## Jurnal Politikom Indonesiana:
Kajian  Ilmu  Pemerintahan,  Ilmu  Politik  dan  Ilmu Komunikasi
Vol. 5, No. 1, Juni 2020 https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana

## Pembangunan Kapasitas Birokrasi  dan Penataan  Organisasi dalam Peningkatan  Kinerja  Pelayanan  Publik  Universitas  Singaperbangsa Karawang

## Gun Gun Gumilar
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: gungun.gumilar@fisip.unsika.ac.id

## Abstrak
Univesitas  Singaperbangsa  Karawang  merupakan  instansi  atau  lembaga  pendidikan  milik pemerintah  yang  sejak  tahun  2014  berubah  status  menjadi  perguruan  tinggi  negeri  yang mempunyai  amanah  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  khusunya  di  daerah  Karawang, didasarkan  pada  fakta  rendahnya  kinerja  pelayanan  publik  sebagaimana  ditunjukkan  oleh pelayanan yang tidak efektif, tidak responsif dan tidak berorientasi pada harapan masyarakat sehingga  perlu  penataan  organisasi.    Dengan  menggunakan  penelitian  deskriptif  kualitatif, penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab  pertanyaan penelitian yaitu mengapa kinerja pelayanan publik di  belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat dan bagaimana pembangunan kapasitas birokrasi Universitas Singapebangsa Karawang mampu mendorong peningkatan  kinerja  pelayanan  publik.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  belum terpenuhinya tuntutan dan harapan masyarakat dalam  kinerja pelayanan publik disebabkan karena adanya keterbatasan dalam kapasitas birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, lemahnya political will pimpinan, rendahnya partisipasi masyarakat dan adanya faktor endowment yang menghambat.
Kata Kunci: Penataan Organisasi, Evaluasi Kebijakan dan Pelayanan Publik

## Abstract
University  of  Singaperbangsa  Karawang  is  an  educational  institution which  since  2014 changed  its  status  to  a  state  university mandated  to  educate  nation's  life,  especially  in Karawang West Java . It’s based on the fact that the low performances of public service are indicated by  ineffective, unresponsive services, and not oriented to the expectations of the community,  therefore  organizational  structuring is  needed.  This  is  a descriptive  qualitative study. The aim of this study is to answer questions about why the performance of public service is  not  inappropriate  with  the  demands  and  expectations  of  the  community  and  how  the increasing  of  bureaucratic  capacity  of  University  of  Singaperbangsa  Karawang  is  able  to encourage the improvement of public service performance. The result of this study shows that community  demands  and  expectations  have  not  been  met  in  the  performance  of  public services, caused by limitations of bureaucracy capacity in providing services to the community, weak  of  leader  political  will,  low  community  participation,  and  obstacle  from  Endowment factor.

## Keywords: Organizational Structuring, Policy Evaluation and Public Services

## PENDAHULUAN
Salah  satu  kegiatan  dalam  penguatan  organisasi  dengan  melakukan  evaluasi organisasi. Evaluasi untuk mengetahui sejauhmana organisasi dapat melaksanakan tugas dan fungsinya termasuk permasalahan dan kendala yang dihadapi. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor  13  Tahun  1998  tentang  Pengusulan,  Penetapan,  dan  Evaluasi  Organisasi Pemerintahan  diamanatkan  bahwa  setiap  organisasi  pemerintahan  melakukan  evaluasi secara terus menerus paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  67  Tahun  2011  tentang  Pedoman  Evaluasi  Kelembagaan Pemerintah. Beradasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57  Tahun  2017  tentang  pedoman  evaluasi      organisasi    dilingkungan  Kementerian    Riset, Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi  telah  melakukan  perubahan  tersebut  melalui  reformasi birokrasi  dalam  penataan  dan  penguatan  organisasi,  yaitu  terbangunnya  organisasi  yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
Salah  satu  kegiatannya  dalam  penguatan  organisasi  dengan  melakukan  evaluasi organisasi. Evaluasi ini untuk mengetahui sejauhmana organisasi dapat melaksanakan tugas dan  fungsinya  termasuk  mengatasi  permasalahan  dan  kendala  yang  dihadapi.  Universitas Singaperbangsa  Karawang  yang  merupakan  Perguruan  Tinggi  Negeri  sejak  2015  sudah seharusnya  melakukan  evaluasi  dalam  organisasi  dan  peningkatan  kinerja  yang  bertujuan untuk memberikan pelayanan publik diberbagai sektor.
Untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, Universitas Singaperbangsa Karawang sangat perlu inovasi dalam peningkatan sarana prasarana dan membuat kebijakan dengan melakukan reinventing  people,  reinventing  government dan reengineering  government sehingga menghasilkan sesuatu yang sangat unik, berbeda, dan tidak terdapat di  perguruan tinggi lainnya. Sejalan paparan tersebut, ternyata dalam aspek sumberdaya manusia hampir semua unit /fakultas mengalami kekurangan pegawai terutama pegawai teknis, rekrutmen pegawai  tidak  didasarkan  dari  hasil  analisis  jabatan  sehingga  kompetensi  pegawai  banyak tidak sesuai dengan kebutuhan.
Fenomena  rendahnya  kinerja  pelayanan  publik  tersebut  antara  lain  karena  masih relatif  rendahnya  kapasitas  birokrasi  di  Universitas  Singaperbangsa  Karawang.  Hal  ini
menunjukkan bahwa pembangunan kapasitas birokrasi Universitas Singapebangsa Karawang telah  menjadi  prioritas  program  dalam  upaya  peningkatan  pelayanan  publik.    memiliki tantangan  besar  untuk  membangun  dan  memberikan  layanan  optimal  kepada      warga masyarakat/publik.  Walaupun  di  satu  sisi,  memiliki  lebih  banyak  kekuasaan,  peluang  dan sumberdaya termasuk anggaran pemerintah, namun di sisi lain tuntuntan masyarakat untuk mendapatkan layanan yang baik juga semakin tinggi.
Dari aspek kelembagaan sering terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi dari beberapa unit kerja. Dalam aspek ketatalaksanaan juga belum diterapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), juga belum ada produk hukum tentang penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi setiap jabatan. Budaya kerja aparatur yang positif belum  ditumbuh  dan  kembangkan,  demikian  juga  dengan  budaya  masyarakat  yang  belum optimal berpartisipasi dalam proses pembelajaran tersebut.
Disamping  itu  dengan  perubahan  status  Perguruan  Tinggi  Negeri  (PTN)  yang  sudah kurang lebih 5 tahun, Universitas Singapebangsa Karawang juga dituntut untuk selalu dapat beradaptasi secara cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dengan memberikan pelayanan yang baik sebagai wujud keterbukaan sebagai salah satu dampak dari reformasi. Selain itu globalisasi telah membawa perubahan di tingkat masyarakat dan lingkungan begitu cepat,  sehingga  menuntut  memberikan  layanan  prima  sebagai  wujud  komunikasi  instasi pemerintah.
Menyadari  betapa  pentingnya  pembangunan  kapasitas  birokrasi  dan  evaluasi Universitas Singapebangsa Karawang sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik  sangat  diperlukan  suatu  kajian  akademik  guna  menemukan  model  pembangunan kapasitas birokrasi Universitas Singapebangsa Karawang dalam mendukung tata kelola yang baik pada umumnya dan peningkatan kinerja pelayanan publik secara khusus. Sebagaimana kita ketahui bahwa pelayanan publik yang menjadi landasan dalam peningkatan pelayanan perlu  adanya  pengembangan  atau  perubahan  terus  menerus,  mulai  dari  pembuatan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasinya.
Selanjutnya  pemerintah  membuat  landasan  kebijakan  yang  menjadi  pelaksanaan pengembangan kapasitas tersebut.  tertuang Dalam Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang antara lain menyebutkan bahwa dalam kaitan dengan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, kondisinya masih banyak dikeluhkan  masyarakat,  hal  ini  menunjukan    pelayanan  publik,  pemerintah  belum  dapat
menyediakan  pelayanan  publik  yang  berkualitas  sesuai  dengan  tantangan  yang  dihadapi, yaitu perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat. Adapun arah kebijakan reformasi birokrasi adalah:
1. Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme  aparatur  negara  dan  untuk  mewujudkan  tata  pemerintahan  yang  baik, baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya;
2. Kebijakan  di  bidang  hukum  dan  aparatur  diarahkan  pada  perbaikan  tata  kelola pemerintahan yang baik melalui pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi.
Tujuan reformasi birokrasi sebagaimana tersebut di atas adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi,  bersih  dan  bebas  KKN,  mampu  melayani  publik,  netral,  sejahtera,  berdedikasi,  dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.  Sedangkan area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan, sebagaimana tabel berikut:
Tabel 1:  Area Perubahan Reformasi Birokrasi dan Hasil yang Diharapkan
Area Hasil dang Diharapkan Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran Tata Laksana Sistem,  proses  dan  prosedur kerja  yang  jelas,  efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance .
Peraturan Perundang-Undangan  Regulasi  yang  lebih  tertib,  tidak  tumpang  tindih  dan
kondusif
Sumber Daya Manusia/Aparatur  SDM  aparatur  yang  berintegritas,  netral,  kompeten,
capable , profesional Pengawasan Meningkatnya  penyelenggaraan  pemerintahan  yang bersih dan bebas KKN Akuntabilitas Meningkatnya  kapasitas  dan  akuntabilitas  kinerja birokrasi Pelayanan Publik Pelayanan  prima  sesuai  kebutuhan  dan  harapan masyarakat Pola Pikir ( mind set ) dan Budaya Kerja ( culture set) Aparatur
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
Sumber: Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025
Sejalan  dengan  kebijakan  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional (RPJPN)  2005-2025  juga  menetapkan  kebijakan  pembangunan  hukum  dan  birokrasi pemerintahan berupa:
1. Mengembangkan budaya hukum pada setiap lapisan masyarakat agar tercipta kesadaran atau kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum;
2. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung pemulihan ekonomi dan mendorong kesejahteraan rakyat;
3. Peningkatan kapasitas birokrasi;
4. Peningkatan kesejahteraan aparatur, dan
5. Peningkatan produktivitas birokrasi guna mendukung peningkatan kinerja pemerintahan daerah.
Landasan  kebijakan  dalam  pelaksanaan  pelayanan  publik  di  Indonesia  telah ditetapkan  dalam    Undang  Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  pelayanan  pubik  yang mengamanatkan bahwa Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk  memenuhi  hak  dan  kebutuhan  dasarnya  dalam  kerangka  pelayanan  publik  yang merupakan  amanat  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan  administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Adapun  azas  penyelenggaraan  pelayanan  publik  adalah:  kepentingan  umum; kepastian  hukum;  kesamaan  hak;  keseimbangan  hakdan  kewajiban;  keprofesionalan; partisipatif;  persamaan  perlakuan/tidak  diskriminatif;  keterbukaan;  akuntabilitas;  fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan, dan  keterjangkauan.    Selanjutnya  dalam  penilaian  kinerja  Unit  Pelayanan  Publik  telah diterbitkan PermenPAN & RB No. 7 Tahun 2010 yang menetapkan pedoman penilaian kinerja Unit Pelayanan Publik terdiri atas: Visi & Misi serta Motto pelayanan; Sistem dan prosedur; SDM Pelayanan; Sarana Prasarana pelayanan publik.
Untuk  dapat  melaksanakan  prinsip-prinsip  pelayanan  publik  secara  baik,  tepat  dan benar sehingga mampu memberikan kepuasan yang optimal kepada masyarakat pengguna pelayanan  publik;  maka  para  penyelenggara  pelayanan  publik  harus  mampu  menetapkan standar-standar pelayanan publik yang diselenggarakannya sesuai dengan standar nasional. Sebagai pedoman berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tersebut di  atas,  standar  pelayanan  publik  adalah  sekurang-kurangnya  mencakup  hal-hal  sebagai berikut:
1. Prosedur  pelayanan:  Prosedur  pelayanan  yang  dibakukan  bagi  pemberi  dan  penerima pelayanan termasuk pengaduan;
2. Waktu  penyelesaian:  ditetapkan  sejak  saat  pengajuan  permohonan  sampai  dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan;
3. Biaya pelayanan dalam hal ini biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan;
4. Produk pelayanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
5. Sarana Prasarana harus disediakan secara memadai oleh penyelenggara pelayanan publik;
6. Kompetensi  petugas  pemberi  pelayanan,  harus  ditetapkan  dengan  tepat  berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.
Terdapat  beberapa  pendekatan  yang  dapat  digunakan  dalam  melakukan  evaluasi organisasi  sebagai  berikut:  1.  Pendekatan  Tiga  Dimensi  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  67  Tahun  2011  tentang  Pedoman  Evaluasi Kelembagaan  Pemerintah.  Dalam  disain  dan  struktur  organisasi  beberapa  dimensi,  yaitu kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi.
a. Dimensi  kompleksitas  yang  ditandai  dengan  banyaknya  tingkat  diferensiasi  dalam pembagian kerja. Secara umum organisasi pemerintah memiliki kompleksitas yang tinggi ditandai dengan hierarki kewenangan yang ketat dan beragamnya tugas dan fungsi yang dijalankan.  Semakin  kompleks  suatu  organisasi  maka  semakin  dibutuhkan  koordinasi, kontrol, dan komunikasi yang efektif bagi unitunit yang ada;
b. Dimensi  formalisasi  yang  ditunjukkan  dengan  aturan-  aturan  baku  dan  kaku  yang  lebih mengedepankan proses dibandingkan hasil. Formalisasi merupakan sesuatu yang penting bagi  organisasi  karena  dengan  standarisasi  akan  dicapai  produk  yang  konsisten  dan seragam  serta  mengurangi  kesalahan.  Formalisasi  yang  tinggi  akan  meningkatkan kompleksitas; dan
c. Dimensi  sentralisasi,  yaitu  pengambilan  keputusan  yang  cenderung  berada  pada  pusat kekuasaan  atau  pengkonsentrasian  kekuasaan  secara  formal.  Sentralisasi  dapat menurunkan  tingkat  kompleksitas  dan  menyederhanakan  struktur  organisasi.  Semakin sederhana struktur organisasi akan semakin gesit gerak dan perkembangannya, sebaliknya semakin  besar  struktur  organisasi  dapat  mengakibatkan  organisasi  tersebut  bergerak lamban.
Semua  aspek-aspek  atau  standar  pelayanan  publik  tersebut  secara  keseluruhan haruslah merupakan satu kesatuan paket pelayanan institusi pemerintah kepada masyarakat yang  harus  selalu  dipelihara  serta  dikembangkan  kualitasnya  sebagai  komitmen  institusi penyelenggara  pelayanan  publik,  untuk  mencakup  aspek-aspek  kualitas  dan  jaminan kemanfaatan yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat penerima  layanan  publik  yang  bersangkutan.  Kinerja  dan  kualitas  suatu  pelayanan  publik tidak dapat hanya dipandang dari aspek-aspek penunjang atau pelengkap, atau kuantitas dan kualitas barang/jasa yang disediakan secara terpisah-pisah; melainkan sebagai satu kesatuan paket  pelayanan  yang  mencakup  empat  aspek,  yaitu:  (1)  Fasilitas  penunjang  ( Supporting Facilities ); (2) Barang/jasa Pelengkap ( Complimentary Products/Services ); (3) Wujud layanan secara nyata ( Explicit Services ); dan (4) Wujud layanan berupa manfaat yang tersirat ( Implicit Services ).
Morrison  (2001:  42)  mengemukakan  bahwa  pembangunan  kapasitas  sebagai  tugas khusus, karena tugas khusus itu berhubungan dengan faktor-faktor dalam suatu organisasi atau  sistem  tertentu  pada  suatu  waktu  tertentu.  Pembangunan  kapasitas  juga  dapat didefinisikan sebagai sebuah proses:
1. Meningkatkan kemampuan individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi, dan juga masyarakat untuk menganalisa lingkungan mereka;
2. Mengenali masalah-masalah, kepentingan-kepentingan dan kesempatan-kesempatan;
3. Merumuskan  strategi-strategi  untuk  menyelesaikan  masalah-masalah  dan  kepentingan- kepentingan tersebut diatas serta untuk meraih kesempatan- kesempatan yang relevan’
4. Merancang sebuah rencana untuk program-program, dan
Memanfaatkan  secara  efektif  sumber  dasar  yang  mendukung  pelaksanaannya, memantau  dan  mengevaluasi  rencana  program-program,  serta  menggunakan  arus  balik untuk mempelajari pelajaran-pelajaran (ACBF dalam Riyadi 2009: 10).

## METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode  analisis  deskriptif  sebagaimana  dijelaskan  Creswell  (1994:  147)  bahwa:  aktivitas penelitian  dicirikan  oleh  kegiatan  mengumpulkan,  menggambarkan  dan  menafsirkan  data tentang  situasi  yang  dialami,  hubungan  tertentu,  kegiatan,  pandangan,  sikap  yang ditunjukkan  atau  tentang  kecenderungan  yang  tampak  dalam  proses  yang  sedang
berlangsung,  pertentangan  yang  meruncing  serta  kerjasama  yang  dijalankan. Dengan demikian,  dukungan  pendekatan  kualitatif  dalam  kajian  strategi  pembangunan  kapasitas birokrasi  di  Universitas  Singaperbangsa  Karawang    menuju  peningkatan  kinerja  pelayanan publik  akan  mampu  memberikan  informasi  akurat  sehingga  sangat  membantu  proses interpretasi informasi dan data yang diperoleh.

## HASIL PENELITIAN
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa selain rendahnya kapasitas birokrasi dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik,  juga  terlihat  bahwa  keterlibatan  masyarakat/  civitas akademik dalam penyelenggaraan pelayanan publik masih kurang. Hal ini menyiratkan perlu melibatkan  seluruh stakeholders termasuk  masyarakat  dan  civitas  akademika  di  dalamnya dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik,  dalam  proses  pembuatan  kebijakan pengembangan kapasitas birokrasi.
Selanjutnya  hasil  penelitian  lain  menunjukkan  bahwa  dari  sisi  aspek  kemampuan menghasilkan  keuntungan  ( profitability ),  maka  kebijakan  penataan  organisasi  belum sepenuhnya mampu mencapai sasaran yang dituju. Hal ini akibat kurangnya Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tetap Non PNS yang berpengalaman untuk ditempatkan pada jabatan yang ada. Dengan kata lain profitabilitas sebagai salah satu ukuran yang dipakai dalam mengkaji sebuah kebijakan atau program belum memperlihatkan keuntungan dari hasil yang diterima pemerintah dibandingkan dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.
Singkatnya, peningkatan kapasitas birokrasi (kapasitas individu, organisasi dan sistem) merupakan  suatu  keniscayaan  dalam  merespon  persoalan  kinerja  pelayanan  publik  yang belum memenuhi asas dan prinsip pelayanan publik di Universitas Singaperbangsa Karawang. Pembangunan  kapasitas  birokrasi  perlu  dikombinasikan  dengan  keterlibatan  civitas akademika  dalam  proses  penyelenggaraan  pelayanan  publik  diperlukan,  agar  pelayanan publik yang disediakan dapat difungsikan secara efisien, efektif, responsif dan akuntabel atau sesuai dengan asas dan prinsip pelayanan publik.

## PEMBAHASAN
Analisis  evaluasi  kebijakan  penataan  organisasi  menggunakan  4  (empat)  dimensi pokok dari evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Patton dan Sawicki (1993: 208), yakni: 1) Technical  feasibility, 2) Economic  and  financial  posibility ,  3) Political  viability dan  4) , Administrative  operability .Kelayakan  teknis  berkaitan  dengan  pertanyaan  apakah  secara
teknis,  dimana  kebijakan  tersebut  dapat  dilaksanakan  secara  komperhensif.  Kelayakan ekonomi  dan  finansial  berkaitan  dengan  biaya  yang  dikeluarkan  tersebut  sesui  dengan atauran  yang  berlaku,  sedangkan  kelayakan  politis  berkaitan  dengan  perkiraan  atau penerapan kebijakan pusat atau lembaga/pimpinan satuan kerja (satker) terhadap kebijakan tersebut.  Kelayakan  administratif  mengukur  apakah  kebijakan  tersebut  dapat diimplementasikan dalam sistem administrasi organisasi.
1. Technical Feasibility (Kelayakan Teknis)
Kelayakan teknis ( technical feasibility ) menurut Patton dan Sawicky (1993: 157) digunakan untuk  mengukur  apakah  keluaran  dari  kebijakan  atau  program  dapat  mencapai  tujuan yang telah ditetapkan, dalam kriteria ini ada dua sub-kriteria pokok yang diperhatikan yaitu effectiveness dan adequacy. Sub-kriteria effectiveness melihat  sejauhmana  hasil  dari kebijakan atau program yang sudah diimplementasikan mencapai tujuan yang diinginkan, sedangkansub-kriteria adequacy untuk  melihat  seberapa  jauh  kebijakan  atau  program yang  disarankan  akan  mampu  memecahkan.  Penataan  Organisasi  di  unit  kerja  pada dasarnya masih bersifat parsial, yaitu didasarkan atas suatu kondisi. Persoalan demikian mengakibatkan tidak adanya kemampuan di unit kerja untuk mewujudkan tujuan secara komprehensif  sebagaimana  yang  diharapkan,  yang  masih  bertumpu  pada  individu sehingga  secara  langsung  berdampak  negatif  pada  proses  pecapaian  tujuan  penataan Organisasi  Unit  kerja.  Merujuk  kepada  kriteria adequacy (kecukupan)  dalam technical feasibility , menunjukan bahwa di Universitas Singaperbangsa Karawang ditahun 2019 baru mampu menyelesaikan permasalahan penataan organisasi Unit kerja secara sebagian saja yaitu yang kemudian terkait dengan dinamika kebutuhan sarana parasarana.
2. Economic and Financial (Kelayakan Kondisi Ekonomi dan Keuangan)
Tiga  konsep  yang  sering  dijumpai  dalam kelayakan  secara  ekonomi,  yaitu:  kriteria yang terlihat  dan  yang  tidak  terlihat,  dapat  atau  tidak  dapat  diukur  secara  moneter,  dan langsung  atau  tak  langsung  diukur  dengan  analisis  biaya-keuntungan  ( cost  benefit analysis ).  Kelayakan  kondisi  ekonomi  dan  keuangan  ( Economic  and  financial possibility ) menurut Patton dan Sawicky (1993: 159) merupakan evaluasi kebijakan dari sisi ekonomi atau  program  yang  ada,  meliputi  aspek change  in  net  worth , economis  efficiency , profitability ,  dan cost  effectiveness .  Bahwa  dalam  hal  perubahan  nilai  kekayaan  telah terdapat kemajuan dan pencapaian yang positif, hal ini ditandai dengan meningkatnya nilai pagu  anggaran  yang  tiap  tahun  meningkat,  ketersediaan  infrastruktur  dengan
bertambahnya gedung perkuliahan  yang baru di tahun 2019 dengan, sehingga evaluasi kebijakan  menunjukkan  dalam  aspek  ini  pemerintah  telah  menjalankan  dengan  baik kebijakan penataan organisasi unit kerja.
3. Political Viability (Kemampuan Penerapan Kebijakan)
Berdasarkan hasil penelitian bahwa secara kelayakan politik penataan organisasi unit kerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang ada, seperti kriteria acceptability sebab masih terjadi persimpangan seakan muncul keengganan dari beberapa unit kerja untuk terkena dampak  dari  perampingan  atau  penggabungan  organisasi,  hal  ini  dikarenakan  masih adanya ego sektoral lembaga; appropriateness yaitu belum sepenuhnya mampu menyerap nilai-nilai  yang  berlaku  pada  masyarakat;  dan  belum  teciptanya  kesamarataan  atau keadilan ( equtiy ). Kewenangan ( authority ) untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sering  merupakan  kriteria  yang  kritis.  Apakah  institusi  yang  melaksanakan  benar-benar mempunyai  wewenang  untuk  melakukan  perubahan  yang  diperlukan  yang  memang perubahan  tersebut  memiliki  tingkat  urgensi  yang  tinggi.  Lalu  apakah  institusi  tersebut mempunyai  wewenang  untuk  bekerja  sama  dengan  instansi  terkait.  Serta  apakah mempunyai  wewenang  untuk  menentukan  skala  prioritas.  Berdasarkan  penelitian diketahui  bahwa  secara  kewenangan,  pimpinan  Universitas/unit  kerja      telah  memiliki kewenangan  yang  nyata  dalam  penataan  unit  kerjanya/organisasi.  Selain  itu  Komitmen kelembagaan ( institutional commitment ) dari tingkat atasan dan bawahan merupakan hal yang penting. Tidak hanya unsur pimpinan yang mempunyai peran penting dalam sebuah organisasi, tapi juga unsur pegawai pelaksana harus taat terhadap implementasi kebijakan tersebut. Dalam hal komitmen anggota/pegawai/pelaksana institusi menunjukkan belum adanya  kesatuan  komitmen  institusi,  hal  ini  memberikan  arti  bahwa  belum  adanya kesatuan  pandangan  tentang  komitmen  lembaga.  Kemampuan  ( capability )  juga  perlu dipunyai, dalam hal sumber daya manusia maupun pembiayaan. Pada dasarnya unit kerja telah memiliki kemampuan finansial/anggaran yang jelas, rencana anggaran kerja di unit kerja  yang  memadai  dalam  melaksanakan  kebijakan  atau  pengelolaan  organisasi merupakan  nilai  positif  bagi  unit  kerja  tersebut  Namun capability sesungguhnya  tidak hanya  berbicara  soal  anggaran  semata,  lebih  dari  itu capability dalam  hal  pengelolaan administrasi  juga  merupakan  hal  yang  tidak  kalah  penting.  Kemampuan  anggota  untuk menjalankan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  merupakan  kunci  keberhasilan  kebijakan secara adminsitratif.

## 4. Administrative Operability (Kemampuan Administratif)
Dukungan  organisasi  merupakan  bagian  dalam  kemampuan  administratif.  Telah disinggung  diatas  bahwa  kapabilitas  pelaksana  kebijakan  penataan    kurang  mendapat perhatian.  Hal  ini  membuat  dukungan  organisasi  menjadi  lemah.  Bagaimana  pun dukungan organisasi adalah akumulasi dari dukungan anggota-anggota organisasi. Tidak ada  jalan  lain  bahwa  peningkatan  kemampuan  Sumber  Daya  Manusia  adalah  kunci sehingga pelaksana kebijakan memiliki kemampuan yang tinggi yang akan terakumulasi pada kemampuan organisasi.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Evaluasi  kebijakan  penataan  organisasi  ditujukan  untuk  menciptakan  suatu organisasi  pemerintahan  yang  berorientasi  pada  kepentingan  masyarakat  dan  karenanya terdapat aspek lain yang perlu diperhatikan dalam melakukan evaluasi kebijakan publik, yaitu bagaimana perubahan sosial yang terjadi di masyarakat pasca kebijakan dilaksanakan serta kepentingan  social  masyarakat  setempat  merupakan  salah  satu  faktor  yang  harus dipertimbangkan  untuk  melakukan  evaluasi  kebijakan  penataan  organisasi.  Evaluasi kebijakan  penataan  organisasi  perangkat  belum  dapat  dikatakan  berhasil  karena  ada beberapa hal yang belum tercapai, yaitu:
1. Faktor technical feasibility belum adanya rancangan program yang terperinci atau model kerja dalam penataan organisasi, baik di unit kerja maupun di pusat/rektorat.
2. Faktor economis efficiency masih terkendala dengan pemahaman pengelelola keuangan negara sehingga efektiftas dan efiseiensi   belum tercapainya yang mengakibatkan  tidak tepat sasaranya.
3. Dalam  hal administrative  operability ,  belum  terwujudnya institusional  commitment sebagai  perekat  anggota  organisasi  dan  belum  adanya organizational  support guna mencapai tujuan organisasi.

## Saran
Evaluasi  penataan  berdampak  pada  kinerja  pelayanan  publik  belum  memenuhi harapan  dan tuntutan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kapasitas organisasi yang berkaitan dengan kapasitas individu, kapasitas organisasi, dan kapasitas sistem. Selain itu juga disebabkan oleh rendahnya political will pimpinan , lemahnya peran serta masyarakat,
dan  adanya  faktor endowment yang  menghambat.  Pembangunan  kapasitas  birokrasi  yang meliputi pembangunan kapasitas individu, kapasitas organisasi, dan kapasitas sistem mampu mendorong memperbaiki praktik penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus meningkatkan kinerja pelayanan publik. Selain itu bahwa peningkatan atau perbaikan pelayanan publik tidak hanya  dilakukan  hanya  melalui  pembangunan  kapasitas  dan  komitmen  birokrasi  untuk menyediakan  pelayanan  publik  dana  melakukan  fungsi-fungsi  tugas  pokok  dan  fungsi birokrasi  secara  efisien  dan  efektif  ( inward  reforms ),  tetapi  juga  perlu  dibarengi  dengan upaya-upaya kolaborasi dengan masyarakat madani untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik ( outward reforms ).

## DAFTAR PUSTAKA
Creswell,  J.  W.  (1994). Qualitative  Inquiry  and  Research  Designs:  Choosing  among  Five Traditions. Thousand Oaks: Sage.
Dunn,  W.  N.  (2003). Analisis  Kebijakan  Publik .  Terjemahan  Samodra  Wibawa.  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Fitzsimmons, J. A, and Mona J. F. (1994). Service Management for Competitive Advantage . New York: Mcgraw Hill-Inc.
Grindle,  M.S.  (1997). Getting  Good  Governance:  Capacity  Buildingin  The  Public  Sector  of Developing  Countries ( editor ).  Boston  MA,  Harvard  Institute  for  International Development.
Golembiewski, R.T. (2003). Practical Public Management. New York: Marcel Dekker.
Lembaga  Administrasi  Negara  RI.  (2004). Teknik  Penyusunan  Organisasi  Berbasis  Kinerja . Jakarta: LAN.
Morrison,  T.  (2001). Actionable  Learning:  A  Handbook  for  Capacity  Building  through  Case Based Learning. ADB Institute.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  81  Tahun  2010  Tentang  Grand  Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah.
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor   57 Tahun 2017 tentang pedoman  evaluasi      organisasi  dilingkungan  Kementerian  Riset,  Teknologi,  dan Pendidikan Tinggi.
Robbins, S. P. (2003). Perilaku Organisasi . Terjemahan Benyamin Molan. Jakarta: Indeks.
Thijs, N. & Staes, P. (2008). European Primer on Customer Satisfaction Management. Portugal: European Institut of Public Administration.