## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGALIHAN BENDA JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT
Oleh : Syahron Sahputra
Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Labuhan Batu

## ABSTRAK
Perjanjian  kredit  terhadap  benda  bergerak  yang  dilakukan  antara  kreditor  merupakan perjanjian  pokok  atas  pinjam  meminjam,  dalam  perjanjian  tersebut  dikenal  perjanjian  tambahan (ikutan) yaitu dalam bentuk perjanjian jaminan fidusia. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia,  yang  selanjutnya  akan  disebut  UUJF  menyatakan  Pemberi  Fidusia  dilarang  mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.  Berdasarkan  hal  tersebut  apabila  debitor  melakukan  perbuatan  pengalihan  benda  jaminan maka dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.
Adapun metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis Normatif. Penelitian yuridis maksudnya adalah penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. sedangkan penelitian normatif yaitu bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.
Hasil  penelitian  yang  diperoleh  bahwa  pertanggungjawaban  pidana  debitur  terhadap pengalihan  benda  jaminan  fidusia  dalam  perjanjian  kredit  diatur  dalam  Pasal  36  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu terhadap debitor (pemberi fidusia) mengalihkan benda jaminan tanpa izin penerima jaminan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Pengalihan, Benda Jaminan
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Kredit diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan melalui perjanjian  utang  piutang  atau  perjanjian kredit  antara  pemberi  utang  (kreditur)  di satu pihak dan penerima utang (debitur) di pihak  lain.  Dalam  pemberian  kredit, kreditur  (bank)  selalu  mensyaratkan adanya suatu benda sebagai jaminan yang harus  dipenuhi  oleh  debitur.  Jaminan tersebut  dimaksudkan  sebagai  kepastian dan  keamanan  bagi  kreditur  dalam  hal pelunasan  pinjaman  serta  memperkecil
resiko  yang  mungkin  terjadi  apabila debitur cidera janji.
Dengan  adanya  pemberian  kredit yang  akan  dilakukan  kreditur  dan  benda jaminan  yang  akan  dipenuhi  debitur, selanjutnya  dilakukan  pembebanan  benda dengan  jaminan  fidusia.  Dilakukannya pembebanan benda dengan jaminan fidusia berdasarkan  adanya  kesepakatan  kedua pihak  untuk  mendaftarkan  objek  jaminan secara fidusia. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia didahului dengan pembuatan perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit, pembuatan akta jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia.
Dalam  pemberian  kredit,  kreditur mensyaratkan adanya suatu benda sebagai jaminan yang harus dipenuhi oleh debitur. Adapun jenis jaminan yang diberikan oleh debitor seperti jaminan fidusia 1 .
Dalam  perjanjian  fidusia  benda yang  dijadikan  objek  Jaminan  fidusia adalah  tetap  dalam  penguasaan  pemilik benda  (debitur)  dan  tidak  dikuasai  oleh kreditur,  jadi  dalam  hal  ini  adalah penyerahan  kepemilikan  benda  tanpa menyerahkan  fisik  bendanya 2 .  Kreditur mempercayakan  kepada  debitur  untuk tetap bisa mempergunakan benda jaminan tersebut sesuai dengan fungsinya. Namun, waupun  benda  jaminan  tetap  dalam penguasaan debitur, debitur harus mempunyai itikad baik  untuk memelihara benda  jaminan  dengan  sebaik-baiknya. Debitur  tidak  diperbolehkan  mengalihkan ataupun  menyewakan  kepada  pihak  lain benda  objek  jaminan  fidusia  yang  bukan merupakan  benda  persediaan  (inventory) tanpa ada persetujuan dari kreditur, karena benda  yang  penguasaannya  di  tangan debitur  sangat  riskan sekali  untuk berpindah tangan.
Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan  Fidusia,  yang  selanjutnya  akan disebut UUJF menyatakan Pemberi Fidusia
dilarang
mengalihkan,
menggadaikan,  atau  menyewakan  kepada
1 Sriono,  S.  (2019).  Tanggung  jawab  pemberi fidusia  terhadap  benda  jaminan  fidusia  dalam perjanjian  kredit. Jurnal  Ilmiah  Advokasi,  7(2),  110- 122.
pihak  lain  benda  yang  menjadi  objek Jaminan  Fidusia  yang  tidak  merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan  tertulis  terlebih  dahulu  dari Penerima Fidusia.
Untuk itu dalam memberikan suatu kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan  hukum  diperlukan  suatu aturan  hukum.  Hal  ini  dikarenakan  sering terjadi  pihak  kreditur  dirugikan  ketika pihak  debitur  melakukan  wanprestasi diantaranya  dalam  hal  pengalihan  objek Jaminan Fidusia.
Sesuai  dengan  asas  pacta  sunt servanda, janji itu harus ditepati, maka apa yang menjadi kewajiban suatu pihak yang berarti  hak  bagi  pihak  lawan  harus dipenuhi. Manakala dari antara mereka ada yang  ingkar  janji  atau  wanprestasi, wanprestasi  seorang  debitor  dapat  berupa empat macam yaitu : Tidak melakukan apa yang  disanggupi  akan  dilakukannya, melaksanakan  apa  yang  dijanjikan,  tetapi tidak  sebagaimana  dijanjikan,  melakukan apa  yang  dijanjikan  tetapi  terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian  tidak  boleh  dilakukannya. Dengan  demikian  jelas  kerugianlah  yang akan  diderita  oleh  rekan  sekontraknya. Padahal  sesuai  watak  manusia  pada
2 Munir  Fuady,  2002,  Hukum  Kontrak  (dari Sudut  Pandang  Hukum  Bisnis),  Citra  Aditya  Bakti, Bandung. Hal. 152
umumnya,  akan  selalu  berupaya  untuk menghindari kerugian tersebut 3 .
Salah  satu  ketentuan  yang  penting dalam pengaturan mengenai fidusia adalah mengenai  pendaftaran  jaminan  fidusia. Setelah  didaftarkan  akan  memperoleh sertifikat,  hak  kekuatan  eksekutorial  yang dipersamakan  dengan  putusan  pengadilan berkekuatan  hukum  tetap,  artinya  adalah bahwa  sertifikat  jaminan  fidusia  ini  dapat langsung  dieksekusi  atau  dilaksanakan tanpa  melalui  proses  persidangan  dan pemeriksaan  melalui  pengadilan,  dan bersifat  final  serta  mengikat  para  pihak untuk melaksanakan putusan tersebut 4 .
Sementara  dalam  ketentuan  Pasal 23  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  42 Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia, menyatakan  pemberi  fidusia  dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan  kepada  pihak  lain  benda menjadi  objek  jaminan  fidusia  yang  tidak merupakan  persediaan,  kecuali  dengan persetujuan  tertulis  dahulu  dari  penerima fidusia.  Selain  dari  pada  ketentuan  yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang Jaminan  Fidusia,  juga  diatur  mengenai sanksi pidana yaitu terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 Tentang  Jaminan  Fidusia  mempertegas kembali  larangan  pengalihan  benda  yang menjadi  objek  jaminan  fidusia,  pemberi
3 Moch.Isnaeni,  1996,  Hipotek  Pesawat  Udara Di Indonesia, CV Dharma Muda, Surabaya. Hal. 30-31
fidusia  yang  mengalihkan,  menggadaikan atau  menyewakan  benda  yang  menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa  persetujuan  tertulis  terlebih  dahulu dari  penerima  fidusia,  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun dan  denda  paling  banyak  Rp  50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
Dari  penjelasan  ini  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  unsur-unsur  yang berkaitan  atau  yang  dapat  menimbulkan sanksi pidana dalam pasal tersebut adalah :
1. Mengalihkan
Pengaturan mengenai mengalihkan  jaminan  fidusia  didapati pada  ketentuan  Pasal  19  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 1999  Tentang  Jaminan  Fidusia,  yang menerangkan bahwa:
(a) Pengalihan  hak  atas  piutang  yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan  beralihnya  demi hukum  segala  hak  dan  kewajiban penerima  fidusia  kepada  kreditor baru.
(b) Beralihnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  didaftarkan  oleh  kreditor  baru kepada kantor pendaftaran fidusia.
Kata  pengalihan  atas  piutang dalam  Pasal  19  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999
4 Ibid, hal. 23
Tentang Jaminan Fidusia mengajarkan
kepada kita bahwa tindakan mengalihkan merupakan tindakan aktif dan  memang  dikehendaki  sedangkan yang merupakan tindak pidana apabila mengalihkan atau memindahtangankan tanpa  prosedur  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia 5 .
2. Menggadaikan atau menyewakan
Penyerahan  benda  hak  milik secara  kepercayaan  dari  kreditor kepada  debitor  yang  mana  statusnya penyerahan untuk pinjam pakai apabila sudah  dijaminkan  dalam  perjanjian yang  mana  benda  tersebut  yang seluruhnya  atau  sebahagian  adalah kepercayaan orang lain, tetapi yang ada dalam  kekuasaannya  bukan  karena kejahatan  dengan  maksud  melawan hukum yang dilarang dengan Undang- Undang ini. Dari apa yang dikemukakan  diatas  nampak,  bahwa fidusia  sebagai  lembaga  jaminan kebenda  tidak  bisa  berdiri  sendiri, tetapi  selalu  Accessoirpada  suatu perjanjian  pokok.  Sebagai  perjanjian yang  bersifat  Accessoir  nasibnya bergantung  pada perjanjian  pokoknya. Kalau  perjanjian  pokoknya,  karena suatu  sebab  batal,  maka  perjanjian fidusianya juga batal. Untuk
5 J.Satrio,  2002,  Hukum  Jaminan  Hak  Jaminan Kebendaaan Fidusia, Bandung. Hal. 44
menegaskan kedudukan kreditor sebagai  kreditor  preferent,  maka disebutkan dengan tegas bahwa jaminan  tersebut  meliputi  semua tagihan  kreditor,  juga  yang  muncul sebagai  ongkos,  termasuk  ongkos untuk mendapatkan pelunasan sebagai akibat wanprestasi dari pihak debitor.
Walaupun pada dasarnya barang  yang  telah  dipindahtangankan adalah  milik  debitor,  akan  tetapi debitor  sudah  menyerahkan  kepada pihak  kreditor  sebagai  jaminan  dalam fidusia yang tentunya perbuatan tersebut  sudah  melalui  dengan  bentuk perjanjian  yang  sudah  disepakati  oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga  setiap  akan  melakukan tindakan yang berkaitan dengan barang jaminan  fidusia  itu  debitor  harus meminta  izin  dulu  kepada  pihak kreditor  paling  tidak  pihak  kreditor mengetahui  atas  perbuatan  debitor sudah  melanggar  asas-asas  sahnya suatu perjanjian 6 .
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  dalam  latar belakang, permasalahan pokok yang ingin diajukan  untuk  dibahas  dalam  penelitian ini adalah: Bagaimana pertanggungjawaban  pidana  bagi  debitor
6 Yurizal,  2011,  Aspek  Pidana  Dalam  Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jamina Fidusia, Surabaya; Media Nusa Creative. Hal. 43-44
terhadap pengalihan benda jaminan fidusia dalam perjanjian kredit?

## II. METODE PENELITIAN
2.1 Jenis Penelitian.
Dalam  penelitian  skripsi  penulis menggunakan  jenias  penelitian  bersifat Normatif.  Adapun  penelitian  normatif adalah penelitian ilmiah yang berdasarkan dari  peneltian  perpustakaan  atau  sering juga  disebut  doktriner.  Tujuan  penelitian normatif  adalah  mengembangkan  dan menggunakan  peraturan-peraturan  tertulis sehingga  penelitian  ini  sangat  erat hubungannya  pada  perpustakaan  karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder  pada  perpustakaan.  Dalam penelitian  hukum  normatif,  hukum  yang tertulis  dkaji  dari  berbagai  aspek  seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum  dan  penjelasan  pada  setiap  pasal, formalitas  dan  kekuatan  mengikat  suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasan hukum.
2.2 Spesifikasi Penelitian.
Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan penelitian deskriptif analitis,  yaitu  dimaksud  untuk  memberi data  yang  seteliti  mungkin  tentang  suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 1986 : 10).
Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran  secara  rinci,  sistematis  dan
menyeluruh  mengenai  segala  hal  yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pengalihan benda jaminan fidusia dalam perjanjian kredit.
2.3 Sumber dan Jenis Data
Penelitian ini menggunakan sumber  data  sekunder  yaitu  data  yang diperoleh  atau  di  kumpulkan  oleh  orang yang  melakukan  penelitian  dari  sumber- sumber  yang  telah  ada.  Data  sekunder diperoleh  dengan  penelitian  kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat  atau  tulisan  para  ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga  untuk  memperoleh  informasi  baik dalam  bentuk  ketentuan-ketentuan  formal maupun  data  melalui  naskah  resmi  yang ada. Data sekunder dibidang hukum dapat dibedakan menjadi:
a. Bahan-bahan  hukum  primer  yang mengikat berupa norma dasar Pancasila,  Undang-Undang  Nomor  42 Tahun 1999 Tentang Fidusia.
b. Bahan-Bahan  hukum  sekunder  yaitu bahan-bahan  yang  erat  hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yaitu berupa  kamus,  buku  literatur,  serta jurnal/majalah tentang pengalihan benda jaminan fidusia.
2.4 Teknik Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini,  akan  diteliti data  sekunder.  Dengan  demikian  ada  dua kegiatan  utama  yang  dilakukan  dalam
melaksanakan  penelitian  ini,  yaitu  studi kepustakaan  (Library  Research),  yang diperoleh  melalui  kepustakaan,  dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur,  peraturan  perundang-undangan, artikel-artikel  atau  tulisan  yang  berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
2.5 Analisis Data
Analisis  data  pada  penulisan  tesis ini  dilakukan  secara  kualitatif  yaitu  dari data  yang  diperoleh  yang  disusun  secara sistematis  kemudian  dianlisis  secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah  yang  dibahas.  Analisis  data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan  data  Deskriptif  Analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara  tertulis  atau  lisan  dan  juga perilakunya  yang  nyata,  diteliti  dan dipelajari  sebagai  suatu  yang  utuh. Pengertian  dianalisis  disini  dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterprestasian secara
logis, sistematis.  Logis  sistematis  menunjukan cara berfikir Deduktif-Induktif dan mengikuti  tata  tertib  dalam  penulisan laporan  penelitian  ilmiah.  Setelah  analisis data  selesai  maka  hasilnya  akan  disajikan secara Deskriptif, yaitu dengan menuturkan  dan  menggambarkan  apa adanya  sesuai  dengan  permasalahan  yang diteliti  dalam  penulisan  skripsi  ini.  Dari hasilnya kemudian ditarik suatu
kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam
penulisan  skripsi  ini  (Irawan  Soehartono, 1999 : 63).

## III. PEMBAHASAN
Dalam pemberian kredit oleh Bank, kreditur memperbolehkan atau mempercayakan  kepada  debitur  untuk tetap  bisa  menggunakan  barang  jaminan untuk  dapat  dipergunakan  sesuai  dengan fungsinya.
Namun selama mempergunakan  barang  jaminan  tersebut, debitur diwajibkan untuk dapat memelihara  dengan  sebaik-baiknya.  Hal ini  sejalan  dengan  salah  satu  asas  yang dianut dalam UUJF yaitu asas itikad baik. Dalam  asas  ini  bahwa  pemberi  jaminan fidusia  yang  tetap  menguasai  benda jaminan  harus  mempunyai  itikad  baik  (te goeder  troow,  in  good  faith).  Asas  itikad baik disini  memiliki arti subjektif sebagai kejujuran  bukan  arti  objektif  sebagai kepatutan seperti dalam hukum perjanjian. Dengan  asas  ini  diharapkan  bahwa pemberi Jaminan Fidusia wajib memelihara benda jaminan, tidak mengalihkan, menyewakan dan menggadaikannya  kepada pihak lain (Tan Kamello,  2003:170).  Selain  itu,  dalam UUJF  jelas  diatur  bahwa  debitur  juga dilarang untuk mengalihkan objekJaminan Fidusia  yang  tidak  merupakan  benda persediaan  kepada  pihak  ketiga  tanpa  ada persetujuan dari kreditur.
Menurut UUJF dalam Pasal 23 ayat (2),  bahwa  pemberi  fidusia  dilarang
mengalihkan,
menggadaikan,atau menyewakan  kepada  pihak  lain  benda yang  menjadi  objek  Jaminan  Fidusa  yang tidak merupakanbenda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari  penerima  fidusia.  Apabila  debitur mengalihkan  objek  Jaminan  Fidusia  yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak  ketiga  tanpa  persetujuan  tertulis maka  akibat  hukum  yang  ditimbulkan yaitu  berupa  perbuatan  wanprestasi  serta sanksi  pidana  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 36 UUJF.
Hak kebendan menurut Sri Soedewi  Masjchoen  Sofyan  adalah  hak mutlak  atas  suatu  benda  dimana  hak  itu memberikan  kekuasaan  langsung  atas suatu  benda  dan  dapat  dipertahankan terhadap  siapapun  juga.  Adapun  ciri-ciri hak kebendaan dan hak perorangan adalah :
1. Hak kebendaan merupakan hak mutlak,  yaitu  dapat  dipertahankan terhadap siapapun juga
2. Hak kebendaan itu mempunyai
Zaaksgevolg  atau  Droit  de  suite  (hak yang  mengikuti),  artinya  hak  itu  terus mengikuti  bendanya  dimanapun  juga (dalam  tangan  siapapun  juga)  barang itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyainya.
Sedangkan  hak  perseorangan  tidak demikian,  hak  perseorangan  hanya dapat  melakukan  (mempertahankan) hak  tersebut  terhadap  seseorang,
dengan  adanya  pemindahan  hak  atas benda tersebut maka lenyaplah, berhentilah hak perorangan tersebut.
3. Sistem  yang  terdapat  pada  hak kebendaan  adalah  mana  yang  lebih dulu  terjadi  itu  tingkatannya  lebih tinggi  daripada yang terjadi  kemudian itu  sama  tingkatannya,  dalam  hak perseorangan  tidak  ada  yang  lebih rendah atau lebih tinggi.
4. Hak  kebendaan  mempunyai  Droit  de preference  (hak  terlebih  dahulu), vruchtgebruk  nya  dapat  dilakukan terhadap  siapapun,  tidak  dipengaruhi faillissement.  Tidak  demikian  dengan hak perorangan, dalam hal jatuh pailit maka  orang  yang  mempunyai  hak perseorangan  itu  membagikan  aktiva yang  masih  ada  secara  porsi  masing- masing, seimbang besarnya hak perseorangannya.
5. Hak kebendaan gugatannya itu disebut gugatan kebendaan dan gugatan tersebut  dapat  dilaksanakan  terhadap siapapun  yang  mengganggu  haknya. Pada  hak  perorangan  ini  orang  hanya dapat  mengajukan  gugatan  terhadap pihak  lawannya  (wederpartij)  (Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, 1981:24).
Asas  droit  de  suite  merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia  dalam  kaitannya  dengan  hak mutlak  atas  kebendaan.  Jaminan  Fidusia memiliki  sifat  droit  de  suite  artinya Jaminan  Fidusia  mengkuti  benda  yang
menjadi  objek  Jaminan  Fidusia  dalam tangan  siapapun  benda  berada.  Namun sifat ini dikecualikan untuk objek Jaminan Fidusia  yang  berbentuk  benda  persediaan (inventory).  Sifat  droit  de  suite  dapat dicontohkan, benda objek Jaminan Fidusia berupa  mobil,  bus,  atau  truk  yang  oleh pemilik benda dijual kembali kepada pihak lain, maka dengan sifat droit de suite jika debitur  cidera  janji,  kreditur  sebagai penerima fidusia tetap dapat mengeksekusi benda  jaminan  mobil,  truk  atau  bus meskipun  oleh  debitur  telah  dijual  dan dikuasai oleh pihak lain atau pihak ketiga. Jadi penjualan objek Jaminan Fidusia oleh pemilik  benda  tidak  menghilangkan  hak kreditur untuk mengeksekuai objek Jaminan Fidusia.
Pengakuan  asas  droit  de  suite bahwa  hak  jaminan  fidusia  mengikuti bendanya dalam tangan siapapun benda itu berada memberikan kepastian hukum bagi kreditur  untuk  memperoleh  pelunasan hutang dari hasil penjualan objek Jaminan fidusia  apabila  debitur  wanprestasi.  Jadi, kepastian  hukum  atas  hak  tersebut  bukan saja  ketika  objek  Jaminan  Fidusia  masih berada  dalam  kekuasan  debitur  tapi  juga ketika objek Jaminan Fidusia tersebut telah beralih  atau berada  pada kekuasaan pihak ketiga.
Jadi  berdasarkan  hak  kebendaan yang  melekat  pada  Jaminan  Fidusia  dan asas  droit  de  suite  dimana  hak  tersebut terus mengikuti bendanya ditangan
siapapun  benda  tersebut  berada,  apabila debitur  melakukan  pengalihan  objek Jaminan Fidusia kepada pihak ketiga maka akan  timbul  suatu  akibat  hukum  dimana kreditur  mempunyai  hak  atau  daya  paksa untuk  menarik  objek  Jaminan  fidusia tersebut dari pihak ketiga dengan melakukan eksekusi.
Meskipun  dalam  UUJF  telah memberikan  aturan  yang  cukup  jelas dalam  Pasal  20  mengenai  ketentuan  hak atas benda jaminan melekat pada bendanya,  tetapi  pihak  debitor  tidak memperhatikan  ketentuan  tersebut  dan mengalihkan benda jaminan kepada pihak lain.  Demikian  juga  sebagaimana  diatur dalam Pasal 36 UUJF menentukan tentang ketentuan  pidana  terhadap  debitor  yang mengalihkan  tanpa  izin  akan  diberikan sanksi pidana dan denda.
Dalam  ilmu  hukum  pidana  dapat dilihat  pertumbuhan  dari  hukum  pidana yang  menitikberatkan  kepada  perbuatan orang beserta akibatnya (Tatstrafrecht atau Erfolgstrafrecht)  ke  arah  hukum  pidana yang berpijak pada orang yang melakukan tindak  pidana  (taterstrafrecht),  tanpa meninggalkan  sama  sekali  sifat  dari Tatstrafrecht.  Dengan  demikian  hukum pidana yang ada  dewasa  ini dapat disebut sebagai ”Tat-Taterstrafrecht”, ialah hukum  pidana  yang  berpijak  pada perbuatan  maupun  orangnya.  Hukum pidana  dewasa  ini  dapat  pula  disebut sebagai  Sculdstrafrecht,  artinya  bahwa
untuk  penjatuhan  pidana  disyaratkan adanya kesalahan pada sipembuat.
Terhadap  perjanjian  kredit  yang dilakukan antara kreditor dengan debitornya dengan adanya jaminan fidusia, maka  ketentuan  tentang  jaminan  fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UUJF bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut menjelaskan  bahwa  setiap  benda  yang dibebani  dengan  jaminan  fidusia  wajib didaftar.  Pendaftarannya  dilakukan  pada saat  ini  didasarkan  pada  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata  cara  pendaftaran  jaminan  fidusia  dan biaya  pembuatan  akta  jaminan  fidusia, yang  menyatakan  bahwa  pendafatran jaminan  fidusia  dilakukan  secara  online. Dengan  demimian  bahwa  apabila  benda jaminan  fidusia  terdaftar  dan  mempunyai sertifikat  jaminan  fidusia  maka  ketentuan yang  berlaku  dalam  Undang-Undang Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia  dapat  berlaku  dan  mengikat, termasuk  didalamnya  ketentuan  tentang pertanggungjawaban pidana atau ketentuan  tentang  sanksi  pidana  apabila adanya  larangan  atau  perbuatan  melawan hukum dari undang-undang tersebut.
Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila memenuhi  unsur  objektif  dan  subjektif. Adapun unsur objektif dalam permasalahan  pengalihan  jaminan  benda
fidusia  yaitu  adanya  perbuatan  yang dilakukan oleh debitor yang bersifat aktif, yaitu  debitor  mengalihkan  benda  jaminan fidusia  tersebut  kepada  pihak  lain  yang dilakukan  secara  aktif  karena  debitor melakukan  perbuatan  dengan  keadaan sadar  serta  mengetahui  bahwa  adanya larangan  terhadap  benda  jaminan  fidusia untuk  dialihkan  kepada  pihak  lain  tanpa didahului izin/persetujuan dari kreditornya.
Sedangkan  unsur  subjektifnya adalah  bahwa  debitor  telah  melakukan tindakan  dalam  bentuk  pengalihan  benda jaminan fidusia dilakukan dengan disengaja  karena  adanya  pemikiran  dari para debitor apabila benda jaminan fidusia diserahkan  kepada  kreditor,  maka  debitor akan  mengalami  kerugian  karena  telah melakukan  pembayaran  beberapa  bulan ditambah dengan DP yang telah disetorkan kepada kreditornya akan hilang atau tidak kembali.  Sedangkan  pengaturan  cukup jelas  didalam  Pasal  36  UUJF  tentang pelanggaran  yang  dilakukan  terhadap debitor atas Pasal 23 ayat (2) UUJF, karena menurut  Laden  Marpaung  (1991  :  6-7), bahwa asas pokok hukum pidana ialah tak ada  hukuman  kalau  tak  ada  kesalahan. Kesalahan  tersebut  adalah  adanya  unsur kesengajaan dan kealpaan.
Jika diperhatikan dalam ketentuan yang diatur dalam UUJF cukup jelas diatur dalam Pasal 20, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 36.  Dalam  ketentuan  yang  diatur  dalam
UUJF  telah  menjelaskan  tentang  unsur seseorang debitor dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana terhadap  benda  jaminan  fidusia  tersebut apabila  dialihkan  kepada  pihak  lain  tanpa adanya persetujuan dari kreditornya.
Banyak permasalahan yang timbul didalam  masyarakat  terutama  debitor dalam  perjanjian  kredit  dengan  jaminan fidusia,  bahwa  debitor  tidak  mengetahui adanya  aturan  larangan  pengalihan  benda jaminan tanpa persetujuan kreditornya, hal ini  dikarenakan  pihak  kreditor  terkadang tidak  memberikan  pemahaman  kepada debitor  tentang  aturan/ketentuan  yang berlaku  dalam  perjanjian  bahkan  bentuk perjanjian  kredit  antara  kreditor  dengan debitor  dibuat  dalam  bentuk  baku. Sehingga debitor sifatnya hanya manandatangani  saja  tanpa  mengetahui tentang  makna  dari  isi  perjanjian  kredit tersebut melainkan debitor hanya memahami  tentang  ketentuan  perjanjian kredit  dalam  kehidupan  sehari-harinya saja.
Jika  dilihat  dari  kasus  diatas tentunya  dapat  dilihat  kembali  tentang ketentuan seorang dapat dipidana/dimintakan  pertanggungjawaban pidana  jika  adanya  unsur  kesalahan  dari sidebitor.  Adapun  ketentuan  tersebut sebagaimana  telah  dikemukakan  oleh Laden  Marpaung  tak  ada  hukuman  kalau tak ada kesalahan.
Terhadap  asas  tersebut  tidak tercantum secara jelas didalam KUHP atau peraturan  lainnya.  Meskipun  tidak  diatur secara  jelas  berlakunya  tidak  diragukan lagi.  Beberapa  unsur-unsur  yang  harus dipenuhi  tentang  sesorang  tersebut  dapat dikatakan melakukan kesalahan:
1) Adanya kemampuan bertanggungjawab  pada  sipembuat artinya jiwa sipembuat harus normal;
2) Hubungan  batin  antara  sipembuat dengan  perbuatannya,  yang  berupa kesengajaan atau kealpaan: ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3) Tidak  adanya  alasan  yang  menghapus kesalahan  atau  tidak  ada  alasan pemaaf.
Jika  dilihat  dari  ketiga  unsur tersebut diatas menurut Sudarto (1990 : 91) maka  orang  yang  bersangkutan  bisa dinyatakan  bersalah  atau  mempunyai pertanggungjawaban pidana sehingga bisa dipidana.
Pertanggungjawaban tidak terlepas juga terhadap kemampuan
bertanggungjawab. Kemampuan
bertanggungjawab  didalam  KUHP  tidak dijelaskan  tentang  artinya,  tetapi  yang berhu  berhubungan  dengan  itu  diatur dalam  Pasal  44  yaitu  “Barang  siapa melakukan  perbuatan  yang  tidak  dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena  jiwanya  cacat  dalam  tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”.
Dari  pasal  44  tersebut  dan  dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatno  menyimpulkan  bahwa  untuk adanya  kemampuan  bertanggung  jawab harus ada:
a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara  perbuatan  yang  baik  dan  yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang  baik  dan  buruknya  perbuatan tadi.
Yang  pertama  adalah  faktor  akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua  adalah  faktor  perasaan  atau kehendak,  yaitu  dapat  menyesuaikan tingkah  lakunya  dengan  keinsafan  atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai  konsekuensinya,  tentunya  orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya  menurut  keinsafan  tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.  Menurut  Pasal
44, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan  alat  batinnya  cacat  atau  sakit dalam tumbuhnya.
Perbuatan  yang  dilakukan  oleh debitor terhadap pengalihan benda jaminan fidusia jika dilihat dari beberapa ketentuan tentang  kemampuan  bertanggungjawab tersebut  maka  terhadap  jaminan  fidusia
yang dilihkan merupakan perbuatan tindak pidana serta terhadap debitornya merupakan orang yang mempunyai kemampuan  bertanggungjawab  secara pidana.
Demikian juga halnya sebagaimana  ketentuan  dalam  hukum perjanjian tentang syarat sahnya perjanjian sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata bahwa setiap perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian diantaranya  syarat  perjanjian  tersebut adalah  cakap  bertindak.  Dari  ketentuan tersebut  jelaslah  bahwa  orang  yang melakukan  perjanjian  kredit  tentunya orang yang telah cakap sehingga mempunyai kemampuan bertanggung
jawab. Jika dikatikan
dengan permasalahan  dalam  penulisan  skripsi  ini maka  penulis  dalam  hal  ini  memberikan pendapat  yaitu  cukup  jelaslah  bahwa debitor  berdasarkan  Pasal  36  UUJF  dapat dmintakan  pertanggungjawaban  pidana apabila  debitor  melakukan  pengalihan benda  jaminan  fidusia  tanpa  adanya persetujuan  dari  pihak  kreditornya  karena telah memenuhi unsur baik unsur melakukan  tindak  pidana,  sifat  melawan hukum  dalam  hukum  pidana  serta  unsur kesalahan  terhadap  ketentuan  asas  tiada pidana tanpa kesalahan.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan yang  telah  dilakukan  maka  penulis  dalam
hal  ini  memberikan  kesimpulan  atas  hasil dari pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:  Tanggungjawab  pidana  terhadap pengalihan  benda  jaminan  fidusia  dalam perjanjian  kredit  berada  pada  debitor  hal ini  dapat  diketahui  didalam  Pasal  36 Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 Tentang  Jaminan  Fidusia,  adanya  sanksi pidana  penjara  paling  lama  2  tahun  dan denda  paling  banyak  Rp  50.000.000,- terhadap debitor yang melakukan
pengalihan tanpa persetujuan dari
kreditornya sebagaimana ketentuan dalam
Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa debitor dilarang mengalihkan benda jaminan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemegang jaminan  fidusia  (kreditor).  Hal  tersebut juga  sudah  memenuhi  unsur-unsur  dalam rumusan hukum pidana tentang tindak atau perbuatan  yang  dilakukan  oleh  orang sehingga  terhadap  orang  tersebut  dapat dimintai pertanggungjawaban secara podana;

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku
Abdul  Kadir  Muhammad,  Hukum  Perikatan,
Citra Aditya Bakti, Bandung 1992,
Abdulkadir Muhamad Dan Rilda Muniarti,Lembaga  Keuangan  Dan Pembiayaan,  PT  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2000,
Edy Putra Tje’ Aman, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Liberty, Yogyakarta,

## 1986

## Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan
Fidusia , Raja Grafindo , Jakarta, 2000
Hassanudin  Rahman,  Aspek-Aspek  Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia,  PT.Citra  Aditya  Bhakti,
Bandung, 1995
Hartono Hadi Soeprapto, Pokok-Pokok Hukum
Perikatan dan Hukum Jaminan,
Liberty, Yogyakarta, 1984

## Ida  Ayu  Made  Widyari,  Akibat  Hukum
Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  dalam Sistem  on-line,    Tesis,  Universitas udayana, Denpasar, 2015
Ignatius  Ridwan  Widyadharma,  Hukum
Jaminan Fidusia, BP UNDIP, Semarang, 2001
Irawan  Soehartono,  Metode  Penelitian  Social
Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Social Lainnya, Remaja
Rosda Karya, Bandung, 1999

## J.Satrio,  Hukum  Jaminan  Hak  Jaminan Kebendaaan Fidusia, Bandung, 2002
Leden  Marpaung,  Unsur-unsur  Perbuatan yang  Dapat  Dihukum  (Deik),  Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta 1991.
M.Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1982 _______________, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Jakarta, PT. Gramedia,1991 Moch.Isnaeni,Hipotek  Pesawat  Udara  Di Indonesia, CV Dharma Muda,

## Surabaya 1996
Monti  Efrizal,  Penyelesaian  Kredit  Macet Dengan  Jaminan  Fidusia  Terhadap Kendaraan  Bermotor  di  PT  Bahkti Finance  Bandar  Lampung,  Tesis,

## Universitas  Diponegoro,  Semarang, 2010

## Moeljatno, Asas-asa Hukum Pidana, Cetakan
Kedua, Jakarta: Bina Aksara, 1984

## Munir  Fuady,  Hukum  Kontrak  (dari  Sudut
Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

## Muhammad  Yusuf  Siregar,  Delik  Aduan
Dalam  Teori  &Praktek  Pada  Sistem
Peradilan Pidana, CV. Mentari Persada, Medan, 2015

## Oey  Hoey  Tiong,  Fidusia  Sebagai  Jaminan
Unsur-Unsur Perikatan, Cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985

## Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan
Edisi  Revisi  dengan  UUHT,  Fakutas
Hukum Universitas Diponegoro Semarang , 2005 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan,  Sinar  Grafika,  Jakarta,
2008
Ridwan  Syahrani,  Seluk  Beluk  dan  Asas-asas Hukum  Perdata,  Alumni,  Bandung, 2000

## Romli Atmasasmita, Asas-asas Perbandingan
Hukum  Pidana,  Cetakan  Pertama Jakarta: Yayasan LBH, 1989,
Roeslan Saleh, Pikiran-pikiran tentang Pertanggungan Jawab Pidana, Cetakan Pertama,Jakarta: Ghalia Indo, 1983

## Soerjono  Soekanto,  “Pengantar  Penelitian
Hukum” , UI Press,  Jakarta, 1986
Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta. , 1979
_______,  Aneka  Perjanjian,    Intermasa  ,
Jakarta, 1992
Sudikno  Martokusumo,  Mengenal  Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1986
Sudarto,  Hukum  Pidana  I,  Cetakan  kedua
Yayasan  Sudarto  d/s  Fakultas  Hukum Universitas  Diponegoro,  Semarang 1990
Teguh Prasetyo, Hukum Pidana,Rajawali Pers, Jakarta 2011
Yurizal,  Aspek  Pidana  Dalam  Undang-
Undang  Nomor  42  Tahun  1999
Tentang  Jamina  Fidusia,  Surabaya; Media Nusa Creative, 2011
2. Peraturan Perundangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan Fidusia,  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  1999  Nomor      168  ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889
3. Jurnal
Sriono,  S.  (2019).  Tanggung  jawab  pemberi fidusia  terhadap  benda  jaminan  fidusia dalam  perjanjian  kredit. Jurnal  Ilmiah Advokasi, 7(2), 110-122.
4. Internet http// www.tipserbaserbi.blogspot.co.id/2015/
06/pengertian-tindak-pidana -menurut- para.html?m=1,  diakses  tanggal  15 Oktober 2019
https://www.linkedin.com/pulse/sifat- melawan-hukum-dalam-pidana-togi- sirait diakses tanggal 15 Oktober 2019