## Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi

## Tanggung Jawab Digital Perusahaan di Indonesia : Sebuah Tinjauan Konseptual

## Solihin
S2 Media dan Komunikasi FISIP Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

## ABSTRACT
The  practice  of  Corporate  Social  Responsibility  has  been  carried  out  massively  since  2007.  The  existence  of  the Industrial  Revolution  4.0  brought  new  challenges,  namely  digital  transformation.  This  challenge  becomes  an evaluation for corporate social responsibility practices to change from traditional to digital one. This concept has known as Corporate Digital Responsibility. Unfortunately, the implementation of this concept must be adapted to each country.  In  Indonesia,  implementing  Corporate  Digital  Responsibility  is  a  homework  that  must  be  completed  by various  stakeholders.  By  using  a  literature  study,  researchers  want  to  describe  the  concept  of  Corporate  Digital Responsibility  from  dimensions  to  conceptual  frameworks.  Researchers  will  also  conduct  case  studies  on  the implementation of corporate digital responsibility by social media Twitter in Indonesia in the form of search prompts to help victims of gender based violence. The results show that the concept of corporate digital responsibility is present as  a  development  of  the  concept  of  corporate  social  responsibility.  Corporate  digital  responsibility  includes  four categories,  namely  social,  economic,  technological  and  environmental.  Within  the  basic  framework  of  corporate digital responsibility, there are four stakeholders who need to be involved to make corporate digital responsibility successful. In addition, the four main stages related to the technology life cycle also influence the success of corporate digital responsibility. The challenges of corporate digital responsibility practice in Indonesia are the absence of full authority for branch offices to adjust policies in force in the country, the low digital literacy of the Indonesian people, and the absence of a strong legal umbrella to serve as a guideline for implementing corporate digital responsibility.
Keywords:  Corporate Digital Responsibility, Digital Literacy, Digital Privacy, Personal Data Protection

## ABSTRAK
Praktek Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility telah dilakukan secara masif sejak tahun 2007. Adanya Revolusi Industri 4.0 membawa tantangan baru yakni transformasi digital. Tantangan ini juga menjadi evaluasi untuk praktek tanggung jawab sosial perusahaan untuk berubah dari cara-cara tradisional ke digital. Konsep ini dikenal sebagai Corporate Digital Responsibility atau Tanggung Jawab Digital Perusahaan. Sayangnya,  implementasi  konsep  ini  harus  disesuaikan  dengan  masing-masing  negara.  Di  Indonesia, implementasi tanggung jawab digital perusahaan merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan berbagai pemangku  kepentingan.  Dengan  menggunakan  studi  literatur,  peneliti  ingin  menjabarkan  mengenai  konsep Corporate Digital Responsibility mulai dari dimensi hingga kerangka konseptual. Peneliti juga akan melakukan studi kasus  tentang  implementasi  tanggung  jawab  digital  perusahaan  yang  dilakukan  oleh  media  sosial Twitter di Indonesia  dalam  bentuk search  prompt untuk  membantu  korban  kekerasan  berbasis  gender.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa konsep tanggung jawab digital perusahaan hadir sebagai pengembangan konsep tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab digital perusahaan mencakup empat kategori yaitu sosial, ekonomi, teknologi, dan lingkungan. Dalam kerangka dasar tanggung jawab digital perusahaan, terdapat empat pemangku kepentingan yang perlu terlibat untuk menyukseskan tanggung jawab digital perusahaan. Disamping itu, empat tahapan  utama  yang  berkaitan  dengan  siklus  hidup  teknologi  juga  berpengaruh  dalam  kesuksesan  tanggung jawab digital perusahaan. Tantangan praktek tanggung jawab digital perusahaan di Indonesia adalah tidak adanya otoritas penuh bagi kantor cabang untuk menyesuaikan kebijakan yang berlaku di negara tersebut, rendahnya literasi  digital  masyarakat  Indonesia,  dan  belum  adanya  payung  hukum  yang  kuat  untuk  dijadikan  acuan pedoman penyelenggaraan tanggung jawab digital perusahaan.
Kata Kunci: Tanggung Jawab Digital Perusahaan, Literasi Digital, Privasi Digital, Perlindungan Data Pribadi

## Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi

## A. PENDAHULUAN
Praktek  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  atau Corporate  Social  Responsibility (CSR) di Indonesia telah dilakukan secara masif sejak diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per- 5/MBU/2007  tentang  Program  Kemitraan  BUMN  dengan  Usaha  Kecil  dan  Program  Bina Lingkungan, khusus untuk perusahaan-perusahaan BUMN.
Corporate  Social  Responsibility menjadi  salah  satu  langkah  strategis  perusahaan untuk  memberi  dan  memberdayakan  masyarakat,  serta  menguatkan  citra  perusahaan  dan brand equity (Lai, Chu, Yang, & Pai, 2010). Akan tetapi, perlu disadari bahwa transformasi digital  saat  ini  menjadi  elemen  yang  paling  penting  dalam  Revolusi  Industri  4.0  yang mengubah  cara  dalam  berbisnis  (Orbik  &  Zozuľaková,  2019).  Dalam  beberapa  tahun terakhir, cepatnya perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru bagi manusia. Manusia  tidak  dapat  mengantisipasi  konsekuensi  dari  kecepatan  perkembangan  ini (Suchacka,  2020).  Konsekuensi  dari  perkembangan  teknologi  seyogyanya  juga  mengubah inisiatif tanggung jawab sosial untuk berubah dari cara yang tradisional ke digital yang dapat disebut  sebagai Digital  Social  Responsibility (tanggung  jawab  digital-sosial)  (Grigore, Stancu, & McQueen, 2018; Puriwat & Tripopsakul, 2020).
Tanggung  jawab  digital  perusahaan  sampai  dengan  hari  ini  dilakukan  oleh perusahaan teknologi atau perusahaan yang berhubungan dengan teknologi. Seperti Google dengan pelatihan kewirausahaan digitalnya, kemudian media sosial Facebook dengan fitur pencegahan  penyebaran hoax ,  aplikasi  pesan  Whatsapp  dengan  fitur  penanda  jika  pesan diteruskan,  dan  masih  banyak  contoh  lain.  Peneliti  menemukan  bahwa  tanggung  jawab digital perusahaan teknologi ini belum dapat dilokalisasi atau disesuaikan dengan kebutuhan negara setempat.
Masih  segar  diingatan  masyarakat  Indonesia  tentang  kasus  kebocoran  data  pribadi pengguna platform e-commerce beberapa tahun terakhir. Hal ini kemudian menjadi evaluasi bagi banyak pihak, baik itu penyedia jasa teknologi digital hingga pemerintah. Permasalahan ini  terjadi  karena  perlindungan  data  pribadi  di  Indonesia  masih  belum  komprehensif

## Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi
(Anggraeni, 2018). Indonesia memang telah memiliki payung hukum untuk melindungi data pribadi  seperti  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  yang disebutkan bahwa penggunaan data pribadi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan orang yang bersangkutan atau diharuskan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku (Pemerintah  Republik  Indonesia,  2008).  Selain  itu,  Undang-Undang  Administrasi Kependudukan  juga  menyebutkan  bahwa  siapapun  yang  menyebarkan  data  pribadi  tanpa hak,  akan  dihukum  penjara  2  tahun  atau  denda  25  juta  rupiah  (Pemerintah  Republik Indonesia, 2006). Ada Pula sejumlah peraturan untuk melindungi data pribadi yang tertuang dalam  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia  hingga  Bank Indonesia (Bank Indonesia, 2016; Pemerintah Republik Indonesia, 2016).
Akan tetapi, aturan-aturan hukum tersebut masih mengizinkan pengalihan hak milik data pribadi, seperti peraturan Bank Indonesia yang memperbolehkan Lembaga Keuangan Digital (LKD) menjadikan data pribadi pengguna sebagai hak milik LKD. Seharusnya hak milik atas data pribadi tidak bisa dipindahtangankan, data pribadi adalah hak setiap individu. Hukum yang ada saat ini belum mengatur secara rinci tentang cara melindungi data pribadi (Anggraeni, 2018).
Kurangnya perlindungan data pribadi seharusnya menjadi pekerjaan rumah berbagai pihak, salah satunya digital platform. Digital platform memiliki tanggung jawab yang paling besar sebagai penyedia jasa. Jika perusahaan menjalankan bisnis ini secara etis, perusahaan akan melindungi data pengguna serta menjelaskan secara transparan kepada pengguna, data pengguna  akan  digunakan  untuk  apa.  Perusahaan  perlu  untuk  mempertimbangkan  aspek manusia, teknologi, dan lingkungan sebelum membuat teknologi baru. Untuk melakukannya, dibutuhkan  kesadaran  dari  perusahaan  untuk  menjalankan  tanggung  jawab  sosial-digital perusahaan (Suchacka, 2020).
Perlindungan  data  pribadi  merupakan  salah  satu  isu  yang  diperjuangkan  dalam Corporate Digital Responsibility (CDR) atau Tanggung Jawab Digital Perusahaan . Konsep Corporate  Digital  Responsibility secara  sederhana  adalah  pengembangan  dari  praktek Corporate Social Responsibility dengan penyesuaian adanya budaya digital. Corporate

## Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi
Digital  Responsibility dapat  menjadi  strategi  solusi  untuk  mengintegrasikan  antara kepentingan  bisnis  dan  pemerintah  dalam  melakukan  perlindungan  terhadap  pengguna digital.
Dalam  artikel  ini,  peneliti  akan  menjabarkan  mengenai  konsep  baru  tentang Tanggung  Jawab  Digital  Perusahaan  atau Corporate  Digital  Responsibility dengan menggunakan metode studi literatur. Peneliti juga akan mencontohkan studi kasus tentang Twitter Indonesia  yang  telah  memulai  untuk  melakukan Corporate  Digital  Responsibility dengan mengembangkan search prompt untuk membantu korban kekerasan berbasis gender .

## B. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  literatur.  Studi  literatur yaitu  peneliti  menelaah  secara  tekun  akan  kepustakaan  yang  diperlukan  dalam  penelitian (Nazir, 2005). Peneliti melakukan telaah pada berbagai referensi terkait Corporate Digital Responsibility baik konsep dan teori yang relevan, berasal dari berbagai sumber terpercaya serta  berbagai  macam  disiplin  ilmu .  Corporate  Digital  Responsibility merupakan  sebuah konsep  yang  masih  tergolong  baru,  Peneliti  membahas  publikasi  utama  terkait Corporate Digital Responsibility yakni jurnal yang berjudul Corporate Digital Responsibility (Lobschat et  al.,  2021).  Hasil  dari  berbagai  telaah  literatur  ini  kemudian  digunakan  untuk mengidentifikasi  latar  belakang  perlunya  perusahaan  melakukan  tanggung  jawab  digital perusahaan , tantangan, serta potensi dari tanggung jawab digital perusahaan ( Corporate
Digital  Responsibility )  (Grigore  et  al.,  2018;  Orbik  &  Zozuľaková,  2019;  Puriwat  & Tripopsakul,  2020;  Suchacka,  2020).  Selain  itu,  peneliti  juga  akan  melakukan  studi  kasus mengenai  praktik  tanggung  jawab  digital  perusahaan  ( Corporate  Digital  Responsibility ) yang dilakukan oleh Twitter Indonesia.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Corporate  Digital  Responsibility ( CDR )  atau  Tanggung  Jawab  Digital  Perusahaan adalah pengembangan dari Corporate Social Responsibility dalam dunia digital. Corporate Digital Responsibility means that companies take responsibility of their business processes, products,  service  for  employees,  suppliers,  customers,  society  as  a  whole  and  the

## Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi
environment (Tanggung  Jawab  Digital  Perusahaan  dapat  diartikan  perusahaan  mengambil tanggung  jawab  untuk  proses  bisnis,  produk,  pelayanan  untuk  karyawan,  pemasok, konsumen,  serta  masyarakat  sebagai  satu  kesatuan,  dan  lingkungan)  (Eißfeller,  2020). Dengan  kata  lain, Corporate  Digital  Responsibility melindungi  konsumen  dan  karyawan karena  perusahaan  memastikan  teknologi  baru  dan  data  yang  ada  di  dalamnya  digunakan secara produktif dan bijaksana.
Secara  sederhana, Corporate  Digital  Responsibility  (CDR) dan Corporate  Social Responsibility (CSR) saling beririsan. Corporate Digital Responsibility (CDR) adalah bentuk yang lebih spesifik dari tanggung jawab perusahaan yang fokus pada tantangan digitalisasi. Dalam  era  digital  seperti  saat  ini, Corporate  Social  Responsibility  (CSR) atau  Tanggung Jawab  Sosial  Perusahaan  bukan  tentang  yang  terlihat  tetapi  lebih  kepada  masalah  data, privasi, dan keamanan informasi. Dibutuhkan peraturan yang lebih kuat untuk melindungi data pribadi  pengguna agar tidak disalahgunakan dan menjamin adanya privasi  (Eißfeller, 2020).
Corporate  Digital  Responsibility  (CDR) mencakup  empat  kategori  yaitu  sosial, ekonomi,  teknologi,  dan  lingkungan. Pertama,  Social  Corporate  Digital  Responsibility (Tanggung  Jawab  Sosial-Digital  Perusahaan)  melibatkan  hubungan  organisasi  dengan masyarakat.  Diantaranya  adalah  memastikan  perlindungan  data  privasi  untuk  karyawan, pengguna,  dan stakeholders lainnya;  Mempromosikan  keberagaman  dan  inklusi  digital seperti menjembatani kesenjangan sosial (Wade, 2020).
Kedua,  Economic  Corporate  Digital  Responsibility (Tanggung  Jawab  Ekonomi Digital Perusahaan) menyangkut pengelolaan yang bertanggung jawab atas dampak ekonomi teknologi  digital.  Diantaranya  adalah  mengganti  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  manusia dengan  cara  yang  bertanggung  jawab;  Memastikan  bahwa  pekerjaan outsourcing ke gig economy dilakukan  secara  bertanggung  jawab;  Berbagi  manfaat  ekonomi  dari  pekerjaan digital  dengan  masyarakat,  misalnya  melalui  perpajakan;  Menghormati  hak  kepemilikan data, misalnya dengan mengurangi pembajakan (Wade, 2020).
Ketiga,  Technological  Corporate  Digital  Responsibility (Tanggung  Jawab Teknologi-Digital Perusahaan) terkait dengan penciptaan teknologi yang bertanggung jawab. Diantaranya  adalah  memastikan  algoritma  pengambilan  keputusan Artificial  Intelligence

## Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi
yang  etis;  Tidak  menghasilkan  teknologi  digital  yang  dapat  merugikan  masyarakat; Menerapkan  perlindungan  keamanan  siber  yang  bertanggung  jawab  dan  praktik  respons; Mengikuti validasi data yang bertanggung jawab dan praktik pembuangan (Wade, 2020).
Keempat,  Environmental  Corporate  Digital  Responsibility (Tanggung  Jawab Lingkungan-Digital  Perusahaan)  menyangkut  hubungan  antara  teknologi  digital  dan lingkungan fisik. Diantaranya adalah mengikuti praktek daur ulang dengan teknologi digital yang  bertanggung  jawab;  Mengikuti  praktek  pembuangan  dengan  teknologi  digital  yang bertanggung  jawab,  termasuk  juga  memperpanjang  umur  teknologi;  Mengikuti  praktek konsumsi daya yang bertanggung jawab (Wade, 2020).

## Sumber: Lobschat et al., 2021
Dalam kerangka dasar Corporate Digital Responsibility (Gambar 1), terdapat empat pemangku  kepentingan  yang  harus  dipertanggungjawabkan  oleh  perusahaan  dan  terdapat empat tahapan utama yang berkaitan dengan teknologi digital dan data yang mencerminkan siklus hidup mereka (Lobschat et al., 2021).
Corporate  Digital  Responsibility memang  berfokus  pada  perusahaan  yang menjalankan praktek ini. Akan tetapi, keberhasilan dari praktek ini membutuhkan kerjasama berbagai  pihak dengan segala kompleksitasnya. Empat  pemangku kepentingan yang harus
G
Gambar 1. Konsep Dasar Tanggung Jawab Digital
Perusahaan (Corporate Digital Responsibility)

## Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi
dipertanggungjawabkan  oleh  perusahaan  dalam  praktek Corporate  Digital  Responsibility adalah (1) Organisasi, organisasi adalah pelaku utama dari Corporate Digital Responsibility. Organisasi  perlu  menyediakan  nilai  dan  norma  bersama  untuk  memandu  operasi  mereka sehubungan  dengan  pembuatan  dan  penggunaan  teknologi  dan  data.  Berbagai  perusahaan perlu diperhatikan di sepanjang rantai pengembang dan penyebaran teknologi digital, tidak terkecuali pentingnya aktor yang terlibat dalam pengembangan perangkat lunak atau teknik kelistrikan  serta  pengaturan  yang  dibenamkan  ke  dalam  fitur  teknologi  digital;  (2)  Pelaku individu,  praktek Corporate  Digital  Responsibility harus  dapat  mempengaruhi  perilaku seluruh  level  dalam  perusahaan  seperti  manajer,  karyawan,  pengguna,  dan  non-pengguna;
(3)  Aktor  buatan  dan  teknologi.  Praktek Corporate  Digital  Responsibility harus  dapat memberi  pedoman  pengembangan  dan  penyebaran  teknologi  dalam  bentuk  implementasi tanggung jawab digital pada kemampuan aktor buatan atas tindakan mereka. Mengubah kode dan memberikan panduan pengambilan  keputusan kepada pengembang dan algoritma;  (4) Lembaga, pemerintah, dan aktor hukum. Keterlibatan sejumlah lembaga dibutuhkan untuk merumuskan payung hukum untuk merancang norma khusus bagi perusahaan terkait praktek Corporate Digital Responsibility. (Lobschat et al., 2021).
Adapun siklus hidup teknologi dan data digital terbagi menjadi empat tahap, setiap tahap memiliki afiliasi dengan sumber utama dari tanggung jawab etis perusahaan. Empat tahapan  tersebut  adalah  (1)  Penciptaan  teknologi  dan  pengambilan  data  ( Creation  of technology  and  data  capture ),  proses  ini  mengacu  pada  tahap  awal  dalam  teknologi  baru yang  dikembangkan  dan  dilakukan  pengumpulan  data ; (2)  Operasi  dan  pengambilan keputusan  ( Operation  and  decision  making ),  teknologi  baru  diterapkan,  data  digunakan. Contohnya membuat profil pengguna dan pada akhirnya dilakukan pengambilan keputusan ; (3)  Pemeriksaan  dan  penilaian  dampak  ( Inspection  and  impact  assessment ),  proses  ini dilakukan  dengan  menilai  fitur  berdasarkan  hasil  dan  menilai  sejauh  mana  organisasi bergantung  pada  hasil  tersebut  dimasa  depan  untuk  pengambilan  keputusan . (4) Penyempurnaan teknologi dan data berkaitan dengan potensi perbaikan teknologi dan data, serta  kemungkinan  untuk  menghentikan  aplikasi  atau  menghapus  data  (Lobschat  et  al., 2021).

## Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi

## Gambar 2 Kerangka Konseptual Tanggung Jawab Digital Perusahaan (Corporate Digital Responsibility)
Sumber: Lobschat et al., 2021
Adapun dalam kerangka konseptual dari Corporate Digital Responsibility (Gambar 2) , pengaruh dan hasil dari praktek Corporate Digital Responsibility tidak dapat dilepaskan dari budaya organisasi yang ada dalam sebuah perusahaan. Lobschat et al. (2021) mengikuti yang dikonsepkan oleh Schein (2004), kemudian membagi tiga lapisan dasar dalam budaya Corporate  Digital  Responsibility  (CDR) .  Lapisan-lapisan  tersebut  adalah  nilai  bersama, norma  tertentu,  serta  artefak  dan  perilaku.  Bentuk  spesifik  dari  budaya Corporate  Digital Responsibility berkaitan dengan aspek tanggung jawab digital organisasi dan mewujudkan nilai  bersama  (Lapisan  1)  dari  norma Corporate  Digital  Responsibility yang  spesifik kemudian  diturunkan  (Lapisan  2),  selanjutnya  menghasilkan  artefak  dan  perilaku  tertentu yang terkait dengan Corporate Digital Responsibility (Lapisan 3).
Corporate  Digital  Responsibility membutuhkan  landasan  baru  untuk  norma  etika, standar  moral,  serta  tanggung  jawab  yang  perlu  dipraktekkan  dalam Corporate  Digital

## Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi
Responsibility . Perusahaan perlu memiliki pengetahuan yang cukup tentang literasi  digital utamanya literasi keamanan digital sebelum melakukan tanggung jawab digital perusahaan. Lobschat  dkk.  (2021)  mengusulkan  norma Corporate  Digital  Responsibility berasal  dari perlindungan  hak  asasi  manusia  secara  umum,  seperti  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia (UDHR) (Chatterjee, 2011). Di Indonesia, belum ada undang-undang yang secara proporsional  mengatur  tentang  perlindungan  data  pribadi.  Rancangan  Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi belum kunjung disahkan dan undang-undang ini dapat menjadi alternatif rujukan untuk membuat pedoman penyelenggaraan praktek tanggung jawab digital perusahaan di Indonesia.
Norma spesifik untuk tanggung jawab digital perusahaan perlu disesuaikan dengan keamanan  digital.  Seperti  nilai  menghormati  orang  lain  dengan  melindungi  data  pribadi pengguna dalam konteks tanggung jawab digital perusahaan (Lobschat et al., 2021). Norma tertentu  membuat  nilai  bersama  yang  diterjemahkan  dalam  visi  misi  perusahaan  dan diimplementasikan dalam pedoman yang dapat ditindaklanjuti. Hal ini sangat penting untuk menghindari  konflik  kepentingan  dan  kebutuhan  yang  muncul  di  antara  pemangku kepentingan (Maignan & Ferrell, 2004; Maignan, Ferrell, & Ferrell, 2005). Contohnya adalah ketika  pengguna  menuntut  agar  data  mereka  dilindungi  tanpa  akses  pihak  ketiga,  tetapi organisasi dan investor mungkin lebih suka berbagi data pelanggan dengan perusahaan lain untuk mencapai keuntungan strategis atau untuk alasan keuntungan seperti yang dilakukan oleh Facebook (Dance, LaForgia, & Confessore, 2018) .
Lapisan ketiga yaitu artefak Corporate Digital Responsibility tercermin dalam artefak digital seperti teknologi, produk, maupun layanan. Dalam hal ini, niat baik dari perusahaan untuk melakukan Corporate Digital Responsibility seperti melindungi data pribadi pengguna perlu  dilakukan  dengan  seorang  pemrogram  untuk  menerapkan  teknologi  enkripsi  dalam produk (Lobschat et al., 2021).
Budaya Tanggung Jawab Digital Perusahaan (Corporate Digital Responsibility) juga dipengaruhi  oleh  konteks  sosial  dan  konteks  organisasi.  Konteks  sosial  terdiri  dari  opini publik, persyaratan resmi, perkembangan teknologi, dan faktor industri.
Opini publik bergantung pada persepsi dari publik terhadap program tanggung jawab digital  perusahaan  yang  dilakukan.  Sebelumnya  telah  banyak  studi  tentang  praktek

## Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi
Corporate  Social  Responsibility (tanggung  jawab  sosial  perusahaan)  berpengaruh  pada persepsi publik yang pada akhirnya berpengaruh pada citra perusahaan (Anasrul, Amar, & Wahda,  2018;  Harni  &  Azis,  2018).  Adapun  untuk  mengukur  persepsi  tentang Corporate Social Responsibility, beberapa hal yang perlu diukur menurut Reputation Institute (2016) yaitu: (1) Tata kelola yang meliputi keterbukaan dan transparansi, berperilaku etis, adil dalam berbisnis; (2) Kewarganegaraan yang meliputi mendukung tujuan baik, pengaruh sosial yang positif,  dan  bertanggung  jawab  terhadap  lingkungan;  (3)  Tempat  kerja  yang  meliputi pemberian  penghargaan  kepada  karyawan  secara  adil,  kesejahteraan  karyawan,  dan kesempatan yang sama (Hierro, 2017).
Terkait  dengan  perusahaan  digital , tanggung  jawab  digital  perusahaan  dapat dikatakan lebih efektif dibandingkan dengan kampanye atau program tanggung jawab sosial perusahaan  yang  dilakukan  secara  tradisional.  Pengguna  dapat  berpartisipasi  dan  terlibat dalam aktivitas tanggung jawab sosial melalui digital platform seperti media sosial karena lebih sesuai dan tidak membutuh usaha yang besar dibandingkan dengan praktek tanggung jawab sosial yang tradisional (Puriwat & Tripopsakul, 2020).
Adapun  persyaratan  resmi  menjadi  tantangan  di  Indonesia  karena  peraturan  yang mengatur tentang praktek Corporate Digital Responsibility belum ada. Segala yang berkaitan dengan  dunia  digital  hanya  mengacu  pada  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik. Belum ada Undang-Undang yang lebih spesifik mengatur tentang perlindungan data pribadi seperti Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dapat dikatakan privasi  data  belum  terstandarisasi  di  Indonesia  karena  pendefinisiannya  dipengaruhi  oleh budaya.
Dalam  konteks  organisasi,  terdapat  dua  faktor  yang  mempengaruhi  yaitu  faktor pelanggan dan perusahaan. Faktor pelanggan menjadi penting karena perusahaan memiliki kewajiban  untuk  melindungi  data  pengguna.  Setiap  perusahaan  harus  mempertimbangkan manfaat dan resiko dari perspektif pengguna terkait produk yang mereka miliki kemudian mengevaluasi pentingnya privasi data bagi pengguna (Lobschat et al., 2021).
Faktor  perusahaan,  secara  teori  ketika  penargetan,  penyesuaian,  dan  kenyamanan yang ditingkatkan menguntungkan organisasi dan pelanggannya. Akan tetapi, kenyataannya perusahaan  sering  gagal  untuk  menetapkan  strategi Corporate  Digital  Responsibility.

## Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi
Perusahaan  gagal  untuk  bersikap  transparan  tentang  penggunaan  data  pengguna  yang dikumpulkan  oleh  perusahaan.  Perusahaan  pada  akhirnya  akan  menderita  karena  tingkat kepercayaan publik rendah dan reputasi perusahaan juga tidak baik, serta mengalami lebih banyak  tekanan  eksternal  untuk  membentuk  budaya Corporate  Digital  Responsibility dibandingkan  dengan  perusahaan  dengan  tingkat  kepercayaan  publik  yang  tinggi.  Budaya Corporate  Digital  Responsibility yang  kuat  dapat  menimbulkan  opini  positif  karena perusahaan telah mengambil tanggung jawab untuk teknologi dan data terkait tindakan yang dapat  meningkatkan  kepercayaan  dan  reputasinya  (Lobschat  et  al.,  2021).  Pada  akhirnya, budaya Corporate  Digital  Responsibility akan  berhasil  ketika  budaya  ini  dapat  dilakukan dalam jangka panjang dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Corporate Digital Responsibility memiliki tantangan terkait etika dalam dunia digital. Lobschat  (2021) menggunakan  etika  bisnis  untuk  mendefinisikan Corporate  Digital Responsibility. Dalam  ranah  etika, Corporate  Digital  Responsibility dapat  didefinisikan sebagai himpunan nilai dan norma tertentu yang mengatur penilaian dan pilihan organisasi dalam hal-hal yang berhubungan khusus untuk masalah digital. Nilai dan norma yang terkait dengan Corporate  Digital  Responsibility memiliki  kesamaan  beberapa  prinsip  dan  tujuan dengan Corporate Social Responsibility (Lobschat et al., 2021).
Beberapa  pertimbangan Corporate  Digital  Responsibility secara  eksplisit  karena kekhasan  teknologi  digital  adalah pertama, perkembangan  teknologi  menunjukkan pertumbuhan  yang  eksponensial.  Kedua,  masalah  etika  dan  sosial  dari  sifat  lunak  dari teknologi  digital  tersebut.  Hal  ini  perlu  menjadi  perhatian  dari  perusahaan  perancang  dan pengembang  dari  sistem  digital.  Diperlukan  serangkaian  tantangan  moral  yang  luas, kompleks,  dan  sangat  dinamis  untuk  menghadapi  tantangan  perkembangan  teknologi. Ketiga, tanggung jawab digital juga berasal dari penyebaran teknologi karena dalam aktivitas sehari-hari, manusia tidak dapat dilepaskan dari penggunaan teknologi digital. (Lobschat et al., 2021).
Ketiga  aspek  tersebut  menjadi  tantangan  khusus  untuk  praktek Corporate  Digital Responsibility karena  harus  dihadapkan  dengan  perilaku  etis  perusahaan  yang  melampaui batas Corporate Social Responsibility. Namun demikian, Corporate Digital Responsibility

## Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi
dan Corporate Social Responsibility kemungkinan besar akan tumpang tindih seperti dampak lingkungan dari teknologi digital (Lobschat et al., 2021)
Studi Kasus Corporate Digital Responsibility Twitter Indonesia melalui Search Prompt

## Twitter
Di Indonesia, peneliti menemukan bahwa rata-rata digital platform yang ada hanya melakukan sosialisasi dan edukasi tentang literasi digital kepada masyarakat sebagai bentuk Corporate Digital Social Responsibility . Twitter Indonesia melakukan hal terobosan dengan meluncurkan search  prompt untuk  membantu  korban  kekerasan  seksual.  Terobosan  ini menjadi keunikan untuk diulas karena selain yang pertama melakukan ini, Twitter Indonesia juga memikirkan keberlanjutan perusahaan dengan melindungi pengguna dari segala bentuk kekerasan yang ada di dunia nyata maupun dunia siber.
Digital platform seperti Twitter perlu untuk melakukan CDR karena berkaitan dengan digital social responsibility (tanggung jawab sosial-digital). Tanggung jawab sosial digital adalah salah satu strategi yang penting dilakukan oleh perusahaan karena hal ini memiliki pengaruh yang positif terhadap citra perusahaan dan loyalitas terhadap suatu brand (Puriwat & Tripopsakul, 2020).
Tanggung  jawab  sosial  digital  yang  dilakukan Twitter Indonesia  melalui search prompt merupakan  salah  satu  upaya  advokasi  untuk  menghapuskan  kekerasan  berbasis gender di Indonesia. Upaya ini juga termasuk dalam Sustainable Development Goals (SDGs) poin kelima yaitu kesetaraan gender (United Nations, 2017). Effective digital strategies are not about implementing technologies for the sake of becoming more digital, but they involve identifying the opportunity for greatest business impact (Strategi digital yang efektif bukan tentang  mengimplementasikan  teknologi  untuk  menjadi  lebih  digital,  tetapi  perlu mengidentifikasi kesempatan untuk dampak bisnis yang lebih besar) (Orbik &
Zozuľaková, 2019).
Pada pertengahan tahun 2020, Twitter meluncurkan search prompt untuk membantu korban kekerasan berbasis gender. Sebagai platform media sosial, Twitter memiliki perhatian khusus  terhadap  isu  kekerasan  terhadap  gender . Peneliti  mencari  tahu  peraturan  Twitter apabila  terjadi  pelanggaran  privasi. Agung  Yudha, Director  of  Public  Policy  Twitter

## Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi
Indonesia,  menyatakan  bahwa Twitter menemukan  berbagai  bentuk  kekerasan  berbasis gender online di Twitter. Jenis kekerasan tersebut juga tidak diperbolehkan dalam peraturan Twitter, sayangnya Twitter tidak  dapat  melakukan take  down serta  merta  jika  terjadi pelanggaran privasi dalam Twitter .
“Secara spesifik kita nggak pernah nge- record ya (pelanggaran data pribadi yang ada di Twitter ). Saya sebagai user, sering ngeliat juga gitu, lewat di timeline. Beberapa yang sering belakangan adalah doxxing, kemudian juga, saya sebenarnya agak malas pake istilah ini, tapi karena ini yang generik, revenge porn . Revenge porn itu juga beberapa  kali  terjadi  dan  sebetulnya  kedua  hal  tersebut  adalah  hal  yang  tidak diperbolehkan di Twitter. ”
(Pernyataan  Agung  Yudha, Director  of  Public  Policy Twitter Indonesia dalam Diskusi Daring “Hati-Hati Kejahatan Siber Lindungi Data Pribadimu”, Jumat, 10 Juli 2020.)

## Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi

## Gambar 3 Hasil Tangkapan Layar Apabila Menuliskan Kata “Revenge Porn” dalam
Search Prompt (Kolom Pencarian) Twitter
Sumber: Twitter, 2020
Agung Yudha mengatakan bahwa Twitter tidak memantau satu per satu Tweet karena itu melanggar privacy law yang sudah dibuat oleh Twitter. Tidak mungkin dilakukan juga karena terlalu banyak dan keterbatasan resource dari Twitter Indonesia . Ia pun menyatakan jika ada pelanggaran yang terjadi di Twitter silakan untuk dilaporkan. Setelah tweet tersebut dilaporkan, pihak Twitter pasti akan mengambil tindakan meski memakan waktu yang tidak sebentar karena bergantung pada antrian.
“Jadi, kalau ada pelanggaran yang on point pelanggarannya dan terkait dengan data pribadi.  Kalau  misalnya doxxing itu  kan  memunculkan private  data yang  tidak diperbolehkan.  Kemudian  juga revenge  porn itu  juga  kan  masuknya  ke nonconsensual  nudity, gitu  ya  kalau  ada  foto  atau  video  yang  disebar  luaskan  itu. Yang lumayan rame adalah impersonation, jadi itu adalah orang lain apalagi kalau itu  selebriti  gitu  ya,  meski  itu parody  account atau fans  account tetapi  ya  harus disebutkan secara eksplisit bahwa akun tersebut adalah akun parodi atau akun fans. Kita tidak akan men- suspend akun tersebut kecuali yang diparodikan itu keberatan. Terus banyak akun yang roleplayer itu juga, kalau selama masih sehat nggak apa apa, tapi kalau sudah nggak sehat silakan laporan biar bisa dicek.”
Pada awal Juni 2020, Twitter meluncurkan sebuah fitur baru berupa search prompt untuk  kekerasan berbasis gender di Twitter. Ketika pengguna menuliskan  beberapa istilah yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender, seperti KDRT, KBGO, kekerasan, jatah mantan, revenge  porn, dan  lain  sebagainya  di  kolom search.  Twitter akan  mengarahkan pengguna untuk memilih menghubungi Komnas Perempuan dan LBH APIK Jakarta.
“Jadi,  kita baru aja launching awal  bulan  Juni  lalu  yang  kita  sebut  dengan search prompt untuk kekerasan berbasis gender di Twitter. Jadi, kita bekerja sama dengan 2 lembaga yaitu Komnas Perempuan dan LBH APIK. Kan kadang-kadang orang ketika dia menjadi korban atau ada saudaranya yang menjadi korban, dia ingin tahu bahkan orang-orang  yang  ingin  meriset  tentang  kekerasan  berbasis  gender  di Twitter .

## Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi
Mungkin search gitu ya, akan muncul search prompt dan itu akan mengarahkan pada pilihan  akan  menghubungi  LBH  APIK  untuk  melakukan  konsultasi  hukum  dan melaporkan kasusnya  atau ke Komnas Perempuan untuk  mengetahui  lebih  banyak terkait  dengan  kekerasan  berbasis  gender.  Jadi,  ini  setidak  tidaknya,  selemah- lemahnya  iman  bantuan  kitalah  untuk  pengguna  kita  lah.  Mungkin  banyak  yang punya  kasus  tapi  nggak  tahu  harus  ngelapor  kemana,  jadi,  setidak-tidaknya  kita membantu mengarahkan ini loh yang bisa membantu untuk menangani kasus-kasus yang Anda alami atau mungkin orang yang Anda kenal alami.”
Inovasi yang dilakukan oleh Twitter Indonesia dengan membuat search prompt untuk mengarahkan  korban  kekerasan  berbasis  gender  agar  mendapatkan  bantuan  baik  dari Komnas  Perempuan  atau  LBH  APIK  Jakarta  adalah  upaya  yang  patut  diapresiasi.  Upaya yang dilakukan oleh Twitter Indonesia termasuk dalam Tanggung Jawab Digital Perusahaan atau Corporate  Digital  Responsibility  (CDR). Tanggung  Jawab  Digital  Perusahaan  dapat diartikan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas konsekuensi proses bisnis, produk, dan layanan mereka untuk karyawan, pemasok, pelanggan, masyarakat secara keseluruhan, dan lingkungan. Terdapat  beberapa aspek yang perlu dipenuhi untuk melakukan CDR : (1) Data dan  pengambilan  keputusan  algoritmik  ( Data  and  algorithmic  decision  making );  (2) Partisipasi  dan  pengurangan  ketimpangan  ( Participation  and  reduction  of  inequality );  (3) Pendidikan  digital  ( Digital  education );  (4)  Masa  depan  pekerjaan  ( Future  of  work );  (5) Digitalisasi  dalam layanan transformasi  ekologis. ( Digitalization in  service of  an ecologic transformation ) (Conpolicy, 2018)
Corporate Digital Responsibility (CDR) is the set of shared values and norms guiding an  organization's  operations  with  respect  to  four  main  processes  related  to  digital technology  and  data.  These  processes  are  the  creation  of  technology  and  data  capture, operation  and  decision  making,  inspection  and  impact  assessment,  and  refinement  of technology and data ( Corporate Digital Responsibility (CDR) adalah sekumpulan nilai dan norma bersama yang memandu operasi organisasi sehubungan dengan empat proses utama yang terkait dengan teknologi dan data digital. Proses-proses ini adalah penciptaan teknologi dan  pengambilan  data,  pengoperasian  dan  pengambilan  keputusan,  inspeksi  dan  penilaian dampak, serta penyempurnaan teknologi dan data.) (Lobschat, et al., 2021).

## Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi

## Tantangan Implementasi Corporate Digital Responsibility
Pertama, perusahaan digital  platform yang  merupakan  kantor  cabang  di  Indonesia tidak  memiliki  otoritas  penuh  untuk  melakukan  penyesuaian  fitur  dengan  negara  tertentu. Digital platform tetap harus mengikuti kebijakan kantor pusat.
Kedua, belum  adanya  payung  hukum  yang  kuat  untuk  dijadikan  acuan  dalam merumuskan pedoman tentang tanggung jawab digital perusahaan di Indonesia. Selama ini, peraturan yang mengatur hanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang masih  belum  maksimal  dalam  melindungi  pengguna  di  ranah  digital.  Rancangan  Undang Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  juga  belum  disahkan.  Perlu  adanya  kerja  sama  dari berbagai  pemangku  kepentingan  untuk  merumuskan  pedoman  tentang  tanggung  jawab digital perusahaan di Indonesia.
Ketiga, tantangan  dari  implementasi Corporate Digital  Responsibility di  Indonesia adalah  literasi  digital  di  Indonesia  yang  masih  rendah.  Dalam  konteks  praktek corporate digital  responsibility yang  dilakukan  oleh Twitter melalui search  prompt yang  membantu korban  kekerasan  berbasis  gender,  hal  ini  juga  dibenarkan  oleh  Agung  Yudha.  Ia  setuju dengan  rendahnya  literasi  digital  masyarakat  Indonesia, Twitter Indonesia  pun  berusaha untuk meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesia dengan berjejaring. Jaringan yang dimaksud  adalah  dengan  lembaga  dan civil  society  organization yang  memperjuangkan penghapusan kekerasan gender.
“ Digital  Literacy memang challenge ya  di  Indonesia.  Kita  sendiri  sudah  berupaya untuk  meningkatkan  literasi  gitu  ya.  Tapi  memang Twitter di  Indonesia  sendiri resource -nya tidak banyak. Jadi, kita benar-benar mengandalkan teman-teman dari jaringan terkait dengan literasi digital. ... Secara umum memang digital literacy di Indonesia memang masih rendah. Paling gampang tuh ya orang nyebar-nyebarin data pribadinya sendiri tanpa ada kebutuhannya gitu. Pamer saldo demi konten, saldo bank lah,  nomer  ovo  lah,  jadi  banyak  blunder-blunder  yang  dilakukan  oleh user sendiri karena  memang  literasinya  masih  kurang.  Kayak  teman-teman  di  SiberKreasi-nya Kominfo sudah berupaya cukup banyak memang perkembangan teknologi jauh lebih cepat daripada literasi untuk menggunakannya sendiri. Tantangan yang lain adalah localization atau  kelokalan  masih  belum  efektif  untuk  di  Indonesia  karena Twitter

## Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi
dan platform yang lain juga sama permasalahannya based nya adalah Bahasa Inggris dan ketika ada versi Bahasa Indonesianya adalah terjemahan. Itu juga jadi challenge dari kitanya untuk memperbaiki itu. Kita sangat mengandalkan kerja sama dengan jaringan  untuk  literasi  digital  ini.  Setidak  Tidaknya  gini,  cuma  seringkali  mereka report- nya salah, salah tempat. Jadi, semua semua di- report as spam. Padahal bukan spam. Pelanggaran  bukan spam di- report  as  spam. Padahal review untuk spammy behaviour itu AI  review bukan human  review. Jadi,  ya  kayak  gak  dianggap laporannya kalau salah tempat ngelapornya. Kebanyakan case- nya gitu. Nah kalau melakukan reporting sesuai dengan pelanggarannya dan itu masuk ke human review akan  ada  notifikasi  melalui email. Sayangnya  banyak  pengguna  di  Indonesia  yang bikin alamat email itu bukan email yang aktif digunakan. (Pernyataan Agung Yudha, Director  of  Public  Policy Twitter Indonesia dalam  Diskusi  Daring  “Hati-Hati Kejahatan Siber Lindungi Data Pribadimu”, Jumat, 10 Juli 2020.)

## D. KESIMPULAN
Konsep Corporate  Digital  Responsibility (Tanggung  Jawab  Digital  Perusahaan) hadir untuk menjawab tantangan transformasi digital yang terjadi saat ini. Tanggung jawab digital  perusahaan  adalah  pengembangan  dari  konsep  tanggung  jawab  sosial  perusahaan. Tanggung jawab sosial-digital juga merupakan salah satu  strategi yang penting dilakukan oleh  perusahaan  karena  hal  ini  berpengaruh  positif  terhadap  citra  perusahaan.  Tanggung jawab  digital  perusahaan  mencakup  empat  kategori  yaitu  sosial,  ekonomi,  teknologi,  dan lingkungan.
Dalam kerangka dasar Corporate Digital Responsibility, terdapat empat pemangku kepentingan  yaitu  organisasi,  aktor  individu,  aktor  buatan/teknologi,  serta  lembaga, pemerintah  dan  aktor  hukum.  Selain  itu,  terdapat  empat  tahapan  utama  yang  berkaitan dengan  teknologi  digital  dan  data  yang  mencerminkan  siklus  hidup  teknologi  yaitu penciptaan  teknologi  dan  pengambilan  data,  operasi  dan  pengambilan  keputusan, pemeriksaan dan penilaian dampak, serta penyempurnaan teknologi dan data.

## Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi
Di  Indonesia, praktek Corporate Digital  Responsibility dilakukan oleh perusahaan teknologi dan digital platform. Sejauh ini, rata-rata digital platform mengimplementasikan tanggung jawab digital perusahaan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi tentang literasi digital  kepada  masyarakat. Twitter Indonesia  adalah  salah  satu  contoh  yang  baik  dalam melakukan  hal  inovasi  tanggung  jawab  digital  perusahaan  karena  meluncurkan search prompt untuk membantu korban kekerasan seksual.
Sejumlah  tantangan  dalam  mengimplementasikan  konsep  tanggung  jawab  digital perusahaan  di  Indonesia  adalah  tidak  adanya  otoritas  penuh  bagi  kantor  cabang  untuk menyesuaikan kebijakan dengan peraturan yang berlaku pada negara tersebut, belum adanya payung hukum yang kuat untuk dijadikan acuan pedoman penyelenggaraan tanggung jawab digital perusahaan, dan literasi digital masyarakat Indonesia yang masih rendah.
Penelitian ini merupakan kajian akademis yang menjabarkan mengenai konsep baru Corporate Digital Responsibility, dimensi beserta tantangan implementasinya di Indonesia. Perlu dilakukan eksplorasi lebih lanjut oleh praktisi yang akan melakukan tanggung jawab digital perusahaan dan para pembuat kebijakan agar implementasi tanggung jawab digital dapat segera dilakukan secara efektif di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Anasrul,  Amar,  Y.,  &  Wahda.  (2018).  Implementasi  Program  CSR  dan  Pengaruhnya  Terhadap  Citra Perusahaan  (Studi  Kasus  Program  CSR  PT  Vale  Indonesia,  Tbk  pada  Proyek  Penyediaan  Air Bersih). Hasanuddin Journal of Applied Business and Entrepreneurship , 1 (4), 1–9.
Anggraeni, S. F. (2018). Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan . https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1804
Bank Indonesia. PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/ 17 /PBI/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/12/PBI/2009 TENTANG UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY) . , (2016).
Chatterjee, D. K. (2011). UDHR. In Encyclopedia of Global Justice . https://doi.org/10.1007/978- 14020-9160-5_1049
Dance, G. J. X., LaForgia, M., & Confessore, N. (2018). As Facebook Raised a Privacy Wall, It Carved an Opening for Tech Giants. The New York Times .
Eißfeller, C. (2020, April). Corporate Digital Responsibility and Digital Ethics. Retrieved December 31, 2020, from https://dmexco.com/stories/corporate-digital-responsibility-whydigital-ethics-are- essential/

## Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi
Grigore, G., Stancu, A., & McQueen, D. (Eds.). (2018). Corporate Responsibility and Digital Communities . https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-319-63480-7
Harni, D., & Azis, E. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Citra Perusahaan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Jurnal Wacana Ekonomi , 17 (3), 010–018. Hierro, J. Á. (2017). Analysis of Corporate Social Responsibility in the Technology Industry . Universidad Pontificia Comillas Pontificial University.
Lobschat, L., Mueller, B., Kroschke, M., Wirtz, J., Eggers, F., Brandimarte, L., & Diefenbach, S.
(2021). Corporate digital responsibility. Journal of Business Research , 122 (October 2019), 875– 888. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.10.006
Maignan, I., & Ferrell, O. C. (2004). Corporate Social Responsibility and Marketing: An Integrative Framework. Journal of the Academy of Marketing Science . https://doi.org/10.1177/0092070303258971
Maignan, I., Ferrell, O. C., & Ferrell, L. (2005). A stakeholder model for implementing social responsibility in marketing. European Journal of Marketing . https://doi.org/10.1108/03090560510610662
Nazir, M. (2005). Metode Penelitian . Bogor: Ghalia Indonesia.
Orbik, Z., & Zozuľaková, V. (2019). Corporate Social and Digital Responsibility. Management Systems in Production Engineering , 27 (2), 79–83. https://doi.org/10.1515/mspe-2019-0013
Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. , Undang-Undang Republik Indonesia § (2006).
Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . , (2008).
Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 § (2016).
Puriwat, W., & Tripopsakul, S. (2020). Exploring the relationship between digital social responsibility , corporate image and brand loyalty in. Revista ESPACIOS , 41 (25), 149–158.
Schein, E. H. (2004). Organizational Culture and Leadership, Third Edition. Published by JosseyBass . Suchacka, M. (2020). Corporate Digital Responsibility - A New Dimension of The Human - Technology Relations. System Safety: Human - Technical Facility - Environment - CzOTO , 2 (1), 1–8. https://doi.org/10.2478/czoto-2020-0001
United Nations. (2017). The Sustainable Development Goals Report. United Nations Publications . https://doi.org/10.18356/3405d09f-en
Wade, M. (2020, April). Corporate Responsibility in the Digital Era. Retrieved December 31, 2020, from https://sloanreview.mit.edu/article/corporate-responsibility-in-the-digital-era/