## Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjalani Rehabilitasi Sosial pada Lembaga Perlindungan Anak
Fauziah Ardina Putri fauziahardina@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
In Indonesia, there are still many child victims in a criminal act. Children are so pure and innocent that they really need love and protection from the adults around them. Various institutions dealing with child protection were established to protect and rehabilitate child victims of crime. In accordance with the mandate of the Child Protection Law, the victim's child will be restored to its original state with the facilities provided. It does not rule out that in institutions dealing with child protection, criminal acts may also occur. For this reason, research is carried out using statute approach and conceptual approach. Referring to the results of research conducted, based on Indonesian national law, to date there are no laws and regulations that can protect child victims who are undergoing rehabilitation in institutions as well as implementing regulations regarding the employment of child protection agencies throughout Indonesia. Therefore, it is necessary to reform the criminal law policy so that child protection can be provided in accordance with the contents of the contents of the Convention on the Rights of the Child. Keywords: Child Protection; Criminal Liability; Rehabilitation.

## Abstrak
Di Indonesia, korban anak dalam suatu tindak pidana masih banyak terjadi. Anak begitu murni dan polos sangat membutuhkan kasih sayang dan perlindungan dari orang dewasa di sekitarnya. Berbagai lembaga yang menangani perlindungan anak dibentuk untuk melindungi dan merehabilitasi anak-anak korban tindak pidana. Sesuai dengan amanat dari UU Perlindungan Anak, anak korban tersebut akan dipulihkan kembali seperti keadaan semula dengan fasilitas yang disediakan. Tidak menutup kemungkinan bahwa dalam lembaga yang menangani perlindungan anak dapat juga terjadi tindak pidana. Untuk itu dilakukan penelitian dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Merujuk pada hasil penilitian yang dilakukan, berdasarkan hukum nasional Indonesia, sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi anak-anak korban yang sedang menjalani masa rehabilitasi dalam lembaga serta aturan pelaksana terkait kepegawaian dari lembaga perlindungan anak di seluruh Indonesia. Sebab itu perlu adanya pembaharuan kebijakan hukum pidana agar perlindungan terhadap anak dapat diberikan sesuai dengan isi Kovensi PBB untuk Hak-Hak Anak. Kata Kunci: Perlindungan Anak; Pertanggungjawaban Pidana; Rehabilitasi.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 3 Mei 2022
Jurist-Diction. 2022; 865-882
How to cite:
Fauziah Ardina Putri ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjalani Rehabilitasi Sosial pada Lembaga Perlindungan Anak’ (2022) Vol. 5 No. 3 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 26 April 2022; Diterima  23 Mei 2022; Diterbitkan 27 Mei 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i3.35245
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 866 Fauziah Ardina: Perlindungan Hukum Terhadap...

## Pendahuluan
Dengan perkembangan globalisasi tidak dapat dipungkiri lagi perbuatan- perbuatan yang menyimpang dari norma hukum dan adat istiadat semakin kerap terjadi di Indonesia. Perbuatan menyimpang tersebut antara lain perkosaan, perbuatan cabul, maupun kekerasan seksual lainnya yang termasuk dalam kejahatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan.
Berdasarkan data dari Komnas Perempuan yang dirilis pada 2020, sepanjang tahun 2019 tercatat sebanyak 431.471 kasus kekerasan terjadi kepada perempuan di Indonesia. Dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792%, yang artinya terdapat kenaikan hampir 8 kali lipat selama 12 tahun tersebut. Kemudian kekerasan terhadap anak perempuan melonjak menjadi 2.341 kasus, dari tahun sebelumnya yang terdapat 1.417 kasus. Kenaikan terjadi sebanyak 65% dengan didominasi kasus kekerasan seksual sebanyak 571 kasus. 1
Dalam KUHP kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam satu bab tersendiri yaitupada Buku II Bab XIV dari Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 303 KUHP. Tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan  memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
Pada tahun 1989,  pemerintah di seluruh dunia menjanjikan hak yang sama untuk semua anak dengan mengadopsi Kovensi PBB untuk Hak-Hak Anak ( Convention on the Rights of the Child ). Konvensi ini mengatur hal apa saja yang harus dilakukan negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sesehat mungkin, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil.
Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak sebagai bentuk nyata atas upaya perlindungan terhadap anak dilakukan oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36
1 Komnas Perempuan, ‘Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2020’ (Siaran Pers Komnas Perempuan, 2020), <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-dan- lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>, diakses pada 16 Juli 2020.
Tahun 1990. Sebagai implemetasi dari konvensi tersebut, Indonesia menuangkannya dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang- undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Pada bulan Juni 2020 telah terjadi kasus kejahatan seksual pada masa rehabilitasi yang mana anak sebagai korbannya yaitu kasus NV, gadis berusia 14 tahun yang dititipkan untuk menjalani rehabilitasi pada salah satu lembaga perlindungan anak yaitu Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur. Diketahui sebelumnya, NV merupakan korban perkosaan yang dilakukan oleh pamannya sendiri. Menurut Direktur LBH Bandar Lampung, Chandra Muliawan, pada November 2019 P2TP2A Lampung Timur menawarkan bantuan rehabilitasi kepada NV. NV tinggal bersama ayahnya saja karena ibunya bekerja di luar negeri kemudian dijanjikan akan tinggal di Pusat Layanan Terpadu Permberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan mendapatkan pendampingan psikologis. Namun pada Januari 2020, NV tidak tinggal di Pusat Layanan Terpadu Permberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) melainkan dibawa pulang ke rumah DA, pejabat di Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur. Sejak itu terjadi kekerasan seksual terhadap NV yang diawali dengan ancaman untuk dibunuh apabila tidak menuruti kemauan DA. 2
Dari kasus NV tersebut dapat dilihat pejabat lembaga perlindungan anak yang seharusnya melindungi dan memberikan pendampingan psikologis kepada anak korban kekerasan justru bertindak sebaliknya dan membuat anak kembali menjadi korban bahkan pada saat masa rehabilitasi. Tindakan pejabat tersebut tentu mengurangi kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintahan khususnya yang berfokus pada perlindungan anak.
2 Raja Eben Lumbanrau, ‘Petugas P2TP2A Lampung Timur Dituding Perkosa dan Jual Korban Di Bawah Umur, terungkap 60% Unit Rehabilitasi Bermasalah’ (BBC News Indonesia, 2020), <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53321918>, diakses pada 6 Juli 2020.

## 868 Fauziah Ardina: Perlindungan Hukum Terhadap...
Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anakdi Indonesia cukup lengkap mulai dari Undang-undang Perlindungan Anak, Undang- undang Kesejahteraan Anak, serta Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun dari masa ke masa kejahatan itu terus tumbuh dan berkembang, parahnya kejahatan terhadap kesusilaan tersebut dilakukan oleh pejabat dalam sebuah lembaga perlindungan anak yang seharusnya dipercaya untuk membantu, melindungi, dan mengayomi anak korban yang dititipkan dalam lembaga tersebut.

## Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual
Perkosaan termasuk salah satu kejahatan terhadap kesusilaan yang mana perbuatan itu berkaitan dengan adab, sopan santun, serta perilaku susila. Tindak pidana perkosaan menimbulkan dampak bagi siapapun korbannya. Dampak secara fisik yang kemungkinan akan dialami oleh korban perkosaan antara lain: asma, migrain, luka pada bibir, luka pada alat kelamin, infeksi pada alat kelamin, kemungkinan tidak dapat hamil dan melahirkan anak, serta berbagai penyakit kelamin. Selain berdampak secara fisik tentu korban perkosaan mengalami dampak secara mental yang meliputi: perasaan sangat takut pada orang lain, sering terkejut, perasaan khawatir, sulit mempercayai orang, menarik diri dari lingkungan sekitar, mendapatkan mimpi buruk, dan lain sebagainya. Tindak pidana perkosaan tersebut juga menimbulkan dampak dalam kehidupan sosial dari korban antara lain: ditinggalkan dan diasingkan oleh teman maupun keluarga, sulit membina hubungan dengan lawan jenis, mengindari lawan jenis, dan lain-lain. 3
Dalam ketentuan Pasal 285 KUHP diatas terdapat unsur-unsur untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana perkosaan. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut: 4
a.  Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan;
3 Juju Samsudin Saputra, Perlindungan Anak Terhadap Tindak Perkosaan (Deepublish 2014).[66-67].
4 R. Soesilo, KUHP Serta Koemntar-Koemntarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal (Karya Nusantara 1988).[98, 209, 210].
b.  Memaksa seorang wanita;
c.  Bersetubuh di luar perkawinan dengan dia (pelaku).
Ad a) Adanya kekerasan atau ancama kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, seperti memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya sampai orang tersebut (korban) pingsan atau tidak berdaya.
Ad b) Memaksa seorang wanita artinya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita  yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia (pelaku).
Ad c) Bersetubuh di luar perkawinan artinya peraduan anatara kemaluan laki- laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak dalam hubungan perkawinan, sehingga mengeluarkan mani dengan wanita yang bukan istrinya.
Hak anak secara universal telah ditetapkan melaui Konvensi PBB tanggal 20
November 1959 dengan memproklamasikan deklarasi hak-hak anak ( Convention on the Rights of the Child ). Terdapat 10 prinsip mengenai hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu: 5
1.  Setiap anak berhak menikmati segala yang tercantum dalam deklarasi hak- hak anak tanpa terkecuali;
2.  Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus agar anak mampu berkembang secara fisik, mental, maupun sosial dalam cara yang sehat dan normal dengan diberikan fasilitas hukum ataupun peralatan lainnya untuk menunjang perlindungan khusus tersebut;
3.  Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki identitas berupa nama dan kebangsaan untuknya;
4.  Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial;
5. Setiap anak yang secara fisik, mental, dan sosial mengalami disfungsi harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan perawatan sesuai dengan kondisinya;
6.  Setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang serta pengertian untuk perkembangan pribadi anak secara sempurna dan seimbang;
7.  Setiap anak harus menerima pendidikan penuh atas dasar wajib belajar dan didapatkan secara cuma-cuma;
5 ibid. [2-3].

## 870 Fauziah Ardina: Perlindungan Hukum Terhadap...
8.  Setiap anak harus diutamakan dan didahulukan dalam pemberian perlindungan maupun bantuan dalam segala situasi;
9.  Setiap anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi;
10. Setiap anak harus dilindungi dari diskriminasi ras, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.
Perlindungan khusus merupakan perlindungan yang diberikan kepada anak dalam kondisi tertentu seperti anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak korban penyalahgunaan narkotika, anak penyandang disabilitas, anak korban terorisme, anak korban penculikan dan perdagangan orang, anak korban kejahatan seksual, dan lain-lain
Pemberian perlindungan terhadap anak korban bermula dari UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang ini pada Pasal 90 disebutkan bahwa anak korban berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, jaminan keselamatan, serta kemudahan dalam mendapatkan informasi perkembangan perkara. Kemudian diatur lebih lanjut mengenai perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual yakni dalam Pasal 69A Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan khusus tersebut dilakukan melalui upaya sebagai berikut:
a.  Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesulilaan;
b.  Rehabilitasi sosial;
c.  Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan d.  Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

## Rehabilitasi Sosial dalam Lembaga
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rehabilitasi berarti “pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik); perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat”. Rehabilitasi secara umum merupakan pemulihan kembali seperti kondisi semula,
mengupayakan kondisi seseorang dalam keadaan yang baik yang mana karena suatu hal kondisi tersebut mengalami disfungsi.
Rehabilitasi terbagi menjadi 2 (dua), yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis dapat dilakukan dalam bentuk terapi pengelihatan, terapi bicara, terapi okupasi, dan sebagainya yang mana rehabilitasi medis tersebut bertujuan untuk mengembalikan fungsi tubuh yang terganggu akibat menderita penyakit maupun suatu kondisi tertentu. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan  masyarakat.
Pentingnya rehabilitasi kepada korban perkosaan karena akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut, antara lain korban perkosaan dimungkinkan akan mengalami gangguan mental dan kejiwaan, korban perkosaan juga mendapatkan label buruk dalam lingkungannya, serta korban perkosaan akan mengalami krisis kepercayaan terhadap orang lain termasuk aparat penegak hukum.
Proses rehabilitasi sosial dapat dilakukan di dalam  lembaga yakni LPKS untuk anak maupun lembaga yang menangani perlindungan anak lainnya. Proses rehabilitasi sosial itu sendiri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu rehabilitasi sodial dasar dan rehabilitasi sosial lanjut. Rehabilitasi sosial dasar merupakan upaya untuk memulihkan fungsi sosial individu, keluarga, dan masyarakat yang dilaksanakan di dalam maupun di luar lembaga. Sedangkan rehabilitasi sosial lanjut merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembangkan fungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Rehabilitasi sosial lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Pasal 26 ayat (2) bahwa rehabilitasi sosial lanjut dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:
a.  Motivasi dan diagnosis psikososial;
b.  Perawatan dan pengasuhan;
c.  Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
d.  Layanan aksesbilitas;
e.  Bantuan dan asistensi sosial;
f.  Bimbingan resosialisasi
g.  Bimbingan lanjut;
h.  Rujukan.

## 872 Fauziah Ardina: Perlindungan Hukum Terhadap...
Selain bentuk diatas, dalam Pasal 26 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial tersebut rehabilitasi sosial juga dapat dilakukan dalam bentuk:
a. Terapi fisik;
b.  Terapi mental spiritual;
c.  Terapi psikososial;
d.  Terapi untuk penghidupan;
e.  Dukungan aksesbilitas; dan/atau
f.  Bentuk lainnya yang mendukung keberfungsian sosial.
Dalam Peraturan Menteri Sosial No. 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum disebutkan bahwa rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh pekerja sosial profesional dan/atau tenaga kesejahteraan sosial yang tersertifikasi.

## Aspek Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing dikenal dengan berbagai istilah, antara lain, adalah “ toereken-baarheid”, “criminal responsibility”, dan “ criminal liability”. Dalam hal ini pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukannya. 6
Moeljatno dalam bukunya menyebutkan bahwa “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana”. 7 Dapat dipidananya seseorang dilihat dari perbuatan yang dilakukan memiliki unsur kesalahan atau tidak. 8 Pertanggungjawaban pidana ada apabila ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan telah ada peraturan perundang-undangan atas perbuatan tersebut.
Pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya merujuk pada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan. Terkait
6 E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya (Alumni Ahaem-Pateheam 2012).[250].
7 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi (Rineka Cipta 2008).[167].
8 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Aksara Baru 2017).[75].
dengan seorang tersebut dapat dijatuhi pidana dilihat dari perbuatan yang dilakukan mengandung unsur kesalahan atau tidak. Apabila tidak mengandung unsur kesalahan maka seorang tersebut tidak dipidana sekalipun perbuatan yang dilakukan itu terlarang dan tercela. Namun apabila seorang melakukan perbuatan memang memiliki kesalahan, maka tentu seorang tersebut akan dipidana. Sesuai dengan asas dalam pertanggungjawaban pidana yaitu “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” yang berarti pertanggungjawaban pidana dilihat dari sikap batin pelaku, bukan dari perbuatan yang dilakukan. 9
Pertanggungjawaban pidana dapat dipersamakan dengan kesalahan dalam arti luas, memiliki unsur-unsur antara lain: 10
1.  Memiliki kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkannya pelaku;
2.  Adanya kaitan psikis antara pelaku dan perbuatan yang mana terdapat kesengajaan atau kesalahan dalam arti sempit ( culpa );
3.  Tidak ada dasar peniadaan pidana yang menghapus dapat dipertanggungjawabkanya suatu perbuatan kepada pelaku.
Apabila seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur- unsur yang ada dalam peraturan perundang-undangan, maka seseorang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tindak pidana yang dilakukan seseorang tersebut harus bersifat melawan hukum. Selain itu, seseorang tersebut harus “mampu bertanggung jawab” untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Seorang mampu bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwanya, bukan dari keadaan dan kemampuan berfikir.
Berdasarkan teori dan doktrin hukum pidana, kesengajaan memiliki 3 (tiga) bentuk, antara lain: 11
9 ibid . 10 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi (Rineka Cipta 2019).[138].
11 Hariati Kalia, ‘Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka-Luka’ (2013) Vol. 1 Jurnal Ilmu Hukum.[5-6].

## Fauziah Ardina: Perlindungan Hukum Terhadap...

## 1.  Kesengajaan sebagai Maksud ( Dolus Als Oogmerk )
Merupakan kesengajaan dengan menghendaki terwujudnya perbuatan pidana dan akibatnya. Dengan maksud dapat diartikan sebagai tujuan. Bagi pelaku, tujuan merupakan pendorong untuknya melakukan perbuatan pidana dan menimbulkan akibat yang dikehendaki.
2.  Kesengajaan dengan Kepastian
Merupakan kesengajaan dengan kesadaran seorang yang melakukan perbuatan pidana terhadap akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut. Meskipun seorang dapat saja tidak memiliki tujuan, namun dapat disadari olehnya bahwa akibat perbuatan pasti terjadi jika melakukan perbuatan tersebut.
3.  Kesengajaan dengan Kemungkinan ( Dolus Eventualis )
Merupakan kesengajaan dalam melakukan perbuatan dengan diketahui akan ada akibat lain yang mungkin timbul, yang tidak diinginkan dari perbuatan tersebut.
Selain kesengajaan, ada pula kealpaan yang unsurnya dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: 12
1.  Kurang hati-hati
2.  Kurang penduga-duga, terdapat 2 (dua) kemungkinan yakni:
a.  Kealpaan dengan kesadaran ( bewuste schuld )
Merupakan kealpaan saat seorang telah menyadari dan memperkirakan timbulnya suatu akibat dari perbuatan pidana.
b.  Kealpaan tanpa kesadaran ( onbewuste schuld )
Merupakan kealpaan saat seorang tidak memperkirakan akan timbulnya suatu akibat dari perbuatan pidana yang dilakukannya, namun pada akhirnya akibat tersebut tetap terjadi.
Dalam pertanggungjawaban pidana tidak ada dasar peniadaan pidana yang menghapus dapat dipertanggungjawabkanya suatu perbuatan kepada pelaku. Dalam teori hukum pidana, dikenal alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, antara lain: 13
12 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana (Airlangga University Press 2016).[74].
13 Moeljatno, Op.Cit .[148].
1.  Alasan Pembenar
Yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Perbuatan yang dilakukan terdakwa menjadi perbuatan patut dan benar. Contohnya: Pasal 49 ayat (1) KUHP terkait pembelaan terpaksa, Pasal 50 KUHP terkait pelaksanaan ketentuan undang-undang.
2.  Alaasan Pemaaf
Yaitu alasan yang menghapus kesalahan terdakwa. Dalam hal ini perbuatan terdakwa tetap bersifat melawan hukum, namun tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan. Contohnya: Pasal 44 ayat (1) KUHP terkait ketidakmampuan bertanggung jawab, Pasal 49 ayat (2) KUHP terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas.
3.  Alasan Penghapus Penuntutan
Dalam hal ini pemerintah menganggap bahwa sebaiknya tidak diadakan penuntutan atas dasar pertimbangan untuk kepentingan umum. Tidak mengenai sifat perbuatan maupun sifat orang yang melakukan perbuatan.

## Pertanggungjawaban Hukum Pihak Lembaga Perlindungan Anak
Terkait dengan kasus yang terjadi di Lampung pada bulan Juni 2020, perkosaan telah terjadi kepada anak yang sedang menjalani rehabilitasi pada salah satu lembaga perlindungan anak yaitu P2TP2A. Dalam sebuah lembaga tentu terdapat kepala yang merupakan jabatan struktural yang bertanggung jawab atas berlangsungnya kegiatan dalam lembaga.
Mengenai pertanggungjawaban pidana, dalam hukum pidana di Indonesia mengenal prinsip pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau individualisasi pidana yang berarti hanya seorang yang bersalah saja yang dapat dikenakan pidana. 14
Hal ini diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 6 menyatakan:
(1)  Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-
14 Tri Wahyu Widiastuti, ‘Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam di Indonesia’ (2010) 9 Jurnal Wacana Hukum.[43].
876

## Fauziah Ardina: Perlindungan Hukum Terhadap...
undang menentukan lain.
(2)  Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.
Kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi pada anak dalam lembaga tersebut, dilihat dari prinsip pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi, kepala lembaga tidak dapat dikenakan pidana atas perbuatan perkosaan yang tidak dilakukannya. Namun tidak menutup kemungkinan kepala lembaga tersebut dapat dikenakan pidana apabila diketahui bahwa kepala lembaga mengetahui tindak pidana tersebut akan terjadi atau secara lalai tidak melakukan pengawasan sehingga tindak pidana tersebut terjadi.
Dalam KUHP tepatnya Buku I Bab V diatur mengenai penyertaan ( deelneming ). Dari penyertaan terdapat bentuk-bentuk sebagai berikut: 15
1.  Dua orang atau lebih secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana;
2.  Terdapat orang yang menyuruh dan orang yang disuruh dalam melakukan tindak pidana tersebut;
3.  Terdapat orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana;
4.  Terdapat orang yang menggerakkan dan orang yang digerakkan dengan kesepakatan atau perjanjian atas keuntungan tertentu untuk melakukan tindak pidana;
5.  Terdapat pelaku perbuatan ( dader ) dan pembantu ( medeplichtige ) untuk melakukan tindak pidana.
Dalam hal tindak pidana yang terjadi dalam lembaga perlindungan anak,
maka  kepala  lembaga  dapat  diklasifikasikan  sebagai  pembantu  dalam  tindak pidana tersebut. Pasal 56 KUHP menyebutkan bahwa dipidana sebagai pembantu ( medeplichtige ) suatu kejahatan:
Ke-1 Mereka yang sengaja membantu pada waku kejahatan dilakukan;
Ke-2 Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.
Dapat dikatakan kepala lembaga tersebut memang tidak secara langsung melakukan dan tidak memenuhi unsur perkosaan yang dirumuskan dalam Pasal
285 KUHP, namun dapat saja kepala lembaga tersebut secara sadar memberikan kesempatan kepada pegawai untuk menjadi pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak yang seharusnya dilindungi dalam lembaga itu. Selain itu, meskipun tidak membantu pelaku secara sadar, kepala lembaga dapat dipertanggungjawabkan atas kelalaiannya dalam melakukan pengawasan lembaga yang dipimpinnya. Meskipun tidak dapat dikenakan hukuman pidana secara langsung, maka dapat diberikan sanksi berupa denda atau sanksi administratif.

## Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Anak Dalam Lembaga
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam hal pertanggungjawaban bahwa penyertaan merupakan suatu hal yang penting. Penyertaan dalam arti sempit adalah bentuk-bentuk penyertaan yang ada dalam Pasal 55 KUHP. Dalam hukum pidana, pelaku dikaitkan seorang yang melakukan tindak pidana dengan memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan Melakukan tindak pidana tidak mudah dipisahkan dari tindakan orang lain sehingga sulit untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan ditentukan sebagai pelaku sesuai dengan ketentuan hukum pidana.
Dipidana sebagai pembuat (dader) ditentukan ada 4 bentuk yaitu:
a.  Mereka yang melakukan suatu tindak pidana ( Pleger ) Plegen diartikan sebagai yang melakukan, sedangkan pleger diartikan sebagai pelaku. Pelaku tindak pidana merupakan orang yang melakukan perbuatan pidana dengan sengaja atau ketidaksengajaan yang menimbulkan akibat terlarang atau dengan kata lain telah memenuhi unsur delik yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 16
b.  Mereka yang menyuruh melakukan tindak pidana ( Doenpleger ) Doenplegen merupakan menyuruh lakukan, sedangkan doenpleger merupakan orang yang menyuruh lakukan. Dalam bentuk penyertaan ini setidaknya terdapat dua orang atau lebih dalam melakukan tindak pidana dengan kedudukan atau tugas yang berbeda. Dalam kata “doen” atau menyuruh mengandung unsur kesengajaan sehingga seluruh akibat yang akan timbul dikehendaki maupun tidak dikehendaki menjadi risiko yang harus dipertanggungjawabkan oleh
16 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revis (Cahaya Atma Pustaka 2015).[357].
878

## Fauziah Ardina: Perlindungan Hukum Terhadap...
orang yang menyuruh. 17 c.  Mereka yang turut serta melakukan tindak pidana ( Medepleger )
Medeplegen diartikan sebagai turut serta melakukan. Dalam kaitannya dengan medeplegen, apabila seorang medepleger melampaui batas kesengajaan maka pertanggungjawabannya dibebankan kepada ia seorang diri. 18 d.  Mereka yang menggerakkan atau menganjurkan orang lain ( Uitlokker ) Dalam bentuk penyertaan uitlokking terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan dan orang yang dianjurkan. Terdapat lima upaya untuk menganjurkan atau menggerakan yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, dengan acaman, dan memberi kesempatan, sarana maupun keterangan. 19
Dari kasus perkosaan yang terjadi kepada anak yang dilindungi dalam lembaga, yang menjadi pleger adalah pegawai yang ada dalam lembaga itu sendiri.
Pleger merupakan orang yang melakukan tindak pidana dengan sengaja yang menimbulkan akibat yang unsur delik kejahatannya yaitu perkosaan telah ditentukan dalam KUHP. Secara de facto , pegawai ini merupakan orang yang melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak yang dilindungi dalam lembaga tempat ia bekerja.
Melakukan perbuatan tersebut secara sadar dengan sengaja membawa anak ini ke rumah pribadinya untuk melancarkan kejahatannya.
Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP, namun pasal tersebut tidak berlaku apabila yang menjadi korban adalah anak. Aturan perundang-undangan yang dapat dijeratkan pada pelaku perkosaan terhadap anak adalah UU No. 17 Tahun 2016 jis . UU No. 35 Tahun 2014 jis . UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Karena korbannya adalah anak maka berlaku asas lex specialis derogat legi generali , yang mana undang-undang yang lebih khusus yang dipakai untuk menjerat pelaku kejahatan.
Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan yang ada di Pasal 285 KUHP adalah pidana penjara paling lama dua belas tahun. Serta apabila pelaku adalah pejabat yang melanggar kewajiban khusus dari jabatannya atau melakukan perbuatan pidana menggunakan kekuasaan, kesempatan atau saranya
17 ibid. [366]. 18 ibid. [374]. 19 ibid .[375].
yang diberikan karena jabatannya maka pemidanaan dalam Pasal 285 KUHP akan di juncto dengan Pasal 52 KUHP sehingga pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Sementara itu, dalam UU No. 17 Tahun 2016 jis . UU No. 35 Tahun 2014 jis . UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 disebutkan bahwa pemidanaannya adalah pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Terlebih dalam hal pelakunya adalah seorang aparat yang menangani perlindungan anak, maka ada pemberatan 1/3 dari ancaman pidana yang telah disebutkan.

## Kesimpulan
Perlindungan anak yang telah menjadi amanat dari Konvensi PBB telah diundangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Termasuk mengenai hak-hak yang diperoleh bagi anak korban kejahatan seksual yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2016 jis . UU No. 35 Tahun 2014 jis . UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Salah satu hak dari anak korban kejahatan seksual adalah rehabilitasi sosial. Pelaksanaan rehabilitasi sosial tersebut dapat dilakukan di dalam lembaga perlindungan anak. Namun tidak ada jaminan bahwa dalam lembaga yang menangani perlindungan anak tersebut sudah pasti aman dan dapat dipercaya karena tindak pidana dapat terjadi kapan dan dimana saja. Apabila terjadi tindak pidana di dalam lembaga yang dipercayakan oleh masyarakat untuk melindungi anak terlebih dilakukan oleh petugas atau pegawai lembaga tersebut, tentu hal ini sangat meresahkan dan menghilangkan kepercayaan dari masyarakat.
Dari beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dibuat, masih belum ada aturan mengenai mekanisme perlindungan hukum yang dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi anak korban yang sedang menjalani masa rehabilitasi sehingga mereka kembali menjadi korban tindak pidana.

## Daftar Bacaan

## Buku
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi (Rineka Cipta 2019).

## 880 Fauziah Ardina: Perlindungan Hukum Terhadap...
Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana (Airlangga University Press 2016).
Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revis (Cahaya Atma Pustaka 2015).
E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya (Alumni Ahaem-Pateheam 2012).
Juju Samsudin Saputra, Perlindungan Anak Terhadap Tindak Perkosaan (Deepublish 2014).
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi (Rineka Cipta 2008).
Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Aksara Baru, 2017).
R. Soesilo, KUHP Serta Koemntar-Koemntarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal (Karya Nusantara 1988).

## Jurnal
Hariati Kalia, ‘Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka-Luka’ (2013) 1  Jurnal Ilmu Hukum.
Tri Wahyu Widiastuti, ‘Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam di Indonesia’ (2010) 9 Jurnal Wacana Hukum.

## Laman
Komnas Perempuan, ‘Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2020’ (Siaran Pers Komnas Perempuan, 2020) <https://www.komnasperempuan. go.id/read-news-siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan- tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020> dikunjungi pada 16 Juli 2020.
Raja Eben Lumbanrau, ‘Petugas P2TP2A Lampung Timur Dituding Perkosa dan Jual Korban Di Bawah Umur, terungkap 60% Unit Rehabilitasi Bermasalah’ (BBC News Indonesia, 2020) <https://www.bbc.com/indonesia/ indonesia-53321918> dikunjungi pada 6 Juli 2020.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237).
Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.

## Fauziah Ardina: Perlindungan Hukum Terhadap...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--