## MEMBACA INDIKATOR PENURUNAN DAYA BELI
Edy Burmansyah 1) dan Ade Parlaungan Nasution 2)
Peneliti pada Martapura Institute, 2) Dosen Tetap STIE Labuhanbatu, Rantauprapat

## Abstrak
Kondisi perekonomian yang mengalami tekanan pada permintaan (kelebihan persediaan) dan penurunan harga, akan dikuti oleh gejolak pada nilai tukar, sehingga dapat berimplikasi pada sisi  pendanaan,  dimana  suku  bunga  pinjaman  melonjak  tinggi.  Situasi  ini  dapat  mengiring perekonomi masuk dalam tahapan resesi.
Situasi memburuknya daya beli masyarakat sesungguhnya sudah terjadi sejak Oktober tahun lalu (2016) dimanan inflasi tercatat sebesar 3,08% atau turun sebesar 3,17% dibandingkan bulan yang sama tahun 2015 yang terekam sebesar 6,25%.
Penurunan inflasi yang terjadi belakangan ini, bukan disebabkan oleh efisiensi biaya seperti biaya logistik atau biaya produksi, namun disebabkan oleh merosotnya konsumsi, yang dilatar belakangi melemahnya daya beli. Secara teoritis, ketika permintaan (konsumsi) turun maka panawaran  mengalami  kelimpahan,  akibatnya  harga  mengalami  penurunan.  Situasi  ini disebut kalangan ekonom sebagai deflation spiral.

## Kata Kunci : daya beli, efisiensi biaya, inflasi, perekonomian nasional

## Pendahuluan
Setelah  sempat  meredah  sejenak  karena  tertutup  oleh  berbagai  peristiwa  lain, pemberitaan  tentang  penurunan  daya  beli  masyarakat  kembali  ramai  diperbincangkan,  usai penyataan  Jokowi  pada  8  Oktober  lalu  yang  menuding  isu  penurunan  daya  beli  dipolitisasi untuk menurunakan citra pemerintah menjelang tahun politik 2019 mendatang.
Isu  penurunan  daya  beli  bermula  dari  laporan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  yang menyatakan konsumsi rumah tangga pada kwartal II 2017 hanya mencapai 4,95 persen, atau turun dibandingkan priode yang sama tahun sebelumnya (2016) yang mencapai 5,07 persen. Sumbangan  konsumsi  rumah  tangga  pada  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  kuartal  II  2017 sebesar  2,65  persen,  turun  dibandingkan  priode  yang  sama  tahun  sebelumnya  (2016)  yang mampu menembus angka 2,72 persen.
Dalam laporannya berjudul "Indonesia Economic Quarterly:  Closing The  Gap"  yang dirilis  3  Oktober  lalu.  Bank  Dunia  menyebutkan  pada  kwartal  II  2017  terutama  pada  saat Ramadan dan Idul Fitri terjadi penurunan inflasi dari komoditas, padahal biasanya pada masa ini justeru terjadi peningkatan siginifikat dalam konsumsi rumah tangga. Fenomena penurunan konsumsi rumah tangga tersebut jelas membingungkan Bank Dunia.
Ditengah kebingungan terhadap fenomena penurunan konsumsi rumah tangga dimasa Ramadan dan Idul Fitri, Bank Dunia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 dari sebelumnya sebesar 5,2% menjadi 5,1%. Revisi ini juga didasari pada perkembangan ekonomi Indonesia yang tumbuh stagnan sebesar 5,01% pada kuartal II 2017.
Penurunan  konsumsi  rumah  tangga  tersebut  menurut  pemerintah  bukan  disebabkan penurunan daya beli, namun diakibatkan oleh terjadi peralihan pola konsumsi masyarakat dari belanja ritel offline menuju daring (online), serta aksi masyarakat memiliki uang menahan diri dalam berbelanja dan mengalihkan dana ke tabungan ( switching to saving )
Argumen  peralihan  pola  belanja  ritel  offline  menuju  daring  (online)  menurut  saya sangat  bias  perkotaan  (terutama  kota-kota  besar/ibu  kota  provinsi  di  Indonesia).  Transaksi online  sejauh  ini  hanya  berkembang  di  kota-kota  besar  seperti  Jakarta,  Denpasar, Bandung, Surabaya, Medan, Makasar, Palembang, Semarang dan beberapa ibu kota provinsi. Sementara di kabupaten/kota seperti Bojonegoro, Pangkalan Brandan, Muara Enim,  Kolaka, Indra Giri dan sebagainya, terlebih lagi di wilayah pedesaan—dimana sebagai besar penduduk Indonesia bermukim—masyarakat masih datang belanjan ke pesar dan warung.
Keberadan  transaksi  online  yang  berkembang  di  kota-kota  besar  dapat  dilihat  nilai transaksi  online  yang  masih  terbilang  kecil,  katadata.co.id  dalam  laporannya  menyebutkan nilai transaksi E-Commerce hingga November 2016 hanya sebesar 69,8 triliun. Nilai transaksi ini masih sangat kecil bila dibandingkan total konsumsi rumah tangga kuartal III tahun 2016 yang nilainya mencapai Rp 1.307,7 triliun.
Bahkan  menurut  laporan  perusahaan  jasa  logistik  JNE  pertumbuhan  volume pengiriman barang hanya sebesar 30%. Berbeda seperti klaim presiden Jokowi yang menyebut pertumbuhan pengiriman barang mencapai 130%.
Sebelumnya,  saat  menyampaikan  sambutan  dalam  rapat  yang  digelar  oleh  Kamar Dagang  dan  Industri  (Kadin)  Indonesia,  3  Oktober  2017  ,  Jokowi  memastikan  tak  ada penurunan  daya  beli  masyarakat.  Yang  terjadi,  menurut  Jokowi,  adalah  pergeseran  belanja masyarakat ke medium digital. Jokowi mendasarkan penilaiannya kepada dua hal: penerimaan jasa kurir dan pajak dari sewa gudang yang sama-sama meningkat. Keduanya, menunjukkan pesatnya pertumbuhan e-commerce.
Menurut data yang dia dapat, pengiriman oleh jasa kurir meningkat sebesar 130% pada bulan September. Angka ini, kata Jokowi, didapat dari pengiriman PT Pos Indonesia dan jasa pengiriman swasta seperti JNE dan Tiki.
Disisi lain, meskipun mengakui terjadi penurunan konsumsi masyarakat, namun menrut ekonom Faisal Basri penurunan konsumsi tersebut tidak mencerminkan terjadinya penurunan daya  beli  masyarakat.  Sebaliknya  penurunan  konsumsi  tersebut  diakibatkan  kelompok menengah-atas  berjaga-jaga  dengan  menaikkan  nilai  tabungan.  Ini  dilihat  dari  dana  pihak ketiga rumah tangga di perbankan pada bulan Mei 2017  yang  secara total naik 9,259% jika dibandingkan dengan Mei 2016.
Dalam laporan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pertumbuhan jumlah rekening dan nominal total simpanan yang dijamin pada bank umum per Agustus 2017 bertambah sebanyak 4.606.866 rekening atau naik sebesar 2,07%, dari 222.462.654 rekening menjadi 227.069.520 rekening pada bulan Agustus.
Namun, kenaikan ini terutama terjadi pada simpanan dengan nilai saldo hingga Rp 2 miliar. Jumlah rekeningnya meningkat sebesar 2,07% (MoM), dari 222.218.149 rekening di Juli  2017  menjadi  226.823.420  rekening  pada  Agustus  2017.  Sedangkan,  simpanan  dengan nilai saldo di atas Rp 2 miliar, jumlah rekeningnya naik 0,65% (MoM), dari 244.511 rekening per Juli 2017 menjadi 246.100 rekening di Agustus 2017.
Data  ini  menjelaskan  bahwa  kenaikan  DPK  Bank  hanya  terjadi  pada  kelompok  kelas menengah-atas (mereka yg memiliki saldo simpanan Rp 2 miliar hingga Rp 2 Miliar keatas) yang tidak mencerminkan kondisi kemampuan masyarakay seluruhnya. Terlebih dari lebih 250 juta penduduk Indonesia hanya sekitar 60 juta orang saja yang memiliki rekening di Bank Argumen  bahwa  tidak  terjadi  penurunan  daya  beli  dengan  menggunakan  data  DPK Bank dan peralihan belanja ritel offline ke online, jelas sangat bias, terutama perkotaan dan kelas menegah-atas. Padahal sebagian besar penduduk Indonesia berada diwilayah pedesaan dan banyak yang tidak memiliki rekening bank.
Pada  sisi  lain,  jika  memang  kelompok  kelas  menengah-atas  mengalihkan  dana  ke tabungan  dan  menahan  diri  untuk  tidak  belanja,  maka  seharusnya  transaksi  online  tidak mengalami  pertumbuhan,  karena  transaksi  online  sebagaian  besar  dilakukan  melalui perbankan.  Dengan  kata  lain,  jika  pertumbuhan  belanja  online  meningkat  maka  DPK  Bank menurun, begitu juga sebaliknya.
Pada  kenyataaan  ditengah  kenaikan  DPK  Bank,  nilai  transaksi  E-Commerce  justeru terus meningkat. Tahun 2014 nilai transaksi E-Commerce sebesar Rp 25,1 triliun, kemudian naikmenjadi Rp 42,5 triliun tahun 2015, dan naik lagi jadi Rp 69,8 triliun tahun 2016. Tahun 2017 nilai diprediski tembus keangka Rp 108,4 triliun.
Ini  mengambarkan  bahwa  argument  pemerintah  dengan  mengunakan  data  transaksi online  dan  DPK  Bank  untuk  membantah  tidak  ada  penurunan  daya  beli  masyarakat,  sangat rapuh dan lemah.Umumnya alat untuk membaca daya beli masyarakat adalah Inflasi Inti, yaitu komponen  inflasi  yang  cenderung  menetap  atau  persisten  (persistent  component)  di  dalam pergerakan  inflasi  dan  dipengaruhi  oleh  faktor  fundamental;  (1)  Interaksi  permintaan- penawaran, (2) Lingkungan eksternal: nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang  (3)  Ekspektasi  Inflasi  dari  pedagang  dan  konsumen.  Turunnya  inflasi  inti  menjadi indikator untuk menunjukkan penurunan daya beli masyarakat.
Laporan  BPS  menyebutkan  Inflasi  inti  untuk  Agutus  2017  sebesar  0,28%  turun dibandingkan agustus tahun lalu yang mencapai 0,36%, begitu pula untuk bulan Juli 2017 yang hanya sebesar 0.26% turun dibandingkan Juli 2016 yang mencapai 0,34%, demikian juga untuk Juni 2017 yang hanya sebesar 0,26% turun dibandingkan Juni 2016 yang mencapai 0,33%.
Dari  sisi  neraca  perdagangan,  indikasi  melemahnya  daya  beli  dikonfirmasi  oleh turunnya  impor  barang-barang  konsumsi.  Impor  barang  konsumsi  Indonesia  turun  12,77% pada  Juni  2017  dibandingkan  dengan  Mei  2017.  Bahkan  survey  Bank  Indonesia  (BI)  atas Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Juni 2017 sebesar 122,4 atau turun 3,5 poin dari Mei 2017.  Penurunanan  ini  menurut  BI  disebabkan  persepsi  konsumen  terhadap  terbatasnya ketersediaan  lapangan  kerja,  baik  pada  saat  ini  maupun  dalam  6  bulan  mendatang.Situasi memburuknya  daya  beli  masyarakat  sesungguhnya  sudah  terjadi  sejak  Oktober  tahun  lalu
(2016) dimanan inflasi tercatat sebesar 3,08% atau turun sebesar 3,17% dibandingkan bulan yang sama tahun 2015 yang terekam sebesar 6,25%.
Penurunan inflasi yang terjadi belakangan ini, bukan disebabkan oleh efisiensi biaya seperti biaya logistik atau biaya produksi, namun disebabkan oleh merosotnya konsumsi, yang dilatar
belakangi  melemahnya  daya  beli.  Secara  teoritis,  ketika  permintaan  (konsumsi)  turun  maka panawaran mengalami kelimpahan, akibatnya harga mengalami penurunan. Situasi ini disebut kalangan ekonom sebagai deflation spiral.
Dalam  berbagai  literatur  ekonomi,  deflation  spiral  lebih  berbahaya  dibandingkan  dengan inflasi, terlebih bila berlangsung dalam kurun waktu yang panjang, dapat berdampak disinsentif bisnis  untuk  mendorong  produksi,  sehingga  memaksa  pelaku  usaha  melakukan  pengetatan biaya dan serta pengurangan bahkan peniadaan kegiatan investasi. Salah satu cara pengetatan yang  dilakukan  adalah  mengurangi  tenaga  kerja  dan  selanjutnya  mengurangi  belanja  yang dampaknya  secara  agregasi  mengurangi  permintaan  yang  berdampak  terjadinya  kelebihan persediaan (excessive supply).
Kondisi  perekonomian  yang  mengalami  tekanan  pada  permintaan  (kelebihan persediaan)  dan  penurunan  harga,  akan  dikuti  oleh  gejolak  pada  nilai  tukar,  sehingga  dapat berimplikasi  pada  sisi  pendanaan,  dimana  suku  bunga  pinjaman  melonjak  tinggi.  Situasi  ini dapat mengiring perekonomi masuk dalam tahapan resesi.
Meskipun melalui pendekatan berbeda (teori overinvestment), ekonom senior Kwik Kian Gie seperti dikutif Kontan.co.id (11/10) memperingatkan ancaman perekonomian Indonesia yang masuk dalam tahapan resesi.
Dalam  kaitan  itu,  ketimbang  berusaha  terus-terus  membantah  penurunan  daya  beli, akan  jauh  lebih  baik  bila  Jokowi  dan  team-nya  fokus  mewaspadai  tanda-tanda  resesi,  dan menyiapkan langkah-langkah jitu agar perekonomi tidak terjerembab kembali kedalam jurang yang sama.***

## Daftar Pustaka
Badan Pusat Statistik, Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi, Oktober 2017
Endy  Dwi  Tjahjono,  dkk,  Pengukuran  Inflasi  Inti  (Core  Inflation)  di  Indonesia,  Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Maret 2000
Lembaga Penjamin Simpanan, Distribusi Simpanan Bank Umum Pridoe Agustus 2017 Otoritas Jasa   Keuangan, Laporan Triwulan II-2017
Milton Friedman, Inflation, Causes and Consequence, Asia Publishing House, New York, 1963 World Bank, Indonesia Economic Quarterly: Closing The Gap, October, 2017