## Konflik Kepentingan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres Menurut UU Kekuasaan Kehakiman
Muhammad Fathur Rizky 1 , Edi Yuhermasyah 2 , Azmil Umur 3 1,2,3 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia Email Konfirmasi: 210105043@student.ar-raniry.ac.id

## Abstrak
Mahkamah  Konstitusi  merupakan  Lembaga  yang  kedudukannya  sejajar  dengan lembaga tinggi seperti MPR, DPR, Presiden dan lembaga tinggi lainnya. Mahkamah Konstitusi  dalam  tugasnya  yaitu  menjalankan  kekuasaan  kehakiman  dibidang konstitusional. Namun belakangan ini kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi  sangat  menurun  yang  disebabkan  adanya  dugaan  potensi  konflik kepentingan  yang  ada  di  Mahkamah  Konstitusi  pada  Perkara  Nomor  90/PUU- XXI/2023 tentang  Batas  Usia  Capres  dan  Cawapres.  Mahkamah  Konstitusi  sebagai salah satu lembaga yang menegakkan hukum akan tetapi pada faktanya Mahkamah Konstitusi  juga  melanggar  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang Kekuasaan  kehakiman.  Ketua  Hakim  Anwar  Usman  berpotensi  melalukan keberpihakan dan konflik kepentingan atas Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sedang  diperkarakan  di  MK.  Dalam  pokok  perkara  tersebut  nama  Gibran Rakabuming  Raka  yang  berkedukan  sebagai  keponakan  dari  Anwar  Usman,  akan tetapi Anwar Usman yang menjabat sebagai Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi tidak mundur  dari  jabatannya.  Sehingga  dalam  putusan  90/PUU-XXI/2023  telah  terjadi konflik  kepentingan  yang  dibuktikan  dengan  adanya  pertama,  kecacatan  hukum formil  dalam  legal  standing  pemohon,  kedua  adanya  keberpihakan  anwar  usman dalam  proses  persidangan  dan  pembuktian,  ketiga  adanya  kekeliaruan  dalam pertimbangan  hakim  dimana  5  hakim  yang  setuju  memuliki  alasan  yang  berbeda (Concurring Opinion). Kemudian adanya cacat materil dalam permohonan tersebut yaitu  pertama  tercantumnya  nama  Gibran  Rakabuming  Raka  dalam  permohonan, adanya  ikonsisteni  Mahkamah  Konstitusi  serta  sanksi  pelanggaran  kode  etik  berat yang  diberikan  kepada  Anwar  Usman  berupa  pemecatan  secara  tidak  hormat.  Hal tersebut  memiliki  efek  yaitu  menurunya  legitimasi  masyarakt  terhadap  Putusan Mahkamah Konstitusi
Kata kunci: Konflik Kepentingan, Mahkamah Konstitusi, UU No. 48 Tahun 2009, Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023

## Pendahuluan
Indonesia  yang  merupakan  negara  hukum  tentunya  dalam  membuat  dan menjalankan  kebijakan  pemerintahan  harus  berdasarkan  prinsip  dan  asas  hukum yang  berlaku  serta  mengandung  keadilan  didalamnya,  termasuk  dalam  lembaga pengadilan  selaku  penegak  hukum  (Salam,  2015).  Selain  itu  negara  Indonesia
menganut sistem pemisahan kekuasaan yang bersumber dari Montesquieu, salah satu pokok  pemisahan  kekuasaanya  adalah  Lembaga  Yudikatif  berwenang  untuk mengadili pelanggaran terhadap Undang-Undang (Suparto, 2016).
Lembaga yudikatif terdiri dari 3 badan yang menjalankan kekuasan yudikatif tersebut,  yaitu  Mahkamah  Agung  (MA),  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  dan  Komisi Yudisial (KY) (Wantu & Rasyid, 2020). Mahkamah Konstitusi sendiri dibentuk dengan tujuan  menjalankan prinsip-prinsip yang  bertujuan menghindari  memperkecil atau mentiadakan  supremasi  baik  dari  lembaga  negara  atau  parlemen.  Sehingga  dapat dikatakan  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  dibentuk  untuk  menjamin  kebebasan  dari setiap  warga  negara  dan  adanya  batasan  kekuasan  negara  yang  diajamin  oleh konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi (Sari, 2022). Dalam menjalankan tugasnya Mahkamah Konstitusi (MK) juga melaksanakan kekuasaan kehakiman. Maka dari itu hakim di setiap pengadilan harus tunduk pasa Unandag-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
Mahkamah  Konstitusi  dinilai  sangat  penting  keberadaannya  dalam  sebuah negara hukum. Mahkamah Konstitusi dalam negara hukum menurut James B. Thayer dan  Hans  Kelsen  merupakan  lembaga  khusus  yang  mengawal  dan  menjamin keefektifan  dan  efisiensi  sebuah  pelaksanaan  ketentuan  konstitusi  yang  tertuang dalam sebuah produk perundang-undang yang dibentuk oleh sebuah lembaga yang bewenang dalam merumuskan dan membuat sebuah produk hukum yaitu Lembaga Legislatif (Faiz, 2016).
Negara  Indonesia  juga  dalam  menjalankan  pemerintahan  menerapkan  teori Trias Politica yang  memiliki arti pemisahan  kekuasaan yang  sejajar dan fungsional antara 3 lembaga negara Yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Maka Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat menjalankan wewenang atau fungsi dari lembaga negara lainnya  (Pangaribuan  et  al.,  2023).  Kemudian  dalam  menjalankan  pemisahan kekuasaannya,  negara  Indonesia  juga  menerapkan  “Cheks  and  Balances”  yang berfungsi untuk mengawasi masing-masing lembaga dan agar setiap lembaga tidak melewati batas kewenangannya.
Akan  tetapi,  fakta  dan  prakteknya  Mahkamah  Konstitusi  diduga  kuat bertindak  melebihi  kewenangannya  sebagai  Mahkamah  Konstitusi  yang  memiliki fungsi dan wewenang sebagai Negatif Legislator (Chandranegara, 2021). Dapat dilihat bersama  keputusan  yang  dikeluarkan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  yaitu “Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU- XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres” yang didalamnya mengandung nilai konflik  kepentingan, hal itu dapat dilihat dari berbagai  permasalahan  dalam  proses  penerimaan,  pemeriksaan,  mengadili  dan memutuskan  Putusan  Nomor  90/PUU-XXI/2023  ini.  Ketua  Mahkamah  Konstitusi yang  sekaligus juga menjadi  paman dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang  namanya  tercantum dalam surat permohonan tersebut. Sehingga hal tersebut melanggar ketentuan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal
17 Ayat (5). Mahkamah Konstitusi juga dalam proses pemeriksaan melanggar rambu- rambu aturan yang berkaitan dengan kode etik dari lembaga kehakiman tersebut.
Tindakan  mahkamah  konstitusi  yang  diduga  kuat  melebihi  kewenangannya dan  pelanggaran  kode  etik  yang  dilakukan  oleh  hakim  mahkamah  konstitusi berpotensi adanya konflik kepentingan dalam menangani dan memutuskan pekara tentunya  akan  mempengaruhi  integritas  dan  independensinya  serta  akan mempengaruhi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hal ini juga bertentangan dengan Undang-Undang  Dasar  1945  dan  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang Kekuasaan  Kehakiman.  Maka  dengan  adanya  permasalahan  ini  penulis  terdorong untuk  meneliti  permasalahan  ini  demi  menjawab  pertanyaan  apakah  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memiliki Konflik kepentingan ? dan bagaimanakah  status  dan  dampak  Putusan  Nomor  90/PUU-XXI/2023  dalam  Tata Negara Indonesia ?. dengan pertanyaan diatas peneliti berharap dapat memaparkan poetensi  konflik  kepentingan  yang  terdapat  di  Mahkamah  Kondtitsu  dan  dapat memaparkan  status  serta  dampak  dari  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 90/PUU-XXI/2023.

## Metode Penelitian
Dalam  setiap  penelitian  tentunya  membutuhkan  sebuah  metode  dan  teknik pengumpulan data tertentu sesuai kebutuhan peneliti dengan masalah yang diteliti. Dengan begitu metode dalam setiap penelitian tentunya akan berbeda-beda. Metode merupakan suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan  alat-alat  tertentu  (Bachtiar,  2018).  Dalam  melakukan  penelitian  ini peneliti  menggunakan  metode  penelitian  Kualitatif,  yaitu  metode  dengan menggunakan  cara  pendekatan  Yuridis  Normatif.  Pendekatan  Yuridis  Normatif merupakan proses penelitian hukum yang menggunakan cara meneliti bahan pustaka atau  bahan  sekunder  sebagai  landasan  untuk  di  teliti  dengan  cara  melakukan penelusuan terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan objek permasalahan yang ingin diteliti (Marzuki, 2010).

## Pembahasan/hasil

## A. Pengertian, Kedudukan, dan Tugas Mahkamah Konstitusi
Mahkamah  Konstitusi  merupakan  suatu  lembaga  yang  menjalankan kekuasaan  kehakiman.  Mahkamah  Konstitusi  berkedudukan  sejajar  dengan Mahkamah Agung yang kedua mahkamah tersebut bergerak pada bidang kekuasaan kehakiman (Ismadi, 2021). Mahkamah konstitusi juga berkedudukan sejajar dengan lembaga  tinggi  lainnya  seperti  MPR,  DPR,  Presiden  dan  lembaga  tinggi  negara lainnya.  Dalam  pembentukan  Mahkamah  Konstitusi  didasarkan  dengan  sistem ketatanegaraan  yang  baik  dan  didalamnya  menjamin  hak  konstitusional  setiap masyarakat  (Nawas,  2021).  Hal  ini  juga  sejalan  dengan  visi  Mahkamah  Konstitusi yaitu “Menegakkan Konstitusi Melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya” .
Mahkamah konstitusi memiliki beberapa tugas yaitu diantaranya : 1). Menguji Undang-Undang  Terhadap  Undang-Undang  Dasar  (Judicial  Review);  2). Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan diamanatkan oleh  UUD  1945;  3).  Memutuskan  pemberhentian  partai  politik;  dan  4).  Mengadili perkara  sengketa  Pemilihan  Umum  (Pemilu),  dan  memiliki  satu  wewenang  untuk memeriksa,  mengadili  dan  memutuskan  pendapat  DPR  terkait  pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. dalam menjalankan tugas-tugas diatas MK pada hakikatnya  sebagai  lembaga  yang  mengawal  dan  menjaga  hak  konstitusional  bagi seluruh warga negara.

## B. Potensi  Konflik  Kepentingan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Putusan  Nomor 90/PUU-XXI/2023
Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu menjadi perbincangan yang hangat  oleh  seluruh  elemen  masyarakat  Indonesia  dan  Dunia.  Hal  ini  dikarenakan Putusan  MK  Nomor  90/PUU-XXI/2023  tentang  batas  usia  capres  dan  cawapres dinilai  memiliki  konflik  kepentingan  didalamnya  dan  telah  melanggar  beberapa peraturan  perundang-undangan  dan  kode  etik  kehakiman.  Dalam  melakukan penelitian ini untuk membuktikan terdapatnya konflik kepentingan dalam Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  90/PUU-XXI/2023  penulis  menggunakan  tehnik analisis putusan yang menghasilkan beberapa poin sebagai berikut:
Pertama, adanya cacat hukum formil, hal ini dapat dilihat dari duduk perkara dalam Permohonan 90/PUU-XXI/2023 yaitu jika dilihat dalam Legal Standing dalam permohonan  perkara  Nomor  90/PUU-XXI/2023  bahwa  tidak  ada  kerugian konstitusional yang nyata terhadap pemohon hanya berlandaskan kepada potensial saja.  Kemudian  dalam  pokok  permohonan  pemohon  tidak  menjelaskan  hubungan antara kerugian yang dialami pemohon yang bercita-cita sebagai Presiden dan Wakil Presiden dengan ambang batas umur yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Maka seharusnya dengan adanya cacat formil tersebut permohonan ini ditolak. Namun dalam kedudukan hukum pemohon nomor 16  menyatakan  bahwa  pemohon  harus  dianggap  memiliki  legal  standing  dan kerugian  konstitusional  dimana  objek  permohonan  telah  terbukti  melanggar  hak konstitusional pemohon yaitu untuk dipilih dan memilih Capres dan Cawapres yang berusia dibawah 40 tahun pada pemilu 2024.
Kemudian  dalam  duduk  perkara  pemohon  menyatakan  dalam  Permohonan Nomor  90/PUU-XXI/2023,  ia  menyebutkan  bahwa  terdapat  banyak  pemimpin- pemimpin daerah yang memiliki usia muda seperti Aditya Halindra Faridzky mejabat sebagai  Bupati  Tuban,  Panca  Wijaya  Akbar  sebagai  menjabat  Bupati  Ogan  Ilir, Vandiko  Timotius  Gultom  menjabat  sebagai  Bupati  Samosir,  dan  beberapa  pejabat lainnya. kemudian pemohon menyebutkan secara jelas bahwa dirinya terinspirasi dari salah satu tokoh yaitu Gibran Rakabuming Raka yang pada saat itu menjabat sebagai Wali Kota Surakarta Periode 2020-2025. Dalam duduk perkara Mahkamah Konstitusi
juga menegaskan bahwa objek dari Permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 berbeda dengan Pemohonan 29/PUU-XXI/2023 dan Permohonan Nomor 51/PUU-XXI/2023.
Kedua,  adanya  potensi  konflik  kepentingan  diperkuat  lagi  ketika  dalam kegiatan  Pemeriksaan  dan  Pembuktian  Perkara.  Dalam  permohonan  90/PUU- XXI/2023  ini  pemohon  telah  melampirkan  beberapa  alat  bukti  yang  telah  ditandai dengan P-1 sampai dengan P-3, alat bukti tersebut diantanya:
1. bukti P-1 Foto Copy KTP pemohon;
2. P-2 Foto Copy UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan;
3. P-3 Foto Copy UUD 1945.
Namun  terdapat  kejanggalan  dalam  pelaksanaan  pemeriksaan  pada Permohonan  Nomor  90/PUU-XXI/2023  ini,  hal  tersebut  dapat  dilihat  pada  saat persidangan berlangsung pada tahap pemeriksaan dan kemudian dilanjutkan dengan Rapat  Permusyawaratan  Hakim  langsung  dihadiri  oleh  Ketua  Hakim  Mahkamah Konstitusi  yaitu  hakim  Anwar  Usman,  akan  tetapi  pada  pemeriksaan  persidangan permohonan  lainnya  yang  serupa  dengan  Permohonan  Nomor  90/PUU-XXI/2023, Ketua Hakim MK yaitu Anwar Usman tidak datang dan tidak langsung ikut terlibat dalam persidangan tersebut. tindakan tersebut semkin memperkuat adanya potensi konflik kepentingan di Mahkamah Konstitusi
Ketiga, dalam pertimbangan menyatakan bahwa mahkamah konstitusi berhak mengadili permohonan a quo yaitu in casu Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017  Nomor  182,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6109, selanjutnya disebut UU 7/2017). Kemudian Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa pemohon dapat mengajukan permohonan dengan memenuhi beberapa syarat yang diantaranya yaitu warga negara Indonesia, dan memiliki Legal Standing. Maka dari itu pemohon harus terlebih dahulu menjelaskan kedudukan pemohon dan kerugian atas hak pemohon yang telah diberikan oleh UUD 1945 dari berlaku Undang-Undang tersebut.  Kemudian  Mahkamah  Konstitusi  menimbang  bahwa  terdapat  perbedaan yang  mendasar  dan  fundamental  atas  isu  konstitusionalitas  antara  permohonan 90/PUU-XXI/2023 dengan permohonan-permohoan sebelumnya.
Kemudian  dalam  pertimbangannya  hakim  Saldi  Isra  menytakan  bahwa terhadap  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  90/PUU-XXI/2023  sebagaimana dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  29/PUU-XXI/2023,  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023 (selanjutnya ditulis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023),  saya  menolak  permohonan  a  quo,  dan  seharusnya Mahkamah pun menolak permohonan a quo. Kemudian hakim Saldi Isra menyatakan bahwa ia bingung dengan keadaan saat ini yang aneh, dan luar biaya yang jauh dari batas penalaran yang wajar, dimana adanya perubahan sikap Mahkamah Konstitusi dalam waktu yang singkat.
Keempat  dalam  amar  putusan  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan mengabulkan  permohonan  pemohon  untuk  sebagian,  kemudian  Mahakamah Konstitusi  menyatakan  bahwa  Pasal  169  huruf  q  Undang-Undang  Nomot  7  Tahun 2017 Tentang Pemilu yaitu “Berusiap palinng rendah 40 tahun” berte ntangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak meemiliki hukum mengikat.  Sehingga Pasal 169  huruf  q  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum selengkapnya  berbunyi  “berusia  paling  rendah  40  (empat  puluh)  tahun  atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”
Kemudian  dalam  amar  putusan  terdapat  5  orang  hakim  yang  mengabulkan permohonan  dan  ada  4  orang  hakim  menyatakan  pendapat  berbeda  atau  disebut (Dissenting  Opinion).  Namun  jika  dilihat  dalam  5  hakim  yang  mengabulkan permohonan terdapat 2 hakim yang memiliki alasan berbeda (Concurring Opinion), 2 hakim terdebut yaitu hakim Enny Nurbaningsih dan hakim Daniel Yusmic P Foekh. Mereka sepakat terkait ambang batas usia capres dan cawapres adalah 40 tahun atau berpengalaman sebagai Gubernur. Jika dilihat hal ini maka seharusnya permohoan tersebut tidak di kabulkan sebab terdapat 4 hakim yang berpendapat berbeda atau dissenting  opinion  dan  terdapat  2  dari  5  hakim  yang  memiliki  alasan  berbeda concurring opinion.
Kemudian  potensi  tersebut  diperkuat  lagi  dengan  adanya  pelanggaran peraturan  perundang-undangan,  kode  etik  hingga  adanya  inkonsistensi  yang dilakukan  oleh  MK.  Mahkamah  Konstitusi  dalam  memeriksa,  mengadili  dan memutuskan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut pada hakikatnya memang wewenang Mahkamah Konstitusi. Perkara tersebut adalah perkara tentang pengujian Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar. Akan tetapi MK dalam mengadili dan memutuskan perkara ini melanggar Pasal 17 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, yang berbunyi:
“Ketua  majelis,  hakim  anggota,  jaksa,  atau  panitera  wajib  mengundurkan  diri  dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau  hubungan  suami  atau  istri  meskipun  telah  bercerai  dengan  pihak  yang  diadili  atau advokat”
Dengan adanya Pasal 17 Ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 jelas mengatakan bahwa  ketua  hakim,  hakim  anggota,  jaksa  atau  panitera  wajib  mengundurkan  diri apabila terkait hubungan keluarga sedarah. Hal ini juga terkait dengan Pasal 17 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut:
“Seorang  hakim  atau  panitra  wajib  mengundurkan  diri  dari  persidangan  apabila  ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara”
Pasal 17 Ayat (4) dan (5) diatas sudah sangat memberikan penerengan yang jelas bagaimana sikap seorang ketua hakim, anggota hakim, jaksa, atau panitera dalam
hal  menangani  perkara  yang  memiliki  hubungan  darah  dengan  para  pihak  atau advokat dalam perkara tersebut. Hubungan darah atau hubungan keluarga tersebut akan  mengakibatkan  potensi  besar  keberpihakan  para  aparat  peradilan  dalam  hal memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut.
Dalam pekara MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 penulis menilai adanya potensi keberpihakan  hakim  dan  memiliki  konflik  kepentingan.  Hal  tersebut  dapat  dilihat dalam dasar gugatan yang perkara MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, dimana terdapat nama Gibran Raka Bumi Raka dalam dasar gugatan tersebut. Sedangkan ketua hakim MK yang ikut memeriksa, mengadili, dan memutusakan perkara tersebut yaitu Anwar Usman, S.H., M.H. merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka. Dalam hal tersebut ketua  hakim  MK  yang  sekaligus  paman  dari  Gibran  tidak  mundur  sebagai  hakim yangg memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara nomor 90 tersebut. Dengan hal  tersebut  penulis  melihat  dan  semakin  yakin  dengan  adanya  potensi  konflik kepentingan dan keberpihakan hakim MK dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini.
Meskipun  orang  yang  mengajukan  Perkara  Nomor  90/PUU-XXI/2023  ke Mahkamah Konstitusi ini bukan Gibran, namun yang mengajukan adalah seseorang yang  bernama Almas  Tsaqibbirru  Re  A yang  mengaku  mengidolakan  sosok  Gibran Raka Bumi Raka. Akan tetapi hal tersebut tetap melanggar Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 17 Ayat (5) dikarenakan adanya nama Gibran Rakabuming Raka dalam permohonan yang diajukan kepada MK. Selain itu MK juga dengan peristiwa tersebut telah melanggar kodek etik kehakiman dimana tentang asas kehormatan dan keberpihakan.
Kemudian dengan adanya keputusan dari Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi  (MKMK)  tentang  pelanggaran  kode  etik  ketua  hakim  MK  yaitu  Anwar Usman  tersebut  tentang  etika  kehormatan  dan  keberpihakan  menjadikan  semakin jelasnya  konflik  kepentingan  dan  keberpihakan  yang  dilakukan  oleh  Mahkamah Konstitusi.
Potensi  konflik  kepentingan  dan  keberpihakan  yang  terjadi  di  Mahkamah Konstitusi diperkuat dengan melihat Ikonsistensi sikap MK dalam beberapa perkara yang sama dengan Perkara 90/PUU-XXI/2023. Ikonsistensip merupakan perubahan sikap yang cepat oleh Mahkamah Konstitusi dalam menilai sebuah perkara atau dapat disebut  juga  tidak  konsisten  dalam  bersikap  (Romadhona,  2023).  Mahkamah Konstitusi pada Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Pemohon dari Partai  Solidaritas  Indonesia  (PSI)  dan  Perkara  Nomor  51/PUU-XXI/2023  yang diajukan oleh pemohon dari Partai Garuda, yang mengajukan pasal yang sama untuk Judicial  Review  yaitu  Pasal  169  huruf  q  dalam  UU  Pemilu  akan  tetapi  semuanya ditolak  dengan  alasan  bahwa  MK  hanya  sebagai  Negarif  Legislator.  Namun  pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini MK secara sadar mengabulkan permohonan
tersebut  (Bagus,  2023).  Tindakan  MK  diatas  semakin  menunjukkan  bahwa  adanya konflik kepentingan yang telah terjadi di Mahkamah Konstitusional.

## C. Status  dan  Dampak  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  90/PUU-XXI/2023 Tentang batas Usia Capres dan Cawapres
Tindakan dan sikap Mahkamah Konstitusi tersebut tentu akan merakibat pada legitimasi  terhadap  keputusan  Mahkamah  Konstitusi  dan  status  putusan  MK.  Jika mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 17 Ayat (6) yang berbunyi:
“Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),  putusan  dinyatakan  tidak  sah  dan  terhadap  hakim  atau  panitra  yang  bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- un dangan”
Sehingga jika dilihat dari substansi Pasal 17 Ayat (6) UU No. 48 Tahunn 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman segala putusan yang melanggar Pasal 17 Ayat (5) UU kekuasaan  kehakiman  maka  putusannya  tidak  sah  dan  bagi  hakim  atau  panitra dikenakan sanksi administrasi atau dipidana. Maka jika ditarik pada permasalahan dalam  Perkara  90/PUU-XXI/2023  tentunya  Putusan  Nomor  90/PUU-XXI/2023  itu dinyatakan tidak sah.
Akan  tetapi  dalam  Pasal  24C  Ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945  yang berbunyi:  “Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan terakhir  yang  putusannya  bersifat  final”  maka  dengan  hal  tersebut  Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diganggu gugat karena ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 telah menyatakan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Tidak hanya berpengaruh pada putusannya saja akan tetapi tindakan keberpihakan yang dilakukan  oleh  Ketua  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  Anwar  Usman  juga  telah mendapatkan sanksi administrasi atas tindakann pelanggaran kode etik berat yang dilakukannya, sanksi tersebut berupa Pemberhentian Secara Tidak Hormat dari Ketua Hakim Konstitusi dan dilarang menangani perkara perselisihan hasil pemilu di 2024. Namun sanksi ini masih dianggaap ringan dikarenakan tidak memecat Anwar Usman sebagai hakim Mahkamah Konstitusi.
Dengan hal tersebut jelas sudah bahwa keberpihakan dan adanya konflik sosial yang diduga terjadi di Mahkamah Konstitusi semakin terbukti dengan adanya bentuk sanksi yang dijatuhkan oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi kepada Hakim  Anwar  16Usman  dan  naiknya  Gibran  Rakabuming  Raka  sebagai  Cawapres dalam  Pemilu  2024.  Hal  tersebut  juga  menjadikan  kepercayaan kepada  Mahkamah Konstitusi sangat menurun

## Kesimpulan
Mahkamah  Konstitusi  merupakan  lembaga  yang  menjalankan  kekuasaan kehakiman  dalam  hak  penegakan  nilai  konstitusi  di  Inodnesia.  Kedudukan  dari
Mahkamah  Konstitusi  adalah  sejajar  dengan  lembaga  tinggi  negara  lainnya  seperti DPR, MPR, Presiden. Mahlamah Konstitusi dslsm menjalankan tugasnya tidak dapat di intervensi oleh pihak manapun. Namun pada saat ini Mahkamah konstitusi telah melakukan konflik kepentingan dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang batas usia Capres dan Cawapres. Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai peristiwa dalam  mengadili  permohonan  tersebut.  Dimulai  dari  adanya  pencamtuman  nama Gibran  Rakabunming  Raka  dalam  permohonan  yang  statusnya  adalah  keponakan dari ketua hakim MK yaitu Anwar Usman yang hal tersebut melanggarl Pasal 17 Ayat 5 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kemudian adanya cacat hukum dalam permohonana berupa masih belum jelasnya Legal Standing pemohon, dilanjutkan  dengan  Ikonsistensi  MK  pada  Permohonan  90/PUU-XXI/2023  dengan Permohonan  29/PUU-XXI/2023  dan  Permohonan  Nomor  51/PUU-XXI/2023,  dan sebagai  puncaknya  yaitu  putusan  Mahkamah  Kehormatan  Mahkamah  Kontitusi terhadap ketua hakim MK yaitu Anwar Usman terkait pelanggaran kode etik berat berupak  prinsip  integritas  dan  ketidak  berpihakan,  yang  mengakibatkan  hakim Anwar  Usman  dipecat  secara  tidak  hormat  dari  jabatan  Ketua  Hakim  Mahkamah Konstitusi.
Setatus  hukum  dari  Putusan  Nomor  90/PUU-XXI/2023  tentang  batas  usia Capres dan Cawapres jika merujuk pada UU Nomor 48 Tahun 2009 pada Pasal 17 Ayat 6  adalah “Tidak  Sah” .  Namun  dalam  Undang  Undang  Dasar  1945  pada  Pasal  24C menyatakan  bahwa  putusan  Mahkamah  Konstitusi  bersifat  final  dan  mengikat. Sehingga jika merujuk pada UUD 1945 maka putusan MK “Sah dan mengikat” . Putusan MK  ini  juga  memiliki  dampak  didalam  kehidupan  Masyarakat  yaitu  masyarakat sudah  enggan  untuk  melegitimasi  atau  mempercayai,  mematuhi  dan  menerapkan hukum yang bersumber dari Putusan MK tersebut. hal ini dikarenakan penurunan kepercayaan masyarakat pada Mahkamah Kontitusi.

## Daftar Pustaka
Bachtiar. (2018). Metode Penelitian Hukum . Unpam Press.
Bagus,  D.  (2023). Tafsir  Serampangan,  Ikonsistensi  Logika,  dan  Konflik  Kepentingan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan No.90/PUU-XXI/2023 . Kontras.
Chandranegara, I. S. (2021). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi . Sinar Grafika.
Faiz, P. M. (2016). Relevansi Doktrin Negative Legislator. Majalah Konstitusi , 13 – 14.
Ismadi,  R.  (2021). Kewenangan  Menguji  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat Republik Indonesia . UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Marzuki, P. M. (2010). Penelitian hukum (6th ed.). Kencana Prenada Media Grup.
Nawas,  A.  (2021).  Kedudukan  Dan  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman. Jurnal Iblam Law Review , 1 (2), 158 – 159.
Pangaribuan,  R.  R.  F.,  Palilingan,  T.  N.,  &  Mewengkang,  F.  S.  (2023).  Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia. Lex Administratum , 11 (5).
Romadhona. (2023). Pakar Umsida Tentang Putusan MK: Kedudukan Penggugat Hingga Angin Segar Pemimpin Muda . UMSIDA.
Salam, A. (2015). Pengaruh politik dalam pembentukan hukum di Indonesia. Mazahib , 14 (1), 119 – 131.
Sari, A. F. P. (2022). Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator. Jurnal  Demokrasi  Dan  Ketahan  Nasional , 1 (4),  681 – 691. https://doi.org/https://doi.org/10.13057/souvereignty.v1i4.112
Suparto. (2016). Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam. Jurnal Selat , 4 (1), 115 – 129.
Wantu,  F.  M.,  &  Rasyid,  U.  (2020).  Redefinisi  Kewenangan  Komisi  Yudisial  Dalam Konstitusi: Upaya Mengharmonisasikan Putusan Pelaku Kekuasaan Kehakiman Indonesia. Jurnal Majelis , 8 (1), 33 – 60.