Volume 2, Nomor 1, Januari 2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

## PEMBUNUHAN BERENCANA ANTASARI AZHAR KEPADA NASRUDIN ZULKARNAIN
Fajri Setiyo Hadi dan Rizky Nur Fajar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Indonesia E-mail: fajrihadi7@gmail.com dan rizkynurfajar69@gmail.com
Diterima:
25 Desember 2021 Direvisi: 09 Januari 2022 Disetujui: 15 Januari 2022

## Abstrak
Latar  Belakang  : Tindak  pidana  pembunuhan  berencana merupakan  tindak  pidana  pembunuhan  yang  didahului  oleh rencana pembunuhan terlebih dahulu. Namun, pengertian dan syarat  unsur  berencana  dalam  tindak  pidana  pembunuhan berencana  tidak  dirumuskan  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP). Tujuan  : Keadaan  demikian menjadikan pengertian dan syarat unsur  berencana mengalami dinamika. Pada konteks ini, dibutuhkan kepekaan hakim dalam menganalisis, mempertimbangkan, dan memutus  perkara  tindak  pidana  pembunuhan  berencana, sebagaimana  dalam  Putusan  Nomor  201/  Pid.B  /2011  /  PN. Mrs.  Apakah  pertimbangan  hakim  yang  menyatakan terdakwa  melakukan  tindak  pidana  pembunuhan  berencana karena telah mempersiapkan diri dan pisau untuk membunuh “korban”  telah  tepat,  meskipun  yang  dibunuh  adalah  orang lain. Metode  : Metode  yang  digunakan  untuk  menganalisis putusan  tersebut  adalah  yuridis  normatif  dengan  dua pendekatan,  yakni  pendekatan  perundang-undangan  (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil  : Hakim  menggunakan  istilah  persiapan  dalam mempertimbangkan  unsur  rencana  kurang  tepat.  Demikian juga pertimbangan unsur berencana yang hanya berfokus pada syarat  adanya  pemutusan  kehendak  dengan  tenang,  dan adanya  jarak  waktu  tertentu  adalah  kurang  lengkap.
Seharusnya  dilengkapi  dengan  pelaksanaan  rencana  dengan tenang. Kesimpulan : Berdasarkan penjelasan dan argumentasi  tersebut  di  atas,  Pemerintah  memohon  kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan  memutus  permohonan pengujian (constitutional review) ketentuan Pasal 268 ayat (3) UU KUHAP terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan  putusan  yang  bijaksana  dan  seadil-adilnya  (ex aequo et bono).
Kata kunci: Pembunuhan berencana, pidana, komisi pemberantasan korupsi, bebas bersyarat

## Abstract
Background : The crime of premeditated murder is a crime of murder  preceded  by  a  premeditated  murder.  However,  the definition and requirements of the element of planning in the crime  of  premeditated  murder  are  not  formulated  in  the Criminal  Code  (KUHP). Purpose  : This situation  makes  the understanding  and  requirements  for  planning  elements
experience  dynamics.  In  this  context,  judges'  sensitivity  is needed  in  analyzing,  considering,  and  deciding  cases  of premeditated  murder,  as  stated  in  Decision  Number 201/Pid.B/2011/PN. Mrs. Was the judge's consideration that the  defendant  committed  the  crime  of  premeditated  murder because  he  had  prepared  himself  and  the  knife  to  kill  the "victim"  was  correct,  even  though  it  was  someone  else  who was killed. Method: The method used to analyze the decision is  normative  juridical  with  two  approaches,  namely  the statutory  approach  and  the  conceptual  approach.  Results  :
The  judge  used  the  term  preparation  in  considering  the elements of the plan that were not appropriate. Likewise, the consideration of planning elements which only focuses on the condition that there  is a  calm severance of the  will, and  the existence of a certain time interval is incomplete. It should be complemented by the quiet execution of the plan. Conclusion : Based  on  the  explanations  and  arguments  above,  the Government requests that the Chair/Massile of Judges of the Constitutional  Court  who  examines  and  decides  on  the application  for  a  constitutional  review  of  the  provisions  of Article  268  paragraph  (3)  of  the  Criminal  Procedure  Code against  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia, can give a decision the wise and fair (ex aequo et bono).
Keywords: Premeditated murder, criminal, Corruption Eradication Commission, parole

## Pendahuluan
Indonesia  memiliki  jumlah  penduduk  yang  sangat  padat  ditambah  dengan  jumlah pengangguran  yang  sangat  banyak,  sulitnya  mencari  pekerjaan  serta  persaingan  yang sangat  ketat  merupakan  suatu  kombinasi  yang  tepat  dalam  menciptakan  kondisi  yang memunculkan  potensi  kejahatan  yang  kemudian  akan  menjadi  tindak  kejahatan  atau kriminalitas  (Maramis,  2015).  Dengan  munculnya  kriminalitas  maka  bertambahlah masalah  yang  harus  dihadapi.  Kriminalitas  adalah  tindakan  melawan  hukum  yang nampaknya di masyarakat kita sekarang ini sudah menjadi suatu hal yang tidak ditabukan lagi  dan  biasa,  hal  ini  dapat  kita  lihat  dengan  makin  banyaknya  berita-berita  tentang kriminalitas  di  berbagai  media,  bahkan  sampai  membuat  media-media  tersebut memberikan tempat tersendiri terhadap berita berita tentang kriminalitas (Lubis, 2018).
Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk atau kualifikasi (penamaan), di antaranya adalah tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana (Iriyanto,  2021).  Tindak  pidana  pembunuhan  diatur  dalam  Pasal  338  KUHP,  yaitu:  “ Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana  penjara  paling  lama  lima  belas  tahun”.  Sedangkan  tindak  pidana  pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yaitu: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.
Sebagai  contoh  kasus  pembunuhan  Nasrudin  Zulkarnaen,  Direktur  PT.  Putra Rajawali Banjaran yang melibatkan Antasari Azhar, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK)  sebagai  tersangkanya.  Sementara  itu,  pemicu  awalnya  adalah  hubungan khusus Antasari Azhar dengan sang caddy. Rani Juliani, yang dinikahi siri oleh Nasrudin diantaranya  ada  yang  sanksi  kasus  ini  murni  kriminal  karena  kejadiannya  bersamaan dengan upaya DPR untuk mengurangi kewenangan KPK. Selain itu, rivalitas antara KPK dan Kejaksaan Agung juga membuat asumsi kepada masyarakat dan mencurigai ada apa di balik kasus ini.
Kasus  mantan  Ketua  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Antasari  Azhar,  dalam pembunuhan Nasrudin merupakan salah satu contoh betapa perbuatan kejahatan-kejahatan pembunuhan  Nasrudin  dapat  dibungkus  seolah-olah  upaya  penegakan  hukum  sedang dilakukan. Ada tim khusus dibentuk untuk menangani Nasrudin dengan dalih kepentingan negara.  Bahkan,  para  tersangka  eksekutor  pembunuhan  Nasrudin  diberi  tahu  sedang bertugas  demi  kepentingan  negara.  Kasus  pidana  yang  melibatkan  mantan  Ketua  KPK Antasari  Azhar  terus  menjadi  topik  pembicaraan  paling  hangat  pada  saat  itu  di  media massa. Tidak tanggung-tanggung, walaupun diliputi perasaan setengah tidak percaya, kali ini  aparat  kepolisian  membidiknya  sebagai  dalang  atau  aktor  intelektual  pembunuhan berencana terhadap Nasrudin Zulkarnaen. Motif peristiwa pembunuhan itu diduga terkait dengan  kisah  asmara  terlarang  Antasari  Azhar  dengan  kekasih  korban.  Rekaman  berisi adegan cinta terlarang ini kabarnya dijadikan sebagai senjata oleh korban untuk memeras, memperalat,  maupun  mengancam  Antasari  Azhar  apabila  tidak  menuruti  kemauannya. Antasari  Azhar  yang  geram,  mengirimkan  sms  berisi  ancaman  pembunuhan,  untuk merealisasikan  ancaman  itu  dibujuklah  Sigid  Haryo  Wibisono  (SHW)  dan  Kombes Wiliardi Wizar (WW). Sebagai eksekutor di lapangan, Edo menunjuk Heri dan Danial.
Kini, tindak pidana itu masih terus disidik kepolisian KUHP memberikan setidak- tidaknya ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana mati bagi pelaku pembunuhan berencana. Antasari Azhar, seorang mantan ketua KPK divonis selama 18 tahun lantaran terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap bos PT. Putra  Rajawali  Banjaran,  Nasrudin  Zulkarnain  pada  14  Maret  2009.  Kasus  ini  sempat menimbulkan kehebohan karena Antasari adalah pimpinan lembaga yang sedang dinanti- nantikan kinerjanya, dan ada pula dugaan rekayasa kasus untuk menjegal karier Antasari. Ini terjadi karena memang saat menjabat ketua KPK, Antasari dikenal cukup berani untuk menindak  siapapun  termasuk  saat  berupaya  membongkar  skandal  di  balik  kasus  Bank Century dan IT KPU yang tendernya dimenangkan oleh perusahaan milik Hartati Murdaya. Kasus ini bahkan dibukukan dalam Konspirasi Antasari, Tim MedPress, 2012.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun  2010  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2002  Tentang Grasi,  dijelaskan  bahwa  Grasi  adalah  pengampunan  berupa  perubahan,  peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.  Grasi  dapat  dilakukan  terhadap  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan kualifikasi putusan pemidanaan pidana mati, pidana penjara seumur  hidup,  atau  pidana  penjara  paling  rendah  dua  tahun.  Permohonan  grasi  tidak menunda  pelaksanaan  putusan  pemidanaan  bagi  terpidana,  kecuali  dalam  hal  putusan pidana mati. Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana  setelah  mendapat  pertimbangan  dari  Mahkamah  Agung.  Pemberian  grasi  oleh Presiden dapat berupa peringanan atau perubahan jenis pidana, pengurangan jumlah pidana atau penghapusan pelaksanaan pidana.

## Metode Penelitian
Penelitian-penelitian  Yuridis  Normatif  adalah  Metode  penelitian  hukum  yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Soerdjono dan Sri,  1994,  Roni,  1994,  Amirudin  dan  Zainal,  2004  Penelitian  ini  merupakan  Penelitian Yuridis  Normatif  tentang  persoalan-persoalan  yang  menyangkut  tentang  sinkronisasi Peraturan  Daerah  dengan  hak  asasi  manusia.  Metode  analisis  data  dilakukan  dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tertier,  baik  berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan  analisis  yuridis  normatif  terhadap  sinkronisasi  Perda  dengan  hak  asasi  manusia. Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan  menggambarkan  suatu  kebijakan  yang  terkait  dengan  sinkronisasi  Peraturan Daerah  (Perda)  dengan  hak  asasi  manusia  yang  menghubungkan  untuk  memperbaiki kinerja  sistem  hukum  di  Indonesia  dan  selanjutnya  dilakukan  pengkajian  apakah aplikasinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatifnya (Siregar, 2016).
Untuk  akhir  ini  mengangkat  permasalahan  terkait  adanya  upaya  Antasari  Azhar untuk mengajukan pengujian materil terhadap Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8  Tahun  1981,  yang  mana  kemudian  melalui  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 34/PUU-XII/2013,  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  bahwa  terhadap  pasal tersebut  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat,  sehingga  berdampak  pada  tidak terdapatnya  pembatasan  terhadap  upaya  hukum  peninjauan  kembali.  Permasalahan  yang muncul  akibat  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  kemudian  adalah  mengenai  tuntutan mekanisme  pembatasan  peninjauan  kembali,  agar  terwujudnya  suatu  peradilan  yang menjungjung  tinggi  nilai  keadian  dan  kepastian.  Permasalahan  kedua  yang  mengemuka adalah  dampak  bagi  Antasari  Azhar  untuk  dapat  mengajukan  peninjauan  kembali  untuk kedua  kalinya  paska  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  34/PUU-XII/2013.  Metode yang digunakan dalam menganalisa dan meneliti studi kasus ini adalah melalui penelitian yuridis normatif dengan data utama berupa data sekunder berupa studi kepustakaan. Disatu sisi, penelitian dilakukan pula dengan metode wawancara untuk memperoleh data primer dan  selanjutnya  dianalisis  dengan  metode  yuridis  kualitatif.  Hasil  penelitian  diperoleh dalam  penyusunan  studi  kasus  ini  menunjukan  bahwa  pembatasan  peninjauan  kembali dapat  dilakukan  dengan  meninjau  dari  alasan  materil  peninjauan  kembali,  yaitu  bahwa syarat materil yang diajukan untuk kedua kalinya harus memiliki perbedaan dengan syarat materil  pada  peninjauan  kembali  yang  kedua,  sehingga  pada  akhirnya  upaya  peninjauan kembali yang kedua akan dilakukan secara selektif dan peninjauan kembali akan terbatasi secara sendirinya. Pada akhirnya, peninjauan kembali secara ideal hanya dapat dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya, dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap upaya hukum yang dilakukan oleh Antasari Azhar adalah dimungkinkannya Antasari Azhar untuk dapat mengajukan peninjauan kembali kedua kalinya namun dengan syarat bahwa Antasari Azhar  harus  memenuhi  syarat  formil  sebagaimana  peninjauan  kembali  yang  pertama namun harus mengajukan syarat materil peninjauan kembali yang berbeda dari sebelumnya .

## Hasil dan Pembahasan
Terpidana  kasus  pembunuhan  Antasari  Azhar  akan  bebas  bersyarat,  Kamis (10/11/2016).  Mantan  Ketua  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  itu  akan  bebas  dari  Lapas Tangerang  setelah menjalani dua pertiga masa pidana. Pada  tahun 2009, Antasari  Azhar divonis  18  tahun  penjara  atas  pembunuhan  bos  PT.  Putra  Rajawali  Bantaran,  Nasrudin
Zulkarnain.   Mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, hingga peninjauan kembali, Antasari dinyatakan bersalah. Berikut perjalanan kasus Antasari :
1. 14  Maret  2009,  Direktur  Putra  Rajawali  Banjaran  Nasrudin  Zulkarnaen  tewas ditembak di dalam mobil sedan dengan nomor polisi B 191 E seusai bermain golf di Padang Golf Modernland, Tanggerang.
2. 4 Mei 2009, Antasari ditetapkan tersangka oleh polisi setelah penyidik memeriksa para  tersangka.  Penetapan  tersangka  Antasari  disampaikan  Kapolda  Metro  Jaya yang  saat  itu  dijabat  Irjen  Pol  Wahyono.  Menurut  polisi,  pembunuhan  Nasrudin bermula  dari  terkuaknya  pertemuan  antara  Antasari  dan  seorang  caddy  golf bernama Rani Juliani di Kamar 803 Hotel Grand Mahakam, Jakarta Selatan.
Pembunuhan Nasrudin Nasrudin ditembak di kepala usai bermain golf di Tangerang, Banten,  pada  14  Maret  2009.  Ketika  mobil  yang  ia  tumpangi  bergerak  lambat  di  tepian danau  di  dekat  lapangan  golf,  tiba-tiba  dua  pria  dengan  sepeda  motor  muncul  dari  arah belakang kiri mobil. Salah satu pria kemudian mengeluarkan senjarta api laras pendek dan menambak  Nasrudin  sebanyak  dua  kali.  Peluru  bersarang  di  pelipis  kiri  korban.  Sempat kritis, Nasrudin yang dilarikan ke Rumah Sakit Mayapada kemudian mengembuskan nafas terakhirnya pada Minggu (15/3/2009).
Para tersangka itu antara lain Daniel (D) sang eksekutor, Edo (E) sebagai pemberi order,  Henrikus  Kia  Walen  (H)  sebagai  penerima  order,  Heri  Santoso  (HS)  sebagai pengendara  motor,  A  dan  C  sebagai  pemantau  lapangan  saat  eksekusi,  AM  sebagai pemantau  kebiasaan  korban,  Wiliardi  Wizard  (WW)  dan  Jerry  Kusuma  (JK)  sebagai penghubung, dan Sigid Haryo Wibisono (SHW) sebagai penyandang dana. Antasari pun dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Pada 19 Januari 2010,  Antasari  dituntut  hukuman  mati  oleh  jaksa  penuntut  umum  yang  dipimpin  Cirus Sinaga. Majelis Hakim PN Jaksel yang dipimpin Herry Swantoro pada akhirnya memvonis Antasari dengan hukuman penjara selama 18 tahun pada Januari 2010.
Pada tanggal 16 November 2016, Antasari mendapatkan pembebasan bersyarat. Saat itu ia sudah menjalani hukuman badan secara keseluruhan  selama tujuh tahun dan  enam bulan,  sementara  remisi  yang  ia  dapatkan  setiap  tahun  total  berjumlah  empat  tahun  dan enam bulan. Dengan penghitungan seperti itu, ia sudah menjalani hukuman 12 tahun, yang sudah  dua  pertiga  dari  vonisnya,  18  tahun.Pembebasan  bersyarat  hanya  bisa  diberikan apabila seorang terpidana sudah menjalani hukuman sebanyak dua pertiga dari vonisnya. Saat  pembebasan  bersyarat  itu  Antasari  sempat  menyatakan  tidak  akan  membongkar 'rekayasa' kasus pembunuhan yang membuatnya divonis penjara 18 tahun. (bbc) Antasari terus mengajukan berbagai upaya hukum demi dibebaskan meski banding, kasasi, hingga peninjauan kembali (PK) telah ditolak. Pada Selasa (28/4/2015), tim kuasa hukum Antasari mengajukan permohonan  grasi ke Presiden Joko Widodo. Upaya tersebut didukung oleh keluarga  Nasrudin.  Akhirnya,  Antasari,  diputuskan  bebas  bersyarat  pada  10  November 2016  setelah  melewati  dua  pertiga  masa  pidana.  Dia  bebas  murni  pada  2017  setelah Presiden Joko Widodo mengabulkan permohonan grasinya.

## Putusan  Nomor
21/PUU-XI/2013  Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia.  (putusan mk)
1.1. Yang  mengadili  perkara  konstitusi  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir,  menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara  Pidana  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, yang diajukan oleh:
1.2. Nama : Andi Syamsuddin Iskandar, S.H. Tempat tanggal lahir : Makassar, 28 Agustus 1969 Pekerjaan : Wiraswasta Warga Negara : Indonesia Alamat : Taman Villa Madani Blok B  14  RT.06/RW.14,  Kelurahan  Gunung  Sari,  Kecamatan  Rappocini,  Makassar  Sebagai Pemohon I; Nama : Andi Nani Andriani, S.Pd Tempat tanggal lahir : Pali, 22 Desember 1974 Pekerjaan : Swasta Warga Negara : Indonesia Alamat : Komplek Tabaria Jalan Daeng Tata I Blok A3 Nomor 12 Makassar Sebagai Pemohon II, Nama : Boyamin Tempat tanggal lahir : Ponorogo, 20 Juli 1968 Pekerjaan : Swasta Warga Negara  :  Indonesia 2 Alamat : Jalan Jamsaren Nomor 60 Serengan, Surakarta Sebagai Pemohon III.

## 2. Duduk Perkara
2.1 Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal  1  Februari  2013  yang  diterima  di  Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 1 Februari 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 61/PAN.MK/2013 dan diregistrasi dengan Nomor  21/PUU-XI/2013  pada  tanggal  11  Februari  2013,  yang  telah  diperbaiki  dengan permohonan  bertanggal  20  Maret  2013  dan  diterima  di  Kepaniteraan  Mahkamah  pada tanggal 20 Maret 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## I. Pokok Perkara
Para  Pemohon  mengajukan  permohonan  pengujian  materiil  terhadap  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur upaya hukum Peninjauan Kembali hanya oleh terpidana atau ahli warisnya dan Peninjauan Kembali (PK) hanya diajukan 1 (satu) kali terhadap UUD 1945 (Setiap orang berhak memperoleh manfaat dari  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dalam  rangka  memajukan  dirinya  dalam memperjuangkan  haknya  secara  kolektif  untuk  membangun  masyarakat,  bangsa  dan negaranya)  .  Sehingga  dengan  uji  materi  ini  akan  diperoleh  upaya  hukum  Peninjauan Kembali  (PK)  dalam  perkara  pidana  dapat  diajukan  korban  atau  ahli  warisnya  dan Peninjauan Kembali dapat diajukan lebih dari sekali.

## II. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (bukti P.3) terhadap UUD 1945 adalah :
1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh  Undang-Undang  Dasar,  memutus pembubaran  partai  politik,  dan  memutus  perselisihan  tentang  hasil  pemilihan umum”.
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi “menguji  Undang-Undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945”.
3. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan,  yang  pada  intinya  menyebutkan  secara  hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945
Volume 2, Nomor 1, Januari 2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
(constitutie  is  de  hoogste  wet).  Jika  terdapat  ketentuan  dalam  Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945 maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi benwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang- Undang dalam perkara ini.
III. Kedudukan Pemohon (Legal Standing) Dan Kerugian Pemohon (Legal Standing)
1. Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8  Tahun  2011  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003 tentang  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan,  pemohon  adalah  pihak  yang menganggap  hak  dan/atau  kewenangan  konstitusionalnya  diinginkan  oleh berlakunya  Undang-Undang,  yaitu:  a.  Perorangan  warga  negara  Indonesia;  b. Kesatuan  masyarakat  hukum  adat  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara, yang telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 1  angka  12, Pasal  263  ayat  (1)  dan  Pasal  268  ayat  (3)  UndangUndang  Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Agar  seseorang  atau  suatu  pihak  dapat  diterima  sebagai  Pemohon  dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah :
a. Menjelaskan  kualifikasinya  dalam  permohonannya  yaitu  apakah  sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, 5 badan hukum atau  lembaga negara.
b. Kerugian  hak  dan/atau  kewenangan  konstitusionalnya,  dalam  kualifikasi sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  (a)  sebagai  akibat  diberlakukannya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
3. Atas  dasar  ketentuan  tersebut  pemohon  perlu  terlebih  dahulu  menjelaskan kualifikasinya.Hak Konstitusi yang ada pada pemohon, beserta kerugian spesifik yaitu :
a. Bahwa  para  pemohon  adalah  perorangan  warga  negara  Indonesia  yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya dalam hal ini Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 268 ayat (3) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
b. Bahwa pemohon I dan pemohon II (vide bukti P.14) adalah adik kandung dari Alm. Andi Nasrudin Zulkarnaen yang menjadi korban pembunuhan di sekitar lapangan  golf  Modernland  Tangerang  dimana  proses  hukum  pidana  telah menyeret  Antasari  Azharsebagai  pelaku  yang  terlibat  pembunuhan,  namun pemohon I tidak percaya dengan alasan penanganan perkara penuh rekayasa dan  konspirasi  tingkat  tinggi  sehingga  selalu  berupaya  mencari  keadilan termasuk mengajukan pengujian Undang-Undang perkara a quo.
c. Bahwa pemohon III adalah salah satu Anggota Tim Advokasi keluarga Alm. Andi  Nasrudin  Zulkarnaen  yang  sejak  awal  sampai  dengan  sekarang  selalu mendampingi Keluarga Alm. Andi Nasrudin Zulkarnaen dalam upaya mencari keadilan.
4. Bahwa  para  pemohon  berkehendak  untuk  membantu  penegakan  hukum  dalam rangka mencari pelaku sesungguhnya yang telah membunuh Alm. Andi Nasrudin
Zulkarnaen  dan  membantu  Antasari  Azhar  mendapatkan  keadilan  yang sesungguhnya.
5. Bahwa Antasari Azhar telah melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) berdasar  alasan  dan  bukti  yang  cukup  kuat  serta  didukung  oleh  sebagian  besar tokoh dan masyarakat Indonesia namun tetap ditolak oleh MA.
6. Bahwa  Antasari  Azhar  telah  melakukan  upaya  membongkar  rekayasa  teknologi dengan melaporkan keberadaan SMS gelap dan misterius kepada Mabes Polri dan diberi janji laporan ini akan ditindaklanjuti, namun sampai saat ini laporan dan janji tersebut tidak terealisasi (pemberitaan media telah menjadi bukti umum).
7. Bahwa  Antasari  Azhar  telah  melaporkan  dugaan  rekayasa  dan  konspirasi  kasus yang  menimpa  dirinya  kepada  Komisi  Yudisial  dimana  KY  telah  menemukan kejanggalan  dan  pelanggaran  etik  hakim  serta  membuat  rekomendasi  sanksi kepada  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  namun  Mahkamah  Agung mengabaikannya (pemberitaan media massa telah menjadi bukti umum).
8. Bahwa  terhadap  sikap  MA  yang  mengabaikan  rekomendasi  KY  telah  mendapat kecaman  dan  kritikan  dari  berbagai  pihak  termasuk  mantan  Ketua  MK  Jimly Asshiddiqie (pemberitaan media masa telah menjadi bukti umum).
9. Bahwa segala upaya yang ditempuh Antasari Azhar untuk melakukan pembelaan diri  belum  memperoleh  hasil,  maka  menjadi  hak  dan  kewajiban  para  pemohon untuk mengajukan Pengujian Undang-Undang dalam perkara.
10. Bahwa  perkara  Antasari  Azhar  belum  memanfaatkan  secara  maksimal  ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya tes DNA, ilmu balistik dan tes kebohongan sehingga memungkinkan ditemukan kebenaran apabila betul-betul memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di waktu yang akan datang.
11. Bahwa setiap kejahatan akan memberikan pintu kebenarannya secara tidak terduga misalnya  pelaku  pembunuh  yang  sebenarnya  akan  memberikan  pengakuan dikemudian hari sebagai bentuk penyesalan dan penebusan dosa, sehingga hukum harus tetap memberikan pintunya untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan.

## Kerugian Pemohon
1. Bahwa  proses  persidangan  atas  terbunuhnya  Alm.  Andi  Nasrudin  Zulkarnaen belum  sepenuhnya  memanfaatkan  ilmu  pengetahuan  dan  tekhnologi  terkait keberadaan  SMS  ancaman  pembunuhan,  ilmu  balistik  peluru  dan  senjata  tajam yang digunakan untuk menembak dan keberadaan barang bukti yang mengandung darah  korban.  Proses  persidangan  yang  belum  maksimal  memanfaatkan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  menjadikan  keraguan  terhadap  keterlibatan  Antasari Azhar,  sehingga  keadilan  bagi  korban  dan  keluarganya  termasuk  para  pemohon belum terpenuhi.
2. Bahwa rasa keadilan telah tereliminir oleh ketentuan yang membatasi pengajuan Peninjauan  Kembali  untuk  kedua  kalinya  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan Undang-Undang  yang  dimohonkan  untuk  diuji  sehingga  pemohon  tidak  dapat memperjuangkan  hak  keadilan  di  depan  hukum  sebagai  warga  negara  Indonesia (vide Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945).

## IV. Tidak Nebis In Idem
1. Bahwa Bahwa Pengujian Undang Undang ini berbeda dengan Putusan MK Nomor 16/PUU-VIII/2010  dan  Nomor  64/PUU-VIII/2010  dimana  pengujian  Judicial
Review ditolak karena tidak mendasarkan batu uji Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, dimana materi pokoknya berupa pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi  untuk  mencari  dan  mendapatkan  keadilan.  Permohonan  yang  diajukan ini mendalilkan pada batu uji Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, sehingga tidak nebis in idem.
2. Bahwa Pengujian ini bersifat konstitusional bersyarat, berbeda dengan pengujian sebelumnya yang meminta pasal yang diuji bertentangan sepenuhnya dengan UUD 1945  sehingga  pengajuan  PUU  sebelumnya  adalah  pasal-pasal  yang  diuji sepenuhnya tidak mengikat tanpa syarat apapun.
3. Bahwa  Pengujian  Undang  Undang  ini  berbeda  dengan  Putusan  MK  Nomor 16/PUU-Vlll/2010  dan  Nomor  64/PUU-VIII/2010  dimana  pengujian  Judicial Review ditolak karena bersifat umum karena juga menguji UU Mahkamah Agung dan  UU  Kekuasaan  Kehakiman  yang  didalamnya  termasuk  Peninjauan  Kembali (PK)  terhadap  perkara  perdata.  Judicial  review  yang  diajukan  dalam  perkara  ini khusus  terhadap  UU  8/1981  KUHAP  yang  menganut  pembuktian  materiil sehingga  untuk  mendapatkkan  kebenaran  berdasarkan  novum  tidak  boleh  hanya dibatasi satu kali pengajuannya. Peninjauan Kembali yang diatur dalam KUHAP bersifat lex spesialis terhadap Peninjauan Kembali yang diatur UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman.

## V. Norma-Norma Yang Diajukan Untuk Diuji
1. Norma Materiil
a. Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) berbunyi; “Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum,  terpidana  atau  ahli  warisnya  dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”.
b. Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3209)  berbunyi;  “Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja”.

## 2. Norma Undang Undang Dasar 1945 Yang Menjadi Penguji, Yaitu
a. Pasal  1  ayat  (3)  berbunyi  “Negara  Indonesia  adalah  Negara  Hukum”;  Prinsip negara  hukum  adalah  semua  berdasar  hukum.  hukum  untuk  mencapai  keadilan, sehingga semua proses hukum adalah terciptanya keadilan di masyarakat. Apabila dihadapkan pilihan Keadilan dan Kepastian Hukum maka Keadilan haruslah yang dipilih dan diutamakan. Dengan demikian upaya Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara  pidana  tidak  dapat  dibatasi  hanya  sekali  saja  dalam  rangka  mencari keadilan hakiki bagi nasib seseorang untuk terhindar dari hukuman sanksi pidana penjara  atau  hukuman  mati  apabila  berdasar  pembuktian  materiil  diketahui kemudian hak tidak bersalah. Demikian juga keadilan dan kebenaran tidak hanya semata-mata milik pihak yang disangka pelaku kejahatan apabila prosesnya tidak benar, namun juga milik korban kejahatan untuk mendapatkan keadilan apabila
prosesnya  tidak  benar  untuk  memperjuangkan  keadilan  dengan  cara  diberi  hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK).
b. Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) berbunyi;
1. Setiap  orang  berhak  mengembangkan  diri  melalui  pemenuhan  kebutuhan dasamya,  berhak  mendapat  pendidikan  dan  memperoleh  manfaat  dari  ilmu pengetahuan  dan  tekhnologi,  seni  dan  budaya  demi  meningkatkan  kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
2. Setiap orang beriiak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
c. Pasal  28D  ayat  (1)  berbunyi,  “Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil seria periakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28D ayat (1) jelas menyatakan kepastian hukum yang adil sehingga kepastian hukum tanpa keadilan maka akan mencederai perlindungan, pemberian jaminan  dan  pengakuan  perlakuan  yang  sama  di  hadapan  hukum.  Hukum  yang hanya mengejar kepastian akan menjadi sia-sia apabila tidak memberikan keadilan, hukum  menjadi  tidak  berguna  dan  tidak  memberikan  sumbangan  apa-apa  bagi kesejahteraan  umat  manusia.  Dengan  demikian  Peninjauan  Kembali  (PK)  dalam perkara  pidana  apabila  dibatasi  hanya  boleh  sekali  saja  jelas-jelas  bertentangan dengan konstitusi. Demikian juga keadilan dan kebenaran tidak hanya semata-mata milik pihak yang disangka pelaku kejahatan apabila prosesnya tidak benar, namun juga milik korban kejahatan untuk mendapatkan keadilan apabila prosesnya tidak benar untuk memperjuangkan keadilan dengan cara diberi hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta periakuan yang sama di hadapan hukum.
2.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17, bukti P-25 sampai dengan bukti P-30 sebagai berikut:
1. Bukti P-1 :  Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Andi  Syamsuddin Iskandar.
2. Bukti P-2
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Boyamin.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
4. Bukti P-4 : Fotokopi berita di Suara Merdeka.Com, tanggal 30 Januari 2013 dengan judul “Polisi Kaji Motif Lain”.
5. Bukti P-5 :  Fotokopi  berita  vivalog  dengan  judul  “Keterkaitan  Kapolri Dalam Kasus Antasari.
6. Bukti P-6 : Fotokopi berita bisnis-jabar.com tanggal 31 Januari 2013 dengan judul “Adik Korban: Otak pembunuhan Nasruddin bukan Antasari”.
7. Bukti P-7 :Fotokopi  berita  VIVAnew  dengan  judul  “Adik  Nasrudin  Minta Antasari Dibebaskan.
8. Bukti P-8 :  Fotokopi  berita  detiknews  dengan  judul  “Inilah  Alasan  MA Menolak PK Antasari Azhar.
9. Bukti P-9
: Fotokopi berita okezonenews dengan judul “3 Hal yang Menolak PK Antasari Tetap Ditolak.
10. Bukti P-10 : Fotokopi tulisan blog Fath 102 dengan judul “Aneh, Ajaib bin Ngawur Rekayasa Kasus Antasari Ashar.
11. Bukti P-11 :  Fotokopi  berita  metronew  dengan  judul  “Banding  Diterima, Husni Mubarak Lakoni Sidang Ulang.
12. Bukti P-12 :  Fotokopi  berita  republika  online  dengan  judul  “Persidangan Husni Mibarak akan Diulang, Kenapa.
13. Bukti P-13 : Buku Novel Karya John Grisham “The Innocent Men.
14. Bukti P-14
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Nani Andriani, S.Pd.
15. Bukti P-15 : Fotokopi kutipan buku karya Robert Harris “IMPERIUM sebuah Novel.
16. Bukti P-16
:  Fotokopi  kutipan  buku  karya  M.  Yahya  Harahap  “ PEMBAHASAN  34  PERMASALAHAN  DAN  PENERAPAN  KUHAP Pemeriksaan Sidang Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.
17. Bukti P-17 :  Fotokopi  kutipan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan Nomor 1529/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 11 Februari 2013.
18. Bukti P-25 :  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  16/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Desember 2010.
19. Bukti P-26 :  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  64/PUU-VIII/2010, tanggal 28 Februari 2011. 20. Bukti 27 :  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  1980  tentang
Peninjauan  Kembali  Yang  Telah  Memperoleh  Kekuatan  Hukum  Yang  Tetap, tanggal 1 Desember 1980.
21. Bukti P-28
: Artikel Miftakhulhuda “Sengkon & Karta, Selanjutnya Apa ?
22. Bukti P-29
:  Rahmad  Gunarto,  “Kumpulan  Peradilan  Sesat  Yang  Pernah Terjadi” Minggu 11 Juli 2010.
23. Bukti P-30 :  Berita  DetikNews  “PK  Dikabulkan,  Jonny  Abba  Tak  Terlibat Penyelundupan 30 Kontainer BB, Senin 17 Janurai 2012.
2.3 Menimbang  bahwa  terhadap  permohonan  Pemohon  tersebut,  Dewan  Perwakilan Rakyat pada sidang tanggal 15 Mei 2013 menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis tanpa tanggal bulan Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 5 Juli 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

## I. Kedudukan Hukum (Legal Standing)
Terhadap  kedudukan  hukum  (legal  standing)  para  pemohon,  DPR  menyerahkan sepenuhnya  kepada  Ketua/Majelis  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  yang  mulya  untuk mempertimbangkan  dan  menilai  apakah  Pemohon  memiliki  kedudukan  hukum  (legal standing)  atau  tidak  sebagaimana  yang  diatur  oleh  Pasal  51  ayat  (1)  Undang-Undang tentang  Mahkamah  Konstitusi  dan  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

## II. Pengujian KUHAP, UU Mahkamah Agung dan UU Kekuasaan Kehakiman
A. Terhadap  Pengujian  ketentuan  Pasal  263  ayat  (1)  Hukum  Acara  Pidana  pada Perkara Nomor 21/PUU-XI/2013, DPR memberikan penjelasan sebagai berikut:
1. Bahwa  dalam  criminal  justice  system  Kedudukan  korban  diwakili  oleh negara  yaitu  Jaksa  Penuntut  Umum  yang  mendakwa  seseorang  atas perbuatan  pidana  yang  dilakukannya  dalam  proses  persidangan pengadilan.
2. Bahwa  dalam  sistem  penegakan  hukum  pidana  yang  berlaku,  tidak dimungkinkan pihak korban kejahatan dapat memiliki (kedudukan hukum) legal standing di pengadilan seperti halnya dalam perkara perdata atau tata usaha  negara.  Namun  demikian  untuk  kepentingan  rasa  keadilan  pihak korban  kejahatan  sebagai  bagian  dari  masyarakat  di  wakili  oleh  Negara yang  dilaksanakan  oleh  penyidik  (Kepolisian  Republik  Indonesia)  dan penuntut  umum  (Kejaksaan  Republik  Indonesia).  Oleh  karenanya  dalam penegakan  hukum  pidana  bukan  semata-mata  untuk  memberikan perlindungan  terhadap  rasa  keadilan  dan  kepentingan  hukum  korban melainkan  juga  secara  umum  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap rasa  keadilan  dan  perlindungan  hukum  kepada  masyarakat  dari  suatu perbuatan tindak pidana.
3. Bahwa  terkait  dengan  sistem  penegakan  hukum  pidana  yang  berlaku sebagaimana dijelaskan di atas, maka ketentuan Pasal 263 ayat (1) Hukum Acara Pidana telah secara terang dan jelas mengatur bahwa yang memiliki kepentingan  hukum  untuk  mengajukan  peninjauan  kembali  adalah terpidana  dan  ahli  warisnya,  karena  terpidana  atau  ahli  warisnyalah sebagai  pihak  yang  dirugikan  secara  langsung  terhadap  putusan pengadilan.
2.4 Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemerintah pada sidang tanggal 15 Mei 2013 menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis tanpa tanggal bulan Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah 75 tanggal 12 Juni 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

## I. Tentang Pokok Permohonan Para Pemohon
1. Bahwa menurut para pemohon, ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP  yang membatasi permintaan Peninjauan Kembali (PK) atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja  telah  mengabaikan  prinsip  dan  nilai  keadilan  materiil/substansial,  prinsip  negara hukum  yang  menjamin  hak  asasi  warga  negara  untuk  memperjuangkan  keadilan  dan bertolak belakang dengan hukum responsif dan progresif, sehingga pencari keadilan tidak boleh ada pembatasan.
2.  Bahwa  menurut  para  pemohon,  akibat  Pasal  268  ayat  (3)  KUHAP,  jika  suatu  saat terdapat teknologi atau software-software tertentu yang dapat mendeteksi aliran sms yang diterima Aim. Nasrudin Zulkarnaen, yang menurut pemohon I (dan berdasarkan keterangan ahli  pada  persidangan  di  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan)  tidak  terbukti  dikirimkan dengan menggunakan nomor pemohon I, maka pemohon I tetaplah kehilangan kesempatan atau peluang untuk melakukan upaya hukum agar dibebaskan dari hukuman.
3. Bahwa Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara pidana sudah semestinya dapat diajukan lebih dari satu kali dengan ketentuan berdasar alasan bukti baru berdasarkan pemanfaatan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  dapat  dipertanggungjawabkan.  Para  pemohon memohon agar Pasal 268 ayat  (3) KUHAP dinyatakan konstitusional bersyarat sehingga berbunyi “Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja, kecuali terhadap alasan ditemukannya bukti baru berdasarkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diajukan lebih dari sekali”.
Volume 2, Nomor 1, Januari 2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

## II. Penjelasan Pemerintah Atas Permohonan
Pengujian Undang-Undang yang dimohonkan oleh para pemohon bahwa sebelum pemerintah  menguraikan  lebih  lanjut  mengenai  materi  yang  dimohonkan  oleh  para pemohon, pemerintah dapat menyampaikan bahwa terhadap ketentuan Pasal 268 ayat (3) UU  KUHAP  telah  pernah  di  ajukan  pengujiannya  kepada  Mahkamah  Konstitusi  dengan register  perkara  Nomor  16/PUU-VIII/2010  tanggal  15  Desember  2010  yang  amar putusannya  menyatakan  “permohonan  pemohon  tidak  dapat  di  terima”  putusan  tersebut dikutip kembali dalam pertimbangan Mahkamah dalam pengujian kembali ketentuan Pasal 268  ayat  (3)  UU  8/1981  dalam  register  perkara  64/PUU-VIII/2010  tanggal  23  Februari 2011  yang  juga  menyatakan  “permohonan  pemohon  tidak  dapat  di  terima”.  Bahwa terhadap  materi  muatan  ayat,  pasal,  dan/atau  bagian  dalam  Undang-Undang  yang  telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, kecuali dengan alasan lain atau berbeda (vide Pasal 60 UU MK, Pasal 42 Peraturan  Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang). Bahwa walaupun para pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pengujian a quo berbeda dengan putusan-putusan  sebelumnya.  Pemerintah  tidak  melihat  adanya  alasan  lain  atau  berbeda antara  Permohonan  dalam  perkara  Nomor  16/PUU-VIII/2010  dan  64/PUU-VIM/2010 dengan  alasan  yang  diajukan  oleh  para  pemohon  dalam  permohonan  a  quo  yang  pada pokoknya  memohon  agar  Peninjauan  Kembali  (PK)  dapat  diajukan  lebih  dari  sekali. Terlebih pasal-pasal UUD 1945 yang di ajukan sebagai batu uji sama dengan permohonan sebelumnya yaitu; Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2),  dan  Pasal  28I  ayat  (2)  UUD 1945.  Namun  demikian  Pemerintah  sangat  menghargai upaya  (hukum)  yang  dilakukan  oleh  Pemohon,  termasuk  mengajukan  permohonan pengujian  UndangUndang  a  quo,  agar  proses  penegakan  hukum  dapat  berjalan  secara egaliter,  profesional,  transparan,  akuntabel  dan  menjunjung  tinggi  prinsip-prinsip  negara hukum yang berkeadilan (Sutrisno & SH, 2013).

## III. Hasil Sidang
1. 4. Mei 2009, Antasari ditahan di rumah tahanan Narkoba Polda Metro Jaya.
2. 7 Mei 2009, Antasari diberhentikan sementara sebagai pimpinan KPK. Keputusan Presiden  pemberhentian  sementara  Antasari  ditandatangani  Presiden  ketika  itu Susilo Bambang Yudhoyono.
3. 25  Agustus  2009,  perkara  Antasari  dilimpahkan  ke  Kejaksaan  setelah  berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa.
4. 28  September  2009,  kasus  Antasari  dilimpahkan  ke  Pengadilan  Negeri  Jakarta Selatan untuk disidangkan.
5. 8 Oktober 2009, sidang perdana kasus Antasari digelar dengan agenda pembacaan dakwaan.
6. 11  Oktober  2009,  Antasari  diberhentikan  secara  tetap  dari  jabatannya  oleh Presiden.
7. 19 Januari 2010, Antasari dituntut hukuman mati oleh jaksa yang dipimpin Cirus Sinaga. Jaksa menganggap Antasari terbukti terlibat bersama-sama terdakwa lain membunuh Nasrudin.
8. 11 Feb 2010, Antasari divonis 18 tahun penjara oleh majelis hakim yang dipimpin Herry  Swantoro  dengan  anggota Nugroho  Setiadji  dan  Prasetyo  Ibnu  Asmara. Antasari dan jaksa penuntut umum mengajukan banding.
9. 17  Juni  2010,  putusan  banding  Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta  menguatkan putusan  PN  Jakarta  Selatan.  Majelis  hakim  banding  diketuai  Muchtar  Ritonga dengan hakim anggota NY Putu Supadmi dan I Putu Widnya.
10. 21  September  2010,  kasasi  Antasari  dan  JPU  ditolak  Mahkamah  Agung.  Vonis Antasari tetap 18 tahun penjara. Putusan dijatuhkan majelis hakim dengan Ketua Artidjo Alkotsar serta anggota Mugihardjo dan Suryadjaja.
11. 3 Januari 2011, Antasari dipindah dari Rutan Narkoba Polda Metro Jaya ke Lapas Cipinang. Namun, pada hari yang sama, ia dipindahkan ke Lapas Tangerang.
12. 13  Februari  2012,  Mahkamah  Agung  menolak  permohonan  peninjauan  kembali yang diajukan Antasari. Putusan itu diambil majelis hakim dengan Ketua Harifin A  Tumpa  serta  anggota  Djoko  Sarwoko,  Prof  Komariang  E  Sapardjaja,  Imron Anwari, dan M Hatta Ali.
13. 6  Maret  2014,  Mahkamah  Konstitusi  mengabulkan  uji  materi  Pasal  268  ayat  3 KUHAP yang diajukan Antasari. Dengan putusan MK itu, peninjauan kembali bisa dilakukan lebih dari sekali.
14. 14 Agustus 2015, Antasari mulai menjalani asimilasi setelah menjalani setengah masa  pidana.  Antasari  bekerja  di  kantor  notaris  Handoko  Salim  di  Tangerang. Setiap hari kerja, yaitu Senin sampai Jumat, Antasari berangkat ke kantor notaris dari lapas dan mulai kerja pukul 09.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB. Selama di luar lapas, Antasari mendapat pengawalan ketat dari pihak lapas.
15. 10 November 2016, Antasari bebas bersyarat setelah melewati dua pertiga masa pidana .

## Kesimpulan
Berdasarkan  penjelasan  dan  argumentasi  tersebut  di  atas,  Pemerintah  memohon kepada  Ketua/Majelis  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  yang  memeriksa  dan  memutus permohonan pengujian (constitutional review) ketentuan Pasal 268 ayat (3) UU KUHAP terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  dapat memberikan  putusan  yang  bijaksana  dan  seadil-adilnya  (ex  aequo  et  bono).  Menimbang bahwa  para  pemohon  menyampaikan  kesimpulan  tertulis  bertanggal  27  Juni  2013  yang diterima  di  Kepaniteraan  Mahkamah  tanggal  27  Juni  2013,  yang  pada  pokoknya  para pemohon tetap pada pendiriannya. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## Bibliografi
Bbc.com.  Bebas  bersyarat,  Antasari  Azhar  ,  (Https://bbc.com/indonesia,  2016  diakses  6 Desember 2021).
Iriyanto, Echwan. (2021). Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.
Jurnal Yudisial , 14 (1), 19–35.
Indonesiabaik.id. Prosedur Permohonan Grasi, (Https://indonesiabaik.id, 2017 diakses 8 Desember 2021).
Kompas.com. Antasari Azhar jadi tersangka pembunuhan 12 tahun lalu hendak bongkar kasus  korupsi  besar, (Https://megapolitan.kompas.com,  2021  diakses  6  Desember 2021)
Lubis,  Muya  Syaroh  Iwanda.  (2018).  Pengaruh  Tayangan  Media  Elektronik  Terhadap Perilaku Menyimpangan Seorang Anak. Network Media , 1 (2).
Maramis,  Marchel  R.  (2015).  Peran  ilmu  forensik  dalam  penyelesaian  kasus  kejahatan seksual dalam dunia maya (internet). Jurnal Ilmu Hukum , 2 (7), 42–53.
Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XI/2013, (Jakarta:
2013).
Moeljanto. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , (Jakarta: Bumi Aksara, 2013). Siregar,  Amri  Pratama.  (2016). Tinjauan  Yuridis  Peranan  Pemerintah  Daerah  dalam Mewujudkan Pemerintah yang Baik dalam Bidang Perizinan Pariwisata . Sutrisno, Rizqi Budi, & SH, Budi. (2013). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/Puu-Vii/2009  Tentang  Penggunaan  Ktp  Dan  Paspor  Dalam  Pemilu  Presiden Dan Wakil Presiden. Semarang: Universitas Diponegoro. Soekanto,  Soerdjono  dan  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).
Soemitro, Roni Hanitijo. Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.