## Perlindungan Hukum Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang Meninggal Dunia Dalam Menjalankan Tugasnya

## Laksmi Candra Amalia
laksmicandra8@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
This paper discusses the protection for KPPS members who died in the 2019 elections. Based on article 22E paragraph (1) UUD NRI 1945, election in Indonesia  are held every five years. The first election in Indonesia were held in 1955. The elections in 2019 which fell on April 17 were different from the elections on the previous period. The first time in Indonesia the 2019 elections were held silmutaneously. Where Indonesian citizens choose five state institutions namely the President and Vice President, DPR RI, Provincial DPRD, City/Regency DPRD, and DPD simultaneous election is expected to be efficient both in terms of time, funds and personnel. But in reality, many KPPS members have died while carrying out their duties. This is due to increase in workload compared to the previous election period. In addition, the working hours of KPPS members are not regulated in detail either in the Election Law or PKPU made by the KPU. Based on this, there is a need for rules governing more detailed right for KPPS members.
Keywords: Legal Protection; Election Organizer; KPPS Member Rights; Death.

## Abstrak
Tulisan ini membahas tentang perlindungan bagi anggota KPPS yang meninggal dunia pada Pemilu tahun 2019. Berdasarkan Pasal 22E ayat (1) bahwasannya pemilu di Indonesia dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pemilu pertama kali di Indonesia diadakan pada tahun 1955. Pemilu pada tahun 2019 yang jatuh pada tanggal 17 April, berbeda dari pemilu-pemilu pada periode sebelumnya. Pertama kali di Indonesia pemilu tahun 2019 ini diselenggarakan secara serentak. Dimana warga negara Indonesia memilih lima lembaga negara yakni Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota/ Kabupaten, dan DPD secara bersamaan dalam satu watu.  Pemilu serentak ini diharapkan mampu mengefisiensi baik dari segi waktu, dana maupun tenaga. Namun pada kenyataanya, banyak anggota KPPS yang meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dikarenakan bertambahnya beban kerja dibandingkan dengan pemilu periode sebelumnya. Selain itu, jam kerja anggota KPPS juga tidak diatur secara rinci baik dalam UU Pemilu maupun PKPU yang dibuat oleh KPU. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya aturan yang mengatur lebih rinci mengenai hak-hak bagi anggota KPPS. Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Penyelenggara Pemilu; Hak Anggota KPPS; Meninggal Dunia.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 4, Juli 2022
Jurist-Diction. 2022; 1381-1396
How to cite: Laksmi Candra Amalia, ‘Perlindungan Hukum Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang Meninggal Dunia Dalam Menjalankan Tugasnya’ (2022) Vol. 5 No. 4 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 7 Juli 2022; Diterima 29 Juli 2022; Diterbitkan 31 Juli 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i4.37317
p-ISSN: 2721-8392
e-ISSN: 2655-8297

## 1382 Laksmi Candra: Perlindungan Hukum Anggota...

## Pendahuluan
Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai wujud bahwasannya telah dilaksanakan demokrasi adalah dengan adanya pemilihan umum atau yang sering disebut dengan pemilu ( electoral system at very heart of democratic ). 1
Pemilihan umum menurut A.S.S Tambunan berarti sebuah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dimana hak-hak politik rakyat di akui dan diwujudkan melalui pendelegasian kepada wakil yang terpilih untuk menjalankan pemerintahan. 2
Sedangkan pengertian pemilihan umum menurut Sigit Pamungkas suatu kompetisi formal oleh warga negara yang telah memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik pemerintahan. Dalam perundang-undangan juga diatur mengenai pengertian pemilu, yakni berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan Di Indonesia, berdasarkan Pasal 22Eayat (1) UUD NRI 1945 bahwasannya pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pemilu pertama kali di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955. Berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 bahwasannya pemilu dilakansakan setiap lima tahun sekali. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia pada tahun 2019 berbeda dari pemilu-pemilu pada periode sebelumnya. Berdasarkan Putusan MK Nomor 14/
PUU/XI/2013 terkait pengujian Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilhan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap amar putusannya MK mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, berdampak pada pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 ini dilakukan secara serentak. 3 Serentak dapat didefinisikan pemilihan dilaksanakan dalam satu waktu secara bersamaan, sehingga dalam hal ini warga negara Indonesia memilih lembaga eksekutif dan legislative secara bersamaan. 4 Pada pemilu tahun 2019 ini, warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 96 UU Pemilu,
1 Ratna Herawati, [ et.,all ], ‘Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia’ (2018) Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang.[830].
2 Saleh, [ et.all ], Hukum Acara Siding Etik Penyelenggara Pemilu (Sinar Grafika 2017).[48].
3 Kornelius Benuf, ‘Harmonisasi Hukum: Pemilu Serentak dan Ketenagakerjaan, Analisis Yuridis Terhadap Kematian KPPS Tahun 2019’ (2019) Jurnal Gema Keadilan . [198]. 4 ibid.
memilih  lima lembaga negara yakni Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota, dan DPD sacara bersamaan dalam satu waktu.
Diselenggarakannya pemilu serentak diharapkan mampu mengefisiensi dari segi waktu, dana maupun tenaga. Namun sayangnya, pada pemilu tahun 2019 ini justru menimbulkan duka bagi sebagian keluarga anggoota KPPS. Berdasarkan hasil investigasi Kementrian Kesehatan di 28 provinsi per tanggal 15 Mei 2019 tercatat sebanyak 11.239 anggota KPPS yang sakit dan 527 anggota KPPS yang meninggal dunia. 5 Ketika pemilu pada tahun 2019 ini berlangsung, rata-rata penyelesaian pemungutan dan penghitungan suara di tiap TPS dimulai pada pukul 01.00 WIB dan selesai pada pukul 03.00 WIB pada hari berikutnya. 6 Istri Tomy, Maria Magdalena Lestari, memberikan keterangan bahwa suaminya bekerja dimulai dari hari Rabu pada tanggal 17 April 2109 pukul 06.30 WIB hingga hari Kamis tanggal 18 April 2019, pada pukul 06.30 WIB. 7 Di Kota Solo, Ipung Kurniawan Yunianto, merupakan Ketua KPPS TPS 27 Kampung Hepi Joho RT 007/ RW 010, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Solo, yang juga pernah menjadi anggota KPPS sebelumnya pada pemilu tahun 2014, merasakan bahwa pada pemilu tahun 2019 ini lebih melelahkan daripada pemilu tahun 2014. 8 Ipung mengatakan bahwa dirinya bekerja mulai dari hari Rabu, tanggal 17 April 2019 pukul 04.00 WIB hingga selesai keesokan harinya, hari Kamis pada tanggal 18 April 2019 pukul 04.00 WIB lagi. Selama bekerja ipung mengaku bekerja selama 24 jam nonstop tanpa beristirahat. 9
Jika kita bandingkan dengan jam kerja seorang buruh yang telah diatur dalam pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni tujuh jam dalam satu hari dan empat puluh jam dalam satu minggu untuk enam hari kerja dalam satu minggu, atau delapan jam dalam satu hari dan empat
5 Sandro Gatra, ‘Data Kemenkes: 527 Petugas KPPS Meninggal, 11.239 Orang Sakit’ (2019) < www.kompas.com> , accessed 16 Agustus 2019.
6 Sidiq Budi Sejati dan Dewi Sendhikasari D., ‘Jaminan Pemerintah terhadap Anggota KPPS dalam Pemilu Serentak 2019’, Info Singkat (2019).[27].
7 CNN Indonesia, ‘Kerja 24 Jam, Petugas KPPS di Surabaya Meninggal Dunia’ (2019) <www.cnnindonesia.com>, accessed 20 Agustus 2019.
8 Agregasi Solopos, Jurnalis, ‘Cerita Anggota KPPS Solo, dari Kerja 24 Jam Nonstop hingga Dirawat di IGD’ (2019) www.newsokezone.com>, accessed 29 Agustus 2019.
9 ibid.

## 1384 Laksmi Candra: Perlindungan Hukum Anggota...
puluh jam dalam satu minggu untuk lima hari kerja dalam satu minggu. Apabila perusahaan ingin memperkerjakan buruhnya melebihi batasan jam kerja yang telah ditetapkan, maka haruslah terdapat persetujuan dalam bentuk tertulis dari buruh. Dalam memperkerjakan buruh yang melebihi batasan jam kerja yang telah diatur, perusahaan tidak boleh memperkerjakan buruh tersebut melebihi jam kerja yang telah diatur dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Batasan waktu kerja lembur bagi tenaga kerja, yakni paling banyak tiga jam dalam satu hari dan empat belas jam dalam satu minggu. Selain itu dalam hal pemberian upah, juga harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 102/MEN/VI/2004 bahwasannya perusahaan wajib memberikan upah lembur, kesempatan untuk beristirahat, makanan dan minuman yang tidak boleh diganti dengan uang.
Anggota KPPS merupakan warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, sesuai dengan Pasal 22E ayat (2) UUD  NRI 1945. Jika kita membuat perbandingan antara jam kerja anggota KPPS dengan buruh pada sebuah perusahaan tentu hal ini bertolak belakang. Jam kerja dalam sehari yang tidak diatur secara spesifik, ditambah dengan deadline yang terlalu pendek, beban kerja yang bertambah berat daripemilu sebelumnya membuat anggota KPPS harus bekerja secara terus menerus dalam sehari penuh, tanpa beristirahat untuk bisa mengejar target yang telah ditargetkan oleh KPU, serta upah yang tidak sesuai dengan jam kerja. Hal ini membuat anggota KPPS kehilangan haknya.

## Penyelenggara Pemilu di Indonesia yang Meninggal Dunia dalam Menjalankan Tugasnya
Dalam menyelenggarakan pemilu perlu diadakannya lembaga khusus agar pemilu dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945, mengatakan bahwa pemilu di Indonesia diselenggarakan oleh lembaga negara Komisi Pemilihan Umum atau yang biasa kita sebut dengan KPU. KPU sebagai penyelenggara pemilu bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam
menyelenggarakan pemilu pada setiap tahpan prosesnya, KPU dibantu oleh beberapa bagian yang terdiri dari KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPSLN, dan KPPSLN.
Pada tahapan penghitungan dan pemungutan suara, KPU dibantu oleh KPPS di tiap-tiap TPS. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU Pemilu, KPPS dipilih oleh PPS, yang pemilihannya dilaksanakan secara terbuka. Anggota KPPS berjumlah sebanyak tujuh orang pada tiap-tiap TPS. Susunan anggota KPPS terdiri dari satu orang ketua yang merangkap sebagai anggota dan anggota. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 perihal Pembentukan Kelompok Pemungutan Suara (KPPS), lamanya jangka waktu kerja bagi anggota KPPS adalah 30 hari, dimulai dari tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.
Dikarenakan dalam hal ini jangka waktu anggota KPPS hanya 30 hari dan tidak bersifat tetap, maka anggota KPPS tidak dapat dikatakn sebagai pegawai negeri sipil. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1132/
PP.02-Kpt/02/KPU/IX/2018 tentang Perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum nomor 302/PP.02-KPT/02/KPU/IV/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilihan Umum 2019 untuk Badan Penyelenggara Pemilu AD HOC di Lingkungan Komisi Peilihan Umum bahwasannya status KPPS adalah bukan sebagai Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia  melainkan sebagai anggota kepanitiaan yang ikut serta dalam suatu kegiatan pemilu.
KPU dan KPPS memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Pemilu. Begitu juga kewajibannya yang termuat dalam Pasal 14 UU Pemilu. Sedangkan KPPS, adapun kewajibannya termuat dalam Pasal 62 UU Pemilu. Setelah menjalankan kewajibannya, tentulah baik KPU maupun KPPS berhak untuk mendapatkan haknya. Berdasarkan Pasal 27 UUD NRI bahwasannya setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. Dalam hal ini, pekerjaan yang layak adalah pekerjaan yang seimbang antara hak dan kewajiban.
Baik hak KPU maupun hak KPPS tidak diatur dalam UU Pemilu. Melainkan diatur dalam peraturan yang dibuat oleh KPU, yang biasa disebut dengan PKPU. Namun

## 1386 Laksmi Candra: Perlindungan Hukum Anggota...
dalam PKPU tersebut, hak KPU maupun KPPS tidak diatur secara rinci. Hal ini termasuk hak istirahat anggota KPPS selama menjalankan tugasnya maupun hak mendapatkan santunan.
Hak KPU diatur dalam Pasal 9 PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwasannya setiap anggota KPU memiliki hak suara untuk memilih ketua KPU. Selain itu, masih dalam peraturan yang sama yakni PKPU No. 8 Tahun 2019, hak anggota KPU juga diatur pada BAB XI tentang Hak, Penghargaan, Dan Pengembangan Kompetensi Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 132 bahwasannya anggota KPU berhak untuk cuti. Adapun yang meliputi cuti bagi anggota KPU yakni cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin bagi wanita untuk kelahiran anak pertama samai anak ketiga, dan cuti alasan penting.
Hak KPPS diatur lebih lanjut dalam PKPU, namun dalam menyusun PKPU bagi anggota KPPS, KPU kurang memperhatikan hak yang sebagaimana mestinya di dapatkan oleh anggota KPPS. Adapun hak anggota KPPS yang diatur dalam PKPU yakni, PKPU No. 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyeleggaraan Pemilihan Umum mengenai hak keuangan anggota KPPS. Hak keuangan atau mendapatkan honor dihitung dengan berapa lama waktu pelaksanaan tugasnya.  Berdasarkan Surat Kementrian Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016, untuk Ketua KPPS mendapatkan Rp 550.000//orang/ bulan. Sedangkan unuk anggota KPPS sebesar Rp 500.000/orang/bulan.
Hubungan kerja adalah hubungan yang mengatur atau memuat hak serta kewajiban antara seseorang yang bekerja dengan orang yang memberi kerja. 10
10 Kornelius Benuf, ‘Harmonisasi Hukum : Pemilu Serentak Dan Ketenagakerjaan, Analisis Yuridis Terhadap Kematian KPPS Tahun 2019’ (2019) Jurnal Gema Keadilan.[207]., dikutip dari Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No- mor 13 Tahun 2003 (Aditya Bakti 2007).[46].
Hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja, dimana perjanjian kerja merupakan peristiwa hukum. Sehingga dalam hal ini, hubungan kerja dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Dalam membuat perjanjian kerja harus dibuat secara tertulis, tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan memenuhi unsur-unsur syarat perjanjian, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1320 BW. Setelah terpilih menjadi anggota KPPS, maka anggota KPPS yang terpilih disumpah sesuai dengan Pasal 73 UU Pemilu.
Selain disumpah, perjanjian tugas antara anggota KPPS dengan KPU ditanda tangani diatas pakta integritas sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Edaran Nomor 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 perihal Pembentukan Kelompok Pemungutan Suara (KPPS). Pakta Integritas merupakan suatu pernyataan janji atau menyatakan sanggup atau suatu komitmen untuk menjalakan tugas serta tanggungjawab atas wewenangnya pada suatu ketentuan yang berlaku. Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila perjanjian tersebut telah memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 BW yakni:
1.  Sepakat
Sepakat merupakan tidak adanya keterpaksaan dari berbagai pihak yang terlibat dalam perjanjian. Anggota KPPS telah sepakat untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah KPU yang tertuang baik dalam UU Pemilu mauoun PKPU.
2.  Cakap
Dalam melakukan perjanjian, para pihak haruslah telah dewasa. Berdasarkan
Pasal 1330 BW, orang yang belum dewasa, orang yang berada dibawah pengampuan tidak dapat melakukan perjanjian. Anggota KPPS yang terpilih merupakan warga negara Indonesia yang telah dewasa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.  Suatu hal tertentu
Bahwa dalam suatu perjanjian itu tidak boleh adanya paksaan, penyesatan, dan penipuan. Dalam hal ini perjanjian yang diperjanjikan merupakan suatu pekerjaan yang tanpa adanya paksaan, penyesatan, serta penipuan.

## Laksmi Candra: Perlindungan Hukum Anggota...
4.  Suatu sebab yang diperbolehkan
Adapun hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam membuat suatu perjanjian adalah hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang. Hal-hal yang diperbolehkan adalah suatu hal yang halal. Dalam perjanjian kerja antara KPPS dengan KPU tidak melanggar asusila, tidak bertentangan dengan undangg- undang yang berlaku, serta merupakan suatu hal yang halal.
Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, pakta integritas telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 BW. Bahwasannya hubungan hukum antara KPU dengan anggota KPPS ditandai dengan penandatanganan pakta integritas oleh anggota KPPS dengan saksi ketua KPPS yang menandatangani.
KPU memiliki tugas dan wewenang  membuat serta menetapkan tata kerja bagi bagian yang jenjangnya berada dibawahnya, yakni KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN. Dalam membuat tata kerja tersebut, tentuunya KPU juga harus memperhatikan hak-hak yang diperoleh. KPU menduduki jenjang paling tinggi dan bersifat tetap, sedangkan KPPS berada di jenjang paling bawah dan bersifat sementara. Sehingga dalam hal ini segala tindakan serta perbuatan yang terjadi kepada KPPS selama proses penyelenggaraan pemilu berlansung merupakan tanggung jawab dari KPU selaku bagaian yang menduduki jenjang paling tinggi.

## Upaya Hukum bagi Keluarga atau Ahli Waris dari Anggota KPPS yang Meninggal Dunia dalam Menjalankan Tugasnya
Untuk menyelesaikan permasalahan ini, jika kita mengacu pada Pancasila sebagai dasar negara, yang mencerminkan kaidah pokok hidup dalam berbangsa dan bernegara, alangkah baiknya sebelum melalui jaur penngadilan, menggunakan jalur musyawarah terlebih dahulu. Untuk melakukan musyawarah, hendaknya para pihak yang bersangkutan, yakni KPU dengan keluarga atau ahli waris dari anggota KPPS yang meninggal dunia bertemu dan berkumpul. Batasan ahli waris telah diatur dalam Pasal 830 sampai dengan Pasal 832 BW, dimana yang berhak
mewaris adalah orang yang memiliki hubungan darah maupun hubungan atas dasar pernikahan yang sah. Dalam BW diatur terdapat empat golongan yang dapat mewaris, yakni:
1.  Golongan I merupakan suami/istri dan anak dari pewaris;
2.  Golongan II merupakan orang tua dan saudara kandung;
3.  Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris;
4.  Golongan IV: Paman dan bibi dari pihak orang tua, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat keenam dihitung dari pewaris. 11
Dari keempat golongan tersebut, yang berhak mewaris adal golongan I jika mewaris golongan pertama masih ada, namun jika mewaris I tidak ada, maka yang dapat mewaris adalah golongn kedua, begitu seterusnya. Bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, ahli waris telah diatur dalam Kompilasi Hukun Islam atau yang sering kita sebut dengan KHI. Dalam KHI diatur beberapa kelompok ahli waris, yakni :
1.  Ahli waris menurut hubungan darah
•  Golongan laki-laki yang terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
•  Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
2.  Ahli Waris menurut hubungan perkawinan yang terdri dari janda atau duda. 12
Sehingga dalam hal ini, yang dapat melakukan upaya perlindungan adalah keluarga yang memiliki hubungan sedarah maupun hubungan perkawinan (suami/istri).
Sebelum menempuh jalur hukum, ada baiknya setiap permasalahan diselesaikan dengan menggunakan jalur kekeluargaan yakni musyawarah mufakat. Dalam bermusyawarah kedua belah pihak, baik keluarga atau ahli waris anggota KPPS yang meninggal dunia dan KPU haruslah memperhatikan tata cara serta prinsip- prinsip yang ada dalam bermusyawarah. Tata cara bermusyawarah ditentukan oleh
11 Irma Devita Purnamasari, ‘Empat Golongan Ahli Waris Menurut KUHPerdata’ (2012) <hukumonline.com>, accessed 5 Januari 2020.
12 Sovia Hasanah, ‘Cara Hitung Hukum Pembagian Waris Anak Menurut Hukum Islam’ (2018 ) <www.hukumonline.com>, accessed 5 Januari 2020.

## 1390 Laksmi Candra: Perlindungan Hukum Anggota...
kedua pihak dengan menentukan terkait alur muswarah agar dapat mencapai kata sepakat yang tidak berpihak pada salah satu pihak. Adapun prinsip pertama yang harus dilaksanakan ketika bermusyawarah adalah tidak adanya keterpaksaan antara KPU dengan keluarga anggota KPPS yang meninggal dunia. Kedua, baik pihak keluarga anggota KPPS yang meninggal dunia maupun KPU harus dengan hati yang bersih, tidak boleh iri dengki. Ketiga, adalah kedua belahpihak harus saling memaafkan satu sama lain. Keempat, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kelima adalah mufakat, kesepakatan yang diambil harus disetujui oleh baik keluarga anggota KPPS maupun KPU.
Apabila dalam tidak dapat menemukan kata sepakat, maka keluarga atau ahli waris dapat mengajukan gugatan kepada pihak yang berwenang. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang sebelumya tindakan administrasi tidak tertulis, baik yang disengaja maupun tidak, serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat di gugat di Pengadilan Negeri dengan gugatan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa sesuai dengan Pasal 1365 BW. Bahwasannya hal ini kemudian ditafsirkan pula oleh Mahkamah Agung melalui SEMA No.4 tahun 2016.
Penguasa sendiri sangat luas pengertiannya. Putusan Mahkamah Agung RI No. 66 tahun 1952, memberikan penjelasan mengenai istilah penguasa disebut sebagai pemerintah. Putusan Mahkamah Agung RI No. 838 tahun1970 menyebut Penguasa. Kemudian Pasal 1 angka 6 Jo Pasal 1 angka 2 UU No.5 tahun1986 kemudian dirubah dengan UU No.9 tahun 2004 tentang Peradilan TUN bahwasannya penguasa disebut sebagai badan atau pejabat yang melaksanakan pemerintahan berdasar pada peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, istilah penguasa tidak hanya pada lingkup eksekutif, melainkan badan/pejabat yang melaksanakan urusan pemeritahan berdasarkan peraturan perundang-undangan juga dapa dikatakan sebagai penguasa.
Pengertian tentang perbuatan melanggar hukum telah dijelaskan dalam Pasal 1365 BW, dimana setiap perbuatan yang melanggar hukum dan dapat merugikan
orang lain, wajib baginya untuk melakukan ganti rugi. 13 Dapat dikatakan perbuatan Melanggar Huum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 BW yang bersifat kumulatif, dimana semua unsur harus terpenuhi. Adapun unsur dari Pasal 1365 BW adalah:
1.  Adanya Suatu Perbuatan
Suatu perbuatan yang aktif maupun pasif yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan atau penyelenggara lainnya.
2.  Perbuatan yang dilakukan Melanggar Hukum
Suatu perbuatan yang dilakukan dapat melanggar hak subjektif orang lain yang telah diatur dalam perundang-undangan. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 dikatakan, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. Layak dalam hal ini adalah setiap warga negara Indonesia yang telah menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya berhak mendapatkan hak yang sesuai. Anggota KPPS dalam menjalankan tugasnya telah berusaha semaksimal mungkin agar pekerjaannya selesai sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan oleh KPU. Namun dalam hal ini KPU tidak memperhatikan hak-hak secara rinci bagi anggota KPPS, seperti jam kerja anggota KPPS dalam sehari, upah yang cukup, serta santunan bagi anggota yang mengalami sakit atau  meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya.
3.  Adanya Kesalahan
Kesalahan dapat diukur melalui dua cara, yakni:
a.  Objektif, pelaku dapat menduga akan timbul sesuatu akibat perbuatan perbuatan yang dilakukan.
b.  Subjektif, perbuatan dapat dibuktikan dengan apakah berdasar pada keahliannya pelaku dapat menduga terjadinya suatu akibat dari perbuatannya.
KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu tentunya memiliki keahlian khusus dalam mengenai pemilu, sehingga dalam hal ini KPU dapat menduga
13 Sedyo Prayogo, ‘Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian’ (2016) Jurnal Pembahuruan Hukum.[281].

## 1392 Laksmi Candra: Perlindungan Hukum Anggota...
apa saja akibat apabila dalam pemilu menggunakan sistem pemilus serentak.
4.  Timbul Adanya Kerugian
Kerugian dibedakan menjadi dua, yakni :
a.  Kerugian Materiil, dimana terdapat suatu keuntungan orang yang dirugikan dibalik kerugian tersebut.
b.  Kerugian Idiil, kerugian yang  berdampak pada psikologis orang yang dirugikan. Seperti sakit dan kehilangan kesenangan hidup.
Bahwasannya dalam hal tidak diaturnya jam kerja dalam sehari bagi anggota KPPS, santunan bagi anggota KPPS yang sakit atau meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya, merugikan baik bagi anggota KPPS yang sakit maupun keluarga atau ahli waris dari anggta KPPS yang meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya.
5.  Adanya Hubungan Kausal
Perbuatan yang  dilakukan haruslah terdapat hubungan kausal (sebab akibat) dengan timbulnya suatu kerugian yng dialami oleh yang dirugikan.
Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, telah memenuhi unsur dalam Pasal 1365 BW. Sehingga dalam hal ini keluarga atau ahli waris anggota KPPS yang meninggal dunia dapat melakukan gugatan kepada PTUN terhadap KPU, dengan dasar gugatan Pasal 1365 BW.

## Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwasannya Pemilihan Umum diselenggarakan oleh lembaga negara Komisi Pemilihan Umum atau sering kita sebut dengan KPU yang bersifat nasional, mandiri, dan tetap. Dalam menyelenggarakan pemilu, pada setiap tahapan KPU dibantu terdiri dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN. KPU dalam hal ini menduduki jenjang paling tinggi. Dalam tahapan penghitungan dan pemungutan suara KPU dibantu oleh KPPS yang dipilih oleh PPS secara terbuka. Berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
bahwasannya masa kerja KPPS dimulai dari tanggal 10 April 2019 dan berakhir pada tanggal 9 Mei 2019. Dalam hal ini berarti KPPS bukan merupakan seorang pegawai negeri karena masa kerjanya hanya bersifat sementara, namun berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1132/PP.02- Kpt/02/KPU/IX/2018 tentang Perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum nomor 302/PP.02-KPT/02/KPU/IV/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilihan Umum 2019 untuk Badan Penyelenggara Pemilu AD HOC di Lingkungan Komisi Peilihan Umum bahwasannya status KPPS adalah bukan sebagai Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia  melainkan sebagai anggota panitia dalam pemilu. Oleh karenanya, dalam segala sesuatu yang terjadi kepada KPPS merupakan tanggungjawab dari KPU. Apabila terjadi sesuatu terhadap angggota KPPS, maka perlindungan yang dapat dilakukan oleh keluarga atau ahli waris anggota KPPS yang meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya dapat dilakukan melalui musyawarah terlebih dahulu sebelum menempuh jalur hukum. Namun apabila dalam musyawarah tersebut tidak menemukan kata sepakat, maka keluarga atau ahli waris dari anggota KPPS yang meninggal dunia tersebut dapat melakukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada PTUN denagn dasar gugatan Pasal 1365 BW.

## Daftar Bacaan

## Buku
Herini Siti Aisyah, Buku Ajar Hukum Kepegawaian Universitas Airlangga (Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 2009).
Komisi Pemilihan Umum, Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Di TPS Pemilu (KPU 2019).
Ramadlon Naning, Peraturan Penggunaan Tenaga Kerja tentang Waktu Kerja, Istirahat, dan Upah Lembur (Hanindita 1982).
R. Wirjono Projodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum (Sumur Bandung 1994).
Rozali Abdullah, Hukum Kepegawaian (RajaGrafindo Persada 1996).

## 1394 Laksmi Candra: Perlindungan Hukum Anggota...
Saleh dkk, Hukum Acara Siding Etik Penyelenggara Pemilu (Sinar Grafika 2017).
Sigit Pamungkas, Perihal Pemilu (Laboraturium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gajah Mada 2009).
Sudikno Mertokusumo, Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (Maha Karya Pustaka 2019).
Syamsuddin Haris, Pemilu Nasional Serentak 2019 (Pustaka Pelajar 2016).
Zaeni Asyhadie, Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia, (RajaGrafindo Persada 2008).

## Jurnal
Kornelius Benuf, ‘Harmonisasi Hukum : Pemilu Serentak Dan Ketenagakerjaan,
Analisis Yuridis Terhadap Kematian KPPS Tahun 2019’ (2019) 6 Jurnal Gema Keadilan.
Tsalis Rifa’I, ‘Komunikasi dalam Musyawarah (Tinjauan Konsep Asyura Dalam Islam)’ (2015) 3 Channel.
Muhammad Adiguna Bimasakti,, ‘ Onrechtmatig Overheidsdaad Oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan’ (2018) 1 Jurnal Hukum Peratun.
Muhammad Hanafi, ‘Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia’ (2013) 1 Jurnal Cita Hukum.
Sidiq Budi Sejati dan Dewi Sendhikasari D., ‘Jaminan Pemerintah terhadap Anggota KPPS dalam Pemilu Serentak 2019’ (2019) XI Info Singkat.
Ratna Herawati, Novira Maharani Sukma, dan Untung Dwi Hananto, ‘Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia’ (2018) 4 Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

## Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang  Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

## Laksmi Candra: Perlindungan Hukum Anggota...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--