Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## SENGKETA ADMINISTRASI NEGARA: MENILAI KRITIS PERAN OMBUDSMAN DALAM PENYELESAIANNYA
Ridha Kurniawan 1* , Agus Irawan 2 , Alendra 3 , Rahman 4 , M.S Alfarisi 5 1,2,3,4,5 Hukum, Universitas Adiwangsa Jambi, Jambi, Indonesia ridhakurniawan28@gmail.com 1* , agusirawan11222@gmail.com 2 , putra_zh01@yahoo.com 3 , rahmanjambi43@gmail.com 4 , ms.alfarisi85@gmail.com 5
Naskah diterima: 20 April 2024; revisi: 30 Mei 2024; disetujui: 30 Juni 2024

## Abstract
The Ombudsman of the Republic of Indonesia has a strategic role in supervising public services to ensure accountability and transparency. One of the Ombudsman's supervisory functions is to protect the  public  from  maladministration  that  often  occurs  in  various  public  services.  However,  the implementation  of  the  Ombudsman's  recommendations  often  faces  challenges,  especially  related  to the  authority  and  legal  force  of  recommendations  given  as  a  form  of  resolving  maladministration disputes.  This  study  aims  to  evaluate  the  role  of  the  Ombudsman  in  handling  state  administrative disputes and the impact of dispute resolution on the protection of community rights in Indonesia. This study  uses  a  normative  legal  method  with  a  conceptual  and  legislative  approach.  The  results  of  the study show that the Ombudsman functions as a protector of community rights through mediation and conciliation  mechanisms,  although  its  recommendations  are  not  legally  binding.  Although  the Ombudsman's  recommendations  do  not  have  binding  legal  force,  this  institution  still  functions  as  a protector of community rights by providing fast and effective solutions. This limited authority reduces the effectiveness of dispute resolution. Suggestions to improve effectiveness include granting binding status  to  recommendations,  increasing  the  budget,  and  better  socialization  of  the  role  of  the Ombudsman.
Keywords: Public Administration; Dispute resolution; Ombudsman
* Alamat korespondensi:
Alamat Institusi: Universitas Adiwangsa Jambi, Jambi, Indonesia E-mail Korespondensi: ridhakurniawan28@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  memiliki  struktur  kelembagaan  negara  yang  dibentuk  untuk  mendukung pelaksanaan  pemerintahan  yang  efektif  dan  efisien  dengan  berbagai  penyesuaian  dan  penambahan lembaga  negara.    Ketatanegaraan  terseebut  tidak  hanya  bertujuan  untuk  menjamin  kelancaran administrasi publik, tetapi juga untuk memastikan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Lembaga-lembaga  negara  tidak  hanya  berperan sebagai  pengelola  kebijakan  publik,  tetapi  juga  menjadi  pilar  utama  dalam  menjaga  stabilitas  dan kemajuan negara.  Di dalam sistem kelembagaan negara, terdapat peran penting yang dimainkan oleh auxiliary organs, salah satu lembaga yang memiliki kewenangan strategis dalam tata pengawasan di Indonesia  adalah  Ombudsman.    Sebagai  auxiliary  organ,  Ombudsman  berfungsi  untuk  memberikan bantuan  dan  mendukung  kinerja  lembaga  negara  lainnya  dalam  menjalankan  tugas  mereka  dengan lebih efektif. Ombudsman yang sebelumnya dikenal sebagai “Komisi Ombudsman Nasional” adalah salah  satu  dari  jenis  lembaga  negara  yang  diberi  otoritas  oleh  regulator  atau  pembentuk  peraturan yang  ditetapkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2008  tentang  Ombudsman  Republik Indonesia  (selanjutnya  disebut  UU  ORI).  Adanya  lembaga  sebagai  penunjang  penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu cara untuk menata keseimbangan antar lembaga negara.
Di dalam Pasal 1 angka 1 UU ORI disebutkan bahwa “Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya  disebut  Ombudsman  adalah  lembaga  negara  yang  mempunyai  kewenangan  mengawasi penyelenggaraan  pelayanan  publik  baik  yang  diselenggarakan  oleh  penyelenggara  negara  dan pemerintahan  termasuk  yang  diselenggarakan  oleh  Badan  Usaha  Milik  Negara,  Badan  Usaha  Milik Daerah,  dan  Badan  Hukum  Milik  Negara  serta  badan  swasta  atau  perseorangan  yang  diberi  tugas menyelenggarakan  pelayanan  publik  tertentu  yang  sebagian  atau  seluruh  dananya  bersumber  dari anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  dan/atau  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah.” Ombudsman dalam struktur kelembagaan negara Indonesia di dalam konstitusi memiliki dasar yang kuat. Pertama, Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik bertujuan untuk mencapai kesejahteraan  rakyat,  sebagaimana  yang  dicita-citakan  oleh  para  pendiri  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Kedua,  lembaga  ini  dijamin  sebagai  badanpermanen  dalam  struktur  negara,  yang  tidak dapat  dibubarkan  dengan  mudah  kecuali  melalui  perubahan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Ketiga, struktur lembaga Ombudsman dibuat sepadan dengan substansi pelayanan publik yang menjadi objek pengawasannya,  yang  telah  diatur  dalam  norma  dasar  konstitusi.  Keempat,  legitimasi  struktural Ombudsman  sebagai  lembaga  negara  diperkuat,  sehingga  produk  hukum  yang  dikeluarkannya memiliki peluang lebih besar untuk ditaati oleh aparatur negara yang diawasinya.  Dengan demikian, peran  Ombudsman  tidak  hanya  sebagai  pengawas  pelayanan  publik  tetapi  juga  sebagai  institusi penting  yang  menjaga  kesejahteraan  rakyat  melalui  penegakan  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam administrasi negara.
Menurut Prajudi Atmosudirdjo, tujuan penegakan hukum adalah ketika penyelenggara negara dapat  menjalankan  fungsinya  sebagai  administratur  negara  (bestuur),  atau  sebagai  "fungsi"  atau "kegiatan"  yang  melayani  pemerintah  dan  masyarakat,  atau  sebagai  administrasi  negara  sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang.  Negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sistem tata laksana yang menjunjung penyelenggaraan pelayanan yang optimal, memenuhi kebutuhan dasar  dan  hak  sipil  setiap  warga  negara.    Meskipun  demikian,  saat  ini  terlihat  bahwa  implementasi pelayanan publik belum sepenuhnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan fungsi tujuan pembentukan ombudsman untuk memberikan kualitas pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat.
Fungsi  pengawasan  Ombudsman  adalah  melindungi  masyarakat  dari  maladministrasi  yang sering terjadi di berbagai layanan publik. Banyak masalah muncul selama kegiatan sehari-hari, seperti kesulitan mendapatkan layanan, prosedur yang rumit, adanya calo, dan praktik pungutan liar.  Selain itu,  ada  ketidakadilan  dalam  layanan  publik,  di  mana  anggota  keluarga  atau  pejabat  terpandang biasanya  dilayani  dengan  lebih  baik  daripada  anggota  masyarakat  biasa  yang  kurang  mampu. Pemungutan  biaya  pelayanan  publik  yang  tidak  transparan  merupakan  masalah  yang  sering  dialami masyarakat.  Ahmad Alamsyah Saragih, anggota Ombudsman Republik Indonesia, mengungkapkan bahwa  Ombudsman  menerima  total  7.903  laporan  pada  tahun  tertentu,  di  mana  5.464  laporan  telah diregistrasi dan ditindaklanjuti, sementara sisanya masih dalam proses pemeriksaan. Maladministrasi, terutama penundaan berlarut-larut, menjadi masalah utama dengan persentase 33,62% atau sebanyak
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
1.837  pengaduan.  Selanjutnya,  penyimpangan  prosedur  mencakup  28,97%  atau  1.583  laporan, sementara  17,7%  atau  967  pengaduan  terkait  dengan  tidak  diberikannya  layanan  yang  memadai. Masalah-masalah  ini  membutuhkan  penanganan  serius  untuk  meningkatkan  kualitas  layanan  publik dan memastikan bahwa pelayanan tersebut benar-benar melayani kepentingan masyarakat secara adil dan transparan.
Dari  berbagai  permasalahan  yang  terjadi,  penting  untuk  dilakukan  penanganan  yang terintegrasi  terhadap  penyelesaian  sengketa  administrasi,  yang  merupakan  salah  satu  kewenangan Ombudsman.  Penelitian  ini  akan  mengulas  secara  mendalam  tentang  peran  Ombudsman  dalam menangani  sengketa  hukum  administrasi  negara  terhadap  lembaga  yang  berada  di  bawah pengawasannya  serta  dampak  dari  penyelesaian  sengketa  oleh  Ombudsman  terhadap  perlindungan hak-hak masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam sistem penyelenggaraan  pelayanan  publik  di  Indonesia,  serta  memberikan  kontribusi  positif  terhadap perbaikan pelayanan umum kepada masyarakat.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian hukum dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep  hukum  yang  relevan  dengan  topik  penelitian,  sedangkan  pendekatan  perundang- undangan.  Penelitian  ini  akan  dilakukan  melalui  analisis  deskriptif  terhadap  isu-isu  yang  diangkat dalam  judul  penelitian.  Penelitian  ini  akan  merujuk  pada  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2008 tentang  Ombudsman  Republik  Indonesia  sebagai  dasar  utama  dalam  menganalisis  peran  dan  fungsi Ombudsman  dalam  penyelesaian  sengketa  administrasi  negara  serta  memberikan  kritik  pada kewenangan Ombudsman pada status quo saat ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran  Ombudsman  Dalam  Menangani  Sengketa  Hukum  Administrasi  Negara  Terhadap Lembaga yang Berada di Bawah Pengawasannya
Reformasi  telah  menghasilkan  perubahan  dalam  penyesuaian  struktur  institusi  negara ( Kesuma,  2022) .  Kondisi  maladministrasi  yang  meluas  sebelum  era  reformasi  mendorong dibentuknya  Ombudsman  sebagai  lembaga  pengawas,  dengan  tujuan  memberikan  keadilan  serta kepastian  hukum  pada  pelayanan  masyarakat  sesuai  dengan  amanat  UUD  1945  (Legislasi,  2008). Praktik  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  yang  merajalela  sebelum  reformasi  menegaskan  pentingnya birokrasi yang bersih dari KKN ( Waluyo, 2022) . Pemerintahan yang baik hanya bisa terwujud melalui peningkatan  kualitas  aparatur  negara  dan  penerapan  prinsip-prinsip  pemerintahan  yang  baik.  Oleh karena  itu,  diperlukan  lembaga  pengawas  eksternal  yang  efektif  untuk  mengontrol  tugas-tugas aparatur  negara  ( Waluyo,  2022) .  Pengawasan  internal  oleh  pemerintah  sering  kali  tidak  memenuhi harapan  masyarakat  dari  segi  objektivitas  dan  akuntabilitas  sehingga  diperlukannya  suatu perlindungan hukum terhadap warga masyarakat (Rahardjo, 2014).
Dalam  bukunya  "Ilmu  Hukum,"  Satjipto  Rahardjo  merujuk  pada  pandangan  Fitzgerald  dan menyatakan  bahwa,  menurut  Salmond,  hukum  bertujuan  untuk  melindungi  kepentingan  masyarakat (Rahardjo,  2014).  Hanya  dalam  konteks  interaksi  kepentingan  inilah  kepentingan  tertentu  dapat dilindungi.  Phillipus  M.  Hadjon  berpendapat  bahwa  perlindungan  hukum  bagi  rakyat  meliputi tindakan preventif dan represif oleh pemerintah ( Philipus, dkk, 2005) . Perlindungan hukum preventif memberi  kesempatan  kepada  individu  untuk  menyampaikan  keberatan  atau  pandangan  mereka sebelum  keputusan  pemerintah  menjadi  final,  sehingga  bertujuan  untuk  mencegah  timbulnya sengketa.  Perlindungan  hukum  sangat  penting  dalam  tindakan  pemerintahan  yang  didasarkan  pada diskresi, karena perlindungan hukum preventif mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada kewenangan mereka ( Philipus, dkk, 2005) .
Dengan  sebab  demikian,  pada  tahun  2000,  Presiden  membentuk  “Komisi  Ombudsman Nasional”  melalui  Keppres  44/2000  ( Kader,  2019) .  Sebagaimana  diamanatkan  dalam  TAP  MPR VIII/MPR/2001,  undang-undang  yang  kuat  dan  jelas  tentang  Ombudsman  Republik  Indonesia diperlukan  untuk  meningkatkan  fungsi  dan  wewenang  Komisi  Ombudsman  Nasional.  Sebelum Komisi  Ombudsman  Nasional  dibentuk,  pengaduan  masyarakat  tentang  pelayanan  publik  hanya disampaikan  kepada  instansi  terkait  dan  biasanya  ditangani  secara  langsung  oleh  pejabat  yang
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dilaporkan.  Ini  berarti  masyarakat  tidak  memiliki  perlindungan  yang  memadai.  Penyelesaian pengaduan  di  pengadilan  juga  memakan  waktu  dan  biaya  yang  besar.  Akibatnya,  kehadiran Ombudsman  Republik  Indonesia  sangat  penting.  Untuk  memberikan  perlindungan  yang  lebih  baik bagi masyarakat, ombudsman ini dapat menangani pengaduan terkait pelayanan publik dengan cara yang mudah, gratis, dan bebas dari campur tangan kekuasaan lain ( Nurkhatimah, 2021) .
Untuk  mendukung  prinsip  pemerintahan  yang  baik,  Ombudsman  Republik  Indonesia bertanggung  jawab  untuk  mengawasi  penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Ombudsman  adalah lembaga negara yang mandiri dan tidak terpengaruh oleh lembaga atau lembaga pemerintah lainnya. Dalam  menjalankan  tugasnya,  Ombudsman  menggunakan  falsafah  seperti  integritas,  pelayanan masyarakat,  kehormatan,  kesetaraan,  pemberdayaan  masyarakat,  pembelajaran  berkelanjutan, kerjasama,  dan  kerja  sama.  Mereka  juga  mematuhi  pedoman  dasar  seperti  integritas,  pelayanan masyarakat,  kehormatan,  kepemimpinan,  persamaan  hak,  sosialisasi  tugas  Ombudsman,  pendidikan berkelanjutan, kerjasama, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, profesionalisme, dan dihormati ( Purnama, dkk, 2023) .
Ombudsman mempunyai peran penting dalam perlindungan hukum administrasi, baik secara preventif  maupun  represif,  dengan  tujuan  memastikan  pelayanan  publik  yang  baik  dan  adil.  Dalam kapasitas  preventif,  Ombudsman  bertindak  untuk  mencegah  terjadinya  maladministrasi  melalui berbagai  cara.  Pertama,  Ombudsman  mendorong  transparansi  dalam  proses  administrasi  publik, memastikan bahwa informasi mengenai prosedur dan keputusan pemerintah tersedia bagi masyarakat. Hal  ini  membantu  mengurangi  peluang  untuk  tindakan  korupsi  dan  penyalahgunaan  wewenang. Kedua,  Ombudsman  mengawasi  kepatuhan  aparatur  negara  terhadap  peraturan  dan  kebijakan  yang berlaku,  memberikan  rekomendasi  untuk  perbaikan  jika  ditemukan  kelemahan  dalam  sistem administrasi.  Selain  itu,  Ombudsman  juga  aktif  dalam  memberikan  edukasi  dan  sosialisasi  kepada aparatur negara dan masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pelayanan publik, yang bertujuan  meningkatkan  kesadaran  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  mengawasi  penyelenggaraan pemerintahan.
Secara represif, Ombudsman bertindak sebagai mekanisme pengaduan yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan maladministrasi yang telah terjadi. Dalam peran ini, Ombudsman memiliki  wewenang  untuk  menerima,  menyelidiki,  dan  menindaklanjuti  laporan  pengaduan  dari masyarakat  terkait  penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Ombudsman  dapat  melakukan  pemeriksaan mendalam terhadap keputusan, dokumen, dan tindakan aparatur negara, serta memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan (Putra, dkk, 2023). Berdasarkan hasil penyelidikan, Ombudsman dapat memberikan rekomendasi perbaikan, meminta ganti rugi, atau rehabilitasi bagi pihak yang dirugikan. Pendekatan mediasi dan konsiliasi yang diutamakan oleh Ombudsman memberikan solusi yang lebih cepat dan efektif dibandingkan proses pengadilan, serta memberikan rasa keadilan yang lebih nyata bagi masyarakat. Dengan peran preventif dan represif ini, Ombudsman tidak hanya berfungsi sebagai pengawas  eksternal  yang  independen,  tetapi  juga  sebagai  pelindung  hak-hak  masyarakat  dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, adil, dan transparan ( Wibawa, 2010) .
Maladministrasi  dalam  pelayanan  publik  mencakup  berbagai  tindakan  yang  melanggar hukum, melampaui wewenang, atau mengabaikan kewajiban hukum, sehingga merugikan masyarakat atau individu. Tindakan tersebut termasuk penundaan yang tidak wajar, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan  prosedur,  diskriminasi,  permintaan  imbalan,  konflik  kepentingan,  berpihak, ketidakmampuan,  tindakan  sewenang-wenang,  pengabaian  kewajiban  hukum,  dan  kelalaian.  Untuk mengatasi masalah ini, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur mekanisme penyelesaian sengketa dan pengaduan melalui Ombudsman ( Nurtjahjo, dkk, 2013) . Ombudsman  berperan  menerima  dan  mengolah  pengaduan  dari  masyarakat  terkait penyelenggaraan  pelayanan  publik,  serta  menangani  pengaduan  jika  pengadu  tidak  ingin penyelesaiannya  dilakukan  oleh  pihak  penyelenggara  terkait  ( Setiawan,  dkk,  2022) .  Dalam menjalankan  tugasnya,  Ombudsman  wajib  membentuk  perwakilan  di  daerah  dalam  waktu  paling lambat  tiga  tahun  sejak  peraturan  disahkan,  serta  dapat  melakukan  mediasi  dan  konsiliasi  untuk menyelesaikan  pengaduan  atas  permintaan  pihak  terkait.  Di  dalam  Pasal  8  terkait  wewenang disebutkan bahwa “Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal  7,  Ombudsman  berwenang:  a.  meminta  keterangan  secara  lisan  dan/atau  tertulis  dari  Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman; b.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
memeriksa  keputusan,  surat-menyurat,  atau  dokumen  lain  yang  ada  pada  Pelapor  ataupun  Terlapor untuk  mendapatkan  kebenaran  suatu  Laporan;  c.  meminta  klarifikasi  dan/atau  salinan  atau  fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor; d. melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan; e. menyelesaikan  laporan  melalui  mediasi  dan  konsiliasi  atas  permintaan  para  pihak;  f.  membuat Rekomendasi  mengenai  penyelesaian  Laporan,  termasuk  Rekomendasi  untuk  membayar  ganti  rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan; g. demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi”
Pendekatan  mediasi  dan  konsiliasi  yang  diterapkan  oleh  Ombudsman  dalam  menangani  isu layanan publik menawarkan alternatif yang lebih  cepat dan efektif dibandingkan proses pengadilan, serta  memberikan  rasa  keadilan  yang  lebih  nyata  bagi  masyarakat.  Berdasarkan  Pasal  50  ayat  5, Ombudsman  dapat  menggunakan  berbagai  metode  untuk  menyelesaikan  sengketa,  seperti  mediasi, konsiliasi,  dan  jika  diperlukan,  ajudikasi  khusus.  Ombudsman  berwenang  untuk  meminta  data, memeriksa  dokumen,  memanggil  pihak-pihak  terkait,  serta  memberikan  rekomendasi  penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi untuk pembayaran ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan. Di samping itu, Ombudsman juga memiliki hak untuk memberikan saran kepada Presiden, kepala  daerah,  atau  pimpinan  lembaga  negara  lainnya  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  dan menyempurnakan  organisasi  serta  prosedur  pelayanan  publik.  Saran  ini  bertujuan  agar  pelayanan publik  menjadi  lebih  efisien  dan  responsif  terhadap  kebutuhan  masyarakat.  Ombudsman  juga  dapat merekomendasikan perubahan undang-undang dan peraturan kepada DPR, Presiden, DPRD, dan/atau kepala  daerah  untuk  mencegah  terjadinya  maladministrasi  di  masa  depan.  Setiap  warga  negara Indonesia atau penduduk dapat melaporkan masalah kepada Ombudsman tanpa dikenakan biaya atau imbalan apa pun.
Setelah menerima laporan, Ombudsman akan melakukan peninjauan awal secara mendalam. Jika  laporan  tersebut  dinilai  kurang  lengkap,  pelapor  akan  diberitahu  secara  tertulis  untuk melengkapinya.  Begitu  laporan  dinyatakan  lengkap,  Ombudsman  akan  segera  melanjutkan  dengan pemeriksaan substantif. Dalam tahap ini, Ombudsman akan mengevaluasi apakah ada cukup bukti dan alasan  untuk  melanjutkan  penyelidikan  lebih  lanjut  atau  menyelesaikan  masalah  tersebut.  Dalam menjalankan tugasnya, Ombudsman bertindak sebagai pengawas independen yang memastikan bahwa setiap  keputusan  atau  tindakan  pemerintah  tidak  merugikan  masyarakat.  Dengan  demikian, Ombudsman  memainkan  peran  penting  dalam  memastikan  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam pelayanan  publik,  serta  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  terhadap  tindakan maladministrasi.  Keberadaan  Ombudsman  juga  mendorong  pemerintah  untuk  lebih  berhati-hati  dan bertanggung  jawab  dalam  setiap  kebijakan  dan  tindakan  yang  diambil,  dengan  tujuan  akhir  untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ( Hidayat, 2016) .  Peraturan  di  dalam  UU  Ori  memberikan  jaminan  perlindungan  kepada  masyarakat  dari kerugian  akibat  malpraktik  oleh  penyelenggara  negara.  Pendekatan  mediasi  dan  konsiliasi  yang diutamakan  oleh  Ombudsman  memberikan  solusi  cepat  dan  efektif  dalam  penyelesaian  pengaduan, mengurangi  beban  pengadilan,  dan  memberikan  rasa  keadilan  yang  lebih  nyata  bagi  masyarakat ( Setiawati, dkk, 2023) .

## Dampak  dari  Penyelesaian  Sengketa  oleh  Ombudsman  Terhadap  Perlindungan  Hak-Hak Masyarakat
Ombudsman  berkedudukan  penting  dalam  sistem  hukum  dan  administrasi  negara  dengan menangani sengketa administrasi yang timbul dari maladministrasi dalam pelayanan publik. Sebagai lembaga  pengawas  eksternal,  Ombudsman  mengelola  berbagai  keluhan  masyarakat  melalui mekanisme  seperti  mediasi,  konsiliasi,  dan  pemberian  rekomendasi  untuk  menyelesaikan  sengketa ( Kurniawan, dkk, 2024) . Peran ini sangat penting untuk memastikan hak-hak masyarakat terlindungi, yang  pada  gilirannya  meningkatkan  kesejahteraan,  keadilan,  dan  kepastian  hukum.  Dalam  proses penyelesaian sengketa, Ombudsman berfungsi sebagai fasilitator dalam mediasi, tanpa harus melalui proses  hukum  yang  panjang  dan  kompleks.  Dalam  konsiliasi,  Ombudsman  memberikan  saran  dan rekomendasi  untuk  memperbaiki  situasi  yang  dipersengketakan,  dimaana  sering  kali  melibatkan penyesuaian  antara  pihak-pihak  untuk  mencapai  resolusi  yang  lebih  baik.  Setelah  menyelesaikan pemeriksaan,  Ombudsman  dapat  mengeluarkan  rekomendasi  untuk  perbaikan  atau  kompensasi.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Meskipun  rekomendasi  ini  bersifat non-binding ,  sering  kali  memberikan  dorongan  kuat  bagi  pihak terkait untuk mengambil tindakan yang diperlukan.
Penyelesaian  sengketa  administrasi  terhadap  maladministrasi  dari  penyelenggara  negara tersebut  memiliki  kekurangan  bahwa  rekomendasi  Ombudsman  seringkali  tidak  diikuti  atau dilaksanakan oleh instansi yang terkait. Mengenai hasil akhir dari rekomendasi ombudsman terdapat ketidakjelasan tuntutan tanggung jawab dari pihak-pihak yang penyelenggara layanan publik dengan masyarakat dengan hanya penyelesaian yang melalui  rekomendasi non-binding ( Lubis, dkk, 2023) . Jika  dibandingkan  dengan  PTUN  yang  memiliki  otoritas  yang  kuat  dalam  menyelesaikan  sengketa administrasi.  Keputusan  PTUN  bersifat  mengikat  dan  harus  ditaati  oleh  semua  pihak  yang  terlibat. Ketika  seseorang  yang  merasa  dirugikan  mengajukan  gugatan  ke  PTUN,  pengadilan  ini  dapat menelaah kasus tersebut dan mengeluarkan keputusan yang harus dipatuhi. Jika PTUN menemukan bahwa  keputusan  Pejabat  TUN  tidak  sah  atau  bertentangan  dengan  peraturan  yang  berlaku,  maka keputusan  PTUN  dapat  membatalkan  KTUN  tersebut  berdasarkan  prinsip Actus  Contrarius dan memerintahkan perubahan atau penggantian keputusan tersebut ( Habibi, 2019) .
Putusan  PTUN  memiliki  kekuatan  hukum  yang  lebih  besar  untuk  menyelesaikan  sengketa dibandingkan dengan rekomendasi Ombudsman. Rekomendasi Ombudsman, di sisi lain, bersifat non- mengikat dan mendorong pihak terkait untuk memperbaiki atau membayar kompensasi, tetapi tidak ada  kewajiban  hukum  untuk  melaksanakannya.  Sebaliknya,  putusan  PTUN  dapat  memengaruhi keputusan  administrasi  secara  langsung  dan  dapat  meminta  keputusan  yang  tidak  sesuai  dengan hukum dicabut. Hal tersebut kurang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang dirugikan haknya akibat maladministrasi. Padahal sebagai negara hukum Indonesia menjunjung tinggi  adanya  persamaan  dihadapan  hukum  atau equality  before  the  law, dan  masyarakat  yang seringkali berada di kedudukan lebih lemah daripada penyelenggara negara berpotensi mendapatkan diskriminasi.  Kurangnya  publikasi  dan  sosialisasi  tentang  keberadaan  Ombudsman  dan  mekanisme yang  tersedia  juga  merupakan  masalah.  Masyarakat  mungkin  tidak  sepenuhnya  sadar  akan  peran Ombudsman,  yang  dapat  mengakibatkan  rendahnya  tingkat  pengaduan  dan  mengurangi  dampak positif lembaga ini terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, meskipun Ombudsman telah menerapkan mediasi dan konsiliasi, proses ini terkadang dianggap kurang transparan dan tidak selalu menghasilkan resolusi yang memuaskan semua pihak. Ketidakpuasan ini bisa muncul jika hasil mediasi  dianggap  tidak  adil  atau  tidak  sesuai  dengan  harapan.  Penguatan  wewenang  Ombudsman dengan  memberikan  status  yang  mengikat  pada  rekomendasi  yang  dikeluarkan  dapat  meningkatkan efektivitas  lembaga  ini  serta  menyempurnakan  proses  mediasi  dan  konsiliasi  dengan  meningkatkan transparansi, menetapkan standar yang jelas, dan memberikan pelatihan bagi mediator dan konsiliator dapat membantu menghasilkan resolusi yang lebih adil.

## IV.  KESIMPULAN
Ombudsman memiliki peran penting dalam mengawasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,  serta  melindungi  masyarakat  dari  maladministrasi.  Ombudsman  menggunakan  pendekatan preventif  dengan  mendorong  transparansi  dan  kepatuhan,  serta  pendekatan  represif  melalui mekanisme  mediasi,  konsiliasi,  dan  pemberian  rekomendasi.  Meskipun  rekomendasi  Ombudsman tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, lembaga ini masih berfungsi sebagai pelindung hak- hak  masyarakat  dengan  memberikan  solusi  cepat  dan  efektif.  Namun,  pelaksanaan  kewenangan Ombudsman  memiliki  kelemahan,  terutama  terkait  keterbatasan  wewenang.  Rekomendasi  yang bersifat non-binding mengurangi  efektivitas  dalam  menyelesaikan  sengketa  jika  pihak-pihak  tidak secara  kooperatif  mematuhinya.  Selain  itu,  kendala  dalam  anggaran  dan  jumlah  staf  juga mempengaruhi  kualitas  layanan.  Sebagai  perbandingan,  PTUN  kekuatan  hukum  yang  lebih  kuat dengan putusan yang mengikat dan dapat mencabut keputusan administrasi yang cacat hukum. Untuk meningkatkan efektivitas Ombudsman, beberapa langkah perlu dipertimbangkan, termasuk penguatan wewenang dengan memberikan status mengikat pada rekomendasi, peningkatan anggaran dan jumlah staf,  serta  peningkatan  sosialisasi  dan  transparansi  proses  mediasi  dan  konsiliasi.  Dengan  langkah- langkah ini, diharapkan Ombudsman dapat lebih optimal dalam melindungi hak-hak masyarakat dan meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  di  Indonesia.  Diharapkan  langkah-langkah  ini  akan meningkatkan peran Ombudsman dalam melindungi hak-hak masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Dengan memperkuat kewenangan hukum, memberikan sumber daya
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
yang  cukup,  dan  memastikan  transparansi  dan  sosialisasi  yang  efektif,  Ombudsman  akan  lebih mampu menjalankan fungsi utamanya dalam mengawasi dan memperbaiki sistem pelayanan publik, serta memastikan bahwa setiap laporan dan sengketa ditangani dengan adil dan efisien.

## REFERENSI
Badan  Legislasi.  "Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia."
Bambang Waluyo. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi. Sinar Grafika: Jakarta, 2022.
Cevyn Oktavianus Taroreh. "Kedudukan dan Peranan Ombudsman Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." Lex Crimen, Vol. 11, No. 3, 2022.
Dani  Habibi.  "Perbandingan  Hukum  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dan  Verwaltungsgerecht  sebagai Perlindungan Hukum Rakyat." Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 21, No. 1, 2019.
Desti Setiawati, Muhammad Khoirul Anwar, dan Anisa Nurmaida. "Peran Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dalam Pembentukan UU Kesehatan." Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 7, No. 3, 2023.
Dhenok  Panuntun  Trisuci  Asmawati.  "Kedudukan  Lembaga  Ombudsman  Daerah  Istimewa Yogyakarta Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah." PhD Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2015.
Diani Kesuma. Reformasi Pelayanan Publik-Damera Press. Damera Press, 2022.
Hardi Setiawan, Jaelan Usman, dan Riskasari Riskasari. "Penerapan Media Sosial dalam Pengaduan Dugaan  Maladministrasi  pada  Ombudsman  RI  Perwakilan  Sulawesi  Selatan."  Kajian  Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP), Vol. 3, No. 2, 2022.
Hendra  Nurtjahjo,  Yustus  Maturbongs,  dan  Diani  Indah  Rachmitasari.  Memahami  Maladministrasi. Ombudsman Republik Indonesia, 2013.
Herry Wibawa. "Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggara Negara dan Pemerintahan (Studi Perbandingan dengan Pengawasan Peratun)." PhD Disertasi, Universitas Diponegoro, 2010.
Ilham Endriansyah Putra, Muhammad Galih Ramahadi, dan Rifad Fahrezy. "Eksistensi Ombudsman sebagai  Pengawas  Pelayanan  Publik  guna  Menciptakan  Pemerintahan  yang  Bebas Maladministrasi:  Studi  Kasus:  Pembangunan  Apartemen  Lexington  Residence."  Dinamika Hukum, Vol. 24, No. 2, 2023.
Intan Nurkumalawati. "Pemeriksaan Keimigrasian: Pelayanan Publik yang bukan Sekadar Melayani." Dinamika Keimigrasian di Indonesia, Vol. 9, No. 7, 2020.
Irma  Mangar  dan  Muhammad  Rosyid  Ridho.  "Lembaga  Independen  Negara  dalam  Ketatanegaraan Indonesia." Definisi: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora, Vol. 1, No. 2, 2022.
Junan Hastuty Christin Nalle, Saryono Yohanes, dan Hernimus Ratu Udju. "Kedudukan Ombudsman Republik  Indonesia  dan  Implikasi  Rekomendasinya  dalam  Penegakan  Hukum  di  Indonesia: Perspektif Hukum Tata Negara." COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol. 3, No. 1, 2023.
Lailam,  Tanto.  "Penataan  Kelembagaan  Pengujian  Norma  Hukum  di  Indonesia."  Jurnal  Konstitusi, Volume 15, No. 1, 2018.
Marianus Yofan Kader dan Willy Tri Hardianto. "Ombudsman Strategy Of Republic Of Indonesia In East Java Representative Regarding Public Service Supervision." Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), Vol. 8, No. 3, 2019.
Maskur Hidayat. Strategi & Taktik Mediasi. Jakarta: Kencana, 2016.
Mohammad  Sandy  Kurniawan  dan  Noor  Hafidah.  "Tinjauan  Yuridis  Penyelesaian  Sengketa  Secara Ajudikasi dalam Pelayanan Publik." JTAM FH, Vol. 2, No. 1, 2024.
Muhammad  Khoerul  Umam.  "Kedudukan  Konstitusional  Ombudsman  Republik  Indonesia  dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia untuk Mewujudkan Clean Governance." 2021.
Nabila Firstia Izzati. "Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik di Indonesia." Sasi, Vol. 26, No. 2, 2020.
Nurkhatimah,  Usman  Jafar,  dan  Muhammad  Anis.  "Kedudukan  dan  Peran  Ombudsman  dalam Mengawasi  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  (Tela’ah  Fiqh  Siyasah)."  Siyasatuna:  Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah, Vol. 2, No. 3, 2021.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Nurlita  Purnama,  Annisa  Miskiyah,  dan  Muhammad  Khoirul  Anwar.  "Upaya  Pencegahan Maladministrasi  oleh  OMBUDSMAN  Republik  Indonesia  dalam  Meningkatkan  Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia." Jurnal Relasi Publik, Vol. 1, No. 1, 2023.
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2019. Philipus  M.  Hadjon,  Sri  Soemantri  Martosoewignjo,  dan  Sjachran  Basah.  Pengantar  Hukum Administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta, 2005.
Rosidin. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Widina Bhakti Persada: Bandung, 2006. Satijipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
Siaran  Pers,  03  Maret  2019.  "Ombudsman  RI  Luncurkan  Laporan  Tahunan  2019."  Diakses  dari [https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-luncurkan-laporan- tahunan2019](https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-luncurkan-laporan- tahunan2019).
Wanda  Pusthika  Ayu.  "Pengawasan  Ombudsman  Republik  Indonesia  Perwakilan  Provinsi  Jawa Timur  Terhadap  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  dan  Tanggapan  Stakeholders."  PhD Disertasi, Universitas Brawijaya, 2014.
Yuda Hanafi Lubis, Sholihul Abidin, dan Erik Syaputra Johan. "Penambahan Fungsi Magistrature of Sanction  pada  Ombudsman  dalam  Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan  Publik."  Innovative: Journal of Social Science Research, Vol. 3, No. 2, 2023.
Yusnani  Hasjimzoem.  "Eksistensi  Ombudsman  Republik  Indonesia."  Fiat  Justisia,  Vol.  8,  No.  2,
2014.