Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korporasi Bisnis Multi Level Marketing yang Menerapkan Skema Piramida

## Agus Irsyadi Agusirsyad23@gmail.com
Universitas Airlangga

## Abstract
Today’s business development brings out a variety of new business models, one of which is the Multi Level Marketing business. In this business model, enterpries apply the pyramid scheme to the business. Pyramid schemes are forbidden bussines in Indonesia because in the end they will cause losses, however in reality many companies are implementing the Multi Level Marketing business which has implications for the existence of the pyramid scheme. The mode of perpetrators in implementing a pyramid scheme is to promise big profits to prospective members who join and take advantage of the lack of knowledge from prospective members about the pyramid scheme. PT.Wandermind is one example of a company that applies the Multi Level Marketing business in running its business, but basically PT.Wandermind does not have permission to do the Multi Level Marketing business. Companies that carry out pyramid schemes can be given sanctions in the form of fines or closure. Therefore this legal research aims to analyze the characteristics of criminal acts as well as criminal liability against traffickers who use pyramid schemes, especially those committed by corporations. This study uses the statute approach and Conceptual Approach research methods. Keywords: Criminal Sanctions; Pyramid Schemes; Corporate Crimes.

## Abstrak
Perkembangan bisnis yang semakin berkembang memunculkan beragam model bisnis yang baru, salah satunya bisnis Multi Level Marketing yang mana pada bisnis ini banyak oknum yang menerapkan skema piramida pada bisnis tersebut. Skema piramida dilarang di Indonesia dikarenakan pada akhirnya akan merugikan, namun pada kenyataannya banyak perusahaan-perusahaan yang menerapkan bisnis Multi Level Marketing yang berimplikasi skema piramida. Modus-modus pelaku dalam menerapkan skema piramida adalah dengan menjanjikan untung yang besar kepada calon anggota yang bergabung dan memanfaatkan kurangnya pengetahuan tentang skema piramida. PT.Wandermind adalah perusahaan yang menerapkan bisnis Multi Level Marketing di dalam menjalankan bisnisnya, namun pada dasarnya PT.Wandermind tidak memiliki izin untuk melakukan bisnis Multi Level Marketing. Terhadap perusahaan yang melakukan skema piramida dapat di jatuhkan sanksi berupa denda ataupun penutupan.Oleh karena itu dalam Penelitihan hukum ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik tindak pidana serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku  perdagangan skema piramida yang di lakukan oleh korporasi dengan metode penelitian pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Kata Kunci: Sanksi Pidana; Skema Piramida; Kejahatan Korporasi.
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 6, November 2019 1951

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 6, November 2019
Histori artikel: Submit 2 September 2019; Diterima 2 Oktober 2019; Diterbitkan online 1 November 2019.

## Pendahuluan
Multi Level Marketing atau pemasaran berjenjang adalah strategi pemasaran dimana tenaga penjual tidak hanya mendapatkan kompensasi atas penjualan yang mereka hasilkan, tetapi juga atas hasil penjualan tenaga penjual lain yang mereka

## 1952 Agus Irsyadi: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
Tenaga penjual yang direkrut tersebut dikenal dengan anggota “downline”. Tenaga penjual menjual produk perusahaan secara langsung kepada konsumen yang merupakan orang terdekat atau melalui pemasaran. 1 Multi Level Marketing disebut sebagai Network Marketing karena anggota kelompoknya semakin banyak dan bersama-sama melakukan pemasaran.
Metode pemasaran dalam bisnis Multi Level Marketing dimana perusahaan merancang untuk menawarkan suatu produk dan membuat suatu jalin kerja sama yang saling menguntungkan, dengan cara menyalurkan suatu produk kepada konsumen melalui distributor lepas yang pada intinya membentuk suatu jaringan bisnis dengan membagi keuntungan bersama. Tugas utama distributor atau anggota bisnis Multi Level Marketing adalah menjual suatu produk/barang kepada konsumen dan juga mencari anggota baru untuk bergabung dengan bisnisnya dan bersedia untuk memasarkan produk dari perusahaan induk. Penghasilan anggota dari bisnis Multi Level Marketing adalah dari laba grosir, laba eceran, dan persentase dari volume penjualan total kelompok atau jaringan yang berhasil dibentuk, dengan cara mendapatkan anggota baru sebanyak-banyaknya mereka akan mendapatkan penghasilan yang lebih besar.
Multi Level Marketing memberi banyak dampak positif bagi perekonomian nasional terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan bisnis Multi Level Marketing bisa menjadi salah satu sumber pencaharian bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan untuk bisa memberi nafkah bagi keluarganya. Namun dalam akhir-akhir ini banyak perusahaan ilegal yang mengatasnamakan usahanya dengan usaha Multi Level Marketing untuk memperdaya masyarakat, tindakan oknum ini dengan modus usaha Multi Level Marketing ini dapat merugikan masyarakat, namun ada beberapa perusahaan yang memang dikenal baik dalam melakukan usahanya dibidang Multi Level Marketing adalah contohnya seperti  CNI, Amway,
Oriflame,  Sophie  Martin,  Tupperware,  Herbalife,  dan  lain-lain.  diyakini  sebagai bisnis yang legal karena memiliki Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL)
1 Xardel Dominique, ‘ The Direct Selling Revolution, Understanding the Growth of the Amway Corporation’ (1993) 30 Blackwell Publishing.[1].
dan merupakan anggota Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI), serta usaha yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan produk-produknya memang sangat diterima di masyarakat, Setiap menjalankan usaha pendistribusian langsung suatu perusahaan diwajibkan memiliki  Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL), dan yang dapat melakukan pendistribusian secara langsung hanyalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas dan berbadan hukum Indonesia Sedangkan untuk agen penjualnya harus terdaftar sebagai anggota di perusahaan yang menjalankan.
Praktik bisnis Multi Level Marketing bukan merupakan perbuatan pidana, namun di dalam menjalankan bisnis Multi Level Marketing suatu perusahaan distribusi barang secara langsung dilarang di dalam menjalankan bisnisnya menggunakan Skema Piramida, Penjelasan resmi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dijelaskan yang dimaksud ‘Skema Piramida’ adalah istilah/nama kegiatan usaha yang bukan berasal dari kegiatan penjualan barang, kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut.

## Modus Operandi Skema Piramida
Banyak korporasi yang melakukan model bisnis Multi Level Marketing dengan mempraktikan skema piramida yang merupakan suatu tindak pidana, korporasi dalam melakukan kejahatan bersifat terorganisir dikarenakan begitu luasnya penyebaran tanggung jawab terhadap korporasi menurut Marshall B. tindak pidana korporasi adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sendiri dengan mana tindakan itu bisa diberi hukuman oleh negara entah itu di bawah hukum administrasi negara, perdata maupun hukum pidana.
Kejahatan yang dilakukan oleh suatu korporasi merupakan kejahatan yang pelakunya adalah orang kalangan atas ( White-Collar Crime ), Kejahatan kerah putih adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang terhormat dan mempunyai status sosial ekonomi kelas atas yang melakukan kejahatan, namun Hartung sebagaimana

## 1954 Agus Irsyadi: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
dikutip dari Aubert menggunakan arti yang lebih sempit terhadap pengertian kejahatan white collar yakni pelanggaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan  terhadap suatu perusahaan lain. 2 dalam kenyataan kejahatan tidaklah hanya dilakukan oleh orang- orang yang berada di golongan ekonomi kelas bawah , ternyata sesuai fakta bahwa pada tingkat orang-orang kelas ekonomi tinggi banyak juga yang melakukan suatu kejahatan, Karakteristik kejahatan yang membedakan antara kejahatan korporasi dengan kejahatan biasa atau konvensional yakni antara lain:
a. Kejahatan dalam korporasi sangat susah untuk dilihat, karena tertutupnya oleh kegiatan usaha yang berlangsung;
b. Terjadinya penyebaran tanggung jawab;
c. Penyebaran korban yang sangat luas;
d. Hambatan dari pendeteksian penuntutan;
e. Peraturan yang tidak jelas. 3
Menurut Helmy Attamimi, Ketua APLI mengatakan kegiatan bisnis skema piramida ini sering dikamuflasekan dengan kegiatan Multi Level Marketing dengan janji untung besar dalam waktu singkat, selain itu biaya pendaftaran yang tinggi dan bonus baru dibayarkan bila ada perekrutan anggota dan produk yang ditawarkan hanyalah fiktif sebagai modus belaka yang mana harga menjadi pertanyaan serta tidak ada garansi uang kembali. 4
Beberapa pelaku skema piramida berusaha membuat skema piramida yang hampir mirip dengan Multi Level Marketing. Agar terlihat seperti Multi Level Marketing, pelaku skema piramida menyediakan serangkaian produk yang dinyatakan sebagai produk jualan yang akan dipasarkan kepada konsumen, Namun demikian, pada kenyataannya hampir tidak ada usaha sama sekali untuk memasarkan produk-produk tersebut pada konsumen, yang mana artinya barang yang dijual pada skema piramida hanyalah sebagai hal yang bukan sebagai tujuan utama bisnisnya, namun barang yang dijual tersebut digunakan supaya bisnis skema piramida yang dijalankan terlihat legal dan mirip dengan Multi Level Marketing.
2 Arief Amirullah , Kejahatan Korporasi jilid 1 (Banyu Media Publishing 2006).[21].
3 Mahrus Ali, Asas Asas Hukum  Pidana Korporasi (Rajawali Pers 2013).[15].
4 Imam Mas Arum, ‘ Multi Level Marketing (Mlm) Syariah : Solusi Praktis Menekan Praktik Bisnis Riba Money Game’ (2012) 3 Jurnal Muqtasid.[27].

## Pengaturan Skema Piramida Dalam Undang-Undang Perdagangan
Skema piramida atau money game merupakan suatu model bisnis yang ilegal di Indonesia, dimana hasil keuntungan yang didapat oleh anggota yang paling atas atau member paling awal dibayarkan dari hasil pembayaran anggota baru. Skema piramida menurut WFDSA ( World Of Direct Selling Association )
“Pyramid selling is a fraud. It is a mechanism by which promoters of socalled ‘investment’ or ‘trading’ schemes enrich themselves in a geometric progression through the payments made by recruits to such schemes. Related deceitful schemes have been described in various international jurisdictions as chain letters, chain selling, money games, referral selling, and investment lotteries”.
Terjemahan bebasnya ialah suatu penjualan piramida adalah bentuk penipuan yang dilakukan promotor dalam kegiatan yang disebutnya ‘Investasi’ atau ‘perdagangan bisnis’ dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri kekayaan tersebut diperoleh dari pembayaran dana oleh barisan orang dalam bentuk rekrutmen dan menempatkannya sedemikian rupa.
Akhir-akhir ini banyak bisnis yang mengatasnamakan Multi Level Marketing, namun pada kenyataanya bisnis tersebut menggunakan praktik bisnis yang memang dilarang, seperti halnya praktik skema piramida atau money game, biasanya perusahaan yang menjalankan bisnis seperti ini tidak terdaftar secara resmi pada badan yang bernama APLI (Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia), yang mana APLI adalah suatu organisasi yang merupakan wadah persatuan dan kesatuan tempat berhimpun para perusahaan penjualan langsung (Direct Selling), termasuk perusahaan yang menjalankan penjualan dengan sistem berjenjang (Multi Level Marketing) di Indonesia, APLI bertujuan menciptakan sistem Multi Level Marketing yang baik dan benar.
Banyak pelaku praktik skema piramida yang memanfaatkan minimnya pengetahuan masyarakat untuk dapat menipu dan menjanjikan keuntungan yang besar tanpa bekerja, mereka mengambil keuntungan dari mengajak masyarakat untuk bergabung di dalam bisnis berjenjang ini. Pada Undang-Undang Perdagangan dijelaskan pengertian skema piramida adalah kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang, Namun dari pendapatan pendaftaran anggota baru.

## 1956 Agus Irsyadi: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
Pengaturan mengenai skema piramida baru diatur di dalam Undang-Undang Perdagangan pada tahun 2014. Ada beberapa landasan filosofis, sosiologis, maupun yuridis dalam pembentukan Undang-Undang Perdagangan. Pasal 9 Undang-Undang Perdagangan ini merumuskan aturan mengenai praktik bisnis skema piramida, di dalam Pasal 9 Undang-Undang Perdagangan mengatur yakni pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem Skema piramida dalam mendistribusikan barang.
Terdapat tiga unsur pokok di dalam Pasal 9 Undang-Undang Perdagangan yakni pelaku usaha, distribusi dan Skema Piramida, dilihat dari Pasal 1 angka 14 menjelaskan mengenai definisi dari pelaku usaha, yakni orang maupun korporasi yang berkewarganegaraan Indonesia, dapat dijelaskan bahwa yang dapat menjadi pelaku usaha sesuai dengan Undang-Undang Perdagangan ini adalah orang secara individu maupun sebuah badan hukum
Unsur yang kedua adalah distribusi, di dalam undang-undang ini pengaturan dalam Pasal 7 menjelaskan mengenai distribusi, distribusi dibagi menjadi dua yakni distribusi secara langsung dan distribusi secara tidak langsung, distribusi secara tidak langsung adalah penyaluran atau penjualan barang dari produsen kepada konsumen melalui beberapa perantara yang terlibat yakni pedagang, makelar dan lain lain, sedangkan untuk penjualan langsung adalah metode penjualan barang dan/atau jasa tertentu kepada konsumen dengan cara jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha dan bekerja berdasarkan komisi penjualan, dengan bonus penjualan dan iuran keanggotaan yang wajar.
Unsur ketiga dari Pasal 9 Undang-Undang Perdagangan adalah mengenai skema piramida yang mana sesuai dengan penjelasan umum Pasal 9 Undang- Undang Perdagangan yang dimaksud dengan skema piramida adalah istilah/ nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut. Dari penjelasan undang- undang ini sudah jelas bahwa skema piramida merupakan suatu praktik yang mana bukan barang yang menjadi objek penjualannya, namun objeknya merupakan
penerimaan anggota baru sebagai hasil untungnya. Barang dagangan pada skema piramida hanyalah menjadi objek yang fana dikarenakan apa yang dijualkan tidak mempunyai nilai semana mestinya. 5 Bagi masyarakat yang membeli produk dengan praktik skema piramida akan dirugikan dikarenakan harga produknya jauh lebih mahal daripada produk dipasaran.
Undang-Undang Perdagangan ini juga mengatur mengenai ketentuan sanksi untuk penerapan skema piramida, pada Pasal 105 Undang-Undang Perdagangan mengatur  pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

## Perbedaan Skema Piramida Dan Multi Level Marketing
Asosiasi penjualan langsung indonesia ( APLI ), menjelaskan bahwa dalam dunia penjualan internasional memiliki tiga sistem yakni Single Level Marketing, model Limited Level dan model Multi Level Marketing.
1. Semuanya sama-sama membuka peluang berpenghasilan bagi siapa saja yang mau berusaha berdasarkan kerjasama kemitraan;
2. Landasan bisnisnya sama-sama terdiri dari 3 hal, yaitu merekrut, mendidik, dan memotivasi para mitra usaha yang lazim disebut Distributor atau Dealer. Semuanya sama-sama mengenakan biaya pendaftaran keanggotaan kepada para Distributor/Dealernya dengan nilai yang pantas sesuai dengan starter kit yang diperoleh;
3. Semuanya sama-sama memiliki sejumlah produk (barang atau jasa) dengan harga yang masuk akal untuk dijual melalui para Distributor/Dealer sampai ke tangan konsumen. Berdasarkan volume penjualan yang dicapai, para Distributor/Dealer memperoleh imbalan berupa komisi beserta insentif dan berbagai hadiah yang menarik yang jumlah dan besarnya tidak terbatas;
4. Semuanya sama-sama memberlakukan sistem dimana seorang anggota hanya mendapatkan satu keanggotaan dan tidak boleh lebih;
5. Bagi Distributor/Dealer yang aktif bekerja peluang berpenghasilan sudah pasti ada;
6. Program pemasaran (Marketing Plan) sederhana dan transparan.
5 Nita Yudasari Yusuf, ‘Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Penipuan Bermodus Multi Level Marketing’. (Fakultas Hukum  Universitas Hasanuddin 2014).[87].

## 1958 Agus Irsyadi: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
Berbeda halnya dengan sistem penjualan yang menggunakan skema piramida yang mana dalam penjualannya memiliki aturan aturan sebagai berikut:
1. Biaya Pendaftaran keanggotaan berikut paket produk, sangat mahal;
2. Harga jual produk-produknya juga sangat tinggi, ada yang bisa mencapai lebih dari 10 kali lipat harga produk sejenis di pasaran;
3. Sistem dilakukan menyerupai Multi Level Marketing, tetapi tidak sama; Misalnya masing-masing anggota dibatasi hanya boleh merekrut maksimum 2 orang. Dua orang tersebut, rekrut dua orang lain lagi dan seterusnya hingga terbentuk satu Piramida juga cara-cara lain yang mirip cara ini, misalnya merekrut max. 3,4,5 anggota;
4. Satu orang anggota boleh membeli lebih dari 1 keanggotaan (disebut kavling);
5. Imbalan diberikan berdasarkan tersusunnya satu jaringan berbentuk Piramida dengan jumlah orang dalam format tertentu; imbalan bukan berdasarkan persentase atas volume penjualan dan tidak ada unsur harus memasarkan produk sampai kepada konsumen;
6. Masa keanggotaan kadangkala berlangsung sangat singkat (hanya sampai dengan terbentuknya suatu format tertentu). Berbeda dengan perusahaan penjualan langsung, dimana anggota dapat aktif minimal 1 tahun atau bahkan seumur hidup;
7. Program pemasaran (Marketing Plan) Skema Piramida sangat rumit dan susah dipelajari. Titik berat pada rekruting, bukan pada penjualan.
Rekruting di dalam skema piramida adalah sebagai tujuan utama, para pelaku skema piramida biasanya lebih fokus kepada bagaimana cara untuk bisa menarik masa sebesar-besarnya untuk bisa bergabung dengan bisnis yang dijalankannya, sehingga penjualan barang yang dijalankan bukan sebagai titik berat untuk meraih keuntungan. Skema Piramida merupakan sistem penjualan yang dilarang berdasarkan Pasal 9 undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dikarenakan merugikan masyarakat yang telah menjadi anggota. Konsep sistem penjualan skema piramida memang hampir menyerupai konsep dari sistem penjualan Multi Level Marketing, dengan sama-sama menjualkan barang namun kebanyakan barang yang dijual dalam skema piramida adalah barang yang tidak sesuai antara harga dan nilai ekonomis suatu barang, hal tersebut dilakukan supaya bisa terlihat usaha yang dilakukan adalah usaha yang memang merupakan metode Multi Level marketing,  sehingga dapat menjadi celah bagi perusahaan untuk menjalankan Skema Piramida dengan menamakan dirinya sebagai perusahaan multi level marketing agar terkesan legal.
Dengan hamper miripnya konsep antara skema piramida dan Multi Level Marketing banyak masyarakat tertipu atas iming-iming penghasilan yang besar dari perusahaan tersebut. Pada kenyataannya bukanlah hasil nyata yang didapat, namun hasil keuntungan dari konsep skema piramida adalah menghimpun dana dari hasil anggota baru yang bergabung perusahaan yang menggunakan skema piramida, sehingga pada suatu titik tertentu anggota baru yang bergabung semakin banyak dan akhirnya janji untuk membayarkan bonus yang memang telah diperjanjikan di awal tidaklah mampu untuk dibayarkan oleh perusahaan tersebut, menimbulkan kerugian bagi banyak orang. Sebagai contoh kasus skema piramida yang menyerupai bisnis Multi Level Marketing adalah kasus PT.Wandermind yang mana telah melakukan bisnis Multi Level Marketing namun juga menerapkan praktik skema piramida, dengan mengiming-imingi bonus yang besar ketika anggota lama dapat merekrut anggota baru sebanyak-banyaknya.
Di Indonesia masih banyak yang mempertanyakan mengapa skema piramida yang digunakan pada suatu bisnis menjadi sangat berbahaya, dikarenakan pada skema piramida yang ada di Indonesia sebenarnya tidak ada suatu bisnis yang sedang terjadi, namun sebenarnya yang terjadi adalah perputaran uang dari anggota yang lebih baru kepada anggota yang lama atau yang terlebih dahulu bergabung dalam bisnis tersebut. Namun apabila anggota bisnis ini semakin bertambah dan biaya pengeluaran untuk membayarkan bunga kepada anggota yang lebih lama semakin meningkat, maka tentu saja skema ini akan segera berakhir. Pada kasus yang ada di Indonesia banyak praktik skema piramida berkamuflase dengan model bisnis-bisnis yang lain.
Berbeda dengan Multi Level Marketing, Pada bisnis Multi Level Marketing yang mungkin masyarakat awam berfikir bahwa skema piramida dan Multi Level Marketing adalah hal yang sama namun sebenarnya merupakan hal yang berbeda. Walaupun pada Multi Level Marketing memiliki sistem yang berjenjang seperti pada skema piramida namun pada Multi Level Marketing memiliki barang yang diperjual belikan dengan harga yang wajar. Pendapatan antara anggota-anggota yang bukan dari hasil penjualan barang dan bukan dari perputaran uang anggota baru kepada anggota yang lebih lama.

## 1960 Agus Irsyadi: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku

## Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Mempraktikan Skema Piramida
Makna korporasi tidak jauh dari hubungan dengan hukum perdata, yang mana korporasi memiliki kaitan erat dengan yang namanya badan hukum (rechtpersoon) yang merupakan terminologi dalam hukum perdata. Namun pengertian korporasi dalam hukum pidana berbeda halnya dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata yang mana dalam hukum perdata korporasi atau badan hukum hanya merupakan pengertian seperti Perseroan, Yayasan, Koprasi maupun suatu perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum, Korporasi dalam hukum pidana lebih luas dan meliputi meliputi Firma, Persekutuan, CV.
Korporasi berasal dari kata “Corporation” dalam bahasa latin yang artinya pekerjaan membadankan, dengan kata lain suatu badan yang dijadikan orang, 6 menurut A.Z Abidin menyatakan bahwa suatu korporasi dipandang sebagai realita sekumpulan manusia yang diberikan sebagai hak unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu. 7
Terdapat beberapa pandangan menurut para ahli mengenai pengertian dari korporasi menurut Rochmat Soemitro yang menganggap bahwa korporasi adalah suatu badan yang dapat memiliki suatu harta serta berkewajiban seperti  halnya  seseorang  biasa8,  sedangkan  menurut  Yan  Pramadya  Puspa, Pengertian Korporasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia, sebagai pemilik hak dan kewajiban yang memiliki hak menggugat ataupun digugat dimuka pengadilan. 9
Sedangkan menurut Wurjono Prodjodikoro, pengertian korporasi adalah suatu perkumpulan orang. Pada korporasi  biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang yang merupakan anggota dari korporasi itu, setiap anggota mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi.
6 Muladi Dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Kencana 2010).[23].
7 ibid .[23].
8 M. Arief Amirullah. Op.Cit. [178].
9 Hamzah Hatrick, Asas Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana Indo- nesia (Rajawali pers).[30].
Keberadaan badan hukum maupun badan usaha “Korporasi” diterima sebagai subyek hukum yang dapat melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, ada tiga model pertanggungjawaban korporasi yakni:
a. Pengurus korporasi yang membuat maka pengurusnya yang bertanggung jawab;
b. Korporasi yang berbuat maka pengurus yang bertanggung jawab;
c. Korporasi yang membuat dan mampu korporasi yang bertanggung jawab. Model pertanggungjawaban korporasi di atas merupakan perkembangan dari korporasi sebagai subyek hukum pidana, seperti halnya pada model yang pertama yang mana Pengurus korporasi yang membuat maka penguruslah yang bertanggung jawab, pada model ini sejalan dengan prinsip bahwa badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana, salah satu model ini dapat ditemukan dalam Pasal 169 KUHP yang menyebutkan mengenai turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan, perkumpulan lain yang dilarang oleh aturan, atau perkumpulan yang bertujuan melakukan pelanggaran, serta pemberatan pemidanaan bagi pengurus atau pendiri. Dilihat dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberatan pidananya berada pada pengurusnya sendiri.
Pada model yang kedua “Korporasi yang berbuat maka pengurus yang bertanggung jawab”  pada model ini korporasi sudah mulai dikenal sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, dengan diakuinya korporasi mampu melakukan suatu tindak pidana akan tetapi pembebanannya masih belum dibebankan kepada korporasi, namun masih pada pengurus korporasi. Marjono Reksodiputro memiliki pandangan bahwa model pertanggungjawaban pidana korporasi ini sudah diatur di dalam Pasal 59 KUHP, menurutnya korporasi di dalam Pasal 59 KUHP sudah dapat melakukan tindak pidana namun belum bisa mempertanggungjawabkannya.
Model pertanggungjawaban korporasi yang ketiga, Menganut kedudukan korporasi sebagai subyek hukum pidana di Indonesia sudah dapat secara penuh diakuinya, korporasi yang melakukan tindak pidana dan korporasi yang menanggung pertanggungjawaban pidananya. Selanjutnya, mengenai keberadaan unsur kesalahan pada  korporasi,  Ter  Heide  berpendapat  bahwa  dengan  dijadikannya  korporasi

## 1962 Agus Irsyadi: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
sebagai subyek hukum pidana maka tentunya harus dinyatakan bahwa korporasi harus memiliki kesalahan, tindakan yang secara sistematis dilakukan oleh korporasi. Menurut Bemmelen dan Remmelink adanya suatu pengetahuan bersama dari para pengurus korporasi  dianggap sebagai kesengajaan dari korporasi tersebut. 10
Pembebanan pertanggungjawaban pidana bagi suatu korporasi yang melakukan tindak pidana dapat dilihat dari ajaran atau asas-asas seperti :
1. doctrine of strict liability di dalam doktrin ini suatu korporasi dapat dipidana tanpa harus melihat kesalahan atau mens rea dari korporasi tersebut, dikarenakan sangat susahnya melihat unsur kesalahan dari korporasi dan pembuktian akan adanya suatu unsur mens rea pada korporasi yang sangat sulit; 11
2. doctrine of vicarious liability adalah doktrin yang mengajarkan bahwa majikan lah yang bertanggung jawab terhadap buruhnya atau karyawannya. Disisi lain doktrin ini juga sering disebut sebagai pertanggungjawaban pengganti; 12
3. The Corporate Culture Model  kalau dalam model doktrin ini korporasi dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari prosedur, sistem kerjanya atau budayanya; 13
4. Identification Theory Atau Direct Liability Doctrine di dalam ajaran ini korporasi dapat melakukan suatu tindakan pidana secara langsung melalui pejabat yang ada di dalam korporasi tersebut, dan harus diidentifikasikan bahwa tindakan tersebut memang dilakukan oleh pejabatnya atau dalam bahasa lainnya oleh pemikirnya; 14
Pada korporasi yang melakukan tindak pidana dalam kasus skema piramida dapat diberlakukan model doctrine vicarious liability, dimana jika memang tindakan skema piramida tersebut dilakukan oleh seorang pegawai korporasi dan demi mencari keuntungan korporasi maka menurut doctrine ini korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban.
Akan tetapi jika memang dalam kasus yang lain korporasi melakukan tindakan skema piramida dilakukan oleh yang mempunyai kuasa atas perbuatan itu seperti halnya direksi maka dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan dentification doctrine. di dalam doktrin ini korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban jika dilakukan oleh otak dan kehendak yang mengarahkan (directing mind).
10 Aulia Ali Reza, ‘Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP’(2013) 1 Jurnal Institute for Criminal Justice Reform.[23].
11 Kristian, ‘Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi’ (2013) 44 Jurnal Hukum dan Pembangunan.[603].
12 ibid. [608].
13 ibid. [613]. 14 ibid. [600].
Pertanggungjawaban korporasi dalam perkara skema piramida perlu dibuktikan apakah tindakan pidana yang dilakukan tersebut memang murni untuk mendapatkan keuntungan bagi korporasi tersebut. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, di dalam Pasal 4 dijelaskan :
1) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi;
2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:
a) Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
b) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
c) Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi tersebut bahwa hakim dapat menilai apakah korporasi tersebut dapat disalahkan atas tindak pidana dengan apakah korporasi tersebut mendapat keuntungan dari hasil tindak pidana tersebut dan korporasi membiarkan atas tindakan yang memang salah dilakukan atau korporasi tidak melakukan pencegahan terhadap tindakan tersebut.
Sedangkan untuk pidana yang dapat dibebankan kepada suatu perusahaan Suprapto dalam disertasinya menyatakan:
1) Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan untuk jangka waktu tertentu;
2) Pencabutan seluruh atau sebagian fasiliteit tertentu yang telah atau diperolehnya dari pemerintahan dalam jangka waktu tertetu;
3) Penempatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. 15
15 ibid. [11].

## 1964 Agus Irsyadi: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penaganganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Peraturan teresbut memberi beberapa tingkatan hukuman bagi korporasi dan pengurusnya yaitu denda kepada korporasi, bilamana korporasi tidak mampu membayar denda maka asetnya dapat disita, dan denda kepada pengurus apabila pengurus korporasi tidak membayar denda maka diganti dengan kurungan penjara.

## Kesimpulan
Pada dasarnya skema piramida dan Multi Level Marketing merupakan suatu hal yang berbeda dimana pada skema piramida penghasilan utama yang di dapat berupa dari pendaftaran anggota baru yang bergabung bukan dari hasil penjualan barang itu sendiri. Pada Undang-Undang Perdagangan sudah mengatur secara tegas mengenai sanksi bagi pelaku usaha yang menerapkan skema piramida dan/atau bahkan tidak memiliki SIUPL dalam melakukan bisnis Multi Level Marketing. dan bagi pelaku korporasi dapat diterapkan teori-teori untuk memintai pertanggungjawaban terhadap korporasi. Korporasi yang menjalankan tindak pidana skema piramida dapat dituntut secara pidana. Sanksi yang dapat diberikan kepada korporasi  dalam menjalankan suatu tindak pidana Skema Piramida adalah dapat berupa penutupan baik penutupan sementara atau sebagian dan juga dapat diberikan sanksi berupa denda.

## Daftar Bacaan Buku
Arief Amirullah, Kejahatan Korporasi jilid 1 (Banyu Media Publishing 2006).
Mahrus Ali, Asas Asas Hukum  Pidana Korporasi (Rajawali Pers 2013).
Hamzah Hatrick, Asas Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana Indonesia, (Rajawali pers).
Muladi Dan Dwidja Priyatno,Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Kencana 2010).
Xardel Dominique, The Direct Selling Revolution, Understanding the Growth of the Amway Corporation (Blackwell Publishing 1993).

## Jurnal
Imam Mas Arum, ‘Multi Level Marketing (Mlm) Syariah : Solusi Praktis Menekan Praktik Bisnis Riba Money Game’ (2012) 3 Jurnal Muqtasid.

## Aulia Ali Reza, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP(2013)
1 Jurnal Institute for Criminal Justice Reform.
Kristian, Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (2013) 44 Jurnal Hukum dan Pembangunan.

## Skripsi
Nita Yudasari Yusuf, ‘Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Penipuan Bermodus Multi Level Marketing’. (Fakultas Hukum  Universitas Hasanuddin 2014).
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 6, November 2019
HOW TO CITE : Agus Irsyadi, ‘Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korporasi Bisnis Multi Level Marketing yang Menerapkan Skema Piramida’ (2019) Vol. 2 No. 6 Jurist-Diction.
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--