How to cite: Julianik Musfirotin, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Fatwa No.116/DSN-MUI/XI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Oleh Bank Syariah’ (2020) Vol. 3 No. 1 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 6 Desember 2019; Diterima 12 Desember 2019; Diterbitkan 1 Januari 2020.
DOI: 10.20473/jd.v3i1.17632

## Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Fatwa No.116/DSN-MUI/XI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Oleh Bank Syariah

## Julianik Musfirotin anikmusfiroh7@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstrak
Uang  Elektronik  merupakan  alat  pembayaran  yang  berbentuk  uang elektronik yang nilai uangnya sesuai dengan nilai uang yang disetorkan kepada  penerbit  atau  agen-agen  penerbit  yang  kemudian  nilai  uang tersebut  dimasukan  dalam  media  elektronik  yang  berupa  chip  atau media  server.  Dengan  demikian  adanya  uang  elektronik  ini  guna untuk mempermudah masyarakat memanfaatkan teknologi agar lebih mudah dan efisien. Rumusan masalah yang diulas dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan hukum para pihak dalam uang elektronik yang  berdasarkan  Fatwa  No.116/DSN_MUI/XI/2017  tentang  uang elektronik  syariah.  Metode  yang  dipergunakan  adalah  penelitian yuridis  normatif.  Hasil  dari  penelitian  tersebut  dapat  diketahui bahwa uang elektronik syariah pada Bank Syariah harus berdasarkan prinsip  syariah  yang  terhindar  dari  riba,  maysir,  gharar  dan  haram.
Implementasinya  uang  elektronik  yang  sudah  diatur  fatwa  perlu mendapat kajian syariah, baik dari sisi konsep akad, skema transaksi adapun prinsip-prinsip syariah yang harus diutamakan dalam transaksi uang elektronik, sehingga dapat memberika kejelasan mengenai aspek kesyariahan produk tersebut agar menjadi produk yang unggul dalam inovasi  keuangan  syariah  yang  dibutuhkan  masyarakat  Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan membutuhkan produk keuangan syariah yang baik. Kata Kunci: Akad;  Perbankan  Syariah;  Prinsip  Syariah;  Produk Perbankan Syariah; Uang Elektronik.

## Pendahuluan
Perkembangan pada jaman sekarang di era teknologi, informasi dan globalisasi kini telah memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi semua orang khususnya di Indonesia. Saat ini dengan didukungnya sistem internet yang sudah sangat pesat, semua sudah dibuat menjadi serba lebih mudah dan efisien. Dalam dunia bisnis dengan menggunakan sistem perekonomian syariah mulai berkembang dengan pesat. Saat ini banyak sekali kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi informasi guna untuk mempermudah masyarakat tersebut misalnya dalam transaksi perdagangan online,
Jurist-Diction Vol. 3 (1) 2020

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 1, Januari 2020
Jurist-Diction. 2020; 187-206

## 188 Julianik Musfirotin: Perlindungan Hukum Terhadap
transfer mobile , atau dalam pembayaran dalam pembelian dan tagihan melalui kartu kredit maupun kartu debit yang dikeluarkan oleh Bank. Hal ini dalam pertumbuhan perbankan  syariah  dan  lembaga  pembiayaan  syariah  di  Indonesia,  salah  satu produk perbankan dan lembaga pembiayaan baik itu konvensional maupun syariah mengeluarkan uang elektronik sebagai alat pembayaran.
Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik, adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur :
a.  Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
b.  Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; dan
c.  Nilai  uang  elektronik  yang  dikelola  oleh  penerbit  bukan  merupakan  simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan. Pengertian  E-money  menurut  Bank  Indonesia,  adalah  produk strored- value atau  prepaid  dalam  sejumlah  nilai  uang  ( monetary value )  yang  tersimpan dalam peralatan elektronis. Secara nominal uang yang tersimpan didalam secara elektronis dilakukan dengan cara menukarkan sejumlah uang terlebih dahulu atau dapat melalui pendebitan rekening bank yang kemudian disimpan dalam peralatan elektronis tersebut. 1
Dalam  Pasal  1  ayat  (7)  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2008  tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah ialah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum Syariah dan bank pembiayaan rakyat Syariah. Hukum perbankan Syariah termasuk dalam rumpun  hukum  muamalah.  Dalam  hal  ini  aplikasi  dan  modifikasi  pada  bidang muamalah sangat dimungkinkan karena pada dasarnya tidaklah ada syariat yang bersifat  absolut,  mutlak  dan  berlaku  untuk  segala dhuruf (waktu,  tempat,  dan keadaan).  Syariat  Islam  ada  yang  bersifat  dinamis  apalagi  pada  jaman  sekarang yang  semua  serba  instan  semuanya  menggunakan  teknologi  dalam  artian  dapat berubah sesuai kebutuhan masyarakat. 2
1 Bank Indonesia, E-money Tren Pembayaran ke Depan, URL : http://www.bi.go.id/id/pub- likasi/sistem-pembayaran/riset/ dikunjungi pada tanggal 15 agustus 2018 pukul 11.00 WIB.
2 Abdul Shomad, Hukum Islam (Kencana Prenada Media Group 2010).[121].
Perbankan Syariah sebagai alternatif dari sistem perbankan konvensional yang diharapkan dapat menggerakkan sektor riil ( moneter based economy ), oleh karena itu perbankan Syariah membutuhkan pengaturan khusus. Aturan tersebut harus bisa menampung  dari  berbagai  kepentingan  tidak  hanya  umat  Islam  saja,  tetapi  juga non Muslim karena perbankan Syariah bersifat universal. Misalnya sebuah produk barang, perbankan Syariah mulai diminati oleh semua kalangan konsumen (baik muslim maupun non muslim) di Indonesia. Konsumen mempunyai alasan-alasan tertentu atau faktor-faktor yang mempengaruhi mereka untuk mengambil keputusan dalam menetapkan pilihan pada bank Syariah. 3
Dalam  peraturan  Bank  Indonesia  tentang  uang  elektronik  sangat  perlu mendapatkan  kajian  syariah,  terutama  mengenai  konsep  akad,  maupun  prinsip- prinsip syariah yang harus diutamakan dalam transaksi uang elektronik, sehingga bisa memberikan gambaran apabila produk uang elektronik tersebut yang diterbitkan oleh perbanyakan syariah. Uang elektronik bisa diterbitkan oleh Lembaga Keuangan Syariah  dan  Bank.  Kemudian  kalau  semisal  belum  syariah  maka  bisa  penerbit lembaga yang menerbitkan.
Selain dari kemudahan yang didapat dari penggunaan uang elektronik tersebut, ada juga risiko yang didapat dalam penggunaan dalam layanan tersebut, diantaranya banyak terjadi pelanggaran hukum seperti penipuan, pembobolan, mengenai risiko finansial yang diderita pengguna uang elektronik karena ulah para pelaku kejahatan teknologi  informasi  dengan  sangat  mudah  menipu  pengguna  tersebut,  sehingga dalam industri perbankan harus mampu menyiapkan security features yang mampu menjaga tingkat kepercayaan masyarakat bahwa transaksi uang elektronik tersebut aman. Karena pemakaian uang elektronik dalam hal ini tidak perlu memerlukan otorisasi data data pribadi, on-line, tanda tangan atau memasukkan kode pin.
Sehubungan  dengan  uraian  diatas  serta  berbagai  macam  kasus  pemakaian uang elektronik tersebut, maka perlu adanya perlindungan hukum diberikan kepada nasabah terhadap transaksi uang elektronik pada bank syariah diperlukan dalam

## 190 Julianik Musfirotin: Perlindungan Hukum Terhadap
rangka  melindungi  hak-hak  pemegang  selaku  konsumen  dalam  jasa  perbankan, mengingat  juga  hukum  itu  melayani  masyarakat.  Maka  dari  itu,  penulis  tertarik untuk  mendalami  lebih  jauh  permasalahan  tentang  uang  elektronik  dengan  cara melakukan  pembahasan  terhadap  pokok  permasalahan  yang  diangkat  lewat tulisan yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan  Fatwa  No.116/DSN-MUI/XI/2017  Tentang  uang  Elektronik  Oleh Bank Syariah ”.
Berdasarkan dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
1.  Hubungan hukum para pihak dalam uang elektronik berdasarkan Fatwa No.116/ DSN-MUI/XI/2017 tentang uang elektronik syariah
2.  Tanggung gugat Bank Syariah pada prosuk uang elektronik berdasarkan Fatwa No.116/DSN-MUI/XI/2017 tentang uang elektronik syariah

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  tipe penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan masalah yang mengkaji perundang- undangan  dan  peraturan  yang  berkaitan  dengan  buku-buku  kepustakaan  terkait dengan pembahasan skripsi ini yaitu mengatur tentang perbankan syariah. 4

## Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Transaksi Uang Elektronik
Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan uang elektronik melibatkan berbagai  pihak  yang  saling  berkepentingan.  Masing-masing  pihak  satu  sama lain  terikat  dengan  akad  baik  mengenai  hak  dan  kewajibannya  masing-masing. Berdasarkan  Fatwa  MUI  No.116/DSN-MUI/XI/2017  tentang  Uang  Elektronik Syariah, Uang elektronik (electronic money) ialah sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
a.  diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenada media Group Kencana 2016).[35].
penerbit
b.  jumlah  nominal  uang  disimpan  secara  elektronik  dalam  suatu  media  yang teregistrasi
c.  jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan  sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang  yang  mengatur mengenai perbankan dan digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
Maka  dari  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  uang  elektronik  adalah  alat pembayaran  yang  berbentuk  elektronik  yang  nilai  uangnya  sesuai  dengan  nilai uang  yang  disetorkan  kepada  penerbit  atau  agen-agen  penerbit  yang  kemudian nilai uang tersebut dimasukan dalam media elektronik yang berupa chip atau media server. Melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik dapat dilihat jenis-jenis dari uang elektronik  yang  data  identitas  pemegang,  yaitu  : pertama, uang  elektronik  yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada penerbit (registered) ; kedua, uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit ( unregistered ).
Berdasarkan  Fatwa  tentang  Uang  Elektronik  Syariah  No.116/DSN-MUI/ IX/2017,  biaya  layanan  fasilitas  Uang  Elektronik  adalah  biaya  yang  dikenakan penerbit kepada pemegang yang berupa:
a.  Biaya  penggatian  media  uang  elektroik  untuk  penggunaan  pertama  kali  atau penggantian media uang elektronik yang rusak atau hilang
b.  Biaya pengisian ulang atau top up melalui pihak lain yang bekerjasama dengan penerbit atau menggunakan delivery channel pihak lain
c.  Biaya  tarik  tunai  melalui  pihak  lain  yang  bekerjasama  degan  penerbit  atau menggunakan delivery channel pihak lain dan/atau
d.  Biaya administrasi untuk uang elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.
Ada bermacam Prinsip Syariah dalam Transaksi Uang Elektronik, ialah :
1.  Tidak Mengandung Maysir
Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (3) atas Peraturan BI No.7/46/PBI/2005, tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan

## 192 Julianik Musfirotin: Perlindungan Hukum Terhadap
Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Maysir ialah merupakan Transaksi yang mengandung unsur Perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi. Penyelenggaraan  pada  uang  elektronik  harus  didasarkan  oleh  adanya  kebutuhan transaksi pembayaran ritail yang menuntut sistem pembayaran secara lebih cepat dan efisien, transaksi yang tidak mengandung maysir.
2.  Tidak Menyebabkan Riba
Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (3) atas Peraturan BI No.7/46/PBI/2005, tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Riba merupakan transaksi dengan pengambilan pada tambahan, baik dalam transaksi menjual dan membeli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan ajaran Islam. Transaksi tersebut  yang  berbentuk  pengambilan  tambahan,  baik  dalam  transaksi  jual-beli maupun  pinjam-meminjam  dan  pengalihan  harta  secara  batil.  Transaksi  uang elektronik merupakan transaksi tukar-menukar/jual beli barang ribawi, yaitu antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik dalam bentuk Rupiah.
Menurut saya secara yang saya pahami sebenarnya saat ini sudah halal. Kalau dibilang riba, sebenarnya dari awal sudah disiasati dengan penggunaannya. Misalnya saya beli Rp. 50.000, yang masuk ke dompet digital juga Rp. 50.000. Enggak ada penambahan atau pengurangan dalam hal ini. Jadi itu tidak ada riba di situ. Karena apa yang kita bayarkan, itu yang kita terima. Selama itu sudah ada di Indonesia dan  sudah  dipergunakan  secara  luas,  artinya  itu  sudah  pasti  memenuhi  kaidah syariah dari DSN MUI. Uang elektronik sudah mendapat fatwa DSN MUI, yang termaktub dalam surat DSN MUI 116/DSN-MUI/IX/20I7. Uang elektronik syariah yakni yang sesuai prinsip syariah menggunakan akad wadi’ah (titipan) dan qardh (pinjaman kebajikan) antara penerbit dan pemegang, yang mana biasanya hanya ada di bank-bank syariah. Berdasarkan peraturan OJK, uangnya haruslah disimpan di  bank  syariah  dan  apabila  di  bank  konvensional  maka  otomatis  akan  terpapar transaksi ribawi. Pemberlakuan dan penerapan Uang Elektronik di Indonesia, sudah sah  setelah  Bank  Indonesia  (BI)  mengeluarkan  peraturan.  Yang  tertuang  dalam Peraturan Bank Indonsia No.20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.
Dalam  hubungan  antara  penerbit  antara  pemegang,  tanggung  jawab  yang mendasar bagi penerbit adalah memberikan jaminan bahwa produk uang elektronik yang dikeluarkannya dapat digunakan sebagai alat pembayaran terhadap pedagang yang bekerja sama dengan penerbit. Transaksi antara penerbit dengan pemegang dapat  dimungkinkan  untuk  dilengkapi  dengan  akad ijarah, dimana  terdapat pelayanan jasa dan/atau sewa yang dilakukan oleh penerbit, dalam hal ini penerbit dapat dimungkinkan untuk memperoleh imbalan jasa ( ujroh ) atas pelayanan jasa atau sewa yang diberikannya.  Berdasarkan Fatwa tentang Uang Elektronik Syariah No.116/DSN-MUI/IX/2017  merupakan  fatwa  yang  berkaitan  dengan  aktivitas atau produk lembaga keuangan syariah dan lembaga bisnis syariah. Fatwa Uang Elektronik Syariah berisi berbagai macam hal, seperti :
1.  Mengatur hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam transaksi uang elektronik,
2.  Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik yaitu Akad Wadiah dan Akad Qardh .
Hubungan hukum antara Bank penerbit, pemegang kartu dan pedagang.

## Bank Penerbit

## Sumber: Pribadi
Jadi  Akad Wadiah dalam  uang  elektronik  terjadi  ketika  calon  pemegang uang  elektronik  menyerahkan  sejumlah  uang  kepada  Penerbit  dengan  maksud menitipkan dan selanjutnya sejumlah uang tersebut dikonversikan menjadi sebuah nilai  uang  elektronik  senilai  uang  yang  diserahkan.  Selanjutnya  Penerbit  wajib memelihara  dan  menjaga  sejumlah  uang  tersebut  dan  menyerahkannya  kepada pemegang  saat  diminta  atau  diambil  atau  untuk  pembayaran  kepada  pedagang (Merchant). Sedangkan Akad Qardh ,  menurut  fatwa  No.19/DSN-MUI/IV/2001,
Jurist-Diction Vol. 3 (1) 2020
(Wadi'ah) (Qardh) (tidak ada hubungan hukum) Pemegang Kartu Jual/Beli Pedagang ( Merchant )

## 194 Julianik Musfirotin: Perlindungan Hukum Terhadap
yakni  suatu  akad  pinjaman  kepada  nasabah  dengan  ketentuan  bahwa  nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Akad Qardh dapat digunakan dalam hubungan hukum antara penerbit dengan memegang uang elektronik. apabila menggunakan akad Qardh.
Uang Elektronik yang digunakan saat ini adalah kovensional ribawi karena, kontrak yang terjadi antara pihak-pihak Uang Elektronik itu tidak jelas (gharar) dan tidak mengikuti alur transaksi syariah sehingga hak dan kewajiban para pihak tidak bisa diketahui. Bunga atas penempatan dana di Bank Konvensional sebagai mitra penerbit Uang Elektronik.
Misalnya pada uang elektronik yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri yaitu Bank  Syariah  Mandiri,  dalam  Produk  ini  memiliki  batasan (limit) transaksi  isi ulang kartu sebesar Rp.20.000.000 dalam setiap bulan. Produk ini juga membatasi maksimum saldo yang terdapat dalam kartu adalah sebesar Rp 1.000.000. Saldo yang belum terpakai tidak dikenakan bunga/bonus dari bank. Secara umum, Bank Syariah  Mandiri  dan  Bank  Mandiri  tidak  memberikan  batasan  transaksi  atas nilai  barang  yang  ditransaksikan  oleh  pemegang  kartu.  Berapapun  besaran  nilai transaksinya dapat dilakukan, asalkan tidak melebihi maksimum pengisian ulang sebesar Rp. 20.000.000 perbulan. Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri juga tidak memberikan batasan atas jenis barang yang ditransaksikan antara pemegang kartu dengan pedagang (merchant) . Selama pedagang memiliki kerjasama dengan Bank  Mandiri  yang  terlihat  dengan  adanya  logo  E-Money  Bank  Mandiri  dalam tokonya, maka setiap barang yang ada dalam toko tersebut dapat ditransaksikan dengan  pemegang  kartu  secara  bebas  dan  tanpa  batas,  termasuk  juga  membeli barang-barang  yang  dianggap  non-halal  secara  Islam.  Hubungan  hukum  antara Bank penerbit dengan pemegang uang elektronik selaku konsumen dapat terjadi karena perjanjian pinjam meminjam yang merupakan suatu perjanjian yang bersifat umum antara Bank dengan Pemegang uang elektronik yang bersangkutan.
Hal  ini  yang  menjadi  kesimpulan  dari  kajian  yang  dilakukan  antara  Bank Indonesia  dan  Dewan  Syariah  Nasional  yaitu  dasar  hukum  uang  elektronik
seharusnya  mengatur  ketentuan  dan  batasan (dhawabith wa hudud) agar  uang elektronik berjalan berdasarkan prinsip syariah seperti tidak boleh menimbulkan gharar, riba dan tadlis , serta tidak digunakan untuk transaksi obyek yang haram dan maksiyat, dan tidak mendorong israf (pengeluaran yang berlebihan). 5 Sebagaimana yang  terdapat  dalam  Pasal  2  Undang-undang  No.  21  tahun  2008  tentang  Bank Syariah, bahwa kegiatan usaha perbankan syariah dibatasi agar tidak memenuhi unsur riba, maisir, gharar, haram dan zhalim .
Berdasarkan  pada  Fatwa  tentang  Uang  Elektronik  Syariah  No.116/DSN- MUI/IX/2017, dalam fatwa ini ada akad antara penerbit dengan pemegang Uang Elektronik yaitu akad wadi’ah atau akad qardh. Sedangkan, akad antara penerbit dengan penyelenggara uang elektroik dan agen layanan keuangan digital adalah akad ijarah, ju’alah dan akad wakalah ni al ujrah. Seperti berikut:
1.  Akad Wadi’ah adalah  akad  penitipan  uang  dari  pemegang  uang  elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik dapat mengambil/ menarik/menggunakan kapan saja sesuai kesepakatan.
2.  Akad Qardh adalah  akan  pinjaman  dari  pemegang  uang  elektronik  kepada penerbit  dengan  ketentuan  bahwa  penerbit  wajib  mengembalikan  uang  yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.
3.  Akad Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.
4.  Akad Ju’alah adalah  akad  untuk  memberikan  imbalan  ( rewad/’waidh’ju’l ) tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
5.  Akad Wakalah bi al-ujrah adalah akad wakalh dengan imbalan ( ujrah ). Akad antara  penerbit  dengan  pemegang  uang  elektronik  adalah  akad wadi’ah atau akad qardh.
Pemberian fatwa tersebut, DSN bertugas dan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan hukum operasionalisasi kegiatan usaha perbankan syariah dalam mengeluarkan produk jasa dan kegiatan usaha sehingga terdapat kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh bank  yang  melaksanakan  kegiatan  uasaha  berdasarkan  prinsip  syariah  dengan prinsip  syariah.  Untuk  mengeluarkan  sebuah  fatwa,  Majelis  Ulama  Indonesia membentuk  sebuah  fatwa  yang  akan  menganalisis  permasalahan  yang  akan
5 Kajian Bersama , Uang Elektronik Ditinjau Dari Kesesuaian Prinsip-Prinsip Syariah (Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional 2016).[78].

## 196 Julianik Musfirotin: Perlindungan Hukum Terhadap
difatwakan dengan merujuk Al-Qur’an, hadits, pendapat empat imam mazhab, serta pendapat para ulama terdahulu. Secara hukum nasional, fatwa tidak mempunyai kekuatan  mengikat  karena  bukan  produk  hukum.  Fatwa  juga  tidak  mempunyai sanksi. Sebelum dituangkan ke dalam peraturan, sulit untuk dilaksanakan. Karena itu,  sudah  seharusnya  fatwa  DSN  dinaikkan  statusnya  dan  dikukuhkan  menjadi minimal setingkat peraturan Bank Indonesia. 6
Sebagaimana  pada  peraturan  BI  No.11/15/PBI/2009  tentang  Perubahan Kegiatan Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, telah memberikan penjelasan sepanjang dalam pinsip syariah tersebut telah difatwahkan oleh DSN-MUI, oleh karena itu prinsip syariah demi hukum telah berlaku sebagai hukum positif sekalipun belum atau tidak dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Jadi sebenarnya alur atau mekanisme dari uang elektronik pada bank konvensional dengan bank syariah, yang membedakan bank syariah harus sesuai prinsip syariah yang tertera pada Al Qur’an maunpun Hadits.
Produk  uang  elektronik  yang  sesuai  pada  prinsip-prinsip  syariah  tersebut terhindar  dari  transaksi-transaksi  yang  dilarang  atau  diharamkan  salah  satunya ribawi, yang berpedoman Al Quran dan Al Hadist. Karena islam sebagai agama yang  sangat  detail  mengatur  segala  hal  yang  merupakan  konsep  manusia  yang didukung dan universal yang baik dalam hubungan antara kepada Sang Pencipta ( HabluminAllah) dan dengan hubungan antar sesama manusia ( Hablumminannas ).
Pada aktivitas transaksi muamalah dikatakan halal setidaknya jika tidak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
1.  Maisir
Maisir menurut Pasal 2 Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Maisir yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat pada untung-untungan. Dalam peraturan bank Indonesia No.7/46/ PBI/2005, maisir adalah transaksi yang mengandung perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi. Untuk bisa dikategorikan sebagai judi harus ada 3 unsur
6 Rachmadi Usman, Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum (Citra Aditya Bakti 2009).[77].
yang dipenuhi :
a.  Adanya taruhan harta atau materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi.
b.  Adanya  suatu  permainan  yang  digunakan  untuk  menentukan  pemenang  dan yang kalah.
c.  Pihak yang menang mengambil harta (sebagian atau seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.
Telah dijelaskan dalam Al Qur’an pada Surah Al-Maidah ayat 90 terdapat larangan judi (maysir). Dalam konteks ekonomi, maysir atau perjudian juga berarti spekulasi,serta untung-untungan.
2.  Riba
Menurut  Pasal  2  Undang-undang  No.21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syari- ah, Riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah ( batil ) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan ( fadhl ), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyarat- kan nasabah penerima fasilitas mengambalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman  karena  berjalannya  waktu  ( nasi’ah ).  Dalam Al  Qur’an,hadits  maupun Ijma riba diharamkan. Ada banyakayat Al Qur’an yang telah menjelaskan tentang keharaman riba, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275, surat An-Nisa ayat 161, surat Ali ‘imran ayat 130, Ar-Rum ayat 39. Berkaitan dengan Riba pada surah Al Baqarah ayat 275 yang Artinya;
"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah  menghalalkan  jual  beli  dan  mengharamkan  riba.  Orang-orang  yang telah  sampai  kepadanya  larangan  dari  Tuhannya,  lalu  terus  berhenti  (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".
Oleh karena itu, tidak boleh melakukan pertukaran nilai uang tunai yang lebih kecil atau lebih besar dari nilai uang elektronik. Sebagai contoh dari bentuk riba dalam kegiatan uang elektronik, misalnya Top-up Rp.50.000.00 ternyata dalam saldo

## 198 Julianik Musfirotin: Perlindungan Hukum Terhadap
Rp.48.000.00 jadi dalam hal ini kekurangan bagi pemegang kelebihan bagi penerbit itu  tidak  diperbolehkan. Top-up Rp.50.000.00  bayarnya  Rp.51.000.000  tetapi isi saldo tetap Rp.50.000.00 itu tidak dipermasalahkan karena itu biaya administrasi, maka  dari  itu  dalam  fatwa  memperbolehkan  karena  ujrahnya  boleh.  Penerbit juga tidak boleh memberikan potongan harga atas penjualan uang elektronik atau kelebihan pembayaran oleh pemegang dan potongan harga oleh penerbit tersebut.
Oleh  sebab  itu,  larangan  penggunaan  riba  guna  untuk  fasilitas  yang  bisa menyebabkan  pengumpulan  kekayaan  harta  baik  sedikit  maupun  banyak  pada beberapa pihak baik itu individu ataupun bank sendiri.
3.  Gharar
Gharar menurut  Pasal  2  Undang-undang  No.21  Tahun  2008  tentang Perbankan Syariah, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah. Pada dasarnya gharar ini adalah perkara yang mesti dielakkan dalam membeli dan menjual serta secara umumnya karena telah mewujudkan kekaburan antara satu pihak yang tidak tahu apa yang tersembunyi sama ada objek, atau akibatnya.
4.  Tidak digunakan untuk Transaksi objek Haram dan Maksiat
Haram menurut Pasal 2 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. Oleh karena itu, hartakekayaan yang diperjual belikan tidak dapat menjadi barang haram dilarangsecara syara’ guna diperjual belikan. Transaksi tidak sah termasuk haram terbagi 2 yaitu :
a.  Haram Lidzaliti (Haram karena bahannya)
Haram lidzatihi ialah obyek akad yang haram karena zatnya berdiri sendiri tanpa  sebab  lain.  Dalam  Al-Qur’an  sudah  dijelaskan  secara  tegas  bahwa objek item tersebut dilarang. Misalnya jual beli bangkai (kecuali ikan dan makhluk hidup dilaut),membeli dan menjual wain/minuman keras, jual beli babi,darah dan lainlain.
b. Haram Lighairihi (haram karena sebab-sebab lain)
Haram lighairihi adalah  penjualan  dan  pembelian  yang  dilarang  yang
mafsadat (kerusakan) tidak berdiri sendiri,tetapi oleh sebab yang lain. Dalam hal ini kesimpulan tersebut adalah pada metode pembayaran yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah, jangan samapai dapat memudahkan barang yang dilarang oleh Syariat. Karena uang elektronik sebagai alat pembayaran dengan menggunakan prinsip syariah, uang elektronik tidak boleh digunakan untuk  pembayaran  transaksi  objek  haram  dan  maksiat,  yaitu  barang  atau fasilitas yang dilarang dimanfaatkan atau digunakan menurut hukum Islam.
5.  Tadlis
Tadlis adalah penipuan yang terjadi karena ketimpangan informasi tentang barang  yang  diperjualbelikan. 7 Dalam  syariat  hal  tersebut  terlarang  karena  bisa merugikandan membahayakan pada pihak lain. Dalam transaksi uang elektronik, pertukaran  antara  nilai  uang  tunai  dengan  nilai  uang  elektronik  harus  sesuai jumlahnya ( tamatsul ) baik kualitas maupun kuantitasnya, jika tidak maka tergolong dalam bentuk riba al-fadl (tambahan atas salah satu dua barang yang dipertukarkan dalam  pertukaran  barang  Ribawi  yang  sejenis.  Oleh  karena  itu,  tidak  boleh melakukan pertukaran nilai uang tunai yang lebih kecil atau lebih besar dari nilai uang elektronik tersebut.

## Tanggung Gugat Bank Syariah Pada Produk Uang Elektronik
Produk  uang  elektronik  bentuk  pembayaran  non  tunai  yang  memberikan berbagai  manfaat  dan  kemudahan  bagi  pemegang  kartu  juga  memiliki  berbagai potensi risiko keamanan. Kelemahan dari penggunaan uang elektronik adalah tidak semua penyedia barang dan jasa dapat menerima transaksi elektronik, apalagi di daerah  pedesaan  pelosok  dan  pasar  tradisional.  Uang  elektronik  ini  mempunyai risiko hilang dan rusak, apalagi jika memasukkan nilai uang dalam jumlah besar, maka sekali kartu tersebut rusak atau hilang, maka hilanglah semua uang tersebut.
Perlindungan  hukum  bagi  pemegang  kartu  dalam  kegiatan  pembayaran menggunakan uang elektronik dilakukan melalui upaya perlindungan hukum secara
7 M Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional (Kencana Prenadamedia Group 2014).[286].

## 200 Julianik Musfirotin: Perlindungan Hukum Terhadap
preventif yaitu melalui aturan-aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan dalam bentuk perjanjian antara penerbit dan pemegang kartu, dan melalui upaya represif yaitu  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  maupun  alternatif  penyelesaian sengketa. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan dan memberikan sanksi serta memfasilitasi konsumen terkait pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan  uang  elektronik  yang  tidak  dijalankan  sesuai  ketentuan  yang  berlaku. Perjanjian  antara  penerbit  dan  pemegang  kartu  juga  merupakan  bentuk  upaya perlindungan bagi pemegang kartu melalui asas-asas perjanjian yang melekat pada perjanjian tersebut sekalipun tidak dicantumkan secara tertulis dalam perjanjian.
Berkaitan  dengan  kondisi  yang  dibutuhkan  untuk  kesahihan  kesepakatan dalam Pasal 1320 BW, terdapat 4 syarat harus dipenuhi, yaitu :
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c. Objek tertentu;
d. Kausa yang diperbolehkan.
Dalam hal ini sepakat antara kedua belah pihak yang mengikat dirinya, pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian tersebut. Seseorang diikatkan memberikan kesepakatannya bila ia memang menghendaki apa yang telah disepakati. Jadi, apa yang dikehendaki penerbit juga dikehendaki pula oleh pemegang uang elektronik. Bentuk tanggung gugat dalam hal ini ialah seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi. Apabila terjadi kartu uang elektronik hilang, jika  hilang  karena  kesalahan  pemegang  yang  lalai  maka  kartu  tersebut  otomatis menjadi  pemilik  yang  menemukan  kartu  tersebut.  Salah  satu  bentuk  tanggung jawab penerbit dan upaya perlindungan terhadap pemegang kartu, Peraturan Bank Indonesia  Uang  Elektronik  dalam  Pasal  18  ayat  1  mewajibkan  penerbit  untuk memberikan  informasi  secara  tertulis  kepada  pemegang  mengenai  produk  Uang Elektronik yang diterbitkannya. Jadi dalam fatwa tersebut mempunyai kewajiban memberikan informasi jika terjadi kehilangan secara tertulis atau diumumkan atas hilangnya kartu uang elektronik tersebut dimaksudkan agar penerbit menerapkan prinsip transparansi produk dan melakukan edukasi kepada pemegang.
Jadi  salah  satu  bentuk  tanggung  gugat  penerbit  dan  upaya  perlindungan terhadap pemegang kartu, dalam Pasal 18 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Uang Elektronik  mewajibkan  penerbit  untuk  memberikan  informasi  secara  tertulis kepada  pemegang  mengenai  produk  Uang  Elektronik  yang  diterbitkannya.  Jadi dalam  fatwa  tersebut  mempunyai  kewajiban  memberikan  informasi  jika  terjadi kehilangan secara tertulis atau diumumkan atas hilangnya kartu uang elektronik tersebut dimaksudkan agar penerbit menerapkan prinsip transparansi produk dan melakukan edukasi kepada pemegang.
Apabila  pelaku  usaha  atau  Bank  penerbit  tidak  memenuhi  kewajibannya didasarkan  atas  Undang-undang,  maka  dapat  dikatakan  telah  melakukan  perbuatan melanggar hukum. Gugatan ganti kerugian diajukan berdasarkan telah terjadi perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 BW. Ketentuan pasal 1365 BW, Menurut Abdulkadir Muhammad 8 didalamnya terkandung unsur-unsur:
a.  perbuatan yang melanggar hukum (onrechtmatige daad);
b.  harus ada kesalahan;
c.  harus ada kerugian yang ditimbulkan;
d.  adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.
Berdasarkan  Fatwa  tentang  Uang  Elektronik  Syariah  No.116/DSN-MUI/ IX/2017, dalam fatwa ini ada ketentuan biaya dalam layanan fasilitas penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang dengan ketentuan:
1.  Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik dan,
2.  Pengenaan  biaya-biaya  layanan  fasilitas  harus  disampaikan  kepada  pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank penerbit sebagai pelaku usaha memberikan pelantikan dalam syarat- syarat yang dinyatakan pada staterpack kartu emoney bahwa segala perubahan syarat syarat baru akan diberitahukan sebelumnya dalam bentuk dan media apapun kepada  pemegang  uang  elektronik  tidak  dipenuhi.  Maka  dari  itu  pelanggaran
8 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan (Citra Aditya Bakti 1991).[142].
kewajiban  pelaku  usaha  yang  seharusnya  memberikan  informasi  yang  jelas mengenai  kondisi  produk  yang  dperjualkanatau  ditawarkan  sehingga  sesuai jaminan dan harapan konsumen. 9
Tanggung  jawab  mutlak  yang  dibebankan  kepada  pelaku  usaha  untuk memberikan ganti kerugian, berdasarkan pasal 19 Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengaturnya secara jelas bahwa :
1.  Pelaku  usaha  bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan
2.  Ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  dapat  berupa  pengembalian  uang atau  penggantian  barang  dan/atau  jasa  yang  sejenis  atau  setara  nilainya,  atau perawatan kesehatan dan.atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.  Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi
4.  Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan
5.  Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tidak  berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.
Pelaku usaha bertanggung jawab harus bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi dan/atau menggunakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 10
Pemberian ganti rugi (ta’widh) pada pembiayaan perbankan syariah yang hanya dikarenakan  terhadap  para  pihak  yang  sengaja  atau  karena  kelalaian  melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain. 11
Berdasarkan  pada  Pasal  4  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen, Ketentuan-ketentuan  tersebut  diharapkan  mampu  memberikan  perlindungan
9 Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Pelindungan Konsumen ( Ghalia Indonesia 2006).[96].
10 Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Pelindungan Konsumen (Ghalia Indonesia 2006).[61].
11 Rachmadi Usman, Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum (Citra Aditya Bakti,Cetakan ke I).[264].
202
Julianik Musfirotin: Perlindungan Hukum Terhadap

## Jurist-Diction Vol. 3 (1) 2020
hukum  bagi  konsumen  pemegang  uang  elektronik  akibat  dari  memanfaatkan jasa  yang  dipasarkan  pelaku  usaha.  Mengingat  bahwa  konsumen  memiliki  hak- hak  yang  harus  diperjuangkan.  Apa  yang  menjadi  hak-hak  konsumen  tersebut merupakan wujud nyata dari kewajiban pelaku usaha dalam kegiatan transaksi yang mewajibkan  pelaku  usaha  bertanggung  jawab  secara  mutlak  atas  kerugian  yang diderita konsumen akibat menggunakan barang dan/atau jasa yang dipasarkan baik bank maupun pelaku usaha. Dalam Penyelesaian perselisihan, Berdasarkan Fatwa tentang Uang Elektronik Syariah No.116/DSN-MUI/IX/2017, Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau jika teriadi pertikaiaan antara para pihak. Maka penyelesaiannya tersebut dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa yang berdasarkan syariah yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak dapat tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.

## Kesimpulan
Hubungan  hukum  antara  para  pihak  dalam  transaksi  uang  elektronik  akan dihubungkan  oleh  akad,  apabila  dikaitkan  dengan  ketentuan  Pasal  1  angka  20 Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa dana yang tersimpan  pada  uang  elektronik  tersebut  adalah  dana  yang  dipercayakan  oleh pemegang kepada Bank Syariah atau UUS yang berdasarkan Akad Wadi’ah atau Akad  lain  yang  tidak  bertentangan  dengan  Prinsip  Syariah.  Berdasarkan  Fatwa No.116/DSN-MUI/XI/2017  tentang  uang  elektronik,  menjelaskan  bahwa  uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan syarat uang elektronik yang digunakan harus memenuhi kriteria syariah seperti, dana yang ditempatkan di bank syariah, apabila terjadi kartu hilang maka dana pemilik kartu masih ada dan terhindar dari transaksi yang dilarang. Dalam perspektif syariah hukum, Uang Elektronik  ialah  halal.  Maksudnya  dari  kehalalan  tersebut  yang  berlandaskan kaidah,  setiap  transaksi  dalam  kegiatan  muamalah  pada  dasarnya  diperbolehkan karena dalam hal ini uang elektronik tersebut hanya sebagai media saja, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram. Hubungan antara penerbit dengan pemegang uang elektronik mulai berlaku atas
terjadinya akad, adanya tanggungjawab yaitu tanggung jawab bagi penerbit adalah memberikan jaminan bahwa produk uang elektronik tersebut yang dikeluarkannya dapat digunakan sebagai alat pembayaran terhadap pedagang yang bekerja sama dengan penerbit yang menggunakan prinsip principal dan kontraktual.
Berdasarkan  Fatwa  DSN-MUI  No.116/DSN-MUI/IX/2017  tentang  aung elektronik syariah, karakteristik uang elektronik sesuai prinsip syariah :
1.  Terhindar dari transaksi yang dilarang;
2.  Biaya layanan dan fasilitas adalah biaya riil sesuai dengan prinsip ganti rugi atau ijarah;
3.  Dana uang tunai yang ditempatkan di bank syariah;
4.  Apabila kartu uang elektronik hilang, maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang;
5.  Akad antara penerbit dengan para pihak dalam penyelenggara uang elektronik (prinsipal,acquirer,  pedagang,  penyelenggara  kliring  dan  penyelenggara penyelesai akhir) adalah ijarah, ju’alah dan wakalah bi al-ujrah.
Bank syariah harus bertanggung gugat apabila terjadi kerugian atas produk uang elektronik yang diderita oleh pemegang uang elektronik dan wajib memberikan ganti rugi, apabila kerugian yang di derita pemegang dikarenakan kurangnya kehati- hatian bank. Tanggung gugat bank didasarkan atas dasar wanprestasi dikarenakan adanya hubungan hukum yang terjadi antara Bank dengan Pemegang produk uang elektronik  atas  dasar  perbuatan  melanggar  hukum  atas  dasar  pelanggaran  yang berdasarkan Fatwa No.116/DSN-MUI/XI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah,
Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

## Daftar Bacaan

## Buku
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenadamedia Group 2016).
Abdul Shomad , Hukum Islam (Kencana Prenada Media Group 2010).
Kajian Bersama, Uang Elektronik Ditinjau Dari Kesesuaian Prinsip-Prinsip Syariah (Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional 2016).
Rachmadi Usman, Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum (Citra Aditya Bakti 2009).
Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli (Remaja Rosdakarya Offset 2015).
M Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional (Kencana Prenadamedia Group 2014).
Abdulkadir Muhammad , Hukum Perikatan (Citra Aditya Bakti 1991).
Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Pelindungan Konsumen (Ghalia Indonesia 2006).

## Laman
Bank Indonesia, ‘E-money Tren Pembayaran ke Depan’ < http://www.bi.go.id/id/ publikasi/sistem-pembayaran/riset/ > accessed 15 agustus 2018.
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--