PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA TERKAIT PENGHINAAN AGAMA

## Gede Agastia Erlandi
komangreno@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Disgrace of religion is a crime that has been regulated in the Criminal Code. In the article related to religious insults there are elements that must be met. Deliberation is one element that must be proven by the prosecutor in the process of settling the case in the hearing. The element of intent and the use of sentences is a major part of the evidence in court because if one element is not met the perpetrators of criminal acts related to the contempt of religion not guilty of allegations of religious contempt. Article 156a of the Criminal Code should have an explanation of the meaning in that article because it may lead to a different understanding in each application that it may create legal uncertainty. Religious humiliation is one of the articles in the Criminal Code which may have several meanings that result in the law being inconsistent in its application.
Keywords: Criminal Accountability; Religious Degradation; Deliberation.

## Abstrak
Penghinaan agama merupakan suatu tindak pidana yang sudah diatur dalam KUHP. Dalam pasal terkait penghinaan agama terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi. Kesengajaan merupakan salah satu unsur yang harus dibuktikan oleh penuntut umum dalam proses penyelesaian perkara dipersidangan. Unsur kesengajaan dan penggunaan kalimat merupakan bagian utama dalam pembuktian di persidangan karena jika salah unsur tidak terpenuhi pelaku tindak pidana terkait penghinaan agama tidak bersalah atas tuduhan penghinaan agama. Pasal 156a KUHP harus memiliki penjelasan mengenai makna didalam pasal tersebut dikarenakan dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda dalam setiap kali penerapan hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Penghinaan agama merupakan salah satu pasal didalam KUHP yang dimungkinkan memiliki beberapa makna yang mengakibatkan hukum menjadi tidak konsisten dalam penerapannya.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Penghinaan Agama; Kesengajaan.

## Pendahuluan
Penghinaan agama atau lebih dikenal dengan penistaan agama adalah tindakan perbuatan tutur kata, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau lembaga atau organisasi dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain melalui berbagai aspek seperti suku, budaya, adat istiadat serta agama. Dengan tujuan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai, menghina suatu agama, keyakinan agama tertentu yang
Gede Agastia: Penyelesaian Perkara Tindak 537

## Jurist-Diction
Volume 1 No. 2, November 2018
Article history: Submitted 1 October 2018; Accepted 8 October 2018; Available online 1 November 2018
mengakibatkan penganut agama dan keyakinan lain tersinggung. 1
Penghinaan agama tidak hanya dilakukan oleh pelaku sendiri melalui hal- hal yang dilakukannya dan disebar melalui internet. Terkadang internet juga digunakan oleh orang-orang untuk menyebarkan informasi terkait penghinaan agama yang dilakukan oleh orang lain agar masyarakat mengetahui bahwa seseorang telah melakukan penghinaan terhadap suatu agama. Tetapi masyarakat harus pandai menyaring kebenaran informasi yang beredar dikarenakan saat ini kebenaran informasi dapat diubah, baik dikurangi maupun ditambah.
Hubungan antara perkembangan teknologi informasi dan penghinaan agama sangat erat. Seperti yang telah kita ketahui kasus penghinaan agama atau yang sering kita dengar dengan penistaan agama yang terjadi di wilayah Kepulauan Seribu , yaitu seorang Gubernur DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta bernama Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sempat menjadi viral setelah video dirinya tersebar di internet. Ahok dianggap telah melakukan penghinaan terhadap agama Islam saat memberikan sambutan dalam sebuah acara kunjungan kerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka. Padahal Ahok yang pada saat itu juga terdaftar sebagai Calon Guberbur DKI Jakarta untuk periode 2017-2022 memasukan kalimat yang berkaitan dengan pemilihan calon Gubernur DKI Jakarta dengan mengaitkan surat Al-Maidah ayat 51. Dalam sambutannya Ahok mengatakan sebagai berikut: 2
“... ini pemilihan kan dimajuin jadi kalo saya tidak terpilih pun saya berhentinya Oktober 2017 jadi kalo program ini kita jalankan dengan baik pun bapak ibu masih sempet panen sama saya sekalipun saya tidak terpilih jadi Gubernur. Jadi cerita ini supaya bapak ibu semangat, jadi gausah pikirin ah... nanti kalau ga kepilih, pasti Ahok programnya bubar, engga.. saya sampai Oktober 2017, jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu yah jadi kalo bapak ibu perasaan ga bisa kepilih nih karena saya takut masuk neraka karna dibodohin gitu ya engga papa, karna inikan panggilan pribadi bapak ibu program ini jalan saja, jadi bapak ibu gak usah merasa gak enak, dalam nuraninya ga bisa milih Ahok, gak suka sama
1 Diunduh dari http://digilib.uinsby.ac.id/19826/5/Bab%202.pdf pada tanggal 20 bulan Mei tahun 2018
2 Diunduh dari https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/e8b1049e890f1bf53511d70f- fa120602, pada tanggal 23 Agustus 2017.
Ahok nih, tapi programnya gua kalo terima ga enak dong jadi utang budi jangan bapak ibu punya perasaan ga enak nanti mati pelan-pelan loh kena stroke...”
Masyarakat dibuat resah dengan video yang beredar tersebut, banyak masyarakat yang menganggap perkataan Ahok dalam acara tersebut merupakan suatu kesengajaan penghinaan terhadap agama Islam. Namun banyak pula masyarakat yang menganggap bahwa perkataan Ahok dalam acara tersebut hanya untuk mengingatkan masyarakat agar tidak terpengaruh omongan orang lain dalam memilih pemimpin yang bukan dari satu agamanya. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr., tertanggal 4 Mei 2017. Ahok terbukti melakukan tindak pidana penodaan agama dan dijatuhi sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
Penghinaan agama merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku. Apapun penyebabnya pesannya adalah bahwa mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya dapat menimbulkan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sangat berbahaya, merusak dan menimbulkan gangguan kesejahteraan bagi sendiri, keluarga masyarakat, bangsa dan umat manusia. 3
Pengaturan mengenai penghinaan agama terdapat di dalam Pasal 156 dan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( untuk selanjutnya disebut KUHP). Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dapat dipidana.
Kasus penghinaan agama seringkali merupakan sebuah penilaian secara subjektif dari masyarakat terhadap ajaran yang dianut oleh seseorang apakah tindakan yang dilakukan adalah sebuah tindakan penghinaan agama atau tidak. Seringpula hal tersebut hanya persepsi orang dari sudut pandangnya dan
3 Arie Wirawan Budhi Prasetyo, “Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penistaan Agama”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2013, h. 1.

## Gede Agastia: Penyelesaian Perkara Tindak
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
menjadikan berita yang mengganggu stabilitas masyarakat di suatu lingkungan masyarakat padahal patut diduga hal tersebut bisa saja hanya kesalahpahaman dan dimungkinkan itu hanya isu-isu belaka yang dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Kita tidak tahu apakah suatu tindakan tersebut dilakukannya dengan sengaja atau tidak. Oleh karena itu, penyelesaian perkara di persidangan merupakan hal yang sangat penting yang menentukan seseorang bersalah atau tidak, lalu harus dilihat juga mengenai unsur kesengajaan dalam tindak pidana terkait penghinaan agama yang berdasar pada Pasal 156a KUHP ditinjau dari teori-teori kesengajaan dan terkait ratio decidendi putusan perkara tindak pidana terkait penghinaan agama.

## Kesengajaan Dalam Tindak Pidana Terkait Penghinaan Agama  Berdasarkan Pasal 156A KUHP
Berdasarkan teori-teori di atas maka pengaturan tentang tindak pidana terkait penghinaan agama dalam KUHP menganut Teori Perlindungan Ketentraman Umat Beragama yang lebih menekan pada ketertiban umum dan kepentingan masyarakat, karena pasal-pasal tentang tindak pidana terkait penghinaan agama terletak dalam Buku II Bab V KUHP yang berjudul Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum.
Tindak pidana terkait penghinaan agama pada dasarnya merupakan bagian dari tindak pidana agama yang dalam KUHP terdapat beberapa klasifikasi: 4
1. Tindak pidana menurut agama yaitu semua perbuatan yang dianggap dosa/ terlarang/tercela menurut ajaran atau norma-norma agama;
2. Tindak pidana terhadap agama yaitu perbuatan terlarang/tercela yang dilakukan dan ditujukan langsung pada agama;
3. Tindak pidana yang berhubungan dengan agama yaitu perbuatan diluar hal- hal yang tersebut diatas yang secara tidak langsung dapat menyinggung / mengancam kehidupan beragama.
4 Tajus Subki, “Karakteristik Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015, h. 23.
Oemar Senoadji dalam Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa tindak pidana agama hanya mencakup tindak pidana terhadap agama dan tindak pidana yang berhubungan dengan agama. Tindak pidana menurut agama bila dicermati sebenarnya bukan tidak ada dalam KUHP meski hal itu tidak secara penuh ada dalam KUHP seperti tindak pidana pembunuhan, pencurian, penipuan/perbuatan curang,  penghinaan,  fitnah,  tindak  pidana  kesusilaan  (zina,  perkosaan,  dan sebagainya). Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sering disebut dengan pasal penodaan agama bisa dikategorikan sebagai tindak pidana terkait penghinaan agama.
Dalam hal Pertanggungjawaban pidana yaitu mengenai dapat atau tidak dapatnya seseorang dipidana sebagain pelaku tindak pidana yang memiliki asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld). Pertanggungjawaban pidana menurut konsep terdapat beberapa hal yang perlu dicatat yaitu unsur kesalahan dan bentuk atau corak kesalahan. Unsur kesalahan terdiri dari beberapa hal yaitu melakukan tindak pidana, kemampuan untuk bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf, sedangkan bentuk atau corak kesalahan meliputi kesengajaan atau kealpaan.
Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama mengatur tentang tindakan atau unsur pelanggaran, sedangkan yang dalam Pasal 2 mengatur mengenai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh perseorangan dan oleh organisasi atau aliran kepercayaan. Kemudian pada Pasal 3 diatur mengenai ancaman 5 (lima) tahun pidana penjara, sanksi pidana pada pasal ini dijadikan sebagai ultimum remedium bagi pelaku yang telah melanggar Pasal 1 dan Pasal 2 undang-undang tersebut. Dalam undang-undang tersebut dituliskan bahwa organisasi atau aliran kepercayaan sebagai subyek hukum pidana. Terkait penjatuhan sanksi terhadap suatu organisasi atau aliran kepercayaan dalam hukum pidana terdapat 3 (tiga) teori pertanggungjawaban yaitu: 5
1. Direct Liability Doctrine = pertanggungjawaban Pidana Langsung = Teori Identifikasi ( identification Theory ) = Teori organ
2. Doctrin of Strict Liability = pertanggungjawaban mutlak = Pertanggungjawaban ketat
3. Doctrin of Vicarious  Liability = respondeat superior = pertanggungjawaban Pengganti = the delegation principle.
Sistem pertanggungjawaban organisasi atau aliran kepercayaan dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 menganut Doctrin of Strict Liability yaitu pertanggungjawaban langsung pada organisasi atau aliran kepercayaan itu sendiri dengan cara membubarkannya. Hal tersebut dapat dilihat pada rumusan Pasal 2 Ayat (2) “… Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi / aliran terlarang.” Apabila setelah dibubarkannya suatu organisasi atau aliran kepercayaan tersebut, akan tetapi orang, organisasi atau aliran kepercayaan tersebut masih tetap melanggar Pasal 1, maka menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, orang, anggota dan/ atau anggota pengurus organisasi atau aliran kepercayaan yang bersangkutan dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5  (lima) tahun. Pasal 3 tersebut menganut Direct Liability Doctrine yang membebankan pertanggungjawaban pidana kepada orang, anggota dan / atau anggota pengurus organisasi.
Namun dalam Pasal 156a KUHP tidak digunakan lagi kata “organisasi atau aliran kepercayaan” akan tetapi menggunakan kata “barang siapa” yang berarti baik orang yang melakukan tindak pidana terkait penghinaan agama dapat dikenakan dan diancam pasal tersebut. Karena dalam Pasal 59 KUHP disebutkan bahwa yang bertanggungjawab adalah pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris yang melakukan tindak pidana. Tindak pidana terkait penghinaan agama yang diatur dalam Pasal 156a KUHP merupakan tindak pidana materiil yang menitikberatkan pada akibat yang timbul yaitu mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama.

## Kesengajaan Sebagai Salah Satu Bentuk Kesalahan
Kesengajaan (dolus) merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Sudarto mengatakan bahwa kesalahan (dalam arti yang seluas-luasnya) terdiri atas beberapa unsur, yaitu: 6
1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal;
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Menurut Moeljatno, kesengajaan adalah suatu pengetahuan, yang mana adanya suatu hubungan batin atau pikiran dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Kesengajaan mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa.
Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila dilakukan dengan sengaja, dibandingkan dengan apabila dilakukan dengan kealpaan. 7 Dalam  KUHP  tidak  ada  definisi  secara  jelas  mengenai  kesengajaan  (dolus). Namun menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting), kesengajaan yaitu  “menghendaki  dan  menginsyafi”  terjadinya  suatu  tindakan  beserta akibatnya. 8 Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai  “menghendaki  dan  menginsyafi”,  artinya  seseorang  yang  melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Dapat dikatakan bahwa kesengajaan berarti kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dengan kata lain bahwa kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan. 9 Ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:
6 I Made Widnyana, Asas-Asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska bekerja sama dengan BANI Arbitration Center, Jakarta, 2010, h. 68.
7 S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni Ahaem- Petehahem, Jakarta, 1996, h. 163.
8 Ibid. h. 164.

## 1. Kesengajaan sebagai maksud ( opzet als oogmerk )
Kesengajaan sebagai maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendakinya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud. 10 Contoh kasusnya, apabila pelaku menghendaki matinya seseorang dengan tangannya sendiri maka pelaku mencekik orang tersebut hingga mati.
2. Kesengajaan sebagai kepastian ( opzet als zekerheldsbewustzijn )
Kesengajaan sebagai kepastian yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki. 11 Misalnya pada kasus peledakan kapal Thomas van  Bremerhaven untuk mendapatkan uang asuransi, namun akibat peledakan yang dilakukan itu para awak kapal mati. Meskipun kematian ini tidak diinginkan, namun siapapun pasti tahu akibat ledakan tersebut dapat menyebabkan seseorang mati.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan ( dolus eventualis )
Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya .12 Dalam dolus ini dikenal teori “apa boleh buat” (inkauf nehmen) bahwa sesungguhnya akibat
10 Moeljatno, Perluasan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1983, h. 309.
11 A. Fuad dan Tongat, Pengantar Hukum Pidana, UMM Press, Malang, 2004, h.81.
12 P.A.F Lamintang, Op. Cit., h. 186.
dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi, tidak disetujui tetapi meskipun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau disamping maksud itupun diterima. 13 Misalnya, seorang Terdakwa mengatakan, bahwa ia tidak bermaksud untuk membunuh, tapi semestinya ia menyadari apabila sebilah pedang ditebaskan pada bagian badan manusia akan menyebabkan pendarahan yang hebat, dan kemungkinan besar si korban akan kehabisan darah, yang tentu akan mengakibatkan kematian. Apalagi bila pedang tersebut mengandung racun.
Selain bentuk-bentuk kesengajaan yang telah disebutkan diatas. Adapula beberapa jenis kesengajaan jika dilihat dari sifatnya, yaitu:
1. Dolus Malus
Dolus Malus adalah dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja  ia  hanya  menghendaki  tindakannya  itu,  tetapi  juga  menginsyafi  bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. 14
Hal tersebut berarti aparat penegak hukum diwajibkan untuk membuktikan bahwa  pelaku  betul-betul  menginsyafi  bahwa  tindakannya  itu  dilarang  dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.
2. Kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu ( kleurloos begrip )
Kesengajaan yang tidak mempunyai maksud adalah dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya itu. 15 Dengan kata lain berarti ada hubungan yang erat antara kejiwaannya dengan tindakannya.
Jenis kesengajaan yang pertama sudah tidak dianut atau digunakan lagi oleh hukum pidana Indonesia. Sedangkan jenis kesengajaan yang kedualah yang dianut oleh hukum pidana Indonesia. Undang-undang hukum pidana menentukan untuk dapat dipidananya seseorang tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu
13 Damang, “Dolus Eventualis dan Culpa”, http://www.negarahukum.com/hukum/dolus- eventualis-dan-culpa.html, 29 Januari 2013, dikunjungi pada tanggal 10 Maret 2018.
14 S.R. Sianturi, Op Cit. h. 169.
tindakan dilarang dan diancam dengan pidana. 16

## Unsur Kesengajaan Dalam Pasal 156a KUHP
Syarat mutlak unsur dengan sengaja dalam sebuah perbuatan pidana adalah pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut. Menurut ahli hukum Von Hippel (1903) sebagaimana dikutip oleh Derkje Hazewinkel-Suringa dalam buku yang ia tulis, arti unsur “dengan sengaja” adalah akibat telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai sebuah tujuan. Ahli hukum Frank (1907) dalam buku yang sama memberi arti unsur dengan sengaja adalah pelaku mengetahui akibat perbuatan dan kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut. 17
Secara umum yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah: 18
1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.
Penistaan terhadap agama diatur pada Pasal 156a KUHP, sebagai perluasan dari Pasal 156 KUHP, yang mengatur penghinaan pada golongan. Pasal 156a KUHP ini diatur dengan landasan hukumnya berdasarkan Perpres No. 1 Tahun 1965 yang mana Pasal 4 ini dikeluarkan menjadi Pasal 156a KUHP. 19 Pasal 156a KUHP ini bukan ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap agama, tetapi ketentuan ini mengatur tentang melindungi rasa kenyamanan masyarakat, khususnya umat beragama, karena itu Pasal 156a KUHP berada pada bab yang mengatur Ketertiban Umum dan dalam KUHP tidak pernah diatur khusus bab tentang Delik Agama.
Bunyi Pasal 156a: “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau
16 Ibid.
17 Dion Pongkor, “Membedah Maksud Unsur “Dengan Sengaja” dalam Pasal 156A KUHP Dalam Kasus Ahok”, http://www.amsik.id/membedah-maksud-unsur-dengan-sengaja-dalam-pas- al-156a-kuhp-dalam- kasus-ahok/, 26 Desember 2016, dikunjungi pada tanggal 15 Maret 2018.
18 Moeljatno, Op. Cit. h. 69.
19 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor,1994, h. 134.
melakukan perbuatan:
a) Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; atau
b) Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Selanjutnya yang menjadi persoalan adalah bagian inti yang tercantum dalam huruf a dan b bersifat alternatif atau kumulatif. Dalam perumusan pasal tersebut tidak secara tegas ditentukan apakah dirumuskan secara alternatif atau kumulatif sehingga membuka ruang untuk melakukan penafsiran terhadap pasal tersebut, mestinya ini merupakan alternatif bukan kumulatif. Namun sebagian sarjana berpendapat bahwa huruh a dan b pada Pasal 156a KUHP bersifat kumulatif, sehinggga apabila salah satu huruf tidak terpenuhi maka tidak dapat dikenakan Pasal 156a KUHP. Dalam hal ini penulis sepakat dengan Andi Hamzah, yaitu Pasal 156a KUHP bersifat alternatif yang artinya salah satu saja yang dibuktikan untuk dapat dipidananya pelaku. Dalam hal ini yang dilindungi disini ialah kebebasan baragama dan melaksanakan agama tanpa gangguan dari orang lain. 20
Dilihat dari perumusan pasalnya terdapat dua tindak pidana dan pada dasarnya ketentuan Pasal 156a KUHP melarang orang dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dan/atau dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP tersebut terdiri dari:
a) Unsur subjektif : dengan sengaja
b) Unsur objektif :
1. Di muka umum;
20 Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 249.
2. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan;
3. Yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
Unsur dengan sengaja atau dengan maksud yang dalam bahasa Belanda disebut opzetelijk. Unsur subjektif dengan sengaja dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156a huruf a dan b KUHP ini, harus diartikan bukan semata – mata sebagai  kesengajaan  sebagai  maksud  (opzet  als  oogmerk)  saja,  melainkan  dapat diartikan sebagai kesengajaan sebagai kepastian (opzet als zekerheldsbewustzijn) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis). 21 Oleh karena dengan sengaja telah diletakkan di depan unsur – unsur lain oleh pasal tersebut, maka sesuai dengan ketentuan,kesengajaan pelaku itu juga harus ditujukan kepada unsur – unsur lainnya dari tindak pidana yang diatur dalam  Pasal 156a huruf a dan b KUHP tersebut.
Unsur objektif yang pertama dari Pasal 156a huruf a KUHP adalah di muka umum. Kata di muka umum dalam rumusan tindak pidana tersebut tidak berarti bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu selalu harus terjadi di tempat umum, tetapi cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku itu dapat didengar oleh publik, atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu dapat dilihat oleh publik. Perasaan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia itu dapat saja dikeluarkan oleh pelaku di suatu tempat umum, artinya suatu tempat yang dapat didatangi oleh setiap orang. Lain halnya jika perasaan yang di keluarkan oleh pelaku itu ternyata tidak didengar oleh publik, maka bukan merupakan suatu tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 156a KUHP.
Unsur objektif yang kedua adalah mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan. Hal tersebut berarti bahwa perilaku yang terlarang dalam Pasal 156a KUHP itu dilakukan oleh pelaku, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan. Unsur  objektif yang  ketiga  adalah yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan,
atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Mengenai perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai perasaan atau perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, undang-undang tidak memberikan penjelasan. Selanjutnya tugas Hakim memberikan penafsiran mereka dengan bebas tentang perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai bersifat bermusuhan, penyelahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama di Indonesia.
Selanjutnya tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP tersebut di atas terdiri dari:
a) Unsur subjektif: dengan sengaja, dengan maksud
b) Unsur objektif:
1. Di muka umum;
2. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan;
3. Agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Unsur dengan maksud sebagaimana yang tercantum diatas itu dalam doktrin sering disebut sebagai subjectief doel atau sebagai tujuan subjektif dari pelaku, yang dihubungkan dengan kesengajaan pelaku, juga sering disebut sebagai bijkomend oogmerk atau maksud selanjutnya. 22 Unsur objektif yang  pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP ialah di muka umum. Sama halnya dengan unsur di muka umum sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, di muka umum dalam rumusan tindak pidana tersebut tidak berarti bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu selalu harus terjadi di tempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku itu dapat didengar oleh publik, atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu dapat dilihat oleh publik. Walaupun perasaan itu telah diucapkan pelaku di suatu tempat umum, artinya suatu tempat yang dapat didatangi oleh setiap orang, akan tetapi jika perasaan yang ia keluarkan itu ternyata tidak didengar oleh publik, maka

## Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
tindakannya itu bukan merupakan tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 156a KUHP.
Selanjutnya, unsur objektif kedua ialah telah mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan. Hal tersebut berarti bahwa perilaku yang terlarang dalam Pasal 156a KUHP itu dilakukan oleh pelaku, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan.
Unsur obyektif ketiga adalah agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengenai perasaan mana atau perbuatan yang bagaimana dapat dipandang sebagai perasaan atau perbuatan yang ada hubungannya dengan maksud pelaku agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam rumusan tindak pidana sendiri tidak terdapat suatu penjelasan dan penafsiran yang cukup jelas. Dalam menafsirkan suatu perbuatan, penegak hukum khususnya jaksa dan Hakim sangat tergantung dengan keterangan dari para ahli yang memberikan keterangan di pengadilan. 23 Sehingga hal tersebut diserahkan kepada Hakim untuk menafsirkan dengan bebas perasaan atau perbuatan.
Jika dilihat dari penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa Pasal 156a KUHP lebih khusus terhadap penghinaan agama. Namun karena rumusan Pasal 156a KUHP tersebut masih menimbulkan persoalan dalam menentukan tindak pidana yang diatur pada huruf a dengan yang diatur pada huruf b Pasal 156a KUHP, ditentukan secara kumulatif atau alternatif, maka dalam prakteknya masih terbuka peluang untuk diberikan penafsiran. Yang berhak menafsirkannya adalah Hakim didasarkan keyakinan yang berdasarkan pertimbangan hukum yang adil dan bijaksana. 24
23 Nella Sumika dan Tim LBH Bandung, “Analisis Pasal 156a KUHP dan UU No. 1 Ta- hun 1965 Terkait Tindak Pidana Penodaan Agama Yang Terjadi di Jawa Barat”,https://www.goo- gle.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi- B4Oq0n7TaAhVKr48KHUUXDwoQFghWMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.lbhbandung. or.id%2Fmedia%2F2017%2F03%2FAnalisis-Pasal-156-a-KUHP-dan-UU-No-1-tahun-1965-ter- kait-tindak-pidana-penodaan-agama-yang-terjadi-di-Jawa-Barat.pdf&usg=AOvVaw0BRwLpfjKX- a4oCewXv0JbQ, diunduh pada tanggal 30 bulan Maret tahun 2018.
24 C. S. T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, h. 36-41.

## Gede Agastia: Penyelesaian Perkara Tindak

## Analisa Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Dalam Tindak Pidana Terkait
Penghinaan Agama
Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.
Dalam putusan ini, hakim membagi unsur Pasal 156a huruf a KUHP ke dalam 3 bagian sebagai berikut:
1.Barang siapa;
2.Dengan sengaja;
3.Dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
Dalam hal ini difokuskan pada unsur yang ke-2 dan ke-3, meskipun unsur ke-1 juga penting karena jika salah satu dari unsur dalam suatu pasal tidak terpenuhi, tidak dapat seorang pelaku dipidana. Untuk unsur yang ke-2 bahwa kalau kita melihat dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa itu kesengajaan. Dalam putusan ini hakim menggunakan 3 (tiga) bentuk kesengajaan menurut S.R. Sianturi. Yang pertama adalah kesengajaan sebagai maksud; yang kedua kesengajaan sebagai kepastian; dan yang ketiga kesengajaan sebagai kemungkinan.
Untuk melihat unsur dengan sengaja dalam pasal 156a huruf a  KUHP adalah meliputi seluruh unsur yang terdapat dibelakang unsur kesengajaan, atau semua unsur lainnya yang terdapat dibelakang unsur dengan sengaja dipengaruhi oleh unsur dengan sengaja, sehingga kesengajaan pelaku harus ditujukan pada tindakan atau perbuatan yang dilarang yaitu mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas bila dikaitkan dengan kasus Ahok, ucapan Terdakwa Ahok tersebut merupakan ungkapan pikiran dan perasaan yang pada pokoknya mengandung sifat penodaan terhadap agama Islam yang dilakukan dengan sengaja. Hal tersebut didukung oleh Moeljatno dalam bukunya Perluasan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana bahwa pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendakinya,
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, dapat dikatakan orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud. Selain itu ucapan yang disampaikan oleh Terdakwa dalam acara sosialisasi budidaya ikan Kerapu di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu yang dihadiri oleh banyak orang, antara lain dihadiri oleh tokoh masyarakat dan warga masyarakat Kepulauan Seribu. Jadi dalam kasus ini, pelaku telah memberikan sambutan di tempat yang semua orang bisa masuk, maka dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa unsur yang ke-3 telah terpenuhi.
Selain itu harus dilihat bahwa Surat Al-Maidah ayat 51 merupakan ayat suci agama Islam dan telah tersebut memiliki tafsir berdasar para ahli agama Islam. Namun dalam kasus tersebut Terdakwa menggunakan penafsirannya sendiri, serta Terdakwa memposisikan agama terutama Surat Al-Maidah sebagai penafsiran yang disalahgunakan. Padahal perlu dipahami bahwa kapasitas Terdakwa sebagai gubernur yang tidak pernah mengikuti pendidikan keagamaan Islam sudah jelas bahwa Terdakwa tidak memahami ajaran agama Islam akan tetapi Terdakwa tetap saja memberikan penafsiran tersendiri.
Dengan demikian putusan yang diberikan hakim tersebut terutama  mengenai unsur kesengajaan dalam penodaan agama yang ada dalam pasal 156a huruf a KUHP telah tepat. Sangat jelas Terdakwa melakukan tindakan dengan sengaja, di muka umum yang bersifat penodaan terhadap suatu agama. Selain itu Terdakwa melakukan penafsiran sendiri mengenai suatu ajaran agama tertentu padahal dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki kapasitas sebagai pihak yang menafsirkan agama apalagi agama Terdakwa yang berbeda dengan ajaran agama yang ditafsirkan memperlihatkan secara mutlak bahwa Terdakwa tidak berkompeten untuk mengomentari ajaran tersebut serta menyebarkannya yang dilakukan pada saat memberikan sambutan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka.

## Putusan Pengadilan Negeri Nomor 69/Pid.B/2012/PN.Spg
Dalam putusan ini, hakim membagi unsur Pasal 156a huruf a KUHP ke dalam 2 bagian sebagai berikut:

## Gede Agastia: Penyelesaian Perkara Tindak
1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
Unsur ke-1 yaitu, barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya. Oleh karena dalam persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan berkomunikasi dengan baik, maka Terdakwa adalah orang yang cakap dan  mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.
Kemudian unsur yang ke-2, undang-undang tidak menjelaskan secara jelas mengenai pengertian dengan kesengajaan. Dalam putusan ini hakim  menggunakan teori kesengajaan untuk menentukan perbuatan tertentu disengaja atau tidak. Yang pertama yaitu perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan pengetahuan dan kehendak); yang kedua yaitu perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak / wilstheorie); dan yang ketiga yaitu perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan / voorstellingstheorie). Untuk menentukan unsur kesengajaan dalam kasus Terdakwa Tajul Muluk, Majelis Hakim menggunakan teori pengetahuan. Teori pengetahuan menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan disengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku. Perbuatan tersebut apabila dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana. Teori pengetahuan ini merupakan teori yang paling tepat diterapkan di hukum pidana Indonesia sebab dapat dipertanggungjawabkan dan secara praktis mudah diterapkan. Jadi dalam hal ini Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa yang mengajarkan ajaran agama Islam secara menyimpang akan mengakibatkan gangguan ketertiban umum atau kedamaian umat beragama dalam hal ini agama Islam.
Mengenai pengertian di muka umum, dapat diartikan sebagai dapat dilihat oleh umum. Suatu perbuatan dilakukan di muka umum tidaklah perlu bahwa perbuatan itu harus dilakukan di tempat umum, tetapi cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur

## Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
di muka umum karena perbutan Terdakwa dilakukan di Masjid dan tempat lain yang dapat dilihat oleh orang lain.
Fakta hukum bahwa Terdakwa telah menyampaikan atau mengajarkan bahwa, (1) Rukun Iman ada 5, yaitu tawhidullah/ma’rifatullah, annubuwwah (kenabian), Alimamah (keimamahan), al „adl (Keadilan Tuhan), al Ma’aad (Hari Pembalasan); dan Rukun Islam ada 8, yaitu: shalat, puasa, zakat, khumus, haji, amar ma’ruf nahi mungkar, jihad, dan al wilayah; (2) Al-Qur’an yang ada sekarang tidak asli (tidak orisinil). Perbuatan Terdakwa tersebut telah jelas merendahkan, mengotori, dan menodai agama Islam. Selain hal diatas, perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat, khususnya umat Islam di Kecamatan Omben dan Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang padahal diketahui bahwa Terdakwa merupakan umat agama Islam.
Dengan demikian putusan yang diberikan hakim tersebut terutama mengenai unsur kesengajaan dalam penodaan agama yang ada dalam pasal 156a huruf a KUHP telah tepat. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja, di muka umum yang bersifat penodaan terhadap agama Islam. Hal tersebut didukung oleh teori kesengajaan yaitu teori pengetahuan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengajarkan ajaran agama Islam secara menyimpang akan mengakibatkan gangguan ketertiban umum atau kedamaian umat beragama. Terlebih lagi Terdakwa merupakan umat agama Islam.

## Kesimpulan
Unsur kesengajaan dalam Pasal 156a KUHP merupakan salah satu unsur yang memiliki syarat mutlak unsur dengan sengaja dalam sebuah perbuatan pidana adalah pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut. Perbuatan yang dimaksud adalah berupa tindak pidana terkait penghinaan agama yang berdasar pada Pasal 156a KUHP. Berdasarkan dua putusan tersebut terdapat perbedaan pertimbangan hakim dalam memutuskan unsur dengan sengaja dalam masing- masing kasus. Oleh sebab itu dalam membuktikan unsur dengan sengaja harus melihat seluruh unsur yang terdapat dibelakang unsur kesengajaan, atau semua unsur lainnya yang terdapat dibelakang unsur dengan sengaja dipengaruhi oleh unsur dengan sengaja, sehingga kesengajaan pelaku harus ditujukan pada tindakan atau perbuatan yang
dilarang yaitu mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

## Daftar Bacaan
Buku
Hamzah, Andi, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
Kansil, C. S. T , Pengantar Ilmu Hukum, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
Lamintang, P.A.F, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung,
1984.
Moeljatno, Perluasan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (edisi revisi), Rineka Cipta, Jakarta, 2009. Sianturi, S.R., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni Ahaem-Petehahem, Jakarta, 1996.
Soesilo, R., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor,1994.
Widnyana, I Made, Asas-Asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska bekerja sama dengan BANI Arbitration Center, Jakarta, 2010.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang- Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) untuk selanjutnya disebut KUHP;
Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726).
HOW TO CITE :  Gede Agastia Erlandi, ‘Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Terkait Penghinaan Agama’ (2018) Vol. 1 No. 2 Jurist- Diction.

## Putusan Pengadilan
Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.; Putusan Nomor 69/Pid.B/2012/ PN.Spg.
Skripsi/Tesis/Disertasi Prasetyo, Arie Wirawan Budhi, “Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penistaan Agama”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2013.
Tajus Subki, “Karakteristik Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015.

## Laman
Damang, “Dolus Eventualis
dan Culpa”,http://www.negarahukum. com/hukum/dolus-eventualis-dan-culpa.html, 29 Januari 2013, dikunjungi pada tanggal 10 Maret 2018.
Dion Pongkor, “Membedah Maksud Unsur “Dengan Sengaja” dalam Pasal 156A KUHP Dalam Kasus Ahok”, http://www.amsik.id/membedah-maksud- unsur- dengan-sengaja-dalam-pasal-156a-kuhp-dalam-kasus-ahok/, 26  Desember 2016, dikunjungi pada tanggal 15 Maret 2018.
Diunduh dari http://digilib.uinsby.ac.id/19826/5/Bab%202.pdf pada tanggal 20 bulan Mei tahun 2018.
Diunduh dari https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/e8b1049e890f1bf53511d70ff a120602, pada tanggal 23 Agustus 2017.
Nella Sumika dan Tim LBH Bandung, “Analisis Pasal 156a KUHP dan UU No. 1 Tahun 1965 Terkait Tindak Pidana Penodaan Agama Yang Terjadi di Jawa Barat”,https://www.google.com/