## JURNAL

## SOSAINS

## JURNAL SOSIAL DAN SAINS
VOLUME 2 NOMOR 11 2022 P-ISSN 2774-7018, E-ISSN  2774-700X
PENDIDIKAN PANCASILA DALAM KURIKULUM MERDEKA
Bambang Yuniarto, Marwah lama’atushabakh, Maryanto, Amar Habibi
IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Jawa Barat Email : bb_yunior@yahoo.co.id, marwahlamaah078@gmail.com, maryanto2882@gmail.com, amarhabibi1998@gmail.com
Kata kunci:
Pendidikan, Pancasila, kurikulum meredeka

## ABSTRAK
Latar  Belakang  : .  Di  Indonesia,  isu  pendidikan  menjadi  isu  sentral  dan  bahkan diamanatkan  oleh  konstitusi  untuk  menjadi  priotitas  utama  dalam  anggaran  belanja negara.  Semua komponen mempunyai andil yang penting, tidak terkecuali kurikulum yang  mana  dapat  dikatakan  penyangga  utama dalam  sebuah  proses  belajar  mengajar. Beberapa  pakar  bahkan  mengatakan  bahwa  kurikulum  merupakan  jantung  bagi pendidikan, baik buruknya hasil pendidikan ditentukan oleh kurikulum, apakah mampu membangaun kesadaran kritis terhadap peserta didik ataukah tidak.
Tujuan  : untuk  mengamati  pendidikan  nasional  serta  kesesuaian  dengan  kehasan, kondisi, potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik.
Metode : Jenis metode yang akan digunakan oleh penulis adalah studi Pustaka. Studi kepustakaan  merupakan  segala  upaya  yang  dilakukan  oleh  peneliti  untuk mengumpulkan suatu data informasi yang relevan dengan topik atau permasalahan yang diangkat.
Hasil : Kebijakan kampus merdeka, yang salah satu tataran praksisnya, difokuskan pada kegiatan akademik atau pembelajaran. Tentu perlu dianalisis dan dielaborasikan melalui pendekatan keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga meminimalisir terjadinya ketimpangan antara cita-cita dan realitas. Dalam konteks pembelajaran pada kebijakan kampus merdeka, sesungguhnya lebih mengarah pada upaya memberikan peluang lebih, agar  mahasiswa  menguasai  disiplin  ilmu  yang  beragam.  Tujuan  pembelajaran Pendidikan  Kewaganegaraan,  pada  era  modern  saat  ini,  perlu  mengakomodir terbentuknya daya literasi digital, kreatifitas, inovasi, dan sifat kritis peserta didik.
Kesimpulan: Perkembangan kurikulum PPKn di Indonesia berkembang secara dinamis ini pada prinsipnya disesuaikan dengan kebutuhan serta visi-misi dari pemerintah yang mempengaruhi  dalam  pembentukan  kebijakan  kurikulum  pendidikan  di  Indonesia. Tetapi  dalam  pelaksanaannya  terdapat  kekuatan  yang  menjadi  fondasi  dalam pelaksanaan  mata  pelajaran  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan,  yaitu Pancasila,  UndangUndang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  politik, hukum, nilai, moral, kearifan lokal, dan kebhinekaan dalam berkebudayaan.

## ABSTRACT
Background:  In  Indonesia,  the  issue  of  education  is  a  central  issue  and  is  even mandated by the constitution to be the main priority in the state budget. All components have an important contribution, including the curriculum which can be said to be the main  buffer  in  a  teaching  and  learning  process.  Some  experts  even  say  that  the curriculum  is  at  the  heart  of  education,  whether  or  not  educational  outcomes  are
Keywords: Education, Pancasila,
curriculum
determined by the curriculum, whether it is able to raise critical awareness of learners or not.
Purpose:  to  observe  national  education  and  conformity  with  the  desire,  conditions, potential of the region, educational units and students..
Method:  The  type  of  method  that  will  be  used  by  the  author  is  a  Literature  study. Literature  study  is any effort  made  by  researchers  to  collect  information  data  that  is relevant to the topic or problem raised..
Results: The independent campus policy, which is one of the levels of praxis, is focused on academic or learning activities. Of course, it needs to be analyzed and elaborated through a scientific approach to Civic Education, so as to minimize the occurrence of inequality  between  ideals  and  reality.  In  the  context  of  learning  in  the  independent campus policy, it is actually more towards providing more opportunities, so that students master diverse disciplines. The learning objectives of Citizenship Education, in today's modern  era,  need  to  accommodate  the  formation  of  digital  literacy,  creativity, innovation, and the critical nature of students.
Conclusion:  The  development  of  the  PPKn  curriculum  in  Indonesia  is  developing dynamically,  in  principle  adapted  to  the  needs  and  visions  and  missions  of  the government  that  influence  the  formation  of  educational  curriculum  policies  in Indonesia. However, in its implementation there is a strength that is the foundation in the  implementation  of  the  subjects  of  Pancasila  and  Citizenship  Education,  namely Pancasila,  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia,  politics,  law,  values, morals, local wisdom, and diversity in culture.

## PENDAHULUAN
Pembahasan tentang dunia pendidikan menjadi topik yang akan terus eksis dan masa ke masa. Di Indonesia, isu pendidikan menjadi isu sentral dan bahkan diamanatkan oleh konstitusi  untuk  menjadi  priotitas  utama  dalam  anggaran  belanja  negara.  Pendidikan  itu sendiri menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional ialah  “usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan  negara”. Pengertian  ini  seringkali  tidak  dicermati  dengan  betul  bahwa  konstitusi  kita mengamanatkan  sebuah  upaya  mengembangkan  “potensi”  yang  di  dalamnya  terdapat banyak  hal,  artinya  tidak  hanya  perkara  kognitif  saja,  melainkan  juga  mengembangkan psikomotorik dan afektif.
Dalam rangka upaya mengembangkan potensi siswa atau peserta didik, maka dalam dunia  pendidikan  diperlukan  kurikulum. (Asri,  2017) menyatakan  bahwa  “Dalam  dunia pendidikan terdapat beberapa komponen yang saling bersinergi agar mampu mewujudkan tujuan  pendidikan  itu  sendiri.  Semua  komponen  mempunyai  andil  yang  penting,  tidak terkecuali kurikulum yang mana dapat dikatakan penyangga utama dalam sebuah proses belajar  mengajar.  Beberapa  pakar  bahkan  mengatakan  bahwa  kurikulum  merupakan jantung  bagi  pendidikan,  baik  buruknya  hasil  pendidikan  ditentukan  oleh  kurikulum, apakah mampu membangaun kesadaran kritis terhadap peserta didik ataukah tidak”.
Pembahasan  kurikulum  di  Indonesia  ini  sangatlah  menarik.  Hal  ini  dikarenakan begitu  dinamisnya  perubahan  yang  terjadi  dalam  perkembangan  kurikulum  Indonesia. Bahkan (Raharjo,  2020) memaparkan  bahwa  “Ada  ungkapan  menggelitik  yang  acapkali muncul  seiring  perubahan  penguasa  negeri  ini  yakni  ‘ganti  menteri  ganti  kurikulum’, nyatanya  dalam  perjalanan  sejarah  sejak  kemerdekaan  Indonesia  tahun  1945, kurikulumpendidikan  nasional  memang  telah  berulangkali  mengalami  perubahan,  yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, dan 2004, 2006 serta yang terbaru
adalah  kurikulum  2013”.  Ditambah,  saat  ini  sudah  ada  pandangan  baru  terkait  dengan kurikulum merdeka belajar.
Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik,  sosial  budaya,  ekonomi,  dan  iptek  dalam  masyarakat  berbangsa  dan  bernegara. Sebab,  sistem  kurikulum  sebagai  seperangkat  rencana  pendidikan  memang  perlu dikembangkan  secara  dinamis  sesuai  dengan  tuntutan  dan  perubahan  yang  terjadi  di masyarakat.
Adapun  kurikulum  itu  sendiri,    menurut  Schubert  (1986),  memaparkan  bahwa “ curriculum as content or subject matter, curriculum as a program of planned activities, curriculum  as  intended  learning  outcomes,  curriculum  as  cultural  reproduction, curriculum  as  experience,  curriculum  as  discrete  task  and  concepts,  curriculum  as  an agenda  for  social  reconstruction”.  Pandangan  tersebut  tampaknya  dipengaruhi  oleh pandangan sebelumnya, seperti Stratemeyer, Forkner, dan McKim (194) yang menyatakan “Curriculum currently defined in three  ways; the courses and class activities in  which children and youth engage; the total range of in class and out class experiences sponsored by school; and the total life experiences of the leaner” . Dengan demikian, kurikulum dapat dikatakan  sebagai  seperangkat  rencana  dan  pengaturan  mengenai  tujuan,  isi,  bahan pelajaran serta cara yang penyelenggaraaan proses kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan  tertentu.  Tujuan  tersebut  meliputi  tujuan  pendidikan  nasional  serta  kesesuaian dengan kehasan, kondisi, potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik  digunakan sebagai pedoman penyelenggaraaan proses kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu.  Tujuan  tersebut  meliputi  tujuan  pendidikan  nasional  serta  kesesuaian  dengan kehasan, kondisi, potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik.

## METODE PENELITIAN
Jenis metode yang akan digunakan oleh penulis adalah studi Pustaka (Darmalaksana, 2020) .  Studi  kepustakaan  merupakan  segala  upaya  yang  dilakukan  oleh  peneliti  untuk mengumpulkan  suatu  data informasi  yang  relevan  dengan  topik  atau  permasalahan  yang diangkat. Data informasi yang telah dihimpun tersebut berasal dari studi kepustakaan, baik berupa  buku,  artikel,  maupun  jurnal.  Dibutuhkan  ketekunan  dan  ketelitian  dalam melakukan studi kepustakaan untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam studi pustaka, hal yang dilakukan ialah membaca dan menelaah literatur yang dianggap sesuai dengan pokok kajian. Setelah menelaah berbagai literatur kemudian dituangkan secara teoritis terkait dengan penguatan Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Merdeka.
Penelitian  kualitatif  tidak  dibatasi  oleh  kategori  tertentu,  karena  sifatnya  yang elaboratif  dan  mendalam (Rukajat,  2018) .  Sumber  literatur  pada  penelitian  ini  berfokus pada  jurnal,  yang  didukung  oleh  sumber  yuridis  serta  dokumen  resmi  yang  dikeluarkan oleh negara dan lembaga resmi, baik nasional maupun internasional. Dijadikannya jurnal sebagai sumber literasi primer, karena jurnal memiliki tingkat keabsahan yang tinggi, agar tidak  terjadi  kesalahan  pada  analisis  data  yang  sifatnya  konseptual  dan  prosedural,  tentu perlu didukung oleh data sekunder. Teknik analisis data pada riset ini menggunakan teknik Miles  dan  Hubermana  (1992)  yang  mengungkapkan  bahwa  proses  analisis  kualitatif berfokus pada: reduksi data, display data, verifikasi dan penarikan kesimpulan (Firman & Rahayu, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pendidikan Kewarganegaraan dalam dimensi kurikuler, berfokus pada kegiatan pembelajaran.  Realitas  tersebut,  merupakan  upaya  dalam  membentuk  warga  negara yang  baik  dan  cerdas.  Pada  dasarnya  bagaimana  warga  negara  bersedia  untuk berpartisipasi  dalam  kepentingan  umum, memiliki  kepekasaan  sosial yang  baik,  turut andil  dalam  menjaga  persatuan  nasional,  serta  mengisi  kemerdekaan  melalui  peran aktifnya,  apabila  tidak  diberikan  landasan  mengenai  pengetahuan,  pemahaman,  serta pembentukan  moral.  Winataputra  dan  Budimansyah (Nurdin,  2016) mengungkapkan bahwa  Pendidikan  Kewarganegaraan  dalam  dimensi  kurikuler,  bertujuan  untuk mengoptimalkan  potensi  peserta  didik,  agar  menjadi  warga  negara  yang  cerdas, berkarakter, demokratis dan berkomitmen.
Kebijakan kampus merdeka, yang salah satu tataran praksisnya, difokuskan pada kegiatan akademik atau pembelajaran. Tentu perlu dianalisis dan dielaborasikan melalui pendekatan keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga meminimalisir terjadinya ketimpangan  antara  cita-cita  dan  realitas.  Idealnya  substansi  pembelajaran  dalam kebijakan  kampus  merdeka  perlu  merepresentasikan  semangat  dan  nilai-nilai  yang sesuai  dengan  Pancasila  serta  UUD  1945.  Sebagai  kajian  yang  komprehensif,  PKn berkompeten  dalam melaksanakan  evaluasi  kebijakan publik,  khususnya pada  tataran mengakomodir partisipasi serta memberikan ruang agar menumbuhkan tanggung jawab public (Shabrina, 2016).
Dalam  konteks  pembelajaran  pada  kebijakan  kampus  merdeka,  sesungguhnya lebih  mengarah  pada  upaya  memberikan  peluang  lebih,  agar  mahasiswa  menguasai disiplin  ilmu  yang  beragam.  Dalam  upaya  menganalisis  kebijakan  kampus  merdeka melalui dimensi PKn kurikuler, tidak harus selalu dengan mengontrak mata kuliah PKn. Lazimnya  PKn  sebagai  mata  kuliah  wajib,  dikontrak  oleh  mahasiswa  pada  awal memasuki perguruan tinggi, baik di semester 1, maupun semester 2. Dengan orientasi landasan  filosofis  pembelajaran  PKn  harus  hadir,  sehingga  kampus  merdeka  dalam realitas  implementasinya  menjadi  pembelajaran  yang  demokratis,  terstruktur,  adil, menyenangkan,  serta  berorientasi  pada  peningkatan  kompetensi  kewarganegaraan mahasiswa.
Dalam  Permendikbud  No.  3  Tahun  2020  Tentang  Standarisasi  Pendidikan Tinggi,  dijelaskan  bahwa  pembelajaran  di  luar  prodi  bagi  mahasiswa  yang  berminat, dapat dibagi menjadi 4 yaitu, 1) di prodi lain dalam kampus yang sama, 2) di prodi yang sama dalam kampus yang berbeda, 3) di prodi lain dalam kampus yang berbeda dan 4) pembelajaran  non-kampus.  Tentu  kebijakan  tersebut  akan  berhasil,  apabila  setiap perguruan  tinggi  berkomunikasi  untuk  menentukan  teknis  kerja  samanya.  Peran Pendidikan Kewarganegaraan, dalam menyukseskan kebijakan tersebut, berfokus pada upaya  memberikan  informasi  objektif  mengenai,  pentingnya  mengakomodir  hak mahasiswa,  memberikan  ruang  lebih  bagi  mahasiswa  untuk  berkarya  serta  mencari pengalaman, bahkan memberikan deskirpsi mengenai pentingnya mengeksplorasi diri, agar kehidupan mahasiswa lebih bermakna. Tentu proses belajar di luar prodi serta di luar  perguruan  tinggi  mahasiswa  terkait,  begitu  merepresentasikan  keilmuan  PKn, karena bersifat multikultural dan menjadi upaya pengenalan budaya lokal.
Tujuan  pembelajaran  Pendidikan  Kewaganegaraan,  pada  era  modern  saat  ini, perlu  mengakomodir  terbentuknya  daya  literasi  digital,  kreatifitas,  inovasi,  dan  sifat kritis peserta didik, juga perlu menjadikan berbagai permasalahan sosial sebagai sumber pembelajaran  PKn  kontekstual (Martini,  2018) .  Dalam  konsep  kampus  merdeka, ditekankan  mengenai  pentingnya  penguasaan  keterampilan  yang  beragam.  Dengan oreintasi  memiliki  modal  sosial  yang  lebih  agar  menjadi  sumber  daya  manusia Indonesia  yang  berdaya  saing  dan  unggul.  Idealnya  sebagai  keilmuan  yang bertujuan
untuk  membentuk mahasiswa menjadi  warga  negara  beradab,  tentu  PKn  pada  tataran filosofis,  teori  dan  praktiknya,  perlu  menjadi  semangat  para  pendidik  dan  birokrat, sehingga implementasi kebijakan kampus merdeka, bisa efektif dan sesuai dengan yang diharapkan.
Realitas  konsep  pembelajaran  pada  pendidikan  tinggi,  yang  dijelaskan  melalui Permendikbud  No.  3  Tahun  2020,  menjadi  bentuk  aktualisasi  kebijakan  pendidikan tinggi di Indonesia. Dalam tataran substansi dan praksis dari konsep kampus merdeka yang  memiliki  kesamaan  konsep  dengan  kajian  Pendidikan  Kewarganeraaan,  akan dianalisis dan direfleksikan. Sebagai upaya menemukan jawaban ilmiah yang sifatnya komprehensif, yang menjadi implementasi nyata dalam memperkaya kajian keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan. Khususnya pada bentuk pembelajaran kampus merdeka yang  berfokus  pada  pertukaran  pelajar,  asistensi  mengajar  pada  satuan  pendidikan, penelitian,  bahkan  magang  atau  praktik  kerja  yang  menuai  pro  dan  kontra,  akan dianalisis melalui dimensi PKn kurikuler.
1. Kurikulum 2020 “Merdeka Belajar”
Pada prinsipnya, terkait dengan Kurikulum Merdeka Belajar 2020 ini, didasari oleh  Permendikbud  No.  3  Tahun  2020  Tentang  SN-Dikti.  Mendikbud  di  Era  ini (Nadiem  Makariem)  menjadi  tokoh  penggagas  terkait  dengan  wacana  merdeka belajar,  utamanya  di  Perguruan  Tinggi.  Menurut  Nadiem,  Kemendikbud menyiapkan  strategi  yang tidak  akan  keluar  dari  esensi  pendidikan,  yakni  kualitas guru.  Guru  tidak  akan  mungkin  bisa  digantikan  teknologi.  Teknologi  adalah  alat bantu guru meningkatkan potensi mereka dan mencari guru-guru penggerak terbaik serta  memastikan  mereka  bisa  menjadi  pemimpin-  pemimpin  pembelajaran  dalam sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.
Dikutip  dari (Raharjo,  2020) Nadiem  Makarim  menjelaskan  setidaknya  tiga poin  utama  dalam  gagasan  merdeka  belajar,  yaitu  tekonologi  untuk  akselerasi, keberagaman sebagai esensi, dan profil pelajar Pancasila . Tentu saja, poin pertama terkait  dengan  perkembangan  teknomogi,  informasi,  dan  komunikasi.  Namun  ada hal yang sangat menarik yaitu di poin 2 dan 3, utamanya terkait dengan PPKn, bahwa adanya  penguatan  keberagaman  sebagai  esensi,  berupa  “keberagaman  minat  dan kemampuan yang dimiliki siswa menjadi alasan paling kuat agar pengukuran kinerja siswa  tidak  boleh  dinilai  hanya  menggunakan  angka-angka  pencapaian  akademik, tetapi juga berbagai macam aktivitas lain atau ekstrakurikuler”. Kearifan lokal juga merupakan unsur penting dalam pembelajaran. Setiap siswa akan lebih memahami materi  bila  menggunakan  konteks  lokal.  “Setiap  murid  akan  melihat  semua  mata pelajaran dan semua materi dalam konteks”. Kemudian terkait dengan profil pelajar Pancasila,  Dalam  kesempatan  yang  sama,  Mendikbud  Nadiem  menjelaskan  salah satu mandat yang diberikan Presiden adalah penyesuaian kurikulum yang bertujuan mewujudkan profil para pelajar di Indonesia. Kemendikbud telah menetapkan enam indikator  sebagai  profil  pelajar  Pancasila.  Adapun  enam  profil  tersebut  adalah pertama, bernalar kritis agar bisa memecahkan masalah. Hal ini berhubungan dengan kemampuan  kognitif.  Kedua,  kemandirian,  yaitu  siswa  secara  independen termotivasi  meningkatkan  kemampuannya,  bisa  mencari  pengetahuan  serta termotivasi.  Ketiga,  adalah  kreatif,  di  mana  siswa  bisa  menciptakan  hal  baru, berinovasi secara mandiri, dan mempunyai rasa cinta terhadap  kesenian  dan budaya.
Keempat,  gotong-royong,  di  mana  siswa  mempunyai  kemampuan berkolaborasi yang merupakan softskill utama yang terpenting di masa depan agar bisa  bekerja  secara  tim.  Kelima,  kebinekaan  global  yang  merupakan  upaya  agar siswa  mencintai  keberagaman  budaya,  agama  dan  ras  di  negaranya  serta  dunia,
sekaligus  menegaskan  mereka  juga  warga  global.  Keenam,  berakhlak  mulia.  Di sinilah  moralitas,  spiritualitas,  dan  etika  berada.  "Sudah  pasti  pendidikan  karakter akan menjadi salah satu pilar inti," tegas Mendikbud. Project based learning menjadi salah satu metode melatih jiwa gotong royong dan kreativitas siswa. “Bukan hanya dengan membaca materi lalu diuji, melainkan juga untuk menciptakan karya. Oleh karena  itu  saya  mempunyai  motto,  kalau  kita  ingin  melakukan  transformasi pembelajaran  di  dalam  suatu  ruang  kelas  maka  harus banyak  tanya,  banyak  coba, banyak  karya”
2. Bagaimana  Analisis  Konsep  Kampus  Merdeka  Dalam  Perspektif  Pendidikan Kewarganegaraan Dimensi Sosio- Kultural?
Pendidikan  Kewarganegaraan  dalam  dimensi  sosio-kultural,  berfokus  pada upaya  memberdayakan  masyarakat.  Tentu  sebagai  keilmuan  yang  memiliki  tugas berat, karena membentuk kepribadian warga negara. PKn menjadi kajian yang luas tidak  terbatas  sebagai  pembelajaran  di  sekolah  saja, tetapi  juga  dalam masyarakat umum, baik sebagai pendidikan demokrasi bagi masyarakat, maupun menjadi kajian dalam  menganalisis  dan  merefleksikan  dinamika,  fenomena,  realitas  yang  terjadi dimasyarakat. Cogan (Mukhtarom, Arwen, & Kurniyati, 2019) menjelaskan terdapat perbedaan makna antara civic education dan citizenship education, khususnya pada ruang lingkup kajiannya, civic education merupakan PKn dalam arti sempit atau PKn dalam bentuk pendidikan formal (sekolah), sedangkan citizenship education adalah PKn dalam arti yang luas, sebagai bentuk pendidikan non formal (pendidikan bagi masyarakat) (Geboers, Geijsel, Admiraal, & Ten Dam, 2013).
Tentu  masyarakat  yang  berdaya  dan  beradab  menjadi  tujuan  penting dijadikanya  PKn  sebagai  wahana  pendidikan  demokrasi  bagi  masyarakat  umum. Sehingga  mampu  mengisi  kemerdekaan  melalui  keterlibatan  aktifnya. Masyarakat berdaya  dalam  artian  mampu,  berkompeten  serta  mandiri  untuk  mengoptimalkan berbagai  potensi  yang  ada  disekitarnya,  seperti  dalam  sektor  ekonomi,  sosial, kebudayaan,  politik,  demokrasi,  dan  keamanan.  Masyarakat  yang  beradab  tentu, memiliki integritas dan moralitas yang baik, sehingga secara sukarela menjalankan perannya, agar memiliki manfaat positif terhadap masyarakat, karena kompleksnya permasalahan  yang  ada  dimasyarakat,  tidak  bisa  diselesaikan  oleh  pihak  berwajib saja, tetapi secara holistik, sehingga butuh peran aktif dari masyarakat, agar masalah tersebut selesai sebagaimana mestinya.
Faktanya  sebagai  keilmuan  yang  menganalisis  dan merefleksikan  dinamika, fenomena dan realitas yang terjadi pada kehidupan masyarakat secara holistik, tentu Pendidikan  Kewarganegaraan  memiliki  solusi  ilmiah  dalam  mengatasi  berbagai persoalan sosial yang terjadi. Khususnya melalui strategi serta upaya penyelesaian masalah  berbasis  melibatkan  semua  pihak.  Selain  merepresentasikan  integrasi bangsa,  juga  memberi  makna,  mengenai  pentingnya  demokrasi,  peka  sosial  dan tanggung  jawab. (Rahmandani  &  Samsuri,  2019) mengungkapkan  bahwa  sebagai pendidikan  bagi  masyarakat,  tentu  PKn  berperan  dalam  memperkuat  kesadaran masyarakat, untuk terlibat aktif dalam kegiatan publik, melalui pendekatan keilmuan yang humanis, yang praktik sosialisasinya dilakukan oleh kaum intelektual maupun pemerintah.
Dalam konsep kampus merdeka, faktanya mengakomodir strategi dan upaya untuk memberdayakan seluruh masyarakat. Khususnya melalui partisipasi aktif dari mahasiswa, dalam bentuk pengabdian pada masyarakat. Termasuk pada upaya untuk mewujudkan integrasi sosial, yang menjadi modal penting dalam mengatasi berbagai masalah  yang  menjadi  penghambat  dalam  terwujudnya  kesejahteraan  umum  pada kehidupan  masyarakat. (Yunita  &  Suryadi,  2018) mengungkapkan  bahwa
mahasiswa dalam menjalankan kewajiban bela negara, bisa melalui pengoptimalan perannya dimasyarakat, guna mewujudkan persatuan dan kesejahteraan sosial.
Faktanya, kebijakan kampus merdeka, dalam konteks tujuannya, tidak hanya mengakomodir  strategi  dan  upaya  pemberdayaan  serta  penyejahteraan  bagi masyarakat saja, yang merupakan domain utama kajian PKn sosio-kultural. Tetapi juga membentuk mahasiswa agar memiliki kompetensi kewarganegaraan yang baik, dengan rasionalisasi, tidak hanya berfokus pada penguasaan civic knowledge, tetapi komprehensif, termasuk pada penguasaan civic disposition dan civic skills , sehingga menjadi  warga  negara  yang  beradab  ( civic  virtue) (Nanggala  &  Suryadi,  2020) . Tentu, bangsa ini akan mendapat berbagai manfaat positif, apabila kebijakan kampus merdeka diterapkan dengan penuh komitmen dan tidak prosedural. Khususnya yang bentuk  pembelajaran  dalam  konsep  kampus  merdeka  yang  berkaitan  langsung dengan  masyarakat  atau  yang  menjadi  objek  kajian  Pendidikan  Kewarganegaraan dimensi sosio-kultural.
Bentuk pembelajaran dalam konsep kampus merdeka, yang dijelaskan melalui Permendikbud  No.  3  Tahun  2020  Tentang  Standarisasi  Pendidikan  Tinggi,  tentu akan  dianalisis  melalui  kajian  PKn,  khususnya  dimensi  sosio-kultural.  Dengan orientasi  menemukan  relevansi,  mengenai  tujuan  program  tersebut  dengan  tujuan kajian  PKn  dimensi  sosio-kultural,  juga  sebagai  upaya  kolaborasi  dan  elaborasi, antara  kebijakan  pemerintah,  dibidang  pendidikan  dengan  kajian  Pendidikan Kewarganegaraan  yang  pada  substansinya  berfokus  pada  masalah  keilmuan, kemanusiaan,  kemasyarakatan  dan  kebangsaan.  Kegiatan  menganalisis  konsep kampus  merdeka  tersebut,  melalui  kajian  PKn  dimensi  sosio-kultural,  akan difokuskan pada bentuk pembelajaran yang dijelaskan oleh Permendikbud di atas, yaitu  kegiatan  wirausaha,  proyek  kemanusiaan,  proyek  independen,  serta membangun desa atau KKN tematik. PKn dalam dimensi sosio- kultural, tidak hanya menjadi  bentuk  pembelajaran  yang  dikhususkan  kepada  masyarakat,  tetapi  juga memberi  deskripsi  mengenai  realitas  yang  terjadi,  sehingga  menjadi  acuan  bagi kaum intelektual untuk menyusun upaya ilmiah dalam mengatasi masalah yang ada (Tiara & Yarni, 2019).
Dijelaskan melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020, bahwa kewirausahaan merupakan  salah  satu  bentuk  pembelajaran  dari  kebijakan  kampus  merdeka. Substansi tujuan dari kegiatan wirausaha adalah untuk membentuk minat dan bakat berwirausaha  bagi  mahasiswa,  serta  sebagai  upaya  dalam  mengatasi  masalah mengenai  kemiskinan  dan  pengangguran  dimasyarakat.  Faktanya  dalam  kajian Pendidikan Kewarganegaraan terdapat konsep ecomonic civic, yang tentu memiliki relevansi,  dengan  kewirausahaan  yang  menjadi  bentuk  pembelajaran  kampus merdeka. Economic civic atau ekonomi warga negara, merupakan kajian sekaligus kegiatan  yang  berfokus  pengenalan  konsep  dan  prinsip  ekonomi  kepada  warga negara,  sebagai  strategi  dan  upaya  memberdayakan  ekonominya,  agar  menjadi warga negara atau komunitas masyarakat yang berdikari (Rube’i, 2014).

## KESIMPULAN
Perkembangan kurikulum PPKn terjadi sangat dinamis, dalam hal secara normative maupun subtansi, PPKn mengalami proses perjalanan cukup panjang. Dimulai dari pertama muncul  tahun  1957  dengan  nama  civics  (kewarganegaraan)  Tahun  1959  di  introdusir pelajaran  pelajaran  civics  dengan  “Civics  Manusia  Indonesia  Baru”  dan  “Tujuh  Bahan Pokok  Indoktrinasi  (TUBAPI)  sebagai  buku  sumber,  tahun  1962  istilah  civics  diganti dengan  Kewargaan  Negara,  tahun  1968  Kewarga  Negara  di  ganti  dengan  Pendidikan Kewargaan  Negara.  Tahun  1975  Pendidikan  Kewargaan  Negara  di  ganti  dengan  PMP
(Pendidikan  Moral  Pancasila),  tahun  1978  sangat  dominannya  materi  P-4  dalam  PMP. Tahun  1984  masih  dengan  nama  PMP,  tahun  1994  di  ganti  dengan  nama  PPKn.  Tahun 1999  materi  P-4  dicabut.  Era  reformasi  di  rubah  dengan  Pendidikan  Kewarganegaraan (PKn), yang kemudian pada tahun 2013 kembali lagi menjadi PPKn.
Perkembangan kurikulum PPKn di Indonesia berkembang secara dinamis ini pada prinsipnya  disesuaikan  dengan  kebutuhan  serta  visi-misi  dari  pemerintah  yang mempengaruhi dalam pembentukan kebijakan kurikulum pendidikan di Indonesia. Tetapi dalam  pelaksanaannya  terdapat  kekuatan  yang  menjadi  fondasi  dalam  pelaksanaan  mata pelajaran  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan,  yaitu  Pancasila,  UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, politik, hukum, nilai, moral, kearifan lokal, dan kebhinekaan dalam berkebudayaan.
Begitu dinamisnya perkembangan kurikulum khususnya di bidang PPKn, ini tidak lepas dari perkembangan situasi politik hukum negara Indonesia. Bahkan, Samsuri (2012) memaparkan  bahwa  “besarnya  kepentingan  rezim  kekuasaan  terhadap  pendidikan kewarganegaraan model PMP tersebut, mengakibatkan terjadinya reduksionisme misi mata kajian itu dalam kerangka membentuk warga negara yang baik. Reduksi itu nampak Ketika pendidikan  Pancasila  yang  dieksplisitkan  dengan  label  PMP,  seakan-akan  menjadi  satu- satunya  mata  pelajaran  yang  harus  bertanggung  jawab  terhadap  pembentukan  karakter warga negara, khususnya kepada generasi muda”.
Bagi akademisi, khususnya di bidang PPKn, sudah sepatutnya kita peduli dan terus menganalisis  bagaimana  perkembangan bidang  kajian  PPKn  baik  secara  normatif, maupun substantif.

## DAFTAR PUSTAKA
Asri, Muhammad . (2017). Dinamika Kurikulum Di Indonesia. Modeling: Jurnal Program Studi Pgmi, 4(2), 192 – 202.
Darmalaksana, Wahyudin. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan. Pre-Print Digital Library Uin Sunan Gunung Djati Bandung.
Firman, Firman, & Rahayu, Sari . (2020). Pembelajaran Online Di Tengah Pandemi Covid- 19. Indonesian Journal Of Educational Science (Ijes), 2(2), 81 – 89.
Geboers, Ellen, Geijsel, Femke, Admiraal, Wilfried, & Ten Dam, Geert. (2013). Review Of  The  Effects  Of  Citizenship  Education.  Educational  Research  Review,  9,  158 – 173.
Martini,  Eneng. (2018).  Membangun  Karakter  Generasi  Muda  Melalui  Model Pembelajaran  Berbasis  Kecakapan  Abad  21.  Jpk  (Jurnal  Pancasila  Dan Kewarganegaraan), 3(2), 21 – 27.
Mukhtarom,  Asrori,  Arwen,  Desri,  &  Kurniyati,  Ety .  (2019).  Urgensi  Civic  Education Dalam  Kehidupan  Bernegara.  Tadarus  Tarbawy:  Jurnal  Kajian  Islam  Dan Pendidikan, 1(2).
Nanggala,  Agil,  &  Suryadi,  Karim .  (2020).  Analisis  Konsep  Kampus  Merdeka  Dalam Perspektif  Pendidikan  Kewarganegaraan.  Jurnal  Global  Citizen:  Jurnal  Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan, 10 – 23. Nurdin, Encep Syarief. (2016). Analisis Konten Dimensi Implementasi Kebijakan Publik Pada  Konten  Kurikulum  Pendidikan  Kewarganegaraan  Di  Perguruan  Tinggi. Sosiohumanika, 9(1).
Raharjo,  Raharjo. (2020).  Analisis  Perkembangan  Kurikulum  Ppkn:  Dari  Rentjana Pelajaran  1947  Sampai  Dengan  Merdeka  Belajar  2020.  Pkn  Progresif:  Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Kewarganegaraan, 15(1), 63 – 82.
Rahmandani,  Fahdian,  &  Samsuri,  Samsuri. (2019).  Malang  Corruption  Watch  Sebagai Gerakan  Masyarakat  Sipil  Dalam  Membangun  Budaya  Anti-Korupsi  Di  Daerah.
Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, 21(1), 49 – 59.
Rube’i,  Muhammad  Anwar. (2014).  Integrasi  Nilai-Nilai  Kewirausahaan  Dalam Pendidikan  Kewarganegaraan  Sebagai  Upaya  Membentuk  Economic  Civic (Ekonomi  Warganegara):  Studi  Kasus  Pembentukan  Ekonomi  Warga  Negara  Di Sma  Negeri  1  Sungai  Raya  Kabupaten  Kubu  Raya.  Universitas  Pendidikan Indonesia.
Rukajat, Ajat . (2018). Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach. Deepublish.
Shabrina,  Tasya  Fildzah. (2016).  Implementasi  Gerakan  Citarum  Bestari  Dalam Menumbuhkan  Civic  Responsibility  Terhadap  Lingkungan:(Studi  Kasus  Pada Masyarakat  Dayeuhkolot  Kabupaten  Bandung  Provinsi  Jawa  Barat).  Universitas Pendidikan Indonesia.
Tiara, Monica, & Yarni, Nevi . (2019). Pendidikan Karakter Berwawasan Sosiokultural Di Sma Kota Padang. Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (Jrpp), 2(2), 297 – 302. Yunita,  Yunita,  &  Suryadi,  Karim .  (2018).  Rancang  Bangun  Pendidikan  Bela  Negara Sebagai Wahana Pengembangan Sikap Nasionalisme Bagi Mahasiswa. Modeling: Jurnal Program Studi Pgmi, 5(2), 225 – 233.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.