## PORTRAIT OF HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN EAST JAVA PROVINCE 2000-2012
Prayudi Setiawan Prabowo* 1
1 Departemen Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

## ABSTRACT
This study aims to find the relationship between compliance with HDI in East Java. With case study on Surabaya, Sidoarjo and Gresik. Where is expected to recover low HDI East Java in Java Island that year. The method to be used in this research is descriptive Quan - titative research method. The first result, success in controlling the population both from the side of birth control and in-migration, will enable the achievement of a relatively low population  density.  As  the  population  density  diminishes,  the  government’s  education budget and health budget will have a more significant impact on improving education and public health. This will ultimately increase HDI, as education and health levels are a dimension in HDI measurement. Second, population control will increase income per cap - ita. the income per capita (GRDP per capita) of GRDP is divided by the total population. With fewer populations, GDP per capita will tend to be higher. High income per capita will increase HDI growth.
Keywords: Human  Development  Index,  Population  Density,  Gross  Domestic  Regional Bruto.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kepatuhan dengan IPM di Jawa Timur. Dengan studi kasus di Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Dimana diharapkan IPM Jawa Timur akan pulih rendah di Pulau Jawa pada tahun itu. Metode yang akan digu - nakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif Kuantitatif. Hasil pertama, keberhasilan pengendalian penduduk baik dari sisi pengendalian kelahiran maupun mi - grasi masuk, akan memungkinkan tercapainya kepadatan penduduk yang relatif rendah. Dengan berkurangnya kepadatan penduduk, anggaran pendidikan dan kesehatan pemer - intah akan berdampak lebih signifikan pada peningkatan pendidikan dan kesehatan mas - yarakat. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan IPM, karena tingkat pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu dimensi dalam pengukuran IPM. Kedua, pengendalian penduduk akan meningkatkan pendapatan per kapita. pendapatan per kapita (PDRB per kapita) dari PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. Dengan populasi yang lebih sedik - it, PDB per kapita akan cenderung lebih tinggi. Pendapatan per kapita yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan HDI.
Kata Kunci: Indeks  Pembangunan  Manusia,  Kepadatan  Penduduk,  Bruto  Regional Domestik Bruto. JEL: O15; P42; O11.

## Pendahuluan
Hingga tahun 2010 masih terjadi ketimpangan jumlah penduduk antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Persentase penduduk di Pulau Jawa terhadap total penduduk Indonesia men - capai 57,99 persen. Berdasarkan Tabel 1, pada tahun 2009 Jawa Barat sebagai penyumbang angka penduduk terbesar di Pulau Jawa yaitu sebesar 17,94 persen, kedua Provinsi Jawa Timur dengan 16,12 persen, ketiga Jawa Tengah dengan 14,2 persen, keempat Banten dengan 4,23
RIWAYAT ARTIKEL Tanggal Masuk: 05 September 2017 Tanggal Revisi:
22 Oktober 2017 Tanggal Diterima: 19 November 2017 Tersedia Online
23 Desember 2017
*Korespondensi: Prayudi Setiawan prabowo E-mail: prayudi.setiawan@gmail. com
Open access under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International
(CC BY-SA)
persen, kelima DKI Jakarta dengan 3,99 persen dan terakhir DI Yogyakarta dengan 1,51 persen.
Konsentrasi penduduk sebesar 57,99 persen berada di pulau Jawa, yang hanya memi - liki luas sebesar 129.438,28 Km 2 , maka dapat diketahui bahwa kepadatan penduduknya sebe - sar 17.586 per Km 2 pada tahun 2009. Di mana DKI Jakarta merupakan Provinsi terpadat pen - duduknya dengan kepadatan penduduk 12.459 per Km 2 , kemudian Jawa Barat sebesar 1.124 per Km 2 , DI Yogyakarta sebesar 1.118 per Km 2 , Banten 1.085 per Km 2 , Jawa Tengah 1.002 per Km 2 , dan Provinsi Jawa Timur sebesar 798 per Km 2 . Pada tahun 2010 konsentrasi penduduk di pulau Jawa menjadi 57,83 persen dengan kepadatan 17.741 per Km 2 .
Menurut data tersebut yang menarik untuk diketahui yakni, satu-satunya Provinsi di Pulau Jawa yang memiliki kepadatan penduduk di bawah 1000 jiwa per Km 2 hanyalah Provinsi Jawa Timur. Penduduk Provinsi Jawa Timur, berdasarkan data BPS tahun 2009 sebesar 37 juta jiwa, di mana jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur tersebut merupakan 16 persen dari total penduduk Indonesia.

## Tabel 1: Persentase dan Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi di Pulau Jawa
Provinsi Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk per km2 2009 2010 2009 2010 DKI Jakarta 3,99 3,97 12459 12556 Jawa Barat 17,94 17,97 1124 1140 Banten 4,23 4,25 1085 1105 Jawa Tengah 14,2 14,13 1002 1009 DI Yogyakarta 1,51 1,51 1118 1128 Jawa Timur 16,12 16 798 803 Sumber : Badan Pusat Statistik (2010) . Hasil olahan SUPAS 2005
Berdasarkan tabel 2; Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta sebesar 77,6; Provinsi Banten sebesar 70,48; Provinsi Jawa Barat sebesar 72,29; Provinsi DI Yogyakarta se - besar 75,77; Provinsi Jawa Tengah sebesar 72,49; dan Provinsi Jawa Timur sebesar 71,62.
Dari  data  tersebut,  perlu  diperhatikan  adalah  nilai  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM) di Jawa Timur hanya sebesar 71,62, di mana merupakan provinsi terendah kedua setelah Provinsi Banten di Pulau Jawa ditinjau dari nilai IPM. Sebagaimana kita tahu bahwa Provinsi Banten merupakan provinsi baru di Pulau Jawa ini, berbeda dengan Provinsi Jawa Timur yang sudah cukup lama berdiri.

## Tabel 2: Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa
Provinsi IPM 2010 DKI Jakarta 77,6 Banten 70,48 Jawa Barat 72,29 DI Yogyakarta 75,77 Jawa Tengah 72,49 Jawa Timur 71,62 Sumber: Badan Pusat Statistik (2012)
Karenanya perlu diketahui Faktor-faktor yang menjadikan IPM Provinsi Jawa Timur ter - masuk rendah, sebagaimana data yang  terdapat pada tabel 1 bahwasanya Provinsi Jawa Timur merupakan satu-satunya Provinsi yang tingkat kepadatannya di bawah angka 1000 jiwa/Km 2 .
Prabowo, P. S. Portrait of Human Development Index in East Java Province 2000-2012
Di mana nantinya dapat dirumuskan kebijakan yang tepat di dalam upaya untuk meningkatkan IPM Provinsi Jawa Timur. Sehingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur.
Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan antara kepadatan penduduk dengan IPM di Jawa Timur. Dengan studi kasus pada daerah Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Di mana diharapkan dapat diidentifikasi penyebab rendahnya IPM Jawa Timur dibandingkan Provinsi lain di Pulau Jawa pada tahun tersebut.

## Landasan Teori

## Konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar mencakup umur panjang dan sehat; pengeta - huan, dan kehidupan yang layak. Di mana untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digu - nakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk men - gukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita se- bagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak (BPS).

## Kepadatan Penduduk di Jawa Timur
Dengan penduduk yang berjumlah pada kisaran 37 juta jiwa, Provinsi Jawa Timur mer - upakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Pulau Jawa setelah provinsi DKI Jakarta. Di mana dengan luas wilayah sebesar 47.156 Km 2 , maka kepadatan penduduk Provin - si Jatim berkisar 788 jiwa/Km 2 .

## Sumber: Badan Pusat Statistik (2012)

## Gambar 1: Diagram penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kepadatan penduduk Provinsi Jawa Timur yang berkisar pada angka 788 jiwa/Km 2 sebagaimana  disebutkan  di  atas,  merupakan  angka  kasar  tingkat  kepadatan  penduduk  di Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana tercantum di dalam Tabel 1, tingkat kepadatan penduduk di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur menunjukkan angka yang bervariasi. Di mana Kota Surabaya merupakan daerah terpadat di Provinsi Jawa Timur, dengan kepadatan 7412 jiwa/Km 2 . Sedangkan daerah dengan kepadatan penduduk terendah yakni Kabupaten Pacitan, dengan kepadatan 394 jiwa/Km 2 .
Daerah yang memiliki kepadatan di atas 1000 jiwa/Km 2 adalah Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Kediri, Kota Bli - tar, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Pamekasan, Ka - bupaten Mojokerto, Kabupaten Gresik dan Kota Batu. Sedangkan daerah yang kepadatannya di bawah  1000 jiwa/Km 2 adalah
Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Ngan - juk, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Jember, Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Madiun, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Tuban, kabupaten Lumajang, Kabupaten Bo - jonegoro, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Sumenep, Kabupaten  Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, kabupaten Pacitan. Di mana nantinya pembahasan akan difokuskan kepada daerah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik.

## Metode Penelitian
Metode yang akan digunakan di dalam penelitian adalah metode penelitian Kuanti - tatif Deskriptif. Di mana diharapkan dapat menjawab Faktor apa saja yang menjadikan IPM Provinsi Jawa Timur termasuk rendah, untuk kemudian dirumuskan kebijakan yang tepat di dalam upaya untuk meningkatkan IPM Provinsi Jawa Timur. Sehingga pada Akhirnya diharap - kan dapat meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur.

## Populasi dan Sampel
Populasi penelitian adalah daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Di mana nantinya yang akan digunakan sebagai sampel adalah Kota Surabaya, yang memiliki tingkat kepadatan penduduk paling tinggi. Kemudian Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik sebagai daerah yang memiliki tingkat kepadatan cukup tinggi di Provinsi Jawa Timur yang berada di sekitar Kota Surabaya.
Data digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil survei kepada SKPD (Sat - uan Kerja Perangkat Daerah) terkait di daerah tersebut, dan juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPS dan lembaga terkait lainnya.
Metode Analisis
Gambar 2: Diagram Alir Kerangka Kerja Penelitian
Prabowo, P. S. Portrait of Human Development Index in East Java Province 2000-2012
Adapun metode analisis yang digunakan menggunakan pendekatan deskriptif  kuan - titatif dengan mengacu kepada kerangka kerja sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2. Di mana pada tahap analisis Variabel yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia dan Kepadatan Penduduk, data diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Untuk kemudian tahap selan - jutnya dilakukan survei ke daerah sampel penelitian, di mana survei dilakukan kepada SKPD yang berhubungan dengan variabel yang mempengaruhi IPM dan kepadatan penduduk.

## Hasil dan Pembahasan
Analisis Deskriptif tentang Kondisi Makro Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat di Kota Surabaya

## Kondisi Makro Ekonomi Kota Surabaya
Pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  di  Kota  Surabaya  menciptakan  banyak  lapangan kerja. Oleh karena itu, wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menarik migrasi masuk ke wilayah tersebut. Hal ini membawa konsekuensi bahwa wilayah yang  memiliki  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  memiliki  tingkat  kepadatan  pen - duduk yang tinggi pula. Penelitian ini membuktikan bahwa Kota Surabaya dengan tingkat per - tumbuhan ekonomi tinggi, juga memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.
Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam jangka panjang akan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Hal ini menjadi faktor kedua yang diprediksi berpengaruh terhadap  tingginya  IPM  Kota  Surabaya.  Kota  Surabaya  merupakan  wilayah  yang  memiliki pendapatan per kapita yang relatif tinggi dibandingkan dengan wilayah lain yang ada di Jawa Timur. PDRB per kapita Kota Surabaya ditunjukkan dalam tabel 3.
pendapatan  per  kapita  yang  tinggi  menyebabkan  rata-rata  pengeluaran  per  kapita masyarakat juga tinggi. Rata-rata pengeluaran per kapita menjadi salah satu indikator dalam pengukuran IPM. Oleh karena itu, sangat logis kalau Kota Surabaya yang memiliki pendapatan per kapita tinggi juga memiliki IPM yang tinggi pula.

## Tabel 3: PDRB Per kapita dan Pendapatan Regional Per kapita Kota Surabaya
PDRB Per kapita dan Pendapatan Regional Per kapita Kota Surabaya Tahun 2000-2009 2000 2001 2002 2003 2004 Atas Dasar Harga Berlaku Produk Domestik Regional Bruto (000.000 Rp.) 46.954.358 53.715.710 61.153.149 68.551.838 79.708.058 Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (000 Rp.) 17.929 20.400 23.100 25.768 29.730 Pendapatan Neto Terhadap Luar – – – – – Produk Regional Bruto (000.000 Rp.) 46.954.358 53.715.710 61.153.149 68.551.838 79.708.058 Produk Regional Bruto Per Kapita (000 Rp.) 17.929 20.400 23.100 25.768 29.730 Pendapatan Regional (000.000 Rp.) 40.825.650 46.711.126 53.205.334 59.573.254 69.530.782 Pendapatan Regional Per Kapita (000 Rp.) 15.589 17.740 20.098 22.393 25.934
Sumber: Badan Pusat Statistik (2000-2009)
Faktor kedua yaitu pendapatan per  kapita . Sesuai Peraturan Gubernur Jatim No.72 Tentang Besaran UMK Kab/Kota di Jatim tahun 2015 Upah Minimum Regional (UMR) Kota Surabaya  menduduki  posisi  tertinggi  di  Jawa  Timur  yaitu  sebesar  Rp2.710.000.  Nilai  UMR
ini mengalami kenaikan sebesar 20% dibandingkan dengan tahun 2014. Besarnya UMR kota Surabaya dalam periode penelitian ditunjukkan sebagai berikut:
Tabel 4: UMR Kota Surabaya Tahun Umr Tahun Umr 2000 236.000 2008 805.500 2001 330.700 2009 948.500 2002 453.200 2010 1.031.500 2003 516.750 2011 1.115.000 2004 578.500 2012 1.257.000. 2005 655,500 2013 1.740.000 2006 685.500 2014 2.200.000 2007 746.000 2015 2.710.000
Sumber: Data UMR Kota Surabaya, diolah penulis
Berdasarkan tabel 4 di atas, terlihat bahwa UMR kota Surabaya mengalami pening - katan  yang  cukup  signifikan.  UMR  yang  tinggi  memungkinkan  masyarakat  memiliki  cukup dana untuk membiayai sekolah anak-anaknya sehingga memungkinkan masyarakat di wilayah tersebut  memiliki  tingkat  pendidikan  yang  semakin  tinggi.  Hal  ini  membawa  konsekuensi bahwa angka melek huruf cenderung semakin tinggi dan rata-rata lama sekolah cenderung semakin meningkat. Dua indikator tersebut (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah) merupakan salah satu dimensi dalam pengukuran IPM. Oleh karena itu, sangat mudah untuk dipahami bahwa wilayah yang memiliki pendapatan per kapita tinggi cenderung memiliki IPM yang tinggi pula. Hal ini terbukti bahwa Kota Surabaya yang memiliki pendapatan per kapita tinggi juga memiliki IPM yang tinggi pula.
pendapatan per kapit a yang tinggi juga memungkinkan masyarakat memiliki cukup dana untuk memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih baik sehingga memungk- inkan masyarakat di wilayah tersebut memiliki derajat kesehatan yang semakin tinggi. Hal ini membawa konsekuensi bahwa angka harapan hidup cenderung semakin meningkat. An - gka harapan hidup merupakan salah satu indikator dalam pengukuran IPM. Oleh karena itu, wilayah yang memiliki pendapatan per kapita tinggi cenderung memiliki IPM yang tinggi pula. Hal ini terbukti bahwa Kota Surabaya yang memiliki pendapatan per kapita tinggi juga memili - ki IPM yang tinggi pula. Selain itu tingginya IPM yang ditinjau dari aspek pendidikan dan kese - hatan juga didukung oleh besarnya anggaran kesehatan dari pemerintah kota Surabaya. Den- gan melihat Belanja Langsung Program Pendidikan dan Kesehatan pada pos Belanja Langsung APBD kota Surabaya, proporsi belanja Langsung Program Pendidikan dan Kesehatan selama 3 tahun rata-rata sebesar 28,42% terhadap total belanja, dan mempunyai pertumbuhan rata-ra - ta relatif besar, maka dengan kondisi seperti ini kebijakan anggaran pemerintah kota Surabaya sudah pada arah yang tepat sesuai dengan amat undang-undang yang mengharuskan daerah mengalokasikan minimal 20 persen dari total APBD untuk anggaran pendidikan. Belanja prior - itas utama merupakan belanja yang digunakan dalam rangka keberlangsungan layanan dasar pemerintah daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan.

## Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat di Kota Surabaya
Besarnya anggaran pendidikan dan kesehatan ditunjukkan pada tabel 5. Berdasarkan tabel  5  tersebut,  terlihat  bahwa  anggaran  pendidikan  dan  kesehatan  Surabaya  mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini merupakan salah satu indikator dalam tercapainya IPM tinggi di Kota Surabaya.
Prabowo, P. S. Portrait of Human Development Index in East Java Province 2000-2012

## Tabel 5: Anggaran Pendidikan Serta Kesehatan Surabaya (Dalam Juta Rupiah)
Tahun Kesehatan Pendidikan 2000 7.906,91 5.288,79 2001 6.491,32 2.255,89 2002 9.670,61 13.911,98 2003 23.759,87 35.365,76 2004 - - 2005 - - 2006 82.525 436.443 2007 91,532 108,354 2008 161577 576.021 2009 249.994 774.569 2010 312.014 901.866 2011 557.292 1.544.994 2012 716.914 1.470.439

## Analisis Deskriptif tentang Kondisi Makro Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Gresik

## Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Gresik
Wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi akan menarik migrasi ma - suk ke wilayah tersebut. Hal ini membawa konsekuensi bahwa wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi pula. Fenomena ini juga terjadi di  Kabupaten Gresik yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi yaitu 1017 jiwa per Km2 pada tahun 2009.
Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam jangka panjang telah meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. pendapatan per kapita yang tinggi menyebabkan rata-ra - ta pengeluaran per kapita masyarakat juga tinggi. Rata-rata pengeluaran per kapita menjadi salah satu indikator dalam pengukuran IPM. Oleh karena itu, pendapatan per kapita yang tinggi menyebabkan kecenderungan angka IPM yang tinggi pula.
Korelasi di antara variabel-variabel tersebut juga terjadi di Kabupaten Gresik. PDRB per kapita Kabupaten Gresik mengalami peningkatan dari Rp. 13,76 juta pada tahun 2010 menjadi Rp. 14,85 juta pada tahun 2012. Lihat Tabel 6. Angka IPM Kabupaten Gresik mencapai 75,97 pada tahun 2012, lebih tinggi daripada rata-rata Jawa Timur yang hanya 72,83. Angka IPM di Kabupaten Gresik terus mengalami kenaikan dari 66,4 tahun 2000 menjadi 75,97 pada tahun 2012. Kepadatan penduduk juga mengalami kenaikan mencapai 1017 jiwa per Km2 pada ta - hun 2009.
Tabel 6: PDRB Per Kapita dan IPM Kabupaten Gresik (%) Tahun PDRB per kapita (Juta Rupiah) IPM 2010 13,76156425 74,47 2011 15,27547396 75,17 2012 14,85033322 75,97
Gambaran data ini memberikan penegasan bahwa pendapatan per kapita yang se - makin tinggi meningkatkan angka IPM. Namun demikian, pendapatan per kapita yang tinggi
yang dihasilkan dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam jangka panjang telah menar - ik migrasi masuk sehingga pertumbuhan penduduk cenderung tinggi dan tingkat kepadatan penduduk mengalami peningkatan.
Naiknya pendapatan per kapita salah satunya disumbang oleh kenaikan pendapatan kelompok buruh yang diindikasikan oleh meningkatnya UMR. Tabel 7 memperlihatkan bahwa UMR kabupaten Gresik mengalami peningkatan dalam periode 2000-2012, dari Rp. 300.000,- pada tahun 2000 menjadi 1.257.000,- pada tahun 2012.Dalam kurun waktu 12 tahun, UMR telah mengalami peningkatan 4 kali lipat. Hal ini sejalan dengan adanya peningkatan UMR di Kota Surabaya.

## Tabel 7: Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Gresik
Tahun UMR 2000 300.000 2001 330.000 2002 453.000 2003 516.500 2004 516.500 2005 578.250 2006 655.200 2007 734.500 2008 803.652 2009 971.624 2010 1.010.400 2011 1.133.000 2012 1.257.000

## Pendidikan Masyarakat di Kabupaten Gresik
Dua indikator tingkat pendidikan yang menjadi salah satu dimensi dalam IPM adalah Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah. Perkembangan kedua indikator tersebut di Kabupaten Gresik tampak pada Tabel 8. Terlihat bahwa tingkat kesehatan masyarakat Kabu - paten Gresik mengalami peningkatan dalam periode 2000-2012, diindikasikan oleh naiknya angka melek huruf dari 91,3 menjadi 96,17 dan naiknya rata-rata lama sekolah dari 7,6 tahun menjadi 8,98 tahun.

## Tabel 8: Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Gresik
Tahun Angka Melek Huruf Rata-rata Lama Sekolah 2000 91,3 7,6 2001 91,3 7,6 2002 90,7 7,4 2003 90,7 7,4 2004 91,83 7,79 2005 92,6 8,1 2006 94 8,4 2007 94,04 8,4 2008 94,04 8,4 2009 94,36 8,49
Prabowo, P. S. Portrait of Human Development Index in East Java Province 2000-2012
Tahun Angka Melek Huruf Rata-rata Lama Sekolah 2010 94,47 8,53 2011 94,56 8,84 2012 96,17 8,98

## Sumber: BPS Jatim
Makin besarnya pendapatan yang diterima oleh masyarakat seiring dengan naiknya pendapatan per kapita, membuat masyarakat memiliki dana yang cukup untuk menyeko- lahkan anaknya pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi. Hal itu, juga ditunjang oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan, sehingga memungk - inkan masyarakat di wilayah tersebut memiliki kesempatan menempuh pendidikan yang se - makin tinggi. Hal inilah yang menyebabkan angka melek huruf semakin tinggi dan rata-rata lama sekolah juga semakin meningkat.
Dua indikator tersebut (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah) merupakan salah satu dimensi dalam pengukuran IPM. Oleh karena itu, sangat mudah untuk dipahami bahwa  wilayah  yang  memiliki  pendapatan  per  kapita  tinggi  cenderung  memiliki  IPM  yang tinggi pula. Kabupaten Gresik yang memiliki pendapatan per kapita yang semakin tinggi juga memiliki IPM yang semakin tinggi pula.
Selain peningkatan pendapatan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pen - didikan, Pemerintah Kabupaten Gresik juga telah mengalokasikan anggaran yang cukup be - sar untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat. Peningkatan pembangunan manusia di bidang pendidikan tersebut tercermin dari peningkatan anggaran pendidikan Kabupaten Gresik dalam periode 2000-2012. Peningkatan anggaran pendidikan yang spektakuler terjadi pada tahun 2003 menjadi sebesar Rp. 104.657,35 juta dibandingkan tahun 2002 sebesar Rp. 3.627,24 juta atau mengalami peningkatan lebih dari 28 kali. Anggaran pendidikan terus men - galami peningkatan mencapai Rp. 516,1 juta pada tahun 2012.

## Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Gresik
Pendapatan masyarakat yang semakin tinggi juga menyebabkan masyarakat memiliki dana yang lebih besar untuk dapat memperoleh layanan kesehatan. Hal ini menyebabkan derajat kesehatan masyarakat mengalami peningkatan, yang salah satunya diindikasikan oleh semakin meningkatnya angka harapan hidup di Kabupaten Gresik. Angka harapan hidup di Kabupaten Gresik telah mengalami peningkatan dari 67,3 tahun pada tahun 2000 menjadi 71,22 pada tahun 2011. Kenaikan tersebut, selain disebabkan oleh naiknya pendapatan serta kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kesehatan, juga didukung oleh upaya Pemer - intah Kabupaten Gresik yang telah meningkatkan alokasi anggaran kesehatan. Anggaran kes - ehatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik telah mengalami peningkatan yang spektakuler pada tahun 2003 sebesar  Rp 34.588 juta dibandingkan tahun 2002 sebesar Rp. 3.831 juta atau mengalami kenaikan 9 kali. Anggaran kesehatan terus mengalami kenaikan mencapai Rp. 185.572 juta.
Anggaran kesehatan di Kabupaten Gresik memegang peranan penting dalam upaya memperbaiki derajat kesehatan masyarakat. Sebagai kota industri, tingkat polusi di Kabupat - en Gresik tergolong tinggi dan hal ini berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Penyakit infeksi akut pernafasan menempati peringkat ketiga sebagai penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat di Kota Gresik dengan 2.682 kasus pada tahun 2010. Semakin banyaknya penyakit yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat polusi, tentu membutuhkan dana kes- ehatan yang semakin besar untuk pengobatannya.
Peningkatan alokasi anggaran kesehatan digunakan untuk meningkatkan kualitas pe - layanan kesehatan. Pelayanan kesehatan antara lain terkait dengan Posyandu dan Puskesmas yang melayani kesehatan ibu dan anak. Pada tahun 2010, pelayanan Imunisasi di  Puskes - mas-puskesmas Kabupaten Gresik secara umum telah melampaui target yang ditetapkan, wa - laupun di beberapa puskesmas masih di bawah 100 persen dengan Capaian tertinggi  ialah jenis imunisasi DPT HB Combo 3 yang mencapai 117,43 persen. Hal ini didukung dengan jum - lah Penyuluh dan Petugas Keluarga Berencana (PPKBD) dan Sub PPKD pada tahun 2010 mas - ing-masing sebanyak 356 orang dan 2.854 orang. Jumlah klinik KB tahun 2010 mencapai 123 buah.  Jumlah PUS pada tahun 2010  sebanyak228.454 orang dengan jumlah peserta KB aktif 180.331 pasangan. Alat kontrasepsi tertinggi adalah Suntik (60,51 persen), Pil (22,01 persen), Susuk (7,52 persen) dan IUD (5,67 persen). Realisasi perkiraan permintaan masyarakat tahun 2010 jauh di bawah target yaitu hanya persen 8,88 persen.  Pada tahun 2010, jumlah keluarga yang masuk kategori kelompok keluarga sejahtera I sejumlah 45.031keluarga, kategori keluar - ga sejahtera II sejumlah 64.511 keluarga, keluarga sejahtera III sejumlah 131.384 keluarga dan keluarga sejahtera III plus hanya 13.026 keluarga.
Anggaran  kesehatan  memiliki  keterkaitan  dengan  pertumbuhan  penduduk.  Dengan makin  tingginya  pertumbuhan  penduduk,  tentunya  membutuhkan  ketersediaan  RSUD  dan Puskesmas sebagai tempat layanan kesehatan dalam jumlah yang semakin banyak. Hal ini sudah barang tentu membutuhkan anggaran kesehatan yang semakin besar.
Jumlah peserta KB aktif yang semakin meningkat menunjukkan kesadaran masyarakat untuk mengatur jarak kelahiran. Dengan kualitas kesehatan yang semakin baik diharapkan masyarakat dapat melaksanakan aktivitas dengan tingkat produktivitas yang semakin tinggi, sehingga dapat mencapai kehidupan yang semakin sejahtera.
Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara konkret dapat dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal dalam arti bahwa kodrat manusia sebagai makhluk hidup pasti mempunyai keinginan untuk hidup lebih layak dan nyaman yang berarti mereka akan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraannya. Oleh karena itu, menjadi se- buah kewajaran apabila manusia selalu berupaya mencari pekerjaan yang layak dan meng - inginkan peningkatan penghasilan. Melalui peningkatan penghasilan yang mereka terima, kebutuhan hidup yang layak akan dapat dipenuhi, sehingga mereka mengalami peningkatan kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan ekonomi yang dibarengi dengan membaiknya de - rajat pendidikan dan kesehatan, pada akhirnya akan meningkatkan nilai Indeks Pembangu - nan Manusia. Oleh karena itu, secara internal, setiap manusia akan melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, Peningkatan kesejahteraan hidup yang dialami oleh masyarakat di suatu daerah pada akhirnya akan terindikasi oleh peningkatan nilai IPM.
Sedangkan konsep eksternal menjelaskan bahwa upaya peningkatan Indeks Pemba - ngunan Manusia merupakan tugas pemerintah yang di setiap program pembangunan yang dilaksanakan selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari  upaya  meningkatkan  Indeks  Pembangunan  Manusia.  Keberhasilan  pemerintah  dalam pembangunan salah satunya diindikasikan  oleh tingkat IPM yang semakin tinggi.
Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan tersebut, harus ada upaya untuk me - nekan laju pertumbuhan jumlah penduduk suatu daerah. Hal ini disebabkan dengan jumlah penduduk yang semakin berimbang (terkendali)  akan memberikan dampak  positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Gresik memiliki jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya dalam kisaran 1,5% sampai dengan 2% per tahun. Nilai ini tidak  boleh  dianggap  remeh  karena  dengan  melihat  kompleksitas  perkembangan  wilayah
Prabowo, P. S. Portrait of Human Development Index in East Java Province 2000-2012
Gresik yang semakin padat dengan pertumbuhan industri, akan mempersempit area yang lay - ak untuk hunian dan menyulitkan penataan lingkungan secara sehat.
Dengan  memperhatikan  kondisi  tersebut,  berbagai  upaya  pemerintah  kabupaten Gresik  dalam program kesehatan telah diarahkan agar dapat mendukung pencapaian IPM yang makin tinggi. Alokasi dana kesehatan yang dianggarkan Kabupaten Gresik mulai tahun 2000 mengalami peningkatan yang tinggi hampir 200% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari pemerintah kabupaten Gresik untuk meningkatkan Indeks Pemba - ngunan Manusia, di antaranya melalui perbaikan taraf kesehatan masyarakat. Berbagai pro- gram  perbaikan  kesehatan  telah  dilakukan,  di  antaranya  pendirian  polindes  di  setiap  desa yang bertujuan untuk mengurangi kematian ibu hamil, pemberian asupan gizi balita, bantuan perbaikan MCK/perbaikan jamban keluarga, bantuan pengobatan keluarga, Gakin, serta pen - yuluhan dan pendampingan bagi keluarga prasejahtera.
Upaya  program  kesehatan  tersebut  memberikan  dampak  yang  signifikan  terhadap peningkatan angka harapan hidup yang lebih panjang pada masyarakat Gresik. Di samping itu, peningkatan angka harapan hidup tersebut juga mengindikasikan terjadinya perubahan pola hidup masyarakat untuk berperilaku sehat. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat pada akhirnya dapat memperlambat terjangkitnya wabah penyakit menular dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pencegahan lebih dini terhadap suatu penyakit. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat tersebut juga turut memberikan kontribusi terhadap kenaikan angka harapan hid- up saat lahir, menurunnya tingkat kematian ibu hamil, balita serta penurunan wabah penyakit menular bagi masyarakat prasejahtera dan sejahtera.
Alokasi dana kesehatan akan semakin memberikan makna yang lebih jika jumlah pen - duduk dapat dikendalikan. Melalui pengendalian jumlah penduduk, maka program kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah akan semakin beragam variannya dan porsi penerimaan masyarakat juga akan semakin tinggi.
Analisis Deskriptif tentang Kondisi Makro Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo

## Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Sidoarjo
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo sempat mengalami penurunan sejak mun - culnya kasus lumpur Lapindo. Namun demikian, saat ini sudah terjadi pemulihan kegiatan ekonomi diindikasikan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita. Pere - konomian Sidoarjo yang kembali bangkit turut andil dalam penciptaan lapangan kerja. Sektor yang banyak menyerap tenaga kerja yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan  restoran dan sektor angkutan dan komunikasi. Wilayah yang memiliki tingkat per - tumbuhan  ekonomi  cukup  tinggi akan menarik migrasi  masuk ke wilayah tersebut.  Hal  ini membawa  konsekuensi  bahwa  wilayah  yang  memiliki  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  yang cukup tinggi memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi pula. Hal ini juga terjadi di  Ka - bupaten Sidoarjo yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi yaitu 2522 jiwa per Km2 pada tahun 2009.
Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo yang sempat mengalami penurunan sejak kasus lumpur Lapindo cenderung menurunkan pendapatan rata-rata masyarakat yang diindikasikan oleh menurunnya PDRB per kapita selama periode 2005-2010 dari Rp. 13,9 juta menjadi Rp. 12,8 juta pada tahun 2010. Namun demikian angka IPM dalam periode yang sama secara konsisten mengalami peningkatan setiap tahun dari 73,98 pada tahun 2005 menjadi 76,35 pada tahun 2010.
Ada beberapa penjelasan yang dapat dikemukakan berkaitan dengan hal tersebut, per - tama, walaupun pendapatan per kapita mengalami penurunan, namun pengeluaran riil per kapita masyarakat Sidoarjo masih mengalami kenaikan semenjak munculnya kasus lumpur Lapindo. Hal ini disebabkan masyarakat yang kehilangan pekerjaan di sektor formal mereka masuk sektor informal sehingga mampu bertahan dan bahkan mampu meningkatkan pendapa- tannya. Oleh karena itu, pengeluaran riil per kapita masyarakat Sidoarjo masih mengalami peningkatan. Nilai pendapatan yang diciptakan oleh sektor informal tidak masuk catatan pe - merintah, sehingga PDRB per kapita terlihat mengalami penurunan. Padahal pendapatan ra - ta-rata masyarakat secara riil masih mengalami peningkatan. Kedua, peningkatan anggaran pendidikan dan kesehatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membawa dampak peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat, yang merupakan dimen- si IPM. Meningkatnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat yang dibarengi dengan peningkatan pengeluaran riil per kapita masyarakat tentu saja meningkatkan nilai IPM.
Tabel 9: PDRB Per Kapita dan IPM Kabupaten Sidoarjo (%)
Tahun PDRB per kapita (Juta Rupiah) IPM 2005 13,94743 73,98 2006 14,37798 74,54 2007 14,75464 74,87 2008 13,00809 75,35 2009 12,91069 75,88 2010 12,75733 76,35 2011 13,39929 76,90
Dalam tahun 2011, terjadi kenaikan baik angka PDRB per kapita maupun IPM mas - ing-masing Rp. 13,4 juta dan 76,90. Lihat Tabel 9. Hal ini menjadi salah satu indikasi pulihnya ekonomi Kabupaten Sidoarjo dari dampak negatif kasus lumpur Lapindo. Beberapa produk unggulan Kabupaten Sidoarjo bahkan semakin berkembang, seperti tas dan sepatu Tanggu - langin, Batik, dan sebagainya.

## Pendidikan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo
Dua indikator tingkat pendidikan yang menjadi salah satu dimensi dalam IPM adalah Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah. Perkembangan kedua indikator tersebut di Kabupaten Sidoarjo tampak pada Tabel 10. Terlihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat Ka - bupaten Sidoarjo mengalami peningkatan dalam periode 2000-2012, diindikasikan oleh nai- knya angka melek huruf dari 95,4 menjadi 97,79 dan naiknya rata-rata lama sekolah dari 8,8 tahun menjadi 9,92 tahun.
Walaupun terkena dampak negatif kasus lumpur Lapindo, pengeluaran riil per kapita masyarakat Sidoarjo masih mengalami peningkatan. Salah satu jenis pengeluaran tersebut adalah pengeluaran untuk pendidikan. Dengan demikian pengeluaran masyarakat Kabupaten Sidoarjo untuk pendidikan masih mengalami kenaikan. Fakta inilah yang mendukung jawaban kenapa  derajat pendidikan masyarakat Kabupaten Sidoarjo senantiasa mengalami peningka - tan, sekalipun terjadi kasus lumpur Lapindo.
Hal ini juga ditunjang oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan, sehingga memungkinkan masyarakat di wilayah tersebut berkeinginan menem - puh pendidikan yang semakin tinggi. Akibatnya, angka melek huruf semakin tinggi dan ra -
Prabowo, P. S. Portrait of Human Development Index in East Java Province 2000-2012
ta-rata lama sekolah juga semakin meningkat. Dua indikator tersebut (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah) merupakan salah satu dimensi dalam pengukuran IPM. Oleh karena itu, Kabupaten Sidoarjo yang memiliki pengeluaran riil per kapita yang semakin tinggi juga memiliki IPM yang semakin tinggi pula.
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo juga disebabkan oleh meningkatnya anggaran pendidikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sido - arjo. Semakin besarnya alokasi anggaran pendidikan dapat  berdampak pada peningkatan pembangunan fasilitas pendidikan, sehingga dapat berpengaruh terhadap peningkatan der- ajat pendidikan masyarakat.

## Tabel 10: Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Sidoarjo
Tahun Angka Melek  Huruf Rata-rata Lama  Sekolah 2000 95,4 8,8 2001 95,4 8,8 2002 96 9,4 2003 96 9,4 2004 96,63 9,3 2005 97,3 9,5 2006 97,4 9,5 2007 97,37 9,49 2008 97,37 9,49 2009 97,4 9,78 2010 97,42 9,84 2011 97,76 9,85 2012 97,79 9,92

## Sumber: BPS Jatim

## Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo
Pengeluaran riil per kapita masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang semakin tinggi juga menyebabkan masyarakat memiliki pengeluaran yang lebih besar untuk dapat memperoleh layanan kesehatan. Hal ini menyebabkan derajat kesehatan masyarakat mengalami peningka- tan, yang salah satunya diindikasikan oleh semakin meningkatnya angka harapan hidup di Ka- bupaten Sidoarjo. Angka harapan hidup di Kabupaten Sidoarjo telah mengalami peningkatan dari 67,9 tahun pada tahun 2000 menjadi 70,79 pada tahun 2011. Kenaikan tersebut, selain disebabkan oleh naiknya pengeluaran riil per kapita juga disebabkan oleh meningkatnya kes- adaran masyarakat tentang arti pentingnya kesehatan. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga telah meningkatkan alokasi anggaran kesehatan, sehingga dapat digunakan un- tuk meningkatkan pembangunan fasilitas kesehatan dan meningkatkan jumlah tenaga medis yang tersedia.

## Pembahasan
Salah satu tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui keterkaitan antara IPM dan Kepadatan Penduduk di Provinsi Jawa Timur. Kerangka pemikiran tentang keterkaitan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa dalam upaya peningkatan IPM, peran penting dari pengendalian penduduk tidak boleh diabaikan. Sebagaimana diungkapkan Salim (2011) bahwa upaya penurunan fertilitas melalui pengendalian penduduk ternyata sangat berkon - tribus ibesar terhadap pencapaian IPM. Dalam kaitan dengan pendidikan, keluarga dengan
anak sedikit dan jarak kelahiran yang lebar akan memungkinkan mereka berinvestasi untuk pendidikan anaknya.
Dengan kerangka pemikiran seperti itu, pengendalian jumlah penduduk akan dapat menaikkan nilai IPM di suatu daerah. Dengan perkataan lain, daerah yang berhasil melaku - kan pengendalian penduduk yang diindikasikan oleh relatif rendahnya tingkat kepadatan pen - duduk akan cenderung memiliki IPM yang tinggi, sementara daerah lain yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi cenderung memiliki IPM yang rendah. Hal inilah yang melahirkan dugaan (hipotesis) yang menyatakan bahwa tingkat kepadatan penduduk memiliki korelasi yang negatif dengan IPM.
Namun demikian, hipotesis seperti itu tidak terbukti dalam penelitian ini. Analisis data dalam  penelitian  ini  memperlihatkan  bahwa  daerah  penelitian  (Kota  Surabaya,  Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik) adalah wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi dan sekaligus memiliki nilai IPM yang tinggi. Ada beberapa argumentasi yang dapat dikemukakan. Pertama, Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik adalah wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo kendati sempat mengalami penurunan pertumbuhan akibat kasus lumpur Lapindo, namun saat ini sudah mengalami pemulihan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya terutama didukung oleh perkembangan sektor jasa. Sementara di wilayah Sidoarjo dan Gresik, sektor industri memiliki sumbangan yang cukup besar dalam pertumbuhan PDRB wilayah tersebut.
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi menciptakan banyak lapangan kerja. Oleh karena itu, wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menarik mi - grasi masuk ke wilayah tersebut. Hal ini membawa konsekuensi bahwa wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi pula. Penelitian ini membuktikan bahwa Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan Kabupaten Sidoarjo yang sudah mengalami pemuli - han ekonomi, juga memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.
Kedua, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam jangka panjang akan mening - katkan  pendapatan  per  kapita  masyarakat.  Kota  Surabaya  dan  Kabupaten  Gresik,  memiliki pendapatan per kapita yang semakin tinggi. Kabupaten Sidoarjo, kendati sempat mengala - mi penurunan PDRB per kapita, namun memiliki pengeluaran riil per kapita yang semakin meningkat. Pendapatan per kapita yang tinggi menyebabkan rata-rata pengeluaran riil per kapita masyarakat juga tinggi. Rata-rata pengeluaran riil per kapita menjadi salah satu ind - ikator dalam pengukuran IPM. Oleh karena itu, sangat logis kalau Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik memiliki IPM yang semakin tinggi pula.
Ketiga, pendapatan per kapita (pengeluaran riil per kapita) yang semakin tinggi memu - ngkinkan masyarakat memiliki dana yang lebih besar untuk membiayai sekolah anak-anaknya sehingga memungkinkan masyarakat di wilayah tersebut memiliki tingkat pendidikan yang semakin tinggi. Hal ini membawa konsekuensi bahwa angka melek huruf cenderung semakin tinggi dan rata-rata lama sekolah akan cenderung semakin meningkat. Dua indikator tersebut (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah) merupakan salah satu dimensi dalam pen- gukuran IPM. Oleh karena itu, sangat mudah untuk dipahami bahwa wilayah yang memiliki pendapatan per kapita tinggi (pengeluaran riil per kapita tinggi) cenderung memiliki IPM yang tinggi pula. Hal ini terbukti bahwa Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik yang memiliki pendapatan per kapita tinggi (pengeluaran riil per kapita tinggi) juga memiliki IPM yang tinggi pula.
Prabowo, P. S. Portrait of Human Development Index in East Java Province 2000-2012
Keempat, pendapatan per kapita tinggi (pengeluaran riil per kapita tinggi) juga me - mungkinkan masyarakat memiliki cukup dana untuk memperoleh fasilitas pelayanan keseha- tan yang lebih baik sehingga memungkinkan masyarakat di wilayah tersebut memiliki derajat kesehatan yang semakin tinggi. Hal ini membawa konsekuensi bahwa angka harapan hidup cenderung semakin meningkat. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator dalam pengukuran IPM. Oleh karena itu, wilayah yang memiliki pendapatan per kapita tinggi (penge - luaran riil per kapita tinggi) cenderung memiliki IPM yang tinggi pula. Hal ini terbukti bahwa Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik yang memiliki pendapatan per ka - pita tinggi (pengeluaran riil per kapita tinggi) juga memiliki IPM yang tinggi pula.

## Upaya Pengendalian Jumlah Penduduk
Pembahasan  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Kota  Surabaya,  Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi, juga memi - liki IPM yang tinggi pula. Hal ini tidak berarti bahwa pengendalian jumlah penduduk bukan sesuatu yang penting dalam upaya peningkatan nilai IPM. Pengendalian penduduk tetap saja merupakan sesuatu yang penting dalam upaya peningkatan nilai IPM. Ada beberapa argu - mentasi yang dapat dikemukakan. Pertama, keberhasilan dalam pengendalian penduduk baik dari sisi pengendalian tingkat kelahiran maupun migrasi masuk, akan memungkinkan dicapa - inya tingkat kepadatan penduduk yang relatif rendah. Dengan semakin berkurangnya tingkat kepadatan penduduk, maka anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap perbaikan ting - kat pendidikan dan kesehatan masyarakat. Alasannya, dengan jumlah penduduk yang sema - kin sedikit, maka anggaran per kapita akan semakin tinggi, sehingga semakin efektif dalam meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan. Jika hal ini dapat dilakukan pada akhirnya akan meningkatkan nilai IPM, karena  tingkat pendidikan dan kesehatan merupakan dimensi dalam pengukuran IPM.
Kedua, pengendalian jumlah penduduk akan cenderung menaikkan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita (PDRB per kapita) diperoleh dari PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. Dengan jumlah penduduk yang semakin sedikit, angka PDRB per kapita akan cend - erung semakin tinggi. Pendapatan per kapita yang tinggi akan cenderung meningkatkan nilai IPM.
Kedua argumentasi tersebut mengisyaratkan bahwa pengendalian jumlah penduduk merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan dalam upaya peningkatan IPM. Ada beberapa rekomendasi yang dapat diajukan dalam rangka pengendalian penduduk. Pertama, pengendalian tingkat kelahiran harus lebih intensif dilakukan untuk menekan pertumbuhan penduduk. Upaya penyadaran masyarakat akan arti pentingnya program KB harus lebih digal - akkan. Upaya ini memerlukan dukungan perbaikan fasilitas pelayanan KB dan tenaga medis yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Gresik, dan Pe - merintah Kabupaten Sidoarjo, baik secara kuantitas maupun kualitas.
Kedua, perlu ada upaya untuk menurunkan migrasi masuk ke wilayah kabupaten/kota yang padat penduduk, seperti Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan migrasi di wilayah ini:
1. Percepatan pembangunan ekonomi di wilayah tertinggal di Jawa Timur, yang umumnya memiliki tingkat kepadatan penduduk yang relatif rendah. Adanya wilayah yang mak - mur diindikasikan oleh pendapatan per kapita yang tinggi dan wilayah lain yang relatif miskin diindikasikan oleh pendapatan per kapita yang rendah merupakan gambaran
ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah. Ketimpangan tersebut merupakan konsekuensi logis dari ketimpangan pembangunan antar wilayah yang terjadi di Jawa Timur. Migrasi akan mengalir dari wilayah yang pendapatan per kapitanya rendah ke wilayah lain yang pendapatan per kapitanya tinggi. Oleh karena itu, perlu ada upaya pemerataan pembangunan antar wilayah.
2. Dalam rangka mengurangi migrasi masuk khususnya ke wilayah Kota Surabaya, harus ada upaya dari Pemerintah Kota Surabaya untuk membatasi jumlah penduduk yang menetap di Kota Surabaya. Hal ini dapat dilakukan dengan memperketat persyaratan bagi pendatang baru yang ingin mengurus KTP di Kota Surabaya.
3.  Migrasi  masuk  khususnya  ke  kota  besar  seperti  Surabaya  dan  kota  penyanggan - ya (Sidoarjo dan Gresik) merupakan fenomena urbanisasi. Solusi yang efektif dalam menurunkan tingkat urbanisasi adalah pembangunan desa. Oleh karena itu, pemban - gunan pedesaan harus lebih ditingkatkan. Sejalan dengan pemikiran tersebut, upaya pemerintah untuk memberikan alokasi dana anggaran yang makin besar terhadap pe- merintahan desa patut diberikan apresiasi. Namun demikian, yang lebih menentukan keberhasilan dalam peningkatan pembangunan di desa, bukan semata-mata pada be- sarnya anggaran yang tersedia, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan anggaran tersebut. Oleh karena itu, implementasi dalam penyaluran anggaran tersebut memerlukan aktivitas pendampingan dan pen - gawasan secara intensif dan ketat.

## Kesimpulan
1. Ada beberapa argumentasi yang dapat dikemukakan terkait dengan fenomena terse - but. Pertama , wilayah Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga menarik migrasi masuk, akibatnya tingkat kepadatan penduduk  menjadi  semakin  tinggi.  Demikian  juga  kabupaten  Sidoarjo  yang  sudah mengalami pemulihan ekonomi pasca kasus lumpur Lapindo, juga cenderung menar- ik migrasi masuk ke wilayah ini, akibatnya tingkat kepadatan penduduk juga semakin tinggi. Kedua, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam jangka panjang akan meningkatkan pendapatan per kapita (pengeluaran riil per kapita) masyarakat. Pening - katan  pengeluaran riil per kapita pada akhirnya berdampak meningkatkan IPM. Keti - ga, pendapatan per kapita (pengeluaran riil per kapita) yang semakin tinggi memun - gkinkan masyarakat memiliki dana yang lebih besar untuk membiayai pendidikan. Hal ini mengakibatkan tingkat  pendidikan masyarakat semakin tinggi dan nilai IPM makin tinggi pula. Keempat, pendapatan per kapita (pengeluaran riil per kapita) yang se- makin tinggi memungkinkan masyarakat memiliki dana yang lebih besar untuk dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang semakin baik. Hal ini mengakibatkan tingkat kesehatan masyarakat semakin tinggi dan nilai IPM makin tinggi pula.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kabu - paten Sidoarjo yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi, juga memiliki IPM yang tinggi pula. Hal ini tidak berarti bahwa pengendalian jumlah penduduk bukan sesuatu  yang  penting  dalam  upaya  peningkatan  nilai  IPM.  Pengendalian  penduduk tetap saja merupakan sesuatu yang penting dalam upaya peningkatan nilai IPM. Ada beberapa argumentasi yang dapat dikemukakan. Pertama, keberhasilan dalam pen- gendalian penduduk baik dari sisi pengendalian tingkat kelahiran maupun migrasi ma - suk, akan memungkinkan dicapainya tingkat kepadatan penduduk yang relatif rendah. Dengan semakin berkurangnya tingkat kepadatan penduduk, maka anggaran pendi - dikan dan anggaran kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan memberikan
Prabowo, P. S. Portrait of Human Development Index in East Java Province 2000-2012
dampak yang lebih signifikan terhadap perbaikan tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan nilai IPM, karena  tingkat pendi - dikan dan kesehatan merupakan dimensi dalam pengukuran IPM. Kedua, pengenda- lian jumlah penduduk akan cenderung menaikkan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita (PDRB per kapita) diperoleh dari PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. Dengan jumlah penduduk yang semakin sedikit, angka PDRB per kapita akan cend - erung semakin tinggi. Pendapatan per kapita yang tinggi akan cenderung meningkat - kan nilai IPM. Kedua argumentasi tersebut mengisyaratkan bahwa pengendalian jum - lah penduduk merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan dalam upaya peningkatan IPM.

## Daftar Pustaka
Arsyad, L. (1999). Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah. BPFE.
Badan Pusat Statistik. (2000). Jawa Timur Dalam Angka . Badan Pusat Statistik.
Badan Pusat Statistik. (2001). Jawa Timur Dalam Angka . Badan Pusat Statistik.
Badan Pusat Statistik. (2002). Jawa Timur Dalam Angka . Badan Pusat Statistik.
Badan Pusat Statistik. (2003). Jawa Timur Dalam Angka . Badan Pusat Statistik.
Badan Pusat Statistik. (2004). Jawa Timur Dalam Angka . Badan Pusat Statistik.
Badan Pusat Statistik. (2005). Jawa Timur Dalam Angka . Badan Pusat Statistik.
Badan Pusat Statistik. (2006). Jawa Timur Dalam Angka . Badan Pusat Statistik.
Badan Pusat Statistik. (2007). Jawa Timur Dalam Angka . Badan Pusat Statistik.
Badan Pusat Statistik. (2008). Jawa Timur Dalam Angka . Badan Pusat Statistik.
Badan Pusat Statistik. (2009). Jawa Timur Dalam Angka . Badan Pusat Statistik.
Badan Pusat Statistik. (2012). Survey Penduduk Antar Sensus. Badan Pusat Statistik.
Kuncoro, M.  (2003). Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan . edisi Ke-3. UPP AMP YKPN.
Putri, I. K. K. (2014), Analisis Pengaruh Pertumbuhan Perbankan Syariah terhadap Kesejahter - aan  (Indeks  Pembangunan  Manusia)  di  Indonesia  pada  Tahun  2010-2012 [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
Resosudarmo, B. P., & Vidyatama, Y. (2004). “Regional Pendapatan Disparity in lndonesia: A panel Data Analysis” . Makalah dipresentasikn pada Konferensi Internasional Regional Science (IRSA) ke-6.