## JURNAL

## SOSAINS

## JURNAL SOSIAL DAN SAINS
VOLUME 2 NOMOR 8 2022 P-ISSN 2774-7018, E-ISSN  2774-700X
REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KABUPATEN BELU TAHUN 2019

## Luise Richardo Wada
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana, Universitas Nusa Cendana kupang, Indonesia arcyluis445@gmail.com
Kata Kunci: Representasi Politik, Legislatif Perempuan, Pemilu Legislatif, Modalitas
Keywords:
Political
Representation, Women's Legislature,

## ABSTRAK
Latar Belakang: Mengeksplorasi keterwakilan perempuan dalam politik khususnya di lembaga legislatif di Kabupaten Belu.
Tujuan: Mengeksplorasi  faktor  individu  perempuan  dan  sekaligus  faktor  di  luar perempuan  (seperti  lingkungan,  struktur,  hubungan  interaksi,  relasi,  budaya,  tatanan/ regulasi) yang terjadi dalam proses rekrutmen legislatif di Kabupaten Belu selama ini.
Metode : Metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Dimana peneliti melakukan  eksplorasi  secara  mendalam  terhadap  program,  kejadian,  proses,  aktivitas terhadap satu atau lebih orang.
Hasil: .  Ketewakilan  perempuan  dalam  pemilu  legislatif  sangat  bergantung  pada  tiga modalitas  calon  legislatif  perempuan  yakni  modal  politik,  modal  sosial,  dan  modal ekonomi, bagaimana hubungan kekerabatan yang di bangun calon legislatif perempuan dan  masyarakat.  Faktor  utama  terpilihnya  caleg  perempuan  ini  karena  memiliki masyarakat  yang  setia  dan  punya  rasa  percaya  penuh  terhadap  calon  perempuan  itu sendiri. Selain itu sosok perempuan anggota legislatif di anggap mampu menyuarakan apa  yang  menjadi  aspirasi  masyarakat  itu  sendiri.  Kuota  keterwakilan  perempuan diberikan untuk memberikan ruang bagi perempuan agar bisa menyuarakan apa yang menjadi  masalah  krusial  terhadap  perempuan.  Untuk  itu,  kualitas  perempuan  itu sendiri  sangat  penting  dan  menjadi  faktor  modal  utama.  Pendidikan  karakter perempuan  yang  ingin  berkontestasi  dalam  pemilihan  umum  legislatif  untuk menduduki jabatan anggota dewan harus di bangun dan di dorong sejak dini sebelum masuk ke dalam ranah legislatif.
Kesimpulan: Calon  legislatif  perempuan  di  kabupaten belu  mampu  mengkapitalisasi partai politik yang menjadikan itu sebagai modal politik pada saat berkontestasi dalam pemilu  legislatif.  Kuota  keterwakilan  perempuan  30  %  dirasa  sudah  cukup  untuk mengikutsertakan perempuan dalam lembaga legislative.

## ABSTRACT
Background :  Exploring  the  representation  of  women  in  politics,  especially  in  the legislature in Belu Regency.
Objective : To explore women's individual factors as well as factors outside of women (such  as  environment,  structure,  interaction  relations,  relations,  culture,
Election Legislature, Modalities
order/regulation)  that  have  occurred  in  the  legislative  recruitment  process  in  Belu Regency so far.
Methods :  Qualitative  research  methods,  with  a  case  study  approach.  Where  the researcher conducts an in-depth exploration of the program, event, process, activity of one or more people.
Results :.  The  representation  of  women  in  legislative  elections  is  very  dependent  on three  modalities  of  female  legislative  candidates,  namely  political  capital,  social capital,  and  economic  capital,  how  the  kinship  relationships  are  built  by  women legislative  candidates  and  the  community.  The  main  factor  in  the  selection  of  these female  candidates  is  because  they  have  a  loyal  community  and  have  full  trust  in  the female  candidates  themselves.  In  addition,  the  figure  of  women  members  of  the legislature  is  considered  capable  of  voicing  the  aspirations  of  the  community  itself. The quota for women's representation is given to provide space for women to be able to voice what is a crucial problem for women. For this reason, the quality of women itself is very important and becomes the main capital factor. Character education for women who want to contest in the legislative general election to occupy the position of members  of  the  council  must  be  built  and  encouraged  from  an  early  age  before entering the legislative realm.
Conclusion :  Female  legislative  candidates  in  the  district  have  not  been  able  to capitalize on the political parties that use it as political capital when contesting in the legislative  elections.  The  30%  quota  for  women's  representation  is  considered sufficient to include women in the legislative body.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  indikator  utama  untuk  menilai  penegakan  prinsip  demokrasi  di  Indonesia adalah terwakilnya perempuan dalam lingkup politik. Demokrasi merupakan instrumen penting untuk  melindungi  hak  asasi  seluruh  warga  masyarakat  tanpa  membeda-bedakan  kelas,  agama, warna kulit, jenis kelamin dan berbagai identitas lainnya yang dijamin oleh aturan atau regulasi (Asnawiah & Purwaningsih, 2020) . Selain itu juga demokrasi memberikan ruang, akses, kontrol dan  manfaat  yang  adil  kepada  seluruh  masyarakat  untuk  berpartisipasi  secara  aktif  dan  kritis dalam seluruh tata kelola politik dan pemerintahan baik di level lokal maupun nasional (Niron & Seda, 2020) .
Menurut  Robert  A.  Dahl,  demokrasi  menghendaki  adanya  suatu  sistem  perwakilan  yg bisa  membangun  situasi  pada  mana  setiap  kelas  sosial  antara  laki-laki  dan  perempuan  bisa terwakili secara adil pada ranah politik dalam parlemen, dengan maksud supaya pada pembuatan dan pengambilan kebijakan publik tidak terdapat kelas sosial antara laki-laki maupun perempuan yang  kebutuhan  dan  kepentingannya  diabaikan (Baharuddin  &  Purwaningsih,  2017) .  Tetapi realitas  menunjukan  bahwa  semenjak  demokrasi  itu  diimplementasikan,  keberadaan  lembaga legislatif pun tidak representatif. Hal inilah sebagai penyebab mengapa lembaga legislatif selalu membentuk  keputusan  politik  yg  tidak  berpihak  dalam  kelas  sosial  marginal  pada  masyarakat (Ekawati, 2016) .
Partisipasi politik perempuan pada kontestasi politik dalam pemilihan umum sebagai hal krusial  untuk  diwacanakan,  mengingat  minimnya  persentase  keterwakilan  perempuan  pada badan politik (legislatif & eksekutif) menjadi penentu kebijakan public (Jovani, 2018) . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kepentingan perempuan bisa diperjuangkan apabila jumlah  perwakilannya  sangat  sedikit  dan  bagaimana  menggunakan  perwakilan  politik perempuan  yg  jumlahnya  sangat  sedikit  tadi  bisa  memberi  pengaruh  pada  kebijakan  publik  yg sarat kuatnya budaya patriarki.
Meski  negara  sekarang  telah  responsif  terhadap  isu  dan  tuntutan  keterwakilan  politik perempuan  (pada  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2008  mengenai  Partai  Politik  dan  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengenai Pemilihan Umum), tetapi mesti disadari bahwa ruang aktualisasi  diri  politik  perempuan  yg  diberikan  negara  dan  para  elit  partai  masih  jauh  menurut
Volume 2, Nomor 8, Agustus 2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
spirit  keadilan  dan  kesetaraan (Lotulung  &  Mulyana,  2018) .  Kendati  penetapan  kuota  30  % melalui  akomodasi  negara  telah  diterapkan  semenjak  pemilu  2004  lalu,  tetapi  dilihat  menurut aspek  sejarah  pertumbuhan  representasi  politik  perempuan  pada  parlemen,  faktual  masih berlangsung secara fluktuatif (Lovenduski & Karam, 2002) . Studi tentang representase perempuan di Indonesia telah banyak di lakukan.  Berdasarkan berbagai  hasil  riset  dan  penelitian  menunjukan  bahwa  masih  banyak  masalah  keterwakilan perempuan  dunia  politik.  Secara  khusus  pada  lembaga  legislatif,  kaum  perempuan  baru mendapat perhatian sejak adanya pemberlakuan  kuota 30  %. berdasarkan 34 provinsi  yang ada di  Indonesia  persentase  keterlibatan  perempuan  dalam  legislatif  masih  jauh  dari  harapan. Meskipun  demikian,  ada  daerah  kabupaten  yang  kuota  keterlibatan  perempuan  dalam legislatifnya bisa dikatakan melebihi kuota 30 % (Malasari & Putra, 2020) . Representasi atau keterwakilan perempuan dalam legislatif diartikan sebagai terwakilnya kepentingan  anggota  masyarakat  oleh  wakil-wakilnya  di  institusi-institusi  perwakilan  (DPR) melalui proses politik. Keterwakilan politik perempuan pada institusi Dewan Perwakilan Rakyat sangat  penting.  Hal  ini  didasarkan  pada  beberapa  aspek,  yaitu    Pertama,dari  segi  demokrasi, jumlah perempuan lebih dari setengah jumlah total penduduk. Oleh karena itu, wakil rakyat atau caleg  perempuan  merefleksikan  konstituennya.  Kedua,  dari  segi  kesetaraan,  keterwakilan  dari perempuan untuk perempuan, sama halnya dengan tuntutan atas keterwakilan dari rakyat untuk rakyat.  Ketiga,  dari  segi  penggunaan  sumber  daya,  merupakan  penggunaan  kemampuan intelektual perempuan. Keempat, dari segi keterwakilan secara empiris menunjukkan bahwa bila perempuan  tidak  terlibat  dalam  pengambilan  keputusan,  maka  kepentingan  perempuan  tidak dipertimbangkan secara sungguh-sungguh bahkan cenderung diabaikan (Pantouw, 2012) . Studi  tentang  representase  perempuan  di  Indonesia  telah  banyak  di  lakukan.  Dari berbagai  hasil  riset  dan  penelitian  menunjukan  bahwa  masih  banyak  masalah  keterwakilan perempuan  dunia  politik.  Secara  khusus  pada  lembaga  legislatif,  kaum  perempuan  baru mendapat  perhatian  sejak  adanya  pemberlakuan  kuota  30  %.  Persentase  dari  34  provinsi  yang ada  di  Indonesia  keterlibatan  perempuan  dalam  legislatif  masih  jauh  dari  harapan.  Meskipun demikian,  ada  daerah  kabupaten  yang  kuota  keterlibatan  perempuan  dalam  legislatifnya  bisa dikatakan melebihi kuota 30 %.
Penelitian ini berfokus pada perempuan anggota legislatif di DPRD kabupaten Belu. Ada sejumlah  alasan  yang  melatarbelakangi  dipilihnya  perempuan  anggota  legislatif  sebagai  studi kasus.  Dalam  membahas  representasi  politik  di  tatanan  lokal,  hubungan  wakil  dalam  hal  ini perempuan  anggota  legislatif  dan  konstituen  disebabkan  adanya  kedekatan  geografis,  kultur, politik  dan  emosional,  serta  ruang  lingkup  aspirasi.  Wakil  yang  berdomisili  di  daerah pemilihannya  memiliki  interaksi  yang  intens  dengan  konstituennya.  Sedangkan  aspek  ruang lingkup  aspirasi,  anggota  legislatif  dapat  membawa  isu-isu  kebijakan  yang  dekat  dengan permasalahan di masyarakat (Partini, 2020) .
Suatu  hal  yang  menarik  bagi  peneliti  untuk  dikaji  lebih  dalam  adalah  bagaimana persentase  keterlibatan  perempuan  dalam  lembaga  legislatif  di  kabupaten  lebih  tinggi  daripada persentase keterlibatan perempuan di ibu kota provinsi. Peneliti tertarik melakukan penelitian di kabupaten  Belu  dengan  membandingkan  keterwakilan  perempuan  di  Kota  Kupang.  Daerah perkotaan  umumnya  memiliki  pemilih  yang  rasional.  Sedangkan  di  daerah  kabupaten  jumlah pemilih  rasionalnya  masih  sedikit.  Salah  satu  aspek  penting  yang  umumnya  menjadi  faktor penghambat  keterlibatan  perempuan  dalam  suatu  wilayah  adalah  kentalnya  budaya  patriarki. Secara  umum,  dapat  dikatakan  bahwa  budaya  patriarki  menjadi  penghalang  kemajuan perempuan.  Budaya  patriarki  adalah  budaya  yang  menempatkan  laki-laki  sebagai  sentral: pengambil  keputusan,  pencari  nafkah,  penerus  garis  keturunan,  benteng  perlindungan  dan sebagainya.  Ketika  perempuan  diberi  akses  yang  besar  untuk  sebuah  jabatan  publik  atau pengambil  keputusan  penting,  yang  terjadi  adalah  bukan  menguatnya  solidaritas  melainkan terjadinya  rivalitas:  perempuan  tidak  mendukung  perempuan,  terutama  ketika  perempuan  maju sebagai calon legislatif atau calon kepala daerah (Rohman, 2014) . Pada tahun 2014, ada 40 calon legislatif perempuan di kabupaten Belu yang berkontestasi dalam pemilihan legislatif. Jumlah ini sama dengan calon legislatif perempuan di Kota Kupang yakni 40 orang peserta. Dari hasil pemilihan, ada 4 orang caleg terpilih di Kota Kupang dengan persentase keterpilihan sebesar 12,5 %. Sedangkan di kabupaten Belu, terpilih 14 orang  dengan
persentase 35 % .
Adapun  dari  sudut  pandang  pemilih,  berdasarkan  hasil  survey  yang  di  lakukan  oleh Bengkel  APPeK  di  tahun  2014  menunjukan  bahwa  pemilih  perempuan  di  Kabupaten  Belu cenderung  lebih  tinggi  memilih  caleg  perempuan  dibandingkan  dengan  jumlah  pemilih perempuan yang memilih caleg perempuan di Kota Kupang yang relatif lebih rendah. Walaupun angka  keterpilihan  perempuan  di  kabupaten  Belu  dilihat  belum  cukup  mumpuni  dalam  skala provinsi  maupun  nasional  namun  jumlah  ini  patut  diapresiasi  karena  mengalami  peningkatan yang baik.
Dengan  adanya  Undang-undang  No.  31  tahun  2002  yang  mengatur  tentang  keterlibatan perempuan  dalam  kepengurusan  partai  politik  dan  kuota  pencalonan  legislatif  perempuan sebanyak  30  persen,  Maka  hal  itu  membuat  perempuan  di  kabupaten  Belu  ikut  mengambil bagian  untuk  memenangkan  dan  juga  memenuhi  kuota  pencalonan  30  %  pada  pemilihan legislatif.  Hal  ini  dilihat  dari  banyaknya  jumlah  calon  legislatif  perempuan  yang  mengikuti pemilihan legislatif. Untuk dapat mengetahui lebih lengkap dapat dilihat dari tabel yang terdapat di bawah ini.
Tabel 1 Data Anggota DPRD Berdasarkan Partai Politik & Jenis Kelamin Di Kabupaten. Belu Periode 2014-2019
No. Urut Partai Partai Politik Anggota DPRD L P 1. NASDEM 3 0 2. PKB 0 2 3. PKS 2 0 4. PDIP 1 2 5. GOLKAR 3 1 6. GERINDRA 3 2 7. DEMOKRAT 2 1 8. PAN 2 1 9. PPP 1 0 10. HANURA 1 1 15. PKPI 1 1 Total 19 11 Presentase ( %) 63.33 36.67
Sumber Data: KPUD Kabupaten Belu, Tahun 2014
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat  terlihat  jelas  bahwa  keterwakilan  perempuan  dalam DPRD  Kabupaten  Belu  tahun  2014  berjumlah11  orang  (36,67%)  dan  laki-laki  19  orang (63,33%).  Data  diatas  sangat  jauh  berbeda  bila  dibandingkan  dengan  hasil  perolehan  kursi legislatif  perempuan  Kabupaten  Belu  di  tahun  2009  yakni  sebanyak  7  orang  dari  35  kursi.  Itu berarti 20% anggota DPRD adalah  perempuan dan 80% anggota laki-laki.
Sementara  itu,  di  tahun  2019,  168  orang  caleg  perempuan  di  kabupaten  Belu berkontestasi memperebutkan 30 kursi legislatif. Setelah pemilihan, hasilnya adalah tujuh orang perempuan  terpilih  menjadi  anggota  legislatif.  Jumlah  ini  menurun  jika  dibanding  dengan periode  2014-2019,  di  mana  saat  itu  ada  11  orang  perempuan  yang  menjadi  anggota  legislatif. Tujuh  orang  caleg  perempuan  terpilih  itu,  empat  di  antaranya  adalah  caleg incumbent atau petahana,  dan  tiga  orang  lainnya  adalah  pendatang  baru.  Empat  srikandi  petahana  antara  lain, Martina Kolo Hale dari PKB dengan perolehan suara 1.098, Regina Mau Loe dari PKPI jumlah suara  1.267,  Aquilina  Ili  dari  PDIP  dengan  jumlah  suara  691  dan  Januaria  Awalde  Berek  dari Gerindra dengan jumlah suara 1.509. Sedangkan tiga pendatang baru antara lain, Nini Wendelina Atok  dari  PAN  dengan  jumlah  suara  1.938,  Ermina  Dwi  Pustipa  Sari  Bere  dari  PDIP  dengan jumlah  suara  807  Dewi  Arimbi  Ballo  dari  Hanura  dengan  jumlah  suara  698.  Meskipun
Volume 2, Nomor 8, Agustus 2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
mengalami pasang surut dalam keterwakilan perempuan di ranah legislatif, namun secara umum terlihat  bahwa  ada  perkembangan  dan  juga  tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap  caleg perempuan di kabupaten Belu.
Berdasarkan  data  Daftar  Calon  Tetap  (DCT)  anggota  DPRD  kota  Kupang  tahun  2019, jumlah  caleg  perempuan  ikut  berpartisipasi  dalam  pemilihan  legislatif  kota  Kupang  sebanyak 209  orang.  Jumlah  caleg  yang  terpilih  sebanyak  7  orang.  Keterwakilan  perempuan  di  DPRD Kota Kupang untuk periode 2019-2024 mengalami penambahan 2 kursi dari periode sebelumnya (2014-2019) 5 kursi yang menjadi 7 kursi.
Perbandingan  jumlah  kaum  perempuan  yang  terlibat  dalam  legislatif  di  kabupaten  Belu dan Kota Kupang tentunya mengalami pasang surut. Dilihat dari jumlah persentase keterwakilan perempuan  di  legislatif,  kabupaten  Belu  masih  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  keterwakilan perempuan  di  Kota  kupang.  Masyarakat  kota  umumnya  memiliki  pemilih  yang  rasional  bila dibandingkan dengan daerah. Di Kota Kupang laki-laki yang memilih laki-laki tinggi sedangkan perempuan  yang  memilih  perempuan  tidak  terlalu  banyak,  sedangkan  di  Belu  perempuan  yang memilih  perempuan  presentasinya  lebih  tinggi  dari  pada  perempuan  memilih  laki-laki (Upara, 2018) . Dari hasil uraian tersebut, peneliti lebih memfokuskan kepada caleg perempuan di kabupaten  Belu.  Peneliti  tertarik  untuk  mengkaji  bagaimana  representasi  perempuan dalam  pemilihan  legislatif  di  Kabupaten  Belu.  Di  wilayah  perkotaan  umumnya masyarakat  pemilih  sudah  rasional  sedangkan  di  daerah  seperti  di  kabupaten  umumnya masih didominasi oleh pemilih tradisional.
.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif kualitatif.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  kualitatif,  yang dikategorikan  menjadi  dua  jenis,  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.  Sumber  data diperoleh  melalui  teknik  penelitian  kepustakaan  (library  study)  yang  mengacu  pada sumber  yang  tersedia  baik online  maupun  offline  seperti: jurnal  ilmiah,  buku  dan  berita yang  bersumber  dari  sumber  terpercaya.  Sumber-sumber  ini  dikumpulkan  berdasarkan diskusi dan dihubungkan dari satu informasi ke informasi lainnya. Teknik pengumpulan data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  observasi,  wawancara  dan  penelitian. Data ini dianalisis dan kemudian ditarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Representasi Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif Di Kabupaten Belu
Analisis  dalam  penelitian ini adalah untuk mengetahui  representasi  perempuan dalam  pemilu  legislatif  di  Kabupaten  Belu  tahun  2019  dengan  melihat  profil  anggota legislatif perempuan terpilih di Kabupaten Belu tahun 2019, kualitas dan kapasitas figur perempuan  sehingga  bisa  terpilih  dalam  pemilu  legislatif,  serta  faktor  pendukung  baik internal maupun eksternal dari anggota legislatif lolos dalam pemilu legislatif. Dari tujuh orang  perempuan  yang  menjadi  anggota  legislatif  periode  2019-2024  terdapat  empat orang  perempuan  yang  merupakan  petahana  dan  tiga  orang  merupakan  pendatang  baru. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan teori modalitas politik dari Pieree Bourdieu yang mana terdapat empat modal utama yang di miliki oleh calon anggota legislatif dalam pemilihan umum legislatif. Keempat modal itu antara lain modal politik, modal ekonomi, modal sosial, dan modal budaya.
1. Modal Politik
Modal politik dapat diartikan sebagai sejumlah kekuatan atau dukungan yang berasal  dari  partai  politik  (koalisi  partai)  dan  dukungan  para  elit  politik  lokal  dari organisasi  politik  dan  organisasi  sosial  kemasyarakatan  kepada  para  calon  yang
dianggap dapat mewakili kepentingannya melalui pemilihan legislatif. Dalam konteks politik  lokal  (daerah)  para  elit  lokal  telah  banyak  menduduki  jabatan  politik  dan jabatan-jabatan  strategis  lain  yang  mempunyai  peran  penting  dan  berpengaruh terhadap  kelompok  dan  masyarakat  di  daerahnya  masing-masing.  Selain  dukungan partai politik, para kontestan juga memerlukan dukungan elit-elit politik lokal karena elit politik tersebut memiliki peran yang menonjol dalam politik dan bidang lain serta memiliki  pengaruh  yang  besar  dengan  keunggulan-  keunggulan  yang  dimiliki  calon kepala  daerah.  Kandidat  juga  harus  memiliki  kapasitas  pribadi  yang  berkualitas, seperti  kedudukan  di  partai  politik  dengan  melihat  posisi  strategis  dalam  struktur jabatan  di  partai  politik  dan  pemerintahan.  Dukungan  elit  partai  politik  biasanya hanya  akan  diberikan  kepada  figur  yang  memiliki  keunggulan  dan  memenuhi sejumlah syarat seperti ketokohan, kompetensi, popularitas, kapabilitas dan integritas termasuk  di  dalamnya  moralitas  yang  baik  dalam  kehidupan sosial  kemasyarakatan. Pemberian  dukungan  kepada  kandidat  tentunya  merupakan  hasil  lobby  elit  politik dengan melihat elektabilitas serta isi kantong tas kandidat yang akan di usung untuk dijagokan sebagai kontestan dalam perhelatan pemilu legislatif karena banyak pihak berpendapat bahwa dalam politik tidak ada makan siang “gratis”. Jika kandidat tidak mendapatkan  dukungan  dari  elit  partai  politik,  para  calon  legislatif  dipastikan  akan kalah dalam kompetisi. Sebab dalam permainan politik praktis setiap petarung harus mempersiapkan  diri  dengan  dukungan  sumberdaya  yang  memadai  baik  kemampuan internal  maupun  kemampuan  eksternal  yang  terus  dibangun  dan  dikembangkan secara  berkelanjutan.  Sebab  dalam  kompetisi  politik  segala  kemungkinan  yang  baik berupa  kemenangan  maupun  kekalahan  selalu  datang  silih  berganti  tanpa  diduga sebelumnya.  Karena  itu  tiap  kontestan  harus  bisa  memastikan  bahwa  mesin  partai politik dan seluruh jaringannya selalu bekerja maksimal dan berpihak padanya.

## 2. Modal Ekonomi
Dalam pandangan ekonomi, modal bisa pula berupa investasi yang diberikan seseorang  pada  pihak  lain,  kemudian  dipertukarkan  dengan  keuntungan  berupa barang  atau  uang/jasa  politik.  Modal  ekonomi  memiliki  makna  penting  sebagai “penggerak”  dan  “pelumas”  mesin  politik  yang  dipakai.  Sistem  pemilu  proposional terbuka yang diterapkan dalam pemilu legislatif faktanya berdampak pada persaingan berpusat  kepada  calon  (candidate  centric  competition),  termasuk  sumber  pendanaan kampanye yang sepenuhnya berpusat pada calon anggota legislatif. Semenjak sistem pemilu  proposional  daftar  terbuka  digunakan  pada  Pemilu  Tahun  2009,  pola persaingan berpusat pada kandidat akibat basis penentuan calon terpilih berdasarkan suara  terbanyak  yang  diperoleh  calon.  Sekalipun  terdapat  tiga  sumber  utama penerimaan  dana  kampanye  partai  politik,  calon  anggota  legislaif  itu  sendiri,  dan sumbangan  dari  pihak  ketiga  baik  secara  individual  atau  badan  usaha  non-negara. Realitasnya,  masing-masing  calon  anggota  legislatif  memiliki  tanggungjawab  untuk mendanai secara mandiri aktivitas kampanye yang dilakukan.
Peran  partai  politik  terkadang  hanya  sebatas  memberikan  tiket  pendaftaran calon  dan  tidak  sama  sekali  memberikan  dukungan  finansial  kepada  calon  anggota legislatif yang didaftarkan. Begitu juga dengan donasi dari pihak ketiga yang berasal dari  publik  perseorangan  yang  masih  sangat  minim.  Idealnya  publik  ikut  membantu aktivitas kampanye kandidat yang ia sukai agar terpilih, namun realitasnya seringkali kampanye dijadikan publik sebagai kesempatan untuk meraih uang dari kandidat baik secara  langsung  dalam  wujud  vote  buying  ataupun  tidak  langsung  dalam  bentuk barang  atau  donasi  pembangunan  infrastruktur.  Alhasil tingginya  biaya  politik  tidak dapat  dihindari.  Penggunaan  dana  kampanye  cenderung  beranekaragam  mulai  dari
Volume 2, Nomor 8, Agustus 2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
membuat alat peraga seperti poster, baliho, biaya saksi, biaya tim pemenangan, biaya transportasi  untuk  bertemu  dengan  pemilih,  membuat  kampanye  terbuka,  sampai dengan  biaya  survei  dan  konsultan  politik.  Bagi  calon  yang  memiliki  banyak  uang tentunya  dapat  menyelenggarakan  aktivitas  kampanye  dengan  berbagai  bentuk semisal  menyediakan  alat  peraga  kampanye  dengan  jumlah  yang  cukup  banyak  dan bertemu dengan pemilih di banyak lokasi dalam daerah pemilihan yang cukup besar.
Sebaliknya,  bagi  calon  anggota  legislatif  yang  memiliki  keterbatasan  dana  tentunya hanya  bisa  melakukan  aktivitas  kampanye  yang  sangat  terbatas,  dengan  jangkauan bertemu  pemilih  yang  terbatas  pula.  Dampaknya  arena  kampanye  yang  tidak  setara tidak dapat terhindari.

## 3. Modal Budaya
Modal  budaya  merupakan  keseluruhan  kualifikasi  intelektual  yang  bisa diproduksi melalui pendidikan formal maupun warisan keluarga, seperti kemampuan menampilkan diri di depan  publik, kepemilikan benda-benda budaya bernilai tinggi, pengetahuan atau keahlian tertentu hasil pendidikan formal, sertifikat (termasuk gelar kesarjanaan),  bentuk-bentuk  bahasa  dan  lain-lain.  Individu  memperoleh  modal budaya ini sejak ia kecil dimana modal ini sudah terbentuk dan terinternalisasi secara sendiri,  salah  satunya  melalui  ajaran  orang  tuanya  dan  pengaruh  lingkungan keluarganya.  Modal  budaya  ini  dibentuk  sendiri  oleh  lingkungan  sosial  yang beranekaragam  serta  pendidikan  yang  diperoleh  individu  tersebut,  pendidikan tersebut bisa berupa pendidikan formal maupun warisan budaya dari keluarga. Dalam penelitian  ini,  indikator  yang  digunakan  dalam  modal  budaya  adalah  latar  belakang pendidikan  calon  legislatif  perempuan,  latar  belakang  keluarga  ,  pengaruh  struktur budaya dan kepemilikan gelar kehormatan.
Indikator  modal  budaya  yang  kedua  adalah  latar  belakang  keluarga perempuan yang berkontestasi dalam pemilu legislatif. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan anggota DPRD perempuan di Kabupaten Belu dan juga informan lain dalam  penelitian  ini,  dapat  diketahui  bahwa  sebagian  besar  anggota  legislatif perempuan  mempunyai  keluarga  baik  orangtua,  saudara,  bahkan  suami  yang  pernah menjabat  dalam  dunia  politik  .  Setelah  dilakukan  wawancara  mendalam  dengan  Ibu Walde  selaku  anggota  DPRD  kabupaten  Belu  dari  dapil  empat,  beliau  mengatakan bahwa salah satu modal sehingga beliau bisa masuk dalam dunia politik adalah latar belakang  Ayah  dari  Ibu  Walde  itu  sendiri  yang  merupakan  mantan  kepala  desa Mandeu selama delapan belas tahun, mantan Camat Haekesak selama enam setengah tahun, camat Kobalima selama tujuh tahun, dan camat Malaka Timur sampai dengan masa pensiun. Selain itu anggota DPRD perempuan lainnya memiliki latar belakang keluarga  yang  pernah  menjabat  dalam  legislatif  maupun  dalam  dunia  politik  di Kabupaten Belu.
Masyarakat  Belu  menganut  sistem  budaya  patriarkhi  yang  mengutamakan laki  –  laki  dalam  hal  adat  maupun  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Satu  hal  yang menarik  bahwa  meskipun  demikian,  ada  satu  wilayah  yang  mengikutsertakan perempuan  dalam  urusan  adat.  Lamaknen  merupakan  satu  -satunya  wilayah  di kabupaten  Belu  yang  mengikutsertakan  perempuan  dalam  rapat  pemangku  adat. Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  Ibu  Follo  yang  merupakan  suku  asli dari  Lamaknen,  beliau  mengatakan  bahwa,  keikutsertaan  perempuan  di  rumah  adat pada  saat  rapat  diperbolehkan  .tetapi  porsinya  hanya  sekedar  menyampaikan  saran atau masukan. Secara umum, anggota legislatif perempuan di Kabupaten Belu tidak memiliki  gelar  kehormatan  khusus.  Hanya  saja,  ada  satu  ungkapan  sapaan  adat masyarakat untuk anggota legislatif perempuan yang di berikan oleh masyarakat pada saat  kunjungan  kerja  atau  kegiatan  bersama  masyarakat.  Dalam  bahasa  masyarakat
Belu di sampaikan dengan ungkapan “Foho Bot Rai Bot. Inan No Feton. Sasian Nota Tanen.”

## B. Faktor  Pendorong  Keterpilihan  Calon  Anggota  Legislatif  Perempuan  di Kabupaten Belu
Dari  hasil  penelitian  yang  diperoleh,  peneliti  menganalisa  faktor  –  faktor terpilihnya  calon  legislatif  perempuan  dalam  pemilu  legislatif  di  Kabupaten  Belu  tahun 2019 adalah sebagai berikut

## 1. Incumbent;
Pengalaman menjadi anggota incumbent kini memudahkan para caleg untuk di  kenal  di  masyarakat.  Caleg  incumbent  dipandang  lebih  mudah  terpilih dibandingkan  caleg  baru,  karena  mereka  sudah  lama  bekerja,  sudah  bersosialisasi sejak lama, dan pemilih pun sudah banyak yang kenal. Popularitas, akses ke sumber daya  kampanye,  dan  pengaruh  atas  birokrasi  yang  melekat  pada  pemegang kekuasaan,  merupakan  suatu  modal  politik  yang  besar  bagi  kandidat  incumbent. Formula  penetapan  calon  terpilih  menggunakan  suara  terbanyak  menguntungkan calon  populer/  calon  incumbent.  Popularitas  calon  juga  bisa  diangkat  melalui kampanye  mobilisasi  sosial,  seperti  tatap  muka,  simulasai  dan  kunjungan  kepada warga (Widiowati, 2019) .

## 2. Modal Politik;
Modal  politik  ini  tidak  hanya  dari  jalinan  kekerabatan  dengan  elit  politik melainkan jaringan dari struktural partai, hubungan pertemanan serta organisasi sosial yang pernah mereka ikuti. Hasil analisa penulis dari tujuh caleg perempuan terpilih di DPRD  Kabupaten  Belu  tahun  2019,  empat  orang  petahana  sudah  dapat  dipastikan memiliki  basis  jaringan  yang  kuat.  Sedangkan  tiga  pendatang  baru  berdasarkan wawancara peneliti bahwa basis jaringan di dapil masing – masing sudah di bangun dan  sangat  di  dukung  dengan  hadirnya  partai  pengusung.  Hampir  semua  caleg perempuan  terpilih  dilatar  belakangi  aktivis  organisasi  baik  politik  maupun  sosial. Keuntungan  memiliki  jaringan  politik  yang  kuat  misalnya  dari  elit  politik  atau pimpinan  partai  membantu  mensosialisasikan  caleg  ke  masyarakat,  membantu memperoleh  nomor  urut  kecil  dan  dapil  strategis.  Kemudian  jika  jaringan  sosial/ profesi lebih berperan untuk menjadi tim sukses dan sebagai target suara yang akan di garap (Harjanto, 2012) .

## 3. Modal Ekonomi
Modal  ekonomi  berkaitan  dengan  kemampuan  calon  legislatif  perempuan dalam  mengakomodasi  kekuatan  ekonomi  yang  dimiliki  dalam  mencari  pemilih. Modal ekonomi calon legislatif dalam bentuk dana yang digunakan untuk penggerak dan  pelumas  seperti  penyediaan  alat-alat  kampanye,  dan  kunjungan-kunjungan  ke dapil  maupun  konstituen  atau  jaringan.  Hal  tersebut  tidak  dipungkiri  pula memerlukan  dana  yang  tidak  sedikit.  Membangun  jaringanpun  memerlukan  modal ekonomi yang tidak sedikit, bahkan untuk meyakinkan masyarakat juga perlu modal ekonomi.  Tidak  jarang,  modal  itu  juga  ada  yang  secara  langsung  dipakai  untuk mempengaruhi pemilih contohnya money politik (Efendi, n.d.) .

## 4. Modal Sosial
Modal  sosial  menjadi  salah  satu  syarat  untuk  mendapatkan  kepercayaan masyarakat dalam pencalegan. Modal sosial memegang peranan yang sangat penting dalam  memfungsikan  dan  memperkuat  kehidupan  masyarakat  modern.  Hasil
Volume 2, Nomor 8, Agustus 2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
penelitian  dengan  caleg  perempuan  terpilih  menunjukkan  pentingnya  membangun kepercayaan masyarakat sebagai modal sosial terpilihnya para caleg tersebut. Tetapi butuh  waktu  yang  lama  untuk  membangun  modal  sosial,  karena  memunculkan  rasa percaya  setiap  masyarakat  itu  berbeda-beda.  Apalagi  bagi  caleg  perempuan,  sulit masyarakat memberikan kepercayaan untuk perempuan menjadi wakil rakyat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penjabaran pada latar belakang, tinjauan pustaka serta hasil penelitian dan  pembahasan  yang  telah  di  bahas  pada  bab  sebelumnya  mengenai  representasi perempuan  dalam  pemilihan  umum  legislatif  di  Kabupaten  Belu  tahun  2019  maka kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dari  tulisan  ini  adalah,  ketewakilan  perempuan  dalam pemilu  legislatif  sangat  bergantung  pada  keempat  modalitas  calon  legislatif  perempuan yakni modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi, bagaimana hubungan kekerabatan yang  di  bangun  calon  legislatif  perempuan  dan  masyarakat.  Masyarakat  tentu  sangat menaruh rasa percaya terhadap perempuan apabila hubungan emosional yang di bangun dengan  baik.  Kuota  keterwakilan  perempuan  30  %  dirasa  sudah  cukup  untuk mengikutsertakan  perempuan  dalam  lembaga  legislatif.  Anggota  legislatif perempuan  di kabupaten  Belu  tersebar  di  empat  daerah  pemilihan.  Daerah  pemilihan  yang  luas  dapat memungkinkan  seorang  calon  legislatif  perempuan  bisa  masuk  dan  lolos  dalam  pemilu legislatif. Anggota legislatif perempuan di Kabupaten Belu sangat bergantung juga pada dukungan partai politik pengusung calon perempuan tersebut. Perempuan yang terjun ke dalam  ranah  legislatif  ada  yang  sudah  terpilih  untuk  dua  bahkan  sampai  tiga  periode. Faktor utama terpilihnya caleg perempuan ini karena memiliki masyarakat yang setia dan punya  rasa  percaya  penuh  terhadap  calon  perempuan  itu  sendiri.  Selain  itu  sosok perempuan anggota legislatif di anggap mampu menyuarakan apa  yang menjadi aspirasi masyarakat itu sendiri.

## BIBLIOGRAFI
Asnawiah,  Nurul,  &  Purwaningsih,  Titin .  (2020).  Analisis  Representasi  Substantif Anggota Legislatif Perempuan Di Dprd Kota Tidore Kepulauan Periode 2014-2019. Jurnal Caraka Prabu , 4 (1), 70–101.
Baharuddin,  Tawakkal,  &  Purwaningsih,  Titin .  (2017).  Modalitas  Calon  Bupati  Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015. Journal Of Governance And Public Policy , 4 (1), 205–237. Efendi,  David .  (N.D.). Modalitas  Dan  Profesionalisasi  Tim  Pemenangan  Dalam  Pileg 2014 Di Jawa Tengah, Indonesia .
Ekawati,  Esty .  (2016).  Dari  Representasi  Politik  Formal  Ke  Representasi  Politik  Non- Elektoral. Jurnal Penelitian Politik , 11 (2), 8. Harjanto,  S.  L .  (2012).  Pemilu,  Politik  Patronase  Dan  Ideologi  Parpol. Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik , 1 (2), 81–102.
Jovani,  Audra .  (2018).  Potret  Keterwakilan  Politik  Perempuan  Anggota  Legislatif  Di Dprd Ntt Pada Pemilu 2014. Jurnal Inada , 1 (1), 75–93.
Lotulung,  Leviane  Jackelin,  &  Mulyana,  Deddy .  (2018).  Perempuan  Dalam  Politik  Di Sulawesi Utara. Sosiohumaniora , 20 (2), 138–144.
Lovenduski,  Joni,  &  Karam,  Azza .  (2002).  Perempuan  Di  Parlemen:  Membuat  Suatu Perbedaan. Dalam  Julie  Ballington,  Sakuntala  Kadirgamar-Rajasingham, Perempuan  Di  Parlemen:  Bukan  Sekedar  Jumlah  (Terjemahan  Akmal  Syams). International Idea. Stockholm .
Malasari,  Fit,  &  Putra,  Eka  Vidya .  (2020).  Modalitas  Kemenangan  Alkisman  Pada
Pemilu Legislatif Dprd Di Kabupaten Pesisir Selatan. Jurnal Perspektif , 3 (2), 295– 301.
Niron, Eusabius Separera, & Seda, Asterius Bata . (2020). Representasi Politik Perempuan Pada  Lembaga  Legislatif  (Studi  Tentang  Pencalonan  Perempuan  Pada  Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019). Aristo , 9 (2), 203–228. Pantouw,  Stella  Maria  Ignasia. (2012). Modalitas  Dalam  Kontestasi  Politik  (Studi Tentang  Modalitas  Dalam  Kemenangan  Pasangan  Hanny  Sondakh  Dan Maximiliaan  Lomban  Pada  Pemilukada  Di  Kota  Bitung  Sulawesi  Utara  Tahun 2010) . Program Pascasarjana Undip.
Partini,  Partini .  (N.D.).  Politik  Adil  Gender:  Sebuah  Paradoks. Jurnal  Pemikiran Sosiologi , 1 (2), 39–52. Rohman,  Noor .  (2014). Dari  Aktif/Pseudo  Programatik  Hingga  Pasif/Klientelistik: Politik  Aleg  Perempuan  Di  Tengah  Stagnasi  Programpengarusutamaan  Gender Studi Model Representasi Dan Linkage Politik Aleg Perempuan Dprd Pati Periode 2009-2014 . Universitas Gadjah Mada.
Upara,  Amanah .  (2018).  Rekrutmen  Elit  Partai  Pada  Pemilu  2014:  Studi  Kasus  Dpw Partai Nasdem Provinsi Maluku Utara. Ejournal Kawasa , 8 (3), 32–42. Widiowati, Bintang . (2019). Strategi Pemenangan Caleg Partai Gerindra Dalam Pemilu Legislatif  2019  (Studi  Kasus  Bambang  Pudjianto  Dapil  2  Kabupaten  Sidoarjo) . Universitas Airlangga.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.