## PENDAPAT IMAM MAZHAB TENTANG HAK ISTRI PADA MASA IDDAH TALAK BA’IN DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA
Riyan Erwin Hidayat IAIN Metro Email : riyanerwin@gmail.com

## Abstract
Divorce  is  a  lawful  thing  that  Allah  hates.  If  there  is  a  divorce  there  will  be  a waiting  period/iddah.  Imam  madzahib  agrees  that  women  who  are  divorced with divorce raj'i are entitled to a living and a place of residence during the iddah period. As for the ba'in talak, they disagree, Imam Abu Hanifah holds that the wife  remains  entitled  to  the  living  and  living,  Imam  Malik  and  Imam  Shafi'i argue that the wife is  only entitled to residence alone, while Imam Ahmad ibn Hanbal  argues  that  the  wife  not  get  a  living  and  living  rights.  This  opinion  of Imam Ahmad, has similarities with marriage rules in Indonesia, precisely article 149 b Compilation of Islamic Law, which states that, husbands are obliged to give a  living,  maskan  and  kiswah  to  the  wife  who  ditalak  raj'i  and  not  for  the  wife ditalak ba'in. This research is literature research (library research), and based on this study needs to be considered again the wife's rights in the two types of talak, so that the wife can still earn a living and a place of residence during the iddah whatever type of divorce is dropped.
Keyword : Divorce, Iddah, Imam Madzhab, KHI

## Abstrak
Perceraian  merupakan  perkara  halal  yang  dibenci  Allah  SWT.  Jika  terjadi perceraian maka akan ada masa tunggu/iddah. Imam madzahib sepakat bahwa perempuan yang diceraikan dengan talak raj’i berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah. Sedangkan untuk talak ba’in, mereka berbeda pendapat, Imam Abu Hanifah berpendapat istri itu tetap berhak atas nafkah dan tempat  tinggal,  Imam  Malik  dan  Imam  Syafi’i  berpendapat  bahwa  istri  hanya berhak  atas  tempat  tinggal  saja,  sedangkan  Imam  Ahmad  ibn  Hanbal berpendapat  bahwa  istri  tidak  mendapatkan  hak  nafkah  dan  tempat  tinggal. Pendapat Imam Ahmad ini, memiliki persamaan dengan peraturan perkawinan di  Indonesia,  tepatnya  pasal  149  b  Kompilasi  Hukum  Islam,  yang  menyatakan bahwa, suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada istri yang ditalak  raj’i  dan  tidak  untuk  istri  yang  ditalak  ba’in.  Penelitian  ini  adalah penelitian  pustaka (library  research), dan  berdasarkan  studi  ini  perlu dipertimbangkan lagi hak istri pada dua jenis talak tersebut, Sehingga istri tetap bisa  mendapatkan  nafkah  dan  tempat  tinggal  selama  masa  iddah  apapun  jenis talak yang dijatuhkan.
Kata Kunci : Perceraian, Iddah, Imam Madzhab, KHI

## PENDAHULUAN
Setiap manusia yang lahir di dunia ini, pasti menginginkan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu tidak dapat tercapai dengan mudah tanpa adanya usaha serta  mematuhi  semua  peraturan  yang  ada.  Salah  satu  proses  untuk  mencapai kebahagiaan adalah dengan jalan perkawinan yang berawal dari niat tulus untuk membina  rumah  tangga. 1 Pada  dasarnya  tujuan  perkawinan  adalah  untuk membentuk  suatu  kehidupan  rumah  tangga  yang  harmonis,  sejahtera,  bahagia dan kekal “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang  bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 2
Membina  keluarga  yang  harmonis  tidaklah  mudah,  di  karenakan  akan muncul  berbagai  persoalan  di  dalam  sebuah  rumah  tangga  yang  telah  dibina. Penyatuan  dua  manusia  yang  berbeda  sifat  dan  karakter  pasti  akan menimbulkan  masalah.  Apabila  masalah  tersebut  tidak  dapat  teratasi  maka dapat berujung kepada perceraian. 3
Perceraian  merupakan  sesuatu  yang  dibenci  oleh  Allah  SWT, sebagaimana hadits Rasulullah SAW :
َلاَق َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُالله ىلَص ِالله َلْوُسَر َّنَا َرَمُع ِنْبِا ْنَع
: زَع ِالله  َلَِا  ِل َلاَلحا ُضَغْ بَأ ُق َلاَطلا لَجَو
Artinya: Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak. 4
Melihat hadits di atas perceraian merupakan perbuatan yang halal, tetapi di  benci  oleh  Allah  SWT. 5 Walaupun  di  benci  Allah,  tingkat  perceraian  di Indonesia dari tahun ke tahun meningkat, bahkan dari Badan Peradilan Agama (BPA)  Mahkamah  Agung  (MA)  mencatat  dari  tahun  2005  sampai  tahun  2011 tingkat  perceraian  naik  hingga  70%  dan  dalam  setiap  pernikahan  10%  di antaranya  berakhir  dengan  perceraian. 6 Data  yang  terbaru  tahun  2012  orang yang  menikah  2.291.265  kejadian,  dari  jumlah  tersebut  mereka  yang  bercerai 372.577 Tahun 2013 menikah  2.218.130 kejadian, perceraian 324.572 kejadian.
Sebagai  contoh  di  dua  tahun  terakhir  di  2012  dan  2013  jika  diambil tengahnya,  angka  perceraian  di  dua  tahun  itu  sekitar  350.000  kasus,  berarti dalam satu hari rata-rata terjadi 959 kasus perceraian, atau 40 perceraian setiap jam, apalagi  sebanyak 70 % perceraian terjadi karena cerai gugat dari pihak istri artinya  28  dari  40  berupa  cerai  gugat. 7 Yang  berdampak  pada  talak  ba’in  (istri tidak  mendapatkan  nafkah  dan  tempat  tinggal)  dimana  para  ulama  Mazhab berbeda pendapat mengani hal ini.
1 M.Anshari, Hukum Perkawinan Di indonesia , (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009). h 65.
2 Undang-undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000). h 2.
3 Abd Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat , (Jakarta: Kencana, 2003). h 191
4 Al  Hafizh  Ibn  Hajar  Al  Asqalani, Bulughul  Maram alih  bahasa  Machfuddin  Aladip, Semarang, Toha Putra, 1985. hal 544.
5 Abdul Azziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyeb Hawwas, Fiqh Munakahat, alih bahasa Abdul Majid Khon, Jakarta, Amzah, 2009. hal 257
6 Musdalifah, “Tingkat Perceraian”, dalam http://www.republika.co.id . 24 januari 2012
7 http:// www.kompasiana .com/pak cah/di-indonesia-40-perceraian-setiap-jam. 8 februari  2015

## PEMBAHASAN
Pendapat  Imam  Abu  Hanifah  Mengenai  Hak  Istri  Pada  Masa  Iddah  Talak Ba’in
Abu Hanifah adalah ulama ahli ra’yu merupakan kelompok yang banyak memakai ra’yu dan jarang memakai hadis. 8 Namun jika kemudian mendapatkan hadis  maka  mereka  langsung  menggunakan  hadis. 9 Dizaman  itu  ahli  ra’yu meyakini keharusan memutuskan hukum berdasarkan ijtihad. Sebab kedustaan atas  nama  Rasulullah  makin  menjadi-jadi  dan  permasalahan  juga  datang  silih berganti.  Sehingga  mazhab  ini  sangat  mengutamakan  al-Qur’an  dalam mengambil hukum.
Sehingga  dalam  masalah  fiqh  mazhab  hanafi  juga  menggunakan  ra’yu dalam mengambil dalil hukum, tidak terkecuali dalam masalah perkawinan. Hal ini terlihat ketika imam Abu Hanifah mengungkapkan tentang masalah hak istri pada  masa  iddah  talak  ba’in,  terutama  dalam  hal  nafkah,  yang  pertama  imam Abu  Hanifah  gunakan  yaitu  al-Qur’an,  yaitu  surat  at-Thalak  ayat  6 yang Artinya:
Tempatkanlah  mereka  (para  isteri)  di  mana  kamu  bertempat  tinggal  menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka  menyusukan  (anak-anak)mu  untukmu  Maka  berikanlah  kepada  mereka upahnya,  dan  musyawarahkanlah  di  antara  kamu  (segala  sesuatu)  dengan  baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
Imam  Abu  Hanifah  menafsirkan  ayat  di  atas,  seorang  istri  yang  dicerai dengan talak raj’i ataupun talak ba’in dalam keadaan hamil atau tidak dia tetap berhak  mendapatkan  nafkah  dan  tempat  tinggal,  dari  mantan  suaminya  selagi masa  iddah  berlangsung. 10 Walaupun  dia  tidak  dalam  keadaan  hamil,  maka diwajibkan  untuknya  nafkah  juga  dalam  berbagai  jenis,  menurut  pendapat mazhab hanafi, hal ini disebabkan akibat tertahannya dia pada masa iddah demi hak suami. 11
Lebih  lanjut  mazhab  hanafi  berpendapat  bahwa  perempuan  itu  berhak mendapatkan nafkah dan pakaian. 12 Serta menjelaskan ayat di atas, bahwa Allah SWT, hanya mengaitkan nafkah dalam kondisi hamil adalah lebih utama, karena masa kehamilan pada umumnya adalah lama. 13
8 Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Imam Abu Hanifah, alih bahasa abdul Majid (Solo: Aqwam, 2012), h 74
9 Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Imam Abu Hanifah , h 72 10 Syams ad-Din As-Sarakhsi, al-Mabsut jilid V (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1989), h 201
11 Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al Islami wa Adillatuhu (Madinah: Dar Fikr Ma’asir, 2004) H 7203 12 Ibnu Hajar al Asqalani, Fathul Baari, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2008 )., h 468 13 Ibnu Hajar al Asqalani, Fathul Baari., h 469

## Pendapat  Imam  Malik  bin  Anas  Tentang  Hak  Istri  Pada  Masa  Iddah  Talak Ba’in
Imam  Malik  menggunakan  hadis  sebagai  dasar  penetapan  hukum, seperti ketika membahas hak-hak istri pada masa iddah talak ba’in, imam Malik menggunakan hadis Fatimah bin Qais yang berbunyi:
ع ْبَع ِنْب َةَمَلَس  ِبَِأ ْنََ ٍسيق تنب َةَمِطاَف ْنَع  ٍفْوَع ِنْب ْنَْحَّْرلا ِد , َةَّتَ بلْا اَهَقَّلَط ٍصْفَح َنْب وِرْمَع َبََأ َّنَأ , وُهو ِماَّشلِبَ ٌبِئاغ , ٍيِعَشِب ُهُليِكَو اَهْ يَلإ َلَسْرَأَف , ُهْتَطِخَسَف , لاقف : ٍءيس نِم انيَلَع ِكل ام ِاللهو . لوسر  َلَإ  ْتَءاَجَف ص الله . م . َف لاقف ُهَل َكِلَذ ْتَرَك َذ : لاق َُّثُ  ٍكيِرَش ِ مُأ  ِتْيَ ب  ِفِ َّدَتْعَ ت ْنَأ اَهَرَمَأَو ٌةقفن هيلع ِكَل َسيَل : َكْلِت ِبِاَحْصَأ اَه اَشْغَ ي ٌةَأَرْما . ىَمْعَأ ٌلُجَر هنإف ٍموُتْكَم ِ مُأ ِنْب الله ِدْبَع َدنِع يِ دَتْعإ , إف ُهَدْنِع ِكَباَيِث َينِعَضَت اذ ِنيِن ِذ اَف  ِتْلَلَح ...
Artinya :
Dari  abu  Salamah  bin  Abdurrahman  bin  auf,  dari  Fathimah  binti  Qais, bahwasanya Abu Amr bin Hafsh mentalaknya ba’in, saat itu ia sedang berada di Syam, ia mengirim wakilnya untuk memberikan gandum, maka Fathimah memarahinya, lalu wakilnya itu berkata, “demi Allah, engkau tidak punya hak apa-apa  terhadap  kami.”  Maka  Fathimah  menemui  Rasulullah  SAW,  lalu menceritakan hal  itu  kepada  beliau, maka beliaupun  bersabda,  “ia tidak lagi berkewajiban  memberi  nafkah  kepadamu”.  Lalu  beliau  menyuruhnya  untuk menjalani  masa  iddahnya  di  rumah  Ummu  Syarik.  Tapi  kemudian  beliau mengatakan,  “Dia  itu  wanita  yang  sering  dikunjungi  oleh  para  sahabatku.
Jalanilah masa iddahmu di tempat Abdullah bin Ummi Maktum, ia seorang laki-laki yang buta, engkau bisa menanggalkan pakaianmu di sana. Bila telah halal (telah selesai masa iddah), beritahulah Aku. (HR. Malik No. 1209). 14
Hadis  di  atas  sebenarnya,  menjelaskan  tentang  Fatimah  yang  menjalani masa  iddahnya  dirumah  Ibn  Umi  Maktum,  dan  bukan  dirumah  mantan suaminya  yaitu,  Abu  Amr  bin  Hafsh,  hal  ini  tentunya  menunjukan  bahwa Fatimah tidak mempunyai hak tempat tinggal, hal yang perlu diketahui adalah bahwa  Fatimah  bin  Qais  termasuk  seorang  wanita  yang  panjang  lidahnya terhadap  keluarga  suaminya. 15 Sehingga  dalam  hal  ini,  sahabat-sahabat  lain seperti  Aisyah,  Marwan,  Yazid  ibn  al-Musayyab  mengingkari  hadis  ini, karena bisa  jadi  dia  menyembunyikan  sebab  mengapa  Rasulullah  memerintahkannya untuk menjalani masa iddah bukan di rumah suaminya. 16
Imam  Malik  menyatakan  bahwa  hak  tempat  tinggal  diberikan  kepada mantan istri, untuk semua bentuk perceraian dalam bentuk talak, raj’i ataupun ba’in baik mantan istri tersebut dalam keadaan hamil maupun tidak. 17
14 Malik bin Anas, Al-Muwaththa’, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)., h 818 15 Wahyu Setiawan, Perempuan menggugat, h 47 16 Wahyu Setiawan, Perempuan menggugat, h 47 17 Sahnun ibn Sa’id at-Tanukhi, al-Mudawwanah al-Kubro, jilid II (Beirut: Dar al-Fikr), h 108
ُلوُقَ ي  ٍباَهِش َنْبا َعَِسَ ُهَّنأ كِلاَم ْنَع : ْ بَمْلَا ًلًِماَح َنوُكَت ْنَأ َّلاإ ًةقفن اََلَ ْتَسْيَلَو َّلَِتَ  َّتََّح اهتيب ْنِم ُجُرَْتَ َلا ُةَتوُت َهُلَْحَ َعَضَت  َّتََّح اهيلع ُقِفْنُ يَ ف ا
Artinya:
“Dari  Malik  bahwa  ia  mendengar  Ibn  Syihab  berkata  :  wanita  yang ditalak tiga tidak boleh keluar dari rumahnya hingga halal (selesai masa iddahnya),  namun  ia  tidak  mendapatkan  nafkah,  kecuali  bila  hamil  ia mendapatka nafkah hingga melahirkan”
Malik mengatakan, “demikian pula pendapat kami. 18 ” dengan demikian menurut  imam  Malik  bahwa  wanita  yang  dicerai  dengan  tala al-battah ,  hanya berhak  menempati  rumah  mantan  suaminya,  hal  ini  juga  didasarkan  pada firman  Allah,  “ tempatkanlah  mereka  (para  istri)  di  mana  kamu  bertampat  tinggal.” (ath-Talaq:  6)  di  wajibkan  untuk  istri  tempat  tinggal  saja  apakah  dia  dalam keadaan hamil ataupun tidak. 19

## Pendapat Imam Syafi’i Mengenai Hak Istri Pada Masa Iddah Talak Ba’in
Imam Syafi’I menetapkan hak istri, ketika tertalak ba’in imam Syafi’I tidak lupa  untuk  menggunakan  ayat  al-Qur’an  sebagai  sumber  hujah  pertama,  yaitu surat  at-Talak  ayat  6,  Imam  Syaf’I  ketika  menjelaskan  ayat  ini  bahwa  wanita, yang  ditalak  oleh  suaminya  dengan  talak  ba’in,  bahwa  dia  (mantan  suami) memberikan tempat tinggal secara umum kepada mantan istrinya. Dalam hal ini hanya perempuan yang hamil saja, yang berhak mendapatkan nafkah. 20
Imam Syafi’I mengatakan dalil dari al-Qur’an, adalah mengenai tidak ada hak  nafkah  atas  wanita  yang  suaminya  tidak  memiliki  ruju’  (ba’in).  Demikian juga menurut sunnah Rasulullah SAW, imam Syafi’I juga berkata “bahwasanya Abu  Amr  bin  Hafsh  menalaknya  dengan  talak  ba’in  dimana  Abu  Amr berpergian  ke  Syam,  lalu  ia  mengutus  wakilnya  kepada  Fathimah  dengan gandum,  maka  Fathimah  memarahinya  lalu  wakilnya  berkata  tidak  ada nafkahmu  atas  kami.  Lalu  Fathimah  datang  kepada  Nabi  SAW,  lalu  ia menyebutkan kepada Nabi tentang demikian maka Nabi SAW bersabda : “tidak ada nafkah bagimu atas mereka”
Lebih lanjut Abdul Majid memberitakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata  “  wanita  yang  dithalak  ba’in  sedang  ia  dalam  keadaan  hamil  dari padanya  tidak  mendapatkan  sesuatu  apapun  kecuali  laki-laki  wajib  memberi nafkah  kepadanya  karena  hamil.  Bila  wanita  itu  tidak  hamil  maka  tidak  ada nafkah baginya”.
Selanjutnya Imam Syafi’I mengatakan bahwa setiap wanita yang tertalak yang  suaminya  memiliki  rujuknya  maka  bagi  wanita  itu nafkah  selama wanita itu  beriddah  dari  suami.  Dan  setiap  wanita  yang  ditalak  yang  suaminya  tidak
18 Malik bin Anas, Al-Muwaththa’, h 820 19 Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al Islami wa Adillatuhu (Madinah: Dar Fikr Ma’asir, 2004) H 7203 20 Muhammad bin Idris Asy Safi’I, al-Umm, (Darul Hadis, 2008), h 89
memiliki rujuk, maka tidak ada nafkah baginya, selama iddahnya dari laki-laki kecuali bila  ia hamil,  maka  wajib  bagi laki-laki  memberikan nafkah  kepadanya karena hamil. 21

## Pendapat  Imam  Ahmad  ibn  Hanbal  Mengenai  Hak  Istri  Pada  Masa  Iddah Talak Ba’in
Sehingga  dalam  masalah  fiqh,  imam  ahmad  terkenal  dengan menggunakan  hadis,  terutama  dalam  masalah  munakahat  imam  ahmad  sering menggunakan hadis dalam ijtihadnya, salah satunya ketika membahas hak istri pada masa iddah talak ba’in, imam menggunakan hadis dari Fatimah binti Qais yang berbunyi, bahwa Rasulullah SAW bersabda,
َلاَق ِنَْحَ َّرلا ُدْبَع اَنَ ث َّدَح :
ِِبْعَّشلا ْنَع ٍلْيَهُك َنْبا  ِنِْعَ ي َةَمَلَس ْنَع ْناَيْفُس اَنَ ث َّدَح
, ٍسْيَ ق  ِتْنِب َةَمِطاَف ْنَع , َمَلَسَو هيلع ُالله َلَص ِيِبَّنلا ْنَع , ًثً َلًَث ِةَقَّلَطُمْلا  ِفِ َلاَق : ٌةَقَفَ ن  َلاَو ٌنْكُس اََلَ َسْيَل ( دنسلما )
Abdurahman menceritakan kepada kami, dia berkata : Sufyan menceritakan kepada kami dari Salamah - yakni Ibnu Kuhail – dari asy-Sya’bi, dari Fatimah binti Qais, dari Nabi SAW, beliau bersabda tentang perempuan yang dithalak tiga, “dia tidak  berhak  mendapat  tempat  tinggal  dan  nafkah. (Musnad  Imam  Ahmad  no: 27200) 22
Hadis  di  atas  ini  yang  digunakan  oleh  Ibnu  Qudamah  dalam  kitab  al- Mughni, bahwa apabila terjadi perpisahan karena talak tiga dan suami tidak bisa merujuk  kembali,  maka  perempuan  tersebut  tidak  wajib  diberi  tempat  tinggal dan nafkah dari pihak mantan suaminya. Hal ini berlaku bila perempuan tidak hamil, sedangkan bila dia dalam keadaan hamil maka dia berhak mendapatkan nafkah  karena  perpisahan  disaat  sedang  hamil. 23 Hal  ini  tentunya  di  dasarkan kepada  hadis  Fatimah  binti  Qais,  dimana  Fatimah  tidak  mendapatkan  nafkah dan tempat tinggal dari mantan suaminya, ketika tertalak ba’in.

## Hak Istri Pada Masa Iddah Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia
Menurut Undang-undangan No. 1 Tahun 1974, hak istri pada masa iddah dimasukan kedalam pasal 41, yaitu : Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah
a. Baik  ibu  atau  bapak  tetap  berkewajiban  memeliharaan  mendidik  anak- anaknya,  semata-mata  berdasarkan  kepentingan  anak  bilamana  ada perselisihan  mengenai  penguasaan  anak-anak  pengadilan  memberi keputusan
b. Bapak  yang  bertanggung  jawab  atas  semua  biaya  pemeliharaan  dan pendidikan  yang  diperlukan  anak  itu;  bilamana  bapak  dalam  kenyataan
21 Muhammad bin Idris Asy Safi’I, al-Umm, h 89 22 Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, al-Musnad, alih bahasa, Ali Murtadho dan Ibnu Arif, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011)., h 729
23 Ibnu Qudamah, al-Mughni, (Dar kutub 2011), h 66
tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa abu ikut memikul biaya tersebut.
c. Pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk  memberikan biaya  penghidupan  dan/atau  menentukan  suatu  kewajiban  bagi  bekas istri. 24
Berdasarkan  pasal  41  c  bahwa  Pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada mantan  suami  untuk  memberikan  biaya  penghidupan  kepada  mantan  istrinya. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 hanya menjelaskan sedikit saja tentang hak istri pada masa iddah, tanpa menjelaskan apakah istri yang diceraikan itu, tertalak raj’i atau ba’in, padahal apabila dilihat dari hukum Islam dampak talak raj’i dan ba’in memiliki dampak hukum yang berbeda.
Selain  itu  juga  Penjelasan  terhadap  Undang-undang  No.1  Tahun  1974, melalui  Peraturan  Pemerintah  No.9  Tahun  1975  pada  pasal  24  ayat  2  hanya menjelaskan :
Selama  berlangsungnya  gugatan  perceraian  atas  permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat:
a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami
b. Menentukan  hal-hal  yang  perlu  untuk  menjamin  pemeliharaan  dan pendidikan anak
c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang- barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak istri. 25

## HAK  ISTRI  PADA  MASA  IDDAH  TALAK  BA’IN  MENURUT  KOMPILASI HUKUM ISLAM
Aturan  yang  sedikit  lebih  rinci  ditemukan  dalam  Kompilasi  Hukum Islam dalam hal pemberian hak nafkah kepada istri yang tertalak, dalam ini KHI menjelaskan tentang akibat putusnya perkawinan pasal 149 yang berbunyi :
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :
a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul
b. Memberi  nafkah,  maskan  dan  kiswah  kepada  bekas  istri  selama dalam  iddah,  kecuali  bekas  istri  telah  dijatuhi  talak  ba’in  atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
c. Melunasi  mahar  yang  masih  terutang  seluruhnya,  dan  separoh apabila qobla al dukhul
d. Memberikan  biaya  hadhanah  untuk  anak-anaknya  yang  belum mencapai umur 21 tahun. 26
Berdasarkan    pasal  149  b  dijelaskan  bahwa  mantan  istri  berhak mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah talak raj’i, tetapi
24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, ( bandung : Citra Umbara, 2012 ) h 14
25 Undang-undang Pokok Perkawinan h 40
26 Kompilasi Hukum Islam., h 149
untuk  iddah  talak  ba’in  istri  tidak  berhak  atas  nafkah  dan  kiswah  (tempat tinggal).

## ANALISIS PERBEDAAN MADZHAB DAN IMPLIKASINYA BAGI HUKUM DI INDONESIA
Apabila  dicermati  lebih  dalam  tentang  hak  nafkah  iddah  talak  ba’in, menurut  hukum  islam  dalam  hal  ini  perspektif  para  Imam  Mazhab  yang sebenarnya  bersumber  pada  firman  Allah  SWT  surat  at-talak  ayat  6  yang Artinya:
Tempatkanlah  mereka  (para  isteri)  di  mana  kamu  bertempat  tinggal menurut  kemampuanmu  dan  janganlah  kamu  menyusahkan  mereka  untuk menyempitkan  (hati)  mereka.  dan  jika  mereka  (isteri-isteri  yang  sudah  ditalaq) itu  sedang  hamil,  Maka  berikanlah  kepada  mereka  nafkahnya  hingga  mereka bersalin,  Kemudian  jika  mereka  menyusukan  (anak-anak)mu  untukmu  Maka berikanlah  kepada  mereka  upahnya,  dan  musyawarahkanlah  di  antara  kamu (segala  sesuatu)  dengan  baik;  dan  jika  kamu  menemui  kesulitan  Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
Sehingga,  imam  Syafi’i  menjelaskan  ayat  di  atas  bahwa  wanita  yang ditalak  oleh  suaminya,  yang  tidak  memiliki  rujuk,  untuk  memberikan  tempat tinggal secara umum serta tidak berhak atas nafkah. Sedangkan bagi perempuan yang  sedang  hamil  dari  mereka  adalah  bagian  yang  ditunjuki  oleh  al-kitab bahwa tidak ada nafkah yang selain wanita hamil. 27
Serta  dalil  yang  digunakan  para  imam  mazhab  yaitu  hadis  dari  Fatimah binti Qais yang berbunyi:
ح َلاَق ِنَْحَ َّرلا ُدْبَع اَنَ ث َّدََ : َ ي َةَمَلَس ْنَع ْناَيْفُس اَنَ ث َّدَح ِِبْعَّشلا ْنَع ٍلْيَهُك َنْبا  ِنِْع , ِتْنِب َةَمِطاَف ْنَع ٍسْيَ ق , َمَلَسَو هيلع ُالله َلَص ِيِبَّنلا ْنَع , ًثً َلًَث ِةَقَّلَطُمْلا  ِفِ َلاَق : ٌةَقَفَ ن  َلاَو ٌنْكُس اََلَ َسْيَل ( دنسلما )

## Artinya:
Abdurahman  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata  :  Sufyan  menceritakan kepada  kami  dari  Salamah  -  yakni  Ibnu  Kuhail  –  dari  asy-Sya’bi,  dari  Fatimah binti Qais, dari Nabi SAW, beliau bersabda tentang perempuan yang ditalak tiga, “dia tidak berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah. (Musnad Imam Ahmad no: 27200).
Hadis  di  atas  menurut  Imam  Ahmad  bahwa  seorang  perempuan  yang ditalak ba’in, oleh suaminya tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Hal ini dikarenakan  talak  tiga  memiliki  akibat  suami  tidak  bisa  merujuk  kembali istrinya,  oleh  sebab  itu  istri  tersebut  tidak  wajib  diberi  tempat  tinggal  dan nafkah.
27 Muhammad bin Idris Asy Safi’I, al-Umm, (Darul Hadis, 2008), h 89
Sebagai tambahan, bahwa sebenarnya Fatimah menjalani masa iddahnya dirumah  Ibn  Umi  Maktum,  dan  bukan  dirumah  Abu  Amr  bin  Hafsh  yaitu mantan  suaminya,  hal  ini  menunjukan  bahwa  Fatimah  tidak  mempunyai  hak tempat tinggal, perlu diketahui bahwa Fatimah bin Qais termasuk wanita yang panjang  lidahnya  terhadap  keluarga  suaminya.  sehingga  sahabat-sahabat  lain seperti  Aisyah,  Marwan,  Yazid  ibn  al-Musayyab  mengingkari  hadis  ini, karena bisa  jadi  dia  menyembunyikan  sebab  mengapa  Rasulullah  memerintahkannya untuk menjalani masa iddah bukan di rumah suaminya.
Walaupun sebenarnya banyak para sahabat yang menolak hadis di atas, tetapi hadis ini ditolak dikarenakan  diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais, yang terkenal  dengan  wanita  yang  panjang  lidahnya,  bukan  karena  tingkat kesahihannya,  sehingga  hadis  ini  sebenarnya  dapat  dijadikan  hujjah  oleh  para ulama.  Tidak  hanya  pendapat  imam  Ahmad,  yang  menyatakan  bahwa prempuan  yang  ditalak  ba’in  tidak  berhak  atas  nafkah  dan  tempat  tinggal, Kompilasi  Hukum  Islam  yang  ada  di  Indonesia  memiliki  kesamaan  hukum tentang hal tersebut. Hal ini dibuktikan dengan pasal 149 b
b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
Berdasarkan  penjelasan  pasal  149  b  di  atas  bahwa  mantan  istri  berhak mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah talak raj’i, tetapi untuk  iddah  talak  ba’in  istri  tidak  berhak  atas  nafkah  dan  kiswah  (tempat tinggal) kecuali istri tersebut dalam keadaan hamil.
Hal yang perlu dicatat adalah bahwa Kompilasi Hukum Islam itu sendiri, terbuat dari berbagai kitab fiqh  yang telah dikaji dan ditelaah sebanyak 38 buah macam kitab fiqh klasik, al Mughni kitab pokok mazhab hanbali menjadi salah satunya, bilamana melihat sejarah KHi ini sendiri ternyata tidak hanya terbatas pada  kitab-kitab  fiqh  syafi’i  saja  melainkan  mazhab  lain  juga  digunakan. Sehingga  sangat  wajar  apabila  suatu  pendapat  mazhab  hanbali  memiliki kesamaan dengan salah satu pasal hukum yang ada di Indonesia.
Tetapi  tentunya  dalam  hal  ini  istri  pihak  istri  akan  merasa  dirugikan, dikarenakan  istri  tidak  mendapatkan  nafkah  dari  mantan  suaminya  ketika menjalani  masa  iddah,  sedangkan  masa  iddah  yang  sedang  dijalani  oleh  istri tidak lain, dikarenakan akibat dari talak yang dijatuhkan kepadaNya. Padahal di dalam  al-Qur’an  sendiri  pihak  istri  seharusnya  berhak  atas  tempat  tinggal, didasarkan pada surat at-Talak ayat 6 yang berbunyi:
Tempatkanlah  mereka  (para  isteri)  di  mana  kamu bertempat  tinggal  menurut kemampuanmu  dan  janganlah  kamu  menyusahkan  mereka  untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu  sedang  hamil,  Maka  berikanlah  kepada  mereka  nafkahnya  hingga  mereka bersalin,  Kemudian  jika  mereka  menyusukan  (anak-anak)mu  untukmu  Maka berikanlah  kepada  mereka  upahnya,  dan  musyawarahkanlah  di  antara  kamu
(segala  sesuatu)  dengan  baik;  dan  jika  kamu  menemui  kesulitan  Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
Berdasarkan ayat di atas, imam Syafi’i berpendapat bahwa wanita yang ditalak oleh  suaminya,  dengan  talak  ba’in,  untuk  memberikan  tempat  tinggal  secara umum serta tidak berhak mendapatkan nafkah kecuali bila dia hamil.
ِلاَم ْنَع ُلوُقَ ي  ٍباَهِش َنْبا َعَِسَ ُهَّنأ ك :
ْنَأ َّلاإ ًةقفن اََلَ ْتَسْيَلَو َّلَِتَ  َّتََّح اهتيب ْنِم ُجُرَْتَ َلا ُةَتوُتْ بَمْلَا اَهُلَْحَ َعَضَت  َّتََّح اهيلع ُقِفْنُ يَ ف  ًلًِماَح َنوُكَت
“Dari Malik bahwa ia mendengar Ibn Syihab berkata : wanita yang ditalak tiga tidak boleh keluar dari rumahnya hingga halal (selesai masa iddahnya), namun ia tidak mendapatkan nafkah, kecuali bila hamil ia mendapatka nafkah hingga melahirkan”. Malik mengatakan, “demikian pula pendapat kami.” 28
Seperti  yang  sudah  dijelaskan  di  atas  bahwa,  Imam  Abu  Hanifah memiliki pendapat yang berbeda dari imam-imam yang lain, mengenai hak isitri pada  masa  iddah  talak  ba’in  ini.  Dengan  alasan  bahwa  ketika  istri  menjalani masa  iddah,  hal  ini  disebabkan  akibat  tertahannya  dia  pada  masa  iddah  demi hak  suami.  Hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  hal  ini  adalah,  ketika  istri menempati rumah suaminya akibat talak yang diterimanya, maka sudah barang tentu istri berhak atas nafkah dari suaminya. Mengenai hadis Fatimah binti Qais bahwa  tidak  mungkin  untuk  men- Takhsiss keumuman  surah  at-Talak  ayat:  6. Oleh  karena  itu,  dalil  yang  paling  kuat  mengenai  status  hak  nafkah,  bagi perempuan yang ditalak ba’in adalah keumuman surat at-Talak ayat: 6. Dan hal ini  yang  seharusnya  dicontoh  oleh  perundang-undangan  di  Indonesia,  bahwa istri  yang  tertalak  raj’i  atau  ba’in,  mendapatkan  nafkah  dan  tempat  tinggal, secara umum.

## KESIMPULAN
Studi ini telah menunjukan bahwa hak nafkah perempuan pasca bercerai, sangatlah  penting.  Hak  nafkah  talak  ba’in,  yang  diterima  oleh  mantan  istri menurut para imam madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali) dan perundang- undangan  yang  ada  di  Indonesia,  memiliki  perbedaan  dan  persamaan  di antaranya yaitu :
1. Imam  mazhab  berbeda  pendapat  dalam  menetapkkan  hak  istri  pada masa iddah talak ba’in, yaitu; menurut Imam Abu Hanifah, istri yang ditalak ba’in berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Tidak berhak atas nafkah,  tetapi  mendapatkan  hak  tempat  tinggal  adalah  pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i. Tidak memberikan nafkah dan tempat tinggal adalah pendapat Imam Ahmad.
2. Relevansi  pendapat  Imam  Ahmad  dengan  perundang-undangan perkawinan  di  Indonesia  yang  terdapat  dalam  Kompilasi  Hukum Islam  pada  pasal  149  b  dijelaskan  bahwa  mantan  istri  berhak mendapatkan  nafkah,  maskan  dan  kiswah  selama  dalam  iddah  talak raj’i, tetapi untuk iddah talak ba’in istri tidak berhak atas nafkah dan kiswah (tempat tinggal).
3. Implikasi  dari  pasal  149  b,  istri  yang  ditalak  ba’in  tidak  berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, dalam hal ini tentunya pihak istri  akan  merasa  dirugikan,  dikarenakan  istri  tidak  mendapatkan nafkah  dari  mantan  suaminya  ketika  menjalani  masa  iddah,
sedangkan  masa  iddah  yang  sedang  dijalani  oleh  mantan  istri  tidak lain,  dikarenakan  akibat  dari  talak  yang  dijatuhkan  kepadaNya.  Hal ini  tentunya  akan  merugikan  pihak  istri  yang  selama  ini  hak  nafkah dan tempat tinggal selalu dipenuhi oleh suaminya tersebut. Pendapat yang sebaliknya diungkapkan oleh Imam Abu Hanifah, bahwa mantan istri  berhak  atas  nafkah  dan  tempat  tinggal  meskipun  mantan  istri tersebut  telah  dijatuhi  talak  ba’in  oleh  mantan  suaminya.  Hal  ini tentunya  akan  berdampak  baik  bagi  mantan  istri  tersebut,  apalagi iddah yang dijalaninya untuk kebaikan keduanya (mantan suami dan mantan istri).

## DAFTAR PUSTAKA
Abd Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat , (Jakarta: Kencana, 2003). Abdul  Aziz  Asy-Syinawi, Biografi  Imam  Abu  Hanifah, alih  bahasa  abdul  Majid (Solo: Aqwam, 2012
Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Imam Ahmad, alih bahasa Umar Mujtahid (Solo,
Aqwam, 2013)
Abdul  Azziz  Muhammad  Azzam  dan  Abdul  Wahab  Sayyeb  Hawwas, Fiqh Munakahat, alih bahasa Abdul Majid Khon, Jakarta, Amzah, 2009
Al  Hafizh  Ibn  Hajar  Al  Asqalani, Bulughul  Maram alih  bahasa  Machfuddin Aladip, Semarang, Toha Putra, 1985..
http:// www.kompasiana .com/pak cah/di-indonesia-40-perceraian-setiap-jam.
8 februari  2015
Ibnu  Hajar  al  Asqalani, Fathul  Baari, alih  bahasa  Amiruddin,  (Jakarta:  Pustaka Azzam, 2008).
Ibnu  Kasir  ad-Dimasyqi, Tafsir  Ibnu  Katsir, Alih  Bahasa  Bahrun  Abu  Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid , (Jakarta: Pustaka Amani, 2007) Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, al-Musnad, alih bahasa, Ali Murtadho dan Ibnu Arif, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011).
Imam  Tholkhah  dan  Ichtijanto, Perkawinan  Perceraian ,  (Jakarta:  Deprtemen Agama RI 2002).
Khoiruddin Nasution, Hukum Prkawinan 1, (Yogyakarta: Akademia, 2005).
Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara, (Jakarta: Inis Leiden, 2002). Kompilasi Hukum Islam , ( Jakarta: Akademi Pressindo, 2010 ). M.Anshari, Hukum Perkawinan Di indonesia , (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009). h Malik bin Anas, Al-Muwaththa’, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)., h 818 Muhammad ibn Idris asy Syafi’i, al Umm jilid 6, (Madinah, Darul Wafai), h., Musdalifah,  “Tingkat  Perceraian”,  dalam http://www.republika.co.id .  24  januari 2012
Sahnun ibn Sa’id at-Tanukhi, al-Mudawwanah al-Kubro, jilid II (Beirut: Dar al-Fikr) Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat , (Bandung, Pustaka Setia, 1999). Syams ad-Din As-Sarakhsi, al-Mabsut jilid V (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1989), Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat I , (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, ( bandung : Citra Umbara, 2012 ) Undang-undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000). Wahbah  az-Zuhaili, al-Fiqh  al-Islami  wa  Adilatuhu ,  (Riyat:  Darul  Fikir  Ma’asir, 2004),
Wahyu  Setiawan, Hak-hak  Perempuan  Pasca  Perceraian ,  Tesis  tidak  diterbitkan, (Yogyakarta, 2004).