https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## PUBLIC TRUST PENANGANAN STUNTING PADA STREET LEVEL BUREAUCRACY

## PUBLIC TRUST IN HANDLING STUNTING AT THE STREET LEVEL BUREAUCRACY
Riyadi * , Erna Setijaningrum, Falih Suaedi
Program Studi Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya *Koresponden email: riyadi-2021@fisip.unair.ac.id

## ABSTRAK
Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten yang memiliki angka stunting tertinggi di Jawa Timur pada tahun 2021 dengan angka tertinggi kasus stunting di salah satu desa mencapai 80%. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa penanganan stunting sangat penting untuk dilakukan termasuk di tingkat street level bureaucracy yang merupakan garda  terdepan  pemerintah.  Dalam  pelaksanaanya, public  trust memiliki  peran  penting  untuk  membangun  kinerja pemerintah desa. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji public trust terhadap penanganan stunting pada tingkat street level bureaucracy di Kabupaten Tuban . Peneliti menggunakan OECD Framework on Drivers of Trust in Public Institutions (2017) sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di tiga desa dengan urutan kasus stunting tertinggi di Kabupaten Tuban yaitu  Desa  Brangkal,  Desa  Sumberejo,  dan  Desa  Kedungrejo.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa public  trust terhadap penanganan stunting pada street level bureaucracy di Kabupaten Tuban telah memenuhi keempat dimensi yaitu responsiveness (ketanggapan), reliability (keandalan), integrity (integritas), dan fairness (keadilan). Akan tetapi belum memenuhi dimensi openness (keterbukaan). Rekomendasi yang dapat dilakukan oleh street level bureaucracy di  Kabupaten  Tuban  agar  selalu  memperbarui  dan  membagikan  informasi  publik  serta  mengembangkan  layanan- layanan dalam pengendalian stunting yang lebih inovatif agar dapat menurunkan angka stunting di Kabupaten Tuban Kata kunci : Kepercayaan publik; birokrasi level desa; pengkerdilan

## ABSTRACT
Tuban Regency is one of the districts that has the highest stunting rate in East Java in 2022 with the highest number of stunting cases in one village reaching 80%. This number shows that it is very important to handle stunting, including at  the  street  level  bureaucracy,  which  is  the  government's  front  guard.  In  its  implementation,  public  trust  has  an important role in building village government performance.. This study aims to examine public trust in the handling of stunting at the street level bureaucracy in Tuban Regency. Researchers use the OECD Framework on Drivers of Trust  in  Public  Institutions  (2017)  as  a  guide  in  conducting  research.  The  research  method  used  is  a  qualitative method. This research was conducted in three villages with the highest order of stunting cases in Tuban Regency, namely Brangkal Village, Sumberejo Village, and Kedungrejo Village. The results show that public trust in handling stunting at the street level bureaucracy in Tuban Regency has fulfilled all four dimensions, namely responsiveness, reliability, integrity, and fairness. However, it has not fulfilled the dimension of openness. Recommendations that can be carried out by the street level bureaucracy in Tuban Regency to always update and share public information and develop more innovative stunting handling services in order to reduce stunting rates in Tuban Regency. Keywords: Public trust, street level bureaucracy, stunting

## PENDAHULUAN
Stunting merupakan  kondisi  gagal  tumbuh pada  anak-anak  yang  disebabkan  karena  kekura- ngan  gizi. World  Health  Organization (2018) mendefinisikan stunting sebagai kegagalan partum- buhan  linier  yang  terjadi  pada  anak-anak  yang berusia 0-5 tahun dengan ukuran tinggi badan lebih dari 2 standar deviasi (SD) berada di bawah median tinggi badan normal menurut standar pertumbuhan anak yang telah ditetapkan oleh WHO. Anak yang mengalami stunting tidak  hanya  ditandai  dengan tubuh yang kecil dan kurus tetapi juga digambarkan dengan tubuh yang gemuk dan pendek.
Kondisi stunting terjadi  di  usia  krusial  se- orang  anak  atau  1000  hari  pertama  kehidupan
seorang anak.  Pada  kurun waktu tersebut  dianjur- kan  untuk  mencegah  terjadinya stunting karena pada  masa  itu  otak  dan  organ  tubuh  anak  meng- alami perkembangan yang sangat cepat dan sensitif dalam merespon gizi yang diterima dan lingkungan sekitar  (Black  dkk.,  2017;  de  Onis  &  Branca, 2016).  Adapun  beberapa  faktor  yang  dapat  mem- pengaruhi  terjadinya stunting antara  lain  adalah status sosial ekonomi  (Bommer, Vollmer, & Sub- ramanian, 2019; Mohammed, dkk., 2019), asupan makanan  dan  gizi  (Basri  dkk.,  2021;  Mahfouz, dkk.,  2022),  infeksi  penyakit  (Raj,  dkk.,  2022; Webb  dkk.,  2021),  gizi  ibu  (Singh,  dkk.,  2021; Sirajuddin  dkk.,  2021),  dan  lingkungan  (Budge, dkk., 2019; Vilcins, Sly, & Jagals, 2018)
Stunting yang  terjadi  pada  anak  memiliki risiko  jangka  pendek  dan  jangka  panjang  yang dapat  terjadi.  Risiko  jangka  pendek  yang  dapat terjadi  antara  lain  adalah  meningkatnya  angka morbiditas  dan  mortalitas,  munculnya  gangguan pertumbuhan dan perkembangan, serta meningkat- nya  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  berobat (Maesarah,  dkk.,  2021).  Sedangkan  risiko  jangka panjang  yang  dapat  terjadi  adalah  terhambatnya potensi  pembangunan  dan human  capital, menu- runnya  fungsi  kognitif  dan  produktivitas,  serta terjadinya  kerusakan  fisik  dan  kognitif.  Risiko- risiko  yang  diakibatkan  karena stunting tersebut dapat  berpengaruh  teradap  kualitas  generasi  yang akan datang (UNICEF, dkk., 2021). Sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanganan stunting se dini mungkin.
Jumlah  kasus stunting di  dunia  telah  me- ngalami  kenaikan  dalam  kurun  waktu  beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019 terdapat sebanyak 144 juta anak yang menderita stunting, sementara pada  tahun  2020  naik  menjadi  149,2  juta  anak (UNICEF dkk., 2020, 2021). Benua Asia merupa- kan benua penyumbang kasus stunting terbanyak di dunia.  Ada  sekitar  53%  dari  keseluruhan  jumlah anak stunting di dunia yang tinggal di Benua Asia. Dari  sekian  banyak  negara  di  Asia,  Indonesia menjadi  salah  satu  negara  dengan  kasus stunting tertinggi  di  Asia.  Databoks  (2020)  menyebutkan bahwa  Indonesia  adalah  negara  penyumbang prevalansi  angka stunting tertinggi  kedua  di  Asia Tenggara dengan persentase 24,4% atau lebih besar dari  standar  prevalansi stunting yang  ditetapkan oleh WHO yaitu 20%.
Stunting menjadi  masalah  serius  yang  di- hadapi  oleh  Pemerintah  Indonesia.  Melalui  ke- bijakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang  Percepatan  Penurunan  Stunting,  peme- rintah  berupaya  untuk  menurunkan  prevalansi angka stunting dengan  menetapkan  12  provinsi sebagai prioritas percepatan penurunan stunting di Indonesia, salah satunya adalah Provinsi Jawa Ti- mur.  Sebagai  salah  satu  provinsi  prioritas  perce- patan  penurunan stunting yang  memiliki  jumlah penduduk  terbanyak  kedua  di  Indonesia,  Provinsi Jawa  Timur  memiliki  prevalansi  angka stunting yang  lebih rendah  dibandingkan  prevalansi  angka stunting nasional.  Pada  tahun  2021,  prevalansi angka stunting Jawa  Timur  adalah  23,5%  seme- ntara  prevalansi  angka stunting nasional  adalah 24,4% (BKKBN, 2022). Meskipun demikian, ma- sih  terdapat  beberapa  kabupaten/kota  di  Provinsi Jawa  Timur  yang  memiliki  prevalansi  angka stunting yang  lebih  tinggi  dari  prevalansi  angka stunting provinsi  Jawa  Timur  atau  bahkan  lebih
tinggi  dari  prevalansi  angka stunting nasional (Kemenkes, 2022).
Kabupaten  Tuban  merupakan  salah  satu  ka- bupaten  di  Provinsi  Jawa  Timur  yang  memiliki pravelansi  angka stunting yang  lebih  tinggi  dari prevalansi  angka stunting Provinsi  Jawa  Timur. Persentase  angka stunting di  Kabupaten  Tuban pada  tahun  2021  adalah  sebanyak  25,1%.  Jumlah tersebut  lebih  besar  dibandingkan  dengan  per- sentase angka stunting Provinsi Jawa Timur yaitu 23,5%.  Berdasarkan  Survei  Status  Gizi  Indonesia tahun 2021, Kabupaten Tuban menduduki pering- kat  ke-11  sebagai  Kabupaten  dengan  prevalansi angka stunting tertinggi di Jawa Timur.
Tingginya kasus stunting di Kabupaten Tuban juga  didukung  dengan  data  Badan  Pusat  Statistik (BPS)  Kabupaten  Tuban  tahun  2021  yang  me- nunjukkan  bahwa  dari  15.275  bayi  yang  lahir  di Kabupaten  Tuban,  terdapat  1.211  bayi  yang  me- ngalami gizi buruk dan 718 bayi memiliki berat di bawah  2.500  gram  atau  berat  badan  lahir  rendah (BBLR).  Gambaran  besarnya  angka stunting di Kabupaten Tuban juga dilihat dari tingginya kasus stunting di  beberapa  desa  di  Kabupaten  Tuban. Bahkan, pada tahun 2022 terdapat salah satu desa di  Kabupaten  Tuban  yang  persentase stunting nya mencapai 80% dari keseluruhan balita yang ada di desa tersebut.
Tabel.  1. Desa  dengan  Prevalensi Stunting Tertinggi di Kabupaten Tuban (2022)
No Desa Jumlah Balita Balita dengan status "sangat pendek" Balita dengan status "pendek" Total % 1 Kedungrejo 163 87 51 138 84,66 2 Sumberejo 46 9 16 25 54,35
3 Brangkal 95 13 20 33 34,74
4 Trantang 107 13 24 37 34,74
5 Tanjungrejo 108 15 22 37 34,58
6 Nguruan 156 9 40 49 34,26
7 Mergoasri 84 5 21
26 31,41
8 Jlodro 65 8 12
20 30,95
9 Wadung 49 6 9
15 30,77
10 Tunggulrejo 148 11 34 45 30,61
11 Mulyoagung 241 26 47 73 30,41 12 Kedungjambe 185 18 37 55 30,29
13 Saringembat 205 11 49 60 29,73
14 Medalem 255 24 50 74 29,27
15 Binangun 131 9 29 38 29,02 16 Sidomukti 98 12 15 27 29,01 17 Penambangan 156 17 25 42 27,55
18 Mojoagung 238 12 52 64 26,89 19 Gaji 392 49 52 101 25,77
20 Mergosari 125 9 23
32 25,60
Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Tuban (2023)
Dari  tabel  tersebut  dapat  diketahui  bahwa Desa Kedungrejo memiliki prevalansi stunting ter- tinggi  di  Kabupaten  Tuban  dengan  persentase
stunting 84,66%. Kemudian  kasus stunting ter- tinggi selanjutnya diikuti oleh Desa Sumberejo dan Desa  Brangkal  dengan  angka stunting mencapai 54,35% dan 34,74%. Prevalansi angka stunting di ketiga desa tersebut berada jauh di atas prevalansi angka stunting Kabupaten Tuban yang mana telah melebihi  prevalansi  angka stunting nasional.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  pengendalian stunting di tingkat  desa  juga  sangat  penting  dilakukan  untuk menekan  prevalansi  angka  stunting  di  Kabupaten Tuban.
Pengendalian stunting di tingkat desa pen- ting untuk dilakukan karena di tingkat desa pe- merintah dapat berhubungan langsung dengan masyarakat dan pemerintah dapat menjangkau seluruh  sasaran stunting . Sebagai  unit  terkecil pada  suatu  wilayah,  pengendalian stunting yang dilakukan  di  tingkat  desa  berpengaruh  pada  gizi dan kondisi kesehatan anak secara keseluruhan di tingkat kabupaten. Selain itu, intervensi gizi juga perlu dilakukan di tingkat desa. Melalui peme- rintah desa yang dapat berhubungan langsung dengan masyarakat, pemerintah dapat menum- buhkan  kesadaran  masyarakat  mengenai  pen- tingnya  pemenuhan  gizi  seimbang  dan  per- baikan  perilaku  makan.  Konsekuensinya  pe- merintah  dapat  secara  efektif  menurunkan prevalansi angka stunting (UNICEF, 2018).
Dengan demikian, pengendalian stunting di tingkat  desa  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah desa  sebagai street  level  bureaucracy atau  garda terdepan  dalam  penanganan stunting yang  berada di desa. Street level bureaucracy merupakan aparat pemerintah  yang  memiliki  kewenangan  untuk berinteraksi  langsung  dengan  masyarakat  dan bertanggung  jawab  dalam  menerjemahkan  dan menginterpretasikan kebijakan negara kepada mas- yarakat  (Davidovitz  &  Cohen,  2022;  de  Boer  & Eshuis,  2018;  Lipsky,  2010).  Pemerintah  Desa Kedungrejo, Desa Sumberejo, dan Desa Brangkal selaku street level bureaucracy telah memberikan pelayanan yang adil dan merata ke seluruh la- pisan  masyarakat  dalam  melakukan  pencega- han  dan  penanganan  masyarakat.  Pelayanan yang diberikan berupa pemberian penyuluhan kepada  kader  posyandu,  bantuan  pemberian makanan  tambahan  (PMT)  kepada  ibu-ibu yang  memiliki  anak  usia  di  bawah  5  tahun kelas  pencegahan stunting pada  ibu  hamil setiap  1  tahun  1  kali,  serta  sosialisasi  terkait preventif  pernikahan  dini  dan  pencegahan stunting kepada masyarakat.
Pelayanan  yang  adil  dan  merata  yang  di- berikan oleh pemerintah desa menunjukkan bahwa street level bureaucracy pada ketiga desa tersebut telah  memenuhi  salah  satu  dimensi public  trust yang  dikemukakan  oleh Organisation  for  Eco- nomic Co-operation and Development (2017) yaitu dimensi keadilan. Public trust merupakan keyakinan warga negara kepada pemerintah bahwa pemerintah  memenuhi  mandat  mereka  dengan kompetensi  dan  integritas  serta  berupaya  untuk mengejar  manfaat  masyarakat  yang  lebih  luas (OECD,  2017).  Lima  dimensi  yang  dapat  mem- pengaruhi public  trust terhadap  institusi  publik adalah responsiveness (ketanggapan), reliability (keandalan), openness (keterbukaan), integrity (integritas), dan fairness (keadilan) (OECD, 2017). Public  trust memiliki  peran  penting  dalam membangun  kinerja  pemerintah  khususnya  dalam menyelenggarakan  pelayanan  publik  (Salsabila  & Kumala, 2022). Akan tetapi meskipun street level bureaucracy di  ketiga  desa  tersebut  telah  meme- nuhi  satu  dimensi public  trust, realitanya  ketiga tersebut masih menjadi desa dengan angka stunting tertinggi  di  Kabupaten  Tuban,  Maka  dari  itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian yang  mendalam  tentang  bagaimana public  trust terhadap  penanganan stunting pada  tingkat street level bureaucracy di Kabupaten Tuban.
Pada  penelitian  ini  juga  terdapat  beberapa studi  terdahulu  yang  digunakan  sebagai  rujukan. Beberapa penelitian terdahulu lebih berfokus pada perilaku,  motivasi,  kepemimpinan,  akuntabilitas, dan  diskresi  di  tingkat street  level  bureaucracy (Iswahyudi, 2022; Togola dkk., 2020; Zhang dkk., 2020;  Kasmad  &  Alwi,  2018;  Shim  dkk.  2017). Sedangkan penelitian terkait stunting lebih banyak membahas  mengenai  dampak,  upaya  penanggu- langan,  kerja  sama  pemerintah,  dan  pendekatan sosial  dalam  penanganan stunting (Muhtar  dkk., 2022;  Candarmaweni  &  Rahayu,  2020;  Weather- spoon dkk., 2019; McGovern dkk., 2017). Semen- tara  itu,  belum  ada  penelitian  yang  membahas tentang public trust terhadap penanganan stunting pada tingkat street level bureaucracy. Oleh karena itu,  tulisan  ini  juga  bertujuan  untuk  mengisi research  gap tersebut  yaitu public  trust terhadap penanganan stunting pada  tingkat street  level bureaucracy di Kabupaten Tuban.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang menggunakan  pendekatan  kualitatif  untuk  meng- kaji public trust terhadap penanganan stunting pada tingkat street level bureaucracy . Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif
menggunakan konteks tekstual untuk memperoleh pemahaman  tentang  motivasi  dan  alasan  yang melatarbelakangi suatu fenomena sosial (Neuman, 2016). Penelitian ini dilakukan dengan menyelidiki dan  memahami  makna  masalah  sosial  yang  di- sebabkan  oleh  individu  atau  kelompok  (Creswell, 2017).
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  tiga  desa dengan  urutan  kasus stunting tertinggi  di  Kabu- paten Tuban yaitu Desa Brangkal, Desa Sumberejo, dan  Desa  Kedungrejo.  Pengumpulan  data  pada penelitian  ini  dilakukan  dengan  tiga  teknik  yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi (Creswell, 2017). Penelitian ini merujuk pada kumpulan hasil wawancara  dengan  beberapa  pihak  yang  terlibat yang  meliputi  kepala  desa,  perangkat  desa,  bidan desa,  dan  kader  posyandu,  serta  masyarakat  (ibu yang memiliki anak stunting ). Pemilihan informan dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik pur- posive dengan  menentukan  informan  berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan snowball dengan mendapatkan rekomendasi informan dari informan kunci.  Wawancara  mendalam  dilakukan  secara semi-structured dengan  tetap  berpedoman  pada pedoman  wawancara  yang  telah  disusun.  Untuk melengkapi  data  hasil  wawancara  dilakukan  juga pengumpulan  data  melalui  observasi  langsung  di lokasi  penelitian  dan  dokumentasi  dari  literatur- literatur yang relavan.
Kemudian  dilanjutkan  dengan  melakukan proses  analisis  data  yang  terdiri  dari  beberapa tahapan  yaitu ,  data  condensation,  data  display, conclusion dan drawing/verifying (Miles, Michael, &  Jonny  Saldana,  2014).  Analisis  data  diawali dengan  pengumpulan  seluruh  data  dalam  bentuk transkrip  wawancara,  dokumentasi  lapangan, dokumen-dokumen dan literatur terkait, serta data empiris  lainnya  yang  selanjutnya  dipadatkan  dan diringkas  agar  lebih  mudah  dipahami.  Setelah tahap  tersebut,  dilakukan  penyajian  data  dan penarikan  kesimpulan.  Pada  tahap  pembuatan kesimpulan ini, dilakukan juga uji keabsahan data dengan  mengkaji  data  penelitian  dengan  berbagai data  dari  berbagai  sumber  yang  berbeda.  Uji  ke- absahan data dilakukan dengan metode triangulasi yaitu  dengan  membandingkan  data  hasil  wawan- cara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Data  yang  di- dapatkan dari satu informan dibandingkan dengan data  dari informan  lainnya.  Selanjutnya  dibandin- gkan  kembali  dengan  data  dari  hasil  observasi lapangan dan data dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada dasarnya, pemerintah memiliki tanggung jawab  untuk  memberikan  layanan  publik  yang
terbaik  dan  memberikan  perlindungan  kepada seluruh masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya secara etis. Akan tetapi, membangun keperca- yaan publik dan para pemangku kepentingan pada institusi publik adalah suatu hal yang tidak mudah. Untuk  meningkatkan  kepercayaan  publik,  peme- rintah harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan melibatkan seluruh pemimpin yang memiliki  pengalaman  teknis  dan  pengetahuan dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  (Head, 2022). Pada penelitian ini, temuan-temuan tentang kepercayaan  masyarakat  ( public  trust )  terhadap penanganan stunting pada tingkat street level bure- aucracy di  Kabupaten  Tuban dijelaskan  meng- gunakan lima dimensi public trust (OECD, 2017) yaitu responsiveness (ketanggapan), reliability (ke- andalan), openness (keterbukaan), integrity (integ- ritas), dan fairness (keadilan).
Tabel.  2 Lima  Dimensi Public  Trust terhadap Penanganan Stunting pada  Tingkat Street  Level Bureaucracy di Kabupaten Tuban No Dimensi Keterangan Hasil 1 Responsiveness (ketanggapan) Terpenuhi Street level bureaucracy cukup responsif  dalam  menyediakan  layanan dengan  cepat  apabila  ada  masyarakat yang  membutuhkan  informasi,  arahan serta panduan dalam pencegahan stunting. 2 Reliability (keandalan) Terpenuhi Street  level  bureaucracy memiliki perfoma  yang  baik  dalam  menciptakan public  trust dengan  menunjukkan tanggung  jawab  dan  kewenangannya dalam membuat dan
mengimplementasikan kebijakan, melakukan  sosialisasi  terkait  stunting, dan memberikan bantuan kepada masyarakat. 3 Openness (keterbukaan) Belum Terpenuhi Street  level  bureaucracy masih  kurang optimal  dalam  memberikan  informasi publik  terkait  dengan  data  stunting kepada masyarakat. 4 Integrity (integritas) Terpenuhi Street  level  bureaucracy telah  secara konsisten  dan  kompak  memberikan pelayanan  publik  dalam  penanganan stunting  dengan  menerapkan  dasar hukum dan peraturan yang berlaku. 5 Fairness (keadilan) Terpenuhi Street level bureaucracy telah memberikan layanan dalam pencegahan dan penanganan stunting secara adil dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Sumber: Hasil olah data peneliti.

## Responsiveness (Ketanggapan)
Responsiveness merupakan  daya  tanggap  pe- merintah  dalam  memberikan  layanan  publik  yang berkualitas,  efektif  dan  efisien,  terjangkau,  saling terkoordinir  di  semua  tingkat  pemerintahan,  serta berfokus  pada  masyarakat  dan  kepuasan  masya- rakat (OECD, 2017). Pada dimensi ini, pemerintah juga  diharapkan  untuk  dapat  mengembangkan layanan  publik  yang  lebih  efisien  dan  inovatif sehingga  dapat  memenuhi  semua  kebutuhan masyarakat  (Brezzi,  Gonzalez,  Nguyen,  &  Prats, 2021). Dalam penelitian ini, dimensi ketanggapan digambarkan  dengan  ketanggapan street  level bureaucracy dalam memberikan pelayanan terkait pencegahan dan penanganan stunting. Berdasarkan
hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa street  level bureaucracy cukup  responsif  dalam  menyediakan layanan dengan cepat apabila ada masyarakat yang membutuhkan  informasi,  bantuan,  arahan  serta panduan  dalam  pencegahan stunting. Hal  ini  juga didukung  oleh  hasil  wawancara  dengan  beberapa informan  yang  menyampaikan  bahwa  pemerintah desa  cukup  tanggap  dalam  menangani  perma- salahan-permasalahan  tentang stunting yang  di- alami  oleh  masyarakat  desa.  Seperti,  bidan  desa yang  responsif  memberikan  arahan  dan  saran apabila  ada  warga  yang  menanyakan  terkait  cara mengatasi anak yang susah makan.
Kemudian  ketanggapan street  level  bure- aucracy juga ditunjukkan melalui pelayanna bidan desa  yang  tanggap  melakukan  pemeriksaan  kese- hatan ibu hamil secara door to door di luar jadwal posyandu. Selain itu, ketanggapan pemerintah desa dalam  menangani stunting juga  didukung  oleh peran  kader  posyandu  di  masing-masing  desa. Adanya metode ‘jemput bola’ untuk pendataan ibu hamil  yang  diterapkan  oleh  para  kader  posyandu membantu  bidan  desa  dalam  melakukan  peme- riksaan  dan  pencegahan stunting sedini  mungkin. Ketanggapan street  level  bureaucracy juga  dapat dilihat melalui kepercayaan masyarakat dalam ber- anggapan bahwa pemerintah desa dapat menangani permasalahan  dan  keluhan  masyarakat  dengan cepat  (Murtin  dkk.,  2018).  Masyarakat  desa  me- nyampaikan  bahwa  mereka  cukup  mengapresiasi bidan  desa  yang  sangat  responsif  dalam  me- nanggapi  keluhan  dan  aduan  masyarakat  tentang pencegahan  dan  penanganan stunting .  Dalam  hal ini, kecepatan street level bureaucracy dalam me- respon  keluhan  masyarakat  dapat  dilihat  melalui sikap  bidan  desa  yang  langsung  menjawab  per- tanyaan ibu-ibu di grup WhatsApp Posyandu. Dengan  demikian,  dapat  diketahui  bahwa  di- mensi ketanggapan street level bureaucracy dalam menangani stunting cukup  baik.  Pemerintah  desa sangat responsif dalam memberikan layanan terkait pencegahan  dan  penanganan stunting. Sehingga dapat disimpulkan bahwa street level bureaucracy di  Kabupaten  Tuban  telah  menumbuhkan public trust dengan berhasil memberikan pelayanan yang responsif.

## Reliability (Keandalan)
Reliability diartikan sebagai keandalan peme- rintah  dalam  mengantisipasi  permasalahan  yang akan  terjadi  dan  memberikan  dukungan  kepada masyarakat dalam  menangani permasalahan (OECD,  2017).  Dimensi  keandalan  ini  juga  di- deskripsikan sebagai komitmen pemerintah dalam melaksanakan  kebijakan  yang  berorientasi  pada
masa  depan  dan  membangun  kerja  sama  dengan para  pemangku  kepentingan  untuk  menghadapi tantangan  global  (Brezzi  dkk.,  2021).  Dalam  pe- nelitian  ini,  dimensi  keandalan  digambarkan  de- ngan  sikap street  level  bureaucracy dalam  meng- antisipasi  dan  mendukung  masyarakat  dalam  me- nangani stunting. Pada dimensi keandalan ini mas- yarakat  mengungkapkan  bahwa  mereka  merasa terbantu  dengan  upaya-upaya  yang  dilakukan  pe- merintah dalam mencegah dan menangani stunting seperti  sosialisasi  terkait stunting dan  bantuan makanan . Masyarakat  merasa  terbantu  dengan adanya  kegiatan  posyandu  dan  bantuan-bantuan yang  diberikan  oleh  pemerintah  seperti  vitamin, susu, dan makanan tambahan untuk anak.
Dalam  melakukan  pencegahan stunting ,  ke- andalan pemerintah desa juga diilustrasikan dengan tindakan pemerintah desa yang selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan stunting di  setiap  kegiatan  posyandu.  Pemerintah desa  berharap  agar  masyarakat  dapat  memahami dan  menerapkan  materi-materi  yang  diberikan sehingga dapat mencegah stunting . Selain melaku- kan sosialisasi dan memberikan bantuan makanan, keandalan street  level  bureaucracy juga  ditunjuk- kan  melalui  pembuatan  keputusan  kepala  desa terkait  penetapan  kader  posyandu  dan  pengang- garan dana untuk penanganan stunting. Pernyataan ini  juga  disampaikan  sekretaris  desa  yang  me- ngatakan  bahwa  adanya  keputusan  kepala  desa tentang  penetapan  kader  posyandu  meningkatkan jumlah SDM yang dimiliki pemerintah desa dalam pencegahan dan penanganan stunting.
Hasil  penelitian  menunjukkan street  level bureaucracy cukup andal dalam memberikan laya- nan  untuk  penanganan stunting termasuk  dalam membuat  kebijakan,  sosialisasi  tentang stunting , dan bantuan kepada masyarakat. Pemerintah yang andal  dalam  menyelenggarakan  pelayanan  publik dapat  meningkatkan  kepercayaan  dan  dukungan masyarakat  terhadap  perubahan  yang  dilakukan oleh  pemerintah  (Vaslavskiy,  Vaslavskaya,  & Bilyalova, 2022). Hal ini terjadi karena keandalan street level bureaucracy dalam menyelenggarakan pelayanan  publik  dapat  mempengaruhi  keberlan- jutan  kebijakan  jangka  panjang  yang  nyata  dan dapat dirasakan masyarakat.

## Openness (Keterbukaan)
Openess adalah salah satu dimensi public trust yang  ditandai  dengan  adanya  keterbukaan  infor- masi  yang  diberikan  pemerintah  sehingga  mas- yarakat dapat mengakses dan mengawasi tindakan- tindakan pemerintah. Keterbukaan juga diilustrasi- kan dengan sikap pemerintah  yang terbuka dalam
menerima  dan  menanggapi  kritik  serta  masukan dari para pemangku kepentingan termasuk melalui partisipasi  masyarakat  dalam  membuat  suatu keputusan (OECD, 2017).
Dengan  demikian,  pemerintah  juga  dapat menjamin  terlaksananya  demokrasi  perwakilan melalui kesempatan berpendapat oleh semua pihak. Akan tetapi, pada penelitian ini, keterbukaan street level bureaucracy dalam pencegahan dan penanga- nan stunting masih belum optimal. Temuan pene- litian  menggambarkan  bahwa  informasi  publik yang  terdapat  di  Desa  Kedungrejo,  Desa  Sum- berejo, dan Desa Brangkal masih terbatas terutama terkait data stunting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  masyarakat  tidak  mengetahui  jumlah  dan perkembangan  anak  yang stunting di  masing- masing desa secara keseluruhan. Pemerintah Desa tidak membagikan data tersebut ke publik. Hal ini dapat  disebabkan  karena  pemerintah  desa  tidak memiliki  arsip  pendataan  terkait stunting di desanya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  infor- man street level bureaucracy menunjukkan bahwa administrasi atau pengarsipan data tentang stunting masih  minim  dan  konvensional.  Pemerintah  desa hanya  mengandalkan  catatan  yang  dimiliki  oleh puskesmas  atau  tulisan  tangan  yang  dimiliki  oleh bidan desa kader poyandu saat kegiatan posyandu. Beberapa  informan  dari  masyarakat  menyampai- kan  bahwa mereka  sering mendapatkan informasi tentang stunting seperti  tentang  kegiatan  bantuan sosial untuk penanganan stunting , penyuluhan dan posyandu yang dibagikan secara langsung maupun secara daring. Akan tetapi mereka tidak mendapat- kan  informasi  tentang  bagaimana  perkembangan stunting di  desa.  Kurangnya  informasi  publik  ter- kait data stunting di desa mengakibatkan masyara- kat tidak dapat mengawasi kinerja pemerintah desa secara optimal.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  diketahui bahwa street  level  bureaucracy dalam  menangani stunting belum  memenuhi dimensi  keterbukaan. Street level bureaucracy di Desa Kedungrejo, Desa Sumberejo,  dan  Desa  Brangkal  masih  kurang  op- timal  dalam  memberikan  informasi  publik  terkait dengan  data stunting kepada  masyarakat . Hal  ini dapat  berdampak  pada  kepercayaan  masyarakat kepada street  level  bureaucracy. Sebab,  keterbu- kaan pemerintah dalam melibatkan partisipasi mas- yarakat  cukup  berpengaruh  dalam  meningkatkan kepercayaan  publik.  Semakin  pemerintah  terbuka pada masyarakat, maka semakin tinggi juga keper- cayaan  masyarakat  pada  sektor  publik  (Schmidt- huber,  Ingrams, &  Hilgers,  2021).  Sedangkan da- lam  penelitian  ini,  keterbukaan  informasi  publik
tentang  data stunting di  desa  yang  seharusnya  di- lakukan oleh street level bureaucracy masih belum terlaksana dengan baik.

## Integrity (Integritas)
Integrity merupakan  dimensi  kepercayaan publik  yang  didefinisikan  sebagai  konsistensi dalam menyelaraskan tindakan pemerintah dengan nilai-nilai  etis,  norma,  dan  prinsip  menjaga kepentingan publik (OECD, 2017). Integritas juga dapat  diwujudkan  dengan  terselenggaranya  peng- ambil  keputusan  dan  pemanfaatan  sumber  daya secara  etis  sesuai  dengan  nilai  dan  norma  yang berlaku serta mengutamakan kepentingan publik di atas  kepentingan  pribadi  dalam  memberantas korupsi.  Brezzi  dkk.  (2021)  menjelaskan  bahwa dimensi  integritas  dapat  ditunjukkan  melalui terjaminnya mekanisme akuntabilitas antar institusi publik  di  seluruh  tingkat  pemerintahan  dan  ter- ciptanya  pelayanan  publik  yang  netral  dan  mem- prioritaskan  kepentingan  publik.  Integritas  para pembuat  kebijakan  juga  dalam  penanganan stunting cukup  berpengaruh  dalam  meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintah (Murtin dkk., 2018).
Dalam  penelitian  ini,  dimensi  integritas  di- gambarkan dengan konsistensi street level bureau- cracy dalam  mengimplementasikan  nilai,  norma, dan  kebijakan  yang  berlaku  dalam  penanganan stunting. Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa street  level  bureaucracy cukup  kompak  dan  kon- sisten  dalam  menyelenggarakan  pelayanan  publik terkait  penanganan stunting yang  berdasar  pada nilai,  norma  dan  kebijakan  yang  berlaku.  Pe- merintah  desa  meliputi  Kepala  Desam  Sekretaris Desa, BPD, kepala-kepala urusan, bidan desa, serta para  kader  posyandu  saling  terintegrasi  dalam melakukan  pencegahan stunting di  desa.  Seluruh pihak  ikut  terlibat  aktif  dan  memahami  setiap kegiatan  pencegahan  dan  penanganan stunting yang dilakukan sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi.
Selain  kompak  dan  memahami  setiap  ke- giatan-kegiatan yang dilakukan dalam penanganan stunting, temuan dari penelitian juga menunjukkan bahwa street level bureaucracy juga patuh terhadap aturan dan arahan pemerintah secara vertikal. Da- lam  melakukan  penanganan stunting ,  pemerintah desa  berpedoman  pada  arahan  dan  aturan  dari pemerintah  khususnya  dalam  bidang  kesehatan. Seperti  keputusan  kepala  desa  tentang  penetapan kader  posyandu,  hal  tersebut  dilakukan  berdasar- kan arahan dari kecamatan yang mewajibkan setiap desa  minimal  memiliki  1  orang  petugas  stunting. Selain itu, integritas street level bureaucracy juga
diinterpretasikan dengan tindakan pemerintah desa dalam  menyalurkan  dana  CSR  dari  perusahaan kepada  masyarakat  dalam  penanganan stunting. Beberapa kali masyarakat sering mendapat bantuan berupa PMT dari perusahaan-perusahaan yang ada di  lingkungan  desa  ini  yang  didistribusikan  oleh pemerintah desa.
Integritas street  level  bureaucracy dapat  di- tunjukkan melalui konsistensi pemerintah desa me- nerapkan dasar hukum dan peraturan yang berlaku dalam  penanganan stunting.  Street  level  bureau- cracy juga  dapat  dipercaya  dalam  menyalurkan dana  CSR  yang  diberikan  oleh  perusahaan  untuk masyarakat  yang  membutuhkan  bantuan  dalam penanganan stunting. Adanya jaminan yang diberi- kan oleh pemerintah dalam menyediakan pelayan- an publik dapat menumbuhkan kepercayaan publik pada pemerintah (Bella, Kimbal, & Lapian, 2017). Masyarakat  dapat  mempercayai  pemerintah  desa dengan  sepenuh  hati  karena  pemerintah  desa berhasil  menjamin  ketersediaan  layanan  yang dibutuhkan  oleh  masyarakat  dalam  kehidupan  se- hari-hari.

## Fairness (Keadilan)
Fairness atau keadilan adalah dimensi keper- cayaan  publik  yang  didefinisikan  sebagai  suatu kondisi  dimana  pemerintah  dapat  memberikan perlakuan  yang  konsisten  dan  sama  kepada  mas- yarakat  tanpa  memandang  latar  belakang  dan identitas  mereka  (misalnya  jenis  kelamin,  status sosial-ekonomi,  asal  ras/etnis)  (OECD,  2017). Dalam  hal  ini,  perlakuan  pemerintah  yang  sama (adil)  kepada  seluruh  masyarakat  adalah  untuk meningkatkan standar hidup/kesejahteraan masya- rakat.  Pada  penelitian  ini,  dimensi  keadilan  dapat ditunjukkan melalui sikap street level bureaucracy yang  memberlakukan  masyarakat  secara  adil  dan merata  dalam  memberikan  pelayanan  terkait pencegahan dan penanganan stunting.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  peme- rintah desa telah memberikan pelayanan yang adil dan  merata  ke  seluruh  lapisan  masyarakat  dalam melakukan  pencegahan  dan  penanganan  masya- rakat  mulai  dari  pemberian  penyuluhan  kepada kader  posyandu,  bantuan  pemberian  makanan tambahan  (PMT)  kepada  ibu-ibu  yang  memiliki anak  usia  di  bawah  5  tahun  kelas  pencegahan stunting pada ibu hamil setiap 1 tahun 1 kali, serta sosialisasi  terkait  preventif  pernikahan  dini  dan pencegahan stunting kepada masyarakat. Sehingga semua masyarakat dapat memperoleh layanan yang sesuai dalam pencegahan dan penanganan stunting. Pemerintah desa melakukan berbagai upaya untuk memberikan  layanan  yang  terbaik  dan  merata  ke
semua  masyarakat  dalam  mencegah  dan  mena- ngani  stunting,  mulai  dari  sebelum  hamil,  ketika hamil,  sampai  setelah  anak  lahir  itu  pasti  ada pelayanannya  semua  dari  desa.  Ada  sosialisasi, pemeriksaan  kesehatan,  dan  bantuan  makanan. Selain itu, kegiatan posyandu juga dilakukan secara merata  di  setiap  dusun  dengan  jadwal  yang  telah ditentukan. Sehingga setiap target pencegahan dan penanganan stunting dapat  memperoleh  layanan yang sama.
Public  trust dapat  ditumbuhkan  melalui  ada- nya  prinsip  keadilan  yang  diterapkan  oleh street level beraucrats dalam memberikan layanan pada masyarakat. Hal ini telah diwujudkan pada dimensi keadilan yang berhasil diterapkan oleh street level bureaucracy dalam penanganan stunting yang ke- mudian  berdampak  pada  meningkatnya  rasa  per- caya masyarakat pada pemerintah desa. Pelayanan publik  yang  mencerminkan  keadilan  dan  dapat dipertanggung  jawabkan  akan  meningkatkan  ke- percayaan  publik  (Bella  dkk.,  2017).  Sehingga pelayanan  publik  harus  dapat  dirasakan  semua pihak  dan  dapat  dipertanggung  jawabkan  kepada publik.

## KESIMPULAN
Public trust terhadap penanganan stunting pada tingkat street  level  bureaucracy di  Kabupaten Tuban  telah  memenuhi  keempat  dimensi  yaitu responsiveness (ketanggapan), reliability (keanda- lan), integrity (integritas), dan fairness (keadilan). Akan  tetapi  belum  memenuhi  dimensi openness (keterbukaan). Pada dimensi ketanggapan, respon- sivitas street level bureaucracy dalam memberikan layanan  tentang  pencegahan  dan  penanganan stunting kepada  masyarakat  desa  telah  berhasil memenuhi  harapan  masyarakat . Pada  dimensi keandalan street  level  bureaucracy memiliki  per- foma  yang  baik  dalam  memupuk  kepercayaan masyarakat dengan menunjukkan tanggung jawab dan kewenangannya dalam membuat dan mengim- plementasikan  kebijakan,  melakukan  sosialisasi terkait stunting ,  dan  memberikan  bantuan  kepada masyarakat.  Pada  dimensi  integritas, street  level bureaucracy telah  secara  konsisten  dan  kompak memberikan  pelayanan  publik  dalam  penanganan stunting dengan  menerapkan  dasar  hukum  dan peraturan  yang  berlaku .  Street  level  bureaucracy telah  memberikan  layanan  yang  memadai  kepada masyarakat  dalam  penanganan stunting sehingga dapat menumbuhkan rasa percaya masyarakat pada street  level  bureaucracy .  Pada  dimensi  keadilan, street level bureaucracy telah memberikan layanan dalam pencegahan dan penanganan stunting secara
adil  dan  dapat  dirasakan  oleh  seluruh  masyarakat yang  kemudian  berdampak  pada  peningkatan  ke- percayaan masyarakat.
Sementara itu, penanganan stunting di tingkat street level bureaucracy belum memenuhi dimensi openness (keterbukaan) karena street level bureau- cracy di  Desa  Kedungrejo,  Desa  Sumberejo,  dan Desa Brangkal masih kurang optimal dalam mem- berikan  informasi  publik  terkait  dengan  data stunting kepada masyarakat . Kurangnya informasi publik terkait data stunting di desa mengakibatkan masyarakat  tidak  dapat  mengawasi  kinerja  pe- merintah  desa  secara  optimal.  Meskipun  telah memenuhi  keempat  dimensi public  trust tetapi street level bureaucracy belum berhasil menjalan- kan  dimensi openness (keterbukaan),  sehingga penanganan stunting di Desa Kedungrejo, Kedung Sumberejo, dan Desa Brangkal masih belum efek- tif.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  memberikan rekomendasi agar street level bureaucracy di Kab- upaten  Tuban  selalu  memperbarui  dan  membagi- kan  informasi  publik  serta  mengembangkan  la- yanan-layanan  dalam  pengendalian stunting yang lebih inovatif agar dapat menurunkan angka stun- ting di Kabupaten Tuban.

## DAFTAR PUSTAKA
Basri,  H.,  Hadju,  V.,  Zulkifli,  A.,  Syam,  A., Ansariadi,  Stang,  …  Helmiyanti,  S.  (2021). Dietary diversity, dietary patterns and dietary intake are associated with stunted children in Jeneponto District, Indonesia. Gaceta Sanitaria , 35 ,
S483–S486. https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2021.10.077 Bella, N., Kimbal, M. L., & Lapian, M. T. (2017). Kualitas  Pelayanan  Publik  di  Desa  Lalumpe Kecamatan  Motoling  Kabupaten  Minahasa Selatan. Jurnal Eksekutif , 1 (1), 1–12.
BKKBN.  (2022,  Oktober  7).  Jawa  Timur  Tekan Prevalensi  Stunting  Lewat  Tim  Pendamping Keluarga.  Diambil  1  April  2023,  dari bkkbn.go.id
website: https://www.bkkbn.go.id/berita-jawa-timur- tekan-prevalensi-stunting-lewat-tim- pendamping-keluarga
Black,  M.  M.,  Walker,  S.  P.,  Fernald,  L.  C.  H., Andersen, C. T., DiGirolamo, A. M., Lu, C., …  Grantham-McGregor,  S.  (2017).  Early childhood  development  coming  of  age: science  through  the  life  course. The  Lancet ,
389 (10064), 77–90. https://doi.org/10.1016/S0140-
6736(16)31389-7
Bommer,  C.,  Vollmer,  S.,  &  Subramanian,  S.  V. (2019). How socioeconomic status moderates
the  stunting-age  relationship  in  low-income and  middle-income  countries. BMJ  Global
Health , 4 (1), e001175. https://doi.org/10.1136/bmjgh-2018-001175
Brezzi, M., Gonzalez, S., Nguyen, D., & Prats, M.
(2021). An  updated  OECD  framework  on drivers of trust in public institutions to meet current and future challenges (No. 48). Paris. Budge,  S.,  Parker,  A.  H.,  Hutchings,  P.  T.,  & Garbutt,  C.  (2019).  Environmental  enteric dysfunction  and  child  stunting. Nutrition
Reviews , 77 (4), 240–253. https://doi.org/10.1093/nutrit/nuy068
Candarmaweni,  &  Rahayu,  A.  Y.  S.  (2020).
Collaborative  governance  to  achieve  SDGs social  development:  Preventing  stunting lesson  from  Pandeglang.  1st  International Symposium of Earth, Energy, Environmental Science  and  Sustainable  Development,
JESSD 2020, 1–9. https://doi.org/10.1051/e3sconf/2020211010 14 Creswell,  J.  W.  (2017). Research  design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches . Sage Publications, Inc.
Databoks.  (2020).  Prevalensi  Penderita  Stunting Anak  Usia  di  Bawah  Lima  Tahun  (2020). Diambil 1 April 2023, dari databoks.katadata.co.id website: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2
021/11/25/prevalensi-stunting-balita- indonesia-tertinggi-ke-2-di-asia- tenggara#:~:text=Prevalensi%20stunting%20 tertinggi%20ada%20di,dengan%20prevalens i%2030%2C2%25.
Davidovitz,  M.,  &  Cohen,  N.  (2022).  Frontline social  service  as  a  battlefield:  Insights  from <scp>street‐level</scp> bureaucrats’ interactions with violent clients. Social Policy
& Administration , 56 (1), 73–86.
https://doi.org/10.1111/spol.12756
de  Boer,  N.,  &  Eshuis,  J.  (2018).  A  street-level perspective on government transparency and regulatory  performance:  Does  relational distance  matter? Public  Administration ,
96 (3), 452–467.
https://doi.org/10.1111/padm.12517
de  Onis,  M.,  &  Branca,  F.  (2016).  Childhood stunting:  a  global  perspective. Maternal  & Child Nutrition , 12 , 12–26.
https://doi.org/10.1111/mcn.12231
Fitrotuzzaqiyah,  I.,  &  Rahayu,  S.  (2022).
Implementasi  Intervensi  Spesifik  Dalam Upaya  Pencegahan  Stunting  Balita  Di  Desa Gambarsari  Kecamatan  Pagaden  Kabupaten
Subang. Journal of Nutrition College , 11 (3),
236–247.
https://doi.org/10.14710/jnc.v11i3.32165 Head, B. W. (2022). Policy Innovation in Turbulent
Times.  Dalam Wicked  Problems  in  Public Policy (hlm.  123–139).  Cham:  Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3- 030-94580-0_7
Iswahyudi. (2022). Perilaku Birokrat Garis Depan (Street  Level  Bureucrats)  Dalam  Pelayanan Publik. Jurnal Governance and Politic (JGP), 2(1), 1–9.
Kasmad,  R.,  &  Alwi,  ,  L.  T.  (2018).  Discretion Dilemma  of  Street-Level  Bureaucracy  in Implementation  of  the  Street  Vendors Empowerment  Policy  in  Makassar  City, Indonesia.  American  Journal  of  Humanities and  Social  Sciences  Research  (AJHSSR), 2(8), 106–115.
Kemenkes. (2022). Buku Saku: Hasil Studi Status Gizi  Indonesia  (SSGI)  Tingkat  Nasional, Provinsi,  dan  Kabupaten/Kota  Tahun  2021 . Jakarta.
Lipsky,  M.  (2010). Street-Level  Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Service (30th Ann). Russell Sage Foundation.
Maesarah, M., Adam, D., Hatta, H., Djafar, L., & Ka’aba, I. (2021). Hubungan Pola Makan dan Riwayat  ASI  Ekslusif  Dengan  Kejadian Stunting Pada Balita di Kabupaten Gorontalo. Al  GIZZAI:  PUBLIC  HEALTH  NUTRITION JOURNAL , 50–58.
https://doi.org/10.24252/algizzai.v1i1.19082
Mahfouz, E. M., Sameh Mohammed, E., Alkilany, S.  F.,  &  Abdel  Rahman,  T.  A.  (2022).  The relationship  between  dietary  intake  and stunting among pre-school children in Upper Egypt. Public Health Nutrition , 25 (8), 2179– 2187.
https://doi.org/10.1017/S136898002100389
X
McGovern, M. E., Krishna, A., Aguayo, V. M., & Subramanian,  S.  (2017).  A  review  of  the evidence  linking  child  stunting  to  economic outcomes. International Journal of Epidemiology, 46(4), 1171–1191.
https://doi.org/10.1093/ije/dyx017
Miles,  M.  B.,  Michael,  H.,  &  Jonny  Saldana. (2014). Qualitative  Data  Analysis (3  ed.). London: Sage Publication Ltd.
Mohammed, S. H., Muhammad, F., Pakzad, R., & Alizadeh, S. (2019). Socioeconomic inequality in stunting among under-5 children in  Ethiopia:  a  decomposition  analysis. BMC
Research Notes , 12 (1), 184. https://doi.org/10.1186/s13104-019-4229-9
Muhtar,  M.,  Pudjianto,  B.,  &  Habibullah,  H. (2022). Social approach to stunting prevention in Blora, Central Java, Indonesia. Simulacra, 5(2), 13–28. https://doi.org/10.21107/sml.v5i2.15909 Murtin, F., Fleischer, L., Siegerink, V., Aassve, A.,
Algan, Y., Boarini, R., … Smith, C. (2018).
Trust and its determinants Evidence from the Trustlab experiment .
Neuman, L. W. (2016). Social Research Methods: Qualitative  and  Quantitative  Approach (7 ed.). England: Pearson Education Limited. OECD.  (2017). Trust  and  Public  Policy:  How Better Governance Can Help Rebuild Public Trust . Paris: OECD
Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264268920-en Raj, E., Calvo-Urbano, B., Heffernan, C., Halder, J., & Webster, J. P. (2022). Systematic review to  evaluate  a  potential  association  between helminth  infection  and  physical  stunting  in children. Parasites  &  Vectors , 15 (1),  135.
https://doi.org/10.1186/s13071-022-05235-5
Salsabila, O. D., & Kumala, R. (2022). Efektivitas
Penggunaan Media Sosial Dalam
Transparansi  Perpajakan  Sebagai  Upaya Peningkatan  Kepercayaan  Publik  (Studi Kasus  Wajib  Pajak  KPP  Pratama  Cibitung).
Jurnal  Ilmu  Administrasi  Publik , 2 (4),  446– 453. https://doi.org/https://doi.org/10.31334/jiap.v 2i4.2951.g1388
Schmidthuber,  L.,  Ingrams,  A.,  &  Hilgers,  D.
(2021).  Government  Openness  and  Public Trust:  The  Mediating  Role  of  Democratic Capacity. Public  Administration  Review , 81 (1),
91–109. https://doi.org/10.1111/puar.13298
Shim,  D.  C.,  Park,  H.  H.,  &  Eom,  T.  H.  (2017).
Street-level  bureaucrats’  turnover  intention: does  public  service  motivation  matter? International  Review  of  Administrative Sciences, 83(3), 563–582. https://doi.org/10.1177/0020852315582137
Singh,  D.  P.,  Biradar,  R.  A.,  Halli,  S.  S.,  &
Dwivedi,  L.  K.  (2021).  Effect  of  maternal nutritional status on children nutritional status in India. Children and Youth Services Review ,
120 , 105727. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.10 5727
Sirajuddin,  Sirajuddin,  S.,  Razak,  A.,  Ansariadi,
Thaha,  R.  M.,  &  Sudargo,  T.  (2021).  The Intervention  of  Maternal  Nutrition  Literacy
Has  the  Potential  to  Prevent  Childhood Stunting: Randomized Control Trials.
Journal  of  Public  Health  Research , 10 (2), jphr.2021.2235.
https://doi.org/10.4081/jphr.2021.2235
Togola,  A.  U.,  Pandie,  D.  B.,  &  Rani,  L.  P.  S.
(2020). Akuntabilitas Street-Level Bureaucracy  Dalam  Implementasi  Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan  Oesapa.  Jurnal  Administrasi  dan Demokrasi, 1(1), 40–47. https://doi.org/10.1002/pad.1911
UNICEF,  WHO,  &  Group,  W.  B.  (2021).  Levels and  trends  in child malnutrition. Joint  Child Malnutrition Estimates 2021 edition.
Vaslavskiy,  Y.,  Vaslavskaya,  I.,  &  Bilyalova,  A. (2022).  The  State  and  the  Coronavirus Pandemic:  Missed  Opportunities  for  Social and  Economic  Progress.  Dalam Public
Economics - New Perspective and Uncertainty .  London:  IntechOpen  Limited.
https://doi.org/10.5772/intechopen.107546
Vilcins,  D.,  Sly,  P.  D.,  &  Jagals,  P.  (2018). Environmental Risk Factors Associated with Child  Stunting:  A  Systematic  Review  of the
Literature. Annals  of  Global  Health , 84 (4), 551. https://doi.org/10.29024/aogh.2361
Weatherspoon, D. D., Miller, S., Ngabitsinze, J. C.,
Weatherspoon, L. J., & Oehmke, J. F. (2019). Stunting,  food  security,  markets  and  food policy  in  Rwanda.  BMC  Public  Health,
19(882), 1–13. https://doi.org/10.1186/s12889-019-7208-0
Webb,  C.  M.,  Morales,  M.  L.,  Lopez,  M.,  Baca- Turpo, B., Arque, E., White, A. C., & Cabada, M.  M.  (2021).  Stunting  in  pre-school  and school-age children in the Peruvian highlands and its association with Fasciola infection and demographic factors. PLOS Neglected
Tropical Diseases , 15 (6), e0009519.
https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0009519
Zhang,  H.,  Yang,  L.,  Walker,  R.,  &  Wang,  Y.
(2020).  How  to  influence  the  professional discretion of street-level bureaucrats: transformational  leadership,  organizational learning, and professionalization strategies in the  delivery  of  social  assistance.  Public Management Review, 1–25. https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1805 919