-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702

## PENAFSIRAN CIDERA JANJI OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DAN IMPLIKASINYA

## Agung Pitra Maulana, Muhamad Azhar
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : agungpitra84@gmail.com

## Abstract
Application for testing Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of Law No. 42 of 1999 has been decided by Constitutional Court on January 6, 2020. The purpose of this study is to find out how the interpretation of Constitutional Court on meaning of "default" related to fiducia security execution and what implications are. This research used normative legal research method. The results showed that  Constitutional  Court  interpreted:  first,  the  existence  of  "default"  was  not  determined unilaterally by creditor, but on the basis of an agreement between creditor and debtor. Second, for fiduciary  security  objects  for  which  there  is  no  agreement  "default",  then  all  legal  mechanisms  in execution  apply  as  same  as  implementation  of  a  court  decision  with  permanent  legal  force. The implication: first, the meaning of "default" must be agreed by both parties. Second, if debtor refuses execution, then creditor  must file a lawsuit in  court. Third, the potential for widespread testing of Mortgage  Law. Fourth,  the  court  will  be  far  more  active  and  creditor  will  incur  more  expensive fees. Fifth, there will be potential debtor who deliberately gain time through a lawsuit in court. In addition to juridical implications, this can also have implications for economic sector.

## Keywords:  constitutional court; default; fiducia security.

## Abstrak
Permohonan  pengujian  Pasal  15  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  Undang-undang  No  42  Tahun  1999  telah diputus Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Januari 2020. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana  penafsiran  Mahkamah  Konstitusi  terhadap  pemaknaan  “cidera  janji”  terkait  eksekusi jaminan  fidusia  dan  apa  implikasinya.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum normatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  menafsirkan: pertama, adanya  “cidera  janji”  tidak  ditentukan  secara  sepihak  oleh  kreditur,  melainkan  atas  dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur. Kedua, terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan  “cidera  janji”,  maka  segala  mekanisme  hukum  dalam  eksekusi  berlaku  sama  dengan pelaksanaan  putusan  pengadilan  berkekuatan  hukum  tetap.  Implikasinya: pertama, pemaknaan ‘cidera  janji’  harus  disepakati  kedua  belah  pihak. Kedua, jika  debitur  menolak  eksekusi,  maka kreditur harus melakukan gugatan ke pengadilan. Ketiga, potensi meluasnya pengujian terhadap UU Hak Tanggungan. Keempat, pengadilan akan jauh lebih aktif dan kreditur akan mengeluarkan biaya yang lebih mahal. Kelima, akan ada potensi debitur yang sengaja mengulur waktu melalui gugatan di  pengadilan.  Selain  implikasi  yuridis,  hal  tersebut  dapat  juga  berimplikasi  pada  sektor perekonomian.
Kata kunci: putusan mahkamah konstitusi; cidera janji; jaminan fidusia.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702

## A. Pendahuluan
Pasal  15  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  Undang-undang  No  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia  telah  diajukan  pengujiannya  terhadap  UUD  1945.  Permohonan  pengujian  terhadap Pasal  tersebut  diajukan  oleh  Aprilliani  Dewi  dan  Suri  Agung  Prabowo  selaku  debitur  dalam eksekusi  jaminan  fidusia.  Permohonan  pengujian  tersebut  dikabulkan  sebagian  dan  telah diputus Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Januari 2020. Putusan tersebut tentunya memiliki implikasi  baik  itu  secara  yuridis  maupun  terkait  dengan  sektor  perekonomian  yang berhubungan dengan fidusia sendiri.
Polemik  antara  debitur  dan  kreditur  dalam  hal  eksekusi  objek  jaminan  fidusia  memang dalam  kenyataannya  sering  terjadi.  Kreditur  melakukan  sendiri  penyitaan  atas  benda  yang menjadi  objek  jaminan  fidusia  tanpa  melalui  Pengadilan  Negeri,  misalnya  dengan  menyuruh pegawainya  yang  bertugas  sebagai  juru  tagih  untuk  melakukan  perampasan  atau  penyitaan objek  jaminan  fidusia.  Berlakunya  ketentuan  Pasal  15  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan kesempatan kepada kreditur untuk melakukan  perbuatan-perbuatan  atau  paling  tidak  menafsirkan  sendiri  perihal  ‘cidera  janji’, sehingga dapat memiliki potensi tindakan sewenang-wenang dalam melakukan eksekusi objek jaminan  fidusia.  Pada  dasarnya  jaminan  merupakan  kebutuhan  kreditur  untuk  memperkecil risiko jika seandainya debitor tidak mampu menyelesaikan semua kewajiban yang timbul dari utang  atau kredit  yang telah dikeluarkannya  (Harun, 2010).  Disediakannya ketentuan jaminan kebendaan  ini,  sebenarnya  secara  implisit  pembentuk  Undang-undang  berpesan  kepada  para pelaku ekonomi, bahwa kalau memberikan kredit (asal kata credere yang berarti kepercayaan), janganlah hanya didasarkan pada kepercayaan belaka  (Ester, 2018).
Pendaftaran  jaminan  fidusia  merupakan  pemenuhan  asas  publisitas.  Penerapan  asas publisitas  jaminan  fidusia  diatur  dalam  Pasal  11  Ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  42  Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan: “Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”. Berkenaan dengan tata cara pendaftaran jaminan fidusia secara online , pada tanggal 6 April 2015 diundangkan Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang menggantikan Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Sadiqah, 2017). Dalam sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan  oleh  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  mencantumkan  irah-irah  “Demi  Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, irah-irah tersebut memberikan kekuatan eksekutorial terhadap  objek  jaminan  fidusia  seperti  layaknya  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan hukum tetap (Rustam, 2017).
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Dalam  hukum  perjanjian  apabila  debitur  tidak  memenuhi  isi  perjanjian  atau  tidak melakukan  hal-hal  yang  telah  diperjanjikan,  maka  debitur  tersebut  telah  wanprestasi  dengan segala  akibat  hukumnya  (Prajitno,  2010).  Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang Jaminan  Fidusia  tidak  mengenal  istilah  wanprestasi,  melainkan  menggunakan  istilah  Cidera Janji  (Kamelo,  2004).  Istilah  Cidera  Janji  dalam  perjanjian  kredit  dapat  dikatakan  sebagai penyebab kredit macet atau kredit bermasalah. Pasal 15 ayat (3) Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.
Berdasarkan  dari  uraian  latar  belakang  tersebut  di  atas,  maka  permasalahan  dalam penelitian  ini  dapat  dirumuskan  sebagai  berikut  :  bagaimana  penafsiran  mahkamah  konstitusi terhadap  cidera  janji  terkait  eksekusi  objek  jaminan  fidusia,  dan  bagaimana  implikasi  dari putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019
Untuk  menghindari  plagiarism  dalam  penulisan  artikel  jurnal  ini,  penulis  menyajikan beberapa jurnal yang memiliki sedikit kemiripan dengan artikel ini.
Artikel jurnal yang ditulis oleh Retno Puspo Dewi dengan judul “Kekuatan Eksekutorial Sertipikat  Jaminan  Fidusia  Berdasar  Undang-undang  No.  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan Fidusia”.  Dalam  artikel  tersebut  lebih  fokus  membahas  mengenai  bagaimana  kekuatan eksekutorial  sertipikat  jaminan  fidusia  berdasar  Undang-undang  No.  42  Tahun  1999  tentang jaminan fidusia (Dewi, Retno Puspo., Saptanti, Nor., & Purwadi, 2017).
Selanjutnya  artikel  jurnal  yang  ditulis  oleh  Aprilianti  dengan  judul  “Fungsi  Sertifikat Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”. Artikel tersebut membahas mengenai bagaimanakah fungsi sertifikat  jaminan fidusia menurut Undang-undang no. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dalam perjanjian kredit (Aprilianti, 2010).
Kemudian  artikel  jurnal  yang  ditulis  oleh  Diah  Sulityani  Ratna  Sediati  dengan  judul “Implikasi  UU  No.  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  Terhadap  Perlindungan  Hukum Bank  Sebagai  Kreditor”.  Dalam  artikel  tersebut  lebih  fokus  membahas  implikasi  Undang- undang  No.  42  tahun  1999  tentang  jaminan  fidusia  dapat  memberikan  perlindungan  hokum bagi bank selaku kreditor, system pendaftaran jaminan fidusia menurut Undang-undang no. 42 tahun 1999 dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan pihak ketiga, dan kendala yang berpengaruh terhadap kepercayaan dunia usaha sehubungan dengan pelaksanaan Undang-undang no. 42 tahun 1999 khususnya bagi bank selaku kreditor (Sediati, 2010).
Artikel  jurnal  yang  ditulis  ini  memiliki  perbedaan  dengan  beberapa  artikel  jurnal  yang telah  disebutkan  di  atas.  Artikel  jurnal  ini  lebih  fokus  membahas  mengenai  bagaimana
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
penafsiran  mahkamah  konstitusi  terhadap  cidera  janji  terkait  eksekusi  objek  jaminan  fidusia, dan bagaimana implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi  (Marzuki,  2010). Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  penelusuran  kepustakaan. Sumber  data  penelitian  meliputi  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan hukum  primer  yaitu  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No  18/PUU-XVII/2019  dan  Undang- undang  No  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia.  Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan hukum  yang  terdiri  atas  buku-buku  teks  yang  ditulis  para  ahli  hukum,  jurnal-jurnal  hukum, pendapat  para  sarjana  dan  hasil  simposium  yang  relevan  dengan  penelitian  ini.  Penelitian  ini menggunakan  metode  analisis  deskriptif  kualitatif.  Deskripsi  atau  pemaparan  merupakan kegiatan  menentukan  isi  aturan  hukum  setepat  mungkin,  sehingga  kegiatan  mendeskripsikan tersebut dengan sendirinya mengandung kegiatan interpretasi  (Utama, 2000).

## C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
1. Penafsiran  Mahkamah  Konstitusi  Terhadap  Cidera  Janji  Terkait  Eksekusi  Objek Jaminan Fidusia
Kasus posisi pengujian  Pasal 15 ayat (3) Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan  Fidusia  adalah  bermula  dari  Aprilliani  Dewi  dan  Suri  Agung  Prabowo  (pemohon pengujian)  melakukan  Perjanjian  Pembiayaan  Multiguna  atas  pembelian  satu  unit  mobil Toyota  Alphard  V  Model  2.4  A/T  2004  pada  PT.  Astra  Sedaya  Finance  (ASF)  senilai Rp222.696.000 dengan cicilan selama 35 bulan dengan terhitung sejak 18 November 2016. Selama  18  November  2016  sampai  dengan  18  Juli  2017,  pemohon  telah  membayarkan angsuran  secara  taat.  Pada  10  November  2017,  PT  ASF  mengirim  perwakilan  untuk mengambil kendaraan pemohon dengan dalil cidera janji. Atas perlakuan tersebut, pemohon mengajukan  perkara  ke  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  pada  24  April  2018  dengan gugatan perbuatan melawan hukum dengan nomor registrasi perkara 345/PDT.G/2018/PN.jkt.Sel. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Januari 2019 mengabulkan  gugatan  dengan  menyatakan  putusan  bahwa  PT  ASF  telah  melakukan perbuatan melawan hukum.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Pasca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian pada 11 Januari 2019, PT ASF  kembali  melakukan  penarikan  paksa  kendaraan  pemohon  dengan  disaksikan  pihak kepolisian.  Atas  perlakuan  paksa  tersebut,  pemohon  menilai  PT  ASF  telah  berlindung  di balik Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia  mengenai  kekuatan  eksekutorial  jaminan  fidusia.  Padahal,  putusan  Pengadilan Negeri  Jakarta  Selatan  tersebut  berkedudukan  lebih  tinggi  dari  Undang-undang  Nomor  42 Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia.  Dengan  demikian,  para  pemohon  pun  berpendapat bahwa tidak ada alasan paksa yuridis apapun bagi pihak PT ASF untuk melakukan tindakan paksa termasuk atas dasar Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3)  Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia .
Para  Pemohon  menilai  perlindungan  hak  milik  pribadi,  kehormatan,  harkat,  dan martabat  yang  dijamin  oleh UUD 1945 telah dilanggar dengan berlakunya ketentuan Pasal 15  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia yang  memberikan  kesempatan  kepada  penerima  fidusia  untuk  melakukan  perbuatan- perbuatan  atau  paling  tidak  menafsirkan  Pasal  15  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  Undang-undang Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  sehingga  bertindak  sewenang-wenang dengan  menindas  harkat  dan  martabat  serta  kehormatan  Para  Pemohon.  Secara mutatis mutandis kerugian  konstitusional  yang  dialami  para  Pemohon  bersifat  spesifik  dan  aktual sekaligus kerugian yang dialami para Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (kausalitas) dengan  berlakunya  ketentuan  pasal  yang  dimohonkan  pengujian  ( vide Putusan  MK  No 18/PUU-XVII/2019, hal 7).
Pemohon  beranggapan  bahwa  kekuasaan  yang  berlebihan  dan  tanpa  kontrol mekanisme  hukum  yang  sewajarnya,  dengan  menyetarakan  kedudukan  Sertifikat  Jaminan Fidusia dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, telah mengakibatkan tindakan sewenang-wenang  Penerima  Fidusia  untuk  melakukan  eksekusi  terhadap  objek  jaminan fidusia,  bahkan  dengan  menghalalkan  segala  macam  cara  serta  tanpa  melalui  prosedur hukum  yang  benar.  Pasal  15  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999 tentang Jaminan Fidusia dianggap pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 ( vide Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019, hal 72).
Mahkamah  Konstitusi  dalam  Putusan  No  18/PUU-XVII/2019  memberikan  amar putusan bahwa ( vide Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019, hal 125-126):
1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
2) Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  168,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3889)  sepanjang  frasa  “kekuatan eksekutorial”  dan  frasa  “sama  dengan  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum tetap”  bertentangan  dengan  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  tidak  dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan  debitur  keberatan  menyerahkan  secara  sukarela  objek  yang  menjadi  jaminan fidusia,  maka  segala  mekanisme  dan  prosedur  hukum  dalam  pelaksanaan  eksekusi Sertifikat  Jaminan  Fidusia  harus  dilakukan  dan  berlaku  sama  dengan  pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
3) Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  168,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3889)  sepanjang  frasa  “cidera  janji” bertentangan  dengan  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  tidak  dimaknai  bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan  antara  kreditur  dengan  debitur  atau  atas  dasar  upaya  hukum  yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.
4) Menyatakan  Penjelasan  Pasal  15  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999 tentang  Jaminan  Fidusia  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor 168,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3889)  sepanjang  frasa “kekuatan  eksekutorial”  bertentangan  dengan  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur  keberatan  menyerahkan  secara  sukarela  objek  yang  menjadi  jaminan  fidusia, maka  segala  mekanisme  dan  prosedur  hukum  dalam  pelaksanaan  eksekusi  Sertifikat Jaminan  Fidusia  harus  dilakukan  dan  berlaku  sama  dengan  pelaksanaan  eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
5) Memerintahkan  pemuatan  putusan  ini  dalam  Berita  Negara  Republik  Indonesia sebagaimana mestinya;
6) Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 mempertimbangkan asas  kepastian  hukum  dan  keadilan  yang  menjadi  syarat  fundamental  berlakunya  sebuah norma  dari  Undang-undang,  dalam  konteks  Undang-undang  No  42  Tahun  1999  tentang Jaminan  Fidusia,  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  para  pihak  yang  menjadi subjek  hukum  dan  objek  benda  yang  menjadi  jaminan  dalam  perjanjian  Jaminan  Fidusia tersebut.  Mengenai  permasalahan  konstitusionalitas  Pasal  15  ayat  (2)  Undang-undang  No 42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  ,  Mahkamah  Konstitusi  berpendapat  bahwa  ( vide Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019, hal 117-118):
“Aspek  konstitusionalitas  yang  terdapat  dalam  norma  Pasal  15  ayat  (2)  UU  42/1999 tidak  mencerminkan  adanya  pemberian  perlindungan  hukum  yang  seimbang  antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia dan juga objek yang menjadi Jaminan Fidusia,  baik  perlindungan  hukum  dalam  bentuk  kepastian  hukum  maupun  keadilan. Sebab, dua elemen mendasar yang terdapat dalam pasal a quo , yaitu “titel eksekutorial”
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
maupun “dipersamakannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, berimplikasi dapat langsung dilaksanakannya eksekusi yang seolah-olah sama  dengan  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  oleh penerima fidusia (kreditur) tanpa perlu meminta bantuan pengadilan untuk pelaksanaan eksekusi.  Hal  tersebut  menunjukkan,  di  satu  sisi,  adanya  hak  yang  bersifat  eksklusif yang  diberikan  kepada  kreditur  dan,  di  sisi  lain,  telah  terjadi  pengabaian  hak  debitur yang  seharusnya  juga  mendapat  perlindungan  hukum  yang  sama,  yaitu  hak  untuk mengajukan/mendapat kesempatan pembelaan diri atas adanya dugaan telah cidera janji (wanprestasi)  dan  kesempatan  mendapatkan  hasil  penjualan  objek  jaminan  fidusia dengan harga yang wajar.”
Berkenaan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut, perihal tidak adanya perlindungan  hukum  yang  seimbang  kepada  kreditur  dan  debitur  dalam  perjanjian  fidusia, maka  penting  untuk  mengaitkan  hal  tersebut  dengan  prinsip  adanya  penyerahan  hak  milik objek jaminan fidusia dari debitur selaku pemberi  fidusia kepada kreditur selaku penerima fidusia.  Dengan  kata  lain,  disetujuinya  substansi  perjanjian  demikian  oleh  para  pihak sesungguhnya secara terselubung berlangsung dalam “keadaan tidak bebas secara sempurna dalam berkehendak,” khususnya pada pihak debitur (pemberi  fidusia). Padahal,  kebebasan kehendak  dalam  sebuah  perjanjian  merupakan  salah  satu  syarat  yang  fundamental  bagi keabsahan sebuah perjanjian ( vide Pasal 1320 KUHPerdata).
Mahkamah  Konstitusi  dalam  putusannya  mencermati  juga  ternyata  ketentuan  yang diatur dalam norma Pasal  15 ayat  (3)  Undang-undang No  42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia  merupakan  lanjutan  dari  ketentuan  yang  diatur  dalam  norma  Pasal  15  ayat  (2) Undang-undang  No  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  yang  secara  substansi merupakan  konsekuensi  yuridis  akibat  adanya  “titel  eksekutorial”  dan  “dipersamakannya sertifikat  jaminan  fidusia  dengan  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum  tetap”  sebagaimana  substansi  norma  yang  terkandung  dalam  Pasal  15  ayat  (2) Jaminan Fidusia. Berkaitan dengan norma Pasal  15 ayat (3)  Undang-undang No 42 Tahun 1999  tentang  Jaminan  Fidusia  ,  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  ( vide Putusan  MK  No 18/PUU-XVII/2019, hal 119):
“Bahwa substansi norma dalam Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 berkaitan dengan adanya unsur  debitur  yang  “cidera  janji”  yang  kemudian  memberikan  hak  kepada  penerima fidusia  (kreditur)  untuk  menjual  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  atas kekuasaannya  sendiri.  Persoalannya  adalah  kapan  “cidera  janji”  itu  dianggap  telah terjadi  dan  siapa  yang  berhak  menentukan?  Inilah  yang  tidak  terdapat  kejelasannya dalam  norma  Undang-undang a  quo .  Dengan  kata  lain,  ketiadaan  kejelasan  tersebut membawa  konsekuensi  yuridis  berupa  adanya  ketidakpastian  hukum  perihal  kapan sesungguhnya pemberi fidusia (debitur) telah melakukan “cidera janji”  yang berakibat timbulnya  kewenangan  yang  bersifat  absolut  pada  pihak  penerima  fidusia  (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur.”
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Mahkamah  Konstitusi  dalam  putusannya  menimbang  juga  ketentuan  yang  diatur dalam  norma  Penjelasan  Pasal  15  ayat  (2)  Undang-undang  No  42  Tahun  1999  tentang Jaminan Fidusia ( vide Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019, hal 122-123):
“Menimbang  bahwa  dengan  telah  dinyatakannya  inkonstitusional  terhadap  frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam norma Pasal 15 ayat (2) dan frasa “cidera janji” dalam norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999, meskipun Pemohon tidak memohonkan pengujian Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 namun dikarenakan pertimbangan Mahkamah berdampak terhadap  Penjelasan  Pasal  15  ayat  (2)  UU  42/1999,  maka  terhadap  frasa  “kekuatan eksekutorial”  dan  frasa  “sama  dengan  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum tetap” dalam Penjelasan  norma Pasal  15 ayat  (2) dengan sendirinya harus disesuaikan dengan  pemaknaan  yang  menjadi  pendirian  Mahkamah  terhadap  norma  yang  terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 dengan pemaknaan “terhadap jaminan fidusia yang tidak  ada  kesepakatan  tentang  cidera  janji  dan  debitur  keberatan  menyerahkan  secara sukarela  objek  yang  menjadi  jaminan  fidusia,  maka  segala  mekanisme  dan  prosedur hukum  dalam  pelaksanaan  eksekusi  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  harus  dilakukan  dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”, sebagaimana selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan perkara a  quo .  Oleh  karena  itu  tata  cara  eksekusi  sertifikat  jaminan  fidusia  sebagaimana  yang diatur dalam ketentuan lain  dalam  Undang-undang a quo , disesuaikan dengan Putusan Mahkamah a quo .”
Berdasarkan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut,  maka  Mahkamah  Konstitusi telah  melakukan  penafsiran  terhadap  cidera  janji  dalam  Pasal  15  ayat  (2)  dan  ayat  (3) Undang-undang  No  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia.  Dalam  hal  eksekusi  objek jaminan fidusia oleh kreditur, pemaknaan ‘cidera janji’ harus disepakati kedua belah pihak pemberi  hak  fidusia  (debitur)  dan  penerima  fidusia  (kreditur).  Sepanjang  pemberi  hak fidusia  (debitur)  telah  mengakui  adanya  “cidera  janji”  dan  secara  sukarela  menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi  penerima  fidusia  (kreditur)  untuk  dapat  melakukan  eksekusi  sendiri.  Namun,  apabila yang  terjadi  sebaliknya,  di  mana  pemberi  hak  fidusia  (debitur)  tidak  mengakui  adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan keberatan untuk  menyerahkan secara sukarela benda  yang menjadi  objek  dalam  perjanjian  fidusia,  maka  penerima  hak  fidusia  (kreditur)  tidak  boleh melakukan  eksekusi  sendiri,  melainkan  harus  mengajukan  permohonan  pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri.
2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019
Implikasi  yuridis putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah bahwa dalam pelaksanaan eksekusi  jaminan  fidusia,  pemaknaan  ‘cidera  janji’  harus  disepakati  kedua  belah  pihak. ‘Cidera janji’ tidak boleh ditafsirkan secara sepihak oleh kreditur. ‘Cidera janji’ harus dilihat
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
apakah ada keberatan di antara kedua belah pihak, karena selama ini cidera janji ditentukan sepihak  oleh  kreditur.  Jika  masih  ada  keberatan  pada  debitur,  maka  harus  mengikuti prosedur  hukum  yang  berlaku  yaitu  melakukan  gugatan  ke  pengadilan.  Hal  tersebut memberikan  perlindungan  hukum  kepada  debitur,  agar  kreditur  tidak  bertindak  sewenang- wenang dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia.
Penerima  Fidusia  (Kreditur)  dilarang  mengambil  paksa  objek  fidusia  dari  tangan Pemberi Fidusia (Debitur). Apabila hal tersebut dilakukan demikian oleh Penerima Fidusia (Kreditur)  maka  menurut  hukum,  Penerima  Fidusia  dapat  dianggap  telah  melakukan “perbuatan  main  hakim  sendiri”  ( eigenrichting )  yang  dilarang  oleh  Undang-undang  ( vide Putusan  MK  No  18/PUU-XVII/2019,  hal  95).  Hal  tersebut  sebagaimana  menurut  Sudikno Mertokusumo bahwa:
“Hukum  Acara  Perdata  mempunyai  pengertian  “peraturan  hukum  yang  mengatur bagaimana  caranya  menjamin  ditaatinya  hukum  perdata  materiil  dengan  perantara hakim.  Tuntutan  dalam  hal  ini  tidak  lain  adalah  tindakan  yang  bertujuan  memperoleh perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  pengadilan  untuk  mencegah ‘eigenrichting’ atau  tindakan  menghakimi  sendiri.  Tindakan  menghakimi  sendiri  merupakan  tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa  persetujuan  dari  pihak  lain  yang  berkepentingan,  sehingga  akan  menimbulkan kerugian. Oleh karena itu tindakan menghakimi  sendiri itu tidak dibenarkan dalam hal kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita (Mertokusumo, 2002).”
Eksekusi merupakan tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata (Kurniawan, 2013). Pengertian dan asas daripada eksekusi itu sendiri haruslah dilihat  dari  segi  fungsinya  untuk  memakai  eksekusi  secara  umum,  dan  kapan  tindakan eksekusi  merupakan  suatu  keharusan,  sebagaimana  dikemukakan  oleh  M.  Yahya  Harahap (2009) bahwa:
“Eksekusi  merupakan  tindakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  pengadilan  kepada  pihak yang  kalah  dalam  suatu  perkara,  merupakan  aturan  dan  tata  cara  lanjutan  proses pemeriksaan  perkara.  Oleh  karena  itu,  eksekusi  tiada  lain  dari  pada  tindakan  yang berkesinambungan  dari  keseluruhan  proses  hukum  acara  perdata.  Eksekusi  merupakan satu  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan  dari  pelaksanaan  tata  tertib  beracara  yang terkandung  dalam  HIR  atau  RBg.  Bagi  setiap  orang  yang  ingin  mengetahui  pedoman aturan  eksekusi,  harus  merujuk  dalam  aturan  perUndang-undangan  yang  diatur  dalam HIR atau RBg” (Harahap, 2009).
Jika  eksekusi  objek  jaminan  fidusia  dilaksanakan  tanpa  melibatkan  pihak  Pengadilan maupun juru sita, maka kreditur sudah tentu memikul resiko, bila ia melaksanakan haknya secara keliru dengan akibat bahwa kreditur memikul resiko tuntutan ganti rugi dari pemberi fidusia  (Satrio,  2002).  Mengenai  hal  perlindungan  hukumnya  kreditur  mendapat  kepastian hukum  mutlak saat  jaminan fidusia didaftarkan,  sebaliknya saat  kreditur  menyalahgunakan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
kewenangannya,  perlindungan  hukum  bagi  debitur  dapat  melalui  gugatan  secara  perdata maupun  pidana  (Manurung,  2015).  Apabila  ditelaah  dan  diteliti  secara  seksama  dalam Undang-undang  No  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  tidak  menyebutkan  eksekusi lewat  gugatan  ke  pengadilan,  tetapi  tentunya  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dapat menempuh prosedur eksekusi bisa lewat gugatan ke pengadilan. Sebagaimana Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan :
“Pengadilan dilarang menolak memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan  dengan  dalih  hukum  tidak  ada  atau  kurang  jelas,  melainkan  wajib  untuk memeriksa dan mengadilinya.”
Dalam  melakukan  esksekusi  jaminan  fidusia  pihak  kreditur  juga  diwajibkan  terlebih dahulu  mengajukan  permohonan  pengamanan  kepada  Polri.  Sejalan  dengan  pemenuhan tujuan  perlindungan  hukum  eksekusi  obyek  jaminan  fidusia  yaitu  keadilan  dan  kepastian hukum,  pemberian  bantuan  eksekusi  obyek  jaminan  Fidusia  telah  diatur  dalam  Pasal  2 Peraturan  Kapolri  No  8  Tahun  2011  tentang  Pengamanan  Eksekusi  Jaminan  Fidusia bertujuan:
a) Terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
b) Terlindunginya  keselamatan  dan  keamanan  Penerima  Jaminan  Fidusia,  Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.
Selain itu, somasi  merupakan langkah  yang wajib dilakukan oleh  Kreditur dalam hal Debitur  melakukan  “cidera  janji”  atau  “wanprestasi”  sebagaimana  hal  tersebut  ditentukan dalam Pasal 1238 KUH Perdata. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan.  Dan pengadilanlah  yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak (Salim, 2008).
Putusan  MK a  quo tentu  juga  menimbulkan  pro-kontra,  terutama  pada  implikasi yuridis pemahaman mengenai kekuatan titel eksekutorial terhadap kemungkinan meluasnya pengujian  terhadap  UU  Hak  Tanggungan.  Jika  pemahaman  serupa  digunakan  untuk melakukan pengujian terhadap UU Hak Tanggungan, tentu akan berimplikasi juga terhadap proses  bisnis  lelang,  karena  lelang  terhadap  objek  jaminan  Hak  Tanggungan  adalah dikategorikan  sebagai  Lelang  Eksekusi,  sebagaimana  Lelang  Eksekusi  jaminan  fidusia (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 2020).
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Selain itu, implikasi lainnya, pengadilan juga akan jauh lebih aktif karena banyaknya jumlah  perkara  jaminan  fidusia,  khususnya  bidang  juru  sita,  sehingga  para  Kreditur  akan mengeluarkan biaya atau ongkos  yang lebih mahal dan bersifat inefisien.  Pengadilan harus memiliki sumber daya yang cukup untuk mengurusi sengketa antara kreditur dan debitur ini. Oleh sebab itu diperlukan efisiensi penanganan sengketa di pengadilan antara kreditur dan debitur,  jika  nilai  jaminan  fidusianya  tidak  begitu  besar  (Huzaini,  2020).  Dengan  adanya keharusan menunggu putusan pengadilan  yang berkekuatan hukum  tetap, akan  ada potensi debitur yang sengaja mengulur waktu dengan menggunakan jalur pengadilan.
Di  sisi  lain,  selain  implikasi  yuridis,  Otoritas  Jasa  Keuangan  juga  menilai  terdapat implikasi yang perlu diantisipasi oleh industri, khususnya terhadap perekonomian, yaitu :
a) Potensi kenaikan suku bunga pembiayaan.
b) Rendahnya kepercayaan perusahaan pembiayaan kepada debitur.
c) Menurunnya penyaluran pembiayaan.
d) Terganggunya industri keuangan, karena putusan MK tersebut bukan hanya berpengaruh bagi  industri  pembiayaan,  tetapi  juga  industri  perbankan,  pegadaian,  hingga  teknologi finansial.
e) Terganggunya industri otomotif, karena menurunnya pembiayaan yang dapat berdampak pada perekonomian negara.
f) Berkurangnya kepercayaan investor terhadap sektor pembiayaan.
g) Pemerintah akan semakin sulit untuk meningkatkan ease of doing business . Hal tersebut kontraproduktif  dengan  agenda  untuk  mengundang  investasi  masuk  ke  Indonesia (Pratama, 2020).

## D. Simpulan
Terkait  cidera  janji  sebagai  dasar  eksekusi  obyek  jaminan  fidusia  yang  terdapat  dalam Pasal  15  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  Undang-undang  No  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia, Mahkamah Konstitusi  menafsirkan  yaitu Pertama, adanya cidera janji  tidak ditentukan secara sepihak  oleh  kreditur,  melainkan  atas  dasar  kesepakatan  antara  kreditur  dengan  debitur  atau atas  dasar  upaya  hukum  yang  menentukan  terjadinya  cidera  janji. Kedua, terhadap  objek jaminan  fidusia  yang  tidak  ada  kesepakatan  tentang  cidera  janji  dan  debitur  menolak menyerahkan, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi harus dilakukan  dan  berlaku  sama  dengan  pelaksanaan  eksekusi  putusan  pengadilan  yang  telah berkekuatan hukum tetap. Artinya, kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri, melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Implikasi  yuridis  penafsiran  Majelis  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  terkait  cidera  janji sebagai  dasar  eksekusi  obyek  jaminan  fidusia  adalah, Pertama, dalam  pelaksanaan  eksekusi jaminan  fidusia,  pemaknaan  ‘cidera  janji’  harus  disepakati  kedua  belah  pihak. Kedua, jika masih  ada  keberatan  pada  debitur,  maka  kreditur  harus  mengikuti  prosedur  hukum  yang berlaku yaitu melakukan gugatan ke pengadilan. Ketiga, potensi meluasnya pengujian terhadap UU  Hak  Tanggungan. Keempat, pengadilan  juga  akan  jauh  lebih  aktif  karena  banyaknya jumlah  perkara  jaminan  fidusia,  khususnya  bidang  juru  sita,  sehingga  para  Kreditur  akan mengeluarkan  biaya  atau  ongkos  yang  lebih  mahal  dan  bersifat  inefisien. Kelima, dengan adanya  keharusan  menunggu  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap,  akan  ada potensi  debitur  yang  sengaja  mengulur  waktu  dengan  menggunakan  jalur  pengadilan.  Selain implikasi  yuridis,  penafsiran Majelis  Hakim Mahkamah Konstitusi terkait cidera janji  sebagai dasar eksekusi obyek jaminan fidusia juga dapat berimplikasi pada sektor perekonomian.

## DAFTAR PUSTAKA
D.  Maryono,  and  M.  Azhar,  "Eksekusi  Putusan  Pengadilan  Hubungan  Industrial:  Beberapa Catatan  Masukan  RUU  Hukum  Acara  Perdata,"  Administrative  Law  &  Governance Journal,  vol.  1,  no.  3,  pp.  345  -  350,  Dec.  2018.  https://doi.org/10.14710/alj.v1i3.345  - 350
Harahap,  M.Y.  (2009).  Ruang  Lingkup  Permasalahan  Eksekusi  Bidang  Perdata.  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Harun, B. (2010). Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
Kamelo,  T.  (2006).  Hukum  Jaminan  Fidusia  Suatu  Kebutuhan  yang  Didambakan.  Bandung:
Penerbit Alumni.
Marzuki, P.M. (2010). Penelitian Hukum. Cetakan Keenam. Jakarta: Prenada Media Kencana. Mertokusumo,  S.  (2009).  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia.  Edisi  Kedelapan,  Yogyakarta:
Liberty.
Mertokusumo, S. (2002). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
Prajitno, A.A.A. (2010). Hukum Fidusia. Malang: Selaras.
Rustam, Riky. (2017). Hukum Jaminan. Yogyakarta: UII Press.
Salim H.S. (2009). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika.
Satrio,  J.  (2005).  Hukum  Jaminan  Hak  Jaminan  Kebendaan  Fidusia.  Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
Sidharta, B.A. (2000). Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Aprilianti. (2010). Fungsi Sertifikat Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan  Fidusia.  Fiat  Justisia  Jurnal  Ilmu  Hukum.  Vol.4,(No.3).  Retrieved  from https://jurnal.hukumonline.com/download/5cb49f3301fb73000e1c7808
Dewi,  Retno  Puspo.,  Saptanti,  Nor.,  &  Purwadi,  H.  (2017).  Kekuatan  Eksekutorial  Sertipikat Jaminan Fidusia Berdasar Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
Jurnal Repertorium.
Vol.IV,(No.1). Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/213284-kekuatan-eksekutorial-sertifikat- jaminan.pdf.
Ester,  Pangemanan  Gledi.  (2018).  Penilaian  Dan  Penetapan  Nilai  Taksasi  Objek  Jaminan Kredit  Bank  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak Tanggungan. Jurnal Lex Privatum. Vol.VI,(No.1), pp. 116-12.
Kurniawan,  Kukuh  Sugiarto.  (2013).  Prinsip  Hukum  Pengamanan  Eksekusi  Benda  Jaminan Fidusia  Oleh  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Jurnal  Rechtens.  Vol.2,(No.2 Desember), pp. 38-55.
Manurung,  Debora  R.  N.  N.  (2015).  Perlindungan  Hukum  Debitur  Terhadap  Parate  Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Vol.3,(Ed.2), pp 1-7.
Sadiqah,  R.  (2017).  Tinjauan  Yuridis  Pelaksanaan  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Jaminan Fidusia  Dan  Biaya  Pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia.  Diponegoro  Law  Journal. Vol.6,(No.1), pp. 2-14.
Sediati, D. S. R. (2010). Implikasi UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Terhadap Perlindungan  Hukum  Bank  Sebagai  Kreditor.  Masalah-Masalah  Hukum,  Jil.39,(No.1 Maret.
Retrieved from
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/11512/9743.
Utama, S. (2000). Teori Dan Riset Akuntansi Positif: Suatu Tinjauan Literatur. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia. Vol.XV,(No.1).
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847).
Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  157  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Dan  Biaya  Pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia,  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor  80  Dan  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5691.
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  08  Tahun  2011  Tentang Pengamanan  Eksekusi  Jaminan  Fidusia,  Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011 Nomor 360.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019.
Sumber Online:
Huzaini,  M.D.P.  (2020).  Advokat  Ini  Bicara  Soal  Dampak  Putusan  MK  tentang  Eksekusi
Jaminan Fidusia.
Retrieved
from
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e210756c2b40/advokat-ini-bicara-soal-dampak-putusan- mk-tentang-eksekusi-jaminan-fidusia/ .
Pratama,  W.P.  (2020,  Februari  10).  Putusan  MK  soal  Eksekusi  Objek  Fidusia,  Ini  7
Dampaknya bagi Perekonomian. Retrieved from
https://finansial.bisnis.com/read/20200210/89/1199588/putusan-mk-soal-eksekusi-objek-fidusia-ini-7- dampaknya-bagi-perekonomian .