## MADRASAH  DINIYAH DALAM KONTEKS GLOBALISASI
( PROBLEMATIKA DAN SOLUSINYA)

## Oleh: Irwandi
Dosen pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

## ABSTRAK
Pendidikan  adalah  suatu  tuntutan  yang  harus  dilakoni  semua  individu  manusia, mulai dari ayunan samapai liang lahat. Dewasa ini selain pendidikan formal khusus bagi  anak-anak telah  diterapkan  pendidikan  berbasis  keagamaan  dalam  bentuk sekolah  yang  diberi  nama  Madrasah  Diniyah. Madrasah  Diniyah  merupakan lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran secara klasikal yang bertujuan untuk memberi tambahan pengetahuan agama Islam kepada siswa- siswa  yang  merasa  kurang  menerima  pelajaran  agama  Islam  di  sekolahnya. Keberadaan  Madrasah Diniyah ini sangat  menjamur  di  masyarakat  karena Madrasah Diniyah merupakan  sebuah  kebutuhan  pendidikan  yang  mengkhuskan dibidang keagamaan. Penyelenggaraan Madrasah Diniyah mempunyai ciri berbeda dan beragam. Perbedaan tersebut disebabkan oleh faktor yang mempengaruhinya, misalnya;  latar  belakang  yayasan  atau  pendiri  Madrasah  Diniyah,  budaya masyarakat  setempat,  tingkat  kebutuhan  masyarakat  terhadap  pendidikan  agama dan  kondisi  ekonomi  masyarakat  dan  lain  sebagainya.  Perkembangan  Madrasah Diniyah  telah  mengalami  kemajuan  pesat.  Akan  tetapi,  dalam  perjalanannya Madrasah  Diniyah  masih  mengalami  berbagai  kendala,  baik  dalam  sistem kurikulum,  metode,  pengelolaan,  pendanaan,  dan  lain  sebagainya.  Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pembenahannya perlu dikaji secara mendalam seluruh faktor yang mempengaruhinya.

## I.  PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Maslah
Pendidikan  Islam  tumbuh  dan  berkembang  seiring  dengan perkembangan  Islam  sebagai  agama  samawi  terakhir  yang  dibawa  oleh  Nabi Muhammad  saw.  Dalam  perspektif  historis,  Indonesia  merupakan  sebuah Negara  muslim  yang  unik,  letaknya  sangat  jauh  dari  pusat  lahirnya  Islam (Mekkah). Meskipun Islam baru masuk ke Indonesia pada abad ke tujuh, dunia Internasional  mengakui  bahwa Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang mayoritas  penduduknya  beragama  Islam.  Hal  ini,  merupakan  salah  satu indikator  yang  seharusnya  mempengaruhi  keberhasilan  Pendidkan  Agama Islam di Indonesia.
Salah satu cita-cita umat Islam Indonesia yang sering dikumandangkan para  pemimpin  umat  menjelang  kemerdekaan  ataupun  setelah  kemerdekaan adalah adanya lembaga pendidikan yang mampu menyiapkan calon ulama yang cendekia dan cemdikia yang ulama. Dengan kata lain, menyiapkan anak didik yang  dapat  mengitegrasikan  antara  Iptek  dan  Imtaq.  Inilah  harapan  utama masyarakat  pada  Madrasah.  Harapan  tersebut  tidaklah  mudah  untuk diwujudkan.  Meskipun  dengan  adanya  SKB  3  Menteri  tahun  1975  yang berimplikasi pada beban kurikulum 70% umum dan 30% agama.

## B. Rumusan Masalah
1. Apakah pengertian Madrasah?
2. Bagaimana problematika Madrasah dan solusinya?
3. Bagaimana peran masyarakat dalam meningkatkan Madrasah?

## C. Tujuan Pembahasan
1. Untuk memahami pengertian Madrasah
2. Memahami problematika Madrasah dan solusinya
3. Mengetahui peran masyarakat dalam meningkatkan kualitas Madrasah.

## II.   PEMBAHASAN

## A. Pengertian Madrasah
Madrasah adalah tempat pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran  yang  berada  di  bawah  naungan  Kementerian Agama Republik Indonesia.  Yang  termasuk  ke  dalam  kategori  Madrasah ini  adalah  lembaga pendidikan: Ibtidaiyah,  Tsanawiyah,  Aliyah,  Mu’allimin,  Mu’allimat serta Diniyah 1 .
Madrasah  berasal dari kata “darasa” dalam bahasa Arab, yang berarti “tempat  duduk  untuk  belajar”  atau  popular dalam  bahasa  Indonesia dengan sekolah.  Lembaga pendidikan  Islam ini mulai tumbuh di Indonesia pada awal abad ke-20 2 .
Lahirnya lembaga ini adalah lanjutan dari sistem di dunia pesantren atau dayah gaya  lama,  yang  dimodifikasikan  menurut  model  penyelenggaraan sekolah – sekolah  umum  dengan  sistem  klasikal.  Di  samping  memberikan pengetahuan  agama,  diberikan  juga  pengetahuan  umum  sebagai  pelengkap. Inilah ciri madrasah  pada mula berdirinya di Indonesia sekitar akhir abad ke-19 atau  awal  abad  ke-20.  Sesuai  dengan falsafah  negara  Indonesia,  maka  dasar pendidikan madrasah  adalah ajaran agama Islam, falsafah negara Pancasila dan UUD 1945 3 .
Dari  pengertian madrasah  di  atas,  maka  jelas  bahwa  madrasah adalah merupakan wadah  atau  tempat  belajar  ilmu-ilmu  keislaman  dan  ilmu pengetahuan  keahlian  lainnya  yang  berkembang  pada zamannya.  Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa istilah madrasah bersumber dari Islam itu sendiri.
1 Ridlwan Nasir, Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010)
2 Hasbullah, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999), , hlm. 61.
3 Ridlwan Nasir, Mencari Tipologi Format … , hlm. 90

## B. Problematika Madrasah dan Solusinya
a. Problematika Madrasah
Sebagai  upaya  inovasi  dalam  sistem  pendidikan  Islam,  madrasah  tidak lepas dari berbagai problema yang dihadapi. Problema tersebut antara lain:
1. Madrasah telah kehilangan akar sejarahnya, artinya keberadaan madrasah bukan merupakan kelanjutan pesantren, meskipun diakui bahwa pesantren merupakan bentuk lembaga pendidikan Islam pertama di Indonesia.
2. Terdapat  dualisme  pemaknaan  terhadap  madrasah. Di  satu  sisi,  madrasah diidentikkan  dengan  sekolah  karena  memiliki  muatan  secara  kurikulum  yang relatif  sama  dengan  sekolah  umum.  Di  sisi  lain,  madrasah  dianggap  sebagai pesantren dengan sistem klasikal. Seiring perkembangan jaman dengan berbagai kebutuhab dibidang ilmu keagamaan, maka madrasah ditingkat dasar ini dikenal dengan nama Madrasah Diniyah.
Dengan  demikian,  sebagai  sub  sistem  pendidikan  nasional,  madrasah belum memiliki jati diri yang dapat dibedakan dari lembaga pendidikan lainnya. Efek  pensejajaran  madrasah  dengan  sekolah  umum  yang  berakibat berkurangnya  proporsi  pendidikan  agama  dari  60%  agama  dan  40%  umum menjadi 30% agama dan 70% umum dirasa sebagai tantangan yang melemahkan eksistensi  pendidikan  Islam.  Beberapa  permasalahan  yang  muncul  kemudian, antara lain:
a) Berkurangnya  muatan  materi  Pendidikan  Agama.  Hal  ini  dilihat  sebagai upaya  pendangkalan  pemahaman  agama,  karena  muatan  kurikulum  agama sebelum  SKB  dirasa  belum  mampu  mencetak  muslim  sejati,  apalagi kemudian dikurangi.
b) Alumni madrasah serba  tanggung. Pengetahuan agamanya tidak mendalam sedangkan pengetahuan umumnya juga rendah.
Diakui bahwa model pendidikan madrasah di dalam perundang-undangan negara,  memunculkan  dualisme  sistem  pendidikan  di  Indonesia.  Dualisme pendidikan  di  Indonesia telah  menjadi  dilema  yang  belum  dapat  diselesaikan hingga sekarang. Dualisme ini tidak hanya berkenaan dengan sistem pengajaran
saja tetapi juga menjurus pada keilmuannya. Pola pikir yang sempit cenderung membuka anggapan antara  ilmu-ilmu  agama  Islam  dan  ilmu-ilmu  umum. Seakan-akan  muncul  ilmu  Islam  dan  ilmu  bukan  Islam.  Padahal  dikhotomi keilmuan  ini  justru  menjadi  garapan  bagi  para  pakar  pendidikan  Islam  untuk berusaha menyatukan keduanya.
Dualisme  pendidikan  Islam  juga muncul  dalam  bidang  managerialnya, khususnya di lembaga swasta. Lembaga swasta pada umumnya memiliki dua top manager yaitu kepala madrasah dan ketua yayasan (atau pengurus). Meskipun telah  ada  garis  kewenangan  yang  memisahkan  kedua  top  manager  tersebut, yakni kepala madrasah memegang kendali akademik sedangkan ketua yayasan (pengurus)  membidangi  penyediaan  sarana dan  prasarana.  Sementara dilapangan sering sering kita dapati terjadi overlapping. Masalah ini biasanya lebih  buruk  jika  di  antara  pengurus  yayasan  tersebut  ada  yang  menjadi staf pengajar.  Di  samping  ada  kesan  mematai-matai  kepemimpinan  kepala madrasah,  juga  ketika  staf  pengajar  tersebut  melakukan  tindakan  indisipliner (sering datang terlambat), kepala madrasah merasa tidak berdaya menegurnya.
Praktek manajemen di madrasah sering menunjukkan model manajemen tradisional,  yakni  model  manajemen  paternalistik  atau  feodalistik.  Dominasi senioritas semacam ini terkadang mengganggu perkembangan dan peningkatan kualitas  pendidikan.  Munculnya  kreativitas inovatif  dari  kalangan  muda terkadang dipahami sebagai sikap yang tidak menghargai senior. Kondisi yang demikian ini mengarah pada ujung ekstrem negatif, hingga muncul kesan bahwa meluruskan langkah atau mengoreksi kekeliruan langkah senior dianggap tabiat su'ul adab.
Dualisme  pengelolaan  pendidikan  juga  terjadi  pada  pembinaan  yang dilakukan  oleh kementerian  lain yaitu Kementerian  Pendidikan  Nasional (Kemdiknas)  dan Kementerian Agama  (Kemenag).  Pembinaan  madrasah  di bawah  naungan  Kementerian  Agama berhadapan  dengan  Sekolah  umum  di bawah pembinaan Sisdiknas sering menimbulkan kecemburuan sejak di tingkat (SD dan MI) hingga perguruan tinggi. Dari alokasi dana, perhatian, pembinaan gmanajerial,  bantuan  buku  dan  media  pembelajaran,  serta  penempatan  guru,
hingga  pemberian  beasiswa  pendidikan  lanjut  sering  tidak  sama  antara  yang diterima  oleh  sekolah  umum  (Sisdiknas)  dengan  madrasah  (Kementerian Agama).
Kesenjangan  antara  madrasah  swasta  dan  madrasah  negeri  pun tampaknya  juga  menjadi  masalah  yang  belum  tuntas  diselesaikan.  Anggapan tersebut  meliputi  beberapa  hal  seperti  pandangan  guru,  sarana  dan  prasarana, kualitas  input  siswa  dan  lain-lain yang  kesemuaannya  itu  berpengaruh  baik langsung  maupun  tidak  langsung  kepada  mutu  pendidikan.  Hal demikian  ini karena munculnya SKB tiga menteri tersebut belum diimbangi penyediaan guru, buku-buku dan peralatan lain dari departemen terkait.
b. Solusi dari Problematika Madrasah
1. Hendaknya  semua  pihak  yang  terkait  dengan  penyelenggaraan  pendidikan  ini secara  serius  memperhatikan  sarana  penunjang  pendidikan  yang  dibutuhkan anak  didik  di  madrasah.  Diantaranya  rasio  kebutuhan  buku  paket  atau  buku pegangan  siswa,  laboratorium  dan  sarana  pendukung  lainnya.  Seperti perpustakaan yang sangat minim dibandingkan lembaga pendidikan umum.
2. Merancang  pola  rekrutmen  guru  dalam  rangka  menyediakan  tenaga  guru  yang memenuhi  standardisasi,  kualifikasi,  dan  kompetensi  di  bidang  pendidikan,  serta berdedikasi tinggi.
3. Saatnya, perlu dimulai dipikirkan subsidi silang, swastanisasi terhadap sekolah-sekolah negeri  (umum)  yang  sudah  mapan  dalam  penyelenggaraan  pendidikannya.  Sehingga dalam  berbagai  bentuk  subsidi  dapat  dialokasikan  secara  seimbang  kepada  sekolah- sekolah yang masih terpinggirkan, khususnya kepada madrasah yang selama ini lebih banyak bergantung kepada swadaya masyarakat.
4. Tidak  ada  dikotomi  antara  pendidikan  umum  dengan  madrasah.  Sebab,  itu  akan menimbulkan kekeliruan pemahaman dikalangan masyarakat luas, yang pada akhirnya menghambat  proses  penyelenggaraan  pendidikan  nasional  yang  sama-sama mencerdaskan anak bangsa.
5. Memberi  kesempatan  seluas-luasnya  kepada  masyarakat  untuk  memposisikan  diri, peran serta partisipasinya dalam penyelenggaraan pendidikan secara utuh, sebagaimana
pada awal-awal keberadaan madrasah, apalagi bila mampu menyediakan orang tua asuh bagi siswa yang kurang mampu.
Adapun  kebijakan  yang  diambil  dalam  menentukan  nasib  madrasah,  setidaknya perlu memperhatikan beberapa hal :
a) Tidak merugikan ciri khas Agama Islam baik jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya,  baik  karena  perubahan  sosial  politik,  pergantian desicion  maker, dan sebagainya.
b) Tidak ada lagi diskriminasi perlakuan antara madrasah dan sekolah umum. Termasuk misalnya diskriminasi dalam hal anggaran. Pengaturan dana antara pendidikan di bawah Kemdiknas dan Kemenag hanya masalah teknis prosedural yang diharapkan bisa diatur. Misalnya,  melalui  upaya  memperjelas  prosedur  tentang  pembagian  anggaran pendidikan  dengan  mempertimbangkan  keadailan  dalam  distribusu  maupun kualitasnya.
c) Perlunya  perhatian pemerintah  daerah  yang  cukup,  meskipun  selama  ini  madrasah berada  langsung  di  bawah  pusat.  Sebab  bagaimanapun,  persoalan  pendidikan  adalah persoalan universal, dan merupakan investasi jangka panjang.
d) Jika  desain  sentralisasi  pembinaan  madrasah  untuk  saat ini  dianggap  masih efektif untuk mencapai dan menjaga visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional maka Kemenag perlu melakukan upaya optimalisasi koordinasi dengan Dewan Pendidikan  dan  Komite  Sekolah,  disamping  meningkatkan  akuntabilitas lembaganya.
C. Peran Masyarakat dan Kurikulum dalam Peningkatan Kualitas Madrasah
1. Peran Masyarakat
Munculnya  kebijakan  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  dalam  bidang pendidikan yang bertujuan untuk memberi peluang kepada peserta didik untuk memperoleh  keterampilan,  pengetahuan,  dan  sikap  yang  dapat  memberikan kontribusi  kepada  masyarakat,  tidak  mengagetkan  para  pengelola  madrasah. Madrasah juga lebih survive dalam kondisi perubahan kurikulum  yang sangat cepat, karena kehidupan madrasah tidak taklid atau mengikuti kepada kurikulum nasional.  Manajemen  desentralisasi  memberikan  kewenangan  kepada  sekolah untuk  melaksanakan  PBM  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  dikondisikan  untuk
kebutuhan lokal. Dengan demikian, maka madrasah mendapatkan  angin segar untuk bisa lebih exist dalam mengatur kegiatannya tanpa intervensi pemerintah pusat dalam upaya mencapai peningkatan mutu pendidikannya. Melalui proses belajar  mengajar  yang  didasari  dengan  kebutuhan  lokal,  kurikulum  tidak terbebani  dengan  materi  lain  yang  sesungguhnya  belum  atau  bahkan  tidak relevan  bagi  peningkatan  pengetahuan  dan  keterampilan  peserta  didik  pada jenjang  tersebut.  Efektivitas  proses  belajar  mengajar  diharapkan  bisa  tercapai sehingga menghasilkan prestasi belajar yang lebih tinggi.
Adapun  meningkatnya  keterlibatan  pemerintah  dalam  pendidikan menyebabkan  para  pengelola  madrasah  memfokuskan  pada  program-program tambahan sebagai sarana meningkatkan kualitas pendidikan. Program remidial dan kursus untuk meningkatkan perkembangan  kognitif, sosial dan emosional dari  siswa  yang  berkemampuan  rendah  dalam  taraf  perekonomian  dan  hasil belajar  merupakan  program-program  kompensasi,  bukan  untuk  menggantikan program-program yang ada.
Sebagai  lembaga  pendidikan  yang  lahir  dari  masyarakat,  madrasah lebih  mudah  mengintegrasikan  lingkungan  eksternal  ke  dalam  organisasi pendidikan, sehingga dapat menciptakan suasana kebersamaan dan kepemilikan yang  tinggi  dengan  keterlibatan  yang  tinggi  dari  masyarakat.  Keterlibatan masyarakat bukan lagi terbatas seperti peranan orang tua siswa (POMG) yang hanya melibatkan diri di tempat anaknya sekolah. Melainkan keterlibatan yang didasarkan kepada kepemilikan lingkungan.
Sesuai  dengan  jiwa  desentralisasi  yang  menyerap  aspirasi  dan partisipasai  masyarakat  dalam  pengembangan  dan  peningkatan  kualitas pendidikan,  masyarakat  dituntut  untuk  memiliki  kepedulian  yang  tinggi memperhatikan lembaga pendidikan  yang berada di lingkungan setempat. Hal ini  dapat  menumbuhkan  sikap  kepemilikan  yang  tinggi  dengan  memberikan kontribusi  baik  dalam  bidang  material,  kontrol  manajemen,  pembinaan,  serta bentuk  partisipasi  lain  dalam  rangka  meningkatkan  eksistensi  madrasah  yang selanjutnya menjadi kebanggaan lingkungan setempat.
Akhirnya  madrasah  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  yang  hidup dari,  oleh  dan  untuk  masyarakat  belum  mendapatkan  sentuhan  pikiran  dan tangan  kita  semua.  Peningkatan  mutu  tidak  akan  terealisir  tanpa  andil  semua pihak.  Untuk  itu,  demi  peningkatan  mutunya  maka  madrasah  perlu  dibantu, dibela dan diperjuangkan.
2. Kurikulum yang digunakan  dalam Madrasah
Kurikulum Madrasah dalam PP No. 55 tahun 2007 pasal 18 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa Madrasah Diniyah atau pendidikan diniyah dasar formal wajib  memasukkan  muatan  pendidikan  kewarganegaraan  (PKn),  bahasa Indonesia  (BI),  matematika,  dan  ilmu  pengetahuan  Alam  (IPA)  dalam  rangka pelaksanaan program wajib belajar. Sedangkan Kurikulum pendidikan diniyah untuk  formal  harus  wajib  memasukkan  muatan  pendidikan  kewarganegaraan (PKn), bahwa Bahasa Indonesia (BI), matematika, IPA, dan Seni dan budaya.
Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan untuk setiap program studi pada perguruan tinggi keagamaan Islam selain menekankan pembelajaran ilmu agama, wajib pula memuat PKn dan Bahasa Indonesia. Pendidikan Diniyah pada jenjang pendidkan tinggi diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional pendidikan (SNP).

## III. PENUTUP
Problematika  madrasah  yang  dihadapi  adalah  madrasah telah  kehilangan akar  sejarahnya,  artinya  keberadaan  madrasah  bukan  merupakan  kelanjutan pesantren,  meskipun  diakui  bahwa  pesantren  merupakan  bentuk  lembaga pendidikan  Islam  pertama  di  Indonesia.  Terdapat  dualisme  pemaknaan  terhadap madrasah.  Di  satu  sisi, madrasah  diidentikkan  dengan  sekolah  karena  memiliki muatan secara kurikulum yang relatif sama dengan sekolah umum.
Solusi dari problematika madrasah  adalah kebijakan  yang diambil dalam menentukan nasib madrasah, tidak merugikan ciri khas Agama Islam baik jangka pendek  maupun  jangka  panjang.  Tidak  ada  lagi  diskriminasi  perlakuan  antara madrasah dan sekolah umum. Perlunya perhatian pemerintah daerah yang cukup, meskipun  selama  ini  madrasah  berada  langsung  di  bawah  pusat.  Jika  desain sentralisasi  pembinaan madrasah  untuk  saat  ini  dianggap  masih  efektif  untuk mencapai dan menjaga visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional maka Depag perlu melakukan upaya optimalisasi koordinasi dengan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah,  disamping  meningkatkan  akuntabilitas  lembaganya.  Madrasah  sebagai lembaga  pendidikan  Islam  yang  hidup  dari,  oleh  dan  untuk  masyarakat  belum mendapatkan sentuhan pikiran dan tangan kita semua. Peningkatan mutu tidak akan terealisir  tanpa  andil  semua  pihak.  Untuk  itu,  demi  peningkatan  mutunya  maka madrasah perlu dibantu, dibela dan diperjuangkan.

## IV. DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman Mas’ud, dkk, 2002, Dinamika Pesantren dan Madrasah , Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang dan Pustaka Pelajar.
Ciyarti,  2009, Peran  Madrasah    Diniyah Nurul  Anam  dalam  Pengembangan Pendidikan  Islam  di  Desa  Kranji  Kecamatan  Kedungwuni  Pekalongan, Semarang : IAIN Walisongo Semarang,
Hasbullah,  1999, Kapita  Selekta  Pendidikan  Islam,  Jakarta  :  PT.  Raja  Grafindo Persada
Ridlwan  Nasir,  2010, Mencari  Tipologi Format  Pendidikan  Ideal,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
SM, ismail, Huda, Nurul, Khoid, Abdul. 2002. Dinamika Pesantren dan Madrasah. Yogyakara: Pustaka Pelajar Offset.
Website http://aliyahcijulang.wordpress.com/2010/04/08/makalah-diniyah/