## ANALISIS PEMIKIRAN AHMAD IBN NASR AL-DAUDI (W. 402H/1011 M) TENTANG KEUANGAN PUBLIK STUDI KITAB AL-AMWAL

## Rizki Syahputra

## Dosen TetapSekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Labuhanbatu

## ABSTRAK
Permasalahan  utama  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  konsep pemikiran  keuangan  publik  dalam  kitab  al-Amwal  karya  Ahmad    Ibn  Nasr  al-Daudi.  Tujuan penelitian ini adalah: (1) Apakah pokok-pokok pemikiran keuangan publik yang terdapat di dalam kitab  al-Amwal;  (2)  Bagaimana  keuangan  publik  yang  dirumuskan  oleh  Ahmad    Ibn  Nasr  al- Daudi;(3)  Bagaimana  prospek  dari  konsep  keuangan  publik  Ahmad    Ibn  Nasr  al-Daudi  dalam ekonomi modern. Penelitian ini berbentuk sejarah tokoh, yaitu penelitian sejarah terhadap salah satu  kehidupan  tokoh  yang  meliputi  ide,  pemikiran,  serta  hal-hal  yang  berpengaruh  dalam pembentukan pemikirannya.
Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemikiran al-Daudi tentang keuangan publik  sebagai  berikut:  (1)  pokok-pokok  keuangan  publik  di  dalam  kitab  al-Amwalada  dua: kekayaan negara dan pajak. (2) al-Daudi juga merumuskan keuangan publik yaitu, pendapatan khusus, berupa lahan tanah dan  umum berupa zakat, dan nonzakat yang bersifat periodik dan nonperiodik seperti jizyah, kharaj, fai, usyur,dll, serta pengeluaran belanja negara. (3) tentang prospek  ke  dalam  ekonomi  modern.  Pertama,  tentang  pengolahan  lahan  yang  kosong.  Negara sebagai pihak yang mengontrol aktivitas ekonomi warga negaranya boleh memaksa para pemilik lahan  pertanian  untuk  mengelola  lahannya  secara  optimal.  Kedua,  pengumpulan  zakat  dan distribusinya harus merata, karena Zakat adalah poros dan pendapatan terbesar Negara. Zakat meliputi  bidang  moral,  sosial,  dan  ekonomi,  dan  ketiga  mengenaiJumlah  atau  tarif  gaji  dapat berubah-ubah menurut kualitas dan bakat pegawai.
Kata kunci: al-Daudi, kitab al-amwal, keuangan publik,

## PENDAHULUAN
Sejarah  membuktikan  bahwa  pemikir  muslim  merupakan  penemu,peletak  dasar,dan pengembang dalam berbagai bidang-bidang ilmu. Nama-nama pemikir muslim bertebaran disana- sini menghiasi arena ilmu pengetahuan. Baik ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial.Pemikiran- pemikiran  para  ekonomi  Islam  tersebut  mengalami  masa-masa  keterputusan  dari  generasi  ke generasi  muslim  belakangan  ini.  Bahkan,  literatur  yang  membahas  ekonomi  Islam,  terutama pemikir para ekonom muslim itu, masih sangat langka dan terbatas di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia. Tak terkecuali aspek sejarahnya.
Di antara banyak pemikir-pemikir  yang telah hilang namanya padahal memilki kekayaan ilmu dalam pemikiran ekonomi Islam adalah Ahmad Ibn Nasr al-Daudi dalam karyanya berjudul al-Amwal . Alangkah sedihnya pemikiran beliau terkubur serta  tidak disentuh dan ditulis bahkan jarang  di  dengar  dalam  kajian  pemikiran  ekonomi  Islam  sekarang.  Menurut  Dr.  Shalahuddin Husain Khudhair bahwa kitab al-Amwal merupakan sumber yang penting dalam turats ekonomi islam.
Dalam  kitab al-Amwal ,  Ahmad  Ibn  Nasr  al-Daudi  lebih  banyak  menjelaskan  tentang keuangan publik sehingga yang menjadi objek tentang keuangan publik ini mencakup dua aspek yang utama yaitu,kekayaan Negara atau barang milik Negara dan sistem pajak yang meliputi zakat, jizyah, kharaj , ghanimah dan fai .

## Sekilas riwayat hidup Ahmad Ibn Nasr al-Daudi
Nama lengkap beliau Abu Ja’far Ahmad Ibn Nasr al-Daudi al-Asadi al-Musili al-Tharabulusi al- Tilimsani  al-Maliki.  Namun  sering  di  panggil  dengan kuniyah- nya  Abu  Ja’far.  Adapun  tanggal kelahirannya belum diketahui dan begitu juga umurnya ketika meninggal dunia. Namun ada yang mengatakan beliau lahir di Biskirah.
Al-Daudi  hidup  pada  masa  kesultanan  Daulah  Fathimiyah  di  Utara  Afrika  yang  berdiri pada tahun (296 H/910 M-567 H/1173M ), sehingga dengan mudah berkembangnya mazhab Syiah aliran Ismailiyah yang dipimpin oleh Abu Abdullah al-Syi’i. Menurut Philip K. Hitti dalam History of  The  Arabs:  From  The  Earliest  Times  to  The  Present mengutarakan  Dinasti  Fatimiyah merupakan satu-satunya dinasti syiah dalam Islam yang didirikan di Tunisia pada 909 M.
Para  ahli  sejarah  dan  ulama  berbeda    pendapat  tentang  tahun  wafatnya.  Ibn  Makhluf berpendapat  bahwa  ia  wafat  tahun  440  H.  Zarkaly  menetapkan  pada  tahun  307  H.  Sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa Ahmad Ibn Nasr al-Daudi wafat pada tahun 402 H( 1011 M), di antara mereka al-Qadhi ‘Iyadh, Ibn Farhun dan Zahabi. Ia wafat di Tilimsani.

## Keuangan Publik Menurut Ahmad Ibn Nasr al-Daudi
1. Pokok-Pokok Keuangan Publik Dalam Kitab Al-Amwal
Ada dua tema yang sangat penting  tentang Keuangan publik  dan merupakan pembahasan utama di dalam kitab al-Amwal yaitu:
a. kekayaan  negara,  yaitu  harta  yang  orientasinya    sebagai  pendapatan    negara  yang meliputi, lahan tanah, hutan, segala hasil dari laut dan sungai, dan lain-lain. Pendapatan ini nantinya juga dibagi kepada dua, pendapatan khusus dan umum.
b. Sistem pajak. Oleh karena itu di dalam bab ini kita akan membahas tentang pajak yang paling  menonjol  dan  sangat  penting  dalam  kitab al-Amwal ,  yaitu:  Zakat, Jizyah , kharaj, dan Pendapatan yang diperoleh dari harta ghanimah dan fai
2. Rumusan Keuangan Publik Dalam Pemikiran al-Daudi
a. Pendapatan khusus negara menurut al-Daudi
1) Tanah yang ditaklukkan melalui peperangan
Dalam sejarah menyebutkan bahwa tanah yang pertama sekali Rasulullah taklukkan adalah tanah Bani Nadhir, dimana Rasulullah telah membagi tanah itu untuk orang fakir dan kaum Muhajirin. Sedangkan tanah yang tidak Rasulullah bagi,maka di bawah pengawasannya.
مسق نم ناكام ملسو هيلع الله ىلص يبنلا
كرت اميفريضن ينب نأ تبث هنلأ عابرلا ىوس اميف ناك امنإف ريضن ينب لاومأ نم
“Rasulullah saw membagi dari harta Bani Nadhir yang telah mereka tinggalkan sebanyak seperempat.”
Sedangkan tanah Khaibar al-Daudi menjelaskan dengan satu riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi saw membaginya diantara kaum muslimin,ia berkata:
..ربيخ يف هلعفب ملسو هيلع الله ىلص يبنلا اهرسف دق و ليوأتلا نع اهب ىنغتسم ةرسفم لافنلأا يف يتلا ةيلأا نإ
“Bahwa ayat yang disebutkan dalam surat al-Anfal sudah jelas tidak dibutuhkan untuk mentakwilnya, dan Rasulullah telah menjelaskannya dengan perbuatannya pada perang Khaibar.”

## 2) Tanah yang diperoleh secara damai
Al-Daudi sudah menjelaskan hukum ini, dimana ia menjelaskan tentang sebahagian tanah yang ditaklukkan secara damai di kota Shaqliyah, ia berkata:
،ةيزجلا مهمجامج ىلع نأو مهل ضرلأا ىلع اوحلاص نإف ،حلصلا لهأ نم ماقأ نم امأو
...اوءاش ام اهب نوعنصي مهضرأ مهلف
“Dan  siapa  yang  telah  memeluk  Islam,  maka  apabila  kondisi  tanah  mereka  merubah menjadi jizyah , maka tanah tersebut menjadi hak milik mereka dan bebas mengelolanya…”
Jadi ada dua hal mengenai tanah-tanah di wilayah yang diperoleh dengan damai:
a. Tanah tersebut menjadi wakaf bagi kaum muslimin sepeti tanah yang diperoleh dengan perangm,  artinya  menjadi  hak  milik  bagi  negara  dan  mendukung  sebagai  salah  satu pendapatan khusus
b. Tanah itu masih tetap untuk pemiliknya, akan tetapi dengan syarat membayar kharaj dan diserahkan ke baitul mal.
3) Tanah yang diserahkan oleh penduduknya karena takut
Adanya dua pendapat tentang tatacara pendistribusian tanah ini yaitu:
a. Statusnya menjadi sedekah, sehingga hakim memberinya untuk fakir miskin
b. Statusnya menjadi fai , maka menjadi wakaf bagi kaum muslimin.
Dalam hal ini al-Daudi memilih pendapat kedua karena lebih banyak memberikan kemaslahatan, ia berkata:
فلتخاو
....ئفلا ىرجم يرجي رظنلا يف حصي يذلاو ،ئفلا يرجم وأ تاقدصلا ىرجم يرجي له “Dan ada perbedaan pendapat tentang ini, apakah ia menjadi sedekah atau fai ?, dan pendapat yang lebih tepat adalah menjadi fai .”
4) Lahan tidur/tanah mati
Dalam  masalah  tanah  mati  ini  Al-Daudi  menyebutkan  bahwa  siapa  yang  mengolah lahan tersebut maka akan menjadi miliknya:
ءافلخلا  عطقأو...دحأ هرمع نكي مل امو...لاتق ريغب هلهأ هنع لاج امم نييضرلأا نوعطقي هدعب ءافلخلا و ملاسلا هيلع يبنلا ناك
هوعطقأ نمل اكلم راصف ،هدعب
“Bahwasanya Nabi saw dan khalifah setelahnya mengambil alih tanah melauli perang, ketika  tidak  ada  seorang  pun  yang  mengelolanya….begitu  para  juga  khalifah setelahnya, maka jadilah hak milik kepada siapa saja yang mau mengelolanya.” c..Pendapatan Umum Negara menurut al-Daudi
1).  Zakat.  Zakat  mempunyai  berbagai  macam  hikmah  dan  faedah-faedah  yang berhubungan  dengan  iman  dan  juga  akhlak,  ibadah,  serta  pendidikan, maka tak  heran  al-Daudi mengatakan :
مهل اريهطت نيملسملا نم ذخؤت امنإ ةاكزلا نلأ
“Sesungguhnya zakat itu diambil dari kaum muslimin sebagai penyuci bagi mereka” Adapun hikmah dan faedahnya dalam ruang lingkup ekonomi dan sosial di antaranya:
a. Zakat  memberikan  tanda  kemuliaan  bagi  si  pemberi  dan  melepaskannya  dari  sifat  kikir kerana ia percaya bahwa harta itu akan bertambah dan tidak berkurang, sebagaimana sabda Rasulullah saw: “ tidaklah berkurang harta dari mengeluarkan sedakah .”
b. Zakat dapat menumbuhkan persaudaraan dan kecintaan sesama muslimin, sehingga sesuai dengan sabda Rasulullah saw: “ seperti tubuh yang satu .”
c. Bagian zakat dibagikan untuk membantu orang miskin yang hampir menjadi fakir, maka diberikan kepada mereka sebatas cukup daripada makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.
d. Membagi zakat sebagai penyejuk jiwa, dan membersihkan hari dari sifat jelek di dalam masyarakat, seperti menghilangkan kedengkian dari kaum fakir terhadap orang kaya.
e. Zakat membantu dalam perekonomian umat, dan memaksa orang kaya untuk mengelurkan dari sebahagian hartanya.
Zakat  merupakan  ketentuan  wajib  dalam  sistem  ekonomi  ( obligatory  zakat  system ), sehingga  pelaksanaannya  dilakukan  melalui  institusi  resmi  negara  yang  memiliki ketentuan hukum sehingga pengumpulan, pengelolaannya atau pendistribusiannya bisa terarah.
2). Keuangan publik nonzakat
• pendapatan periodik yaitu ;
a) Jizyah: pandangan  al-Daudi  tentang jizyah ,  dimana  ia  tidak  menjelaskan  definisi  dan maksud daripada jizyah dalam kitabnya al-Amwal , ia berkata:
مهل اراغص رفكلا لهأ نم ةيزجلا ذخؤت و ، مهل اريهطت نيملسملا نم ذخؤت ةاكزلا نلأ “karena  zakat  diambil  dari  kaum muslimin  sebagai  penyuci  bagi  mereka,  sedangkan jizyah yang diambil dari orang kafir sebagai rasa tunduk patuh.”
Jadi, jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada warga nonmuslim sebagai imbalan jaminan kehidupan  yang  diberikan  negara  Islam.  Dia  merupakan  pajak  jiwa  bagi  nonmuslim  yang tinggal diwilayah daulah Islamiyah. Jizyah dipungut oleh negara dari warga nonmuslim yang membuat perjanjian dengan pemerintah sebagai wujud loyalitas mereka kepada pemerintahan
Islam,  konsekuensi  dari  perlindungan,  jaminan  keamanan jiwa  dan  harta,  fasilitas  ekonomi, sosial  yang  diberikan  pemerinta  Islam  kepada  mereka,  dan  sebagai  kompensasi  dibebaskan dari kewajiban ikut berperang.
al-Daudi mnyebutkan tentang ukuran jizyah :
ادبعورح ملاح لك نم ارانيد هدهع ىلع ذخؤت تناك اهنأ ىورو ،سوجملا نم ةيزجلا ذخأبرمأ ملسو هيلع الله ىلص يبنلا نأ تبثو أو رسوملا ىلع ريناند ةعبرأ ةمذلا لهأ ىلع رمع اهعضو دقو ،ىثنأواركذ ديبع ىلع لاو ءاسنلا ىلع لعجي ملو ،امهرد نيعبر
لهأ نم ناك نإ مهارد ةرشع وأ ارانيد راسيلا نود هل نم ىلعو ،امهرد نيرشع وأ نيرانيد رسوملا نود نم ىلع لعجو ائيش
مايأ ةثلاث نيملسملا ةفايضو ،تيز نم اطاسقأ كلذ لعج و قرولا “Rasulullah memerintahkan mengambil jizyah dari kaum Majusi, dan di riwayatkan bahwa jizyah dipungut  sebanyak  satu  dinar  dari  laki-laki  dewasa  yang  merdeka,  budak  laki-laki  dan perempuan. Umar menetapkan bagi ahli dzimmah empat dinar dan empat puluh dirham bagi yang mampu,  dan  tidak  ditetapkan  untuk  kaum  perempuan  dan  ahli  ibadah,  dan  ditetapkan  bagi golongan menengah dua dinar atau dua puluh dirham, dan golongan bawah satu dinar atau sepuluh dirham”
Kemudian al-Daudi menjelaskan perubahan ukuran jizyah mengenai bertambah dan berkurangnya dan tidak ada ketetapan ukuran akan tetapi menurut kemampuan. , ia mengatakan:
رمع داز امك داز مهلاومأ ةرثكل ديزي نأ ىأر نإ ماملإل كلذ :ةقرف تلاقو “Ada yang mengatakan: apabila pemimpin melihat harta mereka telah bertambah, maka jizyah pun bertambah jumlahnya sebagaimana Umar tetapkan.”
Maka,  dari  sini  kita  dapat  simpulkan  bahwa  ukuran  jizyah  itu  masuk  ke  dalam masalah ijtihad.  Sehingga  tidak  boleh  diwajibkan  bagi  ahli dzimmah diluar  kemampuan  mereka,  maka disini peran Islam sebagai agama yang melarang keras berbagai macam kezaliman bahkan dengan orang kafir.
b) Kharaj : Pengenaan pajak atas tanah adalah jenis pajak yang paling tua dan paling banyak dilakukan.  Di  masa  lalu,  sumber  pendapatan  utama  negara  Islam  sejak  pemerintahan khalifah  Umar  sampai  pada  keruntuhan  peradaban  umat  Islam  adalah  kharaj  atau  pajak tanah.  Dalam  terminologi  fiskal  Islam, kharaj adalah  retribusi  atas  tanah  atau  hasil produksi tanah dimana para pemilik tanah taklukan membayar kharaj ke negara Islam.
Tidak ada ketetapan ukuran kharaj secara pasti di dalam syariat, akan tetapi ini merupakan hasil ijtihad Umar, dan kemudian terus diikuti oleh generasi selanjutnya. Umar membedakan
ukuran kharaj dalam satu petak tanah menurut apa yang ditanam di dalamnya. Misalnya dalam satu petak tanah dengan ukuran lebih kurang seribu meter persegi apabila ladang gandum maka dipungut  dua  dirham,  ladang  kurma  dipungut  delapan  dirham,  dari  ladang  anggur  dipungut sepuluh dirham. al-Daudi menjelaskan tantang porsi yang harus dikeluarkan dalam khara j: ج ىلعو ،امهرد نيعبرأو ةينامث ربلا بيرج ىلع لعجف ،.... فينح نبا نامثع ثعبو بيرج ىلعو ،نيرشعو ةعبرأ ريعشلا بير
ةتس رمتلا بيرج ىلعو ،نيرشعو ينثا ريعشلا بيرج ىلعو ،نيرشعو ةعبرأ ربلا بيرج لعج ليقو ،نيرشعو ينثا رمتلا “Umar mengutus Ustman Ibn Hanif…, maka dia menetapkan untuk ladang gandum empat puluh delapan  dirham,  dan  untuk syair (beras  berkecambah)dua  puluh  empat  dirham,  untuk  kebun kurma dua belas dirham. Dan ada yang  mengatakan untuk gandum dua puluh emat dan untuk syair dua belas dan untuk kurma enam dirham.”
Di Indonesia istilah kharaj ini di kalangan umat Islam tidak begitu popular. Istilah pajak tanah  dikenal  dengan  istilah  PBB  (pajak  Bumi  dan  Bangunan).  Namun  antara  kharaj  dan  PBB terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Dalam kharaj , pajak dipungut dengan memerhatikan faktor kesuburan tanah, jenis tanaman yang dihasilkan dan pengairan tanah. Dalam PBB, pajak terhadap tanah dan bangunan tidak memerhatikan faktor-faktor tersebut, yang penting setiap tanah dan bangunan hak milik dikenakan pajak pertahun
c) usyur :  adalah  apa  yang  diambil  oleh  petugas  negara  dari  harta  yang  dipersiapkan  untuk dagang ketika melintasi daerah Islam. Sehingga usyur ini lebih serupa dengan apa  yang dikenal pada masa sekarang dengan istilah “Bea cukai”.
Penetapan usyur ini  tidak  terdapat  dalil  dalam  Alquran  ataupun  Assunnah,  namun merupakan  ijtihad  Umar  di  hadapan  para  sahabat  dan  tidak  terdapat  seorang  pun  yang menyanggahnya, sehingga merupakan ijmak (konsensus). Dengan demikian, Umar adalah orang pertama yang menetapkan usyur di dalam Islam. Umar menentukan pedagang yang diambil usyur , dimana  ziyad  bin  Hudhair  menyatakan,  “Bahwa  Umar  bin  al-Khattab  mengutusnya  dakam masalah usyur ke  Iraq  dan  Syam,  dan  memerintahkannya  untuk  mengambil  2,5%  dari  kaum muslim, 5% dari kafir dzimmi , dan 10% dari kafir harbi
• Pendapatan nonperiodik yaitu;
a. Anfal: Al-Daudi mendefinisikan anfal sebagai berikut:
حتفلا نم مهحنم ام ىلع مهايإ مهداز ىلاعت الله نلأ .ةدايزلا يه لافنلأا “ Al-Anfal artinya  bertambah,  karena  Allah  melebihkan  dari  yang  mereka  peroleh  ketika penaklukan.”
Al-Daudi juga menukilkan pada bab selanjutnya tentang perpedaan pendapat ulama tentang bolehnya nafal sebelum perang secara syar’i.
ةمينغلا سأر نم لوفقلا يف ثلثلا و ةأدبلا يف عبرلا نولفني اوناك ايارسلا نأ مهريغ و ماشلا لهأ ىور “Penduduk  Syam  dan  lainya  meriwayatkan  bahwa  para  pasukan  mereka  mendapatkan nafal seperempat pada permulaan perang dan sepertiga ketika kembali dari harta ghanimah .”
b. Ghanimah
Al-Daudi mendefinisikannya:
هيلع اوبلغ ام ةمينغلاو
“ Ghanimah adalah yang diperoleh dari  peperangan.”
Al-Daudi  mengatakan,  “ijmak  ulama  bahwa  semua  apa  yang  diperoleh  tentara  daripada harta rampasan perang  selain salab dan makanan, seperlima dibagikan bagi yang Allah sebutkan dalam  ayat  khumus  dan  empat  seperlima  bagi  orang-orang  merdeka  dari  para  prajurit  kecuali apabila ada anak kecil daripada mereka yang tidak ikut perang atau perempuan, maka bagi mereka tidak mendapat bagian,”
Fai: Al-Daudi mendefinisikan:
ودعلا لام نم مهيلإ الله هعجرأ ام
“Apa yang Allah beri daripada harta musuh”
Fai dalam pengertian yang sebenarnya adalah sesuatu yang dikuasai oleh umat Islam dari tangan orang kafir tanpa pengerahan pasukan berkuda maupun unta, juga tanpa ada kesulitan serta tanpa melakukan pertarungan atau pertempuran. Dan kejadian ini dalam sejarah Islam adalah perginya Bani Nadhir atas pengepungan yang dilakukan pasukan muslimin selama beberapa hari.
b..pengeluaran negara
(1).  zakat:  Zakat  merupakan  bentuk  nyata  solidaritas  sosial  Islam.  Dengan  zakat  dapat ditumbuhkan  rasa  kebersamaan  dan  tanggungjawab  untuk  saling  menolong  di  antara  anggota masyarakat , sekaligus menghilangkan sifat egois dan individualistik. Zakat telah direalisasikan
secara  nyata  dan  sukses  dalam  sejarah  Islam,  sampai  pernah  tidak  ditemukan  lagi  orang-orang fakir yang berhak mendapat zakat.
mengenai  pengeluaran  zakat,  Alquran  sudah  menetapkan  secara  khusus  kepada  siapa  saja  di distribusikandalam  surat  al-Taubah  ayat  60.  Al-Daudi  memberi  pernyataan  tentang  ayat  di  atas beliau mengatakan
هناحبس نكي مل : لاقف هريغ ىلإ اهضرف
Dia berkata: “ Allah tidak mewajibkannya untuk golongan lain”
al-Daudi  melanjutkan  dengan  menjelaskan  cara  pembagian  untuk  delapan  ashnaf,al-Daudi mengatakan:
اك نم رثؤي : ليق و اعابسأ وأ فانصلأا ددع ىلع انامثأ مسقت : ليقف اهمسق يف اوفلتخاو لقتنيو ،فانصلأا كلت نم ةجاحلا هب تن
مهنم هيلإ تلقتنا نم ىلإ ةجاحلا لاقتناب كلذ
“Para  ulama  berbeda  pendapat  tentang  cara  pembagiannya,  ada  yang  mengatakan  dibagi seperdelapan sesuai dengan ashnaf atau sepertujuh dan ada yang mengatakan dibagi kepada yang memerlukan  dari ashnaf tersebut,  jadi  zakat  terus  berganti-ganti  kepada ashnaf yang  sangat membutuhkan.”
Maka tidak boleh mengeluarkan zakat selain daripada ashnaf yang telah Allah sebutkan seperti membangun  masjid,  jembatan, irigasi,  perbaikan jalan,  menutup luapan  air,  mekafankan  mayit, melayani  tamu,  dan  seumpamanya  yang  tergolong  perbuatan  yang  bersifat qurbah yang  belum Allah sebutkan.
2)Baitul Mal.
Pandangan al-Daudi tentang macam-macam pengeluaran negara melalui baitul mal a) Gaji atau Belanja pegawai
Al-Daudi  juga  menulis  satu  bab  dalam  kitabnya  dengan  judul al-Diwan  wa  Akhdzi  al- atha’ ,dalam  bab  ini  daudi  menceritakan  tentang  sejarah  diwan  dalam  islam  yang  berawal  pada masa Umar Ibn al-Khattab.
نأ رمأ رمع نمز سانلا رثك امل و
...ثوعبلا و ءاطعلا ذخلأل ناويدلا لعجي
“Ketika manusia (masyarakat) sudah banyak pada masa Umar, ia memerintahkan untuk membuat sebuah diwan sebagai tempat pengambilan gaji/pemberian dan delegasi.”
Al-Daudi memakai kalimat atha’ bukan al-Rizq , karena yang dimaksud oleh al-Dawudi dengan atha’ adalah suatu nama yang diberikan oleh seorang pemimpin bagi yang berhak dari baitul mal. Al-Daudi menjelaskan belanja pegawai sebagai berikut:
وغث دست و مهلتاقم اهنم يطعي نيملسملا ةماعل اكلم اهاقبأ هنأ :ءاملعلا ماوع لوق ئدب....و مهلامع نم مهرمأب موقي نم قزري و مهر
نيمسملا رئاس نيب يقب ام نوكي مث اونغي ىتح ءآرقفلاب هيف
“Jumhur  Ulama  mengatakan:  “  bahwa  Umar  menetapkan  kepemilikan  untuk  semua  muslimin, diberikannya dari harta tersebut kepada pejuang-pejuang mereka, dan memberikan kepada yang berhak untuk para pegawai-pegawai…..dimulai dari yang orang yang fakir hingga menjadi kaya, dan sisanya untuk seluruh kaum muslimin.”
Sedangkan untuk jumlah pembagian dari pemerintah,al-Daudi menjelaskan adanya perbedaan: مهقباوس : لوقيو سانلا نيب يواسي ركب وبأ ناكو ،يحولاب يطعي ملسو هيلع الله ىلص يبنلا ناكو ،مسقلا ةيفيك يف فلتخا دقو باطخلا نب رمع ناكو .يلع لعف كلذك و سانلا هيف ىواستي شاعم لاملا اذه امنإو ،الله ىلع اهيف مهرجأ عقو دق لامعأ ملاسلإا يف مع ناكو ،نلاضفي نامثع و ...قباوسلا ىلع ءاطعلا لعج ر
“adanya perbedaan dalam sistem pembagian, dimana Nasi saw memberi dengan perintah wahyu, dan Abu Bakar memberi secara merata,ia berkata: “Orang sebelum kalian upah mereka dari Allah, dan  ini  adalah  harta  untuk  penghidupan  sehari-hari  maka  harus  dibagi  merata,  dan  Ali  pun melakukan demikian. Umar dan Usman tidak sama rata (melebihkan). kemudian Umar menjadikan gaji ini seperti orang terdahulu..”
Jadi, jelaslah perbedaan gaji diterima oleh Islam, seperti adanya perbedaan bakat dan kesanggupan ataupun karena majunya sosial sehingga menuntuk adanya kesempatan sepenuhnya dalam bakat dan secara tidak langsung akan adanya perbedaan gaji. Beda dengan masyarakat yang berpaham kapitalis, para majikan dan pekerja tidak bertanggung jawab kepada siapapun. Dalam hal ini, Islam membuktikan keunggulannya.
b.)Pembiayaan pertahanan dan keamanan
Pada  masa  Rasulullah  saw  pengeluaran  yang  diperoleh  pasukan  belum  ada  ketentuan jumlahnya,  mereka  mendapat  langsung  bagian  dari ghanimah .  Pada  masa  Umar  ketika  ia membentuk diwan ,  maka  barulah  ada  pengkhususan  tentang  gaji,  salah  satu  contoh  al-Daudi menyebutkan:
ةلتاقملا تايطعأ يف نوكيل ماشلا نم هيلع رهظ امو رصم و قارعلا داوس ىقبأ رمع نإ
“Sesungguhnya Umar menetapkan tanah Sawad, Iraq, Mesir dan apa yang sudah di taklukkan dari sebagian Syam sebagai pemberian bagi pasukan.”
ءاطعلا مهل ضرف و دلب لك هلتاقم ددع ىصحأ و نيواودلا نود هنع الله يضر رمع ناك
“Umar  membuat diwan-diwan dan  kemudian  menghitung  jumlah  prajurit  di  setiap  negeri  dan diwajibkan atas mereka gaji.”
Jadi,  jelaslah  perbedaan  gaji  diterima  oleh  Islam,  seperti  adanya  perbedaan  bakat  dan kesanggupan ataupun karena majunya sosial sehingga menuntuk adanya kesempatan sepenuhnya dalam bakat dan secara tidak langsung akan adanya perbedaan gaji. Beda dengan masyarakat yang berpaham kapitalis, para majikan dan pekerja tidak bertanggung jawab kepada siapapun. Dalam hal ini, Islam membuktikan keunggulannya.
Terangkum dengan jelas bahwa sistem perekonomian yang mengenai anggaran belanja, menjadi perbedaan dasar mengenai sistem anggaran belanja Islam dengan modern. Islam menitik beratkan pada masalah pelayanan terhadap umat, yang telah diserahkan oleh syara’ dan  ditetapkan sesuai dengan apa yang menjadi pandangan agama Islam. Berbeda dengan anggaran belanja modern lebih menekankan pada suatu campuran rumit antara rencana dan proyek c.)Pembiayaan untuk pembangunan negara
Setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak bisa lepas dari ketersediaan sumber daya alam, baik berupa udara, air, tanah. Oleh karena  itu manusia dituntut untuk menggunakan dan mengelola sumber daya alam secara efektif dan sebagus mungkin demi keterlanjutan sumber daya di masa mendatang.
1. Tanah
Al-Daudi menyebutkan bahwa siapa yang mengolah lahan tersebut maka akan menjadi miliknya:
ناك ءافلخلا  عطقأو...دحأ هرمع نكي مل امو ،..لاتق ريغب هلهأ هنع لاج امم نييضرلأا نوعطقي هدعب ءافلخلا و ملاسلا هيلع يبنلا
هوعطقأ نمل اكلم راصف ،هدعب “Bahwasanya Nabi saw dan khalifah setelahnya mengambil alih tanah tanpa ada sebab perang, ketika  tidak  ada  seorang  pun  yang  mengelolanya….begitu  para  juga  khalifah  setelahnya,  maka jadilah hak milik kepada siapa saja yang mau mengelolanya.”

## 2. Air
Al-Daudi menjelaskan bahwa pembagian air seperti air sungai atau yang mengalir diantara kebun- kebun pada saat itu harus saling sepakat dan ridha satu sama lain. Ia berkata, “ kadangkala ada seseorang  banyak  tanaman  pohonnya,  namun  sedikit  memiliki  air  untuk  pengairannya,  atau banyak  pohonnya  akan  tetapi  tidak  ada  air,  atau  banyak  air  yang  mengairi  kebunnya  tapi  ia
memiliki sedikit tanaman pepohonan, maka para pemimpin di wilayah tersebut harus membagi- bagi pengairan air ini dengan melihat faktor jumlah banyaknya pepohonan dalam satu kebun ...”
Pernyataan  di  atas  tentang  pembagian  yang  ditetapkan  oleh  pemimpin-pemimpin  di  wilayah tersebut, dengan mengumpulkan semua masyarakatnyaal-Daudi menjelaskannya:
تركذام ليبس ءاملا كلذ ليبسف مهعضاوم تفرعلاو مهنم بيغلا رضحي ملو ميتيلا و بئاغلا هيف اهلهأ ناكو اهلهأ اورضحي مل نإو لعف نيملسملا حلاصم يف هيرجيو كلذ يف دهتجيو ، ...هلهأ فرعيلا لام نم
“apabila ada penduduk yang tidak hadir , dimana penduduknya hilang atau anak yatim, dan tidak diketahui lokasi mereka, maka kondisi air dalam hal ini masuk ke dalam harta yang tidak diketahui pemiliknya….,maka  diperlukan  hasil  ijtihad  atau  keputusan  dan  dikelola  untuk  kemaslahatan kaum muslimin.”
Maka, disini menunjukkan bahwa air bisa menjadi konflik dalam tubuh masyarakat apabila tidak di kelola dengan baik. Jadi, air tersebut di jadikan sumber kemaslahatan oleh pemimpinnya untuk kemaslahatan umum. Akan tetapi apabila tidak ada pemimpin yang adil dan bijaksana maka dalam kondisi seperti ini maka kaum muslimin harus mengambil peran aktif memberi yang terbaik dan terus berkelanjutan dalam optimalisai manfaat sumber air dengan cara menyamakan aktifitas manusia dengan kemampuan sumber yang mendukungnya.
Ada pun prospek keuangan publik al-Daudi dalam ekonomi sekarang diantaranya:
a. Pengolahan  tanah;  Kebijakan  penting  negara  dalam  bidang  pertanian,  selain menyangkut  distribusi  lahan  pertanian,  adalah  kebijakan  yang  terkait  dengan pengelolaan  atau  pemanfaatan  lahan  pertanian.  Dalam  hal  ini,  syariah  Islam  telah memberikan tuntunan yang tegas,  yakni  mengharuskan para pemilik lahan pertanian untuk mengolah lahannya sehingga lahannya itu produktif. Negara sebagai pihak yang mengontrol  aktivitas  ekonomi  warga  negaranya  akan  memaksa  para  pemilik  lahan pertanian untuk mengelola lahannya secara optimal.
b. Zakat;  Pada  intrumen  kebijakan  fiskal,  mekanisme  zakat  memastikan  aktivitas ekonomi  dapat  berjalan  pada  tingkat  yang  minimal,  yaitu  pada  tingkat  pemenuhan primer,  sedangkan  infak-sedekah  dan  instrument  sejenis  lainnya  mendorong
permintaan  agregrat,  karena  fungsinya  yang  membantu  umat  untuk  mencapai  taraf hidup di atas tingkat minimum.
c. Jumlah  atau  tarif  gaji  dapat  berubah-ubah  menurut  kualitas  dan  bakat  pegawai.Di antara  hak  terpenting  yang  ditetapkan  Islam  bagi  pekerja  adalah  mendapatkan  upah sebagai  imbalan  pekerjaannya,  dimana  Islam  sangat  besar  perhatiannya  tentang masalah upah ini.Masalah gaji pegawai meskipun ditentukan dengan kadar kecukupan sebagai  batas  maksimal,  namun  juga  seyogyanya  bila  sejalan  dengan  kondisi  umum bagi umat. Karena jika umat mengalami krisis, maka kadar gaji seyogyanya ditentukan dalam perpekstif kondisi tersebut.
Daftar pustaka
Al-Baghdadi,  Imam  Syihabuddin  Abi  Abdillah  Yaqut  Ibn  Abdillah  al-Hamawi  al-Rumi,  1977,
Mu’jam al-Buldan , Dar Shadir. Beirut
Al-Daudi, Ahmad ibn Nasr, 2008 kitabl al-Amwal , Dar al-Kutub Ilmiyah.Lebanon Al-Haritsi,  Jaribah  bin  Ahmad,  2006, Fikih  Ekonomi  Umar  bin  Al-Khattab ,terj.  Asmuni  Solihin Zamakhsyari,Khalifa. Jakarta
Al-Shadr, Muhamad Baqir,2008, Buku Induk Ekonomi Islam ,terj.yudi, Zahra. Jakarta Al-Tabari, Ibnu Jarir,2001, Jamiul Bayan ‘an Ta’wil Alquran , Dar al-Hijr. Kairo Amalia ,Euis,2010, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam , Gramata Publising. Depok Fuad, Noor, et al, , 2006, Keuangan Publik: Teori Dan Aplikasi , LPKPAP. Jakarta Huda, Nurul, et al,2012 Keuangan Publik Islami , Kencana. Jakarta
Karim  ,  Adiwarman  A.,  2002, Ekonomi  Islami  Suatu  Kajian  Ekonomi  Makro ,  IIIT,  Indonesia. Jakarta
Katsir , Ibnu, Tafsir Alquran al-‘Adhim , Kairo: Maktabah Aulad syekh Li al-Turats, 2000. Qurthubi, Imam, 2006, al-Jami ’al-Ahkam Alquran , Muassasah risalah. Lebanon Rahayu, Ani Sri, 2010, Pengantar Kebijakan Fiskal , Bumi Aksara.Jakarta