Analisis  Kesesuaian  Pengaturan  Badan  Usaha  Milik  Desa dengan Nilai-Nilai Pancasila

## Allan Fatchan Gani Wardhana
Universitas Islam Indonesia

## Abstrak
Desa sebagai entitas hukum memiliki kewenangan lebih untuk mengatur dan mengelola  urusan  wilayahnya  secara  otonom,  salah  satunya  membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). BUMDesa menjadi salah satu modal penting bagi desa untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan harus dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Penelitian ini  mengkaji  dua  hal,  pertama  bagaimana  pengaturan  BUMDesa  dalam peraturan  perundang-undangan,  kedua  apakah  pengaturan  mengenai BUMDesa sudah berkesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini menggunakan  metode  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  perundang- undangan.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  Pengaturan  BUM  Desa diatur dalam 3 (tiga) level peraturan perundang-undangan (Undang-Undang, Peraturan  Pemerintah,  dan  Peraturan  Menteri).  Pengaturan  yang  sangat komprehensif  justru  diatur  dalam  level  Peraturan  Menteri.  BUM  Desa merupakan  pilar  dan  tonggak  yang  dapat  mendorong  kemajuan  desa sehingga  hal-hal  penting  sudah  seharusnya  diatur  dalam  level  Undang- Undang,  Kedua,  Pengaturan  BUM  Desa  dalam  berbagai  regulasi  secara normatif  sudah  berkesuaian  dengan  nilai-nilai  Pancasila  yaitu  sila kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sudah dijadikan sebagai landasan  dalam  pendirian,  pengelolaan,  pengembangan,  dan  pemanfaatan hasil usaha BUM Desa.

## Keywords:
Pengaturan, BUMDesa, Pancasila
Corresponding  Author: Allan Fatchan Gani Wardhana Universitas Islam Indonesia Email: allanfgwardhana@uii.ac.id
© The Author(s) 2022 DOI: 10.47776/alwasath.v2i2.180
CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.

## JA

## 63

## Classification
Conceptual Article
Submitted: 29 April 2021 Accepted: 12 Oktober 2021 Online: 13 Oktober 2021
JA: Jurnal Al-Wasath 2 No.2: 63-74 Journal homepage: https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/index ISSN 2721-6160 (Online)

## PENDAHULUAN
Secara vertikal, Indonesia mempunyai struktur pemerintahan yang unik. Keunikan ini pada struktur  pemerintahan  yang  terendah  yaitu  tingkat  desa.  Meskipun  dilihat  dari  struktur  vertikal merupakan  pemerintahan  terendah,  namun  keberadaan  Desa  tidak  dapat  diabaikan  begitu  saja. Kedudukan  Desa  menjadi  sangat  penting  dalam  konteks  Indonesia,  sebab  Desa  mempunyai konstribusi  baik  secara  ekonomi,  sosial,  maupun  sumber  daya  yang  tidak  sedikit  dalam pembangunan  negara 1 .Konsep  desa  sebagai  entitas  sosial  memiliki  berbagai  bentuk,  tergantung perspektif apa yang hendak digunakan untuk melihat desa tersebut. Namun secara umum, desa tidak saja dapat didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan  berwenang  dalam  mengatur,  mengurus  segala  kebutuhan,  kepentingan  masyarakat  setempat yang diakui serta dihormati keberadaannya dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), akan tetapi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memberikan pemahaman bahwa institusi desa bukan hanya sebagai entitas administratif ( administrative entity), melainkan juga  sebagai  entitas  hukum  ( legal  entity) yang  secara  tidak  langsung  juga  harus  dihargai, diistimewakan dan dilindungi dalam sistem pemerintahan di Indonesia 2 .
Seiring dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat, politik hukum pemerintahan desa mengalami  perubahan  yang  mendasar.  Pemerintah  mulai  menyadari  pentingnya  desa  dalam membangun dan menguatkan Negara Kesatuan   Republik Indonesia (NKRI). Sehingga pada tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) pun lahir sebagai landasan hukum baru bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan lahirnya UU Desa, masyarakat di desa telah mendapatkan payung hukum yang lebih kuat dibandingkan pengaturan desa di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah. 3 Melalui  UU  Desa  tersebut,  desa  sebagai  entitas  hukum (legal  entity) memiliki  kewenangan  lebih  untuk  mengatur  dan  mengelola  urusan  wilayahnya  secara  otonom, salah satunya membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
Melalui  UU  Nomor  6  Tahun  2014  tersebut,  desa  sebagai  entitas  hukum  ( legal  entity ) memiliki  kewenangan  lebih  untuk  mengatur  dan  mengelola  urusan  wilayahnya  secara  otonom. Salah  satu  kewenangan  yang  sangat  penting  yaitu  merancang  dan  menetapkan  Peraturan  Desa (Perdes).  Dalam  Pasal  1  angka  (7)  UU  Nomor  6  Tahun  2014,  Peraturan  Desa  adalah  peraturan perundang-undangan  yang  ditetapkan  oleh  Kepala  Desa  setelah  dibahas  dan  disepakati  bersama Badan  Permusyawaratan  Desa. Dalam  UU  Nomor  6  Tahun  2014,  Perdes  digunakan  untuk mengatur  antara  lain  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBD);  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa; dan Pendirian Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDesa).  Oleh  karena  itu  Perdes  merupakan  hal  yang  turut  menentukan penyelenggaraan pemerintahan desa. Tentu saja bahwa dalam penyelenggaran pemerintahan desa harus  ada  partisipasi  aktif  dari  masyarakat,  sehingga  kebutuhan  masyarakat  dapat  diakomodasi dengan baik oleh pemerintah desa. Hal ini tentunya sejalan dengan keberadaan desa sebagai self governing  communities yang  bersifat  otonom  dan  mandiri 4 .Adanya  Perdes  dan  partisipasi masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  merupakan  wujud  dari  kehidupan masyarakat desa yang merupakan bentuk komunitas yang dapat mengurus dirinya sendiri 5 . Terkait dengan keberadaan BUMDesa, tentu ini menjadi salah satu modal penting bagi desa untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat. Desa akan sejahtera dan mandiri antara lain karena keberadaan  dan  pengelolaan  potensi  desa  melalui BUMDes yang  optimal  dan  efektif.   Dalam implementasinya,  pemerintah  kabupaten/kota  menetapkan  peraturan  daerah  (perda)  tentang
1 Sri Hastuti Puspitasari, Menuju Kemandirian Desa Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa , FH UII, Yogyakarta, 2017, hlm. 1 2 Ateng Syafrudin dan Suprin Na’a, Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Daerah, Alumni, Bandung, 2010, hlm.3-4
3 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi , Setara Press, Malang, 2015, hlm. 206.
4 Jimly Ashhiddiqie, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 242.
5 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara . Cet 3, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 179.
pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDesa. Ketentuan ini bersifat mandatory ,bukan voluntary sehingga  pengelolaan  BUMDesa  sesuai  dengan  karakteristik wilayah masing-masing 6 .
Penelitian  ini  akan  menguraikan  mengenai  dua  hal,  pertama  mengenai  bagaimana pengaturan BUMDesa dalam peraturan perundang-undangan, kedua apakah pengaturan mengenai BUMDesa sudah berkesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila. Dari latar belakang tersebut di atas penulis  mengajukan  rumusan  permasalahan  sebagai  berikut,  1)  Bagaimana  Badan  Usaha  Milik Desa dalam Peraturan Perundang-Undangan? 2) Kesesuaian Pengaturan Badan Usaha Milik Desa dengan Nilai-Nilai Pancasila?

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  metode  yuridis  normatif  dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan ( library research ). Bahan penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Bahan  hukum  primer  yang digunakan adalah Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4  Tahun  2015  tentang  Pendirian,  Pengurusan,  dan  Pengelolaan,  dan  pembubaran  Badan  Usaha Milik Desa. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif-kualitatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan ( statute approach ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaturan Badan Usaha Milik Desa dalam Peraturan Perundang-Undangan
Dalam  UU  Desa,  pembentukan  dan  pendirian  BUM  Desa  ditegaskan  harus  melalui Peraturan Desa. Oleh karena itu Perdes merupakan hal yang turut menentukan penyelenggaraan pemerintahan desa terutama dalam mengembangkan BUM Desa. Hal ini tentunya sejalan dengan keberadaan desa sebagai self governing communities yang bersifat otonom dan mandiri. Dengan kehadiran  BUM  Desa  diharapkan  desa  akan  menjadi  lebih  mandiri  dan  masyarakat  semakin sejahtera 7 .  Pasal  1  angka  (6)  UU  Desa  mendefinisikan  bahwa  Badan  Usaha  Milik  Desa  yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki  oleh  Desa  melalui  penyertaan  secara  langsung  yang  berasal  dari  kekayaan  Desa  yang dipisahkan  guna  mengelola  aset,  jasa  pelayanan,  dan  usaha  lainnya  untuk  sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Adapun salah satu yang dapat dimuat dalam Peraturan Desa ialah terkait Dalam Pasal 87 ayat  (1)  ditegaskan  bahwa  Desa  dapat  mendirikan  Badan  Usaha  Milik  Desa  yang  disebut BUMDesa. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dan ayat (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) mengatur bahwa pendirian BUMDesa disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Sesuai dengan Pasal 89, hasil dari usaha BUMDesa dapat dimanfaatkan untuk  pengembangan  usaha;  dan  Pembangunan  Desa,  pemberdayaan  masyarakat  Desa,  dan pemberian  bantuan  untuk  masyarakat  miskin  melalui  hibah,  bantuan  sosial,  dan  kegiatan  dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Penjelasan  Pasal  87  UU  Desa  menegaskan  bahwa  BUM  Desa  dibentuk  oleh  Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
6 https://www.wartaekonomi.co.id/read231487/mendorong-pengelolaan-bumdesa-secara-profesional  (diakses 13 April 2021)
7 Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia, Modul  KKN Tematik Desa Membangun Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) , Jakarta, 2019, hlm. 3
Desa.  Dalam  meningkatkan  sumber  pendapatan  Desa,  BUM  Desa  dapat  menghimpun  tabungan dalam  skala  lokal  masyarakat  Desa,  antara  lain  melalui  pengelolaan  dana  bergulir  dan  simpan pinjam. BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga  berorientasi  untuk  mendukung  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  Desa.  BUM  Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan. Pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Desa dalam UU Desa dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:
No Pasal Hal Pengaturan 1. 1 Pasal 1 angka (6) Definisi BUM  Desa  adalah  badan  usaha  yang  seluruh  atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan  secara  langsung  yang  berasal  dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset,
jasa  pelayanan,  dan  usaha  lainnya  untuk  sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Ada perubahan terhadap definisi BUM Desa dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang Cipta Kerja, yaitu “BUM Desa adalah Badan Hukum yang  didirikan  oleh  desa  dan/atau  bersama  desa- desa  guna  mengelola  usaha,  memanfaatkan,  aset, mengembangkan  investasi  dan  produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis  usaha  lainnya  untuk  sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 2. 2 Pasal 87 Pengelolaan  BUM Desa BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan  kegotongroyongan.  Adapun  BUM  Desa  dapat menjalankan  usaha  di  bidang  ekonomi  dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang Cipta Kerja (Pasal 87) terdapat penegasan bahwa  BUM  desa  dapat  membentuk  unit  usaha berbadan  hukum  sesuai  dengan  kebutuhan  dan tujuan. Dalam penjelasan pasal ini, diatur “Dalam rangka  keterpaduan  pembangunan  daerah,  BUM Desa  dan  unit  usaha  dibawahnya  dalam menjalankan  kegiatan  usaha  harus  sesuai  dengan rencana induk pembangunan daerah” 3. 3 Penjelasan Pasal 87 ayat (1) Status BUMDesa BUM  Desa  secara  spesifik  tidak  dapat  disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau  koperasi.  Oleh  karena  itu,  BUM  Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam  pelaksanaan  kegiatannya  di  samping  untuk
membantu  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa.
4. 4 Penjelasan Pasal 87 ayat (1) Fungsi BUMDesa BUM  Desa  juga  dapat  melaksanakan  fungsi pelayanan  jasa,  perdagangan,  dan  pengembangan ekonomi lainnya. 5. 5 Pasal  88  jo Pasal 54 Pendirian BUM Desa Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 6. 6 Pasal 89 Pemanfaatan  Hasil Usaha Hasil usaha digunakan untuk pengembangan usaha; dan Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa,  dan  pemberian  bantuan  untuk  masyarakat miskin  melalui  hibah,  bantuan  sosial,  dan  kegiatan dana  bergulir  yang  ditetapkan  dalam  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 7. 7 Pasal 90 Pengembangan BUM desa Kolaborasi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong  perkembangan  BUM  Desa  dengan:  a. memberikan  hibah  dan/atau  akses  permodalan; b.melakukan  pendampingan  teknis  dan  akses  ke pasar;  dan  c.  memprioritaskan  BUM  Desa  dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa. 8. 8 Pasal 92 ayat (6) BUM  Desa  dalam Kerjasama antar Desa Kerja  sama  antar-Desa  antara  lain  melalui pengembangan  usaha  bersama  yang  dimiliki  oleh Desa  untuk  mencapai  nilai  ekonomi  yang  berdaya saing. Untuk mewujudkan hal tersebut dilaksanakan dalam  pelayanan  usaha  antar-Desa  yang  kemudian dapat dibentuk BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih. 9. 9 Pasal 112 Fasilitasi  petunjuk teknis BUM Desa Pemerintah,  Pemerintah  Provinsi,  Pemerintah Kabupaten/Kota  melakukan  pembinaan  yang dilakukan  melalui  program  menyusun  dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUM Desa. 10 Pasal 113 Peran  Pemerintah Provinsi Membina  dan  mengawasi  penetapan  pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota. 11 Pasal 114 Peran  Pemerintah Kabupaten/Kota Melaksanakan peningkatan kapasitas BUM Desa
Selain  diatur  dalam  UU  Desa,  pengaturan  UU  Desa  diatur  pula  melalui  Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Pelaksanaan  UU  Desa  dan  Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Nomor  4  Tahun  2015  tentang  Pendirian,
Pengurusan,  dan  Pengelolaan,  dan  pembubaran  Badan  Usaha  Milik  Desa 8 .  PP  Pelaksanaan  UU Desa antara lain mengatur mengenai:
a. Organisasi pengelola BUM Desa yang terdiri atas penasihat dan pelaksana operasional (Pasal 132);
b. Modal  BUM  Desa  yang  terdiri  dari  penyertaan  modal  Desa  dan  penyertaan  modal masyarakat Desa (Pasal 135);
c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa. Anggaran dasar memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya  BUM  Desa,  organisasi  pengelola,  serta  tata  cara  penggunaan  dan  pembagian keuntungan.  Adapun  Anggaran  rumah  tangga  memuat  paling  sedikit  hak  dan  kewajiban, masa  bakti,  tata  cara  pengangkatan  dan  pemberhentian  personel  organisasi  pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal (Pasal 136);
d. Pengembangan Kegiatan Usaha. Dalam rangka untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Desa dapat: a. menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan b. mendirikan unit usaha BUM Desa (Pasal 137);
e. Kepailitan BUM Desa (Pasal 140); dan
f. Pembentukan BUM Desa bersama. Dalam rangka kerja sama antar-Desa, 2 (dua) Desa atau lebih  dapat  membentuk  BUM  Desa  bersama.  Adapun  Pembentukan  BUM  Desa  dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa (Pasal 142).
Materi  muatan  Permendes  Nomor  4  Tahun  2015  terdiri  dari  35  Pasal.  Peraturan  ini memberikan panduan tentang tata cara Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pasal 2 peraturan ini mengatur bahwa pendirian BUMdesa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar-Desa. Pasal 4 ayat (2) mengatur bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa dengan mempertimbangkan:
a. Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
b. Potensi usaha ekonomi Desa;
c. Sumberdaya alam di Desa;
d. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola Bum Desa; dan
e. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDesa.
Selain  itu,  Pasal  7  dan  Pasal  8  mengatur  terkait  Bentuk  Organisasi  BUMDesa.  Pasal  9 sampai Pasal 16 mengatur terkait Organisasi Pengelola BUMDesa. Pasal 17 dan Pasal 18 mengatur terkait ketentuan modal BUMDesa. Peraturan ini juga mengatur terkait pembinaan dan pengawasan terkait manajemen BUMDesa. Dalam Permendes Nomor 4 Tahun 2015 terdapat klasifikasi jenis usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDesa, antara lain:
Jenis Usaha Dalam BUM Desa Pasal Klasifikasi Jenis Usaha Orientasi Unit Usaha Pasal 19 bisnis sosial ( social business ) sederhana memberikan pelayanan  umum ( serving ) kepada masyarakat  dengan memperoleh a. air minum Desa; b. usaha listrik Desa;
c. lumbung pangan; dan
d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya
8 Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
keuntungan
finansial Pasal 20 bisnis penyewaan ( renting ) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa a. alat transportasi; b. perkakas pesta;
c. gedung pertemuan;
d. rumah toko;
e. tanah milik BUM Desa; dan barang
sewaan lainnya.
Pasal 21 usaha perantara ( brokering ) memberikan jasa pelayanan  kepada warga. a. jasa pembayaran listrik; b. pasar  Desa  untuk  memasarkan  produk yang  dihasilkan  masyarakat;  dan  jasa pelayanan lainnya Pasal 22 bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang ( trading ) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun  dipasarkan pada  skala  pasar yang lebih luas.
a.  pabrik  es;  b.  pabrik  asap  cair;  c.  hasil pertanian;  d.  sarana  produksi  pertanian;  e. sumur  bekas  tambang;  dan  f.  kegiatan  bisnis produktif lainnya. Pasal 23 bisnis keuangan ( financial business ) memenuhi kebutuhan  usaha- usaha  skala  mikro yang dijalankan oleh  pelaku  usaha ekonomi Desa. Unit  usaha  dalam  BUM  Desa  dapat memberikan  akses  kredit  dan  peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa. Pasal 24 usaha bersama ( holding ) sebagai  induk  dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik  dalam  skala lokal  Desa  maupun kawasan perdesaan.
Unit-unit  usaha  dapat  berdiri  sendiri  yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama. Unit usaha  dalam  BUM  Desa  dapat  menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi: a. pengembangan  kapal  Desa  berskala  besar untuk  mengorganisasi  nelayan  kecil  agar usahanya  menjadi  lebih  ekspansif;  b. DesaWisata  yang  mengorganisir  rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan c. kegiatan usaha bersama yang
mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.
Dengan  melihat  konstruksi  hukum  di  atas,  maka  BUM  Desa  ini  diharapkan  mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUM Desa harus dijiwai dengan  semangat  kebersamaan  dan self  help sebagai  upaya  memperkuat  aspek  ekonomi
kelembagaannya. Pada tahap ini, BUM Desa akan bergerak seirama dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat 9 . Hal ini juga ditegaskan oleh Hardijono bahwa pendirian BUMDes merupakan jalan untuk membentuk ekonomi pedesaan yang mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 10 .
Pengaturan  mengenai  BUM  desa  dalam  UU  Desa  sudah  komprehensif  (terlebih  juga terdapat Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Desa yang melengkapinya). UU Desa menjadi payung hukum utama terkait eksistensi BUM Desa. UU Desa sudah mengatur definisi, pendirian, pengelolaan,  status  hukum,  fungsi,  dan  pemanfaatan  hasil  usaha  BUM  Desa,  serta  koordinasi Pemerintah  Provinsi/Kab/Kota  dengan  Pemerintah  Desa  dalam  hal  pengelolaan  BUM  Desa. Pengaturan BUM Desa ini juga telah menegaskan keterkaitannya dengan Pancasila, yaitu bahwa BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Selain itu hasil usaha BUM  Desa  dapat  digunakan  untuk  pengembangan  usaha,  pembangunan  Desa,  pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, yang kesemuanya mencerminkan sila kelima Pancasila.
Pengaturan  BUM  Desa  ini  diatur  dalam  3  (tiga)  level  peraturan  perundang-undangan (Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah,  dan  Peraturan  Menteri).  Pengaturan  yang  sangat komprehensif justru diatur dalam level Peraturan Menteri. BUM Desa merupakan pilar dan tonggak yang dapat mendorong kemajuan desa sehingga hal-hal penting sudah seharusnya diatur dalam level Undang-Undang,  seperti  struktur  pengelola  BUM  Desa  dan  pemodalan  BUM  Desa.  Selain  itu, pengaturan  BUM  Desa  dalam  UU  Desa  terkesan  ‘menyamaratakan’  keberadaan  semua  desa. Padahal  kondisi  politik,  sosial,  dan  budaya  antar  desa  jelas  berbeda-beda  (ada  pula  desa  adat) sehingga perlu diatur konsep pengelolaan BUM Desa secara asimetris. Selain itu keberadaan UU Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  telah  mengubah  definisi  BUM  Desa.  Hal  ini  akan berdampak pada status hukum keberadaan BUM Desa. Keberadaan BUM Desa yang selama ini sudah eksis tentu harus disesuaikan dengan UU Ciptaker.

## Kesesuaian Pengaturan Badan Usaha Milik Desa dengan Nilai-Nilai Pancasila
Pengaturan BUM Desa dalam berbagai regulasi di atas secara normatif sudah berkesuaian dengan nilai-nilai Pancasila. Sila kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sudah dijadikan sebagai landasan dalam pendirian, pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan hasil usaha BUM Desa.

## Nilai  Persatuan  Indonesia  melalui  Prinsip  Kekeluargaan  dan  Kegotongroyongan  dalam mengelola BUM Desa
Nilai  “Persatuan  Indonesia”  sebagaimana  dijelaskan  dalam  penjelasan  resmi  Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang termuat dalam Berita Republik Indonesia Tahun ke II, No.7, bahwa mendirikan  negara  Indonesia,  digunakan  aliran  pengertian  “Negara  Persatuan”  yaitu  negara mengatasi  segala  paham  golongan  dan  paham  perseorangan,  jadi  bukan  negara  berdasar individualisme,  dan  juga  bukan  negara  yang  mengutamakan klass  staat (negara  klasa)  yang mengutamakan  satu  golongan.  Maka  negara  Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan  asas kekeluargaan, tolong menolong, menolong atau dengan dasar keadilan sosial. Maka dapat dipahami bahwa  tujuan  mendirikan  negara  Indonesia  antara  lain  adalah  mengutamakan  seluruh  bangsa
9 Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo, “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai  Penguatan  Ekonomi  Desa  (Studi  di  Desa  Landungsari,  Kecamatan  Dau,  Kabupaten  Malang)”, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, hlm. 1069.
10 Edy Yusuf Agunggunanto, Fitrie Arianti Edi Wibowo Kushartono, Darwanto, Pengembangan Desa Mandiri Melalui  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)”, Jurnal  Dinamika  Ekonomi  dan  Bisnis  Unisnu  Jepara , Vol.13, No.1, Maret 2016.
Indonesia 11 . Jiwa persatuan melalui gotongroyong inilah yang kemudian dapat dijadikan sebagai nilai dalam menghasilkan kebijakan terutama dalam mengelola Desa khususnya BUM Desa.
Dalam UU Desa ditegaskan bahwa BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Dalam penjelasan UU Desa, nilai kekeluargaan merupakan kebiasaan warga masyarakat  Desa  sebagai  bagian  dari  satu  kesatuan  keluarga  besar  masyarakat  Desa,  sedangkan nilai kegotongroyongan yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa. Artinya sejak  awal  pengelolaan  BUM  Desa  sudah  dikonstruksikan  harus  dilakukan  berdasarkan kekeluargaan dan kegotongroyongan.

## Nilai Kerakyatan melalui Prinsip Musyawarah dalam mendirikan BUM Desa
Pendirian  BUM  Desa  disepakati  melalui  Musyawarah  Desa  dan  ditetapkan  dengan Peraturan Desa. Adanya musyawarah desa ini memungkinkan berlangsungnya proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
Adanya  partisipasi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  ini  juga merupakan wujud dari kehidupan masyarakat desa yang merupakan bentuk komunitas yang dapat mengurus  dirinya  sendiri. 12 Nilai  musyawarah  ini  penting  dan  berkaitan  dengan  sila  keempat Pancasila. Adapun Pemahaman mengenai sila keempat, Pancasila pada pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan antara sila yang satu dengan sila-sila yang lainnya. Lebih jauh lagi, para bapak pendiri negara Indonesia merumuskan dasar hukum musyawarah tidak hanya pada tingkat nasional akan tetapi juga pelaksanaan musyawarah sebagai sistem pemerintahan baik pada tingkat pusat maupun daerah 13 .
Nilai  Kemanusiaan  dan  Keadilan  melalui  Pemanfaatan  Hasil  Usaha  BUM  Desa  yang mencerminkan Prinsip Ekonomi Pancasila
Hasil usaha dari BUM Desa digunakan untuk pengembangan usaha, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pengaturan yang demikian mencerminkan prinsip Ekonomi Pancasila sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945. Adapun Menurut Mubyarto Pasal 33 UUD NRI 1945 mencerminkan nilai ekonomi  kekeluargaan  yaitu  ekonomi  yang  demokratis,  dimana  kemakmuran  masyarakat  lebih diutamakan  ketimbang  kemakmuran  orang-seorang.  Dan  cita-cita  melaksanakan  ekonomi  yang demikian adalah melalui sistem ekonomi koperasi, ekonomi betdasar kerjasama bukan ekonomi yang betdasar persaingan bebas 14 .
BUM  Desa  yang  hasilnya  diarahkan  pada  pemberdayaan  masyarakat  dan  membantu masyarakat  miskin  merupakan  implementasi  dari  Sila  Keadilan  Sosial.  Jika  ditarik  kebelakang, rumusan sila kelima tersebut merupakan hasil perumusan Panitia Sembilan yang ditahbiskan dari prinsip kesejahteraan yang disebut sebagai prinsip keempat dari pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. 15 Selain Sila Pancasila tersebut, Pembukaan UUD NRI 1945 1945 sendiri memberikan perhatian istimewa terhadap masalah keadilan, sedemikian rupa sehingga kata “keadilan/adil” dan prinsip  keadilan  hampir  ada  disemua  alenia.  Khususnya  dalam  alenia  keempat  yang  merupakan tujuan  negara  yaitu  untuk  memajukan  “kesejahteraan  umum”  (yang  mengandung  prinsip
11 Hanafi, Hakekat Nilai Persatuan Dalam Konteks Indonesia (Sebuah Tinjauan Kontekstual Positif Sila Ketiga Pancasila) , JIPPK, Volume 3, Nomor 1, hlm.59.
12 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu …Op.Cit , hlm. 179.
13 Muhammad Hanafi, Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia , Jurnal Cita Hukum Vol.1. No.2, Desember 2013, hlm. 241.
14 Mubyarto, Ekonomi Pancasila , Pusat Studi Ekonomi Pancasila, UGM, 2003, hlm.10.
15 Yudi Latif , Negara Paripurna: HIstoritas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 533.
keadilan). 16 Lebih  lanjut  dalam  Pembukaan  UUD  NRI  Tahun  1945  yang  menyebutkan  bahwa “negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mengandung pokok pikiran bahwa Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. 17 Prinsip keadilan sosial dari Pembukaan ini meliputi suasana kebatinan  perumusan  pasal-pasal  UUD  dan  dokumen  lain  yang  terkait  dengan  itu  –yang  bisa dijadikan  sebagai  sumber  hukum  dasar  yang  tidak  tertulis.  Jaminan  keadilan/kesejahteraan tersebutlah yang melahirkan kewajiban pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum yang juga merupakan ciri negara kesejahteraan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Indonesia tergolong  sebagai  negara  kesejahteraan  karena  tugas  pemerintah  tidaklah  semata-mata  hanya  di bidang pemerintahan saja, melainkan harus juga melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara, yang dijalankan melalui pembangunan nasional. 18
BUM  Desa  sebagai  kekuatan  perekonomian  baru  di  desa  mempunyai  peran  ganda,  baik sebagai  lembaga  komersial  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Desa  (PAD) maupun sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada masyarakat melalui usaha-usaha ekonomi yang  berbasiskan  pemberdayaan.  Kegiatan  pemberdayaan  berarti  kegiatan  untuk  menjadikan masyarakat lebih berdaya sebagai komunitas.
Berdasarkan uraian di atas, maka keberadaan UU Desa beserta peraturan turunannya yang mengatur mengenai BUM Desa, telah berkesuaian dengan Pancasila dan akan berdampak positif pada empat hal sebagai berikut:
a. memberikan  kepastian  hukum  bagi  pemerintah  desa  dalam  melakukan  aktifitas usaha milik desa;
b. mewujudkan pelembagaan usaha milik Desa dalam rangka percepatan kinerja unit usaha milik desa;
c. mengembangkan  potensi  ekonomi  yang  dimiliki  oleh  Desa  dalam  rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa; dan
d. mendorong partisipasi masyarakat Desa dalam pengelolaan unit usaha milik Desa.
Adapun  meski  secara  normatif  pengaturan  BUM  Desa  telah  berkesesuaian  dengan  nilai Pancasila, terdapat berbagai tantangan yang harus segera diatasi terkait implementasi keberadaaan BUM  Desa,  seperti  kapasitas  Sumber  Daya  Manusia  pengelola  BUM  Desa  yang  belum  merata, perwujudan  konsep  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  BUM  Desa, ketepatan  sasaran  dalam  pembentukan  unit  usaha  dalam  BUM  Desa,  dan  profesionalitas pengelolaan BUM Desa yang diarahkan pada pemberdayaan masyarakat.
Disisi  lain,  apabila  BUM  Desa  dijalankan  dengan  baik  oleh  Pemerintah  dan  Masyarakat Desa,  konsep  pemanfaatan  hasil  usaha  yang  beorientasi  pada  pemberdayaan  dan  kesejahteraan masyarakat  Desa  dapat  terwujud.  Selain  itu,  struktur  kepengurusan  BUM  Desa  diutamakan penduduk desa setempat sehingga dapat pemberdayaan masyarakat pun juga dapat terwujud. Jenis dan klasifikasi usaha BUM Desa juga dapat disesuaikan dengan potensi ekonomi desa. Disisi lain terdapat  kewajiban  bagi    Pemerintah,  Pemerintah  Provinsi,  Pemerintah  Kabupaten/Kota  untuk melakukan  pembinaan  yang  dilakukan  melalui  program  menyusun  dan  memfasilitasi  petunjuk teknis bagi BUM Desa. Khusus Pemerintah Kabupaten/Kota dapat pula melaksanakan peningkatan kapasitas BUM Desa.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan analisis pembahasan di atas, kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, Pengaturan BUM Desa  diatur dalam 3 (tiga) level peraturan perundang-undangan (Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah,  dan  Peraturan  Menteri).  Pengaturan  yang  sangat komprehensif justru diatur dalam level Peraturan Menteri. BUM Desa merupakan pilar dan tonggak yang dapat mendorong kemajuan desa sehingga hal-hal penting sudah seharusnya diatur dalam level
16 Ibid . 17 NI’matul Huda, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 127.
18 Ridwan HR, Diskresi dan Tanggungjawab Pemerintah , FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 3.
Undang-Undang, seperti struktur pengelola BUM Desa dan pemodalan BUM Desa. Semua regulasi yang  mengatur  mengenai  BUM  desa  perlu  dilakukan  sinkronisasi  dan  harmonisasi.  Kedua, Pengaturan BUM Desa dalam berbagai regulasi secara normatif sudah berkesuaian dengan nilai- nilai Pancasila yaitu Sila kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sudah dijadikan sebagai landasan dalam pendirian, pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan hasil usaha BUM Desa.
Adapun saran dalam penelitian ini, ke depan perlu membentuk sistem keuangan BUM Desa yang transparan dan akuntabel disamping peningkatan kapasitas SDM pengelola BUM Desa harus terus  ditingkatkan.  Kemudian  perlunya  pengaturan  mengenai  BUM  Desa  asimetris,  mengingat bahwa antar desa satu dengan yang lainnya memiliki kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya masing-masing.  Selain  itu  perlunya  sinergi  dan  koordinasi  yang  berkesinambungan  antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Desa dalam pengelolaan dan pengembangan BUM Desa.

## REFERENSI Perundang-Undangan
Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
Ateng  Syafrudin  dan  Suprin  Na’a,  Republik  Desa, Pergulatan  Hukum  Tradisional  dan  Hukum Modern dalam Desain Otonomi Daerah, Alumni, Bandung, 2010.
Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo, “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)”, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6. Edy Yusuf Agunggunanto, Fitrie Arianti Edi Wibowo Kushartono, Darwanto, Pengembangan Desa Mandiri  Melalui  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)”, Jurnal  Dinamika Ekonomi dan Bisnis Unisnu Jepara , Vol.13, No.1, Maret 2016.
Hanafi, Hakekat Nilai Persatuan Dalam Konteks Indonesia (Sebuah Tinjauan Kontekstual Positif Sila Ketiga Pancasila) , JIPPK, Volume 3, Nomor 1. https://www.wartaekonomi.co.id/read231487/mendorong-pengelolaan-bumdesa-secara- profesional (diakses 13 April 2021)
Jimly Ashhiddiqie, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara . Cet 3, Rajawali Press, Jakarta, 2011. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Modul KKN Tematik Desa Membangun Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) , Jakarta, 2019.
Mubyarto, Ekonomi Pancasila , Pusat Studi Ekonomi Pancasila, UGM, 2003. Muhammad  Hanafi, Kedudukan  Musyawarah  dan  Demokrasi  di  Indonesia ,  Jurnal  Cita  Hukum Vol.1. No.2, Desember 2013.
Ni’matul  Huda, Hukum  Pemerintahan  Desa  Dalam  Konstitusi  Indonesia  Sejak  Kemerdekaan Hingga Era Reformasi , Setara Press, Malang, 2015.
Ni’matul Huda, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang, Rajawali Pers, Jakarta, 2008. Ridwan HR, Diskresi dan Tanggungjawab Pemerintah , FH UII Press, Yogyakarta, 2014. Sri Hastuti Puspitasari, Menuju Kemandirian Desa Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa , FH UII, Yogyakarta, 2017
Yudi  Latif ,  Negara  Paripurna:  HIstoritas,  Rasionalitas,  dan  Aktualitas  Pancasila, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.

## Competing interests
No conflict interest.
Funding. None.
Acknowledgements.
Thank you to all those who have supported and helped this research.

## About the Authors
The author is a Lecture at Universitas Islam Indonesia.