## Implementasi Pelayanan E-KTP Di Kantor Camat Sanga Sanga Kabupeten Kutai Kartanegara

## Abdul Rivai
Alumni Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda
Abstract: The  purpose  of  this  study  is  to  describe  and  analyze  the  E-ID  Card Implementation  Services at the District  Office  Sangasanga Kutai regency. The object of  the  research  findings  demonstrate  implementation  of  e-ID  card  service  in  the district of Kutai regency Sangasanga have implemented the appropriate mechanism, but  in  the  service  delivery  process  of  the  e-ID  card  is  still  confronted  by  many obstacles so the e-ID card service cumulatively less than optimal. It can be known from the  sub-set  of  research  focus  that  is  not  everything  can  be  run  effectively.  Lack  of effective implementation of e-ID card service in the District Sangasanga can be known from  the  aspect  of  human  resources  (personnel  carrier)  and  inadequate  computer facilities, so that the applicative, both in the process of administration, as well as data recording less effective.
Keywords :Implementation, E-ID Card, District Office Sangasanga
Abstrak: Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis Implementasi  Pelayanan  E-  KTP  di  Kantor  Kecamatan  Sangasanga  Kabupaten  Kutai Kartanegara.Dari  hasil  temuan  di  objek  penelitian  menunjukkan  Implementasi pelayanan  e-KTP  di  Kecamatan  Sangasanga  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  telah dilaksanakan  sesuai  mekanisme  yang  telah  ditentukan,  tetapi  dalam  proses penyelenggaraan pelayanan e-KTP masih dihadapkan oleh berbagai kendala sehingga pelayanan e-KTP secara akumulatif kurang optimal. Hal tersebut dapat diketahui dari sub fokus penelitian yang ditetapkan, bahwa secara aplikatif belum semuanya dapat berjalan  efektif.  Kurang  efektifnya  implementasi  pelayanan  e-KTP  di  Kecamatan Sangasanga dapat diketahui dari aspek sumber daya manusia (tenaga operator) dan sarana  komputer  kurang  memadai,  sehingga  sehingga  secara  aplikatif,  balk  dalam proses  administrasi  kependudukan,  maupun  perekaman  data  kurang  efektif. Disamping  itu  diperburuk  lagi  oleh  seringnya  pemadaman  listrik  di  wilayah  tersebut yang  mengakibatkan  proses  pendataan  dan  perekaman  serta  pemotretan  e-KTP menjadi tertunda.
Kata Kunci : Implementasi, E-KTP, Kecamatan Sanga-Sanga

## Pendahuluan
Dalam  rangka  tertib  administrasi  kependudukan,  maka  pemerintah  telah mengeluarkan  berbagai  kebijakan  diantaranya  melalui  UU  No  23  Tahun  2006 tentang  Administrasi  Kependudulcan,  kemudian  ditindaklanjuti  melalui  PP  No  35 Tahun  2010  tentang  Penerapan  KTP  berbasis  Nomor  Induk  Kependudukan. Diharapkan  setelah  dikeluarkannya  kebijakan  tersebut,  administrasi  bidang kependudukan akan lebih balk dan setiap warga akan terekam pada database .
Tetapi  fakta  menunjukkan  bahwa  secara  inplementatif  pelayanan  e-KTP  di Indonesia  pada  umumnya  masih  dihadapkan  oleh  berbagai  masalah.Demikian halnya  di  Kabupaten  tidak  jauh  berbeda  yang  terjadi  diberbagai  daerah.Seperti halnya  di  Kecamatan  Sangasanga  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  bahwa  soal  eKTP
masih  menghadapi  masalah.Selain  kurang  efektif,  juga  masyarakat  dihadapkan ketidakpastian  dalam  mendapatkan  e-KTP,  sebab  hingga  kini  masih  banyak  warga masyarakat yang belum menerima e-KTP.
Padahal  sudah  4  (empat)  tahun  berjalan  layanan  e-KTP  diterapkan,  tetapi hingga  kini  belum  terselesaikan  dengan  balk.  Ditinjau  dari  manfaatnya  bahwa  KTP itu penting, selain untuk identitas diri juga untuk tertib administrasi kependudukan, karena  itu  perlu  mendapat  perhatian  serius  sehingga  masyarakat  mempunyai identitas atau mendapat legitimasi sebagai warga Negara yang sah.
Kurang  efektifnya  implementasi  pelayanan  e-KTP  di  Kecamatan  Sangasanga terindikasi  oleh  masih  banyaknya  warga  yang  belum  menerima  e-KTP,  Layanan  e- KTP  terkesan  lambat  dan  kurang  efektif,  layanan  e-KTP  yang  sentralistik,  warga penduduk  dihadapkan  oleh  pengorbanan  waktu  tenaga  dan  terbatasnya  tenaga operator seta fasilitas kerja.
Disisi  lain,  pemerintah  kecamatan  sebagai  ujung  tombak  dalam  pelayanan  e- KTP,  justru  tidak  diberikan  kewenangan  lebih  luas,  sehingga  tidak  dapat  berbuat lebih banyak dalam melaksanaan kebijakan pelayanan e-KTP Pemerintah kecamatan sebagai  implementator  utama  e-KTP  hanya  diberi  kewenangan  untuk  melakukan koordinasi,  sosialisasi,  verifikasi  data,  dan  menyalurkan  produk  e-KTP,  dan  dalam keadaan demikian cukup beralasan jika pelayanan e-KTP kurang efektif.
Berdasarkan  permasalahan  di  atas  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  lebih mendalam  mengingat  pentinya  e-KTP  dalam  kehidupan  bemasyarakat,  berbangsa dan  bernegara,  maka  selayaknya  tidak  menimbulkan  masalah.Tetapi  faktanya menunjukkan  indikasi  yang  yang  berbeda  dengan  harapan,  karena  itu  melalui penelitian  ini  dapat  diketahui  fenomena  yang  terjadi  terkait  dengan  implementasi pelayanan e-KTP di objek penelitian.

## Kebijakan Publik
Menurut  Anderson  (dalam  Islami,  2004:19)  kebijakan  publik  adalah  “ public policies are those policies developed by governmental bodies and official ”. (Kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah).  Pemikiran  Anderson  tersebut  lebih  banyak  mengedepankan  peran Negara atau pemerintah dan sejalan dengan pendapat Dye (dalam Winarno, 2004:2) bahwa kebijakan publik diartikan :“ whatever government choose to door not to do ” (segala  sesuatu  atau  apapun  yang  dipilih  oleh  pemerintah  untuk  dilakukan  atau tidak dilakukan).
Menurut  Friederich  (dalam  Soenarko,  2000  :  42)  bahwa  kebijakan  publik adalah “ a proposed course of action of a person, group,or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal ar realize an objective or a purpose ” (kebijakan  publik  merupakan  satu  arah  tindakan  yang  diusulkan  pada  seseorang, golongan, atau pemerintah dalam suatu lingkungan dengan halangan-halangan dan kesempatan-kesempatan  yang  diharapkan  dapat  memenuhi  dan  mengatasi halangan  tersebut  dalam  rangka  mencapai  suatu  cita-cita  atau  mewujudkan  suatu kehendak serta suatu tujuan tertentu).
Dari  beberapa  pendapat  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan  publik adalah :
a. Merupakan rangkaian keputusan publik.
b. Melibatkan seorang aktor politik atau sekelompok lain.
c. Sebagai proses pemilihan tujuan dan sarana untuk mencapainya.
d. Berlangsung dalam situasi tertentu, dan
e. Ada dalam lingkup atau batas-batas kekuasaan para aktor.
Dengan  demikian  makna  kebijakan  negara  adalah  serangkaian  tindakan  yang ditetapkan  dan  dilaksanakan  oleh  para  pejabat  negara  atau  pemerintah,  adanya suatu masalah yang memerlukan aturan untuk mengaturnya.

## Implementasi Kebijakan
Menurut  Pressman  dan  Wildaysky  (dalam  Abdul  Wahab,  2003:17) implementasi  adalah  sebagai  interaksi  antara  penyusunan  tujuan  dengan  sarana- sarana  tindakan  dalam  mencapai  tujuan  tersebut,  atau  kemampuan  untuk menghubungkan  dalam  hubungan  kausal  antara  yang  diinginkan  dengan  cara mencapainya.
Pendapat lain dapat dikemukakan oleh Masmanian dan Sabatier (dalam Abdul Wahab,  2005:65)  implementasi  adalah  memahami  apa  yang  senyatanya  terjadi sesudah  suatu  program  dinyatakan  berlaku  atau  dirumuskan  merupakan  fokus perhatian  implementasi  kebijakan,  yakni  kejadian-kejadian  dan  kegiatan-kegiatan yang  timbul  sesudah  disahkannya  pedoman-pedoman  kebijakan  negara,  yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun menimbulkan akibat/ dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.
Kemudian  Meter  dan  Horn  (dalam  Winarno,  2004:102)  mengatakan  bahwa implementasi  kebijakan  sebagai  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  individu- individu  (atau  kelompok-kelompok)  pemerintah  maupun  swasta  yang  diarahkan untuk  mencapai  tujuan-tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  keputusan-keputusan kebijakan lainnya.
Dewasa  ini  studi  mengenai  implementasi  kebijakan  telah  semakin mendapatkan perhatian, bukan saja di negara-negara industri melainkan juga telah menjalar di negara-negara berkembang (termasuk Indonesia). Oleh karena itu guna memperoleh  pemahaman  yang  baik  mengenai  implementasi  kebijakan  negara  kita jangan  hanya  menyoroti  perilaku  dan  lembaga-lembaga  administrasi  atau  badan- badan  yang  bertanggung  jawab  atas  suatu  program  berikut  pelaksanaannya terhadap  kelompok-kelompok  sasaran  (target  group),  tetapi  juga  perlu memperhatikan  secara  cermat  berbagai  jaringan  kekuatan  politik,  ekonomi  dan sosial  yang  langsung  atau  tidak  langsung  berpengaruh  terhadap  perilaku  dari berbagai  pihak  yang  terlibat  dalam  program  dan  yang  pada  akhirnya  membawa dampak (yang diharapkan maupun tidak) terhadap program tersebut. Secara garis besar  kita  dapat  mengatakan  bahwa  fungsi  implementasi  ialah  untuk  membentuk suatu  hubungan  yang  memungkinkan  tujuan-tujuan  ataupun  sasaran-sasaran kebijakan  negara  diwujudkan  sebagai  " outcome "  (hasil  akhir)  kegiatan-kegiatan yang  dilakukan  pemerintah.  Sebab  itu  fungsi  implementasi  mencakup  pula penciptaan apa yang dalam ilmu kebijakan negara disebut “ Policy Delivery System ” (sistem  penyampaian/penerusan  kebijakan  negara)  yang  biasanya  terdiri  dari  cara-
cara  atau  sarana-sarana  tertentu  yang  dirancang/didesain  secara  khusus  serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.
Dari  beberapa  pendapat  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi kebijakan  adalah  serangkaian  tindakan  untuk  melaksanakan  keputusan  dalam rangka mengatasi suatu permasalahan melalui langkah-langkah yang sudahditetapkan  dalam  rangka  mencapai  tujuan  Implementasi  merupakan  salah satu  tahap  dari  keseluruhan  proses  kebijaksanaan  publik,  mulai  dari  perencanaan sampai  dengan  evaluasi,  dan  implementasi  dimaksudkan  untuk  mencapai  tujuan kebijaksanaan  yang  membawa  konsekuensi  langsung  pada  masyarakat  yang terkena kebijaksanaan.

## Pelayanan Publik
Pelayanan  adalah  setiap  tindakan  atau  kegiatan  yang  dapat  ditawarkan  oleh satu  pihak  kepada  pihak  lain  yang  pada  dasarnya  tidak  berwujud  dan  tidak mengakibatkan  kepemilikan  apapun  Kotler  (1995  :548).  Pendapat  yang  berbeda dikemukan  oleh  Moekiyat,  (1990  :  83).  pelayanan  adalah  suatu  kegiatan  atau aktivitas  yang  dilakukan  oleh  lembaga  publik  untuk  melayani  kepentingan  publik (barang & jasa) hingga diperolehnya layanan yang baik.
Sedangkan  menurut  Lembaga  Administrasi  Negara  (2001:  98)  pelayanan publik  adalah  sebagai  segala  bentuk  kegiatan  pelayanan  umum  yang  dilaksanakan oleh  instansi  pemerintah  pusat,di  daerah,  dan  di  lingkungan  badan  usaha  milik negara/daerah  dalam  bentuk  barang  dan  atau  jasa,  baik  dalam  rangka  upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan- ketentuan peraturan per-undang-undangan. Kewajiban pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama pelayanan publik untuk melayani kebutuhan publik yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang dan demokratis.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  Pelayanan  Publik  adalah  segala kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  dasar  sesuai  dengan  hak-hak  dasar setiap  warga  negara  dan  penduduk  atas  suatu  barang,  jasa  yang  disediakan  oleh penyelenggara,  baik  melalui  perorangan  maupun  kelembagaan.Sebagai  institusi pemerintah bahwa pelayanan publik sebagai kegiatan yang harus dilakukan secara berkesinambungan  seiring  dengan  perkembangan  harapan  publik  yang  menuntut untuk dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik.

## Manajemen Pelayanan Publik.
Manajemen  pelayanan  publik  adalah  “... a  total  organization  approach  that makes quality of service as perceived by the customer, the number one driving force for the opertion of the business ” . Sedangkan pendapat lain dapat dikemukakan oleh Abdul  Wahab,  (1999  :  31-32)  bahwa  manajemen  pelayanan  publik  dalam  lingkup manajemen  mencakup  2  (tiga)  hal  :  (a)  keseluruhan  proses  manajemen  mulai  dari perencanaan, (b) keseluruhan fungsi manajemen termasuk koordinasi, pengambilan keputusan,  wawasan,  (c)  proses  dan  perumusan  kebijaksanaan,  dan  (d) menyelesaikan  pekerjaan  untuk  orang  lain,  sehingga  orang  lain  puas  akan  hasil pekerjaannya.
Sesuai  konsep  pelayanan  yang  dikemukakan  diatas,  memperlihatkan  bahwa untuk  menjamin  mutu  pelayanan  maka  perlu  menentukan  instrumen  yang  tepat
sebagai  prasyarat.  Menurut  Kristiadi  (1996  :  30  -  31)  prasyarat  dimaksud  :  (1) Komunikasi melalui berbagai arah dan sektor, (2) Informasi yang tersebar ke segala penjuru  terutama  masyarakat  pemakai  jasa  pelayanan,  (3)  Penyuluhankepada masyarakat  yang  belum  mampu,  pelayanan  yang  bersifat  membantu  dan memperkuat kegiatan mereka.
Merujuk  pada  pemikiran  diatas,  maka  faktor  lain  yang  perlu  mendapat perhatian dalam manajemen pelayanan publik adalah
1. Pelayanan dilakukan dalam waktu secepat-cepatnya
2. Harus dilakukan langkah-langkah perbaikan mutu pelayanan masyarakat
3. Membuka  kesempatan  yang  seluas-luasnya  kepada  masyarakat  baik  langsung maupun  melalui  media  masa  untuk  menyampaikan  saran  dan  pengaduan mengenai  pelayanan  yang  diberikan  oleh  aparatur  pemerintah  kepada masyarakat.

## Kepuasan Masyarakat
Menurut  Amien  (1999  :21)  seorang  pelanggan  akan  merasa  puas  ( satisfy ) secara  umum  jika  terpenuhinya  kebutuhan  dan  haknya.  Hak-hak  pelanggan mencukupi hak memilih saran dan prasarana, hak atas rahasia. Sedangkan menurut Kolter  (2001  :  64),  ada  banyak  cara  seseorang  konsumen  menangani ketidakpuasannya  ( dissatisfaction ).  Mungkin  ada  konsumen  yang  diam.  Tidak melakukan tindakan.Tapi mungkin ada pula yang melakukan tindakan dengan cara- cara  individual  misalnya  menghentikan  pembelian  produk  (bahkan  memboikot penjualnya),  atau  menyebarkan  kesan  kepada  teman-temannya  perihal  keburukan produk yang bersangkutan.
Kepuasan  dalam  tulisan  ini  didefinisikan  sebagai  tingkat  perasaan  seseorang setelah  membandingkan  kinerja  (hasil)  yang  dirasakan  sesuai  dengan harapannya.Bagi seorang aparatur pelayan, sangat penting mencatat bahwa orang yang  sangat  puas  atau  senang  akan  memiliki  ikatan  emosional  dengan  mereknya dan  bukan  hanya  preperensi  rasional  dan  hal  ini  menyebabkan  loyalitas  pelanggan menjadi tinggi.
Kepuasan  pelanggan  merupakan  tujuan  utama  pelayanan,karena  itu  sebagai aparatur  pelayan  tidak  mempunyai  sedikitpun  alasan  untuk  berupaya  memuaskan pelang-gannya.Kepuasan  pelanggan  dapat  dicapai,  apabila  aparatur  pelayan mengetahui  siapa  yang  menjadi  pelanggannya.Dengan  mengetahui  siapa pelanggan,  berarti  pelayan  dengan  mudah  memahami  keinginan  pelanggan. Kepuasan  pelanggan  dapat  tercapai  apabila  kebutuhan,  keinginan  dan  harapan pelanggan terpenuhi,
Menurut De, (1998 : 126) sebagai upaya untuk memuaskan masyarakat terkait dengan  mini  pemerintahan,  adalah  dengan  tidak  lagi  bertumpu  pada  kekuasaan melainkan  telah  bergeser  pada  pelayanan.Dengan  demikian  kepuasan  masyarakat terhadap pelayanan  dapat dicapai  manakala tuntutan masyarakat terpenuhi sesuai kualifikasi yang diharapkan.

## Kebijakan Pelayanan e-KTP
Kebiajakan  yang  berkenaan  dengan  penerbitan  kartu  tanda  penduduk berbasis elektronik, diatur melalui Kepurtusan Menteri Dalam Negeri Nomor No 09
Tahun  2011  tentang  Pelayanan  Pembuatan  e-KTP,  kemudian  dalam  pelaksanaan  di daerah diatur berdasarkan peraturan daerah. Di Kabupaten
Kutai Kartanegara,untuk  mengiringkan  kebijakan  Menteri  Dalam  Negari,  telah mengeluarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  14  tahun  2012  tentang  penyelenggraan pelayanan e-KTP di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Prosedur pelayanan e-KTP :
1. Pembuatan kartu tanda penduduk baru dengan persyaratan sebagai berikut :
a. Surat pengantar dari RT/RW
b. Kartu Keluarga
c. Pas foto ukuran 3 X 4 Cm. Sebanyak 3 lembar, dengan tampak wajah meliputi 70 % bidang foto dan dengan latar belakang warna putih.
2. Perpanjangan kartu tanda penduduk, dengan syarat sebagai berikut :
a. Surat pengantar dari RT/RW
b. Kartu Keluarga
c. Pas foto ukuran 3 X 4 Cm. Sebanyak 3 lembar, dengan tampak wajah meliputi 70 % bidang foto dan dengan latar belakang warna putih.
3. Perbaikan kartu tanda penduduk hilang/ rusak, dengan syarat sebagai berikut
a. Surat pengantar dari RT/RW,
b. Kartu keluarga,
c. KTP yang rusak,
d. Pas  foto  ukuran  3  X  4  cm  sebanyak  3  (tiga)  lembar,  dengan  tampak  wajah meliputi 70 % bidang foto dan dengan latar belakang warna putih,
e. Surat keterangan dari Kepolisian bagi mereka yang kehilangan KTP.

## Metode Penelitian

## Analisis Data
Sesuai  tujuan  penelitian  maka  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  Analisis  data  model  interaktif (interactive  model  of  analsis) yang dikembangkan  oleh  Miles  &  Huberman  (2004  :16)  melalui  tahapan-tahapan  yaitu pengumpulan  data  Reduksi  Data  Penyajian  Data  dan  Menarik  kesimpulan ( concluting drawing ),

## Hasil Penelitian

## Ditinjau dari aspek Sosislisasi
Untuk efektivitas pelayanan e-KTP berbasis elektronik tentunya tidak terlepas dari  informasi  yang  disampikan  oleh  petugas  pelaksana,  yang  dilakukan  melalui sosialisasi.  Dalam  hal  Sosialisasi,  yang  dilakukan  pihak  petugas  pelaksana  di kecamatan  Sangasanga  kurang  efektif  Padahal  kegiatan  sosialisasi  itu  penting, karena kurang optimalnya dalam melakukan sosialisasi pada warga penduduk,maka dapat  mengurangi  partisipasi  masyarakat  untuk  mengurus  e-KTP.  Dari  hasil observasi  menunjukkan  bahwa  masih  banyak  warga  yang  tidak  mengerti  dan memahami  mengenai  prosedur pelayanan  e-KTP.Kurang  efektifnya  sosialisasi pada warga dapat diketahui dari kurangnya trasnformasi informasi yang disampaikan baik melalui  media  cetak,  baliho,  maupun  radio.  Disamping  kurangnya  frekuensi pertemuan  dengan  warga  masyarakat,  sehingga  informasi  yang  diterima  warga
tidak sepenuhnya Karena itu tidak mengherankan ketika dilakukan pendataan maka warga  yang  bersanglcutan  tidal(  ada  ditempat,  seingga  diperlukan  waktu  relatif lama.

## Ditinjau dan aspek Verifikasi Data
Verifikasi data penduduk dimaksudkan untuk mengetahui kejelasan mengenai jumlah  penduduk  yang  ada pada tiap-tiap  kelurahan  sehingga  diperoleh data  yang akurat.  Verifikasi  data  tersebut  merupakan  bagian  dari  proses  implementasi kebijakan e-KTP, sehingga diperoleh keselarasan antara data yang dibuat oleh pihak kelurahan  dengan  hasil  perekaman  yang  dilakukan  oleh  tim  pelaksana  kebijakan. Klarifikasi  data  itu  penting  untuk  menghidarkan  terjadi  distorsi  data  sehingga kurang  menjamin  keakuratan  data,  yang  berujung  pada  kurang  efektifnya implementasi  kebijakan  terhadap  program  e-KTP.  Proses  pendataan  penduduk terdiri  terdiri  dari  verifikasi  data  penduduk,  pemindaian  dan  pemotretan  serta pengiriman  data.  Secara  normatif  proses  pendataan  penduduk  dapat  dilakukan melalui tahapan-tahapan.
Fakta  menunjukkan  bahwa  implementatif  pelayanan  e-KTP  sudah  dilakukan melalui  tahapan-tahapan  sebagaimana  yang  ditentukan,  meski  demikian  kurang lengkapnya  informasi  data  yang  diterima,  maka  data  yang  terekam  kurang menyeluruh,  sehingga  tidak  semua  warga  wajib  e-KTP  dapat  diverifikasi  sesuai ketentuan  dan  berujung  pada  kurang  efektifnya  pembuatan  e-KTP.  Dengan demikian  cukup  beralasan  jika  pelayanan  e-KTP  di  Kecatnatan  Sangasanga  kurang efektif,  dan  terindikasi  oleh  masih  banyaknya  warga  yang  belum  memiliki  e- KTP.Data menunjukkan terdapat 544 warga yang belum mempunyai e-KTP.

## Ditinjau dari Aspek Kompetensi Aparatur
Secara  implementasi  pelayanan  e-KTP  yang  dilakukan  di  Kantor  Camat merupakan  proses  yang  berhubungan  langsung  dengan  pelayanan  kepada masyarakat.  Dalam  proses  tersebut  menyangkut  3  (tiga)  aktivitas  utama  yaitu sosialisasi  dan  mobilisasi  penduduk,  perekaman  dan  pengiriman  data  serta penyerahan hasil e-KTP kepada masyarakat.
Dalam  setiap  tahapan  diperlukan  kualitas  kerja  yang  diharapkan  tidak mengalami  kesalahan  dan  ketelitian  karena  menyangkut  kevalidan  data.  Untuk dapat  melaksanakannya  sesuai  dengan  hasil  yang  diharapkan  maka  diperlukan dukungan  sumberdaya  manusia  /  tim  pelaksana  yang  profesional.  Diyakini  bahwa dengan  dukungan  sumberdaya  manusia  yang  profesional  akan  mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.
Fakta  menunjukkan  bahwa  seiring  dengan  pelayanan  e-KTP  di  Kantor  Camat Sangasanga  kurang  didukung dengan  aparatur  yang  memadai.Sesuai  data,hanya  4 orang yang dilibatkan dalam pelayanan / pembuatan e-KTP. Jumlah tersebut kurang memenuhi  kualifikasi  bila  dibandingkan  dengan  proses  pembuatan  e-KTP  yaitu mulai  dari  kegiatan  sosialisasi,  mobilisasi  penduduk,  perekaman  dan  pengiriman data serta penyerahan hasil e-KTP kepada warga masyarakat.
Sesuai  hasil  observasi  di  objek  penelitian  menunjukkan  bahwa  sehubungan dengan  pelaksanaan  pelayanan  e-KTP  ini,  di  Kantor  Camat  Sangasanga,  telah dibentuk panitia khusus yang beranggotakan pegawai yang kompeten atau pegawai
terlatih,  ternyata  kurang  ditunjang  dengan  petugas  pelaksana  yang  memadai,  baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
Dalam hal kemampuan sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan e- KTP  di  Kantor  Camat  Sangasanga,  yang  hanya  didukung dengan  4 orang, pegawai meskipun  mampu  melaksanakan  tugasnya  tetapi  ditinjau  dari  segi  efektifvtas pelayanan  kurang  memenuhi  standar  operasional  prosedur.Sebab  jumlah  warga yang wajib e-KTP yang begitu banyak, sementara hanya didukung sebanyak 4 orang maka jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah warga yang terlayani. Dengan demikian kurang tersedianya aparatur yang profesional sehinga pelayanan e-KTP di Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara kurang optimal

## Ditinjau dari Sarana dan Prasarana
Faktor  lain  yang  perlu  diperhitungan  terkait  dengan  pelayanan  e-KTP  adalah sarana  dan  prasarana  pendukung.  Sebab  faktor  tersebut  merupakan  determinan penting untuk menunjang kelancaran pelayanan e-KTP.Selayaknya didukung dengan sarana  dan  prasarana  yang  memadai,  baik  kuantitas  maupun  kualitasnya.Diyakini bahwa dengan sarana dan prasarana yang memadai niscaya pelaksanaan pelayanan e-KTP  dapat  diselesaikan  lebih  efisien  dan  efektif.Disamping  itu  yang  perlu dipertimbangkan  adalah  kesehatan  petugas  pelaksana  juga  sangat  mempengaruhi kinerja dari implementasi kebijakan.
Berdasarkan  fakta  di  objek  penelitian, mengenai  sarana  dan  prasarana  untuk menunjang  pelayanan/pembuatan  e-KTP  terindikasi  cukup  memadai,  baik  dari  segi kuantitas  maupun  kualitas.Meski  demikian  perlu  peningkatan  karena  sarana  dan prasarana  yang  tersedia  kurang  sesuai  kualifikasi  yang  diharapkan.Kurang tersedianya  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  maka  layanan  e-KTP  kurang efektif.Sehubungan  hal  tersebut  yang  menjadi  persoalan,  adalah  sering  terjadinya pemadaman  listrik  sehingga  pelayanan  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya.  Dari pemadaman  tersebut  dapat  mengakibatkan  kerusakan  sistem sotfware dan hardware ,  sehingga  komputer  tidak  dapat  difungsikan  secara  optimal.  Kondisi demikian dapat dipastikan layanan e-KTP di Kecamatan Sangasanga terganggu yang berujung pada ketidak tepatan waktu dalam pelayanan.

## Ditinjau dari aspek Koordinasi
Mengingat  implementasi  kebijakan  program  e-KTP  melibatkan  oleh  berbagai pihak,  bukan  hanya  Direktorat  Jenderal  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  di Jakarta, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetapi juga melibatkan pimpinan organisasi  vertikal  pemerintahan  Kabupaten  Kutai  Barat.  Karena  banyaknya organisasi  terkait  maka  untuk  efektifnya  pelaksanaan  pelayanan  e-KTP  di Kecamatan Sangasanga perlu dilakukan koordinasi antar lembaga tersebut.Dengan koordinasi  yang  efektif,  diyakini  implementasi  kebijakan  program  e-KTP  di Kecamatan  Sangasanga  dapat  dilaksanakan  secara  efektif.  Fakta  menunjukkan bahwa  koordinasi  yang  dibangun  cukup  efektif,  baik  secara  vertikal  maupun horizontal  seperti  koordinasi  yang  dilakukan  dengan  Dinas  kependudukan  dan Pencatatan  Sipil,  Internal  lembaga,  maupun  dengan  aparat  Kelurahan.  Koordinasi yang dibangun dengan berbagai pihak cukup efektif
Faktor-faktor yang menghambat implementasi e-KTP :
Dalam  kaitaannya  dengan  implementasi  pelayanan  e-KTP  di  Kantor  Camat Sagasanga dihadapkan pada faktor penghambat, antara lain :
1) Terbatasnya tenaga operator dalam pelayanan e-KTP
2) Jalur birikasi yang panjang dan sentralistik
3) Lemahnya jaringan internet
4) Sering seringkali terjadi pemadaman listrik

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis akan menarik beberapa kesimpulan.  Pertama,  implementasi  Kebijakan  e-KTP  di  Kantor  Camat  Sangasanga yang  diketahui  dari  beberapa  fokus  penelitian  ini  yaitu  sosialisasi,  koordinasi  antar lembaga, proses pendataan penduduk, kemampuan sumberdaya pelaksana, sarana dan  prasarana  telah  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  dan  cukup optimal.  Selanjutnya  adalah  faktor  yang  mendukung  antara  lain  adalah  Peraturan- peraturan  yang  mendasari  pelaksanaan  program  e-KTP  diseluruh  Indonesia termasuk  yang  di  Kantor  Camat  Sangasanga,  keseriusan  Camat  dan  seluruh jajarannya  dalam  menjalankan  tugas  dan  kewajibannya  dalam  implementasi  e-KTP ini,  Dukungan  pendanaan  yang  memadai  dari  Pemerintah  Kabupaten  Kutai Kartanegara,  sebagian  besar  warga  masyarakat  Kecamatan  Sangasanga  yang menunjukkan antusiasme clan dulcungannya terhadap kebijakan e-KTP. Sedangkan hambatannya  adalah  kebijakan  pemerintah  Kabupaten  yang  membatasi bentuksosialisasi,  sehingga  dalam  sosialisasi  tidak  menggunakan  media  yang  lain seperti  menggunakan  radio,;  dan  kendala  teknis  seperti  kerusakan  pada  sistem operasinal komputer perekaman dan kendala non teknis di lokasi pelayanan (Kantor Camat) seperti lemahnya jaringan internet dan listrik yang seringkali padam.

## Saran-saran
Dari  hasil  kesimpulan  tersebut,  penulis  akan  mencoba  untuk  memberikan saran-saran  sebagai  berikut  :  pertama  adalah  memberikan  keleluasaan  dalam sosialisasi  kepada  petugas  Kecamatan  karena  kecamatan  lebih  tahu  situasi  dan kondisi  wilayahnya.Kedua  adalah  antisipasi  dalam  hal  sarana  dan  prasarana pendukung lebih ditingkatkan dalam rangka meminimalkan kendala teknis dan non teknis dalam pelayanan publik.

## Daftar Pustaka
Gasperz  ,  Vincent,  (1997) Manajemen  Kualitas  dalam  Industri  Jasa ,  Penerjemah Sampara Lukman (1999), GM Indonesia, Jakarta.
Handoko,  T.  Hani,  1994, Manajemen  Personalia  dan  Sumber  Daya  Manusia ,  Edisi Kedua, BPFE, Yogyakarta.
Hasibuan, Melayu SP., 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia , Cetakan Kesembilan, Gunung Agung, Jakarta.
Keban, T Yarimias. 2006. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori, dan Isu. Gava Media. Yogyakarta.
Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, 2004, Analisis Data Kualitatif , Jakarta, UI- Press.
Moekijat,  1980, Latihan  dan  Pengembangan  Sumber  Dcrya  Manusia ,  Mandar  Maju, Bandung. Moenir,  A.  S.,  2001, Pendekatan  Manusiawi  dan  Organisasi  Terhadap  Pembinaan Kepegawaian , Gunung Agung, Jakarta. Osborne, David, Ted Gebler, 2000, Mewirausahczkan Birokrasi , diterjemahlcan Abdul Rosyid, PT Taruna Grafika, Jakarta.
Pasolong, Harbani, 2007. Teori Administrasi Publik , Alfabeta Bandung Ranupandoyo  dan  Husnan.  1999. Manajemen  Personalia .  BPFE.Yogyakarta.  Siagian, Sondang P., 2000, Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi ,
CV Haji Masagung, Jakarta.
Simamora,  Henry.  2001. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .  Edisi  ke  Ketiga.  STIE YKPN. Yogyakarta.
Thoha, Mifftah, 1997. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara .Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Zauhar, Soesilo, 1997, Kebijakan Desentralisasi untuk Menjangkau Masyarakat Miskin , Jurnal  Pemikiran  Administrasi  Publik  dan  Bisnis  Sosial  dan  Politik,  FIA Universitas Brawijaya Malang