## Gorontalo
Law Review
Volume 7 -  No. 2 – Oktober 2024
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022

## TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN APARAT KEPOLISIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
Muhammad Hafist Harahap Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia muhammad0205201043@uinsu.ac.id
Noor Azizah Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia noorazizah@uinsu.ac.id

## Abstract
Criminal law and Islamic criminal law regulate the crime of murder, namely criminal acts that result in the loss of a person's life. Basically what is often discussed is criminal acts committed by the general public or civil society, but the criminal act of murder does not rule out the possibility of being carried out by law enforcement officers, which in this case means the police, therefore this research was carried out to examine more deeply how legal provisions for police officers who commit the crime of murder from an Islamic criminal law perspective. By using two problem formulations, namely how the law in Indonesia regulates criminal acts of murder committed by police officers, and what are the provisions of Islamic criminal law regarding criminal acts of murder committed by police officers. This research  is  normative  juridical  research  using  three  data  sources,  namely  primary secondary  and tertiary. The results of this research show that  the judge's view of law enforcement  officers  who  commit  the  crime  of  murder  is  that  they  follow  the  legal provisions in general justice as regulated in articles 338 to 350 of the Criminal Code, and from  the  perspective  of  Islamic  criminal  law,  they  look  at  the  type  of  criminal  act committed. and it is possible to obtain an apology from the victim's family to obtain relief.
Keywords: Crime of Murder, Police

## Absktrak
Hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan  yaitu  tindak  pidana  yang  akibatnya  menghilangkan  nyawa  seseorang. Pada dasarnya yang sering menjadi pembahasan adalah tindak pidana yang dilakukan
oleh masyarakat umum atau masyarakat sipil, namun tindak pidana pembunuhan tidak menutup  kemungkinan  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  yang  dalam  hal  ini dimaksud adalah pihak kepolisian maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk meneliti lebih  dalam  mengenai  bagaimana  ketentuan  hukum  bagi  aparat  kepolisian  yang melakukan  tindak  pidana  pembunuhan  perspektif  hukum  pidana  Islam.  Dengan menggunakan dua rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan Hukum di Indonesia tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan aparat kepolisian, dan bagaimana ketentuan  hukum  pidana  Islam  tentang  tindak  pidana  pembunuhan  yang  dilakukan aparat penegak kepolisian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan  tiga  sumber  data  yaitu  primer  sekunder  dan  juga  tersier.  Hasil  dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan Hakim terhadap aparat penegak hukum yang  melakukan  tindak  pidana  pembunuhan  yaitu  mengikuti  ketentuan  hukum  pada peradilan umum sebagaimana yang diatur di dalam pasal 338 sampai dengan 350 KUH Pidana, dan dalam perspektif hukum pidana Islam maka ditinjau dari jenis tindak pidana yang dilakukan dan tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan permohonan maaf dari pihak keluarga korban untuk mendapatkan keringanan.
Kata Kunci : Tindak Pidana Pembunuhan, Kepolisian

## 1. PENDAHULUAN
Pembunuhan  sendiri  berasal  dari  kata  bunuh  yang  berarti  mematikan, menghilangkan  nyawa  (Hadikusuma,  2015).  Menurut  Ramianto  yang  dikutip  dari Anwar dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP, Buku II), tindak pidana pembunuhan ( doodslage ), yaitu suatu perbuatan tindak pidana yang menghilang jiwa seseorang, dan menurut hukum pidana Islam pembunuhan adalah perampasan nyawa seseorang,  sedangkan  menurut  Hakim  Rahman  adalah  perbuatan  seseorang  yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain (Hakim, 2016). Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yaitu: “Barangsiapa  sengaja  merampas  nyawa  orang  lain,  diancam,  karena  pembunuhan, dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima  belas  tahun”.  Sedangkan  tindak  pidana pembunuhan  berencana  diatur  dalam  Pasal 340  KUHP, yaitu:  “Barangsiapa  sengaja dan  dengan  rencana  terlebih  dahulu  merampas  nyawa  orang  lain,  diancam,  karena pembunuhan  dengan  rencana  (moord),  dengan  pidana  mati  atau  pidana  penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tah un” . Tindak  pidana  pembunuhan  merupakan  kesengajaan  menghilangkan  nyawa orang  lain,  untuk  menghilangkan  nyawa  orang  lain  itu,  seseorang  pelaku  harus melakukan  sesuatu  atau  suatu  rangkaian  tindakan  yang  berakibat  dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut (Sudarto, 2021).
Tindak pidana pembunuhan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sipil namun bisa saja terjadi pada seluruh masyarakat termasuk di dalamnya para aparat penegak hukum.  Pada  dasarnya  aparat  penegak  hukum  merupakan  Instansi  yang  memiliki kewenangan  untuk  menegakkan  pengaturan  hukum  yang  ada  di  Indonesia.  Aparat penegak  hukum  terdiri  dari  5  instansi  yaitu  kepolisian  jaksa,  Hakim  lembaga pemasyarakatan dan juga advokat. Pada penelitian ini penulis berfokus kepada aparat penegak hukum kepolisian.
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  tugas  utama  kepolisian  adalah:  memelihara  keamanan  dan ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum  dan.  memberikan  perlindungan,
pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Sehingga  sudah  selayaknya  polisi sebagai  aparat  negara  mengayomi  masyarakat,  memberikan  perlindungan  kepada masyarakat, dan sebagai pihak yang mengetahui secara detail tentang pelanggaran dan sanksi  dari  tindak  pidana  pembunuhan  tersebut  tidak  menjadi  pelaku  pada  tindak pidana pembunuhan.
Pada  praktiknya  sekarang  ini    polisi  sebagai  aparat  penegak  hukum  masih ditemukan  melakukan    tindak  pidana  pembunuhan,  yang  mana  ini  berarti  bahwa mereka  telah  melanggar  ketentuan  dari  tugas  utamanya  sebagai  pengayom masyarakat. Dan hal itu dilakukan di luar prosedur dan tugas mereka sebagai aparat kepolisian  dan  dilakukan  secara  sengaja.  Sehingga  tindakan  pembunuhan  yang dilakukan oleh oknum polisi ini di golongkan menjadi tindak pidana pembunuhanan sengaja.
Salah  satu  contoh  tindak  pidana  pembunuhan  yang  dilakukan  oleh  aparat kepolisian yaitu tindakan pembunuhan terhadap brigadir Joshua yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Pada putusannya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo  ini  digolongkan  pada  tidak  pidana  pembunuhan  sengaja  sehingga  ia  dijatuhi hukuman  penjara  seumur  hidup,  dan  juga  mendapatkan  sanksi  dinonaktifkan  dan dipecat dari Jabatan Kadiv Propam.
Indonesia merupakan salah satu negara dengan. Mayoritas penduduk beragama Islam, namun hingga saat ini syariat ajaran Agama Islam yang menjadi Hukum Positif mulai  memasuki  bidang ‘ubudiah’ (Hukum  Normatif),  seperti  di  bidang  Jinayah (Hukum Pidana  Islam) masih dalam bentuk sosialisasi dan internalisasi di kalangan masyarakat.  Dalam  teori  Ilmu  Hukum,  keaadaan  hukum  pidana  islam  di  Indonesia merupakan hukum yang masih dicitacitakan ( Ius Constituendum) (Jamil, 2015). Pembunuhan dalam hukum Islam disebuat dengan al - qatl , yang merupakan salah satu tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang dan termasuk dosa besar. Dalam fikih, tindak pidana pembunuhan ( al-qatl ) disebut juga dengan al - jinayah ‘ala an -nafs al-insaniyyah (kejahatan terhadap jiwa manusia) (Yusuf, 2014). Pembunuhan menurut hukum  Islam  juga  sangat  berkaitan  erat  dengan  prinsip  keadilan  dan  penerapan hukuman  yang  sesuai.  Dalam  pandangan  Islam,  pembunuhan  dianggap  sebagai kejahatan  yang  sangat  serius  dan  dapat  mengganggu  kedamaian  serta  keadilan  di masyarakat.
Prinsip-prinsip seperti ta’zir (hukuman diskresional) dan qisas (hukuman balas) menjadi dasar utama  dalam menangani kasus pembunuhan menurut  hukum Islam. Tujuannya  adalah  untuk  menjaga  keseimbangan  antara  keadilan  bagi  korban  dan memberikan  kesempatan  bagi  pelaku  yang  menyesal  untuk  bertaubat.  Terlebih  jika pembunuhan  itu  dilakukan oleh aparat kepolisian. Dalam pemerintahan Islam badan yang  mempunyai  tugas  yang  serupa  dengan  lembaga  kepolisian  adalah hisbah atau syurtah . Hisbah dan syurtah merupakan nama kepolisian dalam tatanegara Islam (Hifni et al., 2023)
Masalah yang muncul dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam konteks hukum pidana Islam adalah kompleksitas dalam menyeimbangkan  antara  kewajiban  aparat  untuk  melindungi  masyarakat  dan tanggung  jawab  mereka  dalam  menegakkan  hukum.  Ketika  seorang  polisi,  yang seharusnya  menjadi  pelindung  masyarakat,  justru  terlibat  dalam  tindakan pembunuhan,  terutama  jika  dilakukan  di  luar  batas  kewenangan  yang  sah,  hal  ini menimbulkan  dilema  serius  dalam  penegakan  hukum.  Dalam  hukum  pidana  Islam, pertanyaan yang timbul adalah bagaimana posisi seorang aparat penegak hukum yang melakukan  tindak  pidana  pembunuhan — apakah  mereka  diperlakukan  sama  seperti warga  biasa  atau  ada  pertimbangan  khusus  yang  harus  diberikan.  Masalah  ini
mencakup  analisis  terhadap  otoritas  yang  dimiliki  oleh  aparat  kepolisian,  batasan kekuasaan  mereka,  dan  bagaimana  penyalahgunaan  kekuasaan  ini  seharusnya ditangani dalam kerangka hukum Islam.
Selain  itu,  kasus  seperti  ini  dapat  mempengaruhi  persepsi  publik  terhadap keadilan  hukum,  mengurangi  kepercayaan  terhadap  institusi  penegak  hukum,  dan menciptakan  stigma  terhadap  keseluruhan  institusi  tersebut.  Oleh  karena  itu,  perlu ada  kajian mendalam tentang bagaimana  hukum Islam memandang dan menangani aparat kepolisian yang melanggar hukum, terutama dalam kasus pembunuhan, serta bagaimana  hakim  seharusnya  mempertimbangkan  peran  dan  tanggung  jawab  polisi dalam konteks hukum pidana Islam. Masalah ini mencakup aspek hukum substantif, prinsip keadilan, dan perlindungan hak-hak individu dalam masyarakat Islam.

## 2. METODE PENELITIAN
Metodologi  secara sederhana diartikan ilmu tentang sebuah cara atau jalan untuk sampai  pada  tujuan  yang  telah  ditetapkan(Sukiati,  2016).  Jenis  penelitian  yang digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  Hukum normative .  Penelitian normative ,  diterjemahkan  dengan  penelitian  hukum  yang dilengkapi dengan data  kepustakaan  (Irwansyah, 2020) Jenis dan sumber data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  Primer  yaitu  peraturan  hukum  tentang tindak  pidana  pembunuhan  yang  dilakukan  oleh  Aparat  Kepolisian,  al- Qur’an  dan hadist, serta data sekunder adalah data yang berasal dari sumber yang tersedia yaitu mencakup buku-buku yang berkaitan dengan penelitain penulis, jurnal hukum, serta data  tersier  adalah  bahan  yang  mendukung  data  primer  dan  data  sekunder  yang menjelaskan lebioh rinci lagi. Seperti : Link internet, kamus Ensiklopedia, Wikipedia, KBBI serta kajian-kajian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis (Irwansyah, 2020). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini  ialah  studi  kepustakaan  yang  merupakan  serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan penulis dengan maksud untuk memproleh data sekunder.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Pengertian Pembunuhan
Dalam  bahasa  Arab,  pembunuhan لتقلا disebut  berasal  dari  kata لتق yang sinonimnya تامأ artinya mematikan. Dalam arti istilah, pembunuhan didefinisikan oleh Wahbah  Zuhaili  yang  mengutip  pendapat  Syarbini  Khatib  pembunuhan  adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang (Zuhaili, 2011). Selain itu, menurut Abdul Qadir Audah memberikan definisi pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan atau nyawa manusia (A. Q. Audah, 1989).
Pembunuhan  secara  terminologi  berarti  perkara  membunuh,  atau  perbuatan membunuh.  Sedangkan  dalam  istilah  KUHP  pembunuhan  adalah  kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang (Halawa et al., 2020). Pengertian  pembunuhan  adalah  suatu  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  seseorang  dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia (Ali, 2007). Menurut R. Sugandhi, pembunuhan dapat diartikan setiap  perbuatan  yang menyebabkan mati atau menghilangkan nyawa, kalua perbuatan    tersebut ditujukan pada seseorang maka akan menimbulkan kematian orang tersebut  (Hamdi & Efendi, 2022).
Untuk  menghilangkan  nyawa  orang  lain  itu  seorang  pelaku  harus  melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya  orang lain  dengan  catatan  bahwa opzet dari  pelakunya    itu  harus    ditujukan  pada  akibat
berupa meninggalnya orang lain tersebut, Kejahatan  terhadap badan  itu  dapat juga menimbulkan  akibat hilangnya jiwa seseorang, meskipun akibat ini tidak dikehendaki, sedangkan  kejahatan  terbadap  nyawa        seseorang  mempunyai  kehendak  hilangnya nyawa seseorang (Hamdi & Efendi, 2022).
Sehingga delik yang digunakan dalam kasus pembunuhan adalah delik materiil dimana  suatu perbuatan itu dilakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa  orang lain. Perumusannya menitikberatkan kepada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana  oleh  undang-undang,  dengan  kata  lain  hanya  disebut  rumusan  dari  akibat perbuatannya. Delik pembunuhan jelas merupakan salah satu delik yang bertentangan dengan keadaan alamiah manusia, karena sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa manusia tidak boleh mengganggu hidup sesamanya (Laksmi et al., 2020).

## Aparat Kepolisian
Aparat  kepolisian  memiliki  peran  penting  dalam  menjaga  keamanan  dan ketertiban masyarangkat, serta melaksanakan fungsi-fungsi khusus yang diatur oleh hukum.  Tujuan  utama  dari  keberadaan  aparat  kepolisian  adalah  untuk  melindungi warga negara, menjaga keamanan publik, mencegah terjadinya kejahatan, menegakkan hukum,  serta  memberikan  perlindungan  kepada  korban  kejahatan.  Di  dalam menjalankan  perannya,  aparat  kepolisian  diharapkan  untuk  bertindak  secara profesional,  adil,  dan  mengedepankan  hak  asasi  manusia.  Terdapat  beberapa  Pasal yang  mengatur  peran,  fungsi,  dan  tujuan  aparat  kepolisian  dapat  ditemukan  dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:
a) Pasal  1  ayat  (3)  menjelaskan  bahwa  Polri  bertugas  melaksanakan  keamanan, ketertiban, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
b) Pasal  5  ayat  (1)  dan  (2)  mengatur  bahwa  Polri  bertanggung  jawab  kepada presiden  dan  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  menteri  yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang merupakan landasan hukum untuk organisasi dan tata kerja kepolisian.
3. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur kewenangan kepolisian  dalam  menegakkan  peraturan  lalu  lintas  dan  menjaga  kelancaran serta keamanan lalu lintas di jalan raya.
4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tugas dan Fungsi Polri: Menyediakan  panduan  lebih  rinci  tentang  tugas,  fungsi,  dan  tanggung  jawab Polri dalam menjalankan berbagai aspek kepolisian.
Sehingga secara sederhana peran dan fungsi Aparat Kepolisian sebagai berikut:
1. Penegak  Hukum  :  Aparat  kepolisian memiliki  kewenangan  untuk  menangkap, menyelidiki,  dan  menahan  tersangka  kejahatan  berdasarkan  bukti  yang  ada. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan dibawa ke proses hukum yang sesuai.
2. Pencegahan Kejahatan: Selain menangkap pelaku kejahatan, aparat kepolisian juga bertugas untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan melakukan patroli,
pengawasan,  dan  tindakan  preventif  lainnya.  Hal  ini  dilakukan  untuk menciptakan rasa aman di masyarakat.
3. Penyelidikan  dan  Pengumpulan  Bukti:  Bagian  penting  dari  fungsi  kepolisian adalah  melakukan  penyelidikan  terhadap  kejahatan  yang  dilaporkan  atau terjadi.  Mereka  harus  mengumpulkan  bukti  yang  cukup  untuk  mendukung kasus hukum yang akan dihadapi di pengadilan.
4. Penanganan  Krisis  dan  Darurat:  Aparat  kepolisian  juga  ditugaskan  untuk menangani situasi  krisis  atau  keadaan  darurat,  seperti  kecelakaan lalu lintas berat, bencana alam, atau tindak kekerasan.
5. Pengaturan  Lalu  Lintas:  Mengatur  lalu  lintas  jalan  raya  dan  menegakkan peraturan lalu lintas juga menjadi tanggung jawab kepolisian untuk mengurangi kecelakaan dan memastikan mobilitas yang aman.
Aparat  kepolisian  di  Indonesia,  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  memiliki  tugas  yang  mencakup perlindungan dan keamanan masyarakat (Pasal 1 ayat 3). Mereka bertanggung jawab untuk  menjaga  keamanan  umum,  merespons  situasi  darurat,  serta  memberikan perlindungan fisik dan psikologis kepada masyarakat. Selain itu, aparat kepolisian juga diharapkan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat (Pasal 1 ayat 3). Hal ini mencakup memberikan bantuan dalam situasi darurat, memberikan informasi terkait  keamanan,  dan  menjalin  hubungan  baik  dengan  masyarakat  untuk membangun  kepercayaan.  Dalam  menjalankan  tugasnya,  aparat  kepolisian  wajib menegakkan hukum secara adil dan berkeadilan (Pasal 1 ayat 3), memastikan bahwa setiap  tindakan  penegakan  hukum  dilakukan  sesuai  dengan  prosedur  dan  prinsip keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Secara keseluruhan, aparat kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  serta  menegakkan  hukum  sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku.  Melalui  fungsi-fungsi  yang  dilakukannya,  aparat kepolisian diharapkan dapat memberikan rasa aman dan perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia

## A. Pengaturan Hukum di Indonesia tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Aparat Kepolisian
Pada  dasarnya  kepolisian  termasuk  ke  dalam  Pengadilan  militer  akan  tetapi dengan  perubahan  undang-undang  yang  berlaku  kepolisian  sudah  tidak  berada  di bawah  naungan  Pengadilan militer melainkan  mengikuti  ketentuan  pada  pengadilan umum,  sebagaimana  yang  tercantum  pada  tercantum  dalam Pasal  29  UU Kepolisian yang mana anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”) tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Mengenai teknis pelaksanaan peradilan bagi anggota polisi  yang  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  yang  diatur  di  dalam  pasal  2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis  institusional  peradilan  umum  bagi  anggota  kepolisian  Negara  Republik Indonesia menyatakan bahwa proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik  Indonesia  secara  umum  dilakukan  menurut  hukum  acara  yang  berlaku  di lingkungan peradilan umum. Pada perbuatan    menghilangkan    nyawa terdapat  3 (tiga)  syarat  yang  harus  terpenuhi, yaitu : (Mandagie, 2020)
1. Adanya wujud perbuatan.
2. Adanya kematian.
3. Adanya hubungan sebab akibat perbuatan dan kematian.
Dalam  KUHP,  ketentuan-ketentuan  pidana  tentang  kejahatan  yang  ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa  orang  lain  ini  dapat  berupa sengaja  (dolus)  dan  tidak sengaja  (alpa) (Halawa, Munawair and Hidayani, 2020). Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu pertama berdasarkan unsur kesalahannya, kedua berdasarkan objeknya.
Berdasarkan unsur kesalahannya tindak pidana pembunuhan dibedakan menjadi 2(dua) macam, yaitu:
1. Kejahatan terhadap nyawa  yang dilakukan dengan sengaja (dolus misdrijven). Kejahatan ini diatur dalam Buku Kedua Bab XIX KUHP Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.
2. Kejahatan  terhadap  nyawa  yang  dilakukan  dengan  tidak  sengaja  ( culpose misdrijven ). Tindak pidana ini diatur dalam Buku Kedua Bab XXI KUHP Pasal 359.
Berdasarkan  objeknya/korban  (kepentingan  hukum  yang  dilindungi)  kejahatan terhadap nyawa dibedakan menjadi 3 (macam), yaitu:
1. Kejahatan  terhadap  nyawa  manusia  pada  umumnya,  diatur  pada  Pasal  338, 339, 340, 344, dan 345 KUHP.
2. Kejahatan  terhadap  nyawa  bayi  pada  saat  dilahirkan  atau  sesaat/tidak  lama setelah dilahirkan, perbuatan ini diatur dalam Pasal 341, 342, dan 343 KUHP.
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan atau masih berupa janin, dimuat dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349  KUHP.
Pada  penelitian  ini  penulis  mengkategorikan  tindak  pidana  pembunuhan  atau kejahatan  terhadap  nyawa  menjadi  2(dua)  macam,  yaitu  kejahatan  terhadap  nyawa yang dilakukan dengan sengaja dan yang dilakukan tidak dengan sengaja.
1. Pembunuh Sengaja
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja terdiri dari 7(tujuh) Macam, yaitu sebagai berikut:
a) Pembunuhan dalam bentuk biasa delik ini diatur dalam Pasal 338 KUHP.
b) Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain, delik ini diatur dalam Pasal 339 KUHP.
c) Pembunuhan berencana, delik tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP.
d) Pembunuhan oleh ibu terhadap Bayinya, deliIk tindak pidana ini diatur dalam Pasal 341-343 KUHP
e) Pembunuhan atas permintaan korban sendiri, delik tindak pidana ini diatur dalam Pasal 344 KUHP
f) Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri, delik tindak pidana ini di atur dalam Pasal 345 KUHP.
g) Pengguguran dan Pembunuhan terhadap Kandungan, delik tindak pidana ini di atur pada Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP.
2. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Tidak dengan sengaja, Kejahatan ini diatur dalam Pasal 359 KUHP.
Tindak  pidana  pembunuhan  tidak  hanya  dilakukan  oleh  masyarakat  kalangan umum akan tetapi tindak pidana ini bisa dilakukan oleh para Aparat Kepolisian. Pada
penelitian ini Aparat Kepolisian yang dimaksud oleh penulis adalah pihak kepolisian. Polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan  melayani  masyarakat  Indonesia  diberikan  tugas  untuk  melakukan  pencegahan, pemberantasan  dan  penanggulangan  tindak  pidana.  Keberadaan  polisi  sebagai pelaksanaan  awal  sistem  peradilan  wajib  melakukan  tugas  dan  wewenang  sebagai aparat  penegak  hukum.  Meskipun  demikian  terdapat  beberapa  oknum  polisi  yang menyalahgunakan  wewenangnya  sebagai  aparat  penegak  hukum  dengan  ikut  dalam kasus pembunuhan.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  menunjukkan  bahwa  berdasarkan  pengaturan hukum yang berlaku baik tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh masyarakat umum  maupun  aparat  penegak  hukum  yaitu  pihak  kepolisian  proses  penanganan perkara dilakukan sesuai dengan ketentuan pada peradilan umum yaitu mengacu pada Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana.  Perbedaan  dalam  hukuman  bagi  pelaku pembunuhan yang merupakan masyarakat sipil dan aparat kepolisian sebagai aparat penegak  hukum  mencerminkan  kewenangan,  prosedur  hukum,  serta  pertimbangan khusus  dalam  penegakan  dan  penerapan  hukum.  Bagi  masyarakat  sipil  yang melakukan  pembunuhan,  proses  hukumnya  mengikuti  standar  peradilan  pidana umum di mana mereka akan disidang dan dihukum sesuai dengan tingkat keparahan kejahatan yang dilakukan, baik itu hukuman penjara jangka panjang atau dalam kasus yang  ekstrem,  hukuman  mati.  Mereka  akan  dianggap  sebagai  tersangka  dan  diadili dalam pengadilan yang independen dan transparan, yang dipimpin oleh hakim untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum.
Sementara  itu,  aparat  kepolisian  sebagai  aparat  penegak  hukum  memiliki tanggung  jawab  tambahan  untuk  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat. Ketika terlibat dalam pembunuhan dalam pelaksanaan tugas, mereka dapat dituntut sesuai dengan undang-undang yang mengatur penggunaan kekuatan, tergantung pada yurisdiksi masing-masing. Proses hukum mereka sering kali melibatkan penyelidikan internal  yang  diselidiki  oleh  otoritas  yang  independen  atau  lembaga  pengawasan khusus  untuk  memastikan  bahwa  penggunaan  kekuatan  tersebut  sesuai  dengan prosedur yang ditetapkan dan tidak melebihi batas yang diizinkan oleh hukum. Dalam beberapa kasus, aparat kepolisian yang terbukti bersalah dalam melanggar prosedur hukum  atau  menggunakan  kekuatan  secara  tidak  sah  dapat  dikenakan  sanksi administratif,  hukuman  disiplin,  atau  bahkan  penuntutan  pidana  tergantung  pada keputusan pengadilan.
Dengan  demikian,  meskipun  masyarakat  sipil  dan  aparat  kepolisian  sebagai  aparat penegak hukum tunduk  pada hukum pidana  yang sama, ada  pertimbangan khusus yang membedakan perlakuan hukum tergantung pada konteks dan kondisi di mana tindakan  pembunuhan  terjadi  serta  peran  yang  dilakukan  oleh  pelaku  dalam masyarakat atau sebagai bagian dari lembaga penegak hukum.
Dalam  hal  sanksi  administratif  terhadap  aparat  kepolisian  yang  melakukan tindak pidana pembunuhan dalam konteks hukum Indonesia, aparat kepolisian yang terlibat  dalam  tindak  pidana  pembunuhan  dapat  dikenai  sanksi  administratif berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara  Republik  Indonesia.  Pasal  tersebut  menyatakan  bahwa  anggota  Polri  yang melakukan pelanggaran berat dapat dikenakan sanksi, termasuk penundaan kenaikan pangkat, pemindahan, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Selain itu, terdapat regulasi internal Polri seperti Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur lebih lanjut mengenai disiplin dan sanksi administratif bagi anggota Polri yang melanggar kode etik atau melakukan pelanggaran
serius termasuk tindak pidana.
Sanksi administratif yang diterapkan terhadap aparat kepolisian bertujuan untuk menjaga disiplin, integritas, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas kepolisian, serta  untuk  memberikan  pesan  bahwa  pelanggaran  hukum  atau  etika  oleh  anggota kepolisian  tidak  akan  ditoleransi  dan  akan  dikenakan  sanksi  sesuai  dengan  tingkat pelanggaran yang dilakukan.Sehingga menurut penulis, sebagaimana yang dijelaskan di  dalam  undang-undang  nomor  2  tahun  2002  tentang  kepolisian juga  menjelaskan bahwa  tugas  utama  kepolisian  adalah  memelihara  keamanan  dan  memberikan ketertiban  kepada  masyarakat  serta  menegakkan  hukum  dan  memberikan perlindungan  serta  pengayoman  dan  juga  pelayanan  bagi  masyarakat  maka seharusnya  polisi  sebagai  aparat  penegak  hukum  tidak  melakukan  tindak  pidana pembunuhan karena pada dasarnya pihak kepolisian adalah pihak yang mengetahui secara  jelas  mengenai  bagaimana  peraturan  hukum  tindak  pidana  tersebut  dan dampaknya terhadap korban dan juga keluarga korban.

## Ketentuan hukum pidana Islam tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Aparat Kepolisian
Tindak pidana pembunuhan atau dikenal dengan sebutan al- jinayah ‘ala an -nafs al-insaniyyyah di dalam fiqh merupakan salah satu tindak pidana yang marak terjadi. Pembunuhan adalah “perbuatan menghilangkan nyawa seseorang”, selain itu menurut Wahbah Al- Zuhaili Pembunuhan adalah “perbuatan menghilangkan nyawa seseorang oleh orang lain yang menyebabkan tidak berfungisnya semua organ vital seseorang dan berpisahnya antara jasad dan roh. Sebagai contoh tindak pidana pembunuhan yang dilakukan  Pada  zaman  Nabi  Muhammad  SAW,  terjadi  sebuah  kejadian  tragis  yang melibatkan Khalid bin Walid, seorang komandan militer Quraisy yang kemudian masuk Islam, dan seorang Muslim bernama Ma'iz bin Malik. Ma'iz bin Malik mengakui kepada Nabi bahwa dia telah melakukan zina, sebuah dosa besar yang diharamkan oleh agama Islam.  Meskipun  Ma'iz  bin  Malik  merasa  menyesal  dan  meminta  agar  dia  dihukum sebagai  bentuk  taubatnya  untuk  membersihkan  dosanya  di  hadapan  Allah,  Nabi Muhammad  SAW  tidak  memberikan  persetujuan  untuk  melaksanakan  hukuman tersebut. Nabi Muhammad SAW menginginkan agar Ma'iz bin Malik kembali kepada Allah dengan taubat yang benar, tanpa hukuman yang terlalu berat seperti hukuman mati.
Namun, Khalid bin Walid, yang pada saat itu masih belum memeluk Islam dan masih  memimpin  pasukan  musyrik  Quraisy,  memutuskan  untuk  melaksanakan hukuman  mati  terhadap  Ma'iz  bin  Malik.  Khalid  bin  Walid  memerintahkan  untuk menghukum Ma'iz dengan cara dipenggal kepala, tanpa izin atau persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Ketika kabar ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW, beliau sangat marah dan kesal atas tindakan Khalid bin Walid. Nabi Muhammad SAW dengan tegas menegaskan  bahwa  Khalid  telah  melanggar  perintah  dan  ketentuan  Allah  dalam menjalankan hukum.
Rasulullah SAW menegaskan bahwa hukuman mati atau penghukuman terhadap dosa zina tidak boleh dilakukan tanpa proses hukum yang adil dan persetujuan beliau sebagai  pemimpin  umat.  Nabi  Muhammad  SAW  menunjukkan  bahwa  hukuman  di dalam Islam  harus  ditegakkan  dalam  kerangka  keadilan,  dan  tidak  boleh  dilakukan dengan cara-cara yang sewenang-wenang atau tanpa persetujuan yang sah.
Kejadian  ini  menggambarkan  sikap  Nabi  Muhammad  SAW  yang  sangat menghormati hak asasi manusia dan keadilan dalam menegakkan hukum Islam. Nabi Muhammad SAW tidak hanya sebagai pemimpin rohani, tetapi juga sebagai pengayom yang  adil  dan  bijaksana  dalam  menangani  masalah  hukum  dan  keadilan  di  tengah- tengah masyarakat Islam awal.
Tindak  pidana  yang  diatur  di  dalam  ketentuan  hukum  pidana  Islam  pada dasarnya sama dengan tindak pidana pada umumnya akan tetapi dasar hukum yang digunakan  berbeda,  sebagaimana  dalam  tindak  pidana  Islam  tentunya  berasaskan pada al- Qur’an dan hadis serta da sar-dasar hukum Islam lainnya. Sehingga dalam hal ini  tindak  pidana  pembunuhan  sebagaimana  yang  dibahas  pada  penelitian  ini  juga diatur di dalam ketentuan hukum pidana Islam.
Menurut Imam Malik hanya dibedakan menjadi dua macam pembunuhan yaitu pembunuhan yang disengaja dan pembunuhan yang tidak sengaja, hal ini disebabkan karena  Al- Qur’an hanya  menyebutkan dua  macam pembunuhan, yaitu sengaja atau tidak  sengaja  (Sinulingga  &  Sugiharto,  2020).  Sedangkan  pendapat  kedua  adalah Ulama  Hanafiyah,  Syafi’iyyah,  dan  Hanabilah  membagi  tindak  pidana  pembunuhan menjadi  tiga  macam,  yaitu:  “pembunuhan  sengaja,  pembunuhan  tidak  sengaja,  dan pembunuhan semi sengaja atau menyerupai sengaja” (Rosanto et al., 2022). Tentunya  perbedaan  pendapat  di  kalangan  ulama  menjadi  suatu  perdebatan mengenai  ketentuan  hukum  terhadap  tindak  pidana  pembunuhan,  dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia menggunakan Mazhab Syafi'i maka pada penelitian ini penulis membagi tindak pidana pembunuhan ke dalam tiga bagian yaitu pembunuhan sengaja  pembunuhan  tidak  sengaja  dan  pembunuhan  semi  sengaja.  Adapun penjelasan mengenai pembagian tindak pidana pembunuhan tersebut sebagai berikut:
1. Pembunuhan Sengaja ( qathlul amdi )
Penerapan  sanksi  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pembunuhan  atau  kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan unsur kesengajaan, jika dilihat dari prespektif hukum Islam maka merujuk pada Al- Qur’an yaitu Surat Al Baqarah Ayat 178: َ اٰۤ ي ا هُّي َ نْيِذَّلا َا ْوُن م ا َ بِتُك َُمُكْي ل ع ا صِقْلا َُص ىِف ى لْت قْلا َ ۗ َُّرُحْل ا اِب َِ رـُحْل ا  و َُدْب عْل اِب ا  وِدْب عْل َُْل ى ثْن اِب َُْل ى ثْن َ ۗ َْن م ف َ يِفُع َ ه ل َْنِم َِهْي ِخ ا َ ءْي ش ا ف ا بِ ت ع اِ ب
َِف ْو ُرْع مْل َ ا  و َ ءٓا د َِهْي لِا َِاِب ا سْح َ ن َ ۗ َ كِل ذ َ فْيِفْخ ت َْنِ م َْمُكِ ب َّر َ ة مْح  ر  و َ ۗ َِن م ف ى د تْعا َ دْع ب َ كِل ذ َ ه ل ف ا ذ ع َ ب َ مْيِل ا
Artinya: "Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Diwajibkan  atas  kamu (melaksanakan)  qisas  berkenaan  dengan  orang  yang  dibunuh.  Orang  merdeka dengan  orang  merdeka,  hamba  sahaya  dengan  hamba  sahaya,  perempuan dengan  perempuan.  Tetapi  barang  siapa  memperoleh  maaf  dari  saudaranya, hendaklah  dia  mengikutinya  dengan  baik,  dan  membayar  diat  (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari  Tuhanmu.  Barang  siapa  melampaui  batas  setelah  itu,  maka  ia  akan mendapat azab yang sangat pedih."
Dari ketentuan di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa Ancaman pidana asal dalam tindak pidana pembunuhan dengan sengaja ( dolus ) adalah qisas (pidana mati) yang di dalamnya terdapat unsur keseimbangan atau keadilan antara pembunuh dan juga terbunuh, yaitu; “orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan  wanita  dengan  wanita”,  selain  itu  keluarga  korban  diberi  kesempatan  untuk memaafkan  pelaku  pembunuhan  dengan  sengaja,  tidak  menuntut  hukuman  qisas, diganti dengan pembayaran diyat . Dalam hal yang dituntut adalah pembayaran diyat, keluarga korban yang memaafkan supaya menagih pembayaran diyat .
2. Pembunuhan Tidak Sengaja ( qathlu khatha )
Dalam hukum Islam pembunuhan karena tidak disengaja terdapat pada surat An- Nisa’ Ayat 92:
ا م  و ا ك َ ن َ نِم ْؤُمِل َْن ا َ لُتْقَّي اًنِم ْؤُم ََّلِا اًئــ ط خ َ ۗ َْن م  و َ ل ت ق اًنِم ْؤُم اًئــ ط خ َُرْي ِرْح ت ف َ ة ب ق  ر َ ة نِم ْؤُّم َ ة يِد َّو َ ة مَّل سُّم ى ٰۤ لِا َٰۤ هِلْه ا ََّٰۤلِا َْن ا ا ْوُقَّدَّصَّي َ ۗ َِا ف َْن ا ك َ ن َْنِم
َ م ْو ق َ  وُد ع َْمُكـَّل َ وُه  و َ نِم ْؤُم َُرْي ِرْح ت ف َ ة ب ق  ر
َ ة نِم ْؤُّم َ ۗ َِا  و َْن ا ك َ ن َْنِم َ  م ْو ق
َْمُك نْي ب َْمُه نْي ب  و ا ثْيِ م َ ق َ ة يِد ف َ ة مَّل سُّم
ى ٰۤ لِا َ هِلْه ا َ و َُرْي ِرْح ت َ ة ب ق  ر َ ة نِم ْؤُّم َ ۗ َْن م ف َْمَّل
َْد ِج ي ا ي ِص ف َُم َِنْي  رْه ش ا ت تُم َِنْي عِب َ ۗ ًَة ب ْو ت َ نِ م َِٰاللّ َ ۗ ا ك  و َ ن َُٰاللّ
اًمْيِل ع َاًمْيِك ح
Artinya: "Dan  tidak  patut  bagi  seorang  yang  beriman  membunuh  seorang  yang
beriman  (yang  lain)  kecuali  karena  tersalah  (tidak  sengaja).  Barang  siapa membunuh  seorang  yang  beriman  karena  tersalah,  (hendaklah)  dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang  diserahkan  kepada  keluarganya  (si  terbunuh  itu),  kecuali  jika  mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir)  yang  ada  perjanjian  (damai)  antara  mereka  dengan  kamu,  maka (hendaklah  si  pembunuh)  membayar  tebusan  yang  diserahkan  kepada keluarganya  (si  terbunuh)  serta  memerdekakan  hamba  sahaya  yang  beriman. Barang  siapa  tidak  mendapatkan  (hamba  sahaya)  maka  hendaklah  dia  (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."
Dari  ketentuan  di  atas  dapat  diperoleh  kesimpulan  bahwa  Seseorang  yang beragama  Islam melakukan tindak pidana  pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain karena tidak sengaja ( culpa ), maka sanksinya adalah kifarat, yang berupa memerdekakan seorang hamba sahaya (budak), disamping itu juga dikenai hukuman lain  yaitu  berupa  pembayaran diyat yang  harus  diserahkan  kepada  ahli  waris  atau keluarga korban, pada tindak pidana ini juga keluarga korban memiliki kewenangan dalam penjatuhan hukuman yaitu apabila keluarga korban memaafkan pelaku maka kewajiban membayar diyat menjadi gugur.

## 3. Pembunuhan Semi Sengaja ( qathlu syighul amdi)
Menurut  Syafi’iyah,  seperti  dikutip  oleh  Abdul  Qadir  Audah,  pengertian menyerupai  sengaja  adalah  suatu  pembunuhan  dimana  pelaku  sengaja  dalam perbuatan,  tetapi  keliru  dalam  pembunuhan  (A.  A.-Q.  Audah,  n.d.).  Sementara menurut  Menurut  Hanabilah,  pengertian  pembunuhan  menyerupai  sengaja  adalah sengaja dalam melakukan perbuatan yang dilarang, dengan alat yang pada galibnya tidak akan mematikan, namun kenyataannya korban mati karenanya (Sabiq, 2015). Penerapan  sanksi  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pembunuhan  semi  sengaja  atau pembunuhan  menyerupai  sengaja  yaitu  “ diyat mughallazhah yaitu  diyat  yang diperberat” (Basyir,  2015).  Ketentuan  pembayaran  diyat  dalam  tindak  pidana pembunuhan semi sengaja ini sama halnya  dengan sanksi diyat pada tindak pidana pembunuhan sengaja, karena yang menjadi pertimbangan bukan pada meninggalnya korban atau hilangnya nyawa korban tetapi tujuan atau niat dari perbuatan tersebut dilakukan.  Akan  tetapi  pada  pembunuhan  semi  sengaja  pelaku  materiil  tidak  boleh dituntut sanksi qisas .Sehingga hal ini menunjukkan bahwa di dalam ketentuan hukum pidana  Islam  pemenuhan  terbagi  ke  dalam  tiga  jenis  yaitu  pembunuhan  sengaja pembunuhan tidak sengaja dan juga pembunuhan semi sengaja. Tentunya ketentuan hukum atau sanksi hukum yang diterima setiap pelaku tergantung dari jenis tindak pembunuhan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  atau  terdakwa.  Sanksi  dari  tindak  pidana pembunuhan  dalam  Islam  bisa  berupa qisas atau diyat ,  dalam  hukum  Islam memberikan  kesempatan  kepada  pelaku  untuk  meminta  maaf  kepada  keluarga  dari korban  sehingga  apabila  keluarga  korban  memaafkan  maka  hukumannya  bisa  lebih diringankan.
Dalam hal tinjauan hukum pidana Islam, tindak pidana pembunuhan terbagi atas tiga  yaitu  pembunuhan  sengaja  ( qathul  amdi ),  pembunuhan  tidak  sengaja  ( qathul khatha ),  pembunuhan  semi  sengaja  ( qathul  syughul  amdi ),  tentunya  hukuman  yang dijatuhi juga berbeda dalam hal pembunuhan sengaja hukuman yang dijatuhi adalah hukuman qisas atau hukuman mati. Dalam hukum Islam lebih mengedepankan asas permaafan dari pihak keluarga korban terhadap pihak pelaku, hukuman pelaku bisa
saja lebih ringan daripada seharusnya apabila pihak keluarga korban yang ditinggalkan telah memaafkan kesalahan terdakwa, sebagaimana yang diatur di dalam Quran Surah An-nisa ayat 92 dan -baqarah ayat 178.
Sehingga untuk menjatuhi hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus melihat sebab terjadinya pembunuhan tersebut di dalam hukum positif di Indonesia dilihat dari dua bentuk, yaitu merupakan pembunuh  sengaja  atau  tidak  sengaja,  dan  dalam  pandangan  Hukum  Pidana  Islam pembunuhan terbagi atas 3 (tiga) pemenuhan sengaja, pembunuhanan tidak sengaja dan juga pembunuhanan semi sengaja.
Pada  penelitian  ini,  tindak  pidana  pembunuhan  yang  dilakukan  oleh  aparat kepolisian  dikategorikan  sebagai  Pembunuhan  Sengaja  ( qathlul amdi)  yang  berarti bahwa  pembunuhan  tersebut  dilakukan  dengan  niat  dan  kesadaran  penuh  untuk menghilangkan nyawa korban (Ropei, 2021).  Dalam hukum pidana Islam, tindakan ini merupakan pelanggaran berat dan memerlukan sanksi yang sesuai. Hal ini kemudian memiliki  implikasi  terhadap  sanksi hukum  yang  diancamkan  kepada  pelaku  berupa dijatuhinya hukuman qishash , yakni dibunuh kembali atau dikenakan hukuman mati. Hukuman  mati  ini  merupakan  pembalasan  bagi  pelaku  yang  secara  esensial sebenarnya  juga  ditujukan  kepada  masyarakat  untuk  memberikan  pelajaran  dan dalam  rangka  mewujudkan  tujuan  hukum  itu  sendiri,  seperti  rasa  keadilan  dan kepastian hokum (Muhammadiah, 2019).
Namun  demikian,  hukuman  mati  dalam  hukum  Islam  dapat  terhalang  oleh karena adanya pemberian maaf dari wali korban, atau di antara keduanya (pelaku dan wali korban) melakukan jalan damai ( islah ), mengingat kedua hal tersebut merupakan bagian dari di antara perkara yang dapat menggugurkan hukum qishash (Ropei, 2020). Maka jika keluarga korban memutuskan untuk memaafkan pelaku, maka  hukuman qisas bisa diganti dengan denda ( diat ), yaitu pembayaran sejumlah uang sebagai ganti rugi kepada keluarga korban. Pemaafan ini dianggap sebagai bentuk belas kasih dan dapat  mengurangi  atau  menghilangkan  hukuman  qisas.  Ini  memungkinkan  adanya pendekatan  yang  lebih  manusiawi  dan  mempertimbangkan  situasi  keluarga  korban, mencerminkan prinsip keadilan dan rekonsiliasi dalam hukum pidana Islam.
Sebagaimana  peraturan  yang  tercantum  di  dalam  pasal  29  undang-undang kepolisian  yang  mana  menyatakan  bahwa  kepolisian  mengikuti  ketentuan  hukum peradilan umum, sehingga ketika aparat penegak hukum dalam hal ini adalah pihak kepolisian yang melakukan tindak pidana pembunuhan maka hukumannya mengacu pada  kitab  undang-undang  hukum  pidana  sebagaimana  menurut  hukum  pidana umum kejahatan pembunuhan atau ke jalan terhadap nyawa terbagi atas dua  yaitu pembunuhan  sengaja  dan  pembunuhan  tidak  sengaja.  Oleh  karenanya,  dalam  hal aparat penegak hukum melakukan tindak pidana pemenuhan harus dilihat dari unsur- unsur  tindak  pidana  yang  dilakukan  apakah  tergolong  dalam  tindak  pidana pembunuhan sengaja atau tindak pidana pembunuhan tidak sengaja maka hukuman yang dijatuhi sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  Pasal  29  Undang-Undang  Kepolisian,  anggota  Polri  tunduk  pada peradilan  umum  dan  oleh  karena  itu,  mereka  dikenai  aturan  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama Pasal 338 hingga Pasal 350, yang membagi tindak  pidana  pembunuhan  menjadi  dua: sengaja  dan  tidak  sengaja.  Dalam  hukum pidana  Islam,  pembunuhan  dibagi  menjadi  tiga  jenis:  pembunuhan  sengaja  (qathlul amdi), semi sengaja (qathul khatha), dan tidak sengaja (qathul syughul amdi), dengan masing-masing  jenis  memiliki  hukuman  berbeda.  Pembunuhan  sengaja  dapat
dihukum qisas atau hukuman mati sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 178, namun  hukuman  dapat  diganti  dengan  diyat  jika  keluarga  korban  memaafkan. Pembunuhan  tidak  sengaja  diatur  dalam  Quran  Surah  An-Nisa  ayat  92  dan  pelaku harus  membayar  kifarat  atau  diyat.  Pembunuhan  semi  sengaja  dikenai  diyat  yang diperberat tetapi tidak dapat dituntut dengan qisas. Sanksi administratif untuk polisi yang terlibat dalam pembunuhan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang  Kepolisian,  terutama  Pasal  19  ayat  (1),  yang  mencakup  sanksi  seperti penundaan kenaikan pangkat, pemindahan, atau pemberhentian dengan tidak hormat untuk menjaga disiplin dan integritas institusi.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Ali, Z. (2007). Hukum Pidana Islam . Sinar Grafika. Audah, A. A.-Q. (n.d.). At- tasyri’ Al -Jinaiy . Dar Al-Fikr. Audah, A. Q. (1989). at- Tasyri’i al - Jina’i al -Islami . Dar al-Kitab al- ‘Arabi. Basyir, A. A. (2015). Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam) . UII Press. Hadikusuma, H. (2015). Bahasa Hukum Indonesia . Alumni. Hakim, R. (2016). Hukum Pidana Islam . Pustaka Setia.
Halawa, M., Munawair, Z., & Hidayani, S. (2020). Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor  Putusan  616/Pid.B/2015/PN.  Lbp). JUNCTO:  Jurnal  Ilmiah  Hukum , 2 (1), 10.
Hamdi,  S.,  &  Efendi,  S.  (2022).  Konsep  Keadilan  Delik  Pembunuhan  Dalam  Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum , 144 – 159.
Hifni, M., Hibar, U., & Agustiawan, M. N. (2023). Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif. Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum , 3 (2), 34.
Irwansyah.  (2020). Penelitian  Hukum:  Pilihan  dan  Metode  Praktik  Penulisan .  Mirra Buana Media.
Jamil,  A.  (2015).  Hukum  Islam  di  Indonesia  Setelah  Pemberlakuan  Undang-undang No.7 Tahun 1989. Jurnal Hukum Dan Keadilan , 1 (1), 89.
Laksmi, G. A. D., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja  Dalam  Perkara  No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr). E-Journal  Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum , 3 (1), 50.
Mandagie, A. S. J. (2020). Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lex Crimen , 9 (2), 56.
Muhammadiah.  (2019).  Pidana  Mati  Menurut  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Positif Indonesia. Jurnal Komunike , 10 (1), 181.
Ropei,  A.  (2020).  The  Resolution  Of  Criminal  Cases  Through  A  Restorative  Justice Approach in Islamic Law Perspective. Jurnal Hukum Islam , 18 (2), 310.
Ropei, A. (2021). Kaidah Niat dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan Dalam Hukum Islam. AHKAM , 9 (1), 57.
Rosanto,  Y.,  Mardiyanto,  J.,  &  Putra,  T.  H.  (2022).  Studi  Komparatif  Sanksi  Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam Jurnal Bedah Hukum. Jurnal Bedah Hukum , 6 (2), 321. Sabiq, S. (2015). Fiqh As-Sunnah . Dar Al-Fikr.
Sinulingga, R., & Sugiharto, R. (2020). Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam Rangka  Pembaharuan  Hukum  Pidana. Sultan  Agung  Fundamental  Research
Journal , 1 (1), 31 – 43.
Sudarto,  A.  (2021).  PERAN  USAHA  MIKRO  DALAM  MENOPANG  PEREKONOMIAN KELUARGA PADA MASA PANDEMI COVID-19. In ANALISIS (Vol. 11, Issue 2, pp. 134 – 147).  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  Masyarakat  Universitas  Flores. https://doi.org/10.37478/als.v11i2.863
Sukiati. (2016). Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar (p. 4). Manjahi. Yusuf, I. (2014). Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam. Core , 13 (2), 1. Zuhaili, W. (2011). al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu . Dar Al-Fikr.