Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2023, Vol 4 (2): 58-66 ISSN: 2722-2853. Homepage: govsci.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2023 under a CC BY-SA 4.0 license DOI: https://doi.org/10.54144/govsci.v4i2.46

## Strategi pemerintah  daerah dalam pemberdayaan desa wisata
Local government strategy in empowering tourism villages
Hana Ihat Nurfadlilah 1 , Nia Karniawati 2 Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Komputer Indonesia Email Correspondence: hana.41719019@mahasiswa.unikom.ac.id

## Abstract
A tourism village is a rural area that has a special allure and is able to bring  visits  to  tourists  where  more  specifically  a  tourist  village  is  bound  by strong cultural values and traditional characteristics. When a village has been agreed  upon,  proclaimed  as  a  "Tourist  Village"  the  village  should  have  the potential to be attractive with the characteristics of a non-urban village. These characteristics will be represented by traditional life and the uniqueness that surrounds  it.  The  purpose  of  this  writing  is  to  find  out  the  strategy  of  the Regional Government in empowering tourist villages. This is a form of village tourism  empowerment carried  out  by  the  local  government  to  improve  the economy  and  maintain  village wisdom.  In  this  study,  researchers  used  the library  study  method  accompanied  by an  elaboration  analysis  of  government regulations  or  policies  regarding  village  tourism.  Villages  in  the  world  of tourism  certainly  have  their  potential,  including  the  natural  wealth  of  the mountains or villages with the wealth of the sea, in terms of culture to history, all of which are present in the body of Bhinneka Tunggal Ika. This research uses a descriptive type with a qualitative approach. According to Moleong, qualitative methods include document observation, or literature search. The results of the study show that in the process of development or tourism village development, the village government is the main party responsible so that the community can be involved, through a regulatory strategy that has been prepared by the village government.
Keywords: Tourism Village, Village Tourism Empowerment, Local Government

## Pendahuluan
Desa wisata merupakan salah satu eksistensi daerah yang memiliki daya tarik yang  cukup  tinggi  di  era  saat  ini,  tidak  hanya  masalah  heterogenitas  dan kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia melainkan setiap desa yang ada di
Indonesia memiliki karakteristik uniknya tersendiri atau ciri khasnya sendiri, maka  dalam  proses  promosinya  akan  banyak  warga  asing  yang  merasa penasaran dan memutuskan untuk mengunjungi secara langsung, tentu yang menjadi  pertanyaan  adalah  mengenai  bagaimana  strategi  atau  usaha pemerintah daerah dalam melakukan promosi wisata hingga penganan desa wisata dalam menyambut wisatawan demi kemajuan desa. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi kepustakaan disertai analisis elaborasi terhadap regulasi atau kebijakan pemerintah mengenai pariwisata desa. Desa dalam  dunia  pariwisata  tentu  memiliki  potensinya  meliputi  kekayaan  alam pegunungan  ataupun  desa  dengan  kekayaan  lautnya,  dalam  aspek  budaya hingga  sejarahnya  yang  dimana  kesemua  ini  hadir  dalam  tubuh  Bhinneka Tunggal Ika.
Secara tidak langsung dalam promosi desa, maka masyarakat desa dan pemerintah juga ikut mempromosikan Indonesia sang nusantara yang indah dengan tanah airnya, poin penting pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah daerah dalam melakukan pemberdayaan desa wisata, karena tidak dapat dielakkan bahwa di Indonesia masih terlalu banyak pemerintah  daerah  yang  tidak  memperhatikan  kesempatan  ini,  padahal  jika dilihat  dalam  regulasi,  sejak  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang desa  dikeluarkan,  Desa  sebagai  satuan  pemerintahan  terbawah  yang  sangat berperan penting dan bertanggung jawab atas pembangunan desa. Ketentuan yang  mengatur  mengenai  sumber  dana  desa  agar  dapat  menyelenggarakan Pembangunan  Desa  diatur  pada  Nomor  60  tahun  2014,  penggunaan  dana tersebut diharapkan agar pemerintah desa mampu melakukan pembangunan dan pemberdayaan di desa dalam hal ini termasuk aspek pariwisata (Suranny 2020)

## Konsep Desa Wisata
Desa Wisata merupakan sebuah daerah pedesaan yang mempunyai daya pikat  secara  special  dan  mampu  membawa  kunjungan  untuk  wisatawan dimana  secara  lebih  khusus  desa  wisata  diikat  oleh  nilai  budaya  dan karakteristik  tradisional  yang  cukup  kuat.  Kemudian  menurut  Peraturan Kemendikbudpar  (Kementrian  Kebudayaan  dan  Pariwisata,  dimana  desa wisata  merupakan  sebuah  bentuk  yang  menyatu  dari  atraksi,  akomodasi, sarana dan prasaran pendukung wisata yang tersajikan dalam sebuah tatanan kehidupan  masyarakat  local  yang  menyatu  dengan  tradisi  yang  sudah  ada secara turun temurun. Maka unsur dalam mengembangkan desa wisata adalah pemahaman akan lingkungan, alam, budaya masyarkat, arsitektur, strukur tata ruang, social ekonomi, sejarah desa, kemampuan dan pengetahuan masyarakat lokal (Mahadewi and Sudana 2017)
Ketika  suatu  desa  telah  disepakati,  dicanangkan  sebagai  “Desa  Wisata”
mestinya di desa itu memiliki potensi daya tarik dengan karakteristik pedesaan yang  non-urban.  Karakteristik  itu  akan  terwakili  oleh  kehidupan  tradisional dan  keunikan-keunikan  yang  melingkupinya.  Penilaian  mendasar  untuk pengembangan  suatu  desa  atau  kawasan  menjadi “Desa Wisata” hendaknya memperhatikan beberapa hal, antara lain :
a. Melestarikan warisan budaya masyarakat lokal.
b. Pengembangan wisata harus dapat memberi manfaat bagi masyarakat setempat.
c. Memberi  pengalaman  dan  kenangan  yang  menyenangkan, mengesankan kepada wisatawan.
d. Pengemasan  potensi  desa  sebagai  produk  wisata  yang  dapat  laku dijual.
Pendekatan  karakteristik  mensyaratkan  adanya  tindakan  identifikasi danpengkajian  berbagai  hal  yang  melekat  pada  desa  itu  yang  memiliki kekhasan yang dapat dikemukakan, seperti:
a. Karakteristik  budaya  Berbagai  hal  yang  terkait  dengan  kehidupan budaya,  tradisi,  adat,  kesenian,  tata  cara  kehidupan  yang  diwarisi secara turun-temurun.
b. Karakteristik  yang  ada  hubungannya  dengan  mata  pencaharian masyarakat  di  kawasan  atau  desa  itu  Yakni  kehidupan  sehari-hari masyarakat setempat atas pola mata pencaharian yang dilakukannya, misal: sebagai petani, pengrajin, bekerja di kebun.
c. Karakteristik  alam.  Ciri  khas  berkenaan  dengan  lingkungan  alam, apakah  sungai,  gunung,  lembah,  danau  yang  memiliki  karakteristik yang dapat disampaikan.
d. Karakteristik bangunan fisik Daya tariknya dapat diwakili oleh kondisi fisik  bangunan  tradisional,  seperti:  tempat  tinggal,  fasilitas  umum, tempat  ibadah,  atau  bangunanbangunan  fisik  lainnya  yang  tidak  ada duanya  di  tempat  atau  daerah  lain  karena  keunikannya.
Mengembangkan  daya  tarik  suatu  desa  tidak  diikuti  dengan mempertimbangkan  karakteristik  di  atas  akan  sama  dengan memaksakan kehendak sebuah desa menjadi Desa Wisata, disamping akses  dan  amenitas  serta  peran  masyarakatnya  (Amalia,  Jihan Oktaviani. Putri 2019)

## Manfaat Desa Wisata
Manfaat  pengembangan  desa  wisata  dari  aspek  alam,  aspek  sosial  budaya, aspek spiritual, dan aspek ekonomi sebagai berikut:
a. Aspek  Alam:  mengurangi  alih  fungsi  lahan,  terjaganya  kawasan konservasi, terjaganya sumbersumber air,  kepedulian terhadap alam
meningkat,  terjaganya  kualitas  lingkungan,  mengurangi  tingkat pencemaran, dan kesadaran masyarakat dalam membuang sampah;
b. Aspek Sosial Budaya: menghormati tradisi dan budaya, usaha menjaga tradisi dan budaya, pengenalan tradisi dan budaya, aktivitas tradisi dan budaya meningkat, regenerasi pelaku tradisi dan budaya, pementasan tradisi  dan  budaya,  dan  kekeluargaan  dan  kegotong-royongan meningkat;
c. Aspek  Spiritual:  kelestarian  Tempat  Suci,  perawatan  Tempat  Suci, Pelaba  Pura  terjaga,  diperkuatnya  aturan  Tempat  Suci,  keberadaan Mitos terjaga, Upacara digelar secara rutin, dan keyakinan beragama meningkat;
d. Aspek  Ekonomi:  lapangan  kerja  terbuka,  mata  pencaharian  terjaga, kewirausahaan  meningkat,  pendapatan  masyarakat  meningkat, tumbuhnya  UMKM,  branding  produk  meningkat,  dan  kemiskinan menurun.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan tentang strategi Pemerintah  Daerah  dalam  pemberdayaan  desa  wisata.  Menurut  Moleong, metode  kualitatif  meliputi  observasi  dokumen,  atau  penelusuran  literatur. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  penelitian  ini  menggunakan analisis  kepustakaan/kualitatif  dimana  data  diperoleh      dari  beberapa jurnal,  berita,  internet,  dan  lain-lain  yang  berkaitan      dengan  penelitian yang akan dilakukan. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang khas, yang  mengkaji  fenomena   masalah  manusia   dan   masyarakat (Harisma et al. 2018)

## Pembahasan

## 2.1. Strategi Pembangunan dan Pengembangan Desa Wisata
Kawasan  Perdesaan  adalah  Kawasan  yang  mempunyai  kegiatan  utama pertanian,  termasuk  pengelolaan  sumber  daya  alam  dengan  susunan  fungsi Kawasan  sebagai  tempat  permukiman  perdesaan,  pelayanan  jasa pemerintahan,  pelayanan  social,  dan  kegiatan  ekonomi,  dalam  proses pembangunannya  desa  diatur  pleh  peraturan  desa.  Peraturan  Desa  adalah peraturan  peundang-undangan  yang  ditetapkan  oleh  Kepala  Desa  setelah dibahas dan disepakati Bersama Badan Permusawaratan Desa, (https://www. dpr.go.id)
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal (1) poin 8 dan poin 12 mengenai Pembangunan Desa dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa;  (8)  Pembangunan  Desa  adalah  upaya
peningkatan  kualitas  hidup  dan  kehidupan  untuk  sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa; (12) Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya  mengebangkan  kemandirian  dan  kesejahteraan  masyarakat  dengan meningkatkan  pengetahuan,  sikap,  keterampilan,  perilaku,  kemampuan, kesadaran,  serta  memanfaatkan  sumber  daya  melalui  penetapan  kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Pasal  (4)  mengenai  Tujuan Pengaturan Desa, Pengaturan Desa bertujuan untuk a) memberikan pengakuan dan  penghormatan  atas  Desa  yang  sudah  ada  dengan  keberagamannya sebelum  dan  sesudah  terbentuknya  Negra  Kesatuan  Republik  Indonesia,  b) memberikan  kejelasan status dan  kepastian  hukum  atas Desa  dalam  system ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, c) melestarikan dan memajukan adata, tradisi dan budaya masyarakat Desa, d) mendorong Prakarsa, Gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan masyarakat Desa dan Aset Desa guna kesejahteraan Bersama; e) membentuk pemerintahan Desa yang professional, efisien  dan  efektif,  terbuka,  serta  bertanggung  jawab,  f)  meningnkatkan pelayanan public bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, g) meningkatkan ketahanan social budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memlihara kesatuan social  sebagai  bagian  dari  ketahan  social,  h)  memajukan  perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan, i) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
Berdasarkan  penjelasan  regulasi  di  atas  maka  Desa  Wisata  adalah  salah satu representasi regulasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 4, Desa wisata diharapkan mampu meberikan kesejahteraan bagi masyarakat Desa dan meberikan kemajuan terhadap Desa baik dari segi adat istiadah, budaya, tradisi dan aspek lainnya yang masih konveksional. (Nugroho 2019)

## 2.2. Contoh Desa Wisata
Salah satu contoh Desa Wisata yang ada di Jawa Barat yakni Desa Wisata Cilember,  Bogor.  Dimana  Salah  satu  potensi  yang  menjadikan  Desa  wisata Cilember sebagai Desa wisata adalah keberadaan masyarakat pengerajin bunga kayu. Di kampung Kota Batu hamper 75% masyarakatnya adalah pengerajin. Bahan  baku  dalam  pembuatan  kerajinan  tersebut  adalah  limbah  Kayu  dan hasilnya dijajakan di Taman Wisata Matahari. Tidak luput juga atrakasi wisata yang ijadikan daya tarik oleh Desa Cilember adalah aktivitas ekowisata mulai dari saba lembur yaitu kegiatan yang dimana wisatawan desa diajak berkeliling kampung dan menyusuri sawah juga sungai, membajak sawah, menanam padi, beternak, berkebun, merangkai bunga kayu, pencak silat, jaipong, ngaliwet dan
masih banyak lagi. (Latianingsih et al. n.d.)

## 2.3. Pendekatan Perencanaan Pembangunan Kawasan Strategis Parawisata
Pendekatan  perencanaan  pengembangan  Kawasan  strategis  parawisata adalah  pendekatan  yang  bersifat  dinamis  terstruktur,  yakni  bersifat berkelanjutan,  incremental,  dan  fleksibel,  serta  sistemik,  komprehensif, terintegrasi, berwawasan lingkungan. (Lohia and Muna 2018). Pendekatan ini untuk mentransformasi kondisi actual Kawasan pariwsata pada kondisi yang diharapkan, dengan mempedulikan segala aspek perencanaan pengembangan. Menurut  Undang-Undang  No.10  Tahun  2009,  pembangunan  pariwisata meliputi  destinasi  pariwsata,  industry  pariwsata,  pemasaran  pariwisata  dan kelembagaan  keparawisataan.  Aspek-aspek  pembangunan  kepariwisataan tersebut  dijabarkan  pula  dalam  konsep  pengembangan  desa  wisata  dalam mewujudkan  keterpaduan  system  dalam  pembangunan  keparawisataan. (Damanik,  Damanik,  and  Iskandar  2019).  Proses  realisasi  konsep pengmbangan Desa Wisata dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

## Gambar 1.1. Bagan Konseptual Pengembangan Desa Wisata
Secara  umum,  konsep  pariwisata  yang  berkelanjutan  diartikan  sebagai proses pembangunan pariwisata yang berorientasi kepada kelestarian sumber daya yang dibutuhkan sebagai kepentingan pembangunan di masa yang akan dating,  menyangkut  lingkungan  (ekologi),  ekonomi  serta  kebudayaan masyarakat  setempat  yang  merupakan  unsur  penting  dalam  proses pembangunan  desa  wisata.  Dalam  konsep  desa  wisata  sebagai  pariwisata berbasis  masyarakat  (community  based  tourism)  terkandung  di  dalamnya sebuah konsep pemberdayaan masyarakat. (Syah 2017).

## 2.4. Pemberdayaan Desa Wisata
Desa Wisata apat beroperasi dengan adanya partisipasi dari seluruh pihak dalam  proses  pengelolaannya  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung. Para pemangku kepentingan yang memiliki peran di Desa sangat berpengaruh terhadap  dampak  system  pengelolaan  kegiatan  pariwisata  di  Desa.  Karena kebijakan  yang  diambil  untuk  pengembangan  pariwisata  Desa  akan mempengaruhi  keberhasilan  pengembangan  priwisata  yang  berkelanjutan. Stakeholders tersebut meliputi Komunitas/masyarakat yang berperan sebagai penggerak seluruh kegiatan pariwisata, (Talib 2021). Pemerintah Desa sebagai perwakilan  pemerintah  yang  paling  dekat  dengan  masyarakat  Desa  dan merupakan bagian dari masyarakat sebagai system pendukung dan penggerak upaya pengembangan dan pembangunan desa wisata, Swasta berperan dalam program Corporate  Socil  Responsibilities atau  Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan,  Akademisi  yang  dimana  berperang  dalam  penyelenggaraan penelitiam,  pengabdian  kepada  masyarakat,  dan  pengembangan  dalam pengelolaan  desa  wisata  serta  kegiatan  pemberdayaan  lainnya  untuk meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  Desa,  dan  terakhir  Media  berperan untuk memuat Berita demi kepentingan promosi Desa. (Azzaki et al. 2021)
Terdapat  3  hal  dasar  dalam  pemberdayaan  masyarakat  dalam pengembangan Desa Wisata, yaitu sebagi berikut:
a) Penyadaran (conscientization) , yaitu suatu proses untuk membangun pemahaman yang ditujukan untuk mempengaruhi kesadaran tentang potensi  pariwisata  yang  dimiliki  suatu  desa  untuk  membangun  desa wisata yang dikelola oleh masyarakat setempat
b) Pengorganisasian  masyarakat (community  organizing) yaitu  sebuah upaya pemberdayaan masyarakat agar memahami dan sadar terhadap kerentanan  dan  kapasitasnya  maupun  kondisi  lingkungannya  srta memobilisasi  masyarakat  dalam  merespon  permasalahan  maupun memnuhi  kebutuhannya  dengan  mengoptimalkan sumber  daya  yang ada,  sehigga  peran  masyarakat  dalam  pengembangan  desa  wisata sangat utama dan penting untuk keberlangsungan pembangunan desa wisata.
c) Pengantara  Sumber  Daya  Manusia (resource  delivery) yaitu memberikan  pengertian  dan  arahan  kepada  masyarakat  mengenai potensipariwisata  dapat dikembangkan sehigga  mampu menentukan kapasitas yang perlu ditingkatkan melalui pelatihan atau Pendidikan.
Pengembangan  aspek  industri  wisata  bertujuan  juga  untuk  mendorong tumbuh  dan  berkembangnya  usaha-usaha  pariwisata  yang  dikelola masyarakat atau kelompok masyarakat yang berada di bawah unit pengelola desa wisata:
1) Mendorong  dan  memafasilitasi  penerapan  peningkatan  standarisasian sertifikasi  usaha  pariwisata  melalui  penyiapan  komponen-komponen pendukugnnya,
2) Menignkatkan  pengemasan  produk  wisata  dan  diversitas  keragaman paket-paket produk wisata,
3) Membuka peluang investasi bagi investor untuk memberikan kemudahan akses dalam permodalan bagi usaha mikro dengan sumber potensi pasar secara  luas  sehingga  dapat  mendorong  perluasab  akses  pasar.  Dapat dilihat pada gambar bagan berikut ini:
Gambar 1.2. Bagan Tujuan Industri Wisata

## Kesimpulan
Pengelolaan Desa Wisata dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah desa dan masyarakat desa atau seluruh pihak stakeholders dapat bekerja sama dengan  baik  dan  aktif,  ketersediaan  sarana  dan  prasarana  harus  mampu memfasilitasi wisatawan, selain itu kolaborasi pihak swasta dapat membantu program desa wisata, yang sangat penting adalah pengelolaan desa wisata yang optimal  dari  segi  kebijakan  spesifik  pemerintah  Desa  dimana  didalamnya mencakup aturan yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan.

## Saran
Peningkatan Sumber Daya Manusia yang dapat direalisasikan dengan pelatihan mengenai  pengelolaan  Desa  wisata,  pelatihan  dapat  dijalankan  dengan program kerja sama dengan pihak pemerintah daerah atau dengan akademisi, pemerintah  sebagai  steakholders  harus  memberikan  ruang  gerak  yang sebe diberikan  masyarakat  di  desa  harus  berkesinambungan  dan  terus  menerus, masyarakat dituntun untuk lebih proaktif dalam rangka mengapresiasikan diri agar  keluar  dari  kemiskinan  dan  penggangguan  melalui  kerja  nyata  di lingkungan desa sendiri.

## Daftar Pustaka
Amalia,  Jihan  Oktaviani.  Putri,  Tyas  Aisyah.  2019. “Jurnal  Pasopati.” Jurnal Pasopati 1(2): 28 – 33.
Azzaki, Roisul Agam, Nanda Arni Arisanti, Rembulan Ratnasari, and Tyah Safira. 2021. “POLICY PAPER  PERATURAN  DESA  JARAK  FAKULTAS  HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA.” (1311800127). Damanik,  Dian,  Dian  Hotlando  Damanik,  and  Deden  Dinar  Iskandar.  2019. “Strategi Pengembangan  Desa  Wisata  (Studi  Kasus  :  Desa  Wisata Ponggok).” Jurnal  Ilmu  Ekonomi  dan  Pembangunan 19(2):  120 – 27. https://jurnal.uns.ac.id/jiep/article/view/31944. Harisma, Fitrah Bintan, Fariani Syahrul, Teguh Mubawadi, and Yudied Agung Mirasa.  2018. “Analisis Kejadian  Luar  Biasa  Hepatitis  A  Di  SMA  X Kabupaten  Lamongan  Tahun  2018.” Jurnal  Berkala  Epidemiologi 6(2): 112 – 21. https://www.e-
journal.unair.ac.id/JBE/article/view/8433/5367.
Latianingsih, Nining et al. “ISSN : 2775-7374 KABUPATEN BOGOR ISSN : 2775- 7374.” : 54 – 60. Lohia,  Kecamatan,  and  Kabupaten  Muna.  2018. “MUNA Resti 1  1 Alumni Pendidikan Geografi FKIP UHO Kata Kunci : Strategi , Pemerintah Desa , Pengembangan  ,  Pantai  Meleura  Resti  STRATEGY  OF  VILLAGE GOVERNMENT  IN  DEVELOPING  OBJECT  OF  COASTAL  TOURISM MELEURA IN LAKARINTA VILLAGE DISTRICT LOHIA MUNA REGENCY.” 3(4): 115 – 29. Mahadewi,  Ni  Putu  Eka,  and  I  Putu  Sudana.  2017. “Model Strategi Pengembangan  Desa  Wisata  Berbasis Masyarakat.” Jurnal  Analisis Pariwisata 17(1): 41 – 45. Nugroho, Adi. 2009. “Buku Perancangan.” : 1 – 140. Suranny, Lilyk Eka. 2020. “Pengembangan Potensi Desa Wisata Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Perdesaan Di Kabupaten Wonogiri.” Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan 5(1): 49 – 62. Syah, Firman. 2017. “Strategi Mengembangkan Desa Wisata.” Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu &Call For Papers Unisbank Ke-3 3(Sendi_U 3): 335 – 41. Talib,  Desrika.  2021.  3  Tulisan  Ilmiah  Pariwisata  (TULIP) Analisis  Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Destinasi Wisata . Wisata, Perancangan Desa. 2021. Leran Kulon .