## Kedudukan Hukum Lembaga Penyalur Dalam Pembiayaan Ultra Mikro Sebagai Instrumen Investasi Pemerintah
Andhra Dewantha andhra.d@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Ultra-Micro Financing aims to provide financing facilities to ultra- micro  businesses.  The  Government  Investment  Center  (PIP)  is appointed  by  the  Minister  of  Finance  to  exercise  the  operational authority of government investment in the Ultra-Micro Financing. In channeling Ultra-Micro Financing, PIP is assisted by Penyalur who are Non-Bank Financial Institutions (LKBB) and are appointed and determined based on the distribution agreement with PIP. The legal issues  in  this  study  are  the  classification  of  Ultra-Micro  Financing from  the  administrative  law’s  perspective  and  the  authority  of  both PIP and Penyalur in Ultra-Micro Financing. The conclusions of this study  show  that  Ultra-Micro  Financing  is  classified  as  other  direct investment  instruments  or  non-permanent  investments.  From  the administrative law’s perspective, Ultra-Micro Financing is a private legal  action  carried  out  by  the  government  and  takes  form  in  a standard form contract between PIP and Penyalur in order to help carry out certain government tasks. Keywords :  State  Finance;  Government  Investment;  Ultra-Micro
Financing

## Abstrak
Pembiayaan Ultra Mikro bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan kepada usaha ultra mikro. Pusat Investasi Pemerintah (PIP) ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan operasional investasi pemerintah dalam Pembiayaan Ultra Mikro tersebut.
Dalam menyalurkan Pembiayaan Ultra Mikro, PIP dibantu oleh Penyalur yang merupakan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sama penyaluran dengan PIP. Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  klasifikasi  Pembiayaan Ultra Mikro dari perspektif hukum administrasi dan kewenangan baik PIP maupun Penyalur dalam Pembiayaan Ultra Mikro. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Pembiayaan Ultra Mikro termasuk dalam instrumen investasi langsung lainnya atau investasi non permanen. Dari perspektif hukum administrasi, Pembiayaan Ultra Mikro merupakan tindakan hukum privat yang dilakukan oleh pemerintah dan berupa perjanjian perdata dengan syarat-syarat standar antara PIP dan Penyalur dalam rangka membantu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan tertentu. Kata Kunci: Keuangan Negara; Investasi Pemerintah: Pembiayaan Ultra Mikro.

## Jurist-Diction
Volume 4 No. 2, Maret 2021
How to cite: Andhra Dewantha ‘Kedudukan Hukum Lembaga Penyalur Dalam Pembiayaan Ultra Mikro Sebagai Instrumen Investasi Pemerintah’ (2021) Vol. 4 No. 2 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 9 Januari 2021; Diterima 18 Februari 2021; Diterbitkan 1 Maret 2021.
DOI:
10.20473/jd.v4i2.25749
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2021 Universitas Airlangga

## 480 Andhra Dewantha: Kedudukan Hukum Lembaga...

## Pendahuluan
Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) memberikan pengertian keuangan negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Salah satu bagian pengelolaan keuangan negara adalah pengelolaan investasi.
Investasi diatur dalam BAB VI Pasal 41 UU Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa :
a.  Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial  dan/atau manfaat lainnya;
b.  Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung;
c. Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah;
d. Penyertaan modal pemerintah pusat pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
e. Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah.
Kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara, termasuk di dalamnya investasi, diatur dalam UU Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Presiden merupakan pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan negara. Kewenangan tersebut kemudian dikuasakan kepada Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer (CFO) yang berperan sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.
Strategi kebijakan pembiayaan investasi oleh pemerintah dalam APBN, khususnya APBN 2019 salah satunya adalah meningkatkan akses pembiayaan usaha ultra mikro, mikro, kecil dan menengah (UMKM). Berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun 2019, pembiayaan investasi dalam APBN 2019 dianggarkan sebesar Rp 75,9 triliun dengan Rp 3 triliun diperuntukkan bagi UMKM di luar dana bergulir. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, hingga tahun 2017 total unit UMKM mencapai 62.922.617 berbanding total unit Usaha Besar sebesar 5.460 atau mencapai 99,9% pangsa unit usaha dengan total penyerapan tenaga kerja hingga 116.673.416 orang. Tak heran apabila UMKM mampu menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) hingga sebesar Rp 7.704,6 triliun atau mencapai kisaran 60% PDB nasional.
Pada tahun 2017 pemerintah melalui Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2017 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro yang menjadi landasan pelaksanaan investasi pemerintah kepada sektor usaha ultra mikro. Peraturan tersebut kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro (PMK 95/2018. Pembiayaan Ultra Mikro dilaksanakan oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai unit pelaksana investasi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Pembiayaan Ultra Mikro disalurkan oleh PIP melalui perantaraan Penyalur yang merupakan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang ditunjuk dan memperoleh pembiayaan dari PIP untuk menyalurkan Pembiayaan Ultra Mikro kepada debitur.
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  klasifikasi  Pembiayaan  Ultra Mikro dari perspektif hukum administrasi serta kewenangan dari PIP dan Penyalur dalam Pembiayaan Ultra Mikro. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan ( statute  approach ) dan pendekatan konseptual ( conseptual approach ) yang dilakukan dengan studi kepustakaan.

## Klasifikasi Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Hukum Administrasi
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Investasi Pemerintah (PP 63/2019), yang dimaksud dengan investasi pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam

## 482 Andhra Dewantha: Kedudukan Hukum Lembaga...
jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Henry Faizal Noor dalam bukunya menyatakan bahwa investasi publik ( public investment ) adalah investasi yang dilakukan oleh negara atau pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana (infrastruktur) guna memenuhi kebutuhan masyarakat (publik). 1 PP 63/2019 menyatakan bahwa investasi pemerintah dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu surat utang, saham, dan/atau investasi langsung. Investasi langsung terdiri dari pemberian pinjaman, kerja sama investasi, dan/atau bentuk investasi langsung lainnya.
Pembiayaan Ultra Mikro berdasarkan Pasal 1 angka 6 PMK 95/2018 adalah program fasilitas pembiayaan kepada Usaha Ultra Mikro baik dalam bentuk kredit konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dari pengertian tersebut dapat ditelusuri bahwa Pembiayaan Ultra Mikro termasuk dalam salah satu bentuk investasi pemerintah. Dilihat dari obyek atau sasarannya, Pembiayaan Ultra Mikro merupakan pembiayaan kepada Usaha Ultra Mikro. Usaha Ultra Mikro berdasarkan PMK 95/2018 adalah usaha mikro yang dimiliki oleh orang perorangan. Usaha Mikro diatur dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU 20/2008) yang menyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Dari ketentuan di atas, nampak bahwa usaha ultra mikro merupakan bagian dari usaha mikro yang memiliki lingkup sebatas pada usaha milik orang perorangan saja. Memang PMK 95/2018 sendiri tidak merujuk kepada UU 20/2008 secara spesifik di dalam konsiderannya, namun melihat definisinya usaha ultra mikro termasuk ke dalam pengaturan UU 20/2008.
Pasal 39 ayat (3) PP 63/2019 mengatur bahwa pemberian pinjaman dapat dilakukan oleh Operator Investasi Pemerintah (OIP) kepada Badan Layanan Umum (BLU), badan usaha, dan/atau pemerintah daerah berdasarkan perjanjian. Akan
1 Henry Faizal Noor , Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Indeks 2009).[12].
tetapi Penjelasan Pasal 39 ayat (3) PP 63/2019 tersebut menyatakan bahwa investasi langsung berupa pemberian pinjaman yang diberikan oleh OIP dapat digunakan oleh pihak ketiga untuk melakukan pembiayaan kepada pihak lain atau pendanaan untuk pihak ketiga sendiri.
Pembiayaan Ultra Mikro termasuk dana bergulir. Pengelolaan dana bergulir diatur dalam Peraturan Menteri keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga (PMK 218/2009). Berdasarkan Pasal 3 PMK 218/2009, suatu dana dikategorikan sebagai Dana Bergulir jika memenuhi karakteristik sebagai berikut :
a.  Merupakan bagian dari keuangan negara;
b.  Dicantumkan dalam APBN dan/atau laporan keuangan;
c.  Dimiliki, dikuasai, dikendalikan dan/atau dikelola oleh PA/KPA;
d. Disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat, ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah, dan digulirkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat (revolving fund);
e.  Ditujukan untuk perkuatan modal koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dah usaha lainnya; dan
f.  Dapat ditarik kembali suatu saat.
Dana bergulir termasuk investasi yang bersifat non permanen. Investasi non permanen diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 Tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (PMK 190/2011). Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PMK 190/2011 investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Penjabarannya diatur dalam Pasal 5 ayat (3) PMK 190/2011 yang menyatakan bahwa investasi non permanen dapat berupa:
1.  pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
2. penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
3. dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; atau
4.  Investasi Non-Permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

## 484 Andhra Dewantha: Kedudukan Hukum Lembaga...
Investasi non permanen dalam PP 63/2019 diatur dalam Pasal 41 beserta penjelasannya. Pasal 41 menyatakan bahwa bentuk dan pelaksanaan investasi langsung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diatur oleh Menteri, kemudian penjelasannya menyatakan bahwa investasi langsung lainnya merupakan investasi yang bersifat non permanen. Pembiayaan Ultra Mikro bertujuan untuk pemberdayaan usaha ultra mikro. Jika dilihat dari rumusan Pasal 5 ayat (3) PMK 190/2011 di atas, Pembiayaan Ultra Mikro termasuk ke dalam klasifikasi ketiga, yaitu dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat atau yang lebih dikenal dengan istilah dana bergulir.
Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas bahwa Pembiayaan Ultra Mikro bukanlah investasi langsung yang berupa pemberian pinjaman kepada BUMN yang digunakan untuk mendanai atau membiayai usaha ultra mikro namun merupakan bentuk investasi langsung lainnya yang berupa investasi non permanen.
Dalam hukum administrasi, tindakan pemerintahan dikelompokkan menjadi dua, yaitu tindakan nyata atau materiil ( feitelijkehandelingen ) dan tindakan hukum
( rechtshandelingen ). Pada prinsipnya, perbedaan di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya akibat hukum ( rechtsgevolg ) dari tindakan pemerintah yang bersangkutan. Tindakan nyata tidak menimbulkan akibat hukum, sedangkan tindakan hukum justru dimaksudkan untuk melahirkan akibat hukum. Tindakan hukum pemerintahan pun terbagi menjadi dua berdasarkan hal di atas, yaitu tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat. Tindakan hukum publik adalah tindakan yang didasarkan pada hukum publik atau hukum administrasi, sedangkan tindakan hukum privat adalah tindakan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata.
Selain berbeda ranah hukum yang mengatur, terdapat beberapa perbedaan lain yang juga substansial antara tindakan hukum publik dengan tindakan hukum privat yang dilakukan oleh pemerintah. Pertama, tindakan hukum publik atau tindakan hukum administrasi dilakukan oleh pejabat dan/atau badan yang diberi kewenangan untuk itu serta dalam hal-hal atau keadaan dan cara-cara yang telah diatur berdasarkan undang-undang maupun peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang. Tindakan hukum privat yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum perdata melahirkan hubungan hukum antara pemerintah sebagai wakil dari badan hukum dengan orang ( natuurlijkepersoon ) dan/atau badan hukum
( rechtpersoon ) yang berupa suatu perikatan.
Kedua, tindakan hukum publik dapat mengikat masyarakat sekalipun masyarakat tidak setuju atau menginginkannya. Tindakan hukum privat hanya akan mengikat pihak-pihak tertentu saja yang telah sepakat untuk menundukkan atau mengikatkan diri dalam suatu perikatan. Ketiga, pemerintah dalam melakukan tindakan hukum publik berkedudukan lebih tinggi dari masyarakat. Pemerintah sebagai penguasa dan pembuat kebijakan berposisi sebagai atasan (superordinat) dan masyarakat sebagai yang diperintah berposisi sebagai bawahan (subordinat).
Tidak demikian halnya dengan tindakan hukum privat. Baik pemerintah dan pihak lainnya berkedudukan sebagai yang relatif sejajar secara horizontal dalam perikatan yang dibuat.
Tindakan pemerintah dalam hal investasi pemerintah, khususnya Pembiayaan Ultra Mikro, termasuk ke dalam tindakan hukum privat yang dilakukan oleh pemerintah. Pembiayaan Ultra Mikro dituangkan dalam suatu perikatan yang berupa perjanjian pinjaman/pembiayaan antara pemerintah selaku pemberi investasi ( investor ) dengan pihak yang menerima investasi ( investee ).
Dari perjanjian tersebut maka terjadilah hubungan hukum keperdataan di antara kedua belah pihak yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut.
Hukum administrasi mengenal beberapa bentuk instrumen atau sarana yuridis yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Philipus M. Hadjon menggunakan istilah sarana tata usaha negara lainnya selain Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang sifatnya beschikking , yang meliputi :
1.  Peraturan perundang-undangan dan keputusan tata usaha negara yang memuat pengaturan yang bersifat umum ( besiuiten van algemene strekking );
2.  Peraturan-peraturan Kebijaksanaan ( beleidsregels, policy rules );
3.  Rencana ( het plan );
4.  Penggunaan sarana-sarana hukum keperdataan ( gebruik van privaatrecht, civil instruments ); dan
486

## Andhra Dewantha: Kedudukan Hukum Lembaga...
5.  Perbuatan Materiil ( feitelijke handelingen, factual actions ). 2
Pembiayaan Ultra Mikro termasuk ke dalam tindakan hukum privat yang artinya bahwa Pembiayaan Ultra Mikro merupakan salah satu bentuk penggunaan sarana hukum keperdataan. Menurut Ridwan HR, ada beberapa sarana hukum keperdataan yang dapat digunakan oleh pemerintah, yaitu:
1. Perjanjian perdata biasa;
2. Perjanjian perdata dengan syarat-syarat standar;
3. Perjanjian mengenai wewenang publik;
4. Perjanjian mengenai kebijakan pemerintah. 3
Perjanjian perdata biasa banyak dilakukan oleh pemerintah dalam hal-hal seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. Perjanjian perdata biasa dilakukan terutama dilakukan karena pemerintah memerlukan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, seperti misalnya kebutuhan atas alat tulis kantor, tanah untuk areal perkantoran, kendaraan untuk transportasi, dan sebagainya. Perjanjian perdata dengan syarat-syarat standar digunakan untuk membuat perjanjian dengan pihak swasta dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang tidak dapat sepenuhnya diselenggarakan sendiri oleh pemerintah. 4 Mengutip pendapat P. de Haan dan kawan-kawan, Ridwan HR menyatakan bahwa: “Syarat-syarat standar memberikan suatu dimensi baru terhadap kontrak pemerintah, tidak hanya karena syarat-syarat standar itu sendiri merupakan langkah pertama berdasarkan peraturan umum tentang perjanjian ini …”. 5
Indroharto menyebut perjanjian perdata dengan syarat-syarat standar ini sebagai kontrak standar atau kontrak adhesie . Kontrak standar adalah suatu perjanjian berdasarkan suatu model yang isi atau syarat-syarat perjanjiannya telah
2 Philipus M. Hadjon,[ et.  al .], Pengantar  Hukum Administrasi  Indonesia (Gadjah Mada University Press 2015) (selanjutnya disingkat Philipus M. Hadjon I).[145-170].
3 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Rajawali Press 2018).[217-228].
4 ibid. [220].
5 ibid .[221], dikutip dari P. de Haan,[ et al .], Bestuursrecht in de Sociale Rechsstaat Deel 1 (Kluwer 1986).[83].
ditentukan oleh salah satu pihak (misalnya pemerintah) dalam perjanjian itu. 6
Perjanjian dengan syarat-syarat standar atau kontrak standar juga dikenal dalam ranah hukum perdata, khususnya hukum perjanjian. Agnes Maria JW mengutip pendapat Mariam Darus yang menyatakan bahwa salah satu jenis kontrak standar adalah kontrak standar yang ditetapkan pemerintah, yaitu kontrak standar yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu. 7
Pembiayaan Ultra Mikro bukanlah perjanjian yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan sarana dan prasarana bagi pemerintah, namun perjanjian yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan tertentu, yaitu program pelayanan masyarakat yang berupa investasi pemerintah dalam bentuk kredit usaha. Ketentuan Pasal 11 PMK 95/2018 di atas menunjukkan bahwa perjanjian kerja sama penyaluran antara PIP dengan Penyalur merupakan kontrak standar yang perbuatan-perbuatan hukum Penyalur dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi perjanjian ditentukan oleh Pemerintah. Contoh perbuatan hukum Penyalur yang ditentukan oleh PIP, antara lain Penyalur diharuskan untuk menyalurkan pembiayaan yang telah diterimanya ke pihak lain, yaitu usaha ultra mikro, dan juga melakukan pendampingan kepada debitur atau usaha ultra mikro yang memperoleh fasilitas pembiayaan.
Sekilas perjanjian antara PIP dengan Penyalur nampak seperti perjanjian utang-piutang yang pihak-pihaknya tidak lain adalah PIP yang bertindak sebagai kreditur yang memberikan pinjaman kepada Penyalur sebagai debitur dikarenakan adanya  kewajiban  jaminan  berupa  fidusia  sebesar  jumlah  pinjaman  yang  harus diserahkan oleh Penyalur. Namun, sebagaimana telah diuraikan dalam subbab sebelumnya, Pembiayaan Ultra Mikro bukan merupakan pemberian pinjaman kepada BUMN karena tujuan utamanya adalah pemberdayaan usaha ultra mikro.
6 Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I : Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara (Pustaka Sinar Harapan 1994). [127]. 7 Agnes Maria JW, ‘Penggunaan Persyaratan Eksonerasi dalam Perjanjian’ (2018) 16 Hukum dan Dinamika Masyarakat.[74], dikutip dari Mariam Darus, Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya (Alumni 1988).[56].

## 488 Andhra Dewantha: Kedudukan Hukum Lembaga...

## Kewenangan Pemerintah dan Lembaga Penyalur dalam Pembiayaan Ultra Mikro
PIP selaku pelaksana pengelolaan investasi pemerintah yang berada di bawah Kementerian Keuangan lahir melalui disahkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah (PMK 52/2007). Sebelum lahirnya PMK ini, PIP berbentuk Satuan Kerja Sementara Badan Investasi Pemerintah yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum Bertahap yang secara struktural berada di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1005/KMK.05/2006 Tentang Penetapan Badan Investasi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Hingga penelitian ini dibuat, PMK 52/2007 telah mengalami dua kali perubahan, yaitu pada tahun 2011 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 (PMK 135/2011) dan pada tahun 2017 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017 (PMK 91/2017).
Kedudukan PIP secara garis besar dapat dilihat dalam Pasal 1 PMK 91/2017 yang menyatakan bahwa:
(1) Pusat Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat PIP merupakan unit organisasi non eselon di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan;
(2) PIP merupakan satuan kerja pada Kementerian Keuangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(3)  PIP dipimpin oleh Direktur Utama. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat dua poin yang dapat dikaji mengenai kedudukan PIP. Pertama, PIP merupakan satuan kerja yang berupa unit non eselon pada Kementerian Keuangan. Secara kelembagaan, PIP berada di bawah Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan. Kedua, PIP termasuk BLU yang artinya PIP merupakan satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).
Selanjutnya Pasal 2 PP 23/2005 menyatakan bahwa BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum  dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dengan  memberikan  fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.
Dari dua rumusan pasal di atas, dapat dikatakan secara sederhana bahwa BLU merupakan suatu instansi pemerintah yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan keuangan dengan proses bisnis yang menyerupai pihak swasta dengan tujuan mengurangi birokrasi yang berbelit dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan Pasal 11 PP 63/2019, kewenangan pengelolaan investasi pemerintah yang dimiliki oleh Menteri Keuangan terdiri dari tiga jenis, yaitu kewenangan regulasi, kewenangan supervisi, dan kewenangan operasional. Pada prinsipnya, kewenangan regulasi adalah kewenangan untuk menetapkan peraturan dan kebijakan umum yang diambil oleh pemerintah dalam hal investasi yang akan dilakukan. Kewenangan supervisi adalah kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penilaian oleh suatu Komite Investasi Pemerintah (KIP) atas pelaksanaan investasi pemerintah. Supervisi yang dilakukan dapat berupa meminta laporan, memberikan rekomendasi ataupun masukan, dan sebagainya. Kewenangan operasional merupakan kewenangan untuk mengeksekusi ataupun melaksanakan investasi pemerintah oleh OIP. Dari ketiga kewenangan tersebut, baik kewenangan supervisi maupun kewenangan operasional, dilimpahkan ke KIP dan OIP. Namun, kewenangan regulasi tetap dipegang oleh Menteri Keuangan.
PIP dalam hal ini merupakan OIP yang memiliki kewenangan operasional. Hal tersebut dapat dilihat dari rumusan ketentuan Pasal 1 angka 7 PMK 95/2018 yang menyatakan bahwa PIP adalah unit  pelaksana  investasi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pelaksanaan Investasi Pemerintah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri.

## 490 Andhra Dewantha: Kedudukan Hukum Lembaga...
Wewenang pemerintahan ( bestuur-bevoegdheid ) merupakan obyek hukum administrasi. Wewenang / kewenangan dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014). Berdasarkan UU ini, kewenangan diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan/atau mandat. Sedangkan Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa hanya terdapat dua cara utama perolehan wewenang, yakni atribusi dan delegasi. Terkadang mandat ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk mendapatkan wewenang, namun jika dikaitkan dengan hukum acara pengadilan tata usaha negara mandat bukan termasuk cara tersendiri karena penerima mandat tidak bisa menjadi tergugat. 8
Pengertian dari atribusi, delegasi, dan mandat dapat diketahui baik dari sumber hukum formil di Indonesia maupun doktrin-doktrin para ahli hukum administrasi. Berdasarkan UU 30/2014, atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh UUD NRI 1945 atau UU. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
Ridwan HR membedakan ketiganya dengan menyatakan bahwa dalam atribusi, pemberi atribusi menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab dan tanggung gugat yang diatribusikan sepenuhnya pada penerima wewenang ( atributaris ). Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, namun hanya pelimpahan wewenang dari pejabat satu ke pejabat lainnya dengan tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi ( delegans ) melainkan beralih pada penerima delegasi ( delegataris ).
Sementara pada mandat, penerima mandat ( mandataris ) hanya bertindak untuk dan
8 Philipus M. Hadjon, ‘Tentang Wewenang’ , Penataran Hukum Administrasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH Unaiar 1998) (selanjutnya disingkat Philipus M. Hadjon II).[2].
atas nama pemberi mandat ( mandans ). 9
Selanjutnya,  F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek juga berpendapat bahwa: “Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain), jadi delegasi secara logis harus didahului oleh atribusi. Pada mandat tidak dibicarakan penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (setidak-tidaknya dalam arti yuridis formal). Yang ada hanyalah hubungan internal, sebagai contoh Menteri dengan pegawai, Menteri mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama Menteri, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada organ kementerian. Pegawai memutuskan secara faktual, Menteri secara yuridis.” 10
Mengutip pendapat dari J.B.J.M. ten Berge, Philipus M. Hadjon memberikan syarat-syarat delegasi, sebagai berikut:
1. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
2.  Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3.  Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4.  Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
5.  Peraturan kebijakan (beleids-regel), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut. 11
Indroharto menyatakan bahwa pada mandat tidak terjadi perubahan apapun dalam hal distribusi wewenang yang telah ada. Yang ada hanya hubungan intern, contohnya Menteri dengan Dirjen atau Irjennya. Di mana Menteri ( mandans )
9 Ridwan HR. Op.Cit .[105].
10 ibid .[102], dikutip dari F.A.M. Stroink en J.G. Steenbeek, Inleiding in het Staats-en Ad - ministratief Recht (Samson H.D. Tjeenk Willink 1985).[40].
11 Philipus M. Hadjon II. Op.Cit .[5], dikutip dari J.B.J.M. ten Berge, Bestuuren  Door  de Overheid (W.E.J. Tjeenk Willink 1996).[89-90].

## 492 Andhra Dewantha: Kedudukan Hukum Lembaga...
menugaskan para eselonnya ( mandataris ) untuk dan atas nama Menteri melakukan suatu tindakan hukum dan mengambil atau mengeluarkan KTUN tertentu. 12
Pelaksanaan Pembiayaan Ultra Mikro sebagai salah satu bentuk investasi pemerintah merupakan tugas PIP sebagai unit pelaksana investasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. PIP merupakan unit organisasi non eselon yang berada di bawah Kementerian Keuangan, yang artinya secara hierarkis PIP bertindak selaku bawahan dari Menteri Keuangan. Dalam hal ini, hubungan keduanya merupakan hubungan intern atau hubungan atasan-bawahan. Konsekuensi logisnya, tidak dimungkinkan adanya pelimpahan wewenang berupa delegasi. Jadi, pengambilan keputusan maupun tindakan oleh PIP dilakukan untuk dan atas nama Menteri Keuangan atau dengan kata lain PIP bertindak sebagai mandataris dari Menteri Keuangan sebagai unit pelaksana investasi pemerintah terutama dalam hal Pembiayaan Ultra Mikro.
Pembiayaan Ultra Mikro yang dikelola oleh PIP disalurkan kepada usaha ultra mikro melalui perantaraan Penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) PMK 95/2018. Pengertian Penyalur berdasarkan Pasal 1 angka 9 PMK 95/2018 adalah pihak yang ditunjuk dan memperoleh pembiayaan dari PIP untuk menyalurkan Pembiayaan Ultra Mikro. Kemudian Pasal 8 ayat (2) mengatur lebih lanjut mengenai Penyalur yang menyatakan bahwa Penyalur merupakan LKBB dengan kriteria:
a.  Memiliki pengalaman dalam pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah paling sedikit 2 (dua) tahun;
b.  Sehat dan berkinerja baik;
c.  Memiliki sistem yang terkoneksi dan/atau kompatibel dengan sistem informasi yang digunakan oleh PIP; dan
d. Dimiliki  oleh  Pemerintah/Pemerintah  Daerah  atau  terafiliasi  dengan  lembaga milik Pemerintah/Pemerintah Daerah.
Definisi Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) berdasarkan Pasal 1 angka 8 PMK 95/2018 adalah lembaga yang menyediakan pelayanan jasa keuangan serta bukan merupakan bank, perusahaan asuransi, dan lembaga penjamin. Sebagai
salah satu lembaga yang bergerak di sektor jasa keuangan, Penyalur tunduk kepada Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga pemerintah yang berwenang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia. Lembaga keuangan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) disebut Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Lembaga- lembaga keuangan bukan bank beroperasi lebih banyak di pasar uang dan modal. Lembaga-lembaga tersebut merupakan sarana dan kelembagaan yang penting dan mutlak untuk menghimpun dana jangka panjang yang diperlukan guna kebutuhan pembiayaan pembangunan industri, prasarana serta pembangunan di bidang ekonomi lainnya. 13 Oleh karena kedudukannya sebagai badan usaha yang berbadan hukum, Penyalur bukanlah badan hukum publik / badan TUN melainkan badan hukum perdata. Kedudukan Penyalur sebagai badan hukum perdata menjadi logis apabila melihat ketentuan Pasal 11 PMK 95/2018. Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam menyalurkan Pembiayaan Ultra Mikro, PIP melakukan kerja sama penyaluran pembiayaan dengan Penyalur yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama penyaluran pembiayaan sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Penggunaan lembaga hukum perjanjian antara PIP dengan Penyalur pada prinsipnya digunakan karena wewenang pemerintahan yang ada pada PIP sebagai badan TUN tidak serta merta dapat dilimpahkan secara delegasi ataupun dikuasakan secara mandat kepada Penyalur yang merupakan badan hukum perdata. Penyalur sebagai lembaga perantara dalam penyaluran dana bergulir memiliki dua fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PMK 218/2009:
(1)  PA/KPA/pimpinan Satker BLU dapat menyalurkan Dana Bergulir kepada penerima Dana Bergulir dengan atau tanpa lembaga perantara.
(2)  Lembaga perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non-bank, atau satuan kerja pemerintah daerah di bidang pembiayaan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

## 494 Andhra Dewantha: Kedudukan Hukum Lembaga...
(3)  Lembaga perantara berupa lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non- bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berfungsi sebagai penyalur (channeling) atau pelaksana pengguliran dana (executing).
(4)  Lembaga perantara berupa satuan kerja pemerintah daerah di bidang pembiayaan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berfungsi sebagai penyalur dana ( channeling ).
(5)  Lembaga perantara berfungsi sebagai penyalur dana ( channeling ) dalam hal lembaga tersebut hanya menyalurkan dan menagih kembali Dana Bergulir kepada/dari penerima Dana Bergulir dan tidak bertanggung jawab menetapkan penerima Dana Bergulir, serta tidak menanggung risiko terhadap pinjaman/ pembiayaan yang disalurkan.
(6)  Lembaga perantara berfungsi sebagai pelaksana pengguliran dana ( executing ) dalam hal lembaga tersebut mempunyai tanggung jawab menyeleksi dan menetapkan penerima Dana Bergulir, menyalurkan dan menagih kembali Dana Bergulir, serta menanggung risiko terhadap ketidaktertagihan dana bergulir.
Berdasarkan ketentuan di atas, Penyalur dalam Pembiayaan Ultra Mikro berfungsi sebagai pelaksana pengguliran dana ( executing ). Penyalur bertanggung jawab atas penyaluran yang dilakukan kepada Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 PMK 95/2018. Artinya, PIP dalam hal ini sama sekali tidak mengatur mengenai seleksi maupun penetapan debitur sebagai penerima Pembiayaan Ultra Mikro. Di samping itu, risiko ketidaktertagihan dana bergulir sebagai salah satu risiko penyaluran ditanggung oleh Penyalur yang nampak dari ketentuan fidusia yang harus dijaminkan Penyalur kepada PIP. Dari perspektif PMK 218/2009, penggunaan istilah Penyalur dalam Pembiayaan Ultra Mikro sedikit misleading atau membingungkan oleh karenanya. Tanggung jawab penyalur dana dalam PMK 218/2009 terbatas hanya pada fungsi channeling atau hanya menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir, sedangkan Penyalur dalam PMK 95/2018 bertanggung jawab penuh atas penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro yang fungsinya lebih ke pelaksana pengguliran dana ( executing ) mulai dari penetapan penerima dana hingga risiko gagal bayarnya.

## Kesimpulan
Pembiayaan Ultra Mikro merupakan investasi pemerintah, yaitu investasi langsung lainnya yang dilakukan dengan tujuan menyediakan fasilitas pembiayaan,
khususnya kepada usaha ultra mikro. Pembiayaan Ultra Mikro bertujuan untuk pemberdayaan kelompok masyarakat tertentu, yaitu usaha ultra mikro, sehingga Pembiayaan Ultra Mikro merupakan dana bergulir. Pembiayaan Ultra Mikro termasuk ke dalam tindakan hukum privat yang dapat dilihat dari digunakannya lembaga perjanjian dalam bentuk perjanjian kerja sama penyaluran antara PIP dan Penyalur. Perjanjian tersebut dilakukan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan tertentu sehingga termasuk dalam perjanjian perdata dengan syarat- syarat standar. Penggunaan lembaga hukum perdata dilakukan agar pelayanan masyarakat yang merupakan tugas dari pemerintah dapat terlaksana secara optimal demi tercapainya kesejahteraan rakyat sebagai konsekuensi dari paham negara kesejahteraan ( welfare state ).
Kementerian Keuangan memiliki tiga kewenangan utama dalam hal pengelolaan investasi pemerintah, yaitu kewenangan regulasi, kewenangan supervisi, dan kewenangan operasional. Kewenangan operasional itu kemudian dikuasakan kepada PIP selaku Operator Investasi Pemerintah dalam Pembiayaan Ultra Mikro. Secara hierarkis, PIP sebagai satuan kerja BLU merupakan organisasi non eselon di bawah Kementerian Keuangan yang berarti bahwa kewenangan operasional PIP dalam Pembiayaan Ultra Mikro dilaksanakan dalam kapasitasnya sebagai mandataris Menteri Keuangan. Segala keputusan dan tindakan yang diambil oleh PIP dilaksanakan untuk dan atas nama Menteri Keuangan. Penyalur merupakan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang bergerak di bidang pembiayaan dan terafiliasi dengan pemerintah. Kedudukan Penyalur dalam Pembiayaan Ultra Mikro adalah sebagai badan hukum perdata, oleh karena itulah digunakan lembaga hukum perjanjian antara PIP dengan Penyalur dalam bentuk perjanjian kerja sama penyaluran. Penyalur dalam hal penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro sebagai dana bergulir menjalankan fungsi sebagai pelaksana pengguliran dana ( executing ) yang bertanggung jawab penuh atas penyaluran serta risikonya.
Kedudukan Penyalur dalam Pembiayaan Ultra Mikro harus diperjelas dan batas-batas tanggung jawabnya perlu lebih dipertajam pengaturannya agar tidak terjadi kontradiksi dengan peraturan-peraturan terkait lainnya. Di satu sisi

## 496 Andhra Dewantha: Kedudukan Hukum Lembaga...
Pembiayaan Ultra Mikro merupakan dana bergulir yang merupakan investasi non permanen dalam rangka pemberdayaan kelompok masyarakat tertentu, yaitu usaha ultra mikro, namun di sisi lain Pembiayaan Ultra Mikro dapat pula dikategorikan sebagai investasi langsung yang berupa pemberian pinjaman kepada Penyalur untuk kemudian digunakan dalam rangka pembiayaan kepada pihak lain. Terlebih, Penyalur diharuskan menjaminkan piutang lancarnya dengan fidusia kepada PIP sehingga perjanjian kerja sama penyaluran di antara keduanya lebih menyerupai perjanjian utang. Penyalur sebagaimana dimaksud dalam PMK 95/2018 menjalankan fungsi pelaksana pengguliran dana ( executing ) dengan tanggung jawab sepenuhnya di tangan Penyalur dalam hal penyaluran dan risiko ketidaktertagihan dananya, walaupun terdapat kesamaan penggunaan istilah dengan “penyalur dana” ( channeling ) yang memiliki tanggung jawab yang berbeda dengan fungsi pelaksana pengguliran dana sebagaimana dimaksud dalam PMK 218/2009.

## Daftar Pustaka

## Buku
Ari fin  P.  Soeria  Atmadja, Mekanisme  Pertanggungjawaban  Keuangan  Negara (Gramedia 1986).
Bappenas, Buku Pegangan 2009 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (Bappenas RI 2009).
Philipus M. Hadjon.[ et al .], Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia (Gadjah Mada University Press 2015).
Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum (Gadjah Mada University Press 2017).
Indroharto, Usaha  Memahami  Undang-Undang  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara  Buku  I  :  Beberapa  Pengertian  Dasar  Hukum  Tata  Usaha  Negara (Pustaka Sinar Harapan 1994).
Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum (Prenadamedia Grup 2013).
_______, Penelitian Hukum (Prenadamedia Group 2017).
Henry Faizal Noor, Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan
Ekonomi Masyarakat (Indeks 2009).
Kementerian Keuangan, Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Direktorat Jenderal Anggaran 2018).
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Rajawali Press 2018).
Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara (Rajawali Pers 2011).
Adrian Sutedi, Hukum Keuangan Negara (Sinar Grafika 2018).
W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara (Grasindo 2006).

## Jurnal
Darma Rika Swaramarinda dan Susi Indriani, ‘Pengaruh Pengeluaran Konsumsi dan Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia’ (2011) IX EconoSains.
Agnes Maria Jani Widyawati, ‘Penggunaan Persyaratan Eksonerasi dalam Perjanjian’ (2018) 16 Hukum dan Dinamika Masyarakat.

## Makalah
Philipus M. Hadjon, ‘Tentang Wewenang’ Penataran Hukum Administrasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH Unair 1998).

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889).
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4335).

## 498 Andhra Dewantha: Kedudukan Hukum Lembaga...
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866).
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601).
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5669).
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6263).
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502).
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6385).
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 496).
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 Tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 762).
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 920).
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1088).