## PENYULUHAN HUKUM HAK- HAK TERSANGKA TERKAIT BANTUAN HUKUM DI RUMAH TAHANAN WANITA PONDOK BAMBU JAKARTA TIMUR
Fransiska Novita Eleanora 1* , Andang Sari 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Jln. Perjuangan No. 81 Bekasi Utara, Jawa Barat 17143
2 Fakultas Hukum,  Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Jln. Perjuangan No. 81 Bekasi Utara, Jawa Barat 17143 *Email: siska_ita@yahoo.com

## Abstrak
Pengakuan dan perlindungan akan hak hak manusia sudah ada sejak dilahirkan ke dunia, termasuk juga haknya sebagai tersangka dan secara cuma-cuma untuk mendapatkan akan bantuan  terhadap  hukum  dan  pendampingan  terhadap  kejahatan  yang  dilakukan.  Terkait bantuan  hukum  seperti  pengaturan  dalam  pidana  dan  ketentuan  akan  hukum  acaranya dalam suatu kitab bahwa ternyata masih banyak masyarakat ataupun tersangka yang sama sekali  tidak  mengetahuinya,  bagaimana  prosedur  dan  cara  yang  ditempuh  untuk memperolehnya.  Penyuluhan  hukum  di  rumah  tahanan  wanita  yang  berlokasi  di  pondok bambu wilayah jakarta timur ini bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan dari tersangka  kaum  wanita  mengenai  hak  haknya  sebagai  warganegara  dan  diperlakukan secara  adil,  didapatkan  juga  secara  berkeadilan  terhadap  hukum  yang  mempunyai kepastian dan adanya juga suatu  yang yang memang sama yakni perlakuan akan adanya hukum  tanpa  adanya  pengecualian  baik  bagi  masyarakat  mampu  atau  tidak  mampu (miskin).
Kata kunci : bantuan hukum, hak, keadilan

## PENDAHULUAN
Negara  yang  sangat  berlandaskan  akan  hukum  adalah  Indonesia  dan  jelas  sangat menghormati dan menghargai pengakuan, perlindungan dan terjaminnya keberadaan hak-hak asasi manusia  sudah  diakui  oleh  Negara,  termasuk  juga  hak-hak  tersangka.  Hak  hak  tersebut  tertuang akan adanya suatu ketentuan pidana dalam suatu kitab akan adanya undang-undang tentang hukum dan  acaranya  atau  disebut  juga Tahun  1981  dengan  Nomor  8  lebih  tepatnya  adalah  Undang- Undang,  dimana  angka  14  pasal  1  tersebut  menjelaskan  berdasarkan  adanya  bukti  permulaan karena  adanya  perbuatan  dan  keadaannya  disebut  sebagai  pelaku  dari  tindak  pidana  yang  terjadi. Perlindungan  diberikan  kepada  seluruh  warga  masyarakat  karena  kewajiban  Negara  untuk melindungi segenap banga tanpa adanya pengecualian karena menyangkut akan Tumpah dan darah dari Indonesia yang tercinta.
Penerapan  secara  luas  dapat  diartkan  bahwa  siapapun  atau  setiap  orang  mendapatkan  atau berhak  atas  kepastian  hukum,  jaminan,  dan  pengakuan  yang  adil  serta  mendapat  akan  hukum khususnya  perlakuan  tanpa  pilih  dan  kasih artinya  semuanya  sama,  termasuk  juga  dalam  hal  ini masyarakat dalam kategori mampu atau tidak mampu (miskin), karena semuanya berhak akan hak- haknya untuk dilindungi namun, tidak semuanya memahami hal tersebut dikarenakan buta hukum dan  tidak  mengetahui  bagaimana  prosedurnya  serta  jalur  yang  ditempuh  untuk  mendapatkan haknya.
Bantuan  hukum yang diberikan yakni dengan mendampingi masyarakat miskin terkait akan keberadaan  hak-haknya,  dalam  arti  jika  masyarakat  yang  dianggap  bermasalah  dengan  hukum memiliki  beberapa  ketentuan  yaitu  :  (i)  jika  mampu  tidak  jadi  masalah  dianggap  bisa  atau  dapat menunjuk  advokatnya,  (ii)  sedangkan  tidak  mampu  tentu  menjadi  masalah  (tidak  bisa  menunjuk
advokat) hal inilah menjadi kewajiban untuk memberikan pendampingan hak-haknya, dengan kata lain bahwa yang tidak mampu tersebut harus diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.
Penyuluhan  hukum  ini  dilaksanakan  dengan  menitikberatkan  kepada  terwujudnya  keadilan berdasarkan  adanya  Tahun  2011  dengan  Nomor  ke-16  ketentuan  dari  suatu  undang-undang  atau peraturan  dari  Negara  mengenai  organisasi  bantuan  hukum  yang  dikhususkan  gratis  kepada masyarakat  yang  kurang  mampu,  dan  diberikan  baik  pada  tersangka  (di  kepolisian)  maupun terdakwa  (di  persidangan),  bantuan  hukum  berupa  pendampingan  disediakannya  di  setiap perguruan tinggi lembaga konsultasi bantuan hukum (LKBH).
Perlindungan  akan  hak  konstitusional  ini  juga  berhubungan  dengan  adanya  suatu  Surat berisikan  Edaran  dari  Mahkamah  yang  Agung  (SEMA)  sebagai  puncak  tertinggi  dalam  suatu peradilan Tahun  2010  Nomor  10  pasal  yang  ke  27  dengan  jelas  menyebutkan  bahwa  mereka dianggap  yang  memang  sangat  berhak  untuk  menerima  atau  mendapatkan  akan  adanya  jasa  atau berbentuk  pos  dari  suatu  bantuan  hukum  adalah  yang  mereka  dianggap  memang  tidak  dapat  atau tidak  mampu  membayar  akan  adanya  jasa  dari  advokat  termasuk  anak  dan  perempuan  beserta penyandang disabilitas seusai dengan pemberlakuan adanya peraturan yang berupa perundangan.
Hasil  temuan  yang  didapatkan  tidak  semua  tersangka  wanita  mengetahui  akan  adanya bantuan  hukum,  disampimg  mereka  juga  buta  hukum  dengan  segala  keterbatasan  ilmu pengetahuan,  sehingga  kurang  dan  memang  ketidaktahuan  mereka  atau  tidak  memahami  dan mengerti maksud bantuan hukum tersebut.
Syarat dan adanya ketentuan yang benar-benar harus dan selalu dipenuhi untuk mendapatkan secara  adanya  cuma-cuma  terhadap  hukum  dan  prosedur  bantuannya diantaranya,  (a)  Fotokopi Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  (b)  Surat  Keterangan  Miskin  (SKTM)  dari  Lurah  atau  dari Kecamatan  sesuai  dengan  domisili  dari  pemohon  yang  mengajukan  bantuan  hukum,  (c)  uraian mengenai persoalan dari pemohon bantuan hukum tersebut, (d) dan juga surat kuasa, SKTM dapat juga  diperoleh  masyarakat  dari  kepolisian,  kejaksaan  negeri,  rumah  tahanan,  lembaga pemasyarakatan dan pengadilan negeri.

## METODE
Kegiatan ini diikuti oleh Mahasiswa Semester 4 dan 6 yang sudah mengikuti atau mengambil mata kuliah Hukum  Acara Pidana dalam  kaitannya dengan tugas dan fungsi advokat, serta diikuti sekitar 25 tersangka wanita, menmbagikan dan mengisi form kepada peserta mengenai identitas diri dan  kejahatan  yang  dilakukan.  Keterlibatan  mahasiswa  disini  agar  namtinya  kelak  dapat mengetahui  pemberian  bantuan  hukum  gratis  kepada  yang  memang  tidak  mampu  yakni masyarakat,  sebagai  advokat  atau  kuasa  hukum,  dalam  melaksanakan  kegiatan  dari  penyuluhan hukum  ini  yakni,  (i)  Presentasi  dengan  memaparkan  materi  terkait  akan  keberadaan  hak  dari tersangka,  (ii)  Tanya  Jawab,  dimana  para  peserta  yaitu  tersangka  wanita  bertanya  mengenai  hak- hak yang mereka dapatkan sebagai tahanan di pondok bambu tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
No Unsur Pra Pengabdian Pasca Pengabdian 1 Hak  Terkait  terhadap  adanya Bantuan  dan  prosedur  Hukum secara gratis atau prodeo
(cuma-cuma) dalam Proses Peradilan Tidak  mengetahui  mengenai adanya  secara  gratis  atau cuma-cuma akan keberadaan hukum dan bantuannya Mengetahui dan Memahami adanya bantuan hukum yang diberikan kepada mereka dalam kategori  dianggap  tidak atau  miskin  atau  tidak punya  kemampuan  untuk membayar  terhadap  kuasa hukumnya 2 Bantuan  Hukum  Diatur  Dalam KUHAP Tidak  Mengetahui  Aturan tersebut. Sudah  Memahami  Bantuan Hukum Disertai Dasar Hukum

## Pembahasan
Hasil  diatas  menunjukkan  sebelum  pra  pengabdian  tidak  mengetahui  hak  hak  terkait  akan bantuan hukum, dan tidak mengetahui atau memahami bahwa bantuan hukum yang diberikan bagi mereka  yang  termasuk  orang  yang  benar-benar  tidak  mempunyai  kemampuan  dalam  suatu peradilan diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan,  tetapi  setelah  dilakukannya  penyuluhan hukum  maka  perlahan-lahan  dan  pasti  akhirnya  mengetahui  bahwa  ada  bantuan  hukum  yang diprioritaskan  bagi  mereka  yang  memang  miskin  dan  tidak  berdaya  untuk  membela  kepentingan akan  hak-haknya  serta  menjungjung  tinggi  akan  pemerataan  yang  berbasiskan  keadilan  dan persamaan hak serta adanya supremasi hukum.
Setiap  peserta  (tersangka  wanita)  dikumpulkan  dan  dilakukan  dialog  satu  persatu  untuk didengarkan kronologis dari peristiwa yang dilakukannya, penyebab sampai melakukan kejahatan, dan ancaman hukuman atau sanksi yang nantinya akan diterima, dan berapa lama

## Gambar 1. Dialog dengan para Peserta
Hukuman yang akan dijatuhkan, sesuai pasal-pasal  yang  ada didalam suatu Ketentuan akan peraturan Undang-Undang yakni Pidana dan hukumnya serta adanya sanksinya (KUHP), sehingga perlu didampingi oleh kuasa hukumnya adanya jasa advokat, dengan mencantumkan syarat-syarat seperti  yang  telah  disebutkan  diatas.  Bantuan  hukum  didalam  Hukum  yang  berisi  ketentuan terhadap pidana dan acaranya dalam satu Kitab atau disingkat dengan (KUHAP) diatur dalam Pasal 54 KUHAP, bahwa guna kepentingan pembelaan tersangka/terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum  baik  dari  seseorang  atau  lebih  dari  penasihat  hukum  dari  tingkat  pemeriksaan/penyidikan hukumnya  menurut  tatacara  yang  diatur  oleh  undang-undang,  sedangkan  dalam  Tahun  2003 dengan  Nomor  18  dalam  ketentuan  Undang-Undang  ayat  1  pasal  22  disebutkan  Mereka  yang dianggap  tidak  mampu  untuk  mendapatkan  keadilan  merupakan  tugas  dari  Advokat  ataupun kewajibannya memberikan secara gartis atau cuma-cuma akan bantuannya terhadap hukum.
Persyaratan yang sangat mudah tersebut dapat disanpaikan dalam surat permohonan kepada Direktur  Organisasi  Bnatuan  Hukum  yang  akan  ditindaklanjuti  dalam  waktu  3  (tiga)  hari,  apakah ditolak atau diterima permohonannya, jika ditolak akan diberikan alasannya.

## KESIMPULAN
Hak-Hak  Tersangka  dalam  memperoleh  bantuan  hukum  merupakan  jaminan  dan perlindungan terhadap adanya pengakuan hak asasinya yang berasaskan pada keadilan memperoleh haknya,  pemerataan  tanpa  adanya  diskriminasi  dan  kepastian  hukum,  karena  hal  tersebut  sudah diakui  oleh  Negara,  dan  tercantum  di  dalam  Ketentuan  Tahun  1981  Nomor  8  yakni  Undang- Undang  mengenai  Hukum  Acara  dan  Pidana  dalam  Kitabnya,  Tahun  ke  2003  dengan  Nomor  18 berbentuk suatu Undang-Undang yang berisikan tentang Advokat dan Surat mengenai Edaran dari Mahkamah  Agung  (SEMA)  dengan  Tahun  yang  2010  dengan  Nomor  10  yang  memuat  tentang suatu Pedoman Mengenai Adanya Pemberian Akan Prosedur Bantuan dan hukum
Pemberian  bantuan  hukum  kepada  masyarakat  yang  tidak  mampu,  merupakan  peran  serta Negara untuk melindungi  warganya, dimana  dalam pelaksanaannya masih  kurang dan terbatasnya advokat  yang  ada,  sehingga  diperlukan  banyak  advokat  dalam  penanganannya  dengan  moralitas, integritas dan juga kurangnya pemahaman serta kepercayaan masyarakat terhadap bantuan hukum yang  ada,  diperlukan  adanya  sosialisasi  yang  mendalam  terkait  pelaksanaannya,  serta  masih minimnya  organisasi  yang  memberikan  bantuan  hukum  kepada  masyarakat  miskin,  seharusnya  di
Penyuluhan Hukum Hak-Hak…                                                                                        FN Eleanora, Andang Sari
setiap  propinsi  agar  masyarakat  mendapatkan  akses  cepat  terhadap  bantuan  hukum  yang berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah, (2012) Hukum Acara Pidana Indonesia, Cetakan ke-6, Sinar Grafika, Jakarta. Munir Fuady, (2016) Hak Asasi Tersangka Pidana, Prenada Media Group, Jakarta Heidy  Visilia  Sahanggamu,  Hak  Tersangka  Untuk  Mendapatkan  Bantuan  Hukum  Dalam  Proses Penyidikan Perkara Pidana, Lex Crimen, Vol. II/ No. 2/April-Juni/2013, Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, diakses,Sabtu, 01  Juni  2019,  Jam,  11.03 https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/issue/archive wib hal. 162
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011Tentang Bantuan Hukum
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  10  Tahun  2010  Tentag  Pedoman Pemberian Bantuan Hukum