## Studi Tentang Fungsi Kepemimpinan Sekretaris Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Di Balai Kota Samarinda
Dardanella Yama Sartika 1 , Achmad Djumlani 2 , Rita Kalalinggi 3
Abstrak
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan maksud  untuk  mendapatkan  deskripsi  yang  mendalam  tentang  fungsi kepemimpinan  Sekretaris  Daerah  Kota  Samarinda  dalam  meningkatkan kinerja  aparatur  pada  kantor  Balai  Kota  Samarinda  dan  untuk mengetahui  faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam  peningkatan kinerja  melalui  fungsi  kepemimpinan  Sekretaris  Kota.  Data  yang didapatkan  dilakukan  dengan  teknik  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi,  yang  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  model analisis  Miles  dan  Huberman.  Sekretaris  Daerah  Kota  Samarinda  sudah menjalankan  fungsi  kepemimpinannya  dalam  meningkatkan  kinerja aparatur,  fungsi  yang  berjalan  optimal  yaitu  fungsi  konsultasi,  fungsi partisipasi,  dan  fungsi  delegasi  sedangkan  fungsi  yang  tidak  optimal adalah  fungsi  instruksi  dan  fungsi  pengendalian.  Kurang  optimalnya fungsi  instruksi  dan  fungsi  pengendalian  karena  lambatnya  penyaluran dana  APBD,  kesadaran  masyarakat  masih  kurang,  dan  sebagian  besar aparatur memiliki persepsi yang beragam. Kata Kunci : aparatur, kinerja, kepemimpinan

## Pendahuluan
Paska  reformasi  daerah  diberikan  Otonomi  Luas.  Dalam  artian  daerah diberikan  kewenangan  mengurus  dan  mengatur  semua  urusan  pemerintah diluar  yang  menjadi  urusan  pemerintah  yang  ditetapkan  dalam  Undang- Undang  No  32  Tahun  2004.  Daerah  memiliki  kewenangan  membuat kebijakan  daerah  untuk  memberi  pelayanan,  peningkatan  peran  serta, prakarsa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang  bertujuan  pada  peningkatan kesejahteraan rakyat.
Untuk  melaksanakan  tujuan  otonomi  daerah  diperlukan  aparatur negara  yang  berkualitas.  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  sebagai  unsur  utama sumber  daya  manusia  aparatur  negara  mempunyai  peranan  yang  penting dalam  mengemban  tugas  pemerintahan  dan  pembangunan.  Kelancaran penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelaksanaan  pembangunan  sangat tergantung oleh kinerja PNS dan pemimpin.
Menurut  Safaria  (8:2004)  menyatakan  bahwa  sistem  kehidupan  dan organisasi  sendiri  pada  dasarnya  bersifat  mengalir,  dinamis,  dan  secara potensial  selalu  mempunyai  kecenderungan  untuk  memperbaharui  dirinya
1. Alumni Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
2. Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda 3. Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
sendiri. Pemimpin  yang terbaik saat  ini  adalah yang belajar  untuk “berjalan mengikuti arus” dan “mengalir seperti air”, untuk menerima perubahan yang tidak  bisa  ditolak  dan  berusaha  melihat  perubahan  sebagai  peluang  untuk meraih sukses dan sumber energi potensial. Pemimpin ini melihat perubahan sebagai kesempatan untuk mengembangkan diri, mengembangkan organisasi serta  memberdayakan  para  bawahan.  Melampaui  hal  tersebut,  pemimpin sejati  bahkan  sengaja  menciptakan  dan  mendorong  perubahan  yang  terus- menerus  bagi  organisasi  dan  anggotanya.  Mereka  berkeyakinan  bahwa stabilitas  berarti  kehilangan  inovasi,  kehilangan  inovasi  berarti  kematian bagi organisasi.
Menurut  Safaria  (5:2004)  menyatakan  bahwa  salah  satu stereotype yang  bias  adalah  bahwa  pemimpin  merupakan  orang  yang  harus  lebih berkualitas  dan  berbeda  dibandingkan  bawahannya  akan  tetapi, kenyataannya  kualitas  yang  dibutuhkan  untuk  menjadi  seorang  pemimpin yang  efektif  adalah  juga  yang  dibutuhkan  oleh  bawahannya.  Untuk  bisa berhasil,  organisasi  juga  membutuhkan  para  bawahan  yang  berkualitas. Sebab,  tanpa  bawahan  yang  berkualitas,  pemimpin  akan  melangkah  dengan timpang. Bawahan yang efektif bekerja dengan antusiasme, dinamis, kreatif, dan mempunyai komitmen yang tinggi pada tugasnya dan organisasi. Mereka meninggalkan  kepentingan  pribadi,  dan  berani  melakukan  tindakan  yang tepat.  Bawahan  yang  efektif  bukan  bawahan  yang  bertipe  “asal  bapak senang”  yang  secara  buta  mengikuti  apa  yang  diinginkan  pemimpinnya. Pemimpin  yang  efektif  dan  bawahan  yang  efektif  merupakan  manusia  yang sama,  tetapi  memiliki  peran  yang  berbeda  pada  waktu  yang  berbeda. Idealnya,  kepemimpinan  dimiliki  dan  diperankan  baik  oleh  pemimpin  dan bawahan  yang  secara  individual  terlibat  aktif  dan  bertanggung  jawab  atas tugasnya  agar  dapat  menghasilkan  kinerja  yang  sesuai  dengan  tujuan organisasi.
Sekretaris  Daerah  Kota  Samarinda  merupakan  kepala  satuan  kerja perangkat daerah berbentuk Sekretariat Daerah yang karena kedudukannya sebagai  pejabat  pembina  pegawai  negeri  sipil  di  daerah  dan  sekaligus bertindak  selaku  koordinator  pengelolaan  keuangan  daerah  yang mempunyai  tugas  dan  kewajiban  membantu  kepala  daerah  dalam penyusunan  kebijakan  dan  mengkoordinasikan  dinas  daerah  dan  lembaga teknis  daerah,  di  mana  dalam  perannya  sebagai  Sekretaris  Kota  Samarinda memiliki  fungsi  yang  sangat  penting  untuk  meningkatkan  kinerja  aparatur agar  tercapai  tujuan  pembanguan  dan  kesejahteraan  masyarakat  Kota Samarinda.
Teori dan Konsep Pemimpin dan Kepemimpinan Secara  etimologis  ”pimpinan”  dan  ”Kepemimpinan”  itu  berasal  dari kata  :  ”pimpin”  ( to  head)  maka  dengan    konjugasi  berubah  menjadi ”pimpinan ( leader) dan ”kepemimpinan” (leadership).
Menurut Rivai (3:2006) menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan seni  mempengaruhi  dan  mengarahkan  orang  dengan  cara  kepatuhan, kepercayaan,  kehoramatan,  dan  kerja  sama  yang  bersemangat  dalam mencapai  tujuan  bersama.  Selain  itu  kepemimpinan  pada  hakikatnya merupakan  proses  mempengaruhi  atau  memberi  contoh  dari  pemimpin kepada  pengikutnya  dalam  upaya  mencapai  tujuan  organisasi.  Menurut George  R.  Terry  dalam  Thoha  (5:2006)  merumuskan  bahwa  kepemimpinan adalah  aktifitas  untuk  mempengaruhi  orang-orang  supaya  diarahkan mencapai tujuan organisasi.
Menurut Rivai (2006:53) Secara  operasional dapat dibedakan  dalam 5 fungsi pokok kepemimpinan, yaitu:
1) Fungsi instruksi.
Fungsi  ini  bersifat  satu  arah.  Pemimpin  sebagai  komunikator merupakan  pihak  yang  menentukan  apa,  bagaimana,  bilamana,  dan  di mana perintah itu dikerjakan agar kepeutusan dapat dilaksanakan secara efektif.  Kepemimpinan  yang  efektif  memerlukan  kemampuan  untuk menggerakkan  dan  memotivasi  orang  lain  agar  mau  melaksanakan perintah.
Instruksi Kerja adalah pemberian petunjuk pada pengoperasian suatu proses  kerja  yang  harus  dilakukan  oleh  satu  orang  atau  satu  unit  yang terlibat  atau  yang  fungsi  tugasnya  dapat  mempengaruhi  kegiatan  dalam suatu  organisasi.  Instruksi  kerja  pada  umumnya  dibuat  untuk menghindari  dan  mengurangi  potensi  kesalahan  terhadap  suatu pekerjaan.  Pembuatan  instruksi  kerja  dilakukan  oleh  masing-masing bagian dan bersifat teknis.
2) Fungsi konsultasi.
Fungsi  ini  bersifat  komunikasi  dua  arah.  Pada  tahap  pertama  dalam usaha  menetapkan  keputusan,  pemimpin  kerapkali  memerlukan  bahan pertimbangan,  yang  mengharuskannya  berkonsultasi  dengan  orang- orang  yang  dipimpinnya  yang  dinilai  mempunyai  berbagai  bahan informasi  yang  diperlukan  dalam  menetapkan  keputusan.  Tahap berikutnya  konsultasi  dari  pimpinan  pada  orang-orang  yang  dipimpin dapat  dilakukan  setelah  keputusan  ditetapkan  dan  sedang  dalam pelaksanaan.  Konsultasi  itu  dimaksudkan  untuk  memperoleh  masukan berupa  umpan  balik  untuk  memperbaiki  dan  menyempurnakan keputusan-keputusan  pimpinan,  akan  mendapat  dukungan  dan  lebih mudah  memberikan  instruksi,  sehingga  kepemimpinan  berlangsung efektif.
3)  Fungsi partisipasi.
Menurut  Soetrisno  (1995:207)  menyatakan  definisi  partisipasi  yang berlaku  di  kalangan  lingkungan  aparat  perencana  dan  pelaksana pembangunan  adalah  kemauan  aparat  untuk  mendukung  secara  mutlak program-program pemerintah yang di rancang dan ditentukan tujuannya oleh  pemerintah  dan  partisipasi  merupakan  suatu  kerja  sama  untuk mencapai suatu tujuan.
4) Fungsi delegasi.
Menurut  Taylor  (15:2007)  delegasi  adalah  proses  penyerahan pekerjaan  kepada  bawahan. Kata kuncinya  adalah proses. Delegasi tidak berarti  melimpahkan  pekerjaan  kepada  seseorang  tanpa  pelatihan  atau petunjuk  sebelumnya  atau  secara  terus-menerus  memberikan  delegasi kepada  karyawan  yang  sama,  selain  itu  delegasi  tidak  berarti menyerahkan  semua  pekerjaan  kepada  karyawan.  Pekerjaan  yang diserahkan  adalah  pekerjaan  yang  berada  di  dalam  bidang tanggungjawab  seorang  pemimpin,  pemimpin  menganggap  bawahan bertanggungjawab  atas  hasil  pekerjaannya.  Tanggung  jawab  terakhir terletak  pada  pemimpin  dan  pemimpin  tesebut  akan  bertanggungjawab terhadap atasan yang lebih tinggi.
5) Fungsi pengendalian.
Pengendalian  menurut  Hansen  dan  Mowen  dalam  Halim  (2000:4) adalah proses penetapan standar, dengan menerima umpan balik berupa kinerja  sesungguhnya  dan  mengambil  tindakan  yang  diperlukan  jika kinerja  sesungguhnya  berbeda  secara  signifikan  dengan  apa  yang  telah direncanakan.  Suatu  organisasi  juga  harus  dikendalikan  jalannya,  hal  ini dimaksudkan  untuk  menjamin  aktivitas  yang  sedang  dilakukan  sesuai dengan apa yang telah ditetapkan organisasi. Suatu sistem pengendalian mempunyai  beberapa  elemen  yang  memungkinkan  pengendalian berjalan  dengan  baik,  elemen-elemen  tersebut  adalah:  detektor  atau sensor, alat pembanding, efektor, dan jarimgan komunikasi.

## Kinerja
Pramutardi  (1995:6)  mengemukakan  bahwa  “indikator  kinerja  adalah pernyataan  yang  bersifat  kuantitatif  maupun  kualitatif,  yang  menunjukkan kualitas  atau  mutu  pencapaian  tujuan”.  Menurut  Dwiyanto  (2000:48-49) untuk  mengukur  kinerja  birokrasi  publik,  indikator  yang  dapat  digunakan adalah sebagai berikut:
1) Produktifitas Konsep  produktifitas  tidak  mengukur  tingkat  afisiensi,  tetapi  juga efektifitas  pelayanan.  Produktifitas  pada  umumnya  dipahami  sebagai rasio antara input dengan output.
2) Kualitas Layanan Banyak  pandangan  negatif  yang  terbentuk  mengenai    organisasi  publik muncul  karena  ketidakpuasan  masyarakat  terhadap  kualitas  layanan yang  diterima  dari  organisasi  publik.  Dengan  demikian  kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik.
3) Responsivitas
Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan pengembangan  program-program  pelayanan  publik  sesuai  dengan kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat.  Secara  singkat  responsivitas
menunjukkan pada keselarasan program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
4) Responsibilitas Responsibilitas  menjelaskan  apakah  pelaksanaan  kegiatan  organisasi publik  itu  dilakukan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  administrasi  yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi.
5) Akuntabilitas Akuntabilitas  publik  menunjuk  pada  seberapa  besar  kebijakan  dan kegiatan  organisasi  publik  tunduk  pada  para pejabat politik  yang  dipilih oleh  rakyat.  Dalam  konteks  ini,  konsep  akuntabilitas  publik  dapat digunakan  untuk  melihat  seberapa  besar  kebijakan  dan  kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak.

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan Profil Birokrasi Pemerintah Kota Samarinda
Kota  Samarinda  merupakan  wilayah  daratan  yang  dibelah  oleh  Sungai Mahakam sehingga terbagi menjadi wilayah Samarinda Seberang (utara) dan wilayah  Samarinda  Kota  sebagai  pusat  pemerintahan  daerah  (selatan). Struktur  perekonomian  Kota  Samarinda  masih  didomonasi  oleh  sektor industri pengolahan.
Berdasarkan  peraturan  Daerah  Kotamadya  Daerah  Tingkat  II Samarinda  Nomor  1  Tahun  1998,  ditetapkan  sebagai  hari  jadi  Kota Samarinda tanggal 21 Januari 1968. Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda berkedudukan  sebagai  ibu  kota  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Segi  geografis terletak  di  daerah  khatulistiwa,  yaitu  0°21’18”-1°09’16”  LS  dan  116°15’16”- 117°24’16” BT.
Lokasi  penelitian  dilakukan  di  Sekretariat  Kota  Samarinda  tepatnya pada  Kantor  Balai  Kota  Samarinda  yang  berada  di  Jalan  Kesuma  Bangsa. Sekretariat  Daerah  yang  selanjutnya  di  singkat  SETDA,  merupakan  unsur pembantu  pimpinan  Pemerintah  Kota  Samarinda.  SETDA  dipimpin  oleh seorang SEKDA yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.  Sekretariat  Daerah  Kota  Samarinda  mempunyai  tugas  membantu Walikota  dalam  melaksanakan  tugas  pokok  penyelenggaran  pemerintahan, pelaksanaan  pembangunan  dan  pembinaan  masyarakat  serta  pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kota Samarinda.
Fungsi Instruksi Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Menurut  Rivai  (2006:53)  menjelaskan  bahwa  fungsi  instruksi  bersifat satu  arah.  Pemimpin  sebagai  komunikator  merupakan  pihak  yang menentukan  apa,  bilamana,  dan  dimana  perintah  itu  dikerjakan  agar keputusan  dapat  dilaksanakan  secara  efektif.  Kepemimpinan  yang  efektif merupakan  untuk  menggerakkan  dan  memotivasi  orang  lain  agar  mau melaksanakan perintah.
Berdasarkan  penelitian  diketahui  bahwa  Sekretaris  Daerah  dalam memberikan instruksi disertai dengan arahan dan petunjuk-petunjuk, tetapi secara  garis besar saja, karena dinilai bahwa  arahan  dan petunjuk-petunjuk instruksi  tersebut  sudah  sesuai  dengan  peraturan  Pemerintah  Kota samarinda  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang  Penjabaran  Tugas,  Fungsi  dan Tata Kerja Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  fungsi  instruksi  Sekretaris  Kota  sudah sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun  2011  tentang    Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Akan tetapi instruksi  Sekretaris  Kota mengalami hambatan  karena keterlambatan dana  dari  Pemerintah  Pusat  ke  Pemerintah  Daerah  yang  mengakibatkan Sekretaris  Kota  tidak  dapat  mementukan  keputusan  secara  efektif  dan pegawai  menjadi  kurang  termotivasi  karena  tidak  didorong  dengan  reward atau  penghargaan  sehingga  kinerja  aparatur  di  Sekretariat  daerah  Kota Samarinda  belum  optimal  padahal  keuangan  merupakan  hal  terpenting dalam  penyelanggaran  kegiatan  Pemerintah  Daerah  supaya  berjalan  sesuai dengan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan.

## Fungsi Konsultasi Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur
Menurut Rivai (2006 :53) menjelaskan bahwa fungsi konsultasi bersifat komunikasi  dua  arah.  Pada  tahap  pertama  dalam  usaha  menetapkan keputusan,  pemimpin  kerapkali  memerlukan  bahan  pertimbangan  yang mengharuskannya berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya yang dinilai  mempunyai  berbagai  bahan  informasi  yang  diperlukan  dalam menetapkan  keputusan.  Tahap  berikutnya  konsultasi  dari  pimpinan  pada orang-orang  yang  dipimpin  dapat  dilakukan  setelah  keputusan  ditetapkan dan sedang dalam pelaksanaan.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Sekretaris Daerah dalam pengambilan  keputusan  melakukan  konsultasi  dengan  pegawai,  tetapi  tidak semua  pegawai  yang  dapat  berkonsultasi  dengan  Sekretaris  Daerah. Sekretaris  Daerah  berkonsultasi  dengan  pejabat  struktural  yang berkompeten  yaitu  pejabat  yang  mampu  dipercaya  oleh  Sekretaris  Daerah seperti melalui Staf Ahli dan Asisten.
Konsultasi ini dilakukan melalui dialog dan rapat koordinasi terbatas, selain itu rapat tersebut dilakukan secara internal. Rapat koordinasi tersebut hanya  dilakukan  di  kantor  dimaksudkan  agar  Staf  Ahli  dan  Asisten  lebih fokus  dan  dapat  mengeluarkan  ide-ide  positif  serta  bahan-bahan pertimbangan  yang  baik  untuk  Sekretaris  Kota,  misalnya  konsultasi mengenai  pencegahan  dan  penanggulangan  bencana  yang  terjadi  di  Kota Samarinda  yang  pada  umumnya  bencana  alam  berupa  banjir  dan  tanah longsor serta bencana kebakaran lingkungan rumah penduduk.
Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi konsultasi Sekretaris Kota dalam meningkatkan  kinerja  aparatur  sudah  optimal,  hal  ini  dapat  dilihat  dari adanya  kerja  sama  dan  komunikasi  Sekretaris  Kota  dengan  Staf  Ahli, kemudian  Sekretaris  Kota  meminta  masukan  dari  Staf  Ahli  mengenai
masalah  yang  dihadapi,  begitu  juga  sebaliknya  Staf  Ahli  memberikan masukan yg mampu menjadi bahan pertimbangan bagi Sekretaris Kota untuk menyelesaikan  masalah  yang  dihadapi,  sehingga  terjalin  komunikasi  dua arah sesuai dengan struktur organisasi di Sekretariat Kota Samarinda.
Fungsi Partisipasi Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur
Menurut  Rivai  (2006:54)  dalam  menjalankan  fungsi  partisipasi  ini pemimpin  berusaha  mengaktifkan  orang-orang  yang  dipimpinnya,  baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya.  Partisipasi  tidak  berarti  bebas  berbuat  semaunya,  tetapi dilakukan  secara  terkendali  dan  terarah  berupa  kerja  sama  dengan  tidak mencampuri  atau  mengambil  tugas  pokok  orang  lain.  Keikutsertaan pemimpin harus tetap dalam fungsi sebagai pemimpin dan bukan pelaksana. Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  dapat  diketahui  bahwa  Sekretaris Kota  mengikutsertakan  pegawai  dalam  pelaksanaan  keputusan  dan keputusan  tersebut  dilaksanakan  dengan  baik,  karena  diputuskan  secara bersama-sama dan kemungkinan hambatan sudah dibicarakan.
Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  fungsi  partisipasi  yang  dilakukan Sekretaris  Kota  sudah  optimal  dalam  meningkatkan  kinerja,  hal  ini  dapat dilihat  dari  adanya  keikutsertaan  dan  peran  aktif  semua  pegawai  dalam mensukseskan  program  pemerintah  yaitu  peningkatan  ketentraman  dan ketertiban di lingkungan Kota Samarinda.

## Fungsi Delegasi Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur
Menurut  Rivai  (2006:54)  menjelaskan  bahwa  fungsi  delegasi  ini dilaksanakan  dengan  memberikan  pelimpahan  wewenang  membuat  atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari  pimpinan.  Fungsi  delegasi  pada  dasarnya  berarti  kepercayaan.  Orang- orang penerima delegasi itu harus diyakini merupakan pembantu pemimpin yang memiliki kesamaan prinsip, persepsi dan aspirasi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  dapat  diketahui  bahwa  fungsi delegasi  yang  dilakukan  dengan  arahan  dan  petunjuk,  tetapi  hanya  dalam garis  besarnya  saja.  Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  tentunya memiliki  tugas  dan  wewenang,  yang  tugas  dan  wewenang  tersebut  akan dilimpahkan  lagi  pada  bawahannya,  hal  ini  terdapat  dalam  UU  nomor  32 Pasal  25  yang  salah  satunya  menyatakan  bahwa  Sekretaris  Kota  harus mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah. Kewajiban daerah ini salah satunya  adalah  membuat  laporan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah kepada  seluruh  masyarakat  yang  dibuat  berdasarkan  PP  Nomor  3  Tahun 2007.  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  atau  yang  disingkat LPPD  ini  merupakan  laporan  seluruh  kegiatan  atau  hasil  kerja  di  Kantor Sekretariat  Kota  Samarinda  yang  dikumpulkan  dari  laporan  kerja  di  tiap bagian dan di gabung menjadi satu dalam bentuk LPPD.
Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa fungsi delegasi sudah optimal dalam meningkatkan kinerja aparatur di Sekretariat Kota Samarinda. Hal ini
dapat  dilihat  dari  adanya  Sekretaris  Kota  yang  melimpahkan  dan membagikan  tugasnya  pada  Asisten  dan  Kepala  Bagian,  kemudian  Asisten dan Kepala Bagian melaksanakan tugas yang telah didelegasikan kepadanya. Pada tahap selanjutnya Sekretaris Kota akan menilai tugas yang dilaksanakan Asisten dan Kepala Bagian tersebut.
Fungsi Pengendalian Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Menurut  Rivai  (2006:55)  menjelaskan  bahwa  fungsi  pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses atau efektif mampu mengatur aktivitas  anggotanya  secara  terarah  dan  dalam  koordinasi  yang  efektif, sehingga  memungkinkan  tercapainya  tujuan  bersama  secara  maksimal. Fungsi  pengendalian  dapat  diwujudkan  melalui  kegiatan  bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  pengendalian  dapat diwujudkan  melalui  kegiatan  bimbingan,  pengarahan,  koordinasi  dan pengawasan sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil.  Jika  dilihat  dari  segi  bimbingan,  pengarahan dan koordinasi ternyata pegawai Sekretariat Kota Samarinda merasa bahwa tidak  semua  pegawai  yang  pekerjaannya  selalu  diarahkan  oleh  Sekretaris Kota  atau  dalam  arti  koordinasi  yang  kurang  antara  pemimpin  dengan seluruh  pegawai,  kerena  hanya  pegawai  yang  berkompeten  saja  yang  bisa berkoordinasi langsung dengan Sekretaris Kota.
Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  fungsi  pengendalian  Sekretaris  Kota belum  optimal  dalam  meningkatkan  kinerja  aparatur.  Hal  ini  dilihat  bahwa masih  ditemukannya  pegawai  yang  keluar  pada  saat  jam  kantor,  masih ditemukannya  pegawai  yang  melanggar  tata  tertib  sehingga  dinon  aktifkan dalam  bekerja,  pegawai  merasa  bahwa  atasan  selalu  nyaman  untuk memerintah bawahan dan punya perasaan iri dengan pendapatan atasannya sehingga malas bekerja. Pada kenyataannya pengendalian memang dilakukan tetapi  tidak  secara  langsung,  pengendalian  hanya  dilakukan  dalam  garis besarnya saja, selanjutnya pegawai tersebutlah yang dituntut untuk memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam bekerja.
Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  Fungsi  Kepemimpinan  Sekretaris  Kota Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur.
Dalam  pelaksanaan  fungsi  kepemimpinan  Sekretaris  Kota  dalam meningkatkan  kinerja  aparatur  yang  sudah  berjalan  tentunya  terdapat beberapa  faktor  yang  mendukung  dan  menghambat  pelaksanaan  fungsi kepemimpinan  tersebut,  berikut  adalah  hasil  wawancara  dengan  beberapa informan dapat diketahui bahwa :
a. Faktor  pendukung  fungsi  kepemimpinan  Sekretaris  Kota  dalam meningkatkan kinerja aparatur antara lain :
1) Adanya  kerja  sama  yang  baik  dengan  pihak-pihak  yang berkompeten  dalam  proses  pemecahan  masalah,  hal  ini  juga didorong kerja sama dengan pihak swasta.
2) Hubungan  kerja  sama  yang  saling  aktif  interaktif  dalam menetapkan  keputusan  maupun  dalam  pelaksanaan  keputusan, sehingga dapat mengurangi terjadinya kesalahan.
3) Jarak antar satu bagian ke bagian lain yang tidak jauh atau dalam satu  lokasi  dan  mudah  untuk  dijangkau  sehingga  memudahkan untuk bekerja sama dalam menyelesaikan program kerja.
b. Faktor  penghambat  fungsi  kepemimpinan  Sekretaris  Kota  dalam meningkatkan kinerja aparatur antara lain :
1) Keterlambatan  turunnya  dana  dari  pemerintah  pusat  kepada pemerintah  kota  Samarinda  yang  mengakibatkan  tertundanya kegiatan-kegiatan di semua SKPD dan lembaga teknis lainnya.
2) Sebagian  besar  aparatur  dan  masyarakat  memiliki  persepsi  yang beragam,  sehingga  sulit  untuk  menyatukan  pendapat  dalam penyelesaian suatu masalah.
3) Kesadaran masyarakat masih kurang dan menganggap sepenuhnya tanggung jawab pemerintah Kota Samarinda.
4) Belum  optimalnya  pelasanaan  ketentraman  dan  ketertiban dilingkungan Kota Samarinda.

## Kesimpulan
Dari  hasil  pembahasan  sebelumnya  penulis  menarik  beberapa kesimpulan sebagai berikut; pertama, fungsi kepemimpuinan Sekretaris Kota Samarinda  cukup  optimal.  Hal  ini  dibuktikan  melalui  beberapa  fungsi  yang berjalan  dengan  baik  yaitu  fungsi  konsultasi,  partisipas  dan  delegasi. Sementara  yang  kurang  optimal  adalah  fungi  instruksi  dan  pengendalian. Oleh  karena  fungsi  fungsi  tersebut  berjalan  dengan  baik,  maka  mampu meningkatkan  kinerja  aparatur  di  Kantor  Balai  Kota  Samarinda.  Kedua, faktor yang menghambat dan mendukung Implementasi Pelayanan Perijinan Satu Pintu di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara yakni
a. Faktor  penghambat  :  rendahnya  pemahaman  masyarakat  terhadap pengurusan  ijin usaha khususnya  mengenai  persyaratan  berkas  yang harus dipenuhi dalam proses administrasi sehingga belum optimalnya tertib administrasi di Kabupaten Malinau. Selain itu belum optimalnya pengawasan  yang  dilakukan  petugas  dalam  melakukan  monitoring terhadap  warga  masyarakat  yang  memiliki  usaha  -  usaha  yang memerlukan perijinan.
b. Faktor  pendukung  :  adanya  komitmen  Bupati  untuk  meningkatkan mutu pelayanan dibidang perijinan baik dari segi peningkatan sumber daya  manusia  maupun  fasilitas  operasional,  sehingga    indeks kepuasan  masyarakat  khsususnya  dalam  bidang  perijinan  dapat ditingkatkan. Serta stabilitas ketertiban dan keamanan yang kondusif di  wilayah  Kabupaten  Malinau  yang  memungkinkan  semakin meningkatnya iklim investasi ke daerah ini.
Saran – saran
Berdasarkan  hasil  kesimpulan  di  atas,  penulis  mencoba  untuk memberikan  saran-saran  sebagai  berikut;  Pertama,  menjaga  hubungan silaturahmi  dan  kerja  sama  yang  lebih  baik  antara  pemimpin  dengan bawahan  agar  pelaksanaan  fungsi  instruksi  yang  dijalankan  Sekretaris Daerah  menjadi  lebih  lancar.  Kedua,  meningkatkan  anggaran  untuk meningkat  pelaksanaan  keamanan  dan  ketertiban  di  Kota  Samarinda  selain itu,  Pemerintah  kota  samarinda  harus  memiliki  dana  cadangan  agar  dapat menanggulangi  keterlambatan  dana  sehingga  kegiatan  pelayanan  terhadap masyarakat  berjalan  dengan  lancer.  Ketiga,  dalam  pelaksanaan  fungsi pengendalian  Sekretaris  Daerah  maka  perlu  dibentuk  tim  penilai  akreditasi pegawai  agar  pegawai  lebih  terarah  dalam  melaksanakan  tugas  dan pekerjaannya.  Terakhir,  jumlah  pegawai  yang  terlalu  banyak  pada  kantor Balai  Kota  Samarinda  dapat  dimutasikan  sebagian  ke  kantor-kantor  lain termasuk  ke  kantor  Satpol  PP  yang  membutuhkan  pegawai,  sehingga pelaksanaan kegiatan pegawai pada kantor Balai Kota Samarinda dapat lebih efektif dalam bekerja serta lebih mendapatkan perhatian khusus.
Daftar Pustaka Halim,  Abdul.  2000. Sistem Pengendalian Manajemen,  Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta.
Karjadi. 1977. Kepemimpinan, Politeia, Bogor. Rivai, Veithzal. 2002. Kepemimpinan dan perilaku Organisasi,  Raja Grafindo Persada, Jakarta.`
Safaria, Triantoro. 2004. Kepemimpinan. Graha Ilmu, Yogyakarta Taylor, Harold L. 1989. Delegasi, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta. Terry, George R. 1986. Azas-azas Manajemen, Alumni, Bandung. Tunggal, Amin Widjaja. 1993. Sistem Pengendalian Manajemen,  Rineka Cipta,
Jakarta.
Thoha,  Miftah.  2006. Kepemimpinan  dalam  Manajemen,    Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Peraturan Walikota Samarinda Nomor 021 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas,  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Struktur  Organisasi  Sekretariat
Daerah Kota Samarinda.