## JURNAL SPEKTRUM HUKUM
ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550 DOI : 10.56444/sh http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sh

## Pelaksanaan Pengelolaan Dan Pemeliharaan Barang Bukti Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Di Polres Grobogan
Kiswadi a,1 , Eva Arief b,2 , Khoirul Anwar c a Departement of Financial and Economic Law, Asia University, Taiwan b Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia
c University of Melbourne, Australia
1 kiswadibarqi@gmail.com; 2 eva-arief@untagsmg.ac.id *email korespodensi : kiswadibarqi@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Barang bukti merupakan barang sitaan yang wajib dikelola secara tertib guna mendukung proses penyidikan  tindak  pidana.  Barang  bukti  atau  barang  sitaan  berfungsi  untuk  keperluan pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Jelas bahwa segala bukti- bukti  yang  diperoleh  dari  penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan,  dan  putusan  di  sidang pengadilan harus disimpan, dipelihara dan diamankan. 1 Menurut Pasal 1 angka 7 Perkap Nomor 10  Tahun  2010,  yang  dimaksud  dengan  Penatalaksanaan  adalah  tata  cara  atau  proses penerimaan, penyimpanan 2 , pengamanan, pemeliharaan, pengeluaran, dan pemusnahan benda sitaan dari ruangan atau tempat khusus penyimpanan barang bukti. Pengelolaan dan pelestarian barang  bukti  merupakan  bagian  penting  dalam  proses  hukum  dan  penegakan  hukum. Pengelolaan dan pemeliharaan yang baik adalah kunci untuk memastikan integritasnya selama proses  hukum.  Penyelenggaraan  pengelolaan  barang  bukti  yang  dilakukan  oleh  Polri  diatur berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010  tentang Tata  Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya tetap
1 Aristo M. A. Pangaribuan, Arsa Mufti, and Ichsan Zikry, Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia , Ed.1. Cet.1 (Bumi Aksara, 2017).
2 Ukkap Marolop Aruan, ‘Tata Cara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Menurut Kuhap’, Lex Crimen , 3.2 (2014).
I N F O R M A S I A R T I K E L

## A B S TR AK

## Sejarah Artikel
Diserahkan 2024-02-08
Diterima 2024-05-17 Dipublikasikan 2024-07-05 The  research  entitled  ‘‘Implementation  of  Management  and Maintenance of Evidence in the Process of Investigating Crimes at the Grobogan  Police  Station‘‘,  has  a  problem  formulation  regarding  the mechanisms  and  obstacles  in  implementing  the  management  and maintenance  of  evidence  at  the  Grobogan  Police  Station.criminal investigation  process  at  Grobogan  Police.  This  research  aims  to determine  the  implementation  mechanism  for  managing  and maintaining evidence in the process of investigating criminal acts at the Grobogan Police and to determine the obstacles in managing and maintaining evidence in the process of investigating criminal acts at the Grobogan Police. Based on the data analysis carried out, it can be concluded  that  the  evidence  received  by  the  prisoner  care  unit  and evidence  from  investigators  was  obtained  from  the  confiscation  or search  process  through  the  minutes  of  handing  over  of  evidence  by investigators, after which the prisoner care and evidence unit checked the evidence with a report.
This is an open-access article under the CC – BY 4.0 license.
Kata Kunci: Bukti; Proses Investigasi; Pengelolaan Dan Pemeliharaan,
Volume 21, No 1, April 2024
ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550 Doi : 10.56444/sh.v21i1.5095 D
mengacu pada prinsip legalitas 3 , transparansi, proporsionalitas, akuntabilitas, efektif dan efisien. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, alat bukti adalah suatu benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa dalam perkara pidana yang didakwakannya. Menurut  Prof  Andi  Hamzah,  bukti  adalah  sesuatu  yang  menguatkan  kebenaran  suatu  dalil, pendirian atau tuduhan. Adapun yang dimaksud dengan pengelolaan barang bukti menurut Pasal 1 Angka 7 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 di atas, pengelolaan barang bukti adalah tata cara  atau  proses  penerimaan,  penyimpanan,  pengamanan,  perawatan,  pelepasan,  dan pemusnahan barang sitaan. dari ruangan atau tempat khusus untuk menyimpan barang bukti. 4
Proses hukum yang dilakukan selama ini hanya terfokus pada tersangka, sementara alat bukti hampir  diabaikan.  Sehingga  hal  ini  ditengarai  menjadi  celah  bagi  oknum  tertentu  untuk melakukan  tindak  pidana.  Oknum-oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab  ini  biasanya memanfaatkan barang bukti yang disita dan mengambil alih pengelolaan barang bukti yang disita untuk  kepentingan  pribadinya.  Salah  satu  bentuk  penyalahgunaan  alat  bukti  yang  dilakukan penyidik adalah tidak mencatat jumlah keseluruhan barang bukti yang disita 5 . Penyalahgunaan barang  bukti  dapat  terjadi  dalam  beberapa  saat  setelah  penyitaan,  artinya  barang  bukti  yang tidak tercatat dalam berita acara penyitaan dapat digunakan atau disalahgunakan. 6
Contoh penyalahgunaan alat bukti yang dilakukan penyidik dalam bentuk konkrit adalah kasus yang  menjerat  salah  satu  jenderal  bintang  dua  di  kepolisian,  Irjen  Teddy  Minahasa.  Mantan Kapolda Sumbar ini terpidana kasus perdagangan sabu seberat 5 kilogram dari Sumbar ke Jakarta pada tahun 2022. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana sebenarnya barang bukti atau  barang  sitaan  tersebut  dikelola  oleh  aparat  penegak  hukum.  Berdasarkan  permasalahan tersebut,  artikel  penelitian  ini  akan  mencoba  memberikan  analisis  mengenai  mekanisme  dan hambatan  pelaksanaan  pengelolaan  dan  pemeliharaan  barang  bukti  dalam  proses  penyidikan tindak pidana di Polres Grobogan.

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  kepustakaan  yaitu  penelitian  terhadap  data  sekunder. 7 Dimana  data sekunder digunakan sebagai data utama dan data primer digunakan sebagai data pendukung. Sedangkan spesifikasi penelitiannya  bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah  penelitian yang  dimaksudkan  untuk  menyelidiki  suatu  kondisi,  situasi  atau  peristiwa  lain,  kemudian hasilnya  akan disajikan dalam bentuk laporan penelitian. Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diselidiki. 8 Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara studi literatur dan wawancara. Dari hasil penelitian dan data yang telah terkumpul diolah kembali yaitu dengan cara  pengecekan  dan  pengujian  ulang  untuk  memastikan  apakah  telah  diperoleh  data  yang lengkap, dapat menjawab permasalahan dengan benar, kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk  yang  sistematis  dan  sistematis.  uraian  yang  teratur  sesuai  dengan  permasalahan.  - permasalahan yang ada.
3 Rahmat Fauzi, ‘Pelaksanaan Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Dan Pencabulan Terhadap Anak Di Polsek Empat Angkat Candung’, Jch (Jurnal Cendekia Hukum) , 5.1 (2019), pp. 173 – 84. 4 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia , Edisi kedua, cetakan kedua belas (Sinar Grafika, 2017).
5 ZPAN Pratami, ‘Peran Visum Et Repertum Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan’, JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora , 8.6 (2021), pp. 1388 – 99. 6 Edi Warman, Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi (Genta Publishing, 2014).
7 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum (Prenada Media Group, 2016).
8 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Rineka Cipta, 2010).
Volume 21, No 1, April 2024
ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550 Doi : 10.56444/sh.v21i1.5095

## D

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Mekanisme pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti dalam proses penyidikan tindak pidana di Polres Grobogan
Pengelolaan  barang  bukti  adalah  tata  cara  atau  proses  penerimaan,  penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pengeluaran dan pemusnahan barang sitaan dari ruangan atau tempat  khusus  penyimpanan  barang  bukti. 9 Barang  bukti  yang  sudah  disita  penyidik selanjutnya akan dipindahkan ke bagian tahanan dan perawatan barang bukti. Pada bagian perawatan  tahanan  dan  barang  bukti,  barang  bukti  yang  telah  diserahkan  akan ditatausahakan atau dikelola dan dipelihara sesuai dengan Perkap Nomor 10 Tahun 2010 tentang  Tata  Cara  Pengelolaan  Barang  Bukti  di  Lingkungan  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia. Dan pelaksanaan pengelolaan barang bukti  di tingkat Polres dikelola  oleh  Unit Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti).
Dalam  rangka  melaksanakan  tugas,  fungsi  dan  peranan  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  dalam  penanganan  pengelolaan  barang  bukti,  diperlukan  suatu  pedoman  yang mengatur  mengenai  pengelolaan  barang  bukti,  karena  keberhasilan  pengelolaan  dan pemeliharaan barang bukti sehingga terjaga keutuhannya. dan keaslian barang bukti tetap terjaga terletak pada tatanan dan sistem administrasi. keamanannya. 10
Berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas,  maka  perlu  adanya  Standar  Operasional Prosedur  (SOP)  Unit  Perawatan  Tahanan  dan  Barang  Bukti  di  Polres  Grobogan.  Maka berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  Kapolres  Grobogan  menetapkan  Peraturan  Kepala Resor  Grobogan  tentang  Prosedur  Operasional  Standar  Hormonisasi  dan  Sinkronisasi. Rancangan  Peraturan  Kepala  Resor  Grobogan  disiapkan  oleh  Subbagian  Hukum  Polres Grobogan. 11
Untuk mencapai tujuan pengelolaan dan pemeliharaan yang tertuang dalam Perkap Nomor 10  Tahun  2010,  Kepala  Unit  Perawatan  Tahanan  dan  Barang  Bukti  Polres  Grobogan melakukan beberapa tindakan atau cara untuk mencapai tujuan tersebut. Tindakan tersebut adalah sebagai berikut;

## 1. Penerimaan bukti.
Barang bukti yang telah disita oleh penyidik akan dititipkan di Unit Perawatan Tahanan dan Barang Bukti yang selanjutnya akan dicatat dalam buku register barang bukti oleh Kepala Unit Barbuk Unit Perawatan Tahanan dan Barang Bukti. 12
2. Penyimpanan dan pemeliharaan bukti.
Tanggung  jawab  yang  diberikan  kepada  Unit  Perawatan  Tahanan  dan  Barang  Bukti adalah menyimpan dan memelihara barang bukti agar tetap utuh dan tidak berkurang sesuai  dengan  berita  acara  serah  terima  barang  bukti.  Perlakuan  yang  dilakukan Unit Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polres Grobogan sesuai dengan Pasal 15 Perkap Nomor  10  Tahun  2010.  Secara  yuridis  penyimpanan  barang  bukti  dalam  proses penyidikan  tindak  pidana  di  Polres  Grobogan  berada  di  Unit  Perawatan  Tahanan  dan
9 Ignatius Deradjad Pranowo, Sistem Dan Manajemen Pemeliharaan: Maintenance: System and Management , Cetakan pertama, Agustus 2019 (Deepublish, 2019).
10 Nella Maria Ulfa and Binov Handitya, ‘Tindakan Penyitaan Barang Bukti Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika’, Rampai Jurnal Hukum (RJH) , 3.1 (2024), pp. 31 – 42. 11 Arikunto.
12 Dalan Suranta Saragih, ‘Upaya Penyidik Polri Dalam Mencari Barang Bukti Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Polres Sleman’, 2016.
Volume 21, No 1, April 2024
ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550 Doi : 10.56444/sh.v21i1.5095 D
Barang  Bukti,  namun  pada  kenyataannya  Unit  Tahanan  dan  Perawatan  Barang  Bukti Polres Grobogan memiliki keterbatasan tempat penyimpanan berupa gudang, lemari dan brankas, sehingga penyimpanan barang bukti dilakukan oleh penyidik masing-masing. 13 Karena  di  Polres  Grobogan  tidak  mempunyai  tempat  atau  gudang  untuk  menyimpan barang  bukti,  maka  untuk  menjaga  keamanan  barang  bukti  pidana  umum  khususnya kendaraan  bermotor  baik  roda  empat  maupun  roda  dua  maka  dipinjamkan  untuk digunakan  oleh  anggota  Polres  Grobogan.  Pos  polisi.  Berdasarkan  Sprint  Kapolres Grobogan, dalam rangka pemeriksaan barang bukti ditemukannya kendaraan bermotor yang dipinjamkan untuk digunakan oleh anggota Polres Grobogan, pengumpulan barang bukti barang pinjam pakai dilakukan dua kali dalam setahun (semester I dan semester I). semester II).

## 3. Penerbitan Bukti
Segala barang bukti yang dititipkan di Unit Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polres Grobogan menjadi tanggung jawab Unit Perawatan Tahanan dan Barang Bukti. Jadi kalau ada pelepasan barang bukti yang dititipkan ke Tahanan dan Unit Perawatan Barang Bukti oleh Bareskrim, Sat Narkoba, Satlantas, harus diselesaikan administrasinya.
1) Mengeluarkan barang bukti untuk keperluan Siaran Pers, pengembangan perkara atau  kepentingan  khusus  lainnya,  Penyidik/Asisten  Penyidik  membuat  surat Permohonan  Penerimaan  Barang  Bukti  kepada  Kepala  Unit  Tahanan  dan Perawatan Barang Bukti Polres Grobogan yang diketahui atasan Penyidik;
2) Pengeluaran barang bukti untuk keperluan tahap II, penyidik/pembantu penyidik membuat surat permintaan pengeluaran barang bukti kepada Kepala Unit Tahanan dan Perawatan Barang Bukti Polres Grobogan yang diketahui oleh penyidik atasan dengan melampirkan:
a. Catatan Layanan Pengumpulan;
b. Salinan surat P21 dari Jaksa Penuntut Umum;
c. Surat serah terima tersangka dan barang bukti dari penyidik atasan.
3) Mengeluarkan  barang  bukti  untuk  dimusnahkan,  penyidik/pembantu  penyidik membuat surat permintaan pengeluaran barang bukti kepada Kepala Unit Tahanan dan  Perawatan  Barang  Bukti  Polres  Grobogan  yang  diketahui  atasan  penyidik dengan melampirkan:
a. Salinan surat keputusan Jaksa Penuntut Umum;
b. Perintah Pemusnahan dari Atasan Penyidik.
4) Dalam hal barang bukti dikeluarkan untuk kepentingan siaran pers, pengembangan perkara atau keperluan khusus lainnya setelah selesai, maka barang bukti tersebut harus  segera  dikembalikan  ke  ruang  penyimpanan  dengan  diserahkan  kepada Kepala Unit Tahanan dan Perawatan Barang Bukti; 14
5) Untuk  mengeluarkan  barang  bukti  dalam  rangka  peminjaman  dan  penggunaan barang  bukti,  penyidik  atasan/pembantu  penyidik  membuat  surat  rekomendasi kepada Kepala Unit Tahanan dan Perawatan Barang Bukti Polres Grobogan;
a. Pengeluaran barang bukti untuk dikembalikan kepada orang atau orang dari siapa  benda  itu  disita  atau  kepada  yang  berhak  atasnya  harus  berdasarkan perintah  atau  ketetapan  untuk  mengembalikan  barang  bukti  itu  dari  atasan penyidik  dengan  membuat  surat  permintaan  pengeluaran  barang  bukti  itu. kepada Kepala Unit Pengolahan Barang Bukti dan Tahanan Polres Grobogan;
13 Muhammad Helmawansyah, ‘Penggunaan Barang Bukti Elektronik Yang Dijadikan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana’, Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum) , 7.2 (2021), pp. 527 – 41.
Volume 21, No 1, April 2024
ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550 Doi : 10.56444/sh.v21i1.5095 D
b. Barang bukti yang telah dikeluarkan dari tempat penyimpanan Barang Bukti dicatat dalam Buku Daftar Pengeluaran Barang Bukti; 15
c. Penyidik/asisten  penyidik  tidak  bisa  melakukan  penyetoran  barang  bukti untuk proses pengambilan sidik jari langsung ke Rupbasan karena sudah ada MoU penyetoran barang bukti skala besar ke Rupbasan yang dilaksanakan oleh Ditpolda Jateng.
3.2 Kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti dalam proses penyidikan tindak pidana di Polres Grobogan.
Dalam  menjalankan  fungsi  pengelolaan  dan  pemeliharaan  barang  bukti  perkara  pidana berdasarkan  ketentuan  yang  ada,  Unit  Perawatan  Tahanan  dan  Barang  Bukti  di  Polres Grobogan  masih  mengalami  kendala.  Berdasarkan  hasil  pengumpulan  data  melalui wawancara penulis dengan Unit Tahanan dan Perawatan Barang Bukti Banit Barbuk, Aipda Tomi  Septiono,  SE.,  penulis  dapat  menguraikan  kendala-kendala  dalam  pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti sebagai berikut:
1. Hambatan Internal
a. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Keterbatasan sarana dan prasarana yang terlihat dari terbatasnya lemari serta tidak adanya  bangunan  dan  brankas  untuk  menyimpan  barang  bukti  menjadi  kendala berarti  dalam  upaya  penegakan  hukum  di  Polres  Grobogan.  Keterbatasan  lemari dapat  mengakibatkan  kurangnya  ruang  penyimpanan  barang  bukti,  apalagi mengingat  beragamnya  jumlah  dan  jenis  barang  bukti.  Kondisi  ini  dapat menimbulkan kesulitan dalam pengorganisasian dan penataan barang bukti secara sistematis, serta meningkatkan risiko kerusakan atau kehilangan barang bukti. item. bukti karena keterbatasan ruang.
Selain itu, tidak adanya bangunan dan brankas untuk menyimpan barang bukti juga mempersulit pengamanan dan pemeliharaan barang bukti  dengan baik. Bangunan penyimpanan dan brankas yang memadai dan memenuhi standar keamanan dapat memberikan perlindungan optimal terhadap barang bukti  dari potensi kerusakan, pencurian, atau  manipulasi. Kondisi sebaliknya, yakni tidak adanya  bangunan dan brankas, dapat membuka peluang terjadinya risiko tersebut, sehingga mengancam integritas alat bukti dan kredibilitas proses hukum.
b. Kurangnya Sumber Daya Manusia Terbatasnya jumlah personel di Unit Tahanan dan Perawatan Barang Bukti berarti jumlah personel yang bertanggung jawab terlalu sedikit, sehingga tugas pengelolaan barang bukti tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.
c. Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan Personel Unit Perawatan Tahanan dan Barang Bukti kurang mendapat pendidikan dan pelatihan yang memadai dalam hal pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti, sehingga mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya secara efektif.
d. Sistem Manajemen yang Tidak Efisien Kurangnya sistem manajemen yang efisien dalam pengelolaan barang bukti di Polres Grobogan  merupakan  permasalahan  kritis  yang  dapat  menghambat  kelancaran proses penegakan hukum. Dalam kondisi ini pelacakan, pemantauan dan pencatatan barang  bukti  menjadi  terhambat  karena  tidak  memadainya  metode  dan  alat  yang diperlukan. Sistem  pengelolaan  yang  buruk  dapat mengakibatkan  kesulitan  dalam
15 Ashari Ashari, ‘Peranan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana’, Jurnal Hukum Al Hikam , 1.3 (2017).
Volume 21, No 1, April 2024
ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550 Doi : 10.56444/sh.v21i1.5095 D
memantau  pergerakan  dan  status  barang  bukti  secara  akurat,  serta  berpotensi meningkatkan risiko kehilangan atau kerusakan barang bukti.
e. Ketidakpatuhan terhadap prosedur Penyimpanan  barang  bukti  dilakukan  oleh  penyidik,  bukan  oleh  Unit  Perawatan Tahanan dan Barang Bukti. Adanya oknum-oknum yang sengaja menggunakan alat bukti menjadi kendala dalam jajaran, kebiasaan ini tidak mudah untuk diberantas. Meski  secara  umum  aturan  yang  berlaku  di  unit  tersebut  sudah  jelas  dan  tegas, namun masih ada saja yang berani melakukan tindakan tersebut.
f. Sistem administrasi yang lemah Lemahnya sistem administrasi terlihat jelas dalam pencatatan pengelolaan barang bukti di Polres Grobogan, karena masih manual. Apabila proses pencatatan dilakukan secara manual, maka risiko terjadinya kesalahan dan penundaan akan lebih tinggi, dan hal ini dapat berdampak pada keakuratan dan keteraturan data yang dihasilkan. Dalam konteks ini, keputusan untuk menggunakan cara manual dalam pencatatan barang  bukti  dapat  mengakibatkan  kesulitan  dalam  memantau  pergerakan  dan status  setiap  barang  secara  real-time.  Selain  itu,  peluang  terjadinya  kesalahan pencatatan,  kehilangan  data,  atau  perbedaan  antara  catatan  dan  item  fisik  dapat meningkat. Dampak negatif dari lemahnya sistem administrasi ini dapat dirasakan pada berbagai tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan hingga persidangan.
g. Tidak ada anggaran Belum adanya alokasi anggaran khusus pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti di Polres Grobogan menjadi tantangan serius dalam menjalankan tugas penegakan hukum.  Tanpa  anggaran  yang  memadai,  upaya  untuk  meningkatkan  sistem pengelolaan  dan  pemeliharaan  bukti,  seperti  modernisasi  teknologi  informasi, pembelian  peralatan  keamanan,  atau  peningkatan  fasilitas  penyimpanan,  akan terbatas.  Keterbatasan  anggaran  ini  dapat  menghambat  efisiensi  dalam  menjaga integritas barang bukti, memperlambat proses penyidikan, dan meningkatkan risiko kehilangan atau kerusakan barang bukti.

## 2. Hambatan Eksternal
a. Keterlibatan Pihak Ketiga Keterlibatan pengacara  atau  pihak ketiga dalam suatu perkara dapat memberikan dampak  yang  signifikan  terhadap  pengelolaan  dan  pelestarian  barang  bukti. Pengacara, baik yang mewakili tergugat maupun penggugat, memiliki peran penting dalam  sistem  peradilan,  dan  interaksi  mereka  dengan  bukti  dapat  membentuk dinamika kasus.
Pertama,  keterlibatan  pengacara  dapat  mempengaruhi  proses  penyidikan  dan pengumpulan  bukti.  Pengacara  terkadang  dapat  melakukan  peninjauan  sendiri terhadap bukti-bukti yang ada dan dapat memberikan pandangan atau argumen yang berpotensi mempengaruhi penafsiran atau nilai bukti tersebut di mata hukum. Hal ini dapat menimbulkan klaim atau perselisihan lebih lanjut mengenai validitas atau relevansi bukti.
Kedua,  pengacara  juga  dapat  mempengaruhi  proses  persidangan,  terutama  dalam penyampaian bukti di pengadilan. Mereka mungkin menginterogasi saksi atau ahli yang  berkaitan  dengan  bukti,  mencoba  melemahkan  keandalan  atau  kredibilitas bukti, atau bahkan mencoba mengecualikan bukti dari persidangan. Keterlibatan ini dapat menciptakan situasi di mana bukti perlu dikelola dan disimpan dengan hati- hati  untuk menghindari potensi manipulasi atau  kerusakan yang dapat digunakan dalam persidangan.
b. Media dan Opini Publik
Volume 21, No 1, April 2024
ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550 Doi : 10.56444/sh.v21i1.5095

## D
Pemberitaan media yang sensasional atau tidak akurat dapat memberikan dampak yang  signifikan  terhadap  opini  publik  dan  menambah  tekanan  pada  Polisi  dalam pengelolaan  barang  bukti.  Media  mempunyai  peran  penting  dalam  membentuk persepsi masyarakat terhadap kasus-kasus hukum, termasuk yang melibatkan alat bukti.  Berita  yang  sensasional,  bias,  atau  tidak  akurat  dapat  mengubah  persepsi masyarakat terhadap integritas dan keandalan alat bukti yang dikelola polisi.
c. Ketidakpastian Hukum Ketidakpastian  hukum,  baik  akibat  perubahan  peraturan  hukum  maupun ketidakjelasan  penafsiran  hukum,  dapat  menjadi  hambatan  serius  dalam  proses pengelolaan  dan  penyimpanan  barang  bukti.  Perubahan  peraturan  hukum  dapat mempengaruhi  langkah  yang  harus  diambil  polisi  dalam  menangani  barang  bukti, sedangkan ketidakpastian penafsiran hukum dapat menimbulkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara.
Ketika peraturan hukum berubah, misalnya dalam hal tata cara pengumpulan atau penyimpanan  barang  bukti,  Polres  mungkin  akan  mengalami  kesulitan  dalam mengadaptasi  dan  mematuhi  ketentuan  baru  tersebut.  Hal  ini  dapat  mencakup persyaratan  penyimpanan,  metode  analisis  forensik,  atau  prosedur  untuk memusnahkan  bukti  setelah  kasus  selesai.  Ketidakmampuan  untuk  menyesuaikan prosedur  dengan  cepat  dapat  menimbulkan  ketidakpastian  dalam  penanganan barang bukti.
Selain itu, ketidakpastian dalam penafsiran hukum dapat mempersulit pengambilan keputusan dan tindakan terkait bukti. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan atau  konflik  antara  pihak  kepolisian,  kejaksaan,  dan  pihak  terkait  lainnya  yang terlibat  dalam  proses  hukum.  Misalnya,  kebingungan  mengenai  kapan  dan bagaimana  bukti  dapat  diakses  atau  digunakan  dalam  persidangan  dapat memperlambat proses peradilan.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan mengenai Penerapan Pengelolaan dan  Pemeliharaan  Barang  Bukti  Dalam  Proses  Reserse  Kriminal  di  Polres  Grobogan,  penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:
Pengelolaan barang bukti adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan,  pengeluaran  dan  pemusnahan  barang  bukti  pada  suatu  ruangan  atau  tempat khusus  penyimpanan  barang  bukti.  Mekanisme  pengelolaan  dan  pemeliharaan  barang  bukti proses  pidana  di Polres  Grobogan  dilakukan  oleh  Unit  Perawatan  Tahanan  dan  Barang  Bukti. Dimana alat bukti tersebut diperoleh dari penyidik yang diperoleh dari proses penyitaan atau penggeledahan. Barang bukti tersebut kemudian dijadikan berita acara penyerahan barang bukti oleh penyidik untuk diserahkan kepada Unit Perawatan Tahanan dan Barang Bukti. Setelah itu, Unit Perawatan Tahanan dan Barang Bukti melakukan pengecekan barang bukti dengan laporan penyerahan barang bukti untuk melihat apakah sesuai atau tidak, dan Unit Perawatan Tahanan dan Barang Bukti membuat laporan penerimaan barang bukti. Dalam pengendalian barang bukti, Unit  Perawatan  Tahanan  dan  Barang  Bukti  melakukan  pengawasan  secara  berkala  sepanjang barang bukti tersebut belum diserahkan atau dikeluarkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua)  minggu.  Hal  ini  sesuai  dengan  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Nomor  8  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  Nomor  10  Tahun  2010  tentang  Tata  Cara  Pengelolaan  Barang  Bukti  di  Dalam Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Dalam  pengelolaan  barang  bukti,  apabila  terdapat

## JURNAL SPEKTRUM HUKUM
Volume 21, No 1, April 2024
ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550 Doi : 10.56444/sh.v21i1.5095 D
kerusakan pada barang bukti, Unit Tahanan dan Perawatan Barang Bukti membuat berita acara resmi  mengenai  ditemukannya  kerusakan  barang  bukti  yang  disaksikan  oleh  saksi  yang melihatnya  dan  memanggil  penyidik  untuk  memastikan  adanya  kerusakan  pada  barang  bukti tersebut. . Barang bukti yang rusak dapat diajukan tuntutan atau ganti rugi setelah ada keputusan dari  pengadilan  yang  mengadili.  Jika  ada  penyalahgunaan  wewenang  oleh  oknum  dalam penyalahgunaan alat bukti, maka akan didalami Propam Polri.
Kendala-kendala  yang timbul  dalam pelaksanaan pengelolaan  dan pemeliharaan barang bukti perkara  pidana  di  Polres  Grobogan  adalah  sebagai  berikut  Faktor  internal  adalah  kurangnya pengetahuan  petugas  atau  anggota  kepolisian  dalam  mengelola  dan  merawat  barang  bukti dengan baik, terbatasnya petugas, dan kurangnya sarana dan prasarana, bahkan tidak adanya gudang, brankas, dan terbatasnya jumlah lemari untuk menyimpan dan mengelola barang bukti. Faktor  eksternalnya  adalah  persepsi  terhadap  citra  buruk  polisi.  Masyarakat  masih  belum percaya  bahwa  polisi  mampu  merawat  dan  mengamankan  barang  bukti  yang  diperolehnya dengan baik.
Berdasarkan penelitian diharapkan terjadi perbaikan dan perubahan, baik pada sistem maupun lainnya.  Untuk  menciptakan  kemajuan  dalam  pengelolaan  barang  bukti,  semua  pihak  dapat memberikan  masukan  atau  saran  untuk  mencapai  keadaan  yang  diinginkan.  Oleh  karena  itu, penulis memberikan beberapa saran dari penelitian yang telah dilakukannya sebagai berikut:
Banyaknya  barang  bukti  yang  memerlukan  pengelolaan  dan  pemeliharaan  tidak  sebanding dengan  jumlah  personel  sehingga  perlu  dilakukan  penambahan  jumlah  personel.  Diharapkan sarana dan prasarananya bisa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan untuk menunjang pengelolaan dan  pemeliharaan  barang  bukti  guna  mencegah  penyalahgunaan  wewenang  yang  biasanya terjadi tanpa izin serta proses pemeliharaannya dapat lebih mudah dan tidak cepat rusak. Selain itu, petugas dapat melakukan pencatatan administratif terhadap barang bukti secara digital atau berbasis IT. Sehingga sistem ini dapat memudahkan pencatatan, pelacakan dan pelaporan secara efisien. Pertimbangkan juga untuk menggunakan teknologi seluler agar petugas dapat mencatat bukti  secara  langsung  di  lapangan.  Hal  ini  dapat  mempercepat  proses  pencatatan  dan mengurangi resiko kesalahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia , Edisi kedua, cetakan kedua belas (Sinar Grafika, 2017)
Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Rineka Cipta, 2010)
Aristo  M.  A.  Pangaribuan,  Arsa  Mufti,  and  Ichsan  Zikry, Pengantar  Hukum  Acara  Pidana  Di Indonesia , Ed.1. Cet.1 (Bumi Aksara, 2017)
Aruan, Ukkap Marolop, ‘Tata Cara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Menurut Kuhap’, Lex Crimen , 3.2 (2014)
Ashari, Ashari, ‘Peranan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana’, Jurnal Hukum Al Hikam , 1.3 (2017)
Fauzi,  Rahmat,  ‘Pelaksanaan  Penanganan  Penyidikan  Tindak  Pidana  Persetubuhan  Dan Pencabulan Terhadap Anak Di Polsek Empat Angkat Candung’, Jch (Jurnal Cendekia Hukum) , 5.1 (2019), pp. 173 – 84
ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550 Doi : 10.56444/sh.v21i1.5095 D
Helmawansyah,  Muhammad,  ‘Penggunaan  Barang  Bukti  Elektronik  Yang  Dijadikan  Alat  Bukti Dalam Perkara Pidana’, Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum) , 7.2 (2021), pp. 527 – 41
I  Made  Pasek  Diantha, Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori  Hukum (Prenada Media Group, 2016)
Ignatius  Deradjad  Pranowo, Sistem  Dan  Manajemen  Pemeliharaan:  Maintenance:  System  and Management , Cetakan pertama, Agustus 2019 (Deepublish, 2019)
Makalew, Marcelino Imanuel, ‘SUBSTANSI BARANG BUKTI DALAM HUKUM PEMBUKTIAN PADA PERADILAN PIDANA Oleh: Marcelino Imanuel Makalew’, Lex Privatum , 9.8 (2021)
Pratami, ZPAN, ‘Peran Visum Et Repertum Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan’, JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora , 8.6 (2021), pp. 1388 – 99
Saragih,  Dalan  Suranta,  ‘Upaya  Penyidik  Polri  Dalam  Mencari  Barang  Bukti  Tindak  Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Polres Sleman’, 2016
Ulfa,  Nella  Maria,  and  Binov  Handitya,  ‘Tindakan  Penyitaan  Barang  Bukti  Dalam  Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika’, Rampai Jurnal Hukum (RJH) , 3.1 (2024), pp. 31 – 42 Warman, Edi, Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi (Genta Publishing, 2014)