Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 01 Maret 2017
KEDUDUKAN QANUN ACEH DITINJAU DARI ASPEK SEJARAH, PENGATURAN,

## FUNGSI, DAN MATERI MUATAN QANUN
Oleh: Bambang Antariksa, S.H., M.H. NIDN: 1315027601
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sains Cut Nyak Dhien Email: bambangantariksa.sh.mh@gmail.com

## Abstrak
Konstitusi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yakni  pada  Pasal  18  ayat  (6)  UUD  1945  telah memberikan  kewenangan  kepada  pemerintahan  daerah  untuk  menetapkan  peraturan  daerah  dan peraturan­peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Khusus bagi Provinsi Aceh,  peraturan  daerah  dikenal  dengan  nama  Qanun  Aceh.  Tulisan  ini  difokuskan  untuk menganalisis  kedudukan  Qanun  Aceh  ditinjau  dari  aspek  sejarah,  pengaturan,  fungsi  dan  materi muatan  qanun.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  atau  penelitian doktrinal.  Penelitian  ini  menyimpulkan,  qanun  Aceh  sudah  dikenal  sejak  kerajaan  Aceh  yakni dimasa  pemerintahan  Sultan  Alaiddin  Riayat  Syah  II  pada  abad  XVI,  yang  pada  masa  itu  qanun berkedudukan  sebagai  undang­undang  dasar.  Pengaturan  tentang  qanun  terdapat  didalam  UU  No. 11/2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  dan  UU  No.  12/2011  tetang  Pembentukan  Peraturan Perundang­Undangan. Fungsi qanun pada prinsipnya adalah sama dengan fungsi peraturan daerah, serta  materi  muatan  qanun  adalah  sama  dengan  materi  muatan  peraturan  daerah,  namun  terdapat perbedaan  dalam  beberapa  materi  muatan  qanun,  dikarenakan  otonomi  khusus  yang  diberikan kepada Provinsi Aceh seperti pelaksanaan syariat Islam.
Kata  Kunci  :  Kedudukan  Qanun  Aceh,  Aspek  Sejarah,  Pengaturan,  Fungsi,  dan  Materi  Muatan Qanun

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  yang menganut  prinsip  demokrasi,  melahirkan konsekuensi untuk dituntut dan diharuskan  adanya  tindakan  pemencaran kekuasaan,  agar  kekuasaan  tidak  terpusat di  satu tangan.   Kekuasaan  yang berpusat disatu tangan bertentangan dengan prinsip demokrasi  karena  membuka  peluang terjadinya kesewenang­wenangan dan korupsi.  Dalil  umum  yang  terkenal tentang  hal  ini  adalah  pernyataan  Lord
Acton 1 bahwa  “power  tends  to  corrupt and  absolute  power  corrupts  absolutely” (kekuasaan  itu  cenderung  korup  dan kekuasaan  absolut­terpusat­korup  secara absolut).
Berlandaskan  hal  tersebut,  maka konsep  Negara  Republik  Indonesia  pada saat  dideklarasikan  oleh  pendiri  Bangsa ini,  pilihannya  jatuh  pada  prinsip  negara demokrasi dengan bentuk negara kesatuan yang pemerintahannya berbentuk republik. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1
1 Moch.  Mahfud  MD,  2011,  Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 215.
ayat  (1)  Undang­Undang  Dasar  Tahun 1945  (UUD  1945)  yang  menyebutkan: “Negara  Indonesia  ialah  Negara  kesatuan yang berbentuk Republik”.
Alasan para pendiri negara memilih  negara  kesatuan  sebagai  bentuk negara Indonesia adalah:
a. Menjamin satu urusan;
b. Satu bentuk seefisien­efisiennya;
c. Tahapan  penghabisan  dari  bentuk kenegaraan;
d. Satu negara buat satu bangsa dan satu tanah air;
e. Untuk mendirikan suatu negara kesatuan tidak perlu ada staat­staat;
f. Dengan memilih bentuk negara kesatuan  telah  mencakup  didalamnya persatuan dan kesatuan bangsa. 2
Istilah negara kesatuan yang dalam bahasa  Inggris  dikenal  dengan  istilah unitary  state  atau  dalam  bahasa  Belanda disebut  eenheidsstaat,  merupakan  bentuk negara  yang  kekuasaan  tertinggi  untuk mengatur  seluruh  daerahnya  ada  ditangan pemerintahan pusat. Dilihat dari susunannya,  negara  kesatuan  merupakan negara  bersusunan  tunggal,  yang  berarti dalam  negara  itu  tidak  terdapat  negara yang berbentuk negara bagian.
Negara  kesatuan  tidak  mengenal adanya kedaulatan cabang, sehingga tidak ada konflik kewenangan antara
2 H.M  Busrizalti,  2013,  Hukum  Pemda Otonomi  Daerah  dan  Implikasinya,  Total  Media,
Yogyakarta, Hal. 50 dan 51.
pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah, daerah  selalu  tunduk  dan  merupakan  sub ordinat  dari  pemerintah  pusat.  Pengertian negara kesatuan adalah suatu negara yang merdeka  dan  berdaulat,  yang  berkuasa hanya  pemerintah  pusat  yang  mengatur seluruh daerah sebagai bagian dari negara. Menurut  AV  Dicey  sebagaimana  dikutip oleh  C.F  Strong  yang  dimaksud  dengan negara  kesatuan  atau  unitarisme  adalah the habitual exercise of supreme authority by  one  control  of  power  (kebiasaan  dari praktek  negara  kesatuan  adalah  adanya satu pemegang kekuasaan tunggal). 3
Menurut CF Strong, negara kesatuan  merupakan  bentuk  negara  yang mempunyai  kedaulatan  tertinggi  ditangan pemerintah pusat. Ciri  yang melekat pada negara kesatuan adalah:
1) Adanya  supremasi  dari  parlemen pusat.
2) Tidak  adanya  badan­badan  lain  yang berdaulat. 4
Pasal  18  UUD  1945  menegaskan tentang konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia,  khususnya  hubungan  antara Pusat  dan  Daerah  melalui  penerapan desentralisasi dan dekonsentrasi kekuasaan, yang dilakukan secara berjenjang  mulai  dari  tingkat  Pusat, Provinsi hingga Kabupaten/Kota.  Dimana dalam  pasal  tersebut  disebutkan:  “Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas
4 I b i d.
daerah­daerah propinsi dan daerah propinsi  itu  dibagi  atas  kabupaten  dan kota,  yang  tiap­tiap  propinsi,  kabupaten, dan  kota  itu  mempunyai  pemerintahan daerah,  yang  diatur  dengan  undang­ undang”.
Salah  satu  bentuk  pemberian kewenangan  bagi  pemerintah  daerah adalah  dalam  hal  penetapan  peraturan daerah.  Pasal  18  ayat  (6)  UUD  1945 menyebutkan: “Pemerintahan daerah berhak  menetapkan  peraturan  daerah  dan peraturan­peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.
Berdasarkan  Pasal  18  ayat  (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) UUD 1945, telah  ditegaskan  bahwa  negara  Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi.  Hal  ini  dapat  dibuktikan sebagai berikut, yakni:
1) Selain ada pemerintahan pusat,
terdapat pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota; 2) Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kewenangan  untuk  mengatur  dan mengurus rumah tangganya sendiri;
3) Pemerintahan daerah memiliki otonomi  yang  seluas­luasnya,  kecuali 6  (enam)  urusan  pemerintahan  pusat, yaitu  politik  luar  negeri,  pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, serta agama;
4) Pelaksanaan kewenangannya, pemerintahan daerah berhak
menetapkan  peraturan  daerah  dan peraturan lainnya.
Provinsi Aceh, sebagai bagian dari Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, dibentuk  pertama  sekali  melalui  Undang­ Undang  Nomor  24  Tahun  1956  tentang Pembentukan  Daerah  Otonom  Propinsi Atjeh  dan  Perubahan  Peraturan  Propinsi Sumatera  Utara.  Kemudian  diberlakukan juga  berbagai  Peraturan  Perundang­ Undangan seperti Undang­Undang Nomor 44  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan Keistimewaan  Provinsi  Daerah  Istimewa Aceh,  Undang­Undang  Nomor  11  Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU No. 11/2006)  dan  Undang­Undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23/2014).
Sejalan  dengan  isi  Pasal  18  ayat (6)  UUD  1945,  dalam  UU  No.  11/2006 Pasal  23  ayat  (1)  dan  Pasal  42  ayat  (1), disebutkan  bahwa:  “Gubernur  Aceh  dan DPR Aceh mempunyai tugas dan wewenang untuk membuat Qanun Aceh”.
Pasal 1 angka 21 UU No. 11/2006 menyebutkan,  yang  dimaksud  dengan Qanun Aceh adalah Peraturan Perundang­ Undangan sejenis peraturan daerah provinsi  yang  mengatur  penyelenggaraan pemerintahan  dan  kehidupan  masyarakat Aceh.
Pembentukan qanun di atas, sebagai  bagian  dari  sistem  Peraturan
Perundang­Undangan  di  Indonesia,  tidak lepas  dari  ketentuan  yang  mengatur tentang pembentukan Peraturan Perundang­Undangan,  dalam  hal  ini adalah Undang­Undang  Nomor  10  Tahun
2004  yang  kemudian  diganti  dengan Undang­Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang­Undangan  (UU  No.  12/2011).
Oleh  karenanya,  qanun  sebagai  bagian dari sistem Peraturan Perundang­ Undangan di Indonesia, selayaknya menjadi  bagian  dari  sistem  norma  hukum di Indonesia, yang berlaku, bersumber dan berdasar kepada norma hukum yang lebih tinggi, bukan sebaliknya yakni menimbulkan  benturan  norma  hukum yang  berujung  kepada  pembatalan  qanun tersebut.

## II. PERMASALAHAN
Berdasarkan uraian di atas,
permasalahan  yang  dibahas  dalam  tulisan ini adalah, bagaimanana  kedudukan Qanun  Aceh  ditinjau  aspek  sejarah, pengaturan,  fungsi  dan  materi  muatan qanun?

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk
penelitian normatif atau penelitian doktrinal,  yaitu  penelitian  yang  mengacu kepada norma­norma hukum yang terdapat  dalam  peraturan  perundang­ undangan dan putusan pengadilan.
Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan/studi  dokumen  baik  bahan hukum  primeir,  bahan  hukum  sekunder, dan  bahan  hukum  tertier,  sesuai  masalah dalam penelitian.
Bahan hukum primeir yang dimaksud  terdiri  dari:  1)  Pancasila;  2) UUD  1945;  3)  Ketetapan  MPR;  4) Peraturan Perundang­Undangan; 5)
Yurisprudensi;  6)  Traktat.  Bahan  hukum sekunder yaitu bahan­bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primeir dan dapat membantu menganalisa dan  memahami  bahan  hukum  primeir, antara  lain:  1)  Rancangan  peraturan­ Peraturan  Perundang­Undangan;  2)  Hasil karya  ilmiah  para  sarjana;  3)  Hasil­hasil penelitian.  Bahan  hukum  tertier  yaitu bahan­bahan  yang  memberikan  informasi tentang  bahan  primer  dan  sekunder, misalnya:  1)  Bibliografi;  dan  2)  Indek kumulatif. 5

## IV. PEMBAHASAN
1. Sejarah Qanun
Qanun  dalam  Kamus  Bahasa Indonesia  dikenal  dengan  istilah “kanun”  yang  artinya  adalah:  1). Undang­undang, peraturan, kitab undang­undang;  2).  Hukum,  kaidah. 6
Istilah  kanun  tersebut  juga  ditemukan dalam Kamus Aceh­Indonesia I, yakni
5 I b i d, Hal. 112.
6 Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan Nasional,  2008,  Kamus  Bahasa  Indonesia,  Jakarta, Hal. 634.
“kanun”,  yang  diartikan:  peraturan, undang­undang,  hukum,  atau  adat kebiasaan.    Kanun  diartikan  juga sebagai  peraturan  atau  ketentuan­ ketentuan raja yang sedang memerintah. 7 Masyarakat Aceh juga mengenal  qanun  dalam  Hadih  Maja yaitu  ajaran  atau  doktrin  atau  kata­ kata petuah dari orang­orang tua  yang berbunyi “Adat bak puteu
meureuhom, Hukom bak syiah Ulama,
Kanun bak Putroe Phang, Reusam bak
Laksamana”. Hadih Maja tersebut merupakan konsep pembagian
kekuasaan dalam negara, yang diartikan:  1)  Kekuasaan  eksekutif  dan politik  (adat)  adalah  ditangan  sultan;
2) Kekuasaan yudikatif atau pelaksanaan  hukum  berada  ditangan ulama  yang  menjadi  Kadli  Malikul Adil,  3)  kekuasaan  legislatif  atau kekuasaan  pembuat  undang­undang berada  ditangan  rakyat  yakni  Majelis Mahkamah Rakyat, yang dalam Hadih Maja    dilambangkan  oleh  “Putro Phang”  atau  Puteri  Pahang,  karena pembentukan Majelis Mahkamah
Rakyat  diinisiasi  oleh  Puteri  Pahang yang  saat  itu  menjadi  Permaisuri Sultan  Iskandar  Muda,  dan  4)  Dalam
7 Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan Bahasa  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, 1985,  Kamus  Aceh-Indonesia  I,  Jakarta,  Hal.  6  dan 375.
keadaan  perang,  segala  kekuasaan berada pada Panglima Tertinggi Angkatan Perang, yaitu Laksamana. 8
Asal  muasal  Hadih  Maja “Kanun  bak  Putro  Phang”  di  atas terjadi  pada  masa  Sultan  Iskandar Muda  terkait  satu  kasus  faraidh (pembagian  harta  warisan)  antara  ahli waris  perempuan  dengan  ahli  waris laki­laki. Ahli waris perempuan mendapat  sawah  dan  ahli  waris  laki­ laki  mendapat  rumah.  Ahli  waris perempuan diputuskan untuk meninggalkan  rumah  warisan  karena akan  ditempati  ahli  waris  laki­laki. Tetapi  ahli  waris  perempuan  tidak bersedia, karena tidak memiliki rumah sebagai  tempat  tinggal.  Kasus  ini kemudian  sampai  kepada  Permaisuri Putri Pahang, dan membela ahli waris perempuan  dengan  alasan  perempuan yang  tidak  memiliki  rumah  tidak  bisa tinggal di  Meunasah, seperti  laki­laki. Pembelaan  Putri  Pahang  ini  disetujui Sultan  Iskandar  Muda,  dan  sejak itulah  menjadi  hukum  (qanun)  dan kemudian  ditetapkan  dalam  qanun melalui  Majelis  Mahkamah  Rakyat dimasa pemerintahan Ratu Tajul Alam Safiatuddin. 9
8 Ali  Hasjmy,  1977,  59  Tahun  Aceh Merdeka dibawah  Pemerintahan  Ratu, Bintang Bulan, Jakarta, Hal. 122 dan 123.
9 Mohammad Said, 1981, Aceh Sepanjang Abad, Percetakan  dan Penerbitan Waspada, Medan, Hal. 340. Lihat juga Ali Hasjmy, Op. cit, Hal. 126 dan 127.
Inti  kandungan  qanun  tersebut adalah  kewajiban  orang  tua  untuk menyediakan  sebuah  rumah  (sesuai kemampuan), sepetak sawah, sebidang kebun dan emas kepada anak perempuan  yang  akan  diserahkan setelah  kawin.  Pihak  suami  wajib menyediakan  sepetak  sawah  (umong peuneuwo)  dan  mas  kawin,  dan tinggal  dirumah  isterinya.  Apabila terjadi perceraian, harta bawaan menjadi  hak  istri  dan  harta  bersama dibagi  dua.  Ketentuan  pada  Qanun tersebut,  sampai  sekarang  masih diikuti oleh masyarakat Aceh, terutama  di  daerah  Aceh  Besar  dan Pidie. 10

## Anggota  Majelis  Mahkamah
Rakyat  bukan  dipilih  oleh  rakyat, tetapi  merupakan  perwakilan  dari cerdik  pandai  tiap­tiap  Mukim  yang ada  dalam  wilayah  Kerajaan  Aceh Darussalam  yang dipimpin  oleh Kadli Malikul  Adil.  Pada  masa  Ratu  Tajul Alam  Safiatuddin,  lembaga  Majelis Mahkamah  Rakyat  disempurnakan dengan  menambah  jumlah  anggota perempuan dan melakukan re­
organisasi dengan menambahkan adanya Badan Pekerja Majelis Mahkamah Rakyat yang dipimpin oleh Orang Kaya Laksamana Seri Perdana
Menteri dan beranggotakan 9 (sembilan) anggota dari Majelis
10 Ali Hasjmy, Op. cit, Hal. 127 dan 128.
Mahkamah  Rakyat.    Perbandingan jumlah  perempuan  yang  menjadi anggota  Majelis  adalah  dari  73  (tujuh puluh tiga) anggotanya, 22 (dua puluh dua) adalah perempuan. 11
Pembuatan qanun sebagai Undang­Undang  Dasar  bagi  kerajaan
Aceh  Darussalam  dimulai  pada  masa Sultan  Alaiddin  Riayat  Syah  II  Abdul Qahhar (1539­1571) yang menerbitkan  Qanun  Al-Asyi,  yang kemudian  disempurnakan  oleh  Sultan Iskandar  Muda  (1617­1636)  dan  pada masa  pemerintahan  Ratu  Tajul  Alam Safiatuddin  (1641­1675)  yang  dikenal dengan  nama  Qanun  Meukuta  Alam atau  Adat  Meukuta  Alam  atau  Adat Mahkota  Alam  atau  Qanun  Meukuta Alam  Al-Asyi  atau  dikenal  juga sebagai Adat Aceh. 12
Qanun  Meukuta  Alam  telah menetapkan  mengenai  dasar  negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan,  lembaga  negara  dalam kerajaan  Aceh  Darussalam,  yang secara  ringkas  dideskripsikan  sebagai berikut:
1.  Negara berbentuk kerajaan, kepala negara bergelar Sultan dan
11 I b i d, Hal.122 dan 124.
12 I  b  i  d,  Hal.  129  dan  218.  Lihat  juga: Mohammad Said, Op.cit, Hal. 303, dan Raden Hoesein Djajadiningrat, 1984, Kesultanan Aceh Suatu Pembahasan  tentang  Sejarah  Kesultanan  Aceh  yang Terdapat dalam Karya Melayu, Departemen Pendidikan  dan  kebudayaan  Proyek  Pengembangan Permuseuman Daerah Istimewa Aceh, Jakarta, Hal. 21 dan 51.
diangkat turun temurun. Dalam keadaan tertentu tidak ada yang memenuhi syarat, boleh diangkat dari bukan keturunan raja.
2.  Kerajaan bernama Kerajaan Aceh
Darussalam, dengan Ibu Kota Negara Banda Aceh Darussalam.
3.  Kepala Negara bergelar Sultan
Imam Adil, yang dibantu oleh Sekretaris Negara bergelar Rama Setia Kerukun Katibul Muluk.
4.  Orang kedua dalam kerajaan, yaitu
Kadli Malikul Adil dengan empat orang pembantunya bergelar Mufti Empat.
5.  Lembaga negara yang ditetapkan
Qanun adalah:
a. Balai Rong Sari, lembaga yang
bertugas membuat rencana dan penelitian, dipimpin oleh Sultan dan beranggotakan Hulubalang Empat dan Ulama Tujuh;
b. Balai Majelis Rakyat, dipimpin oleh Kadli Malikul Adil, beranggotakan tujuh puluh tiga orang;
c. Balai Gading, dipimpin Wazir Mu’adham Orang Kaya Laksamana Seri Perdana
Menteri;
d. Balai Furdhah, lembaga yang
mengurus perekonomian atau perdagangan, dipimpin
seorang Wazir bergelar Menteri Seri Paduka;
e. Balai Laksamana, lembaga yang mengurus angkatan perang, dipimpin Wazir bergelar Laksamana Amirul Harb;
f. Balai Majelis Mahkamah, lembaga yang mengurus kehakiman/peradilan, dipimpin Wazir bergelar Seri Raja Panglima Wazir Mizan;
g. Balai Baitul Mal, lembaga yang mengurus keuangan dan perbendaharaan negara, dipimpin oleh Wazir bergelar Orang Kaya Seri Maharaja Bendahara Raja Wazir Dirham.
6.  Untuk  membantu  Sultan  dalam menjalankan pemerintahan negara, Qanun menetapkan beberapa pejabat tinggi yang bergelar Wazir (Perdana  Menteri  dan  Menteri­ Menteri). Wazir tersebut adalah: a. Wazir Seri Maharaja Mangkubumi, yaitu pejabat yang mengurus urusan Hulubalang (Menteri Dalam Negeri);
b. Wazir Badlul Muluk, yaitu pejabat yang mengurus utusan ke luar dan dari luar negeri (Menteri Luar Negeri);
c. Wazir Kun Diraja, yaitu
pejabat yang mengurus urusan dalam Darud Dunia (Keraton) dan merangkap sebagai Syahbandar (Walikota) Banda
Aceh; d. Wazir Rama Setia, yaitu pejabat yang mengurus urusan cukai pekan seluruh daerah
kerajaan (Menteri Urusan Pajak);
e. Wazir Seri Maharaja Gurah,
yaitu penjabat yang mengurus urusan hasil dan pengembangan hutan (Menteri Kehutanan);
f. Wazir Rama Setia Kerukun Katibul Muluk, yaitu pejabat yang mengurus urusan sekretariat negara (Sekretaris Negara).
7.  Selain itu masih ada lembaga yang bernama balai, tetapi pemimpinnya bukan Wazir, hanya ketua (Tuha) yaitu:
a. Balai Setia Hukama/Ulama,
lembaga tempat berkumpulnya para ahli/cendikiawan dan ulama;
b. Balai Ahli Siyasah, seperti Biro Politik;
c. Balai Musafir, lembaga yang mengurus orang­orang musafir (pendatang);
d. Balai Safinah, lembaga yang mengurusi urusan pelayaran;
e. Balai Baitul Fakir Miskin, lembaga yang mengurusi urusan sosial;
8.  Struktur pemerintahan, selain
Pemerintah Pusat, terdiri dari pemerintahan wilayah dari tingkatan yang paling rendah, yaitu:
a. Gampong, dipimpin oleh Keuchik dan Teungku Meunasah dibantu oleh Tuha Peut;
b. Mukim, merupakan federasi dari Gampong-Gampong, minimal delapan Gampong membentuk satu Mukim. Federasi Mukim dipimpin Imeum dan seorang Kadli. Pada tiap­tiap Mukim, didirikan paling kurang sebuah masjid;
c. Nanggroe atau negeri, kira­ kira seperti Kecamatan sekarang, dipimpin oleh seorang Uleebalang (Hulubalang) dan seorang Kadli Nanggroe;
d. Sagou, dipimpin seorang
Panglima Sagou dan seorang Kadli Sagou.  Dibawah Sagou terdapat beberapa buah Nanggroe. Dalam wilayah
Aceh Besar dibentuk tiga buah federasi Sagou, yaitu:
 Sagou Tengoh Lheeplooh (Sagi XXV), terdiri dari 25
Mukim, Panglima Sagou bergelar Kadli Malikul
Alam Seri Setia Ulama;
 Sagou Duaplohnam (Sagi XXVI), terdiri dari 26 Mukim, Panglima Sagou bergelar Seri Imeum Muda
Cut Oh;
 Sagou Duaplohdua (Sagi
XXII), terdiri dari 22
Mukim, Panglima Sagou
bergelar Panglima Polem Seri Muda Perkasa. 13 Qanun tersebut terus dilaksanakan dan mengalami
perubahan­perubahan  dimasa  raja­raja Aceh  berikutnya,  hingga  kemudian istilah  “qanun”  dipakai  sebagai  nama lain  dari  peraturan  daerah  yang  ruang lingkup  berlakunya  di  Provinsi  Aceh dan  kabupaten/kota  dalam  Provinsi Aceh.
2. Pengaturan Qanun Pengaturan tentang qanun
terdapat  didalam  UU  No.  11/2006 tentang  Pemerintahan  Aceh,  yakni dalam  Pasal  1  angka  21  yang memberikan  definisi  Qanun  Aceh
13 I b i d, Hal. 130 sampai dengan 134 dan Hal. 189.
adalah
Peraturan Perundang­ Undangan  sejenis  peraturan  daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan  pemerintahan  dan kehidupan  masyarakat  Aceh.  Pada Pasal  1  angka  22,  disebutkan  qanun kabupaten/kota adalah Peraturan Perundang­Undangan sejenis peraturan  daerah  kabupaten/kota  yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan
masyarakat kabupaten/kota di Aceh.
Penyebutan qanun adalah sejenis  dengan  peraturan  daerah, ditegaskan  lagi  didalam  Penjelasan Pasal  7  ayat  (1)  huruf  f  UU  No. 12/2011  yakni:  “Termasuk  dalam Peraturan  Daerah  Provinsi  adalah Qanun  yang  berlaku  di  Provinsi  Aceh dan Peraturan Daerah Khusus
(Perdasus)  serta  Peraturan  Daerah Provinsi  (Perdasi)  yang  berlaku  di Provinsi  Papua  dan  Provinsi  Papua Barat”.  Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal  7  ayat  (1)  huruf  g  disebutkan: “Termasuk  dalam  Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota  adalah  Qanun  yang berlaku di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh”.
Pengaturan mengenai peraturan  daerah  diatur  juga  dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan  Daerah.    Menurut  UU No. 23/2014, peraturan daerah dibentuk dalam rangka
penyelenggaraan  otonomi  daerah  dan tugas  pembantuan  baik  itu  dilevel provinsi  dan  kabupaten/kota,  serta merupakan  penjabaran  lebih  lanjut dari  Peraturan  Perundang­Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas daerah masing­masing  serta  larangan  untuk membuat  peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum  dan  Peraturan  Perundang­ Undangan yang lebih tinggi.
Pasal  236  ayat  (1),  ayat  (2), ayat (3) dan ayat (4) UU No. 23/2014 menyebutkan:
(1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan,  Daerah  membentuk Perda.
(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dibentuk  oleh  DPRD dengan persetujuan bersama
kepala Daerah.
(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan: a.  penyelenggaraan otonomi
daerah  dan  tugas  pembantuan;
dan b.  penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang­undangan yang
lebih tinggi.
(4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  Perda dapat memuat materi muatan lokal
sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang­undangan.
Jika  merujuk  kepada  isi  Pasal 236  ayat  (3)  dan  ayat  (4)  UU  No. 23/2014,  maka  pada  dasarnya  norma pada  qanun  bersumber  dari  norma  di atasnya    dan  merupakan  penjabaran lebih  lanjut  dari  norma  yang  lebih tinggi.  Sebagai  konsekuensi  hierarki tersebut, maka qanun dilarang bertentangan dengan Peraturan Perundang­Undangan yang lebih tinggi  tingkatannya  dan  kepentingan umum.
Pasal  250  ayat  (1)  UU  No. 23/2014,  menyebutkan  “Perda  dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam
Pasal  249  ayat  (1)  dan  ayat  (3) dilarang bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang­ undangan yang lebih tinggi,
kepentingan umum, dan/atau kesusilaan”.
UU  No.  23/2014,  khususnya Pasal  249  ayat  (2),  telah  mengatur kriteria mengenai materi yang
dikatakan bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan, yaitu:
1. terganggunya
kerukunan antarwarga masyarakat;
2. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;;
3. terganggunya  ketenteraman  dan ketertiban umum;
4. terganggunya  kegiatan  ekonomi untuk meningkatkan
5. kesejahteraan masyarakat; dan/atau
6. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar­ golongan, dan gender.
Pelarangan  qanun  untuk  tidak boleh  bertentangan  dengan  Peraturan Perundang­Undangan yang lebih tinggi, sesuai dengan hierarki
Peraturan
Perundang­Undangan berdasarkan UU No. 12/2011,  Pasal 7 ayat (1), yang menempatkan peraturan daerah (qanun) sebagai bentuk
Peraturan  Perundang­Undangan  yang paling  rendah  tingkatannya  setelah Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Undang­ Undang/Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang­Undang, Ketetapan MPR, dan UUD 1945.
Hierarki  Peraturan  Perundang­ Undangan  berdasarkan  Pasal  7  ayat (1) UU No. 12/2011 adalah:
1. Undang­Undang Dasar tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang­Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Pasal  7  ayat  (2)  UU  No. 12/2011  dan  penjelasannya  telah menegaskan kekuatan hukum Peraturan  Perundang­Undangan  di atas,  berlaku  sesuai  dengan  hierarki, yaitu penjenjangan setiap jenis Peraturan  Perundang­Undangan  yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang­Undangan yang lebih rendah  tidak  boleh bertentangan dengan
Peraturan Perundang­ Undangan yang lebih tinggi.
Sebelum  berlakunya  UU  No. 11/2006  dan  UU  No.  12/2011, ketentuan mengenai qanun juga terdapat didalam Undang­Undang No. 18  Tahun  2001  tentang  Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Daerah
Istimewa  Aceh  Sebagai  Provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam,  yakni didalam  Pasal  1  angka  8  yang menyebutkan:  “Qanun  Provinsi  NAD adalah  Peraturan  Daerah  sebagai pelaksanaan Undang­Undang diwilayah Provinsi NAD dalam rangka penyelenggaraan otonomi
khusus”. Demikian juga didalam Undang­Undang  No.  10  Tahun  2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­Undangan (UU No.
10/2004).  Penjelasan  Pasal  7  ayat  2 huruf a UU No. 10/2004 mengatakan: “Termasuk  dalam  jenis  Peraturan
Daerah  provinsi  adalah  Qanun  yang berlaku di daerah NAD  dan Perdasus serta Perdasi  yang berlaku  di Provinsi Papua”.
Berdasarkan  pengertian  qanun
yang diatur dalam Peraturan
Perundang­Undangan  di  atas,  dapat ditegaskan  bahwa  qanun  adalah  salah satu  bentuk  hukum  tertulis  dalam sistem
Peraturan Perundang­ Undangan  di  Indonesia  yang  dapat disamakan  dengan  peraturan  daerah yang  merupakan  penjabaran  lebih lanjut  dari  Peraturan  Perundang­ Undangan  yang  lebih  tinggi  dan dilarang bertentangan dengan kepentingan  umum  dan  Peraturan Perundang­Undangan yang lebih
tinggi. Meski qanun dapat dipersamakan jenisnya sebagai
peraturan daerah, namun secara khusus  isinya  berbeda,  oleh  karena kewenangan  mengatur  dan  materi muatan tertentu dalam qanun didasarkan  pada  ketentuan  UU  No. 11/2006.  Sedangkan  materi  muatan peraturan  daerah  yang  secara  umum berpedoman  pada  ketentuan  UU  No. 32/2004, 14 yang  kemudian  berganti menjadi  UU  No.  23/2014.  Qanun
14 Faisal  A.  Rani,  2009,  Kedudukan Qanun  Dalam  Sistem  Perundang-Undangan,  Makalah yang disampaikan pada Muzakarah Majelis Permusyawaratan  Ulama  (MPU)  Aceh,  Kamis,  3 Desember 2009, di Banda Aceh, Halaman 12.
merupakan suatu Peraturan Perundang­Undangan yang
diberlakukan  di  Aceh  yang  isinya berlandaskan  pada  syariat  Islam  yang menjadi  kekhususan  Aceh,  hal  ini berbeda  dengan  daerah  lain  yang aturan­aturan dalam peraturan daerahnya    tidak  harus  berlandaskan ajaran­ajaran Islam. Akan  tetapi pemahaman  tersebut  (qanun  sama dengan  peraturan  daerah)  akan  lebih mempermudah Pemerintah Pusat dalam  melakukan  pengawasan  dan pembinaan  terhadap  daerah,  terutama yang berhubungan dengan pembentukan  peraturan  daerah  dan harus tetap memperhatikan kekhususan yang diberikan Pemerintah kepada Aceh. 15

## 3. Fungsi Qanun
Fungsi  qanun  pada  prinsipnya adalah  sama  dengan  fungsi  peraturan daerah. Menurut Maria Farida, peraturan  daerah  merupakan  fungsi yang  bersifat  atribusi  yang  diatur berdasarkan UU No. 32/2004, terutama  Pasal  146  dan  juga  fungsi delegasian  dari  Peraturan  Perundang­ Undangan  yang  lebih  tinggi.    Fungsi tersebut adalah:
15 Jum  Anggraini,  2011,  Kedudukan Qanun  dalam  Sistem  Pemerintahan  Daerah  dan Mekanisme Pengawasannya, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 18 Juli 2011, Hal. 326.
a. Menyelenggarakan pengaturan dalam  rangka  penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
b. Menyelenggarakan pengaturan sebagai  penjabaran  lebih  lanjut Peraturan Perundang­Undangan
yang lebih tinggi dengan
memperhatikan  ciri  khas  masing­ masing daerah;
c. Menyelenggarakan pengaturan hal­hal  yang  tidak  bertentangan dengan kepentingan umum;
d. Menyelenggarakan pengaturan hal­hal  yang  tidak  bertentangan dengan Peraturan Perundang­
Undangan yang lebih tinggi. 16
4. Materi Muatan Qanun
Secara  umum  materi  muatan qanun  adalah  sama  dengan  materi muatan  peraturan  daerah,  yaitu  dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Aceh, pemerintah
Kabupaten/Kota  dan  penyelenggaraan tugas  pembantuan.  Namun  dalam beberapa  hal,  materi  muatan  qanun berbeda  dengan  materi  peraturan daerah pada umumnya. 17
UU  No.  12/2011  yakni  dalam Pasal  14  menegaskan  materi  muatan
Peraturan Daerah Provinsi dan
16 Maria  Farida  Indrati  S,  2007,  Ilmu Perundang-Undangan,  Jenis,  Fungsi,  dan  Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, Hal. 232.
17 Faisal A Rani, Op.cit. Hal. 12.
Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota berisi  materi  muatan  dalam  rangka penyelenggaraan  otonomi  daerah  dan tugas  pembantuan  serta  menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran  lebih  lanjut  Peraturan Perundang­Undangan yang lebih tinggi.
UU No. 11/2006 telah memberikan batasan atau ruang lingkup  masalah  yang  diatur  didalam qanun, 18 yaitu:
a. Qanun  dibentuk    dalam  rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Aceh,  yang  terkait  dengan  semua kewenangan  Pemerintahan  Aceh yang  tercantum  didalam  Pasal  7 UU No. 11/2006.
Pasal  tersebut  memberikan kewenangan  kepada  Pemerintahan
Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota  untuk  mengatur dan mengurus urusan pemerintahan  dalam  semua  sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah.
Kewenangan Pemerintah meliputi urusan pemerintahan yang bersifat  nasional, politik  luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional,  dan  urusan  tertentu dalam  bidang  agama.  Urusan
18 I b i d.
pemerintahan
yang bersifat nasional  termasuk  kebijakan  di bidang perencanaan nasional,
kebijakan  di  bidang  pengendalian pembangunan nasional, perimbangan keuangan,
administrasi negara, lembaga perekonomian  negara,  pembinaan dan  pemberdayaan  sumber  daya manusia,  teknologi  tinggi  yang strategis,  serta  konservasi  dan standardisasi  nasional.  Sedangkan kebijakan adalah kewenangan
Pemerintah untuk melakukan pembinaan,  fasilitasi,  penetapan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat nasional.
b. Dapat  mengatur  semua  urusan wajib  yang  menjadi  kewenangan
Pemerintah  Aceh  yang  tercantum dalam  Pasal  16  ayat  (1)  UU  No. 11/2006, yang terdiri dari 15 (lima belas) urusan wajib yaitu:
1) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
2) Perencanaan  dan  pengendalian pembangunan;
3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
4) Penyediaan sarana dan prasarana umum; 5) Penanganan bidang kesehatan;
6) Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
7) Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
8) Pelayanan  bidang  penyediaan lapangan kerja dan ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota; 9) Fasilitasi pengembangan koperasi,  usaha  kecil,  dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
10) Pengendalian lingkungan hidup;
11) Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
12) Pelayanan  kependudukan  dan catatan sipil;
13) Pelayanan  administrasi  umum pemerintahan;
14) Pelayanan administrasi
penanaman  modal  termasuk lintas kabupaten/kota; dan
15) Penyelenggaraan pelayanan dasar  lain  yang  belum  dapat dilaksanakan oleh
pemerintahan kabupaten/kota.
c. Mengatur  urusan  wajib  yang tercantum dalam pasal 16 ayat (2), yang meliputi:
1) Penyelenggaraan kehidupan
beragama dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam;
2) Penyelenggaraan kehidupan adat  yang  bersendikan  agama Islam;
3) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta
menambah materi muatan lokal  sesuai  dengan  syari’at Islam;
4) Peran  ulama  dalam  penetapan kebijakan Aceh; dan
5) Penyelenggaraan dan
pengelolaan  ibadah  haji  sesuai dengan  Peraturan  Perundang­ Undangan.
d. Urusan  Pemerintah  Aceh  yang bersifat  pilihan  yang  secara  nyata berpotensi meningkatkan
kesejahteraan  masyarakat  sesuai dengan  kondisi,  kekhasan  dan potensi  unggulan.  Hal  ini  diatur dalam  Pasal  16  ayat  (3)  UU  No. 11/2006.
e. Materi  muatan  yang  mengatur pelaksanaan  syariat  Islam,  yakni qanun  yang  mengatur  tentang ibadah, ahwal al-syakhshiyah
(hukum keluarga), muamalah
(hukum  perdata),  jinayah  (hukum pidana), qadha’ (peradilan),
tarbiyah  (pendidikan),  dakwah, syiar, dan pembelaan Islam,
perizinan pendirian tempat ibadah,
serta hukum
acara pada Mahkamah Syar’iyah.
f. Qanun  dapat  memuat  sanksi  yang berbeda  dengan  sanksi  dalam Peraturan Daerah. Bagi
pelaksanaan  Syariat  Islam,  seperti Qanun  Jinayah  (Pidana),  maka ketentuan    tentang  sanksi  seperti diatur  dalam  Pasal  241  UU  No. 11/2006  dan  Pasal  143  UU 32/2004  dikecualikan.  Pasal  241 UU No. 11/2006 menyebutkan:
(1) Qanun dapat memuat ketentuan  pembebanan  biaya paksaan  penegakan  hukum, seluruhnya atau sebagian, kepada pelanggar sesuai dengan  peraturan  perundang­ undangan.
(2) Qanun dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6
(enam)  bulan  dan/atau  denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
(3) Qanun dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2)  sesuai  dengan  yang diatur dalam Peraturan Perundang­Undangan lain.
(4) Qanun mengenai jinayah
(hukum  pidana)  dikecualikan dari  ketentuan  ayat  (1),  ayat (2), dan ayat (3).
g. Materi  muatan  sebagai  penjabaran lebih  lanjut  Peraturan  Perundang­ Undangan yang lebih tinggi.
Materi muatan qanun
tersebut  di  atas  yang  telah  diatur didalam UU No. 11/2006,
merupakan perwujudan dari
pelaksanaan  Pasal  18B  ayat  (1)
UUD  1945  yang  menyebutkan: “Negara mengakui dan
menghormati satuan­satuan pemerintahan daerah  yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur  dengan  undang­undang”. Pengakuan  oleh  Negara  Indonesia kepada Provinsi Aceh atas kekhususan dan keistimewaan yang  dimiliki  oleh  Provinsi  Aceh adalah  melalui  UU  No.  11/2006 tentang Pemerintahan Aceh
diantaranya adalah bahwa Provinsi Aceh  berhak  menyelenggarakan sendiri pemerintahannya yang
bersifat  khusus,  pengakuan  akan eksistensi kelembagaan adat seperti Wali Nanggroe dan
Mukim, pelaksanaan syariat Islam,
serta  pengakuan  Qanun  sebagai bentuk  produk  hukum  dalam wilayah Provinsi Aceh.

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas, maka terdapat kesimpulan sebagai berikut,  pertama  Qanun  Aceh  sudah
dikenal sejak kerajaan Aceh yakni dimasa pemerintahan  Sultan  Alaiddin  Riayat Syah  II  pada  abad  XVI,  yang  pada  masa itu  qanun  berkedudukan  sebagai  undang­ undang  dasar,  hingga  kemudian  istilah “qanun”  dipakai  sebagai  nama  lain  dari peraturan  daerah  yang  ruang  lingkup berlakunya di Provinsi Aceh dan kabupaten/kota  dalam  Provinsi  Aceh. Kedua  pengaturan  tentang  qanun  terdapat didalam UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan  Aceh  dan  UU  No.  12/2011 tetang Pembentukan
Peraturan Perundang­Undangan. Ketiga fungsi qanun  pada  prinsipnya  adalah  sama dengan  fungsi  Peraturan  Daerah,  yaitu menyelenggarakan pengaturan dalam rangka  penyelenggaraan  otonomi  daerah dan tugas pembantuan, menyelenggarakan pengaturan  sebagai  penjabaran  lebih lanjut  Peraturan  Perundang­Undangan yang  lebih  tinggi,  menyelenggarakan pengaturan hal­hal yang tidak bertentangan  dengan  kepentingan  umum serta Peraturan Perundang­Undangan yang lebih tinggi. Keempat materi muatan Qanun adalah sama dengan materi muatan peraturan  daerah,  yaitu  dalam  rangka penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Aceh, pemerintahan Kabupaten/Kota  dan  penyelenggaraan tugas pembantuan. Namun dalam beberapa  hal,  materi  muatan  qanun berbeda dengan peraturan daerah, dikarenakan otonomi khusus yang
diberikan  kepada  Provinsi  Aceh  seperti materi yang mengatur pelaksanaan syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraini,  Jum,    2011,  Kedudukan  Qanun dalam  Sistem  Pemerintahan  Daerah dan  Mekanisme  Pengawasannya,
Jurnal  Hukum  No.  3  Vol.  18  Juli 2011.
A.  Rani,  Faisal,    2009,  Kedudukan  Qanun Dalam Sistem Perundang- Undangan, Makalah yang disampaikan pada Muzakarah
Majelis  Permusyawaratan  Ulama
(MPU)  Aceh,  Kamis,  3  Desember 2009, di Banda Aceh.

## Busrizalti,  H.M,  2013,  Hukum  Pemda
Otonomi  Daerah  dan  Implikasinya,
Total Media, Yogyakarta.
Mahfud  MD,  Moch.,  2011,  Membangun Politik
Hukum, Menegakkan
Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta.
Hasjmy  Ali,  1977,  59  Tahun  Aceh  Merdeka dibawah Pemerintahan Ratu, Bintang Bulan, Jakarta. Hoesein Djajadiningrat, Raden, 1984, Kesultanan  Aceh Suatu  Pembahasan tentang  Sejarah  Kesultanan  Aceh yang Terdapat dalam Karya Melayu, Departemen Pendidikan dan kebudayaan  Proyek  Pengembangan Permuseuman Daerah Istimewa Aceh, Jakarta. Indrati  S, Maria Farida,  2007, Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan,
Kanisius, Yogyakarta.
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan
Nasional,  2008,  Kamus  Bahasa
Indonesia, Jakarta. Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan,  1985,  Kamus  Aceh-
Indonesia I, Jakarta.
Said,  Mohammad,  1981,  Aceh  Sepanjang Abad,  Percetakan  dan  Penerbitan Waspada, Medan.