## Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Dalam Mewujudkan
Kesetaraan Gender Di Kabupaten Kutai Kartanegara
Sitti Maimanah 1 , DB. Paranoan 2 , Jamal Amin 3
Abstrak Penelitian  ini  ditujukan  Untuk  mengetahui  implementasi  dan hasil  yang  dicapai  dari  program  pemberdayaan  perempuan  dalam mewujudkan  kesetaraan  gender  di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara.  Jenis penelitian  ini  adalah  kualitatif  deskriftif.  Teknik  yang  digunakan  dalam menentukan sumber data adalah Nonprobabilty Sampling dengan metode Purposive  Sampling.  Untuk  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan adalah  dengan  observasi  partisipan,  wawancara  mendalam  dan  studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan analisis data  interaktif  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Miles  and Huberman. Berdasarkan hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa seluruh program  pemberdayaan  perempuan  telah  berhasil  di  implementasikan oleh  Badan  Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  (BKBP3A)  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  hanya  saja belum  berhasil  mewujudkan  kesetaraan  gender  di  Kabupaten  Kutai Kartanegara.Faktor  pendukung  implementasi  program  pemberdayaan perempuan  dalam  mewujudkan  kesetaraan  gender  di  Kabupaten  Kutai Kartanegara  yaitu  adanya  regulasi  yang  mendukung  kegiatan pemberdayaan  perempuan  dalam  mewujudkan  kesetaraan  gender  yaitu Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  64  Tahun  2011  dan  Peraturan Bupati  Nomor  52  Tahun  2013.  Sedangkan  faktor  penghambat implementasi  program  pemberdayaan  perempuan  adalah  minimnya anggaran  yang  dialokasikan  untuk  membiayai  program  pemberdayaan perempuan,  kualitas  SDM  di  BKBP3A,  keterbatasan  informasi,  sikap aparatur pelaksana dan kurangnya sosialisasi.
Kata Kunci :  Implementasi,  Program  Pemberdayaan  Perempuan, Kesetaraan Gender.

## Pendahuluan
Keberhasilan  pembangunan  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah, swasta  maupun  masyarakat  sangat  tergantung  pada  peran  serta  seluruh penduduk  baik  laki-laki  maupun  perempuan  (kesetaraan  gender).  Selain sebagai  pelaku,  perempuan  dan  laki-laki  sekaligus  sebagai  pemanfaat  hasil akhir dari pembangunan.
Di  Indonesia  sendiri,  masalah  kesetaraan  gender  telah  menjadi perhatian  utama  jauh  sebelum  hari  ini,  tepatnya  sejak  negara  ini diproklamirkan tahun  1945. Melaui Undang-Undang Dasar Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  yang  disahkan  tanggal  18  Agustus  1945,  negara mengakui  adanya  persamaan  hak  tanpa  membedakan  jenis  kelamin,  suku,
1 Alumni Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
2 Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
3 Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
warna  kulit,  jabatan,  dan  kedudukan.  Persamaan-persamaan  tersebut menyangkut  hak  didepan  hukum,  hak  atas  pekerjaan  dan  kehidupan  yang layak, hak berserikat dan berkumpul, hak berpendapat, hak memeluk agama dan  beribadah  serta  hak  mendapatkan  pendidikan.  Selanjutnya  hak-hak tersebut  disempurnakan  kembali  setelah  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  diamandemen  untuk  yang  terakhir  kalinya tahun  2002,  dimana  selain  hak-hak  tadi  setiap  warga  negara  berhak  untuk memiliki  dan  mempertahankan  hak  asasi-nya,  yang  menyangkut  hak  hidup, hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan dan  memajukan  diri,  hak  atas  pengakuan,  jaminan  dan  perlindungan,  hak memperoleh  kesempatan  dalam  pemerintahan,  hak  berkomunikasi  dan memperoleh  informasi,  hak  bebas  dari  perlakukan  diskriminatif  dan  hak asasi manusia lainnya.
Untuk  percepataan  mewujudkan  kesetaraan  gender,  pemerintah dalam hal ini  Presiden  kemudian  mengeluarkan  Instruksi  Presiden (Inpres) Nomor  9  Tahun  2000  tentang  Pengarusutamaan  Gender  (PUG)  Dalam Pembangunan Nasional tanggal 19 Desember tahun 2000.  Peraturan Menteri Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  15  Tahun  2008  yang  selanjutnya direvisi  menjadi  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  67 Tahun  2011  tentang  Pedoman  Umum  Pengarusutamaan  Gender  Di  Daerah. Di  dalam  Permendagri  Nomor  67  Tahun  2011  khususnya  Pasal  4  ayat  (1) mewajibkan Pemerintah Daerah menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan  resfonsif  gender  yang  dituangkan  dalam  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD),  Rencana  Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD.
Salah  satu  Misi  Gerbang  Raja  yang  terkait  dengan  pengarusutamaan gender  dalam  pembangunan  adalah  meningkatkan  peran  dan  partisipasi perempuan  dalam  berbagai  aspek  kehidupan.  Hal  ini  merupakan implementasi  dari  tujuan  pembangunan  yang  keempat    yaitu  penantaan kembali  pembangunan  disegala  bidang  dengan  menekankan  upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang juga merupakan amanat dari Inpres Nomor 9 Tahun 2000 dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011.

## Kebijakan dan Implementasi Kebijakan
Banyak  definisi  yang  dibuat  oleh  para  ahli  untuk  menjelaskan  arti kebijakan.  Thomas  Dye  (dalam  Abidin,  2006:20)  menyebutkan  kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Selanjutnya  Anderson  (dalam  Nurcholis,  2005:158)  mengklasifikasikan kebijakan (policy)  menjadi  dua  yaitu  subtantif  menyangkut  apa  yang seharusnya  dikerjakan  oleh  pemerintah  dan  prosedural  menyangkut  siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan.
Suharto  (2009:33)  mengatakan  bahwa  kebijakan  publik  adalah keputusan-keputusan  atau  pilihan-pilihan  tindakan  yang  bersifat  strategis
atau  garis  besar  yang  secara  langsung  mengatur  pengelolaan  dan pendistribusian  sumber  daya  publik  (alam,  finansial  dan  manusia)  demi kepentingan  rakyat  banyak,  penduduk,  masyarakat  atau  warga  negara. Sebagai  keputusan  yang  mengikat  publik,  maka  kebijakan  publik  haruslah dibuat oleh mereka yang memegang otoritas politik. Mereka harus menerima mandat  dari  publik  atau  orang  banyak,  umumnya  melalui  proses  pemilihan umum (pemilu) yang bertindak atas nama dan mewakili kepentingan rakyat.
Implementasi  kebijakan  adalah  suatu  fungsi  dari  implementasi program.  implementasi  kebijakan  sangat  tergantung  atas  implementasi program dengan asumsi bahwa program-program kenyataanya secara tepat menjadi  tujuan  kebijakan (Merilee  S.  Grindle  dalam  Ekowati  2005:35).  Jadi pada dasarnya implementasi kebijakan sama dengan implementasi program itu sendiri.
Implementasi kebijakan  merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan  publik.  Suatu  program  kebijakan  harus  diimplementasikan  agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno 2002:101).
Implementasi  kebijakan  dipandang  dalam  pengertian  yang  luas, merupakan  alat  administrasi  hukum  dimana  berbagai  aktor,  organisasi, prosedur  dan  teknik  yang  bekerja  bersama-sama  untuk  menjalankan kebijakan  guna  meraih  dampak  atau  tujuan-tujuan  yang  diinginkan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin  dapat  dipahami  sebagai  proses,  keluaran (otput)  maupun  sebagai hasil ( James P. Lester dan Joseph Stewart dalam Winarno 2002:102).
Dari  beberapa  pendapat  diatas,  peneliti  menyimpulkan  bahwa implementasi  kebijakan  publik  bisa  dipahami  sebagai  serangkaian  tindakan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  rangka  melaksanakan  kebijakan publik yang telah dibuat.

## Pemberdayaan Perempuan
Pemberdayaan  adalah  suatu  upaya  untuk  membangun  eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintahan, negara, dan tata dunia dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang terwujud  di  berbagai  kehidupan:  politik,  hukum,  pendidikan  dan  lain sebagainya. Pemberdayaan itu sendiri mengandung tiga kekuatan ( power) di dalam  dirinya,  yakni power  to,  yaitu  kekuatan  untuk  berbuat;  power  with, yaitu  kekuatan  untuk  membangun  kerjasama;  dan power-within,  yaitu kekuatan  dalam  diri  pribadi  manusia.  (Sastrapratedja,  dalam  Tonny  D. Widiastono; 2004:19-20).
Sebagaimana diketahui, strategi dan upaya pemberdayaan perempuan pada  khususnya  dan  pemberdayaan  manusia  pada  umumnya,  adalah  salah satu topik yang paling banyak mendapat perhatian berbagai kalangan akhir- akhir ini. Oleh Prof. Haryono Suyono (dalam Ruslan 2010:92), pemberdayaan perempuan sering pula disebut sebagai peningkatan kualitas hidup personal perempuan,  yakni  suatu  upaya  untuk  memberdayakan  kehidupan perempuan  dalam  berbagai  bidang,  termasuk  ekonomi,  edukasi  atau
pendidikan,  sosial,  komunikasi,  informasi,  dan  lain  sebagainya  agar  mereka terbebas dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan.
Dari uraian diatas, yang dimaksud dengan pemberdayaan perempuan adalah  usaha  pelibatan  perempuan  dalam  pembangunan  yang  dilihat  dari semua  aspek  kehidupan  perempuan  dan  semua  kerja  yang  dilakukan perempuan; kerja produktif, reproduktif, privat dan publik.
Teori Gender, Konsep Gender
Terdapat tiga paham untuk bisa memahami teori gender yaitu nature (konstruksi budaya), nature (secara alamiah) dan equilibrium (keseimbangan atau kemitraan) (sasongko dalam Kusuma 2013:7). Menurut  Nugroho  (dalam  Kusuma  2013:7)  menyatakan  bahwa kenyataan  biologis  yang  membedakan  jenis  kelamin  melahirkan  dua  teori besar  yaitu  teori Nature  dan  Nurture.  Teori  nature  menganggap  bahwa perbedaan peran antara perempuan dan laki-laki bersifat kodrati, sedangkan teori nurture  beranggapan  perbedaan  relasi  gender  antara  laki-laki  dan perempuan  tidak  ditentukan  oleh  faktor  biologis  melainkan  oleh  kontruksi masyarakat.
Di samping kedua aliran tersebut, terdapat paham kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan ( equilibrium) yang menekankan pada konsep kemitraan  dan  keharmonisan  dalam  hubungan  antara  perempuan  dan  laki- laki.  Pandangan  ini  tidak  mempertentangkan  antara  kaum  perempuan  dan laki-laki  karena  keduanya  harus  bekerja  sama  dalam  kemitraan  dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Oleh  karena  itu,  penerapan  kesetaraan  dan  keadilan  gender  harus memperhatikan  masalah  kontekstual  (yang  ada  pada  tempat  dan  waktu tertentu)  dan  situasional  (sesuai  situasi/keadaan),  bukan  berdasarkan perhitungan  secara  matematis  (jumlah/quota)  dan  tidak  bersifat  universal (Sasongko 2007:18-21).
Gender  berasal  dari  bahasa  latin  ` genus`  yang  bermakna  `jenis  atau tipe`.  Kata  gender  dalam  bahasa  Indonesia  merupakan  kata  serapan  dari bahasa Inggris gender yang bermakna `seks` atau `jenis kelamin`. Akan tetapi, kedua istilah ini berbeda makna. Istilah Gender lebih mengacu sebagai suatu konstruksi sosial-budaya yang membedakan pria dan wanita, sedangkan seks lebih mengacu pada perbedaan pria dan wanita dari sudut biologis.
Gender  adalah  sifat  dan  perilaku  yang  dibentuk  secara  sosial  dan dikenakan  pada  perempuan  serta  laki-laki.  Selain  memiliki  dimensi  budaya, gender juga mengandung dimensi politik. Pembedaan sifat dan perilaku yang berdampak  pada  pembedaan  peran,  status,  posisi  dan  sebagainya, merupakan  hasil  dari  relasi  kekuasaan  antara  jenis  kelamin  laki-laki  dan jenis kelamin perempuan (Hadiz dalam Ruslan 2010:85).
Sementara  itu,  menurut  Oakley,  gender  adalah  perbedaan  perilaku antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  dikonstruksi  secara  sosial,  yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan YME, melainkan diciptakan oleh manusia (laki-laki dan perempuan) melalui proses sosial dan
kultural yang panjang. Itulah sebabnya, gender berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, bahkan dari kelas ke kelas (Fakih, 1996:72)
Selanjutnya  menurut  Hubeis  (2010:90)  gender  adalah  suatu  konsep yang menunjuk pada suatu sistem peranan dan hubungan antara perempuan dan  lelaki  yang  tidak  ditentukan  oleh  perbedaan  biologis,  akan  tetapi ditentukan oleh lingkungan sosial, politik dan ekonomi.
Dari  beberapa  uraian  diatas,  konsep  gender  dimaknai  sebagai kontruksi  sosial  yang  dibentuk  oleh  masyarakat  melalui  proses  dalam interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan sehingga dikenal juga sebagai jenis  kelamin  sosial.  Sebagai  suatu  proses  laki-laki  dan  perempuan berinteraksi  dengan  lingkungan,  dibentuk  oleh  lingkungan  sampai  akhirnya memiliki perilaku yang dibentuk oleh lingkungannya yang menjadi identitas dan melahirkan peran gender.

## Diskriminasi Gender, Kesetaraan Gender
Berbagai  perbedaan  peran  dan  kedudukan  antara  perempuan  dan laki-laki  secara  langsung  berupa  perlakuan  maupun  sikap,  maupun  tidak langsung  berupa  dampak  suatu  peraturan  perundang-undangan  maupun kebijakan  telah  menimbulkan  berbagai  ketidakadilan  yang  telah  berakar dalam  sejarah,  adat,  normamaupun  struktur  dalam  masyarakat.  Wandita (dalam Kusuma 2013:14) mengemukakan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran-peran penguasaan dan akses terhadap sumber daya, hak dan posisi ternyata mengakibatkan ketidakadilan atau diskriminasi gender  dan  kenyataan  menunjukan  bahwa  perempuan  lebih  banyak menerima  kepahitan  dibandingkan  laki-laki.  Ketidakadilan  gender  atau diskriminasi gender dapat dilihat dalam bentuk: Marginalisasi (peminggiran),  Subordinasi  (penomorduaan),  Beban  kerja  berlebih, Stereotype (pelabelan negatif), dan Kekerasan.
Dari uraian diatas, diskriminasi gender bisa dipahami sebagai kondisi tidak  adil  akibat  dari  sistem  dan  struktur  sosial  dimana  umumnya perempuan  yang  menjadi  korban  dari  sistem  tersebut.  Bentuk  diskriminasi tersebut adalah marginalisasi, subordinasi, beban kerja berlebih, stereotype dan kekerasan terhadap perempuan.
Kesetaraan dan keadilan gender adalah kondisi ideal yang diinginkan oleh masyarakat agar terwujud kebersamaan yang tidak merugikan laki-laki maupun perempuan. Oleh sebab itu tuntutan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender manjadi suatu hal yang harus dilaksanakan baik oleh masyarakat, maupun oleh pemerintah baik melalui kebijakan-kebijakan yang  netral  gender  dan  tidak  berpihak  maupun  kebijakan-kebijakan  yang berpihak sebagai affirmative action untuk mewujudkan kesetaraan (Kusuma 2013:61)
Menurut Hubeis (2010:489) kesetaraan gender bearti perempuan dan laki-laki  menikmanti  status  dan  memiliki  kondisi  yang  sama  untuk menggunakan  hak-haknya  dan  kemampuannya  secara  penuh  dalam memberikan  kontribusinya  kepada  pembangunan  politik,  ekonomi,  sosial
dan budaya. Dengan demikian kesetaraan gender merupakan penilaian yang sama  yang  diberikan  masyarakat  atas  kesamaan  dan  perbedaan  antara perempuan dan laki-laki dan atas berbagai peran yang mereka lakukan.
Metode Penelitian
Teknik  yang  digunakan  dalam  menentukan  sumber  data  adalah Nonprobabilty  Sampling  dengan  metode  Purposive  Sampling.  Untuk  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  dengan  observasi  partisipan, wawancara  mendalam  dan  studi  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  yang digunakan  menggunakan  analisis  data  interaktif  sebagaimana  yang dikemukakan oleh Miles and Huberman.

## Hasil Penelitian
Program dan Anggaran Pemberdayaan Perempuan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  seluruh  kegiatan  yang  direncanakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (BKBP3A)  Kabupaten Kutai  Kartanegara  telah  terlaksana.  Meskipun  harus  diakui  masih  ada beberapa  kegiatan  yang  tidak  singkron  dengan  program,  tetapi  kemudian masuk  dalam  anggaran  dan  telah  dilaksanakan.  Misalnya  saja  pada  tahun 2012  dan  2014,  kegiatan    fasilitasi  pengembangan  Pos  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (P2TP2A)  yang dianggarkan dalam program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan  perempuan,  padahal  seharusnya  dimasukan  dalam  anggaran  program peningkatan kualiatas hidup dan perlindungan perempuan.
Dari hasil penelitian juga ditemukan ada beberapa kegiatan yang tidak masuk dalam Renstra tetapi kemudian masuk dalam anggaran dan telah juga dilaksanakan.    Misalnya  saja  pada  tahun  2013  ada  kegiatan  fasilitasi percepatan  pelaksanaan  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  Bidang  Layanan Terpadu  bagi  perempuan  dan  anak  korban  kekerasan,  yang  tidak  pernah direncanakan  dalam  Renstra.  Kalaupun  kemudian  ingin  dilaksanakan, seharusnya ada penyesuaian terhadap Renstra yang telah disusun, meskipun tidak ada sanksi yang mengatur.
Pemberian  bantuan  modal  usaha  bagi  Kelompok  Usaha  Bersama Perempuan  (KUBP)  yang  tersebar  di  18  Kecamatan  merupakan  program unggulan pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (BKBP3A) Kabupaten  Kutai  Kartanegara.  Bahkan  pada  tahun  2013,  program  ini mendapatkan  penghargaan  dari  Bapak  Presiden  RI  yang  diberikan  Kepada Ibu Bupati Kutai Kartanegara yaitu Anugrah Parahita Ekapraya (APE) karena Kabupaten Kutai Kartanegara dinilai telah berkomitmen dan mengimplementasikan  strategi  yang  terkait  dengan  Pengarusutamaan Gender (PUG) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu juga,  karena  program  ini,  Badan  keluarga  Berencana  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  juga
mendapatkan  penghargaan  dari  JPIP    Jawa  Pos)  dan  IGA  (Innovation Government  Awards  )  dari  Kementrian  Dalam  Negeri  ,  yaitu  penghargaan yang  di  berikan  kepada  pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  dalam memberikan hal yang baru kepada masyarakat terutama perempuan. Inovasi Bupati Kutai Kartanegara dalam memberikan Pinjaman Modal kepada kaum perempuan yaitu KUBP Kelompok Usaha Bersama Perempuan. Inovasi ini di berikan Pemerintah Kabupaten  Kutai  Kartanegara sejak tahun  2011  sampai dengan Tahun 2013.
Kegiatan pemberian bantuan modal ini telah dilaksanakan sejak tahun 2012. Total anggaran yang disediakan sejak tahun 2012 sampai tahun 2016 mencapai  Rp.  88.351.878.472,-  (Delapan  Puluh  Delapan  Milyar  Tiga  Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh  Puluh  Dua  Rupiah)  yang  dialokasikan  untuk  1010  KUBP.  Salah  satu penyebab  banyaknya  KUBP  yang  mengajukan  pinjaman  karena  kemudahan persyaratan dan prinsif pinjaman tanpa bunga dan tanpa agunan. Hal ini jauh berbeda jika mengajukan pinjaman modal ke Bank dan Koperasi. Hanya saja dari  sisi  pendampingan  dan  pembinana  KUBP,  berdasarkan  hasil  penelitian kurang di lakukan. Hal ini disebabkan banyaknya KUBP yang tersebar di 18 Kecamatan  se  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  sementara  anggaran  yang disediakan masih sangat minim.
Sedangkan  untuk  kegiatan  bimbingan  manajemen  usaha  bagi  KUBP telah  dilaksanakan  di  18  Kecamatan.  Hanya  saja  karena  banyaknya  KUBP yang  mencapai  942  kelompok  yang  tersebar  di  seluruh  wilayah  Kecamatan Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  ditambah  lagi  anggota  KUBP  yang  mencapai 9478  UKM/orang,  sehingga  tidak  memungkinkan  setiap  KUBP  dan  anggota KUBP  mendapatkan  bimbingan  manajemen  usaha.  Hal  ini  disebabkan  oleh anggaran yang terbatas.
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Untuk  kegiatan  pelatihan  perempuan  di  bidang  politik  dan  jabatan publik telah dilaksanakan pada  tahun  2013. Tujuan dari kegiatan ini adalah menumbuhkan partisipasi perempuan dalam ranah politik dan pemerintahan sehingga  harapannya  kegiatan  ini  mampu  meningkatkan  keterwakilan perempuan  di  lembaga  eksekutif  dan  legislatif.  Oleh  karena  itu  kegiatan  ini diadakan  menjelang  Pemilihan  Umum  Legislatif  2014.  Hanya  saja  kegiatan pelatihan  ini  cuma  bisa  dilaksanakan  di  beberapa  Kecamatan  saja  karena dana yang terbatas.
Untuk  kegiatan  verifikasi  hibah/  bansos  organisasi  perempuan, sifatnya  hanya  membantu  bagian  Kesejahteraan  Rakyat  (Kesra)  Sekretariat Daerah  dan  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  untuk memberikan  hibah  dan  bansos.  Kegiatan  ini  telah  dilaksanakan  pada  tahun 2013. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah memverifikasi proposal hibah/ bansos  yang  diajukan  ke  Bagian  Kesra  untuk  dicek  persyaratan administrasinya.  Jika  persyaratan  dinyatakan  lengkap,  maka  berkas
dikembalikan  ke  Bagian  Kesra  untuk  dianggarakan  oleh  BPKAD  dalam alokasi dana hibah/ bansos.
Program  Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan Untuk  mendampingi  dan  membantu  korban  kekerasan  terhadap perempuan dan anak, Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan  Anak  membentuk  Pos  Pelayanan  Terpadu  Pendampingan Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Kabupaten  Kutai  Kartanegara.  P2TP2A adalah  lembaga  dibawah  naungan  BKBP3A  yang  bertugas  memberikan pendampingan  dan  juga  membantu  korban  kekerasan  terhadap  perempuan dan  anak,  misalnya  saja  korban  KDRT,  korban  perkosaan,  korban perdagangan  manusia  dan  korban-korban  lainnya  yang  berkaitan  dengan perempuan  dan  anak.  P2TP2A  saat  ini  telah  menjalin  kerja  sama  dengan Dinas  Kesehatan,  Dinas  Sosial  dan  Kepolisian  Resort  Kutai  kartanegara. Untuk  mendukung  kegiatan  P2TP2A,  didalam  anggaran  BKBP3A  juga  ada Kegiatan  fasilitasi  upaya  perlindungan  perempuan  terhadap  tindak kekerasan.  Sifat  kegiatan  fasilitasi  ini  adalah  memberikan  bantuan pendampingan  hukum  sekaligus  bantuan  biaya  bagi  perempuan  korban tindak kekerasan.
Selanjutnya,  kegiatan  pelatihan  bagi  sumber  daya  manusia  (SDM) pelayanan  dan  pendampingan  korban  KDRT  merupakan  tindak  lanjut  dari pembentukan  Pos  Pelayanan  Terpadu  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A).  Kegiatan  ini  telah  dilaksanakan  pada  tahun  2012  dan  2013. Pelatihan ini ditujukan bagi pengurus dan anggota P2TP2A, agar siap secara pengetahuan  dan  siap  secara  mental,  mengingat  tugasnya  sebagai pendamping korban kekerasan yang menimpa perempuan dan anak.

## Program  Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Berdasarkan  hasil  penelitan  juga  ditemukan  beberapa  faktor pendukung  dan  penghambat  implementasi  program.  adapun  faktor pendukung  implementasi  program  pemberdayaan  perempuan  yaitu  adanya regulasi  yang  mendukung  kegiatan  pemberdayaan  perempuan  dalam mewujudkan  kesetaraan  gender  yaitu  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah yang mewajibkan daerah melakukan pengarusutamaan gender dalam pembangunan  di  daerah  dan  Peraturan  Bupati  (Perbup)  Nomor  52  Tahun 2013  tentang  Pengarusutamaan  Gender  Dalam  Pembangunan  Daerah, sebagai  komitmen  Bupati  Kutai  Kartanegara untuk mewujudkan kesetaraan gender  di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara.  Karena  adanya  dua  regulasi  ini, maka  menimbulkan  komitmen  dari  aparatur  Badan  Keluarga  Berencana, Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (BKBP3A)  Kabupaten Kutai Kartanegara sampai ke UPTB-UPTB yang bertugas di 18 Kecamatan.
Sedangkan faktor penghambat implementasi program pemberdayaan perempuan  adalah Minimnya  anggaran  yang  dialokasikan  untuk  membiayai program pemberdayaan perempuan. Di banyak kegiatan, minimnya anggaran
menjadi  hambatan  dalam  melaksanakan  program  dan  kegiatan  di  Badan Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak (BKBP3A)  Kabupaten  Kutai  Kartanegara.  Hal  ini  makin  diperkuat  dengan kurangnya dukungan politik dari DPRD dalam hal ini penganggaran program pemberdayaan  perempuan  yang  menyebabkan  anggaran  pemberdayaan perempuan seringkali terkalahkan dengan kegiatan lainnya diparlemen.
Terkait  dengan  alokasi  anggaran,  Jika  dilihat  dari  persentase  yang dialokasikan  untuk  program  pemberdayaan  perempuan,  masih  sangat  kecil yaitu  dibawah  1  %  (Satu  Persen)  dari  total  APBD  setiap  tahunnya,  padahal secara  lisan  Bupati  Kutai  Kartanegara  telah  berkomitmen  untuk mengalokasikan  anggaran  minimal  2  %  (dua  persen)  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  untuk  membiayai  program pemberdayaan  perempuan.  Bahkan  seharusnya  menurut  ketentuan  pasal  7 Kepmendagri  132  tahun  2003  tentang  Pedoman  Umum  Pengarusutamaan Gender    dalam  Pembangungan  di  Daerah  minimal  5  %  dari  total  alokasi anggaran  harus  diperuntukan  bagi  pengarusutamaan  gender,  hanya  saja kemudian Kepmendagri ini di ganti dengan Permendagri 15 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2011.
Hal ini menunjukan bahwa pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara belum  responsif  gender  dalam  hal  penganggaran,  dilihat  dari  minimnya anggaran yang disediakan untuk membiayai program-program pemberdayaan  perempuan.  Jikapun  anggaran  untuk  membiayai  program pemberdayaan  perempuan  ini  ditambahkan  dengan  jumlah  bantuan  modal untuk Kelompok Usaha Bersama  Perempuan (KUBP) yang telah dikucurkan melalui  hibah  atau  bantuan  sosial  sejak  tahun  2010  dimana  nominalnya hingga tahun 2014 mencapai Rp. 88 Milyar, secara rata-rata anggaran untuk membiayai program pemberdayaan perempuan tetap dibawah kisaran 1 %.
Hanya saja kenyataanya anggaran yang telah diajukan terkait program pemberdayaan  perempuan  seringkali  gagal  ketika  proses  pembahasan  di DPRD,  baik  dengan  alasan  politis  (anggaran  defisit)  dan  maupun  alasan teknis lainnya. Misalnya saja pada tahun 2013 anggaran yang disediakan Rp. 7.414.724.216,-  (Tujuh  Milyar  Empat  Ratus  Empat  Belas  Juta  Tujuh  Ratus Dua  Puluh  Empat  Ribu  Dua  Ratus  Enam  Belas  Rupiah)  turun  menjadi  Rp. 4.220.499.450,-  (Empat  Milyar  Dua  Ratus  Dua  Puluh  Juta  Empat  Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) pada tahun 2014 atau terjadi penurunan lebih dari 43 %.
Hal  ini  disebabkan  karena  terjadi  defisit  anggaran  dan  kebijakan rasionalisasi  tidak  responsif  gender,  sehingga  program  pemberdayaan perempuan  juga  terkena  imbas  rasionalisasi.  Terlepas  dari  hal  tersebut, minimnya  dukungan  anggaran  menunjukan  bahwa  penganggaran  dalam APBD belum responsif gender.
Faktor  penghambat  selanjutnya  adalah  dari  aparatur  pelaksana program  yang  disebabkan  masih  rendahnya  kualitas  Sumber  Daya  Manusia pelaksana program pemberdayaan perempuan di Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten  Kutai
Kartanegara.  Hal  ini  ditandai  dengan  adanya  beberapa  kegiatan  yang  tidak singkron  dengan  Rencana  Strategis  (Renstra),  dan  serapan  anggaran  yang tidak mencapai 100 %.
Kemudian  hambatan  dari  keterbatasan  informasi  (data  yang  akurat dan up  to  date)  dalam  rangka  mengevaluasi  pengarusutamaan  gender  dan capaian  kinerja  program  pemberdayaan  perempuan  dalam  mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Kutai Kartanegara. Misalnya saja dalam hal capaian  IPG  dan  IDG,  untuk  tahun  2014  data  yang  digunakan  sebagai indikator komposit adalah data terpilah tahun sebelumnya (2013).
Hambatan  selanjutnya  dari  sikap  aparatur  pelaksanan  yang  dilihat dari  jarang  hadirnya  anggota  pokja  PUG  (Kepala  SKPD)  dalam  setiap  rapat koordinasi,  atau  yang  sering  diutus  adalah  staf  SKPD.  Padahal  mewujudkan kesetaraan  gender  di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  merupakan  tugas bersama, bukan hanya tugas BKBP3A.
Hambatan  yang  terakhir  adalah  kurangnya  sosialisasi.  Misalnya  saja sosialisasi  P2TP2A  kepada  seluruh  masyarakat,  bahwa  perempuan  berhak mendapatkan  rasa  aman  dan  bebas  dari  tindak  kekerasan.  Kalau  kemudian menjadi  korban  kekerasan,  korban  dan  atau  keluarga  korban  bisa melaporkan  kejadian yang dialami kepada fihak kepolisian dan atau kepada P2TP2A untuk mendapatkan pendampingan dan perlindungan hukum.
Terlepas  dari  adanya  kelemahan-kelemahan  implementasi  program pemberdayaan perempuan diatas, berdasarkan hasil penelitian, bisa peneliti simpulkan  bahwa  seluruh  program  pemberdayaan  perempuan  yang dilaksanakan  oleh  Badan  Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan dan  Perlindungan  Anak  (BKBP3A)  berhasil  di  implementasikan,  hanya  saja belum  berhasil  mewujudkan  kesetaraan  gender  di  Kabupaten  Kutai Kartanegara.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ada beberapa hal yang bisa disimpulkan yaitu: Seluruh program pemberdayaan perempuan tersebut telah  berhasil  di  implementasikan  oleh  Badan  Keluarga  Berencana, Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (BKBP3A)  Kabupaten Kutai  Kartanegara,  hanya  saja  belum  berhasil  mewujudkan  kesetaraan gender  di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara.  Faktor  pendukung  implementasi program  pemberdayaan  perempuan  dalam  mewujudkan  kesetaraan  gender di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  yaitu  adanya  regulasi  yang  mendukung kegiatan  pemberdayaan  perempuan  dalam  mewujudkan  kesetaraan  gender yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati  Nomor 52  Tahun  2013. Sedangkan faktor penghambat  implementasi program  pemberdayaan  perempuan  adalah  minimnya  anggaran  yang dialokasikan untuk membiayai program pemberdayaan perempuan, kualitas SDM  di  BKBP3A,  keterbatasan  informasi ,  sikap  aparatur  pelaksana  dan kurangnya sosialisasi.
Saran-saran
Dari  hasil  pembahasan  maka  penulis  menyarankan  beberapa  hal antara  lain;  faktor  utama  yang  menghambat  implementasi  program pemberdayaan  perempuan  dalam  mewujudkan  kesetaraan  gender  di Kabupaten  Kutai  Kartanegara  adalah  minimnya  anggaran,  oleh  karena  itu diharapkan agar  Badan Keluarga  Berencana  Pemberdayaan Perempuan  dan Perlindungan Anak  dapat mengajukan dan menambahkan anggaran dengan membuat Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA) yang disampaikan ke Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA)  untuk  tahun  berikutnya sesuai  dengan  kebutuhan  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan.  Kemudian, dengan  jumlah    18  Kecamatan  di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  dan  jarak tempuh yg cukup jauh, maka terkendala dalam komunikasi disetiap kegiatan yg di selenggarakan di Kabupaten. Oleh karena itu di sarankan kepada Badan Keluarga  Berencana  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Kabupaten  Kutai  Kartanegara  untuk  membentuk  Unit  pelayanan  Teknis Kecamatan  (UPTK)    di  Setiap  Kecamatan  agar  memudahkan  dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dalam hal pelaksanaan kegiatan.
Daftar Pustaka Abidin, Said Zainal. 2006. Kebijakan Publik, Suara Bebas, Jakarta. Ekowati,  Mas  Roro  Lilik  (ed).  2005.  Perencanaan,  Implementasi  &  Evaluasi Kebijakan Atau Program, Pustaka Cakra. Surakarta.
Fakih,  Mansour.  1996.  Analisis  Gender  dan  Transformasi  Sosial,  Pustaka
Pelajar, Yogyakarta.
Hubeis. Aida Vitalaya S. 2010. Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa.
IPB Press. Bogor
Kusuma,  Aji  Ratna.  2013.  Perencanaan  Pembangunan  Responsif  Gender,
Interpena. Yogyakarta
Ruslan,  Muniarti.  2010.  Pemberdayaan  Perempuan  Dalam  Dimensi Pembangunan Berwawasan Gender . Jurnal Musawa 79-96. Sasongko,  Sri  Sundari.  2007.  Konsep  dan  Teori  Gender  (Modul)  BKKBN,
Jakarta.
Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik , Alfabeta. Bandung.
--------------.2009.  Kemiskinan  &  Perlindungan  Sosial  di  Indonesia ,  Alfabeta,
Bandung
Suyono,  Haryono.2003.  Ekonomi  Keluarga  Pilar  Utama  Keluarga  Sejahtera, Yayasan Damandiri, Jakarta.
--------------.2003.  Pendidikan  Perempuan  Aset  Bangsa,  Yayasan  Damandiri, Jakarta.
Widiastono,  Tonny  D  (ed).  2004.  Pendidikan  Manusia  Indonesia,  Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
Winarno,  Budi.  2002.  Teori  dan  Proses  Kebijakan  Publik ,  Media  Pressindo, Yokyakarta.