Collaborative Governance Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Oleh Aktivitas Industri Pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak di Kota

## Pekanbaru
Tito Handoko 1 , Syofian 2 , M.Y. Tiyas Tinov 3 1 Universitas Riau, Fisip, Jurusan Ilmu Pemerintahan
2 Universitas Riau, Fisip, Program Studi Administrasi Publik 3 Universitas Riau, Fisip, Jurusan Ilmu Pemerintahan Alamat Korespodensi: Tito.Handoko@lecturer.unri.ac.id

## Abstract
Environmental  problems  cannot  be  denied  that  there  are  industrial activities  along  the  Siak  watershed  that  ignore  the  principle  of environmental ethics (sustainability, proportionality and responsibility) so that the impact on the quality of the environment in the Siak watershed is reduced. The purpose of this study is to see the government's commitment to  supervise  industrial  activities  that  have  an  impact  on  environmental pollution  along  the  Siak  watershed  (DAS)  which  covers  the  area  of Pekanbaru and Siak. Research Methods through a qualitative approach by means  of  FGDs  and  Interviews  to  Industrial  Stakeholders  in  the  Siak watershed. This is because the institutional system of the program has not been able to manage social interaction among the various parties involved. As a result, starting from planning to program management has not been carried  out  based  on  environmental  governance  needs.  Therefore,  an institutional  system  is  needed  that  is  able  to  manage  social  interaction among various parties in minimizing environmental pollution by industrial activities along the Siak watershed. Based on  these conditions, this paper produced a model for institutional strengthening through a collaborative governance  approach  to  minimize  environmental  pollution  in  the  Siak watershed.
Keyword  : Collaborative  Governance,  sustainable,  proportional  and environmental responsibility
Abstrak
Permasalahan  lingkungan  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  terdapat kegiatan  industri  disepanjang  daerah  aliran  sungai  (DAS)  Siak  yang mengabaikan  prinsip  etika  lingkungan  hidup  (sustainabilitas, proporsionalitas,  dan  bertanggungjawab)  sehingga  berdampak  pada menurunnya kualitas lingkungan hidup pada daerah aliran sungai (DAS) Siak.  Tujuan  Penelitian  ini  untuk  melihat  komitmen  pemerintah  dalam mengawasi  kegiatan  industri  yang  berdampak  pada  pencemaran lingkungan  di  sepanjang  daerah  aliran  sungai  (DAS)  Siak  yang  meliputi wilayah  Pekanbaru  dan  Siak.  Metode  Penelitian  melalui  pendekatan kualititatif  dengan  cara  FGD  dan  Wawancara  kepada  Stakeholders Industri  di  DAS  Siak.  Hal  tersebut  disebabkan  sistem  kelembagaan program  belum  mampu  mengelola  interaksi  sosial  diantara  berbagai pihak  yang  terlibat.  Akibatnya  mulai  dari  perencanaan  sampai  dengan pengelolaan program belum dilakukan berdasarkan kebutuhan tata kelola lingkungan. Oleh sebab itu dibutuhkan sistem kelembagaan yang mampu mengelola interaksi sosial diantara berbagai pihak dalam meminimalisasi pencemaran lingkungan oleh aktivitas industri di sepanjang daerah aliran
sungai (DAS) Siak. Berdasarkan kondisi tersebut, tulisan ini menghasilkan model  bagi  penguatan  kelembagaan  melalui  pendekatan  collaborative governance  dalam  meminimalisasi  pencemaran  lingkungan  pada  daerah aliran sungai (DAS) Siak . Kata  Kunci: Collaborative  Governance,  sustainable,  proporsional  dan tanggungjawab lingkungan.

## Pendahuluan
Sungai  Siak  memiliki  fungsi  penting  untuk  memenuhi  berbagai keperluan,  di  antaranya  sebagai  sarana  transportasi  air,  sumber  air  bersih dan pusat kegiatan bisnis. Seiring dengan usaha peningkatan  kesejahteraan masyarakat, perkembangan kawasan untuk berbagai pemenuhan kebutuhan (sarana  pemukiman,  perdagangan  dan  industri,  perhubungan,  perkantoran, pariwisata  dan  lain-lain)  akan  meningkat  dengan  cepat.  Dengan  adanya perubahan  penggunaan  lahan  tersebut  maka  implikasinya  adalah  adanya perubahan  perilaku  sungai,  baik  yang  menyangkut  pola  distribusi  aliran sungai maupun perubahan kualitas sumber daya air. Keberadaan Sungai Siak pada era sebelum tahun 80an menjadi urat nadi perekonomian masyarakat setempat  sehingga  sebagian  besar  memiliki  mata  pencaharian  sebagai nelayan.  Hal  ini  terlihat  dari  perkembangan  aktivitas  masyarakat  di sepanjang  kawasan  Sungai  Siak  dan  banyaknya  penduduk  yang  bermukim disepanjang Sungai Siak.
Potensi  sungai  Siak  sendiri  diantaranya  adalah  sebagai  tempat mencari ikan, sumber air bersih, wisata air dan dengan kedalaman rata-rata 20-30 meter serta panjang keseluruhan 572 km dan lebar 75-100 m Sungai Siak mampu menunjang sistem transportasi air dengan intensitas tinggi baik untuk  kapal  barang  maupun  kapal  penumpang.  Namun  demikian,  kondisi Sungai Siak mengalami krisis yang cukup mengkhawatirkan. Indikator kritis DAS Siak dicirikan dengan adanya penurunan kualitas dan kuantitas Sungai Siak  yang  sudah  berada  di  bawah  ambang  batas  ketentuan  sungai  yang lestari  dan  tingginya  sendimentasi.  Penyebab  utama  penurunan  kualitas Sungai  Siak  adalah  limbah  industri  baik  industri  besar,  menengah  maupun kecil yang berada di sepanjang alur Sungai Siak, antara lain industri minyak, industri  pengolahan, sawmill ,  industri pulp dan  pembuangan  sampah  (60% berasal dari rumah tangga), selain tingginya erosi yang disebabkan semakin intensif  pengelolaan  sumberdaya  alam  yang  ada  di  hulu,  seperti  adanya penebangan  liar  (illegal  logging),  penebangan  hutan  berdasarkan  Hak Pengusahaan  Hutan  (HPH),  konversi  hutan  menjadi  kawasan  perkebunan (besar dan kecil), kegiatan pertambangan dan kegiatan budidaya lainnya. Banyak  kajian  yang  telah  dilakukan  guna  mengendalikan  krisis  DAS Siak,  seperti  tulisan  (Yesi  Gusriani,  2014)  berkontribusi  dalam merekomendasikan  kebijakan  pemerintah  dalam  mengawasi  aktivitas pencemaran  lingkungan  di  DAS  Siak.  Sedangkan  kajian  ini  yang  secara komprehensif  melihat  pencemaran  DAS  Siak  di  Kota  Pekanbaru  dari  aspek kelembagaan. Kajian tentang kualitas kelembagaan telah dibuktikan memiliki keterkaitan  dengan  keberhasilan  sebuah  kebijakan  publik  (Huang  &  Wei,
2006; Mihal: 2009). Hubungan yang signifikan antara kualitas  kelembagaan dengan  keberhasilan  suatu  program  juga  pernah  disampaikan  oleh  Omer Javed (2013).
Penelitian  ini  berupaya  menggali  persoalan  kelembagaan  pada implementasi  sebuah  program.  Dengan  menggunakan  instrumen  yang pernah  disampaikan  Ansell  dan  Gash  (2007)  penelitian  ini  dapat menghasilkan  sebuah  alternatif  model  pengelolaan  kelembagaan  yang berbasis pada collaborative governance .

## Kerangka Teori
Kelembagaan  merupakan  sebuah  istilah  untuk  menggambarkan praktik  untuk  mengelola  interaksi  sosial.  Dalam  arti  yang  lebih  luas kelembagaan  bisa  merupakan  kegiatan,  nilai,  norma,  struktur  sosial  dan sistem peran yang ada dalam masyarakat (John W. Mohr & Harrison C. White, 2008).  Asumsi  yang  dibangun  dari  pendapat  tersebut  adalah  bahwa kelembagaan  sosial  terdiri  dari  tipe  jejaring  yang  saling  terhubung.  Ini termasuk  para  aktor  yang  terhubung  bersama-sama  membentuk  hubungan dan  sistem  aturan.  Dalam  membangun  sistem  kelembagaan  yang  efektif, diperlukan adanya sistem jejaring yang kuat di masyarakat. Dalam kaitannya dengan  pelaksanaan  program  yang  berbasis  masyarakat,  kolaborasi  antara berbagai  pihak  sangat  diperlukan.  Oleh  sebab  itu  pendekatan collaborative governance menjadi  relevan  untuk  dikembangkan.  Penelitian  tentang pendekatan  kolaboratif  menjelaskan  bahwa  sistem  kolaborasi  akan mengenalkan  tentang  berbagai  jenis  konsep  yang  menjembatani  suatu proses, terutama antara sektor pemerintah dan swasta, dimana kepentingan dan  kebutuhan  yang  beragam  dipecahkan  melalui  dialog  dan  kolaborasi (Innes & Booher , 2003; Evans et al , 2006; .Voogd &Woltjer , 2007).
DeLeon  &  Gallagher  (2011:  27-39)  mengemukakan  pada  dekade terakhir  ini  akademisi  ramai-ramai  membahas  pentingnya  peranan  sektor non-profit dan  konsep governance dalam  keterlibatannya  pada  proses kebijakan  publik.  Johansson  (2010:  371-392)  mengemukakan  bahwa  peran dari negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan publik akan sangat  menentukan  arah  perubahan  dari  suatu  kebijakan.  Keterlibatan segenap  elemen  masyarakat  dalam  proses  kebijakan  publik  memang diharapkan  mampu  membawa  dampak  yang  positif  bukan  hanya  bagi penyelenggaraan  proses  kebijakan,  melainkan  lebih  jauh  dari  itu  demi mencapai kesejahteraan rakyat yang lebih luas lagi.
Governance itu  sendiri  didefinisikan  oleh  Kooiman  (2007)  sebagai sebuah konsepsi tentang interaksi dalam memerintah, di mana interaksi itu sendiri  merupakan  hubungan  saling  menguntungkan  antara  dua  atau  lebih aktor  atau  entitas. Collaborative  governance menurut  Jung,  et.al  (2009:1) adalah  sebagai  proses  pembentukan,  mengemudikan,  memfasilitasi, mengoperasionalisasikan  dan  memonitor  pengaturan  organisasi  lintas
sektoral  dalam  penyelesaian  masalah  kebijakan  publik  yang  tidak  dapat diselesaikan hanya dengan satu organisasi atau publik sendiri.
Seigler (2011: 968-970) menyampaikan delapan prinsip utama dalam penerapan collaborative governance yaitu (1) Warga masyarakat harus turut dilibatkan  dalam  produksi  barang  publik,  (2)  Masyarakat  harus  mampu memobilisasi sember daya dan aset untuk memecahkan masalah publik, (3) tenanga  professional  harus  berbagi  keahlian  mereka  dengan  untuk memberdayakan  warga  masyarakat,  (4)  Kebijakan  harus  menghadirkan musyawarah publik, (5) Kebijakan harus mengandung kemitraan kolaboratif yang  berkelanjutan,  (6)  Kebijakan  harus  strategis,  (7)  Kebijakan  harus mengubah  kelembagaan  untuk  pemberdayaan  masyarakat  dan  pemecahan masalah publik, (8) Kebijakan harus mengandung akuntabilitas.
Model collaborative governance menurut Ansell dan Gash (2007: 550- 561)  terdiri  dari  empat  variabel  utama,  yaitu  kondisi  awal,  desain kelembagaan,  kepemimpinan  dan  proses  kolaboratif.  Tahapan  pada  proses kolaboratif meliputi dialog face-to-face , membangun kepercayaan, komitmen terhadap  proses,  memahami  bersama  dan  hasil  sementara.  Semua collaborative  governance dibangun  atas  dialog  face-to-face  antar  para stakeholders.  Sebagai  suatu  proses  konsensus,  dialog  langsung  diperlukan para  stakeholders  untuk  mengidentifikasi  peluang  untuk  keuntungan bersama.

## Metode Penelitian
Kajian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif (Cresswell, 2010). Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  diskusi  kelompok  terfokus  dengan berbagai stakeholders serta wawancara mendalam dengan infor-man penting dalam  upaya  pemerintah  mengendalikan  pencemaran  Daerah  Aliran  Sungai (DAS)  Siak.  Pemerintah  daerah  yang  dimaksud  adalah  Pemerintah  Kota Pekanbaru yang diwakili oleh Dinas terkait seperti Badan Lingkungan Hidup, Kelompok  Swadaya  Masyarakat  (KSM),  pengamat/akademisi  dan  tokoh masyarakat). Setelah data terkumpul dilakukan analisis data melalui metode interaktif  (Miles,  Huberman  &  Saldana,  2014).  Dengan  demikian  dapat diketahui  berbagai  permasalahan  yang  menjadi  penyebab  masih  belum optimalnya  kinerja  kelembagaan  dalam  meminimalisasi  pencemaran  DAS Siak.  Melalui  pendekatan collaborative  governance penelitian  ini menghasilkan  model  penguatan  kelembagaan  yang  tepat  dalam  upaya meminimalisasi pencemaran DAS Siak
Hasil dan Pembahasan
Secara umum didapatkan beberapa gejala yang menjadi permasalahan dalam  kelembagaan  pada  upaya  pemerintah  dalam  mengendalikan pencemaran pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak. Gejala umum yang terjadi adalah  masih  lemahnya  sistem  manajemen  kelembagaan  sehingga menyebabkan  implementasi  program  tidak  berjalan  sesuai  kebutuhan
lingkungan  dan  masyarakat.  Proses  perencanaan  tidak  dilakukan  dengan pelibatan  pihak  industri  secara  optimal  juga  berkaitan  dengan  koordinasi antar sektor dan instansi pemerintah. Untuk itu diperlukan upaya penguatan kelembagaan  dengan  berbasis  pada collaborative  governance .  Selanjutnya pembahasan  mengenai collaborative  governance dalam  kelembagaan  pada upaya meminimalisasi pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak  dirinci menjadi  tiga  sub  aspek  kajian  yaitu,  (1)  Identifikasi  Proses Face  To  Face Dalam  pelaksanaan  program  pengendalian  pencemaran  DAS  Siak  di  Kota Pekanbaru,  (2)  Identifikasi  Proses  Negosiasi  dalam  pelaksanaan  program pengendalian pencemaran DAS Siak di Kota Pekanbaru,  dan (3)  Identifikasi Proses  Konsensus  dalam  Sistem  Kelembagaan  dalam  pelaksanaan  program pengendalian pencemaran DAS Siak di Kota Pekanbaru.
Identifikasi  Proses  Face  To  Face  Dalam  Pelaksanaan  Program Pengendalian Pencemaran DAS Siak di Kota Pekanbaru
Dialog  tatap  muka  senantiasa  sarat  akan  komunikasi  verbal.  Dalam pelaksanaan  program  pengendalian  pencemaran  DAS  Siak  di  Kota Pekanbaru,  proses face  to  face telah  terjadi.  Setiap  tahapan  proses pengelolaan  limbah  industri  termasuk  izin  lingkungan  (UKL  dan  UPL) sebagai  keluaran  dari  program  pengendalian  pencemaran  lingkungan  telah dilakukan  melalui  proses  dialog  langsung  di  antara  setiap  pengurus  dan pengguna.  Namun,  pada  pelaksanaan  program  tidak  semua  pihak  terlibat secara  langsung.  Hal  ini  disebabkan,  pasca  pembuatan  UKL  dan  UPL, pemerintah daerah dan pihak industri tidak lagi terlibat. Proses dialog face to face di  antara  pihak  pemerintah,  masyarakat  dan  dunia  usaha  terjadi  pada saat  pembuatan  izin  usaha  saja,  namun  setelah  itu  maka  segala  proses pengelolaan  limbah  industri  diserahkan  kepada  pihak  pengusaha  untuk mengelolanya    dan  pemerintah  hanya  terlibat  dalam  mengawasi  aktivitas pengolahan  limbah  saja  dan  seringkali  pemerintah  lalai  dalam  melakukan pengawasan pengelolaan limbah industri.
Kondisi semacam ini memperlihatkan fakta bahwa belum tersusunnya pola  dan  mekanisme  komunikasi  yang  baik  dengan  pihak  lainnya menyebabkan  arus  informasi  hanya  dimonopoli  oleh  segelintir  pihak  dan berdampak  pada  ketidaktahuan  publik  terhadap  implementasi  program pengendalian  pencemaran  lingkungan.  Callahan  (2007:  138-139)  menyebut bahwa  fokus  dari  mekanisme  akuntabilitas  bukan  lagi  secara  administratif atau  birokratis,  melainkan  berfokus  pada stakeholders dan  norma-norma profesionalitas. Sebab, dengan multi stakeholders, implementasi membutuhkan jejaring yang kuat antara pemerintah, masyarakat dan pihak ketiga,  atau  kerap  diistilahkan  sebagai administrative  networks .  Jejaring tersebut  mampu  menjadi  kuat  apabila  arus  informasi,  keterbukaan  dan kesepahaman mampu diraih oleh masing-masing aktor, tanpa kecuali.

## Identifikasi Proses Negosiasi dalam Pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran DAS Siak di Kota Pekanbaru
Fase negosiasi merupakan proses tawar menawar antar stakeholders untuk menentukan tujuan bersama demi mencapai hasil kebijakan yang win- win  solution. Artinya  bahwa  semua  pihak  saling  diuntungkan  atau  paling tidak  ditemukan  kesepakatan  atau  konsensus  bersama  untuk  tidak merugikan satu dengan lainnya. The consensus oriented basis of collaborative governance  greatly  reduces  the  risks  for  stakeholders (Ansell  &  Gash,  2007: 17).  Proses  negosiasi  dalam  pengelolaan  limbah  industri  dilakukan  dalam konteks  yang  formal  dan  informal.  Proses  negosiasi  yang  formal  dilakukan dengan  media  pertemuan  musyawarah.  Negosiasi  dalam  proses  ini berlangsung  lebih  formal  karena  pembahasan  yang  dibicarakan  berkaitan dengan  hal-hal  yang  bersifat  strategis  dalam  pengelolaan  limbah  industri. Sementara itu, proses negosiasi secara informal juga kerap dilakukan dalam proses pelaksanaan program pengendalian pencemaran DAS Siak yang dalam hal  ini  adalah  proses  pengelolaan  limbah  industri.  Negosiasi  informal dilakukan  dengan  media  yang  lebih  bebas  tidak  terikat  ruang  dan  waktu. Artinya,  proses  negosiasi  ini  berlangsung  ketika  sewaktu-waktu  ditemukan perihal  atau  permasalahan  tentang  pemeliharaan  rutin  limbah  industri  dan masalah lain tidak terlalu besar.
Namun demikian, pendekatan negosiasi antara pemerintah dan dunia usaha  cenderung  tidak  dialogis  utamanya  pada  saat  penetuan  lokasi pengelolaan  limbah.  Pihak  pemerintah  cenderung  tidak  mau  bernegosiasi soal  pengelolaan  limbah  sedangkan  pihak  swasta  selalu  berusaha  mencari celah  dalam  pembuangan  limbahnya  sehingga  tidak  didapati  titik  temu antara  pemerintah  dan  pihak  swasta  dalam  mekanisme  penertiban  limbah industri.  Dalam  konteks  tulisan  ini,  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa proses  negosiasi  kerjasama  yang  diselenggarakan  dalam  pelaksanaan program  pengendalian  pencemaran  DAS  Siak  tidak  mengandung  unsur kesetaraan dalam melibatkan masyarakat. Dengan kata lain, proses negosiasi cenderung bercorak top-down . Oleh sebab itu, secara teoritis, pola semacam ini perlu diperkuat ke arah yang lebih baik, yaitu memaknai program bukan hanya  sebagai  kebijakan  untuk  mengatur  masyarakat  dan  dunia  usaha, namun  mengandung  maksud  yang  lebih  luas  yaitu  pelibatan  masyarakat secara  lebih  luas  agar  persoalan  pencemaran  lingkungan  itu  sendiri  dapat dipecahkan,  sehingga  manfaat  yang  lebih  besar  dapat  diterima  oleh masyarakat dan lingkungan.
Johansson  (2010:371-392)  mengemukakan  bahwa  peran  dari negosiasi  antara  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  program  kebijakan publik  akan  sangat  menentukan  arah  perubahan  yang  diharapkan  oleh program itu sendiri. Keterlibatan segenap elemen masyarakat dalam segenap prosesnya  publik  memang  diharapkan  mampu  membawa  dampak  yang positif bukan hanya bagi penyelenggaraan proses kebijakan, melainkan lebih jauh  dari  itu  demi  mencapai  kesejahteraan  rakyat  yang  lebih  luas  lagi. Gollagher  et  al.  (2013:2347)  menyebutkan  bahwa  untuk  menjamin
partisipasi  dalam  proses  kerjasama  kolaboratif  adalah  keberadaan  nilai musyawarah  negosiatif  di  antara  setiap  kepentingan  yang  mendukung keberhasilan collaborative governance.

## Identifikasi Proses Konsensus dalam Sistem Kelembagaan
Proses  konsensus  dalam  sistem  kelembagaan  pengendalian pencemaran DAS Siak telah dibentuk sebagai suatu kesepakatan bersama di antara  perencana,  pelaksana  dan  penerima  manfaat  program.  Dalam  upaya pengelolaan  limbah  industri  yang  dilakukan  oleh  dunia  usaha  sebagai pemegang  tanggung  jawab  pengelolaan  dan  pemeliharaan  limbah  industri, setiap  penyelesaian  masalah  yang  muncul  dan  pengambilan  keputusan dilakukan oleh pemegang izin usaha dan dikendalikan oleh Pemerintah.
Tulisan  ini  merekomendasikan  model  penguatan  bagi  kelembagaan program  pengendalian  pencemaran  DAS  Siak.  Model  tersebut  penting diterapkan untuk mengatasi masalah lemahnya administrative network yang ditemukan  dalam  pengelolaan  program.  Pola  pertanggungjawaban  dalam implementasi program pengendalian pencemaran DAS Siak yang melibatkan banyak  aktor  secara  aktif  di  luar  pemerintah,  ternyata  belum  menyentuh seluruh  aktor  tersebut.  Disampaikan  oleh  Callahan  (2007:  138-139)  fokus dari mekanisme akuntabilitas bukan lagi secara administratif atau birokratis, melainkan  berfokus  pada  stakeholders.  Dengan  multi  stakeholders, implementasi  membutuhkan  jejaring  yang  kuat  antara  pemerintah, masyarakat dan pihak ketiga. Jejaring tersebut mampu menjadi kuat apabila arus  informasi,  keterbukaan  dan  kesepahaman  mampu  diraih  oleh  masing- masing  aktor  tanpa  kecuali.  Kondisi  tersebut  dapat  tercapai  melalui  model penguatan kelembagaan yang berbasis pada collaborative governance .

## Kesimpulan dan Rekomendasi
Kurangnya  partisipasi  masyarakat  dan  pelaksanaan  program pengendalian pencemaran DAS Siak di Kota Pekanbaru yang masih bercorak top-down membuat  kinerja  kelembagaan  pada  program  pengendalian pencemaran  DAS  Siak  di  Kota  Pekanbaru  belum  optimal.  Upaya  penguatan kelembagaan ke arah interaksi sosial melalui kerjasama kolaboratif di antara segenap  stakeholders  penting  dilakukan  untuk  membuat  pelaksanaan program berbasis masyarakat dan pelaku usaha lebih efektif sesuai harapan. Dengan  demikian  kemanfaatan  program  akan  dapat  dirasakan  oleh  semua pihak.  Nilai  lebih  dari  model  kelembagaan  collaborative  antara  lain  karena model  ini  mampu  memperkuat  sistem  jejaring  dan  arus  informasi  serta mengurangi ketidaksepahaman antar stakeholders. Dalam hal ini seharusnya pemerintah  mendorong  pihak  industri  dan  masyarakat  untuk  terlibat  dalam penegndalian  lingkungan  tidak  hanya  secara top-down tetapi  juga mengedepankan bottom-up .

## Daftar Pustaka
Ansell,  Chris&Gash,  Alison.  “Collaborative  Governance  in  Theory  and Practice”. Journal of Public Administration Research and Theory , 18, pp. 543-571. 2007.
Bryson,  John.M,  Crosby,  Barbara.C&Stone,  Melissa.  2006.  “The  Design  and Implementation  of  Cross-sector  Collaboration:  Propositions  from  the Literature”, Public Administration Review , Dec. 2006: 44-55. Brondizio, E., Ostrom & Young, O. 2009. Connectivity And The Governance Of Multilevel  Social-Ecological  Systems:  The  Role  Of  Social  Capital”, Annual Review of Environmental Resources , 34, pp. 253–278. Callahan,  Kathe.  2007.  Elements  of  Effective  Governance:  Measurement, Accountability, and Participation. Taylor & Francis Group, Boca Raton. Cooper,  Terry  L,  Bryer  Thomas&Meek,  Jack,  2006.  Citizen-centered Collaborative  Public  Management, Public  Administration  Review ,  Dec, 2006: 76-88.
Creswell, John, 2010. Desain Penelitian, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif . KIK Press: Jakarta.
DeLeon, P. & Gallagher, B.K., 2011.  “A Contemporary Reading of Advice and Consent”. Policy Studies Journal , 32 (S1), pp.27-39. Evans,  B.,  Joas,  M.,  Sundback,  S.  &  Theobald,  K.  (2006)  Governing  local sustainability, Journal  of  Environmental  Planning  and  Management , 49(6), pp. 849–867.
Fisher,  Frank  &  John  Forester,  2002. The  Argumentative  Turn  in  Policy Analysis and Planning . Taylor&Francis e-Library: London. Gusriani,  Yesi  dan  Zaili  Rusli,  2014. Strategi  Pengendalian  Pencemaran Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  Siak  di  Kabupaten  Siak .  JOM.  Universitas Riau
Huang, H. & S-J, Wei. 2006. “Monetary Policies for Developing Countries: The Role  of  Institutional  Quality”, Journal  of  International  Economics ,  70, pp. 239-253.
Johansson,  K.E.V,  Ole  Elgstro,  Ngolia  Kimanzu,  Jan-  Erik  Nylund,  Reidar Persson,  2010.  “Trends  in  Development  Aid,  Negotiation  Processes and NGO Policy Change”, Voluntas , 21, pp.371-92. Voogd,  H.  &  Woltjer,  J.  (2007)  From  government  to  governance:  Actor participation  in  regional  planning,  in:  G.  de  Roo  &  G.  Porter  (Eds) Fuzzy Planning: The Role of Actors in a Fuzzy Governance Environment , pp. 67–84 (Aldershot: Ashgate).
Yaya,  R.,  A.E.  Martawireja,  dan  A.  Abdurahim.  2009. Akuntansi  Perbankan Syariah:  Teori  dan  Praktik  Kontemporer .  Edisi  Pertama.  Cetakan Pertama. Salemba Empat: Jakarta.