Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 1. No. 1 (2016) 26-36   ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)
Page | 26
Jurnal Riset Akuntansi dan
Bisnis Airlangga Vol.1 No.1
2016

## PENANGANAN TUNGGAKAN DANA BERGULIR (NON PERFORMING LOAN) PASKA PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PEDESAAN
Siti Nuraini 1

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  to  looking  for  handling  problems  after  the implementation  of  PNPM  Mandiri  Rural  especially  for  arrears  (non  performing loan  )  revolving  funds  that  has  become  asset  the  community.  For  the  first  time, monitoring  and  evaluation  originally  carried  out  by  the  external  but  after  the program is will be by the community.This research used methodology qualitative to technique  observation,  interviews  and  focuss  group  discussion  (FGD).This  result indicates  that  the  development  of  asset  revolving  funds  activity  management  units (UPK)  is  56  %.Arrears  revolving  funds  accidents  was  at  the  beginning  of  the program because the weak of  institutional and monitoring to the beneficiaries.Handling  arrears  (non  performing  loan  )  should  be  conducted  in  a family  spirit  have  not  yet  decided  to  the  police.This  advice  especially  to  the  local government  is  to  supervision  and  strengthening  institutional  owned  by  the  activity management  units  (UPK)  because revolving  funds  managed  quite  large  and  gave benefits received by the public is also quite a lot
Keyword : Activity management units (UPK), arrears, revolving funds

## 1. Pendahuluan
Kebijakan  peningkatan  kesejahteraan  dan  penurunan  angka  kemiskinan telah  dilakukan  pemerintah  Indonesia  untuk  mencapai  tujuan  MDG’s  di  tahun 2015  dengan  membuat  program-program  pembangunan  manusia,  yang  didanai oleh  dana  APBN,  APBD maupun  bantuan  lembaga  donor. Tujuan  program  ini diharapkan  mampu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  lewat  pendidikan ataupun kesehatan, menurunkan kemiskinan, meningkatkan partisipasi masyarakat  sehingga  pembangunan  manusia  yang  berkelanjutan  dapat  tetap berjalan sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals.
Keberhasilan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di samping diperoleh melalui  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkualitas  juga  dibarengi dengan  program-program  penanggulangan  kemiskinan  yang  diberlakukan  oleh pemerintah. Tim Nasional Penanggulangan Percepatan Kemiskinan (TNP2K) saat ini  memiliki  berbagai program  penanggulangan  kemiskinan  yang  terintegrasi mulai  dari  program  penanggulangan kemiskinan  yang  berbasis  pemberdayaan masyarakat  serta  program penanggulangan  kemiskinan  yang  berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan oleh berbagai elemen pemerintah baik
1 Corresponding author : Dosen PDD Universitas Airlangga, Jl. Wijaya Kusuma, No. 113 Banyuwangi. Telp. (0333) 417788, 081575115759. Email : sitinuraini@feb.unair.ac.id

## ARTICLE INFO
Article History :
Received 15 August 2016 Accepted 23 October 2016
Availabe online 25 November 2016
Page | 27
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol.1 No.1 2016
pusat  maupun  daerah. Strategi  dasar  yang  telah  ditetapkan  dalam  percepatan penanggulangan  kemiskinan  adalah  menyempurnakan  program  perlindungan sosial,  peningkatan  akses  masyarakat  miskin  terhadap  pelayanan  dasar, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan yang inklusif.
Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM)  merupakan  salah satu  program  penanggulangan  kemiskinan  berbasis  Community  Driven Development  (CDD)  yang  diterapkan  mulai  tahun  2006  sampai  dengan  tahun 2015  yang  memiliki  alokasi  dana  cukup  besar  yang  dialokasikan  untuk  seluruh kota/kabupaten  di  Indonesia.  Tujuan  PNPM  Mandiri  adalah  meningkatkan kesejahteraan  dan  meningkatkan  kesempatan  kerja  masyarakat  miskin  secara mandiri,  dengan  cara  meningkatkan  kapasitas  masyarakat,  baik  secara  individu maupun  berkelompok,  dalam  memecahkan  berbagai  persoalan  terkait  upaya peningkatan  kualitas  hidup,  kemandirian  dan  kesejahteraannya  dengan memanfaatkan  potensi  ekonomi  dan  sosial  yang  mereka  miliki  melalui  proses pembangunan secara mandiri (worldbank, 2015).
Ruang  lingkup  kegiatan  PNPM-Mandiri  meliputi  semua  kegiatan penanggulangan  kemiskinan  yang  diusulkan  dan  disepakati  masyarakat  meliputi penyediaan  dan  perbaikan  prasarana/sarana  lingkungan  permukiman  (jalan, jembatan, drainase, saluran irigasi), sosial (air bersih, sanitasi, MCK), pendidikan (sarana pendidikan, beasiswa, peralatan pendidikan), kesehatan (sarana kesehatan, makanan  tambahan  balita)  dan  ekonomi  secara  padat  karya;  penyediaan  sumber daya  keuangan  melalui  dana  bergulir  dan  kredit  mikro  untuk  mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar perlu diberikan bagi  kaum  perempuan  dalam  memanfaatkan  dana  bergulir  ini;  kegiatan  terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian  target  MDGs;  peningkatan  kapasitas  masyarakat  dan  pemerintahan lokal  melalui  penyadaran  kritis,  pelatihan  ketrampilan  usaha,  manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata kepemerintahan yang baik.
Pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan yang berakhir pada tahun 2015 meninggalkan asset-aset produktif maupun asset infrastruktur di masyarakat. Infrastruktur  yang  telah  dibangun  oleh  program  merupakan  asset  yang  dimiliki dan  digunakan  oleh  masyarakat  arena  termasuk  sebagai  salah  satu  bagian  dari fasilitas  umum,  begitu pula  dengan  asset  produktif  berupa  dana  bergulir. Pengelolaan  dana  bergulir  tetap  dilakukan  oleh  Unit  Pengelola  Kegiatan  (UPK) sampai  dengan  saat  ini.  Permasalahan  pengelolaan  dana  bergulir  salah  satunya adalah  tunggakan  atau noan  performing  loan oleh  masyarakat.  Untuk  itulah penelitian ini akan melihat bagaimana penanganan unit pengelola kegiatan (UPK) dalam  menanggulangi  tunggakan  atau noan  performing  loan paska  pelaksanaan program.

## 2. Kerangka Teoritis
Pendekatan  pemberdayaan  masyarakat  dimaksudkan  untuk  memperbaiki stabilitas sosial, membuka lapangan kerja, memperbaiki tata pemerintahan daerah dan menciptakan aset untuk kelompok miskin. Program-program penanggulangan kemiskinan  dan  penciptaan  lapangan  kerja  yang  berbasis  pemberdayaan masyarakat dicirikan dengan : a) menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat
Page | 28
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol.1 No.1 2016
b)  melakukan  penguatan  kapasitas  kelembagaan  masyarakat;  dan  c)  kegiatan program dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat (TNP2K, 2014).
Tujuan  umum  PNPM  Mandiri  adalah  meningkatnya  kesejahteraan  dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Adapun yang menjadi tujuan khususnya  adalah  meningkatnya  partisipasi  dan  kesempatan  kerja  masyarakat miskin,  meningkatkan  kapasitas  kelembagaan,  penganggaran  yang  berpihak kepada masyarakat miskin (pro-poor) , meningkatkan sinergi pemerintah daerah, swasta,  perguruan  tinggi,  lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM),  organisasi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Meningkatkan modal social yang berkembang sesuai dengan potensi social dan budaya dan peningkatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat (TNP2K, 2014).
Ruang  lingkup  kegiatan  PNPM-Mandiri  pada  dasarnya  terbuka  bagi semua  kegiatan  penanggulangan  kemiskinan  yang  diusulkan  dan  disepakati masyarakat  meliputi  :  penyediaan  dan perbaikan  prasarana/sarana  lingkungan permukiman (jalan, jembatan, drainase, saluran irigasi), sosial (air bersih, sanitasi, MCK),  pendidikan  (sarana  pendidikan,  beasiswa,  peralatan  pendidikan), kesehatan (sarana kesehatan, makanan tambahan balita) dan ekonomi secara padat karya; penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin terutama bagi kaum perempuan  dalam  memanfaatkan  dana  bergulir  ini;  kegiatan  terkait  peningkatan kualitas sumberdaya manusia; peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan  lokal  melalui  penyadaran  kritis,  pelatihan  ketrampilan  usaha, manajemen  organisasi  dan  keuangan,  serta  penerapan  tata  kepemerintahan  yang baik (pnpm-mandiri, 2014).
Kemiskinan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu mencukupi  tingkat  kemakmuran  ekonomi  yang  dianggap  sebagai  kebutuhan minimal standar hidup tertentu (Ritonga, 2011). Atau kondisi absolut atau relatif seseorang  atau  kelompok  masyarakat  dalam  suatu  wilayah  karena  sebab-sebab natural,  kultural  atau  struktural  yang  menyebabkan  ia  tidak  mempunyai kemampuan  untuk  mencukupi  kebutuhan  dasarnya  sesuai  dengan  tata  nilai  atau norma tertentu yang berlaku dalam masyarakat (Nugroho dan Dahuri, 2012).
Jeffry  Sach  menyatakan  bahwa  situasi  kemiskinan  ditandai  dengan tiadanya  enam  modal  yaitu:  (1) Human  Capital (kesehatan,  pendidikan,  nutrisi), (2)  Modal  usaha,  (3)  Infrasruktur  (jalan,  listrik,  air  bersih,  sanitasi),  (4)  Modal alam, (5) Administrasi publik yang dikelola baik, (6) Modal pengetahuan (Sama’i et.al).Sedangkan  World  Bank  (2004)  dalam  Santoso  (2011)  mendefinisikan masyarakat miskin sebagai mereka yang hidup dalam keluarga yang kemampuan konsumsinya di bawah garis tertentu, seperti dibawah $1 atau $2 per hari, atau di bawah level yang ditetapkan masing-masing negara.
Menurut  World  Bank  (2012), terdapat  lima  sasaran  program penanggulangan  kemiskinan  di  Indonesia  yang  telah  dilakukan  oleh  berbagai Kementrian dan Lembaga. Program tersebut meliputi: Konsumsi dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Consumption and Basic Needs, Pendidikan, Pengangguran dan Pelatihan (Education,  Employment  and  Training),  Kesehatan (Health),
Page | 29
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol.1 No.1
2016
Infrastruktur (Infrastucture),  Kredit  Mikro  untuk  Wirausaha (Microcredit  for Entrepreneurship).
Istilah empowerment memiliki banyak penafsiran.Pemberdayaan bertujuan untuk  memberikan  kekuatan  atau  kekuasaan  kepada  orang-orang  yang  tidak beruntung.  Pemberdayaan  merupakan  suatu  cara  dimana  rakyat,  organisasi  dan komunitas  diarahkan  agar  dapat  berkuasa  atas  kehidupannya.  Pemberdayaan merupakan kompetensi kerakyatan, melek sosiopolitik dan kompetensi partisipasi (Ife, 1995; Rappaport, 1984; Kiefer, 1981 dalam Fahrudin).
Suharto dalam Ritonga (2011) dan Adiyoso (2009) mengemukakan bahwa pemberdayaan  merupakan serangkaian  kegiatan  untuk  memperkuat  kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang  mengalami  masalah  kemiskinan  dan  berpartisipasi  dalam  proses pengambilan keputusan.
Robert Dahl berpendapat bahwa pemberdayaan merupakan kekuatan yang mampu  mempengaruhi  pelaku  lain  untuk  bertindak  yang  sebenarnya  tidak diinginkannya,  oleh  karenanya  pemberdayaan  kerap  dinilai  sebagai  usaha memberi  ‘daya’  kepada  pihak  lain  untuk  bertindak.  Pemberdayaan  kerap  dilihat sebagai  sebagai  persamaan  tindakan  untuk  memperoleh  kekuatan  melakukan sesuatu (Sachari, 2011).
Menurut Sachari (2011)  dan Suryono (2006) pemberdayaan mengandung makna sebagai reaksi balik atas fenomena ketidakberdayaan menghadapi  sebuah kekuatan  besar  yang  telah  menjadi  sebuah  wacana,  mengatasi  adanya  rasa impotensional-emosional dan sosial dalam menghadapi masalah dan
meningkatkan  kemampuan  mengambil  keputusan  yang  menyangkut  dirinya sendiri.  Fenomena  ketidakberdayaan  ini  muncul  sebagai  ‘suara’  ketidakpuasan dan  penyadaran  terhadap  penindasan,  pelecehan,  peniadaan,  perendahan, pengecilan  arti,  terhadap  suatu  tatanan  minoritas,  yaitu  mereka  yang  tidak berdaya, mereka yang terbelakang ataupun mereka yang tersisihkan.
Proses  pemberdayaan  akan  mempengaruhi  masyarakat  miskin untuk berpartisipasi  dalam  pengambilan  keputusan,  mengontrol,  dan  terlibat  setiap proses  yang  mempengaruhi  kehidupan  mereka.  Strategi  pemberdayaan masyarakat  sebagai  penunjang  proses  pemberdayaan  masyarakat  tersebut meliputi:  (1)  Peningkatan  kapasitas  individu  dan  kelompok,  (2)  Pengakuan  dan penghargaan  nilai-nilai,  (3)  Keanekaragaman,  (4)  Partisipasi,  (5)  Hak  asasi  dan keadilan, (6) Lingkungan yang kondusif, (7) Keberpihakan (Adiyoso, 2009).
Strategi  pengembangan  masyarakat  diperuntukkan  bagi  usaha  membantu pengembangan  masyarakat  yang  masih  terbelakang  bahkan  primitif.Community Development merupakan  suatu  proses  yang  merupakan  usaha  masyarakat  yang diintegrasikan  dengan  otoritas  pemerintah  guna  memperbaiki  kondisi  sosial ekonomi  dan  kultural  komunitas. Unsur  yang  diharapkan  saling  mendukung adalah  partisipasi  masyarakat  dalam  memperbaiki  taraf  hidupnya  sedapat mungkin  atas  prakarsa  sendiri  dan  pelayanan  teknis  atas  bentuk  pelayanan  lain untuk mendorong prakarsa dan partisipasi (Soetomo, 2010).
Program  pembangunan  masyarakat  bukan  hanya  sekedar  sebuah  proyek, tetapi  lebih  dari  itu  memerlukan  transformasi  mendalam  dari  struktur-struktur politik  dan  administratif  yang  bertujuan  untuk  memberdayakan  kelompok  dan
Page | 30
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol.1 No.1 2016
komunitas  serta  pemerintah  setempat  dengan  sumberdaya  dan  kekuasaan  untuk menggunakannya  dengan  lebih  flexible  dan  berkelanjutan,  sehingga  mereka mampu mengatur pembangunan  yang ada di daerah mereka (Biswanger-Mkhize, 2010 dalam Utomo, 2013).

## 3. Metodologi Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif, dengan pertimbangan karena berhadapan dengan kenyataan ganda yang menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan informan, dan metode  ini  lebih  peka  dan  lebih  dapat  menyesuaikan  diri  dengan  banyak penajaman  pengaruh  bersama  dengan  pola-pola  nilai  yang.  Proses  dalam melakukan  penelitian  merupakan  penekanan  dalam  penelitian  kualitatif  oleh karena  itu  dalam  melaksanakan  penelitian,  peneliti  lebih  berfokus  pada  proses dari pada hasil akhir (Suyanto dan Sutinah, 2007).
Fokus  penelitian  ini  adalah  masyarakat  penerima  hasil  program  PNPM Mandiri Pedesaan dan pemanfaat dan kelompok penerima bantuan simpan pinjam khusus  perempuan  secara  langsung  program  tersebut  paska  berakhir  di Kecamatan  Licin  Kabupaten  Banyuwangi.Sedangkan  subyek  dan  sumber informasi  dalam  penelitian  ini  adalah  pelaku  kelembagaan  PNPM  Mandiri Pedesaan  tingkat  kecamatan  dan  Pemanfaat  dan  kelompok  penerima  simpan pinjam khusus perempuan.

## 4. Hasil dan Pembahasan
PNPM  Mandiri  Pedesaan  merupakan salah  satu  program  pengentasan kemiskinan  berbasis  pemberdayaan  masyarakat  di  bawah  Kementrian  Dalam Negeri  sedangkan  di  daerah  di  bawah  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat (Bapemas).  Kabupaten  Banyuwangi  merupakan  salah  satu  di  Jawa  Timur  yang mendapatkan alokasi dana program PNPM Mandiri Kecamatan sejak tahun 2007. Salah  satu  kecamatan  di  Kabupaten  Banyuwangi  adalah  Kecamatan  Licin. Kecamatan  Licin  mulai  melaksanakan  program  PNPM  Mandiri  Pedesaan  pada tahun  2009,  dengan  program  utama  pembangunan  infrastruktur, peningkatan kapasitas  masyarakat  dan  simpan  pinjam  khusus  perempuan.  Pada  tahun  2009 dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)  yang diterima oleh kecamatan Licin sebesar  3  milyar  rupiah  dengan  komposisi  80%  dana  APBN  dan  20%  dana APBD.  Pada  tahun  2010  dan  2011  terjadi  penurunan  jumlah  dana  BLM  yang diterima oleh kecamatan Licin yaitu hanya sebesar 1,5 milyar rupiah. Pada tahun 2012  alokasi  dana  BLM  yang  diterima  oleh  kecamatan  Licin  sebesar  Rp. 900.000.000,-.  Tahun  2013  dana  yang  diterima  kembali  berkurang  sebesar  200 juta  sehingga  total  alokasi  dana  PNPM  Mandiri  pada  tahun  tersebut  adalah  Rp. 700.000.000,- .  Akhir  tahun  pelaksanaan  program  dana  yang  diterima  hanya sebesar  Rp.  600.000.000,-.    Beberapa  penyebab  penurunan  alokasi  dana  PNPM Mandiri  karena  turunnya  angka  kemiskinan  atau  sanksi  program  karena kecamatan bermasalah. Selain itu, diharapkan dana program merupakan salah satu stimulus agar masyarakat mampu mengembangkan aset-aset yang telah dihasilkan dari pelaksanaan program.
Page | 31
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol.1 No.1 2016
Paska  pelaksanaan  program  PNPM  Mandiri,  dana  bergulir  yang  masih dikelola  oleh  UPK  juga  menggunakan  sistem  perencanaan  partisipatif  dengan tetap  megutamakan  keberpihakan  kepada  masyarakat  miskin.    Teknik  yang digunakan  untuk  mendapatkan  hasil  penelitian  adalah  observasi,  wawancara  dan focus  group  discussion  (FGD) kepada  para  pelaku  program  PNPM  Mandiri  dan kelembagaan  yang  terbentuk  selama  program  berlangsung.Dalam  penelitian  ini, responden  yang  digunakan  adalah  sampel  anggota  kelompok  simpan  pinjam khusus  perempuan  Unit  Pengelola  Kegiatan  (UPK)  kecamatan  Licin.Sedangkan untuk narasumber adalah anggota Unit Pengelola Kegiatan (UPK), anggota Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan anggota Badan Pengawas UPK (BP-UPK).
Sejak  tahun  2007  sampai  dengan  tahun  2016  jumlah  kelompok  simpan pinjam  khusus  perempuan  (SPP)  di  kecamatan  Licin  terdapat  60  (  enam  puluh) kelompok dengan jumlah pemanfaat sebanyak 5.241 orang. Modal awal dari dana Bantuan  Langsung  Masyarakat  (BLM)  sebesar  Rp.  1.300.000.000,- dengan perkembangan dana sebesar 56% pada akhir bulan Agustus 2016 atau sebesar Rp. 730.605.604,- . Perencanaan keuangan,  pelaksanaan perguliran dan kelembagaan Unit  Pengelola  Kegiatan  (UPK)  masih  tetap  mengacu  pada  petunjuk  teknis operasional kegiatan PNPM Mandiri.
Setelah  berakhirnya  pelaksanaan  program  pada  akhir  tahun  2014,  asset dana  bergulir  yang  telah  ada  di  masyarakat  tetap  dikelola  oleh  Unit  Pengelola Kegiatan  (UPK)  sebagai  salah  satu  asset  pendanaan  mikro  bagi  masyarakat terutama  yang  tidak  memiliki  akses  kepada  perbankan.  Sistem  perguliran  dana masih  mengacu  pada  ketentuan  program  yaitu  diutamakan  untuk  masyarakat miskin  dan  tidak  memiliki  akses  pada  perbankan  sehingga  mampu  mengurangi rentenir  yang  ada  di  desa-desa.  Dengan  jasa  yang  cukup  kecil  sebesar  1,5% setahun  dan  maksimal  pinjaman  untuk  masing-masing  pemanfaat  sebesar  Rp. 6.000.000,- sangat ringan untuk pemanfaat melakukan pengembalian dana. Selain itu  syarat  pinjaman  hanya  melampirkan  fotocopy  kartu  tanda  penduduk  (KTP) juga  tanpa  adanya  jaminan  atau agunan  hanya  ada  berdasarkan  sistem  tanggung renteng dan moral punishment yang berlaku di masyarakat.Moral punishment ini dilaksanakan kepada seluruh kelompok yang memiliki tunggakan sampai dengan kolektibilitas  5  atau  tunggakan  diatas  enam  bulan,  berupa  kelompok  yang termasuk  kategori  bermasalah  tidak  dapat  melakukan  pinjaman  kepada  Unit Pengelola  Kegiatan  (UPK).  Alur  pelaksanaan  perguliran  dana  dapat  dilihat  pada grafik dibawah ini.
Page | 32
Jurnal Riset Akuntansi dan
Bisnis Airlangga
Vol.1 No.1 2016

## Gambar 1. Alur Perguliran Dana
Tahap pertama yang dilakukan oleh kelompok pemanfaat adalah membuat pengajuan  proposal  kepada  Unit  Pengelola  Kegiatan  (UPK)  yang  diketahui  oleh Kepala  desa.  Setelah  pengajuan  proposal  pinjaman  kepada  Unit  pengelola kegiatan  (UPK)  maka  akan  dibuat  rekap  pengajuan  pinjaman  dan  dilakukan verifikasi  administrasi  oleh  tim  verifikasi.  Tim  verifikasi  menerima  laporan  dari UPK  tentang  latar  belakang  kelompok  yang  sudah  pernah  melakukan  pinjaman ataupun  kelompok  baru.  Setelah  dilakukan  verifikasi  administrasi  maka  tim verifikasi  akan  melakukan  verifikasi  lapangan  yaitu  kunjungan  ke  desa-desa untuk menemui kelompok pemanfaat dan melakukan tanya jawab secara langsung kepada masing-masing pemanfaat.
Setelah  dilaksanakannya  verifikasi  lapangan  maka  dilaksanakan musyawarah  antar  desa  perguliran  yang  difasilitasi  oleh  Bada  Kerjasama  Antar Desa (BKAD) dan dihadiri oleh Unit pengelola kegiatan (UPK), Badan Pengawas (BP-UPK), tim pendanaan, tim verifikasi dan perwakilan kelompok. Musyawarah perguliran ini merupakan forum untuk menentukan pendanaan yang diterima oleh anggota  dan  kelompok  pemanfaat.  Setelah  pelaksanaan  musyawarah  perguliran maka UPK melakukan jadwal penyaluran dana perguliran kepada kelompok.
Pengawasan  proses  dan  pelaksanaan  dana  bergulir  dilakukan  oleh  BP- UPK.  Selain  melakukan  audit  terhadap pelaporan  keuangan  UPK,  badan pengawas  UPK  juga  melakukan  pengawasan  terhadap  dana  bergulir  yang dilakukan  UPK.  Selain  itu  pembinaan  kelompok  dilakukan  oleh  UPK  pada  saat pengembalian angsuran setiap bulannya. Pembinaan ini terutama dilakukan untuk menghadapi  permasalahan  di  tingkat  kelompok  pemanfaat  SPP.  BP-UPK memiliki  agenda  audit  keuangan  UPK  setiap  bulan  di  minggu  pertama. Sedangkan  rapat  kelembagaan  yang  terdiri  dari  BKAD,  BP-UPK  dan  UPK
Musyawarah Antar Desa Perguliran Pendanaan SITI NURAINI, PENANGANAN DANA TUNGGAKAN (NON PERFORMANCE LOAN ) PASKA……. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 1. No. 1 (2016) 26-36 ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)
Page | 32

## Gambar 1. Alur Perguliran Dana
Tahap pertama yang dilakukan oleh kelompok pemanfaat adalah membuat pengajuan  proposal  kepada  Unit  Pengelola  Kegiatan  (UPK)  yang  diketahui  oleh Kepala  desa.  Setelah  pengajuan  proposal  pinjaman  kepada  Unit  pengelola kegiatan  (UPK)  maka  akan  dibuat  rekap  pengajuan  pinjaman  dan  dilakukan verifikasi  administrasi  oleh  tim  verifikasi.  Tim  verifikasi  menerima  laporan  dari UPK  tentang  latar  belakang  kelompok  yang  sudah  pernah  melakukan  pinjaman ataupun  kelompok  baru.  Setelah  dilakukan  verifikasi  administrasi  maka  tim verifikasi  akan  melakukan  verifikasi  lapangan  yaitu  kunjungan  ke  desa-desa untuk menemui kelompok pemanfaat dan melakukan tanya jawab secara langsung kepada masing-masing pemanfaat.
Setelah  dilaksanakannya  verifikasi  lapangan  maka  dilaksanakan musyawarah  antar  desa  perguliran  yang  difasilitasi  oleh  Bada  Kerjasama  Antar Desa (BKAD) dan dihadiri oleh Unit pengelola kegiatan (UPK), Badan Pengawas (BP-UPK), tim pendanaan, tim verifikasi dan perwakilan kelompok. Musyawarah perguliran ini merupakan forum untuk menentukan pendanaan yang diterima oleh anggota  dan  kelompok  pemanfaat.  Setelah  pelaksanaan  musyawarah  perguliran maka UPK melakukan jadwal penyaluran dana perguliran kepada kelompok.
Pengawasan  proses  dan  pelaksanaan  dana  bergulir  dilakukan  oleh  BP- UPK.  Selain  melakukan  audit  terhadap pelaporan  keuangan  UPK,  badan pengawas  UPK  juga  melakukan  pengawasan  terhadap  dana  bergulir  yang dilakukan  UPK.  Selain  itu  pembinaan  kelompok  dilakukan  oleh  UPK  pada  saat pengembalian angsuran setiap bulannya. Pembinaan ini terutama dilakukan untuk menghadapi  permasalahan  di  tingkat  kelompok  pemanfaat  SPP.  BP-UPK memiliki  agenda  audit  keuangan  UPK  setiap  bulan  di  minggu  pertama. Sedangkan  rapat  kelembagaan  yang  terdiri  dari  BKAD,  BP-UPK  dan  UPK
Proposal Kelompok Pengajuan pada UPK Verifikasi usulan Verifikasi lapangan Musyawarah Antar Desa Perguliran Pendanaan SITI NURAINI, PENANGANAN DANA TUNGGAKAN (NON PERFORMANCE LOAN ) PASKA……. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 1. No. 1 (2016) 26-36 ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)
Page | 32
Gambar 1. Alur Perguliran Dana
Tahap pertama yang dilakukan oleh kelompok pemanfaat adalah membuat pengajuan  proposal  kepada  Unit  Pengelola  Kegiatan  (UPK)  yang  diketahui  oleh Kepala  desa.  Setelah  pengajuan  proposal  pinjaman  kepada  Unit  pengelola kegiatan  (UPK)  maka  akan  dibuat  rekap  pengajuan  pinjaman  dan  dilakukan verifikasi  administrasi  oleh  tim  verifikasi.  Tim  verifikasi  menerima  laporan  dari UPK  tentang  latar  belakang  kelompok  yang  sudah  pernah  melakukan  pinjaman ataupun  kelompok  baru.  Setelah  dilakukan  verifikasi  administrasi  maka  tim verifikasi  akan  melakukan  verifikasi  lapangan  yaitu  kunjungan  ke  desa-desa untuk menemui kelompok pemanfaat dan melakukan tanya jawab secara langsung kepada masing-masing pemanfaat.
Setelah  dilaksanakannya  verifikasi  lapangan  maka  dilaksanakan musyawarah  antar  desa  perguliran  yang  difasilitasi  oleh  Bada  Kerjasama  Antar Desa (BKAD) dan dihadiri oleh Unit pengelola kegiatan (UPK), Badan Pengawas (BP-UPK), tim pendanaan, tim verifikasi dan perwakilan kelompok. Musyawarah perguliran ini merupakan forum untuk menentukan pendanaan yang diterima oleh anggota  dan  kelompok  pemanfaat.  Setelah  pelaksanaan  musyawarah  perguliran maka UPK melakukan jadwal penyaluran dana perguliran kepada kelompok.
Pengawasan  proses  dan  pelaksanaan  dana  bergulir  dilakukan  oleh  BP- UPK.  Selain  melakukan  audit  terhadap pelaporan  keuangan  UPK,  badan pengawas  UPK  juga  melakukan  pengawasan  terhadap  dana  bergulir  yang dilakukan  UPK.  Selain  itu  pembinaan  kelompok  dilakukan  oleh  UPK  pada  saat pengembalian angsuran setiap bulannya. Pembinaan ini terutama dilakukan untuk menghadapi  permasalahan  di  tingkat  kelompok  pemanfaat  SPP.  BP-UPK memiliki  agenda  audit  keuangan  UPK  setiap  bulan  di  minggu  pertama. Sedangkan  rapat  kelembagaan  yang  terdiri  dari  BKAD,  BP-UPK  dan  UPK
Page | 33
memiliki  agenda  rutin  setiap  bulannya  yang  kondisional  untuk  waktu pelaksanaannya.
Sebagai  program  yang  berdasarkan  pada  pemberdayaan  masyarakat, metode penanganan masalah yang digunakan oleh UPK juga lebih menggunakan sistem kekeluargaan daripada penanganan secara hukum.Berikut ini adalah skema penanganan permasalahan tunggakan yang dilakukan oleh UPK selama ini.
Gambar. 2. Skema Penanganan Permasalahan Tunggakan
Tunggakan yang terjadi dalam pengembalian dana bergulir akan dilakukan identifikasi  oleh  UPK  untuk  permasalahannya,  kemudian  akan  diberikan  surat tagihan kepada kelompok. apabila surat tagihan tidak diindahkan maka UPK akan berkoordinasi  dengan  BKAD  untuk  meminta  kepala  desa  membantu  dalam mengatasi tunggakan di kelompok pemanfaat. Penyelesaian akhir yang dilakukan adalah  melaporkan  kepada  pihak  berwajib  untuk  permasalahan  yang  memang tidak bisa diselesaikan di tingkat local, tetapi proses ini belum pernah dilakukan karena  UPK  masih  mengedepankan  penanganan  permasalahan  secara kekeluargaan.
Tabel  1. Tunggakan Unit Pengelola Kegiatan per-Agustus 2016 No Jenis Tunggakan Jumlah 1 Tunggakan 1-2 angsuran Rp. 77.346.500,- 2 Tunggakan 3-4 angsuran Rp. 16.740.000,- 3 Tunggakan 5-6 angsuran Rp. 14.640.000,- 4 Tunggakan diatas 6 angsuran Rp. 279.953.500,- Total Tunggakan Rp. 388.680.000,-
Sumber : laporan keuangan UPK, diolah
Berdasarkan  tabel  1,  menunjukkan tunggakan  UPK  diatas  6  kali  angsuran merupakan  tunggakan  pada  awal  tahun  pelaksanaan  program  di  tahun  2009
Pihak Berwa jib
SITI NURAINI, PENANGANAN DANA TUNGGAKAN (NON PERFORMANCE LOAN ) PASKA……. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 1. No. 1 (2016) 26-36
ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)
Page | 33
memiliki  agenda  rutin  setiap  bulannya  yang  kondisional  untuk  waktu pelaksanaannya.
Sebagai  program  yang  berdasarkan  pada  pemberdayaan  masyarakat, metode penanganan masalah yang digunakan oleh UPK juga lebih menggunakan sistem kekeluargaan daripada penanganan secara hukum.Berikut ini adalah skema penanganan permasalahan tunggakan yang dilakukan oleh UPK selama ini.
Gambar. 2. Skema Penanganan Permasalahan Tunggakan
Tunggakan yang terjadi dalam pengembalian dana bergulir akan dilakukan identifikasi  oleh  UPK  untuk  permasalahannya,  kemudian  akan  diberikan  surat tagihan kepada kelompok. apabila surat tagihan tidak diindahkan maka UPK akan berkoordinasi  dengan  BKAD  untuk  meminta  kepala  desa  membantu  dalam mengatasi tunggakan di kelompok pemanfaat. Penyelesaian akhir yang dilakukan adalah  melaporkan  kepada  pihak  berwajib  untuk  permasalahan  yang  memang tidak bisa diselesaikan di tingkat local, tetapi proses ini belum pernah dilakukan karena  UPK  masih  mengedepankan  penanganan  permasalahan  secara kekeluargaan.
Tabel  1. Tunggakan Unit Pengelola Kegiatan per-Agustus 2016 No Jenis Tunggakan Jumlah 1 Tunggakan 1-2 angsuran Rp. 77.346.500,- 2 Tunggakan 3-4 angsuran Rp. 16.740.000,- 3 Tunggakan 5-6 angsuran Rp. 14.640.000,- 4 Tunggakan diatas 6 angsuran Rp. 279.953.500,- Total Tunggakan Rp. 388.680.000,-
Sumber : laporan keuangan UPK, diolah
Berdasarkan  tabel  1,  menunjukkan tunggakan  UPK  diatas  6  kali  angsuran merupakan  tunggakan  pada  awal  tahun  pelaksanaan  program  di  tahun  2009
Tungga kan UPK BKAD Kepal a Desa SITI NURAINI, PENANGANAN DANA TUNGGAKAN (NON PERFORMANCE LOAN ) PASKA……. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 1. No. 1 (2016) 26-36 ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)
Page | 33
Jurnal Riset
Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol.1 No.1 2016
memiliki  agenda  rutin  setiap  bulannya  yang  kondisional  untuk  waktu pelaksanaannya.
Sebagai  program  yang  berdasarkan  pada  pemberdayaan  masyarakat, metode penanganan masalah yang digunakan oleh UPK juga lebih menggunakan sistem kekeluargaan daripada penanganan secara hukum.Berikut ini adalah skema penanganan permasalahan tunggakan yang dilakukan oleh UPK selama ini.
Gambar. 2. Skema Penanganan Permasalahan Tunggakan
Tunggakan yang terjadi dalam pengembalian dana bergulir akan dilakukan identifikasi  oleh  UPK  untuk  permasalahannya,  kemudian  akan  diberikan  surat tagihan kepada kelompok. apabila surat tagihan tidak diindahkan maka UPK akan berkoordinasi  dengan  BKAD  untuk  meminta  kepala  desa  membantu  dalam mengatasi tunggakan di kelompok pemanfaat. Penyelesaian akhir yang dilakukan adalah  melaporkan  kepada  pihak  berwajib  untuk  permasalahan  yang  memang tidak bisa diselesaikan di tingkat local, tetapi proses ini belum pernah dilakukan karena  UPK  masih  mengedepankan  penanganan  permasalahan  secara kekeluargaan.
Tabel  1. Tunggakan Unit Pengelola Kegiatan per-Agustus 2016 No Jenis Tunggakan Jumlah 1 Tunggakan 1-2 angsuran Rp. 77.346.500,- 2 Tunggakan 3-4 angsuran Rp. 16.740.000,- 3 Tunggakan 5-6 angsuran Rp. 14.640.000,- 4 Tunggakan diatas 6 angsuran Rp. 279.953.500,- Total Tunggakan Rp. 388.680.000,-
Sumber : laporan keuangan UPK, diolah
Berdasarkan  tabel  1,  menunjukkan tunggakan  UPK  diatas  6  kali  angsuran merupakan  tunggakan  pada  awal  tahun  pelaksanaan  program  di  tahun  2009
Page | 34
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol.1 No.1 2016
karena  terdapat  salah  satu  pemanfaat  yang  menunggak  dan  bekerja  keluar negeri.Berbagai  penyelesaian  tunggakan  tersebut  telah  dilakukan  tetapi  tetap belum  membuahkan  hasil  yang  maksimal.  Walaupun  terdapat  ketentuan  untuk melakukan  penghapusan  pinjaman  tetapi  BKAD  bersama  UPK  tidak  melakukan hal  tersebut  karena  apabila  dilakukan  penghapusan  pinjaman  akan  membuat masyarakat tidak memiliki kesadaran dalam mengembalikan dana pinjaman.
Konsep pemberdayaan yang dilakukan di masyarakat masih tetap berlanjut dan  dipertahankan  sampai  dengan  saat  ini.  Pengawasan  dan  audit  secara sederhana  yang  dilakukan  oleh  badan  pengawas  UPK  juga  menunjukkan  bahwa audit bukan hanya dimiliki oleh auditor professional tetapi juga oleh masyarakat. Pengawasan  paska  pelaksanaan  program  hanya  dilakukan  oleh  badan  pengawas dan masyarakat secara langsung.Monitoring dari pemerintah daerah masih sangat kurang terutama untuk pengawasan dan penanganan permasalahan tunggakan.

## 5. Kesimpulan dan Saran
Paska pelaksanaan program PNPM Mandiri asset  yang dikelola oleh unit pengelola  kegiatan  (UPK)  masih  berkembang  dan  dapat  dirasakan  oleh masyarakat  dalam  bentuk  dana  bergulir.  Tunggakan  atau noan performing  loan yang  dimiliki  oleh  Unit  Pengelola  Kegiatan  (UPK)  sangat  besar  sehingga  dapat mengganggu  pertumbuhan  asset  produktif.Tunggakan  yang  cukup  besar  tersebut terjadi terutama pada awal-awal pelaksanaan program karena kelembagaan belum berfungsi  secara  maksimal.Penanganan  tunggakan  yang  hanya  berbasis  kepada kesadaran  masyarakat  dan  penanganan  yang  bersifat  kekeluargaan  tanpa  adanya penanganan  kepada  pihak  berwajib  membuat  Tunggakan  atau noan  performing loan sangat tinggi.
Dari hasil penelitian tersebut saran yang dapat diberikan terutama kepada pemerintah daerah adalah besarnya potensi dana bergulir  yang dimiliki oleh unit pengelola kegiatan sehingga diperlukan pembinaan dan monitoring secara berkala dari pemerintah daerah. Asset produktif yang terus meningkat tetapi tanpa adanya landasan  hukum  yang  jelas  bagi  pengelola  kegiatan  atau  UPK  akan  sangat membatasi  ruang  lingkup  UPK,  sehingga  legalitas  dan  arah  keberlanjutan  UPK perlu kiranya dipikirkan secara bersama oleh pemerintah daerah.

## 5.1 Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan  dalam  penelitian  ini  adalah  ruang  lingkup  penelitian  yang sangat kecil hanya terbatas pada wilayah satu kecamatan sehingga belum mampu mewakili proses penanganan paska pelaksanaan program yang tersebar diseluruh Indonesia. Diharapkan penelitian yang berikutnya dibuat ruang lingkup yang lebih luas  sehingga  mampu  merepresentasikan  hasil  pelaksanaan  program  yang  telah berjalan di masyarakat.

## 5.2 Implikasi Kebijakan
Konsep  pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh  program  PNPM  Mandiri Pedesaan  sangat  tepat  dilaksanakan  untuk  masyarakat  karena  lebih  mudah diadaptasi  dan  lebih  mengedepankan  rasa  kekeluargaan  sehingga  pembangunan dapat  berjalan  sesuai  dengan  konsep  perencanaan  di  masyarakat.  Penanganan
Page | 35
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol.1 No.1
2016
masalah yang terjadi di masyarakat mampu diselesaikan dalam proses dan kondisi di masyarakat.
Konsep  ini  dapat  digunakan  untuk  mendampingi  kebijakan  pemerintah daerah  terutama  dalam  meningkatkan  pembangunan  di  daerah  dengan mengembangkan potensi dan kearifan lokal  yang dimiliki karena masing-masing daerah  memiliki  potensi  yang  berbeda-beda.Konsep  adaptasi  pemberdayaan mampu  membuat  masyarakat  membangun  daerahnya  masing-masing  tanpa meninggalkan ciri khas dan kemampuan daerah dalam pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiyoso,  Wignyo.  2009. Menggugat Perencanaan  Partisipatif  dalam
Pemberdayaan Masyarakat. Putra Media Nusantara. Surabaya.
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2015. Program PNPM Mandiri. http://tnp2k.go.id diakses pada 30 Oktober 2015.
Bagong  Suyanto,  dan Sutinah.  2007. Metode  Penelitian  Sosial  :  Berbagai Alternatif Pendekatan.Cetakan 3. Prenada Media Group : Jakarta.
Fahrudin, Adi. Tanpa tahun.Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat. Humaniora. Bandung.
Iwan  Nugroho,  dan Rokhim  Dahuri.  2012. Pembangunan  Wilayah  :  Perspektif Ekonomi,  Sosial  dan  Lingkungan. Edisi  Revisi.  Cetakan  2.LP3ES  : Jakarta.

## Nugroho,  Iwan  dan  Dahuri,  Rokhmin.  2012. Pembangunan  Wilayah:  Perspektif
Ekonomi,  Sosial dan  Lingkungan.  Edisi  revisi.  Cetakan  ke-2.  LP3ES. Jakarta.
Ritonga,  Susilistiawati.  2011. Analisis  Dampak  Pelaksanaan  Program  Nasional Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri  Perdesaan  (PNPM-MP)  terhadap Peningkatan  Pendapatan  dalam  Pengembangan  Ekonomi  Lokal  di Kabupaten  Asahan.  Tesis.  Program  Sekolah  Pascasarjana,  dadan. Universitas Sumatra Utara.
Sachari,  Agus.  2011. Desain  dan  Permasalahan  Pembangunan  Menjemput  Era Perekonomian Kreatif di Masa Depan. ITB. Bandung.
Santoso, Lukman Adi. 2011. Pengaruh PNPM dan Alokasi Belanja Daerah untuk Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum terhadap Penanggulangan Kemiskinan  (Studi  Kasus  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Timur  tahun 2007-2009). Tesis. Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik. Program Pascasarjana, Universitas Indonesia.
Page | 36
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol.1 No.1
2016
Sama’I,  Pairan,  Joko  Mulyono,  Edy  Burhan  Arifin.  2009. Model  Pengentasan Kemiskinan  di  Kabupaten  Situbondo. Laporan  Hibah  Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional. Universitas Jember.
Soetomo.2011. Strategi-Srategi Pembangunan Masyarakat.Cetakan ke-3. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Suryono,  Agus.  2006. Ekonomi  Politik  Pembangunan  dalam  Perspektif  Teori Ilmu Sosial.Cetakan ke-1.Edisi pertama.UM Press. Malang.
Utomo,  Gilang  Bayu.  2013. Analisi  Korelasi  PNPM  Mandiri terhadap Infrastruktur  Pendidikan,  Kesehatan,  dan  Jalan  di  Indonesia.  Laporan Magang.  Program  Studi  Ilmu  Ekonomi.  Fakultas  Ekonomi,  Universitas Indonesia.
( http://web.worldbank.org ).
( www.pnpm-mandiri.org ,)