Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Maret 2020, Vol.5, No. 1
https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index

## AL-ADL SEBAGAI UNSUR HUKUM EKONOMI ISLAM PADA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TAX AMNESTY DI TERNATE

## Murtiadi Awaluddin
Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin
Makassar
E-mail: murtiadi.awaluddin@uin-alauddin.ac.id
Bahrul Ulum Rusydi
Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar

## Muslimin Kara
Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin
Makassar
Elvi Syahria Maznawati
Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar

## Abstract
Tax Amnesty is a momentum for the government in addition to attracting funds or assets of Indonesian citizens both inside and outside of the country that have not been  reported  by  the  taxpayer,  and  indirectly  could  provide  income  to  state revenues from the tax sector. The purpose of this study is to identify tax policies regarding Tax Amnesty in terms of al-‘Adl. The research used was field research (descriptive  qualitative  field  research).  This  research  using  phenomenology research.  Data  collection  methods  obtained  through  observation,  interviews  and documentation. The location in this study is in Ternate city. The results showed that Tax Amnesty gives rights to each owner through the Tax Amnesty facility including the  elimination  of  the  tax  that  should  be  owed,  the  elimination  of  administrative sanctions and criminal sanctions in the field of taxation. Another benefit gained is making individual and corporate taxpayers to be more transparent in conducting tax governance in accordingg tax laws.
Keywords: Tax Amnesty, al-Adl, Indonesia

## Abstrak
Tax Amnesty merupakan sebuah momentum bagi pemerintah selain menarik dana atau  aset  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  baik  yang  berada  di  dalam  negeri maupun di luar negeri yang belum dilaporkan oleh wajib pajak. Hal tersebut secara tidak  langsung  dapat  memberikan  pemasukan  terhadap  pendapatan  negara  dari sektor  pajak.  Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengidentifikasi  kebijakan pajak  mengenai  Tax  Amnesty  ditinjau  dari  aspek  al-‘Adl.  Penelitian  yang digunakan  ialah  penelitian  lapangan  (field  research  qualitative  descriptive).
Al-Adl Sebagai Unsur Hukum Ekonomi Islam Pada Implementasi Kebijakan Tax Amnesty Di Ternate Al-Amwal, Vol. 5, No. 1, Maret 2020
Penelitian ini menggunakan penelitian fenomenologi. Metode pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi dalam penelitian ini  yaitu  di  Kota  Ternate.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Tax  Amnesty memberikan  hak  kepada  setiap  pemiliknya  melalui  fasilitas  Tax  Amnesty diantaranya  penghapusan  pajak  yang  seharusnya  terutang,  penghapusan  sanki administrasi  maupun  sanksi  pidana  di  bidang  perpajakan.  Manfaat  lain  yang didapat adalah menjadikan wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk lebih transparan  dalam  melakukan  tata  kelola  perpajakan  sesuai  dengan  undang- undang undang-undang perpajakan yang berlaku.
Kata Kunci: Amnesti Pajak, al-Adl, Indonesia

## PENDAHULUAN
Konsep pajak bukanlah hal yang baru bagi keuangan negara di era modern saat  ini.  Bahkan,  pajak  sebenarnya  sudah  dikenal  dalam  sistem  Ekonomi  Islam. Qardhawi (1997) mengatakan bahwa pada masa pemerintahannya Rasulullah saw., menerapkan jizyah (pajak)  yang  dibebankan  kepada  orang-orang  non-Muslim, khususnya  para  ahli  kitab,  sebagai  jaminan  keselamatan  jiwa,  harta  milik, kebebasan menjalankan ibadah serta pengecualian dari wajib militer. Selain jizyah , Rasulullah saw., juga menerapkan kharaj atau pajak tanah yang dipungut dari kaum non-Muslim  ketika  wilayah  Khabair  ditaklukan.  Tanah  hasil  taklukan  tersebut diambil  alih  oleh  kaum  muslimin  dan  pemilik lama  tanah  tersebut  diberikan  hak untuk  mengelola  tanah  tersebut  dengan  status  sebagai  penyewa  dan  bersedia memberikan separoh hasil produksi kepada negara. Dalam masa perkembangannya kharaj ini kemudian menjadi sumber pemasukan negara.
Untuk  kasus  di  Indonesia,  pajak  itu  sendiri  merupakan  sumber  utama pendapatan negara yang peruntukannya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Tercatat dalam  publikasi  Kementrian  Keuangan  Negara  Republik  Indonesia  dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016 mencatat bahwa penerimaan pajak  sebesar  1.360.2  Triliun  atau  sebesar  75%  dari  total  pendapatan  negara. Melihat  besarnya  kontribusi  pajak  terhadap  APBN  tersebut  dapat  dengan  mudah dipahami bahwa ketika terjadi gejolak dalam penerimaan pajak maka dampaknya akan langsung terasa pada perekonomian negara.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  maka  pada  tahun  2016  yang  lalu pemerintah  Indonesia  melalui  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2016  tentang Pengampunan Pajak menerapkan kebijakan tax  amnesty .  Kebijakan ini bertujuan untuk  menambah  atau  meningkatkan  penerimaan  pajak  lebih  banyak  karena perekomian mengalami kelesuan.
Al-Adl Sebagai Unsur Hukum Ekonomi Islam Pada Implementasi Kebijakan Tax Amnesty Di Ternate Al-Amwal, Vol. 5, No. 1, Maret 2020
Berbeda  dengan  prinsip  penegakan  hukum  ( law  enforcement )  di  bidang perpajakan,  yang  pada  prinsipnya  pelaksanaan  ketentuan  perpajakan  harus dilakukan  secara  konsekuen  bagi  wajib  pajak  yang  kurang/tidak  patuh  harus dikenakan sanksi yang berlaku. Program tax amnesty sebaliknya justru memberikan pengampunan  kepada  wajib  pajak  dengan  membayar  sejumlah  uang  tebusan (Kurniawan, 2016).
Putra (2017) menambahkan bahwa kebijakan pengampunan pajak atau Tax Amnesty dilakukan sebagai bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang kepada wajib pajak. Wajib pajak pajak diwajibkan membayar uang  tebusan  atas  pengampunan  pajak  yang  diperolehnya.  Dalam  jangka  pendek kebijakan pengampunan pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun pelaksanaannya.  Sedangkan  dalam  jangka  panjang,  negara  akan  mendapatkan penerimaan  pajak  dari  tambahan  aktivitas  ekonomi  yang  berasa  dari  harta  yang telah diinvestasikan oleh wajib pajak di wilayah Republik Indonesia (Putra, 2017). Untuk  mendapatkan  pengampunan  pajak,  wajib  pajak  terlebih  dahulu mengungkapkan  harta  atau  aset  yang  dimiliki  dan  membayar  uang  tebusan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang.
Islam  sebagai  agama rahmatan  lil  alamin memuat  aturan-aturan  yang mengatur hubungan antara Allah swt dengan makhluk-Nya ( hablumminallah ) dan juga  hubungan  antar  sesama  makhluk  tersebut  ( hablumminnaas ).    Dalam pengaturan  hubungan-hubungan  tersebut  Islam  memerintahkan  kepada  setiap manusia  untuk  berbuat  adil  atau  menegakkan  keadilan  pada  setiap  tindak  dan perbuatan yang dilakukannya. Hal ini jelas tersurat dalam Surah an-Nisaa (4): 58 yang berbunyi:
ْاوُمُك ۡحَت نَأ  ِساَّنلٱ َنۡيَب مُت ۡمَكَح اَذِإ َو اَهِل ۡهَأ َٰٰٓىَلِإ ِتََٰن ََٰمَ ۡلۡٱ ْاوُّدَؤُت نَأ  ۡمُكُرُمۡأَي َ َّللَّٱ َّنِإ۞ ٰٓۗٓۦِهِب مُكُظِعَي اَّمِعِن َ َّللَّٱ َّنِإ  ِِۚلۡدَعۡلٱِب
ا ٗري ِصَب اََۢعيِمَس َناَك َ َّللَّٱ َّنِإ
Terjemahnya:
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara  manusia  supaya  kamu  menetapkan  dengan  adil.  Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Allah swr  memperingatkan  kepada  orang-orang  yang  beriman  supaya  jangan  karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga memengaruhi dalam berbuat adil.
Shihab  (2006)  menambahkan  bahwa al-‘Adl memberikan  sesuai  dengan haknya (proporsional). Makna al-‘Adl ini didefinisikan dengan memberikan hak- hak  kepada  pemiliknya  melalui  jalan  yang  terdekat.  Lawan  kata  adil  dalam pengertian ini adalah kedzaliman, dalam arti pelanggaran terhadap hak pihak lain.
Al-Adl Sebagai Unsur Hukum Ekonomi Islam Pada Implementasi Kebijakan Tax Amnesty Di Ternate Al-Amwal, Vol. 5, No. 1, Maret 2020
Adil dalam pengertian ini melahirkan keadilan sosial.  Keadilan yang bersifat sosial nantinya akan menimbulkan sebuah keharmonisan, kenyamanan, dan ketentraman di  kalangan  masyarakat.  Tidak  terjadi  kecemburuan  antar  satu  dengan  lainnya sehinggat  dapat  tercipta  masyarakat  yang  berlandaskan  persatuan  dan  kesatuan dengan konsep dan praktek keadilan dalam kehidupan sehari-hari.
Terkait dengan keadilan itu sendiri, Sa’dah (2017) mengatakan bahwa tidak dapat  dipungkiri  pengampunan  pajak  menimbulkan  kontroversi  dari  berbagai kalangan. Bagi pihak yang kontra menilai bahwa adanya tax amnetsy sebagai suatu kebijakan yang tidak memberikan keadilan terhadap wajib pajak patuh. Perbuatan tidak melaporkan hasil kekayaan merupakan suatu pelanggaran dan kesalahan besar memberi pengampunan kepada mereka yang merugikan keuangan negara. Adapun golongan yang pro menyatakan bahwa kebijakan ini sangat penting dalam mebantu negara mengumpulkan perimaan pajak yang tentu saja berkorelasi positif dengan kondisi keuangan negara.
Berdasarkan  pada  kontradiksi  tersebut,  maka  penelitian  ini  secara  umum bertujuan untuk melihat kesesuaian antara prinsip keadilan dalam konsep Ekonomi Islam  dengan  pelaksanaan  kebijakan tax  amnesty yang  dilaksanakan  oleh pemerintah.

## METODE
Penelitian  ini  didesain  sebagai  penelitian  lapangan  ( field  research ).  Guna menjawab  tujuan  penelitian,  maka  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan pendekatan  fenomenologi  diaplikasikan.  Alasan  pemiliihan  penelitian  kualitatif adalah  untuk  mendapatkan  gambaran  secara  komprehensif  dan  nyata  terhadap kebijakan tax  amnesty yang  dihubungkan  dengan  konsep al-‘Adl dalam  Islam.
Adapun pendekatan fenomenologi dipilih dengan pertimbangan bahwa kebijakan tax amnesty merupakan suatu fenomena yang perlu diberikan penjelasan kaitannya dengan prinsip al-‘Adl dalam Islam.
Metode  pengumpulan  data  diperoleh  melalui  dokumentasi,  observasi  dan wawancara.  Wawancara  dilakukan  dengan  beberapa  informan  kunci  ( keynote ) dalam  penelitian  ini  yang  disamarkan  namanya  bertujuan  untuk  menjaga kenyamanan dan bagian dari etika penelitian kualitatif.
Untuk sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data  primer  diperoleh  dari  hasil  wawancara,  sedangkan  data  sekunder  diperoleh dari  beberapa  instansi  yang  menyediakan  data  terkait  dengan  penelitian  ini diataranya BPS, Kementerian Keuangan, dan lainnya.
Al-Adl Sebagai Unsur Hukum Ekonomi Islam Pada Implementasi Kebijakan Tax Amnesty Di Ternate Al-Amwal, Vol. 5, No. 1, Maret 2020
Sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan 3 langkah umum dalam penelitian  kualitatifm  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data,    dan  penarikan kesimpulan.

## TINJAUAN UMUM TENTANG TAX AMNESTY
Sebelum Indonesia, sudah ada beberapa negara yang memiliki pengalaman dalam  menjalankan  kebijakan tax  amnesty beberapa  di  antara  adalah  Australia, Belgia, Kanada, Portugal, Rusia, Afrika Selatan, Jerman, Yunani, Argentina, dan Amerika  Serikat.  Umumnya  kebijakan  ini  dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk menarik  dan  wajib  pajak  yang  tersimpan  secara  rahasia  di  negara-negara  ‘bebas pajak’, sehingga diharapkan dengan pemasukan dana ini dapat dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan program-program pemerintah (Ipriyarso, 2019).
Pemerintah  Indonesia,  melakukan tax  amnesty pada  tahun  2016  dengan berdasarkan  Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Program  pemerintah  tentang  Pengampunan  Pajak  (T ax  Amnesty )  berlaku  dalam waktu  yang  sangat  singkat  yaitu  selama  9  bulan  (1  Juli  2016  sampai  dengan  31 Maret 2017) dan program Amnesti Pajak ini merupakan yang terakhir kali dan tidak akan  ada  lagi  dikemudian  hari.  Karena  kedepan  dengan  adanya  keterbukaan informasi  maka  Direktorat  Jenderal  Pajak  akan  mendapat  akses  ke  semua  data Wajib Pajak termasuk data perbankan baik di dalam maupun di luar negeri.
Secara definisi, tax amnesty dipahami sebagai program pengampunan yang diberikan  oleh  pemerintah  kepada  wajib  pajak  yang  meliputi  penghapusan  pajak terutang,  penghapusan  sanksi  administrasi  perpajakan,  serta  penghapusan  sanksi pidana  di  bidang  perpajakan  atas  harta  yang  diperoleh  pada  tahun  2015  dan sebelumnya  yang  belum  dilaporkan  dalam  SPT,  dengan  cara  melunasi  seluruh tunggakan  pajak  yang  dimiliki  dan  membayar  uang  tebusan  (UU  No.11  Tahun 2016).
Pasal  1  angka  1  UU  Pengampunan  Pajak  menyebutkan  bahwa Pengampunan  Pajak  adalah  penghapusan  pajak  yang  seharusnya  terutang,  tidak dikenai  sanksi  administrasi  perpajakan  dan  sanksi  pidana  di  bidang  perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
Tujuan Pengampunan Pajak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang  Pengampunan  pajak  adalah  sebagai  berikut. Pertama, mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang  antara  lain  akan  berdampak  terhadap  peningkatan  likuiditas  domestik, perbaikan  nilai  tukar  Rupiah,  penurunan  suku  bunga,  dan  peningkatan  investasi. Kedua, mendorong  reformasi  perpajakan  menuju  sistem  perpajakan  yang  lebih
Al-Adl Sebagai Unsur Hukum Ekonomi Islam Pada Implementasi Kebijakan Tax Amnesty Di Ternate Al-Amwal, Vol. 5, No. 1, Maret 2020
berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan  terintegrasi. Ketiga ,  meningkatkan  penerimaan  pajak,  yang  antara  lain  akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.
Berdasarkan uraian di atas, secara singkat dapat dikatakan bahwa terdapat tiga tujuan  utama tax amnesty yang menjadi target  pelaksanaannya  di  Indonesia. Pertama , meningkatkan likuiditas domestic, penurunan suku bunga dan investasi dan  perbaikan  nilai  tukar  rupiah  melalui  pengalihan  harta. Kedua ,  mempercepat reformasi perpajakan. Ketiga , meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Kebijakan tax  amnesty (pengampunan  pajak)  di  Indonesia  dilakukan melalui tiga periode. Periode pertama berlangsung dari 28 Juni 2016-30 September 2016,  dilanjutkan  periode  kedua  yang  mulai  dari  1  Oktober  2016-31  Desember 2016, periode ketiga berlangsung pada 1 Januari 2017-31 Maret 2017. Wajib pajak yang  ingin  mengikuti  program  pengampunan  pajak  sebaiknya  memperhatikan periodisasi pemberlakuan pengampunan pajak berikut besarnya uang tebusan.
Disamping adanya tarif uang tebusan yang murah, pemerintah memberikan beberapa  kemudahan  kepada  wajib  pajak  yang  ingin  mengikuti  program tax amnesty . Kemudahan-kemudahan tersebut antara lain adalah dihapuskannya sanksi administratif,  ditiadakannya  pemeriksaan  pajak  untuk  penindakan  dengan  tujuan pidana,  penghapusan segala pajak-pajak yang terutang,  penghentian pemeriksaan pajak bagi yang sedang diperiksa, tidak dikenakannya PPh Final untuk pengalihan harta  berupa  saham,  bangunan,  atau  tanah.  Khusus  bagi  wajib  pajak  yang menyimpan  hartanya  di  negara  lain,  mereka  harus  merepatriasi  hartanya  atau menyalurkan  hartanya  yang  selama  ini  tersimpan  di  luar  untuk  diinvestasikan  di Indonesia  selama  tiga  tahun.  Investasi  tersebut  dapat  berbentuk  obligasi  BUMN, investasi keuangan pada bank dalam negeri, obligasi perusahaan-perusahaan dalam negeri,  kerjasama  dengan  pemerintah  atau  badan  usaha  sebagai  investasi  pada pembangunan  infrastruktur,  obligasi  lembaga  pembiayaan  pemerintah,  dan investasi lain yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
Subyek  pengampunan  pajak  diatur  dalam  Bab  III  khususnya  Pasal  3  UU Pengampunan Pajak. Subyek pengampunan pajak adalah semua wajib pajak berhak atas  pengampunan  pajak,  dengan  cara  mengungkapkan  harta  yang  dimilikinya melalui  surat  pernyataan.  Pihak  yang  dapat  memanfaatkan  pengampunan  pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM), Orang Pribadi atau Badan yang  belum  menjadi  Wajib  Pajak.  Sedangkan  yang  dikecualikan  dari  subyek pengampunan  pajak  adalah  wajib  pajak  yang  :  dilakukan  penyidikan  dan  berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, dalam proses peradilan; atau  menjalani  hukuman  pidana,  atas  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan.  Jenis pajak yang menjadi obyek pengampunan pajak adalah ( Pasal 4 UU Pengampunan
Al-Adl Sebagai Unsur Hukum Ekonomi Islam Pada Implementasi Kebijakan Tax Amnesty Di Ternate Al-Amwal, Vol. 5, No. 1, Maret 2020
Pajak), Pajak Penghasilan (PPh), PPN (Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM).

## MAKNA AL-‘ADL DALAM HUKUM ISLAM
Keadilan  merupakan  nilai  universal  yang  harus  dimiliki  oleh  umat  Islam karena memiliki nilai kemanusiaan yang fundamental. Beberapa ayat menjelaskan tentang konsep keadilan adalah sebagai berikut:
َو  ِرَكنُمۡلٱ َو ِءٰٓاَش ۡحَفۡلٱ ِنَع  َٰىَهۡنَي َو  َٰىَب ۡرُقۡلٱ يِذ ِٕيٰٓاَتيِإ َو ِن ََٰس ۡحِ ۡلۡٱ َو ِلۡدَعۡلٱِب  ُرُمۡأَي َ َّللَّٱ َّنِإ۞ َي  ِِۚيۡغَبۡلٱ

## َنو ُرَّكَذَت  ۡمُكَّلَعَل  ۡمُكُظِع Terjemahnya:
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi  kepada  kaum  kerabat,  dan  Allah  melarang  dari  perbuatan  keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
Dari ayat ini dapat dilihat bahwa keadilan lebih didahulukan daripada kebajikan. Dalam  kaidah  ini,  al-Zamakhsyari  (2020)  menyatakan  bahwa  didahulukannya keadilan atas kebajikan memngandung makna kalau keadilan ini hukumnya wajib sedangkan  kebajikan  hukumnya  sunnah.  Lebih  lanjut,  Saikuddin  (2014) menjelaskan bahwa dalam ayat ini juga pada dasarnya tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai subyek dari adil tersebut. Namun demikian hal ini bisa dipahami dengan baik bahwa perintah adil bersifat umum. Artinya menginstruksikan kepada manusia  untuk  berbuat  adil  terhadap  semua  makhluk  yang  ada  di  bumi,  tak terkecuali binatang dan tumbuhan.
Adil ( al-‘Adl ) merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapapun tanpa terkecuali walaupun merugikan  dirinya  sendiri  (Harun,  2013).  Terminologi al-‘Adl itu  sendiri  dapat dilihat  dari  beberapa  sudut  pandang,  diantaranya  adalah  etimologis  dan terminologis. Dalam sudut pandang etimologis al-‘Adl diartikan sebagai tidak berat sebelah,  tidak  memihak,  atau  menyamakan  yang  satu  dengan  yang  lainnya  ( al- musawah ).  Makna al-‘Adl secara  terminologis  lain  lagi,  diartikan  sebagai mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik  dari segi  nilai  maupun dari  segi ukuran.  Sehingga  sesuatu  itu  menjadi  tidak  berat  sebelah  dan  tidak  berbeda  satu dengan lainnya (Akhmad, 2012).
Membahas keadilan secara lebih luas akan memberikan sudut pandang yang juga jauh lebih luas dari terminologi keadilan itu sendiri. Sebab masalah keadilan menyangkut  berbagai  aspek  kehidupan  manusia,  termasuk  dalam  bidang pemerintahan dan tidak terbatas pada hubungan individu semata.
Al-Adl Sebagai Unsur Hukum Ekonomi Islam Pada Implementasi Kebijakan Tax Amnesty Di Ternate Al-Amwal, Vol. 5, No. 1, Maret 2020
Dalam  beberapa  tafsir,  salah  satu  ayat  dalam  Al-Quran  yang  berbicara tentang keadilan dalam bidang pemerintahan adalah ayat 58 dalam surah An-Nisa. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa dalam rentetan ayat tersebut menyangkut soal pemerintahan yang menekankan ketaatan kepada Allah swt, Rasulullah saw, dan  pemegang  kekuasaan  ( ulil  amri ).  Konsep  keadilan  dalam  pemerintahan  juga dapat  dilihat  dalam  surah  yang  sama  di  ayat  58  seperti  yang  disebutkan  dalam bagian pendahuluan di atas. Dalam ayat tersebut terdapat kata ‘amanah’ yang terdiri atas  segala  bentuk  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  seseorang  termasuk pemerintah. Artinya sebagai orang yang diberikan kepercayaan pemerintah harus senantiasa menegakkan keadilan dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya.

## INTEGRASI  NILAI  AL-‘ADL  DALAM  IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN TAX AMNESTY
Telah disebutkan bahwa tax amnesty adalah salah satu kebijakan pemerintah Indonesia dalam bentuk penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan cara mengungkapkan  harta  dan  membayar  uang  tebusan.  Kebijakan  ini  lebih  lanjut diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
Dalam memungut pajak, institusi pemungut pajak hendaknya memperhatikan berbagai faktor yang selanjurtnya dikenal sebagai asas pemungutan pajak.  Terkait  dengan  hal  tersebut,  Adam  Smith  menyatakan  bahwa  setidaknya terdapat  4  (empat)  asas  yang  perlu  diperhatikan  yaitu equality,  certainty, convenience  of  payment, dan efficiency .  Asas  yang  pertama  adalah  yang  paling utama, yaitu equality atau dalam bahasa sederhana berarti kesetaraan atau keadilan atau dalam Islam al-‘Adl .
Masyhuri (2018) menyebutkan bahwa keadilan ini memang menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pemungutan pajak, termasuk kebijakan tax  amnesty itu  sendiri.  Hal  ini  karena  secara  psikologis  masyarakat menganggap  bahwa  pajak  merupakan  suatu  beban.  Oleh  karena  itu,  tentunya masyarakat  memerlukan  suatu  kepastian  bahwa  mereka  mendapatkan  perlakuan yang  adil  dalam  pengenaan  dan  pemungutan  pajak  oleh  Negara.  Persoalan  ini dimaksudkan agar tidak menghambat jalannya sistem perpajakan yang ada, tidak terkecuali pada tax amnesty . Dikarenakan sistem pemungutan pajak di  Indonesia menggunakan self assesment system , yang berarti bahwa pada prinsip keadilan ini sangat  diperlukan  agar  tidak  menimbulkan  perlawanan  pajak  seperti tax  evasion maupun tax avoidance dari Wajib Pajak.
Al-Adl Sebagai Unsur Hukum Ekonomi Islam Pada Implementasi Kebijakan Tax Amnesty Di Ternate Al-Amwal, Vol. 5, No. 1, Maret 2020
Terkait dengan hal  tersebut,  hasil wawancara dengan salah satu  informan berinisial  ‘D’  mengatakan  bahwa  penerimaan  pajak  setidaknya  di  Kota  Ternate selama ini hanya di topang oleh segelintir wajib pajak.
Dari informasi tersebut setidaknya dapat diambil kesimpulan bahwa selama ini banyak wajib pajak yang tidak membayar atau mereka menjadi tax avoidance . Para wajib pajak yang tidak membayar pajak inilah yang menjadi masalah serius bagi pemerintah maupun masyarakat. Hal ini disebabkan karena para tax avoidance ini pasti ikut menikmati fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah dari hasil pembayaran  pajak  oleh  mereka  yang  taat.  Dalam  kondisi  ini,  prinsip  keadilan tercederai.
Firman Allah swt dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 dapat dijadikan sebagai rujukan dalam kondisi tersebut.
ۡمَأ  ۡن ِ م اٗقي ِرَف ْاوُلُكۡأَتِل  ِماَّكُحۡلٱ ىَلِإ ٰٓاَهِب ْاوُلۡدُت َو ِلِطََٰبۡلٱِب مُكَنۡيَب مُكَل ََٰو ۡمَأ ْا ٰٓوُلُكۡأَت  َلَ َو َنوُمَلۡعَت  ۡمُتنَأ َو  ِمۡثِ ۡلۡٱِب  ِساَّنلٱ ِل ََٰو

## Terjemahnya
Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara  kamu  dengan  jalan  yang  bathil  dan  (janganlah)  kamu  membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
Ayat  ini  memberikan  pengertian  bahwa  sebagai  orang  yang  beriman,  manusia apalagi umat Islam tidak boleh menggunakan sesuatu yang bukan menjadi haknya.
Para tax  avoidance yang  notabene  merupakan  wajib  pajak  yang  bisa  dan mampu  membayar  pajak  seharusnya  tetap  menjalankan  kewajibannya  membayar pajak. Karena pembayaran pajak akan bermuara pada penyediaan fasilitas publik oleh  pemerintah  melalui  mekanisme  keuangan  negara  sesuai  dengan  peraturan hukum yang berlaku. Dengan kondisi tersebut, maka kalau pada tax avoidance ikut menikmati  atau  menggunakan  fasilitas  publik  yang  disediakan  pemerintah  maka mereka  sama  saja  dengan  yang  disebutkan  dalam  ayat  di  atas,  yaitu  ibarat ‘memakan harta’ dengan jalan yang bathil.
Aspek keadilan bisa dicapai ketika pembiayaan pembangunan negara bisa ditopang  dengan  semakin  banyak  wajib  pajak.  Kemudian  kebijakan tax  amnesty memberikan  manfaat  tidak  hanya  bagi  wajib  pajak  tapi  juga  bagi  perekonomian negara.  Berdasarkan  observasi  dan  wawancara  dengan  beberapa  pihak  fakta  di lapangan  menunjukkan  bahwa  masih  banyak  wajib  pajak  di  Kota  Ternate  yang tidak  mengikuti  atau  memanfaatkan  kebijakan  Tax  Amnesty  dikarenakan ketidaktahuan  karena  minimnya  informasi  yang  diterima,  sebagian  wajib  pajak
menganggap  bahwa  pengampunan  pajak  hanya  diperuntukkan  bagi  kalangan pengusaha-pengusaha besar.
Dalam wawancara yang dilakukan dengan ‘M’, didapatkan informasi bahwa tax amnesty merupakan kebijakan bagi wajib pajak agar dapat melaporkan seluruh kekayaan yang menjadi objek pajak namun belum dilaporkan. Kebijakan tersebut, dapat menjadikan wajib pajak agar dapat menerapkan tata kelola perpajakan yang sesuai  dengan  undang-undang  perpajakan.  Dengan  demikian  target  penerimaan pajak dapat tercapai, dan akan meningkatkan sumber penerimaan negara dari sektor pajak.
Hal  sama  diperoleh  dari  hasil  wawancara  dengan  informan  ‘N’  yang mengatakan  bahwa  adanya  kebijakan tax  amnesty yang  dilakukan  pemerintah khususnya  pemerintah  Kota  Ternate  membuat  wajib  pajak  khususnya  pihak perusahaan  lebih  mengerti  dan  memahami  tentang  perpajakan.  Selain  itu, perusahaan lebih berani dan transparan atau terbuka untuk melaporkan pajak. Hal tersebut  menjadikan  serta  mengarahkan  perusahaan  ketahap  yang  sesuai  dengan peraturan yang berlaku. Selain manfaat yang didapat adalah fasilitas tax amnesty seperti yang ditetapkan oleh pemerintah.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan tax amnesty dilakukan pemerintah  kepada  wajib  pajak  untuk  mengungkapkan  atau  melaporkan  seluruh asetnya dan mendapatkan fasilitas-fasilitas tax  amnesty diantaranya penghapusan sanksi  administrasi  dan  sanksi  pidana  perpajakan,  serta  penghapusan  pajak  yang seharusnya terutang, dengan syarat wajib pajak harus membayar uang tebusan dan mengungkapkan  keseluruhan  aset.  Namun,  masih  ada  wajib  pajak  yang  tidak mengetahui  informasi  mengenai tax  amnesty karena  kurangnya  informasi  dan sosialisasi yang diterima.
Kemudian  dalam  wawancara  dengan  ‘M’  dikatakan  bahwa  manfaat tax amnesty bagi wajib pajak adalah adanya pemutihan pajak terhadap kewajiban pajak yang  terhutang  pada  tahun-tahun  sebelumnya,  dengan  konsekunsi  bahwa pembayaran  pajak  terutang  untuk  tahun-tahun  setelahnya  akan  lebih  besar.  Bagi wajib  pajak  yang  tidak  memanfaatkan  kebijakan tax  amnesty merugikan  wajib pajak itu sendiri. Seharusnya dengan adanya tax amnesty seluruh kewajiban pajak akan  diputihkan.    Pemutihan  pajak  adalah  suatu  tindakan  yang  dilakukan pemerintah  guna  menertibkan  para  wajib  pajak  yang  telah  lama  tidak  membayar kewajiban dalam perpajakannya.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  adanya  kebijakan pengampunan pajak yang dilakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah Kota Ternate  memberikan  pengaruh  yang  positif  bagi  wajib  pajak  pribadi  maupun perusahaan.  Selain  ada  tambahan  pemasukan  penerimaan  dari  sektor  pajak,  dan fasilitas yang diterima sesuai yang terkandung dalam undang-undang pengampunan
pajak. Tax  amnesty memberikan  manfaat  tersendiri  bagi  wajib  pajak  yaitu  wajib pajak  lebih  berani  dan  transparan  dalam  melaporkan  pajak  dan  melakukan  tata kelola perpajakan yang lebih baik sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.
Sa’dah (2017) dalam tulisannya mengatakan bahwa kebijakan Tax Amnesty meskipun  dianggap  mencederai  keadilan  terhadap  wajib  pajak  yang  patuh,  akan tetapi  kebijakan  tersebut  harus  dipandang  dari  asas  manfaat.  Tujuan  dari tax amnesty dalam jangka panjang melalui perluasan wajib pajak dan penataan basis data  perpajakan  akan  meningkatkan  penerimaan  dari  sektor  pajak.  Wajib  pajak yang selama ini tidak patuh harus dipaksa untuk memenuhi kewajibannya meskipun harus  dengan  cara  memberi  pengampunan  untuk  menjadikannya  sebagai  wajib pajak  patuh.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk  mengatasi  ketimpangan  antara  wajib pajak patuh dan tidak patuh.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  pada  pembahasan  sebelumnya  bahwa  adil merupakan  pemberian  hak  kepada  setiap  pemiliknya.  Berdasarkan  pembahasan yang  telah  dipaparkan  di  atas  bahwa  setiap  wajib  pajak  berhak  mengikuti tax amnesty dan  mendapatkan  fasilitas tax  amnesty berupa  penghapusan  pajak  yang seharunya  terutang,  sanksi  administrasi  maupun  sanksi  pidana  di  bidang perpajakan.  Kemudian,  manfaat  yang  diterima  baik  kepada  wajib  pajak  maupun perusahaan  untuk  tata  kelola  perusahaan  yang  lebih  baik  berdasarkan  undang- undang  perpajakan.  Adanya tax  amnesty maka  akan  meningkatkan  sumber penerimaan negara dari sektor perpajakan. Dengan begitu, tujuan tax amnesty yang tercantum dalam undang-undang nomor 11 tahun 2016 dapat terlaksana yakni dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebuah kezaliman bahkan lebih tidak adil jika negara terus membiarkan para pengemplang pajak dan merugikan negara.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai tax amnesty dalam tinjauan al‘Adl maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan tax amnesty belum sepenuhnya  menggambarkan  makna  dari  prinsip al-‘Adl itu  sendiri.  Namun demikian, kebijakan tax amnesty ini sangat bermanfaat bagi pemerintah Indonesia, maka dari itu wajib pajak perlu menyadari akan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan memahami atas dasar pajak yang dibayarkan untuk keperluan pembangunan masyarakat dan negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhmad,  Chairul,  Ensiklopedi  Hukum  Islam:  Al  Adl  (Adil),  diakses  dari https://republika.co.id/berita/lycd4r/ensiklopedi-hukum-islam-aladl-adil pada 24 Februari 2020.
Harun,  Nurlaila.  2013.  Makna  Keadilan  dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan Perundang-undangan. Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah , Vol.11 (1).
Huda, Nurul, dkk, Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012.
Husnurosyidah,  “Pengaruh  Tax  Amnesty  dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Pajak  di  BMT  Se-Karesidenan  Pati”,  Jurnal  Ekonomi  Syariah,  volume.  4, no.2, (2016)
Idri,  Hadis  Ekonomi:  Ekonomi  Perspektif  Hadis  Nabi,  Cet.  I;  Jakarta:  Kencana,
2005.
Ispriyarso, Budi. 2019. Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak ( Tax Amnesty ) di Indonesia. Adminstrative Law and Government Journal , Vol. 2 (1).
Kementrian Agama RI, Al-Qur’anulkarim dan Terjemahan Spesial for Muslimah, Bandung: Cordoba Indonesia, 2012.
Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia,  ‘APBN  2016  Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan yang Berkualitas”, Official  Websites Kementrian Keuangan Republik Indoneisa, http://www.kemenkeu.go.id (20 Februari 2019).
Muthahari,Murthada, Terj: Agus Efendi, Keadilan Ilahi, Bandung: Mizan, 1992.
Putra,  Indra  Mahardika,  Perpajakan:  Edisi  Tax  Amnesty,  Yogyakarta:  Quadrant,
2017.
Qardhawi, Yusuf, Norma dan Etika Ekonomi  Islam,  Jakarta:  Gema  Insani  Press, 1997, h. 228.
Republik Indonesia, Undang-Undang Pengampunan Pajak Nomor 11 Tahun 2016.
Sa’dah,  Nabitatus,  “Kebijakan  Pengampunan  Pajak  (Tax  Amnesty)  Berdasarkan Keadilan  yang  mendukung  Iklim  investasi  Indonesia”,  Masalah-masalah Hukum, jilid 46, no. 2 (April 2017).
Saikuddin, Akhmad. 2014. Konsep Keadilan dalam Al-Qur’an (Telaah Kata al-‘Adl dan al-Qist dalam  Tafsir  al-Qurtubi). Skripsi .  Jurusan  Ilmu  Al-Qur’an  dan Tafsir,  Fakultas  Ushuluddin  dan  Pemikiran  Islam,  UIN  Sunan  Kalijaga Yogyakarta.
Santoso,  Urip  dan  Justina,  M.  Setiawan,  “Tax  Amnesty  dan  Pelaksanaan  di beberapa Negara: Perspektif bagi Pembisni Indonesia”, Sosiohumaniora, vol. 11, no. 2 (Juli 2009).
Al-Adl Sebagai Unsur Hukum Ekonomi Islam Pada Implementasi Kebijakan Tax Amnesty Di Ternate Al-Amwal, Vol. 5, No. 1, Maret 2020
Shihab, M. Quraish, Tafsir Al-Misbāh Pesan dan Kesan Keserasian al-Qur’an, Cet.
I; vol. 7; Jakarta: Lentera Hati, 2002.
Shihab, M. Quraish, Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’I atas Pelbagai Persoalan Umat, Cet. XVI; Bandung: Mizan, 2006.
Ulfanur,  Maulina,  dan  Saparuddin  Siregar.  “Kebijakan  Tax  Amnesty  dalam Perspektif  Ekonomi  Islam  (Studi  Kasus  di  KPP  Pratama  Langsa)”, Al- Muamalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah .Vol vol. II, no. 2 (2017).
Umer,  M.  Chapra,  Islam  dan  Tantangan  Ekonomi,  Cet,  I;  Jakarta:  Insani  Press, 2000.
Webster  New  Twentieth  Century  Dictionary,  Al-Muamalat:  Jurnal  hukum Ekonomi Syariah, vol. II, no. 2 (2017).