## KOMUNIKASI POLITIK DAN KONFLIK DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH
(Studi Kasus Konflik Kebijakan Antara Legislatif Dan Eksekutif Di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara)
Ansar Suherman
Universitas Muhammadiyah Buton Email: ansar.suherman@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Executive policy-related polemics often leads to war of opinion that led to a conflict with the  legislature,  one  of  which  is  the  formulation  of  the  Draft  Regulation  (Ranperda)  on Spatial Planning (Spatial) Buton Selatan Regency. This study aims to determine the pattern of  the  relationship  between  the  executive  and  legislative  communications  along  with constraints and problems encountered in the implementation of the authority and form of the conflict between the executive and the legislature in lawmaking Spatial Buton Selatan. The method used is qualitative approach. Data obtained directly by using interviews with informants about the conflict in political communication in addressing regional legislative policy as the executive regent Buton Selatan on Spatial Ranperda Buton Selatan. The data in  thisstudy  using  the  model  data  analysis  komponensial  (componential  anaylisis).  The results showed that the pattern of the relationship between the executive and legislative communication  in  conflict  resolution in  the  determination  of  Buton  Selatan  Spatial regulation is through the process of formal organizational communication and informal organizational  communication.  Form  of  the  conflict  between  the  executive  and  the legislature  in  lawmaking  Spatial  Buton  Selatan  Regency  is  a  conflict  between organizations, between the executive and legislative of Buton Selatan Regency.
Keywords: Political Communication, Conflict, Policy, Executive, Legislative.

## 1. PENDAHULUAN
Sebagai  daerah  otonomi  baru  (DOB),  Kabupaten  Buton Selatan  terus  berupaya membenahi  diri  agar  dapat  bertahan  sebagai  daerah  otonomi  baru  dan  sejajar  dengan daerah-daerah lainnya  yang  berada  di sekitar Kabupaten  Buton  Selatan  yang  telah  lebih dulu menjadi daerah otonom. Sebagai daerah baru, konflik sosial, konflik ekonomi, terlebih lagi  konflik  politik  senantiasa  hadir  mewarnai  proses  pembangunan  daerah  ini.  Konflik terjadi  salahsatunya  diakibatkan  oleh  tidak  terjadinya  komunikasi  (misscommunication) yang baik antara pihak-pihak yang berkepentingan.
Konflik dalam komunikasi sering terjadi baik dalam hubungan interpersonal maupun kelompok  atau  organisasi.  Adanya  komunikasi  dapat  menyebabkan  terjadinya  konflik, tetapi  di  sisi  lain,  komunikasi  yang  terjadi  itu  sendiri  dapat  menjadi  potensi  terjadinya konflik.  Timbulnya  konflik  atau  pertentangan,  merupakan  suatu  kelanjutan  dari  adanya komunikasi  dan  informasi  yang  tidak  menemui  sasarannya.  Terjadinya  konflik  dalam setiap  organisasi  merupakan  sesuatu  hal  yang  tidak  dapat  dihindarkan.  Hal  ini  terjadi karena di satu sisi orang-orang yang terlibat dalam organisasi mempunyai karakter, tujuan, visi, maupun gaya yang berbeda-beda. Di sisi lain adanya saling ketergantungan antara satu dengan yang lain yang menjadi karakter setiap organisasi. Tidak semua konflik merugikan organisasi.  Konflik  yang  ditata  dan  dikendalikan  dengan  baik  dapat  menguntungkan organisasi sebagai suatu kesatuan.
Dalam  menata  konflik  dalam  organisasi  diperlukan  keterbukaan,  kesabaran  serta kesadaran  semua  pihak  yang  terlibat  maupun  yang  berkepentingan  dengan  konflik  yang terjadi dalam organisasi. Hal seperti inilah yang merupakan persoalan yang sangat urgen dalam pembangunan demokrasi di daerah yaitu pengelolaan relasi kekuasaan kepala daerah dan DPRD. Berbagai polemik terkait kebijakan Bupati sering berujung pada perang opini di media massa dan pada rapat paripurna DPRD. Salah satunya adalah dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buton Selatan. Ranperda ini secara resmi diserahkan bersama delapan Ranperda lainnya oleh Bupati Buton Selatan kepada Ketua DPRD pada rapat Paripurna DPRD, 17 Januari  2015  di  Gedung  DPRD  Buton  Selatan.  Hal  demikian  terjadi  karena  adanya kekuasaan  politik  yang  dimiliki  oleh  eksekutif  dan  legislatif.  Menurut  Cangara  (2009), kekuasaan  politik  adalah  kemampuan  untuk  memengaruhi  kebijaksanaan  umum  yang dilakukan  oleh  pemerintah,  mulai  dari  proses  pembentukan  sampai  pada  akibat  yang ditimbulkannya.
Hubungan eksekutif dan legislatif yang tidak menunjukkan sinyal positif disebabkan oleh  keegoisan  di  masing-masing  pihak  dimana  mereka  sama-sama  merasa  mempunyai legitimasi  yang  kuat  karena  dipilih  langsung  oleh  rakyat.  Eksekutif  dan  legislatif,  dua lembaga pemerintahan yang kalau kita pahami secara normatif memiliki perbedaan kubu di  masing-masing  lembaga,  lembaga  eksekutif  yang  merepresentatifkan  pemerintah  dan lembaga  legislatif  yang  merepresentatifkan  masyarakat  sebagai  lembaga  perwakilan. Sehingga menarik kemudian untuk dicermati, bagaimana konflik dan komunikasi politik legislatif  dalam  menyikapi  kebijakan  Bupati  Buton  Selatan  selaku  eksekutif  tentang Ranperda RTRW Kabupaten Buton Selatan sebagaimana tujuan dari penelitian ini yakni untuk  mengetahui  pola  hubungan  komunikasi  antara  eksekutif  dan  legislatif  beserta kendala  dan  masalah  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  kewenangan  dan  bentuk  konflik yang  terjadi  antara  eksekutif  dan  legislatif  dalam  penyusunan  Perda  RTRW  Kabupaten Buton Selatan.

## 2. BAHAN DAN METODE

## Lokasi Penelitian
Penelitian  dilakukan  disalah  satu  daerah otonomi  baru  di  Provinsi  Sulawesi Tenggara yakni Kabupaten Buton Selatan.

## Desain dan Variabel Penelitian
Tipe  penelitian  ini  bersifat  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  dari  sisi  definisi dikemukakan  oleh  Moleong  (2009),  bahwa  hal  itu  merupakan  penelitian yang memanfaatkan  wawancara  terbuka  untuk  menelaah  dan  memahami  sikap,  pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.
Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu: konflik dalam komunikasi politik antara  eksekutif  dan  legislatif,  dan  variabel  menyikapi  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah (RTRW) Kabupaten Buton Selatan.

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  populasi  dalam  penelitian  ini  pihak  eksekutif  dan legislatif daerah Kabupaten Buton Selatan. Informan diambil dengan menggunakan teknik purposive  sampling.  Teknik  penarikan  sampel  menggunakan sampling  purposive,  yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011). Sampel dalam
penelitian  ini  adalah  Bupati  Buton  Selatan  beserta  Dinas  Tata  Ruang  (Kepala  Seksi Perencanaan  Tata  ruang)  sebagai  eksekutif,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) Kabupaten  Buton  Selatan  selaku  legislatif  dalam  hal  ini  Panitia  Khusus  (Pansus)  yang dibentuk dalam pembahasan Ranperda RTRW Kabupaten Buton Selatan, Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA)Kabupaten Buton Selatan, dan para tokoh masyarakat atau para pakar di bidang pengembangan dan penataan ruang.

## Pengumpulan Data
Data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  melalui  wawancara  (interview)  dan  observasi yaitu mengumpulkan data di lapangan dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap informan dalam aktifitasnya.

## Analisis Data
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model komponensial (componential anaylisis).M enurut  Bungin  (2009)  teknik  analisa  data  ini  menggunakan  “pend ekatan kontras antarelemen”. Teknik ini digunakan untuk menganalisa unsur -unsur yang memiliki hubungan-hubungan  yang  kontras  satu  sama  lain  dalam  domain-domain  yang  telah ditentukan untuk dianalisa secara lebih terperinci.

## 3. HASIL PENELITIAN
Pola  hubungan komunikasi  antara  eksekutif  dan  legislatif  dalam  penyelesaian konflik  dalam  penetapan  Peraturan  Daerah  (Perda) tentang  Rencana  Tata  Ruang  dan Wilayah  (RTRW)Kabupaten  Buton  Selatan  yaitu  melalui  proses  komunikasi  organisasi formal dan komunikasi organisasi informal.
Berdasarkan  hasil  analisis  terhadap  jawaban  informan  berupa  unsur-unsur  yang memiliki hubungan-hubungan yang kontras satu sama lain maka ditemukan bahwa kendala dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan antara eksekutif dan legislatif daerah Kabupaten Buton Selatan dalam pembahasan Perda RTRW yaitu dalam perumusan Perda  ini  dan  kecenderungan  untuk  mendahulukan  kepentingan  pribadi  masih  dominan sehingga terjadi konflik kepentingan. Selain itu kerancuan data yang dituangkan eksekutif dalam draft Naskah Akademis RTRW sehingga legislatif menganggap bahwa materi dari Naskah  Akademis  yang  akan  dibahas  di  Pansus  masih  bersifat  umum,  bukan  subtantif sesuai  dengan  kondisi  wilayah  Kabupaten  Buton  Selatan.  Kerancuan  ini  terjadi  karena kapasitas yang dimiliki eksekutif saat pengajuan rancangan ini kepada legislatif ditambah kemudian  ketidakpahaman  pihak  eksekutif  mengenai  RTRW.  Kurangnya  pemahaman legislatif  terhadap  RTRW  sehingga  tidak  ada  tanggapan  kritis  dari  legislatif  dalam perumusan ini.
Upaya  untuk  meningkatkan  hubungan  kerja  antara  eksekutif  dan  legislatif  daerah Kabupaten  Buton  Selatan  dalam  pembahasan  Peraturan  Daerah  RTRW  yaitu  dengan mengesampingkan  kepentingan-kepentingan  individual  dan  mengutamakan  kepentingan masyarakat. Salin menunjang antara keduanya diperlukan demi kelancaran pembangunan termasuk  dalam  pembahasan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  berupa sharing informasi terkait  tata  ruang  demi  kelancaran  pembahasan  Ranperda  pada  sidang  Panitia  Khusus, perlunya  peningkatan  sumber  daya  manusia  dan  mengumpulkan  data-data  otentik  yang menggambarkan  karakteristik  Kabupaten  Buton  Selatan  dari  semua  SKPD  untuk pembenahan draft Naskah Akademis.
Bentuk konflik yang terjadi antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan Perda RTRW  Kabupaten  Buton  Selatan  adalah  konflik  antarorganisasi  yang  disebabkan  oleh
penentuan zonasi dalam tatanan kebandarudaraan yaitu sistem jaringan transportasi udara berupa lokasi pembangunan bandar udara, perbedaan luasan hutan lindung dalam RTRW Provinsi  dan  luas  hutan lindung  Kabupaten  Buton  Selatan,  pengembangan  wilayah  kota berupa kawasan metropolitan center/kawasan kota baru dengan konsep waterfront city, dan ruang terbuka hijau.

## 4. PEMBAHASAN
Penelitian ini menunjukkan bahwa pola hubungan komunikasi antara eksekutif dan legislatif  daerah  Kabupaten  Buton  Selatan  berupa  komunikasi  organisasi  formal  dan komunikasi organisasi informal. Pace dan Faules (2006) mengatakan bahwa komunikasi organisasi  berdasarkan  bentuknya  dibagi  menjadi  organisasi  formal  dan  informal. Komunikasi organisasi formal ialah komunikasi resmi yang menempuh jaringan organisasi struktur formal, mengikuti rantai komando yang dicapai oleh hirarki wewenang. Ciri-ciri suatu organisasi formal berkaitan dengan suatu fenomena yang disebut komunikasi jabatan (posisitional communication).
Hubugan  dibentuk  antara  jabatan-jabatan,  bukan  antara  orang-orang.  Proses komunikasi tersebut merupakan aktivitas politik, menurut Piliang (2005) aktifitas politik adalah  aktivitas  konkret  yang  melibatkan  di  dalamnya  berbagai tindakan  politik  berupa interaksi fisikal dan tubuh (bodily) di antaranya berbagai aktor politik. Akan tetapi, politik sekaligus  adalah  aktivitas  abstrak,  yang  dibaliknya  beroperasi  ide,  gagasan,  atau keyakinan-keyakinan tertentu, yang disebut ideologi politik.
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah RTRW  Kabupaten  Buton  Selatan  melalui  rapat  Panitia  Khusus  (Pansus)  diwarnai  oleh perselisihan  pendapat,  berbagai  ide  dan  argumentasi  antara  eksekutif  dan  legislatif walaupun pada akhirnya didapatkan titik kesepakatan sehingga ditetapkan menjadi Perda RTRW  Kabupaten  Buton  Selatan.  Aktivitas  tersebut  seperti  yang  Nimmo  (2004) melukiskan dengan singkat bahwa politik adalah pembicaraan, atau kegiatan politik adalah berbicara.  Politik  pada  hakekatnya  kegiatan  orang  secara  kolektif  sangat  mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial.
Namun konflik antara kedua lembaga tersebut dengan alasan rasional akan menjadi sebuah konflik fungsional tetapi sebuah konflik yang semula dianggap fungsional tiba-tiba bisa berubah menjadi disfungsional, misalnya karena ada sebagian pihak yang merasa lelah dan tidak lagi punya energi untuk terus-menerus bersaing dengan pihak lain. Hal ini perlu mendapat  perhatian  karena  konflik  biasanya  melibatkan  emosi  sehingga  menyelesaikan konflik disfungsional jauh lebih sulit ketimbang menciptakan konflik fungsional. Menurut Sobirin  (2012),  membiarkan  konflik  berarti  membiarkan  dirinya  terperangkap  ke  dalam konflik. Sekalipun konflik fungsional, tetap harus dikelola sebab perbedaan antara konflik funsional dengan disfungsional begitu tipis.
Penanganan  konflik  antara  eksekutif  dan  legislatif  terjadi  dalam  dua  cara  berikut yaitu  berkompromi  dan  mengintegrasikan.  Dalam  berkompromi  (compromisting-CO), individu-individu  berusaha  untuk  menemukan  jalan  tengah  untuk  mengatasi  jalan  buntu dan  menggunakan  pendekatan  memberi-menerima  sehingga  kompromi  dapat  dicapai. Gaya  mengintegrasikan  (intergrating-IN)  digunakan  untuk  menemukan  solusi  masalah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kreitner dan Kinicki dalam Pace dan Faules (2006).
Namun  pendapat  berbeda  dikemukakan  oleh  nara  sumber  sebagai  pakar  RTRW dalam pembahasan Ranperda tersebut bahwa konflik antara keduanya diselesaikan dengan akomodasi pasif yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman legislatif sehingga tidak ada tanggapan kritis dalam perumusan ini, begitu pula dengan pemerintah daerah. Kreitner dan Kinicki  mendefinisikan  bahwa  gaya  menurut  (obliging-OB)  mencakup  akomodasi  pasif
yang  berusaha  memuaskan  kebutuhan  orang  lain  atau  sepakat  dengan  saran-saran  dari orang lain.
Penelitian yang sama pernah dilakukan oleh Hulukati (2008) dengan judul Dinamika Konflik Legislatif dan Eksekutif dalam Pengawasan Pembangunan di Provinsi Gorontalo. Hasil  penelitian berkesimpulan  konflik  legislatif  dan  eksekutif  terjadi  karena  prosedur pelaksanaanya yang tidak obyektif. Terlihat jenis kegiatan yang menjadi sumber konflik, umumnya menyangkut pekerjaan fisik dimana Pemerintah Kabupten/Kota mempunyai hak otonomi  untuk  kegiatan  semacam  itu.  Diketahui  pula  secara  tekhnis  operasional,  masih banyak anggota DPRD yang belum memahami kegiatan secara detail dari masing-masing SKPD, ketidakpahaman inilah yang sering menimbulkan konflik.
Demikian  halnya  dengan  Pembahasan  RTRW  Kabupaten  Buton  Selatan  terjadi kerancuan data yang dituangkan Pemda dalam draft Naskah Akademis RTRW. Kerancuan ini terjadi karena kapasitas yang dimiliki eksekutif saat pengajuan rancangan ini kepada legislatif  ditambah  kemudian  ketidakpahaman  pihak  eksekutif  mengenai  RTRW. Kurangnya pemahaman legislatif terhadap RTRW sehingga tidak ada tanggapan kritis dari legislatif  dalam  perumusan  ini.  Pembahasan  RTRW  Kabupaten  Buton  Selatan  adalah aktivitas  politik  berupa  pembicaraan  politik  yang  banyak  menimbulkan  konflik. Pendekatan  strategi  pengelolaan  konflik  yang  paling  sering  digunakan  adalah  teori permainan (game theory). Pendekatan ini berbasis pada analisis terhadap tujuan akhir yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersengketa. Teori ini berasumsi bahwa: semua aktor rasional;  semua  aktor  tahu  apa  yang  mereka  akan  lakukan;  dan,  “permainan”  ini  dapat diperagakan beberapa kali (Liliweri, 2011).
Bentuk konflik yang terjadi antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan Perda RTRW  Kabupaten  Buton  Selatan  adalah  konflik  antarorganisasi  yang  disebabkan  oleh penentuan zonasi dalam tatanan kebandarudaraan yaitu sistem jaringan transportasi udara berupa lokasi pembangunan bandar udara, perbedaan luasan hutan lindung dalam RTRW Provinsi  dan  luas  hutan  lindung  Kabupaten Buton  Selatan,pengembangan  wilayah  kota berupa kawasan metropolitan center/kawasan kota baru dengan konsep waterfront city, dan ruang terbuka hijau.
Apa hubungan hal ini dengan komunikasi politik? Bagi Stephenson dalam Nimmo (2004), banyak sekali. Politik dari titik pandang publik dilihatnya sebagai permainan: “Para diplomat dan politikus melakukan pekerjaannya; publik hanya mempunyai sesuatu yang diberikan  kepada  politik  untuk  dibicarakan,  untuk  memberi  kesenangan  berkomunikasi kepada  mereka.”  Ilmuwan  pol itik  Murray  Edelman,dalam  membedakan  semantik  dan estetik informasi, mengemukakan bahwa akibat komunikasi politik massa adalah terutama permainan. Informasi politik semantik itu berfaedah: ia dirancang untuk memajukan suatu kepentingan, untuk mencapai tujuan kebijakan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Pola  hubungan  komunikasi  antara  eksekutif  dan  legislatif  dalam  penyelesaian konflik  dalam  penetapan  Perda  RTRW  Kabupaten  Buton  Selatan  yaitu  melalui  proses komunikasi  organisasi formal  dan  komunikasi  organisasi informal.  Bentuk  konflik yang terjadi  antara  eksekutif  dan  legislatif  dalam  penyusunan  Perda  RTRWKabupaten  Buton Selatan  adalah  konflik  antarorganisasi,  yakni  antara  lembaga eksekutif  dan  legislatif Kabupaten  Buton  Selatan.  Kendala  dan  masalah  yang  dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan  dan  upaya  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan hubungan  kerja  antara eksekutif dan legislatif daerah Kabupaten Buton Selatan dalam pembahasan Perda RTRW diantaranya  adalah  kerancuan  data  yang  dituangkan eksekutif  dalam  draft  Naskah Akademis RTRW dan kurangnya pemahaman legislative terhadap RTRW sehingga tidak
ada  tanggapan  kritis  dari  legislatif  dalam  perumusan ini.  Sedangkan  upaya  untuk meningkatkan  hubungan  kerja  antara  eksekutif  danlegislatif  daerah  Kabupaten  Buton Selatan  dalam  pembahasan  Perda  RTRW  yaitudengan  mengesampingkan  kepentingan- kepentingan individual dan mengutamakan kepentingan masyarakatOleh karena itu, untuk membangun hubungan kemitraan antara eksekutif danlegislatif maka diharapkan kepada kedua  lembaga  tersebut  sama-sama  memposisikandiri  sebagai  mitra  sekerja  dalam membuat  kebijakan  daerah  untuk  melaksanakan otonomi  daerah  sesuai  dengan  fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam pelaksanaaan kewenangan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Bungin,  Burhan.  (2009). Penelitian  Kualitatif:  Komunikasi,  Ekonomi,  KebijakanPublik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Prenada Media.
Cangara,  Hafied.  (2009). Komunikasi  Politik:  Konsep,  Teori,  dan  Strategi. Jakarta: Rajawali Pers.
Hulukati,  Faizal.  (2008). Dinamika  Konflik  Legislatif  dan  Eksekutif  dalamPengawasan Pembangunan di Provinsi Gorontalo. Tesis. Yogyakarta:Administrasi Negara – Universitas Gadjah Mada.
Liliweri, Alo. (2011). Komunikasi, Serba Ada Serba Makna. Jakarta: Kencana.
Moleong, Lexy J. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: RemajaRosdakarya.
Nimmo,  Dan.  (2004). Kominikasi  Politik:  Komunikator,  Pesan  dan  Media.  Bandung: Rosdakarya.
Pace R. Wayne dan Faules Don F. (2006). Komunikasi Organisasi: StrategiMeningkatkan Kinerja Perusahaan. Bandung: Rosdakarya.
Piliang,  Yasraf  A.  (2005). Transpolitika:  Dinamika  Politik  di  dalam  Era Virtualitas.Yogyakarta: Jalasutra.
Sobirin, Achmad. (2012). Perilaku Organisasi. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.