## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174
Volume 3, Nomor 1, 2023

## Authors
Dicha Nery Utami

## Affiliation
Universitas Bandar Lampung
Email dichaanery@gmail.com

## Date Submission
25 Desember  2022

## Date Accepted
15 January 2023
Date Published 30 January 2023

## DOI
10.52249

## ANALISIS YURIDIS
PELAKSANAAN PINJAM PAKAI BARANG BUKTI

## PERKARA  TINDAK  PIDANA  DITINJAU DARI KETENTUAN PASAL 44 KUHAP

## Abstract
The  provisions  of  Article  44  of  the  Criminal  Procedure  Code expressly  prohibit  the  borrowing  and  use  of  confiscated  objects (evidence), but in daily practice we often find permission to borrow and  use  confiscated  objects  (evidence)  in  criminal  cases.  This research  uses  a  normative  juridical  approach  and  an  empirical juridical approach. Data collection using field studies and literature studies.  Data  analysis  was  carried  out  qualitatively,  namely analysis carried out descriptively. The results of the research discuss the procedure for carrying out the borrowing and use of evidence in criminal  cases  involving  confiscated  objects  by  returning  the confiscated  objects  to  the  rightful  owner  and  submitting  an application for borrowing/entrusting the use of evidence submitted by the applicant. The basis for the judge's consideration is that there is a letter of application from the applicant regarding the ownership of the goods that were confiscated and used as evidence in evidence at trial because the confiscated evidence is goods that are used to earn a daily living. The inhibiting factors in the implementation of the  confiscation  of  evidence  in  criminal  cases  are  caused  by  legal factors, facilities and infrastructure factors, community factors and cultural factors, where many people do not know the procedures for implementing  the  loan-to-use  evidence  and  the  administrative requirements for the loan-to-use application.the evidence.
Keywords: Criminal Act, Borrow to use evidence

## Abstrak
Ketentuan  Pasal  44  KUHAP  secara  tegas  melarang  untuk melakukan  pinjam  pakai  terhadap  benda  sitaan  (barang bukti), namun dalam praktik sehari-harinya sering dijumpai adanya pemberian izin untuk pinjam pakai terhadap benda sitaan (barang bukti) dalam perkara tindak pidana. Penelitian ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara yuridis  kualitatif  yaitu  analisis  yang  dilakukan  secara deskriptif. Hasil penelitian membahas prosedur pelaksanaan pinjam  pakai  barang  bukti  perkara  tindak  pidana  terhadap benda sitaan dengan cara pengembalian benda sitaan kepada pemilik  yang  berhak  dan    mengajukan  permohonan peminjaman/titip pakai barang bukti yang diajukan oleh si Pemohon.  Dasar  pertimbangan  Hakim  adalah  dengan adanya adanya Surat Permohonan dari si pemohon tentang adanya kepemilikan barang yang dijadikan barang sitaan dan dijadikan barang bukti didalam pembuktian di persidangan karena  barang  bukti  yang  disita  barang  yang  digunakan untuk  mencari  nafkah  sehari-hari.  Faktor  penghambat
pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti pada perkara tindak pidana disebabkan oleh  faktor hukum, faktor sarana dan  prasarana,  faktor  masyarakat  dan  faktor  kebudayaan, dimana banyak masyarakat yang tidak mengetahui prosedur pelaksanaan pinjam pakai barang bukti dan tata cara syarat- syarat administrasi dalam permohonan pinjam pakai barang bukti tersebut.
Kata  Kunci:  Barang  Bukti,  Pinjam  Pakai,  Tindak Pidana,

## PENDAHULUAN
KUHAP telah memberikan macam-macam jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam sidang pengadilan. Pasal 184 ayat 1 menyebutkan alat bukti yang sah meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan, terdakwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP tersebut, bisa di pahami bahwa undang-undang menentukan 5 jenis alat bukti yang sah selain 5 jenis ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Maka, diluar 5 jenis alat bukti ini tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam sidang pengadilan.  Oleh  karena  itu,  hakim  harus  hati-hati,  cermat,  dan  matang  menilai  dan mempertimbangkan  nilai  pembuktian  meneliti  sampai  dimana  batas  minimum  “Kekuatan Pembuktian” atau bewijskracht dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.
Barang  bukti  dalam  suatu  perkara  pidana  mempunyai  peranan  yang  penting  karena dengan adanya barang bukti aparat penegak hukum dalam menentukan nasib orang.(Nugroho 2017) Barang Bukti yang dimaksud juga mencakup barang bukti, dimana barang bukti itu adalah setiap  barang  milik  tersangka/  terdakwa  baik  itu  barang  yang  bergerak  atau  tidak  bergerak maupun barang berwujud atau tidak berwujud yang diperoleh dan atau dipergunakan tersangka atau  terdakwa  untuk  melakukan  suatu  kejahatan  dan  telah  dilakukan  penyitaan  secara  sah terhadap barang-barang tersebut.
Barang  bukti  yang  disita  secara  sah  menurut  hukum  dapat  dipergunakan  untuk memperkuat  pembuktian  di  dalam  proses  persidangan.  Ketentuan  dalam  Pasal  44  ayat  (2) KUHAP  telah  secara  tegas  melarang  untuk  melakukan  pinjam  pakai  terhadap  benda  sitaan (barang bukti),(Rahmah and Pabbu 2019) namun dalam praktik sehari-harinya sering menjumpai adanya  pejabat  berwenang  dalam  setiap  tingkat  pemeriksaan  yang  memberikan  izin  untuk pinjam  pakai  terhadap  benda  sitaan  (barang  bukti)  dalam  perkara  tindak  pidana.  Untuk memberikan batasan agar antara kenyataan sehari-hari dapat bersesuaian dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang maka harus memperhatikan beberapa aspek bukan hanya aspek kepastian  hukum  saja  tetapi  harus  memperhatikan  aspek-aspek  lainnya  seperti  Aspek kemanfaatan dan aspek keadilan.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  penulis  merumuskan  permasalahan  sebagai berikut  bagaimana  prosedur  pelaksanaan  pinjam  pakai  barang  bukti  perkara  tindak  pidana terhadap benda sitaan dalam Sistem Peradilan pidana, bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam  pelaksanaan  pinjam  pakai  barang  bukti  perkara  tindak  pidana  ditinjau  dari  ketentuan Pasal 44 KUHAP sebagai bentuk penegakan hukum terhadap benda sitaan milik terdakwa dan korban  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  dan  faktor  apakah  yang  menjadi  penghambat  dalam pelaksanaan penyitaan barang bukti pada perkara tindak pidana ditinjau dari ketentuan Pasal 44 KUHAP sebagai bentuk penegakan hukum terhadap benda sitaan milik terdakwa dan korban dalam Sistem Peradilan Pidana.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dan  pendekatan  empiris. Pendekatan  yuridis  normatif  adalah  pendekatan  melalui  studi  kepustakaan  (library  research) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,  (2003),.  Pendekatan  yuridis  empiris  adalah  upaya  untuk  memperoleh  kejelasan  dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan hasil wawancara, realitas yang ada atau studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Prosedur Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Bukti Perkara Tindak Pidana terhadap Benda Sitaan dalam Sistem Peradilan Pidana
Sebagai  pisau  Analisis  Yuridis  Pelaksanaan  Pinjam  Pakai  Barang  Bukti  Perkara  Tindak Pidana ditinjau dari Ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Sebagai Bentuk  Penegakan  Hukum  terhadap  Benda  Sitaan  Milik  Terdakwa  dan  Korban  dalam  Sistem Peradilan,  dimana  hukum  sebagai  sarana  pembaharuan  dalam  masyarakat  yang  sedang membangun  itu  dapat  pula  merugikan,  sehingga  harus  dilakukan  dengan  hati-hati.  Peranan hukum adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur (tertib), hukum  berperan  melalui  bantuan  perundang-undangan  dan  keputusan  pengadilan  atau kombinasi dari keduanya.
Indonesia sebagai suatu Negara yang berdasarkan pada hukum maka Negara Indonesia harus menegakkan supremasi hukum, baik di dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dimungkinkan apabila sistem hukum yang ada telah tertata dengan  baik  dan  dapat  diterapkan  secara  maksimal.Negara  hukum  merupakan  suatu  konsep adanya negara. Menurut Lintje Anna Marpaung menjelaskan bahwa negara merupakan suatu organisasi hasil produk dari politik, yang dalam hal ini dapat juga diartikan sebagai suatu policy, strategi, langkah-langkah, kiat-kiat atapun kebijaksanaa, kebijakan, untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Menurut Roscoe Pound menjelaskan bahwa hukum selain berfungsi sebagai kontrol sosial, juga berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau biasa disebut  law as tool of social engineering.  Alat  pengubah  masyarakat  dianalogikan  sebagai  suatu  proses  mekanik,  hal  ini terlihat  dengan  adanya  perkembangan  industri  dan  transaksi-transaksi  bisnis  yang memperkenalkan nilai dan norma baru.(Kusumaatmadja 2012). Menurut Ludiwig Von Bertalanfy dalam bukunya Baharudin menjelaskan bahwa hukum sebagai suatu sistem dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif, hukum harus dilihat sebagai sub-sistem dari suatu sistem besar yaitu masyarakat dan lingkungannya.(Baharudin 2019)
Sistem hukum tidak terlepas dari tujuan hukum secara universal, dimana hukum sebagai alat  kontrol  sosial  secara  detail  dimana  struktur  hukum,  sistem  pengadilan,  prosedur  hukum, sejarah  hukum,  tempat  hukum  di  masyarakat  semua  ini  adalah  subyek  penting  yang mempengaruhi  kehidupan  manusia  setiap  hari.  Menurut  Lawrence  M.  Friedman menggambarkan  fungsi  hukum  sebagai  alat  kontrol  sosial,  sistem  hukum  memengaruhi kehidupan manusia setiap hari.  Ketika orang melihat hukum dengan  sudut pandang yang sangat luas, yaitu mengendalikan semua kehidupan sosial  publik. Peran hukum sebagai alat kontrol
sosial  dapat  dilihat  ketika  hukum  diproyeksikan  untuk  menciptakan  perubahan  di  dalam masyarakat. Teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman menyatakan: bahwa sebagai suatu sistem hukum dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup 3 (tiga) komponen yaitu : 1. Legal  Substance  (substansi  hukum);  merupakan  aturan-aturan,  norma-norma  dan  pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun.
2. Legal Structure (struktur hukum); merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang  memberikan  semacam  bentuk  dan  batasan  terhadap  keseluruhan  instansi-instansi penegak  hukum.  Di  Indonesia  yang  merupakan  struktur  dari  sistem  hukum  antara  lain; institusi atau penegak hukum seperti advokat, polisi, jaksa dan hakim.
3. Legal Culture (budaya hukum); merupakan suasana pikiran sistem dan kekuatan sosial yang menentukan  bagaimana  hukum  itu  digunakan,  dihindari  atau  disalahgunakan  oleh masyarakat. (Marpaung 2020)
Peraturan  mengenai  mengenai  barang  bukti  penyitaan  berdasarkan  ketentuan  Pasal  44 KUHAP  dalam  hal  penyitaan  barang  bukti  adalah  serangkaian  tindakan  penyidik  untuk mengambil  alih  dan  atau  menyimpan  dibawah  penguasaannya  benda  bergerak  atau  tidak bergerak,  berwujud  atau  tidak  berwujud  untuk  kepentingan  pembuktian  dalam  penyidikan, penuntutan dan peradilan. Jadi maksud dari penyitaan itu sendiri adalah untuk membuktikan bahwa  barang-barang  yang  disita  tersebut  memiliki  kaitannya  dengan  pembuktian  baik  pada tingkat  penyidikan,  penuntutan  dan  pengadilan  sebagai  barang-barang  yang  digunakan  atau menjadi alat untuk melakukan suatu kejahatan atau merupakan hasil dari suatu kejahatan.
Menurut Andi Hamzah mengatakan sesungguhnya penyitaan seharusnya dapat dilakukan bukan saja untuk kepentingan pembuktian, tetapi juga untuk benda-benda yang dapat dirampas. Penyitaan suatu benda diartikan pengambilan alih atau penguasaan benda itu guna kepentingan acara pidana. (Hamzah 1993)Tujuan penyitaan adalah mengambil barang-barang tersebut untuk kepentingan  pengusutan  perkara,  barang-barang  tersebut  ditahan  untuk  sementara  dan kemudian  apabila  sudah  tidak  dipergunakan  lagi  akan  dikembalikan  lagi  kepada  yang berhak.(Jessika  et  al.  2020).  Berdasarkan  uraian  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  pengertian penyitaan adalah suatu tindakan penyidik dalam mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya barang yang merupakan bukti dari suatu perbuatan pidana baik secara langsung maupun  tidak  langsung,  yang  akan  dipergunakan  dalam  proses  penyidikan,  penuntutan  dan peradilan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  Porlest  Lampung  Barat,  Kejaksaan  Negeri  Lampung Barat dan Pengadilan Negeri Liwa, maka diperoleh data bahwa barang bukti dalam suatu perkara pidana mempunyai peranan yang penting karena dengan adanya barang bukti aparat penegak hukum  dalam  menentukan  nasib  orang.  Barang  Bukti  yang  dimaksud  juga  mencakup  barang bukti, dimana barang bukti itu adalah setiap barang milik tersangka/ terdakwa baik itu barang yang bergerak atau tidak bergerak maupun barang berwujud atau tidak berwujud yang diperoleh dan  atau  dipergunakan  tersangka  atau  terdakwa  untuk  melakukan  suatu  kejahatan  dan  telah dilakukan penyitaan secara sah terhadap barang-barang tersebut. Barang bukti yang disita secara sah  menurut  hukum  dapat  dipergunakan  untuk  memperkuat  pembuktian  di  dalam  proses persidangan.
Penyitaan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh penyidik, nantinya akan dihadirkan dalam  proses  persidangan.  Barang  bukti  ini  sangat  penting  dalam  pembuktian  karena  untuk
menambah  keyakinan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  kepada  seseorang  untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan atas dirinya. Kadang kala orang yang berhak atas barang bukti yang disita oleh penyidik memerlukan barang bukti tersebut, sehingga yang bersangkutan mengajukan peminjaman barang bukti kepada penyidik. Oleh karena barang bukti  tersebut  dibutuhkan  untuk  keperluan  atau  kepentingan  pembuktian  dalam  proses persidangan di pengadilan, maka pengajuan permohonan pinjam pakai harus memperhatikan persyaratan-persyaratan  tertentu.Pengajuan  permohonan  pinjam  pakai  barang  bukti  dalam contoh kasus kendaraan bermotor, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
Pertama,  permohonan  yang  ditulis  bertitik  tolak  dari  surat  penyitaan  dari  kepolisian. Alasan permohonan disebutkan dengan gamblang. Biasanya adalah untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional sehari-hari.
Kedua, permohonan tersebut harus menyebutkan dengan jelas jenis dan tipe kendaraannya. Selain itu, harus dilengkapi bukti kepemilikan kendaraan tersebut. Yaitu buku Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Namun harus diingat, BPKB tersebut harus atas nama pemohon pinjam pakai. Bila kendaraan tersebut adalah kendaraan second dan belum dibalik nama. Maka, harus disertakan bukti-bukti kuitansi pembeliannya.
Ketiga, point penting dalam permohonan pinjam pakai tersebut, harus menulis pernyataan yang  intinya  berbunyi,  bila  pihak  kepolisian  membutuhkan  barang  bukti  tersebut  untuk keperluan penyidikan dan persidangan, maka harus segera diserahkan kembali tanpa syarat.
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum,  dimana  seluruh  warga  negara  diwajibkan mematuhi  semua  peraturan  yang  berlaku  tanpa  terkecuali  serta  menjunjung  tinggi pemerintahan.Jika  terjadi  permasalahan  di  lingkungan  masyarakat,  maka  hukum  dapat menyelesaikan  masalah  tersebut.  KUHAP  memiliki  tujuan  yakni  dapat  memberikan perlindungan  Hak  Asasi  manusia(HAM)  dan  menjamin  setiap  warga  Negara  bersama kedudukannya  di  depan  hukum  dan  pemerintahan  serta  bersamaan  kedudukannya  didepan hukum dan pemerintahan. Hal ini berarti KUHAP mengatur dan mengizinkan cara pemaksaan dalam  proses  penyidikan    seperti  penangkapan,  penahanan,  penggeledahan,  penyitaan  juga pemeriksaan surat. Penyitaan adalah serangkaian tindakan di bawah penguasaannya baik benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dan penyidikan, penuntutan dan peradilan.
Hukum adalah kaidah yang hidup dalam masyarakat yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum hidup dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja  yang  melanggar  dan  tidak  mentaatinya,  penegakan  hukum  merupakan  salah  satu  usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat, baik itu dalam usaha pencegahan maupun pemberantasan ataupun penindakan setelah terjadinya pelangaran hukum. Penegakan hukum haruslah berdasarkan falsafah dan tujuan hukum yang sebenarnya, agar  terciptanya  kepastian  hukum  bagi  semua  orang.  Orang-orang  ingin  meminta  kepastian hukum,  maka  mereka  akan  datang  ke  pengadilan  karena  di  pengadilan  setiap  orang  akan mendapatkan  kepastaian  hukum,  walaupun  dalam  kenyataannya  masih  banyak  orang  yang merasa tidak mendapat kepastian hukum setelah melalui proses persidangan di Pengadilan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  dianalisis  bahwa  prosedur  pelaksanaan  pinjam  pakai barang bukti perkara tindak pidana terhadap benda sitaan dalam Sistem Peradilan Pidana dengan cara  pengembalian  benda  sitaan  kepada  pemilik  yang  berhak  dan    mengajukan  permohonan peminjaman/titip  pakai  barang  bukti  yang  diajukan  oleh  si  Pemohon  sebagai  pemilik  barang
bukti  yang  disita,  dimana  jika  barang  bukti  tersebut  diperlukan  dalam  proses  persidangan,  si pemohon    menyerahkan  kembali  apabila  sewaktu-waktu  diperlukan.  Alasanya  pinjam  pakai barang bukti dilakukan karena pemilik barang bukti sangat membutuhkan kegunaan atau fungsi oleh  pemiliknya,  keputusan  pengadilan  memuat  tentang  pengembalian  alat  bukti  yang  telah dilakukan penyitaan kepada yang berhak (pemiliknya).
Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Bukti Perkara Tindak Pidana ditinjau dari Ketentuan Pasal 44 KUHAP Sebagai Bentuk Penegakan Hukum terhadap Benda Sitaan Milik Terdakwa dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana
Inti dari Hukum Acara Pidana adalah pembuktian terjadinya pelanggaran terhadap hukum pidana  materiil,  dimana  dari  pembuktian  diketahui  seseorang  terdakwa  akan  dinyatakan bersalah atau dibebaskan. KUHAP telah mengatur penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat  bukti  kepada  hakim  di  pengadilan  baik  itu  dari  tahap  penyelidikan,  penyidikan, penuntutan,  pemeriksaan  persidangan,  serta  upaya  hukum,  dengan  mengedapankan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai bagian dari due process of law. Senada dengan asas nullum crimen sine poena legali yang secara positif bermakna semua perbuatan pidana harus dipidana menurut undang-undang, maka KUHAP sebagai the rule dalam beracara, menganut secara  ketat  3  (tiga)  prinsip  legalitas,  yakni  lex  certa  yang  bermakna  tertulis,  lex  scripta  yang bermakna jelas, serta lex stricta yang bermakna tidak boleh ditafsirkan lain selain apa yang tertulis dengan jelas.(Repsi Daun 2021)
KUHAP hanya mengatur tata cara penyitaan untuk kepentingan pembuktian pada tingkat penyidikan  namun  belum  mengatur  tata  cara  penyitaan  untuk  kepentingan  pembuktian  pada tingkat  penuntutan  maupun  peradilan  atau  pemeriksaan  di  persidangan.  Namun,  dari  norma tersebut setidaknya memberi gambaran bahwa penyitaan sebagai upaya paksa dilakukan tidak hanya untuk kepentingan penyidikan, namun juga untuk kepentingan penuntutan dan peradilan.
Dasar pertimbangan Hakim dalam pelaksanaan pinjam pakai barang bukti perkara tindak pidana  dilakukan  dengan  berdasarkan  adanya  Surat  Permohonan  dari  si  pemohon  tentang adanya kepemilikan barang yang dijadikan barang sitaan dan dijadikan barang bukti didalam pembuktian di persidangan. Mayoritas permohonan dari si pemohon atau si pemilik barang atau yang mewakili adalah karena barang bukti yang disita tersebut adalah barang yang digunakan untuk mencari nafkah sehari-hari selain itu sipemohon juga berkewajiban untuk merawat barang bukti yang sedang disita tersebut selama proses pinjam pakai dengan syarat tidak akan menjual atau  mengubah  kondisi  barang  bukti  tersebut  dan  sipemohon  bersedia  menghadirkan  barang bukti  kapan  saja  jika  diminta  guna  kepentingan  persidangan  sehingga  untuk  itulah  Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHAP mau dan  memberikan  izin  untuk  mengeluarkan  penetapan  pinjam  pakai  barang  bukti  yang  disita dengan  adanya  permohonan  dan  syarat  yang  harus  dipenuhi  sebagai  kewajiban  yang  harus dilakukan oleh si pemohon (Liklikwatil, C., & Sasauw, C,2023).
Pasal 1 angka (11) KUHAP menyebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.
Menurut  Lilik  Mulyadi  didalam  teori  dasar  pertimbangan  hakim,  yaitu  putusan  hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 (empat) kriteria dasar pertanyaan (the four way test) berupa : benarkah putusanku ini, jujurkah aku dalam mengambil keputusan, adilkah bagi pihak-pihak putusan dan bermanfaatkah putusanku ini.(Mulyadi 2010)
Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pedoman pemberian pidana (strafftoemeting-leidraad) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu (Arief 2002)
Proses  atau  tahapan  penjatuhan  putusan  oleh  hakim,  dalam  perkara  pidana,  menurut Moeljatno dalam bukunya Ahmad Rifai mengatakan bahwa dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu :
1. Tahap  Menganalisis  Perbuatan  Pidana  Pada  saat  hakim  menganalisis,  apakah  terdakwa melakukan  perbuatan  pidana  atau  tidak,  yang  dipandang  primer  adalah  segi  masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.
2. Tahap  Menganalisis  Tanggungjawab  Pidana  jika  seorang  terdakwa  dinyatakan  terbukti melakukan  perbuatan  pidana  melanggar  suatu  pasal  tertentu,  hakim  menganalisis  apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.
3. Tahap  Penentuan  Pemidanaan  Hakim  akan  menjatuhkan  pidana  bila  unsur-unsur  telah terpenuhi  dengan  melihat  pasal  Undang-Undang  yang  dilanggar  oleh  Pelaku.  Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.(Rifai 2010)
Jika  ditelusuri  lebih  dalam  dengan  menggunakan  aturan  KUHAP  sebagai  dasar  dalam beracara dalam proses penegakan hukum dimana Penetapan Pinjam Pakai Barang Bukti tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) KUHAP apalagi alasan peminjaman barang bukti tersebut selain karena adanya permohonan pemohon juga beracuan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1)  huruf a KUHAP yang mana aturan tersebut tidak menjelaskan dasar hukum yang sah pinjam pakai barang bukti tetapi hanya  menjelaskan  tentang  pengembalian  barang  bukti  atau  benda  yang  disita  karena kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi.
Ketentuan  Pasal  8  ayat  (1)  Undang-Undang    Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  menyebutkan  setiap  orang  yang  disangka,  ditangkap,  ditahan,  dituntut,  dan  atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pasal 1 angka (11) KUHAP menyebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
Sebagaimana pendapat dari Lilik Mulyadi, didalam teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan  hakim  yang  baik,  dan  sempurna  hendaknya  putusan  tersebut  dapat  diuji  dengan  4 (empat) kriteria dasar pertanyaan (the four way test) berupa : benarkah putusanku ini, jujurkah aku  dalam  mengambil  keputusan,  adilkah  bagi  pihak-pihak  putusan  dan  bermanfaatkah putusanku  ini.  Menurut  pendapat  Ahmad  Rifai  yang  mengatakan  Putusan  hakim  juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu :
1. Unsur Yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama.
2. Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan.
3. Unsur Sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
Hakim  tidak  boleh  menangguhkan  atau  menolak  menjatuhkan  putusan  dengan  alasan karena  hukumannya  tidak  lengkap  atau  tidak  jelas.  Seperti  halnya  pinjam  pakai  barang  bukti sebagai barang sitaan kalau tidak diizinkan oleh Hakim maka akan terjadi ketidakadilan dalam masyarakat karena dalam hal ini penulis melihat undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, saat itulah hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (rechtsviding).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  dianalisis  bahwa  dasar  pertimbangan  Hakim  dalam pelaksanaan pinjam pakai barang bukti perkara tindak pidana ditinjau dari Ketentuan Pasal 44 KUHAP sebagai bentuk penegakan hukum terhadap benda sitaan milik terdakwa dan korban dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  adalah  dengan  adanya  adanya  Surat  Permohonan  dari  si pemohon tentang adanya kepemilikan barang yang dijadikan barang sitaan dan dijadikan barang bukti didalam pembuktian di persidangan. Permohonan dari si pemohon atau si pemilik barang atau  yang  mewakili  adalah  karena  barang  bukti  yang  disita  tersebut  adalah  barang  yang digunakan  untuk  mencari  nafkah  sehari-hari  selain  itu  si  pemohon  juga  berkewajiban  untuk merawat  barang  bukti  yang  sedang  disita  tersebut  selama  proses  pinjam  pakai  dengan  syarat tidak  akan  menjual  atau  mengubah  kondisi  barang  bukti  tersebut  dan  si  pemohon  bersedia menghadirkan  barang  bukti  kapan  saja  jika  diminta  guna  kepentingan  persidangan  sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHAP mau dan memberikan izin untuk mengeluarkan penetapan pinjam pakai barang bukti yang disita dengan  adanya  permohonan  dan  syarat  yang  harus  dipenuhi  sebagai  kewajiban  yang  harus dilakukan oleh si pemohon.
Faktor  Penghambat  Pelaksanaan  Penyitaan  terhadap  Barang  Bukti  Pada  Perkara  Tindak Pidana ditinjau dari Ketentuan Pasal 44 KUHAP Sebagai Bentuk Penegakan Hukum terhadap Benda Sitaan Milik Terdakwa dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana
Mewujudkan  penegakan  hukum  merupakan  suatu  sauah-usaha  yang  dilakukan  oleh aparat  penegak  hukum  guna  memperoleh  kepastian  hukum,  keadilan  dan  manfaat  dari penegakan  hukum  tersebut.  Proses  penegakan  hukum  dapat  berjalan  dengan  efektif  apabila terbentuk  suatu  mata  rantai  beberapa  proses  yang  tidak  boleh  di  pisahkan  antara  lain: penyidikan,  tuntutan  jaksa,  vonis  hakim  dan  pembuatan  peraturan  perundang-undangan. Namun pada kenyataanya penegakan hukum mengalami beberapa kendala atau hambatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor. Dengan demikian terdapat masalah dalam penegakan hukum, masalah penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal, substansi hukum yang akan ditegakkan, struktur para penegak hukum dan kultur masyarakat.
Penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal law  application)  yang  melibatkan  pelbagai  sub  sistem  struktural  berupa  aparat  kepolisian, kejaksaan,  pengadilan  dan  pemasyarakatan.  Penegakan  hukum  dipengaruhi  beberapa  faktor- faktor, dimana faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:
1. Faktor Hukum
Praktik  penyelenggaraan  hukum  di  lapangan  ada  kalanya  terjadi  pertentangan  antara kepastian  hukum  dan  keadilan,  hal  ini  disebabkan  oleh  konsepsi  keadilan  merupakan  suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya  mencakup  law  enforcement,  namun  juga  peace  maintenance,  karena  penyelenggaraan
hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
2. Faktor Penegakan Hukum
Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting,  kalau  peraturan  sudah  baik,  tetapi  kualitas  petugas  kurang  baik,  ada  masalah.  Oleh karena  itu,  salah  satu  kunci  keberhasilan  dalam  penegakan  hukum  adalah  mentalitas  atau kepribadian penegak hukum. Faktor Sarana atau 3. Fasilitas Pendukung
Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah  satu  contoh  perangkat  lunak  adalah  pendidikan.  Pendidikan  yang  diterima  oleh  Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal  tersebut  karena  secara  teknis  yuridis  polisi  dianggap  belum  mampu  dan  belum  siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak. 4. Faktor Masyarakat
Penegak  hukum  berasal  dari  masyarakat  dan  bertujuan  untuk  mencapai  kedamaian  di dalam  masyarakat.  Setiap  warga  masyarakat  atau  kelompok  sedikit  banyaknya  mempunyai kesadaran  hukum,  persoalan  yang  timbul  adalah  taraf  kepatuhan  hukum,  yaitu  kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
5. Faktor Kebudayaan
Berdasarkan  konsep  kebudayaan  sehari-hari,  orang  begitu  sering  membicarakan  soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak,  berbuat,  dan  menentukan  sikapnya  kalau  mereka  berhubungan  dengan  orang  lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  terdapat  lima  faktor  yang  sangat  dominan  dapat menghambat dalam pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti pada perkara tindak pidana ditinjau  dari  Ketentuan  Pasal  44  KUHAP  sebagai  bentuk  penegakan  hukum  terhadap  benda sitaan milik terdakwa dan korban dalam Sistem Peradilan Pidana oleh penyidik, penuntut umum dan  pengadilan.  Menurut  penulis  kelima  faktor  tersebut  di  atas  merupakan  terdapat  faktor penghambat lainnya dalam pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti pada perkara tindak pidana ditinjau dari ketentuan Pasal 44 KUHAP yang antara lain adalah :
1. Faktor Hukum
Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) KUHAP tidak menjelaskan secara rinci tentang batasan waktu segera  mungkin  baik  di  dalam  proses  permintaan  persetujuan  oleh  penyidik  kepada  Ketua Pengadilan  Negeri  yang  harus  diajukan  maupun  yang  harus  disetujui  oleh  Ketua  Pengadilan Negeri dalam proses penyitaan tersebut, sehingga bila batasan waktu benda sitaan tersebut dapat dipastikan  setelah  persetujuan  dari  Ketua  Pengadilan  Negeri.  Persetujuan  tersebut  sangat mempengaruhi proses penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik, bahkan juga dapat menjadi penghambat bagi penyidik dalam penyelesaian penyidikan suatu perkara pidana karena batasan  waktu  persetujuan  penyitaan  oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri  tidak  ditentukan  oleh Undang-Undang. Banyaknya barang bukti yang diputuskan oleh hakim jatuh kepada terdakwa
menjadi kendala bagi pihak kejaksaan, karena terdakwa dalam hal ini tidak mau menelpon pihak keluarganya untuk mengambil kendaraan bermotor tersebut. Akibatnya, kendaraan bermotor di rupbasan  menajdi  banyak  karena  harus  menunggu  hingga  terdakwa  keluar  dari  masa tahanannya.  Sedangkan  dalam  proses  pembuktian,  barang  bukti  kendaraan  bermotor  yang dipakai oleh terdakwa 85% adalah milik masyarakat (bukan kepunyaan terdakwa) yang dicuri atau dipinjam oleh terdakwa saat melakukan tindak pidana. Dalam melakukan pembuktian ini, kejaksaan mengalami kendala dikarenakan sebagian barang bukti kendaraan bermotor dari 85% tersebut  masih  dalam  status  kredit.  Sehingga,  pihak  kejaksaaan  mengalami  kesulitan mengembalikan  kendaraan  bermotor  tersebut  dikarenakan  masyarakat  yang  ingin  mengambil kendaraan  mereka  tidak  membawa  fotocopy  BPKB.  Sedangkan  jika  kreditor  ingin  mengambil kendaraan bermotor tersebut, terdakwa tidak ingin membuat surat kuasa.
2. Faktor Sarana dan Prasarana
Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung proses operasional dalam pelaksanaan penyitaan  baik  pada  saat  penyitaan  yang  akan  dilakukan  maupun  permohonan  laporan  guna memperoleh  persetujuan  atau  izin  Ketua  Pengadilan  Negeri  yang  kesemuanya  diatur  pada ketentuan  dalam  undang-undang  mengenai  permasalahan  pembiayaan  operasional  dalam melaksanakan  penyitaan  yang  dilakukan  oleh  penyidik.  Pada  perkara  tindak  pidana  petugas kepolisian, kejaksaan dan pengadilan negeri yang melakukan penyitaan terhadap barang bukti baik  sebagai  hasil  maupun  alat  yang  dipergunakan  sebagai  sarana  tindak  pidana  tidak  dapat dijaga atau dipelihara dengan baik, sehingga dapat terjadi kerusakan dan berkurangnya manfaat barang  sitaan,  hal  tersebut  tentunya  merugikan  kepentingan  negara  dan  pihak  ketiga  yang berhak.
3. Faktor Masyarakat
Masyarakat  belum  mengerti  dengan  proses  pelaksanaan  penyitaan  barang  bukti  oleh penyidik, mereka beranggapan apabila barang yang disita oleh penyidik terhadap barang yang diduga atau patut diduga tersebut disita akan rusak, hilang, atau  tidak  kembali lagi kepada yang berhak. Dalam masalah ini, undang-undang telah menjelaskan status dari benda sitaan, dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, yakni :
1. Berdasarkan yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada mereka yang paling berhak apabila :
a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi
b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup alat bukti atau ternyata perbuatan tersebut bukan tindak pidana
c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi  hukum  kecuali  apabila  benda  itu  diperoleh  dari  suatu  tindak  pidana  atau  yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana
2. Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan  lagi  atau  jika  benda  tersebut  masih  diperlukan  sebagai  barang  bukti  dalam perkara lain atau sehingga dapat menghambat proses penyitaan yang dilakukan oleh penyidik baik barang yang disita dari pihak korban atau tersangka yang dapat berujung pada hambatan dalam proses penyitaan untuk pembuktian dalam proses peradilan pidana.
4. Faktor Kebudayaan
Dilihat dari faktor budaya hukum maka tingkat kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum merupakan interaksi di bidang hukum sebagai perilaku hukum yang melatar belakangi penegakan  hukum  yang  diharapkan,  serta  akan  mempengaruhi  proses  penegakan  hukum terhadap  tindak  pidana.  Faktor  budaya  masyarakat  yang  malas  untuk  mengambil  kendaraan bermotor  sebagai  barang  bukti  yang  digunakan  terdakwa  untuk  melakukan  kejahatan  juga menjadi hambatan. Hal ini dikarenakan, beberapa masyarakat yang ingin mengambil kendaraan bermotor  yang  dijadikan  barang  bukti,  masyarakat  dikenakan  biaya  saat  melakukan  proses pengembalian kendaraan bermotor tersebut. Dan masyarakat pun membayarnya, padahal dalam Pasal 46 KUHAP tidak terlampirkan bahwa dalam proses pengembalian ataupun pinjam pakai masyarakat dikenakan biaya ( Yahya Harahap,2014) .
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  dianalisis  bahwa  faktor  penghambat  pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti pada perkara tindak pidana ditinjau dari ketentuan Pasal 44 KUHAP sebagai bentuk penegakan hukum terhadap benda sitaan milik terdakwa dan korban dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  disebabkan  oleh    faktor  hukum,  faktor  sarana  dan  prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, dimana banyak masyarakat yang tidak mengetahui prosedur pelaksanaan pinjam pakai barang bukti dan tata cara syarat-syarat administrasi dalam permohonan pinjam pakai barang bukti tersebut.

## KESIMPULAN
Prosedur pelaksanaan pinjam pakai barang bukti perkara tindak pidana terhadap benda sitaan dalam Sistem Peradilan Pidana dengan cara pengembalian benda sitaan kepada pemilik yang berhak dan  mengajukan permohonan peminjaman/titip pakai barang bukti yang diajukan oleh  si  Pemohon  sebagai  pemilik  barang  bukti  yang  disita,  dimana  jika  barang  bukti  tersebut diperlukan  dalam  proses  persidangan,  si  pemohon    menyerahkan  kembali  apabila  sewaktu- waktu diperlukan. Alasanya pinjam pakai barang bukti dilakukan karena pemilik barang bukti sangat  membutuhkan  kegunaan  atau  fungsi  oleh  pemiliknya,  keputusan  pengadilan  memuat tentang  pengembalian  alat  bukti  yang  telah  dilakukan  penyitaan  kepada  yang  berhak (pemiliknya).
Dasar pertimbangan Hakim dalam pelaksanaan pinjam pakai barang bukti perkara tindak pidana  ditinjau  dari  Ketentuan  Pasal  44  KUHAP  sebagai  bentuk  penegakan  hukum  terhadap benda sitaan milik terdakwa dan korban dalam Sistem Peradilan Pidana adalah dengan adanya adanya Surat Permohonan dari si pemohon tentang adanya kepemilikan barang yang dijadikan barang sitaan dan dijadikan barang bukti didalam pembuktian di persidangan. Permohonan dari si pemohon atau si pemilik barang atau yang mewakili adalah karena barang bukti yang disita tersebut adalah barang yang digunakan untuk mencari nafkah sehari-hari selain itu si pemohon juga berkewajiban untuk merawat barang bukti yang sedang disita tersebut selama proses pinjam pakai  dengan  syarat  tidak  akan  menjual  atau  mengubah  kondisi  barang  bukti  tersebut  dan sipemohon  bersedia  menghadirkan  barang  bukti  kapan  saja  jika  diminta  guna  kepentingan persidangan.  Faktor penghambat pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti pada perkara tindak  pidana  ditinjau  dari  ketentuan  Pasal  44  KUHAP  sebagai  bentuk  penegakan  hukum terhadap benda sitaan milik terdakwa dan korban dalam Sistem Peradilan Pidana disebabkan oleh    faktor  hukum,  faktor  sarana  dan  prasarana,  faktor  masyarakat  dan  faktor  kebudayaan, dimana banyak masyarakat yang tidak mengetahui prosedur pelaksanaan pinjam pakai barang bukti  dan  tata  cara  syarat-syarat  administrasi  dalam  permohonan  pinjam  pakai  barang  bukti tersebut.

## .

## DAFTAR PUSTAKA
Arief, Barda Nawawi. 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana . Bandung: Alumni. Baharudin. 2019. Rekonstruksi Bidaya Hukum Partai Politik Dalam Rekrutmen Anggota Legislatif Berkeadilan Gender . Bandar Lampung: UBL Press. Hamzah, Andi. 1993. Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP . Jakarta: Pradya Paramita.
Jessika, Arnelis, Bayu Sujadmiko, Desia Rakhma Banjarani, and Ardy Herliansyah. 2020. “Kebijakan  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Penyelundupan  Benih  Lobster  Di Provinsi Lampung.” Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan 11(2):103–14. doi: 10.23960/administratio.v11i2.178.
Kusumaatmadja,  Mochtar.  2012. Teori  Hukum  Pembangunan-Eksistensi  Dan  Implikasi . Jakarta: Epistema Institute.
Liklikwatil,  C.,  &  Sasauw,  C.  (2023).  PINJAM  PAKAI  BARANG  BUKTI  DALAM  KASUS KORUPSI-TINJAUAN HUKUM DAN IMPLIKASINYA. Journal Evidence Of Law , 2 (2), 131– 143. Retrieved from https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL/article/view/374
Marpaung,  Lintje  Anna.  2020.  “Analisis  Pelaksanaan  Pertimbangan  Pemberian  Remisi Khusus Terhadap Warga Binaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Pada Hari Raya Idul Fitri ( Studi Di : Lapas Klas : Iia Kotabumi ).” 10(1):1–10. Mulyadi,  Lilik.  2010. Putusan  Hakim  Dalam  Hukum  Acara  Pidana,  Teori,  Praktik,  Teknik Penyusunan Dan Permasalahannya . Bandung: Citra Aditya Bakti. Nugroho,  Bastianto.  2017.  “Peranan  Alat  Bukti  Dalam  Perkara  Pidana  Dalam  Putusan Hakim Menurut Kuhap.” Yuridika 32(1):17. doi: 10.20473/ydk.v32i1.4780. Rahmah,  A.,  and  Amiruddin  Pabbu.  2019.  “Pelaksanaan  Pengelolaan  Benda  Sitaan Negara  Dan  Barang  Rampasan  Negara  Di  Rumah  Penyimpanan  Benda  Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas IA Makassar.” Jpetitum 7(April):21–38. Repsi  Daun.  2021.  “Prinsip-Prinsip  Penegakan  Hukum  Terhadap  Penangkapan, Penahanan, Dan Penggeledahan Dalam Hukum Acara Pidana.” 1(1):229–39.
Rifai,  Ahmad.  2010. Penemuan  Hukum  Oleh  Hakim  Dalam  Perspektif  Hukum  Progresif . Jakarta: Sinar Grafika.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2003), Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Yahya Harahap, (2014), Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan, edisikedua, Sinar Grafika, Jakarta.