Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013

## Muriyanto
Alumni Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman
Abstract: Evaluation  is  an  activity  collecting  the  information  about  the  running program,  furthermore  the  information  used  to  decide  the  proper  alternative  in decision making process. This article is an effort to describe the process of evaluation in insprectorat department in Kutai Kartanegara.
Keyword; Evaluation, Supervision
Abstrak: Evaluasi  merupakan  kegiatan  untuk  mengumpulkan  informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk  menentukan  alternatif  yang  tepat  dalam  mengambil  keputusan. Tulisan  ini  adalah  sebuah  upaya  untuk  menggambarkan  proses  evaluasi pada inspektorat di Kutai Kartanegara.
Kata Kunci : Evaluasi, Pengawasan

## Pendahuluan
Pengawasan  pada  dasarnya  mengawasi  terhadap  semua  yang  telah direncanakan,  diorganisasikan  dan  diarahkan,  tanpa  pengawasan  yang  baik terhadap  ke-tiga  unsur  manajemen  semua  usaha  akan  sulit  tercapai.  Pelaksanaan pengawasan dilakukan terhadap tiga hal yang sangat mendasar yakni pengawasan terhadap  uang,  pengawasan  terhadap  barang/aset  dan  pengawasan  terhadap orang. Pengawasan terhadap ketiga unsur tersebut memerlukan penanganan yang berbeda, diantara unsur tersebut pengawasan terhadap orang lah yang sangat sulit untuk  dilakukan,  karena  terdapat  perbedaan  pengetahuan  dan  karakter  terhadap masing-masing individu.
Dasar  untuk  melakukan  pengawasan  bermula  dari  rencana  kegiatan  yang didokumentasikan pada tahap perencanaan merupakan, tindakan selanjutnya ialah menentukan standar, mengukur hasil-hasilnya dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan pada perencanaan, dengan tujuan untuk mengetahui apakah hasil kegiatan  telah  berjalan  efisien,  efektiv,  ekonomis  serta  patuh  terhadap  ketentuan yang  berlaku.  Apabila  hasil  pengukuran  menemukan  ketidaksesuaian  dengan perencanaan maka pengawas menentukan saran perbaikan, namun jika tidak dapat dilakukan perbaikan maka dapat dikategorikan unsur kerugian negara.
Pengawasan adalah  suatu  upaya  yang  sistematik  untuk  menetapkan  kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan  kinerja  aktual  dengan  standar  yang  telah  ditentukan,  untuk menetapkan  apakah  telah  terjadi  suatu  penyimpangan  tersebut,  serta  untuk mengambil  tindakan  perbaikan  yang  diperlukan  untuk  menjamin  bahwa  semua sumber  daya  perusahaan  atau  pemerintahan  telah  digunakan  seefektif  dan
seefisien  mungkin  guna  mencapai  tujuan  perusahaan  atau  pemerintahan.  Dari beberapa  pendapat  tersebut  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pengawasan merupakan  hal  penting  dalam  menjalankan  suatu  perencanaan.  Dengan  adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.
Dasar  untuk  melakukan  pengawasan  bermula  dari  rencana  kegiatan  yang didokumentasikan pada tahap perencanaan merupakan, tindakan selanjutnya ialah menentukan standar, mengukur hasil-hasilnya dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan pada perencanaan, dengan tujuan untuk mengetahui apakah hasil kegiatan  telah  berjalan  efisien,  efektiv,  ekonomis  serta  patuh  terhadap  ketentuan yang  berlaku.  Apabila  hasil  pengukuran  menemukan  ketidaksesuaian  dengan perencanaan maka pengawas menentukan saran perbaikan, namun jika tidak dapat dilakukan perbaikan maka dapat dikategorikan unsur kerugian negara.
Pengawasan adalah  suatu  upaya  yang  sistematik  untuk  menetapkan  kinerja standar pada perencanaan untuk  merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan  kinerja  aktual  dengan  standar  yang  telah  ditentukan,  untuk menetapkan  apakah  telah  terjadi  suatu  penyimpangan  tersebut,  serta  untuk mengambil  tindakan  perbaikan  yang  diperlukan  untuk  menjamin  bahwa  semua sumber  daya  perusahaan  atau  pemerintahan  telah  digunakan  seefektif  dan seefisien  mungkin  guna  mencapai  tujuan  perusahaan  atau  pemerintahan.  Dari beberapa  pendapat  tersebut  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pengawasan merupakan  hal  penting  dalam  menjalankan  suatu  perencanaan.  Dengan  adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

## Kerangka Dasar Teori

## Evaluasi
Menurut  Jhon  M.  Echols  dan  Hasan  Shadily  (1983)  sebagaimana dikutip  dalam  Fajars,  kata  evaluasi  berasal  dari  bahas  inggris  “evaluation” yang berari penilaian atau penaksiran. Pendapat yang lain dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto sebagaimana dikutip dalam Fajar (2011) :
Memberikan  pengertian  evaluasi  yakni  “Evaluasi  adalah  kegiatan untuk  mengumpulkan  informasi  tentang  bekerjanya  sesuatu,  yang selanjutnya informasi  tersebut digunakan untuk menentukan alternatif  yang tepat dalam mengambil keputusan.
Pendapat  yang  berbeda  tentang  evaluasi  dikemukakan  oleh  Anne Anastasi  (1978)  dalam  Fajars  :Mengartikan  evaluasi  sebagai  :  “A  systematic process  of  determining  the  extent  to  which  instructional  objective  are achieved  by  pupils”.  Evaluasi  bukan  sekedar  menilai  suatu  aktivitas  secara spontan  dan  insidental,  melainkan  merupakan  kegiatan  untuk  m enilai sesuatu  secara  terencana,  sistematik  dan  terarah  berdasarkan  tujuan  yang jelas.
Muriyanto, evaluasi pelaksanaan pengawasan pada inspektorat kabupaten Kutai Kartanegara...
Fungsi Evaluasi
Menurut Wibawa dalam Riant Nugroho (2003:186) evaluasi kebijakan publik memilik empat fungsi, yaitu:
1. Eksplanasi . Melalui  evaluasi  dapat  dipotret  realitas  pelaksanaan  program  dan dapat  dibuat  suatu  generalisasi  tentang  pola-pola  hungungan  antar  berbagai dimensi  realitas  yang  diamatinya.  Dari  evaluasi  ini  evaluator  dapat mengidentifikasi masalah ,kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
2. Kepatuhan. Melalui  evaluasi  dapat  diketahui  apakah  tindakan  yang  dilakukan oleh  para  pelaku,  baik  birokrasi  maupun  pelaku  lainnya,  sesuai  dengan  standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
3. Audit. Melalui  evaluasi  dapat  diketahui,  apakah output benar-benar  sampai  ke tangan  kelompok  sasaran  kebijakan,  atau  justru  ada  kebocoran  atau penyimpangan.
4. Akunting. Dengan  evaluasi  dapat  diketahui  apa  akibat  sosial-ekonomi  dari kebijakan tersebut
Tujuan  evaluasi  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Subarsono  sebagaimana dikutip oleh Efriandi (2010:17) sebagai berikut :
a. Menentukan  tingkat  kinerja  suatu  kebijakan.  Melalui  evaluasi  maka  dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui derajad diketahui berapa biaya dan manfaat suatu kebijakan.
c. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
d. Mengukur  dampak  suatu  kebijakan.  Pada  tahap  lebih  lanjut,  evaluasi  ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
e. Untuk  mengetahui  apabila  ada  penyimpangan.  Evaluasi  juga  bertujuan  untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
f. Sebagai bahan masukan (input) unutk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

## Evaluasi Kebijakan Publik
Menurut  Riant  Nugroho  (2003:183)  evaluasi  diperlukan  untuk  menilai kesenjangan  antara  harapan  dengan  kenyataan.  Evaluasi  menurut  Dunn (1998:608)  :  Menyamakan  evaluasi  dengan  penaksiran  (appraisal), pemberian  angka  (rating)  dan  penilaian  (assessment),  kata-kata  yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilai.
Sedangkan menurut Anderson dalam winarno (2012:229) Secara umum Evaluasi  kebijakan  dapat  dikatakan  sebagai  kegiatan  yang  menyangkut estimasi  atau  penilaian  kebijakan  yang  menyangkut  substansi,  implementasi dan  dampak.  Sejalan  dengan  hal  tersbut  Winarno  (2012:229)  :  memandang kegiatan evaluasi  kebijakan sebagi suatu kegiatan funsional art inya evaluasi
kebijakan  tidak  hanya  dilakukan  pada  tahap  akhir  saja,  melainkan  dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.
Dengan  demikian  Evaluasi  kebijakan,  tidak  lain  adalah  mengukur kesesuaian  antara  rencana  dan  pelaksanaan,  dan  mengukur  seberapa  jauh telah  terjadi  penyimpangan  dan  ketidakpastian.  Tetapi  evaluasi  tidak  hanya sekedar menghasilkan sebuah kesimpulan mengenai tercapai atau tidaknya sebuah kebijakan  atau  masalah  telah  terselesaikan,  tetapi  evaluasi  juga  berfungsi  sebagai klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan masalah pada proses kebijakan selanjutnya.

## Pengawasan
Menurut  Siagian  (1994:135)  :  Mengemukakan  pengertian  pengawasan  ialah “Proses  pengamatan  dari  pada  pelaksanaan  seluruh  kegiatan  organisasi  untuk menjamin  agar  supaya  semua  pekerjaan  yang  sedang  dilakukan  berjalan  sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
Sedangkan  George  R  Terry  dalam  Hasibuan  (1994:12)  memberikan  definisi yakni,  pengawasan  ialah  :  pengawasan  (controlling)  dapat  dirumuskan  sebagai prose penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu  pelaksanaan,  menilai  pelaksanaan  dan  bilamana  perlu  melakukan  perbaikan- perbaikan,  sehingga  pelaksanaan  sesuai  dengan  rencana,  yaitu  selaras  dengan standar.
Menurut  Reksohadiprodjo  sebagaimana  dikutip  Fabanyo  (  2011  :  23) mengemukakan  bahwa  :  ”Pengawasan  merupakan  usaha  memberikan  petunjuk pada  para  pelaksana  agar  mereka  selalu  bertindak  sesuai  dengan  rencana.”  Terry dan  Leslie  dikutip  Fabanyo  (  2011  :  23  )  berpendapat  bahwa  :  Pengawasan  adalah dalam  bentuk  pemeriksaan  untuk  memastikan,  bahwa  apa  yang  sudah  dikerjakan adalah  juga  dimaksudkan  untuk  membuat  sang  manajer  waspada  terhadap  suatu persoalan  potensial  sebelum  persoalan  itu  menjadi  serius.  Pendapat  berbeda sebagaiman  disampaikan  oleh  Sarwoto  dikutip  Fabanyo  (  2011  :  23  )  menyatakan bahwa  :  ”  Pengawasan  adalah  kegiatan  manajer  yang  mengusahakan  agar pekerjaan-pekerjaan  terlaksana  sesuai  dengan  rencana  yang  ditetapkan  atau  hasil yang dikehendaki.

## Tujuan Pengawasan
Pengawasan  dilakukan  tentu  memiliki  tujuan,  menurut  Suganda sebagaimana  dikutip  dalam  tesis  Endang  Hartini  (2012  :39)  tujuan  dilakukan pengawasan sebagai berikut :
a. Pengawasan yang dilakukan mempunyai maksud dan tujuan tertentu.
b. Untuk mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.
c. Untuk  memperbaiki  kesalahan-kesalahan  yang  dibuat  oleh  pegawai  dan mengusahakan  pencegahan  agar  tidak  terulang  kembali  kesalahan  yang  sama atau timbuknya kesalahan yang lain.
d. Untuk mengetahui apakah penggunaan budget (anggaran) yang telah ditetapkan dalam  perencanaan  terarah  kepada  sasaran  dan  sesuai  dengan  yang direncanakan.
Muriyanto, evaluasi pelaksanaan pengawasan pada inspektorat kabupaten Kutai Kartanegara...
e. Untuk mengetaui apakah pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program (acara) seperti yang telah ditentukan dalam perencanaan atau tidak.
f. Untuk mengetahui apakah hasil pekerjaan dilihat dari kualitas (mutu) dan jumlah sesuai dengan mutu dan jumlah (standart) yang telah ditentukan dalam rencana.
g. Untuk  mengetahui  apakah  biaya,  waktu,  tenaga  kerja  dan  bahan  dipergunakan secara efektif atau tidak.
Pendapat yang lain tentang tujuan pengawsan dikemukakan oleh  Soekarno sebagaimana  dikutip  dalam  tesis  Endang  Hartini  (2012:39)  bahwa  tujuan pengawasan yaitu sebagai berikut :
a. Untuk  mengetahui  apakah  sesuatu  berjalan  sesuai  dengan  rencana  yang digariskan.
b. Untuk  mengetahui  apakah  segala  sesuatu  dilaksanakan  sesuai  dengan  instruksi serta azas yang telah diinstruksikan.
c. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja.
d. Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan efisien.
e. Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan- kelemahan, atau kegagalan kearah perbaikan.
Menurut  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  116  tahun  1981  tentang pedoman  pengawasan  umum  di  Lingkungan  Departemen  Dalam  Negeri,  norma umum pengawasan diatur sebagai berikut :
1. Pengawasan tidak mencari  – cari kesalahan, yang tidak mengutamakan mencari siapa  yang  salah,  tetapi  apabila  ditemukan  kesalahan,  penyimpangan  dari hambatan  supaya  dilaporkan  sebab-sebab  dan  bagaimana  terjadinya,  serta menentukan cara bagaimana memperbaikinya.
2. Pengawasan merupakan proses yang berlanjut, yaitu dilaksanakan terus menerus hingga memperoleh hasil pengawasan yang berkesinambungan.
3. Pengawasan  harus  menjamin  adanya  kemungkinan  pengambilan  koreksi  yang cepat  dan  tepat  terhadap  penyimpangan  dan  penyelewengan  yang  ditemukan, untuk mencegah berlanjutnya kesalahan atau penyimpangan.

## Jenis Pengawasan
Pada  saat  ini  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  organisasi  atau  lembaga pengawas dapat dibedakan menjadi beberapa jenis pengawasan, jenis pengawasan yang dilakukan juga diiringi dengan teknik pengawasan, pelaku yang terlibat dalam pengawasan tersebut. Berikut jenis pengawasan yang lazim kita dengar  yakni :
1. Pengawasan  intern  adalah  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  orang  atau  badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan  melekat  ( built  in  control )  atau  pengawasan  yang  dilakukan  secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk  setiap  daerah  yang ada  di  Indonesia,  dengan  menempatkannya  di  bawah pengawasan  Kementerian  Dalam  Negeri.  Pengawasan  ekstern  adalah pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  unit  pengawasan  yang  berada  di  luar  unit organisasi  yang  diawasi.  Dalam  hal  ini  di  Indonesia  adalah  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK),  yang  merupakan  lembaga  tinggi  negara  yang  terlepas  dari pengaruh  kekuasaan  manapun.  Dalam  menjalankan  tugasnya,  BPK  tidak
mengabaikan  hasil  laporan  pemeriksaan  aparat  pengawasan intern  pemerintah, sehingga  sudah  sepantasnya  di  antara  keduanya  perlu  terwujud  harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah.
2. Pengawasan  Preventif  dan  Represif.  Pengawasan  preventif  lebih  dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu  dilaksanakan,  sehingga  dapat  mencegah  terjadinya  penyimpangan.” Lazimnya,  pengawasan  ini  dilakukan  pemerintah  dengan  maksud  untuk menghindari  adanya  penyimpangan  pelaksanaan  keuangan  negara  yang  akan membebankan  dan  merugikan  negara  lebih  besar.  Di  sisi  lain,  pengawasan  ini juga  dimaksudkan  agar  sistem  pelaksanaan  anggaran  dapat  berjalan sebagaimana  yang  dikehendaki.  Pengawasan  preventif  akan  lebih  bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal. Pengawasan  represif adalah “pengawasan  yang  dilakukan  terhadap  suatu  kegiatan  setelah  kegiatan  itu dilakukan.”  Pengawasan  model  ini  lazimnya  dilakukan  pada  akhir  tahun anggaran,  di  mana  anggaran  yang  telah  ditentukan  kemudian  disampaikan laporannya.  Setelah  itu,  dilakukan  pemeriksaan  dan  pengawasannya  untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.
3. Pengawasan Aktif dan Pasif. Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda  dengan  pengawasan  jauh  (pasif)  yang  melakukan  pengawasan  melalui “penelitian  dan  pengujian  terhadap  surat-surat  pertanggung  jawaban  yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.
4. Pengawasan  berdasarkan  pemeriksaan  kebenaran  formil  menurut  hak ( rechmatigheid ) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan  peraturan,  tidak  kadaluarsa,  dan  hak  itu  terbukti  kebenarannya.” Sementara,  hak  berdasarkan  pemeriksaan  kebenaran  materil  mengenai  maksud tujuan pengeluaran ( doelmatigheid ) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.”

## Bentuk-bentuk Pengawasan
Berdasarkan  Instruksi  Presiden  Nomor  5  tahun  1983  bentuk  pengawasan dibedakan menjadi dua yakni :
1. Pengawasan Atasan Langsung.
Semua  pimpinan  di  setiap  satuan  organisasi  pemerintah  menciptakan pengawasan  melekat  dan  meningkatkan  pengawasan  di  lingkungan  tugasnya masing-masing.  Pengawasan  melekat  melalui  penggarisan  struktur  organisasi yang  jelas  mengenai    tugas  dan  fungsinya.  Rincian  kebijaksaan  dibuat  secara tertulis  sebagai  pegangan  bawahan.  Rencana  kerja  dibuat  dengan menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan. Prosedur kerja dibuat secara jelas  sebagai  petunjuk  pelaksanaan  kerja  dari  atasan  kepada  bawahan.  Setiap
Muriyanto, evaluasi pelaksanaan pengawasan pada inspektorat kabupaten Kutai Kartanegara...
hasil kerja dicatat dan dibuat laporan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada atasannya.
2. Pengawasan Fungsional.
Kebijaksanaan  pengawasan  fungsional  digariskan  oleh  Presiden  dengan menugaskan  kepada  wakil  Presiden  untuk  terus  menerus  memimpin  dan mengikuti  pelaksanaan  pengawasan.  Dalam  pengawasan  fungsional  MENKO EKUIN  WASBANG  ditunjuk  sebagai  koordinator  pelaksanaan  pengawasan  yang dilakukan  oleh  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen dan Inspektorat Wilayah Propinsi.
Secara  teknis  bentuk  pengawasan  dibedakan  menjadi  menjadi  tiga  bagian sebagaimana dikutip dalam Evy Nurhidayah (2011) yakni :
1. Pengawasan  Pendahuluan  (feeforward  control,  steering  controls)  dirancang untukmengantisipasi penyimpangan standard dan  memungkinkan koreksi dibuat sebelum  kegiatan  terselesaikan.  Pengawasan       ini  akan  efektif  bila  manajer dapat  menemukan  informasi  yang  akurat  dan  tepat  waktu  tentang  perubahan yang terjadi atau perkembangan tujuan.
2. Pengawasan  Concurrent  (concurrent  control  )  Yaitu  pengawasan  “Ya-Tidak”, dimana  suatu  aspek  harus   memenuhi  syarat  yang  ditentukan  sebelum  kegiatan dilakukan  guna menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan.
3. Pengawasan  Umpan  Balik  (feedback  control,  past-action  controls)  Yaitu mengukur  hasil  suatu  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan,     guna  mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai  dengan.

## Hasil Penelitian
Evaluasi  Pelaksanaan  Pengawasan  Yang  Dilakukan  Oleh  Auditor  Terhadap Pertanggungjawaban Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
Untuk memperoleh gambaran lebih jelas terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor tidak terlepas dari tiga faktor, surat perintah penugasan, program kerja pemeriksaan  (PKP)  dan  pemeriksaan  pada  objek  pemeriksaan  (Obrik)  dapat dideskripsikan sebagai berikut :

## 1. Surat Perintah Penugasan
Pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  aparatur  pemeriksa  baik  oleh  auditor eksternal  maupun  auditor  internal  (Inspektorat)  harus  dilandasi  dengan  adanya Surat  perintah  Penugasan.  Sebagaimana  yang  diatur  dalam  Peraturan  Bupati Kutai  Kartanegara  Nomor  4 tahun  2012  tentang  Pedoman  Perjalanan  dinas  bagi pejabat,  PNS  dan  Non  PNS  di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Kutai Kartanegara , pasal 9 ayat 1 huruf f dan g menyatakan bahwa  “SPT untuk tugas Pemeriksaan/Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Inspektorat  Kabupaten ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupat
Berbeda dengan perjalanan dinas pada SKPD yang lain, apabila melakukan perjalanan  dinas  cukup  mendapat  surat  penugasan  dari  kepala  SKPD.  Untuk tugas  pemeriksaan  maka  surat  tugas  berasal  dari  Bupati/Wakil  Bupati, menunjukkan  bahwa  tugas  pemeriksaan  yang  diemban  oleh  auditor  sangat  lah penting  dan  sebagai  perpanjangan  tangan  dari  kepala  daerah  untuk  melihat kinerja  dari  SKPD  tersebut.  Sedangkan  untuk  lamanya  jumlah  hari  pemeriksaan
yang  dialokasikan  untuk  auditor  tergantung  dengan  kebutuhan  hari  dalam program pemeriksaan.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  diketahui  bahwa  surat  penugasan  sering mengalami  keterlambatan.  Keterlambatan  tersebut  dikarenakan  proses penandatanganan  spt  harus  oleh  Bupati/Wakil  Bupati.  Secara  tidak  langsung mengakibatkan  surat  tugas  baru  diterima  oleh  tim  2 atau  3  hari  setelah tanggal dimulainya  penugasan,  memang  akan  mempengaruhi  kinerja  tim  pemeriksa  di lapangan.  Namun  seyogyanya  kondisi  tersebut  bisa  disikapi  dengan  kerja  yang lebih,  bisa  juga  disiasati  dengan  membawa  pekerjaan  pemeriksaan  berkas  di tempat  menginap.  Dibutuhkan  sikap  kreativitas  dan  pro  aktiv  dari  masing fungsional apabila menghadapi kondisi-kondisi yang demikian.

## 2. Program Kerja Pemeriksaan (PKP)
Program  kerja  pemeriksaan  adalah  rancangan  prosedur  dan  teknik  audit yang  disusun  secara  sistematis  yang  harus  diikuti/dilaksanakan  oleh  auditor dalam  kegiatan  audit  untuk  mencapai  tujuan  audit.  Oleh  karena  Inspektorat merupakan  auditor  intern  pemerintah  daerah  maka  menggunakan  istilah program kerja pemeriksaan. Program kerja disusun setelah auditor memperoleh pemahaman yang cukup terkait tujuan pemeriksaan. Program kerja pemeriksaan disingkat  PKP  merupakan  peta  jalan  bagi  setiap  pemeriksa  saat  melakukan pemeriksaan  pada  setiap  objek  pemeriksaan.  Tugas  masing-masing  personel dalam  tim  telah  digambarkan  secara  jelas.  PKP  ibarat  peta  yang  menunjukkan tempat-tempat  yang  penting  dan  indah  bagi  turis,  tanpa  melihat  peta  tidak mungkin turis akan memilih tempat wisata yang indah dan ekonomis.
Dalam aktivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh aparatur pemeriksa pada Inspektorat  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  program  kerja  pemeriksaan  selalu dipersiapkan  sebelum  melakukan  pemeriksaan  pada  satuan  kerja  perangkat daerah. Namun dalam praktek di lapangan terkadang PKP yng telah disusun tidak berjalan  sebagimana  mestinya.  Berbagai  faktor  yang  membuat  PKP  tidak  dapat diterapkan selalu saja ditemui, dari faktor internal tim maupun dari  faktor diluar tim  pemeriksa.  Faktor  dari  internal  tim,  terkadang  anggota  tim  mengabaikan PKP,  sehingga  pemeriksaan  yang  dilakukan  hanya  sporadis  dan  memilih  materi pemeriksaan  yang  ringan.  Sedangkan  faktor  dari  luar  tim  ialah  surat  tugas diterima  telah  melewati  hari  pemeriksaan,  sehingga  beberapa  poin  dalam  PKP tidak bisa dilakukan atau telah terlampuinya waktu.
3. Pemeriksaan Pada Auditan atau Objek Pemeriksaan
Pelaksanaan  pemeriksaan  pada  auditan  atau  pada  objek  pemeriksaan merupakan  penerapan/pelaksanaan  urutan  langkah  yang  harus  ditempuh  oleh auditor  maupun  P2UPD  untuk  memperoleh  bukti  sebagaimana  yeng  telah disusun  dalam  program  kerja  pemeriksaan  (PKP).  Urutan  langkah  tersebut dinamakan  prosedur  pemeriksaan/audit.  Prosedur  audit  akan  memberikan petunjuk atau perintah kepada tim audit mengenai apa yang harus dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan audit. Prosedur audit memberikan perintah secara rinci  kepada  tim  audit  mengenai  apa  yang  harus  dilakukan  dalam  rangka pelaksanaan  audit.  Dengan  kata  lain  pemeriksaan  yang  dilakukan  ialah  proses
Muriyanto, evaluasi pelaksanaan pengawasan pada inspektorat kabupaten Kutai Kartanegara...
penerapan  langkah  atau  prosedur  yang  harus  dilaksanakan  oleh  Auditor/P2UPD dalam melaksanakan tugasnya di lapangan.
Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak bisa  dilakukan  dengan  semaunya  auditor,  selain  harus  mempedomani  program kerja  pemeriksaan  juga  harus  mendapat  bukti  yang  kuat,  sehingga  hasil pemeriksaan  benar-benar  bebas  dari  kesalahan.  Dapat  dijelaskan  bahwa  bukti pemeriksaan  ialah  adalah  semua  media  informasi  yang  digunakan  oleh  auditor untuk  mendukung  argumentasi,  pendapat  atau  simpulan  dan  rekomendasinya dalam meyakinkan tingkat kesesuaian antara kondisi dengan kriterianya.

## Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Yang Dilakukan Oleh P2UPD
Sebagaimana  diperjelas  dalam  pasal  5    Peraturan  Menteri  Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/15/M.PAN/9/2009 menyatakan : Huruf b : pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan meliputi :
1. Pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan;
2. Pelaksanaan atas urusan pemerintahan;
Huruf c : pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah meliputi :
1. Pengawasan  atas  rancangan  peraturan  daerah  dan  rancangan peraturan kepala daerah;
2. Pengawasan atas peraturan daerah dan  peraturan kepala daerah; Huruf d : pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, meliputi :
1. Pengawasan  dekonsentrasi  dan  tugas  pembatuan  di  kabupaten  dan pemerintahan desa;
Huruf e : pengawasan untuk tujuan tertentu, meliputi :
1. Pengawasan  akhir  masa  jabatan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala daerah;
2. Pengawasan atas pengaduan masyarakat; Huruf f : evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, meliputi :
1. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
2. Evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah;
3. Evaluasi daerah otonomi baru;
4. Evaluasi pemerintahan kecamatan dan desa;
5. Evaluasi laporan akuntabilitas.
Hasil  dari  pengamatan  penulis  dan  penejelasan  yang  disampaikan  oleh narasuber selaku P2UPD, selama tahun 2011 pertama kali sejak tebentuknya P2UPD sampai dengan tahun 2013 pemeriksaan yang dilakukan masih bersifat umum.

## Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengawasan di Lapangan
Dalam  rangka  mewujudkan  pengawasan  yang  profesional  dalam pelaksanaan  good  governance,  pastilah  dipengaruhi  faktor  pendukung  dan  faktor penghambat.  Faktor  pendukung  merupakan  modal  untuk  menghadapi  hambatan yang setiap saat selalu dihadapi oleh Inspektorat secara umum dan Auditor/P2UPD pada  khususnya.  Hasil  penelitian  terhadap  evaluasi  faktor  yang  mendukung pelaksanaan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Inspektorat  Kabupaten  Kutai Kartanegara akan Penulis akan kemukakan berikut ini :
1. Faktor-faktor Pendukung Pelaksanaan Pengawasan, yakni : Peraturan  Daerah  Nomor  10  Tahun  2011  tentang    Organisasi  dan  Tata  Kerja Inspektorat,  Bappeda  dan  Lermbaga  Teknis  Daerah  Kabupaten  Kutai Kartanegara  serta  Peraturan  Bupati  Nomor  52  Tahun  2012  tentang  Uraian Jabatan  Pejabat  Struktural  Inspektorat  Kabupaten  Kutai  Kartanegara, merupakan  dasar  untuk  melakukan  pengawasan  dan  pembinaan  di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Sumberdaya manusia yang cukup memadai untuk melaksanakan pengawasan karena  hampir  70%  pegawai  Inspektorat  lulusan  sarjana,  baik  strata  1  dan strata  2.  Selain  sumberdaya  manusia,  Inspektorat  mengalokasikan  anggaran pemeriksaan/pengawasan tiap tahun anggaran yang cukup besar.
2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan, yakni : Kurangnya  pemahaman  Auditor  dan  P2UPD  terhadap  tugas  pokok pemeriksaan  sebagaimana  Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan Aparatur  Negara  Nomor  :  PER/15/M.PAN/9/2009  sehingga  pemeriksaan  yang dilakukan  tidak  selama  ini  tidak  maksimal.  Disisi  lain  penerbitan  surat  tugas pemeriksaan sering mengalamai keterlambatan dikarenakan yang berwenang memberikan penugasan melakukan tugas keluar wilayah tenggarong. Secara tidak langsung akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan.
Program  kerja  pemeriksaan  yang  telah  disusun  sebagai  pedoman pelaksanaan  pengawasan  tidak  melakukan  survey  pendahuluan  terlebih dahulu,  sehingga  terdapat  program  kerja  pemeriksaan  yang  tidak  bisa dilaksanakan.  Langkah  kerja  dalam  PKP  tidak  dilaksanakan  secara  konsisten oleh ketua tim dan anggota tim sehingga hasil pemeriksaan kurang maksimal.

## Kesimpulan
1. Pemeriksaan/pengawasan  rutin  berkala  (Pertanggung  jawaban  belanja  SKPD) belanja pada satuan kerja perangkat daerah yang dilihat dari sisi tim pemeriksa (faktor internal) ialah aspek penerbitan surat penugasan yakni sering mengalami keterlambatan  untuk  diterima  oleh  Auditor/P2UPD  sehingga  mengurangi  hari pemeriksaan  di  lapangan  secara  langsung  membuat  kinerja  pemeriksaan  tidak maksimal.  Program  kerja  pemeriksaan  seringkali  dilapangan  tidak  dilaksanakan secara  konsisten  dan  mengalami  perubahan  dikarenakan  faktor  yang  tidak dipertimbangkan  oleh  Auditor/P2UPD  pada  saat  penyusunan  program  kerja pemeriksaan.
2. Pengawasan  dan  pembinaan  yang  dilakukan  tim  inspektorat  melalui  tugas pemeriksaan dari sisi auditan (faktor eksternal) pemeriksaan telah dilaksanakan dengan  baik,  tim  pemeriksa  telah  membangun  komunikasi  yang  baik  dengan pihak  auditan,  tidak  melakukan  praktik  yang  dapat  membuat  penilaian  buruk kepada lemabaga pengawasan yakni Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Terbentuknya jabatan fungsional pengawas penyelenggara urusan pemeritahan daerah  (P2UPD)  sejak  tahun  2011  belum  diiringi  dengan  pemahaman  dan penerapan  pengawasan  yang  menjadi  tugas  pokok  P2UPD.  Peraturan perundang-undangan telah mengamanatkan untuk melakukan tugas-tugas yang berkaitan  dengan  urusan  pemerintahan  daerah,  namun  sejauh  ini  hanya
melakukan  evaluasi  atas  laporan  akuntabilitas  instansi  pemerintah  (LAKIP)  dan penyelesaian pengaduan masyarakat.
4. Jumlah Auditor dan P2UPD hanya 38 orang, yakni auditor 22 orang dan p2upd 16 orang, dibanding jumlah skpd 99, BLUD 2 dan pemerintahan desa 118 membuat lingkup pengawasan menjadi sangat luas, keterbatasan jumlah Auditor/P2UPDtersebut  mengakibatkan  tidak  semua  SKPD  dan  Pemerintahan Desa dilakukan pengawasan.

## Saran
1. Penyerahan  surat  penugasan  pemeriksaan  hendaknya  dilakukan  sebelum  hari efektif  pemeriksaan,  pengajuan  surat  penugasan  kepada  Bupati/Wakil  Bupati lebih  cepat  lagi  untuk  mengantisipasi  kepadatan  jadawal  dan  agenda  kerja kepala daerah/wakil kepala daerah. Sehingga pelaksanaan pemeriksaan menjadi lebih maksimal. Penugasan antara Auditor dan P2UPD sebaiknya dipertegas job discrebtion nya dalam surat perintah tugas.
2. Perlu  meningkatkan  kembali  kesadaran  akan  pentingnya  membangun komunikasi yang baik dengan auditan, agar pemeriksaan dapat berjalan dengan baik.  Perlu  dibentuk  secara  internal  tim  pengawas  penegakan  etika  Auditor maupun  P2UPD,  agar  tidak  melakukan  prakrik  yang  tidak  terpuji  pada  saat melakukan  pemeriksaan  di  lapangan.  Apabila  ada  yang  melanggar  ada  pihak yang menilai pelanggaran dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi oleh inspektur.
3. P2UPD  hendaknya  lebih  memperdalam  pemahaman  terhadap  tugas  pokok pengawasan sebagaimana yang diamanatkan dalam Permenpan Nomor 15 tahun 2009  tentang  Jabatan  Fungsional  Pengawas  Penyelenggaraan  Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD). Sehingga kedepan pengawasan yang dilakukan tidak hanya evaluasi Lakip dan penyelesaian kasus pengaduan masyarkat.
4. Jumlah  Auditor  dan  P2UPD  perlu  ditingkatkan  kuantitas  dan  kualitas  melalui rekruitmen  dan  penyelenggaraan  pendidikan  dan  pelatihan  serta  bimbingan tekhnis  yang  berkaitan  dengan  peningkatan  kemampuan  bidang  pengawasan atau pemeriksaann.
Daftar Pustaka
Anonim. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
------------- Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  116  tahun  1981  tentang  pedoman pengawasan umum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
------------- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/15/M.PAN/9/2009 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ,
------------- Peraturan  Daerah  Nomor  10  Tahun  tentang  Organisasi  dan  tata  kerja Inspektorat,  Bappeda  dan  Lembaga  Teknis  Daerah  Kabupaten  Kutai Kartanegara.
------------- Peraturan  Bupati  Nomor  51  tahun  2012  tentang  Uraian  Tugas  Pejabat Struktural pada Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.
Abdul Wahab, Solichin. 1990. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara , Bumi Aksara, Jakarta
Bangfajars.  2009. Pengertian  Evaluasi  menurut  pakar ,  03  September  2009 wordpress.com
Nugroho D, Riant, 2003, Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Elex Media Komputindo, Jakarta.
Siagian, Sondang P. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara, Jakarta.
Setiyono,  Budi.  2004. Birokrasi  dalam  Perspektif  Politik  &  Administrasi. Semarang: Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik (Puskodak)  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Endang Hartini. 2012, Pelaksanaan Pengawasan Fungsional dalam rangka optimalisasi kerja di Inspektorat Kabupaten Kutai Barat. (Tesis)
Winarno,  Budi.  2012. Kebijakan  Publik,  Teori,  Proses,  dan  Studi  Kasus, CAPS, Yogyakarta