Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2020, Vol 1 (2): 64-83 ISSN: 2722-2853. Homepage: govsci.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2020 under a CC BY-SA 4.0 license DOI: https://doi.org/10.54144/govsci.v1i2.7
Dinamika pemekaran wilayah Nagari Rabi Jonggor Kabupaten Pasaman Barat
Dynamics of jurisdictive boundary realignment of Nagari Rabu Jonggor,
Pasaman Barat District
Diah Wahyuningsih 1 , Zuly Qodir 2 , Tengku Imam Syarifuddin 1
1 Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhhamadiyah Yogyakarta.
2 Jusuf Kala School of Government, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Email Correspondence: diahwahyuningsih918@gmail.com

## Abstract
This article examines the dynamics of jurisdictive village boundary realignment of  Nagari Rabi Jonggor, Pasaman Barat District, West Sumatra. This research employs  bibliographical  study  by  examining  and  analyzing  various  references relating to such issue and observing its dynamics, village budget allocation, the division of customary lands, the establishment of c ustomary organization, and the  practices  of Nagari (village)  government.  As  well,  this  article  sketches  the advangages and disadvantages of the remapping of such village administrative areas.
Keywords : administrative areas, boundary realignment, Nagari Rabi Jonggor.

## Pendahuluan
Pemekaran wilayah merupakan suatu proses pemecahan wilayah, dari sebuah  wilayah  provinsi,  kabupaten,  ataupun  kota  menjadi  lebih  dari  satu wilayah.  Pemekaran  wilayah  dipandang  sebagai  sebuah  solusi  untuk mempercepat  proses  pembangunan  melalui  peningkatan  kualitas  dan kemudahan  memperoleh  pelayanan  yang  lebih  baik  lagi  bagi  masyarakat  di daerah.  Pemekaran  wilayah  juga  merupakan  bagian  dari  upaya  untuk meningkatkan  kemampuan  pemerintah  daerah  untuk  dapat  meningkatkan efektifitas  penyelenggaraan  pemerintah  dan  pengelolaan  pembangunan daerah  (Rizky,  2014).  Proses  pelaksanaan  pemerintahan  daerah  setelah pembentukan daerah otonom baru memang tidak semudah yang diharapkan.
Pemerintahan desa merupakan level pemerintahan yang paling dekat dengan  masyarakat  sehingga  berimplikasi  langsung  terhadap  kehidupan masyarakat  di  suatu  daerah.  Pada  era  orde  baru,  perkembangan pemerintahan  daerah  umumnya  pemerintahan  desa  pada  khususnya mengalami stagnasi dan terbelenggu akibat pemberlakuan UU Nomor 5 Tahun
1974  tentang  Pokok - Pokok  Permintahan  di  Daerah  dan  UU  Nomor  5  Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1979 pada intinya membuat demokrasi tidak berjalan dalam pemerintahan desa dengan adanya  penyeragaman  istilah  “desa”  sehingga  menghilangkan  nilai - nilai  asli yang  berada  di  desa  bersangkutan.  Nilai - nilai  asli  yang  berupa  adat  istiadat dan  budaya  setempat  menjadi  termarginalkan  akibat  pemberlakuan peraturan  perundang - undangan  ini  (Marta  dan  Amin,  2011).  Menurut  PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah kabupaten/kota dan  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dana desa secara nasional telah dianggarkan oleh  pemerintah  dalam  APBN  setiap  tahunnya.  Sesuai  dengan  bunyi  Pasal  5 bahwasanya  Dana  Desa  yang  dialokasikan  oleh  pemerintah  kepada  desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah  penduduk,  angka  kemiskinan,  luas  wilayah  dan  tingkat  kesulitan geografis (PP No 60 Tahun 2014). Tingkat minimal dana yang diberikan masih harus  disesuaikan  dengan  indikator  dari  kriteria  yang  telah  ada  baik  itu jumlah penduduk, luas wilayah maupun kondisi geografis dari desa tersebut.
Dalam pembentukan desa baru mengakibatkan bertambahnya jumlah desa,  sehingga  pengalokasian  dana  desa  pun  memiliki  berbagai  aturan. Menurut  UU  No  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  bahwa  keuangan  desa merupakan  semua  hak  dan  kewajiban  Desa  yang  dapat  dinilai  dengan  uang serta  segala  sesuatu  berupa  uang  dan  barang  yang  berhubungan  dengan pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  Desa  yang  akan  menimbulkan  pendapatan, belanja,  pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Pendapatan asli Desa terdiri  atas  hasil  usaha,  hasil  aset,  swadaya  dan  partisipasi,  gotong  royong, dan  lain - lain  pendapatan  asli  desa,  APBN  dan  bagian  dari  pajak,  retribusi daerah  Kabupaten/Kota.  Sesuai  dengan  penerimaan  dana  desa  bahwa  di Sumatera Barat memiliki nagari sebanyak 880 Nagari.
Pemekaran  wilayah  dipandang  sebagai  sebuah  solusi  untuk mempercepat  proses  pembangunan  melalui  peningkatan  kualitas  dan kemudahan  memperoleh  pelayanan  yang  lebih  baik  lagi  bagi  masyarakat  di daerah.  Pada tahun 2017 Sumatera Barat menerima total dana desa mencapai Rp796 Milliar. Jumlah tersebut dinilai sangat tidak seimbang dengan kondisi nagari  yang  luas  dan  jumlah  penduduk  yang  semakin  besar.  Karena  apabila dibandingkan dengan provinsi lain seperti Aceh yang 5 jumlah penduduknya hanya 4 Juta dapat menerima Rp 4 Trilliun, sedangkan Sumatera Barat yang jumlah penduduknya 5 Juta lebih hanya mendapat dana desa yang kurang dari 1 Trilliun.
Dengan hal itu, banyak Nagari di Sumatera Barat yang menginginkan
pemekaran  agar  dapat  berkembang  dengan  cepat  dan  melakukan pembangunan  yang  merata  (https://www.sumbarprov.go.id/).  Berdasarkan masalah  diatas  dapat  dilihat  bahwa  Provinsi  Sumatera  Barat  menjadi  salah satu  Provinsi  yang  melakukan  pemekaran  wilayah  sesuai  dengan  Undang - Undang  No  38  Tahun  2003  yang  terdiri  dari  Kabupaten  Solok  Selatan, Dharmasraya dan Kabupaten Pasaman Barat.
Pembentukan wilayah ini telah melalui beberapa kajian, analisis serta penelitian sehingga akhirnya layak untuk dimekarkan. Pasaman Barat sebagai daerah  yang  telah  dimekarkan  15  tahun  lalu  memiliki  tantangan  sendiri dalam  meningkatkan  pembangunan  wilayahnya  serta  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  melalui  potensi  yang  dimiliki  oleh  Kabupaten tersebut.  Setelah  14  Tahun  menjadi  Kabupaten  yang  terpisah  dengan Kabupaten Pasaman yang merupakan kabupaten sebelumnya, ternyata belum sepenuhnya menjadikan  Kabupaten  Pasaman  Barat  sebagai  Kabupaten  yang berhasil dalam melakukan pembangunan baik fisik maupun masyarakat. Hal ini  dibuktikan  dengan  Kabupaten  Pasaman  Barat  menjadi  salah  satu Kabupaten  tertinggal  berdasarkan  Peraturan  Presiden  Tahun  2015 - 2019 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Kabupaten  Pasaman  Barat  sebagai  daerah  tertinggal  melakukan pemekaran  wilayah  nagari  terbesar  se  Sumatera  Barat  karena  dari  175 pemekaran di Sumatera Barat, 72 Nagari diantaranya terdapat di Kabupaten Pasaman  Barat.  Menurut  Peraturan  Daerah  Sumatera  Barat  Nomor  2  Tahun 2000 bahwa Nagari merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup  dalam  wilayah  kesatuan  masyarakat  Minangkabau  yang  mempunyai batasan - batasan  alam  yang  jelas,  dibawah  pimpinan  penghulu,  mempunyai aturan - aturan  tersendiri  serta  menjalankan  pengurusan  berdasarkan musyawarah mufakat. Nagari sebagai unit territorial pada saat yang sama juga merupakan  unit  politik  para  penghulu  di  setiap  nagari  dengan kelembagaannya  berada  di  bawah  naungan  Badan  Perwakilan  Anak  Nagari (BPAN) yang dulu dikenal dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN).
Kerapatan  Adat  Nagari  adalah  sebagai  simbol  kedaulatan  dalam nagari dengan fungsi memberikan pertimbangan mengenai adat istiadat yang berlaku  pada  nagari  (Asrinaldi,  2017).  Dalam  menjalankan  pemerintahan nagari  tidak  terlepas  dari  pembentukan  struktur  pemerintahan  yang  akan dibentuk di setiap nagari yang telah dimekarkan. Resiko pemekaran ini adalah munculnya  masalah  baru  yang  akan  dihadapi  oleh  pemerintah  maupun masyarakat  di  wilayah  tersebut.  Disamping  itu,  aparatur  nagari  yang  telah dilantik  harus  menjalankan  tugasnya  secara  profesional.  Ada  banyak persoalan yang harus diselesaikan oleh aparatur nagari seperti batas wilayah nagari,  fasilitas  untuk  masyarakat,  struktur  perangkat  nagari  yang  harus disusun sesuai dengan kebutuhan, data penduduk dan potensi yang dimiliki nagari harus segera dipersiapkan.
Selain itu nagari yang sistem pemerintahannya yang sedikit berbeda dengan  desa  pada  umumnya  harus  tetap  menjalankan  adat  istiadat  yang berlaku maka setiap nagari yang dimekarkan juga harus membentuk Lembaga
Adat  Nagari  (LAN),  Kerapatan  Adat  Nagari  (KAN),  serta  Ninik  Mamak  yang baru di setiap nagari. Disamping pemekaran sebagai solusi, ternyata terdapat banyak  persoalan  baru  yang  harus  diselesaikan  oleh  Wali  Nagari  agar pemekaran  nagari  persiapan  tidak  berlangsung  lama  dan  segera  diakui menjadi nagari induk yang siap menjalankan pemerintahan yang sebenarnya. Dari  permasalahan  diatas  penulis  berupaya  melakukan  analisis  bagaimana dinamika pemekaran wilayah Nagari Rabi Jonggor, Kabupaten Pasaman Barat.

## Tinjauan Pustaka
Otonomi Desa
Menurut  Haris  (2005),  kewenangan  yang  telah  diberikan  kepada  desa atau  yang  biasa  disebut  otonomi  desa  merupakan  otonomi  yang  asli,  bulat serta  utuh  yang  bukan  merupakan  pemberian  dari  pemerintah  sehingga pemerintah harus menghormati otonomi yang dimiliki oleh pemerintah desa. Dengan  adanya  UU  No  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  munculnya  undang- undang  tersebut  sebagai  penghargaan  bagi  desa  untuk  tetap  berada  pada keberagaman karakteristiknya sebagai desa terutama desa yang masih kental dengan  adat  istiadatnya.  Selain  untuk  mempertahankan  karakteristik  desa juga  harus  bisa  memanfaatkan  potensi  yang  dimiliki  oleh  desa  agar terciptanya  kemandirian  desa.  Pemerintah  desa  dan  perangkat  desa  harus mampu  merespon  dan  beradaptasi  pada  peraturan  baik  dari  fungsi,  peran serta struktur yang ada. Pemerintah desa merupakan salah satu sistem yang saling  berhubungan  untuk  mewujudkan  desa  yang  memiliki  otonomi  asli serta  mengoptimalkan  potensi  yang  ada  sehingga  dapat  mencapai kemandirian  desa  dan  tidak  selalu  bergantung  pada  pemerintah  ataupun pihak lain.
Keuangan  desa  merupakan  semua  hak  dan  kewajiban  desa  yang  dapat dinilai  dengan  uang  serta  segala  sesuatu  berupa  uang  dan  barang  yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1). Pendapatan Desa sesuai Pasal 71 ayat 2 bersumber dari
1. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong,dan lain-lain pendapatan asli Desa
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa)
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
4. Alokasi  Dana  Desa  yang  merupakan  bagian  dari  dana  perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
5. Bantuan  keuangan  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Provinsi  dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Kabupaten/Kota
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
7. Lain-lain  pendapatan  Desa  yang  sah  Pendapatan  dana  desa  tersebut kemudian  dialokasikan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada  dalam Undang-undang.

## Pemekaran Wilayah
Pemekaran  wilayah  pemerintahan  adalah  suatu  langkah  strategis  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  untuk  meningkatkan  kualitas  pelaksanaan  tugas pemerintahan  baik  itu  dalam  rangka  pelayanan,  pembangunan  serta pemberdayaan sehingga terwujudnya tatanan kehidupan bermasyarakat yang mandiri,  maju,  sejahtera,  adil  dan  makmur  (Wijoyo,  2013).  Pemekaran wilayah  Nagari  menjadi  beberapa  bagian  pada  dasarnya  adalah  salah  satu upaya  untuk  meningkatkan  intensitas  dan  kualitas  pelayanan  pada masyarakat.  Dalam  melakukan  pemekaran  akan  menciptakan  ruang  publik baru yang akan menjadi kebutuhan kolektif masyarakat di wilayah tersebut.
Hal ini dikarenakan perubahan dalam memperoleh pelayanan dari pusat pemerintahan yang baru. “Pemekaran wilayah nagari dilandasi oleh Undang - undang  No  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  pada  pasal  7  ayat  3  dinyatakan: Penataan  desa  bertujuan  mewujudkan  efektivitas  penyelenggaraan Pemerintahan  Desa,  mempercepat  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat Desa,  mempercepat  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik,  meningkatkan kualitas  tata  kelola  Pemerintahan  Desa  dan  meningkatkan  daya  saing  Desa. Sedangkan penataan yang dimaksud pada pasal 7 ayat 4 adalah pembentukan, penghapusan,  penggabungan,  perubahan  status,  dan  penetapan  desa. Kemudian  pada  pasal  8  ayat  2  dinyatakan:  Pembentukan  desa  ditetapkan dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  dengan  mempertimbangkan prakarsa  masyarakat  Desa,  asal  usul,  adat  istiadat,  kondisi  sosial  budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa.
Pemekaran  wilayah  pada  prinsipnya  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  pada  masyarakat  melalui  peningkatan  dan  percepatan pelayanan,  peningkatan  kehidupan  berdemokrasi,  perekonomian,  mengelola potensi, ketertiban dalam bermasyarakat serta membangun pola hubungann yang abaik antara pusat dan pemerintah daerah. Pada hakekatnya pemekaran dijadikan  sebagai  opsi  dalam  meningkatkan  sumber  daya  manusia  sehingga dapat  memperkuat  integrasi  yang  menyeluruh  demi  terwujudnya  kualitas kehidupan yang lebih  baik (Saeful,  2014). Menurut Pambudi (dalam Wijoyo, 2013)  menjelaskan  bahwa  dengan  adanya  pemekaran  wilayah  sebagai kebijakan  baru  maka  aparatur  pemerintah  harus  memiliki  jaminan  untuk memaksimalkan  kemampuan  aparatur  dalam  menjalankan  fungsi - fungsinya dalam menjalankan sistem pemerintahan.
Dengan adanya pemekaran wilayah dapat mendorong asumsi masyarakat bahwa  pelayanan  akan  semakin  baik  sehingga  terciptanya  kemandirian daerah  pemekaran.  Akan  tetapi  yang  menjadi  persoalan  baru  akibat pemekaran  tersebut  adalah  kurangnya  kesiapan  pemerintah  daerah  dalam menyediakan aparatur pemerintahan yang akan menduduki perangkat nagari. Selanjutnya  selain  aparatur  pemerintah  juga  harus  memiliki  perangkat  adat
sesuai  adat  istiadat  daerah  tersebut  yaitu  kelengkapan  adat  nagari  seperti ninik mamak, alim ulama, lembaga adat nagari serta kerapatan anak nagari. kesemua  unsur  ini  harus  dipenuhi  guna  mendirikan  nagari  sebagai  nagari otonom baru yang mandiri.

## Pemerintahan Nagari
Menurut  A.A  Navis  (dalam  Wardoyo,  2018),  pengertian  nagari  yaitu terbagi  menjadi  kelompok  pemukiman  yang  telah  memiliki  kelengkapan hukum  yang  nanti  harus  memiliki  minimal  4  suku  dan  harus  memiliki penghulu  sebagai  pemerintah  tertinggi  di  Nagari  tersebut.  Sedangkan menurut  M.  Amir  Sutan  dalam  (Laili,  2017)  bahwa  keterangan  terbaik mengenai  asal  usul  nagari  diberikan  oleh  ahli  adat  De  Rooy,  menuliskan bahwa  nagari  yang  tertua  adalah  nagari  Pariangan  Padang  Panjang.  Dari Pariangan rakyat mengembara kemana-mana dan mendirikan tempat tinggal baru  yang  akhirnya  membentuk  sebuah  kampung.  Dalam  minangkabau pedesaan  disebut  sebagai  nagari  yang  ditandai  dengan  adanya  mesjid,  balai adat, pasar sebagai pusat jual beli. Nagari adalah kediaman utama dan taratak adalah  dianggap  sebagai  daerah  hutan  atau  ladang.  (Abidin  dan  Saebani, 2014).
Undang-Undang  dalam  pembentukan  nagari  berdasarkan  adat  bahwa Nagari  terdiri  dari  Taratak  yaitu  wilayah  yang  dihuni  oleh  pertama  34  kali dan mencari tempat lain yang lebih baik yang kemudian Taratak berkembang menjadi  Dusun  yaitu  yang  dihuni  oleh  beberapa  orang  dengan  suku  yang berlainan,  Dusun  berkembang  menjadi  Koto  yaitu  dusun  yang  menjadi  satu kesatuan  dengan  dipinpin  oleh  datuk  dan  penghulu  dan  akhirnya  Koto berkembang menjadi Nagari (Piliang Edison dan Nasrun, 2013).
Selanjutnya  Pemerintahan  Nagari  adalah  penyelenggara  pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam  mengurus  seluruh  kepentingan  masyarakat  yang  ada  di  daerah tersebut karena adat ini telah diakui oleh Pemerintahan Republik Indonesia. Pemerintahan  Nagari  merupakan  terdiri  dari  Wali  Nagari  dan  Perangkat Nagari  yang  kemudian  akan  menyelenggarakan  Pemerintahan  36  Nagari. Badan  Musyawarah  Nagari  adalah  lembaga  yang  merupakan  perwujudan demokrasi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  nagari  sebagai  unsur penyelenggara pemerintahan nagari.
Perangkat  Nagari  adalah  pembantu  Wali  Nagari  terdiri  dari  Sekretaris Nagari,  Kepala  Urusan  dan  Kepala  Jorong.  Sekretaris  Nagari  adalah  staf pembantu  wali  nagari  terdiri  dari  sektaris  nagari,  kepala  urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan administrasi dan keuangan.  Perangkat  Nagari  terdiri  dari  Sekretaris,  Kepala  urusan pemerintahan, Kepala urusan pembangunan, Kepala urusan Administrasi dan keuangan, serta Kepala jorong
Selanjutnya Wali Nagari merupakan Pimpinan Pemerintahan Nagari yang dipilih  secara  langsung  oleh  masyarakat  saat  pilkada  yang  mana  ini  sesuai dengan  Peraturan  Daerah  Nomor  01  Tahun  2001  tentang  Pemerintahan Nagari Bab III bagian ketiga Pasal 34 dinyatakan bahwa Pemerintahan Nagari dipimpin oleh  seorang Wali  Nagari  dan  dibantu  oleh  perangkat  nagari  yang terdiri  dari  sekretariat  nagari,  unsur  staf  lainnya  dan  Wali  Jorong. Pelaksanaan  tugas  dan  kewajiban  tersebut  dilaksanakan  sesuai  dengan konsep-konsep  peraturan  nagari  yang  disusun  bersama  dengan  Badan Perwakilan A nak Nagari (BPAN). Tugas dan Kewajiban Wali Nagari Sebagai pimpinan Pemerintahan Nagari, Wali Nagari mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap segala bentuk pelaksanaan pemerintahan.
Sesuai dengan Pasal 60 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota  Nomor  4  Tahun  2001  memiliki  tugas pertama, Memimpin penyelenggaraan  Pemerintahan  nigari. Kedua, membina  kehidupan masyarakat  nigari, ketiga membina  perekonomian  nigari, keempat memelihara  ketentraman  dan  ketertiban  masyarakat  nigari, kelima mendamaikan  perselisihan  masyarakat  di  nigari, keenam mewakili  nagari didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya, ketujuh mengajukan  Rancangan  Peraturan  Nagari  (RANPERNA)  dan  bersama  BPAN menetapkannya  menjadi  Peraturan  Nagari  (PERNA), kedelapan menjaga kelestarian  adat  dan  syara’  yang  hidup  dan  berkembang  di  nagari  yang bersangkutan kesembilan mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Nagari  dan  menetapkannya  bersama  BPAN.  Selanjutnya  fungsi  Wali Nagari  adalah  melaksanakan  kegiatan  dalam  rangka  menyelenggarakan urusan  rumah  tangga  nigari,  menumbuhkan  peran  serta  masyarakat  dalam wilayah  nagarinya,  melaksanakan  kegiatan  yang  ditetapkan  bersama  BPAN, melaksanakan  koordinasi  terhadap  jalannya  pemerintahan,  pembangunan, dan pembinaan kehidupan masyarakat di nigari, melaksanakan tugas dalam rangka  pembinaan  ketentraman  dan  ketertiban  masyarakat  serta melaksanakan  urusan  pemerintahan  lainnya.  Dalam  melaksanakan  tugas, fungsi dan wewenangnya, Wali Nagari bertangguang jawab kepada BPAN dan secara administrasi menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatannya.

## Metode Penelitian
Studi  literatur  atau  studi  pustaka  adalah  penelitian  yang  dilakukan berdasarkan data yang didapat dari karya tertulis, termasuk hasil penelitian yang  baik yang sudah ataupun belum dipublikasikan (Embun, 2012). Dalam menulis artikel ini penulis menelaah dan menganalisis beberapa jurnal terkait
dengan  pemekaran  wilayah  nagari  dan  dampak  dari  pemekaran  wilayah tersebut. Langkah pertama yang dilakukan penulis adalah dengan melakukan analisis studi literatur pada jurnal - jurnal yang membahas tentang pemekaran wilayah nagari. Hasil dari berbagai literatur ini akan digunakan penulis untuk membahas  dan  menganalisis  desentralisasi  fiskal  otonomi  daerah  terkait dampak pemekaran wilayah nagari serta kekurangan dan kelebihanya.

## Hasil dan Pembahasan
Pemekaran  wilayah  adalah  salah  satu  upaya  untuk  meningkatkan intensitas  dan  kualitas  pelayanan  pada  masyarakat.  Pengembangan  wilayah yang baru dibentuk harus memiliki sumber daya yang seimbang baik secara aparatur  pemerintah  maupun  kondisi  desa  agar  tidak  terjadi  ketimpangan dalam menjalankan sistem pemerintahan. Dengan adanya pemekaran Nagari menjadikan  otonomi  daerah  diharapkan  menjadi  jalan  alternatif  bagi pemerintah dalam melaksanakan segala urusan dalam bidang pemerintahan untuk mempermudah pengoptimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
Pelayanan  yang  beragam  kepada  masyarakat  dengan  berbagai populasi  yang  berbeda  akan  menjadi  lancar  apabila  pihak  pemerintah membuat struktur  yang  jelas sesuai  dengan  kebutuhan. Sesuai  dengan  letak geografis Nagari Rabi Jonggor tidak terlalu jauh dengan pusat pemerintahan dan  kondisi  adat  masyarakat  sehingga  pemekaran  dan  pembentukan  Nagari baru  menjadi  salah  satu  pilihan  dalam  melaksanakan  otonomi  tersebut. Pemekaran  Nagari  ini  pada  dasarnya  dimaksudkan  untuk  meningkatkan pelayanan  publik  kepada  masyarakat  demi  percepatan  terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Disamping itu juga sebagai pendidikan politik bagi Nagari  ataupun  pemerintahan  yang  paling  dekat  dengan  masyarakat. Pemekaran yang sering terjadi di berbagai wilayah disebabkan oleh tuntutan masyarakat  kepada  pemerintah  atas  dasar  kinerja  yang  dilakukan  oleh pemerintah  dalam  melakukan  pelayanan  yang  kurang  baik  sesuai  dengan keinginan masyarakat (Rizky, 2013).
Tuntutan  tersebut  berkaitan  dengan  luas  wilayah  di  Nagari  Rabi Jonggor  sehingga  menyebabkan  pelaksanaan  birokrasi  lambat  dan membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama  menuju  pusat  pemerintahan  Nagari Rabi Jonggor.  Dengan adanya pemekaran Nagari menjadikan otonomi daerah diharapkan  menjadi  jalan  alternatif  bagi  pemerintah  dalam  melaksanakan segala  urusan  dalam  bidang  pemerintahan  untuk  mempermudah pengoptimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
Pemekaran  atas  dasar  prakarsa  masyarakat  desa  dimulai  dengan adanya  sosialisasi  nagari  melalui  Kepala  Jorong  kepada  masyarakat  yaitu dengan  mensosialisasikan  pentingnya  pemekaran  dan  menampung  aspirasi masyarakat  (Rozi  &  Setiawan,  2018).  Tahap  sosialisasi  yang  dilakukan kemudian menghasilkan kesepakatan bahwa pemekaran nagari Rabi Jongggor perlu  dilakukan.  Dengan  demikian  pemerintah  nagari  harus  mampu menyelesaikan  permasalahan  yang  ada  di  masyarakat  baik  itu  pelayanan dalam bidang pendidikan, politik, sosial, kesehatan ekonomi serta budaya.
Pemekaran Nagari yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 72 Nagari salah  satunya adalah Nagari Rabi  Jonggor dari seluruh wilayah di Sumatera  Barat  yang  menginginkan  pemekaran  (https://sumbar.bps.go.id). Hal tersebut telah disetujui oleh pemerintah terkait pemekaran sesuai dengan peraturan  Bupati  Pasaman  Barat  mengenai  Pemekaran  Nagari.  Pemekaran Nagari  Rabi  Jonggor  diharapkan  dapat  memberikan  perubahan  yang  baik terhadap  masyarakat  Nagari  khususnya  pelayanan  publik  yang  selalu dikeluhkan oleh masyarakat selama ini. Permasalahan pelayanan publik yang dirasa oleh masyarakat salah satunya disebabkan oleh dana desa yang minim tidak  sebanding  dengan  luas  wilayah  dan  jumlah  penduduk  sehingga mengakibatkan pemekaran Nagari di Rabi Jonggor menjadi 3 Nagari baru.
Nagari  Rabi  Jonggor  yang  begitu  luas  didukung  oleh  masyarakat  di nagari  ini  diharapkan  dapat  membentuk  pemerintahan  yang  baik.  Nagari sebagai  pemerintahan  yang  paling  dekat  dengan  masyarakat  dan  telah melakukan  pemekaran  diharapkan  mampu  memberikan  pelayanan  dengan baik  guna  mensejahterakan  masyarakat  Nagari  Rabi  Jonggor  khususnya melalui  perencanaan  pembangunan  yang  sebelumnya  sangat  lemah. Kesejahteraan  masyarakat  juga  dilihat  dari  angka  kemiskinan  pada  nagari, dimana  angka  kemiskinan  yang  cukup  tinggi  terjadi  di  nagari  tersebut. Adapun angka kemiskinan setiap nagari pemekaran sebagai berikut:
Tabel 1. Angka Kemiskinan No Nama Nagari Jumlah KK Jumlah KK Kurang Mampu 1 Paraman Ampalu 890 296 2 Bahoras 891 380 3 Seberang Kenaikan 1068 491 4 Ranah Magelang 524 228 Total 3374 1375 Sumber https://sumbar.bps.go.id
Untuk mendapatkan dana desa harus melihat dan memenuhi kriteria yang  telah  ditetapkan  yaitu  berdarkan  jumlah  penduduk, angka  kemiskinan, luas wilayah serta letak geografis sesuai dengan tabel dibawah ini:
Tabel . Perhitungan Kriteria Pemekaran No Nama Nagari Jumlah Penduduk (Jiwa) Angka Kemiskinan (KK) Luas Wilayah (Ha) Letak Geografis Sebelum Sesudah 1 Paraman Ampalu 3825 296 Belum Diketahui Pusat Pemerintahan 2 Bahoras 3619 380 Belum Diketahui 32 km 6 km
3 Seberang Kenaikan 4380 491 Belum Diketahui 12 km 6 km 4 Ranah Magelang 2065 (tidak memenuhi) 228 Belum Diketahui 8 km 6 km Total 13889 1375 40913,8

## Sumber https://sumbar.bps.go.id
Berdasarkan  tabel  di  atas  bahwa  kriteria  pemekaran  demi mendapatkan  dana  desa  dilihat  berdasarkan  jumlah  penduduk,  angka kemiskinan,  luas  wilayah  dan  letak  kesulitan  geografis.  Berdasarkan  jumlah penduduk  Sumatera  Barat  bahwasanya  syarat  melakukan  pemekaran  harus memiliki  jumlah  penduduk  800  KK  atau  4.000  jiwa.  Pada  pemekaran  Rabi Jonggor secara jumlah penduduk yang tidak memenuhi syarat adalah nagari Ranah  Magelang  karena  jumlah  KK  dan  jiwa  tidak  mencukupi.    Selanjutnya angka  kemiskinan  mencapai  1.375  KK  yang  kurang  mampu  dengan  angka kemiskinan tertinggi terdapat pada nagari seberang kenaikan yang mencapai 491 KK. Luas wilayah setiap nagari pemekaran di nagari Rabi onggor menjadi permasalahan  yang  belum  dapat  diselesaikan  karena  masih  adanya  konflik pembagian  tanah  ataupun  batas  wilayah  kepemikikan  nagari  pemekaran sehingga saat ini luas wilayah setiap nagari belum diketahui secara pasti.
Dalam pemekaran wilayah nagari Rabi Jonggor yaitu Paraman Ampalu sebagai  pusat  pemerintahan  sebelumnya.  Setelah  adanya  pemekaran  bahwa jalur birokrasi masyarakat semakin pendek yaitu dengan membangun kantor nagari di setiap nagari di sama ratakan yaitu sejauh 6 km. Dengan demikian kantor  nagari  Bahoras  terdapat  di  jorong  Bandar, nagari Seberang  Kenaikan terdapat di jorong Talang Kuning sedangkan nagari Ranah Magelang terdapat di  jorong  Air  Dingin.  Pemekaran  Nagari  juga  dimaksudkan  untuk memperpendek  alur  birokrasi  serta  kewenangan  sumber  daya  manusia maupun  sumber  daya  alam  langsung  oleh  daerah.  Dengan  kondisi  tersebut akan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan dalam bidang pertanian dan perkebunan.
Pemekaran  yang  terjadi  pada  Nagari  Rabi  Jonggor  tidak  hanya meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  akan  tetapi  juga  memudahkan masyarakat dalam mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam (Laili, 2017). Selama ini pemerintah Kabupaten Pasaman Barat maupun Nagari kurang memberikan perhatian kepada masyarakat sehingga keinginan masyarakat kurang dipenuhi. Contohnya dalam bidang pertanian karena 80% penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, pedagang dan buruh tani. Sehingga  dengan  luasnya  lahan  menjadikan  potensi  yang  dimiliki  harus dikelola  dengan  baik  sehingga  meningkatkan  perekonomian  masyarakat. Berdasarkan alasan diatas, bahwa pemekaran tidak akan lepas dari dampak yang  terjadi  baik  sebelum  dan  sesuadah  terjadinya  pemekaran.  Adapun dampak terjadinya pemekaran dari berbagai aspek sebagai berikut:

## Dampak Dana Desa terhadap Pemekaran
Berdasarkan  PP  Nomor  60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  bahwa dana  desa  adalah  dana  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  yang  akan  diperuntukknya  bagi  desa  yang  kemudian ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan  akan  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.  Dana  yang  bersumber  dari  APBN  ini  memberikan  kriteria penerimaan  dana  desa.  Jumlah  dana  yang  di  terima  oleh  daerah  bervariasi mulai  dari  Rp  800  Juta  hingga  Rp  1,2  Milliar  tergantung  pada  kondisi  desa baik secara luas wilayah maupun penduduk. Dana desa yang diberikan tidak hanya sekedar diterima akan tetapi desa harus mampu mngelola dengan baik sumber  dana  yang  telah  diberikan  oleh  pemerintah.  Selain  itu  pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan beberapa prinsip yaitu efisien, efektivitas, transparansi  dan  akuntabilitas  sehingga  dapat  mendorong  pembangunan desa demi tercapainya pemerintahan yang baik.
Besaran  dana  desa  yang  diperoleh  oleh  setiap  desa  atau  nagari ditetapkan  oleh  Bupati/Walikota  untuk  setiap  desa  di  wilayahnya.  Besaran dana  desa  ini  dihitung  berdasarkan  jumlah  penduduk,  luas  wilayah,  angka kemiskinan dan letak geografis desa. Dalam hal ini pembagian dana dihitung dengan bobot 30% untuk jumlah penduduk, 20% untuk luas wilayah desa dan 50%  untuk  angka  kemiskinan  desa  sedangkan  pada  letak  geografis  desa dijadikan sebagai faktor pengali hasil dari perhitugan sebelumnya. Pada tahun 2017  perolehan  dana  nagari  mengalami  kenaikan  yaitu  5,4  Milliar (https://sumbar.bps.go.id). Sumber dana sama dengan tahun 2016. Kenaikan pendapatan Nagari Rabi Jonggor yang cukup tinggi pada tahun 2017 sebesar 1,2 Milliar memperkuat keinginan nagari dalam melakukan pemekaran.
Pemekaran  yang  diinginkan  untuk  mempercepat  pembangunan  dan kesejahteraan  masyarakat  nagari.  Disamping  itu,  pemekaran  tidak  bisa dijalankan hanya karena menginginkan dana desa yang tinggi tanpa melihat aspek  lainnya  seperti  kesiapan  nagari  akan  sumber  daya  manusia,  sumber daya alam, maupun kondisi sosial budaya masyarakat nagari. Pemekaran yang terjadi  pada  saat  ini  bahwa  dana  desa  yang  diperoleh  belum  sepenuhnya menyelesaikan  semua  permasalahan  nagari,  karena  masih  terdapat  banyak kekurangan dan ketidaksiapan masyarakat dalam menjalankan otonomi baru ini. Sehingga dengan adanya pemekaran maka muncul masalah - masalah baru dalam nagari karena banyaknya ketimpangan yang terjadi.

## Pembagian Tanah Adat
Tanah  merupakan  elemen  penting  bagi  keberlangsungan  hidup  manusia yaitu  sebagai  kekuasaan  serta  kekuatan  yang  dimiliki  untuk  dimanfaatkan dengan  baik  agar  memenuhi  segala  kebutuhan  hidup  manusia.  Sama  halnya bagi masyarakat Minangkabau bahwa tanah memiliki peranan penting dalam kehidupan  sesuai  yang  diungkapkan  M.S  dan  Sungut  (dalam  Laili,  2017) sebagai berikut:
“Tanah bagi masyarakat Minangkabau memiliki arti penting dalam kehidupan karena terdiri dari dua hal yaitu karena sifat dan faktanya. Dikatakan karena sifat bahwa tidak bisa dipungkiri tanah merupakan harta benda satu - satunya yang  tetap  tidak  berubah  dari  masa  ke  masa  bahkan  dalam  jenjangnya memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Selain sebagai peyangga kehidupan bahwa  tanah  juga  menunjukkan  martabat  sosial  masyarakat  Minangkabau karean apabila tidak memiliki tanah maka dianggap kaum miskin atau orang yang tidak jelas asal usulnya. Oleh karena itu tanah tidak hanya sebagai fungsi ekonomis tetapi juga sebagai status sosial”.
Pemekaran  Nagari  pada  dasarnya  suatu  proses  dalam  pembagian wilayah Nagari menjadi lebih dari satu nagari atas dasar prakarsa masyarakat adat dengan memperhatikan asal usul dan adat istiadat maupun kondisi sosial budaya  masyarakat  di  nagari  tersebut.  Tujuan  adanya  pemekaran  Nagari sebagai peningkatan jalur birokrasi masyarakat dengan pemerintah sehingga terciptanya  kemandirian  dan  kesejahteraan  masyarakat  Nagari.  Dendy Setiawan (dalam Rozi & Setiawan, 2018) menyatakan bahwa dengan adanya pemekaran  Desa  akan  berdampak  kepada  pembangunan  infrastruktur  yang memiliki  dampak  positif  terhadap  wilayah  tersebut  yaitu  pelayanan pemerintah  akan  mudah,  peningkatan  pembangunan  ekonomi  dengan kemunduran  pengangguran,  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia, peningkatan kesejahteraan serta penanaman pendidikan politik. Akan tetapi pemekaran  juga  memiliki  dampak  negatif  diantaranya  peningktan  konflik sosial dalam masyarakat, adanya peluang korupsi, kolusi dan nepotisme serta persaingan elit politik desa.
Pemekaran  desa  sebagai  upaya  mensejahterakan  masyarakat  tidak selalu memberikan dampak positif bagi masyarakat desa dikarenakan masih banyaknya  persoalan  yang  terjadi  akibat  pemekaran.  Seperti  halnya  Nagari Rabi Jonggor yang melakukan pemekaran Nagari menjadi 3 Nagari persiapan yaitu  Nagari  Bahoras,  Nagari  Seberang  Kenaikan  dan  Nagari  Ranah  Sungai Magelang.  Pembagian  nagari  tersebut  memiliki  kelemahan  dan  kelebihan masing - masing yang akan mempengaruhi potensi dan pendapatan asli Nagari. Perbedaan  potensi  yang  dimilki  oleh  nagari  pemekaran  menimbulkan permasalahan  baru  yaitu  kemandirian  nagari  akan  sulit  ditingkatkan. Sebelum  pemekaran  desa  permasalahan  yang  sering  dihadapi  Nagari  Rabi Jonggor adalah pembangunan infrastruktur jalan yang masih banyaknya jalan berlobang, pelayanan kesehatan masyarakat yang jauh dari Nagari induk serta fasilitas umum lainnya. Permasalahan tenaga kesehatan dalam hal pelayanan kepada masyarakat, seperti kurangnya tenaga medis dan kapasitas puskesmas yang kurang memadai.
Kebijakan  pemekaran  wilayah  tidak  dapat  dipisahkan  dari  sistem otonomi daerah, karena pemekaran wilayah baik daerah kabupaten maupun desa adalah upaya pemerintah dalam mengimplementasikan otonomi daerah sebagai  percepatan  kesejahteraan  masyarakat.  Berdasarkan  defenisi  diatas bahwa pemekaran wilayah adalah pembagian wilayah administratif sehingga terbentuknya otonomi baru sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan
dalam  undang - undang.  Selain  dari  masalah  infrastruktur  yang  belum memadai, pembagian tanah adat juga menjadi persoalan baru di masyarakat karena pemerataan potensi yang ada di setiap nagari sangat berbeda sehingga mengancam  tujuan  awal  dari  pemekaran  itu  sendiri  yaitu  kesejahteraan masyarakat.  Dengan  potensi  yang  berbeda  menjadikan  kemandirian  nagari kedepannya  dipertanyakan  akibat  tidak  adanya  penghasilan  adat  nagari, seperti  nagari  induk  yang  tidak  memiliki  potensi  alam  kecuali  bidang pertanian.  Bidang  pertanian  inipun  merupakan  kepemilikan  pribadi masyarakat  bukan  sebagai  tanah  yang  dikelola  langsung  oleh  pemerintah nagari.  Paraman  Ampalu  sebagai  nagari  induk  dengan  pusat  pemerintahan nagari  sebelumnya  bahwa  potensi  yang  miliki  adalah  peningkatan  dalam sektor pertanian, perikanan dan pendidikan.
Nagari  Paraman  Ampalu  sebagai  nagari  induk  dilihat  dari  fasilitas umum  sangat  memadai  akan  tetapi  kurang  dalam  potensi  nagari  karena terdiri  dari  dataran  rendah  yang  pada  umumnya  bertani  (Mulia,  2018). Sedangkan pada nagari yang dimekarkan potensi yang dimiliki adalah sumber daya  alam  meskipun  masih  kurangnya  perhatian  pemerintah  maupun masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki. Persoalan yang terjadi dalam pembagian tanah adat atau batas wilayah administrasi ini yaitu  belum  sepenuhnya  diselesaikan  oleh  pemerintah  mengenai  batas wilayah. Sehingga berdampak kepada profil nagari baru yang belum memiliki kejelasan  batas  wilayah  nagari.  Saat  ini,  pembagian  batas  wilayah  menjadi persoalan yang serius bagi masyarakat setempat karena pembagian yang ada mempengaruhi potensi yang akan dimiliki oleh Nagari (Mulia, 2018). Potensi Nagari  yang  kurang  inilah  yang  menjadikan  permasalahan  baru  bagi pemekaran nagari karena apabila tidak memiliki potensi akan mempengaruhi keberhasilan pemekaran Nagari.

## Pembentukan Lembaga Adat Nagari
Terbentuknya Nagari baru sebagai hasil pemekaran dari nagari induknya yaitu Nagari Rabi Jonggor, memberikan harapan baru bagi masyarakat Nagari khususnya tiga nagari yang dimekarkan yaitu nagari Bahoras, nagari seberang kenaikan  dan  nagari  ranah  magelang.  Pemekaran  ini  digunakan  untuk memudahkan  pelayanan  pemerintah  bagi  masyarakat  juga  mempercepat pembangunan  di  desa  yang  jauh  dari  nagari  induknya.  Ketiga  nagari pemekaran  ini  terdiri  dari  kumpulan  beberapa  jorong  yang  wilayahnya berdekatan  menjadi  satu  yang  sebelumnya  hanya  berpusat  di  satu  nagari yaitu nagari Rabi Jonggor.
Penyelenggaraan pemerintahan di tanah Minangkabau tidak akan pernah terlepas  dari  konsep  “Tali  Bapilin  Tigo  atau  Tigo  Tungku  Sajarangan”  yang memiliki  arti  bahwa  kegiatan  adat  desa  harus  selalu  berkaitan  dengan lembaga  adat  desa  yaitu pemerintahan  ninik  mamak,  alim ulama,  kerapatan adat  nagari  (KAN).  Sebagaimana  silsilah  mengatakan  “Sanggar  Sian  Minang Unggeh  Sian  Tapanuli”  yaitu  tanah  yang  ditempati  adalah  tanah  minang
namun  penduduknya  berasal  dari  Tapanuli  yaitu  masyarakat  adat Mandaihiling.
Sistem  penyelenggaraan  pemerintah  yang  tidak  bisa  lepas  dari  sistem pemerintahan adat inilah yang menjadikan Nagari pemekaran sebagai Nagari otonomi  baru  harus  tetap  membentuk  lembaga  adat  baru  sesuai  dengan Undang - Undang yang berlaku. Sesuai dengan penjelasan diatas bahwa Ninik Mamak, Alim Ulama, Kerapatan Adat Nagari harus dibentuk demi terciptanya keselarasan  masyarakat  adat  dengan  sistem  pemerintahan  yang  ada  yaitu otonomi  daerah.  Belum  adanya  perubahan  pada  kondisi  adat  masyarakat Nagari Rabi  Jonggor  karena pemekaran Nagari tersebut masih  pada wilayah administrasi  (Laili,  2017).  Ketidaklarasan  antara  peraturan  yang  mengatur terbentuknya daerah baru atau yang disebut sebagai otonomi daerah dengan kondisi  yang  terjadi  pada  Nagari.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  tidak  adanya pembentukan  pemerintahan  adat  pada  nagari  yang  dimekarkan  sesuai dengan Undang - Undang dan konsep yang dimiliki oleh masyarakat adat. Pemekaran  Nagari  pada  dasarnya  belum  siap  untuk  dimekarkan  karena berbeda  dengan  aturan  dalam  undang - undang  dan  sumber  daya  manusia belum  terpenuhi  yaitu  tidak  membentuk  perangkat  adat  Nagari.  Kondisi  ini akan  menjadi  polemik  bagi  masyarakat  karena  ketidaksiapan  sumber  daya manusia  yang  ada  dalam  menjalan  sistem  pemerintahan  yang  baru. Pemekaran  yang  masih  terfokus  pada  pembentukan  administrasi  menjadi alasan  perangkat  nagari  untuk  menjadi  lebih  baik  dalam  pelayanan  tidak sepenuhnya  akan  berjalan  dengan  baik  dikarenakan  keutuhan  adat  yang masih  bergantung  pada  Nagari  induk.  Ketergantungan  tersebut  menjadikan nagari  yang  dimekarkan  tidak  utuh  secara  adat  istiadat,  sehingga  kesiapan adat  istiadat  juga  akan  mempengaruhi  kinerja  pemerintahan  yang  baru karena  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  belum  sepenuhnya  mengenal tupoksi dari perangkat adat nagari.

## Penyelenggaraan Pemerintahan
Pemekaran  nagari  akan  memberikan  perubahan  baru  bagi  masyarakat Nagari terutama untuk Nagari yang dimekarkan yaitu Nagari Bahoras, Nagari Seberang Kenaikan dan Nagari Ranah Magelang. Tahap awal  yang dilakukan pemerintah setelah ternyadinya pemekaran adalah mempersiapkan aparatur pemerintah  nagari  yang  dimulai  dari  penanggung  jawab  hingga  perangkat nagari  yang  dimekarkan.  Saat  ini,  perangkat  nagari  telah  dibentuk  dan diseleksi  sesuai  dengan  aturan  yang  ada  dalam  Peraturan  Bupati  meskipun dengan  keterbatasan  fasilitas  dalam  melayani  masyarakat  (Mulia,  2018). Dengan  keterbatasan  fasilitas  pelayanan  tetap  dilakukan  di  Nagari  yang dimekarkan  misalnya  urusan  kependudukan,  surat  keterangan  yang dibutuhkan masyarakat.
Pemekaran Nagari yang terjadi di Nagari Rabi Jonggor juga menimbulkan dampak  dalam  aparatur  pemerintahan  yaitu  sebagai  perangkat  Nagari  di nagari yang dimekarkan. Dampak ini tentu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terlaksananya sistem pemerintahan yang baik sesuai dengan tujuan
awal pemekaran itu sendiri. Menurut salah satu perangkat nagari yaitu Laila Susanti mengatakan bahwa dampak buruk akan terjadi akibat ketidaksiapan sumber  daya  manusia  yang  ada  di  daerah  tersebut,  banyaknya  persoalan dalam  sumber  manusia  sebagai  aparatur  pemerintah  menjadikan kemandirian  Nagari  lambat  dalam  menjalankan  tugasnya.  Adapun  dampak ketidaksiapan sumber daya manusia dalam mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahannya adalah sebagai berikut:
1. Penanggung  Jawab  merupakan  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  ada  di Kecamatan  sehingga  memiliki double  job dalam  menjalankan  sistem pemerintahan nagari
2. Kurang  profesionalitas  Penanggung  Jawab  dalam  menjalankan tugasnya  sebagai  KASI  di  kantor  kecamatan  dan  Penanggunggung Jawab di Nagari pemekaran
3. Kurangnya  pemahaman  perangkat  nagari  mengenai  tupoksinya masing-masing
4. Perangkat  Nagari  sering  mis  komunikasi  dengan  Kepala  Jorong mengenai  pelayanan  kepada  masyarakat,  misalnya  pendataan kependudukan
5. Perangkat  Nagari  masih  memiliki  batasan  pelayanan  sebagai  nagari yang baru dimekarkan dengan nagari induk
6. Minimnya pendidikan perangkat dalam bidang pemerintahan
7. Kelayakan Pemekaran Nagari Rabi Jonggor
Pemekaran  yang  telah  terjadi  di  Kabupaten  Pasaman  barat  yang  terdiri dari  72  Nagari  pemekaran  salah  satunya  nagari  Rabi  Jonggor  terdapat persoalan yang terlebih dahulu harus diselesaikan oleh pemerintah. Persoalan tersebut  meliputi  kesiapan  pemerintah  maupun  masyarakat  Nagari  Rabi Jonggor.  Pelaksaaan  otonomi  daerah  harus  didasarkan  kesiapan  yang maksimal dari pemerintah daerah seperti analisis potensi yang dimiliki oleh Nagari  dan  kesiapan  sumber  daya  manusia  dalam  mengelola  pemerintahan (Mulia,  2018).  Pemekaran  Nagari  ini  belum  layak  dilaksanakan  karena berdasarkan  potensi  yang  dimiliki  setiap  nagari  sangat  kurang  sehingga mempengaruhi  kemandirian  nagari  kedepannya.  Selain  itu  pemekaran  ini dirasa  tidak  layak  apabila  hanya  mengandalkan  dana  desa  yang  diberikan pemerintah  daerah  tanpa  adanya  penghasilan  adat  nagari.  Hal  ini  juga dipengaruhi  oleh  sumber  daya  manusia  yang  ada  di  nagari  yaitu  belum sepenuhnya  siap  menjalankan  roda  pemerintahan  sementara  perangkat nagari harus diisi oleh masyarakat nagari itu sendiri.
Kesiapan sumber daya manusia ini juga mempengaruhi adat istiadat yang ada sejak dahulunya, karena apabila berdirinya otonomi baru atau nagari baru harus memiliki  sumber  daya  manusia  yang  paham  dengan  adat  istiadat  dan kondisi sosial budaya masyarakat nagari Rabi Jonggor. Sementara yang terjadi pada  pemekaran  ini  adalah  tidak  dibentuknya  perangkat  adat  nagari  sesuai dengan  aturan  yang  ada  dalam  Undang - Undang  sehingga  masih  terdapat kekurangan dalam pemekaran tersebut dilihat dari ketidaksiapan pemerintah
dan masyarakat dalam semua aspek. Pemekaran tidak bisa dilihat hanya dari kebutuhan  satu  aspek  saja  misalnya  kebutuhan  akan  percepatan pembangunan.  Tapi  harus  melihat  aspek  lain  yang  lebih  besar  pengaruhnya karena  pada  dasarnya  pemekaran  terjadi  sebagai  solusi  untuk mensejahterakan  masyarakat  bukan  kemunduran  kesejahteraan  masyarakat akibat kesiapan yang tidak maksimal.

## Kelebihan dan Kekurangan Pemekaran Nagari Rabi Jonggor
Pemekaran suatu wilayah telah diberlakukan pada UU no 23 Tahun 2014 tentang  pemerintah  daerah  dan  UU  No  6  Tahun  2014  tentang  desa  yaitu adanya  pembagian  wewenang  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah sehingga banyak daerah yang meminta otonomi baru. Adapun yang menjadi kelebihan  dan  kekurangan  dari  pemekaran  Nagari  Rabi  Jonggor  sebagai berikut:

## 1. Kelebihan
Kelebihan dari pemekaran wilayah Nagari Rabi Jonggor adalah adanya potensi  lokal  yang  miliki  sehingga  apabila  dikelola  oleh  Nagari  dan dikembangkan  dengan  baik  maka  akan  menjadi  sumber  perekonomian  bagi masyarakat  sehingga  kemajuan  masyarakat  semakin  meningkat.  Selain  itu pemekaran Nagari ini juga dimaksudkan untuk memperpendek jalur birokrasi serta  kewenangan  dalam  mengelola  sumber  daya  alam  yang  dimiliki  dan fungsi  pelayanan  kepada  masyarakat  dapat  dimaksimalkan.  Hal  positif pemekaran  nagari  saat  ini  yaitu  semakin  dekatnya  berurusan  dengan pemerintah, bertambah maju serta memiliki keinginan untuk mengurus kartu keluarga  karena  terus  di  dorong  oleh  pemerintah  nagari  terdekat  (Laili, 2017).
Selain  itu  kenaikan  dalam  perekonomian  khususnya  dikarenakan rumahnya  dekat  dengan  kantor  nagari  yang  telah  dimekarkan  juga mempermudah  dalam  mendapatkan  informasi  dalam  bentuk  apapun  yang berhubungan  dengan  masyarakat.  Dengan  adanya  pemekaran  dan menciptakan  daerah  otonomi  baru  diharapkan  mampu  mngoptimalkan pelayanan  publik  dengan  memberikan  pemberdayaan  masyarakat  dalam skala luas. Oleh karena itu, pemekaran wilayah nagari harus didasarkan pada pertimbangan  yang  obyektif  sehingga  tujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

## 2. Kelemahan
Disamping  adanya  kelebihan  atas  pemekaran  juga  terdapat  kelemahan dalam  pemekaran  Wilayah  Nagari  di  Rabi  Jonggor.  Pemekaran  wilayah  di Nagari  ini  dikhawatirkan  hanya  akan  menjadi  alat  dalam  memenuhi kepentingan  para  penguasa  yang  memang  dari  awal  menginginkan  adanya pemekaran  wilayah  di  Nagari  Rabi  Jonggor.  Apabila  dilihat  dari  pernyataan tersebut,  ada  beberapa  yang  dapat  disimpulkan  yaitu  Pertama,  pemekaran wilayah Nagari tidak sekedar dipahami sebagai “pembagian kekuasan” antara
pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah,  akan  tetapi  harus  melihat kesiapan dan kemampuan daerah khususnya Nagari dalam mngelola seluruh pemerintahan  dan  potensinya  guna  mewujudkan  kepentingan  rakyat. Sehingga apabila daerah telah siap maka tidak akan membebani pemerintah nantinya,  karena  apabiila  dibentuk  daerah  baru  maka  perangkat  Nagari maupun kantor akan bertambah pula, dan pemerintah wajib menyediakan hal ini.
Adapun  yang  kedua,  pemekaran  saat  ini  lebih  didasarkan  pada  politis karena  akan  terjadi  perebutan  kekuasaan  yang  akan  menjadi  masalah  baru karena  substansi  akan  pemekaran  tersebut  akan  terabaikan  yaitu meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Ketiga,  pemekaran  ini  masih sebatas pemekaran dengan lemahnya masyarakat maupun pemerintah dalam mempersiapkan  pengelolaan  potensi  Nagari.  Adapun  kelemahan  yang  lain adalah  kurangnya  persiapan  masyarakat  dalam  menyambut  pemekaran Nagari  karena  masih  banyak  masyarakat  yang  belum  tau  bahwa  adanya pemekaran yang sebelumnya hanya satu kesatuan nagari hingga kini menjadi 3  Nagari  dengan  1  Nagari  induk.  Meskipun  pemekaran  ini  tidak  akan menyebabkan perpecahan pada masyarakat setempat.

## Kesimpulan
Pemekaran  wilayah  dipandang  sebagai  sebuah  solusi  untuk mempercepat  proses  pembangunan  melalui  peningkatan  kualitas  dan kemudahan  memperoleh  pelayanan  yang  lebih  baik  lagi  bagi  masyarakat  di daerah.  Pada tahun 2017 Sumatera Barat menerima total dana desa mencapai Rp796 Milliar. Jumlah tersebut dinilai sangat tidak seimbang dengan kondisi nagari yang luas dan jumlah penduduk yang semakin besar. Pemekaran atas dasar  prakarsa  masyarakat  desa  dimulai  dengan  adanya  sosialisasi  nagari melalui  Kepala  Jorong  kepada  masyarakat  yaitu  dengan  mensosialisasikan pentingnya  pemekaran  dan  menampung  aspirasi  masyarakat.  Pemekaran wilayah ini memberikan beberapa dampak.
Pertama  dari  dampak  dana  desa  terhadap  pemekaran,  pada  tahun 2017 perolehan dana nagari mengalami kenaikan yaitu 5,4  Milliar, kenaikan pendapatan Nagari Rabi Jonggor yang cukup tinggi pada tahun 2018 sebesar 1,2  Milliar.  Kedua  dampak  pembagian  tanah  adat , pemekaran  Nagari  pada dasarnya  suatu  proses  dalam  pembagian  wilayah  Nagari  menjadi  lebih  dari satu nagari atas dasar prakarsa masyarakat adat dengan memperhatikan asal usul  dan  adat  istiadat  maupun  kondisi  sosial  budaya  masyarakat  di  nagari tersebut.  Ketiga  dampak  dalam  pembentukan  lembaga  adat  nagari,  sistem penyelenggaraan pemerintah yang tidak bisa lepas dari sistem pemerintahan adat inilah yang menjadikan Nagari pemekaran sebagai Nagari otonomi baru harus  tetap  membentuk  lembaga  adat  baru  sesuai  dengan  Undang - Undang yang berlaku.
Belum adanya  perubahan  pada  kondisi  adat masyarakat  Nagari  Rabi Jonggor karena pemekaran Nagari tersebut masih pada wilayah administrasi. Keempat  dampak  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan , pemekaran  Nagari
ini belum layak dilaksanakan karena berdasarkan potensi yang dimiliki setiap nagari  sangat  kurang  sehingga  mempengaruhi  kemandirian  nagari kedepannya.  Selain  itu  pemekaran  ini  dirasa  tidak  layak  apabila  hanya mengandalkan  dana  desa  yang  diberikan  pemerintah  daerah  tanpa  adanya penghasilan  adat  nagari.  Pemekaran  wilayah  juga  terdapat  kelebihan  dan kekurangan  pada  pelaksanaanya.  Kelebihan  dan  kekuranga  dari  pemekaran Nagari  Rabi  Jonggor  sebagai  berikut:  Kelebihan  dari  pemekaran  wilayah Nagari Rabi Jonggor adalah adanya potensi lokal yang miliki sehingga apabila dikelola  oleh  Nagari  dan  dikembangkan  dengan  baik  maka  akan  menjadi sumber  perekonomian  bagi  masyarakat  sehingga  kemajuan  masyarakat semakin meningkat.
Hal  positif  pemekaran  nagari  saat  ini  yaitu  semakin  dekatnya berurusan  dengan  pemerintah,  bertambah  maju  serta  memiliki  keinginan untuk  mengurus  kartu  keluarga  karena  terus  di  dorong  oleh  pemerintah nagari  terdekat.  Kelemahan  dari  pemekaran  wilayah  Nagari  ini  diantaranya pemekaran  saat  ini  lebih  didasarkan  pada  politis  karena  akan  terjadi perebutan kekuasaan yang akan menjadi masalah baru karena substansi akan pemekaran  tersebut  akan  terabaikan  yaitu  meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat.  Serta  kurangnya  persiapan  masyarakat  dalam  menyambut pemekaran  Nagari  karena  masih  banyak  masyarakat  yang  belum  tau  bahwa adanya pemekaran yang sebelumnya hanya satu kesatuan nagari hingga kini menjadi 3 Nagari dengan 1 Nagari induk.

## Daftar Pustaka
Abidin, Y.Z dan Sebani, B.A. 2014. Pengantar Sistem Sosial Budaya di Indonesia . Bandung: CV Pustaka Setia. Ady, S. 2017. Pengelolaan Ulayat Sebagai Kekayaan Nagari Dalam Pemekaran Nagari  Di  Tapan,  Pesisir  Selatan (Doctoral  Dissertation,  Universitas Andalas). Alamsyah,  M.  2010. Pemekaran  Pemerintahan  Nagari::  Studi  Tentang Pemekaran  Pemerintahan  Nagari  Lunang  Kabupaten  Pesisir  Selatan (Doctoral Dissertation, Universitas Gadjah Mada).
Asrinaldi. 2017. Demokarasi  Lokal  di  Indonesia  :  Otonomi,  Nagari,  dan  Sosial Budaya di Sumatera Barat, Padang: Erka.
Arifah,  R.,  Afrizal,  A.,  &  Mutiara,  V.  I.  2019.  Faktor  Penyebab  Pemekaran Nagari: Studi  Kasus Nagari  Koto  Tinggi  Maek Kabupaten  Lima  Puluh Kota. Jispo: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 9 (2), 135 - 158. Andre,  T.  F.  2019. Analisis  Faktor  Pemekaran  Nagari  Kampung  Gelapung Ulakan  Di  Kabupaten  Padang  Pariaman (Doctoral  Dissertation,
Universitas Andalas).
Anjoni,  S.  2015. Dampak  Pemekaran  Nagari  Terhadap  Pelayanan  Publik  Di Nagari  Lunang  Utara  Dan  Nagari  Lunang  Barat  Pasca  Pemekaran Nagari (2009 - 2013) (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
Anwar, Saeful. 2014. Pemekaran Wilayah Bone Selatan (Doctoral Dissertation, Doctoral Dissertation).
Dewi,  A.  S.  2015.  Evaluasi  Dampak  Kebijakan  Pemekaran  Wilayah  Di Kabupaten Batu Bara. Medan: Universitas Sumatera Utara. Fadil,  H. (2019). Peran Pemerintah  Daerah  Menyelesaikan Konflik  Pemekaran Nagari Antara Nagari Padang Laweh Selatan Dengan Nagari Limo Koto Kecamatan  Koto  Vii  Kabupaten  Sijunjung (Doctoral  Dissertation, Universitas Andalas). Halim, R. S. 2013. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Pasca Pemekaran  Wilayah  Dan  Pengaruhnya  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah Di Kabupaten Tapanuli Selatan. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Volume 13. Nomor 02, 31 - 33. Haris,  S.  (2005). Desentralisasi  dan  otonomi  daerah:  desentralisasi, demokratisasi  &  akuntabilitas  pemerintah  daerah. Yayasan  Obor Indonesia.
Marta, Auradian, 2011, Kajian Good Governance: Studi Di Pemerintahan Nagari Simarasok  Kecamatan  Baso  Kabupaten  Agam  Sumatera  Barat  Tahun 2011.
Mudhofar, K., & Tahar, A. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Kinerja Terhadap  Akuntabilitas  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Di Indonesia:  Efek  Moderasi  Dari  Kinerja. Journal  Of  Accounting  And Investment , 17 (2), 176 - 185.
Mulia,  B.  2018.  Dampak  Pemekaran  Nagari  Dalam  Meningkatkan  Pelayanan Publik  Kepada  Masyarakat  Nagari  Ujung  Gading  Kecamatan  Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.
Muqoyyidin,  A.  W.  2016.  Pemekaran  wilayah  dan  otonomi  daerah  pasca reformasi  di  Indonesia:  Konsep,  Fakta  Empiris  dan  rekomendasi  ke Depan. Jurnal Konstitusi , 10 (2), 287 - 310. Syafrizal, S. 2013. Proses Pemekaran Nagari Amping Parak Timur Kecamatan Sutera  Kabupaten  Pesisir  Selatan (Doctoral  Dissertation,  Universitas Andalas).
Nurfauziya,  A.,  Prakosa,  K.  B.,  &  Kusuma,  H.  2018.  Dampak  Desentralisasi Fiskal  Terhadap  Kesehatan  Masyarakat  (Studi  Di  Provinsi  Daerah Istimewa  Yogyakarta). Future: Jurnal  Manajemen  Dan  Akuntansi , 5 (2), 191 - 209.
Nurhadi,  M.  N.  M.,  Karim,  M.,  &  Ma'ruf,  A.  2016.  Pelayanan  Pemerintah Terhadap Pemekaran Wilayah di Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , 2 (3), 317 - 336. Piliang  Edison  dan  Nasrun.  2013.  Tambo  Minangkabau: Budaya  dan  Hukum Adat Minangkabau . Bukittinggi: Kristal Multimedia.
Rialova, H. 2016. Partisipasi Politik Masyarakat Eks - Transmigrasi Jawa Dalam Proses  Pemekaran  Nagari  Silaut  Kecamatan  Lunang  Silaut  Kabupaten Pesisir Selatan (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas). Rizky, M. 2014. Konflik aset di daerah pemekaran studi konflik serah terima aset pasar tradisional di Tangerang Selatan.
Rozi,  F.,  &  Setiawan,  H.  2018.  Cultural  Development  Dalam  Sistem Pemerintahan Lokal: Sistem Pemerintahan Lokal: Sistem Pemerintahan  Nagari  pada  Masyarakat  Etnis  Mandailing  di  Nagari Rabi  Jonggor  Kecamatan  Gunung  Teluh  Kabupaten  Pasaman  Barat
Provinsi  Sumatera  Barat. Jurnal  Administrasi  dan  Kebijakan  Publik, 3(2), 125 - 142. Febri, A. 2018. Representasi Politik Pada Pemerintahan Nagari (Kasus Nagari Koto Baru Dan Nagari Desa Baru Kabupaten Pasaman Barat) (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas)
Sadali,  9A.  R.  2013.  Dampak  Pemekaran  Dan  Konflik  Pemerintah  Daerah (Studi  Kasus  Pemekaran  Kabupaten  Tasikmalaya  Dan  Sengketa  Aset Pasca Pemekaran Periode 2001 - 2013). Depok: Universitas Indonesia. Sasana,  H.  2009.  Peran  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap  Kinerja  Ekonomi  Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
Sofa,  N.  A.  2015.  Pembangunan  Daerah  Pasca  Pemekaran  Di  Kabupaten Tasikmalaya  Pada  Tahun  2011 - 2015.  Yogyakarta:  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Laili,  Q.  2017.  Analisis  Dana  Desa  Dalam  Pemekaran  Wilayah    Nagari  Rabi Jonggor  Tahun  2016.  Yogyakarta:  Universitas  Muhammadiyah Yogyakarta.
Suyanto, S. 2017. Kajian Ketimpangan Fiskal (Fiscal Imbalance) Dan Kebijakan Desentralisasi Fiskal Pada Daerah Otonom. Develop , 1 (1). Wardoyo, H. 2018. Peran Lembaga Nagari Dalam Meningkatkan Pembangunan di  Nagari  Ujung  Gading  Kecamatan  Lembah  Melintang  Kabupaten Pasaman  Barat (Doctoral  Dissertation,  Universitas  Islam  Negeri Sumatera Utara).
Wijoyo,  A.,  &  Banjir,  T.  2013. Pemekaran  Desa  Ditinjau  Dari  Aspek  Otonomi Daerah di Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur (Studi Kasus Di Desa Wanasari) (Doctoral Dissertation).