## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174

## Volume 4, Nomor 2, 2024

## Authors
Ahmad Muhid Estiyanto

## Affiliation
Kementerian Perhubungan
Email muhid2023@gmail.com

## Date Submission
20 Mei 2024

## Date Accepted
20 Mei 2024
Date Published 14 Juni 2024
DOI https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.402

## PENEGAKAN SANKSI DISIPLIN BERAT TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

## Abstrak
Untuk  mendukung  reformasi  birokrasi  dan  kelancaran  pemerintahan dan  pembangunan,  Aparatur  Sipil  Negara  harus  bekerja  lebih profesional, bermoral, bersih, dan beretika sebagai bagian dari aparatur negara.  PNS  harus  mematuhi  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  di  bidang  sumber  daya  manusia  dan  bidang  lainnya  untuk memberikan  contoh  yang  baik  kepada  masyarakat.  Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menggantikan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hukum digunakan dalam penelitian non- dogmatis atau empiris ini untuk mengkomunikasikan makna simbolik dalam  hubungan  antar  aktor  sosial.  Investigasi  ini  bertujuan  untuk mengidentifikasi  tiga  jenis  tindakan  disipliner  berat  yang  diterapkan terhadap  PNS  di  Kementerian  Perhubungan  sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pertama, mereka akan diturunkan jabatannya selama 12 bulan; kedua, mereka akan dibebaskan jabatannya selama 12 bulan; dan ketiga, mereka akan  diberhentikan  sebagai  PNS  dengan  hormat  tanpa  permohonan sendiri.  Peraturan  BKN  Nomor  6  Tahun  2020  membahas  tata  cara pemberian  sanksi  disiplin  berat,  termasuk  pembentukan  tim pemeriksaan, pemanggilan, penyidikan, penetapan sanksi disiplin berat, dan penyampaian sanksi disiplin berat. Menurut penelitian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri  Sipil,  dan  Peraturan  BKN  Nomor  6  Tahun  2022,  Kementerian Perhubungan  telah  menjatuhkan  sanksi  disiplin  berat.  Atasan  yang kurang aktif menangani kasus pelanggaran disipliner dan pegawai yang diduga  melakukan  pelanggaran  belum  diberhentikan  sementara  dari jabatannya  adalah  dua  hal  yang  menghambat  pelaksanaan  tindakan disipliner  berat.  Salah  satu  cara  yang  dapat  dilakukan  untuk meningkatkan  penegakan  sanksi  disiplin  yang  keras  adalah  dengan meningkatkan  ruang  lingkup  perbaikan  dan  meningkatkan  kualitas sumber daya manusia.
Kata  Kunci : PP  Nomor  94  Tahun  2021,  Disiplin  PNS,  Penegakan Disiplin

## Abstract
To support bureaucratic reform and the smooth running of government and development,  the  State  Civil  Apparatus  must  work  more  professionally, morally,  cleanly,  and ethically  as  part  of  the  state  apparatus.  Civil servants must  comply  with  applicable  laws  and  regulations  in  the  field  of  human resources  and  other  fields  to  set  a  good  example  to  the  public.  Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline replaces Government  Regulation  Number  53  of  2010  concerning  Civil  Servant Discipline.  Law  is  used  in  this  non-dogmatic  or  empirical  research  to communicate symbolic meanings in relationships between social actors. This investigation  aims  to  identify  three  types  of  severe  disciplinary  measures applied to civil servants in the Ministry of Transportation in accordance with Government Regulation No. 94 of 2021 on Civil Servant Discipline. Firstly, they  will  be  demoted  for  12  months;  secondly,  they  will  be  relieved  of  their positions for 12 months; and thirdly, they will be dismissed as civil servants with honour without their own request. BKN Regulation Number 6 of 2020 discusses the procedures for imposing severe disciplinary sanctions, including the formation of examination teams, summons, investigations, determination
of  severe  disciplinary  sanctions,  and  submission  of  severe  disciplinary sanctions.  According  to  the  research,  based  on  Government  Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline, and BKN Regulation Number  6  of  2022,  the  Ministry  of  Transportation  has  imposed  severe disciplinary  sanctions.  Superiors  who  are  less  active  in  handling  cases  of disciplinary violations and employees suspected of committing violations have not been temporarily dismissed from their positions are two things that hinder the implementation of severe disciplinary actions. One of the ways that can be done to improve the enforcement of harsh disciplinary sanctions is to increase the scope of improvement and improve the quality of human resources. Keywords: Government Regulation Number 94 of 2021, Civil Servant Discipline, Enforcement of Discipline

## PENDAHULUAN
Di  era  globalisasi,  salah  satu  sumber  daya  yang  memegang  peranan  paling  utama untuk menggapai sasaran maupun target dari suatu organisasi adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu modal organisasi yang memegang peranan penting untuk mencapai kinerja organisasi. Agar dapat berjalan secara sempurna, maka diperlukan sumber daya manusia yang berakhlak, jujur, mahir, terampil dan profesional (Martini et. al, 2008). Indonesia sebagai negara hukum menyesuaikan bentuk atau struktur hukum dengan menggunakan perspektif kebangsaan Indonesia sebagai acuannya (Bakry, 2011).
Setiap regulasi, kebijakan maupun perundang-undangan yang ditetapkan dan diatur di Indonesia harus berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam  Mukadimah  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  termaktub  norma- norma dan tujuan bernegara.
Aparatur  negara  harus  berfungsi  sebagai  elemen  integrasi  dan  kohesi  nasional sebagaimana  termaktub  dalam  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia.  Pembangunan  struktur  aparatur  sipil  negara  diperlukan  untuk  mewujudkan harapan  dan  tujuan  nasional  yang  diuraikan  dalam  Mukadimah  Undang-Undang  Dasar Republik  Indonesia  Tahun  1945  agar  terbentuk  aparatur  negara  yang  berakhlak,  jujur, profesional, adil, bebas dari campur tangan politik, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme,  dan  sanggup  memberikan  pelayanan  publik  yang  bernilai  tinggi  kepada masyarakat.
Presiden telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pada tanggal 15 Januari 2014, sebagai aturan pelaksanaan manajemen aparatur negara dan untuk membentuk aparatur negara sebagai komponen dari reformasi birokrasi
Untuk  mempercepat  pelaksanaan  transformasi  lembaga  sipil  nasional  dan mewujudkan  lembaga  sipil  nasional  yang  mempunyai  prestasi  kinerja  operasional  yang tinggi  dan  berorientasi  pada  pelayanan,  bertanggung  jawab,  kompeten,  harmonis,  loyal, mudah  beradaptasi,  dan  kooperatif,  pada  tanggal  31  Oktober  2023,  Presiden  kembali mengesahkan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2023  sebagai  aturan  terbaru  terkait pelaksanaan manajemen aparatur negara.
Undang-Undang Nomor  20 Tahun 2023 (disingkat  dengan  UU  ASN)  diundangkan untuk  menggapai  kehendak  dan  prinsip  nasional  yang  digariskan  dalam  Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. UU Nomor 20 Tahun 2023 diundangkan sebagai  pengganti  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014.  Hal  ini  disebabkan
penyelenggaraan  fungsional  perangkat  sipil  negara  semakin  berkembang  dan  tidak  lagi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pengertian pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 20  Tahun  2023,  adalah  warga  negara  Indonesia  yang  memenuhi  kualifikasi  tertentu  dan diangkat  menjadi  pegawai  aparatur  sipil  negara  secara  definitif  oleh  Pejabat  Pembina Kepegawaian  untuk  memangku  suatu  kedudukan  tertentu  dalam  instansi  atau  lembaga pemerintah.
Untuk  mendukung  reformasi  birokrasi  dan  memperlancar  pengelolaan  dan pengembangan  negara,  pegawai  negeri  sebagai  aparatur  negara  diharapkan  dapat  bekerja lebih  profesional,  berakhlak, adil,  dan  jujur.  Pegawai  negeri  juga  harus  mematuhi  seluruh hukum  dan  peraturan  yang  berlaku,  baik  di  ranah  sumber  daya  manusia  maupun  ranah lainnya,  sehingga  cara  hidup  seorang  pegawai  negeri  dapat  menjadi  panutan  atau  suri teladan yang terpuji bagi masyarakat.
Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2023, menyatakan bahwa pegawai negeri mempunyai tanggung jawab, sebagai berikut: loyal dan patuh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan dan Pemerintahan Republik  Indonesia  yang  berlaku;  menjunjung  tinggi  hukum  dan  regulasi  yang  sah; menerapkan  nilai  dasar  ASN,  kode  etik  dan  perilaku  ASN;  bersikap  netral;  dan  sanggup diposisikan di seluruh wilayah Indonesia, serta perwakilan Negara Republik Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia.
Pegawai  negeri  yang  tidak  mematuhi  tanggung  jawab  tersebut  akan  dikenakan penyelewengan  atau  penyimpangan  disiplin  dan  sanksi  disiplin.  Instansi  pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan tindakan disipliner terhadap pegawai dan melakukan langkah-langkah maupun upaya untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai.
Menurut Pasal 52 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2023, diatur bahwa pegawai negeri yang  melakukan  penyelewengan  atau  penyimpangan  disiplin  berat  dapat  diberhentikan tidak atas permintaan sendiri yang dikategorikan pemberhentian tidak dengan hormat. PP Nomor 94 Tahun 2021 adalah hukum yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri saat ini. PP Nomor 94 Tahun 2021 diterbitkan sebagai substitusi dari PP Nomor 53 Tahun 2010.
Menurut Pasal 1 ayat (4) dan ayat (6) PP Nomor 94 Tahun 2021, dinyatakan pengertian disiplin  adalah  kesediaan  pegawai  negeri  untuk  mematuhi  segala  tanggung  jawab  dan menghindari  segala  prohibisi  yang  telah  diatur  dalam  regulasi  yang  berlaku,  sementara pengertian dari penyelewengan atau penyimpangan disiplin adalah segala perkataan, tulisan atau tingkah laku pegawai negeri yang tidak mematuhi tanggung jawab dan/atau melanggar prohibisi  yang  tercantum  dalam  PP  Nomor  94  Tahun  2021,  baik  yang  terjadi  atau  yang dilakukan pada waktu saat kerja atau di luar waktu kerja.
Penjelasan  umum  yang  termaktub  dalam  alinea  kedua  PP  Nomor  94  Tahun  2021 menetapkan  bahwa  peraturan  disiplin  diperlukan  untuk  mencetak  pegawai  negeri  yang berintegritas,  profesional,  dan  akuntabel,  dan  dapat  menjadi  acuan  dalam  menegakkan kedisiplinan  pegawai  negeri.  Tujuan  dari  penegakan  disiplin  dimaksud  adalah  untuk meningkatkan produktivitas pegawai negeri berasaskan struktur jabatan dan performa kerja serta mendorong pegawai negeri untuk mempertahankan integritas moral, profesionalisme dan  akuntabilitas,  sehingga  memungkinkan  untuk  dapat  diperhitungkan  dalam pengembangan karier pegawai negeri selanjutnya.
Regulasi  disiplin  pegawai  negeri  menetapkan  tanggung  jawab  dan  prohibisi  serta pemberian sanksi apabila tanggung jawab dilanggar atau tidak dipatuhi oleh pegawai negeri (MD,  1988).  Peraturan  disiplin  bertujuan  untuk  meningkatkan  pendidikan  dan pengembangan pegawai negeri menjadi lebih baik. Pegawai negeri akan dikenakan sanksi disiplin apabila melakukan pelanggaran atas peraturan ini (Suparno, 1992).
Badan Kepegawaian Negara telah menerbitkan Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 untuk menjamin keseragaman dan memperlancar pelaksanaan PP Nomor 94 Tahun 2021. Penelitian ini akan membahas masalah-masalah berikut:
1. Bagaimana tata cara penegakan sanksi disiplin berat terhadap pegawai negeri berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021?
2. Bagaimana  penerapan  sanksi  disiplin  berat  terhadap  pegawai  negeri  di lingkungan Kementerian Perhubungan, faktor-faktor yang menjadi penghambat dan upaya yang perlu dilakukan dalam rangka penegakan sanksi disiplin berat?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  empiris  dengan pengumpulan  data  melalui  data  primer  dan  data  sekunder  yang  bertujuan  untuk mengidentifikasi  tiga  jenis  tindakan  disipliner  berat  yang  diterapkan  terhadap  PNS  di Kementerian  Perhubungan  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun  2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan Hukum dalam Penegakan Sanksi Disiplin Berat Bagi Pegawai Negeri
Menurut  Sudikno  Mertokusumo  ”penegakan  hukum”  adalah  penerapan  atau pelaksanaan hukum itu sendiri (Mertokusumo, 1993). Pelaksanaan hukum terdiri dari dua komponen, yaitu: Adanya regulasi yang mengatur perilaku manusia untuk menyelesaikan konflik atau masalah yang muncul dalam kehidupan warga negara dan adanya lembaga yang bertanggung  jawab  untuk  memastikan  bahwa  peraturan  ditaati  dan  tidak  dilanggar (Mertokusumo, 1993).
Perangkat  aturan  yang  menjadi  pedoman  utama  dalam  penegakan  sanksi  disiplin berat adalah PP Nomor 94 Tahun 2021, dan orang atau lembaga yang bertanggung jawab untuk  memastikan  bahwa  peraturan  tersebut  dipatuhi  dan  tidak dilanggar adalah  pejabat yang  berwenang  yang  bertanggung  jawab  untuk  memeriksa,  mempertimbangkan  dan menghukum pegawai negeri yang melanggar aturan disiplin sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021.
Dalam  PP  Nomor  94  Tahun  2021,  secara  sederhana  dijelaskan  tentang  pengertian disiplin pegawai negeri. Pegawai negeri wajib mematuhi tanggung jawab dan menghindari prohibisi,  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  dalam  Pasal  2  PP  Nomor  94  Tahun  2021. Tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pegawai negeri tertuang dalam Pasal 3 dan Pasal 4  PP  Nomor 94  Tahun 2021  dan  prohibisi  yang  tidak  boleh  dilakukan  oleh  pegawai negeri tertuang dalam Pasal 5 PP Nomor 94 Tahun 2021.
Pasal  1  ayat  (6)  PP  Nomor  94  Tahun  2021  mendefinisikan  penyelewengan  atau penyimpangan disiplin sebagai perkataan, tulisan, atau perilaku pegawai negeri yang tidak menaati tanggung jawab dan/atau melanggar prohibisi yang tercantum dalam PP Nomor 94 Tahun 2021, baik yang terjadi atau dilakukan pada waktu saat kerja maupun di luar waktu kerja.
Pasal 7 PP Nomor 94 Tahun 2021 menyatakan, pegawai negeri yang tidak mematuhi aturan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 PP Nomor 94 Tahun 2021, diancam dengan sanksi disiplin. Pasal 8 PP Nomor 94 Tahun 2021 menjelaskan tingkat  dan  bentuk  sanksi  disiplin  berat,  antara  lain  tingkat  pertama  berupa  penurunan jabatan  satu  tingkat  lebih  rendah,  dua  belas  bulan  lamanya,  tingkat  kedua  berupa pembebasan  dari  jabatannya  menjadi  jabatan  pelaksana,  dua  belas  bulan  lamanya,  dan tingkat ketiga berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri.
Pegawai negeri yang melanggar tanggung jawab maupun prohibisi dan perbuatannya tersebut memberikan efek negatif pada negara akan dikenakan sanksi disiplin berat.
Pasal 11 ayat (2) huruf d PP Nomor 94 Tahun 2021, menyatakan pegawai negeri yang mangkir tidak dengan alasan yang sah sebanyak 21 sampai  24 hari kerja  secara kumulatif dalam 1 tahun diancam dengan sanksi disiplin berat tingkat pertama; pegawai negeri yang mangkir tidak dengan alasan yang sah sebanyak 25 sampai 27 hari kerja  secara kumulatif dalam  1  tahun  diancam  dengan  sanksi  disiplin  berat  tingkat  kedua;  pegawai  negeri  yang mangkir  tidak dengan  alasan  yang  sah  sebanyak  28  hari kerja  atau  lebih  secara kumulatif dalam  1  tahun  diancam  dengan  sanksi  disiplin  berat  tingkat  ketiga;  pegawai  negeri  yang mangkir  tidak  dengan  alasan  yang  sah  sebanyak  10  hari  kerja  secara  berturut-turut  juga diancam  dengan  sanksi  disiplin  berat  tingkat  ketiga.  Pelanggaran  terhadap  aturan  wajib masuk  kerja  dan  mematuhi  aturan  jam  kerja  sebagaimana  dimaksud  dihitung  secara kumulatif sampai dengan tutup tahun berjalan.
PP Nomor 94 Tahun 2021 juga mengatur pelanggaran terhadap ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 yang mengatur perkawinan dan perceraian pegawai negeri sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990. Dalam ketentuan  Pasal 41 PP Nomor 94 Tahun 2021,  menyatakan  bahwa  pegawai  negeri  diancam  dengan  sanksi  disiplin  berat  apabila melanggar  aturan  yang  termaktub  dalam  regulasi  pemerintah  tentang  perkawinan  dan perceraian bagi pegawai negeri.

## Tata  Cara  Penegakan  Sanksi  Disiplin  Berat  terhadap  PNS  berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
Badan  Negara  yang  khusus  menangani  pegawai  atau  disingkat  BKN  telah mengeluarkan  Peraturan  BKN  Nomor  6  Tahun  2022  untuk  mengimplementasikan  aturan yang termaktub dalam Pasal 44 PP Nomor 94 Tahun 2021. Regulasi ini mencakup proses dan tata cara penegakan sanksi disiplin berat bagi pegawai negeri, meliputi: Pembentukan Tim, Pemanggilan, Investigasi, Penetapan Sanksi Disiplin Berat dan Penyampaian Sanksi Disiplin Berat.

## a. Pembentukan Tim
Apabila terjadi pelanggaran disiplin yang dapat menyebabkan sanksi disiplin berat, maka harus disusun tim investigasi. Kewenangan untuk membentuk tim investigasi berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. Adapun susunan dari
tim investigasi ini terdiri dari unsur inspektorat, kepegawaian dan atasan langsung. Apabila dibutuhkan,  selain  ketiga  unsur  tersebut  pejabat  lain  juga  dapat  diikutsertakan dalam  tim investigasi.  Struktur  tim  investigasi  terdiri  dari  seorang  koordinator  yang  merupakan anggota,  seorang  sekretaris  yang  merupakan  anggota  dan  sekurang-kurangnya  seorang anggota.
Pegawai negeri yang diberikan tanggung jawab untuk duduk sebagai tim investigasi harus  memiliki  posisi  jabatan  atau  kedudukan  paling  rendah  yang  sama  dengan  posisi jabatan pegawai negeri yang diperiksa. Peraturan mengenai persyaratan tim investigasi harus memiliki  kedudukan  paling  rendah  sama  dengan  jabatan  pegawai  negeri  yang  diperiksa bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada tim investigasi dalam memeriksa pegawai negeri  yang  memiliki  jabatan  yang  lebih  rendah.  Jika  diperlukan,  tim  investigasi  dapat meminta informasi dari pihak lain untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif dan akurat untuk memastikan bahwa penyelidikan terhadap dugaan atau sangkaan pelanggaran disiplin berat dilakukan secara objektif. Tim investigasi bertugas secara Ad Hoc atau bersifat sementara  sampai  dengan  proses  investigasi  atas  sangkaan  penyelewengan  atau penyimpangan disiplin yang dilakukan pegawai negeri tersebut selesai.
Pegawai  negeri  yang  disangka  melakukan  penyelewengan  atau  penyimpangan disiplin  dan  beresiko  terkena  sanksi  disiplin  berat,  maka  atasan  langsung  dapat membebaskan  sementara  dari  jabatan  dan  pekerjaannya,  yang  berlaku  sejak  dilakukan investigasi terhadap pegawai negeri tersebut sampai dengan ditetapkannya keputusan oleh Pejabat  Pembina  Kepegawaian,  hal  ini  bertujuan  untuk menjamin  kelancaran  pelaksanaan investigasi.  Pembebasan  sementara  dari  jabatan  dan  pekerjaannya  bertujuan  untuk memudahkan  kelancaran  investigasi  dan  kelancaran  pekerjaan  pegawai  negeri  tersebut. Pembebasan  sementara  tersebut  akan  dilaksanakan,  apabila  proses  investigasi mengakibatkan  terganggunya  pelaksanaan  pekerjaan  kedinasan  pegawai  negeri  tersebut. Pembebasan  sementara  dari  jabatan  dan  pekerjaannya  berlangsung  sampai  dengan keputusan  sanksi  disiplin  diterbitkan.  Selama  pegawai  negeri  dibebaskan  sementara  dari jabatannya,  atasan  langsung  mengangkat  pejabat  pelaksana  harian.  Pegawai  negeri  yang dibebaskan sementara dari jabatannya, wajib untuk tetap masuk kerja dan mendapatkan hak kepegawaian sesuai ketentuan regulasi yang berlaku.

## b. Pemanggilan
Pegawai  negeri  yang  disangka  melakukan  penyelewengan  disiplin  berat  akan dipanggil secara tersurat dan akan diinvestigasi oleh tim. Panggilan dilakukan secara tersurat kepada pegawai negeri yang disangka melakukan penyelewengan disiplin. Panggilan harus disampaikan  sekurang-kurangnya  7  hari  kerja  sebelum  tanggal  investigasi.  Jika  pegawai negeri  tersebut  tidak  menanggapi  panggilan  yang  pertama,  maka  akan  disampaikan panggilan yang kedua dalam kurun waktu 7 hari kerja sejak tanggal pegawai negeri tersebut seharusnya diinvestigasi sesuai surat panggilan yang pertama. Jika pegawai negeri tersebut tidak datang pada saat panggilan yang kedua, maka pegawai negeri tersebut akan diberikan sanksi disiplin berat sesuai dengan bukti-bukti maupun keterangan-keterangan yang ada.
c. Investigasi
Tujuan investigasi adalah untuk  mendeteksi apakah pegawai negeri tersebut benar telah  melakukan  penyelewengan  atau  penyimpangan  disiplin.  Investigasi  juga  akan mendalami faktor-faktor penyebab terjadinya penyelewengan atau penyimpangan disiplin
oleh pegawai negeri tersebut. Investigasi harus dijalankan secara hati-hati dan obyektif agar Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat menilai tingkat dan bentuk sanksi disiplin berat yang akan diberikan secara objektif.
Dalam  menentukan  tanggal  investigasi,  tim  investigasi  harus  mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan dan diperolehnya Surat Panggilan.
Sebelum  melakukan  investigasi,  tim  investigasi  terlebih  dahulu  meninjau  dengan cermat setiap laporan dan dokumen terkait  sangkaan penyelewengan atau penyimpangan disiplin yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut.
Investigasi  bersifat  rahasia  dan  hanya  boleh  disaksikan  dan  dihadiri  oleh  tim investigasi dan pegawai negeri  tersebut. Investigasi pelanggaran disiplin dilakukan secara tertutup, baik secara langsung maupun virtual. Pengertian dari "investigasi secara tertutup" adalah  investigasi  yang  hanya  dihadiri  oleh  pegawai  negeri  yang  disangka  melakukan penyelewengan atau penyimpangan disiplin dan investigator. Pegawai negeri yang menjalani investigasi wajib menjawab semua pertanyaan dari investigator. Jika pegawai negeri tersebut mempersulit jalannya investigasi, maka hal ini akan dicatat dalam berita acara investigasi dan akan menjadi faktor yang memberatkan dalam pemberian sanksi disiplin berat.
Berita acara investigasi menjadi dasar dalam penetapan sanksi disiplin berat. Dalam keputusan  sanksi  disiplin  harus  termaktub  bentuk  penyelewengan  atau  penyimpangan disiplin yang dilakukan oleh pegawai tersebut. Apabila pada berita acara investigasi terdapat informasi atau pernyataan yang tidak konsisten atau bertentangan dengan yang diucapkan, maka pegawai tersebut harus memberitahukan kepada investigator, dan investigator harus mengoreksi informasi atau pernyataan tersebut.
Apabila  pegawai  yang  diperiksa  enggan  membubuhkan  tanda  tangan  pada  berita acara  investigasi,  maka  berita  acara  investigasi  cukup  dibubuhi  tanda  tangan  investigator dengan memberi catatan pada berita acara investigasi bahwa pegawai yang diperiksa tidak bersedia membubuhkan tanda tangan pada berita acara investigasi. Berita acara investigasi yang tidak dibubuhi tanda tangan oleh pegawai negeri yang diperiksa akan tetap menjadi pedoman  untuk  menetapkan  sanksi  disiplin  berat.  Pegawai  negeri  yang  telah  diperiksa berhak menerima salinan berita acara investigasi.
Pegawai negeri tidak diperbolehkan berpindah antar instansi jika sedang menjalani proses  investigasi  atas  dugaan  pelanggaran  disiplin  atau  sedang  mengajukan  tindakan administratif.

## d. Penetapan Keputusan Sanksi Disiplin Berat
Pejabat  yang  memiliki  kewenangan  menghukum  akan  menetapkan  sanksi  disiplin berat sesuai dengan hasil investigasi. Tindakan pemberian sanksi disiplin bersifat pembinaan yang  bertujuan  untuk  membenahi  dan  mendidik  seorang  pegawai  yang  melakukan penyelewengan atau penyimpangan disiplin, supaya pegawai yang menerima sanksi disiplin tersebut  dapat  menyesal  dan  melakukan  perbaikan  diri  agar  tidak  terulang  kembali  di kemudian  hari.  Pejabat  yang  memiliki  kewenangan  menghukum  mempunyai  kewajiban sebelum memberikan sanksi disiplin, sebagai berikut :
1.  mempelajari hasil investigasi dengan cermat;
2.  memperhatikan  dengan  teliti  keadaan  dan  konteks  yang  menyebabkan  pegawai tersebut melakukan penyelewengan atau penyimpangan disiplin;
3.  mengevaluasi  keadaan  yang  menguatkan  atau  meringankan  dalam  memberikan sanksi disiplin dan menilai efek dari pelanggaran disiplin yang dilakukan.
Penyelewengan atau penyimpangan disiplin yang dilakukan pegawai tersebut harus disebutkan  dalam  keputusan.  Dalam  hal  terdapat  beberapa  pegawai  yang  melakukan pelanggaran  disiplin  yang  jenisnya  sama  namun  keadaan,  konteks,  motivasi  dan  efek pelanggarannya  berbeda,  maka  Pejabat  yang  berwenang  dapat  memberikan  sanksi  yang berbeda pula. Setiap sanksi disiplin berat harus diterbitkan dengan keputusan yang dibubuhi tanda tangan Pejabat yang berwenang.

## e. Penyampaian Keputusan Sanksi Disiplin Berat
Keputusan  sanksi  disiplin  berat  disampaikan  dalam  kurun  waktu  14  hari  kerja terhitung  mulai  keputusan  tersebut  dikeluarkan.  Keputusan  sanksi  disiplin  berat  akan dikirimkan kepada pegawai yang menerima sanksi apabila pegawai tersebut tidak  datang pada saat keputusan sanksi disiplin berat disampaikan, dalam kurun waktu 3 hari kerja sejak tanggal penyampaian keputusan dilakukan.

## Penerapan  Sanksi  Disiplin  Berat  Terhadap  PNS  di  Lingkungan  Kementerian Perhubungan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  di  Kementerian  Perhubungan, pada  tahun  2023  terdapat  46  orang  pegawai  negeri  yang  melakukan  penyelewengan  atau penyimpangan disiplin berat, dengan rincian sebagai berikut:
1.  Sebanyak 20 orang pegawai negeri yang melanggar aturan izin perkawinan dan perceraian.
2.  Sebanyak 16 orang pegawai negeri yang melanggar aturan kewajiban masuk kerja dan mematuhi aturan jam kerja.
3.  Sebanyak 10 orang pegawai negeri yang melanggar aturan pidana.
Para  pegawai  negeri  yang  telah  melakukan  penyelewengan  atau  penyimpangan disiplin berat tersebut telah diberikan sanksi disiplin berat dengan rincian, sebagai berikut: 1.  Sebanyak 18 orang diberikan sanksi disiplin berat tingkat pertama.
2.  Sebanyak 7 orang diberikan sanksi disiplin berat tingkat kedua.
3.  Sebanyak 21 orang diberikan sanksi disiplin berat tingkat ketiga.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  diuraikan  prosedur  pemberian  sanksi  disiplin berat di lingkungan Kementerian Perhubungan, sebagai berikut:
1. Panggilan  pertama  oleh  atasan  langsung  akan  dikeluarkan  selambat- lambatnya  tujuh  hari  kerja  sebelum  investigasi  dilakukan  ketika  atasan langsung mengetahui atau telah menerima informasi terkait penyelewengan atau  penyimpangan  disiplin  yang  dilakukan  oleh  pegawai  bawahannya. Dalam  ketidakhadirannya,  akan  dilakukan  panggilan  yang  kedua  untuk memeriksa  pegawai  yang  diduga  melakukan  penyelewengan  atau penyimpangan disiplin dan hasilnya dicatat dalam Berita Acara Investigasi.
2.  Hasil  pemeriksaan  akan  dilaporkan  secara  berjenjang  kepada  Menteri Perhubungan  atau  Sekretaris  Jenderal  apabila  ditemukan  penyelewengan atau  penyimpangan  disiplin  yang  termasuk  kategori  penyelewengan  atau penyimpangan disiplin berat.
3.  Sekretaris  Jenderal  yang  mendapatkan  mandat  oleh  Menteri  Perhubungan untuk membentuk Tim Investigasi , selanjutnya menerbitkan Surat Perintah
Melakukan Pemeriksaan. Tim investigasi ini , terdiri dari unsur inspektorat, unsur  sumber  daya  manusia  dan  unsur  atasan  langsung.  Di  bawah koordinasi Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Kementerian Perhubungan, Tim investigasi melakukan investigasi kepada pegawai yang diduga melakukan penyelewengan atau penyimpangan disiplin berat.
4.  Pegawai  yang  diduga  melakukan  penyelewengan  atau  penyimpangan disiplin  berat dipanggil  oleh Tim  investigasi maksimal  2  kali  dan  hasilnya dicatat dalam Berita Acara Investigasi. Tim investigasi juga dapat meminta informasi dari pihak lain apabila diperlukan informasi tambahan dari pihak lain.
5.  Tim investigasi melalui Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Kementerian Perhubungan, menyampaikan hasil investigasi kepada Menteri Perhubungan disertai dengan rekomendasi dan usulan pemberian keputusan sanksi disiplin berat.
6.  Menteri Perhubungan memutuskan untuk menetapkan sanksi disiplin berat berdasarkan laporan dan rekomendasi dari Tim investigasi.
7.  Keputusan  sanksi  disiplin  berat  yang  telah  ditandatangani  oleh  Menteri Perhubungan, selanjutnya diserahkan kepada atasan langsung pegawai yang melanggar disiplin berat.
8.  Pegawai yang melanggar disiplin berat dipanggil secara tertulis oleh atasan langsungnya untuk menerima SK Sanksi Disiplin Berat.
9.  Atasan langsung menyerahkan SK Sanksi Disiplin Berat dan dicatat dalam Berita Acara Serah Terima SK.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  pada  tahun  2023  belum  ada  pegawai Kementerian  Perhubungan  yang  mengajukan  upaya  banding  administratif. Pegawai  yang  dikenakan  sanksi  disiplin  berat  seluruhnya  menerima  sanksi disiplin berat berdasarkan hasil investigasi dan bukti-bukti yang ada.

## Faktor-faktor yang menghambat penegakan sanksi disiplin berat
Tidak  jarang,  pembangunan  di  Indonesia  dihadapkan  pada  tantangan  dan permasalahan  yang  sangat  kompleks  (Utrecht,  1966).  Mengingat  PNS  merupakan  garda terdepan  dalam  pembangunan  nasional,  maka  salah  satu  cara  untuk  mendorong pembangunan adalah dengan memperkuat disiplin  aparatur negara. Kinerja pegawai negeri dalam menjalankan tugasnya harus baik, karena tugas mereka sebagai pegawai negeri adalah melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhan khusus mereka (Maryanti & Sapili, 1988).
Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa hal yang menghambat pelaksanaan sanksi disiplin berat di lingkungan Kementerian Perhubungan, antara lain:
1. Pejabat yang disangka melakukan penyelewengan atau penyimpangan disiplin berat tidak dibebaskan dari jabatannya untuk sementara waktu.
Dalam beberapa kasus pelanggaran disiplin berat yang melibatkan pejabat struktural, ditemukan  pejabat  struktural  tersebut  tetap  dalam  jabatannya  atau  tidak  dibebaskan sementara dari jabatannya, hal ini berpotensi mengganggu jalannya pemeriksaan dan terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat tersebut.
2. Atasan langsung belum berperan aktif dalam penanganan pelanggaran disiplin.
Dalam beberapa kasus, ditemukan atasan langsung yang mengetahui dan menerima informasi adanya penyelewengan atau penyimpangan disiplin yang dilakukan oleh pegawai negeri  di  lingkungannya,  belum  melakukan  investigasi  terhadap  pegawai  negeri  tersebut, dan langsung melaporkan pelanggaran disiplin tersebut kepada Menteri Perhubungan c.q. Sekretaris Jenderal. Dalam beberapa kasus, atasan langsung juga belum menjatuhkan sanksi disiplin sesuai kewenangannya.
Bahwa proses investigasi awal dan pemberian sanksi disiplin oleh  atasan langsung adalah  hal  penting  yang  merupakan  langkah  awal  sebelum  pegawai  negeri  tersebut dikenakan sanksi disiplin yang lebih berat.
3. Penyampaian SK Sanksi Disiplin Berat yang tidak sesuai ketentuan.
Dalam  beberapa  kasus  ditemukan,  ketika  pegawai  yang  dikenakan  sanksi  disiplin berat tidak hadir pada saat penyampaian keputusan sanksi disiplin berat, atasan langsung tidak  mengirimkan  keputusan  sanksi  disiplin  tersebut  ke  alamat  pegawai  negeri  tersebut, melainkan mengembalikannya ke Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro SDM dan Organisasi Kementerian  Perhubungan,  hal  ini  mengakibatkan  keputusan  hukuman  disiplin  berat tersebut tidak segera berlaku sesuai ketentuan.
Bahwa pengiriman keputusan sanksi disiplin berat ke alamat pegawai negeri tersebut adalah hal penting agar keputusan sanksi disiplin berat tersebut dapat segera berlaku sesuai ketentuan.

## Upaya Penegakan Sanksi Disiplin Berat
Sebagai seorang pegawai negeri tentu harus menaati segala ketentuan yang tercantum dalam  Pasal  3  sampai  Pasal  5  PP  Nomor  94  Tahun  2021.  Disiplin  pegawai  yang  ketat  di lingkungan kerja juga bermanfaat bagi masyarakat umum karena pegawai dapat memberikan pelayanan  yang  berkualitas  tinggi  dan  masyarakat  umum  juga  merasa  puas  dengan pelayanan  tersebut.  Ada  beberapa  strategi  atau  upaya  yang  dapat  digunakan  untuk meningkatkan disiplin antara lain:
1. Meningkatkan  kualitas  pegawai  negeri  dengan  cara  menyelenggarakan  pendidikan dan  pelatihan  tentang  regulasi-regulasi  yang  mengatur  tentang  disiplin  pegawai negeri.  Pendidikan  dan  pelatihan  dapat  dilakukan  melalui  sosialisasi,  pelatihan keterampilan teknis serta bentuk program kerja alternatif lain. Tujuan dari pendidikan dan pelatihan ini untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi pegawai negeri dalam menerapkan regulasi disiplin pegawai negeri.
Atasan  langsung  yang  terbukti  tidak  menangani  pelanggaran  disiplin  sesuai ketentuan yang berlaku, diberikan tindakan secara tegas.

## KESIMPULAN
Sebagai  upaya  dalam  melakukan  pembinaan  kepada  pegawai  negeri,  tindakan pemberian sanksi disiplin akan diambil terhadap pegawai yang melanggar aturan. Berbeda dengan  hukum  pidana  atau  hukum  perdata  yang  sanksinya  masuk  penjara  atau  lembaga pemasyarakatan kepada yang melanggar. Disisi lain, tujuan pemberian sanksi disiplin juga untuk  meningkatkan  kinerja  pegawai  pemerintah  khususnya  yang  berada  di  lingkungan instansi  Kementerian  Perhubungan.  Pemberian  sanksi  disiplin  kepada  pegawai  yang
melakukan penyelewengan atau penyimpangan disiplin, merupakan komitmen pemerintah memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi kepada masyarakat.
Pada  dasarnya,  Kementerian  Perhubungan  telah  menerapkan  sanksi  disiplin  berat sesuai regulasi yang berlaku yakni PP Nomor 94 Tahun 2021. Kementerian Perhubungan juga telah menerapkan tahapan yang telah diamanatkan dalam regulasi yang menjadi  panduan pelaksanaannya, yaitu Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022.
Terdapat beberapa faktor yang menghambat jalannya penegakan sanksi disiplin berat, antara lain:
a. Pejabat yang disangka melakukan penyelewengan atau penyimpangan disiplin berat, tidak dibebaskan dari jabatannya untuk sementara waktu.
b. Atasan langsung belum berperan aktif dalam penanganan pelanggaran disiplin.
c. Penyampaian SK Hukuman Disiplin Berat yang tidak sesuai ketentuan.
Adapun upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan penegakan sanksi disiplin berat, antara lain:
a. Meningkatkan  kualitas  pegawai  negeri,  melalui  pendidikan  dan  pelatihan tentang regulasi yang berkaitan dengan disiplin pegawai negeri.
b. Atasan  langsung  yang  terbukti  tidak  menangani  pelanggaran  disiplin  sesuai ketentuan yang berlaku diberikan tindakan secara tegas.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penulis  dapat  memberikan  saran-saran,  sebagai berikut:
1. Dengan  diterbitkannya  UU  ASN  terbaru,  maka  perlu  adanya  penyempurnaan dalam regulasi disiplin pegawai negeri.
2. Berdasarkan hasil penelitian, penyelewengan atau penyimpangan disiplin berat terbanyak  di  Kementerian  Perhubungan  adalah  penyelewengan  atau penyimpangan yang berkaitan dengan regulasi izin perkawinan dan perceraian, hal  ini  disebabkan  masih  banyaknya  pegawai  negeri  yang  belum  memahami kewajiban  dan  larangan  yang  tercantum  dalam  regulasi  izin  perkawinan  dan perceraian,  sehingga  ke  depan  perlu  dicantumkannya  ketentuan  mengenai kewajiban dan larangan terkait izin perkawinan dan perceraian ke dalam regulasi disiplin pegawai negeri.
3. Untuk  meningkatkan  efek  jera  dan  mencegah  terjadinya  pelanggaran  disiplin yang  sama  di  kemudian  hari,  ke  depan  perlu  adanya  perbaikan  terkait  jangka waktu sanksi disiplin berat, mengingat jangka waktu sanksi disiplin berat yang saat ini berlaku, dirasa terlalu ringan, dimana jangka waktu sanksi disiplin berat hanya dua belas bulan atau satu tahun lamanya, dibandingkan dengan regulasi disiplin  sebelumnya  yang  jangka  waktu  sanksi  disiplin  beratnya  tiga  tahun lamanya.
Dibutuhkan  sumber  daya  aparatur  yang  memiliki  kompetensi  untuk  mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas tinggi dalam pembangunan dan penyelenggaraan negara.  Sumber  daya  aparatur  yang  memiliki  kompetensi  dapat  diperoleh  melalui pendidikan  dan  pelatihan,  salah  satunya  yang  berkaitan  dengan manajemen  sumber  daya manusia yang merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari upaya pengembangan pegawai negeri secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bakry, N. M. (2011). Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Pustaka Pelajar.
Martini, S., Kardasih, S., & Sudrajat, T. (2008). Hukum Kepegawaian di Indonesia. Bandung: Sinar Grafika.
Maryanti, N., & Sapili, B. (1988). Perkembangan Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Bina Aksara.
MD, M. M. (1988). Hukum Kepegawaian Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
Mertokusumo, S. (1993). Bab-bab Tentang Penemuan Hukum. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti.
Suparno, M. (1992). Hukum Pembangunan Watak dan Moral Bangsa. Jakarta: Purel Mundial.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
Utrecht, E. (1966). Pengantar dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017  tentang  Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017  tentang  Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil