Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas yang Dirugikan Akibat Direksi Melakukan Kesalahan atau Kelalaian

## Monica Caecilia Darmawan
monicacaecilia2306@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Directors are part of the company organs that have authorized and full responsibilities of Limited Liability Company management. While carrying out their duty, Directors may make mistakes causing loss on behalf of the Limited Liability Company, and this loss will also harm the shareholders. Because of that, sufficient legal protection is needed for the shareholders, especially for the minority shareholders. The result of this legal research shows that Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company (UU PT) regulates that the involved minority shareholders have the right to sue the Limited Liability Company (direct lawsuit) as well as suing on the name of the Limited Liability Company (derivative lawsuit). Nevertheless, UU PT does not give the minority shareholders the power to sue the Directors member who makes mistakes, yet the involved minority shareholders are still able to sue the Directors member upon their acts against the law. Keywords: Limited Liability Company; Directors; Minority Shareholders; Directors Responsibilit;, Legal Protection

## Abstrak
Direksi merupakan Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan Terbatas. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dapat melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi Perseroan Terbatas, dan kerugian tersebut tentunya juga akan merugikan pemegang saham. Atas dasar inilah, maka diperlukan perlindungan hukum yang memadai bagi pemegang saham, khususnya bagi pemegang saham minoritas. Hasil dari penelitian hukum ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) telah mengatur bahwa pemegang saham minoritas yang dirugikan akibat anggota Direksi melakukan kesalahan atau kelalaian dapat mengajukan gugatan terhadap Perseroan (gugatan langsung) dan mengajukan gugatan atas nama Perseroan (gugatan derivatif). Akan tetapi, dalam UU PT belum terdapat pengaturan yang memberikan hak kepada pemegang saham minoritas yang dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan kepada anggota Direksi yang telah melakukan kesalahan atau kelalaian. Walaupun demikian, pada dasarnya pemegang saham yang bersangkutan masih dapat mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum kepada anggota Direksi tersebut. Kata Kunci: Perseroan Terbatas; Direksi; Pemegang Saham Minoritas; Tanggung Jawab Direksi; Perlindungan Hukum.

## Pendahuluan
Pada zaman modern ini, hubungan hukum antara subjek hukum telah berkembang menjadi hubungan yang kompleks. Hubungan hukum tersebut bukan hanya terjadi antar orang, tetapi juga antara badan hukum dengan badan hukum, dan
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3, Mei 2019 985

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 3, Mei 2019
Histori artikel: Submit 18 April 2019; Diterima 23 April 2019; Diterbitkan online 1 Mei 2019.

## Monica Caecilia: Perlindungan Hukum bagi
antara badan hukum dengan orang. 1 Timbulnya hubungan hukum yang kompleks antara subjek hukum tersebut terjadi dikarenakan saat ini masyarakat cenderung memilih badan usaha berbentuk badan hukum, seperti Perseroan Terbatas, sebagai sarana untuk mencapai tujuannya dalam berusaha. 2
Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) diatur bahwa:
“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”
Karena merupakan suatu badan hukum, maka Perseroan Terbatas juga termasuk sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban layaknya manusia. Hal ini selaras dengan pendapat Chidir Ali yang menjelaskan bahwa manusia adalah pendukung hak dan kewajiban yang dikenal dengan istilah subjek hukum ( subjectum juris ). Tetapi manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum, karena masih terdapat subjek hukum lainnya, yaitu segala sesuatu yang menurut hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban, yang dinamakan badan hukum (rechtpersoon) .3
Berdasarkan pendapat Try Widiyono, badan hukum adalah suatu subjek hukum yang diciptakan manusia dengan cara memfiksikan badan hukum tersebut seolah- olah mempunyai fungsi dan kehendak seperti orang. 4 Dari pendapat tersebut, maka dapat diketahui bahwa walaupun Perseroan Terbatas merupakan badan hukum, namun berbeda dengan manusia, karena Perseroan Terbatas adalah artificial person , maka ia hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantaraan manusia sebagai wakilnya. 5 Dikarenakan Perseroan Terbatas bukanlah manusia, maka agar suatu Perseroan Terbatas dapat menjadi subjek hukum seutuhnya, diperlukan organ pengurus, yakni Direksi yang bertugas untuk menjalankan pengurusan
1 Try Widiyono, Direksi Perseroan Terbatas (Ghalia Indonesia 2008).[9].
2 ibid.
3 Chidir Ali, Badan Hukum (Alumni 1991) . [4-5].
4 Try Widiyono, Loc.Cit.
5 Nike K. Rumokoy, ‘Pertanggungjawaban Perseroan Selaku Badan Hukum dalam Kaitan- nya dengam Gugatan atas Perseroan’ (2011) 19 Jurnal Hukum Unsrat.[14].
Perseroan Terbatas. Definisi mengenai apa yang dimaksud dengan Direksi dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 5 UU PT yang mengatur bahwa: “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.
Berdasarkan definisi Direksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU PT, maka dapat diketahui bahwa kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki Direksi untuk melakukan pengurusan Perseroan Terbatas merupakan kewenangan yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Dalam menjalankan pengurusan Perseoan Terbatas ini, Direksi bertindak bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan Perseroan sehingga dengan demikian Direksi pada dasarnya memiliki tugas fidusia ( fiduciary duty ). 6
Selama menjalankan tugas pengurusan Perseroan Terbatas, tidak menutup kemungkinan Direksi dapat melakukan kesalahan atau kelalaian yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perseroan Terbatas. Apabila Perseroan Terbatas mengalami kerugian, maka pemegang saham selaku pihak yang menanamkan modal dalam Perseroan Terbatas tentunya juga akan mengalami kerugian. Adanya kemungkinan pemegang saham mengalami kerugian karena kesalahan atau kelalaian yang dilakukan anggota Direksi dalam pengurusan Perseroan Terbatas ini tentunya perlu diimbangi dengan adanya perlindungan hukum yang yang memadai bagi pemegang saham.
Pada dasarnya perlindungan hukum terhadap pemegang saham mayoritas dalam suatu Perseroan Terbatas sudah terjamin. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 87 ayat (1) jo. Pasal 87 ayat (2) UU PT telah diatur bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka akan diambil keputusan berdasarkan suara terbanyak.
6 Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia (Citra Aditya Bakti 2014).[32]. (selanjutnya disingkat Munir Fuady I).

## 988 Monica Caecilia: Perlindungan Hukum bagi
Ketentuan prinsip suara terbanyak dalam pengambilan keputusan pada RUPS menyebabkan pemegang saham mayoritas menjadi pihak yang memiliki posisi dominan. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 84 ayat (1) UU PT telah diatur bahwa setiap saham mempunyai satu hak suara. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka semakin banyak jumlah saham yang dimiliki pemegang saham mayoritas, maka semakin banyak pula hak suara yang ia miliki dalam RUPS.
Sebaliknya perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas cenderung belum sepenuhnya terjamin. Hal ini dikarenakan pemegang saham minoritas hanya memiliki sebagian kecil saham dari jumlah saham secara keseluruhan dalam suatu Perseroan Terbatas sehingga sering kali pemegang saham minoritas tidak dapat memperjuangkan kepentingganya dalam RUPS dikarenakan suara yang dimiliki tidak mencukupi. Dengan adanya keterbatasan jumlah suara yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas, maka mencari jalan keluar melalui mekanisme RUPS belum tentu dapat menyelesaikan permasalahan yang ada apabila tidak ada dukungan suara dari pemegang saham mayoritas dibelakangnya.
Dalam mengatasi situasi tersebut, maka UU PT memberikan hak kepada pemegang saham minoritas yang dirugikan untuk dapat memperjuangkan kepentingannya dengan cara melakukan upaya hukum tertentu, yakni mengajukan gugatan, baik gugatan tersebut adalah gugatan yang diajukan oleh pemegang saham minoritas terhadap Perseroan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 61 ayat (1) UU PT, maupun gugatan atas nama Perseroan yang diajukan oleh pemegang saham minoritas kepada anggota Direksi yang telah melakukan kesalahan atau kelalaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 ayat (6) UU PT. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemegang saham minoritas dalam mengajukan gugatan atas nama Perseroan kepada anggota Direksi yang telah melakukan kesalahan atau kelalaian hingga menimbulkan kerugian bagi Perseroan Terbatas dapat ditemukan dalam Pasal 97 ayat (6) UU PT yang mengatur bahwa:
“Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan”.
Persyaratan jumlah minimal saham sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 ayat (6) UU PT tersebut akan menimbulkan kesulitan apabila terdapat satu atau lebih pemegang saham minoritas yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan Terbatas, namun pemegang saham minoritas yang bersangkutan memiliki jumlah saham kurang dari 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Kondisi tersebut tentunya menyebabkan pemegang saham minoritas tidak dapat mengajukan gugatan atas nama Perseroan sehingga perlindungan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 ayat (6) UU PT terkesan tidak memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas secara menyeluruh.
Pada dasarnya selain pemegang saham minoritas, anggota Direksi lain dan/ atau anggota Dewan Komisaris juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan kepada Direksi yang melakukakan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan pengurusan Perseroan Terbatas. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 97 ayat (7) UU PT yang menjelaskan bahwa: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan”.
Adanya kemungkinan bagi anggota Direksi lain untuk dapat mengajukan gugatan atas nama Perseroan ini timbul dikarenakan dalam Pasal 92 ayat (3) UU PT telah diatur bahwa pada dasarnya Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih. Kemudian dalam Pasal 92 ayat (5) UU PT juga diatur bahwa: “Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.”
Berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (5) UU PT tersebut, maka dapat diketahui bahwa tiap anggota Direksi memiliki tugas dan kewenangan pengurusan yang berbeda sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RUPS. Oleh karena itu, dalam hal Perseroan Terbatas mengalami kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dari seorang anggota Direksi, maka anggota Direksi lain yang tidak terlibat dalam pengurusan yang dilakukan oleh anggota Direksi yang telah menyebabkan kerugian

## 990 Monica Caecilia: Perlindungan Hukum bagi
bagi Perseroan Terbatas tersebut dapat mengajukan gugatan atas nama Perseroan kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
Dikarenakan pemegang saham minoritas, anggota Direksi lain, serta anggota Dewan Komisaris sama-sama memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan kepada anggota Direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengurusan Perseroan Terbatas, maka tidak menutup kemungkinan terjadi kondisi dimana terdapat lebih dari satu gugatan atas nama Perseroan yang diajukan kepada anggota Direksi yang telah menimbulkan kerugian bagi Perseroan Terbatas tersebut.
Dalam menghadapi situasi demikian, tentu akan timbul permasalahan seperti gugatan atas nama Perseroan pihak mana yang harus didahulukan serta apakah para pihak yang mengajukan gugatan atas nama Perseroan tersebut dapat sama-sama dilibatkan menjadi pihak Penggugat.

## Metode Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Doctrinal Research , yaitu: “ research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development .” 7 Berdasarkan pengertian Doctrinal Research tersebut, maka penelitian hukum tipe ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah penjelasan yang sistematis mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan-aturan hukum, menjelaskan bidang-bidang yang sulit, dan mungkin memprediksi perkembangan masa mendatang.
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang ( statute approach ) dan pendekatan konseptual
( conceptual approach ). Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan undang- undang ( statute approach ) karena penelitian hukum ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik dalam
7 Terry Hutchinson, Researching and Writing in Law (Lawbook Co 2002).[8]. dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenada Media Group 2006).[32-33].
penelitian hukum ini. Selain pendekatan undang-undang ( statute approach ), penelitian hukum ini juga menelaah konsep-konsep hukum yang terdapat dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga penelitian hukum ini juga menggunakan pendekatan konseptual ( conceptual approach).

## Kedudukan Direksi dalam Perseroan Terbatas
Pasal 1 angka 2 UU PT mengatur bahwa Organ Perseroan Terbatas adalah RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Direksi sebagai salah satu Organ Perseroan adalah pihak yang berwenang atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. 8 Pada dasarnya setiap anggota Direksi wajib melakukan pengurusan Perseroan tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 ayat (2) UU PT.
Setiap anggota Direksi wajib bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UU PT. Namun, pada dasarnya anggota Direksi dapat dibebaskan untuk bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila dirinya dapat membuktikan hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT, yang menyatakan bahwa: “Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”
Dalam UU PT, pemisahan mengenai tindakan Direksi yang tergolong sebagai kesalahan maupun kelalaian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 97 ayat (5) huruf a UU PT tidak diatur dengan jelas. Menurut pendapat S. Pujiono, dalam
8 Try Widiyono, Op.Cit. [41].

## 992 Monica Caecilia: Perlindungan Hukum bagi
prakteknya di Pengadilan, kesalahan maupun kelalaian sebagaimana yang diatur dalam UU PT dianggap sebagai suatu kesatuan. Oleh karena itu, dalam mengadili perkara perdata dimana anggota Direksi merupakan pihak yang digugat karena telah melakukan kesalahan atau kelalaian hingga mengakibatkan kerugian bagi Perseroan, maka Hakim yang mengadili hanya cukup membuktikan bahwa memang benar terdapat tindakan anggota Direksi yang menyebabkan kerugian bagi Perseroan, tanpa harus menentukan tindakan tersebut tergolong sebagai kesalahan ataupun kelalaian. 9
Pasal 92 ayat (3) UU PT mengatur bahwa Direksi Perseroan dapat terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih. Kemudian dalam Pasal 97 ayat (4) UU PT juga dijelaskan bahwa: “Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.” Tanggung jawab yang berlaku secara tanggung renteng sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 ayat (4) UU PT pada dasarnya hanya dapat dibebankan kepada anggota Direksi yang tidak dapat membuktikan hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.
Dalam hal terdapat anggota Direksi lain yang mampu membuktikan hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT, maka anggota Direksi yang bersangkutan dibebaskan untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan anggota Direksi lainnya yang memang secara nyata terbukti telah menimbulkan kerugian bagi Perseroan Terbatas, bahkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (7) UU PT, anggota Direksi yang tidak ikut serta dalam melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi Perseroan tersebut memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan kepada anggota Direksi lain yang telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas pengurusan Perseroan.
Munir Fuady berpendapat, pada prinsipnya terdapat dua fungsi utama dari Direksi suatu Perseroan Terbatas, yaitu fungsi manajemen dan fungsi representasi. 10
Fungsi manajemen dari Direksi suatu Perseroan Terbatas dapat ditemukan dalam
9 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, Tgl. 28 September 2018.
10 Munir Fuady I, Op.Cit .[58].
Pasal 92 ayat (1) UU PT yang mengatur bahwa: “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.” Sedangkan fungsi representasi dari Direksi dapat ditemukan dalam Pasal 98 ayat (1) UU PT yang mengatur bahwa: “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”.
Fungsi manajemen berkaitan dengan tugas Direksi dalam memimpin perusahaan. Sedangkan fungsi representasi berkaitan dengan tugas Direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Prinsip mewakili perusahaan di luar pengadilan ini menyebabkan Perseroan sebagai badan hukum menjadi terikat dengan transaksi atau kontrak yang dibuat oleh Direksi yang bertindak atas nama Perseroan. Dalam menjalankan ke dua fungsi tersebut, Direksi harus berpedoman pada prinsip fiduciary duty. 11

## Kedudukan Pemegang Saham Minoritas dalam Perseroan Terbatas
Pasal 1 angka 1 UU PT mengatur bahwa pada intinya Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Berdasarkan pengaturan dalam Pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa pemegang saham memiliki peranan yang besar atas kelancaran usaha yang dijalankan oleh Perseroan. Hal ini dikarenakan tanpa adanya modal yang ditanamkan oleh pemegang saham, maka Perseroan tidak akan memiliki dana yang mencukupi untuk menjalankan kegiatan usahanya. Pemegang saham menanamkan modal dalam suatu Perseroan dengan cara membeli saham dari Perseroan yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud dengan saham adalah surat berharga yang memuat kata saham sebagai bukti kepemilikan atau penyetoran modal dalam suatu Perseroan. 12
Dalam Perseroan Terbatas, terdapat dua kelompok pemegang saham, yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Adapun
11 ibid.
12 James Julianto Irawan, Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis (Prenadamedia Group 2016).[165].

## 994 Monica Caecilia: Perlindungan Hukum bagi
pengelompokkan pemegang saham tersebut didasarkan atas jumlah kepemilikan saham dalam suatu Perseroan Terbatas. 13 Pada prinsipnya perlindungan hukum bagi pemegang saham mayoritas telah terjamin, terutama melalui mekanisme RUPS, dimana dalam hal tidak dapat diambil keputusan secara musyawarah, maka akan diambil keputusan berdasarkan suara mayoritas. 14
Sebaliknya, perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas cenderung belum sepenuhnya terjamin. Hal ini dikarenakan pemegang saham minoritas hanya memiliki jumlah saham yang sedikit dari total keseluruhan saham dalam suatu Perseroan sehingga pemegang saham minoritas sering kali tidak dapat mempertahankan kepentingannya dalam RUPS dikarenakan tidak memiliki jumlah suara yang mencukupi. Kondisi demikian tentunya menunjukkan bahwa pengambilan keputusan berdasarakan suara mayoritas dalam RUPS tidak selamanya fair bagi pemegang saham minoritas, meskipun cara pengambilan keputusan tersebut dianggap sebagai cara yang paling demokratis. 15
Menurut Black’s Law Dictionary, yang dimaksud dengan pemegang saham minoritas ( minority stockholder ) adalah : “ A shareholder who owns less than half the total shares outstanding and thus cannot control the corporation’s management or singlehandedly elect directors .”16 Yang dalam bahasa Indonesia berarti seorang pemegang saham yang memiliki kurang dari setengah dari seluruh jumlah saham dan tidak dapat mengendalikan pengelolaan Perseroan atau secara tunggal memilih Direksi. Sedangkan yang dimaksud dengan pemegang saham mayoritas ( majority shareholder ) adalah: “ A shareholder who owns or controls more than half the corporation’s stock .”17 Yang dalam bahasa Indonesia berarti seorang pemegang saham yang memiliki atau mengendalikan lebih dari setengah saham Perseroan.
13 Dwi Tatak Subagiyo, ‘Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas akibat Perbuatan Melawan Hukum Direksi Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas’ (2015) 20 Perspektif.[51].
14 Munir Fuady, Perlindungan Pemegang Saham Minoritas (Utomo 2005).[1] . (selanjutnya disingkat Munir Fuady II).
15 ibid. [5].
16 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary Eighth Edition ( West Group 2004).[4292].
17 ibid.
Berdasarkan kedua pengertian tersebut, maka terdapat perbedaan kedudukan yang cukup besar antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas, dimana pemegang saham mayoritas memiliki kemampuan untuk mengendalikan jalannya perusahaan dikarenakan memiliki saham dalam jumlah yang banyak, sedangkan pemegang saham minoritas tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan jalannya perusahaan dikarenakan hanya memiliki jumlah saham yang sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kedudukan yang tidak seimbang antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas dalam pemungutan suara RUPS.
Kedudukan yang tidak seimbang antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas ini timbul dikarenakan UU PT menganut prinsip satu saham satu suara ( one share one vote ) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 ayat (1) UU PT. Pemberlakuan prinsip tersebut mengakibatkan semakin banyak jumlah saham yang dimiliki pemegang saham, maka semakin banyak pula hak suara yang ia miliki dalam RUPS. Kondisi demikian tentunya akan mendatangkan permasalahan manakala terdapat perbedaan kepentingan diantara keduanya. Dikarenakan pemegang saham mayoritas memiliki kedudukan yang dominan dalam Perseroan, maka secara otomatis ia akan memanfaatkan kedudukannya tersebut untuk mengutamakan kepentingannya sehingga pada akhirnya kepentingan pemegang saham minoritas akan terabaikan.
Ketentuan dalam UU PT tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai definisi  pemegang  saham  minoritas,  namun  definisi  pemegang  saham  minoritas dapat diketahui dengan memahami beberapa Pasal dalam UU PT, yaitu:
1.  Pasal 79 ayat (2) huruf a UU PT yang mengatur bahwa pada intinya penyeleng- garaan RUPS dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih peme- gang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.
2.  Pasal 97 ayat (6) UU PT yang mengatur bahwa pada intinya pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan atas nama Perseroan, melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

## 996 Monica Caecilia: Perlindungan Hukum bagi
3.  Pasal 114 ayat (6) UU PT yang mengatur bahwa pada intinya pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan atas nama Perseroan kepa- da anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menim- bulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.
4.  Pasal 138 ayat (3) huruf a UU PT yang mengatur bahwa pada intinya permo- honan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh 1 (satu) pe- megang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
5.  Pasal 144 ayat (1) UU PT yang mengatur bahwa pada intinya 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembuba- ran Perseroan kepada RUPS.
Ketentuan ke lima pasal di atas, menunjukkan bahwa pemegang saham yang memiliki hak untuk melakukan tindakan tertentu dalam Perseroan adalah pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Dengan demikian, maka pemegang saham yang memiliki jumlah saham di bawah 1/10 (satu persepuluh) dari total jumlah saham secara keseluruhan dalam Perseroan pada dasarnya tidak memiliki hak untuk melakukan beberapa tindakan yang diatur dalam ke lima pasal tersebut.
Berdasarkan ketentuan jumlah minimal kepemilikan saham dalam UU PT tersebut, maka dapat diketahui bahwa pemegang saham minoritas adalah pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Akan tetapi jumlah 1/10 (satu persepuluh) tersebut tidak bersifat mutlak karena dalam suatu Perseroan, dimungkinkan seorang pemegang saham minoritas memiliki jumlah saham dibawah 1/10 (satu persepuluh), ataupun diatas 1/10 (satu persepuluh), namun kepemilikan jumlah saham tersebut tidak mencapai 1/50 (satu perlimapuluh).
Berdasarkan UU PT, pemegang saham minoritas yang memiliki jumlah saham dibawah 1/10 (satu persepuluh) tidak dapat melakukan tindakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 79 ayat (2), Pasal 97 ayat (6), Pasal 114 ayat (6), Pasal 138 ayat (3), dan Pasal 144 ayat (1) UU PT. Namun, hal tersebut tidak berarti menutup kemungkinan bagi pemegang saham minoritas yang memiliki jumlah saham 1/10 (satu persepuluh) untuk melakukan tindakan tertentu dalam rangka mempertahankan
kepentingannya dalam Perseroan. Hal ini dikarenakan dalam UU PT terdapat pula ketentuan yang memberikan hak bagi setiap pemegang saham untuk melakukan tindakan tertentu tanpa memperhatikan jumlah saham yang dimilikinya. Adapun hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:
1. Hak Perseorangan ( Personal Right )
Suatu keputusan bisnis yang telah merugikan Perseroan, tentunya juga akan merugikan pemegang saham selaku pihak yang menanamkan modal di dalam Per- seroan. Dalam menghadapi kondisi demikian, maka pemegang saham minoritas dapat menggunakan hak perseorangan yang diberikan kepadanya untuk memper- tahankan serta menuntut pelaksanaan haknya.18
Hak perseorangan diatur Pasal 61 ayat (1) UU PT yang menjelaskan bahwa: “Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pen- gadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau De- wan Komisaris.” Gugatan yang diajukan oleh pemegang saham minoritas kepada Perseroan ini disebut juga dengan istilah gugatan langsung, 19 yang dapat diajukan oleh setiap pemegang saham tanpa memperhatikan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki dalam Perseroan.
2. Hak Penilaian ( Appraisal Right )
Hak penilaian adalah hak yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas un- tuk membela kepentingannya dalam hal penilaian harga saham. Pemegang saham minoritas dapat menggunakan hak penilaian ( appraisal right ) pada saat Perseroan akan membeli saham miliknya, dengan tujuan agar sahamnya dapat dinilai dan dibeli dengan harga yang wajar.20 Pengaturan mengenai hak penilaian ini dapat ditemukan dalam Pasal 62 ayat (1) UU PT.
3. Hak yang Didahulukan ( Pre-emptive Right )
Pada umumnya Perseroan akan mengeluarkan saham baru dalam rangka
18 Taqiyuddin Kadir, Gugatan Derivatif (Sinar Grafika 2017).[50].
19 ibid. [31].
20 ibid. [51].

## 998 Monica Caecilia: Perlindungan Hukum bagi
penambahan modal. Hak yang didahulkan ( pre-emptive right ) adalah hak yang diberikan kepada pemegang saham minoritas agar dapat didahulukan untuk mem- beli saham yang ditawarkan oleh Perseroan.21 Hak yang didahulukan dapat ditemu- kan dalam Pasal 43 ayat UU PT.
4. Hak Angket ( Enquette Right )
Hak angket ( enquette right ) adalah hak untuk melakukan pemeriksaan terha- dap Perseroan. Berdasarkan UU PT, pemegang saham minoritas diberikan hak untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan, agar diadakan pemeriksaan atas Perse- roan, jika terdapat dugaan adanya kecurangan atau hal-hal yang disembunyikan oleh Direksi, Komisaris, atau pemegang saham mayoritas.22 Pengaturan mengenai hak angket dapat ditemukan dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141 UU PT.
Sebelumnya telah dijelaskan bahwa kepemilikan saham dalam jumlah yang besar telah memberikan kewenangan bagi pemegang saham mayoritas untuk mengendalikan jalannya suatu Perseoran. Namun, walaupun pemegang saham mayoritas memiliki kemampuan untuk mengendalikan jalannya Perseroan melalui mekanisme RUPS, pada dasarnya pemegang saham tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tugas pengurusan Perseroan. Oleh karena itu, guna tercapainya maksud dan tujuan Perseroan, maka pemegang saham memberikan kepercayaan kepada Direksi untuk menjalankan tugas pengurusan Perseroan demi kepentingan para pihak dalam Perseroan.
Pada dasarnya hubungan hukum antara Direksi dengan Perseroan merupakan hubungan hukum yang didasari atas perjanjian pemberian kuasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1792 BW yang mengatur bahwa: “Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.” Hal ini selaras dengan pendapat Munir Fuady yang menyebutkan bahwa hubungan hukum antara Direksi dengan Perseroan merupakan hubungan hukum
21 Chatamarrasjid Ais, Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusa- haan (Citra Aditya Bakti 2004).[36]. 22 Taqiyuddin Kadir, Op.Cit .[53].
antara pemberi kuasa (perusahaan) dengan penerima kuasa (direktur). Dikarenakan hubungannya adalah “pemberi kuasa”, maka Direksi sebagai penerima kuasa hanya akan bertanggung jawab secara pribadi apabila Direksi yang bersangkutan telah melakukan suatu tindakan melebihi dari kuasa yang diberikan kepadanya. 23 Adapun tindakan Direksi yang telah melebihi kuasa yang diberikan kepadanya ini dikenal dengan istilah ultra vires, sedangkan tindakan Direksi yang diambil berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya dikenal dengan istilah intra vires . 24
Menurut I.G. Rai Widjaya, ultra vires adalah tindakan yang dilakukan di luar kapasitas perusahaan sebagaimana yang dinyatakan dalam maksud dan tujuan perusahaan yang tercantum dalam anggaran dasar.25 Ultra vires berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai apakah perbuatan Direksi telah sesuai atau tidak dengan kewenangan yang diberikan kepadanya sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar. Jika ternyata perbuatan Direksi telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar, maka Direksi yang bersangkutan harus bertanggung jawab sampai pada harta pribadinya. 26

## Upaya Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas yang Dirugikan akibat Kesalahan atau Kelalaian Direksi
Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU PT dijelaskan bahwa Direksi merupakan Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dalam menjalankan tugas pengurusan Perseroan tersebut, adakalanya Direksi melakukan kesalahan atau kelalaian, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja hingga pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi Perseroan.
23 Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek (Citra Aditya Bakti 1996).[66]. (se- lanjutnya disingkat Munir Fuady III).
24 Try Widiyono, Op.Cit. [95].
25 I. G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan (Megapoin 2000).[227].
26 Try Widiyono, Op.Cit. [96].
Dalam hal terdapat anggota Direksi yang terbukti dengan sengaja telah menimbulkan kerugian bagi Perseroan, maka anggota Direksi tersebut dianggap telah beritikad buruk dalam menjalankan tugasnya sehingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam menghadapi kondisi demikian, pemegang saham selaku pihak yang juga mengalami kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dari anggota Direksi, diberikan kewenangan oleh UU PT untuk melakukan upaya hukum tertentu, yakni dengan mengajukan gugatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 61 ayat (1) UU PT dan Pasal 97 ayat (6) UU PT.
Gugatan sebagaimana yang diatur dalam UU PT dapat diajukan oleh pemegang saham apabila pemegang saham yang dirugikan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi tersebut tidak dapat mempertahankan kepentingannya melalui mekanisme RUPS. Upaya hukum mengajukan gugatan tersebut dijadikan opsi kedua apabila mekanisme RUPS tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dikarenakan dengan mengajukan gugatan, maka para pihak akan melibatkan Pengadilan, yang dalam prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama dan pengeluaran biaya perkara yang mahal. 27
Pemegang saham mayoritas yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian anggota Direksi tentunya akan mempertahankan kepentingannya melalui mekanisme RUPS yang mengambil keputusan dengan suara mayoritas apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 87 ayat (2) UU PT. Sebaliknya, pemegang saham minoritas yang hanya memiliki jumlah saham dengan hak suara yang sedikit tentunya akan mempertahankan kepentingannya dengan cara mengajukan gugatan kepada anggota Direksi yang telah melakukan kesalahan atau kelalaian tersebut.
Pada dasarnya terdapat dua macam gugatan yang dapat diajukan oleh pemegang saham minoritas yang dirugikan akibat anggota Direksi melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas pengurusan. Gugatan tersebut adalah gugatan yang diajukan oleh pemegang saham minorits terhadap Perseroan
27 M.Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa (Citra Aditya Bakti 1997).[168].

## 1000 Monica Caecilia: Perlindungan Hukum bagi
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3, Mei 2019
(disebut dengan istilah gugatan langsung), 28 serta gugatan atas nama Perseroan yang diajukan oleh pemegang saham minoritas kepada anggota Direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian hingga mengakibatkan kerugian bagi Perseroan (disebut dengan istilah gugatan derivatif). 29
Pengaturan mengenai gugatan langsung terdapat dalam Pasal 61 ayat (1) UU PT yang menyatakan bahwa: “Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.” Kemudian dalam penjelasan Pasal 61 ayat (1) UU PT dinyatakan bahwa: “Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari.”
Berdasarkan pengaturan dalam Pasal 61 ayat (1) UU PT, maka dapat diketahui bahwa gugatan langsung adalah gugatan terhadap Perseroan yang diajukan oleh pemegang saham dalam rangka mewakili dirinya sendiri dikarenakan adanya tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris, serta tindakan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pemegang saham yang bersangkutan.
Dalam Penjelasan Pasal 61 ayat (1) UU PT telah diatur bahwa petitum dari gugatan langsung adalah memohon ke Pengadilan Negeri agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut, dan juga menuntut agar Perseroan mengambil langkah tertentu untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari. Pengaturan mengenai gugatan langsung dalam UU PT ini telah memberikan peluang bagi setiap pemegang saham minoritas yang dirugikan untuk dapat melakukan upaya hukum tertentu, yakni mengajukan gugatan terhadap Perseroan tanpa memperhatikan jumlah kepemilikan saham yang dimilikinya.
28 Munir Fuady II, Op Cit. [275]. 29 ibid. [265].
Berbeda dengan gugatan langsung, dalam gugatan derivatif, pemegang saham minoritas harus mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara agar dapat mengajukan gugatan tersebut. Hal tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 97 ayat (6) UU PT yang mengatur bahwa:
“Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan”.
Dalam Pasal 97 ayat (6) memang tidak terdapat pernyataan yang menyebutkan bahwa gugatan atas nama Perseroan yang diajukan oleh pemegang saham disebut dengan istilah gugatan derivatif ( derivative action atau derivative suit ). Namun, apabila dilihat dari susunan katanya, maka kata derivative suit atau derivative action terdiri atas dua kata, yaitu kata  “ derivative ” dan “ action ” atau “ sui t.” Kata
“ derivative ” berasal dari kata “ derive ” yang berarti “ to receive from ” atau “ to get from ” yang dalam bahasa Indonesia berarti “yang didapat dari.” Sementara kata
“ action ” atau kata “ suit ” merupakan istilah bahasa hukum yang berarti “gugatan.”
Dengan demikian, maka istilah “ derivative action ” atau “ derivative suit ” berarti gugatan yang berasal dari sesuatu yang lain, yakni Perseroan, sedangkan yang melaksanakan gugatan adalah pemegang saham. 30
Dengan demikian, maka gugatan derivatif adalah gugatan yang diperoleh berdasarkan hak utama dari Perseroan, tetapi dilaksanakan oleh pemegang saham atas nama Perseroan yang dilakukan karena terdapat kegagalan dalam Perseroan.31 Gugatan derivatif merupakan gugatan abnormal karena dalam kasus- kasus pada umumnya, yang bertindak sebagai wakil dari Perseroan adalah Direksi bukan pemegang saham. 32 Adapun walaupun gugatan derivatif ini diajukan oleh pemegang saham minoritas, namun ganti rugi akan diberikan kepada Perseroan. Hal ini dikarenakan pemegang saham minoritas hanya bertindak sebagai wakil dari Perseroan sehingga pemegang saham minoritas akan menerima manfaat dalam
30 Munir Fuady I, Op.Cit. [70]. 31 ibid. 32 ibid. [71].

## 1002 Monica Caecilia: Perlindungan Hukum bagi
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3, Mei 2019
bentuk meningkatnya harga saham. 33
Dalam Pasal 97 ayat (6) UU PT diatur bahwa pemegang saham yang dapat mengajukan gugatan atas nama Perseroan (gugatan derivatif) kepada Direksi yang telah melakukan kesalahan atau kelalaian hingga mengakibatkan kerugian bagi Perseroan adalah pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Ketentuan tersebut sering kali menyebabkan kesulitan bagi pemegang saham minoritas yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian anggota Direksi, namun pemegang saham minoritas tersebut memiliki jumlah saham di bawah 1/10 (satu persepuluh).
Menurut S. Pujiono, jumlah minimal saham sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 ayat (6) UU PT tersebut tidak mutlak dijadikan patokan oleh Hakim dalam memutus perkara. Hal ini dikarenakan dalam praktek di Pengadilan, apabila terdapat gugatan atas nama Perseroan yang diajukan oleh pemegang saham minoritas dengan jumlah kepemilikan saham dibawah 1/10 (satu persepuluh), namun apabila memang terdapat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota Direksi hingga menimbulkan kerugian bagi Perseroan, maka demi keadilan, Hakim tetap akan menerima gugatan tersebut sehingga pihak yang dirugikan tetap dapat mempertahankan kepentingannya. 34
Pasal 97 ayat (7) UU PT juga memberikan hak bagi anggota Direksi lain serta Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan kepada anggota Direksi yang telah melakukan kesalahan atau kelalaian hingga mengakibatkan kerugian bagi Perseroan. Dikarenakan baik pemegang saham, anggota Direksi lain, dan Dewan Direksi sama-sama memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan, maka tidak menutup kemungkinan terdapat lebih dari satu gugatan atas nama Perseroan yang sama-sama ditujukan kepada anggota Direksi yang telah melakukan kesalahan atau kelalaian hingga mengakibatkan kerugian bagi Perseroan.
Dalam hal terdapat lebih dari satu gugatan atas nama Perseroan yang diajukan oleh pemegang saham, anggota Direksi lain, maupun Dewan Komisaris, maka
33 Taqiyuddin Kadir, Op.Cit. [23]. 34 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, Tgl. 28 September 2018.
Majelis Hakim tetap akan menyidangkan perkara secara terpisah apabila perkara tersebut diajukan dalam berkas yang terpisah. Dalam menangani perkara tersebut, tidak menutup kemungkinan perkara diselesaikan oleh Majelis Hakim yang sama, namun apabila Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut tidak sama, maka pada saat pengambilan keputusan, Majelis Hakim akan saling berkonsultasi karena perkara tersebut masih memiliki keterkaitan satu sama lain. Jadi, Majelis Hakim pada dasarnya tidak bisa menolak gugatan atas nama Perseroan yang diajukan oleh para pihak walapun gugatan tersebut ditujukan kepada pihak yang sama, yakni Direksi yang telah merugikan Perseroan. 35
Perbuatan Melawan Hukum sebagai Dasar Gugatan Pemegang Saham Minoritas yang Dirugikan akibat Direksi Melakukan Kesalahan atau Kelalaian
Berdasarkan ketentuan dalam UU PT pemegang saham yang dirugikan akibat anggota Direksi melakukan kesalahan atau kelalaian dapat memperjuangkan kepentingannya dengan cara mengajukan gugatan terhadap Perseroan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 61 ayat (1) UU PT, dan mengajukan gugatan atas nama Perseroan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 ayat (6).
Dalam UU PT belum terdapat pasal yang dapat dijadikan dasar bagi pemegang saham yang dirugikan untuk mengajukan gugatan secara langsung kepada anggota Direksi selaku pihak yang telah melakukan kesalahan atau kelalaian hingga mengakibatkan kerugian bagi Perseroan. Namun demikian, pemegang saham minoritas yang dirugikan masih dapat melakukan upaya hukum lain, yakni dengan mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Burgerljik Wetboek (selanjutnya disebut BW).
Pasal 1365 BW mengatur bahwa: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan
35 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, Tgl. 28 September 2018.

## 1004 Monica Caecilia: Perlindungan Hukum bagi
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3, Mei 2019
kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Berdasarkan pengaturan dalam Pasal 1365 BW tersebut maka terdapat beberapa unsur dari perbuatan melawan hukum, yakni sebagai berikut: 36
1. Harus ada perbuatan;
2. Perbuatan tersebut harus melawan hukum;
3. Terdapat kerugian;
4. Terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. Terdapat kesalahan ( schuld ).
Berdasarkan ke lima unsur perbuatan melawan hukum tersebut, maka seorang anggota Direksi dapat dituntut pertanggungjawaban perdatanya berdasarkan berdasarkan Pasal 1365 BW apabila anggota Direksi tersebut telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur sebagai berikut:
1. Terdapat Perbuatan Melawan Hukum
Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang bersangkutan telah bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum yang dimilikinya menurut undang-undang. 37 Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam Pasal 97 ayat (2) UU PT telah diatur bahwa setiap anggota Direksi wajib melaksanakan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dengan adanya pengaturan dalam Pasal tersebut, maka apabila seorang anggota Direksi terbukti telah menjalankan pengurusan Perseroan dengan itikad buruk, maka anggota Direksi tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum.
2. Terdapat Kerugian
Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anggota Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan harus dapat dibuktikan telah menimbulkan kerugian bagi Perseroan.
3. Terdapat Hubungan Sebab Akibat antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Kerugian
36 Rosa  Agustina, Perbuatan Melawan Hukum (Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2003).[50].
37 Sedyo Prayogo, ‘Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian’ (2016) 3 Jurnal Pembaharuan Hukum.[281].
Yang dimaksud dengan terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan mel- awan hukum dengan kerugian adalah apabila anggota Direksi tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, maka Perseroan tidak akan mengalami kerugian. Jadi, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anggota Direksi yang bersangkutan merupakan penyebab timbulnya kerugian bagi Perseroan.
4. Terdapat Kesalahan
Kesalahan memiliki arti bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anggota Direksi tidak memiliki alasan pembenar (keadaan yang meniadakan sifat melawan hukum). 38
Dalam hal seorang anggota Direksi melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam UU PT dan Anggaran Dasar, maka anggota Direksi yang bersangkutan dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan perbuatan hukum yang tidak sah sehingga akibat yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum tersebut tidak mengikat Perseroan, namun hanya mengikat anggota Direksi yang bersangkutan. 39

## Kesimpulan
UU PT telah memberikan Direksi kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas pengurusan Perseroan bagi kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Dikarenakan tugas pengurusan Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi bertujuan untuk mewakili kepentingan Perseroan, bukan mewakili kepentingan pribadinya, maka dengan demikian Direksi dibebani dengan tugas fidusia (fiduciary duty). Apabila Direksi telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas pengurusan hingga mengakibatkan kerugian bagi Perseroan, maka Direksi yang bersangkutan wajib bertanggung jawab penuh
38 Nurjenita, Perbuatan Melawan Hukum Direksi Perseroan Terbatas (Tesis Program Pas- casarjana Universitas Islam Indonesia 2010).[64].
39 Mohammad Sumedi, Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas (Tesis Program Pas- casarjana Universitas Airlangga 1999).[59-60].

## 1006 Monica Caecilia: Perlindungan Hukum bagi
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3, Mei 2019
secara pribadi, kecuali ia dapat membuktikan hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT.
Pemegang saham minoritas yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugas pengurusan Perseroan Terbatas, namun tidak dapat mengajukan gugatan atas nama Perseroan (gugatan derivatif) kepada anggota Direksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 ayat (6) UU PT dikarenakan jumlah kepemilikan saham yang tidak mencapai 1/10 (satu persepuluh), pada dasarnya dapat mengajukan gugatan terhadap Perseroan (gugatan langsung). Hal ini dikarenakan dalam Pasal 61 ayat (1) UU PT telah diatur bahwa pemegang saham dapat mengajukan gugatan terhadap Perseroan tanpa adanya persyaratan jumlah minimal kepemilikan saham yang harus dipenuhi.

## Daftar Bacaan

## Buku
Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary Eighth Edition (West Group 2004).
Chatamarrasjid Ais, Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan (Citra Aditya Bakti 2004).
Chidir Ali, Badan Hukum (Alumni 1991).
I. G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan (Megapoin 2000).
Terry Hutchinson, Researching and Writing in Law (Lawbook Co 2002).
James Julianto Irawan, Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis (Prenadamedia Group 2016).
M.Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa (Citra Aditya Bakti 1997).
Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek (Citra Aditya Bakti 1996).
___, Perlindungan Pemegang Saham Minoritas (Utomo 2005).
___, Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia (Citra Aditya Bakti 2014).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenada Media Group 2006).
Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum (Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2003).
Taqiyuddin Kadir, Gugatan Derivatif (Sinar Grafika 2017).
Try Widiyono, Direksi Perseroan Terbatas (Ghalia Indonesia 2008).

## Jurnal
Dwi Tatak Subagiyo, ‘Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas akibat Perbuatan Melawan Hukum Direksi Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas’ (2015) 20 Perspektif.
Nike K. Rumokoy, ‘Pertanggungjawaban Perseroan Selaku Badan Hukum dalam Kaitannya dengam Gugatan atas Perseroan’ (2011) 19 Jurnal Hukum Unsrat.
Sedyo Prayogo, ‘Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian’ (2016) 3 Jurnal Pembaharuan Hukum.

## Tesis
Mohammad Sumedi, Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas , Tesis, (Program Pascasarjana Universitas Airlangga 1999).
Nurjenita, Perbuatan Melawan Hukum Direksi Perseroan Terbatas , Tesis, (Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia 2010).

## Perundang-undangan
Burgerljik Wetboek (BW) Staatsblaad Tahun 1874 Nomor 23.
Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara

## Monica Caecilia: Perlindungan Hukum bagi

## Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3, Mei 2019
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077).
HOW TO CITE :  Monica Caecilia Darmawan ‘Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas yang Dirugikan Akibat Direksi Melakukan Kesalahan atau Kelalaian’ (2019) Vol. 2 No. 3 Jurist-Diction.
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--