## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174

## Volume 3, Nomor 3, 2023

## Authors
Fery  Okta  Trinanda

## Affiliation
Universitas  17  Agustus  1945 Jakarta
Email feryokta27@gmail.com

## Date Submission
30 August 2023
Date Accepted 15 September 2023
Date Published 26 September 2023
DOI
10.52249

## ANALISIS  YURIDIS  PENEGAKAN LANDREFORM TERHADAP
HAK

## GUNA USAHA YANG SUDAH HABIS MASA BERLAKUNYA

## Abstract
The aim of the study is to find legal certainty regarding the legal rules of the status of former land use rights (HGU) so that there must be a prohibition on occupation by residents around the former HGU in order to prevent criminal acts. This study utilizes statutory approaches, conceptual approaches, and empirical juridical research techniques to produce analytical descriptive research. The results of the study show that in order to strengthen the act of occupation by residents around the former HGU it can indeed be categorized as a criminal  act  because  the  former  HGU  land  cannot  automatically become state land and the community cannot claim unilaterally if the land is state property so they have the right to manage the land based on Article 81 Regulation Number 18 of 2021, which includes procedures  for  determining  management  rights  and  land  rights, issued  by  the  Minister  of  ATR/Head  of  BPN.  The  Indonesian government can carry out land reform in line with the ATR/BPN Ministerial  Regulation  Number  86  of  2018  concerning  Agrarian Reform.
Keywords : Indonesian  Farmers,  Landreform,  Legal Certainty, Occupational Prohibition

## Abstrak
Tujuan studi menemukan kepastian hukum tentang aturan hukum  dari  status  bekas  tanah  Hak  Guna  Usaha  (HGU) sehingga harus ada larangan okupasi oleh penduduk sekitar bekas  HGU  agar  dapat  mencegah  tindak  pidana.  Studi  ini memanfaatkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan  konseptual,  dan  teknik  penelitian  yuridis empiris  untuk  mendapatkab  penelitian  deskriptif  analitis.
Hasil studi menunjukkan bahwa untuk memperkuat tindak okupasi oleh penduduk sekitar bekas HGU memang dapat masuk  kategori  tindak  pidana  karena  bekas  tanah  HGU tidak  serta  merta  dapat  menjadi  tanah  negara  dan masyarakat  tidak  boleh  mengklaim  sepihak  bila  tanah tersebut adalah milik negara jadi mereka berhak mengelola tanah tersebut didasarkan pada pasal 81 Peraturan Nomor 18 Tahun  2021,  yang  meliputi  tata  cara  penetapan  hak pengelolaan  dan  hak  atas  tanah,  yang  dikeluarkan  oleh Menteri  ATR/Kepala  BPN.  Pemerintah  Indonesia  dapat melaksanakan land reform sejalan dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Kata  Kunci  :  Kepastian  Hukum,  Larangan  Okupasi, Landreform, Petani  Indonesia

## PENDAHULUAN
Masalah dengan tanah telah menimbulkan konflik berkepanjangan di Indonesia, salah satunya permasalahan antara masyarakat dengan bekas pemegang Hak Guna Usaha (HGU) habis  masa  berlakunya,  dimana  ketika  sebuah  perusahaan  sudah  habis  masa  berlakunya kemudian  masyarakat  sekitar  ramai-ramai  melakukan  penolakan  perpanjangan  izin  HGU perusahaan  tersebut  kemudian  secara  bersama-sama  melakukan  okupasi  terhadap  tanah bekas HGU tersebut. Okupasi sendiri secara hukum dan KBBI pendudukan, pengunaan, atau penempatan tanah kosong.
Masalah  okupasi  tanah  negara  eks  HGU  yang  telah  habis  masa  berlakunya  yang diklaim  oleh  masyarakat  sekitar  bekas  HGU  biasanya  dilatarbelakangi  klaim  sepihak  oleh masyarakat yang menganggap tanah tersebut telah kembali menjadi tanah negara dengan tidak  diperpanjang  HGU  nya  dan  terlebih  masyarakat  menganggap  tanah  bekas  HGU tersebut merupakan tanah nenek moyang mereka dahulu sehingga mereka merasa berhak memiliki kembali tanah bekas HGU tersebut secara serta merta ketika HGU itu sudah habis masa berlakunya tanpa perlu adanya proses apapun lagi oleh negara.
Masyarakat sekitar bekas HGU biasanya melandasakan pemikiran mereka bila tanah negara eks HGU tersebut dapat langsung masyarakat kuasai karena hal itu ialah amanat Pasal 33 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung  di  dalamnya  adalah  milik  negara  dan  dipergunakan  sebesar-besarnya  untuk kemakmuran rakyat (Arisaputra, Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, 2015). Inilah kemudian diadposi dalam UUPA menjadi “hak menguasai negara”.
Akan tetapi kewenangan berupa hak menguasai negara seringkali disalahartikan oleh masyarakat,  seperti  dalam  hal  HGU  yang  sudah  habis  masa  berlakunya  yang  menjadi permasalahan ketika seseorang menggunakan alasan Domein Verklairing yakni ketika Orang yang sudah menempati lama dan tidak ada klaim maka dianggap miliknya sehingga tidak perlu adanya pendistribusian tanah oleh negara karena mereka menganggap bila HGU habis maka secara otomatis sebagai masyarakat sekitar langsung dapat menguasai tanah eks HGU tersebut. Pada hakekatnya, Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 mengatur tentang domain verklaring (hak mengelola negara), yang selanjutnya diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang pokok-pokok agraria (Zainudin, 2018).
Hak ini tidak disalah artikan dan tetap bisa mencapai tujuan kemakmuran rakyat ini maka Indonesia diharuskan membuat aturan hukum yang berpihak kepada petani mengingat negara Indonesia adalah negara agraris yang merupakan basis perekonomian. Hal ini dapat diketahui  dari  data  aktual  yang  menunjukkan  petani  merupakan  bagian  terbesar  dari masyarakat di Indonesia, termasuk pemilik tanah dan bukan pemilik tanah (buruh pertanian) (Budijaya, 1989).
Salah satu permasalahan paling utama yang sering kali terjadi sejak Indonesia merdeka dan memiliki dasar hukum atas kepemilikan tanah sebagaimana Hak Guna Usaha (HGU) ialah jenis kepemilikan tanah yang dituangkan dalam UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok- Pokok Agraria (UUPA). Pemberian Hak kepada Pemegang HGU tidak seluas dan sedalam pemberian hak kepada Pemegang Hak Milik karena HGU dibatasi haknya, namun sangat disayangkan terkadang pembatasan hak terhadap pemegang HGU seringkali hanya sebatas
teori  karena  praktiknya  para  pemegang  HGU  mempunyai  kekuasaan  yang  sama  bahkan melebihi pemegang hak milik.
Fenomena  seperti  inilah  yang  kemudian  mendorong  pemerintah  untuk  lebih mengutamakan  dan  memenuhi  hak-hak  rakyatnya  ketimbang  pemegang  HGU  yang seringkali  merupakan  perusahaan  besar,  inilah  yang  kemudian  dikenal  dengan  istilah Landreform  atau  Reforma  Agraria.  Reforma  agrarian  (Arba,  2019)  (reformasi  aset  dan reformasi  akses)  adalah  salah  satu  komponen  reforma  agraria;  Kedua  berjalan  beriringan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menetapkan negara menguasai bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di  dalamnya,  memanfaatkannya  dengan  sebaik-baiknya  untuk  kemakmuran,  yang memaksakan keharusan reforma agraria. Orang-orang itu (Arisaputra, Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial, 2016). Kemudian, UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) lahir sebagai hasil penerapan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Republik Indonesia.
Ketetapan  MPR  RI  No.  IX/MPR/2001  Tentang  Pembaruan  Agraria  dan  Pengelolaan Sumber Daya Alam menyatakan bahwa tujuan utama negara adalah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan  rakyat.  Memenuhi  kewajiban  tersebut,  Republik  Indonesia  mengeluarkan Peraturan  Presiden  RI  No.  86  Tahun  2018  tentang  Reforma  Agraria,  yang  menghimbau dilaksanakannya baik asset reform (penataan aset) maupun access reform (penataan akses). Penguasaan negara atas tanah adalah ungkapan yang relatif sederhana untuk dipahami dan dapat diputuskan untuk keuntungan penguasa; namun demikian, setelah UU No. 5 Tahun 1960 disahkan, ada beberapa aturan harus direncanakan lebih lanjut (Erwiningsih, 2009).
Oleh karena itu maka sesuai UUPA No. 5 Tahun 1960 yaitu Setiap orang diberikan hak, termasuk  manusia  dan  badan  hukum  untuk  memiliki  dan/atau  menguasai  tanah  di Indonesia dengan diberikan alas hak berupa sertipikat tanah, akan tetapi yang jadi persoalan adalah kenyataan banyaknya timbul masalah karena adanya tumpang tindih hak atas tanah ataupun  masalah  sertipikat  HGU  yang  telah  habis  masa  berlakunya  tapi  si  pemilik  masih menguasai tanah tersebut yang akhirnya bisa berujung kepada tindak pidana. Berakhirnya HGU sangat penting untuk dibahas agar ditemukan solusi bagi permasalahan-permasalahan yang akan menjadi konflik berkepanjangan di kemudian hari.
Ketika  memeriksa  dinamika  masyarakat,  konflik  berfungsi  sebagai  ukuran  penting. Sekalipun dalam masyarakat yang berupaya meningkatkan civil society, Masyarakat selalu melihat konflik sebagai komponen integral dari pertumbuhan masyarakat modern, konflik dalam masyarakat masih dipandang oleh sebagian besar orang sebagai semacam hubungan yang  buruk,  merusak.  ,  atau  tidak  produktif  (Mahruddin.,  2010).  Konflik  inilah  yang kemudian menjadi nyata di provinsi Bengkulu dan menjadi alasan penelitian ini.
Sebagai  contoh  di  Provinsi  Bengkulu  sempat  heboh  adalah  5  (lima)  orang  warga masyarakat Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu terlibat tindak pidana dengan Nomor Perkara 56/Pid.B/2022/PN.Bgl dan 57/Pid.B/2022/PN .Bgl bersama-sama 3 (tiga) orang anggota Organisasi Masyarakat (Ormas) GSPI harus merasakan dinginnya  dinding  penjara  karena  divonis  bersalah  terlibat  dalam  aksi  Pencurian  dan Provokasi melakukan pemanenan sawit di lokasi Ex PT.  Jenggalu Permai yang dikuasai oleh PT.  Agri  Andalas.  Persoalan  ini  menjadi  kompleks  dikarenakan  PT.  Agri  Andalas  hanya mempunyai surat kuasa penguasaan lahan dari Pemengang HGU yaitu PT. Jenggalu Permai
namun persoalannya HGU tersebut telah habis pada tahun 2016 dan PT. Jenggalu Permai tidak memperpanjangnya begitupun dengan PT. Agri Andalas belum memiliki HGU baru.
Oleh  karena  itu  menurut  kuasa  hukum  Para  Terdakwa  merasa  perbuatan  Para Terdakwa tidak dapat dihukum karena negara sebagai pemilik sah tanah tidak melaporkan adanya tindak pidana pencurian, sebagaimana ditegaskan juga oleh Ahli Hukum Agraria dari Universitas Bengkulu yaitu Ahmad Wali, S.H.,M.H. pada saat ditanya di Pengadilan Negeri Bengkulu  saat  ingin  menjadi  saksi  ahli  dalam  perkara  tersebut.  Terlebih  dalam  perkara Nomor : 56/Pid.B/2022/PN.Bgl dianggap oleh Penasihat Hukum telah melanggar Hak Asasi Manusia  karena  3  (tiga)  orang  anggota  Organisasi  Masyarakat  (Ormas)  GSPI  hanyalah menyampaikan pendapat di ruang rapat yang dihadiri oleh unsur muspida sehingga tidak bisa dikategorikan mengahasut.
Tulisan,  percakapan,  dan  bahkan  protes  adalah  contoh  bentuk-bentuk  di  mana kebebasan berpikir dapat diekspresikan. Universal Declaration of Human Rights (UDHR), International Covenant on civil and Cultural Rights (ICCPR), serta International Covenant on Economic,  Social,  and  Cultural  Rights  (ICESC)  semuanya  menetapkan  bahwa  hukum internasional menjunjung tinggi perlindungan hak atas kebebasan berbicara (Marwandianto, 2020).  Namun  terlepas  dari  pendapat  ahli  dan  Penasihat  Hukum  terdakwa,  menurut Penuntut  Umum  dan  Majelis  Hakim  adanya  hak  keperdataan  yang  melekat  pada  PT. Jenggalu Permai selaku pihak yang menanam sawit sehingga para terdakwa divonis bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan penghasutan.
Sengketa agraria telah menjadi subjek dari beberapa gugatan pengadilan yang gagal. Kegagalan  pengadilan  untuk  menggunakan  UUPA  No.  5  Tahun  1960  landasan  hukum penyelesaian sengketa pertanian mengakibatkan kurang diperhatikannya kepentingan rakyat dalam  masalah  keadilan.  Tidak  terlihat  adanya  dedikasi  yang  berarti  terhadap  tugas pengadilan  sebagai  pelaksana  penegakan  hukum  dan  pelindung  hak  dalam  rangka penyelesaian sengketa tanah yang mendasar. Hal ini terjadi karena UU NRI 1945, UUPA 1960, dan  landasan  filosofis  Pancasila  tidak  digunakan  dalam  aturan  perundang-undangan, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa (Maladi, 2017).
Keadilan tidak dipahami secara universal, yang mengarahkan individu untuk berusaha mengembangkan dan mendefinisikannya sesuai dengan basis pengetahuan dan pengalaman mereka  sendiri.  Keadilan  digambarkan  sebagai  pembagian  yang  berkesinambungan  yang menjunjung  tinggi  hak  setiap  orang.  Keadilan  menentukan  bahwa  setiap  keadaan diperhitungkan sendiri (Wijayanta, 2014).
Oleh  karena  masih  banyaknya  tafsiran  dari  para  ahli  hukum  mengenai  kedudukan hukum  dari  HGU  yang  masa  berlakunya  habis  dan  demi  menghindari  terjadinya permasalahan-permasalahan hukum dan demi menciptakan keadilan serta demi kepastian hukum  maka  perlu  ketegasan  dalam  penegakan  hukum  kepada  para  pemegang  sehingga tujuan dari landreform dapat terwujud dimana tanah bekas HGU ini dan tidak diperpanjang diberikan masyarakat sekitar terutama para petani sehingga tujuan mulia dari landreform dapat  terwujud,  untuk  menjamin  kemakmuran  rakyat  sebesar-besarnya,  negara menyediakan tanah bagi petani.
Tentu  akan  sangat  disayangkan  apabila  tanah  bekas  hak  guna  usaha  yang  luasnya mencapai  puluhan  bahkan  ribuan  hektar  kemudian  terlantar  dan  akhirnya  pasti  akan menimbulkan konflik agraria, oleh karena itu maka akan lebih baik apabila pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama badan pertanahan nasional mendistribusikan kepemilikan-
kepemilikan hak atas tanah tersebut kepada para petani terutama petani yang merupakan warga sekitar bekas tanah HGU lama yang telah habis masa berlakunya.
Berdasarkan permasalahan di atas, maka permasalahan tersebut dirumuskan:
1. Bagaimana kedudukan hukum Hak Guna Usaha yang sudah habis masa berlakunya demi menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan landreform di Indonesia?
2.  Bagaimana  kebijakan  yang  harus  diambil  oleh  pemerintah  dalam  penegakan  hukum terhadap  Hak  Guna  Usaha  yang  sudah  habis  masa  berlakunya  demi  menciptakan kepastian hukum dan penegakan landreform di Indonesia?
Mengidentifikasi  sumber  daya  yang  dapat  digunakan  untuk  meramalkan  apa  yang harus  dilakukan  untuk  merencanakan  kegiatan  yang  mungkin  dilakukan  di  masa  depan (Marzuki, 2009). Tujuan penulisan dari Jurnal untuk mengetahui secara cermat aturan serta upaya  pemerintah  yang  telah  dilakukan    maupun    harus  dilakukan  ke  depannya  dalam penegakan  hukum  terhadap  HGU  yang  sudah  habis  masa  berlakunya  demi  menciptakan kepastian hukum dan penegakan landreform di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Membantu kajian hukum yuridis normatif, penelitian hukum yuridis empiris dilakukan dengan  meninjau  bahan  hukum  primer,  sekunder,  serta  tersier  telah  dikumpulkan  dari literatur atau data sekunder. Metode legislatif dan pendekatan konseptual digunakan data dari penelitian ini dianalisis untuk membuat penelitian deskriptif analitis, yang kemudian dihubungkan  dengan  kejadian  nyata  yang  terjadi  di  lapangan  melalui  pengumpulan  data melalui wawancara. Undang-undang dan semua aturan yang diberlakukan sesuai dengannya berfungsi sebagai sumber utama informasi hukum untuk menulis tentang masalah tersebut di  atas.  Buku  atau  majalah  yang  memuat  berita  tentang  topik  tersebut  di  atas  dianggap sebagai  sumber  hukum  sekunder.  Mengenai  metodologi  yang  digunakan  penulis  banyak, diantaranya  pendekatan  legislatif,  pendekatan  konseptual,  pendekatan  sejarah,  dan wawancara. Metode pengumpulan informasi hukum menggunakan pendekatan penelitian dokumen, dan penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

## HASIL PENELITIAN  DAN PEMBHASAN

## Kedudukan  hukum  Hak  Guna  Usaha  yang  sudah  habis  masa  berlakunya  demi menciptakan  keadilan  dan  kepastian  hukum  dalam  penegakan  landreform  di Indonesia
Hukum adalah standar yang memerintahkan masyarakat untuk mewujudkan tujuan dan  kondisi  tertentu  tanpa  mengabaikan  dunia  nyata.  Akibatnya,  negara  menciptakan hukum  dengan  sengaja  dan  dengan  maksud  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  (Sunggono, 1994). Kepastian hukum dalam urusan pertanian telah diatur dengan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dengan maksud agar segala sengketa yang berkaitan dengan pertanahan diselesaikan menurut  aturan  yang  jelas  dan  menghapuskan  aturan-aturan  di  zaman  kolonial  Belanda sehingga  pada  akhirnya  seluruh  lapisan  masyarakat  Indonesia  dapat  merasakan  dampak positif dalam penguasaan hak atas tanah.
Mengenai  penghapusan  Hak  Guna  Usaha  (HGU)  yang  secara  khusus  diatur  dalam Pasal 29 UUPA No. 5 Tahun 1960, ayat (1) menentukan bahwa HGU diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun, sedangkan ayat (2) menentukan hak pakai hasil. hak diberikan
kepada usaha yang mensyaratkan jangka waktu lebih lama untuk jangka waktu paling lama 35 tahun, dan pada ayat (3) atas permintaan pemegang hak pakai hasil.
Apabila  tidak  ada  ketegasan  dalam  hukum  dan  pemerintahan  maka  permasalahan agraria akan menjadi konflik yang berkepanjangan. Sengketa agraria dilaporkan disebabkan oleh perbedaan atau ketidaksesuaian dalam kaitannya dengan sumber daya agraria, terutama perbedaan  pemahaman,  konsepsi,  dan  persepsi,  serta  ketidaksesuaian  dalam  hukum  dan kebijakan (Suharto, 2019).
Oleh  karena  itu  dibutuhkan  ketegasan  dalam  aturan  hukum  mengenai  kedudukan hukum  tanah  bekas  hak  guna  usaha  tersebut  agar  kemudian  agenda  landreform  dapat terwujud  karena  tanah  bekas  hak  guna  usaha  biasanya  mencapai  puluhan  bahkan  ribuan hektar sehingga akan sangat bermanfaat bila didistrubusikan tanah bekas hak guna usaha tersebut khususnya bagi petani yang tidak memiliki lahan (buruh tani). Perbedaan aturan yang  nampaknya  sepele  namun  akan  menimbulkan  multi  tafsir  makanya  memerlukan penjelasan  lebih  lanjut  bahkan  bila  perlu  melakukan  perubahan  undang-  undang  demi terciptanya  ketegasan  dalam  penindakan  terhadap  hak  atas  tanah  terhadap  HGU kedaluwarsa.
Kata  "land"  dan  "reform",  yang  secara  bersama-sama  berarti  tanah  dan  perombakan adalah  sumber  literal  dari  frasa  "landreform"  dalam  bahasa  Inggris.  Oleh  karena  itu, Landreform dapat dilihat hanya sebagai land reform. Realitas land reform, bagaimanapun, lebih kompleks serta melibatkan perubahan mendasar pada interaksi manusia sehubungan dengan  tanah  serta  pengerjaan  ulang  sistem  penguasaan  tanah  secara  menyeluruh. Perubahan ini dilakukan untuk membantu petani mendapatkan lebih banyak uang (Hustiati, 1990).
Reformasi  tanah  umumnya  bertujuan  untuk  memperbaiki  situasi  di  mana  banyak petani terikat dengan pemilik tanah karena distribusi tanah tidak merata. Ada orang yang, di satu  sisi,  memiliki  tanah  yang  cukup  besar,  dan  di  pihak  lain  ada  banyak  (petani)  yang memiliki tanah yang sangat kecil atau terakhir cukup tinggi, tidak sama sekali (tuna kismis). bergantung pada pemiliknya. tanah dan cara hidup pengambil (Sauni, 2006).
Mengutip penyataan Ir. H. Joko Widodo, Presiden RI, seperti dikutip bila 80 juta rakyat Indonesia  menempati  lahan  tapi  tidak  mempunyai  alas  hak  sertipikat  sebagaimana pernyataan di Metro TV Pukul 17.51 WIB Kamis 09/006/2022 dalam acara Prime Time News, orang bisa saling bacok atau saling bunuh karena persoalan tanah dan persoalan tanah bisa melibatkan individu ke individu maupun terhadap  badan  hukum. Oleh karena itu maka pentingnya  penegakan  Landreform  di  Indonesia  karena  pada  dasarnya  tujuan  dari landreform  adalah  tanah  untuk  petani  sehingga  sudah  sepatutnya  aturan  dari  UUD  1945 Pasal  33  dan  UUPA  beserta  turunan  peraturannya  seperti  Peraturan  Pemerintah  maupun Peraturan Menteri ATR/BPN harus ditegakkan secara maksimal.
Sebagaimana tujuan dari pemerintah Republik Indonesia agar permasalahan tanah di Indonesia  segera  diselesaikan  makanya  negara  memfasilitasi  penyelesaian  permasalahan tanah  dengan  melakukan  pembuatan  sertipikat  tujuan  landreform  sebagai  prasyarat  atau landasan  untuk  mengejar  kemajuan  ekonomi  menuju  masyarakat  yang  adil  dan  makmur berdasarkan  Pancasila,  Program  landreform  Indonesia  bertujuan  untuk  meningkatkan pendapatan  dan  taraf  hidup  para  petani  tanah,  maka  sertifikat  dibuat  secara  sistematis, khususnya melalui Proyek Operasi Agraria Nasional (Prona), sehingga setiap orang dapat memiliki sertifikat tanahnya.
Badan  Pertanahan  Nasional  mencantumkan  sejumlah  faktor  yang  dapat mengakibatkan sengketa, antara lain kurangnya lahan yang tersedia sementara Kebutuhan penduduk  yang  terus  menerus  akan  tanah,  disparitas  penguasaan,  kepemilikan, pengembangan,  dan  penggunaan  tanah,  tanah  terlantar,  tingkat  ekonomi  yang  menurun, keragaman  hukum  pertanahan  dari  zaman  kolonial,  persepsi  dan  kesadaran  hukum masyarakat tentang penguasaan dan kepemilikan tanah, dan kebijakan pemerintah hanyalah beberapa  faktor  yang  harus  dipertimbangkan  (Mahfiana,  2013).  Permasalahan  paling kompleks   dikarenakan   adanya   hak   guna   usaha   yang   telah berakhir masa berlakunya kemudian diartikan berbeda oleh banyak ahli hukum sehingga menimbulkan multi tafsir dan setiap pihak termasuk pemegang HGU dengan tanggal kedaluwarsa mempunyai pengertian sendiri. Oleh karena itu butuh ketegasan dan kejelasan bagamaina kedudukan hukum tanah yang sudah habis masa berlaku hak guna usahanya, siapa yang berhak menghapus dan lalu mengambil kembali hak atas tanah yang hak guna usahanya sudah habis sampai bagaimana mekanisme pengambilan kembali oleh negara terhadap tanah yang hak guna usahanya sudah habis masa berlakunya dikarenakan sejak berlakunya UUPA sampai sekarang sudah banyak tanah yang hak guna usahanya sudah habis masa berlakunya namun kemudian tidak ada tindakan tegas untuk menegakkan  hukum agraria, terlebih melaksanakan agenda landreform dengan memberikan hak atas tanah kepada petani sehingga tujuan kemakmuran rakyat dapat tercapai.
Ketentuan  Pasal  34  UUPA  yang  mengatur  tentang  penghapusan  Hak  Guna  Usaha (HGU)  kemudian  diatur  kembali  dalam  aturan  turunan  UUPA  yaitu  dalam  Pasal  12  PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha pada  huruf  g  yang  berbunyi:  “Apabila  hak  pakai  hasil  dicabut,  maka  tanah  yang  telah diberikan  hak  tersebut  harus  dikembalikan  kepada  negara,  yang  diperkuat  dengan keterangan pada huruf h, yaitu:” memberikan sertifikat hak pakai dihapus kepada Kepala Kantor Pertanahan, maka dalam Pasal 17 ayat (3) ketentuan lebih lanjut mengenai pembatalan Hak Pakai atas tanah dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Presiden, kemudian  Pasal  Pasal  18  ayat  (1)  menyatakan:  Pemegang  hak  pakai  yang  lama  harus merobohkan  bangunan  dan  barang-barang  yang  ada  di  atasnya  dan  memberikan  kepada negara tanah dan tumbuhan yang dicakup oleh bekas hak pakai dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh menteri, jika hak pakai hasil tidak diperpanjang atau diperbarui, maka dalam ayat (2) juga disebutkan: dalam hal bangunan, tanaman, dan benda-benda tersebut dalam ayat  (1)  masih  perlu  dipertahankan  atau  penguasaannya  dikembalikan,  pemegang  hak terdahulu mendapat ganti rugi yang jenisnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden beserta besarannya.
Selanjutnya dibandingkan ketentuan Pasal 17 PP Nomor 40 Tahun 1996 dengan Pasal 34 UUPA. Ada perbedaan. Sementara Pasal 17 PP No. 40 Tahun 1996 telah merinci alasan- alasan penghapusan Hak Guna Usaha (HGU), Pasal 34 UUPA tampaknya lebih komprehensif dalam ketentuannya terkait penghentian Hak Guna Usaha. Selain itu, tidak terlalu jelas dari ketentuan Pasal 34 UUPA badan pemerintah mana yang berwenang menyatakan HGU batal demi hukum. Presiden dengan keputusan (Keppres) berwenang menyatakan HGU dihapus, sesuai Pasal 17 PP Nomor 40 Tahun 1996 (Supriadi, 2015).
Bahwa Perpres ini tidak mengatur peraturan turunan dari UUPA dan PP No. 40 Tahun 1996  tentang  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan,  dan  Hak  Guna  Tanah,  khususnya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Badan Pertanahan Nomor 7 Tahun 2010 Tahun 2017
tentang Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) memberikan tambahan kelebihan (1) menyatakan apabila suatu hak pakai hasil berakhir dan tidak dapat dipulihkan kembali, bekas pemegang hak itu wajib membongkar bangunan beserta  seluruh  isinya  dan  menyerahkan  tanah  itu  kepada  negara  dalam  keadaan  kosong selambat-lambatnya  satu  tahun  sejak  berakhirnya  hak  tersebut.  Kemudian  dalam  ayat  (2) menjelaskan: “Tanah dan bangunan serta benda-benda berikut hak pemegang hak terdahulu untuk  tidak  merusaknya  sesuai  dengan  ayat  (1)  langsung  dikuasai  negara,  artinya  sesuai dengan  Pasal  54  Negara  yang  pada  akhirnya  menjadi  pemilik  tanah  setelah  lewat  masa berlaku HGU.
Oleh karena itu maka hak keperdataan sudah tidak dari pemegang HGU terhitung sejak hari berakhirnya dan dengan demikian maka seluruh tanah dan bangunan termasuk tanaman seluruhnya menjadi aset negara sehingga secara hukum maka penegakan landreform yaitu hanya petani yang merupakan bagian dari lingkungan yang dapat memperoleh pembagian tanah yang digunakan untuk hak pakai hasil. Alhasil, jika mengingat Permen Agraria/Kepala BPN  No.  7  Tahun  2017  tentang  Pengaturan  dan  Tata  Cara  Penetapan  HGU  maka  tidak diperlukan lagi Keputusan  Presiden untuk menyatakan hapusnya hak guna usaha. Dengan demikian maka sudah seharusnya pihak Kepala Kantor Pertanahan tempat hak guna usaha berakhir tersebut harus lebih pro aktif Melapor kepada Kepala BPN yang juga Menteri ATR, agar dapat bekerja sama dengan Presiden untuk melaksanakan hak guna tanah yang telah habis itu dengan baik, hati-hati, dan hati-hati.

## Kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah dalam penegakan hukum terhadap Hak Guna Usaha yang sudah habis masa berlakunya demi menciptakan kepastian hukum dan penegakan landreform di Indonesia
NKRI  telah  menentukan  kebijakan  yang  sangat  tegas  mengenai  penguasaan  tanah, dalam  Pasal  33  UUD  1945  serta  sangat  berkaitan  dengan  masalah  pertanahan,  khususnya dalam Pasal 3318 ayat (3) NRI diatur dengan sistem Res Publica. Hak menguasai negara atas tanah,  air,  dan  ruang  angkasa  bertujuan  agar  rakyat  dapat  menikmati  kemakmuran, kemandirian,  dan  kesejahteraan  nasional  yang  sebesar-besarnya  dalam  masyarakat  dan pemerintahan Indonesia yang bebas, otonom, demokratis, dan kaya (Santoso, 2014).
Sistem pemerintah Indonesia sendiri pemegang keuasaan tertinggi dalam negara dan pemerintahan adalah Presiden. Presiden, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, adalah eksekutif  tertinggi  undang-undang  karena  dia  adalah  pembawa  otoritas  pemerintah,  dan dengan  demikian,  presiden  juga  bertanggung  jawab  untuk  menjalankan  pemerintahan negara  dan  merupakan  kepala  administrator  pemerintahan  negara.  Untuk  menjalankan pemerintahan  tersebut,  Presiden  dibantu  oleh  menteri-menteri  dan  khusus  untuk permasalahan agraria maka ditunjuklah Badan Pertanahan Nasional yang bertugas mengatur seluruh ATR dan BPN di wilayah NRI dipimpin oleh Menteri ATR mempunyai kewenangan dalam  menerbitkan  sertipikat  tanah  dan  mengatur  penggunaan  tanah  agar  tepat  sasaran termasuk  dalam  hal  bagaimana  pemerintah  harus  mengambil  tindakan  dalam  penegakan hukum terhadap HGU tidak berlakunya demi menciptakan kepastian hukum dan penegakan landreform di Indonesia seharusnya semuanya dapat dilakukan melalui kantor- kantor ATR /BPN di seluruh wilayah RI ditanggung.
Salah satu fungsi ATR /BPN di seluruh wilayah RI adalah mengawasi dan mengatur kembali penggunaan tanah pada pihak yang sedang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) yang
telah diberikan. Salah satu fungsi kontrol tersebut adalah bagaimana caranya ATR /BPN di seluruh  NRI  mengawasi  serta  mengambil  alih  kembali  kekuasaan  dari  pemegang  HGU Habisnya.  Kepala  Kantor  Pertanahan  yang  merupakan  perpanjangan  tangan  dari  Menteri ATR/BPN bertugas melaksanakan sebagian tugas pengendalian dan kewenangan ATR/BPN tiap di daerah. Kepala Kantor Pertanahan seharusnya sudah mengetahui Pasal 12 PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Usaha di huruf g,  berbunyi:  “Ketika  hak  pakai  hasil  telah  dihapuskan,  memberikan  kepada  negara  tanah yang  dihibahkan  dengan  HGU."  ,  yang  diperkuat  dengan  keterangan  di  huruf  h  yaitu  :  “ “menyerahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sertifikat HGU yang dihapus”.
Pertanyaannya  bagaimana  jika  sebuah  perusahaan  telah  habis  masa  berlaku  Hak Guna  Usaha  (HGU)  namun  tidak  juga  menyerahkan  tanah  bekas  tidak  menyerahkan sertifikat  HGU  tersebut?  Disinilah  fungsi  Kepala  Kantor  Pertanahan  untuk  mengambil tindakan tegas mulai dari peneguran, penghapusan data Hak Guna Usaha (HGU) dari data ATR/  BPN,  sampai  pengambilan paksa tanah habis digunakan untuk Hak Guna Usaha (HGU).  Kebijakan  tersebut  adalah  tindakan  Kepala  Kantor  Pertanahan  sebagai  wakil  dari Menteri ATR/BPN yang merupakan pembantu Presiden sekaligus perwakilan pemerintahan. Oleh karena tiu tindakan pemerintah melalui Kepala Kantor Pertanahan yang menegakkan hukum dan mengambil tanah dari perusahaan pemegang hak pakai hasil terlantar, terutama sebagai  bagian  dari  perjuangan  melawan  hak  pakai  hasil  terlantar  dalam  hukum  demi menciptakan kepastian hukum dan penegakan landreform di Indonesia.
Landform  yang  secara  garis  besar  mengacu  pada  penyelesaian  masalah  pertanian sebelum terciptanya UUPA, terdiri dari 5 program, yaitu (htt) :
1.  Ketika  hak  pakai  hasil  telah  dihapuskan,  mengalihkan  memberikan  tanah  negara  yang diberi HGU;
2. Pencabutan hak asing dan konsesi tanah yang dibuat di bawah kolonialisme;
3. Mengakhiri eksploitasi feodal secara berangsur-angsur;
4.  Untuk  mencapai  distribusi  kekayaan  dan  keadilan  yang  adil,  kepemilikan  tanah, penguasaan, dan hubungan hukum harus direvisi;
5.  Menyelenggarakan  persediaan  dan  distribusi  sumber  daya  alamnya  (tanah,  air,  dll), klasifikasi sesuai dengan daya dukungnya, dan daya tampungnya
Sedangkan reformasi tanah, bila digunakan secara sempit, secara eksklusif berkaitan dengan item keempat atau rangkaian langkah-langkah Reforma Agraria, perubahan dalam pengelolaan  dan  kepemilikan  tanah,  serta  dalam  hubungan  hukum  melingkupi pengelolaannya.  Kata  yang  tepat  untuk  land  reform  ekstensif  adalah  redistribusi  tanah. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 digariskan tujuannya landreform itu sendiri tunduk pada sudut pandang yang berbeda dari kelompok yang berbeda, namun mereka semua akhirnya bermuara pada upaya guna meningkatkan taraf hidup dan pendapatan penduduk. Sebagai landasan  atau  syarat  tercapainya  pertumbuhan  ekonomi  menuju  masyarakat  adil  dan makmur berdasarkan pancasila diperlukan penggarap tanah. Berikut adalah tujuan khusus land reform di Indonesia :
1.  Upaya untuk melaksanakan keadilan sosial dengan merevolusi struktur pertanahan untuk menyelenggarakan pemerataan penghidupan rakyat tani secara adil dalam bentuk tanah, dengan tujuan agar juga terjadi pembagian hasil yang adil.
2.  Mempraktikkan gagasan “tanah untuk petani”, sehingga tanah tidak digunakan sebagai alat tawar-menawar atau alat pemerasan.
3.  Meningkatkan  serta  memperluas  hak  kepemilikan  tanah  bermanfaat  bagi  setiap  warga negara  Indonesia.  Hak  yang  paling  kuat  bersifat  individual  dan  turun-temurun,  tetapi bersifat sosial, oleh karena itu hak milik merupakan pertahanan terhadap bezit pribadi.
4.  Meniadakan penguasaan dan penguasaan tanah berskala besar yang tidak terbatas serta memberikan batasan maksimum dan minimum pada setiap keluarga untuk mengakhiri sistem  tuan  tanah.  Kepala  keluarga  bisa  laki-laki  atau  perempuan.  Akibatnya,  ia  juga menggerogoti sistem pemerintahan liberal dan kapitalis serta melindungi kelompok sosial yang kurang diuntungkan secara ekonomi.
5.  Mewujudkan kesejahteraan yang adil dan berkeadilan yang didukung oleh peningkatan hasil output nasional dapat dicapai melalui sistem kredit yang dirancang khusus untuk orang  miskin,  serta  dengan  mempromosikan  penggunaan  koperasi  dan  jenis  gotong royong lainnya untuk melaksanakan gotong royong dalam pertanian intensif.
Oleh  sebab  itu  maka  pemerintah  pusat  melalui  pemerintah  daerah  yang  mendapat mandat  otonomi  daerah  termasuk  mengurusi  permasalahan  pertanahan  harus  mengambil langkah strategis dan sesegera mungkin melakukan penegakan hukum terhadap HGUyang habis masa berlakunya demi menciptakan kepastian hukum dan penegakan landreform di Indonesia karena negara sesuai amanat UUD NRI 1945 dan UUPA memliki hak menguasai dan  mendistribusikan  tanah  kepada  rakyat.  Negara  yang  berwenang  memutuskan  badan hukum dapat memperoleh hak atas tanah dari negara, dan hubungan hukum dapat terjadi antara badan hukum dan tanah (Wirawan, 2021).
Untuk  itu  maka  permasalahan  kepemilikan  tanah  yang  tidak  jelas  karena  persoalan habisnya Hak Guna Usaha (HGU) harus segera diselesaikan oleh Negara   melalui pemerintah daerah setempat maupun oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat yang harus lebih pro aktif dan  bila  perlu  membentuk  tim  khusus  penyelesaian  sengketa  tanah  agar  permasalahan tersebut  tidak  berujung  tindak  pidana  sebagaimana  Polri  dan  Kejaksaan  sendiri  telah membentuk Tim Satgas Anti Mafia Tanah. Tugas negara atau pemerintahan juga merupakan tugas pemerintahan daerah karena pemerintahan daerah merupakan sub sistem dari Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Namun,  karena  keadaan,  kemampuan,  dan  kepentingan nasional  daerah,  tidak  semua  tanggung  jawab  atau  urusan  pemerintahan  dilimpahkan  ke daerah (Febrian Sumtaki, 2017).
Dengan diketahuinya secara pasti kedudukan hukum tentu akan mewujudkan keadilan dan  memberikan  kejelasan  hukum  penegakan  land  reform  Indonesia  tentang  Hak  Guna Usaha yang sudah tidak berlaku. Keadilan digambarkan sebagai “berikan setiap orang hak mereka dan letakkan segala sesuatu pada tempatnya.” sesuai dengan konsep setiap orang mempunyai hak yang sama di mata hukum (equality before the law) (Wantu, 2012).
Kepastian hukum dipahami dengan gagasan bahwa aturan hukum berfungsi sebagai perwakilan keadilan, manfaat dari gagasan bahwa kesenangan adalah landasan keadilan, dan keadilan itu sendiri melihat aturan hukum sebagai entitas yang hidup daripada apapun yang dapat memberikan keadilan. menguntungkan para pihak yang bersengketa. Masalah perlu diteliti dalam masyarakat dan undang-undang lain yang harus dipertimbangkan oleh hakim saat membuat keputusan untuk mencapai keadilan itu sendiri (Sutrisno, 2020).
Setelah kedudukan hukum dari menurut ketentuan undang-undang, tanah yang bebas dari hak pakai hasil yang telah berakhir telah Kembali kepada negara harus terlebih dahulu dihapus data sertipikat hak guna usaha dari database Kementerian ATR/ BPN sehingga di kemudian hari tidak akan timbul masalah menurut ketentuan undang-undang, tanah yang
bebas  dari  hak  pakai  hasil  yang  telah  berakhir  Negara  melalui  Pemerintah  Pusat  sebagai badan  hukum  dapat  mengambil  tindakan  melakukan  penertiban  terhadap  orang  atau perusahaan yang mempunyai hak pakai hasil atas tanah tetapi tetap memegang hak tersebut.
Semua  tanah,  bangunan,  dan  aset  lainnya  dengan  hak  penggunaan  tanah  dapat dirampas oleh pemerintah melalui Kepala BPN dan Menteri ATR lalu dengan menggunakan Hak Menguasai Negara maka negara berhak mendistribusikan tanah yang sudah habis masa berlakunya tersebut kepada masyarakat sekitar khususnya petani dengan memberikan izin entah  itu  berupa  hak  pakai,  hak  garap,  atau  bahkan  memberikan  hak  milik  dengan  cara menerbitkan sertipikat yang baru. Adapun proses penerbitan sertipikat yang baru kepada masyarakat sekitar khususnya petani dapat dilakukan dengan progran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Prakarsa  pemerintah  dimaksudkan  untuk  memberikan  kejelasan  dan  perlindungan hukum  terhadap  hak  masyarakat  atas  tanah  berdasarkan  asas  kemudahan,  kecepatan, kelancaran,  keamanan,  keadilan,  pemerataan,  serta  keterbukaan  dan  akuntabilitas,  dalam rangka  mewujudkan  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  menciptakan  stabilitas  hukum  dan melindungi hak tanah komunal (Suyikati, 2019).
Begitupun  dengan  bekas  tanah  yang  memang  jumlahnya  tidak  terlalu  luas  maka Menteri ATR/Kepala BPN dapat mengarahkan Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota atau provinsi untuk melakukan pengawasan terhadap pemeliharaan tanah-tanah yang habis HGU. Kepala administrasi pertanahan kabupaten/kota/provinsi dapat bekerja sama dengan Bupati/ Walikota maupun Gubernur di masing-masing daerah dengan mempergunakan alat negara  berupa  kepolisian,  kejaksaan,  dan  Satpol  PP  untuk  menyita  segala  aset  tanah, bangunan, dan tanah di bekas hak guna usaha, lalu dengan menggunakan Hak Menguasai Negara maka Kepala Kantor Pertanahan di kabupaten/ kota dapat mendistribusikan tanah yang  sudah  habis  masa  berlakunya  tersebut  kepada  masyarakat  sekitar  khususnya  petani dengan memberikan izin entah itu berupa hak pakai, hak garap, atau bahkan memberikan hak milik dengan cara menerbitkan sertipikat yang baru.
Bila  pembagian  tanah  ini  dapat  dilakukan  maka  tercapailah  keadilan  di  dalam masyarakat  yang  dikenal  dengan  sebutan  keadilan  distrinutif.  Konsep  inti  dari  keadilan distributif  meliputi  pembagian,  kehormatan,  uang,  dan  hal-hal  lain  yang  dapat  diperoleh secara  adil  dalam  masyarakat.  Tanpa  mengandalkan  bukti  matematis,  jelaslah  yang dimaksud Aristoteles adalah pembagian uang dan barang-barang lain sesuai dengan nilai- nilai  dominan  di  kalangan  penduduk.  Distribusi  berdasarkan  nilai  kebaikan,  yaitu kontribusinya kepada masyarakat, dapat disebut sebagai distribusi yang adil (Mohammad Faiz, 2009).
Pada intinya apabila negara memang tegas kepada siapapun pemegang hak guna usaha maka  sudah  dapat  dipastikan  kedudukan  hukum  dari  Hak  Guna  Usaha  yang  sudah kadaluwarsa  menimbulkan  multi  tafsir  lagi  sehingga  tentunya  akan  melaksanakan  land reform  di  Indonesia,  berikan  keadilan  dan  kejelasan  hukum.,  dimana  setiap  petani  akan memiliki tanahnya sendiri dan bukan hanya menjadi buruh tani.

## KESIMPULAN
Bahwa sebenarnya aturan-aturan memiliki pengaturan yang sangat tepat tentang tata cara penghentian hak pakai hasil  pada Nomor 5 Tahun 1960 UUPA, Meskipun demikian, jelas  dalam  peraturan  turunannya  bagaimana  hak  pakai  hasil  dihapuskan,  bagaimana
kedudukan  hukum  pemegang  hak  bekas  pakai  hasil,  dan  bagaimana  kedudukan  hukum pemerintah  dalam  menguasai  bekas  hak  pakai  hasil,  sebagaimana  ditentukan  oleh  UU. persyaratan hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak guna tanah PP No. 40 Tahun 1996. Sertipikat HGU harus diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat di mana hak pakai  hasil  itu  berada,  sebagaimana  disyaratkan  oleh  peraturanan  yang  berlaku,  dan pemegangnya harus meninggalkan tanahnya dalam keadaan aman setelah HGU berakhir. Pengelolaan  tanah  bekas  HGU  dapat  dialihkan  kepada  masyarakat  setempat,  khususnya petani,  dengan  pengutamaan  diberikan  kepada  petani  penggarap  (buruh  tani),  jika pemerintah mengikuti peraturan. Tanah bagi petani akan disediakan yang memungkinkan mereka  mencapai  tujuan  pemerintah  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  33  ayat  3  UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat”. Alhasil,  tujuan  land  reform  itu  sendiri  akan  tercapai.  Mengingat  Indonesia  ialah  negara agraris,  dimana  kesejahteraan  petani  diprioritaskan  untuk  mencegah  agar  hak  guna  tanah lama  tidak  terabaikan  atau  disia-siakan,  maka  pemerintah  Indonesia  dituntut  untuk mematuhi UU yang berpihak pada petani guna mewujudkan hal tersebut

## DAFTAR PUSTAKA
Arba, H. (2019). Hukum Agraria Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika Arisaputra,  M.  I.  (2016).  Access  Reform  Dalam  Kerangka  Reforma  Agraria  Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial. Jurnal Perspektif, No.2 , 83.
Arisaputra,  M.  I.  (2016).  Access  Reform  Dalam  Kerangka  Reforma  Agraria  Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial. Jurnal Perspektif, No.2 , 83.
Budijaya,  I.  N.  (1989). Tinjauan  Yuridis  Tentang  Redistribusi  Tanah  Pertanian  Dalam  Rangka Pelaksanaan Landreform. Yogyakarta: Liberty.
Erwiningsih, W. (2009). Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara atas Tanah Menurut UUD 1945. Jurnal Hukum, No. 1 , 120.
Febrian Sumtaki, M. (2017). Kebijakan Pemerintah Dalam Pemanfaatan Tanah Eks Hak Guna Usaha  PT.  Perkebunan  Chairaat  Di  Kelurahan  Buha  Kecamatan  Mapanget  Kota Manado. Jurnal Media Neliti, No. 1 , 6. Hustiati.  (1990). Agrarian  Reform  di  Philipina  dan  Perbandingannya  Dengan  Landreform  di Indonesia . Bandung: Mandar Maju. Kartasapoetra, G dkk. Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah . Jakarta: Rineka Cipta, 1991, 100.
Mahfiana, L. (2013). Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Ponorogo. Jurnal Kodifikasia 7, No. 1 , 84.
Mahruddin. (2010). Konflik Kebijakan Pertambangan Antar Pemerintah Dan Masyarakat DI Kabupaten Buton. Jurnal Studi Pemerintahan, No. 1 , 192.
Maladi,  Y.  (2017).  Dominasi  Negara  Sebagai  Sumber  Konflik  Agraria  Di  Indonesia. Jurnal Media Neliti, No. 1 , 440. Marwandianto, a. N. (2020). Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam koridor penerapan pasal 310 dan 311. Jurnal HAM 11, No. 1 , 83. Marzuki, P. M. (2009). Penelitian Hukum . Jakarta,: Kencana Prenada Media Group. Mohammad Faiz, Pan (2009). “Teori Keadilan John Rawls.” Jurnal Konstitusi , No. 6, 135 . Santoso, U. (2014). Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah . Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
Sauni, H. (2006). Politik Hukum Agraria Kajian atas Landreform dalam rangka pembangunan hukum ekonomi Indonesia . Medan: Pustaka Bangsa Press.
Suharto, M. P. (2019). Konflik Agraria Dalam Pengelolaan Tanah Perkebunan Pada PT. Hevea Indonesia  (PT.  Hevindo)  Dengan  Masyarakat  Kecamatan  Nanggung  Kabupaten Bogor. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, No. 1 , 55-56.
Sunggono, B. (1994). Hukum dan Kebijaksanaan Publik . Jakarta: Sinar Grafika. Supriadi. (2015). Hukum Agraria . Jakarta: Sinar Grafika.
Sutrisno.  (2020).  Penerapan  Asas  Keadilan,  Kepastian  Hukum  Dan  Kemanfaatan  Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Gorontalo Law, No. 3 , 1.
Suyikati.  (2019).  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  Berdasarkan Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Di BPN Yogyakarta. Jurnal Widya Pranata Hukum, No. 2 , 113.
Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. Jurnal Dinamika Hukum, No. 14 , 221. Wirawan, V. (2021). Rekonstruksi Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah dan Konflik Tanah di Indonesia. Jurnal Hukum Progresif 9, No. 1 , 1.
Zainudin,  Z.  U.  (2018).  Domein  Verklaring  Dalam  Pendayagunaan  Tanah  Di  Aceh. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 139.