## ETNOSIA: JURNAL ETNOGRAFI INDONESIA Volume 5 Issue 2, DECEMBER 2020
P-ISSN: 2527-9319, E-ISSN: 2548-9747 National Accredited SINTA 2. No. 10/E/KPT/2019

## Mobility Perspective in Anthropology of Policy: Case Studies Urban Policy in Indonesia
Perspektif Mobilitas dalam Antropologi Kebijakan: Studi Kasus Kebijakan Kota di Indonesia
Haryo Kunto Wibisono 1 , Semiarto Aji Purwanto 2
1 Universitas Indonesia, Indonesia. Email: haryo.kunto@ui.ac.id 2 Universitas Indonesia, Indonesia. Email: semiarto.aji09@ui.ac.id

## 1.  Pendahuluan
Sebagai  sebuah  bidang  kajian,  antropologi  kebijakan  amat  dipengaruhi  oleh  tulisan Shore  &  Wright  (2003).  Mereka  menjelaskan  kebijakan  sebagai  teks  kultural,  alat klasifikasi, narasi yang dipakai untuk menjustifikasi atau mengkritik kondisi sekarang, atau alat retorika dan formasi diskursif yang berfungsi untuk menguatkan satu pihak atau malah mengeksklusi pihak lain. Keduanya berkeinginan membuka kemungkinan baru yang lebih luas dari kepengaturan, kuasa, dan perubahan sosial yang membentuk kehidupan  sosial  hari  ini.  Kebijakan  pada  dasarnya  melekat  dalam  kehidupan  sosial dan kultural serta “ process of being ”, serta tidak melulu berkaitan dengan kuasa, teks,
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Keywords: Anthropology of policy; Balikpapan; creative city; policy mobility; Indonesia.
How to cite: Wibisono, H.K., Purwanto, S.A., (2020). Mobility Perspective in Anthropology of Policy: Case Studies Urban Policy in Indonesia. ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia. 5(2): 265 –283.
DOI:
10.31947/etnosia.v5i2.11682
This article explores anthropological perspectives in public policy by using the central concept of policy mobility. This concept will show how policy resulting from the accumulation of knowledge, strength, and  geographical  imagination  moves  from  one  territory  to  another. The emphasis on forming policy ideas is different from policy studies from  another  perspective  that  looks  at  governance  to  shape  people's behavior.  We  take  the  case  of  forming  creative  city  ideas  in Balikpapan, East Kalimantan to show mutation and hybridization of policies. We use ethnographic methods to collect data, supplemented by  literature  reviews  on  creative  city  policies.  For  decades, Balikpapan  has  been  known  as  an  extractive  industrial  city, especially  in  the  mining  and  forestry  sectors.  Due  to  pressure  from national  and  global  environmentalists,  exploration  of  natural resources  must  be  limited,  reducing  urban  productivity. Policymakers see the creative city as an opportunity to improve the city's economic life while maintaining the sustainability of the local natural and cultural environment.
eksternal, dan tergeneralisir melainkan berlangsung secara produktif, performatif, dan selalu berada dalam kontestasi.
Melalui  analisis  proses  kebijakan,  fragmentasi  budaya,  dibawa  secara  bersamaan untuk masuk ke dalam semantik sosial baru. Dalam operasionalisasi kebijakan ( work of policy ) berlaku pula kegiatan mengklasifikasi dan mengorganisasi orang dan gagasan ke  dalam  cara  yang  baru,  sehingga  bisa  dipahami  bahwa  kebijakan  adalah  wahana yang  sangat  berkuasa  untuk  melakukan  perubahan  sosial.  Kebijakan  bisa menyediakan  instrumen  untuk  mengkonsolidasikan  legitimasi  dari  tertib  sosial  yang sudah ada atau menyediakan rasionalisasi dari perubahan rejim, atau pergeseran atas tertib sosial yang sudah mapan (Shore et al., 2011, p. 3).
Pendekatan  yang  ditawarkan  oleh  Shore  dan  Wright  (2003,  2011)  ini  memicu perspektif governmentality yang  menggarisbawahi  kebijakan  sebagai  cara  untuk membentuk  perilaku  manusia,  proses  subjektivikasi  atau  pembentukan  subjek,  dan praktik diskursif. Mereka mencoba untuk lepas dari kerangka analisa kebijakan yang berpijak pada kacamata rasional-instrumentalistik yang mana banyak disumbang oleh disiplin  ilmu  pemerintahan,  politik  atau  administrasi  publik.  Persoalannya, pendekatan ini mengecilkan praktik mobilitas ide (Urry, 2000) dan mobilitas teknologi (Ong,  2007)  yang  berpendapat  bahwa  praktik  kekuasaan  memiliki  mobilitas  untuk berpindah  tempat;  di  sisi  lain,  praktik  kebijakan  tertentu  adalah  hasil  dari  transfer, mimikri dan mutasi yang pernah beroperasi dari satu negara tertentu. Proses ini oleh Peck  &  Theodore  (2010)  dan  Mc  Cann  (2011)  disebut  mobilitas  kebijakan  ( policy mobility ).  Teknologi  kekuasaan  pada  konteks  ini  terkait  dengan  praktik  diskursif, norma, serta kerangka pembentukan subjektivikasi.
Melalui artikel ini kami bermaksud memperluas kajian antropologi dalam memahami kebijakan  publik  dengan  lebih  memperhatikan  mobilitas  kebijakan.  Dengan  cara  ini kami  melihat  potensi  menemukan  bagaimana  kebijakan  berupa  program pembangunan,  misalnya,  memiliki  dampak  sosial  ekonomi  atau  politik  terhadap masyarakat. Studi kritis terhadap pembangunan lazimnya mengamati proses integrasi masyarakat lokal ke ekonomi global, transformasi kehidupan sehari-hari warga lokal, isu  marginalisasi  kelompok  masyarakat  tertentu  berikut  ketimpangan  yang dihasilkannya  (Li,  2007,  2014;  Lowe,  2003;  Robinson,  1986;  Tsing,  1993).  Studi  kasus yang  kami  tampilkan  di  kota  Balikpapan  akan  berfokus  pada  introduksi  industri kreatif di kota itu.
Industri kreatif, lebih khusus lagi kota kreatif menjadi studi kasus yang menarik untuk memahami  bagaimana  proses  mobilitas  ide,  pengetahuan,  eksemplar  dan  praktik kebijakan yang dibentuk secara global dan melintasi banyak negara, serta bagaimana proses  mutasi  dan  hibridisasi  pengetahuan  sekaligus  kebijakan  dipraktikkan  suatu negara (Aritenang, 2015; Prince, 2010, 2014; Rossi, 2017). Berbagai kajian di bidang ini juga  mengkritisi  model  perencanaan  urban  yang  bertujuan  menempatkan  kota  pada skala  global  (González,  2006;  Roy  &  Ong,  2011;  Bunnell  et  al.,  2013;  Bunnell,  2015; Söderström,  2014).  Melalui  kota  kreatif,  hampir  semua  kota  di  seluruh  dunia, menginginkan  dirinya  untuk  menjadi  kota  kelas  dunia,  menyediakan  situasi  dan
kondisi  sebaik-baiknya  agar  warganya  menjadi  wiraswasta,  menyediakan  orientasi ulang ekonomi perkotaan, dan mengembalikan lagi rasa kepemilikan warga terhadap kotanya.
Artikel  ini  berisi  telaah  konseptual  dan  refleksi  teoritik  dalam  rangka  memahami kebijakan kota kreatif.  Melalui perspektif mobilitas kebijakan pada konteks kebijakan kota  kreatif,  kami  ingin  mengulas  bagaimana  proses  transnasionalisasi,  mutasi  dan hibridisasi  sebuah  kebijakan  yang  ditempuh  kota  untuk  menjadi  kelas  kota  dunia, menyediakan situasi dan kondisi sebaik-baiknya agar warganya menjadi wiraswasta, menyediakan  orientasi  ulang  ekonomi  perkotaan,  dan  mengembalikan  rasa kepemilikan warga terhadap kotanya.

## 2.  Metode
Dalam  studi  ini  kami  tidak  sekedar  melihat  kebijakan  kota  kreatif  belaka  namun mengembangkan cara baru dalam memahami kebijakan dengan fokus pada genealogi ide,  proses  mobilitas  ide  yang  dibawa  oleh  aktor  kebijakan  dari  level  internasional hingga ditranslasi ke tingkat lokal, rasionalisasi kebijakan, target intervensi kebijakan, serta  tipe  kebijakan  yang  dihasilkan  hingga  implikasinya  pada  elemen  kota  yang terdampak. Secara khusus, kami juga melihat jenis subjek baru dan relasi kuasa yang dihasilkan dari satu jenis kebijakan.
Kami  mengandalkan  dokumen  kebijakan  seperti  Musrenbang  (Musyawarah Perencanaan  Pembangunan  Daerah),  RKPD  (Rencana  Kerja  Pembangunan  Daerah), RPJMD  (Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah),  Rencana  Aksi  Jangka Menengah  2015-2019  Ekonomi  Kreatif  dari  Badan  Ekonomi  Kreatif  Pusat  sebagai sumber  kajian  dokumen.  Kami  menafsirkan  dokumen  tersebut  melalui  cross  check kepada  pembuat  kebijakan  tingkat  pusat  yaitu  Bekraf  pusat  dan  komunitas  kreatif tingkat  daerah  serta  melihat  implementasinya  untuk  menemukan  memperlihatkan bagaimana  narasi,  produksi  pengetahuan,  sistem  pengklasifikasian  sektor,  dan problematisasi konteks. Meletakkan dokumen dalam kajian etnografis pada dasarnya mencoba  menafsir  alat  klasifikasi,  retorika,  formasi  diskursif  yang  menjustifikasi keadaan sekarang dan mengkritisi masa lampau (Shore & Wright, 2003, pp. 11–12)
Data  empiris  diperoleh  melalui  studi  etnografi  kebijakan  di  Kota  Balikpapan, Kalimantan  Timur  sepanjang  2016-2018.  Data  kami  ambil  dari  observasi  beberapa event penting seperti hari ulang tahun kota, Seminar Developer Day, diskusi informal yang bertajuk Kerja dan Keindahan, untuk kemudian dilanjutkan dengan wawancara ke  komunitas  kreatif  daerah  lalu  kami  bandingkan  dengan  keterangan  wawancara dengan  para  pejabat  Badan  Ekonomi  Kreatif  (Bekraf)  Pusat.  Balikpapan  kami  pilih sebab semenjak krisis batubara tahun 2014-2016, kota ini mengadopsi ekonomi kreatf sebagai orientasi ekonomi perkotaan. Selanjutnya, upaya tersebut menambah identitas yang semula dikenal sebagai Kota Minyak menjadi Kota Kreatif dan Kota yang Nyaman .

## 3.  Hasil dan Pembahasan

## Kebijakan dalam perspektif mobilitas
Dalam  kajian  ilmu  sosial,  penggunaan  mobilitas  sebagai  kerangka  analisis  banyak dipengaruhi oleh tulisan Urry (2000) yang melihat bahwa aspek mobilitas dari orang, objek,  citra,  dan  informasi  travel  akan  memproduksi  dan  mereproduksi  bentuk kultural dan kehidupan sosial.  Ia mencatat, secara umum, ada empat elemen terkait dalam  mobilitas  yang  menghasilkan  praktik  sosial  tertentu,  yaitu    (1) corporeal  travel , dari  orang  yang  bekerja,  berjalan  bermigrasi  atau  kegiatan  apapun  yang mengkontraskan modalitas ruang-waktu,  (2) mobilitas objek, dari objek ke produser, pelanggan dan retail, menuju penerima dan pengirim hadiah atau souvenir, atau objek dan  ruang,  3) imaginative  mobilites yang  dihadirkan  atau  dimediasi  oleh  perangkat komunikasi, semisal televisi, radio, dan sosial media, 4) virtual travel berupa kehadiran orang  yang  berjarak  secara  geografis,  yang  mengkorespondensi  sensasi  seseorang untuk  seolah-olah  hadir  dalam  ruang  dan  waktu  yang  berbeda,  misalnya  dalam cyberspace .
Ide  ini  kemudian  dipertajam  dengan  istilah  perspektif  mobilitas  atau mobility  turn (Sheller & Urry, 2006; Faist, 2013;) yang memperjelas mobilitas sebagai kerangka pikir yang  meyakini  sebuah  proses  gerakan  citra  dan  informasi  dari  lokal,  nasional,  dan media  global.  Konsep  ini  memperlihatkan  bagaimana  komunikasi  masa  kini menimbulkan  efek  berjejaring  dan  melekatnya  hubungan  melalui  teknologi  internet dan  komputer.  Konsep  mobilitas  juga  dikembangkan  ahli  geografi  manusia  yang mengasumsikan kebijakan sebagai praktik yang mobile dari satu tempat ke tempat lain (Mccann,  2011;  Peck,  2011;  Peck  &  Theodore,  2010).  Kebijakan,  bukan  sesuatu  yang bersifat lokal meskipun hasil rakitan ( assemblages ) , yaitu produk dari para ahli, praktik, contoh,  dan  model  yang  ada  pada  satu  lokasi  dan  waktu  tertentu.  Pendekatan mobilitas  kebijakan  mempersoalkan  karakter  mengglobalnya  sebuah  kota,  berfokus pada  model  kebijakan  partikular  bersirkulasi  dalam  beragam  lokasi,  menganalisis praktik  dan  politik  yang  berkembang  dalam  dimensi  global-lokal,  dan  mengandung komunitas  epistemik  yang  mentransfer,  menempatkan  dan  mendayaagunakan pengetahuan tertentu sebagai bagian dari praktik kebijakan (Jonas et al., 2015; Mccann, 2011;  McCann  &  Ward,  2012;  Peck  &  Theodore,  2010;  Temenos  &  Mccann,  2013). Artinya,  pendekatan  ini  melihat  karakter  pengetahuan,  keahlian,  dan  rasionalitas kepengaturan  dalam  menciptakan  hegemoni;  dan  bagaimana  para  aktor,  praktik, representasi, dan diskursus membentuk pengetahuan dan kebenaran.
Berbeda  dengan  ahli  antropologi  lain  yang  mengkaji  kebijakan,  khususnya internasionalisasi  kebijakan  dengan  memperlihatkan  bagaimana  penataan  secara spesifik  antara  aktor  dan  kelembagaan  dalam  membentuk  kebijakan  (Shore  dan Wright,  (2011;2003)  para  ahli  geografi  memahami  bagaimana  aktor  kebijakan  saling berinteraksi,  beraliansi  atau  berkontestasi  dalam  sirkuit  pengetahuan  kebijakan. Selanjutnya  objek  analisis  mereka  arahkan  pada  siapa  yang  membuat  dan memobilisasi  kebijakan  yang  bersangkutan  (Baker  et  al.,  2016,  pp.  220–221). Pendekatan  mobilitas  kebijakan  bagi  Jamie  Peck  (2011)  sangat  berbeda  dengan
perspektif  kebijakan  yang  berpijak  pada rational-choice dan  esensialis,  atau formalist representations dari transfer kebijakan yang biasa dipakai oleh ilmu politik. Pendekatan ini  ada  di  dalam  pandangan social-constructivist dengan  memperhatikan  mutasi  serta peran  dari  konteks  spasio-temporal  yang  banyak  digunakan  oleh  ahli  antropologi, geografi, sosiologi, dan perencanaan kota.
Peck  (2011)  menjelaskan  perlunya  memperhatikan  situasi  dan  kondisi  makro- kelembagaan,  suatu  relasi  yang  memungkinkan  terjadinya  mobilitas.  Tentu, sebelumnya    harus  melihat  proses  transfer  dari  inovasi  yang  akhirnya  mengilhami sebuah  kebijakan.  Kebijakan  selalu  berkontestasi  pada  satu  kategori  spasial  tertentu; perbedaan konjungtur antara geografi-historik, bentuk sosial dari mobilitas kebijakan, dan ontologi kebijakan akan diukur dan masuk dalam problem kebijakan.
Jika proses mobilisasi bersifat global dan lintas-teritori, maka kebijakan akan mewujud dalam eksperimen dan model yang dikonstruksi sesuai kondisi lokal. Demikian pula dengan  aliran  pengetahuan,  keahlian,  teknologi,  dan  aktor  kebijakan  yang mengkoneksikan dan membuat kembali situs lokal dari pembuatan kebijakan. Dalam konteks perkotaan, kebijakan menghasilkan imajinasi spasial yang terhubung dengan kesuksesan pembangunan urban dan regenerasi lanskap perkotaan yang diadopsi oleh para elite, serta menjadi perantara antara aktor nasional serta supranasional (Brenner et al., 2010). Perspektif ini memperlihatkan proses hibridisasi, transmutasi, dan variasi dari  sirkulasi  logika  kelembagaan  global  serta  proses  adaptasi  ke  dalam  berbagai setting kelembagaan, kondisi politik-ekonomi, dan struktur ideologi-politik.
Memahami  mobilitas  kebijakan  bukan  berarti  melihat  konstelasi  global  dalam  ruang horisontal,  namun  lebih  kepada  vertikal  yang  ditafsirkan  dalam  pembagian  wilayah geografi  politik  global  seperti  Negara  Eropa-Atlantik  Utara,  Asia-Afrika-Amerika Latin, Negara Dunia Pertama, Dunia Kedua hingga Dunia Ketiga, atau Negara Pusat- Negara  Pinggiran.  Pembagian  geografi  ini  menentukan  bagaimana  proses  mobilitas kebijakan  dijalankan  serta  berimpitan  dengan  relasi  kuasa  dan  sejarah  kolonialisasi yang bisa menjadi justifikasi bagi diterapkannya kebijakan tertentu. Beberapa contoh kesuksesan  pembangunan  urban  yang  terjadi  di  negara  Eropa  dan  Amerika  Serikat menjadi  inspirasi  bagi  aparatur  pemerintahan  untuk  melihat  ceruk  baru  dalam ekonomi perkotaan. Mc Cann (2011) menjelaskan sekalipun mengandung kekurangan akibat kecenderungan Eropasentris dan melihat kolonialisme sebagai elemen penting perspektif mobilitas kebijakan tetap relevan.

## Kebijakan Kota Kreatif di Indonesia
Pada bagian ini, kami memfokuskan perhatian bagaimana kebijakan pembaruan urban di Indonesia yang banyak direpresentasikan lewat lingua franca baru perkotaan yaitu kota  kreatif.    Kami  berpendapat  bahwa  kota  kreatif  adalah  salah  satu  contoh  policy mobility sebab dibentuk oleh berbagai lembaga internasional mulai dari British Council , UNESCO  ( United  Nations  Educational,  Scientific  and  Cultural  Organization ),  UNDP ( United Nations Development Programme ), serta kebijakan ini bergerak dari satu negara ke  negara  lain,  dari  daerah  satu  ke  daerah  lain.  Kebijakan  ini  dinarasikan  dan
diperbincangkan  dalam  ruang  seminar,  konferensi,  talkshow,  perumusan  kebijakan para  aparatur  negara,  hingga  ke  sosial  media.  Berbagai  kisah  sukses  dibawa  oleh aparatur  negara  hingga  warga  kota  untuk  kemudian  menjadi  legitimasi  atas berlakunya  kebijakan  ini  di  wilayahnya  masing-masing.  Sebagai  contoh,  Ridwan Kamil yang pada saat menjabat Walikota Bandung pernah menjadi pembicara dalam TedX Jakarta , tahun 2010, dengan tajuk Creativity and Design for Social Change in Cities . Ia menjelaskan kreativitas dan sumber daya manusia sebagai upaya penyelamatan kota. Ridwan Kamil dalam presentasinya menyatakan komunitas kreatif, jejaring kolaborasi antar  kota  dan  antar  warga  sebagai  sendi  utama  perkembangan  kota  masa  kini. Komunitas  inilah  yang  menjadi  penggerak  dalam  menyelesaikan  berbagai  masalah perkotaan, mulai kemiskinan hingga keindahan kota.
Secara  normatif,  beberapa  aktor  yang  terlibat  dalam  kebijakan  ini  sepakat  untuk menekankan  pentingnya  kreativitas  sebagai  basis  dalam  pembangunan  urban. Sebagaimana  pernyataan  UNESCO  yang  mencanangkan  jejaring  kota  kreatif  dalam nama UNESCO Creative City Network di tahun 2004 dengan statement sebagai berikut,
“.. the UNESCO Creative Cities Network (UCCN) aims to strengthen cooperation with and among cities that have recognized creativity as a strategic factor of sustainable development as  regards  economic,  social,  cultural  and  environmental  aspects.  By  joining  the  Network, cities acknowledge their commitment to sharing best practices, developing partnerships that promote creativity and the cultural industries, strengthening participation in cultural life and integrating culture in urban development plans. The Network further commits to supporting the United Nations frameworks, particularly the 2030 Agenda for Sustainable Development. The  UNESCO  Creative  Cities  Network  covers  seven  creative  fields:  Crafts  and  Folk  Art, Design,  Film,  Gastronomy,  Literature,  Media  Arts,  and  Music . ”  (Unesco  Creative  City Network, Mission Statement)
Pada  dasarnya  kebijakan  ini  juga  hasil  upaya  aktif  kota-kota  di  Indonesia  menyamai pencapaian kemajuan beberapa negara Eropa seperti Inggris yang sukses mengenalkan negaranya lewat seni dan budaya. Inggris pula yang membuat kata kreatif dibakukan sebagai  kerangka  kebijakan  lewat  DCMS  ( Department  of  Communication,  Media  and Sport )  untuk  kemudian  ditelurkan  dalam  rencana  aksi  sebagaimana  yang  kami sampaikan  di  tabel  1.  Sementara  itu,  dari  kawasan  Asia,  keberhasilan  Jepang  dan Korea Selatan yang mengenalkan Hallyu dan Manga menjadi inspirasi bagi beberapa negara  di  Asia  Tenggara  untuk  mengikuti  jejak  dua  saudaranya  dari  Asia  tersebut. Kami  akan  mengawali  bahasan  dalam  sub-bagian  ini  dengan  memperlihatkan  asal muasal gagasan kota kreatif hingga masuk ke Indonesia dan kemudian ditranslasikan pada kota seperti Kota Balikpapan.

## Genealogi Gagasan Kota Kreatif
Gagasan kota kreatif ditopang oleh dua pemikir utama yaitu Landry (2000) dan Florida (2003).  Keduanya  memiliki  latar  belakang  ilmu  perencanaan  kota.  Landry  berangkat pemahaman  bahwa  manusia  adalah  salah  satu  sumber  daya  yang  sangat  potensial dalam  kota.  Sumber  daya  ini  terdiri  dari  kecerdasan  manusia,  hasrat,  imajinasi,  dan kreativitas. Ini akan menjawab problem kota hari ini berupa  masalah kreativitas dan inovasi.  Kota  kreatif  menurutnya  adalah  perkara  membuat  “kota  yang  baik”  dengan
menargetkan  orang  sebagai  aset  utama  yang  mencakup  talenta,  skill  dan  kreativitas. Urban  planner harus  mampu  menjadikan  kota  bernafaskan  imajinasi  manusia, kompetensi  dan  kapabilitas  manusia  untuk  berkompetisi.  Ia  mencontohkan  banyak sumber daya di kota yang dilupakan selama ini antara lain bahasa, makanan, waktu luang,  pakaian  dan  subkultur,  atau  tradisi  intelektual.  Sumber  daya  budaya  dinilai sebagai bahan mentah dari kota dan bernilai serta akan menggantikan aset tradisional. Kreativitas  adalah  cara  untuk  mengeksploitasi  sumber  daya  ini  dan  membuatnya berkembang, sehingga tugas utama perencana kota adalah mengakui, mengatur, dan membantu  mereka  tumbuh  kembang.    Kota  kreatif  dengan  demikian  adalah  solusi dalam melihat problem perkotaan seperti keamanan, kesenjangan antara mereka yang berupah  tinggi  dan  berupah  rendah,  ketidakpuasan  dalam  lingkungan  fisik,  dan kekhawatiran akan hilangnya lokalitas, terutama keterikatan pada tempat (bersejarah) dan identitas.
Gagasan  kedua  dari  Florida  (2003)  yang  membayangkan  kota  yang  berfungsi  untuk menarik  kelompok  dari  kelas  kreatif,  mengaktivasi  human  kapital  demi perkembangan  regional,  pencapaian  kembali  identitas  kota  yang  hilang  dan penciptaan  ruang  kota  yang  masyhur  disebut  ruang  kreatif.  Ide  ini  ditujukan  atas nama  kota  yang  ramah  yang  berbasis  pada  talenta,  toleransi  dan  teknologi.  Kota kreatif  dalam  pembacaan  Florida  dengan  cepat  akan  memobilisasi  talenta,  sumber daya, dan kapabilitas yang dibutuhkan untuk merubah inovasi menjadi ide bisnis dan produk komersial sekaligus kemampuan mendayagunakan human kapital atau talenta menciptakan  keuntungan  regional.  Kreativitas  berbentuk  modal  kreatif  ini  bisa dihasilkan  oleh  kelas  kreatif,  yang  terdiri super-creative  core antara  lain,  ilmuwan, insinyur,  artis,  dan  arsitek  yang  merupakan leadership  thought dalam  masyarakat. Berikutnya  adalah  profesional  kreatif  yang  tediri  dari  pekerjaan knowledge-based di sektor hi-tech ,  layanan  finansial,  dan  manajemen.  Kelas  kreatif  harus  ditarik-masuk dalam  kota  kreatif  yang  mengusung  teknologi,  talenta,  dan  toleransi  dan  disatukan dalam satu tempat yaitu creative center .
Kedua pemikiran di atas berujung pada gagasan ekonomi kreatif, yang menurut Healy (Healy,  2002,  p.  91)  muncul  dalam  dua  versi.  Pertama,  mereka  yang  sepakat  sektor kreatif sebagai bagian dari ekonomi baru yang bertumbuh sangat cepat; dan ke dua, para  ahli  yang  melihat  sektor  kreatif  sebagai  wahana  yang  memunculkan  pekerja kreatif.  Pekerja  kreatif  adalah  bagian  paling  esensial  dari  vitalitas  kota.    Gagasan  ini semakin  menyebar  terutama  pada  bidang  kebijakan  budaya,  yang  berorientasi  pada penguatan budaya lokal yang memiliki nilai ekonomi, sehingga sektor budaya menjadi sepadan  dengan  kebijakan  ekonomi  dengan  isu  pertumbuhan,  produktivitas,  dan kompetitif.  Lebih  jauh,  Healy  (2002)  mencatat  titik  temu  dari  dua  argumen  John Howkins  dan  Richard  Florida  yaitu  ekonomi  baru  berdasar  informasi,  teknologi, pengetahuan dan inovasi sekaligus membentuk subjek yang fleksibel dan berjejaring. Ekonomi ini dipandu oleh komoditi yang didesain secara baik, barang dan jasa yang dipasarkan serta dilindungi hak kekayaan intelektualnya.
Menyatunya budaya dan ekonomi ini di kemudian hari diadaptasi oleh Department of Culture,  Media  and  Sport (DCMS)  Inggris  merancang Creative  Industries  Mapping
(Council,  2010)  sebagai  cara  untuk  mengukur  dan  mendefinisikan  industri  kreatif  di tengah lanskap  ekonomi Britania yang sedang berubah. DCMS juga memuat apa saja intervensi  kebijakan  yang  dilakukan  dalam  rangka  menopang  industri  kreatif  dan salah  satunya  menyasar  kebijakan  budaya  dan  problem  pembangunan  lokal,  seperti tabel  2  di  bawah  ini.  Kata  kunci  dalam  pengklasifikasian  industri  kreatif  dalam dokumen  ini  dipandu  pada  pengertian  pada  kegiatan  yang  berasal  dari  kreativitas individual, skill dan talenta yang memiliki potensi untuk mendatangkan kemakmuran dan penciptaan lapangan kerja melalui pemanfaatan kekayaan intelektual.

## Tabel 2. Wilayah Kajian Kebijakan Industri Kreatif
Kebijakan lokal Kebijakan industrial nasional Kebijakan budaya • Kota atau pertumbuhan regional
• Regenerasi
• Pembangunan kluster lokal dan regional
• Diversifikasi ekonomi regional
• Place-making/city dan
regional branding • Inovasi • Kompetitif secara internasional • Arsitektur • Kerjasama budaya • Diversitas kultural • Pertukaran budaya • Identitas kultural • Bentuk baru budaya
Sumber: Mapping The Creative Industries: A Toolkit. DCMS (2010, 30)
Di beberapa negara lain, kota kreatif dianggap memicu kesadaran cara berkota yang baru  seperti  di  Shanghai  (O’Connor  &  Gu,  2015);  alternatif  transisi  ekonomi  dari Jerman  Timur  ke  Jerman  Bersatu  (Lange,  2015);  atau  perubahan  citra  kota  yang dulunya  identik  dengan  warna  maskulin  industrial  seperti  biru  ke  warna  yang  lebih feminin  yaitu  pink  (Van  den  Berg,  2012).  Di  berbagai  kota  seperti  Vancouver, Guangzhou, dan Shanghai mulai muncul upaya untuk memenuhi sisi potensi kreatif dari  kota  yang  bersangkutan,  seperti  kreatif  urbanisme  yang  berputar  di  sekitar ekonomi  baru,  (ekonomi  kultural,  teknologi  tinggi),  ekstraksi  kapabilitas  human kapital, kebijakan budaya dan istilah inovatif dari desain urban dan arsitektur (Scott, 2014). Selain itu muncul pusat produksi budaya yang baru seperti Seoul sebagai kota digital dan Nollywood di Nigeria (Cunningham, 2012)

## Para Mobilisator Gagasan Kota Kreatif
Di Indonesia, program kota kreatif muncul saat pembentukan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)  tahun  2015,  yang  merupakan  evolusi  dari  Kementerian  Perdagangan  dan Kementerian  Pariwisata.  Ekonomi  kreatif  di  Indonesia  ditandai  dengan  pergeseran orientasi  kebudayaan  yang  tidak  sekedar  menuju  pembangunan  bangsa  atau  alat persatuan  nasional  namun  penciptaan  lapangancun  pekerjaan  dan  pendapatan  dari kebudayaan, melalui pariwisata serta penciptaan model industri kreatif (Jones, 2015). Model klasifikasi yang dianut oleh Bekraf meliputi aplikasi dan pengembangan, seni pertunjukan,  periklanan,  arsitektur,  seni,  kerajinan,  desain,  fashion,  film,  musik,  , televisi  dan  radio,  seni  rupa,  penerbitan,  periklanan,  musik,  kuliner,  kriya,  fotografi,
film,  animasi  dan  video,  desain  komunikasi  visual,  fashion,  desain  produk,  desain interior, arsitektur.
Keinginan  untuk  mengadopsi  kebijakan  kota  kreatif  juga  dikondisikan  dengan  arus desentralisasi  dan  otonomi  daerah  yang  memungkinkan  terjadinya  penonjolan  sosok walikota  atau  kepala  daerah  inspiratif  yang  menuai  pujian  atas  kesuksesan  dalam pembangunan  daerah.  Berkat  desentralisasi  pula  maka  dimungkinkannya  hubungan antar  kabupaten  dan  hubungan  antara  kota  dan  kabupaten  dalam  memaksimalkan pendapatan asli daerah (Bunnell et al., 2013).
Sejak  UNESCO  memasukkan  Kota  Pekalongan  –yang  dikenal  sebagai  Kota  Batik- sebagai daftar Kota Kreatif dengan spesifikasi Craft and Folk Arts di tahun 2014, maka muncul  keinginan  dari  beberapa  kota  di  Indonesia  untuk  mengikuti  jejak  kota Pekalongan.  Sebagaimana  dalam  laman UNESCO  Creative  City  Network yang memasukkan  Kota  Bandung  sebagai  kota  kreatif  di  tahun  2015,  dengan  spesifikasi Cities of Design yang menekankan produk fashion, design grafis, media digital.
Khusus Kota Bandung, kami mengamati Walikota Ridwan Kamil memegang peranan penting  dalam  mempromosikan  Bandung  sebagai  destinasi  wisata  dan  kota  yang nyaman. Dalam rangka mencitrakan dirinya sebagai orang yang kreatif, Ridwan Kamil tidak  lagi  mengidentifikasi  dirinya  sebagai  birokrat  yang  kaku  atau  politisi  yang dianggap  hanya  mementingkan  kelompok  politik  atau  persoalan  elektabilitas  dalam pemilu, namun merangkul budaya populer yang dekat dengan ‘kaum millenial’ atau ‘generasi Z’. Ia terlibat dalam pembuatan film populer Dilan 1991 dan Yo Wis Ben ; dan aktif  di  sosial  media,  sehingga  jarak  antara  aparatur  negara  dan  warga  semakin diperdekat.  Artinya,  untuk  mengoperasikan  gagasan  kota  kreatif  dilihat  pula  dari keberadaan  aparatus  kota  yang  kreatif  pula,  dan  ini  bisa  terlihat  dari  beberapa kebijakan  publik  yang  mengkondisikan  lahirnya  talenta  muda  berbakat  di  kotanya masing-masing.
Hal  menarik  yang  kami  lihat  dari  kebijakan  kota  kreatif  di  Indonesia  adalah bagaimana  mobilisasi  imajinari  geografis  dari  apa  yang  disebut  kota  kreatif  dengan menampilkan  keberhasilan  Korea  Selatan  dengan  Hallyu,  Jepang  dengan manga , Inggris  dengan Cool  Britania ,  dan  kemajuan Sillicon  Valley yang  melahirkan  para pelopor  industri hi-tech seperti  Mark  Zuckerberg,  Steve  Jobs,  dan  Elon  Musk.  Kisah keberhasilan ini banyak diinisiasi oleh para selebriti industri kreatif yang bertebaran di media  sosial.  Seorang  perwakilan  Deputi  Bekraf  pernah  menuturkan  kepada  kami sebagai berikut,
“Ekonomi  kreatif  adalah  bagian  dari  perkembangan  zaman  sebagaimana  evolusi industri.  berkembangnya  teknologi  digital,  artifisial  intelijen,  dan  tentunya kreativitas  manusia  sebagai  penopang  utama  perekonomian  di  masa  mendatang. Kreativitas manusia ini akan menyumbang pendapatan nasional sebab kreativitas manusia  tidak  akan  habis  dibandingkan  dengan  sumber  daya  alam.  Karya  anak negeri adalah inti utama ekonomi kreatif. Ada banyak potensi yang belum tergali dari  warga  Indonesia,  misalnya  ragam  kopi  nusantara  yang  sudah  mendunia, sehingga  pemerintah  berkewajiban  untuk  memfasilitasi  dan  menstimulus  potensi
tersebut.  Misalnya  begini  KFC  ( Kentucky  Fried  Chicken ),  yang  mana  produknya berasal dari Indonesia, namun lisensi dan merknya dari Amerika”
Berdasarkan buku Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025 (terbitan Bekraf tahun 2014), yang menjadi orientasi pembanguan ekonomi kreatif Indonesia, terdapat empat  prinsip  utama  yang  menjadi  landasan  utama  dalam  pengembangan  ekonomi kreatif:  (1)  penguasaan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  merupakan  hal  vital dalam  pengembangan  ekonomi,  (2) design  thinking ,  berdasarkan  kolaborasi  ilmu  dan kreativitas  dengan  menambahkan  nilai-nilai  termasuk  nilai  identitas  budaya  sebagai nilai  tambah,  (3)  seni  dan  budaya  sebagai  inspirasi  dalam  berkarya,  dan  (4)  media sebagai saluran distribusi dan presentasi karya dan konten kreatif.

## Imajinari Geografis dan kedatangan kebijakan Kota Kreatif
Kota-kota  yang  mengapropriasi  diskursus  kreatif  memiliki  satu  kesamaan  dalam memahami  apa  yang  ideal  bagi  warganya  yaitu  menjadikan  warga  wirausaha ( entrepeneurial  citizenship ).  Kelompok  warga  yang  menjadikan  resiko  sebagai  bagian keseharian, memiliki tingkat melek teknologi yang mumpuni, dan bisa menyelesaikan problem  sosial  perkotaan  yang  luput  diselesaikan  oleh  aparatur  kota  seperti transportasi,  kebersihan  kota  dan  masih  banyak  lagi.  Upaya  ini  mengadopsi  kultur kerja millenial yang senang berpindah tempat kerja dan suasana kerja kasual. Kultur semacam ini hanya bisa diwujudkan jika aparatur kota merengkuh ide-ide anak muda, memperbarui kawasan urban untuk menyediakan tumbuh kembangnya talenta baru, memfasilitasi  ekosistem  industri  kreatif  yang  diharapkan  bisa  menarik  para  investor untuk terlibat dalam pengembangan sektor industri kreatif..
Aparatur  kota  bergerak  menjadi  agensi  dari  transfer  gagasan  kota  kreatif.  Beberapa kota seperti Bandung, Yogyakarta, Denpasar dan Jakarta, berlomba menampilkan sisi atraktifnya  dengan  menampilkan  keragaman  budaya  yang  unik  serta  menjanjikan kenyamanan berhuni dan berkunjung dalam ide masyarakat multikultural. Salah satu upaya  dalam  menampikan  keunikan  ini  adalah  projek  city  branding.  Kami  ambil contoh  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kota  Denpasar  yang  merilis  buku Membangun  Denpasar  melalui  City  Branding (2010).  Dalam  buku  tersebut  terlihat  Kota Denpasar mempromosikan logo kota yang baru dengan berakar pada tradisi budaya yaitu  garis  lengkung  yang  membentuk  orang  sedang  menari  Tarian  Baris  di  tengah tulisan  DEN  dan  PASAR.  Logo  ini  diikuti  pula  dengan  tagline Heart  of  Bali ,  sebagai penegasan  Denpasar  sebagai  pusat  pemerintahan,  ekonomi,  pariwisata,  seni  dan budaya.
Sementara  bagi  beberapa  kota  yang  sebelumnya  berbasis  sumber  daya  alam  seperti Kota  Balikpapan  di  Kalimantan  Timur,  kami  berasumsi  bahwa  ide  kota  kreatif dicanangkan dengan beberapa rasionalisasi berbeda. Pertama, menjadi dasar legitimasi orientasi  ekonomi  baru  yang  berjangkar  pada  pengembangan  sumber  daya  manusia sebagai jawaban atas banyaknya restriksi pengelolaan sumber daya alam dari lembaga NGO internasional dan krisis pertambangan di tahun 2015. Ke dua, sebagai cara untuk merekatkan kembali rasa memiliki kota kepada warga setelah diwarnai ketidakpastian
ekonomi. Ke tiga, mengembalikan lagi citra kota yang bersangkutan ke skala nasional atau  global  demi  mengembalikan  iklim  investasi  setelah  dianggap  sebagai  “kota pesakitan” akibat krisis ekonomi.
Pengembangan  kota  kreatif  di  Indonesia  bisa  dinilai  dari  adanya  ekosistem  kreatif dimana  para  pelaku  industri  kreatif,  merujuk  pada  Howkins  (2001),  diklasifikasikan dalam  16  subsektor:  periklanan,    arsitektur,  seni,  kerajinan,  desain,  fashion,  film, musik, seni pertunjukan, penerbitan, penelitian dan pengembangan, perangkat lunak, mainan dan permainan, televisi dan radio, dan permainan video. Pengembangan kota kreatif  diimplementasikan  melalui  pengembangan  taman-taman  budaya  yang diarahkan  ke  13  provinsi  yaitu  Nangroe  Aceh  Darussalam,  Jambi,  Sumatera  Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua (2014).
Hasilnya,  sejak  tahun  2014,  setidaknya  ada  empat  kota  kreatif  yang  ditetapkan UNESCO,  yaitu  Bandung  dan  Solo,  sebagai  kota  desain;  dan  Pekalongan  dan Yogyakarta sebagai kota kerajinan dan budaya. Sisanya, yang masih dirintis Denpasar, Malang,  Bukitinggi  Singkawang,  Sawahlunto,  dan  Palembang.    Kota  kreatif  dalam dokumen  Bekraf  (2014)  elemen  utamanya  adalah  keterlibatan  industri  kreatif,  yang berwujud  ekspresi  tradisional  seni  rupa,  pertunjukan,  pertunjukan  musik,  kriya; hingga  industri  kreatif  modern  seperti  programer,  dan  iklan.  Sebagai  industri, konsumen  menjadi  orientasi  utama  proses  kreatif.  Wawancara  kami  dengan  seorang pegawai bagian keuangan di Bekraf, menunjukkan bahwa selain keuntungan finansial, karya pekerja kreatif diharapkan juga dapat dinikmati masyarakat umum.
“Kami  ingin  agar  UKM  atau  para  pengusaha  kuliner  tersebut  naik  kelas, maksudnya  adalah  memahami  proses  keuangan  yang  baik,  seperti  perencanaan bisnis  mengenalkannya  pada  akses  perbankan,  pembukuan  yang  rinci,  serta transparansi  keuangan,  sehingga  mudah  bagi  bank  untuk  memberikan  bantuan usaha  mereka  supaya  lebih  berkembang  lagi  usahanya,  mulai  dari  modal  atau perluasan  pasar.  Jadi  kegiatan  ekonominya  tidak  konvensional  yang  mana  hasil karyanya  cenderung  dinikmati  oleh  kalangan  mereka  saja.  Sementara,  jika  sudah memasuki industri kreatif maka ada harapannya masyarakat luas akan menikmati hasil karya mereka pula”
Bagi beberapa kota di Indonesia, kota kreatif diyakini bisa merekrut beberapa pegiat seni dan budaya dalam kategori angkatan kerja, menyerap bonus demografi, terutama sejak  berkembangnya start-up yang  berbasis  transportasi  dan e-commerce mulai  dari Go-jek,  Tokopedia,  Bukalapak  yang  turut  menyediakan  lapangan  kerja  serta memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah.
Untuk  meningkatkan sense  of  belonging pada  kota,  pemerintah  mengupayakan rebranding  citra  sebuah  kota,  salah  satunya  dengan  mengadakan  sayembara pembuatan branding kota. Contoh branding kota seperti Jogja Never Ending Asia , Solo The  Spirit  of  Java,  Denpasar:  Heart  of  Bali,  Stunning  Bandung dipandang  yang  selaras dengan  pertumbuhannya  sebagai  kota  kreatif  yang  berorientasi  global.  Keinginan
untuk  mengglobal  ditunjukkan  dengan  penggunaan  bahasa  Inggris  tetapi  komoditas yang ditawarkan tetap berbasis tradisi.
Pada  proses  regenerasi  urban  berikutnya,  kami  melihat  kecenderungan  kota  untuk membuat creative hubs yang sebagai tempat virtual atau fisikal yang akan menarik para orang yang bekerja atau terlibat dalam industri budaya dan kreatif. Hasil studi yang dilakukan oleh Sudradjat dan Siregar (2017) menunjukkan bahwa ruang ini diinisiasi dan  dijalankan  oleh  individu  atau  kolektif  serta  ditujukan  untuk  menjual  barang- barang kesenian. Ada tiga bentuk ruang kreatif di Indonesia menurut mereka: creative hubs,  coworking  space dan marker  spaces yang  sama-sama  menjadi  tempat  networking, berkumpul, dan workshop. Creative hubs dalam studi ini banyak berada di kota besar seperti  Jakarta,  Makassar  dan  Bandung. Creative  hubs bertumbuh  seiring  dengan berkembangnya  industri  kreatif  dalam  kota.  Trend  ini  juga  didukung  oleh berkembangnya kelas menengah dan para anak muda.

## Memperkenalkan Kota Kreatif di Balikpapan
Istilah kreatif mulai bergulir ke Kota Balikpapan sejak zaman kepemimpinan Walikota Rizal  Effendi.  Pada  satu  kesempatan  dalam  pembukaan  seminar  ekonomi  kreatif bertajuk  Developer  Day  di  Balikpapan,  apa  yang  disebut  kreatif  adalah  melek teknologi, anak muda masa kini. Kami kutipkan salah satu pidatonya di bulan Maret 2018,
“...Startup  digital  ini  ekonomi  baru,  perdagangan  dan  perekonomian  diwarnai internet,  dibutuhkan  anak-anak  kreatif,  anak-anak startup .  Suka  tidak  suka, teknologi  ini  harus  diterima...Yang  menerima  ekonomi  ini  pasti  generasi  muda. Kami  harap  Balikpapan  untuk  menjadi  pelopor  ekonomi  digital  di  Kalimantan. Orang yang bisa surviv e di dunia yang (serba) cepat ini adalah orang yang kreatif dan inovatif”
Walikota Balikpapan sebagaimana para peserta seminar mengartikan wujud nyata dari ekonomi  kreatif  adalah  kehadiran  aplikasi  Gojek  sebagai  penanda  era  disrupsi  yang tidak bisa dihindari lagi. Bermacam-macam ide muncul dan tertuang dalam dokumen Laporan  Kepala  Litbang  Bappeda  yang  disampaikan  Musrenbang  Kota  Balikpapan 2018 terinspirasi dari sukses Gojek berupa pengembangan: Go Green, Go Art, Go Pesona Wisata, Go Halal, Go Smart City , dan Go Batik . Sejauh ini, ide tersebut dianggap masih sesuai dengan slogan Madinatul Iman dengan tujuan mencapai kestabilan masyarakat yang  nantinya  akan  mendorong  daya  usaha  dan  inisiatif  individu  di  segala  bidang penyelenggaraan  pemerintahan  dan  menjadikan  tatanan  masyarakat  yang  beriman, sejahtera, religius, dan berperadaban maju.
Dokumen perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Kota Balikpapan 2016-2021, mengamplifikasi mantra Florida (2003) tentang kota kreatif dengan komponen utama kebahagiaan  para  warga.  Konsep  kota  ini  secara  eksplisit  temaktub  dalam  dokumen RPJMD  sebagai liveable  city, turunan  dari  konsep sustainable  city .  Pemerintah  Kota Balikpapan  mendorong  ‘ekonomi  kerakyatan  kreatif’  yang  bertujuan  1)  mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang akseleratif dan kokoh berbasis pada ekonomi kerakyatan
yang  berwawasan  lingkungan  ( green  economy )  dan  berkeadilan,  2)  pengembangan potensi  sektor  unggulan  daerah  berfokus  pada  industri  pengolahan  yang  mengolah bahan mentah sumber daya alam menjadi produk turunan sehingga memberikan nilai tambah  tinggi,  perdagangan  dan  jasa,  serta  pariwisata,  3)  Peningkatan  daya  saing perekonomian Kota Balikpapan tetap memperhatikan kearifan lokal disertai semakin besarnya  peranan  usaha  mikro,  kecil,  menengah  dan  koperasi,  dan  partisipasi  aktif segenap  pemangku  kepentingan  dalam  pengelolaan  aktivitas  ekonomi  yang  tetap memperhatikan  kelestarian  lingkungan  hidup.  Secara  konseptual,  tujuan  tersebut tercermin dalam Bagan 1. Berikut ini.

## Bagan 1. Strategi Perekonomian Kota Balikpapan
Sumber:  Diolah  dari  Peraturan  Walikota  No.12  tahun  2017  tentang  RKPD  Kota  Balikpapan 2018.
Setelah melewati uji petik dari Badan Ekonomi Kreatif, maka tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2019  tentang  Kabupaten/Kota  Kreatif,  Kota  Balikpapan  ditahbishkan  sebagai  Kota Kreatif  dengan  subsektor  unggulan  Aplikasi  dan  Pengembangan  Permainan  serta Inovasi Berkelanjutan. Dari provinsi Kalimantan Timur diwakili oleh Kota Balikpapan dan  Kabupaten  Kutai  Kertanegara  yang  diunggulkan  seni  pertunjukannya.  Dua daerah ini bersanding dengan sembilan kota lainnya mulai dari Denpasar, Majalengka, Malang, Kabupaten Gianyar, Semarang, Surakarta, Palembang dan Rembang. Sampai tahun  2019,  ada  10  kabupaten.  Tabel  berikut  adalah  daftar  kota  kreatif  di  Indonesia sampai tahun 2019 yang ditetapkan melalui surat  keputusan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2019.
Tabel 3 Kota Kreatif di Indonesia No Kabupaten/Kota Subsektor Unggulan Status 1 Kabupaten Majalengka Seni Pertunjukan Ekosistem ekonomi kreatif terbaik untuk Kabupaten di Pulau Jawa 2 Kota Malang Aplikasi dan Pengembang Permainan Ekosistem ekonomi kreatif terbaik untuk Kota di Pulau Jawa 3 Kabupaten Kutai Kartanegara Seni Pertunjukan Ekosistem ekonomi kreatif terbaik untuk Kabupaten  di luar Pulau Jawa 4 Kota Palembang Kuliner Ekosistem ekonomi kreatif terbaik untuk Kota diluar Pulau Jawa 5 Kabupaten Rembang Kriya Konservasi Budaya 6 Kota Surakarta Seni Pertunjukan Pengembangan ekosistem (ecosystem development) 7 Kota Semarang Fesyen Pengembangan Bisnis (business development) 8 Kabupaten Gianyar Seni Pertunjukan Daya Tarik Global 9 Kota Denpasar Fesyen Inovasi Tata Kelola Pemerintahan (Governance Innovation) 10 Kota Balikpapan Aplikasi dan Pengembang Permainan Inovasi Berkelanjutan (Sustainable Innovation) Sumber: Kotakreatif.id
Kami  melihat  bahwa  konsep  industri  kreatif  di  Balikpapan  sangat  cair  sehingga menyebabkan  kelompok  pekerja  kreatif  bukan  lagi  pada  persoalan skill  immaterial (Lazzarato, 1996) atau knowledge labour (Drucker, 1994) tetapi siapa saja yang bergerak dalam bidang kebudayaan, teknologi informasi, berusia muda dan asalkan menjalani fitur  ekonomi  yang  berbeda  dengan  sumber  daya  alam  atau  jam  kerja  yang  berbeda dengan pekerja kantoran. Menjadi menarik ketika sektor ini digerakkan negara melalui birokrasi. Keterlibatan DEKRANASDA (Dewan Kerajinan Nasional Daerah) dan UKM di  sektor  kriya  menjadi  hal  yang  ambigu.  Di  satu  sisi  kedua  lembaga  tersebut  berisi para  birokrat  daerah  dan  istri  pejabat  yang  dianggap  konservatif;  namun  di  sisi  lain mereka mengajak dan mendorong kolaborasi dengan pekerja kreatif usia muda.
Di Balikpapan, istilah ekonomi kreatif lebih disukai dibanding industri kreatif, sangat mirip dengan proses kedatangan ekonomi kreatif di negara Post-Sosialis, seperti Rusia dan  Estonia  (Mäe,  2017;  O’Connor,  2005).  Dalam  satu  kasus  yang  kami  amati  di lapangan,  penyelenggara  HUT  Kota  menganggap  kata  ‘industri’  identik  dengan kakunya dinding pabrik atau industri ekstraktif yang menghancurkan lingkungan dan mengeruk  sumber  daya  alam  serta  produksi  massal  yang  dinilai  tidak  menghargai kreatifitas serta otonomi mereka.
Kebanyakan  para  pekerja  kreatif  yang  kami  wawancarai  adalah  alumni  institut  seni dan pendidikan komunikasi di Pulau Jawa yang dibentuk sebagai pekerja kreatif oleh perusahaan multinasional di bidang perminyakan atau pertambangan. Mas Karsa, Mas Riki  dan  Bang  Daniel  mendapatkan  pengetahuan  ekonomi  kreatif  semasa  kuliah  di
Yogyakarta. Dari perusahaan multinasional, mereka mengerti bagaimana menghargai hasil karya kreatif dan menjadi pribadi profesional. Hanya ada dua SMK Multimedia di  Balikpapan  dan  satu  institut  ilmu  komputer  yang  lebih  fokus  pada  perangkat elektronik  informasi.  Pun,  posisi  Kota  Balikpapan  bukan  sebagaimana  Kota  Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta yang sudah siap menuju Kota Kreatif dan memiliki reputasi sebagai  kota  administratif  atau  ibukota  provinsi.    Balikpapan  adalah  kota  berbasis industri  ekstraktif  yang  mana  infrastruktur  perkotaan  dan  arah  pengembangan sumber daya manusia ditujukan untuk menopang lalu lintas pengolahan sumber daya alam  yang  berada  di  Pulau  Kalimantan.  Narasi  ekonomi  kreatif  banyak  berhimpitan dengan kejayaan masa lampau tentang kota tambang dan minyak serta kelas pekerja tradisional.
Tidak seperti Kota Bandung, Yogyakarta, dan Pekalongan yang infrastruktur industri budayanya lebih mapan dan memiliki reputasi sebagai kota seniman, kota pelajar dan kota  budaya,  Balikpapan  bagi  sebagian  orang  adalah  kota  tambang.  Oleh  karena  itu dilema yang muncul adalah apakah mau mengapropriasi budaya Dayak yang sudah tersebar  lewat  sejumlah  ikon landmark perkotaan  dan  pusat  souvenir?  Atau  kembali menjual branding ‘Kota Minyak’ yang sudah melekat dalam narasi sejarah perkotaan, dan mengaktivasi kegiatan wisata alam?
Kami menemui Bang Sandi, kelahiran Balikpapan 32 tahun lalu, yang berprofesi dosen manajemen pemasaran di sebuah kampus lokal. Ia sedang sibuk menata acara untuk hari ulang tahun Balikpapan yang ke-126. Acara ini mengambil tajuk ‘Mathilda Fest’ yang  merujuk  pada  ‘Sumur  Mathilda’  salah  satu  ladang  minyak  legendaris  di Balikpapan yang ditemukan 1897. Di acara tersebut, ia tidak mau menggunakan istilah ‘pekerja  kreatif’  namun  lebih  memilih  ‘juru  karya’  atau  ‘seniman’.  Kosakata  ini menurutnya  lebih  halus  dibanding  ‘pekerja’  yang  terkesan  kasar  dan  menyamakan mereka seperti  buruh industri berat. Ia mengartikan ‘juru karya’ sebagai orang-orang yang  independen  dan  memiliki  produk  kreatif,  berbeda  dengan  pekerja  yang  terikat dengan  majikan  mereka  dan  masih  menggunakan  kemampuan  fisik.  Bang  Sandi sepakat  dengan  mereka  yang  mengklaim  ekonomi  kreatif  akan  menempatkan  warga kota  sebagai  subjek  yang  aktif  serta  berorientasi  pada  kearifan  lokal  sekaligus mentransformasi pemerintah dari controlling ke empowering . Bang Sandi lebih melihat ekonomi kreatif sebagai ‘gerakan’ daripada pemahaman ekonomi secara konvesional, sebab  memprioritaskan  pemecahan  persoalan  masyarakat  layaknya  sebuah  gerakan sosial. Bang Sandi tidak setuju dengan pendapat kami yang menyamakan Balikpapan dengan Baltimore dan Detroit di Amerika Serikat saat momen deindustrialisasi sebagai penanda dari transisi ke ekonomi kreatif.
Bang  Sandi  menginisiasi  lembaga  Forum  Ekonomi  Kreatif  karena  melihat  tidak  ada wadah kreativitas anak muda di Balikpapan, padahal wacana ekonomi kreatif sudah bergulir sejak 2014. Memang benar sudah ada Dekranasda, namun seni dan kerajinan hanyalah satu subsektor dari industri kreatif. Ia menggalang dukungan dari beberapa komunitas  dan  birokrat  daerah,  seperti  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan  dan Koperasi, Dinas Pariwisata, dan Bappeda. Terinspirasi Kota Bandung, ia menyamakan struktur keorganisasian Forum Ekonomi Kreatif mirip dengan Badan Ekonomi Kreatif
Pusat  supaya  mudah  mengkoordinasikan  bantuan.  Forum  ditempatkan  di  bawah Bappeda  (Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah)  yang  paling  mengerti  arah pembangunan daerah. Para anggotanya adalah para aktivis seni, LSM, dan perwakilan komunitas hobi dan kreatif.
Forum  Ekonomi  Kreatif  berjejaring  dalam Indonesia  Creative  City  Network sehingga Bang  Sandi  akrab  dengan  jejaring  Bandung  dan  Malang,  dua  kota  yang  aparatur kotanya  terbuka  untuk  konsultasi  kelembagaan  atau  program.  Dibanding  dengan Bandung  dan  Yogyakarta  yang  memiliki  sekolah  seni,  broadcasting,  teknologi informasi,  dan  desain  komunikasi  visual,  Balikpapan  lebih  banyak  mengandalkan anak  SMA/SMK.  Menurut  Bang  Sandi  akhir-akhir  ini  para  pelajar  tertarik  masuk  ke dunia  sinema  berkat  keterlibatan  Mas  Karsa  dan  Bang  Riki.  Sangat  kontras  dengan keinginan  Isteri  Walikota,  sebagai  Ketua  Dekranasda,  yang  menganggap  Batik Balikpapan yang sudah teruji dan jelas kontribusinya bagi daerah dibandingkan sektor lainnya.
“ Sektor  seperti  seni  pertunjukan,  film,  dan  aplikasi  akan  potensial  sebab  Kota Balikpapan  memiliki  banyak  komunitas  dan  perkumpulan  kedaerahan  yang berasal dari para perantau seperti Ponorogo yang sering menampilkan seni Reyog saat  ulang  tahun  kota  atau  pertunjukan  di  lapangan  (ruang  publik),  mereka  bisa untuk  difilmkan  dan  diperkenalkan  kepada  khalayak  ramai  bahwa  kota  ini (Balikpapan) sangat beragam budayanya. Sementara, anak muda saat ini juga lebih suka menjadi Youtuber atau vlogger yang mana bisa kompatibel dengan perfilman, sisanya  (anak  muda)  bisa  terserap  pula  ke  bidang  aplikasi,  kan  mereka  generasi internet jadi lebih paham lah dunia teknologi informasi”
Pengembangan sektor kreatif mestinya dipilih berdasarkan alur yang sehat mulai dari hulu hingga ke hilir industri (Prince, 2010, 2014). Pengembangan kota kreatif di suatu negara tidak harus mengikuti trend global atau kesuksesan daerah lain (Bunnell, 2015; González,  2006).  Pada  kasus  Balikpapan,  kami  melihat  bahwa  pengembangan  kota kreatif  oleh  negara  melalui  aparat  dan  lembaga  bentukan  negara  dengan  keinginan para  pelaku.  Pada  masa  otonomi  daerah  dan  desentralisasi,  peluang  daerah  untuk mengajukan  usulan  pengembangan  wilayah  dan  saling  referensi  dalam  perencanaan kota  juga  amat  memungkinkan,  sehingga  nampaknya  itulah  yang  mendorong  para pelaku industri kreatif lebih percaya diri (Bunnell et al., 2013; Söderström, 2014).

## 4.  Kesimpulan
Alih-alih  menekankan  kajian  kebijakan  pada  problem  efisiensi,  implementasi  atau evaluasi,  antropologi  lebih  mempersoalkan  proses  transfer  kebijakan,  peralihan pengetahuan,  mutasi  dan  hibridisasi,  kontestasi,  negosiasi,  atau  siasat  dari  siapapun yang terlibat dalam kebijakan ini entah ia yang menjadi perumus kebijakan atau target kebijakan.  Sebagai  sebuah  instrumen  praktik  kekuasaan,  kebijakan  publik  tidak berwatak monolit, atau absolut namun diwarnai saling silang kepentingan.
Melalui  kasus  Balikpapan,  kami  berpendapat  bahwa  sebuah  kebijakan  akan menghasilkan imajinari geografis berupa kisah sukses yang membentuk pengetahuan
dari  sebuah  kebijakan  tertentu  yang  sudah  berlangsung  pada  satu  wilayah  untuk kemudian dilegitimasi dan dipraktikkan oleh aktor pembuat kebijakan lainnya.
Pada  konteks  Kota  Balikpapan,  ekonomi  berbasis  ekstraksi  sumber  daya  alam mengalami  restriksi  dan  tekanan  dari  berbagai  lembaga  internasional  akibat ketidakberlanjutan.  Ketika  industri  besar  berbasis  ekstraksi  terhambat,  ekonomi  kota lesu. Studi kami menunjukkan bahwa kebijakan kota kreatif beroperasi melalui banyak saluran kepentingan antar kelompok yang menginginkan alternatif ekonomi baru bagi perkotaan dalam kerangka kelestarian lingkungan alam, sosial, dan ekonomi.

## Ucapan terimakasih
Terimakasih  pada  Dave  Lumenta,  Inaya  Rakhmani,  dan  Irwan  Hidayana  dari Universitas  Indonesia  yang  telah  memberi  komentar  dan  gagasan.  Ucapan  serupa juga kami tujukan kepada para informan kami pekerja kreatif di Balikpapan, pejabat Pemerintah Kota Balikpapan, dan aparat di Badan Ekonomi Kreatif di Jakarta.

## Conflicts of interest
Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

## Referensi
Aritenang,  A.  (2015).  Transfer  Policy  on  Creative  City:  The  Case  of  Bandung, Indonesia. Procedia - Social and Behavioral Sciences . https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.05.051
Baker,  T.,  Cook,  I.  R.,  McCann,  E.,  Temenos,  C.,  &  Ward,  K.  (2016).  Policies  on  the move: The transatlantic travels of tax increment financing. Annals of the American Association of Geographers . https://doi.org/10.1080/00045608.2015.1113111 BAPPEDA Kota Balikpapan. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) , 2016-2021 BAPPEDA Kota Denpasar. 2010. Membangun Denpasar melalui City Branding .
Brenner, N., Peck, J., & Theodore, N. (2010). Variegated neoliberalization: Geographies, modalities,  pathways. Global  Networks .  https://doi.org/10.1111/j.1471-
0374.2009.00277.x Bunnell, T. (2015). Antecedent Cities and Inter-referencing Effects: Learning from and Extending Beyond Critiques of Neoliberalisation. Urban Studies .
https://doi.org/10.1177/0042098013505882
Bunnell, T., Miller, M. A., Phelps, N. A., & Taylor, J. (2013). Urban Development in a Decentralized  Indonesia:  Two  Success  Stories?*  Tim  Bunnell,  Michelle  Ann Miller, Nicholas A. Phelps and John Taylor Forthcoming in. Pacific Affairs .
Council,  B.  (2010).  Mapping  the  creative  industries:  a  toolkit. Eri ş im Https://Creativeconomy. Britishcouncil. Org/Media/Uploads/Files/English_mapping_the_creative_industries_a_toolkit_2-2. Pdf . Cunningham, S. (2012). The creative cities discourse: Production and/or consumption? In Cities, Cultural Policy and Governance . https://doi.org/10.4135/9781446254523.n8
Drucker, P. F. (1994). Post-capitalist society . Routledge. Faist, T. (2013). The mobility turn: A new paradigm for the social sciences? In Ethnic and Racial Studies . https://doi.org/10.1080/01419870.2013.812229
Florida,  R.  (2003).  Cities  and  the  Creative  Class. City  and  Community .
https://doi.org/10.1111/1540-6040.00034 González, S. (2006). Scalar narratives in Bilbao: A cultural politics of scales approach to the  study  of  urban  policy. International  Journal  of  Urban  and  Regional  Research . https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2006.00693.x
Healy,  K.  (2002).  What’s  new  for  culture  in  the  new  economy? Journal  of  Arts Management Law and Society . https://doi.org/10.1080/10632920209596967
Howkins, J. (2001). The Creative Economy: How People Make Money from Ideas. Allen Lane .
Jonas,  A.  E.  G.,  McCann,  E.,  &  Thomas,  M.  (2015). Urban  geography:  a  critical introduction . John Wiley & Sons.
Jones, T. (2015). Kebudayaan dan kekuasaan di Indonesia: Kebijakan budaya selama abad ke 20 hingga Era Reformasi . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Landry, C. (2000). The Creative City. Toolkits for urban innovators . London. Laporan  Kepala  Bappeda  Litbang  dalam  Musrenbang  (Musyawarah  Perencanaan Pembangunan), Kota Balikpapan, 21 Maret 2018
Lange, B. (2015). Cultural industries in transition economies. The Routledge Companion to the Cultural Industries , 273–283.
Lazzarato, M. (1996). Immaterial labour. Contemporary Marxist Theory , 77. Li,  T.  M.  (2007). The  will  to  improve:  Governmentality,  development,  and  the  practice  of politics . duke university Press.
Li, T. M. (2014). Land’s end: capitalist relations on an indigenous frontier . Duke University Press.
Lowe, C. (2003). The magic of place; Sama at sea and on land in Sulawesi, Indonesia. Bijdragen  Tot  de  Taal-,  Land-En  Volkenkunde/Journal  of  the  Humanities  and  Social Sciences of Southeast Asia , 159 (1), 109–133.
Mäe, R. (2017). The story of e-Estonia: a discourse-theoretical approach. Baltic Worlds . Mccann, E. (2011). Urban policy mobilities and global circuits of knowledge: Toward a research  agenda. Annals  of  the  Association  of  American  Geographers . https://doi.org/10.1080/00045608.2010.520219
McCann,  E.,  &  Ward,  K.  (2012).  Assembling  urbanism:  Following  policies  and “studying  through”  the  sites  and  situations  of  policy  making. Environment  and Planning A . https://doi.org/10.1068/a44178
O’Connor,  J.  (2005).  Creative  exports:  Taking  cultural  industries  to  St  Petersburg.
International Journal of Cultural Policy . https://doi.org/10.1080/10286630500067747 O’Connor,  J.,  &  Gu,  X.  (2015).  Creative  clusters  in  Shanghai:  Transnational intermediaries  and  the  creative  economy.  In Making  Cultural  Cities  in  Asia: Mobility, Assemblage, and the Politics of Aspirational Urbanism . https://doi.org/10.4324/9781315726052 Ong,  A.  (2007).  Neoliberalism  as  a  mobile  technology. Transactions  of  the  Institute  of British Geographers . https://doi.org/10.1111/j.1475-5661.2007.00234.x
Pariwisata,  K.  (2014).  Ekonomi  Kreatif:  Rencana  Aksi  Jangka  Menengah  2015-2019. Jakarta, Kementrian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif . Peck,  J.  (2011).  Geographies  of  policy:  From  transfer-diffusion  to  mobility-mutation.
Progress in Human Geography . https://doi.org/10.1177/0309132510394010 Peck,  J.,  &  Theodore,  N.  (2010).  Mobilizing  policy:  Models,  methods,  and  mutations.
Geoforum , 41 (2), 169–174. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2010.01.002 Peraturan  Walikota  No.12  tahun  2017  tentang  RKPD  (Rencana  Kerja  Pembangunan Daerah) Kota Balikpapan 2018
Prince, R. (2010). Policy transfer as policy assemblage: Making policy for the creative
industries in New Zealand. Environment and Planning A . https://doi.org/10.1068/a4224 Prince,  R.  (2014).  Consultants  and  the  global  assemblage  of  culture  and  creativity. Transactions of the Institute of British Geographers . https://doi.org/10.1111/tran.12012 Robinson, K. M. (1986). Stepchildren of progress: The political economy of development in an Indonesian mining town . Suny Press. Rossi, U. (2017). Cities in global capitalism . John Wiley & Sons.
Roy,  A.,  &  Ong,  A.  (2011).  Worlding  Cities:  Asian  Experiments  and  the  Art  of  being Global.  In Worlding  Cities:  Asian  Experiments  and  the  Art  of  being  Global . https://doi.org/10.1002/9781444346800
Scott,  A.  J.  (2014).  Beyond  the  Creative  City:  Cognitive–Cultural  Capitalism  and  the New Urbanism. Regional Studies . https://doi.org/10.1080/00343404.2014.891010 Sheller, M., & Urry, J. (2006). The new mobilities paradigm. Environment and Planning A . https://doi.org/10.1068/a37268
Shore,  C.,  &  Wright,  S.  (2003). Anthropology  of  policy:  Perspectives  on  governance  and power . Routledge.
Shore, C., Wright, S., & Pero, D. (2011). Policy Worlds: Anthropology and the analysis of  contemporary  power.  In Policy  Worlds:  Anthropology  and  the  Analysis  of Contemporary Power .
Siregar, F., & Sudrajat, D. (2017). Enabling Spaces: Mapping creative hubs in Indonesia. Jakarta: Centre for Innovation Policy and Governance Indonesia Sustainability Centre . Söderström, O. (2014). Cities in Relations: Trajectories of Urban Development in Hanoi and Ouagadougou. In Cities in Relations: Trajectories of Urban Development in Hanoi and Ouagadougou . https://doi.org/10.1002/9781118632758
Temenos,  C.,  &  Mccann,  E.  (2013).  Geographies  of  Policy  Mobilities. Geography Compass . https://doi.org/10.1111/gec3.12063
Tsing, A. L. (1993). In the Realm of the Diamond Queen. In Princeton University Press . Urry,  J.  (2000).  Sociology  beyond  Societies  mobilities  for  XXI  Century.  In Routledge London .
Unesco  Creative  City  Network.  Mission  statement https://en.unesco.org/creative- cities/sites/creative-cities/files/uccn_mission_statement_rev_nov_2017.pdf van  den  Berg,  M.  (2012).  Femininity  As  a  City  Marketing  Strategy:  Gender  Bending
Rotterdam. Urban Studies , 49 (7), 153–168. https://doi.org/10.1177/0042098010396240