Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
REKONSTRUKSI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP GURU DALAM MENDIDIK SISWA
Dedi Mulyadi 1

## ABSTRAK
Perlindungan hukum perlu diberikan kepada anak, karena mereka adalah bagian  dari  anggota  masyarakat  yang  memiliki  kemampuan  secara  fisik  dan mental  yang  masih  terbatas , namun  dewasa  ini  undang-undang  perlindungan anak  dijadikan  sebagai  alat  oleh  orangtua  siswa  untuk  melaporkan  guru  ke pihak  berwajib  ketika  tidak  menyenangi  cara  guru  dalam  mendidik  siswanya . Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  memahami rekonstruksi perlindungan anak terhadap guru dalam mendidik siswa dan untuk mengetahui  dan  memahami  konsep  guru  dalam  mendidik  siswa  dalam presfektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif yang  bersifat  deskriptif  analisis,  pengumpulan  data  dilakukan  dengan menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder  berupa  bahan  hukum  primer, sekunder  dan  tertier  sebagai  data  utama.  Setelah  data  sekunder  dan  primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara kualitatif
Berdasarkan  hasil  analisis  data,  disimpulkan  bahwa  Undang-undang perlindungan  anak  memberikan  dampak  terhadap  guru  dalam  mendidik. Undang-undang  perlindungan  anak  membuat  guru  harus  mengubah  pola didiknya.Guru  berada  pada  posisi  yang  dilematis,  antara  tugas  mulia menyalurkan  ilmu  pengetahuan  dan  perlakukan  orang  tua  murid.  Mereka dituntut  untuk  mampu  menjadikan  peserta  didik  mencapai  tujuan  pendidikan. Namun saat guru berupaya untuk menegakkan kedisplinan, guru dihadang oleh Undang-Undang  Perlindungan  Anak.  Sehingga  muncullah  sikap  apatis  dan ketidakpedulian dari seorang guru terhadap tingkah laku murid karena mereka takut  berhadapan  dengan  hukum  walaupun  undang-undang  telah  memberikan perlindungan kepadanya. Oleh sebab itu, pasal-pasal perlindungan  anak yang membatasi ruang gerak guru dalam melaksanakan proses pendidikan di sekolah harus di rekronstruksi kembali.
Kata Kunci: Perlindungan Anak, Guru, Mendidik Siswa
1 Guru SMPN 2 Panyingkiran Majalengka. Email : Dedimulyadi240370@gmail.com

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021

## A. Latar Belakang
Elemen  penting  dalam  dunia  pendidikan  adalah  guru  dan  siswa.  Guru disamping  memberikan  pengetahuan  kepada  siswanya,  juga  memiliki  peran pembentukan  karakter  siswanya,  sehingga  peran  mengayomi  adalah  hal  yang utama.  Profesi  guru  memiliki  tanggungjawab  besar,  karena  guru  memiliki peran  pembentukan  karakter  siswanya,  sehingga  negara  sangat  berharap kepada guru dalam mencetak generasi yang berakhlak dan berintegritas Profesi guru  memiliki  fungsi  yang  strategis,  sehingga  perlu  dihargai  sebagai  profesi yang bermartabat 2
Guru  adalah  seorang  pendidik  yang  memiliki  pekerjaan  mulia,  guru merupakan  kunci  utama  kemajuan  suatu  negara  dimana  membina  dan menciptakan  generasi  muda  yang  berkualitas  dan  bermoral  yang  tinggi  untuk bangsa  dan  negara.  Guru  merupakan  profesi  yang  sangat  mulia  bagi masyarakat karena dianggap sebagai sosok yang akan membantu mereka dalam hal  menanamkan  nilai-nilai  kebaikan  kepada  siswa.  Masyarakat  memberikan kepercayaan  penuh  kepada  guru  dalam  hal  mendidik  siswanya  di  sekolah walaupun  dengan  cara  kekerasan  sekalipun.  Namun,  kepercayaan  masyarakat terhadap  cara  guru  dalam  mendidik  siswanya  mulai  memudar  seiring perkembangan zaman dan disahkannya undang-undang perlindungan anak Realitasnya,  proses  pendidikan  tidak  dapat  berjalan  sebagaimana mestinya,  karena  terjadinya  ketidaktertiban  dari  peserta  didik,  sehingga  guru perlu  melakukan  tindakan  pendisiplinan  guna  membenahi  perilaku  atau karakternya,  namun  kerapkali  yang  terjadi  adalah  peserta  didik  merasa mendapat  perlakuan  kekerasan,  sehingga  persoalan  muncul  dimana  letak perbedaan  antara  tindakan  pendisiplinan  dan  tindakan  kekerasan,  dimana pendisiplinan ini memang perlu dilakukan, Kondisi ini memunculkan tuntutan pentingnya pemenuhan dan perlindungan anak . 3
Marlina  menyatakan  bahwa    “Masalah  perlindungan  hukum  bagi  anak merupakan  salah  satu  cara  melindungi  tunas  bangsa  di  masa  depan, perlindungan  hukum  terhadap  anak  menyangkut  semua  aturan  yang  berlaku. Perlindungan  ini  perlu  karena  anak  merupakan  bagian  dari  masyarakat  yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mental. Oleh karena itu memerlukan perlindungan dan perawatan khusus” 4
Tujuan  utama  dari  Undang-Undang  Perlindungan  anak  adalah  untuk menjamin  dan  melindungi  Anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.  Secara  teoritik,  anak-anak  Indonesia  dijamin  dalam  menjalani hidupnya.
2 Yenny AS, Anita Yuliastini , Rini Setiawati, Membangun Kesadaran Hukum Tentang Perlindungan Anak Bagi Guru , Jces ( Journal of Character Education Society ), Vol. 3, No. 3, Oktober  2020,  hlm  544,  file:///C:/Users/MINI%20PC/Downloads/2580-10663-2-PB.pdf, diakses pada tanggal 10 Juli 2021 Pukul 23.15 WIB
3 Ibid,
4 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia , Refika Aditama Bandung, 2012 hlm. 42

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
Dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  pada  Pasal  1  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan Anak  dijelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  perlindungan  anak  adalah segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari kekerasan  dan  diskriminasi.  Secara  spesifik  perlindungan  anak  di  sekolah dijelaskan  pada  Pasal  54  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35 Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak  bahwa  setiap  anak  berhak mendapatkan  perlindungan  di  satuan  pendidikan  dari  kejahatan  seksual  dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
Secara  hukum,  undang-undang  ini  bermaksud  menjamin  hak  anak-anak Indonesia  dalam mendapatkan  layanan  pendidikan  dan  mejalani  kehidupanya. Hal  tersebut  dapat  dipahami  karena  anak-anak  termasuk  bagian  dari  anggota masyarakat yang sangat rawan mengalami tindakan kekerasan dan pelecehan 5 . Undang-undang  perlindungan  anak  digunakan  agar  dapat  menjamin perlindungan hukum bagi anak ketika beraktifitas di masyarakat dan mengikuti proses  pendidikan  di  sekolah.  Perlindungan  hukum  perlu  diberikan  kepada anak  karena  mereka  adalah  bagian  dari  anggota  masyarakat  yang  memiliki kemampuan  secara  fisik  dan  mental  yang  masih  terbatas. 6 Oleh  karena  itu, dapat  dipahami  bahwa  anak  memerlukan  perlindungan  secara  khusus  karena mereka  merupakan  generasi  penerus  perjuangan  bangsa  yang  harus  dilindugi, namun  dewasa  ini  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  kemudian  dijadikan sebagai  alat  oleh  orangtua  siswa  untuk  melaporkan  guru  ke  pihak  berwajib ketika  tidak  menyenangi  cara  guru  dalam  mendidik  siswanya.  Padahal  dalam melaksanakan  tugasnya,  guru  telah  diberikan  kebebasan  untuk  menilai  dan sebagai  penentu  kelulusan  siswa,  memberikan  penghargaan  serta  dapat memberikan sanksi yang mendidik kepada siswa sesuai dengan kode etik guru dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7
Berdasarkan  dari  latar  belakang  tersebut,  maka  penulis  tertarik  untuk melakukan  penelitian  lebih  lanjut  yang  akan  dituangkan  dalam  bentuk penelitian  dengan  judul “Rekonstruksi  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  Tentang  Perlindungan  Anak  Terhadap  Guru  Dalam  Mendidik Siswa”
5 Ahmad  Munawir, paradigma  guru  dan  orangtua  terhadap  penerapan    Undang- Undang  Perlindungan  Anak  Di  Sekolah ,  Al-Amwal:  Journal  of  Islamic  Economic  Law
September 2019, Vol. 4, No. 2, hlm 112, https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index  diakses  pada  tanggal  10  Juli  2021 Pukul 23.15 WIB
6 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia … Loc.Cit
7 E Mulyasa, Menjadi Guru Profesional , Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm 33
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  di  atas,  pokok  permasalahan  yang  akan  dibahas dalam jurnal ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  Rekonstruksi  Perlindungan  Anak  Terhadap  Guru  Dalam Mendidik Siswa?
2. Bagaimanakah  Konsep  Guru  Dalam  Mendidik  Siswa  dalam  Presfektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

## C. Tujuan Penelitian
Sesuai  dengan  rumusan  masalah  yang  dirumuskan,  maka  penelitian  ini bertujuan untuk:
1. Untuk  mengetahui  dan  memahami  Rekonstruksi  Perlindungan  Anak Terhadap Guru Dalam Mendidik Siswa
2. Untuk  mengetahui  dan  memahami  Konsep  Guru  Dalam  Mendidik  Siswa dalam  Presfektif  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perlindungan Anak

## D. Metode penelitian;
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  normatif  yang  berfokus  pada  norma  hukum  positif  yang  mengatur tentang  perlindungan    hukum  terhadap  guru  di  Indonesia.  Penelitian  hukum normatif  disebut  juga  penelitian  hukum  doktrinal. 8 Dimana  hukum dikonsepsikan  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan  perundang-undangan ( law  in  books )  atau  hukum  yang  dikonsepsikan  sebagai  kaidah  atau  norma yang  merupakan  patokan  berprilaku  masyarakat  terhadap  apa  yang  dianggap pantas.
Berdasarkan  tipe  penelitiannya  yang  normatif,  maka  pendekatan  yang utama  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ), karena  yang  akan  diteliti  adalah  berbagai  aturan  hukum  yang  menjadi  fokus sekaligus tema sentral penelitian. 9
Seperti  yang  telah  dikemukakan  di  atas  mengenai  tipe  penelitian  dalam penyusunan  jurnal  ini  adalah  yuridis  normatif,  maka  bahan  hukum  yang digunakan  dalam  hal  ini  terdiri  atas  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder,  serta  bahan-bahan  hukum  tersier.  Bahan  hukum  primer  yaitu  bahan hukum  yang  terdiri  atas  peraturan  perundang-undangan  secara  hierarki  dan putusan  pengadilan.  Bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  disini  adalah bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer, yaitu  buku  teks,  jurnal  hukum,  pendapat  para  pakar,  yang  kesemuanya  itu berhubungan  erat  dengan  pokok  permasalahan.  Bahan  hukum  tersier,  yaitu bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap  bahan
8 Jonaedi  Efendi,  Johnny  Ibrahim, Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 124.
9 Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif, Bayumedia Publishing, Cet. IV,  Malang, 2008, hlm. 302.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.
Guna  lebih  mempermudah  pembahasan,  maka  informasi  yang  didapat dan  diperoleh  selanjutnya  dihimpun  melalui  proses  yang  bertahap.  Berawal dari  sumber-sumber  yang  tertulis  yang  berasal  dari  peraturan  perundang- undangan dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan inti permasalahan. Selanjutnya  bahan-bahan  hukum  yang  sudah  berhasil  dikumpulkan  diolah sesuai  dengan  keperluan  untuk  dijadikan  bahan  pembahasan  dengan  jalan menghimpun  dan  mengklasifikasikannya  dalam  masing-masing  bab  dan  sub bab  yang  telah  disusun  berurutan  menurut  pokok  permasalahan  untuk kemudian dianalisis.
Bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan berpedoman  pada  metode  kualitatif,  yaitu  suatu  cara  penelitian  yang menghasilkan  informasi  deskriptif  analitis,  dan  terkumpul  untuk  kemudian menguraikan  fakta  yang  telah  ada  dalam  jurnal  ini  kemudian  ditarik  suatu kesimpulan  dan  saran  dengan  memanfaatkan  cara  berpikir  deduktif  yaitu menarik  kesimpulan  yang  berangkat  dari  hal-hal  yang  bersifat  umum  menuju hal-hal yang bersifat khusus. 10

## E. Pembahasan
1.  Rekonstruksi  Perlindungan  Anak  Terhadap  Guru  Dalam  Mendidik Siswa
Secara  spesifik  disebutkan  dalam  Pasal  54  Undang-Undang  No.  35
Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak,  menyatakan  bahwa  anak  di  dalam  dan  di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan  fisik,  psikis,  kejahatan  seksual,  dan  kejahatan  lainnya  yang dilakukan  oleh  pendidik,  tenaga  kependidikan,  sesama  peserta  didik, dan/atau pihak lain.
Undang-undang  perlindungan  anak  dimaksudkan  agar  anak  dapat dilindungi  haknya  untuk  aman  dari  perilaku  kekerasan  dan  diskriminasi serta  terjamin  haknya      untuk      tumbuh      dan  berkembang  serta  turut berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa seusai dengan kemampuannya 11 Secara hukum, undang-undang  ini  bermaksud  menjamin  hak  anak-anak  indonesia  dalam mendapatkan  layanan  pendidikan  dan  mejalani  kehidupanya.  Hal  tersebut dapat dipahami karena anak-anak termasuk bagian dari anggota masyarakat yang sangat rawan mengalami tindakan kekeresan dan pelecehan.
Undang-Undang  Perlindungan  anak  mempunyai  tujuan  untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
10 Ateng  Sudibyo  dan  Eki  Kiyamudin, perlindungan  hukum  terhadap  guru  dalam melaksanakan  tugas  keprofesionalannya  dikaitkan  dengan  punishment  dalam  mendisiplinkan siswa, Presumption  Of  Law,  Fakultas  Hukum  Universitas  Majalengka,  Volume  1  Nomor  2 Tahun 2019, hlm 54,  https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/article/view/89, hlm 54, diakses pada tanggal 03/09/2021. Pukul 08.52 WIB
11 Ahmad Munawir, paradigma guru dan orangtua terhadap ….Loc.Cit

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.  Secara  teoritik,  anak-anak  Indonesia  dijamin  dalam  mejalani hidupnya.
Undang-undang  perlindungan  Anak  juga  berperan  positif  dalam memberikan  jaminan  hukum  kepada  anak  atau  siswa  dalam  mengikuti pembelajaran di sekolah. Seorang siswa akan mendapatkan kepastian untuk menerima  pembelajaran  dengan  baik  dari  guru  yang  mengajar  di sekolahnya.  Undang-Undang  ini  juga  menjamin  seorang  siswa  dalam mengembangkan  pengetahuan,  meningkatkan  kreativitas,  dan  ekspresi belajar  dalam  menguasai  pembelajaran  yang  diberikan  oleh  gurunya. Namun  tanpa  disadari,  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  seolah membawa  dampak  negatif  kedalam  dunia  pendidikan  dan    sepertinya memberikan  kesan imunitas bagi siswa atau keluarga siswa yang merasa menjadi korban. 12 Dalam menempuh pendidikan  tidak  semua  siswa  yang  berprilaku  baik,  ada  juga  siswa  yang nakal  dan  tugas  seorang  guru  diantaranya  adalah  mendidik,  mengajar, membimbing,  mengarahkan,  melatih,  menilai,  dan  mengevaluasi  peserta didik  pada  pendidikan  anak  usia  dini  jalur  pendidikan  formal,  pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
Dalam mendidik, mengajar, membimbing hingga mengevaluasi siswa, guru diberikan kebebasan akademik untuk melakukan metode-metode yang ada. Selain itu, guru juga tidak hanya berwenang memberikan penghargaan terhadap  siswanya,  tetapi  juga  memberikan punishment kepada  siswanya tersebut.
Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2008 tentang Guru menyatakan :
(1). Guru  memiliki  kebebasan memberikan  sanksi  kepada  peserta  didiknya yang  melanggar  norma  agama,  norma  kesusilaan,  norma  kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat  satuan  pendidikan,  dan  peraturan  perundang-undangan  dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya,
(2). Sanksi  tersebut  dapat  berupa  teguran  dan/atau  peringatan,  baik  lisan maupun  tulisan,  serta  hukuman  yang  bersifat  mendidik  sesuai  dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Begitu pula dalam hal mendidik, guru diberi perlindungan oleh hukum
dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  pendidik,  perlindungan  tersebut termuat  dalam  Pasal  40  sampai  Pasas  42  Paraturan  Pemerintah  Nomor  74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 40
(1). Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk  rasa  aman  dan  jaminan  keselamatan  dari  Pemerintah,
12 Agus  Affandi, Dampak  Pemberlakuan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak Terhadap Guru  Dalam Mendidik Siswa , Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 11, Nomor 2,  Juli-Desember  2016,  hlm  198  https://jurnal.unsam.ac.id/index.php/jhsk/article/view/37/18 diakses pada tanggal 10 Juli 2021 Pukul 23.15 WIB

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
Pemerintah  Daerah,  satuan  pendidikan,  Organisasi  Profesi  Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
(2). Rasa  aman  dan  jaminan  keselamatan  dalam  melaksanakan  tugas sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diperoleh  Guru  melalui perlindungan:  a.  hukum;  b.  profesi;  dan  c.  keselamatan  dan  kesehatan kerja
(3). Masyarakat,  Organisasi  Profesi  Guru,  Pemerintah  atau  Pemerintah Daerah  dapat  saling  membantu  dalam  memberikan  perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 41
(1). Guru  berhak  mendapatkan  perlindungan  hukum  dari  tindak  kekerasan, ancaman,  perlakuan  diskriminatif,  intimidasi,  atau  perlakuan  tidak  adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
(2). Guru  berhak  mendapatkan  perlindungan  profesi  terhadap  pemutusan hubungan  kerja  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam  menyampaikan  pandangan,  pelecehan  terhadap  profesi,  dan pembatasan  atau  pelarangan  lain  yang  dapat  menghambat  Guru  dalam melaksanakan tugas.
(3). Guru  berhak  mendapatkan  perlindungan  keselamatan  dan  kesehatan kerja  dari  satuan  pendidikan  dan  penyelenggara  satuan  pendidikan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada  waktu  kerja,  bencana  alam,  kesehatan  lingkungan  kerja  dan/atau resiko lain
Pasal 42 Guru  memperoleh  perlindungan  dalam  melaksanakan  hak  atas  kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kenyataannya sekarang apa yang terjadi terhadap guru. Guru dipidana oleh  orang  tua  murid  karena  memberikan  hukuman  kepada  anakanya. Adapun  yang  menjadi  dasar  orang  tua  murid  memidanakan  Guru  Undang- Undang perlindungan Anak Seperti yang terjadi  di Majalengka, Jawa Barat seorang  guru hanya  gara-gara mencukur rambut salah satu siswanya, harus duduk dikursi pesakitan. Dalam persidangan, guru tersebut terbukti bersalah dan  divonis  tiga  bulan  penjara  dengan  masa  percobaan enam  bulan.  Meski dikenakan  pasal  berlapis  dan  dijatuhi  hukuman  percobaan,  tapi  oleh Mahkamah  Agung  hukuman  itu  dianulir  dan  menjatuhkan  vonis  bebas kepada  guru  tersebut.  Berdasarkan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung,  guru tidak bisa dipidanakan saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan  terhadap  siswa.  Menurut  mantan  Wakil  Ketua  MPR  RI Hidayat Nur Wahid bahwa” tindakan guru yang menegur atau menghukum muridnya  dalam  rangka  penerapan  disiplin  selama  masih  dalam  koridor pendidikan  tidak  bisa  dipidanakan,  kalau  sekedar  mencubit  atau  dihukum hanya  karena  ingin  menegakkan  disiplin  lantas  diadukan  ke  penegak hukum,  bagaimana  nasib  pendidikan  kita?.  Peran  dan  tugas  guru  bukan hanya  sebagai  pengajar  yang  menyampaikan  ilmu  pengetahuan,

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
keterampilan,  bimbingan,  petunjuk,  merancang  dan  melaksanakan pembelajaran  serta  menilai  saja,  tetapi  guru  juga  sebagai  pendidik  adalah untuk mengembangkan kepribadian dan membina budi pekerti. 13
Adanya perbedaan paham dan persepsi yang berbeda antara guru dan orangtua dalam mendidik anak, menjadi penyebab banyaknya kesalahpahaman  terhadap  cara  dan  pola  didik  guru.  Para  orangtua  yang keberatan  dengan  cara  Guru  mendisiplinkan  anak  dengan  menggunakan symbol-symbol  kekerasan  seperti;  menjewer,  mencubil,  memukul, mencukur  dan  bentuk-  bentuk  pendisiplinan  lainnya  sehingga  guru dikriminalisasikan
Pasal  80  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak, merupakan pasal yang digunakan oleh orang tua murid melaporkan  guru  yang  memberikan  hukuman  kepada  muridnya.  Seperti yang  dialami  oleh  Nurmayani  Guru  bidang  studi  biologi  SMP  Negeri  1 Bantaeng mencubit siswanya yang kebetulan anak polisi kemudian berakhir di sel penjara. Kasus serupa juga dialami oleh Sambudi guru SMP swasta di Sidoarjo, karena mencubit siswanya karena asyik nongkrong di tepi sungai saat  ada  kegiatan  salat  berjamaah  di  mushala  sekolah  dan  orangtua  siswa yang  berprofesi  sebagai  anggota  TNI  Angkatan  Darat  melaporkannya dengan  tuduhan  penganiayaan.  Kasus  seorang  guru  yang  bernama Muhammad  Samhudi.  Muhammad  Samhudi  dituntut  oleh  Jaksa  Penuntut Umum enam bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun karena dinilai bersalah  dan  melanggar  Pasal  80  ayat  (1)  Undang-Undang  Perlindungan Anak .14
Undang-undang  perlindungan  anak  memberikan  dampak  terhadap guru dalam mendidik. Guru berada pada posisi  yang dilematis, antara tugas mulia  menyalurkan  ilmu  pengetahuan  dan  perlakukan  orang  tua  murid. Mereka  dituntut  untuk  mampu  menjadikan  peserta  didik  mencapai  tujuan pendidikan.  Namun  saat  guru  berupaya  untuk  menegakkan  kedisplinan, guru  dihadang  oleh  Undang-Undang  Perlindungan  Anak.  Sehingga muncullah  sikap  apatis  dan  ketidakpedulian  dari  seorang  guru  terhadap tingkah  laku  murid  karena  mereka  takut  berhadapan  dengan  hukum walaupun undang-undang telah memberikan perlindungan kepadanya.
Undang-undang  perlindungan  anak  bukanlah  benteng  atau  senjata untuk  menjatuhkan  atau  apalagi  mengancam  guru  dalam  mendidik. Terbentuknya  undang-  undang  perlindungan  anak  untuk  dipelajari  oleh setiap warga negara bahwa setiap anak dihargai dan dilindungi. Begitu juga dengan tugas mendidik bukanlah sepenuhnya tugas  guru. Orang tua adalah pendidik utama bagi anak-anak mereka. Bagaimana cara dan disiplin orang tua  mendidik  anak-anak  mereka  dapat  menjadi  acuan  para  guru  dalam
13 Jumriani Nawawi, Perlindungan Hukum Terhadap Profesi  Guru Dari  Kriminalisasi Di Indonesia , Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol. 4, No. 2, Juli 2019, hlm 161,    https://media.neliti.com/media/publications/326816-perlindungan-hukum-terhadap-guru- dari-kr-65ae2e71.pdf diakses pada tanggal 10 Juli 2021 Pukul 23.15 WIB
14 Agus Affandi, Dampak Pemberlakuan Undang-Undang…Op.Cit, hlm 202

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
membentuk  karakter  setiap  peserta  didik.  Kurang  kepercayaan  dari masyarakat  kepada  guru  menjadi  salah  satu  kendala  yang  dihadapi  guru. Keyakinan  dan  kepercayaan  ini  seolah  memudar  dari  masyarakat  yang menyebabkan  guru  merasa  tertekan  dalam  setiap  tindakan  yang  diambil untuk menyiplinkan siswanya.
Guru  akan  merasa  trauma  dan  bahkan  malas  mendidik.  Guru terperangkap  oleh  undang-undang  perlindungan  anak  apabila  mereka mencoba  mensiplinkan  murid.  Sikap  dari  ketakutan  guru  dalam mendidiplinkan  siswa  akan  berdampak  lebih  besar.  Pendidikan  Indonesia akan  terhenti  tanpa  ada  pergerakan  apabila  sikap  guru  malas  mensiplinkan siswanya. 15
Dengan  sikap  guru  yang  demikian  maka  akan  berdampak  pada perkembangan  dan  kemajuan  bangsa.  Perkembangan  dan  kemajuan  bangsa terletak  pada  pendidikan,  fungsi  pendidikan  adalah  untuk  mengembangkan kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta  bertanggung  jawab.  Dengan  ketakutan  guru  dalam  memberikan hukuman  kepada  muridnya  maka  pendidikan  tersebut  tidak  akan  berhasil. Keberhasilan  pendidikan  dapat  dilihat  dari  perbaikan  sikap  dan  perilaku peserta didik dalam hal ini murid, karena tujuan utama dari pendidikan ialah memperbaiki  kualitas  manusia,  maka  pendidikan  yang  berhasil  ialah pendidikan yang menghasilkan manusia yang berpengetahuan dan berakhlak mulia.  Oleh  karena  itu,  jika    Pasal  80  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  Perlindungan  Anak,  merupakan  pasal  yang  digunakan  oleh  orang tua  murid  melaporkan  guru  yang  memberikan  hukuman  kepada  muridnya harus  direkonstruksi  karena  nilai  kebijakan  hukum  dalam  perlindungan hukum terhadap guru tersebut tidak memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan yaitu keadilan restoratif .
Menurut  Pakar  hukum  pidana  Universitas  Islam  Indonesia  (UII), Muzakir mengatakan bahwa:
UU Perlindungan Anak yang kerap dijadikan senjata tersebut memang agak kaku.Seharusnya dilihat dulu maksud dan tujuan guru memukul itu  apa.  Muzakir  menjelaskan  jika  memukul  tersebut  bertujuan penganiyaan  maka  bisa  digolongkan  ke  tindak  pidana.  Namun  jika bertujuan  untuk  mendidik,  seharusnya  bisa  diselesaikan  melalui  jalur kekeluargaan  dan  tidak  perlu  ke  pengadilan,  ada  dewan  guru  di sekolah  yang  bisa  menyelesaikan.  Muzakir  menjelaskan  maraknya guru  dipidana,  seharusnya  ditelaah  lebih  dahulu  kasus  per  kasus. Kalau  undang-undang  ditafsirkan  saklek  itu  bisa  jadi  bumerang  bagi guru.  Orangtua,  seharusnya  juga  bisa  mengontrol  emosi  dan  lebih
15 Ibid

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
bijaksana  ketika  anaknya  mengalami  kekerasan  di  sekolah. Kekhawatiran  yang  muncul  jika  aduan  anak  ditelan  mentah-mentah, adalah    anak-anak  tersebut  bisa  di  atas  angin. Imbasnya  tentu  tidak baik bagi guru dan murid. 16
Undang-undang  perlindungan  anak  bukanlah  benteng  atau  senjata untuk  menjatuhkan  atau  apalagi  mengancam  guru  dalam  mendidik. Terbentuknya  undang-undang  perlindungan  anak  untuk  dipelajari  oleh setiap warga negara bahwa setiap anak dihargai dan dilindungi. Begitu juga dengan tugas mendidik bukanlah sepenuhnya tugas  guru. Orang tua adalah pendidik utama bagi anak-anak mereka. Bagaimana cara dan disiplin orang tua  mendidik  anak-anak  mereka  dapat  menjadi  acuan  para  guru  dalam membentuk  karakter  setiap  peserta  didik.  Kurang  kepercayaan  dari masyarakat  kepada  guru  menjadi  salah  satu  kendala  yang  dihadapi  guru. Keyakinan  dan  kepercayaan  ini  seolah  memudar  dari  masyarakat  yang menyebabkan  guru  merasa  tertekan  dalam  setiap  tindakan  yang  diambil untuk menyiplinkan siswanya.
Menanggapi  hal  ini,  juga  mesti  melihat  Undang-Undang  Guru  dan Dosen yang memberikan kewenangan mandat dan perlindungan kepada para pendidik.  Berdasarkan  Pasal  1  Angka  1  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 2005  tentang  Guru  dan  Dosen  menyatakan,  "Guru  adalah  pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing melatih, menilai,  dan  mengevaluasi  peserta  didik  pada  pendidikan  dasar,  dan pendidikan  menengah".  Dalam  menjalankan  tugas  sebagai  pendidik,  guru mempunyai  kewenangan  dalam  memberikan  sanksi  jika  peserta  didik dianggap  melakukan  kesalahan.  Sanksi  dapat  berupa  teguran  atau peringatan,  baik  lisan  maupun  tertulis,  serta  hukuman  yang  bersifat memberikan efek jera kepada peserta didik.
Persepsi yang berbeda dari orang tua dan pihak sekolah terutama guru sebagai  pelaku  pendidik.  Hukuman  yang  bersifat  memberikan  efek  jera seperti  mencubit  sudah  dianggap  sebagai  pelanggaran  HAM  berdasarkan undang-undang  perlindungan  anak  menurut  persepsi  orang  tua.  Sedangkan pihak  guru  masih  menganggap  sanksi  tersebut  masuk  dalam  kategori mendidik.  Hal  ini  memang  jauh  berbeda  dengan  pola  pendidikan  pada jaman  dulu,  jika  anak  mendapatkan  hukuman  dari  guru  kemudian melaporkan kepada orang tua, bisa jadi orang tua justru akan memarahi anak tersebut bahkan menambahkan hukuman di rumah.
Merupakan  hal  yang  wajar  jika  orang  tua  melindungi  anaknya,  akan tetapi orang tua juga harus berpikir ulang jika anak tersebut telah melakukan pelanggaran  yang  cukup  berat.  Alangkah  bijaknya  jika  orang  tua  juga mempunyai persepsi yang sama dengan pihak sekolah. Pelaporan orang tua terhadap  guru  tentu  akan  menghentikan  gerak  guru  dalam  mendidik
16 Brilio , Benarkah guru pukul murid itu melanggar undang-undang ? Ini jawabannya , https://www.brilio.net/serius/benarkah-guru-pukul-murid-itu-melanggar-undang-undang-ini- jawabannya-160812f.html diakses pada tanggal 10 Juli 2021 Pukul 23.15 WIB
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
siswanya, dengan sedikit cubitan, gertakan dan lainnya, guru dianggap telah melakukan penganiayaan terhadap anak
Selama  hukuman  tersebut  tidak  merupakan  tindak  kekerasan berlebihan dan mempunyai alasan yang jelas dalam mendidik, harusnya ada sedikit  kesadaran  dari  orang  tua  dalam  menyikapi  hal  tersebut.  Terkecuali jika  anak  mendapatkan  penganiayaan  tanpa  sebab  atau  pemberian  sanksi yang  membuat  luka  berat  mungkin.  Hal  yang  semacam  ini  bisa dikategorikan sebagai penganiayaan terhadap anak. 17

## 2. Konsep Guru Dalam Mendidik Siswa dalam Presfektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Pasal  54  UU  No.35  Tahun  2014  tentang  perlindungan  anak  sudah sangat  jelas  dikatakan  bahwa  anak  di  lingkungan  sekolah  wajib  dilindungi dari  tindakan  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  guru,  pengelola  sekolah  atau teman-temanya  di  dalam  sekolah  yang  bersangkutan,  atau  lembaga pendidikan lainya 18
Adapun  sanksi  hukum  atas  kekearasan  di  sekolah  adalah  tindakan pelangaran  hukum  yang  bisa  di  pidana  dengan  Kitab  Undang  Undang Hukum  Pidana  (KUHP).  Ketentuan  dalam  KUHP  tentang  penganiayaan, fitnah,  penhinaan,  perbuatan  asusila,  perkosaan,  pencemaran  nama  baik, perbuatan  tidak  menyenangkan,  bisa  digunakan  untuk  mendakwa  para pelaku  dan  membawanya  ke  penjara.  Selain  itu  UU  No.35  Tahun  2014 tentang  Perlindungan  Anak  memuat  sanksi  pidana  bagi  para  pelaku kekearasan terhadap anak. Ketentuan pidana ini termuat dalam Bab XII dari Pasal  77  hingga  Pasal  90  UU  No.35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan Anak.  Kekearasan  di  sekolah  juga  bisa  di  gugat  secara  perdata.  Gugatan perdata  bisa  diajukan  ke  pengadilan  negri  terhadap  pelaku  kekerasan  di sekolah  atau  pihak  sekolah  sebagai  lembaga  berupa  gugatan  ganti  rugi material dan imaterial dalam bentuk uang atau natura. Gugatan ini mengacu pada kitab UndangUndang Hukum Perdata dengan pasal-pasal berikut:
a. Pasal  1365  Tiap  perbuatan  melanggar  hukum  yang  membawa  kerugian kepada  seorang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut
b. Pasal  1366  Seiap  orang  bertanggung  jawab  tidak  saja  untuk  kerugian yang  disebabkan  karena  perbuatanya,  tetapi  juga  untuk  kerugian  yang disebabkan karena kelalaian, atau kurang hatihatinya.
c. Pasal  1367  Guru  sekolah  bertanggung  jawab  tentang  kerugian  yang diterbitkan  oleh  murid  selama  waktu  murid  itu  berada  dibawah pengawasan  mereka,  kecuali,  jika  mereka  dapat  membuktikan  bahwa
17 Jumriani Nawawi, Perlindungan Hukum Terhadap Profesi  Guru Dari  Kriminalisasi Di Indonesia….Op.Cit… hlm 169 18 Michael  Pranoto, Implementasi  Pasal  54  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014 Tentang  Perlindungan  Anak  Di  Lingkungan  Sekolah ,  Lex  Crimen  Vol.  VI/No.  8/Okt/2017, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/17933/17460, diakses pada tanggal 10 Juli 2021 Pukul 23.15 WIB

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
mereka  tidak  dapat  mencegah  perbuatan  yang  mesti  mereka  seharusnya bertanggung jawab. 19
Adapun  dalam  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  yang  menyatakan bahwa Guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan  pendisiplinan  terhadap  siswa.  Hal  itu  diputuskan  saat  mengadili guru SD dari Majalengka Jawa Barat yang bernama Aop Saopudin.
Guru  secara  normatif,  memang  telah  mendapatkan  perlindungan, sebagaimana  ketentuan  Pasal  39  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2005 ayat  (1):  “Pemerintah,  pemerintah  daerah,  masyarakat,  organisasi  profesi, dan/atau  satuan  pendidikan  wajib  memberikan  perlindungan  terhadap  guru dalam  pelaksanaan  tugas”.  Rumusan  undang-undang  tersebut  telah memberikan  dan  mewajibkan  adanya  perlindungan  kepada  guru  dalam tugasnya. Perlindungan guru dalam ayat (2) pasal ini meliputi: perlindungan hukum, perlindungan profesi, dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.  Disamping  itu  guru  berhak  pula  memperoleh  perlindungan  dalam pelaksanaan  tugas  dan  hak  kekayaan  intelektual  sebagaimana  di  atur  Pasal 14 ayat (1) huruf c undang-undang ini.
Meskipun guru secara normatif diberikan perlindungan, namun hingga saat  ini  belum  ada  peraturan  pelaksana  yang  secara  teknis  operasional mengatur  berbagai  macam  perlindungan  terhadap  guru,  termasuk perlindungan  hukumnya.  Perlindungan  hukum  sebagaimana  Pasal  39  ayat (3)  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2005  Tentang  Guru  hanya menentukan:  “Perlindungan  hukum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) mencakup  perlindungan  hukum  terhadap  tindak  kekerasan,  ancaman, perlakuan  diskriminatif,  intimidasi,  atau  perlakuan  tidak  adil  dari  pihak peserta  didik,  orang  tua  peserta  didik,  masyarakat,  birokrasi,  atau  pihak lain.”  Akibatnya,  tidak  jarang  guru  diadukan  secara  hukum  dan  bahkan dikriminalisasi oleh berbagai pihak antara lain: peserta didik (siswa), orang tua atau wali siswa, dan masyarakat mengatasnamakan pendidikan 20
Orangtua  siswa  pada  beberapa  kasus  menggunakan  undang-undang perlindungan anak sebagai tuduhan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh guru.  Pasal  yang  sering  pula  digunakan  dalam  memenjarakan  guru  adalah Pasal  54  yang  berbunyi  “setiap  anak  berhak  mendapatkan  perlindungan  di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga  kependidikan,  sesama  peserta  didik,  dan/atau  pihak  lain”. Pasal  tersebut  akhirnya  membatasi  ruang  gerak  guru  dalam  melaksanakan proses pendidikan di sekolah.
Perilaku siswa lebih dominan dibentuk oleh pola didik keluarga serta lingkungan  masyarakatnya  karena  mereka  lebih  banyak  menghabiskan waktunya  pada  kedua  lingkungan  tersebut.  Sebagai  contoh  perilaku berbahasan  anak  yang  sangat  dipengaruhi  oleh  lingkungan  keluarga  dan
19 Ibid
20 Harisman, Perlindungan  Hukum  Bagi  Guru  Dalam  Menjalankan  Tugas  Pendidikan Dan Pengajaran, De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu, Volume 5 Nomor 1,  Januari  –  Juni  2020,  hlm  88,  http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/  delegalata/  article/view/ 3452/3488,diakses pada tanggal 02/09/2021. Pukul 23.19 WIB

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
masyarakat  dibandingkan  dengan  lingkungan  sekolah.  Kurangnya penanaman akhlak oleh orangtua kepada anaknya sangat berpengaruh pada prilaku  anak  di  sekolah.    Orangtua  harus  menyadari  bahwa  tindakan  yang dilakukan  guru  di  sekolah  hanya  ingin  membantu  peran  orangtua  sebagai pendidik  utama  bagi  anak-anaknya.  Namun  saat  ini,  orangtua  tidak  segan lagi  untuk  melaporkan  serta  memenjarakan  guru  yang  mereka  anggap melakukan  tindakan  yang  salah  dalam  mendidik  anak-anaknya  di  sekolah. Efek  yang dapat ditimbulkan oleh permasalahan tersebut adalah perubahan pola  fikir  atau  cara  pandang  guru  dalam  mendidik  siswa  di  sekolah, sehingga  dalam  setiap  tindakan  pendisiplinan  siswa,  guru  selalu  dibayang- bayangi  oleh  undang-undang  perlindungan  anak.  Ketakutan  yang  dialami guru tersebut, akan berdampak besar terhadap keberlangsungan pendidikan Indonesia. Undang-undang perlindungan anak membuat guru lebih memilih bersikap  aman  daripada  harus  mengambil  resiko  yang  dapat  menyeretnya pada  proses  hukum.  Hal  ini  tentu  berdampak  besar  terhadap  kemajuan pendidikan nasional jika guru menjadi pasif karena mereka tidak terlindungi secara hukum dalam mendidik siswa.
Sikap  guru  dalam  mendidik  mengalami  perubahan  semenjak banyaknya penganiayaan dan kasus hukum yang dialami guru. Secara ideal, guru  akan  berusaha  semaksimal  mungkin  dalam  mendidik  siswanya  dan tidak  segan  untuk  melakukan  tindakan  tegas  demi  kebaikan  dan keberhasilan  siswa.  Namun,  undang-undang  perlindungan  anak  membuat guru  harus  mengubah  pola  didiknya.  Saat  ini  guru  hanya  boleh  mendidik dengan  penuh  kelembutan  tanpa  adanya  tindakan  tegas  apalagi  menyentuh siswa  secara  fisik.  Permasalahannya  adalah  karakteristik  siswa  yang berbeda-beda  sehingga  terdapat  siswa  yang  dapat  didisiplinkan  hanya dengan  cara  kelembutan  tetapi  terdapat  pula  siswa  yang  tidak  dapat didisiplinkan jika tidak dengan ketegasan. 21
Sikap  guru  dalam  mendidik  berpengaruh  signifikan  terhadap perkembangan  dan  kemajuan  bangsa.  Salah  satu  indikator  keberhasilan pendidikan  adalah  ketika  sikap  dan  perilaku  siswa  mencerminkan  akhlak yang  baik.  Hanya  saja  lemahnya  perlindungan  hukum  bagi  guru  membuat guru  tidak  dapat  mendidik  siswa  secara  maksimal.  Oleh  sebab  itu,  pasal- pasal  yang    membatasi  ruang  gerak  guru  dalam  melaksanakan  proses pendidikan di sekolah harus di rekronstruksi kembali.

## F. Kesimpulan
1. Undang-undang  perlindungan  anak  memberikan  dampak  terhadap  guru dalam mendidik. Guru berada pada posisi yang dilematis, antara tugas mulia menyalurkan  ilmu  pengetahuan  dan  perlakukan  orang  tua  murid.  Mereka dituntut  untuk  mampu  menjadikan  peserta  didik  mencapai  tujuan pendidikan.  Namun  saat  guru  berupaya  untuk  menegakkan  kedisplinan, guru  dihadang  oleh  Undang-Undang  Perlindungan  Anak.  Sehingga muncullah  sikap  apatis  dan  ketidakpedulian  dari  seorang  guru  terhadap
21 Ahmad Munawir, paradigma guru dan orangtua…Op.Cit hlm 119

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
tingkah  laku  murid  karena  mereka  takut  berhadapan  dengan  hukum walaupun undang-undang telah memberikan perlindungan kepadanya. Oleh sebab itu, pasal-pasal perlindungan  anak yang  membatasi ruang gerak guru dalam  melaksanakan  proses  pendidikan  di  sekolah  harus  di  rekronstruksi kembali.
2. Sikap  guru  dalam  mendidik  mengalami  perubahan  semenjak  banyaknya kasus  hukum  yang  dialami  guru.  Secara  ideal,  guru  akan  berusaha semaksimal  mungkin  dalam  mendidik  siswanya  dan  tidak  segan  untuk melakukan  tindakan  tegas  demi  kebaikan  dan  keberhasilan  siswa.  Namun, undang-undang  perlindungan  anak  membuat  guru  harus  mengubah  pola didiknya.  Saat  ini  guru  hanya  boleh  mendidik  dengan  penuh  kelembutan tanpa  adanya  tindakan  tegas  apalagi  menyentuh  siswa  secara  fisik. Permasalahannya  adalah  karakteristik  siswa  yang  berbeda-beda  sehingga terdapat  siswa  yang  dapat  didisiplinkan  hanya  dengan  cara  kelembutan tetapi  terdapat  pula  siswa  yang  tidak  dapat  didisiplinkan  jika  tidak  dengan ketegasan
Undang-undang  perlindungan  anak  membuat  guru  lebih  memilih  bersikap aman daripada harus mengambil resiko yang dapat menyeretnya pada proses hukum.  Hal  ini  tentu  berdampak  besar  terhadap  kemajuan  pendidikan nasional  jika  guru  menjadi  pasif  karena  mereka  tidak  terlindungi  secara hukum dalam mendidik siswa.
G . Saran
1. Kepada  lembaga  legislatif  dan  pemerintah  diharapkan  dapat  mengkaji  ulang Undang-Undang  Perlindungan  Anak  yang  berkaitan  dengan  ruang  gerak  guru dalam melaksanakan proses pendidikan di sekolah
2.  Kepada  Dinas  Pendidikan  baik  Kabupaten  maupun  Kota,    disarankan  untuk melakukan  sosialisasi  tentang  hak  dan  kewajiban  guru  dalam  mendidik  dan mendisiplinkan siswa secara lebih masif lagi sehingga bukan hanya guru yang memahami akan hak dan kewajibannnya, akan tetapi siswa dan orangtua juga sama-sama memahaminya.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
E Mulyasa, Menjadi Guru Profesional , Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.
Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif, Bayumedia Publishing, Cet. IV,  Malang, 2008.
Jonaedi  Efendi,  Johnny  Ibrahim, Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris, Prenadamedia Group, Depok, 2018.
Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia , Refika Aditama Bandung, 2012 .

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Paraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

## C. Sumber Lain
Agus  Affandi, Dampak  Pemberlakuan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak Terhadap  Guru    Dalam  Mendidik  Siswa ,  Jurnal  Hukum  Samudra Keadilan Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016,
https://jurnal.unsam.ac.id/ index.php/jhsk/article/view/37/18 diakses pada tanggal 10 Juli 2021 Pukul 23.15 WIB
Ateng Sudibyo dan Eki Kiyamudin, perlindungan hukum terhadap guru dalam melaksanakan  tugas  keprofesionalannya  dikaitkan  dengan  punishment dalam  mendisiplinkan  siswa, Presumption  Of  Law,  Fakultas  Hukum Universitas Majalengka, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019,
https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/article/view/89, hlm 54, diakses pada tanggal 03/09/2021. Pukul 08.52 WIB
Ahmad  Munawir, paradigma  guru  dan  orangtua  terhadap  penerapan Undang-Undang  Perlindungan  Anak  Di Sekolah ,  Al-Amwal:  Journal  of Islamic Economic Law September 2019, Vol. 4, No. 2,  https:// ejournal. iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index  diakses  pada  tanggal  10  Juli 2021 Pukul 23.15 WIB

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
Brilio , Benarkah  guru  pukul  murid  itu  melanggar  undang-undang ?  Ini jawabannya , https://www.brilio.net/serius/benarkah-guru-pukul-murid-
itu-melanggar-undang-undang-ini-jawabannya-160812f.html diakses pada tanggal 10 Juli 2021 Pukul 23.15 WIB
Harisman, Perlindungan  Hukum  Bagi  Guru  Dalam  Menjalankan  Tugas Pendidikan Dan Pengajaran, De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum  Umsu,  Volume  5  Nomor  1,  Januari  –  Juni  2020,  http://jurnal. umsu.ac.id/index.php/  delegalata/  article/view/  3452/3488,diakses  pada tanggal 02/09/2021. Pukul 23.19 WIB
Jumriani  Nawawi, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Profesi  Guru  Dari Kriminalisasi Di Indonesia , Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam  Vol.  4,  No.  2,  Juli  2019,  https://media.neliti.com/media/ publications/326816-perlindungan-hukum-terhadap-guru-dari-kr- 65ae2e71.pdf diakses pada tanggal 10 Juli 2021 Pukul 23.15 WIB
Michael Pranoto, Implementasi Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014
Tentang  Perlindungan  Anak  Di  Lingkungan  Sekolah ,  Lex  Crimen  Vol. VI/No.  8/Okt/2017,  https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/  lexcrimen/ article/  view/17933/17460,  diakses  pada  tanggal  10  Juli  2021  Pukul 23.15 WIB
Yenny  AS,  Anita  Yuliastini  ,  Rini  Setiawati, Membangun  Kesadaran  Hukum Tentang  Perlindungan  Anak  Bagi  Guru ,  Jces  ( Journal  of  Character Education  Society ),  Vol.  3,  No.  3,  Oktober  2020.  file:///C:/Users/
MINI%20PC/Downloads/2580-10663-2-PB.pdf, diakses pada tanggal 10
Juli 2021 Pukul 23.15 WIB