TAJDID Vol. XIV, No. 2, Juli-Desember 2015 223

## PRAKTEK  DEMOKRASI    DI  INDONESIA KONTEMPORER DALAM KRITIK MAQOSIDUS SYARIAH
Shofiyullah Muzammil Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Abstrak :  Kajian  fiqh  demokrasi  merupakan  kajian  kontemporer dalam  dunia  Islam,  walaupun  beberapa  ulama  di  negara  Timur Tengah telah mengkajinya terlebih dahulu. Namun pada kenyataan masih  banyak  ulama  yang  silang  pendapat  tentang  demokrasi  itu sendiri. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengungkapakn suatu analisis  terhadap  demokrasi  kontemporer  di  Indonesia  dalam analisis maqosyidus syariah. Demokrasi di Indonesia merurapakan situasi  yang  tidak  dapat  ditolaknya.  Ia  hadir  seiring  dengan pertumbuhan  sejarah  perpolitikan  di  Indonesia.  Pilihan  demokrasi merupakan  konsekuensi  logis  ketika  Indonesia  mengambil  bentuk pemerintahan  Republik,  dimana  partisipasi  rakyat  menjadi  esensi utama perjalanan perpolitikan Indonesia.
Kata kunci : Syariah, Demokrasi, Madzhab Fiqh

## Pendahuluan
Maqasid  al-syariah  adalah  tujuan  atau  maksud  dari  pada  syariah. Mengutip  pendapat  Qomaruddin  dalam Maqosyidus  Syariah  : Maslahah  Sebagai  Metode  Pengembangan  Ekonomi  Islam 1 , diuraikan bahwa para Ulama memiliki tiga pendapat yang berbeda. Yang  pertama  pendapat  dari  Ibnu  Taimiyah  yang  menyatakan bahwa  tujuan  dari  pada  turun  nya  wahyu  Allah  SWT  mengenai sebuah  sistem  di  dalam  Hukum  Islam  atau  Syariah  adalah  dalam rangka  mencapai  ke  adilan  ( al-adl ).  Pendapat  yang  kedua menyatakan bahwa  tujuan daripada syariah adalah untuk mencapai ke  bagian  yang  abadi   ( Sa’adah haqiqiyah ).  Pendapat  yang  ketiga yaitu  pendapat  dari  Imam  al-Ghazali  yang  mengatakan  bahwa
1 Qomaruddin, 2015, artikel Maslahah Sebagai Metode Pengembangan Ekonomi  Islam http://qamaruddinshadie.blogspot.co.id/2012/04/maqashid- syariah-maslahah-sebagai_29.html.
tujuan  dari  pada  syariah  itu  untuk  mencapai  dan  merealisasikan manfaat   dan  semua  kepentingan  ( maslahah )yang  begitu  banyak untuk semua ummat manusia di dunia ini.
Hubungan  antara  Maqashid  Syariah  dengan  mashlahah kaitannya  sangat  erat  sekali.  karena  tujuan  daripada  maqashid syariah itu sendiri adalah untuk mencapai mashlahah. Para ahli fiqh Islam  membagi  cakupan  lingkup  wilayah  pembahasan  fiqh (kaitannya  dengan  ijtihad)  menjadi  dua,yaitu  muamalah  dan ibadah.  Ruang  ijtihad  di  bidang  muamalah  lebih  luas  daripada bidang  ibadah  yang  sifatnya  ta’abbudi.  Tujuan  dan  kandungan utama dalam Syariah Islam ialah Maslahah itu sendiri. Bahkan para Ulama’  seperti  Imam  Al-Ghazzali,  Asy-Syathibi  dan  lain-lain, telah  merumuskan  bahawa  tujuan  Syariah  Islam  itu  sendiri  adalah mewujudkan  dan  memelihara  kemaslahatan,  disamping  menolak kefasadan. Dengan itu jelas akan kepentingan soal Maslahah dalam agama Islam itu sendiri.
Maslahah  itu  sendiri,  secara  umumnya  dapat  ditakrifkan sebagai  kebaikan  dan  kesejahteraan.  Walau  bagaimanapun,  para ahli  Usul  Fiqh  mendefinisikan  Maslahah  itu  merangkumi  segala perkara  yang  mengandungi  manfaat,  kegunaan  dan  kebaikan, disamping menjauhi mudharat, kerosakan dan kefasadan. Imam Al- Ghazzali pula, dalam kitabnya Al-Mustasfa, mengatakan:
نأ وهو ةسمخ قلخلا نم عرشلا دوصقمو عرشلا دوصقم ىلع ةظفاحملا : ةحلصملاب ينعن لوصلأا  هذه  ظفح  نمضتي  ام  لكف  مهلامو  مهلسنو  مهلقعو  مهسفنو  مهنيد  مهيلع  ظفحي

## لأا هذه توفي ام لكو ةحلصم وهف ةسمخلا ةحلصم اهعفدو ةدسفم وهف لوص
“Kami  maksudkan  dengan  Maslahah  itu  ialah  menjaga  akan tujuan  atau  maksud  syara’,  dan  maksud  syara’  daripada penciptaan itu ada lima perkara. Yakni, hendaklah memelihara ke atas  mereka  (daripada  segi)  agama,  diri,  akal,  keturunan  dan harta  mereka.  Jadi,  setiap  perkara  yang  mengandungi perlindungan  terhadap  lima  perkara  tersebut,  maka  ianya  adalah Maslahah, manakala segala perkara yang terkeluar daripada lima perkara   tersebut,  maka  ianya  adalah  Mafsadah,  dan  menolak kemaslahatan.” [Al-Ghazzali, Al-Mustasfa , 2/482] Maqosyidus Syariah : Narasi idealitas menjadi Narasi Kritik Pada  umumnya  proses  ijtihad  selalu  dikaitkan  dalam  wilayah hukum,  yaitu  proses  untuk  menemukan  hukum  suatu  masalah
tertentu dari dalil-dalil yang ada. Namun demikian, tentulah ijtihad bukan ”hak milik” wilayah hukum semata, karena masalah siyasah, ilmu  politik    juga mempunyai  ”hak”  untuk  dikembangkan  melalui proses  ijtihad.  Bahkan  tidak  ada  kata  final  untuk  proses  ijtihad, karena  masalah  siyasah  atau  politik  harus  elastis  sesuai  dengan dinamika  perputaran  roda  peradaban  yang  tak  mengenal  kata berhenti.
Mengikuti  pendapat  Syaribi  terkait  dengan  posisi  teori Maqashid sebagai  pokok  pangkal  dari  proses  berijtihad,  terdapat dua langkah dalam proses ijtihad, yaitu ijtihad istinbathi dan ijtihad tathbiqi .  Pembagian  yang  dilakukan  oleh  Syathibi  ini  dapat mempermudah untuk memahami mekanisme ijtihad. Dalam ijtihad istinbathi , seorang ahli bidang tertentu memfokuskan perhatiannya pada  upaya  penggalian  ide  yang  dikandung  dalam teks  (al-Qur’an dan  Sunnah)  yang  masih  abstrak.  Setelah  memperoleh  ide-ide tersebut  maka  kemudian  menerapkan  ide-ide  abstrak  tadi  pada permasalahan-permasalahan  yang  terjadi  di  lapangan;  inilah  yang disebut dengan ijtihad tathbiqi atau ”ijtihad penerapan.” Jadi obyek ijtihad  istinbathi adalah  teks,  sedangkan  obyek  kajian tathbiqi adalah  manusia  dengan  dinamika  perubahan  dan  perkembangan yang  dialaminya.  Sehingga  masuk  akal  jika  kemudian  Syathibi menyebut ijtihad  tathbiqi sebagai  ijtihad  yang  tidak  akan  berhenti sampai akhir zaman.
Secara  epistemologi  proses ijtihad  tathbiqi mensyaratkan digunakannya  metode  deduksi  dan  induksi. Ijtihad  tathbiqi yang banyak menggunakan induksi akan menghasilkan kesimpulan yang lebih  operasional,  sebab  ia  didasarkan  pada  kenyataan  empiris. Metode istinbat, seperti qiyas,  istihsan, dan maslahah  mursalah adalah  metode-metode  pengembangan  hukum  Islam  yang didasarkan  atas Maqashid  Syari’ah.  Qiyas, misalnya,  baru  bisa dilaksanakan  bilamana  dapat  ditemukan Maqashid  Syari’ah- nya yang  merupakan  alasan  logis  ( ‘illat )  dari  suatu  hukum.  Sebagai contoh,  tentang  kasus  diharamkannya  minuman  khamar  (QS.  al- Maidah:  90).  Dari  hasil  penelitian  ulama  ditemukan  bahwa Maqashid  Syari’ah dari  diharamkannya  minuman  khamar  ialah sifat  memabukkannya  yang  merusak  akal  pikiran.  Dengan demikian,  yang  menjadi  alasan  logis  ( ‘iilat )  dari  keharaman khamar  adalah  sifat  memabukkannya,  sedangkan  khamar  itu sendiri hanyalah sebagai salah satu contoh dari yang memabukkan.
Dari  sini  dapat  dikembangkan  dengan  metode  analogi  ( qiyas ) bahwa  setiap  yang  sifatnya  memabukkan  adalah  juga  haram. Dengan  demikian, ‘iilat hukum  dalam  suatu  ayat  atau  hadis  bila diketahui,  maka  terhadapnya  dapat  dilakukan qiyas (analogi). Artinya, qiyas hanya  bisa  dilakukan  bilamana  ada  ayat  atau  hadis yang secara khusus dapat dijadikan tempat mengqiyaskannya yang dikenal dengan al mawis ‘alaih (tempat meng- qiyas- kan). Jika  tidak  ada  ayat  atau  hadis  secara  khusus  yang  akan dijadikan al-maqis  ‘alaih ,  tetapi  termasuk  dalam  tujuan  syariat secara umum seperti untuk memelihara sekurangnya salah satu dari kebutuhan-kebutuhan  di  atas  tadi,  dalam  hal ini  dilakukan metode maslahah mursalah . Dalam kajian Ushul Fiqh, apa yang dianggap maslahat bila  sejalan  atau  tidak  dengan  petunjuk-petunjuk  umum syariat,  dapat  diakui  sebagai  landasan  hukum  yang  dikenal maslahat mursalah .
Jika  yang  akan  diketahui  hukumnya  itu  telah  ditetapkan hukumnya dalam nash atau melalui qiyas , kemudian karena dalam satu kondisi bila ketentuan itu diterapkan akan berbenturan dengan ketentuan  atau  kepentingan  lain  yang  lebih  umum dan  lebih  layak menurut  syara’  untuk  dipertahankan,  maka  ketentuan  itu  dapat ditinggalkan,  khusus  dalam  kondisi  tersebut.  Ijtihad  seperti  ini dikenal  dengan istihsan. Metode  penetapan  hukum  melalui maqashid syari’ah dalam  praktik  –  praktik istinbat tersebut,  yaitu praktik qiyas,  istihsan, dan istislah (malsahah  mursalah),  dan lainnya seperti istishab, sad al-zari’ah. dan ‘urf (adat kebiasaan), di samping  dissebut  sebagai  metode  penetapan  hukum  melalui maqashid  syari’ah, juga  oleh  sebagian  besar  ulama  ushul  fiqh disebut  sebagai  dalil  –  dalil  pendukung,  seperti  telah  diuraikan secara  singkat  pada  pembahasan  dalil  –  dalil  hukum  di  atas.  Di bawah  ini  dituliskan  metode  –  metode  yang  berdasarkan  atas maqasyid syari’ah.
1. Istihsan, Secara harfiyah, istihsan diartikan meminta berbuat kebaikan,  yakni  menghitung-hitung  sesuatu  dan  menganggapnya kebaikan. Menurut al-Ghazali dalam kitabnya al-Mustashfa juz  I : 137, “ istihsan adalah semua hal yang dianggap baik oleh mujtahid menurut akalnya
Fuqaha Hanafiyah membagi istihsan dalam dua macam yaitu : a.  Pentarjihan  qiyas khafi (yang  tersembunyi)  atas  qiyas jali (nyata).
Seorang  pewakaf  apabila  mewakafkan  sebidang  tanah pertanian, maka masuk pula secara otomatis hak perairan (irigasi), hak  air  minum,  hak  lewat  ke  dalam  wakaf  tanpa  harus menyebutkannya berdasarkan istihsan.
b.  Pengecualian  kasuistis  ( juz’iyyah )  dari  suatu  hukum kulli (umum) dengan adanya suatu dalil.
Apabila  penjual  dan  pembeli  bersengketa  mengenai  jumlah harga  sebelum  serah  terima  yang  dijual,  kemudian  penjual mengaku  bahwa  harganya  adalah  seratus  juneh,  dan  pembeli mengaku  harganya  sembilan  puluh  juneh,  maka  mereka  berdua bersumpah berdasarkan istihsan.
2. Maslahah  Mursalah ,  Maslahah  mursalah  adalah  suatu kemaslahatan  yang  tidak  mempunyai  dalil,  tetapi  tidak  ada  juga pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari’at  dan  tidak  ada ‘illat yang  keluar  dari  syara’  yang menentukan  kejelasan  hukum  kejadian  tersebut,  kemudian ditemukan  sesuatu  yang  sesuai  dengan  hukum  syara’,  yakni  suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadharatan atau untuk menyatakan  suatu  manfaat,  maka  kejadian  tersebut  dinamakan maslahah  mursalah.  Tujuan  utama  maslahah  mursalah  adalah kemaslahatan,  yakni  memelihara  dari  kemadharatan  dan  menjaga kemanfaatannya.
Seperti  yang  telah  disinggung  sebelumnya,  bahwa  kata  kunci dari Maqashid  Syari’ah adalah  maslahah.  Tawaran  yang  sangat menghentak  dan  “kontradiktif”  dengan  arus main-stream adalah apa  yang  digagas  oleh  at-Tufi  mengenai  teori  Maslahat.  At-Tufi membangun  pemikirannya  tentang  maslahat  tersebut  berdasarkan atas empat prinsip 2 , yaitu : 1. Akal  mempunyai  kebebasan  menentukan  maslahat  dan kemafsadatan,  khususnya  dalam  lapangan  mu’amalah  dan  adat. Untuk  menentukan  suatu  maslahat  atau  kemafsadatan  dalam wilayah mu’amalat cukup dengan akal.
2. Sebagai  kelanjutan  dari  poin  pertama  tersebut,  at-Tufi berpendapat bahwa maslahat merupakan dalil syar’i mandiri yang kehujjahannya  tidak  tergantung  pada  konfirmasi  nas,  tetapi  hanya tergantung  pada  akal  semata.  Dengan  demikian,  maslahat merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum.
2 Ibid , qomaruddin..halaman 5
3. Maslahat  hanya  berlaku  dalam  lapangan  mu’am  alah  dan adat  kebiasaan,  sedangkan  dalam  bidang  ibadat  ( mahdah )  dan ukuran-ukuran  yang  ditetapkan  syara’,  tidak  termasuk  objek maslahat,  karena  masalah-masalah  tersebut  merupakan  hak  Allah semata.
4. Maslahat  merupakan  dalil  syara’  paling  kuat.  Oleh  sebab itu,  at-Tufi  juga  menyatakan  apabila  nas  dan  ijma’  bertentangan dengan maslahat, didahulukan maslahat dengan cara pengkhususan ( takhsis ) dan perincian ( bayan ) nas tersebut.
Imam  asy-Syathibi  berpandangan  bahwa  tujuan  utama  dari maqashid asy syari’ah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum yaitu antara lain :
1. Daruriyyat .  Secara  bahasa  berarti  kebutuhan  yang mendesak atau darurat. Dalam kategori ini ada lima hal yang perlu diperhatikan,  yaitu  memelihara  agama,  memelihara  jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara kehormatan dan keturunanan, serta  memelihara  harta  benda.  Dalam  kebutuhan  Daruriyyat, apabila  tingkat  kebutuhan  ini  tidak  terpenuhi,  maka  akan mengancam  keselamatan  umat  manusia  di  dunia  maupun  di akhirat.
2. Hajiyyat .  Secara  bahasa  berarti  kebutuhan-kebutuhan sekunder.  Apabila  kebutuhan  ini  tidak  terwujud  tidak  sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan.Untuk menghilangkan  kesulitan  tersebut,  dalam  Islam  terdapat  hukum rukhsa  (keringanan)  yaitu  hukum  yang  dibutuhkan  untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.
3. Tahsiniyyat .  Secara  bahasa  berarti  hal-hal  penyempurna. Tingkat  kebutuhan  ini  berupa  kebutuhan  pelengkap.  Apabila kebutuhan  ini  tidak  terpenuhi,  maka  tidak  akan  mengancam  dan tidak pula menimbulkan kesulitan.

## Demokrasi :  dari Demos menuju Koorporasi Elitis
Asal  kata  demokrasi  dari  bahasa  latin,  Yunani,  bermakna sistem  pemerintahan  agresif  dan  tidak  stabil  cenderung  mengarah pada  tirani.    Sehingga  para  filsuf  seperti  Plato  sekalipun  tidak terlalu  antusias  mendukung  ide  demokrasi  yang  diambil  dari  akar kata, demos (rakyat)  dan  – kratein (memerintah),  karena  sangat tidak  mungkin  menciptakan  pemerintahan  dari,  oleh,  dan  untuk rakyat  tanpa  menimbulkan  konflik.    Pemerintahan  mengacu  pada
kehendak  rakyat  dikatakan  sebagai  bentuk  demokrasi  tradisional atau klasik.
Dalam Capitalism,  Socialism,  and  Democracy, Schumpeter mengatakan kekurangan teori demokrasi klasik tersebut yang selalu menghubungkan  antara  kehendak  rakyat  ( the  will  of  the  people) dan  sumber  serta  bertujuan  demi  kebaikan  bersama  ( the  common good ).    Schumpeter  kemudian  mengusulkan  “teori  lain  mengenai demokrasi”  atau  “metode  demokrasi”  memaknai  demokrasi  dari sudut  prosedur  kelembagaan  untuk  mencapai  keputusan  politik yand  di  dalamnya  setiap  individu  memperoleh  kekuasaan  untuk membuat  keputusan  melalui  perjuangan  kompetititf  dalam  rangka memperoleh dukungan berupa suara rakyat.  Demokrasi pada taraf metode  tidak  melibatkan  unsur  emosi  lagi,  akan  tetapi  lebih menekankan pada akal sehat.
Konsep  demokrasi  telah  mengalami  perkembangan  sejak definisi  empirik  Schumpeter  dikemukakan,  perdebatan  akademis seputar  demokrasi  melahirkan  definisi  konsep  paling  beragam dalam ranah akademis.  Berbagai studi mengenai demokrasi dalam ilmu  politik  dan  sosiologi  cenderung  untuk  menilainya  dari  sudut pandang  berbeda-beda.    Demokrasi  tidak  memiliki  tolak  ukuran pasti  dalam  pengukurannya  karena  membutuhkan  konsensus  baik dalam  lingkup  publik  maupun  akademik  sekalipun.  Sebagai contoh,  pemerintahan  Amerika  Serikat  yang  memiliki  agenda utama  dalam  mempromosikan  demokrasi  dalam  kebijakan  luar negerinyapun ternyata belum memiliki kesepakatan tentang makna demokrasi.  Karena  itulah  demokrasi  masih  menimbulkan perdebatan  terutama  dalam  penerapannya  di  negara-negara berkembang.Sehingga,  pengertian  demokrasi  di  berbagai  belahan dunia  merujuk  pada  penegakkan  demokrasi  di  Amerika  Serikat mengalami distorsi makna.  Demokrasi dapat dipertukarkan dengan pengertian  sangat  sempit  semisal  voting  atau  pemilihan  umum semata,  padahal  demokrasi  sebagai  suatu  konsep  memiliki pengertian lebih luas.
Demokrasi  sering  dipertukar-maknakan  dengan  kebebasan, sehingga dapat dipergunakan keduanya sekaligus.  Demokrasi bisa dilihat  sebagai  satu  perangkat  praktek  dan  prinsip  yang  sudah dilembagakan  dan  selanjutnya  melindungi  kebebasan  itu  sendiri. Demokrasi  semestinya  melibatkan  konsensus  di  dalamnya,  namun secara  minimal  persyaratan  demokrasi  terdiri  dari:  pemerintahan yang  dipilih  dari  suara  mayoritas  dan  memerintah  berdasarkan
persetujuan  masyarakat,  keberadaan  pemilihan  umum  yang  bebas dan  adil,  proteksi  terhadap  kaum  minoritas  dan  hak  asasi  dasar manusia,  persamaan  perlakuan  di  mata  hukum,  proses  pengadilan dan pluralisme politik.  Karakteristik dasar demokrasi seperti telah disebutkan  di  atas  membukakan  pandangan  bahwa  inti  dari demokrasi  adalah  kebebasan  rakyat  dalam  menentukan  arah kebijakan  pemerintah.  Artinya  demokrasi  tidak  hanya  sekedar melibatkan kebebasan masyarakat dalam sistem politik, akan tetapi lebih  dari  itu  sampai  dengan  tata  cara  melibatkan  rakyat  dalam demokrasi.
Beberapa  pihak  mengatakan  bahwa  demokrasi  hanya memberikan  dikotomi  antara  negara  demokrasi  dan  bukan demokrasi,  padahal  ukuran  demokrasi  amatlah  beragam  seperti halnya  ukuran  dikemukakan  oleh  organisasi  pemeringkat demokrasi  berpusat  di  AS, Freedom  House, dengan  indeks  rata- rata, skala berkisar antara 1 sampai 7, mulai dari:
1. Political freedom atau kebebasan politik (10 indikator),
2. Civil  liberties atau  kemerdekaan  warga  negara  (15 indikator), seringkali dijadikan acuan dalam mengukur demokrasi.
Selain  itu Freedom  House memiliki  konsep  sempit  mengenai electoral  democracy, yaitu  demokrasi  dalam  arti  sangat  minimal paling tidak memiliki karakteristik:
1. Sistem politik multi-partai kompetitif,
2. Hak pilih setara bagi orang dewasa,
3. Pemilihan  umum  dilaksanakan  secara  reguler,  dijamin dengan pemberian suara secara rahasia, terjamin keamanannya, dan absennya kecurangan suara pada pemilu,
4. Akses  publik  terhadap  partai  politik  besar  sampai  ke pemilihnya  sangat  terbuka  melalui  media  dan  melalui  kampanye terbuka.
Sedangkan  definisi political  freedom lebih  luas  daripada electoral democracy, yaitu mengukur proses pemilihan umum dan pluralisme  politik,  sampai  bagaimana  memfungsikan  pemerintah dan  beberapa  aspek  dari  partisipasi.    Political  freedom  akan memberikan warna pada tingkat kesuksesan demokrasi di berbagai tempat,  sehingga  tidak  ada  demokrasi  di  satu  negarapun  dapat disamakan dengan negara lain.
Perbedaan  kedua  ukuran  dari  lembaga  tersebut  menimbulkan konsep thin atau minimalist dan thick atau wider tentang demokrasi.  Sehingga  definisi  demokrasi  lebih  luas  harus
memperhitungkan  aspek  kondisi  masyarakat  dan  budaya  politik dari  masyarakat  demokratis.    Definisi  sempit  tersebut  lebih merupakan pengembangan dari konsep Robert Dahl (1970) tentang polyarchy, dengan 8 ciri:
1. hampir semua warga negara dewasa memiliki hak pilih,
2. hampir  semua  warga  negara  dewasa  dapat  menduduki kantor publik,
3. pemimpin
politik dapat berkompetisi
untuk
memperebutkan suara,
4. pemilihan umum harus bebas dan fair,
5. semua penduduk memiliki kebebasan utuk membentuk dan bergabung dalam partai politik dan organisasi lainnya,
6. semua penduduk
dapat memiliki kebebasan mengekspresikan pendapat politiknya,
7. informasi  mengenai  politik  banyak  tersedia  dan  dijamin ketersediannya oleh hukum, dan
8. kebijakan  pemerintah  bergantung  pada  suara  dan  pilihan- pihan lain.
Sehingga  suatu  negara  sudah  dapat  dikatakan  demokratis apabila memiliki karakteristik:
1. Pemerintahan sipil yang dipilih secara bebas, jujur, dan adil dalam pemilu,
2. Perwakilan yang representatif,
3. Publik  yang  bertangung  jawab  dan  dijamin  kebebasannya dalam peraturan perundangan.
Menurut  Gabriel  Almond  (1999),  partisipasi  politik  diawali oleh  adanya  artikulasi  kepentingan  dimana  seorang  individu mampu  mengontrol  sumber  daya  politik  seperti  halnya  seorang pemimpin  partai  politik  atau  seorang  dictator  militer.    Peran mereka sebagai aggregator politik (penggalang/penyatu dukungan) akan sangat menentukan bagi bentuk partisipasi politik selanjutnya.
Sedangkan  bila  berbicara  mengenai  agregasi  kepentingan, maka  Almond  menggambarkannya  ke  dalam  bentuk  paling  kasat mata  yaitu  partai  politik,  mensyaratkan  adanya  sosialisasi  politik dan  rekrutmen  politik.    Kemudian  bentuk  umum  yang  ada  yaitu patron-client network dengan struktur dimana pemegang kekuasaan berada  di  kantor  pusat,  merupakan  figure  berwenang  memberikan keuntungan  pada  pemilih  sebagai  imbalan  kesetiaan  mereka. Negara-negara  yang  menganut  sistem  patron-client  umumnya berada  di  kawasan  Asia  misalnya:  Indonesia,  Filipina,  Thailand,
Jepang,  dan  India.    Bentuk  umum  di  negara  Barat  terdiri  dari asosiasional  dan  institusional  dengan  sistem  kepartaian  yang kompetitif.
Di  Indonesia,  partisipasi  politik  masyarakat  masih  terfokus pada  penggunaan  saluran  penyaluran  aspirasi  politik  melalui pemilihan  umum.    Partai  politik  masih  dipandang  memberikan satu-satunya  wadah  penampungan  aspirasi  politik  ketimbang sarana-sarana  penyaluran  lainnya.    Sungguhpun  demikian, masyarakat  Indonesia  telah  belajar  banyak  dari  proses  demokrasi yang diperkenalkan sejak tahun 1998, pasca runtuhnya Orde Baru.
Perkembangan  iklim  politik  Indonesia  setelah  jatuhnya  rejim Soeharto tidak menampakan perbaikan semakin mengkhawatirkan. Rakyat  kembali  turun  ke  jalan  dengan  berbagai  macam  bentuk ungkapan  kekesalan.    Mulai  dari  unjuk  rasa  buruh,  perusakan fasilitas  publik  akibat  kekecewaan  rakyat  pada  hasil  pilkada semisal  di  Tuban,  sampai  protes  terhadap  kesewenang-wenangan pemerintah di daerah Banten dan Banyumas, kesemuanya berujung pada kerusuhan massa. Ironisnya, elit pemerintah rupanya terlanjur memiliki kebiasaan tidak mendidik untuk menuding ketidakdewasaan  rakyat  berdemokrasi  sebagai  biang  keladi kerusuhan,  tanpa  berani  menunjuk  siapa  di  balik  semua  itu. Sungguh  berbahaya  apabila  para  elit  dan  pendidik  bangsa menyikapi  kerusuhan  dengan  melemparkan  kesalahan  pada segelintir pihak, berusaha bersikap arif di mulut lain di perbuatan, ataupun  lebih  parah  lagi  diam  seribu  bahasa.    Kenyataannya demonstrasi sebagai alat demokrasi sudah semakin liar, korbanpun telah berjatuhan, sarana publik telah rusak,.
Agaknya  pemerintah  perlu  mawas  diri  karena  mungkin penegakkan  demokrasi  di  Indonesia  belum  memperhatikan prasyarat bangunan demokrasi tradisional seperti halnya konsensus atau social  contract ala  John  Locke,  dari  berbagai  kepentingan dalam masyarakat. Tentunya  semua pihak perlu memahami bahwa demokrasi  seperti  ini  tidak  bisa  mengakomodasi  semua kepentingan,  karena  hanya  kepentingan  mayoritas  tertentu  yang terwakili.    Kalaupun  semua  pihak  harus  terpuaskan,  apa  jadinya bentuk  demokrasi  nantinya.  Bisa-bisa  demokrasi  akan  “mati” ketika  semua  pihak  turun  ke  jalan  dan  memaksakan  kehendaknya karena merasa benar.  Dapat dibayangkan, bila demokrasi terakhir ini  yang  kita  anut,  negara  ini  bisa  babak  belur  karena  tidak  ada yang  memimpin,  semua  merasa  berhak  memimpin  atas  nama
TAJDID Vol. XIV, No. 2, Juli-Desember 2015 233
demokrasi. Hal tersebut menjadi perhatian Dahl, Robert A. (1989) dalam  bukunya: Democracy  and  its  Critics ,  ternyata  banyak kegagalam demokrasi yang berpotensi merusak idealitas demokrasi itu sendiri. .
Efek  Baik  dan  Buruk  Demokrasi  bagi  Pembelajaran  Politik Indonesia
Berdasar  kajian  dari  Hermawan  Sulistyo,  dalam Electoral Politics  in  Indonesia:  A  Hard  Way  to  Democracy, 3 proses penegakkan  demokrasi  di  Indonesia  ternyata  membawa  efek samping  yang  justru  membahayakan  kesatuan  bangsa.  Menurut Jack Snyder (2001), demokrasi yang dipaksakan pada suatu negara yang sebelumnya masih belum “hijau” berdemokrasi, menekankan keberadaan  lembaga-lembaga  seperti  disebutkan  di  atas,  akan berimbas  negatif  seperti  timbulnya  kekerasan  politik.  Ted  Robert Gurr dalam Why Men Rebel (1961) menyebutkan bahwa kekerasan politik  dapat  disebabkan  oleh  ketidakpuasan  rakyat  akan  saluran- saluran  politik  yang  ada.  Sejalan  dengan  pendapat  Gurr, Huntington  (1968)  yang  berargumen  bahwa  kesenjangan  antara keinginan dan kenyataan pada proses modernisasi berdampak pada ketidakstabilan  politik.  Alhasil,  demokrasi  yang  dipaksakan  hanya akan mengembalikan pemerintahan yang tidak mau tahu apa yang diinginkan  rakyatnya  alias  otoritarian.    Apabila  pemerintah  tetap memaksakan kehendaknya, bukan mustahil akan lebih banyak lagi korban  berjatuhan  di  kalangan  rakyat  akibat  timbulnya  kekerasan politik sebagai efek samping penegakkan demokrasi.
Proses pendemokrasian rakyat semestinya ditunjang keberadaan  saluran-saluran  politik  yang  mampu  mengakomodasi aspirasi  mereka.  Rakyat  bukanlah  aktor  politik,  elit  penguasalah yang  bertanggung  jawab  untuk  menyediakan  saluran-saluran politik yang legitimate sekaligus mendidik rakyatnya berdemokrasi.  Bila  tidak  terpenuhi,  wajar  saja  rakyat  menuntut haknya.  Dengan  demikian  lembaga-lembaga  yang  ada  mungkin harus diredefinisikan kembali sejalan dengan aspirasi rakyat.
Suatu  pemerintahan  dikatakan  demokrasi  bila  dalam mekanisme pemerintahannya melaksanakan prinsip-prinsip
3 Hermawan  Sulistyo,2013, Electoral  Politics  in  Indonesia:  A  Hard Way to Democracy , ebook
demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi yaitu persamaan, kebebasan, dan pluralism
Menurut Robert A. Dahl terdapat tujuh prinsip yang harus ada dalam system demokrasi yaitu:
1.       Kontrol atas keputusan pemerintah
2.       Pemilihan umum yang sejujur
3.       Hak memilih dan dipilih
4.       Kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman
5.       Kebebasan mengakses informasi
6.       Kebebasan berserikat
Tiga  aspek  dapat  dijadikan  landasa  untuk  mengekur  sejauh mana  demokrasi  itu  berjalan  dalam  suatu  Negara.  Aspek  tersebut yaitu:
1.       Pemilihan umum
Peulihan
umum adalah proses pembentukan pemerintahan.pemilihan  umum  merupakan  salah  satu  instrument dalam proses pergantian pemerintahan.
2.       Susunan kekuasaan Negara Kekuasaan  Negara  dijalankan  secara  distributive  untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu wilayah.
3.       Kontrol rakyat
Suatu  relasi  kuasa  yang  berjalan  secara  simetris,  memili sambungan yang jelas dan adanya mekanisme yang memungkinkan kontrol dan keseimbangan (check and balance) terhadap kekuasaan yang di jalankan eksekutif dan legislatif.
Berikut  tulisan  dari  sebuah  sumber  anoniumus 4 Semenjak dikeluarkannya maklumat wakil presiden No. X 3 november 1945, yang menganjurkan pembentukan partai-partai politik, perkembangan  demokrasi  dalam  masa  revolusi  dan  demokrasi pearlementer  dicirikan  oleh  distribusi  kekuasaan  yang  khas. Presiden  Soekarno  ditempatkan  sebagai  pemilik  kekuasaan simbolik dan ceremonial ,  sementara  kekuasaan  pemerintah  yang riil dimiliki  oleh  Perdana  Menteri,  Kabinet  dan,  Parlemen.  Partai politik  memainkan  peranan  sentral  dalam  kehidupan  politik  dan proses  pemerintahan.  Kompetisi  antar  kekuatan  dan  kepentingan politik  mengalami  masa  keleluasaan  yang  terbesar  sepanjang sejarah  Indonesia  merdeka.  Pergulatan  politik  ditandai  oleh  tarik
4 https://tifiacerdikia.wordpress.com/lecture/lecture-1/ilmu- kewarganegaraan/perkembangan-demokrasi-di-indonesia/
menarik   antara  partai  di  dalam  lingkaran  kekuasaan  dengan kekuatan  politik  di  luar  lingkungan  kekuasaan,   pihak  kedua mncoba menarik pihak pertama ke luar dari lingkungan kekuasaan.
Kegiatan partisipasi politik di masa ini berjalan dengan hingar bingar, terutama melalui saluran partai politik yang mengakomodasikan ideologi dan nilai primordialisme yang tumbuh di  tengah  masyarakat,  namun  hanya  melibatkan  segelintir  elit politik.  Dalam  masa  ini  yang  dikecewakan  dari  Soekarno  adalah masalah presiden yang hanya sebagai simbolik semata begitu juga peran militer.
Akhirnya massa ini mengalami kehancuran setelah mengalami perpecahan  antar  elit  dan  antar  partai  politik  di  satu  sisi,  serta  di sisi  lain   akibat  adanya  sikap  Soekarno  dan  militer  mengenai demokrasi  yang  dijalankan.  Perpecahan  antar  elit  politik  ini diperparah  dengan  konflik  tersembunyi  antar  kekuatan  parpol dengan Soekarno dan militer, serta adanya ketidakmampuan  setiap kabinet  dalam  merealisasikan   programnya  dan  mengatasi  potensi perpecahan  regional  ini  mengindikasikan  krisis  integral   dan stabilitas  yang  parah.  Keadaan  ini  dimanfaatkan  oleh  Soekarno untuk  merealisasikan  nasionalis  ekonomi,  dan  diberlakukanya  UU Darurat pada tahun 1957, maka sebuah masa demokrasi terpimpin kini telah mulai.
Periode  demokrasi  terpimpin  ini   secara  dini  dimulai  dengan terbentuknya   Zaken  Kabinet  pimpinan  Ir.  Juanda  pada  9  April 1957,  dan  menjadi  tegas  setelah  Dekrit  Presiden  5  Juli  1959. Kekuasaan  menjadi  tersentral  di  tangan  presiden,  dan  secra signifikan  diimbangi  dengan  peran  PKI  dan  Angkatan  Darat. Kekuatan-kekuatan  Suprastruktur  dan  infrastruktur   politik dikendalikan   secara  hampir  penuh  oleh  presiden.  Dengan  ambisi yang  besar  PKI  mulai  menmperluas  kekuatannya  sehingga  terjadi kudeta  oleh  PKI  yang  akhirnya  gagal  di  penghujung  September 1965, kemudian mulailah pada massa orde baru.
Dari uraian diatas dapat di simpulkan, antara lain: 1. Stabilitas pemerintah dalam 20 tahun  bereda dalam kedaan memprihatinkan.  Mengalami  25  pergantian  kabinet,  20  kali pergantian  kekuasaan  eksekutif  dengan  rata-rata  satu  kali pergantian setiap tahun.
2. Stabilitas  politik  secara  umum  memprihatinkan.  Ditandai dengan  kuantitas  konflik  politik  yang  amat  tinggi.  Konflik  yang
bersifat  ideologis  dan  primordial  dalam  masa  20  tahun  pasca merdeka.
3. Krisis ekonomi. Dalam masa demokrasi parlementer krisis dikarenakan  karena  kabinet  tidak  sempat  untuk  merealisasika program ekonomi karena pergantian kekuasaan yang sering terjadi. Masa  demokrasi  terpimpin  mengalami  krisis  ekonomi  karena kegandrungannya  terhadap  revolusi  serta  urusan  internasional sehingga kurangnya perhatian disektor ekonomi.
4. Perangkat kelembagaan yang memprihatinkan. Ketidaksiapan aparatur pemerintah dalam proses politik menjaadikan birokrasi tidak terurus.
Bercermin  ke  belakang  bukan  berarti  meruntuhkan  bangunan lembaga-lembaga  demokrasi  yang  ada,  justru  diperlukan  kearifan untuk  menghidupkan  kembali  lembaga-lembaga  demokrasi tradisional  seperti  halnya  konsensus  dalam  masyarakat  Indonesia. Oleh  karena  itu,  ada  baiknya  semua  pihak  berusaha  merendahkan hati  dan  membuang  kebiasaan  negatif  menyalahkan  orang  lain demi  memperbaiki  kesalahan  pada  proses  demokrasi  yang  kita anggap  sebagai  kesepakatan  bersama.Berikut  akan  dibahas berbagai hal yang menjadi kelebihan dan kekurangan demokrasi.
Kelebihan Demokrasi 1. Melindungi kepentingan rakyat Demokrasi  merupakan  sistem  yang  melindungi  kepentingan rakyat.  Kekuasaan  yang  sesungguhnya  terletak  di  tangan  orang- orang yang mewakili rakyat banyak.
Para wakil rakyat dipilih dan harus bertanggung jawab kepada rakyat  yang  memilihnya.  Dengan  cara  ini,  kepentingan  sosial, ekonomi  dan  politik  rakyat  menjadi  lebih  terjamin  di  bawah demokrasi.
2. Berdasarkan prinsip kesetaraan Demokrasi  didasarkan  pada  prinsip  kesetaraan.  Semua  warga negara memiliki kedudukan sama di mata hukum.
Semua  rakyat  memiliki  hak  sosial,  politik  dan  ekonomi  yang sama dan negara tidak boleh membedakan warga negara atas dasar kasta, agama, jenis kelamin, atau kepemilikan.
3. Stabilitas dan tanggung jawab dalam pemerintahan
Demokrasi  dikenal  sebagai  sistem  yang  stabilitas  dan  efisien. Pemerintahan  berjalan  stabil  karena  didasarkan  pada  dukungan publik.
Dalam  demokrasi  perwakilan,  wakil  rakyat  mendiskusikan masalah  negara  secara  menyeluruh  dan  mengambil  keputusan berdasarkan aspirasi rakyat.
Di bawah sistem monarki, elit kerajaan mengambil keputusan sesuai  keinginannya  sendiri.  Sedangkan  di  bawah  kediktatoran, diktator  tidak  melibatkan  rakyat  sama  sekali  dalam  pengambilan keputusan.
4. Pendidikan politik kepada rakyat Demokrasi  bisa  berfungsi  sebagai  sekolah  pendidikan  politik bagi  rakyat.  Rakyat  akan  ikut  terdorong  untuk  mengambil  bagian dalam urusan negara.
Pada  saat  pemilihan  umum,  partai  politik  mengusulkan kebijakan  dan  program  untuk  dinilai  oleh  rakyat.  Hal  ini  pada akhirnya menciptakan kesadaran politik di kalangan masyarakat.
5. Sedikit peluang revolusi Karena  demokrasi  didasarkan  pada  kehendak  publik,  terdapat kemungkinan  kecil  terjadi  pemberontakan  rakyat.  Para  wakil dipilih  oleh  rakyat  untuk  melakukan  urusan  negara  dengan dukungan rakyat.
Jika  mereka  tidak  bekerja  dengan  baik  atau  tidak  memenuhi harapan rakyat, para wakil bisa saja tidak dipilih lagi dalam pemilu berikutnya.  Dengan  cara  ini,  rakyat  tidak  perlu  melakukan pemberontakan saat menginginkan perubahan.
6. Pemerintahan stabil Demokrasi  didasarkan  pada  kehendak  rakyat  sehingga penyelenggaraan negara berjalan didasarkan atas dukungan rakyat.
Oleh  karena  itu,  demokrasi  dianggap  lebih  stabil  daripada bentuk pemerintahan lain.
7.  Membantu  membentuk  rakyat  menjadi  warga  negara  yang baik
Keberhasilan  demokrasi  terletak  pada  bertumbuhnya  warga negara yang baik.
Demokrasi  menciptakan  lingkungan  yang  tepat  untuk pengembangan  kepribadian  dan  menumbuhkan  kebiasaan  yang baik.  Dalam  demokrasi,  rakyat  dilatih  untuk  memahami  hak  dan kewajiban mereka.
8. Berdasarkan opini publik Pemerintahan  demokrasi  didasarkan  pada  keinginan  publik dan tidak didasarkan pada ketakutan pada penguasa.
Demokrasi  berdiri  di  atas  konsensus,  bukan  pada  kekuasaan; dengan warga negara memiliki kesempatan mengambil bagian aktif dalam pemerintahan.
Kekurangan prakterk Demokrasi terlihat dari berbagai praktek sebagai berikut:
1. Lebih menekankan pada kuantitas daripada kualitas Demokrasi  tidak  didasarkan  pada  kualitas  tetapi  pada kuantitas.  Partai  mayoritas  memiliki  wewenang  memegang pemerintahan.
Selain  itu,  orang  yang  tidak  memiliki  kecerdasan,  visi  dan korup bisa saja terpilih menjadi penyelenggara negara.
2. Pemerintahan oleh orang tidak kompeten Demokrasi  bisa  saja  dijalankan  oleh  orang-orang  yang  tidak kompeten.  Dalam  demokrasi,  setiap  warga  negara  diperbolehkan untuk  mengambil  bagian,  sedangkan  tidak  semua  orang  cocok dengan peran itu.
Segerombolan  manipulator  yang  dapat  mengumpulkan  suara bisa  mendapatkan  kekuasaan  dalam  demokrasi.  Hasilnya, demokrasi dijalankan oleh orang bodoh dan tidak kompeten.
3. Berdasarkan kesetaraan yang tidak wajar Konsep  kesetaraan  dalam  demokrasi  dianggap  bertentangan dengan  hukum  alam.  Alam  memberi  setiap  individu  dengan kecerdasan dan kebijaksanaan yang berbeda.
Faktanya,  kemampuan  tiap  orang  berbeda.  Sebagian  orang berani,  lainnya  pengecut.  Sebagian  sehat,  yang  lain  tidak  begitu sehat. Sebagian cerdas, yang lain tidak.
Kritik  berpendapat  bahwa  akan  bertentangan  dengan  hukum alam untuk memberikan status yang sama kepada semua orang.
4. Pemilih tidak tertarik pada pemilu
Pemilih  tidak  selalu  menunaikan  hak  pilihnya  sebagaimana seharusnya.  Umum  ditemukan  tingkat  partisipasi  pemilih  hanya berada pada kisaran angka 50 sampai 60 persen saja.
5. Menurunkan standar moral
Satu-satunya tujuan kandidat adalah memenangkan pemilihan. Mereka  sering  menggunakan  politik  uang  dan  praktik  bawah tangan lainnya agar terpilih.
Kekuatan  otot  dan  uang  bekerja  bahu-membahu  untuk memastikan kemenangan seorang kandidat.
6. Demokrasi adalah pemerintahan orang kaya
Demokrasi  modern  pada  kenyataannya  adalah  kapitalistik. Pemilu  dilakukan  dengan  uang.  Para  calon  kaya  membeli  suara. Pada  akhirnya,  rakyat  mendapatkan  pemerintahan  plutokrasi  yang berbaju demokrasi.
Pada  kondisi  ini,  orang  kaya  menguasai  media  untuk keuntungan  mereka  sendiri.  Kepentingan  pemilik  modal  bisa  saja mempengaruhi keputusan politik yang diambil pemerintah.
7. Penyalahgunaan waktu dan dana publik Demokrasi  bisa  terjerumus  pada  pemborosan  waktu  dan sumber daya. Dibutuhkan banyak waktu dalam perumusan undang- undang. Banyak uang yang dihabiskan selama pemilu.
8. Tidak terjadi pemerintahan yang stabil Ketika  tidak  ada  partai  yang  manjadi  mayoritas  mutlak, pemerintahan  koalisi  harus  dibentuk.  Koalisi  partai  politik  dengan pembagian kekuasaan hanya merupakan perkawinan semu.
Setiap  kali  terjadi  benturan  kepentingan,  koalisi  hancur  dan pemerintahan  runtuh.  Dengan  demikian,  pemerintah  stabil  di bawah demokrasi bisa sulit dicapai.
9. Kediktatoran mayoritas Demokrasi  dikritik  karena  menjadi  legitimasi  kediktatoran mayoritas. Mayoritas diharuskan melindungi kepentingan minoritas tetapi dalam praktiknya tidak selalu demikian.
Mayoritas  setelah  mendapatkan  kesuksesan  saat  pemilu terkadang  melupakan  minoritas  dan  menjalankan  pemerintahan sesuai dengan kehendak mereka sendiri.
10. Pengaruh buruk dari partai politik Partai  politik  merupakan  dasar  demokrasi.  Partai  politik bertujuan merebut kekuasaan dengan cara yang sah.
Kritik Maqasyid  Syariah terhadap  Praktek  Demokrasi  di

## Indonesia
Sejak lengsernya orde baru di tahun 1998, demokrasi menjadi kosa  kata  umum  bagi  siapa  saja  yang  hendak  menyatakan pendapat.  Berbeda  dengan  masa  lalu,  demokrasi  sekarang  sudah menjadi  milik  semua  orang  dengan  pemahaman  yang  berbeda. Seperti  halnya  agama,  demokrasi  banyak  digunakan  dan diungkapkan  dalam  perbincangan  sehari-hari  tapi  banyak  juga disalahpahami, padahal prinsip-prinsip moral agama dapat bertemu dengan nilai-nilai demokrasi.
Secara  garis  besar  demokrasi  adalah  sebuah  sistem  sosial politik modern yang paling baik dari sekian banyak sistem maupun
ideologi yang ada dewasa ini.Held (2006) mencatat perkembangan demokrasi  dari  abad  awal  demokrasi  dikemabngkan  hingga  kini yang  terjadi  di  beberapa  negara.  Corak  demokrasi  tersebut  sangat tergantung  pada  dinamika  elite,  agenda  politik,  pertumbuhan masyarakat  dalam  politik.  Salah  satu  tipologi  demokrasi  yakni demokrasi  korporasi  elite.  Demokrasi  ini  memiliki  karekter  yang mirip dengan praktek demokrasi di Indoesia. Hal tersebut ditandai dengan  kuatnya  dominasi  elite  dalam  penentuan  proses  demokrasi elite,  rekruitmemen  elite  hanya  meneguhkan  para  elit  yang berkuasa, dan kuatnya keterlibatan elit dalam mengawal suara 5 . Kneyataan  inilah  apabila  ditilik  dari  Maqosydus  Syaiarh, tampak sekali demokrasi di Indonesia telah melahirkan keburukan sistemik yang mengorbankan rakyat baik jiwa maupun harapannya. Apalagi sisi terburuk demikian juga telah menciptakan rakyat terus diperalat  demi    bertahannya  kuasa  elit  terhadap  rakyat.  Menurut Held,  bahwa  demokrasi  terus  mengalami    swing  (peralihan  pada satu  kondisi).  Held  mengakui  jika  demokrasi  yang  terjadi  di Indonesia  kini  berada  pada  demokrasi  elitis,  yakni    demokrasi yang  cenderung  milik  korporatis  elit,  karena  kekuatan  demokrasi yang  mengasumsikan  bahwa  kuantitas  merupakan  ciri  dari kemenangnan  yang  diterima  secara  role  of  game.  Para  elit melakukan  rekayaasa  sedemikan  rupa  agar  kelompok  mereka menjadi pemenangnya dalam pemilu.
Secara  skematika  Held  menguraikan  pola  swing  tersebut sebagai berikut :
5 Held,  David,  2006, The  Model  of  Democracy ,  ATI  Jakarta,  halaman 100-103
TAJDID Vol. XIV, No. 2, Juli-Desember 2015 241
Varian demokrasi (David Held, Models of Democracy ,2006,halaman xxiii) Demokrasi Klasik Republikanisme Demokrasi Liberal (Representatif Demokrasi
Langsung
Republikanisme Developmenter Republikanisme
Protektif Demokrasi Protektif Demokrasi Developmental Demokrasi Kompetisi Elit Pluralime Demokrasi Legal Demokrasi Deliberatif Demokrasi Partisipatif Klasik Model Abad ke-20 Varian teoritis Varian Pengaruh
Menilik  skematika  Held  diatas,  praktek  demokrasi  di Indonesia saat ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut
Dominasi  elit  sangat  kuat  mengendalikan  proses  demokrasi, hal  tersebut  dapat  diketahui  dari    lahirnya  berbagai    perbaikan sistem  dan  prosedur  pemilu  yang  lebih  menguntungkan  elit  yang berkuasa. Indikasi tersebut dapat ditemukenali dari lahirnya sistem kuasa  pada  distrik.  Walaupun  sebenarnya  sistem  distrik  ini memberikan  kesempatan  para  elit  untuk  bertarung  pada  ruang sempit, secara normal, namun pada kenyataanya pertarungan yang normal tersebut semakin membuka dimensi pertarungan suara pada level distrik sangat keras, melalui money politics atau clientalisme.
Kendaraan  kampanye  yang  dibebankan  pada  modal  elit, menjadikan persaingan politik lebih memberi jaminan kepada para elit bermodal, sedangkan elit yang memiliki limitasi dalam modal, dipastikan tidak akan mendapatkan vote.
Corporatis  elit  semakin  terbuka  akibat  ketidakmampuan  elit dalam  memperoleh  suara  mayoritas,  sehingga  diantara  elit  juga terjadi  jual  beli  suara,  sehingga  korporasi  ini  menjadi  jalan  keluar seorang elit mendapat dukungan jumlah yang mayoritas.
Penentuan electoral threshold merupakan batas minimal suatu partai  politik  dapat  mengikuti  perjalanan  politik  dalam pemerintahan, sehingga semua partai politik menggunakan segenap upaya  untuk  melampai  batas  minimal  tersebut.  Upaya  tersebut lebih ditujukan untuk mengangkat vote bukan menunjukan kualitas program.
Kenyataan  lebih  menyedihkan  kondisi  rakyat  yang  sudah terbiasa  budaya  patronage  menjadikan  aspirasi  mereka  juga ditentukan oleh interest elit yang menjadi patronnya.,selain itu juga kondisi kemiskinan menyebabkan sebagian rakyat lebih memandang  pemilu  sebagai  kesempatan  mendapatkan  uang  dari menjual hak suaranya.
Situai ini tampaknya memang dikondisikan oleh elit sehingga perjalalan  demokrasi  Indonesia  saat  ini  berada  dalam  demokrasi korporasi  elit,  dimana  pemilu  yang  berjalan  merupakan  permaian para  elit  untuk  mempertahankan  diri  dan  kelompoknya  sekaligus menyeleksi  elit-elit  yang  memiliki  watak  dan  karakter  yang homogen.  Konspiratif  tersebut  sangatlah  rapi  karena  secara procedural  perilaku  tersebut  tidak  malpraktek,  akan  tetapi  secara proses  kuasa  menunjukan  upaya  manipulatif  guna  menggalang vore sebanyak-banyaknya.
1.  Suara  terbanyak.  Yang  paling  fatal  dari  kelemahan demokrasi  ala  barat  adalah  menangnya  suara  terbanyak,  sehingga ada  rumusan  yang  paling  ekstrem  dalam  sebuah  keputusan,  yaitu 50%  plus  1,  jadi  siapa  dia,  apapun  kelompoknya,  bagaimanapun partainya,  bagaimanapun  caranya  dan  lain  sebagainya,  bila  dalam sebuah  pemilihan,  misalnya  saja  pilkada  atau  pilpres  maka  bila sebuah  partai  atau  koalisi  partai  melebih  suara  yang  50%,  maka partai  atau  kolaisi  partai  tadi  dipastikan  menang.  Dengan  meraih suara  terbanyak  maka  partai  apapun  namanya  akan  dianggap sebagai  pemenang,  persoalanya  yakni  kemenangan  sebuah  partai atau  koalisi  partai  bila  sudah  dinyatakan  oleh  lembaga  yang mengurus  pemilihan  tadi,  kalau  di  Indonesia,  KPU,  maka  syah sudah, walau dapat saja muncul reaksi dari pihak-pihak yang tidak terima  karena  ada  kecurangan,  yang  biasanya  di  tuduhkan  oleh pihak  yang  kalah  kepada  pihak  yang  menang. Itulah  yang  terjadi, siapa  dapat  suara  terbanyak,  apapun  caranya,  jadilah  sebagai pemenang
2. Perlu dana yang besar. Tak mudah untuk menjadi pemenang atau  mendapat  suara  terbanyak  melebihi  50  %,  apa  lagi  kalau partainya  sebanyak  partai-partai  yang  ada  dalam  era  reformasi, puluhan  partai  bertarung  dalam  pilpres  atau  pilkada,  tentu  saja secara  logika  sukar  untuk  dimenangkan  satu  partai  sekali  pukul atau  satu  putaran,  kecuali  partainya  hanya  terdiri  maksimal  3 partai.  Dalam  sebuah  proses  pemilihan  presiden  di  Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari ribuan
pulau  dan  itupun  letaknya  terpencil.  Dengan  kondisi  seperti  ini sudah  dapat  dipastikan  untuk  mengetahui  partai  menang  dengan cepat,  mustahil,  apalagi  bila  pakai  manual.  Maka  dipakailah hitungan  cepat  dari  lembaga  yang  bukan  KPU,  yang  membuat partai-partai  "kebakaran  jenggot"  ketika  mengatahui  suara  mereka kalah sebelum resmi diumunkan oleh KPU. Apa boleh buat, rakyat perlu tahu siapa pemenangnya dengan cepat, resmi atau bukan tak ada  urusan.  Maka  partai-partai  atau  perorangan  yang  sudah mengeluarkan  dana  yang  tidak  kecil  untuk  kampannye,  banyak stress,  bahkan  menjadi  gila,  hingga  bunuh  diri,  karena  begitu banyak dana yang dikeluarkan, tapi suara yang diperolehnya tidak sesuai  seperti  yang  diharapkannya,  padahal  dananya  dapat  saja berasal dari hutang. Dan yang namanya hutang harus dibayar 6 . 3.  Pemenang  belum  tentu  yang  benar . Ini  yang  paling  repot, karena  yang  diambil  suara  terbanyak,  yang  sering  kali  terjadi adalah money  politics ,  yang  banyak  uang,  biasanya  yang  menang. Padahal  yang  menang  belum  tentu  orang  yang  baik  dan  benar, dapat  saja  pembohong.  Bisa  saja  pemenang  dengan  begitu pandainya mengemas tentang dirinya dan partainya, pada awalnya kelihatan "bersih" namun sebagaimana bangkai, dibungkus dengan kertas  emaspun  tetap  akan  tercium  baunya . Dan  itu  terbukti dikemudian  harinya,  perlahan  namun  pasti  keburukan  partai pemenang  terbongkar  satu  demi  satu,  makanya  di  jaman  Orba sudah bisa dipastikan pemenangnya adalah partai penguasa, k arena dengan  kekuasaan  yang  dimilikinya  sang  penguasa  bisa  berbuat apa  saja  pada  rakyat  dan  saat  itu  rakyat  diintimidasi,  diancam, bahkan  bagi  pegawai  negeri  bila  tak  menusuk  gambar  partai  sang penguasa bisa dipecat dari pegawai negeri! Padahal pegawai negeri adalah  pegawai  negara  bukan  pegawai  pemerintah,  namun  yang terjadi  sebaliknya.  Makanya  dijaman  Orba,  asas  pemilunya  hanya empat,  LUBER(  langsung,  umum,  bebas  dan  rahasia)  tidak Jurdil(jujur  dan  adil),  nah  di  jaman  reformasi   dua  asas  terkahir diikutkan, namun tetap saja masih ditemukan di sana - sini ketidak
6 Lihat kajian  Edward  Aspinall  dan  Mada  Sukmajadi,  2014,  Politik Uang  Di  Indonesia  (  Patronase  dan  Klientelisme  Pada  Pemilu  Legislatif 2014.  Kajian  ini  mengurai  praktek  demokrasi  pada  level  lokal  dari pentahapan  ,  proses  hingga  dampak  atas  fenomena  perguliran  politik  uang dalam berbagai kasus pemilikada di Indonesia
jujuran  dan  ketidakadilan,  makanya  ada  beberapa  pilkada  atau pilpres di beberapa daerah ada yang diulang.
4. Pengusaha ikut main . Yang satu ini diakui atau tidak, jelas bermain, karena pengusaha tidak ingin usahanya tiba-tiba bangkrut, karena  pemenang  pemilunya  tidak  sejalan  dengan  keinginan pengusaha.  Dengan  alasan  itulah  sang  pengusaha  akan  rela mengucurkan  “dana  siluman”,  Dana  yang  tidak  ketahuan  oleh pengawas  pemilu.  Dengan  kelicikannya  dapat  saja  pengusaha tersebut memberikan dana yang besar dan suatu perjanjian yang tak tertulis  alias  TST,  (tahu  sama  tahu),  yang  bila  menang  nanti  sang pengusaha akan dapat sesuatu dari pemenang, bisa saja mendapat menteri atau apalah yang menguntungkan usahanya..
5. Rakyat jadi korban . Pada saat pemilu rakyat"laku dijual" ya partai-partai  berlomba-lomba  mengatasnamakan  rakyat  dan  itu sangat  jelas  sekali ada "udang  dibalik batu",  anda bisa melihatnya saat   terjadi  bencana  alam  dan  bertepatan  dengan  pilkada  atau pilpres,  saat   itu  bantuan  banyak  bermunculan  dan  bendera  partai bertebaran di mana-mana, namun bila terjadi benca alam pada saat bukan  pemilu  atau  pilkada,  tak  ada  satupun  bendera  partai berkibar!  Ya  benar-benar  keterlaluan,  sampai  korban  bencana alampun  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  partai,  bukan  semata- mata ikhlas membantu, tapi ada maunya.
Rakyat  diatasnamakan,  "demi  rakyat,  untuk  rakyat"  kata  para jurkam  saat  pemilu  atau  pilkada,  tapi  setelah  pilkada  selesai  atau pilpres selesai, maka selasai pula mengatasnamakan rakyat, rakyat kembali  ke  asalnya,  rakyat  kembali  ke  habitatnya,  rakyat  kembali ke dalam kubang kesusahannya, sembako antri, BBM naik, rakyat terjepit  dan  tercekik  dengan  melambungnya  harga-harga.  Rakyat kembali  susah  mencari  pekerjaan,  yang  sudah  kerjapun  banyak yang  di  PHK  kan,  rakyat  kembali  menjadi  korban  tanpa  bisa berbuat apa-apa. 7
6.  Pemilu  yang  membawa  korban  .  Anggota  KPU,  Arif Budiman  mengungkapkan  dalam Memetakan  Potensi  Konflik dalam Pilkada Serentak 2015 di Resto Dua Nyonya Cikini, Jakarta,
7 Kajian  senada  dilakukan  oleh  Hermawan  Sulistyo,2010, Electoral Politics  in  Indonesia:  A  Hard  Way  to  Democracy tentang    jatuh  bangunya penegakan  demokrasi  di  Indonesia  mulai  dari  kemerdekaan  hingga  Orde Baru.  Tampak  sekali  jika  Hermawan  Sulistyo  memberikan  perhatian  pada rakyat sebagai korban dari demokrasi di Indonesiia.
Minggu  (23/8/2015).,  potensi  tersebut  sudah  terdeteksi  sejak perdebatan  waktu  penyelenggaraan  Pilkada..  Menurutnya,  potensi konflik  di  antaranya  berangkat  dari  persoalan  anggaran  pilkada, penyelenggaran  waktu  kampanye,  partai  yang  memiliki  dualisme kepengurusan,  sistem  penghitungan,  hingga  penetapan  pemenang pemilu  tentu  kata  dia  berpotensi  memunculkan  konflik.adapun pelakunya  dapat  saja  berasal  dari  peserta  pemilu,  penyelenggara pemilu dan juga aparat keamanan yang tidak tegas.
7.  Sulitnya  penangan  sengketa  pemilu..  UU  10  Tahun  2008 tentang  Pemiliham  Umum  Anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD mengatur  pada  setiap  tahapan  dalam  bentuk  kewajiban,  dan larangan  dengan  tambahan  ancaman  atau  sanksi.  Potensi  pelaku pelanggaran pemilu dalam UU pemilu antara lain:
1.  Penyelenggara  Pemilu  yang  meliputi  anggota  KPU,  KPU Propinsi,  KPU  Kabupaten/Kota,  anggota  Bawaslu,  Panwaslu Propinsi,  Panwaslu  Kabupaten  Kota,  Panwas  Kecamatan,  jajaran sekretariat dan petugas pelaksana lapangan lainnya;
2. Peserta pemilu yaitu pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPD, DPRD, tim kampanye;
3.  Pejabat  tertentu  seperti  PNS,  anggota  TNI,  anggota  Polri, pengurus  BUMN/BUMD,  Gubernur/pimpinan  Bank  Indonesia, Perangkat  Desa,  dan  badan  lain lain  yang  anggarannya  bersumber dari keuangan negara;
4.  Profesi  Media  cetak/elektronik,  pelaksana  pengadaan barang, distributor;
5. Pemantau dalam negeri maupun asing;
6.  Masyarakat  Pemilih,  pelaksana  survey/hitungan  cepat,  dan umum yang disebut sebagai “setiap orang”.
Meski  banyak  sekali  bentuk  pelanggaran  yang  dapat  terjadi dalam  pemilu,  tetapi  secara  garis  besar  Undang-Undang  Pemilu membaginya  berdasarkan  kategori  jenis  pelanggaran  pemilu menjadi:
1. pelanggaran administrasi pemilu;
2. pelanggaran pidana pemilu; dan
3. perselisihan hasil pemilu.
1.  Pelanggaran  Administrasi  Pasal  248  UU  Pemilu mendefinisikan  perbuatan  yang  termasuk  dalam  pelanggaran administrasi  adalah  pelanggaran  terhadap  ketentuan  UU  Pemilu yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana pemilu dan ketentuan lain  yang  diatur  dalam  Peraturan  KPU.  Dengan  demikian  maka
semua  jenis  pelanggaran,  kecuali  yang  telah  ditetapkan  sebagai tindak  pidana,  termasuk  dalam  kategori  pelanggaran  administrasi. Contoh  pelanggaran  administratif  tersebut  misalnya:  tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi peserta pemilu, menggunakan  fasilitas  pemerintah,  tempat  ibadah  dan  tempat pendidikan  untuk  berkampanye,  tidak  melaporkan  rekening  awal dana  kampanye,  pemantau  pemilu  melanggar  kewajiban  dan larangan.
2.  Tindak  Pidana  Pemilu  Pasal  252  UU  Pemilu  mengatur tentang  tindak  pidana  pemilu  sebagai  pelanggaran  pemilu  yang mengandung  unsur  pidana.  Pelanggaran  ini  merupakan  tindakan yang  dalam  UU  Pemilu  diancam  dengan  sanksi  pidana.  Sebagai contoh  tindak  pidana  pemilu  antara  lain  adalah  sengaja menghilangkan  hak  pilih  orang  lain,  menghalangi  orang  lain memberikan  hak  suara  dan  merubah  hasil  suara.  Seperti  tindak pidana  pada  umumnya,  maka  proses  penyelesaian  tindak  pidana pemilu  dilakukan  oleh  lembaga  penegak  hukum  yang  ada  yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
3.  Perselisihan  Hasil  Pemilu  Yang  dimaksud  dengan perselisihan  hasil  pemilu  menurut  pasal  258  UU  Pemilu  adalah perselisihan  antara  KPU  dan  peserta  pemilu  mengenai  penetapan jumlah  perolehan  suara  hasil  pemilu  secara  nasional.  Perselisihan tentang  hasil  suara  sebagaimana  dimaksud  hanya  terhadap perbedaan  penghitungan  perolehan  hasil  suara  yang  dapat memengaruhi  perolehan  kursi  peserta  pemilu.  Sesuai  dengan amanat Konstitusi yang dijabarkan dalam UU No.  24 Tahun 2003 tentang  Mahkamah  Konstitusi,  maka  perselisihan  mengenai  hasil perolehan  suara  diselesaikan  melalui  peradilan  konstitusi.  Satu jenis  pelanggaran  yang  menurut  UU  No.  22  Tahun  2007  tentang Penyelenggaraan  Pemilu  (UU  KPU)  menjadi  salah  satu kewenangan  Panwaslu  Kabupaten/Kota  untuk  menyelesaikannya adalah pelanggaran pemilu yang bersifat sengketa. Sengketa adalah perbenturan  dua  kepentingan,  kepentingan  dan  kewajiban  hukum, atau  antara  kewajiban  hukum  dengan  kewajiban  hukum  (konflik) yang  dalam  konteks  pemilu  dapat  terjadi  antara  peserta  dengan penyelenggara maupun antara peserta dengan peserta. Pada pemilu 2004,  tata  cara  penyelesaian  terhadap  jenis  pelanggaran  ini  diatur dalam satu pasal tersendiri (pasal 129 UU 12/2003).
Terhadap sengketa pemilu ini yaitu perselisihan pemilu selain yang  menyangkut  perolehan  hasil  suara,  UU  10/2008  tidak
mengatur mekanisme penyelesaiannya. Sengketa juga dapat terjadi antara  KPU  dengan  peserta  pemilu  atau  pihak  lain  yang  timbul akibat  dikeluarkannya  suatu  Peraturan  dan  Keputusan  KPU. Kebijakan tersebut, karena menyangkut banyak pihak, dapat dinilai merugikan  kepentingan  pihak  lain  seperti  peserta  pemilu  (parpol dan  perorangan),  media/pers,  lembaga  pemantau,  pemilih  maupun masyarakat.
Berbeda  dengan  UU  12/2003,  yang  menegaskan  bahwa Keputusan  KPU  bersifat  final  dan  mengikat,  dalam  UU  KPU  dan UU  Pemilu  tidak  ada  ketentuan  yang  menegaskan  bahwa Keputusan  KPU  bersifat  final  dan  mengikat.  Dengan  demikian maka  Keputusan  KPU  yang  dianggap  merugikan  terbuka kemungkinan  untuk  dirubah.  Persoalannya,  UU  Pemilu  juga  tidak memberikan  “ruang  khusus”  untuk  menyelesaikan  ketidakpuasan tersebut.
Contoh KASUS yang telah nyata ada adalah : 1.  Sengketa  antara  calon  peserta  pemilu  dengan  KPU menyangkut  Keputusan  KPU  tentang  Penetapan  Partai  Politik Peserta  Pemilu.  Keputusan  KPU  tersebut  dianggap  merugikan salah satu atau beberapa calon peserta pemilu.
2.  Sengketa  antara  partai  politik  peserta  pemilu  dengan anggota  atau  orang  lain  mengenai  pendaftaran  calon  legislatif. Pencalonan  oleh  partai  politik  tertentu  dianggap  tidak  sesuai dengan atau tanpa seijin yang bersangkutan.
Dengan  demikian,  mereka  akan  berjuang  habis-habisan  agar bisa  terpilih.  Sedikit  saja  penyelenggara  pemilu  melakukan kesalahan,  bisa  menjadi  senjata  bagi  calon  yang  kalah  untuk menggugat  hasil  pilkada.  Peluang  muncul  gugatan  saat  tahapan penghitungan dan penetapan calon terpilih ini sangat penting untuk dicermati  para  penyelenggara  dan  aparat  penegak  hukum.  Mereka harus  siap  untuk  menghadapi  gugatan  hukum  dari pasangan  calon yang tidak puas atas keputusan KPU.
Pasal  157  UU  Nomor  8  Tahun  2015  tentang  Pilkada menjelaskan  soal  proses  hukum  sengketa  hasil  pilkada.  Ayat  1 pasal  itu  menyebutkan,  perkara  perselisihan  hasil  pemilihan diperiksa  dan  diadili  oleh  badan  peradilan  khusus.  Ayat  2 mengatakan,  badan  peradilan  khusus  sebagaimana  dimaksud  pada ayat 1 dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional. Ayat  3,  perkara  perselisihan  penetapan  perolehan  suara  hasil
pemilihan  diperiksa  dan  diadili  oleh  MK  sampai  dibentuknya badan peradilan khusus.
Pada Pasal 8 dikatakan, MK memutuskan perkara perselisihan sengketa  hasil  pemilihan  paling  lama  45  hari  sejak  diterimanya permohonan.
Di  sini  persoalannya.  Saat  semua  orang  mengkhawatirkan pilkada  serentak  terancam  tertunda  karena  ada  daerah  yang  hanya memiliki  satu  pasangan  calon,  kita  melupakan  persoalan  hukum yang bisa terjadi setelah penetapan pemenang nanti. Pembentukan badan  peradilan  khusus  untuk  menangani  sengketa  pilkada  hingga kini  belum  dibahas  secara  terperinci.  Bahkan,  sampai  saat  ini belum jelas lembaga mana yang berwenang untuk membentuknya.
Apabila  melihat  sisi  buruk  praktek  demokrasi  di  Indonesia kontemporer, meskipun tingkat keburukan demokrasi belum secara langsung  dan  tegas  menjadi  penyebab  tereduksinya kuliyatul khamsah (addururiyyah),  namun  secara  perlahan  indikasi pereduksian  atas  hal-hal  mendasar  yang  perlu  dilindungi,  telah terkikis, maka derajat demokrasi saat ini perlu mendapat perhatian kritis. Walaupun demikian bukan berarti bahwa praktek dan sistem demokrasi  perlu  diharamkan  dan  ditolak.  namun  yang  diperlukan yakni penemuan reformulasi demokrasi baru agar demokrasi dapat kembai  beranjak  dari  tingkat  hegemonic  elitis  menjadi  tingkat partisipasi  rakyat  kembali  optimum  agar  demokrasi  memberikan kemaslahan bagi Indonesia ke depan.

## Penutup
Maqosyid  syariah  tidak  hanya  memilik  fungsi    konstruktif epistemologis belaka, namun juga memiliki fungsi kritik atas al urf. Dinamika  al  urf  dalam  demokrasi  cenderung  mengantarkan demokrasi  pada  arah  yang  menjauhi    nilai  idealitas  demokrasi. Tingkat  keprihatinan  syariah  terhadap  pelaksanaan  demokrasi  di Indonesia,  dikarenakan  demokrasi  di  Indonesia  telah  melahirkan malapetaka  kemanusiaan  secara  politik.  Kondisi  demokrasi  di Indonesia  saat  ini  telah  menciptakan  situasi  yang  akan  cenderung menciptakan  kuasa  yang  rejimis,  karena  kekuasan  saat  ini  lebih didominasi  oleh  korporasi  elit.  Rendahnya  kepedulian  elit  dalam perhatikan  rakyat  merupakan  dampak  dari  pemerintahan  yang dipilih  dari  proses  demokrasi  korporasi  elit.  Demokrasi  di Indonesia  kini  tak  lebih  hanya  sebagai  sistem  penghitung  suara saja, karena yang produk terakhir dari demokrasi hanyalah  jumlah bukan kualitas elit yang dicari. Kini, demokrasi  tidak memberikan
kesempatan  kepada  elit  berkualitas  menjadi  pemenangnya,  karena elit  tersebut  memiliki  limitasi  dalam  modal  pemenangan  pemilu. Akibat dari kepemimpinan elit tidak berkualitas ( unqualified elite ) menjadikan  demokrasi    menghasilkan  pemerintahan  yang cenderung akan membelenggu hal-hal Addaruriyyat . Demokrasi di Indonesia  baik  dalam  proses  maupun  dampak  telah  menggangu pemeliharaan  dan  perlindungan  pada  jiwa,  akal  pikiran, kehormatan,  harta  benda  private  maupun  public,  dan  agama,  serta keturunan.  Akibatnya  akan  terjadi  terjadi  kesulitan  untuk mewujudkan  perlindungan  agar  semua  yang  menjadi  hal  pokok manusia  dapat  terwujud  secara  optimal.  Jadi  secara  tagas  kritik Maqosyidus  Syariah  terhadap  praktek  demokrasi  tersebut sebenarnya  mempertanyakan  garansi  praktek  dan  dampak demokrasi  terhadap  perlindungan kuliyatul  Khomsah ,  bukan menyalahkan sistem, prosedur atau penyelenggaranya, namun lebih pada esensi dari demokrasi itu sendiri.

## Daftar Pustaka
Asafri  Jaya  Bakri,  1996, Konsep  Maqashid  Syariah  Menurut Syatibi , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996 Abd.Kadir  Patta,  2009,  Masalah  dan  Prospek  Demokrasi,  ,

## JURNAL ACADEMICA Fisip Untad VOL. I
Edward  Aspinall  &  Mada  Sukmajati  ,  2014,  Politik  Uang  Di
Indonesia ( Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014 ), Polgov, UGM,
Dhakidae, D. 1981. ‘Pemilihan Umum di Indonesia: Saksi Pasang Naik dan Surut Partai Politik’, Prisma , 9, September. Dahl, Robert A. 1989: Democracy and its Critics . Yale University Press. New Haven and London. Gould,  C.  Carol,  1993, Demokrasi  Ditinjau  Kembali .  PT.  Tiara Wacana, Yogya.
Muhammad,  Hashim  Kamali,  2010,  Maqasid  al  Shariah:  The
Objectives of Islamic Law, ebook
Inurdeng  Deuraseh,  2012, New  Essential  Values  of  Darruriyaah (Cecessitues)  of  The  Objectices  of  Islamic  Law  (Maqasid  Al Shariah)  (Keperluan  Nilai  Baharu  Dalam  Maqasid  Shari`ah (Objektif  Undang-Undang  Islam) ,  Halal  Products  Research Institute  &  Faculty  of  Human  Ecology,Universiti  Putra Malaysia, Malaysia., Jurnal Hadhari 4 (2) 107 – 116 Nurtjahyo Henra, 2006. Filsafat Demokrasi . Bumi Aksara, Jakarta.
Raga  Maran,  Rafael.  2001. Pengantar  Sosiologi  Poltik .  Rineka Cipta:Jakarta. Sorensen  Georg.  1993 Demokrasi  Dan  Demokratisasi .  Pustaka Pelajar Yogyakarta. Slamet,E.  Ina,  2005.  Yang Berkuasa  ,  Yang  Tersisih,  Yang  Tak Berdaya, Yayasan AKATIGA, Bandung. Haris,  S.  et  al.  1997. Pemilihan  Umum  di  Indonesia:  Telaah  atas Struktur,  Proses  dan  Fungsi (research  monograph).  Jakarta: PPW-LIPI. Held, David , 2006, Model of Democracy , AT Institute, Jakarta Sulistyo,  H.  et  al.  1999. Pemilu  dan  Kekerasan  Politik .  Jakarta: PPW-LIPI. Sulistyo,H,  2010, Electoral  Politics  in  Indonesia:  A  Hard  Way  to Democracy, ebook Sulistyo,  H.  and  Kadar,  A.  2000. Uang  dan  Kekuasaan  dalam Pemilu 1999 . Jakarta:, KIPP. Yusuf Al – Qaraddhawi, Fiqih Maqashid Syariah (Jakarta: Pustaka Al Kaustar, 2007), hlm.12. Yusuf  al-Qadharawi, Fiqih  Praktis  Bagi  Kehidupan  Modern
(Kairo: Makabah Wabah, 1999), hlm.79.
Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra, 2006 , Demokrasi HAM dan  Masyarakat  Madani, Jakarta:  ICCE  UIN  Syarif Hidayatullah,
Qomaruddin,  2015,  artikel Maslahah  Sebagai  Metode Pengembangan Ekonomi Islam http://qamaruddinshadie blogspot.co.id/2012/04/maqashid-syariah-maslahah-
sebagai_29.html
DEA,  2000,  Penilaian  Demokratisasi  di  Indonesia,  Lembaga Internasional untuk Bantuan Demokrasi dan Pemilu
(International IDEA) , ebook
UU  No.  8  Tahun  2015  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Anomimus, https://tifiacerdikia.wordpress.com/lecture/lecture- 1/ilmu-kewarganegaraan/perkembangan-demokrasi-di- indonesia/