Perubahan  Non-Formal  Konstitusi  di  Indonesia  Pasca-

## Reformasi Berdasarkan Pemikiran Fajrul Falaakh
Aldiansyah Justitia Indonesia

## Muhtar Said
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

## Abstrak
Perubahan-perubahan  Konstiusi  yang  ada  di  Indonesia  Pasca-Reformasi menjadi  hal  yang  sangat  menarik  untuk  dibahas  mulai  dari  perubahan Amandemen secara formal dan perubahan nonformal  yang perubahannya tanpa mengubah naskah konstitusi yang bersangkutan. Amandemen secara formal ( formal amendment ) hanyalah salah satu cara mengubah konstiusi. Perubahan dapat pula terjadi secara nonformal ( informal change, informal amendment ), yaitu perubahan konstitusi tanpa mengubah naskah konstitusi yang  bersangkutan  atau  perubahan  “di  luar  naskah  konstitusi”  ( buiten  de grodwet ). Norma-norma konstitusi dapat berubah ketika diatur lebih lanjut dalam  undang-undang  oleh  legislatif,  atau  ditafsirkan  oleh  hakim  untuk menentukan  hukum  bagi  suatu  perkara  yang  diadilinya.Ketidak  sinkronan dalam  sistem  atau  rezim  hukum  konstitusi  tentu  berdampak  pada  sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD NKRI 1945, khususnya terhadap bidang- bidang  yang  termuat  dalam  konstitusi  yang  mengalami  perubahan nonformal. Dari bedah hasil penelitian Fajrul Falaakh, teridentifikasi akan bermanfaat  sebagai  bahan legislative  review oleh  pembentuk  legislasi , judicial review oleh Mahkamah Konstitusi,  perubahan perilaku elite politik dan masyarakat hingga bagi politik perubahan konstitusi.
Keywords: Nonformal, Reformasi, Konstitusi, Fajrul Falaakh.
Corresponding  Author: Aldiansyah Justitia Indonesia
Muhtar Said Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Email: saidmuhtarshmh@gmail.com
© The Author(s) 2022 DOI: 10.47776/alwasath.v2i2.253
CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the  material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.
JA
89

## Classification
Conceptual Article
Submitted: 7 Oktober 2021 Accepted: 15 Oktober 2021 Online: 15 Oktober 2021
JA: Jurnal Al-Wasath 2 No.2: 89-98 Journal homepage: https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/index ISSN 2721-6160 (Online)

## PENDAHULUAN
Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis beserta nilai-nilai dan norma hukum dasar tidak tertulis  yang  hidup  sebagai  konvensi  ketatanegaraan  dalam  praktek  penyelenggaraan  negara sehari-hari,  termasuk  ke  dalam  pengertian  konstitusi  atau  hukum  dasar  ( droit  constitusionnel ) suatu  negara. 1 Menurut  E.C.S.  Wade  dan  Philips  G.  Godfrey,  Undang-Undang  Dasar  adalah naskah  yang  memaparkan  rangka  dan  tugas-tugas  pokok  dari  badan-badan  pemerintah  suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. 2
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) telah mengalami beberapa perubahan semenjak disahkan menjadi konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perubahan konstitusi terjadi dibeberapa negara yang kemudian beberapa ahli hukum tata negara  mengadopsi  dan  mencoba  mempraktikkannya  dalam  ketata  negaraan  Indonesia, diantaranya Fajrul Falaakh (FF).
Penulis Belanda Georg Jellinek, mengelompokkan 2 cara untuk mengubah konstitusi, yaitu prosedur  yang  ditentukan  dalam  konstitusi  ( Verfassung-andderung) dan  cara-cara  diluar  itu ( Verfassung-wandelung) seperti  revolusi,  kudeta,  konvensi. 3 Uraian  Berman,  Jellinek  dan Struycken mengenai revolusi, kudeta, atau konvensi tidak sepenuhnya dapat diterapkan terhadap Indonesia  pasca  Orde  Baru.  Ketiganya  tidak  menyinggung  proses  demokratisasi,  khususnya transisi  dari  kekuasaan  ototiter  seperti  yang  terjadi  di  Indonesia  dan  kemudian  “menghasilkan” Amandemen, UU 1945. 4
K.C.  Whaeare  mengemukakan  faktor-faktor  pengubah  dan  cara  perubahaan  konstitusi, 5 diantaranya  konstitusi  berubah  karena  sejumlah  faktor  yang  disebutnya  sebagai  sume primary forces, seperti  revolusi  industri  (penemuan  alat  telekomunikasi  dan  perubahaan  perdagangan), perang atau ancaman perang, krisis ekonomi dan ketimpangan perdagangan internasional, gagasan welfare  state atau social  service perkembangan  demokrasi,  penguatan  dan  sentralisasi  eksekutif karena  penemuan  atau  perkembangan  teknologi  persenjataan  modern,  pengasuh  partai  politik (mungkin paling kuat) sistem Pemilu, sikap rakyat kepada konstitusi ( constitutional cultur) seperti di Amerikat Serikat, Swiss. 6
Faktor  utama  yang  menentukan  pembaharuan  (Perubahan)  UUD  adalah  berbagai pembaharuan atau perubahan keadaan di masyarakat. Dorongan demokratisasi pelaksanaan negara kesejahteraan ( walfare state ), perubahan pola dan sistem ekonomi akibat industrialisasi, kemajuan ilmu  pengetahuan  dan  tehnologi  dapat  menjadi  kekuatan  ( forces )  pendorong  pembaharuan Undang-Undang Dasar. Jadi secara lebih sederhana dapat dikatakan masyarakatlah yang menjadi pendorong utama perubahan Undang-Undang Dasar. 7
Amandemen  secara  formal  ( formal  amendment )  hanyalah  salah  satu  cara  mengubah konstiusi. Perubahan dapat pula terjadi secara nonformal ( informal change, informal amendment) , yaitu perubahan konstitusi tanpa mengubah naskah konstitusi yang bersangkutan atau perubahan “di  luar  naskah  konstitusi”  ( buiten  de  grodwet ).  Norma-norma  konstitusi  dapat  berubah  ketika diatur  lebih  lanjut  dalam  undang-undang  oleh  legislatif,  atau  ditafsirkan  oleh  hakim  untuk menentukan hukum bagi suatu perkara yang diadilinya. Mudah tidaknya perubahan dilaksanakan, mendapat  perhatian  yang  penting  dalam  studi  hukum  tata  negara.  bahkan,  telaah  mengenai tipologi  konstitusi  dikaitkan  oleh  para  ahli  dengan  sifat  rigid  atau  fleksibelnya  suatu  naskah
1 Jimly  Asshiddiqie , Konstitusi  &  Konstitusionalisme  Indonesia, Cetakan  ketiga,  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2014. hlm 29
2 Dahlan Thaib, Jazim Hamdi, dan Ni’matul Huda, Teori Hukum dan Konstitusi , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999. hlm. 8 3 .  Mohammad  Fajrul  Falaakh, Pertumbuhan  dan  Model  Konstitusi, Yogyakarta:  Gadjah  Mada  Univesity Press, 2014., hlm. 51
4 . Mohammad Fajrul Falaakh, 2014, op.cit., hlm. 51 5 . Ibid . hlm. 51 6 . Mohammad Fajrul Falaakh, 2014, op.cit., hlm. 52 7 . Nuruddin Hady, Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi Paham Konstitusionalisme Pasca Amandemen UUD 1945 , Malang: Setara Press, 2010. hlm. 36
Undang-Undang Dasar menghadapi tuntutan perubahan. Jika suatu konstitusi mudah diubah,maka konstitusi  itu  disebut  fleksibel,  tetapi  jika  sulit  mengubahnya  maka  konstitusi  tersebut  disebut rigid atau kaku. 8
Stathen  Griffin  menggunakan  istilah  perubahaan  nonformal  konstitusi  dengan  sebutan secara legal, yaitu oleh pengadilan dan secara “non-legal” oleh bukan pengadilan. UUD NRI 1945 pasca  reformasi  telah  menghasilkan  4  Naskah,  yaityu  Amandemen  I    pada  Tahun  1999, Amandemen II pada tahun 2000, Amandemen III pada tahun 2001, Amandemen IV pada tahun 2002.  Kandasnya  gagasan  ‘Amandemen  kelima”  tidak  perlu  disimpulkan  bahwa  UUD  1945 pasca-amandemen  tidak  mengalami  perubahan.  Amandemen  secara  formal  ( formal  amendment) hanya salah satu cara mengubah konstitusi. 9
Perubahan  dapat  pula  terjadi  secara  nonformal  ( informal  change,  informal  amendment), yaitu perubahan konstitusi tanpa mengubah naskah konstitusi yang bersangkutan atau perubahaan “diluar naskah konstitusi” ( buiten the groundwet). 10
Fajrul  Falaakh  menyumbang  hasil  penelitian  dalam  bukunya  “Pertumbuhan  dan  Model Konstitusi”,  untuk  mendeskripsikan  terjadinya  perubahan  nonformal  konstitusi  dalam  ranah normatif juga dalam perspektif empirik, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih luas. Ketidak sinkronan dalam sistem atau rezim hukum konstitusi tentu berdampak pada sistem ketatanegaraan berdasarkan  UUD  NRI  1945,  khususnya  terhadap  bidang-bidang  yang  termuat  dalam  konstitusi yang  mengalami  perubahan  nonformal.  Dari  bedah  hasil  penelitian  FF,  teridentifikasi  akan bermanfaat sebagai bahan legislative review oleh pembentuk legislasi , judicial review oleh MK, perubahan  perilaku  elite  politik  dan  masyarakat  hingga  bagi  politik  perubahan  kontitusi. 11 Dari latar belakang di atas, maka artikel diatas ini akan membahas bagaimana bentuk: “Perubahan non- formal konstitusi di Indonesia pasca-reformasi berdasarkan pemikiran Fajrul Falaakh”?

## METODOLIGI PENELITIAN
Penyusunan  penulisan  ini  dilakukan  dengan  metode    penelitian  yang  bersifat  kepustakaan (library  research) adalah  penelitian  yang  bersifat  yuridis , yaitu  yang  didasarkan  penelitian kepustakaan (library reseacrh).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Perubahan Nonformal Fajrul Falaakh Konstitusi Pra-amandemen dan Pasca-Amandemen
UUD 1945 ditetapkan sebagai konstitusi negara setelah pernyataan kemerdekaan Indonesia pada  tanggal  17  Agustus,  di  Jakarta.  di  dalam  penetapan  UUD  1945  oleh  PPKI  dan  Proses penyusunannya  oleh  BPUPKI  digunakan  beberapa  istilah  saling  terkait:  hukum  dasar,  hukum dasar yang tertulis, Undang-undang dasar, groundwet, loicontitutionelle dan droit contitutionelle, serta  konstitusi.  Tetapi,  pilihan  jatuh  pada  istilah  “undang-undang  dasar”  sebagai  terjemahan istilah groundwet dalam bahasa Belanda. 12
8 . Jimly Asshiddiqie , Konstitusi-Konstitusi Indonesia, Cetakan ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. hlm 45. 9 . Ibid. Hlm. 7 10 . Ibid. Hlm. 7 11 Fajrul Falaakh, Op. Cip , hal. 14
12 .  Saefroedin  Bahar,  Ananda  B.  Kusuma,  Nannie  Hudawati,  1995, Risalah  Sidang  BPUPKI  dan  PPKI  28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, hlm. Indeks. Lihat juga R.M. Ananda B. Kusuma, 2004, Lahirnya Undang-undang Dasar 1945, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.  Bandingkan  dengan  Moh.  Yamin,  1951, Proklamasi  konstitusi, Djambatan,  Jakarta.  Menurut  Jimly Asshiddiqie, penggunaan istilah ini karena dipengaruhi pemahaman tentang kodifikasi hukum seperti Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata),  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  (KUHD),  atau  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Lihat  dalam  Jimly  Asshiddiqie,  2006, Pengantar  Hukum  Tata  Negara  Jilid  1, Konstitusi  Press,  Jakarta,  hlm.  137.  Apabila  memeriksa  Risalah  BPUPKI/PPKI  akan  diketahui  istilah  “undang- undang”  dasar  adalah  terjemaha  dari  istilah groundwet karena  istilah  wet  sudah  ditransliterasikan  sebagai  undang- undang.
Sekarang  UUD  1945  terdiri  dari  194  paragraf  (ayat),  hanya  29  yang  asli  dan  selebihnya merupakan  hasil  amandemen.  Aktibanya,  menurut  Kawamura,  “hampir-hampir  tidak  ada  lagi jejak bentuk asli UUD 1945.” 13
Tabel 1 Pra-amandemen Tetap Pasca-amandemen Dihapus Diubah  Ditambah  Total Pembukaan Tetap Tetap Bab 16 1 1 14 5 20 Pasal 37 8 1 28 37 73 Paragraf 65 29 2 34 131 194
Menurut Fajrul Falaakh amandemen secara formal ( formal amendment) hanyalah salah satu cara mengubah konstitusi. Tetapi,  Konstitusi dapat mengalami perubahan nonformal jika semakin rigid, maka  semakin  terbuka  untuk  diubah  secara  nonformal.  Perubahan  dapat  terjadi  secara nonformal  ( informal  change,  informal  amendment) ,  yaitu  perubahan  konstitusi  tanpa  mengubah naskah  konstitusi  yang  bersangkutan  atau  perubahn  “diluar  naskah  konstitusi”  ( buiten  de grondwet ). 14

## Mencermati Perubahan Nonformal
Menurut Fajrul Falaakh dalam Pasal 3 UUD NRI 1945, MPR menetapkan UUD, disebutkan pula  pada  Pasal  37  UUD  NRI  1945  bahwa  MPR  “Mengubah  UUD”.  Dengan  demikian,  MPR dapat  membuat  yang  baru  sama  sekali  (seusai  perang, vide Aturan  Tambahan)  maupun mengubahnya.  Jadi,  “mengubah  UUD”  tidak  hanya  bermakna  Amandemen  dan  dengan  teknik addendum. 15
Legislasi  berperan  penting  bagi  implementasi  konsitusi,  di  antaranya  memperjelas  dan merinci norma konsitusi serta mengatur implementasinya. Legislasi adalah instrumen atau’’kaki- tangan’’konsitusi ( daily constitution) , atau di Amerika Serikat disebut dengan basic legisletions. 16 Menurut  Van  der  vlies,  legislasi  yang  baik  perlu  memperhatikan  prinsip  (asas-asas) penyusunannya,  yang  terdiri  dari  asas  formal  dan  asas  material. 17 Asas-asas  formal  terkait persisapan dan proses pembuatan peraturan perundang-udangan. Asas-asas material berhubungan dengan isi atau materi muatan peraturan perundang-undangan.
Pasal  22  A  UUD  1945  bergantung  kepada  syarat  atau  kualifikasi  normatif  ini  ( daily constitution) .  Persyaratan  yang  dikemukakan  oleh  Montesquieu  di  rumusakan  dalam  konteks “prakonsitusi”,  terutama  saat  paham  kodifikasai  hukum  dan  legismu  (state  legal  – positivism). 18 Legislasi adalah produk lembaga pembentuk undang-undang yang dapat di kaji dari teori hukum empirik.  Teori  hukum  normatif  dapat  membantu  menjelaskannya,  terutama  dari  Kelsen.  Teori hierarki peraturan: Teori-teori legislasi ditundukkan (secara lex superior (teori hierarki, supremasi konstitusi) dengan delegetion principle (UUD diatur UU; Prolegnas: Politik legislasi). 19
13 . Koichi Kawamura, “Politics of the 1945 Constitution: Democratisation and Its Impact on Political Institution in Indonesia”, Researsh Paper, No. 3. 2003, Hal. 52.
14 .  Istilah  ini  dikutip  oleh  Harun  Alrasyid  dari  F.R.  Bothlingk.  Harun  Alrasyid,  “Penetepan  dan  Perubahan UUD 1945 dalam Teori dan Praktek”, Pidato, Purna Bakti Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 20 Juli 1996
15 .  Mohammad  Fajrul  Falaakh,  2014, Pertumbuhan  dan  Model  Konstitusi, Gadjah  Mada  Univesity  Press, Yogyakarta, hlm. 48-49.
16 Mohammad Fajrul Falaakh, 2014, Pertumbuhan dan Model Konstitusi, Gadjah Mada Univesity Press, Yogyakarta. Hlm. 65 17 Ibid .hlm 65 18 Ibid. Hlm.67 19 Ibid.hlm. 71
Syarat  syarat  (normatif)  pada  perancangan  legislasi,  tersebut  di  muka-diperlukan  untuk menghasilkan undang-undang yang bekualitas ketatak terpenuhan syarat normatif maupun karena legislasi  diwujudkan  berdasarkan  teori-teori  legisasi  dapat  mengakibatkan  perubahan  konsitusi secara nonformal. 20
Ajudikasi konstitusional dapat mencegah terjadinya perubahan nonformal konsitusi, namun kriterianya  juga  bergantung  kepada  produk  legislasi.  Akan  tetapi  ajudikasi  konstitusional  juga memberikan peluang kepada pengadilan untuk menafsirkan konstitusi yang berakibat mengubah konstitusi  yang  seharusnya  di  kawal.  Peluang  perubahan  nonformal:  UUD  harus  diatur  UU, bahasa  konstitusi  sering  kali  sangat  umum,  dalam  UU  MK  2003  dirumuskan    bahwa  legislasi yang melanggar hak-hak konstitusional menjdai dasar untuk pembatalannya ( silogisme: abstratct norms dalam  legislasi  sudah  mengubah  konsitutisi),  UU  dihasilkan  oleh  DPR  dan  Presiden  ( dengan peran DPD dalam hal tertentu) dan ketinya adalah lembaga dengan legitimasi demokratik karena keanggotaannya dipilh oleh rakyat. 21
Fungsi  ajudikasi  konstitusional  diperankan  oleh  lembaga  yudikatif  di  bawah  supremasi konstitusi  (pada  era  pascalegislasi).  Ajudikasi  konstitusional  bekerja  kalau  perkara  di  majukan kepada  hakim  ssesuai  dengan  kompetensi  pengadilan.  Di  sini  berlaku  asas  hakim  pasif  ( nemo iudex neprocedat ex officio). 22

## Ide dan pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia
Apakah  konstitusionalitas  undang-undang  dapat  di  uji  oleh  hakim    merupakan  perdebatan yang  berlangsung  sejak  lama  hinga  ini.  Di  Indonesia  sendiri  perdebatan  mengenai  hal  ini  telah terjadi  nik  penyusunan  UUD  1945  oleh  Badan  Penyelidik  Usaha  Kemerdekaan  Indonesia (BPUPKI)  tanggal  15  Juli  1945,  Malah  Muhammad  Yamin  yang  pertama  sekali  mengusulkan agar MA diberi kewenangan untuk "membanding undang undang". 23
Terhadap  usulan  M.  Yamin  ini,  Sopomo  tidak  sependapat  dikarenakan  pengujian konstitusionalitas  undang-undang  tidak  sejalan  dengan  paradigma  yang  telah  disepakati  dalam rangka penyusunan UUD 1945, yaitu UUD Indonesia itu menganut sistem supremasi MPR dan tidak  menganut  ajaran  ‘ trias  politica ’,  sehingga  tidak  memungkinkan  ide  pengujian  undang- undang dapat diadopsikan ke dalam UUD 1945 24
Mengenai  keputusan  apakah  sidang  BPUPKI  menerima  ataukah  mmolak  usulan  pendapat M.  Yamin  untuk  memberikan  kewenangan  menguji  undang  undang  kepada  Mahkamah  Agung tidak dapat ditemukan dalam risalah persidangan BPUPKI, Padahal menurut Harun Alrasid perlu dicatat, Dokter Radjiman, sebagai Ketua Badan Penyelidik, mengajukan masalah hak menguji itu kepada sidang, yaitu apakah akan menerima atau menolak usulan Yamin. 25
Sebagai  akibat  ketidakjelasan  keputusan  BPUPKI  mengenai  usulan  hak  menguji  undang- undang  tersebut,  maka  dalam  UUD  1945  sebelum  perubahan  tidak  dijumpai  sebuah  pasal  atau ayat pun yang mengatur pengujian undang-undang oleh hakim. Menurut Sri Soemantri, terhadap keadaan  tersebut  terdapat  dua  macam  kemungkinan  pendapat,  yaitu:  (1)    bahwa  hak  menguji material tidak diakui, dan (2) bahwa hak menguji material diakui ada. 26
UUD  1945  sebelum  perubahan  tidak  mengatur  mengenai  kewenangan  menguji  undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar namun bukan berarti selama berlakunya UUD 1945 tidak ada  sama  sekali  mekanisme  untuk  menguji  legalitas  peraturan  perundang-undangan  dalam
20 Ibid
21 Ibid
22 Ibid
23 Republik Indonesia, Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI 26 Mei 1945-22 Agustus 1945, (Jakarta: Sekretariat Negara RI 1945), H. 295 24 Ibid. H.305-307
25 Harun Alrasid, Hak Menguji Dalam Teori dan Praktek, dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 1 No. 1, Juli 2004, penerbit Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, h. 94
26 . Sri Soemantri, Hak Menguji Dalam Teori dan Praktek, dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 1 No. 1, Juli 2004, penerbit Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, h. 94
perkembangannya Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk menguji peraturan perundang- undangan namun tingkatannya di bawah undang-undang. 27
Landasan  hukum  yang  memberikan  kewenangan  bagi  Mahkamah  Agung  tersebut  adalah Ketetapan MPR Nomor 111/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga- lembaga  Tinggi  Negara  Dalam  Pasal  11  ayar  (4)  dinyatakan,  Mahkamah  Agung  mempunya wewenang  menguji  secara  materiil  hanya  terhadap  peraturan  perundang  undangan  di  bawah Undang-Undang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dalam Pasal 31  ayat  (1)  juga  menyatakan, Mahkamah    Agung  mempunyai  wewenang  menguji  peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap terhadap Undang-Undang . Peraturan atau tata cara pelaksanaan hak uji Mahkamah. Agung tersebut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1 Tahun 1993 tentang Hak Uji Materiil. Perma ini memberi wewenang untuk melakukan hak uji materiil baik kepada Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding maupun Mahkamah Agung. 28
Ide pengujian undang-undang dibahas kembali saat indonesia memasuki era reformasi 1998. Untuk menjembatani ide sersebut, sambil menunggu selesainya proses perubahan terhadap UUD 1945,  MPR  membentuk  Ketetapan  No.III/MPR/2000  tentang  Sumber  Hikam  dan  Tata  Urutan Peraturan  Perundang-undangan.  Pasal  5  ayat  (1)  TAP  MPR  ini  mengatur,  “ Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji  undang-undang  terhadap Undang Undang Dasar 1945  dengan  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat ”.  Pasal  5  ayat  (2)-nya  mengatur, Mahkamah  Agung  berwenang  menguji  peraturan  perundang-undangan  dibawah  sundang- undang. 29
Melihat  ketentuan  Pasal  5  Tap  MPR  No  III/MPR/2000,  maka  yang  berfungsi  sebagai penafsir Undang Undang Dasar ( The interperter of the Citation ) ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat,  bukan  Mahkamah  Agung (Supreme  Court) atau  Mahkamah  Konstitusi (Constitutional Court) ,  sebagaimana  larimnya  di  manca  negara,  sedangkan  yang  berfungsi  sebagai  penafsir undang-undang (The Interpreseraf the Law Act of Parliament) ialah Mahkamah Agung. Pada tahun 2001, dengan adanya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tidak lagi menjadi kewenangan MPR melainkan dialihkan kepada Mahkamah Konsititusi. UUD 1945 setelah perubahan merumuskan kewenangan MK  untuk  menguji  undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar  dalam  Pasal  24C  ayat  (1), yang menyebutkan:
“ Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  yang putusannya  bersifat  final  menguji  Undang-Undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar, memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
Latar belakang diadopsinya pembentukan MK menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar adalah sejalan dengan dianutnya paham negara hukum dalam UUD 194. 30 Pasal 1 ayat  (3)  UUD  1945  secara  tegas  menyatakan  Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Hukum adalah  satu  kesatuan  sistem  yang  hierarkis  dan  berpuncak  pada  konstitusi.  Oleh  karena  itu, supremasi hukum dengan sendirinya berarti juga supremasi konstitusi. 31
27 . Bayu Dwi Anggono, Perkembangan Pembentukan Undang-undang di Indonesia, Jakarta: Konstitusi Pres, 2014. H. 150
28 Iriyanto A. Baso Ence, Negara hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi, telaah terhadap Mahkhamah Konstitusi, (Bandung, Alumni, 2008). H. 110
29 Ibid.h. 151
30 MPR RI, Paduan Pemasyarakatan UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPR RI, (Jakarta: Sekjen MPR RI, h. 164 31 . Ibid

## Lahir MK (UUD pasal 24 C, UU MK, Tugas dan fungsi M, Ajudikasi MK)
Teorisasi  tentang  ajudikasi  konstitusional  di  Bab  II  menekankan  independensi  kedudukan yudikatif dihadapan cabang-cabang lain kekuasaan negara. Di antara tanda penting indenpendensi itu adalah kewenangan constitusional review.
Pengaturan tentang kekuasaan kehakiman dalam konsitusi mencakup berbagai pasal. Selain pada Bab IX (Kekuasaan Kehakiman)  pasal-pasal lainnya juga mengatur secara langsung maupun terkait dengan kekuasaan kehakiman. Pasal-pasal tersebut adalah:
1. Pasal 1 Ayat (2) Pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut UUD.
2. Pasal 1 Ayat (3) Indonesia sebagai negara hukum.
3. Pasal 24, 24A, 14, 24B, 24C, 25, 30 Ayat (4) mengenai MA, MK, KY dan Kepolisian.
4. Pasal 9 Ayat (2) Mengenai sumpah/janji Presiden dan Wapres. Tidak terdapat mengenai kejaksaan karena (menurut  warisan  Belanda)  berada  pada  MA  (1945-1955).  Sebetulnya  kepolisian  juga tidak ditentukan tersendiri, karena ia merupakan bagian dari fungsi umum pemerintahan dan dalam sistem penegakan hukum pidana (pada awalnya) merupakan pembantu jaksa ( hulpsmagistraat) .  Ketentuan  tentang  kepolisian  pada  Pasal  30  Ayat  (4)  dihasilkan melalui amandemen konsitusi tahun 2000.
5. Pasal 27 Ayat (1),28D Ayat dan 28I Ayat (1) Hak-hak asasi manusia di bidang kekuasaan kehakiman.

## Putusan Mahkamah Konstitusi
Mahfud MD, salah satu ahli tata negara yang pernah menjadi hakim konstitusi memaparkan perihal judicial riview terhadap konstitusi dalam teori ketatanegaraan dunia. Berdasar pengalaman putusan Marshall, alasan terapan sebuah mekanisme riview oleh hakim, yaitu 32 :
a. Hakim  bersumpah  untuk  menjunjung  tinggi  konstitusi  sehingga  kalau  ada  UU  yang bertentangan dengannya maka hakim harus berani membatalkannya.
b. Konstitusi  adalah the  supreme  law  of  the  land sehingga  harus  ada  lembaga  pengujian terhadap peraturan yang dibawahnya agar konstitusi itu tidak diselewengkan.
c. Hakim  tidak  boleh  menolak  perkara  sehingga  kalau  ada  yang  meminta  uji  materi  hakim harus melakukannya.
Pengalaman  kasus  putusan  Marshall,  menjadi  contoh  awal  bagaimana  peran  pengadilan tatanegara  pada  perkara  pengujian  perundang-undangan.  Secara  teliti,  putusan  yang  dihasilkan dalam  pengujian  perundang-undang  oleh  hakim,  adalah  bentuk  penafsiran  atas  makna  dari  kata atau  kalmat  dalam  konstitusi.  Artinya  hasil  putusan  bukan  merubah  kalimat  dalam  Undang- Undang  Dasar  atau  konstitusi.  Perubahan  makna  inilah  yang  menurut  FF  menjadi  salah  satu bentuk perubahan nonformal yang dimaksudkan dalam beberapa praktik perubahan konstitusi di Indonesia. Terbentuknya Mahkamah Konstitusi menyadarkan kelompok masyarakat yang merasa terdapat  Undang-undang  yang  pada  pengesahannya  oleh  DPR  bersama  dengan  pemerintah merugikan  masyarakat  dan  bertentangan  dengan  UUD  NRI  1945,  disinilah  peranan  Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan UUD NRI 1945. Beberapa contoh Putusan Mahkamah Konstitusi yang di uji;
1 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  92/PUU-X/2012  tentang  hasil  uji konstitusionalitas  produk  hukum  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2009  tentang Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (UU  MD3)  dan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3).
32 Moh. Mahfud MD, 2006, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi , Pustaka LP3ES Indonesia.Hal. 37.
2 Putusan  MK  No  50/PUU-XII/2014  tanggal  3  Juli  2014,  MK  menyatakan  Pasal  159 ayat  (1)  UU  Pilpres  inkonstitusional  bersyarat  sepanjang  pilpres  hanya  diikuti  dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam amar putusannya, Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum  mengikat  sepanjang  tidak  dimaknai  tidak  berlaku  untuk  pasangan  calon presiden dan wakil presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Menurut Fajrul Falaakh amandemen secara formal ( formal amendment) hanyalah salah satu cara mengubah konstitusi. Tetapi,  Konstitusi dapat mengalami perubahan nonformal jika semakin rigid, maka semakin terbuka untuk diubah secara nonformal. Setiap Masa perubahan sebenarnya konstitusi  mengalami  perubahan  secara  nonformal  dengan  menafsirkan  dari  hukum  yang  telah disepakati. Setelah pasca reformasi perubahan konstitusi terjadi melalui berbagai cara yang lebih mencolok  adalah  perubahan  melalui  mekanisme constitutional  review di  Mahkamah  Konstitusi. Ketika  hakim  membuat  Putusan  atas  Pengujian  Perundang-undangan  dan  menjadi  hukum  tetap yang final dan mengikat ini menjadi perubahan konstitusi melalui tafsiran hakim.

## REFERENSI Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Asshiddiqie , Jimly.  2014. Konstitusi  &  Konstitusionalisme  Indonesia, Cetakan  ketiga,  :  Sinar Grafika, Jakarta.
Asshiddiqie, Jimly. 2014. Konstitusi-Konstitusi Indonesia , Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta. Dahlan  Thaib,  Jazim  Hamdi,  dan  Ni’matul  Huda.  1999. Teori  Hukum  dan  Konstitusi ,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Dwi  Anggono,Bayu,    2014. Perkembangan  Pembentukan  Undang-undang  di  Indonesia , Konstitusi Pres, Jakarta.
Fajrul Falaakh, Mohammad. 2014. Pertumbuhan dan Model Konstitusi , Gadjah Mada Univesity Press, Yogyakarta.
Hady, Nuruddin. 2010. Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi Paham Konstitusionalisme Pasca Amandemen UUD 1945 , Setara Press, Malang. Harun Alrasid, Hak Menguji Dalam Teori dan Praktek , dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 1 No. 1, Juli 2004, penerbit Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
Iriyanto  A.  Baso  Ence,  2008, Negara  hukum  dan  Hak  Uji  Konstitusionalitas  Mahkamah Konstitusi , telaah terhadap Mahkhamah Konstitusi,  Alumni, Bandung. Kawamura, Koichi, 2003.“ Politics of the 1945 Constitution: Democratisation and Its Impact on Political Institution in Indonesia ”, Researsh Paper, No. 3. Moh.  Mahfud  MD,  2006, Membangun  Politik  Hukum,  Menegakkan  Konstitusi ,  Pustaka  LP3ES Indonesia.
MPR RI, Paduan Pemasyarakatan UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPR RI , (Jakarta: Sekjen MPR RI.
Republik Indonesia, Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI 26 Mei 1945-22 Agustus 1945 , (Jakarta: Sekretariat Negara RI 1945).
Saefroedin  Bahar,  Ananda  B.  Kusuma,  Nannie  Hudawati,  1995, Risalah  Sidang  BPUPKI  dan PPKI 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta. Sri Soemantri, Hak Menguji Dalam Teori dan Praktek , dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 1 No. 1, Juli 2004, penerbit Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

## Competing interests.
No conflic interest
Founding. None
Acknowledgements.
Thank you to all those who have supported and helped this research.

## About the Authors
The first author is a director of Justitia Indonesia and lecture at Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia