Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Jaminan Kesehatan Daerah
Suwarso 1 , Jamal Amien 2 , Achmad Djumlani 3
Abstrak
Implementasi  Pelayanan  Kesehatan  Peserta  Jamkesda  Di  Rumah  Sakit Abdul  Wahab    Syahranie  Kota    Samarinda  adalah  kemampuan  untuk membantu  pasien  dan  memberikan  pelayanan  dengan  cepat,  kemudian kompetensi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan  untuk  memberikan  pelayanan  dan  untuk  akses  atau keterjangkauan  para  pasien  yang  ingin  berobat  ke  rumah  serta  sikap sopan  santun,  respek,  perhatian  dan  keramahan  para  petugas  rumah sakit  yang  langsung  berhubungan  dengan  pasien  secara  keseluruhan sudah  cukup  baik  dilaksanakan,  untuk  mencapai  hasil  yang  optimal, maka  pelayanan  yang  diberikan  kepada  pasien  atau  peserta  kartu jamkesda perlu ditingkatkan lagi. Kata Kunci: Implementasi, Kompetensi, Jamkesda, optimal

## Pendahuluan
Pembangunan  kesehatan  merupakan  upaya  untuk  memenuhi  salah satu dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan  Undang  Undang  Dasar  1945  pasal  28  ayat  1  dan  Undang  Undang Nomor  23  tahun  1992  tentang  kesehatan.  Pembangunan  kesehatan  harus dipandang  sebagai  suatu  investasi  untuk  peningkatan  kualitas  sumber  daya manusia,  yang  antara  lain  diukur  dengan  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM).  Dalam  pengukuran  Indeks  Pembangunan  Manusia,  kesehatan  adalah salah  satu  komponen  utama  selain  pendidikan  dan  pendapatan.  Kesehatan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemis kinan. Dalam pelaksananaan  pembangunan  kesehatan  dibutuhkan  perubahan  cara pandang (mindset)  dari  paradigma  sakit  ke  paradigma  sehat,  sejalan dengan visi Indonesia Sehat 2010. Masih rendahnya kualitas, pemerataan dan  keterjangkauan  pelayanan  keseha  tan  merupakan  salah  satu permasalahan pembangunan kesehatan.
Dengan  demikian  kesehatan  adalah  hak  asasi  manusia  dan  sekaligus investasi untuk keberhasilan pembangunan bangsa. Untuk itu diselenggarakan  pembangunan  kesehatan  secara  menyeluruh  dan berkesinambungan, dengan tujuan  guna  meningkatkan kesadaran, kemauan
1 Alumni Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
2 Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
3 Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
dan  kemampuan  hidup  sehat  bagi  setiap  orang  agar  terwujud  derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Kesinambungan dan keberhasilan pembangunan kesehatan ditentukan  oleh  tersedianya  pedoman  penyelenggaraan  pembangunan kesehatan.  Penyelenggaraan  pembangunan  kesehatan  di  Indonesia berpedoman  pada  Sistem  Kesehatan  Nasional  (SKN),  yaitu  suatu  tatanan yang  menghimpun  berbagai  upaya  Bangsa  Indonesia  secara  terpadu  dan saling mendukung guna menjamin derajat kesehatan yang se tinggi-tingginya sebagai  perwujudan  kesejahteraan  umum  seperti  diamanat  kan  dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Oleh karena itu, Pemerintah melalui Departemen Kesehatan Republik Indonesia telah menetapkan Visi Indonesia Sehat 2010, yaitu: Pembangunan berwawasan
Kesehatan, Profesionalisme, Desentralisasi, Jaminan
Pemeliharaan  Kesehatan  Masyarakat  yang  kemudian  perwujudannya didorong  melalui  penetapan  10  indikator  rumah  tangga  sehat  yang  salah satunya adalah mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan dan penetapan standar  besaran  cakupan  kepesertaan  jaminan  pemeliharaan  kesehatan prabayar sebagai salah satu standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kabupaten/Kota.
Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  1457/Menkes/
SK/X/2003  tentang  Standar  Pelayanan  Minimal  Bidang  Kesehatan  di Kabupaten/Kota juncto Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1091/MENKES/SK/X/  2004  tentang  Petunjuk  Teknis  Standar  Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota (Menkes: 2003).
Visi  dan  Misi  tersebut  sekarang  telah  dirubah  ke  arah  Masyarakat yang  mandiri  Untuk  Hidup  Sehat  dengan  strategi  utamanya  menggerakkan dan  member  dayakan  masyarakat  hidup  sehat,  meningkatkan  akses pelayanan  kesehatan  bermutu,  meningkatkan  sistem  surveilan  dan meningkatkan pembiayaan kesehatan yang ini semua sangat sejalan dengan Jamkesda.  Sistem  jaminan  sosial  yang  berbasiskan  komunitas  lokal  yang tumbuh  dari  masyarakat  golongan  lemah  secara  tradisional  telah  mulai berkembang  pada  tahun  1990-an  dengan  cara  partisi patif.  Model  semacam ini  dilakukan  masyarakat  untuk  menangani  kantong-kantong  kemiskinan  di berbagai  wilayah  lokal  dengan  mengandalkan  berbagai  kemampuan  yang dimiliki  oleh  masyarakat  setempat.  Model  ini  meng  isyaratkan  pentingnya penguatan  ke  mampuan  diri  sendiri  atas  dasar  kemam  puannya  sendiri melalui  sebuah  sistem  jaminan  sosial  yang  dikelola  dari,  oleh  dan  untuk mereka.  Sistem  jaminan  sosial  berbasis  komunitas  lokal  tidak  saja  bersifat reaktif  terhadap  keadaan  darurat,  akan  tetapi  bersifat  strategis  karena program  ini  telah  dipersiapkan  landasannya  berupa  institusi  masyarakat untuk memajukan masyarakat di masa mendatang.
Namun  pada  kenyataannya,  baik  jaminan  sosial  yang  dikembangkan berbasis  komunitas  lokal  atas  dasar  keswadayaan  maupun  jaminan  sosial yang  telah  diupayakan  pemerintahan  belum  mampu  mewujudkan tercapainya cakupan peserta program jaminan sosial bagi seluruh penduduk
Indonesia  ( universal  coverage).  Hal  ini  dapat  dibuktikan  di  antaranya berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2002 yang meng informasikan jumlah  pekerja  di  Indonesia  ada  91.636.666  dengan  rincian  27.836.019 sebagai  pekerja  formal  dan  63.800.647  orang  sebagai  pekerja  informal,  dan ternyata hanya pekerja formal yang telah mendapatkan perlindungan sosial melalui berbagai program yang ada, seperti program asuransi kesehatan bagi Pegawai  Negeri  Sipil  dan  Pensiunan  Pegawai  Negeri  Sipil,  program  jaminan sosial bagi tenaga kerja sektor formal dan program lainnya.
Di  Indonesia  berdasarkan  survei  20%  dari  masyarakat  terlindungi oleh salah satu jaminan pemeliharaan kesehatan di tahun 2001. Dan mereka yang  terlindungi  oleh  jaminan  pemeliharaan  kesehatan,  kira-kira  setengah dari  mereka  tergabung  dalam  Askes.    Program  ini  tingkat  pelayanannya meningkat dari 14% di tahun 1998 menjadi 20% di tahun 2001. Peningkatan tajam  terjadi  di  kelompok  ekonomi  terendah.  Hal  ini  kemungkinan disebabkan oleh jaringan pengaman sosial (JPS), yang diperkenalkan setelah krisis  ekonomi  di  tahun  1998  dengan  tujuan  untuk  meringankan  beban mereka  yang  miskin  di  Indonesia.  Distribusi  penduduk  yang  memiliki jaminan  kesehatan  menurut  jenis  jaminan  tahun  2010  Jaminan  Kesehatan Daerah  (Jamkesda)  telah  ada  250  kabupaten/kota,  dilaksanakan  secara bervariasi,  oleh  PT  Askes  185  Kabupaten/Kota,  dikelola  sendiri  oleh  65 kabupaten/kota.
Adapun  maksud  dan  tujuan  diselenggarakannya  Jamkesda  ini  adalah untuk  meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat  yang  setinggi  tingginya dengan  melakukan  upaya  agar  masyarakat  mendapatkan  akses  terhadap pelayanan  kesehatan.  Selama  ini  keluhan  mengenai  mutu  pelayanan  rumah sakit  dan  pelayanan  kesehatan  yang  sering  dimunculkan  melalui  media massa terlepas benar tidaknya dapat dikatakan Pelayanan petugas loket yang lambat, layanan perawat yang tidak ramah dan mengecewakan, Biaya rumah sakit dan obat sangat mahal, Dokter tidak memeriksa pasien dengan seksama sampai ditegakkan  diagnosa yang pasti.

## Kebijakan Pelayanan Publik
Implementasi kebijakan  merupakan penerapan  dari kebijakan  publik yang  telah  dirumuskan,  dan  bermuara  kepada  hasil  yang  dapat  berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat yang dapat dirasakan oleh pemanfaat, sehingga  implementasi  kebijakan  perlu  dikaji  lebih  dalam  apakah implementasi  tersebut  berhasil  sesuai  dengan  tujuan  atau  dampak  dari kebijakan  karena  implementasi  merupakan  aspek  yang  penting  dari keseluruhan proses kebijakan yang menghasilkan out put yang menyangkut seberapa besar perubahan yang dicapai dari tujuan yang telah diprogramkan dan perubahan tersebut mudah di ukur.
Kebijakan  publik  adalah  keputusan  yang  dibuat  pemerintah  atau lembaga  yang  berwenang  untuk  memecahkan  masalah  atau  mewujudkan tujuan  yang  diinginkan  masyarakat  banyak.  Dalam  proses  pembuatannya, terdapat identifikasi permasalahan kebijakan, pilihan-pilihan kebijakan yang
dapat  dilakukan,  kemudian  pelaksanaannya  dan  perkiraan  hasil-hasil  yang diharapkan,  serta  akhirnya  menilai  kinerja  sebagai  dam  pak  dari  kebijakan tersebut. Lebih lanjut Edwards dan Sharkansy kemudian mengatakan bahwa kebijaksanaan  publik  itu  dapat  ditetapkan  secara  jelas  dalam  peraturan perundang  undangan  atau  dalam  bentuk  pidato-pidato  pejabat  pemerintah atau  juga  berupa  program-program  dan  tindakan-tindakan  yang  dilakukan oleh pemerintah.

## Konsep Pelayanan Prima
Pengertian  umum  pelayanan  publik  menurut  Keputusan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor:  63/KEP/M.PAN/7/2003  adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik  sebagai  upaya  pemenuhan  kebutuhan  penerima  pelayanan  maupun pelaksanaan  ketentuan  peraturan  per  undang-undangan.Selanjutnya dinyatakan  bahwa  penyelenggara  pelayanan  publik  adalah  Instansi Pemerintah.  Instansi  Pernerintah  adalah  sebutan  kolektif  meliputi  satuan kerja/satuan  organisasi  Kementerian,  Departemen,  Lembaga  Pernerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, dan Instansi  Pernerintah  lainnya,  baik  Pusat  maupun  Daerah  termasuk  Badan Usaha  Milik  Negara,  Badan  Hukum  Milik  Negara,  dan  Badan  Usaha  Milik Daerah.
Unit penyelenggara pelayanan publik adalah unit  kerja pada  Instansi Pemerintah  yang  secara  langsung  memberikan  pelayanan  kepada  penerima pelayanan publik. Sedangkan pemberi pelayanan publik adalah pejabat/pegawai  instansi  pemerintah  yang  melaksanakan  tugas  dan  fungsi pelayanan  publik  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Sebagai penerima pelayanan publik ada lah orang, masyarakat, instansi pernerin tah, dan  badan  hukum.  Menurut  Kepmenpan  nomor  63  tahun  2003,  maka pelayanan  publik  diselenggarakan  untuk  pemenuhan  kebutuhan  penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan. Standar pelayanan publik sekurang-kurangnya antara lain;
1. Prosedur  pelayanan,  prosedur  pelayanan  yang  dibakukan    bagi  pemberi dan penerima pelayanan;
2. Waktu penyelesaian, waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat penga juan  permohonan  sampai  dengan  penyelesaian  pelayanan  termasuk pengaduan.
3. Biaya  pelayanan,  biaya/tarif  pelaya  nan  termasuk  rinciannya  yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan ;
4. Produk  pelayanan,  hasil  pelayanan  yang  akan  diterima  sesuai  dengan ketentuan yang telah ditetapkan ;
5. Sarana  dan  prasarana,  penyediaan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai oleh penyelenggara pelayanan publik,
6. Kompetensi  petugas  pemberi  pelayanan,  kompetensi  petugas  pemberi pelayanan  harus  ditetapkan  dengan  tepat  berdasarkan  pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan prilaku yang dibutuhkan.
Standar Pelayanan Publik
Standar  Pelayanan  Publik  menurut  Keputusan  Menteri  PAN  Nomor 63/KEP/ M.PAN/7/2003 sekurang-kurangnya meliputi:
1. Prosedur pelayanan,
2. Waktu Pcnyelesaian;
3. Biaya Pelayanan;
4. Produk Pelayanan;
5. Sarana dan Prasarana;
6. Kompetensi petugas pelayanan; Setiap  Penyelenggaraan  pelayanan  publik  harus  memiliki  standar pelayanan,  sebagai  jaminan  adanya  kepastian  bagi  pemberi  didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dan bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan  permohonannya.  Standar  pelayanan  meru  pakan  ukuran  yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pedoman yang wajib  ditaati  dan  dilaksanakan  oleh  penyelenggara  pelayanan,  dan  menjadi pedoman  bagi  penerima  pelayanan  dalam  proses  pengajuan  permohonan, serta  sebagai  alat  kontrol  masyarakat  dan/atau  penerima  layanan  atas kinerja penyelenggara pelayanan.
Oleh  karena  itu  perlu  disusun  dan  ditetapkan  standar  pelayanan  sesuai dengan  sifat,  jenis  dan  karakteristik  layanan  yang  diselenggarakan  serta memperhatikan  lingkungan.  Dalam  proses  perumusan  dan  penyusunannya melibatkan  masyarakat  dan/atau  stake  holder  lainnya  (termasuk  aparat birokrasi)  untuk  mendapatkan  saran  dan  masukan  dan  membangun kepedulian dan komitmen.
Indikator Pelayanan Publik
Tjiptono (2005) terdapat 10 faktor utama yang menentukan kualitas pelayanan antara lain yaitu:
1. Reliability/keandalan,mencakup  dua  hal  pokok,  yaitu  konsistensi  kerja ( perfor mance) dan kemampuan untuk dipercaya (dependability).
2. Responsiveness/ketanggapan,  yaitu  kemauan  atau  kesiapan  para  karya wan untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan pelanggan.
3. Competence/kompetensi,  artinya  setiap  orang  dalam  suatu  perusahaan memiliki  keterampilan  dan  pengetahuan  yang  dibutuhkan  agar  dapat memberikan pelayanan tertentu.
4. Access/akses, meliputi kemudahan untuk hubungi dan ditemui.
5. Courtesy/kesopanan, meliputi sikap sopan santun, respek, perhatian dan keramahan yang dimiliki para contact person/pihak yang berhubungan.
6. Communication/komunikasi,  artinya  memberikan  informasi  kepada pelanggan  dalam  bahasa  yang  mereka  pahami,  serta  selalu  men dengarkan saran dan keluhan pelanggan.
7. Credibility/kepercayaan yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya.
8. Security/keamanan, yaitu aman dan bahaya, risiko, keragu-raguan.
9. Understanding/knowing  the  Custo  mer  (memahami/mengetahui pelanggan), yaitu usaha untuk memahami kebutuhan pelanggan.
10. Tangibles/bukti,  yaitu  bukti  fisik  dan  jasa,  bisa  berupa  fasilitas  fisik, peralatan yang dipergunakan, representasi fisik dan jasa.

## Pengertian Sistem Jaminan Kesehatan Daerah
Sistem  Jaminan  Kesehatan  Daerah  merupakan  suatu  tatanan  yang mengatur  penyelenggaraan  Jaminan  Kesehatan  di  Daerah  dengan menggunakan  prinsip  prinsip  asuransi  kesehatan  sosial.  Sistem  ini merupakan  subsistem  jaminan  sosial  yang  bersifat  jangka  pendek  dan sekaligus  merupakan  perwujudan  subsistem  pembiayaan  kesehatan  pada upaya kesehatan perorangan dalam sistem kesehatan daerah maupun sistem kesehatan nasional. Sehingga segala prinsip prinsip yang dianut dalam sistem jaminan sosial dengan sendirinya harus dianut pula dalam sistem ini.
Oleh karena, jaminan kesehatan me miliki karakteristik yang berbeda, lebih  rumit  dan  lebih  rinci  sesuai  karakteristik  kesehatan  dibandingkan program  jaminan  sosial  lainnya,  maka  perlu  di  bentuk  sistem  jaminan kesehatan  daerah  secara  tersendiri  dan  merupakan  kekhususan  dan  sistem jaminan  sosial  daerah.  Selain  itu,  program  jaminan  kesehatan  diatur  dalam suatu  sistem  tertentu  mendahului  program  jaminan  sosial  lainnya dikarenakan  adanya  ketentuan  untuk  penyelenggaraan  program  jaminan sosial menurut UU SJSN di awali oleh program jaminan kesehatan.
Jaminan  kesehatan  yang  diatur  dalam  sistem  ini,  menggunakan pendekatan penyelenggaraannya dengan prinsip  prinsip managed care, yaitu merupakan  suatu  teknik  yang  menggunakan  pendekatan  integrasinya pembiayaan  dan  pelayanan  kesehatan  melalui  penerapan  kendali  mutu  dan kendali biaya yang bertujuan untuk mengurangi biaya pelayanan yang tidak perlu  dengan  cara    meningkatkan  kelayakan  dan  efisiensi  pelayanan kesehatan.  Atau  dengan  kata  lain,  teknik  managed  care  dimaksudkan  untuk memerangi  bahaya  moral  ( moral  hazarcl)  terhadap  pelayanan  kesehatan yang  tidak  menjadi  kebutuhan  medis  pasien  yang  dapat  mengakibatkan kerugian  kesejahteraan  masyarakat,  karena  misalokasi  biaya  kesehatan masyarakat (social cost) yang terselubung atau inefisiensi.
Sehingga  penyelenggaraan  jaminan  kesehatan  menurut  sistem  ini, akan di selenggarakan secara praupaya ( pre-payment)  dengan mengelaborasi seluruh pendanaan yang termobilisasi dari masyarakat. Bailk yang  telah  termobilisasi  dalam  jaminan  kesehatan  yang  bersifat  sosial maupun  komersial,  jaminan  pelayanan  (managed  care)  maupun  ganti  rugi uang (indemnity),  individual maupun kumpulan, diselenggarakan
perusahaan/organisasi  itu  sendiri  bagi  anggotanya  maupun  yang  telah diserahkan kepada pihak ketiga, yang beroperasi di daerah. Kemudian semua itu,  ditransformasikan  dalam  penyelenggaraan  jaminan  kesehatan  menurut sistem ini.

## Tujuan Pengembangan Jamkesda
Pengamalan  secara  nyata  Pancasila  Sila  Kelima  Keadilan  Sosial  Bagi Seluruh  Rakyat  Indonesia  dengan  menjalankan  kewajiban  konstitusional sebagai  daerah  atau  bagian  dari  pemerintahan  Negara  melalui pengembangan  sistem  jaminan  sosial  dibidang  kesehatan  dan  penyediaan fasilitas kesehatan  dalam rangka mewujudkan kesejahteraan  umum sebagai tujuan negara;
1. Mendorong  pencapaian  prestasi  kinerja  dan  pelaksanaan  kewajiban Pemerintah  bidang  Kesehatan  dalam  hal  pencapaian  standar  pelayanan minimal (SPM) dengan terlindunginya masyarakat (80% coverage) dalam memenuhi  kebutuhan  dasar  kesehatannya  melalui  sistem  Jaminan Kesehatan Sosial Daerah.
2. Membangun  sistem  yang  mampu  mengintegrasikan  seluruh  sistem sistem penyelenggaraan jaminan kesehatan yang dibiayai secara mandiri dan atas  prakarsa  daerah, baik dari perorangan  penduduk maupun  para penyelenggara jaminan kesehatan di daerah;
3. Mendorong  pencapaian  kinerja  Sistem  Kesehatan  Daerah  secara menyeluruh dengan mempertajam fokus prioritas pembiayaan kesehatan pemerintah dan perorangan pada sasaran perlindungan sosial-kesehatan bagi masyarakat;
4. Terbangunnya  sistem  pengendalian  mutu  pelayanan  kesehatan  yang terintegrasi  dengan  sistem  pengendalian  biaya  pelayanan  kesehatan secara tegas, konsisten dan berkesinambungan.
Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dalam pedoman ini meliputi jenis-jenis  pelayanan  indikator  dan  standar  pencapaiain  kinerja  pelayanan rumah  sakit.  Jenis-jenis  pelayanan  rumah  sakit  yang  minimal  wajib disediakan oleh rumah sakit meliputi:
1. Pelayanan gawat darurat
2. Pelayanan rawat jalan
3. Pelayanan rawat inap
4. Pelayanan bedah
5. Pelayanan persalinan dan perinatologi
6. Pelayanan intensif
7. Pelayanan radiologi
8. Pelayanan laboratorium patologi klinik
9. Pelayanan rehabilitasi medik
10.  Pelayanan farmasi
11.  Pelayanan gizi
12.  Pelayanan 13.  Pelayanan keluarga miskin 14.  Pelayanan rekam medis 15.  Pengelolaan limbah 16.  Pelayanan administrasi manajemen 17.  Pelayanan ambulans/kereta jenazah 18.  Pelayanan pemulasaraan jenazah 19.  Pelayanan laundry 20. Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit 21.  Pencegah Pengendalian Infeksi
Berbagai  jenis  tenaga  pelayanan  kesehatan  dengan  perangkat  ke ilmuan yang beragam, berinteraksi satu sama lain. Untuk hal tersebut dapat kita  lihat  bagaimana  para  pegawai  Rumah  Sakit  Umum  Abdul  Wahab Sjahranie memberikan pelayanan secara optimal di dasarkan pada indikator berikut ini:
1. Kemampuan untuk membantu pasien dan memberikan pelayanan dengan cepat ( Responsiveness). Responsiveness adalah keinginan atau kesediaan pemberi  pelayanan  untuk  memberikan  pelayanan  tepat  waktu.  Dengan demikian kemauan atau keinginan para karyawan untuk membantu dan memberikan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat terutama pada pasien yang  sedang  berobat.  Ketanggapan  pegawai  merupakan  bagian  dari dimensi  mutu  pelayanan  pada  khususnya  tanggap  didalam  melayani masyarakat sebagian pasien yang dan dan berobat. Hal itu diikuti dengan kemampuan  pegawai  secara  terus  berkelanjutan  untuk  meningkatkan pelayanan  kepada  masyarakat.  Membiarkan  masyarakat  menunggu, terutama tanpa alasan yang jelas, akan menim bulkan kesan negatif yang tidak  seharusnya  terjadi. Responsiveness  pasien  dalam  pelayanan kesehatan  di  Rumah  Sakit  dapat  dilihat  dari  tiga  dimensi  yaitu  pasien sebagai  pengguna  jasa  pelayanan  Rumah  Sakit  ( patient),  Rumah  Sakit sebagai  penyedia  pelayanan  ( provider),  dan  Sumber  Daya  Manusia sebagai  pelayanan  ( human  resources ). Pasien  sebagai  pengguna  jasa pelayanan  memberikan  pendapat  berkaitan  dengan  pelayanan  yang dilakukan  oleh  SDM  Rumah  Sakit  terkait  pelayanan  Rumah  Sakit  di  unit rawat  inap.  Pasien  dapat  memberikan  pendapat  terhadap  pelayanan kesehatan  pada  delapan  domain  sebagai  salah  satu  indikator  untuk mengukur  seberapa  baik  kinerja  sistem  pelayanan  kesehatan  berkaitan dengan  aspek  non-kesehatan. Responsiveness  pasien  pada  pelayanan kesehatan  rawat  inap di  Rumah  Sakit  dapat dilihat  dari  delapan  domain generik  yaitu  waktu  tunggu  pasien,  keramahan  pasien,  ketidakjelasan informasi  pelayanan,  keterlibatan  dalam  meng  ambil  keputusan, kerahasiaan  informasi  pela  yanan  kesehatan  yang  terabaikan,  kesu  litan dalam  memilih  sarana,  kebersihan  ruangan  yang  kurang,  dan  kesulitan mengunjungi keluarga/kolega yang dirawat di Rumah Sakit. Berdasarkan
hasil  penelitian  yang  dilakukan  dan  hasil  wawancara,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  kemampuan  untuk  membantu  pasien  dan  memberi kan pelayanan dengan cepat masih belum optimal dilakukan oleh rumah sakit ini. Oleh karena itu perlu pela yanan dilakukan dengan optimal lagi.
2. Competence (Kompetensi). Competence  (pengetahuandan keahlian) ilmu pengetahuan dan keahlian yang  dibutuhkan  untuk  memberikan  pelayanan.  Sejalan  dengan  amanat Pasal  28  H,  ayat  (1)  Perubahan  UndangUndang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tabun  1945  telah  ditegaskan  bahwa  setiap  orang  berhak memperoleh  pelayanan  Kemam  puan  memiliki  keterampilan  dan  penge tahuan  yang  dibutuhkan  agar  dapat  memberikan  pelayanan  tertentu (kesehatan,  kemudian  dalam  Pasal  34  ayat  (3)  dinyatakan  negara bertanggung  jawab  atas  penyediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan fasilitas  pelaya  nan  umum  yang  layak.  Rumah  sakit  sebagai  salah  satu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan meru pakan bagian dari sumber daya  keseha  tan  yang  sangat  diperlukan  dalam  men  dukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan  di  rumah  sakit  mempunyai  karakteristik  dan  organisasi  yang sangat  kompleks.  Berbagai  jenis  tenaga  kesehatan  dengan  perangkat keilmuan  yang  beragam,  berinteraksi  satu  sama  lain.  Banyak  penelitian mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kualitas  pela  yanan  rumah sakit  lebih  menekankan  pada  aspek-aspek  pelayanan  yang  lang  sung dirasakan  oleh  pasien.  Problem  yang  menyebabkan  kualitas  pela  yanan rumah  sakit  masih  kurang  optimal  terus  diteliti.  Pada  penelitian pendahuluan ini, problem yang berasal dari aspek sumber daya manusia (SDM)  terutama  aspek  kompetensinya  dieksplorasi,  khususnya kompetensi  dokter  dan  perawat.  Faktor  yang  menjadi  perantara hubungan  antara  kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  dan  kualitas pelayanan,  yaitu  kepuasan  kerja,  dibahas  pula  dalam  penelitian  ini, sehingga dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai faktor yang menyebabkan kualitas pelayanan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Competence yang berkaitan dengan ilmu  pengetahuan  dan  keahlian  yang  dibutuhkan  untuk  memberikan pelaya  nan  masih  belum  optimal  dan  perlu  sumber  daya  manusia  yang lebih  lagi,  sehingga  pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat  bisa diwujudkan lagi  dengan baik.
3. Access (akses), keterjangkauan, dapat dicapai dengan mudah dijangkau, waktu  tunggu,  jam  operasional.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  di lakukan  dan  hasil  wawancara  dengan  responden  dapat  disimpulkan bahwa  akses  atau  keterjangkauan  para  pasien  yang  ingin  berobat  ke rumah  sakit  dapat  dicapai  dengan  mudah  dijangkau  karena  letak  rumah sakit  berada  ditengah  perkotaan.  Namun  kemudahan  yang  berkaitan
dengan,  waktu  tunggu,  jam  operasional,  belum  optimal  dilakukan  oleh rumah sakit, dan untuk kenyamanan pasien perlu ditingkatkan lagi.
4. Courtesy  (kesopan-santunan),  meliputi  sikap  sopan  santun,  respek, perhatian  dan  keramahan  individu  yang  langsung  berhubungan  dengan pasien.  Sikap  sopan  santun  yang  benar  ialah  lebih  menonjolkan  pribadi yang baik dan menghormati siapa saja. Norma kesopanan sangat penting untuk  diterapkan,  terutama  dalam  bermasyara  kat,  karena  norma  ini sangat  erat  kaitannya  terhadap  masyarakat.  Sekali  saja  ada  pelanggaran terhadap  norma  kesopanan,  pelanggar  akan  mendapat  sanki  dari masyarakat,  semisal  cemoohan.  Kesopanan  merupakan  tuntutan  dalam hidup  bersama.  Ada  norma  yang  harus  dipenuhi  supaya  diterima  secara sosial. Norma yang timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur  pergaulan  sehingga  masing  masing  anggota  masyarakat  saling hormat  menghormati.  Akibat  dari pelanggaran  terhadap  norma  ini  ialah dicela sesama nya, karena sumber norma ini adalah keyakinan masyarakat yang  bersangku  tan  itu  sendiri.  Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  dan wawancara yang dilakukan dengan beberapa responden dapat diambil ke simpulan  bahwa  sikap  sopan  santun,  respek,  perhatian  dan  keramahan para  petugas  rumah  sakit  yang  langsung  berhubungan  dengan  pasien sudah  cukup  baik  dilaksanakan,  meskipun  ada  juga  petugas  yang  tidak ramah, sopan santun terhadap pasien hal ini berkaitan dengan kasus kasus tertentu.
5. Kemampuan  memberikan  informasi  kepada  pasien  dalam  bahasa  yang mereka  pahami,  serta  selalu  mendengarkan  saran  dan  keluhan  pasien. Communications  (komunikasi),  petugas  dapat  memberikan  informasi dalam  bahasa  yang  mudah  di  pahami  dan  didengarkan  oleh  pelanggan sehingga  dapat  membedakan  kebutuhan  pelanggan  yang  berbeda-beda, misalnya penjelasan mengenai pelayanan itu sendiri, berapa biayanya dan bagaimana  masalah  tersebut  dapat  di  atasi.  Berdasarkan  hasil  penelitian dan wawan cara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa para petugas di rumah  sakit  ini  sudah  melaksanakan  cukup  baik  tugas  mereka  yang berkaitan  dengan  kemampuan  memberikan  informasi  kepada  pasien dalam bahasa yang mereka pahami, serta selalu mendengarkan saran dan keluhan pasien.
Adapun  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pelayanan  Peserta  Jamkesda kesehatan antara lain:
1. Ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit, diantaranya adalah akreditasi rumah sakit yang ada saat ini mulai di tuntut oleh masyarakat pengguna jasa pelayanan rumah sakit.
Dengan  demikian  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  baru  sangat berpengaruh  terhadap  pelayanan  di  rumah  sakit  dan  tidak  lagi menggunakan  peralatan  yang  manual  dan  tidak  sesuai  lagi  dengan perkembangan ilmu kedokteran atau ilumu kesehatan.
2. Nilai masyarakat. Dengan  beragamnya  kelompok  masyarakat,  maka  dapat  menimbulkan pemanfaatan  jasa  pelayanan  kesehatan  yang  berbeda.  Masyarakat  yang sudah  maju  dengan  pengetahuan  yang  tinggi,  maka  akan  memiliki kesadaran yang lebih dalam pengunaan atau pemanfaatan jasa pelayanan keseha tan, demikian juga sebaliknya.
3. Ekonomi Rumah sakit merupakan salah satu mata rantai didalam pemberian pela yanan  kesehatan  serta  suatu  organi  sasi  dengan  sistem  terbuka  dan selalu  berinteraksi  dengan  lingkungannya  untuk  mencapai  suatu  kese imbangan  yang  dinamis  mempunyai  fungsi  utama  melayani  masyarakat yang  membutuhkan  pelayanan  kesehatan  serta.  Dengan  demikian semakin  tinggi  ekonomi  seseorang,  pelayanan  kesehatan  akan  lebih diperhatikan  dan  mudah  dijangkau,  begitu  juga  sebaliknya,  keadaan ekonomi  ini  yang  akan  dapat  mempengaruhi  dalam  system  pelayanan kesehatan.
4. Politik  Kebijakan  pemerintah  melalui  system  politik  yang  ada  akan semakin  berpengaruh  sekali  dalam  system  pemberian  pelayanan kesehatan. Kebijakan-kebijakan yang ada dapat memberikan pola dalam sistem  pelayanan.  Pembangunan  dibidang  rumah  sakit  bertujuan  untuk meningkatkan  kualitas  dan  efesiensi  pelaksanaan  rujukan  kesehatan terpadu serta meningkatkan dan memantapkan manajemen rumah sakit merupakan  pelayanan  yang  menye  luruh  dan  terpadu  serta  bersifat peningkatan kesehatan, pencegahan, pengen dalian dan penilaian.

## Kesimpulan
Kemampuan  untuk  membantu  pasien  dan  memberikan  pelayanan dengan  cepat  masih  belum  optimal  dilakukan  oleh  rumah  sakit  ini.  Hal  ini disebabkan  karena  proses  penempatan petugas tersebut  berkaitan dengan kesesuaian  dan  ke  seimbangan  antara  kemampuan  yang  dimiliki  oleh petugas  yang  ditempatkan  Rumah  Sakit.kemudian Competence  yang berkaitan  dengan  ilmu  pengetahuan  dan  keahlian  yang  dibutuhkan  untuk memberikan  pelayanan  masih  belum  optimal  dan  perlu  sumber  daya manusia  yang  lebih  lagi,  untuk  kemampuan  memberikan  informasi  kepada pasien dalam bahasa yang mereka pahami, serta selalu mendengarkan saran dan  keluhan  pasien  ( Communication)  komunikasi  para  petugas  di  rumah sakit ini sudah melaksanakan cukup baik tugas mereka.
Saran
Hendaknya  dalam  memberikan  pela  yanan  kepada  peserta  Jamkesda para  petugas  tidak  membeda  bedakan  terutama  pada  peserta  atau  pasien yang  rawat  inap.  Hendaknya  para  petugas  rumah  sakit  atau  para  perawat yang  baru  lulus  atau  praktek  jangan  dilibatkan  secara  langsung  dalam mendiaknosa  penyakit  para  pasien,  atau  melakukan  tindakan  pertama. Keramahan dan kesabaran petugas perlu ditingkatkan, karena yang dihadapi adalah  pasien  yang  mempunyai  emosional  tinggi,  terutama  keluarga  pasien yang ingin minta pelayanan yang cepat.
Daftar Pustaka
Bryant &  White,  1987,  LP3ES,  Jakarta.  Edward  George  dan  Ira  Sharkansky, 1979, The Policy Predicement, W. H. Preeman, San Fransisc
Dunn,  William  N,  1998. Pengantar  Analisis  Kebijaksanaan  Publik.  Edisi  ke Dua. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  KEP/26/M.
PAN/  2/2004  tanggal  24  Pebruari  2004 tentang  Petunjuk  Teknis Transparansi  dan  Akuntabilitas  dalam  Penyeleng  garaan  Pelayanan Publik, Jakarta.
Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  1457/Menkes/  SK/X/2003  tentang Standar  Pelayanan  Minimal  Bidang  Keseha  tan  di  Kabu  paten/Kota juncto  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  1091/  MENKES/SK/X/ 2004 tentang  Petun  juk  Teknis  Standar  Pelayanan  Minimal  Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.
1997,  Analisis  Kebijaksanaan  : Dari  Formulasi  ke  Implementasi  Kebijakan Negara, Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta
Moenir, H,AS. 1992, Pendekatan Manu siawi dan Organisasi Terhadap Pembi naan Kepegawaian, Gunung Agung, Jakarta.
Norman  C  and  Weber  A.,  1994  , Social  Health  Insurance,  A  Guidebook  For Planning, WHO-ILO.
Peraturan Walikota Samarinda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Jaminan Kese hatan Daerah Kota Samarinda.
Tjiptono,  Fandy.  1997. Prinsip  prinsip  Total  Quality  Service  (TQS).  Yogya karta : Penerbit ANDI.
Tjiptono, Andi dan Gregorius candra, 2005. Service, Quality dan Satisfaction, Yogyakarta. Andi Offset.
Undang Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 1 dan Undang Undang Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan, Jakarta