## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.6, September 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 208
Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di DKI Jakarta)
Alya Risdhea Islama Wardhani 1 , Suri Mahrani 2 Program Studi Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana E-mail: alyarisdhea19@gmail.com 1 , suri.mahrani@gmail.com 2
Article History: Received: 01 Agustus 2024 Revised: 16 Agustus 2024
Accepted: 17 Agustus 2024
Abstract: This study aims to test and analyze Tax Knowledge and Modernization of Tax Administration on Individual Taxpayers’ Compliance with Tax Socialization as a Moderation Variable with Non- Employee Individual Taxpayers residing in DKI Jakarta as the object of research. The theory used in this study is Theory of Planned Behavior. The sampling method in this study was carried out using the Nonprobability Sampling method using Accidental Sampling. The population in this study is 1.838.096 Non-Employee Individual Taxpayers residing in DKI Jakarta. Meanwhile, the sample used in this study was as many as 100 respondents who were determined using the Slovin formula. Data collection was carried out using a questionnaire. The statistical testing method uses the Smart Partial Least Square (Smart-PLS) application version 4.1.0.3. The results of this study show that Tax Knowledge has an effect on Taxpayer Compliance, Modernization of Tax Administration has an effect on Taxpayer Compliance, Tax Socialization in not able to moderate the influence of Tax Knowledge on Taxpayer Compliance, and Tax Socialization is not able to moderate the influence of Modernization of Tax Administration on Taxpayer Compliance.
Keywords: Tax Knowledge; Modernization of Tax Administration; Tax Socialization; Taxpayer Compliance
PENDAHULUAN Pajak merupakan penerimaan negara yang berasal dari kontribusi wajib masyarakat yang manfaat dari kontribusinya tersebut tidak dapat dirasakan secara langsung. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Pajak berperan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.
Namun, terdapat kendala yang menghambat penerimaan pajak yaitu kepatuhan wajib pajak.
Kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih memerlukan perhatian karena masih terdapat masyarakat yang enggan melaksanakan kewajiban pajaknya sehingga penerimaan pajak tidak dapat diterima secara maksimal. Masyarakat masih memiliki pemikiran bahwa pajak tidak memberikan manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktanya, masyarakat dapat merasakan manfaat pajak secara tidak langsung seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, sarana dan prasarana umum yang diberikan oleh Pemerintah dari hasil penerimaan pajak (Haryanti et al., 2022). Sejak Covid-19 ditemukan di China pada Oktober 2019, seluruh negara terkena dampak Covid-19 termasuk negara Indonesia dan Perusahaan yang terdapat di Indonesia. Media menyebutkan dampak Covid-19 banyak menimpa sektor usaha di Indonesia yang berpotensi mengalami penurunan penjualan hingga akhirnya bangkrut (Mahrani et al., 2023) . Hal tersebut menyebabkan banyak karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran, sehingga masyarakat tidak lagi memiliki pekerjaan dan penghasilan yang menyebabkan menurunnya penerimaan pajak dan tax ratio . Akan tetapi, Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa tax ratio Indonesia terus membaik seiring pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19, yang dibuktikan dengan nilai tax ratio pada tahun 2020 sebesar 8,33%, tahun 2021 sebesar 9,12%, dan tahun 2022 sebesar 10,39% (Ekonomi.bisnis.com, 2024). Namun, pada tahun 2023 sebesar 10,21% yang mengartikan lebih rendah dibandingkan tahun 2022, apabila dihitung dengan memasukkan penerimaan dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS) (Kontan.co.id, 2024).
Berdasarkan Kontan.co.id (2023b) DJP mencatat hingga 18 Oktober 2023 baru ada sebanyak 1,5 juta SPT Tahunan yang dilaporkan oleh WP OP non karyawan atau mencapai kepatuhan sebesar 34,09% dari total 4,4 juta wajib pajak SPT terdaftar yang mengartikan bahwa kepatuhan WP OP non karyawan masih tergolong rendah dan mengalami penurunan dari tahun 2022. Namun, Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa pekerja informal di Indonesia, yaitu sebesar 12.576.594 (Badan Pusat Statistik, 2023b) . Artinya, persentase WP OP non karyawan yang melaporkan SPT Tahunannya di Indonesia hanya sebesar 11,93% dari jumlah SPT yang dilaporkan (1,5 juta) dibandingkan dengan pekerja informal (12.576.594) dan persentase WP OP non karyawan yang mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak di Indonesia hanya sebesar 34,99% dari total wajib pajak SPT terdaftar (4,4 juta) dibandingkan dengan jumlah pekerja informal (12.576.594). Pekerja informal adalah pekerja berstatus berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar. Berdasarkan penjelasan tersebut, WP OP non karyawan termasuk dalam pekerja informal sesuai dengan yang disebutkan dalam yang menjelaskan bahwa WP OP non karyawan terdiri dari pekerja bebas dan petugas penjaja barang dagangan.
Berdasarkan rendahnya persentase WP OP non karyawan di Indonesia yang melaporkan SPT Tahunannya dan mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. Penulis ingin mengambil sampel DKI Jakarta untuk dilakukan penelitian. Berikut disajikan data jumlah pekerja formal dan informal di DKI Jakarta, sebagai berikut:
Tabel 1. Jumlah Pekerja Formal dan Informal Provinsi DKI Jakarta
2021 2022 2023 Pekerja Formal 2.924.706 3.077.305 3.234.641 Pekerja Informal 1.812.709 1.797.797 1.838.096 Penduduk yang bekerja 4.737.415 4.875.102 5.072.737 Sumber: Badan Pusat Statistik (2023a) Menurut Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research , Budi Saptono menjelaskan

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.6, September 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
faktor yang membuat tingkat kepatuhan WP non karyawan rendah, yaitu penyampaian SPT non karyawan lebih kompleks dibandingkan karyawan sebab terdapat penghasilan yang bersumber dari usaha. WP non karyawan harus memisahkan penghasilan yang menjadi objek PPh dan non- objek PPh, serta dari penghasilan objek PPh tersebut harus dipisahkan kembali yang termasuk dalam PPh final dan non final. WP non karyawan juga harus mengumpulkan bukti potong PPh dari lawan transaksi yang memberikan penghasilan kepada mereka. Berbeda dengan WP Karyawan yang sudah dipotong PPh Pasal 21 dan hanya menyalin angka di formulir 1721-A1 yang diberikan pemberi kerja ke dalam formulir 1770S (Kontan.co.id, 2023a) Faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak (Rahayu et al., 2023) . Pengetahuan pajak merupakan informasi pajak yang digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak dan mengambil keputusan sehubungan dengan hak dan kewajiban di bidang perpajakan (Aprilia et al., 2022). Penelitian Mandowally et al., (2020) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin tinggi pengetahuan pajak maka semakin patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya (Mandowally et al., 2020) . Sejalan dengan penelitian Purba (2021) , Anggadini et al., (2022) , Ermawati et al., (2022) , dan Haryanti et al., (2022). Namun, penelitian Sritharan et al., (2020), Ghani et al., (2020), Sharini & Asyik (2021) , dan Prena & Putuhena (2022) menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin tinggi pengetahuan pajak maka belum tentu semakin tinggi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Prena & Putuhena, 2022).
Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah modernisasi administrasi perpajakan. Modernisasi administrasi perpajakan merupakan sistem yang mengalami perbaikan untuk meningkatkan pelayanan pada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak (Haryanti et al., 2022). Penelitian M & Yulianti (2022) menyatakan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Modernisasi administrasi perpajakan sangat membantu dan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang kemudian akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (M & Yulianti, 2022). Sejalan dengan penelitian Handayani & Syifa (2018), Anggadini et al., (2022), dan Hartinah et al., (2023). Namun, penelitian Hartiwi et al., (2020) dan Haryanti et al., (2022) menyatakan bahwa modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Walaupun, administrasi perpajakan telah di modernisasi dengan memanfaatkan teknologi, tetapi masih terdapat masyarakat yang belum memanfaatkan pelayanan dan akses tersebut (Hartiwi et al., 2020).
Peningkatan kepatuhan wajib pajak harus didukung dengan sosialisasi yang baik (Hartinah et al., 2023). Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh DJP untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak (Muhamad et al., 2019) . Semakin sering sosialisasi dilakukan maka pengetahuan dan kesadaran Masyarakat terkait perpajakan ataupun sistem administrasi perpajakan akan semakin meningkat dengan harapan dapat mendorong masyarakat untuk taat dalam melaksanakan kewajiban pajaknya (Hartinah et al., 2023) . Penelitian Hartinah et al., (2023) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan mampu memoderasi dan memperkuat pengaruh modernisasi sistem terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Kesaulya et al., (2022) juga mendukung sosialisasi perpajakan memoderasi pengetahuan pajak dan sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun,
penelitian Sharini & Asyik (2021) menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak dapat memoderasi penerapan e-filing dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

## LANDASAN TEORI
Theory of Planned Behavior Theory of Planned Behavior dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1991 yang merupakan pengembangan dari Theory of Reasoned Action . Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu dapat dipengaruhi oleh niat. Theory of planned behavior didasarkan pada asumsi bahwa manusia menggunakan informasi yang tersedia sebelum melakukan suatu tindakan. Sebelum memutuskan untuk melakukan atau tidak suatu tindakan, individu akan mempertimbangkan hasil atau akibat yang muncul apabila individu melakukan hal tersebut. Munculnya niat berperilaku ditentukan oleh 3 faktor, yaitu behavioral beliefs , normative beliefs , dan control beliefs (Ajzen, 1991).
1. Behavioral beliefs (keyakinan perilaku), yaitu keyakinan tentang kemungkinan hasil dari perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Keyakinan perilaku menghasilkan sikap-perilaku baik atau buruk
2. Normative beliefs (keyakinan normatif), yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Keyakinan normatif mengakibatkan tekanan sosial yang dirasakan atau norma subyektif ( subjective norm )
3. Control beliefs (keyakinan kontrol), yaitu keyakinan tentang adanya faktor yang dapat memfasilitasi atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan ( control beliefs ) dan persepsi tentang seberapa kuat faktor tersebut ( perceived power ). Keyakinan kontrol menimbulkan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan.
Theory of planned behavior relevan dengan penelitian ini bahwa perilaku patuh atau tidak patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh niat yang dimiliki oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki niat untuk patuh terhadap kewajiban pajaknya maka akan terjadi perilaku kepatuhan pajak (Jumaidi et al., 2023).
Kepatuhan Wajib Pajak Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang memiliki kesadaran mengenai hak dan pemenuhan kewajibannya dan melaksanakan pemenuhan perpajakannya dengan benar (Rahayu, 2020:189-190) . Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 menjelaskan bahwa wajib pajak yang termasuk dalam wajib pajak patuh harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya:
1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian 3 tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir Kepatuhan perpajakan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan, seperti tepat waktu dalam menyetorkan pajak terutang dan melaporkan pajak. Kepatuhan material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan, seperti tepat dalam menghitung besaran pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan (Rahayu, 2020).

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.6, September 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 212
Pengetahuan Pajak Pengetahuan pajak adalah pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan seperti menghitung pajak terutang atau mengisi dan melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan (Rahayu, 2017:33). Konsep pengetahuan atau pemahaman terkait pajak, diantaranya: 1. Pengetahuan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) 2. Pengetahuan tentang Sistem Perpajakan Indonesia
3. Pengetahuan tentang Fungsi Pajak
Berdasarkan Theory of Planned Behavior , pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan behavioral beliefs . Pengetahuan pajak yang tinggi akan memberikan keyakinan bahwa pajak yang dibayarkannya akan digunakan untuk Pembangunan negara. Keyakinan tersebut akan menghasilkan sikap perilaku baik, yaitu sikap wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Pengetahuan pajak yang tinggi akan mendorong niat wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yang nantinya akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian Mandowally et al., (2020) bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan pajak maka akan semakin patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya (Mandowally et al., 2020).
Modernisasi Administrasi Perpajakan Modernisasi administrasi perpajakan adalah bagian reformasi dari bidang hukum perpajakan (Rahayu, 2020:119) . Modernisasi bertujuan untuk tercapainya tingkat kepatuhan pajak ( tax compliance ) yang tinggi, tingkat kepercayaan ( trust ) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi (Pandiangan, 2008:8) . Modernisasi sistem administrasi perpajakan terdiri dari 4 elemen, yaitu restrukturisasi organisasi, penyempurnaan proses bisnis, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia, dan pelaksanaan good governance (Rahayu, 2020:120) . Dalam hal penyempurnaan proses bisnis, dilakukan dengan konsep berbasis teknologi komunikasi dan informasi, efisien, serta sederhana dan mudah dimengerti (Pandiangan, 2008:7) . Perbaikan proses bisnis dilakukan antara lain dengan penerapan e-system dengan fasilitas e-registration , e-billing , e-filing , dan e-SPT .
Berdasarkan Theory of Planned Behavior , modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berkaitan dengan control beliefs . Perilaku individu dipengaruhi oleh keyakinan bahwa administrasi perpajakan dalam memanfaatkan teknologi akan memberikan kemudahan dan memfasilitasi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak merasa lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya jika memanfaatkan dan menggunakan teknologi dibandingkan tidak menggunakannya, sehingga wajib pajak akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Pernyataan tersebut didukung dengan penelitian M & Yulianti (2022) bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Modernisasi administrasi perpajakan sangat membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lebih mudah dan cepat sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (M & Yulianti, 2022).
Sosialisasi Perpajakan Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 menjelaskan
sosialisasi perpajakan merupakan suatu langkah untuk terciptanya perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli, dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
Sosialisasi yang dilakukan oleh DJP bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pajak secara lebih spesifik. Melalui sosialisasi, wajib pajak akan memiliki pengetahuan pajak yang memadai sehingga wajib pajak terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Theory of Planned Behavior , sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan normative beliefs . Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP merupakan salah satu cara untuk memberikan pengetahuan pajak agar wajib pajak menjadi paham apa yang menjadi kewajibannya. Adanya sosialisasi perpajakan akan memberikan tekanan sosial pada wajib pajak setempat bahwa pajak merupakan suatu hal yang harus dibayarkan, disetorkan, dan dilaporkan ke kas negara. Dengan dilakukannya sosialisasi perpajakan, DJP memiliki harapan dapat meningkatkan pengetahuan pajak pada wajib pajak sehingga akan memotivasi wajib pajak untuk memenuhi harapan DJP dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, yang nantinya berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Kesaulya et al., (2022) bahwa sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi yang dilakukan dengan baik akan meningkatkan pengetahuan wajib pajak terkait segala peraturan pajak yang berlaku. Wajib pajak dengan pengetahuan yang cukup akan berdampak pada kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Kesaulya et al., 2022).
Sosialisasi mengenai penggunaan sistem administrasi perpajakan bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan pada wajib pajak agar dapat melaksanakan kewajiban pajaknya dengan cara yang lebih mudah, efektif, dan efisien. Berdasarkan Theory of Planned Behavior , sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan normative beliefs . Sosialisasi perpajakan akan memberikan tekanan sosial pada wajib pajak bahwa sistem administrasi perpajakan telah mengalami reformasi yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan sosialisasi, DJP memiliki harapan agar wajib pajak termotivasi untuk memenuhi harapan DJP dalam melaksanakan kewajiban pajaknya karena telah didukung administrasi perpajakan yang lebih mudah, efektif, dan efisien. Hal tersebut didukung oleh penelitian Hartinah et al., (2023) bahwa sosialisasi pajak mampu memoderasi dan memperkuat pengaruh modernisasi sistem terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi mengenai sistem perpajakan sangat baik dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak terkait sistem perpajakan modern yang diterapkan. Sebaliknya, semakin jarang sosialisasi dilakukan maka akan semakin kurang pengetahuan yang dimiliki wajib pajak terkait sistem perpajakan saat ini (Hartinah et al., 2023).
Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 1. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.6, September 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran
METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kausal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melihat penyebab dari suatu variabel tertentu dan hal apa saja yang mempengaruhi suatu variabel (Nurlan, 2019:22). Penelitian ini akan menjelaskan hubungan antara Pengetahuan Pajak (X 1 ), Modernisasi Administrasi Perpajakan (X 2 ), Sosialisasi Perpajakan (Z) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di DKI Jakarta yang diperoleh dari jumlah pekerja informal di Provinsi DKI Jakarta 2021-2023 melalui laman website Badan Pusat Statistik. Pekerja informal adalah pekerja berstatus berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar (Badan Pusat Statistik, 2023a). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 1.838.096. Pengambilan sampel menggunakan teknik Nonprobability Sampling dengan pendekatan Accidental Sampling . Nonprobability Sampling , yaitu pengambilan sampel secara tidak acak dan tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Kasmir, 2022:189) . Accidental Sampling , yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2021:133). Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus slovin dengan jumlah populasi (N) sebesar 1.838.096 dan standar error (e) sebesar 10% yang menghasilkan sebanyak 99,994 atau dibulatkan menjadi 100 responden.
Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah penelitian survei dengan jenis data primer. Penelitian survei merupakan penelitian yang meminta subjek untuk mengisi beberapa instrumen untuk mengetahui kondisi yang ada pada diri subjek (Nurlan, 2019:22) . Sumber data primer diperoleh Penulis dengan cara menyebarkan kuesioner elektronik melalui Google formulir kepada responden penelitian. Pengukuran hasil kuesioner menggunakan skala likert , yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial (Sugiyono, 2021:146). Kriteria penilaian di klasifikasikan menjadi 5 kategori, yaitu nilai 1 artinya sangat tidak setuju hingga nilai 5 artinya sangat setuju.
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis karakteristik
Pengetahuan Pajak (X 1 ) Modernisasi Administrasi Perpajakan (X 2 ) Sosialisasi Perpajakan (Z) Kepatuhan Wajib Pajak (Y) H 1 H 2 H 3 H 4
responden, analisis deskriptif, dan uji hipotesis (pengujian outer model dan inner model). Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan SEM-PLS, yaitu aplikasi SmartPLS versi 4.1.0.3. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen, yaitu pengetahuan pajak dan modernisasi administrasi perpajakan. Variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak. Variabel moderasi, yaitu sosialisasi perpajakan. Pengetahuan pajak adalah pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi dan melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan (Rahayu, 2017:33). Variabel ini diukur dengan menggunakan 2 indikator, yaitu Pengetahuan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Pengetahuan tentang Fungsi Pajak (Arfah & Aditama, 2020).
Modernisasi administrasi perpajakan adalah bagian reformasi dari bidang hukum perpajakan bertujuan untuk menerapkan sistem administrasi yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang andal dan terkini (Rahayu, 2020:119) . Variabel ini diukur dengan menggunakan 2 indikator, yaitu kemudahan pembayaran pajak secara online dan pemanfaatan sistem administrasi modern (Arfah & Aditama, 2020).
Sosialisasi perpajakan merupakan suatu langkah untuk terciptanya perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli, dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 98/PJ/2011) . Variabel ini diukur dengan 2 indikator, yaitu peranan sosialisasi dan media sosialisasi (Hanik & Pusposari, 2022).
Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2020:189) . Variabel ini diukur dengan 2 indikator, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material (Oktavianingrum et al., 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Responden
Gambaran umum mengenai responden penelitian ini dijelaskan dalam tabel 2. Pada tabel tersebut menjelaskan mengenai jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan kepemilikan NPWP.
Tabel 2. Deskripsi Responden Karakteristik Deskripsi Jumlah Persentase Jenis Kelamin Laki-laki 51 51% Perempuan 49 49% Usia 17 – 20 Tahun 6 6% 21 – 30 Tahun 35 35% 31 – 40 Tahun 15 15% 41 – 50 Tahun 21 21% >50 Tahun 23 23% Pendidikan Terakhir SD 2 2% SMA/Sederajat 64 64% Diploma (D3) 2 2% Sarjana (D4/S1) 28 28% Magister (S2) 4 4% Kepemilikan NPWP Ya 60 60% Tidak 40 40%

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.6, September 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Sumber: Data diolah (2024)
Analisis Statistik Deskriptif
Gambaran empiris atas data secara deskriptif adalah dengan menggunakan angka indeks yang dikategorikan dalam rentang skor berdasarkan kriteria tiga kotak ( Three-box Method ). Berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk memudahkan interpretasi maka rentang jawaban dikonversi ke satuan 100. Penentuan batas atas dan bawah skor, sebagai berikut:
Batas atas rentang skor = (%F*5)/5 = (100*5)/5 = 100 Batas bawah rentang skor = (%F*1)/5= (100*1)/5 = 20
Berdasarkan kriteria three-box method maka rentang jawaban akan dimulai dari angka 20 hingga 100 dengan rentang sebesar 80. Dengan menggunakan kriteria three-box method maka rentang sebesar 80 dibagi tiga akan menghasilkan rentang sebesar 26,6 yang akan digunakan sebagai dasar interpretasi nilai indeks sebagai berikut:
Nilai indeks 20,00 – 46,67 = Interpretasi rendah Nilai indeks 46,67 – 73,33 = Interpretasi sedang Nilai indeks 73,33 – 100 = Interpretasi tinggi
Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Rata-rata Indeks Y Kepatuhan Pajak 69,36% X 1 Pengetahuan Pajak 71,36% X 2 Modernisasi Administrasi Perpajakan 73,68% Z Sosialisasi Perpajakan 76,6%
Sumber: Data diolah (2024)
Berdasarkan tabel menjelaskan bahwa rata-rata indeks jawaban responden variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 69,36% yang termasuk dalam kategori interpretasi sedang. Hal ini menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak masih memerlukan perhatian khusus karena masih terdapat wajib pajak yang sama sekali tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Pengetahuan pajak memiliki rata-rata indeks sebesar 71,36% yang termasuk dalam kategori interpretasi sedang. Hal ini menjelaskan bahwa masih terdapat wajib pajak yang belum memiliki pengetahuan pajak secara baik dan cukup. Modernisasi administrasi perpajakan memiliki rata-rata indeks sebesar 73,68% yang termasuk dalam kategori interpretasi tinggi. Hal ini menjelaskan bahwa modernisasi administrasi perpajakan sangat membantu dan memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Sosialisasi perpajakan memiliki rata-rata indeks sebesar 76,6% yang termasuk dalam kategori interpretasi tinggi. Hal ini menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP telah efektif memberikan pengetahuan singkat dan dorongan bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
Uji Outer Model Outer model dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model . Pengujian outer model terdiri dari convergent validity, discriminant validity, dan reliabilitas . Convergent Validity berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur ( manifest variabel) dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Uji convergent validity dapat dilihat dari nilai loading factor untuk setiap indikator konstruk. Rule of thumb untuk convergent validity , yaitu nilai loading factor harus lebih dari 0.6

## Gambar 2. Hasil Loading Factor
Sumber: Data diolah dengan SmartPLS versi 4.1.0.3 (2024)
Berdasarkan gambar 2, terdapat nilai loading factor yang berada di bawah 0,6 yaitu PP4 sebesar 0,526 dan PP5 sebesar 0.558. Artinya PP4 dan PP5 tidak dapat diterima (tidak valid) sehingga harus dihapuskan dan dilakukan pengujian loading factor kembali. Setelah dihapuskan PP4 dan PP5, menghasilkan loading factor baru seperti berikut:

## Gambar 3. Hasil Loading Factor Baru
Sumber: Data diolah dengan SmartPLS versi 4.1.0.3 (2024) Berdasarkan gambar 3 setelah dilakukan penghapusan PP4 dan PP5, semua indikator telah memenuhi syarat convergent validity , yaitu >0.6 sehingga semua indikator pengetahuan pajak, modernisasi administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak telah dinyatakan valid. Convergent validity juga dapat diukur dengan nilai Average Variance Extracted (AVE) dengan rule of thumb nilai AVE harus lebih besar dari 0.5
Tabel 4. Hasil Average Variance Extracted Variabel AVE Nilai Kritis Pengetahuan Pajak (X 1 ) 0.730 0.5 Modernisasi Administrasi Perpajakan (X 2 ) 0.771 0.5

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.6, September 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Sosialisasi Perpajakan (Z) 0.621 0.5 Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0.710 0.5
Sumber: Data diolah dengan SmartPLS versi 4.1.0.3 (2024)
Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa semua indikator telah memenuhi syarat convergent validity , yaitu nilai AVE >0.5 maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak, modernisasi administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak telah dinyatakan valid. Discriminant validity berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur ( manifest variabel) konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi tinggi (Ghozali, 2021) . Pengujian discriminant validity dilakukan dengan Heterotrait-monotrait Ratio (HTMT) yang dianjurkan bahwa HTMT <0.90 sangat baik dan discriminant validity telah tercapai antara pasangan konstruk reflektif (Henseler et al., 2015).
Tabel 5. Hasil Heterotrait-monotrait Ratio
Heterotrait-monotrait Ratio X 1 <-> Y 0.436
X 1 <-> X 2 0.577 X 2 <-> Y 0.711 Z <-> X 1
0.565 Z <-> X 2
0.623 Z <-> Y 0.436
Sumber: Data diolah dengan SmartPLS versi 4.1.0.3 (2024)
Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa HTMT semua variabel memiliki nilai <0.90 maka dapat disimpulkan bahwa discriminant validity telah tercapai antara pasangan konstruk reflektif. Uji reliabilitas dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi, dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Penilaian uji reliabilitas dilakukan dengan Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability . Rule of thumb dari Cronbach’s Alpha , yaitu >0.6 dan Composite Reliability , yaitu >0.7 (Ghozali, 2021). Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas
Composite Reliability Nilai Kritis Cronbach’s Alpha Nilai Kritis Pengetahuan Pajak (X 1 ) 0.889 0.7 0.813 0.6 Modernisasi Administrasi Perpajakan (X 2 )
0.944 0.7
0.925 0.6 Sosialisasi Perpajakan (Z) 0.890 0.7 0.843 0.6 Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0.924 0.7 0.897 0.6 Sumber: Data diolah dengan SmartPLS versi 4.1.0.3 (2024)
Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa semua konstruk pengetahuan pajak, modernisasi administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak telah memiliki nilai composite reliability >0.7 dan nilai cronbach’s alpha >0.6, maka dapat disimpulkan bahwa semua konstruk telah memenuhi syarat uji reliabilitas yang menunjukkan semua konstruk memiliki reliabilitas yang baik.
Uji Inner Model Nilai R-square bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen
mempengaruhi variabel dependennya. Menurut Hair (2011) dalam (Ghozali, 2021) , nilai R- square 0.75, 0.50 dan 0.25 menunjukkan model kuat, moderate , dan lemah. Berikut disajkan tabel yang merupakan hasil dari uji inner model. Tabel 7. Hasil R-Square R-square R-square adjusted Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0.616 0.596 Sumber: Data diolah dengan SmartPLS versi 4.1.0.3 (2024)
Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa nilai R-square pada variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0.616 yang menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak dan modernisasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh sebesar 0.616 terhadap kepatuhan wajib pajak dan sisanya sebesar 0.384 dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini. Demikian disimpulkan bahwa nilai R-square dalam penelitian ini sebesar 0.616 termasuk dalam kategori moderate .
Uji Hipotesis Uji hipotesis dilakukan melalui metode bootstrapping dengan melihat path coefficients yang menunjukkan koefisien parameter dan t statistics . Parameter yang digunakan dalam uji hipotesis, yaitu jika nilai t statistics > t tabel (1.96) atau nilai P Values <0.05 maka hipotesis diterima. Sebaliknya, jika nilai t statistics < t tabel (1.96) atau nilai P Values >0.05 maka hipotesis ditolak. Berikut disajikan tabel yang merupakan hasil dari uji hipotesis.
Tabel 8. Hasil Path Coefficients Original Sample (O) Sample Mean (M) Standar Deviation (STDEV) T Statistics (|O/STDEV|) P Values X 1 -> Y 0.505 0.507
0.105 4.826 0.000 X 2 -> Y 0.439 0.436 0.101 4.354
0.000 X 1 *Z -> Y 0.043 0.040 0.111 0.388
0.698 X 2 *Z -> Y -0.080 -0.077 0.122 0.656 0.512 Sumber: Data diolah dengan SmartPLS versi 4.1.0.3
Berdasarkan tabel 8, hasil pengujian hipotesis 1 diperoleh nilai T-Statistics sebesar 4.826 (>1.96) dan P Values sebesar 0.000 (<0.05) yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hipotesis 1 diterima. Hasil pengujian hipotesis 2 diperoleh nilai T-Statistics sebesar 4.354 (>1.96) dan P Values sebesar 0.000 (<0.05) yang menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hipotesis 2 diterima. Hasil pengujian hipotesis 3 diperoleh nilai T-Statistics sebesar 0.388 (<1.96) dan P Values sebesar 0.698 (>0.05) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hipotesis 3 ditolak. Hasil pengujian hipotesis 4 diperoleh nilai T-Statistics sebesar 0.656 (<1.96) dan P Values sebesar 0.512 (>0.05) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memoderasi pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak dengan

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.6, September 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 220
pengetahuan yang baik dan cukup maka akan menaati peraturan perpajakan dan menerapkan pengetahuan pajak yang dimilikinya untuk melaksanakan kewajiban pajaknya, sehingga semakin tinggi pengetahuan pajak maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan semakin meningkat. Modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik modernisasi administrasi perpajakan akan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya sehingga dorongan untuk melaksanakan kewajiban pajaknya semakin kuat dan tinggi yang menghasilkan kepatuhan wajib pajak meningkat. Sosialisasi perpajakan tidak memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan dengan ditambahkannya sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi tidak dapat memperkuat atau memperlemah hubungan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi perpajakan tidak memoderasi pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan dengan ditambahkannya sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi tidak dapat memperkuat atau memperlemah hubungan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah responden, yaitu sebesar 100 responden sebab menggunakan standar error 10%. Saran untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan sampel dengan standar error 5% dan menambahkan variabel independen lainnya untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel moderasi lainnya atau menggunakan variabel intervening . Serta peneliti selanjutnya dapat mengubah subjek penelitian yang digunakan, seperti tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dengan catatan bahwa tenaga ahli tersebut bekerja sendiri (praktik pribadi) dan tidak bekerja dalam suatu perusahaan dan tidak diperkenankan untuk menjadikan petugas penjaja barang dagangan sebagai mayoritas responden sebab diantara mereka terdapat yang menggunakan jasa konsultan sehingga membuat variabel moderasi, yaitu sosialisasi perpajakan tidak dapat memoderasi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara variabel independen dan dependen.

## DAFTAR REFERENSI
Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior And Human Decision Processes, 179–211.
Anggadini, S. D., Surtikanti, S., Bramasto, A., & Fahrana, E. (2022). Determination Of Individual Taxpayer Compliance In Indonesia: A Case Study. Journal Of Eastern European And Central Asian Research, 9(1). https://doi.org/10.15549/jeecar.9i1.883 Aprilia, W., Agun, N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. Jurnal Lingkungan & Pembangunan, 6(1). https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wicaksana
Arfah, A., & Aditama, Muh. R. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Center of Economic Student Journal, 3(3), 301–310.
Badan Pusat Statistik. (2023a). Jumlah Pekerja Formal dan Informal di Provinsi DKI Jakarta (Jiwa),
2021-2023. Https://Jakarta.Bps.Go.Id/. https://jakarta.bps.go.id/indicator/6/1090/1/jumlah-pekerja-formal-dan-informal-di- provinsi-dki-jakarta.html
Badan Pusat Statistik. (2023b). Keadaan Pekerja Di Indonesia Agustus 2023. 17(2). Ekonomi.bisnis.com. (2024, January 30). Orang Indonesia Malas Lapor Pajak pada 2023,
Pengamat: Tahun Ini Bisa Lebih Rendah. Ekonomi.Bisnis.Com. https://ekonomi.bisnis.com/read/20240130/9/1736799/orang-indonesia-malas-lapor- pajak-pada-2023-pengamat-tahun-ini-bisa-lebih-rendah
Ermawati, Y., Sonjaya, Y., Sutisman, E., & Puspita Sari, K. (2022). Peran religiusitas, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance, 4, 59–65. https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art10
Ghani, H. H. A., Hamid, N. A., Sanusi, S., & Shamsuddin, R. (2020). The Effect of Tax Knowledge, Compliance Costs, Complexity and Morale Towards Tax Compliance Among Self-Employed in Malaysia. Global Business and Management Research: An International Journal, 12(1), 18–32.
Ghozali, I. (2021). Partial Least Squares Konsep, Teknik, Dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.2.9 Untuk Penelitian Empiris Edisi 3 (3rd ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Handayani, R., & Syifa, N. R. (2018). Pengaruh Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan Dalam Struktur Organisasi Dan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan, 11(3), 397–420. https://doi.org/10.22441/profita.2018.v11.03.004 Hanik, R., & Pusposari, D. (2022). Pengaruh Persepsi Kemudahan, Persepsi Keadilan, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Covid 19 (Studi Pada UMKM Di Kota Blitar Terkait PMK 9 Tahun 2021). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 10(1).
Hartinah, D. A. S., Kusumawati, A., & Rasyid, S. (2023). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi : Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 7(1), 195–218. https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1262
Hartiwi, N. W. N., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. Jurnal Kharisma, 2(3), 286–303.
Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. Jurnal Akuntansi & Perpajakan, 3(2), 108–130.
Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. Journal of the Academy of Marketing Science, 43(1), 115–135. https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8 Jumaidi, L. T., Waskito, I., & L Hilendri, B. A. (2023). Analisis Faktor Internal Dan Ekternal Terhadap Tax Compliance Penyetoran SPT Masa: Studi Empiris Pada Pengusaha Kena Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram. EDUCORETAX, 3(3), 206–222. www.republika.co.id
Kasmir. (2022). Pengantar Metodologi Penelitian Untuk Ilmu Manajemen, Akuntansi, Dan Bisnis. Rajagrafindo Persada.
Kesaulya, J., Pesireron, S., Situmeang, M. F., & Nusi, A. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filling System Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak; Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Study Empiris Pada UMKM Kota Ambon. Jurnal Maneksi, 11(2), 342–351.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.6, September 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Kontan.co.id. (2023a, May 4). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Rendah, Ini Langkah Ditjen Pajak. Nasional.Kontan.Co.Id. https://nasional.kontan.co.id/news/kepatuhan-wajib-pajak-orang-pribadi-non-karyawan- rendah-ini-langkah-ditjen-pajak
Kontan.co.id. (2023b, October 23). Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Non Karyawan Belum Sentuh 50%. Nasional.Kontan.Co.Id. https://nasional.kontan.co.id/news/rasio-kepatuhan-wajib- pajak-non-karyawan-belum-sentuh-50
Kontan.co.id. (2024, January 3). Terus Membaik, Tax Ratio Indonesia Capai 10,21% pada 2023. Nasional.Kontan.Co.Id.
https://nasional.kontan.co.id/news/terus-membaik-tax-ratio- indonesia-capai-1021-pada- 2023#:~:text=Kementerian%20Keuangan%20(Kemenkeu)%20mengungkapkan%20rasio, Produk%20Domestik%20Bruto%20(PDB).
M, R. M., & Yulianti, D. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada WPOP yang Terdaftar di KPP Mikro Piloting Majalengka). Jurnal Akuntansi Kompetitif, 5(3), 358–367.
Mahrani, S., Istianingsih, & Sumarto, A. H. (2023). Firm Specific and Tax Avoidance before and during the Covid-19 Pandemic. Research Journal of Finance and Accounting , 14(8), 11– 15. https://doi.org/10.7176/RJFA/14-8-02
Mandowally, B. M. F., Allolayuk, T., & Desiana Matani, C. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jayapura). In Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah (Vol. 15, Issue 1).
Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. C. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura).
Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah, 14(1), 69–86. https://doi.org/10.52062/jakd.v14i1.1446
Nurlan, F. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif (1st ed.). CV. Pilar Nusantara. Oktavianingrum, D., Surya, R. T., & Apriliawati, Y. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Online E-Samsat Jabar Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Bandung I Padjajaran). Indonesian Accounting Research Journal, 1(2), 244–252.
Pandiangan, L. (2008). Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru (1st ed.). Elex Media Komputindo.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. (2018). www.jdih.kemenkeu.go.id Prena, G. Das, & Putuhena, P. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sikap Love of Money Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Statera: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 4(1), 91–98. http://library.matanauniversity.ac.id/ojs/index.php/statera Purba, H. (2021). The Effect Of Tax Information Socialization And Tax Knowledge On Taxpayer Compliance With Taxpayer Awareness As Mediation Variables (Case Study on Personal Taxpayers at KPP Pratama Jakarta Kramatjati). EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)-Peer Reviewed Journal, 7(1), 106–119.
https://doi.org/10.36713/epra2013
Rahayu, F., Surya, R. A. S., & Supriono. (2023). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci. Eko Dan Bisnis (Riau Economics and Business Review), 14(1). https://www.bps.go.id/subject/13/keuangan.html#subjekViewTab5 Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan Konsep dan Aspek Formal (1st ed.). Rekayasa Sains. Rahayu, S. K. (2020). Perpajakan: Konsep, Sistem, dan Implementasi (Revisi). Rekayasa Sains. Sharini, N. A., & Asyik, N. F. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 10(2), 1–20.
Sritharan, N., Salawati, S., Choy, S., & Cheuk, S. (2020). How Social Factor Determine Individual Taxpayers’ Tax Compliance Behaviour In Malaysia? International Journal of Business and Society, 21(3), 1444–1463.
Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D (3rd ed.). Alfabeta. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. (2011).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. (2007).