## DIMENSI MORALITAS TERHADAP HUKUM

## DIMENSIONS OF MORALITY TO LAW
Renaldi Faturachman, Dava Muhammad Rizki, Salman Al Faridzi Universitas Pasundan
Jl. Lengkong Besar No.68, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261
rachmanrenaldi3@gmail.com Submisson : 12 Juni 2022 Accepted : 30 September 2022 Publish : 30 September 2022

## Abstract
The law cannot stand alone without morality so that the law created is able to provide order and comfort so  that  the law is far  from arbitrary. Morality can be equated with order and has human objects of action which are ordered to each other and for certain purposes. The idea of value (good or bad) is at the core of every moral system since the concept of value is the main concept in our order of practical concepts, i.e. the highest in its genus. There is a reciprocal influence between law and morals in various aspects of human life, there is a moral contribution to law and a legal contribution to morals. The morality of a society also affects legal products, while the law affects the good and bad  views  of  that  society.  Laws  bind  everyone  as  citizens,  but  morality  treats  people only  as  individuals.  One  of  the  legal  paradigms is  value  so  that  law  can  be  seen  as  a value  figure  as  well.  Law  as  the  embodiment  of  values  implies  that  its  presence  is  to protect  and  promote  values  that  are  upheld  by  society.  In  the  sociology  of  law,  such conflicts  are  explained  by  the  interaction  between  certain  values  and  the  social structure in which those values are carried out. The purpose of this study is to answer questions that have not been answered by previous researchers. The research method in this study uses a normative juridical research method in which the search for data uses a literature review.
Keywords: Law, Morality, Sociology

## Abstrak
Hukum tidak dapat berdiri sediri tanpa adanya moralitas agar hukum  yang diciptakan mampu  memberikan  ketertiban  dan  kenyamanan  sehingga  hukum  tersebut  jauh  dari kesewenang-wenangan.  Moralitas  dapat  disamakan  dengan  ketertiban  dan  memiliki objek  manusia  tindakan  yang  diperintahkan  satu  sama  lain  dan  untuk  tujuan  tertentu. Ide dari nilai (baik atau buruk) adalah inti dari setiap sistem moral sejak konsep nilai adalah  konsep  utama  dalam  urutan  konsep  praktis  kami,  yaitu  tertinggi  dalam genusnya.  Ada  pengaruh  timbal  balik  antara  hukum  dan  moral  dalam  berbagai  aspek kehidupan  manusia,  ada  kontribusi  moral  terhadap  hukum  dan  kontribusi  hukum terhadap  moral.  Moralitas  suatu  masyarakat  juga  mempengaruhi  produk  hukum, sedangkan  hukum  mempengaruhi  pandangan  baik  dan  buruk  masyarakat  tersebut. Hukum  mengikat  semua  orang  sebagai  warga  negara,  namun  moralitas memperlakukan  orang  hanya  sebagai  individu. Salah  satu  paradigma  hukum merupakan  nilai  sehingga  hukum  dapat  dipandang  sebagai  figur  nilai  juga.  Hukum
sebagai  pengejawantahan  nilai  mengandung  makna  bahwa  kehadirannya  merupakan untuk  melindungi  dan  memajukan  nilai-nilai  yang  dijunjung  tinggi  oleh  masyarakat. Dalam  sosiologi  hukum,  konflik-konflik  seperti  itu  dijelaskan  dari  interaksi  antara nilai-nilai  tertentu  dengan  struktur  sosial  di  mana  nilai-nilai  itu  dijalankan.  Tujuan penelitian ini guna menjawab pertanyaan yang belum terjawab oleh peneliti terdahulu. Metode  penelitian  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis normatif yang mana pencarian data-data menggunakan pengkajian pustaka.
Kata Kunci: Hukum, Moralitas, Sosiologi

## A. Pendahuluan
Masyarakat  memerlukan  hukum  agar  terciptanya  ketertiban  dan  keamanan.  Jika masyarakat mengikuti hukum yang ada, hukum itu ditegakkan. Menurut Van Apeldorn Hukum  tidak  cukup  dianggap  mengikat  masyarakat,  tetapi  unsur-unsur  keadilan  dan prinsip-prinsip lain harus berguna untuk perlindungan dan keselamatan yang layak bagi masyarakat. kepastian hukum bagi setiap warga negara, tanpa terkecuali. 1
Guna  menilai  dan  menuju  kepada  pengertian  hukum  dalam  hakikatnya,  maka eksistensi,  menurut  tempat  haruslah  dikaji  terlebih  dahulu.  Artinya  kita  perlu  kembali kepada  pembawa  hukum  yang  utama,  yaitu  manusia  sebagai  subjek  yang  bebas  dan bermoral.  Masyarakat  dalam  merefleksikan  kehidupannya  perlu  memahami  gagasan awal  tentang  hukum,  menurut  strukturnya  manusia  itu  dalam  dan  mengakui  adanya manusia lain.
Berbagai  macam  teori  mengajarkan  bahwasanya  hukum  harus  tetap  stabil,  tetapi harus dinamis dan luwes. Sepintas terlihat dari pernyataan tersebut saling bertentangan satu sama yang lain, tetapi nyatanya tidak saling bertentangan. Sebab, demikianlah salah satu  fase  hakiki  dari  hukum  dimana  disatu  pihak  hukum  harus  mengandung  unsur kepastian,  dan  prediktabilitas,  sehingga  dia  harus  stabil.  Tetapi  di  satu  sisi  hukum haruslah dinamis, sehingga selalu dapat  mengikuti  dinamika perkembangan kehidupan masyarakat. 2
Setiap  masyarakat  muncul  untuk  berbagai  tujuan,  yaitu  kesatuan  tatanan masyarakat  yang  ditentukan  oleh  tujuan  terakhirnya  dan  masyarakat  yang  berbeda diklasifikasikan  menurut  tujuan  mereka  yang  berbeda.  Dengan  demikian,  masyarakat diperlukan  oleh  martabat  dan  kebutuhan  orang  tersebut.  Tetapi,  masyarakat  adalah
1 Fithriatus  Shalihah  &  Oksep  Adhayanto,  “HUKUM,  MORAL,  DAN  KEKUASAAN  DALAM TELAAH (Hukum adalah Alat Teknis Sosial)” (2017) 10:4 FIAT JUSTISIAJurnal Ilmu Huk 671 pada 672.
2 Nazaruddin Lathif, “Pelayanna Kesehatan Operasi Anestesi” (2017) 3:1 Palar | Pakuan Law Rev 73–94 pada 73.
kebutuhan sehingga bentuk pemerintahan dibiarkan untuk penentuan bebas masyarakat. Akibatnya, ada hubungan esensial antara masyarakat dan tujuan manusia.
Hukum  sangat  penting  dalam  masyarakat  manapun  karena  hukum  adalah  sarana yang diperlukan untuk  mencapai  akhir negara.  Dan tujuan  yang menjadi  tujuan semua hukum adalah kebaikan bersama,  pencapaian tujuan di mana  suatu masyarakat berada. Di  sebagian  besar  masyarakat,  tujuan  ini  adalah  memberikan  kesempatan  kepada individu untuk menjalani kehidupan yang utuh.
Oleh karena itu, kebaikan bersama langsung dari suatu negara adalah perdamaian, sedangkan  kebaikan  bersama  yang  paling  utama  dari  negara  adalah  kehidupan  alasan untuk seluruh komunitas, yakni jaminan kesempatan untuk mengikuti hukum akal untuk kesempurnaan  individu.  Perlu  dicatat  bahwa  kebaikan  bersama  tidak  lebih  tinggi  dari kebaikan  pribadi  dalam  kuantitatif  tetapi  lebih  berbeda  dan  lebih  unggul  dalam  arti formal.
Pembangunan  Hukum  dapat  berarti  dalam  arti  luas  tanpa  dibatasi  oleh  batasan tertentu  (bangsa  dan  negara),  namun  dapat  pula  terbatas  artinya  pembangunan  hukum dalam  satu  lingkungan  tertentu  adalah  Iingkungan  bangsa  dan  negara  Indonesia. paradigma  norma-norma  dan  tujuan  moral,  standar  moral,  dan  sistem  moral  pasti dimiliki  oleh  setiap  bangsa  dan  kelompok  masyarakat.  Pandangan  moral  dan  ajaran moral  yang  dianut  dalam  hukum,  juga  sangat  mempengaruhi  bidang  dan  lapangan hukum yang ada dan perlu di bangun. 3
Masalah-masalah  serius  yang  dihadapi  bangsa  Indonesia  berkaitan  dengan  nilai, moral, dan hukum antara lain mengenai kejujuran, keadilan, suap, dan perbuatan negatif lainnya,  sehingga  perlu  dikedepankan  pendidikan  agama  dan  moral  yang  tidak  hanya terbatas pada lingkungan akademis, tetapi dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja.  Secara  umum  ada  3  lingkungan  yang  sangat  kondusif  untuk  melaksanakan pendidikan agama dan  moral,  yaitu,  lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, dan lingkungan masyarakat.
Moralitas dapat disamakan dengan ketertiban dan memiliki tujuan tertentu. Dalam genus  yang  tertinggi  terkandung  sebuah  ide  dari  nilai  (baik  atau  buruk)  yang  mana intinya  dari  setiap  sistem  moral  dalam  urutan  konsep  praktis.  Nilai  sesuatu  terutama
3 SA  Ichtijanto,  “Pembangunan  Hukum  dalam  Perspektif  Politik  Hukum  Nasional”  (1986)  April 1968 Huk dan Pembang 244 pada 160.
terletak  pada  kesempurnaannya  dan  dalam  tindakannya,  yaitu,  dalam  perkembangan penuh dari sifatnya yang khas. Dan pencapaian kesempurnaan khasnya sendiri. 4
Oleh  karena  itu,  konsep  nilai  adalah  awal  dari  moralitas,  sesuatu  terlihat  seperti sebuah hasil akhir karena itu suatu yang dinilai baik dan hasil akhir moral adalah bentuk yang  diasumsikan  oleh  sesuatu  ketika  berhubungan  dengan  hasrat  yang  ada  pada masyarakat. Lebih lanjut, kesempurnaan subjek akan diarahkan kepada setiap selera dan nilai  kebaikannya  terletak  pada  objek  selera,  hal  itulah  yang  dijadikan  alasan  utama. maka  dari  itu,  tindakan  moral  merupakan  suatu  kombinasi  dari  subjek  yang  membuat tindakan (tindakan rasional dan bebas) dan objek yang dimaksudkan (objektif). Barang dan  nilai  yang  dihasilkan  dari  kegiatan  ini)  moral  secara  objektif  tindakan  terdiri  dari tiga elemen, yakni objek, akhir dan keadaan.
Terdapat  dua  buah  sudut  pandang  dalam  kajian  kegunaan  hukum  di  tengah masyarakat  yang  sudah  maju  adalah  pertama  masyarakat  dapat  diarahkan  atau dikembangkan oleh hukum  yang baik  adapun sudut pandang kedua pengaturan hukum yang baik dapat mengantarkan dan memfasilitasi masyarakat ke arah yang lebih baik.
Sudah seharusnya fungsi hukum berperan di masyarakat memiliki berbagai bentuk tergantung faktor  yang ada di  masyarakat.  masyarakat  yang belum maju akan bertolak belakang  dengan  fungsi  hukum  dan  akan  terlihat  perbedaan  dengan  masyarakat  yang sudah maju. supaya terbentuknya keamanan di tengah masyarakat dan adanya penjamin struktur sosial  yang dicita-citakan oleh masyarakat  akan tetapi masyarakat  yang sudah maju, hukum menjadi general, abstrak dan lebih berjarak dengan konteksnya.
Menjabarkan  hubungan  hukum  dan  moralitas,  dalam  filsafat  hukum  ada  dua aliran,  yakni  aliran  filsafat  hukum  positivisme  dan  aliran  hukum  alam. Natural  law school  of  jurisprudence  focuses  ons  divide  principles  in  determining  what  is  law . Morality is central to this approach to the law. The law is based ons what is ‘correct’.
Aliran filsafat  hukum  ini secara eksplisit  mengatakan bahwa manusia atau masyarakat dapat  menciptakan  hukum,  karena  karakter  universalistic  dari  hukum  hanya  mungkin bersumber dari eksternal masyarakat tersebut divine-law. Dengan demikian, para filsuf
4 Arthur  Scheller,  “Law  and  Morality  Repository  Citation”  (1952)  36:3  Marquette  Law  Rev, daring:<http://scholarship.law.marquette.edu/mulrhttp://scholarship.law.marquette.edu/mulr/vol36/iss3/1 2> pada 321.
hukum  seyogyanya  mendasarkan  pada  prinsip-prinsip  keberlakuan  universal  hukum tersebut melalui reason and logic-universal moral concepts. 5
Menurut penulis, penelitian ini masih menjadi hal baru di Indonesia karena masih sedikit  yang  membahas  mengenai  dimensi  moralitas  hukum.  Kedua  sisi  moralitas  ini justru  memberi  warna  kepada  masyarakat  memandang  suatu  hukum,  karena  dalam artikel ini  pendekatan moralitas terhadap hukum  sangatlah penting dan menjadi alasan melakukan  penelitian.  Penulisan  penelitian  ini  guna  menganalisis  dan  menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian terdahulu yang belum terjawab.
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimana keterkaitan antara hukum dan moralitas?
2. Bagaimana keterkaitan eksistensi nilai moral dalam hukum?
Sehubungan dengan permasalahan  yang telah dijelaskan diatas, maka diperoleh tujuan penelitian ini, sebagai berikut :
1. Mengidentifikasi  secara  rinci  mengenai  kaitan  moralitas  dan  hukum  di  tengah masyarakat.
2. Menganalisis  secara  rinci  mengenai  eksistensi  nilai  moral  dalam  hukum  yang berkembang di tengah masyarakat
Guna  mendapatkan  hasil  yang  memuaskan  serta  dapat  dipertanggungjawabkan secara  ilmiah,  maka  dierlukan  sebuah  metode  penelitian.  Sesuai  dengan  tema  dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan agar dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi pembaca maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif  (metode  penelitian  hukum  normatif).  Metode  penelitian  yuridis  normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. 6

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1. Keterkaitan Hukum dan Moralitas
Hukum  dan  moralitas  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan  karena hukum  digali dari nilai moral  yang ada di masyarakat  sehingga secara tidak langsung hukum  membutuhkan  moral  sebagai  landasan  pembuatan  hukum.  Begitu  pula
5 Saudamara Ananda, Hukum dan Moralitas (2006) pada 306.
6 Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mahmudji, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan  Singkat (Jakarta, 2003) pada 13.
sebaliknya  moralitas  membutuhkan  hukum  karena  dengan  adanya  hukum  yang berlandaskan  moralitas  akan  memperkuat  keberadaan  nilai  moral  yang  ada  di masyarakat.  Dengan  demikian  hukum  dan  moralitas  saling  membutuhkan  demi memenuhi kebutuhan masyarakat.
Adapun  keterkaitan  hukum  dan  moral  Menurut  K.Bertens,  di  dalam  jurnal “Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan” :
“Sebagaimana  adanya  keterkaitan  yang  sangat  dekat  antara  moral  dan  hukum.
Dimulai  dengan  melihat  keterkaitannya  dari  perspektif  hukum:  Hukum memerlukan  moral.  Karena  itu  ada  beberapa  alasan.  Pertama,  dalam  kekaisaran Roma  ada  ungkapan  yang  berbunyi  “Quid  leges  sine  moribus”  yang  artinya undang-undang, kalau tidak disertai moralitas? Hukum tidak berarti banyak, kalau tidak  dijiwai  oleh  moralitas.  Tanpa  adanya  moralitas  hukum  akan  kosong. Keutamaan  hukum  sebagian  besar  ditentukan  oleh  kualitas  moralnya.  Karena  itu moral  harus  menjadi  bahan  penilaian  terhadap  hukum.  Undang-Undang  yang tidak  bermoral  seharusnya  diganti,  apabila  dalam  suatu  masyarakat  kesadaran moral sudah mencapai tahap yang cukup matang.” 7
Pada  kenyataanya  hukum  selalu  tertinggal  dengan  perkembangan  masyarakat sesuai  dengan  adagium  hukum  yang  berbunyi Het  recht  hink  anter  de  feiten  an yang memiliki  makna  peristiwa  hukum  selalu  meninggalkan  hal-hal  yang  mengaturnya (hukum) Oleh sebab itu,, ini menjadi tantangan tersendiri bagi penegak hukum terutama lawyer  karena  memang  sudah  mendapat  didikan  secara  khusus  supaya  ahli  dalam melaksanakan  fungsinya  sebagai  penegak  hukum  yang  berkualitas,  bermoral  dan mengikuti perkembangan zaman.
Hukum  Etika  dan  Profesi  dipelajari  dalam  disiplin  pendidikan  hukum  karena belakangan  ini  terlihat  adanya  penurunan  disiplin  etika  di  kalangan  aparat  penegak hukum,  yang  mana  hal  ini  tentunya  dapat  merugikan  bagi  pembangunan  hukum  di tengah  masyarakat  Indonesia.  Bagaimana  jika  dikatakan  bahwa  profesi  mengalami kemerosotan?  Apa  saja  takaran  untuk  menilai  hal  tersebut?  Maka  jawabannya  adalah jika etika dan kode etik profesi tidak dipatuhi oleh sebagian besar para pengembannya. Tetapi, apa etika dan kode etik profesi itu, dan mengapa profesi memerlukan etika dan
7 Subiharta  Subiharta,  “Moralitas  Hukum  Dalam  Hukum  Praksis  Sebagai  Suatu  Keutamaan” (2015) 4:3 J Huk dan Peradil 385 pada 391.
kode etik profesi? Jawabannya akan tergantung pada pengertian tentang makna profesi itu sendiri.
Daya  tarik  moral  bagi  hati  nurani,  menandai  kemampuan  untuk  memutuskan antara  yang  benar  dan  yang  salah.  Moralitas  memandu  prinsip-prinsip  perilaku  ideal yang selaras dengan apa yang benar dan baik. Pada hakekatnya moralitas adalah suatu kekuatan integral dan menarik hati nurani manusia tetapi sanksinya bersifat internal.
Dalam pandangan Hart penegasan bahwa di antara hukum dan moralitas ada suatu hubungan  yang  perlu  atau  mutlak  memiliki  banyak  ragam  pemahaman  yang  penting namun  tidak  semua  hubungan  itu  terlihat  jelas.  Berangkat  dari  ketidakjelasan  ini  Hart berupaya  menunjukkan  dan  mengevaluasi  alasan-alasan  yang  mendasari  pandangan tersebut. Menurutnya, tak satupun alasan  yang diajukan untuk menunjukkan hubungan mutlak  itu  memadai  meskipun  ia  mengakui  beberapa  segi  dari  argumen  yang dikemukakan  memiliki  kebenaran,  sesuai  dengan  beberapa  fakta  yang  dapat  dijumpai dalam sistem hukum. 8
Ukuran moralitas objektif yang berdasarkan kepada norma-norma meliputi norma agama,  ideologi,  kebiasaan  atau  tradisi,  dan  hukum.  Agama  mengajarkan  kepada manusia  mana  perbuatan  baik  yang  harus  dilakukan,  dan  mana  perbuatan  buruk  yang harus  ditinggalkan.  Penentuan  baik  buruknya  perbuatan  dalam  agama  merupakan otoritas  Tuhan.  Suatu  perbuatan  dikualifikasikan  baik  karena  Tuhan  menetapkannya demikian,  begitu  pula  sebaliknya.  Dengan  kata  lain,  penentuan  baik  buruk  dalam perspektif agama berdasarkan kepada doktrin agama yang merupakan firman Tuhan.
Firman Tuhan Yang Maha esa tidak mungkin keliru menjadi akar dari hati nurani. Dorongan  hati  yang  mengarahkan  kita  kepada  prinsip-prinsip  moral  merupakan perspektif moralitas yang menerjemahkan budi pekerti manusia yang berasal dari  sudut pandang ketuhanan. Hati Nurani  hadir Ketika manusia dipaksa untuk  menyaring sikap moral tertentu. 9

## 2. Keterkaitan Eksistensi Nilai Moral Dalam Hukum
Artikel ini  telah  menelusuri  keterkaitan  antara  moral  dan  hukum,  dan  yang menjadi pertanyaan apakah eksistensi nilai moral terhadap hukum? Bahwasanya, terjadi
8 Petrus C K L Bello, “HUBUNGAN HUKUM DAN MORALITAS MENURUT H.L.A HART 1 Petrus CKL. Bello 2” (2017) pada 377.
9 Adam Ilyas, Dicky Eko Prasetio & Felix Ferdin Bakker, “MEMBANGUN MORALITAS DAN HUKUM  SEBAGAI  INTEGRATIVE  MECHANISM  DI  MASYARAKAT  DALAM  PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF” (2021) 14:2 Mimb Keadilan 128–138 pada 134.
perdebatan  antara  penganut  positivisme  hukum  dengan  penganut  hukum  kodrat.  Di mana kedua aliran hukum ini mempermasalahkan eksistensi dari nilai moral itu sendiri. Di  mana  positivisme  hukum  melakukan  pemisahan  terhadap  hukum  dan  moralitas, sedangkan hukum kodrat sebaliknya.
D alam aliran filsafat hukum ada dua kubu besar, yaitu Alam/Hukum Alam Aliran dan  positivisme.  Hukum  alam  bersifat  universal  dan  abadi.  Meskipun  ada  cukup beragam  varian  makna  hukum  menurut  Hakikat  Hukum  Alam,  satu  hal  yang  jelas bahwa  Ajaran  ini  menempatkan  ontologi  hukum  pada  tataran  yang  sangat  abstrak. Hakikat  hukum  dalam  arti  yang  sebenarnya  adalah  ditafsirkan  lebih  sebagai  prinsip daripada norma. Keberadaan hukum positif tetap diakui, tetapi Hukum positif ini dapat terancam jika tidak memenuhi syarat kesusilaan yang diberlakukan oleh hukum alam.
H.L.A  Hart  berpendapat  bahwasanya  hukum  harus  berisi  sama  sesuai  hukum  itu sendiri. Adapun memperhatikan dan menjaga perspektif lain selain hukum tidak hanya melahirkan  masalah  buruk  secara  intelektual,  namun  bisa  mendorong  pribadi  maupun kelompok agar mempermasalahkan maupun tidak bersedia untuk menaati hukum. Akan memberikan  maksud  yang  buruk  apabila  hukum  berdampingan  dengan  moral  karena kehadiran  hukum  dalam  penegakannya  selalu  menggantung  dengan  moralitas  dapat mengembangkan  semangat  pribadi  maupun  masyarakat  agar  menaati  hukum  secara ekstrem  dan  hanya  digunakan  dengan  maksud  yang  immoral.  Kehadiran  moral  dapat digunakan sebagai alat penguasa ataupun masyarakat agar terlepas dari jeratan hukum. Moral  digunakan  sebagai  kendaraan  menghindari  hukum.  Pada  hakikatnya  digunakan sebagai  alat  untuk  memerangi  moral  tersebut,  dengan  menggunakan  argumentasi- argumentasi  yang  secara  tidak  langsung  menjatuhkan  muruah  dan  kedaulatan  hukum. Akibatnya  memberikan  pemahaman  jika  hukum  haruslah  tidak  Bersatu  dengan berbagai  perspektif-perspektif di luar hukum termasuk moral 10
Sehingga  tampak  jelas  bahwasanya  eksistensi  moral  tidak  dapat  diterima kemudian dilakukan pemisahan antara hukum dan moralitas  oleh penganut positivisme karena  dikhawatirkan  menimbulkan  berbagai  macam  hambatan  dalam  penegakan hukum  dengan  dalil  bertentangan  dengan  moral  sehingga  menjadikan  hukum  tidak berjalan sebagaimana mestinya karena tidak ditaati sepenuhnya oleh masyarakat
10 Muhammad Rusydi, “Hukum Dan Moral: Mengulik Ulang Perdebatan Positivisme Hukum Dan Teori Hukum Kodrat H.L.a Hart & Lon F. Fuller” (2021) 2:1 AL WASATH J Ilmu Huk 1–8 pada 4.
Pandangan  hukum  positivisme  justru  bertolak  belakang  dengan  hukum  kodrat. Salah satu paradigma hukum merupakan nilai sehingga hukum dapat dipandang sebagai figur  nilai.  Hukum  sebagai  perwujudan  nilai  mengandung  makna  bahwa  kehadirannya untuk  melindungi  dan  memajukan  nilai-nilai  yang  dijunjung  tinggi  oleh  masyarakat. Menurut  Fuller  hukum  tidak  dapat  diterima  sebagai  hukum,  kecuali  apabila  bertolak dari moralitas tertentu.
Melalui Thomas  Aquinas  menyampaikan bahwa  hukum  tidak dapat  terpisah dari moral dan etika. Hukum yang terklarifikasi buruk dan tidak dapat dijadikan hukum dan mewajibkan  masyarakat  untuk  tunduk  apabila  hukum  jauh  daripada  moral  dan  etika. Nigel D. White dan Hilaire McCoubrey mengutarakan bahwa hukum alam mempunyai dua tonggak, yang pertama pokok dan batasan untuk tunduk dan patuh terhadap hukum dan yang kedua doktrin mengenai arah pembentukan hukum yang baik. 11
Dapat  ditarik  benang  merah  bahwasanya  eksistensi  moral  dapat  diterima  oleh penganut  hukum  kodrat  karena  pada  dasarnya  hukum  dapat  menjadi  nilai  apabila menjunjung tinggi moral dan nilai tertinggi, yakni keadilan. Karena hukum tidak hanya berisi soal runtutan perintah dan larangan yang memenuhi prospek fisik individu tetapi juga  prospek  eksitensial  sehingga  menjadikan  hukum  tidak  hanya  sebagai  objek  yang relatif  akan  nilai  namun  penuh  dengan  nilai  seperti   nilai  keadilan  dan  ketidakadilan yang menjadi landasan hukum bermakna dalam kehidupan manusia.

## C. Penutup
Hubungan  antara  hukum  dan  moral  pada  hakikatnya  sangat  berdekatan.  Hukum berisi dan merupakan sarana nilai-nilai moral yang ingin ditegakkan. Nilai-nilai banyak memberikan  inspirasi  pada  norma-norma  hukum  suatu  masyarakat.  Lebih  lanjut, Kedudukan moral dalam ilmu hukum dengan kajian filsafat hukum ibarat dua sisi mata yang tidak dapat dipisahkan. Pembentukan undang-undang memiliki kelemahan seperti multiple  interpretasi.  Kelemahan  yang  terkadang  tidak  ditanggapi  dengan  hati  nurani oleh hakim  yang memeriksa kasus  tersebut.  Penggunaan nilai-nilai  moral  sebagai  batu uji utama untuk menyelesaikan kasus. Sebuah aturan yang hanya mengandung kepastian hukum tanpa keadilan, maka digunakan nilai-nilai moral.
11 Keenan  Abraham  Siregar,  “DiH  Jurnal  Ilmu  Hukum  Volume  14  Nomor  28  Agustus  2018  – Januari 2019 Keenan Abraham Siregar” (2019) 14 DiH J Ilmu Huk 108–119 pada 34.
Pada dasarnya  Keterkaitan hubungan hukum  dan moral  sangat  dekat..  Nilai-nilai moral  yang  dijunjung  difasilitasi  oleh  hukum.  Norma-norma  hukum  yang  ada  di masyarakat sudah mendapatkan banyak ilham dari nilai-nilai. Lebih lanjut, tidak dapat memisahkan antara kedudukan moral dalam ilmu hukum dengan kajian filsafat hukum. Terlalu  banyak  interpretasi  memberikan  kelemahan  terhadap  pembentukan  undang- undang.  Kelemahan  yang  terkadang  tidak  ditanggapi  dengan  hati  nurani  oleh  hakim yang  memeriksa  kasus  tersebut.  Untuk  menyelesaikan  sebuah  kasus  penerapan  nilai nilai  moral  digunakan  sebagai  landasan  yang  utama.  Apabila  aturan  tak   mengandung keadilan tetapi memiliki kepastian hukum, maka digunakanlah nilai-nilai moral.

## D. Daftar Pustaka
Ananda, Saudamara, Hukum dan Moralitas (2006).
Bello, Petrus C K  L, “Hubungan Hukum dan Moralitas Menurut H.L.A Hart 1 Petrus CKL. Bello 2” (2017).
Ichtijanto,  SA,  “Pembangunan  Hukum  dalam  Perspektif  Politik  Hukum  Nasional” (1986) April 1968 Huk dan Pembang 244.
Ilyas, Adam,  Dicky Eko Prasetio & Felix Ferdin Bakker, “Membangun  Moralitas dan Hukum Sebagai Integrative Mechanism di Masyarakat dalam Persepktif Hukum Progresif” (2021) 14:2 Mimb Keadilan 128–138.
Lathif, Nazaruddin, “Pelayanna Kesehatan Operasi Anestesi” (2017) 3:1 Palar | Pakuan Law Rev 73–94.
Rusydi,  Muhammad,  “Hukum  Dan  Moral:  Mengulik  Ulang  Perdebatan  Positivisme Hukum Dan Teori Hukum Kodrat H.L.a Hart & Lon F. Fuller” (2021) 2:1 AL WASATH J Ilmu Huk 1–8.
Scheller, Arthur, “Law and Morality Repository Citation” (1952) 36:3 Marquette Law Rev,
daring:
<http://scholarship.law.marquette.edu/mulrhttp://scholarship.law.marquette.edu/ mulr/vol36/iss3/12>.
Shalihah, Fithriatus & Oksep Adhayanto, “Hukum, Moral, dan Kekuasaan dalam Telaah (Hukum  adalah  Alat  Teknis  Sosial)”  (2017)  10:4  FIAT  JUSTISIAJurnal  Ilmu Huk 671.
Siregar,  Keenan  Abraham,  “DiH  Jurnal  Ilmu  Hukum  Volume  14  Nomor  28  Agustus 2018 – Januari 2019 Keenan Abraham Siregar” (2019) 14 DiH J Ilmu Huk 108– 119.
Subiharta,  Subiharta,  “Moralitas  Hukum  Dalam  Hukum  Praksis  Sebagai  Suatu Keutamaan” (2015) 4:3 J Huk dan Peradil 385.
Soekanto,  Soerjono  &  Sri  Mahmudji, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan Singkat (Jakarta, 2003).