IBLAM LAW REVIEW SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 1 2021, Hal 96-114

## LAW ENFORCEMENT ON UNDER AGE OF CRIMINAL WHICH ABUSE DRY MARIJUANA TYPES OF NARCOTICS

## RR Lyia and Muhammad Agung Fazri
Departement of Law, IBLAM School of Law Jalan Kramat Raya No.25, Jakarta Pusat

## Abstrack
The  involvement  of  children  in  the  world  of  narcotics  cannot  be  separated  from parental control, because parents must protect, educate and provide a decent life both physically  and  psychologically.  Parents  are  expected  to  supervise  and  educate  their children  to  stay  away  from  narcotics  abuse.  By  providing  religious  education  and general education. The young generation is the backbone of the nation and the State, so that children, even though they have to face the law, must still receive protection. In writing  this  thesis  the  author  provides  an  example  of  a  case  of  a  child  who  abuses narcotics and has been sentenced to imprisonment by a judge at the Pekanbaru High Court  with  his  decision  Number  68  /  PID.SUS  /  2013  /  PTR.  The  formulation  of  the problems discussed by the author are: (1) How is law enforcement against offenders of minors  who  abuse  narcotics?  and  (2)  How  is  the  application  of  material  law  to children  as  narcotics  abusers  as  in  Court  Decision  Number:  68  /  PID.SUS  /  2013  / PTR? The research method used by the author is a normative juridical method, which is  to  analyze  the  relationship  between  applicable  laws  and  regulations  with  legal theories and the practice of implementing positive law concerning the issues discussed. Finally,  the  authors  conclude  that  the  application  of  material  law  to  children  as narcotics abusers as in Court Decision Number: 68 / PID.SUS / 2013 / PTR, turns out that  there  are  differences  in  interpretation  and  differences  in  considerations  so  that there  are  differences  in  the  provision  of  criminal  sanctions  against  the  accused.  The District Court Judge sentenced a prison sentence of 1 (one) year, while the High Court judge  imposed  a  heavier  sanction  of  2  (two)  years  and  6  (six)  months  imprisonment, which in the end had to be served, because this case only reached the appeal level in court High.
Keywords: Drugs, Narcotics abuse, Underage Child
IBLAM LAW REVIEW SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 1 2021, Hal 96-114

## PENEGAKAN  HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DI BAWAH UMUR YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA JENIS
GANJA KERING
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor :68/PID.SUS/2013/PTR.)

## RR Lyia dan Muhammad Agung Fazri
Program Studi Sarjana Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jalan Kramat Raya No. 25 Jakarta Pusat

## Intisari
Keterlibatan anak dalam  dunia  narkotika, tidak lepas dari kontrol orang tua, karena sebagaimana  mestinya  orang  tua  harus  melindungi,  mendidik  dan  memberikan kehidupan  yang  layak  baik  kebutuhan  dari  segi  fisik  maupun  psikis.  Orang  tua diharapkan  untuk    mengawasi  dan  mendidik  anaknya  agar    selalu  menjauhi penyalahgunaan    narkotika.  Dengan  memberikan  pendidikan  agama  maupun pendidikan  umum.  Generasi  muda  adalah  tulang  punggung  bangsa  dan  Negara, sehingga  anak  walaupun  harus  berhadapan  dengan  hukum  harus  tetap  mendapatkan perlindungan. Dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan contoh kasus seorang anak  yang  menyalahgunakan  narkotika  dan  telah  diputus  dengan  sanksi  pidana penjara  oleh  hakim  Pengadilan  Tinggi  Pekanbaru  dengan  Putusannya  Nomor 68/PID.SUS/2013/PTR.  Adapun  rumusan  masalah  yang  dibahas  penulis  adalah  :  (1) Bagaimana  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  anak  di  bawah  umur yang  menyalahgunakan  narkotika  ?  dan  (2)  Bagaimana  penerapan  hukum  materiil terhadap  anak  sebagai  penyalahguna  narkotika  sebagaimana  dalam  Putusan Pengadilan  Nomor  :  68/PID.SUS/2013/PTR  ?.  Metode  penelitian  yang  digunakan penulis  adalah  metode  yuridis  normatif  yaitu  menganalisis  kaitan    antara  peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum  positif  yang  menyangkut  permasalahan  yang  dibahas.  Akhirnya  penulis menyimpulkan  bahwa  Penerapan  hukum  materiil  terhadap  anak  sebagai penyalahguna  narkotika  sebagaimana  dalam  Putusan  Pengadilan  Nomor  : 68/PID.SUS/2013/PTR,  ternyata  ada  perbedaan  tafsir  dan  perbedaan  pertimbangan sehingga  terjadi  perbedaan  pemberian  sanksi  pidana  terhadap  terdakwa.  Hakim Pengadilan  Negeri  menjatuhkan  pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun,  sedangkan hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan sanksi lebih berat yaitu 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan  penjara.,  yang  akhirnya  harus  dijalani,  karena  perkara  ini  hanya  sampai  di tingkat banding di pengadilan Tinggi.
Kata Kunci : Narkoba, Penyalahgunaan narkotika, anak di bawah umur
Vol 1 No 1 2021, Hal 96-114

## A. Pendahuluan
Penyalahgunaan  narkotika  dan  obat- obatan  terlarang  di  kalangan  generasi muda    atau  anak-anak  saat  ini  kian meningkat.    Maraknya  penyimpangan perilaku  generasi  muda  tersebut  dapat membahayakan  keberlangsungan  hidup bangsa  ini  di  kemudian  hari.  Karena pemuda    sebagai    generasi  yang diharapkan  menjadi  penerus  bangsa, semakin  hari  semakin  rapuh  digerogoti zat-zat  adiktif    penghancur  syaraf, Sehingga  pemuda  tersebut  tidak  dapat berpikir jernih. Penyalahgunaan narkotika  disini,  tidak  hanya  sebagai pengguna,  pengedar,  bahkan  dapat  juga sebagai penjual. 1
Keterlibatan  anak  dalam    dunia narkotika,  tidak  lepas  dari  kontrol  orang tua,  karena  sebagaimana  mestinya  orang tua  harus  melindungi,  mendidik  dan memberikan  kehidupan  yang  layak  baik kebutuhan  dari  segi  fisik  maupun  psikis. Orang  tua    diharapkan  untuk  mengawasi dan  mendidik  anaknya  agar  selalu menjauhi    penyalahgunaan  narkotika. Dengan  memberikan  pendidikan  agama maupun  pendidikan  umum.  Generasi muda  adalah  tulang  punggung  bangsa dan  negara. 2 Pola  asuh  orang  tua merupakan  suatu  keseluruhan  interaksi antara  orangtua  dengan  anak,  di  mana orang  tua  bermaksud  menstimulasi anaknya dengan mengubah tingkah laku, pengetahuan  serta  nilai-nilai    yang dianggap  paling  tepat  oleh  orang  tua, agar  anak  dapat  mandiri,  tumbuh  dan berkembang  secara  sehat  dan  optimal. Tipe  pola  asuh  oleh  orang  tua  memiliki
1 Atmasasmita, Romli,  Tindak  Pidana Narkotika  Transnasional  Dalam  Sistem  Hukum Pidana  Indonesia ,  Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti. 2007, hlm. 9
2 Lisa,  Juliana,  dan  Nengah  Sutrisna, Narkoba,  Psikotropika  Dan  Gangguan  Jiwa, Yogyakarta: Nuha Medika. 2013, hlm. 62
peran  yang  besar  dalam  membentuk kepribadian  anak  kelak  sampai  mereka dewasa. Pola asuh tertentu akan  mampu membentuk  kepribadian  anak  yang matang,  tangguh,    percaya  diri  dan berpikir positif. Dikatakan bahwa kepribadian  seperti  ini  akan  dapat mencegah seseorang dari penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja.
Narkotika  adalah  zat  atau  obat  yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis  yang  dapat  menyebabkan penurunan  atau  perubahan  kesadaran, hilangnya  rasa  nyeri,  serta  menimbulkan ketergantungan. Pada satu sisi, narkotika dan  psikotropika  merupakan  obat  atau bahan  yang  bermanfaat  di  bidang pengobatan,  pelayanan  kesehatan  dan pengembangan  ilmu  pengetahuan.  Jadi penyalahgunaan narkotika dapat dikatakan  sebagai  tindak  pidana  yang mempunyai  konsekuensi  hukum,  dari segi hukum mengenai perbuatan penyalahgunaan  narkotika  dan  ketentuan pidananya telah dilarang dalam peraturan    perundang-undangan  secara khusus, yaitu Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 3
Berkaitan  dengan  keterlibatan  anak yang  menyalahgunakan  narkotika  atau bahkan  ikut  terlibat  dalam  peredaran narkotika, umumnya mereka yang beresiko  terjerumus  dalam  masalah narkotika  adalah anak yang terlahir dari keluarga yang memiliki sejarah kekerasan dalam rumah tangga, dibesarkan  dari  keluarga  yang  broken home  atau  memiliki  masalah  perceraian, sedang  stres  atau  depresi,  memiliki pribadi  yang  tidak  stabil  atau  mudah
3 Makaro,  Taufik,  Suhasril,  dan  Moh. Zakky, Tindak Pidana Narkotika , Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005, hlm. 38
Vol 1 No 1 2021, Hal 96-114
terpengaruh,  merasa  tidak  memiliki teman atau salah dalam pergaulan. 4
Dalam    penelitian  ini  penulis memberikan  contoh  kasus  yang  telah diputus oleh Pengadilan Tinggi
Pekanbaru  dengan  Putusan  Nomor  : 68/PID.SUS/2013/PTR.  Dalam  kasus  ini terdakwanya  adalah  HENGKY  ADI SAPUTRA  BIN  HERMAN    (17  tahun) yang  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum didakwa  secara  tanpa  hak  atau  melawan hukum,  menawar  untuk  dijual,  menjual, membeli,  menjadi  perantara  dalam  jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima  Narkotika  Golongan  I  yaitu dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering ( cannabinoid) bercampur tembakau  seberat  1,7  gram.,  sehingga terdakwa diancam pidana pada pasal 114 ayat  (1)  Undang-Undang  R.I  No.  35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 1 Undang-Undang  R.I  No.  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Akhirnya  berdasarkan  bukti  dan  fakta persidangan  maka  hakim  Pengadilan Negeri  Tembilahan  berdasarkan  Putusan Nomor  No:28/Pid.Sus.A/2013/  PN.Tbh. menetapkan  bahwa  terdakwa  Terdakwa anak    HENGKY  ADI  SAPUTRA  BIN HERMAN,  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana    “Menyalahgunakan  Narkotika Golongan  I  bagi  diri  sendiri”;  dan menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa anak  tersebut  diatas  dengan  pidana penjara  selama : 1 (satu) tahun. 5 Namun atas  putusan  ini  Jaksa  Penuntut  Umum mengajukan  banding  ke  Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang akhirnya Pengadilan  Tinggi  Pekanbaru  dengan Putusannya Nomor : 68/PID.SUS/2013/PTR menetapkan 4 Soedjono, Narkotika  Dan  Remaja , Bandung: Alumni. 2003, hlm. 26
5 Cuplikan  Putusan  Pengadilan  Negeri Tembilahan Nomor : 28/Pid.Sus.A/2013/PN.Tbh
bahwa terdakwa diputus bersalah melakukan  tindak  pidana    “tanpa hak/melawan hukum membeli dan menjual  narkotika  golongan  I”  ;  dan menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa tersebut  dengan  pidana  penjara  selama  2 (dua)  tahun  6  (enam)  bulan  dan  pidana denda  sebesar  Rp.  500.000.000,-(lima ratus  juta  rupiah)  ;  apabila  denda termaksud  tidak  dapat  dibayar,  maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 30  (tiga  puluh)  hari. 6 Berdasarkan pertimbangan  dan  uraian  di  atas  maka penulis  menetapkan  judul  penelitian skripsi  ini  adalah  :  Penegakan    Hukum Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Di Bawah  Umur  Yang  Menyalahgunakan Narkotika  Jenis  Ganja  Kering  (Studi Kasus  Putusan  Pengadilan  Nomor  : 68/Pid.Sus/2013/Ptr.)
Adapun  Rumusan  masalah  yang akan  penulis  bahas  dalam  tulisan  ini adalah : 1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak di bawah umur yang
menyalahgunakan narkotika ?
2. Bagaimana penerapan hukum materiil  terhadap  anak  sebagai penyalahguna narkotika sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Nomor : 68/PID.
SUS/2013/PTR ?

## B. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  dilakukan dalam  penelitian  hukum  ini  adalah dengan menggunakan metode pendekatan  yuridis  normatif.  Penelitian hukum  normatif  merupakan  penelitian yang  mengutamakan  data  kepustakaan yaitu  penelitian  terhadap  data  sekunder. Data  sekunder  tersebut  dapat  berupa
6 Cuplikan  Putusan  PengadilanTinggi Pekanbaru  Nomor : 68/PID.SUS/2013/PTR
Vol 1 No 1 2021, Hal 96-114
bahan  hukum  primer,sekunder  maupun tersier. 7 Penelitian ini meliputi penelitian mengenai  ketentuan  hukum  positif  yang berlaku  di  Indonesia  yang  berkaitan dengan  anak  sebagai  pelaku  tindak pidana.
Data sekunder tersebut dapat berupa bahan  hukum  primer,  sekunder  maupun tersier. 8 Bahan hukum tersebut ini terdiri dari :
1. Bahan Hukum Primer Bahan–bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dengan kekuatan  yang  mengikat  meliputi norma  dan  kaidah  dasar  seperti, peraturan perundang-undangan catatan-catatan  resmi  atau  risalah dalam pembuatan perundang- undangan,  dan  putusan  hakim, dalam  penelitian  dan  penulisan skripsi  ini,  meliputi  : 9 Undang- Undang No. 35 tahun 2009  tentang narkotika,  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2012  tentang  Sietem
Peradilan Pidana Anak, dan
Peraturan-peraturan  lainnya  yang berkaitan dengan judul skripsi.
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan-bahan  yang  memberikan penjelasan  mengenai  bahan  hukum primer dan implementasinya, seperti  hasil-hasil  penelitian,  hasil karya dari kalangan hukum, makalah-makalah seminar, dan lain-lain.  Dalam  penelitian  dan penulisan  skripsi  ini  meliputi bahan-bahan  bacaan  yang  ada hubungannya  dengan  penegakan hukum terhadap anak yang melakukan  tindak  pidana,  sebagai
7 Ronny  Hanitijo, Metodologi  Penelitian Hukum , Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000, hlm.24
8 Ronny  Hanitijo, Metodologi  Penelitian Hukum , Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990, hlm.24
9 Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141
objek  yang  teliti  yaitu  literatur  dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti. 3. Bahan Hukum Tersier
Bahan  hukum  yang  memberikan penjelasan  lebih  lanjut  dari  bahan hukum  primer  dan  sekunder  yaitu, kamus,  baik  kamus  terjemahan maupun  kamus  hukum,  majalah dan internet ( virtual research ). 10

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Penegakan  Hukum  Terhadap  Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika
Pentingnya  pengawasan  terhadap peredaran  narkotika  secara  ketat  karena saat  ini  pemanfaatannya  banyak  untuk hal-hal yang negatif.
Serta melalui
perkembangan teknologi  informasi  dan  komunikasi, penyebaran  narkotika  sudah  menjangkau hampir  ke  semua  wilayah  Indonesia hingga  ke  pelosok-pelosok.  Daerah  yang sebelumnya  tidak  pernah  tersentuh  oleh peredaran narkotika, lambat laun berubah menjadi  sentral  peredaran  narkotika. Begitu  pula  anak-anak  yang  pada mulanya  awam  terhadap  barang  haram ini, telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan
ketergantungannya. 11
Pengguna  narkotika  sangat  beragam dan menjangkau semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang  dewasa,  orang  awam  hingga  artis, bahkan hingga pejabat publik.
Efek negatif yang ditimbulkan akibat pengguna  narkotika  secara  berlebihan dalam  jangka  waktu  lama  serta  tidak
10 Soekanto  Soerjono  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat , PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 62
11 Hamzah,  Andi,  dan  Surachman, Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika, Op. Cit., hlm. 82
Vol 1 No 1 2021, Hal 96-114
diawasi oleh ahlinya, dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada penggunanya,  baik  secara  fisik  maupun psikis.  Tidak  jarang  pengguna  narkotika dapat memicu terjadinya berbagai tindak pidana.  Dalam  hukum  pidana  Indonesia, tindak pidana narkotika merupakan salah satu  perbuatan  melawan  hukum  yang bersifat  khusus.  Pengaturan  terhadap tindak pidana narkotika ini dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 12
Tindak  pidana  narkotika  tidak  lagi dilakukan
secara perseorangan, melainkan  melibatkan  banyak  orang yang  secara  bersama-sama,  bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi  dengan  jaringan  yang  luas yang  bekerja  secara  rapi  dan  sangat rahasia. 13 Kejahatan  dibidang  narkoba tidak  seluruhnya  dilakukan  oleh  orang dewasa,  tetapi  ada  kalanya  kejahatan  ini dilakukan  pula  bersama-sama  dengan anak  di  bawah  umur  (belum  genap  18 tahun  usianya).  Sebagai  contoh  studi kasus  kronologi  penangkapan  terdakwa atas  nama  HENGKI  yang  melakukan transaksi  jual  beli  narkotika  jenis  ganja kering kepada beberapa terdakwa lainnya, pada waktu terdakwa melaksanakan  transaksi  hingga  saat penangkapan terdakwa HENGKI berusia belum  berumur  18  tahun,  dengan dibuktikan  oleh  akta  kelahiran  terdakwa. Anak-anak yang belum dewasa cenderung  mudah  dipengaruhi  untuk melakukan  perbuatan  yang  berhubungan dengan  narkotika,  karena  jiwanya  belum stabil  diakibatkan  perkembangan  fisik dan  psikis.  Perbuatan  memanfaatkan
12 Lisa,  Juliana,  dan  Nengah  Sutrisna, Narkoba, Psikotropika Dan Gangguan Jiwa, Op. Cit.,    hlm. 82
13 Soedjono Dirjosisworo, Hukum
Narkotika  Indonesia ,  Bandung,  Citra  Aditya Bhakti,  2005,   hlm 3
anak  di  bawah  umur  untuk  melakukan kegiatan  narkotika  merupakan  tindak pidana  yang  diatur  dalam  Pasal  133 Undang-Undang  nomor  35  tahun  2009 tentang  Narkotika  yang  menjelaskan sebagai berikut :
“Setiap  orang  yang  menyuruh, memberi  atau  menjanjikan  sesuatu, memberikan  kesempatan,  menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan  ancaman,  memaksa  dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal  112,  Pasal  113,  Pasal  114,  Pasal 115,  Pasal  116,  Pasal  117,  Pasal  118, Pasal  119,  Pasal  120,  Pasal  121,  Pasal 122,  Pasal  123,  Pasal  124,  Pasal  125, Pasal  126,  dan  Pasal  129  dipidana dengan  pidana  mati  atau  pidana  penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling  lama 20  (dua  puluh)  tahun  dan  pidana  denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 20.000.000.000,00  (dua  puluh  miliar rupiah)”. 14
Ketentuan dari Pasal tersebut di atas, hanya  dikenakan  terhadap  orang  yang memanfaatkan  anak  yang  belum  dewasa saja,  sedangkan  anak  yang  bersangkutan tetap dapat dipidana berdasarkan ketentuan undang-undang narkotika
sesuai  dengan  perbuatannya.  Namun, dikarenakan  anak  di  bawah  umur  maka berlakulah ketentuan undang-undang peradilan anak sehingga berkasnya harus dipisah. Apabila terjadi kasus yang
melibatkan  anak  dalam  penyalahgunaan narkoba,  maka  anak  tersebut  merupakan anak  yang  berhadapan  dengan  hukum
14 Pasal  133  Undang-Undang  nomor  35 tahun 2009 tentang Narkotika
Vol 1 No 1 2021, Hal 96-114
dan ketentuan hukum yang dipergunakan adalah  undang-undang  peradilan  anak. Undang-undang  tersebut  tidak  hanya mengatur ketentuan pidana formil, namun  juga  mengatur  ketentuan  pidana materiil  terhadap  anak  yang  terlibat dalam masalah hukum, khususnya dalam hukum  pidana.  Sedangkan  anak  yang bersangkutan tetap dapat dipidana berdasarkan  undang-undang  narkotika sesuai  dengan  perbuatannya.  Berhubung anak  di  bawah  umur  berlaku  Undang-
Undang Peradilan Anak, maka berkasnya harus terpisah, kecuali pelaku
pelanggaran  adalah  anak  yang  belum dewasa  juga,  berkas  perkaranya  dapat dijadikan satu, hanya peran perbuatannya yang berbeda. 15
Seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika selain dianggap  telah  melakukan  tindakan kriminal,  ia  juga  merupakan  korban  dari perbuatannya  sendiri.  Selama  ini,  aparat penegak  hukum  cenderung  menjatuhkan sanksi  pidana  bagi  para  pelaku  tindak pidana tersebut, tanpa melakukan rehabilitasi.  Dengan  memberikan  sanksi pidana  berupa  penjara,  diharapkan  para pelaku  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika menjadi jera dan tidak mengulangi  perbuatannya.  Namun  yang terjadi  adalah  sebaliknya,  sanksi  pidana berupa  penjara  tersebut  tidak  efektif untuk  membuat  mereka  jera  memakai narkotika. 16 seperti  pada  tuntutan  jaksa penuntut umum Tuntutan  Pidana tanggal 21  Februari  2013  Nomor  :REG.PERK  :
Nomor : PDM-10/TMBL/01/2013
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :
1.  Menyatakan  terdakwa    HENGKY ADI  SAPUTRA  BIN  HERMAN
15 Gatot  Supramono, Hukum  Narkotika Indonesia , Jakarta, Djambatan,  2004, hlm 204
16 Dani  Krisnawati,  dkk., Bunga  Rampai Hukum  Pidana  Khusus ,  Jakarta,  Pena  Pundi Aksara,  2006, hlm 93
telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan tindak  pidana    “membeli  dan menjual  narkotika  golongan  I berupa daun ganja kering” sebagaimana  diatur  dan  diancam pidana pada pasal 114 ayat (1) UU RI  No.  35  Tahun  2009  tentang Narkotika  jo  Pasal  1  UU  RI  No.3 Tahun  1997  tentang  Peradilan Anak  sesuai  dengan  dakwaan primair  kami  tertanggal  30  Januari 2013 ; 2.  Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENGKY ADI SAPUTRA BIN HERMAN berupa  pidana  penjara  selama  5 (lima)  tahun  dan  denda  sejumlah Rp  1.000.000.000,-  subsidair  6
(enam)  bulan  penjara,  dikurangi selama  terdakwa  ditahan  dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti. Sesuai  dengan  penjelasan  singkat studi kasus di atas penulis berpendapat tuntutan Jaksa
penuntut  umum  lebih  menekankan sanksi  hukuman  penjara  Tanpa proses  detoksifikasi  melalui  proses rehabilitasi  medis,  mereka  akan segera  kembali  mencari  narkotika begitu keluar dari lembaga pemasyarakatan.
Dalam  perspektif  Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak diatur secara khusus mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan  narkotika.  Di  dalam undang-undang ini juga, diberikan alternatif  lain  dalam  penyelesaian  kasus anak  pelaku  tindak  pidana  penyalahguna narkotika  yaitu  secara  diversi,  sehingga tidak  melibatkan  anak  ke  dalam  proses peradilan  yang  panjang  dan  cukup  rumit bagi  anak  yang  masih  di  bawah  umur.
Landasan
hukum terhadap
Vol 1 No 1 2021, Hal 96-114
pemberlakukan Diversi anak yang berhadapan  dengan  hukum  termuat dalam  ketentuan  Pasal  Undang-Undang
Narkotika. 17
Penerapan  Diversi  Terhadap  Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika
Perkembangan  pengaturan  narkotika di  Indonesia  tidak  terlepas  dari  akibat hukum dari berbagai Konvensi Internasional  tentang  narkotika  yang diratifikasi oleh Indonesia yaitu Convention on Psychotrophic Substances 1971  (Konvensi  Psikotropika  1971)  dan United Nation Convention Against Illicit
Traffic in Narotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa Tentang  Peredaran  Gelap  Narkotika  dan
Psikotropika, 1988).
Kedua konvensi tersebut telah menjadi hukum nasional Indonesia lewat cara  aksesi  yang  kemudian  diratifikasi melalui Undang-Undang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996  tentang  Pengesahan Convention  on
Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971). Sedangkan diratifikasi Convention  Against  Illicit Traffic in Narotic Drugs and
Psychotropic  Substances ,  1988  melalui Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1997. Pada  dasarnya  kebijakan  hukum pidana dalam penanggulangan narkoba di Indonesia  sudah  sejak  lama  dilakukan. Diawali  dengan  berlakunya  Ordonansi Obat Bius ( Verdoovende Middelen Ordonnantie , Stbl.1927No.278
jo. No.536). Ordonansi ini kemudian diganti dengan  UU  No.  9  Tahun  1976  tentang Narkotika.  Selanjutnya  undang-undang ini  diganti  menjadi  UU  No.  22  Tahun 1997  tentang  Narkotika  sampai  dengan munculnya  UU  No.  35  Tahun  2009
17 Gatot  Supramono, Hukum  Narkotika Indonesia , Jakarta, Op. Cit., hlm. 205
sebagai pembaharuan terbaru dari undang-undang tentang Narkotika. 18
Penggunaan  hukum  pidana  sebagai sarana  penanggulangan  penyalahgunaan narkotika  yang  dilakukan  oleh  anak hakikatnya  merupakan  pilihan  yang bersifat  dilematis.  Mengingat  peradilan pidana  sebagai  sarana  penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak seringkali menampilkan  dirinya  hanya  sebagai “mesin”  hukum  yang  hanya  akan menghasilkan  “keadilan  prosedural” ( procedural  justice ).  Sehingga  hasilnya seringkali  tidak  memuaskan  dan  jelas- jelas  mengabaikan  kepentingan  dan kesejahteraan  anak.  Sehingga  hasilnya seringkali  tidak  memuaskan  dan  jelas- jelas  mengabaikan  kepentingan  dan kesejahteraan anak. 19
Perlindungan  anak  sebagai  usaha untuk  melindungi  anak  agar  anak  dapat melaksanakan  hak  dan  kewajibannya secara seimbang dan manusiawi.
Perwujudan berupa pembinaan, pembimbingan, pendampingan,
penyertaan,  pengawasan  pencegahan, pengaturan  penjaminan  yang  edukatif yang  mendidik  aspek-aspek  kontruktif, integratif  fisik  dan  sosial  anak.  Anak adalah  mereka  yang  belum  dewasa  dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik dan sosial belum dewasa). 20
Sebagai  upaya  untuk  memberikan perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan, agar kepentingan dan kesejahteraan  anak  tetap  diperhatikan dan dapat diwujudkan, Sudarto memberikan  komentar  berkaitan  dengan
18 Ibid., hlm. 10
19 Ibid.
20 Arif  Gosita, Permasalahan  Perlindungan Ana k,  Jakarta,  Akademika  Presindo,    2009,  hlm.
Vol 1 No 1 2021, Hal 96-114
hal  tersebut  yang  mana  mengatakan bahwa :
“Segala  aktivitas  yang  dilakukan dalam  rangka  peradilan anak  ini, apakah itu  dilakukan  oleh  polisi,  jaksa  ataukah pejabat-pejabat lainnya, harus didasarkan pada  suatu  prinsip:  demi  kesejahteraan anak,  demi  kepentingan  anak.  jadi apakah  hakim  akan  menjatuhkan  pidana ataukah  tindakan  harus  didasarkan  pada kriterium  apa  yang  paling  baik  untuk kesejahteraan  anak  yang  bersangkutan, tentunya  tanpa  mengurangi  perhatian kepada kepentingan masyarakat”. 21
Bahwa menurut analisa hakim pengadilan negri terdakwa anak HENGKY ADI SAPUTRA BIN HERMAN ; 1.  Tidak  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan tindak  pidana  sebagaimana  yang termuat  dalam  dakwaan  primair yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum,
2.  Membebaskan  terdakwa  anak  dari dakwaan  primair  yang  didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
3.  Menyatakan  Terdakwa  anak  telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. 4.  Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa  anak  tersebut  diatas dengan  pidana  penjara    selama  :  1 (satu) tahun.
Berdasarkan  hal  tersebut  penulis berpendapat kepentingan anak dan kesejahteraan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat, ataupun
kepentingan nasional,  mengingat  hal  itu  tidak  lain justru  akan  dapat  menimbulkan  bentuk
21 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana , Bandung, Bandung, Alumni,  hlm 140
kejahatan  lain  atau  korban  lain,  upaya untuk mengalihkan penanganan anak dari jalur  yustisial  menuju  jalur  nonyustisial (diversi) menjadi sangat urgen.
Melalui  upaya  diversi  terhadap perilaku  anak  yang  menyimpang  atau melakukan  kejahatan  kiranya  dapat dilakukan  penyelesaian  yang  lebih  baik, tanpa  mengabaikan  kepentingan  dan kesejahteraan anak, serta dapat dilakukan tindakan  yang  tepat  sesuai  dengan kebutuhan dan kepentingan anak. Kebijakan  pengalihan  atau  diversi  ini merupakan  penyelesaian  yang  terbaik yang  dapat  dijadikan  formula  dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan  anak  sebagai  pelaku  tindak pidana,  khususnya  dalam  penanganan anak  penyalahguna  narkotika.  Sehingga akan  lebih  tepat  dalam  menentukan tindakan-tindakan (treatment) yang perlu diterapkan terhadapnya.
Seperti  yang  ditegaskan  oleh  Larry J.Siegel, yang menyatakan sebagai berikut : 22 “Kebanyakan program diversi/pengalihan  dilaksanakan  dengan mempergunakan  suatu  formula  khusus untuk memilih remaja yang dilkutsertakan dalam program pengalihan.  Kriteria  seperti  pelaku  baru, pelaku  non  kekerasan,  atau  seorang berstatus offender, atau pecandu minuman beralkohol dipergunakan untuk memilih  klien.  Pada  program-program tertentu, sang remaja akan diminta untuk secara  suka  rela  berpartisipasi  dalam pelayanan  masyarakat,sebagai  contoh ikut membantu pada dinas sosial dan tim penyelamatan  sebagai  ganti  kehadiran  di pengadilan.  Setelah  mengikuti  program tersebut,  jaksa  diharapkan  akan  sepakat untuk menolak dan menutup suatu kasus setelah  seorang  remaja  menyelesaikan
Vol 1 No 1 2021, Hal 96-114
suatu  program  pemulihan  (treatmen program).  Akhirnya,  beberapa  program dapat dilaksanakan oleh hakim peradilan anak setelah hearing awal.”
Diversi merupakan langkah kebijakan  non-penal  penanganan  anak pelaku  kejahatan,  karena  penanganannya dialihkan  di  luar  jalur  sistem  peradilan anak, melalui cara-cara pembinaan jangka  pendek  atau  cara-cara  lain  yang bersifat  pembinaan.  Diversi  berangkat dari  asumsi  bahwa  proses  penanganan anak  lewat  sistem  peradilan  anak  lebih besar  kemungkinan  negatifnya  daripada positifnya bagi perkembangan anak.
Berkaitan  dengan  penanganan  anak penyalahguna  narkotika,  permasalahan pokok  yang  ditimbulkan  dari  proses peradilan pidana anak atau suatu putusan pidana adalah Stigma yang melekat pada terpidana penyalahgunaan narkotika setelah  selesai  proses  peradilan  pidana. Kecenderungan meningkatnya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan  anak  atau  pelaku  pada  usia muda, mendorong upaya
penanggulangan dan penanganannya secara  khusus  dalam  bidang  hukum pidana  anak  baik  secara  formil  maupun materiil.  Dalam  perspektif  kebijakan pidana penanggulangan kejahatan
hakikatnya  merupakan  suatu  usaha  yang rasional dan masyarkat dalam
menanggulangi kejahatan. 23 Sebagai  usaha  yang  rasional  di masyarakat,  penanggulangan  kejahatan termasuk penanggulangan penyalahgunaan narkotika, harus
bertolak  dan  diagnosa  yang  tepat.  Pada pokoknya  anak  yang  menyalahgunakan narkotika tidak dapat dilihat semata-mata sebágai pelaku tindak pidana, tetapi juga harus dilihat sebagai korban. Pendekatan
23 Sudarto, Hukum  dan  Hukum  Pidana , Op. Cit, hlm 38
paradigmatik ini pada hakikatnya bertolak dan pemikiran bahwa (kejahatan)  penyalahgunaan  narkotika dapat  dikualifikasi  sebagai crime  with without victim . Dengan demikian, korban kejahatan penyalahgunaan narkotika adalah  pelaku  itu  sendiri,  bukan  orang lain. Oleh karenanya, tidak pada tempatnya  apabila  dalam  hal  terjadi penyalahgunaan narkotika yang bersangkutan  hanya  dilihat  sebagai pelaku  dan  tidak  dilihat  sebagai  korban. Penegasan terhadap persoalan ini dipandang  sangat  urgen  berkitan  dengan upaya  yang  harus  ditempuh  dalam penanggulangannya.
Perlu digaris bawahi, bahwa perlakuan  terhadap  pelaku  tindak  pidana dengan perlakuan terhadap korban adalah tidak sama. Dengan
demikian, memahami  posisi  anak  yang  terlibat dalam  tindak  pidana  merupakan  ukuran untuk melihat sejauhmana tingkat akurasi perlakuan  yang  diberikan  kepadanya. Dengan  kata  lain,  penegasan  terhadap persoalan  ini  penting  untuk  menentukan obat  yang  harus  diberikan.  Apakah  ia harus  dipidana,  oleh  karena  ia  hanya dipandang  sebagai  pelaku  ataukah  justru ia harus mendapatkan rehabilitasi karena ia  dipandang  sebagai  korban.  Dengan ketepatan  diagnosa,  maka  obat  yang harus  diberikan  kepadanya  juga  akan tepat dan efektif. 24
Bertolak dan pemikiran yang demikian, menurut penulis penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dengan
menggunakan  sarana  hukum  pidana dirasa  tidak  pada  tempatnya.  Pandangan tersebut  berangkat  dari  beberapa  alasan sebagai  berikut:  Pertama,  sebagai  sarana
24 Soedjono Dirjosisworo, Hukum Narkotika Indonesia , Op. Cit., hlm. 114
Vol 1 No 1 2021, Hal 96-114
penanggulangan kejahatan hukum pidana pada  dasarnya  merupakan  obat  yang hanya diorientasikan pada penanggulangan setelah terjadinya kejahatan.  Jadi,  penggunaan  hukum pidana  sebagai  sarana  penanggulangan kejahatan  hanya  bersifat  korektif  dan bersifat represif. Pendekatan yang demikian  dapat  ditoleransi  manakala hanya  diorientasikan  pada  pelaku  tindak pidana.  Padahal,  anak  yang  melakukan penyalahgunaan  narkotika  tidak  hanya sematamata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban. 25
Kedua,  bertolak  dari  pemikiran, bahwa  anak  yang  menyalahgunakan narkotika  adalah  juga  korban,  maka upaya  untuk  memberikan  perlindungan terhadap  anak  yang  menyalahgunakan narkotika juga menjadi prioritas. Penanganan anak korban penyalahgunaan narkotika dapat digunakan upaya alternatif penghukuman dengan  prinsip  restoratif.  Prinsip  ini memposisikan proses
pemidanaan terhadap anak sebagai “The Last Resort ” bukan “The First Resort”.
Dalam  teori  hukum  pidana  disebut juga  sebagai  Ultimum  Remedium.  Hal ini bertujuan agar anak dapat memperbaiki  dirinya  sesuai  dengan kehendak  dan  kepentingan  bagi  si  anak ( The  Best  Interest  of  the  Child )  ketika dirinya 1680 berhadapan dengan hukum. Meskipun  pemidanaan  merupakan  alat yang  ampuh  yang  dimiliki  Negara  guna memerangi kejahatan namun pemidanaan bukanlah  merupakan  alat  satu-satunya guna  memperbaiki  keadaan,  harus  ada kombinasi  antara  upaya  represif  dan preventif dalam penanganan anak penyalahguna  narkotika  yaitu  melalui
25 Ibid., hlm. 115
Diversi  dengan  cara  rehabilitasi  medis maupun rehabilitasi sosial. 26 Pertimbangan dilakukan diversi yaitu  filosofi  sistem  peradilan  pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi ( protection and rehabilitation ) anak pelaku tindak pidana.  Tindakan  diversi  juga  dilakukan sebagai  upaya  pencegahan  seorang pelaku  anak  menjadi  pelaku  kriminal dewasa.  Usaha  pencegahan  anak  inilah yang  membawa  aparat  penegak  hukum untuk  mengambil  wewenang  diskresi yang  sering  disebut  juga  dengan  istilah deinstitutionalisation dari sistem peradilanpidana formal. 27 PENERAPAN
HUKUM PIDANA  MATERIIL  TERHADAP ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA  SEPERTI  DALAM
PUTUSAN  PENGADILAN  NOMOR 68/PID.SUS/2013/PTR
Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang

## Menyalahgunakan Narkotika
Dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak,  terdapat  asas-asas  yang  perlu diperhatikan  dalam  hal  perlindungan  hukum terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan hukum, antara lain: 28
1.   Perlindungan
2.   Keadilan
3.   Nondiskriminasi
4.    Kepentingan  yang terbaik bagi
anak
5.   Penghargaan terhadap pendapat anak
6.      Kelangsungan  hidup  dan tumbuh kembang
26 Arif Gosita, Permasalahan Perlindungan Anak, Op. Cit., hlm. 83 27 Ibid., hlm. 94 28 Arif Gosita, Permasalahan Perlindungan Anak , Op. Cit., hlm. 72
Vol 1 No 1 2021, Hal 96-114
7.   Pembinaan dan pembimbingan Anak
8.   Proporsional
9.  Perampasan  kemerdekaan  dan pemidanaan sebagai upaya terakhir 10. Penghindaran pembalasan Jika  dilihat  dari  penjatuhan  sanksi dari Putusan Nomor 68/PID.SUS/2013/PTR,  memang  sudah tepat dan sesuai jika dilihat dari Pasal 69 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11 tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  UU  yang  mengizinkan penjatuhan  sanksi  pidana  hanya  kepada anak yang telah berumur 17 tahun, tetapi hal  ini  jelas  bertentangan  dengan  pasal 64  ayat  (2)  huruf  e  Undang-Undang  RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  Tentang  Perlindungan  Anak  yaitu Perlindungan  khusus  bagi  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  dilaksanakan melalui  pembebasan  dari  penyiksaan, penghukuman,  atau  perlakuan  lain  yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan  martabat  dan  derajatnya, serta  pasal  64  ayat  (2)  huruf  g  yaitu penghindaran dari penangkapan, penahanan  atau  penjara,  kecuali  sebagai upaya  terakhir  dan  dalam  waktu  yang paling singkat. Hukuman penjara 2 tahun 6  bulan  merupakan  waktu  yang  cukup lama dan sangat berat untuk dijalani oleh anak, dan akan berimbas pada pertumbuhan  dan  perkembangan  di usianya. 29 Di  dalam  Undang  –Undang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dikenal istilah diversi, yang merupakan
pengalihan  dari  proses  penyelesaian perkara di peradilan ke proses penyelesaian di luar pengadilan.
Meninjau  pada  pasal  9  ayat  (2)  UU Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  disebutkan
29 Maidin  Gultom, Perlindungan  Hukum Terhadap Anak , Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm.120.
bahwa  pelaksanaan  diversi  dalam  peradilan pidana anak harus selalu diupayakan, melihat hal  tersebut  penulis  berpendapat    bahwa diversi  tetap  dapat  diterapkan  pada  tindak pidana  tanpa  korban,  dimana  tindak  pidana narkotika merupakan kejahatan tanpa korban (crime  without  victim),  maka  anak  sebagai pelaku disini, juga sekaligus menjadi korban. Terkait  hal  ini  pun  menurut  penulis    diversi hanya  dapat  dilakukan  oleh  penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya,
pebimbing  kemasyarakatan,  serta  dapat melibatkan tokoh masyarakat untuk bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan atau  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah pendekatan restorative  justice (keadilan restoratif).
Kesepakatan  diversi  yang  tercantum dalam  pasal  11  UU  SPPA  (sistem  peradilan pidana  anak)    dapat  berbentuk  penyerahan kembali  kepada  orang  tua/wali,  rehabilitasi medis  dan  psikososial,  serta  mengikuti pendidikan  atau  pelatihan  di  lembaga pendidikan atau LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) paling lama 3 (tiga) bulan. Penyelesaian  di  luar  proses  peradilan tersebut  diharapkan  mampu  memberikan rasa keadilan terhadap anak yang berhadapan dengan  hukum  dan  dengan  mengutamakan perlindungan kepada anak. 30 Tinjauan Umum Pemidanaan Terhadap  Putusan  Pengadilan  Nomor 68/PID.SUS/2013/PTR 1.    Posisi perkara berdasarkan
Dakwaan jaksa Penuntut  Umum 31
a. Dari sisi Primairnya :
Berdasarkan  keterangan  kronologi pada  saat  pembuatan  Berita  acara penangkapan,  terdakwa  HENGKY  ADI SAPUTRA  Bin  HERMAN  menemui HAYUYUN  (masih  dalam  pencarian
30 Ibid., hlm. 123
31 Cuplikan  Putusan  Pengadilan  Tinggi Pekanbaru Nomor 68/PID.SUS/2013/PTR
Vol 1 No 1 2021, Hal 96-114
oleh  polisi)  dirumahnya  didaerah  Telaga Bone  Desa  Sungai  Piring  Kecamatan Batang  Tuaka  Kabupaten  Inhil  untuk membeli  daun  ganja  kering,  dan  untuk transaksi  jual  beli  daun  ganja  kering tersebut  disepakati  dilakukan  pada  hari Minggu  tanggal  23  Desember  2012 sekira  pukul  19.00  Wib  bertempat dipinggir  sungai  sekitar  pasar  baru Sungai  Piring  Kecamatan  Batang  Tuaka Kabupaten  Inhil  sebanyak  dua  paket seharga Rp. 40.000.-.
Kemudian  pada  hari  Kamis  tanggal 27 Desember  2012  sekira  pukul  16.00  Wib sewaktu  terdakwa  lagi  menjaga  warung didepan rumah, tiba-tiba datang
FAHRUDIN Bin DANI bersama AHARUL  FIKRI  Alias  IPONG  dan  M. AMIN  Alias JULING (DPO),  M.  AMIN Alias JULING bertanya kepada terdakwa “ada  lagi  barang  ?  (daun  ganja  kering)” lalu  terdakwa  jawab    “ada”  selanjutnya M.  AMIN  Alias  JULING  berkata “berapa  harganya?”  dan  terdakwa  jawab “Rp.20.000.-“ kemudian M. AMIN Alias JULING  berkata  “beli  satu”  lalu terdakwa  jawab  “ya  lah”.  Setelah  itu terdakwa  pergi  mengambil  daun  ganja kering  yang  disimpan  dibagian  belakang rumah  dibawah  kolong  dapur  sebanyak satu paket. terdakwa melihat FAHRUDIN  Bin  DANI,  AHARUL FIKRI Alias IPONG dan M. AMIN Alias JULING sedang patungan mengumpulkan  uang  yaitu  FAHRUDIN Bin  DANI  mengeluarkan  uang  pecahan Rp. 10.000.- sedangkan AHARUL FIKRI Alias IPONG dan M. AMIN Alias JULING  masing-masing  mengeluarkan uang  pecahan  Rp.  5000.-  setelah  uang tersebut terkumpul lalu FAHRUDIN Bin DANI  serahkan  kepada  terdakwa  dan terdakwa  pun  menyerahkan  satu  paket daun  ganja  kering  kepada  FAHRUDIN Bin DANI,  selanjutnya  FAHRUDIN  Bin DANI,  AHARUL  FIKRI  Alias  IPONG
dan  M.  AMIN  Alias  JULING  pergi meninggalkan terdakwa.
Setelah  itu  terdakwa  pergi  bermain gasing  didaerah  Nipah  Kuning  jalan lintas  Teluk  Pinang  Desa  Gemilang Kecamatan  Batang  Tuaka  dan  disekira pukul  17.30  Wib  saat  terdakwa  hendak pulang  terdakwa  telah  ditangkap  oleh anggota  polisi,  karena  telah  membeli untuk  dijual  kembali  daun  ganja  kering tanpa  izin  dari  pihak  yang  berwenang kepada  FAHRUDIN  Bin  DANI  yang telah ditangkap sebelumnya dan temukan daun  ganja  kering  bercampur  tembakau sebanyak  1,7  gram.  Kemudian  daun ganja kering bercampur tembakau tersebut  dilakukan  pengujian  di  Lab. Forensik  Polri  Cab.  Medan  No.Lab  : 82/NNF/2013  tanggal  10  Januari  2013 dengan  kesimpulan  :  Barang  Bukti  An. Tersangka  FAHRUDIN  Bin  DANI  dan HENGKY ADI
SAPUTRA Bin HERMAN  adalah  benar  mengandung cannabinoid  (ganja)  dan  terdaftar  dalam golongan  1  nomor  urut  8  lampiran  UU R.I  No.  35  Tahun  2009  tentang Narkotika.
Bahwa terdakwa pada saat ditangkap belum berusia 18 tahun yaitu kurang satu hari  sebagaimana  dalam  akta  lahir  an. terdakwa  No  II/8.690/2007  tanggal  01 Agustus 2007.
b. Dari sisi Subsidarirnya : Terdakwa HENGKY ADI SAPUTRA  Bin  HERMAN    pada  hari
Kamis  tanggal  27  Desember    2012 sekira  pukul  17.30  Wib  atau  pada  suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2012  bertempat  jalan  Lintas  Teluk Pinang  Desa Gemilang Kecamatan
Batang Tuaka Kabupaten Inhil atau pada tempat  lain  yang  masih  dalam  daerah Hukum  Pengadilan  Negeri  Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili  perkara  ini,  setiap  penyalah guna  Narkotika  golongan  I  berupa  ganja
Vol 1 No 1 2021, Hal 96-114
(cannabinoid) bagi diri sendiri, Perbuatan  tersebut  dilakukan  terdakwa dengan cara sebagai berikut : -  Sebelumnya  terdakwa    HENGKY ADI SAPUTRA Bin HERMAN menemui  HAYUYUN  (masih  dalam pencarian oleh polisi)dirumahnya didaerah  Telaga  Bone  Desa  Sungai Piring Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten  Inhil  untuk  membeli  daun ganja kering dan untuk transaksi jual beli daun  ganja  kering  tersebut  disepakati dilakukan  pada  hari  Minggu  tanggal  23 Desember  2012  sekira  pukul  17.00  Wib bertempat  dipinggir  sungai  sekitar  pasar baru  Sungai  Piring  Kecamatan  Batang Tuaka  Kabupaten  Inhil  seharga  Rp. 20.000.-,  kemudian  pada  hari  Rabu tanggal  26  Desember  2012  sekira  pukul 17.00  Wib  bertempat  disamping  tiang gawang  lapangan  bola  Kampung  Baru Desa  Gemilang  Kecamatan  Batang Tuaka  terdakwa  menggunakan  daun ganja  kering  tersebut  untuk  dirinya dengan  cara  terlebih  dulu  terdawa mencampurkan daun ganja dengan tembakau lalu campuaran tersebut terdakwa linting/gulung dengan menggunakan  kertas  paper  menjadi  dua lingting  rokok  setelah  itu  salah  satu ujung  lintingan  tersebut  terdakwa  bakar dengan  korek  api  sedangkan  salah  satu ujung  lintingan  lainya  terdakwa  hisap seperti menghisap rokok.
-  Setelah  terdakwa  menggunakan daun  ganja  kering  seperti  tersebut  diatas terdakwa  merasa  lapar  dan  membuat nafsu makan terdakwa menjadi meningkat,  kemudian  pada  pada  hari Kamis tanggal 28 Desember 2012 sekira pukul  17.30  Wib  bertempat  didaerah Nipah  Kuning  jalan  lintas  Teluk  Pinang Desa  Gemilang  Kecamatan  Batang
Tuaka  saat  terdakwa  hendak  pulang  dari bermain,  terdakwa  telah  ditangkap  oleh anggota polisi
karena telah
menyalahgunakan  daun  ganja  kering untuk  dirinya  tanpa  izin  dari  pihak  yang berwenang  setelah  itu  urine  terdakwa dilakukan  pengujian  di  Lab.  Forensik Polri Cab. Medan No.Lab : 81/NNF/2013  tanggal  10  Januari  2013 dengan kesimpulan : Barang Bukti Urine An. Tersangka HENGKY ADI
SAPUTRA  Bin  HERMAN  adalah  benar mengandung  cannabinoid  (ganja)  dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 lampiran  UU  R.I  No.  35  Tahun  2009
tentang Narkotika.
Bahwa terdakwa pada saat ditangkap  belum  berusia  18  tahun  yaitu kurang satu hari sebagaimana dalam akta lahir  an.  terdakwa  No  II/8.690/2007 tanggal 01 Agustus 2007.

## 1. Berdasarkan  Tuntutan  Jaksa
Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Tuntutan ; a.  Primair  : Perbuatan  terdakwa sebagaimana diatur dan
diancam pidana pada pasal 114 ayat  (1)  Undang-Undang  R.I No.  35  Tahun  2009  tentang Narkotika  jo  pasal  1  Undang- Undang  R.I  No.  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak.
b. Subsidair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 127 ayat  (1)  huruf  a  Undang- Undang  R.I  No.  35  Tahun 2009  tentang  Narkotika  jo pasal  1  Undang-Undang  R.I No.  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Analisa Putusan Hakim Pengadilan  Negeri  Tembilahan Nomor 28/Pid.Sus.A/2013/PN.Tbh
Vol 1 No 1 2021, Hal 96-114
a.  Berdasarkan analisa hakim menyatakan terdakwa anak HENGKY ADI SAPUTRA BIN
HERMAN  tidak  terbukti  secara sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam  dakwaan  primair  yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
b.  Serta  hakim  berpendapat  untuk
Membebaskan  terdakwa  anak HENGKY ADI SAPUTRA BIN HERMAN dari dakwaan primair  yang  didakwakan  oleh Jaksa Penuntut Umum ; c.  Serta hakim Menyatakan Terdakwa anak  HENGKY ADI SAPUTRA  BIN  HERMAN, telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan  Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”; d.  Hakim Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak tersebut diatas  dengan  pidana  penjara selama : 1 (satu) tahun.
e.  Hakim  Memerintahkan  masa penangkapan dan masa penahanan  yang  telah  dijalani terdakwa anak dikurangkan seluruhnya  dari  pidana  yang dijatuhkan;
4. Alasan  Pertimbangan Hakim
Pengadilan Tinggi Pekanbaru 32
Sehubungan  dengan  hasil  putusan hakim  pengadilan  negeri  tembilahan  bahwa atas  putusan  tersebut  Jaksa  Penuntut  Umum telah  mengajukan  permintaan  banding,  pada tanggal    18  Maret  2013  sebagaimana  Akta
Permintaan banding Nomor : 02/Akta.Pid.Sus.A/2013/PN.Tbh.permintaan banding  tersebut  telah  diberitahukan  kepada
32 Ibid.

## Penasehat  Hukum  Terdakwa  pada  tanggal  9 April 2013 ;
Serta  Jaksa  Penuntut  Umum  telah mengajukan  memori  banding  tertanggal 28  Maret  2013,  yang  telah  diterima  di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan  pada  tanggal  1  April  2013, memori banding tersebut telah
diberitahukan  kepada  Pesehat  Hukum Terdakwa pada tanggal 9 April 2013 ;
Dan  hakim  menimbang  bahwa sebelum  berkas  perkara  dikirim  ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Jaksa  Penuntut  Umum  telah  diberi kesempatan  untuk  mempelajari  berkas perkara sesuai dengan Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara  tanggal    8  April  2013  Nomor  : W4-U5/461/HN.01.10/III/2013 ;
Hakim  pun  Menimbang  bahwa  oleh karena permintaan banding Jaksa Penuntut  Umum  telah  diajukan  dalam tenggang  waktu  dan  telah  dilakukan menurut  cara-cara  yang  ditentukan  oleh Undang-Undang, maka permintaan
banding  tersebut  secara  formal  dapat diterima ;
Pertimbangan  hakim  bahwa  memori banding  Jaksa  Penuntut  Umum  pada pokoknya  sebagai  berikut  :    Putusan hakim  tingkat  Pertama  halaman  18  : “terdakwa  Hengky  Adi  Saputra  Bin Herman mengetahui jika yang diterangkan dan ditandatanganinya
dalam berkas pemeriksaan adalah keterangannya  tentang  perbuatan  bahwa ia  membeli,  menjual  atau  menggunakan daun ganja kering  “,
Fakta ini dihubungkan dengan pertimbangan  hakim  terhadap  unsur tanpa hak dan melawan hukum menawar untuk menjual, menjual, membeli, menjadi  perantara  dalam  jual  beli, menukar,  menyerahkan  atau  menerima, sebagaimana dalam pertimbangan putusan  halaman  21  s/d  22,  fakta
Vol 1 No 1 2021, Hal 96-114
persidangan  ini  oleh  hakim  tidak dipertimbangkan sehingga unsur ini tidak terpenuhi, selanjutnya membebaskan terdakwa  dari  dakwaan  primeir.  Oleh karena  itu,  mohon  agar  hakim  banding mempertimbangkan  fakta  persidangan tersebut  berdasarkan  Pasal  240  (1) KUHAP,  dan  selanjutnya  Pengadilan Tinggi  menerima  permohonan  banding Jaksa Penuntut Umum dengan  memutus tetap sebagaimana tuntutan semula ;
Lalu  hakim  pun  menimbang  bahwa setelah  mempelajari  dengan  seksama berkas  perkara  dan  putusan  Pengadilan Negeri Tembilahan No. 28/Pid.Sus.A/2013/PN.Tbh,  tanggal  14 maret  2013  serta  memori  banding  Jaksa
Penuntut  Umum,  Pengadilan  Tinggi tidak  sependapat  dengan  hakim  tingkat pertama  dengan  pertimbangan  sebagai berikut dibawah ;
Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan  dengan  dakwaan  subsidair sebagai berikut :
a. Primair :  Setiap  orang  tanpa hak atau melawan hukum menawarkan      untuk  dijual, menjual,  Membeli,  menerima, menjadi    perantara  dalam  jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I ; diatur dan diancam pidana  dalam  Pasal  114  (1)  UU RI  No.  35  Tahun  2009  tentang
Narkotika Jo Pasal 1 UU RI No.
3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak.
b. Subsidair :  Setiap  penyalah guna  narkotika  golongan  I berupa ganja (cannabinoid) bagi diri sendiri ; diatur dan diancam pidana  dalam  Pasal  127  (1) huruf  a  UU  RI  No.  35  Tahun 2009  tentang  Narkotika    Jo
Pasal  1  UU  RI  No.  3  Tahun
1997 tentang pengadilan Anak ;
Bahwa unsur-unsur dakwaan primair tersebut adalah 1.   Setiap orang (anak) ;
2.  tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,      menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ;
3.  narkotika golongan I ;
5. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 68/PID.SUS/2013/PTR 33 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri  Tembilahan No. : 28
/ Pid.Sus/A/2013/ PN.TBH,   Tanggal  14 Maret  2013  an.  Terdakwa  HENGKY ADI  SAPUTRA  Bin  HERMAN  yang dimintakan banding tersebut  ;
MENGADILI SENDIRI : 1.   Menyatakan bahwa terdakwa HENGKY  ADI  SAPUTRA  Bin
HERMAN  telah    terbukti  secara sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana    “tanpa hak/melawan  hukum  membeli  dan menjual narkotika golongan I” ;
2.   Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa  tersebut  dengan  pidana penjara  selama  2  (dua)  tahun  6 (enam)  bulan  dan  pidana  denda sebesar  Rp.  500.000.000,-(lima ratus  juta  rupiah)  ;  apabila  denda termaksud  tidak  dapat  dibayar, maka  diganti  dengan  wajib  latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari;
3.   Menetapkan  bahwa  masa  selama terdakwa  ditangkap  dan  ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4.    Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

## D. Kesimpulan
Vol 1 No 1 2021, Hal 96-114
1. Penegakan hukum terhadap pelaku  tindak  pidana  anak  di bawah umur yang menyalahgunakan narkotika merujuk  kepada  Pasal  133 Undang-Undang Nomor 35 tahun  2009  tentang  Narkotika yang menjelaskan sebagai berikut  :  “Setiap  orang  yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan,  memaksa  dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat,  atau  membujuk  anak yang  belum  cukup  umur.    Pasal tersebut di atas, hanya dikenakan  terhadap  orang  yang memanfaatkan anak yang belum dewasa  saja,  sedangkan  anak yang  bersangkutan  tetap  dapat dipidana  berdasarkan  ketentuan undang-undang  narkotika  sesuai dengan  perbuatannya.  Namun,
dikarenakan  anak  di  bawah umur maka berlakulah ketentuan undang-undang peradilan  anak,  yang  terdapat pada  Undang-Undang  Nomor 11  tahun  2012  tentang  Sistem
Peradilan Pidana Anak.
2. Penerapan hukum materiil terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Nomor: 68/PID.SUS/2013/PTR, ternyata ada perbedaan tafsir dan perbedaan pertimbangan sehingga terjadi perbedaan pemberian sanksi pidana terhadap terdakwa. Hakim Pengadilan  Negeri  menjatuhkan pidana  penjara  selama  1  (satu)
tahun, sedangkan
hakim Pengadilan  Tinggi  menjatuhkan sanksi  lebih  berat  yaitu  2  (dua) tahun  6  (enam)  bulan  penjara., yang  akhirnya  harus  dijalani, karena perkara ini hanya sampai di tingkat banding di pengadilan Tinggi.

## E. Daftar Pustaka

## Buku
A Hamid S Attamimi, Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia, Jakarta; Konstitusi Press, 2014 Arif Gosita, Permasalahan Perlindungan Anak , Akademi Presindo, Jakarta. 2009
A. R. Sujono, dan Bony Daniel, Komentar&Pembahasan Undang
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Jakarta, Sinar Grafika, 2013 Atmasasmita, Romli, Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
2007
Bambang Mudjianto, Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif , Tiarana Lokus, yogyakarta, 2014, Barda Nawawi Arif , Sari Kuliah Hukum Pidana II . Fakultas Hukum Undip.2004 Dani Krisnawati, dkk., Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus , Jakarta, Pena Pundi Aksara,  2006 Hadiman, Perlakukanlah Barang Haram Ecstasy, Narkotika Dll Seperti barang Haram Lainnya , Jakarta:
Yayasan Al Washilah. 2006 Hamzah, Andi, dan Surachman,
Kejahatan Narkotika Dan
Vol 1 No 1 2021, Hal 96-114
Psikotropika, Jakarta: Sinar
Grafika. 2004
Hamzah, Andi, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia , Jakarta : Ghalia Indonesia. 2005 Harun M.Husen, Kejahatan dan
Penegakan Hukum Di Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta, 2000 Huda, Chairul, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Prenada Media. 2006 Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Ed. Ketujuh , Cet, 14, Gadjah Madah University Press, Yogyakarta. 2009 Lisa, Juliana, dan Nengah Sutrisna,
Narkoba, Psikotropika Dan Gangguan Jiwa, Yogyakarta: Nuha Medika. 2013 Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta, 2010 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak , Bandung, Refika Aditama, 2008 Ma’roef, Ridho, Narkotika Bahaya Dan
Penanggulanganya , Jakarta : Karisma Indonesia. 2006 Makaro, Taufik, Suhasril, dan Moh.
Zakky, Tindak Pidana Narkotika , Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005 Marzuki, Peter Mahfud, Penulisan Hukum , Jakarta: Kencana Media
Group. 2006
Muhammad  Yamin, Tindak Pidana
Khusus , Bandung: Pustaka Setia,
2012
Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana ,  Jakarta: Bumi Aksara. 2009
Nyoman Serikat Putra Jaya, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan PenerbitUniversitas Diponegoro, Semarang, 2001 Prodjodikoro, Wirjono. Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Refika Aditama. Bandung, 2008 Rena, Yulian, Victimologi, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009 Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum , Jakarta : Ghalia Indonesia,
2000
Saleh, Wantjik K, Tindak Pidana
Korupsi dan Suap , Jakarta,
Paramestika,  1996 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis , Genta
Publishing, Yogyakarta.  2009
Sudikno Mertokusumo, Bunga Rampai
Ilmu Hukum , Yogyakarta : Liberty,
2000
Supramono, Gatot, Hukum Narkoba Indonesia , Jakarta: Djambatan.
2009 -------------------, Hukum Acara
Pengadilan Anak , Jakarta:
Djambatan. 2012
Soedjono Dirjosisworo, Hukum Narkotika Indonesia , Bandung, Citra Aditya Bhakti,  2005 Soedjono, Narkotika Dan Remaja ,
Bandung: Alumni. 2003
Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang
Mempengaruhi Penegakan Hukum , UI Pres, Jakarta, 2001, -------------------, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 2010
Vol 1 No 1 2021, Hal 96-114
Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji,
Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat , PT RajaGrafindo Persada, 1995 Soerjowinoto, Petrus, dan Kawan-kawan,
Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang: Fakultas Hukum Unika Sogijapranata. 2014
Soemitro, Ronni Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum , Jakarta: Ghalia
Indonesia. 2005
S.R Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana
Di Indonesia dan Penerapannya ,
Cet. 4, Jakarta, Percetakan BPK
Gunung Mulia,  2006 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana ,
Bandung: Alumni. 2001
Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum
Dalam Praktek , Jakarta: Sinar Grafika. 2001
Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2011
tentang Pelaksanaan Wajib Lapor
Pecandu Narkotika.
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
2011 tentang Pelaksanaan Wajib
Lapor bagi Pecandu Narkotika.
Peraturan Kepala Badan Narkotika
Nasional Nomor 11 tahun 2014, tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa
Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2010, tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial.
Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional, Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 tahun 2014, Nomor: 11 tahun 2014, Nomor: 03 tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 01 tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN, tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Peraturan Menteri Kesehatan, Nomor 13 tahun 2014, tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.