Political Trust Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik dan Non Ilmu Politik Terhadap Anggota Legislatif (Jorawan Setiaji Rasyid, Nuke Martiarini, Hal. 30-42)

## POLITICAL TRUST MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU POLITIK DAN NON ILMU POLITIK TERHADAP ANGGOTA LEGISLATIF
Jorawan Setiaji Rasyid 1, Nuke Martiarini 2 nuke.martiarini@mail.unnes.ac.id
1,2) Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang

## ABSTRAK
Mahasiswa memiliki berbagai  bidang  studi  yang  ditekuni,  salah  satunya  adalah ilmu  politik.  Pemahaman  mengenai  politik  antara  mahasiswa  ilmu  politik  dengan mahasiswa  yang  tidak  menekuni  ilmu  politik  dianggap  akan  berbeda  oleh  peneliti. Informasi dalam lingkungan pendidikan yang dijalani dan diterima mahasiswa dianggap mempengaruhi trust pada sistem politik yang ada.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan political trust antara mahasiswa program studi ilmu politik dan  mahasiswa non ilmu politik terhadap anggota  legislatif.  Populasi  pada  penelitian  ini  adalah  100  mahasiswa  program  ilmu politik dan 100 mahasiswa non ilmu politik di Universitas Negeri Semarang.
Hasilnya  adalah  ada  perbedaan political  trust yang  signifikan  pada  kelompok subjek  yang  merupakan  mahasiswa  ilmu  politik  dan  kelompok  mahasiswa  non  ilmu politik,  dengan skor t = 5,609 (t hitung > t tabel yaitu 1,972) dengan p = 0,000 (p < 0,05).
Kata Kunci : political trust , legislatif, mahasiswa

## ABSTRACT
College student have different view about political condition that happens their areas.  In college education they  have  many branch of  knowledge ,  one  them  is  political science. Student who take political science study program have much political knowledge than the others. The education and enviroment that they have will affecting the political trust.
This  research  aims  to  determine  whether  differences  in  trust  to  parliament members  between  political  science  college  student  and  the  other,  who  doesnt  take political  science  degree.  Totals  population  in  this  rearch  is  200  subjects.  This  research take  100  subjects  of  college  student  in  political  science  degree,  and  100    subjects  of college student not in political science degree in Universitas Negeri Semarang.
After  statistical  analysis,  the  results  of  this  research  showed  of  a  difference  of political  trust  between  two  groups  of  college  students.  Political  science  student  have higher  value  of  political  trust  than  college  student  who  not  in  political  science  degree. However, two groups of college student still in the same level of trust.
Keywords: political trust, parliament,  stud ent

## PENDAHULUAN
Rasa  percaya  menjadi  salah  satu  komponen  penting  dalam  suatu interaksi.  Tanpa  rasa  percaya,  individu  tidak  dapat  membina  relasi  yang baik.Relasi yang dimaksud dalam hal ini adalah relasi antar individu, baik dalam ranah  formal  maupun  non  formal.  Dalam  ranah  formal,  misalnya  hubungan secara  politis,  rasa  percaya  rakyat  terhadap  pelaku  politik  (pemimpin) mempunyai  peran  yang  sangat  penting  dalam  mewujudkan  visi  dan  misi  suatu bangsa, tanpa terkecuali bangsa Indonesia.
Rasa  percaya  dalam  ranah  politik  yang  kemudian  dikenal  dengan  istilah political  trust dapat  dimaknai  sebagai  rasa  percaya  rakyat  terhadap pemimpinnya.  Rasa  percaya  rakyat  dapat  berupa  kepedulian  yang  ditunjukkan dengan  kemauan  rakyat  untuk  menyuarakan  aspirasinya.  Ketika  rakyat  masih mau  “bersuara”  maka  hal  tersebut  merupakan  indikator  bahwa  rakyat  percaya terhadap  pemimpinnya.    Salah  satu  wadah  menyuarakan  aspirasi  rakyat  di Indonesia adalam melalui Pemilihan Umum (pemilu). Pemilihan umum dilakukan untuk  menentukan  pemimpin.  Pemilihan  umum  di  Indonesia  dilakukan  untuk memilih pemimpin legislatif dari tingkat daerah sampai tingkat pusat (nasional).
Beberapa  periode  pemilu  terakhir  ini,  banyak  Warga  Negara  Indonesia yang  memilih  untuk  “tidak  memilih”  atau  tidak  terlibat  dalam  proses  pemilu. Berbagai  alasan  melatarbelakangi  sikap  warga  untuk  tidak  terlibat  dalam  pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Peningkatan jumlah warga yang  tidak  menggunakan  hak  pilihnya  kemudian  dapat  dikaitkan  dengan menurunnya  kepercayaan  politik  warga  terhadap  para  pemimpin  legislatif. Persentase  rakyat  yang  tidak  menggunakan  hak  pilihnya  pada  pemilu  legislatif semakin  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Survey  yang  dilakukan  oleh  Puspoyo (2009)  menunjukkan  bahwa  partisipasi  politik  rakyat  Indonesia  dalam  pemilu legislatif  sejak  tahun  1955  sampai  tahun  2009  trennya  semakin  meningkat. Tahun  1971,  jumlah  pemilih  yang  tidak  menggunakan  hak  pilihnya  sebesar
Political Trust Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik dan Non Ilmu Politik Terhadap Anggota Legislatif (Jorawan Setiaji Rasyid, Nuke Martiarini, Hal. 30-42)
6,67%, tahun 1977 sebesar 8,40%,  tahun 1982 sebesar 9,61%, sedangkan pada tahun  1987  turun  menjadi  8,39%.  Tahun  selanjutnya  kembali  mengalami peningkatan,  tahun  1992  sebesar  9,05%,  tahun  1997  sebesar  10,07%,    tahun 1999 sebesar 10,40%, tahun 2004 sebesar23,34%, dan yang terakhir tahun 2009 sebesar 39,22%.
Ketidakpuasan terhadap kinerja anggota legislatif, dimana janji-janji yang diberikan  saat  kampanye  tidak  ditepati,  keputusan  yang  diambil  juga  tidak mewakili  harapan  rakyat,  selanjutnya  dianggap  sebagai  sebuah  kegagalan  yang menyebabkan  warga  menjadi  tidak  lagi  percaya.  Hal  ini  diperburuk  dengan semakin banyaknya berita terkait korupsi yang dilakukan oleh anggota legislatif. Data  dari  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  menunjukkan  semakin  banyak politikus  (anggota  legislatif)  yang  terbukti  melakukan  tindakan  korupsi.  Dalam kasus  korupsi  Pekan  Olahraga  Nasional  misalnya,  KPK  menetapkan  beberapa anggota DPRD Riau dari partai X sebagai tersangka, bahkan KPK juga menyelidiki keterlibatan  Gubernur  Riau  yang  juga  Ketua  Dewan  Pimpinan  Pusat  partai tersebut. Kasus lain yang menyedot perhatian publik adalah korupsi pengadaan Al-Quran  di  Kementerian  Agama.  Dalam  kasus  ini,  KPK  menetapkan  dua tersangka,  yaitu  anggota  Komisi  Agama  DPR  dari  partai  X.  Maraknya penangkapan anggota atau kader partai X membuat masyarakat menjadi enggan untuk  memilih  pemimpin  yang  diusung  oleh  partai  X.  Hal  ini  ditunjukkan  saat pemilu  kepala  daerah  di  DKI  Jakarta  pada  tahun  2013  lalu,  pasangan  yang diusung  partai  X  hanya  mendapat  dukungan  suara  kurang  dari  5% (www.nasional.tempo.co.id,  diakses  pada  16/09/2015).  Selanjutnya  adalah berita  mengenai  seorang  sekretaris  jenderal  partai  politik  yang  juga  menjabat sebagai  anggota  komisi  III  DPR  RI  tersandung  kasus  korupsi.  Sekretaris  jenderal partai  nasionalis  demokratis  ini  tersandung  kasus  dugaan  suap  dalam  bantuan sosial  di  Sumatera  utara  (nasional.sindonews.com,  diakses  pada  10/06/2016).
Political Trust Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik dan Non Ilmu Politik Terhadap Anggota Legislatif (Jorawan Setiaji Rasyid, Nuke Martiarini, Hal. 30-42)
Penetapan  status  tersangka  terhadap  anggota  komisi  III  DPR  RI  ini  semakin menurunkan kepercayaan politik terhadap lembaga politik di negeri ini.
Selain  masalah  korupsi,  ada  pula  anggota  legislatif  yang  terjerat  kasus narkoba.  Dalam  razia  narkoba  yang  dilakukan  pada  Rabu,  24  Februari  2016, Kapolri  menyatakan  ada  sembilan  anggota  DPR  yang  terjaring  razia  narkoba (www.beritasatu.com,  diakses  pada  10/06/2016).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa anggota  dewan  yang  seharusnya  memberikan  contoh  yang  baik  pada masyarakat,  namun  beberapa  diantaranya  malah  memberikan  contoh  yang buruk.
Secara  teoritis, trust atau  rasa  percaya  adalah    sebagai  kesediaan  untuk menerima atau menjadi terbuka  terhadap orang lain, didasarkan pada keyakinan bahwa orang lain itu dapat dipercaya, terbuka, kompeten, dan peduli (Searle dan Skinner,  2011).  Selanjutnya,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Colcuitt,  Scott,  dan LePine (2007) menunjukkan bahwa individu dapat dipercaya berdasarkan tiga hal yaitu  kemampuan/ ability, benevolence ,  dan integrity .  Aspek  yang  diutarakan Colcuitt, Scott, dan LePine serupa dengan pendapat Mayer, Davis, dan Scoorman (1995)  yang  menyatakan  bahwa  aspek trust adalah ability , benevolence ,  dan integrity .  Secara  lebih  spesifik, ability /kemampuan  adalah  keterampilan, kompetensi, dan karakteristik individu yang memungkinkan pihak untuk memiliki pengaruh  dalam  beberapa  bidang  tertentu.  Adapun benevolence /kebajikan adalah  sejauhmana  individu  diyakini  ingin  melakukan  hal  baik  untuk trustor (orang yang mempercayai), selain dari motif keuntungan egosentris. Berikutnya, integrity /integritas  adalah  sifat  individu  yang  jujur,  dapat  dipercaya  dan  tidak pernah ingkar janji.
Berikutnya,  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kepercayaan  politik menurut  Wong  (dalam  Wahyudi,  2013)  ada  dua  yaitu,  faktor  institusi  yang berkaitan  dengan  ekonomi  dan  performa  dari  pemerintah  dan  lembaga  politik, serta  faktor  budaya  yang  meliputi  sosiologis  dan  psikologis.  Lebih  lanjut,
Political Trust Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik dan Non Ilmu Politik Terhadap Anggota Legislatif (Jorawan Setiaji Rasyid, Nuke Martiarini, Hal. 30-42)
Christensen  dan  Laegreid  (dalam  Wahyudi,  2013),  budaya  politik  dan sosiodemografi  seperti  umur,  pendidikan  dan  pekerjaan  berperan  dalam membentuk kepercayaan politik.
Berdasarkan  penjelasan  mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi political  trust tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor  pendidikan mempunyai  pengaruh  yang  cukup  kuat.  Secara  lebih  spesifik,  yang  dimaksud dengan  pendidikan  dalam  hal  ini  bukan  hanya  soal  jenjang  atau  tingkat pendidikan,  tetapi  juga  bidang  pendidikan  yang  ditekuni.  Pengetahuan  antar murid  Sekolah  Dasar  dengan  pengetahuan  murid  Sekolah  Menengah  pastilah berbeda. Begitu pula pengetahuan antara mahasiswa dengan masyarakat awam. Bidang keilmuwan yang ditekuni mahasiswa juga cukup beragam. Terkait dengan penelitian  ini,  peneliti  membagi  cakupan  bidang  ilmu  menjadi  dua  kelompok besar,  yaitu  bidang  politik  (jurusan  ilmu  politik)  dan  bidang  non  politik  (selain jurusan ilmu politik). Adapun asumsi yang mendasarinya adalah mahasiswa yang mendalami ilmu yang berhubungan dengan sistem politik dapat lebih memahami konsep  politik  yang  ideal  sehingga  diprediksi  memiliki mindset yang  berbeda dengan mahasiswa yang tidak secara formal mendalami bidang politik. Penelitian ini  bertujuan  untuk  melihat  apakah  ada  perbedaan political  trust pada mahasiswa jurusan ilmu politik dan non ilmu politik.

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode  kuantitatif  komparasi. Alat  pengumpul  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  menggunakan  skala political  trust yang  disusun  berdasarkan  tigas  aspek,  yaitu ability,  benevolence, dan integrity. Pada awalnya skala political trust terdiri dari  24 aitem pernyataan, tetapi setelah dilakukan uji coba dan diuji validitasnya terdapat dua aitem yang tidak  valid,  sehingga  pada  akhirnya  aitem  yang  tersisa  sejumlah  22.  Adapun koefisien  reliabilitasnya  tergolong  tinggi,  yaitu  sebesar  0,911.  Subjek  yang
Political Trust Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik dan Non Ilmu Politik Terhadap Anggota Legislatif (Jorawan Setiaji Rasyid, Nuke Martiarini, Hal. 30-42)
terlibat  dalam  penelitian  ini  sejumlah  200  orang,  dengan  rincian  100  orang mahasiswa  jurusan  ilmu  politik  dan  100  orang  mahasiswa  jurusan  non  ilmu politik. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan simple random sampling .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut  adalah  gambaran  subjek  berdasarkan  data  identitas  yang diperoleh:
Tabel 1. Gambaran Subjek Penelitian Program Studi Laki-laki Perempuan Jumlah Mahasiswa Ilmu Politik 48 52 100 Mahasiswa Non-Ilmu Politik 36 64 100 Total 84 116 200
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  gambaran political  trust terhadap anggota legislatif pada kelompok mahasiswa program studi ilmu politik sebagian besar  berada  pada  ketegori  sedang.  Sedangkan  gambaran  mengenai political trust terhadap anggota legislatif pada kelompok mahasiswa program studi non- ilmu  politik  sebagian  besar  juga  berada  pada  ketegori  sedang.  Berikut  adalah tabel kategorisasinya :

## Tabel 2.
Kategori Political Trust terhadap Anggota Legislatif pada Subjek Kategori Mahasiswa Ilmu Politik Mahasiswa Non-Ilmu Politik Frekuensi (orang) Persentase (%) Frekuensi (orang) Persentase (%) Sangat Tinggi 0 0 2 2% Tinggi 29 29% 5 5% Sedang 49 49% 47 47% Rendah 22 22% 40 40% Sangat Rendah 0 0 6 6% Total 100 100% 100 100%
Political Trust Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik dan Non Ilmu Politik Terhadap Anggota Legislatif (Jorawan Setiaji Rasyid, Nuke Martiarini, Hal. 30-42)
Secara  lebih  detil,  gambaran political  trust pada  dua  kelompok  subjek dapat dilihat  melalui  aspek-aspek  yang menyusun political  trust. Berikut  adalah tabel  dan  diagram  perbandingan  skor  antar  dua  kelompok  subjek  pada  tiap aspek:
Tabel 3.
Kategori Political Trust terhadap Anggota Legislatif per Aspek Aspek Subjek Kategori Sangat Tinggi Tinggi Sedang  Rendah  Sangat Rendah Ability Mhs Ilmu Politik 0% 30% 49% 20% 1% Mhs Non Ilmu Politik 2% 10% 41% 40% 7% Benevolence Mhs Ilmu Politik 4% 28% 50% 16% 2% Mhs Non Ilmu Politik 2% 13% 42% 38% 5% Integrity Mhs Ilmu Politik 1% 28% 38% 29% 4% Mhs Non Ilmu Politik 2% 3% 34% 45% 16%
Gambar 1. Gambaran Political Trust per Aspek
Berdasarkan  diagram  tersebut  diatas  tampak  bahwa  kedua  kelompok subjek,  baik  mahasiswa  program  studi  ilmu  politik  maupun  kelompok mahasiswa non-program studi ilmu politik pada aspek ability mayoritas berada pada taraf sedang. Akan tetapi kelompok mahasiswa ilmu politik menunjukkan
Political Trust Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik dan Non Ilmu Politik Terhadap Anggota Legislatif (Jorawan Setiaji Rasyid, Nuke Martiarini, Hal. 30-42)
persentase  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  kelompok  mahasiswa  non ilmu politik (meskipun kategorinya masih sama). Demikian pula dengan aspek benevolence. Adapun  untuk  aspek integrity kedua  kelompok  mayoritas  juga berada  pada  taraf  sedang.  Akan  tetpai  yang  menarik  adalah  pada  aspek integrity ini  kelompok  mahasiswa  program  studi  ilmu  politik  justru menunjukkan  skor  yang  lebih  rendah  (38%)  daripada  kelompok  subjek mahasiswa non-ilmu politik (45%).
Selanjutnya  dilakukan  uji  asumsi  guna  mengetahui  normalitas  dan homogenitas  data  penelitian.  Dan  hasilnya  menunjukkan  bahwa  data  normal dan  homogen.  Selanjutnya  dilakukan  uji  hipotesis  menggunakan  teknik Independent  Sample  T-test dengan  bantuan software pengolah  data.  Berikut adalah tabel hasil uji hipotesis :
Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis
Political Trust Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's F ,052 Test  for  Sig. Equality of Variances ,819 t-test   for  t 5,609 5,609 Equality df 198 194,097 of Means  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 Mean Difference 6,920 6,920 Std. Error Difference 1,234 1,234 95%Lower Confidence Upper 4,487 4,487 Interval  of the Difference 9,353 9,353
Berdasarkan Berdasarkan tabel di atas, diketahui t hitung 5,609. Oleh karena t hitung  lebih  besar  dari  t  tabel  (1,972)  dengan  taraf  kepercayaan  95%  dimana p  =  0,000  (p  <  0,05)  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  ada  perbedaan political  trust yang signifikan pada kedua kelompok subjek  (mahasiswa program studi ilmu politik dan mahasiswa non-ilmu politik).
(Jorawan Setiaji Rasyid, Nuke Martiarini, Hal. 30-42)
Subjek dalam penelitian ini berada pada jenjang pendidikan yang sama, yaitu mahasiswa.  Mereka  berada  pada  jenjang  usia  17  hingga  24  tahun,  yang  berarti mereka  berada  pada  tahap  perkembangan  remaja  akhir  hingga  dewasa  awal.  Pada masa dewasa awal ini tugas perkembangan mereka adalah mulai untuk beradaptasi dengan  norma-norma  kehidupan,  seperti  perilaku  politik  yang  ada.  Mereka  dapat berpartisipasi dalam sistem politik dengan cara mengikuti organisasi ataupun mulai selektif  dalam  menggunakan  hak  pilihnya.  Hak  pilih  dalam  menentukan  kepala negara,  kepala  daerah  dan  anggota  legislatif.  Selain  itu  organisasi  juga  menjadi wadah bagi mereka yang ingin belajar mengenai sistem perpolitikan yang ada.
Keikutsertaan subjek terhadap organisasi dapat dilihat sebagai bentuk kurangnya kepercayaan  terhadap  sistem  politik  yang  ada.  Dimana  mereka  tidak  puas  terhadap hasil  atau  keputusan  politik  dilingkungannya.  Mereka  ingin  berpartisipasi  terhadap pembentukan  kebijakan  atau  keputusan.  Keikutsertaan  dalam  organisasi  dapat diartikan pula sebagai proses untuk mencari tahu bagaimana suatu organisasi berjalan. Rasa ingin tahu individu terhadap sistem politik yang ada atau kurangnya pengetahuan individu  terhadap  suatu  organisasi  menjadi  salah  satu  hal  yang  mendorong  individu untuk masuk kedalam suatu organisasi. Hal ini sesuai pada hasil penelitian Matulessy (2013)  mengenai  kepercayaan  politik dan  partisipasi dalam  gerakan  mahasiswa, yang menyatakan  bahwa  kepercayaan  politik  memiliki  hubungan  negatif  dengan  gerakan mahasiswa.  Hal  tersebut  sesuai  jika  melihat  jumlah  mahasiswa  yang  mengikuti organisasi cenderung rendah.
Pendidikan  yang  memberikan  perbedaan  terhadap  tingkat political  trust pada anggota legislatif  tidak hanya  pada  jenjang  pendidikan, namun pada  jenis  pendidikan yang  dijalani  individu.  Dalam  pendidikan  ini  menggunakan  2  kelompok  subjek  yang memiliki jenjang pendidikan yang sama (mahasiswa S1), namun berbeda jurusan yang ditempuh  oleh  kedua  kelompok.  Mahasiswa  yang  menempuh  program  studi  ilmu politik memiliki trust pada anggota legislatif lebih tinggi dari pada mahasiswa non-ilmu politik.  Hal  itu  sesuai  dengan  pendapat  Hakhverdian  dan  Mayne  (2012)  dalam
(Jorawan Setiaji Rasyid, Nuke Martiarini, Hal. 30-42)
penelitiannya  mengenai institutional  trust,  education,  and  corruption:  a  micro-macro interactive  approach yang  menyatakan  bahwa  pengetahuan  mengenai  sistem  politik memliki  pengaruh  lebih  terhadap  trust  dari  pada  pengetahuan  umum.  Pengetahuan mengenai sistem politik tentunya lebih banyak diterima oleh mahasiswa program studi ilmu politik dibanding mahasiswa non-ilmu politik.
Apabila dicermati  setiap aspeknya,  pada  aspek ability kedua  kelompok  subjek berada didalam taraf yang sama, dengan nilai mean pada mahasiswa ilmu politik dan pada mahasiswa non-ilmu politik sama pada kategori sedang. Aspek ability pada kedua kelompok  memiliki  nilai  rata-rata  terendah  dibandingkan  aspek benevolence dan integrity .  Hal  ini  berarti  kemampuan  anggota  legislatif  mengenai  ketrampilan, kompetensi, dan karakteristik untuk mempengaruhi bidang politik menjadi hal terakhir yang memiliki pengaruh terhadap trust pada anggota legislatif. Selanjutnya pada aspek benevolence /kebajikan,  pada  aspek  ini  kedua  kelompok  subjek  berada  didalam  taraf yang  sama,  skor  pada  mahasiswa  ilmu  politik  dan  pada  mahasiswa  non-ilmu  politik berada kategori sedang. Keyakinan subjek terhadap anggota legislatif untuk melakukan hal  baik  terhadap  subjek  tanpa  mementingkan  kepentingan  anggota  legislatif  berada dalam taraf sedang. Terakhir adalah aspek integrity /integritas, kedua kelompok subjek berada didalam taraf yang beda, dengan skor pada mahasiswa ilmu politik berada pada taraf sedang dan pada mahasiswa non-ilmu politik berada pada taraf sedang. Namun pada aspek ini kedua kelompok subjek penelitian memiliki skor tertinggi. Hal ini berarti anggota  legislatif  yang  mampu  menunjukkan  sifat  kejujuran,  dapat  dipercaya,  dan tidak ingkar janji lebih mendapatkan trust pada anggota legislatif dari subjek penelitian ini.
Meskipun  berada  dalam  taraf  yang  mayoritas  sama  dalam  ketiga  aspek tersebut,  tetapi  nilai  mean  populasi  mahasiswa  ilmu  politik  selalu  lebih  tinggi dibandingkan  nilai  mean  populasi  mahasiswa  non-ilmu  politik.  Hal  ini  membuktikan bahwa  pengetahuan  mengenai  sistem  politik  sedikit  banyak  mempengaruhi political trust pada  anggota  legislatif.  Pendidikan  atau  pengetahuan  yang  diterima  individu
(Jorawan Setiaji Rasyid, Nuke Martiarini, Hal. 30-42)
terutama  mengenai  konsep  dan  sistem  politik  menjadi  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi tingkat political trust , baik secara kelompok maupun individu.
Sesuai dengan penelitian Mayer, dkk. (1995) mengenai an integrative model of organizational trust yang menyatakan bahwa aspek ability, benevolence dan integrity memiliki  hubungan  positif.  Jika trust tinggi  maka    dapat  dipastikan  ketiga  aspek tersebut  berada  pada  taraf  tinggi  pula. Trust pada  anggota  legislatif  oleh  mahasiswa yang  menjadi  subjek  penelitian  berada  pada  kategori  sedang,  maka  ketiga  aspek tersebut  berada  pada  taraf  sedang  pula.  Subjek  hanya  akan  mempercayai  tindakan anggota  legislatif    yang  dapat  mereka  pantau  atau  lihat.  Seperti  tindakan penenggelaman  kapal  nelayan  asing  yang  mencuri  ikan  diwilayah  kita  yang  sering diberitakan  media.  Subjek  melihat  hal  tersebut  sebagai  hasil  dari  sistem  politik  yang ada  dan  mengapresiasinya  secara  positif.  Lain  halnya  dengan  berita  negatif  seperti korupsi,  hal  tersebut  akan  menurunkan  penilaian  subjek  terhadap  ketiga  aspek.  Jika penilaian terhadap ketiga aspek tersebut turun, makan kepercayaan politik akan turun juga,
Kembali ke pengertian trust secara umum dimana trust adalah kesediaan untuk menerima ataupun mengambil resiko dalam suatu hubungan dengan menjadi terbuka terhadap orang lain, maka kategori political trust pada anggota legislatif yang sedang dapat  diartikan  sebagai  subjek  masih  enggan  dan  tidak  mau  terbuka  secara  penuh anggota legislatif terkait dengan ruang-lingkup kerjanya sebagai wakil dari masyarakat didalam sistem pemerintahan yang demokratis. Penilaian terhadap ketiga aspek yang terdapat  pada  lembaga  legislatif  pun  cenderung  sedang.  Kategori  sedang  dapat diartikan  pula  sebagai  ketidaktahuan  subjek  mengenai  bagaimana  seharusnya  sistem politik berjalan. Ketidaktahuan yang berakibat pada keraguan atau keengganan untuk percaya terhadap sistem politik yang ada.
Untuk  mengatasi  ketidaktahuan  tersebut,  maka  diperlukan  pengetahuan. Pengetahuan  mengenai  sistem  politik.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  hasil  penelitian ini  yang  membuktikan  bahwa political  trust pada  anggota  legislatif  oleh  mahasiswa
(Jorawan Setiaji Rasyid, Nuke Martiarini, Hal. 30-42)
yang  mempelajari  ataupun  mendalami  ilmu  politik  lebih  tinggi  dari  pada  yang  tidak mendalami.  Pentingnya  pengetahuan  untuk  membentuk  rasa  percaya.  Pengetahuan yang  baik  mengenai  sistem  politik beserta  fungsinya  akan  menghasilkan  kepercayaan politik yang baik pula. Generasi yang sadar akan fungsi  dan tanggung jawab politiknya, akan menjaga serta memajukan budaya politik dalam suatu bangsa.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  permasalahan  dan  pembahasan  mengenai trust pada  anggota legislatif di dalam penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain : 1)  Adanya  perbedaan  yang  signifikan  mengenai political  trust pada  anggota  legislatif antara  mahasiswa  program  studi  ilmu  politik  dengan  mahasiswa  non-ilmu  politik. Mahasiswa  program  studi  ilmu  politik  memiliki  skor political  trust pada  anggota legislatif lebih tinggi dari pada mahasiswa non-ilmu politik. Hal itu menunjukan bahwa pengetahuan  mengenai  sistem  politik  yang  ada  memberi  pengaruh  positif  terhadap political  trust pada  anggota  legislatif.  2)  Mahasiswa  program  studi  ilmu  politik  dan mahasiswa non-ilmu politik memiliki tingkat political trust pada anggota legislatif yang sama,  yaitu  berada  pada  kategori  sedang.  3)  Aspek integrity pada  anggota  legislatif menjadi  aspek  yang  menyumbang  pengaruh  lebih  terhadap political  trust pada anggota  legislatif,  baik  pada  mahasiswa  ilmu  politik  maupun  mahasiswa  non-ilmu politik dibanding aspek ability dan benevolence .

## DAFTAR PUSTAKA
Beritasatu.com.  (2016,  Februari  24). http://www.beritasatu.com/nasional/351249- penggerebekan-kostrad-kapolri-sebut-9-anggota-dpr-ditangkap-karena- narkoba.html .  Dipetik  Juni  10,  2016,  dari  http://www.beritasatu.com: http://www.beritasatu.com/nasional/351249-penggerebekan-kostrad-kapolri- sebut-9-anggota-dpr-ditangkap-karena-narkoba.html
Colquitt,  J.  A.,  Scott,  B.  A.,  &  LePine,  J.  A.  (2007).  Trust,  Trustworthiness  and  Trust Propensity: A Meta Analityc Test of Their Unique Relationship With Risk Taking and job Perfomance. Journal of Applied Psychology, 92 , 909-927.
Hakhverdian, A., & Mayne, Q. (2012). Institutional Trust, Education, And Corruption: A Micro-Macro Interactive Approach. Journal of Politics 73:3 .
Matulessy,  A.  (2013).  Political  Efficacy,  Political  Trust  dan  Collective  Self-esteem Dengan Partisipasi Dalam Gerakan Mahasiswa. Jurnal Penelitian Psikologi 2013, 04 , 84-106.
Mayer,  R.  C.,  Davis,  J.  H.,  &  Scoorman,  F.  D.  (1995).  An  Integrative  Model  of Organizazional Trust. Academy of management Review, 20 , 709-734.
Nasional, T. (t.thn.). Efek kasus Korupsi, Pamor Golkar Meredup. Dipetik September 16, 2015, dari http://www.nasional.tempo.co
Puspoyo,  W.  (2009).  Dari  Soekarno  Hingga  Yudhoyono:  Pemilu  Indonesia  1995-2009.
Jurnal Perempuan .
Searle,  R.  H.,  &  Skinner,  D.  (2011). Trust  and  Human  Resource  Management. USA: Edward Elgar Publishing Inc.
Sindonews.com. (2015, Oktober 15). http://nasional.sindonews.com/read/1053688/16/lagi-lagi-anggota-dpr- terjerat-korupsi-1444991055 . Dipetik Juni 10, 2016, dari
nasional.sindonewa.com:
http://nasional.sindonews.com/read/1053688/16/lagi-lagi-anggota-dpr- terjerat-korupsi-1444991055
Wahyudi, H., Fernando, T., Ahmad, A., Khairani, A., Fatimah, Agung, I. M., & Milla, M.
N.  (2013).  Peran  Kepercayaan  Politik  dan  Kepuasan  Demokrasi  terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa. Jurnal Psikologi, 9 .