## REVIEW HIPOTESA BIAYA POLITIK DAN BIAYA KONTRAK SERTA IMPLIKASINYA PADA  LAPORAN KEUANGAN DAN PEMBUATAN STANDAR

## Abdul Ghofar
Fakultas Ekonomi  Universitas Brawÿaya

## A bstra ct
This  article  tries  to  review  theoretically  and  empirically about two phenomena which conflicting each other, namely disclosure and earning management,  and also see  its  in­ fluence at making o f financial statement and financial ac­ counting standard.
This  article  wish  to  indicate  that  two conflicting phenom­ ena could be explained by  the same theory.  Theoretically that two phenomena are explainable with two hypothesis, namely contractual and political hypothesis. Empirical verification indicates  that hypothesis o f Political Cost and the Contractual Cost supported by fact as well as can  explain phenomena  o f disclosure  and  earning  man­ agement. Empirical verification conducted by observing the relation between the ownership concentration o f share ( as variable of contractual cost)  with disclosure level and  the relation  between  ownership  concentration  with  earning management. It is concluded that more diverse the owner­ ship, higher the level o f disclosure. In the other hand, more diverse  the  ownership,  bigger  the  possibility  o f earning management will occur.
This  verification  gives  signal  to  all  Accounting  standard maker that compiled standard has to be able to lessen non ethical practice among the financial statement maker.  For investors  this  verification gives  a  warning  that financial statement still be possible to contain the opportunistic be­ havior offinancial statement maker,  although such finan­ cial  statement  already  based  on proper accounting  stan­ dard.

## I. Pendahuluan
Isu  yang dibahas  dalam  artikel  ini  berkaitan  dengan  dua  hipotesa yang digunakan  oleh  teori  akuntansi  positif untuk  menjelaskan  pengaruh  akuntansi dalam pembuatan keputusan ekonomi, yaitu hipotesa biaya politik dan kontrak. Kedua  hipotesa  ini  merupakan  sokoguru  dari  teori  akuntansi  positif.  Kedua hipotesa tersebut digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena dalam praktek akuntansi  antara  lain  praktek  disclosure dan  perataan  laba  {income smoothing). Kedua tersebut fenomena (disclosure dan perataan  laba)  muncul  ketika standar memberikan  keleluasaan  pada  praktek  akuntansi  untuk  memilih  metode
akuntansi yang dikehendakinya.
Di sinilah menjadi menarik untuk mereview dua hipotesa ini. Pertanyaan dasar  yang  akan  muncul  adalah  bagaimana  dua  hipotesa  (biaya  politik  dan kontrak)  menjelaskan  dua  fenomena  yang  berbeda  dan  cenderung  bertolak belakang,  serta  bagaimana  implikasinya  atas  analisa  laporan  keuangan  dan pembuatan standar. Dalam konteks ini kejelian dan kehati-hatian berbagai pihak yang  bekepentingan  terhadap  laporan  keuangan  menjadi  hal  yang  mutlak.  Di lain pihak, pembuat standar harus mempertimbangkan fenomena yang ada dalam pembuatan  standar  sehingga  konflik  kepentingan  dapat  dikurangi.  Standar menjadi berperan penting dalam kasus ini, mengingat standar merupakan koridor yang memungkinkan  manajer berkomunikasi  secara  penuh  dan  efektif dengan investor  luar  dan  stakeholder lainnya.  Namun  demikian,  standar  saja  belum mencukupi bagi berjalannya mekanisme komunikasi ini supaya efektif. Beberapa cara dapat dilakukan untuk mencapai efektivitas komunikasi ini yaitu audit dan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure.
Artikel ini mencoba mereview kembali literatur dan bukti empiris pengaruh dua  hipotesa  di  atas  dalam  menjelaskan  dua  fenomena  (disclosure  dan  income smoothing) dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan dan pembuatan standar.

## n. Hipotesa Biaya Politik dan Kontrak
Laporan keuangan saat ini menjadi informasi yang dapat dikatakan menjadi kebutuhan  pokok  dalam  lingkungan  bisnis.  Mulai  dari  manajemen,  analis keuangan  hingga  pejabat  pemerintah  dan  masyarakat  luas  berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan. Di sisi lain laporan keuangan merupakan produk akuntansi yang memiliki legitimasinya melalui  standar yang ditetapkan oleh  badan  profesi  yang  bergengsi  semacam  IAI  atau  FASB.  Pembuat  laporan keuangan  memiliki  previlage  untuk  memilih  metode  akuntansi  sepanjang dilegitimasi oleh standar (lihat Watts,  1977; Watts dan Zimmerman,  1978; Utama, 2000).
Dalam  banyak  kasus  metode  akuntansi  yang  ditetapkan  ternyata  tidak berpengaruh secara langsung terhadap arus kas perusahaan, contohnya metode penyusutan.  Jika  demikian  maka  metode  akuntansi  yang  berbeda  tidak  akan mempengaruhi nilai perusahaan.  Namun demikian  terdapat bukti empiris yang menyimpulkan bahwa pemilihan metode akuntansi relevan terhadap pembuatan keputusan  ekonomi.  Utama  (2000)  mencontohkan  kasus  ini  dengan  fenomena penurunan  harga  saham  perusahaan-perusahaan  minyak  sebagai  reaksi  atas diwajibkannya  penggunaan  successful-efforts  (SE)  dalam  mencatat  biaya eksplorasi.  Sementara  penggunaan  metode  SE  maupun  FC  {full-cost)  tidak berpengaruh  langsung terhadap  arus  kas  namun  ternyata  sangat berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan harga saham (Utama,  2000).
Watts  dan  Zimmerman  (1978)  menjelaskan  fenomena  di  atas  dengan memperkenalkan  paradigma  Teori  Akuntansi  Positif.  Teori  Akuntansi  Positif memandang perusahaan  sebagai “nexus o f contract  dengan biaya kontrak yang lebih  besar  daripada  nol.  Dalam  pandangan  “nexus  o f contract",  perusahaan dianggap  merupakan  kumpulan  perjanjian  atau  kontrak  antara  perusahaan dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan seperti kreditor, pegawai, pemilik modal, pemasok dan pihak-pihak lainnya. Dari sinilah kemudian muncul berbagai konflik yang diakibatkan perbedaan kepentingan di antara pihak.
Konflik  ini  muncul  karena  masing-masing  pihak  diasumsikan  akan  memaksi­ malkan  kepentingan  masing-masing.
Teori  Akuntansi  Positif  mengemukakan  tiga  hipotesa  yang  sangat terkenal yaitu bonus plan hypothesis,  debt covenant hypothesis dan political cost hypothesis. Hipotesa  bonus  merupakan  hipotesa  yang  muncul  akibat  adanya kontrak antara pemilik dengan manajemen. Dalam hipotesa ini dijelaskan bahwa jika  bonus  nilainya  digantungkan  terhadap  laba  maka  manajemen  akan cenderung  memilih  metode  atau  prosedur  akuntansi  yang  meningkatkan  laba tahunannya.  Sementara  hipotesa  perjanjian  hutang  muncul  akibat  adanya kontrak atau perjanjian antara perusahaan dengan kreditor.  Adanya perjanjian hutang  ini  akan  mendorong  manajemen  perusahaan  untuk  memilih  metode akuntansi yang  akan  meningkatkan  laba,  dengan  maksud  untuk  menghindari sangsi  akibat  melanggar  perjanjian  kredit.  Sedangkan  hipotesa  biaya  politik muncul akibat timbulnya fenomena bahwa perusahaan-perusahaan besar dengan pangsa pasar dan laba yang sangat besar akan mendapat perhatian publik yang besar pula.  Perusahaan seperti ini biasanya dituntut memenuhi standar kineija operasi  dan  kinerja  lingkungan  yang  tinggi.  Perusahaan  seperti  ini  rentan terhadap  kenaikan  pajak  dan  pungutan  lain.  Manajemen  perusahaan  yang menghadapi biaya politik yang tinggi akan cenderung bersikap konservatif yaitu memilih  metode  akuntansi yang  akan  mengurangi  laba  perusahaan.  Selain  itu manajemen juga  akan  dapat  mengurangi  biaya  politiknya  dengan  melakukan lobi-lobi  tertentu  yang  biasanya  ditujukan  untuk  memperoleh  proteksi  dari pemerintah.  Proteksi  dimaksudkan  untuk  menghadapi  persaingan  dengan perusahaan  asing.  Guna  memperoleh  proteksi  tersebut  perusahaan  akan berusaha  menurunkan  laba  sehingga  seakan-akan  penurunan  tersebut  akibat adanya persaingan (Watts dan Zimmerman,  1978; Malmquist,  1989; Utama, 2000).
Berdasarkan penjelasan di atas maka pemilihan metode akuntansi akan dapat digunakan untuk dua hal, yaitu untuk tujuan efisiensi dan tujuan oportunis. Tujuan  efisiensi  dimaksudkan  untuk  meminimkan  biaya  kontrak  dan memaksimumkan  nilai  perusahaan,  maka dapat dimengerti  mengapa hipotesa- hipotesa di atas dalam satu  sisi digunakan untuk menjelaskan fenomena disclo­ sure yang  berkonotasi  positif,  sementara  di  sisi  lain  digunakan  juga  untuk menjelaskan fenomena berkonotasi négatif yaitu income smoothing (earning man­ agement). Artinya  di  satu  sisi  hipotesa  politik  dan  kontrak  dapat  mendorong penurunan  konflik  dengan  peningkatan disclosure, namun  di  sisi  lain  kedua hipotesa  ini  juga  diduga  akan  mendorong  praktek  “négatif’  semacam income smoothing atau earning management.

## III. Hipotesa Politik dan Kontrak dalam Praktek Disclosure
Watts (1977) secara jelas berargumen bahwa ada pengaruh kedua hipotesa tersebut  dengan  pengungkapan  laporan  keuangan.  Watts  mengungkapkan  apa yang dinamakan dengan teori laporan keuangan. Dasar pijakan dari teori laporran keuangan  ini  adalah teori keagenan yang dicetuskan  oleh  Jensen  dan  Meckling (1976).  Watts  mengajukan  beberapa  hipotesa  berkaitan  dengan  hal  ini  antara lain:
1.  Semakin peijanjian hutang tergantung pada laporan keuangan maka semakin besar  kemungkinan  perusahaan  mengungkapkan  laporan  keuangan.
2.  Semakin  kecil  saham  yang  dimiliki  oleh  manajemen  semakin  besar kemungkinan  perusahaan  mengungkapkan  laporan  keuangan.
Berdasarkan  kedua  hipotesa  yang  dikemukakan  Watts  (1976)  tersebut maka  banyak  penelitian  yang  secara  fokus  meneliti  hubungan  atau  pengaruh hipotesa kontrak dan politik terhadap luasnya pengungkapan oleh perusahaan. Penelitian-penelitian  tersebut antara  lain  penelitian  yang dilakukan  oleh  Chow dan Wong-Boren (1987), Wallace dan Nasser (1995).  Penelitian yang dilakukan di Indonesia antara lain dilakukan oleh Subiyantoro (1996),  Suripto (1998),  Na’im dan Rakhman (2000).
Suripto  (1998)  menemukan  bahwa  luasnya  pengungkapan  sukarela perusahaan  di  Indonesia  dipengaruhi  oleh  ukuran  perusahaan,  leverage,  rasio likuiditas,  basis  industri  (lokal  atau  asing),  kelompok  industri,  waktu  terdaftar (sebelum atau sesudah Pakdes 87), penerbitan sekuritas.  Sementara Na”im dan Rakhman (2000) menemukan bahwa ada hubungan antara indeks kelengkapan pengungkapan  dengan  leverage  perusahaan.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa hipotesa  kontrak  dan  politik  sangat berpengaruh  terhadap  luas  pengungkapan baik pengungkapan wajib maupun sukarela.
Penelitian  semacam  ini  memiliki  arti  yang  sangat  penting  sebab  luas pengungkapan  merupakan  salah  satu  mekanisme  yang  dapat  digunakan  oleh perusahaan untuk mengatasi informasi asimetris antara pihak manajemen dengan pihak luar. Artinya,  luas pengungkapan akan berkaitan dengan kredibilitas dan kepercayaan investor.
Komunikasi melalui laporan keuangan tidak “sempurna” karena tiga hal yaitu:  manajer memiliki  informasi yang lebih daripada yang dimiliki  oleh  inves­ tor, kepentingan manajemen tidak sejalan dengan kepentingan investor, auditing dan prosedur akuntansi tidak sempurna. Ketidaksempurnaan tersebut seringkali menimbulkan masalah bagi manajemen maupun investor sendiri. Healy dan Palepu (1993)  menyatakan bahwa ketidaksempurnaan  ini  menyebabkan  masalah yang dianalogikan dengan "lemon” (bentuk luar bagus tapi rasanya asam). Mereka juga beragumen bahwa perusahaan yang dianggap “lemon" tersebut akan diberi sangsi berupa “undervalue” oleh publik di pasar saham.
Salah  satu  mekanisme  yang  dapat  ditempuh  untuk  meningkatkan kredibilitas laporan keuangan yang berhubungan dengan inefisiensi komunikasi adalah melalui standar akuntansi dan auditing (Watts,  1977;  Healy dan Palepu, 1993). Standar akuntansi yang disusun oleh badan standar seperti IAI dan FASB menyediakan  aturan  dan  pedoman  bagi  manajer  dalam  menyusun  laporan keuangan dan sekaligus menyediakan alat intepretasi bagi investor. Keseragaman (uniformity)  yang  menjadi  prinsip  standar  ditujukan  untuk  mengurangi kemungkinan manajer mencatat transaksi yang sama dengan cara yang berbeda- beda sehingga akan memiliki implikasi ekonomi yang berbeda-beda pula. Artinya pengungkapan wajib yang dituntut oleh standar belum mencukupi dalam membuat laporan keuangan komunikatif. Di lain pihak auditing akan memberikan tekanan bagi  manajer untuk  taat  terhadap  standar yang  ada.  Namun  sayangnya  kedua hal  tersebut  (standar  dan  auditing)  tidak  dapat  secara  penuh  mengeliminasi kemungkinan sikap oportunis manajemen yang terefleksikan dalam praktek earn­ ing manajemen atau income smoothing. Artinya, bahwa luas pengungkapan belum mencukupi  bagi  kita  untuk  mengatakan  bahwa  suatu  laporan  keuangan  telah menjadi alat komunikasi yang efektif.

## Ghqfar, Review Hipotesa Biaya Politik dan Biaya Kontrak serta ¡mplikasinya pada

## TV. Pembuktian Hipotesa Biaya Politik dan Kontrak dalam Praktek Disclosure
Untuk lebih menyakinkan atau membuktikan adanya pengaruh hipotesa politik dan kontrak dalam praktek disclosure, penulis mengambil data sekunder yang  telah  diolah  oleh  Suripto  (1998).  Data  yang  diambil  adalah  data  indeks kelengkapan  pengungkapan  sukarela  untuk  26  perusahaan  yang  penulis  pilih secara  acak.  Kemudian  dari  capital  market  directory  diambil  data  konsentrasi kepemilikan  saham  shareholder tunggal.  Variabel ini  (konsentrasi  kepemilikan) akan  menggambarkan  tingkat  diversifikasi  kepemilikan  perusahaan.  Sengaja hanya digunakan satu variabel hipotesa kontrak yaitu konsentrasi kepemilikan saja dalam artikel ini karena kebanyakan variabel lain telah diteliti oleh penulis lain, sementara variabel ini masih jarang digunakan utamanya di Indonesia. Selain itu,  variabel  ini  nantinya juga  digunakan  untuk  membuktikan  hipotesa  biaya kontrak dalam praktek income smoothing. Godfrey dan Jones (1999) menyatakan bahwa  semakin  rendah  konsentrasi  kepemilikan  di  tangan  satu  pemilik  maka akan  semakin besar tingkat dispersi kontrol terhadap perusahaan,  maka dapat disimpulkan bahwa semakin rendah kepemilikan tunggal (semakin terdiversifikasi kepemilikan) akan semakin tinggi tingkat disclosure laporan keuangan perusahaan.
Dengan  menggunakan  regresi  dapat diketahui bahwa hubungan  antara konsentrasi  kepemilikan  dan  tingkat  disclosure  adalah  négatif yang  ditandai dengan koefisien konsentrasi kepemilikan sebesar -  0,613, dan signifikan dengan t =  -  3,724 pada alfa 0,05,  maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan  antara  diversifikasi  (konsentrasi)  kepemilikan  dengan  kelengkapan pengungkapan sukarela. Hal ini mengindikasikan bahwa pengungkapan sukarela merupakan salah satu mekanisme yang dilakukan manajemen untuk mengurangi miskomunikasi antara manajemen dengan pemilik.

## V. Hipotesa Biaya Politik dan Kontrak dalam Praktek Income Smoothing
Seperti  dijelaskan  di  atas  bahwa  hipotesa  biaya  politik  dan  kontrak digunakan  sebagai  penjelas  mengapa  perusahaan  terdorong  melakukan pengungkapan (disclosure) laporan keuangan baik secara wajib maupun sukarela. Di  sisi  lain,  hipotesa yang  sama juga  digunakan  untuk  menjelaskan  fenomena lain  yang  dianggap  “négatif’  yaitu  income  smoothing.  Praktek  ini  sebenarnya merupakan salah satu praktek earning management yang dilakukan manajemen dan merupakan refleksi sikap oportunis pihak manajemen.
Praktek  perataan  laba  merupakan  praktek  di  mana  manajer  memilih metode atau kebijakan akuntansi tertentu sehingga varian atau fluktuasi earning dapat  diminimalkan.  Dalam  praktek  ini,  manajer  akan  berusaha  menurunkan earning ketika kinerja atau laba operasinya terlalu tinggi dan tidak biasa (unusu­ ally) dan sebaliknya akan berusaha menaikkan earning yang dilaporkan bila kinerja operasi  perusahaan terlalu  rendah dan tidak biasa (unusually). Adanya praktek semacam ini akan menyebabkan pengungkapan income yang tidak memadai dan menyesatkan  sehingga investor tidak  dapat  secara  akurat mengevaluasi  return dan resiko atas portofolio yang dibentuknya. Praktek perataan laba dapat muncul karena manajemen memiliki keleluasaan dalam memilih metode akuntansi. Keleluasaan  semacam ini  dapat digunakan  manajemen  untuk memilih metode- metode  tertentu  yang  sesuai  dengan  kepentingannya.
Hepworth (1953),  sebagaimana dikutip Ashari dan kawan kawan  (1994), menyebutkan  bahwa  ada  beberapa  alasan  mengapa  manajemen  melakukan praktek semacam itu antara lain:  1) manajemen dapat mengurangi hutang pajak (tax  liability),  2)  laba  yang  “rata”  akan  dapat  menambah  keyakinan  investor terhadap  perusahaan  sebab  earning  yang  stabil  akan  juga  menghasilkan kebijakan deviden yang stabil pula,  3)  perataan laba akan  dapat meningkatkan hubungan  baik  antara  manajemen  dengan  pekerrja,  4)  laba  yang  “rata”  akan memberikan dampak psikologis sebab  akan menurunkan harapan yang terlalu optimistik  dan  menaikkan  harapan  yang  terlalu  pesimistik.
Praktek  laba  menjadi  sangat  menarik  untuk  diteliti  sebab  praktek  ini akan terkait dengan faktor-faktor akuntansi dan faktor non akuntansi.  Praktek “manipulatif’  semacam  perataan  laba  akan  timbul  sebab  ada  keleluasaan  bagi pihak  manajemen  untuk  memilih  metode  akuntansi  yang  sesuai  dengan kepentingannya. Artinya,  praktek akuntansi yang terstandar ternyata ikut andil mendorong  praktek  semacam  ini.
Motif politis dibalik praktek perataan laba juga banyak ditemukan. Praktek perataan laba sering kali digunakan untuk meminimalkan perhatian atau biaya politik  yang  tidak  menguntungkan  bagi  perusahaan.  Perusahaan-perusahaan yang  memiliki  resiko  politik  yang  tinggi  akan  berupaya  mengurangi  resiko  ini yang salah satu caranya adalah dengan melakukan praktek perataan laba (Watts dan  Zimmerman,  1978;  Godfrey  dan  Jones,  1999).  Cahan  (1992)  menyatakan bahwa  dengan  adanya  undang-undang  anti-trust  maka  perusahaan  cenderung untuk  menurunkan  tingkat  pendapatannya/  penjualannya  yang  mempunyai implikasi  langsung  dengan  penurunan  laba.  Perusahaan  yang  terlalu  tinggi earningnya  atau  perusahaan  besar  yang  cenderung  m onopolistik  atau oligopolistik  seringkali  menjadi  perhatian  publik  terutama  berkaitan  dengan transfer kekayaan.  Dengan kata lain,  pajak atau pungutan lain oleh pemerintah atau  publik  untuk  perusahaan  semacam  ini  akan  memiliki  potensi  dinaikkan.
Adanya kepentingan kontraktual yang melibatkan banyak pihak semacam pekerja,  kreditor dan  pemasok juga  menjadi  pendorong  praktek  perataan  laba. Para  pekerja  berkepentingan  terhadap  peramalan  atau  penentuan  earning karena dengan dasar earning mereka akan dapat memperkuat posisi tawar dalam penentuan  gaji  mereka.  Godfrey  dan  Jones  (1999)  menemukan  bahwa  tingkat unionisasi  pekerja  pada  perusahaan-perusahaan  yang  melakukan  praktek perataan  laba  lebih  besar bila  dibandingkan  dengan  tingkat  unionisasi  pekeija pada  perusahaan-perusahaan  yang  tidak  melakukan  praktek  perataan  laba. Berkaitan  dengan  kepemilikan,  Kamin  dan  Ronen  (1978)  membuktikan  bahwa praktek perataan laba berbanding terbalik dengan  kendali kepemilikan.  Senada dengan  mereka,  Godfrey  dan  Jones  (1999)  menemukan  bahwa  tingkat diversifikasi kepemilikan pada perusahaan yang melakukan  perataan laba lebih besar  bila  dibandingkan  dengan  yang  terjadi  pada  perusahaan  yang  tidak melakukan  praktek  perataan  laba.
Penelitian  tentang  praktek  perataan  laba  di  Indonesia  cukup  banyak dilakukan  seperti yang dilakukan  oleh  Ilmainir (1993) yang menemukan bahwa faktor  harga  saham,  perubahan  metode  akuntansi  dan  perbedaan  laba  aktual dengan  laba  normal  secara  signifikan  mempengaruhi  praktek  perataan  laba. Namun  Ilmainir  (1993)  menyimpulkan  bahwa  faktor  ukuran  laba  dan  rencana bonus tidak  signifikan dalam  mempengaruhi praktek perataan laba.  Jin (1997) meneliti  lima  faktor  yang  berkaitan  dengan  perataan  laba  yaitu:  ukuran perusahaan, profitabilitas, sektor industri dan leverage operasi. Jin (1997) berhasil
menemukan bahwa leverage operasi merupakan faktor pendorong perataan laba, namun empat faktor lain tidak berhasil dia buktikan.

## VI. Pembuktian Hipotesa Biaya Kontrak dan Politik dalam Praktek Perataan
Laba
Dengan  menggunakan  data  sekunder  yang  diambil  dari  penelitian sebelumnya (penelitian oleh Jin tahun  1997), penulis ingin membuktikan adanya hubungan  antara  konsentrasi  kepemilikan  pemilik  tunggal  (sebagai  proksi hipotesa  biaya  kontrak)  dengan  praktek  perataan  laba  di  Indonesia.  Penulis mengambil  14 perusahaan yang tergolong melakukan perataan laba berdasarkan indeks  Eckel  dan  17  yang  tidak  melakukan  perataan  laba  (penggolongan berdasarkan  indeks  Eckel  ini  diambil  dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Jin, 1997).  Berdasarkan  uji  univariate  Mean Whitney dapat  diketahui bahwa  mean konsentrasi  kepemilikan  perusahaan  yang  melakukan  perataan  laba  berbeda dengan  mean  konsentrasi  kepemilikan  perusahaan  yang  tidak  melakukan perataan  laba.  Di  mana  mean  perusahaan  yang  smoothing  sebesar  10,68, sedangkan mean perusahaan yang nonsmoothing sebesar 20,38.  Perbedaan ini membuktikan  bahwa  semakin  kecil  konsentrasi  kepemilikan  di  tangan  satu pemilik  maka  semakin  mungkin  perusahaan  melakukan  income  smoothing. Semakin  terdiversifikasi  kepemilikan  maka  akan  semakin  banyak  pihak  yang akan  mengontrol  perusahaan  (manajemen).  Hal  ini  konsisten  dengan  hipotesa kontrak yaitu semakin besar kontrol terhadap perusahaan yang dilakukan oleh pemilik  maka  manajemen  semakin  berusaha  melindungi  posisinya yang  salah satu  caranya dengan  menggunakan  praktek perataan laba.

## VH. Implikasi terhadap Standar dan Analisa Laporan Keuangan
Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa sikap oportunis dan sekaligus keinginan  mencapai  efisiensi  dalam  kontrak  merupakan  faktor  pendorong perusahaan melakukan pengungkapan laporan keuangan dan sekaligus ternyata memungkinkan  dilakukannya  earning  management.  Luas  pengungkapan  wajib laporan keuangan belum dapat dijadikan acuan untuk menilai kualitas laporan keuangan,  hal  lain  seperti  kemungkinan  manipulatif berupa  earning  manage­ ment harus mendapat perhatian baik oleh investor, analis keuangan dan terlebih lagi  pembuat  standar.  Oleh  karena  adanya  kelemahan  standar yang ada  maka pihak  manajemen  dapat  melakukan  tindakan  a k tif  dalam  mengurangi miskomunikasi  laporan  keuangan.  Hal-hal  yang  dapat  dilakukan  manajemen antara lain memperluas pengungkapan sukarela seperti pengungkapan tentang pemilihan  kebijakan financing yang  diambil  perusahaan  serta  kebijakan  hedg­ ing yang diambil oleh perusahaan (Healy dan Palepu,  1993).
Informasi  yang berkaitan  dengan  hal-hal  di  atas  akan  semakin  penting mengingat  resiko  yang  diakibatkan  oleh  kebijakan financing  dan  transaksi derivatif akan  memiliki  dampak yang besar bagi  resiko  investasi  para investor. Khusus mengenai transaksi derivatif, transaksi ini memiliki sifat mendua dalam arti,  transaksi  ini  di  satu  sisi  akan  menimbulkan  keamanan  (dapat digunakan hedging)  investasi,  namun  di  sisi  lain juga  dapat  menimbulkan  kerugian  yang besar  bagi  perusahaan  dan  investor.  Kasus  Orange  County  di  Amerika  dapat digunakan  sebagai  contoh yang  sangat  bermanfaat.  Analisa  laporan  keuangan di  masa  mendatang  harus  pula  mencakup  analisa  tentang  transaksi  derivatif dan  implikasinya terhadap  resiko dan  return  perusahaan.
76
Penelitian-penelitian di bidang disclosure, standar dan income smoothing (eam- ing management) menjadi tetap penting di masa mendatang, terutama di Indone­ sia.  Pendeteksian  praktek  perataan  laba  akan  menjadi  lahan  menarik  untuk diteliti.  Selain eksplorasi  motif perataan laba dan  akibatnya,  penelitian  tentang peran  standar  dalam  praktek  ini  perlu  dilakukan.  Pertanyaan  yang  timbul kemudian  adalah  apakah  perlu  membuat  standar  yang  ketat  (rigid)  ataukah standar  hanya  perlu  memberikan  pedoman  utama  saja.  Alasan  dan  motif pengungkapan wajib  dan  sukarela pun  menjadi penting juga  untuk dilakukan. Artinya, pembuatan standar selain harus mempertimbangkan luas pengungkapan juga kemungkinan dilakukannya praktek perataan laba atau secara umum eam- ing  management  Apakah  standar  perlu  menetapkan  keseragaman  yang  ketat sehingga  akan  mengeliminasi  kemungkinan  praktek  manajemen  earning  dan apakah  standar  perlu  mengatur  semua  bentuk  pengungkapan  secara  rinci. Hipotesa  biaya  politik  dan  kontrak  mampu  membantu  manajemen,  pembuat standar,  analis  keuangan  dan  periset  untuk  lebih  mempertinggi  kemampuan standar dan teknik-teknik analisa keuangan, misalnya dengan menjawab mengapa manajemen melakukan pengungkapan sukarela dan hal-hal apakah yang disukai untuk diungkapkan oleh pihak manajemen maka pembuat standar dapat membuat peraturan atau standar yang berhubungan dengan hal di atas. Di sisi lain, dengan m engetahui  m otif  perataan  laba  maka  pem buat  standar  ju g a   dapat mempertimbangkan  hal-hal  apa  yang  harus  diperhatikan  untuk  mengurangi kemungkinan perataan laba.  Bagi investor dan analis,  kedua hipotesa ini dapat dijadikan  sebagai  waming bahwa  disclosure saja belum memadai  maka teknik- teknik analisa baru untuk mendeteksi adanya praktek oportunis manajemen dapat diketahui.  Namun  demikian  motif-motif  lain  harus juga  terus  diteliti  untuk mengetahu  mengapa  atau  dengan  alasan  apa  manajemen  melakukan  praktek perataan laba.

## VIII. Kesimpulan
Hipotesa biaya politik dan kontrak memiliki implikasi penting bagi analisa laporan keuangan dan pembuatan standar.  Hipotesa ini dapat digunakan untuk menjelaskan dua fenomena yang berlawanan dalam praktek akuntansi, yaitu di satu  sisi  laporan  keuangan  dapat  digunakan  untuk  mencapai  efisiensi  biaya kontrak  (misalnya  dengan  memperluas  pengungkapan  atas  laporan  keuangan) untuk  mengurangi  konflik  pihak-pihak  yang  berkepentingan  atas  laporan keuangan. Namun di sisi lain kedua hipotesa ini dapat juga menjelaskan fenomena oportunis manajemen (misalnya dengan adanya praktek perataan laba). Berbagai penelitian telah membuktikan hal ini. Tulisan ini juga membuktikan bahwa satu variabel biaya kontrak (diversifikasi kepemilikan)  ternyata mampu  menjelaskan praktek  pengungkapan  sukarela  perusahaan  sekaligus  praktek  perataan  laba. Hal  ini  memiliki  implikasi  penting bagi  standar  dan  analisa  laporan  keuangan. Manajemen  dapat  secara  aktif melakukan  efisiensi  biaya  kontraknya  dengan melakukan  perluasan  pengungkapan  (voluntary  disclosure)  misalnya  dengan mengungkapkan praktek hedging dan Jinancing perusahaan. Keaktifan manajemen tersebut dapat dilakukan karena standar dan auditing memiliki kelemahan dalam mengurangi biaya kontrak. Selain itu, tidak jarang pasar modal melakukan penalti kepada perusahaan yang dianggap kurang mampu mengkomunikasikan informasi yang  ada  dalam  perusahaan.  Namun  demikian,  peran  standar  masih  sangat diperlukan.  Oleh  karena  luas  pengungkapan  belum  mencukupi  maka  standar
Ghofar,  Review Hipotesa Biaija Politik dan Biaya Kontrak serta Implikasinya pada
perlu  mempertimbangkan kemungkinan  praktek perataan  laba.  Hipotesa biaya politik  dan  kontrak  dapat  membantu  menjelaskan  sekaligus  masukan  bagi pembuat  standar  untuk  mengatur  hal-hal  apa  yang  dapat  digunakan  untuk mengurangi  sikap  oportunistik  manajemen.  Bagi  investor,  tulisan  ini  akan memberikan  semacam  masukan  bahwa  disclosure  saja  tidak  cukup  memadai untuk menilai keterbukaan manajemen.
Albercht, W.D and Ricardson.  1990. Income Smoothing by Economy Sector. Jour­ nal of Business finance and Accounting. Winter.  P:  713-730. Ashari  N.,  Hian  C.K.,  Soh  L.T.,  and Wei  H.W.,  1994,  “Factors Affecting  Income Smoothing  Among  Listed  Companies  in  Singapura,  Accounting  and Bussines Research, Vol.24, No.  96,  pp.  291-301. Bamea, Amir. Joshua Ronen.  Simcha Sadan.  1976.  Classificatory Smoothing of Income with Extraordinary Items. The Accounting Review. Jan. p:  111- 122 .
Cahan, S.,  1992,  “The Effect Of Antitrust Investigations On Discretionary Accru­ als: A Refined Test Of Political Cos Hypothesis”, The Accounting Review 67,  pp.  77-95.
Godfrey, Jayne M.  Kerrie L. Jones.  1999.  Political Influences on Income Smooth­ ing Via Extraordinary Item  Classification.  Journal Accounting and Fi­ nance 39:  p 229-254.
Healay,  Paul M.  Krishna G.  Palepu.  1993.  “The Effect of Firms’ Financial Disclo­ sure Strrategies on Stock Prices. Accounting Horizon. Vo.7.  No  1. Ilmaniar,  1993, “Perataan Laba dan Faktor-faktor Pendorongnya pada Perusahaan Publik di Indonesia”, Tesis S2, Program Pasca Saijana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Jin,  Liaw She.  1997.  “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Praktek perataan laba pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta”. Tesis S2. MSI UGM. Yogyakarta.
Jones, Jennifer J.,  1991,  “Earnings Management During Import Relief Investiga­ tions", Journal of Accounting Research 29,  pp.  193-228. Johnson,  L.Todd.  1992.  Research on Disclosure. Accounting Horizon. Kaznik,  R.,  1999.  “On the Association  Between Voluntary  Disclosure  and  Earn­ ings Management”, Journal of Accounting Research, pp.  115-132. Key, K.G.,  1997, “Political Cost Incentives for Earnings Management in The Cables Television  Industry”,  Journal  of Accounting  &  Economics  (23)  3,  pp. 309-337
Malmquist,  David  H,  1990,  Efficient Contracting  and The  Choice of Accounting Method in The  Oil  and  Gas  Industry,  Journal  of Accounting and  Eco­ nomics  12:  173-205.
Na’im, Ainun dan Fu’ad Rakhman, 2000, Análisis Hubungan antara Kelengkapan Pengungkapan  Laporan  Keuangan  dengan  Struktur  Modal  dan  Tipe Kepemilikan Perusahaan. JEBI Vol.  15,  No.l:  70-82. Perry,  S.. and T. Williams,  1994,  “Earnings Management Preceding Management Buyout Offers”, Journal of Accounting & Economics  18,  pp.  157-179. Sloan, R.  1993. “Accounting Earnings and Top Executive Compensation”, Journal of Accounting & Economics  16,  pp.  55-100. Subiyantoro,  E. 1996.  Hubungan  antara  kelengkapan  Pengungkapan  Laporan Keuangan dengan Karakteristik Perusahaan Publik di Indonesia. Tesis MSI UGM.
Suripto,  B.  1998.  Pengaruh  Karakteristik  Peusahaan  terhadap  Kelengkapan Pengungkapan Sukarela Perusahaan. Tesis MSI-UGM. Teoh,  Siew  Hong,  Ivo Welch,  and T.J.  Wong,  1998b,  “Manajemen  laba  and The Long  Run  Market  Performance  of Initial  Public  Offerings",  Journal of Finance 53, pp.  56-71.

## Ghofar, Review Hipotesa Biaya Politik dan Biaya Kontrak serta Implikasinya pada
Utama,  Siddharta,  2000,  Teori  dan  Rriset  Akuntansi  Positif:  Suatu  Tinjauan Literatur, JEBI, Vol.  15, No.l: 83-96. Yoon, Soon Suk.  Cash From Operations and Earnings Management. Watts, Ross L. Corporate Financial Statements, A Product of The Market and Po­ litical Process.
Watts, Ross and J. Zimmerman,  1986, Positive Accounting Theory, Prentice-Hall. Zuhroh, D.,  1996, “Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Tindakan Perataan Laba pada  Perusahaan  Go  Public  di  Indonesia”,  Tesis  S2,  Program  Pasca Saijana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
1 ARGHA KARYA PRIMA 0,28 0,31 2 BANK BALI 0,36 0,29 3 B.MASHIL UTAMA 0,40 0,37 4 B.NIAGA 0,36 0,53 5 B.RAMA 0,44 0,17 6 BARITO PACIFIK 0.40 0.30 7 BUNAS FINANCE 0,40 0,32 8 CENTEX 0,20 0,27 9 CIPUraA DEVELOPMENT 0,39 0,40 10 HEXINDO ADIPERKASA 0,27 0,61 11 IGARJAYA 0,20 0,82 12 IKIINDAH KABEL 0,2 0,41 13 INDO-RAMA SYN. 0,39 0,38 14 INDOCITRA FINANCE 0,12 0,77 15 JAYA PARI STEEL 0,24 0,15 16 LIPPO BANK 0,48 0,16 17 MAYORA INDAH 0,28 0,65 18 MIWON INDONESIA 0,44 0,42 19 MULTI BINTANG 0,24 0,75 20 SQUIBB IND. 0,16 0,70 21 TANCHO IND. 0,28 0,39 22 TEXMACO JAYA 0,28 0,80 23 UNGGUL INDAH 0,44 0,45 24 INTAN WIJAYA CHEMICAL 0,20 0,69 25 SONA TOPAS 0,29 0,39 26 PROTEC & GAMBLER 0,20 0,70
Ket:  Data indeks kelengkapan diambil dari Suripto (1998).  Data persentase kepemilikan diambil dari capital market directory.
1 INTER PACIFIC BANK 0 0,4400 2 MAYERTEXIND 0 0,2487 3 BANKDUTA 0 0,2643 4 EKADHARMATAPE 0 0,7280 5 TEMBAGA MULIA 0 0,3590 6 B1I 0 0,5100 7 BUN 0 0,4575 8 BBLDHARMALA 0 0,5103 9 CLIPAN FINANCE 0 0,6000 10 ERAIEX DJAJA 0 0,2500 11 SEPATUBATA 0 0,6500 12 JAYA PARI STEEL 0 0,1553 13 BANKNIAGA 0 0,4171 14 BANK BALI 0 0,2947 15 MERCK IND. 1 0,7000 16 SCHERING-PLOUGH 1 0,5000 17 PRIMA ALLOY 1 0,7000 18 BAYER IND. 1 0,6000 19 GREAT GOLDEN 1 0,8060 20 UNITED TRACTORS 1 0,5311 21 SQUIBB IND. 0,7000 22 ASURANSI DAYIN MITRA 1 0,7392 23 ASURANSI HARAPAN AMAN 1 0,5825 24 MAREIN 1 0,4994 25 ASTRA GRAPHIA 1 0,7909 26 DELTA DJAKARTA 1 0,4900 27 MULTI BINTANG 1 0,7590 28 INTAN WIJAYA 1 0,7516 29 UPPO PACIFIC FINANCE 1 0,4498 30 INDOSPRING 1 0,4740 31 INDOCEMENT 1 0,4240
Ket:  Data Penggolongan status diambil dari Jin (1997),  angka nol menunjukkan perusahaan yang melakukan perataan laba menurut indeks Eckel dan satu untuk perusahaan  yang  tidak  melakukan  perataan  laba.  Data  kepemilikan  tunggal diambil dari capital market directoiy.

## LAMPIRAN III
C o e ffic ie n t s ?
U nstandardized Coefficients
Standardi
zed C oefficien ts
Model B Std.  Error Beta t Sip. 1 (C onstant) diversifikasi .441 .041 -.6 1 3 1  0.8 68 .000 kepemilikan -.2 96 .079 -3 .7 2 4 .001
a.  D e p e n d en t  Variable:  indeks  disclosure
M o del  S u m m a ry
M o d e l R R  S q ua re A d ju ste d R  S q u a re Std.  E rro r of the E stim a te 1 .613 a .376 .349 8 .2 7 6 E -0 2
a.  P red icto rs:  (C onstant), d iv e rsifik a si  k ep e m ilikan
ANOVAb M odel Sum   of S q uares df
M ean S q u a re F Sig. 1 R egression 9.501 E -02 1 9.501  E -02 13.871 ,0 0 1 a Residual .158 23 6 .8 4 9 E -0 3 Total .253 24
a-  Predictors:  (Constant),  diversifikasi  kepemilikan
b.  D e p e n d e n t V ariable:  indeks  disclosure Ranks status N Mean Rank Sum of Ranks smoothing smoothing 14 10.68 149.50 nonsmoothing 17 20.38 346.50 Total 31 Test  S ta tistic s b smooth inq
M an n -W h itn ey
U
W ilcoxon  W Z Asym p.  Sig. (2-tailed) Exact Sig. [2* (1 - tai led Sig.)]
4 4 .5 0 0 1 4 9 .5 0 0 -2 .9 5 9 .003
,00 2a
a.  Not  corrected  for
ties.
b. g rouping  Variable:
status
83