www.jraba.org
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 4 No. 2 (2019) 728-744   ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)
PENGARUH PENERAPAN E-FILLING, TINGKAT PEMAHAMAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN FORMAL WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Ninis Nur Solichah 1
Isnalita Noorlailie Soewarno

## ABSTRAK
The  purpose  of  this  research  to  determine  the  effect  of  e-Filing  implementation, level of tax comprehension, and tax sanction in carrying out their tax obligations. The  data  were  obtained  from  178  questionnaires  distributed  to  individual taxpayers  who  use  e-Filing. The population in this research are taxpayers who have  used  the  online  SPT  reporting  program,  e-Filing.  The  sample  in  this research  are  178  individual  taxpayers. The  method  of  this  sampling  is  using convenience sampling method. The data analysis technique used is multiple linear regression.  The  result  of  this  research  shows  that  e-Filing  implementation,  tax sanction  and  the level  of  comprehension taxation  has  significant  effect  on  formal compliance.  The  contribution  of  this  research  can  provide  information  about  the ease  of  reporting  tax  returns  through  e-filing  so  that  more  people  report  tax returns  and  pay  their  taxes  and  expected  to  increase  knowledge  in  the  field  of taxation.
Keyword : e-Filing, level of comprehension, tax sanction, formal compliance

## Pendahuluan
Pajak  menjadi  salah  satu  instrumen  penting  dalam  perekonomian  negara karena  merupakan  sumber  penerimaan  negara  paling  besar  terhadap  pendapatan negara. Berbagai upaya reformasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan pendapatan negara di bidang perpajakan. Strategi pemerintah dalam memperbanyak pendapatan negara di bidang perpajakan yaitu sejak adanya sistem  pemungutan  pajak  secara  mandiri  pada  tahun  1982  sebagai  pengganti sistem  pemungutan  pajak  yang  dilakukan  oleh  Direktorat  Jendral  Pajak.  Sistem pemungutan  pajak  secara  mandiri  memberikan  kewenangan  penuh  kepada  wajib pajak  untuk  mengihitung,  membayar  dan  melaporkan  sendiri  kewajiban perpajakannya.  Semua  sistem  pemungutan  pajak  secara  mandiri  tetap  mengacu pada peraturan perpajakan.
1 Corresponden Author :      Mahasiswa Magister Akuntansi FEB Universitas Airlangga
Telp. 082244513595 Email : ninis.nur.solichah-2017@feb.unair.ac.id

## ARTICLE INFO
Article History :
Received 28 August 2019
Accepted 20 October 2019 Availabe online 30 November 2019
Page | 728
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 4 No. 2 201 9
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 4. No. 2 (2019) 728-744 ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)
Theory  of  Planned  Behavior digunakan  sebagai  acuan  dalam  penelitian ini.  Teori  ini  menggambarkan  tindakan  seseorang  karena  adanya  niat  yang melakukan  tindakan  tersebut.  Menurut  (Ajzen,  1991)  niat  untuk  berperilaku dipengaruhi  oleh  tiga  faktor,  pertama  adalah behavioral  belief ,  yaitu  keyakinan akan  hasil  dari  suatu  perilaku  ( outcome  belief )  dan  evaluasi  terhadap  hasil perilaku  tersebut.  Kedua  adalah normative  belief ,  yaitu  keyakinan  individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga, teman,  dan  konsultan  pajak,  dan  motivasi  untuk  mencapai  harapan  tersebut. Ketiga adalah control belief , yaitu keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya.
Direktorat  Jendral  Pajak  (DJP)  mencatat  pada  tahun  2017  terjadi peningkatan  rasio  kepatuhan  dalam  pelaporan  Surat  Pemberitahuan  (SPT) Tahunan  setelah  tenggat  waktu  laporan  SPT  wajib  pajak  orang  pribadi. Meningkatnya  rasio  kepatuhan  diiringi  dengan  tingginya  jumlah  laporan  secara elektronik  atau online .  Realisasi  rasio  kepatuhan  SPT  orang  pribadi  tahun  2018 sebesar 63,9 persen, angka ini jauh lebih baik dibanding periode yang sama tahun 2017  sebesar  58,9  persen.  Untuk  rasio  kepatuhan  karyawan,  tercatat  sebesar  68 persen  atau  meningkat  dibanding  2017  sebesar  61,9  persen  serta  non-karyawan sebesar  40,5  persen  yang  meningkat  dibanding  tahun  2017  sebesar  38,8  persen. Mengenai  pergeseran  tata  cara  WP  orang  pribadi  melaporkan  SPT  mereka, didapati pertumbuhan pelaporan SPT secara elektronik sebesar 21,6 persen. Cara elektronik  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah  e-Filing  dan  e-Form,  tidak termasuk dengan metode e-SPT (kompas, 2018).
Meningkatnya  rasio  kepatuhan  pelaporan  SPT  tahunan  orang  pribadi menarik  untuk  diteliti  lebih  dalam  penyebabnya.  Penggunaan  pelaporan  SPT secara online sudah  meningkat  dari  tahun  2017  ke  2018.  Salah  satunya penggunaan  e-Filing  memberikan  kemudahan  wajib  pajak  dalam  melaporkan SPT-nya. Direktoral Jendral pajak (DJP) semakin gencar dalam mensosialisasikan pentingnya  membayar  pajak  melalui  diskusi  ruang  publik  dan  media  sosial, sehingga  meningkatkan  pemahaman  wajib  pajak  akan  peraturan  perpajakan. Pemerintah  tahun  2017  memberikan  program  baru  tentang tax  amnesty ,  dimana pemerintah  menghapuskan  sanksi-sanksi  pajak  terdahulu  apabila  melaporkan semua  harta  yang  dimiliki.  Selain  itu,  pemerintah  juga  akan  memberikan  sanksi berlipat  apabila  harta  yang  dilaporkan  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  dimiliki. Sehingga  sanksi  pajak  tersebut  menjadi  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT-nya.
Kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  ketaatan  pembayaran  kewajiban perpajakan  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak  untuk  memberikan  kontribusi  bagi pembangunan  negara  secara  sukarela  (Rahayu  dan  Suhayati,  2010).  Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor penting karena sistem perpajakan Indonesia menganut  sistem self  assessment .  Menurut  (Kirchler,  2007)  dalam  (Adimasu, 2017)  perilaku  kepatuhan  wajib  pajak  bergantung  pada  berbagai  faktor  seperti keadilan  pajak,  tarif  pajak,  kemungkinan  diaudit,  persepsi  wajib  pajak  terhadap pemerintah  dan  perpajakan,  penalti  pajak,  budaya,  norma  pribadi  dan  sosial. Menurut  (Rahayu  dan  Suhayati,  2010)  ada  dua  macam  kepatuhan,  yaitu
Page | 729
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 4 No .2 201 9
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 4. No. 2 (2019) 728-744 ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)
kepatuhan  formal  merupakan  kewajiban  wajib  pajak  ketaatan  pembayaran  pajak secara  formal  sesuai  dengan  peraturan  perpajakan  dan  kepatuhan  material merupakan  kewajiban  wajib  pajak  memenuhi  semua  ketentuan  material perpajakan sesuai degan peraturan perpajakan.
Pemerintah  memiliki  solusi  untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak dengan  menggunakan  perangkat  elektronik  sehingga  memudahkan  wajib  pajak. Sistem elektronik perpajakan  yang dikembangkan oleh pemerintah salah satunya yaitu  e-Filing.  Bagi  aparat  Direktorat  Jendral  Pajak,  e-Filing  ini  mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan database dan proses pemeriksaan wajib pajak  secara real  time .  Semua  dokumen  wajib  pajak  penyimpanan  dokumen- dokumen  dilakukan  secara  komputerisasi  dan  terekam  riwayat  proses perpajakannya.  e-Filing  menawarkan  banyak  fitur  yang  mudah  digunakan  untuk pembayar  pajak  (yaitu  waktu,  tempat  pengajuan,  kemudahan  penggunaan, pencarian  informasi  dan  transaksi online )  yang  tidak  cukup  tersedia  pada  sistem tradisional (Azmi et.al., 2012).
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Amalia,  2016)  menemukan  bahwa penggunaan  sistem  e-Filing berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak. Sejalan dengan hasil penelitian tersebut,  pada penelitian (Kiswara dan Jati, 2016) dan (Tambun dan Kopong, 2017) menemukan bahwa penggunaan e-Filing berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil  penelitian  Astuti (2015)  dan  Ony  dan  Gartina  (2014)  menunjukkan  pengaruh  positif  antara penerapan e-filing terhadap  kepatuhan  Wajib.  Namun,  hasil  berbeda  dilakukan oleh  (Handayani  dan  Tambun,  2016)  menemukan  bahwa  penerapan  sistem  e- Filing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Wajib  pajak  dituntut  untuk  mengerti  kaidah-kaidah  aturan  perpajakan yang  berlaku  di  Negara  Indonesia.  Pemerintah  menganggap  semua  masyarakat sudah  memahami  peraturan  perpajakan  terbaru.  Pemerintah  akan  melakukan sosialisasi  tentang  peraturan  perpajakan  terbaru  meliputi  pampflet,  media elektronik  dan  diadakannya  seminar  atau workshop mengenai  informasi pentingnya  membayar  pajak  dan  manfaat  pembayaran  pajak  bagi  pembangunan negara.  Setoran  pajak  sangat  berpengaruh  terhadap  besaran  program  kerja pemerintah  dan  program  pembangunan  daerah.  Penopang  utama  pembangunan negara  didapatkan  dari  hasil  pungutan  pajak.  Pemahaman  wajib  pajak  atas peraturan  perpajakan  diharapkan  mengurangi  kesalahan  perhitungan  dan penyetoran  jumlah  kewajiban  pajaknya.  Tingkat  pemahaman  pajak  adalah tingkatan  pengetahuan  dan  pemikiran  wajib  pajak  atas  kewajiban  perpajakannya untuk  memberikan  kontribusi  kepada  negara  dalam  memenuhi  keperluan pembiayaan  dan  pembangunan  nasional  guna  tercapainya  keadilan  dan kemakmuran.  Penelitian  terkait  dengan  pemahaman  perpajakan  dilakukan  oleh (Handayani  dan  Tambun,  2016)  menemukan  bahwa  pengetahuan  perpajakan berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.    Hasil  yang  sama  juga diperoleh  pada  penelitian  (Burrahman  et.al.,  2016)  menemukan  bahwa  tingkat pemahaman  perpajakan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan pajak.
Peraturan  perpajakan  terus  berkembang  mengikuti  kondisi  ekonomi masyarakat  yang  berkembang  pesat.  Peraturan  perpajakan  tidak  hanya  mengatur
Page | 730
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 4 No. 2 201 9
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 4. No. 2 (2019) 728-744 ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)
tata  cara  perhituangan  dan  pelaporan  pajak  saja,  melainkan  sanksi  pajak.  Sanksi pajak  berdasarkan  UU  KUP  pasal  7  dikenakan  apabila  wajib  pajak  tidak menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  tepat  waktu  sesuai  dengan  jangka waktu  penyampaian  SPT.  Sanksi  perpajakan  digunakan  sebagai  teguran  agar wajib  pajak  patuh  dan  membayar  pajak.  Namun  pada  kenyataanya,  sanksi  pajak yang  diberikan  terutama  sanksi  administrasi  yang  dikenakan  kepada  wajib  pajak masih sangat rendah, sehingga wajib pajak masih banyak  yang terlambat bahkan tidak  melaporkan  Surat  Pemberitahuan  (SPT).  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Warouw  et.al.  (2015)  dan  Oladipupo  dan  Obazee  (2016)    menemukan  bahwa sanksi  pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam melaporkan  SPT  tahunan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  wajib  pajak  akan  patuh, jika  diberikan  sanksi  berat  akibat  memanipulasi  perhitungan  kewajiban perpajakannya.  Penelitian  tersebut  didukung  dengan  penelitian  yang  dilakukan (Widowati,  2014)  yang  menunjukkan  bahwa  pengenaan  sanksi  pajak  kepada wajib  pajak  dapat  menyebabkan  terpenuhinya  kewajiban  perpajakan  oleh  wajib pajak  sehingga  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  itu  sendiri.  Hasil berbeda  diperoleh  pada  penelitian  yang  dilakukan  (Mohdalia  et.al.,  2014), ancaman hukuman tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kebaruan dari penelitian ini yaitu menggunakan wajib pajak orang pribadi yang telah menggunakan e-Filing yang memiliki NPWP terdaftar di berbagai KPP wilayah  Surabaya.  Kebanyakan  penelitian  sebelumnya  hanya  terpusat  pada  satu KPP saja. Selain itu, penelitian ini menggunakan tiga variabel independen secara bersama-sama  yaitu  penerapan  e-Filling,  tingkat  pemahaman  pajak,  dan  sanksi pajak.  Kontribusi  dari  penelitian  ini  adalahmemberikan  informasi  tentang mudahnya  melaporkan  SPT  melalui  e-Filing  sehingga  semakin  banyak masyarakat  yang  melaporkan  SPT  dan  membayar  pajaknya,  serta  diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan.

## Tinjauan Pustaka
Theory of Planned Behavior (TPB ) Teori  ini  dikembangkan  dari Theory  of  Reasoned  Action  (TRA) ,  yang dicetuskan  oleh  Martin  Fishbein  dan  Icek  Ajzen  pada  tahun  1975. Theory  of Planned  Behavior menyatakan  bahwa  selain  sikap  terhadap  tingkah  laku  dan norma-norma  subjektif,  individu  juga  mempertimbangkan  kontrol  tingkah  laku yang  dipersepsikannya  melalui  kemampuan  mereka  untuk  melakukan  tindakan tersebut.  Dalam  teori  ini,  perilaku  yang  dilakukan  oleh  individu  timbul  karena adanya  niat  yang  mendorong  mereka  untuk  melakukan  tindakan  tersebut. Munculnya  niat  dalam  berperilaku  ditentukan  oleh  tiga  faktor  penentu,  yaitu normatif  beliefs , behavioural  beliefs, dan control  beliefs (Ajzen,  1991) . Niat individu  untuk  berperilaku  dalam  menghindari  pajak  dipengaruhi  oleh  beberapa faktor  tersebut.  Kondisi  dimana  munculnya  niat  seseorang  untuk  berperilaku terhadap  ketentuan  pajak muncul  setelah  melalui  tiga  faktor  diatas,  yang kemudian menjadikan individu akan mulai berperilaku.
Page | 731
Jurnal Riset Akuntansi dan
Bisnis Airlangga Vol. 4 No. 2 201 9
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 4. No. 2 (2019) 728-744 ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)

## Kepatuhan Formal Wajib Pajak
Menurut  Rahayu  (2013)  kepatuhan  formal  adalah  suatu  keadaan  dimana wajib  pajak  memenuhi  kewajiban  secara  formal  sesuai  dengan  ketentuan  dalam Perundang-Undangan  Perpajakan.  Beberapa  wajib  pajak  mempunyai  kepatuhan yang  buruk  dengan  tidak  membuat  dan  menyampaikan  laporan  kegiatan  usaha secara  periodik  secara  benar,  lengkap  dan  jelas,  baik  laporan  bulanan  atau  masa maupun tahunan. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak  antara  lain  ketidakpuasan  masyarakat  terhadap  pelayanan  publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi.
e-Filing e-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet
pada website Direktorat  Jenderal  Pajak  atau  Penyedia  Layanan  SPT  Elektronik atau Application  Service  Provider (ASP)  (sumber:http://www.pajak.go.id). Direktur  Jendaral  Pajak  (DJP)  melakukan  peremajaan  system  pelaporan  dan pembayaran  pajak  secara online ,  dulu  pelaporan  dan  pembayaran  pajak  harus datang ke KPP dan sekarang bisa dilakukan secara online . e-Filing pajak lahir dari penerapan  sistem  Modul  Penerimaan  Negara  Generasi  Kedua  (MPN  G2)  yang mulai  dijalankan  pada  tahun  2007. e-Filing  mampu  diakses  melalui  sarana internet tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya apapun. Adanya pemodernsiasi sistem  perpajakan  merupakan  terobosan  baru  DJP  untuk  pelaporan  SPT  wajib pajak  semakin  mudah  dan  nyaman  dalam  melaksanakan  kewajiban perpajakannya .

## Tingkat Pemahaman Pajak
Menurut  Mardiasmo  (2011)  pemahaman  peraturan  perpajakan  adalah suatu  proses  dimana  wajib  pajak  memahami  dan  mengetahui  tentang  peraturan dan  undang-undang  serta  tata  cara  perpajakan  dan  menerapkannya  untuk melakukan  kegiatan  perpajakan  seperti,  membayar  pajak  dan  melaporkan  SPT. Pemahaman  wajib  pajak  tentang  peraturan  perpajakan  merupakan  penyebab internal karena berada di bawah kendali wajib pajak sendiri. Tingkat pengetahuan dan  pemahaman  wajib  pajak  yang  berbeda-beda  akan  mempengaruhi  penilaian masing-masing  wajib  pajak  untuk  berperilaku  patuh  dalam  melaksanakan kewajiban perpajakan.

## Sanksi pajak
Menurut  Mardiasmo  (2011)  sanksi  pajak  merupakan  jaminan  bahwa ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  (norma  perpajakan)  akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi pajak diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Atau  bisa  dengan kata  lain  sanksi  pajak  ini  digunakan  sebagai  alat  pencegah  secara preventif agar wajib pajak tidak melanggar aturan sesuai undang-undang.
Menurut  ketentuan  undang-undang  perpajakan,  sanksi  pajak  ada  2  jenis sanksi pajak yaitu:
Page | 732
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 4 No. 2 201 9
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 4. No. 2 (2019) 728-744 ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)
1. Sanksi pidana
Sanksi  ini  dikenakan  kepada  wajib  apabila  melakukan  kejahatan  perpajakan yang diputuskan oleh persidangan dan dinyatakan bersalah dimata hukum.
Sanksi administrasi
2. Sanksi  ini  dikenakan  kepada  wajib  pajak  apabila  tidak  melakukan  pelaporan pajak  dan  lewat  jatuh  tempo  dalam  pelaporan  pajak.  Dalam  undang-udang perpajakan  disebutkan  sanksi  administrasi  beupa  denda,  bunga  dan  kenaikan pajak.

## Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis Pengaruh Penerapan e-Filling terhadap Kepatuhan Formal
Sistem  e-Filing  adalah  sebuah  sistem  administrasi  yang  digunakan  untuk menyampaikan  SPT  secara  elektronik.  Perkembangan  teknologi  dimanfaatkan oleh  Direktorat  Jendal  Pajak  (DJP)  dalam  menciptakan  terobasan  pelayanan perpajakan  berbasis  online.  Wajib  pajak  mampu  mengakses  melalui  sarana internet  tanpa  melalui  pihak  lain  dan  tanpa  biaya  apapun.  Kenyamanan  wajib pajak mengisi, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya akan meningkatkan kepatuhan pajak. Wajib pajak tidak merasa terbebani harus datang ke  KPP  hanya  untuk  mengurus  perpajannya.  Disisi  lain  wajib  pajak  memiliki kewajiban pekerjaan yang harus diselesaikan.
Pembaruan  yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui sistem e-Filing  ini,  ditujukan  untuk  meningkatkan  jumlah  penerimaan  negara  di  bidang perpajakan.  Selain  itu,  dengan  adanya  sistem  e-Filing  diharapkan  dapat memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPT tanpa harus datang langsung ke KPP.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Amalia,  2016)  menemukan  bahwa penggunaan  sistem  e-Filing  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak. Sejalan dengan hasil penelitian tersebut,  pada penelitian (Kiswara dan Jati, 2016) dan (Tambun dan Kopong, 2017) menemukan bahwa penggunaan e-Filing berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Berdasarkan  penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah H 1 : Penerapan e-Filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal

## Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Formal
Pajak  digunakan  pemerintah  untuk  pembangunan  nasional  dan kemaakmuran seluruh warga negara. Pendapatan negara terbesar didapatkan dari pungutan pajak. Pemahaman atas pentingnya pembayaran pajak akan menggugah kesadaran  wajib  pajak  untuk  patuh  dan  aktif  membantu  kemajuan  negara. Pemerintah  memberikan  apresiasi  setinggi-tingginya  kepada  wajib  pajak  yang sudah  rajin  dan  sukarela  membayar  kewajiban  pajaknya.  Disisi  lain  wajib  pajak dituntut  untuk  memahami  ketentuan  peraturan  perpajakan  meskipun  wajib  pajak belum  pernah  mendapat  informasi  dari  pembelajaran  dalam  ruangan  maupun informasi  dari  pihak  lain.  Pemerintah  mengeluarkan  peraturan  perpajakan dianggap semua masyarakat  memahami peraturan perpajakan. Pemerintah  dalam melakukan  sosialisasi  peraturan  perpajakn  secara  massif  di  ruang-ruang  kelas, diruang  terbuka  maupun  di  media  sosial.  Situs  DJP  sudah  memuat  semua informasi yang dibutuhkan oleh wajib pajak.
Page | 733
Jurnal Riset Akuntansi dan
Bisnis Airlangga Vol. 4 No. 2 201 9
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 4. No. 2 (2019) 728-744 ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)
Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia menganut self assessment system  yang  membebaskan  wajib  pajak  untuk  menghitung,  membayar  dan melaporkan  pajaknya.  Wajib  pajak  dituntut  untuk  memahami  peraturan perpajakan yang berlaku. Tingkat pemahaman perpajakan dapat dikaitkan dengan teori  agensi.  Penerapan  SAS  ini  terdapat  pendelegasian  hubungan  kepemilikan informasi  yang  tidak  setara  antara  otoritas  pajak  (principal)  dengan  wajib  pajak (agen).  Adanya  asimetri  ini  dapat  memotivasi  wajib  pajak  untuk  melakukan penggelapan pajak sehingga kepatuhan wajib pajak menurun.
Wajib pajak yang mempunyai tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi akan merasa bahwa pajak sangat penting dalam membangun infrastruktur negara. Wajib  pajak  memiliki  tingkat  pemahaman  yang  tinggi  mengenai  tata  cara perpajakan,  kewajiban  dan  hak  maka  hal  ini  akan  membentuk  sikap  positif  dari wajib  pajak,  yang  selanjutnya  akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak. Sebaliknya,  jika  wajib  pajak  mempunyai  tingkat  pemahaman  perpajakan  yang rendah  akan  membentuk  sikap  negatif  yang  selanjutnya  akan  menurunkan kepatuhan  wajib  pajak.  Wajib  pajak  diharapkan  perlu  memahami  tata  cara perpajakan,  kewajiban  dan  haknya  sebagai  warga  negara  yang  memiliki  Nomor Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP).  Hal  ini  dikarenakan  pajak  merupakan  salah  satu pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai kebutuhan Negara. Penelitian terkait dengan pemahaman perpajakan dilakukan oleh (Handayani dan Tambun,  2016)  menemukan  bahwa  pengetahuan  perpajakan  berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  Hasil yang sama juga diperoleh pada penelitian  (Burrahmanet.al.,  2016)  menemukan  bahwa  tingkat  pemahaman perpajakan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah
H 2 : Tingkat pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal
Pengaruh Sanki Pajak Terhadap Kepatuhan Formal
Page | 734
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 4 No. 2 201 9
Menurut teori atribusi, perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal atau  faktor  eksternal.  Sanksi  pajak  merupakan  salah  satu  faktor  eksternal  yang mempengaruhi  kepatuhan  formal  wajib  pajak.  Sanksi  pajak  diadakan  untuk menciptakan  kesadaran  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya. Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia menganut self assessment system yang  membebaskan  wajib  pajak  untuk  menghitung,  mambayar,  melaporkan pajaknya.  Sanksi  pajak  cukup  membuat  jera  wajib  pajak  apabila  lalai  tidak membayar  pajaknya  dan  kelewat  jatuh  tempo  pembayaran  pajak.  Sanksi  pajak yang  tegas  akan  memberikan  kerugian  lebih  kepada  wajib  pajak  sehingga  dapat menjadi pertimbangan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Penelitian yang  dilakukan  oleh  Warouwet.al.  (2015)  dan  Oladipupo  dan  Obazee  (2016) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak  dalam  melaporkan  SPT  tahunan.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah H 3 : Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 4. No. 2 (2019) 728-744 ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif  dengan  pendekatan eksplanatori.  Penelitian  kuantitatif  digunakan  karena  menitikberatkan  pada pengujian  hipotesis  yang  menjelaskan  sifat  dari  hubungan  antar  variabel  untuk mengetahui  hubungannya.  Sedangkan  pendekatan  eksplanatori  adalah  penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel  yang mempengaruhi hipotesis (Sugiyono, 2008). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang bersumber dari jawaban, pendapat atau persepsi  wajib  pajak  atas  item-item  pertanyaan  yang  terdapat  dalam  empat variabel  penelitian,  yaitu  penerapan  e-Filing,  tingkat  pemahaman  pajak,  sanksi pajak dan kepatuhan perpajakan. Sumber data didapatkan dari jawaban kuesioner yang sudah terisi oleh responden.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  yang  pernah menggunakan  program  melaporkan  SPT  secara  online  yaitu  e-Filing.  Sampel dalam penelitian sebanyak 178 responden. Teknik convenience sampling menjadi metode  dalam  pengambilan  sampel.  Pengumpulan  data  pada  penelitian  ini diperoleh dari menyebar kuesioner secara langsung kepada responden.

## Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Penerapan e-Filing
e-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik  yang  dilakukan  secara  online  dan realtime melalui  internet  pada website  Direktorat  Jendral  Pajak  atau  penyedia  layanan  SPT  elektronik  atau Application  Service  Provider (ASP)  (Agustiningsih,  2016)..  Indikator  yang digunakan  untuk  mengukur  penerapan  e-Filing  yaitu  dengan  total  5  item pertanyaan yang diadopsi dari Agustiningsih (2016). Instrumen ini menggunakan skala  pengukuran  interval  dengan  skala  Likert,  mulai  dari  poin  1  (sangat  tidak setuju) sampai poin 4 (sangat setuju).

## Tingkat Pemahaman Pajak
Pemahaman  perpajakan  adalah  suatu  cara  wajib  pajak  dalam  memahami dan  menyikapi  peraturan  perundang-undangan  pajak  yang  berlaku  (Priambodo, 2017). Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman pajak yaitu dengan  4  item  pertanyaan  yang  diadopsi  dari  Priambodo  (2017).  Instrumen  ini menggunakan  skala  pengukuran  interval  dengan  skala  Likert,  mulai  dari  poin  1 (sangat tidak setuju) sampai dengan poin 4 (sangat setuju).

## Sanksi Pajak
Sanksi pajak berdasarkan UU KUP pasal 7 dikenakan apabila wajib pajak tidak  menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  tepat  waktu  sesuai  dengan jangka  waktu  pemyampaian  SPT  atau  batas  waktu  perpanjangan  surat pemberitahuan.  Indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur  sanksi  pajak  yaitu dengan  6  item  pertanyaan  yang  diadopsi  dari  Priambodo  (2017).  Instrumen  ini menggunakan  skala  pengukuran  interval  dengan  skala  Likert,  mulai  dari  poin  1 (sangat tidak setuju) sampai dengan poin 4 (sangat setuju).
Page | 735
Jurnal Riset Akuntansi dan
Bisnis Airlangga Vol. 4 No. 2 201 9
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 4. No. 2 (2019) 728-744 ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)

## Kepatuhan Formal
Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan  oleh  pembayar  pajak  dalam  rangka  memberikan  kontribusi  bagi pembangunan negara  yang diharapkan di dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela (Rahayu dan Suhayati, 2010). Indikator yang digunakan untuk mengukur Kepatuhan formal yaitu dengan 3 item pertanyaan yang diadopsi dari Priambodo (2017).  Instrumen  ini  menggunakan  skala  pengukuran  interval  dengan  skala Likert,  mulai  dari  poin  1  (sangat  tidak  setuju)  sampai  dengan  poin  4  (sangat setuju).

## Teknik Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  regresi  linier  berganda  dalam  menguji hipotesis.  sebelum  meregresi  data,  dilakukan  pengujian  kualitas  data  pada kuesioner  yaitu  uji  reabilitas  dan  validitas.  Selanjutnya  uji  asumsi  klasik  untuk persamaan  regresi  agar  model  regresi  dapat  memenuhi  BLUE  ( Best  Linear Unbiased  Estimator )  yang  terdiri  dari  (1)  uji  normalitas  menggunakan One Sample  Kolmogorov-Smirnov  Test (data  dikatakan  normal  jika  nilai signifikansinya  >  0,05),  (2)  uji  heteroskedastisitas  menggunakan Gletser  Test (data  dikatakan  tidak  mengalami  gelaja  heterokedastisitas  jika  nilai signifikansinya > 0,05) , (3) uji multikolinieritas menggunakan Variance Inflation Factor  Test (jika  nilai  VIF  ≤  10,  data  dikatakan  tidak  mengalami  gejala mulitkoliniertias).
Analisis regresi,  selain  mengukur kekuatan hubungan  antara dua variabel atau  lebih,  juga  menunjukkan  arah  hubungan  antara  variabel  dependen  dengan variabel  independen  (Ghozali,  2013).  Bentuk  persamaan  dalam  penelitian  ini yaitu:
Y 1 = α + β 1 X 1 + β 2 X 2 +β 3 X 3 +e
Dimana :
Y : Kepatuhan formal X 1 : Penerapan e-Filing X 2 : Tingkat pemahaman pajak
X 3 : Sanksi pajak α : Konstanta β 123 : Koefisien regresi variabel independen e : Error Page | 736 Jurnal Riset Akuntansi dan
Bisnis Airlangga Vol. 4 No. 2 201 9
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 4. No. 2 (2019) 728-744 ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)
Hasil

## Statitik Deskriptif
Deskripsi data responden dilihat dari berdasarkan pekerjaan pada tabel 1.
Tabel 1. Jenis Pekerjaan
No  Jenis Pekerjaan Jumlah Presentase 1. Guru / Dosen 73 41% 2. Karyawan Swasta 26 15% 3. Karwayan BUMN 34 19% 4. Lain-lain 45 25% Total 178 100% Sumber: Data yang diolah
Berdasarkan  tabel  1  menunjukkan  bahwa  responden  terdiri  dari  41% bekerja  sebagi  guru  atau  dosen,  25%  responden  bekerja  pada  jenis  lain,  19% responden  bekerja  di  BUMN  dan  15%  responden  bekerja  sebagai  karyawan swasta. Mayoritas responden pada penelitian ini memiliki pekerjaan sebagai Guru /  Dosen.  Deskrispi  data  responden  dilihat  dari  jenjang  pendidikan  terlihat  pada tabel 2.
Tabel 2. Jenis Pekerjaan No  Jenjang Pendidikan Jumlah Presentase 1. SMA 37 21% 2. Sarjana 85 48% 3. Magister 21 12% 4. Lain-lain 35 20% Total 178 100% Sumber: Data yang diolah
Berdasarkan  tabel  2  menunjukkan  bahwa  40%  responden  berpendidikan Sarjana,  21%  respoden  berpendidikan  SMA,  20%  responden  tidak  menyebutkan jenjang  pendidikannya  dan  12%  responden  berpendidikan  Magister.  Mayoritas jenis pendidikan responden penelitian ini adalah berpendidikan sarjana. Deskripsi data responden dilihat dari pengetahuan tentang perpajakan terlihat pada tabel 3.
Tabel 3. Jenis Pekerjaan
No  Jenjang Pendidikan Jumlah Presentase 1. Brevet 37 21% 2. Penyuluhan Pajak, seminar dll 21 12% 3. Media Sosial 82 46% 4. Tidak tahu 38 21% Total 178 100% Sumber: Data yang diolah
Berdasarkan  tabel  3  menunjukkan  bahwa  46%  responden  mengetahui perpajakan dari media sosial, 21% responden mengetahui perpajakn dari pelatihan brevet  dan  tidak  tau  tentang  peraturan  perpajakan,  12%  reponden  mengetahui perpajakan  mengituki  seminar  atau  penyusulahan  pajak.  Mayoritas  responden penelitian  ini  mengetahui  perpajakan  dari  media  sosial.  Mereka  mendapat  akses lebih mudah dan cepat melalui smartphone.
Page | 737
Jurnal Riset Akuntansi dan
Bisnis Airlangga
Vol. 4 No. 2 201 9
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 4. No. 2 (2019) 728-744 ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)

## Uji Kualitas Data Uji Validitas
Indikator variabel dikatakan valid jika memiliki nilai signifikansi dibawah 0,05. Tabel  4  dibawah  ini  menunjukkan  bahwa  semua  indikator  variabel  penelitian memiliki  nilai  signifikansi  dibawah  0,05,  sehingga  semua  indikator  variabel penelitian dikatakan valid.
Tabel 4. Hasil Uji Validitas
Variabel Butir Pertanyaan Nilai Pearson Correlation Sig. Ket. Penerapan sistem e- Filing PE1 .692" 0.000 VALID PE2 .586" 0.000 VALID PE3 .603" 0.000 VALID PE4 .540" 0.000 VALID PE5 .629" 0.000 VALID Pemahaman Perpajakan PP1 .695" 0.000 VALID PP2 .675" 0.000 VALID PP3 .523" 0.000 VALID PP4 .670" 0.000 VALID Sanksi Pajak SP1 .618" 0.000 VALID SP2 .591" 0.000 VALID SP3 .731" 0.000 VALID SP4 .676" 0.000 VALID SP5 .670" 0.000 VALID SP6 .724" 0.000 VALID Kepatuhan Formal KF1 .588" 0.000 VALID KF2 .716" 0.000 VALID KF3 .734" 0.000 VALID
Sumber: Data yang diolah

## Uji Reliabilitas
Suatu  kuisioner  dikatakan  reliabel  atau  handal  jika  jawaban  seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Alat ukur dikatakan reliable  jika  nilai Alfa-Cronbach di  atas  0,6.  Tabel  5  menunjukkan  bahwa  semua nilai Alfa-Cronbach pada  masing-masing  variabel  lebih  besar  dari  0,6  maka variabel penelitian ini dikatakan reliabel.
Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas Cronbach's Alpha N of Items .915 18 Sumber: Data yang diolah Page | 738
Jurnal Riset
Akuntansi dan
Bisnis Airlangga Vol. 4 No. 2 201 9
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 4. No. 2 (2019) 728-744 ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)

## Uji Normalitas
Uji  Normalitas  dengan One  Sample  Kolmogorov-Smirnov  Test diketahui bahwa semua data dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal karena berada signifikansi di atas 0,05 sebagaimana terlihat pada tabel 6.
Tabel 6. Hasil Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov Keterangan Unstandardized Residual N 178 Normal Parameters a,b Mean 0.0000000 Std. Deviation 0.36245499 Absolute .080 Most Ekstreme Differences Positive .072 Negative -.080 Kolmogorov-Smirnov Z 1.070 Asymp. Sig. (2-tailed) .202**
** Normal = ** > 0,05.
Sumber: Data primer diolah

## Uji Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas dengan Gletser test diketahui bahwa semua data dari variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  tidak  terjadi  heterokedastisitas karena nilai signifikansi diatas 0,05 sebagaimana terlihat pada tabel 7.
Tabel 7. Hasil Uji Heterokedastisitas
Variabel Bebas T hitung Sig Intrepretasi Penerapan sistem E-Filling 0,550 0,310 Tidak terjadi Heterokedastisitas Pemahaman Perpajakan 0,961 0,586 Tidak terjadi Heterokedastisitas Sanksi Pajak 0,508 0,966 Tidak terjadi Heterokedastisitas Sumber : Data primer diolah

## Uji Multikoliniertias
Uji multikolinieritas dengan Variance inflation factor test (VIF) diketahui bahwa semua data dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas karena nilai VIF dibawah 10 sebagaimana terlihat pada tabel 8.
Tabel 8. Hasil Uji Multikolinieritas
Variabel Bebas Tolerance VIF Intrepretasi Penerapan sistem E-Filling 0,545 1,834 Tidak terjadi Multikolinieritas Pemahaman Perpajakan 0,521 1,919 Tidak terjadi Multikolinieritas Sanksi Pajak 0,579 1,726 Tidak terjadi Multikolinieritas Sumber : Data primer diolah

## Uji hipotesis – uji t
Pengujian  hipotesis  dilakukan  dengan  analisis  regresi  linier  berganda dengan uji t. tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Hasil pengujian hipotesis  terlihat pada tabel 9.
Page | 739
Jurnal Riset Akuntansi dan
Bisnis Airlangga Vol. 4 No. 2 201 9
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 4. No. 2 (2019) 728-744 ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)

## Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t- hitung Sig B Std. Error Beta (Constant) 0,625 0,203 3,073 0,002 Penerapan sistem E-Filling 0,241 0,065 0,238 3,722 0,000 Pemahaman Perpajakan 0,243 0,070 0,251 3,451 0,001 Sanksi Pajak 0,338 0,067 0,355 5,051 0,000 Dependent variabel  : Kepatuhan Pajak
Nilai R                           = 0,700 Adjusted R Square         = 0,481 Predictors: (Constant), Penerapan sistem E-Filling, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak
Sumber : Data primer diolah
Berdasarkan  tabel  9  menunjukkan  bahwa  hipotesis  satu,  dua,  dan  tiga diterima.  Penerapan  sistem  E-Filling,  Pemahaman  perpajakan,  dan  sanksi  pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan formal wajib pajak.

## Diskusi
Penerapan  E-Filling  terhadap  Kepatuhan  Formal  Wajib  Pajak  Orang Pribadi
Hasil pengujian hipotesis mengenai pengaruh penerapan e-filling terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi bahwa berpengaruh secara signifikan dan searah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Astuti (2015) dan Ony dan  Gartina  (2014)  menunjukkan  pengaruh  positif  antara  penerapan  e-filing terhadap  kepatuhan  Wajib. Kemudahan  penerapan  e-filling  berjalan  searah dengan kepatuhan  formal  wajib pajak orang pribadi,  semakin mudah  program  e- filling makan akan semakin meningkat pula kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi.  Proses  pelaporan  SPT  tahunan  yang  lama  cukup  melelahkan  bagi  wajib pajak,  dimana  wajib  pajak  harus  datang  ke  KPP  untuk  menghitung  pajak dilanjutkan membayarkannya dibank dan kembali ke KPP untuk melaporkan hasil SPT-nya.  Penerapan  e-filling  mampu  memangkas  waktu  pelaporan  dan  mampu dilakukan dimana saja dengan menghubungkan akses internet. Hasil studi ini juga relevan  dengan  penelitian  (Kiswara  dan  Jati,  2016)  dan  (Tambun  dan  Kopong, 2017)  menemukan  bahwa  penggunaan  e-Filing  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi
Hasil  pengujian  hipotesis  kedua  membuktikan  bahwa  pengaruh pemahaman  pajak  terhadap  kepatuan  formal  wajib  pajak  orang  pribadi berpengaruh secara signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Handayani dan Tambun,  2016)  menemukan  bahwa  pengetahuan  perpajakan  berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Pemahaman  perpajakan  diharapkan dapat  menambah  pengetahuan  bagi  wajib  pajak,  sehingga  kewajiban perpajakannya  dapat  terpenuhi.  Wajib  pajak  yang  memiliki  pemahaman  lebih akan  lebih  mudah  untuk  cara  membayar  pajak  dan  cara  melaporkannya.  Wajib
Page | 740
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 4 No. 2 201 9
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 4. No. 2 (2019) 728-744 ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)
pajak  memiliki  banyak  informasi  mengenai  aturan-aturan  pajak  melalui workshop,  seminar  dan  media  sosial  sebagai  dasar  kepatuhan  pajak.  Tingkat pemahaman  pajak  yang  tinggi  maka  kepatuhan  wajib  pajak  akan  semakin meningkat. Hasil studi ini juga relevan dengan penelitian (Burrahmanet.al., 2016) menemukan  bahwa  tingkat  pemahaman  perpajakan  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

## Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi
Hasil  pengujian  hipotesis  ketiga  bahwa  pengaruh  sanksi  pajak  terhadap kepatuhan  formal  wajib  pajak  orang  pribadi  berpengaruh  secara  signifikan  dan searah.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  Warouwet.al.  (2015)  dan  Oladipupo dan  Obazee  (2016)    menemukan  bahwa  sanksi  pajak  berpengaruh  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan.
Wajib  pajak  akan  berusaha  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  ketika mendapatkan  sanksi  pajak  menjadi  fenomena  yang  menarik.  Kesadaran  wajib pajak yang belum tumbuh menjadikan kepatuhan pajak sedikit diabaikan. Selama wajib  pajak  belum  menerima  teguran  akan  merasa  tenang.  Hal  ini  menjadi pekerjaan  rumah  bagi  Dirjen  Pajak  untuk  menumbuhkan  kesadaran  diri  wajib pajak  dengan  membuat  suatu  sistem  atau  program  untuk  mempermudah  wajib pajak dalam melakukan konseling, pembayaran dan pelaporan. Hasil studi ini juga relevan dengan penelitian (Widowati, 2014) yang menunjukkan bahwa pengenaan sanksi  pajak  kepada  wajib  pajak  dapat  menyebabkan  terpenuhinya  kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pengujian  statistik  dan  pembahasan  hasil  penelitian, maka simpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  sistem  e-Filing  berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal pajak.
2. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pemahaman  pajak  berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal pajak.
3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal pajak dan paling tinggi hasil pengujiannya.

## Keterbatasan
Penelitian  ini  hanya  menggunakan  sampel  sebanyak  178  responden  dan lokasi penelitian hanya di wilayah Surabaya.

## Saran
Bagi  peneliti  selanjutnya  sebaiknya  lebih  memperbesar  jumlah  sampel dalam  penelitian.  Hal  ini  dilakukan  agar  data  yang  dihasilkan  oleh  peneliti selanjutnya lebih akurat. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat memperluas lokasi penelitian.  Hal  ini  dilakukan  agar  didapatkan  perbandingan  hasil  penerapan  e- Filing.
Page | 741
Jurnal Riset Akuntansi dan
Bisnis Airlangga Vol. 4 No. 2 201 9
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 4. No. 2 (2019) 728-744 ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)

## Implikasi
Secara  teoritis  penelitian  ini  mampu  memberikan  kontribusi  berupa model keterkaitan antara penerapan e-Filing, tingkat pemahaman pajak dan sanksi pajak  terhadap  kepatuhan  formal  pajak.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  informasi  tentang  mudahnya  melaporkan  SPT  melalui  e-Filing sehingga  semakin  banyak  masyarakat  yang  melaporkan  SPT  dan  membayar pajaknya.  Hal  ini  dapat  meningkatkan  kepatuhan  perpajakan  wajib  pajak,  yang mana nantinya mampu meningkatkan sumber penerimaan negara.

## Daftar Pustaka
Adimasu,  N.  A.  2017.  Tax  Awareness  and  Perception  of  Tax  Payers  and  Their Voluntary  Tax  Compliance  Decision:  Evidence  from  Individual  Tax Payers  in  Snnpr,  Ethiopia. International  Journal  of  Scientific  and Research Publications. Vol. 7. No.11. Pp.111-126 .
Agustiningsih,  W.2016. Pengaruh  Penerapan  E-Filing,  Tingkat  Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Tesis : Tidak dipublikasikan.
Amalia,  R.  F.  2016.  Pengaruh  Penerapan  E-Filing  Terhadap  Tingkat  Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pelayanan Account Representative sebagai Variabel Intervening di Kota Palembang. Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis. Vol.15. No.2. Pp. 139-144.
Astuti,  Inne.  2015.  Analisis  Penerapan E-filing sebagai  Upaya  Meningkatkan Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  Penyampaian  Surat  Pemberitahuan  (SPT) Tahunan  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Gresik  Utara. Jurnal
Akuntansi . Fakultas  Ekonomi.  Universitas  Negeri  Surabaya.  Vol.  3. No.3. Pp. 94-110.
Azmi,  A. A. C., Kamarulzaman, Y., and  Hamid,  N. H.  A. 2012. Perceived Risk and the Adoption  of Tax E-Filing. World  Applied Sciences Journal. Vol. 20 . No.4. Pp.532-539.
Burrahman,  M.,  Agustiningsih,  W.,  and  Kumalasari,  D.  2016.  Influence  of Application  of  E-Filing,  Tax  Level  Understanding  and  Awareness  of Compliance with Taxpayers in KPP Pratama Yogyakarta. Proceedings of 69th  The  IIER  International  Conference,  Beijing,  China,  5th  May  2016, ISBN: 978-93-86083-02-9 .
Handayani,  K.  R.,  dan  Tambun,  S.  2016.  Pengaruh  Penerapan  Sistem  E-Filing Dan  Pengetahuan  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dengan
Page | 742
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 4 No. 2 201 9
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 4. No. 2 (2019) 728-744 ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)
Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating (Survei pada Perkantoran Sunrise Garden di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat). Media Akuntansi Perpajakan. Vol.1. No.2. Pp.59-73.
Kiswara,  D.,  dan  Jati,  I.  K.  2016.  Pengaruh  Penerapan  E-Filing  dan  Peran Account  Representative  Terhadap  Pencitraan  Otoritas  Pajak  dan Kepatuhan  Wajib  Pajak. E-Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana,
Vol.15. No.1. Pp.249-377.
Mardiasmo. 2011. Perpajakan ( Edisi Revisi 2011) . Yogyakarta: Andi Offset
Mohdalia,  R.,  Isab,  K.,  and  Yusof,  S.  H.  2014.  The  Impact  of  Threat  of Punishment  on  Tax  Compliance  and  Noncompliance  Attitudes  in Malaysia. Procedia  -  Social  and  Behavioral  Sciences. Vol.164.  No.2. Pp.291 – 297.
Oladipupo,  A.  O.,  &  Obazee,  U.  2016.  Tax  Knowledge,  Penalties  and  Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. iBusiness, 2016, 8, 1-9 .
Ony dan Gartina. 2015. Penerapan E-filing dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Formal pada KPP Pratama Bandung Karees. Jurnal Akuntansi. Fakultas  Ekonomi.  Universitas  Komputer  Indonesia. Vol.  3.  No.1.  Pp.1- 16.
Priambodo, P.2017. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo pada Tahun 2017. Tesis : Tidak dipublikasikan.
Rahayu, S. K., dan Suhayati, E. 2010. Perpajakan: Teori dan Teknis Perhitungan . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sugiyono.  2008. Metode  Penelitian  Pendidikan:(Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif dan R & D) : Alfabeta.
Tambun, S., and Kopong, Y. 2017. The Effect of E-Filing on The of Compliance Individual  Taxpayer,  Moderated  by  Taxation  Socialization. South  East Asia  Journal  of  Contemporary  Business,  Economics  and  Law. Vol.13. No.1. Pp. 22-36.
Warouw,  J.  Z.  S.,  Sondakh,  J.  J.,  dan  Walandouw,  S.  K.  2015.  Pengaruh Sosialisasi  Perpajakan  dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan Pelaporan  SPT  Tahunan  Wajib  Pajak  Badan  (Studi  Kasus  pada  KPP
Page | 743
Jurnal Riset Akuntansi dan
Bisnis Airlangga Vol. 4 No. 2 201 9
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 4. No. 2 (2019) 728-744 ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)
Pratama  Manado  dan  KPP  Pratama  Bitung). Jurnal  EMBA. Vol.3.  No.4. Pp.585-592.
Widowati, Rizky. 2014. Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sosialisaai Perpajakan, Sanksi    Perpajakan,  Pengetahuan  Pajak  dan  Pelayanan  Fiskus .  Tesis  : Tidak dipublikasikan.
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/02/180752626/rasio-kepatuhan- pelaporan-spt-wajib-pajak-orang-pribadi-meningkat
https://www.pajak.go.id/id/electronic-filing
Page | 744
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 4 No. 2 201 9