PENYELESAIAN SENGKETA MEREK TERDAFTAR DAN MEREK TERKENAL DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM

## REGISTERED BRAND DISPUTE SETTLEMENT AND FAMOUS BRAND IN REALIZING LEGAL PROTECTION
Yusuf Gunawan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Kramat Raya No.25, Senen, Jakarta Pusat
essensiajkt@gmail.com Submisson : 31 Mei 2022 Accepted : 31 Mei 2022 Publish : 31 Mei 2022

## Abstract
Intellectual  Property  Rights  (IPR)  will  become  a  global  issue,  especially  among countries  that  have  been  trading  products  based  on  Intellectual  Property  Rights because  Intellectual  Property  Rights  have  become  a  very  important  part  in  the international  and  domestic  trade  process.  because  every  good  and  service  as  a  trade product  is  always  attached  to  a  certain  name  or  entity  that  distinguishes  one  product from  another.  The  research  method  used  in  this  research  is  normative  juridical  legal research, namely legal materials, besides that, primary legal materials are also used as secondary  legal  materials  supporting  and  legal  material  analysis  is  carried  out  using qualitative  juridical  analysis  methods.  The  results  of  the  research  and  discussion obtained several conclusions, namely first, in realizing legal protection in Indonesia for Registered  Marks  and  Famous  Marks  based  on  the  first  to  file  principle,  they  must receive the same legal protection in Indonesia and the second is as a legal discovery for the  settlement  of  trademark  disputes,  namely  the  need  for  reconstruction  legal  norms that have not  been regulated in  the MIG Law,  namely in  the explanation of  article 20 which has been amended by Law No. 11 of 2020 concerning job creation regarding the criteria  for  distinguishing  power,  then  in  the  explanation  of  article  21  paragraph  1b regarding  the  criteria  for  well-known  marks  and  changes  to  article  21  regarding rejected marks if the same types of goods and/or services with well-known brands. Keyword : Brand Dispute Resolution, famous brand, registered mark

## Abstrak
Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  atau Intellectual  Property  Right (IPR)  akan  menjadi isu  global,  khususnya  di  kalangan  negara-negara  yang  selama  ini  melakukan perdagangan  produk  berbasis  Hak  Kekayaan  Intelektual  karena  Hak  Kekayaan Intelektual menjadi bagian yang sangat penting dalam proses perdagangan internasional maupun  domestik,  karena  setiap  barang  dan  jasa  sebagai  produk  perdagangan  selalu melekat suatu nama atau entitas tertentu yang membedakan antara satu produk dengan produk  yang  lainnya.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah
penelitian  hukum  yuridis  normatif  yaitu  bahan  hukum,  disamping  itu  juga  digunakan bahan  hukum  primer  sebagai  pendukung  bahan  hukum  sekunder  dan  untuk  analisa bahan hukum  dilakukan dengan metoda analisis yuridis  kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan  mendapatkan  beberapa  kesimpulan  yaitu    pertama,  dalam  mewujudkan perlindungan  hukum  di  Indonesia  atas  Merek  Terdaftar  dan  Merek  Terkenal berdasarkan  asas first  to  file harus  mendapat  perlindungan  hukum  yang  sama  di Indonesia dan yang kedua adalah sebagai penemuan hukum atas penyelesaian sengketa merek yaitu perlu adanya rekonstruksi norma hukum yang belumdiatur dalam UU MIG yaitu pada penjelasan pasal 20 yang telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang kriteria daya pembeda, kemudian pada penjelasan pasal 21 ayat 1b tentang kriteria merek terkenal dan perubahan pasal 21 tentang merek yang ditolak jika sama jenis barang dan/ atau jasa dengan merek terkenal.
Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa merek, merek terkenal, merek terdaftar

## A. Pendahuluan
Merek  merupakan  bagian  dari  Hukum  Kekayaan  Intelektual  yang  memiliki  nilai penting  berdasarkan  aspek  ekonomi.  Merek  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  Hak Kekayaan  Intelektual  yang  sangat  penting  dalam  proses  perdagangan  suatu  produk industri, baik perdagangan domestik maupun perdagangan internasional, karena dengan merek  yang  melekat  pada  suatu  produk  industri,  setiap  konsumen  dapat  membedakan jaminan kualitas dan kuantitas yang terdapat dalam suatu produk industri.
Merek adalah  hak  merek yang  memiliki sifat khusus (exclusive) yang diberikan oleh  negara  kepada  pemilik  merek    untuk  menggunakan  sendiri  merek  tersebut  atau memberikan izin  pada orang lain untuk  menggunakannya 1 .  Merek  yang  melekat  pada suatu produk industri dapat dianggap sebagai tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan  jasa (an  indication  of  origin) dari  suatu  perusahaan  dengan  barang  dan/atau  jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa, karena melalui merek setiap pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (a  guarantee  of  quality) barang  dan/atau  jasa  yang  dihasilkan  dan  mencegah  tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang bermaksud membonceng reputasi. Merek juga dapat dijadikan sebagai sarana pemasaran dan periklanan (a marketing and advertising  device)  yang memberikan  informasi  tertentu  kepada  konsumen  tentang suatu barang dan/atau jasa. 2
1 Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2 Rahmi  Jened, Hukum  Merek  (Trademark  Law)  Dalam  Era  Global  &  Integrasi  Ekonomi , Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2015, hlm. 3.
Merek  tidak  hanya  memiliki  fungsi  sebagai  pembeda  dari  suatu  produk  dengan produk  lain,  tetapi  merek  juga  berfungsi  sebagai  asset  perusahaan  yang  tidak  ternilai harganya,  khususnya  untuk  merek-merek  yang  memiliki  predikat  terkenal (well-know marks) , 3 tetapi  merek  memiliki  kemampuan  sebagai  tanda  yang  dapat  membedakan hasil  perusahaan  yang  satu  dengan  perusahaan  yang  lain  di  dalam  pasar,  baik  untuk barang atau jasa yang sejenis maupun yang tidak sejenis.
Di  Indonesia,  merek  secara  yuridis  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya cukup disebut Undang- Undang  Merek  dan  Indikasi  Geografis).  Merek  secara  yuridis  akan  mendapatkan perlindungan  setelah  pemilik  merek  mendaftarkan  pada  negara  yang  dalam  hal  ini diwakili  oleh  Direktorat  Jendral  Hak  Kekayaan  Intelektual  di  bawah  Departemen Hukum dan Hak Asasi  Manusia. Perlindungan hak merek  yang terdaftar secara formal telah  memberikan  akibat  yuridis  bahwa,  pihak-pihak  yang  ingin  mendapatkan perlindungan hak merek harus mengikuti mekanisme pendaftaran yang telah ditentukan secara formal, sehingga sifat pendaftaran adalah wajib (compulsory) untuk mendapatkan perlindungan  hak  merek.  Hal  ini  juga  berarti  merek  yang  tidak  didaftarkan  tidak  akan mendapatkan  perlindungan  dari  negara,  sehingga  merek-merek  tersebut  dapat digunakan oleh setiap orang (masyarakat) tanpa izin dari pemilik merek pertama, karena merek  yang  tidak  dilakukan  pendaftaran  secara  yuridis  masih  dianggap  sebagai  merek milik umum (public domain). 4
Prinsip  perlindungan  hukum  hak  merek  menggunakan  prinsip first  to  file (pendaftaran  pertama  kali)  melalui  mekanisme  pendaftaran  per  negara  atau  secara internasional.  Secara  internasional,  pendaftaran  terhadap  hak  merek  diatur  dalam  dua (2) perjanjian internasional, yaitu: 5
1. The  Madrid  Agreement  Concerning  the  International  Registration  of  Marks yang ditandatangani tahun 1881 dan mulai berlaku efektif tahun 1892;
2. Protocol  relating  to  the  Madrid  Agreement 1989  (Madrid  Protocol)    yang mulai berlaku efektif tanggal 1 Januari 1996.
3 Sadikin  OK, Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Intellectual  Property  Right) ,  Cetakan  4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 359.
4 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
5 Novianti, Implikasi Aksesi Protokol Madrid Bagi Indonesia ,Jurnal Negara Hukum, Vol. 7, No. 2, November 2016.
Hak  merek  secara  umum  didapatkan  melalui  prosedur  pendaftaran,  meskipun  di beberapa  negara  dikenal  juga  merek-merek  tidak  terdaftar (unregistered  trademark) yang dilindungi berdasarkan tradisi common law yang disebut equity. Perlindungan hak merek  terdaftar  harus  didasarkan  pada  prinsip  itikad  baik (good  faith) dari  pihak pendaftar merek, sehingga hanya pihak pendaftar merek yang memiliki itikad baik yang hanya  mendapatkan  perlindungan  hukum  berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. 6
Permasalahan dalam praktik, merek-merek yang telah dikenal di masyarakat harus mengalami kekalahan dengan merek-merek  yang belum dikenal di masyarakat. Hal ini salah  satunya  dapat  dilihat  dari  perkara  merek  IKEA  internasional  melawan  merek IKEA  lokal    dalam  perkara  Nomor  264  K/Pdt.Sus-HKI/2015.  Pemegang  merek  IKEA internasional  yang  berkedudukan  di  Belanda    memiliki  persamaan  susunan  huruf dengan  merek  IKEA  lokal  yang  berkedudukan  di  Surabaya    oleh  PT.  Ratania Khastulistiwa.  Merek  IKEA  internasional  merupakan  akronim  dari  “Ingvar  Kamprad Elmatayd  Agunnaryd”,  sedangkan    IKEA  lokal  merupakan  akronim  dari  “Intan Khastulistiwa Esa Abadi”. 7
Sengketa  merek  terkenal  juga  dapat  dilihat  dari  perkara  Pierre  Cardin  dalam putusan  kasasi  Mahkamah  Agung  Nomor  557  K/PDT.SUS-HKI/2015  dan  putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Nomor 49 PK/Pdt-Sus.HKI/2018. Pierre Cardin sebagai merek dagang yang diambil dari nama seorang perancang busana terkenal yang berasal  dari  Perancis  telah  dikalahkan  oleh  Alexander  Satryo  Wibowo  sebagai pengusaha  lokal  Indonesia.  Alexander  Satryo  memiliki  hak  penuh    atas  merek  Pierre Cardin dengan dasar Alexander Satryo telah mendaftarkan Pierre Cardin  sejak 29 Juli 1977. 8
Sengketa persamaan merek juga terjadi antara Monster Energy Company (Hansen Beverage  Company)  yang  merupakan  perusahaan  minuman  dari  California  Amerika Serikat    melawan  warga  negara  Indonesia  yang  bernama  Andria  Thamrun  sebagai
6 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 418.
7 Andi  Saputra, Sengketa  Merek  IKEA  Vs  IKEA  Lokal  Jadi  Landmark  Decisions  MA  2016 , detikNews, https://news.detik.com/berita/d-3418807/sengketa-merek-ikea-vs-ikea-lokal-jadi-landmark- decisions-ma-2016, Diakses pada tanggal 30 Juni 2020 06:25 WIB.
8 Andi  Saputra  , Merek  Pierre  Cardin  Milik  Orang  Jakarta  :  MA  Terbelah ,  detikNews, https://news.detik.com/berita/d-4199763/merek-pierre-cardin-milik-orang-jakarta-ma-terbelah, Diakses 30 Juni 2020 07:48 WIB.
pemilik  merek  Monster  yang  berasal  dari  dalam  negeri.  Monster  Energy  Company menganggap  Andria  Thamrun  telah  menggunakan  merek  Monster  yang  memiliki persamaan dengan yang dimiliki oleh Monster Energy Company. Dalam putusan nomor 70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst, Majelis Hakim menolak permohonan kasasi dari  Monster  Energy  Company  dan  mengabulkan  keberatan  dari  Andria  Thamrun sebagai pemilik merek Monster dalam negeri. 9
Dalam  sengketa  merek  antara  DC  Comics  sebagai  pencipta  tokoh  “supermen” melawan PT. Marxing Farm Makmur diawali penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual  (DJKI)  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  atas  permohonan pendaftaran merek dengan nama “Wafer Supermen” akibat merek tersebut telah dimiliki oleh  PT.  Marxing  Farm  Makmur.  Permohonan  gugatan  DC  Comics  juga  ditolak  oleh pengadilan  dengan  nomor  perkara  No.  1105  K/Pdt.Sus-HKI/2018  atas  dasar  merek “Wafer Supermen” akibat didaftarkan oleh PT. Marxing Farm Makmur sejak 1993. 10
Perkara  merek  Ikea  internasional  melawan  merek  Ikea  lokal,  perkara  merek  Pierre Cardin  yang dimiliki oleh desainer Prancis dengan merek Pierre Cardin  yang dimiliki oleh  Alexander  Satryo,  perkara  Monster  Energy  Company  melawan  Andria  Thamrun sebagai  pemilik  merek  Monster  dalam  negeri,  serta  sengketa  merek  Wafer  Supermen yang  dimiliki  oleh  DC  Comics  melawan  PT.  Marxing  Farm  Makmur  salah  satunya disebabkan  adanya  ketentuan  formalistik    tentang  pendaftaran  per  negara.  Ketentuan pendaftaran  per  negara  dianggap  mengurangi  perlindungan  merek  secara  efektif  dan efisien, karena pemilik merek harus mendaftarkan mereknya di masing- masing negara dimana  merek  tersebut  akan  diperdagangkan.  Pendaftaran  merek  secara  internasional menjadi  penting,  karena  memfasilitasi  pemilik  merek  dari  suatu  negara  untuk mendapatkan  perlindungan  atas  mereknya  di  negara  lain,  sehingga  pendaftaran  merek secara  otomatis  berarti  pendaftaran  di  semua  negara  yang  tergabung  dalam  sistem perlindungan merek. 11
9 Andi  Saputra, Monster  Dari  California  Kalah  Lawan  Pengusaha  Surabaya ,  DetikNews, https://news.detik.com/berita/d-2962854/monster-dari-california-kalah-lawan-pengusaha-surabaya, Diakses 02 Juli 2020 06:48 WIB.
10 Aida  Mardatillah, Ini  Dia  Pertimbangan  Hakim  Tolak  Kasasi  Merek  Superman  Dc  Comics , hukumonline.com, Diakses 02 Juli 2020 10:33 WIB.
11 Irna  Nurhayati  dan  Agustina  Merdekawati, Relevansi  Keikutsertaan  Indonesia  Dalam Registration Of Marks Madrid System Melalui Ratifikasi Madrid Protocol Terhadap Peningkatan Daya Saing Bangsa Indonesia Di Bidang Perdagangan Internasional , Jurnal Mimbar Hukum Volume 20, No. 3, Oktober 2008, Hlm. 4.
Berdasarkan  permasalahan-permasalahan  yang  dijelaskan  tentang  perlindungan merek,  penelitian  yang  dilakukan  memiliki  tujuan  untuk  meneliti  sengketa-sengketa merek  yang terjadi dalam  praktik, baik  sengketa merek  akibat adanya persamaan pada pokoknya  yang  melekat  pada  suatu  merek  atau  sengketa  merek  akibat  proses pendaftaran merek yang tidak efektif di Indonesia. Penelitian yang dilakukan mengkaji asas  keadilan,  kepastian  hukum  dan  asas  kemanfaatan  hukum  dalam  menyelesaikan sengketa merek di Indonesia.
Berdasarkan  masalah  yang  telah  dijelaskan  dalam  bagian  latar  belakang penelitian,  adapun  pokok  permasalahan  yang  lebih  lanjut  dapat  dilakukan  identifikasi sebagai berikut:
1. Bagaimana konsep dan paradigma pengaturan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya tentang merek dan merek terkenal yang berlaku saat ini di Indonesia dan konvensi Internasional?
2. Bagaimana konstruksi yuridis hakim atas kriteria persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dalam penyelesaian sengketa merek terkenal di pengadilan?
Perlindungan  terhadap  hak  merek  merupakan  bagian  dari  perlindungan  dari  hak milik  ( property ).  Hak  milik  dalam  pandangan  John  Locke  ( Grand  Theory) sebagai bagian  dari  Hak  Azasi  Manusia  /  HAM, (Human  Rights) dengan  pernyataannya  yang terkenal :  Life,  Liberty  and  Property. 12 John  Locke  menjelaskan  bahwa,  semula  dalam status naturales ( state  of  nature ) suasana aman tenteram  dan tidak  ada hukum  positif yang  membagi  kepemilikan  atau  pemberian  wewenang  seorang  tertentu  untuk memerintah  orang  lain.  Hal  itu  merupakan  kewajiban  moral  atas  perilaku  seseorang terhadap orang lain. Kewajiban mana dibebankan  oleh Tuhan dan hal itu dapat dilihat dari  berbagai alasan.
Perlindungan  hak  merek  sebaghai  bagian  dari  perlindungan  Hak  Kekayaan Intelektual  dalam  pandangan  Hayyanul  Haq  berasal  dari  teori  alam  ( nature)
12 Rahmi  Jened, Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  Penyalahgunaan  Haki  Eksklusif ,  Airlangga University Press, Surabaya, 2007, Hlm. 25-26.
Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum
sebagaimana  pandangan  John  Locke  yang  secara  substantif  memiliki  beberapa  dasar sebagai berikut: 13
1. Tuhan telah menciptakan seluruh alam semesta untuk semua umat manusia;
2. Tuhan telah menciptakan manusia yang disertai dengan segala kemampuannya (potensi) untuk dapat mempertahankan diri;
3. Setiap  manusia  memiliki  hak  untuk  melakukan  intervensi  atas  alam  dalam mempertahankan survivetasnya;
4. Setiap  manusia  memiliki  hak  atas  setiap  hasil  yang  didapatkan  dari  setiap interaksi antar personal;
5. Hak personal tidak dapat diberikan atau diambil oleh siapapun;
6. Setiap orang harus menghormati hak personal sebagai hak personal.
Hak  milik  dalam  pandangan  Friderich  Hegel  terdiri  dari  tiga  (3)  konsep,  yaitu: “Right,  Ethic  and  State” yang  merupakan  eksistensi  kepribadian (The  Existence  of Personality) ,  kekayaan  diantara  sesuatu  kebendaan  lainnya,  ádalah  sarana  dimana seseorang  dapat  secara  obyektif  mengemukakan  kehendak  pribadi  dan  tunggal. 14
Friderich  Hegel  membedakan  antara  fungsi  kemudahan  pilihan  dari  institusi  kekayaan ( property institution ) secara inheren pada level hak abstrak ( abstract right ) dari evolusi optimum  dalam  etika  kehidupan  ( ethical    life ).  Kepribadian    ( personality )    sebagai kekuatan  yang    memberikan  kemampuan  untuk  mengenali  dirinya  sendiri  dan menterjemahkan kebebasannya secara eksternal untuk eksis sebagai suatu ide.
Menurut  Friderich  Hegel,  suatu  kekayaan  ( property )  pada  tahap  tertentu  harus menjadi  suatu    hal  yang    bersifat  pribadi    ( private )    dan  kekayaan    pribadi    menjadi lembaga  yang  bersifat  universal. Hal ini yang menjadi dasar pembenaran terhadap hak merek  sebagai  bagian  dari  Hak  Kekayaan  Intelektual. 15 Hak  merek  dianggap  sebagai hak  milik  kebendaan  yang  memiliki  sifat  khusus (exclusive) ,  memiliki  sifat  tunggal (single right) , monopoli (monopoly right) dan paling unggul (superior  right), sehingga
13 Hasbir Paserangi, Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs  Di Indonesia , Rabbani Press, Jakarta, 2011, Hlm. 168.
14 Rahmi Jened, Op cit , Hlm. 17.
15 Rahmi Jened , Id .
Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum
setiap  pemilik  hak  merek  dapat  berbuat  bebas  untuk  menggunakan  hak    yang dimilikinya dan melarang orang lain tanpa izin untuk menggunakan hak tersebut. 16
William  van  Caenegem  menjelaskan  bahwa, “at  the  most  basic  level,  intellectual property rihts are said to provide an incentive for the production of intellectual goods that  are  of  cultural  or  practical  value  to  society”. 17 Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa, secara  prinsip,  insentif  terhadap  Hak  Kekayaan  Intelektual  dapat  dianggap  sebagai bentuk penghargaan atau kompensasi terhadap produksi barang intelektual yang bernilai budaya atau bermanfaat bagi masyarakat.
Penghargaan  terhadap  hak  atas  merek  merupakan  penghargaan  yang  diberikan dari  negara  kepada  orang  yang  telah  bersusah  payah  berpikir  untuk  menciptakan  ide sebagai  suatu  gagasan  karya  intelektual  yang  bersifat  khas  dan  pribadi,  sehingga perlindungan  terhadap  hak  merek  harus  diberikan  penghargaan  dalam  bentuk perlindungan  hukum,  apabila  telah  didaftarkan  pada  negara.  Hal  ini  selaras  dengan pandangan  John  Locke  yang  menjelaskan  bahwa,  upaya  dalam  menghasilkan  kreasi intelektual  merupakan  hak  yang  harus  dihargai  dan  secara  langsung  upaya  tersebut berimplikasi pada kompensasi ekonomi (incentive). 18
William van Caenege menjelaskan bahwa, kebijakan pemberian hak yang bersifat monopoli berlaku secara universal dan actual ( policy issues in intellectual property law are  often  addressed  in  terms  of  monopoly). 19 Hal  ini  selaras  dengan Mark  J  Davison yang  menjelaskan  bahwa, It  is  argued  that  there  is  no  incentive  to  write  a  novel, produce an artistic work or make a film if it can be copied by anyone who chooses to do so. Similarly, even if the work may be created even without the incentive of intellectual property  rights,  there  is  a  little  incentive  for  a  creator  to  undertake  the  further  and possibly  even  more  difficult  task  of  disseminating  the  subject  matter  to  the  public  at large. 20 Hal  ini  dapat  dimaknai , jika  tidak  ada  insentif,  maka  setiap  orang  dapat menyalin atau menggandakan setiap tulisan novel, karya artistik atau buatan film, tetapi
16 Yahya  Harahap, Tinjauan  Merek  Secara  Umum  dan  Hukum  Merek  di  Indonesia  Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hlm. 616.
17 William Van Caenegem, Intellectual Property, LexisNexis Butterworths,  Australia,2006,  Hlm.
8.
18 William Van Caenegem, Ibid , Hlm. 9.
19 William Van Caenegem, Id .
20 Mark  J  Davison  Et.  All, Australian  Intellectual  Property  Law ,  Cambridge  University  Press, Melbournne, 2008, Hlm. 3.
jika  ada  sedikit  saja  insentif  bagi  pencipta,  maka  pencipta  dapat  menghasilkan  karya lebih lanjut dan lebih baik untuk dimanfaatkan masyarakat.
Menurut  Hegel,  kreasi  intelektual  merupakan  perwujudan  kepribadian (personality) sebagai  hak  abstrak (abstract  right) untuk  alasan  manusia  eksis  dan penghargaan tidak semata-mata hanya dalam bentuk  kompensasi  ekonomi, tetapi  lebih bersifat  etis  dan  moral (reward) yang  berimplikasi  pada  pengakuan  hak  moral (moral right) yang secara tidak langsung juga telah memberikan manfaat bagi masyarakat. 21
Penghargaan yang diberikan kepada setiap pemegang hak merek secara filosofis terdiri dari  tiga  (3)  bentuk  perlindungan,  yaitu:  perlindungan  secara  ekonomi,  perlindungan secara  sosial  dan  perlindungan  secara  hukum  .  Perlindungan  kepada  pemegang  hak merek  di  negara  hukum  hanya  dapat  diwujudkan  selama  terdapat  sistem  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  pemberian  dan  penggunaan  hak  atas merek.  Sistem  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  pemberian  dan penggunaan  hak  atas  merek  secara  filosofis  ditujukan  untuk  menciptakan  adanya kepastian  hukum,  sehingga  keadilan  dan  kemanfaatan  sebagai  tujuan  utama  hukum dapat dirasakan oleh para pemegang hak merek dan masyarakat. 22
Perlindungan  hak  merek  berdasarkan  Undang-Undang  Merek  dan  Indikasi Geografis  salah  satunya  harus  memenuhi  unsur  formal,  yaitu:  perlindungan  akan diberikan oleh negara kepada pencipta/pemegang merek dengan syarat merek yang akan dilindungi  harus didaftarkan kepada negara.   Hal ini selaras dengan pandangan Rahmi Jened  yang  menjelaskan  bahwa,  secara  umum  perlindungan  terhadap  hak  merek diperoleh  melalui  prosedur  pendaftaran,  meskipun  di  sebagian  negara  dikenal  juga merek yang tidak terdaftar (unregistered trademark) yang dilindungi berdasarkan tradisi common law yang disebut equity.
Perlindungan  hukum  hak  merek  secara  kongkret  dapat  memberikan  nilai ekonomis  bagi  para  pencipta/pemegang  hak  merek  dalam  bentuk  kepercayaan konsumen  untuk  menggunakan  barang  dan  jasa  yang  secara  tidak  langsung  telah memberikan  insentif  bagi  para  pencipta/pemegang  hak  merek.  Insentif  yang  diberikan kepada  pemegang  hak  atas  merek  memiliki  kontribusi  penting  bagi  pengembangan
21 Mark J Davison Et. All, Id.
22 W.J.S.  Poerwadarminta, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia  Edisi  Ketiga ,  Balai  Pustaka, Jakarta, 2006, Hlm. 847.
Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum
karya  yang  dapat  bermanfaat  bagi  masyarakat.  Hal  ini  selaras  dengan  pandangan Sunaryati Hartono yang menjelaskan bahwa, keberadaan teori insentif yang  merupakan perkembangan  dari  teori reward ,  maka  dapat  merangsang  para  pihak  untuk menciptakan  karya  intelektual  baru  yang  lebih  bervariasi,  sehingga  menghasilkan keuntungan. 23
Negara harus dapat melindungi hak merek seseorang, karena merek secara prinsip memiliki  fungsi  sebagai badge  of  origin , a  piece  of  personal  property ,  dan  sebagai cultural resource yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut: 24
1. Merek memiliki fungsi  sebagai badge of  origin dalam arti, suatu merek dapat menggambarkan  hubungan  erat  diantara  barang,  jasa  dan  pemegang  merek dengan asal barang;
2. Merek  memiliki  fungsi  sebagai personal    property  dalam  arti ,  keberadaan merek  merupakan  aset  yang  memiliki  nilai  ekonomi  tinggi  bagi  pemegang merek; dan
3. Merek  memiliki  fungsi cultural  resource  dalam  arti ,  suatu  merek  dapat dihubungkan dengan suatu budaya negara.
Perlindungan  hukum  terhadap  karya  yang  dihasilkan  dapat  memberikan  motifasi kepada seorang penemu  untuk  mengembangkan  penemuannya, sehingga   akan banyak karya-karya  yang    dihasilkan.    Sebaliknya,  apabila  karya  intelektual    tidak  dilindungi oleh  hukum,    maka  seorang    penemu  tidak    akan  termotivasi  untuk    menghasilkan karya-karya  intelektual,  sehingga  akan  berakibat  pada  kurangnya  karya-karya intelektual  yang  dihasilkan. 25
Bentuk  perlindungan  terhadap  hak  atas  merek  salah  satunya  dapat  diberikan dengan  cara  memberikan  “hak  monopoli”  kepada  pemegang  hak  merek,  sehingga pemegang  hak  merek  memiliki  kewenangan  untuk  menggunakan  merek  yang dimilikinya  dan/atau  memberikan  izin  kepada  orang  lain  untuk  menggunakannya  atas dasar kepentingan pemegang hak merek. Hal ini selaras dengan pandangan Cooter  dan Ulen    yang  menjelaskan  bahwa, “….without    a    legal    monopoly,    not    enough
23 Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia , Binacipta, Bandung, 1982, Hlm. 1-10.
24 Patricia  Loughlan, Intellectual  Property:Creative  and  Marketing  Rights ,  Sydney,  LBC Information Service, 1998, Hlm. 18.
25 Dhiana Puspitawati, Optimalisasi  HAKI: Suatu  Dilema  Hak  Kumpulan  Esai, Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia, Jakarta, 2001, Hlm. 45.
information    will    be  produced,    but    with    the    legal    monopoly    too    little    of    the information    to    be    used.” Hal  ini  dapat  diartikan  secara  luas  bahwa,  tanpa  adanya pemberian  monopoli  terhadap  hak  merek,  maka  tidak  akan  ada  yang  dapat  dihasilkan atau  dikembangkan  dari  produk  hak  kekayaan  intelektual,  sedangkan  dengan memberikan  hak  monopoli  secara  hukum  maka  akan  banyak  yang  dapat  dilakukan, termasuk  mengembangkan  karya  Hak  Kekayaan  Intelektual,  baik  untuk  kepentingan pemegang hak merek maupun kepentingan masyarakat, sehingga dalam pemberian Hak Kekayaan Intelektual harus tetap memperhatikan “welfare of the society”. 26
Perlindungan  terhadap  hak  merek  secara  ideal  harus  mendapatkan  perlindungan yang  objektif  sesuai  dengan  karakteristik  merek  yang  merupakan  bagian  dari  Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan terhadap hak merek hanya dapat dilakukan dengan cara  menegakan  hukum  merek  itu  sendiri,  baik  perlindungan  merek  dalam  aspek administrasi,  perlindungan  merek  dalam  aspek  keperdataan  maupun  perlindungan  hak merek dalam aspek pidana.
Ratio  decidendi  merupakan  salah  satu  sarana  (metode)  yang  digunakan  dalam melakukan penemuan  hukum.  Penemuan  hukum  merupakan  proses  pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim untuk menerapkan hukum umum terhadap peristiwa hukum  konkrit.  Penegakan  hukum  dilakukan  sebagai  bentuk  konkritisasi  dan individualisasi hukum ( das sollen ) terhadap permasalahan konkrit ( das sein ). 27
Penerapan  ratio  decidendi  dalam  perlindungan  hak  merek  ditujukan  untuk melakukan  penegakan  hukum  secara  kongkret,  sehingga  tujuan  filosofis  hukum  dapat terwujud  dalam  aspek  perlindungan  hak  merek.  Hal  ini  selaras  dengan  pandangan Satjipto  Rahardjo  yang  menjelaskan  bahwa,  hukum  yang  dibentuk  secara  baik  harus ditegakan secara progresif. Penegakan hukum yang dilakukan tidak hanya dalam bentuk kata-kata  dari  peraturan  perundang-undangan,  tetapi  penegakan  hukum  harus  selaras dengan semangat dan makna mendasar dari peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum  tidak dapat  hanya berdasarkan kecerdasan intelektual,  tetapi  penegakan hukum yang dilakukan harus juga didasarkan atas kecerdasan spiritual. Penegakan hukum yang dilakukan  berdasarkan  rasa  empati,    determinasi,  komitmen    dan  dedikasi  terhadap
26 Dhiana Puspitawati, Id .
27 Sudikno Mertokusumo, Op cit, Hlm. 37.
penderitaan  bangsa  yang  disertai  keberanian  untuk  mencari  alternatif  penegakan  dari pada yang umum dilakukan. 28
Ratio  decidendi hanya  merupakan  salah  satu  cara  (metode)  yang  digunakan dalam  perlindungan  hak  atas  merek,  sehingga ratio  decidendi secara  filosofis  dapat diterapkan  dalam  perlindungan  hak  atas  merek  selama  selaras  dengan  sistem  dan peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  perlindungan  hak  merek  di Indonesia.  Ratio  decidendi    juga  dapat  diterapkan  selama  penemuan  dan  penegakan hukum  yang  dilakukan  selaras  dengan  tujuan  hukum  secara  filosofis,  yaitu:  keadilan, kepastian  dan  kemanfaatan  hukum,  baik  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan  hukum untuk masyarakat maupun keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum untuk pemegang hak merek itu sendiri.
Penelitian sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang ditujukan untuk mengungkapkan  kebenaran  secara  sistematis,  metodologis  dan  konsisten.  Hal  ini  juga berlaku  terhadap  penelitian  hukum  yang  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah  yang didasarkan  pada  metode,  sistematika  dan  pemikiran  tertentu  yang  memiliki  objek berupa  permasalahan  hukum  yang  lebih  lanjut  ditujukan  untuk  mempelajari  satu  atau beberapa  gejala  hukum  tertentu  dengan  jalan  melakukan  analisis  terhadap  objek permasalahan yang diteliti. 29
Penelitian  hukum  yang  dilakukan  akan  menggunakan  metode  penelitian  yang  secara konsisten dan sistematis dapat dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  penelitian  dilakukan  secara  deskriftif  terhadap  karakteristik  objek sengketa merek yang pada pokoknya atau keseluruhan menjadi sumber sengketa diantara para pihak pemegang merek yang diteliti dari kasus-kasus, studi pustaka dan  penelitian  lapangan  sebagai  bahan  pendukung.  Penelitian  yang  memiliki sifat deskriptif dalam pandangan Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah suatu  penelitian  yang  dimaksudkan  untuk  memberikan  data  yang  seteliti mungkin  dengan  manusia,  keadaan  atau  gejala-gejala  lainnya,  serta  hanya
28 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis , Sinar Baru, Bandung, 1983, Hlm. 13.
29 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , cetakan III, UI Press, Jakarta, 2007, Hlm. 5.
menjelaskan  keadaan  objek  masalahnya  tanpa  bermaksud  mengambil kesimpulan yang berlaku umum. 30

## 2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  normative yang  meneliti  peraturan  perundang-undangan,  khususnya  peraturan  perundang- undangan  yang  berhubungan  dengan  sengketa  merek  pada  pokoknya  atau keseluruhannya, sehingga mendapatkan hukum obyektif (norma hukum),  selain ditujukan  untuk  mendapatkan  hukum  objektif  (hak  dan  kewajiban)  dari  para pihak yang bersengketa.
Penelitian  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  terhadap  peraturan perundang-undangan  dalam  arti  pendekatan  didasarkan  atas  perundang- undangan  ( statute  approach )  dianggap  suatu  hal  yang  pasti.  Dikatakan  pasti  , karna  secara  logika  hukum,  penelitian  hukum  normatif  didasarkan  pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada, meskipun penelitian yang  dilakukan  akibat  adanya  kekosongan  hukum,  tetapi  kekosongan  hukum tersebut dapat diketahui akibat adanya norma-norma hukum yang mensyaratkan dalam  hukum  positif.  Disertasi  ini  juga  menggunakan  pendekatan  konseptual (conceptual  approach)  yang  berkenaan  dengan  konsep  tentang  merek,merek terkenal,persamaan  pada  pokoknya,  perlindungan  hukum  ,itikat  baik,  dan  juga menggunakan  pendekatan  kasus  (case  approach  )  dengan  menganalisis  alasan dan pertimbangan putusan putusan MA dalam kasus terpilih dan terkait dengan penelitian.

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pada  dasarnya  Pemilik  Merek  Terdaftar  dan  Merek  Terkenal  tidak  menghendaki adanya  sengketa  terhadap  merek  yang  dimilikinya,  tetapi  pada  kenyataannya terdapatnya  2  (dua)  merek  yang  mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau keseluruhannya menyebabkan sengketa kepemilikan merek.
Sebagai  perlindungan  hukum  kepemilikan  merek  dalam  penyelesaian  sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal akan ditinjau dari segi teori perlindungan hukum sebagai  pemilik  yang  berhak  atas  sebuah  merek,  teori  penyelesaian  sengketa  dimana
30 Soerjono Soekanto, Ibid, Hlm. 10.
Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum
penyelesaian  sengketa  kepemilikan  merek  diharapkan  dapat  menyelesaikan permasalahan  kepemilikan  merek  dan  toeri  penemuan  hukum  dimana  dalam kenyataannya  kepemilikan  sebuah  merek  mendapatkan  perlindungan  hukum  sebagai merek terdaftar dan merek terkenal dan ditinjau dari sudut filsafat hukum.
Pembahasan  penyelesaian  sengketa  merek  dilakukan  melalui  2  (dua)  segi  yaitu dari objek sengketa merek yaitu mengenai unsur persamaan pada pokoknya, itikad baik pendaftar  dan    barang/  jasa  sejenis  atau  tidak  sejenis  sedangkan  dari  subjek  sengketa yaitu  merek  terdaftar  dan  merek  terkenal,  dimana  perlindungan  hukum  sangat diperlukan  bagi  pemilik  merek  yang  berhak  yang  dilakukan  penyelesaian  sengketa melalui  pengadilan  niaga  dan  untuk  mendapatkan  keputusan  yang  mempunyai  rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian.
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  tentang  Merek  saat  ini  mengatur  dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sistem pendaftaran  merek  menggunakan  sistem  konstitutif  atau  sistem  first  to  file  principal dimana suatu merek akan mendapatkan perlindungan hukum jika telah didaftarkan, jadi pendaftaran merek merupakan suatu keharusan.
Di Indonesia, dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum  terdapat dua  sarana  perlindungan  hukum,  yaitu  Sarana  Perlindungan  Hukum  Preventif,  dimana subyek  hukum  diberikan  kesempatan  untuk  mengajukan  keberatan  atau  pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Selain itu terdapat Sarana Perlindungan Hukum Represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Pendaftaran  merek  tersebut  menganut  prinsip first  to  file ,  dimana  hak  akan  diberikan kepada  pendaftar  pertama.  Apabila  terdapat  merek  yang  telah  terdaftar  namun  tidak secara  nyata  digunakan  oleh  pemegang  hak  merek,  maka  dapat  diajukan  penghapusan atas merek tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yang telah diganti dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 74 ayat (1), dengan ketentuan merek tersebut tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut.
Penyelesaian  sengketa  Merek  Terdaftar  dan  Merek  Terkenal,  menurut  Teori Penyelesaian  sengketaatau  yang  dikenal  juga  dengan  Teori  Konflik  yang  dirumuskan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin , konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan  ( perceived  divergence  of  interest ),  atau  suatu  aspirasi  pihak-pihak  yang
berkonflik tidak dicapai secara simultan (secara serentak). Pruitt dan Rubin lebih lanjut melihat  konflik  dari  perbedaan  kepentingan  atau  tidak  dicapainya  kesepakatan  para pihak.  Maksud  Perbedaan  kepentingan  adalah  berlainannya  keperluan  atau  kebutuhan masing-masing pihak. 31
Dalam  penyelesaian  sengketa  sehubungan  dengan  sengketa  merek  dalam  upaya perlindungan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah ada di Mahkamah Agung. Semua proses dan bukti-bukti disampaikan sesuai dengan prosedur dan tata cara beracara di  pengadilan.  Hasil penyelesaian sengketa  gugatan Merek Terkenal  terhadap Merek Terdaftar dapat berakhir dengan kekalahan Merek Terkenal dikarenakan alasan:
1. Gugatan kadaluarsa;
2. Gugatan premature karena tidak melalui Komisi Banding Merek terlebih dahulu;
3. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
4. Berbeda jenis barang yang disengketakan;
5. Bukan sebagai Merek Terkenal;
6. Bukti-bukti yang disampaikan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
Menurut  Teori  Persengketaan  perbedaan  kepentingan  adalah  berlainannya keperluan  atau  kebutuhan  masing-masing  pihak.  Selanjutnya,  Teori  Konflik  menurut Salim HS , dapat digolongkan atas:
a. Objek kajiannya;
b. Faktor penyebab terjadinya konflik; dan
c. Strategi dalam penyelesaian konflik. 32
Salah  satu  teori  konflik  adalah  teori  kebutuhan  atau  kepentingan  manusia,  yang intinya  teori  ini  mengungkapkan  bahwa  konflik  dapat  terjadi  karena  kebutuhan  atau kepentingan  manusia  tidak  dapat  terpenuhi  atau  merasa  dihalangi  oleh  pihak  lain. 33
Sedangkan menurut Teori Penemuan hukum dari Paul Scholten yaitu sesuatu yang lain daripada  hanya  penerapan  peraturan-peraturan  pada  peristiwanya.  Kadang-kadang  dan bahkan  sangat  sering  terjadi  bahwa  peraturannya  harus  ditemukan,  baik  dengan  jalan
31 Ibid hal 20
32 Ibid , hlm. 85
33 Selengkapnya lihat Takdir Rahmdi
Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum
interpretasi  maupun  dengan  jalan  analogi  maupun rechsvervijning (penghalusan/ pengkonkretan hukum).
Hakim dalam memutuskan perkara diwajibkan untuk menafsirkan undang-undang sehingga  dimungkinkan  hakim  menemukan  hukum  dan  bahkan  menciptakan  hukum sebagaimana  yang  terdapat  dalam  yurisprudensi.  Alasan-alasan  atau  argumentasi  itu dimaksudkan  sebagai  pertanggungjawaban  hakim  daripada  putusannya  terhadap masyarakat, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif.
Karena adanya alasan-alasan itulah maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena  hakim  tertentu  yang  menjatuhkannya  dimana  putusan  dari  seorang  hakim/ pengadilan terletak pada pertimbangan hukum  hakim  yang mengadili  perkara tersebut. Pekerjaan  seorang  hakim  tidak  semata-mata  bersifat  teknikal  melainkan  lebih  bersifat intelektual.  Untuk  menajamkan  visi  intelektualnya,  maka  seorang  hakim  senantiasa memiliki  kepekaan  serta  tanggap  terhadap  dinamika  perkembangan  hukum  maupun dinamika sosial.  Seorang hakim dituntut  secara aktif dan terus menerus mengikuti  dan menelusuri  hukum,  asas-asas  hukum,  teori-teori  hukum,  sumber-sumber  hukum, doktrin, yurisprudensi, nilai-nilai hukum yang berlaku, terutama pada saat memberikan pertimbangan  hukum  ( ratio  decidendi )  hakim  harus  mampu  menafsirkan,  berlogika serta  argumentasi  hukum  agar  putusannya  berpijak  pada  nilai  keadilan,  nilai  manfaat dan nilai kepastian hukum.
Dalam penyelesaian sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal dalam upaya perlindungan  hukum  dimana  dalam  putusan  hakim  terdapat  suatu  penemuan  hukum dimana  merek  dengan  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya  yang  terdapat untuk  barang/  jasa  yang  sejenis  atau  tidak  sejenis  dimiliki  oleh  Merek  Terdaftar  dan Merek  Terkenal  dimana  apa  yang  diatur  dalam  UU  MIG  tentang  merek  bersama berbeda dengan apa yang terjadi setelah putusan hakim tersebut.
Sebagai  filsafat  hukum  sangat  penting  dalam  membangun  kondisi  hukum  yang sebenarnya,  sebab  tugas  filsafat  hukum  adalah  menjelaskan  nilai  dasar  hukum  secara filosofis  yang  mampu  memformulasikan  penyelesaian  sengketa  dalam  ketertiban  di dalam  kehidupan  yang  relevan  dengan  pernyataan-kenyataan  hukum  yang  berlaku, bahkan  merubah  secara  radikal  dengan  tekanan  hasrat  manusia  melalui  paradigma hukum  baru  guna  memenuhi  perkembangan  hukum  pada  suatu  masa  dan  tempat tertentu.
Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum
Mengenai  fungsi  Filsafat  Hukum,  Roscoe  Pound 34 menyatakan,  bahwa  ahli  filsafat berupaya  untuk  memecahkan  persoalan  tentang  gagasan  untuk  menciptakan  suatu hukum  yang  sempurna  yang  harus  berdiri  teguh  selamalamanya,  kemudian membuktikan  kepada  umat  manusia  bahwa  hukum  yang  telah  selesai  ditetapkan, kekuasaannya  tidak  dipersoalkan  lagi.  Suatu  usaha  untuk  melakukan  pemecahan menggunakan  sistem  hukum  yang  berlaku  pada  masa  dan  tempat  tertentu,  dengan menggunakan abstraksi terhadap bahan-bahan hukum yang lebih tinggi. Filsafat hukum memberikan  uraian  yang  rasional  mengenai  hukum  sebagai  upaya  untuk  memenuhi perkembangan  hukum  secara  universal  untuk  menjamin  kelangsungan  di  masa  depan. Filsafat  hukum  memegang  peranan  penting  dalam  kegiatan  penalaran  dan  penelaahan asas dan dasar etik dan pengawasan sosial.
Secara  Filsafat  hukum  atas  asas first  to  file unsur  teritori  negara  tempat  merek tersebut  didaftar  adalah  suatu  ketentuan  yang  bersifat  umum  yang  berlaku  di  semua negara. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam era teknologi digital yang sangat berkembang teritori suatu negara dapat sangat kabur dan peran pendaftaran yang diakui suatu  negara  sangatlah  penting  terlebih  merek  terkenal  pada  saat  pendaftaran pertamanya  di  negara  tersebut  belumlah  dapat  dikategorikan  sebagai  merek  terkenal. Siapapun yang mendaftarkan pertama kali merek tersebut ke negara, dialah yang berhak mengklaim  keasliannya.    Penyelesaian  sengketa  Merek  Terdafar  dan  Merek  Terkenal dalam upaya perlindungan hukum dapat dilakukan melalui:
a. Pengadilan Niaga (UU MIG pasal 85 – 90)
b. Penyelesaian Sengketa Alternatif (UU MIG pasal 93)
Penyelesaian  sengketa  Merek  Terdaftar  dan  Merek  Terkenal  yang  terjadi  di Indonesia terkain persamaan pada pokoknya atau keseluruhan semua  gugatan memilih melalui  Pengadilan  Niaga  dan  bukan  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan meskipun  cara  penyelesaian  ini  diatur  dalam  UU  MIG.  Penyelesaian  Sengketa  Merek Terdaftar  dan  Merek  Terkenal  melalui  gugatan  atas  Pelanggaran  Merek  yaitu  Pemilik Merek  terdaftar  dan/atau  penerima  Lisensi  Merek  Terdaftar  selama  masih  dalam pemeriksaan  dan  untuk  mencegah  kerugian  yang  lebih  besar,  pemilik  Merek  dan/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk
34 Roscoe Pound, 1972, Interpretations of Legal History , Havu, L.R, Holland, h. 3
menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak juga meminta menyerahkan barang yang  menggunakan  Merek  secara  tanpa  hak,  hakim  dapat  memerintahkan  penyerahan barang  atau  nilai  barang  tersebut  dilaksanakan  setelah  putusan  pengadilan  mempunyai kekuatan  hukum  tetap.  Sampai  sekarang  masyarakat  masih  memandang  keberadaan peradilan  sebagai  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  tetap  dibutuhkan,  demikian  juga untuk penyelesaian sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal. 35
Penyelesian  sengketa  merek  yang  mempunyai  unsur  persamaan  pada  pokoknya atau  keseluruhan  berdasarkan  UU  MIG  pastilah  dimenangkan  oleh  Merek  Terdaftar baik  itu milik lokal maupun sebagai  Merek Terkenal,  tetapi  ada putusan  yang berbeda dalam  kasus  yang  sama,  sebagai  contoh  kasus  adalah  gugatan  merek  IKEA  (Putusan MA  No.  264  K/Pdt.Sus-HKI/2015)  dimenangkan  oleh  PT.  Ratania  Khatulistiwa, perusahaan  asal  Surabaya,  dengan  dasar  pertimbangan  bahwa  merek  yang  tidak digunakan  oleh  pemiliknya  selama  tiga  (3)  tahun  berturut-turut  dapat  dihapus  dari Daftar Umum Merek.
Putusan  sengketa  merek  PIERRE  CARDIN  adalah  menolak  permohonan  kasasi dari  Pemohon  Kasasi  PIERRE  CARDIN  (nama  orang  terkenal,  Perancis)  Majelis berpendapat bahwa keterkenalan merek yang dimaksud bukanlah keterkenalan pada saat ini  atau  pada  saat  gugatan  perkara  ini  didaftarkan,  melainkan  keterkenalan  merek PIERRE CARDIN milik Penggugat pada saat merek PIERRE CARDIN milik tergugat didaftar  di  Indonesia  pada  kantor  Direktorat  Merek,  karenanya  kiranya  perlu dipertimbangkan  dahulu,  kapan  sebenarnya  merek  PIERRE  CARDIN  milik  tergugat pertama  kali  didaftarkan  pada  Direktorat  Merek  dan  selanjutnya  apakah  pada  saat  itu merek PIERRE CARDIN milik Penggugat sudah merupakan merek terkenal.
Berkaitan  dengan  merek  terkenal,  UU  Merek  tidak  mengatur  definisi  merek terkenal  itu  sendiri.  Indikator  khusus  untuk  dikatakan  sebagai  sebuah  merek  terkenal belum ada, namun  indikator  yang dimaksud sebenarnya telah diatur di  dalam Pasal  21 ayat (1) huruf (b) UU MIG yang dipakai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan sebagai Merek Terkenal adalah Permen (kedudukannya dibawah Undang-undang) yaitu Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  67  Tahun  2016  tentang
35 Suyud Margono, ADR (Alternative Dispute Resolution), hal. 64-65 16 Ibid., hal. 24
Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum
Pendaftaran  Merek.  Dalam  Pasal  18  Permenkumham  67/2016  dinyatakan  sebagai berikut:
1. Kriteria penentuan Merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
2. Masyarakat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan  masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat  produksi,  promosi,  distribusi,  maupun  penjualan  terhadap  barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal dimaksud.
3. Dalam  menentukan  kriteria  Merek  sebagai  Merek  terkenal  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
b. volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
c. pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
d. jangkauan daerah penggunaan Merek;
e. jangka waktu penggunaan Merek;
f. intensitas  dan  promosi  Merek,  termasuk  nilai  investasi  yang  dipergunakan untuk promosi tersebut;
g. pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
h. tingkat  keberhasilan  penegakan  hukum  di  bidang  Merek,  khususnya mengenai  pengakuan  Merek  tersebut  sebagai  Merek  terkenal  oleh  lembaga yang berwenang; atau
i. nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.
Akibat  hukumnya  adalah  merek  yang  sama  dengan  persamaan  pada  pokoknya atau  keseluruhannya  dimiliki  dan/  atau  dapat  berjalan  bersama  oleh  Merek  Terdaftar dan  Merrek  Terkenal  sebagai  merek  bersama  tetapi  berbeda  dengan  yang  diatur  oleh UU  MIC.  Hal  ini  sebagai  penemuan  hukum  hakim  karena  berbeda  dengan  apa  yang diatur oleh Undang-undang.
Putusan  sengketa  merek  BMW  adalah  Menyatakan  gugatan  Penggugat  tidak  dapat diterima,  majelis  hakim  Mahkamah  Agung  dalam  pertimbangannya  berdasarkan  rapat Pleno Kamar Perdata yang dituangkan dalam SEMA Nomor 03/BUA.6/H.S/SP/XII/2015,  telah  disepakati  bahwa  gugatan  pembatalan  merek  yang memiliki persamaan pada pokoknya yang tidak sejenis, gugatan harus dinyatakan 'tidak diterima'.  Rapat  Pleno  itu  menggunakan  argumen  hukum  yaitu  hingga  hari  ini  belum ada Peraturan Pemerintah (PP) sebagai tindak lanjut dari Pasal 6 ayat 2 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
Dalam  kasus  BMW  ini,  memang  benar  ada  persamaan  pada  pokoknya  antara BMW asal Jerman dengan BMW milik Henrywo. Tetapi kedua merek itu bukan merek dalam  satu  jenis  produk  yaitu  BMW  asal  Jerman  adalah  produk  otomotif  sedangkan BMW  (Body  Man  Wear)  milik  Henrywo  adalah  produk  fashion.  Jadi  rekontruksi putusan hakim sebagai penemuan hukum yang mana berbeda dengan ketentuan undang- undang  dimana  Merek  Terdaftar  dan  Merek  Terkenal  memiliki  hak  merek  yang  sama sebagai merek bersama yang dipakai dalam produk yang dijual oleh badan hukum yang berbeda sampai sekarang.
Putusan  sengketa  merek  MONSTER  ENERGY  adalah  Menolak  permohonan kasasi  dari  Pemohon  Kasasi  MONSTER  ENERGY  COMPANY  dahulu  bernama (HANSEN  BEVERAGE  COMPANY).  Seperti  merek-merek  tersebut  di  atas  Merek Terdaftar  Monster  energy  berbagi  kepemilikan  mereknya  dengan  Merek  Terkenal. Putusan  Hakim  dapat  dikategorikan  sebagai  penemuan  huum  karena  putusan  berbeda dengan  apa  yang  dinyatakan  dalam  undang-undang  mengenai  merek  yang  mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang dimiliki oleh 2 (dua) badan hukum yang berbeda yang dipakai dalam memperdagangkan barangnya.
Putusan  sengketa  merek  PROLEXUS  adalah  Menolak  permohonan  kasasi  dari Pemohon  Kasasi  TOYOTA  JIDOSHA  KABUSHIKI  KAISHA  (juga  berdagang  atas nama TOYOTA MOTOR CORPORATION). Gugatan dari perusahaan otomotif raksasa tersebut  dilayangkan  kepada  perusahaan  tidak  sejenis/  kelas  berbeda  (sepatu),  dengan nama merek yang tidak sepenuhnya mirip.

## C. Penutup
Berdasarkan hasil penelitian dapat kami simpulkan adalah sebagai berikut : Dalam mewujudkan perlindungan hukum di Indonesia penyelesaian sengketa Merek Terdaftar
Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum
dan  Merek  Terkenal  sebagai das  se in  atau ius  konstitutum dapat  dilakukan  melalui Pengadilan Niaga dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan yaitu melalui Arbitrase  dan  berkenaan  dengan  Objek  sengketa  merek  adalah  persamaan  pada pokoknya  atau  keseluruhan,  itikad  tidak  baik  untuk  barang/  jasa  sejenis  atau  tidak sejenis juga tentang subjek sungketa maka pendaftaran merek harus ditolak dan merek terdaftar  dapat  dibatalkan  dan/  atau  dihapuskan,  sebagai  penemuan  hukum  hakim menyatakan  bahwa  merek  yang  sama  dapat  dimiliki  oleh  Merek  Terdaftar  dan  Merek Terkenal.
Rekonstruksi yuridis yang ideal dalam penyelesaian sengketa Merek terdaftar dan Merek  Terkenal  dalam  mewujudkan  perlindungan  hukum  sebagai das  solen atau ius konstituendum adalah  dengan  melakukan  perubahan  Undang-undang  merek  yang  ada, tentang kriteria sebagai merek terkenal, barang/ jasa sejenis atau tidak sejenis dan merek bersama yang mempunyai persamaa pada pokoknya atau keseluruhan yang dimiliki oleh Merek Terdaftar dan Merek Terkenal.
Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian tersebut di atas, dapat dikemukakan beberapa saran dan rekomendasi adalah sebagai berikut:
Negara  seharusnya  memberikan  perlindungan  hukum  dalam  penyelesaian sengketa  Merek  Terdaftar  sebagai  asas  hukum first  to  file bagi  pendaftar  merek  yang pertama  yang  didaftarkan  di  kantor  merek  di  Indonesia  juga  kepada  Merek  Terkenal yang sudah ada dan terdaftar lebih dahulu di negara lain walau kemudian mendaftarkan mereknya  di  Kantor  Merek  dan  melalui  penemuan  hukum  atas  putusan  hakim  yang melindungi hak Merek Terkenal dan Merek Terdaftar menjadi Merek Bersama.
Undang-undang tentang  merek tidak akan pernah lengkap, tuntas dan terbarukan dibandingkan  dengan  kecepatan  teknologi  informasi  dan  perdagangan  oleh  karena  itu perlu  dilakukan  pembaharuan  atau  rekronstuksi  yuridis  yang  ideal  dalam  penyelesaian sengketa  merek  terdaftar  dan  merek  terkenal  dalam  mewujudkan  perlindungan  hukum yaitu tentang kriteria merek bersama, barang/ jasa sejenis atau tidak sejenis dan kriteria merek terkenal.

## D. Daftar Pustaka
Abdulkadir  Muhammad,  Hukum  Perusahaan  Indonesia,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2010.
Andi  Saputra,  Sengketa  Merek  IKEA  Vs  IKEA  Lokal  Jadi  Landmark  Decisions  MA 2016,    detikNews,  https://news.detik.com/berita/d-3418807/sengketa-merek-ikea- vs-ikea-lokal-jadi-landmark-decisions-ma-2016,  Diakses  pada  tanggal  30  Juni 2020 06:25 WIB.
Andi  Saputra  ,  Merek  Pierre  Cardin  Milik  Orang  Jakarta  :  MA  Terbelah,  detikNews, https://news.detik.com/berita/d-4199763/merek-pierre-cardin-milik-orang-jakarta- ma-terbelah, Diakses 30 Juni 2020 07:48 WIB.
Andi Saputra, Monster Dari California Kalah Lawan Pengusaha Surabaya, DetikNews, https://news.detik.com/berita/d-2962854/monster-dari-california-kalah-lawan- pengusaha-surabaya, Diakses 02 Juli 2020 06:48 WIB.
Aida  Mardatillah,  Ini  Dia  Pertimbangan  Hakim  Tolak  Kasasi  Merek  Superman  Dc Comics, hukumonline.com, Diakses 02 Juli 2020 10:33 WIB.
Dhiana  Puspitawati,  Optimalisasi    HAKI:  Suatu    Dilema    Hak    Kumpulan    Esai, Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia, Jakarta, 2001.
Hasbir Paserangi, Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak  Program  Komputer  Dalam  Hubungannya  Dengan  Prinsip-Prinsip  Dalam TRIPs Di Indonesia, Rabbani Press, Jakarta, 2011, Hlm. 168.
Irna  Nurhayati  dan  Agustina  Merdekawati,  Relevansi  Keikutsertaan  Indonesia  Dalam Registration  Of  Marks  Madrid  System  Melalui  Ratifikasi  Madrid  Protocol Terhadap  Peningkatan  Daya  Saing  Bangsa  Indonesia  Di  Bidang  Perdagangan Internasional, Jurnal Mimbar Hukum Volume 20, No. 3, Oktober 2008.
Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan   Keputusan   Presiden Nomor 24 Tahun 1979  tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property  dan Convention  Establishing the World Intellectual Property Organization
Keputusan    Presiden  Nomor  17  Tahun  1997  tentang  Pengesahan  Trademark  Law Treaty.
Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 24  Tahun  1979  tentang  Pengesahan  Paris  Convention  for  the  Protection  of Industrial  Property  dan  Convention  Establishing  the  World  Intellectual  Property Organization.
Mark  J  Davison  Et.  All,  Australian  Intellectual  Property  Law,  Cambridge  University Press, Melbournne, 200 Mark J Davison Et. All, Id.
Novianti, Implikasi Aksesi Protokol Madrid Bagi Indonesia,Jurnal Negara Hukum, Vol. 7, No. 2, November 2016.
Patricia  Loughlan,  Intellectual  Property:Creative  and  Marketing  Rights,  Sydney,  LBC Information Service, 1998.
Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Berne Convention
Trade Related Aspects of Intellectual Property (TRIPs) Agreement
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  67  Tahun  2016  tentang Pendaftaran Merek
Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Putusan Nomor 491 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 557 K/PDT.SUS-HKI/2015
Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 49 PK/Pdt-Sus.HKI/2018.
Rahmi  Jened,  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  Penyalahgunaan  Haki  Eksklusif  ,
Airlangga University Press, Surabaya, 2007.
Rahmi Jened, Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2015.
Sadikin  OK,  Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Intellectual  Property  Right),
Cetakan 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
Satjipto  Rahardjo,  Masalah  Penegakan  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis,  Sinar  Baru, Bandung, 1983.
Sunaryati  Hartono,  Hukum  Ekonomi  Pembangunan  Indonesia,  Binacipta,  Bandung, 1982.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
William Van Caenegem, Intellectual Property, LexisNexis Butterworths, Australia,2006.
W.J.S.  Poerwadarminta,  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia  Edisi  Ketiga,  Balai  Pustaka, Jakarta, 2006.
Yahya  Harahap,  Tinjauan  Merek  Secara  Umum  dan  Hukum  Merek  di  Indonesia Berdasarkan  Undang-Undang  No.  19  Tahun  1992,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 1996, Hlm. 616.
Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Nomor    1486/K/Pdt/1991  Tanggal  28  November

## 1995
Yurisprudensi  Tetap  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  022K/HaKI/2002 Tanggal 20 Desember 2002.