## PENGELOLAAN SAMPAH SECARA BERSAMA: PERAN PEMERINTAH DAN KESADARAN MASYARAKAT
Hamdan 1 , Denny Nazaria Rifani 2 , Andi Muhammad Jalaluddin 3 , Rudiansyah 4
1 Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Unmul
2,3,4 Mahasiswa Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Unmul Alamat Korespondensi : dedenkriv@gmail.com.
Abstract: In the construction of urban settlement coaching, efforts must be made to improve public service, including environmental management. Waste problems are closely related to environmental cleanliness. This study examines the need for joint  waste  management,  between  government  and  the  community  to  achieve success. The city of Samarinda and its residents who undergo daily activities that produce waste, need better waste management efforts to achieve the fulfillment of  the  need  for  a  clean  and  healthy  urban  environment.  Especially  when  the awareness  of  the  community  is known to be still low  in terms  of concern for the government’s  efforts  in  waste  management  which  includes  waste  reduction  and handling activities.
Keywords: waste management, public attitude.
Abstrak: Dalam  pembangunan  pembinaan  pemukiman  daerah  perkotaan,  perlu diusahakan  perbaikan  dan  peningkatan  pelayanan  umum,  termasuk  pengelolaan lingkungan.  Permasalahan  sampah  berkaitan  erat  dengan  kebersihan  lingkungan. Penelitian  ini  mengkaji  perlunya  pengelolaan  sampah  secara  bersama,  antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai keberhasilan. Kota Samarinda beserta penduduknya  yang  menjalani  aktivitas  keseharian  yang  menghasilkan  sampah, khususnya sampah rumah tangga, membutuhkan upaya pengelolaan sampah yang lebih baik untuk mencapai pemenuhan kebutuhan akan lingkungan perkotaan yang bersih dan sehat. Terutama ketika kesadaran masyarakat diketahui masih rendah dalam hal kepedulian terhadap upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah yang meliputi kegiatan pengurangan dan penaganan sampah.
Kata Kunci : pengelolaan sampah, sikap masyarakat.

## Pendahuluan
Perkembangan  penduduk  merupakan  salah  satu  perubahan  yang  sekaligus menjadi masalah  yang menonjol dalam studi  pembangunan. Gerak penduduk yang memadati kota-kota pada negara yang sedang berkembang semakin meningkat dari waktu  ke  waktu.  Akibat  dari  gejala  tersebut,  kota  pun  menjadi  pusat  dari  banyak kegiatan  formal,  baik  pemerintahan,  perdagangan,  industri  maupun  jasa.  Oleh sebab  itu,  pemerintah  dituntut  untuk  dapat  menyediakan  dan  memberikan pelayanan  yang  optimal  demi  memenuhi  kebutuhan  warganya,  salah  satunya pelayanan bidang kebersihan lingkungan.
Tingginya  tuntutan  intensitas  pelayanan  mengharuskan  pemerintah  selalu berhadapan  dengan  persoalan  kebersihan,  terutama  masalah  sampah.  Tingginya produksi  sampah  pada  umumnya  lebih  cepat  dari  upaya  penanganannya.  Hal  ini perlu  mendapatkan  perhatian  yang  lebih  serius  dari  pemerintah.  Selain  itu pelaksanaan  pembangunan  di  setiap  daerah  tidak  hanya  mengacu  pada peningkatan  kesejahteraan  dan  pemerataan  pembangunan  saja  tetapi  mengacu pada  lingkungan  hidup  yang  baik,  sehat  dan  berwawasan  lingkungan.  Upaya meningkatkan  pada  lingkungan  hidup  yang  baik  tersebut,  salah  satunya  masalah
yang  sering  dihadapi  oleh  pemerintah  daerah  adalah  masalah  sampah  dan kebersihan lingkungan.
Masalah  sampah  berkaitan  erat  dengan  kebersihan  lingkungan,  sedangkan kebersihan  lingkungan  itu  sendiri  adalah  merupakan  wujud  nyata  program pembangunan  lingkungan  hidup,  dengan  memperhatikan  kelestarian  fungsi  dan keseimbangan  lingkungan  hidup,  pembangunan  yang  berkelanjutan,  kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan  ruang. Hal ini dimaksudkan agar  lingkungan  tersebut  lestari  (tidak  tercemar)  oleh  berbagai  kejadian  yang ditimbulkan oleh ulah manusia dengan segenap aktivitasnya.
Dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Pengelolaan  Lingkungan Hidup  dinyatakan  bahwa lingkungan  hidup yang baik dan sehat  merupakan  hak  asasi  setiap  warga  Indonesia  sebagaimana  diamanatkan dalam  Pasal  28H  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Melalui  peraturan  ini  negara  lebih  menjamin  kepastian  hukum  dan  memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.
Dalam  pembangunan  pembinaan  pemukiman  daerah  perkotaan,  perlu diusahakan  perbaikan  dan  peningkatan  pelayanan  umum  kota,  seperti  fasilitas kesehatan,  penyediaan  sarana  komunikasi,  air  bersih,  penanganan  dan pengendalian  pencemaran  lingkungan  dan  kebersihan.  Melalui  usaha-usaha tersebut,  daerah  dan  masyarakatnya  akan  menjadi  lebih  baik.  Pencemaran lingkungan  perkotaan  terutama  yang  disebabkan  oleh  sampah,  baik  yang  bersifat sampah organik dan sampah anorganik harus lebih ditingkatkan penanggulangannya, karena bilamana tidak, akan mengancam kesejahteraan hidup manusia  dengan  kondisi  lingkungan  yang  cenderung  menjadi  kumuh  dan  menjadi lingkungan tidak sehat serta rendahnya estetika wilayah perkotaan.
Masalah  sampah  sebagai  salah  satu  bagian  dari  permasalahan  yang  terkait dengan  bidang  lingkungan  hidup  menjadi  salah  satu  agenda  permasalahan pemerintah  daerah  dan  hingga  kini  masih  membutuhkan  pembenahan  serta perhatian  serius  dari  pemerintah,  termasuk  pula  dari  masyarakat.  Realita menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan pengelolaan  sampah  masih  kurang,  yang  ditunjukkan  dengan  masih  banyaknya masyarakat yang  membuang sampah tidak pada tempatnya dan tidak pada waktu yang yang telah ditentukan yaitu dari pukul 18.00 sampai dengan pukul 06.00 Wita sesuai  dengan  ketentuan  pemerintah  yang  tertuang  di  dalam  Peraturan  Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Walikota  Nomor  16  Tahun  2012  tentang  Pengelolaan  Sampah  di  Kota  Samarinda. Masih  banyak  juga  para  pemulung  yang  mengeruk/mengais  sampah  di  Tempat Penampungan  Sementara  (TPS),  bukan  di  di  TPST  (Tempat  Pengolahan  Sampah Terpadu)/TPA  (Tempat  Pemrosesan  Akhir).  Disamping  itu,  masih  kurangnya pengawasan pemerintah dan masih kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana yang diberikan  pemerintah  dalam  penyelenggaraan  pengelolaan  sampah  seperti  masih kurangnya TPS sampah.
Dalam melaksanakan program pemerintah, termasuk program penyelenggaraan pengelolaan sampah di wilayah perkotaan seharusnya tidak hanya
semata-mata  pemerintah  yang  mengimplementasikannya.  Tetapi  juga  dibutuhkan peran  masyarakat  dalam  menjalankan  program  pemerintah  tersebut.  Peran masyarakat  antara  lain  berupa  sikap-sikap  masyarakat  yang  mendukung  program pemerintah  yang  diimplementasikan.  Jadi  tidak  hanya  pemerintah  yang  berperan tetapi  juga  sikap  masyarakat  juga  diperlukan  dalam  melaksanakan  peraturan  ini dalam  rangka  pengendalian  sampah  di  Kota  Samarinda.  Dinas  Kebersihan  dan Pertamanan  (DKP)  memang  memiliki  tanggungjawab  pada  pengangkutan  sampah rumah tangga, penyapuan jalan termasuk pembersihan rumput.  Namun partisipasi masyarakat juga dapat menunjang meningkatnya lingkungan yang sehat dan bersih, dalam  hal  ini  baik  sampah  rumah  tangga,  sampah  industri,  sampah  basah  dan sampah  kering  yang  dibuang  pada  tempatnya  agar  tidak  terjadi  sampah  yang berceceran  di  jalan-jalan  umum  maupun  pusat  kota.  Adanya  kesadaran  dari masyarakat  untuk  membuang  sampah  pada  tempatnya,  dapat  menciptakan lingkungan  yang  sehat  dan  bersih. Maka  dari  itu,  penelitian  ini  dilakukan  dalam rangka  mengkaji  potensi  pengelolaan  sampah  secara  bersama  antara  pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan hidup di perkotaan yang lebih bersih dan sehat.

## Kerangka Teori

## Sampah dan Pengelolaannya
Sampah  merupakan  permasalahan  sosial  yang  erat  hubungannya  dengan perilaku masyarakat. Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia yang  begitu  kompleks  (Gunawan,  2007:1).  Setiap  aktivitas  manusia  pasti menghasilkan  buangan  atau  sampah.  Jumlah  atau  volume  sampah  sebanding dengan tingkat konsumsi terhadap barang atau material yang kita gunakan sehari- hari. Demikian juga dengan jenis sampah, sangat tergantung dari jenis material yang kita  konsumsi.  Oleh  karena  itu,  pengelolaan  sampah  tidak  bisa  terlepas  dari pengelolaan gaya hidup masyarakat, pengelolaannya selain perlu didukung dengan fasilitas  teknologi,  juga  yang  terpenting  dalam  masalah  ini  adalah  kesadaran  dan kepedulian  masyarakat  mengenai  persampahan  itu  sendiri,  sehingga  sudah selayaknya  apabila  tanggungjawab  kebersihan  kota  itu  dipikul  bersama  oleh Pemerintah Daerah dan seluruh warga masyarakat.
Menurut  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2008  tentang  Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari atau proses alam yang berbentuk padat.  Sampah  merupakan  material  sisa  yang  tidak  diinginkan  lagi  setelah berakhirnya  suatu  proses.  Sampah  merupakan  konsep  buatan  manusia,  dalam proses alam tidak ada sampah, yang ada hanya produk-produk tak bergerak.
Sampah  adalah  sesuatu  bahan  atau  benda  padat  yang  sudah  tidak  dipakai lagi  oleh  manusia,  atau  benda  padat  yang  sudah  digunakan  lagi  dalam  suatu kegiatan  manusia  dan  dibuang  (Notoatmodjo,  2007:187).  Para  ahli  kesehatan masyarakat  Amerika  dalam  Notoatmodjo,  2007:188)  membuat  batasan,  sampah ( waste )  adalah  sesuatu  yang  tidak  digunakan,  tidak  dipakai,  tidak  disenangi  atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.
Sampah  menurut  konsep  Peraturan  Daerah  Kota  Samarinda  No.  19  Tahun 2002  tentang  Penertiban  Sampah  dan  Kebersihan  Lingkungan  dan  Peraturan Walikota  No.  16  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Pengelolaan  Sampah  , Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Bab 1, Pasal 2) sampah  adalah  “setiap  bentuk  barang  padat  atau  cairan  yang  dibuang  karena dianggap  sudah  tidak  berguna  lagi  baik  berasal  dari  perorangan,  rumah  tangga, perusahaan, kantor-kantor dan tempat lainnya yang dapat mengganggu kebersihan atau lingkungan khususnya tempat-tempat umum”.
Adapun  komposisi  sampah  atau  jenis-jenis  sampah  yang  dimaksud  adalah yang  berdasarkan  sifatnya,  terdapat  dua  macam  sampah  yaitu  organik  dan anorganik. Sampah organik terdiri dari daun-daun, kertas, karton, tulang, sisa bahan makanan, sedangkan yang termasuk sampah anorganik seperti plastik. Berdasarkan jenis sampah yang ada proses terjadinya dibedakan antara sampah yang alami dan sampah yang tidak alami. Sampah alami yaitu sampah yang terjadinya karena proses alami  misalnya  rontoknya  daun-daun  di  pekarangan  rumah,  sedangkan  tidak  alami yaitu sampah yang terjadi karena kegiatan-kegiatan manusia. Rumah tangga sebagai penghasil  sampah  terbanyak  setiap  tahunnya  tentunya  tidak  lepas  dari permasalahan  kebersihan  lingkungan.  Permasalahan  sampah  diurus  ataupun dikelola  dengan  cara  sendiri  untuk  sampai  ke  tempat  penampungan  sementara (TPS) kemudian ke tempat pembuangan akhir (TPA).
Sampah  erat  kaitannya  dengan  kesehatan  masyarakat,  karena  dari  sampah tersebut akan hidup berbagai mikro organisme penyebab penyakit ( bacteri patogen ) dan  juga  binatang  serangga  sebagai  pemindah/penyebar  penyaki  ( vektor ).  Oleh sebab  itu  sampah  harus  dikelola  dengan  baik  sampai  sekecil  mungkin  tidak mengganggu atau mengancam kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah adalah bagaimana cara manusia untuk menjadikan material sisa yang tidak diinginkan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam agar tidak mengganggu  aktivitas  manusia  atau  dibuat  sedemikian  rupa  agar  bisa dimanfaatkan.
Pengelolaan  sampah  adalah  suatu  proses  manajemen  pengelolaan  sampah yang  bertahap  yaitu  pengumpulan,  pengangkutan,  pemrosesan,  pendaurulangan atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada materi sampah  yang  dihasilkan  dari  kegiatan  manusia,  dan  biasanya  dikelola  untuk mengurangi  dampaknya  terhadap  kesehatan,  lingkungan  atau  keindahan. Pengelolaan  sampah  juga  dilakukan  untuk  memulihkan  sumberdaya  dalam  hal  itu bisa  melibatkan  zat  padat,  cair,  gas  atau  radioaktif  dengan  metoda  dan  keahlian khusus  untuk  masing-masing  jenis  zat.  Menurut  Undang-undang  Nomor  18  Tahun 2008  tentang  Pengelolaan  Sampah  adalah  kegiatan  sistematis,  menyeluruh  dan berkesinambungan  yang  meliputi  pengurangan  dan  penanganan  sampah.  Dalam ilmu  kesehatan  lingkungan,  suatu  pengelolaan  sampah  dianggap  baik  jika  tidak menjadi  tempat  berkembang  biaknya  bibit  penyakit  serta  sampah  tersebut  tidak menjadi perantara menyebarluasnya suatu penyakit.
Notoatmodjo  (2007:191)  juga  mengemukakan  bahwa  pengelolaan  sampah adalah  meliputi  pengumpulan,  pengangkutan,  sampai  dengan  pemusnahan  atau
pengelolaan  sampah  sedemikian  rupa  sehingga  sampah  tidak  menjadi  gangguan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.
Dalam Peraturan Walikota Nomor 016 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan  Sampah  meliputi  pengurangan  sampah  dan  penanganan  sampah. Pengurangan  sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang dan mendaur ulang sampah sedangkan penanganan sampah adalah kegiatan yang  meliputi  kegiatan  pemilahan,  pengumpulan,  pengangkutan,  pengolahan  dan pemerosesan  akhir.  Maka  pengelolaan  sampah  selain  dilakukan  agar  dapat mengurangi  volume  sampah  juga  menghilangkan  masalah-masalah  yang  berkaitan dengan lingkungan. Di samping itu, pengelolaan sampah diharapkan dapat dijadikan sebagai  sumber  usaha  bagi  masyarakat  agar  dapat  menambah  penghasilan masyarakat yang tentunya juga membekali masyarakat untuk berwirausaha.

## Sikap Masyarakat
Baron  dan  Byrne  (dalam    Walgito,  2003:126)  berpendapat  bahwa  sikap sebagai  ketahanan  yang  relatif  terhadap  klaster  perasaan,  keyakinan,  dan kecenderungan  perilaku  diarahkan  kepada  orang-orang  tertentu,  ide,  obyek,  atau kelompok.  Rokeach  (dalam  Walgito,  2003:126)  mengemukakan  bahwa  sikap  telah terkandung komponen kognitif dan juga komponen konatif, yaitu sikap merupakan predisposing untuk merespons, untuk  berprilaku. Ini berarti bahwa  sikap berkaitan dengan perilaku, sikap merupakan predisposisi untuk berbuat atau berperilaku.
Menurut  Myers  (dalam  Walgito,  2003:127)  sikap  telah  mengandung komponen  kognitif  ( beliefs ),  komponen  afektif  ( feelings ),  dan  komponen  konatif ( behavior  tendencies ).  Sejalan  dengan  itu,  Walgito  (2003:127)  menyatakan  bahwa sikap  merupakan  organisasi  pendapat,  keyakinan  seseorang  mengenai  objek  atau situasi  yang  relatif  ajeg,  yang  disertai  adanya  perasaan  tertentu,  dan  memberikan dasar kepada orang tersebut untuk membuat respons atau berperilaku dalam cara yang tertentu yang dipilihnya.
Dengan  demikian,  sikap  merupakan  hal  yang  di  dalamnya  terkadung komponen  kognitif  ( beliefs ),  komponen  afektif  ( feelings ),  dan  komponen  konatif ( behavior  tendencies )  yang  bisa  dilihat  dari  sikap  pandangan  atau  sikap  perasaan dan  disertai  dengan  adanya  perasaan  tertentu  lalu  diberikan  kepada  orang  lain untuk  membuat  sebuah  respons.  Jadi  tiga  komponen  sikap  di  atas  sangat mempengaruhi sikap dan dari sikap itu sendiri dapat menghasilkan umpan balik dan sikap  masyarakat  di  dalam  pengelolaan  sampah  oleh  pemerintah  dalam  penelitian ini dikaji terkait aspek kognitif, afektif dan konatif.

## Metode Penelitian
Pengelolaan sampah dalam penelitian ini dikaji pada upaya-upaya yang telah dilakukan  oleh  pemerintah  melalui  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  (DKP)  Kota Samarinda serta sikap masyarakat dalam berpartisipasi terkait pengelolaan sampah, yang  mencakup  aspek  kognitif,  afektif  dan  konatifnya.  Teknik  pengumpulan  data primer dilakukan dengan wawancara terhadap informan dari  Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Samarinda maupun dari masyarakat Kota Samarinda dalam kaitannya  dengan  persepsi,  emosi  dan  perilakunya  dalam  pengelolaan  sampah
rumah tangganya masing-masing. Studi dokumen juga dilakukan terhadap sumber- sumber data sekunder untuk memperoleh data yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis  dengan  menggunakan  alat  analisis  model  interaktif  yang  dikemukakan oleh Milles, Huberman dan Saldana (2014:31-33).

## Hasil dan Pembahasan
Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP)
Dalam  mengimplementasikan  Peraturan  Walikota  Samarinda  Nomor  16 Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Pengelolaan  Sampah,  maka  pemerintah melakukan  dua  kegiatan  utama  yaitu  pengurangan  sampah  dan  penanganan sampah.  Pengurangan  sampah  dilakukan  melalui  tiga  hal  yaitu  pembatasan timbunan  sampah,  pemanfaatan  kembali  sampah  dan  pendauran  ulang  sampah. Sedangkan  penanganan  sampah  dilakukan  melalui  1)  pengelompokan  sampah basah dan  sampah kering, 2) pengangkutan dalam bentuk membawa sampah  dari sumber  dan  atau  dari  tempat  pengolahan  sampah  terpadu  menuju  ke  tempat pemprosesan  akhir,  dan  3)  pengolahan  dalam  bentuk  mengubah  karakteristik, komposisi dan jumlah sampah.
Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  (DKP)  awalnya  diubah  menjadi  Dinas Kebersihan  Pertamanan  dan  Pemakaman  (DKPP)  berdasarkan  Perda  Nomor  13 Tahun  1991  tentang  Pembentukan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Dinas    Kebersihan Pertamanan  dan  Pemakaman  Kotamadya  Tingkat  II  Samarinda.  Perda  Nomor  03 Tahun  2001  tentang  Pembentukan  Susunan  dan  Tata  Kerja  Kantor  Kebersihan Pertamanan  dan  Pemakaman  Kota  Samarinda  kemudian  merubah  (DKPP  menjadi Kantor  Kebersihan  Pertamanan  dan  Pemakaman  (KKPP).  Kemudian  Perda  Nomor 40  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda menjadikan status KKPP menjadi Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) kembali, dimana Seksi Pemakaman dipindahkan ke Kantor Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Pembentukan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Dinas Daerah  Kota  Samarinda.
DKP  Kota  Samarinda  dibentuk  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  023 Tahnun 2008  tentang  Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas  Daerah  Kota  Samarinda.  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota  Samarinda merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Samarinda yang berada di bawah dan bertanggungjawab  kepada  WaliKota  Samarinda  yang  mempunyai  tugas  pokok membantu  Kepala  Daerah  melaksanakan  sebagian  urusan  pemerintahan  yang menjadi  kewenangan  Pemerintah  Daerah  di  bidang  pekerjaan  umum  khususnya urusan persampahan.
Terkait  kegiatan  pengurangan  sampah,  diketahui  berdasarkan  data  dari  DKP Kota  Samarinda  dari  995.499  m³  timbulan  sampah  di  Kota  Samarinda,  timbulan sampah  yang  termasuk  beban  pengangkutan  DKP  Kota  Samarinda  adalah  dari sumber  sampah  pemukiman  dan  sapuan  jalan  sebanyak  711.781  m³  atau  sama dengan  71,5%.  Dengan  melihat  permasalahan  sampah  itu  maka  DKP  menetapkan target  pengurangan  sampah  dengan  melakukan  dorongan  kepada  seluruh
masyarakat  agar  tidak  membuang  sampah  sembarangan,  serta  adanya  kesadaran masyarakat  agar  membuang  dengan  sesuai  jadwal  atau  waktu  yang  sudah ditentukan  oleh  Peraturan  Pemerintah.  Disamping  itu,  DKP  juga  memberikan dorongan  kepada  seluruh  masyarakat  dengan  menggunakan  barang  atau bungkusan  yang  dapat  dipakai  beberapa  kali  untuk  digunakan  kembali  dengan fungsi  lainnya,  dan  membatasi  penggunaan  kantong  plastik  sekali  pakai,  termasuk bagi  para  pelaku  bisnis  sesuai  himbauan  Kementerian  Negara  Lingkungan  Hidup (KNLH)  melalui  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2008  tentang  Pengelolaan Sampah.
Terkait  dengan  pemanfaatan  kembali  sampah,  diketahui  sudah  ada  namun masih belum maksimal dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, karena masih terbatasnya dana yang ada akibat dipergunakan sebagai modal untuk usaha rumah tangga.  Disamping  itu  kegiatan  pemanfaatan  kembali  sampah  masih  menghadapi hambatan berupa terbatasnya tenaga kerja yang ada dalam pembuatan kerajianan atau  keterampilan  yang  dihasilkan  dan  masih  kurangnya  promosi-promosi  yang dilakukan, juga keterbatasan tempat atau lahan dalam pengembangan usaha rumah tangga pemanfaatan kembali sampah.
Sama halnya dengan kegiatan pemanfaatan kembali sampah, maka kegiatan pendauran ulang sampah juga sudah ada namun masih belum maksimal dengan apa yang  diharapkan  oleh  pemerintah.  Pendauran  ulang  sampah  atau  barang  bekas menjadi  barang-barang  yang  berguna  dan  bernilai  ekonomis  yang  dapat menguntungkan  bagi  masyarakat,  masih  terkendala  dengan  keterbatasan  dana, tenaga kerja serta lahan yang masih terbatas. Pendauran ulang sampah yang telah dilakukan  oleh  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota  Samarinda  adalah  dalam bentuk  bentuk  kompos  bio,  kerajinan-kerajinan  berupa  tas  dan  lain-lain.  Namun pelaksanaan  pendauran  ulang  sampah  di  Kota  Samarinda  perlu  penambahan  alat pembuatan kompos dan alat pencacah sampah. Barang-barang yang dapat di daur ulang  seperti  sampah  kaca,  plastik,  logam,  tekstil,  dan  lain-lain.  Pendauran  ulang sampah/barang  bekas  menjadi  barang-barang  yang  bernilai  ekonomi  yang menguntungkan  bagi  masyarakat  itu  sendiri  sebagai  penghasilan  sampingan  yang mampu membantu perekonomian keluarga. Hal penting lainnya dalam pelaksanaan daur  ulang  itu  adalah  modal  atau  dana  yang  cukup  besar.  Dengan  adanya pelaksanaan  pendauran  ulang  sampah  tersebut  maka  akan  menciptakan  lapangan tenaga kerja yang baru sehinga bisa membantu masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan tetap.
Untuk  kegiatan  penanganan  sampah,  penanganan  sampah  basah  dan sampah  kering    dilakukan  dengan  menerapkan  prinsip  3  R  yaitu  : reduse (mengurangi), re-use (memakai),  dan recycle (daur  ulang).  Penanganan  sampah basah  dan  sampah  kering  dilaksanakan  dengan  pembuatan  bak-bak  sampah  atau tempat  pembuangan  sampah  sementara  yakni  dengan  menyediakan  pemisahan sampah  yang  basah  dan  sampah  yang  kering  dalam  satu  bak  sampah.  Sedangkan kegiatan  pengangkutan  sampah  dari  sumber  dan/atau  dari  Tempat  Pengolahan Sampah  (TPS)  Terpadu  menuju  ke  Tempat  Pemprosesan  Akhir (TPA) dilaksanakan/dilakukan oleh petugas organisasi formal atau dilakukan oleh petugas dari  lingkungan  masyarakat  setempat  baik  dari  pihak  swasta  yang  ditunjuk  oleh
pemerintah.  Pengangkutan  ini  bersifat  indivudal  maupun  pengangkutan  bersifat komunal.  Dimana  pemerintah  mempunyai  peran  yang  sangat  penting,  untuk menyediakan  tempat-tempat/wadah  pembungan  sampah  agar  lebih  banyak  lagi karena di TPS Terpadu masih terbatas jumlahnya.
Kemudian  untuk  pengolahan  dalam  mengubah  bentuk  karakteristik, komposisi,  dan  jumlah  sampah  juga  masih  belum  terlaksana  dengan  apa  yang diharapkan  hal  tersebut  diakbatkan  terbatasnya  lahan  untuk  pengolahan  sampah tersebut, serta masih kurangnya alat-alat penunjang pengolahan sampah yang ada saat ini.

## Sikap Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah
Komponen  masyarakat  yang  tergolong  dalam  suatu  wadah  organisasi masyarakat  juga  dapat  memberikan  partisipasi  dalam  melakukan  kegiatan penyuluhan penanggulangan sampah dan adanya peraturan tegas dari pemerintah untuk  dapat  memberikan  sanksi  bagi  masyarakat  yang  membuang  sampah sembarangan  tempat  agar  inisiatif  masyarakat  dapat  terlaksana  untuk melaksanakan  pembangunan  bagi  bangsa  dan  negara.  Namun  secara  umum masalah  sampah  di  Kota  Samarinda  khususnya  masih  merupakan  masalah  yang belum  terselesaikan.  Ini  dapat  dilihat  dengan  masih  banyaknya  sampah-sampah yang berceceran di sepanjang jalan umum Kota Samarinda. Walaupun upaya-upaya yang  telah  dilakukan  oleh  pihak  yang  berwenang  dilakukan  secara  optimal.  Tanpa dukungan  dengan  adanya  partisipasi  masyarakat  dalam  hal  kesadaran  dari  setiap individu masyarakat masih kurang untuk mau bekerjasama dalam penanggulangan sampah  khususnya  di  Kota  Samarinda  tidak  akan  meningkatkan  mutu  dan  fungsi lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Terhadap  pengelolaan  sampah,  sikap  masyarakat  Kota  Samarinda  dalam penelitian  ini  dikaji  dari  tiga  aspek,  yaitu  aspek  kognitif,  afektif  dan  konatif.  Untuk aspek  kognitif,  pengetahuan  perseptual  masyarakat  Kota  Samarinda  mengenai pengelolaan  sampah  yang  meliputi  pengurangan  dan  penanganan  sampah  yang diharapkan  yaitu  hanya  56%.  Seharusnya  pengetahuan  masyarakat  tentang kebijakan pengelolaan sampah adalah 100%. Ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dari  pemerintah  kepada  masyarakat,  sehingga  masih  ada  masyarakat  yang  tidak mengetahui  kebijakan  pengelolaan  sampah  secara  lengkap  bahwa  dalam pengelolaan sampah cukup banyak hal yang dapat dilakukan secara bersama terkait pengurangan  sampah  dan  penanganan  sampah.  Kemudian  untuk  aspek  afektif, sebesar  61%  masyarakat  Kota  Samarinda  merasa  terganggu  dengan  keadaan  di sekitar  TPS.  Ini  terjadi  karena  masih  kurang  terawatnya  pemandangan  dan pencemaran bau yang ada di sekitar TPS. Untuk aspek konatif, perilaku masyarakat Kota  Samarinda  terhadap  pengurangan  dan  penanganan  sampah  baru  mencapai 60%.  Seharusnya  perilaku  masyarakat  tersebut  adalah  100%.  Hal  tersebut  terjadi karena  kurangnya  kesadaran  masyarakat  akan  peraturan  dan  kebersihan  pada kebijakan  pengelolaan  sampah  itu  sendiri.  Kalaupun  ada  masyarakat  yang  sudah mematuhi jam pembuangan sampah ke TPS, kadangkala membuangnya tidak tepat di  dalam  TPS,  yaitu  di  luar  TPS  atau  sembarang  saja  akibat  membuang  sampah dengan cara melempar acak.
Mengutip pendapat Adisasmita (dalam Gunawan, 2007: 41) bahwa partisipasi masyarakat  adalah  pemberdayaan  masyarakat,  peran  serta  dalam  kegiatan penyusunan  perencanaan  dan  implementasi  program  dan  merupakan  aktualisasi, kesediaan  dan  kemauan  masyarakat  untuk  berkorban  dan  berkontribusi  terhadap implementasi  program  pembangunan.  Maka  dengan  demikian  dapat  dipahami, program  pengelolaan  sampah  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Samarinda melalui  DKP,  tentu  memerlukan  partisipasi  dari  masyarakat  untuk  keberhasilan program.

## Kesimpulan dan Rekomendasi
Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota  Samarinda  yang  meliputi  pengurangan  Sampah  dan  penanganan  sampah belum  terdukung  oleh  sikap  masyarakat  yang  mampu  berpartisipasi  secara  baik serta  masih  terhambat  oleh  terbatasnya  pemasaran,  dana  dan  tenaga  kerja  dalam hal  pemanfaatan  kembali  sampah  dan  pendauran  ulang  sampah.  Dalam pelaksanaan  pengelompokan  sampah  basah  dan  sampah  kering,  pengangkutan dalam  bentuk  membawa  sampah  dari  sumber  dan  atau  dari  tempat  pengolahan sampah  terpadu  menuju  ke  tempat  pemprosesan  akhir  sudah  terlaksana  namun pelaksanaan tersebut masih memerlukan adanya dukungan dari pihak swasta, serta masih  menghadapi  kendala  berupa  terbatasnya  ketersediaan  TPS  yang menyediakan  fasilitas  pemisahan  sampah  basah  dan  sampah  kering  juga terbatasnya  armada  pengangkut  sampah  yang  layak  beroperasi  untuk melaksanakan tugas pengangkutan sampah.
Berkenaan  dengan  temuan  dalam  penelitian  ini,  maka  peneliti merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Samarinda untuk : 1) menambah truk/ armada pengangkut sampah beserta tenaga kerjanya, 2) menambah tempat-tempat penampungan  sementara  sampah  dan  menyediakan  tempat  pembuangan  yang tersedia  pemisahan  sampah  basah  dan  sampah  kering,  3)  menambah  dana  untuk kegiatan  penanganan  sampah,  demi  kelancaran  pelaksanaan  pengelolaan  smapah yang lebih baik oleh DKP. Disamping itu, diperlukan bentuk-bentuk sosialisasi yang lebih efektif untuk media penyampaian informasi terkait pengelolaan sampah bagi masyarakat  dan  menegakkan  sanksi  secara  tegas  terhadap  pelanggaran  terhadap ketentuan  pemerintah  mengenai  sampah,  dalam  rangka  meningkatkan  kesadaran masyarakat  untuk  dapat  berpartisipasi  dalam  implementasi  pengelolaan  sampah yang  lebih  terintegrasi.  Antar  masyarakat  juga  diharapkan  memiliki  sikap  peduli terhadap  lingkungan  yang  lebih  baik,  dimana  pada  saat  mengetahui  ada  sesama masyarakat  yang  belum  melakukan  pembuangan  sampah  maupun  penanganan sampah  secara  baik,  hendaknya  melakukan  himbauan  atau  membagi  informasi mengenai  pengelolaan  sampah  rumah  tangga  yang  benar,  termasuk  kepada  para pemulung yang seringkali menghambur sampah-sampah yang ada di TPS.

## Daftar Pustaka
Gunawan, Gugun. 2007. Mengelola Sampah Jadi Uang. Transmedia Puspita: Jakarta.
Milles,  Matthew  B.,  A.  Michael  Huberman  dan  Johnny  Saldana.  2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook. Third Edition. SAGE Publications Inc. Arizona, USA.
Notoatmodjo,  Soekidjo.  2007. Kesehatan  Masyarakat  Ilmu  &  Seni. PT  Rineka  Cipta: Jakarta.
Peraturan  Daerah  Kota  Samarinda  Nomor  02  Tahun  2011  tentang Pengelolaan Sampah . Samarinda.
Peraturan Walikota Samarinda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Samarinda . Samarinda.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup . Jakarta.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah . Jakarta. Walgito, Bimo. 2003. Psikologi Sosial (Suatu Pengantar) . Andi: Yogyakarta.