## Penyelundupan Barang Ekspor dan Impor Penyebab Terjadinya Jual-Beli Barang Melalui Black Market

## Elvita Mustika Putri
elvitamp17@gmail.com

## Universitas Airlangga

## Abstract
This study conclude that the mechanism of the practice of buying and selling electronic goods through the Black Market and the buying and selling of electronic goods is generally the same.  Regarding this research, black market goods are goods that are sent / smuggled illegally in which the goods are not listed in the list of commercial goods contained in the means of transportation or which are commonly referred to as manifest as regulated in Law Number 10 of 1995 concerning Customs and also the allegations. criminal detention violation as regulated in Article 480 of Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), so that there is a criminal sanction for violating the Prevailing-Laws.
Keywords: Black Market; Illegal; Manifest; Enforcement.

## Abstrak
Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menjawab pertanyaan dari banyak orang yang ragu terhadap mekanisme, akibat, dan sanksi pidana terhadap jual-beli barang elektronik melalui Black Market (Pasar Gelap). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme praktek jual-beli barang elektronik melalui Black Market dengan praktek jual- beli barang elektronik pada umumnya adalah sama. Terkait penilitian ini, barang black market adalah barang yang dikirim/diselundupkan secara illegal yang mana barang tersebut tidak tercantum dalam daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkutan atau yang biasa disebut manifes sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, sehingga terdapat sanksi pidana atas pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan tersebut. Kata Kunci: Pasar Gelap; Ilegal; Manifes; Penadahan.

## Pendahuluan
Barang black market atau pasar gelap adalah barang yang masuk ke suatu negara secara illegal atau tidak resmi dengan tidak membayar pajak. 1 Selain itu pengertian handphone black market adalah handphone selundupan yang tidak
1 Mas Cargo, ‘Mengetahui Apa Itu Black Market’ (2019) https://www.mascargoexpress.com/ apa-itu-black-market/ diakses 5 Desember 2020.

## Jurist-Diction
Volume 6 No. 2, April 2023
Jurist-Diction. 2023; 279-296
How to cite: Elvita Mustika Putri
‘Penyelundupan Barang Ekspor dan Impor Penyebab Terjadinya Jual-Beli Barang Melalui Black Market’ (2023) Vol. 6 No. 2 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 10 Februari 2023; Diterima 21 Maret 2023; Diterbitkan 28 April 2023.
DOI:
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2023 Elvita Mustika Putri

## 280 Elvita Mustika: Penyelundupan Barang Ekspor...
terdapat stiker Dirjen Postel sehingga dapat merugikan negara karena tidak dikenakan pajak. Terdapat banyak hal yang menjadi penyebab terjadinya black market di dalam sebuah wilayah / negara, beberapa di antaranya yaitu :
a.  Barang  yang diperdagangkan adalah jenis barang-barang yang dilarang peredarannya oleh pemerintah seperti senjata api, obat-obatan terlarang, dan berbagai macam barang kimia yang tidak diperdagangkan secara bebas;
b.  Barang yang diperdagangkan adalah barang hasil curian yang tidak memiliki berbagai macam dokumen resmi yang harus dilengkapi dalam sebuah transaksi jual-beli;
c.  Adanya pembatasan/pelarangan perdagangan terhadap barang-barang tertentu yang biasanya tergantung pada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di dalam sebuah negara/wilayah.
Keuntungan dari black market adalah harga yang murah dari pada harga
barang resmi dan kemudahan dalam mendapatkan barang tertentu yang bisa saja tidak ada di pasar penjualan resmi. Sedangkan kerugiannya adalah kualitasnya yang tidak terjamin dari barang-barang yang dijual, serta tidak adanya jaminan garansi resmi dari perusahaan produsen barang yang dijual di dalam pasar tersebut.
Umumnya, terdapat dua jenis barang yang dijual di black market , pertama adalah barang asli yang tidak memerlukan biaya pajak. Kualitasnya tentu saja bagus kerena merupakan barang asli. Sedangkan jenis barang yang kedua adalah barang bekas pakai atau barang yang tidak lulus uji coba yang masih layak dipakai maka dijual dengan harga yang murah.
Peredaran handphone Illegal dimasyarakat juga bertentangan dengan peraturan Undang-Undang No.36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, pada Pasal 32 yang berbunyi:
1.  Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatiakan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang- undnagan yang berlaku;
2.  Ketentuan mengenai persyaratan teknis perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Ketentuan pidana terkait dengan Pasal 32 Undang-Undang No. 36 Tahun
1999 Tentang Telekomunikasi yaitu terdapat pada Pasal 52 yang berbunyi:
“Barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun dan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.
Peredaran handphone black market juga berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor barang, hal ini di tinjau dari status barang yang tidak memiliki izin Bea dan Cukai. Masalah perizinan terhadap status barang handphone black market tersebut menjadi permasalahan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Peraturan berkaitan kegiatan impor dan ekspor barang yang tertuang dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B.
Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 527 K/Pdt/2006 menggunakan istilah black market dalam menyebutkan suatu perdagangan yang tidak resmi.
B lack market melanggar hukum dan dilakukan secara tidak resmi atau illegal , maka disebut sebagai suatu pasar gelap yang biasanya di dalam penjualannya menjual barang (telepon selular) yang didapatkan dari hasil kriminal seperti pencurian, penyelundupan, atau tidak dilengkapi perizinan untuk dapat diperdagangkan secara umum sehingga melanggar ketentuan dari peraturan perundang-undangan.
Penjualan barang-barang black market (pasar gelap) tidak memenuhi dasar dari terjadinya jual-beli yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yaitu adanya sebab yang halal yakni sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusuilaan, maupun dengan ketertiban umum.
Telepon seluler adalah produk telematika yang diatur dalam Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009. Produk telematika memiliki definisi sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan 19/M-DAG/ PER/5/2009, yaitu:
“Produk telematika adalah produk dari kelompok industry perangkat keras telekomunikasi dan pendukungnya, industry perangkat penyiaran dan pendukungnya, industri komputer dan peralatannya, industri perangkat lunak dan konten multimedia, industry kreatif teknologi informasi, dan komunikasi”.
Menurut ketentuan Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan 19/M-DAG/ PER/5/2009, gadget atau telepon selular merupakan salah satu produk yang wajib

## 282 Elvita Mustika: Penyelundupan Barang Ekspor...
dijual dengan menggunakan kartu jaminan atau kartu garansi dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Hal ini terkait juga dalam pengaturan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan 19/M-DAG/PER/5/2009 yang menyebutkan bahwa produk telematika dan elekronika yang di produksi dan/atau diimpor untuk di perdagangkan di dalam negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan (garansi purna jual) dengan menggunakan Bahasa Indonesia. 2

## Metode Penelitian
Metode penelitian adalah cara untuk mendapatkan data dengan benar atau val- id yang bertujuan menemukan serta membuktikan pengetahuan tertentu sehingga dapat memecahkan masalah dalam suatu bidang. Menurut Peter Mahmud, “Pene- litian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawan isu hukum yang dihadapi.”
Mengenai penggunaan istilah penyelundupan tersebut dikatakan oleh Andi Hamzah bahwa, “Istilah penyelundupan adalah istilah sehari-hari akan tetapi karena dewasa ini telah sering dibicarakan mengenai ‘pemberantasan penyelundupan’, maka baiklah istilah itu dipakai bagi delik-delik yang melanggar Rechten-Ordonnantie . 3
Oleh karena itu, penggunaan istilah kejahatan penyelundupan bermula dari kebiasaan, terutama digunakan dalam pemberitaan harian berbagai media massa, seperti surat kabar, televisi, dan radio. Faktanya, jika Anda melihat nama undang- undang (misalnya, Rechtenordonnantie atau “Undang-undang Bea Cukai”), nama kejahatan tersebut seharusnya adalah kejahatan bea cukai. Namun nyatanya, istilah “kejahatan penyelundupan” belakangan muncul Dari segi terminologi, akar kata penyelundupan adalah “selundup”, yang merupakan kamus umum kata dalam Bahasa Indonesia.
Dalam Rechtenordonnantie (Ordonansi Bea), Staatsblad 1882-240, perbuatan yang merupakan tindak pidana dirumuskan dalam:
2 Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang perda- gangan. 3 A. Hamzah, Hukum Pidana Ekonomi (Erlangga 1973).[112].
1.  Pasal 25 ayat I sub a, b,c;
2.  Pasal 25 ayat II sub a, b, c, d, e; dan,
3.  Pasal 26 b yang rumusannya mengandung dua macam tindak pidana
Oleh karena itu, terdapat 10 (sepuluh) macam tindak pidana penyelundupan sebagai tindak pidana ekonomi dalam Rechtenordonnantie (Ordonansi Bea).
Kesepuluh macam tindak pidana tersebut, adalah sebagai berikut: menurut uraian dari A. Hamzah, adalah sebagai berikut:
Dalam Pasal 3 (2) yang disebutkan dalam kalimat kedua Pasal 26 b ditentukan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan ini, Menteri Keuangan berhak menetapkan jalan raya atau lintas perairan atau wilayah dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri. Jika tidak ada perlindungan dokumen yang diberikan oleh pejabat atau pejabat bea cukai dan pajak konsumsi atau pejabat yang ditunjuk olehnya, maka barang yang ditentukan olehnya dilarang diangkut dan / atau disimpan di gedung atau halaman. Maka kalimat kedua yang terdapat dalam Pasal 26 b Ordonansi Bea dapat menyangkut tentang penyimpanan dan pengangkutan apabila kalimat pertama yang terdapat dalam Pasal 26 b Ordonansi Bea menyangkut tentang kegiatan ekspor dan impor. Ancaman pidana yang ditentukan dalam Ordonansi Bea untuk delik-delik pidana yang terdapat dalam Pasal 25 ayat I dan ayat II hanya terdapat hukuman pidana denda. Tetapi, untuk delik pidana atau tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 26 b Ordonansi Bea, dalam undang-undang ini ditentukan ancaman pidana yaitu pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda Rp10.000,00.
Ancaman pidana untuk tindak pidana ekonomi yang terdapat dalam Undang- Undang No.7/Drt/1955, yaitu terdapat dalam Pasal 6. Ancaman pidana dalam Pasal 6 menggantikan ancaman pidana yang terkandung dalam hukum pidana ekonomi yang terkait. Oleh karena itu, tindak pidana penyelundupan juga berlaku untuk ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 6. Dalam Pasal 6 huruf a ditentukan bahwa kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana ekonomi termasuk dalam pasal 1 sub 1 dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan hukuman denda paling banyak Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah), dan atau menggunakan salah satu dari hukuman pidana tersebut.

## 284 Elvita Mustika: Penyelundupan Barang Ekspor...
Tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 26b Ordonansi Bea delik kejahatan. Oleh karena itu, ancaman pidana maksimum untuk delik atau tindak pidana penyelundupan yang terdapat di dalam pasal tersebut adalah dengan hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) dan atau dengan salah satu dari pidana tersebut. Dalam Pasal 6c Ordonansi Bea disebutkan bahwa dalam hal pelanggaran tindak pidana ekonomi termasuk dalam pasal 1 sub 1 dihukum dengan hukuman kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan hukuman denda paling banyak Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah), dan atau dapat menggunakan salah satu dari hukuman pidana tersebut. Tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat I dan ayat II Ordonansi Bea adalah tindak pidana atau delik pelanggaran. Maka, Pasal 25 ayat I dan II Ordonansi Bea yang dapat digunakan untuk tindak pidana penyelundupan tersebut. Saat ini Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1995. Pasal 117 pada undang-undang tersebut mengatur bahwa dengan diundangkannya undang-undang tersebut maka undang-undang di bawah ini tidak berlaku lagi, yaitu:
1.  Rechten Ordonnantie Staatsblad Tahun 1882 Nomor 240 sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2.  Tarief Ordonnantie Staatsblad tahun 1910 Nomor 628 sebagaimana telah diubah dan ditambah;
3.  Indische Tarief WetStaatsblad Tahun 1873 Nomor 35 sebagaimana telah diubah dan ditambah.
Oleh karena itu, Rechtenordonnantie tidak lagi berlaku, termasuk juga ketentuan pidana di dalamnya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 memuat Bab XIV tentang Ketentuan Pidana yang mengatur beberapa ketentua tindak pidana yaitu terdapat pada Pasal 102 sampai Pasal 106.
Di dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 ditentukan bahwa:
“Barangsiapa yang:
a.  Menyerahkan Pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean dan atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban Pabean;
b.  Mengeluarkan barang impor dari Kawasan Pabean atau dari Tempat Penimbunan Berikat, tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan
maksud untuk mengelakkanpembayaran Bea Masuk dan/atau pungutan negara lainnya dalam rangka impor;
c.  Membuat, menyetujui, atau serta dalam penambahan data palsu ke dalam buku atau catatan; ataud.menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda.
Di Dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 menyebutkan “Barang siapa yang:
a.  Membongkar barang impor di tempat lain dari tempat yang ditentukan menurut Undangundang ini;
b.  Dengan tanpa izin membuka, melepas atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh Pejabat Bea dan Cukai, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
Pasal-pasal tersebut diatas yaitu pasal 103 sampai dengan Pasal 106 merupakan pengganti terhadap Pasal 26b kalimat kedua Rechtenordonantie. Terdapat hal yang perlu diperhatikan terkait undang-undang di atas adalah bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 7/DRT/1955 delik atau tindak pidana yang terdapat dala, Rechtenordonantie adalah tindak pidana ekonomi.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, mengatur bentuk delik atau tindak pidana pada Pasal 102 sampai dengan Pasal 109, yaitu:
1. Tindak Pidana Oleh Importir Terhadap Barang Impor
a.  Delik atau tindak pidana pengangkutan barang impor yang manifesnya tidak tercantum sebagaimana dijelaskan pada Pasal 7A ayat (2);
b.  Pembongkaran barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa menggunakan izin dari kepala kantor pabean;
c.  Pembongkaran barang impor yang tidak mendapatkan pemberitahuan pabean sebagaimana dijelaskan pada Pasal 7A ayat (3);
d.  Pembongkaran dan/atau penimbunan barang ekspor dan impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang diizinkan dan/ atau ditentukan;
(Pada huruf ini terdapat penjelasan yang dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barang impor dalam pasal ini adalah barang yang masih ada dalam pengawasan

## 286 Elvita Mustika: Penyelundupan Barang Ekspor...
pabean yaitu berupa barang-barang impor yang belum terpenuhi kewajiban pabeannya. Seperti misalnya menimbun barang-barang impor atau membongkar barang-barang impor di tempat yang tidak ditentukan dan tidak diizinkan tempat pembongkarannya (barang impor dengan tujuan tempat penimbunan berikat A dibongkar atau ditimbun diluar tembat tersebut).
a.  Menyembunyikan barang-barang impor secara melawan hukum; (Pada huruf ini terdapat penjelasan yaitu yang dimaksud dengan penyembunyian barang-barang impor yang melawan hukum seperti barang elektronik yang dijual di black market adalah dengan menyimpan barang tersebut di tempat dengan sengaja menyembunyikan atau menutupi keberadaan barang impor tersebut secara tidak wajar. Tidak wajar yang dimaksud adalah misalnya di dinding koper, dinding container , di dalam pakaian yang sulit untuk diketahui, di dalam kap mesin kapal, di dalam mesin kapal, atau tempat lain yang sekiranya menyulitkan pemeriksaan.)
b.  Mengeluarkan barang-barang impor yang belum terselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa adanya persetujuan pejabat bea dan cukai yang dapat mengakibatkannya tidak terpenuhi pemungutan biaya negara berdasarkan Undang-Undang ini;
c.  Pengangkutan barang-barang impor dari tempat penimbunan sementara yang tidak masuk ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat terbuktinya bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
d.  Memberitahukan dengan sengaja pemberitahuan pabean berupa jenis dan/atau jumlah barang impor secara salah, dapat dipidana karena melakukan tindak pidana penyelundupan di bidang impor sebagaimana dijelaskan pada Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
(Yang dimaksud dengan perbedaan pelanggaran dalam penjelasan huruf ini adalah pelanggaran yang terdapat pada Pasal 82 ayat (5) yang menyebutkan bahwa pelanggaran tersebut adalah atas dasar perbuatan dengan sengaja melawan hukum).
Tindak Pidana yang dilakukan oleh eksoportir terhadap barang-barang ekspor adalah sebagai berikut:
a.  Pengeksporan barang tanpa memberikan pemberitahuan pabean;
b.  Secara sengaja menginformasikan pemberitahuan pabean yang salah seperti jenis dan/atau jumlah barang-barang yang diekspor.
(Dalam penjelasan pada huruf ini, yang dimaksud dengan pungutan negara di bidang ekspor adalah bea keluar.
c.  Memuat barang-barang ekspor di luar kawasan pabean dengan tanpa adanya izin dari kepala kantor pabean sebagaimana dijelaskan pada Pasal 11A ayat (3);
(Dalam penjelasan pada huruf ini, yang dimaksud dengan memuat yaitu memuat barang ekspor ke dalam sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean)
d.  Pembongkaran barang-barang yang diekspor di dalam daerah pabean tanpa menggunakan izin dari kepala kantor pabean;
(Ketentuan yang dimaksud dalam huruf ini bertujuan mencegah pembongkaran kembali barang ekspor yang sudah dimuat di atas sarana pengangkut untuk mencegah ekspor fiktif, misalnya barang ekspor dimuat di Jogjakarta untuk tujuan Malaysia tetapi barang ekspor tersebut dibongkar di Bandung).
e.  Pengangkutan barang-barang yang diekspor tanpa disertai dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dijelaskan pada Pasal 9A ayat (1) (Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan).
Menurut Pasal 102D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, individu atau kelompok yang melakukan pengangkutan barang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dengan tidak terbuktinya bahwa hal yang dilakukannya tersebut di luar kemampuannya maka dikatakan barang tersebut adalah penyelundupan, seperti halnya barang yang dipasarkan di black market atau pasar gelap dan dijatuhi pidana sesuai peraturan perundang-undangan tersebut.
Barang-barang yang dijual di black market atau pasar gelap biasanya menggunakan pemalsuan dokumen pelengkap pabean tindak pidana pemalsuan dokumen pelengkap pabean yang bertujuan untuk memalsukan data pada buku catatan. Berikut adalah klasifikasi yang dimaksud dalam Pasal 103 huruf (a) (b) dan (c)Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yaitu :
a.  Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;
b.  Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan;
Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan
untuk pemenuhan dalam kewajiban pabean.
Menurut Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan

## 288 Elvita Mustika: Penyelundupan Barang Ekspor...
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menjelaskan bahwa:
“Setiap orang yang:
a.  Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
b.  Membongkar barang impor di luar kawasan pabeanatau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
c.  Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
d.  Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/ atau diizinkan;
e.  Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
f.  Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabean menyadari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
g.  Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau h.  Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah. Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.
Begitupun juga dijelaskan pada Pasal 103 huruf (d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan bahwa menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.
Pasal 103 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menjelaskan bahwa: Setiap orang yang:
a.  Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;
(Penjelasan pada Pasal huruf ini adalah mengenai maksud palsu atau dipalsukan yaitu dokumen yang dibuat oleh orang yang tidak berhak membuat dokumen tersebut atau dokumen yang dibuat oleh orang yang berhak mebuat dokumen tersebut tetapi dengan sengaja mencantumkan data yang tidak benar)
b.  Membuat, menyetujui, atau turut serta dalampemalsuan data ke dalam buku atau catatan;
c.  Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean;
(Pemberian keterangan lisan terutama untuk penumpang dan pelintas batas)
Menimbun, menyimpan, memiliki,membeli, menjual,menukar, memperoleh,
ataumemberikan barang imporyang diketahui atau patut diduga berasal dari tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.
Menurut Undang-Undang ini tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dilakukan berdasarkan hubungan kerja ataupun hubungan lain dalam lingkup badan hukum, perseroan, atau koperasi dengan tanpa memperdulikan apakah orang tersebut melakukan tindakan secara perorangan atau kelompok.
Dalam tuntutan pidana yang dilakukan oleh yang disebutkan diatas dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk hukum yang terkait.
Melawan hukum dapat diartikan menjadi beberapa arti, yaitu sebagai berikut:
1.  Sifat melawan hukum formiil, yaitu semua bagian yang tertulis dalam undang- undang rumusan deliknya terpenuhi.
2.  Sifat melawan hukum materiil, yaitu ketentuan hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tertentu telah dilanggar.
3.  Sifat melawan hukum umum, yaitu melawan sebagai bagian dari undang- undang (bertentangan dengan hukum). Terjadi apabila perbuatannya bersifat melawam hukum formiil dan tidak ada alasan pembenarnya.
4.  Sifat melawan hukum khusus, yaitu melawan hukum sebagai bagian dari undang-undang yang bersifat khusus. 4
Dengan begitu pemerintah melakukan penanggulanagan terkait permasalahan pemalsuan dokumen catatan pabean dengan cara preventif maupun represif. Secara preventif adalah dengan cara mencocokkan dan memeriksa data atau dokumen barang dengan ketat. Sedangkan secara represif adalah dengan cara memberikan
4 J.E.Sahetapy Agustinus Pohan, Hukum Pidana (PT. Citra Aditya Bakti 2007).[49].

## 290 Elvita Mustika: Penyelundupan Barang Ekspor...
sanksi pidana kepada seseorang atau kelompok pelaku pemalsuan dokumen pabean tersebut. Berikut adalah penjelasan terkait upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh apparat penegak hukum :
1.  Upaya Preventif: Upaya preventif adalah upaya yang dapat dilakukan dengan mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan ekspor dan impor barang dari dan ke wilayah Indonesia serta memberikan sanksi pidana yang lebih berat kepada pelaku tindak pidana. Dengan demikian, Direktorat Dirjen Bea Cukai seharusnya memperbaharui kembali peralatan deteksi kepabeanan serta memperketat sistem keamanan terkait barang-barang yang diekspor dan impor. Upaya preventif ini dilakukan dengan tanpa menggunakan hukum pidana. 5
2.  Upaya Represif: Upaya Represif adalah upaya yang bersifat menekankan pada proses penanggulangannya seperti contohnya penangkapan, penahanan, penyidikan sampai ke proses persidangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Aparat penegak hukum dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa apabila terbukti bersalah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aparat penegak hukum dapat juga menyita barang bukti selundupan yang menggunakan dokumen pabean palsu.
Menurut Soesilo terdapat beberapa bentuk pemalsuan surat yang dilakukan dengan cara:
1.  Membuat dokumen palsu atau membuat isinya bukan sebagaimana mestinya;
2.  Memalsukan dokumen dengan cara mengubah, mengurangkan, atau menambah surat tersebut sehingga isinya berbeda dengan isi yang asli;
3.  Pemalsuan tanda tangan orang yang bersangkutan;
4.  Menempelkan foto orang lain dari pemegang yang berhak.
Tindak pidana pemalsuan dokumen terdapat unsur-unsur pidana, yaitu pada saat pemalsuan dokumen dengan maksud menggunakan atau menyuruh lakukan orang lain menggunakan dokumen tersebut seolah-olah asli atau tidak dipalsukan
5 Djoko Prakoso, Bambang Riadi Lany dan Amir Muchsin, Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara (Bina Aksara 1986).[527].
dan dengan adanya pemalsuan tersebut  terdapat kerugian atau kemungkinan aka nada kerugian. Pada Pasal 264 KUHP menjelaskan bahwa yang dapat dihukum menurut pasal ini adalah bukan hanya seseorang atau kelompok yang memalsukan, tetapi juga yang sengaja menggunakan dokumen dan benar-benar mengetahui bahwa dokumen digunakan tersebut adalah dokumen palsu, apabila seseorang tersebut tidak mengetahui keasliannya maka hal tersebut tidak dapat dipidana.
Kantor pelayanan Bea dan Cukai Soekarno-Hatta pernah menangani kasus tindak pidana kepabeanan, yaitu menyerahkan dokumen pelengkap pabean berupa Invoice , Surat Kuasa, Surat Pernyataan Mengenai keabsahan Invoice yang dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, sebagaimana dimaksud Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan yang dilakukan secara bersepakat oleh tersangka Reza Irwanda alias Deni alias Raja Muklis dkk, pada tanggal 06
September 2002 yang mengakibatkan kerugian penerimaan Keuangan Negara.
1.  Pemanggilan Saksi-Saksi
a.  Muhammad Akbar (PT. Federal Izumi Manufacturin g).
b.  Muhammad Zakaria (PT. Pos Indonesia). c.  Pande Mande Negara. (PT. Federal Izumi Manufacturing ).
d.  Gun Supardi dan Tine Sulistiyowati. (PT. Jasa Angkasa Semesta).
e.  Wan Mahadi dan Tunut Sujitno serta Adhi Siswojo. (Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Soekarno-Hatta ).
f.  Arni Mohars dan Andreas Joko Sulihdiono. (Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Soekarno-Hatta).
2.   Penangkapan
Dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SPP-01-/WBC. 05/KP.
0102/2002, telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka Reza Irwanda alias Deni alias Raja Muklis di Cargo Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng pada tangggal 26 september 2002 pukul 19.00 WIB.
3.  Penahanan
Dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SPP- 01/WBC.05/
KP.0102/2002 tanggal 27 September 2002, telah ditahan tersangka Reza Irwanda alias Deni alias Raja Muklis mulai tanggal 27 September 2002 pukul

## Elvita Mustika: Penyelundupan Barang Ekspor...
19.00 WIB di Rutan Kepolisian Sektor Khusus Bandara Soekarno-Hatta dengan Berita Acara Penahanan Nomor : BAP-01/WBC.05/KP.0102/2002 tanggal 27 September 2002.
4.     Barang Bukti
-  Telah disita di Gudang Impor PT. Jasa Angkasa Semesta barang bukti berupa: (satu) set Piston Mould Yamaha 29N kondisi baru berat 60 kilogram negara asal Taiwan dengan Berita Acara Penyitaan Nomor : BAP-01/WBC.05/ KP.0102/2002 Tanggal 10 Oktober 2002.
-  Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPP- 02/WBC.05/KP.01/2002 Tanggal 09 Oktober 2002, telah disita di PT. Federal Izumi Manufacturing barang bukti berupa : 1.  Fotokopi Invoice Asli Nomor GL-0904/2002 Tanggal 04 September 2002.
2.  Fotokopi Packing List Asli Nomor GL-0904/2002 tanggal 04 September 2002.
3.  Fotokopi Surat Kuasa Pelaksanaan Pengurusan Dokumen DanBarang Impor/Ekspor PT. Federal Izumi Manufacturing Nomor 032/SK-EXIM/ FIM/IX/2002 Tanggal 04 September 2002.
4.  Asli Surat Pernyataan Keabsahan Invoice PT. Federal Izumi Manufacturing.
5.  Asli Blangko Surat Kuasa Pelaksanaan Pengurusan Dokumen Dan Barang Impor/Ekspor, PT. Federal Izumi Manufacturing . 6.  Fotocopi Purchase Order PT. Federal Izumi Manufacturing .
7.  Fotokopi Kartu Pengenal Importir Terbatas PT. Federal Izumi Manufacturing.
8.  Fotokopi faksimili Surat Penawaran Penyelesaian Barang Di kepabeanan (PBK) Tanggal 04 September 2002 dari PT. Bahtera Eka Perkasa kepada PT. Federal Izumi Manufacturing . 9.  Surat Kuasa PT. Federal Izumi Manufacturing Tanggal 04 September 2002 ( yang dipalsukan ).
10. Tiga lembar Pemberitahuan Impor Barang tanggal 06 September 2002 yang belum dicantumkan nomornya.
5.    Analisa Fakta
Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka dan dikuatkan dengan barang bukti, maka Penyidik berkesimpulan sebagai berikut:
1.  Benar telah ditimbun di gudang impor PT. Jasa Angkasa Semesta
Bandara Soekarno-Hatta barang impor dengan Master AirWayBill
(MAWB) Nomor: 695-19530615 tanggal 03 September 2002, partai 1 (satu) koli, berat 60 (enam puluh) kilogram.
2.  Bahwa pemilik barang impor dengan MAWB Nomor: 695- 19530615 adalah PT. Federal Izumi Manufacturing .
3.  Bahwa tersangka Reza Irwanda alias Raja Muklis alias Deni mengajukan penawaran pengurusan pengeluaran barang impor tersebut kepada PT. Federal Izumi Manufacturing melalui faksimili dengan menyatakan bahwa PT.
Federal Izumi Manufacturing tidak perlu membayar jasa Customs Clearance , transfer EDI ( PIB ), dan transportasi sampai tempat tujuan dengan alasan sudah ditanggung penuh oleh agen kami sejak pengiriman barang.
4.  Bahwa tersangka Reza Irwanda alias Raja Muklis alias Deni mengajukan penawaran pengurusan pengeluaran barang impor tersebut kepada PT. Federal Izumi Manufacturing dengan memakai nama perusahaan PT. Bahtera Eka Perkasa yang beralamat di Jl. Jend. A. Yani Pulomas Barat Kav. 79 Jakarta Timur. Setelah dilakukan pengecekan oleh saksi sdr. Muhammad Akbar dari PT. Federal Izumi Manufacturing alamat tersebut adalah alamat PT. Gudang Garam.
5.  Bahwa PT. Federal Izumi Manufacturing menyetujui pengurusan barang impor tersebut kepada PT. Bahtera Eka Perkasa dengan mengeluarkan Surat Kuasa Pelaksanaan Pengurusan Dokumen dan Barang Impor/Ekpor. Nomor: 032/SK-EXIM/FIM/IX/2002 tanggal 04 September 2002 yang ditandatangani saksi sdr. Pande Made Negara sebagai pemberi kuasa dan PT. Bahtera Eka Perkasa sebagai penerima kuasa, dan bersepakat bila barang impor selesai diproses pengeluarannya, maka PT. Federal Izumi Manufacturing melunasi pembayaran atas tagihan yang diajukan PT. Bahtera Eka Perkasa.
6.  Bahwa untuk pengurusan pengeluaran barang impor PT. Federal Izumi Manufacturing telah menyerahkan dokumen berupa Surat Kuasa Pelaksanaan pengurusan Dokumen dan Barang Impor/Ekspor Nomor: 032/SK-EXIM/ FIM/IX/2002 tanggal 04 September 2002, fotokopi NPWP dan fotokopi APIT kepada orang suruhan tersangka Reza Irwanda alias Raja Muklis alias Deni. Sementara asli MAWB Nomor : 695-19530615 tanggal 03 September 2002 dan asli Invoice Nomor: GL-0904/02 tanggal 04 September 2002 dengan nilai barang impor sebesar C&F USD12.000 ( dua belas ribu dolar Amerika Serikat ) diambil oleh tersangka Welda Vandewa dari gudang impor PT. Jasa Angkasa Semesta Bandara Soekarno-Hatta.
7.  Bahwa tersangka Reza Irwanda alias Raja Muklis alias Deni dan tersangka Welda Vandewa ( DPO ) bersepakat untuk pengurusan pengeluaran barang impor milik importir PT. Federal Izumi Manufacturing dengan menyerahkan dokumen pelengkap pabean yang dipalsukan untuk pemenuhan kewajiban pabean.
8.  Bahwa atas kesepakatan tersebut tersangka Reza Irwanda alias Raja Muklis alias Deni tersangka Welda Vandewa ( DPO ) bersama-sama memesan Invoice , Surat Kuasa ( tanpa nomor ) dan Surat Pernyataan mengenai keabsahan Invoice dengan mempergunakan biro jasa pengetikan computer Toko Kurnia

## Elvita Mustika: Penyelundupan Barang Ekspor...
beralamat di Jl. Waru Nomor 29 Rawamangun Jakarta Timur.
9.  Bahwa tersangka Reza Irwanda alias Raja Muklis alias Deni dan tersangka Welda Vandewa ( DPO) memakai jasa Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) PT. Pos Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta dan menemui saksi sdr. Agus Pamuji dan saksi sdr. Muhammad Zakaria untuk dibuatkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan mentransfer data melalui Elektronic Data Interchange (EDI) Ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Soekarno-Hatta. 10. Bahwa untuk pembuatan dokumen PIB dan mentranfer data tersebut tersangka Reza Irwanda alias Raja Muklis alias Deni menyerahkan dokumen pelengkap pabean berupa Surat Kuasa dengan pemberi kuasa ditandatangani Hiroshi Yamaguchi dan penerima kuasa ditandatangani saksi sdr. Muhammad Zakaria, Invoice Nomor : GL-0904/02 tanggal 04 September 2002 dengan nilai barang impor sebesar FOB USD 2.500 (dua ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat), fotokopi NPWP dan fotokopi APIT.
11. Bahwa atas penyerahan dokumen pelengkap pabean yang diserahkan tersangka Reza Irwanda alias Raja Muklis alias Deni kepada saksi sdr. Agus Pamuji, maka saksi sdr. Agus Pamuji membuat dokumen PIB dengan mencantumkan harga barang impor sebesar FOB USD 2. 500 (dua ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat), pungutan Bea Masuk Rp. 0,00 (nol rupiah), Pajak Pertambahan Nilai Rp. 2. 443. 787 (dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh Rupiah), Pajak Penghasilan Pasal 22 Rp. 610. 946 (enam ratus sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh enam Rupiah), dengan total pungutan sebesar Rp. 3. 054. 733 (tiga juta lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga Rupiah).
12. Bahwa setelah saksi sdr. Agus Pamuji selesai membuat dokumen PIB, lalu menyerahkan kepada saksi sdr. Muhammad Zakaria dan memberitahukan bahwa masih kurang Surat Pernyataan Keabsahan Invoice , oleh saksi sdr.
Muhammad Zakaria menyampaikan kekurangan dokumen tersebut dan menyerahkan kepada tersangka Reza Irwanda alias Raja Muklis alias Deni untuk melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21), kemudian tersangka Reza Irwanda alias Raja Muklis alias Deni melakukan pembayaran pajak-pajak dalam rangka impor sesuai yang tertera pada PIB di Bank Mandiri Cabang Cargo Area Soekarno-Hatta.
13. Bahwa tersangka Reza Irwanda alias Raja Muklis alias Deni memberitahukan saksi sdr. Muhammad Akbar atas kekurangan dokumen surat pernyataan keabsahan Invoice melalui telepon, lalu saksi sdr. Muhammad Akbar membuat surat tersebut dengan mencantumkan nilai barang impor sebesar C&F USD 12.000.00 ( dua belas ribu Dolar Amerika Serikat ) yang lalu disampaikan oleh saksi sdr. Muhammad Akbar kepada tersangka melalui faksimili.
14. Bahwa saksi sdr. Muhammad Zakaria menerima informasi melalui telepon dari tersangka Reza Irwanda alias Raja Muklis alias Deni bahwa sudah dilakukan pembayaran pajak-pajak dalam rangka impor, lalu saksi sdr. Muhammad Zakaria mentransfer data-data yang tertera pada PIB tersebut ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Soekarno-Hatta melalui Elektronic Data
Interchange (Edi).
15. Bahwa respon atas pengajuan data-data melalui Edi, pengurusan barang impor tersebut mendapat Jalur Hijau yang langsung mendapat Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), akan tetapi pada saat pengeluaran barang impor tersebut ditahan oleh petugas Bea dan Cukai karena ada nota intelijen dimana harga barang tersebut diragukan, yang kemudian penetapan Jalur Hijau dirubah menjadi jalur merah manual dan dilakukan pemeriksaan fisik.
16. Bahwa dengan dirubahnya penetapan jalur hijau menjadi jalur merah, maka tersangka Reza Irwanda alias Raja Muklis alias Deni menyerahkan dokumen PIB beserta lampirannya ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Soekarno-Hatta melalui loket penerimaan dokumen.
17. Bahwa tersangka Reza Irwanda alias Raja Muklis alias Deni telah melanggar Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang isinya: “Barang Siapa yang menyerahkan Pemberitahuan dan/atau Dokumen pelengkap pabean, keterangan lisan atau tulisan yang palsu atau dipalsukan, untuk pemenuhan kewajiban Pabean.”

## Kesimpulan
Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang- Undang Tentang Kepabeanan.
Tindak pidana pemalsuan dokumen pabean dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang melakukan ekpor dan impor barang, terdapat berbagai faktor yang menjadi alasan pelaku memalsukan dokumen salah satunya adalah karena adanya barang-barang tertentu yang tidak diperbolehkan masuk ke Indonesia seperti contohnya barang hasil kejahatan yang biasa dijual di black market (pasar gelap).
Pemalsuan  dokumen-dokumen pabean dapat dijadikan sebagai dasar terpidananya seseorang atau kelompok pelaku pemalsuan dokumen. Tindak pidana pemalsuan dokumen pabean yang menjadikan barang-barang yang masuk ke Indonesia adalah barang selundupan mengakibatkan kerugian besar bagi negara, sehingga harus berlakunya sanksi pidana sebagai upaya pencegahan dan penegakan hukum.

## Elvita Mustika: Penyelundupan Barang Ekspor...

## Daftar Bacaan

## Buku
Abdurrachman, Ikhtisar Perundang-Undangan Bea Cukai dan Devisa (Pramadya Paramita 1989).
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (PT. Raja Grafindo Persada 2001).
Joko Prakoso, Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara (PT. Mandar Maju 1987).
Suprapto, Hukum Pidana Ekonomi (UI-Press 1989).

## Jurnal
Sonny Andryano, ‘Tindakan Aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Dalam Menangani Tindak Pidana Kepabeanan di Bandar Udara Soekarno- Hatta Jakarta’.

## Laman
Mochammad Januar Rizki, ‘Mengenal Strategi Penyelesaian Sengketa Kepabeanan dan Cukai’ (HukumOnline, 2020), https://www.hukumonline.com/ berita/baca/lt5e32b80be8080/mengenal-strategi-penyelesaian-sengketa- kepabeanan-dan-cukai diakses11 Februari 2021.

## Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Sebagaiman Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1922 tentang Telekomunikasi.
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.