## Pemberdayaan Pekerja Migran melalui Program Desa Migran Produktif di Banyumas, Indonesia
Muslihudin 1, * , , Tyas Retno Wulan 1, , Tri Sugiarto 1, , Sotyania Wardhianna 2, , dan Sri Wijayanti 3,
1 Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, 53122, Purwokerto, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia 2 Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Jenderal Soedirman, 53122, Purwokerto, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia
3 Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, 53122, Purwokerto, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia * Korespondensi: muslihudin1963@yahoo.com

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Info Publikasi: Artikel Hasil Penelitian
Sitasi Cantuman: Muslihudin, M., Wulan, T. R., Sugiarto, T., Wardhianna, S., & Wijayanti, S. (2021). Migrant Workers Empowerment through Productive Migrant Village Programs in Banyumas, Indonesia. Society, 9(1), 319-330.
DOI: 10.33019/society.v9i1.261
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka.
Lisensi: Atribusi- NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)
Penelitian  ini  menjelaskan  tentang  pemberdayaan  Pekerja Migran  Indonesia  melalui  Program  Desa  Migran  Produktif (Desmigratif)  di  Kabupaten  Banyumas.  Desmigratif merupakan  program  Kementerian  Ketenagakerjaan  Republik Indonesia  yang  dilaksanakan  sejak  tahun  2016.  Program tersebut  bertujuan  untuk  memberdayakan,  meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi pekerja migran dimulai dari desa. Paradigma penelitian ini adalah paradigma konstruktivis dengan  menggunakan  model  kritis.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  metode  kualitatif  dengan  pendekatan fenomenologis,  yaitu  menggali  data  untuk  mendapatkan makna dari hal-hal yang mendasar dan esensial dari fenomena empiris  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian.  Hasil  penelitian adalah 1). Dalam memberikan informasi tentang proses pekerja migran menghadapi tantangan dari agen
perekrutan/perusahaan  perekrutan  (Perusahaan  Penempatan Tenaga  Kerja  Indonesia  Swasta).  2).  Dalam  tahapan  proses produksi,  terdapat  kendala  peralatan  yang  disediakan Kementerian tidak bisa digunakan. 3). Pengasuhan anak  BMI masih  bersifat  individual  hanya  kepada  keluarganya. Masyarakat  bahkan  masih  menstigmatisasi  mereka  sebagai anak yang pantas mendapat masalah karena ditinggalkan oleh orang tuanya. 4). Inisiasi pembentukan koperasi buruh migran yang  terlambat.  Diperlukan  prosedur  pembentukan  koperasi pekerja migran, pendampingan, dan pembinaan khusus terkait pekerja migran.

## Society, 9 (1), 334-346, 2021
P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.261
Dikirim: 11 November, 2020; Diterima: 4 Maret, 2021;
Dipublikasi: 30 Juni, 2021;
Kata Kunci: Desa  Migran  Produktif;  Pekerja  Migran; Pemberdayaan

## 1. Pendahuluan
Pemberdayaan  ekonomi  rumah  tangga  merupakan  titik  awal  untuk  memajukan kesejahteraan  masyarakat  ( Lestari et  al., 2019 ).  Program  Desa  Migran  produktif  (Desmigratif) digagas  oleh  Kementerian  Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia  pada  tahun  2016  untuk memberdayakan,  meningkatkan  pelayanan,  dan  melindungi  Pekerja  Migran  Indonesia  dari desa.  Desa  Migran  Produktif  mengembangkan  empat  pilar  utama:  1.  menyediakan  informasi tentang  layanan  migrasi  kota  yang  aman;  2.  Meningkatkan  upaya  produktif  Pekerja  Migran Indonesia  dan  keluarganya;  3.  Komunitas parenting aktif  bagi  anak  Pekerja  Migran  Indonesia yang tinggal oleh orang tuanya untuk bekerja di luar negeri; dan 4. Penguatan usaha produktif jangka panjang melalui koperasi.
Program Desa Migran Produktif diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, mengingat masih tingginya jumlah Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Pada tahun 2015, berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja  Migran  Indonesia  (BP2MI),  sebelumnya  bernama  Badan  Nasional  Penempatan  dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), ada 6,5 Juta Pekerja Migran Indonesia yang bekerja  di  142  negara  di  dunia.  Banyaknya  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  bekerja  di  luar negeri  tidak  diimbangi  dengan  perlindungan  yang  memadai  bagi  Pekerja  Migran  Indonesia. Pada  tahun  2013,  berdasarkan  data  Crisis  Center  BP2MI,  sedikitnya  13  ribu  kasus  menimpa Pekerja Migran Indonesia di berbagai negara, 300 di antaranya terancam hukuman mati.
Selain itu, kasus di negara tujuan, investigasi berdasarkan Wulan et al. (2016) , Muslihudin et al. (2019 ; 2020 )  permasalahan  mendasar  yang  dialami  Pekerja  Migran  Indonesia  meliputi  tiga isu utama berikut ini, yaitu: melimpahnya hak-hak dasar anak yang ditinggalkan ( Children “Left Behind” ) atau CLB. Ketidakamanan keluarga Pekerja Migran Indonesia yang berimplikasi pada perceraian  dan  lemahnya  kemampuan  pengelolaan  remitansi  ekonomi  hasil  bekerja  di  luar negeri. Desa Migran Produktif berfokus pada empat pilar: keamanan informasi migrasi, bisnis produktif  bagi  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  keluarga,  komunitas  pengasuhan  anak  Pekerja Migran  Indonesia,  dan  pembentukan  koperasi  untuk  jangka  panjang  secara  konseptual bermanfaat  untuk  menyelesaikan  masalah  tersebut.  Selama  ini  program  pemerintah  terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia tidak bersifat komprehensif dan integratif seperti ini, tetapi  lebih  berupa  program  tata  ruang  dan  tidak  berkelanjutan,  lebih  kepada  penanganan kasus, bukan pencegahan.
Pada  tahun  2016,  Desa  Migran  Produktif  dilaksanakan  di  dua  wilayah  percontohan  di Indonesia,  yaitu  Desa  Kenanga,  Kecamatan  Sindang,  Kabupaten  Indramayu,  Provinsi  Jawa Barat,  dan  Desa  Kuripan,  Kecamatan  Watumalang,  Kabupaten  Wonosobo,  Provinsi  Jawa Tengah. Pada tahun 2017 telah terbentuk 120 Desa Migran Produktif yang meliputi 100 desa di 50  kabupaten/kota  asal  TKI  dan  20  desa  di  10  kabupaten/kota  di  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur, termasuk dua desa di Kabupaten Banyumas yaitu Desa Losari, Rawalo Kecamatan, dan Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar.
Desa  merupakan  representasi  terkecil  dari  negara  yang  berhubungan  langsung  dengan warga. Kota juga merupakan kolektif otonom yang memobilisasi dinamika sosial, ekonomi, dan politik  masyarakat.  Mengenai  perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  desa  seharusnya menjadi  titik  awal  perlindungan  bagi  WNI  yang  akan  pergi  ke  luar  negeri.  Sayangnya,  hasil penelitian menunjukkan bahwa desa yang seharusnya menjadi garda terdepan bagi warga desa
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.261
yang  bermigrasi  belum  aktif  memberikan  pelayanan  seperti  tidak  adanya  database  Pekerja Migran Indonesia yang valid dari desa dan hanya memberikan surat izin dari calon suami atau istri atau orang tua Pekerja Migran Indonesia. Jika sponsor/perantara meminta surat dari desa, bahkan  perangkat  desa  atau  bahkan  kepala  desa  merangkap  sebagai  makelar  ( Hidayah  & Susilo, 2016 ; Wulan et al., 2016 ).
Penelitian  lain  sebelumnya  adalah Rosiyanti  &  Gustaman  (2020) tentang  pemberdayaan mantan  pekerja  migran  perempuan  di  Desa  Purworejo  Kabupaten  Kendal.  Hasil  penelitian menyimpulkan  bahwa  pemberdayaan  mantan  pekerja  migran  perempuan  di  desa  hanya sebatas pada tingkat partisipasi. Artinya belum menghasilkan masyarakat yang berdaya seperti yang diharapkan. Artinya masih dalam tahap awal yang perlu didampingi dan didorong terus menerus.  Program  deskriptif  meliputi  empat  kegiatan,  yaitu  memasak,  membuat  kain  batik, menjahit, dan merajut.
Demikian  pula Nuraeini  (2018 )  dalam  penelitiannya  tentang  program  desa  migran produktif, menyimpulkan bahwa sebagian besar dari 111 desa sampel memiliki potensi sumber daya  alam  yang  melimpah  untuk  mengembangkan  UMKM  berbasis  agroindustri.  Untuk mensukseskan  program  desa  migran  produktif,  diperlukan  strategi  untuk  mengintegrasikan program lintas Kementerian/Lembaga mengikuti program prioritas nasional. Mengoptimalkan keberadaan mitra lokal yang mau bekerja sama mensukseskan program desa migran produktif menjadi  kunci  utama  dalam  mengembangkan  UMKM  berbasis  agroindustri  pada  Pekerja Migran Indonesia.
Peneliti  lain  yang  telah  mengkaji  implementasi  program  desa  migran  produktif  adalah Mindarti  &  Nabil  (2019) dan Bastaman et  al. (2020) .  Mereka  menyimpulkan  bahwa pemberdayaan migran produktif belum menunjukkan hasil yang diharapkan oleh pemerintah, khususnya  Kementerian  Ketenagakerjaan.  Bentuk  program  yang  belum  berhasil  adalah  hasil yang  belum  optimal.  Pelaksanaan  program  yang  tidak  efektif  meliputi  ketepatan  waktu, sumber  daya  manusia,  mekanisme  kerja,  kerjasama  dan  komunikasi,  penyaluran  dana  yang benar, tidak ada penyimpangan, pemantauan, dan evaluasi.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  keberhasilan  dan  hambatan  dalam pemberdayaan  melalui  program  desa  migran  produktif  khususnya  di  Kabupaten  Banyumas. Identifikasi keberhasilan dan hambatan akan membantu mewujudkan program-program yang akan dilakukan di desa lain. Berbagai jenis penelitian tentang pemberdayaan telah dilakukan, namun  program  pemberdayaan  desa  migran  produktif  belum  pernah  ada,  khususnya  di Kabupaten Banyumas. Itulah mengapa penelitian penting untuk dilakukan.

## 2. Metodologi Penelitian
Metode  utama  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  dengan  paradigma konstruktivis, namun penelitian ini juga menggunakan model  kritis. Salim (2013) menjelaskan bahwa  paradigma  konstruktif  mengungkapkan  detail  budaya  masyarakat  tertentu  dengan memahami  setting  budayanya  secara  alami  dengan  sudut  pandang  subjek  yang  diteliti, sehingga penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis. Konsekuensi metodologis dari pilihan paradigma ini adalah menggunakan metodologi kualitatif. Jenis pendekatannya adalah fenomenologis,  yaitu  menggali  data  untuk  mendapatkan  makna  dari  hal-hal  yang  mendasar dan esensial dari fenomena empiris dan pengalaman yang dialami oleh subjek penelitian.

## 2.1. Subjek Penelitian
Sasaran  utama  penelitian  ini  adalah  aparat  pemerintah  desa,  aparat  tenaga  kerja,  dan pendamping  desa  untuk  program  migran  produktif.  Informan  pendukung  adalah  mantan
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.261
pekerja migran Indonesia yang aktif dalam program desa migran produktif. Penentuan subjek penelitian bersifat purposive , mengingat mereka yang mengetahui dan terlibat dalam program desa migran produktif.
Jumlah  informan  yang  dijadikan  subjek  penelitian  adalah  sebagai  berikut:  1)  dua  kepala desa;  2)  dua  orang  pendamping  program  desa  migran  produktif  di  Desa  Cihonje,  dan  dua orang di Desa Losari, sehingga ada empat orang; 3) ada 20 orang anggota pokja  desa migran produktif  di  Desa  Cihonje  dan  20  orang  di  Desa  Losari,  seluruhnya  40  orang;  4)  dua  orang pegawai  Dinas  Ketenagakerjaan  Kabupaten  Banyumas.  Dengan  demikian  jumlah  informan seluruhnya adalah 48 orang.

## 2.2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah:  wawancara mendalam, yaitu berupa dialog, baik secara individu maupun kolektif dengan pemerintah desa, dan  melakukan  observasi  yang  terlibat  (observasi  partisipatif)  untuk  memperoleh  informasi mengenai  permasalahan  yang  lebih  menyeluruh  dan  mendalam.  Teknik  pengumpulan  data lainnya  adalah  FGD  ( Focus  Group  Discussion )  atau  diskusi  kelompok  terfokus  terbatas  untuk mendapatkan  informasi  yang  komprehensif  dari  informan.  Selain  itu  juga  dilakukan  proses pembelajaran kolaboratif antara peneliti dengan informan dan upaya sosialisasi hasil penelitian sementara  dengan  informan  dalam  pelatihan.  Pada  saat  yang  sama,  data  sekunder  dari Kementerian  Ketenagakerjaan  dan  berbagai  data  sekunder  lainnya  tersedia  untuk  digunakan secara empiris.

## 2.3. Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi  penelitian  ini  berada  di  Desa  Losari,  Kecamatan  Rawalo,  dan  Desa  Cihonje, Kecamatan  Gumelar,  Kabupaten  Banyumas.  Kedua  lokasi  tersebut  menjadi  subjek  penelitian karena  kedua  desa  tersebut  merupakan  percontohan  program  desa  migran  produktif  di Kabupaten  Banyumas.  Kedua  desa  tersebut  dijadikan  percontohan  program  desa  migran produktif  karena  jumlah  Pekerja  Migran  Indonesia  terbanyak  di  Kabupaten  Banyumas. Penelitian  dilakukan  dalam  dua  tahap;  tahap  pertama  pada  2018,  dari  Februari  2018  hingga Desember. Tahap kedua dilaksanakan pada tahun 2019.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 3.1. Deskripsi Pekerja Migran Indonesia
Kabupaten Banyumas merupakan salah satu pengirim Pekerja Migran Indonesia terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data BP2MI tahun 2016, Banyumas menduduki peringkat 16 dari 25 kabupaten pengirim Pekerja Migran Indonesia terbanyak di Indonesia dan peringkat keempat  di  Jawa  Tengah  setelah  Cilacap,  Kendal,  dan  Brebes.  Banyaknya  Pekerja  Migran Indonesia  berarti  devisa  yang  diperoleh  juga  signifikan. Prihatinah et  al. (2012) menyatakan bahwa  pekerja  migran  menjadi  penyumbang  devisa  terbesar  setelah  minyak  dan  gas. Kabupaten  Cilacap  sebagai  kabupaten  pengirim  Pekerja  Migran  Indonesia  terbesar  di  Jawa Tengah menerima perdagangan internasional sebesar Rp372 miliar pada 2009. Jumlah ini tiga kali lipat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya Rp105 miliar.
Data  Pekerja  Migran  Indonesia  di  Kabupaten  Banyumas  yang  berangkat  ke  luar  negeri cukup banyak. Ilustrasi data pengiriman Pekerja Migran Indonesia dari Kabupaten Banyumas tahun  2017  dapat  dilihat  pada  Tabel  1  yang  menunjukkan  pengiriman  Pekerja  Migran Indonesia dalam kurun waktu satu tahun mencapai 2.657 orang. Pekerja perempuan sebanyak 2.274 (85.59) persen, sedangkan pekerja laki-laki hanya 383 orang atau 14,41 persen. Besarnya
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.261
porsi  pekerja  migran  perempuan  dari  laki-laki  membuat  masalah  keluarga  lebih  kompleks daripada pekerja laki-laki yang terlantar. Setidaknya ada masalah pola asuh bagi anak Pekerja Migran Indonesia, terutama bagi balita. Untuk itu, pilar program desa migran produktif ketiga tentang community parenting menjadi penting.
Tabel 1. Penempatan Pekerja Migran Indonesia Banyumas Tahun 2017
No. NEGARA PENEMPATAN INFORMAL FORMAL TOTAL F M ∑ F M ∑ 1 Brunei Darussalam 5 0 5 1 2 3 8 2 Hong Kong 516 0 516 0 0 0 516 3 Japan 0 0 0 3 3 6 6 4 Korea South 0 0 0 38 215 253 253 5 Malaysia 242 1 243  319 74 393 636 6 Qatar 0 0 0 0 1 1 1 7 Singapore 435 0 435 0 0 0 435 8 Taiwan 702 2 704 13 78 91 796 9 United Arab Emirates 0 0 0 0 7 7 7 Total 1900 3 1903  374  380 754 2657
Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan (2017)
Tabel  1 menunjukkan  bahwa  keberangkatan  Pekerja  Migran  Indonesia  melalui  jalur informal  atau  dikelola  swasta  jauh  lebih  banyak  daripada  melalui  jalur  formal  atau  dikelola oleh pemerintah. Perbandingannya adalah 903 orang atau 71,62 persen dibandingkan 754 orang atau 28,38 persen. Menurut Ratnaningsih (2017) , hal tersebut merupakan pola lama yang sudah tidak  relevan  lagi  dengan  amanat  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  ( Republik  Indonesia,  2017 ).  Seharusnya  pemerintah lebih dominan dalam mengelola Pekerja Migran Indonesia dibandingkan swasta.
Tabel  2 menginformasikan  bahwa  Pekerja  Migran  Indonesia  asal  Kabupaten  Banyumas tergolong berpendidikan sangat rendah, dengan pendidikan Sekolah Dasar sebanyak 921 orang atau  34,66  persen,  Sekolah  Menengah  Pertama  juga  sebanyak  921  atau  34,66  persen.  Sebagai perbandingan, mereka yang berpendidikan tinggi hanya 20 orang atau 0,75 persen. Rendahnya tingkat pendidikan, bagaimanapun, mencerminkan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Latifah et  al. (2016) menyatakan  bahwa  salah  satu  kendala  pemberdayaan  mantan  Pekerja Migran Indonesia adalah rendahnya kualitas dukungan.
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.261

## Tabel 2. Tingkat Pendidikan Pekerja Migran Indonesia Banyumas Tahun 2017
No. TINGKAT PENDIDIKAN INFORMAL FORMAL TOTAL F M JML F M JML 1  Sekolah Dasar 877 1 878 9 34 43 921 2 Sekolah Menengah Pertama 644 0 644 179 98 277 921 3 Sekolah Menengah Atas 273 2 275 109 217 326 601 4 Sekolah Menengah Kejuruan 104 0 104 66 24 90 194 5  Diploma 2 0 2 9 5 14 16 6  Sarjana 0 0 0 2 2 4 4 TOTAL 1900 3 1903 374 380 754 2657
Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan (2017)
Rendahnya  pendidikan  Pekerja  Migran  Indonesia  menjadi  tantangan  untuk  mendukung keinginan pemerintah agar proporsi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga tidak bertambah. Bareta & Ispriyarso (2018) menyatakan bahwa keinginan atau target  pertumbuhan  nol  pemerintah  dari  pembantu  rumah  tangga.  Dengan  rendahnya pendidikan  Pekerja  Migran  Indonesia  tampaknya  tidak  mudah  untuk  memenuhi  keinginan pekerja  rumah  tangga,  dan  bukan  merupakan  pilihan  yang  dapat  menerima  mereka  untuk bekerja di luar negeri.
Atmaja  (2014) menyatakan  bahwa  salah  satu  akar  penyebab  pekerja  migran  adalah ketidakseimbangan  antara  lapangan  kerja  dan  sumber  daya  manusia  yang  tersedia.  Dari masalah  pengangguran  terlihat  bahwa  pengangguran  terdidik  masih  memiliki  jumlah  yang cukup  besar.  Pengangguran  dengan  tingkat  pendidikan  sampai  SMA  akan  berpikir  dua  kali untuk memperjuangkan pekerjaan. Masalah ini dua kali lipat dengan masalah kemiskinan yang melanda masyarakat Indonesia. Hal tersebut menjadi faktor pendorong yang signifikan dalam kehadiran  Pekerja  Migran  Indonesia  di  luar  negeri.  Tingkat  pekerjaan  dan  pendapatan  yang cukup tinggi menjadi daya tarik utama para pekerja migran ini.

## 3.2. Hambatan Desa Migran Produktif
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia yang muncul dalam pelaksanaan Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) di Kabupaten Banyumas terlihat pada setiap program.

## 3.2.1. Menyediakan Informasi dan Layanan Migrasi
Pemerintah  berkewajiban  memfasilitasi  migrasi  dan  mobilitas  penduduk  yang  tertib, aman,  teratur,  dan  bertanggung  jawab,  termasuk  melaksanakan  kebijakan  migrasi  yang terencana  dan  terkelola  dengan  baik  ( Hidayati,  2019 ).  Melalui  pusat  layanan  informasi ketenagakerjaan  dan  migrasi,  penduduk  desa  yang  ingin  bekerja  di  dalam  dan  luar  negeri mendapatkan informasi pasar kerja dan bimbingan/penyuluhan kerja (yaitu, informasi melalui pelatihan).  Informasi  tata  cara  menjadi  Pekerja  Migran  Indonesia  sesuai  prosedur,  dan
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.261
pelayanan  pembuatan  dokumen  bagi  calon  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagai  syarat pembuatan  paspor  (seperti  Kartu  Tanda  Penduduk,  Kartu  Keluarga,  Surat  Keterangan,  dan dokumen  lainnya)  dilakukan  di  balai  desa  melalui  peran  aktif  dari  pemerintah  desa.  Pusat layanan  ini  juga  bekerja  untuk  membantu  menyelesaikan  masalah  pekerja  migran  dengan memberikan  referensi  kepada  pihak  yang  berwenang  (misalnya,  Kepolisian,  Dinas  Tenaga Kerja, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), atau LSM).
Program unggulan ini tidak serta merta mudah diwujudkan di  lapangan. Desa Migran Produktif  di  Desa  Losari  dan  Desa  Cihonje  yang  sudah  berjalan  hampir  dua  tahun, pembentukan database BMI baik yang aktif di luar negeri maupun yang sudah kembali terus berlanjut. Artinya, data primer untuk identifikasi saja belum lengkap, apalagi untuk membantu di tingkat yang lebih rumit. Kondisi ini terjadi karena kurangnya kuantitas dan kualitas desa migran  produktif,  terutama  mengenai  penelitian  atau  pendataan,  didukung  oleh  kurangnya data sekunder di Desa Migran Produktif.
Kendala  yang  tidak  kalah  penting  adalah  eksternal.  Kendala  eksternal  tersebut  adalah institusi  seperti  Agen  Penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia  Swasta  yang  dulu  dikenal  sebagai Perusahaan  Jasa  Tenaga  Kerja  Indonesia.  Program  kampung  migran  produktif  pertama  ini menyebabkan  penyelenggaraan  pemberangkatan  Pekerja  Migran  Indonesia  oleh  pemerintah berhadapan dengan kepentingan institusi swasta. Dalam memberikan informasi tentang proses pekerja migran menghadapi tantangan dari pemasok tenaga kerja individu.
Tentang  perlindungan  BMI,  desa  seharusnya  menjadi  pintu  masuk  perlindungan  bagi WNI  yang  akan  pergi  ke  luar  negeri.  Sayangnya,  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  desa yang  seharusnya  menjadi  garda  terdepan  bagi  warga  desa  yang  bermigrasi  belum  aktif memberikan pelayanan seperti tidak adanya database Pekerja Migran Indonesia yang valid dari desa  dan  hanya  memberikan  surat  izin  dari  calon  suami  atau  istri  atau  orang  tua  Pekerja Migran  Indonesia.  Jika  sponsor/perantara  meminta  surat  dari  desa,  bahkan  perangkat  desa atau bahkan kepala desa merangkap sebagai calo ( Hidayah & Susilo, 2016 ; Wulan et al., 2016 ). Kondisi  ini  ditegaskan  oleh Kolopaking  (2016) ,  dalam  penelitiannya  di  desa  Tugu  Selatan Cisarua, desa tujuan para pendatang dari Timur Tengah. Pemerintah desa hanya berorientasi memberikan  pelayanan  kepada  pendatang  tanpa  perencanaan  yang  mengakomodir kepentingan warga desa.

## 3.2.2. Mengembangkan Bisnis Produktif
Mereka  membantu  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  keluarganya  mengembangkan keterampilan  dan  kemauan  untuk  mengembangkan  usaha  produktif  melalui  pelatihan, pendampingan, dan bantuan sarana usaha produktif hingga pemasaran.
Dalam merealisasikan program kedua desa migran produktif ini, baik pemerintah pusat, pemerintah  daerah,  maupun  pemerintah  desa  tampak  kurang  cermat  membaca  peluang, kebutuhan, dan kendala yang dialami kelompok usaha mandiri desa migran produktif di dua daerah percontohan. Hal ini terlihat dari bantuan alat produksi pada kelompok eks BMI tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga seperangkat alat tersebut hanya disimpan di kantor/rumah  belajar  desa  migran  produktif.  Kasus  seperti  ini  sering  terjadi  dalam pelaksanaan program pemerintah yang bersifat top-down planning dan project-oriented saja. Kendala  selanjutnya  adalah  terbatasnya  pemasaran  hasil  usaha  yang  disebabkan  oleh kurangnya jaringan pemasaran. Hasil produksi juga tidak layak bersaing dengan produk yang sudah  berjalan  dan  menguasai  pasar.  Misalnya  kemasannya  sederhana,  tidak  ada  keterangan tanggal kadaluarsa, izin juga tidak tersedia, dan komposisi bahan. Kendala program di kedua
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.261
desa migran produktif tersebut tampaknya membutuhkan sentuhan jiwa wirausaha. Pelatihan atau  transmisi  kewirausahaan  kepada  mantan  Pekerja  Migran  Indonesia dan  fasilitator  harus diperkuat  untuk  menjadi  pemimpin  di  desa  migran  produktif.  Hasil  penelitian Astuti et  al.
(2019) dan Cipta  (2019) menyimpulkan  bahwa  jiwa  wirausaha  perlu  ditanamkan  kepada masyarakat bahkan sejak dini dan dijadikan budaya lokal.
Senada dengan hasil penelitian ini, Nuraeni (2018) menyimpulkan bahwa Program Desa Migran  Produktif  khususnya  pilar  2  (pengembangan  usaha  produktif)  dan  komponen  4 (pengembangan Koperasi Program Desa Migran Produktif), sangat strategis untuk mendukung masyarakat  lokal  mengembangkan  UMKM  berbasis  agroindustri.  Hal  itu  berdasarkan  survei dominan  pertanian/perkebunan  dan  perikanan  dan  agroindustri  yang  digagas  oleh  banyak masyarakat  lokal,  yaitu  industri  makanan/minuman  dari  berbagai  komoditas  unggulan  dari hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.
3.2.3. Memfasilitasi  Terbentuknya  Komunitas  Pengasuhan  dan  Tumbuh  Kembang  Anak ( Community Parenting )
Program ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar Pekerja Migran Indonesia di  luar  negeri  memiliki  anak  yang  ditinggalkan  di  kampung  halamannya. Reni et  al. (2016) menunjukkan  bahwa  status  perkawinan  negatif  dan  signifikan,  artinya  probabilitas  Pekerja Migran Indonesia menikah memutuskan untuk bermigrasi lebih tinggi daripada kemungkinan responden  yang  belum  menikah.  Sehingga  terlihat  bahwa  status  perkawinan  responden mempengaruhi  kesempatan  untuk  memutuskan  bermigrasi.  Bagi  seseorang  yang  terikat perkawinan,  maka  beban  hidup  yang  ditanggung  akan  bertambah.  Demikian  pula ketergantungan keluarga bertanda negatif dan signifikan, artinya probabilitas responden yang memiliki  tanggung  jawab  yang  sama  yaitu  3  orang  atau  tiga  jiwa  per  keluarga  dalam memutuskan untuk bermigrasi lebih kecil daripada kemungkinan responden memiliki beban 3 orang per keluarga di daerah asalnya. Sehingga terlihat bahwa beban keluarga mempengaruhi kesempatan untuk bermigrasi, menurut jumlah tanggungan keluarga responden di daerah asal antara 1 sampai dengan 6 orang.
Demikian  pula Prasetyo  (2017) yang  mengkaji  kondisi  psikologis  anak  dalam  keluarga migran  menyimpulkan  bahwa  keluarga  sebagai  unit  sosial  terkecil  dalam  masyarakat  masih perlu  mempertimbangkan  dampak  dari  fenomena  migrasi.  Komitmen  dan  komunikasi  yang baik  antara  suami  dan  istri  sangat  penting  dalam  mengasuh  anak  dalam  keluarga  migran. Ditambah  lagi,  jika  melihat  permasalahan  yang  muncul  dari  kehadiran  ibu-ibu  yang bermigrasi,  ternyata  lebih  dari  sekedar  dampak  positifnya.  Dengan  demikian,  pengambilan keputusan  dalam  bermigrasi  tetap  harus  memperhatikan  kondisi  psikologis  anak  sebagai prioritas utama dalam sebuah keluarga.
Berdasarkan hal tersebut, mungkin program tersebut mendorong munculnya komunitas- komunitas  yang  membantu  dalam  membentuk  komunitas  yang  tugasnya  membimbing keluarga  Pekerja  Migran  Indonesia  dalam  hal  mendidik,  mengasuh,  dan  membimbing  anak secara  benar  dan  memadai.  Anak-anak  Pekerja  Migran  Indonesia  diasuh  bersama  oleh masyarakat  melalui  kegiatan  ini  di  sebuah  pusat  belajar  mengajar  yang  disebut  “rumah belajar”,  sebuah  desa  migran  produktif.  Orang  tua  dan  pasangan  yang  tinggal  di  rumah diberikan pelatihan membesarkan, mengasuh, mendidik, dan membimbing anak secara benar dan memadai untuk melanjutkan sekolah hingga lulus dan mengembangkan kreativitasnya.
Dalam  melaksanakan  program  ketiga  desa  migran  produktif,  kendala  yang  masih  ada adalah pengasuhan anak pekerja migran selama ini, dan mereka masih individu hanya untuk keluarga.  Masyarakat  bahkan  menstigma  bahwa  mereka  pantas  direpotkan  sebagai  anak
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.261
Pekerja  Migran  Indonesia  karena  ditinggal  orang  tuanya.  Pemerintah  kota  belum  disebut bertanggung  jawab  untuk  menggantikan  peran  orang  tua  yang  menjadi  Pekerja  Migran Indonesia. Solidaritas sosial belum terjalin, terutama menyangkut anak-anak yang ditinggalkan ibu  atau  ayahnya  untuk  menjadi  Pekerja  Migran  Indonesia.  Apalagi  jika  suami/istri  yang ditinggalkan  pasangannya  untuk  menjadi  Pekerja  Migran  Indonesia  mencari  pasangan  lagi. Kasus seperti ini membuat masyarakat atau tetangga semakin acuh dan memperkuat stigma di atas.
Lailiyah  (2018) menyimpulkan  dari  penelitiannya  bahwa  secara  umum  kendala  yang muncul dalam pengasuhan anak adalah sosok ibu yang kesulitan dalam berperan sebagai ayah dan proses penyesuaian diri dari pengasuh dan anak serta hal-hal yang mempengaruhi asuhan yang  dilakukan  oleh caregiver adalah;  1.  Anak-anak  yang  diasuh  oleh  ibu  kandungnya  ketika ayahnya  bekerja  sebagai  pekerja  migran  lebih  memilih  pengasuhan  otoritatif;  2.  Anak  yang diasuh  oleh  bibinya  ketika  ibu  kandungnya  bekerja  sebagai  pekerja  migran  lebih  memilih mengasuh anak dengan cara memanjakan yang permisif; 3. Ketika kedua orang tuanya bekerja sebagai pekerja migran, anak yang diasuh oleh kerabat jauh memiliki kombinasi pengasuhan yang dilakukan secara otoritatif oleh kerabatnya dan ketidakpedulian yang permisif oleh orang tua kandungnya.
Pelaksanaan  program  bimbingan  yang  berjalan  masih  sebatas  pemberian  mata  kuliah yang  berkaitan  dengan  mata  pelajaran  kemahasiswaan,  misalnya  mata  kuliah bahasa  Inggris, matematika,  re-sitasi.  Idealnya,  program  tersebut  harus  diintegrasikan  ke  dalam  penanganan anak pekerja migran, tetapi tidak mudah untuk mewujudkannya.

## 3.2.4. Memfasilitasi Pendirian dan Pengembangan Koperasi
Mendirikan  dan  mengembangkan  koperasi  yang  bertujuan  untuk  memperkuat  usaha- usaha  produktif  masyarakat  dalam  jangka  panjang  dan  berkelanjutan.  Dalam  mewujudkan keempat  program  tersebut,  tercapai  pembentukan  organisasi  koperasi.  Tidak  ada  indikasi pembentukan  koperasi.  Namun,  keanggotaan  yang  solid  dalam  kelompok  Pekerja  Migran Indonesia  adalah  modal  yang  kuat  untuk  menjadi  koperasi.  Hanya  saja  tidak  ada  pendorong dan  pembawa  menuju  koperasi  yang  sesungguhnya.  Mantan  Pekerja  Migran  Indonesia  juga tidak  merasa  bahwa  koperasi  merupakan  kebutuhan  yang  mendesak.  Pada  saat  yang  sama, koperasi  merupakan  salah  satu  modal  sosial  yang  penting  bagi  kemajuan  suatu  masyarakat. Dengan  kerjasama  internal  dan  eksternal  yang  inklusif  dengan  membangun  lebih  banyak jaringan dengan potensi eksternal yang melekat padanya, maka masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan akses ( Laura et al. 2018 ).
Kondisi  koperasi  yang  kurang  baik  muncul  dan  berkembang  mungkin  karena tercemarnya  makna  organisasi,  sebagaimana  disimpulkan  oleh Rochmadi  (2011) bahwa berbagai  masalah  yang  berkembang  mengenai  keberadaan  organisasi,  khususnya  koperasi simpan pinjam, terkait dengan nilai dan prinsip budaya yang dipersepsikan. Sebagai soko guru perekonomian bangsa, koperasi bukan lagi koperasi sebagai organisasi massa rakyat dan bukan lagi  koperasi  yang  bertujuan  mensejahterakan  anggotanya.  Fenomena  masih  banyaknya koperasi  “hitam”  yang  saat  ini  beroperasi  di  Kabupaten  Malang,  Provinsi  Jawa  Timur meresahkan  masyarakat.  Globalisasi  ekonomi  berdampak  buruk  bagi  perkembangan  dunia perkoperasian  di  Indonesia.  Telah  terjadi  pergeseran  prinsip,  prinsip,  dan  tujuan  organisasi yang  bergeser  terlihat  dari  tahun  ke  tahun  mengalami  peningkatan  perubahan,  pada  tahun 2009 sebesar 34,24%; Pada tahun 2010 sebesar 43,83, dan pada tahun 2011 sebesar 44,74%.
Jika  program  pembentukan  koperasi  harus  berhasil,  maka  diperlukan  pendidikan tentang  koperasi,  tata  cara  pendirian  organisasi,  kondisi,  prospek,  manfaat,  dan  sebagainya.
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.261
Pengkondisian  mantan  Pekerja  Migran  Indonesia  tentang  pentingnya  koperasi  bagi  mereka perlu dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan buku khusus tentang teknologi tepat guna terkait pekerja migran serta pelatihan dan pendampingan intensif dari koperasi ahli.

## 4. Kesimpulan
Pemberdayaan masyarakat dalam program desa migran produktif di Kabupaten Banyumas secara  konseptual  hingga  program  yang  diluncurkan  sudah  cukup  baik.  Dalam  arti  program usaha  produktif  didasarkan  pada  potensi  yang  ada  di  lingkungan  desa  masing-masing. Program  utama  yang  dicanangkan  pemerintah  pusat,  yang  terdiri  dari  4  pilar,  yaitu: pembuatan  database  dan  informasi  Pekerja  Migran  Indonesia,  usaha  produktif,  pengasuhan anak,  dan  pembentukan  koperasi,  semuanya  sudah  berjalan.  Program  usaha  produktif mendapat  respon  paling  besar  dari  masyarakat,  meskipun  dalam  pelaksanaannya  banyak kendala yang dihadapi.
Kendala  tersebut  berkaitan  dengan  kondisi  kelompok  kerja  desa  migran  produktif  itu sendiri  dan  permasalahan  yang  terkait  dengan  pemerintah.  Kondisi  kelompok  kerja  masih minim  pengetahuan,  kewirausahaan,  dan  keterampilan  yang  masih  kurang.  Masalah  yang terkait dengan pemerintah adalah adanya bantuan peralatan untuk usaha produktif yang tidak digunakan oleh pokja sama sekali karena tidak sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan.
Saran  yang  dapat  ditawarkan  dari  kesimpulan  di  atas  adalah  perlu  adanya  pemantauan yang berkesinambungan dari dinas tenaga kerja dan pelatihan bagi anggota administrasi terkait dengan  keterampilan  dalam  usaha  produktifnya.  Selain  itu,  pemberian  bantuan  peralatan untuk  menunjang  usaha  produktif  dari  pemerintah  harus  didasarkan  pada  kebutuhan  riil masing-masing desa agar bermanfaat dan tidak mandek.

## 5. Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal  Soedirman  yang  telah  mendanai  penelitian  ini,  dengan  Surat  Keputusan  No. 62/UN23.6/KP.02.01/2019 dan Nomor Perjanjian/Kontrak P/289/UN23/14/PN/2019. Terima kasih juga kepada Kepala Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar, Kepala Desa Losari, Kecamatan Rawalo,  Kabupaten  Banyumas,  dan  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten Banyumas.  Kami  juga  mengucapkan  terima  kasih  kepada  petugas  pendamping  dan  anggota program  desa  migran  produktif  di  dua  desa  yaitu  Desa  Cihonje  dan  Desa  Losari  yang  telah memberikan informasi dalam penelitian ini.
.

## 6. Pernyataan Conflicts of Interest
Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## Daftar Pustaka
Astuti,  R.  P.,  Bahtera,  N.  I.,  &  Atmaja,  E.  J.  J.  (2019).  Entrepreneurial  Characteristics  and
Behaviors of Muntok White Pepper Farmers. Society , 7 (2), 101–115. https://doi.org/10.33019/society.v7i2.116 Atmaja, H. T. (2014). Keberadaan Keluarga TKW Jawa Timur Berbasis Arena Produksi Kultural. Forum Ilmu Sosial, 41(1), 1-14. Retrieved from https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/FIS/article/view/5375/4300
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.261
Bareta, R. D., & Ispriyarso, B. (2018). Politik Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Fase Purna Bekerja. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 20 (1), 163–182.
https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9828
Bastaman, K., Nawawi, A., & Taharudin, T. (2020). Efektivitas Program Desa Migran Produktif (DESMIGRATIF)  Pada  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Subang. The World of Public Administration Journal , 2 (2), 169–191. https://doi.org/10.37950/wpaj.v2i2.928
Cipta,  H.  (2019).  Determinant  Factors  of  Entrepreneurial  Spirits  among  the  Minangkabau Migrant Merchants. Society , 7 (2), 233–250. https://doi.org/10.33019/society.v7i2.110 Hidayati,  I.  (2019).  The  Process  of  Migration  and  Communication  Technology  Roles  among
Labor Migrants in Batam - Indonesia. Society , 7 (2), 173–184.
https://doi.org/10.33019/society.v7i2.99
Hidayah A., & Susilo, W. (2016). Building a Village Caring for Migrant Workers. Migrant Care Jakarta.
Kolopaking, L.  M. (2016).  Migrasi  Gaya  Hidup  Internasional  dan  Peminggiran  Masyarakat  di Desa Tujuan Wisata (Studi di Desa Tugu Selatan Kecamatan  Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat). Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan , 4 (1). https://doi.org/10.22500/sodality.v4i1.14405
Lailiyah,  F.  (2018). Problematika  Pengasuhan  Anak  pada  Keluarga  TKI  (Studi  di  Desa  Golokan Kecamatan  Sidayu  Kabupaten  Gresik) (Thesis).  Universitas  Airlang.  Retrieved  from https://repository.unair.ac.id/72465/
Latifah,  S.  W.,  Waluya,  A.  J.,  &  Retna,  E.  R.  (2016).  Pemberdayaan  Mantan  TKI  melalui Pengembangan Usaha Berbasis Potensi Lokal. Jurnal Bisnis, Manajemen & Perbankan, 2 (1),
67-80.
Laura,  N.,  Sari,  R.  D.,  Setiawan,  I.,  &  Herdiyanti,  H.  (2018).  Peran  Modal  Sosial  Masyarakat dalam  Pengelolaan  Potensi  Alam  Sebagai  Strategi  Bertahan  Hidup  di  Dusung  Limang,
Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Society , 6 (2), 74–82.
https://doi.org/10.33019/society.v6i2.68
Lestari,  W.,  Kartono,  D.  T.,  Demartoto,  A.,  &  Setiyawan,  K.  B.  (2019).  The  Empowerment  of Households  towards  Independence  through  Social  Capital  in  Program  Keluarga Harapan (PKH). Society , 7 (2), 268–280. https://doi.org/10.33019/society.v7i2.124 Mindarti,  L.  I.,  &  Nabil,  P.  (2019).  Pemberdayaan  Mantan  Pekerja  Migran  Indonesia  Melalui Program  Desmigratif  (Studi  di  Desa  Arjowilangun  Kecamatan  Kalipare  Kabupaten Malang).
Public Administration Journal of Research , 1 (4), 421-435.
https://doi.org/10.33005/paj.v1i4.26
Muslihudin, M., Wulan, T. R., Sugiarto, T., Wardhianna, S., & Wijayanti, S. (2019). Integration of Human  Resources  and  the  Environment  on  Productive  Migrant  Village  Programs  in Banyumas Indonesia. E3S Web of Conferences , 125 , 09014.
https://doi.org/10.1051/e3sconf/201912509014
Muslihudin,  M.,  Wulan,  T.  R.,  Sugiarto,  T.,  Wardhianna,  S.,  &  Wijayanti,  S.  (2020).  Initial Implementation  of  Productive  Migrant  Village  (PMV)  Programs  in  Banyumas  Central Java Indonesia. SHS Web of Conferences , 86 , 01050.
https://doi.org/10.1051/shsconf/20208601050
Nuraeni,  Y.  (2018).  Strategi  Pengembangan  UMKM  Berbasis  Agroindustri  Melalui  Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) Dalam Rangka Perluasan Kesempatan Kerja. Jurnal Akuntansi Manajerial , 3 (1), 42-53.
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.261
Prasetyo,  D.  T.  (2017).  Pengasuhan  Orangtua  Terhadap  Kondisi  Psikologis  Anak  Yang Ditinggalkan Dalam Keluarga Migran : Sebuah Studi Literatur. JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan) , 4 (2), 58–61. https://doi.org/10.21009/jkkp.042.01 Prihatinah, T., Asyik, N., & Kartono, K. (2012). Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran  Di  Kabupaten  Cilacap. Jurnal  Dinamika  Hukum , 12 (2),  312-320. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.55
Ratnaningsih, E. (2017, December 31). Paradigma Baru Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Retrieved from https://business-law.binus.ac.id/2017/12/31/paradigma-baru- perlindungan-pekerja-migran-indonesia/
Reni, R., Tarmizi, N., & Maryadi, M. (2016). Analisis Keputusan Bermigrasi  Tenaga Kerja Asal Kabupaten  Ogan  Ilir  Ke  Malaysia. I-Economics:  A  Research  Journal  on  Islamic  Economics,
2 (2),
74-85..
Retrieved from
http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/ieconomics/article/view/1025
Rosiyanti, A., & Gustaman, F. A. (2020). Pemberdayaan Perempuan di Desa Migran Produktif (Desmigratif)  Guna  Meningkatkan  Kemandirian  Ekonomi  Perempuan  Desa  Purworejo Kecamatan  Ringinarum  Kabupaten  Kendal. Solidarity:  Journal  of  Education,  Society  and
Culture, 9 (1), 978-989. Retrieved from
https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/solidarity/article/view/39910
Rochmadi, I. (2011). Analisis Dampak Perdagangan Bebas dan Global pada Bergesernya Nilai Budaya, Prinsip dan Tujuan Koperasi. Jurnal Ekonomika, 4 (2), 45-51.
Republik  Indonesia.  (2017).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Salim, A. (2013). Management Information in Rural Area: A Case Study of Rancasalak Village in
Garut, Indonesia. Procedia Technology , 11 , 243–249.
https://doi.org/10.1016/j.protcy.2013.12.187
Wulan,  T.  R.,  Wijayanti,  S.,  Shodiq,  D.,  &  Ramadhanti,  W.  (2016).  Village  as  a  Basic  of  Safe Migration:  The  Enforcement  of  Head  of  Village  and  Local  Regulation  (Perdes)  as  a Strategy to prevent Human Trafficking in Banyumas Central Java. Proceedings of the 2016 International Conference on Public Management (ICPM 2016) . Published.
https://doi.org/10.2991/icpm-16.2016.23

## __________________________

## Tentang Penulis
1. Muslihudin memperoleh  gelar  Doktor  Ilmu  Lingkungan  dari  Universitas  Diponegoro, Indonesia, pada tahun 2018. Penulis adalah dosen pada Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman.
E-Mail: muslihudin1963@yahoo.com
2. Tyas Retno Wulan memperoleh gelar Doktor dari Institut Pertanian Bogor, Indonesia, pada tahun  2010.  Penulis  adalah  dosen  dan  Ketua  Jurusan  Sosiologi,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman.
Email: tyashzul@yahoo.com
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.261
3. Tri  Sugiarto memperoleh  gelar  Magister  dari  Universitas  Gadjah  Mada,  Indonesia,  pada tahun 1994. Penulis adalah dosen pada Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman..
Email: trisugiarto12@gmail.com
4. Sotyania  Wardhianna memperoleh  gelar  Magister  dari  Universitas  Gadjah  Mada, Indonesia,  pada  tahun  1998.  Penulis  adalah  dosen  pada  Program  Studi  Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Jenderal Soedirman.
E-Mail: anna.inoel228@gmail.com
5. Sri Wijayanti memperoleh gelar Magister dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun  2007.  Penulis  adalah  dosen  pada  Program  Studi  Hubungan  Internasional,  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman.
E-Mail: yantietaslim@yahoo.com