## FORCE MAJEURE CLAUSULES DUE TO COVID-19 IN BANK CREDIT AGREEMENTS

## Pita Permatasari
Departement of Law, IBLAM School of Law Jalan Kramat Raya No.25, Jakarta Pusat

## Abstrack
Loan agreements usually contain clauses related to the rights and obligations betwen the debtor and creditor, but sometimes a force majeure clause is included if there is a situation  beyond  the  will  of  the  parties,  such  as  natural  disasters  or  war.  The  force majeure clause stipulated in Article 1244 and 1245 of Civil Code, in which there are for  elements,  first  is  there  is  an  event  that  causes  an  achivement  to  be  impossible, second is there is a cause that lies outside debtor’s fault,  third is the causative factor was unexpected, and forth is the incident could not be blamed on the debtor. COVID- 19    is  considered  a  natioal  disaster  through  the  Presidential  Decree  of  the  Republic Indonesia  Number  12  of  2020  dated April  13,  2020  concerning the  Determination  of the Non-Natural Disaster of The Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) as National Disaster. Because of this, COVID-19 falls into category of relative or temporary force majeure.  In  addition,  the  government  has  made  efforts  to  help  the  comunity,  in  this case  UMKM  actors  who  became  debtors  affected  by  COVID-19  by  providing concessions  for  debtors  to  carry  out  kredit  restructuring  through  the  Finansial Services  Authority  Regulation  Number  11/POJK.03/2020  Concerning  National Economic  Stmulus  as  Policy  Countercyclical  Impact  of  Coronavirus  Disease  2019 Spread. The hope is to increase the resiliance of the debtor’s business in the midst of crisi due to the COVID-19 pandemic.
Keywords: loan agreement, bank, force majeure, covid-19.
Vol 1 No 1 2021, Hal 163-183

## KLAUSUL FOCE MAJEURE AKIBAT COVID-19 DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK
Pita Permatasari
Program Studi Sarjana Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jalan Kramat Raya No. 25 Jakarta Pusat

## Intisari
Perjanjian kredit  biasanya  memuat klausul-klausul  terkait  hak  dan kewajiban  antara debitur  dan  kreditur,  namun  terkadang  dimasukkan  klausul  force  majeure  jika dikemudian  hari  terjadi  keadaan  diluar  kehendak  para  pihak  seperti  bencana  alam atau  adanya  peperangan.  Klausul  force  majeure  yang  diatur  dalam  Pasal  1244  dan 1245  KUHPer  yang  mana  terdapat  empat  unsur  yaitu  adanya  kejadian  yang menyebabkan  suatu  prestasi tidak  mungkin  dilaksanakan,  ada  sebab  yang  terletak  di luar kesalahan debitur, faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan  kepada  debitur. COVID-19 telah  dianggap  sebagai  bencana nasional  melalui  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2020 tanggal  13  April  2020  Tentang  Penetapan  Bencana  Nonalam  Penyebaran  Corona Virus  Desease  2019  (COVID-19)  Sebagai  Bencana  Nasional.  Karena  hal  tersebut, COVID-19  masuk  kedalam  kategori  force  majeure  relatif  atau  sementara.  Selain itu, pemerintah  telah  berupaya  untuk  membantu  masyarakat  dalam  hal  ini  pelaku  umkm yang  menjadi  debitur  yang  terdampak  COVID-19  dengan  memberikan  kelonggaran kepada  debitur  untuk  melakukan  restrukturisasi  kredit  melalui  Peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan  Nomor  11  /POJK.03/2020  Tentang  Stimulus  Perekonomian  Nasional Sebagai  Kebijakan  Countercyclical  Dampak  Penyebaran  Coronavirus  Disease  2019. Harapannya  adalah  meningkatkan  ketahanan  bisnis  debitur  di  tengah  krisis  akibat pandemi COVID-19.
Kata Kunci: Perjanjian kredit, bank, force majeure , covid-19.
Vol 1 No 1 2021, Hal 163-183

## A. Pendahuluan
Presiden Joko Widodo telah menetapkan Corona  Virus  Desease
(COVID-19)  sebagai  bencana  nonalam melalui  Keputusan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  12  Tahun  2020 tanggal 13 April 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona  Virus  Desease 2019  (COVID-19)  Sebagai  Bencana Nasional. Hal ini mengguncang berbagai kalangan masyarakat di Indonesia  karena  kedatangan  COVID- 19 yang mendadak ini. World Health Organization
(WHO)  mencatat  bahwa  di  Indonesia hingga  tanggal  23  Januari  2021 terdapat    951.651  orang  terkonfirmasi positif    dan  27.203  telah  meninggal dunia akibat COVID-19. 1 Segala upaya dilakukan  oleh  pemerintah  termasuk pembatasan  kegiatan  di  luar  rumah seperti  yang  dilakukan  oleh  Gubernur DKI  Jakarta  yang  telah  mengeluarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota  Jakarta  Nomor  101  Tahun  2020 tanggal  9  Oktober  2020  Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Gubernur Nomor  79  Tahun  2020  Tentang Penerapan  Disiplin  Dan  Penegakan Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai Upaya  Pencegahan  Dan  Pengendalian Corona  Virus  Disease  2019.  Selain Gubernur  DKI  Jakarta,  wilayah  daerah lainnya menerapkan sanksi bagi
pelanggar  protokol  kesehatan,  yakni Gubernur Jawa Tengah melalui Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah Nomor  33  Tahun  2020  tanggal  9 September  2020  Tentang  Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan 1 World Health Organization,
https://covid19.who.int/region/searo/country/id, diakses pada tanggal 23 Januari 2020.
Corona  Virus  Disease  (COVID-19) Oleh  Pegawai  Negeri  Sipil  Dan  Non Pegawai  Negeri  Sipil  Di  Lingkungan Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah hingga  Plt.  Gubernur  Aceh,  Nova Iriansyah  pun  menerbitkan  Peraturan Gubernur  Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tanggal  21  November  2020  Tentang Peningkatan Penanganan Corona Virus
Desease , Penerapan Disiplin dan
Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan di Aceh. Pembatasan sosial telah diterapkan,
namun  apakah  masyarakat  sudah  siap akan  pembatasan  tersebut.  Kendati demikian masyarakat tetap butuh pangan, memakai sandang, dan berlindung  pada  papan.  Jika  di  luar rumah takut terkena COVD-19
sedangkan  di  dalam  rumah  takut  mati kelaparan. Itulah yang dirasakan beberapa masyarakat menengah kebawah. Berbeda hal dengan masyarakat  yang  memiliki  pendapatan tetap  dengan  tambahan  memiliki  dana darurat  unuk  kebutuhan  hidupnya  pada masa  pandemi  COVID-19  ini. Seperti kita rasakan bahwa COVID-19
melandaikan pergerakan ekonomi  yang mengakibatkan  banyak  pelaku  usaha melakukan  efisiensi  untuk  menekan kerugian,  seperti  pengurangan  gaji karyawan atau memberhentikan karyawan  secara  permanen.  Kamar Dagang dan Industri (KADIN) mencatat  6,4  juta  pekerja  dirumahkan atau  mengalami  pemutusan  hubungan kerja  (PHK)  akibat  pandemi  COVID- 19. Hal tersebut disebabkan karena efek dari merosotnya omzet selama pandemi. 2
2 Dian  Kurniati, Kadin:  6,4  Juta  Pekerja Dirumahkan  atau  Di-PHK  Akibat  Corona , DDTC.com,
Vol 1 No 1 2021, Hal 163-183
Jika  dilihat  saat  masa  pendemi  di mulai  dari  Maret  2020  sampai  saat  ini banyak perusahaan mengalami masalah dalam  bisnis.  Hal  tersebut  karena sulitnya permodalan,
produksi terhambat,  penjualan  atau  permintaan menurun.  COVID-19  berdampak  besar kepada UMKM bahkan omzet menurun hingga 30% (tiga puluh persen). 3 Peran pemerintah sangat dibutuhkan  dalam  pada  masa  pandemi saat ini  untuk semua sektor bisnis agar masyarakat yang mengalami dan terkena dampak pandemi dapat bertahan  dan    bisa  melewati  krisis pandemi. Salah satu kebijakan pemerintah  saat  ini  adalah  adanya relaksasi  pinjaman  yang  dan  subisidi bunga yang dimana Pemerintah mengalokasikan  anggaran  penanganan
COVID-19  serta  Pemulihan  Ekonomi Nasional  (PEN)  total  Rp607,65  triliun baik  bagi  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah maupun subsidi dan relaksasi  untuk  Kredit  Ultra  Mikro (UMi). Sebanyak Rp35,28 triliun untuk
60,66  juta  debitur  digunakan  untuk alokasi subsidi bunga UMKM
terdampak  pandemi  COVID-19  agar usaha  mereka  tidak  berhenti  total. Pemerintah sangat peduli dengan keberlangsungan  UMKM  karena  90%
ekonomi Indonesia ditopang. 4
Ekonomi  yang  tersendat  tidak melenggangkan
kewajiban utang piutang  para  pelaku  usaha  maupun masyarakat,  namun  apakah  dengan adanya pandemi
COVID-19 mengecualikan pembayaran akan utang
3 Cantika  Adinda  Putri, Sedihnya,  Omzet UMKM  Turun  30%  di  Masa  Pandemi  Covid- 19 , CNBCINDONESIA.com
4 Sekertariat  Kabinet  Republik  Indonesia, Pemerintah Berikan Subsidi Bunga UMKM dan Relaksasi Kredit Ultra Mikro .
piutang  tersebut  mengingat  ekonomi tidak bergerak sebagaimana mestinya.
Utang piutang akan selalu berkaitan  dengan  istilah  kreditur  dan debitur  yang  mana  sering  digunakan dalam  keseharian  untuk  melakukan transaksi  bisnis  bahkan  dituangkan  ke dalam perjanjian. Kreditur adalah pihak baik itu perorangan, perusahaan, organisasi  atau  pemerintah  yang  mana memiliki  tagihan  kepada  pihak  lain (pihak kedua) atau pihak yang memberikan  kredit  atau  pinjaman kepada pihak lainnya.
Menurut  Syamsudin  M.  Sinaga, terdapat 5 macam Kreditor, yakni: 5 a. Kreditor Separatis, adalah Kreditor pemegang  gadai,  hipotik,  jaminan fidusia,  hak  tanggungan,  dan agunan  atas  kebendaan  lainnya. Kreditor  ini  memiliki  kedudukan paling  tinggi  jika  dibandingkan dengan  Kreditor  lainnya  dan  dapat mengeksekusi  haknya  seolah-olah tidak terjadi kepailitan. (Pasal 1134 ayat  (2)  KUHPerdata  jo.  Pasal  55 UUKPKPU).
b. Kreditor  Preferen,  adalah  Kreditor yang  didahulukan  pembayarannya atas semua harta pailit berdasarkan sifat  piutangnya.  Pembayarannya diistimewakan  atas  hasil  penjualan barang  bergerak  maupun  barang tetap.  (Pasal  1139  dan  Pasal  1149 KUHPerdata).
c. Kreditor  Konkuren,  adalah  semua Kreditor  atau  penagih  berdasarkan piutang  tanpa  ikatan  tetentu.  Pada Kreditor  ini  bersama-sama  akan memperoleh pembayaran piutangnya  menurut  perimbangan besar kecilnya piutang. (Pasal 1132
KUHPerdata).
5 Syamsudin  M.  Sinaga, Hukum  Kepailitan Indonesia ,  (Ciputat:  PT  Tatanusa,  2012),  cet. ke-1, hal.13-15.
Vol 1 No 1 2021, Hal 163-183
d. Kreditor  Sindikasi,  adalah  orang yang  mempunyai  piutang  karena perjanjian atau undang-undang yang  dapat  ditagih  di  muka pengadilan. Masing-masing Kreditor  dalam  Kreditor  Sindikasi berhak  mengajukan  permohonan pailit.
e. Kreditor  Fiktif,  adalah  Kreditor yang  tidak  mempunyai  dokumen resmi,  namun  dokumen  direkayasa sedemikian  rupa  seolah-olah  sah, sehingga  menimbulkan  hak  suara bagi  Kreditor  tersebut.  Hal  ini bertujuan untuk mendapatkan suara  resmi  guna  memenangkan voting pada rapat Kreditor. Padahal UUKPKPU telah menentukan  kriteria  dari  Kreditor yang telah memiliki hak suara. Sedangkan    Debitur  adalah  pihak yang  berhutang  kepada  pihak  lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari pihak lainnya (kreditur) yang dijanjikan oleh  debitur  untuk  membayar  kembali di  waktu  yang  telah  disepakati. Pemberian pinjamannya sendiri umumnya memerlukan sebuah jaminan atau agunan dari pihak debitur.
Istilah  Debitur  disinggung  dalam Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992  tentang Perbankan (“UU Perbankan”) yakni
Nasabah  Debitur  adalah  nasabah yang memperoleh  fasilitas  kredit atau
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah  atau  yang  di  persamakan dengan  itu  berdasarkan  perjanjian bank dengan nasabah
yang bersangkutan. Sedangkan Debitor dalam Undang-
Undang  Nomor  37  Tahun  2004
Tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUKPKPU”) memberikan dua
definisi  yakni  Debitor  dan  Debitor Pailit yaitu: 6
Debitor adalah orang yang mempunyai  utang  karena  perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya  dapat  ditagih  di  muka pengadilan. Debitor  pailit  adalah  debitor  yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.
Jadi,  yang  membedakan  Debitor dan  Debitor  Pailit  adalah  pernyataan pailit  dari  putusan  Pengadilan  Niaga. Sedangkan  Kreditor  diberikan  definisi tersendiri  oleh  UUKPKPU  yaitu  orang yang mempunyai piutang karena perjanjian  atau  Undang-Undang  yang dapat ditagih di muka pengadilan. Seperti kita ketahui bahwa masyarakat maupun pelaku usaha tidak sedikit  yang  menjadi  debitur.  Bank sebagai salah satu
finansial intermediary yaitu  sebagai  lembaga perantara  keuangan.  Bank  memiliki fungsi  menghimpun  dana  dari  pihak yang  memiliki  kelebihan  dana  ( surplus of  funds )  dan  menyalurkannya  kepada pihak  yang  memerlukan  dana  ( lack  of funds ). 7
Tujuan  Bank  sebagai  penyalur kredit menjadi jalan keluar para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya yaitu  dengan  melakukan  Perjanjian Kredit. Perjanjian Kredit ini tidak serta merta  dilakukan  bank  selaku  kreditur untuk mencairkan dananya kepada para pelaku  usaha  maupun  masyarakat. Namun,  ada  syarat  dan  ketentuan  yang
6 Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 Tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 131,  dan  Tambahan  Lemabara  Negara  (TLN) No. 4443, Pasal 1 angka 2 adn angka 3.
7 Neni  Sri  Imaniyati, Pengantar  Hukum Perbankan Indonesia , (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 15.
Vol 1 No 1 2021, Hal 163-183
dterapkan  setiap  bank  untuk  menerima permohonan kredit dari calon debitur.
Munir  Fuady  mengutip Noan
Webster  1972 bahwa kredit  yang
berasal  dari creditus memiliki  arti “kepercayaan”, merupakan bentuk pats principle dari kata credere yang berarti to trust (kepercayaan). 8
Maka  dari  itu,  kredit  memiliki unsur  utama  yakni  kepercayaan.  Hal tersebut memberikan arti bahwa Kreditur  (pemberi  kredit)  memiliki kepercayaan  bahwa  Debitur  (penerima kredit)  memiliki  kesanggupan  untuk membayar  kewajibannya  sesuai  yang telah  diperjanjikan.  Kredit  sendiri  ada dalam pasal 1 angka 11 UU Perbankan, yaitu:
Kredit  adalah  penyediaan  uang atau tagihan yang dipersamakan dengan  itu  berdasarkan  persetujuan atau  kesepakatan  pinjam  meminjam antara  bank  dengan  pihak  lain  yang menjanjikan  pihak  peminjam  untuk melunasi  hutangnya  setelah  jangka waktu  tertentu  dengan  pemberian bunga.
Perjanjian  Kredit  menurut  Hukum Perdata Indonesia adalah salah satu dari bentuk  perjanjian  pinjam  meminjam sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1754 sampai dengan Pasal 1769
KUHPerdata.  Dalam  praktek,  bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu bank  dengan  bank  yang  lainnya tidaklah  sama  disesuakkan  dengan kebutuhannya  masing-masing.  Dengan demikian,  perjanjian  kredit  tersebut tidak  mempunyai  bentuk  tertentu, hanya  saja  dalam  praktek  ada  banyak hal  yang  biasanya  dicantumkan  dalam perjanjian  kredit,  misalnya  definisi istilah-istilah  yang  akan  dipakai  dalam
8 Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer ,  (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 1996), hal. 5.
perjanjian  terutama  dalam  perjanjian kredit  dengan  pihak  asing  atau  dikenal dengan loan  agreement ,  jumlah  dan batas waktu pinjaman, serta pembayaran kembali pinjaman ( repayment )  juga  mengenal  apakah  si peminjam berhak mengembalikan dana pinjaman  lebih  cepat  dari  ketentuan yang  ada,  penetapan  bunga  pinjaman dan dendanya bila debitur lalai membayar bunga, terakhir dicantumkan berbagai  klausul  seperi  hukum  yang berlaku  untuk  perjanjian  tersebut. 9
Klausul lainya adalah force majeure .
Klausul force majeure atau
keadaan  kahar  dibuat  oleh  para  pihak perjanjian untuk megantisipasi kejadian yang  tidak  terduga.  Rahmat  S.S. Soemadipradja  memberikan  defisini yang  diambil  dari  beberapa  para  ahli bahwa  keadaan  memaksa  adalah  suatu keadaan  di  mana  salah  satu  pihak dalam  suatu  perikatan  tidak  dapat memenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan,  disebabkan  adanya  suatu peristiwa  di  luar  kendali  salah  satu pihak  yang  tidak  dapat  diketahui  atau tidak  dapat  diduga  akan  terjadi  pada waktu  membuat  perikatan,  di  mana pihak yang tidak memenuhi kewajibannya ini tidak dapat
dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko. 10
Melihat  kesulitan  masyarakat  dan pelaku  usaha  menghadapi  pandemi COVID-19 hingga akhirnya berdampak kepada pembayaran utang piutang yang mereka miliki. Namun apakah pandemi COVID-19 dpaat dikategorikan sebagai
9 Muhamad  Djumhana, Hukum  Perbankan  di Indonesia ,  (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 1996), cet. ke-2 hal. 240-241.
10 Rachmat  S.S.  Soemadipradja, Penjelasan Hukum  Tentang  Keadaan  Memaksa ,  (Jakarta: National Legal Reform Program, 2010), hal. 8.
Vol 1 No 1 2021, Hal 163-183
foce  majeur sehingga  masyarakat  dan pelaku  usaha  yang  memiliki  utang  di Bank  memiliki  keringan  pembayaran atau  bahkan  dihapuskannya  utang. Maka  dari  itu,  penulis  meneliti  perihal klausul foce  majeur akibat  COVID-19 dalam  Perjanjian  Kredit  Bank  dengan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Apa  yang  dimaksud  klausul foce majeur dalam Perjanjian?
2. Apakah pandemi COVID-19 masuk  kategori  klausul foce majeur dalam  Perjanjian  Kredit
Bank?

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan Penelitian  Normatif,  yaitu  penelitian dengan  menarik  asas  hukum,  meneliti subyek  hukum,  hak  dan  kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek  hukum,  serta  mensinkronisasi suatu  peraturan  perundang-undangan, memperbandingkan
hukum
dan meneliti  sejarah  hukum. 11 Penelitian yang  saya  lakukan  adalah  penelitian secara  yuridis  normatif,  yakni  dengan pendekatan  perundang-undang  yang kami  gunakan  untuk  menelaah  perihal klausul foce  majeur akibat  COVID-19 dalam perjanjian kredit bank.
Tipe penelitian hukum yang dilakukan  adalah  yuridis  normatif dengan  pertimbangan  bahwa  titik  tolak penelitian  analisis  terhadap  peraturan perundang-undangan  perihal  klausul foce  majeur akibat  COVID-19  dalam perjanjian kredit bank. Dengan mengacu  pada  tipologi  penelitian deskriptif analitis. 12
11 Sri  Mamudji et  al.  Metode  Penelitian  dan Penulisan  Hukum ,  cet.  1,  (Jakarta:  Badan
Penerbit Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, 2006), hlm. 9-11.
12 Johny  Ibrahim, Teori  &  Metodologi Penelitian Hukum Normatif , (Surabaya:

## C. Hasil dan Pembahasan

## Force Majeure dalam Perjanjian
Perjanjian  diatur  dalam  buku ketiga  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  (KUHPerdata).  Pasal  1233 KUHPerdata  mengatakan  bahwa  tiap- tiap  perikatan  dilahirkan,  baik  karena persetujuan,baik karena undang- undang.  Menurut  Prof.  Mariam  Darus Badrulzaman  bahwa  perikatan  adalah hubungan hukum yang terjadi di antara 2  (dua)  orang  atau  lebih,  yang  terletak di  dalam  lapangan  harta  kekayaan,  di mana  pihak  yang  satu  berhak  atas prestasi  dan  pihak  lainnya  wajib memenuhi  prestasi  itu. 13 Perjanjian adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana satu  orang  atau  lebih  mengikatkan dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau lebih.  Hal  ini  tercantum  dalam  Pasal 1313  KUHPerdata.  Adapun  subjek perjanjian  adalah  pihak-pihak  yang disebutkan dalam perjanjian dan terkait perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdata memberikan  unsur-unsur  yang  menjadi syarat sah perjanjian, yaitu: 1. Sepakat mereka yang
mengikatkan diri;
2. Cakap  untuk  membuat  suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal Syarat  pertama  dan  kedua  disebut syarat  subjektif  karena  kedua  syarat tersebut  mengenai  subjek  perjanjian. Jika  salah  satu  syarat  subjektif  tidak terpenuhi, maka  salah  satu  pihak  dapat memintakan pembatalan
seperti
Bayumedia Publishing,2007), cet. Ke-3, hal.295.
13 Mariam Darus Badrulzaman et.al , Kompilasi Hukum  Perikatan ,  Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti, 2001,hal. 1
Vol 1 No 1 2021, Hal 163-183
tertuang dalam Pasal 1331 KUHPerdatadata yang mengatakan:
Karena  itu  orang-orang  yang  di dalam  pasal  yang  lalu  dinyatakan  tak cakap,  boleh  menuntut  pembatalan perikatan-perikatan  yang  mereka  telah perbuat,  dalam  hal-hal  di  mana kekuasaan itu tidak dikecualikan dalam undang-undang.
Orang-orang  yang  cakap  untuk mengikatkan  diri  tidak  sekali-kali diperkenankan
mengemukakan
ketidakcakapan orang-orang yang belum  dewasa,  orang-orang  yang ditaruh  di  bawah  pengampunan  dan perempuan-perempuan  yang  bersuami dengan  siapa  mereka  telah  membuat suatu persetujuan.
Selanjutnya,  Syarat  ketiga  dan keempat  dalam  Syarat  Sah  Perjanjian, yaitu  Suatu  Hal  Tertentu  dan  Sebab yang  Halal  termasuk  ke  dalam  Syarat Objektif.  Suatu  perjanjian  haruslah mempunyai objek (bepaald onderwerp)
tertentu,  sekurang-kurangnya  objek tertentu  itu  dapat  berupa  benda  yang sekarang ada dan nanti akan ada. (Pasal 1332, Pasal 1333, Pasal 1334 KUHPerdatadata).    Perjanjian  tanpa causa  (Pasal  1335  KUHPerdatadata), Sebab yang halal (Pasal 136 KUHPerdatadata), Sebab terlarag (Pasal  1337  KUHPerdatadata).  Tujuan perjanjian  itu  dapat  dilaksanakan  jika isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang,  ketertiban  umum,  dan kesusilaan. Perjanjian yang cacat objektif batal demi hukum.
Perjanjian  di  Indonesia  memiliki klasul-klausul  tersendiri  sesuai  dengan kebutuhan  masing-masing  dari  para pihak yang membuatnya. Adapun jenis- jenis perjanjian adalah sebagai
berikut: 14

## 1. Perjanjian Timbal Balik
14 Ibid, hal. 66-69.
Perjanjian  timbal  balik  adalah perjanjian  yang  menimbulkan kewajiban  diantara  para  pihak. Perjanjian timbal balik ini biasa terjadi ketika para pihak membuat kesepakatan mengenai juall-beli,  sewa  menyewa,  atau perjanjian lainnya yang timbulnya kewajiban pokok bagi para pihak. 2. Perjanjian Cuma-Cuma
Perjanjian Cuma-Cuma ini tercantum  dalam  Pasal  1314 KUHPerdata: Suatu persetujuan dibuat dengan  Cuma-Cuma  atau  atas beban. Suatu persetujuan dengan  Cuma-Cuma  adalah suatu persetujuan dengan mana pihak  satu  memberikan  suatu keuntungan  kepada,  pihak  yang lain,  tanpa  menerima  suatu manfaat bagi dirinya sendiri ...
Perjanjian Cuma-Cuma maksudnya  adalah  perjanjian yang  memberkan  keuntungan bagi  salah  satu  pihak  saja, contohnya hibah.
3. Perjanjian Atas Beban Pasal  1314  KUHPerdata  pun
memberikan  definisi  mengena perjanjian atas beban:
...Suatu persetujuan atas beban, adalah  suatu  pesetujua  yang mewajibkan masing-masing phak memberikan sesuatu,
berbuat  sesuatu,  atau  tidak berbuat sesuatu.
Prof.  Mariam  Badruldzaman mengatakan  bahwa  perjanjian atas  beban  adalah  perjanjian dimana  terhadap  prestasi  dari pihak  yang  satu  selalu  terdapat kontra  prestasi  dari  pihak  lain,
Vol 1 No 1 2021, Hal 163-183
dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. 15
4. Perjanjian Bernama ( Benoemd ) Perjanjian  bernama  atau  khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Perjanjian-perjanjian bernama ini  diatur  dan  diberi  nama  oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan  tipe  yang  paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian  khusus  ini  terdapat dalam  Bab  V  sampai  dengan Bab  XVIII  KUHPerdata,  yaitu mengenai jual-beli, tukar- menukar, sewa-menyewa, perjanjian-perjanjian untuk melakukan pekerjaan, pesekutuan, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam- pakai, pinjam-meminjam, bunga tetap atau bunga abadi,
perjanjian-perjanjian untung-
untungan, pemberian kuasa,
penanggungan, dan perdamaian. 16 5. Perjanjian Tidak Bernama ( Onbenoemde Overeenkomst ) Perjanjian  Tidak  Bernama  ini diluar Perjanjian Bernama, maksudnya  adalah  perjanjian- perjanjian  yang  tidak  diatur didalam KUHPerdata tetapi terdapat  didalam  masyarakat. Jumlah  perjanjian  ini  tidak terbatas  dengan  nama  yang disesuaikan  dengan  kebutuhan para  pihak  yang  mengadakan perjanjian,  seperti  perjanjian kerja sama, perjanjian pemasaran, atau perjanjian
15 Ibid, hal. 67.
16 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (Burgerlijk  Wetboek) ,  diterjemahkan  oleh  R. Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio,  (Jakarta:  PT Pranadya Paramita, 2004), cet. ke-34.
pengelolaan.  Perjanjian  ini  lahir dalam  masyarakat  karena  dasar dari  asas  perjanjian  itu  sendiri yaitu asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau pertij otonomi . 6. Perjanjian Obligatoir Perjanjian obligatoir adalah perjanjian  dimana  pihak-pihak sepakat  mengikatkan  diri  untuk melakukan  penyerahan  suatu benda kepada pihak lain. Menurut KUHPerdata perjanjian  jual  beli  saja  belum lagi  mengakibatkan  beralihnya hak  milik  atas  suatu  benda  dari penjual  kepada  pembeli.  Fase ini baru merupakan kesepakatan (konsensual)  dan  harus  diikuti dengan  perjanjian  penyerahan (perjanjiaan kebendaan).
7. Perjanjian Kebendaan ( Zakelijk ) Perjanjian  kebendaan  adalah perjanjian dengan nama seseorang  menyerahkan  haknya atas  sesuatu  beda  kepada  pihak lain, yang membebankan kewajiban  ( oblige )  pihak  itu untuk menyerahkan benda tersebut  kepada  pihak  lain ( levering , transfer ). Penyerahannya itu sendiri merupakan perjanjian kebendaan. Dalam hal perjanjian  jual  beli  benda  tetap, maka  perjanjian  jual  belinya disebutkan  juga  perjanjian  jual beli sementara ( voorkoping koopcontract ).  Untuk  perjanjian jual  beli  benda-benda  bergerak maka  perjanjian  obligatoir  dan
perjanjian  kebendaannya  jatuh bersamaan.
8. Perjanjian Konsensual
Perjanjan  konsensual  adalah perjanjian  dimana  diantara  dua
Vol 1 No 1 2021, Hal 163-183
pihak  telah  tercapai  persesuaian kehendak  untuk  mengadakan perikatan. Pasal 1338 KUHPerdata mengatakan bahwa perjanjia ini sudah mempunyai kekuatan mengikat.
9. Perjanjian Riil KUHPerdata memiliki perjanjian-perjanjian yang hanya  berlaku  sesuai  terjadi penyerahan  barang,  misalnya perjanjian penitipan barang seperti  yang  tertuang  dalam
Pasal  1694  KUHPerdata  atau perjanjian  pinjam  pakai  yang tertuang  dalam  Pasal  1740 KUHPerdata.  Perbedaan  antara perjanjian  konsensual  dan  riil ini  adalah  sisa  dari  hukum Romawi  yang  untuk  perjanjian- perjanjian  tertentu  diambil  alih oleh Hukum Perdata kita.
10. Perjanjian Liberatoir
Perjanjian ini dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban  yang  ada,  misalnya pembebasan utang ( kwitschelding )  yang  tertuang dalam Pasal 1438 KUHPerdata.
11. Perjanjian Pembuktian
( Bewijsovereenkomst )
Perjanjian ini dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka.
12. Perjanjian Untung-Untungan Perjanjian untung-untungan adalah perjanjian yang objeknya ditentukan  kemudian,  misalnya perjanjian asuransi yang tertuang  dalam  Pasal  1774 KUHPerdata. 13. Perjanjian Publik Perjanjian publik yaitu perjanjian  yang  sebagian  atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik,  karena  salah  satu  pihak
yang bertindak adalah pemerintah,  dan  pihak  lainnya swasta. Diantara keduanya terdapat  hubungan  atasan  dan bawahan  ( subordinated ),  jadi tidak  berada  dalam  kedudukan yang sama ( co-ordinated ), misalnya perjanjian ikatan dinas. 14. Perjanjian Campuran ( Contractus Sui Generis ) Perjanjian campuran adalah perjanjian  yang  mengandung berbagai unsur perjanijian, misalnya  pemiik  hotel  yang menyewakan  kamar  (adanya perjanjian  sewa-menyewa)  tapi pula menyajikan makanan
(adanya perjanjian jual beli) dan juga memberikan pelayanan.
Adanya asas kebebasan berkontrak dalam  perjanjian  membolehkan  para pihak  bebas  membuat  klausul-klausul dalam perjanjian selama tidak bertentangan dengan syarat sah perjanjian  sesuai  dengan  Pasal  1320 KUHPerdata. 17 Salah satu klausul yang tercantum  dalam  perjanjian  adalah klausul  Keadaan  Memaksa  atau Force Majeure . Force majeure tidak memiliki undang-undang tersendiri, namun terdapat  dalam  ketentuan-ketentuan KUHPerdata yang mengatur ganti rugi. Pasal  1244  KUHPerdata  mengatakan bahwa  jika  ada  alasan  untuk  itu,  si berutang  (debitur),  harus  dihukum mengganti  biaya  rugi  dan  bunga apabila  ia  tidak  dapat  membuktikan, bahwa  hal  tidak  atau  tidak  pada  waktu yang  tepat  dilaksanakannya  perikatan itu,  disebabkan  karena  suatu  hal  yang tidak terduga pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya,
kesemuanya  itu  pun  jika  itikad  buruk tidaklah  ada  pada  pihaknya.  Kemudian
Vol 1 No 1 2021, Hal 163-183
Pasal 1245 mengatakan bahwa tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya, apabila  lantaran  suatu  kejadian  tak disengaja si berutang (debur beralangan memberikan  atau  berbuat  sesuatu  yang diwajibkan,  atau  lantaran  hal-hal  yang sama  telah  melakukan  perbuatan  yang terlarang. 18
Dari  kedua  pasal tersebut  kita  bisa lihat  bahwa  ada  4  (empat)  unsur  yang harus dipenuhi dalam keadaan memaksa yaitu: 1. Adanya kejadian yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan;
2. ada  sebab  yang  terletak  di  luar kesalahan debitur;
3. faktor  penyebab  itu  tidak  diduga sebelumnya; dan
4. tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.
Jika  kita  telaah  lebih  lanjut  bahwa keadaan  memaksa  memiliki  unsur “adanya  hal  yang  tidak  terduga  dan tidak  dapat  dipertanggungjawabkan” kepada  seseorang.  Sedangkan  yang berutang  atau  debitur  dengan  segala daya  berusaha  secara  patut  memenuhi kewajibannya. Dengan demikian hanya debiturlah  yang  dapat  mengemukakan adanya  keadaan  memaksa,  apabila setelah  dibuat  suatu  perjanjian,  timbul suatu keadaan yang tidak dapat diduga- duga akan terjadi, dan keadaan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan
kepadanya. 19
Ada  beberapa  akibat  dari Force Majeure dalam  perikatan  yang  dibuat oleh  para  pihak  karena Force  Majeure mengakibatkan perikatan tersebut tidak
18 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,
Op.cit , hal. 324-325.
19 Mariam  Darus  Badrulzaman, KUH  Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan , (Bandung: PT Alumni, 2011), hal. 35-36.
lagi bekerja ( weking ) walaupun perikatannya  sendiri  tetap  ada.  Karena hal tersebut maka: 20
1. kreditur  tidak  dapat  menuntut agar perikatan itu dipenuhi;
2. tidak  dapat  mengatakan  debitur berada  dalam  keadaan  lalai  dan karena itu tidak dpat menuntut;
3. kreditur  tidak  dapat  meminta pemutusan perjanjian;
4. pada  perjanjian  timbal  balik, maka  gugur  kewajiban  untuk melakukan kontrasepsi.
Jadi,  pada  asasnya  perikatan  itu tetap  ada  namun  daya  kerjanya  hilang dan  sifat  dari  keadaan  memaksa  atau force majeure adalah sementara.
Perikatan itu kembali mempunyai daya kerja ketika force majeure itu berhenti. Keadaan  memaksa  atau force majeure ada  yang  bersifat  mutlak
( absoluut )  yaitu  dalam  halnya  sama sekali tidak mungkin
lagi melaksanakan  perjanjiannya,  misalnya barangnya sudah hapus karena bencana alam. Yang kedua Force Majeure yang bersifat  tidak  mutlak  ( relatief ),  yaitu berupa suatu keadaan dimana perjanjian masi dapat juga dilaksanakan, tetapi dengan
pengorbanan-pengorbanan  yang  sangat besar  dari  hak  si  berutang  (debitur). Subekti  memberikan  contoh  misalnya harga  barang  yang  masih  didatangkan oleh  penjual  tiba-tiba  harganya  sangat tinggi  atau  dengan  tiba-tiba  oleh Pemerintah dikeluarkan suatu peraturan yang melarang dengan ancaman hukuman  untuk  mengeluarkan  suatu macam  barang  dari  suatu  daerah  yang menyebabkan  debitur  tidak  dapat mengirimkan barang kepada kreditur. 21
20 Ibid, hal. 36.
21 Subekti, Pokok-Pokok  Hukum  Perdata , (Jakarta: Intermasa, 2003) , hal. 150-151.
Vol 1 No 1 2021, Hal 163-183
Sedangkan Mariam Darus Badrulzaman 22 membagi 2 (dua) bentuk  keadaan  memaksa  atau force majeure , yaitu:
1. Bentuk Umum Keadaan  memaksa  atau force majeure bentuk umum diantaranya: a. Keadaan iklim;
b. Kehilangan;
c. Pencurian.
2. Bentuk Khusus Sedangkan  keadaan  memaksa atau force majeure bentuk khusus adalah sebagai berikut:
a. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Undang-undang atau Peraturan Pemerintah adakalanya menimbulkan keadaan memaksa.  Dalam  hal  ini  tidak berarti bahwa prestasi itu tidak dapat dilakukan, tetapi prestasi itu  tidak  boleh  dilakukan akibat  adanya  undang-undang atau peraturan pemerintah.
b. Sumpah
Adanya  sumpah  terkadang menimbulkan keadaan memaksa  atau force  majeure , yaitu  apabila  seseorang  yang harus  berprestasi  itu  dipaksa bersumpah untuk tidak
melakukan prestasi.
c. Tingkah laku pihak ketiga d. Pemogokan Bentuk-bentuk khusus tersebut adakalanya menimbulkan force majeure, adakalanya tidak.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun
2017 Tentang Jasa Konstruksi 23
22 Mariam Darus Badrulzaman, Op.Cit, hal. 38- 39.
23 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017 Tentang  Jasa  Konstruksi,  Lembaran  Negara
memberikan  cakupan  terkait  keadaan memaksa yaitu:
1. keadaan  memaksa  yang  bersifat mutlak  (absolut)  yakni  bahwa para pihak tidak mungin melaksanakan hak dan kewajibannya; dan 2. keadaan  memaksa  yang  bersifat tidak mutlak (relatif) yakni bahwa para pihak masih dimungkinkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. 24 Peraturan  Presiden  Nomor  16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam lampirannya memberikan definisi mengenai  keadaan  kahar  sebagai  suatu keadaan  yang  terjadi  di  luar  kehendak para  pihak  dalam  kontrak  dan  tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga  kewajiban  yang  diitentukan dalam  kontrak  menjadi  tidak  dapat dipenuhi. 25 Ada  beberapa  situasi  yang yang diperbolehkan jika terjadi keadaan kahar, yaitu: 26
1. Dalam  hal  terjadi  keadaan  kahar, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan;
2. Dalam  hal  pelaksanaan  kontrak dilanjutkan,  para  pihak  dapat melakukan perubahan kontrak;
3. Perpanjangan waktu untuk penyelesaian  kontrak  disebabkan keadaan  kahar  dapat  melewati tahun anggaran;
Republik  Indonesia  (LNRI)  Tahun  2017  No. 11.  Tambahan  Lembaran  Negara  (TLN)  No. 6018., Penjelasan Pasal 47 ayat (1) huruf j.
24 Ibid
25 Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018
Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI)Tahun  2018    Nomor  33,  Penjelasan Pasal 1 angka 52.
26 Ibid, Pasal 55.
Vol 1 No 1 2021, Hal 163-183
4. Tindak  lanjut  setelah  terjadinya keadaan  kahar  debitur  dalam kontrak.
Di  Inggris Force  Majeure berikan arti sebagai berikut:
Force  Majeuree events  are  usually defined  as  certain  acts,  events  or circumstances beyond the control of the parties,  for  example,  natural  disasters or  the  outbreak  of  hostilities.  A force majeureee clause  typically  excuses  one or both parties from performance of the contract  in  some  way  following  the occurrence of such events. Its underlying  principle  is  that  on  the occurrence of certain events which are outside  a  party's  control,  that  party  is excused  from,  or  entitled  to  suspend performance  of  all  or  part  of  its obligations.  That  party  will  not  be liable  for  its  failure  to  perform  the obligations,  in  accordance  with  the clause. 27
Jika  diartikan  secara  bebas  bahwa Force  Majeure adalah  keadaan  atau situasi  diluar  kontrol  para  pihak  dalam perjanjian,  contohnya  bencana  alam atau  pecahnya  permusuhan.  Klausul Force  Majeure biasanya  dibuat  untuk membebaskan  salah  satu  atau  kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajiban yang telah dituangkan dalam perjanjian  setelah  terjadinya  peristiwa tertentu.  Prinsip  yang  mendasarinya adalah  jika  terjadi  peristiwa  tertentu yang  berada  diluar  kendali  salah  satu pihak,  maka  pihak  tersebut  dibebaskan atau berhak ditangguhkan pelaksanaannya  baik  sebagian  maupun keseluruhan kewajibannya. Pihak tersebut  tidak  akan  bertanggung  jawab untuk  melaksanakan  kewajibannya, sesuai dengan klausul perjanjian. Dalam transaksi bisnis internasional para pihak dapat
27 Thomson Reuters
menyetujui  ketentuan  dalam  klausul Force  Majeure .  Hal  ini  adanya  prinsip dasar  hukum  kontrak  yang  disebut dengan  “kebebasan  berkontrak”  yang mana dapat disesuaikan oleh para pihak dengan syarat tidak bertentangan dengan  undang-undang.  Oleh  karena itu, para pihak bebas untuk menentukan Force  Majeure dengan  memperluas daftar  kejadian  yang  dianggap  sebagai keadaan  memaksa  atau Force  Majeure di  yurisdiksi  masing-masing,  atau dengan  membatasi  peristiwa Force Majeure yang biasa diterima. 28
Klausul Force Majeure akibat
COVID-19 dalam Perjanjian Kredit Bank Kegiatan pemberian kredit merupakan kegiatan yang sangat pokok dan sangat konvensional dai suatu bank bahkan  ahli  mengatakan  bahwa  fungsi tradisional  bank  adalah  menghimpun dana  dari  masyarakat  dan  meyalurkan dana  kepada  masyarakat.  Penyaluran dana  pada  umumnya  dilakukan  dalam bentuk pemberian kredit. 29 Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan
fungsinya  untuk  merangsang  bagi kedua  belah  pihak  yakni  bank  dan debitur  untuk  saling  menolong  dengan tujuan  pencapaian  kebutuhan  baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari.  Pihak  yang  mendapatkan kredit harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi dari kemajuan  usahanya  itu  sendiri  atau mendapatkan  pemenuhannya.  Adapun bagi pihak yang memberi kredit, secara material dia harus mendapatkan
28 Hubert  Konarski, Force  Majeuree  and Hardship Clauses in Internasional Contractual Practice ,  (No  4  of  2003  Int’l  Bus.  L.  J.  405- 428, 2003).
29 Neni Sri Imaniyati, Op.Cit , hal. 139.
Vol 1 No 1 2021, Hal 163-183
rentabilitas  berdasarkan  perhitungan yang  wajar  dari  modal  yang  dijadikan objek  kredit,  dan  secara  spiritual mendapatkan  kepuasan  dengan  dapat membantu  pihak  lain  untuk  mendapat kemajuan. 30
Sebelum  bank  dan  calon  debitur menandatangani  perjanjian  kredit,  para pihak akan mengadakan suatu perundingan yang menyangkut klausul- klausul  yang  perlu  dicantumkan  dalam perjanjian  kredit tersebut.  Menurut  Ch.
Gatot  Wardoyo  dalam  buku  Djumhana bahwa  ada  beberapa  klausul  yang selalu,  dan  dicantumkan  dalam  setiap perjanjian kredit, yaitu: 31 1. Syarat-syarat  penarikan  kredit pertama  kali  ( predisbursetment clause ) Klausul ini menyangkut mengenai: a. Pembayaran  provisi,  premi asuransi  kredit,  dan  asuransi barang  jamian  serta  biaya pengikatan jaminan secara
lunas;
b. Penyerahan  barang  jaminan, dan dokumennya serta pelaksanaan pengikatan barang jaminan tersebut; c. Pelaksanaan penutupan asuransi  barang  jaminan,  dan asuransi  kredit  dengan  tujuan untuk memperkecil risiko yang  terjadi  di  luar  kesalahan debitur maupun kreditur.
2. Klausul  mengenai  maksimum kredit ( amount clause )
Klausul  ini  mempunyai  arti penting  dalam  beberapa  hal,
yaitu:
a. Merupakan objek dari perjanjian kredit sehingga perubahan kesepakatan
30 Djumhana, Op.Cit , hal. 232.
31 Ibid, hal. 242-246.
mengenai materi ini menimbulkan konsekuensi diperlukannya pembuatan perjanjian  kredit  baru  (sesuai dengan Pasal 1381 butir 3 dan
Pasal  1413  KUHPerdata  – Novasi Objektif);
b. Merupakan  batas  kewajiban pihak  kreditur  yang  berupa penyediaan dana selama tenggang waktu perjanjian kredit,  yang  berarti  pula  batas hak  debitur  untuk  melakukan penarikan pinjaman;
c. Merupakan penetapan besarnya  nilai  agunan  yang harus diserahkan, dasar perhitungan penetapan besarnya provisi atau commitment fee ; d. Merupakan batas dikenakannya denda kelebihan tarik ( over-draft ).
3. Klausul  mengenai  jangka  waktu kredit
Klausul ini penting karena: a. Merupakan  batas  waktu  bagi bank kapan keharusan menyediakan  dana  sebesar maksimum kredit berakhir dan sesudah  dilewatinya  jangka waktu ini sehingga menimbulkan hak tagih/pengembalian  kredit  dari nasabah;
b. Merupakan batas waktu kapan boleh melakukan teguran- teguran kepada debitur apabila tidak  memenuhi  kewajiban tepat pada waktunya;
c. Merupakan  suatu  masa  yang tepat wabgi bank untuk melakukan review , atau analisis kembali apakah fasilitas  kredit  tersebut  perlu
Vol 1 No 1 2021, Hal 163-183
diperpanjang atau perlu segera
ditagih kembali.
4. Klausul mengenai bunga pinjaman Klausul  ini  diatur  secara  tegas dalam  perjanjian  kredit  dengan maksud untuk: a. Memberikan kepastian mengenai  hak  bank  untuk memungut  bunga  pinjaman dengan  jumlah  yang  sudah disepakati bersama karena bunga  merupakan  penghasilan bank yang baik secara langsung maupun tidak langsung  akan  diperhitungkan dengan  biaya  dana  untuk penyediaan fasilitas kredit
tersebut;
b. Pengesahan pemungutan bunga di atas 6% per tahun Hal  tersebut  mengacu  pada keterangan  Pasal  1765  dan Pasal  1767  KUHPerdata  yang memberikan pemungutan bunga pinjaman di atas 6% per tahun  asalkan  diperjanjikan secara tertulis. Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendapatkan laporan dari bank yang terdaftar dan diawasi oleh OJK secara  online  melalui  Aplikasi Online OJK (APOLO), dengan keterangan sebagai berikut: 32
1. Suku  Bunga  Dasar  Kredit (SBDK)  digunakan  sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh  bank  kepada  nasabah. SBDK belum memperhitungkan komponen  estimasi  premi risiko yang besarnya tergantung  dari  penilaian
32 Otoritas Jasa Keuangan
bank terhadap risiko masing-masing debitur atau kelompok  debitur.  Dengan demikian,  besarnya  suku bunga kredit yang dikenakan  kepada  debitur belum  tentu  sama  dengan SBDK. 2. Dalam kredit konsumsi non- KPR tidak termasuk penyaluran  dana  melalui kartu  kredit  dan  Kredit Tanpa Agunan (KTA). 3. Informasi SBDK yang berlaku  setiap  saat  dapat dilihat  pada  publikasi  di setiap  kantor  bank  dan/atau situs web Bank.
5. Klausul  mengenai  barang  agunan kredit
Klausul  ini  bertujuan  agar  pihak debtur tidak melakukan penarikan atau  penggantian  barang  jamian secara  sepihak,  tetapi  harus  ada kesepakatan dengan pihak bank.
6. Klausul asuransi ( insurance clause )
Klausul  ini  bertujuan  untuk pengalihan  risiko  yang  mungkin terjadi  baik  atas  barang  agunan maupun  atas  kreditnya  sendiri. Adapun  materinya  perlu  memuat mengenai maskapai asuransi yang ditunjuk, premi asuransinya,
keharusan  polis  asuransi  untuk disimpan di bank, dan sebagainya.
7. Klausul  mengenai  tindakan  yang dilarang  oleh  bank  ( negative clause )
Klausul  ini  terdiri  atas  berbagai macam  hal  yang  mempunyai akibat  yuridis  dan  ekonomi  bagi pengamanan  kepentingan  bank sebaga  tujuan  utama.  Adapaun contoh tindakan yang tidak
Vol 1 No 1 2021, Hal 163-183
diperkenankan  dilakukan  debitur diantaranya adalah:
a. Larangan meminta kredit kepada  pihak  lain  tanpa  seizin bank; b. Larangan  mengubah  bentuk hukum perusahan debitur tanpa seizin bank;
c. Larangan membubarkan perusahaan tanpa seizin bank; 33
8. Tigger  Clause atau Opeisbaar
Clause Klausul  ini  mengatur  hak  bank untuk mengakhiri perjanjian kredit  secara  sepihak  walaupun jangka  waktu  perjanjian  kredit tersebut belum berakhir.
9. Klausul mengenai denda ( penalty clause )
Klausul  ini  dimaksudkan  untuk mempertegas hak-hak bank untuk melakukan pungutan baik mengenai besarnya maupun kondisinya.
10. Expense Clause
Klausul  ini  mengatur  mengenai beban  biaya  dan  ongkos  yang timbul  akibat  pemberian  kredit, yang biasanya dibebankan kepada nasabah, dan meliputi antara lain, biaya pengikatan jaminan, pembuatan  akta-akta  perjanjian kredit,  pengakuan  hutang,  dan penagihan kredit.
11. Debet Authorization Clause Pendebetan  rekening  pinjaman debitur  haruslah  dengan  izin debitur.
12. Representation and Warranties Klausul  ini  sering  juga  disebut dengan  istilah  material adverse change clause . Maksudnya adalah  bahwa  pihak  debitur menjanjikan  dan  menjamin  dan
33 Ibid
semua  data  dan  informasi  yang diberikan  kepada  bank  adalah benar dan tidak diputarbalikan.
13. Klausul ketaatan pada ketentuan bank Klausul  ini  dimaksudkan  untuk menjaga kemungkinan bila terdapat hal-hal yang tidak diperjanjikan secara khusus tetapi dipandang  perlu,  maka  sudah dianggap telah diperjanjikan secara umum. Misalnya, mengenai  masalah  tempat  dan waktu  melakukan  pencairan  dan penyetoran  kredit,  penggunaan formulir, format surat, konfirmasi atau pemberitahuan saldo
rekening bulanan.
14. Miscellaneous atau Boiler Plate Provision
Pasal-pasal tambahan.
15. Dispute  Settlement ( Alternative
Dispute Resolution )
Klausul  ini  mengenai  metode penyelesaian  perselisihan  antara kreditur  dengan  debitur  (bila terjadi dikemudian hari).
16. Pasal penutup Pasal penutup memuat eksemplar perjanjian kredit yang maksudnya mengadakan pengaturan mengenai  jumlah  alat  bukti  dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kredit. Klausul  lainnya  yang  biasa  ada dalam  perjanjian  kredit  adalah  klausul keadaan kahar atau force majeure . Jika dilihat  empat  unsur force  majeure
dalam  Pasal  1244  dan  Pasal  1245 KUHPerdata khawatir akan menimbulkan multitafsir dan berpotensi sengketa para pihak dikemudian  hari.  Maka  demi  kepastian hukum, maka para pihak pada umumnya mencantumkan klausula
Vol 1 No 1 2021, Hal 163-183
mengenai force majeure
dalam perjanjiannya, seperti: 34
a. Act  of  God  (such  as,  but  not limited to fires, explosions, earthquakes, drought, tidal waves and floods);
b. War,  hostilities  (whether  war  be declared  or  not),  invasion,  act  of foreign  enemies,  mobilization, requisition, or embargo;
c. Rebellion, revolution, insurrection, or military or usurped power, or civil war;
d. Contamination  by  radio-activity from  any  nuclear  fuel,  or  from any  nuclear  waste  from  the combustion  of  nuclear  fuel, radio-active  toxic  explosive,  or other hazardous properties of any explosive  nuclear  assembly  or nuclear component of such assembly;
e. Riot,  commotion,  strikes,  go slows,  lock  outs  or  disorder, unless solely restricted to employees of the Supplier;
f. Acts or threats of terrorism; or
g. Other
unforeseeable circumstances beyond the control of  the  Parties  against  which  it would  have  been  unreasonable for  the  affected  party  to  take precautions an which the affected party cannot avoid event by using best efforts. Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan peraturan dengan Keputusan  Direktur  Jenderal  Pajak Nomor KEP-178/PJ/2020 Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian  Pelayanan  Administrasi
34 E.  Agtha  dan  A.Novera, Keadaan  Kahar
Akibat  COVID-19  dan  Penerapannya  dalam
Perjanjian  Kredit ,  Seminar  Nasional  AvoER XII 2020 Fakultas Teknik Universitas
Sriwijaya.

## Perpajakan  dalam  Keadaan  Kahar
Akibat  Pandemi Coronavirus  Disease 2019. Dalam Keputusan tersebut mengatakan  bahwa  keadaan  tertentu darurat  bencana  akibat  penyebaran COVID-19  sebagai  keadaan  kahar
( force majeure ). 35
Sedangkan  unsur force  majeure akibat  COVID-19  yang  tertuang dalam
Pasal  1244  dan  1245  KUHPerdata adalah sebagai berikut:
1. Adanya  kejadian  yang  tidak terduga COVID-19 pertama kalli terdeteksi  di  Wuhan,  China  pada tanggal  31  Desember  2019  yang diterima  dalam  laporan  WHO.
Lalu  tanggal  29  Februari  2020 seorang  pejabat  kesehatan  di
Washington, Amerika mengumumkan  seorang  pasien yang  terinfeksi  virus  COVID-19 telah  meninggal  dunia. 36 Hingga Indonesia  terkena  dampaknya sampai akhirnya keluarlah melalui Keputusan Presiden Republik  Indonesia  Nomor  12 Tahun  2020  tanggal  13  April 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam  Penyebaran Corona
Virus Desease 2019 (COVID-19)
Sebagai  Bencana  Nasional.  Jelas
COVID-19  adalah  kejadian  tidak terduga.
2. Adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan; Suatu  keadaan  atau  situasi  dapat dikatakan  sebagai force  majeure apabila keadaan tersebut menghalangi  debitur  memenuhi prestasinya. Jika kita lihat
35 Ibid
36 Mela Arnani, Timeline Wabah Virus Corona, Terdeteksi  pada  Desember  2019  Hingga  Jadi Pandemi Global , KOMPAS.com,
Vol 1 No 1 2021, Hal 163-183
COVID-19  ini  termasuk  kedalam force majeur relatif karena sifatnya  yang  sementara.  Jadi, ketika  COVID-19  sudah  mereda, hilang, atau pemerintah mengumumkan  bahwa  COVID- 19  sudah  bukanlah  lagi  sebagai bencana  nonalam,  maka  debitur dapat melaksanakan kewajibannya  atau  memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian  yang  telah  ia  buat sebelum COVID-19 terjadi. 3. Ketidakmampuan  tersebut  tidak disebabkan oleh kesalahan debitur;
Perjanjian kredit berdasarkan asas kepercayaan  dan  perlu  adanya iktikad  baik  dari  debitur  untuk memenuhi  kewajibannya  dalam membayar  utang  berupa  kredit. Dikatakan force  majeure jika debitur  tidak  mampu  memenuhi prestasi karena keasalahan debitur, namun dalam hal COVID-19  bukanlah  keadaan yang dibuat oleh debitur sehingga COVID-19  bisa  masuk  kedalam unsur force majeure .
4. Ketidakmampuan  tersebut  tidak dapat  dibebankan  risiko  kepada debitur.
COVID-19  adalah  peristiwa  dan
kejadian yang tidak terduga yang mana diluar  kendali  debitur  sehingga  risiko pemenuhan prestasi tidak dapat dibebankan kepada debitur.
Pemerintah dengan ini telah melonggarkan  keringan  kredit  debitur bank  dengan  cara  restrukturisasi  kredit melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor  11  /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical  Dampak  Penyebaran
Coronavirus  Disease  2019  (POJK Restrukturisasi Kredit Bank). Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan  perkreditan  terhadap  debitur yang  berpotensi  mengalami  kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. 37
Restrukturisasi  kredit  tersebut  tidak menghilangkan kewajiban debitur bank 38 untuk  membayar  kredit  kepada bank, namun adanya keringan berupa:
1. Penurunan suku bunga kredit;
2. Perpanjangan jangka waktu kredit;
3. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
4. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
5. Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
6. Konversi kredit menjadi
Penyertaan Modal Sementara. Sesuai dengan prinsip kredit bank 39 , kebijakan POJK Restrukturisasi
Kredit Bank adalah sebagai berikut:
a. Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/ penyediaan dana  lain  hanya  berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau  bunga  untuk  kredit  s.d Rp10 miliar. b. Restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi. Ketentuan restrukturisasi ini dapat  diterapkan  Bank  tanpa batasan plafon kredit.
c. Relaksasi  berlaku  untuk  debitur Non-UMKM  dan  UMKM  dan
37 Shifa Nurhaliza, Informasi Seputar Restrukturisasi Kredit Perbankan , IDX.com,
38 Ibid
39 Munir Fuady dalam buku Nina Sri Imaniyati yang  berjudul  Pengantar  Hukum  Perbankan Indonesia (2010, hal.142-144)
Vol 1 No 1 2021, Hal 163-183
diberlakukan  sampai  dengan  satu tahun setelah ditetapkan.
d. Mekanisme penerapan diserahkan sepenuhnya  kepada  kebijakan masing-masing bank dan disesuaikan dengan kapasitas membayar debitur.
e. Restrukturisasi
kredit/pembiayaan dilakukan sesuai  peraturan  OJK  mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan  cara:  penurunan  suku bunga, perpanjangan jangka waktu,  pengurangan  tunggakan pokok,  pengurangan  tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan, konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

## D. Kesimpulan
Dilihat  dari  unsur-unsur force majeur dalam    Pasal  1244  dan  1245 KUHPerdata  bahwa  COVID-19  bisa dimasukkan  kedalam force  majeur yang  bersifat  relatif  atau  sementara karena  pemerintah  sudah  menetapkan bahwa  COVID-19  sebagai  bencana nonalam.
Pemerintah  dengan  ini  membantu meringankan  beban  debitur  untuk memenuhi  prestasinya  yaitu  dengan cara memberi kelonggaran kredit
berupa restrukturisasi melalui Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan  Countercyclical  Dampak Penyebaran  Coronavirus  Disease  2019. Harapannya adalah meningkatkan ketahanan  bisnis  debitur  di  tengah krisis akibat pandemi COVID-19.

## E. Daftar Pustaka
Agtha,  E.    dan  A.Novera. Keadaan Kahar  Akibat  COVID-19  dan
Penerapannya  dalam  Perjanjian Kredit . Seminar Nasional AvoER XII 2020 Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. http://ejournal.ft.unsri.ac.id/index .php/AVoer/article/view/675, Diakses  pada  tanggal  25  Januari 2021. Arnani,  Mela. Timeline  Wabah  Virus Corona, Terdeteksi pada Desember  2019  Hingga  Jadi Pandemi Global . KOMPAS.com. https://www.kompas.com/tren/rea d/2020/03/12/113008565/timelin e-wabah-virus-corona-terdeteksi- pada-desember-2019-hingga- jadi?page=all. Diakses pada tanggal 25 Januari 2021. Badrulzaman,  Mariam  Darus et.al , Kompilasi Hukum Perikatan , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
2001. Badrulzaman,  Mariam  Darus. KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan  dengan  Penjelasan , Bandung: PT Alumni, 2011. Djumhana, Muhamad. Hukum Perbankan di Indonesia,
Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,
1996, cet. ke-2.
Fuady,  Munir.  Hukum  Perkreditan
Kontemporer,  Bandung:  Citra Aditya Bakti, 1996.
Ibrahim,  Johny. Teori  &  Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Surabaya: Bayumedia Publishing,2007, cet. Ke-3. Imaniyati,  Neni  Sri.  Pengantar  Hukum Perbankan  Indonesia,  Bandung: Refika Aditama, 2010. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) , diterjemahkan  oleh  R.  Subekti
Vol 1 No 1 2021, Hal 163-183
dan  R.  Tjitrosudibio,  Jakarta:  PT Pranadya Paramita, 2004, cet. ke-
34. Konarski,  Hubert. Force Majeuree and Hardship Clauses in Internasional Contractual Practice . No 4 of 2003 Int’l Bus. L. J. 405-428, 2003. https://www.researchgate.net/pub lication/284968473_Force_Majeu re_and_Hardship_Clauses_in_Int ernational_Contractual_Practice. Diakses  pada  tanggal  23  Januari 2021.
Kurniati, Dian. Kadin: 6,4 Juta Pekerja Dirumahkan atau Di-PHK Akibat Corona . DDTC.com.
https://news.ddtc.co.id/kadin-64- juta-pekerja-dirumahkan-atau-di- phk-akibat-corona-24551.
Diakses  pada  tanggal  23  Januari 2021.
Mamudji,  Sri et  al.  Metode  Penelitian dan  Penulisan  Hukum ,  Jakarta: Badan  Penerbit  Fakultas  Hukum
Universitas  Indonesia,  2006,  cet.
Ke-1.
M. Sinaga, Syamsudin. Hukum Kepailitan Indonesia, Ciputat: PT
Tatanusa, 2012 cet. ke-1. Nurhaliza,  Shifa. Informasi  Seputar Restrukturisasi Kredit Perbankan . IDX.com. https://www.idxchannel.com/mar ket-news/foto/informasi-seputar- restrukturisasi-kredit-perbankan. diakses  pada  tanggal  20  Januari 2021 Otoritas Jasa Keuangan. https://www.ojk.go.id/id/kanal/pe rbankan/Pages/Suku-Bunga- Dasar.aspx. Diakses pada tanggal 25 Januari. Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
Lembaran Negara Republik Indonesia  (LNRI)Tahun  2018 Nomor 33. Putri, Cantika Adinda. Sedihnya, Omzet UMKM  Turun  30%  di  Masa Pandemi Covid-19 . CNBCINDONESIA.com. https://www.cnbcindonesia.com/
news/20201215131853-4- 209208/sedihnya-omzet-umkm- turun-30-di-masa-pandemi-covid-
19.  Diakses  pada  tanggal  23 Januari 2021. Sekertariat Kabinet Republik Indonesia. Pemerintah  Berikan Subsidi Bunga UMKM dan Relaksasi  Kredit  Ultra  Mikro .
https://setkab.go.id/pemerintah- berikan-subsidi-bunga-umkm- dan-relaksasi-kredit-ultra-mikro/. Diakses  pada  tanggal  21  Januari 2021. Soemadipradja, Rachmat S.S. Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa, Jakarta: National  Legal  Reform  Program,
2010.
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata ,. Jakarta: Intermasa, 2003. Thomson Reuters. https://uk.practicallaw.thomsonre uters.com/3-107-
5776?transitionType=Default&co ntextData=(sc.Default)&firstPage =true.  Diakses  pada  tanggal  23
Januari 2021. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017 Tentang Jasa Konstruksi, Lembaran Negara Republik Indonesia  (LNRI)  Tahun  2017 No.  11.  Tambahan  Lembaran Negara (TLN) No. 6018. Undang-Undang  Nomor  37  Tahun 2004  Tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang,  Lembaran
Vol 1 No 1 2021, Hal 163-183
Negara Republik Indonesia (LNRI)  Tahun  2004  Nomor  131, dan  Tambahan  Lemabara  Negara (TLN) No. 4443. World Health Organization. https://covid19.who.int/region/se aro/country/id. Diakses pada tanggal 23 Januari 2020.