Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pelaksanaan Legislasi di Kabupaten Kutai Barat
Margaretha 1 , Adam Idris 2 ,Achmad Djumlani 3
Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  dalam  pelaksanaan fungsi legislasi di Kabupaten Kutai Barat. Dalam penelitian ini sebagai sub fokus  penelitian  yang  ditetapkan  meliputi  Peran  dalam  Mekanisme Legislasi, Peran dalam Membina hubungan politik antara pemerintah dan DPRD  dalam  legislasi  dan  Peran  dalam  Menghimpun  Partisipasi Masyarakat,  dengan  faktor  yang  mempengaruhinya.  Hasil  dari  penelitian menunjukkan  bahwa peran DPRD  Kutai Barat  dalam pelaksanaan fungsi legislasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu UU No 32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Peraturan  DPRD Kabupaten  Kutai  Barat  nomor  1  tahun  2010  tentang  Tata  Tertib  DPRD Kabupaten  Kutai  Barat  namun  kinerja  legislasi  masih  kurang  optimal sehingga  perannya  pun  belum  optimal.  Pada  peran  dalam  mekanisme legislasi,  DPRD Kutai Barat sudah cukup bagus meskipun pada beberapa tahapan  legislasi,  peran  legislasi  nampak  masih  lemah.  Sedangkan  pada peran  DPRD  Kutai  Barat    dalam  menghimpun  partisipasi  yaitu  dengan mengadakan hearing, konsultasi, yang menghasilkan himpunan informasi yang  sangat  penting  bagi  DPRD  dalam  proses  legislasi,  oleh  karena  itu DPRD  berupaya  menghimpunnya  dengan  partisipasi  seluruh  lapisan masyarakat.  Sedangkan  faktor  yang  berpengaruh  terhadap  peran  DRPD Kutai Barat dalam menjalankan fungsi legislasi terhadap rancangan perda antara  lain,  meliputi  faktor  politik  dan  sumber  daya  manusia  anggota DPRD.
Kata Kunci: DPRD, Fungsi Legislasi
Pendahuluan
Dengan  berlakunya  otonomi  daerah,  diharapan  dapat  membawa perubahan yang lebih baik, karena daerah telah diberikan kewenangan yang lebih  luas  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri. nampaknya  dengan  berlakunya  oronomi  daerah  dapat  mensdrong  suatu semangat  baru  atau  keleluasaan (discretion)  pada  daerah  untuk  lebih  giat
1 Alumni Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
2 Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
3 Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
dan  berkonsentrasi  pada  pembangunan  daerah.  Salah  satu  harapan  dari implementasi otonomi daerah adalah terlaksananya tugas-tugas pemerintahan  dan  pembangunan  secara  lebih  baik  dalam  arti  lebih  sesuai dengan kepentingan dan harapan rakyat.
Otonomi  daerah  juga  memberikan  kesempatan  kepada  pemerintah daerah  untuk  mempertimbangkan  lebih  banyak  situasi  dan  kondisi  daerah, sehingga tugas-tugas pemerintah dan pembangunan lebih berhasil, walaupun harus  diakui  bahwa  pelaksanaan  otonimi  daerah  tidaklah  semudah membalikkan  telapak  tangan,    tetapi  banyak  hal  yang  harus  dibenahi. Kesiapan daerah dalam upaya mendukung harapan tersebut harus ditopang dengan  sumberdaya  manusia  yang  profesional  Sedangkan  dari  hasil pengamatan  di  berbagai  lembaga  publik  bahwa  seiring  dengan pelaksanaan otonomi daerah tidak diiringi sumberdaya manusia yang profesional. Kondisi demikian justru menimbulkan spekulatif dalam mencapai visi dan misi yang telah  direncanakan.  Bagaimana  mungkin  vsisi  dan  misi  tersebut  dapat terealisasi manakala tidak dibarengi dengan manusi yang berkualitas.
Menurut  Muchsan  (Estiningsih,  2005)  ada  tiga  sendi  sebagai  pilar penyangga  otonomi.  Sendi-sendi  tersebut  adalah  (1) sharring  of  power (pembagian  kewenangan),  (2) distribution  of  income  (pembagian pendapatan),  (3) empowering  (kemandirian/pemberdayaan  pemerintah daerah).  DPRD  sebagai  satuan  kerja  perangkat  daerah  maka  dalam menjalankan  fungsi  tentunya  tidak  terlepas  dari  persoalan  tersebut  Karena itu  dalam  rangka  efektivitas  melaksanakanfungsinya  maka    perlu  adanya langkah-langkah  konkrit  sehingga  mampu  melaksanakan  fungsi  secara efektif.
Dalam  perkembangannya,  ternyata  fungsi  legislasi  DPRD  belum berjalan  sebagaimana  yang  diharapkan,  hal  tersebut  terindikasi  oleh berbagai  kasus  di  beberapa  daerah  masih  mengalami  berbagai  permasalah- an. Padahal diharapkan dewan  dapat mengajukan raperda  atas  inisiatif dari pihak  legislatif  sehingga  tidak  hanya  mengandalkan  raperda  dari  pihak eksekutif. www.suaramerdeka.com
Seperti halnya yang terjadi pada DPRD Kabupaten Kutai Barat, sebagai bagian  dari  penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  Kutai  Barat, juga  dihadapkan  oleh  permasalahan  yang  tidak  jauh  berbeda  dengan  yang dikemukakan  diatas.  Ternyata  dalam  menjalankan  fungsi  legislasi  kurang optimal,  sehingga  banyak  rancangan  peraturan  daerah  yang  belum terselesaikan.  Karena  fungsi  tersebut  dipandang  lemah  bila  dibandingkan dengan pihak eksekutif maka perlunya intropeksi, evaluasi dapat mengoreksi diri akan kelemahan yang terjadi.
Selama  ini  DPRD  Kabupaten  Kutai  Barat  hanya  membahas  dan mengesahkan rancangan peraturan daerah, dan sebagian besar dari ide dan usulan rancangan peraturan daerah berasal dari pihak eksekuti. Pada tahun 2012,  dari  17  (tujuh  belas)  raperda  yang  masuk  ke  DPRD  untuk  dilakukan pembahasan semuanya merupakan raperda yang berasal dari pihak eksekutif Pemda  Kabupaten  Kutai  Barat  dan  17  (tujuh  belas)  raperda  tersebut  telah
disahkan  semua  menjadi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kutai  Barat  pada tahun 2012. (DPRD Kabupaten Kutai Barat, 2012)
Berdasarkan  pemikiran  diatas    mendorong  penulis  tertarik  untuk mengkaji  lebih  mendalam,  sehingga  dapat  diketahui  secara  jelas,  aktual  dan faktual  mengenai  problem  statement  diobjek  penelitian  terutama  dalam kaitannya    dengan  Peranan  DPRD  Kutai  Barat  dalam  Pelaksanaan  Fungsi Legislasi.  Disamping  itu  melalui  kajian  ilmiah  ini  dapat  diketahui  faktor- faktor yang mendukung dan menghambat peran DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi
Good Governance Menurut  United  Nation  Development  Program  (Krina,  2003:5) Governance  diterjemahkan  dalam  tata  pemerintahan  yaitu  penggunaan wewenang  ekonomi,  politik  dan  administrasi  untuk  mengelola  urusan- urusan  negara  pada  semua  tingkat. Political  governance  mengacu  kepada proses  pembuatan  kebijaksanaan, economic  governance  mengacu  kepada proses  pembuatan  keputusan  dibidang  ekonomi  yang  berimplikasi  pada masalah  pemerataan,  penurunan  kemiskinan  dan  peningkatan  kualitas hidup,  sedangkan administratie  governance  mengacu  kepada  sistem implementasi kebijakan. (LAN, 2000:5)
Menurut  World  Bank  (dalam  Mardiasmo,    2002:24)  dikatakan  bahwa “ Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang  solid  dan  bertanggung  jawab  yang  sejalan  dengan  prinsip  demokrasi dan  pasar  yang  efisien,  penghindaran  salah  satu  alokasi  dana  investasi  dan pencegahan  korupsi  baik  secara  politik  maupun  administratif,  menjalankan disiplin  anggaran  serta  penciptaan legal  and  political  framework  bagi tumbuhnya aktivitas usaha.”
Desentralisasi
Dalam teori pemerintahan dijelaskan secara garis besar dikenal adanya dua  model  dalam  formasi  negara,  yaitu  model  negara  federal  dan  model negara  kesatuan.  Model  negara  federal  berangkat  dari  satu  asumsi  dasar bahwa ia dibentuk oleh sejumlah negara atau wilayah independen yang sejak awal  memiliki  kedaulatan  atau  semacam  kedaulatan  pada  dirinya  masing- masing.  Kemudian  negara-negara  atau  wilayah-wilayah  tersebut  sepakat membentuk  sebuah  federal.  Negara  dan  wilayah  pendiri  federasi  itu kemudian  berganti  status  menjadi  negara  bagian  atau  wilayah  administrasi dengan  nama  tertentu  dalam  lingkungan  federal.  Sementara  itu,  dalam negara  kesatuan  asumsi  dasarnya  adalah  formasi  negara  kesatuan dideklarasikan  saat  kemerdekaan  oleh  para  pendiri  negara  dengan mengklaim seluruh wilayahnya  sebagai  bagian  dari suatu negara. Tidak  ada kesepakatan  para  penguasa  daerah  apalagi  negara-negara,  karena diasumsikan  bahwa  semua  wilayah  yang  termasuk  di  dalamnya  bukanlah
bagian-bagian  wilayah  yang  bersifat  independen.  Dengan  dasar  itu,  maka negara  membentuk  daerah-daerah  atau  wilayah-wilayah  yang  kemudian diberi  kekuasaan  atau  kewenangan  oleh  pemerintah  pusat  untuk  mengurus berbagai  kepentingan  masyarakatnya.  Diasumsikan  di  sini  bahwa  negara adalah sumber kekuasaan. Menurut Andi Mallarangeng dan M. Ryaas Rasyid (1999),  kekuasaan  daerah  pada  dasarnya  adalah  kekuasaan  pusat  yang didesentralisasikan,  dan  selanjutnya  terbentuklah  daerah-daerah  otonom. Hal  ini  sejalan  dengan  pemikiran  pemerintahan  yang  demokratis, Pemerintahan  yang  demokratis  erat  kaitannya  dengan  pelaksanaan  sistem desentralisasi.
Dengan  demikian  pentingnya  desentralisasi,  adalah  memberikan kewenangan  kepada  rakyat  daerah  untuk  mengatasi  masalah-masalah daerahnya. Desentralisasi pemerintahan melalui pemberian otonomi kepada daerah  untuk  melaksanakan  pemerintahan  sendiri  adalah  sebuah  konsep yang dipakai banyak negara sebagai salah satu strategi pembangunan. Selain dipandang  positif  dari  sisi  efektifitas  manajemen  pemerintahan,  pelak- sanaan  desentralisasi  juga  dipandang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip demokrasi  yang  memungkinkan  setiap  warga  negara  untuk  menentukan sendiri  nasib  dan  mengapre-siasikan  keinginannya  secara  bebas  (Setiyono, 2004: 205).
Beberapa  alasan  dianutnya  desentralisasi  menurut  Gie  (1967)  antara lain  untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien, agar perhatian dapat sepenuhnya  ditumpahkan  kepada  kekhususan  suatu  daerah,  seperti geografis,  keadaan  penduduk,  kegiatan  ekonomi,  watak  kebudayaan  atau latar  belakang  sejarahnya.  Sedangkan  Gaffar  (2002)  menyebutkan  alasan dalam  rangka  efisiensi-efektifitas  penyelenggaraan  pemerintahan,  serta akuntabilitas  politik,  bahwa  kebijakan  yang  dibentuk  dipertang- gungjawabkan dan bersifat legitimate karena masyarakat terlibat sejak awal penentuan  kebijakan.  Oleh  karena  itu,  desentralisasi  bukan  saja  akan  dapat memperbaiki  kualitas  dari  keputusan-keputusan  yang  diambil,  tetapi  juga akan  dapat  memperbaiki  kualitas  daripada  pengambilan  keputusan,  karena orang  cenderung  untuk  tumbuh  dan  berkembang  secara  lebih  cepat manakala  mereka  dimotivasi  secara  efektif  dan  ini  bisa  terjadi  jika kewenangan pengambilan keputusan didesentralisasikan.
Menurut Cheema dan Rondinelli, secara garis besar terdapat 4 (empat) makna konsep desentralisasi:
1. Desentralisasi  diartikan  sebagai  dekonsentrasi.  Pada  makna  ini, desentralisasi  diterjemahkan  sebagai  pelimpahan  beban  kerja  dari pemerintah  pusat  kepada staff  atau  wakil  pusat  di  daerah  tanpa  diikuti dengan transfer kewenangan untuk mengambil keputusan.
2. Desentralisasi  sebagai  pendelegasian  kewenangan  dan  pengambilan keputusan  dari  pemerintah  pusat  ke  suatu  organisasi  di  daerah  yang tidak  secara  langsung  berada  dalam  kontrol  pemerintah  pusat. Pendelegasian  ini  merupakan  pendelegasian  untuk  fungsi  khusus,  atau urusan khusus.
3. Desentralisasi  diartikan  sebagai  devolusi  yaitu  penyerahan  fungsi  dan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Desentralisasi dalam  pengertian  ini  merupakan  desentralisasi  dalam  arti  yang sesungguhnya.    Pemerintah  daerah  diberi  kewenangan  dan  kekuasaan untuk  mengelola  urusannya  secara  mandiri.  Tidak  ada  kontrol  dari pemerintah pusat terhadap pengelolaan urusan oleh pemerintah daerah. Pemerintah  daerah  benar-benar  otonom  dan  bebas  dari  intervensi pemerintah pusat
4. Penyerahan  fungsi  pemerintah  pusat  kepada  lembaga  non  pemerintah (privatisasi), pemberian wewenang dari pemerintah kepada badan-badan sukarela,  swasta  dan  swadaya  masyarakat  atau  dapat  pula  merupakan peleburan badan pemerintah menjadi badan swasta, misalnya BUMN dan BUMD menjadi PT (Purwanto dan Kumorotomo, 2005: 66).
Dari  keempat  pengertian  desentralisasi  di  atas,  penelitian  ini difokuskan pada pengertian desentralisasi politik atau devolusi. Dimana unit pemerintah setempat bersifat otonom, mandiri dan secara tegas terpisah dari tingkat-tingkat pemerintahan.

## Pemerintahan Daerah di Indonesia
Setelah  dilakukan  amandemen  terhadap  UUD  1945,  maka  pengaturan tentang  pemerintahan  daerah  menjadi  Bab  VI,  Pemerintahan  Daerah,  pasal 18 UUD 1945, yaitu:
(1) Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  di  bagi  atas  daerah-daerah provinsi  dan  daerah  provinsi  itu  dibagi  atas  kabupaten/kota,  yang  tiap- tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang;
(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas perbantuan;
(3) Pemerintah  daerah  provinsi,  daerah  kabupaten  dan  kota  memiliki Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  anggota-anggotanya  dipilih melalui pemilihan umum;
(4) Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  masing-masing  sebagai  kepala pemerintahan  daerah  provinsi,  kabupaten  dan  kota  dipilih  secara demokratis;
(5)  Pemerintahan  Daerah  menjalankan  otonomi  seluas-luasnya,  kecuali urusan  pemerintahan  yang  oleh  undang-undang  ditentukan  sebagai urusan pemerintah pusat;
(6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan- peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
(7)  Susunan  dan  tata  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  diatur  dalam undang-undang.
Dalam  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004,  tentang  Pemerintahan Daerah  pasal  1  ayat  (2)  disebutkan  bahwa  Pemerintahan  Daerah  adalah
penyelenggaraan  urusan  pemerintah  daerah  dan  DPRD  menurut  azas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  UUD  1945.  Sedangkan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.  Oleh  karena itu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dan  DPRD  bersama-sama  tapi  dalam  tugas  dan  fungsi  yang  berbeda. Perpaduan  dari  tugas  dan  wewenang  pemerintah  daerah  bersama-sama dengan DPRD adalah merupakan wujud dari penyelenggaraan pemerintahan daerah,  sehingga  pemerintah  daerah  dengan  DPRD  harus  dapat  berfungsi sesuai dengan tugas pokok masing-masing sehingga terwujud pemerintahan daerah yang baik.
Pola Hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam Sistem Pemerintahan Daerah Dalam  hubungan  eksekutif  dan  legislatif  dalam  perumusan  dan  proses penyusunan  anggaran,  juga  diperlukan  adanya  etika  politik  yang  menjadi bagian dari keberadaan DPRD sebagai lembaga politik, Berkaitan dengan itu Thompson  (1987  )  dalam  bukunya “  Political  Etchis  and  Public  Office  “ mengatakan  bahwa:  “  Etika  politik  adalah  praktik  melakukan  penilaian  etis atas  tindakan  politik  “.  Politik  dan  etika  seperti  dua  hal  yang  berjauhan. Politik  adalah  kekuasaan  murni  yang  diatur  dengan  asumsi-asumsi kebijakan, sedangkan etika adalah prinsip murni yang diatur oleh imperatif- imperatif moral “
Menurut  Alfian  (1993)  komunikasi  politik  diasumsikan  sebagai  sistem politik  yang  hidup  dan  dinamis.  Komunikasi  politik  mempersem-bahkan semua kegiatan sistem politik baik masa kini maupun masa lampau, sehingga aspirasi  dan  kepentingan  dikonfirmasikan  menjadi  berbagai  kebijaksanaan. Komunikasi  politik  adalah  upaya  sekelompok  manusia  yang  mempunyai orientasi,  pemikiran  politik  atau  ideologi  tertentu  dalam  rangka  menguasai atau  memperoleh  kekuasaan.  Unsur-unsur  dalam  komunikasi  pada umumnya terdiri  dari  komuni-kator, komunikan, pesan, media, tujuan, efek, dan  sumber  komunikasi.  Semua  unsur  tersebut  berada  pada  dua  situasi politik  atau  struktur  politik  yakni  pada  suprastruktur  politik  dan infrastruktur  politik,  yang  dimaksud  suprastruktur  misalnya:  lembaga legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif,  sedangkan  yang  dimaksud  dengan infrastruktur  misalnya:  partai  politik,  kelompok  kepentingan,  tokoh  politik, dan  media  komunikasi  politik.  Sistem  politik  menurut  David  Easton sebagaimana  disebutkan  dalam  bukunya A  System  Analysis  of  Political  Life (1965),  adalah  keseluruhan  dari  interaksi  yang  mengakibatkan  terjadinya pembagian  nilai  bagi  masyarakat,  cara  kerja  sistem  politik  ditentukan  oleh adanya  suatu  masukan  dari  lingkungan  dan  melalui  proses  tertentu  yang menghasilkan  sejumlah  output,  selanjutnya  output  ini  diberikan  kembali kepada  lingkungan  sebagai  umpan  balik  (Panuju,  1994).  Input  terdiri  dari dari  dukungan-dukungan  dan  tuntutan-tuntutan,  dukungan  dapat  terarah
kepada  masyarakat  politik;  rezim  atau  cara  pemerintah  (asas-asas  politik yang  berlaku,  tujuan-tujuan  dan  norma-norma);  dan  para  pemegang kekuasaan  (otoritas),  sedangkan  yang  dimaksud  dengan  output  adalah kebijaksanaan  pemerintah  atau  norma-norma  dan  produk  yuridis  yang dipergunakan  untuk  mengatur  kehidupan  bersama,  melalui  komunikasi politik,  rakyat  memberikan  dukungan,  menyampaikan  aspirasi,  dan melakukan  pengawasan  terhadap  sistem  politik,  melalui  komunikasi  pula rakyat  dapat  mengetahui  apakah  dukungan,  aspirasi  dan  pengawasan  itu tersalur atau tidak dalam berbagai kebijaksanaan politik (Rauf, 1993).
Dalam  hubungan  legislatif  dan  eksekutif  daerah  dalam  proses perumusan  Peraturan  Daerah  maka  komunikasi  yang  sering  dilakukan adalah  komunikasi  organisasi  (antar  organisasi)  dan  komunikasi  antar pribadi  (interpersonal),  (Thoha,1993)  menjelaskan  komunikasi  organisasi adalah  suatu  komunikasi  yang  terjadi  dalam  organisasi  tertentu,  ciri  dari komunikasi organisasi ini adalah berstruktur atau berhirarki, komunikasi ini mempunyai  struktur  yang  vertikal  dan  horizontal,  sebagai  akibatnya  dapat pula  berstruktur  keluar  organisasi.  Struktur  yang  terakhir  jika  organisasi tersebut melakukan interaksi dengan lingkungannya.
Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut  Miriam  Budiarjo  dalam  Baskoro  (2005:30)  menyebutkan “DPRD  adalah  lembaga  yang legislate  atau  membuat  peraturan,  peraturan perundang-undangan  yang  dibuatnya  mencerminkan  kebijaksanaan- kebijaksanaan  itu.  Dapat  dikatakan  bahwa  ia  merupakan  badan  yang membuat  keputusan  yang  menyangkut  kepentingan  umum.”  Selanjutnya menurut  Fuad  dalam  jurnal  administrasi  negara  (2000,  24)  mengartikan DPRD  adalah  institusi  yang  menjadi  tumpuan  untuk  memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah secara luas.
Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  menyebutkan  bahwa  pengertian  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah yang  selanjutnya  disebut  DPRD  adalah  lembaga  perwakilan  rakyat  daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Dari  beberapa  pengertian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  DPRD merupakan  lembaga  perwakilan  rakyat  yang  berada  didaerah  dan  sebagai salah  satu  unsur  penyelenggara  pemerintahan  daerah  yang  bertugas membuat  peraturan  daerah  dan  menampung  aspirasi  masyarakat  daerah yang diwakilinya.
DPRD  sebagai  salah  satu  unsur  penyelenggara  pemerintahan  daerah memiliki  peranan  yang  penting.  Menurut  Budiarjo  dan  Ambong  (1995, h.151) peranan DPR atau DPRD yang paling penting adalah:
a.   Menentukan policy (kebijaksanaan dan membuat undang-undang). Untuk itu  DPR  atau  DPRD  diberi  hak  inisiatif,  hak  untuk  mengadakan amandemen  terhadap  rancangan  undang-undang  atau  rancangan peraturan daerah yang disusun oleh pemerintah serta hak budget.
b.   Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga semua tindakan ekskutif sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan  tugas  ini  badan  perwakilan  rakyat  diberi  hak-hak kontrol khusus.
Selanjutnya  mengenai  fungsi  DPRD,  Sanit  (1985:252)  mengatakan bahwa aktivitas DPRD bertujuan untuk menjalankan fungsi:
a. Fungsi Perwakilan, melalui fungsi ini badan legislatif membuat kebijakan atas nama anggota masyarakat yang secara keseluruhan terwakili dalam lembaga  tersebut.  dalam  hal  ini  DPRD  bertindak  sebagai  pelindung kepentingan dan penyalur masyarakat yang diwakilinya.
b. Fungsi  Perundang-undangan,  memungkinkan  badan  legislatif  sebagai wakil rakyat menuangkan kepentingan  dan aspirasi  anggota masyarakat ke dalam kebijaksanaan formal dalam bentuk undang-undang
c. Fungsi  pengawasan,  dimana  lembaga  legislatif  melindungi  kepentingan rakyat,  sebab  penggunaan  kekuasaan  yang  dilandasi  fungsi  DPRD  dapat mengoreksi  semua  kegiatan  lembaga  kenegaraan  melalui  pelaksanaan berbagai hak.

## Pembahasan
Hasil  penelitian  yang  telah  didiskrisikan  pada  sub  fokus  mengenai peran  DPRD  Kutai  Barat  dalam  pelaksanaan  legislasi  daerah  secara  umum dapat  dikatakan  kurang  optimal,  meskipun  hasil  perda  mengalami peningkatan, namun perda itu sendiri lebih banyak dari usulan pemerintah.
Pada sub fokus pertama yaitu peran dalam mekamisme legislasi daerah yang diuraikan tiap tahapan legislasi yaitu:
1. Tahap Perencanaan Raperda;
a. Peran  DPRD  dalam  tahap  penyusunan  Raperda  adalah  menampung usulan-usulan  komisi  mengenai  permasalahan  yang  mereka  telah himpun sesuai bidangnya masing-masing.
b. Peran DPRD pada tahap perencanaan raperda yang terwujud dalam raperda usulan dari DPRD masih sangat kurang.
2. Tahap Perancanagan Raperda
Peran  DPRD  sangat  minin  karena  banyak  rancangan  justru  dari pemerintah daerah melalui dinas.
3. Tahap Pengajuan Raperda Peran  DPRD  dapat  dikatakan  cukup  baik  meskipun  belum  banyak dilihat dari jumlah rancangan peraturan yang ada.
4. Tahap Penyebarluasan Raperda
Peran DPRD  Kutai Barat ikutserta menelaah raperda  yang berasal dari pemerintah. Pada tahapan ini peran DPRD belum optimal.
5. Tahap Pembahasan Raperda Pembahasan raperda  yang berasal dari insiatif DPRD jumlahnya  masih jauh  dibawah  raperda  inisiatif  pemerintah  daerah,  sehingga  dapat
dikatakan  bahwa  peran  DPRD  pada  tahap  pembahasan  masih  belum dimaksimalkan.
6. Tahap Penetapan Raperda Peran  DPRD  dalam  tahap  penetapan  perda  adalah  tidak  pernah terlambat menyerahkan Raperda kepada Bupati untuk di sahkan.
7. Tahap Perundangan DPRD  tidak  mempunyai  kewenangan  dalam  tahap  pengundangan.
Tahapan ini adalam domain dari pemerintah daerah.
8. Tahap Penyebarluasan Peraturan Daerah Peran  DPRD  dalam  penyebarluasan  Perda  merupakan  domain pemerintah  daerah.  Jikapun  ada  maka  dilakukan  secara  individual anggota DPRD pada saat-saat tertentu.
Sesungguhnya  kedudukan  DPRD  sebagai  mitra  pemerintah  daerah dalam  pemerintahan  di  daerah,  membawa  konsekuensi  bahwa  DPRD  harus menunjukkan prestasi yang optimal, dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu  legislasi,  anggaran  dan  pengawasan.  Pelaksanaan  ketiga  tugas  dan fungsi DPRD ini, meletakkan DRPD dalam posisi yang strategis. Dalam fungsi legislasi,  DPRD  bersama  dengan  pemerintah  daerah  membuat  peraturan yang aspiratif sesuai dengan kehendak rakyat, dalam fungsi anggaran, DPRD mampu  membawa  kinerja  pemerintah  sehingga  efisien  dan  efektif  dalam pemerintahan  dan  pembangunan,  dan  dalam  fungsi  pengawasannya,  DPRD dapat  menghindarkan  penyelenggaraan  peraturan  dan  pemerintahan  dari penyimpangan,  hambatan  dan  sehingga  tujuan  dari  peraturan  daerah  dapat direalisasikan dengan baik.
Untuk  sub  fokus  yang  kedua  yaitu  Peran  DPRD  dalam  membina hubungan politik  dengan pemerintah daerah, dapat diketahui bahwa:
a).  DPRD  selalu  menjaga  keseimbangan  perannya  sebagai  wakil  rakyat sekaligus  bagian  dari  pemerintah  daerah,  sehingga  dalam  legislasi,  DPRD selalu memberi penekanan kepada kepentingan masyarakat.
b).    DPRD  sadar  bahwa  dalam  legilasi  perlu  bersama-sama  menjaga hubungan yang harmonis dengan pemerintah, memposisikan sebagai partnet kerja guna menghasilkan karya dalam pemerintahan.
Peran  DPRD  dalam  fungsi  legilasi  perlu  diatur  dengan  baik,  sehingga tidak  menimbulkan  ekses  yang  berlebihan  terhadap  pemerintahan  daerah. Sebagai  lembaga  politik,  mekanisme  dan  bentuk  legislasi  harus menghadirkan  suasana  dinamis  dalam  kemitraan  bersama  sebagai penyelenggara  pemerintah  daerah.  Suasana  yang  penuh  dominasi  diantara keduanya  justru  dapat  menimbulkan  susana  yang  tidak  harnomis, ketidakstabilan di daerah justru akan menghambat jalannya pembangunan.
Pada sub fokus ketiga, yaitu peran menghimpun partisipasi masyarakat dapat dijelaskan bahwa:
1. DPRD  Kutai  Barat  sering  mengadakan  hearing,  konsultasi,  yang menghasilkan himpunan informasi yang sangat penting bagi DPRD dalam proses legislasi, oleh karena itu DPRD berupaya menghimpunnya dengan partisipasi seluruh lapisan masyarakat.
2. Peran  DPRD  berupaya  agar  muatan  perda  sesuai  dengan  aspirasi  dan informasi yang diperoleh dari masyarakat.
Demokratisasi  dalam  pemerintahan  diwujudkan  melalui  desentralisasi pemerintahan  yang  diatur  dalam  UU  Nomor  32  Tahun  2004.  Melalui  UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini diatur bahwa DPRD dan pemerintah daerah merupakan mitra dalam melaksanakan pemerintahan  di  daerah.  Masuknya  DPRD  dalam  pemerintahan  di  daerah dimaksudkan  untuk  meningkatkan  keterlibatan  partisipasi  masyarakat  di daerah,  sehingga  jalannya  diharapkan  lebih  ideal  yaitu  dari,  oleh  dan  untuk rakyat.  Untuk  itu  perlu  optimalisasi  peran  DPRD  dalam  menghimpun partisipasi  politik  merupakan  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  perlunya optimalisasi  peran  DPRD  dalam  menjalankan  fungsi  legislatif  karena  akan sangat  mempengaruhui  kinerja  pemerintah  daerah.  Fungsi  DPRD  ini  telah digariskan  dalam  Undang-undang  yaitu  membentuk  Perda  yang  dibahas dengan  kepala  daerah  untuk  mendapat  persetujuan  bersama.  Adapun mekanisme  dari  legislasi  di  daerah,  diatur  bahwa  Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota  dibuat  oleh  DPRD  Kabupaten/Kota  bersama  dengan Bupati/Bupati dan merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Tap MPR No III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum  dan  Tata  Urutan  Perundang-undangan  serta  UU  No  10  Tahun  2004 Pasal  7.  Sebagaimana  diatur  dalam  UU  No  22  tahun  2003  tentang  Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dalam pasal 77 (a), bahwa fungsi pertama  DPRD  Kabupaten/Kota  adalah  legislasi,  dalam  penjelasan disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  legislasi  adalah  yang  merupakan fungsi  DPRD  Kabupaten/Kota  untuk  membentuk  Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota bersama bupati/Bupati.
Sehubungan  dengan  penjelasan  diatas,  maka  hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  peran  DPRD  dalam  pelaksanaan  fungsi  legislatif  di Kutai Barat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu UU No 32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Peraturan  DPRD Kabupaten  Kutai  Barat  nomor  1  tahun  2010  tentang  Tata  Tertib  DPRD Kabupaten  Kutai  Barat  namun  kinerja  legislatif  masih  kurang  optimal sehingga perannya pun pelum optimal.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  sebagaimana  yang  dikemukakan  pada bab  sebelumnya,  penulis  akan  menarik  beberapa  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Peran  DPRD  Kutai  Barat  dalam  pelaksanaan  fungsi  legislasi  telah  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan,  yaitu  UU  No  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan DPRD Kabupaten Kutai Barat nomor  1  tahun  2010  tentang  Tata  Tertib  DPRD  Kabupaten  Kutai  Barat, meski  demikian  secara  aplikatif  peran  anggota  DPRD  dalam  menjalankan fungsi  legislasi  meliputi  peran  dalam  mekanisme  legislasi,  peran  dalam
Membina hubungan politik antara pemerintah dan DPRD dalam legislasi, dan peran dalam Menghimpun Partisipasi Masyarakat kurang optimal.
2. Pada  peran  dalam  mekamisme  legislasi,    DPRD  Kutai  Barat  sudah  cukup bagus  meskipun  pada  beberapa  tahapan  legislasi,  peran  legislasi  nampak masih lemah.
3. Peran  DPRD  Kutai  Barat    dalam  menghimpun  partisipasi  yaitu  dengan mengadakan hearing, konsultasi, yang menghasilkan himpunan informasi yang  sangat  penting  bagi  DPRD  dalam  proses  legislasi,  oleh  karena  itu DPRD  berupaya  menghimpunnya  dengan  partisipasi  seluruh  lapisan masyarakat.
4. Faktor  yang  berpengaruh  terhadap  peran  DRPD  Kutai  Barat  dalam menjalankan fungsi legislasi terhadap rancangan perda antara lain, meliputi faktor politik dan  sumber daya manusia.

## Saran-saran
Berdasarkan  beberapa  kesimpulan  yang  dikemukakan  diatas  maka penulis mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut :
1. Hendaknya  para  anggota  DPRD  Kabupaten  Kutai  Barat  konsisten  dalam penjadwalan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan
2. Hendaknya para anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat lebih meningkatkan diri  dan  kemampuan  sumberdaya  manusia  para  anggotanya  terutama melalui berbagai program peningkatan legislasi.
3. Hendaknya  para  anggota  DPRD  tidak  mudah  terjebak  dalam  kepentingan politk sehubungan dengan pelaksanaan legislasi.
4. Hendaknya  pemerintah  pusat  segera  menyelaraskan  Peraturan  di  Daerah sehingga legislasi msmpu lebih efisien dan efektif.

## Daftar Pustaka
Anonim,  Undang-undang  Dasar  1945  Amandemen  ke-IV,  2000,  Penerbit Sinar Agung, Jakarta
______, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Bandung: Citra Umbara
______, Peningkatan Peran Anggota DPRD, diselenggarakan oleh KPK, Jakarta, 7-8 Juni 2006.
Agung Djojosoekarto,dkk, 2004, Membangun Kapasitas Fungsi Anggaran
DPRD, Seknas Adkasi, Jakarta
Andi M, Rasyid, Muhamad Ryaas, 1999, Kajian Awal Birokrasi Pemerin-tahan Politik Orde Baru, Jakarta: YarsifWatampone.
Budiardjo,  M  dan  Ibrahim  Ambong.  1995. Fungsi  Legislatif  Dalam  Sistem Politik Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada
Chema dan Ron Dinelli (UNCRD : 1981. Analysing Decentralization Policies in Developing Countries : a Political Economy Sage Publication, London. Djojosoekarto,  A,  dkk.  2004. Meningkatkan  Kinerja  Fungsi  Legislasi  DPRD. Jakarta: Saint Communication Gie, The Liang,  1967, Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara RI, Djilid I, Gunung Agung, Djakarta
Jimung,  M.  2005. Politik  Local  dan  Pemerintah  Daerah  dalam  Perspektif Otonomi Daerah. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama Kaho,  J.R.  2005. Prospek  Otonomi  Daerah  di  Negara  Republik  Indonesia (Identifikasi  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Krina,  2003. Corporate  Governance:  Tantangan  dan  Kesempatan  bagi Komunitas Bisnis Indonesia. PT Prenhallindo. Jakarta.
Nawawi,  Hadari.  1999. Metode  Penelitian  Bidang  Sosial.  Gajah  Mada  Press. Yogyakarta.6
Thoha, Mifftah, 1997. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Raja Grafindo Persada. Jakarta.