PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Magister Hukum Universitas Bandar Lampung
Terbit Pertama Kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli
EDITOR IN-CHIEF Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H
EDITORIAL BOARDS MEMBERS Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum Dr. Erlina B, S.H., M.H Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H
MANAGING EDITOR Indah Satria, S.H., M.H

## ASSISTANT EDITORS
Yulia Hesti, S.H., MH Shany Carolina Mawuntu
PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret) Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta) Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

## Alamat:
Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142 Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: jurnal.mh@ubl.ac.id
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui  bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

## PRINSIP DAN KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
Yulia Hesti 1 , Risna Intiza 2

## Abstract
Family is the smallest government, where there are problems or conflicts that occur in both parenting, protection, supervision, education and giving freedom in choosing skills, favorites that can be developed and applied in society and for the future. Seeing more  and  more  cases  of  bullying,  violence  in  schools  and  in  the  community  is growing,  worrying  parents.  Based  on  that  background,  the  formulation  of  the problem  is  whether  the  Principles  and  Policies  in  The  Development  of  Children- Worthy  Cities  based  on  the  Regulation  of  the  Minister  of  State  for  Women Empowerment  and  Child  Protection  on  Child  Development  Policy  No.  11  of  2011. Based on Article 5, it affirms that the government in creating programs and policies that put children's rights first, both to grow and develop children because the current growth of the child will have an impact on their lives in the future. Give breadth so that the child can give his opinion according to his point of view, because we do not know that there is a great potential that exists on each side of the child. Children are the next generation of the nation, the pride of every parent and family, who must be looked after and protected as best they can. Under Article 6, its policy governs a. civil rights and freedoms; b. family environment and alternative parenting; c. basic health and  well-being;  d.  education,  leisure  use,  and  cultural  activities;  and  e.  special protection.  The  principles  in  government  management  must  be  transparency, accountability,  participation,  information  disclosure,  and  legal  supremacy,  and  not discrimination  or  discriminating  between  tribes,  races,  cultures  and  others.  The policy on children's rights is a civil right in which the right to identity is the child has a birth certificate.

## Keywords : Principles, Policies, Child-Worthy Urban Development

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  hukum  sesuai  dengan  isi  dari  Pasal  1  Ayat  (3) Undang  Undang  Dasar  Nagara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Negara  Hukum Indonesia  secara  materiil  dikenal  dengan  istilah welfare  state atau  negara kesejahteraan.  Mahfud  MD  mengatakan  bahwa  dalam welfare  state atau  negara
1 Dosen fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, hesti@ubl.ac.id
2 Mahasiswa Magister Hukum Universitas Bandar Lampung, risna.intiza@gmail.com
hukum  materiil  (dinamis)  pemerintah  harus  bertanggung  jawab  atas kesejahteraan  rakyat.  Pemerintah  tidak  boleh  bersifat  pasif  atau  berlaku  sebagai penjaga  malam  (negara  hukum  formil),  melainkan  harus  aktif  melaksanakan upaya-upaya  untuk  membangun  kesejahteraan  masyarakatnya  dengan  cara mengatur kehidupan ekonomi dan social. 3
Dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  berisikan  bahwa  “untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”, hal inilah yang menjadi  dasar  dan  tujuan  nasional  yang  harus  diwujudkan.  Guna  tercapainya tujuan  nasional  tersebut  maka  pemerintahan  baik Pemerintah  Pusat,  Pemerintah Daerah  Propinsi,  dan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  akan  terus  berusaha dan berupaya guna mewujudkan kehidupan yang sejahatera, aman, bahagia serta tidak diskriminasi.
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas  konsep  ini  mengandung  konsekuensi bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan hukum dan  harus  bertanggungjawab    atas  kesejahteraan  rakyat.  Setiap  warga  negara berhak  mendapatkan  perlindungan  guna  terciptanya  rasa  aman  dan  nyaman dalam  menjalankan  kehidupan  bermasyarakat.  Pemerintah  harus  terus  berupaya menciptakan  dan  membuat  program  kegiatan  guna  terwujudnya  rasa  aman  dan bahagia  yang  bisa  dirasakan  oleh  setiap  masyarakat  secara  umum  dan  keluarga secara khusus.
Keluarga  merupakan  pemerintahan  yang  terkecil,  dimana  terdapat permasalahan  ataupun  konflik  yang  terjadi  didalamnya  baik  mengenai pengasuhan,  perlindungan,  pengawasan,  pendidikan  dan  memberikan  kebebasan dalam  memilih  keahlian,  kesukaan  yang  dapat  dikembangkan  dan  diterapkan dimasyarakat  dan  untuk  masa  depan.    Menurut  sayekti,  keluarga  adalah  satu ikatan atau persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan  jenis  yang  hidup  bersama  atau  seorang  laki-laki  atau  seorang perempuan  yang  sudah  sendirian  dengan  atau  tanpa  anak,  baik  anaknya  sendiri, atau adopsi dan tinggal dalam sebuah rumah tangga. 4
Berdasarkan  keterangan  diatas  dikatakan  keluarga  apabila  didalamnya terdapat suami, istri dan anak (atau tanpa anak) baik anak kandung, tiri ataupun adopsi.  Dimasa  saat  ini  para  orang  tua  merasa  sangat  khawatir  ketika  anak- anaknya  keluar  dari  rumah  untuk  sekolah  sendiri,  bermain  bahkan  belajar bersama  teman-temannya.  Melihat  kasus-kasus  perundungan  yang  semakin  hari
3 Moch  Mahmud  MD.  19990. Hukum  dan  Pilar-Pilar  Demokrasi .  Cetakan  Pertama.  Gama Media Offset, Yogyakarta. hlm. 24
4 https://www.dosenpendidikan.co.id/ pengertian-keluarga-menurut-para-ahli / diakses pada hari senin 3 agustus 2020, pukul 14.24 WIB
semakin meningkat, kekerasan disekolah dan  dilingkungan masyarakat pun yang semakin banyak, membuat para orang tua menjadi khawatir.
Berdasarkan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  Perundungan  adalah proses, cara, perbuatan merundung yang dapat diartikan sebagai seseorang yang menggunakan  kekuatan  untuk  menyakiti  atau  mengintimidasi  orang-orang  yang lebih  lemah  darinya.  Dengan  fakta-fakta  tersebut  diatas  membuat  setiap Pemerintah Kota/Kabupaten untuk segera membuat Kota Layak Anak. Kota Layak Anak merupakan langkah untuk menciptakan lingkungan yang dapat mengaspirasi hak-hak anak melalui program dan kebijakan pemerintah.
Seperempat abad sudah Konvensi Hak Anak (KHA) diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1991. Ratifikasi tersebut merupakan  wujud  nyata  komitmen  pemerintah  dalam  memberikan  jaminan  atas pemenuhan  hak  dan  perlindungan  seluruh  anak  Indonesia. 5 Berdasarkan keterangan  tersebut  diatas  maka  untuk  setiap  tahapan  dan  proses  mengenai kehidupan tentang anak harus mengacu kepada KHA. KHA ini mempertegas bahwa pemenuhan  hak  dan  perlindungan  anak  wajib  dilakukan  oleh  pemerintah. Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  rumusan  permasalahannya  adalah Apakah  Prinsip  Dalam  Pengembangan  Kota  Layak  Anak  berdasarkan  Peraturan Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak  Tentang Kebijakan  Pengembangan  Kabupaten/Kota  Layak  Anak  Nomor  11  Tahun  2011? Apakah Kebijakan Dalam Pengembangan Kota Layak Anak berdasarkan Peraturan Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak  Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Nomor 11 Tahun 2011?

## II. PEMBAHASAN
a. Pengertian Anak Menurut Para Ahli
Menurut  John  Lock  anak  adalah  pribadi  yang  masih  bersih  dan  peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan. Augustinus, yang dipandang sebagai peletak dasar permulaan psikologis anak, menyatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang  dari  hukum  dan  ketertiban  yang  disebabkan  oleh  keterbatasan pengetahuan  pengertian  terhadap  realita  kehidupan,  anak-anak  lebih  mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.  Kasiram  mengatakan  anak  adalah  makhluk  yang  sedang  dalam  taraf perkembangan  yang  mempunyai  perasaan,  pikiran,  kehendak  sendiri,  yang kesemuanya itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangannya. 6
5 Sambutan  Menteri  Pemberdayaan    Perempuan  dan  Perlindungan  Anak. Dalam  Buku Menuju Indonesia Layak Anak : Praktik Cerdas dalam Pemenuhan Hak Anak . 2018
6 http://kurniawan-ramsen.blogspot.com/2015/02/ pengertiananak-dari-berbagai- perspektif.html ,  diakses pada tanggal 3 agustus 2020 pukul 14.40 WIB
Menurut    Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  Dan Perlindungan  Anak  Tentang  Kebijakan  Pengembangan  Kabupaten/Kota  Layak Anak Nomor 11 Tahun 2011, dalam Pasal  1 Ayat 1,  anak  adalah seseorang yang belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan.  Berdasarkan  pengertian  tersebut  anak  adalah  pribadi  yang  masih bersih, polos, sedang dalam proses perkembangan yang butuh bimbingan secara benar dan tepat.
b. Prinsip Dalam Pengembangan Kota Layak Anak berdasarkan Peraturan Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Nomor
11 Tahun 2011
Berdasarkan  Pasal  5  Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan Dan Perlindungan Anak Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak  Nomor  11  Tahun  2011,  Kebijakan  Pengembangan  KLA  dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:
1) Tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
2) Non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa,  paham  politik,  asal  kebangsaan,  status  ekonomi,  kondisi  fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
3) kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak  sebagai  pertimbangan  utama  dalam  setiap  kebijakan,  program,  dan kegiatan;
4) hak  untuk  hidup,  kelangsungan  hidup,  dan  perkembangan  anak,  yaitu menjamin  hak  untuk  hidup,  kelangsungan  hidup  dan  perkembangan  anak semaksimal mungkin; dan
5) penghargaan  terhadap  pandangan  anak,  yaitu  mengakui  dan  memastikan bahwa  setiap  anak  yang  memiliki  kemampuan  untuk  menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan
pandangannya  secara  bebas  terhadap  segala  sesuatu  hal  yang mempengaruhi dirinya.
Berdasarkan  isi  Pasal  tersebut  diatas  bahwa  dalam  pengelolaan pemerintahaan  harus  secara  transparansi,  akuntabilitas,  partisipasi,  keterbukaan informasi,  dan  supremasi  hukum,  dan  tidak  diskriminasi  ataupun  membeda- bedakan baik suku, ras, budaya dan lainnya. Membuat program dan kebijakan yang mendahulukan  hak  anak,  baik  untuk  tumbuh  dan  kembang  anak  karena pertumbuhan  anak  saat  ini  akan  berdampak  dengan  kehidupannya  dimasa  yang akan  datang.  Memberikan  keluasaan  agar  anak  dapat  memberikan  pendapatnya sesuai  dengan  sudut  pandangnya,  karena  kita  tidak  tahu  bahwa  ternyata  ada sebuah  potensi  besar  yang  terdapat  dalam  setiap  sisi  anak.  Anak  merupakan
generasi  penerus  bangsa,  kebanggaan  setiap  orang  tua  dan  keluarga,  yang  harus dijaga  dan  dilindungi  sebaik-baiknya.  Menurut  R.A.  Koesnan  anak-anak  yaitu manusia  muda  dalam  umur  muda  dalam  jiwa  dan  perjalanan  hidupnya  karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. 7 Berdasarkan pengertian tersebut sangatlah  penting  dalam  menjaga,  melindungi  dan  menciptakan  rasa  aman,  agar dapat terbentuknya kualitas pribadi anak yang baik.
c. Kebijakan  Dalam  Pengembangan  Kota  Layak  Anak  berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan

## Perlindungan Anak Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota
Layak Anak Nomor 11 Tahun 2011
Setiap  anak  memiliki  hak  yang  sama  untuk  tumbuh  dan  berkembang,  serta keberadaannya  diakui  oleh  setiap  masyarakat.  Namun  masih  banyak  ditemukan dimasyarakat  bahwa  seorang  anak  masih  belum  memiliki  hak  sipil,  kesehatan dasar, pendidikan dan sebagainya. Sehingga anak merasa tidak adil diperlakukan, mungkin  dengan  alasan  ekonomi  dari  keluarga.  Pemerintah  dalam  mewujudkan Kota  Layak  anak  harus  memiliki  kebijakan-kebijakan  yang  mengedepankan tentang  hak  anak  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  6  Peraturan  Menteri  Negara Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak  Tentang  Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Nomor 11 Tahun 2011, meliputi:
1) hak sipil dan kebebasan;
2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3) kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
5) perlindungan khusus.
Pasal  tersebut  diatas  memberikan  sebuah  penegesan  mengeni  kebijakan tentang  hak  anak  salah  satunya  adalah  hak  sipil  dimana  didalamnya  mengenai tentang  hak  atas  identitas  yaitu  sang  anak  memiliki  akte  kelahiran.  Sebagian masyarakat  masih  menganggap  bahwa  akta  kelahira  adalah  dokumen  yang  tidak wajib  dan  penting  dimiliki  oleh  seorang  anak,  namun  akta  keahiran  ini  sangat penting  dimiliki  oleh  setiap  anak,  karena  setiap  anak  butuh  penjelasan  secara otentik siapa ayah, ibunya serta kapan dan dimana dia dilahirkan.
Dalam  pengembangan  Kebijakan  KLA  merujuk  kepada  Konvensi  Hak  Anak (KHA)  yang  berisi  hak  anak  yang  dikelompokkan  ke  dalam  5  (lima)  klaster  hak anak yang terdiri dari:
7 R.A.  Koesnan, Susunan  Pidana  Dalam  Negara  Sosialis  Indonesia ,  Bandung  Sumur  2005, hlm. 113

## 1. Hak Sipil dan Kebebasan
a. Hak atas identitas Memastikan  bahwa  seluruh  anak  tercatat  dan  memiliki  kutipan  akta kelahirannya sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas  nama  dan  kewarganegaraan  anak  (termasuk  tanggal  kelahiran  dan silsilahnya);  menjamin  penyelenggaraan  pembuatan  akta  kelahiran  secara gratis; dan melakukan pendekatan layanan hingga tingkat desa/kelurahan.
b. Hak perlindungan identitas
Memastikan  sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak, seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama,  atau  penggelapan  asal-usul  serta  pemulihan  identitas  anak  sesuai dengan  keadaan  sebenarnya  sebelum  terjadinya  kejahatan  terhadap  anak tersebut,  dan  memberikan  jaminan  hak  prioritas  anak  untuk  dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.
c. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat Jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang bagi anak untuk  dapat  mengeluarkan  pendapat  atau  berekspresi  secara  merdeka sesuai keinginannya.
d. Hak berpikir, berhati nurani, dan beragama Jaminan  bahwa  anak  diberikan  ruang  untuk  menjalankan  keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.
e. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai Jaminan  bahwa  anak  bisa  berkumpul  secara  damai  dan  membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.
f. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi Jaminan  bahwa  seorang  anak  tidak  diganggu  kehidupan  pribadinya,  atau diekspos  ke  publik  tanpa  ijin  dari  anak  tersebut  atau  yang  akan mengganggu tumbuh kembangnya.
g. Hak akses informasi yang layak Jaminan  bahwa  penyedia  informasi  mematuhi  ketentuan  tentang  kriteria kelayakan  informasi  bagi  anak;  ketersediaan  lembaga  perijinan  dan pengawasan;  dan  penyediaan  fasilitas  dan  sarana  dalam  jumlah  memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis.
h. Hak  bebas  dari  penyiksaan  dan  penghukuman  lain  yang  kejam,  tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia Jaminan  bahwa  setiap  anak  diperlakukan  secara  manusiawi  tanpa  adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.
2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
a. Bimbingan dan tanggungjawab orang tua
Orang  tua  sebagai  pengasuh  utama  anak,  oleh  karena  itu  harus  dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam
pengasuhan  dan  tumbuh  kembang  anak,  meliputi  penyediaan  fasilitas, informasi  dan  pelatihan  yang  memberikan  bimbingan  dan  konsultasi  bagi orang  tua  dalam  pemenuhan  hak-hak  anak,  contoh:  Bina  Keluarga  Balita (BKB).
b. Anak  yang  terpisah  dari  orang  tua  Pada  prinsipnya  anak  tidak  boleh dipisahkan  dari  orang  tua  kecuali  pemisahan  tersebut  untuk  kepentingan terbaik bagi anak.
c. Reunifikasi Pertemuan kembali anak dengan orang tua setelah terpisahkan, misalnya terpisahkan karena bencana alam, konflik bersenjata, atau orang tua berada di luar negeri.
d. Pemindahan anak secara ilegal Memastikan bahwa anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri, contoh: larangan TKI anak.
e. Dukungan kesejahteraan bagi anak Memastikan  anak  tetap  dalam  kondisi  sejahtera  meskipun  orang  tuanya tidak  mampu,  contoh:  apabila  ada  orang  tua  yang  tidak  mampu memberikan  perawatan  kepada  anaknya  secara  baik  maka  menjadi kewajiban  komunitas,  desa/kelurahan  dan  pemerintah  daerah  untuk memenuhi kesejahteraan anak.
f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga Memastikan  anak-anak  yang  diasingkan  dari  lingkungan  keluarga  mereka mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara, contoh: anak yang  kedua  orangtuanya  meninggal  dunia,  atau  anak  yang  kedua  orang tuanya  menderita  penyakit  yang  tidak  memungkinkan  memberikan pengasuhan kepada anak.
g. Pengangkatan/adopsi anak Memastikan  pengangkatan/adopsi  anak  dijalankan  sesuai  dengan peraturan, dipantau, dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.
h. Tinjauan penempatan secara berkala Memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)  terpenuhi  hak  tumbuh  kembangnya  dan  mendapatkan perlindungan.
i. Kekerasan  dan  penelantaran  Memastikan  anak  tidak  mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
a. Anak penyandang disabilitas Memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.
b. Kesehatan dan layanan kesehatan
Memastikan  setiap  anak  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang komprehensif dan terintegrasi.
c. Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan Memastikan  setiap  anak  mendapatkan  akses  jaminan  sosial  dan  fasilitasi kesehatan, contoh: jamkesmas dan jamkesda.
d. Standar hidup Memastikan  anak  mencapai  standar  tertinggi  kehidupan  dalam  hal  fisik, mental,  spiritual,  moral  dan  sosial,  contoh:  menurunkan  kematian  anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, standar kesehatan, standar pendidikan, dan standar lingkungan.
4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya
a. Pendidikan
Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas  tanpa  diskriminasi,  contoh:  mendorong  sekolah  inklusi; memperluas  pendidikan  kejuruan,  nonformal  dan  informal;  mendorong terciptanya  sekolah  yang  ramah  anak  dengan  mengaplikasikan  konsep disiplin tanpa kekerasan dan rute aman dan selamat ke dan dari sekolah.
b. Tujuan pendidikan Memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat,  bakat,  dan  kemampuan  anak  serta  mempersiapkan  anak  untuk bertanggung  jawab  kepada  kehidupan  yang  toleran,  saling  menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.
c. Kegiatan liburan, dan kegiatan seni dan budaya Memastikan  bahwa  anak  memiliki  waktu  untuk  beristirahat  dan  dapat memanfaatkan  waktu  luang  untuk  melakukan  berbagai  kegiatan  seni  dan budaya,  contoh:  penyediaan  fasilitas  bermain  dan  rekreasi  serta  sarana kreatifitas anak.
5. Perlindungan Khusus
a. Anak dalam situasi darurat Anak  yang  mengalami  situasi  darurat  karena  kehilangan  orang tua/pengasuh/tempat  tinggal  dan  fasilitas  pemenuhan  kebutuhan  dasar (sekolah,  air  bersih,  bahan  makanan,  sandang,  kesehatan  dan  sebagainya) yang  perlu  mendapatkan  prioritas  dalam  pemenuhan  dan  perlindungan hak-hak dasarnya.
b. Pengungsi anak memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal.
c. Situasi konflik bersenjata
memastikan  bahwa  setiap  anak  yang  berada  di  daerah  konflik  tidak direkrut  atau  dilibatkan  dalam  peranan  apapun,  contoh:  menjadi  tameng hidup,  kurir,  mata-mata,  pembawa  bekal,  pekerja  dapur,  pelayan  barak, penyandang senjata atau tentara anak.
d. Anak yang berhadapan dengan hukum Memastikan  bahwa  anak-anak  yang  berhadapan  dengan  hukum mendapatkan  perlindungan  dan  akses  atas  tumbuh  kembangnya  secara wajar,  dan  memastikan  diterapkannya  keadilan  restoratif  dan  prioritas diversi  bagi  anak,  sebagai  bagian  dari  kerangka  pemikiran  bahwa  pada dasarnya  anak  sebagai  pelaku  pun  adalah  korban  dari  sistem  sosial  yang lebih besar.
e. Anak dalam situasi eksploitasi Yang  dimaksud  dengan  situasi  eksploitasi  adalah  segala  kondisi  yang menyebabkan  anak  tersebut  berada  dalam  keadaan  terancam,  tertekan, terdiskriminasi  dan  terhambat  aksesnya  untuk  bisa  tumbuh  kembang secara  optimal.  Praktek  yang  umum  diketahui  misalnya  dijadikan  pekerja seksual,  joki  narkotika,  pekerja  anak,  pekerja  rumah  tangga,  anak  dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak, perdagangan dan penculikan anak, atau  pengambilan  organ  tubuh.  Untuk  itu,  perlu  memastikan  adanya program  pencegahan  dan  pengawasan  agar  anakanak  tidak  berada  dalam situasi eksploitasi dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak. Selain itu, anak-anak korban eksploitasi harus ditangani secara optimal mulai dari pelayanan  kesehatan,  rehabilitasi  sosial  hingga  kepada  pemulangan  dan reintegrasi.
f. Anak  yang  masuk  dalam  kelompok  minoritas  dan  terisolasi  Memastikan bahwa  anak-anak  dari  kelompok  minoritas  dan  terisolasi  dijamin  haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya.
Selanjutnya,  prinsip  yang  harus  selalu  menyertai  pelaksanaan  5  (lima) klaster hak anak tersebut adalah:
a. Non-Diskriminasi
Yaitu prinsip pemenuhan hak anak yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.
b. Kepentingan Terbaik bagi Anak Yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.
c. Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan Anak Yaitu  menjamin  hak  untuk  hidup,  kelangsungan  hidup  dan  perkembangan anak semaksimal mungkin.
d. Penghargaan terhadap Pandangan Anak
Yaitu  mengakui  dan  memastikan  bahwa  setiap  anak  yang  memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan  pandangannya  secara  bebas  terhadap  segala  sesuatu  hal yang mempengaruhi dirinya.

## III. PENUTUP
Prinsip  dalam  pengelolaan  pemerintahaan  harus  secara  transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum, dan tidak diskriminasi  ataupun  membeda-bedakan  baik  suku,  ras,  budaya  dan  lainnya. Membuat  program  dan  kebijakan  yang  mendahulukan  hak  anak,  baik  untuk tumbuh  dan  kembang  anak  karena  pertumbuhan  anak  saat  ini  akan  berdampak dengan  kehidupannya  dimasa  yang  akan  datang.  Memberikan  keluasaan  agar anak  dapat  memberikan  pendapatnya  sesuai  dengan  sudut  pandangnya,  karena kita  tidak  tahu  bahwa  ternyata  ada  sebuah  potensi  besar  yang  terdapat  dalam setiap sisi anak.
Kebijakan  tentang  hak  anak  salah  satunya  adalah  hak  sipil  dimana didalamnya  mengenai  tentang  hak  atas  identitas  yaitu  sang  anak  memiliki  akte kelahiran.  Sebagian  masyarakat  masih  menganggap  bahwa  akta  kelahira  adalah dokumen  yang  tidak  wajib  dan  penting  dimiliki  oleh  seorang  anak,  namun  akta keahiran  ini  sangat  penting  dimiliki  oleh  setiap  anak,  karena  setiap  anak  butuh penjelasan  secara  otentik  siapa  ayah,  ibunya  serta  kapan  dan  dimana  dia dilahirkan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-buku
Moch Mahmud MD. 19990. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi . Cetakan Pertama. Gama Media Offset, Yogyakarta.
R.A. Koesnan, Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia , Bandung Sumur 2005.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor  11  Tahun  2011  tentang  Kebijakan  Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

## C. Sumber Lain
https://www.dosenpendidikan.co.id/ pengertian-keluarga-menurut-para-ahli / diakses pada hari senin 3 agustus 2020, pukul 14.24 WIB
http://kurniawan-ramsen.blogspot.com/2015/02/ pengertiananak-dari berbagai-perspektif.html ,  diakses  pada  tanggal  3  agustus  2020  pukul 14.40 WIB
Sambutan Menteri Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak.
Dalam  Buku  Menuju  Indonesia  Layak  Anak  :  Praktik  Cerdas  dalam Pemenuhan Hak Anak . 2018

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM
1. Naskah  bersifat  orisinil,  baik  berupa  hasil  riset  atau  tinjauan  atas  suatu permasalahan  hukum  yang  berkembang  di  masyarakat  (artikel  lepas), dimungkinkan  juga  tulisan  lain  yang  dipandang  memberikan  kontribusi  bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan  terdiri  atas  beberapa  bab  penulisan  hasil  penelitian  terdiri  dari  3  BAB, yaitu ;
BAB  I.  PENDAHULUAN (Latar  Belakang  dan  Rumusan  Masalah) BAB  II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan  menggunakan  bahasa  indonesia  maupun  bahasa  inggris  yang  memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar,tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak  dalam  bahasa  inggris  (200  kata)  dan  Kata  kunci,  ketentuan  ini  berlaku sebaliknya.
4. Setiap  kutipan  harus  menyebutkan  sumbernya  dengan  format  footnote.  Sumber kutipan  harus  memuat  nama  pengarang,  tahun  penerbitan,  judul  buku,  nama penerbit, kota penerbit, dan halaman. Contoh : Bagir Manan. 1994. Hubungan Antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  Menurut  UUD  1945. Pustaka  Sinar  Harapan.  Jakarta. 1994,  hlm.  19.  Untuk  artikel  dari  internet  dengan  susunan:  nama  penulis,  judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah  harus  disertai  dengan  daftar  pustaka  atau  referensi  ,terutama  yang digunakan  sebagai  bahan  acuan  langsung  .  Daftar  pustaka  dan  referensi  bersifat alfabetis  dengan  format;  nama  pengarang,  judul  buku,  nama  penerbit,  kota  terbit, dan  tahun  penerbitan.  Contoh:    Bagir  Manan.  1994. Hubungan  Antara  Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
6. Panjang  tulisan  antara  15-25  halaman,  font  cambria  dengan  1,15  spasi.  Dalam  hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.