AGENDA MEDIA TERHADAP ISU PERBATASAN KALIMANTAN BARAT PADA HARIAN PONTIANAK POST DAN TRIBUN PONTIANAK

## Acan Mahdi

## Abstrak
Tulisan ini adalah upaya mengungkap sejauh mana suratkabar Pontianak Post dan Tribun Pontianak  memberitakan mengenai isu perbatasan Kalimantan Barat. Dengan menggunakan teori agenda setting penelitian ini memperlihatkan perbedaan antara suratkabar Pontianak Post dan Tribun Pontianak dalam “melihat” isu perbatasan.
Kata Kunci: agenda media, isu perbatasan, suratkabar

## A.  Pendahuluan
Letak  geografis  Kalimantan  Barat meninggalkan  setumpuk  cacatan  suram kehidupan bernegara masyarakat perbatasan. Hidup berdampingan dengan negara tentangga, bukan menjadi  berkah  bagi  masyarakat  yang tinggal di perbatasan. Sebaliknya, menguak ketertinggalan dan
keterbatasan
masyarakat dalam kehipuan  berbangsa  dan  bergegara. Karena posisi yang berdampingan, membuat  ketimpangan  semakin  tajam dalam berbagai bidang kehidupan.
Masalah  penyiaran  di  daerah perbatasan adalah wajah suram Kalimantan  Barat  di  sisi  yang  lain. Masyarakat  diperbatasan  lebih  nyaman
menikmati  penyiaran  negara  tetangga, dibandingkan  negara  sendiri.  Akses terhadap  penyiaran  negara  sendiri  yang susah  membuat  masyarakat  perbatasan terpaksa  menyaksikan  penyiaran  negara tentangga.  Akses  masyarakat  terhadap penyiaran  dalam  negeri  sangat  mahal. Hanya masyarakat mampu secara ekonomi,  yang  dapat  menikmati  siaran dalam  negeri,  dengan  membeli  atau memasang  parabola.  Pengalaman  yang sama  ketika  dulu,  waktu  peneliti  masih duduk  di  Sekolah  Dasar  sekitar  tahun 1993.  Kebetulan  peneliti  tinggal  di pedalaman  pada  saat  itu,  tepatnya  di kecamatan  Nanga  Taman  Kabupaten Sekadau.  Waktu  itu,  kita  hanya  bisa
menyaksikan  TV  3  Malaysia,  karena pada saat itu belum populer parabola.
Terkait  penyiaran  di  perbatasan ini,  laporan  Komisi  Penyiaran  Indonesia (KPI)  2013  mensinyalir  ada  beberapa kendala  teknis  penyiaran  di  perbatasan Kalimantan Barat sebagai berikut:
Tabel 1.1. Masalah Penyiaran di Perbatasan
Gelapnya  dunia  perbatasan  juga dapat dilihat dari aksesabilitas pendidikan  bagi  masyarakat  perbatasan. Eusabinus dkk, (tanpa tahun) memperlihatkan  data  kuantitaif  akses pendidikan  yang  rendah..  Menurut  hasil penelitian ini  456 atau 18,38% dari 2479 lulus sekolah dasar atau sederajat tahun 2008/2009  di  kecamatan  Paloh,  Subah, Sajingan, dan Teluk Keramat, kabupaten Sambas tidak melanjutkan pendidikannya  ke  jenjang  yang  lebih tinggi. Sementara dikecamatan Entikong,
Sekayam, Beduai dan Kembayan kabupaten  Sanggau,  hanya  305  atau 17,93 % lulusan sekolah dasar sederajat tahun 2008/2009 tidak  melanjutkan pendidikannya  ke  jenjang  yang  lebih tinggi. Faktor penghambat untuk meneruskan pendidikan menurut laporan ini  meliputi:  sosial  budaya  ,  ekonomi, geografi dan demokrafi.
Traficking ,  adalah  momok  yang selalu menghantui masyarakat
Kalimantan  Barat.  Menempati  wilayah perbatasan secara geografis, menjadikan Kalimantan Barat sangat “dekat” dengan traficking . Pemerintah Daerah
Kalimantan  Barat  sebenarnya  sudah berupaya mengatasi traficking ini dengan menerbitkan  Peraturan  Daerah  Provinsi Kalimantan  Barat  Nomor  7  Tahun  2007 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang terutama perempuan  dan  anak.  Namun  upaya  ini masih  kurang  maksimal.  Menurut  Sri Rahayu  (tanpa  tahun)  upaya  pemerintah ini  tidak  efektiv  dan  kurang  maksimal, karena  di  antaranya  adalah  kemiskinan yang tinggi dan lapangan pekerjaan yang minim.
Upaya  untuk  mengatasi  berbagai persoalan  diperbatasan  terus  dilakukan. Penelitian yang dilakukan Mufizar (2012) memperlihatkan upaya pemerintah Kabupaten  Sambas  mengatasi  maslah
pendidikan di daerah perbatasan khususnya    Kecamatan  Sajingan  Besar, dengan membangun Sekolah Menengah Atas  (SMA)  terpadu  yang  merupakan sekolah  unggulan  di  mana  diharapkan mutu  pendidikan  di  daerah  perbatasan dapat  mengimbangi  kemajuan-kemajuan khususnya  pendidikan  di  perbatasan Malaysia.    Selain  bidang  pendidikan, penelitian  ini  juga  menunjukkan  usaha pemerintah untuk menjamin akses kesehatan masyarakat perbatasan dengan  membangun  sarana  kesehatan agar  kesehatan  masyarakat  lebih  baik, dengan  dibangunnya  polindes-polindes di desa-desa terpencil dimaksudkan agar jarak tempuh masyarakat dengan pelayanan kesehatan lebih dekat.
Partnership  Policy  Paper  No. 2/2011  melansir  enam  permasalahan yang  ada  di  kawasan  perbatasan  pada umumnya meliputi:
Pertama ,
Belum adanya kepastian  dan  ketegasan  garis  batas, baik garis batas laut maupun garis batas darat, serta administrasi dan pemeliharaannya. Akibatnya perencanaan pembangunan wilayah perbatasan  menjadi  terkendala.  Adanya permasalahan  batas  negara  ini  banyak menimbulkan dampak negatif dan berbagai  insiden  di  perbatasan  dan pelanggaran wilayah kedaulatan.
Kedua, Kondisi  masyarakat  di kawasan  perbatasan  pada  umumnya masih  miskin,  tertinggal,  terbelakang, tingkat pendidikan dan kesehatan rendah, serta secara komunitas terisolir.
Ketiga ,  Lemahnya  penegakan hukum, menyebabkan maraknya pelanggaran hukum di kawasan perbatasan. Implementasi pos-pos perbatasan  dan  fasilitasi  bea  cukai, imigrasi,  dan  karantina  (CIQ/Custom, Imigration  and  Quarantina)  tidak  optimal dan  terkendala  banyak  hal,  sehingga mengakibatkan terjadinya berbagai kegiatan ilegal lintas batas.
Empat , Belum sinkronnya pengelolaan  kawasan  perbatasan,  baik menyangkut kelembagaan, program, maupun kejelasan wewenang.
Lima ,
Adanya kegiatan penyelundupan  barang  dan  Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
Enam , Rentannya persoalan yang terkait  dengan  nasionalisme  penduduk karena kurangnya informasi yang masuk dari  Indonesia,  dan  masyarakat  di kawasan  perbatasan  lebih  mengenal negara tentangga daripada negara sendiri.
Secara khusus, Partnership Policy  Paper  No.  2/2011  juga  melansir permasalahan  pengelolaan  yang  terjadi diperbatasan Kalimantan Barat. Pertama , Belum  jelasnya  penataan  ruang  dan
pemanfaatan sumber daya alam. Kondisi ini  ditunjukkan  dengan  terjadinya  konflik ataupun  tumpang  tindih  pemanfaatan ruang  (lahan)  baik  antara  kawasan budidaya  dengan  kawasan  lindung, maupun antar kawasan budidaya seperti kegiatan  pertambangan  dan  kehutanan yang  berkaitan  dengan  ekonomi  daerah dan masyarakat.
Kedua , Kawasan perbatasan sebagai  daerah  tertinggal  Kawasan perbatasan  di    kabupaten  Sanggau  dan Sambas,  masuk  dalam  kategori  daerah tertinggal  karena  kurangnya  perhatian pemerintah.  Kebijakan  pembangunan saat  ini  cenderung  menjadikan  dua kawasan  perbatasan  hanya  difungsikan sebagai sabuk keamanan.
Ketiga , kendala geografis. Secara geografis kawasan perbatasan merupakan  daerah  yang  sangat  luas.  Di Kalimantan  Barat  saja  panjang  garis perbatasan  966  km,  sehingga  cukup menyulitkan dalam penanganan terutama  ditinjau  dari  aspek  rentang kendali pelayanan, kebutuhan dana, dan kebutuhan  aparatur.  Kondisi  ini  semakin diperparah oleh kondisi infrastruktur jalan yang  relatif  sangat terbatas  baik kualitas maupun kuantitasnya.
Empat , Adanya inkonsistensi antara
perencanaan
dengan
pelaksanaan.  Di  dalam  Garis  Besar Haluan Negara (GBHN) 1999 – 2004 dan
dalam  Program  Pembangunan  Nasional (Propenas) 2000 – 2004 telah diamanatkan  perlunya  arah  kebijakan dan  program  pembangunan  wilayah perbatasan, namun pada tataran implementasi tidak terbukti, karena selama periode 1999 – 2004 tidak terjadi peningkatan kegiatan pembangunan yang  signifikan  di  kawasan  perbatasan. Untuk pasca 2004, pembangunan kawasan  perbatasan  belum    menjadi prioritas kebijakan nasional.
Lima ,  Ketidakjelasan  wewenang dan  koordinasi  Penanganan  masalah  di kawasan perbatasan membutuhkan landasan hukum yang tegas, komprehensif  dan  mampu  mengikat semua  pihak.  Salah  satunya  adalah kejelasan wewenang dan jalur koordinasi dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Tidak jarang masing-masing level pemerintahan berebut pengaruh di perbatasan ketika ada potensi penerimaan  dan  lepas  tanggung  jawab pada saat timbul masalah.
Enam ,  Rendahnya  sumber  daya manusia  (SDM).  Kondisi  ini  ditunjukkan dengan  rendahnya  tingkat  pendidikan dan  kualitas  kesejahteraan  penduduk dengan  penyebaran  yang  tidak  merata dibandingkan  dengan  luas  wilayah  dan garis perbatasan yang panjang, sehingga berimplikasi pada kegiatan pelintas batas yang  ilegal.  Demikian  pula  banyak  TKI
maupun TKW yang bekerja di luar negeri hanya  sebagai  buruh,  pembantu  rumah tangga  dan  pekerja  kasar  lainnya,  yang jelas-jelas  menggambarkan  rendahnya kualitas SDM pada umumnya.
Tujuh , kemiskinan. Walaupun saat  ini  kawasan  perbatasan  kaya dengan  sumber  daya  alam  dan  letaknya mempunyai  akses  ke  pasar  (Serawak), tetapi  terdapat  sekitar  45%  desa  miskin dengan  jumlah  penduduk  miskin  sekitar 35%. Jika dibandingkan dengan penduduk  Malaysia  tampak  adanya ketimpangan  pendapatan  yang  besar sekali.  Akibatnya  penduduk  di  kawasan perbatasan  tidak  memiliki  posisi  tawar yang sebanding dalam kegiatan ekonomi di  perbatasan.  Akibat  lainnya  adalah mendorong  masyarakat  semakin  terlibat dalam  kegiatan  ekonomi  ilegal  guna memenuhi kebutuhannya.
Namun demikian,  kita boleh menyerah dengan fakta yang ada. meski ada  upaya  untuk  mengatasinya.  Melalui penelitian,  Rahayu  menoreskan  catatan mengenai  upaya  pemerintan  misalnya dalam mengatasi maslah traficking meski belum  maksimal.  Namun  setidaknya  kita sudah berbuat.
Upaya-upaya  semacam  ini  tentu menjadi tanggung jawab bersama.
Apalagi  jika  kita  hanya  melemparkan tanggung  jawab  tersebut  hanya  kepada pemerintah.  Harus  ada  kerjasama  yang
baik  antara  pemerintah  dangan  semua elemen masyarakat.
Media  massa  merupakan  pihak yang  juga  harus  memikul  tanggung jawab ini. Ekspose media massa terhadap  persoalan  perbatasan  menjadi sangat  penting  dalam  membantu  upaya perbaikan kehidupan masyarakat perbatasan. Mengingat kemampuan media dalam membentuk opini dan sikap masyarakat.  Hal  ini  sesuai  edealisme jurnalistik  sebagai  kontrol  sosial  dan menjaga  nilai-nilai  yang  berlaku  dalam masyarakat.
Persoalannya adalah, sejauh mana  media  massa  di  Kalimantan  Barat menempatkan isu perbatasan ini menjadi sebuah perhatian yang serius?
Mengingat  media  massa  juga  memiliki edialisme  sendiri,  apalagi  jika  dikaitkan dengan mekanisme pasar yang menjadikan  kapital  sebagai  alat  ukur. Untuk menjawab pertanyaan inilah penelitian  ini  ada.  Penelitian  ini  adalah upaya  melihat  bagaimana  media  massa Kalimantan  Barat  menempatkan  isu-isu perbatasan dalam pemberitaannya, terutapa pada suratkabar Harian Pontianak Post dan Tribun Pontianak.

## B. Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di atas, penelitian ini merumuskan pertanyaan  penelitian  sebagai  berikut
“ bagaimanakah isu perbatasan
Kalimantan Barat diberitakan pada suratkabar Harian Pontianak Post, Tribun Pontianak ? ”
Fokus  penelitian  di  atas  masih sangat  umum,  karena  itu  penelitian  ini mencoba menggali lebih dalam mengenai  bagaimana  Harian  Pontianak
Post dan Tribun Pontianak
memberitakan isu perbatasan di Kalimantan  Barat.  Rumusan  masalah tersebut akan dijabarkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimanakah intensitas antara Harian  Pontianak  Post  dan  Tribune Pontianak  dalam  memberitakan  isu perbatasan Kalimantan Barat?
2. Apakah ada persamaan dan perbedaan  antara  harian  Pontianak Post  dan  Tribun  Pontianak  dalam menentukan berita headline terkait isu perbatasan?

## C. Pembahasan
1.  Intensitas  antara  Harian  Pontianak Post  dan  Tribun  Pontianak  dalam memberitakan isu perbatasan
Kalimantan Barat
Dalam  agenda  suratkabar  Harian Pontianak  Post  dan  Tribun  Pontianak terdapat perbadaan kedua media tersebut dalam “pembacaannya” terhadap  isu  perbatasan.  Berdasarkan data  penelitian  sebagaimana  yang  telah
dipaparkan  di  atas,  Harian  Pontianak Post  lebih  intensif  dalam  mewacanakan pemberitaan  mengenai  isu  perbatasan dibandingkan  suratkabar  Harian  Tribun Pontianak.
Selama pengamatan peneliti dilapangan,  dalam  bulan  Agustus  tahun 2015 Harian Pontianak Post menurunkan sembilan  artikel  mengenai  perbatasan. Dalam agendanya terhadap isu perbatasan,  berbagai  macam  persoalan “diangkat”  Harian  Pontianak  Post  dilihat dari  topik  pembicaraannya.  Artikel  1 misalnya  mengangkat  mengenai  gula ilegal  dari  Malaysia.  Kemudian,  artikel  2 membicarakan menganai gelar eksaminasi
legal
pengelolaan perbatasan yang dilaksanakan oleh DPD asal  pemilihan  Kalimantan  Barat.  Artikel 3 membicarakan kesejahteraan masyarakat  perbatasan  yang  butuh perhatian pemerintah. Artikel 4 memberikan  perhatian  pada    minuman keras asal malaysia. Artikel 5 membicarakan mengenai pentingnya pengamanan  di  perbatasan.  Artikel  6 lebih  pada  infrastruktur  diperbatasan yang butuh perhatian. Artikel 7 membincangkan  mengenai  pentingan penguatan daerah pinggiran dalam berbagai  hal.  Artikel  8  membicarakan menganai  narkoba  yang  dipasok  dari Malaysia. Kemudian artikel 9 membincangkan  mengenai  rawannnya
wilayah perbatasan terhadap
penyeludupan narkoba.
Jika  kita  tarik  benang  merahnya, artikel yang diturunkan Harian Pontianak Post dalam bulan Agustus hanya membicarakan  dua  tema  besar,  yaitu mengenai kesejahteraan masyarakat perbatasan.  Hal  ini  dapat  kita  lihat  pada artikel 2, 3, 5, 6 dan 7. Sedangkan pada artikel  1,  4,  8  dan  9  membincangkan mengenai perdagangan ilegal diperbatasan, khususnya mengenai penyeludupan  gula,  minuman  keras  dan narkoba asal Malaysia.
Kesembilan  topik  yang  diangkat dalam  artikel  Harian  Pontianak  Post pada  bulan  Agustus  2015  tersebut, empat  di  antaranya  menempati  koran satu.  Dua  artikel  menempati  koran  dua. Tiga  artikel  selebihnya  menempati koran tiga.  Jika  kita  lihat  secara  spesifik berdasarkan  halaman  artikel,  hanya  tiga artikel yang menempati halaman pertama  pada  koran  satu.  Selebihnya, enam  artikel  menempati  koran  dua  dan tiga,  dengan  halaman  yang  berbeda pula.  Tiga  artikel  yang  menjadi headline tersebut  adalah  artikel  1  dengan  judul “Polisi  Grebeg  Gudang  Gula  Ilegal”. Kemudian  artikel  8  dengan  judul  “Sita Narkoba  Rp.  9.4  Milyar.  Selanjutnya adalah artikel 9 dengan judul
“Perbatasan Rawan Penyeludupan
Narkoba”.
Berbeda dengan
Harian Pontianak Post, Harian Tribun Pontianak dalam  agendanya  pada  bulan  Agustus tahun  2015  hanya  menurunkan  lima artikel  terkait  dengan  isu  perbatasan. Artikel  tersebut  seperti  yang  dimuat Harian  Tribun  Pontianak  pada  tanggal 10,  13,  24  dan  31  Agustus  2015.  Artikel tanggal 10 Agustus berjudul “Pemerintah Atur  Wilayah  Kerja  Dokter”.  Artikel tanggal  13  Agustus  berjudul  “Gali Persoalan  Perbatasan”.  Tanggal  24 Agustus  Harian  Tribun  menurunkan  dua artikel yaitu, “Jokowi Gesa Jalan Paralel” dan  “Tekan  Logistik”.  Sedangkan  Artikel tanggal  31  Agustus  berjudul  “Buka  Jalur Angkutan Perbatasan”.
Keseluruhan artikel Harian Tribun Pontianak  pada  bulan  Agustus  2015 jika kita  tarik  benang  merahnya  hanya membicarakan tiga hal. Pertama, membicarakan  mengenai  akses  dan transportasi  diperbatasan.  Pembicaraan mengenai akses dan transportasi diperbatasan  ini  dapat  kita  lihat  pada artikel  tanggal  24,  yang  terdiri  dari  dua judul  berita,  yaitu  “Jokowi  Gesa  Jalan Paralel”  dan  “Tekan  Logistik”.  Topik mengenai  akses  jalan  dalan  transportasi ini  juga  dapat  kita  baca  pada  artikel tanggal  31  Agustus  tahun  2015.  Kedua, membicarakan  mengenai  wilayah  kerja dokter.  Tentang  hal  ini  dapat  kita  lihat pada  artikel  tanggal  10  dengan  judul
“Pemerintah Atur Wikayah Kerja Dokter”.
Ketiga, Harian Tribun Pontianak mengangkat usaha pemerintah
menyerap aspirasi masyarakat, terutama di  perbatasan.  Mengenai  hal  ini  dapat kita lihat pada artikel tanggal 13 Agustus ta hun 2015 yang berjudul “Gali Persoalan Perbatasan”.
Berdasarkan pengamatan peneliti,  artikel-artikel  yang  diturunkan Harian  Tribun  Pontianak  pada  bulan Agustus  tahun  2015,  hanya  ada  dua artikel  yang  menjadi  headline  atau menempati koran satu halaman pertama. Artikel  tersebut  diturunkan  pada  tanggal 24  Agustus  tahun  2015.  Artikel  yang pertama  berjudul “Jokowi  Gesa  Jalan Paralel”. Kemudian, artikel yang diturunkan pada hari yang sama, berjudul  “tekan  logistik”.  Artikel  yang disebutkan terakhir merupakan
pendalaman  dari  artikel yang  disebutkan sebelumnya. Sedangkan artikel selebihnya, menempati koran dua dengan  penempatan  pada  halaman belakang pula.
Selanjutnya dalam bulan September,  berdasarkan  pengamatan peneliti  hanya  ada  empat  artikel  Harian Pontianak  Post  terkait  isu  perbatasan, yaitu    artikel  10,  11,  12  dan  13.  Artikel tanggal  10  September  2015  berjudul “masyarakat  perbatasan  harus  paham hukum”.  Selanjutnya  artikel  tanggal  11
September 2015 berjudul “penuhi layanan siaran, RRI hadir hingga perbatasan”.
Artikel tanggal 12
September  2015  berjudul  “BNNK  gelar dialog  khusus  di  RRI  Entikong.  Terakhir adalah  artikel  tanggal  18  September yang  berjudul  “Batas  negara  sasaran trans”.
Berbeda dengan Harian Pontianak Post,  Harian Tribun Pontianak tidak  menurunkan  artikel  perbatasan pada  bulan  September  tahun  2015. Berdasarkan  pengamatan  peneliti  tidak ditemukan  artikel  atau  berita  mengenai perbatasan pada bulan September tahun 2015,  sekalipun  sekedar  berita  ringan. Tidak  diketahui  penyebabnya,  padahal jika dibandingkan dengan Harian Pontianak Post yang menurunkan empat berita  terkait  isu  perbatasan,  semestinya Tribun  Pontianak  juga  setidaknya  ada – jika  tidak  mau  mengatakan  sama  atau melebihi artikel Pontianak Post. Bisa jadi peristiwa  yang  terjadi  di  bulan  ini  tidak menjual bagi Harian Tribun Pontianak.
Dalam bulan Oktober tahun 2015, Harian  Pontianak  Post  menurunkan  dua artikel  terkait  isu  perbatasan.  Artikel pertama  diterbitkan  tanggal  10  Oktober tahun  2015  membicarakan  menganai adan  Perbatasan    Nasional  Perbatasan yang membagikan peta untuk masyarakat perbatasan. Artikel ini berjudul  “Badan  perbatasan  bagikan
peta”.  Sedangkan  artikel  kedua  seperti yang  terlihat  pada  tanggal  12  Oktober tahun  2015.  Artikel  ini  berjudul  “menanti dry port Entikong”.
Pada  bulan  yang  sama,  Harian Tribun Pontianak menurunkan tiga artikel terkait  isu  perbatasan.  Tiga  artikel tersebut  diterbitkan  pada  tanggal  1,  4 dan  6  Oktober  tahun  2015.  Artikel tanggal 1 Oktober berjudul “Intel sita gula Malaysia”.  Artikel  tanggal  4  Oktober berjudul  “Bangun  jalan  patroli  30  Km”. Kemudian  artikel  tanggal  6  Oktober berjudul “Polisi sita 1 ton gula Thailand”. Jika kita tarik “benang merahnya”, artikel Harian  Tribun  Pontianak  bulan  Oktober ini  hanya  membicarakan  dua  topik,  yaitu mengenai  jalan  dan  transportasi  dan perdagangan ilegal.
Data  dan  fakta  penelitian  di  atas menunjukkan  bahwa  harian  Pontianak Post  lebih  intensif  dibandingkan  harian Tribun  Pontianak  dalam  pemberitaannya mengenai  isu  perbatasan.  Dalam  tiga bulan  yang  menjadi  objek  penelitian  ini, harian  Pontianak  Post  menurunkan  15 artikel  terkait  perbatasan.  Sementara pada  bulan  yang  sama  harian  Tribun Pontianak  hanya  menurunkan  delapan artikel  mengenai  perbatasan.  Artinya, pemberitaan  harian  Pontianak  Post mengenai isu perbatasan hampir dua kali lipat dibandingkan harian Tribun Pontianak, terlepas apakah artikel
tersebut menempati  posisi headline atau hanya sebagai pelengkap.
Intensifitas harian Pontianak Post ini  dipresentasikan  dari  jumlah  berita headline atau  berita  yang  menempati koran  1  halaman  1,  dimana  harian Pontianak  Post  lebih  banyak  jumlahnya dibandingkan  harian  Tribun  Pontianak. Terdapat  3  berita  headline  harian Pontianak Post, sementara harian Tribun hanya 2 berita headline .
Intensifitas  ini  juga  dapat  dilihat dari kedalaman berita yang disampaikan. Dari  lima  belas  artikel  atau  berita  harian Pontianak  Post  mengenai  perbatasan, tiga  di  antaranya  adalah  berita  panjang, sisanya  adalah  berita  dengan  panjang sedang  dan  berita  pendek.  Sementara pada harian Tribun Pontianak hanya ada satu  berita  atau  artikel  panjang  dan mendalam,  selebihnya  adalah  artikel pendek.
Perbedaan  madia  dalam  melihat realitas sosial merupakan hal yang wajar. Hal  itu  dikarenakan  masing-masing media mengusung ideologi yang mempengaruhi bagaimana peristiwa diberitakan. Karenanya, tidaklah mengherankan  peristiwa  yang  sama diberitakan  secara  berbeda.  Mekanisme pasar  juga  menjadi  faktor  yang  sangta mempengaruhi konstruksi berita.
Sebagai  agen  konstruksi,  media merupakan  wadah  yang  strategis  dalam
rangka  mengkonstruksi  realitas  sosial. Hal ini, merujuk kepada berbagai macam kepentingan  di  dalamnya,  baik  politik, ekonomi,  sosial  budaya  dan  agama. Dalam  konteks  politik  dan  kekuasaan, media, sebagaimana penjelasan sebelumnya,  menjadi  alat  hegemoni untuk  mempertahankan  dominasi  dan kekuasaan kelas yang mendominasi.
Dalam prakteknya, media melakukan  seleksi  terhadap  wacana (berita)  yang  akan  siarkan.  Proses  ini adalah keseluruhan aktivitas yang komplek  dan  rumit.  Tidak  sekedar  itu, proses  selektif  juga  dikakukan  dalam penempatan  terhadap  berita  tertentu, pilihan  kata,  struktur  bahasa,  dan  gaya bercerita  yang  telah  ditetapkan.    Dalam kajian  kritis,  proses  ini  biasanya  disebut framing, yaitu bagaimana media membingkai  sebuah  peristiwa  sosial dalam realitas konstruksinya (berita).
Kajian  kritis  memandang  bahwa proses  produksi  berita  di  madia  massa merupakan  pertarungan  ideologis  atau kepentingan  tertentu.  Pertarungan  itu yang kemudian menghasilkan teks berita sebagai simbol-simbol
yang mencerminkan dominasi ide dan kepentingan dari kelompok yang memenangkannya. News room sebagaimana  arena  sosial  lainya  terdiri dari  seperangkat  struktur  dan  agensi serta  hubungan-hubungan  di  antaranya.
Struktur  dalam news  room dapat  berupa peraturan  yang  tertulis  maupun  tidak tertulis,  kebiasaan-kebiasaan,  sumber daya  dibutuhkan  untuk  beroperasinya news  room tersebut,  serta  tatanan hubungan  antara human  agent yang berinteraksi  di  dalamnya. Human  agent merujuk pada setiap orang yang memiliki wewenang  dan  tanggung  jawab  masing- masing dalam news room , yaitu wartawan,  editor,  redaktur,  kameramen, presenter,  penanggng  jawab,  bidang usaha,  wakil  penguasa  atau  negara  dan lain-lain. Sedangkan agensi adalah tindakan-tindakan sosial dari para human  agents tersebut.  Dedy  Hidayat (2000: 432), menjelaskan pilihan terhadap  dualitas  dan  dualisme  sruktur- agensi  harus  dilakukan  sesuai  dengan kondisi  empirik  dan  spesifik.  Masing- masing  memiliki  tugas  dan  wewenang tersendiri.  Dalam  suatu setting sosial tertentu,  konsepsi  dualisme  mungkin lebih  tepat,  namun  dalam setting yang lain konsep dualisme justru lebih memadai.
Terkait posisi struktur dan human agent , dapat dilihat dengan dua pendekatan. Pertama, menurut pandangan aliran instrumentalism, human  agent selalu  dapat  menjadikan media  (termasuk  strukturnya)  sebagai instrumen mereka. Chomsky dan Herman  (1988:  xi)  adalah  orang  yang
pernah  menggambarkan  dimana  pemilik modal  mampu  menetapkan  premis- premis  wacana  publik,  menentukan informasi  apa  yang  boleh  dikonsumsi publik  dan  terus-menerus  mengelola pendapat  publik  melalui  propaganda.  Di sisi  lain  pendekatan  ini  juga  mengakui kemanpuan  jurnalis  untuk  memproduksi berita sebagaimana yang mereka inginkan,  dan  karena  itu  jurnalis  juga dapat menjadikan media sebagai instrumen mereka.
Kedua, dengan pendekatan strukturalisme.  Pendekatan  strukturalism berpendapat  bahwa  isi  media  semata- mata merupakan representasi dari struktur yang ada, mengabaikan interaksi sosial  antara  agen  pelakunya.  Bahkan menurut  Schudson  (Hidayat,  2000:  437) hasil  dari  produksi  berita  berkaitan langsung dengan struktur ekonomi media atau  industri  media.  Sedangkan  hal-hal lain  di  antaranya  merupakan  sebuah ”black box”  yang  tidak  bermanfaat  untuk diperiksa.  Dalam  konteks  ini,  Golding dan Murdoch (J. Curran, dalam J. Curran &  M.  Gurevitch,  1996:  19)  memberikan alternatif lain dengan menyatakan bahwa sesungguhnya  terdapat interplay antara struktur dan agensi.   Dijelaskan Golding dan  Murdoch  bahwa, human  agent beroperasi  dalam  struktur-struktus  yang mungkin saja menghambat atau memfasilitasi, memaksa batas-batas
tertentu  atau  menawarkan  peluang- peluang.
Dengan  demikian,  keseluruhan dinamika  yang  terjadi  pada  ruang  berita dapat  dilihat  sebagai  serangkaian  kecil interaksi  antara  sruktur dan  agensi  pada beberapa konteks historis spesifik, secara khusus sebagai kontestasi antara pemilik  dan  jurnalis  dikaitkan  dengan peluang dan kemampuan mereka menguasai elemen-elemen pada struktur, dimana kontestasi ini dilatarbelangi  oleh  ideologi  masing- masing  (sejalan  dengan  perkembangan kapitalisme tertentu).
Untuk  mempertegas  penjelasan konseptual  mengenai  dinamika  yang terjadi  dalam  proses  produksi  berita  di news  room, serta  kecenderungan  atau perbedaan setiap media dalam memproduksi berita, dapat diketahui dari pelapisan-pelapisan  yang  ada  dalam industri  media  dan  turut  mempengaruhi teks  berita.  Dalam  konteks  ini  konsep Pamela  J.  Shoemaker  dan  Stephen  D. Reese (Sobur, 2001: 138-139), membuat model ”hierarchy  of  influence” ”  yang dapat  menjelaskan  hal  ini,  sebagai berikut:
Pertama , pengaruh individu- individu pekerja media. Di antara
pengaruh-pengaruh ini adalah
karakteristik  pekerja  komunikasi,  latar belakang  profesional  dan  kepribadian, sikap pribadi, dan peran-peran peofesional.
Kedua , pengaruh rutinitas media.
Apa    yang  dihasilkan  oleh  media  massa dipengaruhi oleh kegiatan seleksi-seleksi yang dilakukan oleh komunikator, termamsuk tenggat ( deadline ) dan rintangan  waktu  yang  lain,  keterbatasan tempat ( space ), struktur piramida terbalik dalam penulisan berita dan kepercayaan reporter  pada  sumber-sumber  resmi dalam berita yang dihasilkan.
Ketiga , pengaruh organisasi.
Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh media adalah mencari keuntungan
materiil. Tujuan-tujuan  dari  media akan berpengaruh pada isi yang dihasilkan.
Empat , pengaruh dari luar organisasi  (ekstramedia).  Pengauh  ini meliputi  lobi  dari  kelompok  kepentingan terhadap  isi  media, pseudoevent dari praktisi public  relations dan  pemerintah yang membuat peraturan-peraturan dibidang pers.
Lima , pengaruh ideologi. Ideologi merupakan sebuah pengaruh yang paling menyeluruh dari semua pengaruh. Ideologi di sini diartikan sebagai mekanisme  simbolik  yang  menyediakan kekuatan  kohesif  yang  mempersatukan di dalam masyarakat.
2.  Penempatan berita mengenai perbatasan  pada  suratkabar  Harian Pontianak Post dan Tribun Pontianak.
Tingkat ekstramedia Tingkat organisasi Tingkat rutinitas media Tingkat individual Tingkat ideologi Gambar 4.1 : “Hierarchy of Influence” Shoemaker & Reese
Sumber: Shoemaker & Reese, 1993, dalam Alex Sobur, 2000: 138
Penempatan berita mengenai perbatasan  pada  Harian  Pontianak  Post dan  Tribun  Pontianak  selama  bulan, Agustus,  September  dan  Oktober  tahun 2015  yang  menjadi  fokus  penelitian begitu  dinamis.  Dinamis,  karena  kedua Harian  ini  tidak  sama  dalam  “melihat” realitas di lapangan. Satu peristiwa yang
sama “dibaca” secara berbeda.
Penelitian ini mencoba melihat perbedaan antara Harian Pontianak Post dan Tribun Pontianak
dalam menempatkan  pemberitaan  mengenai perbatasan selama bulan Agustus,
September dan Oktober tahun 2015.
Bulan Agustus tahun 2015,
Harian  Pontianak  Post  menurunkan sembilan  artikel  mengenai  perbatasan. Artikel-artikel  ini  ditulis  dan  ditempatkan sesuai  tingkat  kepentingannya.  Dari pengamatan  peneliti  hanya    ada  tiga artikel yang menjadi headline , menempati  halaman  satu  koran  satu. Tiga artikel  tersebut  adalah  “Polisi grebek  gudang  ilegal”  yang  diturunkan pada  tanggal  6  Agustus  tahun  2015. Selanjutnya  artikel  tanggal  25  Agustus tahun  2015,  yang  berjudul “Sita narkoba Rp.  9.4  Milyar.  Terakhir  adalah  artikel tanggal  28  Agustus  tahun  2015  yang berjudul “Perbatasan rawan penyeludupan narkoba”.
Satu  artikel  diturunkan  pada koran  1  namun  ditempatkan  pada
halaman  8,  dengan  judul  “Perbatasan butuh perhatian”.
Kemudian  dua  artikel  menempati koran  dua.  Yaitu  artikel  tanggal  12  dan 24  Agustus  tahun  2015.  Artikel  tanggal 12  berjudul  “Tingkatkan  pengamanan perbatasan”.  Artikel  ini  diturunkan  pada koran  2  dan  ditempatkan  pada  halaman 12.  Selanjutnya  arikel  yang  menempati koran  2  adalah,  artikel  yg  diturunkan tangal  22  Agustus  2015,  yang  berjudul “Perkuat  daerah  pinggiran”.  Artikel  ini ditempatkan pada halaman 18.
Artikel  lainnya  diturunkan  pada koran  3  dengan  halaman  yang  berbada pula.  Berdasarkan  pengamatan  peneliti terdapat 3 artikel yang menempati koran 3,  yaitu  artikel  tanggal  6  Agustus  tahun 2015, dengan judul “DPD gelar eksaminasi legal pengelolaan perbatasan.  Selanjutnya  pada  tanggal  8 Agustus  tahun  2015  dengan judul  artikel “Perhatikan  kesejahteraan  masyarakat perbatasan”.  Terakhir  adalah  artikel tanggal  10  Agustus  2015  dengan  judul “Ratusan minol asal Jiran disita”.
Pada  bulan  yang  sama,  Harian Tribun Pontianak menurunkan lima artikel  terkait  isu  perbatasan.  Artikel- artikel  tersebut  diturunkan  pada  tanggal 10, 13, 24 dan tanggal 31 Agustus tahun 2015.  Dua  artikel  menempati  koran  1 halaman  1,  dan  3  artikel  menempati
koran  2  dengan  halaman  yang  berbeda pula.
Artikel  yang  menempati  koran  1 halaman  1  atau headline, yaitu    artikel pada  tanggal  24  Agustus  2015.  Pada hari ini harian Tribun Pontianak menurunkan  dua  bertia  sekaligus,  dan keduanya  menempati  koran  1  halaman 1.  Artinya,  dibandingkan  artikel  lainnya yang  ada  pada  bulan  Agustus,  kedua artikel  ini  sangat  penting  untuk  diketahui publik. Artikel  pertama  berjudul  “Jokowi gesa  jalan  paralel”.  Sedangkan  artikel kedua  berjudul  “tekan  logistik”.  Artikel kedua  ini  merupakan  pendalaman  daari artikel  pertama  yang  mencoba  melihat arti  penting  jalan  paralel  dilihat  dari perspektif para pengusaha.
Sedangkan 3 artikel lainnya menempati  koran  dan  halaman  selain koran  dan  halaman  1.  Artikel-artikel  ini seperti yang terlihat pada tanggal 10, 13 dan  31  Agustus  2015.  Artikel  tanggal  10 berjudul  “Pemerintah  atur  wilayah  kerja dokter”.  Artikel  tanggal  13  berjudul  “Gali persoalan  perbatasan”.  Terakhir,  artikel tanggal 31 berjudul “Buka jalur angkutan perbatasan”.
Dalam  bulan  September  2015, harian  Pontianak  Post  menurunkan empat  artikel  mengenai  perbatasan. Artikel-artikel  tersebut  seperti  yangyang dipublis  pada  tanggal  10,  11,  15  dan  18 September  2015.  Empat  artikel  ini
menempati  koran  dan  halaman  yang berbeda. Berdasarkan pengamatan peneliti,  tiga  artikel  menempati  koran  2 yaitu  artikel  tanggal  10  menempati  19, artikel  tanggal  11  menempati  halaman  1 dan  artikel  tanggal  18  menempati halaman  1.  Kemudian  satu  artikel menempati  koran  3  dan  halaman  28. Artinya, pada bulan ini tidak ada satupun isu  perbatasan  menjadi  headline  atau berita  utama  pada  harian  Pontianak Post.
Jika dilihat pesan yang dibicarakan, artikel tanggal 10 September 2015 Semembicarakan menganai keharusan masyarakat perbatasan  untuk  memahami  hukum. Artikel ini berjudul “Masyarakat perbatasan harus paham hukum”. Artikel tanggal  11  September  2015  berbicara mengenai  peran  RRI  dalam  memenuhi kebutuhan informasi masyarakat perbatasan.  Artikel  ini  berjudul  “Penuhi layanan siaran, RRI hadir hingga perbatasan”. Kemudian artikel tanggal 15
September 2015
membicarakan mengenai dialog BNNK di RRI Entikong. Terakhir  adalah  artikel  tanggal  18 September  2015  yang  membicarakan mengenai batas negara sebagai sasaran trans.
Sementara pada pada bulan yang sama  tidak  ditemukan  pembicaraan mengenai perbatasan pada harian Tribun
Pontianak. Padahal jika kita melihat pada harian Pontianak Post terdapat empat isu perbatasan  yang  diekspose  kepada masyarakat.  Artinya,  ada  pembicaraan atau conten yang  dibicarakan  mengenai perbatasan,  meskipun  bukan headline atau  isu  penting.  Artinya  pada  bulan  ini, harian Tribun Pontianak “diam” terhadap isu  perbatasan.  Ada  dua  kemungkinan besar, pertama isu  perbatasan  yang mengemuka  pada  bulan  ini  dianggap tidak begitu  penting  untuk  diketahui  oleh masyarakat bagi harian Tribun Pontianak.  Hal  ini  terkait  mekanisme pada  dapur  redaksi.  Kajian  ini  tidak melihat  hiruk  pikuk  pada  riang  redaksi. Kedua ,  bisa  jadi  isu-isu  yang  diangkat pada  harian  Pontianak  Post  pada  bulan ini  hanya  sekedar  pelengkap –  hanya untuk  memenuhi  halaman.  Ada  dua indikasi  ke  arah  itu, pertama memang apa  yang  dibicarakan  harian  Pontianak Post  pada  bulan  ini  tidak  terdapat  di harian  Tribun  Pontianak. Kedua ,  apa yang dibicarakan Pontianak Post tersebut  terdapat  pada  koran  belakang yanitu koran 2 dan 3.
Pada bulan Oktober harian Pontianak  Post  menurunkan  dua  artikel mengenai  perbatasan.  Kedua  artikel tersebut masing-masing pada tanggal 10 dan  12  Oktober  tahun  2015.  Artikel tanggal  10  membicarakan  mengenai aktivitas pembagian peta untuk
masyarakat  perbatasan  oleh  Badan Perbatasan.  Artikel  ini  berjusul  “Badan Perbatasan bagikan peta”. Artikel tanggal 12  membicarakan  mengenai  pentingnya keberadaan Dry Port Entikong. Artikel ini berjudul “Menanti Dry Port Entikong”.
Secara penempatan, artikel- artikel  Pontianak  Post  pada  bulan  ini koran  3  dengan  halaman  yang  berbeda. Misalnya, artikel tanggal 10 yang menempati halaman 28 koran 1.
Sedangkan artikel 12 menempati halaman 1 koran  3. Artinya,  pada bulan ini  tidak  terdapat  isu  penting  maupun sangat  penting  pada  harian  Pontianak Post  terkait  perbatasan.  Karena  artikel- artikel  tersebut  menempati  koran  dan dan halaman belakang.
Sementara  pada  bulan  yang
sama harian Tribun Pontianak
menurukan tiga artikel mengenai perbatasan. Masing-masing pada tanggal  1,  4  dan  6  Oktober  2015. Berdasarkan  pengamatan  peneliti,  isu perbatasan pada harian Tribun Pontianak  pada  bulan  ini  menempati koran  dan  halaman  yang  beragam.  Satu artikel  menempati  koran  1  dan  halaman 3,  yaitu  artikel  tanggal  4  Oktober  2015. Artikel  ini  berjudul  “Bangun  jalan  patroli 30  Km”.    Sedangkan  dua  artikel  lainnya menempati  koran  2.  Artikel  tanggal  1 Oktoner  2015  berjudul  “Intel  sita  gula Malaysia”  menempati  koran  2  halaman
11.  Terakhir  adalah  artikel  tanggal  6 Oktober  2015  berjudul  “Polisi  sita  1  ton gula  Thailan d”.  Artikel  ini  menempati koran 2 halaman 1.
Berdasarkan fakta di atas terdapat  perbadaan  kedua  media  ini dalam menentukan isu dan penempatannya sebagai headline .
Sebagai  contoh,  harian  Pontianak  Post tanggal  6  Agustus  2015  menempatkan kasus penggerebekan gudang gula ilegal sebagai  headline,  namun  kasus  ini  tidak menjadi perhatian harian Tribune Pontianak  dan  bahkan  tidak  diberitakan sama sekali.
Hal yang sama juga diperlihatkan pada pemberitaan harian Pontianak Post
tanggal 25 Agustus 2015. Harian Pontianak Post hari ini menjadikan kasus penyitaan  narkonba  9,4  Milyar  sebagai topik  utama.  Namun  hal  ini  tidak  terjadi pada harian Tribune Pontianak.
Berdasarkan penelusuran peneliti, kasus ini  bahkan  tidak  diangkat  oleh  harian Tribun Pontianak, sekalipun hanya sekedar pelengkap – kalau tidak sebagai topik  utama.  Padahal  jika  kita  melihat substansinya,  kasus  ini  termasuk  topik penting yang harus diketahui publik.
Harian Pontianak Post tanggal 28 Agustus memberitakan mengenai daerah perbatasan yang rawan terhadap penyeludupan narkoba sebagai headline. Artikel  ini  bahkan  tergolong  panjang.
Namun, sama seperti dua headline yang telah  dipaparkan  di  atas,  fenomena  ini tidak  menjadi  perharian  harian  Tribun Pontianak. Pengamatan peneliti menunjukkan bahwa topik yang diangkat dan  menjadi  heladline  harian  Pontianak Post  pada  tanggal  yang  sama  bahkan tidak  diangkat  sama  sekali  pada  harian Tribun Pontianak sama sekali.
Sebaliknya,  topik  yang  menjadi dua  topik  utama  pada  harian  Tribun Pontianak tanggal 24 Agustus 2015 tidak menjadi perhatian harian Pontianak Post. Berdasarkan amatan peneliti, yang menjadi fakus harian Tribun Pontianak ini bahkan  tidak  diberitakan  sama  sekali oleh Pontianak Post.
Perbedaan dalam pembacaan isu perbatasan  dan  penempatannya  dalam pemberitaan  merupakan  adalah  sebuah kewajaran  dalam  kajian  kritis.  Hal  ini sangat  terkait  dengan  kekanisme  pada news  room .  Dalam  prakteknya,  media melakukan  seleksi  terhadap  wacana (berita)  yang  akan  siarkan.  Proses  ini adalah keseluruhan aktivitas yang komplek  dan  rumit.  Tidak  sekedar  itu, proses  selektif  juga  dikakukan  dalam penempatan  terhadap  berita  tertentu, pilihan  kata,  struktur  bahasa,  dan  gaya bercerita  yang  telah  ditetapkan.    Dalam kajian  kritis,  proses  ini  biasanya  disebut framing , yaitu bagaimana media membingkai  sebuah  peristiwa  sosial
dalam  realitas  konstruksinya  (berita).
Framing media  terhadap  realitas  sosial tersebut  dipengaruhi  oleh  irisan-irisan yang yang mewarnai praktek kerja media sebagai mana yang dikatakan Bekker, di antaranya adalah mekanisme pasar.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  pada bab sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan  bahwa  isu  perbatasan diberitakan secara berbeda dalam pewacanaan  harian  Pontianak  Post  dan harian  Tribun  Pontianak.  Perbedaan  ini dapat  dilihat  dari  dua  indikator  sebagai berikut:
Pertama , secara intensitas, harian  Pontianak  Post  lebih  intensif dibandingkan  harian  Tribun  Pontianak dalam  pemberitaannya  mengenai  isu perbatasan.  Intensitas  ini  dapat  dilihat misalnya dari jumlah pemberitaan mengenai perbatasan pada harian Pontianak Post jauh lebih tinggi dibandingkan  harian  Tribun  Pontianak. Dalam  tiga  bulan  yang  menjadi  objek penelitian  ini,  harian  Pontianak  Post menurunkan 15 artikel terkait perbatasan. Sementara pada bulan yang sama  harian  Tribun  Pontianak  hanya menurunkan  delapan  artikel  mengenai perbatasan.  Artinya,  pemberitaan  harian Pontianak Post mengenai isu perbatasan hampir dua kali lipat dibandingkan harian
Tribun Pontianak, terlepas apakah artikel tersebut menempati  posisi headline atau hanya  sebagai  pelengkap.  Intensifitas harian Pontianak Post ini dipresentasikan dari  jumlah  berita headline atau  berita yang  menempati  koran  1  halaman  1, dimana  harian  Pontianak  Post  lebih banyak  jumlahnya  dibandingkan  harian Tribun  Pontianak.  Terdapat  3  berita headline harian Pontianak Post, sementara  harian  Tribun  hanya  2  berita headline . Intensifitas ini juga dapat dilihat dari kedalaman berita yang disampaikan. Dari  lima  belas  artikel  atau  berita  harian Pontianak  Post  mengenai  perbatasan, tiga  di  antaranya  adalah  berita  panjang, sisanya  adalah  berita  dengan  panjang sedang  dan  berita  pendek.  Sementara pada harian Tribun Pontianak hanya ada satu  berita  atau  artikel  panjang  dan mendalam,  selebihnya  adalah  artikel pendek.
Kedua , terdapat perbedaan antara harian Pontianak Post dan Tribun Pontianak  dalam  menentukan  berita headline terkait isu perbatasan.
Berdasarkan  fakta  di  atas  terdapat perbadaan  kedua  media  ini  dalam menentukan  isu  dan  penempatannya sebagai headline . Sebagai contoh, harian Pontianak Post tanggal 6 Agustus
2015 menempatkan
kasus penggerebekan gudang gula ilegal sebagai  headline,  namun  kasus  ini  tidak
menjadi perhatian harian Tribune
Pontianak  dan  bahkan  tidak  diberitakan sama sekali.
Hal yang sama juga diperlihatkan
pada pemberitaan harian Pontianak Post tanggal 25 Agustus 2015. Harian
Pontianak Post hari ini menjadikan kasus penyitaan  narkonba  9,4  Milyar  sebagai topik  utama.  Namun  hal  ini  tidak  terjadi pada harian Tribune
Pontianak.
Berdasarkan penelusuran peneliti, kasus ini  bahkan  tidak  diangkat  oleh  harian Tribun Pontianak, sekalipun hanya sekedar pelengkap – kalau tidak sebagai topik  utama.  Padahal  jika  kita  melihat substansinya,  kasus  ini  termasuk  topik penting yang harus diketahui publik.
Harian Pontianak Post tanggal 28 Agustus  2015  memberitakan  mengenai daerah perbatasan yang rawan terhadap penyeludupan narkoba sebagai headline .
Artikel  ini  bahkan  tergolong  panjang. Namun, sama seperti dua headline yang telah  dipaparkan  di  atas,  fenomena  ini tidak  menjadi  perharian  harian  Tribun Pontianak. Pengamatan peneliti menunjukkan bahwa topik yang diangkat dan  menjadi  heladline  harian  Pontianak Post  pada  tanggal  yang  sama  bahkan tidak  diangkat  sama  sekali  pada  harian Tribun Pontianak sama sekali.
Sebaliknya,  topik  yang  menjadi dua  topik  utama  pada  harian  Tribun Pontianak tanggal 24 Agustus 2015 tidak
menjadi perhatian harian Pontianak Post. Berdasarkan amatan peneliti, yang menjadi fakus harian Tribun Pontianak ini bahkan  tidak  diberitakan  sama  sekali oleh Pontianak Post.

## E. Daftar Pustaka

## Buku :
Alex  Sobur,  2001. Analisis  Teks  Media, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya; Arthur Asa Berger, 1991. Media Analysis Techniques, resived edition,
Beverly Hills : Sage Publication; Burhan  Bungin,  2008. Konstruksi  Sosial Media Massa , Jakarta: Kencana;
Bachtiar  Effendy,  2000. ”Media  Massa dan  Politik”  dalam  Sudrajat  A.S (ed), Repolitisasi Islam: Pernahkah
Islam
Berhenti
Berpolitik?,
Bandung: Mizan;
Chris  Barker,  2000. Cultural  Studies:
Theory dan Praktik , Nurhadi (penerjemah),  Yogyakarta:  Kreasi Wacana;
Dedy  N.  Hidayat,  2000. Revolusi  Mei:
Runtuhnya Sebuah Hegemoni,
Jakarta: Gramedia;
Deddy  Mulyana,  2000. Ilmu  Komunikasi, Suatu  Pengantar .  Bandung:  PT.
Remaja Rosdakarya;
McQuail, Dennis. McQuail’s Mass
Communication  Theory .  London  : Sage Publications. 2000.
_____________. Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar .
Terjemahan  Oleh  Agus  Dharma Aminuddin.  Jakarta  :  Erlangga, 1987.
E.  Herman  &  Noam  Chomsky,  1988. Manufacturing Consent, The
Political  of  Media, New  York: Pantheon; Em Griffin, 2003. Communication
Theory,  A  First  Look  At  (Fifth Edition), New  York:  The  McGRAW – HILL COMPANIES, INC;
Eriyanto, 2001. Analisis Wacana ,
Jogjakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara;
Idi  Subandy  Ibrahim  &  Dedy  Djamaludin Malik,  1997. Hegemoni  Budaya ,
Yogyakarta: Bentang;
Hubbard,  Jeffrey  C.,  Melvin  L.  DeFleur and  Lois  B.  DeFleur. Mass  Media Influences  on  Public  Conceptions of Social Problems . Social
Problems  Vol. 23, No.  1, California
:  University  Of  California  Press.
1975.
John Fiske, 1990. Introduction to
Communication  Studies,  second edition ,  London  and  New  York:
Routledge;
James  Curran  &  M.  Guravitch,  1996.
Media and Society, London: Edward Arnold;
Lexy  J.  Moleong,  1989. Metodologi Penelitian  Kualitatif ,  Bandung:  PT.
Remaja Rosdakarya;
Norman  K.  Denzin  &  Yvonna  S.  Lincoln,
2009. Handbook  of  Qualitative
Research , Edisi Bahasa Indonesia,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar; Nezar Patria & Andi Arief, 2003. Antonio Gramsi;  Negara  &  Hegemoni ,
Jakarta: Pustaka Pelajar;
Pawito,  2007. Penelitian  Komunikasi Kualitatif , Yogyakarta: LKis;
Roger  Simon,  1999. Gagasan-Gagasan Politik
Gramsci , Yogyakarta:
Pustaka Pelajar & Insist; Stephen W.  Littlejohn,  1996. Theories  of
Human
Communication, Fifth Edition,  New  York:  Warsworth Publishing Company;
Syaiful  Arif,  2001. Pemikiran-Pemikiran Revolusioner ,  Malang:  Averroes
Press & Pustaka Pelajar;
Yasraf  Amir  Piliang,  2004. Posrealitas: Realitas  Kebudayaan  Dalam  Era Posmetafisika , Yogyakarta: Jalasutra; Louis Althusser, 1984. Essay on
Ideology , London: Verso;

## Suratkabar :
Harian Pontianak Post, 6 Agustus 2015 Harian Pontianak Post, 8 Agustus 2015 Harian Pontianak Post, 10 Agustus 2015 Harian Pontianak Post, 12 Agustus 2015 Harian Pontianak Post, 22 Agustus 2015
Harian Pontianak Post, 25 Agustus 2015
Harian Pontianak Post, 28 Agustus 2015 Harian Pontianak Post, 10 September 2015 Harian Pontianak Post, 15 September 2015 Harian Pontianak Post, 18 September 2015 Harian Pontianak Post, 10 Oktober 2015 Harian Pontianak Post, 12 Oktober 2015 Harian Tribun Pontianak, 10 Agustus 2015 Harian Tribun Pontianak, 13 Agustus 2015 Harian Tribun Pontianak, 24 Agustus 2015
Harian Tribun Pontianak, 31 Agustus 2015 Harian Tribun Pontianak, 1 Oktober 2015 Harian Tribun Pontianak, 4 Oktober 2015 Harian Tribun Pontianak, 6 Oktober 2015
Harian Tribun Pontianak, 10 Agustus 2015
Internet : Eusabinus Bunau dkk,  (tanpa tahun).
Aksesibilitas dan partisipasi , http://download.portalgaruda.org/article. diakses tanggal 24 Agustus 2015, pukul 15.06 WIB Partnership for governance reform, 2011. Kebijakan  pengelolaan kawasan perbatasan indonesia, . . .http://www.kemitraan.or.id/sites (diakses 24 agustus 2015, pukul 15.30) Sri rahayu SH,2007. Efektivitas Gugus... http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/ article/viewFile (diakses 11-11-2015)
Sutaat, 2012. Pemberdayaan
masyarakat daerah perbatasan.....http://puslit.kemsos.go.id/u pload/post/files/ (diakses, 12-11-2015)