Vol. 01 No. 03 2021, Hal 101-119 ( Konsep  Diyat Sebagai Solusi Kesejahteraan Keluarga Korban Pembunuhan Daya Paksa (Overmacht)
Perspektif Maqasid Syariah )

## KONSEP DIYAT SEBAGAI SOLUSI KESEJAHTERAAN KELUARGA KORBAN PEMBUNUHAN DAYA PAKSA (OVERMACHT) PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

## M. Iqbal
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Fatah Palembang Jalan Pangeran Ratu, Palembang, Sumatera Selatan Email : m.iqbal_uin@radenfatah.ac.id
Submisson : 6 Agustus 2021 Accepted : 10 september 2021 Publish : 30 September 2021

## Abstract
In discussing criminal liability, we will talk about the perpetrator of a criminal act,  namely  someone  who  has  committed  an  act  that  is  expressly  prohibited and  threatened  with  criminality  by  law,  ideally  that  person  should  be convicted  or  punished.  Likewise,  the  perpetrators  of  murder  are  threatened with  imprisonment  in  accordance  with  the  provisions  of  the  Criminal  Code. However,  the  perpetrators  of  criminal  acts  are  not  always  punished  because the  Criminal  Code  provides  several  reasons  that  can  erase  a  person's  guilt  so that they are free from all punishments. One of them is coercive power which is regulated in Article 48 of the Criminal Code. However, the problem is that there  is  no  formulation  of  coercion  in  the  Criminal  Code  so  that  judges  in deciding  cases  of  murder  due  to  coercion  are  only  based  on  the  judge's considerations and beliefs. Islamic law in comparing the existing arrangements in the Criminal Code is because Islam prioritizes protection and compensation charged  to  the  perpetrator  against  the  family  of  the  murder  victim,  both intentional  and  unintentional  murder.  Meanwhile,  the  existing  criminal policies in the Criminal Code have not met the principles of legal certainty and a sense of justice in society. The concept of Diyat is a welfare solution for the families of victims of murder by force, because this sanction provides benefits that can have an impact on the future. This is what is called maqshid sharia, where  the  law  was  created  aiming  to  maintain  5  things,  namely  religion, reason, soul, lineage, and treasure. And the concept of diyat at least maintains 2 things, namely descent and treasure.
Keywords : Diyat, Overmacht, Maqashid Sharia.

## Abstrak
Dalam  membahas  tentang  pertanggugjawaban  pidana  akan  membicarakan tentang  pelaku  suatu  tindak  pidana,  yaitu  seseorang  yang  telah  melakukan perbuatan  yang  secara  tegas  dilarang  dan  diancam  dengan  hukuman  oleh undang-undang  idealnya  orang  tersebut  harus  dipidana  atau  dihukum.  Begitu juga  dengan  pelaku  tindak  pembunuhan  yang  diancam  dengan  pidana  penjara
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 101-119 ( Konsep  Diyat Sebagai Solusi Kesejahteraan Keluarga Korban Pembunuhan Daya Paksa (Overmacht)
Perspektif Maqasid Syariah )
sesuai dengan ketentuan KUHP. Namun tidak selamanya pelaku pidana dihukum karena  KUHP  memberikan  beberapa  alasan  yang  dapat  menghapuskan kesalahan seseorang sehingga bebas dari segala hukuman. Salah satunya adalah daya  paksa  yang  diatur  dalam  Pasal  48  KUHP.  Tetapi  yang  menjadi permasalahan adalah tidak adanya formulasi mengenai daya paksa dalam KUHP sehingga  hakim  dalam  memutuskan  perkara  pembunuhan  akibat  adanya  daya paksa hanya didasarkan atas pertimbangan dan keyakinan hakim.  Hukum Islam dalam membandingkan pengaturan yang ada dalam KUHP adalah karena Islam lebih  memprioritas  perlindungan  dan  pemberian  ganti  rugi  yang  dibebankan kepada  pelaku  terhadap  pihak  keluarga  korban  pembunuhan,  baik  itu pembunuhan  sengaja  maupun  pembunuhan  tidak  sengaja.  Sedangkan  kebijakan kriminal yang ada dalam KUHP saat ini belum memenuhi asas kepastian hukum dan  rasa  keadilan  dalam  masyarakat.  Konsep  Diyat  merupakan  solusi kesejahteraan  bagi  keluarga  korban  pembunuhan  daya  paksa,  karena  sanksi  ini memberikan  kemaslahatan  dapat  berdampak  pada  masa  depan.  Inilah  yang disebut  dengan  maqshid  syariah,  dimana  hukum  itu  diciptakan  bertujuan  untuk menjaga 5 hal, yaitu agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Dan konsep diyat setidaknya menjaga 2 hal, yaitu keturunan dan harta.
Kata Kunci : Diyat , Overmacht , Maqashid Syariah .

## A. Pendahuluan
Salah  satu  persoalan  yang  sering  muncul  ke  permukaan  dalam  kehidupan masyarakat  di  Indonesia  adalah  tentang  kejahatan.  Penanggulangan  kejahatan dapat dilakukan melalui dua sarana, yaitu sarana penal (hukum pidana) yang lebih menitikberatkan pada sifat repressif (penindasan) dan sarana non-penal (bukan/di luar hukum pidana) yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan) sebelum  kejadian  terjadinya  suatu  kejahatan. 1 .  Karena  pada  dasarnya  Negara membuat hukum untuk menciptakan masyarakat yang tertib, aman sejahtera serta damai. 2
Dalam  doktrin  hukum  pidana  yang  menjadi  pokok  pembahasan  ada  tiga aspek  yaitu  masalah  perbuatan,  pertanggungjawaban  pidana  dan  pidana  sendiri dalam  hal  sanksi  yang  diberikan  terhadap  konsekuensi  bagi  yang  melanggar. Seseorang  dikatakan  telah  melanggar  hukum  pidana  apabila  perbuatan  yang dilakukan  tidak  sesuai  dan  bertentangan  dengan  norma  hukum  yang  hidup  dan berkembang  dalam  masyarakat.  Hal  demikian  termaktub  dalam  Kitab  Undang-
1 Fahmi  Ragib  M.  Rasyid  Ariman,  Syarifuddin  Pettanase, Kebijakan  Kriminologi (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2007), hal.23.
2 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana , 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal.7.
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 101-119 ( Konsep  Diyat Sebagai Solusi Kesejahteraan Keluarga Korban Pembunuhan Daya Paksa (Overmacht)
Perspektif Maqasid Syariah )
undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Pasal  1  ayat  (1)  yang  berbunyi: “Tiada  suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang- undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.." 3
Dalam  KUHP,  alasan  pembenar  dapat  ditemui  dalam  Pasal  49  ayat  (1) tentang  pembelaan  terpaksa,  Pasal  50  tentang  perbuatan  untuk  menjalankan undang-undang,  Pasal  51  ayat  (1)  tentang  perbuatan  melakukan  perintah  jabatan dengan wewenag yang sah. Sedangkan alasan pemaaf diatur dalam Pasal 44 ayat (1) tentang perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, Pasal 48 tentang perbuatan  pidana  karena  pengaruh  daya  paksa,  Pasal  49  ayat  (2)  tentang pembelaan  diri  yang  melampaui  batas,  Pasal  52  ayat  (2)  tentang  perbuatan menurut  perintah  jabatan  yang  tidak  sah  seakan-akan  diberikan  menurut wewenang yang sah.
Islam  juga  mentolerir  suatu  tindak  pidana  yang  dilakukan  karena  adanya paksaan  dari  orang  orang  lain  bukan  atas  kemauan  diri  sendiri  atau  suatu kesalahan yang dilakukan karena ketidaksengajaan dan kelupaan. Pertanggungjawaban pidana menurut Hukum Pidana Islam dapat ditegakkan atas tiga  dasar; 4 (1) adanya  perbuatan  yang  dilarang, (2) dikerjakan  dengan  kemauan sendiri,  dan (3) pembuatnya  mengetahui  terhadap  akibat  perbuatan  tersebut. Tetapi Islam tidak murni membebaskan perbuatan pidana karena daya paksa atau juga  karena  ketidaksengajaan  seseorang  tersebut.  Islam  sangat  menghormati HAM  yang  ada  pada  korban  maupun  keluarga  korban.  Islam  juga  sangat memperhatikan kesejahteraan. 5 Oleh karena itu pelaku pidana karena daya paksa tetap  mendapatkan  hukuman  sesuai  dengan  hukum  pidana  Islam  yang  telah ditetapkan  mengenai  perbuatan  tersebut.  Karena  pada  hakikatnya,  negara  harus
3 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , 25th ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal.3..
4 Topo  Santoso, Membumikan  Hukum  Pidana  Islam:  Penegakkan  Syari’at  Dalam  Wacana  Dan Agenda (Jakarta: Gema Insani, 2003), hal.166.
5 Abdul  Wahab,  “Kesejahteraan  Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam,” Mashrif  Al-Syariah 5,  no.  1 (2008).
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 101-119 ( Konsep  Diyat Sebagai Solusi Kesejahteraan Keluarga Korban Pembunuhan Daya Paksa (Overmacht)
Perspektif Maqasid Syariah )
hadir  dan  berfungsi  serta  bertanggung  jawab  sebagai  pemelihara  golongan  fakir miskin di wilayah mereka. 6
KUHP  tidak  memberikan  definisi  yang  luas  mengenai  daya  paksa ( overmacht) , sehingga beberapa pakar hukum mengartikannya bermacam-macam pendapat. Implikasinya adalah tidak ada kepastian hukum dalam mengimplementasikan  Pasal  48  KUHP  karena  tidak  ada  pengertian  yang  baku dari overmacht tersebut.  Selain  itu,  sistem  pertanggungjawaban  overmacht  yang diatur  dalam  Pasal  48  KUHP  berbeda  dengan  sistem  pertanggungjawaban overmacht yang terdapat dalam Hukum Pidana Islam. Adapun kebijakan Kriminal dalam  KUHP  belum  memenuhi  asas  kepastian  hukum  dan  rasa  keadilan  dalam masyarakat. Padahal negara seharusnya hadir memberikan keadilan dan menjamin penghidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. 7
Salah satu contoh kasus pembunuhan akibat adanya daya paksa yang terjadi untuk  menggambarkan  bahwa  Kebijakan  Kriminal  dalam  KUHP  belum memenuhi  asas  kepastian  hukum  dan  rasa  keadilan  dalam  masyarakat  adalah sebagai berikut:
Pada  tanggal  11  April  2006  di  sekitar  perairan  Nusa  Penida  telah  terjadi sebuah  pembunuhan  yang  dilakukan  oleh  empat  orang  nelayan,  yaitu:  Ali Murtadlo,  Abdullah  Ismail,  Rasul  Ardyansah,  dan  Nurdin,  sedangkan korban  adalah  Acuk  dan  Antonius.  Kedua  korban  yang  berprofesi  sebagai nelayan  tewas  akibat  kekurangan  udara  ketika  menyelam  untuk  mencari udang  lobster.  Keempat  pelaku  mengambil  keputusan  yang  penuh  risiko dengan  sepakat  memotong  selang  yang  dipakai  Acuk  dan  Antonius menyelam.  Alasan  para  tersangka,  tak  ada  jalan  lain  kecuali  memutuskan selang  kompresor  yang  mensuplai  oksigen  ke  hidung  korban,  karena  kalau tetap  bertahan  hal  itu  berpotensi  bisa  menyeret  kapal  yang  mereka tumpangi,  akibatnya  kapal  pasti  hancur  dan  semua  ABK  mati.  Para tersangka juga mengira dengan dipotongnya selang dapat mengurangi resiko terbenturnya  korban  ke  batu  karang.  Para  Tersangka  didakwa  bersalah dalam  Pengadilan  karena  dianggap  telah  melanggar  pasal  338  KUHP  jo pasal  55  ayat  (1)  KUHP  Padahal  pembunuhan  tersebut  didasarkan  pada keadaan yang bersifat darurat.
6 Triyani  Kathrilda  Ambat,  “Fungsi  Negara  Memelihara  Anak-Anak  Terlantar  Menurut  Undang- Undang Dasar 1945,” Lex Administratum 1, no. 2 (2013).
7 Anna Syahra dan Mulati, “Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak terlantar  ditinjau  dari  Pasal  34  ayat  1  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945, Jurnal Hukum Adigama 1, no. 1 (2018).
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 101-119 ( Konsep  Diyat Sebagai Solusi Kesejahteraan Keluarga Korban Pembunuhan Daya Paksa (Overmacht)
Perspektif Maqasid Syariah )
Yang  menjadi  permasalahan  adalah  dalam  proses  peradilan  pidana  yang muaranya berupa putusan hakim di pengadilan tampak cenderung melupakan dan meninggalkan  korban.  Dilupakannya  unsur  korban  dalam  proses  peradilan cenderung  menjauhkan  putusan  hakim  yang  memenuhi  rasa  keadilan  bagi  pihak korban  yang  mengalami  kerugian  materil  dan  immateril.  Kondisi  sebagaimana disebutkan  di  atas  tak  lepas  dari  norma  hukum  positif,  teori  hukum  pidana  dan pemidanaan serta doktrin yang menjadi sumber dari hukum pidana.
Mendasarkan  pada  hal  itu  maka  diperlukan  adanya  perubahan  pandangan atau paradigma baru dalam hukum pidana.  Orientasinya tidak hanya pada pelaku saja,  akan  tetapi  juga  korban  secara  seimbang.   Ini  dikarenakan  dalam  hukum pidana  yang  sekarang  berlaku,  mengasumsikan  bahwa  pihak  korban  telah memperoleh  kepuasan  keadilan  dengan  dipidananya  pelaku  kejahatan,  karena pelaku  kejahatan  dalam  hal  ini  telah  merasakan  juga  penderitaan  sebagaimana yang  dialami  oleh  keluarga  korban.  Terlebih  bagi  mereka  yang  tidak  mampu secara finansial, maka dengan pemenuhan aspek kepuasan moril saja belum dapat dikatakan  sebagai  adanya  suatu  keseimbangan  perlakuan  antara  pelaku  dan korban. 8
Mengacu  pada  penjelasan  tersebut  di  atas,  maka  perhatian  atas  masalah hukum pidana cenderung akan berubah menjadi kejahatan (perbuatan), kesalahan (orang),  korban  dan  pidana.  Melalui  paradigma  demikian,  tampaknya  hukum pidana menjadi lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan.  Konsep pemikiran inilah yang  akan  dikaji  dan  dikembangkan  dalam  penelitian  tentang  sistem pertanggungjawaban  pidana  pembunuhan  akibat  adanya  pengaruh  daya  paksa. Selain  itu,  Kedudukan  korban  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  yang  muaranya adalah  direkomendasikannya  suatu  model  kedudukan  korban  secara  adil  dalam
8 Noercholis  Rafid  A,  “Asas  Manfaat  Sanksi  Pidana  Pembunuhan  Dalam  Hukum  Pidana Nasional,” AL-SYAKHSHIYYAH:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam  Dan  Kemanusiaan 1,  no.  2 (2019): 201–12.
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 101-119 ( Konsep  Diyat Sebagai Solusi Kesejahteraan Keluarga Korban Pembunuhan Daya Paksa (Overmacht)
Perspektif Maqasid Syariah )
Sistem  Peradilan  Pidana  yang  memenuhi  rasa  keadilan  sebagai  hakikat dibentuknya suatu norma. 9
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  metode  studi  kepustakaan. 10 yang didapatkan  melalui  berbagai  literatur  dan  referensi  yang  berkaitan  dengan substansi masalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. 11 . Dalam hal ini, peneliti akan mengkaji bahan kepustakaan dari berbagai artikel dan buku referensi hasil  penelitian  terdahulu  yang  memiliki  relevansi  dengan  penelitian  ini, khususnya  yang  membahasa  masalah  studi  komparasi  KUHP  dan  hukum  pidana Islam.
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Studi  Komparatif  KUHP  dan  Hukum  Pidana  Islam  tentang  Tindak Pidana Pembunuhan Daya Paksa (Overmacht)
Mengenai  hakikat  memberikan  sanksi  pidana  bagi  pelaku  pembunuhan akibat  adanya  daya  paksa  tersebut,  yang  harus  dijelaskan  sebelumnya  adalah bagaimana hakikat sanksi pidana pada umumnya. Menurut  Alf Ross untuk dapat dikategorikan  sebagai  sanksi  pidana (punishment) ,  suatu  sanksi  harus  memenuhi dua  syarat  atau  tujuan,  yaitu  ditujukan  pada  pengenaan  penderitaan  terhadap orang  yang  bersangkutan  dan  merupakan  suatu  pernyataan  pencelaan  terhadap perbuatan pelaku.. 12
Pembunuhan adalah suatu tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum Sedangkan daya paksa  adalah suatu  keadaan  memaksa  baik  sifatnya  fisik  maupun  psikis  yang sedemikian  kuatnya  menekan  seseorang  yang  tidak  dapat  dihindarinya  sehingga orang  itu  terpaksa  melakukan  suatu  perbuatan  yang  pada  dasarnya  dilarang  oleh UU, sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana. Sehingga dapat diartikan bahwa pembunuhan  akibat  adanya  daya  paksa  adalah  suatu  tindakan  menghilangkan
9 Iswanto, Korban  Tindak  Pidana  Sebagai  Masalah  Pokok  Hukum  Pidana  Seyogyanya  Diadopsi Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia (Purwokerto: Palembang, 2000), hal.19.
10 Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bandung: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 193.
11 Djam’an  Satori  dan  Aan  Komariah, Metode  Penelitian  Kualitatif (Bandung:  Alfabeta,  2011), hal.13.
12 M.  Sholehuddin, Sistem  Sanksi  Dalam  Hukum  Perdata (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 2003), hal.144.
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 101-119 ( Konsep  Diyat Sebagai Solusi Kesejahteraan Keluarga Korban Pembunuhan Daya Paksa (Overmacht)
Perspektif Maqasid Syariah )
nyawa  orang  lain  akibat  adanya  suatu  keadaan  memaksa  yang  senyatanya  tidak dapat dihindarkan sehingga mengharuskan atau mengkondisikan seseorang untuk melakukan  perbuatan  pidana  tersebut  baik  secara  disengaja  maupun  tidak disengaja.
Suatu tindak pembunuhan dapat dihapuskan kesalahannya jika perbuatanya mengandung  unsur  daya  paksa  pada  Pasal  48  KUHP  yang  berbunyi “Barang siapa  melakukan  perbuatan  pidana  karena  daya  paksa,  tidak  dipidana”. Daya paksa  ini  bukan  merupakan  bentuk  daya  paksa  yang  sebenarnya,  karena  pada dasarnya  pelaku  daya  paksa  sebenarnya  adalah  merupakan  korban  paksaan  dari orang  lain  atau  mungkin  pula  disebabkan  oleh  faktor  alam.  Oleh  karena  itu, hakikat memberikan sanksi pidana pada pelaku pembunuhan akibat adanya daya paksa  absolut  tidak  tepat  diberikan,  karena  sebenarnya  perbuatan  pelaku  bukan suatu  perbuatan  yang  tercela  dan  pelaku  tidak  pantas  mendapatkan  pengenaan penderitaan yang merupakan tujuan dari sanksi pidana itu sendiri.
Jika  menganalisis  kembali  contoh  kasus  pembunuhan  oleh  sesama  nelayan yang  telah  dijelaskan  pada  latar  belakang  masalah,  tidaklah  adil  jika  keempat pelaku  dibebaskan  begitu  saja  oleh  Majelis  Hakim  tanpa  memikirkan  nasib keluarga  korban  yang  ditinggalkan.  Meskipun  perbuatan  para  pelaku  dapat dimaafkan  berdasarkan  Pasal  48  KUHP,  namun  seharusnya  mereka  tetap mendapatkan  hukuman  akibat  tindakan  mereka.  Karena  sengaja  atau  tidak, terpaksa  atau  tidak,  pembunuhan  tetap  pembunuhan,  dan  orang  yang  dibunuh tidak  dapat  lagi  menikmati  dunia  dan  berkumpul  bersama  keluarga  tercintanya lagi.  Implikasinya  adalah  keluarga  korban  yang  ditinggalkan  bukan  hanya mengalami  kerugian  materil,  tetapi  juga  mengalami  kerugian  inmateril  seumur hidup  mereka  karena  tidak  bisa  merasakan  kasih  sayang  seorang  bapak  maupun suami mereka.
Politik  kebijakan  kiminal  dalam  Rancangan  KUHP  Nasional  mendatang harus  digenjot  perubahannya.  Karena  selama  ini  korban  sebagai  orang  yang dirugikan dalam perkara pembunuhan jenis apaun, khususnya akibat adanya daya paksa tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Dalam Pasal 48 hanya dijelaskan pengahapusan hukuman bagi para pelaku saja, namun korrban tidak mendapatkan
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 101-119 ( Konsep  Diyat Sebagai Solusi Kesejahteraan Keluarga Korban Pembunuhan Daya Paksa (Overmacht)
Perspektif Maqasid Syariah )
perhatian sama sekali. Pihak korban setidaknya mendapatkan kompensasi berupa bantuan  dana  yang  layak  untuk  melangsungkan  kehidupan  anak-anak  mereka, baik  itu  dari  pemerintah  selaku  penyelenggara  kesejahteraan  rakyat  maupun pelaku  sebagai  bentuk  dari  sanksi  denda  berdasarkan  ketentuan  yang  ditetapkan oleh  hakim  yang  mengadilinya.  Dalam  Pasal  35  Undang-Undang  No.  26  Tahun 2000  dijelaskan  bahwa  kompensasi  adalah  ganti  kerugian  oleh  Negara  karena pelaku  tidak  mampu  memberikan  ganti  kerugian  sepenuhnya  yang  menjadi tanggungjawabnya. 13
Akan  tetapi  mengenai  masalah  kompensasi  pada  perkara  pembunuhan dipisahkan ke dalam ranah hukum perdata. Jadi, jika pihak keluarga korban ingin menuntut  ganti  rugi,  harus  mengajukan  gugatan  perdata  lagi  selain  daripada perkara pidana. Sedangkan masalah denda yang merupakan kebijakan dari hakim. Hakim  bisa  saja  menjatuhkan  pidana  denda  kepada  pelaku  pembunuhan  karena semua  itu  tergantung  amar  putusan  hakim.  Akan  tetapi,  denda  tersebut  tidak diberikan kepada pihak korban selaku pihak yang mengalami kerugian, melainkan denda  tersebut  diberikan  kepada  Negara. Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa  muncul kesan  korban  tindak  pidana  pembunuhan  kurang  mendapat  perhatian  atau perlindungan dari Negara, karena faktor kebijakan kriminal dalam KUHP saat ini sudah tidak efisien lagi diterapkan di Indonesia.
Untuk  dapat  dipidananya  si  pelaku,  disyaratkan  bahwa  tindak  pidana  yang dilakukannya  itu  memenuhi  unsur-unsur  yang  telah  ditentukan  dalam  Undang- undang.  Dilihat  dari  sudut  terjadinya  tindakan  yang  dilarang,  seseorang  akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan  hukum  serta  tidak  ada  alasan  pembenar  atau  peniadaan  sifat  melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.
Menurut  Van  Hamel  ada  3  (tiga)  syarat  bahwa  seseorang  itu  mampu bertanggungjawab yaitu : 14
13 M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanase, Kebijakan Kriminologi, hal.87.
14 Muljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 143.
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 101-119 ( Konsep  Diyat Sebagai Solusi Kesejahteraan Keluarga Korban Pembunuhan Daya Paksa (Overmacht)
Perspektif Maqasid Syariah )
1) Bahwa  orang  itu  mampu  untuk  menginsyafi  arti  perbuatannya  dalam  hal makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri.
2) Bahwa orang mampu untuk perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
3) Bahwa orang itu mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan itu. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  jika  pembunuhan  akibat  adanya  daya paksa  dihubungkan  dengan  syarat-syarat  pertanggungjawaban  pidana  yang tersebut  diatas,  maka  batasan-batasan  mengenai  daya  paksa  dalam  pembunuhan adalah hanya terletak pada apakah keadaan pelaku pada saat sebelum melakukan suatu  tindak  pidana  pembunuhan,  ia  dapat  menentukan  pilihan  lain  selain melakukan perbuatannya tersebut, atau hanya itulah satu-satunya jalan yang dapat dilakukannya,  sehingga  mau  tidak  mau,  ia  terpaksa  melakukan  pembunuhan tersebut,  karena  jika  tidak  melakukannya,  maka  akan  membahayakan  nyawanya sendiri.
Alternatif  Sanksi Diyat bagi  Pelaku  Pembunuhan  Daya  Paksa (Overmacht)
1. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Sanksi Diyat
Islam memiliki konsep bahwa harta adalah milik Allah dan manusia sebagai khalifah  di  muka  bumi.  Maka  dari  itu,  setiap  umat  muslim  didorong  untuk mengumpulkan  harta  sebanyak-banyaknya  agar  dapat  saling  tolong  menolong terhadap saudara seama dan mempersiapkan hari tua. Inilah yang disebut dengan menjaga  dan  melindungi  harta  dan  kehormatan,  yang  merupakan  dua  dari  lima konsep maqashid syariah.. 15
Imam  Asy-Syatibi  mengemukakan  konsep Maqashid  Syariah dengan mendefinisikan  kaidahnya  sebagai  berikut: "Sesungguhnya  syariah  bertujuan untuk  mewujudkan  kemaslahatan  manusia  di  dunia  dan  akhirat” dan “Hukum-
15 Rusdan,  “Konsep  Harta  (Al-Maal)  Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam  (Studi  Kedudukan  Dan Konsekuensi Hukum Atas Klarifikasi Harta),” El-Hikam 10, no. 02 (2017).
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 101-119 ( Konsep  Diyat Sebagai Solusi Kesejahteraan Keluarga Korban Pembunuhan Daya Paksa (Overmacht)
Perspektif Maqasid Syariah )
Hukum  disyariatkan  untuk  kemaslahatan  hamba”. 16 Tujuan  syariah  menurut Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Maqashid Syariah juga didefinisikan sebagai  sebuah  makna  dan  tujuan  yang  dikehendaki  syara’  dalam mensyariatkan suatu  hukum  bagi  kemaslahatan  umat  manusia.  Disebut  juga  dengan asrar  asy- syari’ah yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syara’  berupa  kemaslahatan  bagi  umat  manusia,  baik  di  dunia  maupun  di akhirat. 17 Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan.
Imam  Asy-Syatibi  juga  mengemukakan  bahwa  terdapat lima  tujuan  dalam konsep maqashid  syariah atau disebut Kulliyat  al-Khamsah ,  yaitu: hifzhu  ad-din (menjaga  agama) ,hifzhu  al-aql (menjaga  akal), hifzhu  an-nafs (menjaga  jiwa),
hifzhu an-nasab (menjaga keturunan), dan hifzhu an-maal (menjaga harta). 18
Dalam  kaitannya  dengan  konsep  pemidanaan  dalam  Islam, meliputi  pidana atas jiwa, atas anggota badan, atas harta, dan atas kemerdekaan. Keempat konsep itu  merupakan  sanksi  yang  bersifat  hukum.  Akan  tetapi  sebagai  sanksi  hukum, keempat  jenis  pidana  di  atas,  tidak  murni  bersifat  pidana  seperti  yang  dipahami dalam  konsep  barat  modern.  Dalam  konsep qishash dan diyat ,  misalnya  seperti yang  diuraikan  di  atas,  hak  korban  untuk  menuntut  diterapkannya  sanksi  pidana sangat  diperhatikan.  Karena  itu  selain  konsep  sanksi  dalam  Islam,  selain mengandung sifat pidana, dianggap juga mempunyai sifat perdata.
Terdapat  dua  keunikan  sanksi  hukum  Islam,  yaitu  1)  konsep  sanksi  hukum itu  mempuyai  kaitan  dengan  sanksi  agama;  2)  kedua  konsep  sanksi  hukum  itu sendiri  mempunyai  dua  sifat  sekaligus,  yaitu  pidana  dan  perdata. 19 Bagi  korban yang  masih  mempunyai  tanggungan,  tentu  ini  menjadi  sebuah  kemaslahatan  jika muara hukuman dapat membawa kemaslahatan bagi masa depan keluarga korban.
16 Asafri  J aya  Bakri,  Maqashid  Syari’ah  Menurut  Al-Syatibi  (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 1996), hal. 63-64.
17 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT. Ichitiar Baru van hove, 1996), hal. 1108.
18 Abu  Ishaq  al-Syatibi,  Al-Muwafaqat  Fi  Ushuli  Al-Syariah  (Beirut:  Dar  al-Kotob  Allimiyah, 2004), hal. 221.
19 Abu Ishaq al-Syatibi.
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 101-119 ( Konsep  Diyat Sebagai Solusi Kesejahteraan Keluarga Korban Pembunuhan Daya Paksa (Overmacht)
Perspektif Maqasid Syariah )
Ini  merupakan  cerminan  dari  implementasi  nilai-nilai  maqashid  syariah, khususnya terkait menjaga keturunan dan harta.
Meskipun  masalah  pembunuhan  daya  paksa  tidak  dijelaskan  secara  rinci, dalam  Al-Qur’an  dan  Al-Hadis,  namun  tetap  ada  sanksi  yang  diberikan  kepada pelaku sebagai penggantinya. Sanksi yang diberikan adalah hukuman diyat , yaitu harta  benda  yang  wajib  ditunaikan  oleh  sebab  tindakan  kejahatan,  kemudian diberikan  kepada  si  korban  kejahatan  atau  kepada  walinya  yang  meliputi  denda sebagai pengganti qishash . 20
Jadi  pembunuhan  akibat  adanya  daya  paksa  termasuk  dalam  kategori pembunuhan  tidak  sengaja,  atau  pembunuhan  terpaksa.  Dan  perbuatan  yang dilakukan  karena  terpaksa  pada  dasarnya  bisa  dimaafkan.  Tetapi  tetap  saja  nanti pertimbangan  hakim  memberikan  hukuman  karena  tidak  serta  merta  pelaku pembunuhan  tersebut  melenggang  bebas  begitu  saja.  Meskipun  pada kenyataannya org tersebut tidak pernah menginginkan hal tersebut terjadi. Khusus mengenai denda diyat ini, hakim dalam memutuskan berat ringannya denda yang diberikan  kepada  pelaku,  hakim  harus  mempertimbangkan  status  dan  kondisi sosial ekonomi dari pelaku pembunuhan, apakah pelaku termasuk orang kaya atau orang  miskin,  sehingga  dapat  ditentukan  denda  yang  sesuai  dengan  kemampuan dari si pelaku.
Terkait  dengan  kasus  pembunuhan  empat  nelayan  terhadap  dua  rekannya yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  Rasulullah  SAW  bersabda  bahwasanya “Jika dua bahaya bertentangan maka bahaya yang lebih besar harus dihindari dengan cara  menempuh  bahaya  yang  lebih  ringan . ” Jika  mereka  bertahan  dengan  tidak memutuskan  selang  kompresor  yang  mensuplai  oksigen  ke  hidung  kedua rekannya  korban,  hal  itu  berpotensi  mengakibatkan  kapal  hancur  dan  semua nelayan  celaka.  Sedangkan  jika  mereka  memilih  memutus  selang  kompresor, maka  empat  nelayan  selamat  namun  dua  nelayan  lainnya  tidak  dapat  tertolong. Keputusan mereka adalah mempertahankan hidup, dan Islam mengajarkan bahwa mempertahankan hidup itu yg lebih utama dari yang lain.
20 Sayyid Sabbiq, Fiqh Sunnah 10 , 1987, hal.90.
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 101-119 ( Konsep  Diyat Sebagai Solusi Kesejahteraan Keluarga Korban Pembunuhan Daya Paksa (Overmacht)
Perspektif Maqasid Syariah )
Inti  dari  paksaan  adalah  ketiadaan  merelakan  suatu  keadaan  yang  dialami karena perbuatan yang dilakukan atas dasar terpaksa atau sedang berada dibawah ancaman dari orang lain yang membahayakan jiwanya, tidak ada niat dari pelaku untuk melakukan tersebut, serta kejadian tersebut berlangsung secara tiba-tiba dan tidak  direncanakan  sebelumnya.    Pada  akhirnya,  penulis  menyimpulkan  bahwa diyat  merupakan  solusi  kesejahteraan  bagi  keluarga  korban  pembunuhan  daya paksa  ( overmacht ),  karena  dapat  membawa  kemaslahatan  bagi  masa  depan mereka,  khususnya  dalam  menjaga  keturunan  dan  harta agar  tidak  terjerumus  ke dalam  jurang  kemiskinan.  Dan  bukankah  ini  juga  yang  menjadi  tugas  negara dalam hal memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 34 UUD 1945. Sehingga negara harus hadir memberikan keadilan bagi rakyat Indonesia itu sendiri.
2. Politik Kebijakan Kriminal Hukum Pidana Islam dalam Penyusunan KUHP Nasional
Didirikannya sebuah negara adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan  masyarakatnya.  Berbagai  cara,  metode,  aturan,  alat,  pendekatan, ataupun  kebijakan  telah  dipilih  dan  dilakukan  sebuah  negara  dalam  rangka mencapai  tujuan  tersebut. 21 Proses  rancangan  KUHP  Nasional  merupakan  salah satunya  dan  sudah  berlangsung  sejak  lama.  Terutama  sejak  Indonesia  merdeka, usaha  yang  sistematis  dalam  rangka  mengganti  KUHP  warisan  Hindia  Belanda dengan  kitab  undang-undang  yang  lebih  sesuai  dengan  falsafah  hidup  dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia, tidak putus-putusnya dilakukan. Bahkan sebagian  besar  produk  hukum  di  bidang  hukum  pidana  materiel  selama  masa sejak tahun 1946 sampai dengan tahun 1976, pada dasarnya juga menggambarkan adanya usaha pembaharuan hukum pidana materiel itu. 22
21 Agung  Eko  Purwana,  “Kesejahteraan  Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam,” Justicia  Islamica 6, no. 1 (2014).
22 Jimly Asshiddiqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Angkasa, 1995), hal.19..
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 101-119 ( Konsep  Diyat Sebagai Solusi Kesejahteraan Keluarga Korban Pembunuhan Daya Paksa (Overmacht)
Perspektif Maqasid Syariah )
Menurut  Prof.  Sudarto,  Politik  Hukum  Pidana  pengertiannya  dapat  dilihat dari politik hukum pada umumnya, yaitu: 23
a) Kebijakan  dari  Negara  melalui  badan-badan  yang  berwenang  untuk menetapkan  peraturan-peraturan  yang  dikehendaki  yang  diperkirakan  bias digunakan  untuk  mengekspresikan  apa  yang  terkandung  dalam  masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.
b) Usaha  untuk  mewujudkan  peraturan-peraturan  yang  baik  sesuai  dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.
Dari  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  Politik  Hukum  Pidana mengandung  arti  bagaimana  membuat  atau  merumuskan  kembali  suatu  aturan perundang-undangan  yang  paling  baik  dalam  bidang  hukum    pidana  dari  aturan perundang-undangan  yang  sudah  ada  sebelumnya  dengan  tujuan  agar  dapat memenuhi  rasa  keadlian  dan  dayaguna  dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu, melalui  berbagai  macam  pendekatan  interpretasi  hukum  yang  holistik  terhadap asas-asas  hukum,  akan  mampu  menjawab  problematika  kehidupan  masyarakat yang kompleks. 24
Usaha  dan  kebijakan  untuk  membuat  peraturan  hukum  pidana  yang  baik tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik  hukum  pidana  juga  merupakan  bagian  dari  Kebijakan  Kriminal  atau disebut juga Politik Kriminal ialah sebagian daripada kebijaksanaan sosial dalam hal menanggulangi masalah kejahatan (kriminal) dalam masyarakat, baik dengan sarana  penal  (hukum  pidana)  maupun  non-penal  (luar  hukum  pidana)  untuk mencapai  tujuannya  yaitu  kesejahteraan  masyarakat. 25 Sarana  penal  lebih menitikberatkan  pada  pemberantasan  kejahatan  atau  yang  lebih  dikenal  dengan istilah  “repressif”.  Sedangkan  sarana  non-penal  lebih  menitikberatkan  pada tindakan  pencegahan  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah  preventif.  Politik Kriminal  melalui  sarana  penal  ialah  dengan  cara  menggunakan  hukum  pidana
23 M. Hamdan, Politik Hukum Pidana (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal.19.
24 Ali Imron, “Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional Indonesia,” Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat 5, no. 2 (2008).
25 Hamdan, Politik Hukum Pidana, hal.48.
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 101-119 ( Konsep  Diyat Sebagai Solusi Kesejahteraan Keluarga Korban Pembunuhan Daya Paksa (Overmacht)
Perspektif Maqasid Syariah )
sebagai  sarana  utamanya,  baik  hukum  pidana  materiil  dan  hukum  pidana  formil, maupun  hukum  pelaksanaan  pidana  melalui  tahap-tahap  pada  Sistem  Peradilan Pidana unuk mecapai tujuan-tujuan tertentu.
Tetapi  jika  melihat  sarana  penal  dalam  kasus  pembunuhan  akibat  adanya daya paksa (overmacht), pengaturannya belum mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam  masyarakat.  Karena  dalam  pengaturan  overmacht  Pasal  48  KUHP,  tidak ada  sedikitpun  Hukum  Pidana  kita  memberikan  perlindungan-perlindungan kepada  pihak  korban  pembunuhan  akibat  adanya  daya  paksa  ini.  Meskipun  kita juga  menyadari,  bahwa  pelaku  pembunuhan  akibat  adanya  daya  paksa  memang tidak patut dipersalahkan.
Selain  itu,  kelemahan  KUHP  Indonesia  mengenai  pengaturan  terhadap overmacht yaitu dalam Pasal 48 KUHP  yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan  suatu  perbuatan  pidana  karena  adanya  daya  paksa  tidak  dapat dipidana.  Di  sini  jelas  sekali  bahwa  dalam  pengaturan  Pasal  48  tersebut  tidak terdapatnya  penjelasan  secara  dalam  apakah  yang  disebut  daya  paksa  dalam KUHP, sehingga akan mengakibatkan celah hukum yang akan dimanfaatkan oleh golongan  tertentu  yang  memiliki  kekuasaan  dan  materi,  sehingga  dapat mengintervensi  para  penegak  hukum  seperti  Polisi,  Jaksa,  dan  Hakim  untuk menafsirkan  arti  daya  paksa  sesuai  dengan  yang  mereka  inginkan  karena  tidak adanya kepastian hukum yang mengatur Pasal 48 tersebut.
Asas kepastian hukum berfungsi agar warga masyarakat bebas dari tindakan pemerintah  dan  pejabatnya  yang  tidak  dapat  diprediksi  dan  sewenang-wenang. Implementasi asas ini menuntut dipenuhinya :
a) Syarat  legalitas  dan  konstitusionalitas,  tindakan  pemerintah  dan pejabatnya  bertumpu  pada  perundang-undangan  dalam  kerangka konstitusi.
b) Syarat  Undang-undang  menetapkan  berbagai  perangkat  aturan  tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan.
c) Syarat  perundang-undangan  hanya  mengikat  warga  masyarakat  setelah diundangkan dan tidak berlaku surut ( Non Retroaktif).
d) Asas peradilan bebas terjaminnya objektivitas, adil dan manusiawi.
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 101-119 ( Konsep  Diyat Sebagai Solusi Kesejahteraan Keluarga Korban Pembunuhan Daya Paksa (Overmacht)
Perspektif Maqasid Syariah )
e) Asas  bahwa  Hakim  tidak  boleh  menolak  mengadili  perkara  dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas
Maka  dari  itu,  perlu  adanya  Politik  Kriminal  dalam  KUHP  Nasional mendatang agar penegakkan hukum di Negara kita dapat memenuhi rasa keadilan yang  sesuai  dengan  harapan  rakyat  Indonesia.  Sehingga  dalam  pembahasan mengenai  politik  kriminal  ini,  penulis  lebih  memfokuskan  pada  pembahasan sarana penal saja karena lebih menitikberatkan pada penindakkan atau pengaturan pemberian  sanksi  pada  pelaku  pembunuhan  yang  dirasa  belum  memenuhi  rasa keadilan  bagi  pihak  korban  pembunuhan  akibat  adanya  daya  paksa  ini.  Oleh karena  itu,  untuk  dapat  membentuk  suatu  Rancangan  KUHP  Nasional,  peranan hukum  Islam  sangat  dibutuhkan  dalam  usaha  pembaharuan  KUHP  di  Indonesia saat ini.
Jimly  mengatakan  bahwa  relevansi  bentuk  pidana  Islam  di  Indonesia  dapat ditinjau dari empat teori, yaitu: 26
a. Menurut  tinjauan  teori  pemidanaan  modern.  Dilihat  dari  pendekatan  teori modern  mengenai  pemidanaan,  maka  bentuk-bentuk  tradisi  pidana  Islam  itu dapat  dikatakan  mempunyai  relevansi  untuk  dijadikan  bahan  bagi  usaha pembentukan  KUHP  Nasional.  Kesimpulan  ini  didukung  oleh  pertimbangan kenyataan sebagai berikut:
1) Ada  kecenderungan  umum  bahwa  sistem  hukum  modern  sekarang  ini tidak  lagi  berusaha  memisahkan  secara  tegas  perbedaan  antara  hukum pidana  dengan  hukum  perdata,  baik  dalam  rangka  proses  penuntutannya maupun dalam sistem sanksi hukumnya.
2) maka  sistem  sanksi  ganti  kerugian  dalam  peristiwa  pidana  juga  mulai dikembangkan.
3) Perhatian  kepada  kepentingan  korban  itu,  hingga  sekarang  masih  belum seimbang,  apabila  dibandingkan  dengan  perkembangan  perhatian  kepada kepentingan tersangka atau terpidana.
26 Asshiddiqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, hal.251-254 .
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 101-119 ( Konsep  Diyat Sebagai Solusi Kesejahteraan Keluarga Korban Pembunuhan Daya Paksa (Overmacht)
Perspektif Maqasid Syariah )
b. Menurut  tinjauan  juridis  dan  filosofis,  dimana  hukum  pidana  Islam mempunyai landasan filosofis  yang kuat  untuk dijadikan sumber bagi uasaha pembaharuan hukum pidana nasional. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila  yang  merupakan  sila  pertama,  utama,  dan  menyinari  serta mengayomi keempat sila-sila lainnya, sangat memungkinkan dikembangkannya  sistem  hukum  yang  religious.  Karena  itu,  sumber-sumber yang  bersifat  religious  seperti  hukum  pidana  Islam,  sangat  relevan  untuk digali dalam rangka pembentukan KUHP Baru.
c. Ditinjau dari segi sosiologis, yaitu:
1) Dari  kacamata  teori  kekuasaan,  maka  relevansi  tradisi  pidana  islam  itu tergantung  pada  kekuasaan  politik  yang  mendukung  sistem  pidana  islam itu sendiri.
2) Dari  kacamata  teori  pengakuan  bahwa  pengakuan  relatif  dari  masyarakat Indonesia  terhadap  sistem  pidana  fiqh  itu  kurang  memberikan  dukungan seperlunya  dalam  kaitannya  dengan  relevan  tidaknya  tradisi  islam  itu  di Indonesia.
d. Relevansi  metodologis,  bahwa  teoritis  metodologis  tradisi  pidana  islam  itu juga  sangat  relevan  untuk  dijadikan  salah  satu  sumber  penting  dalam pengajian dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
Melihat  empat  relevansi  bentuk  pidana  yang  telah  dikemukakan  di  atas, maka  dalam  rangka  usaha  pembaharuan  sistem  hukum  pidana  di  Indonesia, khususnya  mengenai  pembunuhan overmacht ,  dapat memberikan  perhatian  lebih seimbang  baik  terhadap  korban  maupun  terhadap  pelaku  pembunuhan.  Karena hukum pidana akan menjadi lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan.
Jimly mengatakan bahwa dalam pemikiran hukum dewasa ini, tuntutan ganti rugi  biasanya  dipahami  sebagai  hak-hak  perdata.  Hak-hak  yang  bersifat  perdata ini,  secara  tradisional  dapat  dituntut  dalam  perkara-perkara  perdata  pula.  Karena dalam tradisi ilmu hukum, disiplin hukum perdata itu dilihat sama sekali terpisah dari  disiplin  hukum  pidana.  Pemisahan  yang  bersifat  diametral  mengenai  kedua disiplin  pidana  dan  perdata  ini  secara  teknis  menyebabkan  dipisahkannya  pula hukum  acaranya.  Akibatnya  hakim  pidana  juga  dipisahkan  secara  tegas  dengan
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 101-119 ( Konsep  Diyat Sebagai Solusi Kesejahteraan Keluarga Korban Pembunuhan Daya Paksa (Overmacht)
Perspektif Maqasid Syariah )
hakim pidana. Sementara itu, proses peradilan pidana itu sendiri dipahami sebagai proses  hukum  dalam  hubungan  antara  pelanggar  hukum  pidana  denga  penegak hukum.  Karena  itu,  pihak  korban  berada  diluar  jangkauan  hukum  pidana. Pertimbangan mengenai korban dianggap di luar persoalan hukum pidana.
Keadaan ini sering menimbulkan kesulitan dalam praktek, terutama setelah akhir-akhir ini kesadaran terhadap kepentingan korban semakin berkembang. Jika hak  menuntut  ganti  rugi  dalam  berbagai  kasus  pidana,  harus  diadili  menurut prosedur perdata oleh hakim perdata, maka proses peradilannya menjadi berbelit- belit, lama, dan mahal. Karena itu, dalam perkembangannya sesuai dengan dengan prinsip-prinsip  peradilan  yang  cepat,  ringan,  dan  sederhana,  tuntutan  ganti  rugi yang bersifat perdata ini dimungkinkan untuk digabungkan dalam perkara-perkara pidana.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penulis sangat mengharapkan jika masalah kepentingan atau perlindungan terhadap korban atau pihak keluarga korban menjadi hal yang prioritas. Dan hendaknya pidana pengenaan denda ganti rugi (diyat) yang  dibebankan  kepada  pelaku  pembunuhan,  seperti  yang  telah diterapkan  dalam  hukum  pidana  Islam  dijadikan  pidana  pokok  selain  pidana pokok  yang  telah  ada  dalam  KUHP,  sekarang,  dalam  konsep  Rancangan  KUHP Nasional.
Objektivitas qisas dan diyat merupakan  langkah  progresf  dala  upaya pembaharuan  hukum  di  Indonesia. 27 Meskipun  pelaku  pembunuhan overmacht mendapatkan vonis bebas dari hakim yang mengadilinya, denda ganti rugi kepada pihak  keluarga  korban  tetap  dibebankan  kepada  pelaku  sebagai  kompensasi penderitaan  atau  kehilangan  orang  yang  dicintai  yang  mungkin  adalah  tulung punggung keluarga korban pembunuhan overmacht .
27 Akhmad  Sulaiman  and  Nur  Ikhlas,  “Objektifikasi  Qiyas  Dan  Diyat;  Sebuah  Tawaran Pembaharuan  KUHP,” Al-Ahkam  Jurnal  Ilmu  Syari’ah  Dan  Hukum 3,  no.  1  (2018):  69, https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v3i1.1339.
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 101-119 ( Konsep  Diyat Sebagai Solusi Kesejahteraan Keluarga Korban Pembunuhan Daya Paksa (Overmacht)
Perspektif Maqasid Syariah )

## C. Penutup
Dalam  ketentuan  KUHP,  pelaku  pembunuhan  akibat  adanya  daya  paksa tidak  dapat  dipidana  karena  daya  paksa  termasuk  ke  dalam  alasan  pemaaf  yang diatur dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi: ”Barangsiapa melakukan perbuatan karena  pengaruh  daya  paksa,  tidak  dipidana ”.  Sehingga  jika  pelaku  dapat membuktikan  adanya  unsur  daya  paksa  di  persidangan,  maka  hakim  dapat menjatuhkan  vonis  bebas  atau  lepas  dari  segala  tuntutan  jaksa  penuntut  umum. Sedangkan  menurut  ketentuan  hukum  pidana  Islam,  meskipun  pembunuhan dilakukan  akibat  adanya  daya  paksa,  pelaku  tidak  serta  merta  bebas  dari  segala hukuman  yang  diberikan  oleh  hakim.  Walaupun  pelaku  terbebas  dari  hukuman qishash (balasan hukuman yang sama, dalam hal ini pembunuhan dibalas dengan pembunuhan  juga)  seperti  yang  diatur  dalam  Surat  Al-Baqarah  ayat  178,  akan tetapi  Islam  tetap  memberikan  sanksi  lain  sebagai  pengganti  sanksi  hukuman qishash tersebut. Dan sanksi yang diberikan adalah membebankan kepada pelaku agar  membayar  ganti  rugi  (diyat)  kepada  pihak  keluarga  korban  pembunuhan akibat  adanya  daya  paksa  tersebut.  Inilah  yang  membedakan  ketentuan  KUHP dengan ketentuan Hukum Pidana Islam. Ketentuan KUHP tidak memprioritaskan aspek korban sebagai pihak dirugikan, meskipun pada dasarnya kesalahan pelaku dapat dimaafkan menurut ketentuan KUHP. Sehingga muncul kesan korban tindak pidana pembunuhan kurang mendapat perhatian atau perlindungan dari Negara.
Masalah  kepentingan  atau  perlindungan  terhadap  korban  atau  pihak keluarga korban pembunuhan akibat adanya daya paksa menjadi hal yang prioritas dalam  Politik  Kebijakan  Kriminal  dalam  Hukum  Pidana  Islam  terhadap Overmacht  dalam  penyusunan  KUHP  Nasional  mendatang.  Dan  hendaknya pidana  pengenaan  denda  ganti  rugi  ( diyat )  yang  dibebankan  kepada  pelaku pembunuhan, seperti yang telah diterapkan dalam hukum pidana Islam dijadikan pidana pokok selain pidana pokok  yang telah ada dalam KUHP sekarang, dalam konsep  Rancangan  KUHP  Nasional.  Sehingga  meskipun  pelaku  divonis  bebas atas  perbuataannya, diyat merupakan  sanksi  alternatif  dan  solutif  sebagai kompensasi penderitaan keluarga korban yang telah kehilangan tulang punggung rumah tangga.
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 101-119 ( Konsep  Diyat Sebagai Solusi Kesejahteraan Keluarga Korban Pembunuhan Daya Paksa (Overmacht)
Perspektif Maqasid Syariah )
Bagi  Lembaga  Legislatif  agar  dapat  segera  merealisasikan  dan menyempurnakan  Rancangan  KUHP  Nasional  yang  sudah  dikonsepkan  sejak puluhan tahun silam. Sebab yang menjadi permasalahan pokok bukan hanya pada pemberian sanksi pada pelaku saja, akan tetapi korban atau pihak keluarga korban pun perlu mendapat perhatian sebagai pihak yang dirugikan secara moril maupun materil.  Hal  ini  sesuai  dengan  5  aspek  yang  harus  dijaga  dalam  implementasi Maqashid  Syariah,  yaitu  menjaga  agama,  menjaga  akal,  menjaga  jiwa,  menjaga keturunan,  dan  menjaga  harta.  Terkhusus  aspek  penjagaan  keturunan  dan  harta menjadi  aspek  yang  paling  utama  terkait  masa  depan  keluarga  korban pembunuhan.

## D. Daftar Pustaka
A,  Noercholis  Rafid.  “Asas  Manfaat  Sanksi  Pidana  Pembunuhan  Dalam  Hukum Pidana Nasional.” AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan 1, no. 2 (2019): 201–12. Abu  Ishaq  al-Syatibi. Al-Muwafaqat  Fi  Ushuli  Al-Syariah .  Beirut:  Dar  al-Kotob Allimiyah, 2004.
Ali  Imron.  “Transformasi  Hukum  Islam  Ke  Dalam  Hukum  Nasional  Indonesia.” Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat 5, no. 2 (2008): hlm. 124. Ambat,  Triyani  Kathrilda.  “Fungsi  Negara  Memelihara  Anak-Anak  Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945.” Lex Administratum 1, no. 2 (2013). Asafri Jaya Bakri. Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
Asshiddiqie, Jimly. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia . Bandung: Angkasa, 1995.
Dahlan, Abdul Aziz. Ensiklopedi Hukum Islam . Jakarta, 1996.
Hamdan, M. Politik Hukum Pidana . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana . 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2002. Iswanto. Korban  Tindak  Pidana  Sebagai  Masalah  Pokok  Hukum  Pidana Seyogyanya Diadopsi Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia . Purwokerto: Palembang, 2000.
Komariah,  Djam’an  Satori  dan  Aan. Metode  Penelitian  Kualitatif .  Bandung: Alfabeta, 2011.
M. Rasyid  Ariman, Syarifuddin Pettanase,  Fahmi Ragib. Kebijakan Kriminologi . Palembang: Universitas Sriwijaya, 2007.
Moeljatno. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . 25th ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
Mulati,  Anna  Syahra  dan.  “ASPEK  HUKUM  TANGGUNG  JAWAB  NEGARA TERHADAP  PERLINDUNGAN  ANAK  TERLANTAR  DITINJAU  DARI PASAL 34 AYAT 1 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA  TAHUN  1945  Mulati  (  Corresponding  Author  )  A  .  Latar
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 101-119 ( Konsep  Diyat Sebagai Solusi Kesejahteraan Keluarga Korban Pembunuhan Daya Paksa (Overmacht)
Perspektif Maqasid Syariah )
Belakang  Anak Merupakan Rezeki , Titipan , Dan Karunia.” Jurnal Hukum Adigama 1, no. 1 (2018). Muljatno. Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta, 2000. Nazir, Moh. Metode Penelitian . Bandung: Ghalia Indonesia, 2003.
Purwana, Agung Eko. “Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” Justicia Islamica 6, no. 1 (2014).
Rusdan.  “Konsep  Harta  (Al-Maal)  Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam  (Studi Kedudukan  Dan  KOnsekuensi  Hukum  Atas  Klarifikasi  Harta).” El-Hikam 10, no. 02 (2017).
Sabbiq, Sayyid. Fiqh Sunnah 10 , 1987. Santoso, Topo. Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakkan Syari’at Dalam Wacana Dan Agenda . Jakarta: Gema Insani, 2003. Sholehuddin,  M. Sistem  Sanksi  Dalam  Hukum  Perdata .  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2003.
Sulaiman,  Akhmad,  and  Nur  Ikhlas.  “Objektifikasi  Qiyas  Dan  Diyat;  Sebuah Tawaran Pembaharuan KUHP.” Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum 3, no. 1 (2018): 69. https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v3i1.1339.
Wahab,  Abdul.  “Kesejahteraan  Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam.” Mashrif  Al- Syariah 5, no. 1 (2008).