…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN: 2828-5271 (online)
Pemenuhan Hak Kepemilikan Penerima Fidusia Terhadap Pemberi Fidusia yang Melakukan Wanprestasi Berdasarkan Akta Jaminan Fidusia
Andi Widjaja 1 , Agus Salim 2 , Belly Isnaeni 3
1,2,3 Universitas Pamulang E-mail: AndiWidjaja01S2HE004@gmail.com 1
Article History:
Received: 27 Juli 2024
Revised: 10 Agustus 2024
Accepted: 14 Agustus 2024 Abstract:  This  research  discusses  the  legal consequences of the fiduciary grantor's default in the Fiduciary Guarantee Deed and the  fulfillment  of the fiduciary  recipient's  rights.  The  study  employs  a normative  juridical  approach  with  legislative, conceptual,  and  case  methods,  as  well  as  a descriptive  qualitative  approach.  The  research analyzes data based on the theory of legal certainty, the  theory  of  dispute  resolution,  and  the  theory  of agreements.  The  high  interest  in  credit  among  the public  has  led  to  the  creation  of  fiduciary agreements,  which  achieve  legal  certainty  when  the Fiduciary Guarantee Deed is signed before a Notary and registered with the Ministry of  Law and Human Rights. However, questions arise regarding the rights of  the fiduciary recipient  if the Fiduciary Guarantee Deed is not registered. The deed stipulates that if the Debtor or Fiduciary Grantor defaults or is negligent and  does  not  rectify  the  negligence  or  fulfill obligations  after  being  given  a  written  notice,  such negligence  is  sufficient  evidence  of  default.  The Fiduciary  Grantor's  right  to  the  Collateral  Object ends.  The  fulfillment  of  the  fiduciary  recipient's rights  over  a  defaulting  fiduciary  grantor  can  be achieved through agreed stages or by referring to the principal agreement.

## Keywords: Fiduciary
Recipient, Fiduciary Guarantee, Fiduciary Guarantee Deed

## PENDAHULUAN
Permasalahan  ekonomi  di  Indonesia  menjadi  tema  yang  sentral  bagi  setiap  masyarakat, karena  dengan  meningkatnya  ekonomi  masyarakat  secara  tidak  langsung  mampu  mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Negara. untuk mengimbangi antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonominya, setiap negara memiliki sistem ekonominya masing- masing sebagai strategi mempertahankan masyarakat dari kondisi kemiskinan.
Tingginya  kebutuhan  hidup  dan  rendahnya  penghasilan  yang  didapat,  menjadikan  dasar bagi  masyarakat  untuk  melakukan  kredit  untuk  dapat  memperoleh  barang  atau  kebutuhan  yang diinginkan.  Kredit  merupakan  solusi  bagi  masyarakat  yang  berkeinginan  untuk  memiliki  suatu barang tanpa harus membayar secara kontan tetapi dapat dicicil secara berkala. Tingginya minat
masyarakat  untuk  melakukan  kredit  ini  menjadi  dasar  lahirnya  perjanjian  fidusia.  Kondisi tersebut  tentunya menjadi  peluang yang cukup menjanjikan bagi  para pelaku usaha untuk  dapat menarik  keuntungan  dengan  membuka  peluang  bisnis  di  bidang  pembiayaan  dan  fasilitas  jasa keuangan (finance) (Salim, 2016).
Pada  awalnya  fidusia  didasarkan  kepada  yurisprudensi  sekarang  jaminan  fidusia  sudah diatur dalam undang-undang tersendiri. Untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan pihak-pihak  dalam  jaminan  diperlukan  pengaturan  yang  jelas  sehingga  dibentuklah  Undang- Undang  Republik  Indonnesia  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  disahkan  oleh Presiden  Republik  Indonesia  BJ.  Habibie  dan  diundangkan  oleh  Menteri  Sekretaris  Negara  RI pada  tanggal  30  September  1999  dimuat  di  dalam  L.N.R.I  Tahun  1999  No  168  dan  dalam T.LN.R.I  No  3889  (untuk  selanjutnya  ditulis  dan  dibaca  UUJF).  Sebagaimana  halnya  dengan perjanjian  jaminan  lainnya  seperti  gadai,  hipotik,  hak  tanggungan,  perjanjian  fidusia  juga merupakan  perjanjian  assesoir  yang  senantiasa  dikaitkan  dengan  perjanjian  pokok,  mengabdi pada  perjanjian  pokok.  Dengan  demikian  hapusnya  perjanjian  accesoir  karena  hapusnya perjanjian pokok tersebut.
Umumnya lembaga pembiayaan menggunakan bentuk perjanjian baku yang mengikat para pihak. Klausula-klausula dalam perjanjian tersebut telah dibuat sebelumnya oleh salah satu pihak tanpa  melibatkan  pihak  yang  lain,  dan  pihak  yang  lain  tersebut  tinggal  menandatangani  saja perjanjian yang sudah disediakan. Pengguna jasa pembiayaan menerima dan memenuhi klausula- klausula  yang  telah  dipersiapkan  dengan  risiko  tidak  akan  memperoleh  barang  yang  menjadi obyek perjanjian, apabila seseorang tidak menandatangani perjanjian. Perjanjian dalam lembaga pembiayaan  inilah  yang  dinamakan  dengan  perjanjian  utang-piutang  atau  perjanjian  kredit. Dalam  perjanjian  utang-piutang,  konsumen  (debitur)  diisyaratkan  untuk  memberikan  jaminan kebendaan yang memadai (Satrio, 1993).
Perjanjian  fidusia  yang  diteliti  adalah  perjanjian  pembiayaan  kendaraan  bermotor (otomotif),  yang  ternyata  paling  banyak  dipakai  dalam  praktek  dan  sesuai  dengan  kemampuan keuangan  untuk  dapat  memiliki  barang  yang  diinginkan  tersebut.  Dalam  praktek  perjanjian fidusia  merupakan  perjanjian  formil  yang  harus  dituangkan  dalam  suatu  akta  Notaris  berbahasa Indonesia. Dalam Pasal 4 UUJF dikatakan : “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu  perjanjian  pokok  yang  menimbulkan  kewajiban  bagi  para  pihak  untuk  memenuhi  suatu prestasi.”  jenis  jaminan  kebendaan  yang  dikenal  dalam  hukum  positif  adalah  jaminan  fidusia sebagai lembaga jaminan yang banyak dipergunakan oleh masyarakat untuk bisnis.
Salah  satu  contohnya  adalah  Pembiayaan  Dengan  Jaminan  Fidusia  antara  PT.  Reksa Finance  dengan  Tuan  A.S.  Nomor  PK8211220200100008  tanggal  22-01-2020  (dua  puluh  dua Januari  dua  ribu  duapuluh),  yang  dibuat  dibawah  tangan  yang  aslinya  diperlihatkan  kepada Notaris dan fotocopy nya dilekatkan pada minuta akta untuk selanjutnya disebut (Surat Perjanjian Jaminan  Fidusia).  Bahwa  saudara  A.S  sudah  mengetahui  dan  menandatangani  akta  jaminan fidusia tersebut mengenai hak kepemilikan dan penguasaan obyek jaminan fidusia tersebut sejak ditanda  tangani  akta  tersebut,  hak  kepemilikan  atas  obyek  Jaminan  Fidusia  telah  beralih  dari tangan  Pemberi  Fidusia  ke  tangan  Penerima  Fidusia  dengan  ketentuan  bahwa  Obyek  Jaminan Fidusia tersebut tetap dalam penguasaan Pemberi Fidusia selaku Peminjam Pakai.
Fidusia  merupakan  perjanjian  accesoir  (perjanjian  tambahan)  yang  lahir  dari  suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi Pasal 4 UUJF bahwa “Jaminan fidusia merupakan perjanjian antara pemberi fidusia atau pemberi fidusia dengan  penerima  fidusia  atau  penerima  fidusia  yang  menimbulkan  kewajiban  bagi  pemberi fidusia  atau  pemberi  fidusia  untuk  memenuhi  prestasi.yang  sudah  disepakati  dalam  perjanjian
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN: 2828-5271 (online)
fidusia”.
Konstruksi  pengaturan  benda  jaminan  fidusia  didahului  oleh  suatu  perjanjian  pinjam meminjam  uang  atau  perjanjian  utang  piutang  sebagai  perjanjian  pokok.  Selanjutnya  sebagai jaminan pelunasan utang dibuatlah suatu perjanjian tambahan/ perjanjian ikutan berupa perjanjian dengan jaminan fidusia. Apabila perjanjian pokoknya dilunasi, maka perjanjian tambahan berupa perjanjian jaminan fidusia otomatis akan berakhir pula. Lahir dan berakhirnya perjanjian jaminan fidusia tergantung  kepada perjanjian pokoknya utang piutang. Di dalam Pasal  1 Ayat  (1) UUJF fidusia  adalah  “pengalihan  kepemilikan  suatu  benda  atas  dasar  kepercayaan  dengan  ketentuan bahwa  benda  yang  hak  kepemilikannya  dialihkan  tersebut  tetap  dalam  penguasaan  pemilik benda.”  Pengertian  pengalihan  hak  kepemilikan  adalah  pemindahan  hak  kepemilikan  dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengansyarat bahwa benda yang menjadi  objeknya tetap  berada di  tangan pemberi  fidusia. Jadi  fidusia itu merupakan suatu  cara pemindahan  hak  milik  dari  pemberi  fidusia  berdasarkan  adanya  perjanjian  pokok  (perjanjian utang piutang) kepada penerima fidusia, tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridis dan  hanya  dimiliki  oleh  penerima  fidusia  secara  kepercayaan  saja  (sebagai  jaminan  utang pemberi fidusia), barangnya tetap dikuasai oleh pemberi fidusia.
Ketika  seorang  yang  menjaminkan  barangnya  dengan  jaminan  fidusia,  dalam  praktiknya terjadi pengalihan hak kepemilikan objek jaminan fidusia oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia  sebagaimana  dalam  diterangkan  dalam  pasal  di  atas  dan  ditegaskan  dalam  Pasal  2  Akta Jaminan  Fidusia  mengatakan  mulai  sejak  ditandatangani  akta  ini,  hak  kepemilikan  atas  obyek jaminan  fidusia  telah  beralih  dari  tangan  pemberi  fidusia  ke  tangan  penerima  fidusia  dengan ketentuan bahwa obyek jaminan fidusia tersebut tetap dalam penguasaan pemberi fidusia selaku peminjam  pakai  dengan  demikian  baik  didaftarkan  maupun  tidak  ke  Kemenkumham.  Akta  ini mengikat  terutama  bagi  para  pembuat  jaminan  fidusia  yakni  pemberi  fidusia  dan  penerima fidusia.  Oleh  karena  itu  bagi  pihak  yang  mengikatkan  dirinya  dengan  jaminan  fidusia  untuk mentaatinya.  Kondisi  di  atas  disebabkan  akta  yang  diikat  merupakan  akta  otentik,  oleh  karena dibuat  oleh  dan  dihadapan  Notaris  Ifvan  Mursito  S.H.,  M.Kn.  Sudikno  Mertokusumo menyebutkan  fungsi  akta  adalah  untuk  kesempurnaan  perbuatan  hukum  (formalitas  causa)  dan sebagai alat bukti (probationis causa) (Mertokusumo & Indonesia, 1999).
Salah satu wujud dari pemberian kepastian hukum para pihak adalah dengan mengadakan lembaga  pendaftaran  fidusia  dan  tujuan  pendaftaran  itu  tidak  lain  adalah  untuk  menjamin kepentingan  dari  pihak  yang  menerima  fidusia.  Dalam  Pasal  15  Ayat  (2)  UUJF,  diatur  bahwa sertifikat  jaminan  fidusia  mempunyai  kekuatan  eksekutorial  yang  sama  dengan  putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan titel eksekutorial tersebut penerima  fidusia  dapat  langsung  mengambil  haknya  melalui  pelelangan  umum  atas  objek jaminan  fidusia  tanpa  melalui  pengadilan,  undang-undang  fidusia  juga  memberikan  kemudahan kepada penerima fidusia melalui lembaga parate eksekusi.
Bahwa dalam Akta Jaminan Fidusia yang menjadi objek penelitian penulis juga disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 5 angka 1 Oleh karena hak kepemilikan atas obyek jaminan fidusia ada pada penerima fidusia, maka pemberi fidusia tidak berhak dan karenanya dilarang melakukan fidusia ulang, menggadaikan atau membebaskan dengan cara apapun oleh jaminan fidusia kepada pihak  lain  tanpa  persetujuan  dari  penerima  fidusia.  Artinya  dalam  hal  ini  pengalihan  objek jaminan fidusia merupakan hal yang tidak dibenarkan dalam perjanjian fidusia.
Bahwa hubungan hukum antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia adalah hubungan perikatan yang sumbernya perjanjian. Berdasarkan hubungan ini, penerima fidusia berhak untuk menuntut  penyerahan  barang  jaminan  (secara  constitutum  possessorium)  dari  pemberi  fidusia,
yang  berkewajiban  memenuhinya.  Bahwa  adanya  sengketa  antara  Tn  A.S  dengan  PT  R.F bermula  diawali  dengan  perjanjian  pembiayaan  kendaraan  bermotor  berupa  perjanjian  kredit yang  menjadi  perjanjian  pokok  yang  sah.  Sementara  hukum  bagi  penerima  fidusia  hanya  dapat diperoleh jika telah tercapai kepastian hukum, yaitu pada saat pemberi dan penerima fidusia telah menandatangani  Akta  Jaminan  Fidusia  yang  dibuat  di  hadapan  Notaris  dan  telah  didaftarkan melalui  sistem  pendaftaran  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  di  kantor  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia Kementrian  Hukum  Dan  HAM.  Sedangkan  kasus  Tn  A.S  dengan  PT  R.F  hanya  sampai  pada menandatangani Akta Jaminan Fidusia yang dibuat di hadapan Notaris saja tanpa didaftarkan di kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementrian Hukum Dan HAM.
Hal  tersebut  sesuai  berdasarkan  pasal  11  UUJF  yaitu,  “Benda  yang  dibebani  dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.” Artinya akta Jaminan Fidusia yang dibuat para pihak wajib didaftarkan sebagai kepastian hukum dalam memberikan hak eksekutorial, sedangkan akta yang tidak didaftarkan belum memiliki hak tersebut, Selaras dengan penjelasan dalam pasal 15 ayat 2 UUJF  yaitu,  “Sertifikat  Jaminan  Fidusia  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  mempunyai kekuatan  eksekutorial  yang  sama  dengan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan hukum tetap”. Yang didahului dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia sesuai dengan Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014  oleh  Presiden  Republik  Indonesia,  Dr.  H.  Susilo  Bambang  Yudhoyono  kemudian diundangkan  di  Jakarta  pada  tanggal  15  Januari  2014  oleh  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia.
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5491  (Untuk  selanjutnya  disebut  UUJN) dalam Pasal  1 Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan “Notaris adalah pejabat  umum yang berwenang    untuk    membuat    akta    autentik    dan    memiliki    kewenangan  lainnya  sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini  atau  berdasarkan  undang-undang  lainnya.  Menyebutkan” kemudian  dalam  pasal  15  menyebutkan  bahwa  “Notaris  berwenang  membuat  Akta  autentik mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan perundang-undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan dalam  Akta  autentik,  menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  Akta,  menyimpan  Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga  ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada  pejabat  lain  atau  orang  lain  yang  ditetapkan  oleh undang- undang.”
Seiring  berjalannya  waktu  Aming  selaku  pemberi  fidusia  Dalam  kedudukannya  selaku Peminjam  Pakai  benda  Obyek  Jaminan  Fidusia,  semula  Pemilik  Benda  Obyek  Jaminan  Fidusia yang  memiliki  kewajiban  untuk  mematuhi  dan  mentaati  setiap  ketentuan  yang  telah  disepakati bersama sehingga menjadi hak dan kewajiban atas muatan atau isi dari pasal-pasal Akta Jaminan Fidusia  yang  dibuat  dihadapan  notaris.  Berdasarkan  uraian  permasalahan  tersebut,  terdapat  isu hukum  yang  perlu  dianalisis  yaitu  mengenai  penerima  fidusia  yang  hanya  dapat  diperoleh  jika telah  tercapai  kepastian  hukum,  yaitu  pada  saat  pemberi  dan  penerima  fidusia  telah menandatangani  Akta  Jaminan  Fidusia  yang  dibuat  di  hadapan  Notaris  dan  telah  didaftarkan melalui  sistem  pendaftaran  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  di  kantor  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia Kementrian  Hukum  Dan  HAM.  Kemudian  bagaimana  pemenuhan  hak  kepemilikan  penerima fidusia jika hanya berdasarkan Akta Jaminan Fidusia saja tanpa didaftarkan.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN: 2828-5271 (online)

## LANDASAN TEORI Teori Kepastian Hukum
Kepastian  adalah  perihal  (keadaan)  yang  pasti,  ketentuan  atau  ketetapan.  Hukum  secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu  harus  menunjang  suatu  tatanan  yang  dinilai  wajar.  Hanya  karena  bersifat  adil  dan dilaksanakan  dengan  pasti  hukum  dapat  menjalankan  fungsinya.  Kepastian  hukum  merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi (Rato, 2010).
Menurut  Kelsen,  hukum  adalah  sebuah  sistem  norma.  Norma  adalah  pernyataan  yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa  yang  harus  dilakukan.  Norma-norma  adalah  produk  dan  aksi  manusia  yang  deliberatif. Undang-Undang  yang  berisi  aturan-aturan  yang  bersifat  umum  menjadi  pedoman  bagi  individu bertingkah  laku  dalam  bermasyarakat,  baik  dalam  hubungan  dengan  sesama  individu  maupun dalam  hubungannya  dengan  masyarakat.  Aturan-aturan  itu  menjadi  batasan  bagi  masyarakat dalam  membebani  atau  melakukan  tindakan  terhadap  individu.  Adanya  aturan  itu  dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum (Marzuki & Sh, 2021).
Kepastian  hukum  secara  normatif  adalah  ketika  suatu  peraturan  dibuat  dan  diundangkan secara  pasti  karena  mengatur  secara  jelas  dan  logis.  Jelas  dalam  artian  tidak  menimbulkan keragu-raguan  (multi  tafsir)  dan  logis.  Jelas    dalam    artian    ia    menjadi    suatu    sistem    norma dengan    norma    lain  sehingga  tidak  berbenturan  atau  menimbulkan  konflik  norma.  Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan  keadilan  bukanlah  sekedar  tuntutan  moral,  melainkan  secara  faktual  mencirikan  hukum. Suatu  hukum  yang  tidak  pasti  dan  tidak  mau  adil  bukan  sekedar  hukum  yang  buruk  (Kansil, 2009).

## Teori Penyelesaian Sengketa
Menurut  Dean  G.  Pruitt  dan  Jeffrey  Z.  Rubin,  Sengketa  dapat  terjadi  pada  setiap  pihak, mulai  dari  antara  individu  maupun  kelompok,  kombinasi  keduanya,  hingga  antara  perusahaan, perusahaan  dengan  negara,  bahkan  sesama  negara,  dan  sebagainya.  Dengan  kata  lain,  sengketa dapat  bersifat  publik  maupun  bersifat  keperdataan  dan  dapat  terjadi  dalam  lingkup  lokal, nasional, hingga internasional. Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, pembantahan, pertikaian, perselisihan, perkara.
Sengketa  atau  konflik  merupakan  bentuk  aktualisasi  atas  perbedaan  kepentingan  diantara kedua belah pihak atau lebih. Suatu situasi dimana kedua belah pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan  kepentingan,  tidak  akan  berkembang  menjadi  suatu  sengketa  apabila  pihak  yang merasa  dirugikan  hanya  memendam  perasaan  tidak  puas  atau  keprihatinannya.  Sebuah  situasi berubah  atau  berkembang  menjadi  sebuah  sengketa  apabila  pihak  yang  merasa  dirugikan menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak penyebab kerugian atau pihak lain.
Dalam   literatur,  Teori   Penyelesaian  Sengketa  juga  dinamakan dengan Teori Konflik. Konflik  dalam  kamus  bahasa  Indonesia  adalah  percekcokan,  perselisihan  dan  pertentangan. Konflik  adalah  perbedaan  pendapat  dan  perselisihan  paham  antara  dua  pihak  tentang  hak  dan kewajiban  pada  saat  dan  dalam  keadaan  yang  sama.  Pengertian  Konflik  itu  sendiri  dirumuskan oleh  Dean  G.  Pruitt  dan  Jeffrey  Z.  Rubin  bahwa,  konflik  adalah  persepsi  mengenai  perbedaan kepentingan  (perceived  divergence  of  interest),  atau  suatu  kepercayaan  bahwa  aspirasi  pihak- pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan (secara serentak).
Pruitt dan Rubin merumuskan konflik sebagai perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan  para  pihak.  Maksud  Perbedaan  kepentingan  adalah  berlainannya  keperluan  atau kebutuhan  masing-masing  pihak.  Misalnya,  A.  sebagai  salah  satu  ahli  waris,  menginginkan rumah  warisan  yang  ditinggalkan  oleh  pewaris  dijual,  sementara  pihak  B  tidak  menginginkan rumah  itu  dijual  karena  mengandung  nilai-nilai  sejarah  bagi  keluarga.  Sengketa  merupakan bagian  dari  kehidupan  sosial,  akan  selalu  hadir  seiring  dengan  keberadaan  manusia  dalam menjalankan  aktivitasnya  yang  selalu  bersentuhan  dengan  sesamanya  secara  individu  maupun kelompok.
Kovach  mendefinisikan  konflik  sebagai  suatu  perjuangan  mental  dan  spiritual  manusia yang  menyangkut  perbedaan  berbagai  prinsip,  pernyataan  dan  argumen  yang  berlawanan. Berpangkal  dari  terjadinya  konflik,  maka  muncul  pekermbangan  dua  teori  konflik,  yaitu  teori Fungsionalisme Struktural dan Teori Pendekatan Konflik.

## Teori Fungsionalisme Struktural
Teori  fungsionalisme  struktural  mengemukakan  bahwa  masyarakat  pada  dasarnya terintegrasi di atas dasar “kata sepakat” para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. Teori ini dapat mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di antara para anggota masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat adalah suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk equilibrium. Masyarakat, harus dipandang sebagai suatu sistem dari bagian- bagian  yang  saling  berhubungan  satu  terhadapyang  lain.  Karena  itu,  hubungan  saling mempengaruhi di antara bagian-bagian tersebut bersifat ganda dan timbal balik. Melalui teori ini dikatakan bahwa sekalipun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna, namun secara  fundamental  sistem  sosial  selalu  cenderung  bergerak  ke  arah  equilibrium  yang  bersifat dinamis.
Integrasi  sosial  dapat  menanggapi  perubahan-perubahan  yang  datang  dari  luar  dengan kecenderungan  memelihara  agar  perubahan-perubahan  yang  terjadi  dalam  sistem  sebagai akibatnya  hanya  akan  mencapai  derajat  yang  minimal.  Meskipun  terjadi  disfungsi,  ketegangan- ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan melalui proses panjang teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian-penyesuaian dan proses institusionalisasi. Dengan kata lain, integrasi sosial pada  tingkatnya  yang  sempurna  tidak  akan  pernah  tercapai,  namun  setiap  sistem  sosial  akan senantiasa berproses ke arah sana.

## Pendekatan Teori Konflik
Pendekatan  teori  konflik  yang  beranggapan  bahwa  setiap  masyarakat  senantiasa  berubah dan perubahan itu tidak pernah berakhir karena perubahan sosial merupakan gejala yang inheren pada setiap masyarakat,  setiap masyarakat mengandung konflik di dalam dirinya karena konflik merupakan gejala yang inheren pada setiap masyarakat, setiap unsur dalam masyarakat memberi kontribusi  terjadinya  disintegrasi  dan  perubahan-perubahan  sosial,  dan  setiap  masyarakat terintegrasi  atas  penguasaan  dan  dominasi  sejumlah  orang  terhadap  sejumlah  orang  yang  lain. Dengan  kata  lain,  konflik  bersumber  dari  masyarakat  itu  sendiri.  Konflik  timbul  dari  realitas adanya  unsur-unsur  yang  saling  bertentangan  dalam  masyarakat  secara  internal  yang  terjadi akibat  pembagian  otoritas  tidak  merata.  Oleh  karena  itu,  terdapat  pola  pemisahan  antara masyarakat yang memiliki otoritas dan yang tidak memilikinya.
Pembagian  otoritas  yang  dikotomis  merupakan  faktor  pemicu  timbulnya  konflik  sosial dalam  masyarakat.  Pembagian  kekuasaan  dapat  menimbulkan  kepentingan-kepentingan  yang berlawanan antara satu dan lainnya. Pihak yang menempati posisi sebagai pemegang otoritas dan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN: 2828-5271 (online)
yang  tidak  memiliki  otoritas,  memiliki  kepentingan  yang  berlawanan  satu  sama  lainnya.  Pihak yang  memiliki  otoritas  cenderung  mengukuhkan  status  quo,  sedangkan  yang  tidak  memiliki otoritas akan berusaha mengubah status quo mereka. Dampaknya, semakin bertambahnya otoritas pada satu pihak, semakin berkurang pula otoritas pada pihak yang lain.
Konsep  tersebut  menegaskan  bahwa  pendekatan  konflik  merupakan  suatu  gejala  yang serba  hadir  dalam  setiap  masyarakat  dan  selalu  inheren  dalam  diri  setiap  masyarakat.  Konsep atau  model  ideal  kebijakan  dapat  dilakukan  hanya  untuk  mengatur  dan  mengendalikan  konflik yang  terjadi  agar  tidak  akan  terbentuk  dalam  kekerasan  (violence)  serta  berkepanjangan  tanpa penyelesaian yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum.

## Teori Perjanjian
Menurut  Subekti  perjanjian  adalah  “suatu  peristiwa  dimana  seseorang  berjanji  kepada orang lain atau dimana orang lain saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, 2005). Menurut  Abdulkadir  Muhammad,  perjanjian  adalah  semata-mata  suatu  persetujuan  yang  diakui oleh hukum. Prsetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar  dari  kebanyakan  transaksi  dagang,  seperti  jual  beli  barang,  tanah,  pemberian  kredit, asuransi,  pengangkutan  barang,  pembentukan  organisasi  usaha,  dan  sebegitu  jauh  menyangkut juga tenaga kerja (Muhammad, 1990)
Dari definisi perjanjian yang diterangkan di atas terlihat bahwa suatu perjanjian merupakan suatu  rangkaian  perkataan  yang  mengandung  janji  atau  kesanggupan  baik  secara  lisan  maupun secara  tertulis.  Dari  hubungan  ini  timbul  suatu  perikatan  (pengertian  abstrak)  antara  dua  pihak yang  membuatnya.  Pada  umumnya  perjanjian  tidak  terikat  kepada  suatu  bentuk  tertentu,  dapat dibuat  secara  lisan  maupun  secara  tertulis,  ketentuan  ini  dapat  dibuat  lisan  atau  tertulis  lebih kepada  bersifat  sebagai  alat  bukti  semata  apabila  dikemudian  hari  terjadi  perselisihan  antara pihak-pihak yang  membuat  perjanjian.  Akan  tetapi  ada  beberapa  perjanjian  yang ditentukan bentuknya  oleh  peraturan  perundangundangan,  dan  apabila  bentuk  ini  tidak  dipenuhi  maka perjanjian  tersebut  menjadi  batal  atau  tidak  sah,    seperti    perjanjian    jaminan    fidusia    dan merupakan  Akta  Jaminan Fidusia yang harus dibuat dengan akta Notaris.
Dalam  hal  ini  adalah  Perjanjian  pembiayaan  konsumen  yang  pada  dasarnya    merupakan perjanjian  obligatoir  oleh  karenanya  perjanjian  tersebut  dibuat  oleh  pihak-pihak  yang  sepakat untuk mengikatkan diri dan melakukan pernyerahan suatu  benda  kepada  pihak  lain  (Nurhayani, 2015) . Perjanjian  pembiayaan  konsumen  tersebut  diikat  dengan  perjanjian  asuransi  untuk menjaga barang objek pembiayaan konsumen, juga diikat dengan perjanjian fidusia agar lembaga pembiayaan  sebagai  pemberi  fidusia  tidak  mengalami  kerugian  apabila  konsumen  wanprestasi. Prestasi  atau  yang  dalam  bahasa  Inggris  disebut  juga  dengan  istilah  performance  dalam  hukum kontrak  dimaksudkan  sebagai  suatu  pelaksanaan  hal-hal  yang  tertulis  dalam  suatu  kontrak  oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan term dan condition sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan (Fuady, 1999).

## METODE PENELITIAN Metode Pendekatan
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  tiga  pendekatan ( approach ),  yaitu  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ( statute  approach) ,  pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus ( case approach ).
1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach).
Menurut  Johnny  Ibrahim  penelitian  normatif  harus  menggunakan  pendekatan
peraturan  perundang-undangan,  karena  yang  akan  diteliti  adalah  berbagai  aturan  hukum yang  menjadi  fokus  sekaligus  tema  sentral  suatu  penelitian  (Ibrahim,  2006).  Pendekatan Undang-Undang  ( statute  approach )  digunakan  oleh  penulis  untuk  meneliti  dan menganalisis  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  jaminan fidusia.  Dalam  hal  ini,  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ( statute  approach ) digunakan untuk:
a. Meneliti  dan  menganalisis  akibat  hukum  pemberi  fidusia  yang  telah  melakukan wanprestasi dalam Akta Jaminan Fidusia;
b. Meneliti  dan  menganalisis  pemenuhan  kepemilikan  hak  penerima  fidusia  terhadap pemberi fidusia yang wanprestasi berdasarkan Akta Jaminan Fidusia; Dalam pendekatan peraturan perundang-undangan ( statute approach ), yang dianalisis adalah: Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.
2. Pendekatan Konseptual (conceptual approach)
Pendekatan  konseptual  digunakan  dalam  penelitian  ini  untuk  meneliti  dan menganalisis akibat hukum pemberi fidusia yang telah melakukan wanprestasi dalam Akta Jaminan  Fidusia.  Pendalaman  ini  diperlukan  untuk  memberikan  pemahaman  bagaimana pemenuhan  kepemilikan  hak  penerima  fidusia  terhadap  pemberi  fidusia  yang  wanprestasi berdasarkan Akta Jaminan Fidusia.
Hal  ini  menuntun  penulis  untuk  menyusun  dengan  jenis  penelitian  dalam  penelitian ini  menggunakan  penelitian  yuridis  normatif,  Penelitian  dengan  jenis  yuridis  normatif digunakan untuk mengkaji mendalam akibat hukum pemberi fidusia yang telah melakukan wanprestasi dalam Akta Jaminan Fidusia.
Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif meliputi inventarisasi terhadap asas- asas hukum, sistematikan hukum, penelitian terhadap penegakan hukum baik yang berjalan secara  operasional  oleh  institusi  maupun  dalam  hal  proses  penyelesaian  hukum  dalam praktik,  untuk  kemudian  dilakukan  penelitian  terhadap  taraf  sinkronisasi  vertikal  dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

## Jenis Data
Penelitian hukum ini menggunakan jenis data primer dan sekunder, yakni sebagai berikut:
1. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yaitu pembukaan UUD 1945, peraturan dasar, peraturan perundang- undangan,  bahan  hukum  yang  tidak  dikodifikasi,  yurisprudensi  dan  traktat  (Soerjono  & Mamudji,  1995).  Selain  itu  bahan  hukum  primer  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini meliputi  juga  Akta  Jaminan  Fidusia;  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU- XVII/2019;  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata);  Undang-Undang Nomor  42  Tahun  1999  tentang  jaminan  fidusia  ;  dan  Undang-Undang  No.2  Tahun  2014 tentang Jabatan Notaris .
2. Data  Sekunder  adalah  data-data  yang  diperoleh  dari  buku-buku  sebagai  data  pelengkap. Sumber  data  sekunder  penelitian  ini  adalah  data-data  yang  diperoleh  dengan  melakukan kajian  pustaka  seperti  buku-buku  ilmiah,  hasil  penelitian  dan  sebagainya.  Data  sekunder mencakup  dokumen-dokumen,  buku,  hasil  penelitian  yang  berwujud  laporan,  dan seterusnya  (Sugiyono,  2013).  Dalam  penelitian  ini,  bahan  hukum  sekunder  diperoleh  dari buku-buku  teks  yang  membahas  mengenai  jaminan  fidusia,  maupun  buku-buku  yang berkaitan  dengan  penyelesaian  sengketa  terhadap  akta  jaminan  fidusia  (Soerjono  &
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN: 2828-5271 (online)
Mamudji, 1995).
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Misalnya  kamus,  ensiklopedia,  website  dan lain-lain (Soerjono & Mamudji, 1995).

## Metode Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini,  alat  yang  digunakan  dalam  pengumpulan  data  adalah  studi kepustakaan  (library research ),  yaitu  pengumpulan  data  yang  dilakukan  melalui  data  tertulis. Setelah  pengolahan  data  selesai,  maka  dilakukan  analisis  data  kualitatif, artinya  hasil  penelitian ini  dideskripsikan  dalam  bentuk  penjelasan  dan  uraian  kalimat  yang  mudah  dibaca  dan dimengerti  untuk  diinterprestasikan  dan  dirangkum  secara  umum  yang  didasarkan  fakta-fakta yang  bersifat  khusus  terhadap  pokok  bahasan  yang  diteliti,  guna  pembahasan  pada  bab-bab selanjutnya.

## Metode Analisis Data
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  dengan  menggunakan interpretasi  gramatikal/interpretasi  bahasa.  Analisis  terhadap  permasalahan  dilakukan  dengan analisis kualitatif yakni dengan cara menganalisis permasalahan dengan teori serta menganalisis peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yang  dijadikan  objek  kajian  permasalahan  dalam penelitian ini meliputi : akibat hukum pemberi fidusia yang telah melakukan wanprestasi dalam Akta  Jaminan  Fidusia  dan  pemenuhan  kepemilikan  hak  penerima  fidusia  terhadap  pemberi fidusia yang wanprestasi berdasarkan Akta Jaminan Fidusia.
Metode yang peneliti gunakan adalah analisis data secara kualitatif, yaitu penelitian dengan menguraikan  kondisi  maupun  fakta-fakta  tentang  objek  penelitian.  Fakta  hukum  ini  dianalisis dengan  berbagai  Undang-Undang,  teori  serta  doktrin  atau  pendapat  ahli  yang  bertujuan  untuk mencari jawaban atas masalah yang akan dibahas lebih lanjut. Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data dari hasil studi pustaka dan studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Akibat Hukum Pemberi Fidusia Yang Telah Melakukan Wanprestasi Dalam Akta Jaminan Fidusia

## 1. Kasus Posisi
Pihak  pemberi  fasilitas  kredit  yakni  PT  R.F  selanjutnya  disebut  sebagai  penerima Jaminan  Fidusia  yang  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  UU  No.  42  Tahun  1999  tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas  dasar  kepercayaan  dengan  perjanjian  bahwa  benda  yang  kepemilikannya  dialihkan tetap  dalam  penguasaan  pemilik  benda.  Sedangkan  Pihak  Penerima  fasilitas  kredit  adalah Tn A.S selanjutnya disebut sebagai pemberi Jaminan Fidusia.
Hal  ini  bermula  dari  adanya  perjanjian  pembiayaan  dengan  jaminan  fidusia  Nomor PK 821122020010008 yang disepakati antara pemberi fidusia dan penerima fidusia. Bahwa kasus  ini  diawali  dengan  adanya  Laporan  Polisi  Nomor  LP/B/13/II/2021/PMJ/Restro  Tng Kota/  Sek.Pkhj  terhadap  pemberi  fidusia  dengan  dalil  bahwa  pemberi  fidusia  telah melakukan penggelapan terhadap barang yang menjadi objek jaminan fidusia yakni 1 (satu) unit  mobil  Suzuki  Carry  Futura  WD  1,5  PU  bensin  MT  model  Pick  Up  No  Rangka MHYESL415FJ713028  No  Mesin  G15A1D998361  tahun  pembuatan  2015  No  Polisi  B
9881  FAL  warna  hitam.  Adapun  kronologis  kejadiannya  tanpa  sepengetahuan  penerima fidusia objek jaminan fidusia tersebut telah di take over bawah tangan oleh pemberi fidusia kepada  Sdr  A,  sehingga  atas  kejadian  tersebut  penerima  fidusia  merasa  dirugikan  dan mengalami  kerugian  kurang  lebih  sebesar  Rp.  95.000.000.-  (Sembilan  Puluh  Lima  Juta Rupiah).
Selanjutnya atas adanya laporan tesebut Tn A.S sebagai pemberi jaminan fidusia juga mengajukan  gugatan  secara  perdata  kepada  PT  R.F  terhadap  perbuatan  melawan  hukum (pencantuman  klausula  baku  yang  dilarang  Undang-Undang  Republik  Indonesia sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  18  Ayat  (1)  huruf “ a ” , “ d ” ,  dan “ f ” ,  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK))  sebagaimana  tertuang dalam perkara Nomor 254/Pdt.G/2021/PN Tng tertanggal 03 Maret 2021.
Tn A.S menyatakan dalam gugatannya bahwa PT R.F sebagai penerima fidusia telah melakukan  perbuatan  melawan  hukum  dalam  perjanjian  pembiayaan  dengan  jaminan fidusia  Nomor  PK  821122020010008  dalam  fasilitas  pembiayaan  1  (satu)  Unit  Mobil Suzuki  Carry B 9881 FAL. Bahwa dalam gugatannya pemberi  fidusia menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan penerima fidusia antara lain sebagai berikut:
1. Bahwa  PT  R.F  (penerima  fidusia)  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  atas adanya  pelanggaran  pencantuman  klausula  baku  yang  telah  sangat  merugikan penggugat ( in casu Tn A.S).
2. Bahwa  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata  telah  mengatur  bahwa  suatu  perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 syarat komulatif yang terdapat dalam pasal tersebut, yaitu:
a. Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri
b. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian
c. Ada suatu hal tertentu
d. Adanya suatu sebab yang halal
Sementara,  suatu  sebab  dikatakan  halal  apabila  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1337 KUHPerdata yaitu:
a. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum
b. Tidak bertentangan dengan kesusilaan
c. Tidak  bertentangan  dengan  undang-undang  (dalam  hal  ini  bertentangan  dengan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen)
Bahwa dikaitkan dengan Pasal 1320 jo. 1337 KUHPerdata dikaitkan dengan pasal 18 ayat (1) UUJF tersebut yang telah mencantumkan klausula baku yang dilarang dicantumkan sesuai  yang  dimaksud  dalam  Pasal  18  Ayat  (1)  dan  Pasal  18  Ayat  (2)  yang  melarang pencantuman klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti maka tentu praktek pencantuman klausula  baku  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  18  Ayat  (1)  dan  (2)  tersebut  adalah bertentangan  dengan  undang-undang  sehingga  perjanjian  semacam  itu  tidak  memenuhi syarat  sahnya  perjanjian  yang  diatur  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata  yang  akibatnya perjanjian tersebut batal demi hukum.
Bahwa dengan adanya laporan kepolisian yang dilakukan oleh penerima fidusia dan gugatan  yang  diajukan  pemberi  fidusia,  menjadi  gambaran  penulis  sejauh  mana  akibat hukum terhadap pemberi fidusia yang melakukan wanprestasi dalam akta jaminan fidusia. Bahwa  dalam  hal  ini  yang  penulis  soroti  Tn  A.S  selaku  pemberi  fidusia  telah  melakukan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN: 2828-5271 (online)
pengalihan  kepemilikan  obyek  jaminan  fidusia  terhadap  pihak  ketiga  yakni  Sdr  A  tanpa sepengetahuan PT R.F sebagai penerima fidusia.
Merujuk  kepada  akta  jaminan  fidusia  yang  telah  disepakati  oleh  penerima  fidusia, pemberi  fidusia  dihadapan  notariil  yang  sah  dihadapan  hukum  dan  mendapatkan pengesahan  dari  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor: AHU-6553.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 18 September 2008 dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W12.00072076.AH.05.01 Tahun 2020 tertanggal 12 Februari 2020.
Dari  peristiwa  ini,  timbullah  suatu  hubungan  antara  dua  orang  tersebut  yang dinamakan  perikatan.  Dengan  kata  lain,  perikatan  adalah  suatu  hubungan  hukum  dalam lapangan  hukum  kekayaan  yang  menimbulkan  hak  di  satu  pihak  dan  kewajiban  di  lain pihak  (Satrio,  1993).  Mengacu  pada  akta  jaminan  No  01  tertanggal  01  Februari  2020 hubungan  hukum  antara  pemberi  fidusia  dengan  penerima  fidusia  adalah  hubungan perikatan  yang  sumbernya  perjanjian.  Berdasarkan  hubungan  ini,  penerima  fidusia  berhak untuk  menuntut  penyerahan  barang  jaminan  (secara  constitutum  possessorium)  dari pemberi fidusia, yang berkewajiban memenuhinya.
Jadi  perikatan  jaminan  fidusia  antara  Tn  A.S  dengan  PT  R.F  merupakan  perikatan untuk memberikan sesuatu, karena pemberi fidusia menyerahkan suatu hak barang kepada penerima  fidusia.  Perikatan  jaminan  fidusia  merupakan  perikatan  dengan  syarat  batal, karena kalau hutangnya sudah dilunasi maka hak jaminannya menjadi hapus. Sebagaimana diketahui  bahwa  pada  prinsipnya  pemberi  fidusia  tidak  boleh  mengalihkan  benda  objek jaminan  fidusia  mengingat  UUJF  masih  menganggap  ada  pengalihan  hak  (secara constitutum  posessorium)  atas  benda  jaminan  fidusia  kepada  pihak  penerima  fidusia. Karena itu, pihak pemberi fidusia tidak berwenang lagi untuk mengalihkan benda tersebut. Bahwa  perbuatan  Tn  A.S  dalam  mengalihkan  obyek  jaminan  fidusia  merupakan perbuatan yang dilarang, hal ini termaktub dalam Pasal 5 butir 1 akta jaminan fidusia yang dengan  tegas  dinyatakan  bahwa  oleh  karena  hak  kepemilikan  atas  obyek  jaminan  fidusia ada  pada  penerima  fidusia,  maka  pemberi  fidusia  tidak  berhak  dan  karenanya  dilarang melakukan fidusia ulang, menggadaikan atau membebaskan dengan cara apapun juga oleh jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan penerima fidusia. Artinya dalam kasus diatas  Tn  A.S  telah  melakukan  wanprestasi  dengan  mengalihkan  obyek  jaminan  fidusia, maka  akibat  hukumnya  penerima  fidusia  dapat  melakukan  eksekusi  terhadap  obyek jaminan  fidusia  karena  dalam  UUJF  telah  dijelaskan  bahwa  apabila  pemberi  fidusia wanprestasi maka benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dieksekusi dengan cara pelaksanaan title eksekutorial.
Hal  ini tertuang dalam Pasal  8 Akta Jaminan  Fidusia yakni  apabila debitur dan/atau pemberi fidusia melakukan cidera janji terhadap perjanjian pembiayaan konsumen dan atau lalai dalam memenuhi suatu kewajiban yang ditetapkan dalam akta ini dan atau melalaikan suatu  ketentuan  dalam  perjanjian  pembiayaan  konsumen  dan/atau  akta  ini  yang  telah diingatkan dalam surat  pemberitahuan secara tertulis oleh penerima  fidusia, namun  dalam waktu  yang  telah  ditentukan  dalam  surat  pemberitahuan  secara  tertulis  oleh  penerima fidusia,  apabila  ternyata  debitur  dan/atau  pemberi  fidusia  tidak  juga  memperbaiki kelalaiannya  atau  memenuhi  kewajibannya,  maka  dengan  lewatnya  waktu  tersebut  telah cukup  menjadi  bukti  yang  sempurna  tentang  adanya  kelalaian  pemberi  fidusia  dalam memenuhi kewajibannya itu, maka hak pemberi fidusia sebagai peminjam pakai atas obyek jaminan  fidusia  telah  berakhir.  Karenanya  Tn  A.S  melakukan  wanprestasi  dengan mengalihkan  obyek  jaminan  fidusia  maka  secara  otomatis  kedudukan  nya  sebagai
peminjam pakai atas obyek jaminan fidusia telah berakhir atau tidak mempunyai hak lagi. UUJF sejatinya bertujuan untuk memberikan suatu peraturan yang lebih lengkap dari yang  selama  ini  ada,  dan  sejalan  dengan  itu  hendak  memberikan  perlindungan  yang  lebih baik bagi para pihak yang berkepentingan. Dalam penjelasan atas undang-undang jaminan fidusia  selain  hendak  menampung  kebutuhan  di  dalam  yang  selama  ini  ada,  juga  hendak memberikan  kepastian  hukum  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Sejalan  dengan prinsip  memberikan  kepastian  hukum,  maka  undang-undang  jaminan  fidusia  mengambil prinsip  pendaftaran  jaminan  fidusia.  Pendaftaran  tersebut  diharapkan  memberikan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima fidusia maupun kepada pihak ketiga. Bahwa  terhadap  debitur  wanprestasi  pemenuhan  hak  kepemilikan  penerima  fidusia juga diatur secara tegas dalam UUJF dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia ini juga mengatur mengenai ketentuan pidana yaitu yang berbunyi : “ Pemberi  fidusia  yang  mengalihkan,  mengendalikan,  atau  menyewa  benda  yang  menjadi objek jaminan fidusia yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa  persetujuan  tertulis  terlebih  dahulu  dari  penerima  fidusia,  dipidana  dengan  penjara paling  lama  2  (dua)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.  50.000.000  (lima  puluh  jutah rupiah) ” .
Dalam pasal diatas memuat perlindungan hukum bagi pihak penerima fidusia, bahwa pemberi fidusia tidak bisa dengan mudah lolos dari jeratan hukum terutama hukum pidana apabila pemberi fidusia wanprestasi, sebagai contoh yakni yang telah dibahas diatas bahwa Tn  A.S  mengalihkan  barang  yang  menjadi  objek  jaminan  perjanjian  fidusia  kepada  pihak ketiga  maka  pemberi  fidusia  dapat  dituntut  secara  pidana  dan  begitu  juga  dengan  pihak ketiga  yang  secara  sengaja  menyewa  barang  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.
Selanjutnya dalam Pasal 35 UUJF juga mengatur tentang ketentuan pidana yaitu yang berbunyi: “ Setiap  orang  dengan  sengaja  memalsukan,  mengubah,  menghilangkan  atau dengan  cara  apapun  memberikan  keterangan  secara  menyesatkan,  yang  jika  hal  tersebut diketahui  oleh  salah  satu  pihak  tidak  melahirkan  perjanjian  jaminan  fidusia,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan denda  paling  sedikit  Rp.  100.000.000,-  (seratus  juta  rupiah).  Dalam  pasal  diatas  ini menyatakan  bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  penerima  fidusia,  dan  pihak  pemberi fidusia  dalam  pasal  ini  tidak  akan  mudah  lolos  dari  jeratan  hukum  apabila  sampai melakukan  kesalahan  yaitu  memalsukan,  mengubah,  menghilangkan  atau  dengan  cara apapun  memberikan  keterangan  secara  menyesatkan,  maka  pihak  pemberi  fidusia  akan  di sanksi secara pidana.

## Akibat Hukum Atas Pemberi Fidusia Yang Wanprestasi Berdasarkan Akta Jaminan
Sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, melahirkan sejumlah akibat  hukum  dalam  penerapannya.  Namun  dalam  tataran  penerapannya,  tidak  semua  akibat hukum  yang  ditimbulkan  memberi  dampak  positif  terhadap  perkembangan  ketatanegaraan Indonesia.  Ada  juga  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  oleh  sifat  putusan  Mahkamah  Konstitusi yang  justru  perlu  mendapat  perhatian  lebih  lanjut,  khususnya  putusan-putusan  Mahkamah Konstitusi  yang  berujung  kontroversial  dalam  masyarakat.  Sejumlah  akibat  hukum  yang ditimbulkan  oleh  putusan  Mahkamah  Konstitusi  berdasarkan  studi  pustaka  yang  dilakukan penulis, yang dibagi ke dalam 2 (dua) garis besar, yaitu akibat hukum yang bermakna positif dan akibat  hukum  yang  bermakna  negatif.  Akibat  hukum  dari  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN: 2828-5271 (online)
bermakna positif, sebagai berikut.
Jaminan  fidusia  adalah  salah  satu  sarana  perlindungan  hukum  bagi  keamanan  bank  atau perusahaan  pembiayaan,  yaitu  sebagai  suatu  kepastian  bahwa  nasabah  (dalam  hal  ini  pemberi fidusia) akan melunasi pinjaman kredit. Perjanjian jaminan fidusia bukan suatu hak jaminan yang lahir  karena  undang-undang,  melainkan  harus  diperjanjikan  terlebih  dahulu  antara  bank  atau perusahaan pembiayaan dengan pemberi fidusia. Oleh karena itu, fungsi yuridis pengikat jaminan fidusia lebih bersifat khusus apabila dibandingkan dengan jaminan yang lahir berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata (Kamelo, 2006).
Jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat accessoir. Sifat accessoir ini didasarkan pada Pasal  4 UUJF yang menyatakan bahwa ” jaminan  fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu  perjanjian  pokok  yang  menimbulkan  kewajiban  bagi  para  pihak  untuk  memenuhi  suatu prestasi ” .  Perjanjian kredit (utang-piutang) yang merupakan perjanjian pokok dengan perjanjian jaminan  fidusia  merupakan  dua  hal  berbeda  yang  dituangkan  dalam  akta  yang  berbeda  pula, namun saling berkaitan dan tidak dapat terpisahkan satu sama lain.
Terdapat dua bentuk perjanjian jaminan fidusia yakni akta dibawah tangan yang dilakukan antara  pemberi  fidusia  dan  penerima  jaminan  fidusia  dan  akta  notaris  yang  diatur  dalam  Pasal 1688  KUHPerdata  yang  terdiri  dan  dibuat  oleh  pemberi  jaminan  fidusia,  penerima  jaminan fidusia dihadapan notaris. Akta dibawah tangan sendiri adalah akta yang dibuat oleh para pihak yang  pembuatannya  tidak  dihadapan  notaris.  Perjanjian  bawah  tangan  tersebut  di  beri  judul “ Perjanjian  Penyerahan  Hak  Milik  Secara  Fidusia ” .  Perjanjian  tersebut  tidak  di  buat  secara notariil  dan  tidak  didaftarkan  di  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  untuk  mendapatkan  sertifikat jaminan fidusia. Sehingga walaupun judul perjanjian tersebut  tertulis sebagai  perjanjian  fidusia, tetapi  tetap saja bentuk  perjanjian seperti itu tidak sesuai  dengan apa yang diharuskan di  dalam Undang-Undang Fidusia.
Dari  penjelasan  Pasal  1868  KUHPerdata  diatas,  maka  dapat  dilihat  beberapa  unsur  akta otentik,  antara  lain:  Pertama,  akta  tersebut  diresmikan  berdasarkan  ketentuan  dan  bentuk  yang telah ditetapkan Undang-Undang. Kedua, akta otentik tersebut dibuat di hadapan pejabat umum, dalam hal ini dibuat oleh Notaris. Ketiga, bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang  untuk  membuatnya  ditempat  dimana  akta  itu  dibuat,  jadi  akta  itu  harus  dibuat  di tempat  wewenang pejabat  yang membuatnya (Kansil, 1997).  Berdasarkan ketentuan Pasal  1870 KUHPerdata, “ akta  otentik  merupakan  suatu  alat  bukti  yang  mengikat  dan  sempurna  terhadap para  pihak,  ahli  waris  dan  juga  yang  mendapat  hak  dari  mereka.  Isi  dari  akta  otentik  tersebut harus dipercaya oleh hakim dan dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya ” (Subekti, 2007).
Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UUJN angka 1 jo Pasal 15 ayat (1) UUJN, dapat dikatakan bahwa  wewenang  Notaris  yang  utama  adalah  membuat  akta  otentik.  Sebagai  suatu  akta  yang otentik  dan  mengikat,  maka  suatu  akta  otentik  harus  dipercaya  kebenarannya  oleh  para  pihak, mempercayai apa yang terurai di dalam akta tersebut, termasuk mempercayai kewenangan notaris yang  membuat  akata  otentik  tersebut.  Akta  otentik  yang  digunakan  sebagai  dasar  dalam melakukan  suatu  perbuatan  hukum  hendaknya  memberikan  keyakinan  dan  rasa  aman  bagi  para pihak  dalam  melakukan  perbuatan  hukum  tersebut.  Dengan  kata  lain  wewenang  utama  seorang Notaris  adalah  membuat  akta  otentik  dalam  pengertian “ verlijden ” ,  yaitu  membuat  akta  dalam bentuk  yang  ditentukan  dalam  undang-undang,  seperti  yang  dimaksud  dalam  pasal  1868 KUHPerdata (Tobing, 1980).
Sebagai  suatu  alat  bukti  yang  otentik  untuk  para  pihak  bagi  ahli  waris  dan  pihak  yang berkepentingan,  akta  otentik  memberikan  kepastian  hukum.  Dikaitkan  dengan  Jaminan  Fidusia,
pembuatan Pembebanan kebendaan dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan wajib dibuat dengan akta  notaris  dalam  bahasa  Indonesia  yang  merupakan  akta  Jaminan  Fidusia  untuk  memberikan jaminan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak, ahli waris dan pihak yang berkepentingan (Muljadi & Widjaja, 2014).
Notaris  yang  membuat  akta  jaminan  fidusia  wajib  mencantumkan  waktu  pembuatan  akta, agar  dapat  diketahui  siapa  penerima  fidusia  yang  lebih  dulu  melakukan  pengikatan  atau pembebanan.  Hal  tersebut  juga  dilakukan  untuk  mecegah  adanya  fidusia  lebih  dari  satu  kali terhadap  objek  jaminan  yang  sama  karena  Undang-Undang  Fidusia  melarang  adanya  praktik fidusia  ulang.  Fidusia  ulang  dilarang  oleh  Undang-Undang  karena  objek  jaminan  tersebut  telah beralih hak kebendaannya ke tangan si penerima fidusia atau kreditur (Pitlo, 1986).
Pelaksanaan fidusia sebelum pemberlakuan UUJF sangatlah berbeda dengan saat ini karena dulu  pembebanan  jaminan  fidusia  yang  dilakukan  dengan  akta  di  bawah  tangan  masih diperbolehkan  (Sjahdeini,  2000).  Tetapi  saat  ini,  pendaftaran  jaminan  fidusia  mutlak  harus dilakukan  berdasarkan  Akta  Jaminan  Fidusia  yang  dibuat  oleh  Notaris.  Jadi  selain  perjanjian pokoknya, perjanjian jaminan fidusia sendiri juga harus dibuat dengan akta Notaris sesuai bunyi pada Pasal 5 UUJF, yaitu Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.
Alasan  UUJF  menetapkan  bentuk  perjanjian  jaminan  fidusia  dengan  akta  Notaris  adalah, pertama,  akta  Notaris  adalah  akta  otentik  sehingga  memiliki  kekuatan  pembuktian  sempurna, yang  dimaksud  akta  otentik  adalah  suatu  akta  yang  bentuknya  telah  ditentukan  oleh  undang- undang, dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang dan dibuat di wilayah dimana pejabat umum tersebut berwenang (Pasal 1868 KUHperdata); kedua, karena objek jaminan fidusia pada umumnya  adalah  benda  bergerak;  dan  ketiga,  karena  undang-undang  melarang  adanya  fidusia ulang  (Prasadja,  1996).  Akibat  jika  perjanjian  jaminan  fidusia  dibuat  dengan  akta  di  bawah tangan  adalah  penerima  fidusia  tidak  dapat  melakukan  pendaftaran  jaminan  fidusia.  Padahal tanpa  melakukan  pendaftaran  jaminan  fidusia,  maka  perjanjian  jaminan  fidusia  tersebut  belum sah karena belum diakui eksistensinya.
Salah satu jenis benda yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia adalah piutang. Piutang merupakan  hak  untuk  menerima  pembayaran.  Yang  dimaksud  dengan  pembayaran  adalah pelaksanaan atau pemenuhan tiap perjanjian secara sukarela, tanpa adanya paksaan atau eksekusi. Piutang termasuk dalam ruang lingkup benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) bahwa jaminan fidusia  dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan  maupun  yang  diperoleh  kemudian.  Ini  berarti  benda  tersebut  demi  hukum  akan dibebani  dengan  jaminan  fidusia  pada  saat  benda  dimaksud  menjadi  milik  Pemberi  Fidusia. Pembebanan jaminan fidusia tersebut tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.
Permohonan  pendaftaran  jaminan  fidusia  dilakukan  oleh  penerima  fidusia,  kuasa  atau wilayah  dengan  melampirkan  pernyataan  pendaftaran  jaminan  fidusia.  Selanjutnya  kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan  tanggal  penerimaan  permohonan  pendaftaran.  Ketentuan  ini  dimaksudkan  agar  kantor pendaftaran  fidusia  tidak  melakukan  penilaian  terhadap  kebenaran  yang  dicantumkan  dalam pernyataan  pendaftaran  jaminan  fidusia,  akan  tetapi  hanya  melakukan  pengecekan  data  yang dimuat  dalam  pernyataan  pendaftaran  fidusia.  Tanggal  pencatatan  jaminan  fidusia  dalam  buku daftar fidusia ini dianggap sebagai saat lahirnya jaminan fidusia (Satrio, 1993).
Artinya  akta  jaminan  fidusia  yang  dibuat  dengan  akta  notaris  memiliki  kepastian  hukum yang  lebih  besar,  sehingga  mampu  memberikan  kepastian  hukum  bagi  para  pihak  didalamnya
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN: 2828-5271 (online)
terutama  pemenuhan  kepemilikan  hak  penerima  fidusia  terhadap  pemberi  fidusia  yang melakukan  wanprestasi  seperti  dalam  kasus  antara  Tn  A.S  sebagai  pemberi  fidusia  dan  PT  R.F sebagai  penerima  fidusia.  Hal  ini  juga  disepakati  dalam  akta  jaminan  fidusia  yang  tegas  dalam Pasal  5  Butir  1  yang  mengatur  bahwa  oleh  karena  hak  kepemilikan  atas  obyek  jaminan  fidusia ada pada penerima fidusia, maka pemberi fidusia tidak berhak dan karenanya dilarang melakukan fidusia  ulang,  menggadaikan  atau  membebaskan  dengan  cara  apapun  juga  oleh  jaminan  fidusia kepada  pihak  lain  tanpa  persetujuan  penerima  fidusia.  Bahwa  dalam  hal  ini  perbuatan  Tn  A.S tidak  dapat  dibenarkan  karena  melakukan take  over obyek  jaminan  fidusia  kepada  pihak  ketiga tanpa persetujuan PT R.F sebagai penerima fidusia.
Berangkat dari pembahasan diatas bahwa tidak adanya kepastian hukum dalam UUJF yang dilakukan  pengikatan  dibawah  tangan,  maka  tidak  ada  juga  perlindungan  hukum  terhadap  hak- hak  para  pihak,  terutama  hak  dan  kepentingan  pihak  penerima  fidusia.  Kepentingan  yang dilindungi hukum adalah kepentingan yang dinyatakan sebagai “ hak ” , yang dalam penulisan ini adalah  berkaitan  dengan  pasal  5  UUF  bahwa  akta  fidusia  harus  dibuat  secara  notariil  dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia agar terlindung hak penerima fidusia.
Setiap perjanjian atau kontrak idealnya harus memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak.  Namun,  pada  praktiknya,  hal  tersebut  tidak  selalu  terjadi,  seringkali  ada  salah  satu  atau semua pihak yang merasa dirugikan. Terkait hal tersebut, maka diperlukan adanya perlindungan hukum.  Perlindungan  hukum  merupakan  suatu  usaha  memberikan  hak-hak  kepada  pihak  yang dilindungi  sesuai  dengan  kewajiban  yang  telah  dilakukan.  Jika  dihubungkan  dengan  dunia perbankan  dan  pembiayaan,  wujud  perlindungan  bagi  pihak  penerima  fidusia  maupun  pemberi fidusia  tertuang  dalam  bentuk  perjanjian  kredit  yang  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang (Libertus, 2007).
Banyak  bank  dan  lembaga  pembiayaan  lainnya  menyelenggarakan  pembiayaan  bagi pemberi fidusia (dalam hal ini debitur) untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan sebagainya. Pihak  penerima  fidusia  umumnya  menggunakan  tata  cara  perjanjian  yang  mengikutkan  adanya jaminan,  diantaranya  jaminan  fidusia  bagi  objek  benda  jaminan  fidusia.  Prakteknya  bank (lembaga pembiayaan) membiayai barang bergerak yang dimohonkan oleh pemberi fidusia.
Konsekuensinya  pemberi  fidusia  menyerahkan  kepada  penerima  fidusia  jaminan  baik barang  dibiayai  atau  benda  bergerak  lainnya  secara  fidusia.  Praktek  sederhana  dalam  jaminan fidusia  seperti  contoh  kasus  yang  dibahas  sebelumnya  yakni  pemberi  fidusia  mengajukan pembiayaan kepada penerima fidusia, lalu kedua belah sama-sama sepakat mengunakan jaminan fidusia  terhadap  benda  milik  pemberi  fidusia  dan  dibuatkan  akta  notaris  lalu  didaftarkan  ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditur/penerima fidusia  serta  merta  menjadi  kreditur  preferen  dan  mempunyai  hak  eksekusi  langsung  (parate eksekusi).
Fakta di lapangan menunjukan, banyaknya lembaga perbankan dalam melakukan perjanjian pembiayaan  mencantumkan  kata-kata  dijaminkan  secara  fidusia.  Tetapi  tidak  dibuat  dalam  akta notaris  dan  tidak  didaftarkan  di  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  untuk  mendapat  sertifikat.  Akta semacam  itu  tetap  merupakan  akta  di  bawah  tangan  dan  tidak  memiliki  kekuatan  eksekusi. Pengikatan secara fidusia jika suatu saat jika pihak kreditur sebagai penerima fidusia mengalami kesulitan  dalam  melakukan  eksekusi  di  lapangan  terhadap  debitur  yang  wanprestasi,  maka  ia dapat  meminta  pengadilan  setempat  melalui  juru  sita  membuat  surat  penetapan  permohonan bantuan pengamanan eksekusi.
Bantuan pengamanan eksekusi tersebut dapat ditujukan kepada polisi pamong praja, aparat kepolisian  dan  pamong  desa/kelurahan  dimana  benda  objek  jaminan  fidusia  berada.  Dengan
demikian bahwa pembuatan sertifikat jaminan fidusia melindungi penerima fidusia, dalam hal ini bank/kreditur  jika  pemberi  fidusia  wanprestasi  atau  gagal  memenuhi  kewajiban  sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit yang ditandatangani kedua belah pihak.
Bahwa acap kali eksekusi yang dilakukan dalam beberapa lembaga pembiayaan atas fidusia bawah  tangan  tersebut  adalah  dengan  cara  musyawarah  terlebih  dahulu.  Apabila  dengan  cara musyawarah  tersebut  tidak  memberikan  hasil  yang  positif,  maka  pihak  perbankan  langsung melakukan  eksekusi  terhadap  jaminan  fidusia  tersebut  tanpa  mengetahui  bahwa  jaminan  yang diikatnya tersebut sebenarnya tidak memberikan pihak bank kedudukan sebagai kreditur preferen dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial.
Artinya jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum  yang  merugikan  bagi  para  pihak.  Penerima  fidusia  dapat  melakukan  eksekusi  dengan tindakan sewenang-wenang karena menganggap dia telah memiliki kekuatan eksekusi. Dan bagi pemberi  fidusia,  dapat  dirugikan  jika  pihak  penerima  fidusia  mengambil  secara  paksa  seluruh barang  jaminan,  padahal  jumlah  hutang  pemberi  fidusia  lebih  kecil  dari  nilai  jaminan  karena pemberi  fidusia  telah  menyetorkan  angsuran  setiap  bulannya  sebelum  pemberi  fidusia  tersebut wanprestasi,  terutama  jika  eksekusi  tersebut  tidak  melibatkan  tim  penilai  independen,  sehingga sangat merugikan pihak pemberi fidusia.
Tindakan  sebagaimana  tersebut  diatas  dapat  dikategorikan  sebagai  Perbuatan  Melawan Hukum  (PMH)  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata beresiko adanya tuntutan ganti kerugian. Hal ini dapat terjadi jika penerima fidusia dalam eksekusinya melakukan pengambilan barang secara paksa dan sepihak. Bukan hanya Pasal 1365 KUHPerdata,  tetapi  bisa  saja  dikenakan  pasal-pasal  lainnya,  karena  eksekusi  bukan  hal  yang mudah sehingga membutuhkan jaminan hukum yang legal. Melihat praktik pembebanan jaminan fidusia  dibawah  tangan  yang  terjadi  di  lembaga  perbankan  tersebut,  apabila  pemberi  fidusia mengalihkan benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut,  pemberi fidusia tersebut bisa saja tidak dapat dijerat dengan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia, karena tidak sah atau tidak legalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat.
Namun dalam kasus Tn A.S yang mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tentu  saja  dapat  dijerat  UUJF  karenanya  perjanjian  antara  Tn  A.S  dengan  PT  R.F  merupakan perjanjian  yang  sah  dan  diikutkan  fidusia  yang  dibuat  dihadapan  notariil  dan  didaftarkan sehingga  perjanjian  itu  mengikat  para  pihak  yakni  pemberi  fidusia  dan  penerima  fidusia. Kelemahan-kelemahan  akhirnya  dimanfaatkan  oleh  bank  selaku  penerima  fidusia  untuk melaksanakan  praktik  pengikatan  jaminan  fidusia  bawah  tangan.  Berdasarkan  uraian  penjelasan diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kerugian  dan  akibat  hukum  yang  diperoleh  bank  selaku pihak penerima fidusia apabila pengikatan dilakukan dibawah tangan yakni antara lain :
1. Bank  tidak  memiliki  hak  kebendaan  terhadap  objek  jaminan  kredit.  Bank  tidak  dapat menuntut  pelunasan  utang  pemberi  fidusia  dari  barang  yang  dijadikan  sebagai  objek jaminan,  sehingga  bank  tidak  dapat  menuntut  eksekusi  guna  pelunasan  kredit  pada  saat pemberi fidusia ingkar janji.
2. Bank  tidak  memiliki  hak  didahulukan  atas  objek  jaminan  kredit  bila  debitur  ingkar  janji. Pemegang  jaminan  fidusia  yang  didaftarkan  memiliki  hak  didahulukan  (hak  diutamakan) sesuai ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata. Bukan hanya tidak didahulukan tetapi  pemberi fidusia pun tidak memiliki hak untuk melakukan eksekusi saat debitur ingkar janji.
3. Bank  tidak  memiliki  kepastian  hukum  terhadap  pengikatan  objek  jaminan  kredit.  Fidusia bawah  tangan  yang  tidak  didaftarkan  di  kantor  pendaftaran  fidusia  tidak  dapat  memenuhi asas  spesialitas  dan  publisitas,  sehingga  bank  tidak  dapat  memperoleh  kepastian  hukum
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN: 2828-5271 (online)
terhadap pengikatan kredit yang diterimanya dari pemberi fidusia, termasuk terhadap pihak lain, terutama pada saat eksekusi karena bank tidak memiliki hak kebendaan terhadap objek jaminan tersebut.
4. Bank  tidak  memiliki  hak  untuk  mengeksekusi  dan  mencairkan  objek  jaminan  Pengikatan yang tidak sempurna atau yang tidak menggunakan lembaga jaminan, seperti halnya fidusia dibawah tangan akan mempunyai kemungkinan bermasalah pada waktu dilakukan eksekusi atau pencairan atas objek jaminan kredit yang bersangkutan. mereka oleh pihak ketiga, dan bukan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga atau dengan kata lain untuk melindungi kepentingan  penerima  fidusia  sebagai  upaya  untuk  memberikan  kepastian  hukum  kepada penerima fidusia dalam pengembalian piutangnya dari pemberi fidusia.
Sedangkan publisitas dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga, dalam hal ini  antara  lain  pembeli  dan  penerima  fidusia  lain.  Sehingga  dalam  jaminan  fidusia,  pendaftaran merupakan  hal  yang  wajib  dilakukan.  Sebab  jaminan  fidusia  baru  ada/  lahir  sejak  tanggal pendaftaran  benda  yang  dijamin  dengan  fidusia  dalam  buku  daftar  fidusia  oleh  kantor pendaftaran fidusia, demikian ketentuan dalam Pasal 14 ayat 3 UUJF. Jadi jaminan fidusia bukan lahir sejak tanggal dibuatnya atau ditanda-tanganinya akta jaminan fidusia oleh para pihak, akan tetapi lahir setelah didaftarkan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  akta  jaminan  fidusia mengatur  bahwa  pemberi  fidusia  dilarang  dalam  mengalihkan  obyek  jaminan  fidusia  tanpa adanya  persetujuan  penerima  fidusia.  Kasus  antara  Tn  A.S  (pemberi  fidusia)  yang  telah melakukan  wanprestasi  dengan  mengalihkan  obyek  jaminan  fidusia  kepada  pihak  ketiga  tanpa persetujuan penerima fidusia (PT R.F) maka akibat hukumnya PT R.F dapat melakukan eksekusi obyek jaminan fidusia berdasarkan sertifikat jaminan fidusia W12.00072076.AH.05.01 sehingga penerima  fidusia  memiliki  hak  eksekutorial  dan  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  sesuai  dengan Pasal 36 UUJF.
Pemberi  Fidusia  yang  melakukan  cidera  janji  terhadap  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen dan/atau  lalai  dalam  memenuhi  suatu  kewajiban  yang  ditetapkan  dalam  akta  jaminan  fidusia dalam  waktu  yang  telah  ditentukan  dalam  surat  pemberitahuan  secara  tertulis  oleh  Penerima Fidusia, apabila ternyata Debitur dan/atau Pemberi Fidusia tidak juga memperbaiki kelalaiannya atau  memenuhi  kewajibannya,  maka  dengan  lewatnya  waktu  tersebut  saja  telah  cukup  menjadi bukti yang sempurna tentang adanya kelalaian Pemberi  Fidusia dalam memenuhi kewajibannya itu,  maka  hak  Pemberi  Fidusia  sebagai  peminjam  pakai  atas  Obyek  Jaminan  telah  berakhir Pemenuhan  kepemilikan  hak  penerima  fidusia  terhadap  pemberi  fidusia  yang  wanprestasi berdasarkan  Akta  Jaminan  Fidusia  dapat  terpenuhi  dengan  tahapan  sesuai  kesepakatan  atau mengacu  pada  perjanjian  pokok.  Selanjutnya  penerima  fidusia  dapat  melakukan  pendekatan dengan  cara  mediasi  terhadap  pemberi  fidusia  agar  dapat  menyerahkan  objek  jaminan  fidusia secara  suka  rela,  Karena  penerima  fidusia  tidak  mendaftarkan  secara  langsung  akta  jaminan fidusia maka tidak memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh kantor fidusia (Kementrian Hukum dan  HAM).  Sehingga  tidak  dapat  melakukan  pemenuhan  atas  objek  jaminan  fidusia  secara langsung.  Apabila  pemberi  fidusia  keberatan  atas  penyerahan  suka  rela  maka  penerima  fidusia dapat  mengajukan  permohonan  eksekusi  ke  pengadilan  negeri  terhadap  pemberi  fidusia  yang melakukan  wanprestasi  agar  ditetapkan  suatu  perbuatan  wanprestasi/cidera  janji  atas  suatu perjanjian, berdasarkan Putusan MK Nomor 18 Tahun 2019.

## DAFTAR REFERENSI
Fuady,  M.  (1999).  Hukum  kontrak  dari  sudut  pandang  hukum  bisnis  (Cet.  1).  In Citra  Aditya Bakti . Citra Aditya Bakti.
Ibrahim,  J.  (2006).  Teori  dan  metodologi  penelitian  hukum  normatif. Malang:  Bayumedia Publishing , 57 (11). Kamelo, T. (2006). Hukum jaminan fidusia, suatu kebutuhan yang didambakan . Alumni. Kansil, C. S. T. (1997). Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum . Pradnya Paramita. Kansil, C. S. T. (2009). Kamus Istilah Hukum. Jakarta: Gramedia Pustaka .
Libertus,  J.  (2007).  Pedoman  Praktis  Menyusun  Surat  Perjanjian  Dilengkapi  Contoh-Contoh: Perjanjian  Jual  Beli,  Perjanjian  Sewa  menyewa,  Perjanjian  Pinjam  Pakai,  Perjanjian Pinjam  Meminjam,  Perjanjian  Kerja,  Perjanjian  Franchise,  Surat  Kuasa. Jakarta: Visimedia . Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2021). Pengantar ilmu hukum . Prenada Media. Mertokusumo, S., & Indonesia, H. A. P. (1999). Mengenal Hukum Suatu Pengantar . Liberty. Muhammad, A. (1990). Hukum Perikatan . Citra Aditya Bakti.
Muljadi,  K.,  &  Widjaja,  G.  (2014). Perikatan  Yang  Lahir  Dari  Perjanjian (Ke-6).  PT. Rajagrafindo Persada.
Nurhayani, N. Y. (2015). Hukum Perdata . CV Pustaka Setia.
Pitlo,  A.  (1986).  Pembuktian  dan  Daluwarsa  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata Belanda (Alih Bahasa M. IsaArief). PT Intermasa .
Prasadja, R. W. (1996).  Pokok-Pokok Undang-Undang Nomor 42 Tahun  1999 tentang Jaminan Fidusia”. Majalah Hukum Trisakti , 16.
Rato, D. (2010). Filsafat Hukum Mencari: Memahami Hukum. Laksbang Pressindo, Yogyakarta . Salim, H. S. (2016). Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia . Ar-Ruzz Media,. Satrio, J. (1993). Parate Eksekusi Sebagai Sarana Menghadapi Kredit Macet . Citra Aditya Bakti. Sjahdeini,  S.  R.  (2000).  Komentar  Pasal  Demi  Pasal  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 tentang  Jaminan  Fidusia”  dalam  Apakah  Undang-Undang  Ini  Telah  Memberikan  Solusi Kepada  Kepastian  Hukum  Vol.  10. Jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Departemen Kumdang RI Bekerjasama Dengan Bank Mandiri , 43 . Soerjono, S., & Mamudji, S. (1995). Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat . PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Subekti. (2005). Hukum Perjanjian . Intermasa.
Subekti, R. (2007). Hukum Pembuktian . Pradnya Paramita. Sugiyono, D. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan . Tobing, G. H. S. L. (1980). Peraturan jabatan notaris . Erlangga.