## Keabsahan Penutupan Perbatasan oleh Spanyol Selaku Negara Anggota Uni Eropa dalam Menghadapi Pandemi Covid-19

## Faizin Achmad Sumhudi
faizinsum@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
This article aims to identify and analyze the legitimacy of the border closure by Spain against Portugal as a member state of the European Union in the face of the Covid-19 pandemic. This article is a normative legal research that used a combination of the statute approach and the conceptual approach. The closing of the border by Spain is basically an action that is contrary to the Treaty on Establishing the European Union which requires the opening of borders, but the Covid-19 pandemic is an urgent situation that forces Spain to close its border with Portugal for the health and safety of its citizens. So the closing of the border by Spain is a justifiable action because it has a strong legal basis, namely Article 43 of the Spanish Constitution and Article 4 of the International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR).
Keywords: Sovereignty; European Union; Border; Covid-19.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan penutupan perbatasan oleh Spanyol terhadap Portugal selaku negara anggota Uni Eropa dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan kombinasi antara pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Terhadap artikel ini, diperoleh kesimpulan bahwa pada dasarnya penutupan perbatasan ini akan menjadi tindakan yang berlawanan dengan Traktat Pembentukan Uni Eropa yang menghendaki terbukanya perbatasan sehingga memudahkan laju perdagangan barang dan jasa, akan tetapi pandemi Covid-19 adalah sebuah keadaan mendesak yang memaksa Spanyol harus menutup perbatasannya dengan Portugal demi kesehatan dan keselamatan warga negaranya. Maka penutupan perbatasan yang dilakukan oleh Spanyol merupakan tindakan yang dapat dibenarkan karena memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Pasal 43 Konstitusi Spanyol dan Pasal 4 Konvensi Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (ICCPR).
Kata Kunci: Kedaulatan; Uni Eropa; Perbatasan Negara; Covid-19.

## Pendahuluan
Supranasionalisme merupakan pemahaman yang meleburkan entitas persatuan politik yang memberikan otoritas kepada suatu badan yang didapatkan

## Jurist-Diction
Volume 6 No. 3, Juli 2023
Jurist-Diction. 2023; 433-448
How to cite: Faizin Achmad Sumhudi, ‘Keabsahan Penutupan Perbatasan oleh Spanyol Selaku Negara Anggota Uni Eropa dalam Menghadapi Pandemi Covid-19’ (2023) Vol. 6 No. 3 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 1 Februari 2023; Diterima 13 Juni 2023; Diterbitkan 31 Juli 2023.
DOI:
10.20473/jd.v6i3.46394 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297 Copyright © 2023 Faizin Achmad Sumhudi

## Faizin Achmad: Keabsahan Penutupan Perbatasan...
dari pemerintah negara-negara anggota. 1 Supranasionalisme Uni Eropa dikuatkan dengan Schengen Agreement (Perjanjian Schengen) yang dibuat oleh Belgia,
Belanda, Luksemburg, Italia, dan Prancis pada 14 Juni 1985 dan dikuatkan dengan dikeluarkannya Treaty of Amsterdam pada 2 Oktober 1997. 2 Kemudian pada 22 Juni 1991 Spanyol menundukkan diri pada perjanjian tersebut melalui aksesi. Uni Eropa sebagai organisasi regional yang terdiri dari 27 negara anggota telah menjadi semacam wilayah yang terintegrasi semenjak adanya Perjanjian Schengen. Setelah adanya Perjanjian Schengen, diberlakukanlah perbatasan terbuka antar negara anggota Uni Eropa, hal tersebut menjadikan Uni Eropa sebagai wilayah yang terhubung dan tanpa adanya pembatas.
Setelah diberlakukannya Perjanjian Schengen ini, maka mobilisasi barang, jasa, orang dan lainnya, seperti modal dan investasi relatif tidak ada hambatan sama sekali. Negara-negara anggota Uni Eropa dapat menikmati bebasnya keluar masuk orang dengan sangat leluasa, sampai terjadinya bencana virus corona atau pandemi Covid-19 . Dalam kurun satu tahun terakhir dunia telah disibukkan dengan pandemi Covid-19 yang membuat perjalanan antar-negara terhambat karena negara membatasi penerbangan antar-negara atau bahkan menutup perbatasan mereka sama sekali. Keadaan tersebut telah membuat Spanyol menutup perbatasan daratnya dengan Portugal mulai 29 Januari hingga akhir Februari 2021 dan hingga hanya permulaan Maret hanya orang tertentu yang diperkenankan masuk. 3
Fenomena penutupan perbatasan ini menarik untuk dikaji mengingat Spanyol merupakan negara anggota Uni Eropa yang membuatnya terikat dengan Traktat Lisbon khususnya pasal 2 ayat 2 yang mengatur bagi negara anggota untuk menjamin diberikannya kebebasan mobilitas setiap orang antar-perbatasan negara anggota dengan mempertimbangkan pencari suaka, imigrasi, dan pencegahan tindakan kriminal. 4
1 Kimmo Kiljunen, ‘The European Constitution in the Making’ (2004).[22].
2 Natalia Yeti Puspita, ‘Hukum Regional: ASEAN Dan UNI EROPA’ (Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya 2020).[69].
3 ‘Land Border Controls Between Spain & Portugal Extended to March 1’ ( Schengenvisainfo ) <www.schengenvisainfo.com/news> accessed 26 February 2021.
4 The Treaty of Lisbon 2007 Amending the Treaty on European Union and the Treaty Estab- lishing the European Community.
Berdasarkan uraian di atas, maka artikel ini akan membahas mengenai keabsahan penutupan perbatasan yang dilakukan oleh Spanyol terhadap Portugal selaku negara anggota Uni Eropa dalam menghadapi Pandemi Covid-19 berdasarkan hasil penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) . 5

## Kewenangan yang dimiliki oleh Spanyol Sebagai Negara Berdaulat
Dalam bagian pembukaan Konstitusi Spanyol atau yang dalam Bahasa Spanyol disebut “ Constitucion de España ” dan dalam Bahasa Inggris disebut “ The Spanish Constitution ”, Bangsa Spanyol menghendaki tegaknya keadilan,
kebebasan, keamanan, dan menggalakkan kesejahteraan setiap komponennya dalam melaksanakan kedaulatan negara yang kemudian diikuti dengan beberapa langkah yang dijabarkan lebih lanjut seperti jaminan atas demokrasi dengan keadilan tatanan sosial dan ekonomi, serta konsolidasi hukum nasional dan perlindungan atas Bangsa Spanyol dan sebagainya. Dalam Pasal 1 ayat (2) Konstitusi tersebut disebutkan bahwa kedaulatan nasional melekat pada setiap Masyarakat Spanyol yang berakar pada kekuasaan negara, sebagaimana bunyinya yakni “ National sovereignty is vested in the Spanish people, from whom emanate the powers of the State ”. 6 Dalam Pasal 8 ayat (1) “ The mission of the Armed Forces, comprising the Army, the Navy and the Air Force, is to guarantee the sovereignty and independence of Spain and to defend its territorial integrity and the constitutional order ”, hal ini bermakna kedaulatan Spanyol didukung oleh Angkatan Bersenjata Kerajaan Spanyol yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang bertugas menjaga kemerdekaan Spanyol dan melindungi segenap kesatuan wilayahnya mengikut pada tatanan yang konstitusional. 7
Dalam kaitannya dengan hukum internasional utamanya dengan perjanjian internasional, Konstitusi Spanyol mengaturnya secara khusus dalam Bab III.
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi) (Kencana Prenada Media 2017).[45].
6 The Spanish Constitution 1978.
7 ibid .

## 436 Faizin Achmad: Keabsahan Penutupan Perbatasan...
Dalam kaitannya mengenai hubungan dengan kekuatan asing, Konstitusi Spanyol mengatur banyak hal. Sebagaimana yang diatur dalam ayat tersebut, Spanyol mengakui keberadaan dwi-kewarganegaraan yang membawa hak dan kewajiban bagi pemegangnya yang kemudiannya diatur lebih lanjut. Di dalam pengaturannya yang khusus mengenai perjanjian internasional, dalam pasal 93, hukum yang bersifat organik dapat diberi otorisasi untuk membuat perjanjian internasional dengan menggunakan kuasa yang diatur dalam konstitusi yang kemudian diberikan kepada organisasi atau lembaga internasional. 8 Pemerintah, berdasarkan pasal 93 Konstitusi Spanyol, memiliki kewajiban untuk menjamin kepatuhan atas keputusan perjanjian internasional dan juga termasuk resolusi yang berasal dari organisasi internasional dan supranasional yang telah diberi kekuasaan. Hal ini bermakna secara konstitutif Negara Spanyol telah memberikan kerangka hukum atas perjanjian internasional yang mengikatnya karena Spanyol telah menundukkan diri maupun karena Spanyol menjadi negara anggota sebuah organisasi. Sehingga, dapat dilihat bahwa Spanyol telah menunjukkan iktikad baik berupa pemenuhan asas hukum internasional yakni pacta sunt servanda yang dalam Bahasa Inggris ditransliterasikan secara bebas sebagai “ Agreements must be kept ”. Berdasarkan pasal 94, yang berbunyi:
Before contracting obligations by means of treaties or agree- ments, the State shall require the prior authorisation of the Cortes Generales in the following cases:
a.  Treaties of a political nature;
b.  Treaties or agreements of a military nature;
c. Treaties or agreements affecting the territorial integrity of the State or the fundamental rights and duties established underTitle I;
d. Treaties  or  agreements  which  imply  financial  liabilities  for  the  Public Treasury;
e.  Treaties or agreements which involve amendment or repeal of some law or require legislative measures for their execution.
Sebelum merumuskan kewajiban dan hak dalam suatu perjanjian internasional, negara berkewajiban untuk mendapatkan persetujuan dari lembaga legislatif dalam kaitannya atas hal yang menyangkut perjanjian mengenai politik, pertahanan
militer, integrasi wilayah, perjanjian keuangan yang menimbulkan tanggunggugat, amandemen atau peninjauan kembali yang memerlukan persetujuan legislatif untuk dapat dilaksanakan. 9 Berdasarkan pasal 95 ayat (1), jika terdapat perjanjian internasional yang bertentangan dengan konstitusi, maka diperlukan amandemen terhadap konstitusi tersebut agar dapat menyesuaikan dengan isi perjanjian internasional yang telah disepakati. 10

## Jangkauan Kedaulatan Negara Anggota Uni Eropa
Ion M. Anghel 11 berpendapat bahwa pada hakikatnya negara anggota Uni Eropa adalah negara-negara yang tetap berdaulat. Akan tetapi, dikarenakan adanya urusan negara yang telah diserahkan untuk diatur oleh Uni Eropa selaku organisasi yang berkuatkuasa atas dasar penandatanganan perjanjian, maka secara logis negara anggota Uni Eropa dituntut komitmennya untuk menaati apa yang telah mereka ratifikasi demi kepastian hukum di antara negara anggota. Hal ini memberikan konsekuensi logis bahwa kedaulatan negara anggota akan tetap melekat pada mereka dan secara penuh menjadi kewenangan mereka sepanjang kewenangan tersebut tidak atau belum diserahkan kepada Uni Eropa melalui proses  ratifikasi  perjanjian  internasional.  Hal  ini  sejalan  dengan  penjelasan Verica Trstenjak bahwa ketika terdapat konflik antara hukum Uni Eropa dengan hukum domestik negara anggota, maka yang harus diterapkan adalah hukum Uni Eropa. 12 Hal ini relevan dengan yang disampaikan Koesrianti, bahwa untuk menghadapi tantangan ekonomi dunia yang kian cepat melaju, negara-negara harus menyesuaikan kebijakan hukum dan ekonomi mereka sehingga kedaulatan nasional tidaklah absolut lagi. 13
9 ibid . 10 ibid . 11 Ion M. Anghel, ‘European Union’s Member State Sovereignty’, 19 Annals of the Constantin Brancusi University of Targu Jiu Juridical Sciences Series (2010).[20].
12 Verica Trstenjak, ‘National Sovereignty and the Principle of Primacy in EU Law and Their Importance for The Member State’ (2013) 4 Beijing Law Review.[72].
13 Koesrianti, ‘International Cooperation Among States in Globalized Era: The Decline of State Sovereignty’ (2013) 3 Indonesia Law Review.[268].

## 438 Faizin Achmad: Keabsahan Penutupan Perbatasan...
Di dalam Konstitusi Uni Eropa, kedaulatan negara sudah tidak lagi dibahas. Akan tetapi mengenai kedaulatan negara dapat ditemukan pada pasal 4 ayat (2) dari teori pembentukan Uni Eropa yang menyatakan bahwa negara-negara anggota harus saling menghormati atas identitas nasional satu sama lain. 14 Elke Cloots berpendapat bahwa identitas nasional dan kedaulatan memiliki makna yang sama. 15

## Keterbukaan Perbatasan Negara yang dianut Uni Eropa
Spanyol merupakan negara yang tergabung di dalam organisasi Uni Eropa yang bercorak supranasional menganut prinsip keterbukaan perbatasan yang didasarkan pada aksesi atas Perjanjian Schengen antara Belgia, Belanda, Luksemburg, Jerman, dan Prancis yang berkuatkuasa 1990 tentang penghapusan bertahap atas pemeriksaan perbatasan di antara negara anggota perjanjian. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 1 dari perjanjian tersebut yang menyebutkan bahwa hingga seluruh penghapusan pemeriksaan perbatasan benar benar terhapus dengan paripurna, seluruh formalitas yang ada di lapangan harus didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati pada ketentuan berikutnya. 16 Dalam pasal kedua Perjanjian Schengen yang menggunakan tanggal 15 Juni 1985 sebagai permulaan dimulainya praktik pembukaan perbatasan, dalam hal melintasi kawasan antar perbatasan negara anggota, otoritas yang melakukan pemeriksaan diharuskan memberikan pemeriksaan secara sederhana atas kendaraan pribadi yang melintas dengan kecepatan yang dilambatkan tanpa harus mewajibkan kendaraan tersebut berhenti. 17 Akan tetapi, otoritas pemeriksaan diperbolehkan untuk melakukan pemeriksaan dengan teliti sepanjang prosedur yang dilakukannya tidak menghambat arus lalu lintas di perbatasan tersebut hingga menimbulkan kemacetan.
Dalam pasal 6 dan 8 perjanjian yang sama, para pihak di dalam perjanjian tersebut diharuskan untuk menyediakan instrumen hukum yang mempermudah
14 The Treaty establishing a Constitution for Europe 200.
15 Elke Cloots, ‘National Identity, Constitutional Identity and Sovereignty in the EU’ (2016) 45 Netherlands Journal of Legal Philosophy.[84].
16 The Schengen Agreement 1985.
warga negara anggota dari perjanjian untuk dipermudah dalam melintasi perbatasan antara negara anggota perjanjian. 18 Akan tetapi di dalam pasal 9, untuk hal ikhwal yang berkaitan dengan penyelundupan obat-obatan terlarang, narkotika dan zat adiktif lainnya, penggelapan pajak, pelarian pelaku tindak kriminal, penyelundupan senjata dan perdagangan gelap yang melanggar hukum dari mana oknum tersebut berasal, maka negara yang menjadi tujuan masuknya oknum tersebut harus memberikan informasi yang dibutuhkan terkait dengan upaya penegakkan hukum yang akan dilakukan kepada pelaku. 19 Dalam pasal-pasal selanjutnya, dijelaskan bahwa negara diwajibkan membuat iklim hukum dan kebijakan publik yang mendukung terjadinya kemudahan alur perdagangan dan pengantaran barang dan jasa di antara negara anggota yang termasuk di dalam ketentuan mengenai kunjungan jangka pendek.
Sedangkan guna mengatur bagi mereka yang hendak melakukan lawatan jangka menengah dan panjang, di dalam pasal 19, negara anggota perjanjian diharuskan melakukan harmonisasi atas hukum dan regulasi yang memberikan pengaturan atas narkotika, bahan peledak dan senjata serta registrasi mengenai para pelancong yang berada di tempat-tempat menginap komersial seperti hotel-hotel. 20
Dalam pasal 20 Perjanjian Schengen, mereka yang hendak melakukan kunjungan ke kawasan negara-negara anggota perjanjian, diharuskan melalui prosedur yang telah terharmonisasi di antara negara anggota perihal visa dan izin tinggal selama berada di wilayah hukum negara anggota. 21 Dalam pasal 21 dan 22 perjanjian yang sama, negara anggota Komunitas Eropa diharapkan menyusun instrumen hukum yang mempermudah laju keluar masuknya barang bebas pajak di dalam kawasan negara anggota perjanjian termasuk barang dan jasa serta bahan bakar dengan batas maksimal 600 liter. 22 Dalam dokumen aksesi atas Schengen Agreement , Spanyol sebagai sebuah negara berdaulat telah bersetuju untuk mengikuti apa yang telah disetujui oleh para pihak pembentuk perjanjian.
18 ibid . 19 ibid . 20 ibid . 21 ibid . 22 ibid .

## 440 Faizin Achmad: Keabsahan Penutupan Perbatasan...
Hal ini dapat dilihat dari pasal 1 dokumen aksesi atas Schengen Agreement yang secara rinci menyebutkan bahwa otoritas keamanan yang dimaksud dalam perjanjian yang mempermudah lajunya masyarakat antar warga negara adalah Cuerpo Nacional de Policia atau Polisi Spanyol yang lebih lanjut akan disediakan instrumen hukum sebagai dasar pemberlakukan prosedur lalu lintas yang bebas di antara negara anggota. 23
Keadaan Pandemi sebagai Force Majeure dalam penerapan Perbatasan Terbuka
Dalam Buletinnya, yang ditulis oleh Heath Kelly, Badan Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan Pandemi sebagai epidemi yang terjadi secara meluas di seluruh belahan dunia dan melintasi batas internasional dan menjangkiti dan mempengaruhi gaya hidup segenap populasi manusia dalam jumlah besar. 24 Dalam cakupan pengertian ini, pandemi bisa terjadi beberapa kali dalam setahun dan memiliki dampak yang berspektrum baik di belahan dunia utara dan selatan. Betapapun, epidemi yang terjadi secara musiman tidaklah dapat disebut sebagai pandemi. Sebagaimana kasus influenza yang terjadi pada April-September 2009, merebaknya wabah influenza ke seluruh penjuru dunia dengan cara penyakit yang menjangkiti secara simultan menyebabkan influenza terkategorisasi sebagai pandemi. 25
Ioan Marcea, seorang peneliti ilmu politik dan pemerintahan dari University of Political Studies and Public Administration Bucharest , Romania menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 telah mengubah pola pikir seluruh pemerintah di dunia baik yang penuh optimisme dalam menangani wabah dan dampak ekonomi hingga mereka yang mempersiapkan diri dalam menghadapi worst case scenario . Dan negara-negara cenderung mengambil sikap berdasarkan pemikiran kedua yakni dengan mempersiapkan diri terhadap realita terburuk dunia yang mungkin terjadi.
23 The Agreement on the Accession of the Kingdom of Spain to the Convention implementing the Schengen Agreement 1991.
24 Heath  Kelly,  ‘The  Classical  Definition  of  a  Pandemic  Is  Not  Elusive’  ( World Health Organization , 2011) < www.who.int/bulletin> accessed 9 June 2021.
25 ibid.
Hal ini dikarenakan kesadaran seluruh pemerintah di dunia bahwa pandemi ini telah mengubah tatanan hidup masyarakat dunia sehingga para pemerintah seolah dipaksa untuk menyesuaikan diri demi keberlangsungan hidup warganya. 26 Dalam guidance yang dikeluarkan oleh ILO dan WHO disebutkan bahwa terdapat beberapa arahan yang dapat dijadikan patokan bagi sektor ekonomi untuk tetap berjalan di masa pandemi. Hal ini dikarenakan kenyataan bahwa tidak mungkin menghentikan sektor tersebut hingga pandemi berlalu atau menjalankanyya dengan mengabaikan kenyataan bahwa covid-19 merupakan wabah yang mudah menjangkiti masyarakat.
Patokan tersebut di antaranya diberikan kepada para praktisi kesehatan, yakni:
1.  Para praktisi kesehatan harus terpenuhi haknya untuk bekerja dalam suasana yang aman di tengah pandemi;
2.  Pencegahan pertama untuk COVID-19 di antara para pekerja kesehatan haruslah didasarkan pada pengayaan atas risiko serta pemahaman mengenai langkah-langkah yang dirasa perlu untuk ditempuh;
3.  Risiko-risiko pekerjaan lain yang berkaitan dengan COVID-19 termasuk kekerasan, gangguan, stigma, diskriminasi, beban pekerjaan yang berat serta penggunaan APD yang terlalu lama haruslah turut dipertimbangkan;
4. Pelayan kesehatan, baik fisik maupun mental, pemberi dukungan psikososial, sanitasi yang adekuat hingga higienitas dan segala fasilitas yang mendukung haruslah disediakan bagi pekerja praktisi kesehatan;
5.  Pusat pelayanan kesehatan haruslah dibuat untuk memadai segala risiko melonjaknya kasus jangkitan kendati telah dilakukan langkah pencegahan;
6.  Para pemimpin pekerja di sektor kesehatan memiliki kewajiban secara menyeluruh untuk menempuh segala langkah demi mencegah dan melindungi para pekerja kesehatan dari risiko jangkitan yang merupakan akibat dari pekerjaan mereka;
7.  Para praktisi kesehatan berkewajiban untuk mengikuti protocol kesehatan yang telah ditetapkan demi keselamatan mereka selama bekerja. 27
Pengaturan mengenai Force Majeure tidak ditemukan dalam Traktat Uni Eropa. Akan tetapi apabila memang terjadi sesuatu yang dianggap sebagai Force Majeure , maka ketika kasus tersebut disengeketakan maka European Court of Justice akan melihat secara kasus per kasus dan mengobservasi seberapa tidak berdayanya negara yang melakukan tindakan yang disinyalir melanggar perjanjian
26 Ioan Mircea, ‘Implications of the Covid 19 Pandemic’ (2020) 14 Europolity.[39].
27 WHO, ‘Covid-19 Occupational Health and Safety for Health Workers- Interim Guidance’ ( World Health Organization , 2021) <www.who.int/publications>.

## 442 Faizin Achmad: Keabsahan Penutupan Perbatasan...
dalam menghindarkan diri dari tindakan tersebut sehingga negara tersebut menggolongkan situasi yang dihadapinya sebagai force majeure . 28 Sebagai negara yang  telah  meratifikasi  Konvensi  Internasional  mengenai  Hak  Sipil  dan  Politik (ICCPR), Spanyol memiliki kewajiban untuk mengakui adanya hak untuk berpindah dan memilih tempat tinggal sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 ayat (1). 29 Akan tetapi dengan adanya Pandemi Covid-19 , maka berlakulah klausula pada pasal 4 yang menyatakan dalam keadaan yang mengancam jiwa dan telah dinyatakan di hadapan umum, negara pihak dalam konvensi tersebut diperkenankan mengambil langkah-langkah yang bersesuaian untuk menanggulangi keadaan tersebut sehingga mengurangi kewajibannya dalam pemenuhan konvensi sepanjang tidak didasarkan atas diskriminasi jenis kelamin, ras, agama maupun asal usul sosial. 30
Dalam pengaturannya mengenai kesehatan, Konstitusi Spanyol di dalam pasal 43 ayat (1) mengakui akan perlindungan terhadap kesehatan Rakyat Spanyol. Dalam ayat selanjutnya yakni ayat (2), Konstitusi Spanyol menetapkan bahwa adalah sebuah kewajiban bagi pemangku kepentingan publik dalam hal menetapkan kebijakan yang bersifat pencegahan yang berguna bagi kepentingan khalayak ramai. 31 Segala hukum atau keputusan yang diambil oleh otoritas terkait akan mendatangkan hak dan kewajiban bagi pemangku kepentingan tersebut. Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam hal menutup perbatasan Spanyol dengan Portugal, merupakan bagian dari kewajiban pemerintah yang diamanatkan oleh Konstitusi Spanyol. Peraturan perundang-undangan yang sama juga turut mengakui bahwa hal preventif yang ditempuh demi kemaslahatan hal ikhwal kesehatan rakyat mendatangkan hak dan kewajiban. Dalam hal ini dapat ditemukan adanya iktikad baik yang tertuang di dalam kerangka hukum Spanyol. Bahwa :
1.  Dalam pemenuhan kewajiban penyelenggaraan negara, Spanyol selaku negara yang berkewajiban menjaga stabilitas nasional di bidang kesehatan telah
28 Robert Lombardi, ‘Force Majeure in European Union Law’ (1997) 81 International Journal of Trade and Business Law.[97].
29 The International Covenant on Civil and Political Rights 1966.
30 ibid .
31 The Spanish Constitution 1978.
memenuhi kewajibannya dalam menangani isu Covid-19 dengan menutup perbatasan dengan Portugal. Hal ini menjadi dasar logika hukum bahwa Spanyol secara internal, dilihat dari Konstitusi Spanyol, memiliki dasar hukum yang kuat untuk menempuh langkah menutup perbatasan.
2.  Di dalam Konstistusi Spanyol disebutkan apabila sekiranya terdapat kontradiksi antara langkah pemerintah Spanyol yang didasarkan pada Konstitusi, maka pemerintah bersedia melakukan amandemen konstitusi mengikut kepada kebenaran yang ada dan standarisasi yang dianggap benar keabsahannya menurut hukum internasional yang mana Spanyol telah dengan sukarela mengikatkan diri.
3.  Apabila Konstitusi Spanyol yang merupakan dasar hukum tertinggi saja jika ditemukan kontradiksi dengan hukum internasional lantas hukum tersebut harus diubah menurut apa yang benar menurut hukum internasional, maka secara logis segala hukum yang berada di bawah hukum Konstitusi Spanyol, termasuk hukum yang mengatur mengenai penutupan perbatasan, apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan hukum internasional, dalam hal ini instrumen pengaturan dari Uni Eropa, maka Spanyol telah menyediakan kerangka berpikir untuk hukum tersebut harus diamandemen dan diubahsuai agar selaras dengan hukum Uni Eropa.

## Hak dan Kewajiban Hukum yang timbul atas penutupan Perbatasan oleh Spanyol selaku negara Anggota Uni Eropa
Penutupan perbatasan yang dilakukan oleh Spanyol atas perbatasannya dengan Portugal, dilansir dari schengenvisainfo, akan diakhiri pada Juli 2021. 32 Pengakhiran penutupan perbatasan tersebut ditandai dengan kunjungan Raja Spanyol Felipe VI bersama Perdana Menteri Pedro Sànchez untuk bertemu dengan Presiden Portugal Marcelo Rebelo dan Perdana Menteri Antonio. 33 Dengan demikian penutupan
32 Schengenvisainfo, ‘Spain & Portugal Extend Border Controls Until May 3’ (Schengenvi- sainfo, 2021) www.schengenvisainfo.com/news accessed 12 Juni 2021.
33 The Spanish Constitution 1978.

## 444 Faizin Achmad: Keabsahan Penutupan Perbatasan...
perbatasan yang dilakukan oleh Spanyol telah dilakukan semenjak Februari 2021 kemudian diperpanjang hingga 1 Maret, kemudian diperpanjang lagi hingga 6 April, kemudian diperpanjang lagi hingga 3 Mei dan berencana akan diakhiri pada Juli mendatang. 34 Penutupan yang sama juga dilakukan oleh Jerman atas perbatasannya dengan Republik Ceko di Kota Tyrol. Penutupan yang berakhir pada April lalu dan berlangsung semenjak 14 Februari 35 tersebut ditanggapi secara berbeda dengan penutupan yang dilakukan oleh Spanyol.
Pertama, Otoritas Uni Eropa yang berkedudukan di Brussel menyatakan ketidaksetujuannya dengan Jerman. Mereka beralasan bahwa tujuan yang hendak dicapai Jerman, menekan angka penyebaran virus corona, bisa dilakukan dengan menempuh metode yang lebih longgar dan tidak seketat menutup perbatasan di Tyrol. 36
Kedua, Parlemen Eropa juga melakukan kritikan atas penutupan yang dilakukan atas kota Tyrol karena perbatasan tersebut sama sekali tidak mengizinkan masuknya Otoritas Negara Negara anggota Uni Eropa beserta keluarganya untuk keluar masuk Jerman. 37
Akan tetapi pada kasus penutupan yang dilakukan Spanyol justru sebaliknya. Kedua negara, Yakni Portugal dan Spanyol sama-sama mengerti keadaan satu sama lain dan melakukan kunjungan satu sama lain menjelang dibukanya kembali perbatasan, hal ini tidak terjadi pada kasus Jerman dan Ceko. Lebih jauh, otoritas Uni Eropa juga tidak turut memberikan kritikan atas langkah yang ditempuh oleh Spanyol.
Dalam hal ini dapat disinyalir bahwa otoritas Eropa memahami keadaan Spanyol yang merupakan negara nomor 9 di dunia yang terdampak kasus Covid-19 dengan 3.407.283 kasus dan 76.981 diantaranya meninggal dunia. Sedangkan Portugal hanya 829.911 kasus.
34 ibid . 35 DW, ‘EU Questions German COVID Border Closures’ ( DW , 2021) <www.dw.com/en> accessed 12 June 2021.
36 ‘Covid: Germany to Halt Travel from Czech Republic and Tyrol’ ( BBC News , 2021) <www. bbc.com/news> accessed 13 June 2021.
37 DW (n 35).
Dengan demikian Spanyol dipandang memiliki dasar fakta yang kuat untuk melakukan penutupan perbatasan dengan Portugal. Hal tersebut juga memiliki dasar hukum yang dapat ditemui pada pasal 43 Konstitusi Spanyol dan pasal 4 Konvensi Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (ICCPR) sebagaimana yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya.
Jika pandemi Covid-19 sudah mereda ataupun dapat ditangani, maka Spanyol berkewajiban untuk menarik kembali kebijakannya dalam menutup perbatasan karena secara logis alasannya menutup perbatasan juga sudah tidak ada.

## Kesimpulan
Spanyol merupakan negara yang tergabung di dalam organisasi Uni Eropa yang bercorak supranasional yang menganut prinsip keterbukaan perbatasan. Konstitusi Spanyol mengatur dengan jelas mengenai perbatasan yang bebas antar negara Uni Eropa, akan tetapi jika terdapat beberapa kondisi yang mewajibkan Spanyol menutup perbatasan, maka ia harus menutup perbatasan. Dalam pengaturannya mengenai kesehatan, Konstitusi Spanyol mengatur di dalam pasal 43 yang berisi mengenai perlindungan terhadap kesehatan Rakyat Spanyol dan menetapkan bahwa adalah sebuah kewajiban bagi pemangku kepentingan publik dalam hal menetapkan kebijakan yang bersifat pencegahan yang berguna bagi kepentingan khalayak ramai. Penutupan perbatasan ini akan menjadi tindakan yang berlawanan dengan Traktat Pembentukan Uni Eropa yang menghendaki terbukanya perbatasan sehingga memudahkan laju perdagangan barang dan jasa, akan tetapi telah dijelaskan bahwa pandemi Covid-19 adalah sebuah keadaan mendesak yang memaksa Spanyol harus menutup perbatasannya dengan Portugal.

## Daftar Bacaan Buku
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi) (Kencana Prenada Media 2017).

## 446 Faizin Achmad: Keabsahan Penutupan Perbatasan...

## Jurnal
Elke Cloots, ‘National Identity, Constitutional Identity and Sovereignty in the EU’ (2016) 45 Netherlands Journal of Legal Philosophy 84.
Ioan Mircea, ‘Implications of the Covid 19 Pandemic’ (2020) 14 Europolity 39.
Koesrianti, ‘International Cooperation Among States in Globalized Era: The Decline of State Sovereignty’ (2013) 3 Indonesia Law Review 268.
Robert Lombardi, ‘Force Majeure in European Union Law’ (1997) 81 International Journal of Trade and Business Law 97.
Verica Trstenjak, ‘National Sovereignty and the Principle of Primacy in EU Law and Their Importance for The Member State’ (2013) 4 Beijing Law Review 72.

## Book Chapter
Ion M. Anghel, ‘European Union’s Member State Sovereignty’, 19 Annals of the Constantin Brancusi University of Targu Jiu Juridical Sciences Series (2010).

## Laman
‘Covid: Germany to Halt Travel from Czech Republic and Tyrol’ ( BBC News , 2021) <www.bbc.com/news> accessed 13 June 2021.
‘Land Border Controls Between Spain & Portugal Extended to March 1’ ( Schengenvisainfo ) <www.schengenvisainfo.com/news> accessed 26 February 2021.
DW, ‘EU Questions German COVID Border Closures’ ( DW , 2021) <www.dw.com/ en> accessed 12 June 2021
Heath Kelly, ‘The Classical Definition of a Pandemic Is Not Elusive’ ( World Health Organization , 2011) < www.who.int/bulletin> accessed 9 June 2021.
WHO, ‘Covid-19 Occupational Health and Safety for Health Workers- Interim Guidance’ ( World Health Organization , 2021) <www.who.int/publications>.

## Skripsi
Natalia Yeti Puspita, ‘Hukum Regional: ASEAN Dan UNI EROPA’ (Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya 2020).

## Peraturan
The Agreement on the Accession of the Kingdom of Spain to the Convention implementing the Schengen Agreement 1991.
The International Covenant on Civil and Political Rights 1966.
The Schengen Agreement 1985.
The Spanish Constitution 1978.
The Treaty establishing a Constitution for Europe 200.
The Treaty of Lisbon 2007 Amending the Treaty on European Union and the Treaty Establishing the European Community.

## Faizin Achmad: Keabsahan Penutupan Perbatasan...
--halaman ini sengaja dikosongkan--