Evaluasi Konsistensi Perencanaan dan Penerapan Anggaran Kinerja pada Dinas Kesehatan Kab. Kutai Timur

## Muliyadi

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Lingkup  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Kutai  Timur.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan maksud  untuk  mendapatkan  deskripsi  yang  mendalam  tentang konsistensi perencanaan dan penerapan anggaran kinerja oleh Dinas Kesehatan  Kabupaten  Kutai  Timur.  Data  yang  didapatkan  dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian dianalisis  menggunakan  model  analisis  interaktif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  dalam  dokumen  perencanaan,  Rencana  Kerja Anggaran  (RKA)/Daftar  pelaksanaan  Anggaran  (DPA)  tahun  2011 inkonsisten  dengan  Renstra  Dinas  Kesehatan  2011-2015  karena program  yang  dilakasanakan  pada  dokumen  RKA/DPA  tidak mengikuti sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur . Penerapan  Anggaran    Kinerja  pada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Kutai  Timur  masih  inkonsisten  dengan  perencanaan  yang  ada  dibuat pada tahun berjalan karena pembagian anggaran masih menggunakan  sistem  tradisional  yaitu  pembagian  anggaran  dengan menaikkan  persentase  anggaran  setiap  bidang  karena  ada  kenaikan anggaran  dari  pemerintah  daerah,  tanpa  memperhatikan  output  dan outcome.
Kata Kunci: Evaluasi, Konsistensi, Anggaran Kinerja.

## PENDAHULUAN
Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD  1945  alinea  4  adalah  untuk  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum  dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan  program  pembangunan  nasional  secara  berkelanjutan,  terencana dan terarah.Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan  Daerah,  maka  kepala  daerah  adalah  pemegang  kekuasaan  pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk itulah perlu kecakapan yang tinggi bagi pemimpin daerah agar pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah.
Sejalan dengan terus bergulirnya reformasi, pemerintah pusat mengantisipasinya  dengan  dikeluarkannya  paket  kebijakan  bagi  perubahan penyelenggaraan  pemerintah  daerah.  Perubahan  peran  dari  lembaga  pemerintah daerah  adalah  bagi  pelayanan  publik  ( public  service )  secara  efektif  dan  efisien melalui otonomi daerah.
Untuk  menciptakan  implementasi  keputusan  organisasi,  maka  peran koordinasi  didalam  perencanaan  keputusan,  menjadi  penting  dilakukan. Penciptaan  disiplin  perencanaan    diharapkan  untuk  senantiasa  melahirkan konsistensi  antara  Pola  RPJMD  dan  Renstra  SKPD.  Hal  ini  dikuatkan  oleh Kunarjo  (2005:71)  bahwa  pentingnya  koordinasi adalah  menghindari inkonsistensi  kebijakan,  antara  perencana  dan  pelaksanaan.  Sejalan  dengan  hal tersebut,  menyangkut  konsistensi  dalam  perencanaan,  sangat  ditekankan  pula dalam  Undang-Undang  Nomor  25  tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional  pada  Bab  II,  pasal  2  poin  4  huruf  c  dikatakan,  sistem perencanaan  pembangunan  nasional  bertujuan  menjamin  keterkaitan  dan konsistensi antara perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Hal ini  diperkuat  pula  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah  pada  bab  VII  pasal  153  dikatakan,  perencanaan  pembangunan  daerah disusun  untuk  menjamin  keterkaitan  dan  konsistensi  antara  perencana, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
Dari  uraian  diatas,  makan  dapat  dikatakan  bahwa  perencanaan  strategis sangat  berkaitan  dengan  penganggaran  dan  harus  menjadi  perhatian  instansi pemerintah,  LAN  (2007:176)  bahwa  penyelarasan  dan  pengkaitan  antara kebijakan,  perencanaan  dan  penganggaran  haruslah  menjadi  perhatian  instansi pemerintah.  Adanya    keterkaitan    dan  keselarasan  antara  kebijakan,  perencanaan dan  penganggaran  akan  dicapai  efisien  dan  efektivitas  dalam  pengalokasian anggaran.  Oleh  karena  itu,  usaha-usaha  untuk  memperjelas  tujuan/sasaran  yang ingin  dicapai  beserta  indikatornya  akan  sangat  membantu  dalam  penganggaran berbasis kinerja.
Menurut  Munir  (2003:74)  bahwa  tujuan  yang  dikehendaki  oleh masyarakat dalam sistem anggaran kinerja adalah mencakup pertanggungjawaban mengenai value  for money yaitu  :    efisien  (berdayaguna)  dalam  penggunaan sumberdaya  dalam  arti  minimalisasi  penggunaan  dan  maksimalisasi  hasil;  serta efektif (berhasilguna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.
Dari  uraian  tersebut  diatas,  maka  inventarisasi  permasalahan  yang berkaitan dengan penulisan ini adalah :
1. Masih sering terjadi kegiatan yang dibuat oleh bidang dan subbidang tidak konsisten dengan Rencana Strategis dinas Kesehatan.
2. Perumusan atau pengkajian tingkat capaian target oleh pengguna anggaran tidak pernah dilakukan sehingga untuk mengkur tingkat keberhasilan suatu program yang dalam indikator kinerja sasaran tidak diketahui.
3. Masih  sering  terjadi  penyusunan  anggaran  tidak  menggunakan  alat  ukur kinerja.
Dari  pemikiran  tersebut  diatas,  maka  penulis  ingin  melakukan  pengkajian lebih  jauh  tentang  ”Evaluasi  Konsistensi  Perencanaan  dan  Penerapan  Kinerja Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur”

## Fokus Masalah
1. Bagaimanakah konsistensi perencanaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur ?
2. Bagaimanakah  Penerapan  anggaran  kinerja  pada  Dinas  Kesehatan Kabupaten Kutai Timur?

## Tinjauan Pustaka Teori Evaluasi
Menurut  Calongesi  (1995)  evaluasi  adalah  suatu  keputusan  tentang  nilai berdasarkan  hasil  pengukuran.  Sejalan  dengan  pengertian  tersebut,  Zainul  dan Nasution  (2001)  menyatakan  bahwa  evaluasi  dapat  dinyatakan  sebagai  suatu proses  pengambilan  keputusan  dengan  menggunakan  informasi  yang  diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik  yang menggunakan instrumen tes maupun non tes.
Menurut  Bryan  &  White  (1987),  evaluasi  adalah  upaya  untuk mendokumentasi  dan  melakukan  penilaian  tentang  apa  yang  terjadi  dan  juga mengapa  hal  itu  terjadi,  evaluasi  yang  paling  sederhana  adalah  mengumpulkan informasi tentang  keadaan  sebelum  dan  sesudah  pelaksanaan  suatu program/rencana. Menurut Ernest R. Alexander dalam Aminudin (2007), metode evaluasi dapat diklasifikasikan menjadi lima yaitu :
1. Before and after comparisons , metode ini mengkaji suatu obyek penelitian dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudahnya.
2. Actual  versus  planned  performance  comparisons, metode  ini  mengkaji suatu obyek penelitian dengan membandingkan kondisi yang ada ( actual ) dengan ketetapan perencanaan yang ada ( planned ).
3. Experintal  (controlled)  model, metode  yang  mengkaji  suatu  obyek penelitian dengan melakukan percobaan yang terkendali untuk mengetahui kondisi yang diteliti.
4. Quasi  experimental  models, merupakan  metode  yang  mengkaji  suatu obyek  penelitian  dengan  melakukan  percobaan  tanpa  melakukan pengontrolan/pengendalian terhadap kondisi yang diteliti.
5. Cost  oriented  models, metode  ini  mengkaji  suatu  obyek  penelitian  yang hanya berdasarkan pada penilaian biaya terhadap suatu rencana.

## Koordinasi dan Konsistensi
Koordinasi  dan  konsistensi  dalam  perencanaan  adalah  hal  yang  sangat penting  dalam  perencanaan  pembangunan.  Hal  ini  dikuatkan  oleh  Kunarjo (1996:19)  mengatakan  bahwa  maksud  mengadakan  koordinasi  adalah  untuk menghindari  inkonsistensi  antar  kebijaksanaan,  antar  perencanaan  dan pelaksanaan.  Lebih  lanjut  dikatakan  Kunarjo  (1996:21)  dalam  tahap  penyusunan menyangkut penentuan sasaran dan strategi pembangunan, diperlukan koordinasi untuk menghindari inkonsistensi antar pola pikir para perencana dan wakil-wakil rakyat.  Sedangkan  Nawawi  (2001:204-205)  mengatakan  konsistensi  dalam  arti saling menunjang, baik  dalam satu  tahun anggaran  yang sama, maupun  dua atau lebih secara berkelanjutan. Konsistensi dimaksud adalah konsistensi program dan proyek, dengan sasaran dan tujuan strategi organisasi non profit.

## Penganggaran berbasis kinerja
Perencanaan  kinerja  adalah  aktivitas  analisis  dan  pengambilan  keputusan di  depan  untuk  menetapkan  tingkat  kinerja  yang  diinginkan  dimasa  yang  akan datang.  Sehingga  pada  pokoknya  perencanaan  berbasis  kinerja  adalah  penetapan tingkat  capaian  kinerja  yang  dinyatakan  dengan  ukuran  kinerja  dalam  rangka mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan (LAN, 2007:133)
Perencanaan berbasis kinerja merupakan proses yang dapat menghasilkan butir-butir kesepakatan kinerja atau persetujuan kinerja ( performance agreement ) ataupun service agreement . Persetujuan kinerja dapat dituangkan dalam dokumen resmi  organisasi  sebelum  proses  perencanaan  operasional  dan  penganggaran dilakukan. Dengan dilakukannya perencanaan kinerja pada suatu organisasi akan sedikit  demi  sedikit  mengubah  kultur  organisasi  dari  semula  berorientasi  pada proses menjadi lebih terfolkus pada hasil.

## Faktor yang mempengaruhi kinerja
Menurut  LAN  (2007:185)  bahwa  dalam  penganggaran  sangat  dipengaruhi oleh  faktor-faktor  keterbatasan  dana,  banyaknya  hasil  yang  diinginkan,  waktu, mutu dan standar minimal. Karena faktor-faktor inilah maka proses penganggaran hampir  sebagian  besar  merupakan  proses  negosiasi  pengalokasian  sumber  daya. Proses penyusunan rencana kerja dan penganggaran hendaknya dilakukan setelah proses  penyusunan  rencana  kinerja  selesai.  Dua  proses  ini  merupakan  dua  hal yang  tidak  bisa  dipisahkan.  Akan  tetapi  demi  untuk  memudahkan  dalam penyusunan  haruslah  dipisahkan  dalam  dua  proses  yang  berurutan.  Pertama, menyepakati  tingkat  kinerja  organisasi;  Kedua,  merencanakan  secara  nyata sehubungan dengan hambatan kuantitas, waktu dan mutu serta dana yang terbatas. Sukarno  (2005:140)  faktor-faktor  kunci  keberhasilan  dalam  pencapaian  tujuan antara lain berupa potensi, peluang, kekuatan, tantangan, kendala dan kelemahan yang dihadapi; termasuk sumberdaya, dana, sarana dan prasarana serta peraturan dan kebijaksanaan.

## Manfaat penerapan Kinerja
Perencanaan  daerah  merupakan  salah  satu  simpul  inefisiensi  anggaran. Rendahnya  kualitas  perencanaan,  menjadi  masalah  serius  yang  dihadapi  oleh hampir  seluruh  daerah.  Untuk  itu  diperlukan  perencanaan  kinerja  yang  dapat mencegah  terjadinya  kebocoran  anggaran.  LAN  (2007:133)  mengatakan  bahwa ada  beberapa  manfaat  yang  dapat  diperoleh  dari  perencanaan  kinerja,  dapat dijelaskan berikut ini:
1. Perencanaan  kinerja  akan  dapat  menghubungkan  perencanaan  strategik, rencana  tindak  lanjut  ( action  plan) dan  perencanaan  operasional.  Hal  ini menutup perencanaan  yang berdasarkan penciptaan program/kegiatan belaka. Dengan  adanya  perencanaan  kinerja  maka  pimpinan  organisasi  sudah menggeser  sedikit  orientasi  manajemennya  kepada  manajemen  yang berorientasi kepada hasil, berarti sudah melengkapi manajemen yang berfokus pada penataan program/kegiatan tersebut.
2. Menajamkan target-target hasil dan mengoperasionalkan rangkaian perencanaan sampai anggaran. Hal ini menjadi penting bagi manajemen yang berorientasi  hasil  juga  mendorong  unit-unit  kerja  untuk  sadar  akan  anggaran
dan  penggunaan  sumber  daya  yang  ada  dikaitkan  dengan  hasil  yang  akan dicapai.
3. Memudahkan melakukan pengukuran dan penilaian kinerja. Hal ini dilakukan dengan membandingkan antara tingkat kinerja yang direncakan dengan tingkat kinerja  yang  dicapai  dalam  pelaksanaan  program/kegiatan  sehingga  dapat diketahui rencana itu tercapai atau tidak.
4. Memudahkan  proses  monitoring  dan  evaluasi  kinerja,  melancarkan mekanisme umpan balik bagi peningkatan kinerja.
5. Memudahkan  manajemen  dalam  menetapkan  beban  atau  target  pada  unit kerja.
6. Memudahkan  dalam  membuat  spesifikasi  kontrak  untuk  pembayaran  kepada pihak yang diberik pekerjaan berdasarkan capaian kinerja.

## Keterkaitan  antara  Perencanaan  Strategik  dan  penyusunan  anggaran berbasis kinerja.
Munir  (2006:26),  mengatakan  bahwa  aspek-aspek  yang  harus  tercakup dalam anggaran daerah meliputi; (1) Aspek Perencanaan, (2) Aspek Pengendalian, dan  (3)  Aspek  Akuntabilitas  Publik.  Dengan  mencermati  ketiga  aspek  tersebut maka dapat dikatakan bahwa anggaran daerah merupakan suatu rencana finansial yang  menyatakan;  (i)  Berapa  biaya  atas  rencana  yang  dibuat  (pengeluaran)  dan (ii)  Berapa  banyak  dan  bagaimana  caranya  memperoleh  uang  untuk  mendanai rencana  tersebut  (pendapatan).  Mamesah  D.J  yang  dikutip  oleh  bahwa  anggaran Pemerintah  Daerah  adalah  rencana  operasional  keuangan  daerah,  di  mana  satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan  dalam  satu  tahun.  Di  lain  pihak  menggambarkan  perkiraan  penerimaan daerah guna mentutupi pengeluaran-pengeluaran tersebut.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Anggaran  ialah  suatu  rencana  ( plan ),  uraian  tentang  kegiatan  yang  akan dilaksanakan  dinyatakan  dalam  bentuk  uang.  Anggaran  berbasis  kinerja  dapat dikatakan  merupakan  hal  baru  karena  pusat  perhatian  diarahkan  pada  upaya pencapaian  hasil,  sehingga  menghubungkan  alokasi  sumber  daya  atau pengeluaran  dana  secara  eksplisit  dengan  hasil  yang  ingin  dicapai.  Dengan demikian pengalokasian sumber daya didasarkan pada aktivitas untuk pencapaian hasil  yang  dapat  diukur  secara  spesifik,  melalui  proses  perencanaan  strategis dengan  mempertimbangkan  isu  kritis  yang  dihadapi  lembaga,  kapabilitas lembaga, dan masukan dari stakeholder .
Ada  beberapa  struktur  yang  perlu  diperhatikan  dalam  penerapan  anggaran berbasis kinerja yaitu :
1. Information base
2. Analytical Techniques
3. Interaction among budget actor’s
4. Spending criteria
Information  base merupakan  suatu  mekanisme  menjelaskan  secara  detail mengenai  pengeluaran  pemerintah  dalam  anggaran,  penjelasan  tersebut  meliputi informasi  keuangan  ( expenditure )  yang  tidak  hanya  sekedar  dokumentasi
pembayaran tetapi informasi yang lebih terperinci tentang pengeluaran yang telah dilakukan  pemerintah,  narasi  pengeluaran  serta  berapa  persen  tingkat penyelesaian dengan pengeluaran tersebut.
Analytical  Techniques merupakan  suatu  teknik  analisis  proyek  dengan melakukan kalkulasi yang lebih eksplisit dan tidak hanya sebatas perhitungan yang bersifat  intuitif,  experiental  dan  subjektif.  Teknik  ini  meliputi plan  of  work,  cost accounting dan operation research.
Interaction  among  budget  actor’s menjelaskan  bahwa  harus  terjadi interaksi  antar  pelaku  yang  berkaitan  dengan  penyusunan  anggaran  legislatif, pemerintah daerah dan pelaksana anggaran sehingga seluruh  yang berkepentingan dengan  anggaran  tersebut  dapat  menilai  performa  anggaran.  Dengan  interaksi  ini juga  diharapkan  pelaksanaan  anggaran  dilakukan  langsung  oleh  daerah  yang bersangkutan  atau  wilayah  tempat  pelaksana  program  anggaran  sehingga pencapain performa dapat diicapai secara fleksibel dan optimal.
Spending  criteria menjelaskan  bahwa  dalam  penganggaran  harus  ada pengukuran  efisiensi  antara  input  dan  output,  perhitungan  ini  tidak  hanya memperhitungkan  biaya  saja  tanpa  memperhatikan  benefit  dari  output  atau sebaliknya tetapi harus kedua-duanya sehingga mekanisme control dan pencapaian program anggaran tercapai.
Dari  kajian  beberapa  pendapat,  diperoleh  hasil  bahwa  dalam  kaitannya dengan struktur, anggaran berbasis kinerja harus memuat komponen tolak ukur dan target  kinerja,  standar  biaya,  dan  klasifikasi  anggaran.    Tolak  ukur  dan  target kinerja  terdiri  dari input,  output, dan outcome .  Standar  biaya  meliputi  rincian perhitungan  harga  satuan  unit  biaya  yang  berlaku.  Dengan  adanya  standar  biaya, setiap  unit  kerja  diharapkan  mampu  menyusun  anggaran  berdasarkan  skala prioritas. Selain itu dikenal anggaran defisit dan sisa anggaran (anggaran surplus). Defisit  anggaran  merupakan  konsekuensi  logis  dari  belanja  yang  lebih  besar  dari pendapatannya. Sedangkan sisa anggaran (anggaran surplus) terjadi karena adanya penghematan.  Dalam  hal  klasifikasi  anggaran,  anggaran  disusun  berdasarkan sasaran strategis dan dirinci menurut jenis belanja untuk setiap program /kegiatan.
Evaluasi  kinerja  pelaksanaan  renacana  pembangunana  adalah  kegiatan  penilaian kinerja  yang  diukur  dengan  efisiensi,  efektifitas  dan  kemanfaatan  program  serta keberlanjutan.  Penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  pada  instansi  pemerintah  di Indonesia  sudah  dicanangkan    melalui  pemberlakuan  Undang-undang  Nomor  17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan diterapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005. Pemerintahpun telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20  Tahun  2004  tentang  Rencana  Kerja  Pemerintah  (RKP)  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2004  tentang  penyusunan  Rencana  Kerja  dan Anggaran  Kementrian  /  Lembaga  (RKA-KL)  sebagai  operasionalisasi  kebijakan penganggaran  kinerja.  Bahkan,  Departemen  keuangan  telah  mengatur  lebih  rinci penerapan  penganggaran  kinerja  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 54/PMK.02/2005 dan membangun aplikasi program computer RKA-KL.
Sebagai  salah  satu  dokumen  perencanaan  pembangunan  dan  kebijakan umum  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  mempunyai  nilai  strategis, karena di dalamnya terakomodasi berbagai program yang akan dituangkan dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  yang  merupakan  salah  satu  tahapan
pengelolaan  daerah  (RPJMD  2011-2015).    Tujuan  penyusunan  anggaran  adalah untuk  mengkomonikasikan  harapan  manajemen  kepada  pihak-pihak  terkait sehingga anggaran dimengerti,  didukung dan dilaksanakan  sedangkan langkah – langkahnya adalah negosiasi pihak – pihak yang terlibat mengenai anggaran.

## Proses anggaran berbasis kinerja.
Proses  penyusunan  anggaran  pada  satuan  kerja  adalah  dimulai  dari  tingkat seksi, kemudian ketingkat unit kerja (Subdin/Bagian), kemudian dibahas ditingkat satuan  kerja  menjadi    Daftar  Pelaksanaan  Anaggaran  (DPA).  Tahap  berikutnya adalah pembahasan di Bappeda dan Biro Keuangan sebagai panitia anggaran dan disahkan  oleh  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPRD).  Anggaran  Berbasis  Kinerja merupakan  penyempurnaan  anggaran  tradisional.  Kerakteristik  anggaran tradisional  sangat  berorientasi  pada  jumlah Input (dengan  menaikkan  jumlah tertentu  pada  jumlah  anggaran  periode  yang  lalu  atau  anggaran  yang  sedng berjalan)  dan  keberhasilan  organisasi  ditentukan  oleh  kemampuan  menyerap anggaran.  Menurut  Kumorotomo  (2005)  Anggaran  berbasis  kinerja  adalah  suatu anggaran  yang  berorientasi  pada output organisasi  dan  berkaitan  sangat  erat dengan visi, misi dan Renstra organisasi dengan pengertian tersebut bahwa setiap alokasi dana harus dapat diukur input yang ditetapkan.

## Evaluasi Renstra 2011 – 2015 dengan RKA 2011
Evaluasi terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten  Kutai  Timur  dilakukan  dengan  mengevaluasi  sasaran  kinerja  yang terdapat  pada  dokumen  anggaran  yaitu  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  Satuan Kerja  Pemerintah  Daerah  (DPA-SKPD)  dengan  sasaran  yang  telah  ditetapkan pada  Rencana  Strategis  (Renstra)  tahun  2011  -  2015  .  Evaluasi  terhadap  sasaran kinerja  dilakukan  dengan  menilai  pemenuhan  kriteria  sasaran  kinerja  yang  baik oleh  setiap  indikator  kinerja,  baik output maupun outcome ,  pada  setiap  sasaran kegiatan.  Kriteria  sasaran    kinerja  yang  digunakan  adalah  kriteria  output  dan outcome  yang  seperti  diuraikan  di  atas.  Sesuai  dengan  data  dan  informasi  yang dieproleh  pada  saat  wawancara,  maka  dilakukan  observasi  terhadap  Rencana strategis  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kutai  Timur  2011  –  2015  dan  Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk menjadi Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA). Hal ini  dilakukan  untuk  melihat  konsistensi  antara  perencanaan  dan  pelaksanaan anggaran  berbasis  kinerja.  Beberapa  data  dan  informasi  dari  beberapa  orang Kabid  dan  kasubid  yang  menyatakan  bahwa  penyusunan  perancanaan  RKA dilaksnakan  oleh  staf  sehingga  memungkinkan  adanya  inkonsistensi  antara sasaran pada Renstra dan program pada RKA. Perencanaan pembangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur merupakan hasil dari  visi, misi, dan program kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur selama lima tahun. Visi dan misi tersebut ditempuh melalui strategi  yang dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran pokok  yang  harus  dicapai  dalam  melaksanakan  arah  kebijakan  dan  program- program kesehatan. Renstra merupakan rencana strategis pemerintah selama lima tahun yang mencakup perencanaan program-program kesehatan dalam lima tahun, untuk  itu  rencana-rencana  tersebut  harus  dituangkan  dalam  kegiatan-kegiatan tahunan, diaplikasikan dalam bentuk  penyusunan anggaran berbasis kinerja  yang
mengacu pada sasaran program yang ada pada masing-masing unit kerja (bagian) sebagai pertanggung jawaban program.

## KESIMPULAN
1. Dokumen  perencanaan,  Rencana  Kerja  Anggaran  (RKA)/  Dokumen Pelaksanaan  Anggaran  (DPA)  tahun  2011  inkonsisten  dengan  Renstra Dinas  Kesehatan  2011-2015  karena  program  yang  dilakasanakan  pada dokumen RKA/DPA    tidak mengikuti  sasaran  Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten  Kutai  Timur  yang  disebabkan  oleh  beberapa  hal  yaitu pimpinan  dalam  hal  komitmen  (kurangnya  komitmen  pimpinan),  belum pernah  dilakukan  evaluasi  kinerja,  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  pada dinas  kesehatan  yang  mempunyai  disiplin  ilmu  kesehatan  sangat  sedikit, adanya aparat yang tidak perduli  terhadap dokumen perencanaan yang ada dan  hanya  membuat  program  yang  setiap  tahun  berlangsung,  sehingga tidak  ada  inovasi,  kurangnya  data  pendukung,  adanya  mutasi  pejabat eselon  oleh  Bupati,  adanya  aparat  tidak  memperhatikan  Renstra  Dinas Kesehatan  tahun  2011  –  2015  yang  telah  dicanangkan  sebagai  pedomen lima tahun berikutnya.
2. Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kutai  Timur  belum  menerapkan  anggaran berbasis  kinerja dalam  penyusunan  RKA/DPA  untuk  tahun  anggaran 2011.  Ini  ditandai  dengan  adanya  sasaran  pada  RKA/DPA  yang inkonsisten  dengan  Renstra  yang  telah  ditetapkan,  berupa  output  dan outcome,  dalam  Dokumen  Pelaksanaan  Angaran  (DPA)  Dinas  Kesehatan Kabupaten Kutai Timur. Namun, hasil penilaian terhadap indikator kinerja tersebut  menunjukkan  bahwa  secara  umum  indikator  kinerja  yang digunakan  dalam  dokumen  anggaran  tersebut  belum  memenuhi  kriteria indikator  kinerja  yang  baik.  Kondisi  ini  berimplikasi  pada  penggunaan indikator  kinerja  tersebut  dalam  penyusunan  anggaran  dimana  indikator kinerja  tersebut  tidak  bisa  dikaitkan  secara  langsung  dengan  anggaran yang  ditetapkan  untuk  kegiatan  yang  terkait.  Dengan  demikian, persyaratan  mendasar  dalam  penerapan  bentuk  sederhana  anggaran berbasis kinerja belum terpenuhi.

## SARAN
1. Untuk  Aparat  pada  bidang  subbidang  tetap  berdasarkan  profesionalisme sesuai disiplin ilmu yang dimiliki.
2. Dalam  rangka  meningkatkan  Sumber  Daya  Aparatur,  maka  ketersediaan dana untuk diklat formal dan non formal bagi aparatur menjadi prioritas.
3. Perlunya dilakukan kajian-kajian serupa dimasa  yang akan  datang  karena seringnya  terjadi  mutasi  jabatan  dalam  pemerintahan  dan  pergantian pimpinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita,  R,.  2008.  Pembangunan  Kelautan  dan  Kewilayahan.  Universitas Hasanuddin, Makassar
Alimuddin,  M.  Dkk.  2009.  Laporan  Akhir  Kajian  Tentang  Sistem  Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.
Aminudin,  Muhammad.  2007. Evaluasi  Rencana  Lokasi  Pemindahan  Terminal Induk  Km.  6  Banjarmasin .  (Tesis).  Yogyakarta:  MPKD  Universitas Gadjah Mada.
Anthony dan Govindarajan, 2003. Sistem Pengendalian Manajemen (Management Control System) diterjemahkan oleh Kurniawan Tjakrawala. Penerbit PT. Salemba Empat. Jakarta.
Bigg Picture, 2004. Pengembangan Pemerintahan yang Baik (Building Institutions For Good Governance). Edisi 3 Agustus 2004 Jakarta.
Bryan,  Carolie  dan  Louis  G.  White.,  1987.  Manajemen  Pembangunan  Untuk Negara Berkembang. LP3ES. Jakarta.
Bryson,  John.  M.,  2006.  Perencanaan  Strategis  bagi  Organisasi  Sosial.  Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Dunn,  William.  N,  2000,  Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik:  Samodra  dkk (Penerjemah),  Edisi  Kedua,  Cetakan  Keempat.  Gadjah  Mada  University Press, Yogyakarta.
Harjanto,  Puguh,  2008.  Variabel-variabel  yang  mempengaruhi  Kinerja  Pegawai Pada  Kantor  Pelayanan  Terpadu  Kota  Bontang.  Tesis.  Universitas Mulawarman. Samarinda
Hasan,  M.  Iqbal.  2002. Pokok-pokok  Materi  Metodologi  Penelitian  dan Aplikasinya. Cetakan Pertama. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hidayat Wisnu, dkk., 2007. Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Partisipatif. Penerbit Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia (YAPPI). Yogyakarta.
Kotingat,  2008.  Evaluasi  Pemberdayaan  Sumber  Daya  Aparatur  Didinas Pendidikan  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Tesis.  Universitas  Mulawarman. Samarinda.
Kumorotomo,  W, Purwanto,A,E (Ed), 2005, Anggaran Berbasis Kinerja Konsep dan Aplikasinya, MAP – UGM. Yogyakarta.
_______, 2005. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan. UI – Press. Jakarta. Laporan  Kerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP)  Dinas  Kesehatan,  2011.  Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur. Sangatta.
Lembaga  Administrasi  Negara  Republik  Indonesia  (LAN-RI),  2007.  Modul Sistem Akuntabilitas Keinerja Instansi Pemerintah (edisi kedua). Penerbit Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.
Mardiasmo,  2005.  Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah.  Penerbit  ANDI. Yogyakarta.
Muhajir,  N.,  2003.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Penerbit  rake  Sarasin. Yogyakarta.
Moekijat,  1980,  Latihan  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia,  Mandar Maju, Bandung
Munir,  B.,  2003.  Perencanaan  Anggaran  Kinerja  Memangkas  Inefisiensi Anggaran Daerah. Penerbit samawa Centre. Yogyakarta.
Nasir,  M.,  1998.  Metode  Penelitian.  Penerbit  Ghalia  Indonesia  Anggota  IKAPI.
Jakarta.Press, Jogyakarta.
Nawawi, H, 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia, Gajah Mada University Pasolong, H., 2008. Metode Penelitian Administrasi Untuk Organisasi Profit dan Non-Profit.  Lembaga  Penerbit  Universitas  Hasanuddin  (Lephas). Makassar.
Pieron,  P.,  (2005),  Collaborative  Cash  Flow  Margin  Planing,  Jurnal  of Performance Management, Vol. 18 No.1.
Robinson,  Marc  and  D.  Last.  2009. A  Basic  Model  of  Performance-Based Budgeting.  Technical  Notes  and  Manuals .  International  Monetary  Fund. Washington.
Sallatu,  dkk.,  2005.  Proses  dan  Mekanisme  Penyusunan  APBD  Bebasis  Kinerja. In-Country Training. Kerjasama PSKMP-Unhas dan Jica. Makassar Salusu,  J.,  1996.  Pengambilan  Keputusan  Strategik  untuk  Organisasi  Publik  dan Organiasi  Non-Profit.  Penerbit.  PT.  Gramedia  Widia  Sarana  Indonesia (Grasindo). Jakarta.
Shim,  K.J.,  &  Siegel,  G.J.,  (2000),  Budgetin  Pedoman  Lengkap.  Langkah- Langakah Penganggaran, Erlangga, Jakarta
Sofyan,  2003.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Peningkatan  Kinerja  Pegawai Tenaga  Administrasi  Universitas  Mulawarman  Samarinda.  Tesis, Universitas Brawijaya, Malang.
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) . Cetakan Kesatu. Alfabeta. Bandung.
Sukarno, 2005. Sistem Pengendalian Manajemen Suatu Pendekatan Praktis (edisi revisi). Penerbit PT. Gramedia Pustaka Umum. Jakarta.merupakan Metode Uji Coba?, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Trsinamtoro,  L.,  (ed).,  (2005),  Desentralisasi  Kesehatan  di  Indonesia  dan Perubahan Fungsi Pemerintah 2001 – 2003. Apakah
Wahab,  S.A,  1997,  Analisis  Kebijakan  dari  Formulasi  implementasi Kebijaksanaan Negara, Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta
Yuwono,  S.,  dkk.,  2008.  Penganggaran  Sektor  Publik  Pedoman  Praktis Penyusunan,  Pelaksanaan  dan  Pertangghungjawaban  APBD    (Berbasis Kinerja).  Telah  Disesuaikan  dengan  PP.  24/2008  Tentang  Standar Akuntansi  Pemerintahan.  Penerbit  Byumedia  Publishing.  Malang  Jawa Timur.
Zainul & Nasution. (2001). Penilaian Hasil belajar. Direktorat Pendidikan Tinggi Jakarta.