## Urgensi Yogyakarta Menjadi Kota Ramah HAM sebagai Upaya Perlindungan bagi Mahasiswa Papua di Yogyakarta

## Sindi Monica Putri, Weli Febrianto dan Yosephine Susanto
sindimonica98@mail.ugm.ac.id

## Universitas Gadjah Mada

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk memaparkan urgensi Yogyakarta menjadi kota ramah HAM. Latar belakang penulisan ini adalah Yogyakarta sebagai kota pelajar yang menjadi tujuan pelajar dari berbagai daerah maupun berbagai negara menjadikan Yogyakarta daerah yang sangat beragam baik dalam segi budaya, suku, ras dan agama. Dengan keberagaman ini menjadikan Yogyakarta memiliki slogan yaitu City of Tolerance. Yogyakarta juga telah mendapat beberapa kali penghargaan sebagai kota peduli HAM. Namun, keadaan dan fakta yang ada di masyarakat berbanding terbalik dengan prestasi yang telah didapat dan citra yang melekat pada Yogyakarta. Salah satu contohnya yaitu, mahasiswa/pelajar yang berasal dari Papua mendapat berbagai perlakuan diskriminasi dan rasisme. Salah satu bentuk diskriminasi dan rasisme terhadap mahasiswa/ pelajar Papua di Yogyakarta yaitu, pengepungan asrama mahasiswa Papua, kekerasan yang diterima oleh mahasiswa Papua, dan perbedaan perlakuan masyarakat di Yogyakarta seperti, indekos yang tidak menerima mahasiswa Papua. Mereka pun juga menerima perlakuan berbeda dari penegak hukum seperti, kasus-kasus yang menimpa mahasiswa/pelajar Papua sebagai korban tidak pernah selesai diusut. Melalui metode penelitian normatif yaitu, penelitian yang mengkaji dengan bahan pustaka, tulisan ini akan memaparkan urgensi Yogyakarta menjadi kota ramah HAM dan pentingnya peran pemerintah untuk mewujudkannya. Kata Kunci: Yogyakarta; Diskriminasi; Papua; Peran Pemerintah; Kota Ramah HAM.

## Pendahuluan
Hak Asasi Manusia merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia yang melekat pada diri mereka sejak mereka lahir. Sudah menjadi kewajiban untuk setiap orang menghormati dan melindungi hak asasi manusia tersebut. Maka dari itu, penegakan atas Hak Asasi Manusia (HAM) sangatlah penting. Secara internasional, Hak Asasi Manusia telah diakui dengan dikeluarkannya Universal Declaration of Human Rights . Negara-negara di dunia sebagian besar sudah meratifikasi  deklarasi  tersebut  untuk  dimasukkan  ke  dalam  hukum  nasionalnya
Jurist-Diction Vol. 3 (1) 2020

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 1, Januari 2020
How to cite: Sindi Monica Putri, Weli Febrianto dan Yosephine Susanto, ‘Urgensi Yogyakarta Menjadi Kota Ramah HAM sebagai Upaya Perlindungan bagi Mahasiswa Papua di Yogyakarta’ (2020) Vol. 3 No. 1 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 6 Desember 2019; Diterima 12 Desember 2019; Diterbitkan 1 Januari 2020.
DOI:
10.20473/jd.v3i1.17639

## 332 Sindi Monica: Urgensi Yogyakarta Menjadi
mengingat betapa pentingnya perlindungan HAM itu sendiri. Upaya-upaya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah Program kota Ramah HAM.
Kota ramah HAM merupakan gerakan  global yang dipelopori oleh pemerintah kota Gwangju (Korea Selatan) yang telah beberapa kali menyelenggarakan Forum Kota HAM sedunia, forum ini kemudian menghasilkan prinsip-prinsip gwangju untuk kota HAM yang dideklarasikan di Gwangju pada tanggal 17 Mei 2014. Gerakan ini mendapatkan pengakuan dari PBB dengan pengeluaran Resolusi Dewan HAM No. 24 tahun 2013 mengenai peran pemerintah daerah dalam penghormatan perlindungan HAM. Gagasan Kota HAM adalah salah satu inisiatif yang berkembang secara global dengan tujuan melokalkan hak asasi manusia. 1
Deklarasi  Gwangju  tentang  Kota  Hak Asasi  Manusia  mendefinisikan  kota hak asasi manusia sebagai sebuah komunitas lokal maupun proses sosial politik dalam konteks lokal. Pendekatan hak asasi manusia terhadap tata pemerintahan lokal meliputi prinsip demokrasi, partisipasi, kepemimpinan yang bertanggung jawab, transparansi, akuntabilitas, non diskriminasi, pemberdayaan, dan supremasi hukum. Konsep kota hak asasi manusia juga menekankan pentingnya memastikan partisipasi luas dari semua aktor dan pemangku kepentingan, terutama kelompok marginal dan rentan. Prinsip-Prinsip Panduan Gwangju bagi Kota Hak Asasi Manusia yang disahkan pada tanggal 17 Mei 2014 dalam pertemuan Forum Kota-kota Hak Asasi Manusia Dunia yang Keempat memuat prinsip-prinsip sebuah kota hak asasi manusia sebagai berikut: hak atas kota; non-diskriminasi dan tindakan afirmatif; inklusi sosial dan keragaman budaya; demokrasi partisipatoris dan pemerintahan yang akuntabel; keadilan sosial, solidaritas dan keberlanjutan; kepemimpinan dan pelembagaan politik; pengarusutamaan hak asasi manusia; koordinasi lembaga- lembaga dan kebijakan yang efektif; pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia, dan hak atas kompensasi. 2
1 Antonio [et.,al.];, ‘Panduan Kabupaten dan Kota Ramah Hak Asasi Manusia’, Internation- al NGO Forum on Indonesian Development (Infid 2015).
2 ibid.
Tidak  ada  konsensus  yang  stabil  mengenai  definisi  Kota  HAM.  Bentuk, produk dan program nya dapat sangat beragam. Contohnya, Gerakan masyarakat untuk pendidikan HAM (People Movement for Human Right Education/ PDHRE) sebagai salah satu motor dari advokasi Kota HAM. Menurut organisasi tersebut Kota HAM adalah komunitas yang ditandai dengan keterlibatan penduduk kota dalam mempromosikan penghormatan pada HAM, kesetaraan dan perdamaian. Kota dapat dikatakan menjadi kota ramah HAM ketika baik pemerintah maupun penduduknya secara moral dan hukum tunduk pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hak asasi manusia menjadi pertimbanan utama dalam membuat dan melaksanakan kebijakan- kebijakan publik. Relasi warga dengan pemerintah daerah berlangsung berdasarkan prinsip hak asasi manusia. Terutama prinsip negara sebagai pemangku kewajiban dan warga negara sebagai pemilik hak asasi manusia. 3
Contoh beberapa kota yang sudah menjadi kota ramah HAM di dunia yaitu Gwangju (Korea Selatan), Barcelona, Seoul (Korea Selatan), Reykjavik (Islandia) dan masih banyak lagi. Kota Gwangju sendiri mempunyai pendekatan yang luas dalam kebijakan HAM. Kebijakan HAM tersebut dituangkan di dalam Piagam HAM Gwangju yang diadopsi Kota Gwangju pada tahun 2012. Sedangkan, di Barcelona inisiatif pembentukan kota ramah HAM dibentuk untuk mengatasi permasalahan diskriminasi.  Upaya  Barcelona  menjadi  Kota  HAM  dilakukan  dengan  5  cara yaitu yang pertama membentuk RDC dan beberapa layanan HAM, yang kedua membentuk kerangka kerja HAM dengan fokus pada keterlibatan Barcelona dalam penyusunan Piagam HAM, mendorong hak perempuan, keempat mendukung hak- hak LGBT, kelima melaksanakan Piagam ECHR.
Di Indonesia sendiri hak asasi manusia telah dituangkan dalam hukum nasional, hukum nasional tersebut merupakan bentuk peratifikasian dari Universal Declaration Of Human Rights yang dideklarasikan oleh PBB. Perlindungan terhadap HAM tersebut dituangkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Perlindungan atas
3 ibid.

## 334 Sindi Monica: Urgensi Yogyakarta Menjadi
Hak Asasi Manusia juga diatur di dalam UUD 1945 pada pasal 28 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.” serta diatur juga dalam pasal 28 A-J UUD 1945.  Namun, dengan banyaknya peraturan atau undang- undang yang telah dikeluarkan tersebut, tidak juga terlalu memiliki dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atas perlindungan hak asasi manusia yang harusnya mereka dapatkan dan terima. Apabila ingin memberikan dampak langsung bagi masyarakat, hal tersebut harus dijalankan melalui program-program pemerintah terutama pemerintah daerah. Dalam konteks inilah peran pemimpin daerah penting dan peran kepala daerah semakin disadari memiliki peran strategis.
Mereka memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengelola pemerintahan kota sekaligus mengajak warga secara partisipatif menjalankan program pemerintah untuk menegakkan HAM. 4 Dari pemimpin daerah ini juga bisa membuat sebuah produk hukum yang implikatif di daerah sehingga perlindungan HAM di daerah tersebut dapat lebih ditegakkan.
Pada  tahun  2015,  program  atau  kebijakan  Kota/Kabupaten  ramah  HAM diluncurkan di Indonesia. Program tersebut diluncurkan pada acara peringatan hari HAM sedunia pada tanggal 10 Desember. Kebijakan kota/kabupaten ramah HAM merupakan program gabungan dari Kemenkum HAM, Kemensos, Kemendagri, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Program ini sebagai perwujudan pemenuhan hak-hak dasar sesuai deklarasi HAM PBB. Kebijakan ini juga disebut sebagai Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM). Peluncuran program ini didasari karena pemerintah merasa bahwa di daerah masih ada banyak permasalahan menyangkut pemenuhan hak dasar warganya. 5 Dan pada peluncuran program tersebut, walikota Bandung mendeklarasikan komitmen Bandung menjadi kota ramah HAM. Dan untuk merealisasikan komitmen tersebut, kota
4 Muhammad Nurkhoirun, Mengembangkan Kota Ham di Indonesia : Peluang dan Tantan- gannya  Volume 4 Hlm 120-121 , Januari 2017.
5 Elza Astari Retaduari, ‘Pemerintah Luncurkan Kebijakan Kota Ramah HAM Awal Desem- ber’ (Detik,  2015)  <https://news.detik.com/berita/d-3080305/pemerintah-luncurkan-kebijakan-ko - ta-ramah-ham-awal-desember/komentar> accessed 21 November 2019.
Bandung mengeluarkan Piagam HAM kota Bandung pada tanggal 10 Desember 2015.  Selain  kota  Bandung,  ada  kota Wonosobo  dan  Kota  Jember  sebagai  kota Ramah HAM di Indonesia. Namun, masih banyak kota-kota lain di Indonesia yang belum menjadi kota ramah HAM salah satunya adalah Kota Yogyakarta padahal Yogyakarta merupakan daerah dengan penduduk yang sangat beragam atau pluralisme. Keberagaman tersebut juga menjadikan kota Yogyakarta memiliki banyak permasalahan mengenai perlindungan HAM.
Kota Yogyakarta memiliki julukan kota pelajar. Julukan tersebut dilatarbelakangi dari banyaknya pelajar yang ada di Kota Yogyakarta. Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah pelajar di kota ini mencapai 78,53% pada tahun 2016. Tidak jarang pula, Kota Yogyakarta disebut sebagai “mini Indonesia” karena banyaknya pelajar yang datang dari luar Kota Yogyakarta. Hal tersebut membuat Kota Yogyakarta menjadi kota yang beragam. Kota Yogyakarta merupakan kota yang beragam, baik dalam segi budaya, penduduk, ras dan agama. Kota Yogyakarta dicitrakan sebagai kota yang mempunyai toleransi tinggi karena keberagaman ini. Namun, realita yang ada di masyarakat berbeda dengan citra tersebut.

## Citra Yogyakarta dan Realitanya
Selain dijuluki sebagai “kota pelajar”, “mini Indonesia”, Yogyakarta juga dikenal sebagai City of Tolerance . 6 Yogyakarta sebagai kota City of Tolerance bukanlah hal yang mudah apalagi Yogyakarta dikenal sebagai tempat yang terbuka bagi seluruh suku, agama dan ras. 7 Slogan ini membuat ekspektasi yang tinggi dari masyarakat luar bahwa Yogyakarta merupakan daerah yang aman, tentram dan nyaman walaupun ada banyak perbedaan di dalamnya. Namun, slogan ini berbanding terbalik dengan berbagai isu intoleransi yang terjadi di Yogyakarta.
6 Nadia Fatmakusumah, ‘Perbadingan Toleransi Agama Masyarakat Yogyakarta dan Ka- zan’, Skripsi (Universitas Gadjah Mada, 2014).[2]. 7 Divisi Penelitian dan Pengembangan, ‘Merefleksi  “Yogyakarta:  The  City  of  Toler - ance(?)”’, (Bulaksumur,  2017)<https://www.bulaksumurugm.com/2017/04/07/merefleksi-yogya - karta-the-city-of-tolerance/> accessed 21 November 2019.

## 336 Sindi Monica: Urgensi Yogyakarta Menjadi
Komitmen Yogyakarta dipertanyakan sebagai pertanggungjawaban dari Slogan tersebut. Isu-isu keagamaan, rasisme dan diskriminasi masih banyak terjadi di masyarakat Yogyakarta. Hal ini membuat slogan City of Tolerance hanya menjadi sebuah omong kosong belaka saja.
Keberhasilan untuk menjadi City of Tolerance tersebut bisa mengambil contoh kembali pada sejaran Yogyakarta pada tahun 1998 dahulu, Yogyakarta pernah dianggap berhasil meredam potensi kekerasan dan konflik antara masyarakat pribumi dan etnis Tionghoa ketika kerusuhan 1998 meletup. Di daerah lain diguncang konflik dan kekerasan hebat, Yogyakarta dengan caranya sendiri relatif mempu saling meredam ego kelompok sehingga keadaan yang lebih darurat dapat terhindarkan. Selain itu Yogyakarta dianggap berhasil menyatukan keberagaman latar belakang jutaan pelajar dan mahasiswa yang berasal dari suku, etnis, dan agama berbeda. Kedatangan mereka disambut dengan baik, tanpa kekerasan dan bahkan kerap dilakukan dengan cara-cara cerdas sehingga proses akulturasi budaya dapat berjalan dengan lancar dan tanpa menimbulkan konflik yang berarti.
Kemudian masyarakat Yogyakarta juga mampu untuk mempersatukan perbedaan tersebut dalam suatu bingkai kehidupan yang harmonis tanpa menghilangkan dan mengganggu keaslian nilai-nilai hidup di masyarakat. 8 Hal seperti itulah yang sangat relevan diterapkan kembali di Kota Pluralisme yakni Yogyakarta, sudah saatnya masyarakat Yogyakarta membuang jauh konsep individualistik, serta juga harus bisa menekankan kesamaan dan kesempatan yang sama untuk membangun kebersamaan dan menciptakan suasana yang aman dan damai.
Yogyakarta yang menjadi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang katanya sebagai City of Tolerance ternyata juga menerima 4 (empat) penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM diantaranya, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman. Penghargaan sebagai kota peduli HAM menjadi salah satu kelengkapan bagi citra kota. Kota peduli HAM mempunyai
8 Gerry Katon Mahendra , ‘Wujudkan Kembali Yogyakarta Sebagai City of Tolerance’, (Geotimes,  2018)  <https://geotimes.co.id/opini/wujudkan-kembali-yogyakarta-sebagai-city-of-tol - erance/> accessed 21 November 2019.
arti bahwa kota tersebut telah mempunyai komitmen dan pelaksanaan penghormatan pada nilai-nilai HAM atas nama kemanusiaan yang menjadi dasar kehidupan. 9 Menurut Permenkumham Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/ Kota Peduli Hak Asasi Manusia penilaian didasarkan terhadap 7 kriteria, diantaranya hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas perumahan yang layak, hak atas pekerjaan, serta hak atas lingkungan yang berkelanjutan. 10 Kota yang mendapatkan penghargaan sebagai kota ramah HAM ini adalah kota yang memiliki kesadaran dan komitmen dalam menghormati, melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap masyarakat pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Daerah Istimewa Yogyakarta yang mendapatkan penghargaan tersebut jauh sekali dari apa yang terdapat di lapangan yaitu banyak sekali permasalahan-permasalah tentang Hak Asasi Manusia, diantaranya yaitu diskriminasi, rasisme dan isu-isu kekerasan. Dan salah satu isu yang sudah lama belum teratasi yaitu isu diskriminasi, rasisme yang diterima oleh pelajar serta mahasiswa yang berasal dari Papua.
Sebenarnya sebagai makhluk sosial sudah sepatutnya kita saling menjunjung tinggi sikap toleransi antar perbedaan suku, ras dan agama. Suatu sikap saling hormat-menghormati dan saling harga-menghargai dalam lingkup kehidupan sosial. Dimana sikap toleransi menghindarkan terjadinya diskriminasi meskipun banyak sekali perbedaan dalam lingkup kehidupan sosial, sebagai contoh yaitu diskriminasi terhadap pelajar serta mahasiswa Papua di Yogyakarta.

## Pelanggaran HAM yang dialami Mahasiswa Papua di Yogyakarta
Latar belakang terjadinya diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di Yogyakarta adalah karena adanya stereotip yang melekat pada orang Papua.
9 Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, ‘Pemerintah Kota Yogyakarta Sebagai Salah Satu Kota Penerima Penghargaan Provinsi, Kabupaten dan Kota Peduli HAM’, (Direktorat Jenderal HAM, 2015) <http://ham.go.id/6378/> accessed 20 November 2019.
10 Priyo Setyawan, ‘Sleman Raih Penghargaan Kabupaten Peduli HAM’, (Sindo News, 2018)  <https://daerah.sindonews.com/read/1361906/189/sleman-raih-penghargaan-kabupaten-pedu - li-ham-1544528551> accessed 22 November 2019.

## 338 Sindi Monica: Urgensi Yogyakarta Menjadi
Masyarakat dalam hal ini menilai bahwa mahasiswa Papua yang memiliki ciri-ciri fisik  berkulit  hitam,  berambut  keriting,  bersifat  cenderung  kasar,  dan  pemabuk. Stereotip ini ada dalam masyarakat karena berbagai faktor seperti, pengalaman, tayangan televisi, berita, dan interaksi langsung. 11
Diskriminasi yang dialami mahasiswa Papua di Yogyakarta adalah sulitnya para pelajar dan mahasiswa yang menempuh pendidikan di Yogyakarta untuk mendapatkan indekos. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya indekos yang hanya menerima orang-orang dari golongan tertentu ataupun, tidak menerima orang-orang dari golongan tertentu, dalam hal ini adalah orang Papua. Diskriminasi ini dialami oleh seorang mahasiswa asal Papua bernama Benediktus Fatubun. Dalam usahanya mencari indekos di Yogyakarta, ia mendatangi setiap rumah yang memasang tulisan ‘menerima kos putra’ dan ‘masih ada kamar kosong’. Namun, ia selalu ditolak tanpa alasan yang jelas. Hal tersebut tidak hanya dialami oleh Benediktus Fatubun tetapi, dialami juga oleh mahasiswa bernama Ruben Fansa. 12
Stereotip yang nantinya berdampak pada diskriminasi terhadap pelajar dan mahasiswa Papua haruslah dihilangkan, sebab hal tersebut dapat melunturkan rasa persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Indonesia yang terkenal dengan banyaknya suku dan budaya harusnya menjadi suatu kebanggaan serta kecintaan kita kepada Indonesia. Bukan hanya soal diskriminasi tetapi pelajar dan mahasiswa Papua juga merasakan rasisme seperti pengepungan-pengepungan asrama yang mereka tempati.
Salah satunya adalah pengepungan Asrama Mahasiswa Papua Kamasan I oleh anggota organisasi masyarakat dan aparat kepolisian yang terjadi pada tahun 2016. Organisasi masyarakat yang terlibat dalam pengepungan asrama adalah Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/POLRI Indonesia, Pemuda
11 Endah Yusma Pratiwi, ‘STEREOTIP DAN DISKRIMINASI TERHADAP WONG TIMUR: Respon terhadap Mahasiswa Pendatang di Yogyakarta’, Tesis (Universitas Gadjah Mada 2016).
[119].
12 BBC, ‘Mereka tidak menerima kos untuk anak Papua’, (BBC, 2016) <https://www.bbc. com/indonesia/majalah/2016/07/160714_trensosial_papua> accessed 21 November 2019.
Pancasila, Paksi Katon, dan Laskar Jogja. 13 Pengepungan asrama tersebut dilakukan karena mahasiswa Papua akan menggelar long march dalam rangka aksi damai mendukung gerakan Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat (PRPPB). 14
Menurut Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Papua, Jefry Wenda, pasokan makanan dan minuman mereka ditahan oleh organisasi masyarakat yang ada di sana. Veronica Koman, pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH), mengatakan bahwa masyarakat Yogyakarta sekitarnya membantu menyalurkan bantuan berupa makanan dan minuman pada malam harinya. Bahkan, menurut Jefry Wenda, selama pengepungan, kata-kata kasar dan hinaan kerap kali terdengar.
Tindak kekerasan juga dialami oleh salah satu mahasiswa Papua di Yogyakarta yaitu, Obby Kogoya. Obby Kogoya adalah salah satu mahasiswa yang ditangkap pada saat pengepungan Asrama Mahasiswa Papua Kamasan I. 15 Polisi pada saat itu membanting tubuh Obby Kogoya, lehernya diapit siku, dan mengaitkan dua jari ke dua lubang hidung Obby lalu menariknya. 16 Namun, anehnya, Obby Kogoya malah ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan melawan petugas dan melakukan penganiayaan terhadap aparat kepolisian.

## Urgensi Yogyakarta menjadi Kota Ramah HAM dan Peran Pemerintah Didalamnya
Banyaknya isu yang ada di Yogyakarta, terutama isu Papua sangatlah miris untuk didengar. Yogyakarta yang selama ini dikenal sebagai kota yang toleran dan ramah terhadap pendatang malah merusak citranya sendiri dengan isu diskriminasi terhadap mahasiswa Papua. Oleh sebab itu, pemerintah daerah sebagai komponen
13 Anggi Kusumadewi, ‘Kisah Mahasiswa Papua di Yogya Dua Hari Terkurung di Asrama’, (CNN,  2016)  <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160717064356-20-145189/kisah-maha - siswa-papua-di-yogya-dua-hari-terkurung-di-asrama> accessed 21 November 2019.
14 Raynaldo Ghiffari Lubabah, ‘Kronologi pengepungan mahasiswa Papua di Yogyakarta’, (Merdeka,  2016)  <https://www.merdeka.com/peristiwa/kronologi-pengepungan-mahasiswa-pap - ua-di-yogyakarta.html> accessed 21 November 2019.
15 Addi M Idhom, ‘Mahasiswa Papua Korban Kekerasan Polisi Didakwa Lukai Aparat’, (Tirto, 2017)  <https://tirto.id/mahasiswa-papua-korban-kekerasan-polisi-didakwa-lukai-aparat-cleF>  ac - cessed 21 November 2019.
16 Dieqy Hasbi Widhana, ‘Siklus Rasisme terhadap Mahasiswa Papua’, (Tirto, 2019) <https://tirto.id/siklus-rasisme-terhadap-mahasiswa-papua-egA4> accessed 21 November 2019.

## 340 Sindi Monica: Urgensi Yogyakarta Menjadi
paling dekat dengan masyarakat perlu bergerak untuk menyelesaikan dan mengatasi permasalahan diskriminasi ini.
Pemerintah daerah Yogyakarta dan aparat penegak hukum di Yogyakarta dinilai masih kurang dalam tindakan penegakan atas permasalahan Hak Asasi Manusia terutama isu mengenai diskriminasi terhadap mahasiswa Papua. Ada kecenderungan, mereka sedikit menutupi dan menyangkal berbagai isu-isu ini karena takut mencoreng nama “Istimewa” yang disematkan untuk daerah Yogyakarta. 17 Mereka juga takut mencoreng citra yang selama ini melekat untuk daerah Yogyakarta yaitu citra akan tingginya toleransi di daerah ini, padahal memang citra mereka sudah tercoreng dengan adanya isu-isu intoleransi yang semakin marak di Yogyakarta.
Maka dari itu, pemerintah daerah Yogyakarta haruslah sadar terlebih dahulu akan pentingnya penegakan HAM ini. Karena hal ini menyangkut hak yang harus diterima setiap warga negara dimanapun mereka berada termasuk di daerah Yogyakarta sendiri. Salah satu solusi yang dapat mengatasi masalah mengenai diskriminasi sebagai pelanggaran HAM tersebut adalah Yogyakarta menjadi kota ramah HAM.
Pemerintah Yogyakarta tentu saja memiliki peran penting dalam mewujudkan kota ramah HAM. Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memiliki fungsi sebagai: 18
a. Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut otonomi dan tugas pembantuan.
b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
17 Mawa Kresna, ‘Yogya Istimewa: Menyangkal Kekerasan dan Diskriminasi di DIY’, (Tirto, 2019)  <https://tirto.id/yogya-istimewa-menyangkal-kekerasan-dan-diskriminasi-di-diy-dlW2>  ac - cessed 22 November 2019.
18 Rizky Akbar Prasojo, ‘Peran Pemerintah-Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo), Skripsi (Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2015).
c. Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah Pusat, dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya.
Dalam menjalankan fungsi tersebut, Pemerintah Daerah memiliki hak atas otonomi  daerahnya  sendiri.  Arifin  (2012;  104)  mengemukakan  teori  bahwa peran pemerintah dalam pembinaan masyarakat terdapat empat yaitu, peran sebagai regulator, peran sebagai dinamisator, peran sebagai fasilitator, dan peran sebagai katalisator.
Sebagai regulator, pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaran pembangunan dengan menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan. Pemerintah menjalankan peran ini dengan membuat serta mengeluarkan berbagai peraturan serta kebijakan yang sekiranya mencakup urusan kesatuan bangsa. 19
Pemerintah sebagai dinamisator berarti memberikan bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Sebagai fasilitator, pemerintah harus menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan serta menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah, sehingga tercipta suasana yang tertib, nyaman, dan aman. Sebagai katalisator, pemerintah memiliki posisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi. 20
Peran pemerintah menjadi sangat penting dalam membangun Yogyakarta sebagai kota ramah HAM. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, peran pemerintah perlu lebih besar lagi. Pemerintah harus melaksanakan fungsinya sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator lebih baik lagi.
19 Siti Maharani Chumairah dan Ridho Al-Hamdi, ‘Dinamika Toleransi di Kota Besar Indo- nesia: Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Mewujudkan CIty of Tolerance’ (2019) 9 Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja .[178].

## 342 Sindi Monica: Urgensi Yogyakarta Menjadi
Perwujudan Yogyakarta sebagai kota ramah HAM sudah sesuai dengan kewenangan Yogyakarta dalam melaksanakan otonomi daerah. Perwujudan dari kota ramah HAM haruslah didukung dari segala sektor. Baik dari sektor masyarakat maupun sektor pemerintah sendiri.
Kota ramah HAM sendiri tidak didapatkan ataupun dinobatkan melainkan dengan mendeklarasikan dirinya sendiri. Deklarasi tersebut merupakan sebuah langkah awal bahwa kota atau daerah tersebut berkomitmen untuk melakukan penegakan dan upaya perlindungan HAM dengan lebih baik lagi. Dengan ini, sebagai langkah awal untuk penegakan HAM yang lebih baik Yogyakarta dapat mendeklarasikan dirinya sebagai kota Ramah HAM.
Salah satu bentuk dari komitmen sebagai kota ramah HAM, Yogyakarta dapat mengeluarkan sebuah Perda (Peraturan Daerah) sebagai regulasi atau payung hukum yang menguatkan penegakkan HAM itu sendiri. Perda yang dikeluarkan yaitu mengenai Perda kota ramah HAM yang didalamnya juga memuat peraturan mengenai diskriminasi dan rasisme. Hal ini sebagai salah satu upaya perlindungan mahasiswa papua yang masih sering menjadi korban diskriminasi dan rasisme. Di dalam Perda ini pula juga diatur mengenai sanksi yang tegas bagi siapa saja yang melanggar HAM orang lain.
Langkah selanjutnya, upaya penegakan HAM Yogyakarta sebagai kota ramah HAM dapat dilakukan dengan membentuk sebuah Komisi HAM di tingkat kota/kabupaten. Sehingga pengawasan pelaksanaan terhadap Perda yang telah dikeluarkan tersebut lebih mudah. Seperti Wonosobo yang dijadikan percontohan kota ramah HAM, Wonosobo memiliki Komisi HAM pertama di Indonesia di tingkat kota/kabupaten. Tujuan pembentukannya adalah sebagai motor dan pengawas dari Perda yang telah dikeluarkan mengenai penegakan HAM tersebut. 21
21 Redaksi INFID, ‘Wonosobo Akan Memiliki Komisi HAM Pertama di Indonesia’, (INFID, 2018)  <https://www.infid.org/wonosobo-akan-memiliki-komisi-ham-pertama-di-indonesia/>  ac - cessed 22 November 2019.

## Kesimpulan
Citra Yogyakarta sebagai kota yang peduli akan HAM dan memiliki toleransi tinggi berbanding terbalik dengan fakta yang ada di masyarakat. Banyak isu-isu intoleransi dan pelanggaran HAM seperti diskriminasi, rasisme , kekerasan dan masih banyak lagi. Dengan banyaknya permasalahan tersebut upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Yogyakarta adalah menjadikan kota Yogyakarta sebagai Kota Ramah HAM. untuk menjadi kota ramah HAM, harus dimulai dengan kesadaran segala lapisan masyarakat yang ada di Yogyakarta termasuk pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Karena peran pemerintah daerah sangatlah penting dalam kota ramah HAM ini, terutama Kepala daerah. Maka dari itu, pemerintah perlu mengambil tindakan konkrit untuk mewujudkan Yogyakarta sebagai kota ramah HAM.
Dengan kesadaran akan penegakan HAM tersebut, Yogyakarta dapat memulai dengan pendeklarasian diri sebagai kota ramah HAM yang didukung dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang kota ramah HAM ataupun PERDA yang menyangkut penegakan mengenai HAM serta pembentukan Komnas HAM tingkat kota/kabupaten  sebagai pengawas dari PERDA tersebut.

## Daftar Bacaan

## Jurnal
Antonio [et.,al.], ‘Panduan Kabupaten dan Kota Ramah Hak Asasi Manusia’, International NGO Forum on Indonesian Development (Infid 2015).
Endah Yusma Pratiwi, ‘STEREOTIP DAN DISKRIMINASI TERHADAP WONG TIMUR:Respon  terhadap  Mahasiswa  Pendatang  di  Yogyakarta’, Tesis (Universitas GadjahMada 2016).
Muhammad Nurkhoirun, ‘Mengembangkan Kota Ham di Indonesia : Peluang dan Tantangannya’ (2017) 4 Jurnal Pemikiran Sosiologi.
Nadia Fatmakusumah, ‘Perbadingan Toleransi Agama Masyarakat Yogyakarta dan Kazan’, Skripsi (Universitas Gadjah Mada, 2014).
Rizky Akbar Prasojo, ‘Peran Pemerintah-Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo), Skripsi

## Sindi Monica: Urgensi Yogyakarta Menjadi
(Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2015).
Siti Maharani Chumairah, dan Ridho Al-Hamdi, ‘Dinamika Toleransi di Kota Besar Indonesia:Peran  Pemerintah  Kota  Yogyakarta  dalam  Mewujudkan  CIty  of Tolerance’ (2019) Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja .

## Laman
Addi M Idhom, ‘Mahasiswa Papua Korban Kekerasan Polisi Didakwa Lukai Aparat’, (Tirto,2017)<https://tirto.id/mahasiswa-papua-korban-kekerasan- polisi-didakwa-lukai-aparat-cleF> accessed 21 November 2019.
Anggi Kusumadewi, ‘Kisah Mahasiswa Papua di Yogya Dua Hari Terkurung di Asrama’, (CNN,  2016)  <https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20160717064356-20-145189/kisah-mahasiswa-papua-di-yogya- dua-hari-terkurung-di-asrama> accessed 21 November 2019.
BBC, ‘Mereka tidak menerima kos untuk anak Papua’, (BBC, 2016) <https://www. bbc.com/indonesia/majalah/2016/07/160714_trensosial_papua> accessed 21 November 2019.
Dieqy Hasbi Widhana, ‘Siklus Rasisme terhadap Mahasiswa Papua’, (Tirto, 2019) <https://tirto.id/siklus-rasisme-terhadap-mahasiswa-papua-egA4>  accessed 21  November 2019.
Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, ‘Pemerintah Kota Yogyakarta Sebagai Salah Satu Kota Penerima Penghargaan Provinsi, Kabupaten dan Kota Peduli  HAM’, (Direktorat Jenderal HAM, 2015) <http://ham.go.id/6378/> accessed  20 November 2019.
Divisi Penelitian dan Pengembangan, ‘Merefleksi  “Yogyakarta:  The  City  of Tolerance(?)”’, (Bulaksumur,  2017)  <https://www.bulaksumurugm. com/2017/04/07/merefleksi-yogyakarta-the-city-of-tolerance/>  accessed  21 November 2019
Elza Astari Retaduari, ‘Pemerintah Luncurkan Kebijakan Kota Ramah HAM Awal Desember’ (Detik,  2015)  <https://news.detik.com/berita/d-3080305/ pemerintah-luncurkan-kebijakan-ko ta-ramah-ham-awal-desember/ komentar> accessed 21 November 2019.
Gerry Katon Mahendra, ‘Wujudkan Kembali Yogyakarta Sebagai City of Tolerance’, (Geotimes, 2018) <https://geotimes.co.id/opini/wujudkan-kembali- yogyakarta-sebagai-city-of-tolerance/> accessed 21 November 2019.
Mawa Kresna, ‘Yogya Istimewa: Menyangkal Kekerasan dan Diskriminasi di DIY’,
(Tirto,  2019)    <https://tirto.id/yogya-istimewa-menyangkal-kekerasan-dan- diskriminasi-di-diy-dlW2> accessed 22 November 2019.
Priyo Setyawan, ‘Sleman Raih Penghargaan Kabupaten Peduli HAM’, (Sindo News,  2018)<https://daerah.sindonews.com/read/1361906/189/sleman-raih- penghargaan-kabupaten-peduli-ham-1544528551>  accessed  22  November 2019.
Raynaldo  Ghiffari  Lubabah, ‘Kronologi pengepungan mahasiswa Papua di Yogyakarta’, (Merdeka,2016)<https://www.merdeka.com/peristiwa/ kronologi-pengepungan-mahasiswa-papua-di-yogyakarta.html> accessed 21 November  2019.
Redaksi INFID, ‘Wonosobo Akan Memiliki Komisi HAM Pertama di Indonesia’, (INFID, 2018) <https://www.inf 26id.org/wonosobo-akan-memiliki-komisi- ham-pertama-di-indonesia/> accessed 22 November 2019.

## Perundang-undangan
Undan g-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Permenkumham Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia.
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--