## Analisis  Kebijakan  Pemenuhan  Kebutuhan  Guru  pada  SMA  di  Kota Ambon
Williams M. Rahabav 1 , T. G. Ratumanan 2 , Sumarni Rumfot 3
1 Universitas Pattimura, Indonesia; williamsrahabav@gmail.com
2 Universitas Pattimura, Indonesia; tanweyratumanan@gmail.com
3 Universitas Pattimura, Indonesia; sumarnirumfotmarni@gmail.com
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Keywords: Policy; Fulfillment; Teacher Needs The teacher ratio in Maluku in general and Ambon City in particular is still a mismatch, either a mismatch in the sense of an imbalance in the  ratio  of  teachers  to  students  or  a  mismatch  in  the  sense  of  an imbalance in teacher competence and the field of study taught. This problem has an impact on the excess of teachers in certain fields of study and the shortage of teachers in other schools. The objectives of this  research  are  1)  To  know  the  Regional  Government  Policy  in meeting  the  needs  of  teachers  in  high  schools  in  Ambon  City;  2) Knowing the workload of teachers at high schools in Ambon City; and  3)  Identifying  school  obstacles  in  meeting  the  workload  of teachers in high schools in Ambon City. Data collection techniques were  carried  out  using  interview  guidelines  and  documentation studies.  Data  analysis  was  carried  out  using  quantitative  and qualitative  descriptive  analysis  techniques.  The  results  of  data analysis show that 1) the Regional Policy Government has issued two policies  as  an  elaboration  of  the  5  Ministerial  Decree,  namely: Maluku  Governor  Regulation  (PERGUB)  N0.  6,  2021  concerning Technical Instructions for the Provision of Non-Permanent Teachers (GTT)  and  Technical  Instructions  for  the  Salary  of  Honorary Teachers for School Assignments in 2021; 2) The ratio of high school teachers  in  Ambon  City  when  compared  with  the  number  of classes/groups is found to be an average of 1: 8. However, if you look at the comparison of groups with the number of teachers per field of study, there is an imbalance in the ratio. In Ambon City there is  a surplus of 85 teachers and a shortage of 226 teachers; 3) the average civil servant teacher in Ambon City can reach a maximum of 24.53 JTM/week;  4)  Several  obstacles  for  teachers  not  achieving  JTM  24 Hours/Week: (a) the principal does not pay enough attention to the decree  for  additional  activities  in  the  school  to  be  converted;  (b) many  teachers  find  it  difficult  to  obtain  additional  JTM  outside  of school; (c) schools cannot split groups because the maximum number of students for high school is 20 students/group; (d) fatigue results in being  late  to  school,  teachers  are  unable  to  complete  routine  tasks such as lesson plans and so on; (e) The number of hours for certain lessons such as: English, other foreign languages, history, arts, etc. is only 2 hours per week so teachers cannot meet 18JTM/week.

## Article history:
Received 2024-03-27 Revised 2024-05-17 Accepted 2024-06-30
Corresponding Author: Williams M. Rahabav Universitas Pattimura, Indonesia; williamsrahabav@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Pemenuhan  kebutuhan  guru  sebagai  kebijakan  publik,  mesti  diejawantahkan  oleh  pemerintah daerah  dalam  penataan  dan  distribusi  guru;  agar  berdampak  langsung  pada  peningkatan  mutu pendidikan  pada  umumnya  dan  secara  khusus  peningatan  mutu  pembelajaran  peserta  didik. Faktanya,  pemerataan  dan  pendistribusian  guru  masih  dihadapkan  pada  berbagai  kendala.  Masih banyak guru yang missmatch; masih banyak sekolah yang kekurangan guru mata pelajaran tertentu, masih  banyak  penumpukkan  guru  pada  sekolah  tertentu  dan  masih  banyak  guru  yang  belum memenuhi kualifikasi pendidikan minimal.
Bila  ditelaah  secara  seksama,  sekurang  kurangnya  ada  empat  faktor  yang  paling  banyak berpengaruh terhadap kebijakan pemenuhan kebutuhan guru yaitu (1) ketiadaan regulasi penempatan dan  distribusi  guru  dalam  bentuk  payung  hukum  yang  kuat  pada  level  pemerintah  daerah,  (2) lemahnya sistem data dan informasi tentang guru, (3) lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, dan (4) dominasi permainan elit politik lokal dalam penempatan dan distribusi guru (Rahabav, 2019).
Regulasi tentang pemenuhan kebutuhan guru, merupakan payung hukum bagi pemeritah daerah dalam mengatur penempatan, distribusi dan mutasi guru. Hampir di seluruh daerah kabupaten/kota di Indonesia nampaknya belum memiliki Peraturan Daerah dan atau sekurang-kurangnya Peraturan Gubernur  (Pergub),  Peraturan  Bupati  (Perbup)  yang  memberi  kekuatan  hukum  bagi  kepala  dinas untuk  menempatkan  guru  dan  memutasi  guru  (Ahmad  Yani,  2010).  Implikasinya  terjadi  distribusi guru yang tidak merata.
Hasil  studi  yang  dilakukan  pada  Dinas  Pendidikan  Pemuda  dan  Olahraga  Kabupaten  Maluku Tengah)  menunjukkan  bahwa  di  Kab.  Maluku  Tengah  Guru  PNS  belum  terdistribusi  secara  merata pada  SD  Negeri,  SMP  Negeri,  SMA  Negeri  di  Maluku  Tengah  karena  belum  ada  regulasi  /payung hukum yang di keluarkan oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati Maluku Tengah terkait Pemerataan Guru PNS (Agnesty N Lurusmanat, 2015).
Hasil studi distribusi guru pada Kabupaten Maluku Barat Daya :”Guru belum terdistr ibusi secara merata  pada  SMA  dan  SMK  Negeri  di  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya.  Distribusi  guru  yang  tidak merata menyebabkan terjadinya kesenjangan jumlah guru antar sekolah. Di satu sisi terdapat kelebihan jumlah  guru  untuk  beberapa  mata  pelajaran  pada  beberapa  Kecamatan,  di  sisi  lain  terdapat kekurangan jumlah guru pada Kecamatan lainnya” (Evita, Ridi, 2017).
Berdasarkan Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses, dihubungkan dengan hasil studi di atas, maka, terjadi disparitas jumlah guru pada berbagai satuan Pendidikan di Provinsi Maluku termasuk Kota Ambon. Pada sekolah tertentu, jumlah gurunya berimbang dengan rasio siswa bahkan berkelebihan; sementara pada sekolah lain jumlahnya sangat minim.
Kekurangan guru sudah barang tentu berdampak pada tingginya beban kerja guru. Konstatsi ini mendapatkan pembenaran sejak tahun 2016 seiring dicanangkan implementasi kebijakan tentang Lima Hari  Sekolah  (LHS).  Dengan  kebijakan  LHS  ini  guru  harus  bekerja  37,5  jam  efektif  per  minggu sebagaimana  layaknya  pegawai  negeri  sipil,  seperti  yang  ditetapkan  dalam  Keputusan  Presiden Nomor 68 Tahun 1995 untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu untuk PNS. Tentunya dalam bekerja perlu ada istirahat sehingga ditetapkan lama kerja PNS per minggu adalah 40 jam, terdiri atas 37,5 jam kerja efektif per minggu dan 2,5 jam istirahat per minggu.
Salah satu tujuan dari kebijakan LHS bagi guru adalah agar guru dapat memenuhi beban kerja minimalnya yaitu 24 Jam Tatap Muka (JTM) per minggu, sehingga bagi guru yang sudah mendapat sertifikat pendidik mendapatkan haknya untuk menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG). Jadi LHS
dapat menjadi solusi bagi guru agar tidak mengalami kesulitan mencari tambahan jam mengajar untuk memenuhi syarat mendapatkan TPG (Indahri, 2017).

## 2. METODE
Jenis penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif karena merupakan studi kasus. Jenis data yang dikumpulkan, yakni data kuantitatif baik primer maupun sekunder. Data-data tersebut  diperlukan  untuk  mendukung  memperjelas  analisis  data  kualitatif.  Penelitian  ini  juga termasuk  jenis  penelitian  kebijakan  yang  digunakan  untuk  menganalisis  kebijakan  pemenenuhan kebutuhan guru di Provinsi Maluku terutama pada SMA di Kota Ambon. Dengan demikian, melalui penelitian  ini  pemerintah  Provinsi  Maluku  diharapkan  menerterbitkan  kebijakan  baru  atau memperbaharui  kebijakan  sebelumnya  terkait  dengan  pemenuhuan  kebutuhan  guru  di  Provinsi Maluku.
Penelitian  ini  mengambil  lokasi  pada  semua  SMA  di  Kota  Ambon  berjumlah  34  SMA.  Waktu penelitian ini efektif enam bulan, tahun dimulai sejak Februari 2022 hingga Juli 2023.
Subyek penelitian menurut Suharsimi Arikunto (1998:80-81) adalah benda, hal atau orang yang menjadi  tempat  data  di  mana  variabel  penelitian  melekat,  dan  yang  dipermasalahkan.  Berdasarkan pendapat  tersebut,  yang  menjadi  subyek  penelitian  ini  dengan  rincian  sebagai  berikut:  34  kepala sekolah  dan  Kepala  Bidang  Guru  dan  Tenaga  Kependidikan  (Kabid  GTK)  berjumlah  1  orang,  Dari jumlah  34  kepala  sekolah  dipilih  sebanyak  8  orang  Kepala  Sekolah  SMA  dan  8  orang  Guru  Bidang Studi  untuk  diwawancarai.  Pemilihan  subyek  dilakukan  dengan  pertimbangan  sebagai  berikut:  1) KABID  GTK  dianaggap  mengetahui  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  daerah  Provinsi Maluku; 2) Sampel Kepala Sekolah, digunakan Teknik purposive sampel (sampel bertujuan). Sampel kepala  Sekolah  yang  sekaligus  ditetapkan  menjadi  informan,  yakni  :  SMA  Siwalima  Ambon,  SMA Negeri 1 Ambon, SMA Negeri 11 Ambon, SMA Negeri 12 Ambon, SMA Xaverius Ambon, SMA Kristen Passo, SMA Alhilal Ambon dan SMA Mediatrix Ambon. Sekolah tersebut dipilih dengan pertimbangan terdapat  guru  PNS,  mewakili  Sekolah  besar  (populasi  siswa  >300  dan  kecil  (populasi  siswa  <300), terdapat guru yang sudah sertifikasi, dan Sekolah swasta umumnya mengizinkan guru memenuhi 24 JTM/ minggu dengan mengajar di Sekolah lain. 3) Guru yang dipilih sebagai informan yakni 8 guru bidang  studi  pada  8  sekolah  sampel.  Mereka  dipilih  berdasarkan  pertimbangan  guru  senior,  telah sertifikasi dan guru Sekolah swasta Sebagian besar mememenuhi 24JTM/minggu dengan mengajar di Sekolah lain.
Adapun Obyek penelitian yakni :1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan guru pada SMA di Kota Ambon; 2) beban kerja guru pada SMA di Kota dan 3) kendala guru pada SMA di Kota Ambon dalam memenuhi beban kerja.
Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan,  yakni  teknik  non  tes  berupa  studi dokumentasi dan wawancara.
Studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari informan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  Provinsi Maluku mengenai Kebijakan  Dinas Provinsi Maluku  tentang pemenuhan tenaga guru distribusi dan penempatannya di Kota Ambon (Menjawab Permasalahan 1).
Di  samping  itu  demi  keakuratan  data,  maka  data  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Provinsi Maluku juga di konfirmasi dengan data yang ada pada SMA di Kota Ambon. Data studi dokumentasi mencakup: Jumlah Mata pelajaran, jumlah guru mata pelajaran, jumlah jam pelajaran/minggu/jenjang kelas, jumlah siswa, Jumlah rombongan belajar, jumlah rombongan belajar X jam pelajaran perminggu dan  kebutuhan  guru  mata  pelajaran.  Alat  yang  digunakan,  yakni  format  exel  aplikasi  Analisis Kebutuhan Guru (Menjawab Permasalahan 2).
Wawancara digunakan untuk mengkaji permasalahan 1, 2, 3 dan 4. Informan yang diwawancarai yakni:
a). Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dalam hal ini diwakili oleh Kabid GTK terkait Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Guru di Maluku umumnya dan khususnya di Kota Ambon (menjawab permasalahan 1).
Adapun Format kisi-kisi instrument Pedoman wawanca dengan kepala Dinas sebagai berikut: Dimensi Kisi-Kisi No.Butir Kebijakan Kebijakan  yang  telah  dikeluarkan, isi kebijakan, sosialisasi, implementasi,  evaluasi  kebijakan, dampak  implementasi  terhadap pemerataan dan beban kerja guru 1 - 6 Faktor penunjang dan penghambat Faktor penunjang dan penghambat 7-8
Teknik Wawancara yang digunakan, yakni  wawancara terstruktur. Alat yang digunakan yakni Pedoman wawancara.
b). Kepala sekolah, terkait permasalahan Kebijakan Pemerintah daerah Provinsi Maluku, (menjawab permasalahan  no  1),  beban  kerja  guru  pada  SMA  di Kota  Ambon  (menjawab  permasalahan  2);  dan kendala dalam memenuhi beban kerja guru pada SMA di Kota Ambon (menjawab permasalahan 3). Adapun Format kisi-kisi instrument Pedoman wawancara dengan kepala Sekolah sebagai berikut:
Dimensi Kisi-Kisi No.Butir Kebijakan  Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan guru Isi kebijakan, sosialisasi, penerimaan  dokumen  kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan persepsi tentang kebijakan 1 - 6 Beban Kerja Guru Jumlah  guru  yang  ada  di  sekolah sesuai bidang studi; jumlah kekurangan guru, jumlah kelebihan guru;  jumlah  guru  yang  telah memenuhi tuntutan 24JTM/minggu,  jumlah  guru  yang tidak memenuhi tuntutan 24JTM/minggu 7-12 Kendala  guru  dalam memenuhi beban kerja Kendala  tugas  tambahan  dan mengejar di Sekolah lain 13-14
Teknik Wawancara yang digunakan, yakni wawancara terstruktur. Alat yang digunakan, yakni Pedoman wawancara.
c). Guru terkait permasalahan beban kerja guru pada SMA di Kota Ambon (menjawab permasalahan kendala dalam memenuhi beban kerja guru pada SMA di Kota Ambon (menjawab permasalahan 3). Adapun Format kisi-kisi instrument Pedoman wawanca dengan Guru sebagai berikut:
Dimensi Kisi-Kisi No.Butir Kendala  guru  dalam memenuhi beban kerja Kendala memenuhi tugas tambahan dan solusi yang diperoleh 1-2
Teknik Wawancara yang digunakan, yakni wawancara terstruktur. Alat yang digunakan, yakni Pedoman wawancara.
Data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan cara sebagai berikut. Data kuantitatif diolah secara deskriptif menggunakan tabel.
Analisis  data  kekurangan  dan  guru,  menggunakan  standar  tertentu.  (Kintamani,  2007). Kebutuhan guru mata pelajaran dihitung dari jumlah kelas per tingkat dikalikan dengan jam belajar mata  pelajaran  tertentu  menurut  kurikulum  dibagi  dengan  angka  24 jam,  yaitu  jam  wajib  mengajar guru.
a. Prinsip Perhitungan
1) Setiap rombel dalam mengikuti mata pelajaran tertentu diampu oleh 1 (satu) orang guru,
2) Jumlah guru dihitung berdasarkan jumlah tatap muka per minggu yang terjadi di sekolah (JTM) dibagi wajib mengajar guru (24),
3) Jumlah tatap muka dihitung dengan cara menjumlahkanjumlah rombelper tingkat kali jumlah jam mata pelajaran per minggu per tingkat yang ada dalam struktur kurikulum,
4) Wajib mengajar yang digunakan adalah 24 jam tatap muka per minggu,
5) Guru mata pelajaran hanya mengampu 1 (satu) jenis mata pelajaran  yang  sesuai dengan latar belakang pendidikan dan atau sertifikat pendidik yang dimilikinya,
6) Apabila di sekolah terdapat Iebih dari satu pendidikan agama yang diajarkan, jumlah dan jenis guru agama disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku (Kemdikbud, 2011).
b. Formula Perhitungan Kebutuhan Guru SMA
Rumus penghitungan jumlah guru per mata pelajaran:
Keterangan:
KG : Kebutuhan Guru
JTM : Jumlah tatap muka per jenis guru per minggu MP : Alokasi jam mata pelajaran per minggu pada mata pelajaran tertentu di satu tingkat
∑K : Jumlah Kelas pada suatu tingkat yang mengikuti pelajaran tertentu
24 : Wajib mengajar per minggu, digunakan angka 24 1,2,3 = tingkat 1, 2 dan 3. (Kemdikbud, 2011).
Analisis data kualitatif diolah dengan mengikuti beberapa langkah sebagai berikut.
a). Penyiapan format untuk membuat catatan lapangan yang dapat digunakan oleh pengumpul data untuk membuat laporan pengumpulan data. Format yang disiapkan memuat obyek dan atau fokus kajian sehingga catatan lapangan terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian.
b). Saat penelitian, peneliti membuat catatan lapangan dari diskusi dan wawancara dengan Informan. Oleh karena penelitian ini melakukan verifikasi data di delapan lokasi penelitian, maka terdapat delapan catatan lapangan baik secara lisan maupun tertulis.
c). S etelah  laporan/catatan  lapangan  secara  lisan  dan  tertulis,  maka  dilanjutkan  dengan  pemetaan terhadap  jawaban  informan  pada  setiap  pertanyaan  penelitian  untuk  mengetahui  apakah  ada jawaban yang sama atau bertentangan dan sebagainya. Jika ada jawaban yang bertentangan, maka dibuat narasi atau alasan yang menyebabkan terjadi jawaban yang bertentangan atau berbeda.
d). Dari pemetaan jawaban informan tersebut, ditarik kesimpulan untuk menjawab tujuan penelitian.
e).  Setelah  disusun  kesimpulan  penelitian,  maka  dilanjutkan  dengan  penyusunan  opsi  kebijakan berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian yang telah dibuat.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan guru pada SMA di Kota Ambon
Regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah Maluku sebagai turunan dari SKB 5 Menteri antara lain: Peraturan Gubernur Maluku (PERGUB) N0. 6, 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyediaan Guru
Tidak  Tetap  (GTT)  dan  Petunjuk  Teknis  Penggajian  Guru  Honorer  Penugasan  Sekolah  Tahun  2021. Dua  kebijakan  tersebut  telah  disosialisasi  dan  dinyatakan  mulai  berlaku  efektif  sejak  tanggal  12 Februari  2021.  Kebijakan  pertama  yakni  PERGUB  N0.  6  Tahun  2021  Tentang  Petunjuk  Teknis Penyediaan Guru Tidak Tetap (GTT) telah dijadikan referensi bagi Dinas Pendidikan dalam rekrutmen dan distribusi guru ke Sekolah terutama sekolah dengan populasi siswa < 300 orang. Kebijakan tersebut memperlihatkan  keberpihakan  pemerintah  cq  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Provinsi  Maluku kepada Sekolah swasta terutama Sekolah swasta dengan jumlah populasi siswanya terbatas. Kebijakan tersebut telah membantu kos pengeluaran Yayasan bagi gaji guru. Kebijakan ke dua, yakni Petunjuk Teknis Penggajian Guru Honorer Penugasan Sekolah Tahun 2021 juga telah dijadikan referensi para kepala  Sekolah  untuk  melakukan  rektutmen  dan  penempatan  guru  honorer  Sekolah  dengan pembebanan dana BOS. Kebijakan tersebut bagi Sekolah memberi landasan kuat bagi kepala Sekolah sehingga dalam RKAS telah ditetapkan alokasi dana yang memadai untuk gaji guru honorer.
Hasil  penelitian  ini  memperlihatkan  bahwa  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  mendukung sekolah  mengadakan  KBM double  shift agar  guru  dapat  memenuhi  beban  kerja  minimalnya  dengan efektif mengajar di sekolah asal. Dukungan tersebut sangat memungkinkan karena terjadi kekurangan guru  akibat  banyak  guru  yang  pensiun.  Namun  ketika  guru  baru  direkrut  maka  guru  yang  tadi memenuhi beban kerjanya dengan mengajar double  shift akan kembali kekurangan JTMnya.  Kondisi tersebut tentu membutuhkan kebijakan yang lebih serius dari Pemerintah daerah Provinsi Maluku agar kebutuhan  guru  di  Sekolah  terpenuhi  dan  guru  juga  dengan  sendirinya  terpenuhi  JTMnya  sebagai prasyarat menerima tunjangan sertifikasi.
Berdasarkan hasil penelitian ini Pemerintah Daerah  Maluku  belum membuat kebijakan khusus untuk  membantu  guru  memenuhi  tuntutan  JTM  minimalnya.  Pemerintah  Daerah  Maluku  bila dicermati, mengikuti saja semua regulasi yang dibuat Pemerintah Pusat yang kemudian diikuti oleh guru-guru untuk  memenuhi JTM-nya sehingga mendapat kesempatan menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG). Penegasan ini penting agar kebutuhan instruksional siswa dapat terpenuhi. Konstatasi tersebut sejalan dengan Mincu (2015:253) yang menyatakan bahwa dalam dunia yang cepat berubah, keberhasilan  siswa  tergantung  pada  kapasitas  sekolah  untuk  menangani  kebutuhan  instruksional khusus mereka.
Berbicara  tentang  kebijakan  yang  lebih  lanjut  kalau  dicermati  sudah  mulai  dilakukan  oleh pemerintah daerah Provinsi Maluku dengan 2 kebijakan berupa Peraturan Gubernur, yakni 1) Pergub No. 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyediaan Guru Tidak Tetap (GTT); dan 2) Petunjuk Teknis Tahun 2021 tentang tata kelola penggajian Guru Honorer Penugasan Sekolah di Maluku. Dua Produk kebijakan tersebut kalau dicermati, telah diimplementasi, namun belum maksimal. Hal tersebut dipicu oleh 3 alasan berikut:
Pertama , inkonsistensi pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan 1 (Pergub No. 6 Tahun 2021  tentang  Petunjuk  Teknis  Penyediaan  Guru  Tidak  Tetap  (GTT)).  Inkonsistensi  pemerintah  atas kebijakan yang dikeluarkan lebih dipicu oleh variabel lingkungan, yakni lingkungan Politik.
Distribusi guru dilakukan berdasarkan kepentingan mendulang suara dalam pemilihan umum, pemilihan DPRD, Walikota atau Gubernur. Dalam konteks itu mereka yang memiliki afiliasi politik yang jelas dan secara faktual bisa menopang perolehan suara, akan tetap berada pada sekolah tertentu atau terdistribusi ke sekolah lain tanpa memperhitungkan keseimbangan rasio guru dengan siswa dan rasio guru berdasarkan kompetensi dengan bidang studi yang diampu.
Kedua ,  miskonsepsi  dan  missinterpretasi  satuan  pendidikan  tentang  2  kebijakan  yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku. Hal tersebut merupakan konsekwensi logis dari sosialisasi yang kurang ,  lemahnya  pegawasan  dan  pengendalian  dan  kebijakan  tersebut  belum  terurai  secara  rinci. Mencermati kondisi tersebut ke depan dibutuhkan sosialisasi yang lebih menyeluruh kepada semua kepala sekolah. Pengawasan dan pengendalian baik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, pengawasan publik lewat kontrol pers dan gerakan civil society pun perlu dilakukan sehingga ke  dua  Kebijakan  tersebut  atau  kebijakan  lainnya  yang  akan  dikeluarkan,  bisa  dilaksanakan  secara konsisten.
Ketiga,  kemitraan  Dinas  dengan  LPTK Disparitas  rasio  guru  dengan  siswa  dan  rasio  guru terhadap bidang studi yang diampu sudah waktunya dikurangi. Salah satu celah yang bisa digunaan yakni kemitraan antara Dinas Pendidikan dengan mitra penghasil guru yakni LPTK (FKIP Unpatti). Dinas  Pendidikan  dapat  memperbaiki  disparitas  di  atas  dengan  menjalin  kemitraan  dengan  FKIP Unpatti  melalui  program  FKIP  Mengajar,  Program  KKN  Profesi  dan  Program  Merdeka  Belajar  dan Kampus  Merdeka  (MBKM).  MBKM  akan  bermanfaat  ganda  bagi  calon  yang  akan  memperkuat vokasinya yakni keterampilan mengajar dan keterampilamn manajemen sekolah serta menjadi wahana bagi calon guru untuk direkrut pasca lulus FKIP.

## B. Beban kerja guru pada SMA di Kota Ambon
Beban kerja guru SMA di Kota Ambon berdasarkan hasil penelitian ditemukan sebagai berikut: Pertama , Jumlah guru PNS SMA di Kota Ambon berjumlah 889 orang. Guru tersebut mengajar pada 32 sekolah dari 34 sekolah yang ada di Kota Ambon. Kedua , Dari jumlah 889 orang guru PNS maka, Rasio guru Kota Ambon bila dibandingkan dengan jumlah kelas/rombel diproleh rerata sebesar 1 : 8. Namun ,  bila  dilihat  dari  perbandingan  rombel  dengan  jumlah  guru  per  bidang  studi,  terjadi ketidakseimbangan rasio. Di Kota Ambon terjadi kelebihan guru sebanyak 85 orang dan kekurangan guru sebanyak 226 orang. Ketiga, Kekurangan guru paling banyak di Kota Ambon dapat ditemui pada bidang studi BP/BK sebanyak 37 guru dan diikuti oleh berbagai mata pelajaran lain. Keempat, Kota Ambon  mengalami  kelebihan  guru  sebanyak  85  guru  yang  tersebar  pada  19  Bidang  Studi  sebagai berikut: bidang studi Pendidikan Biologi sebanyak 16 guru, menyusul Matematika sebanyak 12 guru; Geografi dan Bahasa Inggris masing-masing sebanyak 7 guru, Pendidikan Fisika 6 guru, Pendidikan Kimia sebanyak 5 guru, Pendidikan Agama Islam, Kristen, dan Katolik, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Seni Budaya, Pendidikan Sosiologi,Pendidikan Ekonomi, dan Bahasa Asing, ketujuh bidang  studi  berikut  ini  masing-masing  mengalami  kelebihan  tenaga  pengajar  sebanyak  4  guru, kemudian  Prakarya  dan  Kewirausahaan  sebanyak  2  guru,  Sejarah  dan  Penjaskes  masing-masing  1 guru.
Hasil penelitian ini mengkonfirmasi bahwa masalah distribusi dan penempatan guru SMA di Kota Ambon masih terjadi disparitas. Di Sekolah tertentu terjadi kelebihan guru dan sekolah lainnya terjadi kekurangan.  Disparitas  ini  akan  berimplikasi  pada  adanya  kesenjangan  baik  rasio  guru  dan  siswa maupun  rasio  kompetensi  guru  dengan  bidang  studi  yang  diampu.  Disparitas  ini  akan  berdampak pada mutu pendidikan yang tidak merata pada masing-masing sekolah.
Bertolak dari deskripsi di atas, dibutuhkan perbaikan tata kelola guru. Suwandi (2016:90) yang menemukan bahwa persoalan pengelolaan guru di Indonesia salah satunya karena pengadaan guru bersumber pada tiga hal yaitu ketidaksesuaian kualifikasi guru dengan kualifikasi pelamar, formasi tidak sesuai dengan kebutuhan, dan penempatan guru yang tidak didasarkan pada kualifikasi guru. Duflo, Dupas, dan Kremer (2015:92) juga menyatakan bahwa beberapa pembuat kebijakan pendidikan berakibat  pada  menurunkan  populasi  rasio  guru,  yang  lainnya  berpendapat  bahwa  sumber  daya memiliki dampak terbatas tanpa reformasi sistematis tata kelola pendidikan, insentif, dan kompetensi guru, menjadi hal yang sangat esensial.

## C. Kendala dalam pemenuhan beban kerja guru pada SMA di Kota Ambon
Analisis terhadap kendala guru dalam memenuhi beban kerjanya atau JTMnya pada SMA di Kota Ambon  antara  lain  disebabkan  karena:  (a)  kepala  sekolah  kurang  memperhatikan  SK  kegiatan tambahan di sekolah untuk dikonversi. Banyak kegiatan pembimbingan siswa dan tugas guru lainnya yang tidak diekuvalensikan dalam JTM tertentu seperti kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan remedial/ pengayaan belum diakui ekuivalen dengan JTM tertentu seperti tugas sebagai wali kelas, piket kelas, tugas  sebagai  bendahara  sekolah,  penanggung  jawab  kegiatan  tertentu  di  sekolah  seperti ekstrakurikuler dan sebagainya, (b) banyak guru sulit untuk mendapat JTM tambahan di luar sekolah, karena guru harus bersaing dengan guru lain; (c) sekolah tidak dapat melakukan pemecahan rombel karena sesuai aturan standar sarana dan prasarana serta standar kurikulum nasional yang mengatur
jumlah  beban  mengajar  minimal  dan  maksimal  jam  pelajaran  satu  minggunya  menegaskan  bahwa jumlah  siswa  maksimum  untuk  SMA  adalah  20  siswa/rombel;  (d)  masalah  finansial,  kelelahan berakibat pada keterlambatan ke Sekolah, guru tidak dapat menyelesaikan tugas rutin seperti RPP dan sebagainya sesuai tuntutan yang disyaratkan; (e) Jumlah jam pelajaran mata pelajaran tertentu dalam struktur  kurikulum  ada  yang  hanya  2  jam  per  minggu  antara  lain  Bahasa  asing  lain.  Selain  Bahasa Inggris,  Sejarah,  Agama,  Penjas,  Kesenian,  Kewirausahaan,  Muatan  Lokal,  Keterampilan,  dan Pengembangan  diri  mengakibatkan  guru  yang  mengajar  pelajaran  tersebut  tidak  dapat  memenuhi kewajiban minimal 24 JTM per minggu.
Adhi Prasetyo SW, (2019:56) mengemukakan bahwa terdapat beberapa kendala pemerintah dalam melakukan pemerataan dan distribusi guru di Indonesia, antara lain: Pertama, terbatasnya kapasitas pemerintah  kabupaten  dan  kota  dalam  mengelola  perekrutan,  penempatan,  dan  peningkatan  mutu guru secara efektif dan efisien. Selama ini mayoritas pemerintahan kabupaten dan kota di Indonesia dalam pengelolaan guru terkesan kental dengan nuansa politik, sehingga tidak sedikit kasus dimana guru/kepala sekolah yang dimutasikan karena berbeda pilihan politik bukan karena kompetensi yang bersangkutan. Kedua, belum terintegrasinya proses rekrutmen guru antara pusat dan daerah, sehingga ada  daerah  yang  kekurangan  dan  kelebihan  guru,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  perencanaan pemerintah  pusat  masih  belum  berjalan  dengan  baik.  Koordinasi  dan  sinergitas  antar  instansi pemerintah  pusat  yang  menangani  masalah  guru  (Kemendikbud,  Kemendagri,  Kemenag, Kemenristekdikti, Kemenkeu dan Bappenas) maupun di daerah mudah diucapkan namun sulit untuk diimplementasikan,  maka  tidaklah  heran  terjadi  ketidaksesuaian  formasi  guru  di  daerah  akibat rendahnya  koordinasi  antara  pusat  dan  daerah. Ketiga, kurangnya  komitmen  untuk  menegakkan peraturan  dalam  pengangkatan  guru  berdasarkan  kriteria  mutu  yang  ketat  dan  kebutuhan  guru  di kabupaten/kota.  Akibat  dari  rendahnya  komitmen  tersebut,  terdapat  beberapa  kasus  pengangkatan guru  khususnya  guru  honorer  bukan  berdasarkan  kompetensi  namun  berdasarkan  hubungan  baik antara calon guru dengan kepala sekolah. Keempat, kurangnya kerja sama antara Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan semua tingkat pemerintahan, untuk menjamin mutu dan distribusi guru yang merata. Jika saja Kemendikbud dan Kemenristekdikti mampu bersinergi dalam menetapkan kuota  jenjang  pendidikan  pada  LPTK  dan  menyesuaikan  dengan  kebutuhan  jumlah  guru,  maka niscaya distribusi guru akan dapat berjalan dengan baik.

## REFERENSI
Adhi Prasetyo SW (2019). Redistribusi Guru demi Pemerataan Guru. Buletin APBN Vol. IV. Ed. 13, Juli 2019.
Ahmad Yani, (2010). KEBIJAKAN DISTRIBUSI GURU MELALUI PARTICIPATORY MANAGEMENT PADA ERA OTONOMI DAERAH.Bandung: MANAJERIAL Vol. 9, No. 17, Juli 2010 : 47 – 54 Duflo, E., Dupas, P., Kremer, M. (2015). School Governance, Teacher Incentives, and Pupilâ Teacher Ratios: Experimental Evidence from Kenyan Primary Schools. Journal of Public Economics. 123 (11): 92 – 110.
Evita,  Ridi,  (2017).  Evaluasi  Kebijakan  Pemerataan  Guru  SMA/SMK  Pada  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya.  Tesis,  Program  Studi  Manajemen  Pendidikan. Pascasarjana Universitas Pattimura.
Indahri,  Y.  2017.  Kebijakan  Lima  Hari  Sekolah.  Kajian  Singkat  terhadap  Isu  Aktual  dan  Strategis.
Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial Volume IX, Nomor 13/I/Puslit/ Juli/2017 Halaman 9- 12.
Kintamani,  Ida.  (2007).  Analisis  Data  Pendidikan.  disajikan  sebagai  bahan  pelatihan  regional.  Pusat Statistik Pendidikan.
Kemdikbud,  (2011).  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Peraturan  Bersama  tentang  Penataan  dan Pemerataan Guru PNS. Jakarta: Kemdikbud.
Lurusmanat, Agnesty. N. 2015 . Kebijakan Pemerataan Guru ( Studi Kasus Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah). Tesis Magister, Universitas Pattimura, Ambon
Mincu, M.E. (2015). Teacher Quality And School Improvement: What Is The Role of Research? Oxford Review of Education. 41 (2): 253-269.
Peraturan Gubernur Maluku No.6 tahun (2021) Tentang tata cara pembayaran guru Honorarium Guru Tidak Tetap Provinsi Maluku Tahun 2021 Kepada Kabupaten/Kota
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  2007  tentang  Standar Proses.
Rahabav,  Patris  (2019).  GURU  HEBAT,  GURU  PROFESIONAL.  Makalah  Seminar  Nasional. Disampaikan pada Seminar Nasional yang dilaksanakan oleh Program PPG Unpatti; Sabtu, 3 Agustus 2019 di Student Center Kampus Poka FKIP Unpatti
Suharsimi Arikunto, (1998). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta Suwandi. (2016). Analisis Studi Kebijakan Pengelolaan Guru SMK dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan. Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. 23, (1): 90-100.