PRANATA PRANATA H U K U M H U K

## U M JURNAL ILMU HUKUM
Kewenangan Negara Dan Kewajiban Subyek Hukum Perdata Dalam Hubungannya Dengan Hukum Pajak
Analisis  Pertimbangan  Hukum  Pengadilan  Militer Terhadap  Anggota  Militer  Yang  Menyalahgunakan Narkotika  Dan  Psikotropika  (Studi  Putusan  Pm
Nomor: Put/17-k/pm 1-04/ad/i/2014)
P e r t a n g g u n g j a w a b a n   N e g a r a   Te r h a d a p P e n g i n g k a r a n   K e a d i l a n   D a l a m   A r b r i t a s e Internasional Kewenangan  Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah Dalam  Pengendalian  Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
(Studi Pada Pemerintah Daerah Tulang Bawang)
Analisis Gugatan Wanprestasi Dalam Jual Beli Tanah (studi  Putusan Nomor: 127/pdt.g/2014/ Pn.tk)
Fungsi Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan
Hak Asuh Anak Akibat Perceraian
(Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK)
SYUKRI HIDAYATULLAH ZAINAB OMPU
JAINAH RECCA AYU HAPSARI

## NOVIASIH
MUHARAM TAMI RUSLI S. ENDANG PRASETYAWATI MEITA DJOHAN OE
AGUS ISKANDAR 1-8 9-18 19-27 28-43 44-53 54-60 61-68

## Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 11 Nomor 1 Januari 2016
ISSN 1907-560X Upaya Hukum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Kecamatan Tanjungkarang Pusat). 69-78
Benny Karya Simantar, S.H., M.H. Rifandi Ritonga, S,H., M.H. Recca Ayu Hapsari, SH., M.H. Melisa Safitri, SH., M.H.
tandatangan  nya  serta  capnya  memberi jaminan  dan  bukti  yang  kuat,  seorang  ahli yang  tidak  memihak  dan  penasehat  yang tidak  ada  cacatnya  (unimpeachable),  yang tutup  mulut,  dan  membuat  suatu  perjanjian yang dapat melindungi di hari-hari yang akan datang.  Saran  sebagai  berikut  Notaris membuat  akta  sesuai  Pesanan  dari  bank dimana  order  tersebut  telah  di  sepakati  oleh debitur (akta otentik).

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Habib  Adjie,  Hukum  Notaris  Indonesia,  PT.
Refika Aditama, Cetakan ke-3, 2011

## Mariam  Darus  Badrulzaman,  Perjanjian

## Kredit Bank, Alumni, Bandung, 1980

## Sultan  Remy  Sjandeini,  Asas  Kebebasan
Derkontrak  dan  Kedudukan  yang Seimbang  dar  dan  debitur,  Surabaya,
1993
Sutarno,  Aspek-Aspek  Hukum  Perbankan, Alfabeta, Bandung, 2003
Tami Rusli, Hukum Perjanjian yang
Berkembang  di  Indonesia,  Anugrah Utama Raharja (AURA), Bandar Lampung, 2012 Zulfi Diane Zaini, Indepedensi Bank Indonesia  dan  Penyelesaian  Bank Bermasalah, CV Keini Media, Bandung, 2012 B. UNDANG-UNDANGAN Dan

## PERATURAN Lainnya
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPdt) Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  yang sebagai  mana  pasal-pasalnya  telah  di ubah  dengan  Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Undang-Undang  Nomor  3  tahun  2004  yang
sebagaimana pasal-pasalnya telah diubah  dan  ditambah  dengan  Undang-
Undang  Nomor  3  Tahun  2004  dan terakhir  telah  diubah  dengan  Undang-
Undang  Nomor  6  tahun  2009  Tentang

## Bank Indonesia
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang  Jabattan  Notaris  Saatblad 1860  Nomor  3  Tentang  Peraturan Notaris dan Jabatan Notaris

## C. SUMBER LAIN

## HAK ASUH  ANAK AKIBAT  PERCERAIAN
(Studi  Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA  TnK)

## Meita Djohan  OE
Dose n Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

## ABSTRACT
Marriage is an attempt to unite different persons from each other. In fact, no one who wants marriage  ended  in  a  divorce.  With  the  breakdown  of a marriage will be legal consequences that follow, one of which is the Custody over children born of the marriage. The problems of this  study,  how  the  custody  of  children  after  divorce  ?.  Juridical  approach  Normative  and Empirical, type of data is secondary data and primary data. The data collection and Library Studies  Field  Studies  were  then  analyzed  qualitatively.  Results  of  the  study  can  be  argued that, Custody child is when seen in terms of normative, children who are under 12 years old is the  custody  of  his  mother,  but  based  on  the  jurisprudence  of  the  Supreme  Court  of  the Republic  of  Indonesia  Number  110  K  /  AG  /  007  dated  7  December  2007  that  in  principle stated that the maintenance of the child, not merely of those most entitled, but to see and put forward is the best interests of the child. Suggestions deliberation should be done if there is a dispute  on  the  division  of  custody  of  the  child  but if there is no way out is better to use the courts.
Keywords: Custody, Children, Divorce
I.PENDAHULUAN
Perkawinan sangat penting dalam kehidupan  manusia,  baik  bagi  perseorangan maupun  kelompok.  Dengan  jalan  perkawinan yang  sah,  pergaulan  antara  laki-laki  dan perempuan  terjadi  secara  terhormat  sesuai kedudukan  manusia  sebagai  makhluk  yang bermartabat. Pergaulan hidup berumah tangga  dibina  dalam  suasana  tenteram,  damai dan  rasa,  kasih  sayang  antara  suami  isteri  dan anak-anak  mereka.  (Abdulkadir  Muhammad, 1993:64)
Undang-Undang  No.  1  tahun  1974 tentang  Perkawinan  (untuk selanjutnya  disebut  dengan  Undang-Undang Perkawinan)  bertujuan  mengatur  pergaulan hidup  yang  sempurna,  bahagia  dan  kekal  di dalam  suatu  rumah  tangga  guna  terciptanya rasa  kasih  sayang  dan  saling  mencintai. Namun  kenyataan  sejarah  umat  manusia yang telah berusia ribuan tahun telah membuktikan  bahwa  tidak  selalu  itu  dapat
dicapai,  bahkan  sebaliknya  kandas  ataupun gagal  sama  sekali  di  tengah  jalan,  karena tidak  tercapainya  kata  sepakat  atau  karena olehnya  salah  satu  pihak  ataupun  perilaku kedua  belah  pihak  yang  bertentangan  dengan ajaran Agama. (Abdulkadir Muhammad, 1993:74)
Tujuan  perkawinan  menurut  Pasal  1 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  adalah  untuk  membentuk keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha  Esa.  Walaupun demikian adakalanya terjadi masalah- masalah yang dapat menyebabkan perkawinan  tidak  dapat  diteruskan  sehingga perkawinan tersebut terpaksa diputuskan dengan  perceraian.  Percerain  dalam  istilah ilmu  fiqh  disebut  talak  atau  firqah.  Talak berarti  membuka  ikatan  atau  membatalkan perjanjian. Perceraian membawa akibat hukum terputusnya perkawinan, apabila dalam  perkawinan  telah  di  lahirkan  anak
maka perceraian  juga  membawa  akibat hukum  terhadap  si  anak,  yaitu  orang  tua  tidak dapat  memelihara  anak  secara  bersama-sama untuk itu  pemeliharaan  anak  diserahkan kepada salah  satu  orang  tuanya.
Peristiwa  perceraian  adalah  hal  yang paling  ditakuti  oleh  anak.  Karena  mereka merasa  akan  berpisah  dengan  salah  satu orang  yang  paling  disayanginya.  Selain  itu juga,  tidak  sedikit  dari  perkara  perceraian kemudian timbul masalah baru yaitu perebutan  hak  asuh  anak  atau  hadlanah. Kedua  orang  tua  itu  merasa  yang  paling berhak untuk mengasuh dan mendidik anaknya sendiri hingga dewasa, tanpa memikirkan  kepentingan  anak  itu  sendiri. Dan tanpa disadari hal ini sangat berpengaruh besar bagi perkembangan psikologis anak bahkan sampai berkepanjangan seperti trauma bahkan sampai  penyimpang  perilaku  yang  buruk. Tidak  jarang  juga  akibat  perceraian  ini  anak menjadi terlantar, kurang kasih sayang karena  buruknya  pengasuhan  salah  satu orang  tua  yang  menjadi  pemegang  hak  untuk mengasuh  anak.  Oleh  karena  perlu  kiranya perhatian yang sangat serius untuk memutuskan ataupun menetapkan siapa pemegang  hak  asuh  anak  yang  baik  bagi  si anak tersebut walaupun pada  dasarnya menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  anak  yang belum  berumur  12 tahun  ada pada ibunya.
Dalam  hal  terjadi  perceraian,  telah  ada sedikitnya  ketentuan  yang  mengatur  tentang hak  asuh  anak  serta  tanggung  jawab  orang tua  terhadap  anak-anaknya,  yang  menjadi dasar dan acuan bagi hakim dalam menetapkan  putusannya.  Ketentuan  itu  antara lain  terdapat  dalam  Undang-Undang  No.  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Undang Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak  serta  Kompilasi  Hukum Islam.
Dalam  hal  ini  yang  paling  penting diperhatikan  dalam  menentukan  pemberian anak  adalah  kepentingan  anak  itu  sendiri. Dalam  arti  akan  dilihat  siapakah  yang  lebih mampu  menjamin  kehidupan  anak,  baik  dari segi  materi,  pendidikan  formal,  pendidikan akhlak  dan  kepentingan-kepentingan  lainnya. Untuk  menentukan  orang  yang  paling  dapat di  percaya  untuk  memelihara  anak,  di  dalam pengadilan biasanya
Hakim akan mengumpulkan
informasi
sebanyak- banyaknya,  informasi  ini  dapat  berasal  dari saksi-saksi  yang  biasanya  dihadirkan  dalam persidangan.
Adapun dalam pembahasan ini difokuskan  kepada  hak  asuh  pemeliharaan anak  akibat  keadaan  suami  istri  dalam  suatu keluarga  yang  pecah,  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran  yang  sangat  memuncak,  dan tidak  dapat  didamaikan  lagi,  yang  berakhir dengan  perceraian. 3 Akibat  yang  ditimbulkan apabila  terjadi  perceraian  adalah  perselisihan diantara  suami  istri  mengenai  pemeliharaan anak.  Istri  menghendaki  agar  hak  asuh diberikan kepadanya karena istri yang melahirkan,  begitupun  dengan  suami,  yang menghendaki  hak  asuh  anak  tersebut  karena suami  yang  membiayainya.
Pasal  41  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dengan tegas  menyatakan  bahwa  “akibat  putusnya perkawinan  karena  perceraian  baik  bapak atau  ibu  tetap  berkewajiban  memelihara  dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak,” dan selanjutnya terdapat pada Pasal 45 menghendaki  agar  “kedua  orang  tua  wajib memelihara  dan  mendidik  anak-anak  mereka sebaik-baiknya.”  Jadi,  anak-anak  berhak  atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan, pendidikan, pelayananan dari orang  tuanya  bahkan  sampai  pada  saat  anak tersebut  kawin  ataupun  sudah  mampu  berdiri sendiri.
maka perceraian  juga  membawa  akibat hukum  terhadap  si  anak,  yaitu  orang  tua  tidak dapat  memelihara  anak  secara  bersama-sama untuk itu  pemeliharaan  anak  diserahkan kepada salah  satu  orang  tuanya.
Peristiwa  perceraian  adalah  hal  yang paling  ditakuti  oleh  anak.  Karena  mereka merasa  akan  berpisah  dengan  salah  satu orang  yang  paling  disayanginya.  Selain  itu juga,  tidak  sedikit  dari  perkara  perceraian kemudian timbul masalah baru yaitu perebutan  hak  asuh  anak  atau  hadlanah. Kedua  orang  tua  itu  merasa  yang  paling berhak untuk mengasuh dan mendidik anaknya sendiri hingga dewasa, tanpa memikirkan  kepentingan  anak  itu  sendiri. Dan tanpa disadari hal ini sangat berpengaruh besar bagi perkembangan psikologis anak bahkan sampai berkepanjangan seperti trauma bahkan sampai  penyimpang  perilaku  yang  buruk. Tidak  jarang  juga  akibat  perceraian  ini  anak menjadi terlantar, kurang kasih sayang karena  buruknya  pengasuhan  salah  satu orang  tua  yang  menjadi  pemegang  hak  untuk mengasuh  anak.  Oleh  karena  perlu  kiranya perhatian yang sangat serius untuk memutuskan ataupun menetapkan siapa pemegang  hak  asuh  anak  yang  baik  bagi  si anak tersebut walaupun pada  dasarnya menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  anak  yang belum  berumur  12 tahun  ada pada ibunya.
Dalam  hal  terjadi  perceraian,  telah  ada sedikitnya  ketentuan  yang  mengatur  tentang hak  asuh  anak  serta  tanggung  jawab  orang tua  terhadap  anak-anaknya,  yang  menjadi dasar dan acuan bagi hakim dalam menetapkan  putusannya.  Ketentuan  itu  antara lain  terdapat  dalam  Undang-Undang  No.  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Undang Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak  serta  Kompilasi  Hukum Islam.
Dalam  hal  ini  yang  paling  penting diperhatikan  dalam  menentukan  pemberian anak  adalah  kepentingan  anak  itu  sendiri. Dalam  arti  akan  dilihat  siapakah  yang  lebih mampu  menjamin  kehidupan  anak,  baik  dari segi  materi,  pendidikan  formal,  pendidikan akhlak  dan  kepentingan-kepentingan  lainnya. Untuk  menentukan  orang  yang  paling  dapat di  percaya  untuk  memelihara  anak,  di  dalam
pengadilan biasanya Hakim akan mengumpulkan informasi sebanyak- banyaknya,  informasi  ini  dapat  berasal  dari saksi-saksi  yang  biasanya  dihadirkan  dalam persidangan.
Adapun dalam pembahasan ini difokuskan  kepada  hak  asuh  pemeliharaan anak  akibat  keadaan  suami  istri  dalam  suatu keluarga  yang  pecah,  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran  yang  sangat  memuncak,  dan tidak  dapat  didamaikan  lagi,  yang  berakhir dengan  perceraian. 3 Akibat  yang  ditimbulkan apabila  terjadi  perceraian  adalah  perselisihan diantara  suami  istri  mengenai  pemeliharaan anak.  Istri  menghendaki  agar  hak  asuh diberikan kepadanya karena istri yang melahirkan,  begitupun  dengan  suami,  yang menghendaki  hak  asuh  anak  tersebut  karena suami  yang  membiayainya.
Pasal  41  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dengan tegas  menyatakan  bahwa  “akibat  putusnya perkawinan  karena  perceraian  baik  bapak atau  ibu  tetap  berkewajiban  memelihara  dan mendidik
anak-anaknya, semata-mata
berdasarkan kepentingan si anak,” dan
selanjutnya terdapat pada Pasal 45
menghendaki  agar  “kedua  orang  tua  wajib memelihara  dan  mendidik  anak-anak  mereka sebaik-baiknya.”  Jadi,  anak-anak  berhak  atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan, pendidikan, pelayananan dari orang  tuanya  bahkan  sampai  pada  saat  anak tersebut  kawin  ataupun  sudah  mampu  berdiri sendiri.
Hak anak yaitu mendapat pengasuhan, perlindungan  serta  pendidikan  yang  layak, sedangkan kewajiban anak yaitu menghormati orang tua, serta memberi tunjangan  nafkah  apabika  orang  tua  tidak mampu  lagi  bekerja  di  hari  tuanya  untuk menghidupi dirinya. (Abdulkadir Muhammad,  1993:105) Kompilasi  Hukum  Islam  menjelaskan bahwa  apabila  terjadi  perceraian,  maka pemeliharaan  anak  yang  belum  mumayyis atau  masih  dibawah  umur  12  tahun  adalah hak  penuh  ibunya.  Namun,  kenyataanya  hal tersebut  bertolak  belakang  dengan  data  awal yang  diperoleh  dari  Pengadilan  Agama  Kota Gorontalo. Dimana berdasarkan Putusan No.139/Pdt.G  /2010/PA.Gtlo  Tentang  Hak Asuh  Anak  Pasca  Perceraian  yang  diperoleh dari  Pengadilan  tersebut  menyatakan  bahwa, menetapkan  hak  asuh  anak  yang  masih dibawah umur 12 tahun atau belum mumayyis tersebut  kepada ayahnya  (suami).
Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum  materiil  bagi  lingkungan  Peradilan Agama  maupun  Undang-Undang  Nomor  3
Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan Agama belum memberikan jawaban  secara  limitatif  terhadap  beberapa permasalahan hukum dalam menetapkan pengasuhan  anak  ketika  kedua  orang  tuanya bercerai. Dalam Kompilasi Hukum Islam setidaknya  ada  dua  Pasal  yang  menentukan pengasuhan  anak  yaitu  Pasal  105  dan  156. Pasal  105  menentukan  tentang  pengasuhan anak  pada  dua  keadaan.  Pertama  ketika  anak masih  dalam  keadaan  belum  mumayyiz (kurang  dari  12  tahun)  pengasuhan  anak ditetapkan  kepada  ibunya.  Kedua  ketika  anak tersebut  mumayyiz  (usia  12  tahun  ke  atas) dapat  diberikan  hak  kepada  anak  untuk memilih  diasuh  oleh  ayah  atau  ibunya. (https;//ml.  scribd.  com/doc/48895169/hak-
asuh-anak).  Adapun  Pasal  156  mengatur tentang pengasuhan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan  urutan  yang  berhak  mengasuh anak. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2006  sebagai  perubahan  atas
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tidak memberikan perubahan yang berarti mengenai penyelesaian permasalahan pengasuhan  anak.  Nampaknya  permasalahan pengasuhan  anak  seperti  sangat  sederhana dan  akan  cukup  diselesaikan  dengan  Pasal 105  dan  156  KHI.  Bahkan  dengan  adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 349K/AG/2006  tanggal  3  Januari  2007 mengenai  kasus  perceraian  antara  Tamara Bleszyinski  denganTeuku  Rafly  Pasya  di mana salah satu amar putusannya menetapkan pengasuhan anak bernama Rassya Isslamy Pasya berada dalam pengasuhan ayahnya, telah memberikan corak  hukum  tersendiri  dalam  memberikan pertimbangan  hukum  pengasuhan  anak  di luar dari yang telah ditetapkan pada Kompilasi Hukum Islam. Dan ternyata terdapat  beberapa  permasalahan  yang  muncul di  luar  jangkauan  kedua  Pasal  tersebut.  Di antara permasalahan hukum itu peneliti tertarik  untuk  meneliti  masalah  Pengasuhan anak  ketika  orang  tuanya  bercerai  yang disebabkan  pihak  isteri  kembali  ke  agamanya semula  (murtad).

## II. PEMBAHASAN Pengertian  Perceraian
Perkawinan  tidak  selamanya  berjalan dengan  bahagia  dan  sesuai  dengan  keinginan. Dalam perkawinan, terkadang mengalami hambatan  dengan  beragam  masalah  yang  tak jarang  berakhir  dalam  perceraian.  Masalah perceraian  merupakan  masalah  yang  banyak dipermasalahkan  masyarakat  jauh  sebelum berlakunya  Undang-Undang  Perkawinan.  Hal
tersebut  disebabkan  karena  adanya  fenomena di  dalam  masyarakat,  suatu  perkawinan berakhir  akibat  perceraian.
Perceraian  adalah  penghapusan  atau putusnya  ikatan  perkawinan  dengan  putusan hakim, dengan didahului oleh adanya tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan.  Dalam  hukum  Islam  perceraian menurut  ahli  fiqih  disebut  sengan  talaq furqoh,  adapun  arti  talak  adalah  membuka ikatan  membatalkan  perjanjian,  sedangkan furqoh  artinya  bercerai  yaitu  lawan  dari berkumpul. (R. Subekti, 2005:  50).
Putusnya  perkawinan  karena  perceraian diatur dalam Pasal 39  Undang-Undang
Perkawinan,  Pasal 39 ayat  (1) menyebutkan;
“  Perceraian  hanya  dapat  dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan  yang  bersangkutan  berusaha  dan tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah pihak.”

## Akibat  Hukum  Perceraian
Mengenai  akibat  dari  perceraian  terbagi menjadi  dua hal,  yaitu:
a. Akibat  perceraian  pada  istri  dan  harta kekayaan  saat  dibukukan  dalam  surat putusan  perceraian  dalam  register  catatan sipil,  maka  bubarlah  perkawinan.  Dengan demikian hak dan kewajiban yang bersumber  pada  perkawinan  tidak  ada lagi.
b. Bagi  anak-anak  yang  belum  dewasa, perwalian  bagi  anak-anak  yang  orang tuanya  bercerai,  maka  anak  tersebut  tidak diurus  oleh  salah  satu  orang  tuanya,  oleh karena  itu  akan  ditunjuk  wali  bagi  anak- anak  mereka  dan  harus  sesuai  dengan ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  Undang- Undang.  Hakim  akan  memetapkan  salah satu  dari  orang  tua  anak  tersebut  untuk menjadi  wali  anak.
Peristiwa perceraian yanag terjadi memiliki  akibat  hukum,  khususnya  terhadap
anak-anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang putus  akibat  perceraian  tersebut.
Menurut  ketentuan  Pasal  41  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  akibat putusnya perkawinan karena percaraian ialah;
1. Baik  ibu  atau  bapak  tetap  berkewajiban untuk  memelihara  dan  mendidik  anak- anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan  anak.
2. Bapak  bertanggung  jawab  atas  semua biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan  yang diperlukan  anak,  bilamana  bapak  tidak mampu  untuk  memikul  tagging  jawab tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan  bahwa  ibu  ikut  memikul biaya  tersebut.

## Hak Asuh  Anak
Kuasa  asuh  adalah  kekuasaan  orang  tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan  anak  sesuai  dengan  agama  yang dianutnya dan kemampuan bakat dan minatnya  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1 angka  (11)  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  anak.
Menurut  ketentuan  Pasal  49  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  salah  seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya  terhadap  seseorang  anak  atau lebih  untuk  waktu  tertentu  atas  permintaan orang  tua  lain,  keluarga  anak  dalam  garis lurus  ke  atas  dan  dari  saudara  kandung  yang telah  dewasa  atau  pejabat  yang  berwenang, dalam  keputusan  pengadilan  dalam  hal-hal:
1. Ia  sangat  melalaikan  kewajiban  terhadap anaknya.
2. Ia berkelakuan  buruk  sekali
3. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan  kepada anak tersebut.
tersebut  disebabkan  karena  adanya  fenomena di  dalam  masyarakat,  suatu  perkawinan berakhir  akibat  perceraian.
Perceraian  adalah  penghapusan  atau putusnya  ikatan  perkawinan  dengan  putusan hakim, dengan didahului oleh adanya tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan.  Dalam  hukum  Islam  perceraian menurut  ahli  fiqih  disebut  sengan  talaq furqoh,  adapun  arti  talak  adalah  membuka ikatan  membatalkan  perjanjian,  sedangkan furqoh  artinya  bercerai  yaitu  lawan  dari berkumpul. (R. Subekti, 2005:  50).
Putusnya  perkawinan  karena  perceraian diatur dalam Pasal 39  Undang-Undang Perkawinan,  Pasal 39 ayat  (1) menyebutkan; “  Perceraian  hanya  dapat  dilakukan didepan sidang pengadilan setelah
pengadilan  yang  bersangkutan  berusaha  dan tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah pihak.”

## Akibat  Hukum  Perceraian
Mengenai  akibat  dari  perceraian  terbagi menjadi  dua hal,  yaitu:
a. Akibat  perceraian  pada  istri  dan  harta kekayaan  saat  dibukukan  dalam  surat putusan  perceraian  dalam  register  catatan sipil,  maka  bubarlah  perkawinan.  Dengan demikian hak dan kewajiban yang bersumber  pada  perkawinan  tidak  ada lagi.
b. Bagi  anak-anak  yang  belum  dewasa, perwalian  bagi  anak-anak  yang  orang tuanya  bercerai,  maka  anak  tersebut  tidak diurus  oleh  salah  satu  orang  tuanya,  oleh karena  itu  akan  ditunjuk  wali  bagi  anak- anak  mereka  dan  harus  sesuai  dengan ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  Undang- Undang.  Hakim  akan  memetapkan  salah satu  dari  orang  tua  anak  tersebut  untuk menjadi  wali  anak.
Peristiwa perceraian yanag terjadi memiliki  akibat  hukum,  khususnya  terhadap
anak-anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang putus  akibat  perceraian  tersebut.
Menurut  ketentuan  Pasal  41  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  akibat putusnya perkawinan karena percaraian ialah;
1. Baik  ibu  atau  bapak  tetap  berkewajiban untuk  memelihara  dan  mendidik  anak- anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan  anak.
2. Bapak  bertanggung  jawab  atas  semua biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan  yang diperlukan  anak,  bilamana  bapak  tidak mampu  untuk  memikul  tagging  jawab tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan  bahwa  ibu  ikut  memikul biaya  tersebut. Hak Asuh  Anak
Kuasa  asuh  adalah  kekuasaan  orang  tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan  anak  sesuai  dengan  agama  yang dianutnya dan kemampuan bakat dan minatnya  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1 angka  (11)  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  anak.
Menurut  ketentuan  Pasal  49  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  salah  seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya  terhadap  seseorang  anak  atau lebih  untuk  waktu  tertentu  atas  permintaan orang  tua  lain,  keluarga  anak  dalam  garis lurus  ke  atas  dan  dari  saudara  kandung  yang telah  dewasa  atau  pejabat  yang  berwenang, dalam  keputusan  pengadilan  dalam  hal-hal:
1. Ia  sangat  melalaikan  kewajiban  terhadap anaknya.
2. Ia berkelakuan  buruk  sekali
3. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan  kepada anak tersebut.
Ketentuan Pasal tersebut ternyata masih  memberikan  kewajiban  kepada  orang tua  yang  telah  diputus  kuasa hak asuhnya.
Adapun  yang  dapat  dinyatakan  tidak berhak untuk dapat mengasuh  anaknya sebagai  berikut:
a. Orang  tua  pemabuk  dan  tidak  bertanggung jawab
b. Orang  tua  yang  hilang  ingatan
c. Menelantarkan  anak-anaknya
d. Akibat  putusan  pengadilan  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat Untuk  dapat  menyelesaikan  sengketa siapa  yang  berhak  mengasuh  anak  akibat perceraian  dapat  dilakukan  dengan  cara musyawarah atau kekeluargaan namun apabila  tidak  tercapai  maka  akan  diselesaikan melalui  jalur  pengadilan  untuk  menentukan siapa  yang  berhak  mendapatkan  hak  asuh. (Djunaidi  Hasan, 1990: 49)
Hak  Asuh  Anak  Setelah Perceraian Dalam Perkara  Nomor  0679/Pdt.G  /2014/PA  Tnk.
Pada  dasarnya  tanggung  jawab  orang tua  terhadap  hak  asuh  anak  tidak  terputus akibat  perceraian,  maka  yang  terpenting adalah  hubungan  antara  anak  dengan  orang tua  untuk  dapat  memberikan  perlindungan masih terus berjalan  dan  dijamin  oleh Undang-Undang.
Tanggung jawab pemeliharaan  anak  menjadi  beban  orang tuanya,  baik  orang  tuanya  masih  hidup  rukun atau  ketika  perkawinan  mereka  gagal  karena perceraian.
Tidak  sedikit  dari  perkara  perceraian kemudian timbul masalah baru yaitu perebutan  hak  asuh  anak  atau  hadhanah.
Tanpa  disadari  hal  ini  sangat  berpengaruh besar  bagi  perkembangan  psikologis  anak bahkan sampai berkepanjangan seperti trauma.  Tidak  jarang  juga  akibat  perceraian ini  anak  menjadi  terlantar,  kurang  kasih sayang  karena  buruknya  pengasuhan  salah satu  orang  tua  yang  menjadi  pemegang  hak untuk  mengasuh.
Kompilasi  Hukum  Islam  menjelaskan bahwa  apabila  terjadi  perceraian,  maka pemeliharaan  anak  yang  belum  mumayyis atau  masih  dibawah  umur  12  tahun  adalah hak  penuh  ibu.  Pemeliharaan  anak  yang sudah  mumayyiz  diserahkan  kepada  anak untuk  memilih  diantara  ayah  atau  ibunya sebagai  pemegang  hak pemeliharaannya.
Namun,  kenyataannya  data  diperoleh dari  Pengadilan  Agama  Kelas  1A  Tanjung Karang. Dimana berdasarkan Putusan
Nomor  0679/Pdt.G/2014/PA  TnK.  Tentang Hak  Asuh  Anak  Pasca  Perceraian  yang diperoleh dari pengadilan tersebut menyatakan  bahwa,  menetapkan  hak  asuh anak  yang  masih  dibawah  umur  12  tahun atau  mumayyis  tersebut  kepada  ayahnya (suami).
Hak  asuh  anak  dibawah  umur  jatuh  di pihak  suami  pada  saat  terjadi  perceraian merupakan tafsiran dan analisis majelis hakim  terhadap  makna  Pasal  156  huruf    (c) Kompilasi  Hukum  Islam  :
Apabila  pemegang  hadhanah  ternyata tidak  dapat  menjamin  keselamatan  jasmani dah  rohani  anak,  meskipun  biaya  nafkah  dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan  kerabat  atau  yang  bersangkutan Pengadilan  Agama  dapat  memindahkan  hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai  hak hadhanah pula.
Jika  Pasal  156  huruf  (c)  diartikan secara  sempit,  maka  Pasal  tersebut  berlaku setelah ditetapkannya hak asuh anak (hadhanah)  sebagai  akibat  perceraian.Namun jika  diartikan  secara  luas,  maka  hakim Pengadilan agama dapat melakukan terobosan  hukum  berdasarkan  fakta-fakta (keterangan  saksi  dan  bukti  surat)  dalam proses sidang  perceraian.
Pihak  suami  yang  ingin  mendapatkan hadhanah  anak  dibawah  umur  harus  dapat membuktikan di persidangan perceraian bahwa  pihak  istri  tidak  dapat  menjamin
keselamatan  jasmani  dan  rohani  anak,  misal istri/ibu menderita penyakit jiwa atau mempunyai  sifat  dan  tingkah  laku  yang buruk (pemarah, suka memukul anak, pemabuk,  penjudi,  dan lain-lain).
Berdasarkan  bukti-bukti  yang  diajukan pihak  suami  dan  keyakinan  dalam  diri  hakim, maka  hakim  Pengadilan  Agama  memutuskan hadhanah  anak  di  bawah  umur  jatuh  kepada pihak  suami.
Berdasarkan hasil  wawancara  yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Muhammad  Nuh  selaku  hakim  Pengadilan Agama  Kelas  IA  Tanjung  Karang,  dalam kasus  yang  terdapat  pada  Putusan  Nomor 0679/Pdt.  G/2014/PA  TnK.  Pertimbang  an hakim  dalam  penyelesaian  sengketa  hak  asuh anak  adalah  jika  dilihat  dari  segi  normatif, anak  yang  masih  dibawah  umur  12  tahun adalah hak asuh pada  ibunya,  namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor  110
K/AG/007  tanggal  7  Desember  2007  yang pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  mengenai pemeliharaan  anak,  bukan  semata-mata  dari siapa  yang  paling  berhak,  akan  tetapi  yang harus dilihat dan dikedepankan adalah kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak.  Pada saat  anak  dalam  asuhan  ibunya,  anak  kurang mendapat  perhatian  kemudian  prestasi  pada anak  menurun  karena  si  ibu  telah  menikah lagi  dengan  orang  lain,  jadi  dia  lebih mementingkan  suaminya  yang  baru.  Hal  ini berdampak negatif pada anak yang diasuhnya,  maka  dari  itu  Majelis  berpendapat karena  kepentingan  anak    harus  didahulukan dan  harus  member  kan  yang  terbaik  untuk anaknya,  dan  si  ibu  telah  menikah  lagi  dan melanggar  salahsatu  syarat  hadhonah,  kami berikan  hak  asuh  kepada  ayahnya  yang  lebih mempunyai  banyak  waktu,  perhatian  dan dapat menjamin keselamatan jasmani maupun  rohani.
Hakim  mempertimbangkan  putusannya berdasarkan  fakta-fakta  dan  bukti-bukti  yang terungkap dipersidangan mengenai baik buruknya  pola  pengasuhan  orang  tua    kepada anak  termasuk  dalam  hal  ini  perilaku  dari orang  tua  tersebut  serta  hal-hal  terkait kepentingan  anak  baik  secara  psikologis, materi  maupun  non  materi.
Hakim juga mempertimbangkan tentang konsepsi perlindungan anak, mengingat  pengertian  dari  hak  asuh  anak  itu sendiri adalah hak anak mendapatkan perlindungan  dan  pemeliharaan  dari  orang tuanya.
Syarat-syarat  hadhonah  ada  7(tujuh) yaitu:
1. Berakal  sehat  (waras)
2. Merdeka
3. Beragama  Islam
4. ‘Iffah
5. Dapat dipercaya
6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman  dengan  anak  yang  diasuh.
7. Tidak  bersuami.
Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi,  maka  gugurlah  hak  hadhonah  itu. Seperti  dalam  kasus  diatas  tersebut,  si  ibu telah  menikah  lagi  dan  melanggar  salahsatu syarat  hadhonahnya.
Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun  2009  yang  mewajibkan  hakim  untuk menggali,  mengikuti  dan  memahami  nilai- nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup dalam masyarakat. Oleh karena sistem hukum  di  Indonesia  berada  pada  dua  kutub yang  berbeda,  maka  perlu  dipertanyakan bagaimana  bila  hakim  dihadapkan  pada situasi  terjadi  daya  tarik  yang  berbeda  antara peraturan  undang-undang  dengan  nilai-nilai yang  hidup  di  masyarakat  ataupun  dengan yurisprudensi?  Dalam  hal  ini  perlu  dicermati kaidah dalam sistem common law, ketika   terjadi  perbedaan  antara  yurisprudensi dengan  peraturan  perundang-undangan  maka
keselamatan  jasmani  dan  rohani  anak,  misal istri/ibu menderita penyakit jiwa atau mempunyai  sifat  dan  tingkah  laku  yang buruk (pemarah, suka memukul anak, pemabuk,  penjudi,  dan lain-lain).
Berdasarkan  bukti-bukti  yang  diajukan pihak  suami  dan  keyakinan  dalam  diri  hakim, maka  hakim  Pengadilan  Agama  memutuskan hadhanah  anak  di  bawah  umur  jatuh  kepada pihak  suami.
Berdasarkan hasil  wawancara  yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Muhammad  Nuh  selaku  hakim  Pengadilan Agama  Kelas  IA  Tanjung  Karang,  dalam kasus  yang  terdapat  pada  Putusan  Nomor 0679/Pdt.  G/2014/PA  TnK.  Pertimbang  an hakim  dalam  penyelesaian  sengketa  hak  asuh anak  adalah  jika  dilihat  dari  segi  normatif, anak  yang  masih  dibawah  umur  12  tahun adalah hak asuh pada  ibunya,  namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor  110
K/AG/007  tanggal  7  Desember  2007  yang pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  mengenai pemeliharaan  anak,  bukan  semata-mata  dari siapa  yang  paling  berhak,  akan  tetapi  yang harus dilihat dan dikedepankan adalah kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak.  Pada saat  anak  dalam  asuhan  ibunya,  anak  kurang mendapat  perhatian  kemudian  prestasi  pada anak  menurun  karena  si  ibu  telah  menikah lagi  dengan  orang  lain,  jadi  dia  lebih mementingkan  suaminya  yang  baru.  Hal  ini berdampak negatif pada anak yang diasuhnya,  maka  dari  itu  Majelis  berpendapat karena  kepentingan  anak    harus  didahulukan dan  harus  member  kan  yang  terbaik  untuk anaknya,  dan  si  ibu  telah  menikah  lagi  dan melanggar  salahsatu  syarat  hadhonah,  kami berikan  hak  asuh  kepada  ayahnya  yang  lebih mempunyai  banyak  waktu,  perhatian  dan dapat menjamin keselamatan jasmani maupun  rohani.
Hakim  mempertimbangkan  putusannya berdasarkan  fakta-fakta  dan  bukti-bukti  yang
terungkap dipersidangan mengenai baik buruknya  pola  pengasuhan  orang  tua    kepada anak  termasuk  dalam  hal  ini  perilaku  dari orang  tua  tersebut  serta  hal-hal  terkait kepentingan  anak  baik  secara  psikologis, materi  maupun  non  materi.
Hakim juga mempertimbangkan tentang konsepsi perlindungan anak, mengingat  pengertian  dari  hak  asuh  anak  itu sendiri adalah hak anak mendapatkan perlindungan  dan  pemeliharaan  dari  orang tuanya.
Syarat-syarat  hadhonah  ada  7(tujuh) yaitu:
1. Berakal  sehat  (waras)
2. Merdeka
3. Beragama  Islam
4. ‘Iffah
5. Dapat dipercaya
6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman  dengan  anak  yang  diasuh. 7. Tidak  bersuami.
Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi,  maka  gugurlah  hak  hadhonah  itu. Seperti  dalam  kasus  diatas  tersebut,  si  ibu telah  menikah  lagi  dan  melanggar  salahsatu syarat  hadhonahnya.
Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun  2009  yang  mewajibkan  hakim  untuk menggali,  mengikuti  dan  memahami  nilai- nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup dalam masyarakat. Oleh karena sistem hukum  di  Indonesia  berada  pada  dua  kutub yang  berbeda,  maka  perlu  dipertanyakan bagaimana  bila  hakim  dihadapkan  pada situasi  terjadi  daya  tarik  yang  berbeda  antara peraturan  undang-undang  dengan  nilai-nilai yang  hidup  di  masyarakat  ataupun  dengan yurisprudensi?  Dalam  hal  ini  perlu  dicermati kaidah dalam sistem common law,
ketika   terjadi  perbedaan  antara  yurisprudensi dengan  peraturan  perundang-undangan  maka
undang-undang akan
menyingkirkan yurisprudensi. Akan tetapi dimungkinkan pula seorang  hakim  dapat  menyimpangi
ketentuan peraturan perundang-undangan atau  dikenal  dengan contra  legem  dengan catatan  harus  mencukupkan  pertimbangan hukumnya  secara  jelas  dan  tajam  dengan mempertimbangkan berbagai aspek
kehidupan  hukum.
Pandangan di atas akan sedikit membantu terhadap permasalahan yang kedua mengenai adanya kemungkinan beberapa  penyimpangan  terhadap  ketentuan normatif  tentang  sengketa  pengasuhan  anak. Yang  pertama  adalah  pengasuhan  anak  yang didasarkan atas pembagian yang  sama. Kemungkinan  ini  terjadi  ketika  pasangan suami  isteri  yang  bercerai  mempunyai  dua orang  anak  atau  lebih.  Bila  hal  ini  terjadi, maka  pendekatan  yang  dilakukan  bukan hanya  sekedar  pendekatan  normatif  yang menentukan  pengasuhan  anak  berdasarkan faktor  usia  (Pasal  105  KHI),  tetapi  harus  pula dipertimbangkan  tentang  kewenangan  dan keinginan kedua belah  pihak  (pasangan suami  isteri  yang  bercerai)  untuk  mengasuh anaknya.
Pandangan
legisme yang memberikan corak
silogisme hukum (juridische  sylogisme),  suatu  deduksi  logis dari suatu perumusan yang luas  akan memberlakukan  ketentuan  pasal  105  KHI dengan  menetapkan  langsung  kedua  anak tersebut  berada  dalam  pengasuhan  ibunya. Dalam  keadaan  ini,  seorang  ayah  jangan sekali-kali mengharapkan akan dapat mengasuh anaknya karena hukum  telah menentukan  demikian.
Selama ini penyimpangan terhadap ketentuan
Pasal 105 KHI hanya dimungkinkan  manakala  pihak  suami  dan isteri  bersepakat  untuk  membagi  kewenangan dalam  mengasuh  anak.  Kesepakatan  ini merupakan  bagian  dari  kebebasan  berkontrak (contractvrijheid)  sesuai  dengan  Pasal  1338
BW  akan  menjadi  sama  nilainya  seperti undang-undangan (pacta suntservanda). Tampaknya  akan  lebih  dekat  kepada  keadilan tindakan hakim yang menyelesaikan sengketa  pengasuhan  anak  (yang  mempunyai 2  anak  atau  lebih)  dengan  memberikan  hak langsung  (tanpa  harus  ada  kesepakatan  para pihak)  kepada  si  ayah  untuk  mengasuh  salah seorang anaknya, meskipun menyimpangi ketentuan  Pasal  105  KHI.  Pada  gilirannya sikap  hakim  ini  akan  dirasakan  sebagai  suatu keadilan  bagi  si  ayah  yang  sama-sama mempunyai andil untuk menghasilkan keturunan (sesuai pendapat Soedjono keadilan merupakan suatu penghargaan individu). Sebaliknya amatlah tidak  adil ketika  pasangan  suami  isteri  yang  bercerai dan  mempunyai  dua  orang  anak  atau  lebih (masih dibawah umur), kemudian pengasuhan  kedua  anak  tersebut  ditetapkan kepada ibunya.
Permasalahan hukum yang kedua adalah  peninjauan  ulang  terhadap  ketentuan usia  yang  dapat  memilih  dalam  pengasuhan antara  ibu  atau  ayahnya.  Penentuan  usia  12 tahun  pada  Pasal  105  Kompilasi  hukum Islam  merupakan  penentuan  secara  ijma  yang dilakukan  oleh  para  ulama  di  Indonesia (communis  oppinium  doctoral).  Sebagai perbandingan  dalam  fiqh  klasik  membagi antara  pengasuhan  anak  perempuan  dan  anak laki-laki.  Dalam  pengasuhan  anak  laki-laki menurut  Imam  Abu  Hanifah  seorang  anak dapat  memilih  untuk  diasuh  oleh  ibu  atau bapaknya  manakala  ia  berusia  7  tahun, sedangkan  menurut  Imam  Malik  ibunya  lebih berhak mengasuhnya sampai anak itu ompong  (tanggal  gigi).  Sedangkan  dalam pengasuhan  anak  perempuan.  Menurut  Imam Syafi‟i  agar  dilakukan  pilihan  oleh  anak tersebut  yang  menurut  Imam  Abu  Hanifah,  si ibu  lebih  berhak  mengurus  hingga  anak baligh.  Imam  Ahmad  bin  Hanbal  seorang  ibu lebih  berhak  mengasuh  anaknya  hingga  anak
tersebut  berusia  9  tahun.  Penentuan  umur menurut  Imam  Malik  tidak  secara  limitatif tapi  ditentukan  dengan  keadaan  ketika  si anak  tanggal  giginya,  atau  sekitar  usia  6 hingga  8 tahun.

## III.PENUTUP
Hak  asuh  anak  adalah  jika  dilihat  dari segi  normatif,  anak  yang  masih  dibawah umur  12  tahun  adalah  hak  asuh  pada  ibunya,
namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor  110  K/AG/007  tanggal  7  Desember 2007  yang  pada  pokoknya  menyatakan bahwa  mengenai  pemeliharaan  anak,  bukan semata-mata  dari  siapa  yang  paling  berhak, akan tetapi yang harus dilihat dan
dikedepankan adalah kepentingan yang terbaik  bagi  anak.
Saran yang dapat dikemukakan, sebaiknya  dilakukan  musyarawah  bila  terjadi perselisihan  terhadap  pembagian  hak  asuh anak  sebaiknya  antara  mantan  suami  dan mantan  istri  sehingga  tidak  berdampak  buruk terhadap  anak  untuk  masa  depannya,  tetapi jika  tidak  ada  jalan  keluar  lebih  baik menggunakan jalur pengadilan agar semuanya  mendapatkan  keputusan  yang  adil dan tetap.

## DAFTAR  PUSTAKA
A. Buku
Abdulkadir  Muhammad,  Hukum  Perdata
Indonesia,  PT.  Citra  Aditya  Bakti,
Bandar  Lampung,  1993.
R. Subekti,  Pokok-Pokok Hukum Perdata,
Intersama, Jakarta, 2005.
Djunaidi  Hasan,  Hukum Keluarga Setelah
Berlakunya Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974, Sinar  Grafika,  Jakarta, 1990.
B. Peraturan  Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor 1 Tahun  1974
Tentang  Perkawinan
Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2002
Tentang  Perlindungan  Anak.
Kompilasi  Hukum  Islam.

## C. Sumber  Lain
https;//ml.scribd.com/doc/48895169/hak- asuh-anak,  di akses  tanggal  20/2/2015
Jurnal PRANATA HUHUM dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui
bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat
dalam jurnal ini.
Melalui PRANATA HUKUM diharapkan tejadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

## Alamat Redaksi

## PRANATA HUKUM
Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng Bandar Lampung Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261 Email: pranatahukum@yahoo.com dan tami_rusli@yahoo.co.id
ISSN 1907-560X