Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan Di Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara
Tonny Sopiansyah 1 , Achmad Djumlani 2 , Heryono Susilo Utomo 3

## Abstract
The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of societal  empowerment  in  forestry  at  Sebulu  district  Kutai  Kartanegara regency  as  well  as  factors  that  hindering  it.  The  result  shows  that  the implantation  of  the  program  is  still  not  optimal.  One  if  the  main  thing influenced  the  program  is  the  inactivity  of  local  forestry  stakeholders  in supporting the societal forestry empowerment..
Kata Kunci: Societal Empowerment, Implementation, Forestry Abstrak Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mendiskripsikan  dan  menganalisis Implementasi  Program  Pemberdayaan  Masyarakat  di  Bidang  Kehutanan pada  Kecamatan  Sebulu  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  beserta  faktor- faktor  menghambat  pelaksanaan  kebijakan  tersebu.  Hasil  penelitian  ini menjelaskan bahwa Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan pada Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum optimal. Hal-hal yang terkait dalam implementasi kebijakan tersebut  adalah:  keaktifan  pelaku  kemitraan  kehutanan  di  lokasi penelitian  belum  optimal  dalam  mendukung  implementasi  kebijakan pemberdayaan  masyarakat  di  kecamatan  Sebulu  Kabupaten  Kutai
Kartanegara.
Kata  Kunci:  Pemberdayaan  Masyarakat,  Implementasi  Kebijakan,

## Kemitraan Kehutanan
Sebagaimana  data  dari  Badan  Planologi  Dephut  (2003)  menjelaskan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini sumberdaya alam khususnya hutan  di  Indonesia  telah  mengalami  degradasi  yang  luar  biasa  karena berbagai  sebab  antara  lain  akibat  dari  pengolahan  hutan  yang  tidak  tepat, pembukaan hutan dalam skala besar untuk pembangunan di luar kehutanan, perambahan,  penjarahan  dan  kebakaran.  Setiap  tahunnya  terjadi  degradasi hutan sebesar 1,7 juta Ha, sehingga di Sumatera luas hutan tinggal 27% dan Kalimantan  34%. Degradasi  hutan  (di  ikuti  penurunan  kualitas  lingkungan) tersebut pada dasarnya tidak terlepas dari kebijakan pengelolaan hutan yang buruk  oleh  pemerintah.  Pemberian  izin  konsesi  kepada  BUMN  dan  swasta yang  berujung  pada  penyalahgunaan  izin  HPH  marak  terjadi.  Hal  ini selanjutnya  merembes  pada  munculnya  perambahan,  penjarahan  dan pembakaran  yang  diantaranya  dilakukan  oleh  oknum-oknum  yang  merasa rugi  jika  tidak  ikut  ambil  bagian  dalam  pembukaan  hutan.  Di  Indonesia berdasarkan  hasil  penafsiran  citra  landsat  tahun  2000  terdapat  101,73  juta
1 Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip – Unmul Samarinda.
2 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip – Unmul Samarinda.
3 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip – Unmul Samarinda.
hektar hutan dan lahan rusak, di antaranya seluas 59,62 juta hektar berada dalam kawasan hutan (Badan Planologi Dephut, 2003).
Menurut  Dunggio  dkk  (2009),  dengan  memperhatikan  konsep  hutan untuk kesejahteraan masyarakat ( forest for people ), maka usaha pemanfaatan nilai  ekonomis  hutan  yang  seimbang  dengan  upaya  pelestarian  lingkungan hidup  perlu  dilakukan,  sehingga  hutan  dapat  dimanfaatkan  secara  adil  dan berkelanjutan.  Karena  dalam  pengelolaan  sumber  daya  hutan  yang  paling sering  terlihat  konflik  antara  masyarakat  sekitar  hutan  dengan  pengelola hutan,  yaitu  pemerintah  dan  swasta  yang  dianggap  mempunyai  otoritas dalam  mengeksploitasi  sumberdaya  hutan.  Salah  satu  solusi  dalam penyelesaian  konflik  tersebut  yakni  adanya  pendekatan  penyertaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  pada  tahun  2007  melalui Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana  Pengelolaan  Hutan,  disebutkan  di  pasal  84,  bahwa  pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan  adil  dapat  dilakukan  melalui  kemitraan.  Kemudian  pada  pasal  99 disebutkan  pemberdayaan  masyarakat  dapat  dilaksanakan  melalui kemitraan pada kawasan hutan yang telah diberikan izin pemanfaatan hutan atau  pada  hutan  yang  telah  diberikan  hak  pengelolaannya  kepada  BUMN bidang  kehutanan.  Menteri,  gubernur,  atau  bupati/walikota  sesuai kewenangannya,  wajib  memfasilitasi  terbentuknya  kemitraan  antara masyarakat setempat dengan pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atau pemegang  hak  pengelolaan  hutan.  Kemitraan  dilakukan  berdasarkan kesepakatan  antara  pemegang  izin  pemanfaatan  hutan  atau  pemegang  hak pengelolaan  dengan  masyarakat  setempat.  Pemberdayaan  masyarakat setempat  melalui  kemitraan  tidak  mengubah  kewenangan  dari  pemegang izin pemanfaatan hutan atau pemegang hak pengelolaan kepada masyarakat setempat.

## Pengertian Kebijakan Publik
Kebijakan  dapat  diartikan  sebagai  suatu  keputusan  yang  tegas  yang disimpati oleh adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan pada bagian dari  keduanya  bagi  orang-orang  yang  melaksanakannya  (Kenneth  Frewitt, dalam  Thoha,  1999  :  251).  Kebijakan  publik  merupakan  suatu  bentuk intervensi  atau  tindakan  tertentu  pemerintah  yang  dirancang  untuk mencapai  suatu  hasil  yang  diharapkan.  Kebijakan  publik  pada  dasarnya adalah  suatu  keputusan  yang  dimaksudkan  untuk  mengatasi  permasalahan tertentu  untuk  melakukan  kegiatan  tertentu  atau  untuk  mencapai  tujuan tertentu  yang  dilakukan  oleh  instansi  yang  berkewenangan  dalam  rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara dan Pembangunan  (Mustopadidjaja AR 1992).
Dye  (dalam  Islamy,  2001  :18)    bahwa  kebijakan  publik  sebagai “  is whoever government  choose  fo  do  or  to  do”  ( Apapun  yang  dipilih  oleh pemerintah  untuk  dilakukan  atau  tidak  dilakukan).  Lebih  lanjut  Dye
mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus  ada  tujuannya (obyektif). Kebijaksanaan  negara  itu  meliputi  semua “tindakan”  pemerintah.  Jadi  bukan  semata-mata  merupakan  pernyataan keinginan  pemerintah  atau  pejabat  pemerintah  saja,  tetapi  juga  suatu  yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijaksanaan negara. Hal ini  disebabkan  karena  “suatu  yang  dilakukan”  oleh  pemerintah  akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan “sesuatu yang dilakukan “ oleh pemerintah.

## Implementasi Kebijakan
Kebijakan dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang tegas yang disimpati oleh adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan pada bagian dari  keduanya  bagi  orang-orang  yang  melaksanakannya  (Kenneth  Frewitt, dalam Thoha, 1990 : 251). Menurut pendapat W.I. Jenkins (2001:4) kebijakan negara adalah :” A set of interrelated decisions taken by political actor or group of  actors  concerning  the  selection  of  goals  and  the  means  of  achieving  them winthin a specified situation where these decisions should in princple be within the  power  of  these  actors  to  achieve.” Sedangkan  Islamy  (1992:20) berpendapat bahwa kebijaksanaan negara adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.
Sedangkan kebijakan negara menurut Wahab (2001:6-7) mengandung beberapa karakteristik, sebagai berikut. Pertama , merupakan tindakan yang mengarah  kepada  suatu  tujuan  bukan    serba  acak  dan  kebetulan; Kedua pada  dasarnya  terdiri  atas  tindakan  yang  saling  terkait  dari  pola  yang mengarah  kepada  suatu  tujuan  untuk  yang  dilakukan  oleh  pejabat-pejabat pemerintah  dan  merupakan  keputusan  -  keputusan  yang  berdiri  sendiri; Ketiga , bersangkut paut dengan apa yang selanjutnya dilakukan pemerintah dalam bidang - bidang tertentu; dan Keempat , dalam bentuknya yang positif kemungkinan  akan  mencakup  beberapa  tindakan  pemerintah  yang dimaksudkan  untuk  mempengaruhi  masalah  tertentu,  sedangkan  dalam bentuknya  yang  negatif  kemungkinan  meliputi  keputusan  -  keputusan pejabat  pemerintah  untuk  tidak  bertindak  atau  tidak  melakukan  sesuatu apapun  dalam  masalah-masalah  dimana  justru  campur  tangan  pemerintah diperlukan.  Dimana  bentuknya  yang  positif  pada  umumnya  dibuat berlandaskan  hukum  dan  wewenang  tertentu  sehingga  masyarakat menerimanya sebagai sesuatu yang absah.

## Model implementasi Kebijakan Publik
Menurut Sabatier dan Mazmanian ( dalam Sunarko, 2001 ) ada beberapa bentuk model implementasi kebijakan public, yaitu model Top-Down, Bottom Up dan yang terakhir adalah model Sintesis .
1. Model Top-Down
Model top  down diasumsikan  bahwa  implementasi  kebijakan  akan efektif  apabila  birokrasi  pelaksananya  mematuhi  apa  yang  telah  digariskan
oleh  peraturan.  Inti  dari  pemikiran  Mazmanian  dan  Sabatier,  melihat implementasi  kebijakan  merupakan  fungsi  dari  tiga  variabel  yaitu  (1) kharakteristik  masalah,  (2)  struktur  manajemen  program  yang  tercemin dalam berbagai aturan yang mengoperasionalkan kebijakan, (3) faktor-faktor di luar peraturan implementasi yang efektif memerlukan adanya seperangkat kondisi  yang  optimal,  yaitu  dimana  para  implementor  harus  memiliki keahlian  secara  professional.  Tidak  mungkin  implementasi  bisa  dilakukan jika  kondisinya  kurang  optimal  atau  kurang  ideal.  Walaupun  dalam  model aslinya terpusat pada formulasi implementasi.
2. Model Bottom-Up
Model bottom  up merupakan  proses  kebijaksanaan  dari  perspektif perubahan  sosial  dan  politik.  Menurut  Smith  bahwa  kebijakan  pemerintah dibuat  untuk  mengadakan  perubahan  dalam  masyarakat.  Lebih  lanjut dikemukakan  bahwa  dalam  model bottom  up ini  terdapat  empat  variabel yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan.
Dari  keempat  variabel  implementasi  kebijakan,  yang  terdiri  dari: the idealized policy,  the  implementing  organization,  the  target  group  and  the environmental factors. Kemudian the  formal  policy (termasuk  di  dalamnya), keputusan  resmi  yang  dikeluarkan  pemerintah,  hukum  program,  yang diterapkan  pemerintah, the  type  of policy (contoh,  apakah  kebijakan  itu kompleks  atau  sederhana,  organisasional  atau  non  organisasional , distributive, restributive regulatory, self-regulatory atau emotive-symbolic, the program dan image of the policy) .
3. Model Sintesis
Pencetus  model  sitensis  terkemuka  adalah  Sabatier . Model  ini memperlihatkan bahwa suatu kebijakan akan berjalan efektif apabila dalam tahap-tahap  perumusan  memperhatikan  dua  kelompok  kepentingan. Sabatier  mengemukakan  bahwa  sintesis  yang  memperhatikan  dua  sisi kepentingan  ( model top-down  dan  bottom  up )  dimungkinkan  dengan mengambil wawasan dari Hjern dan Porte (implementasi sebagai hubungan intern  organisasi),  akan  mendapatkan  suatu  keseimbangan  dalam memperoleh atau memperjuangkan kepentingan. Hal yang sentral dari model ini  kedudukannya  sebagai  bagian  berkesinambungan  dari  pengambilan kebijakan (on  going  part  of  policy  making )  dalam Acs ( Advocacy  Colection).
Pendekatan bottom up menekankan network dalam implementasi dan disaat yang  sama  menekankan  pentingnya  pertimbangan top  down dalam  system dan implementasi dikonsepkan juga sebagai proses belajar (learning process). Pendekatan advocacy-colection tidak  bertentangan  dengan  dimensi normative dari argumen model bottom up versus top down , karena itu sintesis berfungsi  menghasilkan consensus .  Untuk  mencermati  maksud  dan  tujuan klasifikasi  variable  -  variabel  tersebut  maka  tujuan  dan  sasaran  program  - program  harus  jelas,  transparan  dan  konsisten,  karena  itu  merupakan standar  evaluasi  dan  sarana  yang  legal  bagi  birokrasi  pelaksana  untuk menggerakkan sumber daya yang ada. Kebijaksanaan itu sendiri harus logis,
karena  implementasi  suatu  kebijakan  adalah  independen  terhadap perubahan situasi dan kondisi baik fisik maupun sosial yang diharapkan.

## Kemitraan Pemerintah - Swasta dan Masyarakat
Kemitraan dapat dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata partnership dan  berasal  dari  kata partner . Partner dapat  diterjemahkan menjadi pasangan, jodoh, atau sekutu. Sedangkan partnership diterjemahkan menjadi  persekutuan  atau perkongsian.  Dari  sini  kemitraan  dapat  diartikan sebagai  suatu  bentuk  persekutuan  antara  dua  pihak  atau  lebih  yang membentuk suatu ikatan kerja sama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas di suatu bidang usaha tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik (Sulistiyani, 2004, h.129).
Apostalakis  (2000)  mengatakan partnership di  level  lokal  lebih dipandang  oleh  banyak  pihak  sebagai  cara  melangkah  ke  depan, menggunakan  beragam  sumberdaya  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat  lokal.    Lebih  lanjut  dikatakan  bahwa partnership memiliki potensi  untuk  dijadikan  basis  bagi  bentuk  baru  dalam  pemerintahan  lokal. Menurut Basset (1996) di awal 1990-an perkembangan partnership privat - publik terjadi didalam pemerintahan lokal dan ini melahirkan semangat baru dalam kerjasama  antara  komunitas  bisnis  dan  komunitas  politik  lokal,  para pendukung partnership melihat  ini  sebagai  konstruksi  yang  melibatkan beberapa  tipe governance berbeda  seperti  pasar,  hirarki  dan network . Disamping  itu  perkembangan partnership dikatakan  sebagai  faktor  primer dalam pengadaan jasa di dalam pemerintah lokal.
Menurut  Syahrir (2001),  dalam model  kemitraan  3  (tiga) menunjuk- kan  bahwa  kemitraan  tersebut  terjalin  karena  masing-masing  pihak  akan mendapatkan  keuntungan.  Demikian  juga,  secara  keseluruhan  relasi  ketiga pihak akan memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi daerah. Dalam kotak  di  tengah  relasi  ketiga  pihak,  Syahrir  menunjukkan  adanya  manfaat bagi  pertumbuhan  ekonomi  lokal  yang  dihasilkan  dari  kemitraan pemerintah, swasta dan komunitas (masyarakat).

## Implementasi  Program  Pemberdayaan  Masyarakat  Di  Bidang Kehutanan Di Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara
Kemitraan  atau  kerjasama  di  bidang  kehutanan  yang  diatur  dalam Permenhut Nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat setempat  Melalui  Kemitraan  Kehutanan  bertujuan  agar  akses  kehidupan masyarakat sekitar hutan yang selama ini menggantungkan hidupnya dapat meningkat  dengan  kehadiran  perusahaan-perusahaan  yang  memiliki  ijin usaha  kehutanan  dan  KPH.  Karena  selama  ini  timbul  anggapan  bahwa keberlangsungan ekonomi masyarakat sekitar hutan akan terancam dengan kehadiran  mereka.  Melalui  kemitraan  ini  masyarakat  sekitar  hutan  dapat hidup  berdampingan  dengan  perusahaan  dalam  mengelola  dan
memanfaatkan  hutan  secara  ekonomi  dengan  tetap  memperhatikan kelestarian hutan.

## Keaktifan Pelaku Kemitraan Kehutanan
Temuan hasil penelitian mengenai keaktifan pelaku kemitraan sebagai salah  satu  dari  isi  kebijakan  pemerintah  menunjukkan  belum  optimalnya pihak swasta dalam melaksanakan kebijakan kemitraan kehutanan di lokasi penelitian  (Kecamatan  Sebulu),  yang  ditunjukkan  belum  sepenuhnya  dari perusahaan  yang  memiliki  ijin  pengolahan  hutan  melakukan  kemitraan dengan masyarakat. Dari data yang  diperoleh terdapat dua  perusahaan yang belum  memiliki  mitra  warga  sekitar  hutan  untuk  mengelola  sebagian  lahan konsesi  perusahaan  tersebut,  yaitu  CV.  Meranti  Bersinar  dan  KSU.  Hidup bersama.  Kedua  belum  bermitra  dengan  masyarakat  dengan  alasan  ada persyaratan yang harus mereka penuhi.
Fakta  empiris  di  atas  tentunya  kurang  sesuai  dengan  tujuan  yang hendak  dicapai  pemerintah.  Dalam  implementasi  kebijakan  sendiri membutuhkan  kepatuhan  terhadap  prosedur.  Sebagaimana  dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, (dalam Wahab, 1997 : 79), bahwa perubahan, kontrol, dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur  implementasi.  Implementasi  akan  berhasil  apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan relatif tinggi.
Dari  sudut  pandang  lain,  nampaknya  fakta  empiris  tersebut dipengaruhi  oleh  model  kebijakan  yang  bersifat top  down sehingga  dalam implementasinya sulit untuk diperoleh hasil yang optimal sebagaimana yang dikehendaki  dalam  kebijakan  tersebut.  Oleh  karenanya  pemerintah  perlu melakukan  formulasi  kebijakan  dengan  melihat  pola  pemberdayaan kemitraan  ini  melalui  kebijakan  yang  bersifat bottom  up atau  sintesis  dari kedua model kebijakan.
Dengan  uraian  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa  keaktifan  pelaku kemitraan  kehutanan  di  lokasi  penelitian  belum optimal  dalam mendukung implementasi  kebijakan  pemberdayaan  masyarakat  di  Kecamatan  Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

## Fasilitasi dalam Kemitraan Kehutanan
Sehubungan dengan kebijakan pemerintah di bidang kehutanan melalui Permenhut Nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat setempat  melalui  kemitraan  kehutanan,  pemerintah  dominan  dalam melaksanakan  fungsi  fasilitator.  Demikian  juga  peran  dari  aktor  non pemerintah  dalam  rangka  menopang  fungsi  pemerintah  dalam pemberdayaan masyarakat. Jika kedua aktor tersebut bersinergi maka terjadi harmonisasi dalam proses implementasi kebijakan tersebut.
Terkait dengan temuan dan hasil observasi lapangan, dapat dijelaskan bahwa  peran  pemerintah  melalui  Dinas  Perkebunan  dan  Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Kecamatan Sebulu melalui Camat
Sebulu  dan  Kepala  Desa  cukup  aktif  menjalankan  tugas  sebagai  fasilitator. Dominasi  keaktifan  peran  pemerintah  sebagai  fasilitator  nampaknya  belum diikuti oleh aktor-aktor non pemerintah meskipun data yang ada di lapangan masih menunjukkan perannya dalam beberapa persoalan.
Demikian  pula  dengan  peran  pemerintah  dalam  pembentukan kelompok  masyarakat  telah  terbentuk  22  kelompok  masyarakat  yang  telah bermitra  dengan  perusahaan  bidang  kehutanan  di  Kecamatan  Sebulu. Bahkan  pemerintah  juga  telah  pelatihan  untuk  meningkatkan  ketrampilan kelompok  dan  telah  memfasilitasi  7  kelompok  dalam  perijinan  usaha  yang dikembangkan oleh mereka.
Dengan  uraian  pembahasan  pada  sub  fokus  ini,  dapat  disimpulkan bahwa  fasilitasi  pemerintah  dalam  pemberdayaan  masyarakat  melalui kemitraan  kehutanan  telah  sesuai  dan  cukup  optimal  dalam mengimplementasi kebijakan di lokasi penelitian.

## Tatacara Pelaksanaan Kemitraan
Terkait  dengan  mekanisme  atau  tata  cara,  dalam  implementasi kebijakan  kemitraan  bidang  kehutanan  ini  pemerintah  melalui  Peraturan Menteri  Kehutanan  telah  membuat  mekanisme/tata  cara  pelaksanaan kemitraan  yaitu  dengan  cara  membuat  kesepakatan  kerjasama  antara perusahaan  dengan  kelompok  masyarakat.  Mekanisme  hubungan  swasta dengan kelompok masyarakat melalui kesepakatan kerjasama ini dipandang sebagai  solusi  yang  baik  karena  dengan  demikian  kedudukan  perusahaan dan masyarakat telah sejajar dan memiliki legalitas hukum.
Namun demikian, tata cara kerjasama ini menurut data yang ditemukan saat observasi lapangan masih dinilai belum dapat memberi kejelasaan pada saat  terjadi  konflik  diantara  mereka.  Hal  ini  karena  bentuk  perjanjian kerjasama yang kurang mendetail dalam menjelaskan kondisi - kondisi yang memungkinkan  terjadi  setelah  perjanjian  tersebut  dibuat.  Dari  sisi perusahaan,  konflik  dengan  masyarakat  yang  berakibat  ketidakstabilan lingkungan pasti akan merugikan terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Ketidakpastian  terhadap  kondisi  di  lapangan  menurut  pandangan  mereka perlu diantisipasi dengan baik.
Dari  sisi  masyarakat,  penilaian  terhadap  tata  cara  pelaksanaan kemitraan  ini  tidak  seperti  pandangan  perusahaan.  Kelompok  masyarakat pada  umumnya  menyerahkan  kepada  pemerintah  mengenai  model perjanjian  kerjasama  karena  bagi  masyarakat  yang  penting  adalah  kondisi yang diharapkan dapat tercapai, yaitu masyarakat dapat menggunakan lahan tersebut  untuk  mendapatkan  pekerjaan  dan  menopang  kehidupan  mereka. Nampaknya  model  mekanisme  kerjasama  tersebut  di  atas  lebih  cocok dikatakan  sebagai  model  kemitraan  semu  dibandingkan  dengan  model mutualistik  dan  model  pengembangan  (Sulistiyani,  2004).  Kemitraan  semu ini merupakan persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan yang rainnya.  Ada  suatu  yang  unik  dalam  kemitraan  semacam  ini,  bahwa  kedua
belah pihak atau lebih sama-sama penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi  pihak-pihak  yang  bermitra  belum  tentu  memahami  substansi  yang diperjuangkan dan manfaatnya untuk apa. Sedangkan dalam sudut pandang model  kebijakan,  Permenhut  Nomor  P.39/Menhut-II/2013  tentang Pemberdayaan  Masyarakat  setempat  Melalui  Kemitraan  Kehutanan,  telah menampakaan  dominasi  dan  sifat  yang  koersif  dari  pemerintah  kepada perusahaan dan masyarakat.
Dengan uraian pembahasan pada sub fokus ini, implementasi kebijakan mengenai  tata  cara  pelaksanaan  kemitraan  di  bidang  kehutanan  belum secara  optimal  memenuhi  keinginan  dan  harapan  pihak-pihak  yang bekerjasama.

## Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan
Hasil  temuan  observasi  lapangan  mengenai  pembinaan  internal pemerintah  memperlihatkan  bahwa  tidak  ada  kegiatan  khusus  dalam implementasi  kebijakan  kemitraan  di  bidang  kehutanan  ini.  Pembinaan internal  menurut  informan  dilakukan  melalui  mekanisme  yang  telah  biasa dilakukan,  yaitu  arahan,  bimbingan  dan  supervisi  oleh pimpinan  yang lebih tinggi  kepada  bawahannya.  Hasil  temuan  juga  menjelaskan  bahwa  para implementator  kebijakan  tidak  melakukan  peningkatan  pengetahuan  dan ketrampilan melalui bentuk pelatihan atau diklat.
Pada kegiatan pengendalian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki keterbatasan kemampuan  dalam memonitoring keberlangsungan kerjasama antara  masyarakat  dengan  perusahaan.  Kurangnya  dukungan  dari  dinas terkait  dengan  fasilitas  kerja  dan  pendanaan  dalam  kegiatan  monitoring menyebabkan minimnya petugas terjun langsung ke lapangan. Demikian juga dengan  kegiatan  monitoring  internal  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  yang lebih  tinggi  kepada  level  di  bawahnya  masih  sangat  lemah.  Monitoring provinsi  kepada  kabupaten  dilakukan  hanya  satu  kali  terkait  dengan koordinasi dan sosialisasi kebijakan.
Hasil temuan di lapangan menunjukkan adanya peran dari lembaga non government dalam kegiatan monitoring ini justru cukup besar karena mereka pada umumnya dekat dengan warga masyarakat dan terjun langsung jika ada persoalan yang dialami oleh kelompok usaha.
Dalam pandangan teoritis, menurut Mazmanian dan Sabatier, Kebijakan dengan  model top  down akan  efektif  apabila  birokrasi  pelaksananya mematuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan. Implementasi kebijakan merupakan  fungsi  dari  tiga  variabel  yaitu  (1)  kharakteristik  masalah,  (2) struktur  manajemen  program  yang  tercemin  dalam  berbagai  aturan  yang mengoperasionalkan  kebijakan,  (3)  faktor-faktor  di  luar  peraturan. Implementasi  yang  efektif  memerlukan  adanya  seperangkat  kondisi  yang optimal,  yaitu  dimana  para  implementor  harus  memiliki  keahlian  secara professional.  Tidak  mungkin  implementasi  bisa  dilakukan  jika  kondisinya kurang optimal atau kurang ideal.
Demikian  juga  pendapat  dari  Wahab  (1990  :11)  bahwa  implementasi kebijakan senantiasa menuntut adanya ketersediaan sumber - sumber daya sebagai  kondisi  yang  diharapkan  dapat  menjamin  kelancaran  pelaksanaan suatu  kebijakan  dimaksud.  Ini  berarti  proses  implementasi  kebijakan  akan berjalan  efektif  apabila  didukung  dengan  sumber  daya  yang  memadai,  baik sumber  daya  manusia,  sumber  dana  dan  sarana  penunjang  lainnya.  Proses implementasi  kebijakan  hanya  dapat  dimulai  apabila  tujuan  -  tujuan  dan sasaran-sasaran yang semula  telah diperinci, program - program  aksi telah dirancang dan sejumlah  biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan - tujuan  dan  sasaran-sasaran  tersebut.  Dengan  demikian  pembahasan  pada sub fokus ini, dapat disimpulkan bahwa dalam pembinaan dan pengendalian kebijakan  kemitraan  di  bidang  kehutanan  dilokasi  penelitian  kurang didukung dengan sumberdaya yang memadai.

## Faktor yang mendukung meliputi :
Dari  hasil  penelitian  dan  observasi  di  lapangan,  ditemukan  beberapa hambatan dalam implementasi kemitraan kehutanan, diantaranya:
a. Permenhut Nomor 46 Tahun 2008 tentang pengelolaan hutan desa  yang dapat dijadikan sebagai acuan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Cq.  Pimpinan  Dinas  Kehutanan  dan  jajarannya  untuk  melaksanakan kebijakan dibidang kehutanan dengan sebaik-baiknya sesuai  tugas dan fungsinya.
b. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pengelolaan  Sumber  Daya  Hutan yang  dapat  dijadikan  sebagai acuan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan.
c. Suasana  yang  kondusif  di  wilayah  Kabupaten  Kutai  Kartangera dimungkinkan  terciptanya  hubungan  yang  serasi  antara  aparatur  dan warga  masyarakat  di  tingkat  kecamatan  dan  desa  sehingga pemberdayaan  masyarakat  melalui  kemitraan  dapat  dilaksanakan dengan baik.

## Faktor yang menghambat meliputi :
Selain  faktor  yang  mendukung,  ada  beberapa  hal  yang  menjadi hambatan dalam implementasi kemitraan kehutanan, diantaranya:
a. Kurangnya  fasilitas  dan  pendanaan  kerja  bagi  pegawai  di  Dinas Kehutanan  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  yang  bertugas  melakukan monitoring  eksternal  dalam  rangka  memantau  kegiatan  kemitraan kehutanan;
b. Tidak  adanya  pelatihan  khusus  bagi  para  pegawai  dalam  bidang kemitraan  kehutanan  ini,  sehingga  persoalan-persoalan  di  lapangan, seperti  konflik  antara  perusahaan  dengan  warga  kurang  terselesaikan dengan baik;
c. Minimnya  koordinasi  antara  dinas  kabupaten  dengan  provinsi  dalam rangka  pembinaan  dan  pengendalian  sehingga  program  kemitraan kehutanan  berjalan  dengan  kondisi  sangat  minim  dari  monitoring internal dan eksternal.

## Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan dapat ditarik beberapa  kesimpulan  yaitu,  Implementasi  Pemberdayaan  Masyarakat melalui  Kemitraan  di  Bidang  Kehutanan  (Permenhut  Nomor  P.39/Menhut- II/2013)  di  Kecamatan  Sebulu  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  masih  belum optimal. Hal-hal yang terkait dalam implementasi kebijakan tersebut adalah:
a) Keaktifan  pelaku  kemitraan  kehutanan  di  lokasi  penelitian  belum optimal  dalam  mendukung  implementasi  kebijakan  pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
b) Fasilitasi  yang  dilakukan  pemerintah  dalam  pemberdayaan  masyarakat melalui  kemitraan  kehutanan  optimal  dalam  mengimplementasi kebijakan;
c) Tata  cara  pelaksanaan  kemitraan  di  bidang  kehutanan  belum  optimal dalam memenuhi keinginan dan harapan pihak-pihak yang bekerjasama;
d) Pembinaan dan pengendalian kebijakan kemitraan di bidang kehutanan oleh  pemerintah  masih  kurang  didukung  dengan  sumberdaya  manusia yang  memadai.

## Saran-saran
a) Hendaknya  kualitas  pegawai  dapat  ditingkatkan  lagi  melalui  diklat pemberdayaan masyarakat atau diklat kemitraan;
b) Hendaknya  pemerintah  menambah  anggaraan  bagi  kegiatan-kegiatan pegawai  yang  menunjang  implementasi  kebijakan  pemberdayaan melalui kemitraan kehutanan;
c) Hendaknya  dinas  menambah fasilitas  kerja bagi  pegawai  yang  bertugas di lapangan.
d) Hendaknya  koordinasi  antar  level  pemerintahan  dan  antar  lembaga ditingkatkan baik melalui pertemuan formal maupun informal;
e) Hendaknya  pemerintah  dapat  membuat  peraturan  tambahan  terkait dengan  format  perjanjian  kerjasama  kemitraan  dalam  rangka  memberi keluasaan berbagai pihak untuk menampung persoalan - persoalan yang lebih mendetail dalam perjanjian kerjasama.

## Daftar Pustaka
Anonimus, Permenhut Nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat  setempat  Melalui  Kemitraan  Kehutanan ,  Kementerian Kehutanan, Jakarta.
______,  Permenhut  Nomor  46  Tahun  2008  tentang Pengelolaan  Hutan  Desa Jakarta.
______,  Peraturan  Menteri  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor  49  Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan .  Jakarta Apostolakis,  C.  2000. Partnership  as  an  Aspect  of  Local  Governance: Community  Governance  Lokal  Development  Model  Within  Local Goverment .  Paper  for  Political  Studies  Association.  UK  50th  Annual Conference 10-13 April 2000. London
Dye,  R.  Thomas.  1966. Understanding  Public  Policy .  New  Haven:  Yale University Press.
Islamy,  Irfan  M.  2007. Prinsip-prinsip  Perumusan  Kebijakan  Negara ,  Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Sulistyani,  Ambar  Teguh,  dan  Sutiono.  2004. Kemitraan  dan  Model-model Pemberdayaan . Yogyakarta: Gava Media. Syahrir,  2003. Unpublished  material : Masukan  dalam  Pembahasan  Modul Kemitraan di Era Otonomi , Jakarta. Thoha,  Mifftah,  1990. Dimensi-Dimensi  Prima  Ilmu  Administrasi  Negara . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Wahab,  Solichin  Abdul.  1997. Analisis  Kebijakan:  Dari  Formula  ke Implementasi Kebijakan Negara . Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara. _______,  2008. Analisis  Kebijakan  Dari  Formulasi  Ke  Implementasi Kebijaksanaan Negara . Jakarta : PT. Bumi Aksara.