## OPTIMALISASI  PEMUNGUTAN  PAJAK  RESTORAN

## Nur Azman dan Lena Farida
FISIP Universitas Riau,  Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293
Abstract: Optimizing the Tax Collection Restaurant. This study aims to analyze the factors that inhibit the restaurant tax collections optimization to be performed by the District Revenue Kampar. This  study  used  a  qualitative  approach  in  order  to  gain  in-depth  picture  of  the  restaurant  tax collections optimization. Used for data collection through interviews with informants who know the restaurant tax problems. Results of this study showed that the top tax collection by the Department of Revenue Kampar district despite having an increasing trend, but when compared to the large number of restaurants that exist in Kampar district, the levy is still less than optimal.
Abstrak: Optimalisasi Pemungutan Pajak Restoran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat optimalisasi pemungutan pajak restoran yang akan dilakukan oleh Dispenda Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan  untuk  memperoleh  gambaran  yang  mendalam  tentang  optimalisasi  pemungutan  pajak restoran. Untuk pengumpulan data digunakan cara wawancara  dengan informan yang paham dengan permasalahan pajak restoran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak restoran oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Kampar meskipun memiliki kecenderungan yang semakin meningkat, namun bila dibandingkan dengan besarnya jumlah restoran yang ada di Kabupaten Kampar, pungutan tersebut masih kurang optimal.
Kata Kunci: pajak restoran, optimalisasi pemungutan, Dispenda

## PENDAHULUAN
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyebabkan seluruh daerah, baik kabupaten maupun propinsi yang ada di Indonesia harus dapat meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat dengan memberikan ke- sempatan  bagi  peningkatan  kesejahteraan masyarakat sebagai daerah otonom, melalui kewenangan dan tanggung jawab penyeleng- garaan pemerintahan. Kondisi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan partisipasi dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia di masing-masing daerah.
Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam me- ngatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan self-supporting dalam  bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor ke-
uangan merupakan faktor esensial dalam me- ngukur tingkat kemampuan daerah dalam me- laksanakan otonominya (Kaho, 2004).
Seiring dengan perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan pajak dan retribusi daerah akan menjadi salah satu Penda- patan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pemba- ngunan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pada pasal 2 ayat (1) dan (2), menjelaskan jenis-jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah antara lain : 1. Pajak hotel, 2. Pajak restoran, 3. Pajak hiburan, 4. Pajak reklame, 5. Pajak penerangan jalan, 6. Pajak mineral bukan logam dan batuan, 7. Pajak parkir, 8. Pajak air tanah, 9. Pajak sarang burung walet, 10. Pajak Bumi dan Bangunan, dan 11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Banguan (BPHTB).
Pajak restoran merupakan salah satu sumber pajak daerah yang potensial, artinya hasil pajak tersebut cukup besar sebagai salah satu sumber
pendapatan daerah yang laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Di Kabupaten Kampar, kebija- kan pemungutan pajak restoran diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Besarnya tarif yang berlaku difinitif untuk pajak yang ditetapkan dengan peraturan daerah, namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam UU Nomor 28 tahun 2009. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran dikalikan dengan tarif pajak restoran yang di- tetapkan 10 % (sepuluh persen) dari dasar pe- ngenaan.
Hingga akhir tahun 2010 di Kabupaten Kampar terdapat 163 restoran yang hanya mem- berikan kontribusi yang relatif kecil terhadap realisasi pajak restoran, yakni Rp. 87.210.000,- selebihnya berasal dari belanja kegiatan makan dan minum yang dilaksanakan oleh 56 SKPD Kabupaten Kampar yakni sebesar Rp.2.557. 448.558, sehingga fokus penelitian yang akan dilakukan adalah terhadap realisasi penerimaan pajak yang berasal dari restoran.
Penetapan besaran tagihan pajak restoran yang dipungut belum sesuai dengan aturan yang ada, sehingga hasil yang diperoleh belum mak- simal. Rendahnya kemampuan aparatur dalam berpikir baik secara analisis maupun konseptual dan kemampuan menggunakan pengetahuan teknis, sehingga sulit melakukan pekerjaan se- cara efektif yang mengakibatkan tidak optimal- nya hasil yang diperoleh. Belum adanya sosialisasi yang dilakukan Dispenda Kampar dalam mem- berikan pemahaman kepada pemilik restoran, bahwa pajak yang mereka bayar bertujuan untuk pembangunan daerah, sehingga mereka merasa enggan untuk membayar pajak.
Pelaksanaan penetapan dan pemungutan pajak restoran ini masih terdapat berbagai ken- dala seperti adanya wajib pajak yang belum sadar untuk memenuhi kewajibannya. Di sam- ping itu para pemilik restoran hanya mau mem- bayar kewajibannya sesuai dengan kemampuan mereka sendiri dan tidak mau memberikan jumlah omzet penjualan mereka selama satu bulan yang
akan dijadikan sebagai pedoman untuk membuat penetapan besaran pajak terutang yang wajib mereka bayar, sehingga menyebabkan penerimaan dari sektor ini masih relatif kecil.
Optimalisasi pemungutan pajak restoran perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan inten- sifikasi dan ekstensifikasi objek dan subjek pe- mungutan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah  dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap objek atau restoran yang sudah ada. Selanjutnya eks- tensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan melalui kebijakan pemerintah daerah untuk menggali dan mendata potensi pajak daerah dalam rangka peningkatan pendapatan masa mendatang.
Suparmoko (2006) mengatakan, bahwa untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, pajak itu sendiri harus jelas dan pajak sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah. Dalam melaksanakan pemungutan pajak di- perlukan suatu cara kerja tersendiri dan prosedur administrasi  tersendiri.  Menurut  Surantono (2003), dalam penerimaan pajak daerah ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penerimaan pajak sesuai dengan yang diharap- kan. Faktor-faktor tersebut adalah: a. Kesadaran hukum untuk membayar pajak; b. Besarnya jumlah uang; c. Disiplin kerja petugas pemungut pajak; dan d. Pengawasan dalam penerimaan pajak.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat optimalisasi pemungutan pajak restoran yang akan dilakukan oleh Dispenda Kabupaten Kampar.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang mendalam tentang optimalisasi pemungutan pajak restoran. Penelitian kualitatif bersifat terbuka, artinya masalah penelitian bersifat fleksibel sesuai dengan proses kerja yang terjadi di lapangan, sehingga fokus penelitian ini juga mengikuti atau menyesuaikan diri dengan permasalahan penelitian yang berubah. Untuk
pengumpulan data digunakan cara wawancara dengan informan yang paham dengan perma- salahan pajak restoran. Penelitian kualilatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema, gam- bar, dan data kualilatif yang diangkakan (scoring) misalnya terdapat dalam skala pengukuran. Pe- nelitian dengan pendekatan kualitatif kebanyakan datanya adalah kualitatif, walaupun tidak me- nolak data dan anaalisa secara kuantitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Optimalisasi Pemungutan Pajak Restoran
Pada tahap awal pembangunan ekonomi penerimaan sektor migas sangat mendominasi penerimaan negara. Akibatnya alokasi dana pusat yang digunakan untuk pembangunan daerah juga besar bersandarkan pada sektor tersebut. Dalam membiayai pembangunan daerah proporsi alo- kasi bantuan pusat tersebut cukup besar, se- hingga mengakibatkan pola ketergantungan tersendiri yang sampai saat ini terus menjangkiti sejumlah pemerintah daerah, termasuk Peme- rintah Kabupaten Kampar. Dalam situasi eko- nomi sekarang ini, sumber penerimaan yang dikelola oleh pemerintah pusat sulit untuk di- optimalkan. Hal ini disebabkan karena objeknya tergantung dari intensitas ekonomi secara na- sional. Namun sumber-sumber penerimaan yang dikelola pemerintah daerah masih dapat di- tingkatkan karena sumber-sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari PAD seba- gian besar cenderung belum digali secara optimal.
Karena itu adalah penting untuk memahami perkembangan Pajak Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan asli daerah yang pengelolaan dan pemanfaatannya sepenuhnya ditujukan bagi pembangunan daerah. Melalui perkembangan Pajak Daerah dan PAD dapat dianalisis se- berapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah- nya, khususnya pembangunan ekonomi. Lebih jauh  melalui  analisis  empiris  terhadap  per- kembangan Pajak Daerah dan PAD dapat di- analisis peran pemerintah daerah dalam kegiatan ekonomi di daerahnya.
Dalam pada itu selain merupakan salah satu sumber penerimaan asli daerah, penerimaan
pajak daerah dapat juga digunakan untuk me- ngukur upaya pajak ( tax effort ) pemerintah daerah  Kabupaten  Kampar  dalam  rangka menggalang dana dari salah satu unsur PAD untuk membiayai proses pembangunan di dae- rahnya.
Berkaitan dengan hal di atas, sesuai dengan fokus penelitian, yaitu pajak daerah dari jenis restoran, maka penulis membahasnya sebagai berikut:

## Analisis  Pelaksanaan  Administrasi
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kaupaten Kampar maka, bahwa analisis terhadap fungsi dan tugas pokok dalam struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar  dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Tidak adanya keinginan Kepala Bidang PAD dan para seksinya untuk memahami Tupoksi masing-masing
Memahami Tupoksi atau tugas yang detail akan memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan, sehingga kewena- ngan atau lingkup tugas, koordinasi, peralatan yang diperlukan dan sebagainya akan tertata dengan baik. Untuk pelaksanaan wewenang pemajakan terhadap pemilik restoran, fungsi lain yang tak kalah pentingnya adalah koordinasi dengan instansi lain. Sebagaimana diketahui bahwa dari jenis pajak restoran yang ada dalam pengelolaannya memerlukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
b. Ketidakpahaman  Kasi  Pendaftaran  dan pendataan Bidang PAD terhadap Tupoksinya Padahal Kasi ini mempunyai tugas yang cukup strategis untuk mengupayakan sosialisasi hal-hal yang berkaitan dengan Pajak restoran guna mendukung kelancaran fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh Bidang  PAD.
c. Kurangnya koordinasi antar Kepala Seksi Bidang PAD
Pada hakekatnya koordinasi merupakan aplikasi dari prinsip organisasi, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena
itu, meskipun secara organisatoris kewenangan telah didistribusikan, akan tetapi diperlukan koordinasi masing-masing Kasi dalam pelaksa- naan kewenangannya sebagai suatu team work yang terpadu.
Ternyata dalam pelaksanaannya koordinasi ini belum berjalan dengan baik, misalnya kegiatan penagihan pajak restoran seharusnya dilaksana- kan setelah Kasi Pendaftaran dan Pendataan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak  Daerah (SKPD), namun kenyataannya tidak terdapat agenda kerja yang menunjukkan sinkronisasi kegiatan antara seksi dalam Bidang PAD ini, data hasil kegiatan penagihan seringkali terlambat masuk sehingga penyusunan laporan realisasi terlambat dan sebagainya.

## Analisis Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam administrasi perpajakan. Operasionalisasi kegiatan pemajakan mulai dari tahap perencanaan, penagihan, penyetoran dan pembukuan atau pelaporan akan sangat dipe- ngaruhi oleh aparatur yang mengelola bidang perpajakan.  Bagaimanapun  baiknya  dalam sistem perpajakan yang didesain, baik yang me- nyangkut institusi, tata laksana, peralatan pen- dukung, teknologi dan sebagainya, tetapi kuan- titas dan kualitas aparat yang terlibat dalam kegiatan administrasi perpajakan tetap meru- pakan faktor yang paling menentukan.

## Analisis  Kegiatan  Pemungutan
Kegiatan pemungutan Pajak Daerah yang menjadi wewenang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten  Kampar  diselenggarakan  oleh Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara berurutan sistem  dan prosedur yang dilakukan Bidang PAD dalam pengelolaan pemungutan Pajak Daerah terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1) Pendaftaran, dengan kegiatan sebagai berikut:
a) Mendistribusikan dan menerima formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak restoran;
b) Membuat laporan tentang formulir pen- daftaran wajib pajak restoran yang belum diterima kembali;
c) Mencatat nama dan alamat calon wajib pajak restoran berdasarkan formulir yang diberikan;
d) Menetapkan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD).
2) Pendataan, dengan kegiatan sebagai berikut:
a) Menghimpun, mengelola dan mencatat data objek pajak dan subjek pajak restoran;
b) Melakukan pemeriksaan lapangan dan lokasi serta melaporkan hasilnya;
c) Membuat daftar mengenai formulir Surat Pemberitahuan (SPT) yang belum diterima kembali;
3)  Dokumentasi dan Pengolahan Data, dengan kegiatan:
a) Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak restoran;
b) Memberikan kartu pengenal NPWPD;
c) Menyimpan arsip surat pajakan restoran yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan.
Inventarisasi objek dan subjek pajak res- toran yang menjadi tugas dan wewenangnya akan menjadi bahan dalam menetapkan jumlah wajib pajak, jenis pajak, lokasi objek pajak, pem- berian NPWPD dan pembuatan Kartu Data. Output dari kegiatan pendaftran dan pendataan ini pada akhirnya akan memprediksi besarnya potensi pajak restoran dalam satu tahun ang- garan, yang akan memberikan kontribusi ter- hadap APBD sebagai salah satu sumber PAD. Hasil analisis terhadap kegiatan pendaftaran dan pendataan ini mengindikasikan bahwa pelaksa- naannya belum berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat bahwa koordinasi dengan instansi lain belum maksimal.

## Faktor Penghambat Optimalisasi Pemungutan Pajak Restoran
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pemungutan pajak restoran yang di-
lakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, ternyata ditemui kendala-kendala serta berbagai faktor penghambat yang perlu dila- kukan perbaikan serta penyempurnaan. Semua kendala yang diperoleh di lapangan, apabila merujuk pada Perda No. 3 Tahun 2011, se- hingga apa yang tertuang di dalam Perda ter- sebut belum dapat diaplikasikan sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan.
Berdasarkan  rangkuman  temuan  hasil, adapun hal-hal yang menyebabkan terjadinya kendala-kendala serta faktor penghambat ter- sebut, haruslah dikaji satu persatu, sehingga di dalam melakukan perbaikan dan penyempur- naannya nanti benar-benar dapat lebih akurat dan sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapa- ngan. Untuk melihat hal tersebut dapat dilihat dari beberapa sisi sebagai berikut:

## Kendala  Yuridis
Apabila dilihat dari yuridis Perda Nomor 3 Tahun 2011 telah memenuhi persyaratan sebagai produk hukum yang mengatur tentang pajak restoran, namun di dalam muatan pasalpasal yang terkandung didalamnya tidak ditindak- lanjuti dengan petunjuk pelaksanaannya yang jelas atau belum memiliki petunjuk teknis.

## Rendahnya Kesadaran Wajib Pajak
Secara sosial terdapat sikap apriori (acuh) dari sebagian masyarakat wajib pajak terhadap produk peraturan yang berlaku dalam hal ini semestinya dibutuhkan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2011 di tengah-tengah masyarakat. Kondisi yang terjadi di atas telah dapat diper- gunakan untuk memberikan pembelajaran pada masyarakat tentang belum mengenanya aturan- aturan hukum dapat diberlakukan.
Dengan demikian diakui bahwa produk hukum yang diterbitkan pemerintrah daerah belum diikuti dengan sosialisasi yang intensif, jelas dan kontinue terhadap masyarakat. Im- plikasinya tidak dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan retribusi, baik para pengelola maupun masyarakat sebagai subjek yang dikenakan pajak restoran.

## Lemahnya Pengawasan
Lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah membuat pelaksanaan pemu- ngutan pajak restoran tidak berjalan maksimal. Selama ini menurut pengamatan penulis bahwa pengawasan yang dilakukan sangat lemah, dan petugas pengawas yang ditunjuk hanya menge- tahui bahwa pajak restoran  itu menghasilkan masukan dana, tanpa mengetahui pola opera- sional yang harus dilakukan agar masa depan dapat lebih baik dan cerah didalam pemasukan PAD yang sangat dibutuhkan.

## Terbatasnya  Sumber  Daya  Manusia  dan Sarana Prasarana
Kondisi  keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prsarana dapat terjadi dikarenakan antara lain jumlah personil yang masih kurang. Penyelenggaraan  kegiatan  pendaftaran  dan pendataan belum didukung oleh jumlah personil yang  memadai,  apabila  dilihat dari volume kegiatan atau beban kerja yang dihadapi. Ke- giatan pendaftaran dan pendataan ini meliputi lima jenis Pajak Daerah yang Objek dan Subjek Pajaknya tersebar di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kampar termasuk salah satunya pajak restoran.
Sementara personil pada Bidang PAD ini hanya berjumlah 13 orang staf yang terbagi dalam tiga Seksi, masing-masing Seksi Pendaftaran dan Pendataan, Seksi Penilaian dan Penerapan, dan Seksi Penagihan. Idealnya, untuk Seksi Pendaf- taran dan Pendataan minimal dibantu oleh 14 orang, Seksi Penilaian dan Penerapan dibantu oleh 8 orang staf, Seksi Penilaian dan Penerapan 6 orang staf. Dengan demikian masih diperlukan penambahan staf untuk Bidang PAD ini sebanyak 17 orang staf lagi.
Kualitas  personil  yang  ada  juga  masih kurang memadai. Selain kuantitas, kegiatan pendaftaran dan pendataan ini juga perlu di- tunjang oleh kualitas personil di bidang per- pajakan. Untuk menentukan obyek dan subyek pajak misalnya, personil bidang pendaftaran dan pendataan harus menguasai peraturan perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  masalah
perpajakan, memiliki keterampilan berkomuni- kasi, mengenai wilayah kerja dengan baik, me- mahami kondisi sosial budaya masyarakat dan sebagainya.
Selain kedua permasalahan di atas, kendala lain yang memerlukan pembenahan untuk me- ningkatkan  kinerja  dalam  penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan adalah kelengkapan sarana penunjang. Pada bidang ini belum tersedia kendaraan operasional, seperti kendaraan roda empat  guna melaksanakan  pendaftaran dan pendataan. Padahal wilayah pendaftaran dan pendataan cukup luas untuk dapat mendata lang- sung ke lapangan.

## SIMPULAN
Realisasi pemungutan pajak restoran oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar meskipun memiliki kecenderungan yang semakin meningkat, namun secara keseluruhan realisasi tersebut bukan sepenuhnya murni berasal dari restoran. Padahal dilihat dari jumlah 163 restoran yang ada, realisasi penerimaan pajak tersebut masih kurang optimal. Di samping itu optimalisasi pemungutan pajak restoran mengalami hambatan dalam pelaksanaannya diakibatkan oleh bebe- rapa faktor yaitu kendala yuridis, rendahnya
kesadaran wajib pajak, lemahnya pengawasan, dan terbatasnya sumber daya manusia serta sa- rana dan prasarana.

## DAFTAR RUJUKAN
Devas  Nick.  2002. Keuangan  Daerah  di Indonesia. Jakarta: UI Press
Islamy,  M  Irfan.  2000. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta:
Bumi Aksara
Kaho,  J.,  2002. Mencari  bentuk  Otonomi Daerah. Jakarta: Rineka Cipta,
Kristiadi,  JB.,  2002. Masalah  Sekitar
Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah.
Jakarta: Alumni
Kasim, Azhar. 2003. Pengukuran Efektivitas Dalam Organisasi. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan  Daerah. Yogyakarta: Andi Offset
Pide, Andi Mustari. 1999. Keuangan Daerah Dalam  Bingkai  Otonomi  Daerah  dan Memasuki  Abad  XXI. Jakarta:  Penerbit Gaya Media Pratama