## Rasionalitas Dan Modernisasi Ekonomi Politik di Aras Civil Society

## Nurul Azizah
Lecturer at IAI Ibrahimy Situbondo azizah.hf14@gmail.com

## Abstract
The following article depicts the impact of the implementation of modernization of rural economic-politic  (system)  in  the  new  order  era  towards  its  natural  resources,  which  had put  them,  the  peasant  community,  in  disadvantaged  position,  especially  those  belong  to the  poor  group  of  civil  society,  since  they  prioritized  more  on  the  preservation  of  the foreign investments which at the end led to the issue of the maintaining the status quo of the  new  order  regime  and  their  political  interests;  as  well  as  illustration  of  the  rural renewal strategy.
Keyword : economic modernization and rationalizations, rural politic, civil society, new order era

## Abstrak
Artikel  berikut  menggambarkan  dampak  dari  pelaksanaan  modernisasi  pedesaan ekonomi-politik (sistem) di era orde baru terhadap sumber daya alam, yang telah menempatkan  mereka,  komunitas  petani,  dalam  posisi  yang  kurang  beruntung, terutama yang termasuk dalam kelompok miskin masyarakat sipil, karena mereka diprioritaskan  lebih  pada  pelestarian  investasi  asing  yang  pada  akhirnya menyebabkan  isu  mempertahankan  status  quo  rezim  orde  baru  dan  kepentingan politik mereka; serta ilustrasi dari strategi pembaharuan pedesaan.
Kata kunci : modernisasi ekonomi dan rasionalisasi, desa politik, masyarakat sipil, orde baru era

## Pendahuluan
Rasionalitas  dan  modernisasi  ekonomi  politik  menjadi  salah  satu  point penting  komitmen  ekonomi  politik  para  pemimpin  dunia,  dalam  pertemuan puncak  Word  Food  Summit:  five  years  Later(  WFS:  fly  )  di  Roma  Italia,  pada tanggal 10 sampai 13 Juni 2002 lalu (Sahdan, 2003: 37).
Sekitar  183  negara  dari  berbagai  penjuru  dunia,  yang  tergabung  dalam Organisasi Pangan Dunia atau Food and Agriculture Organization (FAO), bertekat memerangi kelaparan dan kemiskinan dengan jalaan rasionalitas dan modernisasi ekonomi politik bagi civil society di pedesaan (Sahdan, 2003: 37).
FAO  juga  memusatkan  perhatian  pada  civil  society  di  pedesaan,  karena hamper  70  %  dari  total  penduduk  dunia  yang  mengalami  kemiskinan  berada  di Negara  berkembang  dan  terbelakang  dan  sebagian  penduduknya  berprofesi
sebagai  petani  dan  sekitar  817  juta  jiwa  diantaranya  menderita  rawan  pangan, kekurangan gizi, dan bahkan tidak memiliki daya tahan untuk hidup (Kompas, 28 Juni 2014).
Di  Indonesia,  yang  termasuk  salah  satu  Negara  tempat  modernisasii ekonomi  politik  yang  luar  biasa  dijalankan  di  bawah  pemerintahan  orde  baru, menampilkan  bekerjanya  sistem  dan  modal  yang  mencengkeram  masyarakat. tampaknya  modernisasi  ekonomi  politik  yang  dijalankan  selama  masa  orde  baru hanya  menghasilkan  peningkatan  kemiskinan  di  aras  civil  society  daerah pedesaaan.  Meluasnya  kondisi  kekurangan  gizi  dikalangan  anak-anak  dan  balita dan  menghasilkan  rawan  pangan  di  pedesaan.  Sistem  dan  cara  tradisional  yang dipaksa  di  gantikan  dengan  sistem  dan  cara  modern  diera  orde  baru  melalui kebijakan  Revolusi  Hijau  tidak  menunjukkan  perubahan  kearah  yang  lebih  baik, serta tidak dapat menunjukkan perubahan kesejahteraan bagi civil society di aras pedesaan.
Tulisan  ini  ingin  menjawab  berbagai  persoalan;  pertama,  bagaimana proses  rasioanalitas  dan  modernisasi  ekonomi  politik  selama  ini  yang  telah menciptakan  ketergantungan  desa  kepada  kota;  Kedua,  bagaimana  proses modernisasi  ekonomi  politik  itu  dilakukan  sehingga  menempatkan  desa  sebagai kawasan  yang  miskin,  terbelakang,  dan  marjinal  dibanding  dengan  perkotaan; ketiga,      mengapa  ekspansi  kekuasaan  ( political  power )  dan  modal  (kekayaan) merenggut seluruh hajat hidup civil society di pedesaan.
Tujuan  dari  penulisan  ini  adalah;  pertama,  mengetahui  bagaimana  proses rasionalitas  dan  modernisasi  ekonomi  politik civil  society di  aras  pedesaan  yang terjadi  selama  ini;  kedua,  mengetahui  mengapa  modernisasi  ekonomi  politik  di Indonesia  menciptakan  ketergantungan  desa  terhadap  kota;  ketiga,  mengetahui bagaimana  rasionalitas  dan  modernisasi  ekonomi  politik  pedesaan  yang  selaras dengan keutuhan civil society (masyarakat) desa itu sendiri.

## Kerangka Teori
Modernisasi  Ekonomi  Politik  adalah  merupakam  sebuah  proses  yang melibatkan  bangsa-bangsa.  Manifestasi  dari  proses  ini  pertama  kali  nampak  di Inggris  pada  abad  ke-18  yang  disebut  dengan  Revolusi  Industri  sejak  itu modernisasi  meluas.  Teori  modernisasi  menjelaskan  tentang  proses  transformasi dari  masyarakat  tradisional  atau  terbelakang  ke  masyarakat  modern  (Armer  &
Katsillis, 1 Mei 2014). Modernisasi merupakan proses perubahan terhadap sistem ekonomi, sosial dan politik  yang berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara dari abad ke-17 sampai  ke-19  yang kemudian menyebar ke negara-negara Eropa lainnya. Perubahan tersebut juga terjadi di Amerika Selatan, Asia dan Afrika pada abad ke-19 dan ke-20 (Armer & Katsillis, 1 Mei 2014). Teori modernisasi fokus pada  cara  masyarakat  pramodern  menjadi  modern  melalui  proses  pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur sosial, politik dan budaya (Armer & Katsillis, 1 Mei 2014). Masyarakat modern adalah masyarakat industri (www.britannica.com./modernizations).  Oleh  karena  itu,  hal  pertama  yang  harus dilakukan  untuk  memodernkan  masyarakat  adalah  dengan  industrialisasi (www.wikipedia.com/teory of modernizations).
Teori  modernisasi  berkembang  dalam  tiga  fase.  Fase  pertama  (1950-an dan  1960-an),  fase  kedua  (1970-an  dan  1980-an),  fase  ketiga  (1990-an).  Teori modernisasi  lahir  sebagai  sejarah  tiga  peristiwa  penting  dunia  setelah  Perang Dunia  II,  yaitu  munculnya  Amerika  Serikat  sebagai  kekuatan  dominan  dunia, perluasan  gerakan  komunis  sedunia  dimana  Uni  Soviet  mampu  memperluas pengaruh  politiknya  ke  Eropa  Timur  dan  Asia  serta  lahirnya  negara-negara merdeka  baru  di  Asia  (Afrika  dan  Amerika  Latin)  (Suwarsono,  1991:  95-204). Terdapat  dua  teori  yang  melatarbelakangi  lahirnya  teori  modernisasi,  yaitu  teori evolusi dan teori fungsionalisme.
Teori  evolusi  menggambarkan  perkembangan  masyarakat  dalam  dua  hal ((Suwarsono,  1991:  95-204).  Pertama,  teori  evolusi  menganggap  bahwa perubahan  sosial  merupakan  gerakan  searah,  seperti  garis  lurus.  Masyarakat berkembang  dari  masyarakat  primitif  menuju  masyarakat  maju,    Kedua,  teori evolusi membaurkan antara pandangan subjektifnya tentang nilai dan tujuan akhir perubahan  sosial.  Perubahan  menuju  bentuk  masyarakat  modern  merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari.
Teori  fungsionalisme  tidak  lepas  dari  pemikiran  Talcott  Parsons  yang memandang  masyarakat  seperi  organ  tubuh  manusia  (Suwarsono,  1991:  95-204) Pertama,  struktur  tubuh  manusia  memiliki  bagian  yang  saling  terhubung  satu sama  lain.  Oleh  karena  itu,  masyarakat  mempunyai  berbagai  kelembagaan  yang saling terkait satu sama lain. Kedua, setiap bagian tubuh manusia memiliki fungsi yang jelas dan khas, demikian pula setiap bentuk kelembagaan dalam masyarakat.
Pemikir  klasik  teori  modernisasi  dikemukakan  oleh  tiga  pemikir  klasik teori  modernisasi  untuk  menggambarkan  bagaimana  seorang  sosiolog,  ekonom dan  ahli  politik  menguji  persoalan  pembangunan  di  Negara  Dunia  Ketiga (www.wikipedia.com/teory of modernizations).
Pertama ,  menurut  Neil  Smelser,  modernisasi  akan  selalu  melibatkan konsep diferensiasi struktural. Dengan adanya proses modernisasi, ketidakteraturan struktur masyarakat yang menjalankan berbagai fungsi sekaligus akan  dibagi  dalam  substruktur  untuk  menjalankan  satu  fungsi  yang  lebih  khusus (www.wikipedia.com/teory of modernizations).
Kedua ,  Walt  Whitman  Rostow  menyatakan  bahwa  ada  lima  tahapan pembangunan  ekonomi,  yaitu  masyarakat  tradisional,  persiapan  tinggal  landas, tinggal  landas,  menuju  kematangan  dan  konsumsi  massa.  Namun,  masalah  yang dihadapi Negara Dunia Ketiga adalah bagaimana memperoleh sumber daya yang diperlukan,  khususnya  sumber  daya  modal  untuk  mencapai  tingkat  investasi produktif yang tinggi.  Menurut Rostow, masalah dana investasi dapat diselesikan dengan beberapa cara, yaitu pemindahan sumber dana secara radikal atau melalui berbagai kebijakan pajak, investasi yang berasal dari lembaga-lembaga keuangan, perdagangan internasional dan investasi langsung modal asing (www.wikipedia.com/teory of modernizations).
Ketiga ,  menurut  James  S.  Coleman,  modernisasi  politik  merujuk  pada proses diferensiasi struktur politik dan sekularisasi budaya politik yang mengarah pada etos keadilan. Terdapat tiga hal pokok yang dinyatakan oleh Coleman, yaitu diferensiasi  politik  dapat  dikatakan  sebagai  salah  satu  kecenderungan  sejarah perkembangan sistem politik modern, prinsip kesamaan dan keadilan merupakan etos masyarakat modern serta usaha pembangunan politik yang berkeadilan akan membawa akibat pada perkembangan kapasitas sistem politik (Suwarsono, 1991: 95-204).
Tahapan  modernisasi  menurut Walt  Whitman  Rostow  mengidentifikasi bahwa  ada  lima  tahapan  dalam  modernisasi,  yaitu  (Mantuhu,  2011).  (1) Masyarakat  tradisional:  tahapan  ini  ditandai  dengan  kegiatan  bertani  dan  barter; (2) Persiapan  untuk  tinggal  landas:  tahapan  ini  ditandai  dengan  adanya spesialisasi,  produksi  barang  dan  perdagangan.  Selain  itu,  infrastruktur transportasi  dikembangkan  untuk  mendukung  perdagangan.  Tahapan  ini  pada akhirnya mendorong adanya investasi; (3) Tinggal landas: pada tahapan ini terjadi
peningkatan industrialisasi dan ekonomi beralih dari pertanian ke manufaktur; (4) Menuju  kematangan:  pada tahap ini terjadi diversifikasi ekonomi ke daerah baru dan  sedikit  ketergantungan  pada  impor;  (5)  Konsumsi  massa:  pada  tahap  ini ekonomi  menuju  konsumsi  massa  dan  pelayanan  di  sektor  jasa  semakin mendominasi.
Terdapat  dua  asumsi  dalam  teori  modernisasi  (www.wikipedia.com/teory of  modernizations).  Pertama,  teori  modernisasi  berasal  dari  konsep-konsep metafora yang diturunkan dari teori evolusi. Kedua, teori modernisasi berasal dari pola pikir teori fungsionalisme. Berdasarkan teori evolusi, modernisasi merupakan proses  bertahap,  proses  homogenisasi,  terbentuk  sebagai  proses  Eropanisasi  atau Amerikanisasi,  proses  yang  tidak  bergerak  mundur,  perubahan  progresif  dan memerlukan  waktu  panjang.  Sementara  itu,  berdasarkan  teori  fungsionalisme modernisasi  merupakan  proses  sistematik,  proses  transformasi  dan  proses  yang terus-menerus.
Teori  modernisasi  mampu  menurunkan  berbagai  implikasi  kebijakan pembangunan  yang  perlu  diikuti  negara  Dunia  Ketiga  dalam  memodernkan dirinya.  Pertama,  teori  modernisasi  secara  implisit  memberikan  pembenaran hubungan  kekuatan  yang  bertolak  belakang  antara  masyarakat  tradisional  dan modern.  Dalam hal ini Amerika Serikat dan Eropa Barat sebagai negara maju dan Negara Dunia Ketiga sebagai masyarakat tradisional dan terbelakang. Kedua, teori modernisasi menilai ideologi komunisme sebagai ancaman pembangunan Negara Dunia  Ketiga.  Oleh  karena  itu,  jika  Negara  Dunia  Ketiga  ingin  melakukan modernisasi,  mereka  perlu  menempuh  arah  yang  telah  dijalani  Amerika  Serikat dan Eropa Barat. Ketiga, teori modernisasi mampu memberikan legitimasi tentang perlunya bantuan asing, khususnya dari Amerika Serikat.
Kritik  terhadap  teori  modernisasi  di  angkat  oleh Daniel  Lerner  yang menyatakan bahwa teori modernisasi melupakan sejarah yang terjadi pada Negara Dunia  Ketiga  (Bernstein,  t.th.).  Dalam  sejarahnya,  Negara  Dunia  Ketiga mengalami masa penjajahan oleh bangsa Eropa sehingga membuat negara tersebut tertinggal. Selain itu, teori ini menyatakan bahwa untuk menjadi modern, Negara Dunia  Ketiga  harus  mengikuti  proses  yang  terjadi  di  Negara  Dunia  Pertama (negara  Barat).  Akan  tetapi,  proses  Negara  Dunia  Pertama  menjadi  modern membutuhkan waktu yang sangat panjang (Bernstein, t.th.).
Modernisasi Ekonomi Politik di Indonesia.
Modernisasi  ekonomi  politik  di  Indonesia,  sudah  dirintis  sejak  masa kolonial. Sistem tanam paksa atau  yang kita kenal dengan kerja rodi dan romusa yang dijalankan sejak masa colonial Belanda jauh sebelum Indonesia lahir sebagai nation state, bisa dinilai sebagai fase bekerjanya sistem modernisasi itu. Beberapa hal  yang  menunjukkan  bahwa  sistem  tanam  paksa  yang  dijalankan  kolonial Belanda sebagai model masuknya modernisasi ekonomi politik di Indonesia dapat dilihat dari cara pemerintah colonial memaksa petano menanam sejumlah tanaman tertentu  untuk  memenuhi  kebutuhan  industry  dan  investassi  modal  (Lindblad, 2002).
Sejumlah areal tanah di pedesaan diambil alih oleh pemerintahan colonial Belanda dan dipaksa untuk ditanami tanaman tertentu seperti tebu dan the semata- mata  untuk  memenuhi  kebutuhan  industri  (modal).  Sistem  tanam  paksa  yang dilakukan  oleh  pemerintah  colonial  Belanda  juga  mendorong  perubahan  fungsi petani pedesaan.
Para petani yang sebelum sistem tanam paksa diselenggarakan, berfungsi sebagai  pekerja  yang menyediakan kebutuhannya sendiri berubah menjadi buruh pabrik  yang  bekerja  untuk  kepentingan  industry.  Ini  merupaka  babak  awal peralihan  petani  Indonesia  dari  petani  yang  beekerja  di  sector  domestic  untuk kepentingan  keluarga  berubah  menjadi  buruh  pabrik  yang  menyediakan kebutuhan industry dan perdagangan pemerintah colonial.
Para  petani  dieksploitasi  tidak  hanya  tenaga  fisiknya,  tetapi  juga  lahan pertaniannya yang dijadikan sebagai jaminan bagi kepentingan industri dan pabrik pemerintah colonial, pengusaha barat mulai merampas dan menyewa tanah-tanah pedesaan untuk ditanami tanaman industri. Woeste gronden (bahasa Belanda yang artinya  tanah-tanah  yang  tidak  digunakan) merupakan  sebutan  halus  bagi pemerintah colonial untuk mengambil paksa tanah-tanah petani guna menghindari terjadinya keributan, pemberontakan, dan perlawanan yang dilakukan oleh petani yang tanahnya diambil paksa oleh pemerintah colonial.
Rasionalitas  dan  modernisasi  ekonomi  politik  colonial  dijalankan  juga dengan mendorong pabrik-pabrik agar mencaplok tanah-tanah pertanian di daerah pedesaan  dengan  alasan  bahwa  tanah-tanah  tersebut  merupakan  tanah woeste gronden yang tidak dapat dipergunakan oleh petani pribumi.
Kekuasaan ( political power ) diperlukan untuk melakukan koersi, restriksi, pengawasan  dan  tekanan  atas  fisik  petani  dan  memaksa  para  petani  memberikn lahan mereka untuk kepentingan industry sekaligus menciptakan kebungkaman di kalangan  petani.  Kekuasaan  juga  diperlukan  tidak  hanya  untuk  mengawasi lalulintas ketersediaan tenaga fisik petani untuk melayani kebutuhan pekerjaan di lahan  tanam  paksa  dan  pengambil  alihan  lahan  para  petani,  tetapi  juga  dalam mengontrol  dan  mengendalikan  munculnya  perlawanan  dan  pemberontakann kaum petani di pedesaan.
Pada  masa  orde  baru,  rasionalitas  dan  modernisasi  ekonomi  politik  di Indonesia  memiliki  kecenderungan  yang  sama  dengan  modernisasi  ekonomi politik  yang  dilakukan  pada  masa  kolonial  Belanda.  Sistem  dan  cara  pertanian dipaksakan  berubah  dari  cara  dan  sistem  tradisional  ke  sistem  dara  pertanian modern.
PELITA  I  orde  baru  yang  meletakkan  strategi  pembengunannya  pada pembangunan  pertanian  membawa  banyak  sekali  teknologi  baru,  khususnya teknologi  padi  ke  desa.  Pengenalan  dan  adopsi  teknologi  ini  telah  banyak menimbulkan  revolusi  dalam  bidang  produksi  padi,  tetapi  juga  revolusi  dalam bidaang  pengelolaan  dan  pemasaran  hasil-hasil  pertanian  (Mubyarto  & Kartodirdjo, 1988: 40).
Perubahan sistem dan cara pertanian yang diperkenalkan pemerintah orde baru bukan bagi peningkatan produktivitas hasil-hasil pertanian dan dengan begitu meningkatkan  kesejahteraan  hidup  para  petani,  adalah  upaya  dalam mempersiapkan  petani  terutama  di  pedesaan  untuk  menerima  ekspansi  modal sebagai  jaminan  bagi  perlindungan  kekuasaan  Orde  Baru.  Masuknya  modal  ke daerah pedesaan  dikuasai  oleh wiraswasta dan pemodal di  Desa. Dengan begitu petani di  pedesaan tetap  menghadapi  persoalan secara hakiki tentang pendapatan dan sempitnya kesempatan kerja (Mubyarto & Kartodirdjo, 1988: 40).
Modal  (kekayaan)  dan  sumber-sumber  material  diyakini  oleh  pemerintah orde  baru  sebagai  instrument  yang  sangat  efektif  untuk  melestarikan  kekuasaan, menumbuhkan loyalitas dan kesetiaan masyarakat dari desa sampai pusat, reward, dan  carrot  bagi  mereka  yang  loyal,  sekaligus  sebagai  modal  untuk  membendung pembangkangan, menaaklukkan pemberontakan dan biaya yang harus dikeluarkan untuk melestarikan kekuasaan dari gempuran massa.
Rasionalitas  `dan  modernisasi  ekonomi  politik  yang  dijalankan  di  bawah kekuaasaan  Orde  baru,  juga  dilakukan  dengan  menerapkan woeste  gronden . Tanah-  tanah  pertanian  yang  subur  di  daerah  pedesaan  diambil  alih  oleh pemerintah dan di cap sebagai tanah milik Negara. Para petani diindoktrinasi agar rela  menyerahkan  tanah-tanah  mereka  yang  paling  subur  demi  kepentingan Negara.  Petani  yang  tidak  rela  menyerahkan  tanahnya  begitu  saja  dianggap sebagai  pembangkang  yang  tidak  setia  kepaada  Negara.  Hukumannya  adalah dipenjara  atau  di  cap  sebagai  antek-aantek  Partai  kaomunis  Indonesia  (PKI). Disamping  memaksa  petani  menyerahkan  tanah-tanahnya  untuk  kepentingan industry,  capital,  dan  kekuasaan,  para  petani  di  daerah  pedesaan  juga  di  paaksa untuk menanam tanaman industry di atas tanah-tanah mereka. Tebu, the, kopi dan sebagainya merupakan tanaman wajib bagi petaani untuk menggantikan tanaman padi  dan  jagung  yang  dianggap  paling  layak  untuk  petani  di  daerah  pedesaan. Akibatnya,  petani  tidak  lagi  bekerja  untuk  kepentingan  keluarganya  melainkan untuk  kepentingan  industry  gula.  The  dan  kopi.  Disini  eksploitasi  petani  tidak hanya dilakukan terhadap tanah dan tanaman pertanian, melainkan fissik petani itu juga menjadi korban.
Dalam  konteks  ekonomi  Marxian  telah  terjadi  peralihan  fungsi  petani. Petani  tidak  lagi  menjadi  buruh  tani,  petani  penggarap,  dan  sebagainya,  tetapi telah  berubah  menjadi  petani  penggarap  tanaman  pabrik  dan  petani  penjaga kelestarian  industry.  Kekuasaan  politik  dilakukan  dengan  menekan,  menteror, mengintimidasi,  mengawasi,  merestriksi  dan  mengkoersi  petani.  Babinsa merupakan  instrument  utaama  kekuasaan  Orde  Baru  yang  digunakan  untuk  itu. Disamping mengawasi petani, instrument kekuasaan Orde Baru ini juga dirancang untuk  mengawasi  lalu  lintas  tanaman  petani,  sehingg  bisnis  militer  berkembang luas dari desa hingga ke kota.
Birokrasi  pemerintah  Orde  Baru  dirancang  secara  rigid,  tersentral  dan terkendali  untuk  memudahkan  control  dan  pengawasan  terhadap  kemungkinan munculnya pembangkangan  yang berasal  dari civil  society. RT, RW tidak hanya bekerja  sebaagai  administrator  atas  kelangsungan  usaha  borjuasi  di  daerah pedesaan,  tetapi  juga  sebagai  agen  kekuasaan  yang  setiap  saat  melaporkan perkembangan tertib social dan stabilitas keamanan. RT, RW tidak hanya menjadi agen kekuasaan tetapi juga menjadi  agen borjuasi  yang menjual pestisida, pupuk urea kepada petani (Antlov. 2002).
Dengan  begitu,  modernisasi  yang  digunakan  Orde  Baru  adalah  politik segmentasi  dan  bifrontal  seperti  yang  sering  dikemukakan  oleh  O’Donnel. Strategi  bifrontal  dipergunakan  untuk  melakukan  proses  statisasi,  lewatnya Negara  menundukkaan  organisasi-organisasi  massyarakat  sipil  dan  privatisasi dengan  membuka  beberapa  lembaganya  bagi  penyampaian  kepentingan masyarakat sipil secara terorganisasi.
Strategi  segmenter  digunakan  untuk:  (1)  memusatkan  proses  statisasi masyarakat  kelas  bawah,  (2)  memprivatisasikan  lembaganya  bagi  kepentingan kelas atas yang dominan.singkatnya, perwakilan kelas bawah dibatasi, sedangkan perwakilan  kelas  atas  atau  dominan  diperbolehkan  (O’Donnell  dalam  Mas’oed, 1989: 15).
Dengan  demikian  rasionalitas  dan  modernisassi  ekonomi  politik  yang dijalankan  pada  masa  orde  baru  dugunakan  untuk  : Pertama, memperkokoh kekuasaan  orde  baru. Kedua ,  menjamin  basis  material  (capital)  untuk  membayar loyalitas  dari  sector  rakyat. Ketiga ,  memastikan  bahwa  legitimasi  kekuasaan berasal  dari  sector  rakyat. Keempat ,  meminimalkan  partisipasi  rakyat  pedesaan untuk menjamin tertib social, stabilitas keamanan dan roda pembangunan.

## Agenda Pembaharuan Desa
Dengan  proses  rasionalitas  dan  modernisasi  ekonomi  politikseperti  yang telah  digamb  arkan  diatas,  bagaimakah  memformulasikan  agenda  pembaharuan desa  ?.  mengembalikan  otonomi  desa,  terutama  hak-hak  ekonomi  dan  politik rakyat  yang selama ini dirampas oleh Negara. Oleh karena itu agendanya adalah memformulasikan  kembali  ruang-ruang  ekonomi  yang  selama  ini  digunakan secara  keliru  untuk  kepentingan  kekuasaan.  Agenda  pertama  adalah mengembalikan  sumber-sumber  daya,  termasuk  tanah  yang  selama  ini  telah dieksploitasi untuk kepentingan Negara. Kedua mengembalikan hak-hak ekonomi politik rakyat; ruang-ruang public yang ada di desa difungsikan kembali dan diisi dengan  daya  kreasi,  inovasi,  kebebasan  berekspresi  dan  sebagainya  yang  khas rakyat pedesaan. Reformulasi srategi ini sangat penting demi menata kembali desa yang selama ini telah menjadi korban berbagi kepentingan kekuasaan.

## Daftar Pustaka
Brabanti, Ralph. 1980. Modernisasi Administrasi Negara. Dalam Weiner, Myron (Ed). Modernisasi  Dinamika  Pertumbuhan. Yogyakarta:  Gajdah  Madah University Press.
Mashud,  Mustain.  2004.  Perubahan  Sosial.  Dalam  Narwoko,  J.  D.  &  Suyanto, Bagong  (Ed). Sosiolgi  Teks  Pengantar  dan  Terapan. Jakarta:  Predana Media.
O’Donnell  dalam  Mochtar  Mas’oed.  1989. Ekonomi  Dan  Struktur  Politik  Orde Baru 1996-1997 . LP3ES. Jakarta.
Soekanto, Soerjono. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
Susanto,  Astrid  S.  1983. Pengantar  Sosiologi  dan  Perubahan  Sosiologi. Jakarta:
Binacipta.
Suwarsono, Alvin Y. So 1991. Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia: Teori-teori    Modernisasi,  Dependensi  dan  Sistem  Dunia .  Lembaga Penelitian, Pendidikan.
Syarbaini, S., Rusdiyanto. 2009. Dasar-Dasar Sosiologi. Yogyakarta: Graha Ilmu
Weiner,  Myron.  1980.  Partisipasi  Politik  dan  Perkembangan  Politik.  Dalam Weiner,  Myron  (Ed). Modernisasi  Dinamika  Pertumbuhan. Yogyakarta: Gajdah Madah University Press.
Widyartono, Didin. 2012. Bahasa Indonesia Riset. Malang: UB Press
J. Michael Armer, John Katsillis. "Modernization Theory". Diakses 1 Mei 2014.
J.  Matunhu.  2011.  "A  critique  of  modernization  and  dependency  theories  in Africa: Critical
assessment". African Journal of History and Culture.
Henry  Bernstein.  "Modernization  Theory  and  The  Sociological  Study  of Development".
Internet
http/www. Wikipedia.org/ "Modernization". Diakses 1 April 2014.
http/www.wikipedia.org/"Modernization Theory". Diakses 27 Juni 2014.
Iskandar, Israr. 2004. Perluasan Korupsi dan Modernisasi Politik, (http://israriskandar.wordpress.com/perluasan-korupsi-dan-modernisasi- politik/), diakses pada 15 Desember 2013.
Nenytriana. 2011. Modernisasi Politik Gelombang Ketiga,
( http://Nenytriana.Wordpress.Com/2011/11/14/Modernisasi-Politik- Gelombang-Ketiga/) diakses pada 15 Desember 2013.
NN. 2008. Modernisasi Politik, ( http://cenya95.wordpress.com/2008/12/13/modernisasi-politik/),  diakses pada 15 Desember 2013.
NN.  2009. Dampak  Positif  Dan  Dampak  Negatif  Globalisasi  Dan  Modernisasi,
( http://mengerjakantugas.blogspot.com/2009/05/dampak-positif-dan- dampak-negatif.html), diakses pada 15 Desember 2013.
NN. 2009. Pengertian Modernisasi, ( http://mengerjakantugas.blogspot.com/2009/05/pengertian- modernisasi.html), diakses pada 15 Desember 2013.
Wikipedia. 2013. Modernisasi, (http://id.wikipedia.org/wiki/Modernisasi), diakses pada 15 Desember 2013.
Wrahatnala, Bondet . 2013. Dampak Modernisasi, ( http://ssbelajar.blogspot.com/2012/08/dampak-modernisasi.html),  diakses pada 15 Desember 2013.