Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2022, Vol 3 (2): 119-131 ISSN: 2722-2853. Homepage: govsci.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2022 under a CC BY-SA 4.0 license DOI: https://doi.org/10.54144/govsci.v3i2.36

## Kerjasama pemerintah Indonesia dan Singapura dalam pengelolaan wilayah kawasan ekonomi khusus era Joko Widodo-Jusuf Kalla (Periode 2015-2019)
Cooperation between the governments of Indonesia and Singapore in the management of special economic zones during the Joko Widodo-Jusuf Kalla era (2015-2019 Period)
Achmad 1 , Fadillah Afrivo Nasir 2
12 Universitas Fajar, Makassar Email Correspondence: achmad@unifa.ac.id

## Abstract
This research examines how the implementation and contribution of Indonesia- Singapore special economic zone cooperation on Batam, Bintan, and Karimun Islands  in  the  era  of  Jokowi-Jusuf  Kalla  administration  in  2015-2019.  The research  employs  a  qualitative  descriptive  method,  with  a  library  research approach by analyzing the phenomenon of developing special economic zones. The results of this study show that the development of a special economic zone between Indonesia and Singapore is a strategy of economic interest through a pattern  of  bilateral  cooperation.  The  collaboration  is  manifested  in  the optimization  of  three  regions,  namely  Batam,  Bintani,  and  Karimun  as investment  land.  Optimization  is  carried  out  with  tax  exemption  as  a  form  of facilitating  investment  services.  In  addition,  special  economic  zones  are  also manifested in the concept of free trade in the three development areas (Batam, Bintan,  and  Karimun),  whose  contribution  is  in  the  form  of  growth  of  Gross Regional Domestic Product in each region.
Keywords: Special  Economic  Zone  (SEZ),  Indonesia-Singapore,  Bilateral Cooperation
Pedahuluan
Hubungan  bilateral  antara  pemerintah  Singapura  dan  Indonesia terwujud dalam peningkatan kerjasama diberbagai sektor, seperti kerjasama politik,  ekonomi  dan  sosial  budaya.    Hubungan  kerjasama  Indonesia  dan Singapura  di  sektor  perekonomian  dapat  terlihat  dari  peningkatan  jumlah investasi  dari  masing-masing  negara,  khususnya  investasi  pengusaha Singapura  di  Indonesia  (Direktorat  Kerjasama  ASEAN,  2020).  Komunikasi
sesama  pejabat  pemerintah  dan  swasta  antara  kedua  negara  memberikan kontribusi  yang  besar  bagi  pengembangan  hubungan  kerjasama  dan peningkatan investasi. Pemerintah Singapura melihat Indonesia sebagai salah satu  tujuan  penanaman  modal  dan  memiliki  daya  tarik  bagi  pengusaha Singapura  untuk  berinvestasi.  Sebaliknya  bagi  pemerintah  Indonesia, Singapura menjadi mitra dagang utama, sumber investasi asing terbesar, dan juga  pemasok  wisatawan  asing  terbesar  bagi  Indonesia  (Kementerian  Luar Negeri  Republik  Indonesia,  2020).  Pembangunan  Kawasan  Ekonomi  Khusus (KEK)  merupakan  salah  satu  strategi  utama  pihak  Indonesia  untuk mendorong investasi dan meningkatkan daya saing internasional, terlebih lagi dalam upaya menarik minat para investor asal Singapura.
Secara  historis,  Kawasan  ekonomi  khusus  (KEK)  merupakan  konsep yang  diterapkan  ole  negara-negara  industri  pada  tahun  1950an.  Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan penetapan zona-zona yang terspesialisasi pada sektor manufaktur padat karya. Zona-zona yang terspesialisasi tersebut tidak hanya menarik perusahaan lokal, namun juga perusahaan multinasional yang notabene memiliki modal lebih besar (Hakim, 2018). Kawasan Ekonomi Khusus  juga  dapat  didefinisikan  sebagai  kawasan  khusus  di  Indonesia  yang ditetapkan  pemerintah  untuk  menjalankan  perekonomian  dengan  peraturan dan  fasilitas  khusus  (Karo  et  al.,  2019).  KEK  merupakan  kawasan  dengan batas  tertentu  dalam  wilayah  hukum  NKRI  yang  ditetapkan  untuk menyelenggarakan  fungsi  perekonomian  dan  memperoleh  fasilitas  tertentu. KEK  akan  menjadi  basis  bagi  kegiatan  industri,  ekspor,  impor,  dan  aktivitas lainnya  dengan  nilai  ekonomi  tinggi,  untuk  menunjang  daya  saing  nasional. KEK terdiri atas satu atau lebih dari zona-zona berikut ini: pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, energi, dan zona ekonomi lainnya (Suryani & Febriani, 2019).
Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK)  dalam  kontekstualisasi  Indonesia menjadi  kebijakan  pemerintah  Indonesia  dalam  menyediakan  pelayanan investasi  yang  berstandar  internasional.  Kerangka  kebijakan  penciptaan kawasan  ekonomi  khusus  (KEK)  di  Indonesia  memuat  beberapa  regulasi diantaranya pembebasan pajak, pemberian fasilitas visa dan ijin kerja tenaga asing  yang  sederhana,  serta  pelayanan  investasi  yang  memudahkan  para investor  untuk  memperoleh  seluruh  perijinan  dan  kebutuhan  dokumentasi dalam penyelesaian masalah yang mereka hadapi melalui pelayanan satu atap (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2022).
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Di Pulau  Batam,  Pulau  Bintan  Dan  Pulau  Karimun,    komplementaritas kepentingan  ekonomi  antara  negara  Indonesia  dan  Singapura,  kawasan ekonomi khusus (KEK) didefinisikan sebagai suatu kerangka kerjasama antar pemerintah  Indonesia  dengan  pemerintah  Singapura  yang  dalam penerapannya  meliputi  wilayah  Batam,  Bintan  dan  Karimun.  Bentuk kerjasama tersebut telah dituangkan dalam draft kerjasama antara Indonesia dan  Singapura  dimana  pada  tanggal  25  Juni  2006  Presiden  RI – Susilo
Bambang  Yudhoyono  dan  Perdana  Menteri  Singapura – Lee  Hsien  Loong menyaksikan  penandatanganan  MoU  ( Memorandum  of  Understanding ) kawasan ekonomi khusus untuk wilayah Batam, Bintan, dan Karimun. Penetapan  Batam,  Bintan,  dan  Karimun  sebagai  kawasan  ekonomi khusus  (KEK)  didasarkan  pada  asumsi  pemerintah  yang  menilai  kondisi infrastruktur  didaerah  tersebut  telah  memadai,  besarnya  jumlah  investasi dalam  maupun  luar  negeri  di  kawasan  tersebut  cukup  besar,  dengan  lokasi yang sangat geografis dan strategis. Pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK)  di  daerah  Batam,  Bintan  dan  Karimun  menjadikan  kawasan  tersebut sebagai  pusat  pertumbuhan  ekonomi,  yang  diharapkan  dapat  memberikan dampak  positif  bagi  pembangunan  ekonomi  nasional  (Kementerian  Luar Negeri Republik Indonesia, 2018).
Kerjasama  antara  Indonesia-Singapura  melalui  pengembangan kawasan ekonomi khusus merupakan fenomena kerjasama antar negara, yang akan  menarik  jika  ditelisik  secara  mendalam  menggunakan  pendekatan konsep  kerjasama  internasional.  Hal  demikian  dikarenakan  pembangunan kawasan ekonomi khusus yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia menjadi landasan  dasar  bagi  pengembangan  hubungan  bilateral  yang  lebih  terikat. Kerjasama  Internasional  hadir  disebabkan  relasi  antar  negara  dalam pengelolaan  kehidupan  masyarakat  yang  semakin  kompleks,  terlebih  dalam aspek masyarakat internasional.
Kerjasama  internasional  berorientasi  pada  pencapaian  kebutuhan antar  masing-masing  negara  yang  menjalin  kerjasama  dengan  cara konsensus-konsensus  atau  saling  bertukar  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh masing-masing negara (Pahlawan et al., 2014). Selain itu, pendekatan konsep perdagangan  bebas  perlu  juga  dilakukan  dalam  meninjau  fenomena kerjasama  pemerintah  Indonesia  dan  Singapura  dalam  pengembangan kawasan  ekonomi  khusus  (KEK).  Hal  demikian  disebabkan  oleh  besarnya kapasitas kepentingan ekonomi diantara kedua negara (Indonesia-Singapura) mendorong  perlunya  optimalisasi  kegiatan  ekspor-impor  secara  besar, sehingga  pada  wilayah  sasaran  pengembangan  kawasan  ekonomi  khusus (KEK) secara otomatis telah memenuhi konsep kawasan perdagangan bebas. Konsep  perdagangan  bebas  erat  kaitannya  dengan  penghapusan  hambatan- hambatan  dalam  kegiatan  perdagangan  dan  peningkatan  fasilitas perdagangan (Zulyanto, 2016).
Terdapat  beberapa  penelitian  sebelumnya  yang  juga  membahas persoalan  kawasan  ekonomi  khusus  (KEK)  yang  lebih  spesifik  mengulas persoalan  penanaman  modal  asing  (PMA)  dan  penanaman  modal  dalam negeri  (PMDN)  (Arjuna  &  Harto,  2016),  serta  keterkaitan  pengembangan kawasan  ekonomi  khusus  dengan  diberlakukannya  kawasan ASEAN Community 2006-2017 (Hernawan, 2018). Selain itu, terdapat pula penelitian terkait  kawasan  ekonomi  khusus  di  kota  Batam  yang  berupaya  menilai fenomena  tersebut  dengan  pendekatan  analisis  persepsi  stakeholeder (Tampubolon,  2018),  dan  juga  kaitannya  dengan  perspektif  ekonomi pertahanan (Budiman, 2019).
Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, maka peneliti mengambil sebuah  gap  penelitian  yakni  belum  ada  yang  secara  spesifik  membahas persoalan  kerjasama  Indonesia-Singapura  dalam  pengelolaan  wilayah kawasan ekonomi khusus dengan sintesis analisis berganda belum dilakukan, terlebih  lagi  dalam  kontekstualisasi  pemerintahan  Joko  Widodo  dan  Jusuf Kalla. Sintesis analisis berganda merupakan penilaian kritis terhadap sebuah fenomena menggunakan multi perspektif, dalam hal ini peneliti menggunakan konsep kerjasama internasional dan perdagangan bebas sebagai pendekatan dalam  penelitian  ini.  Penggunaan  kedua  konsep  tersebut  dalam  membahas fenomena  pengembangan  kawasan  ekonomi  khusus  bertujuan  untuk menyediakan  analisis  yang  bersifat  holistik,  sehingga  mampu  menyediakan informasi  yang  mapan  bagi  pengembangan  kawasan  ekonomi  khusus dibeberapa wilayah lainnya.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan  ( Library Research )  dengan  fokus  analisis  akan  didasarkan  pada  data-data  sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, majalah, koran, internet, dan berbagai jenis publikasi resmi lainnya yang relevan dengan topik yang dibahas, yakni persoalan kerjasama wilayah antara Indonesia dan Singapura yang terwujud dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus, selain itu menyajikan status wilayah  Batam,  Bintan,  dan  Karimun  sebagai  lokasi  perdagangan  bebas. Secara sistematis, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu (Sugiyono, 2016).
Data-data  yang  diperoleh  akan  dianalisis  menggunakan  konsep kerjasama  internasional dan  perdagangan  bebas,  yang  selanjutnya  disajikan dalam  bentuk  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  yang  sifatnya menggambarkan,  memaparkan  dan  menguraikan  objek  yang  diteliti (Suharsimi,  2013).  Peneliti  hadir  dalam  penelitian  ini  sebagai  observator penuh  yang  mampu  meneliti  dan  menganalisa  data  yang  dikumpulkan, sehingga  keterlibatan  peneliti  dapat  menjelaskan  rumusan  permasalahan yang dijadikan topik utama dalam penelitian ini.

## Pembahasan
Realisasi  Kerjasama  Indonesia-Singapura  dan  Perdagangan  Bebas  di

## Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Kawasan ekonomi khusus adalah suatu kerangka kerjasama Pemerintah Indonesia  dengan  Pemerintah  Singapura  dimana  penerapannya  berada diwilayah  Batam,  Bintan  dan  Karimun  (Pahlawan  et  al.,  2014).  Bentuk kerjasama tersebut telah dituangkan dalam draft kerjasama antara Indonesia dan  Singapura  pada  tanggal  25  Juni  2006  melalui  penandatanganan  MoU (Memorandum of Understanding) Kawasan Ekonomi Khusus oleh Presiden RI – Susilo  Bambang  Yudhoyono  dan  Perdana  Menteri  Singapura – Lee  Hsien Loong.  Selanjutnya  pada  tahun  2007,  kawasan  ekonomi  khusus disempurnakan  dengan  penerbitan  UU  44  tentang  zona  perdagangan  bebas
(free  trade  zone)  pada  daerah  Batam,  Bintan,  dan  juga  Karimun.  Penetapan tersebut disebabkan keadaan ekonomi Indonesia berada pada fase stuck atau tidak mengalami kemajuan. Selain itu, penetapan tersebut juga dapat menjadi payung  hukum . Lebih  lanjut,  terkhusus  di  daerah  Batam,  kebutuhan  untuk segera  menjadikannya  sebagai  kawasan free  trade  zone (FTZ)  dikarenakan secara de  facto daerah  tersebut  telah  menjalankan  aturan-aturan  kawasan perdagangan  bebas.  Hal  ini  ditandai  dengan  berbagai  insentif  fiskal  ( tax incentives ) terhadap kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang ke Batam. Pemerintah  Indonesia  dan  Singapura  bersepakat  untuk  menjadikan wilayah Batam, Bintan, dan Karimun sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK). Kesepatakan  tersebut  terimplementasikan  dalam upaya  kedua  negara  untuk meningkatkan  investasi  di  wilayah  Batam,  Bintani,  dan  Karimun.  Menindak lanjuti hasil MoU pada tahun 2006, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 45, 46, dan 47 menjelaskan secara rici tatalaksana pengelolaan  kawasan  ekonomi  khusus.  Peraturan  tersebut  secara  eksplisit membahasakan persoalan perpajakan, cukai dan kepabeanan yang dianggap mampu  mendorong  efektifitas  kegiatan  perdagangan  di  kawasan  ekonomi khusus.  Diterbitkannya  beberapa  aturan  tersebut  juga  meneguhkan  status kota  Batam,  Bintani,  dan  Karimun  sebagai  menjadi  salah  satu  kawasan strategis nasional dan juga kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
Operasionalisasi  kawasan  perdagangan  bebas  dan  pelabuhan  bebas pada  wilayah  Batam,  Bintani,  dan  Karimun  telah  menjadi  komitmen pemerintah  dalam  menunjang  efektifitas  kawasan  ekonomi  khusus. Pelaksanaan  kawasan  ekonomi  khusus,  awalnya  dirancang  seperti pembentukan  kawasan  ekonomi  khusus  yang  dilakukan  oleh  Cina  dengan membagi  wilayah  ekonomi,  perdagangan  dan  pariwisata.  Oleh  karena  itu  di wilayah  Batam  Bintan  dan  Karimun  pelaksanaan  kawasan  ekonomi  khusus juga  dibagi  dalam  beberapa  bentuk  kawasan.  Wilayah  kawasan  ekonomi khusus ini dibagi dalam beberapa bentuk (Malik, 2012).
Pertama,  kawasan  wisata  terpadu  berupa Special  Trade  Zone (Zona Perdagangan  Khusus)  di  sebuah  kawasan  wisata  di  daerah  Bintan.  Daerah berpotensi adalah Lagoi, pulau Mapur, pulau Buluh, Trikora di wilayah Bintan, di  wilayah  Batam  seperti  Nongsa,  pulau  Nipah,  Waterfront  City  serta  di wilayah  Karimun  seperti  daerah  Pelawan,  pulau  Buru,  Tanjung  Balai,  pulau Sugibawah  dan  beberapa  daerah dan  pulau  di Tanjung  Pinang seperti  pulau Senggarang,  pulau  Penyengat  dan  kota  tua  Tanjung  Pinang.  Macau  sebuah kawasan  wisata  terpadu  (hotel,  restoran  dan  perjudian)  yang  mendapatkan fasilitas  STZ  atau  Special  Trade  Zone  (Zona  Perdagangan  Khusus)  istilah  ini juga  dipakai  untk Special  Tourism  Zone .  Konsep  ini  nyaris  diterapkan  di sebuah  kawasan  wisata  di  daerah  Bintan,  hanya  saja  terbentur  dengan beberapa pihak yang tidak setuju adanya lokasi perjudian, padahal konsep ini tidak harus dihubungkan dengan perjudian karena tanpa perjudian konsep ini tetap akan bisa berjalan. Lagi-lagi masalah persepsi dan kurangnya sosialisasi yang menjadi penghambat penerapan konsep STZ atau lebih spesifik adalah kawasan wisata terpadu atau kawasan wisata terpadu eksklusif (KWTE).
Kedua, SIZ atau Special Industrial Zone (Zona Industri Khusus) kawasan industri yang paling banyak terdapat di daerah Cina (kabupaten) dari industri besar  hingga  industri  rumah  tangga.  Maka  tidak  heran  jika  Cina  termasuk negara industri dan pengekspor terbesar di dunia. Di Singapura dan Malaysia terdapat wilayah yang telah menerapkan SIZ. Konsep ini dapat diterapkan di daerah Lobam Bintan, kawasan industri di Batam, serta beberapa pulau yang memungkinkan  dijadikan  sebagai  daerah  industri.  Sebagai  catatan  industri logistik dan perkapalan termasuk penopang terbesar petumbuhan ekonomi di Kepulauan  Riau.  Industri  ini  sudah  dibangun  di  daerah  Batam  dan  masih berpotensi besar untuk diperluas.
Peluang yang paling segera terlihat adalah bagi industri galangan kapal dan produksi peralatan dan jasa  perminyakan. Sekitar 80 persen dari bisnis peralatan  perminyakan  di  Indonesia  sudah  berlokasi  di  Batam  seperti pembuatan  pipa  dan  casing,  konstruksi  dan  perekayasaan  drilling  rig. Terdapat pula potensi untuk mengembangkan lebih jauh industri yang terkait dengan  perminyakan,  seperti  fasilitas  pengilangan,  pergudangan,  dan  petro kimia. Pengembangan KEK di Batam,  Bintan dan Karimun akan menjadikan kawasan ini sebagai pusat pertumbuhan yang keuntungannya akan dirasakan di pulau-pulau lainnya di Kepulauan Riau maupun wilayah lainnya.
Keberhasilan  implementasi  dari  KEK  di  pulau-pulau  ini  juga  akan menjadi contoh yang dapat ditiru oleh wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Alasan  utama  Pemerintah  menetapkan  Batam,  Bintan  dan  Karimun  sebagai KEK  yang  pertama  adalah  karena  kondisi  infrastruktur  yang  ada  sudah memadai,  besarnya  jumlah  investasi  dalam  dan  luar  negeri  di  kawasan  itu, dan lokasi geografis yang strategis, sehingga sudah siap untuk dikembangkan sebagai  KEK  dalam  waktu  singkat  (Kementerian  Luar  Negeri  Republik Indonesia,  2018). Ketiga, SMZ atau Special Mining Zone (Zona Penambangan Khusus)  adalah  kawasan  yang  diberikan  fasilitas  khusus  untuk  mendukung kegiatan  penambangan.  Sebuah  konsep  baru  yang  dapat  diterapkan  di wilayah  Bintan  dan  Karimun  yang  memiliki  potensi  besar  dalam  bidang penambangan.
Apabila  fasilitas  ini  dapat  diterapkan  maka  berdampak  positif  bagi investor lokal yang mampu memilki kuasa pertambangan dan mengelolanya, karena  salah  satu  tantangan  dan  hambatan  bagi  penambang  lokal  adalah tingginya  harga  alat-alat  berat  untuk  penambangan  yang  juga  dipengaruhi oleh adanya pengenaan pajak, sehingga hanya negara-negara maju yang dapat berinvestasi  di  pertambangan,  padahal  lokasi  bahan  tambangnya  ada  di wilayah  Indonesia.  Rencana  pengembangan  kawasan  pertambangan  di Provinsi Kepulauan Riau seluas kurang lebih 1.899 Ha. Bauksit adalah bahan baku  aluminium.  Tambang  bauksit  terdapat  di  pulau  Bintan  (Riau).  Bauksit merupakan  sisa  dari  deposit  bauksit  yang  tersebar  di  Kecamatan  Bintan Timur. Bahan galian ini telah lama diekploitasi sejak zaman penjajah Belanda, terutama  di  Kecamatan  Bintan  Utara,  Kab.  Kepulauan  Riau,  Kundur, Kabupaten Karimun Nibem.
Terbentuknya  zona  perdagangan  bebas  Batam,  Bintan,  dan  Karimun merupakan kebijakan pemerintah  untuk menangkap peluang investasi asing langsung masuk ke tiga daerah tersebut. Salah satu hal yang berperan dalam kegiatan investasi adanya Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan kawasan ekonomi  khusus.  Sebagai  usaha  dalam  merealisasikan  kerjasama  tersebut, telah  dibentuk  tim  perumus Joint  Steering  Committee yang  diketuai  oleh Menko  Perekonomian  Republik  Indonesia  Boediono  dan  Menteri  Ekonomi Singapura Lim Hing Kiang.
Sedangkan pelaksanaan kawasan ekonomi khusus dilakukan oleh Joint Working  Group yang  diketuai  Menteri  Perdagangan  RI,  Maria  Elka  Pangestu dan  Ketua  Pengembangan  Ekonomi  Singapura,  Mr.  Lim  Siong  Guan. Selanjutnya,  dalam  pengembangan  kawasan  ekonomi  khusus,  terdapat  juga badan  pengelola  yang  tugasnya  terfokus  pada  menarik  investor  ke  daerah kawasan  ekonomi  khusus.  Demi  kesuksesan  kawasan  ekonomi  khusus, berbagai aturan diberlakukan unutk mempermudah para investor yang ingin menanamkan modalnya di zona kawasan ekonomi khusus. Salah satu contoh, yakni  persoalan  perizinan  dan  fasilitas  perpajakan  seperti  pembebasan  bea dan cukai.

## Dampak  Pengelolaan  Kawasan  Ekonomi  Khusus  Indonesia-Singapura terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional
Pertumbuhan  investasi  dan  industri  sangat  penting  dalam  upaya mendorong  laju  pertumbuhan  ekonomi.  Akan  tetapi,  yang  lebih  penting  lagi pemerintah  mesti  memperhatikan  persoalan  investasi  dan  industrialisasi yang  berlangsung,  serta  pertanyaan  mengenai  siapa  yang  diuntungkan kebijakan  tersebut.  Hal  demikian  merupakan  poin  inti  yang  ingin  dibahas pada  bagian  ini,  yakni  mengenai  dampak  kerjasama  ekonomi  Indonesia  dan Singapura dalam pembentukan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus, yang  didalmnya  memuat  strategi  industrialisasi  berbasis  ekspor  sebagai upaya  menarik  investasi.  Hadirnya  Kawasan  Ekonomi  Khusus  memberikan peluang  tercapainya  kesejahteraan  hidup  bagi  masyarakat  Indonesia, khusunya  yang  berada  di  daerah  Batam,  Bintan,  dan  Karimun.  Produk Domestik  Regional  Bruto  merupakan  indikator  yang  penting  untuk mengetahui  kondisi  perekonomian  daerah  dalam  suatu  periode pembangunan.  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  dapat menggambarkan  kemampuan  suatu  daerah  untuk  mengelolah  sumber  daya yang  dimiliki  oleh  daerah.  Dengan  mengetahui  PDRB  suatu  daerah, pemerintah  dapat  mengukur  kemampuan  dan  kinerja  suatu  daerah  pada periode tertentu.

## Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Batam
Batam  sebagai  salah  satu  daerah  pengembangan  kawasan  ekonomi khusus  pada  tahun  2019  mengalami  kenaikan  sebesar  164.484,02  miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 13.198,87 miliar  rupiah  dibandingkan  dengan  tahun  2018  yang  mencapai  151.285,14
miliar  rupiah.  Naiknya  nilai  PDRB  ini  dipengaruhi  oleh  meningkatnya produksi  di  seluruh  lapangan  usaha  dan  adanya  inflasi.  Hal  demikian  juga menunjukkan  bahwa  selama  tahun  2019  Batam  mengalami  pertumbuhan ekonomi  sekitar  5,92  persen,  lebih  cepat  dibandingkan  tahun  sebelumnya. Berdasarkan  data  pada  diagram  1,  struktur  perekonomian  Batam  hingga tahun  2019  masih  didominasi  oleh  lapangan  usaha  Industri  Pengolahan dengan peranan sebesar 54,13 persen terhadap total PDRB. Peranan lapangan usaha  Industri  Pengolahan  mengalami  peningkatan  dibandingkan  tahun sebelumnya sebesar 53,75 persen. Lapangan usaha dengan peranan terbesar kedua  adalah  Konstruksi.  Selama  lima  tahun  terakhir,  peranan  kategori  ini mengalami  pergerakan  yang  terus  meningkat.  Hingga  tahun  2019  peranan kategori Konstruksi mencapai 20,84.

## Gambar. 1
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Batam 2019
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Batam
Berdasarkan  diagram  1  mengenai  Produk  Domestik  Regional  Bruto Kota Batam, penulis mengambil kesimpulan bahwa model kawasan ekonomi di  Batam  sangat  menarik  untuk  penanaman  modal  asing.  Pengembangan kawasan  ekonomi  khusus  di  Batam  didukung  karena  adanya  keunggulan kompetitif  dari  segi  geografis  yang  berdekatan  dengan  Singapura  dan Malaysia,  sehingga  berdampak  langsung  pada  pertumbuhan  ekonomi  yang terus  meningkat.  Selain  itu,  kerjasama  Indonesia  dan  Singapura  dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus memberikan dampak langsung bagi
eksistensi  Singapura  sebagai  investor  utama  yang  mampu  mengalahkan Jepang dan Malaysia dalam aspek investasi di Indonesia.
Hal  demikian  mengindikasikan  bahwa  daerah-daerah  yang  masuk dalam pengembvangan kawasan ekonomi khusus telah menjadi tempat baru yang  menguntungkan  bagi  kedua  negara  yakni  Indoensia  dan  Singapura. Pemerintah  terus  mendorong  wilayah  tersebut  menjadi  tujuan  investasi dengan  menciptakan  iklim  usaha  yang  kondusif.  Fakta  tersebut  terus mendorong potensi investasi Singapura ke Indonesia, terkhusus kota Batam.

## Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bintan
Nilai  produk  domestik  regional  bruto  Kabupaten  Bintan  atas  dasar dasar harga berlaku  pada tahun 2019 mencapai 21,30  triliun rupiah. Secara nominal,  nilai  produk  domestik  regional  bruto  mengalami  kenaikan  sebesar 1,70  triliun  rupiah  dibandingkan  dengan  tahun  2018  yang  mencapai  19,59 triliun  rupiah.  Selama  tahun  2019  Kabupaten  Bintan  mengalami pertumbuhan  ekonomi  sekitar  4,71  persen.  Kenaikan  produk  domestik regional  bruto  tersebut  murni  disebabkan  oleh  meningkatnya  produksi  di beberapa lapangan usaha.
Tabel 1 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bintan 2015-2019
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan
Berdasarkan  tabel  1,  pada  tahun  2015  peranan  Industri  Pengolahan sebesar 39,13 dan terus stabil diangka 39,11 hingga tahun 2019. Lapangan usaha dengan peranan terbesar kedua adalah Konstruksi, yang selama lima tahun  terakhir  mengalami  peningkatan  yang  cukup  signifikan.  Tahun  2015
Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018 2019 1 Pertambangan dan Penggalian 12,89 11,05 8,80 6,70 5,83 2 Industri Pengolahan 39,13 39,26 39,26 39,07 39,11 3 Pengadaan Listrik dan Gas 0,12 0,13 0,13 0,12 0,12 4 Konstruksi 16,17 17,19 18,59 20,75 21,84 5 Penyediaan Akomodasi dan  Logistik 5,29 5,20 5,71 5,94 5,84 6 Informasi dan Komunikasi 1,17 1,17 1,16 1,15 1,15 7 Real estate 1,08 1,11 1,12 1,10 1,08 8 Jasa perusahaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Jasa Lainnya 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17
hingga  tahun  2019  peranan  kategori  Konstruksi  terus  meningkat,  16,17 persen pada tahun 2015 kemudian meningkat hingga 21,84 persen di tahun 2019. Pada tahun 2019 lapangan usaha sektor Pertambangan dan Penggalian sudah tidak termasuk dalam 5 (lima) besar penyumbang nilai tambah PDRB di Kabupaten Bintan dan digantikan oleh lapangan usaha sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Berdasarkan persentase pertumbuhan jenis lapangan  usaha  di  kabupaten  Bintan,  hampir  seluruhnya  mengalami pertumbuhan  yang  positif,  kecuali  lapangan  usaha  Pertambangan  dan Penggalian yang tiap tahunnya mengalami penurunan.
Jika  dibandingkan  angka  pertumbuhan  produk  domestik  regional bruto antara Batam dan Bintani sebagai kawasan ekonomi khusus memiliki perbedaan.  Hal  demikian  dipengaruhi  oleh  penerapan  pengembangan kawasan  ekonomi  dan  perdagangan  di  kedua  wilayah  berbeda.  Batam merupakan  zona  pengembangan  yang  sifatnya  penuh  penuh,  sedangkan Bintan  masih  bersifat  terbatas.  Artinya,  optimalisasi  pengembangan  hanya tertuju  pada  beberapa  bagian  kabupaten  Bintan.  Selain  itu,  pada  kasus lapangan  usaha  Pertambangan  dan  Penggalian  yang  tiap  tahunnya mengalami  penurunan  disebabkan  oleh  tingginya  biaya  operasional, sehingga sangat sulit untuk penambang lokal ikut mengambil bagian dalam pengembangan  lapangan  usaha  pertambangan.  Padahal  faktanya  daerah Bintan  merupakan  daerah  yang  cukup  strategis  dalam  pengembangan kawasan pertambangan khusus ( special mining zone ). Lebih lanjut, stabilnya angka  pertumbuhan  disektor  konstruksi  dan  penyediaan  akomodasi  dan logistik,  disebabkan  oleh  massifnya  pembangunan  hotel  memiliki  relevansi dengan kecenderungan pemerintah yang berfokus pada peningkatan sektor pariwisata di kabupten Bintan.

## Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Karimun
Nilai  produk  domestik  regional  bruto  Kabupaten Karimun  pada  tahun 2019  mencapai  13,54  triliun  rupiah.  Secara  nominal,  nilai  PDRB  ini mengalami kenaikan  sebesar  908,09  miliar  rupiah  dibandingkan  dengan tahun  2018  yang  mencapai  12,63  triliun  rupiah.  Naiknya  nilai  PDRB  ini dipengaruhi  oleh  meningkatnya produksi  di  seluruh  lapangan  usaha.  Selain itu,  angka  tersebut  juga  menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2019  Kabupaten Karimun  mengalami  pertumbuhan  ekonomi  sekitar  4,89  persen. Pertumbuhan  ekonomi  adalah  salah  satu  indikator  makro  untuk  melihat kinerja  perekonomian  secara  riil  di  suatu  wilayah.  Laju  pertumbuhan ekonomi  dihitung  berdasarkan  perubahan  PDRB  atas  dasar  harga  konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat  dipandang  sebagai  pertambahan  jumlah  barang  dan  jasa  yang dihasilkan  oleh  semua  lapangan  usaha  kegiatan  ekonomi  yang  ada  di  suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Jika merujuk pada deskripsi tersebut, ditemukan bahwa nilai produk domestik regional bruto  Kabupaten Karimun pada tahun 2019 tetap meningkat meskipun mengalami perlambatan.
Gambar 2

## Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Karimun 2015-2019
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun
Selama  lima  tahun  terakhir  (2015-  2019)  struktur  perekonomian Kabupaten  Karimun  didominasi  empat  lapangan  usaha,  yakni  sektor pertambangan  dan  penggalian,  industri  pengolahan,  sektor  konstruksi,  jasa penyediaan  akomodasi  dan  logistik,  serta  informasi  dan  komunikasi,  yang memiliki  peranan  masing- masing  terhadap  pembentukan  laju  pertumbuhan produk  domestik  regional  bruto  kabupaten  Karimun.  Meskipun  terjadi beberapa  penurunan  drastis  laju  pertumbuhan  di  sektor  konstruksi  pada tahun  2018-2019,  akan  tetapi  secara  keseluruhan  masih  menunjukkan  tren positif  dengan  rata-ratapertumbuhan  ekonomi  sebesar  5.59  persen  selama lima  tahun  terakir.  Pertumbuhan  tertinggi  terjadi  pada  lapangan  usaha Informasi  dan  Komunikasi  yang  mencapai  8,17  persen.  Hal  demikian disebabkan oleh gaya hidup masyarakat modern yang sulit untuk dipisahkan dari  penggunaan  media  komunikasi  digital  dan  internet.  Lebih  lanjut, perkembangan perekonomian kabupaten Karimun sebagai kawasan ekonomi khusus  tidak  terlepas  dari  kondisi  sektor  pertambangan.  Hal  demikian disebakan  karena  Karimun  menajdi  salah  satu  daerah  yang  tergolong  zona pertambangan  khusus  ( special  mining  zone )  karena  memiliki  potensi  besar dalam  penambangan.  Meskipun  demikian,  kenyataannya  pengelolaan  sektor pertambangan masih belum stabil atau konsisten, hal demikian dikarenakan biaya  operasional  alat  yang  terbilang  cukup  mahal  dan  terdapat  beberapa sumber daya alam yang tergolong sumber daya tak terbarui, sehingga menjadi salah satu faktor penghambat perkembangan sektor pertambangan.

## Kesimpulan
Pengembangan  kawasan  ekonomi  khusus  ( special  economic  zone ) merupakan  salah  satu  strategi  pemerintah  Indonesia  dalam  upaya memajukan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Program kawasan ekonomi khusus  dwujudkan  dalam  bentuk  kerjasama  dengan  pemerintah  Singapura. Hal  demikian  didasarkan  pada  pertimbangan  geografis  dan  potensi  yang dimiliki  Singapura  dalam  bidang  teknologi  yang  merupakan  modal  atau kekuatan utama. Terdapat kebijakan-kebijakan yang diberlakukan pemerintah dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus yang mendorong terjadinya perdagangan bebas antara Singapura dan Indonesia, seperti pembebasan dan penyederhanaan  layanan  pajak.  Pengembangan  kawasan  ekonomi  khusus dalam  sudut  pandang  kerjasama  internasional  merupakan  sebuah  pola hubungan bilateral yang telah banyak di praktikkan oleh bebrbagai negara di dunia.  Kawasan  ekonomi  khusus  mengindikasikan  aktifitas  perdagangan bebas,  sehingga  pemerintah  perlu  memerhatikan  secara  kritis  pihak-pihak yang diuntungkan dari kegiatan tersebut.

## Daftar Pustaka
Arjuna, D., & Harto, S. (2016). Kerjasama Ekonomi Indonesia-Singapura Dalam Realisasi Special Economic Zone (SEZ) di Batam, Bintan dan Karimun . Riau University.
Budiman,  D.  (2019).  Status  Free  Trade  Zone  Kota  Batam  Dalam  Persepktif Ekonomi  Pertahanan. JEKPEND:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Pendidikan , 2 (2),
16 – 22. Direktorat  Kerjasama  ASEAN.  (2020). Mencermati  Peluang  Hubungan Kerjasama Bilateral Indonesia Singapura . Www.Setneg.Go.Id.
Hakim, I. (2018). Kawasan Ekonomi Khusus . Insanpelajar.Com. Hernawan,  I.  (2018). Kerjasama  Ekonomi  Indonesia-Singapura  Dalam Pengembangan  Special  Economic  Zone  Di  Wilayah  Batam  Bintan  Dan karimun  Setelah  Diberlakukan  Asean  Economic  Community  Tahun  2006-
2017 . Universitas Komputer Indonesia.
Karo,  L.  N.  D.,  Kalangi,  L.,  &  Budiarso,  N.  S.  (2019).  Analisis  Upaya  Pajak, Efektivitas,  Dan  Kontribusi  Pajak  Daerah  Di  Kawasan  Ekonomi  Khusus Pada  Badan  Pengelola  Pajak  Dan  Retribusi  Daerah  Kota  Bitung. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi , 14 (4), 318 – 326. https://doi.org/10.32400/gc.14.4.26081.2019
Kementerian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia.  (2018). Indonesia  dan Singapura  Tandatangani  Kerangka  Kerjasama  Ekonomi  untuk  Pulau Batam, Bintan dan Karimun . Kemlu.Go.Id.
Kementerian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia.  (2020). Hubungan  Bilateral Indonesia dan Singapura . Kemlu.Go.Id.
Kementerian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia.  (2022). Gubernur  Kepulauan Riau Tandatangani Kerja Sama Energi Baru dan Terbarukan di Singapura . Kemlu.Go.Id. Malik,  D.  (2012). Kawasan  Ekonomi  Khusus  Tingkatkan  Investasi  10%-15% .
Www.Finance Today.Com. Pahlawan,  I.,  Suyastri,  C.,  &  Prayuda,  R.  (2014). Kerjasama  Pemerintah Indonesia  Dan  Singapura  Dalam  Penetapan  Kawasan  Special  Economic Zone Di Wilayah Batam Bintan Karimun (BBK) . Sugiyono.  (2016). Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta.
Suharsimi,  A.  (2013). Prosedur  penelitian  suatu  pendekatan  praktik .  Rineka Cipta.
Suryani,  N.  I.,  &  Febriani,  R.  E.  (2019).  Kawasan  Ekonomi  Khusus  Dan
Pembangunan  Ekonomi  Regional:  Sebuah  Studi  Literatur. Convergence: The Journal of Economic Development , 1 (1), 40 – 54. https://doi.org/10.33369/convergence-jep.v1i2.10902
Tampubolon,  R.  P.  (2018).  ANALISIS  PERSEPSI  STAKEHOLDER  TERKAIT IMPLEMENTASI  KAWASAN  EKONOMI  KHUSUS  (KEK)  VERSUS  FREE TRADE ZONE (FTZ) DI KOTA BATAM. JIM UPB (Jurnal Ilmiah Manajemen Universitas Putera Batam) , 6 (2), 64 – 69.
Zulyanto,  A.  (2016).  Kesiapan  Dalam  Menghadapi  Era  Perdagangan  Bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi , 8 (1), 29 – 45.