## PERLUASAN WEWENANG PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21-PUU-XII-2014 Deddi Diliyanto, S.H., Prof. Dr. Zainal Asikin, S.H., S.U., dan Prof. Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum
Fakultas Hukum, Universitas Mataram Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat deddi1982 @gmail.com
Naskah diterima: 20 April; direvisi: 29 April; disetujui: 16 Mei

## ABSTRAK
Ruang  lingkup  praperadilan  sejatinya  telah  dibatasi  dalam  ketentuan  Pasal  77 KUHAP,  namun  ternyata  perkembangan  hukum  5  (lima)  tahun  terakhir  telah menerobos  batas-batasan  tersebut  dan  bahkan  mendahului  pembahasan  Rancangan KUHAP.  Perluasan  ruang  lingkup  praperadilan  khususnya  mengenai  penetapan tersangka telah dimulai sebelumnya keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif,  Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan ( Statute approach ),  Pendekatan  Konseptual  ( conceptual  approach )  dan  Pendekatan  Kasus ( case  approach ).  Bertumpu  pada  kategori  isu  hukum  adalah  norma  kabur,  maka instrumen  analisis  yang  digunakan  adalah  penafsiran  hukum  historis.  Hasil  dari penelitian ini adalah wewenang praperadilan diperluas hingga berwenang memeriksa dan  memutus  tentang:  1).  Sah  tidaknya  penetapan  tersangka;  2).  Sah  tidaknya penggeledahan; dan 3). Sah tidaknya penyitaan. Kemudian dalam praktek peradilan, wewenang  praperadilan  diperluas  lagi  sampai  dengan  tidak  berwenangnya  penyidik dalam melakukan penyidikan baik terhadap tersangka (subyek hukum).
Kata kunci: Praperadilan, Kewenangan, Mahkamah Konstitusi.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perluasan  Wewenang Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-PUU-XII-2014 ∽ Deddi Diliyanto, Zainal Asikin, dan Amiruddin ∽
EXPANSION AUTHORITY PRETRIAL POST CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 21-PUU-XII-2014 Deddi Diliyanto, S.H., Prof. Dr. Zainal Asikin, S.H., S.U., and Prof. Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum
Faculty of Law, University of Mataram Majapahit Street Number 62 Mataram, West Nusa Tenggara herru0481@gmail.com

## ABSTRACT
The scope of pretrial has been limited in the provisions of Article 77 of the Criminal Procedure Code, but it turns out that the legal development of the last 5 (five) years has  broken  through  these  limits  and  even  preceded  the  discussion  of  the  draft Criminal  Procedure  Code.  The  expansion  of  the  scope  of  pretrial,  especially regarding  the  determination  of  suspects  has  begun  before  the  ruling  of  the Constitutional  Court  Number  21/PUU-XII/2014  was  issued.  This  research  is normative legal research, the approach used in this study is the legislation approach (Statute approach), Conceptual Approach (conceptual approach) and Case Approach (case  approach).  Relying  on  the  category  of  legal  issues  is  a  vague  norm,  the analytical instrument used is a historical legal interpretation. The results of this study were that the pretrial authority was extended to the authority to examine and decide on: 1). Whether or not a suspect is valid; 2). Whether or not a search is valid; and 3). Whether or not legitimate foreclosures. Then in judicial practice, pretrial authority is extended  to  the  inability  of  investigators  to  conduct  investigations  of  both  suspects (legal subjects).
Keyword: Pretrial, Authority, Constitutional Court.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perluasan  Wewenang Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-PUU-XII-2014 ∽ Deddi Diliyanto, Zainal Asikin, dan Amiruddin ∽

## A. Latar belakang
Perkembangan  hukum  di  Indonesia  saat  ini  cukup  terasa,  seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan social kemasyarakatan. Berbagai macam penyimpangan masyarakat  yang  menuntut  dan  mengharuskan  hukum  bergerak  dinamis  sebagai pengendali  perilaku  menyimpang  untuk  menjadi  panglima  terdepan  dalam menciptakan  masyarakat  yang  tertib,  maju  dan  sejahtera. Hukum  senantiasa  selalu berkembang  dan  berubah  sesuai  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan masyarakat  di mana  hukum  itu  berada,  tidak  terkecuali  dengan  hukum acara  pidana sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana.  Salah  satunya  yang  menjadi  fokus  kajian dalam tulisan ini adalah terkait dengan praperadilan.  KUHAP  yang mengakomodasi kepentingan hak asasi setiap orang, berarti dalam tindakan atau upaya paksa terhadap seseorang tidak dibenarkan karena merupakan perlakuan sewenang-wenang.
Menurut  Yahya  Harahap  mengemukakan  bahwa  setiap  upaya  paksa  berupa penangkapan,  penahanan,  penyitaan,  pada  hakikatnya  merupakan  perlakukan  yang bersifat: 1
1. Tindakan  paksa  yang  dibenarkan  undang-undang  demi  kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka;
2. Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan Undang-undang, setiap tindakan paksa yang dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka.
Praperadilan  adalah  satu  mekanisme  hukum  pidana  yang  bisa  ditempuh seseorang  untuk  “melawan”  perlakuan  atau  keputusan  pihak  lain.  Perlakuan  dan keputusan itulah yang menjadi objek praperadilan. Selama ini berkembang pemikiran bahwa  objek  praperadilan  bersifat  limitatif.  Artinya,  hanya  terbatas  pada  apa  yang disebut Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP. 2
Jika  pemikiran  ini  diikuti,  maka  praperadilan  hanya  terbatas  untuk mempersoalkan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian  penuntutan.  Demikian  pula  keabsahan  ganti  kerugian,  atau  rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Tidak  bisa  dipungkiri,  hari  ini,  praperadian  menjadi  hal  yang  menarik  untuk didiskusikan terutama para ahli hukum di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari adanya perkembangan  hukum  yang  terjadi  dalam  konteks  praperadilan  di  dalam  beberapa putusan  pengadilan,  yaitu  masuknya  pengujian  sah  tidaknya  penetapan  tersangka sebagai  objek  praperadilan.  Fenomena  ini  memancing  reaksi  yang  beragam  dari berbagai  pihak,  banyak  yang  memuji  dengan  alasan  bahwa  hal  tersebut  merupakan suatu  kemajuan  dalam  hukum  acara  pidana  yang  semakin  melindungi  hak  asasi manusia, di sisi lain, banyak juga yang mengkritisi dengan alasan bahwa hal tersebut sudah  melanggar  prinsip  legalitas,  di  mana  seharusnya  hanya  yang  tertera  di  dalam KUHAP  (Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana)  saja,  yang  diatur  sebagai
1 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP:  Penyidikan dan Penuntutan , (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 3.
2 Ibid .
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perluasan  Wewenang Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-PUU-XII-2014 ∽ Deddi Diliyanto, Zainal Asikin, dan Amiruddin ∽
objek praperadilan, yang bisa diajukan ke acara praperadilan, sedangkan sah tidaknya penetapan  tersangka  tidak  lah  masuk  ke  dalam  objek  yang  dapat  diajukan  ke praperadilan dalam KUHAP.
Putusan MK yang menyatakan bahwa penetapan tersangka termasuk salah satu objek yang dapat diperiksa keabsahannya dalam praperadilan. Namun, perlu diingat, pernah ada Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 tertanggal 26 Juli 2006 yang pada intinya  menyatakan  bahwa  penggunaan  ajaran  sifat  melawan  hukum  materiil  yang tercantum dalam penjelasan Pasal 2  ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto .  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
Tujuan dari praperadilan dapat diketahui dari penjelasan Pasal 80 KUHAP yang menegaskan “bahwa tujuan dari pada praperadilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal”. Esensi dari praperadilan, untuk mengawasi tindakan upaya paksa  yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum  terhadap  tersangka,  supaya  tindakan  itu  benar-benar  dilaksanakan  sesuai dengan  ketentuan  undang-undang,  benar-benar  proporsional  dengan  ketentuan hukum, bukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
Maksud  dari  praperadilan  adalah  meletakkan  hak  dan  kewajiban  yang  sama antara  yang  memeriksa  dan  yang  diperiksa.  Menempatkan  tersangka  bukan  sebagai objek  yang  diperiksa,  penerapan  asas aqusatoir dalam  hukum  acara  pidana, menjamin  perlindungan  hukum  dan  kepentingan  asasi.  Hukum  memberi  sarana  dan ruang untuk menuntut hak-hak yang dikebiri melalui praperadilan. Secara detil Yahya Harahap  mengemukakan  “lembaga  peradilan  sebagai  pengawasan  horizontal  atas tindakan  upaya  paksa  yang  dikenakan  terhadap  tersangka  selama  ia  berada  dalam pemeriksaan  penyidikan  atas  penuntutan,  agar  benar-benar  tindakan  itu  tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan Undang-undang”.
Konsep  praperadilan  dirumuskan  dalam  Pasal  1  butir  10  KUHAP,  yang menentukan, Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:
1. Sah  atau  tidaknya  suatu  penangkapan  dan  atau  penahanan  atas  permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan  ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
Selanjutnya  dalam  Pasal  77  KUHAP  dirumuskan  lingkup  wewenang pengadilan  negeri  untuk  memeriksa  dan  memutus,  sesuai  dengan  ketentuan  yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
1. Sah  atau  tidaknya  penangkapan,  penahanan,  penghentian  penyidikan  atau penghentian penuntutan;
2. Ganti  kerugian  dan  atau  rehabilitasi  bagi  seorang  yang  perkara  pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perluasan  Wewenang Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-PUU-XII-2014 ∽ Deddi Diliyanto, Zainal Asikin, dan Amiruddin ∽
Pada prinsipnya antara Pasal 1  angka 10 KUHAP dan Pasal 77  KUHAP tidak terdapat perbedaan, hanya pada kontruksi perumusan norma saja. Meskipun demikian faktanya  bahwa  lingkup  wewenang  praperadilan  tersebut  tidak stagnan .  Ruang lingkup  praperadilan  sejatinya  telah  dibatasi  dalam  ketentuan  Pasal  77  KUHAP, namun ternyata perkembangan hukum 5 (lima) tahun terakhir telah menerobos batas- batasan  tersebut  dan  bahkan  mendahului  pembahasan  Rancangan  KUHAP. Perkembangan hukum merupakan wujud nyata dari implementasi teori resposif yang menguraikan  hukum  sebagai  suatu  sarana  respons  terhadap  ketentuan-ketentuan sosial  dan  aspirasi-aspirasi  masyarakat.  Perluasan  ruang  lingkup  praperadilan khususnya  mengenai  penetapan  tersangka  telah  dimulai  sebelumnya  keluarnya Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU-XII/2014.  Setelah  lahirnya  Putusan MK ini, maka permohonan praperadilan atas penetapan tersangka memiliki landasan hukum untuk diajukan ke pengadilan namun terdapat karakteristik khusus pengajuan praperadilan terkait penetapan tersangka yakni:
1. Penetapan  tersangka  tidak  sah  karena  pemeriksan  saksi-saksi,  ahli, tersangka,  penggeledahan, serta  penyitaan  dilakukan  setelah  penetapan tersangka sehingga tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti;
2. Permohonan praperadilan yang kedua kalinya mengenai penetapan tersangka tidak dapat dikategorikan sebagai ne bis in idem karena belum menyangkut pokok perkara;
3. Penetapan  tersangka  atas  dasar  hasil  pengembangan  Penyidikan  terhadap tersangka lainnya dalam berkas berbeda adalah tidak sah.
Putusan  ini  memberikan  ruang  bagi  tersangka  melakukan  praperadilan  apabila pada  saat  berstatus  sebagai  terlapor  belum  menerima  SPDP  atau  lewatnya  waktu  7 (tujuh)  hari  penyerahan  SPDP  kepada  terlapor  saat  itu.  Acuannya  adalah  adanya Prinsip Due Process of Law yang harus dipenuhi. Due Process of law : The conduct of legal  proceedings  according  to  established  rules  and  principles  for  the  protection and  enforcement  of  privat  right,  including  notice  and  the  right  to  a  fair  hearing beforing a tribunal with the power to decide the case (Black’s Law Dictionary) . Pemberitahuan  dimulainya  suatu  proses  hukum  merupakan  hak  konstitusional yang  dijamin  pelaksanaannya  oleh  aparatur  hukum  sehingga  SPDP  sebagai  bagian dari  prosedur  hukum  perlu  dipastikan  pelaksanaannya.  Penolakan  terhadap  alasan Praperadilan karena telat mengirim SPDP sesuai dengan Putusan MK dapat diketahui melalui  Putusan  71/Pid.Pra/2017/PN.JKT.SEL  dengan  alasan  “apabila  tidak didalilkan  ke  dalam  permohonan  berarti  pemohon  menganggap  tentang  surat pemberitahuan  dimulainya  penyidikan  bukan  perkara  yang  substansial  sehingga alasan  tersebut  ditolak”.  Putusan  ini  merujuk  pada  formulasi  permohonan praperadilan  yang  tidak  memuat  keberatan  atas  keterlambatan  penyerahan  SPDP melainkan diajukan pada kesimpulan.

## B. Perumusan Masalah
Bertumpu  pada  latar  belakang  di  atas,  maka  permasalahan  yang  patut  dikaji dalam  penelitian  ini,  yaitu:  Bagaimana  perkembangan  ruang  lingkup  wewenang praperadilan yang timbul dalam praktek penegakan hukum pasca Putusan MK Nomor 21-PUU-XII-2014?
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perluasan  Wewenang Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-PUU-XII-2014 ∽ Deddi Diliyanto, Zainal Asikin, dan Amiruddin ∽

## C. Tujuan Penulisan
Sejalan  dengan  permasalahan  tersebut,  maka  tujuan  penelitian  yang  hendak dicapai  di  dalam  penelitian  ini,  yaitu:  Untuk  menganalisis  dan  menggambarkan perkembangan  ruang  lingkup  wewenang  praperadilan  yang  timbul  dalam  praktek penegakan hukum pasca Putusan MK Nomor 21-PUU-XII-2014.

## D. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  penelitian  yang mengkaji peraturan perundang-undangan, asas hukum, konsep hukum dan putusan pengadilan.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach )  yaitu  (1)  Pendekatan  yang  mengkaji peraturan  perundangan  yang  menjadi  fokus  penelitian  ini;  (2)  Pendekatan Konseptual  ( conceptual  approach )  yaitu  pendekatan  yang  mengkaji  berbagai konsep  hukum  yang  terkait  dengan  issu  hukum  dari  penelitian  ini;  dan  (3) Pendekatan  Kasus  ( case  approach )  yaitu  pendekatan  yang  mengkaji  berbagai putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  yang  terkait  dengan issu  hukum  penelitian  ini  dari  aspek  hukum  pidana.  Guna  mengumpulkan  bahan hukum  dalam  penelitian  ini  digunakan  teknik  dokumentasi  atau  studi  dokumen. Bertumpu  pada  kategori  isu  hukum  dari  penelitian ini adalah  norma  kabur,  maka instrument  analisis  yang  digunakan  adalah  penafsiran  hukum.  Oleh  karena  legal issu  penelitian  ini  adalah  mengkaji  perkembangan  ruang  lingkup  praperadilan, maka  penafsiran  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penafsiran historis. 3

## E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis 1. Teori Penegakan Hukum
Penegakan  hukum  dapat  menjamin  kepastian  hukum,  ketertiban  dan perlindungan  hukum  pada  era  modernisasi  dan  globalisasi  saat  ini  dapat  terlaksana, apabila  berbagai  dimensi  kehidupan  hukum  selalu  menjaga  keselarasan, keseimbangan  dan  keserasian  antara  moralitas  sipil  yang  didasarkan  oleh  nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat  penegakan  hukum  pidana  sebagai  suatu  sistem  peradilan  pidana.  Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut:
a. Konsep  penegakan  hukum  yang  bersifat  total  ( total  enforcement concept ) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali;
b. Konsep  penegakan  hukum  yang  bersifat  penuh  ( full  enforcement concept )  yang  menyadari  bahwa  konsep  total  perlu  dibatasi  dengan hukum  acara  dan  sebagainya  demi  perlindungan  kepentingan individual;
3 Lihat  juga  Pamungkas  Satya  Putra,  “Kewenangan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Terhadap  Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian  Ilmiah  Hukum ,  Volume  1  Nomor  1,  2016.  Lihat  juga  Pamungkas  Satya  Putra,  “Accountability  of Construction  Services  Contract  by  Village  Government  In  Karawang  District”, Yustisia ,  Volume  3  Nomor  3, 2014.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perluasan  Wewenang Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-PUU-XII-2014 ∽ Deddi Diliyanto, Zainal Asikin, dan Amiruddin ∽
c. Konsep  penegakan  hukum  actual  ( actual  enforcement  concept )  yang muncul  setelah  diyakini  adanya  diskresi  dalam  penegakan  hukum karena  keterbatasan-keterbatasan,  baik  yang  berkaitan  dengan  sarana- prasarana,  kualitas  sumber  daya  manusianya,  kualitas  perundang- undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat. 4
Negara Indonesia adalah negara hukum ( rechtsstaats ), maka setiap orang yang melakukan  tindak  pidana  harus  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  melalui proses  hukum.  Penegakan  hukum  mengandung  makna  bahwa  tindak  pidana  adalah suatu  perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu  aturan  hukum,  di  mana  larangan  tersebut disertai  dengan  ancaman  (sanksi)  yang  berupa  pidana  tertentu  sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana  tiada  suatu  perbuatan  dapat  dipidana  melainkan  telah  diatur  dalam  undang- undang,  maka  bagi  barang  siapa  yang  melanggar  larangan  tersebut  dan  larangan tersebut  sudah  di  atur  dalam  undang-undang,  maka  bagi  para  pelaku  dapat  dikenai sanksi  atau  hukuman,  sedangkan  ancaman  pidananya  ditujukan  kepada  orang  yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. 5 Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan  bahwa  Negara  Indonesia  adalah  Negara  Hukum.  Dengan  demikian pembangunan  nasional  di  bidang  hukum  ditujukan  agar  masyarakat  memperoleh kepastian,  ketertiban  dan  perlindungan  hukum  yang  berintikan  kebenaran  dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.
2. Teori Keadilan
Istilah  keadilan  ( iustitia )  berasal  dari  kata  “adil”  yang  berarti:  tidak  berat sebelah,  tidak  memihak,  berpihak  kepada  yang  benar,  sepatutnya,  tidak  sewenang- wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak  dan  kewajibannya,  perlakukan  tersebut  tidak  pandang  bulu  atau  pilih  kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya Keadilan adalah  kondisi  kebenaran  ideal  secara  moral  mengenai  suatu  hal  baik yang  menyangkut  benda  ataupun  orang.  Menurut  sebagian  besar  teori,  keadilan mempunyai  tingkat  kepentingan  yang  besar.  Menurut  John  Rawls  (filsuf  Amerika Serikat), Keadilan adalah kelebihan ( virtue ) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran. Kata keadilan berasal dari bahasa arab yaitu adil yang berarti tengah.  Pengertian keadilan yaitu memberikan sesuai haknya, tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang.
Secara umum,  pengertian keadilan adalah hal-hal  yang kaitan dengan sikap dan tindakan  dalam  hubungan  antar  manusia  yang  berisi  tuntutan  agar  dapat memperlakukan  sesuai  hak  dan  kewajibannya.  Pengertian  keadilan  menurut Aristoteles  yang  menggemukakan  bahwa  keadilan  ialah  tindakan  yang  terletak
4 Mardjono  Reksodipuro, Kriminologi  dan  Sistem  Peradilan  Pidana  Kumpulan  Karangan  Buku  Kedua , (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997).
5 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana , (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 15.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perluasan  Wewenang Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-PUU-XII-2014 ∽ Deddi Diliyanto, Zainal Asikin, dan Amiruddin ∽
diantara  memberikan  terlalu  banyak  dan  juga  sedikit  yang  dapat  diartikan  ialah memberikan  sesuatu  kepada  setiap  orang  sesuai  dengan  memberi  apa  yang  menjadi haknya. Pembagian Keadilan menurut Aristoteles yaitu:
a. Keadilan  Komulatif  adalah  perlakuan  terhadap  seseorang  yang  tidak  melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya;
b. Keadilan  Distributif  adalah  perlakuan  terhadap  seseorang  sesuai  dengan jasanya  yang  telah  dibuat,  yakni  setiap  orang  mendapat  kapasitas  dengan potensi masing-masing;
c. Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.
Pengertian  keadilan  menurut  Frans  Magnis  Suseno  yang  menggemukakan pendapatnya  mengenai  pengertian  keadilan  ialah  keadaan  antarmanusia  yang diperlakukan  dengan  sama  ,yang  sesuai  dengan  hak  serta  kewajibannya  masing- masing. Pengertian keadilan menurut Thomas Hubbes  yang menggemukakan bahwa pengertian keadilan ialah sesuatu perbuatan yang dikatakan adil jika telah didasarkan pada suatu perjanjian yang telah disepakati. Pengertian keadilan menurut Plato yang menggemukakan  bahwa  pengertian  keadilan  ialah  diluar  kemampuan  manusia  biasa yang  mana  keadilan tersebut  hanya  ada  di  dalam  suatu  hukum  dan  juga  perundang- undangan  yang  dibuat  oleh  para  ahli.  Pengertian  keadilan  menurut  W.J.S. Poerwadarminto  yang  menggemukakan  bahwa  pengertian  keadilan  ialah  tidak  berat sebelah  yang  artinya  seimbang,  dan  yang  sepatutnya  tidak  sewenang-wenang. Pengertian  keadilan  menurut  Notonegoro  yang  menggemukakan  bahwa  keadilan ialah suatu keadaan yang dikatakan adil apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## 3. Teori Kewenangan
Kewenangan  sering  disejajarkan  dengan  istilah  wewenang.  Istilah  wewenang digunakan  dalam  bentuk  kata  benda  dan  sering  disejajarkan  dengan  istilah “ bevoegheid ”  dalam  istilah  hukum  Belanda.  Menurut  Phillipus  M.  Hadjon,  jika dicermati  ada  sedikit  perbedaan  antara  istilah  kewenangan  dengan  istilah “ bevoegheid ”.  Perbedaan  tersebut  terletak  pada  karakter  hukumnya.  Istilah
“ bevoegheid ” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat.
Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.
Dalam praktek, antara wewenang ( competence, bevoegdheid ) dan kewenangan ( authority, gezag ) dianggap tidak penting untuk dibedakan. Kewenangan adalah apa yang  disebut  dengan  'kekuasaan  formiel',  kekuasaan  yang  berasal  dari  Kekuasaan Legislatif (diberikan oleh undang-undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. 6 Kewenangan  (biasanya  terdiri  atas  beberapa  wewenang) adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu bidang  tertentu,  misalnya  wewenang  pengadilan  dalam  memeriksa  dan  memutus tentang praperadilan.
6 S. PrajudiAmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 73.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perluasan  Wewenang Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-PUU-XII-2014 ∽ Deddi Diliyanto, Zainal Asikin, dan Amiruddin ∽
Berkenaan  dengan  ketidakwenangan,  ada  suatu  contoh  klasik,  bahwa  pada Tahun 1906 di kota Kofeniek (sebuah kota kecil di Jerman) di mana seorang tukang sepatu yang berseragam tentara Jerman memerintahkan 12 (dua belas) prajurit Jerman yang  sedang  jalan-jalan  di  sekitar  gedung  kota  Praja,  untuk  menculik  Walikota  dan pegawai  kantor  pajak.  Tindakan  tersebut  adalah  batal  demi  hukum  karena  pejabat yang  memerintah  adalah  tidak  berwenang. 7 Ketidakwenangan  ( onbevoegdheid )  itu ada 3 (tiga) macam: 8
a. Onbevoegdheidrationemateriae, artinya  pejabat  itu  pada  hakekatnya tidak berwenang untuk melakukan tindakan;
b. Onbevoegdheidrationeloci ,  artinya  kewenangan  pejabat  itu  dibatasi oleh wilayah tertentu;
c. Onbevoegdheidrationetemporis, artinya  kewenangan  pejabat  itu dibatasi oleh waktu tertentu.
Kemudian, karakter wewenang dapat dibedakan atas:
a. Wewenang  terikat  adalah  wewenang  dari  pejabat  atau  badan pemerintah  yang  wajib  dilaksanakan  atau  tidak  dapat  berbuat  lain selain dari apa yang tercantum dalam isi sebuah peraturan. Wewenang ini  sudah  ditentukan  isinya  secara  rinci,  kapan  dan  dalam  keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan; dan b. Wewenang diskresi ( beleidsvrijheid, discretionary power, freiesermessen )  adalah  wewenang  yang  diberikan  beserta  kebebasan dari pejabat untuk mengatur secara lebih konkrit dan rinci, sedangkan peraturan perundang-undangan hanya memberikan hal-hal yang pokok saja. 9

## 4. Praperadilan
Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  terinspirasi  oleh prinsip-prinsip  dalam habeas  corpus dari  Tradisi  Anglo  Saxon  yang  memberikan hak  sekaligus  jaminan  fundamental  kepada  seorang  tersangka  untuk  melakukan tuntutan  atau  gugatan  terhadap  pejabat  (polisi  atau  jaksa)  yang  menahannya  agar membuktikan  bahwa  penahanan  itu  benar-benar  sah  dan  tidak  melanggar  hak  asasi manusia.  Hadirnya  praperadilan  bukan  merupakan  lembaga  peradilan  tersendiri, tetapi  hanya  merupakan  pembagian  wewenang  dan  fungsi  yang  baru  dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri yang telah ada selama ini.
Pra  artinya  sebelum,  atau  mendahulii,  berarti  “praperadilan”  sama  dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan. Di Eropa dikenal lembaga semacam itu, tetapi  fungsinya  memang  benar-benar  melakukan  pemeriksaan  pendahuluan.  Jadi, fungsi  hakim  komisaris  ( rechter  commissaris )  di  negeri  Belanda  dan Judge  d’ Instruction di  Perancis  benar-benar  dapat  disebut  praperadilan,  karena  selain menentukan  sah  tidaknya  penangkapan,  penahanan,  penyitaan,  juga  melakukan pemeriksaan  pendahuluan  atas  suatu  perkara.  Menurut  Oemar  Seno  Adji,  lembaga
7 Ibid.
8 Philipus  M.  Hadjon, Pengertian-pengertian  Dasar  tentang  Tindak  Pemerintahan, (Surabaya:  Djumali, 1985), hlm. 12-13.
9 Ibid.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perluasan  Wewenang Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-PUU-XII-2014 ∽ Deddi Diliyanto, Zainal Asikin, dan Amiruddin ∽
rechter  commissris (hakim  yang  memimpin  pemeriksaan  pendahuluan)  muncul sebagai  perwujudan  keaktifan  hakim,  yang  di  Eropa  Tengah  mempunyai  posisi penting  yang  mempunyai  kewenangan  untuk  menangani  upaya  paksa  ( dwang  mid- delen )¸ penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, dan pemeriksaan surat- surat. Menurut KUHAP Indonesia, praperadilan tidak mempunyai wewenang seluas itu.  Hakim  komisaris  selain  misalnya  berwenang  untuk  menilai  sah  tidaknya  suatu penangkapan,  penahan  seperti  praperadilan,  juga  sah  atau  tidaknya  suatu  penyitaan yang dilakukan oleh jaksa.
Tugas  praperadilan  diIndonesia  terbatas.  Dalam  Pasal  78  yang  berhubungan dengan  Pasal  77  KUHAP  dikatakan  bahwa  yang  melaksanakan  wewenang pengadilan negeri memeriksa dan memutus tentang berikut:
a. Sah  tidaknya  penangkapan,  penahanan,  penghentian  penyidikan  atau penghentian penuntutan;
b. Ganti  kerugian  dan  atau  rehabilitas  bagi  seorang  yang  perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, adalah praperadilan. Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.
Dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 81 diperinci tugas praperadilan itu yang meliputi tiga hal pokok sebagai berikut:
a. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya;
b. Permintaan  untuk  memeriksa  sah  atau  tidaknya  suatu  penghentian penyidikan,  atau  penuntutan  dapat  diajukan  oleh  penyidik  atau penuntut  umum,  pihak  ketiga  yang  berkepentingan  kepada  ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya;
c. Permintaan  ganti  rugi  atau  rehabilitas  akibat  tidak  sah  nya penagkapan  atau  penahanan  atau  akibat  sahnya  penghentian penyidikan  atau  penuntutan  diaajukan  oleh  tersangka  atau  pihak ketiga  yang  berkepentingan  kepada  ketua  pengadilan  negeri  dengan menyebutkan alasannya.

## 5. Wewenang Praperadilan
Praperadilan  merupakan  salah  satu  lembaga  peradilan  dalam  hukum  pidana Indonesia.  Secara  strutural,  Praperadilan  bukan  lembaga  pengadilan  yang  berdiri sendiri.  Bukan  pula  sebagai instansi tingkat  pengadilan  yang  mempunyai  wewenang memberi putusan akhir atas suatu perkara pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga yang  eksistensinya  berada  dan  merupakan  kesatuan  yang  melekat  pada  Pengadilan Negeri, dan sebagai satuan tugas dari Pengadilan Negeri.
Dalam  praktek  penegakan  hukum  belakangan  ini,   Praperadilan  sering  kali digunakan  oleh  pencari  keadilan  untuk  melakukan  perlawanan  kepada  penegak hukum yang dinilai salah menerapkan hukum dan melanggar Hukum Acara Pidana.
Praperadilan diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang  Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  yang  diundangkan pada tanggal 31
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perluasan  Wewenang Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-PUU-XII-2014 ∽ Deddi Diliyanto, Zainal Asikin, dan Amiruddin ∽
Desember 1981. Menurut Pasal 1 angka 10 KUHAP  Praperadilan dimaknai sebagai salah satu wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:
a. Sah  atau  tidaknya  suatu  penangkapan  dan  atau  penahanan  atas  permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
b. Sah atau tidaknya  penghentian  penyidikan atau penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau  pihak  lain  atas  kuasanya  yang  perkaranya  tidak  diajukan  di  ajukan  ke pengadilan.
Pembahasan  mengenai  wewenang  Praperadilan  di  dalam  Bab  X  KUHAP tentang  Wewenang  Pengadilan  untuk  mengadili  tepatnya  di  Pasal  77   yang menegaskan:  “Pengadilan  negeri  berwenang  untuk  memeriksa  dan  memutus  sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b. Ganti  kerugian  dan  atau  rehabilitasi  bagi  seorang  yang  perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan” . Penjelasan Pasal 77 menyatakan  “yang  dimaksud  dengan  penghentian  penuntutan  tidak  termasuk penyampingan  perkara  untuk  kepentingan  umum  yang  menjadi  wewenang  Jaksa Agung”.  Untuk  lebih  memperjelas  wewenang  praperadilan, M.  Yahya  Harahap membahas  secara  rinci  ketentuan  Pasal  1  angka  10  dan  Pasal  77  KUHAP  sebagai berikut:
a.  Memeriksa  dan  memutus  sah  atau  tidaknya  penangkapan  dan penahanan;
Wewenang  pertama  yang  diberikan  undang-undang  kepada Praperadilan,  Memeriksa  dan  memutus  sah  atau  tidaknya Penangkapan dan Penahahan. Seorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan dan  penahanan,  dapat  meminta  kepada   Praperadilan  untuk  memeriksa sah  atau  tidaknya  tindakan  yang  dilakukan  penyidik  kepadanya. Tersangka  dapat  mengajukan  pemeriksaan  kepada  Praperadilan,  bahwa tindakan  penahanan  yang  dikenakan  pejabat  penyidik  bertentangan dengan  ketentuan  Pasal  21  KUHAP  atau  penahanan  yang  dikenakan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan Pasal 24.
b.  Memeriksa  sah  atau  tidaknya  Penghentian  Penyidikan  atau Penghentian  Penuntutan;
Pada  bagian  penyidikan  dan  penuntutan,  baik  penyidik  maupun penuntut  umum  berwenang  menghentikan  pemeriksaan  penyidikan  dan penuntutan.  Mengenai  alasan  penghentian  yaitu  hasil  pemeriksaan penyidikan  atau  penuntutan  tidak  cukup  bukti  untuk  meneruskan perkaranya  ke  sidang  pengadilan  atau  apa  yang  disangkakan  kepada tersangka  bukan  merupakan  kejahatan  atau  pelanggaran  tindak  pidana. akan  tetapi  tidak  menutup  kemungkinan  penghentian  penyidikan  atau penuntutan  sama  sekali  tidak  beralasan.  Untuk  itu  terhadap  penghentian penyidikan,  undang-undang  memberi  hak  kepada  Penuntut  umum  atau
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perluasan  Wewenang Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-PUU-XII-2014 ∽ Deddi Diliyanto, Zainal Asikin, dan Amiruddin ∽
pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan kepada Praperadilan  tentang  sah  atau  tidaknya  penghentian  penyidikan  tersebut. Demikian  pula  sebaliknya,  penyidik  atau  pihak  ketiga  yang berkepentingan  dapat  mengajukan  pemeriksaan  sah  atau  tidaknya penghentian penuntutan kepada Praperadilan .
c.  Memeriksa Tuntutan Ganti Rugi;
Pasal  95  mengatur  tentang  tuntutan  ganti  kerugian  yang  diajukan tersangka,  keluarganya  atau  Penasihat  hukumnya  kepada  Praperadilan. Tuntutan ganti kerugian diajukan tersangka berdasarkan alasan:
1). Karena penangkapan dan penahanan yang tidak sah;
2). Atau  oleh  karena  penggeledahan  atau  penyitaan  bertentangan  dengan ketentuan hukum dan undang-undang;
3). Karena  kekeliruan  mengenai  orang  yang  sebenarnya  mesti  ditangkap, ditahan atau diperiksa.
d.  Memeriksa Permintaan Rehabilitasi;
Praperadilan  berwenang  memeriksa  dan  memutus  permintaan rehabilitasi  yang  diajukan  tersangka,  keluarganya  atau  Penasihat hukumnya  atas  penangkapan  atau  penahanan  tanpa  dasar  hukum  yang ditentukan  oleh  undang-undang.  Atau  rehabilitasi  atas  kekeliruan mengenai  orang  atau  hukum  yang  diterapkan,  yang  perkaranya  tidak diajukan di sidang pengadilan.

## F. Hasil Pembahasan
Lingkup  wewenang  praperadilan  sejak  awal  diundangkannya  Undang-undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  sampai dengan  tahun  1998  yang  merupakan  awal  dari  Orde  Reformasi  tidak  ada perkembangan  sama  sekali,  cakupan  wewenang  praperadilan  masih  tetap sebagaimana  ketentuan  Pasal  77  KUHAP  yaitu  sah  atau  tidaknya  penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;  ganti kerugian dan atau  rehabilitasi  bagi  seorang  yang  perkara  pidananya  dihentikan  pada  tingkat penyidikan  atau  penuntutan.  Titik  tolak  perkembangan  cakupan  lingkup  wewenang praperadlan adalah pada awalpermohonan uji materi terhadap Pasal 1 angka 14, Pasal 17,  dan  Pasal  21  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  (KUHAP)  oleh pemohon Bachtiar Abdul Fatah pada 17 Februari 2014.
KUHAP  sebagai  hukum  formil  dalam  proses  peradilan  pidana  di  Indonesia telah  merumuskan  sejumlah  hak  tersangka/terdakwa  sebagai  pelindung  terhadap kemungkinan  pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Namun  demikian,  masih  terdapat beberapa  frasa  yang  memerlukan  penjelasan  agar  terpenuhi  asas lex certa serta asas lex  stricta sebagai  asas  umum  dalam  hukum  pidana agar  melindungi  seseorang  dari tindakan  sewenang-wenang  penyelidik  maupun  penyidik,  khususnya  frasa  “bukti permulaan”,  “bukti  permulaan  yang  cukup”  dan  “bukti  yang  cukup”  sebagaimana ditentukan  dalam  Pasal  1  angka  14,  Pasal  17,  dan  Pasal  21  ayat  (1)  KUHAP. Ketentuan  dalam  KUHAP  tidak  memberi  penjelasan  mengenai  batasan  jumlah  dari frasa  “bukti  permulaan”,  “bukti  permulaan  yang  cukup”,  dan  “bukti  yang  cukup”. Berbeda  dengan  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perluasan  Wewenang Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-PUU-XII-2014 ∽ Deddi Diliyanto, Zainal Asikin, dan Amiruddin ∽
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  mengatur  secara  jelas  batasan  jumlah alat  bukti,  yaitu  minimal  dua  alat  bukti,  seperti  ditentukan  dalam  Pasal  44  ayat  (2) yang  menyatakan,  “Bukti  permulaan  yang  cukup  dianggap  telah  ada  apabila  telah ditemukan  sekurang-kurangnya  2  (dua)  alat  bukti,  (...)”.  Satu-satunya  pasal  yang menentukan  batas  minimum  bukti  adalah  dalam  Pasal  183  KUHAP  yang menyatakan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti (...)”. Hal inilah yang mendasari Bachtiar Abdul  Fatah  mengajukan  permohonan  pengujian  materil  kepada  Mahkamah Konstitusi.
Kemudian dalam Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 21_PUU-XII_2014 pada intinya  menyatakan  bahwa  selain  yang  ditentukan  dalam  Pasal  77  huruf  a  KUHAP, maka  lingkup  wewenang  praperadilan  adalah  termasuk  memeriksa  dan  memutus penetapan  tersangka,  penggeledahan  dan  penyitaan.  Di  samping  itu,  dalam  putusan tersebut  juga  memberikan  tafsir  terhadap  frasa  “bukti  permulaan”  (sebagaimana ditentukan  dalam  Pasal  1  angka  14  KUHAP),  “bukti  permulaan  yang  cukup” (sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  17  KUHAP),  dan  “bukti  yang  cukup” (sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1)  KUHAP) adalah minimal dua alat bukti  yang  termuat  dalam  Pasal  184  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum  Acara  Pidana. 10 Dengan  demikian,  lingkup  wewenang  praperdilan  itu  tidak saja  sebagaimana  yang  tercantum  dalam Pasal  77  KUHAP,  namun  diperluas  hingga penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.
1. Penetapan Tersangka
Secara konseptual, yang dikategorikan sebagai tersangka adalah seseorang yang karena  perbuatannya  atau  keadaannya,  berdasarkan  bukti  permulaan  patut  diduga sebagai  tindak  pidana. 11 Bertumpu  pada  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 21_PUU-XII_2014, maka untuk menetapkan tersangka harus didukung minimal dua alat bukti sebagaimana yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu:
a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
c. Surat;
d. Petunjuk;
e. Keterangan terdakwa
Pertanyaan yang muncul, adalah kapan penetapan tersangka dimulai. Apabila dalam  proses  penyelidikan  sudah  ditemukan  bahwa  peristiwa  tersebut  adalah peristiwa pidana, maka langkah selanjutkan adalah siapa pelaku dari peristiwa pidana tersebut.  Untuk  menemukan  pelaku  dari  suatu  peristiwa  pidana,  hal  tersebut merupakan  langkah  penyedikan  yaitu  serangkaian  tindakan  penyidik  untuk  mencari serta  mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu  membuat  terang  tentang  tindak pidana  yang  terjadi  dan  guna  menemukan  tersangkanya. 12 Dengan  demikian, penetapan tersangka dilakukan pada tahap penyidikan. Untuk menetapkan tersangka,
10 Vide . Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21_PUU-XII_2014.
11 Vide . Pasal 1 angka 14 KUHAP.
12 Vide . Pasal 1 angka 1 KUHAP.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perluasan  Wewenang Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-PUU-XII-2014 ∽ Deddi Diliyanto, Zainal Asikin, dan Amiruddin ∽
harus  didukung  minimal  dua  alat  bukti.  Alat  bukti  yang  dapat  dikumpulkan  dalam tahap penyidikan adalah keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat. Sedangkan alat bukti yang lain seperti petunjuk dan keterangan terdakwa hanya dapat diperoleh pada saat  pemeriksaan  disidang  pengadilan.  Bertumpu  pada  argumentasi  di  atas,  maka dalam  menetapkan  tersangka  harus  dilakukan  pada  tahap  penyidikan  dan  didukung dua  alat  bukti  minimal  yaitu  keterangan  saksi,  dan/atau  keterangan  ahli,  dan/atau surat.
2. Prosedur Penggeledahan
Secara  konseptual,  dalam  Pasal  1  angka  17  dan  angka  18  KUHAP  dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan:
a. Penggeledahan  rumah  adalah  tindakan  penyidik  untuk  memasuki rumah  tempat  tinggal  dan  tempat  tertutup  lainnya  untuk  melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
b. Penggeledahan  badan  adalah  tindakan  penyidik  untuk  mengadakan pemeriksaan  badan  dan  atau  pakaian  tersangka  untuk  mencari  benda yang  didup  keras  ada  pada  badannya  atau  dibawanya  serta,  untuk disita.
Selanjutnya dalam KUHAP tidak diatur secara khusus prosedur masing-masing penggeledahan  (rumah  dan  badan)  tersebut,  namun  hanya  mengatur  prosedur penggeledahan  secara  umum.  Oleh  karena  itu,  untuk  mengkaji  prosedur penggeledahan,  maka  yang  menjadi  fokus  kajiannya  adalah  bertumpu  pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAP, sebagai berikut:
Kesatu ,  menunjukkan  atau  memperlihatkan  tanda  pengenal  kepada  tersangka atau  keluarganya.  Pasal  125  KUHAP  menentukan: Dalam  hal  penyidik melakukan  penggeledahan  rumah  terlebih  dahulu  menunjukkan  tanda pengenalnya  kepada  tersangka  atau  keluarganya,  selanjutnya  berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34. Kedua, Surat  izin  dari  ketua  Pengadilan  Negeri  setempat.  Pasal  33  ayat  (1) KUHAP,  menentukan: Dengan  surat  izin  ketua  pengadilan  negeri  setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan. Izin Ketua Pengadilan Negeri, dikecualikan apabila dalam keadaan yang  sangat  perlu  dan  mendesak ,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  34 ayat  (1) KUHAP  yang  menentukan: Dalam  keadaan  yang  sangat  perlu  dan  mendesak bilamana  penyidik  harus  segera  bertindak  dan  tidak  mungkin  untuk mendapatkan  surat  izin  terlebih  dahulu,  dengan  tidak  mengurangi  ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan:
a. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
b. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
c. Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;
d. Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.
Dalam  penjelasan  Pasal  34  ayat  (1)  KUHAP,  yang  dimaksud “ keadaan yang  sangat  perlu  dan  mendesak”  ialah  bilamana  ditempat  patut
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perluasan  Wewenang Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-PUU-XII-2014 ∽ Deddi Diliyanto, Zainal Asikin, dan Amiruddin ∽
dikhawatirkan  segera  melarikan  diri  atau  mengulangi  tindak  pidana  atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan  surat  izin  dari  ketua  pengadilan  negeri  tidak  mungkin  diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat ” . Ketiga , diperlukan perintah tertulis dari penyidik, jika memasuki rumah. Pasal 33  ayat  (2)  KUHAP,  menentukan: Dalam  hal  yang  diperlukan  atas  perintah tertulis  dari  penyidik,  petugas  kepolisian  negara  Republik  Indonesia  dapat memasuki rumah.
Keempat ,  harus  disaksikan  oleh  dua  orang  saksi  dalam  hal  tersangka  atau penghuni  menyetujuinya.  Pasal  33  ayat  (3)  KUHAP,  menentukan: Setiap  kali memasuki  rumah  harus  disaksikan  oleh  dua  orang  saksi  dalam  hal  tersangka atau penghuni menyetujuinya.
Kelima ,  harus  disaksikan  oleh  kepala  desa  atau  ketua  lingkungan  dengan  dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir. Pasal 33  ayat  (4)  KUHAP,  menentukan: Setiap  kali  memasuki  rumah  harus disaksikan  oleh  kepala  desa  atau  ketua  lingkungan  dengan  dua  orang  saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.
Keenam ,  Membuat  berita  acara  tentang  jalannya  dan  hasil  penggeledahan rumah yang ditandatangani oleh tersangka/keluarga;  Kepala Desa/Lingkungan, 2 orang saksi. Tembusan disampaikan kepada pemilik rumah. Pasal 33 ayat (5) KUHAP,  menentukan: Dalam  waktu  dua  hari  setelah  memasuki  dan  atau menggeledah  rumah,  harus  dibuat  suatu  berita  acara  dan  turunannya disampaikan  kepada  pemilik  atau  penghuni  rumah  yang  bersangkutan. Pasal 126 ayat (1) dan (2) KUHAP, menentukan:
(1). Penyidik  membuat  berita  acara  tentang  jalannya  dan  hasil  penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5).
(2). Penyidik  membacakan  lebih  dahulu  berita  acara  tentang  penggeledahan rumah  kepada  yang  bersangkutan,  kemudian  diberi  tanggal  dan  ditanda- tangani oleh penyidik maupun tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
Dengan  demikian  prosedur  yang  ditentukan  dalam  KUHAP  harus  dipenuhi dalam  melakukan  penggeledahan,  mana  kala  salah  satu  prosedur  dilampaui,  maka termasuk penggeledahan yang cacat prosedur.

## 3. Prosedur Penyitaan
Secara  konseptual,  penyitaan  diatur  dalam  Pasal  1  angka  16  KUHAP,  yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya  benda  bergerak  atau  tidak  bergerak,  berwujud  atau  tidak  berwujud untuk  kepentingan  pembuktian  dalam  penyidikan,  penuntutan  dan  peradilan.  Untuk mengkaji  prosedur  penyitaan,  maka  yang  menjadi  focus  kajiannya  adalah  bertumpu pada ketentuan yang diatur dalam KUHAP, sebagai berikut:
Pertama , menunjukkan tanda pengenal kepada orang dari mana benda itu disita.  Pasal  128  KUHAP,  menentukan: Dalam  hal  penyidik  melakukan penyitaan,  terlebih  dahulu  ia  menunjukkan  tanda  pengenalnya  kepada orang dari mana benda itu disita.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perluasan  Wewenang Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-PUU-XII-2014 ∽ Deddi Diliyanto, Zainal Asikin, dan Amiruddin ∽
Kedua , izin ketua pengadilan negeri setempat. Pasal 38 ayat (1) KUHAP, menentukan: Penyitaan  hanya  dapat  dilakukan  oleh  penyidik  dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu  dan  mendesak  izin  ketua  pengadilan  tidak  diperlukan  namun  tetap segera  melapor  kepada  ketua  Pengadilan  negeri  setempat.  Pasal  38  ayat (2)  KUHAP,  menentukan: Dalam  keadaan  yang  sangat  perlu  dan mendesak  bilamana  penyidik  harus  segera  bertindak  dan  tidak  mungkin untuk  mendapatkan  surat  izin  terlebih  dahulu,  tanpa  mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak  dan  untuk  itu  wajib  segera  melaporkan  kepada  ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.
Ketiga ,  memperlihatkan  benda  itu  kepada  orang  dari  mana  benda  itu disita atau keluarganya dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau Kepala Lingkungan  dan  dua  orang  saksi.Pasal  129  ayat  (1)  KUHAP, menentukan: Penyidik  memperlihatkan  benda  yang  akan  disita  kepada orang  dari  mana  benda  itu  akan  disita  atau  kepada  keluarganya  dan dapat  minta  keterangan  tentang  benda  yang  akan  disita  itu  dengan disaksikan  oleh  kepala  desa  atau  ketua  lingkungan  dengan  dua  orang saksi.
Keempat ,  membuat  berita  acara  penyitaan  ditandatangani  oleh  penyidik, orang  yang  bersangkutan/keluarganya,  KepalaDesa/Kepala  Lingkungan, dan  dua  orang  saksi.  Pasal  129  ayat  (2)  KUHAP,  menentukan: Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan  ditandatangani  oleh  penyidik  maupun  orang  atau  keluarganya  dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
Dengan  demikian  prosedur  yang  ditentukan  dalam  KUHAP  harus  dipenuhi dalam  melakukan  Penyitaan,  mana  kala  salah  satu  prosedur  dilampaui,  maka termasuk Penyitaan yang cacat prosedur.

## 4. Kewenangan Penyidik
Di  samping  cakupan  lingkup  wewenang  praperadilan  sebagaimana  ketentuan Pasal  77  KUHAP,  yang  kemudian  diperluas  hingga  penetapan  tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. 13 Dalam praktek peradilan dijumpai beberapa Putusan Pengadilan  yang  terkait  dengan  perkembangan  cakupan  lingkup  wewenang praperadilan, yaitu:
a. Putusan  PN  Jakarta  Selatan  Nomor:  04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. (Praperadilan Budi Gunawan)
Alasan Pemohon mengajukan Praperadilan adalah: 14 1). Termohon  tidak  mempunyai  kewenangan  untuk  melakukan penyelidikan  dan  penyidikan  Tindak  Pidana  Korupsi  terhadap Pemohon;
13 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21_PUU-XII_2014.
14 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, hlm. 229.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perluasan  Wewenang Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-PUU-XII-2014 ∽ Deddi Diliyanto, Zainal Asikin, dan Amiruddin ∽
2). Pengambilan  keputusan  oleh  Termohon  untuk  menetapkan Pemohon  sebagai  Tersangka  adalah  tidak  sah,  karena  tidak dilaksanakan  berdasarkan  hukum  sebagaimana  diatur  dalam  pasal 21  Undang-undang  KPK,  serta  melanggar  Asas  Kepastian  Hukum yang  menjadi  prinsip  fundamental  pelaksanaan  tugas  dan wewenang Termohon; 3). Penggunaan  wewenang  Termohon  menetapkan  status  Tersangka terhadap diri Pemohon dilakukan untuk tujuan lain diluar kewajiban dan  tujuan  diberikannya  wewenang  Termohon  tersebut.  Hal  itu merupakan  suatu  bentuk  tindakan  penyalahgunaan  wewenang  atau abuse of power ;
4). Keputusan  Termohon  untuk  menetapkan  status  Pemohon  sebagai Tersangka  tanpa  pernah  sama  sekali  memanggil  dan  atau  meminta keterangan  Pemohon  secara  resmi,  adalah  tindakan  yang bertentangan  dengan  Asas  Kepastian  Hukum  yang  menjadi fundamental  pelaksanaan  wewenang  Termohon  berdasarkan Undang-undang KPK.
Hal-hal  yang  menjadi  dasar  dipertimbangkan  Hakim  adalah  sebagai berikut: 15
Pasal  11  huruf  a  Undang-undang  Nomor  30  tahun  2002  memberikan batasan  mengenai  orang-orang  sebagai  subjek  hukum  pelaku  Tindak Pidana  Korupsi  yang  menjadi  kewenangan  KPK  untuk  melakukan penyelidikan,  penyidikan  dan  penuntutan  Tindak  Pidana  Korupsi,
yaitu:
1). Aparat penegak hukum;
2). Penyelenggara negara;
3). Orang  lain  yang  ada  kaitannya  dengan  tindak  pidana  korupsi  yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
Undang-undang  tidak  memberikan  penjelasan  tentang  pengertian  dari “ aparat penegak hukum ” dan juga tidak menjelaskan tentang siapa saja yang  termasuk  aparat  penegak  hukum.  Secara  harfiah  aparat  penegak hukum  dapat  diartikan  sebagai  aparat  negara  yang  diberi  wewenang oleh  undang-undang  melaksanakan  tugas-tugas  penegakan  hukum. Dari  pengertian  tersebut  di  atas  dapat  diketahui  dengan  jelas  tentang siapa saja yang termasuk atau disebut sebagai aparat penegak hukum,
yaitu:
1). Penyelidik, Penyidik; 2). Jaksa, Penuntut Umum;
3). Hakim.
Yang  dimaksud  sebagai  “ penyelenggara  negara ”  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-undang  Nomor  28  Tahun 1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara  Yang  Bersih  dan  Bebas  Dari Korupsi,  Kolusi  Dan  Nepotisme  adalah:  “ Pejabat  Negara  yang
15 Ibid. , hlm. 233-238.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perluasan  Wewenang Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-PUU-XII-2014 ∽ Deddi Diliyanto, Zainal Asikin, dan Amiruddin ∽
menjalankan  fungsi  eksekutif,  legislatif,  atau  yudikatif,  dan  pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan  negara  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku ”.
Selanjutnya  dalam  Pasal  2  Undang-undang  Nomor  28  tahun  1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi  Dan  Nepotisme,  disebutkan  bahwa  “ penyelenggara  negara ” terdiri dari:
1). Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2). Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3). Menteri;
4). Gubernur;
5). Hakim;
6). Pejabat  negara  yang  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7). Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan  negara  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kemudian dalam penjelasan Pasal 2 angka 6 menjelaskan tentang apa yang  dimaksud  “ pejabat  negara  yang  lain ”  dalam  ketentuan  ini misalnya  Kepala  Perwakilan  Republik  Indonesia  di  luar  negeri  yang berkedudukan  sebagai  Duta  Besar  Luar  Biasa  dan  Berkuasa  Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikotamadya.
Yang  dimaksud  “ Pejabat  lain  yang  memiliki  fungsi  strategis ”  dalam penjelasan Pasal 2 angka 7 tersebut di atas dalam penjelasan Undang- undang  Nomor  28  Tahun  1999  adalah  pejabat  yang  tugas  dan wewenangnya  didalam  melakukan  penyelenggaraan  negara  rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi:
1). Direksi,  Komisaris,  dan  pejabat  struktural  lainnya  pada  Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
2). Pimpinan  Bank  Indonesia  dan  Pimpinan  Badan  Penyehatan Perbankan Nasional;
3). Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
4). Pejabat  Eselon  I  dan  Pejabat  lain  yang  disamakan  di  lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5). Jaksa;
6). Penyidik;
7). Panitera Pengadilan; dan
8). Pemimpin dan bendaharawan proyek. Pemohon  ditetapkan  sebagai  Tersangka  atas  dugaan  tindak  Pidana Korupsi  oleh  Termohon  pada  saat  Pemohon  menjabat  sebagai  Karo Binkar  (Kepala  Biro  Pembinaan  Karir)  sebagaimana  ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik- 03/01/01/2015  tanggal  12  Januari  2015,  dikatakan  bahwa  dugaan tindak  pidana  korupsi  tersebut  dilakukan  dalam  rentang  waktu  tahun
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perluasan  Wewenang Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-PUU-XII-2014 ∽ Deddi Diliyanto, Zainal Asikin, dan Amiruddin ∽
2003  sampai  dengan  tahun  2006,  sejak  diangkatnya  Pemohon berdasarkan  Surat  Keputusan  Kapolri  No.Pol:  Skep/217/IV/2003, tanggal  24  April  2003  tentang  Pemberhentian  dan  Pengangkatan Dalam  Jabatan  di  Lingkungan  Polri  a.n.  Budi  Gunawan,  Pangkat Kombes  Pol.  NRP. 59120980, dari Jabatan  Lama Pamen Mabes Polri (Ajudan  Presiden  R.I.)  ke  Jabatan  Baru  Karo  Binkar  Desumdaman Polri terhitung mulai tanggal 24 April 2003.
Selanjutnya  timbul  pertanyaan,  apakah  Pemohon  termasuk  orang- orang  sebagai  subjek  hukum  pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  yang menjadi kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan  penuntutan  Tindak  Pidana  Korupsi?  Yang  pertama  kali  perlu dibuktikan  adalah  mengenai  jabatan  Pemohon  sebagai  Karo  Binkar (Kepala  Biro  Pembinaan  Karir),  apakah  jabatan  tersebut  dalam organisasi  Polri  termasuk  aparat  penegak  hukum  dan  atau penyelenggara negara?
Berdasarkan  Lampiran  D  Keputusan  Kapolri  Nomor  Pol:  Kep/53/ X/2002  tanggal  17  Oktober  2002  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Satuan-satuan  Organisasi  pada  Tingkat  Markas  Besar  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia,  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Staf  Deputi Kapolri  Bidang  Sumber  Daya  Manusia  (Sde  SDM  Polri),  disebutkan bahwa  Karo  Binkar  merupakan  salah  satu  unsur  pelaksana  dari  Sde SDM  dan  menurut  Pasal  4  Keppres  Nomor  70  tahun  2002  tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, Deputi  Kapolri  Bidang  Sumber  Daya  Manusia  (De  SDM  Kapolri) adalah  unsur  pembantu  pimpinan  dan  pelaksana  staf  dalam  bidang manajemen sumber daya manusia.
Berdasarkan  Surat  Keterangan  Nomor  Sket/2/I/2015  tanggal  30 Januari  2015  tentang  Jabatan  Kepala  Biro  Pembinaan  Karier  Staf Deputi  Sumber  Daya  Manusia  Polri,  yang  didukung  oleh  Surat Keterangan Nomor B/4/I/2015/SSDM tanggal 30 Januari 2015, berikut lampiran-lampirannya ternyata jabatan Karo Binkar merupakan jabatan administratif dengan golongan Eselon II A1 dan tidak termasuk dalam pengertian  sebagai  penyelenggara  negara,  mengingat  jabatan  tersebut bukan termasuk eselon I;
Selanjutnya  disebutkan  pula  bahwa  jabatan  Karo  Binkar  adalah  suatu jabatan di bawah Deputi Kapolri Bidang  Sumber Daya Manusia  yang merupakan  unsur  pembantu  pimpinan  dan  pelaksana  staf,  dan  bukan aparat  penegak  hukum,  karena  jabatan  Karo  Binkar  tidak  memiliki kewenangan untuk melakukan tugas-tugas penegakan hukum.
Pasal  11  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  30  tahun  2002disebutkan bahwa  subjek  hukum  pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  menjadi kewenangan KPK (Termohon) adalah orang-orang yang perbuatannya menyebabkan  kerugian  negara  paling  sedikit  Rp.  1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perluasan  Wewenang Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-PUU-XII-2014 ∽ Deddi Diliyanto, Zainal Asikin, dan Amiruddin ∽
Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik- 03/01/01/2015  tanggal  12  Januari  2015  dilampiri  register  penomoran surat  perintah  penyidikan  di  Sekretariat  Dit  Penyidikan,  disebutkan bahwa  Pemohon  diduga  melakukan  tindak  pidana  korupsi  secara bersama-sama menerima hadiah atau janji.
Perbuatan  menerima  hadiah  atau  janji  dalam  Undang-undang  Nomor 31  Tahun  1999  yang  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  tidak dikaitkan  dengan  timbulnya  kerugian  negara,  karena  perbuatan tersebut  berhubungan  dengan  penyalah  gunaan  kekuasaan  atau kewenangan,  sehingga  dengan  demikian  maka  apa  yang  diduga dilakukan  oleh  Pemohon  tidaklah  menyebabkan  kerugian  keuangan negara, sehingga sehingga kualifikasi dalam Pasal 11 huruf c Undang- undang KPK pun tidak terpenuhi.
Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut,  ternyata  Pemohon bukanlah  subjek  hukum  pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  menjadi kewenangan  KPK  (Termohon)  untuk  melakukan  penyelidikan, penyidikan  dan  penuntutan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  11  Undang-undang  KPK,  maka  proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik KPK terkait peristiwa pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Penetapan  Tersangka  terhadap  diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12B Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi Juncto .  Undang-undang  20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi Juncto .  Pasal  55
ayat 1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat.
Oleh  karena  proses  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  Termohon  tidak sah,  dan  Surat  Perintah  Penyidikan  Nomor:  Sprin.Dik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah merupakan hasil dari penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dari  KPK  (Termohon),  maka  terhadap  Surat  Perintah  Penyidikan Nomor:  Sprin.Dik-03/01/01/2015  tanggal  12  Januari  2015  yang menetapkan  Pemohon  sebagai  Tersangka  tersebut  pun  harus dinyatakan  tidak  sah  dan  tidak  berdasar  atas  hukum,  dan  oleh karenanya  Penetapan aquo tidak  mempunyai  kekuatan  mengikat. Dengan  demikian  maka  segala  keputusan  dan  atau  penetapan  yang dikeluarkan  lebih  lanjut  oleh  Termohon  yang  berkaitan  hasil penyidikan  dan  Penetapan  Tersangka  terhadap  diri  Pemohon  adalah tidak sah.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perluasan  Wewenang Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-PUU-XII-2014 ∽ Deddi Diliyanto, Zainal Asikin, dan Amiruddin ∽
b. Putusan  PN  Jakarta  Selatan  Nomor  36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel. (Praperadilan Hadi Poernomo).
Alasan Pemohon mengajukan Praperadilan adalah sebagai berikut: 16 1). Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah karena Penyidik pada Termohon diangkat tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan memerintahkan Termohon untuk menghentikan
Penyidikan  berdasarkan  surat  Perintah  Penyidikan  Nomor.
Sprin.Dik.-17/01/04/2014. tanggal 21 - 4- 2014 2). Tindakan  Termohon  menetapkan  Pemohon  sebagai  Tersangka adalah  tidak  sah  dan  tidak  berdasar  hukum  serta  menyatakan  tidak sah  segala  keputusan  atau  penetapan  yang  dikeluarkan  lebih  lanjut oleh  Termohon  yang  berkenaan  dengan  Penetapan  Tersangka  atas diri Pemohon oleh Termohon.
3). Penyitaan  yang  dilakukan  Termohon  adalah  tidak  sesuai  dengan ketentuan  undang-undang  oleh  karenanya  penyitaan  tersebut  tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Hal-hal  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  Hakim  adalah  sebagai berikut: 17
Pasal  44  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi;  tersebut  menegaskan  sebagai berikut:
1).  Jika  Penyelidik  dalam  melakukan  penyelidikan  menemukan  bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  kerja  terhitung  sejak  tanggal ditemukan  bukti  permulaan  yang  cukup  tersebut  penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2).  Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada  informasi  atau  data  yang  diucapkan,  dikirim,  diterima,  atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.
3).  Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan  yang  cukup  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan.
4).  Dalam  hal  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  berpendapat  bahwa perkara  tersebut  diteruskan,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi melaksanakan  penyidikan  sendiri  atau  dapat  melimpahkan  perkara tersebut kepada penyidik Kepolisian atau Kejaksaan.
5).  Dalam  hal  penyidikan  dilimpahkan  kepada  Kepolisian  atau Kejaksaan  sebagaimana  ayat  (4),  Kepolisian  atau  Kejaksaan  wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
16 Putusan PN Jakarta Selatan Nomor. 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel, hlm 250.
17 Ibid . hlm. 251-257.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perluasan  Wewenang Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-PUU-XII-2014 ∽ Deddi Diliyanto, Zainal Asikin, dan Amiruddin ∽
Dengan  demikian  untuk  dapatnya  tindakan  penyidikan  dilakukan  oleh Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  adalah  didasarkan  kepada diperolehnya  bukti  permulaan  yang  cukup  oleh  Penyelidik  dimana  bukti permulaan  yang  cukup  tersebut  dianggap  telah  ada  apabila  di  temukan sekurang-kurangnya  2  (dua)  alat  bukti.  Sesungguhnya  Pasal  44  Undang- undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak Pidana ini lebih menegaskan makna penyelidikan yang disebutkan Pasal 1 angka 5 KUHAP, karena Pasal 44 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 ini memberikan syarat bahwa atas peristiwa  yang di duga sebagai tindak pidana  tersebut  harus  melalui  bukti  permulaan  yang  cukup  yaitu  apabila ditemukan  2  (dua)  alat  bukti  karena  Pasal  1  angka  5  KUHAP  tersebut hanya  memberikan  pengertian  penyelidikan  adalah  serangkaian  tindakan penyelidik  untuk  mencari  dan  menemukan  suatu  peristiwa  yang  diduga sebagai  tindak  pidana  guna  menentukan  dapat  atau  tidaknya  dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam udang-undang ini.
Timbul pertanyaan apakah dengan diperolehnya 2 (dua) alat bukti sebagai bukti  permulaan  yang  cukup  pada  tahap  penyelidikan  telah  dapat ditetapkan Tersangkanya. Oleh karena adanya perbedaan pendapat antara ahli  yang  diajukan  Pemohon  dengan  ahli  yang  diajukan  oleh  Termohon maka Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut:
1). Alat  ukur  untuk  menilai  suatu  doktrin  atau  keterangan  ahli  adalah Hukum  dan  undang-undang,  karena  doktrin  atau  pendapat  ahli tersebut  tidak  boleh  bertentangan  dengan  Hukum  dan  Undang- undang;
2). Oleh karena dalam perkara aquo yang dipersoalkan adalah Penetapan Tersangka  pada  Termohon  (Komisi  Pemberantasan  Korupsi)  maka Pengadilan  Negeri  berpedoman  kepada  bagian  ketiga  tentang Penyidikan  khususnya  Pasal  46  Undang-undang  Nomor  30  tahun 2002  tentang  Komisi  Pembrantasan  Korupsi  yang  menyebutkan sebagai berikut; (a). Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai Tersangka oleh Komisi Pemberantasan  Korupsi,  terhitung  sejak  tanggal  penetapan tersebut  prosedur  khusus  yang  berlaku  dalam  rangka pemeriksaan Tersangka yang di atur dalam peraturan perundang- undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-undang ini.
(b). Pemeriksan  Tersangka  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak Tersangka.
Oleh  karena  munculnya  kata  Tersangka  tersebut  adalah  pada  Pasal  46 Bab.VI bagian ketiga tentang penyidikan dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  bahwa  Penetapan  Tersangka  pada  KPK adalah pada proses Penyidikan Bukan pada proses Penyelidikan di mana proses  penyidikan  tersebut  adalah  kelanjutan  dari  proses  Penyelidikan ( Vide. Pasal 44 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002).
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perluasan  Wewenang Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-PUU-XII-2014 ∽ Deddi Diliyanto, Zainal Asikin, dan Amiruddin ∽
Pasal  38  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  tersebut  menegaskan  bahwa segala kewenangan yang berkaitan dengan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Kita  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  berlaku  juga  bagi Penyelidik,  Penyidik  dan  Penuntut  Umum  pada  Komisi  Pemberantasan Korupsi.
Oleh  karena  itu  harus  dipedomani  ketentuan  Pasal  1  angka  2  Undang- undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum Acara Pidana yang menyebutkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang-undang ini  untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu membuat  terang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  guna  menemukan Tersangkanya.
Hal  tersebut  sejalan  dengan  SOP  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) Nomor  01/23/2008  tentang  Prosedur  Operasi  Baku  (POB)  kegiatan Penyidikan  tanggal  1  Desember  2008  dengan  tahap-  tahap  sebagai berikut:
1). Kegiatan persiapan pemeriksaan.
2). Kegiatan pemeriksaan saksi, ahli dan barang bukti serta calon tersangka.
3). Kegiatan Penggeledahan.
4). Kegiatan Penyitaan.
5). Kegiatan Penahanan.
6). Kegiatan gelar perkara.
7). Kegiatan Pelimpahan perkara ke Penuntut.
Dengan  demikian  penetapan  tersangka  tersebut  dilakukan  setelah  kegiatan pemeriksaan saksi, ahli dan barang bukti tetapi kenyataannya dalam perkara in casu penetapan Pemohon sebagai Tersangka dilakukan bersamaan dengan perintah  penyidikan  yaitu  tanggal  21  April  2014,  sedangkan  pemeriksan saksi-saksi,  ahli,  Tersangka,  Penggeledahan,  serta  penyitaan  dilakukan sesudah  tanggal  21  April  2014  tersebut.  Dengan  demikian  penetapan Pemohon  sebagai  Tersangka  bertentangan  dengan  undang-undang  dan  SOP KPK  sendiri.  Pasal  43  ayat  (1)  Undang  -undang  Nomor  30  Tahun  2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan sebagai berikut : “Penyelidik adalah penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”. Berdasarkan  rumusan, maka yang menjadi persoalan dalam perkara in casu adalah  apakah  KPK  dapat  mengangkat  penyelidik  sendiri  yang  sebelumnya sama sekali belum berstatus sebagai penyelidik;
Terhadap  hal  tersebut  Pengadilan  Negeri  mempertimbangkan  sebagai berikut:
Berdasarkan  rumusan  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  tersebut  maka tertutup  peluang  bagi  KPK  untuk  mengangkat  penyelidik  sendiri  yang
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perluasan  Wewenang Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-PUU-XII-2014 ∽ Deddi Diliyanto, Zainal Asikin, dan Amiruddin ∽
dikenal dengan penyelidik independent sebab jika pembuat Undang-Undang bermaksud  memberikan  kewenangan  kepada  KPK  untuk  mengangkat penyelidik  sendiri  dari  orang-orang  yang  sebelumnya  belum  berstatus sebagai Penyelidik, maka rumusan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 30  Tahun  2002  tersebut  setidak-tidaknya  menyebutkan  bahwa  Penyelidik KPK  adalah  Setiap  orang/Setiap  pegawai  KPK  yang  mempunyai  keahlian dan  memenuhi  syarat-syarat  tertentu  yang  diangkat  dan  diberhentikan  oleh KPK.
Oleh karena Undang-undang tidak memberikan peluang kepada KPK untuk mengangkat  penyelidik  sendiri  dari  orang-orang  yang  sebelumnya  tidak berstatus  penyelidik  maka  pengangkatan  penyelidik  independent  oleh  KPK adalah bertentangan dengan Undang-undang sehingga batal demi hukum.
Oleh  karena  pengangkatan  penyelidik  independent  yang  tidak  berasal  dari Penyelidik baik dari POLRI maupun Kejaksaan adalah bertentangan dengan Undang-undang  dan  batal  demi  hukum  maka  proses  penyelidikan  yang dilakukan  oleh  penyidik  independent  Dady  Mulyady  (Saksi  Termohon), Marina  Febriana  dan  M.N.  Huda  D.  Santoso  adalah  menjadi  batal  demi hukum.
Oleh  karena  sebagaimana  ketentuan  Pasal  44  Undang-undang  Nomor  30 Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  proses penyidikan adalah Tindak lanjut dari proses penyelidikan sedangkan proses penyelidikan  tersebut  batal  demi  hukum,  maka  seluruh  proses  penyidikan Pemohon  termasuk  penggeledahan  dan  penyitaan  juga  menjadi  batal  demi hukum,  apalagi  Pasal  45  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut menegaskan pula bahwa Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi, yang diangkat dan diberhentikan oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi  yang berarti pula, bahwa penyidik yang diangkat oleh KPK sebagai penyidik pada KPK  tersebut  sebelumnya  harus  berstatus  sebagai  penyidik  baik  sebagai penyidik  Polri,  penyidik  pada  Kejaksaan  ataupun  penyidik  yang  lainnya yang  mana  hal  tersebut  sejalan  pula  dengan  ketentuan  Pasal  39  ayat  (4) Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  yang  menyatakan  “Penyelidik,  Penyidik  dan Penuntut  Umum  yang  menjadi  pegawai  pada  Komisi  Pemberantasan Korupsi  diberhentikan  sementara  dari  instansi  Kepolisian  dan  Kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.” Terhadap  hal tersebut  oleh  karena  tidak diatur  dalam  Undang-undang  KPK maka  harus  diperhatikan  ketentuan  Pasal  4  KUHAP  yang  menyebutkan bahwa  penyelidik  adalah  setiap  pejabat  Polisi  Negara  Republik  Indonesia dan Pasal 6 KUHAP yang menyatakan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai Negeri tertentu yang diberi wewenang  khusus  oleh  Undang-Undang  maka  dengan  demikian  anggota Polri yang telah pensiun atau berhenti dari Polri dan bekerja pada KPK tidak melekat status penyelidik dan status penyidiknya.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perluasan  Wewenang Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-PUU-XII-2014 ∽ Deddi Diliyanto, Zainal Asikin, dan Amiruddin ∽
Jika  Anggota  Polri  yang  telah  pensiun  atau  berhenti  dari  Polri  ingin difungsikan  sebagai  penyelidik  atau  penyidik  pada  KPK  maka  tentu  harus diangkat terlebih dahulu menjadi Pegawai Negeri pada KPK dan selanjutnya diangkat  menjadi  Pejabat  PPNS  setelah  memenuhi  syarat-syarat  tertentu sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  3A  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mana  kewenangan  untuk  mengangkat  penyidik  PPNS  tersebut  tentu  harus secara tegas diatur dan disebutkan dalam Undang-undang KPK.
Memperhatikan  salinan  Keputusan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  beserta  lampirannya  tentang  pemberhentian  dengan  hormat  dari Dinas  POLRI  diketahui  ada  11  orang  anggota  Polri  di  KPK  yang mengajukan  pemberhentian  dengan  hormat  atas  permintaan  sendiri  dari dinas  POLRI  yang  mana  permohonan  berhenti  tersebut  disetujui  Kapolri dengan  surat  Keputusan  tertanggal  25  November  2014  dan  terhitung  sejak tanggal  30  November  2014  diberhentikan  dengan  hormat  dari  Dinas  Polri sehingga  dengan  demikian  sejak  tanggal  tersebut  yang  bersangkutan  demi hukum juga berhenti sebagai Penyelidik dan Penyidik. Hal ini adalah sejalan dengan  ketentuan  Pasal  43  ayat  (1)  dan  Pasal  45  ayat  (1)  Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Juncto . Pasal 39 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun  2002  tersebut,  sehingga  dengan  demikian  segala  tindakan penyelidikan  dan  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  anggota  Polri  yang  telah pensiun atau berhenti dengan hormat tersebut setelah tanggal 30 November 2014 tersebut adalah batal demi hukum.

## G. Penutup
1. Kesimpulan
Bertumpu pada uraian di atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: Sejak  berlakunya  KUHAP  pada  tanggal  31  Desember  1981  wewenang praperadilan  terbatas  pada:  Sah  tidaknya  penangkapan  dan  penahanan;  Sah tidaknya  penghentikan  penyidikan  dan  penghentian  penuntutan;  serta Tuntutan  ganti  rugi  dan  rehabilitasi.  Sejak  dibacakan  Putusan  Mahkamah Kostitusi Nomor 21_PUU-XII_2014 pada tanggal 28 April 2015 pukul 10.57 WIB,  wewenang  praperadilan  diperluas  hingga  berwenang  memeriksa  dan memutus  tentang:  Sah  tidaknya  penetapan  tersangka;  Sah  tidaknya penggeledahan;  dan  Sah  tidaknya  penyitaan.  Kemudian  dalam  praktek peradilan,  wewenang  praperadilan  diperluas  lagi  sampai  dengan  tidak berwenangnya  penyidik  dalam  melakukan  penyidikan  baik  terhadap tersangka (subyek hukum).
2. Saran
Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XIII/2014 tanggal 28
April  2015,  maka  kami  menyarankan  agar  ketentuan  Praperadilan  dalam KUHAP  dirubah  dan  disempurnakan  dengan  memperhatikan  bahwa penetapan  tersangka,  penggeledahan  dan  penyitaan  menjadi  objek praperadilan melalui proses legislasi yang berlaku.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perluasan  Wewenang Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-PUU-XII-2014 ∽ Deddi Diliyanto, Zainal Asikin, dan Amiruddin ∽

## H. Daftar Pustaka
1. Buku
Ali,  Achmad. Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis) . Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung. 2002.
Amirudin., dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Cet. 8. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2014.
Amosudirdjo,  S.  Prajudi. Hukum  Administrasi  Negara. Jakarta:  Ghalia  Indonesia. 1983.
Atmasasmita, Romli. Teori Hukum Integritas . Yogyakarta: Genta Publishing. 2012. Effendi,  A.  Mansyur. Perkembangan  Dimensi  Hak  Asasi  Manusia. Jakarta:  Ghalia Indonesia. 2005.
El-Muhtaj,  Majda. Hak  Asasi  Manusia  dalam  Konstitusi  Indonesia. Ed.  1.  Cet.  1. Jakarta: Kencana. 2005.
Friedman,  Lawrence  M. Sistem  Hukum:  Perspektif  Ilmu  Sosial .  Diterjemahkan  oleh M. Khozim. Cet. Ke-4. Bandung: Nusa Media. 2011.
Fuady,  Munir. Teori-Teori  Besar  (Grand  Theory)  Dalam  Hukum .  Jakarta:  Kencana. 2013.
Hadjon,  Philipus  M. Pengertian-pengertian  Dasar  tentang  Tindak  Pemerintahan. Surabaya: Djumali. 1985.
Hamzah, Andi. Kamus Hukum . Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005.
Huijbers, Theo. Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah . Bandung: Kanisius. 1982. H.R.,  Ridwan. Hukum  Administrasi  Negara .  Jakarta:  PT.  RajaGrafindo  Persada. 2006.
H.S., H. Salim. Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum . Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2010.
Irianto,  Sulistyowati.,  dan  Shidarta. Metode  Penelitian  Hukum  Konstelasi  dan Refleksi . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2011. Jacobalis,  Samsi. Rumah  Sakit  Indonesia  Dalam  Dinamika  Sejarah,  Transformasi, Globalisasi, dan Krisis Nasional . Jakarta: IDI. 2000. LAN-BPKP. Akuntabilitas  dan  Good  Governance .  Jakarta:  Lembaga  Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI). 2000.
Manan,  Bagir. Teori  dan  Politik  Konstitusi .  Cetakan  Kedua.  Yogyakarta:  FH  UII Press. 2004.
________________. Dasar-dasar  Perundang-undangan  Indonesia. Jakarta:  Ind-Hill. 1992.
Marzuki,  Peter  Muhamad. Penelitian  Hukum .  Cet.  Ke-7.  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group. 2005.
Moeljatno. Azaz-Azas Hukum Pidana . Jakarta: Bina Aksara. 1987. Muladi., dan Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Hukum Pidana . Bandung: Alumni. 1992.
MD, Moh. Mahfud. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Cet. 2. Ed. Rev. Jakarta: Rineka Cipta. 2001.
Nawiasky,  Hans. Grundprobleme  Der  Reichsverfassung .  Erster  Teil  Das  Reich  Als Bundesstaat. Springer-Verlag Berlin Heidelberg Gmbh. 1928.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perluasan  Wewenang Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-PUU-XII-2014 ∽ Deddi Diliyanto, Zainal Asikin, dan Amiruddin ∽
ND. Mukti Fajar., dan Yulianto Achmad. D ualism Penelitian Hukum Normative dan Empiris. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Fajar. 2010.
Pound, Roscoe. An Introduction to the    Philosophy of Law. New  Haven  USA:  Yale University Press. 1922.
Prodjohamidjojo. Martiman. Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jakarta: Pradnya Paramitha. 1984. Rahardjo,  Satjitpto. Hukum  dan  Perilaku:  Hidup  Baik  adalah  Dasar  Hukum  yang Baik . Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2009. Ridwan,  Juniarso.,  dan  Achmad  Sodik  Sudrajat. Hukum  Administrasi  Negara  dan Kebijakan Pelayanan Publik . Bandung: Nuansa. 2010. Salim,  Peter., Et  Al. Kamus  Bahasa  Indonesia  Kontemporer. Jakarta:    Modern English Press. 2002.
Saputra, M. Nata. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali. 1988. Sedarmayanti. Good  Governance,  Kepemerintahan  Yang  Baik,  Efesiensi  Melalui Restrukturisasi  dan  Pemberdayaan .  Bagian  Pertama.  Edisi  Revisi.  Bandung: Mandar Maju. 2012.
Shidarta. Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir . Bandung: PT. Refika Aditama. 2006.
Soehino. Hukum  Tata  Negara,  Teknik  Perundang-undangan. Yogyakarta:  Liberty. 1981.
Soekanto,  Soerjono. Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegeakan  Hukum. Cet. Ke-5. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
S.,  H.  R.  Otje  Salman.,  dan  Anthon  F.  Susanto. Teori  Hukum  (Mengingat, Mengumpulkan,  dan  Membuka  Kembali). Cet.  Ke-6.  Bandung:  PT.  Refika Aditama. 2010.
S,  Maria  Farida  Indrati. Perkuliahan  Ilmu  Perundang-undangan,  Jenis,  Fungsi,  dan Materi Muatan . Yogyakarta: Kanisius. 2007. Ubaedillah,  A.,  dan  Abdul  Rozak. Pancasila,  Demokrasi,  HAM,  dan  Masyarakat Madani. Jakarta: ICCEUIN Syarif Hidayatullah. 2012.
2.  Artikel Jurnal
Amin,  Muhammad.,  Pamungkas  Satya  Putra.  “Dinamika  Penerapan  Kewenangan Pemerintah  Kabupaten  Berau  Dalam  Pengelolaan  Pertambangan  Berdasarkan Perda  Nomor  17  Tahun  2011  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  2  Nomor  1. 2017.
Putra, Pamungkas Satya., Ella Nurlailasari. “Analisis Terhadap Standar Kualitas Air Minum  Dihubungkan  Dengan  Konsep  Hak  Asasi  Manusia  dan  Hukum  Air Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  2 Nomor 1. 2017.
Putra,  Pamungkas  Satya.  “Kewenangan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Terhadap Dugaan  Pelanggaran  Kode  Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  1 Nomor 1. 2016.
________________. “Accountability  of  Construction  Services  Contract  by  Village Government In Karawang District”. Yustisia . Volume 3 Nomor 3. 2014.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perluasan  Wewenang Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-PUU-XII-2014 ∽ Deddi Diliyanto, Zainal Asikin, dan Amiruddin ∽
Setadi,  Wicipto.  “Pembangunan  Hukum  Dalam  Rangka  Peningkatan  Supremasi Hukum”. Jurnal Rechtsvinding . Volume 1 Nomor 1. April 2012.
3.  Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 .  UUD Tahun 1945. Naskah Asli.
________________. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
________________.Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
4. Putusan Pengadilan
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 perihal pengujian  Pasal  77  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  Nomor  130/PUU-XIII/2015 perihal  pengujian  Pasal  109  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang Kitab Undang-undang  Hukum  Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Prad/2018/PN.Jkt.Sel. Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prad/2015/Pn.Jkt.Sel. Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Prad/2015/Pn.Jkt.Sel.