Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas
Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun 1993  tentang  Penyelenggaraan  Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

## ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN TANAH NEGARA (REGISTER 45)
(Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Menggala)
DENI ACHMAD
Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung Jl.Soemantri Brojonegoro No.1 Rajabasa Bandar Lampung

## ABSTRACT
The abuse or misuse of state land in the jurisdiction of the District Court of Menggala is in the  Register  45  forest.  So the  government  try  again  to control the  people  who  inhabit  the region,    precisely  in  Suwai  Umpu  (Pekat).  The  implementation  the  criminal  responsibility towards the state land abuse criminal (register 45) to the jurisdiction of  the District Court of Menggala,  besides  giving  criminal  sanctions  also  requiring  responsible  person  to  pay compensation in accordance with the extent of the damage or the consequences thereof to the State,  for  rehabilitation,  forest  recovery,  or  other  actions  required.  The  factors  to  be obstacles in the criminal responsibility towards the state land abuse criminal (in register 45) to the jurisdiction of  the District Court of Menggala are: the limited Forest Guard (police) in maintaining  and  overseeing  the  registers  45  forest,  the  limited  number  of  Civil  Servant in handling the violation of the abuse of the state land (register 45), and it is necessary to revise the Law of the Republic of Indonesia Number 41 Year 1999 on Forestry.

## Key word: Criminal responsibility, Criminal, Register 45

## I.PENDAHULUAN
Kejahatan  dan  pelanggaran  hukum dari  waktu  ke  waktu terus  meningkat  dan sering  terjadi  dalam  masyarakat,  sehingga mengundang  pemerintah  (negara)  sebagai pelayan,  pelindung  masyarakat  untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya  kejahatan  yang  melanggar nilai-nilai  maupun  norma-norma  yang hidup  dan  berlaku  di  dalam  suatu masyarakat  sehingga  kejahatan  tersebut oleh  negara  dijadikan  sebagai  perbuatan pidana atau tindak pidana.
Negara  Indonesia  memberlakukan hukum  pidana  sebagai  salah  satu  sarana yang  mengatur  hubungan  negara  dengan
masyarakat  yaitu  mengatur  kepentingan umum dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pedoman pelaksanaan  penegakan  hukum.  Fungsi hukum  acara  pidana  adalah  untuk membatasi  kekuasaan  negara  dalam bertindak  serta  melaksanakan  hukum pidana materiil.
Salah  satu  jenis  tindak  pidana yang sering terjadi adalah penyalahgunaan tanah negara (register 45) yang merupakan hutan  lindung.  Tanah  yang  merupakan karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  bagi bangsa  Indonesia  yang  dikuasai  oleh negara  untuk  kepentingan  hajat  hidup orang banyak baik yang telah dikuasai atau
.............................................
dimiliki  oleh  orang  seorang,  kelompok orang  termasuk  masyarakat    hukum    adat dan    atau  badan  hukum  maupun  yang belum  diatur  dalam  hubungan  hukum berdasarkan peraturan perundang- undangan.
Tanah  adalah  unsur  yang  strategis dan  pemanfaatannya  terkait  dengan penataan  ruang  wilayah.  Penataan  ruang wilayah,  mengandung  komitmen  untuk menerapkan  penataan  secara  konsekuen dan  konsisten  dalam  kerangka  kebijakan pertanahan  yang  berlandaskan  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  1992 tentang  Penataan  Ruang,  maka  dalam rangka pemanfaatan ruang perlu dikembangkan  penataan  tanah  yang disebut juga pola pengelolaan penguasaan penggunaan dan pemanfaatan tanah.
Sebutan  untuk  tanah (land) dapat mempunyai  arti  yang  berbeda  tergantung dari  sudut  pandang  keilmuan  untuk mengartikannya.  Tanah  negara  seperti  hal sebutan  tanah  yang  lain  misalnya  tanah milik  dan  sebagainya  menunjukkan  suatu status  hubungan  hukum  tertentu  antara obyek dan subyeknya yang dalam konteks ini  lebih  kepada  hubungan  kepemilikan atau  kepunyaan  antara  subyek  dan  obyek yang  bersangkutan.  Dalam  pengertian tersebut maka jika kita menyebutkan tanah negara artinya adalah tanah sebagai obyek dan  negara  sebagai  subyeknya  di  mana negara  sebagai  subyek  mempunyai hubungan  hukum  tertentu  dengan obyeknya  yakni  tanah.  adapun  hubungan hukum  itu  dapat  berupa  hubungan kepemilikan kekuasaan atau kepunyaan.
Di  dalam  konsep  hukum  sebutan menguasai  atau  dikuasai  dengan  dimiliki ataupun kepunyaan dalam konteks  yuridis
mempunyai  arti/makna  berbeda  dan menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula.  Arti  dikuasai  tidak  sama  dengan pengertian dimiliki. Jika kita menyebutkan tanah  tersebut  dikuasai  atau  menguasai dalam  arti possession makna  yuridisnya adalah  tanah  tersebut  dikuasai  seseorang secara  fisik  dalam  arti  faktual  digarap, dihuni,  namun  belum  tentu  bahwa  secara yuridis dia adalah pemilik atau yang punya tanah tersebut.
Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa: (1) Atas  dasar  ketentuan  dalam  Pasal  33 ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  dan hal-hal  sebagaimana  yang  dimaksud dalam  Pasal  1,  bumi  air  dan  ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung  di  dalamnya  itu  pada tingkatan  tertinggi  dikuasai  oleh negara,  sebagai  organisasi  kekuasaan seluruh rakyat.
(2) Hak menguasai dari negara termaksud dalam  ayat  (1)  pasal  ini  memberi wewenang untuk:
a. mengatur  dan  menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi,
air dan ruang angkasa tersebut;
b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan  hukum  antara orang-orang  dengan  bumi,  air  dan ruang angkasa;
c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan  hukum  antara orang-orang dan perbuatan- perbuatan  hukum  yang  mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
(3) Wewenang  yang  bersumber  pada  hak menguasai  dari  negara  tersebut  pada ayat  (2)  pasal  ini  digunakan  untuk mencapai  sebesar-besar  kemakmuran
.............................................
dimiliki  oleh  orang  seorang,  kelompok orang  termasuk  masyarakat    hukum    adat dan    atau  badan  hukum  maupun  yang belum  diatur  dalam  hubungan  hukum berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
Tanah  adalah  unsur  yang  strategis dan  pemanfaatannya  terkait  dengan penataan  ruang  wilayah.  Penataan  ruang wilayah,  mengandung  komitmen  untuk menerapkan  penataan  secara  konsekuen dan  konsisten  dalam  kerangka  kebijakan pertanahan  yang  berlandaskan  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  1992 tentang  Penataan  Ruang,  maka  dalam rangka pemanfaatan ruang perlu
dikembangkan  penataan  tanah  yang disebut juga pola pengelolaan penguasaan penggunaan dan pemanfaatan tanah.
Sebutan  untuk  tanah (land) dapat mempunyai  arti  yang  berbeda  tergantung dari  sudut  pandang  keilmuan  untuk mengartikannya.  Tanah  negara  seperti  hal sebutan  tanah  yang  lain  misalnya  tanah milik  dan  sebagainya  menunjukkan  suatu status  hubungan  hukum  tertentu  antara obyek dan subyeknya yang dalam konteks ini  lebih  kepada  hubungan  kepemilikan atau  kepunyaan  antara  subyek  dan  obyek yang  bersangkutan.  Dalam  pengertian tersebut maka jika kita menyebutkan tanah negara artinya adalah tanah sebagai obyek dan  negara  sebagai  subyeknya  di  mana negara  sebagai  subyek  mempunyai hubungan  hukum  tertentu  dengan obyeknya  yakni  tanah.  adapun  hubungan hukum  itu  dapat  berupa  hubungan kepemilikan kekuasaan atau kepunyaan.
Di  dalam  konsep  hukum  sebutan menguasai  atau  dikuasai  dengan  dimiliki ataupun kepunyaan dalam konteks  yuridis
mempunyai  arti/makna  berbeda  dan menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula.  Arti  dikuasai  tidak  sama  dengan pengertian dimiliki. Jika kita menyebutkan tanah  tersebut  dikuasai  atau  menguasai dalam  arti possession makna  yuridisnya adalah  tanah  tersebut  dikuasai  seseorang secara  fisik  dalam  arti  faktual  digarap, dihuni,  namun  belum  tentu  bahwa  secara yuridis dia adalah pemilik atau yang punya tanah tersebut.
Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa:
(1) Atas  dasar  ketentuan  dalam  Pasal  33 ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  dan hal-hal  sebagaimana  yang  dimaksud dalam  Pasal  1,  bumi  air  dan  ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung  di  dalamnya  itu  pada tingkatan  tertinggi  dikuasai  oleh negara,  sebagai  organisasi  kekuasaan seluruh rakyat.
(2) Hak menguasai dari negara termaksud dalam  ayat  (1)  pasal  ini  memberi wewenang untuk:
a. mengatur  dan  menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan  hukum  antara orang-orang  dengan  bumi,  air  dan ruang angkasa;
c. menentukan dan mengatur
hubungan-hubungan  hukum  antara orang-orang dan
perbuatan- perbuatan  hukum  yang  mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
(3) Wewenang  yang  bersumber  pada  hak menguasai  dari  negara  tersebut  pada ayat  (2)  pasal  ini  digunakan  untuk mencapai  sebesar-besar  kemakmuran
rakyat  dalam  arti  kebangsaan, kesejahteraan  dan  kemerdekaan  dalam masyarakat  dan  negara  hukum Indonesia  yang  merdeka,  berdaulat, adil dan makmur.
(4) Hak menguasai dari negara tersebut di atas  pelaksanaannya  dapat  dikuasakan kepada  daerah-daerah  swatantra  dan masyarakat-masyarakat  hukum  adat,
sekedar diperlukan dan tidak bertentangan  dengan  kepentingan nasional,  menurut  ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.
Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa : ” Dengan  mengingat  ketentuan-ketentuan dalam  Pasal  1  dan  2  pelaksanaan  hak ulayat  dan  hak-hak  yang  serupa  itu  dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang  menurut  kenyataannya  masih ada,  harus  sedemikian  rupa  sehingga sesuai  dengan  kepentingan  nasional  dan negara,  yang  berdasarkan  atas  persatuan bangsa  serta  tidak  boleh  bertentangan dengan  undang-undang  dan  peraturan- peraturan lain yang lebih tinggi”.
Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa :
(1) Atas  dasar  hak  menguasai  dari  negara sebagai  yang  dimaksud  dalam  Pasal  2 ditentukan  adanya  macam-macam  hak atas  permukaan  bumi,  yang  disebut tanah,  yang  dapat  diberikan  kepada dan  dipunyai  oleh  orang-orang  baik sendiri  maupun  bersama-sama  dengan orang lain serta badan-badan hukum.
(2) Hak-hak  atas  tanah  yang  dimaksud dalam  ayat  (1)  pasal  ini  memberi wewenang  untuk  mempergunakan tanah  yang  bersangkutan  demikian pula  tubuh  bumi  dan  air  serta  ruang
yang  ada  di  atasnya,  sekedar diperlukan  untuk  kepentingan  yang langsung berhubungan dengan penggunaan  tanah  itu  dalam  batas- batas  menurut  undang-undang  ini  dan peraturan-peraturan  hukum  lain  yang lebih tinggi.
(3) Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud  dalam  ayat  (1)  pasal  ini ditentukan  pula  hak-hak  atas  air  dan ruang angkasa.
Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa: (1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah:
a. hak milik,
b. hak guna usaha,
c. hak guna bangunan,
d. hak pakai,
e. hak sewa,
f. hak membuka tanah,
g. hak memungut hasil hutan,
h. hak-hak  lain  yang  tidak  termasuk dalam  hak-hak  tersebut  di  atas yang  akan  ditetapkan  dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya  sementara  sebagai  yang disebutkan dalam Pasal 53.
(2) Hak-hak  atas  air  dan  ruang  angkasa sebagai  yang  dimaksud  dalam  Pasal  4 ayat (3) ialah :
a. hak guna air,
b. hak pemeliharaan dan penangkapan ikan,
c. hak guna ruang angkasa.
Menurut Hadi Setia Tunggal jenis- jenis  hutan  di  Indonesia  berdasarkan statusnya :
.............................................
1. Hutan negara, yaitu hutan yang berada pada  tanah  yang  tidak  dibebani  hak atas tanah.
2. Hutan  hak,  yaitu  hutan  yang  berada pada  tanah  yang  dibebani  hak  atas tanah.  Hak  atas  tanah,  misalnya  Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Guna Bangunan (HGB).
3. Hutan  adat,  yaitu  hutan  negara  yang berada  dalam  wilayah  masyarakat hukum adat.
Pelanggaran  dan  penyalahgunaan terhadap  tanah  negara  yang  terjadi  dalam wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri Menggala adalah di kawasan hutan register 45,  sehingga  pemerintah  melalui  tim terpadu  penanganan  kawasan  hutan register 45 kembali melakukan penertiban terhadap  warga  yang  mendiami  kawasan itu,  tepatnya  di  Suwai  Umpu  (Pekat). Dalam  penertiban  terhadap  warga  yang kini  mendiami  atau  sekadar  melakukan penanaman  di  wilayah  kawasan  hutan register  45,  tepatnya  di  Suwai  Umpu  ini, diminta  untuk  meninggalkan  kawasan  ini. Masyarakat  Moro-Moro  merupakan  salah satu  dari  tiga  kelompok  warga  yang  saat ini  masih  bertahan  di  register  45  selain kelompok Pekat, Suay Umpu. Dari 43.100 hektar  luas  wilayah  hutan  register  45, berdasarkan  data  Dinas  Kehutanan Provinsi  Lampung, sebanyak 4.500 hektar diantaranya kini masih dikuasai masyarakat  petani  penggarap  yang berjumlah sekitar 2.000 kepala keluarga.
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut,  maka  dapat  diidentifikasikan permasalahan  sebagai  berikut  Bagaimana implementasi  pertanggungjawaban  pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan tanah negara (register 45) pada  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri Menggala  ?  dan  Faktor-faktor  apa  yang
menjadi  kendala  dalam  pelaksanaan pertanggung  jawaban  pidana  terhadap pelaku  tindak  pidana  penyalahgunaan tanah  negara  (register  45)  pada  wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala ?

## II. PEMBAHASAN
Prosedur
dan
Mekanisme Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan
Tanah  Negara  (Register  45)  Pada Wilayah  Hukum  Pengadilan  Negeri Menggala
Menurut  hasil  wawancara  dengan Prasetyo  Nugroho,  S.H.,  salah  seorang hakim  di  Pengadilan  Negeri  Menggala pada tanggal 05 Nopember 2012 diperoleh informasi  bahwa  tanah  register  45 merupakan hutan register 45 yang terletak di  Kabupaten  Mesuji  Propinsi  Lampung dengan  luas  lahan  43.100  hektar. Berdasarkan  data  Dinas  Kehutanan Provinsi  Lampung,  sebanyak  4.500 hektardiantaranya  kini  masih  dikuasai masyarakat  petani  penggarap  yang berjumlah  sekitar  2.000  kepala  keluarga. Apabila  mengacu  kepada  residen  Belanda tahun  1940,  register  45  memiliki  luas 33.500 hektare. Akan tetapi setelah adanya Tata  Guna  Hutan  Kesepakatan  (TGHK) pada  1991  luas  hutan  register  bertambah menjadi 43.100 hektare. Perluasan tersebut terjadi  di  Desa  Labuhan  Batin  sebanyak 2.600  hektare  dan  Desa  Talang  Gunung sebesar 7.000 hektare.
Lebih  lanjut  Prasetyo  Nugroho, S.H.,  salah  seorang  hakim  di  Pengadilan Negeri  Menggala  pada  tanggal  05 Nopember 2012 menyatakan bahwa tanah di  register  45  Sungai  Buaya,  Tulang Bawang  adalah  lahan  Hutan  Tanaman Industri (HTI) yang dikelola oleh PT Silva Inhutani.  Masyarakat  penggarap  hutan
.............................................
1. Hutan negara, yaitu hutan yang berada pada  tanah  yang  tidak  dibebani  hak atas tanah.
2. Hutan  hak,  yaitu  hutan  yang  berada pada  tanah  yang  dibebani  hak  atas tanah.  Hak  atas  tanah,  misalnya  Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Guna Bangunan (HGB).
3. Hutan  adat,  yaitu  hutan  negara  yang berada  dalam  wilayah  masyarakat hukum adat.
Pelanggaran  dan  penyalahgunaan terhadap  tanah  negara  yang  terjadi  dalam wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri Menggala adalah di kawasan hutan register 45,  sehingga  pemerintah  melalui  tim terpadu  penanganan  kawasan  hutan register 45 kembali melakukan penertiban terhadap  warga  yang  mendiami  kawasan itu,  tepatnya  di  Suwai  Umpu  (Pekat). Dalam  penertiban  terhadap  warga  yang kini  mendiami  atau  sekadar  melakukan penanaman  di  wilayah  kawasan  hutan register  45,  tepatnya  di  Suwai  Umpu  ini, diminta  untuk  meninggalkan  kawasan  ini. Masyarakat  Moro-Moro  merupakan  salah satu  dari  tiga  kelompok  warga  yang  saat ini  masih  bertahan  di  register  45  selain kelompok Pekat, Suay Umpu. Dari 43.100 hektar  luas  wilayah  hutan  register  45, berdasarkan  data  Dinas  Kehutanan Provinsi  Lampung, sebanyak 4.500 hektar diantaranya kini masih dikuasai masyarakat  petani  penggarap  yang berjumlah sekitar 2.000 kepala keluarga.
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut,  maka  dapat  diidentifikasikan permasalahan  sebagai  berikut  Bagaimana implementasi  pertanggungjawaban  pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan tanah negara (register 45) pada  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri Menggala  ?  dan  Faktor-faktor  apa  yang
menjadi  kendala  dalam  pelaksanaan pertanggung  jawaban  pidana  terhadap pelaku  tindak  pidana  penyalahgunaan tanah  negara  (register  45)  pada  wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala ?

## II. PEMBAHASAN
Prosedur dan Mekanisme
Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Tanah  Negara  (Register  45)  Pada Wilayah  Hukum  Pengadilan  Negeri

## Menggala
Menurut  hasil  wawancara  dengan Prasetyo  Nugroho,  S.H.,  salah  seorang hakim  di  Pengadilan  Negeri  Menggala pada tanggal 05 Nopember 2012 diperoleh informasi  bahwa  tanah  register  45 merupakan hutan register 45 yang terletak di  Kabupaten  Mesuji  Propinsi  Lampung dengan  luas  lahan  43.100  hektar. Berdasarkan  data  Dinas  Kehutanan Provinsi  Lampung,  sebanyak  4.500 hektardiantaranya  kini  masih  dikuasai masyarakat  petani  penggarap  yang berjumlah  sekitar  2.000  kepala  keluarga. Apabila  mengacu  kepada  residen  Belanda tahun  1940,  register  45  memiliki  luas 33.500 hektare. Akan tetapi setelah adanya Tata  Guna  Hutan  Kesepakatan  (TGHK) pada  1991  luas  hutan  register  bertambah menjadi 43.100 hektare. Perluasan tersebut terjadi  di  Desa  Labuhan  Batin  sebanyak 2.600  hektare  dan  Desa  Talang  Gunung sebesar 7.000 hektare.
Lebih  lanjut  Prasetyo  Nugroho, S.H.,  salah  seorang  hakim  di  Pengadilan Negeri  Menggala  pada  tanggal  05 Nopember 2012 menyatakan bahwa tanah di  register  45  Sungai  Buaya,  Tulang Bawang  adalah  lahan  Hutan  Tanaman Industri (HTI) yang dikelola oleh PT Silva Inhutani.  Masyarakat  penggarap  hutan
yang berjumlah kurang lebih 3.500 Kepala Keluarga  dan  menempati  wilayah  seluas 7.500 sampai 10.000 hektar dari total luas wilayah register 45 yang berjumlah 43.100 hektar serta tersebar di 3 desa. Ketiga desa tersebut  adalah  Labuhan  Indah,  Moro- Moro  (5 dusun), dan Umbul Nanasan. Menurut  hasil  wawancara  dengan Agustiandaru,Sik.  salah  seorang  Penyidik selaku  kasat  reskrim  Polres  Tulang Bawang  pada  tanggal  05  Nopember  2012 diperoleh  informasi  bahwa  permasalahan di  hutan  register  45  dimasa  Orde  Baru, terutama  sekitar  tahun  1980-1997, pemerintah  banyak  memberikan  ijin-ijin lokasi  dan  pengusahaan  hutan  kepada perusahaan-perusahaan  yang  bergerak dibidang  perkebunan  dan  pengusahaan hutan.  Dari  hasil  investigasi  Yayasan Lembaga  Bantuan  Hukum  Indonesia (YLBHI),  diketahui  bahwa  PT  Barat Selatan  Makmur  Investindo  (BSMI) mendapatkan  ijin  lokasi  dari  Badan Pertanahan  Nasional  (BPN)  Republik Indonesia  pada  tahun  1994  untuk  tanah seluas 10.000 hektar untuk kebun inti dan 5.000  hektar  untuk  kebun  plasma.  PT BSMI  lalu  memperluas  areal  kebun sawitnya  2.455  hektar  diluar  ijin  yang dikeluarkan  Badan  Pertanahan  Nasional. Ijin  pengusahaan  hutan  juga  dikeluarkan Menteri  Kehutanan  kepada          PT  Silva Inhutani  pada  tahun  1991  di  atas  tanah seluas  32.600  hektar.  Sementara  PT Sumber  Wangi  Alam,  diduga  mengambil alih tanah masyarakat Desa Sungai Sodong seluas  1.533  hektar  untuk  perkebunan sawit.
Pemberian  ijin  untuk  perusahaan- perusahaan tersebut tidak mempertimbangkan  keberadaan  penduduk desa  yang  terlebih  dahulu  ada  di  atas tanah-tanah  tersebut.  Masyarakat  tidak
dimintai  persetujuan  atas  keluarnya perijinan  tersebut.  Pemicu  konflik  agraria di areal hutan tanaman industri register 45 Sungai  Buaya  karena  pemerintah  telah memperluas  luas  kawasan  hutan  di  mana sebagian  tanah  itu  merupakan  tanah  adat. Tuntutan  penduduk  Desa  Gunung  Batu untuk  pengembalian  tanah  yang  diambil alih perusahaan seluas 7.000 hektar, hanya dikabulkan pemerintah seluas 2.300 hektar untuk  kemudian  di enclave dari  kawasan hutan  tanaman  industri.  Ironisnya,  pihak perusahaan dan aparat menuduh penduduk desa itu sebagai perambah hutan.
Menurut  hasil  wawancara  dengan Muhammad  Nur  Saitiyas,S.H.,M.H,  salah seorang  Penuntut  selaku  Kasi  Pidum  di Kejaksaan  Negeri  Menggala  pada  tanggal 05  Nopember  2012  diperoleh  informasi bahwa  penyalahgunaan  tanah  negara  ini terus  ditindaklanjuti  dengan  melakukan pengusiran  kepada  warga  yang  mendiami tanah  register  45  dan  bahkan  sudah dilakukan upaya hukum melalui Pengadilan  Negeri  Menggala.  Selain  itu Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Provinsi Lampung,  dan  aparat  gabungan  TNI/Polri tengah  bersiap  untuk  menggusur  ribuan perambah  di  kawasan  hutan  register  45 Mesuji.  Operasi  terpadu  besar-besaran yang  waktu  pelaksanaannya  masih  akan dilaksanakan secara terus menerus.
Menurut hasil wawancara dengan Dedi  Muchti  Nugroho,  S.H.,  M.Hum, salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 05 Nopember 2012 diperoleh  informasi  bahwa  berkaitan dengan asas hukum pidana yaitu geen straf zonder  schuld,  actus  non  facit  reum  nisi mens  sir  rea, bahwa  tidak  dipidana  jika tidak  ada  kesalahan,  maka  pengertian tindak  pidana  itu  terpisah  dengan  yang
.............................................
dimaksud  pertanggungjawaban  tindak pidana. Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan  itu  dengan  suatu  pidana, kemudian  apakah  orang  yang  melakukan perbuatan  itu  juga  dijatuhi  pidana sebagaimana  telah  diancamkan  akan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan.
Sebagai dasar pertanggung jawaban  adalah  kesalahan  yang  terdapat pada  jiwa  pelaku  dalam  hubungannya dengan  kelakuannya  yang  dapat  dipidana serta  berdasarkan  kejiwaannya  itu  pelaku dapat  dicela  karena  kelakuanya  itu. Dengan kata lain, hanya dengan hubungan batin inilah maka perbuatan yang dilarang itu  dapat  dipertanggung  jawabkan  pada  si pelaku.
Dilihat  dari  sudut  kemampuan bertanggungjawab  maka  hanya  seseorang yang  mampu  bertanggungjawab  yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam  hal  dipidananya  seseorang  yang melakukan  perbuatan  sebagaimana  yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.
Di dalam melaksanakan perlindungan  hutan  terhadap  perbuatan yang  kurang  baik  dan  melanggar  hukum dari  masyarakat  diatur  dalam  Pasal  46 Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999 tentang  Kehutanan  yang  menyatakan bahwa  penyelenggaraan  perlindungan hutan  dan  konservasi  alam  bertujuan menjaga  hutan,  kawasan  hutan  dan
lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi,  dan  fungsi  produksi,  tercapai secara optimal dan lestari.
Pasal  50  Undang-Undang  Nomor 41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan menyatakan bahwa :
1. Setiap  orang  dilarang  merusak prasarana  dan  sarana  perlindungan hutan.
2. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan  kawasan,  izin  usaha pemanfaatan  jasa  lingkungan,  izin usaha  pemanfaatan  hasil  hutan  kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil  hutan  kayu  dan  bukan  kayu, dilarang  melakukan  kegiatan  yang menimbulkan kerusakan hutan.
3. Setiap orang dilarang:
a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
b. merambah kawasan hutan;
c. melakukan  penebangan  pohon dalam  kawasan  hutan  dengan radius atau jarak sampai dengan :
1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
2) 200  (dua  ratus)  meter  dari  tepi mata  air  dan  kiri  kanan  sungai di daerah rawa;
3) 100  (seratus)  meter  dari  kiri kanan tepi sungai;
4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
5) 2  (dua)  kali  kedalaman  jurang dari tepi jurang;
6) 130  (seratus  tiga  puluh)  kali selisih  pasang  tertinggi  dan pasang  terendah  dari  tepi pantai.
d. membakar hutan;
e. menebang  pohon  atau  memanen atau  memungut  hasil  hutan  di dalam  hutan  tanpa  memiliki  hak atau  izin  dari  pejabat  yang berwenang;
.............................................
dimaksud  pertanggungjawaban  tindak pidana. Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan  itu  dengan  suatu  pidana, kemudian  apakah  orang  yang  melakukan perbuatan  itu  juga  dijatuhi  pidana sebagaimana  telah  diancamkan  akan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan.
Sebagai dasar pertanggung jawaban  adalah  kesalahan  yang  terdapat pada  jiwa  pelaku  dalam  hubungannya dengan  kelakuannya  yang  dapat  dipidana serta  berdasarkan  kejiwaannya  itu  pelaku dapat  dicela  karena  kelakuanya  itu. Dengan kata lain, hanya dengan hubungan batin inilah maka perbuatan yang dilarang itu  dapat  dipertanggung  jawabkan  pada  si pelaku.
Dilihat  dari  sudut  kemampuan bertanggungjawab  maka  hanya  seseorang yang  mampu  bertanggungjawab  yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan
merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam  hal  dipidananya  seseorang  yang melakukan  perbuatan  sebagaimana  yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.
Di dalam melaksanakan perlindungan  hutan  terhadap  perbuatan yang  kurang  baik  dan  melanggar  hukum dari  masyarakat  diatur  dalam  Pasal  46 Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999 tentang  Kehutanan  yang  menyatakan bahwa  penyelenggaraan  perlindungan hutan  dan  konservasi  alam  bertujuan menjaga  hutan,  kawasan  hutan  dan
lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi,  dan  fungsi  produksi,  tercapai secara optimal dan lestari.
Pasal  50  Undang-Undang  Nomor 41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan menyatakan bahwa :
1. Setiap  orang  dilarang  merusak prasarana  dan  sarana  perlindungan hutan.
2. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan  kawasan,  izin  usaha pemanfaatan  jasa  lingkungan,  izin usaha  pemanfaatan  hasil  hutan  kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil  hutan  kayu  dan  bukan  kayu, dilarang  melakukan  kegiatan  yang menimbulkan kerusakan hutan.
3. Setiap orang dilarang:
a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
b. merambah kawasan hutan;
c. melakukan  penebangan  pohon dalam  kawasan  hutan  dengan radius atau jarak sampai dengan :
1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
2) 200  (dua  ratus)  meter  dari  tepi mata  air  dan  kiri  kanan  sungai di daerah rawa;
3) 100  (seratus)  meter  dari  kiri kanan tepi sungai;
4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
5) 2  (dua)  kali  kedalaman  jurang dari tepi jurang;
6) 130  (seratus  tiga  puluh)  kali selisih  pasang  tertinggi  dan pasang  terendah  dari  tepi pantai.
d. membakar hutan;
e. menebang  pohon  atau  memanen atau  memungut  hasil  hutan  di dalam  hutan  tanpa  memiliki  hak atau  izin  dari  pejabat  yang berwenang;
f. menerima,  membeli  atau  menjual, menerima  tukar,  menerima  titipan, menyimpan,  atau  memiliki  hasil hutan  yang  diketahui  atau  patut diduga  berasal  dari  kawasan  hutan yang  diambil  atau  dipungut  secara tidak sah;
g. melakukan  kegiatan  penyelidikan umum  atau  eksplorasi  atau eksploitasi  bahan  tambang  di dalam  kawasan  hutan,  tanpa  izin Menteri;
h. mengangkut,  menguasai,  atau memiliki  hasil  hutan  yang  tidak dilengkapi  bersama-sama  dengan surat  keterangan  sahnya  hasil hutan;
i. menggembalakan  ternak  di  dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara  khusus  untuk  maksud tersebut  oleh  pejabat  yang berwenang;
j. membawa  alat-alat  berat  dan  atau alat-alat  lainnya  yang  lazim  atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut  hasil  hutan  di  dalam kawasan  hutan,  tanpa  izin  pejabat yang berwenang;
k. membawa  alat-alat  yang  lazim digunakan untuk menebang,
memotong,  atau  membelah  pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
l. membuang  benda-benda  yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan  serta  membahayakan keberadaan  atau  kelangsungan fungsi  hutan  ke  dalam  kawasan hutan; dan
m. mengeluarkan,  membawa,  dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa  liar  yang  tidak  dilindungi undang-undang  yang  berasal  dari kawasan  hutan  tanpa  izin  dari pejabat yang berwenang.
4. Ketentuan  tentang  mengeluarkan, membawa,  dan  atau  mengangkut tumbuhan  dan  atau  satwa  yang dilindungi,  diatur  sesuai  dengan
peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.

## Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Tanah  Negara  (Register  45)  Pada Wilayah  Hukum  Pengadilan  Negeri Menggala
Menurut  hasil  wawancara  dengan Prasetyo  Nugroho,  S.H.,  salah  seorang hakim  di  Pengadilan  Negeri  Menggala pada tanggal 05 Nopember 2012 diperoleh informasi  bahwa  tanah  register  45 merupakan hutan register 45 yang terletak di  Kabupaten  Mesuji  Propinsi  Lampung dengan  luas  lahan  43.100  hektar. Berdasarkan  data  Dinas  Kehutanan Provinsi  Lampung,  sebanyak  4.500 hektardiantaranya  kini  masih  dikuasai masyarakat  petani  penggarap  yang berjumlah  sekitar  2.000  kepala  keluarga. Apabila  mengacu  kepada  residen  Belanda tahun  1940,  register  45  memiliki  luas 33.500 hektare. Akan tetapi setelah adanya Tata  Guna  Hutan  Kesepakatan  (TGHK) pada  1991  luas  hutan  register  bertambah menjadi 43.100 hektare. Perluasan tersebut terjadi  di  Desa  Labuhan  Batin  sebanyak 2.600  hektare  dan  Desa  Talang  Gunung sebesar 7.000 hektare. Lebih  lanjut  Prasetyo  Nugroho,
S.H.,  salah  seorang  hakim  di  Pengadilan Negeri  Menggala  pada  tanggal  05 Nopember 2012 menyatakan bahwa tanah di  register  45  Sungai  Buaya,  Tulang Bawang  adalah  lahan  Hutan  Tanaman Industri (HTI) yang dikelola oleh PT Silva Inhutani.  Masyarakat  penggarap  hutan yang berjumlah kurang lebih 3.500 Kepala Keluarga  dan  menempati  wilayah  seluas 7.500 sampai 10.000 hektar dari total luas wilayah register 45 yang berjumlah 43.100 hektar serta tersebar di 3 desa. Ketiga desa
.............................................
tersebut  adalah  Labuhan  Indah,  Moro- Moro  (5 dusun), dan Umbul Nanasan. Menurut  hasil  wawancara  dengan Agustiandaru,Sik.  salah  seorang  Penyidik selaku  kasat  reskrim  Polres  Tulang Bawang  pada  tanggal  05  Nopember  2012 diperoleh  informasi  bahwa  permasalahan di  hutan  register  45  dimasa  Orde  Baru, terutama  sekitar  tahun  1980-1997, pemerintah  banyak  memberikan  ijin-ijin lokasi  dan  pengusahaan  hutan  kepada perusahaan-perusahaan  yang  bergerak dibidang  perkebunan  dan  pengusahaan hutan.  Dari  hasil  investigasi  Yayasan Lembaga  Bantuan  Hukum  Indonesia (YLBHI),  diketahui  bahwa  PT  Barat Selatan  Makmur  Investindo  (BSMI) mendapatkan  ijin  lokasi  dari  Badan Pertanahan  Nasional  (BPN)  Republik Indonesia  pada  tahun  1994  untuk  tanah seluas 10.000 hektar untuk kebun inti dan 5.000  hektar  untuk  kebun  plasma.  PT BSMI  lalu  memperluas  areal  kebun sawitnya  2.455  hektar  diluar  ijin  yang dikeluarkan  Badan  Pertanahan  Nasional. Ijin  pengusahaan  hutan  juga  dikeluarkan Menteri  Kehutanan  kepada          PT  Silva Inhutani  pada  tahun  1991  di  atas  tanah seluas  32.600  hektar.  Sementara  PT Sumber  Wangi  Alam,  diduga  mengambil alih tanah masyarakat Desa Sungai Sodong seluas  1.533  hektar  untuk  perkebunan sawit.
Pemberian  ijin  untuk  perusahaan- perusahaan tersebut tidak mempertimbangkan  keberadaan  penduduk desa  yang  terlebih  dahulu  ada  di  atas tanah-tanah  tersebut.  Masyarakat  tidak dimintai  persetujuan  atas  keluarnya perijinan  tersebut.  Pemicu  konflik  agraria di areal hutan tanaman industri register 45 Sungai  Buaya  karena  pemerintah  telah memperluas  luas  kawasan  hutan  di  mana
sebagian  tanah  itu  merupakan  tanah  adat. Tuntutan  penduduk  Desa  Gunung  Batu untuk  pengembalian  tanah  yang  diambil alih perusahaan seluas 7.000 hektar, hanya dikabulkan pemerintah seluas 2.300 hektar untuk  kemudian  di enclave dari  kawasan hutan  tanaman  industri.  Ironisnya,  pihak perusahaan dan aparat menuduh penduduk desa itu sebagai perambah hutan. Menurut  hasil  wawancara  dengan Muhammad  Nur  Saitiyas,S.H.,M.H,  salah seorang  Penuntut  selaku  Kasi  Pidum  di Kejaksaan  Negeri  Menggala  pada  tanggal 05  Nopember  2012  diperoleh  informasi bahwa  penyalahgunaan  tanah  negara  ini terus  ditindaklanjuti  dengan  melakukan pengusiran  kepada  warga  yang  mendiami tanah  register  45  dan  bahkan  sudah dilakukan upaya hukum melalui Pengadilan  Negeri  Menggala.  Selain  itu Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Provinsi Lampung,  dan  aparat  gabungan  TNI/Polri tengah  bersiap  untuk  menggusur  ribuan perambah  di  kawasan  hutan  register  45 Mesuji.  Operasi  terpadu  besar-besaran yang  waktu  pelaksanaannya  masih  akan dilaksanakan secara terus menerus.
Menurut  hasil  wawancara  dengan Dedi  Muchti  Nugroho,  S.H.,  M.Hum, salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 05 Nopember 2012 diperoleh informasi bahwa untuk menentukan  adanya  pertanggungjawaban, seseorang  pembuat  dalam  melakukan suatu  tindak  pidana  harus  ada  sifat melawan  hukum  dari  tindak  pidana  itu, yang  merupakan  sifat  terpenting  dari tindak  pidana.  Tentang  sifat  melawan hukum  apabila  dihubungkan  dengan keadaan  psikis  (jiwa)  pembuat  terhadap tindak  pidana  yang  dilakukannya  dapat berupa  kesengajaan (opzet) atau  karena kelalaian (culpa) . Akan tetapi kebanyakan
.............................................
tersebut  adalah  Labuhan  Indah,  Moro- Moro  (5 dusun), dan Umbul Nanasan. Menurut  hasil  wawancara  dengan Agustiandaru,Sik.  salah  seorang  Penyidik selaku  kasat  reskrim  Polres  Tulang Bawang  pada  tanggal  05  Nopember  2012 diperoleh  informasi  bahwa  permasalahan di  hutan  register  45  dimasa  Orde  Baru, terutama  sekitar  tahun  1980-1997, pemerintah  banyak  memberikan  ijin-ijin lokasi  dan  pengusahaan  hutan  kepada perusahaan-perusahaan  yang  bergerak dibidang  perkebunan  dan  pengusahaan hutan.  Dari  hasil  investigasi  Yayasan Lembaga  Bantuan  Hukum  Indonesia (YLBHI),  diketahui  bahwa  PT  Barat Selatan  Makmur  Investindo  (BSMI) mendapatkan  ijin  lokasi  dari  Badan Pertanahan  Nasional  (BPN)  Republik Indonesia  pada  tahun  1994  untuk  tanah seluas 10.000 hektar untuk kebun inti dan 5.000  hektar  untuk  kebun  plasma.  PT BSMI  lalu  memperluas  areal  kebun sawitnya  2.455  hektar  diluar  ijin  yang dikeluarkan  Badan  Pertanahan  Nasional. Ijin  pengusahaan  hutan  juga  dikeluarkan Menteri  Kehutanan  kepada          PT  Silva Inhutani  pada  tahun  1991  di  atas  tanah seluas  32.600  hektar.  Sementara  PT Sumber  Wangi  Alam,  diduga  mengambil alih tanah masyarakat Desa Sungai Sodong seluas  1.533  hektar  untuk  perkebunan sawit.
Pemberian  ijin  untuk  perusahaan- perusahaan tersebut tidak
mempertimbangkan  keberadaan  penduduk desa  yang  terlebih  dahulu  ada  di  atas tanah-tanah  tersebut.  Masyarakat  tidak dimintai  persetujuan  atas  keluarnya perijinan  tersebut.  Pemicu  konflik  agraria di areal hutan tanaman industri register 45 Sungai  Buaya  karena  pemerintah  telah memperluas  luas  kawasan  hutan  di  mana
sebagian  tanah  itu  merupakan  tanah  adat. Tuntutan  penduduk  Desa  Gunung  Batu untuk  pengembalian  tanah  yang  diambil alih perusahaan seluas 7.000 hektar, hanya dikabulkan pemerintah seluas 2.300 hektar untuk  kemudian  di enclave dari  kawasan hutan  tanaman  industri.  Ironisnya,  pihak perusahaan dan aparat menuduh penduduk desa itu sebagai perambah hutan.
Menurut  hasil  wawancara  dengan Muhammad  Nur  Saitiyas,S.H.,M.H,  salah seorang  Penuntut  selaku  Kasi  Pidum  di Kejaksaan  Negeri  Menggala  pada  tanggal 05  Nopember  2012  diperoleh  informasi bahwa  penyalahgunaan  tanah  negara  ini terus  ditindaklanjuti  dengan  melakukan pengusiran  kepada  warga  yang  mendiami tanah  register  45  dan  bahkan  sudah dilakukan upaya hukum melalui Pengadilan  Negeri  Menggala.  Selain  itu Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Provinsi Lampung,  dan  aparat  gabungan  TNI/Polri tengah  bersiap  untuk  menggusur  ribuan perambah  di  kawasan  hutan  register  45 Mesuji.  Operasi  terpadu  besar-besaran yang  waktu  pelaksanaannya  masih  akan dilaksanakan secara terus menerus.
Menurut  hasil  wawancara  dengan Dedi  Muchti  Nugroho,  S.H.,  M.Hum, salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 05 Nopember 2012 diperoleh informasi bahwa untuk menentukan  adanya  pertanggungjawaban, seseorang  pembuat  dalam  melakukan suatu  tindak  pidana  harus  ada  sifat melawan  hukum  dari  tindak  pidana  itu, yang  merupakan  sifat  terpenting  dari tindak  pidana.  Tentang  sifat  melawan hukum  apabila  dihubungkan  dengan keadaan  psikis  (jiwa)  pembuat  terhadap tindak  pidana  yang  dilakukannya  dapat berupa  kesengajaan (opzet) atau  karena kelalaian (culpa) . Akan tetapi kebanyakan
tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian. Hal ini layak  karena  biasanya,  yang  melakukan sesuatu  dengan  sengaja.  Unsur  kelalaian atau kealpaan atau culpa yang  dalam doktrin  hukum  pidana  disebut  sebagai kealpaan  yang  tidak  disadari  atau onbewuste  schuld dan  kealpaan  disadari atau bewuste  schuld .  Faktor  terpenting dalam unsur kelalaian adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya  itu  atau  pelaku  kurang berhati-hati.  Wilayah culpa ini  terletak diantara sengaja dan kebetulan. Menurut hasil wawancara dengan Dedi  Muchti  Nugroho,  S.H.,  M.Hum, salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 05 Nopember 2012 diperoleh  informasi  bahwa  berkaitan dengan asas hukum pidana yaitu geen straf zonder  schuld,  actus  non  facit  reum  nisi mens  sir  rea, bahwa  tidak  dipidana  jika tidak  ada  kesalahan,  maka  pengertian tindak  pidana  itu  terpisah  dengan  yang dimaksud  pertanggungjawaban  tindak pidana. Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan  itu  dengan  suatu  pidana, kemudian  apakah  orang  yang  melakukan perbuatan  itu  juga  dijatuhi  pidana sebagaimana  telah  diancamkan  akan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan.
Sebagai dasar pertanggung jawaban  adalah  kesalahan  yang  terdapat pada  jiwa  pelaku  dalam  hubungannya dengan  kelakuannya  yang  dapat  dipidana serta  berdasarkan  kejiwaannya  itu  pelaku dapat  dicela  karena  kelakuanya  itu. Dengan kata lain, hanya dengan hubungan batin inilah maka perbuatan yang dilarang
itu  dapat  dipertanggung  jawabkan  pada  si pelaku.
Dilihat  dari  sudut  kemampuan bertanggungjawab  maka  hanya  seseorang yang  mampu  bertanggungjawab  yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan merupakan
asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam  hal  dipidananya  seseorang  yang melakukan  perbuatan  sebagaimana  yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.
Di dalam melaksanakan perlindungan  hutan  terhadap  perbuatan yang  kurang  baik  dan  melanggar  hukum dari  masyarakat  diatur  dalam  Pasal  46 Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999 tentang  Kehutanan  yang  menyatakan bahwa  penyelenggaraan  perlindungan hutan  dan  konservasi  alam  bertujuan menjaga  hutan,  kawasan  hutan  dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi,  dan  fungsi  produksi,  tercapai secara optimal dan lestari.
Pasal  50  Undang-Undang  Nomor 41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan menyatakan bahwa :
5. Setiap  orang  dilarang  merusak prasarana  dan  sarana  perlindungan hutan.
6. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan  kawasan,  izin  usaha pemanfaatan  jasa  lingkungan,  izin usaha  pemanfaatan  hasil  hutan  kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil  hutan  kayu  dan  bukan  kayu, dilarang  melakukan  kegiatan  yang menimbulkan kerusakan hutan.
7. Setiap orang dilarang:
.............................................
n. mengerjakan
dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
o. merambah kawasan hutan;
p. melakukan  penebangan  pohon dalam  kawasan  hutan  dengan radius atau jarak sampai dengan :
7) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
8) 200  (dua  ratus)  meter  dari  tepi mata  air  dan  kiri  kanan  sungai di daerah rawa;
9) 100  (seratus)  meter  dari  kiri kanan tepi sungai;
10) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
11) 2  (dua)  kali  kedalaman  jurang dari tepi jurang;
12) 130  (seratus  tiga  puluh)  kali selisih  pasang  tertinggi  dan pasang  terendah  dari  tepi pantai.
q. membakar hutan;
r. menebang  pohon  atau  memanen atau  memungut  hasil  hutan  di dalam  hutan  tanpa  memiliki  hak atau  izin  dari  pejabat  yang berwenang;
s. menerima,  membeli  atau  menjual, menerima  tukar,  menerima  titipan, menyimpan,  atau  memiliki  hasil hutan  yang  diketahui  atau  patut diduga  berasal  dari  kawasan  hutan yang  diambil  atau  dipungut  secara tidak sah;
t. melakukan  kegiatan  penyelidikan umum  atau  eksplorasi  atau eksploitasi  bahan  tambang  di dalam  kawasan  hutan,  tanpa  izin Menteri;
u. mengangkut,  menguasai,  atau memiliki  hasil  hutan  yang  tidak dilengkapi  bersama-sama  dengan
surat  keterangan  sahnya  hasil hutan;
v. menggembalakan  ternak  di  dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara  khusus  untuk  maksud tersebut  oleh  pejabat  yang berwenang;
w. membawa  alat-alat  berat  dan  atau alat-alat  lainnya  yang  lazim  atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut  hasil  hutan  di  dalam kawasan  hutan,  tanpa  izin  pejabat yang berwenang;
x. membawa  alat-alat  yang  lazim digunakan untuk menebang, memotong,  atau  membelah  pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
y. membuang  benda-benda  yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan  serta  membahayakan keberadaan  atau  kelangsungan fungsi  hutan  ke  dalam  kawasan hutan; dan
z. mengeluarkan,  membawa,  dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa  liar  yang  tidak  dilindungi undang-undang  yang  berasal  dari kawasan  hutan  tanpa  izin  dari pejabat yang berwenang.
8. Ketentuan  tentang  mengeluarkan, membawa,  dan  atau  mengangkut tumbuhan  dan  atau  satwa  yang dilindungi,  diatur  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Pasal  51  Undang-Undang  Nomor 41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan menyatakan bahwa :
(1) Untuk  menjamin  terselenggaranya perlindungan  hutan,  maka  kepada pejabat  kehutanan  tertentu  sesuai
.............................................
n. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
o. merambah kawasan hutan;
p. melakukan  penebangan  pohon dalam  kawasan  hutan  dengan radius atau jarak sampai dengan :
7) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
8) 200  (dua  ratus)  meter  dari  tepi mata  air  dan  kiri  kanan  sungai di daerah rawa;
9) 100  (seratus)  meter  dari  kiri kanan tepi sungai;
10) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
11) 2  (dua)  kali  kedalaman  jurang dari tepi jurang;
12) 130  (seratus  tiga  puluh)  kali selisih  pasang  tertinggi  dan pasang  terendah  dari  tepi pantai.
q. membakar hutan;
r. menebang  pohon  atau  memanen atau  memungut  hasil  hutan  di dalam  hutan  tanpa  memiliki  hak atau  izin  dari  pejabat  yang berwenang;
s. menerima,  membeli  atau  menjual, menerima  tukar,  menerima  titipan, menyimpan,  atau  memiliki  hasil hutan  yang  diketahui  atau  patut diduga  berasal  dari  kawasan  hutan yang  diambil  atau  dipungut  secara tidak sah;
t. melakukan  kegiatan  penyelidikan umum  atau  eksplorasi  atau eksploitasi  bahan  tambang  di dalam  kawasan  hutan,  tanpa  izin Menteri;
u. mengangkut,  menguasai,  atau memiliki  hasil  hutan  yang  tidak dilengkapi  bersama-sama  dengan
surat  keterangan  sahnya  hasil hutan;
v. menggembalakan  ternak  di  dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara  khusus  untuk  maksud tersebut  oleh  pejabat  yang berwenang;
w. membawa  alat-alat  berat  dan  atau alat-alat  lainnya  yang  lazim  atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut  hasil  hutan  di  dalam kawasan  hutan,  tanpa  izin  pejabat yang berwenang;
x. membawa  alat-alat  yang  lazim digunakan untuk menebang,
memotong,  atau  membelah  pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
y. membuang  benda-benda  yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan  serta  membahayakan keberadaan  atau  kelangsungan fungsi  hutan  ke  dalam  kawasan hutan; dan
z. mengeluarkan,  membawa,  dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa  liar  yang  tidak  dilindungi undang-undang  yang  berasal  dari kawasan  hutan  tanpa  izin  dari pejabat yang berwenang.
8. Ketentuan  tentang  mengeluarkan, membawa,  dan  atau  mengangkut tumbuhan  dan  atau  satwa  yang dilindungi,  diatur  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Pasal  51  Undang-Undang  Nomor 41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan menyatakan bahwa :
(1) Untuk  menjamin  terselenggaranya perlindungan  hutan,  maka  kepada pejabat  kehutanan  tertentu  sesuai
dengan  sifat  pekerjaannya  diberikan wewenang kepolisian khusus.
(2) Pejabat  yang  diberi  wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  berwenang untuk:
a. mengadakan  patroli/perondaan  di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
b. memeriksa surat-surat
atau dokumen  yang  berkaitan  dengan pengangkutan hasil hutan Pasal  74  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun 1999
tentang
Kehutanan menyatakan bahwa :
(1) Penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh  melalui  pengadilan  atau  di luar  pengadilan  berdasarkan  pilihan secara  sukarela  para  pihak  yang bersengketa.
(2) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian  sengketa  kehutanan  di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan  dapat  dilakukan  setelah tidak  tercapai  kesepakatan  antara  para pihak yang bersengketa.
Pasal  75  Undang-Undang  Nomor 41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan menyatakan bahwa :
(1) Penyelesaian  sengketa  kehutanan  di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak  pidana  sebagaimana  diatur dalam undang-undang ini.
(2) Penyelesaian  sengketa  kehutanan  di luar  pengadilan  dimaksudkan  untuk mencapai  kesepakatan  mengenai pengembalian  suatu  hak,  besarnya ganti-rugi,  dan  atau  mengenai  bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi hutan.
(3) Dalam penyelesaian
sengketa kehutanan di luar pengadilan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)
dapat  digunakan  jasa  pihak  ketiga yang ditunjuk bersama oleh para pihak dan  atau  pendampingan  organisasi nonpemerintah untuk membantu penyelesaian sengketa kehutanan.
Pasal  76  Undang-Undang  Nomor 41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan menyatakan bahwa :
(1) Penyelesaian  sengketa  kehutanan melalui  pengadilan  dimaksudkan untuk  memperoleh  putusan  mengenai pengembalian  suatu  hak,  besarnya ganti  rugi,  dan  atau  tindakan  tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam sengketa.
(2) Selain  putusan  untuk  melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  pengadilan dapat  menetapkan  pembayaran  uang paksa  atas  keterlambatan  pelaksanaan tindakan tertentu tersebut setiap hari.
Berdasarkan  alat  bukti  dan  saksi- saksi dipersidangan kemudian hakim akan melakukan  pembahasan  terhadap  tindak pidana  penyalahgunaan  tanah  negara (register  45)  untuk  kemudian  diputuskan oleh  hakim  terhadap  sanksi  pidana  yang dijatuhkan kepada terdakwa.
Jenis-jenis pidana yang diberlakukan  terhadap  orang  yang menyalahgunakan  penggunaan  tanah negara  (register  45)  adalah  berupa  sanksi pidana,  denda  dan  membayar  ganti  rugi sesuai  dengan  tingkat  kerusakan  atau akibat  yang  ditimbulkan  kepada  negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan,  atau  tindakan  lain  yang  diperlukan serta  sanksi  administratif.  Hal    ini sebagaimana  diatur  Pasal  78  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan :
(1) Barangsiapa dengan
sengaja melanggar  ketentuan  sebagaimana
.............................................
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal  50  ayat  (2),  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  10 (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling banyak  Rp  5.000.000.000,00  (lima milyar rupiah).
(2) Barangsiapa dengan sengaja melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  50  ayat  (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling banyak    Rp.  5.000.000.000,00  (lima milyar rupiah).
(3) Barangsiapa dengan sengaja melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  50  ayat  (3) huruf  d,  diancam  dengan  pidana penjara  paling  lama  15  (lima  belas) tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
(4) Barangsiapa  karena  kelalaiannya melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  50  ayat  (3) huruf  d,  diancam  dengan  pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda
paling banyak Rp.
1.500.000.000,00  (satu  milyar  lima ratus juta rupiah).
(5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  50  ayat  (3) huruf  e  atau  huruf  f,  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  10 (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling banyak    Rp.  5.000.000.000,00  (lima milyar rupiah).
(6) Barangsiapa dengan sengaja melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal  50  ayat  (3)  huruf  g,  diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling
banyak  Rp.  5.000.000.000,00  (lima milyar rupiah).
Selain  itu  juga  diatur  dalam  Pasal 80 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa : (1) Setiap  perbuatan  melanggar  hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan  tidak  mengurangi  sanksi pidana  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  78,  mewajibkan  kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar  ganti  rugi  sesuai  dengan tingkat  kerusakan  atau  akibat  yang ditimbulkan  kepada  Negara,  untuk biaya  rehabilitasi,  pemulihan  kondisi hutan,  atau  tindakan  lain  yang diperlukan.
(2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan  kawasan,  izin  usaha pemanfaatan  jasa  lingkungan,  izin usaha  pemanfaatan  hasil  hutan,  atau izin  pemungutan  hasil  hutan  yang diatur  dalam  undang-undang  ini, apabila  melanggar  ketentuan  di  luar ketentuan  pidana  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  78  dikenakan  sanksi administratif.
(3) Ketentuan  lebih  lanjut  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  dan  ayat  (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan  pembahasan  tersebut di  atas,  maka  dapat  ditarik  suatu kesimpulan bahwa prosedur dan mekanisme  pertanggungjawaban  pidana terhadap  tindak  pidana  penyalahgunaan tanah  negara  (register  45)  pada  wilayah hukum  Pengadilan  Negeri  Menggala dilaksanakan dengan dasar perkara laporan tindak pidana, fakta-fakta berupa pemanggilan,  penangkapan,  penahanan, penyitaan, keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli, keterangan tersangka,  dan  bukti-bukti  yang  diajukan
.............................................
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal  50  ayat  (2),  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  10 (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling banyak  Rp  5.000.000.000,00  (lima milyar rupiah).
(2) Barangsiapa dengan sengaja melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  50  ayat  (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling banyak    Rp.  5.000.000.000,00  (lima milyar rupiah).
(3) Barangsiapa dengan sengaja
melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  50  ayat  (3) huruf  d,  diancam  dengan  pidana penjara  paling  lama  15  (lima  belas) tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
(4) Barangsiapa  karena  kelalaiannya melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  50  ayat  (3) huruf  d,  diancam  dengan  pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.
1.500.000.000,00  (satu  milyar  lima ratus juta rupiah).
(5) Barangsiapa dengan sengaja
melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  50  ayat  (3) huruf  e  atau  huruf  f,  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  10 (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling banyak    Rp.  5.000.000.000,00  (lima milyar rupiah).
(6) Barangsiapa dengan sengaja melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal  50  ayat  (3)  huruf  g,  diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling
banyak  Rp.  5.000.000.000,00  (lima milyar rupiah).
Selain  itu  juga  diatur  dalam  Pasal 80 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa :
(1) Setiap  perbuatan  melanggar  hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan  tidak  mengurangi  sanksi pidana  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  78,  mewajibkan  kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar  ganti  rugi  sesuai  dengan tingkat  kerusakan  atau  akibat  yang ditimbulkan  kepada  Negara,  untuk biaya  rehabilitasi,  pemulihan  kondisi hutan,  atau  tindakan  lain  yang diperlukan.
(2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan  kawasan,  izin  usaha pemanfaatan  jasa  lingkungan,  izin usaha  pemanfaatan  hasil  hutan,  atau izin  pemungutan  hasil  hutan  yang diatur  dalam  undang-undang  ini, apabila  melanggar  ketentuan  di  luar ketentuan  pidana  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  78  dikenakan  sanksi administratif.
(3) Ketentuan  lebih  lanjut  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  dan  ayat  (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Berdasarkan  pembahasan  tersebut di  atas,  maka  dapat  ditarik  suatu kesimpulan bahwa prosedur dan mekanisme  pertanggungjawaban  pidana terhadap  tindak  pidana  penyalahgunaan tanah  negara  (register  45)  pada  wilayah hukum  Pengadilan  Negeri  Menggala dilaksanakan dengan dasar perkara laporan tindak pidana, fakta-fakta berupa pemanggilan,  penangkapan,  penahanan, penyitaan, keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli, keterangan tersangka,  dan  bukti-bukti  yang  diajukan
dalam  persidangan  kemudian  hakim  akan memutuskan  sanksi  pidana  yang  dapat dijatuhkan kepada terdakwa.
Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Tanah Negara (Register  45)  Pada  Wilayah  Hukum Pengadilan Negeri Menggala
Menurut  hasil  wawancara  dengan PrasetyoNugroho,  S.H.,  salah  seorang hakim  di  Pengadilan  Negeri  Menggala pada tanggal 05 Nopember 2012 diperoleh informasi  bahwa  ketentuan  pidana mengenai  penyalahgunaan  tanah  negara diatur  dalam  Pasal  78  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa :
(1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  50  ayat  (1)  atau  Pasal  50 ayat  (2),  diancam  dengan  pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda
paling banyak
Rp5.000.000.000,00  (lima  milyar rupiah).
(2) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan  denda  paling  banyak  Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
(3) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  50  ayat  (3)  huruf  d, diancam dengan pidana penjara paling lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  denda paling  banyak  Rp.  5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
(4) Barangsiapa karena kelalaiannya melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  50  ayat  (3)
huruf  d,  diancam  dengan  pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00  (satu  milyar  lima ratus juta rupiah).
(5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  50  ayat  (3)  huruf  e  atau huruf  f,  diancam  dengan  pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan  denda  paling  banyak  Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
(6) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  38  ayat  (4)  atau  Pasal  50 ayat  (3)  huruf  g,  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  10 (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling banyak  Rp.  5.000.000.000,00  (lima milyar rupiah).
Pasal  80  Undang-Undang  Nomor 41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan menyatakan bahwa :
(1) Setiap  perbuatan  melanggar  hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan  tidak  mengurangi  sanksi pidana  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  78,  mewajibkan  kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar  ganti  rugi  sesuai  dengan tingkat  kerusakan  atau  akibat  yang ditimbulkan  kepada  Negara,  untuk biaya  rehabilitasi,  pemulihan  kondisi hutan,  atau  tindakan  lain  yang diperlukan.
(2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan  kawasan,  izin  usaha pemanfaatan  jasa  lingkungan,  izin usaha  pemanfaatan  hasil  hutan,  atau izin  pemungutan  hasil  hutan  yang diatur  dalam  undang-undang  ini, apabila  melanggar  ketentuan  di  luar ketentuan  pidana  sebagaimana  diatur
.............................................
dalam  Pasal  78  dikenakan  sanksi administratif.
(3) Ketentuan  lebih  lanjut  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  dan  ayat  (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Teori  yang  digunakan  dalam pelaksanaan  analisis  perkara  dalam penelitian  ini  adalah  teori  Roscoe  Pound yaitu ”law  as  a  tool  of  social engineering” .  Semua  masyarakat  yang sedang  membangun  dicirikan  oleh perubahan    bagaimanapun    kita mendefinisikan  pembangunan  itu  dan apapun ukuran yang kita pergunakan bagi masyarakat  dalam  pembangunan.  Peranan hukum  dalam  pembangunan  adalah  untuk menjamin  bahwa  perubahan  itu  terjadi dengan  cara  yang  teratur.  Walaupun pembangunan  mengharuskan  rangkaian perubahan  yang  mendesak,  akan  tetapi sangatlah  mutlak  pada  terpeliharanya ketertiban itu sendiri tidak boleh diberi arti yang  statis,  yang  hanya  mempertahankan status quo . Hukum  sebagai  sarana  yang penting untuk memelihara ketertiban harus dikembangkan  dan  dibina  sedemikian, sehingga dapat memberi ruang gerak bagi perubahan  tadi.  Bukannya  sebaliknya, menghambat  usaha-usaha  pembaruan karena semata-mata ingin mempertahankan nilai-nilai lama. Sesungguhnya  hukum  harus  dapat  tampil ke depan, menunjukkan arah dan memberi jalan bagi pembaruan.
Faktor-faktor  Yang  Menjadi  Kendala dalam Pelaksanaan Pertanggung jawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Tanah Negara  (Register  45)  Pada  Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Menggala.
Menurut hasil penelitian di Pengadilan Negeri Menggala dan menurut hasil wawancara dengan hakim dan pelaku tindak  pidana  penyalahgunaan  tanah negara  (register  45)  diperoleh  informasi bahwa faktor-faktor yang menjadi kendala dalam  pelaksanaan  pertanggungjawaban pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana penyalahgunaan tanah negara (register 45) pada  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri Menggala adalah :
1. Terbatasnya  Polisi  Kehutanan  yang dimiliki  oleh  Kementerian  Kehutanan dan  Dinas  Kehutanan  Kabupaten Mesuji dalam menjaga dan mengawasi areal  hutan  register  45  agar  tidak dikuasai dan dirambah oleh masyarakat.
2. Terbatasnya  jumlah  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  yang  dimiliki  oleh  Dinas Kehutanan  Kabupaten  Mesuji  dalam menangani  pelanggaran  terhadap penyalahgunaan  tanah  negara  (register 45)  yang  terjadi  dalam  wilayah hukumnya.
3. Perlu  dilakukan  revisi  terhadap Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan  karena  undang-undang  ini dinilai  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan kemajuan  dan  perkembangan  modus tindak  pidana  dibidang  kehutanan  dan penyalahgunaan  tanah  negara  (register 45).
Berdasarkan hasil penelitian tersebut di  atas,  maka  dapat  diketahui  bahwa terdapat berbagai faktor penghambat yang
.............................................
dalam  Pasal  78  dikenakan  sanksi administratif.
(3) Ketentuan  lebih  lanjut  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  dan  ayat  (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Teori  yang  digunakan  dalam pelaksanaan  analisis  perkara  dalam penelitian  ini  adalah  teori  Roscoe  Pound yaitu ”law  as  a  tool  of  social engineering” .  Semua  masyarakat  yang sedang  membangun  dicirikan  oleh perubahan    bagaimanapun    kita mendefinisikan  pembangunan  itu  dan apapun ukuran yang kita pergunakan bagi masyarakat  dalam  pembangunan.  Peranan hukum  dalam  pembangunan  adalah  untuk menjamin  bahwa  perubahan  itu  terjadi dengan  cara  yang  teratur.  Walaupun pembangunan  mengharuskan  rangkaian perubahan  yang  mendesak,  akan  tetapi sangatlah  mutlak  pada  terpeliharanya ketertiban itu sendiri tidak boleh diberi arti yang  statis,  yang  hanya  mempertahankan status quo .
Hukum  sebagai  sarana  yang penting untuk memelihara ketertiban harus dikembangkan  dan  dibina  sedemikian, sehingga dapat memberi ruang gerak bagi perubahan  tadi.  Bukannya  sebaliknya, menghambat  usaha-usaha  pembaruan karena semata-mata
ingin
mempertahankan nilai-nilai
lama.
Sesungguhnya  hukum  harus  dapat  tampil ke depan, menunjukkan arah dan memberi jalan bagi pembaruan.
Faktor-faktor  Yang  Menjadi  Kendala dalam
Pelaksanaan
Pertanggung jawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Tanah Negara  (Register  45)  Pada  Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Menggala.
Menurut hasil penelitian di Pengadilan Negeri Menggala dan menurut hasil wawancara dengan hakim dan pelaku tindak  pidana  penyalahgunaan  tanah negara  (register  45)  diperoleh  informasi bahwa faktor-faktor yang menjadi kendala dalam  pelaksanaan  pertanggungjawaban pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana penyalahgunaan tanah negara (register 45) pada  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri Menggala adalah :
1. Terbatasnya  Polisi  Kehutanan  yang dimiliki  oleh  Kementerian  Kehutanan dan  Dinas  Kehutanan  Kabupaten Mesuji dalam menjaga dan mengawasi areal  hutan  register  45  agar  tidak dikuasai dan dirambah oleh masyarakat.
2. Terbatasnya  jumlah  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  yang  dimiliki  oleh  Dinas Kehutanan  Kabupaten  Mesuji  dalam menangani  pelanggaran  terhadap penyalahgunaan  tanah  negara  (register 45)  yang  terjadi  dalam  wilayah hukumnya.
3. Perlu  dilakukan  revisi  terhadap Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan  karena  undang-undang  ini dinilai  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan kemajuan  dan  perkembangan  modus tindak  pidana  dibidang  kehutanan  dan penyalahgunaan  tanah  negara  (register 45).
Berdasarkan hasil penelitian tersebut di  atas,  maka  dapat  diketahui  bahwa terdapat berbagai faktor penghambat yang
menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap  penyalahgunaan  tanah  negara (register  45).  Adapun  faktor-faktor tersebut  antara  lain  adalah  terbatasnya Polisi  Kehutanan  yang  dimiliki  oleh Kementerian  Kehutanan  dan  Dinas Kehutanan  Kabupaten  Mesuji  dalam menjaga  dan  mengawasi  areal  hutan register  45  agar  tidak  dikuasai  dan dirambah  oleh  masyarakat,  terbatasnya jumlah  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil yang  dimiliki  oleh  Dinas  Kehutanan Kabupaten  Mesuji  dalam  menangani pelanggaran  terhadap  penyalahgunaan tanah  negara  (register  45)  yang  terjadi dalam  wilayah  hukumnya,  dan  perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang  Kehutanan  karena  undang-undang ini  dinilai  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan kemajuan  dan  perkembangan  modus tindak  pidana  dibidang  kehutanan  dan penyalahgunaan tanah negara (register 45).

## III.PENUTUP
Berdasarkan  hasil  analisis  di  atas dapat ditarik kesimpulan bahwa : Prosedur dan  mekanisme  pertanggungjawaban pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana penyalahgunaan tanah negara (register 45) pada  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri Menggala  meliputi    :  laporan  tindak pidana, pemanggilan, penangkapan, penahanan,  penyitaan,  keterangan  saksi- saksi,  keterangan  saksi  ahli,  keterangan tersangka  dan  bukti-bukti  yang  diajukan dalam persidangan.
Implementasi  pertanggungjawaban pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana penyalahgunaan tanah negara (register 45) pada  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri Menggala selain penjatuhan sanksi pidana juga  mewajibkan  kepada  penanggung
jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat  yang  ditimbulkan  kepada  negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.
Faktor-faktor  yang  menjadi  kendala dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan tanah negara (register 45) pada  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri Menggala  adalah  terbatasnya  Polisi Kehutanan yang dimiliki oleh Kementerian  Kehutanan  dan  Dinas Kehutanan  Kabupaten  Mesuji  dalam menjaga  dan  mengawasi  areal  hutan register  45  agar  tidak  dikuasai  dan dirambah  oleh  masyarakat,  terbatasnya jumlah  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil yang  dimiliki  oleh  Dinas  Kehutanan Kabupaten  Mesuji  dalam  menangani pelanggaran  terhadap  penyalahgunaan tanah  negara  (register  45)  yang  terjadi dalam  wilayah  hukumnya,  dan  perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan karena  undang-undang  ini  dinilai  sudah tidak  sesuai  lagi  dengan  kemajuan  dan perkembangan  modus  tindak  pidana dibidang  kehutanan  dan  penyalahgunaan tanah negara (register 45).

## DAFTAR  PUSTAKA
A. BUKU Adrian  Sutedi, Peralihan  Hak  Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia ,  Arthika  Media  Cipta,  Jakarta, 1993.
.............................................
Barda  Nawawi  Arief, Masalah Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan Penanggulangan  Kejahatan, Citra  Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas- asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan Penerapannya ,  Storia  Grafika,  Jakarta, 2002.
Hadi  Setia  Tunggal, Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan , Harvarindo, Jakarta, 2007.
Kadri  Husin, Hukum  Acara  Pidana dalam  Praktek  (Bahan  Praktikum Peradilan  Simulasi), Fakultas  Hukum Universitas  Lampung,  Bandar  Lampung, 1999.
Moeljatno, Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana ,  Bumi  Aksara,  Jakarta,
1982.
---------------------, Asas-asas  Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
M.  Jodi  Santoso, Kajian  Hukum Pidana, Forum Hukum, Jakarta, 2008.
Mochtar  Kusumaatmadja, Konsep- konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan , Pusat  Studi  Wawasan  Nusantara  Hukum dan  Pembangunan  Bekerjasama  dengan PT Alumni, 2006.
P.A.P.  Lamintang, Dasar-dasar Hukum  Pidana  Indonesia ,  Citra  Aditya Bhakti, Bandung, 1997.
Soenarto  Serodibroto, KUHP  dan KUHAP , Radja Grafindo Persada, Jakarta,
1994.
Soerjono Soekanto, Metode
Penelitian  Sosial, UI  Press,  Jakarta,
1991Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986.

## UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA
Undang-Undang  Dasar  1945  Hasil Amandemen.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1946 Tentang Pemberlakuan Wetboek van Straafrecht Sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  8  tahun 1981  tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2004  tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok Agraria.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2004  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan.
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun
1992
tentang Penataan
Ruang