dusun yang sudah di catat dilapangan selanjutnya adalah melakukan pengumpulan/menghimpun data sesuai dengan zona dan kriteria tertentu. Dimana hal tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat data dan akan dapat memudahkan petugas/relawan dalam proses selanjutnya yaitu petugas/relawan akan melakukan langkah verifikasi secara detail dan terinci dimana setelah hasil verifikasi tidak ditemukan kesalahan maka langkah selanjutnya dilakukan konsolidasi dengan data dan petugas lainnya. Petugas/relawan telah melakukan tugas atau langkah selanjutnya berupa kegiatan verifikasi untuk menentukan data tersebut sesuai dengan yang seharusnya sebagaimana petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang telah ada seperti Keluarga miskin
penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar  calon penerima BLT-Dana Desa. Selanjutnya petugas/relawan melakukan kegiatan mentabulasi untuk memudahkan proses selanjutnya. Sehingga data yang sudah ditabulasi akan memudahkan dalam memberikan informasi akurat yang lebih rinci dan terukur dalam rangka pemenuhan kebutuhan kualitas data dalam program BLT-DD tersebut, sehingga akan didapatkan data yang memenuhi persyaratan/kriteria yang benar/valid.  Petugas/relawan dalam hal pelaksanaan tugasnya mengikuti prosedur dalam proses pelaksanaan setiap kegiatan sesuai tahapan tahapan sebagai peraturan yang ada dan memperhatikan ketentuan yang bersifat prioritas/khusus seperti agar dapat memastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas/ tidak boleh terlewat (Solikhin, 2016).

## Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan
Proses validasi dan penetapan hasil pendataan merupakan aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh petugas/relawan bahwa   Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan
musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-Dana Desa. Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa. Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT-Dana Desa bulan pertama.  Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-Dana Desa yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun dan/atau di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat memanfaatkan website desa atau Sistem Informasi Desa sebagai media informasi publik. Maka dilakukan proses menunggu koreksi atau keluhan dari masyarakat bahwa hasil penyebaran informasi kepada public bukan berarti bebas koreksi dari masyarakat, karena langkah selanjutnya adalah jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-Dana Desa, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya. Daftar calon penerima BLT- Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota, atau dapat diwakilkan ke Camat. Untuk penyaluran bulan ke
dua, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT-Dana Desa harus sudah disahkan.

## Kesimpulan
Proses pendataan telah berjalan sesuai prosedur dengan mengikuti petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dimana Kepala Desa selaku pimpinan telah menyiapkan data sehubungan program BLT-DD untuk setiap periode dengan menugaskan petugas/relawan.  Membentuk tim atau petugas / relawan yang dibekali dengan surat tugas. Melaksanakan pendataan tersebut telah ditetapkan dalam musyawarah. Telah dilengkapi dengan formulir khusus BLT-DD. Ada tantangan dan hambatannya ada beberapa anggota penduduk yang belum lengkap data kependudukannya. Petugas/relawan telah diberikan surat tugas dan dilengkapi dengan peralatan pendukung dimana hal tersebut untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan .
1. Proses konsolidasi dan verifikasi telah dilakukan petugas/relawan secara detail dan terinci mensingkronkan, yaitu mengeluarkan calon penerima BLT-DD apabila tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Petugas mentabulasi data untuk pemenuhan kebutuhan kualitas data dalam program, sehingga
akan didapatkan data yang memenuhi persyaratan/kriteria yang benar/valid. Proses penyortiran telah dilakukan oleh petugas/relawan telah sebagaimana aturan yang ada dan memperhatikan ketentuan yang bersifat prioritas/khusus. Apabila terdapat kekurangan data pendukung dan kriteria, petugas pendata mencatat dan memberikannya kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Domisili. Hasil verifikasi dan pendataan baru disampaikan oleh petugas/relawan kepada Kepala Desa, selaku petugas inti dalam program BLT- DD, sehingga dengan demikian pemerintah desa memiliki data yang benar dan akurat untuk program tersebut.
2. Proses validasi dan penetapan hasil pendataan, merupakan aktivitas kegiatan berikutnya proses ini biasanya berlangsung alot dan sangat hati hati. Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus terkait penentuan calon penerima BLT- Dana Desa. Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa dan menyalurkan BLT-Dana Desa bulan pertama, dengan terlebih dahulu Kepala

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan
Vol 16 No 1 (2024) : Februari 2024
Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-Dana Desa yang sudah disahkan kepada masyarakat.  baik melalui tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau juga dapat memanfaatkan website desa atau Sistem Informasi Desa sebagai media informasi publik  (Sholikin et al., 2022). Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-Dana Desa, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya. Daftar calon penerima BLT- Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota, atau dapat diwakilkan ke Camat. Untuk penyaluran bulan ke dua, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT-Dana Desa harus sudah disahkan.

## Saran
1. Disarankan agar dapat lebih
disempurnakan mekanisme dan prosedur proses pendataan walaupun telah berjalan sesuai prosedur dengan mengikuti petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dan disarankan pula Kepala Desa lebih proaktif dalam proses menyiapkan data sehubungan program BLT-DD untuk setiap periode dengan menugaskan petugas/relawan yang lebih banyak. Disarankan untuk membentuk
tim atau petugas / relawan yang lebih solid dan meningkatkan  musyawarah. Disarankan untuk menyempurnakan formulir khusus BLT-DD agar tantangan dan hambatannya dapat diatasi dengan lebih baik. Disarnkan pulan untuk lebih ditingkatkan peralatan pendukung dimana hal tersebut untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan.
2. Disarankan untuk lebih ditingkatkan dan disempurnakan proses konsolidasi dan verifikasi oleh petugas/relawan dalam merinci dan mensingkronkan data yang ada. Disarankan pula agar lebih selektif pada saat mengeluarkan calon penerima BLT- DD apabila tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Disarankan pula agar petugas/relawan dalam mentabulasi data untuk lebih teliti dan selektif sehingga kebutuhan kualitas data dalam program terpenuhi dengan baik, sehingga akan didapatkan data yang memenuhi persyaratan/kriteria yang benar/valid dan proses penyortiran telah dilakukan oleh petugas/relawan telah memperhatikan ketentuan yang bersifat prioritas/khusus. Disarankan pula untuk lebih teliti agar apabila terdapat kekurangan data pendukung dan kriteria, petugas pendata mencatat dan segera memberikannya kepada kasi
pemerintahan dan disarankan untuk lebih proaktif pada hasil verifikasi dan pendataan sehingga dengan demikian pemerintah desa memiliki data yang benar dan akurat untuk program tersebut.
3. Disarankan agar lebih selektif dan teliti dalam proses validasi dan penetapan hasil pendataan, disarankan untuk lebih komunikatif dalam mana Kepala Desa memfasilitasi BPD melaksanakan musyawarah desa khusus terkait penentuan calon penerima BLT- Dana Desa. disarankan pula agar Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT- Dana Desa dan  menyalurkan BLT-Dana Desa bulan pertama secara terbuka dengan terlebih dahulu Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-Dana Desa yang sudah disahkan kepada masyarakat. Disarankan pula untuk menambah tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau secara manual dengan tetap dapat memanfaatkan website desa atau Sistem Informasi Desa sebagai media informasi publik. Disarankan pihak desa/petugas/relawan untuk lebih banyak menyediakan waktu dan tempat dalam menerima keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon
penerima BLT-Dana Desa, dengan senantiasa memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya. Disarankan pula agar penetapan Daftar calon penerima BLT-Dana Desa segera dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota, atau dapat diwakilkan ke Camat sehingga untuk penyaluran bulan ke dua, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT-Dana Desa harus sudah disahkan.

## Daftar Pustaka
Adisasmita, Rahardjo. (2006) Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta:  Ghalia Ilmu
Akib, Haedar. (2012). Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 1(1), 1–11.
Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta. Jakarta
Departemen Sosial RI, 2008, Petunjuk Teknis Program Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Sasaran, Depsos RI,
Jakarta.
Dunn, WN. (2015). Analisis kebijakan publik. Routledge.
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 16 No 1 (2024) : Februari 2024

## Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3
Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 15 Mei 2020 tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Tahap Kesatu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi DesaBantuan Langsung Tunai  –  Dana Desa (BLT-Dana Desa) 31 Yang Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus.
Kusdi. 2009. Teori Organisasi dan Administrasi. Jakarta: Salemba Humanika
Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru, Jilid I. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
Pengaturan yang terkait dengan BLT- Dana Desa dapat dilihat pada pasal 24 ayat 2, pasal 24A, pasal 24B, pasal 25A, pasal 25B, pasal 32, pasal 32A, pasal 34, pasal 35, pasal 47A, dan pasal 50.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pengaturan terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 8, pasal 8A, serta pada Lampiran–1 dan Lampiran–2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 ini.
Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/ PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/
PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 32A.
Sholikin, A. (2020). Strategi politik lurah incumbent dalam pilkades di desa tambang minyak:(Studi kasus di Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro). Journal of Social Politics and Governance (JSPG), 2(1), 32–46.
Sholikin, A., Winanti, P., & Sukmajati,
M. (2022). Minimizing the Natural Resource Curse “Innovation of Extractive Industry Governance Policy in Bojonegoro Regency.” Proceedings of the 6th Batusangkar International Conference, BIC 2021, 11-12 October, 2021, Batusangkar- West Sumatra, Indonesia.
Solikhin, A. (2016). ISLAM, NEGARA, DAN PERLINDUNGAN HAK- HAK ISLAM MINORITAS. Journal of Governance, 1(1).
Solikhin, A. (2017). Menimbang Pentingnya Desentralisasi
Partai Politik di Indonesia. Journal of Governance, 2(1).
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 12/PRI.00/IV/2020 Tanggal 27 April 2020 perihal Penegasan BLT Dana Desa.
Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 10/PRI.00/IV/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penggunaan
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 16 No 1 (2024) : Februari 2024

## Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS) Dan Non-DTKS Dalam Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat.
Surat Menteri Desa PDTT Nomor 1261/
PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan DD Tahun 2020 menjadi Permendes PDTT Nomor 06 Tahun 2020.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi UndangUndang.
Wahab. Solichin Abdul. 2016. Analisis Kebijaksanaan: dari Formula ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.