THE IMPLEMENTATION POLICY OF THE MERDEKA CURRICULUM IN ELEMENTARY SCHOOLS, CLUSTER 1 LABUHAN HAJI DISTRICT, EAST LOMBOK REGENCY

## Oleh: Atiaturrahmaniah, I Wayan Lasmawan, I Wayan Suastra, Muh. Yazid
Universitas Hamzanwadi, Universitas Pendidikan Ganesha Email: atiarahmania1980@hamzanwadi.ac.id

## Abstract
This  article  examines  the  implementation,  support,  and  challenges  faced  in adopting  and  implementing  the  Merdeka  Curriculum  in  Cluster  1  elementary schools  in  Labuhan  Haji  District,  East  Lombok  Regency.  The  Merdeka Curriculum  is  a  new  educational  framework  in  Indonesia  aimed  at  addressing the learning crisis and empowering schools with autonomy and independence in determining  teaching  and  learning  approaches.  The  study  employs  qualitative descriptive  research,  utilizing  observation,  interviews,  and  documentation  as data  collection  techniques.  The  findings  reveal  that  SDN  4  Labuhan  Haji,  as  a pioneering  school,  has  implemented  the  Merdeka  Curriculum  through intracurricular, co-curricular, and extracurricular activities. However, the other five  schools  are  still  using  a  "self-learning"  option.  The  understanding  of teachers and support from the local Department of Education have been crucial in  facilitating  the  implementation  of  the  curriculum.  Nevertheless,  challenges such as low teacher commitment, limited instructions and policies, inadequate access  to  funds,  and  technological  proficiency  hinder  the  effective implementation  of  the  Merdeka  Curriculum.  The  study  provides  insights  into the  implementation  process,  government  support,  and  obstacles  encountered, contributing  to  a  better  understanding  of  the  Merdeka  Curriculum  in elementary

## Keywords: Merdeka curriculum, Curriculum implementation, Local government support

## Abstrak
Artikel  ini  mengkaji  implementasi,  dukungan,  dan  tantangan  yang  dihadapi dalam  mengadopsi  dan  menerapkan  Kurikulum  Merdeka  di  sekolah  dasar Gugus  1  di  Kabupaten  Labuhan  Haji,  Kabupaten  Lombok  Timur.  Kurikulum Merdeka adalah kerangka pendidikan baru di Indonesia yang bertujuan untuk mengatasi  krisis  pembelajaran  dan  memberdayakan  sekolah  dengan  otonomi dan  kemandirian  dalam  menentukan  pendekatan  pengajaran  dan pembelajaran.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  deskriptif  kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan  dokumentasi.  Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  SDN  4  Labuhan Haji,  sebagai  sekolah  perintis,  telah  menerapkan  Kurikulum  Merdeka  melalui kegiatan  intra  kurikuler,  ko-kurikuler,  dan  ekstra  kurikuler.  Namun,  lima sekolah lainnya masih menggunakan opsi " mandiri belajar". Pemahaman guru dan  dukungan  dari  Dinas  Pendidikan  setempat  menjadi  krusial  dalam memfasilitasi  implementasi  kurikulum.  Namun,  tantangan  seperti  komitmen guru  yang  rendah,  instruksi  dan  kebijakan  yang  terbatas,  akses  yang  tidak
memadai  terhadap  dana,  dan  kecakapan  teknologi  menghambat  implementasi yang  efektif  dari  Kurikulum  Merdeka.  Penelitian  ini  memberikan  wawasan tentang  proses  implementasi,  dukungan  pemerintah,  dan  hambatan  yang dihadapi,  yang  berkontribusi  pada  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang Kurikulum Merdeka di sekolah dasar.
Kata  Kunci:  Kurikulum  merdeka,  Implementasi  kurikulum,  Dukungan pemerintah

## A. Pendahuluan
Pendidikan  nasional  bertujuan  untuk  mengembangkan  potensi  siswa dengan  karakter  Pancasila,  menjadikan  mereka  yang  beriman,  taat  kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  mandiri,  berpengetahuan,  berpikir kritis,  menerima  keragaman,  bersifat  kooperatif,  dan  kreatif.  Sementara  itu, tujuan  pendidikan  nasional  bertujuan  untuk  mencerahkan  kehidupan  bangsa, membentuk masyarakat yang menjunjung tinggi keberagaman, demokrasi, dan martabat,  memajukan  peradaban,  serta  mempromosikan  kesejahteraan  baik dalam aspek fisik maupun spiritual manusia 1 .
Di  Indonesia,  pengembangan  kurikulum  telah  mengalami  berbagai perubahan  dan  peningkatan,  seperti  pada  tahun  1947,  1964,  1968,  1973,  1975, 1984,  1994,  1997  (revisi  kurikulum  1994),  2004  (Kurikulum  Berbasis Kompetensi),  dan  2006  (Kurikulum  Berbasis  Sekolah).  Pada  tahun  2013, kurikulum  dikenal  sebagai  Kurikulum  2013  atau  "kurtilas".  Akhirnya,  muncul kurikulum merdeka 2 .
Salah  satu  wacana  yang  diadvokasi  oleh  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan,  Nadiem  Makarim,  adalah  "merdeka  belajar".  Tiga  kebijakan lainnya  termasuk  penghapusan  ujian  nasional  pada  tahun  2021,  yang digantikan  dengan  penilaian  kompetensi  minimum  dan  survei  karakter  yang dilakukan  selama  tahun  ajaran,  penyederhanaan  Rencana  Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan peraturan penerimaan siswa baru 3 .
Implikasi  konsep  "merdeka  belajar"  dalam  pengembangan  kurikulum, terutama dalam implementasi kurikulum di sekolah dasar, menurut 4 , termasuk tujuan,  fleksibilitas,  dan  kegunaan.  Mengenai  orientasi  tujuan,  "merdeka belajar" menjadi proses yang berorientasi pada tujuan. Standar prestasi belajar sudah  jelas  dalam  Kurikulum  2013.  Namun,  cara  mencapai  standar  tersebut dibiarkan  kepada  guru  untuk  mengembangkan  pola  interaksi  yang  sesuai berdasarkan  kondisi  kelas  masing-masing.  Ini  menuntut  keterampilan improvisasi  guru  untuk  membuat  pembelajaran  lebih  efektif,  memperkaya, menarik, dan menyenangkan. Dalam hal fleksibilitas, saat mengimplementasikan  "merdeka  belajar,"  guru  dapat  fleksibel  memilih  dan menentukan  strategi  atau  metode  yang  akan  digunakan.  Namun,  jika  proses pembelajaran menghadapi hambatan, guru dapat menggunakan kebebasan dan kreativitas  mereka  untuk  mencari  dan  memilih  strategi  atau  pendekatan
1 Kemedikbudristek, “Dasar, Fungsi, Dan Tujuan Pendidikan Nasional,” Kemendikbudristek , last modified 2022, https://sisdiknas.kemdikbud.go.id/dasar-fungsi-dan-tujuan-pendidikan-nasional/.
2 Yuliyanti Yuliyanti, Evi Damayanti, and Lukman Nulhakim, “Perkembangan Kurikulum Sekolah Dasar Di Indonesia Dan Perbedaan Dengan Kurikulum Di Beberapa Negara,” Lingua Rima: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 11, no. 3 (2022): 95–106.
3 Agung Siswoyo, Merdeka Belajar (Penerbit Lakeisha, 2021).
4 Abdul Hadi et al., “New Paradigm of Merdeka Belajar Curriculum in Schools,” AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan 15, no. 2 (2023): 1497–1510.
alternatif untuk mencapai tujuan. Dalam hal kegunaan, saat guru dan pembuat kebijakan merencanakan kurikulum, menurut Menteri Nadiem Makarim, harus difilter  melalui  pertanyaan,  "Apa  manfaatnya  bagi  siswa  di  masa  depan?" Dengan  demikian,  saat  guru  mengembangkan  Rencana  Pelaksanaan Pembelajaran  (RPP)  dengan  memasukkan  kompetensi  inti  dan  dasar,  mereka harus  mempertimbangkan  kegunaannya  bagi  siswa  di  masa  depan.  Ini  berarti guru tidak hanya menyiapkan RPP sebagai "upacara" tetapi selalu memikirkan manfaat untuk masa depan siswa 5 .
Kurikulum  "merdeka"  pertama  kali  diterapkan  di  sekolah  percontohan pada  tahun  2021  untuk  kelas  1  dan  4.  Pemerintah  menyiapkan  tiga  pilihan, termasuk  membiarkan sekolah non-percontohan  memilih  dari  tiga  opsi  dalam mengimplementasikan  kurikulum  "merdeka".  Pertama,  mengimplementasikan sebagian  prinsip  kurikulum  "merdeka"  tanpa  mengubah  kurikulum  sekolah yang  ada.  Kedua,  menggunakan  kurikulum  "merdeka"  dengan  memanfaatkan sumber  belajar  yang  disiapkan.  Ketiga,  menggunakan  kurikulum  "merdeka" dengan mengembangkan bahan pengajaran secara mandiri 6 .
Dalam implementasi kurikulum "merdeka" di unit pendidikan, terdapat banyak  tantangan  dan  hambatan,  terutama  dalam  menanamkan  pemahaman dan  minat  di  antara  sekolah-sekolah.  Penelitian  tentang  implementasi kurikulum  Merdeka  telah  banyak  dilakukan  seperti  penelitian  yang  dilakukan oleh  Ineu  Sumarsih 7 dan  Restu  Rahayu 8 ,  penelitian-  penelitian  itumengkaji bagaimana  implementasi  kurikulum  Merdeka  hanya  di  sekolah  penggerak. Berdasarkan  hasil penelitian itu, menjadi celah bagi peneliti untuk melakukan analisis implementasi kurikulum Merdeka tidah hanya pada sekolah penggerak saja.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan studi deskriptif kualitatif. Disebut sebagai studi deskriptif  kualitatif  karena  penelitian  ini  bertujuan  untuk  secara  sistematis, akurat, dan faktual membuat gambaran umum tentang fakta, karakteristik, dan hubungan  antara  fenomena  yang  sedang  diteliti 9 .  Alasan  penggunaan penelitian  deskriptif  kualitatif  adalah  agar  peneliti  dapat  mendeskripsikan kondisi  yang  diamati  di  lapangan  dengan  lebih  spesifik,  transparan,  dan mendalam.
5 Agustinus Tanggu Daga, “Kebijakan Pengembangan Kurikulum Di Sekolah Dasar (Sebuah Tinjauan Kurikulum 2006 Hingga Kebijakan Merdeka Belajar),” Jurnal Edukasi Sumba (JES) 4, no. 2 (2020): 103–110.
6 Restu Rahayu et al., “Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Di Sekolah Penggerak,” Jurnal Basicedu 6, no. 4 (2022): 6313–6319.
7 Ineu Sumarsih et al., “Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah Penggerak Sekolah Dasar,” Jurnal Basicedu 6, no. 5 (2022): 8248–8258.
8 Ibid.
9 Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach) (Deepublish, 2018).
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  meliputi  observasi, wawancara,  dan  dokumentasi.  Observasi  merupakan  salah  satu  teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap objek atau situasi  yang  sedang  diteliti 10 .  Metode  observasi  digunakan  untuk mengumpulkan  data  dengan  secara  sistematis  mengamati  fenomena  atau perilaku yang sedang diteliti.
Wawancara  adalah  teknik  pengumpulan  data  yang  melibatkan  interaksi langsung  antara  peneliti  dan  responden.  Dokumentasi  adalah  teknik pengumpulan  data  yang  melibatkan  pengumpulan  dan  analisis  dokumen  atau sumber  informasi  relevan  lainnya  yang  terkait  dengan  penelitian 11 .  Dalam penelitian  ini,  wawancara  digunakan  untuk  memperoleh  informasi  mendalam dari individu atau kelompok yang terkait dengan topik penelitian. Dokumentasi digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dari  dokumen  tertulis,  arsip,  atau catatan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

## C. Landasan Teoritis
Kurikulum  adalah  seperangkat  rencana  dan  pengaturan  komprehensif untuk  proses  pembelajaran  di  lembaga  pendidikan.  Ini  mencakup  berbagai elemen  seperti  tujuan  pembelajaran,  isi  mata  pelajaran,  metode  pengajaran, penilaian,  dan  sumber  daya  yang  digunakan  dalam  pendidikan.  Kurikulum bertujuan  untuk  memberikan  arahan  dan  panduan  dalam  merancang  dan mengimplementasikan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan 12 . Beane  (1986)  dalam  " Curriculum  Planning  and  Development " menyatakan  bahwa  kurikulum  dapat  dikategorikan  menjadi  empat  jenis:  1) kurikulum  sebagai  produk,  2)  kurikulum  sebagai  program,  3)  kurikulum sebagai  pembelajaran  yang  direncanakan,  dan  4)  kurikulum  sebagai pengalaman  nyata.  Berdasarkan  pemahaman  kronologis  tentang  kurikulum yang diajukan oleh Beane, hal ini menunjukkan keragaman pendapat di antara penulis  kurikulum  dalam  mendefinisikan  kurikulum.  Keragaman  ini bermanfaat  untuk  analisis,  karena  menunjukkan  bahwa  konsep  kurikulum mengandung banyak dimensi yang memengaruhi pengambilan keputusan para perencana, pengembang, dan pelaksana kurikulum 13 .
Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pendekatan pembelajaran yang  beragam.  Kurikulum  Merdeka  berfokus  pada  konten  penting  untuk memberikan waktu yang cukup bagi peserta didik untuk menyelami konsep dan
10 Tutik Rachmawati, “Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif,” UNPAR Press 1 (2017): 1–29.
11 Samiaji Sarosa, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Pt Kanisius, 2021).
12 Teguh Triwiyanto, Manajemen Kurikulum Dan Pembelajaran (Bumi Aksara, 2022).
13 S Pd Sudarman, “BUKU AJAR PENGEMBANGAN KURIKULUM” (n.d.).
memperkuat  kompetensi  mereka 14 .  Berbagai  penelitian  nasional  dan internasional  telah  menunjukkan  bahwa  Indonesia  mengalami  krisis pembelajaran  yang  berkepanjangan.  Studi-studi  ini  mengindikasikan  bahwa banyak  anak-anak  Indonesia  kesulitan  memahami  bacaan  sederhana  atau menerapkan  konsep  matematika  dasar.  Oleh  karena  itu,  Kementerian Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  (Kemendikbudristek)  telah mengembangkan Kurikulum Merdeka sebagai bagian penting dari upaya untuk memulihkan  pembelajaran  dari  krisis  yang  sudah  berlangsung  lama  yang  kita hadapi 15 .
Dasar hukum pelaksanaan Kurikulum Merdeka adalah sebagai berikut:
1) Peraturan  Menteri  (Permendikbudristek)  tahun  2022,  nomor  5,  yang merumuskan  standar  kelulusan  pendidikan  anak  usia  dini,  termasuk pendidikan dasar dan menengah.
2) Peraturan  Menteri  (Permendikbudristek)  tahun  2022,  nomor  7,  mengenai pendidikan anak usia dini, yang menyelaraskan standar konten pendidikan dasar dan menengah.
3) Peraturan  Menteri  (Permendikbudristek)  tahun  2022,  nomor  56,  yang memberikan  pedoman  dalam  mengimplementasikan kurikulum dan  aspek terkait pengembangan pengajaran dan pembelajaran.
4) Keputusan  Kepala  BSKAP  (Badan  Standar  Nasional  Pendidikan)  nomor 008/H/KR/2022 tahun 2022, yang terkait dengan pencapaian target proses pembelajaran untuk pendidikan anak usia dini, termasuk pendidikan dasar dan menengah, sesuai dengan panduan Kurikulum Merdeka.
5) Keputusan  Kepala  BSKAP  nomor  009/H/KR/2022  tahun  2022,  yang terkait  dengan  profil  peserta  didik  Pancasila  sesuai  dengan  Kurikulum Merdeka,  yang  mencakup  dimensi,  elemen,  dan  subelemen  dalam diskusinya 16 .
14 Lilis Suryani et al., “Independent Curriculum Implementation Training Ror the Learning Teacher Community in Setu District,” Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa 2, no. 1 (2023): 39–50.
15 Marsela Yulianti et al., “PERAN GURU DALAM MENGEMBANGAN KURIKULUM MERDEKA,” Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial 1, no. 3 (2022): 290–298.
16 Anas Anas et al., “Implementasi Kurikulum Merdeka Madrasah Ibtidaiyah (MI)(Studi Analisis Kebijakan KMA RI No. 347 Tahun 2022),” Journal of Creative Student Research 1, no. 1 (2023): 99– 116.

## Gambar 1. Dasar hukum Kurikulum Merdeka
Kurikulum Merdeka, yang pertama kali diuji coba pada tahun 2020, akan diimplementasikan  mulai  tahun  2022.  Kurikulum  ini  awalnya  diusulkan  oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, pada tahun 2019. Hal ini didorong oleh temuan Program for International Student Assessment (PISA) yang  dilakukan  pada  tahun  2019,  yang  menunjukkan  bahwa  siswa  Indonesia menempati  peringkat  keenam  dari  bawah.  Penelitian  ini  mendorong  Menteri Pendidikan  untuk  memperkenalkan  konsep  kurikulum  baru.  Kurikulum Merdeka  menekankan  otonomi  dan  kemandirian  untuk  pendidikan  di Indonesia,  memungkinkan  lembaga-lembaga  pendidikan  menentukan  metode dan pendekatan terbaik untuk proses pengajaran dan pembelajaran 17 . Ada  tiga  konsep  utama  yang  difokuskan  dalam  kurikulum  ini,  yaitu komitmen dan tujuan pembelajaran yang sejalan dengan kebutuhan, minat, dan aspirasi  siswa.  Kurikulum  Merdeka  juga  melaksanakan  proyek  bernama "Penguatan  Profil  Peserta  Didik  Pancasila".  Proyek  ini  melibatkan  kegiatan pembelajaran  berbasis  proyek  dengan  tujuan  dan  dimensi  untuk  mewujudkan Profil  Peserta  Didik  Pancasila.  Melalui  kegiatan  tersebut,  sekolah  dapat mempersiapkan  tema-tema  khusus  yang  ditentukan  berdasarkan  kemampuan mereka sendiri. Kegiatan pembelajaran berbasis proyek dapat diimplementasikan melalui kegiatan rutin atau kegiatan pembelajaran berbasis praktik, dengan mengintegrasikan Profil Peserta Didik Pancasila.
17 Ifa Afida, Eka Diana, and Dhevin M Q Agus Puspita, “Merdeka Belajar Dan Pendidikan Kritis Paulo Friere Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam,” FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman 12, no. 02 (2021): 45–61.
Profil Peserta Didik Pancasila mencakup nilai-nilai berikut: (1) iman dan pengabdian  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dengan  karakter  yang  mulia,  (2) keberagaman  global,  (3)  kerjasama  dan  solidaritas,  (4)  kemandirian,  (5) berpikir kritis, dan (6) kreativitas. Penerapan Profil Peserta Didik Pancasila juga dapat  diimplementasikan  dalam  mata  pelajaran  Bahasa  Indonesia. Implementasi  nilai-nilai  dalam  Profil  Peserta  Didik  Pancasila  penting  untuk memperkuat karakter siswa 18 .

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Implementasi  Kurikulum  Merdeka  telah  dimulai  di  berbagai  wilayah Indonesia,  termasuk  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat,  khususnya  di  Kabupaten Lombok  Timur,  mulai  dari  pendidikan  anak  usia  dini  (PAUD/TK)  hingga tingkat sekolah menengah (SMA/MA/SMK) sejak tahun akademik 2021/2022. Beberapa  sekolah  menerapkan  Kurikulum  Merdeka  melalui  program  Sekolah sebagai  Penggerak  (PSP),  sementara  yang  lain  menerapkannya  secara  mandiri melalui  pendekatan  IKM-M  (Implementasi  Mandiri  Kurikulum  Merdeka). Terdapat  pemahaman  yang  beragam  di  antara  sekolah-sekolah  di  Lombok Timur  mengenai  implementasi  Kurikulum  Merdeka,  dan  tidak  semua  sekolah menerapkannya  dengan  sepenuh  hati.  Bahkan,  ada  sekolah  yang  ragu-ragu untuk menerapkan Kurikulum Merdeka.
Untuk mengumpulkan data mengenai implementasi Kurikulum Merdeka di  sekolah  dasar  Gugus  1  di  Kecamatan  Labuhan  Haji,  saya  telah  meminta bantuan pengawas untuk mengumpulkan guru dan kepala sekolah dari SDN 6 Labuhan  Haji,  serta  memberikan  dukungan  kepada  guru  dalam mengidentifikasi  kesulitan  fungsional  siswa.  Berdasarkan  wawancara  dengan guru, kepala sekolah, dan pengawas, serta observasi yang dilakukan di sekolah dasar Gugus 1, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, diperoleh data sebagai berikut:
a) Terdapat total 6 sekolah dasar di Gugus 1, yaitu SDN 1 Labuhan Haji, SDN 2 Labuhan Haji, SDN 3 Labuhan Haji, SDN 4 Labuhan Haji, SDN 5 Labuhan Haji, dan SDN 6 Labuhan Haji. Dari keenam sekolah tersebut, hanya SDN 4 Labuhan  Haji  yang  menjadi  sekolah  penggerak  dan  merupakan  Angkatan pertama  dari  program  PSP,  sedangkan  5  sekolah  lainnya  bukan  sekolah penggerak, sehingga menerapkan Kurikulum Merdeka secara mandiri.
b) Jumlah  kelas  di  setiap  sekolah  adalah  sebagai  berikut:  1)  SDN  1  Labuhan Haji memiliki 176 siswa dengan 10 kelas, terdiri dari Kelas I (1 kelas), Kelas II  (2  kelas),  Kelas  III  (2  kelas),  Kelas  IV  (2  kelas),  Kelas  V  (2  kelas),  dan Kelas  VI  (1  kelas);  2)  SDN  2  Labuhan  Haji memiliki  203 siswa  dengan  10 kelas,  terdiri  dari  Kelas  I  (2  kelas),  Kelas  II  (2  kelas),  Kelas  III  (1  kelas),
18 Israwati Amir, Nursalam Nursalam, and Irvan Mustafa, “Tantangan Implementasi Nilai-Nilai Profil Pelajar Pancasila Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Pada Kurikulum Merdeka Belajar,” GHANCARAN: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (2022): 204–215.
Kelas  IV  (2  kelas),  Kelas  V  (2  kelas),  dan  Kelas  VI  (1  kelas);  3)  SDN  3 Labuhan  Haji  memiliki  89  siswa  dengan  6  kelas;  4)  SDN  4  Labuhan  Haji memiliki  192  siswa  dengan  7  kelas;  5)  SDN  5  Labuhan  Haji  memiliki  121 siswa  dengan 6  kelas;  dan  6)  SDN  6  Labuhan  Haji  memiliki  147  siswa dengan 6 kelas.

## 1) Implementasi Kurikulum Merdeka
Di  Gugus  1,  Kecamatan  Labuhan  Haji,  hanya  ada  satu  sekolah  dasar, yaitu SDN 4 Labuhan Haji yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka dengan opsi  "mandiri  berubah"  sejak  tahun  akademik  2021/2022  karena  menjadi sekolah  penggerak.  Berdasarkan  wawancara  dengan  Kepala  Sekolah  dan  Guru SDN  4  Labuhan  Haji,  ditemukan  bahwa  sekolah  ini  telah  menerima  berbagai pelatihan  dan  lokakarya  yang  difasilitasi  oleh  Balai  Guru  Penggerak  dan didampingi  oleh  Fasilitator  Sekolah  Penggerak.  Sekolah  tersebut  telah menerapkan  Kurikulum  Merdeka  melalui  kegiatan  intrakurikuler  dan kokurikuler,  seperti  proyek  penguatan  profil  Pancasila  siswa  (P5),  kegiatan ekstrakurikuler,  dan  budaya  sekolah.  Tahun  ini,  SDN  4  Labuhan  Haji  telah menerapkan Kurikulum Merdeka untuk kelas I, II, IV, dan V.
Berdasarkan  wawancara  dengan  guru di  SDN  1,  SDN  2,  SDN  3,  SDN  5, dan SDN 6 Labuhan Haji, ditemukan bahwa sekolah-sekolah ini masih memilih opsi  pertama,  "mandiri  belajar",  untuk  implementasi  Kurikulum  Merdeka, sehingga  semua  kelas  masih  menggunakan  Kurikulum  Merdeka.  Para  guru memiliki pemahaman tentang Kurikulum Merdeka karena telah mengikuti sesi pelatihan  yang  diselenggarakan  oleh  Dinas  Pendidikan  bekerja  sama  dengan INOVASI NTB dan LPTK. Selain pelatihan mengenai Kurikulum Merdeka, para guru  dan  kepala  sekolah  juga  diperkenalkan  dan  dilengkapi  dengan pengetahuan  tentang  melakukan  penilaian  literasi  awal  untuk  memetakan keterampilan literasi siswa.
Guru-guru  yang  mengikuti  pelatihan  terkait  Kurikulum  Merdeka,  yang diselenggarakan  oleh  INOVASI  bekerja  sama  dengan  Dinas  Pendidikan, bervariasi  mulai  dari  guru  kelas  I  hingga  guru  kelas  IV.  Hampir  semua  guru juga memiliki akun belajar.id, yang dapat digunakan untuk mengakses Platform Merdeka  Mengajar  (PMM),  sebuah  aplikasi  pendamping  untuk  Kurikulum Merdeka.  Selain  kepala  sekolah  dan  guru,  pengawas  juga  menerima  pelatihan mengenai  Kurikulum  Merdeka.  Meskipun  SDN  1,  SDN  2,  SDN  3,  SDN  5,  dan SDN  6  Labuhan  Haji  memiliki  pengetahuan  yang  cukup  untuk mengimplementasikan  Kurikulum  Merdeka,  sekolah-sekolah  ini  belum memulai implementasi kurikulum tersebut pada tahun akademik saat ini.

## 2) Dukungan dari Dinas Pendidikan untuk IKM
Pemerintah  Kabupaten  Lombok  Timur,  yang  dipimpin  oleh  Bapak Izzuddin  sebagai  Kepala  Dinas,  secara  tegas  menyatakan  dukungan  penuhnya
terhadap  kebijakan  implementasi  Kurikulum  Merdeka  yang  ditetapkan  oleh Menteri Pendidikan. Bentuk dukungan yang diberikan adalah sebagai berikut:
a) Mensosialisasikan  Kurikulum  Merdeka  melalui  Pengawas  Pembina  dan meminta  sekolah-sekolah  untuk  memilih  opsi  yang  sesuai  dengan kemampuan dan kondisi sekolah.
b) Berkolaborasi dengan dua Institusi Pendidikan dan Pelatihan Guru (LPTK), yaitu  Universitas  Hamzanwadi  dan  IAIH  Hamzanwadi,  bersama  dengan INOVASI,  untuk  menyelenggarakan  lokakarya  bagi  pejabat  pengawas, kepala  sekolah,  dan  guru  mengenai  implementasi  Kurikulum  Merdeka (IKM).
c) Melantik 102 kepala sekolah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang  sebelumnya  menjadi  fasilitator  guru,  dengan  tujuan  meningkatkan implementasi IKM secara optimal. Pelantikan dilakukan pada tanggal 4 Mei 2023,  di  Gedung  Diklat  Kabupaten  Lombok  Timur.  Dalam  pidatonya,
Kepala  Dinas  menekankan  pentingnya  memberikan  ruang  dan  waktu  bagi semua  guru untuk  mengakses platform  Merdeka  Belajar  dan  Belajar.id.  Ia menyoroti bahwa kementerian terus memantau kemajuan sistem ini.
Melalui  langkah-langkah  ini,  pemerintah  Kabupaten  Lombok  Timur menunjukkan  komitmennya  dalam  mendukung  implementasi  Kurikulum Merdeka. Kolaborasi dengan LPTK,  INOVASI, dan penunjukan fasilitator guru sebagai  kepala  sekolah  lebih  lanjut  memperkuat  dedikasi  mereka  untuk memastikan implementasi IKM yang sukses di wilayah tersebut.
Gambar 2. Pelatihan Pengawas dan Kepala Sekolah\

## 3) Tantangan dan Kendala
Tantangan  dan  hambatan  yang  dihadapi  oleh  sekolah  dalam mengimplementasikan  Kurikulum  Merdeka  meliputi:  a)  Meskipun  para  guru telah  dilengkapi  dengan  pengetahuan  tentang  Kurikulum  Merdeka,  komitmen mereka  terhadap  implementasinya  masih  rendah,  seperti  yang  diungkapkan oleh  beberapa  Pengawas,  bahwa  tidak  ada  petunjuk  tentang  cara mengalokasikan dana dari BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk kegiatan IKM, dan kebijakan atau peraturan dari otoritas yang lebih tinggi masih belum jelas;  b)  Banyak  guru    memiliki  keterampilan  teknologi  yang  rendah,  yang menghambat  kemampuan  mereka  untuk  sepenuhnya  mengakses  PMM (Platform Merdeka Mengajar). Namun, platform ini menyediakan pengetahuan berharga  untuk  mengoptimalkan  IKM;  c)  Masih  terdapat  kurangnya  sumber daya  yang  mendukung  untuk  mengimplementasikan  IKM,  dan  pengetahuan guru  tentang  proyek  P5  (Penguatan  Profil  Pancasila)  sangat  rendah  atau minimal.
Berdasarkan  data  yang  terkumpul  dari  penelitian  ini,  diperoleh  temuan bahwa  impelementasi  kurikulum  Merdeka  di  sekolah  penggerak  tidak mengalami  banyak  hambatan  dan  kendala  karena  sekolah  mendapat pendampingan  langsung  dari  kementerian  melalui  penugasan  fasilitator  di masing-masing  sekolah  dalam  impelementasi  kurikulum  merdeka  dengan melakukan berbagai ativitas seperti PMO, Lokakarya, dan coaching. Sedangkan untuk  sekolah  yang  implementasi  kurikulum  Merdeka  secara  mandiri  yaitu sekolah  non  penggerak,  cenderung  mengalami  kendala  dan  kesulitan  karena tidak  adanya  pelatihan  yang  disiapkan  oleh  kementerian.  Sekolah  hanya diminta  untuk  memaksimalkan  akses  platform  Merdeka  mengajar  (PMM) untuk membantu sekolah dalam implemantasi kurikulum Merdeka.

## E. Penutup
Kurikulum Merdeka adalah kurikulum baru yang diterapkan di lembaga pendidikan,  yang  membutuhkan  penyesuaian  dan  tak  dapat  dihindarkan menghadapi  hambatan  dalam  implementasinya.  Terdapat  dua  pilihan  untuk mengimplementasikan  Kurikulum  Merdeka,  yaitu  melalui  Program  Sekolah Penggerak  (PSP)  dan  secara  mandiri  (IKM-M).  Sekolah-sekolah  di  Kabupaten Lombok  Timur  memiliki  pemahaman  yang  beragam  mengenai  implementasi Kurikulum Merdeka, dan tidak semua sekolah mengadopsinya dengan sepenuh hati.  SDN  4  Labuhan  Haji  adalah  sekolah  penggerak  yang  telah  menerapkan Kurikulum  Merdeka  sejak  tahun  akademik  2021/2022,  memilih  opsi "mandiri berubah"  dan  menjadi  generasi  pertama  dari  PSP.  Sekolah  dasar  lainnya  di Gugus  1  Kecamatan  Labuhan  Haji  masih  memilih  opsi  "mandiri  belajar"  dan belum mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.
Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Lombok  Timur  mendukung  sepenuhnya implementasi  Kurikulum  Merdeka.  Dinas  Pendidikan  melakukan  sosialisasi Kurikulum Merdeka, bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepengawasan  (LPTK)  dan  INOVASI  untuk  mengadakan  workshop,  serta menunjuk kepala sekolah dari kalangan guru aktivis. Kepala Dinas Pendidikan mendorong kepala sekolah untuk memberikan waktu dan ruang bagi para guru untuk mengakses platform merdeka belajar menggunakan akun belajar.id.
Tantangan  yang  dihadapi  dalam  mengimplementasikan  Kurikulum Merdeka  meliputi  komitmen  rendah  dari  para  guru,  ketidakjelasan  petunjuk dan  kebijakan  dari  otoritas  yang  lebih  tinggi,  keterampilan  teknologi  yang rendah  dari  para  guru  dalam  mengakses  platform  merdeka  belajar  (PMM), keterbatasan  fasilitas  pendukung,  dan  pengetahuan  minim  para  guru  tentang profil siswa Pancasila.
Berdasarkan temuan ini, jelas bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di  Kabupaten  Lombok  Timur  masih  dalam  tahap  awal.  Meskipun  terdapat sekolah  penggerak  yang  telah  berhasil  menerapkannya,  masih  terdapat tantangan  dan  hambatan  yang  perlu  diatasi  untuk  implementasi  Kurikulum Merdeka yang optimal di semua sekolah. Dari hasil riset ini diperoleh informasi bagaimana  kesiapan  sekolah  non  penggerak  dalam  implemetasi  kurikulum Merdeka  dan  bentuk  dukungan  dinas  Pendidikan  terkait.  Penelitian  ini  masih terbatas  pada  kesiapan  sekolah  dalam  implementasi  kurikulum  Merdeka namun belum sampai melihat proses pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah yang telah melaksanakan implmentasi kurikulum Merdeka.

## DAFTAR PUSTAKA
Afida, Ifa, Eka Diana, and Dhevin M Q Agus Puspita. “Merdeka Belajar Dan Pendidikan Kritis Paulo Friere Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam.” FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman 12, no. 02 (2021): 45–61. Amir, Israwati, Nursalam Nursalam, and Irvan Mustafa. “Tantangan Implementasi Nilai-Nilai Profil Pelajar Pancasila Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Pada Kurikulum Merdeka Belajar.” GHANCARAN: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (2022): 204–215. Anas, Anas, Akhmad Zaenul Ibad, Nova Khairul Anam, and Fitri Hariwahyuni. “Implementasi Kurikulum Merdeka Madrasah Ibtidaiyah (MI)(Studi Analisis Kebijakan KMA RI No. 347 Tahun 2022).” Journal of Creative Student Research 1, no. 1 (2023): 99–116. Daga, Agustinus Tanggu. “Kebijakan Pengembangan Kurikulum Di Sekolah Dasar (Sebuah Tinjauan Kurikulum 2006 Hingga Kebijakan Merdeka Belajar).” Jurnal Edukasi Sumba (JES) 4, no. 2 (2020): 103–110.
Hadi, Abdul, Marniati Marniati, Rispa Ngindana, Musyarrafah Sulaiman Kurdi, Muqarranah Sulaiman Kurdi, and Fauziah Fauziah. “New Paradigm of Merdeka Belajar Curriculum in Schools.” AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan 15, no. 2 (2023): 1497–1510.
Kemedikbudristek. “Dasar, Fungsi, Dan Tujuan Pendidikan Nasional.” Kemendikbudristek . Last modified 2022.
https://sisdiknas.kemdikbud.go.id/dasar-fungsi-dan-tujuan-pendidikan- nasional/.
Rachmawati, Tutik. “Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif.” UNPAR Press 1 (2017): 1–29.
Rahayu, Restu, Rita Rosita, Yayu Sri Rahayuningsih, Asep Herry Hernawan, and Prihantini Prihantini. “Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Di Sekolah Penggerak.” Jurnal Basicedu 6, no. 4 (2022): 6313–6319. Rukajat, Ajat. Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach) . Deepublish, 2018. Sarosa, Samiaji. Analisis Data Penelitian Kualitatif . Pt Kanisius, 2021. Siswoyo, Agung. Merdeka Belajar . Penerbit Lakeisha, 2021. Sudarman, S Pd. “BUKU AJAR PENGEMBANGAN KURIKULUM” (n.d.). Sumarsih, Ineu, Teni Marliyani, Yadi Hadiyansah, Asep Herry Hernawan, and Prihantini Prihantini. “Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah Penggerak Sekolah Dasar.” Jurnal Basicedu 6, no. 5 (2022): 8248– 8258.
Suryani, Lilis, Rofiqotul Khusna, Novita Deviyanti, Nunuk Marlina, Tine Mulyaningsih, Wiwin Zakiyah, Sri Yanti, and Asri Binawati. “Independent Curriculum Implementation Training Ror the Learning Teacher Community in Setu District.” Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa 2, no. 1 (2023): 39–50.
Triwiyanto, Teguh. Manajemen Kurikulum Dan Pembelajaran . Bumi Aksara,
2022.
Yulianti, Marsela, Divana Leli Anggraini, Siti Nurfaizah, and Anjani Putri Belawati Pandiangan. “PERAN GURU DALAM MENGEMBANGAN KURIKULUM MERDEKA.” Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial 1, no. 3
(2022): 290–298.
Yuliyanti, Yuliyanti, Evi Damayanti, and Lukman Nulhakim. “Perkembangan Kurikulum Sekolah Dasar Di Indonesia Dan Perbedaan Dengan Kurikulum Di Beberapa Negara.” Lingua Rima: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 11, no. 3 (2022): 95–106.