## PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Volume 9, Issue 7, Pages 1297-1306 Juli 2024
https://journal.umpr.ac.id/index.php/pengabdianmu/article/view/6992
DOI: https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i7.6992

## Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kecamatan Kedungreja Cilacap

## Assistance in Halal Self Declare Certification for Micro, Small and Medium Enterprises
Kedungreja Cilacap District

## Fathurohim *

## Pipit Muliyah
Department  Tarbiyah,  STAI  Sufyan Tsauri  Majenang,  Cilacap,  Central Java, Indonesia
email: fathur1876@gmail.com

## Kata Kunci
Pendampingan Sertifikat halal
UMKM Cilacap Keywords : Assistance Halal certificate UMKM Cilacap Received : April 2024
Accepted : May 2024 Published : July 2024

## Abstrak
Pendampingan  Proses  Produk  Halal  adalah  kegiatan  pengabdian  yang ditujukan untuk membantu para pelaku UMKM Binaan Koperasi Amanu Sejahtera di Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap. Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) adalah merupakan program gratis yang ditawarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui BPJPH. Program ini merupakan  salah  satu  strategi  pemerintah  dalam  mengakselerasi peningkatan jumlah pelaku UMKM yang memiliki sertifikat halal. Metode pada kegiatan pengabdian ini adalah PAR (Participatory Action Research) yaitu yakni metode yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendampingan proses produk halal di Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap. Pelaku usaha yang yang mendapat pendampingan adalah pelaku usaha yang bergabung dalam kelompok binaan Koperasi Amanu Sejahtera dengan  berbagai  macam  produk  seperti  kue  basah,  kue  kering,  keripik, aneka  minuman  dan  sebagainya.  Pendampingan  ini  dilakukan  dengan tujuan  melatih  dan  mendampingi  para  pelaku  UMKM  dalam  mengisi Manual  SJPH,  membuat  dan  mengisi  komponen  pada  aplikasi  SiHalal, menginput  data  produk  pada  aplikasi  SiHalal  serta  melakukan  verifikasi dan  validasi  pada  produk  yang  didaftarkan  melalui  program  SEHATI. Hasil  kegiatan  pengabdian  ini  adalah  pelaku  UMKM  Binaan  Koperasi Amanu  Sejahtera  yang  didampingi  mendapatkan  sertifikat  halal  gratis sehingga hal ini memiliki nilai tambah pada produk yang diproduksi serta terjamin kehalalan produk yang sudah disertifikasi halal melalui program sertifikasi halal gratis (SEHATI).

## Abstract
Halal Product Process Assistance is a service activity aimed at helping UMKM actors assisted by the Amanu Sejahtera Cooperative in Kedungreja District, Cilacap Regency. The Free Halal Certificate Program (SEHATI) is a free program offered by the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia through BPJPH. This program is one of the government's strategies in accelerating the increase in the number of UMKM actors who have halal certificates. The method in this service activity is PAR (Participatory Action Research), which is a method that involves community  participation  in  halal  product  process  assistance  activities  in Kedungreja District, Cilacap Regency. Business actors who receive assistance are business  actors  who  join  the  Amanu  Sejahtera  Cooperative  assisted  group  with various products such as wet cakes, pastries, chips, various drinks and so on. This assistance is carried out with the aim of training and assisting UMKM actors in filling  out  the SJPH Manual, creating  and  filling  in components  in  the SiHalal application, inputting product data in the SiHalal application and verifying and validating  products  registered  through  the SEHATI  program.  The  result  of  this service activity is that UMKM actors assisted by the Amanu Sejahtera Cooperative who are accompanied by get a free halal certificate so that this has added value to the products produced and guaranteed halal products that have been certified halal through the free halal certification program (SEHATI).
© 2024 Fathurohim & Pipit Muliyah. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah  Palangkaraya .  This  is  Open  Access  article  under  the  CC-BY-SA  License ( http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ). DOI: https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i7.6992

## PENDAHULUAN
Menurut laporan Royal Islamic Strategic Studies Center (RISSC) “ The Muslim 500: The 500 Most Influential Muslim in the World  2024 ”,  Indonesia  merupakan  negara  dengan  populasi  Muslim terbesar  di  dunia. (Majid  2021)  RISSC  mencatat populasi Muslim di Indonesia akan mencapai 240,62 juta jiwa pada tahun 2023. Oleh karena itu, Indonesia berpeluang besar menjadi lokomotif industri halal global dan mesin perekonomian nasional. Hal ini terkait erat dengan beberapa langkah untuk meningkatkan sertifikasi Halal dan digitalisasi sertifikat Halal untuk melacak informasi tentang nilai dan volume produk Halal (Siregar et al., 2023). Pemerintah Indonesia terus mendorong pengembangan ekonomi syariah, salah satunya dengan diterbitkannya regulasi jaminan produk halal bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Oleh karena itu Kementerian agama membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai badan resmi yang dapat mengeluarhakan sertifikat halal (Sholeh & Mursidi 2023). Perkembangan industri halal tidak lepas dari perkembangan UMKM, karena sebagian besar UMKM di Indonesia termasuk dalam kategori industri halal (Muin & Tahir 2023). Dengan disahkanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka barang dan jasa yang akan dipasarkan  di  Indonesia  harus  memiliki  sertifikat  Halal.  Mengingat  kesadaran  akan  pentingnya  sektor  UMKM  bagi perekonomian Indonesia, penguatan UMKM menjadi salah satu strategi utama Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia. Selain itu, bagi konsumen, sertifikat halal memberikan perlindungan, jaminan, informasi tentang produk Halal dan berfungsi sebagai alat etika dalam berbisnis. Bagi dunia usaha, sertifikasi halal menawarkan manfaat dengan meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar makanan halal ke kancah global (Warto &  Samsuri 2020). UMKM merupakan salah satu mesin perekonomian yang memberikan kontribusi secara signifikan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Indonesia (Maurina & Rusdianto 2023). Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun  1998,  usaha  kecil  merupakan  bagian  dari  kegiatan  ekonomi  usaha  mikro  dan  sebagian  besar  sektor  usaha merupakan kegiatan berskala kecil sehingga perlu dilindungi agar tidak terjadi persaingan tidak sehat (Haratua & Wijaya 2020). UMKM pada umumnya berasal dari usaha keluarga atau industri rumahan sehingga memberikan peluang bagi masyarakat  kecil  untuk  menjadi  pelaku  UMKM.  Namun  pada  praktiknya,  UMKM  belum  mampu  secara  optimal mengatasi, misalnya saja dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Jumlah pangan yang tersedia cukup, aman, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan, terutama di daerah yang penduduknya mayoritas beragama Islam.
Produk yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi atau UMKM setelah memperoleh sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  secara  tidak  langsung  akan  memberikan  dampak  positif  terhadap  pertumbuhan perekonomian Indonesia, seperti yang saat ini menjadi tren baru di dunia terkait dengan halalnya suatu produk. Dampak positif lainnya dari persyaratan sertifikat halal adalah terbukanya lapangan kerja baru karena adanya kebutuhan sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung terlaksananya proses jaminan produk halal. Salah satu sumber daya manusia pendukung dalam proses permohonan sertifikasi Halal dengan menggunakan skema “ self declare ” yakni perlunya seorang pendamping dalam proses sertifikasi produk halal (Susilowat et al., 2023). Pendamping Proses Produk Halal memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendampingi, melakukan proses verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan sebuah produk oleh Pelaku Usaha. Pendamping Proses Produk mengawali Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi pelaku usaha didasarkan pada Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha dengan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) yang menaungi para Pendamping Proses Produk Halal (Wijoyo et al., 2023).
Pengabdian ini berfokus pada UMKM binaan Koperasi Amanu Sejahtera di Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap, dengan terpusat di Sentra UMKM Desa Jatisari. Pengembangan usaha makanan ini merupakan salah satu kegiatan dari Koperasi  Amanu  Sejahtera  dalam  pengembangan  usaha  tersebut.  Koperasi  Amanu  Sejahtera  telah  memiliki  UMKM Binaan yang bergerak bidang usaha pedagang kaki lima, kue olahan dan lain lain. Akan tetapi, dalam perkembangannya UMKM  binaan  Koperasi  Amanu  Sejahtera  masih  banyak  yang  belum  memiliki  dan  menyadari  akan  pentingnya kepemilikan sertifikat hala terhadap produk yang mereka produksi. Sertifikasi halal menjadi elemen penting bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, terutama dalam memperluas pasar dan meningkatkan kepercayaan
konsumen. Kecamatan Kedungreja, yang terletak di Kabupaten Cilacap, memiliki sejumlah UMKM yang berpotensi besar untuk berkembang melalui sertifikasi halal. Program pendampingan sertifikasi halal self declare bertujuan untuk membantu UMKM di wilayah ini memahami dan mematuhi standar halal yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Oleh karena itu, dengan masih kurangnya pemahaman informasi serta pendampingan mengenai sertifikasi Halal maka STAI Sufyan Tsauri Majenang bersama dengan Koperasi Amanu sejahtera, Kabupaten Cilacap melakukan Pendampingan Sertifikasi Halal Produk UMKM Makanan dan Minuman. Tujuan kegiatan bersama antara STAI Sufyan Tsauri Majenang dengan Koperasi Amanu Sejahtera terkait dengan implementasi pendampingan sertifikasi halal produk pada UMKM sektor makanan dan minuman kususnya di Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap.

## METODE
.Pada kegiatan ini, metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR), yaitu metode yang merupakan bagian  dari  penelitian  yang  melibatkan  berbagai  stakeholder  dalam  mengkaji  aksi  yang  akan  dilaksanakan  sehingga terbentuk perubahan yang lebih baik. Dalam kegiatan pengabdian ini dilakukan pendampingan berupa sosialiasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), pelatihan pengisian Manual SJPH, pelatihan pengisian database pada aplikasi SiHalal dan pelatihan verifikasi dan validasi terhadap produk yang akan disertifikasi halal.
Kegiatan pendampingan ini dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2023 di aula Pendopo Desa Ciklapa Kecamatan  Kedungreja  Kabupaten  Cilacap  tepatnya  pada  hari  Senin,  07  Desemnber  2023  bersama  UMKM  Binaan Koperasi Amanu Sejahtera.
a. Sosialisasi dan Penilaian Produk
Kegiatan Sosialisasi pendampingan proses produk halal dilakukan bekerjasama dengan Kepala desa Ciklapa Ibu Kingki Narti Budi Utami melalui jajaran penerintah desa dan tokoh masyarakat setempat. Sosialisasi ini dilakukan untuk dapat mempersiapkan syarat-syarat yang dibutuhkan ketika pendampingan proses produk halal seperti harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pemetaan bagi para pelaku UMKM Binaan Koperasi Amanu Sejahtera yang masuk dalam kategori Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).
Sosialisasi dan penilaian produk
UMKM Workshop Pendampingan Sertifikahi Halal Verifikasi dan Validasi Produk Halal Oleh Pendamping Halal Sidang Fatwa dan Penerbitan Sertifikat Halal
Selain itu bagi pelaku usaha mikro binaan Koperasi Amanu Sejahtera yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Pendamping  juga akan membantu proses pembuatan Nomor Induk Berusaha secara online melalui website oss.go.id.
b. Pelatihan
Pelaksanaan  Pelatihan  pendampingan  proses  produk  halal  bagu  UMKM  Binaan  Koperasi  Amanu  Sejahtera dilakukan  pertamma  dengan  memperkenalkan  aplikasi  SiHalal,  kedua  pengisian  Manual  SJPH.  Setiap  pelaku UMKM diberikan file manual SJPH kemudian diisi secara bersama-sama.
Kemudian  pelatihan  ini  juga  memberikan  pendampingan  teknis  dalam  melakukan  input  data  melalui  aplikasi SiHalal. Selanjutnya dilakukan proses penilaian produk  seperti aspek legalitas, kualitas, pengemasan dan sebagainya. Kegiatan  penilaian  produk  juga  bertujuan  untuk  memastikan  semua  produk  UMKM  binaan  Koperasi  Amanu Sejahtera memenuhi standar yang ditetapkan melalui penilaian sendiri.
c. Verifikasi dan validasi produk halal
Setelah semua proses sudah dilakukan baik pengisian manual SJPH maupun proses input data melalui aplikasi SiHalal, maka proses selanjutnya adalah melakukan verifikasi dan validasi produk yang didaftarkan pada program SEHATI yang telah dilakukan oleh pelaku UMKM Binaan Koperasi Amanu Sejahtera.
Pelaku  usaha  mikro  dan  kecil  (UMK)  dengan  dibantu  oleh  pendamping  produk  halal  membuat  akun  dan memperbarui data lengkap pada aplikasi SIHALAL melalui alamat http://ptsp.halal.go.id/. Proses selanjutnya tugas pendamping Produk Halal adalah melakukan verifikasi dan validasi terhadap produk yang telak di ajukan oleh pelaku usaha.
d. Sidang Fatwa dan Penerbitan Sertifikat Halal
Setelah  melakukan  pendaftaran  melalui  aplikasi  SIHALAL,  pelaku  usaha  akan  menerima  Surat  Tanda  Terima Dokumen (STTD) apabila data pengajuan dinyatakan Lolos Verifikasi. Dokumen STTD tersebut bisa diunduh di aplikasi  SIHALAL.  Selanjutnya,  Lembaga  Pemeriksa  Halal  melakukan  pemeriksaan  produk  atas  dasar  STTD tersebut. Proses selanjutnya Majelis Ulama Indonesia akan melakukan kajian dan kemudian menetapkan, kehalalan produk yang di ajukan, hingga akhirnya apabila semua unsur sudah memenuhi syarat pengajuan sertifikasi halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal akan menerbitkan Sertifikat Halal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada pengabdian ini, dilaksanakan beberapa tahapan dalam melakukan pendampingan proses produk halal. Sosialisasi Program  Sertifikasi  Halal  Gratis  (SEHATI),  Pelatihan  Pendampingan  Proses  Produk  Halal  (PPH),  dan  Verifikasi  dan Validasi Produk Halal sampai pada penerbitan sertifikat halal. Berikut tahapan tahapan dalam pendampingan proses produk halal:

## 1. Prosesn Pendampingan

## a. Sosialisasi proses produk halal
Dalam meningkatkan proses pendampingan proses produk halal maka diperlukan pra kegiatan yakni sosialisasi dan penilaian produk kepada para pelaku UMKM Binaan Koperasi Amanu Sejahtera. Proses sosialisasi dan penialaian proses produk halal dilakukan bekerjasama dengan penerintah Desa Ciklapa dengan menyiapkan poster terkait keterlibatan pihak Koperasi Amanu Sejahtera dalam membantu sosialisasi proses produk halal. Sosialisasi ini dilakukan untuk dapat mempersiapkan  syarat-syarat  yang  dibutuhkan  ketika  pendampingan  proses  produk  halal  seperti  pelaku  usaha diharuskan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pemetaan bagi para pelaku UMKM binaan Koperasi Amanu Sejahtera yang masuk dalam kategori Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).
Gambar 2. Proses Sosialisasi Pembuatan Sertifikat Halal oleh Tim PKM
Dalam proses pendampingan UMKM binaan Koperasi Amanu Sejahtera ini terdapat beberapa pelaku usaha mikro yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha, sehingga perlu mendapatkan pendampingan intensif mulai dari pembuatan nomor induk berusaha (NIB), pembuatan akun dan pengisian pendaftaran sertifkasi halal melalui aplikasi SIHALAL. a. Workshop  Pelatihan Produk Halal
Workshop  Pelatihan  pendampingan  proses  produk  halal  dilakukan  dengan  memperkenalkan  setiap  menu  yang terdapat pada aplikasi SiHalal dan tata cara melakukan pengisian Manual SJPH. Setiap pelaku UMKM Binaan Koperasi Amanu Sejahtera diberikan formulir manual SJPH kemudian diisi secara bersama-sama. Kemudian pelatihan ini juga memberikan pendampingan teknis dalam melakukan membuat akun SiHalal dan input data melalui aplikasi SiHalal.
Gambar 3. Plendampingan dan Pembuatan Sertifikat Halal oleh Tim PKM.
setelah semua pelaku usaha melakukan pembuatan dan input data melalui aplikasi SiHalal, Pendamping melakukan proses penilaian produk seperti aspek legalitas, kualitas, pengemasan dan sebagainya. Kegiatan penilaian produk juga bertujuan  untuk  memastikan  semua  produk  UMKM  binaan  Koperasi  Amanu  Sejahtera  memenuhi  standar  yang ditetapkan melalui penilaian sendiri.
Gambar 4. Peserta Workshop Sedang Registerasi dan Input Data pada aplikasi SiHalal.

## b. Verifikasi dan Validasi Produk
Setelah semua proses dilakukan baik pengisian manual SJPH, pembuatan akun dan input data melalui akun SiHalal maka  proses  selanjutnya  adalah  melakukan  verifikasi  dan  validasi  produk  halal  oleh  pendamping  halal  dengan mengecek bahan baku yang digunakan oleh pelaku usaha apakah bahan bahan yang di ajukan sudah tersertifikasi halal semua atau tidak. Merek produk dan proses produksi juga menjadi salah satu instrumen dalam penilaian verifikasi dan validasi produk halal. Penjelasan tentang instrumen dalam verifikasi dan validasi produk halal juga disampaikan dalam pendampingan tersebut sehingga pelaku UMKM Binaan Koperasi Amanu Sejahtera dapat memahami secara baik apa saja yang hal-hal yang diverifikasi dan validasi sehingga dapat memenuhi syarat dalam pengajuan program sertifikasi halal gratis (SEHATI).
Gambar 5. Proses Verifikasi dan Validasi Pengajuan Produk Halal.
Proses verifikasi dan validasi produk halal ini juga mengacu kepada persyaratan yang ditetapkan oleh BPJPH berkaitan dengan pelaku UMKM yang memenuhi syarat untuk mengikuti program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dengan skema Self Declare.
c. Sidang Fatwa dan Peneribitan Sertifikat Halal
Setelah semua proses mulai dari sosialisasi dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha, pengisian Manual SJPH,  melakukan  pembuatan  dan  input  data  melalui  aplikasi  SiHalal,  verifikasi  dan  validasi  produk  halal  oleh pendamping halal, selanjutnya pendampingan proses produk halal oleh PPH yakni menunggu fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Proses sidang fatwa halal ini melibatkan serangkaian tahapan-tahapan. Setelah itu, sertifikat halal nantinya akan diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Anggarkasih and Resma 2022). Lama waktu yang dibutuhkan untuk sertifikat halal terbit dapat bervariasi tergantung kompleksitas produk dan proses verifikasi, namun umumnya berkisar antara beberapa minggu hingga beberapa bulan.
Tabel I .  Persyaratan peserta sertifikahi halal gratis tahun 2023.
Persyaratan Ketentuan Kriteria Umum 1. Omzet usaha maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
2. Memiliki Nomor Induk Berusaha.
3. Memiliki Lokasi, tempat dan alat Proses Produk Halal.
4. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UKOT), Sertifikasi Lasik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan atau minuman dengan daya simpan kurang dari tujuh hari.
5. Melengkapi  dokumen  pengajuan  sertifikasi  halal  dan  mekanisme  pernyataan  pelaku  usaha  (self declare) melalui Sihalal. Kriteria Bahan 1. Tidak berisiko dan sudah dipastikan kehalalannya.
2. Tidak menggunakan bahan berbahaya.
3. Tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan atau rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal. Kriteria Proses 1. Proses produksi secara sederhana dilakukan secara manual dan semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik) dan dipastikan kehalalannya. 2. Proses pengawetan produksi secara sederhana dan tidak menggunakan lebih dari satu metode
3. Telah diverifikasi kehalalannya oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H). Kriteria Produk 1. Produk berupa barang bukan jasa, usaha restoran, kantin, catering, kedai/rumah/warung makan.
Pengabdian ini bermanfaat bagi pelaku UMKM khususnya Binaan Koperasi Amanu Sejahtera karena banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dan tidak memahami proses pendaftaran, proses pengisian Manual SJPH dan tidak memahami proses input database pada aplikasi SiHalal.  Bahkan beberapa pelaku UMKM mengetahui instrumen apa saja yang menjadi penilaian dalam verifikasi dan validasi pada proses produk halal.2
2. Dampak Pendampingan
a. Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran
Salah satu hasil yang paling menonjol adalah peningkatan pemahaman dan kesadaran para pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal. Sebelum adanya pendampingan, banyak pelaku UMKM yang belum memahami betul apa itu sertifikasi halal dan bagaimana prosesnya (Adiwinarto, Pawestri, and Chamdani 2022; Nadya et al. 2023). Melalui sosialisasi dan pelatihan yang diberikan, para peserta menjadi lebih paham mengenai kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikasi halal. Mereka juga memahami bahwa sertifikasi ini bukan hanya sebagai  pemenuhan  regulasi,  tetapi  juga  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  kepercayaan  konsumen  terhadap produk mereka.
b. Perubahan Praktik Bisnis
Dampak lain yang cukup signifikan adalah perubahan praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku UMKM. Sebelumnya, banyak UMKM yang belum menerapkan standar kebersihan dan keamanan pangan yang memadai (Daud, Mahmud, and Ternate 2023; Malahayati and Faizah 2023) . Namun, setelah mendapatkan pendampingan, mereka  mulai  melakukan  perbaikan  dalam  proses  produksi,  seperti  pemilihan  bahan  baku  yang  halal,  cara penyimpanan yang sesuai, serta proses pengolahan yang higienis. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi kualitas produk, tetapi juga meningkatkan daya saing UMKM di pasar yang lebih luas.
c. Dampak Ekonomis
Pendampingan ini juga memberikan dampak ekonomis yang positif bagi para pelaku UMKM. Dengan mendapatkan sertifikasi halal, produk-produk UMKM dari Kecamatan Kedungreja menjadi lebih mudah diterima oleh konsumen yang peduli akan kehalalan produk (Alim 2024; Wahyudi et al. 2024). Hal ini membuka peluang pasar yang lebih luas, baik di tingkat lokal maupun nasional. Beberapa UMKM melaporkan peningkatan penjualan setelah mendapatkan sertifikasi halal. Selain itu, mereka juga merasakan peningkatan loyalitas konsumen, karena konsumen merasa lebih yakin dan percaya dengan produk yang telah terjamin kehalalannya.

## 3. Kendala Pendampingan
Kesulitan yang dihadapi pada saat melaksanakan pengabdian ini adalah terdapat kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM yaitu pelaku UMKM tidak memahami teknologi sehingga proses pendampingan ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus mengajarkan satu persatu dalam pengenalan teknologi karena pendaftaran sertifikasi halal berbasis digital. Kendala lainnya yang dihadapi dalam proses pendampingan adalah masih terdapat pelaku UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sehingga menyulitkan proses pendaftaran karena tanpa adanya NIB maka pelaku UMKM tidak dapat mendaftarkan produk yang hendak disertifikasi halal. Oleh sebab itu, pendampingan juga bukan hanya fokus pada kegiatan sertifikasi halal melainkan juga pada pembuatan Nomor Induk Berusaha. Pada saat proses pendampingan walaupun terdapat beberapa kendala yang dihadapi, pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini tetap dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Pendampingan sertifikasi halal ini sangat membantu para pelaku UMKM dalam mensertifikasi halal produknya sehingga memiliki nilai tambah yang sangat bagus dalam memasarkan produk. Sertifikasi halal juga menjadi salah suatu jaminan kehalalan suatu produk. Pendampingan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini juga sangat membantu peran BPJPH dalam mengakselerasi proses produk halal karena langsung dilakukan secara langsung dengan para pelaku UMKM.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan pengabdian kepada pelaku UMKM Binaan Koperasi Amanu Sejahtera dalam pendampingan proses produk halal  sangat  bermanfaat  dan  membantu  dalam  mengakselerasi  peningkatan  pelaku  UMKM  di  Kabupaten  Cilacap. Pendampingan kepada pelaku UMKM berupa sosialisasi dan penilaian program sertifikasi halal gratis (SEHATI), pelatihan pembuatan akun dan penginputan data pada aplikasi SiHalal, pelatihan pengisian Manual SJPH, verifikasi dan validasi produk halal serta sidang fatwa dan penerbitan sertifikat halal.
Pengabdian ini tentunya dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan, keahlian serta wawasan pelaku UMKM Binaan Koperasi Amanu Sejahtera dalam proses sertifikasi halal gratis yang diselenggarakan oleh BPJPH Kementerian Agama. Pendampingan ini juga dapat memberikan sumbangsih tenaga, waktu, dan pikiran dalam membantu pelaku UMKM Binaan Koperasi Amanu Sejahtera dalam melakukan pengisian Manual SJPH dan pembuatan akun dan input data melalu aplikasi SiHalal. Proses pendampingan sertifikasi halal ini juga harus dilakukan secara berkelanjutan karena tidak dapat dilakukan sekali dua kali karena proses sertifikasi halal saat ini dilakukan secara digital sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk memperoleh sertifikat.
Dalam pendampingan ini, sebanyak lima puluh pelaku UMKM Binaan Koperasi Amanu Sejahtera sudah mendapatkan sertifikat halal pada produk yang telah didaftarkan. Sertifikat halal yang didapatkan diperoleh semuanya secara gratis. Tentunya, pendampingan seperti ini sangat membantu pelaku UMKM dalam memasarkan produknya yang telah terjamin kehalalannya secara luas. Dalam rangka memberikan layanan terbaik bagi pelaku UMKM di Kabupaten Cilacap, kedepan perlu adanya partisipasi Pemerintah Daerah untuk ikut serta membuat kegiatan pendampingan proses produk halal bagi pelaku UMKM di Kabupaten Cilacap sehingga jumlah pelaku UMKM yang memiliki sertifikasi halal dapat meningkat dan merata di setiap wilayah khususnya yang berada di Kabupaten Cilacap.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih kepada pemerintah desa ciklapa yang telah memfasilitasi sarana dan prasarana dalam kegiatan Pendampingan Proses Produk Halal kepada UMKM binaan Koperasi Amanu Sejahtera. Terima kasih juga disampaikan kepada jajaran pengurus Koperasi Amanu Sejahtera yang telah bekerja sama dengan baik dalam mengumpulkan data para pelaku UMKM sehingga dapat mengikuti Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Dengan mendata dan memetakan pelaku UMKM, kami merasa sangat terbantu dalam memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh BPJPH. Tidak lupa ucapan terimakasih banyak kami sampaikan kepada Ketua STAI Sufyan Tsauri Majenang yang turut serta mendukung pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan kami dan sekaligus menjadi Pendamping Proses Produk Halal LP3H Pesantren Pembangunan Miftahul Huda. Terakhir untuk seluruh pelaku UMKM yang terlibat, diucapkan terima kasih banyak karena telah bekerja sama dengan baik dalam pembuatan pelaksanaan pengabdian ini mulai dari awal hingga akhir.

## REFERENSI
Adiwinarto, Sulistio, Aris Yuni Pawestri, and Muh Fanny Chamdani. 2022. “Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Kopi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jubung Jember.” Jurnal Terapan Ekonomi dan Bisnis 2 (2):52 – 62.
Alim, Mohammad Nizarul. 2024. “Akuntabilitas Proses Sertifikasi Halal Berbasis Self Declare Pada Halal Center Universitas Trunojoyo Madura A . Pendahuluan Indonesia Merupakan Negara Dengan Urutan Konsumen Kedua Terbesar Didunia Untuk Sektor Makanan Halal D an Terbesar Keempat Di Dunia U.” 5 (1):75 – 98.
Anggarkasih, Made Gayatri, and Prima Sukmana Resma. 2022. “The Importance of Halal Certification for the Processed Food  by  SMEs  to  Increase  Export  Opportunities.”  E3S  Web  of  Conferences  348. http://dx.doi.org/10.3390/foods12081702
Annisa  Cindy  Maurina,  and  R  Yuniardi  Rusdianto. 2023.  “Strategi  Peningkatan  Daya  Saing  UMKM  Terhadap
Perdagangan Internasional.” Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2 (2):70 – 76. https://doi.org/10.55606/jpkm.v2i2.146
Aziz  Siregar,  Fatahuddin,  Abdul  Nasser  Hasibuan,  and  Rodame  Monitorir  Napitupulu.  2023.  “Muslim  Consumer Behavior Analysis at Halal Product In Indonesia.” KnE Social Sciences 2023:559 – 69.
Daud, Muhammad, Bin Mahmud, and Iain Ternate. 2023. “ Pendampingan Proses Produk Halal ( Self Declare ) Dalam Pengajuan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro KeciL Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Merealisasikan Amanat Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terus Digencarkan . Konsumen Di S.” AL- MULK: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1 (1):1 – 11.
Lina Susilowati, Nanik Sri Setyani, and Munawaroh. 2023. “Halal Product Certification Assistance for Micro, Small and Medium Enterprises Aqila Food and Cake.” GANDRUNG: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 4 (2):958 – 64. https://doi.org/10.36526/gandrung.v4i2.2827
Majid, Zamakhsyari Abdul. 2021. “Interpretation Approach in the Dynamics of Sharia Banking.” Al-Risalah 12 (2):346 – 58.
Malahayati, Eva Nurul, and Nurul Afro’ Faizah. 2023. “Sosialisasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Skema Self - Declair Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Ringinrejo.” Jurnal Inovasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat 3 (1):427 – 34. https://doi.org/10.54082/jippm.102
Muin, Fatkhul, and Palmawati Tahir. 2023. “Legal Policy of Halal Products for the Development of Small and Micro Enterprises After the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on the Job Creation.” Al- Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan 23 (1):1 – 12 https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i1.1323
Nadya, Alissa Qotrun, Ahmad ridho Hafidz, Aynul Latifa, and Shofil Fikri. 2023. “Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang.” Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat 1 (1):1 – 9. https://doi.org/10.61231/jp2m.v1i1.25
S holeh, Muhammad, and Agus Mursidi. 2023. “Implementation Culture Certified of Halal Food in Indonesia 2023.” El - Hekam 8 (1):138.
Wahyudi, Vritta Amroini, Rista Anggriani, Marsetiya Utama, Ibnu Hafid, Abel Alqurni Maulana, and Nur Fitriana. 2024. “ Pendampingan Self-Declare Halal Pada UMKM.” 8 (1):33 – 42.
Warto, Warto, and Samsuri Samsuri. 2020. “Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia.” Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking 2 (1):98. http://dx.doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803
Wijoyo, Handoko Sosro Hadi, Moh. Saiful Anam, and Bagus Isyanto. 2023. “Implementation Halal Certification for Creative Economy  Business  Actors  in  the  Food  and  Beverage  Sub- Sector.” Abdimas:  Jurnal  Pengabdian  Masyarakat Universitas Merdeka Malang 8 (2):326 – 35. https://doi.org/10.26905/abdimas.v8i2.9961