Kelola: Journal of Islamic Education Management
April 2023, Vol.8, No.1 Hal 79 -92 P-ISSN : 2548 – 4052 E-ISSN : 2685 – 9939
©2023 Manajemen Pendidikan Islam. https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/kelola

## AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
1 Marinah, 2 Muhammad Ruslan Abdullah, 3 Mahadin Saleh
1 Institut Agama Islam Negeri Palopo
2 Institut Agama Islam Negeri Palopo
3 Institut Agama Islam Negeri Palopo E-mail: 1 marinah19_pasca@iainpalopo.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan  operasional  Sekolah  di  Sekolah  Dasar  Negeri  4  Malimongan  Kota  Palopo;  2) Penerapan  transparansi  dalam  pengelolaan  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  di  Sekolah Dasar  Negeri  4  Malimongan  Kota  Palopo.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu, teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa:  1)  Penerapan  prinsip akuntabilitas pengelolaandana BOS oleh Sekolah Dasar Negeri 4 Malimongan terdiri dari: a). Perencanaan  dana  BOS  dilakukan  dengan  baik  hal  ini  dapat  diketahui  dengan  adanya  RKA selama satu tahun anggaran; b) Penggunaan dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS  yang  menjadi  kebijakan  pemerintah;  c)  Pertanggungjawaban  dengan  melakukan penyusunan  laporan  keuangan  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban.  Dengan  adanya pertanggungjawaban  tersebut  sekolah  menjadi  sekolah  yang  berkualitas  dan  dapat dipercaya oleh masyarakat khususnya warga sekolah; d) Pengarsipan laporan keuangan dan dokumen atau data-data keuangan dilakukan oleh Bendahara Sekolah; 2) Penerapan prinsip transparansi pengelolaandana BOS oleh Sekolah Dasar Negeri 4 Malimongan terdiri dari: a). Perencanaan dana BOS secara terbuka dengan keikutsertaan para komponen sekolah, mulai dari kepala sekolah sebagai Penanggungjawab, guru dan wali peserta didik; b) Penggunaan dana BOS dilakukan dengan terbuka hal ini dapat diketahui bahwa pada proses penyusunan laporan pertanggungjawaban dilakukan bersama dengan guru; c) Pertanggungjawaban dana BOS  dilakukan  dengan  pembuatan  laporan  keuangan  secara  triwulan.  Publikasi  laporan dilakukan  melalui  pemasangan  pada  papan  informasi  sekolah  atau  tempat  lainnya  yang mudah  diakses  oleh  wali  peserta  didik.  Selain  itu  proses  pelaporan  juga  dilaporkan  secara online kepada pemerintah.
Kata Kunci ,: Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana BOS

## Abstract
This research  aims to determine: 1) Implementation of accountability in the management of School Operational Assistance funds at State Elementary School 4 Malimongan, Palopo; 2) Implementation of transparency  in  the  management  of  School  Operational  Assistance  funds  at  the  State  Elementary School  4  Malimongan,  Palopo.  This  type  of  research  is  descriptive  qualitative  research.  Data  was collected  using  the  methods  of  observation,  interviews,  and  documentation.  The  data  analysis techniques  used  are  data  reduction  techniques,  data  presentation,  and  drawing  conclusions.  The results  of  this  study  indicate  that:  1)  The  application  of  the  principle  of  accountability  in  the management of BOS funds by the State Elementary School 4 Malimongan consists of: a). The planning of BOS funds is done well, this can be seen by the existence of the RKA for one fiscal year; b) The use of BOS funds is in accordance with the technical guidelines for BOS funds which are government policies;

## 80 | Marina, Muhammad Ruslan Abdullah dan Mahadin Saleh
c)  Accountability  by  preparing  financial  statements  as  a  form  of  accountability.  With  this responsibility, the school becomes a quality school and can be trusted by the community, especially the school community; d) Filing of financial statements and documents or financial data is carried out by the School Treasurer; 2) The application of the principle of transparency in the management of BOS funds by the State Elementary School 4 Malimongan consists of: a). Planning for BOS funds openly with the participation of school components, starting from the principal as the person in charge, teachers and  guardians  of  students;  b)  The  use  ofBOS  funds  is  carried  out  openly,  it  can  be  seen  that  in  the process  of  preparing  the  accountability  report,  it  is  carried  out  together  with  the  teacher;  c) Accountability for BOS funds is carried out by preparing quarterly financial reports. The publication of the report is carried out by placing it on the school information board or other places that are easily accessible by the guardians of the students. In addition, the reporting process is also reported online to the government.
Keywords : Transparancy, Accountability, BOS Fund Management

## Pendahuluan
Kesadaran masyarakat terhadap urgensi pendidikan akan memberikan harapan    yang  lebih  baik  di  masa  yang  akan  datang  utamanya  dalam menghadapi  perubahan  zaman  yang  sangat  cepat  yang  dewasa  ini  telah memasuki  era  revolusi  industry  4.0  ( four  point  zero ),  telah  mendorong perhatian  di  seluruh  lapisan  masyarakat  dalam  setiap  gerak  langkah  dan perkembangan di dunia pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  manusia,  yang  pada  intinya  untuk memanusiakan  manusia,  mendewasakan  serta  merubah  perilaku,  serta meningkatkan kualitas yang lebih baik. 1
Manajemen  pengelolaan  keuangan  merupakan  salah  satu  metode  dan cara penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Langkah mutlak yang dilakukan dalammencapai indikator  yang  dapat  dijadikan  alat  ukur  dari sekolah adalah diaplikasikannya prinsip akuntabilitas dan transparansi pada keuangan  sekolah  secara  menyeluruh,  bukan  terbatas  hanya  pada  dana bantuan  operasional  sekolah  saja  namun  juga  keuangan  sekolah  secara kolektif. 2 Mengacu pada Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 31 UUD 1945, maka pemerintah  mengatur  Sistem  Pendidikan  Nasional  pada  Undang-Undang  No 20  tahun  2003  bahwa  setiap  warga  Negara  yang  berusia  7-15  tahun  wajib mengikuti  pendidikan  dasar  (DIKDAS)  9  tahun.  Konsekuensi  dari  amanat undang-undang,maka  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  memilik kewajiban  untuk  memberikan  pelayanan  pendidikan  bagi  seluruh  peserta didik pada tingkat pendidikan dasar(SD) serta pendidikan lain yang sederajat tanpa  memungut  biaya  apapun  sesuai  aturan  yang  tertuang  dalam  pasal  11
1 Nadjamuddin  Ramly, Membangun  Pendidikan  yang  Memberdayakan  dan Mencerahkan , (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2005),h. 1.
2 Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Indikator  Mutu  dalam  Menjamin  Mutu Pendidikan  Dasar  dan  Menengah (Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah, 2017), h. 95.
ayat (2) Undang- UndangSisdiknasdanpasal 34 ayat (2), sehingga masyarakat tidak merasa terbebani oleh biaya pendidikan.
Pelayanan  pendidikan  oleh  pemerintah  tersebut  memberikan pembebasan  biaya  pada  peserta  didik  dengan  harapan  bahwa  tidak  ada  lagi warga  Negara  Indonesia  yang  tidak  mengenyam  pendidikan  dengan  alasan ketidakmampuan  membiayai  pendidikan.  Pemerintah  Indonesia  melalui kementerian  Pendidikan  Nasional  telah  menyikapi  amanat  undang-undang tersebut  dalam  membebaskan  biaya  pendidikan  dengan  meluncurkan program  yang  dikenal  dengan  nama  bantuan  operasional  sekolah  atau  biasa disingkat dengan BOS yang pertama kali hadir pada Tahun 2005 di bulan Juli saat  tahun  ajaran  baru  dimulai.  Program  ini  dimaksudkan  untuk  membantu orang tua peserta didik yang tidak mampu untuk dapat tetap menyekolahkan anak-anaknya.  Program  BOS  ini  dimaksudkan  dalam  rangka  tercapainya program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun. 3
Dalam  merealisasikan  program  bantuan  operasional  sekolah  ini  agar dapat  tepat  sasaran  dan  menjangkau  segenap  peserta  didik  yang membutuhkan  biaya  pendidikan,  maka  pemerintah  memberikan  tanggung jawab  kepada  lembaga  pendidikan  untuk  mengelola  secara  mandiri  dana bantuan  operasional  sekolah  tersebut.Dana  bantuan  operasional  sekolah dikelola  lembaga  pendidikan  dengan  manajemen  berbasis  sekolah,  dimulai dengan  perencanaan,  pelaksanaan  penggunaan  dana  BOS,  pencatatan  atau pembukuan,  pelaporan    danpertanggungjawaban  serta  pengevaluasian pengelolaan biaya-biaya pendidikan secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.    Pengelolaan  pembiayaan  pendidikan  harus  sesuai  dengan prinsip-prinsip    manajemen  keuangan  yaitu  ekonomis,  efisiensi,  efektifitas, transparan, akuntabilitas, keadilan serta  kejujuran. Karena hal tersebut akan berpengaruh  secara  langsung  terhadap  mutu  pendidikan  sekolah,  terutama berkaitan dengan sarana prasarana dan sumber belajar.
Dalam  manajemen  pengelolaan  dana  bantuan  operasional  sekolah, langkah awal yang harus dilakukan adalah perencanaan penyusunan Rencana Kegiatan  Anggaran  Sekolah  (RKAS).  Penyusunan  rencana  kegiatan  anggaran sekolah ini didasari pada pelaksanaan akuntansi dan evaluasi ( auditing ) secara transparan,  akuntabel,  dan  demokratis.  Pengembangan  penyusunan  Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya; 1) Laju pertumbuhan peserta didik; 2) Inflasi; 3) Pengembangan program dan perbaikan; dan 4) Proses pengajaran dan pembelajaran. 4
3 Undang – Undang Nomer 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4 Weldi Salindeho, Jullie J. Sondakh, dan  Hendrik Manossoh, Analisis Relevansi Laporan Realisasi  Penggunaan  Dana  Bantuanoperasional  Sekolah  pada  Kabupaten  Halmahera  Utara, (Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “GOODWILL”, 12 (1), 2021), h. 85.

## 82 | Marina, Muhammad Ruslan Abdullah dan Mahadin Saleh
Menerapkan  prinsip  transparansi  dalam  pengelolaan  keuangan  sekolah membutuhkan partisipasi dan perhatian serta keterlibatanseluruh pemangku kepentingan  pendidikan.Salah  satunya  adalah  partisipasi  masyarakat  yang memerlukan  adanya  akses untuk mendapatkan informasi mengenaianggaran danabantuan  operasional  sekolah  sehingga  masyarakat  sebagai  orang  tua peserta  didik  dapat  melakukan  fungsi  pengawasan.  Indikator  kunci  dari prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas  adalah  adanya  keterbukaan  informasi kepada publik perihal pengelolaan dana operasional sekolah.Transparasi dan akuntabilitas  merupakan  aspek-aspek  yang  tidak  bisa  terlepas  dalam pengeloaan keuangan.
Menurut  Mardiasmo  transparansi  berarti  keterbukaan  ( open  prosess ) pemerintah  dalam  memberikan  informasi  yang  terkait  dengan  aktivitas pengelolaan  sumberdaya  publik  kepada  pihak-pihak  yang  membutuhkan informasi.  Pemerintah  berkewajiban  memberikan  informasi  keuangan  dan informasi  lainya  yang  akan  digunakan  untuk  pengambilan  keputusan  oleh pihak–pihak  yang  berkepentingan. 5 Sedangkan  Menurut  pendapat  dari Sulistoni  dalam  Widilestariningtiyas  dan  Permana,  mengemukakan  bahwa transparansi  merupakan  prasyaratan  untuk  terjadinya  partisipasi masyarakat  yang  semakin  sehat  karena:  a)  Tanpa  informasi  yang  memadai tentang  penganggaran,  masyarakat  tidak  punya  kesempatan  untuk mengetahui,  menganalisis,  dan  mempengaruhi  kebijakan;  b)  Transparansi memberi kesempatan aktor diluar eksekutif untuk mempengaruhi kebijakan dan alokasi anggaran dengan memberi perspektif berbeda dan kreatif dalam debat  anggaran;  c)  Melalui  informasi,  legislatif  dan  masyarakat  dapat melakukan  monitoring  terhadap  keputusan  dan  kinerja  pemerintah.  Tanpa kebebasan  informasi  fungsi  pengawasan  tidak  akan  efektif;  d)  Berdasarkan teori  yang  ada  menunjukkan  bahwa  semakin  transparan  sebuah  kebijakan publik  maka  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  dewan  akan  semakin meningkat  karena  masyarakat  juga  terlibat  dalam  mengawasi  kebijakan publik tersebut. 6
Transparansi  dapat  menciptakan  kepercayaan  timbal  balik  antara pemerintah,  masyarakat,  orang  tua,  siswa,  dan  warga  sekolah  melalui penyediaan  informasi  dan  menjamin  kemudahan  di  dalam  memperoleh informasi  yang  akurat  dan  memadai. 7 Sedangkan  Adrianto  berpendapat bahwa,  beberapa  manfaat  penting  adanya  transparansi  anggaran  adalah
5 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, (Yogyakarta: Andi, 2002), h. 30.
6 Ony  Widilestariningtiyas  dan  Irvan  Permana, Implementasi  Transparansi  Dan Akuntabilitas  Dalam  Upaya  Peningkatan  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (Jurnal Indonesia Membangun, Vol 10, No 1, 2011), h. 67-68.
7 Sri  Minarti, Manajemen  Berbasis  Sekolah:  Mengelola  Lembaga  Pendidikan  Secara Mandiri, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 224.
sebagai berikut: a) Mencegah korupsi;  b) Lebih mudah mengidentifikasikan kelemahan dan kekuatan kebijakan; c) Meningkatkan akuntabilitas sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga; d) Meningkatkan kepercayaan  terhadap  komitmen  lembaga  untuk  memutuskan  kebijakan tertentu;  e)  Menguatkan  kohesi  sosial,  karena  kepercayaan  masyarakat terhadap  lembaga;  f)  Menciptakan  iklim  investasi  yang  baik  dan meningkatkan kepastian usaha. 8
Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan  pertanggung  jawaban,  menyajikan,  melaporkan,  dan mengungkapkan  segala  aktifitas  serta  kegiatan  yang  menjadi  tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinscipal) yang memiliki hak dan kewenangan  untuk  meminta  pertanggung  jawaban  tersebut. 9 Menurut Asmani,  terdapat  tiga  pilar  yang  menjadi  prasyarat  terbangunnya akuntabilitas,  yaitu:  (1)  adanya  transparansi  para  penyelenggara  sekolah dengan  menerima  masukan  dan  mengikutsertakan  berbagai  kompenen dalam mengelola sekolah, (2) adanya standar kinerja, disetiap institusi yang dapat  diukur  dalam  melaksanakan  tugas,  fungsi  dan  wewenangnya,  (3) adanya  partisipasi  untuk  saling  menciptakan  suasana  kondusif  dalam menciptakan  pelayanan  masyarakat  dengan  prosedur  yang  mudah,  biaya yang  murah  dan  pelayanan  yang  cepat. 10 Menurut  Sulistoni  dalam Widilestariningtiyas  dan  Permana,  bahwa  pemerintahan  yang accountable memiliki  ciri  ciri  sebagai  berikut:  (1)  Mampu  menyajikan  informasi penyelenggaraan  pemerintah  secara  terbuka,  cepat,  dan  tepat  kepada masyarakat,  (2)  Mampu  memberikan  pelayanan  yang  memuaskan  bagi publik, (3) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses  pembangunan  dan  pemerintahan,  (4)  Mampu  menjelaskan  dan mempertanggung jawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, dan (5)  Adanya  sarana  bagi  publik  untuk  menilai  kinerja  pemerintah.  Melalui pertanggung  jawaban  publik,  masyarakat  dapat  menilai  derajat  pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. 11
Tujuan  akuntabilitas  pendidikan  adalah  agar  terciptanya  kepercayaan publik terhadap sekolah. Kepercayaan publik yang tinggi akan sekolah dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula dalam pengelolaan manajemen sekolah.  Sekolah  akan  dianggap  sebagai  agen  bahkan  sumber  perubahan masyarakat.  Suyanto  menyatakan  tujuan  utama  akuntabilitas  adalah  untuk
8 Nico  Adrianto, Good  e-Government:  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Publik  Melalui eGovernment, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 21.
9 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik … , h. 20.
10 Jamal  Ma’ruf  Asmani, Tips  Aplikasi  Manajemen  Sekolah (Jogjakarta:  DIVA  Press,
2012), h. 220-221.
11 Ony Widilestariningtiyas dan Irvan Permana, Implementasi Transparansi.... h. 70.

## 84 | Marina, Muhammad Ruslan Abdullah dan Mahadin Saleh
mendorong  terciptanya  akuntabilitas  kinerja  sekolah  sebagai  salah  satu syarat  untuk  terciptanya  sekolah  yang  baik  dan  terpercaya.  Penyelenggara sekolah harus memahami bahwa mereka harus mempertanggung jawabkan hasil  kerja  kepada  publik.  Selain  itu,  tujuan  akuntabilitas  adalah  menilai kinerja sekolah dan  kepuasaan publik  terhadap pelayanan  pendidikan yang diselenggarakan  oleh  sekolah,  untuk  mengikutsertakan  publik  dalam pengawasan  pelayanan  pendidikan  dan  untuk  mempertanggung  jawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik. 12
Made Pidarta menyebutkan bahwa pelaksana akuntabilitas ditekankan pada  guru,  administrator,  orang  tua  siswa,  masyarakat  serta  orang-orang luar  lainnya.  Di  dalam  perencanaan participatory ,  yaitu  perencanaan  yang menekankan  sifat  lokal  atau  desentralisasi,  akuntabilitas  ditujukan  pada sejumlah  personil  sebagai  berikut:  a)  Manajer/  administrator/  ketua lembaga, sesuai dengan fungsinya sebagai manajer; b) Ketua perencana, yang dianggap  paling  bertanggungjawab  atas  keberhasilan  perencanaan.  Ketua perencana  adalah  dekan,  rektor,  kepala  sekolah,  atau  pimpinan  unit  kerja lainnya; c)  Para  anggota perencana, mereka  dituntut memiliki  akuntabilitas karena  mereka  bekerja  mewujudkan  konsep  perencanaan  dan mengendalikan  implementasinya  di  lapangan;  d)  Konsultan,  para  ahli perencana  yang  menjadi  konsultan;  e)  Para  pemberi  data,  harus  memiliki performan yang kuat mengingat tugasnya memberikan dan menginformasikan  data  yang  selalu  siap  dan  akurat. 13 Made  Pidarta merumuskan  langkah-langkah  yang  harus  ditempuh  untuk  menentukan akuntabilitas  dalam  melaksanakan  tugas-tugas  pendidikan,  sebagai  berikut: a) Menentukan tujuan program yang dikerjakan, dalam perencanaan disebut misi  atau  tujuan  perencanaan;  b)  Program  dioperasionalkan  sehingga menimbulkan  tujuan-tujuan  yang  spesifik;  c)  Menggambarkan  kondisi tempat  bekerja;  d)  Menentukan  otoritas  atau  kewenangan  petugas pendidikan;  e)  Menentukan  pelaksana  yang  akan  mengerjakan  program/ tugas. Ia penanggungjawab program, menurut konsep akuntabilitas ia adalah orang  yang  dikontrak;  f)  Membuat  kriteria  performan  pelaksana  yang dikontrak  secara  jelas,  sebab  hakekatnya  yang  dikontrak  adalah  performan ini;  g)  Menentukan  pengukur  yang  bersifat  bebas,  yaitu  orang-orang  yang tidak terlibat dalam pelaksanaan program tersebut; h) Pengukuran dilakukan sesuai  dengan  syarat  pengukuran  umum  yang  berlaku,  yaitu  secara
12 Slamet  Suyanto, Dasar-dasar  Pendidikan  Anak  Usia  Dini, (Yogyakarta:  Hikayat Publishing. 2005), h. 5. 13 Made  Pidarta, Perencanaan  Pendidikan  Partisipatori  dengan  Pendekatan  Sistem, (Jakarta: Asri Mahasatya, 2005), h. 10.
insidental,  berkala  dan  hasil  pengukuran  dilaporkan  kepada  orang  yang berkaitan. 14
Merujuk  pada  buku  petunjuk  teknis  bantuan  operasional  sekolah, pengelolaan danaBOS adalah proses atau kegiatan perencanaan, penggunaan ataupemanfaatan, pencatatan data, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dialokasikan sekolah dengan tujuan untuk menunjukkan tertib administrasi keuangan  sehingga  pengurusannya  dapatdipertanggungjawabkan  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku  dalamrangka  membantu  meringankan pembiayaan program pendidikan demituntasnya wajib belajar 9 tahun yang di  programkan  oleh  pemerintahmelalui  program  dana  BOS  yang  dikelola sekolah  secara  MBS. 15 Adapun  pelaksanaan  pengelolaan  dana  BOS  meliputi penyaluran  dana  BOS,  pencaiaran  dana  BOS,  penggunaan  dana  BOS  dan pelaporan dana BOS
Penelitian  oleh  Mujiono  tentang  Analisi  sAkuntabilitas  Dan Transparansi  Dalam  Pengelolaan  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS) menemukan  bahwa  ada  saling  keterkaitan  antara  transparansi  dan akuntabilitas.
Transparansi memicu meningkatknya akuntabilitas Pengelolaan  danaBOS  dan  akan  sulit  terlaksana  tanpa  transparansi. 16 Ella Febya  Ardani  dan  Syunu  Trihantoyo  mengemukakan  bahwa  penerapan transparansi  dan  akuntabilitas  yang  dilakukan  dengan  melibatkan  seluruh komponen  sekolah  tidak  terkecuali  komite  sekolah  selaku  perwakilan  dari masyarakat  pada  setiap  pengelolaan  dana  BOS  dan  juga  adanya mempertanggung-jawabkan  semua  kegiatan  yang  menggunakan  dana  BOS sebagai  sumber  keuangan  sekolah  kepada  masyarakat  hal  tersebut memanfaatkan  Media  yang  digunakan  oleh  sekolah  sebagai  alat penginformasian  data  keuangan  sekolah  yang  berupa  media  Online  dan Media Offline ,  serta  meningkatnya  kepedulian  dan  partisipasi  masyarakat sebagai  dampak  dari  adanya  transparansi  dan  akuntabilitas. 17 Adapun penelitian ini akan mengkaji penerapan akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SDN 4 Malimongan Kota Palopo dan penerapan transparansi pengelolaan dana BOS di SDN 4 Malimongan.
14 Made Pidarta, Perencanaan Pendidikan ..., h. 11.
15 Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah tahun 2020, h. 3.
16 Mujiono, Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi DalamPengelolaan
BantuanOperasional  Sekolah  (BOS) ,  (Jurnalekono logi, Volume  4  Nomor  2  Oktober  2017), h.
257
17 Ella Febya Ardani dan Syunu Trihantoyo, Penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Guna Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan Volume 08 Nomor 03 Tahun 2020), h. 134.

## 86 | Marina, Muhammad Ruslan Abdullah dan Mahadin Saleh

## Metode
Penelitian  ini  meruapakan  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Data berseumber  dari  data  primer  berupa  dokumen  sekolah  hasil  wawancara serta hasil observasi dan data sekunder berupa RKAS, rincian objek belanja, realisasi  rician  penggunaan  dana  BOS,  pembukuan/pencatatan,  surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) dan rekap surat pertanggungjawaban  (SPJ).  Data  diperoleh  dengan  menggunakan  teknis observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Data  dianalisis  dengan  melakukan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data, dan penarikan kesimpulan.

## Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS
Bantuan  Operasional  Sekolah  merupakan  bantuan  yang  diberikan pemerintah  kepada  sekolah  dengan  tujuan  untuk  kegiatan  operasional sekolah  dan  program  wajib  belajar  9  tahun  yang  telah  ditetapkan.  Dengan adanya danaBantuan Opersional Sekolah sekolah tidak diperbolehkan untuk memungut biaya apapun terhadap peserta didik.
1. Perencanaa dana BOS
Perencanaan  dana  BOS  di  Sekolah  Dasar  Negeri  4  Malimongan  dalam proses  penyusunannya,  mengikutsertaan  komponen  sekolah  dan  Tim  dana BOS dapat mencerminkan transparansi pengelolaan dana sesuai dengan teori prinsip  manajemen  keuangan  sekolah.  pengelolaan  dana  pendidikan berdasarkan  pada  prinsip  keadilan,  efisiensi,  transparansi,  dan akuntabilitas publik. 18 Berdasarkan  paparan  data  di  atas  dapat  kita  ketahui  bahwa perencanaan  anggaran  yang  dilakukan  oleh  Sekolah  Dasar  Negeri  4 Malimongan  sudah  berjalan  cukup  baik.  Hal  ini  dapat  diketahui  dengan adanya  keterlibatan  komponen  sekolah,  Tim  dana  BOS  dan  kepala  sekolah sebagai penanggungjawab utama.
Penyusunan  perencanaan  dilakukan  sekolah  sebelum  menerima  dana Bantuan Opersional Sekolah. Perencanaan kegiatan atau program yang akan dilakukan selama satu tahun anggaran. Prosedur selanjutnya ialah pencairan dana  BOS  terhadap  setiap  sekolah.  Setiap  sekolah  melaporkan  kepada pemerintah  jumlah  peserta  didik  pada  tahun  anggaran.  Perbedaan  antara alokasi  sesuai  dengan  ketentuan  dan  alokasi  dana  sesuai  dengan  pencairan dana,  maka  sekolah  harus  dapat  mengelola  keuangan  dana  Bantuan Opeasional Sekolah dengan baik sehingga dapat tercukupi kebutuhan untuk kegiatan  atau  program  serta  kebutuhan  yang  lainnya.  Dana  Bantuan Oprasional  Sekolah  yang  cair  harus  dapat  mencukupi  semua  kebutuhan peserta  didik  dan  operasional  sekolah.  Setiap  anggaran  yang  direncanakan harus  diperkecil  dan  setiap  pengeluaran  sehingga  dana  BOS  yang  cair
18 Jamal Ma’mur Asmani, Tips Aplikasi Manajemen Sekolah , h. 218.
mencukupi kebutuhan sekolah akan tetapi tetap memperhatika mutu peserta didik  dan  mutu  sekolah.  Hal  ini  dikarenakan  sekolah  tidak  diperbolehkan meungut  biaya  terhadap  peserta  didik  sesuai  dengan  kebijakan  dalam petunjuk teknis penggunaan dana BOS. Berdasarkan kebijakan tersebut akan menjadi  solusi  bagi  sekolah  jika  terjadi  kekurangan  dana  yang  dicairkan. Sekolah  dapat  melakukan  revisi/update  data  jumlah  peserta  didik  kepada Dapodik agar sesuai dengan jumlah peserta didik yang benar di Sekola Dasar Negeri 4 Malimongan. Pencairan dana BOS yang dilakukan pemerintah tidak sesuai  dengan  ketentuan  akan  tetapi  Sekolah  Dasar  Negeri  4  Malimongan dapat  mengalokasikan  dana  dengan  baik,  sehingga  dapat  memenuhi kebutuhan  yang  diperlukan.  Adanya  solusi  yang  dijelaskan  di  atas  maka sekolah  pada  tahun  selanjutnya  akan  mendapatkan  dana  sesuai  dengan ketentuan.
2. Penggunaan Dana BOS
Sekola Dasar Negeri 4 Malimongan dapat menerapkan petunjuk teknis dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  dengan  baik.  Hal  ini  peneliti  dapat mengetahui melalui wawancara dengan salah satu wali peserta didik SDN 4 Malimongan.Biaya  sekolah  di  SDN  4  Malimongan  tergolong  murah, dikarenakan  SDN  4  Malimongan  tidak  memungut  biaya  terhadap  peserta didik.Dana  BOS  dapat  memenuhi  semua  kebutuhan  kegiatan  dan  program sekolah.  Pendanaan  Sekolah  Dasar  Negeri  4  Malimongan  berasal  dari  dana BOS tanpa adanya pungutan biaya terhadap peserta didik. Akan tetapi SDN 4 Malimongan  dapat  menjamin  mutu  peserta  didik  dan  kompetensi  lulusan. Penggunaan  dana  yang  baik  akan  dapat  memenuhi  semua  kebutuhan operasional  sekolah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Sekolah  Dasar  Negeri  4 Malimongan dapat menerapkan petunjuk teknis BOS dengan baik. Penerapan tersebut juga akan dapat meningkatkan mutu sekolah. Pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu ciri sekolah yang bermutu.
3. Pertanggungjawaban Dana BOS
Selain  laporan  yang  disimpan  di  sekolah  sebagai  bahan  pemeriksaan dan  audit,  Tim  BOS  Sekolah  juga  harus  menyampaikan  dokumen  laporan kepada  Dinas  Pendidikan.Dokumen  laporan  yang  harus  disampaikan tersebut  merupakan  kompilasi  tahunan  dari  laporan  rekapitulasi penggunaan BOS tiap triwulan. 19 Selain laporan berupa dokumen cetak yang disampaikan  ke  dinas  pendidikan,  Tim  BOS  Sekolah  juga  harus menyampaikan  laporan  penggunaan  dana  secara online ke website BOS http://bos.kemdikbud.go.id.  Informasi  penggunaan  dana  yang  disampaikan sebagai  laporan  online  merupakan  informasi  yang  didapat  dari  laporan rekapitulasi  penggunaan  BOS  tiap  triwulan. 20 Berdasarkan  data  tersebut
19 Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah tahun 2020, h. 117.
20 Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah tahun 2020, h. 117

## 88 | Marina, Muhammad Ruslan Abdullah dan Mahadin Saleh
menunjukkan  bahwa  pembuatan  laporan  keuangan  dana  BOS  berupa dokumen  cetak  dan  dokumen  berupa file .  Proses  pelaporan  dana  BOS dilakukan secara online dan juga secara langsung. Pelaporan dana BOS secara online dilakukan  sekolah  dengan  membuka  website  BOS.  Laporan online tersebut  dapat  diketahui  oleh  pemerintah  secara  langsung.  Laporan keuangan  yang  dibuat  berupa  dokumen  cetak  maupun online merupakan laporan  penggunaan  dana  BOS  setiap  triwulan.  Setiap  triwulan  sekolah melaporkan  penggunaan  keuangan  dana  BOS,  hal  ini  menunjukkan  bahwa Sekolah  Dasar  Negeri  4  Malimongan  mengikuti  petunjuk  teknis  dana  BOS. Pembuatan  laporan  yang  sedemikian  dapat  meningkatkan  kualitas pengelolaan  keuangan  sekolah.  Pengelolaan  sekolah  yang  berkualitas  akan menjadikan sekolah dapat dipercaya oleh masyarakat.
4. Pengarsipan dokumen keuangan dana BOS
Pengarsipan laporan keuangan di Sekolah Dasar Negeri 4 Malimongan Kota  Palopo  dilakukan  oleh  Bendahara  Sekolah.Dokumen  yang  berkaitan dengan keuangan semua diarsipkan oleh bendahara dalam satu tempat yang berisi  berkas  keuangan.  Segala  bentuk  dokumen  keuangan  diarsipkan  oleh bendahara  sehingga  ketika  ada  pengawas  atau  pemeriksa  menanyakan dokumen tersebut bendahara dapat menunjukkan.

## Penerapan Transparansi Pengelolaan BOS
Transparansi  dibangun  atas  dasar  kebebasan  memperoleh  informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik  secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. 21 Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa setiap orang mempunyai kebebasan dalam memperoleh informasi  mengenai  keuangan  sekolah.Baik  pihak  internal  sekolah  maupun pihak eksternal sekolah.
1. Perencanaan dana BOS secara terbuka
Perencanaan  anggaran  dana  BOS  oleh  guru-guru  dan  dipimpin  oleh kepala  sekolah  sebagai  penanggungjawab.  Perencanaan  anggaran  tersebut dapat  dikatakan  terbuka  karena  para  guru  dapat  mengetahui  dan mengusulkan kegiatan atau program yang akan dilakukan selama satu tahun. Keterlibatan  berbagai  pihak  yang  terkait  dalam  pembuatan  perencanaan anggaran  merupakan  bentuk  partisipasi  yang  mencerminkan  transparansi pengelolaan  keuangan  sekolah.  Proses  pembuatan  rencana  anggaran merupakan  usulan  dari  bawah,  proses  tersebut  memberikan  kesempatan kepada pihak yang terkait untuk terlibat langsung dalam proses pembuatan rencana  anggaran.  Keterlibatan  berbagai  pihak  ini  salah  satunya  ialah keikutsertaan  wali  peserta  didik  dalam  perencanaan  kegaiatan  atau
21 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik , h. 18.
program.Keterbukaan informasi keuangan juga dibutuhkan oleh wali peserta didik  karena  dengan  adanya  keterbukaan  keuangan  sekolah  maka kepercayaan  terhadap  sekolah  semakin  tinggi.  Kegiatan  perencanaan  yaitu sekolah  mengadakan  pertemuan  wali  peserta  didik  yang  membahas mengenai beberapa program dan kegiatan yang akan dilakukan. Perencanaan anggaran  bersama  dengan  wali  peserta  didik  dilakukan  pada  awal  tahun ajaran baru.
Perencanaan  kegiatan  atau  program  bersama  wali  peserta  didik dilaksanakan  agar  antar  keduanya  memiliki  hubungan  yang  baik.  Wali peserta  didik  juga  dapat  mengusulkan  kegiatan  atau  program  yang  akan dilaksanakan.  Kerjasama  antara  wali  peserta  didik  dan  sekolah  dapat meningkatkan kualitas anak, kegiatan yang direncanakan juga membutuhkan konstribusi  wali  peserta  didik  dalam  pelaksanaan  kegiatan  atau  program yang  direncanakan.Sehingga  adanya  wali  peserta  didik  dalam  perencanaan adalah untuk mendukung kegiatan atau program yang telah dibuat bersama- sama. Perencanaan keuangan sekolah membahas seluruh program/kegiatan dan kebutuhan sekolah.Kegiatan atau program tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan  mutu  peserta  didik  dalam  kegiatan  belajar  mengajar  dan menyongkong  kebutuhan  operasional  sekolah.  Perencanaan  yang  matang akan  dapat  dilaksanakan  dengan  tepat  sasaran.  Perencanaan  Anggaran  dan kegiatan  yang  telah  dibuat  dialokasikan  untuk  kegiatan  peserta  didik  dan program  yang  berkaitan  dengan  peserta  didik  serta  kebutuhan  sekolah. Penggunaan  dana  tersebut  digunakan  untuk  meningkatkan  mutu  peserta didik, karena peserta didik yang bermutu akan menjadikan sekolah bermutu. Hal  ini  menunjukkan  peggunaan  dana  BOS  Sekolah  Dasar  Negeri  4 Malimongan  berdasarkan  petunjuk  teknis  dana  BOS.  Dapat  disimpulkan bahwa penerapan prinsip transparansi perencanaan keuangan sudah cukup baik.Hal  itu  dapat  kita  ketahui  bahawa  ketebukaan  informasi  di  Sekolah Dasar  Negeri  4  Malimongan  Kota  Palopo  diterapkan  dengan  baik.Adanya keterlibatan  berbagai  pihak  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  anggaran merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip transparansi keuangan.
2. Penggunaan dana BOS sesuai dengan pos anggaran
Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan program dan  penggunaan  BOS,  sekolah  harus  menyusun  dan  mempublikasikan dokumen  pendukung  transparansi  informasi  secara  lengkap. 22 Pembuatan laporan  penggunaan  dana  BOS  dilakukan  setiap  triwulan.  Setiap  sekolah wajib  membuat  laporan  penggunaan  dana  BOS  dan  mempertanggung jawabkannya.  Penggunaan  dana  BOS  dilakukan  sesuai  dengan  petuntuk teknis  dan  berdasarkan  pada  dana  yang  diperoleh  dari  pemerintah.  Dana

## 90 | Marina, Muhammad Ruslan Abdullah dan Mahadin Saleh
tersebut  harus  dapat  mencukupi  kebutuhan  sekolah  dan  8  standart  yang telah  ditentukan.  Sekolah  dituntut  kemampuannya  untuk  mengelola keuangan sehingga dana yang diberikan dapat mencukupi semua kebutuhan sekolah  dan  kebutuhan  peserta  didik.  Selain  itu,  pada  tahap  pelaksanaan anggaran,  penerapan  keterbukaan  atau  transparansi  adalah  dengan keterlibatan  guru  dan  peserta  didik  dalam  melaksanakan  kegiatan  yang direncanakan.  Juga  keterlibatan  guru  dalam  pembuatan  laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dana BOS.
3. Publikasi laporan penggunaan dana BOS
Dokumen  yang  digunakan  adalah  laporan  rekapitulasi  penggunaan dana  berdasarkan  komponen  pembiayaan  BOS.  Laporan  ini  harus dipublikasikan  setiap  triwulan  mengikuti  periode  pembuatan  laporan tersebut.Publikasi  laporan  dilakukan  melalui  pemasangan  pada  papan informasi  sekolah  atau  tempat  lainnya  yang  mudah  diakses  oleh masyarakat. 23 Penyusunan laporan  keuangan yang dilakukan Sekolah Dasar Negeri  4  Malimongan  Kota  Palopo  dilakukan  setiap  bulan  sebagai  laporan sekolah  pribadi.  Laporan  yang  dibuat  setiap  bulan  oleh  bendahara  sekolah selanjutnya  diperiksa  oleh  kepala  sekolah  sebagai  penanggungjawab  utama pengelolaan dana BOS.Keterbukaan laporan penggunaan keuangan dana BOS yang ditempel pada papan pengumuman sekolah dilakukan setiap triwulan. Dengan  adanya  laporan  keuangan  tersebut  semua  warga  sekolah  dapat melihat. Adanya publikasi laporan keuangan dana BOS berarti Sekolah Dasar Negeri  4  Malimongan  melakukan  prinsip  transparansi.  Berdasarkan penggunaan dana BOS maka sekolah membuat laporan pertanggungjawaban. Laporan  tersebut  disusun  setiap  triwulan  dan  di  tempel  pada  papan pengumuman  sekolah.Keterbukaan  laporan  keuangan  dapat  diketahui  oleh semua  orang  yang  berada  di  sekolah.  Bukan  hanya  guru  dan  peserta  didik yang  mengetahui  akan  tetapi  wali  peserta  didik  juga  mengetahui  laporan keuangan dana BOS tersebut. Laporan penggunaan dana BOS tersebut dapat diketahui  oleh  wali  peserta  didik  bertujuan  untuk  dapat  meningatkan kepercayaan wali peserta didik terhadap sekolah. Kepercayaan wali peserta didik  akan  dapat  menjadikan  hubungan  yang  baik  antara  sekolah  dengan wali  peserta  didik.  Kepercayaan  tersebut  juga  dapat  meningkatkan  mutu sekolah.  Salah  satu  ciri  sekolah  yang  bermutu  adalah  memiliki  pengelolaan keuangan  yang  baik.  Pengelolaan  keuangan  yang  baik  menurut  kebijakan adalah melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi pegelolaan dana BOS. Hal ini dapat diketahui bahwa Sekolah Dasar Negeri 4 Malimongan Kota Palopo merupakan sekolah yang menerapkan prinsip dengan baik.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan oleh peneliti, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:
1. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaandana BOS oleh Sekolah Dasar Negeri  4  Malimongan  terdiri  dari:  a)  Perencanaan  dana  BOS  dilakukan dengan baik hal ini dapat diketahui dengan adanya RKA selama satu tahun anggaran;  b)  Penggunaan  dana  BOS  sesuai  dengan  petunjuk  teknis  dana BOS yang menjadi kebijakan pemerintah; c) Pertanggungjawaban dengan melakukan penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban.  Dengan  adanya  pertanggungjawaban  tersebut sekolah  menjadi  sekolah  yang  berkualitas  dan  dapat  dipercaya  oleh masyarakat  khususnya warga sekolah; d) Pengarsipan laporan keuangan dan dokumen atau data-data keuangan dilakukan oleh Bendahara Sekolah.
2. Penerapan prinsip transparansi pengelolaandana BOS oleh Sekolah Dasar Negeri  4  Malimongan  terdiri  dari:  a).  Perencanaan  dana  BOS  secara terbuka dengan keikutsertaan para komponen sekolah, mulai dari kepala sekolah  sebagai  Penanggungjawab,  guru  dan  wali  peserta  didik;  b) Penggunaan  dana  BOS  dilakukan  dengan  terbuka  hal  ini  dapat  diketahui bahwa  pada  proses  penyusunan  laporan  pertanggungjawaban  dilakukan bersama  dengan  guru;  c)  Pertanggungjawaban  dana  BOS  dilakukan dengan  pembuatan  laporan  keuangan  secara  triwulan.  Publikasi  laporan dilakukan melalui pemasangan pada papan informasi sekolah atau tempat lainnya  yang  mudah  diakses  oleh  wali  peserta  didik.  Selain  itu  proses pelaporan juga dilaporkan secara online kepada pemerintah.

## Daftar Pustaka
Adrianto.  Nico, Good  e-Government:  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Publik MelaluieGovernment, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
Ardani.  Ella  Febya  dan  Syunu  Trihantoyo, Penerapan  Transparansi  Dan Akuntabilitas  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  Guna Meningkatkan  Partisipasi  Masyarakat ,  Jurnal  Inspirasi  Manajemen Pendidikan Volume 08 Nomor 03 Tahun 2020.
Asmani.  Jamal  Ma’ruf, Tips  Aplikasi  Manajemen  Sekolah ,  Jogjakarta:  DIVA Press, 2012.
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Indikator  Mutu  dalam  Menjamin Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah , Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2017.
Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Andi, 2002.

## 92 | Marina, Muhammad Ruslan Abdullah dan Mahadin Saleh
Minarti.  Sri, Manajemen  Berbasis  Sekolah:  Mengelola  Lembaga  Pendidikan Secara Mandiri , Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
Mujiono, Analisis  Akuntabilitas  Dan  Transparansi  DalamPengelolaan BantuanOperasional Sekolah (BOS) , Jurnal ekonologi , Volume 4 Nomor 2 Oktober 2017.
Pidarta.  Made, Perencanaan  Pendidikan  Partisipatori  dengan  Pendekatan Sistem , Jakarta: Asri Mahasatya, 2005.
Ramly.  Nadjamuddin, Membangun  Pendidikan  yang  Memberdayakan  dan Mencerahkan , Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2005
Salindeho. Weldi, Jullie J. Sondakh, dan  Hendrik Manossoh, Analisis Relevansi Laporan  Realisasi  Penggunaan  Dana  Bantuanoperasional  Sekolah  pada Kabupaten  Halmahera  Utara ,  Jurnal  Riset  Akuntansi  dan  Auditing “GOODWILL”, 12 (1), 2021.
Suyanto. Slamet, Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini, Yogyakarta :Hikayat Publishing, 2005.
Undang – Undang Nomer 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Widilestariningtiyas. Ony dan Irvan Permana, Implementasi Transparansi Dan Akuntabilitas  Dalam  Upaya  Peningkatan  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah , Jurnal Indonesia Membangun, Vol 10, No 1, 2011.