Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013

## TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN KREDIT OLEH BANK PERKREDITAN
RAKYAT ( BPR) BERKAITAN DENGAN JAMINAN
Oleh:
Ronny Kusnandar, SH, SpN Dosen tetap STIH Labuhanbatu

## ABSTRAK
Kredit  merupakan  salah  satu  program  bank  mewujudkan  pembangunan  nasional  dibidang ekonomi, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Kredit yang diberikan oleh  bank  kepada  rakyat  mengandung  resiko  sehingga  dalam  pemberian  kredit  harus memperhatikan  asas-asas  perkreditan  yang  sehat  berdasarkan  prinsip  kehati-hatian.  Untuk  itu sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap berbagai aspek khususnya dalam penilaian terhadap jaminan.
Jaminan  merupakan  masalah  penting  dalam  perkreditan.  Oleh  sebab  itu,  untuk meningkatkan  jaminan  maka  pihak  Bank  Perkreditan  Rakyat  mengharuskan  calon  nasabah menggunakan agunan/jaminan berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak.
Pemberian  kredit  yang  dilakukan  oleh  BPR  harus  tetap  memperhatikan    prinsip-prinsip kehati-hatian,  sebagaimana  yang  telah  diatur  didalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang  perbankan.  Nasabah  dalam  hal  ini  sebelum  menerima  kredit  harus  terlebih  dahulu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh BPR tersebut. Tentang persyaratan setiap nasabah berbeda  dengan  melihat  jenis  nasabah  yang  akan  mendapatkan  kredit.  Untuk  nasabah  yang jaminannya kurang dari kredit pinjamannya pihak Bank menyarankan kepada debitur, yaitu:
1. Debitur mengurangi pinjaman kredit sesuai dengan harga maksimal dari barang jaminan.
2.  Apabila  debitur  tetap  bertahan  dan  meminta  pinjaman  sebesar  keinginan  debitur,  maka  pihak bank  melakukan  pengkajian  ulang  pada  barang  jaminan  dengan  cara  pemeriksaan  kembali  dan menentukan permintaan debitur diloloskan atau tidak.
Kata kunci : Kredit, Bank Perkreditan rakyat, jaminan.

## I. PENDAHULUAN
Perbankan  merupakan  sasaran
pembangunan ekonomi, di mana perbankan diharapkan mampu mengembangkan dan memajukan perekonomian  di  Indonesia.  Khususnya dalam meningkatkan
pemerataan kesejahteraan  rakyat  banyak,  dalam  hal ini bukan kesejahteraan segolongan orang atau perorangan saja melainkan kesejahteraan  seluruh  rakyat  Indonesia tanpa terkecuali. Dalam hal ini menandakan  bahwa  bank  sangatlah
penting  dalam  pembangunan  nasional karena fungsi bank dalam Pasal 1 angka 2 UU  perbankan  mendifinisikan  fungsi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit dan  atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam rangka  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat banyak. 1
1 Widjanarta.  1993.  Hukum  dan  Ketentuan Perbankan  di Indonesia.  PT.  Pustaka  Utama Grafiti.Jakarta. hal. 204
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
Menurut jenisnya bank dibedakan menjadi  2  terdiri  dari  Bank  umum,  dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR),
mempunyai  fungsi  yang  sama  yaitu sebagai  penghimpun  dan  penyalur  dana masyarakat.  Dalam  proses  penyaluran dapat dilakukan dengan pemberian kredit kepada nasabahnya.
Kredit  merupakan  salah  satu program bank mewujudkan pembangunan nasional dibidang
ekonomi, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.  Kredit  yang  diberikan  oleh  bank kepada rakyat mengandung resiko sehingga  dalam  pemberian  kredit  harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang  sehat  berdasarkan  prinsip  kehati- hatian.  Untuk  itu  sebelum  memberikan kredit  bank  harus  melakukan  penilaian yang  seksama  terhadap  berbagai  aspek khususnya  dalam  penilaian  terhadap jaminan.
Usaha  perkreditan  dalam  dunia perbankan  merupakan  kegiatan  usaha yang  paling  utama,  karena  pendapatan terbesar  dalam  usaha  perbankan  berasal dari  pendapatan  kegiatan  usaha  kredit. Ruang  lingkup  kredit  sebagai  kegiatan perbankan  tidak  semata-mata  hanya menyangkut kegiatan peminjaman kepada nasabah, melainkan sangat komplek,  menyangkut  keterkaitan  unsur- unsur  yang  cukup  banyak  diantaranya meliputi;  alokasi  dana,  perjanjian  kredit,
organisasi  dan  managemen  perkreditan, kredit-kredit bermasalah dan penyelesaian  kredit-kredit  bermasalah tersebut.
Setiap  usaha  yang  dilakukan  oleh perbankan  harus  memperhatikan  unsur kehati-hatian  sebagaimana  yang  telah diharuskan dalam peraturan dalam hal ini Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang  Perbankan  yang  merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1992.  Unsur  kehati-hatian  ini merupakan hal yang paling penting dalam setiap  perbankan  membrikan  kredit kepada  nasabah,  karena  akan  berdampak terhadap  kinerja  perbankan  itu  sendiri apabila terjadi kemacetan dalam pengembalian hutang dari nasabah.
Dalam penyaluran kredit sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan  bahwa  setiap  kredit  dapat disertai  dengan  jaminan.  Maka  jaminan dalam  pemberian  kredit  merupakan  hal yang harus  diperhatikan  oleh setiap bank khususnya dalam hal ini BPR. Berdasarkan perkembangannya jenis jaminan yang dapat dilakukan yaitu dapat dalam  bentuk  benda  bergerak  (missal  : Mobil,  Sepeda  Motor,  dan  lain-lain), benda tidak bergerak (seperti : Tanah dan Bangunan) dan dalam bentuk lain seperti Deposito  serta  khusus  bagi  karyawan baik  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil maupun swasta dapat memberikan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
jaminan  dalam  bentuk  Surat  Keputusan Pengangkatan Pegawai/Karyawan.

## II. RUMUSAN MASALAH
Dari  uraian-uraian  diatas  dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana  BPR  menjalankan  prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit kepada nasabah?
2. Bagaimana penyelesain terhadap jaminan  yang  kurang  dari  kredit pinjamannya?

## III. PEMBAHASAN
Pengertian  bank  menurut  undang- undang perbankan UU No.10 tahun 1998 Pasal  1  adalah  badan  usaha  yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit dan  /  atau  bentuk-bentuk  lainya  dalam rangka  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat banyak.  (Undang-undang  No.  10  Tahun 1998 Tentang Tentang Perbankan).
Bank  umum  adalah  bank  yang melaksanakan  kegiatan  usaha  secara konvensional  dan  /  atau  berdasarkan Prinsip  Syariah  yang  dalam  kegiatannya memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas pembayaran.  Bank  Perkreditan  Rakyat (BPR)  adalah  bank  yang  melaksanakan kegiatan  usaha  secara  konvensional  atau berdasarkan  Prinsip  Syariah  yang  dalam
kegiatannya  tidak  memberikan  jasa dalam lalu lintas pembayaran 2 .
Mengenai  asas  perbankan  menurut pasal 2 UU No.10 tahun 1998 menyebutkan Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud  dengan  demokrasi  ekonomi adalah demokrasi ekonomi yang berdasarkan  pancasila  dan  Undang- Undang Dasar 1945.
Kemudian  fungsi  utama  perbankan Indonesia dalam pasal 3 UU No.10 tahun 1998  menyebutkan,  bahwa  perbankan Indonesia mempunyai fungsi utama yaitu sebagai  penghimpun  dan  penyalur  dana masyarakat. Sejalan dengan fungsi utama dimaksud,  tujuan  perbankan  Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4  UU  No.10  tahun  1998  adalah menunjang  pelaksanaan  pembangunan nasional  dalam  rangka  meningkatkan pemerataan,  pertumbuhan  ekonomi,  dan stabilitas  nasional  ke  arah  peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
Perbedaan  jenis  perbankan  dapat dilihat  dari  segi  fungsi,  kepemilikan  dan dari  segi  menentukan  harga.  Dari  segi fungsi  perbedaan  yang  terjadi  terletak pada  luasnya  kegiatan  atau  jumlah produk  yang  dapat  ditawarkan  maupun
2 Djumhana,  Muhamad.  2000.  Hukum Perbankan  di  Indonesia.  Citra  Aditya Bakti. Bandung. Hal. 14
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
jangkauan wilayah operasinya. Kemudian kepemilikan  perusahaan  dilihat  dari  segi pemilikan  saham  yang  ada  serta  akte pendiriannya. Sedangkan dari menentukan harga yaitu Bank
Konvensional  berdasarkan  bunga  dan Bank Syariah berdasarkan bagi hasil.
Jenis perbankan dewasa ini menurut  Kasmir  ditinjau  dari  berbagai segi antara lain:
a.  Dilihat dari segi fungsinya Dilihat  dari  segi  fungsinya  bank menurut  Undang-Undang  Perbankan nomor  7  tahun  1992  dan  ditegaskan lagi  dengan  dikeluarkannya  Undang- Undang  RI.  Nomor  10  tahun  1998 maka  jenis  perbankan  terdiri  dari  dua jenis bank yaitu:
1) Bank Umum 2) Bank Perkreditan Rakyat ( BPR ) Bank Perkreditan Rakyat ( BPR ) menurut Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa  pembukaan  Kantor  Cabang Bank  Perkreditan  Rakyat  hanya  dapat dilakukan  dengan  ijin  Pimpinan  Bank Indonesia.
b.  Dilihat dari Segi Kepemilikan
Jenis  bank  selanjutnya  dapat dilihat  dari  segi  kepemilikan.  Jenis Bank  dilihat  dari  segi  kepemilikan maksudnya  adalah  siapa  saja  yang memiliki  Bank  tersebut.  Kepemilikan ini  dapat  dilihat  dari  akte  pendirian dan  penguasaan  saham  yang  dimiliki Bank yang bersangkutan.
Jenis  Bank  dilihat  dari  segi kepemilikan adalah sebagai berikut:
1) Bank milik Pemerintah
Dimana baik akte pendirian maupun  modalnya  dimiliki  oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan  Bank  ini  dimiliki  oleh pemerintah  pula.  Contoh:  Bank Negara  Indonesia  46  (BNI),  Bank Rakyat  Indonesia  (BRI),  Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Mandiri.
2) Bank milik swasta nasional
Merupakan  Bank  yang  seluruhnya atau  sebagian  besarnya  dimiliki oleh  swasta  nasional  serta  akte pendiriannya  pun  didirikan  oleh swasta,  begitu  pula  pembagian keuntungan  diambil  oleh  swasta pula.  Contoh  Bank  milik  swasta nasional  antara  lain:  Bank  Bumi Putra, Bank Bukopin, Bank Central Asia, Bank Danamon,  Bank  Lippo, dan Bank swasta lainnya.
3) Bank milik asing
Bank milik asing merupakan cabang  dari  Bank  yang  ada  diluar negeri,  baik  Bank  swasta  asing maupun  pemerintah  asing  suatu negara.  Contoh  Bank  milik  asing antara  lain:  ABN  AMRO  Bank, America  Expres  Bank,  dan  Bank Asing lainnya
4) Bank milik campuran
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
Bank  milik  campuran  merupakan Bank  yang  kepemilikan  sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak
swasta nasional. Dimana
kepemilikan sahamnya secara
mayoritas  dipegang  oleh  warga negara  Indonesia.  Contoh  Bank campuran antara lain: Bank Finconesia dan Bank Merincorp.
c.  Dilihat dari segi status
Pembagian  jenis  bank  dari  segi status merupakan pembagian berdasarkan  kedudukan  atau  status Bank  tersebut.  Kedudukan  atau  status ini  menunjukkan  ukuran  kemampuan Bank dalam melayani masyarakat baik dari  segi  jumlah  produk,  modal maupun  kualitas  pelayanannya.  Oleh karena  itu  untuk  memperoleh  status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan  kriteria  tertentu.  Jenis  Bank bila  dilihat  dari  segi  status  biasanya khusus untuk Bank umum.
Dalam  praktiknya  jenis  Bank dilihat  dari  status  dibagi  kedalam  dua macam yaitu :
1) Bank devisa
Bank  yang  berstatus  devisa  atau Bank devisa merupakan Bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan  dengan  mata  uang asing secara keseluruhan.
2) Bank non devisa
Merupakan kebalikan daripada Bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan  masih  dalam  batas-batas suatu negara.
d.  Dilihat  dari  Segi  Cara  Menentukan Harga
Ditinjau  dari  segi  menentukan harga dapat pula diartikan sebagai cara penentuan  keuntungan  yang  akan diperoleh.  Jenis  Bank  jika  dilihat  dari segi  atau  caranya  dalam  menentukan harga  baik  harga  jual  maupun  harga terbagi dalam dua kelompok, yaitu: 1) Menetapkan  bunga  sebagai  harga jual,  baik  untuk  produk  simpanan seperti  giro,  tabungan  maupun deposito.
2) Untuk jasa-jasa Bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan  atau  menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal  atau  persentase  tertentu seperti  biaya  provisi,  sewa,  iuran dan biaya-biaya lainya.
Dilihat dari fungsinya bank dibedakan  antara  Bank  Umum  dan  Bank Perkreditan
Rakyat, sebagaimana berdasarkan  judul  bahwa  fokus  dalam karya  ini  hanya  pada  Bank  Perkreditan Rakyat  (BPR).  Bank  Perkreditan  Rakyat (BPR) menurut Pasal 1 ayat (4) Undang- undang  nomor  10  tahun  1998  adalah: “Bank  yang  melaksanakan  kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan  Prinsip  Syariah  yang  dalam
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
kegiatannya  tidak  memberikan  jasa dalam lalu lintas pembayaran“.
Artinya  bahwa  kegiatan  BPR  jauh lebih  sempit  jika  dibandingkan  dengan kegiatan  Bank  Umum.  Kegiatan  BPR hanya  meliputi  kegiatan  penghimpunan dan  penyaluran  dana  saja,  bahkan  dalam menghimpun  dana  BPR  dilarang  untuk menerima  simpanan  giro.  Begitu  pula dalam  hal  jangkauan  wilayah  operasi, BPR  hanya  dibatasi  dalam  wilayah- wilayah tertentu saja. Selanjutnya pendirian  BPR  dengan  modal  awal  yang relatif  lebih  kecil  jika  di  banding  dengan modal  awal  Bank  Umum.  Larangan  lain bagi  BPR  adalah  tidak  ikut  kliring  serta transaksi valuta asing.
Dalam  hal  menjalankan  kegiatan usahanya,  maka  sesuai  dengan  Pasal  13 UU  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perbankan, BPR dapat melakukan hal-hal sebagai berikut: 3
1. Menghimpun  dana  dari  masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito  berjangka,  dan  atau  bentuk lainnya  yang  dipersamakan  dengan itu,
2. Memberikan kredit;
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip syariah;
4. Menempatkan  dananya  dalam  bentuk Sertifikat  Bank  Indonesia  (SBI),
3 Ibid. Hal. 52
deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain;
Selain kegiatan usaha yang diperbolehkan seperti halnya jenis usaha- usaha  di  atas,  juga  ditentukan  ada beberapa larangan yang membatasi kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat, larangan tersebut meliputi:
1. menerima simpanan giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
2. melakukan  kegiatan  usaha  dalam valuta asing;
3. melakukan penyertaan modal;
4. melakukan kegiatan usaha perasuransian;
5. melakukan  usaha  lain  di  luar  kegiatan usaha seperti di atas.
3.1 Bank  Perkreditan  Rakyat  dalam menjalankan  prinsip  kehati-hatian terhadap  pemberian  kredit  kepada nasabah.
Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR) menurut  Pasal  1  ayat  (4)  Undang- undang nomor 10 tahun 1998 adalah: “ Bank  yang  melaksanakan  kegiatan usahanya  secara  konvensional  atau berdasarkan  Prinsip  Syariah  yang dalam  kegiatannya  tidak  memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran“.Artinya  di  sini  kegiatan
BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan  dengan  kegiatan  Bank Umum.  Kegiatan  BPR  hanya  meliputi kegiatan penghimpunan
dan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
penyaluran  dana  saja,  bahkan  dalam menghimpun dana BPR dilarang untuk menerima  simpanan  giro.  Begitu  pula dalam  hal  jangkauan  wilayah  operasi, BPR  hanya  dibatasi  dalam  wilayah- wilayah tertentu saja.
Dalam hal menjalankan kegiatan usahanya,  maka  sesuai  dengan  Pasal 13 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, BPR dapat melakukan hal- hal sebagai berikut: 4
a) Menghimpun  dana  dari  masyarakat dalam  bentuk  simpanan  berupa deposito berjangka, dan atau bentuk lainnya  yang  dipersamakan  dengan itu,
b) Memberikan kredit;
c) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip syariah;
d) Menempatkan dananya dalam
bentuk  Sertifikat  Bank  Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito,  dan  atau  tabungan  pada bank lain;
Dalam  menjalankan  salah  satu jenis usaha yang diperbolehkan terhadap  BPR  yaitu  memberikan kredit. BPR sebagai lembaga perbankan secara umum harus memperhatikan  prinsip  kehati-hatian.
Adapun  dalam  menjalankan  prinsip kehati-hatian tersebut  hendaknya  BPR
4 Ibid
melakukan  penelitian  terhadap  para calon nasabahnya. Sebagaimana tercantum  dalam  pasal  8  UU  No.  10 Tahun 1998 disebutkan bahwa “ a) dalam  memberikan  kredit  atau pembiayaan  berdasarkan  prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai  keyakinan  berdasarkan analisis yang mendalam atau iktikad  baik  dan  kemampuan  serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan
dimaksud  sesuai  dengan  yang diperjanjikan.
b) Bank  umum  wajib  memiliki  dan menerapkan  pedoman  perkreditan dan pembiyaan berdasarkan  prinsip syariah,  sesuai  dengan  ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia. Kredit Modal Kerja yang diberikan  oleh  BPR  kepada  nasabah diperlukan  adanya  jaminan.  Jaminan pengikatan  kredit  dibedakan  atas jaminan pokok dan jaminan tambahan. a) Jaminan  pokok  yang  terdiri  dari barang-barang  bergerak  maupun tidak  bergerak  dan/tagihan  yang langsung berhubungan dengan aktivitas  usahanya  yang  dibiayai dengan kredit.
b) Jaminan tambahan dapat berupa:
1) Jaminan  pribadi  atau  jaminan perusahaan  yang  dibuat  secara notariel serta jaminan bank.
2) barang-barang  tidak  bergerak contohnya yaitu: tanah, bangunan  dan  barang-barang bergerak contohnya yaitu: motor dan  mobil.  Pada  umumnya jaminan berupa tanah dibuktikan dari  agraria,  motor  dan  mobil dibuktikan  dengan  BPKB,  yang selanjutnya disimpan dalam berkas  khusus  (map  warkat kredit).
BPR  dalam  hal  ini  perlu mengadakan penelitian yang
semestinya  atas  kewajaran  dari  data dan  informasi  yang  diterima  dari nasabah sebelum mengadakan analisis-analisis  yang  ditentukan.  Hal ini  untuk  mencegah  kesimpulan  yang kurang  tepat  serta  memperlambat pengambilan keputusan.
Penelitian dan Penilaian Barang- barang  Jaminan  Tambahan.  Pada tempatnyalah  bila  jaminan-jaminan tambahan  yang  ditawarkan/pada  saat pertama  kalinya  akan  dijaminkan, mendapatkan pemeriksaan yang semestinya dari pejabat bank.
Dalam  penyajian  datanya  kepada pejabat  yang  berhak  memutuskan, petugas kredit sudah harus “mensortir” jenis-jenis  barang  yang  dapat  diikat
sebagai  jaminan  secara  juridis-perfect saja.
3.2 Penyelesaian jaminan yang kurang dari kredit pinjaman oleh nasabah.
Usaha yang dilakukan oleh BPR untuk  membantu  pihak  debitur  yang mana  jaminan  yang  diberikan  kurang memenuhi  syarat,  maka  pihak  Bank menyarankan kepada nasabah, yaitu: a) Debitur mengurangi pinjaman kredit sesuai dengan harga maksimal dari barang jaminan.
b) Apabila  debitur  tetap  bertahan  dan meminta pinjaman sebesar keinginan debitur, maka Pihak bank melakukan  pengkajian  ulang  pada barang jaminan dengan cara pemeriksaan kembali dan
menentukan  permintaan  debitur diloloskan atau tidak.
Dilakukan penelitian ulang terhadap  pengajuan  pinjaman,  dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Penelitian  Ulang  atas  Realisasi- realisasi Usaha
Data-data realisasi pembelian, produksi  dan  penjualan  dalam minimal 3 bulan terakhir,
dibandingkan dengan realisasi bulan-bulan sebelumnya, baik dalam kuantum maupun nilai rupiahnya.  Perbandingan  dengan aktivitas  rekening  untuk  pinjaman-
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
pinjaman  yang  sedang  berjalan akan sangat bermanfaat.
Khusus mengenai realisasi produksi, perlu dibandingkan
dengan  kepastian  alat/mesin-mesin produksi yang bersangkutan.
Kenaikan  dan  penurunan  produksi dijelaskan secara kuantitatif maupun  kualitatif.  Perlu  diteliti juga  kapasitas  keseimbangan  atas mesin-mesin  agar  dapat  dilihat efisiensi kerjanya.
b. Penelitian  Ulang  atas  rencana- rencana Usaha Rencana-rencana aktivitas (minimal 6 bulan mendatang) perlu mendapat penelaahan  yang  seksama,  dan membandingkannya dengan perkembangan  pada  bulan-bulan sebelumnya, baik dalam nilai maupun  dalam  kuantum.  Dalam kaitannya dengan rencana produksi, diteliti  juga  hubungan  rencana dengan  kapasitas  produksi,  serta penjelasan  mengenai  sumber  serta kontinuitas  bahan  baku  dan  lain- lain.
Apabila  produksi  dimaksud  bukan untuk  diekspor  melainkan  untuk pasaran  setempat/lokal,  diadakan penelitian, apakah rencana produksi dan  peningkatannya  masih  dalam batas-batas yang wajar ditinjau dari segi  penyediaan.  Hal  tersebut tentunya  sudah  ada  untuk  jenis
komoditi  yang  bersangkutan  di pasaran setempat dengan
memperhitungkan usaha-usaha sejenis  serta  impor,  jika  ada.  Jika telah  diketahui  kebutuhan  pasaran lokal,  maka  akan  diketahui  pula kelonggaran  pemasaran  yang  ada, sehingga  dengan  mudah  dapat diketahui  batas-batas  kewajaran sejauh mana produksi masih ditingkatkan. Dengan demikian dapat  diketahui  apakah  rencana kenaikan  produksi  yang  diajukan oleh  nasabah  cukup  wajar  atau tidak.
c. Penelitian  dan  Penilaian  Barang- barang Jaminan Tambahan
Pada  tempatnyalah  bila  jaminan- jaminan tambahan yang ditawarkan/pada saat pertama kalinya akan dijaminkan, mendapatkan  pemeriksaan  yang semestinya  dari  pejabat  bank. Dalam  penyajian  datanya  kepada pejabat  yang  berhak  memutuskan, petugas kredit sudah harus “mensortir” jenis-jenis barang yang dapat diikat sebagai jaminan secara juridis-perfect saja.
Di  samping  jenis/nama  barang, jumlah  maupun  harga  taksasi  dari masing-masing  jaminan,  menurut penilaian  petugas  kredit  sendiri harus jelas-jelas disebutkan mengenai  status  pemilikan  atas
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
barang-barang  tersebut  (khususnya atas  tanah  dan  bangunan  atau barang-barang/alat-alat besar dalam status  sewa  beli).  Petugas  kredit mengadakan penilaian  secara wajar dan  benar.  Apabila  perlu,  dapat dengan  bantuan  dari  pihak-pihak
ketiga yang dapat dipertanggungjawabkan seperti kantor agraria atau juru taksir.
Apabila langkah-langkah tersebut tetap belum dapat meloloskan permintaan  nasabah,  maka  langkah terakhir  pihak  bank  adalah  meminta debitur  untuk  menambah  jaminan yang telah diberikan.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 KESIMPULAN
a. Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR) dalam  menjalankan  prinsip  kehati- hatian  harus  berdasarkan  undang- undang  perbankan.  Adapun  dalam menjalankan  prinsip  kehati-hatian tersebut hendaknya BPR melakukan penelitian terhadap para calon  nasabahnya.  Sebagaimana tercantum dalam pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa “
- dalam  memberikan  kredit  atau pembiayaan  berdasarkan  prinsip syariah,  bank  umum  wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang
mendalam  atau  iktikad  baik  dan
kemampuan  serta  kesanggupan nasabah  debitur  untuk  melunasi utangnya  atau  mengembalikan pembiayaan  dimaksud  sesuai dengan yang diperjanjikan.
- Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiyaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai  dengan  ketentuan  yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu juga untuk memberikan  keyakinan  dari  pada BPR hendaknya debitur meyertakan adanya jaminan sebagai  jaminan  atas  pengembalian hutang tersebut,  jika dimungkinkan mempunyai  nilai  yang  lebih  dari pada pokok hutangnya.
b. Usaha  yang  dilakukan  oleh  BPR untuk  membantu  pihak  debitur yang mana  jaminan  yang  diberikan kurang  memenuhi  syarat,  maka pihak  Bank  menyarankan  kepada nasabah, yaitu:
- Debitur  mengurangi  pinjaman kredit  sesuai  dengan  harga maksimal dari barang jaminan.
- Apabila  debitur  tetap  bertahan dan  meminta  pinjaman  sebesar keinginan  debitur,  maka  Pihak bank melakukan pengkajian ulang  pada  barang  jaminan dengan cara pemeriksaan kembali dan menentukan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
permintaan  debitur  diloloskan atau tidak.
Dalam  hal  debitur  memohon  agar keinginan dipenuhi oleh pihak BPR maka Bank dapat melakukan penelitian  ulang,  dengan  ketentuan sebagai berikut:
- Penelitian  Ulang  atas  Realisasi- realisasi Usaha
- Penelitian dan Penilaian Barang- barang Jaminan Tambahan
- Penelitian  Ulang  atas  rencana- rencana Usaha
4.2 SARAN
a. Agar  kiranya  dalam  menerapkan prinsip  kehati-hatian  ini  hendaknya pihak  perbankan  dalam  hal  ini BPR,  menjunjung  tinggi  nilai keadilan dari setiap nasabah
(debitur).  Tidak  menilai  debitur dari  segi  kedekatan  atau  bahkan adanya  imbalan  yang  dijanjikan oleh debitur.
b. Tidak memberikan pinjaman
kepada  nasabah  yang  jaminannya
kurang  dari  jumlah  pinjaman  yang akan dipinjam oleh debitur meskipun  adanya  tekanan  dari pihak  BPR  tentang  adanya  target kerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Djumhana, Muhamad. 2000. Hukum Perbankan  di  Indonesia.  Citra  Aditya Bakti. Bandung.
HS. Salim H. Perkembangan Hukum Jaminan di  Indonesia.  PT.  Raja  Grafindo Persada. Jakarta.
Supramono,  Gatot.  1996.  Perbankan  dan
Masalah Kredit Suatu Tinjauan
Yuridis. Djambatan. Jakarta. Suyatno,  Thomas,  dkk.  1999.  Dasar-dasar Perkreditan. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Widjanarta.  1993.  Hukum  dan  Ketentuan Perbankan  di  Indonesia.  PT.  Pustaka Utama  Grafiti.Jakarta.
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Tentang Perbankan.