Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 11, Nomor  2, Tahun 2015                                                      Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## KEBIJAKAN HUKUM “TRANFERABILITY” TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA
Kholis Roisah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro r_kholis@yahoo.com

## ABSTRAK
Perhatian  dan  kepedulian  pemerintah Indonesia semakin  meningkat  setelah  menjadi  pihak Persetujuan TRIPs dan konsekuensinya Indonesia harus meratifikasi beberapa perjanjian internasional di bidang HKI dan melakukan revisi serta mengeluarkan peraturan baru di bidang perlindungan HKI. Sistem hukum  perlindungan  HKI  di  Indonesia  yang  mendasarkan  pada  perjanjian-perjanjian internasional mengandung  nilai  atau  ide  dasar perlindungan  HKI  mengadopsi  gagasan  yang mengedepankan hak-hak individu  yang  memenerima sesorang itu memiliki harga perseorangan yang kuat  dan  diyakini  memiliki  harga  moral  yang  intrinsik/inheren yang  berbeda  dengan kosmologi masyarakat Indonesia yang bercorak komunal menjadikan karya-karya intelektual tersebut diciptakan oleh para kreator dan inventor bukan bertujuan untuk dimiliki secara pribadi sebagai kekayaan, tetapi semata-mata  bertujuan  memenuhi  kebutuhan  komunitas  masyarakat.  Kebijakan hukum  perlindungan HKI di Indonesia sama  dengan melakukan “transferability” ataupun transplantasi sistem hukum HKI yang berasal dari masyarakat Barat ke dalam sistem hukum Indonesia. Kebijakan perlindungan HKI di Indonesia menjadi tidak berakar  sistem sosial masyarakatnya (not peculiar rooted of social life) dan tidak  tumbuh di dalam konteks sosial  masyarakat Indonesia sendiri (not developed within context).
Kata Kunci : HKI; Kebijakan; Perlindungan; Transferability
Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 11, Nomor  2, Tahun 2015                                                      Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## A. PENDAHULUAN
Perhatian  masyarakat  Internasional terhadap  perlindungan  HKI  semakin  meningkat dan bahkan menguat. Hal ini bisa dilihat dengan munculnya  konvensi-konvensi  baru  yang memperluas  cakupan  perlindungan HKI  dan munculnya  perjanjian  internasional  untuk memberi  perlindungan  HKI.  Hal  ini  dimulai menjelang  awal  abad  ke19  kebutuhan pengaturan    internasional  di  bidang  HKI dirasakan  perlu  dilakukan  karena  adanya perkembangan  teknologi  yang  berorientasi internasional  dan  peningkatan  volume perdagangan  internasional.  Disamping  itu kebutuhan  untuk  memperoleh  perlindungan terhadap  temuan-temuan  di  beberapa  Negara mengalami  kesulitan  karena  adanya  peraturan yang berbeda-beda.
Tonggak  sejarah  pengaturan  di  bidang hak kekayaan  intelektual  diawali  dengan diadakannya Konferensi Diplomatik tahun 1883 di  Paris  yang  menghasilkan  perjanjian internasional    mengenai  Perlindungan  Hukum Milik  Perindustrian  atau  disebut Paris Convention  for  The  Protection  on  Industrial Property-Paris  Convention. Tiga  tahun kemudian  di  Bern  dihasilkan  juga  perjanjian internasional di bidang Perlindungan Hak Cipta yaitu International Convention for The Protection of Literary and Artistic Work (Bern Convention).
Revisi  terakhir  terhadap  kedua  konvensi
tersebut  dilakukan  tahun  1967  untuk  Konvensi Paris  dan  tahun  1971  untuk  Konvensi  Bern. Perlindungan  terhadap  karya  cipta  diperluas terhadap  karya-karya  tampilan  pada  suatu phonogram,  produser  phonogram  dan  hasil siaran,    seperti  yang  diatur  dalam International Convention  for  The  Protection  of  Performers, Producers  of  Phonogram  and  Broadcasting Organizations (Rome Convention 1961), Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit  (Washington  Treaty  1989) memberikan perlindungan atas  tampilan  Desain  Tata  Letak Sirkit  Terpadu  (DTLST).  Melalui  konferensi internasional tahun 1967 di Stockholm dibentuk World Intellectual Property Organization (WIPO). Pada tahun 1970 WIPO menjadi Badan Khusus (Specialized Agencies) PBB.
Perlindungan  hukum  terhadap  HKI mengalami  perkembangan  yang  sangat  pesat dalam tatanan internasional dan bahkan menjadi salah  satu  isu  pada  era  globalisasi  dan liberalisasi  sekarang  ini.  Khususnya  sejak menjadi  salah  satu  agenda  di  dalam perundingan  Putaran  Uruguay  atau Uruguay Round yang  berlangsung  dari  tahun  1986 sampai  1994.  Perundingan  yang  melahirkan World  Trade  Organization (WTO)  atau Organisasi  Perdagangan  Dunia  dan  juga disepakatinya  perjanjian  internasional    tentang Aspek-aspek  Hak  kekayaan  Intelektual  Terkait Perdagangan  (Trade  Related  Aspects  of
Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 11, Nomor  2, Tahun 2015                                                      Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Intellectual Property Rights-TRIPs Agreement) 1 , yang  telah diratifikasi oleh 150 lebih negara di dunia.  Perjanjian  ini  mengukuhkan  penegakan hukum  (law  enforcement)  yang  lebih  ketat  dan memperluas  ruang lingkup  perlindungan  HKI dari  perjanjian  internasional  sebelumnya  yang diprakarsai  oleh World  Intellectual  Property Organization (WIPO),  seperti Bern  Convention, Paris  Convention,  Rome  Convention  dan Washington Treaty.
Banyaknya Negara yang menjadi peserta perjanjian TRIPs (termasuk  Indonesia) menunjukkan,    kepedulian  masyarakat internasional terhadap perlindungan HKI. Hal ini membawa dampak terhadap upaya peningkatan perlindungan  HKI  di  tingkat  lokal  /  nasional.
Pada  dasawarsa  terakhir  ini  Indonesia  telah meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional di bidang  HKI  dan  melakukan  revisi  dan  juga mengeluarkan  peraturan  baru  di  bidang perlindungan HKI.

## B. PEMBAHASAN
1. Konsep Kepemilikan dan Falsafah HKI Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  atau  istilah dalam bahasa Inggris Intellectual Property Right
1 TRIPs  Agreement merupakan  salah  satu  dari  15 Persetujuan dari The Final Act Embodying the Result of the  Uruguay  Round  of  Multilateral  Trade  Negotiations bersama Agreement  Establishing  the  World  Trade Organization (Persetujuan  Pembentukan  Organisasi Perdagangan Dunia)
adalah  salah  satu  hak  yang  timbul  atau  lahir karena kemampuan manusia. 2 HKI adalah suatu hak eksklusif yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra. Kepemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan  dan  kreativitas  intelektual manusianya,  yaitu  diantaranya  berupa  ide  atau gagasan.
HKI  atau  bisa  juga  disebut  hak  milik intelektual  merupakan  hak yang  berasal  dari hasil  kreasi  suatu  kemampuan  daya  pikir manusia  yang  diekspresikan  kepada  khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memliki manfaat  serta  menunjang  bagi  kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata  dari  kemampuan  karya  intelektual manusia  bisa  berbentuk  teknologi,  ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra. 3
Kemampuan  intelektual  manusia  yang berupa  daya  cipta,  rasa  dan  karsanya menghasilkan  karya-karya  di  bidang  ilmu pengetahuan,  seni,  dan  teknologi.  Karya-karya
2 Bambang Kesowo, Posisi dan Arti Penting HaKI dalam Perdagangan Internasinal,, halaman 3
3 Muhammad  Djumhana,R.Djubaedillah, Op  Cit halaman  16. Bandingkan  dengan  pendapat  David I.Bainbridge:Computer  and  The  Law, London Publishing,  Cetakan  I  1990  halaman  7  : Itellectual property  is  the  collective  name  given  tolegal  rights which  protect  the  product  of  human  intellec.
Dikatakan  juga  oleh John  F.  William, Manager’s Duide to Patent,Trade Marks  &  Copyright, London Kogan  Page,  Cetakan  ke  I,  1996,  halaman  11  :  The term  intellectual  property  seem  to  be  the  best avaiable  to  cover  that  body  of  legal  rights  which arise from mental and artistic endeavour.
Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 11, Nomor  2, Tahun 2015                                                      Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
intelektual  dilahirkan  dengan  pengorbanan waktu  bahkan  biaya  dan  dengan  pengorbanan ini  menjadikan  karya  yang  dihasilkan mempunyai nilai ekonomi yang melekat sebagai konsekuensi  menjadi  kekayaan  (property), bilamana  karya-karya  tersebut  diperoleh manfaat ekonomi yang bisa dinikmati. HKI baru muncul  bilamana  hasil  intelektual  manusia tersebut  telah  membentuk  sesuatu  yang  dapat dilihat,  didengar,  dibaca  maupun  digunakan secara praktis
Hak atas kekayaan yang timbul karena, atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Atas hasil  kreasi  tersebut  ,  masyarakat  beradab mengakui  bahwa  yang  menciptakan  boleh mengusai untuk tujuan yang menguntungkannya.  Kreasi  sebagai  milik berdasarkan  postulak  dalam  arti  yang  seluas- luasnya  juga  meliputi  milik  yang  tak terwujud. 4 Hak  kekayaan  intelektual  sebagai obyek  pemilikan  dikontruksikan  sebagai  “benda tak  terwujud”  atau  “benda  tak  bertubuh” (intangibles, onlichaamelijk) yang dihasilkan dari benak  manusia. Meskipun  demikian  obyek pemilikan  tersebut  diabtrasikan  sebagai semacam  “benda  bergerak”  (moveable)  yang bisa dipindah tangankan dengan mudah. 5
4 Roscoe Pound, Pengantar Filsafat Hukum
(terjemahan  Drs.  Muhammad  Radjab),  Cetakan Ketiga,  Jakarta,  Bharat  Karya  Aksara,  1982, halaman 118.
5 Oentoeng  Soerapati, Hukum  Kekayaan  Intelektual dan  Alih  Teknologi,  Fakulas  Hukum  Universitas
Hak    kekayaan  intelektual  bersifat  eksklusif dan  mutlak,  artinya  bahwa  hak  tersebut  dapat dipertahankan  terhadap  siapapun  dan  yang mempunyai  hak  tersebut  dapat  menuntut terhadap  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh siapapun.  Pemegang  hak  atas  kekayaan intelektual juga mempunyai hak monopoli, yaitu hak yang dapat dipergunakan dengan melarang siapapun  tanpa  persetujuannya  membuat ciptaan/penemuan nya ataupun menggunakannya. 6
Secara filosofi konsep kepemilikan HKI tidak bisa  dilepaskan  pemikiran John  Locke yang mengatakan setiap  manusia  memiliki  dirinya sendiri  sebagai  miliknya.  Tak  seorangpun memiliki  hak  atas  pribadi  orang  lain  kecuali pemiliknya  sendiri,  termasuk  hasil  kerja tubuhnya  dan  karya  tangannya 7 serta  panca inderanya. Artinya setiap orang secara alamiah mempunyai  hak  untuk  memiliki  segala potensi yang melekat pada diri pribadinya dan seluruh kerja yang dihasilkannya.
Intinya  adalah  bahwa  manusia  mempunyai hak memiliki ataupun minimal yang ada dalam dirinya termasuk akal budinya, buah pikiran, ide atau  gagasan  serta  kepekaan  terhadap
Kristen Satya  Wacana,  Cetakan  I,  Salatiga,  1999, halaman 1
6 Mr.N.E.Algra,et.al, Mula Hukum,  Cetakan Pertama, Jakarta, Bina Cipta, 1983, halaman 210.
7 Thum Nikolus, Intellectual Property Rights,
National Systhem and Harmonisation in Europe, New York, Physica_Verl, tahun 2000, halaman 5
Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 11, Nomor  2, Tahun 2015                                                      Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
lingkungan  yang  kemudian  diolah  dengan memadukan,  memisahkan,  mengurangi  atau menambah  apa  yang  sudah  ada  di  alam  dan menyatakan  secara  bertanggung  jawab  dialah sang empunya gagasan
Jadi  disini  HKI  lahir  dari  hak  alamiah  yang secara  instrinsik  ada  sejak  manusia  lahir sehingga HKI merupakan salah satu bagian dari hak  azasi  manusia  (human  rights)  dan pengaruh  hukum  kodrat  John  Locke  ini mempengaruhi  hukum  Perancis  yang melahirkan  doktrin  hak  moral  yaitu  hak pribadi yang  dimiliki  oleh  seseorang  pencipta  ataupun penemu untuk mencegah terjadinya penyimpangan  atas  karya  ciptanya  ataupun temuannya dan untuk mendapatkan pengormatan  atau  pengharagaan  atas  karya tersebut.  Doktrin  hak  moral  kemudian  juga diadopsi  dalam  pasal  6  Konvensi  Bern  1886. Pengakuan HKI sebagai salah satu bentuk hak azasi  manusia  termuat  dalam  pasal  27 Declaration  Universal  of  Human  Rights  1948 yang  berbunyi  “Everyone  has  right  to  the protection  of  the moral  and  material  interest resulting  from  any  scientific,  literary  or  artistic production of which he (sic) is the author”
Lebih  jauh  lagi  filosofi  rezim  HKI  adalah alasan  ekonomi.  Bahwa  individu  telah mengorbankan tenaga, waktu, pikiran dan biaya demi  sebuah  karyaatau  temuan  yang  berguna bagi  kehidupan.  Rasionalitas  untuk  melindungi
modal  investasi  tersebut  mesti  dibarengi dengan  pemberian  hak  eksklusif  terhadap individu  yang  bersangkutan  agar  menikmati secara  eksklusif  hasil  olah  pikirnya.  Dasar pemikiran  tersebut  sudah  ada  sejak  filusuf Yunani  Aristoteles  dengan  teori  keadilannya. Bahwa  seseorang  mempnyai  hak  untuk memperoleh  imbalan  atas  jerih  payah  yang dikerjakannya  atau  dikenal  dikenal  dengan keadilan  disributif.  Falsafah  ini  dalam  konteks HKI melahirkan reward theory, recovary theory, incentive theory, dan public benefit theory yang mendalilkan  bahwa  apabila  individu-individu yang kreatif di beri insentif berupa hak eksklusif, maka hal ini akan merangsang individu-individu lain  untuk  berkreasi.  Artinya  hukum  menjamin pemilik  memperoleh  manfaat  ekonomi  dari penggunaan karya cipta temuannya mendorong masyarakat untuk menghasilkan kreatifitas.
Konsep  kepemilikan  HKI  yang  berasal  dari Eropa  berbeda  dengan  konsep  kepemilikan kreatifitas  intelektual  yang  mendasarkan  pada pemikiran  sebagian  besar  masyarakat Indonesia.  Peradaban  bangsa  Indonesia  sejak berabad-abad yang lalu sudah mengenal karya- karya  seni  yang  sangat  monomental  seperti candi  Borobudur,  Prambanan,  tari-tarian, ceritera rakyat yang berasal dari pelbagai suku bangsa  di  Indonesia  dan  kekayaan  atas pengetahuan  tentang  obat-obatan  dari  sumber hayati (genetic resources) atau di Jawa sebagai
Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 11, Nomor  2, Tahun 2015                                                      Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
pengetahuan  tentang  jamu  (istilah  popular sekarang  obat  herbal)  sudah  tidak  diragukan lagi.  Kreativitas  tersebut  oleh  para  seniman  / kreatornya  dan  oleh  penemu  pengetahuan tersebut  tidak  bermaksud  untuk  dimiliki monopoli atau mengklaim sebagai milik pribadi.
Masyarakat  asli  Indonesia  pada  umumnya tidak  mengenal  konsep  yang  bersifat  abstrak termasuk konsep hak atas kekayaan intelektual, masyarakat  adat  Indonesia  tidak  pernah membayangkan bahwa buah pikiran (intellectual creation)  adalah kekayaan  (property). 8 Cara pandang  orang  Indonesia  tentang  kebendaan adalah bersifat kongkrit. Orang Indonesia tidak mengenal  tentang  kebendaan  sebagaimana konsep zakelijke  rechten dan persoonlijke rechten yang dipunyai orang Barat.Dalam Adat hanya  mengakui  produk  (in  perse)  yang dihasilkan oleh pencipta dan si pencipta hanya boleh  boleh  mengklaim  kepemilikan  produk hasil  ciptaannya  dan  Adat  tidak  membolehkan pencipta untuk mengklaim ide intelektual (HKI) yang mendasar pembuatan produk karena HKI adalah tidak riel / kongkret. 9
Kosmologi masyarakat Indonesia menempatkan seorang individu tidak dipisahkan
8 Agus  sarjono, Pengetahuan  Tradisional;  Studi Mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Obat-obatan,  Jakarta:  Pascasarjana  Fak. Hukum  UI, 2004, hal 72
9 Heliantoro, Undang  Undang  Paten  Berwawasan Nasional  dan Internasional,  Hukum  dan  Pembangunan no. 4 tahun 1987. hal. 372
dari lingkungan yang mengitarinya, masyarakat, alam dan bahkan kekuatan gaib. 10 Fritjof Capra menyebutnya  sebagai  pandangan  tradisi mistis. 11 Adat  tidak  mengakui kepemilikan  yang bersifat  monopoli  karena  individu  serta  segala yang  dimilikinya  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan dari lingkungan yang mengitarinya. 12 Hal ini berakibat bahwa seorang individu  harus  mempertanggungjawabkan penggunaan  datau  pengekploitasian  hak
10 Ali  Afandi, Kedudukan  dan  Pengaruh  Hukum  Asing dalam Tata Hukum di Indonesia, Universitas Gajahmada,  Yogja,  1971,  hal.  7-8.  Bandingkan pendapat  Sathipro  Rahardjo  :  Masyarakat  yang berwatak  kontekstual,  maka  di  dasar  masyarakat tersebut  terletak  filsafat  holism. Disini  terdapat kecenderungan  untuk  tidak  memisahkan  (separate  out) seseorang  dari  konteks  sosialnya. Segalanya  lalu menjadi  socio  centric.  Kita  akan  melihat  cara-cara seseorang  bertindak  dalam  konteks  atau  keseluuhan. Berbeda dengan dengan individualisme dimana seseorang  otonom,  maka  dalam  kontekstualime  kita menjumpai seseorang sebagai berada dalam keterhubungan dengan orang-orang lain (interconnected individuals)
11 Fritjof  Capra: The Turning  Point,  Science,  Society and  Rising  Culture,  Bantam  Book  New  York, Penerjemah  M.  Thoyibi,  (Titik  Balik  Peradaban,  Saint, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan),  Cetakan  ke 7,  Penerbit  Jejak,  Yogjakarta  2007,  hal.  323-324 mengatakan  :titik  pandang  sistem,  baik  determinisme maupun kebebasan merupakan konsep yang relatif yaitu adanya kebergantungsn pada linkungan melalui interkasi  yang  terus  menerus,  aktifitas  akan  dibentuk oleh  pengaruh  lingkungannya. Konsep  kehendak  bebas yang  relatif  ini  tampak  konsisten  dengan  pandangan- pandang tradisi mistis yang mendorong para pengikutnya  untuk  melampui  pengertian  diri  yang terpisah yang terpisah dan sadar bahwa kita merupakan bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  kosmos  yang melingkupi kita. Tradisi-tradisi adalah untuk menumpahkan  sepenuhnya  seluruh  ego  dan  dalam pengalaman mistis muncul dalam totalitas kosmos 12 Ter Haar :mendifinisikan hal ini sebagai :”the non - material environment, the external environment and a part of material the world”, Lihat Ter Haar : Adat Law in Indonesia, 1948, hal. 53
Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 11, Nomor  2, Tahun 2015                                                      Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
miliknya  kepada  masyarakat,  alam  dan kekuatan  gaib  yang  mengitarinya.  Latar belakang  dapat  menjelaskan  mengapa  pada masa  penjajahan  Belanda  hak  monopoli  atas karya  intelektual  tidak  dikenal  dalam masyarakat Indonesia. Karena karya intelektual tidak hanya dibutuhkan oleh individu pemiliknya tapi  juga  komunitas  dimana  pemilik  karya tersebut tinggal. 13
Hal  ini  berbeda  dengan  doktrin  moral diadopsi  oleh  rezim  HKI dengan  kepemilikan eksklusif untuk  memberikan  perlindungan terhadap individu pemilik HKI agar hak-haknya tidak dilanggar oleh orang lain. Jadi jelas sekali bahwa  perlindngan  HKI  mengadopsi  gagasan yang  mengedepankan  hak-hak  individu  atau dengan kata lain perlindungan HKI mengadopsi paham  individulis.  Paham  ini  memenerima sesorang itu memiliki harga perseorangan yang kuat,  kalau  hendak  dikatakan  mutlak,
Seseorang atau individu diyakini memiliki harga moral  yang  intrinsik.  Berdasarkan  keyakinan tersebut, maka paham perseorangan mendorong  otonomi  seseorang  dalam  berpikir dan  bertindak. 14 Sebagai  konsekuensiya  maka eksklusifitas  diri  sebagai  invidu  (individual privacy)  mendapat  tempat  dan  diakui  sebagai
13 Afifah  Kusumadra: Konflik  Hukum  HKI  dan  Hukum Adat Di Indonesia, Jurnal Arena no 12 tahun 2000, FH UNBRA, hal 5
14 Satjipto Rahardjo, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Cetakan II, Genta Publishing, Yogjakarta 2009, hal. 60
penting.  Seseorang  benar-benar  otono  karena dilepaskan  dengan  hubungan  specifik  dengan orang.  Tujuan  yang  ingin  dicapai  dicapai berpusat  pada  pengembangan  diri  sendiri. 15 Kepemilikan  ekskusifnya  dapat  membawa konsekuensi  pemilik  HKI  mengeksploitasi manfaat  ekonomi  dari  hasil  karya  ataupun temuannya  sebesar-besarnya  tanpa  gangguan pihak  lain  selama  masa  perlindungan  dan menjadi pembatasannya hanyalah selama tidak merugikan orang lain.
2. Kebijakan Perlindungan HKI di Indonesia Di  Indonesia  sistem  hukum  HKI  tersebut sudah muncul sejak Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yaitu dengan dikeluarkannya peraturan HKI  yang  meliputi Auteurswet  1912  Stb.1912
No.600 bagi  perlindungan  Hak  Cipta, Reglement  Industriele  Eigendom  Kolonien
16 Stb.1912  No.545  jo. Stb.1913  No.214 mengenai  pelindungan  hak  merek,  dan Octrooweit  1910  S.No.33  yis  S.11-33,  S.22-54 mengenai  perlindungan  hak  Paten 17 .    Seperti diketahui  bahwa  pemerintah  Hindia  Belanda menerapkan  potlitik  pemisahan  pemberlakuan (politik  segregasi)  hukum  maka  ketentuan hukum  tersebut  hanya  berlaku  untuk  orang
15 Hamilton V. Lee &  Sanders, Yoseph, Everyday Justice, Responsibility and The Individual in Japan and United State, New Haven, Yale University Press, 1992 dalam Sathipto Rahardjo, Ibid hal 60
17 Budi santoso, Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual, Pustaka Magister 2008, 29
Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 11, Nomor  2, Tahun 2015                                                      Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
golongan  Eropa  di  Indonesia  dan  masyarakat pribumi  berlaku  ketentuan  hukum  Adat  yang tidak  mengenal  konsep  kepemilikan  tidak terwujud.    Setelah  kemerdekaan  Hukum Belanda diadopsi pemerintah Indonesia karena Pasal  II  Peraturan  Peralihan  UUD  1945  yang menyebutkan  :  “Bahwa  Badan  Negara  dan Peraturan  yang  masih  ada  terus  berlaku, selama belum  diadakan  yang  baru  menurut UUD ini”. Setelah itu praturan hukum HKI terus berlaku sama sekarang. 18
Pada  tahun  1986  sejak  muncul  issu  HKI dalam  perundingan  GATT  dalam  Putaran Uruguay    pemerintah  Indonesia  telah membentuk  Tim  Keppres  34  yang  bertugas menyiapkan  rancangan  undang  undang  HKI. Rancangan undang undang tersebut menyesuaikan issue  HKI  yang  berkembang dalam Putaran Uruguay
dan mengimplementasikan  TRIPs  Agreement.
Beberapa undang-undang telah di hasilkan yaitu Undang Undang RI nomor 30 tentang Rahasia Dagang,  Undang  Undang  Nomor  31  tentang Disain Industri, Undang Undang nomor 32 tahun tentang  Disain  Tata  Letak  Sirkit  Terpadu,
Undang Undang nomor 33 tahun 2000 Varietas Tanaman,  Undang  Undang  nomor  14  tahun 2001 tentang  paten (merupakan perubahan dari
UU  no  6  th.  1989,  UU  no  13  tahun  1997)
18 Afifah Kusumadra, HKI dalam Hukum  Adat Di Indonesia, Jurnal Arena Hukum nomor 12 tahun 2000, hal 3
Undang  Undang  nomor  15  tahun  2001  merek (pengganti UU no. 19 tahun 1992 dan UU no. 14 tahun  2001)  dan  Undang  Undang  nomor  19 tahun  2002  tentang  Cipta.(pengganti  UU  no.  7 tahun 1987 dan UU no. 12 tahun 1997).
Melalui  Undang  Undang  No  7  tahun  1994 tentang Ratifikasi Agreement Establishment The World  Trade  Organization, maka  pemerintah Indonesia  mempunyai  kewajiban  untuk mengimplementasikan ketentuan TRIPs
Agreement  ke  dalam  perundang  undangan nasionalnya. Beberapa kali revisi yang dilakukan terhadap  perundang-undangan  HKI  diatas merupakan  upaya  untuk  menyesuaikan terhadap  ketentuan perlindungan HKI yang ada di dalam TRIPs Agreement.
Secara  substansi  ketentuan  perundangan- undangan  HKI  tersebut,    secara  garis  besar mengandung  prinsip-prinsip  tersebut  dibawah ini :
1) Prinsip  kepemilikan  HKI  sebagai  hak eksklusif  artinya  sistem  hukum  kekayaan intelektual  memberikan  hak  yang  berifat khusus kepada orang yang terkait langsung dengan  kekayaan  intelektual  yang dihasilkan. Melalui hak tersebut,pemegang hak  dapat  mencegah  orang  lain  untuk membuat,  menggunakan  atau  berbuat tanpa  ijin.  Kepemilikan  HKI  dalam  bentuk hak paten, hak cipta, hak merek, hak disain
Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 11, Nomor  2, Tahun 2015                                                      Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
industri, hak atas sirkit terpadu, hak varitas tanaman dan hak rahasia dagang.
2) Prinsip  perlindungan  terhadap  karya intelektual diberikan oleh negara berdasarkan pendaftaran artinya perlindungan  hukum  terhadap  karya intlektual  mensyaratkan  adanya  kewajiban melakukan pendaftaran. Tanpa melakukan pendaftaran  penghasil  karya  intelektual tidak  dapat  menuntut  pihak  lain  yang menggunakan karya intlektualnya
(kewajiban  mendaftarkan  tidak  berlaku pemeang  hak  cipta  dan  pemegang  hak
rahasia dagang)
3) Prinsip  pendaftaran  bersifat  teritorial, artinya  perlindungan  hukum  hanya diberikan di wilayah teritorial dimana karya intelektual di daftarkan.
4) Prinsip  pemisahan  benda  secara  fisik dengan  karya  intelektual  yang  terkandung di  dalam  benda  tersebut,  artinya  dalam sistem  hukum  kekayaan  intelektual pengusaan benda secara fisik tidak secara otomatis memiliki hak eksklusif atas benda tersebut  karena  kepemilikan  karya intelektual  yang  melekat  pada  benda tersebut masih milik penciptanya. Prinsip ini berbeda dengan prinsip hukum  atas benda berwujud  (tangible) penguasaan  secara fisik  dari  sebuah  benda  sekaligus
membuktkan  yang  sah  atas  benda tersebut. 19
Kebijakan  pengaturan  perlindungan  HKI  ini menunjukkan bahwa politik hukum pembentukan beberapa undang-undang tersebut  hanya  semata-mata  berdasarkan implementasi TRIPs  Agreement atau  dengan kata lain sekedar memenuhi kebutuhan tatanan globalisasi,  bukan  berdasarkan  kebutuhan internal  bangsa  Indonesia  sendiri  dan  hal  ini terlihat  dari  beberapa  konsideran  beberapa undang-undang diatas. 20
19 Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan intelektual Di Era Global, Sebuah Kajian Kontemporer, Graha Ilmu, Yogjakarta 2009, hal. 15 20 Politik hukum terlihat dalam konsideran dari Undang Undang 30,31,32 tahun 2000 huruf a. bahwa untuk mewujudkan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dengan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang sebagai bagian dari sistem HKI, (b) Bahwa Indonesia telah menandatangani Agreement Establishment The WTO yang mencakup TRIPs Agreement dengan UU no. 9 tahun 1994 maka perlu diatur ketentuan mengenai rahsia dagang, disan industri dan disain tata letak siskit terpadu. Konsideran huruf Undang Undang no. 14 tahun 2001 : (a)Bahwa sejalan dengan ratifikas Indonesia pada perjanjian internasional, perkembangan teknoloi, industri dan perdagang yang semakin pesat diperlukan Undang Undang Paten yang dapat memberikan yang wajar bagi inventor.
Konsideran Undang Undang no. 15 tahun 2001; (a) bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifiasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Konsideran Undang Undang Undang Undang noor 19 tahun 200; (b) Bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bdang HKI pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnyayang perlu pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem ukum nasional (b) bahwa perkembang di bidang perdagang, industri dan investasi telah sedemian pesat sehingga perlu meningkatkan perlindungan bagi
Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 11, Nomor  2, Tahun 2015                                                      Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Penyusunan
perundang-undangn HKI Indonesia  dan  politik  hukum  perlindungan  HKI hanya  sekedar  bersandar  implementasi konvensi-konvensi  internasional  di  bidang  HKI tentu saja bukan mendasarkan ide dasar, nilai- nilai,  norma  yang  bersumber  dari  masyarkat Indonesia  sendiri,  sebab  masyarakat  Indonesia sudah terbiasa dengan nilai-nilai yang bercorak komunal  dan  religius/spiritual  berbeda  dengan filosofi HKI yang bersumber konvensi –konvensi internasional yang individualis dan kapitalis.
Apa  yang  dilakukan  oleh  para  pembuat kebijakan  dalam  sistem  hukum  HKI  sama dengan  mentransfer  sistem  hukum  HKI  yang berasal dari masyarakat Barat ke dalam sistem hukum  Indonesia,  padahal  menurut  Robert Seidman  dengan  teorinya “the  Law  of  the  non transferability of law” artinya hukum tidak dapat ditransfer begitu saja dari suatu masyarakat ke masyarakat lainnya. Mungkin  saja  perangkat hukum asing itu efektif di masyarakatnya sendiri, karena  antara  perangkat  hukum  asing  itu dengan  kebutuhan  masyarakatnya  sudah selaras, antara hukum dengan pemikiran warga masyarakatnya  serasi,  namun  belum  tentu cocok  untuk  diterapkan  pada  masyarakat  lain, yang  berbeda  perangkat  sosialnya,  berbeda nilai-nilai  sosial  yang  dianutnya,  berbeda stratifikasi  sosialnya,  berbeda  taraf  pemikiran
Pencipta dan Pemilk Hak Terkait dengan tetap mempertimbang kepentingan masyarakt luas
warga masyarakatnya. Dalam konteks pemikiran Seidman  sistem  hukum  HKI  berdasarkan ketentuan  TRIPs  Agreement  yang  berasal  dari ide dasar sistem hukum dan tradisi masyarakat Eropa dan Amerika yang mempunyai perangkat sosial,  ekonomi,  politik  dan  nilai-nilai  dan stratafikasi  sosial  (individualis  dan  kapitalis) dengan  kondisi  begitu  tidak  bisa  ditransfer  ke dalam  sistem  hukum  Indonesia  yang mempunyai  basis  kultural  yang  berbeda (spiritual dan komunal).
Dapat  dikatakan  juga  bahwa  penyusunan perundang-undangan  HKI  di  Indonesia merupakan tindakan transplantasi Hukum Asing ke dalam sistem hukum nasional. Sebagaimana transplantasi  organ  tubuh  manusia,  jika  cocok dengan tubuh penerima, maka tranplantsi akan berdampak  menyembuhkan.  Sebaliknya  jika organ  yang  ditraplantasikan  tidak  cocok  bagi tubuh  penerima  akan  berakibat  fatal.  Demikian pula halnya dalam tranplantsi hukum HKI dalam sistem  hukum  nasional  Indonesia.  Jika  hukum asing  tersebut  cocok  dengan  sistem  hukum yang  berlaku  di  Indonesia,  maka  akan membawa  manfaat  bagi  bangsa  Indonesia. Sebaliknya  jika  tidak  cocok,  maka  transplantsi akan  sangat  merusak  sistem  hukum  Indonesia secara keseluruhan. 21
21 Agus Sarjono, Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual, Antara Kebutuhan dan Kenyataan, dalam buku Membumikan HKI di Indonesia . Hal. 17
Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 11, Nomor  2, Tahun 2015                                                      Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Bahkan  kemungkinan  transplantasi  tersebut akan membawa  faktor  kriminalisasi  perilaku masyarakat  yang  sebelumnya  merupakan perilaku  yang  biasa  menjadi  perilaku  yang melanggar  hukum  (tindak  pidana),  seperti perilaku  masyarakat  yang  membuat  produk berdasarkan  disain  yang  sudah  ada sebelumnya. 22 Gambaran tentang kasus tindak pidana  HKI  semakin  meningkat  sejak pemberlakukan sistem hukum HKI di Indonesia menjadi  bukti.  Disamping  integrasi  masyarakat Indonesia  terhadap  sistem  hukum  HKI  dapat dilihat    prosentasi  minat  masyarakat  untuk memperoleh  HKI  masih  sangat  kecil 23
menunjukkan  bahwa  sistem  hukum  HKI  yang individualistik  dan  monopolistik  tidak  berakar pada  sistem  sosial (rooted  ofsocial  life)
22 Kemungkinan tersebut seperti statemen Konggress
PBB ”..the importation of foreign cultural pattern which did not harmonize with the indiginouse cultural had criminogen effect”, Bahan kuliah  Mahasiswa Angkatan XV PDIH UNDIP mata kuliah Pembaharuan Hukum Nasional  oleh Prof.Dr. Nawawi Arief, tahun 2009 23 Budaya hukum masyarakat Indonesia yang menunjukkan integrasi masyarakat dengan sistem hukum kekayaan intelektual  salah satunya dapat digambarkan  melalui  perilaku masyarakat dalam memperoleh HKI . Data di Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen RI di Jakarta untuk paten sampai bulan Nopemeber 2009 jumlah pendaftar hak paten 67.149 ( dengan komposisi 64.025 untuk pemilik asing dan hanya 3.134 pemilik lokal). Jumlah pendaftar  hak merek kurang lebih 600 ratus ribuan.  Jumlah tersebut sangat kecil dibandingkan dengan pelaku usaha di Indonesia yang jumlah 49.8 juta.  Disamping itu semakin meningkatnya kasus sengketa HKI di Pengadilan dan banyaknya iklan somasi-somasi pelanggaran merek di koran-koran menunjukkan gambaran budaya hukum masyarakat terkait sistem hukum kekayaan intelektual.
masyarakat  Indonesia  yang  komunal  dan spiritual.

## C. SIMPULAN
Hasil  penelitian  dan  kemudian  dilakukan pembahasan  dengan cara  menganalisa  hasil penelitian  dengan  menggunakan  konsep  dan teori  yang  relevan  maka  penulis  dapat menyimpulkan antara lain :
1. Sistem hukum perlindungan HKI di Indonesia yang mendasarkan pada perjanjian-perjanjian internasional mengandung nilai  atau ide dasar perlindungan HKI mengadopsi gagasan yang mengedepankan hak-hak individu yang memenerima  sesorang  itu  memiliki  harga perseorangan yang kuat dan diyakini memiliki harga  moral  yang  intrinsik/inheren,  sehingga dengan  hak  eksklusifnya  pemilik  HKI  dapat memonopoli  dan  mengeksploitasi  manfaat ekonomi  semaksimal  mungkin. Gagasan ini jelas berbeda dengan kosmologi masyarakat Indonesia yang bercorak komunal menjadikan karya-karya  intelektual  tersebut  diciptakan oleh  para  kreator  dan  inventor  bukan bertujuan untuk dimiliki secara pribadi sebagai kekayaan,  tetapi  semata-mata  bertujuan memenuhi  kebutuhan  komunitas  masyarakat dimana  individu    tersebut  merupakan  bagian komunitas  masyarakat, sehingga,  sehingga hasilnya  dapat  dinikmati  secara  kolektif
Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 11, Nomor  2, Tahun 2015                                                      Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
seluruh  anggota  masyarakat  dimana  individu berada.
2. Penyusunan perundang-undangn HKI
Indonesia dan politik hukum perlindungan HKI hanya  sekedar  bersandar  implementasi konvensi-konvensi internasional di bidang HKI tentu  saja  bukan  mendasarkan  ide  dasar, nilai-nilai,  norma  yang  bersumber  dari masyarkat  Indonesia  sendiri,  sebab masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan
nilai-nilai  yang  bercorak  komunal  dan religius/spiritual  berbeda  dengan  filosofi  HKI yang  bersumber  konvensi –konvensi internasional yang  individualis .  Apa  yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan dalam sistem hukum HKI sama dengan mentransfer atau “transferability” sistem hukum HKI yang berasal  dari  masyarakat  Barat ke  dalam sistem  hukum  Indonesia. Penyusunan
perundang-undangan  HKI  di  Indonesia merupakan  tindakan transplantasi Hukum Asing  ke  dalam  sistem  hukum  nasional.
Kebijakan  HKI  dalm  perspektif pemikiran
Seidman bahwa sistem  hukum  HKI berdasarkan  ketentuan  TRIPs  Agreement yang berasal dari ide dasar sistem hukum dan tradisi  masyarakat  Eropa  dan  Amerika  yang mempunyai perangkat sosial, ekonomi, politik dan  nilai-nilai  dan  stratafikasi  sosial (individualis  dan  kapitalis)    dengan  kondisi begitu  tidak  bisa  ditransfer (“the  Law  of  the
non  transferability  of  law) ke  dalam  sistem hukum Indonesia  yang  mempunyai  basis kultural yang berbeda (spiritual dan komunal). Kebijakan  perlindungan  HKI  di  Indonesia menjadi tidak berakar    sistem  sosial masyarakatnya  (not  peculiar  rooted  of  social life) dan tidak tumbuh di dalam konteks sosial masyarakat Indonesia  sendiri (not  developed within context).

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Sarjono, Membumikan HKI di Indonesia,
Nuasa Aulia, 2009

## Agus Sardjono, Pengetahuan Tradisional; Studi
Mengenai  Perlindungan  Hak  Kekayaan Intelektual  Atas  Obat-obatan,  (Jakarta: Pascasarjana Fak. Hukum UI, 2004
Ali  Afandi,  Kedudukan  dan  Pengaruh  Hukum Asing  dalam  Tata  Hukum  di  Indonesia,
Universitas Gajahmada, Yogja, 1971

## Anton Christop :”Indonesia Intellectual Property
Law  in  Context”  dalam Taylor,  Veronica, Asian  Laws  Australia  Eyes  ,  LBC
Information Service, 1997
Bambang  Kesowo  : Posisi  dan  Arti  Penting HaKI  dalam  Perdagangan  Internasional, Jakarta 1993,
Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 11, Nomor  2, Tahun 2015                                                      Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## Elias  M.  Awad, System  and  Analilysis  and
Design, Richard  D  Irwin,  Homewood, Illionis, 1979
Esmi  Warassih  ;  Pranata  Hukum: Sebuah Telaah  Sosilogis,  PT.  Suryandaru  Utama, Semarang, 2005.
Fritjof  Capra: The  Turning  Point,  Science,
Society  and  Rising  Culture,  Bantam  Book New  York,  Penerjemah  M.  Thoyibi,  (Titik Balik  Peradaban,  Saint, Masyarakat  dan Kebangkitan  Kebudayaan),  Cetakan  ke  7, Penerbit Jejak, Yogjakarta 2007

## Frederick  Abbot, et.al, The  International
Intellectual  Property  System:  Commentary and  Materials,  Part  One,  (Kluwer  Law International, 1999

## Glenn R. Butterton, Norms and Property in the
Middle  Kingdom, (Wisconsin  Law  Journal, Vol. 15, No. 2, 1997
FX.  Aji  Samekto,  Justice  Not  For  All,  Kritik Terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi  Hukum  Kritis,  Genta  Press, Yogjakarta 2008
Hamilton V. Lee &  Sanders, Yoseph, Everyday Justice, Responsibility and The Individual in Japan and United State, New Haven, Yale University Press, 1992
Heliantoro,
Undang Undang Paten
Berwawasan  Nasional  dan  Internasional, Hukum  dan  Pembangunan  no.  4  tahun 1987
I Ketut Gobyah, Berpijak pada Kearifan Lokal, http//www.balipos.co.id

## Lawrence  M.  Friedman, American  Law,  An
Introduction, W.W.  Norton  and  Company, New York, 1984
Mahadi,  dalam  Saidin, Aspek  Hukum  Hak Kekayaan  Intelektual  (Intellectual  Property Rights), (Jakarta : Raja Grafindo Persada,
2004)
Martin  Khor  Kok  Peng  :  Imperalisasi  Ekonomi Baru,  Putaran  Uruguay  dan  Kedaulatan Dunia  Ketiga,  Gramedia  Pustaka  Utama,
Konpalindo
Satjipto  Rahardjo,  Negara  Hukum  yang Membahagiakan  Rakyatnya,  Cetakan  II, Genta Publishing, Yogjakarta 2009
Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 11, Nomor  2, Tahun 2015                                                      Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Satjipto  Rahardjo,  Bahan    Mata  Kuliah  Teori Hukum. Program PDIH UNDIP, tahun 2009
R.  Soepomo,  Bab-bab  tentang  Hukum  Adat,
Pradnya Paramita, 1982
Surahman,http//www.suarapembaharuan.com/ new/199711/21119/opED/opini02/opini02ht ml, 1997
Tim  Lindsey,BA,LLB,BLitt,Phd,rpf.Damian  Edy,
SH,Dr,Prof.Butt,Simon,  LLB  dan  Utomo, Tomi  Suryo,SH,LLM  :  Hak  kekayaan Intelektual    Suatu  Pengantar,  Asian  Law Group  Ltd  berkerjasama  dengan  Penerbit Almni. Bandung 2002
Ter Haar :Adat Law in Indonesia, 1948
Tomi  Suryo  Utomo,  Hak  Kekayaan  intelektual Di Era Global, Sebuah Kajian Kontemporer,
Graha Ilmu, Yogjakarta 2009
UNTAD-ICTSD, Resource Book on TRIPs and Development,  Cambrige  University  Press,
2005
Roscoe  Pound, Pengantar  Filsafat  Hukum (terjemahan  Drs.  Muhammad  Radjab), Cetakan  Ketiga,  Jakarta,  Bharat  Karya Aksara, 1982,