IMPLEMENTASI PENGAWASAN LEGALITAS IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING DI KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SUKABUMI
Nurul Farazila 1 * , Ike Rachmawati 2* , Yana Fajar FY. Basori 3*
1 Nurul Farazila/Ilmu Admnistrasi Publik/Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial/Universitas Muhammadiyah Sukabumi
2 Ike Rachmawati/ Ilmu Admnistrasi Publik /Pembimbing Utama Fakultas Ilmu Sosial/Universitas Muhammadiyah Sukabumi
3 Yana Fajar FY. Basori/ Ilmu Admnistrasi Publik/Pembimbing Pendamping Koresponding Email: nurulfarazila046@ummi.ac.id , ikerachmawati@ummi.ac.id yanafajar@ummi.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pengawasan legalitas izin tinggal Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi 2019-2023. Pengawasan Warga Negara Asing merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Imigrasi Sukabumi untuk mengawasi dan mengontrol keberadaan WNA dan memastikan keamanan serta ketertiban wilayah Sukabumi dari potensi pelanggaran yang dilakukan oleh WNA. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif deskritif dengan teknik non probability sampling. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan snowball sampling. Penelitian ini menggunakan teori Edward III (1980:1). Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi pengawasan WNA sudah cukup optimal. Namun, masih belum maksimal karena sosialisasi kepada masyarakat masih belum tersampaikan, penguasaan bahasa asing pengawasan keimigrasian Sukabumi yang minim, jumlah personil pengawasan keimigrasian Sukabumi masih kurang, dan anggaran operasional pengawasan WNA yang masih kurang memadai.
Kata Kunci: Implementasi, Pengawasan, Izin Tinggal Warga Negara Asing

## ABSTRACT
This research aims to examine the implementation of monitoring the legality of residence permits for Foreign Nationals (FNs) at the Class II Non TPI Sukabumi Immigration Office from 2019 to 2023. Monitoring FNs is a policy undertaken by the Sukabumi Immigration to oversee and control the presence of FNs, ensuring the security and orderliness of the Sukabumi region against potential violations committed by FNs. The method employed in this research is descriptive qualitative with non-probability sampling techniques. Informant selection in this study utilizes a snowball sampling approach. The study is based on Edward III's theory (1980:1). Data collection techniques include observation, interviews, and
documentation. The research findings indicate that the implementation of FN monitoring is reasonably optimal. However, it remains suboptimal due to insufficient public awareness campaigns, limited foreign language proficiency among Sukabumi immigration monitors, inadequate staffing levels, and insufficient operational budget for FN monitoring.
Keywords: Implementation; Monitoring; Foreign National Residence Permits

## PENDAHULUAN
Manusia telah bermigrasi sepanjang sejarah. Orang-orang bermigrasi karena berbagai alasan seperti berwisata, bekerja, berbisnis dan kepentingan lainnya. Para migran pada umumnya berhak atas perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sama seperti semua individu. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak Asasi Manusia juga diartikan sebagai hak-hak atau kebebasan yang berhak dimiliki oleh semua orang salah satunya ialah kebebasan dalam menentukan keberadaan tinggal atau bertempat tinggal di suatu wilayah/negara.
Indonesia merupakan salah satu negara yang kerap dikunjungi oleh Warga Negara Asing (WNA) untuk melakukan berbagai aktivitas seperti berwisata, bekerja, berbisnis dan kepentingan lainnya. Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah sangat luas terdiri dari 17.000 pulau, 38 Provinsi, 416 Kabupaten, dan 98 Kota. Kedatangan Warga Negara Asing ke wilayah Indonesia pada ahun 2019 sebanyak 1,7 juta WNA. Penurunan jumlah WNA terjadi pada tahun 2020 sampai pertengahan tahun 2021 dengan berjumlahkan 103.000 orang, yang disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. Peningkatan WNA kembali terjadi pada Tahun 2022 setelah berakhirnya pandemi Covid-19 dengan jumlah WNA sebanyak 1.089.514 orang. Peningkatan jumlah WNA terus terjadi hingga Tahun 2023 menurut Kepala Kantor
Imigrasi Kelas I TPI Soekarno-Hatta Miuldi di Tangerang Provinsi Banten, menyampaikan bahwa kedatangan WNA meningkat hingga mencapai 2.160.404 orang. Hal ini menunjukkan bahwa setelah berakhirnya Covid-19, jumlah WNA ke wilayah Indonesia semakin mengalami peningkatan yang signifikan.
Banyaknya jumlah kedatangan WNA di wilayah Indonesia faktanya tidak selalu dapat memberikan keuntungan dan rasa aman bagi Negara Indonesia salah satunya kerp terjadi pelanggaran yang dilakukan WNA. Pelanggaran keimigrasian yang dilakukan salah satunya mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA selama berada di wilayah Indonesia. Tentunya hal tersebut menyebabkan perlunya pengawasan ketat mengenai izin tinggal WNA yang harus dilakukan oleh Keimigrasian Indonesia gunanya ialah mengontrol dan mengawasi aktivitas dan keberadaan WNA selama di Indonesia baik itu secara pengawasan administratif maupun secara pengawasan lapangan atau operasional.
Berbicara mengenai wilayah Indonesia, Sukabumi merupakan wilayah yang menjadi ketertarikan bagi WNA. Hal ini dikarenakan banyaknya wisata alam maupun perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Sukabumi, sehingga menjadikan wilayah Sukabumi bagian dari tempat yang kerap dikunjungi oleh WNA.
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi saat ini telah menyediakan untuk proses izin tinggal seperti izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap. Adapun jumlah data WNA yang telah mendapat status izin tinggal di wilayah Sukabumi dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 1.1 Laporan Data Izin Tinggal WNA di Wilayah Sukabumi

## LAPORAN IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH SUKABUMI
JANUARI 2019-NOVEMBER 2023 No Jenis Izin Tinggal WNA Jumlah 1 Izin Tinggal Kunjungan (ITK) 2.917 2 Izin Tinggal Terbatas (ITAS) 1.987
3

## Izin Tinggal Tetap (ITAP)
156

## Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi,, 2024
Berdasarkan pada data tabel 1.1 di atas, izin tinggal kunjungan (ITK) WNA yang masuk ke wilayah Sukabumi dari Tahun 2019-2023 berjumlahkan 1.987 orang, izin tinggal terbatas (ITAS) WNA yang berkunjung ke wilayah Sukabumi dari Tahun 2019-2023 berjumlahkan 2.917 orang, serta izin tinggal tetap (ITAP) WNA dari Tahun 2019-2023 berjumlahkan 156 orang
Tahun 2019-2023, WNA yang mendapatkan izin tinggal dan masih berstatus aktif berada di wilayah Sukabumi dan telah melakukan pengajuan izin tinggal sesuai dengan aturan yang berlaku, keseluruhan berjumlah 5.060 orang. Dilihat pada besaran persentase yakni jumlah persentase pada izin tinggal kunjungan sebesar 39%, pada izin tinggal terbatas jumlah persentase sebesar 58% dan jumlah persentase izin tinggal tetap sebesar 3%.
Keberadaan WNA di wilayah Sukabumi tidak terlepas dari potensi pelanggaran yang dilakukan. Tahun 2019-2023 terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Warga WNA Sukabumi. Adapun data ditampilkan pada gambar berikut ini:

## Gambar 1.1 Jumlah Warga Negara Asing yang melakukan Pelanggaran Keimigrasian di Wilayah Sukabumi 2019-2023
Sumber: Peneliti, 2024
Berdasarkan data pada gambar 1.1 di atas, menunjukkan jumlah pelanggaran aturan keimigrasian di Sukabumi dari tahun 2019-2023, berjumlahkan 111 orang. Banyaknya jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Negara Asing terjadi pada tahun 2019 yang berjumlahkan 48 orang dengan pelanggaran yang dilakukan diantaranya tidak menaati Perundang-undangan berjumlah 27 orang, overstay (OS) lebih dari 60 hari berjumlah 21 orang, dan prosjutitia atau tindakan penegakan hukum berjumlah 1 orang.
Pada tahun 2020, kasus pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Sukabumi mengalami penurunan yakni pada pelanggaran Warga Negara Asing yang tidak menaati Perundang-undangan berjumlah 4 orang, overstay (OS) lebih dari 60 hari berjumlah 8 orang, ex- pidana berjumlah 3 orang dan pro justitia berjumlah 2 orang.
Pada tahun 2021, kasus pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di sukabumi yakni pada pelanggaran WNA yang tidak menaati Perundang-undangan berjumlah 9 orang, overstay (OS) lebih dari 60 hari berjumlah 6 orang, ex -pidana berjumlah 1 orang dan pro justitia berjumlah 1 orang.
Pada tahun 2022, kasus pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di sukabumi kembali mengalami penurunan yakni pada pelanggaran WNA yang tidak menaati Perundang-undangan berjumlah 3 orang, overstay (OS) lebih dari 60 hari berjumlah 6 orang, dan pro justitia berjumlah 1 orang.
Adapun penurunan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh WNA secara signifikan yakni terjadi pada tahun 2023, dengan kasus pelanggaran yang diperoleh hanya pelanggaran WNA yang tidak menaati Perundang-undangan berjumlah 13 orang dan overstay (OS) lebih dari 60 hari berjumlah 1 orang.
Tindakan penyimpangan atau pelanggaran izin tinggal yang dilakukan oleh WNA dapat dikenakan sanksi melalui tindakan administratif keimigrasian (TAK) atau melalui projustitia, serta tindakan deportasi. Deportasi dapat terjadi apabila orang asing melakukan pelanggaran seperti memalsukan dokumen visa, tidak mempunyai
izin tinggal, berbuat onar dan lainnya. Selain itu, penyelundupan juga merupkan hal yang kerap dilakukan oleh WNA untuk masuk ke wilayah Indonesia khususnya wilayah Sukabumi tanpa melalui prosedur dan aturan keimigrasian yang berlaku (Ilegal).
Berdasarkan permasalahan ini, menunjukkan bahwa banyaknya jumlah keberadaan WNA di wilayah Sukabumi selain menguntungkan untuk wilayah Sukabumi melainkan tidak terlepas dari akan potensi pelanggaran yang dapat terjadi. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan ketat oleh Kantor Imirasi Sukabumi untuk memastikan keaman dan ketertiban dari Warga Negara Asing yang berpotensi membahayakan atau yang dapat merugikan wilayah Sukabumi.
Dari penelitian sebelumnya yang membahas mengenai pengawasan Warga Negara Asing menunjukkan kesamaan dengan penelitian yang sedang dijalankan oleh peneliti yakni terletak pada fokus permasalahan yang diangkat ialah pengawasan Warga Negara Asing serta metode penelitian yang digunakan yakni metode kualitatif deskritif. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dijalankan oleh peneliti yaitu terletak pada kebaharuan locus yang diambil, kebaharuan teori pada validasi data, judul penelitian, serta pada penelitian sebelumnya mengkaji pada aspek hukum sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan dan melihat aspek kebijakan dalam pelaksanaan pengawasan Warga Negara Asing oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi. Berdasarkan dari penelitian sebelumnya hasil yang diperoleh bahwa pada beberapa instansi Imigrasi dalam pengawasan orang asing masih terdapat kelemahan-kelamahan diantaranya pada jumlah personil, anggaran, dan pelaksanaan yang kurang ketat penagwasan.
Tinjauan pustaka yang mendukung dalam meliputi ilmu administrasi publik, kebijakan publik, implementasi kebijakan, pengawasan keimigrasian, TIMPORA. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi pengawasan legalitas izin tinggal WNA yang di jalankan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi sepanjang tahun 2019 hingga 2023. Diawali dengan menelaah teori yang berkaitan dengan penelitian ini dimulai dari ilmu administrasi publik bahwa Rakhmat (2015:7),
menyatakan “Ilmu adalah sejenis pengetahuan yang tersusun atau disusun secara sistematis yang sistimalisasinya dilakukan menggunakan metode tertentu serta pemerolehannya dilakukan dengan cara studi, observasi, ekperimen”. Administrasi merupakan proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasar rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama secara efisien (Rodiyah dkk, 2021:2). Sedangkan “publik ialah berkaitan erat dengan kepentingan bersama (Rodiyah dkk, 2021:11). Secara harfiah dapat peneliti interpretasikan bahwa maksud dari definisi teori Ilmu Administrasi Publik adalah ilmu yang mengalami proses yang mana dalam mencapai tujuannya perlu adanya kerjasama oleh sekelompok orang yang bersifat untuk umum (public) bukan untuk pribadi (privat). Perlu diketahui bahwa administrasi publik adalah bagian dari ilmu, dikatakan sebagai ilmu yaitu administrasi mempunyai teori inti dan dapat dipelajari serta dipahami oleh semua orang. Sedangkan sebagai seni yaitu administrasi berasal dari keterampilan yang dibentuk oleh pengalaman. Mengingat administrasi publik adalah ilmu disiplin, maka administrasi publik termasuk bagian dari ilmu yaitu ilmu-ilmu sosial.
Selanjutnya, implementasi tidak terlepas dari pentingnya kebijakan dalam suatu hal tersebut dapat terealisasikan. “Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan kebijaksanaan yang diambil seorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat” (Taufiqurakhan, 2014:04). Pernyataan Taufiqurakhman (2014:04), sejalan dengan maksud kebijakan Sawir (2021:135), mengemukakan bahwa “kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Pada dasarnya kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik demi kepentingan masyarakat yang bersifat mengikat dan memaksa”. Artinya bahwa kebijakan merupakan tahapan penting dalam proses implementasi.
Diketahui bahwa dalam implementasi sebuah kebijakan perlu untuk melihat bagaimana proses keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut terealisasikan. Keberhasilan dalam implementasi pengawasan ditentukan seberapa besar kemampuan implementor pada implementasian yang dijalankan. “Kajian implementasi kebijakan merupakan hal yang krusial bagi kajian administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi kebijakan sebagaimana telah kita lihat, merupakan tahapan pembuatan kebijakan antara penetapan kebijakan seperti pengesahan Undang-Undang, penerbitan perintah eksekutif, penetapan keputusan pengadilan, atau penetapan peraturan” (Edward III, 1890:1).
Kemudian, Edward III (1980:1), mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi yang dijalankan dapat berhasil bila menerapkan beberapa indikator keberhasilan diantaranya membangun komunikasi yang baik, sumber daya yang memadai, disposisi yang berkualitas dan struktur birokrasi yang tepat. Tidak dapat dipungkiri bahwa empat indikatr tersebut merupakan faktor pendukung dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan yang difokusakan yakni pada pengawasan WNA. Dylan & Suryana (2020:8), menyatakan pengawasan dalam fungsi keimigrasian adalah “keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan”. Pengawasan Keimigrasian terdapat dua jenis yakni pengawasan administratif yang diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan pengawasan lapangan atau operasional yang diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam implementasi pengawasan WNA yang efektif diperlukan kerjasama dengan pihak eksternal yakni TIMPORA sebagimana telah dibentuk dan disahkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dengan pasal 15 Permenkumham Nomor 50 Tahun 2016 tentang TIMPORA.
Pada penelitian ini berupaya untuk mencari solusi dari permasalahan pengawasan Warga Negara Asing yang terjadi di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi dengan cara mengetahui bagaimana implementasi pengawasan legalitas
izin tinggal Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi 2019-2023. Tujuannya dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pengawasan legalitas izin tinggal Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi 2019-2023. Konsep dalam penelitian ini merujuk pada landasan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Permenkumham Nomor 50 Tahun 2016 tentang TIMPORA, SK TIMPORA Kepala Kantor Imigrasi Sukabumi dengan memakai Grand Theory Edward III (1980:1). Premis dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa apabila implementasi pengawasan legalitas izin tinggal Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi dilaksanakan sesuai dengan teori Edwards III (1980:9-12), maka implementasi tersebut nantinya diharapkan dapat diterapkan oleh pihak Kantor Imigrasi Sukabumi agar kasus pelanggaran izin tinggal WNA di wilayah Sukabumi dapat berkurang, sehingga keberhasilan dalam pelaksanaan pengawasan izin tinggal WNA tercapai tujuannya.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualtatif berdasar pada teori Creswell (2010), mengemukakan bahwa “penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengekplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosialatau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk
penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan”.
Unit analisis yang menjadi objek penelitian ini yakni berlangsung di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi. Dalam menentukan setting informan yakni menggunakan mengunakan teknik non-probability sampling dengan pendekatan snowball sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumetasi berdasar pada teori Sidiq & Choiri (2019:59). Pada penelitian kualitatif yang akan diuji ialah datanya. Data yang disajikan haruslah valid, sehingga validasi data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik triangulasi yang berdasar pada teori sidiq & Choiri (2019:94), diantaranya triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Analisis data dalam penelitian ini yakni berdasar pada teori Raco (2010:122), meliputi pengumpulan data, signifikasi infromasi data yang diperoleh, member checking , mengkoding data, memastikan pola atau perolehan hasil informasi data yang sama dari informan dan mengkonstruksikan framework.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian disajikan dengan lengkap dan sesuai ruang lingkup penelitian. Hasil penelitian dapat dilengkapi dengan tabel, grafik (gambar), dan/atau bagan. Tabel dan gambar diberi nomor dan judul. Hasil analisis data dimaknai dengan benar. Bagian pembahasan memaparkan hasil penemuan secara logis, mengaitkan dengan sumber rujukan yang relevan. [Times New Roman, 12, normal].
Pada tahap ini, peneliti akan mendeskripsikan hasil yang ditemukan yang sudah dikumpulkan dengan berdasar pada model Implementasi Kebijakan Edward III (1980:1) yaitu: 1) Komunikasi; 2) Sumber Daya; 3) Disposisi; 4) Struktur Birokrasi.

## 1) Komunikasi
Pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan legalitas izin tinggal Warga Negara Asing di Sukabumi oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi telah terlaksana sepanjang tahun 2019-2023. Sosialisasi dilakukan melalui rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dengan melibatkan berbagai pihak eksternal seperti Kepolisian, TNI, KUA, Dinsos, Pengadilan Negeri, Dukcapil hingga pihak
Kecamatan. Meskipun sosialisasi disampaikan hingga sampai kecamatan, faktanya Kantor Kecamatan Cikakak tidak menerima surat undangan rapat TIMPORA. Hal ini menjadikan informasi kepada pihak Desa, RT, dan RW hingga masyarakat tidak menerima adanya pelaksanaan sosialisasi oleh pihak TIMPORA dan keimigrasian Sukabumi. Dilihat dari hal tersebut bahwa pelaksanaan sosialisasi faktanya masih belum optimal.
Selain itu, pengawasan rutin dilakukan oleh keimigrasian Sukabumi di perusahaan, hotel, villa, restoran, dan cafe tanpa melibatkan TIMPORA. Sosialisasi juga dilakukan melalui media sosial imigrasi Sukabumi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pelaporan orang asing melalui aplikasi pelaporan orang asing (APOA). Namun, aplikasi APOA kerap mengalami gangguan sistem sehingga masyarakat lebih memilih melapor melalui media sosial atau langsung datang ke kantor imigrasi Sukabumi.
Pada pola komunikasi dan koordinasi antara atasan dan bawahan di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi berjalan dengan baik, dibuktikan dengan rapat mingguan dan operasi rutin lapangan tiga kali dalam seminggu yang selalu berdasarkan surat perintah dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi.
Selain dengan pihak internal, koordinasi dengan pihak eksternal juga berjalan baik, dilihat dari pelaksanaan rapat rutin TIMPORA yang diadakan dua kali dalam setahun dan kegiatan silaturahmi. Meskipun demikian, pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan izin tinggal Warga Negara Asing di Sukabumi masih perlu ditingkatkan agar informasi dapat tersampaikan dengan efektif kepada seluruh lapisan masyarakat.

## 2) Sumber Daya
Pelaksanaan pelatihan peningkatan kualitas sumber daya di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi mengenai pelaksanaan pengawasan Warga Negara Asing dari tahun 2019-2023 telah berjalan dengan optimal. Hal ini dibuktikan dengan pelatihan secara rutin yang dilakukan, baik secara langsung maupun virtual dan mencakup berbagai bentuk pelatihan seperti sosialisasi, diseminasi, serta pendidikan dan pelatihan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.
Namun, kemampuan implementor dalam penguasaan bahasa asing masih perlu ditingkatkan. Hal ini dikarenakan petugas keimigrasian Sukabumi terkhusus pada bidang penindakan dan pengawasan keimigrasian Sukabumi masih memerlukan penerjemah diluar dari bahasa inggris. Meskipun penguasaan bahasa asing tidak diwajibkan oleh peraturan keimigrasian akan tetapi, penguasaan bahasa asing penting untuk efektivitas pengawasan serta mempermudah komunikasi dengan WNA.
Jumlah personil yang terlibat dalam pengawasan belum memadai. Hal ini dibuktikan dengan personil penindakan dan pengawasan keimigrasian Sukabumi berjumlahkan 8 orang termasuk Kepala Seksi penindakan dan pengawasan keimigrasian. Melihat wilayah Sukabumi yang sangat luas, hal inilah yang menjadikan keimigrasian Sukabumi untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak eksternal yang tergabung dalam TIMPORA agar pelaksanaan pengawasan WNA dapat terkontrol.
Pada sarana dan prasarana serta anggaran yang tersedia sudah cukup memadai dengan tersedianya biaya operasi rutin, transportasi, alat pengawasan WNA dan kebutuhan untuk WNA yang berada di ruang detensi imigrasi Sukabumi. Meskipun sewaktu-waktu dapat tidak mencukupi kebutuhan, khususnya dalam hal transportasi dan kapasitas ruang detensi imigrasi apabila banyak jumlah WNA yang melakukan pelanggaran di wilayah Sukabumi.

## 3) Disposisi
Pelaksanaan pengawasan izin tinggal Warga Negara Asing oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi telah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan
keimigrasian yang berlaku. Petugas pengawasan menunjukkan sikap proaktif, tegas, teliti, profesional, dan berorientasi pada penegakan hukum. Pengawasan yang dilakukan meliputi pengawasan administratif dan pengawasan lapangan yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pada proses perekrutan dan pelatihan pegawai keimigrasian dilakukan secara ketat dan terstruktur oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memastikan calon pegawai memiliki standar kecakapan dan kelayakan yang tinggi.

## Gambar 2. Jumlah Izin Tinggal WNA di Wilayah Sukabumi
Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi, 2024
Gambar 2. di atas, merupakan keterangan adanya keberadaan WNA di wilayah Sukabumi sepanjang tahun 2019 hingga 2023 berjumlahkan 5.060 orang dengan memegang beberapa jenis status izin tinggal diantaranya izin tinggal kunjungan (ITK) sebanyak 1.987 orang, izin tinggal terbatas (ITAS) sebanyak 2.917 orang, dan izin tinggal tetap (ITAP) sebanyak 156 orang. Dilihat pada besaran persentase yakni jumlah persentase pada izin tinggal kunjungan sebesar 39%, pada izin tinggal terbatas jumlah persentase sebesar 58% dan jumlah persentase izin tinggal tetap sebesar 3%.
Keberadaan WNA di wilayah Sukabumi tidak terlepas dari potensi pelanggaran yang dilakukan. Tahun 2019-2023 terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Warga WNA Sukabumi. Adapun data ditampilkan pada gambar berikut ini:
Gambar 3. Jumlah WNA yang Melakukan Pelanggaran di Wilayah Sukabumi Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi, 2024
Gambar 3. di atas, menunjukkan jumlah kasus pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh WNA di Sukabumi sepanjang tahun 2019 hingga 2023, berjumlahkan 111 orang dengan berbagai kasus pelanggaran. Bentuk pelanggaran yang terjadi termasuk overstay , tidak menaati peraturan Perundang-undangan keimigrasian, ex -Narapidana, dan projustitia . Sepanjang tahun 2019 hingga 2023 peanggaran yang dilakukan oleh WNA mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi pengawasan legalitas izin tinggal WNA oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi telah optimal dilaksanakan.

## 4) Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi terdiri dari 42 pegawai yang tersebar di 1 subbagian dan 3 seksi. Pada struktur di bidang penindakan dan pengawasan keimigrasian berjumlah 8 orang. Jumlah petugas dalam penindakan dan pengawasan WNA ini masih belum mencukupi dalam implementasiannya.
Kantor Imigrasi telah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mencakup berbagai aspek pelaksanaan pengawasan, pelaporan, dan penindakan terhadap warga negara asing. Dari hasil observasi dan wawancara, pelaksanaan pengawasan dilakukan sesuai dengan arahan dan instruksi Kepala Kantor Imigrasi, mencakup pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan WNA serta WNA yang bekunjung dan bertempat tinggal di wilayah Sukabumi. Dalam hal pelaporan khususnya pelanggaran yang dilakukan oleh WNA, maka pihak imigrasi berkoordinasi dengan Timpora. Penindakan terhadap pelanggaran dilakukan dengan mengamankan WNA untuk selanjtnya menjalani wawancara atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Berdasarkan hasil pemeriksaan, diputuskan apakah pelanggaran tersebut akan ditindaklanjuti dengan tindakan administratif keimigrasian (TAK).
Meskipun SOP yang ada telah mencakup semua dimensi dan indikator yang relevan, namun untuk jadwal operasi rutin yang dijalankan bersifat fleksibel, artinya bahwa jadwal pelaksanaan pengawasan tidak terjadwalkan secara formal melainkan diagendakan atas arahan kepala seksi (KASI). Ini menunjukkan kebutuhan untuk memperbaiki sistem penjadwalan dan perencanaan agar pelaksanaan pengawasan lebih konsisten dan efektif sesuai ketentuan SOP. Secara keseluruhan, implementasi
pengawasan izin tinggal Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi telah sesuai dengan standar oprasional prosedur (SOP), serta mencapai target yang ditetapkan, meskipun masih terdapat catatan yang perlu diperbaiki.
Pada fungsi, peran, dan tanggung jawab Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi sudah optimal dalam mengikuti aturan keimigrasian yang berlaku. Dalam pengawasan legalitas izin tinggal Warga Negara Asing, kegiatan yang dilakukan mencakup menyusun rencana kerja, menerima dan meneliti berkas permohonan perizinan, mendata orang asing, menjaga arsip, memeriksa kelengkapan surat identitas, mengkoordinasikan pengawasan, penyelesaian masalah penyidikan, pengamanan imigran ilegal, pelaksanaan detensi dan deportasi, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pembagian tugas melibatkan kepala seksi sebagai pemimpin, kepala sub seksi yang menerima mandat dari kepala seksi, dan anggota pengawasan yang terdiri dari 5 orang.
Jadwal pelaksanaan pengawasan bersifat fleksibel dan diatur berdasarkan arahan kepala seksi, dengan pelaksanaan tugas diagendakan tiga kali dalam seminggu. Tugas meliputi pengawasan di perusahaan, hotel, villa, tempat wisata, restoran, dan kafe di wilayah kota dan kabupaten. Operasi rutin dilakukan 3 hingga 4 kali dalam seminggu, artinya bahwa implementasi pengawasan yang dijalankan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi telah sesuai dengan SOP yang berlaku serta pada pelaksanaannya telah mencapai target yang diharapkan.

## KESIMPULAN
Peneliti akan memberikan hasil kesimpulan dan rekomendasi mengenai Implementasi Pengawasan Legalitas Izin Tinggal Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi dengan mempertimbangkan analisis dari teori implementasi kebijakan menurut Edward III (1980:1), bahwa secara keseluruhan, pengawasan legalitas izin tinggal Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi telah sejalan dengn maksud dari indikator-indikator keberhasilan implementasi kebijakan Edward III (1980:1), yakni dilihat pada kemajuan pelaksanaan pengawasan yang semakin signifikan setiap tahunnya terutama pada masalah menangani pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di wilayah Sukabumi. Pada aspek komunikasi, optimalisasi sumber daya, disposisi yang efektif, dan struktur birokrasi telah terorganisir dengan cukup optimal. Meskipun demikian, ada
beberapa aspek pelaksanaan yang belum sepenuhnya sejalan dengan maksud teori Edward III (1980:1), diantaranya perlu adanya peningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, peningkatkan kualitas komunikasi dengan memperdalam penguasaan bahasa asing, serta memperkuat tim pengawasan keimigrasian Sukabumi dengan penambahan personil agar memadai. Di samping itu, perlu adanya pengajuan anggaran yang memadai untuk mendukung operasional pengawasan secara optimal. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kantor Imigrasi Sukabumi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan izin tinggal Warga Negara Asing serta memastikan keamanan dan ketertiban yang bebas dari ancaman orang asing yang berpotensi membahayakan wilayah Sukabumi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Creswell, J. W. (2010). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dylan, M. &, & Suryana, O. (2020). Pengawasan Keimigrasian:Teknis Substantif Laboratiorium Forensik Keimigrasian . Edisi Pertama. Depok: Pecetakan Pohon Cahaya.
Edward III, G. C. (1980). Implementing Publik Policy . Washington: Congressional Quartely Press.
Fenti, H. (2017). Metodologi Penelitian . Edisi Pertama. Depok: PT RajaGrafindo Persada. Indiahono, D. (2009). Perbandingan Administrasi Publik:Model, Konsep dan Aplikasi . Edisi Pertama. Yogyakarta: Gava Media.
Maulidiah, S. (2014). Pelayanan Publik: Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan . Edisi Pertama. Bandung: CV. Indra Prahasta.
Mirhaj, Reiza, Rachmat & Aruan, F.S, F. (2020). Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian Online . Edisi Pertama. Depok: BPSDM KUMHAM Press. Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Pertama. Yogyakarta: Yogyakarta Press
Pasolong, H. (2005). Metode Penelitian Administrasi:Untuk Organisasi Profit dan Non Profit . Edisi Pertama. Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin. Raco, R. J. (2010). Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karekteristik dan Keunggulannya . Edisi Pertama. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
Rakhmat, M. (2015). Pengantar Filsafat Hukum . Edisi Pertama. Bandung: STIE Pasundan Pers dan CV. Warta Bagja.
Rodiyah, Isnaini, Choiriyah, Usrotin, Ilmi & Sukmana, H. (2022). Buku Ajar Kebijakan Publik . Sidoarjo: UMNISDA Press. Sawir, M. (2021). Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik. Konseptual dan Praktik . Edisi Pertama. Yogyakarta: CV Budi Utama.
Sidiq, Umar & Choiri, M. M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan . Edisi Pertama. Ponorogo: CV. Nata Karya.
Soekowaty, Mth. Arry & Gie, Liang, T. (2016). Filsafat Administrasi . Edisi Kedua. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
Tahir, A. (2001). Kebijakan Publik dan Transportasi Penyelenggara Pemerintah Daerah . Edisi Pertama. Jakarta Pusat: PT Pustaka Indonesia Press.
Taufiqurokhman. (2014). Kebijakan Publik:Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan . Edisi Pertama: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
Wibawa, S. (2009). Administrasi Negara, Isiu-isu Kontemporer . Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Wiryanto. (2004). Pengantar Ilmu Komunikasi . Edisi Pertama. Jakarta: PT Grasindo. Yang, Kaifeng & Miller, J. G. (2008). Handbook of Research Methods in Public Administration . Edisi Kedua. United States of America: CRC Press.

## Undang-Undang:
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasan.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pengawasan.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Pengawasan.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA).

## Jurnal & Skripsi:
Amalia, A. L. (2023). Peran Keimigrasian dalam Menangani Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal oleh Warga Negara Asing. Kertha Wicaksana , 17 (2), 93–102. Anderson, E, J. (2003). Public Policy Making: An Introduction. Boston Houghton Millfin Company , 1–34.
Dye, R, T. (2001). Understanding Public Policy Top Down. In Understanding Public Policy (pp. 1–9): Chatham House.
Hahamu, W. D. C. (2019). Izin Tinggal Kunjungan Bagi Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Lex Et Societatis , 7 (3). Maluegha, R., Seba, R. O. C., & de Fretes, C. H. J. (2023). Peran Imigrasi Kelas I Tpi Manado Terkait Pengawasan Orang Asing Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Dalam Subjek Visa Kunjungan Tahun 2019-2022. Jurnal Ilmiah Multidisiplin , 2 (6), 73–84.
Maulana, M., & Jalil, H. (2018). Pelaksanaan Pengawasan Oleh Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh Terhadap Pemberian Izin Tinggal Bagi Warga Negara Asing. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan , 2 (2), 345–357.
Nabila, Safin, R. (2022). Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang
Mengajukan Izin Tinggal Di Wilayah Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 … (pp. 1–126). Universitas Islam Negeri Kiai Haji achmad Siddiq Jember.
Wirasto, W., Suhaidi, S., Siregar, M., & Leviza, J. (2016). Pelaksanaan pengawasan warga negara asing di wilayah kerja kantor imigrasi kelas ii belawan berdasarkan uu no. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. USU Law Journal, 4(1), 168-185
Yuliartini, N. L. P. T., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2023). Upaya Pengawasan Imigrasi Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal WNA Di Kabupaten Buleleng. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis , 3 (2), 91–100.
-