## Eksistensi Asas-Asas Hukum Perjanjian Internasional Dalam Hukum Postif Dan Implementasinya Perjanjian Celah Timor
Ahmad Fadli Fauzi ahmadfadlifauzi@mail.ugm.ac.id Universitas Gadjah Mada

## Abstract
This study indicate that the existence of international treaty law principles has been recognized by international law subjects or the international community and is listed in the Vienna Conventions of 1969 and 1986, UU 24/2000 concerning International Agreements. The implementation of the principles of international law can be seen in the case of the Timor Gap Agreement. In the agreement previously there was an agreement involving the state of Indonesia and Australia so that the pacta sunt servanda postulate came into effect. Then, the separation of the state of Indonesia and East Timor had implications for a fundamental shift in conditions within Indonesia's territory and the entry into force of the rebus sic stantibus postulate and in the previous Timor Gap Agreement (Indonesia and Australia, 1989) did not apply to Timor Leste as a third party in accordance with the postulate of the Pact. tertiis nec nosent nec prosunt principle, because the agreement only involves Indonesia and Australia. Keywords: Interest subsidies; legitimacy of government; Directorate General of Treasury Abstrak
penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi asas-asas hukum perjanjian inetrnasional telah diakui oleh subjek hukum internasional atau masyarakat internasional dan tercantum dalam Vienna Conventions tahun 1969 dan 1986, Undang-Undang 24/2000 tentang dengan Perjanjian Internasional. Implementasi dalam asas-asas hukum internasional dapat dilihat pada kasus perjanjian celah timor. Dalam perjanjian tersebut sebelumnya terjadi kesepakatan yang melibatkan negara Indonesia dengan Australia sehingga berlakunya postulat pacta sunt servanda. Kemudian, dengan berpisahnya negara Indonesia dengan Timor Timur berimplikasi pada terjadinya pergeseran keadaan yang fundamental dalam wilayah Indonesia serta berlakunya postulat rebus sic stantibus dan dalam perjanjian celah timor sebelumnya (Indonesia dan Australia, 1989) tidak berlaku bagi Timor Leste sebagai pihak ketiga sesuai dengan postulat pacta tertiis nec nosent nec prosunt principle, karena dalam perjanjian tersebut hanya melibatkan Indonesia dan Australia.
Kata Kunci: Subsidi Bunga; keabsahan tindakan pemerintahan; Direktorat Jenderal Perbendaharaan .

## Jurist-Diction
Volume 6 No. 2, April 2023
Jurist-Diction. 2023; 215-230
How to cite:
Ahmad Fadli Fauzi ‘Eksistensi Asas-Asas Hukum Perjanjian Internasional Dalam Hukum Postif Dan Implementasinya Perjanjian Celah Timor’ (2023) Vol. 6 No. 2 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 10 Januari 2023; Diterima 14 Maret 2023; Diterbitkan 28 April 2023.
DOI:
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 216 Ahmad Fadli: Eksistensi Asas-Asas...

## Pendahuluan
Dewasa ini, perkembangan perjanjian internasional mengalami dinamika yang semakin kompleks dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam konteks hubungan luar negeri berbagai negara, baik dalam praktik suatu perjanjian regional, bilateral, maupun multilateral. Dapat dikatakan hampir setiap hubungan internasional melibatkan suatu perjanjian internasional ( treaty ) 1 . Perjanjian internasional ( international treaty ) yang dimaksud ialah satu dari beberapa sumber hukum internasional yang masih tetap eksis sebagai hukum positif. Dalam pembuatan suatu perjanjian internasional tidak akan terlepas dari hukum-hukum internasional yang berlaku ( ius constitutum ), misalnya dalam konvensi wina 1969 2 dan konvensi wina 1986 3 .
Suatu perjanjian selalu diikuti dengan berlakunya beberapa asas hukum atau the principles of law, seperti pacta sunt servanda principle, 4 rebus sic stantibus principle 5 dan pacta tertiis nec nocent nec prosunt principle . 6 asas-asas tersebut jelas mempengaruhi suatu perjanjian internasional . Ketentuan tentang pacta sunt servanda principle merupakan prinsip utama dan fundamental dalam praktik perjanjian internasional. 7 Negara-negara yang membuat suatu perjanjian maka memiliki keterikatan satu sama lain untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Dalam konteks berbeda suatu perjanjian ( treaty ) juga dapat dibatalkan karena
1 ‘ Treaty merupakan suatu perjanjian atau agreement yang harus disampaikan kepada lemba- ga legislatif untuk disetujui dan disahkan oleh Presiden’. Lihat, Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Maha Karya Pustaka 2022) ( Edisi Cet. III).[155].
2 Mengatur seputar pembuatan perjanjian internasional antar negara dalam hal ini subjek perjanjian internasional adalah negara.
3 Mengatur Perjanjian Internasional (PI) antara negara dengan organisasi internasional dan mengatur perjanjian antara sesama organisasi internasional.
4 Dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ‘ Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku ibarat undang-undang pihak yang membuatnya ’. Lihat, Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Sinar Grafika 2019) ( Edisi. Cet. Ke-XII).[158].
5 Dalam Pasal 18 UU 24/2000 terkait Perjanjian Internasional ‘ suatu perjanjian internasional berakhir, apabila terdapat perubahan fundamental yang berimplikasi pada pelaksanaan perjanjian tersebut ’ . Harry Purwanto, Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus dalam Perjanjian Internasional, Jurnal Mimbar Hukum , Edisi Khusus November. (Tahun 2011).[109].
6 Artinya ‘ suatu perjanjian tidak dapat membebankan hak dan kewajiban kepada pihak keti- ga ’ . Dalam pasal 34 Konvensi Wina (1969). 7 Budiono Kusumohamidjojo, Suatu Studi Terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina Ta- hun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional (Binacipta 1986).[15].
terjadi sebuah pergeseran yang fundamental sehingga suatu perjanjian tidak dapat dipenuhi. Maka dari itu, berlaku prinsip yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak dapat membebankan hak dan kewajiban pada pihak ketiga.
Salah satu contoh yang dapat ditarik sebagai bentuk dari eksistensi dan pengimplementasian asas-asas hukum perjanjian internasional ialah kasus Perjanjian Celah Timor ( Timor Gap Treaty ) yang melibatkan negara Indonesia dan Australia terkait dengan kesepakatan batas landas kontinen 8 pada tahun 1972. Dalam garis batas tersebut pada dasarnya tidak meliputi daerah selatan pantai Timor Timur, karena jika kembali pada sejarahnya bahwa Timor Timur merupakan bagian dari koloni Portugis. Maka, garis batas yang kemudian menjadi problem dikenal dengan istilah timor gap 9 dan telah mencapai titik temu atau kesepakatan terkait batas garis landas kontinen antara negara Australia dengan Indonesia based on Jeneva Convention ( 1958 ) tentang Landas Kontinen untuk menetapkan bahwa batas garis tersebut diatrik dari kedalaman 200 M ( exploitability ). 10
Untuk mencapai hal-hal yang belum bisa dijangkau Indonesia mengajukan joint development zone pada perundingan yang dilaksanakan pada tahun 1979. Pihak Australia saat itu mempertimbangkan dengan kertas joint development priciples. Setelah perundingan yang ke tujuh pada tahun 1985, Australia menyetujui pembentukan zona pengembangan bersama atau dikenal dengan joint development zone . Berakhirnya
Timor Gap Treaty 1989 ialah dilakukan melalui letter exchange pada tahun 2000 antara kedua Menteri Luar Negeri dari pihak Indonesia dan Australia. 11
Selanjutnya, dengan berpisahnya Timor Timur (suksesi) dari wilayah NKRI, maka menimbulkan persoalan baru yaitu terkait implikasi dari perjanjian celah timor atau status hukum perjanjian tersebut. Mengingat bahwa apakah Timor Timur
8 Undang-Undang No. 1/1973 bagian a pada intinya menyatakan bahwa landas kontinen merupakan dasar laut sampai kedalaman 200 m dan dimungkinkan untuk di manfaatkan sumber dayanya.
9 Mochtar Kusumaatmadja, Perjanjian Indonesia-Australia di Celah Timor , Pusat Siudi Wa- wasan Nusantara dan Pembangunan (1990) Jurnal JHP UI.[220-221].
10 Lihat, Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar.Op.Cit. [143].
11 Damos Dumoli Agusman, Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indo- nesia (Rafika Aditama 2014).[69].
218

## Ahmad Fadli: Eksistensi Asas-Asas...
yang merupakan negara baru ( new state ) apakah memiliki hak dan kewajiban dalam perjanjian sebelumnya atau tidak? (perjanjian antara Indonesia dan Australia terkait landas kontinen). Persoalan kemudian ialah terkait joint development zone yang terletak di Celah Timor yang tidak lagi menjadi wilayah teritorial NKRI, berlaih menjadi wilayah teritorial Timor Leste. Artinya, apakah persoalan tersebut dapat mengikat pihak ketiga atau tidak? Oleh karena itu, untuk menjawab beberapa persoalan urgen di atas perlu dikaji lebih lanjut terkait eksistensi asas-asas hukum perjanjian internasional dalam hukum postif dan implementasinya pada perjanjian celah timor.

## Metode Penelitian
Metode penelitian dalam artikel ini ialah penelitian hukum normatif-empiris 12 metode ini digunakan karena di satu sisi berdasarkan kasus empiris dan sisi lain karena melihat dari cara perolehan data yaitu data sekunder yang berdasarkan pada sumber hukum normatif, yaitu pertama, bahan hukum primer sebagai bahan utama. Misalnya, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kedua, bahan hukum skunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Contohnya, RUU, document research dan lainnya. Ketiga, bahan hukum tersier yaitu bahan yang dapat menjadi petunjuk terhadap bahan hukum lainnya (primer dan skunder). Contoh, black law’s dictinary , kamus hukum, eksiklopedia, KBBI dan lain-lain. 13
Sedangkan, pendekatan dalam artikel ini ialah Pertama, pendekatan konseptual atau conceptual approach , pendekatan ini digunakan sebagai langkah awal atau pijakan (fundamental) dalam melihat dan menganalisis kasus perjanjian celah timor. Kedua, pendekatan kasus atau case approach, pendekatan ini sangat sesuai dengan adanya kasus konkret dalam perjanjian celah timor. Ketiga, pendekatan
12 Merupakan suatu metode penelitian hukum yang berdasarkan fakta-fakta atau peristiwa sosial yang terjadi dan merupakan proses dalam menemukan kaidah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Lihat, Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Pustaka Pelajar), hlm. 280. Lihat juga, Morris. L. Cohen & C. Olson., Legal Research, (West Publishing Company, St. Paul, Minn 1992).[1].
13 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Raja Grafindo Persada 2015), Cet. Ke-17.[13].
historis atau historical approach . 14 pendekatan ini bertujuan untuk menelaah lebih jauh perjalanan sejarah perjanjian celah timor.
Analisis dalam artikel ini menggunakan analisis deskriptif analitis. 15
Kemudian, bahan-bahan hukum tersebut dikaji atau ditelaah kemudian diuraikan atau dideskipsikan sesuai rumusan masalah dengan menggunakan norma, prinsip atau asas, dan teori sebagai pisau analisis agar dapat terjawab dengan tepat terkait eksistensi asas-asas hukum perjanjian internasional dalam hukum postif dan implementasinya pada perjanjian celah timor.

## Eksistensi Asas-Asas Hukum Perjanjian Internasional dalam Hukum Positif
Berangkat dari pengertian asas hukum, dalam bahasa Belanda asas atau postulat diterjemahkan dengan makna “ beginsel” dan dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan makna “ principle”, maka bila digabungkan makna asas hukum secara harfiah ialah sesuatu yang sangat mendasar dari dasar hukum itu sendiri. 16 Sedangkan, Sudikno Mertokusumo mengutarakan bahwa asas hukum ialah bukan merupakan peraturan hukum konkret atau peraturan dalam arti positif, namun asas hukum atau prinsciple ialah pikiran dasar bersifat umum dan abstrak, yang melatarbelakangi peraturan hukum konkret, yang berada dan terjelma dalam sistem hukum. 17
Dalam hukum perjanjian (internasional) dikenal asas-asas hukum yang berlaku dan diakui oleh masyarakat internasional, misalnya pacta sunt servanda principle, rebus sic stantibus principle, dan pacta tertiis nec nocent nec prosunt principle. Artikel ini hanya membahas beberapa asas yang diimplementasikan dalam perjanjian celah timor ( timor gap treaty ). Pertama , asas pacta sunt servanda di dalam bahasa latin diterjemahkan dengan ‘ janji yang mengikat ’, kemudian dalam tradisi hukum eropa continental ( civil law system ), asas pacta sunt servanda ialah
14 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana 2005).[93].
15 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Pustaka Pelajar).[183].
16 Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Indonesia, Red and White Publishing 2021).[99].
17 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar.Op.Cit. [48].

## 220 Ahmad Fadli: Eksistensi Asas-Asas...
prinsip dasar atau basic principle , lalu diadopsi dalam hukum internasional. 18
Asas pacta sunt servanda ialah landasan awal mengikatnya suatu perjanjian.
Dalam KUH Perdata diterjemahkan sebagai perjanjian yang sah dan berlaku layaknya norma yang mengikat bagi pihak yang terlibat. 19 Pada awalnya dalam Hukum Gereja asas tersebut mengatur apabila terdapat janji atau promise maka harus dibarengi dengan sumpah. Namun, dalam perkembangannya suatu perjanjian tidak perlu dibarengi sumpah atau disebut pactum dan cukup dengan suatu kesepakatan para pihak. 20 Secara lengkap postulat di atas tertulis “ pacta convent quae neque contra leges neque dalo malo inita sunt omnimodo observanda” secara harfiah artinya suatu kontrak atau kesepakatan yang dibuat dengan cara sah dan bukan berasal atau terdapat unsur penipuan, maka harus ditaati sepenuhnya. 21
Konvensi Wina tahun 1969 dan 1986 pasal 26 disebutkan “ every treaty in force is binding upon the parties to it and must be ferformed by them in good faith” 22 . Artinya, “bagi pihak yang berkehendak untuk membuat suatu perjanjian maka harus didasari dengan asas i’tikad baik atau good faith” . 23 Dengan demikian, asas tersebut merupakan prinsip dasar yang harus ada dalam perjanjian. Diatur pula dalam UU No. 24/2000 pasal 4 ayat (1) menyebutkan pada intinya apabila negara Indonesia mengadakan perjanjian internasional bersama subjek hukum lainnya maka harus berdasarkan kesepakatan dan berimplikasi pada para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan I’tikad baik ( good faith principle ) . Dengan demikian, pasal tersebut mengandung pacta sunt servanda, asas principle, freedom of contract, and good faith principle yang secara eksplisit diakui dan diakomodir juga dalam UU tersebut.
Kedua , eksistensi asas rebus sic stantibus sejak lama telah diakui oleh masyarakat internasional. Keberadaan asas ini juga diatur dalam Vienna Conventions
18 Harry Purwanto, ‘ Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional ’ (2009) 21 Jurnal Mimbar Hukum.[161].
19 Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
20 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW) (Sinar Grafika 2019).[158].
21 Zainal Arifin Mochtar Dan Eddy O.S Hiariej, ‘ Dasar-Dasar Ilmu Hukum ’ .Op.Cit. [160– 161]. 22 Artinya ‘ para pihak yang terikat dalam sutau perjanjian harus dengan i’tikad baik ’ . Wina Wina Convention 1969 Convention 1969.
23 Harry Purwanto, Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda. Op.Cit. [167].
1969 section 3 tentang pengakhiran dan penundaan suatu perjanjian internasional, tepatnya dalam pasal 62. Sekalipun dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara eksplisit redaksi atau kalusula rebus sic stantibus namun dalam pemaknaan pasal tersebut secara tidak langsung merujuk pada makna asas rebus sic stantibus. Dalam pandangan D.J. Harris Komisi Internasional pada sidang ke-18 pada tahun 1966 menolak klausula rebus sic stantibus namun, lebih menggunakan kalusul fundamental change of circumstances 24 untuk alasan persamaan prinsip kesetaraan dan keadilan. 25
Maka implikasinya dalam Konvensi Wina 1969 tidak menggunakan klausula rebus sic stantibus, namun lebih kepada menggunakan kalusula fundamental change of circumstances, terkait dengan asas ini tidak terdapat penegasan secara eksplisit dalam Konvensi Wina 1969, dapat maknai dengan tergantung pada praktik negara- negara ataupun putusan Mahkamah Internasional, dengan kata lain diserahkan pada kasus per kasus dan merujuk pada hukum kebiasaan. 26
Melihat kasus dalam Mahkamah Internasional tentang Fisheries Jurisdiction, dijelaskan bahwa rebus sic stantibus principle dalam pasal 62 pada Konvensi Wina 1969 tersebut lebih merujuk pada hukum kebiasaan. 27 Dengan termuatnya asas rebus sic stantibus dalam Konvensi Wina menandakan bahwa memang eksistensi asas tersebut diakui secara legal formal oleh masyarakat internasional. Dalam UU No.
24/2000 Pasal 18 menyebutkan bahwa perjanjian internasional secara automatically berakhir apabila terjadi pergeseran substansial atau fundamental yang berimplikasi pada pelaksanaan perjanjian. Artinya, pasal tersebut memuat prinsip asa rebus sic stantibus. Maka, dapat dilihat bahwa eksistensi asas rebus sic stantibus secara tidak langsung memang diakui sekalipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam bunyi redaksi pasal tersebut.
Ketiga, eksistensi pacta tertiis nec nocent nec prosunt principle diatur pada pasal 34 dalam Konvensi Wina 1969 bahwa suatu perjanjian tidak dapat mengikat
24 Artinya, terjadinya pergeseran keadaan secara fundamental atau substansial.
25 D.J. Harris, Case and Materials in International Law (Maxwell 1983).[624].
26 I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Ineternasional Bagian 2 (Mandar Maju 2005).[469].
27 Peter Melanezuk, Akehurt’s Modern Introduction to International Law (Routledge1997). [145].

## Ahmad Fadli: Eksistensi Asas-Asas...
pihak ketiga. 28 Artinya, ketentuan pada pasal 34 tersebut jika dikaitkan kasus perjanjian celah timor maka, negara Timor Leste secara automatically tidak terikat dengan perjanjian sebelumnya yang diadakan oleh negara Indonesia dan Australia dan tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi Timor Leste. Sehingga dalam kasus tersebut berlakulah pacta tertiis nec nocent nec prosunt principle. 29

## Dinamika Perjanjian Celah Timor
Sengketa mengenai celah timor bukan merupakan sengketa yang baru, sengketa tersebut dapat dikatakan sejak Timor Leste masih menjadi bagian dari koloni Portugis. Kemudian mencapai persetujuan pada tanggal 9 Oktober 1972 antara Indonesia dan Australia dalam menetapkan batas landas kontinen, sesuai dengan Konvensi Jenewa 1958 terkait landas kontinen berada pada posisi kedalaman 200 M ( exploitability ). Kemudian, dengan keberadaan Palung Timor atau Timor Trench, Australia menuntut batas ditentukan oleh Palung Timor atau bathymetric axis . Sedangkan pemerintah Indonesia menawarkan garis tengah atau median line. 30
Dengan alasan secara geologis pantai tersebut berada pada satu daratan kontinen ( continental shelf ). Kemudian, dalam penentuan garis batas yang terjaid pada tahun 1972 ialah tidak meliputi daerah selatan Timor Timur, jika kembali pada sejarahnya bahwa Timor Timur merupakan bagian dari koloni Portugis. Maka, garis batas yang masih menjadi problem tersebut dikenal dengan istilah timor gap. 31
Kemudian, dengan bergabungnya Timor Timur dengan NKRI pada tahun 1976, kesempatan untuk menyelesaikan sengketa timor gap dengan Australia lebih besar. Perundingan pertama pada tahun 1979, Negara Indonesia menetapkan negosiasi landas kontinen pada garis tengah atau median line, argumentasi Indonesia
28 Ayuni Yuliantiningsih, Pengaturan Asas Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt Berkaitan Dengan Status Hukum Daerah Dasar Laut Samudra Dalam ( Sea Bed ) (2010) 10 Jurnal Dinamika Hukum.[30].
29 Malcom N. Shaw QC, International Law, Terjemahan (Cambridge University Press 2013), (Nusa Media 2006).[922].
30 yaitu, garis berada di pantai selatan Pulau Timor dan pantai utara Australia.
31 Mochtar Kusumaatmadja, Perjanjian Indonesia-Australia di Celah Timor . Op.Cit. [220- 221].
dilandasi oleh UNCLOS 1982 32 , pada dasarnya memang telah ditetapkan bahwa landas terletak pada posisi 200 mil laut dari garis pantai wilayah. 33 Sedangkan, pihak Australia  telah  menandatangani  kesepakatan  tersebut  namun  belum  meratifikasi konvensi tersebut dan tetap menggunakan ketentuan kedalaman 200 mil including exploitability yang terdapat pada konvensi jenewa pada tahun 1958 dan didukung dengan teori “ natural prolongation ” yang menganggap kelanjutan natural dari palung Timor. Atas dasar alasan tersebut Australia menuntut tegas ditetapkan pada poros palung timor atau bathymetric axis. Hal tersebut dapat dikatakan argument baru dari Australia dan telah melewati batas landas kontinen yang telah ditetapkan sebelumnya pada tahun 1972. Tarik ulur negosiasi tersebut melahirkan daerah sengketa, yaitu daerah sengketa antara Indonesia dan Autralia. 34 Jadi, terdapat perbedaan klaim dan penawaran atau tuntutan dari kedua negara, antara Indonesia dan Australia.
Sebagai solusi atas perbedaan klaim atau tuntutan di atas maka Indonesia mengajukan joint development zone pada perundingan tahun 1979. Hal tersebut ditawarkan sebagai pemecahan masalah ( problem solving ) yang bersifat sementara sebelum menemukan titik temu masalah di area pantai Timor. Kompromi joint development zone tersebut sudah diajukan beberapa kali oleh pihak Indonesia namun, selalu mengalami penolakan oleh pemerintah Australia, setelah pengajuan pada perundingan ke lima baru mencapai kesepatakan antara kedua belah pihak, pihak Australia saat itu mempertimbangkan dengan kertas joint development priciples. Akhirnya, pada perundingan ke tujuh pihak Australia menyetujuinya dan membentuk joint development zone. Sekalipun, masih menjadi masalah yang berkelanjutan, akan tetapi setikdanya terdapat titik temu. Catatan penting ialah 200 M dari pantai Timor Timur merupakan yurisdiksi Australia, artinya bukan termasuk dalam kawasan joint development zone . 35
Setelah Timor Timur menjadi negara sendiri (suksesi). Pada tahun 2022 Timor Leste menyetujui perjanjian terkait laut Timor, sekalipun belum ada penetapan
32 Konvensi Hukum Laut yang diadakan pada Tahun 1982.
33 ibid.
34 ibid. 35 ibid. [222].

## 224 Ahmad Fadli: Eksistensi Asas-Asas...
wilayah maritim permanen dan diketahui kedua negara (Timor Leste dan Australia) telah sepakat untuk menunda pembahasan terkait batas maritim permanen. Kemudian, terkait pembagian pendapatan dari ladang migas atau dikenal dengan greater sunrise dibagi rata sesuai dengan perjanjian ketika Timor Leste masih menjadi wilayah yurisdiksi dari Indonesia. Namun, setelahnya perjanjian ini dianggap tidak berlaku lagi karena pihak Timor Leste mengkalim bahwa pihak Australia telah melakukan suatu kecurangan penyadapan dengan melibatkan Australian Secret Intelligence Service (ASIS) ketika perundingan berlangsung. Baru kemudian, pada tahun 2016 diajukanlah gugatan Mahkamah Arbitrase Internasional dan mengakhiri sengketa dengan menyepakati batas maritim secara permanen. 36
Permaslahan kompleks di laut Timor sebenarnya merupakan dampak dari faktor sejarah dan faktor perkembangan hukum laut internasional yang menyebabkan masalah tersebut semakin kompleks dan membias sehingga sulit untuk diselesaikan dan menjadi maslah yang berkepanjangan ( sustainable problem ). Harusnya masalah ini menjadi perhatian dari pemerintah Indonesia karena berimplikasi pada wilayah yurisdiksi Indonesia yang berbatasan dengan celah timor. Hasil putusan Mahkamah Arbitrase International dalam perkara batas maritim antara Australia dengan Timor Leste juga dapat menjadi referensi untuk mengelola batas maritim dengan kedua negara tersebut. 37

## Implementasi Asas-Asas Hukum Perjanjian Internasional
Dalam kasus celah timor terdapat suatu perjanjian antar negara Indonesia dan Australia terkait landas kontinen yang ditandatangani pada tahun 1989 atau lebih dikenal dengan perjanjian “celah timor”. Jika melihat dalam perjanjian tersebut maka dapat di tarik kesimpulan bahwa perjanjian tersebut lebih bersifat praktis dan memprioritaskan pengolahan sumber daya alam (SDA). Selain itu, perkembangannya terdapat kesepakatan terkait zona pengembangan bersama atau joint development
36 Rizki Roza, Penyelesaian Sengketa Celah Timor dan Implikasinya Bagi Indonesia (PPBK DPR RI) (2018) X . [8]. 37 ibid.
zone di kawasan tersebut. Subjek hukum dalam perjanjian tersebut menggunakan dasar hukum yang terdapat pada Pasal 83 ayat (3) UNCLOS 1982 menyatakan pada dasarnya dapat membuat perjanjian (aturan) sementara sampai terdapat suatu kesepakatan lebih lanjut antar subjek tersebut, namun dalam membuat suatu perjanjian tidak boleh beretentangan dengan garis landas kontinan yang telah ditetapkan. 38
Kemudian dalam perkembangannya pada tahun 1999 pada era Presdien B.J. Habibie diadakan semacam referendum untuk wilayah Timor Timur terkait dengan pendapat rakyat untuk tetap bertahan menjadi bagian dari NKRI atau memisahkan diri dari Republik Indonesia maka hasil dari referendum tersebut masyarakat Timor Timur lebih banyak memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia. Timor Timor resmi menjadi negara Timor Leste tepat pada tanggal 20 Mei 2002. 39
Dengan berpisahnya Indonesia dengan Timor Timur maka yang menjadi persoalan kemudian ialah implikasi dari timor gap treaty between Indonesia and Australia in 1989. Setelah Timor Timur merdeka perjanjian sebelumnya dapat dikatakan berakhir karena terjadi suatu pergeseran fundamental atau substansial pada perjanjian tersebut, di mana objek wilayah dari perjanjian tersebut sudah beralih territorial menjadi wilayah negara baru, yaitu Timor Leste. Selain itu, berdasarkan postulat yang dikenal dengan istilah rebus sic stantibus principle menyebutkan bahwa perjanjian secara automatically berakhir apabila terjadi semacam pergeseran substansial atau fundamental. Merujuk pada Komisi Hukum Internasional sebelum konferensi dan Konvensi Wina menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak dapat membebankan atau memaksakan kewajiban terhadap pihak ketiga. 40 Tidak terdapat juga suatu kaidah umum yang menyatakan bahwa hak atau kewajiban beralih begitu saja kepada pihak ketiga pasca terjadinya suksesi negara, kecuali pihak ketiga menentukan lain. 41
38 Harry Purwanto, Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus. Op.Cit. [118].
39 ibid.
40 United Nations (UN), ILC Book of the year, ‘ Document of the second part of the seven- teenth session and of the eighteenth session including the reports of the Commission to the General Assembly ’ (1996) II.[227]. 41 Patrick Dumberry, ‘ State Succesion to Bilateral Treaties: A Few Observations on The In- choherent and Unjustifiable Solution Adopted For Succession and Dissolution of States Under The 1978 Vienna Convention ’ (2015) 28 Jurnal of International Law, Leiden Universiteit.

## 226 Ahmad Fadli: Eksistensi Asas-Asas...
Persoalan kemudian ialah terkait joint development zone yang terletak di Celah Timor yang tidak lagi menjadi wilayah teritorial NKRI, berlaih menjadi wilayah teritorial Timor Leste. Artinya, apakah persoalan tersebut dapat mengikat pihak ketiga atau tidak? Dalam Komisi Hukum Internasional sebelum konferensi dan Konvensi Wina menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak dapat membebankan atau memaksakan kewajiban terhadap pihak ketiga. 42 Tidak terdapat juga suatu kaidah umum yang menyatakan bahwa hak atau kewajiban beralih begitu saja kepada pihak ketiga pasca terjadinya suksesi negara, kecuali pihak ketiga menentukan lain. 43 Merujuk pada Konvensi Wina 1978 tentang Suksesi Negara pada Pasal 9 ayat (1) menjelaskan perjanjian yang berlaku pada saat terjadinya suksesi negara, tidak menjadi hak dan kewajiban dari negara pengganti atau negara peserta lainnya yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut, kecuali terdapat pernyataan sikap dari negara pengganti untuk melanjutkan perjanjian sebelumnya. 44 Selanjutnya, dalam pasal 16 Konvensi Wina 1978 juga menjelaskan bahwa negara baru tidak tunduk dan terikat pada perjanjian sebelumnya, kecuali perjanjian tersebut secara tegas mengikat negara yang bersangkutan (pihak ketiga) pada saat terjadinya suksesi negara tersebut. Artinya, pihak ketiga memiliki hak dan kebebasan untuk memilih perjanjian mana yang akan dilanjutkan.
Dengan demikian, perjanjian tersebut hanya mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dan tidak memiliki implikasi terhadap pihak ketiga. Karena, berdasarkan postulat pacta tertiis nec nosent nec prosunt 45 menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak dapat mengikat pihak ketiga. Oleh karenanya, perjanjian celah timor tidak dapat mengikat negara Timor Leste sebagai pihak ketiga dalam kasus tersebut.
42 United Nations (UN), ILC Book of the year, ‘ Document of the second part of the seven- teenth session and of the eighteenth session including the reports of the Commission to the General Assembly ’( 1996) II.[227]. 43 Patrick Dumberry, ‘ State Succesion to Bilateral Treaties: A Few Observations on The In- choherent and Unjustifiable Solution Adopted For Succession and Dissolution of States Under The 1978 Vienna Convention ’ (2015) 28 Jurnal of International Law, Leiden Universiteit . 44 Article 9 point (1) Vienna Conventions 1978 Succesion State.
45 Artinya “ suatu perjanjian tidak membebankan hak dan kewajiban kepada pihak ketiga”. Pasal 34 Konvensi Wina 1969.
Karena, melihat dari perjanjian tersebut hanya melibatkan (mengikat) Indonesia dan Australia. Implikasinya bedasarkan asas pacta tertiis nec nocent nec prosunt , maka objek perjanjian celah timor yang sebelumnya berada di wilayah teritori Indonesia berpindah menjadi teritori negara Timor Leste dan berada dibawah kedaulatannya.

## Kesimpulan
Eksistensi asas-asas hukum perjanjian inetrnasional telah diakui secara umum oleh masyarakat internasional berdasarkan Konvensi Wina 1969 dan 1986 yang termuat secara eksplisit dalam pasal 26 terkait pacta sunt servanda principle, pasal 62 terkait rebus sic stantibus principle, dalam pasal 34 dengan asas pacta tertiis nec nocent nec prosunt principle. Kemudian dalam hukum positif Indonesia UU 24/2000 tentang PI disebutkan juga secara eksplisit, dalam pasal 4 ayat (1) terkait dengan pacta sunt servanda principle, pasal 18 terkait rebus sic stantibus principle. Jadi, jelas bahwa eksistensi asas-asas hukum perjanjian internasional diakui oleh masyarakat internasional. Dalam praktik, asas-asas hukum internasional dapat dilihat dalam kasus celah timor, dimana dalam perjanjian tersebut sebelumnya terjadi kesepakatan yang melibatkan negara Indonesia dan Australia, berlakulah pacta sunt servanda principle , kemudian dengan berpisahnya negara Indonesia dengan Timor Timur maka yang menjadi persoalan ialah implikasi dari timor gap treaty antara Indonesia dan Australia sebelum Timor Leste berdiri tepatnya pada tahun 1989. Maka dalam praktik tersebut berlakulah pacta tertiis nec nosent nec prosunt principle artinya, suatu perjanjian (treaty) tidak dapat berlaku bagi pihak ketiga. Dengan demikian, terjadinya suksesi negara tersebut (Timor Leste) maka dapat dilihat terjadi suatu pergeseran keadaan yang fundamental dalam wilayah Indonesia dan berlakulah asas rebus sic stantibus .

## Daftar Bacaan
Buku
Agusman, Damos Dumoli, Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia (Rafika Aditama 2014).
Cohen, Morris. L. & Olson, C, Legal Research (West Publishing Company, St.
228

## Ahmad Fadli: Eksistensi Asas-Asas...
Paul, Minn 1992).
Fajar ND, Mukti dan Achmad, Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Pustaka Pelajar).
Harris, D.J, Case and Materials in International Law (Maxwell 1983).
HS, Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Sinar Grafika 2019).
Kusumohamidjojo, Budiono, Suatu Studi Terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional (Binacipta 1986).
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum (Kencana 2005).
Melanezuk, Peter, Akehurt’s Modern Introduction to International Law (Routledge 1997).
Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Maha Karya Pustaka 2022).
Mochtar, Zainal Arifin Dan Hiariej, Eddy O.S, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Red and White Publishing 2021).
N. Shaw QC, Malcom, International Law, Terjemahan (Cambridge University Press 2013) (Nusa Media 2006).
Parthiana, I Wayan, Hukum Perjanjian Ineternasional Bagian 2 (Mandar Maju 2005)
Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif (Raja Grafindo Persada 2015)

## Jurnal
Dumberry, Patrick. ‘State Succesion to Bilateral Treaties: A Few Observations on The  Inchoherent  and  Unjustifiable  Solution  Adopted  For  Succession  and Dissolution of States Under The 1978 Vienna Convention’ (2015) 8 Jurnal of International Law Leiden Universiteit.
Kusumaatmadja, Mochtar, ‘Perjanjian Indonesia-Australia di Celah Timor’ Disampaikan pada Seminar yang diadakan oleh Pusat Siudi Wawasan Nusanlara dan Pembangunan Jurnal JHP UI (1990).
Purwanto, Harry, ‘Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional’ (2009) 21 Jurnal Mimbar Hukum.
Purwanto, Harry, ‘Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus dalam Perjanjian Internasional’ (2011) Jurnal Mimbar Hukum.
Roza, Rizki, ‘Penyelesaian Sengketa Celah Timor dan Implikasinya Bagi Indonesia’ (PPBK DPR RI 2018) .
Yuliantiningsih, Aryuni, ‘Pengaturan Asas Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt Berkaitan Dengan Status Hukum Daerah Dasar Laut Samudra Dalam (Sea Bed)’ (2010) 10 Jurnal Dinamika Hukum.

## Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek voor Indische ).
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.
United Nations Convention on The Law of The Sea, 1982 (UNCLOS 1982).
United Nations (UN), ILC Book of the year, ‘Document of the second part of the seventeenth session and of the eighteenth session including the reports of the Commission to the General Assembly’ (1996) II A/CN.4/SER.A/1966/Add.1.
Vienna Convention on The Law of Treaties Between States and International Organizations or Between International Organizations (1986).
Vienna Convention on The Law of Treaties (1969).
Vienna Convention 1978 about Succesion State.

## Ahmad Fadli: Eksistensi Asas-Asas...
--halaman ini sengaja dikosongkan--