## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 255-276 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

## LEGAL PROTECTION FOR STREET CHILDREN AS VICTIMS OF PHYSICAL VIOLENCE IN POSITIVE LAW AND ISLAMIC CRIMINAL LAW

## Desita Adinda Putri Lubis
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email: desitaadindaputri@gmail.com

## Syaddan Dintara Lubis
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: syaddandintaralbs@uinsu.ac.id Keywords : ABSTRACT Street Children, Islamic Law, Legal Protection This study aims to examine the legal protections afforded to children on the streets who have been victims of haram actions from both an Islamic and  a  positive  law  viewpoint.  Patient  samples  were  collected  from residents  of  Percut  Sei  Tuan  District  for  this  analysis.  A  variety  of institutions  and  members  of  the  community  were  interviewed  and observed in order to gather data using qualitative methodologies. Law 35 of 2014 provides legal protection for victims of unlawful actions who are minors living on the streets, according to study results. Also included in this statute are measures that govern the proper penalty for offenders. Islamic law, on the other hand, provides a holistic view of the problem of child trafficking by highlighting the significance of human values and fairness in providing protection for these children. The investigation's results shed light on the many legislative safeguards put in place to keep homeless and victimised children safe. In light of this, it is clear that this endeavour is crucial with respect to positive law and Islamic law. Kata kunci: ABSTRAK Anak Jalanan, Hukum Islam, Perlindungan Hukum Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  perlindungan  hukum  yang diberikan kepada anak jalanan yang menjadi korban tindakan haram baik dari  sudut  pandang  Islam  maupun  hukum  positif.  Sampel  pasien dikumpulkan dari warga Kecamatan Percut Sei Tuan untuk analisis ini.
Berbagai  lembaga  dan  anggota  masyarakat  diwawancarai  dan  diamati untuk mengumpulkan data dengan menggunakan metodologi kualitatif.
UU  35  Tahun  2014  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  korban perbuatan  melawan  hukum  yaitu  anak  di  bawah  umur  yang  hidup  di jalanan, menurut hasil kajian. Juga termasuk dalam undang-undang ini adalah  langkah-langkah  yang  mengatur  hukuman  yang  tepat  bagi pelanggar.  Hukum  Islam,  sebaliknya,  memberikan  pandangan  holistik terhadap  masalah  perdagangan  anak  dengan  menekankan  pentingnya nilai-nilai  kemanusiaan  dan  keadilan  dalam  memberikan  perlindungan terhadap  anak-anak  tersebut. Hasil  investigasi  ini  menjelaskan  banyak perlindungan legislatif yang diterapkan untuk menjaga keamanan anak- anak tunawisma dan korban. Mengingat hal ini, jelas bahwa upaya ini sangat penting dalam kaitannya dengan hukum positif dan hukum Islam.
Diterima : 24 Juli 2024; Direvisi : 2 Agustus 2024; Disetujui : 14 Agustus  2024; Tersedia online : 14 Agustus 2024

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 255-276 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
How to cite: Desita Adinda Putri Lubis, Syaddan Dintara Lubis, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”, BUSTANUL  FUQAHA:  Jurnal  Bidang  Hukum  Islam Vol.  5,  No.  2  (2024):  255-276.  doi: 10.36701/bustanul.v5i2.1643.

## PENDAHULUAN
Anak-anak negara mewakili generasi mendatang dan sumber daya manusia masa depan bangsa, serta berperan sebagai katalisator pembangunan jangka panjang bangsa. Perlindungan legislatif yang ada memastikan bahwa hak-hak setiap anak ditegakkan, dan setiap anak mempunyai kesempatan yang sama untuk mencapai potensi akademis, sosial, emosional, dan fisiknya secara penuh. Menurut revisi definisi dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dan UU Nomor 23 Tahun 2002, perlindungan anak adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak. Sejalan dengan gagasan martabat  manusia,  kegiatan  ini  mencakup  peningkatan  kondisi  kehidupan  dengan  cara yang  terhormat,  serta  pertumbuhan,  perkembangan,  dan  keterlibatan  aktif.  Untuk mengklasifikasikan  anak  di  bawah  umur  dapat  mengacu  pada  persyaratan  Undang- Undang 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang perlindungan anak. Remaja didefinisikan oleh undang-undang sebagai setiap orang yang belum berusia minimal 18 tahun, termasuk anak yang belum dilahirkan. 1
Anak  jalanan  merupakan  individu  yang  tidak  mempunyai  orang  tua,  wali,  atau saudara kandung sehingga mengakibatkan kondisinya tanpa dukungan keluarga. 2 Anak- anak muda ini hidup sebagai tunawisma di jalanan, dan mereka tidak menerima bantuan atau  dukungan  apa  pun  sampai  mereka  benar-benar  tidak  berdaya.  Penyebab  utama banyaknya  anak  jalanan,  khususnya  di  perkotaan,  adalah  kesenjangan  pembangunan ekonomi. 3
Karena  tanggung  jawab  negara  untuk  melindungi  hak-hak  anak,  prevalensi kekerasan terhadap anak, terutama mereka yang hidup di jalanan, telah menjadi fenomena sosial yang signifikan. Namun kejadian ini kurang memiliki pertimbangan hukum yang cukup untuk menjamin perlindungan hak-hak anak dan kemampuannya untuk menjalani kehidupan yang terhormat sebagai anggota masyarakat . 4 Oleh karena itu, penting untuk melakukan upaya perlindungan untuk menjamin kesejahteraan anak dan pemenuhan hak- hak mereka, sekaligus menghilangkan segala bentuk prasangka.
Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa aparat penegak hukum dan pemerintah mengabaikan  masalah  kekerasan  remaja  jalanan  di  Distrik  Percut  Sei  Tuan.  Hal  ini menjadi bukti konklusif bahwa terjadinya kekerasan terhadap anak jalanan memang benar adanya 5 .  Pemerintah  memang  telah  mengeluarkan  undang-undang  untuk  mengurangi terjadinya kejahatan terhadap anak. Meskipun demikian, perhatian terhadap kasus-kasus
1 Esterina  Fransi  Rompas,  “Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Penelantaran  Anak Menurut  Uu  No.  23  Tahun  2002  Jo  Uu  Ri  No.  35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak,” Lex Administratum 5, no. 2 (2017).
2 Badrus  Zaman,  “Pendidikan  Akhlak  Pada  Anak  Jalanan  Di  Surakarta,” Jurnal  Ispirasi:  Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam 2, no. 2 (2019).
3 Ibid, Badrus Zaman…
4 Desi  H L Desi Hl, “Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara” (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022).
5 Nani  Widya  Sari,  “Melindungi  Hak  Anak  Dari  Tindakan Kekerasan  dan  Sanksi  Hukumannya,” Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keailan 7, no. 2 (2020).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 255-276 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
kekerasan terhadap anak, khususnya di Distrik Percut Sei Tuan, masih kurang, meskipun mereka telah berupaya keras. Akibatnya, banyak anak-anak yang hidup di jalanan terus mengalami kekerasan.
Mengingat umat Islam merupakan mayoritas di negara ini, tidak mengherankan jika Islam adalah agama suci yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum Islam. Untuk menciptakan undang-undang dan kebijakan yang akan melindungi anak-anak yang hidup di  jalanan  dari  bahaya  dalam  jangka  panjang,  pemerintah  harus  terlebih  dahulu melakukan analisis mendalam terhadap hukum Islam. Umat Islam di seluruh dunia sangat peduli  terhadap  anak-anak  dan  menginginkan  yang  terbaik  bagi  mereka.  Islam mempunyai keyakinan bahwa anak merupakan anugerah dari Allah SWT yang diberikan kepada  orang-orang  yang  memujanya,  dalam  ajaran  Islam,  anak  biasanya  dianggap sebagai  individu  yang  belum  mencapai  usia  baligh  atau  dewasa,  dan  ini  umumnya mencakup anak-anak hingga usia sekitar 15 tahun. Sementara itu, dalam konteks hukum Indonesia,  anak  didefinisikan  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan. 6 Namun  demikian,  untuk  menghindari risiko  anak-anak  ini  mengalami  penelantaran,  penting  untuk  memberikan  mereka perawatan  dan  perlindungan  yang  cukup.  Anak-anak  dianggap  rapuh  karena ketergantungannya pada kehendak Tuhan atas keberadaannya. Dari sudut pandang Islam, anak  dipandang  memiliki  kehidupan  yang  bermartabat  dan  mempunyai  peran  penting dalam menjamin kelangsungan generasi penerus bangsa.
Sejak lahir, sudah menjadi prinsip dasar Islam untuk menjamin perlindungan hak- hak  anak.  Pentingnya  memberikan  anak-anak  kesempatan  untuk  berkembang  dalam lingkungan  yang  aman  sementara  mereka  berada  di  bawah  pengawasan  orang  tua ditegaskan dalam hal ini 7 , sejalan dengan pendapat Hannah Arendt (filosof politik), beliau menutukan  jika  hak  anak  untuk  identitas  dan  pengakuan  dalam  masyarakat  sebagai bagian  dari  martabat  manusia.  Menurutnya,  pengakuan  sosial  dan  hak  untuk  memiliki identitas  yang  jelas  merupakan  elemen  penting  dalam  perkembangan  individual  dan sosial  anak. 8 Peran  orang  tua  mencakup  melindungi  anak-anak  mereka,  menawarkan dukungan pendidikan, menjamin kesejahteraan dan akses terhadap keadilan, menerima rasa hormat dan kasih sayang, dan menjamin hak mereka untuk terlibat dalam permainan. Dalam Q.S. al-Nisa (4) ayat 9, Allah Swt. berfirman,
اوُلوُقَ يْلَو ََّللَّا اوُقَّ تَ يْلَ ف ْمِهْيَلَع اوُفاَخ اًفاَعِض ًةَّيِ رُذ ْمِهِفْلَخ ْنِم اوُكَرَ ت ْوَل َنيِذَّلا َشْخَيْلَو اًديِدَس  ًلًْوَ ق Terjemahnya: “Dan  hendaklah  takut  kepada  Allah  orang-orang  yang  seandainya  meninggalkan dibelakang  mereka  anak-anak  yang  lemah,  yang  mereka  khawatir  terhadap (kesejahteraan)  mereka.  Oleh  sebab  itu  hendaklah  mereka  bertakwa  kepada  Allah  dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. 9
6 Muhammad  Julijanto, Membangun  Keberagamaan  Mencerahkan  Dan  Mensejahterakan (Deepublish, 2015).
7 Jamilia Susanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Medina-Te: Jurnal Studi Islam 12, no. 2 (2016): 109–24.
8 Yosef Keladu, “Hannah Arendt dan Konsep Politik Sebagai Ruang ‘Di-Antara’ Manusia: Refleksi untuk Konteks Indonesia,” POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik 14, no. 2 (2023).
9 “Q.S An-Nisa’ [4]: 9,” n.d.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 255-276 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Dengan  membaca  teks  ini,  kita  terdorong  untuk  menyadari  pentingnya memberikan perlindungan yang memadai bagi generasi muda yang memiliki kerentanan dan kerapuhan, serta pentingnya menjaga kesejahteraan mereka. Dalam Q.S. al-Isra (17) ayat 31, Allah Swt. berfirman,
ِبَك اً  ْطِخ َناَك ْمُهَلْ تَ ق َّنِإ ۚ ْمُكَّيَِّإَو ْمُهُ قُزْرَ ن ُنَّْنَّ ۖ ٍقََٰلْمِإ َةَيْشَخ ْمُكَدََٰلْوَأ ۟آوُلُ تْقَ ت  َلًَو اًير Terjemahnya: “Dan janganlah kamu membunuh anak – anakmu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. 10
Sangat  penting  bagi  kita  untuk  menjamin  keselamatan  dan  kesejahteraan  anak- anak,  dan  ayat  ini  memperjelas  bahwa  hal  tersebut  dilarang  keras.  Sebagaimana disampaikan  pada  pendahuluan,  penulis  menguraikan  hal-hal  berikut  yang  menjadi kesulitan  dalam  penelitian  ini:  Bagaimana  ketentuan  hukum  perlindungan  hak  anak jalanan  dalam  melindungi  anak  jalanan  sebagai  korban  korban  tindak  pidana?. Bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  anak  jalanan  sebagai  korban  tindak  pidana dalam hukum positif dan hukum pidana Islam?. Bagaimana upaya LPA Kabupaten Deli Serdang  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  anak  jalanan  yang  menjadi korban kekerasan fisik?
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk  mengidentifikasi,  berdasarkan hukum positif  dan  hukum  pidana  Islam,  perlindungan  hukum  khusus  yang  diberikan  kepada anak-anak yang hidup di jalanan yang menjadi korban kejahatan. Di luar itu, kami ingin mengetahui  sejauh  mana  kinerja  Lembaga  Masyarakat  Lokal  (LPA)  Kabupaten  Deli Serdang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak korban kekerasan dan penelantaran yang hidup di jalanan. 11
Penelitian  mengenai  subjek  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Jalanan Sebagai  Korban  Tindak  Pidana  Kekerasan  Fisik  Dalam  Hukum  Positif  Dan  Hukum Pidana Islam (Studi Kasus LPA Kabupaten Deli Serdang) membuahkan ide awal penulis. Penelitian  ini  berbeda  secara  signifikan  dari  penelitian  sebelumnya  yang  ditulis  oleh penulis lain dalam hal-hal utama:
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Jalanan  Dalam  Prespektif  Hukum  Positif Dan  Hukum  Islam  (Studi  Kasus  Pada  Yayasan  Madinatunajjah  Kota  Cirebon),  oleh sugianto  Tulisan  ini  mengkaji  peran  pemerintah  dan  lembaga  daerah  dalam  mengatasi permasalahan anak jalanan. Yayasan Madinatunajjah di Cirebon fokus utamanya adalah memberikan  keamanan  dan  pengasuhan  bagi  anak-anak  di  kota  tersebut.  Yayasan Madinatunajjah  terbukti  memiliki  peran  penting  dalam  memberikan  dukungan komprehensif  kepada  anak  jalanan  di  kota  Cirebon.  Dukungan  tersebut  mencakup beberapa aspek seperti bimbingan moral, pendidikan, etika, pengembangan keterampilan, dan jenis pembelajaran lainnya.
Perlindungan  Hak  Anak  Jalanan  Sebagai  Korban  Penelantaran,  oleh  Debby Fitrian  Surya  Laksmana  dan  Anang  Dony  Irawan  kajian  ini  mendalami  peraturan perundang-undangan  yang  melindungi  anak  terlantar  dan  anak  jalanan,  khususnya melihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penelitian ini juga mencakup
10 “Q.S Al-Isra’ [17] : 31,” n.d.
11 Ridho Mubarak, “Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan,” 2011.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 255-276 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
cara-cara  untuk  melindungi  hak-hak  hukum  anak-anak  yang  menjadi  tunawisma  atau terlantar.
Perlindungan  Anak  Dalam  Perspektif  Islam,  oleh  muhammad  zaki  tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  anak  melalui  kacamata  Islam,  khususnya  melihat hak-hak orang tua dan pendekatan Islam terhadap perlindungan anak. Berdasarkan hasil penelitian  tersebut,  anak  perlu  diberikan  perlindungan  oleh  keluarga,  masyarakat,  dan negara, sejalan dengan prinsip akidah Islam.
Penelitian  ini  menunjukkan  kesamaan  dalam  kaitannya  dengan  topik  yang dibahas,  termasuk  fakta  bahwa  kedua  penelitian  tersebut  berkonsentrasi  pada perlindungan  anak.  Di  sisi  lain,  fokus  penelitian  ini  sangat  berbeda  dengan  penelitian pendahulunya.  Dengan  menggunakan  hukum  pidana  Islam  dan  hukum  positif  sebagai lensa,  penelitian  ini  berupaya  mengidentifikasi  perlindungan  hukum  yang  diberikan kepada anak-anak yang mengalami tunawisma. Penelitian di Deli Serdang akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian empiris.
Penelitian  yuridis  empiris  dilaksanakan  oleh  penyidik  dalam  penyelidikan  ini untuk  memperoleh  data.  Penelitian  lapangan,  yang  disebut  juga  penelitian  yuridis empiris, merupakan salah satu bidang tersendiri dalam bidang hukum sosiologi. Kajian semacam  ini  mengkaji  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  berkaitan  dengan  kehidupan individu dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya. 12 Dengan kata lain, penelitian yuridis empiris melibatkan pemeriksaan terhadap peristiwa atau situasi aktual yang terjadi dalam masyarakat untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan fakta dan data yang diperlukan. Di LPA Kabupaten Deli Serdang sedang dilakukan penyelidikan. Data primer  dan  sekunder  adalah  dua  jenis  informasi  utama  yang  dikumpulkan  untuk penelitian  ini.  Wawancara,  catatan,  dan  observasi  langsung  adalah  tiga  andalan pengumpulan data dalam komunitas ilmiah. Menganalisis data berarti memilih data mana yang  akan  dipelajari,  mengumpulkan  dan  mengatur  data  tersebut  dalam  format terstruktur, dan menarik kesimpulan dari temuan tersebut.

## PEMBAHASAN

## Ketentuan Hukum Perlindungan terhadap Anak Jalanan dan Hak-haknya sebagai Korban Tindak Pidana
Kementerian Sosial Indonesia mendefinisikan “anak jalanan” sebagai anak-anak di  bawah  usia  18  tahun  yang  dipaksa  bekerja  atau  berkeliaran  bebas  di  tempat-tempat umum. Kaesavari Selepeng, pakar di bidang anak jalanan, mengartikan mereka sebagai generasi muda yang banyak bermukim di ruang publik, misalnya jalanan. Lokasi-lokasi ini berfungsi sebagai tempat tinggal atau sarana mencari uang, dan kualitas hidup mereka sangat dipengaruhi oleh kondisi jalanan.
Putranto  dan  Dwi  Astuti  mendefinisikan  anak  jalanan  adalah  individu  berusia enam hingga lima belas tahun yang putus sekolah dan tidak tinggal bersama orang tuanya. Para  remaja  ini  juga  dikenal  karena  melakukan  pekerjaan  jalanan,  khususnya  di persimpangan  jalan  dan  tempat  umum  lainnya,  untuk  menghasilkan  pendapatan  atau mempertahankan diri. 13
12 Muhammad  Chairul  Huda  and  M  H  S  HI, Metode  Penelitian  Hukum  (Pendekatan  Yuridis Sosiologis) (The Mahfud Ridwan Institute, 2021).
13 Rifanto Bin Ridwan and Ibnor Azli Ibrahim, “Ahkam Al-Laqit: K Onsep Islam Dalam Menangani Anak Jalanan Di Indonesia,” Tsaqafah 8, no. 2 (2012): 311–30.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 255-276 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Tiga  kategori  berbeda  dari  anak-anak  yang  tinggal  di  jalanan  adalah  sebagai berikut:
1. Anak  jalanan on  the  street/road yaitu  anak-anak  ini  hanya  hadir  di  jalanan  dalam jangka waktu yang singkat dan tanpa motif lain.
2. Anak jalanan of the street/road yaitu anak-anak yang dibesarkan di jalanan, tanpa tempat  tinggal  tetap  dan  tanpa  kontak  dengan  keluarganya,  digolongkan  sebagai tunawisma.
3. Vulnerable to be steet children yaitu anak-anak yang berada dalam bahaya menjadi tunawisma atau yang mempunyai kapasitas untuk menjadi tunawisma atau rentan. Dengan mengamati  kehidupan generasi  muda yang hidup  di jalanan, kita dapat dengan  mudah  melihat  aspek-aspek  tertentu  dari  keberadaan  mereka.  Biasanya,  anak- anak yang hidup di jalanan memiliki ciri-ciri berikut: (1) Mengalokasikan waktu sekitar tiga hingga dua puluh empat jam setiap hari di tempat umum seperti jalan raya, pasar, toko, dan tempat hiburan; (2) Sebagian besar dari mereka berpendidikan rendah, sebagian besar tidak tamat sekolah dasar dan putus sekolah; (3) Sebagian besar dari mereka berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, mayoritas adalah penduduk perkotaan, dan sedikit yang memiliki latar belakang keluarga yang tidak jelas; (4) Berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi,  seperti  bekerja  di  sektor  perekonomian  informal.  Mengingat  ciri-ciri  yang disebutkan  di  atas  bersifat  umum,  maka  tidak  tepat  jika  kita  menyatakan  bahwa permasalahan anak yang hidup di jalanan merupakan fenomena yang unik. 14
Perbedaan  dapat  ditunjukkan  dengan  pemeriksaan  yang  lebih  empati  dan menyeluruh  terhadap  kehidupan  mereka.  Heterogenitas  ini  mungkin  disebabkan  oleh beberapa  variabel,  seperti  riwayat  keluarga,  durasi  tunawisma,  kondisi  perumahan, keputusan  kerja,  interaksi  antarpribadi,  dan  pendekatan  pengasuhan. 15 Tidak mengherankan jika generasi muda yang hidup di jalanan memiliki perilaku, kebiasaan, dan penampilan yang beragam. Terdapat beberapa penyebab yang berkontribusi terhadap permasalahan  anak  jalanan,  antara  lain:  (a)  Asal  muasal  kondisi  anak  jalanan  dapat disebabkan oleh berbagai kebijakan makro yang diambil di bidang sosial ekonomi; (b) Perubahan jumlah keluarga dan gaya hidup disebabkan oleh modernisasi, industrialisasi, migrasi, dan urbanisasi. Modifikasi ini menyebabkan penurunan tingkat bantuan sosial dan  perlindungan  yang  diterima  anak-anak;  (c)  Adanya  kekerasan  dalam  keluarga merupakan  faktor  substansial  yang  menyebabkan  anak  meninggalkan  keluarganya. Fenomena  ini  sering  terjadi  di  rumah-rumah  yang  mengalami  tekanan  finansial  yang signifikan dan memiliki banyak anggota keluarga;  (d) Akibatnya, anak-anak terdorong untuk  menghidupi  orang  tuanya  dengan  melakukan  pekerjaan  jalanan  karena  kesulitan ekonomi yang mereka hadapi; (e) Untuk melengkapi tanggung jawab yang diharapkan dapat dipenuhi oleh orang dewasa, orang tua mempekerjakan anak-anak mereka sebagai sarana  untuk  memberikan  dukungan  ekonomi  kepada  keluarga.  Tidak  diragukan  lagi bahwa situasi anak di bawah umur yang bertahan hidup di jalanan memerlukan tindakan segera dan mendesak. Hal ini disebabkan karena anak-anak yang hidup di jalanan lebih besar  kemungkinannya  menjadi  korban  kejahatan  dengan  kekerasan  yang  dapat
14 Sugianto  Sugianto,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Jalanan  Dalam  Prespektif  Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Yayasan Madinatunajjah Kota Cirebon),” De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah 5, no. 2 (2013).
15 Ramdhan  Gusli  Pratama,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kesejahteraan  Anak  Jalanan  Di Kabupaten Subang,” Law Enforcement: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2017): 61–73.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 255-276 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
menimbulkan  kerugian,  khususnya:  (1)  Penyerangan,  pelecehan,  dan  bentuk-bentuk agresi fisik lainnya, serta kecelakaan yang melibatkan kendaraan bermotor; (2) Kekerasan non-fisik,  seperti  stigma,  yaitu  penilaian  negatif  dari  masyarakat,  terutama  terhadap seseorang yang pernah melakukan tindakan kriminal. Selain itu, anak-anak yang hidup di jalanan  rentan  terhadap  berbagai  macam  pelanggaran,  termasuk  namun  tidak  terbatas pada:  pemerasan,  pemaksaan,  penyitaan  barang,  penangkapan,  penggusuran,  atau pengusiran, dan pemaksaan internal masyarakat.
Berikut adalah beberapa akibat dan ciri-ciri kekerasan yang mengklasifikasikan pelecehan yang dialami anak-anak tunawisma: (1) kekerasan tubuh adalah tindakan yang secara  sengaja  menyakiti  atau  menempatkan  seorang  anak  pada  situasi  yang  dapat menyebabkan luka pada tubuh. Indikasi penganiayaan semacam ini dapat diidentifikasi melalui beberapa manifestasi umum, termasuk memar, luka bakar, laserasi, luka tusuk, dan cedera fisik serupa lainnya; (2) Pelecehan psikologis, juga dikenal sebagai pelecehan mental,  mencakup  setiap  tindakan  yang  disengaja  atau  tidak  disengaja  yang  dilakukan oleh  individu  lain  yang  mengakibatkan  perasaan  tertekan,  gangguan,  atau  rendah  diri. Konsekuensinya,  kegiatan  ini  juga  mencakup  perilaku  yang  mencakup  kekerasan  baik fisik  maupun  psikis.  Tindakan-tindakan  ini  ditandai  dengan  menimbulkan  kerugian emosional seperti perasaan terluka, marah, sedih, jengkel, kecewa, atau takut, daripada menimbulkan  rasa  sakit  fisik;  (3)  Pelecehan  seksual.  Istilah  "pelecehan  seksual"  dapat didefinisikan sebagai terlibat dalam segala jenis interaksi seksual dengan seseorang yang tidak  memiliki  kapasitas  hukum  untuk  memberikan  izin  atau  secara  eksplisit  menolak memberikan persetujuan. Konsep ini mencakup aktivitas seksual antara anggota keluarga dekat,  seperti  orang  tua  dan  anak.  Istilah  ini  mencakup  aktivitas  seksual  tanpa memandang usia. 16
Lebih lanjut, korban penganiayaan mempunyai hak-hak yang unik dalam sistem peradilan pidana, yang dituangkan dalam KUHAP yang mengatur hak-hak korban tindak pidana yang masih di bawah umur. Hak-hak tersebut antara lain sebagai berikut:
1. Kewenangan untuk mengawasi tanggung jawab penuntut umum dan penyidik dalam peranannya masing-masing.
2. Hak-hak korban berkaitan dengan kredibilitas mereka sebagai saksi mata.
3. Jalan  sah  bagi  seseorang  untuk  memperbaiki  kerugian  finansial  yang  disebabkan oleh kejahatan dengan kekerasan.
4. Sebuah keluarga mempunyai hak prerogratif untuk memberikan persetujuan kepada polisi untuk melakukan otopsi atau menolak untuk memenuhi permintaan mereka. Hal  ini  mensyaratkan:  memenuhi  ketentuan  yang  tercantum  dalam  Pasal  2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak:
1. Anak-anak mempunyai hak untuk menerima kesejahteraan yang penuh kasih sayang, pengasuhan,  pengasuhan  yang  layak,  dan  bimbingan,  baik  mereka  dibesarkan  di dalam  keluarga  mereka  atau  dalam  lingkungan  pengasuhan  khusus  yang memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan alami mereka.
2. Anak-anak  mempunyai  hak  dasar  untuk  mengakses  layanan  yang  mendorong pengembangan keterampilan dan integrasi sosial sesuai dengan karakteristik budaya dan nasional negara mereka. Tujuan utamanya adalah agar anak-anak berkembang
16 Studi  Perlindungan,  Hukum  Korban,  and  Sistem  Peradilan, Perlindungan  Saksi  Dan  Korban , 2014.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 255-276 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
menjadi individu yang bertanggung jawab dan rajin dalam masyarakat.
3. Bahkan sebelum dilahirkan, anak berhak menerima perawatan dan perlindungan, dan hak ini berlanjut hingga mereka dilahirkan.
4. Segala  lingkungan  yang  dapat  membahayakan  perkembangan  anak  harus  segera disingkirkan dari jangkauan mereka secara permanen.
Menurut Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak, baik di dalam maupun di luar lembaga, anak yang menjadi korban atau  saksi  suatu  tindak  pidana  berhak  mendapat  bantuan  rehabilitasi  medis  dan  sosial. Hak-hak  tambahan,  seperti  hak  atas  rehabilitasi  psikiatris  dan  bantuan  media,  juga menjadi hak anak-anak yang diakui sebagai korban.

## Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  Jalanan  sebagai  Korban  Tindak  Pidana dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam
Korban  adalah  mereka  yang  mengalami  berbagai  bentuk  kerugian,  termasuk kerugian finansial atau tidak berwujud, serta cedera fisik atau psikologis. Korban adalah mereka  yang  pernah  mengalami  viktimisasi.  Kesusahan  juga  mungkin  dirasakan  oleh keluarga  korban.  Para  korban  dan  keluarga  mereka  memerlukan  perlindungan  hukum yang  komprehensif,  termasuk  langkah-langkah  keamanan,  akses  terhadap  bantuan hukum, penyediaan informasi, dukungan medis, serta restitusi dan kompensasi. Jika kita ingin mengurangi atau menghilangkan rasa sakit mereka, ini sangatlah penting. Karena seringkali mereka mengalami paksaan, ketakutan, intimidasi, bahkan penyerangan fisik di tangan pelaku kejahatan, maka korban, pelapor, saksi, dan keluarganya harus mendapat jaminan perlindungan hukum. Hal ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memperkuat kasus terhadap pelaku kejahatan atau untuk membatalkan pernyataan yang dibuat kepada penegak  hukum,  jaksa  penuntut  umum,  atau  selama  persidangan.  Selain  itu,  mereka mungkin  enggan  memberikan  informasi  apa  pun  kepada  penegak  hukum  mengenai partisipasi penjahat. 17
Dalam hal menyajikan bukti dan menetapkan kesalahan seorang penjahat, serta mengidentifikasi  pelakunya  di  hadapan  penyelidik,  jaksa  penuntut,  dan  di  pengadilan, sangatlah  penting  untuk  mengidentifikasi  pelaku  secara  akurat.  Pemberian  bantuan hukum  kepada korban sangat  penting untuk  perlindungan hukum  mereka karena dapat menumbuhkan  keberanian  dan  meredakan  rasa  cemas.  Hingga  saat  ini,  mereka  yang dirugikan secara fisik akibat penganiayaan, penyiksaan, atau pemerkosaan baik sebagai korban,  saksi,  atau  pelapor  harus  mencari  perawatan  medis  yang  didanai  pemerintah sebagai  bentuk  perlindungan  hukum.  Baik  pemerintah  maupun  individu  yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut menanggung beban keuangan untuk perawatan medis ini. Pelayanan medis ini tidak hanya mencakup tujuan post mortem dan repertum, tetapi juga mencakup pengobatan hingga orang tersebut mencapai kesembuhan penuh. 18 Perlindungan hukum terhadap korban dapat mencakup restitusi dan kompensasi, yang  bertujuan  untuk  memberikan  keadilan  bagi  mereka  yang  menanggung  kerugian
17 Teuku Naufal Harist, “Peran Dp3a Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Ekploitasi (Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Serta Penerapannya Di Banda Aceh).” (UIN Ar- Raniry Banda Aceh, 2023).
18 Neneng  Anjarwati,  Sri  Jaya  Lesmana,  and  Tiara  Ayu  Lestari,  “Analisis  Yuridis  Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kabupaten Tangerang,” CREPIDO 5, no. 2 (2023): 161– 73.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 255-276 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
akibat  perbuatan  melawan  hukum,  baik  fisik,  psikis,  materiil,  maupun  immateriil. Kompensasi dapat diberikan dengan cara sebagai berikut:
a) Kembalikan hak kepemilikan.
b) Memberikan ganti rugi berupa uang atas kerugian yang diderita karena tekanan fisik atau emosional.
c) Harap berikan penggantian biaya pemakaman dan berikan simpati uang.
Kompensasi yang mempertimbangkan hak dan nilai asasi manusia disebut dengan kompensasi. Kompensasi dibayarkan oleh masyarakat atau diamanatkan oleh masyarakat atau negara, dan hal ini bergantung pada permintaan korban. Namun restitusi sebagian besar  berkaitan  dengan  perkara  pidana,  karena  merupakan  hasil  putusan  pengadilan pidana dan seringkali dibayarkan oleh terpidana sebagai bentuk pengakuan kesalahannya. Bagi  korban  kejahatan,  Stephen  Schafer  mengusulkan  empat  metode  reparasi  dan kompensasi yang berbeda:
a) Kompensasi merupakan faktor pembeda antara proses perdata dan proses pidana.
b) Proses pemberian restitusi perdata setelah selesainya proses pidana.
c) Proses  pidana  digunakan  untuk  memberikan  reparasi,  yang  dapat  bersifat  perdata atau  bahkan  pidana.  Meskipun  kompensasi  sekarang  diklasifikasikan  sebagai masalah  perdata,  tidak  dapat  disangkal  bahwa  kompensasi  juga  termasuk  dalam masalah  pidana.  Dalam  sistem  ini,  denda  kompensasi  merupakan  salah  satu  jenis reparasi yang dapat dikenakan. Hal ini berkaitan dengan penerapan hukuman oleh pengadilan  terhadap  individu  yang  bersalah  sebagai  imbalan  atas  apa  yang seharusnya diberikan.
d) Kompensasi  perdata  diberikan  dari  dana  yang  dihasilkan  oleh  acara  pidana  dan dibiayai  oleh  sumber  daya  pemerintah.  Meskipun  kompensasi  diberikan  selama acara pidana, namun tidak termasuk tindakan terlarang. Jelasnya, negara menerima kegagalannya dalam melindungi korban dan mencegah tindakan kriminal. 19
Jhon Dugard (ahli hukum internasional) menuturkan mengenai metode reparasi. Dimana  Dugard  percaya  bahwa  kompensasi  finansial  merupakan  salah  satu  elemen penting  dari  reparasi,  terutama  untuk  ganti  rugi  material  atas  kerugian  langsung  yang dialami  korban.  Namun,  dia  juga  menekankan  pentingnya  memastikan  bahwa kompensasi ini diberikan dengan adil dan tepat waktu. 20
Bessel van der Kolk (piskoterapis) menuturkan jika reparasi non-finansial harus mencakup pendekatan holistik yang memperhitungkan dampak trauma pada tubuh dan pikiran. Terapi berbasis trauma dan dukungan komunitas merupakan komponen penting dari reparasi non-finansial. 21
Bagi mereka yang melakukan kejahatan terhadap anak di bawah umur, akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014 sebagai berikut:
a. Siapapun yang dinyatakan bersalah melanggar batas-batas yang ditetapkan dalam Pasal 76C akan menghadapi ancaman hukuman denda maksimal 72 juta rupiah dan hukuman penjara tiga tahun enam bulan.
19 Anjarwati, Lesmana, and Lestari.
20 Martins  Paparinskis, Standar  Minimum  Internasional  dan  Pembuatan  Hukum  Internasional, (Britania Raya: Oxford University Press, 2013).
21 Martins Paparinskis.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 255-276 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
b. Sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  jika  anak  di  bawah  umur  mengalami  luka berat, pelakunya diancam dengan pidana maksimal 100 juta rupiah dan/atau lima tahun penjara.
c. Pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan/atau denda tiga miliar rupiah jika anak tersebut meninggal karena hal tersebut pada ayat (2).
d. Apabila pelaku adalah orang tua kandung dari anak yang mengalami penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3), maka pidananya dapat berlipat ganda.  Hal  ini  berlaku  jika  anak-anak  yang  dipermasalahkan  pernah  menjadi sasaran kekerasan.
Pentingnya  undang-undang  berasal  dari  fakta  bahwa  undang-undang  menjamin kesesuaian  masyarakat  terhadap  aturan  dan  regulasi  yang  telah  ditentukan.  Akibatnya hukum  menjadi  suatu  norma.  Setiap  individu  dalam  situasi  di  mana  aturan  ini diberlakukan  harus  mematuhi  dan  mengakuinya.  Hukum  berfungsi  sebagai  semacam pengaturan  sosial  dengan  melarang  perbuatan-perbuatan  yang  dianggap  melanggar hukum  dan  perilaku  yang  menyimpang  dari  norma-norma  masyarakat.  Dengan memberikan  jaminan  keamanan,  negara  menjamin  keselamatan  masyarakat.  Sebuah "tindak  pidana"  didefinisikan  sebagai  perilaku  apa  pun  yang  ilegal  dan  dapat mengakibatkan konsekuensi hukum. Ini mencakup tindakan apa pun yang menunjukkan sedikit kesalahan. Saat menetapkan kebijakan untuk melindungi anak-anak, pemerintah harus  memprioritaskan  pemberian  peluang  dan  sumber  daya  yang  akan  meningkatkan kesehatan  fisik  dan  mental  mereka.  Negara,  Pemerintah,  dan  Pemerintah  Daerah memenuhi  tugas  dan  hak  orang  tua,  wali,  atau  orang  lain  yang  mempunyai  kewajiban hukum untuk menjaga, menunjang, dan memajukan kesejahteraan anak. Semua itu sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  tentang  Perlindungan  Bayi.  Akibatnya,  setiap  bayi  tunduk  pada  tindakan perlindungan berbeda yang diterapkan oleh pemerintah federal, pemerintah negara, dan pemerintah kota.
Sesungguhnya  setiap  anak  wajib  mendapat  kasih  sayang,  pengasuhan, pengamanan,  dan  pengawasan  dari  orang  tuanya  serta  kerabat  lainnya  agar  dapat berkembang dengan baik. Meskipun demikian, memang benar bahwa sebagian besar anak muda terus menjadi korban dari anggota keluarga dan teman dekatnya. Misalnya, mereka mempunyai tanggung jawab untuk membiayai sekolah mereka sendiri atau memberikan bantuan keuangan kepada keluarga mereka. Kesulitan yang dihadapi remaja bermula dari kondisi  kehidupan  mereka  yang  tidak  memadai.  Situasi  ini  berpotensi  mengganggu perkembangan  kognitif,  fisik,  dan  sosial  anak.  Anak-anak  yang  menghadapi  tantangan kesejahteraan  mungkin  kesulitan  untuk  bertumbuh  dan  tumbuh  secara  efektif.  Oleh karena  itu,  mereka  akan  mencari  bantuan  dan  bimbingan  untuk  memenuhi  kewajiban hidupnya sesuai dengan norma-norma masyarakat. Kebutuhan dan hak setiap anak harus dipenuhi  sebagai  konsep  mendasar.  Karena  kurangnya  pengasuhan  orang  tua  dan keluarga, beberapa anak terpaksa menghidupi dirinya sendiri dengan melakukan aktivitas seperti mengemis, menjadi tunawisma, atau hidup di jalanan. Memang benar, sebagian besar dari mereka bergantung pada orang tua dalam hal dukungan keuangan.
Pasal  59  UU  Nomor  35  Tahun  2014  mengatur  hak  atas  perlindungan  hukum khusus bagi anak dalam berbagai konteks. Kategori ini mencakup berbagai permasalahan yang  berdampak  pada  anak,  termasuk  permasalahan  yang  melibatkan  situasi  darurat,

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 255-276 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
kegiatan  kriminal,  kelompok  minoritas,  eksploitasi  ekonomi  dan/atau  seksual, perdagangan manusia, penyalahgunaan narkoba, minuman beralkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, penculikan, penjualan, atau perdagangan manusia; korban kekerasan fisik  dan/atau  mental;  anak-anak  cacat;  korban  kekerasan  dan  penelantaran;  dan  anak- anak penyandang disabilitas.
Ketika anak-anak menjadi korban kekerasan fisik dan/atau psikologis, pemerintah dan  lembaga  negara  lainnya  mengambil  tindakan  ekstra  untuk  melindungi  mereka. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 69, merinci secara spesifik perlindungan yang diberikan. Pasal 59 ayat (2) huruf i menguraikan beberapa upaya yang dimaksudkan untuk  memberikan  perlindungan  lebih  lanjut  terhadap  anak  korban  kekerasan  fisik dan/atau  psikis:  (a)  Pada  tahap  pertama,  persyaratan  peraturan  perundang-undangan ditujukan  untuk  melindungi  korban  kekerasan  terhadap  anak  diasimilasikan  dan diindoktrinasi;  (b)  Hal  ini  mencakup  prosedur  untuk  mengawasi,  melaporkan,  dan menghukum pelanggar. 22
Perlindungan hukum juga ada untuk membantu korban kejahatan yang berusia di bawah 18 tahun. Tugas dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam menegakkan perlindungan anak tertuang dalam Pasal 21–25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-Undang  23  Tahun  2002,  yang  seterusnya  untuk  melindungi  bayi,  diubah  dan disahkan  menjadi  undang-undang  pada  tahun  2014.  Tugas  dan  kewajiban  khusus diuraikan di bawah ini:
1) Terlepas dari faktor-faktor seperti gender, ras, agama, kelas, budaya, bahasa, status anak, urutan kelahiran, atau kondisi fisik dan mental, isu yang paling penting adalah memastikan bahwa hak asasi setiap anak terjamin (Pasal 21).
2) Membantu  pembentukan  inisiatif  perlindungan  anak  dengan  menyediakan  sarana dan prasarana yang diperlukan (Pasal 22).
3) Sangat penting untuk memenuhi tugas dan kewajiban orang tua, wali, atau individu lain  yang  memiliki  tanggung  jawab  hukum  untuk  menjamin  kesejahteraan, keharmonisan,  dan  pemeliharaan  anak-anak.  Mengawasi  pelaksanaan  protokol perlindungan anak juga penting (Pasal 23).
4) Pastikan  anak-anak  dapat  menggunakan  hak  kebebasan  berpendapat  dengan  cara yang sesuai dengan usia dan perkembangan otaknya (Pasal 21). 23
Landasan hukum perlindungan anak telah ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan negara. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  memberikan  landasan  bagi  kerangka ketatanegaraan  yang  tertuang  dalam  UUD  1945.  Undang-undang  ini  menjadi  landasan perlindungan  anak.  Hak  hidup,  pertumbuhan,  perkembangan,  dan  perlindungan  dari bahaya  secara  tegas  dijamin  bagi  setiap  bayi  baru  lahir  dalam  Pasal  28B  ayat  2  UUD 1945. Pada saat yang sama, kriteria perlindungan anak yang menyeluruh dan sesuai diatur dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  Nomor  35  Tahun  2014.  Menjamin keselamatan dan kebebasan anak sehingga mereka dapat  tumbuh dan menjadi anggota masyarakat tanpa rasa takut akan pelecehan atau prasangka adalah hal yang utama. tujuan undang-undang ini.
22 Muh Imron Abraham, “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Lex Privatum 11, no. 4 (2023).
23 Abraham.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 255-276 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Menurut  Pasal  59  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerintah dan lembaga negara lainnya wajib menaati aturan dan tanggung jawab tertentu dalam rangka memberikan  perlindungan  khusus  kepada  kelompok  masyarakat  tertentu.  Untuk melindungi  anak-anak  dari  berbagai  ancaman,  artikel  ini  berupaya  untuk  menyusun kerangka  kerja  yang  secara  jelas  mendefinisikan  peran  dan  tugas  mereka  yang bertanggung jawab dalam hal ini. 24
1) Anak yang berada dalam kondisi darurat;
2) Anak yang terlibat dalam proses hukum;
3) Anak dari komunitas minoritas dan terisolasi;
4) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
5) Anak yang menjadi korban perdagangan manusia;
6) Anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
7) Anak yang menjadi korban penculikan, perdagangan, dan penjualan;
8) Anak yang menjadi korban kekerasan, baik secara fisik maupun mental;
9) Anak yang menjadi korban kejahatan seksual;
10) Anak yang terkena dampak dari jaringan terorisme;
11) Anak dengan disabilitas;
12) Anak yang mengalami perlakuan salah dan penelantaran;
13) Anak dengan perilaku sosial yang menyimpang;
14) Anak  yang  menjadi  korban  stigmatisasi  karena  pelabelan  terkait  dengan  kondisi orang tua mereka. 25
Melindungi  anak-anak  yang  menjadi  korban  kejahatan  memerlukan  tindakan segera, dan berikut beberapa langkah konkrit yang dilakukan:
1) Kegiatan rehabilitasi mencakup lingkungan di dalam dan di luar institusi.
2) Tujuannya adalah untuk mencegah tereksposnya identitas anak di media publik dan mencegah pelabelan terhadap anak.
3) Ketika  merencanakan  kesejahteraan  fisik  dan  mental  saksi  korban  dan  saksi  ahli, penting untuk mempertimbangkan semua faktor.
4) Menjadikan informasi perkembangan kasus lebih mudah diakses. 26
Karena  tingginya  status  anak-anak  dalam  Islam,  sangat  penting  untuk memperlakukan  mereka  dengan  empati  dan  memenuhi  kebutuhan  fisik  dan  emosional mereka.  Generasi  muda  akan  berkembang  menjadi  anak-anak  yang  memiliki  standar moral yang tinggi dan mampu terlibat dalam interaksi sosial secara bertanggung jawab untuk  memenuhi  kebutuhan  masa  depan  mereka.  Memiliki  anak  dipandang  sebagai kewajiban suci yang dilimpahkan Allah SWT kepada orang tua, masyarakat, dan bangsa dalam  Islam.  Setiap  anak  merupakan  anugerah  berharga  yang  patut  diapresiasi  dan
24 Dewi Afrina, “Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).
25 Afrina.
26 Widya  Puspita  Febrischa,  “Implementasi  Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak Sebagai Korban Kekerasan Berdasarkan Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (Undaris, 2023).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 255-276 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
dipupuk  secara  utuh,  anugerah  yang  patut  dinikmati  oleh  setiap  orang,  masyarakat, negara, dan negara. 27
Dalam Islam, semua anak, mulai dari tahap prenatal, diberikan perhatian yang luar biasa.  Salah  satu  instruksi  pertama  Allah  SWT  kepada  orang  tua  adalah  memastikan mereka memberikan pengasuhan yang berkualitas tinggi kepada anak-anaknya. Berikut petikan dalam firman Allah Swt.,
اوُلوُقَ يْلَو ََّللَّا اوُقَّ تَ يْلَ ف ْمِهْيَلَع اوُفاَخ اًفاَعِض ًةَّيِ رُذ ْمِهِفْلَخ ْنِم اوُكَرَ ت ْوَل َنيِذَّلا َشْخَيْلَو اًديِدَس  ًلًْوَ ق Terjemahnya: “Dan  hendaklah  takut  (kepada  Allah)  orang  –  orang  yang  sekiranya  mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya.  Oleh  sebab  itu,  hendaklah  mereka  bertakwa  kepada  Allah,  dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”. (Q.S An-Nissa : 9).
Ayat  ini  menekankan  pentingnya  menjaga  anak  dalam  Islam,  yang  melibatkan kewajiban  orang  tua  untuk  menjamin  kesejahteraan  anak  sejak  pembuahan.  Namun demikian,  teks  tersebut  menimbulkan  pertanyaan  tentang  perlindungan  hukum  yang ditentukan  dalam  Islam  bagi  anak-anak  yang  mengalami  kekerasan  dan  hidup  di jalanan. 28
Tujuan hukum pidana Islam dan hukum Islam seringkali tidak dapat dibedakan. Tujuan hukum pidana Islam sejalan dengan hukum Islam, meskipun merupakan bagian pokok dari hukum Islam. Menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyah, tujuan hukum pidana Islam adalah mencegah agar perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, kurang kasih sayang, bertentangan dengan ilmu dan kemaslahatan, atau menimbulkan kerugian dianggap sebagai bagian dari hukum Islam. 29 Syariah merupakan wujud keadilan Allah yang adil bagi setiap umat-Nya. Dalam keadaan seperti ini, mustahil untuk memisahkan sistem hukum dari esensi hukum pidana Islam. Prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang berlaku secara universal di seluruh sistem hukum Islam terangkum dalam hukum pidana Islam.
Penting  untuk  memastikan  bahwa  perlindungan  hak  asasi  manusia  dilakukan sesuai  dengan  konsep  keadilan  yang  bersumber  dari  Tuhan.  Dengan  demikian, perlindungan  hak  asasi  manusia  yang  tertuang  dalam  hukum  Islam  berbeda  dengan pemahaman Barat tentang perlindungan hukum. 30 Mereka yang tidak mematuhi prinsip- prinsip yang ditetapkan oleh Tuhan adalah sasaran utama dari peraturan dan regulasi ini.
Dalam  hukum  pidana  Islam,  penjatuhan  hukuman  terhadap  pelaku  merupakan salah  satu  cara  untuk  menjamin  korban  tindak  pidana  mendapat  perlindungan  hukum. Pelakunya harus menghadapi pertanggungjawaban atas tindakan melanggar hukum yang
27 Safira  Ainun  Nisa,  “Kedudukan  Hukum  Anak  Angkat  (Studi  Komparatif  Hukum  Islam  Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)” (Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023).
28 Rahmad Alim Witari And Efi Tri Astuti, “Urgensi Pemberantasan Stunting Perspektif Al-Qur’an Surat An-Nisa’Ayat 9,” Jurnal Inovasi Pendidikan 2, No. 2 (2024): 1–9.
29 Nailul  Ilmiyah,  “Relevansi  Pemikiran  Ibnu  Qayyim  Al-Jauziyah  Tentang  Peranan  Keyakinan Hakim  Dengan  Sistem  Pembuktian  Dalam  Hukum  Acara  Pidana  di  Indonesia,” AL-JINAYAH:  Jurnal Hukum Pidana Islam 6, no. 2 (2020).
30 Faisal Zulfikar, “Hakikat Hukum Dan Pembidangannya; Suatu Perbandingan Antara Paham Barat Dan  Islam,” Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik 10, no. 1 (2020): 33–40, https://doi.org/10.37035/alqisthas.v10i1.2054.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 255-276 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
dilakukannya, dan salah satu cara untuk menunjukkan reaksi dan meminta balasan adalah dengan  menjatuhkan  hukuman  kepada  mereka.  Pelaku  harus  dihukum  atas  perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.
Meskipun  para  ulama  pada  umumnya  sepakat  bahwa  hak-hak  anak  harus dilindungi, mereka tidak sependapat mengenai apakah anak-anak yang menjadi korban kekerasan fisik mempunyai bantuan hukum berdasarkan fiqh jinayah atau tidak. Beberapa ulama terkemuka dalam sistem hukum Islam telah memaparkan pandangannya, dengan urutan sebagai berikut:
1) Al-Mawardi ,  seorang  ahli  fiqh  dari  mazhab  Syafi’i  menulis  tentang  pentingnya perlindungan hak-hak anak dalam konteks jinayah. Beliau menekankan bahwa anak- anak adalah tanggung jawab Tuhan, dan oleh karena itu, siapa pun yang melakukan tindakan permusuhan terhadap mereka harus dihukum secara pantas sesuai dengan prinsip hudud dan qisas. Lebih lanjut, Al-Mawardi menyarankan penerapan restitusi keuangan yang disebut diyat sebagai sarana untuk membantu rehabilitasi anak-anak yang mengalami tindak kekerasan. 31
2) Ibn  Qudamah  dari  mazhab  Hanbali  menyatakan  bahwa  negara  dan  masyarakat berkewajiban menjamin kebebasan anak. Ia menyatakan, individu yang melakukan tindakan  kekerasan  harus  dikenakan  hukuman  berat  untuk  memastikan  korban mendapatkan keadilan dan mencegah pelanggaran di masa depan. Lebih lanjut, Ibnu Qudamah  menegaskan,  biaya  perawatan  dan  rehabilitasi  anak  korban  harus dimasukkan dalam kompensasi diyat. 32
3) Wahbah  al-Zuhayli,  menekankan  pentingnya  interpretasi  hukum  yang  kontekstual dan  humanis  dalam  kasus  kekerasan  terhadap  anak.  Ia  menekankan  perlunya penerapan  syariat  Islam  dengan  tetap  mempertimbangkan  kondisi  sosial  dan psikologis  anak-anak  yang  dirugikan.  Wahbah  al-Zuhayli  menegaskan,  hukuman ta'zir  memberikan  kewenangan  kepada  pengadilan  untuk  memilih  hukuman  yang tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku namun juga membantu korban dalam pemulihan dari akibat pelanggarannya. 33
Al-darb al-khaffi mengacu pada jenis kekerasan tertentu yang dianggap sebagai bagian  dari  fiqih  jinayah.  Jenis  kekerasan  ini  mencakup  tindakan  fisik  yang  tidak menimbulkan kerugian besar atau jangka panjang. Berdasarkan aturan syariah, meskipun dampaknya  kecil,  perilaku  tersebut  tetap  dianggap  sebagai  pelanggaran  dan  dapat mengakibatkan sanksi atau hukuman tertentu. Menurut fiqh jinayah, hukuman terhadap tindak  kekerasan  ringan  (al-darb  al-khaffi)  berbeda-beda  tergantung  pada  keadaan tertentu dan dampak yang ditimbulkannya. Jenis hukuman berikut dapat diterapkan 34 :
1) Diyat (denda)  :  Ada  kemungkinan  bahwa  pelaku  mungkin  diminta  untuk memberikan kompensasi finansial kepada korban. Besarannya disesuaikan dengan tingkat keparahan luka dan kerugian korban pada saat perhitungan.
31 Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqih Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013).
32 Rahmawati, Perbandingan Hukum Keluarga Islam, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).
33 Fatin  Nabilah  Binti  Daud, Pemikiran  Wahbah  Al-Zuhaily  Tentang  Kekerasan  Seksual  Dalam Rumah  Tangga  Dalam  Kitab  Al-Fiqh  Al-Islami  Wa  Adillatuhu  dan  Menurut  Perspektif  Hukum  Islam, [Skripsi Thesis] UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (2022).
34 Khairul Hamim, Fikih Jinayah, (Mataram: Sanabil, 2020).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 255-276 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
2) Ta'zir : Qadi, yang sering disebut hakim, menentukan hukuman semacam ini. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk disiplin fisik, seperti cambuk ringan, penjara, atau jenis hukuman lain apa pun yang dianggap pantas dan mendidik.
3) Islah (rekonsiliasi) : Permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui mediasi atau rekonsiliasi antara pelaku dan korban, ketika pelaku menyatakan penyesalannya dan berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatan bermasalah tersebut.
Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi para korban, mencegah  terjadinya  kejahatan  serupa  di  masa  depan  seperti  yang  telah  terjadi,  dan merehabilitasi para pelanggar agar mereka tidak mengulangi perbuatannya.
Al-Qur'an tidak secara eksplisit dan tepat membahas masalah penyerangan fisik moderat  dalam  fiqh  jinayah.  Namun,  ada  bagian  lain  yang  menekankan  perlunya melindungi anak-anak dan melarang segala bentuk ketidakadilan atau kekerasan. Berikut ini ayat-ayat yang relevan:
ٍمْوَ ق ُنَٰاَنَش ْمُكَّنَمِرَْيَ  َلًَو ِۖطْسِقْلِبِ َءۤاَدَهُش َِٰ ِللَّ َْيِْماَّوَ ق اْوُ نْوُك اْوُ نَمَٰا َنْيِذَّلا اَهُّ يََٰٓيَّ ۗاْوُلِدْعِا ۗاْوُلِدْعَ ت  َّلًَا ىَٰٓلَع
َنْوُلَمْعَ ت اَِبِ ٌۢ رْيرِبَخ ََٰ للَّا َّنِا ۗ ََٰ للَّا اوُقَّ تاَو ۖىَٰوْقَّ تلِل ُبَرْ قَا َوُه Terjemahnya:
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu  terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada  takwa.  Bertakwalah  kepada  Allah.  Sesungguhnya  Allah  Mahateliti  terhadap  apa yang kamu kerjakan”.(Q.S Al-Maidah:8).
Keadilan  harus  menjadi  tujuan  dari  semua  upaya,  dan  bagian  ini  menekankan pentingnya mengambil langkah-langkah pencegahan untuk melindungi anak-anak yang menjadi  korban  pelecehan.  Keadilan  merupakan  prinsip  utama  yang  menjadi  landasan hukum  Islam  dan  sangat  penting  untuk  menjamin  penerapannya  dalam  seluruh  aspek kehidupan, termasuk perlindungan hak-hak anak. 35
هَّدُشَا َغُلْ بَ ي  َٰ تَّح ُنَسْحَا َيِه ِْتَِّلِبِ  َّلًِا ِمْيِتَيْلا َلاَم اْوُ بَرْقَ ت  َلًَو
ٗ ۚ اوُفْوَاَو َلْيَكْلا َناَزْ يِمْلاَو ِۚطْسِقْلِبِ َلً ُفِ لَكُن اًسْفَ ن َّلًِا ۚاَهَعْسُو اَذِاَو ْمُتْلُ ق اْوُلِدْعاَف ْوَلَو َناَك اَذ َٰۚبْرُ ق ِدْهَعِبَو َِٰ للَّا ۗاْوُ فْوَا ْمُكِلَٰذ ْمُكىَٰ صَو هِب ٗ ْمُكَّلَعَل َنْوُرَّكَذَت
Terjemahnya:
“Dan  janganlah  kamu  dekati  harta  anak  yatim,  kecuali  dengan  cara  yang  lebih bermanfaat,  hingga  sampai  ia  dewasa.  Dan  sempurnakanlah  takaran  dan  timbangan dengan  adil.  Kami  tidak  memikulkan  beban  kepada  sesorang  melainkan  sekedar kesanggupannya.  Dan  apabila  kamu  berkata,  maka  hendaklah  kamu  berlaku  adil, kendatipun  ia  adalah  kerabat(mu),  dan  penuhilah  janji  Allah.  Yang  demikian  itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”. (Q.S Al-Anam:152).
Ayat ini menekankan larangan penggunaan harta anak yatim secara tidak adil atau merampas  hak-hak  mereka  yang  sah.  Ayat  ini  menggarisbawahi  perlunya
35 Muhammad  Torieq  Abdillah,  “Relevansi  Nilai-Nilai  Etika  Politik  Dan  Konsep  Moderasi Beragama  Dalam  Tafsir  Al-Qurthubi:  Refleksi  Menyambut  Pemilu  2024,” AL-MURABBI:  Jurnal  Studi Kependidikan Dan Keislaman 10, no. 2 (2024): 35–49.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 255-276 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
memperlakukan  anak-anak  yang  hidup  di  jalanan  dengan  penuh  kasih  sayang  dan keadilan,  sekaligus  memastikan  hak-hak  mereka  dilindungi  sesuai  dengan  nilai-nilai Islam. 36
Hadis Riwayat Ahmad dan Abu Daud,
ِةهنَْلْا  ِفِ ِميِتَيْلا ُلِفاَكَو َنََأ ” : َمهلَسَو ِهْيَلَع ُهللَّا ىهلَص ِهللَّا ُلوُسَر َلاَق : َلاَق ٍدْعَس  ِنْب ٍلْهَس ْنَع
اًئْ يَش اَمُهَ نْ يَ ب َجهرَ فَو ىَطْسُوْلاَو ِةَباهبهسلِبِ  َراَشَأَو ، اَذَكَه
Artinya:
"Aku  dan  orang  yang  mengasuh  atau  memelihara  anak  yatim  akan  berada  di  surga begini,”  lalu  beliau  mengisyaratkan  dengan  jari  telunjuk  dan  jari  tengah  serta merenggangkannya sedikit." 37
Hadits ini menekankan perlunya memastikan anak yatim mendapatkan perawatan dan  perlindungan  yang  diperlukan.  Karena  kondisi  yang  rentan  dan  perlunya perlindungan  lebih  lanjut  terhadap  generasi  muda  yang  hidup  di  jalanan,  hadis  ini menyarankan kita untuk menunjukkan kasih sayang dan empati kepada mereka.
Hadis Riwayat Bukhari ,
ْمهُنَسْحَأ ًنَاَيمِإ َينِنِمْؤُمْلا لَمْكَأ : َمهلَسَو ِهيَلَع الله ىهلَص هللَّا لوُسَر َلاَق :َلاَق ُهْنَع  ُهللَّا َيِضَر َةَرْ يَرُه  ِبَِأ ْنَع هيرغو يذمترلا هاور … ْمِهِئاَسِنِل ْمُكُراَيِخ ْمُكُراَيِخَو ،اًقُلُخ
Artinya:
"Orang yang beriman paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik di antara kalian kepada istrinya, dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian kepada istrinya." 38
Meskipun hadis ini terutama berfokus pada hubungan suami-istri, namun hikmah utama yang disampaikannya adalah pentingnya memperlakukan orang dengan baik, adil, dan empati.  Hal  ini dapat  digunakan dalam konteks melindungi anak-anak tunawisma, dimana tujuan kami adalah memberikan mereka perawatan dan keamanan terbaik melalui upaya kami.
Sebagaimana  ditunjukkan  dalam  hadis  dan  ayat  Alquran,  Islam  menekankan pentingnya  memberikan  perhatian,  perhatian,  dan  kasih  sayang  kepada  anak-anak, terutama mereka yang kurang beruntung. Mengikuti teladan yang diberikan oleh ajaran Nabi  Muhammad  saw.,  adalah  tanggung  jawab  moral  kita  sebagai  umat  Islam  untuk melindungi  anggota  masyarakat  yang  paling  tidak  berdaya.  Oleh  karena  itu,  untuk mengatasi  masalah  perlindungan  anak-anak  yang  hidup  di  jalanan  sebagai  korban kekerasan, sangatlah penting untuk mengikuti ajaran Islam dan berperilaku sesuai dengan cita-cita kemanusiaan yang diberikan oleh agama ini.
36 Pertiwi Nur Rahmawati Hartono and M Ag Suharjianto, “Konsep Al-Qur’an Dalam Menangani Anak Tantrum” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024).
37 Taman Mandiri Syariah, “Kumpulan Hadits Rasulullah Tentang Anak Yatim,” Yayasan Taman Mandiri  Syari’ah:  Yayasan  Yatim  Piatu  dan  Kaum  Dhuafa,  December  11,  2016, https://tamanmandirisyariah.com/hadist/kumpulan-hadits-rasulullah-anak-yatim.html.
38 Almanhaj,  “Keutamaan  Berakhlak  Baik  Kepada  Orang  Lain  Terutama  Kepada  Istri,” almanhaj.or.id, 2019, https://almanhaj.or.id/8592-keutamaan-berakhlak-baik-kepada-orang-lain-terutama- kepada-istri.html.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 255-276 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan Korban Kekerasan Fisik oleh LPA Kabupaten Deli Serdang
Untuk menjamin keselamatan anak-anak, khususnya mereka yang tidak memiliki rumah,  pemerintah  telah  memberlakukan  beberapa  peraturan.  Segala  tindakan  yang diambil untuk menjamin atau menjaga keselamatan dan kebebasan anak dianggap sebagai perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  hal  tersebut.  Tujuannya  adalah  untuk memastikan  bahwa  anak-anak  dapat  tumbuh  dengan  aman  dari  kefanatikan  dan kekerasan,  dan  bahwa  mereka  dapat  mengambil  alih  kendali,  belajar,  tumbuh,  dan berpartisipasi  dengan  cara  yang  bermakna  tanpa  mengorbankan  martabat  mereka. 39 Meskipun  demikian,  anak-anak  yang  hidup  di  jalanan  masih  rentan  menjadi  sasaran tindakan  agresi  fisik  yang  melanggar  hukum,  seperti  yang  ditunjukkan  oleh  hasil wawancara yang dilakukan dengan banyak korban pada tabel di bawah ini:
Tabel 1. Hasil Wawancara Anak Jalanan Korban Kekerasan Fisik
No Nama Umur Kekerasan yang Dialami Alasan Tidak Melapor 1 Andre 6 Tahun Ditampar, dipukul bagian lengan  tangan  berkali- kali dengan tangan, Anak-anak  yang  hidup  di jalanan takut akan pembalasan  dari  para  pelaku kekerasan dan mengantisipasi bahwa pelecehan tersebut akan meningkat jika mereka mengungkapkannya, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi mereka. 2 Ranti 11 Tahun Ditampar, ditendang badan nya hingga terjatuh. Mereka  tidak  mengetahui lokasi  yang  tepat  untuk melaporkan  skenario  yang mereka alami. 3 Ryan 6 Tahun Kepala ditempeleng hingga terjatuh. Karena terbatasnya kesadaran mereka akan sumber  daya,  mereka  tidak mengetahui adanya organisasi atau lembaga yang dapat  memberikan  dukungan kepada mereka. 4 Hamdan  8 Tahun Dijewer, ditampar, dipukul  bagian  lengan dengan tangan Mereka merasakan kurangnya keterlibatan orang dewasa atau komunitas dalam
39 Wahyu  Hidayat,  Muhamad  Abas,  and  Tatang  Targana,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Karawang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,” Justisi: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2023): 21–41.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 255-276 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
kehidupan  mereka,  karena mereka hanya mendapat sedikit dukungan atau pengawasan  dari  komunitas sekitar. 5 Danu 8 Tahun Dijewer, dicubit, ditampar,  dipukul  bagian lengan. Kekhawatiran akan konsekuensinya dan kurangnya bukti fisik.
Peristiwa  di  atas  menggambarkan  kurangnya  perhatian  Lembaga  Perlindungan Anak Kabupaten Deli Serdang (LPA Kabupaten Deli Serdang) atau pemerintah dalam menjaga anak jalanan dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku kriminal. Hal ini disebabkan  oleh  fakta  bahwa  masih  banyak  kasus  kekerasan  terhadap  anak-anak  yang hidup  di  jalanan,  dan  negara  serta  pemerintah  gagal  memberikan  perlindungan  hukum yang memadai bagi para korban tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak  Kepolisian  Daerah  Kabupaten  Deli  Serdang,  penulis  dapat  mengidentifikasi beberapa kesimpulan penting yang dapat dirangkum sebagai berikut: 40
1) Pengawasan  dan  penanganan  kasus  :  Kepolisian  Daerah  Kabupaten  Deli  Serdang bertanggung  jawab  atas  pengawasan  dan  penanganan  kejadian  kekerasan  fisik terhadap remaja yang berada di jalanan. Jika ada laporan atau temuan tindak pidana, Lembaga  Kepolisian  Daerah  (LPA)  Kabupaten  Deli  Serdang  melakukan penyelidikan dan bekerja sama dengan pihak kepolisian.
2) Sosialisasi  :  Lembaga  Kepolisian  Daerah  (LPA)  Kabupaten  Deli  Serdang menyelenggarakan sesi konseling dan seminar sebagai bagian dari upaya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak anak dan bahaya kekerasan fisik.
3) Pelatihan  dan  peningkatan  kapasitas  :  Untuk  lebih  membekali  personel  kepolisian dalam menangani insiden kekerasan terhadap anak tunawisma, Lembaga Kepolisian Daerah (LPA) Kabupaten Deli Serdang mengadakan pelatihan.
4) Rehabilitasi dan reintegrasi : Anak-anak yang hidup di jalanan yang menjadi korban kekerasan fisik dapat memperoleh manfaat dari program rehabilitasi psikososial dan fisik.  Pelayanan  khusus  ini  diberikan  melalui  kerjasama  LPA  Kabupaten  Deli Serdang dengan fasilitas rehabilitasi lainnya. Selain itu, penekanan utama diberikan pada upaya mengintegrasikan kembali anak-anak ke dalam keluarga atau komunitas yang memiliki tingkat keamanan yang cukup tinggi.
Meskipun  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Deli  Serdang  telah  berupaya  untuk melindungi anak jalanan, namun terdapat berbagai kendala yang harus diatasi, antara lain:
1) Kurangnya sinergitas antar stakeholder :  Agar berhasil mengatasi masalah kekerasan terhadap anak, penting untuk melibatkan beberapa pemangku kepentingan, termasuk penegak hukum, layanan sosial, dan kelompok non-pemerintah. Karena tidak adanya koordinasi antar lembaga, respons dan tindakan penting mungkin tertunda. 41
2) Kendala  Birokrasi:  Lembaga  LPA  Deli  Serdang  mungkin  menghadapi  tantangan dalam memberikan respons yang cepat karena prosedur administratifnya yang rumit
40 Junaidi Malik (Ketua LPA Kabupaten Deli Serdang)
41 Tri Ananda Deri, “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan  Anak  Kota  Bandar  Lampung  Dalam  Pencegahan  Kekerasan  Anak”  (Uin  Raden  Intan Lampung, 2024).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 255-276 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
dan  memakan  waktu.  Akibatnya,  terdapat  potensi  keterlambatan  dalam  penerapan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi anak.
3) Kurangnya  kesadaran  dalam  diri  anak-anak  jalanan  tersebut:  LPA  Deli  Serdang melaporkan  bahwa  mereka  telah  melaksanakan  program  penjangkauan  dan konseling yang bertujuan untuk memberikan bimbingan kepada generasi muda yang hidup di jalanan. Tujuannya adalah untuk membekali mereka dengan informasi dan keterampilan  yang  diperlukan  untuk  melepaskan  diri  dari  tantangan  kehidupan jalanan  dan  menciptakan  masa  depan  yang  lebih  menjanjikan.  Hal  ini  mencakup berbagai  kegiatan,  seperti  mengajarkan  keterampilan  hidup  dan  pendidikan  dasar yang  penting,  mendorong  pertumbuhan  dan  bimbingan  pribadi,  serta  mendorong inklusi  sosial  melalui  penyediaan  perumahan  dan  jenis  bantuan  sosial  lainnya. Namun  demikian,  dalam  kasus  khusus  ini,  generasi  muda  gagal  mematuhi  arahan tersebut karena mereka merasa lebih nyaman hidup di jalanan.
4) Salah satu tantangan tambahan yang dihadapi LPA Kabupaten Deli Serdang adalah kurangnya  identifikasi  terhadap  anak  jalanan.  Diantaranya  tidak  memiliki  KTP karena  statusnya  di  bawah  umur,  serta  tidak  adanya  Kartu  Keluarga  (KK)  karena tidak memiliki keluarga atau wali. Akibatnya, hal ini menyulitkan LPA Kabupaten Deli  Serdang  dan  kepolisian  dalam  melakukan  penyelidikan  dan  memenuhi persyaratan kepolisian yang diperlukan.
5) Stigma dan Diskriminasi: Anak-anak jalanan seringkali menghadapi stigma sosial, yang mungkin berdampak pada respon masyarakat dan lembaga pemerintah terhadap mereka.  Bias  ini  dapat  berdampak  buruk  pada  konsentrasi  dan  perhatian  yang diberikan kepada mereka.
6) Keterbatasan  Akses  Informasi:  Lembaga-lembaga  mungkin  mengalami  kesulitan dalam  memperoleh  informasi  yang  tepat  dan  tepat  waktu  mengenai  kejadian kekerasan  terhadap  anak  yang  berada  di  jalanan.  Anak-anak  jalanan  seringkali berkeliaran di berbagai lokasi yang berbeda, sehingga menimbulkan tantangan besar bagi penegak hukum untuk menemukan mereka.
7) Keterlibatan  Masyarakat  yang  Rendah:  Potensi  hambatan  terhadap  penyelesaian kasus  yang  cepat  adalah  tidak  adanya  keterlibatan  aktif  dan  bantuan  dari  anggota masyarakat.  Jika  masyarakat  gagal  mengambil  tindakan  agresif  untuk  melaporkan atau  membantu  remaja  tunawisma,  kejadian  kekerasan  mungkin  tidak  terdeteksi untuk jangka waktu yang lama. 42

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pokok  bahasan  yang  telah  dibahas  sebelumnya,  diakui  bahwa meskipun  upaya  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  yang  memadai  bagi  korban perbuatan  melawan  hukum  telah  dilakukan,  namun  masih  terdapat  permasalahan  dan hambatan yang belum terselesaikan. Memberikan perlindungan hukum kepada korban, termasuk  bantuan  hukum  dan  layanan  medis,  sangat  penting  untuk  memastikan kemampuan  mereka  dalam  memberikan  informasi  yang  relevan  selama  proses  hukum dan  mendapatkan  perawatan  medis  yang  sesuai.  Selain  itu,  memberikan  keadilan  dan kompensasi  kepada  korban  juga  merupakan  hal  yang  penting  sebagai  cara  untuk
42 Desi Hl, “Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara.”

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 255-276 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
mengakui  penderitaan  mental  dan  fisik  yang  mereka  alami.  Masih  banyak  jalan  yang harus ditempuh sebelum para korban kejahatan, bahkan anak-anak yang hidup di jalanan, bisa  mendapatkan  bantuan  hukum.  Anak-anak  jalanan  sendiri  kurang  memahami  dan terlibat,  tantangan  birokrasi  menghambat  kemajuan,  dan  terdapat  permasalahan  dalam menemukan  dan  melindungi  mereka.  Selain  itu,  kurangnya  kolaborasi  dan  kerja  sama antar individu dan kelompok yang terlibat. Semua permasalahan ini harus diselesaikan secara bersamaan.  Perlindungan terhadap anak di bawah umur, termasuk  mereka yang tinggal di jalanan, merupakan prioritas penting dalam konteks Islam. Membaca Al-Quran dan  hadis  Nabi  Muhammad  saw.  dapat  membantu  Anda  memahami  pentingnya melakukan tindakan pencegahan untuk menjaga keselamatan anak dan memperlakukan mereka dengan kasih sayang. Merupakan kewajiban agama dan etika kita sebagai Muslim untuk melindungi anggota masyarakat yang paling tidak berdaya, termasuk bayi. Jika kita serius untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi anak-anak tunawisma, kita  harus  memprioritaskan  ajaran  moral  Islam  dan  mengatasi  kesulitan  dalam memberikan  perlindungan  hukum  kepada  mereka.  Dengan  demikian,  kami  dapat menjamin bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi secara memadai sesuai dengan keyakinan agama mereka dan standar hukum yang relevan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah, Muhammad Torieq. “Relevansi Nilai-Nilai Etika Politik Dan Konsep Moderasi Beragama  Dalam  Tafsir  Al-Qurthubi:  Refleksi  Menyambut  Pemilu  2024.” Al- Murabbi: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman 10, No. 2 (2024): 35–49.
Abraham,  Muh  Imron.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Eksploitasi  Anak  Di  Bawah Umur  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak.” Lex Privatum 11, No. 4 (2023).
Afrina, Dewi. “Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.
Agustina,  Weni,  And  Abd  Halim  Talli.  “Sistem  Pembagian  Kewarisan  Masyarakat Sayyid Di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.” Qadauna:
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 1, No. 1 (2019): 88–98.
Almanhaj.  “Keutamaan  Berakhlak  Baik  Kepada  Orang  Lain  Terutama  Kepada  Istri,” almanhaj.or.id, 2019, https://almanhaj.or.id/8592-keutamaan-berakhlak-baik- kepada-orang-lain-terutama-kepada-istri.html.
Anjarwati, Neneng, Sri Jaya Lesmana, And Tiara Ayu Lestari. “Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kabupaten Tangerang.” Crepido 5, No. 2 (2023): 161–73.
Bahroni,  Achmad,  Ariella  Gitta  Sari,  Satriyani  Cahyo  Widayati,  And  Hery  Sulistyo. “Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” Transparansi Hukum 2, No. 2 (2019).
Daud,  Fatin  Nabilah  Binti. Pemikiran  Wahbah  Al-Zuhaily  Tentang  Kekerasan  Seksual Dalam Rumah Tangga Dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu dan Menurut Perspektif Hukum Islam, [Skripsi Thesis] UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (2022). Deri,  Tri  Ananda.  “Perspektif  Fiqh  Siyasah  Terhadap  Upaya  Dinas  Pemberdayaan

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 255-276 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak  Kota  Bandar  Lampung  Dalam  Pencegahan Kekerasan Anak.” Uin Raden Intan Lampung, 2024.
Desi  Hl,  Desi  H  L.  “Perlindungan  Terhadap  Anak  Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga Di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara.” Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022.
Febrischa, Widya Puspita. “Implementasi Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Berdasarkan Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” Undaris, 2023.
Hamim, Khairul. Fikih Jinayah, (Mataram: Sanabil, 2020).
Harist, Teuku Naufal. “Peran Dp3a Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Ekploitasi (Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Serta Penerapannya Di Banda Aceh).” Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.
Hartono, Pertiwi  Nur Rahmawati, And M Ag Suharjianto.  “Konsep Al-Qur’an  Dalam Menangani Anak Tantrum.” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024.
Hasibuan, Mahmudin, Akhir Saleh Pulungan, Nur Hakima Akhirani Nasution, And Mhd Romadhoni.  “Keluarga  Berencana  (Kb)  Dalam  Perspektif  Maqashid  Syariah.” Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis 4, No. 1 (2024): 86–95.
Hidayat, Wahyu, Muhamad Abas, And Tatang Targana. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Karawang Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” Justisi: Jurnal Ilmu Hukum 8, No. 1 (2023): 21–41.
Huda,  Muhammad  Chairul,  And  M  H  S  Hi. Metode  Penelitian  Hukum  (Pendekatan Yuridis Sosiologis) . The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
Ilmiyah,  Naihul.  “Relevansi  Pemikiran  Ibnu  Qayyim  Al-Jauziyah  Tentang  Peranan Keyakinan  Hakim  Dengan  Sistem  Pembuktian  Dalam  Hukum  Acara  Pidana  di Indonesia,” AL-JINAYAH: Jurnal Hukum Pidana Islam 6, no. 2 (2020). Irfan, Nurul dan Masyrofah. Fiqih Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013).
Julijanto, Muhammad. Membangun Keberagamaan
Mencerahkan Dan Mensejahterakan . Deepublish, 2015.
Keladu, Yosef. “Hannah Arendt dan Konsep Politik Sebagai Ruang ‘Di-Antara’ Manusia: Refleksi untuk Konteks Indonesia,” POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik 14, no. 2 (2023). Lubis, Desita Adinda Putri. Wawancara Dinas Dp3apmp2kb (2024). Mubarak, Ridho. “Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan,” 2011.
Nisa, Safira Ainun. “Kedudukan Hukum Anak Angkat (Studi Komparatif Hukum Islam Dan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak).”  Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023.
Paparinskis,  Martins. Standar  Minimum  Internasional  dan  Pembuatan  Hukum Internasional, (Britania Raya: Oxford University Press, 2013). Perlindungan,  Studi,  Hukum  Korban,  And  Sistem  Peradilan. Perlindungan  Saksi  Dan Korban , 2014.
Pratama, Ramdhan Gusli. “Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Anak Jalanan Di Kabupaten Subang.” Law Enforcement: Jurnal Ilmu Hukum 8, No. 1 (2017): 61– 73.
Rahmawati. Perbandingan Hukum Keluarga Islam, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 255-276 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Ridwan, Rifanto Bin, And Ibnor Azli Ibrahim. “Ahkam Al-Laqit: K Onsep Islam Dalam Menangani Anak Jalanan Di Indonesia.” Tsaqafah 8, No. 2 (2012): 311–30. Rompas,  Esterina  Fransi.  “Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Penelantaran
Anak  Menurut  Uu  No.  23  Tahun  2002  Jo  Uu  Ri  No.  35  Tahun  2014  Tentang Perlindungan Anak.” Lex Administratum 5, No. 2 (2017).
Sari,  Nani  Widya.  “Melindungi  Hak  Anak  Dari  Tindakan  Kekerasan  dan  Sanksi Hukumannya,” Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keailan 7, no. 2 (2020).
Sugianto,  Sugianto.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Jalanan  Dalam  Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Yayasan Madinatunajjah Kota Cirebon).” De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah 5, No. 2 (2013).
Susanti, Jamilia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” Medina-Te: Jurnal Studi Islam 12, No. 2 (2016): 109– 24.
Taman Mandiri Syariah, “Kumpulan Hadits Rasulullah Tentang Anak Yatim,” Yayasan Taman Mandiri Syari’ah: Yayasan Yatim Piatu dan Kaum Dhuafa, December 11,
2016, https://tamanmandirisyariah.com/hadist/kumpulan-hadits-rasulullah-anak- yatim.html
Witari, Rahmad Alim, And Efi Tri Astuti. “Urgensi Pemberantasan Stunting Perspektif
Al-Qur’an Surat An-Nisa’ayat 9.” Jurnal Inovasi Pendidikan 2, No. 2 (2024): 1–9. Zaman, Badrus. “Pendidikan Akhlak Pada Anak Jalanan Di Surakarta,” Jurnal Ispirasi: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam 2, no. 2 (2019). Zulfikar,  Faisal.  “Hakikat  Hukum  Dan  Pembidangannya;  Suatu  Perbandingan  Antara Paham Barat Dan Islam,” Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik 10, no. 1 (2020): 33–40, https://doi.org/10.37035/alqisthas.v10i1.2054.