J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol.3, No.5, Agustus 2024
Pengaruh Digitalisasi Perpajakan (Electronik System) Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan

## Hajering
Universitas Muslim Indonesia Makassar E-mail: hajering.hajering@umi.ac.id
Article History: Received: 20 Juli 2024
Revised: 09 Agustus 2024 Accepted: 11 Agustus 2024 Abstract:  The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the implementation of the system and procedures for receiving value added tax at the Value Added Tax service office at the  North  Makassar  Pratama  Tax  Service  Office.  This study  uses  a  descriptive  qualitative  method,  where documents  are  obtained  in  several  studies  of  various literature that are related to the problems discussed in this study  to  strengthen  the  basic  concept  of  theory  and problem solving in the research on the implementation of the system and procedures for receiving value added tax at the  North  Makassar  Pratama  Tax  Service  Office.  The results of this study illustrate the implementation of value added  tax  using  a  flowchart.  The  system  and  procedures for  receiving  Value  Added  Tax  at  the  North  Makassar Pratama  Tax  Service  Office  are  very  simple,  where  the system  and  procedures  already  use  a  computer  system. However,  taxable  entrepreneurs  still  follow  the requirements  that  have  been  determined  in  terms  of  the completeness of the required files. The implementation of the system and procedures for receiving Value Added Tax at  the  North  Makassar  Pratama  Tax  Service  Office  has been implemented based on Law Number 42 of 2009. The implementation of the system and procedures for receiving Value  Added  Tax  at  the  North  Makassar  Pratama  Tax Service Office is still less effective and efficient. The system and  procedure  for  receiving  Value  Added  Tax  at  the Pratama  Tax  Service  Office  is  very  simple,  where  the system  and  procedure  already  use  a  computer  system. However,  taxable  entrepreneurs  still  follow  the requirements  that  have  been  determined  in  terms  of  the completeness of the required files. The implementation of the system and procedure for receiving Value Added Tax at the Pratama Tax Service Office of North Makassar has been implemented based on Law Number 42 of 2009. The implementation of the system and procedure for receiving Value  Added  Tax  at  the  Pratama  Tax  Service  Office  of North Makassar is still less effective and efficient.

## Keywords: Taxpayer
Compliance, E-Filing, E- Billing, E-SPT
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.3, No.5, Agustus 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## PENDAHULUAN
Semakin maju perekonomian negara, maka pemerintah perlu meningkatkan penerimaan negara dari berbagai sektor yang menunjang penerimaan kas negara, salah satunya adalah penerimaan pajak (Armereo & Mandasari, 2019). Menurut (Riftiasari, 2019), Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya pajak terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah. Pajak yang dikenal sebagai sumber pendapatan terbesar negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Nasional. Karena penerimaan pajak yang diperoleh merupakan kontribusi penerimaan negara yang utama Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak juga adalah pengetahuan perpajakan. Pentingnya mengetahui peran pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan adalah proses pembelajaran terhadap perubahan sikap dan perilaku wajib pajak agar dapat mengetahui dan memahami perpajakan dengan benar. Masyarakat kurang mengerti mengenai pentingnya peranan pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu mungkin diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi yang akan berdampak pada rendahnya pengetahuan perpajakan. Sehingga masyarakat enggan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi rendah (Syahrial, 2022). Dalam upaya peningkatan jumlah penerimaan pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh dan konsisten dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak tersebut. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak yaitu dengan dikembangkannya pelaporan pajak terutang berbasis e-system seperti e-spt,  e-filing  dan  e-billing yang diharapkan dapat meningkatkan mekanisme kontrol dan pelaporan yang lebih efektif (Widjaja & Siagian, 2017). Tujuan di perbaharuinya e-system perpajakan ini dibuat dengan harapan dapat mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Seperti e-registration yang mempermudah pendaftaran NPWP dan pengukuhan pengusaha kena pajak untuk berkonsultasi mengenai pajak melalui online, e-SPT dengan penyampaian SPT dengan program yang telah disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak, e-filing dan e-payment yang berguna untuk melaporkan surat pemberitahuan serta pembayaran pajak secara elektronik. Serta tujuan lainya adalah untuk menghemat waktu, mudah, akurat dan tanpa kertas sehingga menghasilkan pelayanan secara efisien.
Aplikasi pajak online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat diakses oleh masyarakat dengan menggunakan fasilitas yang ada guna memudahkan pembayaran dan pelaporan pajak dengan memanfaatkan sistem online dan real time melalui sebuah penyedia jasa aplikasi yang sudah bekerja sama dengan Direktorat Jendral Pajak. E-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) orang pribadi atau badansecara elektronik yang dapat diakses melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau Application  Service  Provider (ASP) (Louiset al., 2021). Dan secara khusus reformasi ini bertujuan untuk mencapai tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan sukarela ( voluntary  compliance ) dan kepercayaan terhadap sistem: administrasi perpajakan yang tinggi (Yosefn & Anjelika, 2022).
Digitalisasi ini membuat semua prosedur pajak mempunyai jejak digital ( digital traces ) yang akan meningkatkan pengawasan dalam setiap proses (Yosefn & Anjelika, 2022). Upaya pemerintah dalam melakukan reformasi digitalisasi sistem perpajakannya terus dilakukan hingga saat ini untuk melahirkan sistem perpajakan yang lebih efisien. Dengan adanya sistem administrasi
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol.3, No.5, Agustus 2024
perpajakan yang lebih efisien dapat memudahkan wajib pajak dalam memahami sistem perpajakan sehingga peningkatan kepatuhan wajib pajak akan timbul Muvidah & Andriani, (2022) Dalam penelitian (Yulianti & Kurniawan, 2019) yang menjadikan potensi pajak sangat tinggi di Indonesiaadalah populasi masyarakatnya yang sangat banyak, namun nyatanya kesadaran masyarakat yang masih sangat rendah terhadap kewajiban pajaknya, namun dalam pemungutan pajak Indonesia sejak lima tahun kebelakang tidak terealisasi secara maksimal dari apa yang ditargetkan.
Hasil peneletian (Anjelika & others, 2022) Digitalisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Terdapat juga dalam hasil penelitian oleh riset dari Natalia & Riswandari (2021) dan (Sundari & Subarsa, 2022) yang menjelaskan bahwa penerapan sistem e- filling memiliki dampak positif terhadap wajib pajak yang menjelaskan bahwa rendah atau tinggi atas penerapan aplikasi e-filling akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak (tax compliance) dari wajib pajak. Sedangkan penelitian Rafika rahayu pangastuti (2022) menyatakan digitalisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari beberapa penelitian tersebut dilihat bahwa adanya perbedaan hasil dalam penelitiannya maka berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

## LANDASAN TEORI Teori Model Penerimaan Teknologi (TechnologyAcceptance Model
Technology Acceptance Model (TAM), yang diperkenalkan oleh Davis (1989) adalah suatu adaptasi dari Theory of Reasoned Action (TRA) yang dikhususkan untuk memodelkan penerimaan pemakai (user acceptanced) terhadap sistem informasi. Model TAM berasumsi bahwa seseorang mengadopsi suatu teknologi pada umumnya ditentukan oleh proses kognitif dan bertujuan untuk memuaskan pemakainya atau memaksimalkan kegunaan teknologi itu sendiri. Teori ini menjelaskan bagaimana faktor eksternal dapat mempengaruhi sikap, niat dan kepercayaan individu. Menurut TAM, pengguaan teknologi dapat dipengaruhi secara langsung maupun tidak langsung oleh niat, perilaku pengguna, persepsi pengguna akan manfaat sistem teknologi dan persepsinya tentang kemudahan dari sistem tersebut.
Teori model penerimaan (TAM) ini dapat digunakan untuk identifikasi mengapa suatu sistem dapat diterima atau tidak diterima. Model TAM menunjukkan bahwa ketika pengguna disajikan dengan teknologi baru, ada sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi keputusan mereka tentang bagaimana dan kapan mereka akan menggunakannya.
Technology  Acceptance  Model  (TAM) dikembangkan oleh (Davis, 2011). Teori ini menerangkan faktor-faktor penentu penerimaan suatu informasi berbasis teknologi oleh individu dan pengaruhnya terhadap individu tersebut. Penerimaan suatu teknologi dipengaruhi oleh persepsi dan reaksi pengguna teknologi itu sendiri. Tolok ukur suatu penerimaan suatu teknologi ialah persepsi pengguna mengenai kebermanfaatan dan kemudahan penggunaan teknologi tersebut. Sesuai dengan teori TAM ini, maka Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan digitalisasi administrasi perpajakan yang udah digunakan dan Wajib Pajak menjadi tidak ada kesulitan untuk melakukan kewajiban perpajakannya, sehingga diharapkan ada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (Yap & Mulyani, 2022).

## Pengertian Pajak
Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.3, No.5, Agustus 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, dalam buku Perpajakan Edisi Revisi 2013 (2013) menjelaskan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut P.J.A. Adriani dalam Waluyo (2011) adalah sebagai berikut: “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.
Dari beberapa definisi diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran pokok atau iuran wajib berupa uang bukan barang yang dikenakan kepada rakyat yang sudah mempunyai penghasilan tanpa ada imbalan berdasarkan undang-undang dan dibayarkan kepada pemerintah sehingga pemerintah dapat menggunakan iuran tersebut untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu pengeluaran- pengeluaran yang bermanfaat untuk masyarakat luas.  Adapun unsur pokok pajak adalah: 1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan yang berlaku. 2. Pajak merupakan iuran rakyat yang bersifat memaksa. 3. Tanpa jasa timbal dari negara secara langsung yang dapat dirahasiakan. 4. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 5. Pajak mempunyai tujuan dan fungsi sebagai budgetir dan regulerend

## Digitalisasi Perpajakan
Sejak tahun 2015, "Digitalisasi" telah menjadi salah satu kata kunci yang melekat dan bahan pembicaraan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan. Hal ini dilakukan yang bertujuan untuk menerapkan ''good governance" dan "pelayanan prima" kepada masyarakat, demikian juga dengan tuntutan pelayanan yang lebih baik dari stakeholders perpajakan. Dengan demikian, diharapkan semua unit kerja di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan KPP sebagai unit pelaksana teknis/operasional perpajakan, berbenah-benah dalam menyambut, memahami, mengkondisikan dan menyesuaikan serta melaksanakan (mengimplementasikan) modernisasi perpajakan (Yosefn & Anjelika, 2022) Digitalisasi dapat mengubah banyak aspek dari kehidupan kita sehari-hari, serta cara ekonomi dan masyarakat kita diatur. Luasnya dan kecepatan perubahan yang dibawa oleh transformasi digital adalah penting dan menimbulkan sejumlah besar tantangan kebijakan publik, termasuk pajak. Digitalisasi memiliki berbagai implikasi untuk perpajakan. Digitalisasi berdampak pada kebijakan dan administrasi perpajakan baik di tingkat domestik dan internasional, menawarkan alat-alat baru, sekaligus memperkenalkan tantangan baru. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai administrator perpajakan Indonesia juga mengalami tantangan disrupsi (gangguan) digital dalam memperbaiki infrastruktur teknologi perpajakan Langkah reformasi dalam teknologi informasi diwujudkan salah satunya melalui pengembangan core tax system DJP maupun sistem pendukung lainnya. E-Filing adalah suatu cara pelaporan SPT Pajak yang dilakukan secara online atau elektronik melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP Online) ataupun melalui saluran e-Filing resmi lain yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika dibandingkan dengan pelaporan pajak manual , e-Filing pajak memberikan banyak keuntungan seperti lapor pajak online dari mana
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol.3, No.5, Agustus 2024
saja dan kapan saja, hemat waktu, serta bukti pelaporan disimpan lebih aman dan mudah dilacak, tanpa khawatir hilang atau terselip. Agar dapat melakukan e-Filing , berikut ini syarat yang harus dimiliki adalah EFIN/nomor identitas elektronik, dokumen elektronik/SPT elektronik, akses ke web  e-Filing /sudah terdaftar di online pajak. Digitalisasi perpajakan sebagai bagian dari reformasi perpajakan menjadi hal yang menarik dan trend di lingkungan DJP. Ada nuansa tersendiri yang membuatnya menjadi lebih teknis, fokus, dan dinamis sejalan reformasi perpajakan itu sendiri.
Media informasi pajak berbagai layanan perpajakan kini dapat diakses secara online. Atas pencapaian ini, kita harus berterima kasih pada Direktorat Jenderal Pajak Sebagai lembaga yang menginisiasi kemunculan situs web dan aplikasi perpajakan yang membantu mempermudah pekerjaan wajib pajak. Dimana dalam media informasi dalam perpajakan terdapat website, e sistem perpajakan terdapat e-SPT , e filling, dan e Billing .

## Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan adalah: “Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.  Menurut Fitria, (2017) dijelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu: Kepatuhan formal dan kepatuhan material .

## METODE PENELITIAN
Metode analisis data adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Pemilihan metode analisis yang tepat dan memadai akan memberikan hasil uji yang benar dan dapat dipercaya. Analisis data yang dilakukan adalah analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka- angka. Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk tabel untuk mempermudah dalam menganalisis dan memahami data sehingga data yang disajikan lebih sistematis. Untuk mendukung hasil penelitian, data penelitian yang diperoleh akan dianalisis dengan alat statistic melalui bantuan program SPSS (Statistical Productand Service Solutions) versi 25. Dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan menghitung uji analisis data, dan uji asumsi kalasik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah E-filling,  e-billing,  e-SPT dan kepatuhan wajib pajak. Variabel-variabel tersebut akan di uji dengan statistik deskriptif. Setelah hasil uji asumsi klasik dilakukan dan hasilnya secara keseluruhan menunjukkan model regresi memenuhi asumsi klasik, maka tahap berikut adalah melakukan evaluasi dan interpretasi model regresi berganda.
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.3, No.5, Agustus 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## Tabel 1. Model Persamaan Regresi
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) -1.003 4.338 -.231 .818 E-Filing .654 .107 .574 6.124 .000 E-Billing .330 .142 .219 2.320 .022 E-SPT .400 .142 .183 2.825 .006
Berdasarkan tabel 1, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah:
Y = -1.003+ 0,654 X1 + 0,330 X2 + 0,400 X3 + e
Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:
1. Nilai konstanta adalah -1.003 ini menunjukkan bahwa, jika variabel independen (E-Filling, E-Billing  dan  E-SPT) bernilai nol (0), maka nilai variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) sebesar -1.003 satuan.
2. Koefisien regresi E-Filing (b1) adalah 0,654 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,654 jika nilai variabel X1 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel E-Filing (X1) dengan variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Semakin tinggi penerapan e-filling maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat
3. Koefisien regresi E-Billing (b2) adalah 0,330 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,330.  jika nilai variabel X2 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel E-Billing (X2) dengan variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Semakin tinggi penerapan e-billing maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.
4. Koefisien regresi E-SPT (b3) adalah 0,400 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,400 jika nilai variabel X3 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel E-SPT (X3) dengan variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Semakin tinggi penerapan e-SPT maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

## Hasil Uji Hipotesis
1. Hasil Uji Parsial (Uji t)
Uji parsial digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan uji t yaitu dengan melihat nilai signifikansi t hitung, Jika nilai signifikansi t hitung < dari 0,05 maka dapat dikatakan variabel independen tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut:
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol.3, No.5, Agustus 2024

## Tabel 2. Hasil Uji Parsial (Uji t)
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) -1.003 4.338 -.231 .818 E-Filing .654 .107 .574 6.124 .000 E-Billing .330 .142 .219 2.320 .022 E-SPT .400 .142 .183 2.825 .006
Melalui statistik uji-t yang terdiri dari E-Filling (X1), E-Billing (X2) dan E-SPT (X3), dapat diketahui secara parsial pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
a. Pengujian Hipotesis Pertama (H1)
Tabel menunjukkan bahwa variable E-Filling memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien yang bernilai 0,654 dan bertanda positif menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen. Hal ini berarti H1  diterima sehingga dapat dikatakan bahwa E-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. b. Pengujian Hipotesis Kedua (H2)
Tabel menunjukkan bahwa variable E-Billing memiliki tingkat signifikan sebesar 0,022 yaitu lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien yang bernilai 0,330 dan bertanda positif menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen. Hal ini berarti H2  diterima sehingga dapat dikatakan bahwa E-Billing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
c. Pengujian Hipotesis Ketiga (H3) Tabel menunjukkan bahwa variable E-SPT memiliki tingkat signifikan sebesar 0,006 yaitu lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien yang bernilai 0,400 dan betanda psoitif menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen. Hal ini berarti H3 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa E-SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Hasil Uji Simultan (Uji F)
Uji simultan digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas secara menyeluruh terhadap variabel terikat dilakukan dengan menggunakan uji F. Uji ini menggunakan α 5%. Dengan ketentuan, jika signifikansi dari F < dari 0,05 maka hipotesis yang diajukan dapat diterima. Hasil pengujiannya sebagai berikut
Tabel 3. Hasil Uji Simultan (Uji F) Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. Regression 1032.148 3 344.049  49.536 .000b Residual 666.762 96 6.945 Total 1698.910 99
Tabel bahwa tingakt signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa e-filing, e-billing dan e-SPT secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari nilai signifikan 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kepatuhan wajib pajak.
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.3, No.5, Agustus 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## KESIMPULAN
Berdasarkan data yang telah dikumpul dan pengujian hipotesis dengan analisis regresi linear berganda telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. E-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi penerapan e-filling maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.
2. E-Billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi penerapan e-billing maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. 3. E-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi penerapan e-SPT maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

## DAFTAR REFERENSI
Alfarisi, G. D., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Karawang Utara. E- Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana , 10 , 969.
https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i10.p03
Andinni, I. (2018). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakn Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember. Digital  Repository Universitas Jember , 1–107. Anjelika, M., & others. (2022). Pengaruh Digitalisasi Pajak (Electronic System) Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Multidisiplin Madani , 2 (2), 747–764.
Aprilly, Z. (2021). Analisis Efektivitas Penerapan E-Filling Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Duren Sawit). Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unsurya , 1 (1), 77–91. Aprita, D., & Sapari. (2018). Penerapan E-Billing Perpajakan Untuk MeningkatkanKepatuhan Wajib Pajak Badan. Jurnal Pajak 7 , 28 , 1–19. Armereo, C., & Mandasari, J. (2019). Pengaruh Manfaat Dan Kemudahan E-Spt Terhadap Penggunaan Fasilitas E-Spt Oleh Wajib Pajak Pribadi (Studi Khasus Di Kantor Kpp Pratama Timur Palembang). Akuntanika , 5 (1), 12–22. Aslinda. (2018). Pengaruh Penerapan e- System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan. In Skirpsi (Vol. 1, Issue 1).
Citra Dewi, R., Pratiwi, H., Rahmamuthi, A., Agus Petra, B., & Ramadhanu, A. (2019). Pengaruh Sistem E-Billing Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis , 1 (2), 13–17.
Ermawati, N. . (2018). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal  Stie  Semarang , 10 (1), 106–122. https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.89
Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Journal of Applied Business and Economics , 4 (1), 30– 44.
Hadian Wibowo, E. M. (2022). Pengaruh penerapan E-SPT, pengetahuan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Fair Value:  Jurnal  Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan , 5 (1), 472–481. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.2257 Husnurrosyidah, S. (2017). Pengaruh E-Filing, E-Billing Dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Bmt Se-Kabupaten Kudus. Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan , 1 (1), 97–106. https://doi.org/10.25139/jaap.v1i1.99
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol.3, No.5, Agustus 2024
Ika Fitriyani, Nining Sudiyarty, R. R. (2022). Meningkatkan pengetahuan perpajakaan mahasiswa sebagai wujud implementasi strategi perpajakan di era digital . 2 (1), 21–25. Irma Indrianti, Suhendro, E. M. (2017). Pengaruh Penerapan E- System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus di KPP Pratama Surakarta). Jurnal Seminar Nasional IENACO-2017 , 712–717.
Kusuma, R. S. (2018). Pengaruh Pelayanan Perpajakan, Penerapan E-System Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Skirpsi . Marliana, R., Suherman, M., & Almunawwaroh, M. (2017). Pengaruh Penerapan E-Filingn Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi , 15 (1), 49–64. https://doi.org/10.25105/mraai.v15i1.1649 Mis Fertynu Situmeang, S. P. (2021). E- Filing System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Peran Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. Simposium Nasional Akuntansi Vokasi , 94–102. Muvidah, A. R., & Andriani, S. (2022). Pengaruh  pengetahuan  dan  digitalisasi  perpajakan terhadap voluntary tax compliance di mediasi kepercayaan pada industri kecil menengah Jawa Timur . 4 (11), 5084–5093.
Nurlitasari, Y. D. (2019). Evaluasi Penerapan Sistem Teknologi Digital Perpajakan Dalam Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng. Tesis , 12–31. Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan  Bisnis , 17 (1), 1–8. https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563 Putri, R. K. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Digitalisasi Layanan Pajak dan Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Masa Pandemi Covid 19 . 76–103.
Riftiasari, D. (2019). Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran PajakPertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan. Moneter  -  Jurnal  Akuntansi  Dan Keuangan , 6 (1), 63–68. https://doi.org/10.31294/moneter.v6i1.5353 Rustan, R., Qalbi, S. A., & Rusyidi, M. (2021). Penerapan Pelaporan Pajak Menggunakan E-Filing. Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan , 3 (1), 39–46. https://doi.org/10.26618/jrp.v3i1.3410 Rustandi, E. E. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E- Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Garut. Jurnal Ilmiah MEA , 5 (3), 2118–2130.
Sabil, Dwiyatmoko Pujiwidodo, A. S. L. (2018). Pengaruh E-Spt Pajak Penghasilan Dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal  SIKAP  (Sistem  Informasi,
Keuangan, Auditing Dan Perpajakan) , 2 (2), 122. https://doi.org/10.32897/sikap.v2i2.67 Seftrini Visrizamet, A. F. (2022). Pengaruh Penerapan E- Billing dan E- SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Padang. Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik , 4 , 131– 137.
Sinaga, R., Runtuwarouw, R. A., & Tanor, L. A. O. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Manado). Jurnal Akuntansi Manado , 2 (3), 416–427. Sudika, I. K., & Budiartha, K. I. (2017). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal Provinsi Bali. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 21 , 1689–1718
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.3, No.5, Agustus 2024
Sulistyorini, M., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2017). Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi e-registration, e-billing, e-spt, Dan e-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta). Jurnal.Unimus.Ac.Id , 1–9. Syahrial, I. (2022). Pengaruh Penerapan e-SPT, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kemayoran. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing , 9 (2), 70–84. https://doi.org/10.55963/jraa.v9i2.471 Wardhani, R. S., Yogama, E. A., & Winiati, E. (2020). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap