www.jraba.org
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 3. No. 1 (2018) 306-321   ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)

## AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM PERSPEKTIF BUDAYA TRI HITA KARANA
Komang Adi Kurniawan Saputra 1
Putu Budi Anggiriawan I Nyoman Sutapa

## ABSTRACT
The purpose of this study is to gain an understanding of accountability practices in village  financial  management  in  Desa  Pakraman  Kerobokan,  Sawan  District, Buleleng  Regency.  This  research  with  qualitative  method  through  etnometodology approach to approach setting in everyday life. Tri hita karana's data and philosophy as a framework for analyzing the data obtained from those settings on the research site.  The  results  of  this  study  indicate  that  in  the  perspective  prahyangan  spiritual accountability  reflected  in  the  reflection  of  devotion  and  faith  of  village  finance managers  or  village  apparatus  with  activities  based  on  the  values  and  norms contained  in  religious  teachings,  and  the  spirit  of  work  that  is  seen  as  a  sacrifice and devotion. The practice of accountability of village financial management in the dimensions  of  human  relationships  with  the  natural  environment  (ecological accountability)  can  be  seen  from  the  activities  and  involvement  of  the  village apparatus  in  efforts  to  preserve  the  natural  environment.  And  the  accountability practices  of  human  relations  dimensions  with  others  (economic  and  social accountability)  can  be  seen  from  social  concerns  and  various  community empowerment  programs.  The  contribution  of  this  theoretical  research  is  to contribute  theoretical  enrichment  that  underlies  accountability  practices  in  village administration and its practical contribution, this research can be one of reference for rural apparatus, village companion in its advisory method.
Keyword : accountability, tri hita karana, village financial management

## Pendahuluan
Undang-undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  telah  mengubah kepengaturan  desa.  Perubahan  yang  dimaksud  adalah  sesuai  dengan  asas rekognisi dan subsidiaritas  yang menjadi  roh dalam  UU desa ini. Asas rekognisi berarti  bahwa  adanya  pengakuan  terhadap  hak  asal  usul  desa,  sementara  asas subsidiaritas  bermakna  bahwa  Negara  mengakui  kewenangan-kewenangan  desa dalam  mengelola  dirinya  sendiri.  Pasal  72  ayat  (2)  UU  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa disebutkan bahwa Dana Desa bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
1 Corresponden Author :      Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa Telp. 0819144822418 Email : komangadikurniawan@gmail.com

## ARTICLE INFO
Article History :
Received 12 February 2018 Accepted 12 March 2018
Availabe online 20 Mei 2018
Page | 306
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 3 No.1 201 8
Berdasarkan  hal  itu,  maka  dapat  diambil  sebuah  pengertian  bahwa  dana  desa harus  bisa  menjamin  untuk  membangkitkan  semua  kekuatan  di  desa  termasuk dibidang ekonomi, pembangunan, dan lain-lain (Atmadja dan Saputra, 2017).
Adanya  alokasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  yang diperuntukkan  kepada  desa  dengan  anggaran  yang  cukup  besar,  sehingga  desa menjadi perhatian bagi semua pihak. Pengelolaan alokasi anggaran tersebut harus mendukung  penyelenggaraan  pemerintah  desa,  pelaksanaan  pembangunan  desa, pembinaan  kemasyarakatan  desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  sehingga dibutuhkan kompetensi aparatur untuk mengelola keuangan desa supaya tercapai tujuan  keadilan  dan  pemerataan.  Pengelolaan  keuangan  desa  tersebut  perlu diperhatikan  dan  ditaati  asas  umum  pengelolaan  keuangan  desa  yaitu,  keuangan desa  harus  dikelola  secara  tertib,  taat  pada  peraturan  perundang-undangan, transparan,  akuntabel,  dan  partisipatif  dengan  memperhatikan  asas  keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat desa (Taufik, 2008).
Terkait  tata  laksana,  tidak  ada  standarisasi  untuk  acuan  para  perangkat desa merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Laporan
pertanggungjawaban  pun  dinilai  rawan  dipalsukan.  Dugaan  permainan  proyek oleh para mafia yang menyusup ke desa-desa dan mengatasnamakan warga desa. Hal  tersebut  mungkin  terjadi  lantaran  kerja  Inspektorat  Daerah  belum  efektif. Segala  jenis  kecurangan  masih  memungkinkan  untuk  terjadi  pada  pengelolaan keuangan  desa  karena  berbagai  bentuk  kelemahan  tersebut.  Namun  dalam pelaksanaannya  kecurangan  pengelolaan  keuangan  desa  dapat  ditekan  melalui berbagai  metode  yang  salah  satunya  diterapkan  di  Bali,  yaitu  dengan mengaplikasikan  budaya  lokal  untuk  memberikan  sanksi  kepada  para  pelaku fraud dan sekaligus dapat meningkatkan akuntabilitas . Bahkan, tidak jarang orang yang  berkeinginan  melakukan fraud malah  berpikir  berulang  kali  untuk melakukan aksinya. Budaya yang dimaksud adalah budaya tri hita karana. Konsep tri  hita  karana merupakan  konsep  harmonisasi  hubungan  yang selalu  dijaga  masyarakat  Hindu  Bali  meliputi: parahyangan (hubungan  manusia dengan Tuhan ), pawongan (hubungan antar-manusia), dan palemahan (hubungan manusia  dengan  lingkungan)  yang  bersumber  dari  kitab  suci  agama  Hindu Baghawad  gita (Riana,  2010) . Oleh  karena  itu,  konsep tri  hita  karana yang berkembang  di  Bali,  merupakan  konsep  budaya  yang  berakar  dari  ajaran  agama (Saputra,  2012)  yang  dianggap  mampu  meningkatkan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  desa.  Didalam  meningkatkan  ketahanan  ekonomi  masyarakat  Bali, selain  melihat  potensi  yang  ada,  pemerintah  juga  harus  memperbaiki  tatanan sosial masyarakat setempat, budaya, dan mental.
Konsep  religiusitas tri  hita  karana digunakan  karena  dianggap  mampu menciptakan  budaya  kejujuran  (Adiputra, et  al., 2014),  keterbukaan,  dan  bantuan ( creating  a  culture  of  honesty,  openness,  and  assistance )  serta  mengeliminasi peluang  terjadinya  tindakan  kecurangan  ( eliminating  fraud  opportunities ) (Saputra,  2012).  Maka  penggunaan  konsep  religiusitas  dalam  akuntansi  yang dalam  hal  ini  untuk  pengelolaan  keuangan  bertujuan  menghindarkan  dari terjadinya kecurangan.
Berdasarkan urain latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk  memahami  praktik  akuntabilitas  yang  dilaksanakan  pada  pemerintah  Desa
Page | 307
Jurnal Riset Akuntansi dan
Bisnis Airlangga
Vol. 3 No.1 201 8
Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dalam dimensi budaya  lokal: Tri  Hita  Karana yakni  akuntabilitas  manusia  kepada  Tuhan, akuntabilitas  manusia  kepada stakeholders/ sesama  dan  akuntabilitas  manusia terhadap  alam.  Serta  kontribusi  penelitian  ini  secara  teoritis  adalah  memberikan sumbangan  pengayaan  teori  yang  mendasari  praktik  akuntabilitas  pada pemerintahan  desa.  Dan  penelitian  ini  mendukung  serta  memperkuat  hasil penelitian  sebelumnya  serta  memberikan  sumbangan  pemikiran  tentang perkembangan  praktik  akuntabilitas  dalam  pengaruh  nilai-nilai  budaya  lokal, khususnya  yang  diyakini  oleh  umat  Hindu.  Kontribusi  praktisnya,  penelitian  ini dapat  menjadi  salah  satu  referensi  bagi  aparatur  desa,  pendamping  desa  dalam metode  pendampingannya.  Penelitian  ini  juga  dapat  menjadi  salah  satu  referensi bagi  pihak pemerintah  Kabupaten dan  Provinsi  Bali, Desa Pakraman , dan pihak penting  lainnya  untuk  menindak-lanjuti  yang  memadai  sesuai  dengan  UU  Desa tersebut. Hasil penelitian ini dapat memperkuat kelembagaan  desa sesuai dengan UU Desa.

## Tinjauan Pustaka Teori Religiusitas dalam Akuntansi
Religiusitas  didifinisikan  sebagai  suatu  sistem  yang  terintegrasi  dari keyakinan  ( belief), gaya  hidup,  aktivitas  ritual  dan  institusi  yang  memberikan makna dalam kehidupan manusia dan mengarahkan manusia pada nilai-nilai suci atau  nilai-nilai  tertinggi  (Pamungkas,  2014).  Saputra  (2012)  menyatakan religiusitas  sebagai  komitmen  religius  (yang  berhubungan  dengan  agama  atau keyakinan iman), yang dapat dilihat melalui aktivitas atau perilaku individu yang bersangkutan  dengan  agama  atau  keyakinan  iman  yang  dianut.  Konteks  religius sering  dikaitkan  dengan  perilaku  manusia  yang  dalam  hal  ini  dikaitkan  dengan pelaku  individu  yang  berhubungan  dengan  uang  dengan  indikasi  melakukan kecurangan  bahwa  mereka  adalah  individu-individu  yang  tidak  menjadikan religiusitas sebagai pedoman hidup (Adiputra, et al .,2014).
Dalam  Akuntansi  keperilakuan,  hal  seperti  ini  disebut  dengan religious effect  (the consequential dimension ) yang berarti bahwa dimensi  yang mengukur sejauh  mana  perilaku  seseorang  dimotivasi  oleh  ajaran  agamanya  di  dalam kehidupannya,  sehingga  menjadikan  nilai-nilai  ajaran  agama  sebagai  tolak  ukur keberhasilannya (Pamungkas, 2014). Agama dipercaya dapat mengontrol perilaku individu.  Makin  religius  seseorang  maka  dapat  mengontrol  perilakunya  dengan menghindari  sikap  yang  tidak  etis  (Basri,  2015).  Hal  ini  juga  berlaku  pada  etika untuk  pengelolaan  keuangan  desa  yang  wajib  dipertanggungjawabkan  kepada masyarakat  dan  pemerintah  pusat.  Keyakinan  agama  yang  kuat  diharapkan mencegah  perilaku  ilegal  melalui  perasaan  bersalah  terutama  dalam  hal penggelapan dana desa (Atmadja dan Saputra, 2017).
Akuntabilitas Berbasis Tri Hita Karana
Filosofi tri hita karana berdasarkan Bhagawadgita III. 10, yaitu unsur tri hita  karana adalah Prajapati,  Praja dan Kamadhuk ,  sedangkan Parhyangan , Pawongan, dan Palemahan sebagai  wadah implementasi  filosofi tri  hita  karana (Wiana,  2007:8).  Dalam  sloka Bhagawadgita III.  10  ketiga  unsur tersebut
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 3 No.1 201 8 Page | 3 08
dinyatakan  saling beryadnya , Prajapati adalah  sebutan  Tuhan  sebagai  raja  makhluk hidup di bumi ini, Praja unsur manusia dan Kamadhuk adalah simbol alam semesta.
Tri  hita  karana mempunyai  makna  bahwa  tiga  penyebab  kesejahteraan manusia dalam rangka mencapai tujuan hidup moksartham jagadhita ya ca iti dharma yang  pada  dasarnya  bersumber  pada  keharmonisan  hubungan  manusia  dengan Tuhannya  ( parahyangan ),  keharmonisan  hubungan  manusia  dengan  sesama ( pawongan )  dan  keharmonisan  hubungan  manusia  dengan  alam  lingkungan ( palemahan ).  Akuntabiltas  tidak  cukup  dengan  akuntabilitas  pada  hubungan  sesama manusia atau sosial, penting juga pada akuntabiltas pada Tuhan dan alam lingkungan.
Tuhan  dan  alam  sama  sekali  tidak  membutuhkan  laporan  keuangan  atau laporan  tahunan,  tidak  seperti stakeholders lainnya  yang  memerlukan  akuntabilitas formal.  Namun  yang  dipentingkan  disini  adalah  bagaimana  hukum-hukum  Tuhan dipraktikkan  dalam  pemerintahan  desa  dan  bagaimana  hak-hak  dari  alam  dipenuhi secara  bertanggungjawab.  Sehingga,  wujud  kongkrit  daripada  akuntabilitas  kepada Tuhan dan alam apabila telah dipraktikan hukum-hukum Tuhan dan hak-hak dari alam dalam organisasi.

## Pengelolaan Keuangan Desa
Upaya mendukung terwujudnya tata kelola yang baik ( good governace ) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola  yaitu  transparan,  akuntabel  dan  partisipatif  serta  dilakukan  dengan  tertib  dan disiplin  anggaran.  Dalam  penganggaran  partisipasi  masyarakat  sangat  penting  untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang (Taufik, 2008).
Berlakunya  UU  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa  bahwa  adanya  kucuran dana milyaran rupiah langsung ke desa  yang bersumber dari alokasi dana Desa  yang merupakan  bagian  dari  dana  perimbangan  yang  diterima  Kabupaten/Kota.  Peraturan Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari  APBN, Pasal 1, ayat 2 Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara  yang  diperuntukkan  bagi  Desa  yang  ditransfer  melalui  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  dan  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Atmadja, et al., 2018).
Tujuan  dana  desa  pada  dasarnya  adalah  mewujudkan  pertumbuhan  ekonomi yang  inklusif  dengan  lebih  memeratakan  pendapatan.  Prioritas  pendanaan  yang dimaksud oleh Pemerintah Pusat sebagai kategori keberhasilan pengelolaan keuangan desa.  Keberhasilan  pengelolaan  keuangan  desa  dapat  tercermin  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  pasal  19  ayat  1  dan  2  yaitu  (1)  Dana  Desa digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada  ayat  1  diprioritaskan  untuk  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat. Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  indikator  keberhasilan  dana  desa  dapat  dilihat  dari keberhasilan  pembangunan  dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  melalui pemberdayaan masyarakat desa.
Jurnal Riset
Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 3 No.1
201 8
Page | 309

## Tri Hita Karana
Konsep tri  hita  karana merupakan  konsep  nilai  kultur  lokal  yang  telah tumbuh  berkembang  dalam  tradisi  masyarakat  Bali,  dan  bahkan  saat  ini  telah menjadi  landasan  falsafah  bisnis,  filosofi  pengembangan  pariwisata,  pengaturan tata  ruang,  dan  rencana  stratejik  pembangunan  daerah.  Gunawan  (2009) menyatakan  bahwa Tri  Hita  Karana yang  diadopsi  sebagai  budaya  organisasi berpengaruh  terhadap  kinerja  organisasi.  Selain  itu,  budaya  organisasi  juga berpengaruh  kepuasan  kerja. Tri  hita  karana adalah  sebuah  filosofi  yang sekaligus  menjadi  konsep  kehidupan  dan  sistem  kebudayaan  masyarakat  Bali. Konsep kehidupan yang mengedepankan prinsip-prinsip kebersamaan, keselarasan, dan keseimbangan antara tujuan ekonomi, pelestarian lingkungan dan budaya, estetika dan spiritual (Tenaya, 2007).
Agama Hindu memiliki konsep kehidupan dalam rangka menyeimbangkan keperluan  rohani  dan  jasmani/jiwa  dan  raga,  konsep  ini  merupakan  dasar-dasar untuk mengharmoniskan hubungan untuk menata kehidupan yang lebih harmoni. Secara  harfiah  kata  “ Tri  Hita  Karana ”  berasal  dari  kata ”Tri” yang  artinya “Tiga” kata “Hita” berarti “Kesejahteraan” kemudian  kata “Karana” yang berarti “Sebab” .  Jadi  “ Tri  Hita  Karana ”,  memiliki  pengertian  bahwa  ada  tiga unsur  penyebab  manusia  mencapai  kesejahteraan,  kebahagiaan,  dan  kedamaian. Konsep  dari  ajaran  ini  memberikan  pemahaman  kepada  kita  tentang  wawasan kesemestaan  atau  kesejagatan.  Jagatraya  dipahami  sebagai  suatu  kesatuan  yang utuh dan sistematis, bukan sesuatu yang cerai berai. Hukum alam disebut “ Rta ”, dipahami  dengan  baik  sehingga  kemudian  muncul  konsep  “ Rna ”,konsep  yan g mendorong  manusia  untuk  menjaga  keseimbangan,  keharmonisan,  dan keselarasan hidup di alam semesta ini (Adnyana, 2011).

## Metode Penelitian Etnometodologi
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif,  tujuan  penelitian  kualitatif lebih  menekankan  pada  proses  memahami,  menjelaskan,  dan  menggambarkan temuan  yang  diperoleh  dari  tempat  penelitian  (Sujana, et  al .,2017). Etnometodologi  merupakan  cara  kajian  secara  sosiologis  yang  berusaha mendapatkan  pemahaman  tentang  bagaimana  suatu  kelompok  masyarakat  atau anggota  suatu  budaya  tertentu  menggunakan  atau  menerapkan  unsur-unsur budayanya dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Beberapa  alasan  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  etnometodologi untuk  memahami  bagaimana  praktik  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan desa  di  Desa  Kerobokan,  Kecamatan  Sawan,  Kabupaten  Buleleng. Pertama, etnometodologi digunakan oleh sekelompok orang untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari (Ritzer dan Goodman, 2011:324), etnometodologi mengacu pada  studi  mengenai  bagaimana  cara  seorang  individu  dalam  suatu  komunitas atau  organisasi  bertindak  dan  bertingkah  laku  dengan  landasan  budaya  yang dianut, serta berusaha memahami kehidupan sehari-hari individu dalam organisasi yang  diteliti. Kedua, ciri  utama  pendekatan  etnometodologi  adalah  pada  ciri “reflektifnya” .  Dalam  hal  ini,  bagaimana  aparatur  desa  menerapkan  nilai-nilai
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 3 No.1 201 8 Page | 310
budaya tri  hita  karana dalam  kegiatan  pemerintahan,  dari  sikap  mental (kedisiplinan)  kerja,  pemahaman  mereka  atas  budaya  organisasi,  pelaksanaan aktivitas profesional serta akuntabilitasnya yang mulai dari proses pencatatan dan pelaporan.
Pendekatan  ini  juga  berusaha  mengeksplorasi  kegiatan  praktis,  dikaitkan dengan  kegiatan-kegiatan  biasa  kehidupan  sehari-hari  dalam  pemerintahan, bagaimana  metode-metode  yang  digunakan  individu-individu  untuk  memaknai dan sekaligus melaksanakan kegiatan sehari-harinya.

## Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  ini  adalah  di  Desa  Kerobokan,  Kecamatan  Sawan, Kabupaten  Buleleng.  Alasan  pemilhan  lokasi  penelitian  karena, Pertama, pengelolaan  keuangan  desa  telah  dilakukan  secara  transparan  dan  akuntabel, kedua, desa  ini  telah  melakukan  laporan  pertanggungjawaban  pengelolaan keuangan  desa, ketiga, desa  ini  sangat  kental  dengan  kolaborasi  desa  adat  dan desa  dinas  dalam  pengelolaan  desa  hingga  sampai  dengan  pendanaannya, keempat, desa  ini  sangat  banyak  memiliki  potensi  pendapatan  asli  desa  namun kepemilikan  aset  oleh  desa  adat,  sehingga  dalam  pengelolaan  perlu  kerjasama yang  bersinergi  antara  desa  adat  dengan  desa  dinas, kelima, desa  ini  diakui sebagai desa yang sangat professional dalam pengelolaan keuangan desa, keenam, desa ini sering diberikan kepercayaan dalam berbagai kegiatan dan pagelaran baik tingkat provinsi ataupun kabupaten karena dipercaya memiliki kultur yang sangat netral  dan  pemerintahan  desa  adat  dengan  desa  dinas  seiring  sejalan  serta  saling melengkapi  yang  di  Bali  dikenal  dengan  konsep rwabhineda, sehingga  antara desa adat dan desa dinas bukanlah merupakan dualisme, melainkan dualitas.

## Instrumen Penelitian
Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan  alat  pengumpul  data  utama  (Moleong,  2005:9).  Instrumen  penelitian pada  saat  ke  lapangan  untuk  memperoleh  data  adalah  peneliti  sebagai  instrumen kunci.  Sedangkan,  alat-alat  pencatat  (memo),  alat  perakam  suara  dan  kamera dalam  penelitian  ini  sebagai  instrument  pendukung  (Sujana, et  al .,2017). Penentuan  sumber  data  pada  penelitian  kualitatif  dapat  dilakukan  secara purposive,  yaitu  ditentukan  dengan  menyesuaikan  pada  tujuan  penelitian  atau tujuan tertentu.
Sumber data utama dalam penelitian ini adalah informan. Jumlah informan yang  dapat  dijadikan  sebagai  sumber  data,  tidak  terdapat  ketentuan  secara  pasti (Sujana, et  al .,  2017).  Namun  yang  terpenting  adalah  kecukupan  dan  kedalaman data  yang  diperoleh,  informan  yang  dipilih  adalah  informan  yang  dianggap mengetahui dan dapat memberikan data yang diperlukan untuk memahami praktik akuntabilitas  pada  pemerintahan  Desa  Kerobokan,  Buleleng.  Informan  yang dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah aparatur desa dinas dan bendesa adat, serta pihak lainnya.
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 3 No.1 201 8
Page | 311

## Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang  ada  dalam  penelitian  ini  terdiri  atas  wawancara  ( interview ),  pengamatan ( observation) , dan dokumentasi ( documentation ).

## Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan e thnomethodology . Proses pengumpulan data yang dilakukan pada situs penelitian Desa  Kerobokan,  Buleleng  meliputi  tahap  pengumpulan  data  seperti  yang disebutkan Miles dan Hubermas (1992) dalam Sujana, et al (2017) yaitu Pertama , tahap  pengumpulan  data  yaitu  proses  memasuki  lingkungan  penelitian  dan melakukan  pengumpulan  data  penelitian,  yaitu  dengan  langsung  berinteraksi dengan  informan  serta  memposisikan  diri  sebagai  pelaku/informan  untuk mendapatkan  data  yang  diinginkan. Kedua ,  tahap  reduksi  data,  yaitu  proses pemilihan,  pemusatan  perhatian  pada  penyederhanaan,  pengabstrakan,  dan transformasi  data  kasar  yang  muncul  berdasarkan  catatan-catatan  tertulis  dari lapangan, dilakukan dengan mewawancara, berinteraksi, dan melakukan simulasi serta mendokumentasikan segala temuan  yang berkaitan dengan focus penelitian yaitu  pada  esensi  dan  hakikat  obyek  yang  diteliti. Ketiga ,  tahap  penyajian  data, yaitu  penyajian  informasi  untuk  memberikan  kemungkinan  adanya  penarikan simpulan dan pengambilan tindakan yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan dokumen-dokumen  temuan  baik  berupa  data  tertulis  maupun  lisan  serta memberikan  justifikasi  berdasarkan  fenomena  yang  ada.  Dan  tahap keempat , tahap  penarikan  simpulan,  yaitu  penarikan  simpulan  dari  data  yang  telah dianalisis  melalui  cara  menekankan  pada  proses  memahami,  menjelaskan,  dan menggambarkan temuan yang diperoleh dari tempat penelitian.

## Diskusi
Implementasi Budaya Tri Hita Karana dalam Pengelolaan Keuangan Desa Inti dan hakekat ajaran Tri Hita Karana adalah kerjasama dan keselarasan yang  segi-segi  filosofisnya  dijelaskan  dalam veda Dalam  bentuk  yang  lebih hakiki,  hal  tersebut  dirumuskan  dalam  pustaka  suci  sebagai moksartham jagaddhitaya  caiti  dharma ,  yang  berarti  tujuan  hidup  manusia  adalah  mencapai kesejahteraan jasmani dan kebahagiaan rohani secara selaras dan seimbang Dalam pustaka suci veda juga ditemukan bahwa nilai-nilai etos kerja orang Hindu antara lain:  kreativitas,  kerja  keras  tanpa  mengenal  putus  asa,  menghargai  waktu,  kerja sama  yang  harmonis, satya  wacana, efisiensi  yang  etis  dan  penuh  prakarsa (Gunawan, 2009). Berikut ini adalah penjabaran dari nilai-nilai tersebut:
1. Kreativitas
Kreativitas  yang  dimaksud  adalah  sesuai  dengan  kutipan  sloka  yang berada dalam kitab Sama Veda ayat 205 menyatakan bahwa:
Seseorang  akan  memperoleh  sukses,  baik  dalam  dunia  maupun  akhirat  bila  ia mengembangkan kreativitas untuk menciptakan hal-hal yang baru (inovasi).
Doktrin  teologi  dan  etika  Hindu  tentang  pandangan  orang  Hindu  yang menempatkan  kreativitas  dalam  proses  berpikir  merupakan  prinsip  utama  bagi
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 3 No.1 201 8 Page | 312
keberhasilan  seseorang  atau  suatu  organisasi  di  dalam  pencapaian  tujuan  yang dikehendaki. Hal ini akan mampu menghantarkan seseorang atau kelompok orang ke  arah  peningkatan  efisiensi  dan  efektivitas  kerja  di  segala  bidang  dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
Implementasinya  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  adalah  bahwa aparatur  desa  termasuk  kepala  desa  wajib  memiliki  inovasi  untuk  membangun desanya.  Inovasi  dapat  diartikan  sebagai  ide  dan  rancangan  yang  akurat  terkait dengan  metode  mensejahterakan  masyarakatnya  agar  setiap  masyarakat merasakan  adanya  dana  desa  untuk  kemandirian  desa.  Misalnya  dalam pembentukan  BUMDesa,  aparatur  desa  wajib  melakukan  jajak  pendapat  kepada masyarakat  dan  menjaring  idenya  untuk  membentuk  atau  mengembangkan BUMDesa  nya,  karena  BUMDesa  merupakan  ujung  tombak  kesejahteraan  desa secara ekonomi.

## 2. Kerja keras tanpa mengenal putus asa
Kerja  keras  tanpa  mengenal  putus  asa  dinyatakan  dalam  kutipan  sloka kitab Bhagawadgita,III.4 bahwa:
Tanpa  bekerja,  orang  tidak  akan  mencapai  kebebasan  dan  juga  tidak  akan mencapai  kesempurnaan.  Ini  berarti  hanya  orang-orang  yang  giat  bekerja,  tulus hati dan tidak mengenal lelah akan berhasil dalam hidupnya.
Kutipan  sloka  tersebut  menunjukkan  bahwa  orang  Bali  yang  beragama Hindu  memandang  kerja  keras  dan  tidak  mengenal  putus  asa  menyebabkan keberhasilan  seseorang  atau  suatu  organisasi  dalam  mencapai  tujuannya.  Dalam mengelola  dana  desa  yang  tidak  sedikit  jumlahnya  ini  tidaklah  semudah membalikkan  telapak  tangan.  Berdasarkan  UU  Desa  telah  disebutkan  bahwa untuk  melakukan  pembangunan  di  desa  wajib  memberdayakan  masyarakatnya sendiri,  artinya  dalam  proses  pembangunan,  desa  harus  memanfaatkan  potensi desanya sendiri seperti misalnya tukang bangunan, material bangunan dan tenaga lainnya  wajib  memanfaatkan  masyarakatnya  sendiri.  Konsep  ini  masyarakat termotivasi  dalam  pembangunan  di  desa  dan  ditanamkan  kepada  masyarakat supaya  merasa  memiliki,  karena  hal  ini  dapat  memberikan  semangat  tanpa mengenal  putus  asa  dalam  mengelola  dan  memanajemen  keuangan  desa  agar bermanfaat bagi masyarakat.
3. Menghargai waktu
Dalam  kitab Sarasamuscaya sloka  269  memaparkan  suatu  etika  Hindu terhadap  waktu,  bahwa  waktu  mempunyai  arti  yang  sangat  penting  dalam kehidupan manusia di dunia, karena:
(1)  menjelma  sebagai  manusia  sangat  singkat,  karena  itulah  pergunakan  waktu yang  singkat  tersebut  untuk  melakukan  kebenaran,  (2)  jangan  biarkan  waktu berlalu  tanpa  manfaat  dan  gunakan  waktu  sebaik-baiknya  agar  benar-benar mendatangkan faedah bagi kehidupan manusia, (3) jangan pernah menunda  suatu pekerjaan yang berdasarkan dharma .
Uraian  tersebut  menunjukkan  bahwa  orang  yang  beragama  Hindu  sangat menghargai waktu. Artinya, waktu menjadi sangat penting dalam kehidupan kita, baik dalam hal bekerja, ataupun aktivitas lainnya. Menghargai waktu juga sangat
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 3 No.1 201 8
Page | 313
penting  dalam  mengelola  dana  desa.  Pengelolaan  yang  dimaksud  dalam  hal  ini adalah  pengelolaan  dana  yang  digunakan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.  Salah  satu  contoh  bahwa  menghargai  waktu  sangat  penting  adalah pada saat penyusunan APBDesa. Menyusun APBDesa tidak boleh melewati batas waktu  yang  sudah  ditentukan  oleh  pemerintah  pusat.  APBDesa  ini  mengandung berbagai  unsur  proyek  dan  pekerjaan  yang  harus  diprioritaskan  dalam pengerjaannya, serta tidak boleh penggunaan dana desa ini menyimpang dari yang sudah ditentukan dalam peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Maka  dari  itu,  sangatlah  penting  mengefisienkan  waktu  dalam  pelaksanaan pengelolaan  keuangan  desa  dalam  setiap  tahapannya,  termasuk  proses pencairannya.

## 4. Kerjasama yang harmonis
Dalam  kitab Yajurveda,  XXIX.51 menegaskan  bahwa  setiap  orang  agar membantu orang lain yang menghadapi kesulitan atau ditimpa kemalangan. Selain itu, dikatakan dalam kitab RgVeda yaitu:
Tuhan  akan  memberi  karunia  dan  anugerahNya  kepada  orang  yang  selalu berusaha  untuk  menciptakan  dan  memelihara  hubungan  yang  selaras  diantara sesama  manusia,  baik  dengan  sesama  kerabat,  kenalan,  bahkan  dengan  orang yang belum dikenal (Rgveda, VII.32.8).
Kutipan  terhadap  sloka  tersebut  menunjukkan  bahwa  orang  yang beragama  Hindu  memandang  kerjasama  yang  harmonis  dengan  sesama  manusia merupakan  salah  satu  prinsip  keberhasilan  seseorang  atau  organisasi  dalam mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Jika  hal  ini  diimplementasikan  secara nyata  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  maka  dalam  pengelolaan  keuangan  desa yang  paling  nyata  terlihat.  Kerjasama  yang  harmonis  ini tidak  hanya  terjadi  saat kita  memiliki  kepentingan  yang  sama  masing-masing  individu,  melainkan sekalipun kita memiliki kepentingan pribadi yang berbeda maka tetap melakukan kerjasama  yang  harmonis.  Misalnya  salah  satu  contah  ketika  pemilihan  kepala desa, wajar saja setiap orang memiliki pilihan politik yang berbeda, namun harus tetap  berkomitmen  untuk  kemajuan  desa  siapapun  yang  terpilih  menjadi  kepala desa.  Begitu  juga  kepala  desa  yang  terpilih  wajib  merangkul  semua  lawan politisnya  saat  pemilihan  untuk  menjadi  bagian  dalam  membangun  desa.  Wujud kerjasama  harmonis  ini  sangat  dibutuhkan  dalam  tata  kelola  pemerintahan  desa, terlebih ini merupakan intruksi pemerintah pusat yang berkomitmen membangun Indonesia dari pinggiran (desa), maka wajib untuk didukung dalam setiap langkah implementasinya  di  desa  salah  satunya  dengan  bekerjasama  antar  sesama  warga masyarakat,  sinergitas  anatara  pemerintahan  desa  dengan  pemerintahan  daerah dalam  hal  pembinaan,  pengawasan  dan  pelatihan,  serta  sinergitas  antar  lembaga desa dan komunitas lainnya yang ada di desa.

## 5. Satya wacana
Setiap keputusan  yang diambil oleh manusia dalam  kehidupannya  adalah mempunyai  makna  sebagai  janji  dalam  hidupnya  baik  secara  individu  maupun kelompok  yang  hukumnya  wajib  ditaati.  Seorang  manajer  atau  pimpinan perusahaan  harus  terlebih  dahulu  menunjukkan  kesetiaannya  terhadap  segala
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 3 No.1 201 8 Page | 314
keputusan  yang  diambil,  jika  ingin  mengharapkan  kesetiaan  dari  orang  lain  atau anggota organisasinya.  Oleh karena itu, dinyatakan dalam kitab Sarasamuscaya, sloka  7 bahwa  : pengendalian  diri  dalam  melaksanakan  keputusan  organisasi adalah sangat penting dalam ajaran Hindu.
Setiap interaksi antar sesama manusia pastilah wajib hukumnya untuk kita saling  menjaga  tutur  kata  serta  perbuatan. Satya  wacana sebagai  sebuah  bentuk ajaran  etika  sehingga  menjadi  indikator  dari  sisitem  pengendalian  diri  manusia. Artinya,  seorang  pemimpin  atau  semua  manusia  janganlah  terlalu  gampang mengobral janji, karena janji adalah hutang. Salah satu contoh di desa adalah kita melihat  kejalur  politik,  dimana  setiap  calon  kepala  desa  saling  obral  janji  pada waktu  kampanye  pemilihan  kepala  desa.  Inilah  yang  wajib  ditepati  sebagai pemimpin  yang  amanah  dan  memihak  kepada  masyarakat.  Dalam  pengelolaan keuangan  desa,  sifat  kepemimpinan  seperti  ini  sangat  diperlukan,  karena pemimpin  wajib  tegas  kepada  pelaksanaan  program  prioritas  yang  sudah dianggarkan dalam APB Desa.

## 6. Efisiensi yang etis
Menurut  ajaran  Hindu,  ditegaskan  tentang  pola  dan  pengendalian perolehan dan pengeluaran pendapatan untuk mencapai suatu tujuan hidup. Untuk memeperoleh  suatu  pendapatan  ( artha )  hendaknya  berdasarkan dharma. Hal tersebut merupakan pandangan Hindu tentang strategi efisiensi  yang etis, artinya perolehan  yang  berdasarkan dharma tidak  semata-mata  digunakan  untuk kepentingan  diri  sendiri  atau  kelompok,  untuk  kepentingan  mencari  keuntungan saja,  melainkan  digunakan  untuk  kepentingan  keagamaan.  Dengan  kata  lain, Hindu  mengajarkan  untuk  mengejar  efisiensi  harus  dilandasi  oleh  semangat  etis religius  (Gunawan,  2009).  Terlebih  dalam  pengelolaan  keuangan  desa,  yang memiliki  prinsip  efektif,  efisien  dan  ekonomis.  Prinsip-prinsip  ini  diterjemahkan kedalam kerangka pengelolaan yang akuntabel, transparan dan partisipatif.

## 7. Penuh prakarsa
Manusia  yang  penuh  prakarsa  adalah  manusia  yang  mengutamakan proaktif  daripada  reaktif  dalam  menghadapi  berbagai  tantangan  dan  masalah hidupnya. Hubungan prakarsa sebagai etos kerja bagi manusia yang akan mampu menghadapi  tantangan  dan  masalah  hidupnya,  maka  pustaka  suci Veda memberikan  isyarat  kepada  manusia  bahwa  :  Ambilah  prakarsa  dan  teruslah bekerja  keras,  tinggalkan  kebiasaan  untuk  meniru  bentuk-bentuk  lama  yang usang.  Temukanlah  caramu  sendiri  dalam  jalan  kehidupan  yang  sunyi  untuk menyatakan  gelora  hidupmu  yang  luhur  dan  daya  cipta  dengan  caramu  sendiri ( Samaveda,  502 ).  Ini  berarti  dengan  kemampuan  prakarsa  yang  tinggi,  manusia akan dapat mengembangkan dan menciptakan inovasi yang tinggi.
Uraian diatas  memberikan pesan moral  kepada  umat manusia dimanapun berada untuk selalu membangun, memelihara dan mengamankan lingkungannya, sehingga  dimanapun  kita  berada  wajib  menjunjung  tinggi  pemeliharaan  dan pengamanan. Jika diimplementasikan dalam pengelolaan keuangan desa maka hal inilah  yang  paling  nyata.  Dalam  hal  membangun  misalnya,  setiap  warga masyarakat  diberikan  kesempatan  berpendapat  yang  membangun  melalui
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 3 No.1
201 8
Page | 315
musrenbang,  setelah  itu  pastilah  masyarakat  memiliki  perasaan  untuk  memiliki desa ini sehingga wajib untuk memelihara dan mengamankannya.
Dengan  demikian,  konsep Tri  Hita  Karana dapat  menuntun  sikap  dan perilaku  untuk  menjaga  integritas  melalui:  mensyukuri  karunia  Tuhan  dengan jalan  bertakwa  kepadaNya  (ketakwaan),  bekerja  sebagai  pengorbanan  dan pengabdian  (dedikasi),  dan  sikap  kejujuran  sebagai  manifestasi  dari  unsur prahyangan. Untuk memperoleh kesejahteraan manusia dituntut adanya etos kerja yang  tinggi  sebagai  manifestasi  unsur pawongan dan  untuk  melestarikan lingkungan  dalam  bentuk  membangun,  memelihara  dan  mengamankan lingkungan sebagai manifestasi unsur palemahan (Gunawan, 2009).
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif Prahyangan Inti dan hakekat ajaran Tri Hita Karana adalah kerjasama dan keselarasan yang  segi-segi  filosofisnya  dijelaskan  dalam veda. Dalam  bentuk  yang  lebih hakiki,  hal  tersebut  dirumuskan  dalam  pustaka  suci  sebagai moksartham jagaddhitaya  caiti  dharma ,  yang  berarti  tujuan  hidup  manusia  adalah  mencapai kesejahteraan  jasmani  dan  kebahagiaan  rohani  secara  selaras  dan  seimbang. Dalam pustaka suci veda juga ditemukan bahwa nilai-nilai etos kerja orang Hindu antara lain: kreativitas, kerja keras tanpa mengenal putus asa, menghargai waktu, kerja sama  yang harmonis, satya wacana, efisiensi yang etis dan penuh prakarsa (Gunawan, 2009).
Ajaran tri  hita  karana,  prahyangan dapat  diasumsikan  dan  disamakan dengan integritas yang memiliki indikator bertakwa (spiritual), berdedikasi tinggi dan  kejujuran  (Gunawan,  2009).  Akuntabiltas  seseorang  kepada  Tuhannya merupakan akuntabilitas spiritual. Akuntabilitas ini meliputi pertanggungjawaban seseorang  mengenai  segala  sesuatu  yang  dikerjakannya,  dan  semua  tindakan akuntabilitas  spiritual  didasarkan  pada  hubungan  individu  orang  bersangkutan dengan  Tuhan,  serta  hanya  diketahui  dan  dipahami  oleh  yang  bersangkutan. Bentuk  akuntabilitas  spiritual  dalam  pemerintahan  desa  adalah  bersifat  abstrak dalam  bentuk  keimanan  ( sraddha )  dan  ketakwaan  ( bhakti )  kepada  Tuhan. Keimanan  dalam  hal  ini  berarti  keyakinan  akan  keberadaan  Tuhan  sebagai pencipta, pemelihara dan pelebur alam semesta beserta isinya. Sedangkan bhakti artinya sujud dan cinta pada Tuhan.
Akuntabilitas  spiritual  yang  bersifat  lebih  nyata  dalam  pengelolaan  desa adalah  keyakinan  terhadap  keberadaan  Tuhan  dengan  mewujudkannya  dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari yang menjunjung tinggi kepentingan publik serta  bekerja  keras  yang  merupakan  wujud  dedikasi  tinggi  untuk  mengabdikan diri kepada desa dan masyarakat. Pemerintahan Desa Kerobokan, Buleleng sangat menghormati  pelaksanaan  keagamaan,  seperti  memberikan  kesempatan  kepada setiap  pegawai  untuk  melaksanakan  proses  keagamaannya  walaupun  ditengah- tengah kesibukan pemerintahan desa. Terlebih wujud komitmen yang ditunjukkan pemerintah  desa  menghormati  proses  keagamaan  sebagai  salah  satu  wujud sraddha kepada  Tuhan,  memberikan  libur  kepada  seluruh  pegawai/aparatur  desa saat ada prosesi keagamaan di desa.
Refleksi keimanan aparatur desa tercermin pada peran serta pemerintahan desa  dalam  pembangunan  ataupun  pembugaran  tempat  ibadah/pura  walaupun
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 3 No.1 201 8 Page | 316
tidak  menggunakan  dana  langsung  dari  dana  desa,  namun  dapat  diwujudkan dalam penggalian dana sukarela oleh aparatur desa yang sekaligus sebagai krama desa  adat.  Hal  ini  terwujud  dalam  laporan  pertangungjawaban  yang  dibuat terpisah  dalam  laporan  keuangan  dana  desa  yang  ditujukan  hanya  untuk  internal aparatur  desa  untuk  diketahui.  Dalam  laporan  pertanggungjawaban  tersebut  juga tercantum berbagai pungutan sukarela dan pengeluaran untuk upacara diantaranya terkait  dengan  biaya banten,  sesari, dan  lain-lain  yang  berhubungan  dengan upacara  keagamaan  umat  Hindu.  Laporan  pertanggungjawaban  ini  memang sengaja  dibuat  terpisah  karena  tidak  menggunakan  dana  desa  dari  pemerintah, melainkan menggunakan dana yang bersumber dari bantuan krama desa, bendesa adat, serta sumbangan sukarela dari aparatur desa dan masyarakat lainnya.
Dana  desa  tidak  diizinkan  digunakan  dalam  rangka  upakara  keagamaan sesuai  amanta  Undang-undang  yang  berlaku,  namun  di  Bali  dalam  hal pemberdayaan  masyarakat  dan  pembangunan  infrastruktur  sangat  erat  kaitannya dengan  kehidupan  bermasyarakat  yang  didominasi  oleh  kehidapan  desa  adat, seperti  misalnya  dalam  pengembangan  potensi  pendapatan  asli  desa  dengan mengembangkan  potensi  wisata  di  Desa  Kerobokan  yaitu  wisata  pantai  dan spiritual otomatis akan berdampak pada perbaikan infrastruktur seperti perbaikan infrastruktur pendukung wisata dilokasi pura dan pantai. Sehingga dalam laporan pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  desa  terdapat  pos  tentang  penataan pura  sebagai  obyek  wisata  spiritual  yang  dapat  menghasilkan  pendapatan  serta menambah pendapatan asli desa.
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif Pawongan Perspektif pawongan dalam  budaya tri  hita  karana perlu  terciptanya  dan atau  dijaga  hubungan  yang  harmonis  antara  manusia  dengan  sesama.  Dalam lingkungan  pemerintahan  desa  yang  terkait  pengelolaan  keuangan  desa,  aparatur desa  wajib  menjaga  hubungan  baik  dengan  masyarakat.  Sinergi  yang  dihasilkan nanti  berdampak  pada  kesuksesan  pembangunan  dan  peningkatan  taraf  ekonomi masyarakat.  Hubungan  yang  harmonis  antara  aparatur  desa  dengan masyarakatnya diwujudkan dalam pemberdayaan masyarakat dan bekerjasama/bergotong-royong  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  diantaranya dalam  hal  pembangunan  infrastruktur,  pengembangan  BUMDesa,  pengelolaan sampah, pengembangan potensi wisata, dan lain-lain. Dalam Undang-undang desa diatur  bahwa  dalam  pembangunan  diwajibkan  mengutamakan  potensi  desa  baik SDM  atau  sumber  daya  lainnya.  Dalam  hal  ini  sudah  menunjukkan  prinsip pawongan telah disepakati dan wajib dilaksanakan dalam pemerintahan desa. Selain  itu,  aparatur  desa  wajib  mempublikasikan  anggaran  tahunannya kepada
masyarakat desa
serta memiliki kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan  realisasi  anggarannya  kepada  masyarakat  sebagai wujud pelaksanaan pawongan dalam ajaran tri hita karana. Sehingga, masyarakat dapat  mengetahui  apa  saja  program  pemerintahan  desa  tiap  tahunnya,  sumber pendanaan, tujuan kegiatan dan pertanggungjawabannya. Dengan demikian tidak lagi  ada  kecurigaan,  skeptisme  berlebihan  dan conflict  of  interest antara masyarakat  dengan  aparatur  desanya.  Hal  tersebut  sebagai  pertanggungjawaban pemerintah  desa  terhadap  kepercayaan  yang  diberikan  masyarakat  kepada
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 3 No.1
201 8
Page | 317
aparatur  desa  dalam  mengelola  keuangan  desa  untuk  kesejahteraan  masyarakat secara  keseluruhan  dan  tidak  memihak.  Penyusunan  anggaran  dan  pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa disampaikan kepada masyarakat desa melalui forum sangkep/ rapat atau publikasi lainnya sehingga segala sesuatu terkait dengan keuangan desa bersifat transparan.
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif Palemahan
Wujud  kepedulian  pemerintahan  desa  terhadap  kelestarian  lingkungan sangatlah nyata. Hal ini dapat ditunjukkan oleh berbagai kegiatan yang dilakukan oleh  aparatur  desa  bersama  dengan  masyarakatnya  yaitu  dalam  hal pembersihan/bergotong-royong  dalam  menata  saluran  irigasi  agar  saluran  air hujan  lancar  sehingga  tidak  terjadi  bencana  banjir,  tidak  hanya  itu,  masyarakat bersinergi  dengan  aparatur  desa  dalam  pelestarian  lingkungan  dengan  menata lapangan  sepak  bola,  pebersihan  lingkungan  kuburan,  pantai  serta  menanam pohon  perindang  dipinggir  jalan  untuk  meminimalisir  polusi  udara  akibat  asap kendaraan bermotor. Dapat dikatakan bahwa, komitmen pemerintahan desa dalam mewujudkan  kelestarian  lingkungan  yang  paling  nyata  terlihat  di  Desa Kerobokan,  terbukti  desa  ini  mewakili  Kecamatan  Sawan  dalam  ajang  lomba kebersihan desa se-Kabupaten Buleleng dan mewakili Kabupaten Buleleng dalam ajang  lomba  desa  lestari  tingkat  Provinsi  Bali.  Dengan  hal  tersebut,  maka  dapat dinyatakan bahwa aparatur desa dan masyarakat Desa Kerobokan sangat memiliki kepedulian  tinggi  terhadap  kelestarian  lingkungan,  tidak  hanya  dalam  lingkup luas, namun  dalam linkup internal  kantor desa sudah dapat  terlihat  kenyamanan, kesejukan dan kelestarian lingkungannya.
Bentuk  akuntabilitas  pemerintahan  desa  dalam  kelestarian  lingkungan adalah  (1)  melaksanakan yadnya terkait  dengan  kelestarian  lingkungan  yang bersinergi  dengan  desa  adat,  (2)  penataan  kawasan  wisata  pantai,  fasilitas olahraga,  fasilitas  ekonomi  seperti  pasar,  fasiltas  pendidikan,  dan  lain-lain,  (3) menjaga dan melestarikan lingkungan kantor desa, (4)  keterlibatan aparatur desa dalam  menjaga  dan  usaha  melestarikan  lingkungan  hingga  menjadi  wakil kabupaten  dalam  ajang  kebersihan  lingkungan  desa  tingkat  provinsi,  (5) pemberian bantuan terhadap orang, kelompok, instansi  yang memiliki  komitmen kelestarian  lingkungan  desa,  Walaupun  secara  tidak  langsung  pengelolaan pemerintahan  desa  tidak  memiliki  dampak  langsung  terhadap  kerusakan lingkungan,  namun  tetap  diharapkan  komitmen  nyata  dalam  pengelolaan  desa selalu menganalisa dampak lingkungan. Pengelolaan keuangan desa memiliki pos tersendiri  untuk  kelestarian  lingkungan  pedesaan,  sehingga  aparatur  desa  dapat memanfaatkan  dana  desa  secara  nyata  dalam  kelestarian  lingkungan  pedesaan. Akuntabilitas  dampak  lingkungan  atau  kelestarian  lingkungan  dalam  konteks palemahan dapat diwujudkan dalam laporan realisasi anggaran penggunaan dana desa. Dan dalam hal ini hubungan antara manusia dengan lingkungan sangat perlu dijaga, karena dalam lingkungan yang baik maka akan tercipta kinerja yang baik pula.
Jurnal Riset Akuntansi dan
Bisnis Airlangga
Vol. 3 No.1 201 8 Page | 318

## Kesimpulan, Keterbatasan dan Implikasi Penelitian
Konsep ajaran Tri Hita Karana merupakan konsep nilai kultur lokal yang telah  tumbuh,  berkembang  dalam  tradisi  masyarakat  Bali,  dan  bahkan  saat  ini telah  menjadi  landasan  falsafah  bisnis,  filosofi  pengembangan  pariwisata, pengaturan  tata  ruang,  dan  rencana  stratejik  pembangunan  daerah. Tri  Hita Karana dapat  menuntun  sikap  dan  perilaku  untuk  menjaga  integritas  melalui: mensyukuri  karunia  Tuhan  dengan  jalan  bertakwa  kepadaNya  (ketakwaan), bekerja  sebagai  pengorbanan  dan  pengabdian  (dedikasi),  dan  sikap  kejujuran sebagai  manifestasi  dari  unsur prahyangan. Untuk  memperoleh  kesejahteraan manusia  dituntut  adanya  etos  kerja  yang  tinggi  sebagai  manifestasi  unsur pawongan dan  untuk  melestarikan  lingkungan  dalam  bentuk  membangun, memelihara dan mengamankan lingkungan sebagai manifestasi unsur palemahan. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam perspektif tri hita karana yaitu  dalam  wujud prahyangan adalah  akuntabilitas  spiritual  yang  bersifat  lebih nyata  dalam  pengelolaan  desa  adalah  keyakinan  terhadap  keberadaan  Tuhan dengan  mewujudkannya  dalam  pelaksanaan  pemerintahan  sehari-hari  yang menjunjung tinggi kepentingan publik serta bekerja keras yang merupakan wujud dedikasi  tinggi  untuk  mengabdikan  diri  kepada  desa  dan  masyarakat. Akuntabilitas  spiritual  ini  terwujud  dalam  laporan  pertanggungjawaban  internal aparatur desa terkait adanya upacara keagamaan, banten, tirta yatra, dan lain-lain. Dalam  perspektif pawongan, aparatur  desa  wajib  mempublikasikan anggaran  tahunannya  kepada  masyarakat  desa  serta  memiliki  kewajiban  untuk mempertanggungjawabkan realisasi anggarannya kepada masyarakat. Serta dalam perspektif palemahan yaitu  bentuk  akuntabilitas  pemerintahan  desa  dalam kelestarian lingkungan adalah (1) melaksanakan yadnya terkait dengan kelestarian lingkungan yang bersinergi dengan desa adat, (2) penataan kawasan wisata pantai, fasilitas  olahraga,  fasilitas  ekonomi  seperti  pasar,  fasiltas  pendidikan,  dan  lain- lain,  (3)  menjaga  dan  melestarikan  lingkungan  kantor  desa,  (4)  keterlibatan aparatur desa dalam menjaga dan usaha melestarikan lingkungan hingga menjadi wakil  kabupaten  dalam  ajang  kebersihan  lingkungan  desa  tingkat  provinsi,  (5) pemberian bantuan terhadap orang, kelompok, instansi  yang memiliki  komitmen kelestarian lingkungan desa.
Aturan akuntabilitas ketiga dimensi tersebut disamping memiliki kekuatan berupa  sanksi-sanksi  berupa  manusiawi  dan  duniawi  yang  diatur  dalam  Perda terkait dana desa, regulasi dari pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah daerah akan  tetapi  juga  memiliki  sanksi-sanksi  yang  bersifat  supra  manusiawi  (sakral). Sanksi-sanksi  yang  bersifat  supra  manusiawi  dari  aturan  akuntabilitas  ini berhubungan  dengan  dasar  keimanan  umat  Hindu  yaitu  berkeyakinan  terhadap hukum  karma  pala  dan  reinkarnasi.  Keterbatasan  penelitian  ini  adalah  hasilnya tidak dapat  digeneralisasi  karena data, persepsi,  sikap dan perilaku  yang  ditemui pada  situs  penelitian  ini  bisa  berbeda  dengan  situs  lainnya,  tetapi  hanya  dapat dibandingkan  atau  memiliki  konsep  akuntabilitas  yang  sama  dengan  situs penelitian  lain  yang  memiliki  persamaan  kondisi.  Keterbatasan  yang  lain  yaitu proses  pengumpulan  data,  pengamatan  dan  pengungkapan  terhadap  berbagai fenomena  di  lapangan  karena  tingkat  kesibukan  informan  yang  tinggi  dan ketersediaan  waktu  yang  terbatas.  Saran  penelitian  ini  yaitu  untuk  penelitian
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 3 No.1
201 8
Page | 319
selanjutnya  dapat  dilakukan  secara  lebih  kompleks  terkait  akuntabilitas  serta dapat  pula  dilakukan  penelitian  secara  kuantitatif  untuk  dapat  digeneralisasi. Implikasi penelitian ini adalah memperkuat kelembagaan desa sesuai dengan UU Desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiputra, I.M.P., A.T. Atmadja, and  K.A.K. Saputra. 2014. Culture Of Tri Hita Karana As Moderating  Effect  Of  Locus Of Control On The Performance Of Internal Auditor (Studies In The Office Of The Provincial Inspectorate In Bali). Research Journal of Finance and Accounting , Vol.5. No.22. Pp. 27-35.
Adnyana,  Ida  Bagus  Rai.  2011. Mimbar  Hindu . www.p2tel.pusat.or.id .  Diakses 12 Mei 2017.
Atmadja,  Anantawikrama  Tungga  dan  K.  Adi  Kurniawan  Saputra.  2017. Peningkatan Kompetensi Aparatur dan Optimalisasi  Sistem  Pengendalian Internal  Sebagai  Upaya  Pencegahan Fraud dalam  Pengelolaan  Keuangan Desa  yang  Dimoderasi  oleh  Moralitas. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  dan Bisnis, Vol. 12, No. 1. Pp. 7-16.
Atmadja,  A.T.,  K.A.K.  Saputra  and  M.K.  Koswara.  2018.  The  Influence  Of Village  Conflict,  Village  Apparatus  Ability,  Village  Facilitator Competency And Commitment Of Local Government On The Success Of Budget  Management. Academy  of  Accounting  and  Financial  Studies Journal, Vol. 22. No.1. Pp. 1-11.
Basri, Y.M. 2015. Pengaruh Gender, Religiusitas Dan Sikap Love Of Money Pada Persepsi  Etika  Penggelapan  Pajak  Mahasiswa  Akuntasi. Jurnal  Ilmiah AKuntansi dan Bisnis, Vol. 10, No.1. Pp. 45-54.
Gunawan,  Ketut.  2009.  Pengaruh  Budaya  Organisasi,  Kepuasan  Kerja  dan Motivasi  Kerja  terhadap  Gaya  Kepemimpinan  dan  Kinerja  Organisasi (Studi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali). Disertasi Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.
Pamungkas, I.D. 2014. Pengaruh Religiusitas dan Rasionalisasi dalam Mencegah dan  Mendeteksi  Kecenderungan  Kecurangan  Akuntansi. Jurnal  Ekonomi dan Bisnis (JEBI), Vol. 15, No. 2. Pp.48-59.
Surpha, I Wayan. 2004. Eksistensi Desa Adat Dan Desa Dinas Di Bali : Pustaka Bali Post.
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 3 No.1
201 8 Page | 320
Suprasto,  Herkulanus  Bambang.  2013.  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan Daerah  Dari  Pespektif  Budaya  Lokal. Ringkasan Disertasi .  Program Doktor  Ilmu  Akuntansi Pascasarjana  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis, Malang.
Riana,  I Gede. 2010.  Dampak Penerapan Kultur  Lokal  Tri  Hita Karana  terhadap Orientasi  Kewirausahaan  dan  Orientasi  Pasar  serta  Konsekuensinya  pada Kinerja  Usaha  (Studi  pada  IKM  Kerajinan  Perak  di  Bali). Disertasi Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.
Saputra,  Komang  Adi  Kurniawan.  2012.  Analisis  Pengaruh Locus  Of  Control Terhadap  Kinerja  dan  Kepuasan  Kerja Internal  Auditor dengan  Kultur Lokal Tri  Hita Karana Sebagai  Variabel  Moderasi  (Penelitian  Terhadap Internal  Auditor Hotel  Berbintang  di  Bali). Jurnal  Akuntansi Multiparadigma, Vol. 3. No.1. Pp. 1-15.
Sujana,  I  Ketut.,  A.A.N.B.  Dwirandra.,  I.G.A.M.  Asri  Dwija  Putri  dan  I  Made Sadha  Suardhika.  2017. Akuntabilitas  dalam  Perspektif  Budaya  Lokal pada  Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPD).  Tesis Magister  Akuntansi Universitas Udayana.
Taufik,  Taufeni  2008.  Pengelolaan  Keuangan  Desa  dalam  Sistem  Keuangan Negara Republik Indonesia. Jurnal Ekonomi , Vol 17, No.1, Pp. 444-450.
Tenaya, Gede Agus  Indra. 2007. Analisis Falsafah dan Konsep Akuntansi dalam Perspektif  Filsafat  Kultur  Bali  Tri  Hita  Karana  dan  Kesadaran  Internal Lembaga  terhadap  Hukum  Perusahaan. Tesis Program  Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Wiana,  I.  K.  2007. Tri  Hita  Karana  Menurut  Konsep  Hindu: Penerbit  Paramita Surabaya.
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 3 No.1
201 8
Page | 321