Anak di Bawah Umur 12 Tahun yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Terorisme

## Miranda Octadela
amarcreative3@gmail.com

## Universitas Airlangga

## Abstract
This article is titled “Children Under 12 Years Old Involved in Terrorism”, written with normative research methods, using statute approach and conceptual approach. This thesis discusses about: (1) How is the criminal responsibility for children under 12 years old who involved in terrorism?, (2) How is the legal protection for children under 12 years old who involved in terrorism?. From legal research that has been done using the approach mentioned above it can be concluded that from the first discussion about the criminal responsibility of children under 12 years old who involved in terrorism, the child cannot be held to criminal liability because not all conditions in the element of error (the nature is cumulative) are completed and also according to criminal responsibility theory, with the absence of children in the legal process can be interpreted as a form of legal protection, but children need to get special legal protection so that children are no longer exposed to radical understanding of terrorism. While in the second discussion regarding on the basis consideration of providing legal protection for children and to give relevant and appropriate legal protection for children under 12 (twelve) years of age involved in terrorism. Legal protection and fulfillment of children’s rights are very important for children who are involved in terrorism so that the lives of those children can be recovered properly.
Keywords: Children; Terorism; Legal Protection

## Abstrak
Artikel ini berjudul “Anak Di Bawah Umur 12 Tahun Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Terorisme”, yang dalam penulisannya menggunakan metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme?, (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme?. Dari penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa pada rumusan masalah yang pertama mengenai pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme yaitu anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak semua syarat dalam unsur kesalahan terpenuhi (bersifat kumulatif) dan juga berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, dengan tidak dapatnya anak di proses hukum dapat dimaknai sebagai bentuk perlindungan hukum, namun anak perlu mendapatkan perlindungan hukum khusus agar anak tidak lagi terpapar paham radikal terorisme. Sedangkan pada rumusan masalah yang kedua membahas mengenai dasar pertimbangan pemberian perlindungan hukum bagi anak dan perlindungan hukum yang relevan dan tepat untuk diberikan kepada anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak anak sangat penting untuk diperoleh anak agar kehidupan anak dapat pulih seperti anak-anak pada umumnya.
Kata Kunci: Anak; Terorisme; Perlindungan Hukum
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 4, Juli 2019 1339

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 4, Juli 2019
Histori artikel: Submit 7 Juni 2019; Diterima 14 Juni 2019; Diterbitkan online 1 Juli 2019.

## 1340 Miranda Octadela: Anak di Bawah Umur

## Pendahuluan
Tindak pidana terorisme biasanya dilakukan oleh orang dewasa, namun ada modus baru yaitu anak terlibat didalamnya, bahkan telah terdapat kejadian beberapa waktu lalu untuk pertama kalinya di Indonesia bahwa orangtua melibatkan anak dalam tindak pidana terorisme, orangtua tersebut dapat dipastikan telah bergabung menjadi anggota jaringan teroris, para pelaku teror yang ada di Indonesia melakukan sistem perekrutan melalui keyakinan untuk membina teroris yang handal. 1 Perekrutan menjadi anggota teroris yang dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya sendiri tentu bukanlah hal baik bagi anak, pada jaman sekarang telah nyata adanya bahwa orangtua memberikan pendidikan negatif terhadap anaknya yang menyebabkan anak melakukan kenakalan bahkan terlibat dalam tindak pidana yang membuat anak harus berurusan dengan hukum.
Kasus mengenai orangtua yang melibatkan anak dalam tindak pidana terorisme terjadi pada tanggal 13 dan 14 Mei 2018 yaitu aksi bom bunuh diri di kota Surabaya, di beberapa lokasi berbeda dan terdapat 3 (tiga) keluarga berbeda pula yang melakukan tindak pidana terorisme dengan melibatkan anak. Diawali pada tanggal 13 Mei 2018, keluarga pertama yang melakukan aksi bom bunuh diri di 3 Gereja yakni Dita Supriyanto yang berumur 47 (empat puluh tujuh) tahun selaku kepala keluarga meledakkan diri di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) di  Jalan Arjuna,  Puji  Kuswati  sang  istri  yang  berumur  43  (empat  puluh  tiga) tahun melibatkan kedua anaknya berinisal FS yang berumur 12 (dua belas) tahun dan VR yang berumur 9 (sembilan) tahun di Gereja Kristen Indonesia di Jalan Diponegoro, dan dua anak laki-lakinya berinisal YF berumur 18 (delapan belas) tahun dan FH berumur 16 (enam belas) tahun di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngagel Madya Utara, 2 dalam peristiwa tersebut diketahui bahwa semuanya meninggal dunia di lokasi kejadian, kemudian pada malam harinya
1 Wawan H. Purwanto, Terorisme Ancaman Tiada Akhir , (Grafindo Khazanah Ilmu 2004).[15].
2 Ninis Chairunnisa, Pelaku Bom di Surabaya Satu Keluarga, Begini Pembagian Tugasnya,
< https://nasional.tempo.co/read/1088460/pelaku-bom-di-surabaya-satu-keluarga-begini-pemba - gian-tugasnya > , (Tempo 2018), accesed 1 Agustus 2018.
keluarga kedua di Rusun Wonocolo, Taman, Sidoarjo, yakni Anton Febrianto yang berumur 47 (empat puluh tujuh) tahun selaku kepala keluarga melakukan peledakan bom yang mengakibatkan istrinya bernama Puspitasari yang berumur 47 (empat puluh tujuh) tahun dan anak sulungnya berinisal LAR yang berumur 17 (tujuh belas) tahun meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara anaknya yang ke 2, 3 dan 4 yakni AR yang berumur 15 (lima belas) tahun, FP yang berumur 11 (sebelas) tahun dan GHA yang berumur 11 (sebelas) tahun 3 ditemukan masih hidup namun FP dan GHA mengalami luka parah, Anton sebenarnya masih hidup dalam keadaan luka parah namun karena dianggap membahayakan maka ia langsung dilumpuhkan oleh pihak kepolisian dan akhirnya meninggal dunia, lalu sehari setelahnya pada tanggal 14 Mei 2018 keluarga ketiga di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya yakni Tri Murtiono yang berumur 50 (lima puluh) tahun selaku kepala keluarga dan istrinya Tri Ernawati yang berumur 43 (empat puluh tiga) tahun melibatkan ketiga anaknya berinsial MDAM yang berumur 19 (sembilan belas) tahun, MDS yang berumur 15 (lima belas) tahun dan AAP yang berumur 8 (delapan) tahun 4 dalam persitiwa tersebut diketahui bahwa hanya AAP yang masih hidup.
Terlibatnya anak yang masih di bawah umur 12 (dua belas) tahun dalam tindak pidana terorisme menjadi persoalan karena umur anak menentukan mengenai bagaimana seharusnya ia diperlakukan setelahnya apalagi tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa. Anak tidak dapat diperlakukan sama seperti orang dewasa, sehingga konsep pertanggungjawaban pidana yang diterapkan pada orang dewasa tidak dapat diterapkan juga pada anak karena terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara khusus mengatur mengenai anak dan batas umur anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, proses peradilan perkara anak, upaya diversi, dan lain-lain.
3 Tsarina Maharani, Fakta-fakta Ledakan Bom di Sidoarjo Sejauh Ini, < https://m.detik.com/ news/berita/d-4018994/fakta-fakta-ledakan-bom-di-sidoarjo-sejauh-ini>,  (Detik.Com  2018),  ac - cesed 1 Agustus 2018.
4 Badriyanto, < https://news.okezone.com/read/2018/05/15/519/1898395/3-kesamaan-aksi- teror-bom-di-gereja-dengan-mapolrestabes-surabaya >, (Okezone 2018), accesed 1 Agustus 2018.

## 1342 Miranda Octadela: Anak di Bawah Umur
Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  yang  juga  mengakui dan  menjunjung  tinggi  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  HAM  dimiliki  oleh  setiap manusia, terkait dengan tindak pidana terorisme baik korban maupun anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme juga mempunyai hak asasi manusia dan juga akibat dari kejadian tersebut menyebabkan anak tidak lagi memiliki orangtua karena  orangtuanya  meninggal  dunia.  Maka  dari  itu  Negara  harus  memberikan perlindungan hukum bagi anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme, guna memberikan pemenuhan hak dan bantuan untuk memberikan rasa aman, karena masyarakat terlanjur memberikan stigma negatif dan menganggap bahwa anak tersebut dapat membahayakan, selain itu gangguan psikologi berat yang dialami oleh anak atas kejadian aksi bom dapat berpengaruh buruk pada kesehatan dan masa depan anak.

## Konsep Anak Dan Batas Umur Anak
Di bawah ini pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan:
a. Menurut  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan Anak yaitu dalam Pasal 1 angka 2 bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
b. Menurut  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  Perlindungan Anak yaitu dalam Pasal 1 angka 1 bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
c. Menurut  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak bahwa sistem mengenai proses penyelesaian perkara “anak yang berhadapan dengan hukum”.
Anak yang berhadapan dengan hukum diatur diatur dalam Pasal 1 angka 2 yaitu bahwa  “Anak  yang  berhadapan  dengan  Hukum  adalah  anak  yang  berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.
1. Anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Pasal 1 angka 3 bahwa “Anak
yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.
2. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana diatur dalam Pasal 1 angka 4 bahwa “Anak ya ng Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut sebagai Anak  Korban  adalah  anak  yang  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun yang  mengalami  penderitaan  fisik,  mental,  dan/atau  kerugian  ekonomi  yang disebabkan oleh tindak pidana”.
3. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana diatur dalam Pasal 1 angka 5 bahwa:
“Anak yang  Menjadi  Saksi  adalah  anak  yang  belum  berumur  18  (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.
Anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menurut UU SPPA adalah “Anak yang Berkonflik dengan Hukum” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3, yang mana memenuhi syarat bahwa anak telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan anak tersebut diduga melakukan tindak pidana. Maka anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menurut ketentuan tersebut.

## Konsep “Terlibat” Dalam Tindak Pidana
Tindak pidana terorisme termasuk dalam hukum pidana khusus, dan juga telah  diatur  secara  khusus  di  luar  KUHP  yaitu  dalam  Pasal  13,  14  dan  15  UU Terorisme mengenai pelaku penyertaan dan ancaman pidananya. Didalam Pasal 15 UU Terorisme menyebutkan bahwa:
“Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A”.
Berdasarkan pasal tersebut, anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme dapat dikatakan sebagai pelaku, karena

## 1344 Miranda Octadela: Anak di Bawah Umur
dalam pasal tersebut diatur bahwa setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana pasal-pasal yang disebutkan di atas mendapatkan pidana yang sama dengan pelaku, namun dikatakannya anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun sebagai pelaku karena berdasarkan pandangan dari UU Terorisme yang berangkat dari pengaturan mengenai penyertaan, penyertaan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, penyertaan terdiri dari Pembuat/Dader yang diatur dalam Pasal 55 KUHP yang terdiri dari:
1.  Pelaku atau melakukan (plegen);
2. Menyuruh melakukan (doenplegen);
3.  Yang turut serta (medeplegen);
4. Penganjur atau menganjurkan (uitlokken).
Dan Pembantu/Medeplichtgheid yang diatur dalam Pasal 56 KUHP yang terdiri dari :
1.  Pembuat (de hoofed dader);
2.  Pembantu (de medeplichtige). 5
Diatur dalam Pasal 103 KUHP mengenai aturan penutup dikatakan bahwa: “Ketentuan-ketentuan dalam Bab 1 sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”. Maka ketentuan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tidak berlaku, karena menurut Pasal 103 KUHP tersebut mengatur mengenai asas (Lex Specialis Derogat Legi Generali) yang artinya mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Maka berlakulah UU Terorisme yang mengatur secara khusus mengenai penyertaan dalam terorisme, pidana yang diancamkan dalam UU terorisme dan KUHP berbeda, namun setiap unsur-unsur  dalam  Pasal  13,  14  dan  15  UU  Terorisme  didalamnya  terkandung konsep mengenai penyertaan yang diatur dalam KUHP.
5 Moeljatno, Hukum Pidana Delik-Delik Penyertaan , (Gadjah Mada University Press 1982). [35-55].

## Konsep Pertanggungjawaban Pidana
Adanya kesalahan, harus memenuhi syarat-syarat: 6
a. Melakukan p erbuatan pidana (sifat melawan hukum);
b.  Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaaan atau kealpaan;
d.  Tidak adanya alasan pemaaf.
Mengenai  bagaimana  pertanggungjawaban  pidana  anak  di  bawah  umur 12 (dua belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme dapat tentukan dengan terpenuhinya syarat-syarat dalam unsur kesalahan diatas yaitu anak melakukan tindak pidana, sesuai dengan batas umur anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf.
a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
Anak tersebut terlibat dalam tindak pidana terorisme dan melanggar ketentuan dalam  Pasal  15  UU  Terorisme.  Maka  syarat  ini  terpenuhi  karena  dengan terlibatnya anak tersebut ia dianggap sebagai pelaku.
b. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab.
Syarat ini tidak terpenuhi karena anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun tidak dapat dipidana karena anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan UU SPPA adalah anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 yakni anak telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan anak tersebut diduga melakukan tindak pidana (segala jenis tindak pidana) tidak terkecuali tindak pidana terorisme, selain itu karena anak tersebut dinilai masih belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaaan atau kealpaan. Syarat ini terpenuhi karena anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme melakukan kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan.
6 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana , (Rineka Cipta.2008).[164].

## 1346 Miranda Octadela: Anak di Bawah Umur
Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan ( opzet als oogmerk ) atau dolus directus. 7 Kesengajaan untuk mencapai tujuan, pelaku mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Apabila kesengajaan tersebut ada pada suatu tindak pidana maka pelaku dikenakan hukuman pidana, karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, pelaku menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
d. Tidak adanya alasan pemaaf.
Alasan Pemaaf diatur dalam KUHP yaitu:
1.  Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggungjawab, jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit  (Pasal 44 KUHP);
2. Perbuatan yang dilakukan karena adanya daya paksa (Pasal 48 KUHP);
3. Perbuatan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas  (Pasal  49  ayat (2) KUHP;
4. Perbuatan yang dilakukan untuk mengajarkan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP).
Syarat ini terpenuhi karena tidak adanya alasan pemaaf yang dimiliki oleh anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana  terorisme.
Adanya kesalahan yang mengakibatkan seseorang dapat dipidana yaitu
apabila  memenuhi  4  syarat  tersebut,  namun  syarat  dalam  unsur  kesalahan  yang berkaitan dengan anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme tidak semuanya terpenuhi karena anak tersebut berdasarkan syarat kedua yaitu di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab, syarat ini tidak terpenuhi karena umur anak yaitu di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang menjadi alasan anak tersebut tidak dapat di proses hukum dan dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan kentuan dalam UU SPPA dan dinilai anak tersebut masih belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

## Anak Sebagai Pelaku Dan Anak Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Terorisme
Pasal 15 UU Terorisme menjadi dasar dikatakannya anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme sebagai pelaku, anak
7 Tri Andrisman, Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia (Unila 2009).[103-104].
tersebut terlibat dan ambil bagian dalam tindak pidana terorisme. Secara hukum anak tersebut merupakan pelaku, namun selain anak tersebut masih di bawah umur 12 (dua belas) tahun sehingga anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana,  juga  dilihat  dari  segi  teori  pertanggungjawaban  pidana.  Menurut teori pertanggungjawaban pidana yaitu Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi. 8 Van Hamel  memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu  untuk  menginsyafi  bahwa  perbuatan-perbuatan  itu  bertentangan  dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat. 9
Sedangkan Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur- unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya). 10 Dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana yaitu seseorang dalam melakukan tindak pidana dinilai mampu bertanggungjawab apabila ia sebagai pelaku sadar jika perbuatannya bertentangan dengan hukum yang berlaku dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya atau pendapatnya. Dalam kaitannya dengan anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme, anak tersebut tidak mampu menentukan kehendak,
8 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Raja Grafindo Persada 2010).[85].
9 Eddy O.S. Hiarij, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Cahaya Atma Pustaka 2014).[121].
10 Teguh Prasetyo, Op.Cit .[86].

## 1348 Miranda Octadela: Anak di Bawah Umur
secara mental belum dewasa, tidak bisa mengambil keputusan dengan sempurna, sehingga sekalipun anak melakukan tindak pidana dengan kesadarannya, anak tersebut tidak bisa berfikir untuk membedakan baik dan buruknya suatu perbuatan karena kesadaran anak berbeda dengan kesadaran anak yang telah cukup umur atau orang dewasa, tetap tidak bisa dikatakan bahwa anak itu memiliki mens rea. Anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang dianggap sebagai pelaku juga dapat dimaknai bahwa anak pelaku itu juga menjadi korban, penulis memposisikan anak tersebut sebagai pelaku namun disisi lain ia juga sebagai korban, yaitu karena anak menjadi korban dari orangtuanya, dengan umur anak yang masih terlalu muda, anak sejak kecil telah diberikan pendidikan negatif dan doktrinasi yang salah dari orangtuanya untuk menjadi teroris padahal pada umumnya anak seumurannya masih suka bermain dan bersosialisasi dengan teman sebayanya maupun lingkungannya.

## Dasar Pertimbangan Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Anak
Dengan tidak dipidananya anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme yaitu dapat dimaknai sebagai bentuk perlindungan hukum, namun anak tersebut tidak serta merta dilepaskan begitu saja melainkan  Negara  harus  memberikan  perlindungan  hukum  yang  secara  khusus kepada anak agar anak tidak lagi terpapar paham atau idelogi radikal terorisme.
Berikut dasar pertimbangannya secara umum menurut peraturan perundangan- undangan yang terkait.
1. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dasar pertimbangan pemberian perlindungan hukum bagi anak menurut UU Kesejahteraan Anak yaitu pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3), Pasal 2 ayat (4), Pasal 3 UU, Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8.
2. Menurut Konvensi tentang Hak-Hak Anak ( Convention On The  Rights  Of  The Child ).
Terdapat 4 (empat) kategori hak-hak anak berdasarkan materi hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi ini yaitu Hak terhadap kelangsungan hidup ( survival rights ), Hak terhadap perlindungan ( protection rights ), Hak untuk
Tumbuh Kembang ( development rights ), dan Hak untuk berpartisipasi ( participation rights ).
Prinsip-prinsip yang digunakan dalam Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak yaitu  Non  diskriminasi  ( Non Discrimination ), Kepentingan Terbaik Bagi Anak ( The Best Interest of The Child ), Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan ( The Right To Life, Survival, And Delevelopment ), dan Penghargaan terhadap pendapat anak ( Respect For The Views Of The Child ).
Hak-Hak  Anak  harus  ditegakkan  oleh  negara-negara  yang  telah  meratifikasi Konvensi PBB, Indonesia yang juga telah meratifikasinya berkewajiban untuk melaksanakan semua ketentuan dalam Konvensi tersebut.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dasar pertimbangan pemberian perlindungan hukum bagi anak menurut UU HAM yaitu pada Pasal 52 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal 61, Pasal 63, dan Pasal 66 ayat (3).
4.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Dasar pertimbangan pemberian perlindungan hukum menurut UU PSK yaitu dikatakan dalam Pasal 6 ayat (1) UU PSK yaitu bahwa:
“Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual,dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan :
a. bantuan medis; dan
b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis”
Menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b bahwa :
“yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikososial” adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara  wajar,  antara  lain  LPSK  berupaya  melakukan  peningkatan  kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan”.

## 1350 Miranda Octadela: Anak di Bawah Umur
5.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Dasar pertimbangan pemberian perlindungan hukum menurut UU Perlindungan Anak yaitu pada Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 18. Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU Perlindungan Anak pemberian Perlindungan Khusus kepada anak merupakan kewajiban dan tanggungjawab  dari  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan  lembaga  Negara lainnya. Selanjutnya dalam Pasal 59 ayat (2) huruf k UU Perlindungan Anak bahwa Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak korban jaringan terorisme. Mengenai perlindungan anak juga diatur dalam Pasal 59A hingga Pasal 71D UU Perlindungan Anak, namun terkait dengan upaya perlindungan anak korban jaringan terorisme yaitu diatur dalam Pasal 69B UU Perlindungan Anak.

## Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Terorisme
Perlu adanya penjelasan mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mempunyai relevansi atau yang dapat diterapkan kepada anak tersebut.
1. Menurut  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak.
UU SPPA memberikan penanganan khusus yang juga dapat diartikan sebagai perlindungan hukum bagi anak yang belum umur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana yang diatur yaitu pada Pasal 21 ayat (1) UU SPPA bahwa :
“Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun  melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
a. menyerahkannya kembali kepada orangtua/Wali;atau
b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan,  p e m b i n a a n , d a n pembimbingan  di  instansi  pemerintah  atau  LPKS  di  instansi  yang
menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan”.
Menurut  Pasal  21  ayat  (6)  UU  SPPA  bahwa  Ketentuan  lebih  lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan oleh Pasal 21 ayat (6) adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (PP Nomor 65 Tahun 2015), mengenai penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun diatur dalam BAB IV tentang Syarat dan Tata Cara Pengambilan Keputusan, Program Pendidikan, Pembinaan, dan Pembimbingan yaitu pada Pasal 67 sampai dengan Pasal 85. Keputusan dalam Pasal 67 huruf a PP 65 Tahun 2015 yaitu menyerahkan kembali kepada orangtua/Wali tidak dapat diambil, karena anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme tidaklah mungkin untuk dikembalikan kepada orangtuanya, dikarenakan orangtua dari anak tersebut telah meninggal dunia dalam peristiwa bom bunuh diri, sedangkan untuk dikembalikan pada Wali juga kemungkinan besar anak tersebut akan mendapatkan penolakan, maka keputusan yang dapat diambil adalah keputusan dalam Pasal 67 huruf b PP 65 Tahun 2015 yaitu mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk paling lama 6 (enam bulan).
Program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan merupakan perlindungan hukum yang secara umum dapat diberikan kepada anak tersebut, namun pada dasarnya harus ditambahkan lagi dengan perlindungan hukum yang secara khusus dapat menangani pemahaman atau ideologi radikal atau terorisme yang telah dimiliki oleh anak.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

## 1352 Miranda Octadela: Anak di Bawah Umur
Anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme merupakan anak sebagai pelaku yang juga dapat dimaknai menjadi anak sebagai korban, menurut Pasal 35A ayat (4) UU Terorisme bahwa:
“Korban m erupakan  tanggung  jawab  Negara  dan  Bentuk  tanggung  jawab Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
a.  bantuan medis;
b.  rehabilitasi psikososial dan psikologis;
c.  santunan bagi keluarga dalam hal Korban meninggal dunia; dan d.  kompensasi”.
Namun untuk untuk perlindungan bagi anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme tersebut dapat diberikan hanya pada Pasal 35A ayat (4) huruf a dan b. Penting untuk diberikannya deradikalisasi bagi anak yang terlibat terorisme, deradikalisasi itu sendiri dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana Terorisme atau orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme, dilakukannya deradikalisasi pada anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme sangat perlu guna menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal  terorisme  yang  telah  dimiliki  anak.  Mengenai  pelaksanaan  Deradikalisasi Pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait. Tahapan deradikalisasi menurut Pasal 43D ayat (4) dikatakan bahwa:
“Deradikalisasi terhadap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diberikan melalui tahapan :
a. identifikasi dan penilaian;
b.  rehabilitasi;
c.  reedukasi; dan
d.  reintegrasi sosial”.
Pelaksanaan deradikalisasi dalam Pasal 43D ayat (5) dikatakan bahwa:
“Deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dapat dilaksanakan melalui:
a.  pembinaan wawasan kebangsaan
b.  pembinaan wawasan keagamaan; dan/atau
c.  kewirausahaan”.
Pelaksanaan  deradikalisasi  tersebut  dilakukan  berdasarkan  identifikasi  dan penilaian menurut Pasal 43D ayat (6).

## Kesimpulan
Anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak semua syarat dalam unsur kesalahan terpenuhi (bersifat kumulatif) yaitu syarat mengenai di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab, umur anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang menjadi alasan anak tersebut tidak dapat di proses hukum dan dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU SPPA bahwa batas umur anak dapat dipidana adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas)  tahun  tetapi  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun,  selain  itu  menurut teori pertanggungjawaban pidana, anak tersebut tidak mampu menentukan kehendak, secara mental belum dewasa, tidak bisa mengambil keputusan   dengan sempurna, sehingga sekalipun anak melakukan tindak pidana dengan kesadarannya, anak  tersebut  tidak  bisa  berfikir  untuk  membedakan  baik  dan  buruknya  suatu perbuatan karena kesadaran anak berbeda dengan kesadaran anak yang telah cukup umur atau orang dewasa, tetap tidak bisa dikatakan bahwa anak itu memiliki mens rea, ketentuan tersebut berlaku untuk semua jenis tindak pidana termasuk tindak pidana terorisme, dengan tidak dapatnya anak di proses hukum maka anak perlu perlindungan hukum khusus. Perlindungan hukum bagi anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme menjadi hal yang penting karena anak tersebut memerlukan pemulihan agar pemahaman atau ideologi radikal terorisme yang telah dimilikinya dapat diluruskan sesuai dengan pemahaman yang benar, maka berdasarkan Pasal 21 UU SPPA huruf b bahwa anak diikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan, juga diberikan bantuan medis, rehabilitasi  psikososial  dan  psikologis  (Pasal  35A  ayat  (4)  huruf  a  dan  b  UU Terorisme), serta deradikalisasi yang diberikan melalui tahapan identifikasi  dan penilaian,  rehabilitasi,  reedukasi,  dan  reintegrasi  sosial  (Pasal  43D  ayat  (4)  UU Terorisme), dilaksanakan melalui pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan; dan/atau kewirausahaan (Pasal 43D ayat (5) UU Terorisme).

## 1354 Miranda Octadela: Anak di Bawah Umur

## Daftar Bacaan

## Buku
Eddy O.S. Hiarij, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Cahaya Atma Pustaka 2014).
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 2008).
Moeljatno, Hukum Pidana Delik-Delik Penyertaan (Gadjah Mada University Press 1982).
Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Raja Grafindo Persada 2010).
Tri Andrisman, Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia (Unila 2009).
R.Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Sinar Grafika, 2016).
Wawan H. Purwanto, Terorisme Ancaman Tiada Akhir (Grafindo Khazanah Ilmu, 2004).

## Internet
Badriy anto, 3 Kesamaan Aksi Teror Bom di Gereja dengan Mapolrestabes Surabaya, < https://news.okezone.com/read/2018/05/15/519/1898395/3-kesamaan- aksi-teror-bom-di-gereja-dengan-mapolrestabes-surabaya >,(Okezone 2018),accesed 1 Agustus 2018.
Ninis  Chairunnisa,  Pelaku  Bom  di  Surabaya  Satu  Keluarga,  Begini  Pembagian Tugasnya,< https://nasional.tempo.co/read/1088460/pelaku-bom-di- surabaya-satu-keluarga-begini-pembagian-tugasnya > , (Tempo 2018), accesed 1 Agustus 2018.
Tsarina  Maharani,  Fakta-fakta  Ledakan  Bom  di  Sidoarjo  Sejauh  Ini,  < https://m. detik.com/news/berita/d-4018994/fakta-fakta-ledakan-bom-di-sidoarjo- sejauh-ini >, (Detik.Com 2018), accesed 1 Agustus 2018.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan Anak  (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor  3143).
Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  1999  tentang  Hak Asasi  Manusia  (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 4, Juli 2019
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Terorisme  (Lembaran  Negara  Tahun  2003  Nomor  45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4284).
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak (Lembaran  Negara  Tahun  2012  Nomor  153,  Tambahan  Lembaran  Negara Nomor 5532).
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban   (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara   Nomor 5602).
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  (Lembaran Negara   Tahun  2014  Nomor  297,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor 5606).
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2003  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak   Pidana  Terorisme  Menjadi  Undang-Undang  (Lembaran  Negara Tahun   2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6216).
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  65  Tahun  2015 Tentang  Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum   Berumur  12  (Dua  Belas)  Tahun  (Lembaran  Negara  Tahun  2015 Nomor   194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5732).
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  1990 tentang   Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi tentang   hak-hak Anak) (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 57).
HOW TO CITE : Miranda Octadela, ‘ Anak di Bawah Umur 12 Tahun yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Terorisme ’ (2019) Vol. 2 No. 4 Jurist-Diction.
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--