## Kebijakan Restrukturisasi Kredit Oleh Bank Terhadap Debitur UMKM Terdampak Langsung Maupun Tidak Langsung Pandemi Covid-19

## Georgius Ivan Budihardja
Ivan.georgius@gmail.com

## Universitas Airlangga

## Abstract
The Covid-19 pandemic is an outbreak of an infectious disease that has a major impact not only on health, but alsa on the social and economic sectors. Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) are the types of  businesses  most  affected  by  the  COVID-19  pandemic,  where  the incoming income is not proportional to the espenses that must be paid, which consists of operational cost for employees, electricity, machinery and most business owners MSMEs lend money to banks for the purpose of capital and purchasing tools to support their business survival. Many MSME  business  owners  experience  this  payment  difficulty,  especially payment of credit bills, even though it can be seen in fact that MSMEs are the largest economic supporting sector in Indonesia from the monetary crisis that hit Indonesia in 1998 until now, where the existence of MSMEs during the crisis continued to provide the impact of positive growth on Indonesia in any way, so the government should have provided a stimulus to save MSME debtors who were affected by the Covid-19 pandemic. Keywords: MSMEs  Debitors;  Covid-19  Pandemic;  Force  Majeure;
Credit Restructuring; Banking.

## Abstrak
Pandemi Covid-19 merupakan suatu wabah penyakit menular yang memberikan dampak besar tidak hanya pada kesehatan, tetapi berimbas pada sektor sosial dan perekonomian. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan jenis usaha yang paling terdampak dengan adanya pandemi covid-19 ini, dimana pendapatan yang masuk tidak sebanding dengan pengeluaran yang harus diayarkan, yang terdiri dari biaya operasional pegawai, listrik, mesin dan kebanyakan pemilik usaha UMKM melakukan peminjaman uang kepada bank dengan tujuan untuk modal dan pembelian alat untuk menunjang kelangsungan hidup usahanya. Banyak pemilik usaha UMKM mengalami kesulitan pembayaran hal tersebut, khususnya pembayaran tagihan kredit, padahal dapat diketahui secara fakta bahwasannya UMKM merupakan sektor penunjang perekonomian terbesar di Indonesia dari krisis moneter yang menimpa Indonesia pada tahun 1998 sampai sekarang, dimana keberadaan UMKM pada saat krisis tersebut terus memberikan dampak pertumbuhan positif kepada Indonesia dalam segi apapun, sehingga sudah seharusnya pemerintah memberikan stimulus untuk menyelamatkan debitur UMKM yang terdampak pandemi covid-19. Kata Kunci: Debitur UMKM; Pandemi Covid-19; Keadaan Memaksa; Restrukturisasi Kredit; Perbankan.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 4, Juli 2022
Jurist-Diction. 2022; 1313-1346
How to cite: Georgius Ivan Budihardja, ‘Kebijakan Restrukturisasi Kredit Oleh Bank Terhadap Debitur UMKM Terdampak Langsung Maupun Tidak Langsung Pandemi Covid-19’ (2022) Vol. 5 No. 4 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 7 Juli 2022; Diterima  29 Juli 2022; Diterbitkan 31 Juli 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i4.37311
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 1314 Georgius Ivan: Kebijakan Restrukturisasi Kredit...

## Pendahuluan
Pada akhir 2019 merupakan awal mula munculnya Coronavirus Disease-19 pada kota Wuhan, secara fakta masih belum dapat diketahui bagaimana virus ini dapat muncul. Penyebaran yang terus meningkat di China dan mulai merebak pada negara lain, maka pada tanggal 11 Maret 2020 Direktur Jendral World Health Organization (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan bahwa Virus Covid-19 dikategorikan sebagai Pandemi global. 1
Pada Indonesia sendiri Covid-19 menginfeksi dua orang Warga Negara Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, 2 melihat hal tersebut pemerintah segera mengambil tindakan cepat berupa pencegahan dan berbagai kebijakan untuk menekan penyebaran Covid-19, tetapi dikarenakan penyebaran virus ini yang sangat cepat dan mudah maka dalam beberapa minggu terdapat beberapa kawasan di Indonesia yang sudah ada penambahan kasus yang terinfeksi Covid-19, diantaranya kawasan Jakarta, Bogor, Tanggerang, Bekasi, dan kemudian disusul oleh Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, serta daerah Sulawesi Selatan. Pemerintah segera membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk menerapkan berbagai kebijakan dalam mereduksi penyebaran Covid-19 yang mengganas, yaitu berupa belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, dan sampai yang paling memiliki dampak besar adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), selain  itu  pada  bulan  idul  fitri  pemerintah  juga  melarang  masyarakat  Indonesia untuk melakukan kebiasaan mudik atau pulang kampong, karena dikhawatirkan akan menjadi pembawa virus ( carrier ) kepada keluarganya di kampung halaman.
Pemerintah mengharapkan dengan diberlakukannya kebijakan tersebut dapat efektif meredam penyebaran Covid-19, tetapi alhasil ternyata kebijakan tersebut menjadi pedang bermata dua bagi masyarakat Indonesia, dikarenakan apabila kebijakan tersebut dilakukan selama waktu yang singkat maka akan sangat efektif,
1 Ardi Priyatno Utomo, ‘WHO Umumkan Virus Corona sebagai Pandemi Global’ (Kompas, 2020) <www.kompas.com>, dikunjungi pada 28-05-2020.
2 Edi Wahyono, ‘Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI?’ (News.Detik, 2020) <www.news.detik.com>, dikunjungi pada 13-06-2020.
tetapi apabila dilakukan dalam waktu yang belum ditentukan hal tersebut akan berujung pada pekerja yang kehilangan pekerjaannya dan omzet bidang usaha khususnya UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) akan rugi dan bangkrut, seperti yang terjadi pada gulung tikarnya Airy Rooms secara massal yang diumumkan dengan penghentian operasional dan bisnis mulai 31 Mei 2020. 3 Hal ini berdampak pada perekonomian nasional yang semakin memburuk apabila terus diberlakukan, karena UMKM merupakan jenis usaha yang dominan dan memiliki dampak makro atau luas bagi perekonomian Indonesia, yang dapat diketahui berdasarkan hasil riset Bank Indonesia kurun waktu 2016 kegiatan usaha UMKM memenangi kelompok bisnis pada Indonesia dan bentuk usaha mikro banyak menyerap tenaga kerja. 4 Para pelaku bisnis, khususnya UMKM dalam melakukan kegiatan perekonomiannya memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran operasional berupa upah pegawai, kebutuhan untuk menunjang perekonomian serta yang selalu timbul adalah tagihan kredit, dikarenakan pelaku bisnis UMKM memerlukan modal awal dan dana untuk kebutuhan kegiatan usahanya melalui pinjaman uang kepada bank, tetapi apabila dengan adanya kebijakan yang diterapkan pemerintah akibat dari pandemi ini maka hal ini akan berujung pada kesulitan bayar para pemilik UMKM (debitur) kepada bank selaku pemberi dana (kreditur) yang berimbas pada kesehatan bank yang menurun dan meningkatnya kredit bermasalah ( Non Performing Loan ).
Pada dasarnya kredit yang ditanggung oleh pelaku usaha UMKM sudah ada sebelum adanya Pandemi Covid-19 (sudah berlangsung) dan sudah adanya jaminan kebendaan yang diagunkan oleh pelaku usaha UMKM agar bank dapat percaya (tetapi bank tetap harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit 5 ) kepada debitur tersebut bahwa uang yang dipinjamkan akan dikembalikan lagi dan apabila debitur wanprestasi maka jaminan kebendaan tersebut dapat dilakukan
3 Anon , ‘Curhat Kejamnya Corona yang Bikin Airy Rooms Gulung Tikar’ (Cnbcindonesia 2020) <www.cnbcindonesia.com>, dikunjungi pada 07-10-2020.
4 Silpa Hanoatubun, ‘Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia’ (2020) Vol. 2 Education Psychology and Counseling Journal.[1].
5 Nurwahjuni dan Abd. Shomad, ‘ Four  Eyes  Principle Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Pada Bank’ (2016) Vol. 30 Yuridika.[2-3].

## 1316 Georgius Ivan: Kebijakan Restrukturisasi Kredit...
eksekusi, karena secara praktek maupun teori tidak pernah diketemukan kredit pada bank tanpa agunan atau jaminan, 6 karena jaminan tersebut memiliki maksud agar adanya kepastian dan kejelasan pemenuhan tanggung jawab (hutang) dari debitur. 7
Sehingga dengan adanya kejadian yang tidak pernah terduga ini apabila dilihat dari perjanjian kredit antara pemilik usaha UMKM selaku debitur dan perbankan selaku kreditur, hal ini menjadikan polemik besar, dikarenakan debitur mengalami banyak kesulitan yang dihadapi, tidak hanya membayarkan kredit tetapi juga kesulitan untuk mendapatkan omzet dan membayarkan pegawai, tetapi apabila debitur tidak melakukan pembayaran akan menimbulkan kerugian yang sangat besar pula bagi perbankan, karena kredit merupakan pemasukan terbesar bagi perbankan.
Pemerintah akhirnya menerbitkan payung hukum untuk mengatasi polemik dalam hal pembayaran kredit berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, tetapi timbulnya regulasi ini menimbulkan pertanyaan yang mengacu pada apakah dengan adanya Pandemi Covid-19 dapat dikatakan sebagai Keadaan Kahar atau Force Majeure atau tidak, 8 walaupun nanti ada beberapa perjanjian yang dapat dikatakan sebagai Force Majeure tetapi tidak dimaksudkan untuk dijadikan alasan dalam pembatalan kontrak secara langsung, namun renegosiasi dengan alasan Keadaan Kahar/Keadaan Memaksa tentu bisa dengan tetap berpatokan pada Pasal 1244 dan 1245 BW. 9 Melihat hal tersebut
6 J. Satrio, Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet (Citra Aditya Bhakti 1993).[5]. 7 Alifah Rana A, ‘Klausul Larangan Pemilikan Objek Jaminan oleh Kreditur Apabila Debitur Wanprestasi’ (2019) Vol. 2 Jurist-Diction.[2].
8 Dona Budi Kharisma, ‘Pandemi Covid-19 Apakah Force  Majeure ’ (2020) Vol. 10 RechtsVinding Online.[1].
9 Mochammad Januar Rizki, ‘Penjelasan Prof Mahfud Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona’, (hukumonline 2020) <www.hukumonline.com>, dikunjungi pada 04-08-2020.
pemerintah bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan aturan untuk Restrukturisasi Kredit pada saat Pandemi Covid-19 terhadap debitur yang benar-benar terdampak agar mendapatkan keringanan dalam melakukan pembayaran tagihan atau tenor kredit dengan harapan debitur UMKM tidak bangkrut dan dapat meningkatkan kesehatan perekonomiannya yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang tetap berpacuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, serta perbankan dalam melakukan restrukturisasi kredit akan melakukan indentifikasi atas kinerja keuangan Debitur atau Perusahaan yang terdampak Covid-19.
Kebijakan Restrukturisasi Kredit yang ditawarkan oleh pemerintah tetap saja masih belum dianggap cukup terhadap beberapa debitur UMKM, dikarenakan hanya bersifat memberikan tingkat pembayaran kredit yang tinggi setelah jangka waktu restrukturisasi kredit selesai dan hanya menangguhkan tagihan pokok serta tetap membayarkan bunga tiap bulan, sehingga apabila debitur sama sekali tidak berkenan untuk membayar walaupun telah diberikan kemudahan, hal ini akan sangat berpengauh terhadap kesehatan perbankan karena salah satu pemasukan yang terbesar merupakan pembayaran kredit, sehingga yang awalnya stabil menjadi tidak stabil dalam hal pertumbuhan pinjaman, biaya kredit, dan likuiditas, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kemacetan siklus keuangan yang ada di perbankan.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitan normative, yakni menggunakan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan juga bahan hukum sekunder seperti buku teks serta doktrin dari para sarjana atau juga dapat disebut sebagai penelitian hukum, yang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah penelitian untuk menemukan kebenaran koherensi, yang dapat diartikan sebagai adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum serta adakah norma yang berupa perintah atau larangan sesuai dengan prinsip hukum, dilain itu apakah tindakan

## Georgius Ivan: Kebijakan Restrukturisasi Kredit...
( act ) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. 10 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) yang memiliki maksud pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani, Serta mempelajari kaitan antara peraturan perundang- undangan tersebut dengan memahami asas dan hierarki peraturan perundang- undangan, 11 dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ) yang memiliki maksud pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. 12 Kedua pendekatan ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitan ini.

## Definisi dan Karakteristik UMKM
Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan suatu jenis usaha yang  memiliki  definisi  yang  sangat  majemuk  dikarenakan  banyaknya  prespektif dari berbagai sisi pihak yang mengistilahkan UMKM serta adanya perbedaan pula pengertian UMKM dari akademisi dan praktisi. 13 Dalam UMKM terdapat karakteristik khusus secara sempit yang membedakan dengan jenis usaha lainnya, berdasarkan Bank Dunia, dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:
1.  Usaha Mikro, terdiri dari 1 (satu) hingga 10 (sepuluh) pekerja;
2.  Usaha Kecil, terdiri dari 1 (satu) hingga 30 (tiga puluh) pekerja;
3.  Usaha Menengah, terdiri dari 1 (satu) hingga 300 (tiga ratus) pekerja.
Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menjelaskan secara jelas mengenai bagaimana karakteristik UMKM secara detail dan pendapatan serta pengeluaran per tahun yang dapat membedakan antara usaha kecil, usaha mikro, dan usaha menengah. Agar dapat lebih jelas dapat dilihat apada tabel berikut: 14
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Prenada Media 2005).[47].
11 ibid .[137].
12 ibid .[177-178].
13 Rachmawan Budiarto et al . Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis (Gajah Mada University Press 2015).[2]. 14 Bank Indonesia, Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (BI dan LPPI 2015).[24-25].
Ukuran Usaha Karakteristik Usaha Mikro -  Jenis barang/komoditi tidak selalu tetap; sewaktu-waktu dapat berganti. -  Tempat usahanya tidak selalu menetap; sewaktu-waktu dapat pindah tempat. -  Belum melakukan adminsitrasi keuangan yang sederhana sekalipun. -  Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha. -  Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai. -  Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah. -  Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian sudah akses ke lembaga keuangan non bank. -  Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Usaha Kecil -  Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah. -  Lokasi/ tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah. -  Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana.
-  Keuangan perusahaan sudah mulai dpisahkan dengan keuangan keluarga.
-  Sudah membuat neraca usaha.
-  Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan lainnya termasuk NPWP.
-  Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha.
-  Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal.
-  Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning . Usaha Menengah -  Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi. -  Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan. -  Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan. -  Sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain izin tetangga. -  Sudah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan.
-  Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.
Berdasarkan penggolongan karakteristik UMKM tersebut dapat diketahui bahwa adanya klasifikasi khusus yang membedakan setiap jenis usaha dari skala mikro sampai skala menengah, selain dari karakteristik UMKM yang diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan UMKM, pendapatan dan pengeluaran UMKM juga senantiasa diatur yang tertera dalam Pasal 6 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008, yang dapat dipermudah penjelasannya dengan menggunakan tabel berikut ini: 15
15 Yazfinedi, ‘Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia: Permasalahan dan Solusinya’ (2018) Vol. 14 Quantum.[3].

## Georgius Ivan: Kebijakan Restrukturisasi Kredit...
Tipe Kekayaan Bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) Hasil Penjualan Tahunan Menengah Rp 500 juta s/d Rp 50 milyar Rp 2,5 milyar s/d Rp 50 milyar Kecil Rp 50 juta s/d Rp 500 juta Rp 300 juta s/d Rp 2,5 milyar Mikro < Rp 50 juta < Rp 300 juta
Berdasarkan pembagian kekayaan bersih dan penjualan tahunan yang dipaparkan dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM serta karakteristik yang kompleks, maka sudah hal tentu bahwa setiap jenis usaha dapat menggolongkan jenis usahanya masing-masing yang nantinya memiliki hubungan dengan pengurusan administrasi dalam hal pemerintahan, seperti pembayaran pajak.

## Perkembangan UMKM di Indonesia
Indonesia mengalami tingkat pertumbuhan UMKM yang sangat positif dalam pembangunan perekonomian secara masif, karena dapat diketahui sejak Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1997 sampai 1998, jenis usaha yang masih dapat bertahan dan memberikan kestabilan perekonomian adalah UMKM, dikarenakan sektor UMKM menyerap 85 (delapan puluh lima) juta hingga 107 (serratus tujuh) juta pekerja hingga tahun 2012, yang ditahun tersebut sebanyak 56.539.560 unit atau sebesar 99,99% ( sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) UMKM dan sisanya adala usaha skala besar, sangat berperan dalam pembangunan perekonomian di Indonesia yang memberikan dampak positif bidang lain untuk berkembang juga. 16 Perkembangan UMKM di Indonesia yang terus mengalami surplus per tahun memberikan banyak dukungan terhadap taraf perekonomia di Indonesia, yang dimana peran UMKM tersebut dapat berupa: 17
-  Peran UMKM dalam kesamaan perkembangan ekonomi;
-  Peran UMKM untuk mengurangi kemiskinan;
-  Peran UMKM dalam memberikan devisa negara.
Sehingga UMKM memiliki dampak yang sangat positif sekali bagi perekonomian
16 Yuli Rahmini Suci, ‘Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia (2017), Vol. 6 Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos.[1].
17 Fajar Billy Sandi ‘Peran UMKM di Indonesia yang Perlu Anda Ketahui’ (online-pajak 2020) <www.online-pajak.com>, dikunjungi pada 18-10-2020.
Indonesia sampai sekarang, dilain sisi UMKM juga merupakan jenis usaha yang banyak mengentaskan kemiskinan karena semakin banyaknya UMKM yang setiap tahun bertumbuh maka akan terbuka juga lapangan kerja baru. Berdasarkan data dari Kementrian Koperasi dan UMKM spade tahun 2008 sampai dengan 2014 mengalami peningkatan masyarakat yang mendapat pekerjaan, yaitu dari 94 (sembilan puluh empat) juta menjadi 111 (seratus sebelas) juta. 18
Kedudukan yang sangat masif dan perkembangan unit UMKM di Indonesia pun terus mengalami pertumbuhan dari awal Indonesia merdeka hingga sekarang yang dapat mendongkrak perekonomian di Indonesia baik dari sisi penerimaan negara, pengentasan kemiskinan dengan pengambilan atau rekruitmen pekerja dalam jumlah banyak, dan adanya pemerataan perekonomian di Indonesia, dapat diketahui berdasarkan Tabel Perkembangan Jumlah Perusahaan UMKM sejak tahun 2016 sampai dengan 2018 menunjukkan bahwa UMKM selalu mengalami pertumbuhan dengan perluasan lapangan kerja serta pemasukan terhadap keuangan negara. Dapat dikonsentrasikan sesuai dua tabel perkembangan berikut:
Indikator 2016 2017 Perkembangan tahun 2016-2017 Jumlah % Jumlah Persen Jumlah Persen Jumlah Perusahaan 61.651.177 99,99 62.922.617 99,99 1.271.440 2,06 Mikro 60.863.578 98,71 62.106.900 98,7 1.243.322 2,04 Kecil 731.047 1,19 757.030 1,2 26.043 3,56 Menengah 56.551 0,09 58.627 0,09 2.075 3,67 Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang telah diolah oleh Badan Pusat Statistik.
Indikator 2017 2018 Perkembangan tahun 2017-2018 Jumlah % Jumlah Persen Jumlah Persen Jumlah Perusahaan 62.922.617 99,99 64.194.057 99,99 1.271.440 2,02 Mikro 62.106.900 98,7 63.350.222 98,68 1.243.322 2 Kecil 757.090 1,2 783.132 1,22 26.043 3,44 Menengah 58.627 0,09 60.702 0,09 2.075 3,54
Sumber: Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang telah diolah oleh Badan Pusat Statistik.
18 Syaakir Sofyan, ‘Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam Perekonomian Indonesia’ (2017) Vol. 11 Bilancia.[21-22].

## 1322 Georgius Ivan: Kebijakan Restrukturisasi Kredit...
Berdasarkan kedua tabel tersebut mengenai pertumbuhan unit UMKM bahwasannya keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia akan terus bertambah unitnya dan merupakan salah satu sektor yang memberikan dampak perekonomian yang paling besar bagi Indonesia khususnya dalam penyerapan tenaga kerja sebagai sarana untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

## Penetapan Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Non-Alam Nasional
Covid-19 merupakan suatu virus yang memiliki tingkat penyebaran yang sangat cepat dan mudah untuk tertular pada orang lain atau dapat dikatakan sebagai wabah, yang memiliki kriteria berupa: 19
-  Tidak pernah terjadi pada masyarakat sebelumnya;
-  Merupakan penyakit yang tidak pernah diketahui;
-  Penyakit atau virus untuk pertama kali terjadi di suatu wilayah.
tetapi buruknya covid-19 telah menyebar kepada seluruh dunia, maka WHO
( World Health Organization ) pada tanggal 11 Maret 2020 mengumumkan bahwa covid-19 merupakan pandemi global, sehingga hal ini lebih parah dari suatu epidemi yang merupakan suatu wabah penyakit yang menyebar luas tidak hanya pada satu kota atau daerah saja, tetapi sudah meluas pada satu negara, sebagai contoh yang terjadi pada kasus ebola yang terjadi di Afrika, dimana satu negara Afrika terkena penyakit atau virus ebola tersebut, sehingga ditetapkan sebagai epidemi ebola di Afrika, tetapi apabila skala penyebaran tersebut pada seluruh dunia maka dapat dikatakan sebagai pandemi, yaitu suatu virus atau penyakit yang sudah menyebar sangat luas di dunia secara keseluruhan (semua negara terinfeksi virus tersebut), sehingga hal ini merupakan keadaan terparah dari suatu wabah penyebaran virus, 20 melihat risiko kematian yang tinggi dan penularan yang sangat cepat maka hal ini dapat dikatakan sebagai keadaan darurat kesehatan yang terjadi diseluruh dunia.
19 Kevin Adrian, ‘Memahami Epidomelogi dan istilah-istilahnya’ (aldodokter 2020) <www. aldodokter.com>, dikunjungi pada 23-10-2020.
20 ibid .
Pemerintah Indonesia yang melihat keganasan dari pandemi covid-19 terus melakukan upaya preventif yang selalu dihimbaukan kepada masyarakat sepeti wajib menggunakan masker pada saat keluar rumah, jaga jarak ( social distancing ), kebiasaan untuk harus mencuci tangan setelah bepergian dari luar, hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan upaya represif berupa pemberlakuan denda kepada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan dan himbauan pemerintah, tetap saja penyebaran covid-19 terus bertambah secara masif di Indonesia, karena kesulitan pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia yang terbentang luas, yang pada akhirnya berujung pada tanggal 13 April 2020 Presiden Jokowi menetapkan bahwasannya Pandemi Covid-19 sebagai bencana non-alam nasional yang tertera dalam Keputusan Presiden nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Covid-19 sebagai Bencana Nasional. 21 Penetapan Pandemi ini sebagai bencana nonalam nasional berpacuan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang menyatakan:
“Bencana Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit”.
Penetapan yang dilakukan oleh pemerintah ini sudah sesuai dan tepat apabila dilihat melalui ketentuan tersebut, dikarenakan covid-19 merupakan pandemi yang skalanya lebih tinggi dan lebih luas dari sekedar wabah penyakit atau epidemic selain itu adanya keharusan pemerintah untuk melakukan karantina, perawatan khusus secara isolasi sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, dimana hal ini merupakan suatu keadaan darurat kesehatan yang berimbas pada keterpurukan sosial dan perekonomian yang sangat luas di Indonesia.
21 Muhammad Yasin,  ‘Penyebaran Covid-19 Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional’ (hukumonline 2020) <www.hukumonline.com>, dikunjungi pada 23-10-2020.

## 1324 Georgius Ivan: Kebijakan Restrukturisasi Kredit...
Karakteristik Keadaan Darurat Kesehatan sebagai Force Majeure Relatif
Pandemi covid-19 merupakan suatu keadaan darurat kesehatan yang sedang dihadapi oleh seluruh negara di dunia, banyak yang mengatakan bahwasannya dengan adanya keadaan darurat kesehatan ini merupakan suatu keadaan memaksa atau force majure yang dapat secara langsung membatalkan perjanjian atau kontrak yang telah terjadi atau sedang berjalan antara pihak yang mengikatkan pada perjanjian, tetapi secara faktanya tidak dapat berlaku segampang itu dan tidak langsung serta merta langsung membatalkan perjanjian, karena tidak semua perjanjian terhalang secara penuh, tergantung bagaimana kontrak atau perjanjian yang terjadi.
Pada buku III BW memberikan pengertian dalam beberapa pasal berkaitan dengan keadaan memaksa yang tertera dalam Pasal 1244 BW sampai Pasal 1245 BW dan Pasal 1444 BW sampai Pasal 1445 BW. 22 Pada dasarnya pengertian dari keadaan memaksa atau force majeure tidak pernah dipatenkan atau memiliki pengertian yang beraneka ragam, seperti halnya yang diucapkan oleh beberapa ahli hukum yang terbagi kedalam era yang berbeda.
1.  Kusumadi dan R. Subekti (1950-1970)
Pada era ini melihat keadaan memaksa sebagai terminologi overmacht , yang terbagi menjadi ajaran lama yaitu overmacht objektif yang mengindikasikan ketidakmungkinan terlaksananya suatu prestasi ( imposibilitas ) dan ajaran baru overmacht subjektif yang menjelaskan setiap orang yang melakukan perjanjian mengalami kesulitan dalam pemenuhannya ( difficult ), dimana hal tersebut dapat terjadi karena tidak adanya dugaan akan terjadi peristiwa tersebut dan debitur harus membuktikan akan adanya kejadian tersebut. 23
2.  Sri Soedewi Mascjhun Sofwan, Purwahid Patrik, Mariam Darus Badrulzaman, dan R. Setiawan (1970-1990)
Pada era kedua lebih menjelaskan dengan kata keadaan memaksa yang memiliki maksud yang sama dengan era sebelumnya, tetapi Mariam Darus Badrulzaman,
22 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial (Kencana 2010).[270].
23 Subekti, Hukum Perjanjian (Intermasa 2008).[20].
Purwahid Patrik dan R. Setiawan yang senada dengan Soedewi Mascjhun Sofwan menggunakan penjelasan debitur tidak dapat memenuhi prestasi sama sekali ( absolute force majeure ) dan debitur tetap dapat melaksanakan prestasi tetapi dengan kesulitan dan risiko yang sangat besar ( relative force majeure ), dimana para pihak selalu tidak pernah menduga akan adanya peristiwa seperti yang menimbulkan keadaan memaksa, 24 dan bagi debitur yang sebelumnya selalu melaksanakan prestasinya dengan baik akan tetapi pada saat adanya keadaan memaksa menimbulkan kesulitan untuk berprestasi karena debitur dianggap tetap beritikad baik (sebelum debitur lalai). 25
3.  Abdulkadir Muhammad, J. Satrio, Hartono Hadisoeprapto, Djohari Santoso dan Ahmad Ali, Munir Fuady, dan Agus Yudha Hernoko (1990-2000)
Pada era ketiga tidak adanya peristilahan khusus yang membedakan seperti pada era sebelumnya mengenai keadaan memkasa atau force majeure . Berdasakan pendapat Abdulkadir Muhammad yang diikuti oleh J. Satrio, Munir Fuady, R.M. Suryodiningrat dan Agus Yudha Hernoko adanya 5 (lima) unsur, yaitu: 26
-  Peristiwa yang menghilangkan/memusnahkan objek perikatan, bersifat tetap;
-  Peristiwa yang menghalangi debitur berprestasi, bersifat sementara;
-  Peristiwa yang tidak dapat diduga pada saat pembuatan perjanjian;
-  Debitur tidak beritikad buruk karena adanya halangan yang ditimbulkan diluar kemampuan debitur; 27
-  Debitur tidak memiliki tanggungjawab dan risiko untuk memenuhi prestasinya karena keadaan yang tidak terduga. 28
Kemudian Djohari Santoso dan Achmad Ali yang lebih mengedepanka apa yang telah disampakan oleh Sri Soedewi Mascjhun Sofwan tentang adanya keadaan memaksa yang bersifat absolut (bersifat selamanya dan perikatan menjadi batal) dan keadaan memaksa yang bersifat relatif (bersifat sementara dan perikatan tertunda sampai keadaan memaksa selesai), dimana beliau
24 Sri Soedewi Masjchun Sofwan, Hukum  Perutangan  (Bagian A) (Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada 1980).[20].
25 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis (Alumni 2005).[10].
26 Abdulkadir Muhammad, Hukum perikatan (Citra Aditya Bakti 1990).[27-28].
27 J. Satrio, Hukum Perikatan Perikatan pada Umumnya (Alumn 2002).[3].
28 R.M. Suryodiningrat, Azas-Azas Hukum Perikatan (Tarsito 1995).[31].

## Georgius Ivan: Kebijakan Restrukturisasi Kredit...
lebih menekanan objek perikatan dalam perjanjian. 29 Sehingga berdasarkan penjelasan beberapa ahli dari beberapa era, didapatilah jenis keadaan memaksa menurut para ahli yaitu:
Kriteria Penjelasan Berdasarkan Penyebab Force  Majeure karena keadaan alam, yaitu keadaan memaksa yang disebabkan oleh sesuatu peristiwa alam yang tidak dapat diduga dan dihindari oleh setiap orang karena bersifat alamiah tanpa unsur kesengajaan, misalnya, banjir, longsor, gempa bumi, badai, gunung meletus, dan sebagainya. Force Majeure karena keadaan darurat, yaitu keadaan memaksa yang ditimbulkan oleh siatuasi atau kondisi yang tidak wajar, keadaan khusus yang bersifat segera dan berlangsung dengan singkat, tanpa dapat diprediksi sebelumnya, misalnya peperangan, blockade, pemogokan, epidemi, terorisme, ledakan, kerusuhan massa, termasuk didalamnya adanya kerusakan suatu alat yang menyebabkan tidak terpenuhinya suatu perikatan. Force  Majeure karena musnahnya atau hilangnya barang objek perjanjian.
Force  Majeure karena kebijakan atau peraturan pemerintah, yaitu keadaan memaksa yang disebabkan oleh suatu keadaan di mana terjadi perubahan kebijakan pemerintah atau hapus atau dikeluarkannya kebijakan yang baru, yang berdampak pada kegiatan yang sedang berlangsung, misalnya terbitnya suatu Peraturan Pemerintah (pusat maupun daerah) yang menyebabkan suatu objek perjanjian/perikatan menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan. Berdasarkan Sifat Force  majeure tetap, yaitu keadaan memaksa yang mengakibatkan suatu perjanjian tidak mungkin dilaksanakan atau tidak dapat dipenuhi sama sekali.
Force  Majeure sementara, adalah keadaan memaksa yang mengakibatkan pelaksanaan suatu perjanjian ditunda daripada waktu yang ditentukan semula dalam perjanjian. Dalam keadaan demikian, perikatan tidak berhenti (tidak batal), tetapi hanya pemenuhan prestasinya yang tertunda.
29 Djohari Santoso dan Achmad Ali, Hukum  Perjanjian  Indonesia (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 1989).[63].
Berdasarkan Objek
Force Majeure lengkap, artinya mengenai seluruh prestai tersebut tidak dapat dipenuhi oleh debitur. Force Majeure sebagian, artinya hanya sebagian dari prestasi tersebut yang tidak dapat dipenuhi oleh debitur. Berdasarkan Subjek Force Majeure objektif adalah keadaan memaksa yang menyebabkan pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan siapa pun, hal ini didasarkan pada teori ketidakmungkinan ( imposibilitas ). Force  Majeure subjektif adalah keadaan memaksa yang terjadi apabila pemenuhan prestasi menimbulkan kesulitan pelaksanaan bagi debitur tertentu. Dalam hal ini, debitur masih mungkin memenuhi prestasi, tetapi dengan pengorbanan yang besar dan tak seimbang, atau menimbulkan bahaya kerugian yang besar sekali bagi debitur. Hal ini dalam Anglo American disebut Hardship yang menimbulkan hak untuk renegosiasi. Berdasarkan Ruang Lingkup Force Majeure umum, dapat berupa iklim, kehilangan, dan pencurian. Force  Majeure khusus, dapat berupa berlakunya suatu peraturan (Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah). Dalam hal ini, tidak berarti pestasi tidak dapat dilakukan, tetapi prestasi tidak boleh untuk dilakukan.
Berdasarkan penjelasan dari tabel ini maka ruang lingkup force majeure tidak hanya terbatas pada act of god seperti bencana alam, tetapi meluas sampai tindakan administratif penguasa, serta adanya keadaan darurat, realitanya keadaan yang telah berkembang tersebut yang tergolong keadaan kahar/ force majeure mengakibatkan debitur sulit untuk memenuhi prestasi. Dapat diketahui secara teori bahwasannya pandemi covid-19 dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa atau force majeure karena keadaan darurat kesehatan yang berlangsung singkat atau selama jangka waktu tertentu (tidak akan selamanya) dan bersifat sementara ( force majeure relative) serta tidak menghapus perjanjian yang telah berlangsung sebelumnya, tetapi penetapan suatu peristiwa atau keadaan kedalam force majeure harus memenuhi unsur dari keadaan memaksa, yaitu:
-  Peristiwa yang tidak terduga, peristiwa tersebut memusnahkan objek perikatan, misalnya karena bencana alam, banjir, tsunami, keadaan tersebut bersifat tetap;
-  Peristiwa tersebut menghalangi debitur untuk berprestasi, karena objek perikatan terkena larangan, keadaan ini dapat bersifat tetap atau sementara;
-  Peristiwa tersebut tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu dibuatnya perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur;

## 1328 Georgius Ivan: Kebijakan Restrukturisasi Kredit...
-  Tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur karena debitur tidak bersalah;
-  Kejadian tersebut tidak dapat dihindari oleh siapapun (baik debitur maupun pihak lain);
-  Tidak ada itikad buruk dari debitur; -  Debitur tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian; 30
-  Menimbulkan kerugian bagi para pihak atau salah satu pihak;
-  Terjadinya peristiwa tersebut menyebabkan tertunda, terhambat, terhalang, atau tidak dilaksanakannya prestasi para pihak;
-  Kejadian tersebut sangat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian; 31
-  Debitur wajib memberitahu kepada kreditur mengenai terjadinya force majeure secara patut, apabila kewajiban pemberitahuan ini tidak dilakukan maka debitur bertanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan tersebut. 32
Adapun dengan adanya keadaan memaksa tersebut maka memiliki konsekuensi bahwa debitur pasti tidak akan dapat melaksanakan prestasinya baik secara penuh maupun sebagian, dalam hal ini kreditur tidak dapat menuntut karena debitur wanprestasi karena kejadian ini terjadi diluar dari kemampuan debitur itu sendiri. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan renegosiasi perjanjian tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang tekandung dalam  Pasal 1338 BW, yaitu:
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
Suatu perjajian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.
Apabila terjadi keadaan kahar/ force majeure yang bersifat sementara/relatif sepatutnya para pihak dalam hal melakukan renegosiasi berpacuan pada Pasal 1338 BW dan adanya itikad baik dari kedua belah pihak.
30 Rahmat S.S. Soemadipradja, Penjelasan  Tentang  Keadaan  Memaksa  (syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure) (Nasional Legal Reform Program 2010).[6].
31 ibid .[77].
32 Agus Yudha Hernoko, Op.Cit. [278].
Pandemi Covid-19 merupakan Force Majeure yang bersifat Relatif
Sehubungan dengan kondisi Indonesia yang saat ini mengalami wabah pandemi covid-19 yang mengkhawatirkan sehingga presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, hal ini semakin memperkuat spekulasi masyarakat terkait pandemi covid-19 merupakan suatu keadaan memaksa untuk dapat membatalkan perjanjian yang telah berlangsung. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prof Mahfud MD, mengatakan bahwa Keppres 12/2020 sebagai dasar untuk membatalkan kontrak-kontrak keperdataan, terutama kontrak-kontrak bisnis merupakan kekeliruan, force majeure tidak dapat secara otomatis dijadikan alasan pembatalan kontrak tetapi dapat dijadikan pintu masuk untuk bernegosiasi dalam membatalkan atau mengubah isi kontrak sesuai dengan Pasal 1338 BW, 33 harus melihat bagaimana perjanjian tersebut, apakah memang harus batal ataukah hanya perlu di renegosiasi/penambahan jangka waktu/perubahan struktur pembayaran.
Pada negara Indonesia terdapat beberapa yurisprudensi yang timbul akibat dari keadaan memaksa atau force majeure yang sempat melanda Indonesia, yang terdapat dalam putusan nomor 285PK/Pdt/2010 dalam krisis moneter dan keadilan yang terjadi terhadap tiga perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan sistem Perkebunan Inti Rakyat-Transmigrasi (PIR-Trans) dengan salah satu kreditur bank plat merah yang mengalami kesulitan pembayaran kredit dan putusan nomor 1787K/Pdt/2005 mengenai krisis moneter atau perekonomian yang terjadi di Indonesia antara PT. Pertamina dan PT. Wahana Seno dalam kontrak konstruksi yang mengakibatkan kesulitan pelaksanaan pembangunan oleh PT. Wahana Seno.
Berdasarakan kedua yurisprudensi ini sangat jelas bahwa keadaan memaksa atau force majeure tidak serta merta dapat dikabulkan sebagai pembelaan dan dapat memperbolehkan debitur wanprestasi atau menggagalkan prestasi tersebut, dikarenakan yang dapat mengindikasikan suatu peristiwa force majeure adalah
33 Mochamad Januar Rizki, Op.Cit .[1].

## 1330 Georgius Ivan: Kebijakan Restrukturisasi Kredit...
hakim, dan apabila seperti pada kedua kasus tersebut tidak mengakibatkan perjanjian batal, tetapi dapat dilakukan perjanjian ulang atau penjadwalan ulang atau perubahan struktur perjanjian, dikarenakan keadaan seperti krisis moneter merupakan termasuk yang sementara dan tidak menghilangkan perjanjian secara seutuhnya, hanya adanya kesulitan untuk memenuhi prestasi tersebut, sehingga apabila peristiwa yang mengakibatkan keadaan memaksa berakhir, dapatlah perjanjian tersebut dilaksanakan kembali.
Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pandemi covid-19 dapat dikatakan sebagai keadaan memaksa atau force majeure , terkhusus dalam kasus kesulitan pembayaran kredit oleh UMKM kepada bank sebagai dampak dari pandemi covid-19 pemerintah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, tetapi sangat disayangkan dalam cakupan force majeure dalam hal peraturan perbankan, tidak memasukkan klausul dari pandemi, hanya berkaitan dengan kebakaran, kerusuhan massa, perang, sabotase, dan bencana alam, 34 seyogyanya seyogyanya pandemi covid-19 termasuk dalam force majeure sebagai akibat dari keadaan darurat kesehatan, yang dapat diartikan keadaan kahar timbul dari akibat situasi yang tidak alamiah atau wajar, terjadi selama kurun waktu yang dapat diperkirakan atau hanya sementara saja, dan tidak pernah terbayangkan akan adanya situasi yang menyebabkan keadaan memaksa, peristiwa termasuk dalam keadaan ini adalah peperangan, pemberontakan, kerusuhan massa, sabotase, blockade, wabah, epidemik, kegiatan yang terjadi diluar kemampuan manusia, dan juga peristiwa atau situasi lain yang dianggap berdampak besar bagi kehidupan sehingga dibuatnya penetapan pemerintah. 35 Sudah hal tentu dan sangat jelas apabila berdasarkan penjelasan tersebut pandemi covid-19 disebutkan sebagai force majeure akibat  keadaan  darurat,  karena  berdasarkan  definisi  lebih  parah dari epidemik, dan adanya penetapan atau kebijakan oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional, sehingga dapat dikatakan bahwa
34 Rahmat S. S. Soemadipradja, Op.Cit .[78]. 35 ibid .[88].
pandemi covid-19 merupakan keadaan darurat kesehatan sebagai keadaan memaksa atau force majeure yang bersifat relatif atau sementara.

## Kebijakan Resturkturisasi Kredit Secara Umum
Pada dasarnya kebijakan restrukturisasi kredit merupakan suatu upaya penyelamatan kredit yang sudah ada sejak dahulu yang dmulai pada tahun 90- an dalam krisis perekonomian secara global yang berimbas pada perekonomian di Indonesia, lebih tepatnya pada 1998, ditandai dengan terjadinya krisis perekonomian dengan nilai rupiah yang sangat anjlok, sehingga dampak dari krisis tersebut memberikan efek yang sangat luar biasa dalam perekonomian di dalam negeri, khususnya bagi dunia usaha, efek tersebut dapat dirasakan dengan merebaknya perusahaan yang mengalami kesulitan dalam melakukan kewajiban untuk membayarkan kredit kepada perbankan yang berujung pada kinerja bank yang menjadi negatif karena menyebabkan meningkatnya kedit bermasalah ( non performing loan ), dalam keadaan seperti ini bank memiliki 2 (dua) pilihan berupa penyelamatan atau penyelesaian kredit. 36 Salah satu upaya penyelamatan kredit adalah resturkturisasi kredit, bank dalam melakukan restrukturisasi kredit harus berpacuan dalam prinsip kehati-hatian, agar perbankan dalam keadaan aman, liquid , solvent , dan memiliki profit agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat (masyarakat tertarik untuk menyimpan dana di bank tersebut) serta perbankan diawasi oleh OJK dalam menerapkan prinsip kehati-hatian apakah sudah sesuai atau tidak. 37 Dalam pemberian restrukturisasi kredit terdapat dua hal sebagai acuan, yaitu Analisis dan Dokumentasi dan Prosedur Pemantauan yang memilki makna bahwa perbankan wajib untuk memiliki prosedur atau tatanan yang tertulis dalam melakukan pengecekan kredit yang telah direstrukturisasi guna menyesuaikan kemampuan pembayaran dari debitur. 38 Penganalisisan tersebut apabila terpenuhi
36 Subandio Muchtar, Perjanjian Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis (Eresco 2009).[18].
37 Trisadini Prasastinah Usanti, Prinsip Kehati-hatian pada Transaksi Perbankan (Airlangga University Press 2013).[67].
38 Trisadini Prasastinah Usanti dan Abd. Shomad, Hukum Perbankan (Kencana 2017).[208-210].

## 1332 Georgius Ivan: Kebijakan Restrukturisasi Kredit...
secara jelas oleh bank, maka bank memiliki keyakinan untuk menyelamatkan kredit tersebut dengan harapan memberikan dampak positif pada kedua belah pihak.
Bank Indonesia menerbitkan suatu kebijakan restrukturisasi kredit yang memiliki tujuan utama untuk menyelamatkan atau memulihkan kualitas kredit dari debitur, mekanisme dari restrukturisasi kredit tersebut diatur lebih lanjut dalam beberapa peraturan yang terdiri dari, Pasal 1 angka 25 PBI 7/2005, Pasal 1 angka 26 PBI 14/15/PBI/2012, dan POJK 40/POJK.03/2019 yang dilakukan dengan mekanisme:
a)  Penurunan suku bunga kredit;
b) Perpanjangan jangka waktu kredit;
c)  Pengurangan tunggakan bunga kredit;
d) Pengurangan tunggakan pokok kredit;
e)  Penambahan fasilitas kredit;
f)  Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.
Keenam mekanisme restrukturisasi kredit tersebut dilakukan dengan pacuan dari POJK Nomor 40/POJK.03/2019 dimana debitur yang akan diberikan restrukturisasi kredit debitur harus memiliki itikad baik untuk tetap melakukan kewajiban, dimana ukuran itikad baik tersebut berdasarkan: 39
- Kesediaan debitur untuk mendiskusikan atau bernegosiasi untuk penyelesaian kredit;
- Penyampaian informasi keuangan usaha debitur yang transparan dan jujur;
- Debitur memperbolehkan bank untuk melakukan penganalisaan terhadap laporan keuangan;
- Debitur dengan patuh dan rela mengikuti kegiatan penyelamatan kredit bermasalah dan senantiasa melaksanakan proses yang diberikan langsung dari bank.
Serta mengakui akan kesulitan pembayaran tenor kredit serta tetap memiliki prospek usaha yang masih baik atau masih mungkin untuk diselamatkan, dan apabila debitur bersedia maka bank akan melakukan penilaian atau kualifikasi sesuai dengan Pasal 10 POJK40/POJK.03/2019 berupa:
a) Prospek Usaha;
b) Kinerja Debitur;
39 Trisadini Prasastiah Usanti dan Nurwahjuni, Model  Penyelesaian  Kredit  Bermasalah (Revka Petra Media 2014).[100].

## c) Kemampuan Membayar.
Dalam penilaian tersebut bank akan melakukan penilaian secara hati-hati, detail, menyeluruh dan komprehensif yang nantinya debitur tersebut akan digolongkan kualitas kreditnya berdasarkan 5 (lima) hal, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.
Perbankan akan melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang kualitas kreditnya bermasalah, dimana yang dimaksud bermasalah ini adalah kualitas kredit yang tergolong dalam kurang lancar, diragukan, dan macet yang rawan akan adanya wanprestasi, 40 dan apabila penyelamatan tersebut gagal maka bank akan melakukan penyelesaian kredit untuk mengembalikan dananya walaupun tidak penuh, dapat dilihat bagaimana mekanisme restrukturisasi kredit tersebut dilakukan berdasarkan gambar berikut.
Dalam pemberian restrukturisasi kredit kepada debitur bank memiliki keyakinan besar bahwa debitur tersebut dapat melaksanakan kewajibannya dan tetap melakukan itikad baik yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (keuangan dan usaha debitur membaik serta bank mengalami peningkatan kemampuan), tetapi faktanya banyak debitur yang tidak kooperatif dan beritikad buruk pada saat diberikan restrukturisasi oleh bank, dimana hal tersebut merupakan hambatan atau itikad buruk yang berupa: 41
40 ibid .[199].
41 Iswi  Hariyani, Restrukturisasi  dan  Penghapusan  Kredit  Macet  Kenapa  Perbankan Memanjakan Debitur Besar Sedangkan Usaha/Debitur Kecil Dipaksa (Kompas Gramedia 2010).
[138].

## 1334 Georgius Ivan: Kebijakan Restrukturisasi Kredit...
- Tidak adanya transparansi secara penuh antara debitur dan kreditur, artinya ada upaya dari bank untuk memberikan keringanan kepada debitur dengan tetap memberikan keuntungan kepada bank, sedangkan dari debitur menginginkan adanya kemudahan atau keringanan pembayaran kredit seringan-ringannya dan tidak dipersulit dalam melakukan permohonan restrukturisasi kredit (melebih- lebihkan dari fakta yang terdapat);
- Sumber daya manusia yang terbatas dalam melakukan analisa dan negosiasi dengan debitur dalam hal pemberian restrukturisasi kredit, dikarenakan tidak dapat menganalisa secara mendalam hanya berpacuan pada peraturan bank dan peraturan OJK;
- Koordinasi antara lembaga yang sedikit lemah antara fasilitator dalam restrukturisasi kredit, dikarenakan adanya skala prioritas dan kegiatan yang sangat beda dari satu dan lainnya;
- Debitur dalam menyampaikan informasi menunjukkan sisi baiknya dan menghindari untuk menyampaikan masalah yang berkaitan dengan keuangan maupun aset dari kegiatan usahanya, yang artinya kurang itikad baik dari debitur dan adanya permasalahan internal dari debitur yang mengakibatkan permasalahan ekonomi dalam mengelola usahanya sehingga mengakibatkan debitur benar-benar tidak dapat memenuhi kewajibannya membayarkan kredit.
Sehingga upaya yang dapat dilakukan oleh bank adalah hapus buku dan hapus tagih, dimana debitur tidak akan dihapuskan hutangnya tetapi debit collector akan melakukan penagihan secara langsung, dimana kredit macet tersebut terjadi lebih dari 150 (seratus lima puluh) hari, 42 dan bank dapat menempuh jalur litigasi yang terdiri dari gugatan perdara melalui pengadilan, eksekusi hak jaminan kebendaan berupa hak gadai, hak hipotek, hak tanggungan, dan hak fidusia, permohonan pailit melalui pengadilan niaga, dan pelelangan agunan melalui lelang eksekusi 43 dan jalur nonlitigasi yang terdiri dari dijualnya portofolio kredit macet, diambilnya agunan dari debitur, penyelesaian melalui penyelesaian sengketa alternative (negosiasi, arbitrase, dan konsiliasi), penjualan jaminan melalui parate ekseskusi ataupun secara dibawah tangan, dan dijual agunan secara sukarela maupun dilelang secara lelang sukarela. 44 Dalam dalam hal ini apabila debitur melakukan wanprestasi atau tetap tidak melakukan pembayaran atau terjadi penunggakan pembayaran pasca
42 Sopia Siregar, ‘Hapus Buku Kartu Kredit, Bukan berarti Anda bebas dari Cekikan Uang’ (kontan 2010) <www.kontan.co.id>, Dikunjungi pada 25-11-2020.
43 Iswi Hariyani, Op.Cit. [298].
44 ibid .[280].
dilaksanakannya kebijakan restrukturisasi kredit, maka bank tidak bisa atau tanpa melakukan eksekusi terhadap jaminan yang dijaminkan oleh debitur, bank hanya dapat melakukan negosiasi lagi dengan itikad baik dari kedua belah pihak untuk kembali menyepakati perjanjian yang ada, eksekusi jaminan hanya dapat terjadi apabila  sesuai dengan pengecekan ulang kredit, presentase usaha debitur tidak ada, dan debitur tidak memiliki itikad baik untuk menyelamatkan kredit ataupun upaya dari restrukturisasi kredit tidak berjalan dengan lancar atau gagal melancarkan kredit tersebut, 45 maka bank akan melakukan salah satu upaya penyelesaian kredit berupa eksekusi jaminan, dikarenakan bank memiliki keyakinan bahwa debitur sudah tidak mampu untuk melakukan pembayaran atau pelunasan (merupakan second way out ).

## Restrukturisasi Kredit bagi Debitur UMKM terdampak Pandemi Covid-19
Pemerintah pun mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi penularan Covid-19 yang sangat berbahaya dan berisiko kematian tersebut yang mengakibatkan pelaku usaha UMKM ini kesulitan dalam menjalankan usahanya, terkhusus pada tahun 2020 di Indonesia sedang dilanda Pandemi Covid-19, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional setelah terdampak pandemi Covid-19, pada masa sebelum adanya pandemi (pra pandemi) UMKM memberikan sumbangan sebesar 60% (enam puluh persen) dalam Pendapatan Domestik Bruto (PDB), dalam ketenagakerjaan UMKM melakukan penyerapan sebanyak 96,99% (sembilan puluh enam koma Sembilan puluh Sembilan persen) sampai 97,22% (Sembilan puluh tujuh koma dua puluh dua persen) atau mencapai 62 (enam puluh dua) juta dari 98% (Sembilan puluh delapan persen) dari pelaku usaha), walaupun hampir 94% (Sembilan puluh empat persen) UMKM di Indonesia sangat terpukul dikarenakan terdampak Covid-19, 46 melihat keadaan darurat kesehatan karena pandemi covid-19 ini pemerintah mengeluarkan
45 Trisadini Prasastinah Usanti dan Abd. Shomad, Op.Cit .[215].
46 Noverius Laoli, ‘UMKM memiliki peran strategis menopang kebangkitan ekonomi di tengah pandemi Covid-19’ (nasional.kontan 2020) <www.nasional.kontan.co.id>, dikunjungi pada 18-10-2020.

## 1336 Georgius Ivan: Kebijakan Restrukturisasi Kredit...
kebijakan khusus dalam perkreditan atau perbankan untuk mendongkrak perekonomian di Indonesia yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berupa POJK Nomor 11/POJK.03/2020 yang tetap berpacuan dalam POJK Nomor 40/ POJK.03/1999 sebagai panduan untuk menilai kualitas kredit.
Pada kebijakan resturkturisasi kredit ini memiliki beberapa perbedaan dengan restrukturisasi kredit pada umumnya berupa: 47
- Plafon kredit UMKM terbatas hanya sampai Rp 10 (sepuluh) Miliar
- Debitur yang mengajukan khusus untuk perorangan atau perusahaan yang terdampak pandemi covid-19
- Pada saat diberikan restrukturisasi kredit, maka kualitas kredit debitur menjadi lancar
- Jangka waktu paling lama hingga 31 Maret 2021 dan dapat diperpanjang apabila dampak pandemi masih berlangsung.
- Dalam permohonan restrukturisasi kredit debitur UMKM wajib sebelum pandemi covid-19 tidak mmiliki catatan atau riwayat pemabyaran kredit macet.
untuk menghindari moral hazard yang sangat memudahkan debitur UMKM yang terdampak pandemi covid-19 yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
47 Annisa Sulistyo Rini, ‘Tujuh Prinsip Dasar yang Perlu Diketahui soal Keringanan Kredit’ (finansial.bisnis 2020) <www.finansial.bisnis.com>,  dikunjungi pada 25-11-2020.
Restrukturisasi kredit pada umumnya apabila mengacu pada ketentuan POJK Nomor 40/POJK.03/2019 maka adanya 3 (tiga) hal yang dilakukan penilaian oleh bank yaitu prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar, sedangkan dengan diberlakukannya stimulus khusus dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 yang tertera dalam Pasal 3 ayat (1), yang menjelaskan:
Penetapan kualitas aset berupa:
a. Kredit pada Bank Umum Konvensional;
b. Pembiayaan pada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah; dan/atau
c. Penyediaan dana lain pada Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, atau Unit Usaha Syariah,
bagi debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019
(COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dengan plafon paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ ujrah .
Sehingga dapat dikatakan melalui penjelasan pasal tersebut debitur yang dilakukan penilaian oleh bank hanya dalam 1 (satu) hal saja, yaitu melalui kemampuan membayar dari debitur saja, dan sejak saat diterima restrukturisasi kreditnya maka berdasarkan Pasal 5 POJK Nomor 11/POJK.03/2020 kualitas kreditnya ditetapkan lancar, dengan berbagai kemudahan ini sangat diharapkan bahwa debitur akan tetap melakukan pembayaran kredit, walaupun begitu bank akan tetap menurun drastic labanya tetapi setidaknya debitur tidak macet dalam melakukan pembayaran kreditnya. 48

## Debitur UMKM yang Memperoleh Restrukturisasi Kredit pada Pandemi Covid-19 dan Akibat Hukumnya
Pada dasarnya tidak semua debitur yang mengajukan restrukturisasi kredit akan diberikan secara serta merta, tetapi debitur tersebut harus memiliki itikad baik,
48 Mochammad Januar Rizki, ‘Perbankan Diminta Objektif Nilai Debitur dalam Perpanjangan Restrukturisasi Utang’ (hukumonline 2020), <www.hukumonline.com>, dikunjungi pada 29-11- 2020.[3].

## 1338 Georgius Ivan: Kebijakan Restrukturisasi Kredit...
transparansi dalam menyampaikan laporan keuangannya dan bersikap kooperatif dengan bank, dimana itikad baik tersebut dapat dinilai dari: 49
- Inisiatif;
- Pemberian informasi secara jujur, transparan, dan apa adanya;
- Berani menerima kerugian;
- Memiliki perencanaan bisnis yang terstruktur.
Debitur yang melakukan permohonan pengajuan restrukturisasi kredit sebagai dampak dari pandemi covid-19 akan diberikan suatu skema yang terdiri dari 4 (empat) skema, yaitu: 50
- pertama terhadap debitur mengalami penurunan sampai maksimal 30% (tiga puluh persen), restrukturisasi berupa suku bunga yang kecil perbulannya untuk dibayarkan dan tenggang waktu kredit tersebut diperpanjang;
- kedua terhadap debitur mengalami penurunan 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen), restrukturisasi berupa pembayaran bunga yang sementara waktu ditunda dan pembayaran tagihan pokok tetap tanpa bunga selama 6 (enam) bulan;
- ketiga bagi debitur mengalami penurun sebesar 50% (lima puluh persen) sampai 70% (tujuh puuh persen), restrukturisasi berupa bunga kredit yang tidak perlu dibayarkan selama 6 (enam) bulan dan tagihan pokok yang ditunda selama 12 (dua belas) bulan;
- keempat bagi debitur mengalami penurunan lebih besar dari 70% (tujuh puluh persen) maka akan diberikan penundaan bunga kredit selama 12 (dua belas) bulan dan penundaan pembayaran tagihan pokok selama 12 (dua belas) bulan.
Sebagai contoh salah satu debitur yang sangat terdampak adalah usaha katering yang khusus melayani pesta, pada saat awal sampai tiga bulan pandemi covid-19 usaha tersebut tidak memiliki pemasukan sama sekali sehingga berujung pada sebagian pekerja dirumahkan (tidak selamanya akan dipanggil kembali setelah keadaan normal), sehingga hal ini mengakibatkan pemilik usaha harus memikirkan strategi baru untuk mempertahankan kegiatan usahanya agar tidak gulung tikar dengan cara menjualkan melalui nasi kotak, makanan beku (dijual online), dan mengikuti bagaimana kondisi usaha makanan, sehingga pada bulan agustus kegiatan usaha mulai jalan tetapi tidak memiliki ntung hanya untuk mempertahankan
49 Darwanto Sunny, Prosedur Pemberian Kredit Dalam Mengantisipasi Risiko Kredit Macet (Bumi Aksara 2008).[31].
50 Wawancara  dengan  Staff  Divisi  Kredit  UMUM  Bank  BRI  Surabaya,  Surabaya,  10 Novembero 2020.
operasional kegiatan usaha, oleh karena kesukaran yang dihadapi tersebut dan adanya tanggungan kredit yang harus dibayarkan setiap bulan oleh pemilik usaha, maka pemilik usaha catering mengajukan restrukturisasi kredit kepada bank OCBC NISP dengan dilakukan asesmen dan seleksi profil debitur melalui kemampuam membayar debitur untuk dapat diberikannya restrukturisasi kredit, pada bank OCBC NISP mekanisme yang ditawarkan kepada pemilik usaha katering ini adalah pembayaran bunga kredit selama 6 (bulan) yang akan diperpanjang sampai dengan akhir Maret sesuai dengan kebijakan POJK Nomor 11/POJK.03/2020. 51 Sebagai ilustrasi apabila jangka waktu pembayaran kredit adalah 3 (tiga) tahun lunas, maka apabila diberikan restrukturisasi kredit selama 6 (enam) bulan, maka 3 (tiga) tahun tersebut akan ditambahkan 6 (enam) bulan untuk melunas kredit tersebut.
Kebijakan restrukturisasi kredit yang baru ini menandakan adanya perbedaan yang sangat signifikan dan sangat mempermudah debitur UMKM, dimana perjanjian kredit yang telah disepakati sebelumnya oleh debitur, dikarenakan dengan adanya restrukturisasi kredit maka bank dan debitur akan terikat dengan syarat dan ketentuan baru yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dan ketentuan tersebut telah tertuang didalam addendum restrukturisasi kredit atau novasi objektif yang berkaitan dengan syarat perjanjian kredit (perjanjian kredit tersebut akan kembali pada perjanjian kredit awal apabila jangka waktu restrukturisasi kredit selesai atau debitur telah pulih dari keterpurukan kegiatan usahanya), dimana kemudahan tersebut dalam pemenuhan kewajiban debitur terdiri dari:
- Adanya pemberian keringanan/mempermudah dalam pembayaran tagihan kredit yang harus dibayarkan oleh debitur, hanya berupa bunga kredit saja yag dibayarkan;
- Tidak adanya perubahan agunan atau penambahan agunan dengan diberikannya restrukturisasi kredit (agunan atau jaminan lama tetap ditahan oleh bank sampai cicilan lunas);
- Keringanan pembayaran kredit diberikan kepada debitur selama jangka waktu
51 Wawancara dengan Owner atau Pemilik Catering D6 Ibu Masto Malang, Malang, 15 November 2020.

## 1340 Georgius Ivan: Kebijakan Restrukturisasi Kredit...
6 (bulan), dan kemudian sisanya akan dilakukan penambahan tenggang waktu pembayaran kredit.
Pemberian restrukturisasi kredit yang dipermudah berdasarkan kebijakan pemerintah ini memberikan akibat atau efek terhadap bank, pertama meningkatnya kredit bermasalah yang pada tahun 2019 sebesar 2,3% (dua koma tiga persen) pada tahun 2020 menjadi 2,7% (dua koma tujuh persen), 52 kedua mempengaruhi keuntungan separuh dari emiten bank pada 2020, ketiga kebijakan restrukturisasi kredit yang diperpanjang sampai tahun 2022 akan memberikan dampak penurunan keuntungan bank karena penundaan pelunasan kredit (hanya dibayarkan sangat murah berdasarkan kesepakatan) dimana bank juga harus membayarkan simpanan pada nasabah serta adanya tambahan biaya penyediaan protokol kesehatan, 53 walaupun begitu hal tersebut merupakan risiko yang harus dihadapi oleh bank dikarenakan hal ini merupakan hanya satu-satunya langkah yang dipilih guna meminimalisir risiko gagal bayar apabila tidak ada kelonggaran sama sekali dikarenakan banyak debitur UMKM sangat terdampak pandemi covid-19, walaupun begitu risiko likuiditas bank masih akan tetap aman terjaga dikarenakan masih banyak debitur yang tidak terdampak pandemi sehingga debitur ini melakukan pembayaran kredit secara normal kepada bank (debitur yang mengajukan restrukturisasi kredit hanya sebesar lima belas sampai dua puluh persen dari keseluruhan kredit bank).
Pada dasanya walaupun pemerintah mengeluarkan kebijakan yang longgar bagi debitur UMKM yang terdampak pandemi covid-19, tetap saja tidak semudah itu debitur mengajukannya, tetap ada seleksi yang ketat karena debitur tidak dapat diduga dan bank tidak dapat menjamin secara pasti selama tenggang waktu restrukturisasi kredit dan setelah restrukturisasi kredit selesai apakah debitur tetap dapat membayarkan atau usaha debitur menjadi lebih baik atau malah sebaliknya, sehingga hal ini merupakan hal yang harus terus difokuskan oleh bank agar tidak
52 Ni Putu Eka Wiratmini, ‘Nilai Restrukturisasi Kredit Makin Buncit, Bagaimana Efeknya ke Likuiditas bank?’ (finansial.bisnis 2020) <www.finansial.bisnis.com >, dikunjungi pada 01-12-2020.
53 Vincent Fabian Thomas, ‘Mampukah Bank Bertahan Jika Restrukturisasi Kredit Diperpanjang?’ (Tirto 2020) <www.tirto.id>, dikunjungi pada 01-12-2020.
ada celah dan debitur harus menyampaikan laporan keuangan kepada debitur secara transparansi.

## Kesimpulan
Pada dasarnya Pandemi Covid-19 dapat dikatakan sebagai Force  Majeure yang bersifat relatif, dikarenakan terpenuhinya seluruh unsur dari keadaan memaksa, tetapi tidak serta merta menghapuskan perjanjian yang telah disepakati, hanya melakukan penundaan atau melakukan negosiasi ulang dikarenakan setelah Pandemi berakhir prestasi tersebut dapat dilaksanakan secara normal, dilain sisi adanya penguatan dari Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, sehingga dapat diketahui bahwasanya Pandemi Covid-19 memiliki imbas yang luas baik dari kesehatan, perekonomian, sosial, dan politik yang dapat dikatakan sebagai suatu Keadaan Memaksa karena keadaan darurat kesehatan, dilain sisi juga telah memberikan dampak pada sektor perekonomian khususnya UMKM, dikarenakan banyak UMKM terdampak tidak mendapatkan pemasukan sejak awal mula Pandemi yang berujung pada kesulitan untuk, membayar biaya operasional, membayar karyawan, hingga melunasi kreditnya pada bank, melihat hal ini dikeluarkannya kebijakan restrukturisasi kredit sebagai formulasi khusus untuk memberikan kemudahan dalam permohonan dan skema pembayaran cicilan kredit yang mempermudah debitur UMKM terdapat dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 dan POJK Nomor 40/POJK.03/2020 sebagai acuan penilaian kualitas kredit, dengan harapan UMKM dapat bertahan dan meningkatkan perekonomian serta dari sisi perbankan, tidak mengalami kenaikan Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah agar tetap menjaga stabilitas bank.

## Daftar Bacaan

## Buku
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan (Citra Aditya Bakti 1990).
Agus Yudha Hernoko, Hukum  Perjanjian Asas  Proporsionalitas  dalam  Kontrak

## Georgius Ivan: Kebijakan Restrukturisasi Kredit...
Komersial (Kencana 2010).
Bank Indonesia, Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (BI dan LPPI 2015).
Darwanto Sunny, Prosedur Pemberian Kredit Dalam Mengantisipasi Risiko Kredit Macet (Bumi Aksara 2008).
Djohari Santoso dan Achmad Ali, Hukum Perjanjian Indonesia (Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia 1989).
Iswi Hariyani, Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet Kenapa Perbankan Memanjakan  Debitur  Besar  Sedangkan  Usaha/Debitur  Kecil  Dipaksa (Kompas Gramedia 2010).
J. Satrio, Hukum Perikatan Perikatan pada Umumnya (Alumni 2002).
_______, Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet (Citra Aditya Bhakti 1993).
Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis (Alumni 2005).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Huum Edisi Revisi (Kencana Prenada Media Group 2005).
R.M. Suryodiningrat, Azas-Azas Hukum Perikatan (Tarsito 1995).
Rachmawan Budiarto et al ., Pengembangan  UMKM:  Antara  Konseptual  dan Pengalaman Praktis (Gadjah Mada University Press 2015).
Rahmat S.S. Soemadipradja, Penjeasan  Hukum  Tentang  Keadaan  memaksa (syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/ force majeure) (Nasional Legal Reform Program 2010).
Sri Soedewi Masjchun Sofwan, Hukum  Perutangan  (Bagian  A) (Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 1980).
Subandio Muchtar, Perjanjian Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis (Eresco 2009).
Subekti, Hukum Perjanjian (Intermasa 2008).
Trisadini Prasastinah Usanti dan Abd. Shomad, Hukum Perbankan (Kencana 2017).
_______________________ dan Nurwahjuni, Model  Penyelesaian  Kredit
Bermasalah (Revka Petra media 2014).
_______________________, Prinsip  Kehati-hatian  pada  Transaksi  Perbankan (Airlangga University Press 2013).

## Jurnal
Alifah Rana A, ‘Klausul Larangan Pemilikan Objek Jaminan oleh Kreditur Apabila Debitur Wanprestasi’ (2019) Vol. 2, No. 4 Jurist-Diction.
Dona Budi Kharisma, ‘Pandemi Covid-19 Apakah Force Majeure ’ (2020) Vol. 10, No. 2 RechtsVinding Online.
Nurwahjuni dan Abd. Shomad, ‘ Four Eyes Principle Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Pada Bank’ (2016) Vol. 30, No. 2 Yuridika.
Silpa Hanoatubun, ‘Dampak Covid-19 Terhadap Perekonommian Indonesia’ (2020) Vol. 2, No. 1 Education Psychology and Counseling Journal.
Syaakir Sofyan, ‘Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam Perekonomian Indonesia’ (2017) Vol. 11, No. 1 Bilancia.
Yazfinedi, ‘Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Di Indonesia: Permasalahan dan Solusinya’ (2018) Vol. 14, No. 25 Quantum.
Yuli Rahmini Suci, ‘Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia’ (2017) Vol. 6, No. 1 Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos.

## Laman
Kevin Adrian, ‘Memahami Epidemologi dan istilah-istilahnya’(aldodokter, 2020) <www. aldodokter.com>, Agustus 2020, dikunjungi pada tanggal 23 Oktober 2020.
Anon , ‘Curhat Kejamnya Corona yang Bikin Airy Rooms Gulung Tikar’(cnbcindonesia, 2020)<www.cnbcindonesia.com>, Mei 2020, dikunjungi pada tanggal 7 Oktober 2020.
Noverius Laoli, ‘UMKM memiliki peran strategis menopang kebangkitan ekonomi di tengah pandemic Covid-19’(Nasional.kontan, 2020) <www.nasional. kontan.co.id>, Juli 2020, dikunjungi pada tanggal 18 Oktober 2020.
Annisa Sulistyo Rini, ‘Tujuh Prinsip Dasar yang Perlu Diketahui soal Keringanan Kredit’(finansial.bisnis,  2020)<www.finansial.bisnis.com >, Juni 2020, dikunjungi pada tanggal 25 November 2020. Mochamad Januar Rizki, ‘Penjelasan Prof Mahfud Soal Force Majeure Akibat
1344

## Georgius Ivan: Kebijakan Restrukturisasi Kredit...
Pandemi Corona’(hukumonline,2020)<www.hukumonline.com>, April 2020, dikunjungi pada tanggal 4 Agustus 2020.
Mochammad Januar Rizki, ‘Perbankan Diminta Objektif Nilai Debitur dalam Perpanjangan Restrukturisasi Utang’(hukumonline, 2020)<www.hukumonline. com>, November 2020, dikunjungi pada tanggal 29 November 2020.
Fajar Billy Sandi, ‘Peran UMKM di Indonesia yang Perlu Anda Ketahui’(online- pajak, 2020)<www.online-pajak.com>, Juni 2020, dikunjungi pada tanggal 18 Oktober 2020.
Sopia Siregar, ‘Hapus Buku Kartu Kredit, Bukan berarti Anda bebas dari Cekikan Uang’(kontan, 2010)<www.kontan.co.id>, Maret 2010, dikunjungi pada tanggal 25 November 2020.
Vincent Fabian Thomas, ‘Mampukah Bank Bertahan Jika Restrukturisasi Kredit Diperpanjang?’(tirto, 2020)<www.tirto.id>, September 2020, dikunjungi pada tanggal 1 Desember 2020.
Ardi Priyatno Utomo, ‘WHO Umumkan Virus Corona sebagai Pandemi Global’(kompas, 2020)< www.kompas.com >, April 2020, dikunjungi pada tanggal 28 Mei 2020.
Edi Wahyono, ‘Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI?’(news.detik, 2020)<www.news.detik.com>, April 2020, h.1, dikunjungi pada tanggal 13 Juni 2020.
Ni Putu Eka Wiratmini, ’Nilai Restrukturisasi Kredit Makin Buncit, Bagaimana Efeknya  ke  Likuiditas  bank?’(finansial.bisnis,  2020)<www.finansial.bisnis. com>, Mei 2020, dikunjungi pada tanggal 1 Desember 2020.
Muhammad Yasin, ‘Penyebaran Covid-19 Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional’(hukumonline, 2020)<www.hukumonline.com>, April 2020, dikunjungi pada tanggal 23 Oktober 2020.

## Perundang-undangan
Burgerlijk Wetboek (BW) Staatblad 1847; 23.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Nomor 3472).
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tntang Perbankan (Lembaran negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Nomor 3790).
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan lembaran Negara Nomor 5253).
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona  Virus  Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6486).
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Potoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6583).
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus  Disease 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 76, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6480).
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilian Kualitas Aset Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6440).
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

## Wawancara
Wawancara dengan Owner atau Pemilik Catering D6 Ibu Masto Malang, Malang, 15 November 2020.
Wawancara dengan Staff Divisi Kredit UMUM Bank BRI Surabaya, Surabaya, 10 November 2020.

## Georgius Ivan: Kebijakan Restrukturisasi Kredit...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--