## PENGARUH KEPUTUSAN KULTURAL MAJELIS RAKYAT PAPUA
NOMOR III/ KK-MRP/2009 TENTANG KEBIJAKAN KHUSUS DALAM  RANGKA KEBERPIHAKAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN ORANG ASLI PAPUA TERHADAP KINERJA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH
MARKUS NINGMABIN

## Abstract
The influence of cultural decision-Papuans People Assembly (MRP) Papua as a material consideration  in  determining  and  implementing  the  regional  administration  in  terms  of empowerment,  protection  and  favor  of  indigenous  Papuans  in  the  container  of  the Republic  of  Indonesia  Act  No.  21  of  2001  about  Special  Autonomy  for  the  Papua’s Province  as  amended  by  the  constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  35  Year 2008  on  Special  Autonomy  for  Papua  and  West  Papua  Province,  These  results  indicate that  the  decision  of  the  Papuans  People  Assembly  doesn’t  affect  the  government  policy which  leads to the protection, empowerment and alignments of the indigenous Papuans, because of   most  the  material that  is clearly  making  a process delegation  of law  before the decision was made without the involvement of MRP in 2008 because there is no legal instrument  on  the  mechanism  of  inter-institutional  superstructure  while  the  local government  after the MRP's decision in 2010 and 2011 cannot  describe the  regulations that  have  been  made  and  other  materials  for  regulatory  policy  collided  with  a  political agenda such as the election of members of the MRP and the election of Governor.
Keywords: Protection, Empowerment, Papua native alignments

## I.  PENDAHULUAN
Reformasi ketatanegaraan
Indonesia yang berawal dari aksi Mahasiswa  pada  tahun  1998  menjadi  titik pangkal  dalam  merekonstruksi  sistem pemerintahan    Indonesia  dari  sistem pemerintahan  yang    sentralistik  menjadi desentralistik dengan mengamandemen Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945 ( UUD 1945 ).
Dengan  adanya  reformasi  tersebut Kepada daerah diberikan kewenangan besar untuk    mengatur  dan  mengurus  dirinya sendiri  dalam  wadah  negara  kesatuan republik  Indonesia    dengan  menerapkan asas  desentralisasi  /  otonomi  daerah    dan
otonomi  khusus.  Otonomi  khusus  hanya  di berikan  kepada  provinsi  Nangro  Aceh Darussalam dan provinsi Papua.
Undang-Undang    Nomor  21  Tahun 2001  Tentang  Otonomi  Khusus  Bagi Provinsi Papua menjadi
Dasar
pemberian  status  otonomi    khusus  bagi Provinsi    Papua    sebagaimana  diubah dengan Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2008    tentang  Penetapan    Peraturan Pemerintah    Pengganti    Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2008  Tentang    Otonomi Khusus  bagi  Provinsi  Papua  menjadi Undang-Undang  tentang  undang-undang Otonomi  Khusus  bagi  provinsi  Papua  dan provinsi Papua Barat.
Salah  satu  kekhususan  yang  terdapat dalam  undang-undang  tersebut  adalah
mendelegasikan  adanya  lembaga  Majelis Rakyat  Papua  (MRP)  yang  diatur  dalam bagian keempat (Pasal 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan  25)  yang  merupakan  representasi kultural  orang  asli  Papua  yang  memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan  hak-hak  orang  asli  Papua, dengan  berlandaskan  pada  penghormatan terhadap  adat  dan  budaya,  pemberdayaan perempuan,  dan  pemantapan  kerukunan hidup beragama, Pasa l5 (2).
Landasan  filosofis  dibentuknya  MRP adalah affimatifaction, yang bertujuan untuk meningkatkan  partisipasi  orang  asli  Papua dalam setiap pengambilan keputusan politik dan  ekonomi  di  Papua  demi  melindungi hak-hak asli orang Papua dan meningkatkan kesejahteraan  orangasli  Papua,  tujuan  ini dirumuskan berdasarkan pengalaman sejarah,  politik  dan  posisi  orang  Papua dalam  bingkai  birokrasi  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  selama  hampir  empat puluh tahun.
Dengan  demikian  adat  igahal  yang melatar belakangi terbentuknya MRP yaitu: Pertama ,  belum  signifikannya  kehadiran orang-orang asli Papua di lembaga-lembaga politik  resmi  selama  Orde  Baru  dan  tidak terakomodasinya  secara  signifikan  aspirasi orang  asli  Papua  dalam  pengambilan kebijakan  di  Papua. Kedua  , terabaikannya partisipasi  dan  hak-hak  politik  orang  asli Papua  selama  itu. Ketiga, terabaikannya hak-hak  dan  partisipasi  kaum  perempuan Papua  dalam  Proses  kebijakan  Publik. Dengan  demikian  pembentukan  MRP  bias dikatakan  bentuk  komitmen  Pemerintah Pusat dan daerah untuk melindungi hak-hak asli orang Papua dan penghargaan terhadap aspirasi politik orang Papua juga pemberdayaan  terhadap  kaum  perempuan Papua (Amiruddin al Rahab, 2010: 90).
MRP  sebagai  lembaga  perwakilan masyarakat  asli,  dikaitkan  dalam  konteks proses politik sangat sentral karena dinyatakan sebagai bagian dari suprastruktur pemerintahan daerah di Papua, dengan  demikian kepemerintahan di Papua setelah hadirnya MRP yaitu legislatif (DPRP) Eksekutif (Gubernur) dan
MRP  yang  ketiga  posisi  setara  dan sederajat.
Walaupun  demikian,  yang  menjadi hak  memilih  dan  dipilih  menjadi  anggota MRP  hanyalah  orang  asli  Papua  yang ditentukan oleh karakteristik masing- masing  unsurnya  dengan  proses  seperti  itu MRP  mempunyai  keunikan  karena  bukan merupakan  representasi  dari  partai  politik atau kekuatan politik, melainkan representasi kultural dari beberapa kelompok secara langsung. Dengan keunikan ini  MRP  menjadi lembaga  politik yang penting karena konstituennya kongkrit dan  nyata  dalam  kehidupan  politik  sehari- hari di Papua.
Dengan  melihat  kewenangan  MRP yang ada seperti memberikan pertimbangan mengenai pembuatan perdasus, MRP menjadi  institusi  politik  yang  akan  menjadi institusi penyelenggara pemerintahan. Dengan  cara  pandang  seperti  ini,  proses politik di Papua memasuki era baru dengan posisi  MRP  sebagai  pilar  ketiga  dari penyelenggaraan  pemerintahan  di  Papua, MRP  sekaligus  menjadi  institusi  politik yang  akan  membuat  politik  lokal  di  Papua dalam  era  otonomi  ini  lebih  dinamis.  Yang dimaksud  lembaga  politik  disini  adalah suatu  institusi  yang  perekrutan  anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat sertamemiliki  kewenangan  untuk  membuat kebijakan  publik  dan  bertanggung  jawab kepada  publik,  artinya  dengan  kewenangan yang  ada  padanya  jika  membuat  keputusan akan mengikat seluruh orang di Papua.
Kehadiran MRP disisi lain memastikan  berjalannya  proses  demokrasi di  Papua,  hal  ini  dimungkinkan  karena besarnya  peluang  saling  mengimbangi antara tiga pilar kekuasaan di Papua. Posisi yang saling mengimbangi itu akan membuka  peluang  lebih  besar  bagi  rakyat Papua  untuk  berpartisipasi  dan  mengontrol jalannya pemerintahan dan berbagai kebijakan  pemerintahan  yang  berkaitan dengan  hak-hak  asli  orang  asli  Papua. Terbukannya  ruang  partisipasi  dan  kontrol yang  luas  sendirinya  akan  memperkuat proses demokrasi lokal di Papua.
Dengan  pemahaman  seperti  ini,  MRP akan  menjadi  sarana  bagi  memperkuat demokrasi,  lokal  sebagai  daerah  otonomi khusus disatu sisi dan disisi lain pemerintahan  daerah  di  Papua  tidak  lagi sekedar  menjadi  agen  pemerintah  pusat untuk menjalankan kewenangan yang diberikan.
Dengan adanya MRP maka pemerintahan  Papua  akan  lebih  kuat  untuk menciptakan  dan  membentuk  kebijakan secara  mandiri.  Melalui  MRP  ruang partisipasi  bagi  masyarakat  asli  Papua semakin  terbuka  untuk  mempengaruhi formulasi  kebijakan,  hal  ini  karena  MRP memiliki  tugas  untuk  memperhatikan  dan menyalurkan aspirasi pengaduan masyarakat  adat,  umat  beragama,  kaum perempuan  asli  Papua  yang  menyangkut hak-hak asli orang Papua serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya, dengan demikian MRP, DPRP dan Gubernur  dalam  konteks  otonomi  Papua menjadi  kelompok  yang  memerintah  di Papua ( Communitiesofgoverning ).
Harapan adanya MRP dapat memberikan iklim pemerintahan yang baru, terutama  adanya  pandangan  optimis  yang didukung dengan sikap serta perbuatan dari orang  asli  Papua  akan  adanya  perubahan pandangan  sebagai  bagian  dari  warga negara  republik  Indonesia  sebagai  negara yang  bertujuan  menciptakan  masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Ternyata  tidak  mudah  merealisasikan secepat  mungkin  lembaga  seperti ini  dalam konteks  negara  kesatuan  lebih  khusus  lagi terhadap  Papua  yang  punya  sejarah  khusus dalam  wadah  ke-Indonesiaan.  Hal  ini  dapat terbaca  karena  pemerintah  tidak  segera mengeluarkan  peraturan  pemerintah  yang mengatur  tentang  keanggotaan,  tugas, wewenang,  hak  dan  kewajiban  MRP  sesuai dengan  ketentuan  UU  No  21  Tahun  2001 yang  semuanya  mengacu  pada  pedoman umum peraturan pemerintah bahkan setelah tiga  tahun  kemudian  barulah  dikeluarkan peraturan  Pemerintah  No  54  Tahun  2004 Tentang Majelis Rakyat Papua.
Beberapa  alasan  melatarbelakangi keterlambatan dikeluarkannya pedoman dalam bentuk peraturan Pemerintah, diantaranya berprasangka negatif yang berlebihan  oleh  pemerintah  terhadap  MRP, bahwa  MRP  sebagai supperbody bagi perjuangan  kemerdekaan  Papua.  Bahkan setelah  adanya  PP  No  54  Tahun  2004  pun dalam  implementasi  UU  Otsus  Papua  dinilai tidak  berdaya,  bahkan  ada  yang  berpendapat fungsi  dan  peran  MRP  yang  ada  tidak  lebih merupakan kolaborasi dari utusan masyarakat adat, utusan agamawan dan utusan perempuan  yang  ditempatkan  disana  untuk mengurus  masalah  mereka  sendiri,  artinya yang penting mereka terwakili sehingga adas ebagai  pelengkap  Undang-undang  Otsuss upaya  bisa  terus  berjalan  tanpa  diberikan peran  yang  sesungguhnya  (Wawan  H. Purwanto, 2010: 228).
Walaupun pertimbangan dan penilaian akan  MRP  oleh  Pemerintah    demikian, MRP  sebagai  lembaga  yang  diusulkan  oleh orang  Papua  untuk  memperjuangkan  hak- hak mereka dari praktik-praktik ketidakadilan  dan  diskriminasi  yang  terjadi sebelum  masa  reformasi  itu  diakhiri  maka MRP  akan  melaksan  akan  kewenangannya sesuai  dengan  yang  tersurat  dan  atau  yang tersirat didalam peraturan  perundang- undangan  yang  ada  terutama  dalam  wadah undang-undang otonomi khusus.
Namun  yang  menjadi  persoalan adalah  apakah  dengan  kewenangan  yang ada pada MRP sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua dalam realita dapat mampu mempengaruhi kebijakan  daerah  dalam  hal  perlindungan terhadap  hak-hak  dasar  orang  asli  Papua dalam  sistem  dan  struktur  kelembagaan RepublikI  ndonesia  lebih  khusus  dalam bentuk  perdasi  atau  perdasus?  Hal  ini karena legislasi (proses pembentukan hukum)  dalam  melahirkan  hukum  positif dipengaruhi oleh konfirmasi politik tertentu yang  berinteraksi  dalam  proses  tersebut, pada  sisi  yang  lain  proses  legislasi  juga tidak lepas dari hukum (peraturan perundang-undangan)  yang  berlaku  menja dipedoman alam proses tersebut.
Keputusan  MRP  ini  sebagai  bahan pertimbangan  bagi  proses  legislasi  di Provinsi  Papua  dan  Papua  Barat  sebagai undang-undang  lokal  (dalamartiluas)  yang dapat  mengikuti  pedoman  penyusunan hukum  yang  ada  sebagai  negara  kesatuan yang  juga  akan  selalu  dipengaruhi  oleh intervensi  dan  interaksi  politik  yang  syarat dengan  muatan,  nilai  dan  kepentingan paraaktor yang ada didalam, baik pada saat proses pembentukan hingga pemberlakuannya.  Entah  keberadaan  MRP dalam menjalankan tugas dan kewenangannya  mempengaruhi  kebijakan pemerintah daerah atau tidak, secara materil yang  direkomendasikan  di  pandang  oleh orang  Papua  bahwa  hal-hal  itulah  yang perlu  perhatian  khusus  oleh  pemerintah lewat  pemerintahan  daerah  secara  formal (perdasi  dan  Perdasus)  untuk  berpihak, melindungi  dan  memberdayakannya  secara adil  agar  tercipta  peluang  menuju  suatu perubahan  polapandang  untuk  menata  diri dan  menyamakan  diri  mereka  sebagai bagian  yang  sama  dari  suku  bangsa  dan daerah  lain  ditanah  air  Indonesia,  mereka tidak pesimis akan dirinya sebagai rasminoritas  yang  termarginalkan  dengan berbagai sebutan.
Dengan pandangan seperti inilah MRP merekomendasikan aspirasinya kepada pemerintah daerah (eksekutif dan Legislatif) untuk  dibijaki  dalam  bentuk  perdasi  atau perdasus.  Pada  akhirnya  realisasi  akan kebijakan pemerintah daerah atas rekomendasi  Majelis  Rakyat  Papuapun dapat  diukur  keefiktifanya  sebagai  mana suatu  kebijakan  dengan  berbagai  faktor, baik  faktor  internmaupun  ekstern  juga sebaliknya,  walaupun  rekomendasi  yang ada  tidak  dibijakipun  jelas  berpengaruh terhadap  kehidupan  masyarakat  diseluruh wilayah  Papua,  terutama  bidang-bidang yang  sangat  vital.  Hal  ini  dapat  terjadi karena  adanya  MRP  pada  hakekatnya adalah  menjadi  cermin  yang  dapat  berkaca melihat  sejumlah  persoalan  yang  terjadi sekian lama untuk diangkat dan diperhatikan  secara  khusus  bagi  orang  asli Papua.  Maka  dampak  yang  muncul  adalah
terhadap  kinerja  kerja  pemerintahan  daerah secara  keseluruhan  yang  berimplikasi  pada orang asli Papua ,orang nonasli Papua yang berada  di  Papua  dan  Papua  Barat,  bahkan berpengaruh terhadap wilayah pemerintahan  lain  diluar  Papua  yang menuntut Pemerintah mengambil kebijakan.
Berpijak  pada  uraian-uraian  di  atas, penulis melakukan analisis terhadap Keputusan  Kultural  Majelis  Rakyat  Papua Nomor III/KK-MRP/2009 terhadap efektivitas kerja pemerintahan daerah dengan  keberadaan  MRP  dalam  struktur pemerintahan  daerah  provinsi  Papua  yang juga  dapat  mengukur  hakekat  kekhususan Otonomi dengan keberadaan MRP
Harapan selanjutnya dari penelitian ini adalah  untuk  menemukan  konsep,  format, dan  model  ideal  mengenai  MRP  sebagai tindakan affirmative  action dalam  sistem ketatanegaraan
Indonesia,
dengan menganalisis
dan memposisikan konstruksiteoritisnya,  sehingga  pola  atau model kelembagaan negara dengan tindakan seperti ini sesuai dengan tuntutan perkembangan  negara  dan  hukum  di Indonesia sehingga dapat tumbuh memberidorongan,  semangat  dan  kekuatan sebagai  negara  hukum  yang  demokratis menuju cita-cita bangsa.

## II. PEMBAHASAN
Materi  keputusan  MRP  Nomor  III/KK- MRP/2009  mengandung  tiga  aspek  yaitu aspek keberpihakan perlindungan, dan pemberdayaan  terhadap  orang  asli  Papua. Keputusan  tersebut  diusulkan    kepada pemerintah provinsi Papua, pemerintah provinsi  Papua  Barat,  DPRP,  DPRD  Provinsi Papua  Barat,  Pemerintah  Kabupaten  /Kota seprovinsi  Papua  dan  se-provinsi  Papua  Barat untuk  menjadi  bahan  pertimbangan  dalam menetapkan  dan  melaksanakan    kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dengan  melihat  dan  membandingkan poin-poin  dari  tiga  aspek  yang  di  usulkan dalam  keputusan  MRP  tersebut  dengan delegasi  kewenangan  yang  diberikan  kepada
daerah  lewat UU Nomor 21 Tahun 2001 dan perubahannya  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2008  Tentang  Otonomi  Khusus  Bagi Provinsi  Papua  dan  Papua  Barat  untuk  diatur dengan  perdasi  dan  perdasus  ternyata  yang diusulkan  Oleh  MRP  tersebut  sebagian  besar
secara jelas telah di delegasikan lewat Undang- Undang Otonomi Khusus yang telah berlangsung selama sembilan (9) tahun.
Materi  keputusan  MRP  dan  delegasi Undang-Undang  Otonomi  khusus  Bagi Papua dan Papua Barat sebagai berikut :
Materikeputusan MRP:
Aspek Keberpihakan Perdasi Perda kabupaten /kota Perda sus 1.  Bidang politik : a.  partai politik lokal  b.  Tata  cara  rekrutmen  bakal  calon dan   rekrutmen calon  2.  Bidang pemerintahan a. pembentukan Daerah otonomi Baru  b.  Tata  cara  penerimaan  Pegawai negeri dengan   formasi khusus   3.    Bidang  kebudayaan  /  kesatuan  kultural orang asli papua  4. Bidang keagamaan 
5. Perjanjian dengan Pihak ketiga dan kerja sama luar
a. Perjanjian kekerja sama luar negeri 
b. Pengelolahan bidang tertentu dan
  6. Pemberdayaan swasta lokal...  7.  Pemerintahan adat...  8.   Hak kekayaan intelektual...   9. Bahasa daerah, daerah kebudayaan, hak- hak adat, budaya suku dan agama suku   Aspek Perlindungan Perdasi Perda kabupaten/ko ta Perda sus 1. Bidang hak Asasi Manusia
a. Peradilan HAM 
b. Komisi daerah HAM 
c. komisi kebenaran dan rekonsiliasi

2. Pertahanan keamanan dan ketertiban
polisi adat Papua ... 
3. Ancaman kepunahan ....   4. kependudukan ....   5. Perlindungan dari bahaya virus HIV/AIDS   6. Perlindungan terhadap pola pengelolahan Sumber daya air ....  7. Upaya perlindungan, pembinaan, pemanfaatan dan
pengelolahan
penyangga kehidupan dan hutan lindung.....   8. Perlindungan fauna ...  

## Aspek Pemberdayaan
1. Bidang sumber daya manusia a. pendidikan...   b. ekonomi...  
Dari keputusan tersebut dapat kalkulasikan bahwa yang di usulkan untuk dibuat dalam bentuk  perdasi  sebanyak    duapuluh  (20) masalah,  perda  kabupaten/kota  sebanyak enam  (6)  masalah  sedangkan  perdasus sebanyak sepuluh (10) masalah. Kewenangan  UU  No  21  Tahun  2001 terhadap Kebijakan Legislasi   Daerah :
Kategori kewenangan perdasi:
1. Kewenangan daerah dan
kewenangan khusus (Pasal 4);
2.        Tata  cara  pemilihan  Anggota  MRP (Pasal 24);
3. Perangkat Provinsi Papua, Perangkat MRP dan DPRP (Pasal 26);
4. Kebijakan kepegawaian Provinsi dan Kabupaten (Pasal 27);
5. Tata  cara  pemberian  pertimbangan dan  persetujuan  MRP  terhadap perdasus (Pasal 29);
6. Pembentukan  komisi  Hukum  Ad Hoc (Pasal 32);
7. Bantuan  Luar  Negeri  dan  Pinjaman dari  sumber  luar  negeri  dan  dalam negeri (Pasal 35);
8. Perubahan  dan  perhitungan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)(Pasal 36  Ayat (1);
9. Tata Cara penyusunan dan pelaksanaan APBD Pasal 36  Ayat (3);
10.  Tata cara penyertaan modal pemerintah Provinsi  Papua  pada  Badan  Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan- perusahaan swasta yang berdomisili dan beroperasi di wilayah Papua (Pasal 41);
11.  Usaha-usaha perekonomian yang memanfaatkan  Sumber  daya  alam,
Pasal 38  ayat (2);
12.  Tugas kepolisian di bidang ketertiban  dan  ketentraman  serta pembiayaan ( Pasal 48); 13.  Kebijakan penyelenggaraan pendidikan (Pasal 56); 14.  Perlindungan dan pembinaan kebudayaan asli Papua ( Pasal 57);
15.    Standar  pelayanan  Kesehatan  bagi penduduk ( Pasal 59);
16.    Program perbaikan dan peningkatan Gizi penduduk (Pasal 60)
17.  Penempatan  penduduk  di  Papua dengan program Transmigrasi
Nasional,  Pasal 61 ayat (3, dan 4);
18.  Hak mendapat pekerjaan dan penghasilan (Pasal 62);
19.  Pengelolahan  lingkungan  hidup  secara terpadu dengan memperhatikan penata- an  ruang,  SDA  hayati,  nonhayati, sumber  daya  buatan  dan  ekosistemnya (Pasal 64)
20.  Jaminan  pemerintah  Provinsi  terhadap penduduk provinsi Papua yang menyan- dang masala sosial (Pasal 65)
Kategori kewenangan perdasus:
1. Lambang  daerah  dalam  bentuk bendera  dan  lagu  daerah  sebagai panji  kebesaran  dan  simbol  kultural bagi kemegahan jati diri orang Papua ( Pasal 2);
2. Kewenangan  khusus  dalam  rangka otsus kepada Kabupaten/kota (Pasal 4);
3. Kebijakan  tata  ruang  pertahanan  di provinsi Papua, Pasal ayat ( 8 dan 9);
4. Tata  cara  pemilihan  Gubernur  dan Wakil Gubernur, Pasal 11 ayat (3);
5. Keanggotaan  dan  Jumlah  anggota MRP, Pasal 19 ayat (3);
6.      Tugas dan wewenang MRP, Pasal 20 ayat ( 1 dan 2 );
7. Pelaksanaan hak MRP, (Pasal 21);
8. Tata  cara  pelaksanaan  kewajiban MRP ( Pasal 23);
9. Usaha-usaha perekonomian di Papua dengan  tetap  menghormati  hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan  kepastian  hukum  bagi pengusaha  dan      lain-lain,  Pasal  38 ayat ( 2);
10.   Perhatian  dan  penanganan  khusus bagi pengembangan suku-suku terisolasi, terpencil dan terabaikan di provinsi Papua, (Pasal 66) 11.  Pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Pasal 67)
12.  Pembentukan, pemekaran, peng- hapusan dan atau penggabungan Distrik atau Kampung, Pasal 3 ayat (5)
dengan  demikian  kewenangan  Undang– Undang  Otonomi  khusus  terdiri  dari  20 Pasal  perdasi,  11  Pasal  perdasus  dan  1 Pasal perda kabupaten/kota.
Dengan melihat delegasi
kewenangan yang diberikan dalam Undang-undang  otonomi  khusus  Papua yang telah berlangsung sembilan tahun dan materi  keputusan  MRP,  penulis  melihat produk  hukum  daerah  sesuai  kewenangan yang  ada  dalam  periode  2010-  11  (setelah ada keputusan MRP).
Data produk hukum daerah provinsi  Papua  tahun  2010  tercatat  1 perdasus dan 5 perdasi sebagai berikut:
1. Peraturan Daerah Provinsi Papua No
1 Tahun 2010 Tentang Pembentukan
Dana Cadangan Pemerintah Provinsi
Papua
2. Peraturan  Daerah  Khusus  Provinsi Papua  No  4  Tahun  2010    Tentang
Pemilihan  Anggota  Majelis  Rakyat
Papua
3. Peraturan Daerah Provinsi Papua No 5  Tahun  2010  Tentang  Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah Tahun Anggaran 2011
4. Peraturan Daerah Provinsi Papua No 6  tahun  2010  Organisasi  Dan  Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Papua
5. Peraturan Daerah Provinsi Papua No 7  Tahun  2010  Tentang  Pelayanan Kesehatan
6. Peraturan Daerah Provinsi Papua No 8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan Dan  Penanggulangan  HIV  Dan AIDS  (Data  Biro  Hukum  Provinsi Papua 2010),
Sementara  dalam  bentuk  Peraturan Gubernur sebagai berikuti:
1. Peraturan  Gubernur  Papua  No  1 tahun  2009  Tentang  Penjabaran Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
2. Peraturan  Gubernur  Papua  No  2
Tahun  2009  Tentang  Perubahan Lampiran Peraturan Gubernur
Provinsi No 46 Tahun 2005 Tentang
Badan  Pertimbangan  Jabatan  dan Kepangkatan  Daerah  (Baperjakatda)
Pemerintah Provinsi Papua
3. Peraturan  Gubernur  Papua  No  3 Tahun  2010  Tentang  Pembidangan Tugas  Asisten  Sekretaris  Daerah Provinsi Papua
4. Peraturan  Gubernur  Papua  No  4 Tahun  2010  Tentang  Rencana  Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2011
5. Peraturan  Gubernur  Papua  No  5 Tahun  2010  Tentang  Pembentukan Organisasi  dan  Tata  Kerja  Unit Pelaksana  Teknis  Pada  Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua
6. Peraturan  Gubernur  Papua  No  6 Tahun  2010  Tentang  Pemberian Tambahan  Penghasilan  Bersyarat
Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  Di Lingkungan  Pemerintah  Provinsi Papua Tahun Anggaran 2010
(www.duppDephukham.go.id.).
Dari  perdasus  dan  perdasi  yang dibuat  dalam  tahun  2010,  perdasi  No  7 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Kesehatan dan  perdasi  No  8  Tahun  2010  Tentang Pencegahan  Dan  Penanggulangan  HIV Dan AIDS merupakan perda yang telah di rancang tahun 2007. Perdasus No 4 Tahun 2010  Tentang  Pemilihan  Anggota  Majelis Rakyat  Papua  telah  ada  namun  dilakukan perubahan  karena  mengikuti  perubahan UU  Otonomi  khusus  Papua.  Sementara perdasi  No  1  Tahun  2010  Tentang Pembentukan  Dana  Cadangan  Pemerintah Provinsi  Papua  dan  perdasi  No  5  Tahun 2010  Tentang  Anggaran  Pendapatan  Dan Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran  2011 merupakan  peraturan  wajib  bagi  setiap tingkatan  pemerintahan  secara  rutinitas, dengan  demikian  yang  dianggap  baru adalah  perdasi  No  6  tahun  2010  tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana daerah Papua.
Dengan  demikian  yang  telah  di buat  dalam  bentuk  perdasi  dan  perdasus sebanyak  9  masalah  sementara  yang lainnya  belum.  Perdasi  dan  perdasus  yang telah  di  buat  kebanyakan  merupakan aspek-aspek  yang  telah  secara  jelas ditentukan  dalam  undang-undang  otonomi khusus  sedangkan  yang  lain  merupakan penjabaran undang-undang sektor lain.
Sebagian poin yang
direkomendasikan
tidak
menjadi kewengan  daerah  yaitu  agama  dan perjanjian dengan pihak ketiga, kerja sama luar  negeri  yang  di  hapus  saat  perubahan. Sementara  poin  rekomendasi  yang  belum dibuat  merupakan  penjabaran  dari  yang tersirat  dalam  Pasal-Pasal  undang-undang otonomi khusus.
Dengan uraian diatas dapat disimpulkan  bahwa  keputusan  MRP  tidak
berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah daerah, karena beberapa hal:
pertama ,  keputusan  MRP  bersifat bebas  karena  hanya  bersifat  rekomendatif, dan  yang  mempunyai  kewenangan  untuk menindaklanjuti  rekomendasi  ini  adalah pihak eksekutif ( Gubernur) dan  Legislatif (DPR Papua) dengan berbagai kepentingan dan pertimbangan;
kedua, sebagian  masalah  yang direkomendasikan  telah  di  buat  dalam bentuk  perdasi  dan  perdasus  sebelum adanya  keputusan  MRP  tanpa  melibatkan MRP  dengan  suatu  mekanisme  yang  baik dan benar. MRP tidak telibat dalam proses legislasi perdsus karena instrumen prosedur  keterlibatan  MRP  (perdasus tentang  prosedur    pertimbangan  dan persetujuan)    belum  dibuat  sebelumnya, bahkan dibuat bersamaan dengan raperdasus  dan  raperdasi    tahun  2007 sampai    di  tetepkan  menjadi  perdasi  dan perdasus pada tahun 2008;
ketiga, keputusan  tersebut  dibuat menjelang pergantian anggota MRP periode 2005-2010 dan menjelang pemelihan  Gubernur  periode  2011-  2016.
Kemungkinan yang terjadi adalah program baru dengan gaya kepemimpinan baru.
keempat, sebagian materi
rekomendasi  tidak  menjadi  kewenangan MRP.
kelima, kedudukan  MRP  sebagai majelis Tinggi yang mempunyai kewenangan terbatas dengan DPRP karena hanya  terbatas  untuk  memperjuangkan hak-hak  dasar  orang  asli  papua  dari  sisi adat, agama dan perempuan.
keenam, terbentuknya  Majelis  Rakyat Papua (MRP) Papua Barat yang didasarkan pada peraturan menteri.
Dengan  melihat  produk  hukum daerah provinsi Papua tahun 2010 ternyata tidak banyak hal  yang di bijaki khususnya hal-hal yang di rekomendasikan oleh MRP bahkan  penulis  memprediksikan  dalam tahun  2011  pun  tidak  banyak  hal  yang akan  di  bijaki  karena  ketidakjelasan prolegda  dan  ikut  bertarungnya  sebagian Pejabat  pemerintahan  daerah  selaku  yang
berwenang dalam proses pemilihan Gubernur  periode  2011-2016  dan  baru terjadi  pergantian  anggota  MRP  periode 2011-2016 serta pembentukan dan pelantikan  anggota  MRP  Provinsi  Papua Barat  dengan  peraturan  pemerintah  yang bertentangan  juga  dengan  UU  otonomi khusus Papua.

## I. PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  dan  hasil analisis  penulis  dapat  menyimpulkan
Pertama ,  bahwa  keputusan  Kultural Majelis  Rakyat  Papua  Nomor  III/KK- MRP/2009  tidak  berpengaruh  terhadap Kebijakan Pemerintahan Daerah.
Kedua ,  bahwa  kinerja  pemerintahan daerah  kurang  efektif  dalam  mengambil langka  untuk  memihak,  melindungi,  dan memberdayakan  orang  asli  Papua  secara khusus dan efektivitas pemerintahan secara  umum  di  provinsi  Papua  karena kondisi pemerintahan daerah yang dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintahanan  dari  pemerintah  pusat maupun  pemerintahan  daerah  yang  tidak konsekuen  dengan  mekanisme  perundang-
undangan  yang didukung dengan  kondisi rill pemerintahan daerah.
Demi  kelancaran  pembangunan  di Papua  sesuai  tujuan  otonomi  khusus, Instrumen hukum yang mengatur hubungan kerja antar lembaga suprastruktur  pemerintahan  daerah  harus dibuat  dan  konsisten  dalam  pelaksanaan sesuai dengan kewenangan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin al Rahab, 2010, Heboh Papua,
Perang RahasiaTrauma
Dan Separatisme, Komunitas Bambu,Jakarta
Wawan  H.  Purwanto,  2010, Papua  100 Tahun  Ke  Depan ,  CMB  pres,
Jakarta,
Keputusan    KulturalMajelis  Rakyat  Papua Nomor  III / KK-MRP/ 2009 Undang-  Undang  Nomor  21  Tahun  2001 Tentang  Otonomi  Khusus  Bagi Provinsi Papua
Lembaran  Daerah  Provinsi  Papua  tahun 2006 www.duppDephukham.go.id.