Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 673-681 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1985
Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang
Yunita Valentina Kusufiyah a , Resti Ramadhani Putri b , Dina Anggraini c
a Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharma Andalas, yunitavalentina@unidha.ac.id
b Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharma Andalas, restiramadhaniputri@gmail.com
c Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharma Andalas, dnariyna@yahoo.com

## Abstract
Revenue from the tax sector is the largest revenue compared to revenue from other sectors in Indonesia. The contribution of taxes to total state revenue averages more than 70 percent each year. The importance of tax contributions to national income greatly impacts the smooth running of government administration and the country's economy. The importance of tax revenue for the Indonesian state encourages the government to issue various policies to improve taxpayer compliance. Taxpayer  compliance  is  an  obligation  that  must  be  owned  by  taxpayers  because  taxes  are  a  source  of  state  revenue (Serliati & Febrianti, 2020). Increasing taxpayer compliance will increase state revenue. The purpose of this study is to see  the  factors  that  influence  taxpayer  compliance,  especially  MSME  taxpayers,  including:  taxpayer  knowledge,  tax sanctions,  and  the  quality  of  tax  services.  This  study  uses  a  quantitative  approach  with  a  population  of  individual taxpayers conducting Small, Micro and Medium Enterprises (MSMEs) in Padang City who have a Taxpayer Identification Number  (NPWP).  The  results  of  hypothesis  testing  in  the  study  prove  that  mandatory  knowledge,  tax  sanctions  and  the quality of tax services affect the compliance of MSME taxpayers in Padang City.
Keywords: Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan bangsa Indonesia. Pemerintah  dituntut  untuk  lebih  bijaksana  dalam  mengelola  setiap  pendapatan,  hal  ini  dikarenakan  adanya kebutuhan  pembangunan.  Pendapatan  negara  dapat  diperoleh  dengan  peran  serta  masyarakat  dalam melaksanakan  kewajiban  membayar  pajak  yang  akhirnya  dapat  membantu  berjalannya  pertumbuhan  negara. Penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan yang paling besar dibandingkan penerimaan dari sektor lainnya.  Kontribusi  penerimaan  pajak  terhadap  negara  dapat  dilihat  dalam  data  yang  telah  dihimpun  oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia dari tahun 2020- 2022 pada tabel sebagai berikut.
Sumber : Departemen Keuangan dan Badan Pusat Statistik RI (Data Diolah Penulis), 2023 Berdasarkan tabel memperlihatkan jumlah kontribusi negara selama tiga tahun terakhir. Kontribusi pajak dari total penerimaan  negara rata-rata lebih dari 70 persen  setiap tahunnya. Pentingnya  kontribusi pajak terhadap pemasukan  nasional  sangat  berdampak  pada  kelancaran  administrasi  pemerintah  dan  perekonomian  negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menggunakan dana yang diperoleh dari penerimaan pajak untuk  mengatasi  berbagai  kebutuhan  nasional  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Kontribusi  penerimaan  negara dari pajak di dominasi oleh penerimaan pajak penghasilan yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.
Keterangan 2020 2021 2022 I. Penerimaan 1628950, 53 2006334 2435867 ,1 a. Penerimaa n Perpajakan 1285136, 32 1547841 ,1 1924937 ,5 b. Penerimaa n Bukan Pajak 343814,2 1 458493 510929, 6 II. Hibah 18832,82 5013 1010,7 Total Penerimaan Negara 1647783, 34 2011347 ,1 2436877 ,8 Persentase Kontribusi Pajak 77,99% 76,96% 78,99%
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 673-681 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1985
Penerimaan Perpajakan Tahun 2021 – 2022 (dalam trilliun rupiah) Sumber Penerimaan Negara 2021 2022 I. Penerimaan 2006334 2435867, 1 A. Penerimaan Perpajakan 1547841, 1 1924937, 5 1. Pajak Dalam Negeri 1474145, 7 1832327, 5 1.1. Pajak  Penghasilan (PPh) 696676,6 895101 1.2. PPN dan PPnBM 551900,5 680741,3 1.3. PBB 18924,8 20903,8 1.4. BPHTB - - 1.5. Cukai 195517,8 224200 1.6. Pajak Lainnya 11126 11381,4 2. Pajak Luar Negeri 73695,4 92610 B. Penerimaan Bukan Pajak 458493 510929,6 II. Hibah 5013 1010,7 Total Penerimaan Negara 2011347, 1 2436877, 8 Persentase Kontribusi Pajak Penghasilan 34,64% 36,73%
Sumber : Departemen Keuangan dan Badan Pusat Statistik RI (Data Diolah Penulis), 2023
Kontribusi  pajak  penghasilan  pada  tabel  menunjukkan  selama  dua  tahun  terakhir  secara  rata-rata sebesar  35  persen.  Menurut  UU  No.7  tahun  2021  yang  merupakan  penyesuaian  perubahan  UU  No.16  tahun 2009  mengenai  ketentuan  umum  dan  tata  cara  perpajakan,  pajak  merupakan  kontribusi  wajib  kepada  negara yang  diwajibkan  oleh  undang-undang  dan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung,  melainkan memberikan kontribusi untuk memenuhi kebutuhan warga negara. Pajak sebagai salah satu bentuk penerimaan negara yang memaksa dan wajib, memiliki potensi yang besar jika dikelola dengan baik. Berbagai jenis sektor ekonomi  juga  menjadi  peluang  bagi  Indonesia  untuk  memaksimalkan  potensi  perpajakannya.  Salah  satu potensi kenaikannya yaitu Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi.
Realisasi  penerimaan  perpajakan  sampai  dengan  akhir  Desember  2022,  mencapai  2.034,5  triliun rupiah,  yang  melampaui  target  yang  ditetapkan  dalam  APBN  Perpres  98/2022  sebesar  114,0  persen, pertumbuhan  tersebut  mencapai  31,4  persen.  Pendapatan  fiskal  berasal  dari  penerimaan  pajak  serta penerimaan dari bea dan cukai. Realisasi pendapatan pajak yang tercatat mencapai 1.716,8 triliun rupiah, atau sudah  mencapai  115,6  persen  dari  target  yang  ditetapkan.  Tumbuhnya  realisasi  penerimaan  pajak  mencapai 34,3 persen. Penerimaan pajak didominasi oleh Komponen PPh Non Migas yang memberikan kontribusi yang signifikan,  yaitu  sebesar  53,6  persen  dari  total  penerimaan  pajak  yang  tercapai.  Pencapaian  penerimaan kepabeanan  dan  cukai  mencapai  Rp317,8  triliun  atau  melebihi  target  sebesar  106,3  persen.  Pertumbuhan kinerja penerimaan  kepabeanan dan cukai tersebut  mencapai 18,0 persen  (www.kemenkeu.go.id/:2023). PPh Final merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang dikenakan kepada wajib pajak UMKM. Pemerintah telah  melakukan  berbagai  upaya  untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  dengan  membuat beberapa kebijakan, antara lain :
a. Mempermudah  administrasi  perpajakan.  Pemerintah  dalam  hal  ini  telah  mengambil  upaya-upaya  yang strategis seperti e-registration, e-filling, e-bupot unifikasi, dan upaya lainnya.
b. Sistem pembukuan keuangan yang modern
Masalah  pembukuan  yang  belum  tertata  pada  UMKM.  Pemerintah  telah  memiliki  beragam  sistem  yang mampu mendukung UMKM untuk melakukan pencatatan keuangan secara modern dan profesional.
c. Pemeriksaan pajak
Semakin  banyak  intensitas  pemerintah  dalam  melakukan  pemeriksaan  maka  semakin  tinggi  pula  tingkat kepatuhan  wajib  pajak.  Intensitas  pemeriksaan  pajak  yang  meningkat  terhadap  wajib  pajak  khususnya UMKM akan berdampak terhadap rendahnya penghindaran pajak.
d. Perbaikan sistem reward and punishment
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 673-681 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1985
Maksud dari sistem ini yakni bagi wajib pajak yang patuh perlu diberikan reward atau penghargaan yang  sesuai.  Contohnya,  dengan  memberikan  fasilitas  atau  pun  insentif  pajak  seperti  pengurangan  tarif. Insentif pajak UMKM di atur dalam Peraturan Pemerintah 55 tahun 2022 pada Bab X merupakan penyesuaian dari Peraturan Pemerintah 23 tahun 2018. Peraturan Pemerintah ini berlaku  sejak tanggal diundangkan  yaitu 20  Desember  2022.  Salah  satu  ketentuan  yang  diperbaharui  dalam  Peraturan  tersebut  adalah  mengenai penerapan  PPh  Final  0,5  persen  bagi  wajib  pajak  dengan  peredaran  bruto  tertentu.  Bagi  wajib  pajak  dengan peredaran bruto tertentu, dapat memperhitungkan bagian penghasilan bruto sampai dengan Rp 500 juta yang tidak  dikenai  PPh  final  dengan  jangka  waktu  tertentu,  kebijakan  tersebut  bertujuan  untuk  meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak UMKM (Sari, 2023) .
Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena pajak merupakan  sumber  pendapatan  negara  (Serliati  &  Febrianti,  2020).  Meningkatnya  kepatuhan  wajib  pajak maka akan meningkat pula pendapatan negara. Kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, peringatan ataupun ancaman  serta  penerapan  sanksi  baik  hukum  maupun  adminsitrasi.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa kepatuhan  wajib  pajak  merupakaan  suatu  ketaatan  dalam  melaksanakan  aturan-aturan  perpajakan  yang ditentukan oleh pemerintah (Bahri, 2019).
Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  memiliki  peranan  penting  dalam  perekonomian  Indonesia dengan  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  dalam  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  sebesar  61,07  persen yang  setara  dengan  8.573,89  triliun  rupiah.  Lapangan  kerja  yang  dihasilkan  oleh  UMKM  diperkirakan menyumbang  sekitar  117  juta  orang  atau  sekitar  97  persen  dari  total  tenaga  kerja  yang  ada  di  Indonesia. Kemampuan  UMKM  dalam  mengumpulkan  investasi  sebesar  60,4  persen  dari  total  investasi  pada  semester pertama tahun 2021  (Sasongko, 2020). Tingginya potensi usaha mendorong pemerintah melakukan berbagai upaya  untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak  UMKM,  antara  lain  :  pengetahuan  wajib  pajak,  sanksi  pajak,  dan  kualitas  pelayanan perpajakan.
Kepatuhan  wajib  pajak  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  diantaranya  pengetahuan  wajib  pajak. Pengetahuan wajib pajak menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, hal ini menjadi  dasar  wajib  pajak  mengetahui  ketentunan  dan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku,  sehingga  wajib pajak  menjadi  paham  akan  kewajiban  perpajakannya  dan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini dibuktikan dari hasil penelitian  yang dilakukan oleh  (Sofianti  & Wahyudi, 2022), yang  menunjukkan bahwa pengetahuan  perpajakan  berpengaruh  secara  signifikan  dan  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM. Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak UMKM, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga semakin tinggi. Kondisi ini terjadi karena wajib pajak yang telah menyadari pentingnya pengetahuan tentang perpajakan, akan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang sama ditemukan juga oleh (Sabila  &  Furqon,  2020)  dimana  pengetahuan  perpajakan  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  UMKM,  karena  pengetahuan  wajib  pajak  tentang  peraturan  perpajakan  cukup  baik. Wajib  pajak  yang  memiliki  pemahaman  baik  tentang  perpajakan,  maka  akan  meningkatkan  kepatuhan perpajakannya.  Hasil  penelitian  yang  berbeda  ditunjukkan  oleh  penelitian  yang  dilakukan  (Lesmana  & Setyadi,  2020)  yang  menemukan  bahwa  pengetahuan  pajak  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Lesmana  &  Setyadi,  2020)  ini  memberikan gambaran  bahwa  kurangnya  pengetahuan  formal  dan  informal  dari  wajib  pajak  UMKM  yang  menyebabkan minimnya  pengetahuan  yang  dapat  meningkatkan  kepatuhan  perpajakan.  Kurangnya  kesadaran  keilmuan pelaku UMKM membuat hal ini tidak memperbaiki rasio kepatuhan wajib pajak.
Faktor berikutnya yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan faktor penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan sangat dibutuhkan  agar  wajib  pajak  memiliki  disiplin  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Sanksi  yang diberikan  kepada  wajib  pajak  harus  sesuai  dengan  besar  kecilnya  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  wajib pajak. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sanksi pajak terbagi menjadi  sanksi  administrasi  dan  sanksi  pidana.  Direktorat  Jendral  Pajak  dalam  menegakkan  sanksi  dapat menerbitkan  Surat  Tagihan  Pajak  bagi  wajib  pajak  yang  tidak  atau  terlambat  membayar  pajak.  Kondisi  ini dibuktikan  oleh  penelitian  yang  dilakukan  (Iriyanto  &  Rohman,  2022),  menemukan  bahwa  sanksi  pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak yang diberikan oleh  aparat  pajak  kepada  wajib  pajak  sangat  berpengaruh  bagi  seorang  wajib  pajak  dalam  memenuhi kewajibannya.  Sanksi  pajak  sangat  diperlukan  agar  kesadaran  masyarakat  dalam  membayar  pajak  dapat meningkat.  Semakin  tegas  sanksi  pajak  yang  dikenakan  pada  wajib  pajak,  maka  dapat  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil  penelitian  yang  sama  ditemukan  juga  oleh  (Rahmawati  &  Kamil,  2023)  yang membuktikan  bahwa  sanksi  perpajakan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Sanksi  pajak  yang  dilaksanakan  dengan  tegas  akan  membuat  wajib  pajak  takut  dikenakan  sanksi  tersebut,
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 673-681 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1985
sehingga  wajib  pajak  akan  lebih  memilih  untuk  patuh  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Hasil penelitian  yang  berbeda  dari  (Aliviany,  Delira  &  Novera,  2023)  yang  menemukan  bahwa  sanksi  pajak  tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena sanksi yang diberikan atas pelanggaran tidak menimbulkan efek jera kepada wajib pajak yang tidak patuh.
Faktor  berikutnya  yang  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  kualitas  pelayanan perpajakan yang diberikan pemerintah terhadap wajib pajak. Kualitas pelayanan perpajakan menjadi salah satu indikator penilaian wajib pajak orang pribadi dalam kesediannya membayar pajak khususnya untuk penerapan self-assessment  system yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kepatuhan  pembayaran  pajak.  Pelayanan perpajakan  yang  berkualitas  akan  mendorong  kesadaran  wajib  pajak  dalam  melaporkan  pajaknya.  Penelitian yang  dilakukan  oleh  (Sofianti  &  Wahyudi,  2022)  menyatakan  bahwa  kualitas  pelayanan  berpengaruh  secara signifikan  dan  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Semakin  baik  pelayanan  yang  diberikan  oleh  fiskus kepada  wajib  pajak  atau  pelaku  UMKM,  maka  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  akan  semakin  tinggi.  Sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Rahmawati  &  Kamil,  2023),  menemukan  bahwa  kualitas  pelayanan perpajakan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Semakin  baiknya  kualitas pelayanan  yang  disediakan  oleh  petugas  pajak,  maka  akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar pajak. Hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian (Yuliati & Fauzi, 2020) yang membuktikan bahwa  kualitas  pelayanan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Hasil penelitian  ini  membuktikan  bahwa  kualitas  pelayanan  masih  belum  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak  UMKM  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya,  dimana  kualitas  pelayanan  dari  aparat  pajak belum dapat memenuhi atau melebihi harapan dari wajib pajak UMKM.
Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan tentang aturan perpajakan yang dimiliki wajib pajak (Adi,  2018)  .  Teori  atribusi  menjadi  penting  bila  dikaitkan  dengan  kepatuhan  wajib  pajak  yang  dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak. Tentunya melalui proses pembelajaran, persepsi fiskus baik langsung maupun tidak  langsung  yang  terbentuk  dalam  diri  sendiri  dan  lingkungan,  berubah  dari  yang  awalnya  tidak  tahu menjadi tahu (Asyhari, Fauziah & Aryati, 2023). Penelitian sebelumnya, (Susyanti, 2013) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan informasi yang dapat digunakan wajib pajak untuk bertindak, mengambil keputusan, dan memahami kewajiban dan hak perpajakannya. Selain itu, peningkatan pengetahuan perpajakan juga  akan  berdampak  pada  peningkatan  tingkat  kepatuhan  pajak.  Hal  ini  didukung  oleh  penelitian  yang dilakukan (Asyhari, Fauziah & Aryati, 2023), (Aliviany, Delira & Novera, 2023), (Sofianti & Wahyudi, 2022) yang  menunjukkan  adanya  hubungan  signifikan  antara  pengetahuan  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak,  semakin  tinggi  pengetahuan  wajib  pajak  tentang  perpajakan  maka  akan  semakin  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak.  Semakin  baik  pengetahuan  wajib  pajak  terhadap  ketentuan  Undang-Undang Perpajakan  dan  pentingnya  pajak  akan  mendorong  peningkatan  penerimaan  negara,  dimana  penerimaan negara  yang  tinggi  akan  berdampak  pada  kesejahteraan  masyarakat.  Wajib  pajak  akan  cenderung  patuh terhadap peraturan perpajakan jika mempunyai pengetahuan tentang perpajakan. Begitu pula sebaliknya wajib pajak  cenderung  tidak  patuh  terhadap  peraturan  jika  mereka  tidak  cukup  mempunyai  pengetahuan  tentang perpajakan.
Perpajakan yang  diatur dalam undang-undang perpajakan memberikan landasan hukum yang kuat bagi siapa  pun  yang  melanggar  kegiatan  perpajakan  tersebut.  Ada  dua  jenis  sanksi  dalam  undang-undang perpajakan:  sanksi  administratif  dan  sanksi  pidana.  Sanksi  administratif  dikenakan  apabila  Wajib  Pajak melanggar  kewajiban  yang  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan dapat dikenakan sanksi berupa sanksi bunga atau kenaikan, dan sanksi berupa denda. Sedangkan sanksi pidana berupa kurungan dan hukuman penjara.
Teori atribusi menyangkut niat wajib pajak untuk membayar, yang pada gilirannya menyangkut persepsi wajib pajak  ketika  menilai  pajak  itu  sendiri.  Ketika  sanksi  pajak  dikenakan,  individu  cenderung  bertindak berdasarkan  interpretasi  mereka  terhadap  peristiwa  tersebut.  Jika  wajib  pajak  yakin  bahwa  mereka  akan dikenakan  denda  yang  lebih  buruk  jika  mereka  gagal  membayar  pajak,  maka  mereka  akan  lebih  cenderung untuk  patuh  dan  membayar  pajaknya.  Wajib  pajak  cenderung  patuh  dalam  membayar  pajak  karena kepatuhannya  dipaksa  oleh  keadaan  sekitar,  misalnya  pengenaan  denda  yang  berat.  Pada  penelitian sebelumnya, (Yogantara et al., 2021) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan hukuman bagi mereka yang  melanggar  aturan  yang  telah  disepakati  bersama.  Sanksi  tersebut  dikenakan  kepada  wajib  pajak  yang tidak  mematuhi  peraturan  dan/atau  melanggar  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku,  seperti  telah  melakukan penyetoran  dan/atau  pelaporan  SPT.  Hasil  penelitian  lainnya  yang  mendukung  penelitian  tersebut  yaitu (Iriyanto & Rohman, 2022), (Maili, 2022),  (Pratama & Mulyani, 2019) yang menunjukkan adanya hubungan signifikan  antara  sanksi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Pelayanan    perpajakan  dapat  diartikan sebagai  pelayanan  yang  diberikan  oleh  aparat  pajak  kepada  wajib  pajak  untuk  membantu  mereka  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Pelayanan  perpajakan  dianggap  sebagai  pelayanan  publik  karena penyelenggaranya merupakan instansi pemerintah yang melayani kepentingan umum dan menegakkan hukum,
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 673-681 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1985
bukan mencari keuntungan finansial. Teori atribusi penting dalam hal kepatuhan pajak oleh wajib pajak yang dipengaruhi  dari  kualitas  pelayanan  perpajakan  pada  saat  memungut  pajak  dari  wajib  pajak.  Penilaian  pajak tentunya dipengaruhi oleh persepsi dan keadaan pribadi yang dimiliki fiskus. Dari penelitian sebelumnya yang telah  dilakukan  oleh    (Pratama  &  Mulyani,  2019)  menunjukkan  bahwa  kualitas  pelayanan  berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak, karena kualitas pelayanan yang diharapkan akan membuat tercapainya rasa kepuasan  dari  wajib  pajak.  Hal  ini  didukung  oleh  penelitian  yang  dilakukan  (Asyhari,  Fauziah  &  Aryati, 2023),  (Iriyanto  &  Rohman,  2022)  (Aglista  Ramadhanty,  2020)  yang  menunjukkan  adanya  hubungan signifikan  antara  kualitas  pelayanan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Berdasarkan  latar  belakang  masalah diatas, masih terdapat research gap dari hasil penelitian sebelumnya. Kondisi tersebut membuat peneliti ingin melakukan  pengujian  kembali  tentang  Pengaruh  Pengetahuan  Wajib  Pajak,  Sanksi  Pajak  dan  Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang . Pemilihan lokasi penelitian di Kota Padang, dikarenakan jumlah UMKM di Kota Padang pada tahun 2022 merupakan yang paling besar dibandingkan  kabupaten/kota  lain  yang  berada  di  Sumatera  Barat.  Kota  Padang  memiliki  jumlah  pelaku UMKM  yang  sebesar  93.648  atau  setara  dengan  64,67  persen.  Jumlah  tersebut  seharusnya  membuat  pelaku usaha UMKM di Kota Padang bisa menyumbang pendapatan Negara yang cukup besar melalui pajak.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana data disajikan dalam bentuk numerik dan menggunakan analisis statistik. Pendekatan kuantitatif merupakan teknik penelitian yang melibatkan pengujian hipotesis dengan memanfaatkan data statistik yang sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan  wajib  pajak,  sanksi  pajak,  dan  kualitas  pelayanan  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM  di  Kota  Padang.  Penelitian  ini,  menggunakan  dua  cara  dalam  pengumpulan  data  yaitu  data  primer yang diperoleh melalui survey yang dibuat secara online dalam bentuk link google form dan kuesioner dalam bentuk  kertas,  kuesioner  kemudian  disebarluaskan  kepada  responden  guna  mendapatkan  data  sesuai  dengan penelitian yang akan diteliti. Pengumpulan data yang kedua yaitu data sekunder yang diperoleh dalam bentuk media  buku,  artikel,  berita,  ataupun  melalui  sumber  yang  dianggap  kredibel  lainnya  yang  reliabel  dan  juga sesuai dengan topik penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang  melakukan  Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) di Kota Padang  yang  memiliki  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kriteria samplingnya adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota  Padang  dan  mengisi  kuesioner  dengan  lengkap.  Penelitian  ini  menggunakan  rumus Lemeshow (1997) dalam menentukan jumlah sampel minimal, hal ini dikarenakan populasi yang sangat besar dan peneliti tidak mungkin  mempelajari  seluruh  populasi  karena  adanya  keterbatasan  waktu,  tenaga  dan  dana.  Berdasarkan perhitungan  sampel  menggunakan  rumus Lemeshow ,  maka  diperoleh  sampel  sebesar  270,6  yang  kemudian dibulatkan  menjadi  271  responden.  Teknik  sampling  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah simple random sampling . Variabel dependen dan independen dalam penelitian ini menggunakan 5 skala likert dengan jawaban  dapat  diberi  skor.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  uji  regresi berganda  dengan  melakukan  uji  validitas  dan  reliabilitas  untuk  pertanyaan  yang  digunakan  dalam  kuesioner penelitian  sebelum  ditanyakan  kepada  responden.  Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  dilakukan  dengan beberapa  tahapan  yaitu  :  1)  Statistik  Deskriptif,  2)  uji  asumsi  klasik  meliputi  uji  normalitas,  uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokolerasi, 3) regresi linear berganda, 4) Uji hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  kuesioner  yang  telah  dikumpulkan  sebanyak  271  responden  maka  diperoleh  data mengenai jenis kelamin responden :
No Jenis Kelamin Jumlah (Orang) Persentase (%) 1. Laki - Laki 133 49,1 2. Perempuan 138 50,9 Total 271 100,0
Berdasarkan kuesioner yang telah dikumpulkan, diperoleh data mengenai usia responden.
No Usia Jumlah (Orang) Persentase (%) 1. < 25 tahun 33 12,2 2. 26 – 30 tahun 16 5,9 3. 31 – 40 tahun 77 28,4 4. 41 – 55 tahun 76 28,0 5. > 55 tahun 69 25,5
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 673-681 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1985
Total 271 100,0
Berdasarkan kuesioner yang telah dikumpulkan, diperoleh data mengenai pendidikan terakhir responden.
No Pendidikan Terakhir Jumlah (Orang) Persentase (%) 1. SD 0 0 2. SMP 0 0 3. SMA/SMK 64 23,6 4. Diploma 48 17,7 5. Sarjana 159 58,7 Total 271 100,0
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh  variabel  pengetahuan  wajib  pajak, sanksi  pajak  dan  kualitas  pelayanan  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di  Kota  Padang. Berikut ini hasil Uji Statistik Deskriptif
Variabel N Min  Max  Mean Std. Deviation Pengetahuan Wajib Pajak 271 8 20 17,41 2,345 Sanksi Pajak 271 6 20 17,57 2,2 Kualitas Pelayanan Perpajakan 271 9 20 17,68 2,342 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 271 11 20 17,92 1,903
Hasil uji asumsi klasik digunakan beberapa uji asumsi klasik sebagai berikut:
Uji  normalitas  yang  digunakan  pada  penelitian  ini,  yaitu  dengan  melihat  penyebaran  data  pada  sumber diagonal grafik Normal P-P Plot dan Kolmogorov-Smirnov . Sebagai dasar pengambilan keputusan, jika titik – titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut telah normal.
Pengujian  multikolinearitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  ditemukan  korelasi  antar  variabel  independen dalam suatu model regresi (Ghozali, 2013)
Keterangan Collinearity Statistics Tolerance VIF Pengetahuan Wajib Pajak 0,591 1,692 Sanksi Pajak 0,526 1,901 Kualitas Pelayanan Perpajakan 0,707 1,415
Hasil  output  data  pada  tabel  diatas  didapatkan  bahwa  nilai tolerance dari  ketiga  variabel  bebas  yaitu pengetahuan  wajib  pajak,  sanksi  pajak,  dan  kualitas  pelayanan  perpajakan  semuanya  >  0,1.  Nilai  VIF  dari
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 673-681 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1985
variabel  pengetahuan  wajib  pajak,  sanksi  pajak,  dan  kualitas  pelayanan  perpajakan  semua  <  10,  ini  berarti tidak terjadi multikolinieritas.
Uji  heteroskedastisitas  dalam  penelitian  ini  menggunakan  uji  Glejser,  dengan  dasar  pengambilan  keputusan adalah jika nilai signifikansi > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas.
Keterangan t Sig. (Constant) 3,706 0,000 Pengetahuan Wajib Pajak -0,075 0,941 Sanksi Pajak 0,160 0,873 Kualitas Pelayanan Perpajakan -0,939 0,348
Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak (X1) memiliki nilai  signifikansi 0,941 > 0,05, sanksi pajak (X2) memiliki nilai signifikansi 0,873 > 0,05 dan kualitas pelayan perpajakan (X3) memiliki nilai signifikansi 0,348 > 0,05. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada terjadi heteroskedastisitas karena semua  variabel  independen  memiliki  nilai  signifikansi  lebih  besar  dari  0,05,  sehingga  dapat  dikatakan  Uji Asumsi Klasik terpenuhi.
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 0.691 a 0,477 0,472 1,384 1,841
Uji  Autokorelasi  dapat  dilakukan  dengan  menghitung  nilai Durbin-Watson. Diketahui  jumlah  sampel  dalam penelitian ini sebanyak 271 maka Nilai T = 271, dengan jumlah variabel sebanyak 4 maka K = 4. Berdasarkan tabel Durbin Watson dengan sampel 271 dan jumlah variabel maka nilai dL = 1.77808 dan dU = 1.82300 . Tabel diatas menunjukkan nilai Durbin Watson sebesar d = 1,841 maka dihitung terlebih dahulu nilai (4 – d) = 2,159. Autokorelasi  dapat  dilihat  dengan  melakukan  deteksi  autokorelasi  positif  dan  deteksi  autokorelasi negarif.  Deteksi  autokorelasi  positif  dapat  dilihat  dari  output  SPSS  pada  tabel    menunjukkan  bahwa d  >  dU yaitu 1,841 > 1.77808 maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi positif. Deteksi autokorelasi negatif dapat  dilihat  dari  output  SPSS  pada  tabel  8  menunjukkan  bahwa (4  –  d) >  dU  yaitu  2,159> 1.77808 maka tidak terdapat autokorelasi negatif.
Keterangan t Sig. (Constant) 7,565  0,000 Pengetahuan Wajib Pajak 6,174  0,000 Sanksi Pajak 4,447  0,000 Kualitas Pelayanan Perpajakan 3,766  0,000
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  pengaruh  Pengetahuan  Wajib  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak UMKM memiliki nilai t hitung 6,174 lebih besar dari t tabel 1,968, dan angka signifikansi 0,000 lebih kecil  dari  0,05  yang  menunjukkan  bahwa  adanya  pengaruh  antara  Pengetahuan  Wajib  Pajak  (X1)  dengan Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM.  Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  pengaruh  Sanksi  Pajak  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  memiliki  nilai  t  hitung  4,447  lebih  besar  dari  t  tabel  1,968,  dan  angka signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara Sanksi Pajak (X2) dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
Hasil  pengujian  individual  menunjukkan  bahwa  pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Perpajakan  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  memiliki  nilai  t  hitung  3,766  lebih  besar  dari  t  tabel  1,968,  dan  angka signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara Kualitas Pelayanan Perpajakan (X3) dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
Hasil  pengujian  hipotesis  pertama  (H1)  dapat diterima yaitu  pengetahuan  wajib  pajak  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kondisi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  (Asyhari, Fauziah & Aryati, 2023) menunjukkan bahwa semakin tingginya pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Adanya pengetahuan mengenai hak, kewajiban dan pentingnya  pajak  terhadap  penerimaan  negara  dan  juga  pembangunan  negara  dapat  menimbulkan  kesadaran wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Hasil yang sama dari penelitian yang dilakukan oleh (Aliviany, Delira & Novera, 2023), dan (Sofianti & Wahyudi, 2022) juga menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM,  karena  semakin  luas  pengetahuan
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 673-681 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1985
wajib  pajak  terhadap  ketentuan  Undang-Undang  Perpajakan  dan  pentingnya  pajak  akan  mendorong peningkatan penerimaan  negara, dimana penerimaan  negara  yang tinggi akan berdampak pada  kesejahteraan masyarakat.  Seorang  wajib  pajak  akan  cenderung  patuh  terhadap  peraturan  perpajakan  jika  mempunyai pengetahuan tentang perpajakan. Begitu pula sebaliknya seorang wajib pajak cenderung tidak patuh terhadap peraturan  jika  mereka  tidak  cukup  mempunyai  pengetahuan  tentang  perpajakan.  Berdasarkan  teori  atribusi, pengetahuan wajib pajak didapatkan melalui proses pembelajaran, persepsi fiskus baik langsung maupun tidak langsung  yang  terbentuk  dalam  diri  sendiri  dan  lingkungan,  berubah  dari  yang  awalnya  tidak  tahu  menjadi tahu  (Asyhari,  Fauziah  &  Aryati,  2023).  Ketersediaan  pengetahuan  perpajakan  juga  diharapkan  dapat merangsang kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Hasil  pengujian  hipotesis  kedua  (H2)  dapat diterima yaitu  sanksi  pajak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Kondisi  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  oleh  (Iriyanto  & Rohman,  2022)  yang  menunjukkan  bahwa  sanksi  pajak  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak UMKM, karena  adanya  unsur  memaksa dan  mengikat dari sanksi pajak itu sendiri. Sanksi  yang dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya diatur dalam Undang-Undang perpajakan, sehingga jika  wajib pajak  melanggar atau tidak patuh akan dikenakan  sanksi sesuai pelanggaran yang  dilakukan  dan  akhirnya  wajib  pajak  akan  memandang  bahwa  sanksi  perpajakan  lebih  banyak merugikannya.
Hasil  yang  sama  diperoleh  dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Maili,  2022)  dan  (Pratama  & Mulyani,  2019),  yang  menunjukkan  bahwa  sanksi  pajak  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  UMKM.  Hal  ini  dikarenakan  pemberian  sanksi  pajak  merupakan  salah  satu  alternatif  yang diharapkan  dapat  mengatasi  ketidakpatuhan  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya. Sanksi  pajak  ditetapkan  bertujuan  untuk  memotivasi  wajib  pajak  dalam  mematuhi  peraturan  pajak  yang ditetapkan.  Wajib  pajak  bertindak  patuh  apabila  mereka  memiliki  persepsi  bahwa  akan  dikenai  sanksi  yang berat jika melakukan pelanggaran.
Berdasarkan teori atribusi, ketika sanksi pajak dikenakan, individu cenderung bertindak berdasarkan interpretasi  mereka terhadap peristiwa tersebut. Jika  wajib pajak yakin bahwa  mereka akan dikenakan denda yang  lebih  buruk  jika  mereka  gagal  membayar  pajak,  maka  mereka  akan  lebih  cenderung  untuk  patuh  dan membayar pajaknya. Wajib pajak cenderung patuh dalam membayar pajak karena kepatuhannya dipaksa oleh keadaan sekitar, misalnya pengenaan denda yang berat.
Hasil  pengujian  hipotesis  ketiga  (H3)  dapat diterima yaitu  kualitas  pelayanan  perpajakan berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Kondisi  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh (Asyhari, Fauziah  &  Aryati,  2023) bahwa pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan  wajib pajak  ditunjukkan  dari  bagaimana  wajib  pajak  memandang  mutu  pelayanan  petugas  pajak  akan  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil yang sama diperoleh dari penelitian (Iriyanto & Rohman,  2022)  dan  (Aglista  Ramadhanty,  2020)  yang  menunjukkan  bahwa  kualitas  pelayanan  perpajakan berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM,  ini  dikarenakan  dengan  adanya pelayanan yang andal, maka akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan  akan  meningkat.  Wajib  pajak  yang  mendapatkan  pelayanan  yang  baik  akan  merasa  nyaman  saat mengurus kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan teori atribusi, bahwasannya kualitas pelayanan perpajakan penting pada saat memungut pajak dari wajib pajak. Penilaian pajak tentunya juga dipengaruhi oleh persepsi dan keadaan pribadi yang dimiliki fiskus.

## SIMPULAN
Pengetahuan  wajib  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM,  dengan  adanya pengetahuan  perpajakan  yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak  pelaku  UMKM  maka  dapat  mendorong  wajib  pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, hal ini dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya diatur dalam Undang-Undang perpajakan, sehingga jika wajib  pajak  melanggar  atau  tidak  patuh  akan  dikenakan  sanksi  sesuai  pelanggaran  yang  dilakukan  dan  pada akhirnya wajib pajak akan memandang bahwa sanksi perpajakan lebih banyak merugikannya.
Kualitas  pelayanan  perpajakan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Hal  ini dikarenakan  wajib  pajak  yang  mendapatkan  pelayanan  yang  baik  akan  merasa  nyaman  saat  mengurus kewajiban perpajakannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  T.  W.  (2018). Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,  Sanksi  Pajak  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Badan Pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018 . (Vol. 53, . Aglista Ramadhanty, Z. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Diponegoro Journal of Accounting ,
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 673-681 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1985
9 , 1–12. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting Agustine,  S.,  &  Pangaribuan,  L.  (2022).  Pengaruh  Insentif  Pajak,  Tarif  Pajak,  Kesadaran  Wajib  Pajak  Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Usahawan  Selama  Masa  Pandemi  Covid-19  Di  Tambora. Jurnal  Akuntansi , 11 (1),  61–74. https://doi.org/10.46806/ja.v11i1.877
Aliviany,  Delira  &  Novera,  K.  M.  (2023).  Pengaruh  Pengetahuan  Wajib  Pajak,  Kualitas  Pelayanan  Fiskus,  Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi , 3 (3), 14–26. https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i3.2550
Asyhari,  Fauziah  &  Aryati,  T.  (2023).  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,  Sanksi  Perpajakan,  Penurunan  Tarif,  Kondisi  Keuangan,
Kualitas  Pelayanan  Petugas  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Umkm Di  Jakarta. Jurnal Ekonomi  Trisakti , 3 (1),  1715–1724. https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16263 Bahri, S. (2019). Metodologi Penelitian Bisnis Lengkap Dengan Teknik Pengolahan Data SPSS . Yogyakarta: CV. Andi Offset. Darmayasa,  I.  N.,  Pariani,  P.  A.  R.,  &  Mandia,  I.  N.  (2022).  Moderasi  Kesadaran  Pajak  Pada  Moral  Pajak,  Pemeriksaan,  Dan  Sanksi Terhadap Kepatuhan UMKM. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN) , 3 (2), 316–330. https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1533 Ermawati,  N.,  &  Afifi,  Z.  (2018).  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan  dan  Sanksi  Perpajakan      Terhadap      Wajib      Pajak      dengan Religiusitas  Sebagai  Variabel  Pemoderisasi. Prosiding SENDI_U , 655–662. Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10 . Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Imani,  M.  F.,  &  Furqon,  I.  K.  (2022).  Pengaruh  Pengetahuan,  Sanksi,  Kesadaran  dan  Kualitas  Pelayanan  Petugas  Pajak  Terhadap Kepatuhan Pajak. Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking , 2 (1), 53–72. https://doi.org/10.28918/velocity.v2i1.5080 Iriyanto, M. S., & Rohman, F. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jepara. Jurnal Rekognisi Akuntansi , 6 (1), 16–31. https://doi.org/10.34001/jra.v6i1.188
Kowel,  V.  A.  A.,  Kalangi,  L.,  &  Tangkuman,  S.  J.  (2019).  Pengaruh  pengetahuan  wajib  pajak,  kesadaran  wajib pajak  dan  modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 7 (3), 4251–4260.
Lesmana, A. L., & Setyadi, B. (2020). Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Akuntansi Dan Manajemen , 17 (01), 01–15. https://doi.org/10.36406/jam.v17i01.323
Maili,  N.  A.  (2022).  Pengaruh  Pemahaman  Perpajakan,  Sanksi  Pajak,  Tarif  Pajak,  dan  Kualitas  Pelayanan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak UMKM. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan , Volume 6 N (12), 13553–13562. Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018 . Andi.
Nugroho, R. A. & Z. (2012). Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak. Diponegoro Journal of Accounting , 1 (2), 1–11. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting Pratama,  R.  A.,  &  Mulyani,  E.  (2019).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Petugas  Pajak,  Sanksi  Perpajakan,  Dan  Biaya  Kepatuhan. Jurnal Eksplorasi Akunansi , Vol. 1 (3), 1293–1306. http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/11 Purnomo, R. A., Si, M., & Mahasiswa, U. (2016). Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS .
Putri Impiyati, L. S. N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan , 16 Nomor 2 .
Rahmawati, R., & Kamil, I. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Layanan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Margin: Jurnal Lentera Managemen Keuangan , 1 (02), 85–93. https://doi.org/10.59422/margin.v1i02.125 Salamun. (1990). Prospek dan Faktor Penentu Reformasi Perpajakan . Bina Rena Pariwara.
Salsabila,  N.  &,  &  Furqon,  I.  K.  (2020).  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,  Ketegasan  Sanksi  Perpajakan,  dan  Keadilan  Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  di  Kota  Pekalongan. Jurnal  Akuntansi,  Perpajakan  Dan  Auditing , 1 (2),  263–276. https://doi.org/10.21009/japa.0102.09 Sandu Siyoto & Muhammad Ali Sodik. (2015). Dasar Metodologi Penelitian . Literasi Media Publishing. Sari, P. G. K. S. (2023). Strategi Efektif Meningkatkan Kepatuhan Pajak Oleh UMKM . Www.Pajakku.Com. https://www.pajakku.com/read/63057ff8a9ea8709cb18bd14/Strategi-Efektif-Meningkatkan-Kepatuhan-Pajak-Oleh-UMKM Sasongko, D. (2020). UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit . Kementrian Keuangan Republik Indonesia. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html
Sofianti,  M.,  &  wahyudi,  D.  (2022).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  (Studi  Kasus  UMKM  di Kabupaten Demak. Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi , 15 (1), 180–192. https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.634 Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . CV. ALFABETA. Supadmi, N. L. (2009). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis , 4 (2), 2– 3.
Susyanti, J. & A. S. A. (2013). Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak di Masa Covid 19. Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship , 3 (1), 1. https://doi.org/10.30588/jmp.v3i1.84 UU Nomor 28 Tahun 2007. (2007). Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan . 9 (2), 10.
https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731%0Aht tp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106 www.kemenkeu.go.id/apbnkita.  (2023).  APBN  Kita  edisi  2023.  In KemenkeuRepublik  Indonesia.  Pelindung:  Menteri  Keuangan  dan Wakil  Menteri  Keuangan. https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/1a28b5ae-91df-44f0-8e40-5e21056a974e/V-1-Final-Publikasi- APBN-KiTa-Edisi-Januari-2023.pdf?ext=.pdf
Yogantara, K. K., Asana, G. H. S., & Clarissa, S. V. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Ditinjau  Dari  Tarif  Pajak,  Sosialisasi  Pajak,  Sanksi  Pajak,  Dan  Pemeriksaan  Pajak. Jurnal  Akuntansi  Profesi , 12 (2),  491. https://doi.org/10.23887/jap.v12i2.41405
Yuliati,  N.  N.,  &  Fauzi,  A.  K.  (2020).  Literasi  Pajak,  Kualitas  Pelayanan,  Sanksi  Perpajakan  Dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Umkm.
Akutansi Bisnis & Manajemen ( ABM ) , 27 (2). https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668
Zahrani,  N.  R.  (2019).  Pengaruh  pemahaman  pajak,  pengetahuan  pajak,  kualitas  pelayanan  pajak  dan  sanksi  pajak  terhadap  kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 8 , 2–18.