## TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM AKSESIBILITAS KEADILAN BAGI PEREMPUAN

## JURIDICAL REVIEW OF LAW NUMBER 12 OF 2022 CONCERNING CRIMINAL ACTS OF SEXUAL VIOLENCE IN ACCESSIBILITY OF JUSTICE FOR WOMEN
1 I Kadek Apdila Wirawan, 2 Pita Permatasari
1 Pengadilan Negeri Bajawa, NTT
2 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
1 Jl. Soekarno-Hatta, Ngedukelu, Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur.
2 Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450
apdila.wirawan@gmail.com , pitapermata@gmail.com
Submission   : 22 Juni 2022
Accepted : 30 September 2022 Publish : 30 September 2022

## Abstract
This study aims to find out the substance of the breakthrough from the existence of  Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence (“Law Number 12 of 2022”) and the accommodation of the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 3 of 2017 concerning Guidelines for Trialing Cases of Women Confronting the Law  (“Supreme  Court  Regulation  Number  3  of  2017”)    related  to  the  accessibility  of justice for women as victims of criminal acts of violence sexual. The formulation of the problem taken is Law Number 12 of 2022 in obtaining accessibility to justice for women as  victims  and  how  can  the  Supreme  Court  Regulation  Number  3  of  2017  concerning Guidelines for Trialing Cases of Women Confronting the Law accommodate women to gain accessibility justice in crimes of sexual violence. The results of this study are that in  substance  the  protection  of  victims  of  sexual  violence  encourages  material  and formal changes in the formation of Law Number 12 of 2022. The change in the formal aspect  is  the  development  of  criminal  procedural  law  in  the  law  on  criminal  acts  of sexual  violence,  especially  in  terms  of  evidence. The  development  of  evidence  from witnesses  such  as  the  exception  to  the  principle  of  unus  testis  nullus  testis  in Law Number  12  of  2022 ,  the  strength  of  evidence  for  the  defendant's  family  as  a  witness. Matters  that  must  be  considered  by  judges  in  order  to  try  and  ensure  that  women dealing with the law obtain justice in crimes of sexual violence based on Supreme Court Regulation  Number  3  of  2017 ,  namely:  (a)  losses  suffered  by  victims  and compensation/restitution; (b) whether there is a power relation and the condition of the victim's powerlessness; (c) the impact of the case physically, psychologically, socially, economically; (d) there is a cycle of sexual violence, a history of sexual violence from the perpetrator to the victim; (e) the condition of women victims/witnesses; (f) Women's experiences  related  to  sexual  violence;  (g)  potential  dangers  that  threaten  the  lives  of women  victims;  (h)  the  need  for  recovery;  and  (i)  results  of  post  mortem  et  repertum and post mortem et repertum psychiatricum.
Keywords: sexual violence crime, accessibility of justice, justice for woman

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui substansi atas terobosan dari adanya Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (“UU No. 12 Tahun 2022”)  serta pengakomodiran Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan  Berhadapan  dengan  Hukum (“Perma  No.  3  Tahun  2017”)  terkait  aksesibilitas  keadilan  bagi  perempuan  sebagai korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual.  Rumusan  Masalah  yang  diambil  adalah bagaimana  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual  dalam  memperoleh  aksesibilitas  keadilan  bagi  perempuan  sebagai  korban  dan bagaimana  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2017  tentang  Pedoman Mengadili  Perkara  Perempuan  Berhadapan  dengan  Hukum  mengakomodir  perempuan untuk memperoleh aksesibilitas keadilan dalam tindak pidana kekerasan seksual. Hasil penelitian  ini  adalah  secara  substansi  perlindungan  terhadap  korban  kekerasan  seksual mendorong adanya perubahan dari segi materiil dan formil dalam pembentukan UU No. 12 Tahun 2022. Perubahan dalam segi formil tersebut adalah terdapatnya perkembangan hukum acara pidana dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual khususnya dalam hal pembuktian. Perkembangan alat bukti keterangan saksi seperti pengecualian asas unus  testis  nullus  testis dalam  UU  No.  12  Tahun  2022,  kekuatan  pembuktian keluarga terdakwa sebagai saksi. Hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh Hakim guna mengadili  dan  memastikan  perempuan  berhadapan  dengan  hukum  memperoleh keadilannya dalam tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017,  yaitu:  (a) kerugian  yang dialami korban dan penggantian ganti rugi/restitusi;  (b) ada tidaknya relasi kuasa dan kondisi ketidakberdayaan korban; (c) dampak dari kasus baik secara fisik, psikis, sosial, ekonomi; (d) adanya siklus kekerasan seksual, Riwayat kekerasan  seksual  dari  pelaku  kepada  korban;  (e)  kondisi  perempuan  korban/saksi;  (f) Pengalaman  perempuan  terkait  adanya  kekerasan  seksual;  (g)  potensi  bahaya  yang mengancam  nyawa  perempuan  korban;  (h)  kebutuhan  untuk  pemulihan;  dan  (i)  hasil visum et repertum dan visum et repertum psychiatricum.
Kata  Kunci: tindak  pidana  kekerasan  seksual,  aksesibilitas  keadilan,  keadilan  bagi perempuan

## A. Pendahuluan
Salah  satu  tujuan  berbangsa  dan  bernegara  telah  termuat  dalam  Pembukaan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  (“UUD    Tahun  1945”) pada  alenia  keempat  yang  menyatakan  antara  lain  adalah  untuk  melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia.  Perlindungan  hukum  harus diberikan  kepada  seluruh  warga  negara  tanpa  terkecuali  terutama  terhadap  kelompok rentan,  perempuan,  anak,  dan  kelompok  berkebutuhan  khusus  seperti  penyandang disabilitas. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3)  UUD Tahun 1945  harus  menjamin  hak-hak  konstitusional  setiap  warga  negara.  Beberapa  hak konstitusional  yang  dimiliki  oleh  warga  negara,  yaitu  hak  atas  hidup,  hak  bebas  dari
ancaman,  diskriminasi,  dan  kekerasan.  Hak  ini  merupakan  hak  yang  penting  untuk diimplementasikan.  Pemenuhan  hak  ini  juga  berhubungan  dengan  hak  kosntitusional lainnya,  yaitu  hak  atas  pelindungan  dan  hak  atas  keadilan  yang  penting  untuk ditekankan  pelaksanaannya  dalam  penanganan  kasus-kasus  kekerasan  seksual.  Hak setiap  warga  negara  untuk  mendapatkan  perlindungan  dari  kekerasan  dan  bebas  dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia merupakan hak konstitusional  yang  dijamin  dalam  UUD  Tahun  1945.  Kekerasan  seksual  merupakan merupakan  bentuk  dari  tindakan  kekerasan  dan  perlakuan  yang  merendahkan  derajat martabat  manusia,  yang  bertentangan  dengan  nilai  ketuhanan  dan  kemanusiaan,  serta yang mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat.
Indonesia    telah  berkomitmen  untuk  menghapus  segala  bentuk  penyiksaan  dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia serta diskriminasi terhadap perempuan, anak, dan Penyandang Disabilitas melalui pengesahan beberapa konvensi internasional, antara  lain,  Konvensi  Internasional  tentang  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi terhadap  Perempuan;  Konvensi  Internasional  Menentang  Penyiksaan  dan  Perlakuan atau  Penghukuman  Lain  yang  Kejam,  Tidak  Manusiawi,  atau  Merendahkan  Martabat Manusia;  Konvensi  Internasional  tentang  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi Rasial;  Konvensi  Internasional  Mengenai  hak-Hak  Penyandang  Disabilitas;  Protokol Opsional  dan  Konvensi  Internasional  tentang  Hak-Hak  Anak;  dan  Konvensi Internasional  Mengenai  penjualan  anak,  Prostitusi  Anak,  dan  Pornografi  Anak. Indonesia  juga  telah  memiliki  komitmen  untuk  menegakkan  hak  sipil  dan  politik, ekonomi,  sosial,  dan  budaya  sebagaimana  tertera  dalam  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2005  tentang  Pengesahan International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights (“UU No. 11 Tahun 2005”).
Hukum  Acara  Pidana  saat  ini  dirasa  sudah  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat khususnya perlindungan dan rasa keadilan bagi korban  sementara  eksistensi  Hukum  Acara  Pidana  lebih  mengakomodir  perlindungan terhadap  hak-hak  terdakwa 1 .  Selain  hukum  formil,  terbatasnya  pengaturan  tentang kekerasan  seksual  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (Wetboek  van Strafrecht) (“KUHP”)  juga  mengakibatkan  kasus  kekerasan  seksual  yang  tidak  dapat
1 Pasal 1 butir 15 KUHAP memberikan pengertian bahwa terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.
diproses  hukum  sehingga  pelaku  tindak  pidana  kekerasan  seksual  tidak  dapat  dijerat oleh hukum dan berpotensi melakukan pengulangan tindak pidana. Di satu sisi Negara kian  dituntut  memberikan  perlindungan  atas  hak  bebas  dari  ancaman  dan  kekerasan dengan perundang-undangan yang telah menjamin perlunya perlakuan khusus terhadap upaya pemajuan, penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak  di  Indonesia,  namun  di  sisi  lain  dalam  tataran  konstruksi  sosial,  fenomena masyarakat  Indonesia  yang  sebagian  besar  masih  menggunakan  paradigma  patriarki, perempuan  ditempatkan  sebagai  warga  kelas  dua.  Imbasnya,  sering  kali  tutur perempuan  tidak  didengar.  Implikasi  lebih  lanjut  bagi  perempuan  korban  kekerasan seksual  justru  direviktimisasi  oleh  masyarakat,  dianggap  sebagai  pihak  yang menyebabkan terjadinya kekerasan. 2
Reviktimisasi  yang  diartikan  sebagai  korban  kekerasan  seksual  yang  menjadi korban kembali dilekatkan kepada perempuan maupun anak, bahkan reviktimisasi dapat diartikan  sebagai  viktimisasi  ganda  yakni  suatu  konsep  viktimisasi  yang  dilaporkan dalam  suatu  kejahatan  dan  terjadi  untuk  kedua  kalinya. 3 Korban  reviktimisasi  akan merasakan  ketidaknyamanannya  sebagai  korban  karena  harus  menceritakan  kejadian yang sama berulang kali yang pada akhirnya membuat trauma korban.
Sejak  tahun  2008,  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  Terhadap  Perempuan (“Komnas  Perempuan”)  telah  menghimpun  data  kekerasan  terhadap  perempuan  dari lembaga  pengada  layanan,  rumah  sakit,  kepolisian,  dan  pengadilan.  Sejak  tahun  2008 sampai dengan tahun 2019 terlaporkan data kekerasan terhadap perempuan yang dapat digambarkan sebagai berikut:
2 Pelapor  Khusus  Komnas  Perempuan  untuk  Poso,  “Perempuan  dalam  Jeratan  Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso  1998-2005,”  Laporan  Komnas  Perempuan,  Maret  2009;  dan  Pelapor  Khusus  Komnas  Perempuan untuk Aceh, “Sebagai Korban, Juga Survivor: Pengalaman dan Suara Perempuan Pengungsi Aceh tentang Kekerasan dan Diskriminasi,” Laporan Komnas Perempuan, April 2006
3 Nur  Adilla  M, Reviktimisasi  Terhadap  Korban  Perkosaan  Anak  di  Bawah  Umur (Skripsi Program Sarjana, Universitas Islam Riau), 2021, hal. 10
Diagram  diatas  menunjukkan  bahwa  dalam  kurun  waktu  12  tahun,  kekerasan terhadap  perempuan  meningkat  sebanyak  792%  (hampir  800%),  artinya  kekerasan terhadap  perempuan  di  Indonesia  selama  12  tahun  meningkat  hampir  8  kali  lipat. Diagram  di  atas  masih  merupakan  fenomena  gunung  es,  yang  dapat  diartikan  bahwa dalam  situasi  yang  sebenarnya,  kondisi  perempuan  Indonesia  jauh  mengalami kehidupan yang tidak aman. 4
KUHP  masih  memiliki  pandangan  bahwa  kekerasan  seksual  sebagai  kejahatan terhadap  kesusilaan  semata. 5 KUHP  merumuskan  kekerasan  seksual  seperti  perkosaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Pengkategorian ini tidak saja mengurangi derajat tindak pidana yang dilakukan, namun juga menciptakan pandangan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan moralitas semata. 6
Fenomena  kekerasan  seksual  di  Indonesia  semakin  berada  pada  titik  yang mengkhawatirkan. Dalam catatan tahunan 2021, Komnas Perempuan menerima hampir lebih  dari  8.000  laporan  kekerasan  terhadap  perempuan  pada  tahun  2020. 7 Sementara itu,  kekerasan  seksual  tercatat  sebagai  perkara  tertinggi  yang  dilaporkan  perempuan
4 Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan, Kekerasan Meningkat: Kebijakan Tindak Pidana  Kekerasan  Seksual  untuk  Membangun  Ruang  Aman  Bagi  Perempuan  dan  Anak  Perempuan, Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2019, Komnas Perempuan
5 Pasal  289  KUHP  mengatakan  bahwa  barang  siapa  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan memaksa  seseorang  untuk  melakukan  atau  membiarkan  dilakukan  perbuatan  cabul,  diancam  karena melakukan  perbuatan  yang  menyerang  kehormatan  kesusilaan,  dengan  pidana  penjara  paling  lama sembilan tahun.
6 Ratna  Batara  Munti,  Advokasi  Kebijakan  Pro  Perempuan,  Agenda  Politik  Perempuan  untuk Demokrasi dan Kesetaraan, Jakarta: PSKW UI dan Yayasan TIFA, 2008.
7 Data  ini  diperoleh  dari  laporan  yang  diterima  Lembaga  Layanan  Mitra  Komnas  Perempuan sebanyak  8.234  kasus  pada  tahun  2020.  Baca  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  terhadap  Perempuan (Komnas  Perempuan)  (6),  Catahu  2021:  Perempuan  Dalam  Himpitan  Pandemi:  Lonjakan  Kekerasan Seksual,  Kekerasan  Siber,  Perkawinan  Anak  dan  Keterbatasan  Penanganan  di  Tengah  COVID-19  - Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), hlm. 1
yang mengalami kekersan pada ranah publik dengan total 962 kasus, baik yang berupa persetubuhan/perkosaan  maupun  perbuatan  cabul/pelecehan. 8 Tidak  hanya  pada perempuan  dewasa,  anak  juga  berada  dalam  kondisi  yang  rentan  terhadap  kekerasan seksual.  Ironisnya,  Komnas  Perempuan  justru  mencatat  954  kasus  kekerasan  terjadi pada  anak  perempuan  sepanjang  tahun  2020,  dimana  ini  mengalami  peningkatan  dari tahun 2019 yaitu sebanyak 822 kasus. 9
Setidaknya  ada  tiga  aspek  secara  yuridis  yang  harus  diperhatikan  dalam memahami hambatan yang dihadapi korban, yaitu aspek substansi, struktur, dan budaya hukum. 10 Dalam tingkat substansi, sekalipun ada penegasan pada hak atas perlindungan dari  kekerasan  dan  diskriminasi,  berbagai  jenis  kekerasan  seksual  belum  dikenali  oleh hukum  Indonesia.  Sampai  saat  ini  telah  ada  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  beberapa  bentuk  kekerasan  seksual,  namun  sangat  terbatas  bentuk  dan lingkupnya.  Peraturan  perundang-undangan  yang  tersedia  belum  sepenuhnya  mampu merespons  fakta  kekerasan  seksual  yang  terjadi  dan  berkembang  di  masyarakat. Penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di  pengadilan  terhadap  perkara  kekerasan seksual  juga  masih  belum  memperhatikan  hak  korban  dan  cenderung  menyalahkan korban.  Selain  itu,  masih  diperlukan  upaya  pencegahan  dan  keterlibatan  masyarakat agar terwujud kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Adanya Undang- Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (“UU No. 12  Tahun  2022”),  menjadi  hukum  positif  terbaru  yang  secara  normatif  menjawab problematika  kekerasan  seksual  yang  dihadapi  oleh  perempuan.  Namun  demikian sistem  peradilan  pidana  dengan  aparat  penegak  hukum,  khususnya  bagi  Hakim  dan aparatur  peradilan  sebagai  penentu  akhir  bagi  korban  maupun  terdakwa  memperoleh keadilan  dalam  perkara  tindak  pidana  kekerasan  seksual.  Perempuan  yang  kerap mengalami  diskriminasi  dan  perlakuan  yang  tidak  adil  saat  menjalani  proses  hukum. Tidak  sedikit  penegak  hukum  yang  berpandangan  bahwa  perempuanlah  yang menginisiasi terjadinya perkosaan baik karena korban berpakaian minim, sering pulang
8 Ibid. hlm. 2
9 Komnas Perempuan (5), Catahu 2020: Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual  Untuk  Membangun  Ruang  Aman  Bagi  Perempuan  dan  Anak  Perempuan  -  Catatan  Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020), hlm. 1
10 Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, (New York: Russell Sage Foundation, 1975)
malam,  atau  menjalani  pergaulan  bebas. 11 Selain  itu,  perempuan  korban  juga memperoleh  pertanyaan  atau  pernyataan  yang  menyudutkan  dan  melecehkan  dari penegak  hukum  yang  berdampak  pada  timbulnya  rasa  takut  dan  trauma. 12 Ketika perkara  tersebut  ditangani  oleh  pengadilan,  Hakim  juga  kerap  menanyakan  riwayat seksual  korban  dalam  peroses  pembuktian  dan  justru  mengabaikan  kebutuhan  korban untuk  mendapatkan  pendampingan  dan  pemulihan  yang  layak. 13 Situasi-situasi  diatas semakin  mempersulit  perempuan  berhadapan  dengan  hukum 14 untuk  mengakses  hak- haknya, terutama hak-hak untuk memperoleh peradilan yang adil. 15
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, di mana hukum dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan  perundang-undangan  atau hukum  dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang  merupakan  patokan  berperilaku manusia yang dianggap pantas 16 .
Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Pendekatan Undang- Undang  (Statute  Approach).  Pendekatan  Perundang-Undangan  dilakukan  dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu  hukum  yang  sedang  ditangani,  yaitu  berkaitan  dengan  tindak  pidana  kekerasan seksual  dalam  aksesibilitas  keadilan  bagi  perempuan 17 .  (Peter  Mahmud  Marzuki,
Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2010, hal. 133)
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  diatas,  berikut  rumusan  masalah  yang diangkat,  Bagaimana  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana Kekerasan  Seksual  dalam  memperoleh  aksesibilitas  keadilan  bagi  perempuan  sebagai
11 Bestha  Inatsan  Ashila  et.al.,  Pedoman  Pendamping  Perempuan  Berhadapan  dengan  Hukum, (Depok:  Masyarakat  Pemantau  Peradilan  Indonesia  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia  (MaPPI  FH UI), 2019), hlm. 14
12 Ibid 13 Komnas  Perempuan  (8),  Laporan  Penelitian  Kualitatif:  Tinjauan  Penerapan  Peraturan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  No.  3  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara Perempuan  Berhadapan  dengan  Hukum  di  Lima  Mitra  Wilayah  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT:PKKTP);
14 Perempuan Berhadapan dengan Hukum menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun  2017  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan  Berhadapan  dengan  Hukum  yaitu perempuan  yang  berkonflik  dengan  hukum,  perempuan  sebagai  korban,  perempuan  sebagai  saksi  atau perempuan sebagai pihak.
15 Ibid, hlm. 14-15
16 Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 118
17 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2010, hal. 133)
korban  serta  Bagaimana  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2017  tentang Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan  Berhadapan  dengan  Hukum  mengakomodir perempuan  untuk  memperoleh  aksesibilitas  keadilan  dalam  tindak  pidana  kekerasan seksual?

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Substansi  Undang-Undang  RI  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana Kekerasan Seksual
Konstitusi  menyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak  mendapatkan  perlindungan dari  kekerasan  dan  berhak  untuk  bebas  dari  penyiksaan  atau  perlakuan  yang merendahkan  derajat  martabat  manusia.  Pada  hakikatnya  kekerasan  seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketentraman  masyarakat.  Oleh  karena  secara  yuridis  peraturan  perundang-undangan yang  berkaitan  dengan  kekerasan  seksual  belum  optimal  dalam  memberikan pencegahan, pelindungan, akses keadilan, dan pemulihan, belum memenuhi kebutuhan hak  korban  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual,  serta  belum  komprehensif  dalam mengatur mengenai hukum acara maka Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menyusun Undang-Undang tentang tindak pidana kekerasan seksual.
Menurut World  Health  Organization  (WHO) ,  kekerasan  seksual  dimaknai sebagai  setiap tindakan seksual, upaya untuk  mendapatkan tindakan seksual,  komentar yang  tidak  diinginkan,  atau  tindakan,  yang  diarahkan  terhadap  seksualitas  seseorang dengan  menggunakan  paksaan  oleh  siapapun  (terlepas  bagaimanapun  hubungannya dengan  korban)  dan  di  dalam  kondisi  apapun  (tidak  terbatas  di  lingkungan  rumah  dan kerja. 18 Adapun paksaan yang dimaksud dalam definisi tersebut dapat berupa kekerasan fisik  atau  psikis  seperti  ancaman  psikologis,  dipecat  dari  pekerjaan,  atau  ancaman kekerasan  fisik.  Keberadaan  elemen  paksaan  ini  ditujukan  agar  korban  terpaksa melakukan  sesuatu  yang  diinginkan  oleh  pelaku.  Di  samping  menggunakan  paksaan, kejahatan  ini  juga  dapat  terjadi  ketika  seseorang  tidak  dapat  atau  tidak  mampu memberikan  persetujuan  sepenuhnya  atas  tindakan  seksual  yang  dilakukan  pelaku, misalnya  karena  mabuk,  tidur,  dan  keterbatasan  mental. 19 Sementara  itu,  Perserikatan Bangsa-bangsa  (“PBB”)  mendefinisikan  kekerasan  seksual  sebagai  perbuatan  yang
18 Etienne  G.  Kruh,  et.  al,  World  Report  on  Violence  and  Health,  (Jenewa:  World  Health Organization, 2002), hlm. 149
19 Ibid
agresif dan kejam dengan intensitas dan konsekuensi yang beragam, dari sentuhan yang tidak diinginkan sampai persetubuhan yang dipaksakan dan perkosaan. 20
Kekerasan  seksual  merupakan  pelanggaran  hak  asasi  manusia,  kejahatan terhadap  martabat  kemanusiaan,  serta  bentuk  diskriminasi  yang  harus  dihapuskan. Kekerasan  seksual  semakin  marak  terjadi  di  masyarakat  yang  menimbulkan  dampak luar  biasa  kepada  Korban.  Dampak  tersebut  meliputi  penderitaan  fisik,  mental, kesehatan,  ekonomi,  dan  sosial  hingga  politik,  atau  mereka  yang  memiliki  kebutuhan khusus, seperti Anak dan Penyandang Disabilitas.
Secara  yuridis  normatif,  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  terdiri  atas: 21 a. Pelecehan  seksual  nonfisik;  b.  Pelecehan  seksual  fisik;  c.  Pemaksaan  kontrasepsi;  d. Pemaksaan  sterilisasi;  e.  Pemaksaan  perkawinan;  f.  Penyiksaan  seksual;  g.  Eksploitasi seksual; h. Perbudakan seksual; dan i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.
Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  juga  meliputi: 22 a.  Perkosaan;  b.  Perbuatan cabul;  c.  Persetubuhan  terhadap  Anak,  perbuatan  cabul  terhadap  Anak,  dan/atau eksploitasi  seksual  terhadap  Anak;  d.  Perbuatan  melanggar  kesusilaan  yang bertentangan  dengan  kehendak  Korban;  e.  Pornografi  yang  melibatkan  Anak  atau pornografi  yang  secara  eksplisit  memuat  kekerasan  dan  eksploitasi  seksual;  f. pemaksaan  pelacuran;  g.  tindak  pidana  perdagangan  orang  yang  ditujukan  untuk eksploitasi seksual; h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; i. tindak pidana pencucian  uang  yang  tidak  pidana  asalnya  merupakan  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual; dan j. tindak pidana lain  yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Substansi UU No. 12 Tahun 2022 memiliki beberapa terobosan, antara lain:
1. Selain pengkualifikasian jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur  dalam  UU  No.  12  Tahun  2022,  juga  terdapat  tindak  pidana  lain  yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
2. Terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan, penuntutan,  dan  pemeriksaan  di sidang pengadilan  dengan  tetap
20 UN Report Chapter 6: Violence Against Women
21 Indonesia, Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2022 Tentang  asal 4  ayat (1) UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual
22 Pasal 4 ayat (2) UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual
memperhatikan  dan  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  kehormatan,  dan tanpa intimidasi;
3. Hak  Korban  atas  Penanganan,  Perlindungan,  dan  Pemulihan  sejak  terjadinya Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  yang  merupakan  kewajiban  negara  dan dilaksanakan  sesuai  dengan  kondisi  dan  kebutuhan  Korban.  Selain  itu, perhatian  yang  besar  terhadap  penderitaan  korban  juga  terlihat  dalam  bentuk pemberian Restitusi. Restitusi diberikan oleh pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual  sebagai  ganti  kerugian  bagi  Korban.  Jika  harta  kekayaan  Terpidana yang  disita  tidak  mencukupi  biaya  Restitusi,  Negara  memberikan  kompensasi kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan; dan
4. Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak.
Untuk  mewujudkan  terobosan  tersebut  diatas  maka  proses  hukum  khususnya dalam  proses  peradilan  harus  dipastikan  bersesuaian  dengan  hukum  acara  yang  diatur dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  sebagai lex  specialist dan Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (“KUHAP”)  yang  telah  terlebih  dahulu hadir  sebagai lex  generalis dalam  rangka  memastikan  aksesibilitas  terhadap  keadilan (access to justice) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat terpenuhi.
Dalam  praktik,  pembuktian  tindak  pidana  kekerasan  seksual  biasanya  sangat minim  Saksi  yang  melihatnya  terbatas  pada  Saksi  korban  itu  sendiri  dan  Terdakwa dikarenakan  kejahatan  demikian  dilakukan  secara  diam-diam  dan  sangat  tertutup.  Hal ini menyulitkan dikarenakan dalam sistem pembuktian Indonesia mengenal asas ununs testis nullus testis artinya satu saksi bukanlah saksi. Keterangan satu orang saksi tanpa adanya bukti lain tidak boleh dipercaya atau tidak dapat digunakan sebagai dasar bahwa dalil  gugatan  secara  keseluruhan  terbukti. 23 Dalam  paradigma  KUHAP,  asas  tersebut termuat  dalam  Pasal  183  KUHAP  yang  menyatakan  bahwa  Hakim  tidak  boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat  bukti  yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang  bersalah  melakukannya.  Selanjutnya,  asas  ini
23 Syifa  Nabilah  Marwa,  Bambang  Dwi  Baskoro  dan  Sukinta,  “Unus  Testis  dalam  Pembuktian Tindak  Pidana  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (Studi  Kasus  di  Wilayah  Hukum  PN  Lubuk  Basung), Diponegoro Law Journal Vol.8 No.2 (2019), hlm. 1556
makin ditegaskan dalam ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa keterangan  seorang  saksi  saja  tidak  cukup  untuk  membuktikan  bahwa  Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan.
Ada  sejumlah  permasalahan  dalam  praktik  peradilan  pidana  khususnya  ketika mengadili  tindak  pidana  kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  yang  merupakan hambatan berkaitan dengan korban, diantaranya:
a. Keterangan  Saksi  yang  sulit  diperoleh.  Biasanya  terbatas  pada  keterangan Saksi  korban.  Apabila  ada  Saksi  lain  yang  melihat  tindak  pidana  tersebut biasanya enggan untuk terlibat proses peradilan yang terkesan lama. Sementara bagi  Saksi  Korban,  sebagian  mengalami  rasa  takut,  cemas,  trauma  hingga dibully  dari  lingkungan  tempat  tinggalnya  membuat  dirinya  sulit  memberi keterangan di depan persidangan walaupun persidangan tersebut tertutup untuk umum.
b. Terbatasnya pemahaman dan keahlian penegak hukum atas penanganan kasus tindak  pidana  kekerasan  seksual  serta  masih  menggunakan  paradigma  lama dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tidak relevan sehingga mengharuskan  Hakim  menegur  dan  mengingatkan  penegak  hukum  lainnya agar  bertanya  tidak  dengan  menyalahkan  Saksi  yang  notabene  merupakan perempuan  korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual,  tidak  menanyakan Riwayat  seksualitas,  tidak  menunjukkan  sikap  dan  perilaku  di  persidangan yang  merendahkan  bahkan  terkesan  menghina  korban  dengan  tersenyum  atau tertawa  ketika  bertanya,  hingga  tidak  memberikan  pertanyaan  yang  dapat mengingatkan  Saksi  Korban  dengan  trauma  yang  dialami,  misalnya mempertanyakan Saksi  Korban  yang menikmati perbuatan Terdakwa. Hal-hal tersebut  mengharuskan  Hakim  mengingatkan  agar  penegak  hukum  juga menghormati  dan  menghargai  Saksi  dalam  memberikan  keterangan  di  depan persidangan  dan  mempedomani  penanganan  perkara  perempuan  berhadapan dengan hukum.
c. Sistem  pembuktian  memiliki  paradigma  satu  saksi  bukan  saksi.  Kesulitan demikian  dalam  perkara  tindak  pidana  kekerasan  seksual  biasanya  disiasati dengan  mencari  Saksi testimonium  de  auditu .  Selain  ini  alat  bukti  yang
menentukan dalam perkara demikian adalah Visum et repertum sebagai sebuah alat bukti untuk menunjang keterangan Saksi.
Dengan  diundangkannya  UU  No.  12  Tahun  2022  maka  telah  diakomodir  dalam Pasal  25  ayat  (1)  bahwa  keterangan  saksi  dan/atau  korban  cukup  untuk  membuktikan bahwa Terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwalah yang bersalah  melakukannya.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut  dalam  hal  pembuktian  tindak pidana  kekerasan  seksual  pengecualian  terhadap  asas unus  testis  nullus  testis dikecualikan  dengan  syarat  terdapat  1  (satu)  alat  bukti  sah  lainnya  dan  hakim memperoleh keyakinan  bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa  yang bersalah melakukannya.  Lebih  lanjut  juga  telah  ditentukan  bahwa  kekuatan  pembuktian  satu saksi  dalam  hal  keterangan  saksi  hanya  dapat  diperoleh  dari  korban,  kekuatan pembuktiannya  dapat  didukung  dengan  keterangan  yang  diperoleh  dari  orang  yang memberikan  keterangan  yang  berhubungan  dengan  perkara  tindak  pidana  kekerasan seksual meskipun ia tidak dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut.
Dalam  perkara  tindak  pidana  kekerasan  seksual,  Hakim  tidak  dapat  hanya berpedoman bahwa dalam konsep pembuktian konvensional, alat bukti dapat dilihat dari segi  nilai  dan  kekuatan  pembuktian.  Alat  bukti  keterangan  Saksi  sah  atau  memiliki kekuatan  pembuktian (the  degree  of  evidence). Alat  bukti  keterangan  saksi  sah  atau memiliki kekuatan pembuktian apabila memenuhi dua syarat, diantaranya: 24
1. Syarat  formil  mengacu  pada  Pasal  160  ayat  (3),  Pasal  160  ayat  (4)  dan  Pasal 171 KUHAP, yaitu:
a. Saksi mengucapkan sumpah atau janji;
b. Saksi harus dewasa;
c. Saksi tidak sakit ingatan atau sakit jiwa.
2. Syarat materiil mengacu pada Pasal 1 angka 27 dan Pasal 185 KUHAP, yaitu:
24 Windri  Anggraini  Barokah  dan  Ridho  Mahargyo,  “Penerapan  Hukum  Pembuktian  Saksi Testimonium de  Auditu  sebagai  Alasan Pengajuan Kasasi  Penuntut Umum dalam Perkara Pengguguran Kandungan”, Jurnal Verstek Vol.3 No. 1, 2015, hlm. 91-92
a. Keterangan saksi merupakan apa yang saksi dengar, lihat dan alami sendiri. Keterangan  di  luar  apa  yang  ia  dengar,  lihat  dan  alami  sendiri  tidak  dapat dinilai sebagai keterangan saksi.
b. Testimonium  de  auditu atau  keterangan  saksi  yang  diperoleh  dari  hasil pendengaran  dari  orang  lain  tidak  mempunyai  kekuatan  sebagai  alat  bukti dikarenakan pada dasarnya keterangan saksi  adalah apa  yang saksi  dengar, lihat, dan alami sendiri bukan dari orang lain.
c. Pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran bukan merupakan keterangan saksi.
Saksi  khusus  Testimonium  de  auditu  menurut  Yahya  Harahap  adalah  kesaksian atau  keterangan  dari  seseorang  yang  mendengar  keterangan  tersebut  dari  orang  lain. Apabila  mengacu  pada  Yurisprudensi  Nomor  308/K/Sip/1959  tanggal  11  November 1959 maka kesaksian dari Saksi Testimonium de auditu tidak dapat dipandang sebagai bukti keterangan Saksi melainkan hanya dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk.
Hakim  juga  harus  berpedoman  pada  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  RI  Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang memutuskan bahwa keterangan saksi tidak dimaknai termasuk pula  orang  yang  dapat  memberikan  keterangan  dalam  rangka  penyidikan,  penuntutan, dan  peradilan  suatu  tindak  pidana  yang  tidak  selalu  ia  dengar,  lihat  dan  alami  sendiri. Jika saksi hanya ditafsirkan secara sempit mengacu pada Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka  27  KUHAP  memberikan  batasan  bahkan  menghilangkan  kesempatan  bagi terdakwa  untuk  mengajukan  saksi  yang  menguntungkan  baginya.  Mahkamah berpendapat  bahwa  konteks  pembuktian  bukan  hanya  untuk  membuktikan  apakah tersangka  atau  terdakwa  melakukan  atau  terlibat  perbuatan  tindak  pidana  tertentu melainkan  meliputi  pembuktian  bahwa  suatu  perbuatan/tindak  pidana  benar-benar terjadi  dan  tersangka  atau  terdakwa  benar-benar  melakukan  atau  terlibat perbuatan/tindak  pidana  dimaksud.  Sehingga  Mahkamah  Konstitusi  berpendapat  arti penting  saksi  bukan  terletak  pada  apakah  dia  melihat,  mendengar,  ataupun  mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses.
Dalam  UU  No.  12  Tahun  2022  eksistensi  keterangan testimonium  de  auditu diakui sebagai bukti pendukung untuk keterangan saksi yang hanya dapat diperoleh dari saksi  korban.  Bahkan  dalam  Pasal  1  angka  6  UU  No.  12  Tahun  2022  definisi  saksi diperluas  sebagai  orang  yang  dapat  memberikan  keterangan  guna  kepentingan penyidikan,  penuntutan,  dan  peradilan  tentang  suatu  perkara  tindak  pidana  kekerasan seksual yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang  dapat  memberikan  keterangan  yang  berhubungan  dengan  suatu  perkara  tindak pidana  kekerasan  seksual  meskipun  tidak  ia  dengar  sendiri,  tidak  ia  lihat  sendiri,  dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual.
UU  No.  12  Tahun  2022  juga  terdapat  perkembangan  bahwa  keluarga  dari terdakwa dapat memberi keterangan sebagai saksi di bawah sumpah/janji, bahkan tanpa adanya persetujuan dari terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2). Implikasi tersebut  adalah  keluarga  terdakwa  dapat  memberikan  keterangan  sebagai  saksi  dan memiliki  kekuatan  pembuktian  seperti  saksi  meskipun  terdakwa  tidak  menyetujuinya, berbeda  dengan  KUHAP  yang  nilai  pembuktiannya  hanya  sebagai  petunjuk  apabila terdakwa tidak menyetujuinya.
Dengan  berlakunya  UU  No.  12  Tahun  2022  maka  ketentuan  Pasal  25  ayat  (3) menegaskan  keterangan  Saksi Testimonium  de  auditu bukan  lagi  berlaku  sebagai petunjuk melainkan berdiri sendiri di luar petunjuk selama dapat didukung dengan alat bukti lain.
2. Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  3  Tahun  2017  telah  mengakomodir perempuan memperoleh keadilan dalam tindak pidana kekerasan seksual
Peran  Hakim  dalam  memastikan  suatu  peraturan  perundang-undangan  mencapai tujuannya sebagaimana diharapkan pembentuk undang-undang, juga harus memastikan kepastikan  hukum,  kemanfaatan  dan  keadilan  dapat  dicapai.  Apabila  antara  ketiganya saling bertentangan maka wajib bagi  Hakim untuk mengutamakan keadilan. Demikian pula  ketika  Hakim  mengadili  dan  menyelesaikan  perkara  tindak  pidana  kekerasan seksual  dengan  menempatkan  perempuan  sebagai  korban.  Hakim  sebagai  subsistem peradilan merupakan pelaku inti yang secara fungsional memiliki peranan fundamental guna mengupayakan perempuan memperoleh keadilannya dalam perkara tindak pidana kekerasan  seksual.  Profesi  hakim  sebagai  salah  satu  bentuk  dari  profesi  hukum  sering
digambarkan  sebagai  pemberi  keadilan.  Terhadap  profesi  hakim  tersebut  terikat  kode etik  yang  melekat  dan  disampaikan  oleh  Socrates  dalam  4  (empat)  perintah  kepada Hakim dalam mengadili suatu perkara (the 4 Commandments for judged) , yakni: 25
1. To hear courteously (mendengar dengan sopan, beradab);
2. To answer wisely (menjawab bijaksana, arif);
3. To consider soberly (mempertimbangkan tak terpengaruh);
4. To decide impartially (memutus tak berat sebelah).
Secara  khusus  sebagai lex  specialist dalam  menangani  perkara  tindak  pidana kekerasan  seksual  dengan  perempuan  sebagai  korban,  Hakim  harus  mempedomani Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hingga Peraturan Mahkamah Agung Nomor  3  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Mengadili  Perempuan  Berhadapan  dengan Hukum (“Perma No. 3 Tahun 2017”), seperti yang tertuang dalam Pasal 2 bahwa hakim dalam  mengadili  perkara  perempuan  berhadapan  dengan  hukum  berdasarkan  asas penghargaan  atas  harkat  dan  martabat  manusia,  non-diskriminasi,  kesetaraan  gender, persamaan  di  depan  hukum,  keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum.  Dalam mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, Hakim agar mengidentifikasi situasi  perlakuan  yang  tidak  setara  sehingga  mengakibatkan  diskriminasi  terhadap perempuan;  dan  menjamin  hak  perempuan  terhadap  akses  yang  setara  dalam memperoleh keadilan.
Apabila  dibedah  tentang  yang  seharusnya  dilakukan  oleh  Hakim  di  persidangan, antara lain:
a) Dalam  pemeriksaan  perkara,  Hakim  diharapkan  dapat  mengidentifikasikan fakta  persidangan  terkait  adanya  ketidaksetaraan  gender  dan  ketidaksetaraan status  sosial  di  masyarakat,  yang  mengakibatkan  adanya  ketimpangan  gender antara  perempuan  dan  laki-laki  terutama  jika  perempuan  menjadi  korban dan/atau saksi. 26
b) Hakim  dapat  mengidentifikasi  dan  mempertimbangkan  adanya  relasi  kuasa antara  para  pihak  yang  berperkara  yang  mengakibatkan  korban/saksi  tidak
25 Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 115
26 Pasal  4  Perma  RI  Nomor  3  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
berdaya. 27 Misalnya  korban  adalah  siswa  atau  bawahan  sedang  pelaku  adalah guru  atau  majikan/atasannya.  Dengan  posisi  tersebut    pelaku  cenderung memiliki  lebih  banyak  kekuasaan (powerful) dan  kendali (control) atas  diri korban, sehingga tidak mudah bagi korban untuk keluar/terlepas dari kekerasan yang dialaminya.
c) Hakim dapat mengidentifikasi dan mempertimbangkan riwayat kekerasan dari pelaku  terhadap korban/saksi. 28
d) Dalam  kasus-kasus  perempuan  berhadapan  dengan  hukum,  Hakim  agar mempertimbangkan  dampak  psikis  serta  ketidakberdayaan  baik  fisik  maupun psikis  yang  dialami  perempuan  berhadapan  dengan  hukum  dengan menyarankan para pihak untuk menghadirkan alat bukti lain seperti keterangan ahli dan rekam psikologis korban melalui Surat Keterangan Psikologi, atau bila memang  ada  persoalan  lebih  serius  seperti  gangguan  jiwa,  melalui visum  et repertum  Psychiatricum agar  dapat  menilai  tidak  hanya  dampak  psikis  dari kekerasan  tetapi  juga  ketidakberdayaan  fisik  dan  psikis  yang  dialami perempuan berhadapan dengan hukum saat kejadian dan setelahnya.
e) Apabila  pertemuan  korban  dalam  persidangan  tidak  mau  atau  tidak  siap bertemu dengan pelaku maka Hakim dapat memerintahkan pelaku untuk keluar dari  ruang  persidangan  atau  melakukan  pemeriksaan  melalui  pemeriksaan audio  visual  jarak  jauh  atau  menggunakan  pemeriksaan  lainnya  (rekaman video,  dan  lain-lain)  agar  perempuan  korban  dapat  memberikan  keterangan tanpa ada tekanan dan terhindar dari trauma. 29
f) Selama  jalannya  pemeriksaan  persidangan,  Hakim  agar  mencegah  dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum, yang  bersikap  atau  membuat  pernyataan  yang  merendahkan,  menyalahkan, mengintimidasi,  dan/atau  menggunakan  pengalaman  atau  latar  belakang seksualitas perempuan berhadapan dengan hukum. 30 Misalnya riwayat seksual
27 Ibid
28 Pasal  7  Perma  RI  Nomor  3  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
29 Pasal  10  Perma  RI  Nomor  3  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
30 Pasal  7  Perma  RI  Nomor  3  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
perempuan  berhadapan  dengan  hukum  yang  pernah  berhubungan  seksual dengan laki-laki digunakan untuk menyudutkan perempuan berhadapan dengan hukum  sebagai  perempuan  yang  tidak  baik  dan  sebaliknya  mewajarkan tindakan pelaku.
g) Hakim  dapat  menyarankan  dan/atau  mengabulkan  permintaan  perempuan berhadapan dengan hukum untuk menghadirkan pendamping. 31
h) Hakim  agar  mempertimbangkan  kondisi  ketidaksetaraan  perlindungan  hukum yang berdampak pada akses keadilan  yang selama ini terjadi pada perempuan di  masyarakat  patriarki.  Dengan  demikian  Hakim  juga  dapat  menggunakan putusannya  sebagai  ruang  keadilan  bagi  pencari  keadilan,  dalam  hal  ini  bagi perempuan  berhadapan  dengan  hukum,  oleh  karena  kekuasaan  Hakim memberikan  kesempatan  untuk  membuat  suatu  terobosan  guna  memberikan akses keadilan bagi pencari keadilan. 32
Sementara  itu  yang  seharusnya  tidak  dilakukan  oleh  Hakim  di  persidangan  atau dalam  pemeriksaan  perempuan  berhadapan  dengan  hukum,  Hakim  tidak  boleh,  antara lain:
a. Menunjukkan  sikap  atau  mengeluarkan  pernyataan  yang  merendahkan, menyalahkan  dan/atau  mengintimidasi  perempuan  berhadapan  dengan  hukum. Misalnya  menyalahkan  atau  menuduh  perempuan  sebagai  penyebab  atau pemberi  peluang  terjadinya  tindak  pidana  kekerasan  seksual  atau  karena  tidak berusaha melawan.
b. Membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat,  dan praktik  tradisional  lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender.
c. Mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang  seksualitas  korban  sebagai  dasar  untuk  membebaskan  pelaku  atau meringankan hukuman pelaku.
d. Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender
31 Pasal  9  Perma  RI  Nomor  3  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
32 Pasal  4  Perma  RI  Nomor  3  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
Peranan  Hakim  dalam  memastikan  perempuan  berhadapan  dengan  hukum  dapat memperoleh  keadilan  dalam  tindak  pidana  kekerasan  seksual,  maka  Hakim  harus melakukan beberapa hal sebagai berikut: 33
1. Hakim  menggali  bagaimana  situasi  ketidakberdayaan  korban  saat  kejadian, bukan menyudutkan dengan mempertanyakan mengapa korban tidak berusaha melawan  atau  menyalahkan  atas  pakaian  korban  atau  menyralahkan  mengapa keluar malam;
2. Hakim  menanyakan  riwayat  kekerasan  seksual  dan  mengindentifikasi  adanya siklus  kekerasan  seksual  secara  limitatif,  terbatas  pada  relevansi  perkara  dan Hakim  harus  mencermati  dampak  yang  ditimbulkan  dari  kekerasan  seksual seperti  trauma,  rasa  cemas  dan  rasa  takut  korban,  sebaliknya  tidak menyalahkan  mengapa  korban  baru  melapor,  bertahan  dalam  kekerasan  atau pernah mencabut laporan.
3. Memberikan pemahaman dan menyakinkan korban bahwa persidangan tertutup untuk umum sehingga apapun yang diceritakan tidak akan diketahui pihak luar melainkan  sebagai  bahan  pembuktian  guna  memberikan  hukuman  yang setimpal dengan perbuatan pelaku.
4. Menunjukkan sikap bersedia mendengarkan, mengeluarkan pernyataan/pertanyaan yang menunjukkan kepedulian dan penghargaan kepada perempuan  yang  berhadapan  dengan  hukum  dengan  mengajukan  pertanyaan yang  bersifat  terbuka  dan  relevan  dengan  unsur-unsur  tindak  pidana  agar perempuan  berhadapan  dengan  hukum  dapat  menceritakan  yang  dialaminya dengan nyaman tanpa merasa terbebani oleh trauma yang mungkin dialami.
5. Hakim  harus  memperhatikan  kenyamanan  korban  kekerasan  seksual  dalam memberikan  keterangan  yang  sebenarnya  seperti  mengakomodir  kehadiran pendamping,  dalam  perkara  perempuan  tersebut  masuk  kategori  anak  maka wajib  didampingi  oleh  orang  tua/wali  dan  pekerja  sosial.  Bilamana  korban takut  dengan  Terdakwa  maka  Hakim  harus  memerintahkan  pengambilan keterangan korban tanpa dihadiri Terdakwa secara langsung, kemudian Hakim
33 Pengalaman  Penulis  1  saat  mengadili  berbagai  perkara  kekerasan  seksual  dengan  korban perempuan baik dewasa maupun anak di Pengadilan Negeri Bajawa, Nusa Tenggara Timur kurun waktu tahun 2020-2022
tetap  mengakomodir  tanggapan  atau  bantahan  Terdakwa  terhadap  keterangan korban  ketika  korban  usai  memberikan  keterangannya  di  depan  persidangan. Apabila  upaya-upaya  tersebut  sudah  dilakukan  namun  perempuan  korban tindak  pidana  kekerasan  seksual  tersebut  kesulitan  memberikan  keterangan, maka  Hakim  harus  secara  arif  dan  bijaksana  dapat  menunda  persidangan tersebut  hingga  korban  dirasa  siap  memberikan  keterangan  di  depan persidangan  (hindari  sikap  perilaku  Hakim  memaksa  korban  memberikan keterangan  di  depan  persidangan  pada  hari  itu  juga  bilamana  keadaan  tidak memungkinkan);
6. Hakim  dapat  bertanya  tentang  situasi  seksual  atau  seksualitas  korban  untuk memahami  situasi  secara  komprehensif,  bukan  dalam  rangka  untuk menyalahkan  korban  dan  membela  pelaku.  Contohnya  apa  yang  membuat Saksi bersedia bertemu lagi dengan Terdakwa? Atau Bisa ceritakan bagaimana kejadiannya sehingga hubungan seks terjadi lagi lebih dari sekali?
7. Hakim  harus  lebih  banyak  menggali  dampak  dari  kejadian  kekerasan  seksual yang  dialami  korban  baik  pada  saat  maupun  sesudah  kejadian  (dampak langsung  maupun  dampak  lanjutan).  Dalam  berbagai  kasus  kekerasan  seksual yang  telah  ditangani,  selain  korban  mengalami  rasa  sakit  semisal  kekerasan seksual  dilakukan  didahului  dengan  tindakan  kekerasan  memaksa  dengan mendorong, memukul atau dengan ancaman seperti akan dipukul, dibunuh atau telah  ditodong  dengan  parang,  adapula  banyak  dampak  psikis  yang  dialami oleh korban yang titik beratnya terletak pada perubahan perilaku sebelum dan sesudah kejadian dimana biasanya setelah terjadinya kekerasan seksual, korban merasa  takut,  gelisah,  cemas,  malu  dan  trauma.  Hal  itu  belum  termasuk dampak  sosial  yang  dialami  berupa  rasa  malu  di  lingkungan  sekolah, masyarakat, dibully ,  putus  sekolah  hingga  ada  yang  ingin  mengakhiri hidupnya.  Adapun  contoh  pertanyaan  yang  biasanya  diajukan,  apakah  Saksi masih  sekolah?  Setelah  kejadian  ini,  bagaimana  sekolah  Saksi?  atau  Sebelum kejadian  itu  terjadi,  bagaimana  sikap  dan  perilaku  korban?  Apakah  ada perubahan perilaku setelah korban mengalami kekerasan seksual?
8. Hakim  harus  mampu  memberikan  nasihat,  motivasi  dan  solusi  terhadap  masa depan  korban.  Misalnya  bahwa  korban  wajib  melanjutkan  pendidikan
meskipun  kondisinya  sementara  putus  sekolah  karena  dikeluarkan  pihak sekolah  atau  mengundurkan  diri  diakibatkan  rasa  malu.  Hakim  harus  bisa memotivasi  dan  menyampaikan  kepada  korban  akan  pentingnya  arti pendidikan untuk masa depan korban. Menyampaikan kepada pendamping atau orang  tua  untuk  lebih  peduli  dan  memperhatikan  korban  di  lingkungannya hingga  menyadarkan  dan  meyakinkan  korban  bahwa  peristiwa  kekerasan seksual  tersebut  bukan  merupakan  kesalahan  korban  sehingga  jangan  merasa terbebani dan malu terhadap peristiwa yang telah terjadi seakan-akan kesalahan dibebankan kepada korban;
Adapun  hal-hal  yang  wajib  diperhatikan  dan  dipertimbangkan  oleh  Hakim  guna mengadili  dan  memastikan  perempuan  berhadapan  dengan  hukum  memperoleh keadilannya dalam tindak pidana kekerasan seksual, yaitu:
a. Kerugian yang dialami korban dan penggantian ganti rugi/restitusi;
b. Ada tidaknya relasi kuasa dan kondisi ketidakberdayaan korban;
c. Dampak dari kasus baik secara fisik, psikis, sosial, ekonomi;
d. Adanya  siklus  kekerasan  seksual,  Riwayat  kekerasan  seksual  dari  pelaku kepada korban;
e. Kondisi perempuan korban/saksi;
f. Pengalaman perempuan terkait adanya kekerasan seksual;
g. Potensi bahaya yang mengancam nyawa perempuan korban;
h. Kebutuhan untuk pemulihan;
i. Hasil visum et repertum dan visum et repertum psychiatricum.

## C. Penutup
Secara  substansi  perlindungan  terhadap  korban  kekerasan  seksual  mendorong adanya perubahan dari segi materiil dan formil dalam pembentukan UU No. 12 Tahun 2022.  Perubahan  dalam  segi  formil  tersebut  adalah  terdapatnya  perkembangan  hukum acara  pidana  dalam  undang-undang  tindak  pidana  kekerasan  seksual  khususnya  dalam hal  pembuktian.  Perkembangan  alat  bukti  keterangan  saksi  seperti  pengecualian  asas unus testis nullus testis dalam UU No. 12 Tahun 2022, kekuatan pembuktian keluarga terdakwa sebagai saksi.
Hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh Hakim guna mengadili dan memastikan perempuan  berhadapan  dengan  hukum  memperoleh  keadilannya  dalam  tindak  pidana kekerasan seksual berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2017, yaitu:
a. Kerugian yang dialami korban dan penggantian ganti rugi/restitusi;
b. Ada tidaknya relasi kuasa dan kondisi ketidakberdayaan korban;
c. Dampak dari kasus baik secara fisik, psikis, sosial, ekonomi;
d. Adanya  siklus  kekerasan  seksual,  Riwayat  kekerasan  seksual  dari  pelaku kepada korban;
e. Kondisi perempuan korban/saksi;
f. Pengalaman perempuan terkait adanya kekerasan seksual;
g. Potensi bahaya yang mengancam nyawa perempuan korban;
h. Kebutuhan untuk pemulihan; dan
i. Hasil visum et repertum dan visum et repertum psychiatricum.

## D. Daftar Pustaka
Amiruddin  &  Zainal  Asikin,  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum,  (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 118
Adilla  M,  Nur. Reviktimisasi  Terhadap  Korban  Perkosaan  Anak  di  Bawah  Umur.
Skripsi Program Sarjana, Universitas Islam Riau. 2021
Bappenas, Strategi Nasional Akses pada Keadilan , 2016-2019
Bestha  Inatsan  Ashila  et.al. Pedoman  Pendamping  Perempuan  Berhadapan  dengan Hukum .  Depok:  Masyarakat  Pemantau  Peradilan  Indonesia  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI). 2019
Etienne G. Kruh, et. Al. World Report on Violence and Health. Jenewa: World Health Organization . 2002
Kelompok kerja perempuan dan anak Mahkamah Agung RI dan Masyarakat pemantau peradilan  Indonesia  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia  (MaPPI  FHUI), Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan  Berhadapan  Dengan  Hukum , Mahkamah  Agung  RI  bekerjasama  dengan  Australia  Indonesia  Partnership  for Justice 2, Jakarta, 2018
Komisi  Nasional  Anti  kekerasan  terhadap  Perempuan, Kekerasan  Meningkat: Kebijakan  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  untuk  Membangun  Ruang  Aman Bagi  Perempuan  dan  Anak  Perempuan ,  Catatan  Kekerasan  terhadap  Perempuan Tahun 2019, Komnas Perempuan
Komnas Perempuan (5), Catahu 2020: Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan  Seksual  Untuk  Membangun  Ruang  Aman  Bagi  Perempuan  dan  Anak Perempuan  -  Catatan  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Tahun  2019 ,  (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020)
Komnas Perempuan (8), Laporan Penelitian Kualitatif: Tinjauan Penerapan Peraturan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  No.  3  Tahun  2017  tentang  Pedoman Mengadili  Perkara  Perempuan  Berhadapan  dengan  Hukum  di  Lima  Mitra Wilayah  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  Penanganan  Kasus  Kekerasan
Terhadap Perempuan (SPPT:PKKTP) Lawrence M.  Friedman. The Legal  System: A Social Science Perspective. (New York: Russell Sage Foundation. 1975
Mahkamah  Agung. Cetak  Biru  Pembaruan  Peradilan  2010-2035 .  Jakarta:  Mahkamah Agung, 2010
M.  Syarifuddin. Aksesibilitas  Keadilan  bagi  Perempuan  dan  Anak .  Jakarta:  PT.  Imaji Cipta Karya
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2010, hal. 133.
Pelapor  Khusus  Komnas  Perempuan  untuk  Poso,  “ Perempuan  dalam  Jeratan Impunitas:  Pelanggaran  dan  Penanganan,  Dokumentasi  Pelanggaran  HAM Perempuan  Selama  Konflik  Bersenjata  di  Poso  1998-2005 ,”  Laporan  Komnas Perempuan,  Maret  2009;  dan  Pelapor  Khusus  Komnas  Perempuan  untuk  Aceh, “Sebagai  Korban,  Juga  Survivor:  Pengalaman  dan  Suara  Perempuan  Pengungsi Aceh  tentang  Kekerasan  dan  Diskriminasi,”  Laporan  Komnas  Perempuan,  April 2006
Ratna  Batara  Munti, Advokasi  Kebijakan  Pro  Perempuan,  Agenda  Politik  Perempuan untuk Demokrasi dan Kesetaraan , Jakarta: PSKW UI dan Yayasan TIFA, 2008. Syifa  Nabilah  Marwa,  Bambang  Dwi  Baskoro  dan  Sukinta.  “ Unus  Testis  dalam Pembuktian  Tindak  Pidana  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (Studi  Kasus  di Wilayah Hukum PN Lubuk Basung) . Diponegoro Law Journal Vol.8 No.2 (2019)
UN Report Chapter 6: Violence Against Women
Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim , Kencana, Jakarta, 2013 Windri Anggraini Barokah dan Ridho Mahargyo. Penerapan Hukum Pembuktian Saksi Testimonium de Auditu sebagai Alasan Pengajuan Kasasi Penuntut Umum dalam Perkara Pengguguran Kandungan . Jurnal Verstek Vol.3 No. 1, 2015