PRANATA PRANATA H U K U M H U K U M JURNAL ILMU HUKUM I KETUT SEREGIG

## ERLINA, B

## MUHAMMAD RAFI
DARAJATI DAN

## MUHAMMAD SYAFEI
RISTI DWI RAMASARI DWI PUTRI
MELATI
OKTA AINITA
NITA RIA ANGKASA FATHUR RACHMAN 1-12 13-20 21-33 34-43 44-53 54-63 64-72

## Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 12 Nomor 2 Juli 2017 ISSN 1907-560X
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu
hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat,
maupun perorangan yang berminat terhadap bidang
hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat
dalam jurnal ini.
Melalui PRANATA HUKUM diharapkan tejadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

## Alamat Redaksi

## PRANATA HUKUM

## Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng
Bandar Lampung
Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261
Email: pranatahukum@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com
JURNAL
T A HUKUM V OLUME 12 NOMOR 2 - JULI  2017 73-81 Analisis Yuridis Diskresi Kepolisian Dalam Penerapan Diversi
Analisis  Penyelesaian  Sengketa  Terhadap  Anak  Yang
Melakukan  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Sewa Menyewa  Antara  Pemilik  Bangunan  Dengan  Pt.
Indomarco Prismatama
Konsep United Nations Global Compact Dalam Isu Hak Asasi  Manusia  Untuk  Terwujudnya Corporate
Sustainability Analisis Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Atas
Tanah  Bagi  Warga  Negara  Asing  Dengan  Cara Pelangsungan  Perkawinan  Dengan  Warga  Negara Indonesia
Implementasi Penanganan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  Terhadap  Perempuan  Berdasarkan
Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2004  Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Analisis  Fungsi  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Dalam Penertiban  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  Berdasarkan Peraturan  Daerah  Kota  Bandar  Lampung  Nomor  08
Tahun  2000  Tentang  Pembinaan  Umum,  Ketertiban, Keamanan,  Kebersihan,  Kesehatan  Dan  Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung
Development Of Investment In Indonesia
Implementasi  Penegakan  Hukum  Bagi  Pengedar Narkotika Di Indonesia
ISSN 1907-560X
PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung
Terbit pertama kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, setiap Januari dan Juli

## PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung
KETUA PENYUNTING Dr. Erlina B., S.H., M.H.

## WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.
PENYUNTING PELAKSANA Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum. Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H. Benny Karya Simantar, S.H., M.H. Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, S.H., M.H. Melisa Safitri, S.H., M.H
PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI) Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung) Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret) Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (UIN Raden Intan Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Alamat:
Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 89 Gedongmeneng, Bandar Lampung Telp: 0721-789825  Fax: 0721-770261
Alamat Unggah Online: http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/

## ISSN 1907-560X
Email: pranata.hukum@yahoo.com dan tamirusli963@gmail.com
Penulisan  hasil  penelitian  terdiri  dari  4  (empat)  bab,  yaitu:  Bab  I Pendahuluan  (Latar  Belakang  dan  Rumusan  Masalah),  Bab  II  Metode Penelitian,  Bab  III  Hasil  Penelitian  dan  Analisis,  Bab  IV  Penutup (Kesimpulan dan Saran).
ANALISIS FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 08 TAHUN 2000 TENTANG PEMBINAAN UMUM,

## KETERTIBAN, KEAMANAN, KEBERSIHAN, KESEHATAN DAN KEAPIKAN DALAM WILAYAH KOTA BANDARLAMPUNG
OKTA AINITA
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung E-mail: okta.anita@ubl.ac.id

## ABSTRACT
Bandar  Lampung  Government  Regulation  Number  13  year  2013  about  the  Formation  of Organization  and  Working  Procedure  of  Government  task  force  unit  in  Bandar  Lampung regulates  tasks  and  functions  of  Government  task  force  unit    in  Bandar  Lampung. Government  task  force  unit    has  important  roles  in  maintaining  public  security  and orderliness  and  to  enforce  regional  law  products.  According  to  that  job  descriptions, Government task force unitconducts disciplining  actions upon any violation of public safety and  orderliness  as  well  as  upon  any  regional  law  product.The  research  problem  was  the function  of  Government  task force unit  in  disciplining small vendors  and inhibiting factors for  Government  task force unit  in disciplining small vendors.This  research used normative and  empirical  jurisdiction  and  criminology  approaches  with  primary  and  secondary  data collected from  literary study and from the field respectively.  The researchersconcluded  that the  Bandar  Lampung  Regional  Regulation  was  not  yet  optimal  because  Government  task force unit  had conducted its tasks to help the Major in safety and orderliness by enforcing the Regional Regulations but there were many stret vendors did not understand this Regional Regulation, yet they finally did this government policy with particular compensations.
Keywords: Disciplining, Small Vendors, Government Task Force Unit

## I. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara hukum sebagai mana di atur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Jo. Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal  28  ayat  (1),  penjelasan  UUD  1945 mengatakan  Negara  Indonesia  berdasarkan atasi hukum (Rechtsstaat)
tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machsstaat).  Negara  yang  berdiri  di  atas hukum  yang  menjamin  keadilan  kepada warga  negaranya.Negara  pada  hakekatnya adalah  suatu  organisasi  kekuasaan  yang diciptakan  oleh  sekelompok  manusia  yang disebut  bangsa.  Penyebab  atau  faktor
pertama  terjadinya  Negara  adalah  adanya sekelompok  manusia  yang  disebut  bangsa yang  berkesadaran  untuk  mendirikan  suatu organisasi.  Pendirian  organisasi  tersebut dengan tujuan pokok memelihara kepentingan  dari  sekelompok  manusia tersebut.
Demikian fungsi negara adalah menyelenggarakan  kepentingan  bersama dari  anggota  sekelompok  yang  disebut bangsa.(E. Utrecjt, 1985:42 ) .Untuk mencapai  kemajuan  pesat  perkotaan  harus diimbangi  oleh  tata  ruang  kota  yang  baik, oleh  karena  itu  pemerintah  kota  Bandar
Lampung  memiliki  Peraturan  Daerah  Kota Bandar  Lampung  Nomor  08  Tahun  2000 Tentang  Pembinaan  Umum,  Ketertiban, Keamanan,  Kebersihan,  Kesehatan  Dan Keapikan  Dalam  Wilayah  Kota  Bandar Lampung  yang  harus  dilaksanaan  dengan adanya aktivitas, adanya aksi, tindakan, dan dilakukan secara sungguh-sungguh.
Peraturan  Daerah  ini  mengatur  tentang Ketentuan  Umum,  Kewajiban,  Larangan, Ketentuan  Penyidikan,  Ketentuan  Pidana, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.
Salah  satu  perangkat  daerah  yang membantu  penyelenggaraan  pemerintahan daerah serta membantu pelaksanaan kebijakan-kebijakan  daerah  adalah  Satuan Polisi  Pamong  Praja  selanjutnya  disingkat Satpol PP. Berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2010  Tentang Satuan  Polisi  Pamong  Praja  yang  diatur dalam  Pasal  2  ayat  (1),  bahwa  untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan  perda  dan  penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/kota  maka  dibentuklah  Satpol PP. Adapun kedudukan Satpol PP, sebagaimana  diatur  pada  Pasal  3  ayat  (2) Peraturan Pemerinta Nomor 6 Tahun 2010, berada  di  bawah  sekretaris  daerah  dan bertanggung  jawab  kepada  kepala  daerah melalui  sekretaris  daerah,  yang  dipimpin oleh  seorang  kepala  satuan.  Tugas  yang dimiliki  Satpol  PP,  diatur  pada  Pasal  4  PP Nomor  6  Tahun  2010,  yaitu  menegakkan perda  dan  menyelenggarakan  ketertiban umum  dan  ketentraman  masyarakat  serta perlindungan masyarakat
Demi  menjaga  kelangsungan  hidup membuat orang-orang yang hanya bermodalkan  pendidikan  yang  rendah  atau tidak  sekolah  dan  tidak  memiliki  modal yang besar sulit untuk memenuhi
kebutuhan  hidupnya,  sehingga  kebanyakan mereka hanya bekerja pada sektor informal yang  relatif  mudah  untuk    mendapatkan penghasilan    guna    memenuhi    kebutuhan hidup    mereka  seperti  pedagang  kaki  lima (PKL).  Selain  itu  kurangnya  pemahaman tentang  adanya  Peraturan  Daerah  Kota Bandar  Lampung  Nomor  08  Tahun  2000 yang  berlaku  dan  adanya  kesempatan  serta ruang  untuk  para  pedagang  kaki  lima (PKL)  menjajakan  dagangannya  diduga menjadi  pemicu  tidak  terlaksana  dan diterapkannya  Peraturan  Daerah  Kota Bandar  Lampung  Nomor  08  Tahun  2000 Tentang  Pembinaan  Umum,  Ketertiban, Keamanan,  Kebersihan,  Kesehatan  Dan Keapikan  Dalam  Wilayah  Kota  Bandar Lampung.Keberadaan  Peraturan  Daerah Kota  Bandar  Lampung  Nomor  08  Tahun 2000  memiliki  maksud  dan  tujuan  untuk mengatur tentang pembinaan umum kehidupan masyarakat, ketertiban, keamanan,  kesehatan  dan  keapikan  dalam wilayah kota Bandar Lampung.Agar tercapainya  maksud  dan  tujuan  dari Peraturan  Daerah  tersebut  seharusnya  ada sosialisasi tentang adanya Peraturan Daerah Nomor  08  Tahun  2000  secara  langsung kepada  para  pedagang  kaki  lima  (PKL), kepada  masyarakat  sekitar  wilayah  yang sering dijadikan tempat penjajakan dagangan  oleh  para  pedagang  kaki  lima (PKL),  kepada  aparatur  setempat  seperti kelurahan  dan  kecamatan,  secara  tidak langsung  dengan  memasang  larangan berdagang  di  lokasi  yang  strategis  dan mudah  untuk  diketahui.  Selanjutnya  ada tindakan  penertiban  yang  dilaksanakan apabila  terjadi  pelanggaran  ketentraman dan  ketertiban  umum  serta  pelanggaran terhadap  produk  hukum  daerah  dengan menerapkan  sanksi  seperti  yang  sudah diatur  pada  Bab  V  Ketentuan  Pidana  pasal
26  ayat  (1)  Peraturan  Daerah  Nomor  08 Tahun 2000 yang dilakukan oleh Satpol PP sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  yang dimiliki  oleh  Satpol  PP  Berdasarkan  Perda Kota  Bandar  Lampung  Nomor  1  Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata  Kerja  Satuan  Polisi  Pamong  Praja Kota Bandar Lampung.
Selain penertiban adapula pengawasan  yang  harus  dilakukan  tidak hanya  oleh  Satpol  PP  selaku  petugas penertiban, melainkan juga harus dilakukan oleh aparatur wilayah seperti kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat sekitar apabila ada  pedagang  kaki  lima  (PKL)  yang  tidak melaksanakan  Peraturan  Daerah  dengan melaporkan  ke  petugas  penertiban  agar maksud  dan  tujuan  dari  Peraturan  Daerah Nomor  08  Tahun  2000  dapat  terlaksana dengan  baik  di  wilayah  Kota  Bandar Lampung.
Uniknya Pemerintah Daerah
khusunya petugas penertiban pun membantu  masyarakat  untuk  memenuhi kebutuhan  hidupnya  dengan  membiarkan adanya  pedagang  kaki  lima  (PKL)  dan hanya menertibkan ketika ada keluhan atau laporan  dari  masyarakat  setempat,  namun karena  adanya  pedagang  kaki  lima  (PKL) cukup  membantu  masyarakat  memenuhi kebutuhan  membuat  masyarakat  hanya mengeluh akan kemacetan yang ditimbulkan  oleh  pedagang  kaki  lima (PKL)  namun  tidak  mau  melaporkan  ke petugas  penertiban  sehingga  dirasa  oleh petugas  tidak  ada  yang  dirugikan  dan  pada akhirnya  tidak  dilakukannya  penertiban oleh petugas.Sehinggaberdasarkan Peraturan  Daerah  Kota  Bandar  Lampung Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum,  Kertiban,  Keamanan,  Kebersihan, Kesehatan  Dan  Keapikan  Dalam  Wilayah Kota Bandar  Lampung para pedagang kaki
lima  (PKL)  tersebut  tidak  mematuhi peraturan daerah tersebut.
Dengan  demikian  masalah  pedagang kaki lima (PKL) bisa menjadi permasalahan  yang  sangat  serius,  selain tidak  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan Daerah  Kota  Bandar  Lampung  Nomor  08 Tahun  2000  keberadaan  pedagang  kaki lima (PKL) semakin lama akan berpengaruh terhadap ketertiban, keamanan,  kebersihan,  kesehatan  dan keapikan dalam wilayah dan tata ruang kota Bandar Lampung.
Sehubungan  peran  satuan  polisi  pamong praja dengan uraian diatas maka, permasalahan ini sangat penting mengingat dampaknya terhadap keindahan dan ketertiban  umum,  serta  dampak  negatif demografi  seperti  kepadatan  penduduk yang  menyebabkan  kumuhnya  lingkungan dan  sulitnya  pemadaman  apabila  terjadi kebakaran, pengangguran akibat kurangnya lapangan pekerjaan,
kesehatan, kriminalitas, moral, yang sangat merugikan individu, kelompok sosial maupun keberlangsungan  kehidupan  bagi  bangsa Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah :Bagaimanakah Fungsi Satuan Polisi Pamong  Praja  dalam  Penertiban  Pedagang Kaki  Lima  (PKL)  berdasarkan  Peraturan Daerah  Kota  Bandar  Lampung  Nomor  08 Tahun  2000  Tentang  Pembinaan  Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan  Dan  Keapikan  Dalam  Wilayah Kota  Bandar  Lampung?.  Apakah  yang menjadi  faktor  penghambat  fungsi  Satpol PP  dalam  Penertiban  Pedagang  Kaki  Lima (PKL)?

## II. PEMBAHASAN
Fungsi  Satpol  PP  dalam  Penertiban  Kaki
Lima (PKL) berdasaran Peraturan DaerahKota  Bandar  Lampung  Nomor  08

## Tahun 2000
Tanggung  jawab  Satpol  PP  Kota  Bandar Lampung  dalam  menangani  dampak  yang mungkin terjadi setelah pelaksanaan kegiatan  penertiban  terhadap  PKL  yang melanggar  pada  saat  operasi  penertiban gencar  dilakukan,  memang  pedagang  kaki lima  seolah  menghilang.  Tetapi,  ketika operasi  mulai  kendur,  maka  jalan-jalan  itu pun  kembali    dipadati  oleh  pedagang  kaki lima  seperti  di  jalan-jalan  protokol  dan sekitarnya yang harus bersih dari pedagang kaki  lima,  kini  kembali  ditempati  para pedagang  kaki  lima.  Akibat  sebagian trotoar sudah di pasangi  pot-pot besar, kini sebagian  pedagang  kaki  lima  justru berdagang  di  pinggir  jalan  sehingga  main mengganggu arus lalu lintas.
Pedagang  kaki  lima  (PKL)  sebagai salah  satu  unsur  pelaku  usaha  di  sektor informal, keberadaannya mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan roda  perekonomian  rakyat  di  Kota  Bandar Lampung. Dalam perkembangannya, keberadaan  PKL  di  kawasan  perkotaan Bandar  Lampung  telah  menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum, dan hal  tersebut  dapat  menimbulkan  gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas. Daerah milik jalan adalah merupakan  fasilitas  umum  yang  harus dikembalikan  dan  dipelihara  sesuai  dengan peruntukannya. Berdasarkan kondisi tersebut  perlu  dilakukan  upaya  pengaturan terhadap  kegiatan  usaha  PKL  agar  tercipta tertib  sosial  dan  ketentraman  masyarakat dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat.
Kebijakan  pemerintah  Kota  Bandar Lampung dalam mengatur keberadaan PKL adalah merupakan upaya untuk mengembalikan  fungsi  daerah  milik  jalan sesuai  dengan  peruntukkannya.  Upaya tersebut  adalah  melalui  kegiatan  penataan lokasi usaha bagi PKL, pengaturan mekanisme pemberian perizinan, pengaturan  pemberian  sanksi,  dan  upaya pemberdayaan  terhadap  PKL.  Dengan langkah tersebut diharapkan dapat terwujud suatu kegiatan usaha PKL yang sehat sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundangan yang  berlaku,  sehingga  dapat  mencegah dan  memperkecil  dampak  negatif  atas keberadaannya. Penataan lokasi usaha bagi PKL perlu dilakukan agar keberadaan PKL yang  melakukan  kegiatan  usahanya  tidak mengganggu kepentingan masyarakat banyak.  Penataan  lokasi  usaha  bagi  PKL dilakukan  di  tempat-tempat  yang  sudah ditentukan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kota Bandar  Lampung  yaitu  berada  di  lahan fasilitas  umum  atau  tempat-tempat  lain, kecuali  di  daerah  lingkungan  pasar  dan terminal. Dengan adanya kegiatan penataan lokasi usaha bagi PKL diharapkan keberadaan  PKL  dapat  tertata  dengan  rapi. Setiap  orang  yang  melakukan  kegiatan usaha  PKL  wajib  memiliki  izin  usaha  dari Bupati. Pemberian izin usaha dimaksudkan untuk  memberikan  jaminan  perlindungan hukum  bagi  PKL  dalam  melakukan kegiatan  usahanya  sehingga  terhindar  dari penertiban dan sanksi administrasi. Dengan pemberian izin usaha bagi PKL diharapkan dapat  meningkatkan  pendapatan  pedagang kaki  lima.  Pengaturan  pemberian  sanksi terhadap  PKL  berupa  teguran  lisan  atau tertulis, pencabutan izin dan pembongkaran sarana usaha PKL. Dengan adanya pemberian sanksi terhadap PKL diharapkan para  PKL  dapat  bersikap  tertib  dalam
menjaga  barang  dagangannya,  terlebih  lagi tertib dalam menjaga keamanan, kebersihan dan  kenyamanan  Kabupaten  Magelang. Selain penataan terhadap PKL, pemberdayaan  terhadap  PKL  juga  harus dilakukan  yaitu  dengan  bimbingan  dan penyuluhan
manajemen usaha, pengembangan  usaha  melalui  kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain, bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan  permodalan,  peningkatan kualitas sarana/ perlengkapan PKL, bimbingan  peningkatan  kualitas  barang yang diperdagangkan, atau dengan pemberian  bantuan  kredit  bank  sehingga para PKL bisa mengembangkan usahanya.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintah  Daerah  mengatur mengenai Pemerintah Daerah yang didalamnya  terdapat  Pasal  255  mengenai Polisi  Pamong  Praja.  Satpol  PP  memiliki landasan  hukum  yang  kuat  baik  dari  sisi pembentukannya  maupun  fungsinya,  untuk menegakkan peraturan perundang- undangan  yakni  peraturan  daerah.  Fungsi strategis  sebagai  penegak  hukum  ini  tak dapat  begitu  saja  dinegasikan,  karena sebaik apapun produk legislasi, ia tak akan berdaya  guna  efektif  yakni  menciptakan cita  tertib  dan  adil,  jika  tah  didukung institusi  yang  menjamin  penegakannya. Hukum  tampa  penegakan  hanyalah  teks- teks  mati  yang  keberlakuannya  tak  dapat diharapkan  dengan  semata  mengandalkan itikad baik subjek hukum.
Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung  Nomor  08  Tahun  2000  tentang Pembinaan  Umum,  Ketertiban,  Keamanan, Kebersihan,  Kesehatan  Dan  Keapikan Dalam  Wilayah  Kota  Bandar  Lampung dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Setiap  orang  wajib memelihara ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan, keapikan, kesehatan
dan  kelestarian  lingkungannya.  Adanya tugas dan wewenang yang diberikan Satpol PP oleh perundang-undangan yang berlaku. Satpol  PP  bertujuan  untuk  menumbuhkan kesadaran masyarakat agar dalam penyelenggaraan usaha,  dalam hal  ini PKL tidak mengganggu ketertiban umum, kebersihan lingkungan kota dan kelancaran lalu  lintas,  maka  keberadaannya  perlu diatur dan dibina supaya dapat pemanfaatan tempat usaha tetap sesuai dengan peruntukan tata ruang yang telah ditetapkan.
Demi  ketertiban,  kebersihan,  dan kelancaran  lalu  lintas  dan  lain  sebagainya maka  PKL  perlu  dilakukan  Penataan. Permendagri  Nomor  41  Tahun  2012 tentang
Pedomana
Penataan dan
Pemberdayaan  Pedagang  Kaki  Lima  Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan,  penertiban  dan  penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan,  ekonomi,  keamanan,  ketertiban, kebersihan  lingkungan  dan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan.
Faktor  Penghambat  Fungsi  Satpol  PP dalam  Penertiban  Pedagang  Kaki  Lima (PKL)  berdasarkan  Peraturan  Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan,

## Kesehatan dan Keapikan dalam Wilayah
Kota Bandar Lampung
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dalam menjalankan  tugasnya,  sebagai  fungsi pembinaan  dan  penegakan  hukum,  polisi pamong  praja  Kota  Bandar  Lampung diharapkan  selalu  menampilkan  performa professional, khususnya dalam menghadapi
perkembangan  pedagang  kaki  lima  di Bandar  Lampung.  Maka  dari  itu,  segenap aparat  polisi  pamong  praja  Kota  Bandar Lampung  diharapkan  menjadi  aparat  yang handal dan mempunyai kemampuan pemikiran  yang  jernih,  serta  kesehatan  dan kemampuan  fisik  yang  prima  untuk menunjang  keberhasilan  dalam  tugas-tugas dilapangan. Namun yang lebih penting bagi tentunya  setiap  aparat  Satpol  PP  harus berupaya  menempatkan  fungsi  pembinaan masyarakat  khusu  lagi  pedagang  kaki  lima dibandingkan  dengan  penegakan  hukum. Hal ini penting sebagai usaha preventif agar masyarakat  sadar  hukum  (Perda)  dan paham  akan  pentingnya  ketentraman  dan ketertiban umum, mengingat ada kecenderungan  ketika  penegakan  hukum lebih  ditonjolkan,  potensial  bagi  terjadi konflik.
Perkembangan  pedagang  kaki  lima selalu berkembang di Kota Bandar Lampung kita tinjau dari beberapa aspek :
1. Sesuai  hukum  ekonomi  dimana  ada permintaan disitu ada penawaran. Sampai kapanpun potensi berkembangnya  pedagang  kaki  lima akan terus ada, karena permintaan selalu ada.
2. Ditinjau  dari  sisi  lokasi,  selama  ada tempat  pedagang  kaki  lima  yang  bisa untuk  berdagang,  pedagang  kaki  lima akan terus ada.
3. Dari  sisi  lapangan  kerja,  selama  belum ada  lapangan  kerja  yang  lebih  baik  dari menjadi pedagang kaki lima selalu akan ada pedagang kaki lima.
4. Dari sisi hukum selama tidak ada hukum yang  mengatur  dan  yang  diterapkan sesuai  ketentuan,  pedagang  kaki  lima akan selalu ada.
Sesuai  hukum  alam  semua  orang ingin  mendapatkan  barang  yang  lebih
murah,  bagi  masyarakat  yang  masih berhitung dengan selisih harga mereka akan menjadi pelanggan  tetap  kaki lima. Berbelanja  di  kaki  lima  memberi  efek psikologis bahwa barang disitu lebih murah dibandingkan di  toko/mall  atau pusat-pusat perbelanjaan  lainnya.  Semua  orang  ingin mudah, selama kaki lima mudah dijangkau, aman  lokasinya  maka  orang  akan  tetap mencintai  pedagang  kaki  lima,  karena sambil lewat bisa membeli barang kebutuhan.
Beberapa  faktor yang  dijadikan alasan  para  pedagang  dengan  menjadi pedagang  kaki  lima  di  Kota  Bandar Lampung yaitu :
1. Masalah pendidikan, kebanyakan pedagang  kaki  lima  adalah  orang-orang putus  sekolah,  sehingga  tidak  terbuka peluang  bekerja  di  sektor  pegawai pemerintah,  perusahaan  negara  maupun swasta.  Salah  satu  cara  yang  paling mudah  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya adalah menjadi pedagang kaki lima.
2. Masalah  lapangan  kerja,  tidak  hanya orang  putus  sekolah  yang  menjadi pedagang kaki lima, banyak juga orang- orang  berpendidikan  memilih  menjadi pedagang  kaki  lima,  karena  sulitnya mendapatkan  pekerjaan  yang  layak sesuai pendidikannya.
3. Disamping  menjadi  pedagang  kaki  lima bidang  pekerjaan  lain  seperti  pertanian, perkebunan  perorangan  tidak  begitu menjanjikan  bagi  masyarakat  petani. Bukan hanya tidak menjanjikan, bahkan mengancam hidup mereka, karena mahalnya harga bahan pembantu pertanian  seperti  pupuk  dan  bibit  tidak sebanding  dengan  nilai  hasil  setelah panen, sehingga petani sering rugi.
Ada  hal  pokok  yang  harus  disadari untuk penerapan hukum selama ini terkesan tidak konsisten, dan tidak merata.Peraturan sudah  ada  tetapi  sistimatika  penerapannya belum  diatur  dengan  baik.Banyak  korban gusuran,  pembongkaran  karena  penerapan hukum  yang  tidak  konsisten.  Embrio pedagang  kaki  lima  dibiarkan  menjadi besar,  ada  yang  dibangun  semi  permanen, dipungut retribusi, dimintai sumbangan ini, sumbangan  itu,  akhirnya  tetap  digusur, satu-satunya sumber mata pencarian lenyak begitu saja.
Pedagang  kaki  lima  sekecil  apapun termasuk  pedagang  asongan,  inilah  cikal bakal  terjadinya  pertumbuhan  pedagang kaki  lima  seperti  jamur,  dimana-mana  dari kota  besar  sampi  kota  kecil.  Sebenarnya gampang  sekali  bila  petugas  patroli  ini digiatkan, langsung tindak sehingga kerugian tidak besar. Langkah ini juga akan mendidik  masyarakat  tertib  hukum,  taat hukum.  Pantau  petugas  patroli,  bila  ada petugas Satpol PP dalam menjalankan tidak bagus termasuk menerima pungli, langsung ganti  dan  pecat.  Ini  langkah  kedua mendidik  penegak  hukum  taat  hukum  dan tertib hukum, dengan menjalankan peraturan  dengan  baik  dijamin  tidak  akan pernah  ada  yang  menjadi  pedagang  kaki lima.
Melihat  uraian  diatas,  penyebab utama  berkembangnya  pedagang  kaki  lima adalah penegak hukum yang tidak konsisten.  Sebenarnya  ada  yang  lebih utama yang perlu disadari. Akar tunggangnya  ada  di  sistem  kepemimpinan yaitu  mampu  menetapkan  arah  yang  jelas mau  dibawa  kemana  orang  kecil  yang menjadi  pedagang  kaki  lima  tersebut. Punya  sasaran  jangka  panjang  dan  jangka pendek  bagaimana  membangun  ekonomi mereka.  Ukurannya  jelas,  terjangkau  oleh
pedagang kaki lima dan penegak hukum di lapangan.  Sistem  kerjanya  terintegrasi antara beberapa dinas dan lembaga negara. Dari  sisi  perencanaan,  dari  sisi  ekonomi, dari  sisi  sosial,  dari  sisi  keindahan  kota, dari  sisi  ketentraman  dan  ketertiban,  dari sisi  efek  negatif  yang  ditimbulkan  dari  sisi ketenagakerjaan  dan  pembukaan  lapangan kerja.
Polisi pamong praja dalam melaksanakan  tugas  penegakan  peraturan daerah  mempunyai  hambatan.  Hambatan- hambatan tersebut adalah :
1. Kelembagaan, meskipun suda ada program  kerja  tahunan  tentang  rencana operasional  pembinaan  dan  penegakan peraturan daerah terhadap pedagang kaki lima  dan  keputusan  Kepala  Daerah, namun  pada  pelaksanaan  masyarakat  di daerah  cenderung  tidak  taat  pada peraturan yang berlaku.
2. Sumber  daya  manusia,  adanya  tuntutan masyarakat terhadap kecepatan
pelayanan oleh aparat, namun kemampuan  dan  keterampilan  teknis operasi  terhadap  pedagang  kaki  lima kurang memadai.
3. Jaringan  kerja,  kurangnya  kerjasama dengan  instansi  terkait  dalam  rangka penegakan  peraturan  daerah  terhadap pedagang  kaki  lima  dan  kurangnya peraturan yang mendasari tentang koordinasi  polisi  pamong  praja  dengan instansi lainnya.
4. Lingkungan yang belum kondusif, sarana  dan  prasarana  pendukung  teknis operasional  pembinaan  ketentraman  dan ketertiban  serta  penegakan  peraturan daerah  terhadap  pedagang  kaki  lima masih  kurang.  Di  sisi  lain  terjadi penurunan tingkat kesadaran dan ketaatan  masyarakat  terhadap  peraturan
yang  berlaku  mengenai  pedagang  kaki lima.
Dalam melaksanakan penertiban yang dilakukan Satpol PP Kota Bandar Lampung terhadap  PKL  tidak  begitu  saja  selesai dengan  mudah,  dalam  penataan  di  temui kendala-kendala  yang  dihadapi,  beberapa kendala  tersebut  berasal  dari:  (1)  faktor internal dan (2) faktor eksternal.
a) Faktor Internal
Faktor-faktor internal yang menjadi kendala Satpol PP dalam
mengimplementasi  Perda  tentang  PKL  di Kota Bandar Lampung, meliputi :
1. Kekurangan Personil
Personil  Satpol  PP  Kota  Bandar Lampung bisa terbilang cukup, tetapi ketika ada  acara  tertentu  pada  waktu  yang bersamaan, maka biasanya terjadi kekurangan personil.Kendala dalam menata PKL  adalah  kekurangan  personil,  apalagi jika  sudah  mengadakan  perjanjian  dengan PKL,  tetapi  pada  waktu  yang  bersamaan ada tamu penting yang perlu penjagaan dari Satpol  PP.  sehingga  Satpol  PP  tidak  ikut dalam  pembongkaran  lapak  bersama  PKL yang  sudah  dijanjikan.Untuk  mengatasi kekurangan  personil  tersebut  langkah  yang sudah dilakukan Satpol PP adalah mengajukan  ke  Walikota  Kota  Bandar Lampung untuk penambahan jumlah personil,  tetapi  hampir  semua  SKPD  Kota Bandar  Lampung  kekurangan  personil dikarenakan adanya moratorium (pembatasan  jumlah)  PNS  dari  pemerintah pusat.
2. Kekurangan Armada
Untuk  mengamankan  Perda  yang tidak  hanya  Perda  PKL  saja  dengan berjumlah  kurang  lebih  19  Perda  dan wilayah  Kota  Bandar  Lampung  yang  bisa dikatakan  sebagai  jumlah  perekonomian bagi  daerah-daerah  disekitarnya  meliputi
Kabupaten Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus,  Kabupaten  Lampung  Selatan, Kabupaten  Lampung  Barat,  Kabupaten Lampung  Timur,  Way  Kanan,  Metro, Kabupaten  Pesisir  Barat  maupun  dari daerah lainnya. Sebagaimana pusat perkonomian  ini  menyebabkan  banyak permasalahan  yang  terjadi,  mulai  dari semakin  banyaknya  PKL,  bangunan  liar, orang  gila,  dan  gelandangan,  dan  masih banyak  lagi  yang  diatur  dalam  Perda  yang harus  dilaksanakan  oleh  Satpol  PP. Banyaknya permasalahan tersebut dibutuhkan  armada  yang  memadai  supaya bisa  maksimal  dalam  patroli  ke  seluruh Kota Bandar Lampung.
Langkah yang sudah dilakukan Satpol  PP  dalam  mengurangi  faktor kekurangan  armada  dengan  mengajukan proposal  penambahan  armada  dan  personil yang  ditujukan  kepada  Walikota  Bandar Lampung,  tetapi  dikarenakan  keterbatasan dana  pemerintah  kota,  maka  penambahan dilakukan secara bertahap. Untuk penambahan  personil  masih  belum  bisa ditambahkan oleh Pemkot, hal ini dikarenakan moratorium PNS dari pemerintah pusat.
b) Faktor Eksternal
Faktor-faktor eksternal yang menjadi kendala Satpol PP dalam
mengimplementasi  Perda  tentang  PKL  di Kota  Bandar  Lampung,  banyak  PKL  yang belum  memahami  Perda  tentang  PKL. Masyarakat dalam hal ini PKL Kota Bandar Lampung  masih  banyak  yang  belum memahami Perda tentang PKL,  akan tetapi masyarakat Kota Bandar Lampung mendukung apa yang diprogramkan pemerintah  dengan  sejumlah  kompensasi tertentu.
Kurangnya  pemahaman  terhadap  Perda tentang  PKL  hal  ini  disebabkan  kurangnya
sosialisasi  Perda  tentang  PKL  dari  Dinas
Pengelolaan Pasar (DPP)
bidang PKL.Walaupung  tugas  utama  sosisalisasi Perda  adalah  kewajiban  DPP,  tetapi  Satpol PP  tetap  berupaya  mensosialisasikan  Perda tentang PKL disela-sela waktu patroli.
Sedangkan untuk mengatasi permintaan-permintaan  PKL  ketika  mau direlokasi, maka Satpol PP selalu mengedepankan  komunikasi  setiap  saat baik dalam keadaan berdinas maupun tidak, baik hari kerja maupun hari libur.Komunikasi tersebut dilakukan secara terus-menerus untuk mencapai kesepakatan yang  terbaik  dan  sisi  baiknya  adalah masyarakat Kota Bandar Lampung mendukung kebijakan pemerintah.
Berdasarkan  teori  sistem  hukum  menurut Lawrence  Friedman.  Friedman  membagi sistem hukum dalam tiga komponen yaitu : 1. Struktur  hukum (structure  of  the  law ),
Kordinasi  antara  intansi  daerah  berjalan dengan  baik,  hal  ini  terbukti  dalam penataan  PKL  semua  instansi  yang berkepentingan  ikut  serta  dalam  sistem kerjanya, semua instansi yang berkepentingan  bersama-sama  dalam penataan PKL
2. Substansi Hukum ( Substance rule of the law ),  perlunya  penyuluhan  secara  aktif
oleh Satpol PP dalam penegakkan Perda Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban,
Keamanan,  Kebersihan,  Kesehatan  dan Keapikan  dalam  Wilayah  Kota  Bandar Lampung.
3. Budaya  hukum  ( legal  culture ),dalam melakukan  penertiban  PKL    harus  ada tempat relokasi yaitu memberikan kesempatan  berusaha  bagi  PKL  melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya, menumbuhkan dan pengembangkan  kemampuan  usaha  PKl
menjadi  usaha  ekonomo  mikro  yang tangguh dan mandiri.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas dapat  di  analisis,  bahwa  peran  Satpol  PP Kota  Bandar  Lampung  dalam  penertiban PKL adalah penertiban dan sosialisasi.Penertiban  dilakukan  dengan bekerjasama  berbagi  instansi  pemerintah daerah.Sosisalisasi dilakukan sebagai fungsi  Satpol  PP  selain  tugas  pokoknya penertiban,  sehingga  anggota  Satpol  PP harus  bisa  berkomunikasi  dengan  baik dengan PKL.Satpol PP melakukan penertiban  apabila  PKL  tidak  menerima tawaran  relokasi.  Kegiatan-kegiatan  yang dilakukan  Satpol  PP  Kota  Kota  Bandar Lampung  dalam  penertiban  PKL  dengan cara:  1)  preventif  ,  dalam  melakukan kegiatan ini dengan melakukan dialog yang diinginkan  pemerintah  dengan  apa  yang diinginkan  PKL  untuk  menemukan  titik temu  yang  terbaik,  2)  penindakan,  dalam melakukan kegiatan ini Satpol PP melakukan  penentuan  tempat  relokasi  dan pembangun  tempat  relokasi  bersama-sama dengan PKL, 3) represif, kegiatan ini tidak dilakukan  dikarenakan  dalam  penertiban PKL  di  Kota  Bandar  Lampung.  Faktor penghambat yang dominan adalah kurangnya  pemahaman  terhadap  Perda tentang  PKL  hal  ini  disebabkan  kurangnya sosialisasi Perda tentang PKL.
III. PENUTUP
Polisi
Pamong Praja dalam menegakkan  Peraturan  Daerah  di  Kota Bandar  Lampung  belum  secara  maksimal berperan  dalam  melaksanakan  tugas  pokok yaitu  membantu  Walikota  atau  Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas Pemerintahan  dibidang  ketentraman  dan ketertiban  masyarakat  serta  penegakan Peraturan  Daerah.  Polisi  Pamong  Praja belum secara maksimal melakukan
kegiatan  penyuluhan,  mengadakan  operasi dengan  sistem  stasioner,  operasi  dengan sistem  hunting,  mengadakan  patroli-patroli rutin dan kewilayahan, mengadakan penjagaan tempat-tempat rawan, pembinaan sarana lalu lintas.
1. Faktor  Penghambat  Fungsi  Satpol  PP dalam  Penertiban  Pedagang  Kaki  Lima (PKL)  berdasarkan  Peraturan  Daerah
Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun
2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan dan Keapikan dalam Wilayah Kota  Bandar  Lampung  ialah  sumber daya yang dimiliki oleh Satpol PP masih kurang dilihat dari jumlah yang dimiliki masih kurang dari standar yang ditetapkan, kurangnya armada Satpol PP menghambat  melakukan  patroli  ke seluruh Kota Bandar Lampung.

## DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU
Bagir  Manan, Bentuk-BentukPerbuatan Keperdataan  yang  dapat  dilakukan  oleh Pemerintah  Daerah  No.3  Vol.  14, Majalah Ilmiah  Universitas  Padjajaran,  Bandung,
1995.
E. Utrecjt, Pengantar Hukum
Administrasi  Negara  Indonesia, Cetakan
Kedelapan,  Balai  Buku  Ichtiar,  Jakarta,
1985

## B. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia
Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014
tentang Pemerintah Daerah Jo.Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 2015  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintah  Daerah  menjadi  Undang- Undang.
Peraturan  Dalam  Negeri  Nomor  54  Tahun 2011  Tentang  Pedoman  Prosedur
Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  06  Tahun 2010  Tentang  Satuan  Polisi  Pamong Praja Kota Bandar Lampung.
Peraturan  Daerah  Kota  Bandar  Lampung Nomor  08  Tahun  2000  Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung.
Peraturan  Daerah  Nomor  01  Tahun  2013
Tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota Bandar Lampung.
Peraturan  Walikota  Bandar  Lampung Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tugas, Fungsi  dan  Tata  Kerja  Satuan  Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.

## PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Universitas Bandar Lampung
Terbit pertama kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, setiap Januari dan Juli

## PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

## KETUA PENYUNTING
Dr. Erlina B., S.H., M.H.

## WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.

## PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, S.H., M.H.
Melisa Safitri, S.H., M.H

## PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung) Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (UIN Raden Intan Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Alamat: Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 89 Gedongmeneng, Bandar Lampung
Telp: 0721-789825  Fax: 0721-770261
Alamat Unggah Online: http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/

## ISSN 1907-560X
Email: pranata.hukum@yahoo.com dan tamirusli963@gmail.com
Penulisan  hasil  penelitian  terdiri  dari  4  (empat)  bab,  yaitu:  Bab  I Pendahuluan  (Latar  Belakang  dan  Rumusan  Masalah),  Bab  II  Metode Penelitian,  Bab  III  Hasil  Penelitian  dan  Analisis,  Bab  IV  Penutup (Kesimpulan dan Saran).
PRANATA PRANATA
H U K U M
H U K

## U
M

## JURNAL ILMU HUKUM

## I KETUT SEREGIG
ERLINA, B
MUHAMMAD RAFI DARAJATI DAN MUHAMMAD SYAFEI
RISTI DWI RAMASARI DWI PUTRI MELATI OKTA AINITA
NITA RIA ANGKASA FATHUR RACHMAN 1-12 13-20 21-33 34-43 44-53 54-63 64-72
Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 12 Nomor 2 Juli 2017
ISSN 1907-560X
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah. Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan tejadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa. Alamat Redaksi

## PRANATA HUKUM

## Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng
Bandar Lampung Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261 Email: pranatahukum@yahoo.com dan tamirusli963@gmail.com
JURNAL ILMU HUKUM PRANA
T A HUKUM
V OLUME 12 NOMOR 2 - JULI  2017
Analisis Yuridis Diskresi Kepolisian Dalam Penerapan Diversi
Analisis  Penyelesaian  Sengketa  Terhadap  Anak  Yang Melakukan  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Sewa Menyewa  Antara  Pemilik  Bangunan  Dengan  Pt. Indomarco Prismatama
Konsep United Nations Global Compact Dalam Isu Hak Asasi  Manusia  Untuk  Terwujudnya Corporate Sustainability
Analisis Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah  Bagi  Warga  Negara  Asing  Dengan  Cara Pelangsungan  Perkawinan  Dengan  Warga  Negara Indonesia
Implementasi Penanganan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  Terhadap  Perempuan  Berdasarkan Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2004  Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Analisis  Fungsi  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Dalam Penertiban  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  Berdasarkan Peraturan  Daerah  Kota  Bandar  Lampung  Nomor  08 Tahun  2000  Tentang  Pembinaan  Umum,  Ketertiban, Keamanan,  Kebersihan,  Kesehatan  Dan  Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung
Development Of Investment In Indonesia
Implementasi  Penegakan  Hukum  Bagi  Pengedar Narkotika Di Indonesia
ISSN 1907-560X