Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Swasta Dalam Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU)

## Alifia Mauliana Putri
alifiamaulianap@gmail.com

## Universitas Airlangga

## Abstract
The limited willingness of the energy sector in managing Public Street Lighting is very wasteful and requires considerable costs. In this case the Energy Services Company (ESCO)  as a private company is present to overcome these problems by collaborating with the regional government by making cooperation contract agreements so that both parties find an agreement, give rise to rights and obligations and as proof of the legal force that binds the parties in order to minimize avoiding unwanted risks by the actor who made the agreement. Sometimes contracts that are always made will cause defaults and a problem occurs. Keywords: Public Street Lighting; Energy Services Company (ESCO);  Regional government; Contracts

## Abstrak
Terbatasnya kesediaan sektor energi dalam pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) ini yang sangat boros dan membutuhkan biaya cukup besar. Dalam hal ini Energy Services Company (ESCO) sebagai perusahaan pihak swasta hadir untuk menanggulangi dalam permasalahan tersebut dengan cara bekerjasama dengan Pemerintah daerah dengan membuat perjanjian kontrak kerjasama agar kedua belah pihak menemukan kesepakatan, menimbulkan hak dan kewajiban dan sebagai bukti kekuatan hukum yang mengikat para pihak agar meminimalisir terhindar dari resiko yang tidak diinginkan oleh pelaku yang membuat perjanjian. Kadang kala kontrak yang dibuat selalu ada saja menimbulkan wanprestasi dan terjadi permasalahan.
Kata Kunci: Penerangan  Jalan  Umum  (PJU);  Energy  Services  Company  (ESCO);  Pemerintah daerah; Kontrak.

## Pendahuluan
Akhir-akhir ini sering terjadi pemadaman listrik secara bergilir hampir di seluruh wilayah  Indonesia. Alasan  klasik  untuk  masalah  ini  adalah  kurangnya  daya  energi listrik dalam Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tersedia untuk memenuhi permintaan pelanggan, terutama saat-saat beban puncak terjadi. Ini menunjukkan bahwa penyediaan tenaga  listrik  di  Indonesia  masih  belum  cukup. 1 Penerangan  jalan  umum  (PJU)  ini merupakan sektor yang berpotensi dan merupakan pemakaian energi yang cukup besar
1 Utis Sutisna, Langkah-langkah efisiensi energi  listrik menuju kemandirian energi, Jurnal teknologi  ,  (2008),    2  http://ejournal.stt-wiworotomo.ac.id/index.php/iteks/article/viewFile/50/51 accessed 17 Januari 2019.
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 4, Juli 2019

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 4, Juli 2019
Histori artikel: Submit 3 Juni 2019; Diterima 17 Juni 2019; Diterbitkan online 1 Juli 2019.

## 1180 Alifia Mauliana : Perjanjian Kerjasama Antara
untuk hajat keperluan masyarakat, sehingga tidak heran dalam penggunaan penerangan jalan umum ini relatif boros. Maka dari itu perlunya penerapan inovasi-inovasi terobosan baru  untuk  melakukan  penghematan  sumber  energi  dalam  penggunaan  penerangan jalan umum ini yang mengefisiensi biaya perekonomian negara.
Fungsi dari Penerangan Jalan Umum (PJU) sendiri ialah untuk mengoptimalkan fasilitas perlengkapan jalan di sore/malam hari berupa lampu, catu daya sebagai alat penerangan jalan guna mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas. 2
Lampu  jalan  adalah  objek  paling  umum  dari  pemerintah  yang  mengkonsumsi banyak energi kira-kira hampir 3,062 GWh / tahun di suatu negara. Dan ada juga jutaan lampu jalan yang jalannya terang sebaliknya, biaya tinggi dan bahkan risiko tinggi harus diterima untuk bertindak Proyek Efisiensi Energi seperti cara paling sederhana, mengganti lampu jalan dengan Watt atau Light Emitting Diode (LED) yang lebih rendah. 3
Pemerintah tidak harus mengambil risiko dan menghabiskan banyak modal dengan  menerapkan  Rasionalisasi  Sistem  Penerangan  Jalan  Umum  (PJU).  Isu- isu ini dapat dihindari dengan menerapkan model bisnis ESCO ( Energy  Service Company) rasionalisasi  Sistem  Penerangan  Jalan  Umum  (PJU).  Sementara  itu, pihak  swasta  hanya  menerima  pembayaran  dari  tabungan,  sehingga  pemerintah tidak  perlu  membayar  jika  pihak  swasta  gagal  mengurangi  penggunaan  energi. Pengertian penghematan energi sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Konservasi Energi adalah “Pengurangan konsumsi energi untuk menghasilkan output yang sama, dan/atau peningkatan produktivitas dengan konsumsi energi yang sama”.
Dalam hal ini penghematan  energi memungkinkan untuk mendapatkan hasil yang lebih efisien karena dalam setiap tahunnya selalu kebutuhan dunia akan energi
2 Menurut pertimbangan Peraturan  Menteri Perhubungan No PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan.
3 http://www.rasionalisasi-pju.com/  accessed 17 Januari 2019.
ini  terus  bertambah.  Maka  dari  itu  munculah  regulasi  Undang-Undang    Nomor. 30  Tahun  2007  tentang  Energi. Akan  tetapi,  dalam  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2007 tentang Energi belum mengatur secara eksplisit dalam bidang efisiensi energi/ ESCO ( Energy Service  Company). ESCO ( Energy Service Company) “is a commercial or non-profit business providing a broad range of energy solutions including  designs  and  implementation  of  energy  savings  projects,  retrofitting, energy  conservation,  energy  infrastructure  outsourcing,  power  generation  and energy supply, and risk management” dan diterjemahkan sebagai berikut : ” ESCO adalah  bisnis  komersial  atau  nirlaba  yang  menyediakan  berbagai  solusi  energi termasuk desain dan implementasi proyek penghematan energi, konservasi energi, infrastruktur  energi  outsourcing,  pembangkit  listrik  dan  pasokan  energi,  dan manajemen resiko. 4
Di dalam kerjasama efisiensi Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan sistem ESCO ( Energy Service  Company) ,  menyediakan  model  bisnis  untuk  mencari proyek efisiensi energi dengan murah dan bersih. Dengan menerapkan model bisnis ESCO ( Energy Service  Company) ,  Pemerintah    tidak  perlu  bertindak  sebagai modal  dalam  kenyataan  bahwa  pihak  swasta  akan  dibayar  dari  hasil  rekening tabungan  Penerangan  Jalan  Umum  (PJU)  itu  sendiri.  Konservasi  Energi  pada Proyek Efisiensi Energi dalam Penerangan Jalan Umum (PJU) berdasarkan Kontrak Kinerja Penghematan Energi (Energy Saving Performance Contract/ ESPC) hanya dilakukan oleh Perusahaan Jasa Konservasi Energi yang berbentuk badan usaha dan  berbadan  hukum  di  Indonesia  yang  melakukan  usaha  dalam  jasa  tersebut. Menurut pemerintah hadirnya berbasis kinerja ESCO ( Energy Service  Company) ini  sangat  berpengaruh  dan  menguntungkan  negara,  dikarenakan  adanya zero investment dimana akan menanggulangi semua resiko kerugian, kegagalan teknis, dan menggunakan sumber daya pribadi korporasi sebelum kerjasama penghematan energi menghasilkan prestasi. Jika sistem tersebut tidak menghasilkan penghematan, maka ESCO ( Energy Service  Company) lah yang  akan menanggung biaya kerugian
4 Apa itu ESCO? “National Association of Energy Service Provides (NAESCO) http://www. naesco.org/what-is-an-esco  accessed 17 Januari 2019.

## 1182 Alifia Mauliana : Perjanjian Kerjasama Antara
finansial secara pribadi. 5
Hadirnya ESCO ( Energy Service  Company) dimana pihak yang melakukan perjanjian  Kontrak  Kinerja  Penghematan  Energi (Energy Saving Performance
Contract/ ESPC) dalam  contoh  kasus  ini  ialah  CV.  Harsari Amt  sebagai  pihak swasta yang terpilih kerjasama daerah dalam melakukan pembangunan rehabilitasi Penerangan  Jalan  Umum  (PJU)  atas  biaya  mandiri  dan  telah  ada  jaminan  yang dapat  melakukan  penghematan  energi  Penerangan  Jalan  Umum  (PJU)  dengan jumlah yang telah disepakati bersama. 6 CV. Harsari Amt oleh Pemerintah Daerah Tulungagung  yang  memberikan  hak  untuk  pengelolaan  penerangan  jalan  umum yang  dapat  memperoleh  pengembalian  modal  dengan  keuntungan  yang  relatif standart dari penghematan energi Penerangan Jalan Umum (PJU) yang akan dicapai untuk  mengurangi  beban  Pemerintahan  dalam  menganggarkan  biaya-biaya  lain yang tidak terduga.
Akan tetapi Pemerintah daerah juga mengalami berbagai permasalahan atau kendala dalam pengerjaan pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) mengenai efisensi energi yang menerapkan ESCO ( Energy Service  Company) antara lain :
a. Terbatasnya sumber dana yang didapat oleh pemerintah;
b. Tidak ada payung hukum mengenai pengaturan ESCO ( Energy Service  Com- pany) secara khusus;
c. Banyaknya penggelapan dana oleh instansi pemerintahan;
d. Sering terjadi aksi kejahatan seperti mencuri peralatan/lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) oleh pihak yang tidak bertanggung jawab karena kurangnya pen- gawasan;
e. Pembiayaan  infrastruktur  juga  membutuhkan  biaya  yang  sangat  tinggi  dan waktu yang cukup lama jika berada dalam pelosok;
f. Kesadaran  masyarakat  yang  rendah  dalam  menjaga  fasilitas  negara  untuk kepentingan umum;
g. Bencana  alam  juga  termasuk  dalam  kendala  di  karenakan  munculnya  tidak dapat di prediksi;
h. Kurang tanggapnya instansi pemerintahan jika terjadi kerusakan dan menjad-
5 Rah/Xav , Hemat energi hasilkan prestasi dukung pemerintah ESCO perlu payung hukum, Jawa Pos (online) < https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20161027/281573765239774> accessed 18 Januari 2019.
⁶  http://www.kjdlawfirm.com/sekilas-tentang-cv-harsari-amt-terkait-penghematan-ener- gi-listrik-penerangan-jalan-umum-pju-melalui-kerjasama-pemerintah-daerah-dengan-swasta  ac- cessed 18 Januari 2019.
ikan Penerangan Jalan Umum (PJU) tidak dapat di gunakan;
i. Kurangnya pengawasan pemerintah terhadap instansinya menjadikan proyek Penerangan Jalan Umum ( PJU ) menjadi terbengkalai.
Perusahaan swasta CV. Harsari Amt yang mengurus dalam Penerangan Jalan Umum (PJU) merasa di rugikan oleh Pemerintah daerah  Tulungagung terdaftar dalam  putusan  Mahkamah  Agung  No 1448k/pdt/20167  dalam  kasus itu di jelaskan CV.  Harsari  Amt  telah  membereskan  proyek  Penerangan  Jalan  Umum  (PJU) akan tetapi oleh pihak pemerintah  lalai dalam pembayaran seperti pengunduran pembayaran yang di jadwalkan setiap bulan akan di bayar tetapi proses yang di alami menjadi penunggakan pembayaran membuat perusahaan swasta merasa di rugikan. Alasan  dari  penunggakan  pembayaran  terdapat  dalam  putusan    bahwa sistem  kerjasama  baru,  Pemerintah  daerah  diperiksa  oleh  Badan  Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk mengevaluasi layak atau tidak layaknya kerjasama ESCO ( Energy Service  Company) ini.  Maka  dari  itu  pihak  swasta  CV.  Harsari  Amt yang    merasa  dirugikan  telah  memberikan  surat  tegursan  tertulis  berulang  kali kepada Pemerintah daerah Tulungagung dan melakukan pendekatan dalam rangka penyelesaian secara musyawarah atau kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan upaya terakhir melalui proses hukum melalui Pengadilan umum dengan menuntut Pemerintah daerah Tulungagung atas dasar wanprestasi, karena pemerintah tidak ada itikad baik untuk membayar biaya lanjutan yang telah disepakati dalam isi kontrak atas berhasilnya pengerjaan penghematan Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah Kabupaten Tulungagung.
Kerjasama Pemerintah Daerah dan pihak swasta Energy Service Company (ESCO) dalam pengelolaan penerangan jalan umum (PJU).
Energy Services Company (ESCO) adalah Sebuah perusahaan yang bekerja sebagai  konsultan  dan  penjalin  mitra  kerja  dan  investasi  untuk  merencanakan, membangun kerjasama, mengendalikan dan mewujudkan proyek pembangunan
7 Putusan  Mahkamah  Agung  No 1448k/pdt/2016 file:///C:/Users/hp/Downloads/1448-K- Pdt-16-tl-Tgt-NE.pdf accessed 18 January 2019.

## 1184 Alifia Mauliana : Perjanjian Kerjasama Antara
bidang yang terkait dengan efisensi energi. 8 Energy Services Company (ESCO) yang kini lebih berfokus pada metode pembiayaan inovatif, memiliki berbagai peralatan yang berlaku dikonfigurasi sedemikian rupa untuk mengurangi biaya energi.  Pemerintah  daerah  sebagai  pengguna  jasa  akan  mendapatkan    manfaat dari penghematan energi dan membayar biaya kepada penyedia jasa yaitu pihak swasta yang bersangkutan dalam menerapkan Energy Services Company (ESCO)
sebagai imbalannya.
Pada dasarnya Energy Services Company (ESCO) adalah sebuah perusahaan jasa penunjang konservasi energi yang menyediakan jasa-jasanya yaitu meliputi: 9
a. Konsultasi konsep efisiensi energi;
b. Audit energi;
c. Menyediakan pendanaan proyek efisiensi energi;
d. Pengerjaan instalasi atau pembangunan proyek efisiensi energi (turn-key);
e. Pekerjaan pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan instalasi proyek efisien- si energi;
f. Pekerjaan pengukuran dan verifikasi  (Measurement and Verification) kinerja penghematan energi.
Pada prakteknya, Energy Services Company (ESCO) menawarkan dua pola bisnis yang dapat dipilih oleh pemilik proyek: 10
a.  Penghematan energi yang dijamin (guaranteed saving), Pola bisnis ini berarti bahwa investasi dari proyek efisiensi energi disediakan oleh pemilik proyek, sedangkan penghematan energi akan dijamin oleh Energy Services Company
(ESCO) selama  masa  kontrak  yang  telah  disepakati  bersama.  Untuk  proyek efisiensi energi yang membutuhkan biaya investasi yang besar, bisanya pemi- lik proyek akan mengandalkan pembiayaan dari pihak ketiga, yakni lembaga keuangan. Hasil penghematan energi dari proyek tersebut akan dibagi antara Energy Services Company (ESCO) dan  pemilik proyek dalam proporsi yang telah disepakati. Energy Services Company (ESCO) akan menjamin hasil peng-
8 Syukri  Muhammad  Nur, Pendirian Energy Services Company https://www.academia. edu/12432776/Proposal_Pendirian_Energy_Services_Company accessed 18 January 2019.
9 Otoritas Jasa Keuangan, Pembiayaan efisiensi energi di industri  untuk Lembaga  Jasa Keuangan, (2015),  [13]    https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/publikasi/panduan/Docu- ments/Green%20Lending%20Model%20Final.pdf accessed 18 January 2019.
hematan energi untuk menutupi investasi yang telah dikeluarkan oleh pemi- lik proyek. Jika hasil penghematan energi kurang dari jumlah yang dijamin, maka Energy Services Company (ESCO) akan membayar kerugian ke pemilik proyek. Namun, jika hasil penghematan energi lebih besar dari yang dijamin, maka pemilik proyek membayar persentase dari kelebihan penghematan energi tersebut ke Energy Services Company (ESCO) sesuai dengan kesepakatan se- belumnya.
b.  Penghematan energi yang dibagi (shared saving).
Pola bisnis model shared saving merupakan model yang paling prospektif di pasar negara berkembang karena pemilik proyek menganggap tidak ada risiko keuangan  yang  harus  mereka  tanggung.  Namun  model  ini  cenderung  untuk menciptakan  hambatan  bagi Energy Services Company (ESCO) kecil  kare- na keterbatasan permodalan  mereka, sehingga hanya mampu menangani satu jenis proyek saja. Oleh karena itu, konsep ini dapat membatasi pertumbuhan pasar dan persaingan antar Energy Services Company (ESCO) dan juga antar lembaga pembiayaan dalam jangka panjang. 11
Pemerintah daerah bekerjasama dengan pihak swasta sesuai dengan Undang- undang  No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai Peraturan Pemerintah seperti Perturan Pemerintahan No. 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah,  Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007  tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah  dengan  Badan  Usaha,  dan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Sama Daerah serta berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait.
Kerjasama Pemerintah daerah dapat dilakukan dengan badan usaha berbentuk badan hukum yang memiliki dana/keahlian yang tidak dimiliki oleh Pemerintah daerah  dalam  pembangunan/rehabilitasi/pengelolaan  fasilitas  Penerangan  Jalan Umum  (PJU).  Beberapa  model  kontrak  kerja  sama  yang  kebanyakan  dilakukan

## 1186 Alifia Mauliana : Perjanjian Kerjasama Antara
oleh swasta dalam pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) antara lain: 12
a.  Kontrak Operasional/Pemeliharaan;
b.  Kontrak Bangun Serah Guna;
c.  Kontrak Rehabilitasi Kelola dan Serah dan jenis kontrak lainnya yang sesuai.
Berikut  tabel  perbandingan  model  kontrak  kerja  sama  yang  kebanyakan dilakukan oleh swasta dalam pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU).
a. Kontrak Operasional/ Pemeliharaan.
1. Cara Kerjasama Pemerintah daerah memberikan kontrak kepada badan usaha untuk mengoperasikan atau memelihara suatu fasilitas pelayanan publik.
2. Obyek Kerjasama Dapat diterapkan pada semua pelayanan publik. 3. Kelebihan -  Dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan; -  Penghematan biaya; -  Sifat kerjasama lebih luwes; -  Tidak terjadi selisih kepemilikan atas pelayanan publik tersebut. 4. Kekurangan -  Fungsi pengalihan Pemerintah daerah berkurang; -  Berkurangnya  kemampuan  Pemerintah  daerah  dalam  merespon terjadi perubahan permintaan masyarakat.
b. Kontrak Bangun Serah Guna.
1. Cara Kerjasama Badan  usaha  bertanggung  jawab  untuk  membangun  infrastruktur /  fasilitas,  termasuk  membiayainya  dan  setelah  selesai pembangunannya  lalu  infrastruktur  /  fasilitas  tersebut  diserahkan penguasaan  dan  kepemilikannya  kepada  Pemerintah  Daerah. Selanjutnya, Pemerintah daerah menyerahkan kembali kepada badan usaha  untuk  dikelola  selama  waktu  tertentu  untuk  pengembalian modal investasinya serta memperoleh keuntungan yang wajar. 2. Obyek kerjasama Dapat  diterapkan  untuk  penyediaan  pelayanan  umum  berupa prasarana dan sarana dasar, seperti jalan, penerangan jalan umum (PJU), sampah, air bersih, taman hiburan dan lain sebagainya.
12 Tim  Kementerian  Energi  Sumber  Daya  Mineral ,  Efisiensi  Energi  Pencahayaan  Jalan Umum Buku 1: Pengelolaan Sistem PJU Efisiensi energi .[7]. https://www.academia.edu/17244275/ PENERANGAN_JALAN_UMUM accessed 18 January 2019.
3. Kelebihan -  Sektor publik memperoleh manfaat dari keunggulan teknologi yang dimiliki oleh pihak badan usaha; -  Anggaran  publik  yang  ada  dapat  digunakan  untuk  keperluan lain yang lebih mendesak;
-  Pemerintah daerah tetap dapat memiliki asset yang dibangun pihak ketiga;
-  Pemerintah daerah masih tetap dapat mempunyai kewenangan untuk mengendalikan;
-  Mendorong  percepatan  pemerataan  pembangunan  dan  upaya pengembangan  serta  pemenuhan  kebutuhan  infrastruktur  di daerah-daerah yang membutuhkan;
-  Memperoleh efisiensi biaya dalam pembangunan dan operasi jasa infrastrukturnya;
-  Sebagian  resiko  ditanggung  oleh  badan  usaha  sebagai  pihak yang membangun proyek;
-  Dalam  hal  resiko  terjadi  selisih  paham  dalam  kontrak  yang dibuat  para  pihak  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  Bangun Guna Serah. 4. Kekurangan -  Melepaskan hak monopoli untuk menguasai, membangun dan mengelola proyek infrastruktur kepada badan hukum. -  Adanya kecenderungan kenaikan biaya/harga sebagai dampak pengelolaan oleh badan hukum.
-  Pihak badan usaha cenderung hanya mau bekerjasama untuk membangun proyek di lokasi-lokasi dan proyek-proyek yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.
-  Terdapat  kemungkinan  setelah  berakhirnya  masa  kerjasama, khususnya pada saat serah terima aset, aset yang diterima oleh
Pemerintah Daerah dari badan hukum sudah tidak punya nilai ekonomis atau rusak.
-  Pemerintah  selalu  diposisikan  untuk  menyelesaikan permasalahan yang sulit seperti halnya pembebasan tanah.
c. Kontrak Rehabilitasi Kelola dan Serah.
1. Cara Kerjasama Pemerintah  daerah  mengontrakan  kepada  badan  hukum  untuk memperbaiki  suatu  fasilitas  publik  yang  ada,  kemudian  badan usaha mengelolanya dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian selanjutnya  diserahkan  kembali  kepada  pemerintah  apabila  badan usaha  tersebut  telah  memperoleh  pengembalian  modal  dan  profit pada tingkat yang wajar. 2. Obyek kerjasama Dapat  diterapkan  untuk  penyediaan  pelayanan  umum  berupa prasarana dan sarana dasar, seperti jalan, sampah, air bersih, taman hiburan, bandara dan lain sebagainya.

## Jurist-Diction: Vol. 2 No. 4, Juli 2019

## 1188 Alifia Mauliana : Perjanjian Kerjasama Antara
3. Kelebihan -  Mengurangi  penggunaan  dana  operasional  dan  pemeliharaan fasilitas publik dari anggaran Pemerintah Daerah.
-  Resiko  ditanggung  oleh  badan  hukum  sebagai  pihak  yang menerima tanggung jawab memperbaiki, mengoperasikan dan memelihara aset milik Pemerintah Daerah . 4. Kekurangan -  Adanya kecenderungan kenaikan biaya/harga sebagai dampak pembangunan dan pengelolaan oleh badan hukum. -  Badan usaha cenderung hanya mau bekerjasama untuk mem- perbaiki, mengoperasikan dan memelihara fasilitas infrastruk- tur di lokasi-lokasi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.
Sumber: Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009.
Namun juga terdapat kendala yang sering dihadapi oleh Pemerintah maupun badan  usaha  swasta  ialah  dalam  perencanaan,  maupun  dalam  implementasi kerjasama  infrastruktur Energy Services Company (ESCO) terhadap  penyediaan Penerangan  Jalan  Umum  (PJU).  Kendala  tersebut  dapat  terbagi  dalam  dua  (2) kelompok utama yaitu, kendala teknis dan non teknis. Kendala teknis ini seperti : (regulasi, SDM di kelembagaan Pemerintah yang terbatas, hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, birokrasi)  dan kendala non teknis seperti : (sumber pendanaan, politik, dan komitmen dalam kontrak kerjasama yang lemah).

## Penyeselasaian sengketa kerjasama Pemerintahan Daerah dengan pihak swasta dalam pengolalaan penerangan jalan umum (PJU).
Hubungan  hukum  kontrak  pengadaan  barang  dan  jasa  Pemerintah  daerah adalah hubungan hukum perdata yang terbentuk dari suatu konsensus yaitu lahir dari kehendak para pihak, bukan satu pihak saja. Bersifat keperdataan, dimana wakil dari pihak Pemerintah daerah berperan sebagai private actor yang didasarkan pada kecakapan (beekwaamheid). Meskipun Pemerintah daerah sebagai hukum publik namun  tetap  wajib  memenuhi  kewajibannya  sampai  dengan  kerjasama  berakhir walaupun ada pergantian jabatan Pemerintah daerah.
Terhadap badan hukum privat berlaku aturan dalam hukum perdata. Hubungan hukum yang dilakukan oleh badan hukum privat dengan demikian harus tunduk dan dikuasai oleh hukum privat. Badan privat hanya dapat melakukan hubungan hukum
yang sifatnya privat saja. Sebaliknya badan publik adalah badan yang harus tunduk pada aturan hukum publik. Namun demikian badan publik dapat saja melakukan perbuatan yang ranahnya masuk dalam hukum privat. 13
Berdasarkan  Pasal  1338  BW  mengenai  akibat  dari  suatu  perjanjian  yang menegaskan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena  alasan-alasan  yang  ditentukan  oleh  undang-undang.  Persetujuan  harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dan dirangkum dengan artian ”semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, Sehingga Pemerintah daerah dan badan usaha swasta harus mematuhi kontrak (perjanjian) kerjasama efisiensi Penerangan Jalan Umum (PJU) yang telah ditandatangani tersebut.
Apabila tindakan Pemerintah daerah yang telah merugikan pihak badan usaha swasta dalam suatu kontrak maka akan melahirkan juga hak gugat pihak yang satu pada pihak yang lain. Dalam situasi ini dimana hubungan kontraktual tanggung gugat ini lahir manakala satu pihak, dalam hal ini sebagai debitor (pemerintah) melalaikan kewajibanya (wanprestasi) kepada kreditor (pihak swasta). Di Indonesia sendiri tidak ada terdapat aturan yang jelas terkait dengan imunitas atau kekebalan  Pemerintah jika digugat oleh penyedia barang dan jasa yaitu pihak swasta. Dari ketentuan yang terdapat baik dalam Hukum Perdata maupun Hukum Administrasi tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa pemerintah tidak dapat digugat. Pada dasarnya Pemerintah itu tidak kebal, dengan demikianlah Pemerintah tersebut dapat digugat. 14
Dalam Pasal 1238 BW bahwa “ Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau  dengan  sebuah  akta  sejenis  itu  berdasarkan  kekuatan  dari  perikatannya sendiri, yaitu  bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan ”. Dengan merujuk pada pasal tersebut, mengenai
13 Y. Sogar Simamora, Prinsip-prinsip hukum kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemer- intah di Indonesia (LaksBang Group 2017). [56].

## 1190 Alifia Mauliana : Perjanjian Kerjasama Antara
bentuk pernyataan lalai dapat berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis, berdasarkan kekuatan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah itu sendiri. Teguran  harus  dilakukan  dengan  membuat  surat  peringatan  atau “aanmaning”, atau  biasa  juga  disebut  dengan  somasi.  Somasi  berarti  peringatan  agar  debitur melaksanakan  kewajibannya  sesuai  dengan  teguran/pernyataan  kelalaian  yang telah disampaikan kreditur kepadanya.
Terdapat  beberapa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  secara khusus mengatur tata cara atau prosedur tertentu yang harus ditempuh dalam hal upaya perbuatan hukum keperdataan yang dilakukan oleh Pemerintah selaku badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat begitu saja melakukan pembelanjaan dalam konteks pengadaan barang/jasa bagi kebutuhan departemen/lembaga tanpa melalui  tata  cara  dan  prosedur  yang  telah  ditetapkan  apalagi  pembelanjaan  itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. 15
Dalam  faktanya  praktek  peranan  pemerintah  ini  sering  menimbulkan problematika  hukum  yang  cukup  rumit.  Disatu  sisi  instrumen  hukum  perdata ini  penting  artinya  bagi  pemerintah  dalam  menjalankan  fungsi  kontrak  dengan mengaitkan pihak swasta dalam pengerjaan pelayanan publik namun di sisi lain dapat menimbulkan persoalan hukum. Karena kedudukan pemerintah sebagai subjek hukum publik dan subjek hukum privat sulit untuk ditentukan, terlebih lagi dalam kontrak dengan pola sistem kerjasama Energy Services Company (ESCO) ini tidak terdapat pengaturan atau regulasi yang secara khusus mengatur tentang kontrak Pemerintah ini, baik dalam hal keabsahannya maupun tanggung gugatnya. Untuk itu diperlukan pemahaman berbagai macam jenis bidang hukum baik dalam lingkup hukum privat maupun publik dalam melakukan pengkajian terhadap model kontrak ini.
Karena  belum  adanya  regulasi  mengenai  bentuk  kerjasama  Pemerintah daerah  dan  badan  usaha  swasta  dengan  pola  sistem Energy Services Company (ESCO) meski  belum  diatur  secara  khusus  dalam  pengaturan  ini  di  Indonesia
15 Philipus M Hadjon et al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Ga- jah Mada University Press,  2008). [167].
masih tetap sah saja bagi para pihak yang membuatnya 16 karena telah diatur dalam Undang-undang  No.  38  Tahun  2015  tentang  Kerjasama  Pemerintah  dan  Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dan termuat dalam Pasal 1338 ayat (1) BW bahwa “setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya”. Prinsip yang terdapat dalam pasal tersebut berlaku secara universal, dan juga berlaku bagi kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan sistem kerjasama Energy Services Company (ESCO) tersebut. Artinya kontrak yang dibuat para pihak mempunyai nilai dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Ini merupakan prinsip konsensualisme yang terdapat dalam kontrak.
Wanprestasi  berarti  tidak  melaksanakan  ketentuan  sebagaimana  dalam Pasal  1234  BW  M.  Yahya  Harahap  memberikan  pengertian  wanprestasi  adalah “pelaksanaan  kewajiban  yang  tidak  tepat  pada  waktunya  atau  dilakukan  tidak menurut selayaknya ”. 17 Menurut  pengertian  tersebut,  maka  apabila  Pemerintah daerah  disebut  berada  dalam  kondisi  wanprestasi  melakukan  pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa, Pemerintah daerah tersebut telah lalai/ingkar, sehingga terlambatnya pembayaran dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi yang ditentukan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa Pemerintah tidak menurut sepatutnya atau selayaknya.
Dalam  kontrak  pemerintah  dengan  pola  sistem  kerjasama Energy Services Company (ESCO) jika  Pemerintah  daerah  melakukan  wanprestasi  kepada  pihak swasta, Pemerintah daerah tersebut dapat digugat baik melalui jalur litigasi maupun non  litigasi  tergantung  dari  para  pihak  yang  dimuat  dalam  klausula  perjanjian.
Namun  demikian  kontrak  kerjasama Energy Services Company (ESCO) yang didalamnya Pemerintah daerah sebagai penerima jasa dalam melakukan hubungan kontraknya merupakan kontrak privat, kedudukan kontrak Pemerintah daerah yang istimewa sebagai penerima jasa membawa implikasi adanya larangan sita terhadap negara. Dengan demikian Pemerintah daerah tidak kebal dari gugatan pihak swasta
16 Wawancara dengan Nurul Anwar, Pengacara  CV. Harsari Amt, 9 Januari 2019.
17 M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian , (Alumni, 1986), [60].

## 1192 Alifia Mauliana : Perjanjian Kerjasama Antara
apabila telah terbukti melakukan wanprestasi, tetapi Pemerintah daerah jika sebagai tergugat mempunyai kedudukan istimewa karena kepadanya tidak dapat dilakukan ekskusi riil pada fase pelaksanaan putusan. Dalam situasi demikian itikad baiklah yang diharapkan oleh pihak swasta dari aktor Pemerintah daerah yang bersangkutan dalam melakukan perjanjian kerjasama Energy Services Company (ESCO).

## Kesimpulan
Pemerintah tidak harus mengambil risiko dan menghabiskan banyak modal dengan  menerapkan  Rasionalisasi  Sistem  Penerangan  Jalan  Umum  (PJU).  Isu- isu ini dapat dihindari dengan menerapkan model bisnis ESCO (Energy Services Company) dalam Rasionalisasi Sistem Penerangan Jalan Umum (PJU). Sementara itu, pihak swasta hanya menerima pembayaran dari tabungan, sehingga pemerintah tidak perlu membayar jika pihak swasta gagal mengurangi penggunaan energi.
Namun  juga  terdapat  kendala  yang  sering  dihadapi  oleh  Pemerintah maupun badan usaha swasta ialah dalam perencanaan, maupun dalam implementasi kerjasama  infrastruktur  terhadap  penyediaan  Penerangan  Jalan  Umum  (PJU). Kendala tersebut dapat terbagi dalam dua (2) kelompok utama yaitu, kendala teknis seperti  :  (regulasi,  SDM  di  kelembagaan  Pemerintah  yang  terbatas,  hubungan Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,  birokrasi)    dan  non  teknis  seperti  : (sumber pendanaan, politik, dan komitmen dalam kontrak kerjasama yang lemah). Karena  belum  adanya  regulasi  mengenai  bentuk  kerjasama  Pemerintah daerah  dan  badan  usaha  swasta  dengan  pola  sistem Energy Services Company
(ESCO) meski  belum  diatur  secara  khusus  dalam  pengaturan  ini  di  Indonesia masih tetap sah saja bagi para pihak yang membuatnya karena telah diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa “setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya”. Prinsip yang terdapat dalam pasal tersebut berlaku secara universal, dan juga berlaku bagi kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan sistem kerjasama Energy Services Company (ESCO) tersebut.

## Daftar Bacaan

## Buku
M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian , (Alumni, 1986).
Philipus M Hadjon et al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Gajah Mada University Press, 2008).
Y. Sogar Simamora, Prinsip-prinsip hukum kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia, (LaksBang Group 2017).

## Jurnal
Utis Sutisna, Langkah-langkah efisiensi energi  listrik menuju kemandirian energi, Jurnal  teknologi,  2008),  2  http://ejournal.stt-wiworotomo.ac.id/index.php/ iteks/article/viewFile/50/51 accessed 17 Januari 2019.

## Med ia Online
Rah/Xav , Hemat energi hasilkan prestasi dukung pemerintah ESCO perlu payung hukum, Jawa Pos (online) < https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-p os/20161027/281573765239774> accessed 18 Januari 2019.

## Laman Online
http://www.rasionalisasi-pju.com/  accessed 17 Januari 2019.
Apa  itu  ESCO?  “National Association  of  Energy  Service  Provides  (NAESCO) http://www.naesco.org/what-is-an-esco  accessed 17 Januari 2019.
http://www.kjdlawfirm.com/sekilas-tentang-cv-harsari-amt-terkait-penghematan- energi-listrik-penerangan-jalan-umum-pju-melalui-kerjasama-pemerintah- daerah-dengan-swasta accessed 18 Januari 2019.
Syukri  Muhammad  Nur, Pendirian Energy Services Company https://www. academia.edu/12432776/Proposal_Pendirian_Energy_Services_Company accessed 18 January 2019.
Otoritas Jasa Keuangan, Pembiayaan efisiensi energi di industri  untuk Lembaga Jasa Keuangan, 2015, https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/publika- si/panduan/Documents/Green%20Lending%20Model%20Final.pdf accessed 18 January 2019.
Tim  Kementerian  Energi  Sumber  Daya  Mineral ,  Efisiensi  Energi  Pencahayaan Jalan Umum Buku 1: Pengelolaan Sistem PJU Efisiensi energi . https://www.

## 1194 Alifia Mauliana : Perjanjian Kerjasama Antara
academia.edu/17244275/PENERANGAN_JALAN_UMUM  accessed  18 January 2019.

## Wawancara
Wawancara dengan Nurul Anwar, Pengacara  CV. Harsari Amt, 9 Januari 2019.

## Putusan pengadilan.
Putusan Mahkamah Agung No 1448k/pdt/2016. file:///C:/Users/hp/Downloads/1448- K-Pdt-16-tl-Tgt-NE.pdf accessed 18 January 2019.

## Perundang-undangan
Burgerlijk Wetb oek (BW)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.
HOW TO CITE : Alifia Mauliana Putri, ‘Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Swasta Dalam Pengelolaan Peneran- gan Jalan Umum (PJU)’ (2019) Vol. 2 No. 4 Jurist-Diction.