Pembatasan Hak Mantan Terpidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Legislatif Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum

## Amelia Virismanda Vantri
ameliavx405@gmail.com

## Universitas Airlangga

## Abstract
The General Electoral Commission (KPU) is a state body which conduct the general election.At every stage of the election, KPU has the authority to set such rules in accordance with one of the main purpose of the general election, that is to bear such people’s representatives with certain quality and passion to establish an anti-corrupt government. For upcoming legislature election in 2019, KPU has set Rule No. 20 Year 2018 on Member of House of Representative (DPR), Provincial House of Representative (DPRD Provinsi), and District House of Representative (DPRD Kabupaten/Kota) Candidacy. KPU has added a condition for the candidates in Article 4 (3) which states that any ex-convicts in narcotics, sexual crime against children, or corruption are prohibited to participate in the candidacy. That specific provision is considered as contradictory to Law No. 7 Year 2017 on General Election. There are also several verdicts of the Constitutional Supreme Court that hamper the application of the said provision, as for the provision itself is a limitation of human rights, specifically political rights.
Keywords: Rule of the General Electoral Commission; Ex-CorruptionConvict; Corruption; Political Rights.

## Abstrak
KPU merupakan sebuah lembaga untuk menyelenggarakan Pemilu. Pada setiap tahapan Pemilu KPU memiliki kewenangan untuk menetapkan Peraturan KPU. Sesuai dengan salah satu cita- cita Pemilu yaitu mengahasilkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas dan semangat mewujudkan Pemerintah bersih dari korupsi. Pada pemilihan anggota legislatif 2019, KPU menetapkan peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Pemilu 2019. KPU menambahkan syarat untuk menjadi anggota legislatif  yang pada pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa untuk mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi dilarang untuk mengikuti pencalonan anggota legislatif. Ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Terdapat beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang juga menghambat untuk diberlakukannya ketentuan tersebut. Adapun ketentuan tersebut berkaitan dengan pembatasan Hak Asasi Manusia yaitu terkait pembatasan Hak Politik. Kata Kunci: Peraturan Komisi Pemilihan Umum; Mantan Terpidana Korupsi; Korupsi; Hak Politik.

## Pendahuluann
Negara Indonesia adalah negara hukum. Adapun tujuan dari Negara hukum sendiri ialah untuk menghindari adanya kekuasaan yang sewenang-wenang. Sehingga di dalam Negara hukum prinsip demokrasi harus ditegakkan. Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum sendiri pada pokoknya berasal
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3, Mei 2019 793

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 3, Mei 2019
Histori artikel: Submit 18 April 2019; Diterima 23 April 2019; Diterbitkan online 1 Mei 2019.

## Amelia Virismanda: Pembatasan Hak Mantan
dari kedaulatan rakyat. 1 Hal ini bersesuaian dengan amanat konstitusi kita yang terletak pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi,”Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Salah satu implementasi dari kedaulatan sepenuhnya berada ditangan rakyat ialah pesta demokrasi yaitu Pemilihan Umum yang biasa dikenal dengan Pemilu. Pemilu merupakan sarana penunjang dalam mewujudkan sistem ketatanegaraan secara demokratis. Pemilu pada hakikatnya merupakan proses ketika rakyat sebagai pemegang kedaulatan memberikan mandat kepada para calon pemimpin untuk menjadi pemimpinnya.
Pada pasal 22 E UUD NRI 1945 telah menjelaskan mengenai Pemilihan Umum yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan bertujuan untuk memilih Presiden beserta wakilnya, Dewan Perwakilan Rakyat(DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Berdasarkan pasal 22 E ayat (5) UUD NRI 1945, komisi pemilihan umum (KPU) menjadi penyelenggara pemilihan umum.
KPU diharapkan menjadi tonggak keberhasilan penyelenggaraan Pemilu. Adapun Pemilu yang berkualitas pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi proses dan hasilnya. Pemilu dapat dikatakan berkualitas dari sisi prosesnya, apabila Pemilu itu berlangsung secara demokratis aman, tertib dan lancar, serta jujur dan adil. Sedangkan apabila dilihat dari hasilnya, Pemilu itu harus dapat menghasilkan wakil- wakil rakyat dan pemimpin Negara yang mampu  menyejahterakan rakyat, disamping pula dapat mengangkat hakat dan martabat bangsa, dimata dunia Internasional. 2
Seringkali kesalahan yang menyebabkan kurang berkualitasnya hasil pemilu, tidak jarang ditimpakan kepada KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Hal tersebut karena KPU dianggap tidak mampu menyeleksi para calon anggota dengan baik, sehingga meloloskan calon-calon yang tidak berkualitas.Menjelang Pemilu Tahun 2019 terhadap Pemilihan Legislatif KPU mengeluarkan peraturan baru, yaitu
1 Ni’matul Huda dan M. Imam Nasef, Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi (Kencana, 2007).[22].
2 H. Rozali Abdullah, Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Raja Grafindo Persada 2009).[3].
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Pemilu 2019 untuk selanjutnya disebut PKPU No. 20 Tahun 2018. Pada peraturan ini terdapat salah satu aturan yang menimbulkan dukungan dan penolakan. Pada pasal 4 ayat (3) PKPU No. 20 Tahun 2018 menyebutkan terhadap mantan terpidana , bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi dilarang untuk mengikuti pemilihan calon legislatif 2019. Tentu saja dengan adanya syarat tersebut menghalangi para mantan terpidana yang telah disebut tidak dapat lagi mengajukan diri untuk pemilihan legislatif.
Terkait persyaratan untuk menjadi calon legislatif juga telah disebutkan di pasal 240 UU No. 7 Tahun 2017 untuk anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Namun terdapat perbedaan persyaratan mengenai mantan terpidana di dalam pasal tersebut dengan persyaratan yang telah disebutkan didalam PKPU No. 20 Tahun 2018. Pada UU No. 7 Tahun 2017 disebutkan bagi mantan terpidana yang tidak pernah mendapatkan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau secara terbuka dan  jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana masih bisa diperbolehkan untuk mencalonkan diri untuk pemilihan legislatif. Namun didalam PKPU No. 20 Tahun 2018 disebutkan secara tegas mengenai terhadap mantan terpidana  Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi dilarang untuk mengikuti pemilihan legislatif. Tentu saja  hal ini menimbulkan adanya pembatasan hak bagi mantan terpidana  tersebut.
Terkait PKPU tersebut tidak dapat diberlakukan begitu saja. Bahkan Kementerian Hukum dan HAM tidak mau menandatangani peraturan tersebut dikarenakan terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut sebagai Putusan MK No. 14-17/PUU-V/2007, 4/PUU/VII/2009, 42/PUU-XIII/2015 tentang diperbolehkannya mantan terpidana untuk menduduki jabatan publik yang menjegal peraturan tersebut. Sehingga masih banyak dukungan dan penolakan terhadap PKPU ini. Terhadap dukungan tersebut diharapkan adanya wakil rakyat yang bersih dan amanah. Namun terhadap penolakan, bahwasannya UU Pemilu tidak melarang terhadap mantan terpidana korupsiuntuk mengikuti pemilihan calon

## 796 Amelia Virismanda: Pembatasan Hak Mantan
legislatif sehingga seharusnya PKPU tidak membuat sebuah aturan yang melebihi Undang-Undang. Disini masih banyak perdebatan mengenai posisi PKPU didalam hierarki peraturan perundang-undangan.

## Alasan dan Pertimbangan Pembatasan Hak Mantan Terpidana korupsi dalam Pencalonan Legislatif
Dalam pemilihan anggota legislatif akan melalui mekanisme pemilu. Menempatkan rakyat pada posisi terpenting, para legislatif disebut sebagai wakil rakyat yang memiliki fungsi seutuhnya bekerja untuk kepentingan rakyat. Hal ini selaras dengan teori mandat, anggota legislatif yang dianggap sebagai wakil akan menduduki lembaga perwakilan karena mendapat mandat dari rakyat. Teori Mandat muncul di Prancis yang dipelopori oleh Rousseau dan diperkuat oleh Petion. Teori mandat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) 3 , yaitu:
1. Mandat Imperatif
Menurut ajaran ini wakil yang terpilih akan bertugas dan bertindak di lembaga perwakilan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh yang diwakilinya.

## 2. Mandat Bebas
Ajaran ini dipelopori antara lain oleh Abbe Sieyes di Perancis dan Black Stone di Inggris. Ajaran ini berpendapat bahwa si wakil yang terpilih dapat bertindak tanpa tergantung dari instruksi yang diwakilinya.

## 3. Mandat Representatif
Si wakil yang terpilih akan bergabung dalam suatu lembaga perwakilan (Parlemen). Rakyat memilih dan memberikan mandat pada lembaga perwakilan (Parlemen), sehingga si wakil sebagai individu tidak memiliki hubungan dengan pemilihnya apalagi pertanggungjawabannya. Lembaga perwakilan (Parlemen) inilah yang nantinya akan bertanggung jawab kepada rakyat.
Berdasarkan ajaran teori mandat yang telah dimunculkan oleh Rousseau dan diperkuat oleh Petion, bahwasannya lembaga legislatif di Indonesia termasuk
3 Daud Busroh Abu, Ilmu Negara (Bumi Aksara 2009).[144-145].
kedalam orang-orang yang akan mendapat mandat bebas dan mandat representatif yang pada nantinya wakil-wakil rakyat akan duduk di Lembaga Perwakilan dan bertindak untuk atas nama rakyat. Wakil-wakil rakyat tersebut merupakan seseorang yang terpercaya dan terpilih. Calon legislatif yang dipilih melalui Pemilihan Umum, kemudian yang terpilih akan tergabung dalam lembaga legislatif atau lembaga perwakilan. Sehingga para calon legislatif yang terpilih secara tidak langsung telah mendapat mandat dari rakyat dan atas nama rakyat untuk menjalankan fungsinya.
Mengingat pentingnya lembaga perwakilan didalam sistem ketatanegaraan
Indonesia, tentu saja dibutuhkan calon dengan sumber daya manusia dan kualitas tertentu yang akan menduduki jabatan ini. Kepercayaan rakyat menjadi bagian yang utama, kualitas akan anggota legislatif yang direpresentasikan melalui kinerjanya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya merupakan pendorong munculnya kepercayaan dari masyarakat. Salah satu hal yang selalu diharapkan dalam penyelenggaraan pemilu ke pemilu berikutnya ialah adalah adanya keinginan untuk semakin meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas penyelenggaraannya. 4 Kualitas dari seorang anggota parlemen selain ditentukan oleh persyaratan formil dalam suatu peraturan perundang-undangan, melainkan juga profesionalitas dari calon anggota parlemen tersebut. Profesional yang dimaksud ialah calon anggota parlemen telah memiliki profesi tertentu yang juga diimbangi dengan kualitas pendidikan formalnya. 5
Dan pada saat ini banyaknya penilaian yang hidup di masyarakat bahwa banyak dari anggota legislatif yang belum mampu menyelesaikan tugas dan fungsinya dengan baik, bahkan lebih dari mengecewakan. Terlebih lagi juga banyak anggota legislatif dan pejabat publik yang terjerat berbagai kasus, seperti halnya terjerat kasus tindak pidana korupsi. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan penurunan atas rasa kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat kepada anggota legislatif. 6
4 Miriam Budiarjo dan Ibrahim Ambon, Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia (RajaGrafindo Persada1995).[ 86].
5 A. M Fatwa, Melanjutkan Reformasi Membangun Demokrasi ( Raja  Grafindo  Persada, 2004).[85].
6 Fachri Fachrudin, ‘Kepercayaan Terhadap DPR Rendah, Para Wakil Rakyat Diminta Berkaca’ (Kompas.com, 2017) < https://nasional.kompas.com/read/2017/09/12/22453771/keper- cayaan-terhadap-dpr-rendah-para-wakil-rakyat-diminta-berkaca>, accessed 30 Agustus 2018.

## 798 Amelia Virismanda: Pembatasan Hak Mantan
KPU memiliki kewenangan untuk menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu. Berdasarkan kewenangan tersebut menjelang  pemilu legislatif tahun 2019, KPU menetapkan PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Pemilu 2019. Berdasarkan pasal 249 ayat (3) dan 257 ayat (3)  UU No. 7 Tahun 2017 menggunakan kewenangannya dalam membuat PKPU No. 20 Tahun 2018. Pada peraturan tersebut terdapat penambahan syarat-syarat untuk menjadi anggota legislatif yang terletak pada pasal  4 ayat (3) PKPU No. 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa untuk mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi dilarang untuk mengikuti pencalonan anggota legislatif.
Pada dasarnya korupsi tidak hanya merugikan negara, melainkan juga telah menyalahgunakan jabatan dan tidak menjalankan amanah yang telah diberikan oleh rakyat. Tentu saja hal ini tidak diinginkannya adanya penurunan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Sehingga dirumuskan persyaratan formal pembatasan hak terhadap mantan terpidana korupsi untuk pencalonan anggota legislatif bertujuan agar dapat mencetak wakil-wakil rakyat yang berkualitas dan yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara baik. Selain itu untuk dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat yang memiliki keberanian moril dan kekuatan moral untuk menyuarakan aspirasi rakyat, sehingga akhirnya anggota tersebut mendapat kepercayaan masyarakat.

## Pembatasan Hak-Hak Politik melalui Peraturan Perundang-Undangan
Hak Asasi Manusia atau yang biasa dikenal dengan HAM adalah hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia. Perkembangan hak asasi manusia sangat berkaitan erat dengan negara hukum, karena salah satu konsekuensi dari negara hukum, antara lain ialah ditegakkannya hak asasi manusia, karenanya negara hukum tanpa mengakui, menghormati sampai melaksanakan sendi-sendi hak asasi manusia tidak dapat disebut sebagai negara hukum. 7
7 Osgar S. Matompo, ‘ Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat ’(2014) 21 Jurnal Media Hukum.[58].
Pentingnya pengaturan HAM dalam konstitusi ialah adanya upaya untuk penegakan hukum dan HAM. Selain itu, beragamnya muatan HAM dalam konstitusi diupayakan untuk dapat mengakomodir hajat dan kebutuhan perlindungan HAM, baik dalam konteks pribadi, keluarga, masyarakat dan sebagai warga negara Indonesia. 8
Hak politik merupakan salah satu yang termasuk kedalam kelompok derogable rights atau kelompok hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya. Hak politik ialah hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum), hak mendirikan partai politik dan sebagainya. 9 Hak politik merupakan salah satu hak asasi manusia yang mendapat perhatian lebih. Melalui instrumen perlindungan hak asasi manusia baik internasional maupun nasional, hak politik telah mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Berikut akan dikaji mengenai hak politik dan pembatasannya melalui instrumen hukum hak asasi manusia internasional dan instrumen hak asasi manusia nasional.
1. The Universal Declaration of Human Rights 1948 (DUHAM)
DUHAM merupakan sebuah instrument awal untuk perlindungan hak asasi manusia internasional. Dengan lahirnya DUHAM pada tanggal 10 Desember 1948 menunjukkan adanya respon dari dunia bahwa semua manusia dilahirkan dengan suatu kebebasan dan memiliki kesamaan dihadapan hukum. Pada Pasal 21 DUHAM telah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak politik. Mengenai pembatasan terhadap hak politik juga telah diatur di dalam Pasal 29 DUHAM yang pada pembatasannya harus dituangkan ke dalam Undang-Undang. Pada dasarnya DUHAM bukan merupakan sebuah Peraturan Perundang-Undangan, akan tetapi prinsip-prinsip dan value mengenai HAM yang ada pada DUHAM telah diadopsi oleh beberapa konvensi Internasional. Dan Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi Internasional. Sehingga dengan meratifikasi beberapa konvensi Internasional membawa konsekuensi bahwa dalam pembentukan peraturan
8 Mahda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia (Pranada Media Group 2009).[65].
9 C.S.T Kansil, Christine S.T. Kansil, Sektor Hak Asasi Manusia Dewasa Ini (Djambatan 2003).[13].

## 800 Amelia Virismanda: Pembatasan Hak Mantan
perundang-undangan Indonesia harus mengadopsi prinsip-prinsip dan value yang ada pada konvensi Internasional.
2. The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
Pada ICCPR ini telah mengadopsi prinsip dan value yang ada pada DUHAM. Adapun mengenai jaminan perlindungan terhadap hak politik pada kovenna ini diatur dalam Pasal 25. Menurut Kovenan ini Negara pihak wajib untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak politik terhadap rakyatnya. Meskipun pada pasal 4 ayat (1) Negara diizinkan untuk melakukan penyimpangan dari kewajiban mereka akan tetapi Negara dalam keadaan darurat dan tetap harus memperhatikan hal-hal yang tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial.
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
UUD NRI 1945 ialah konstitusi Negara Indonesia, yang merupakan hukum tertulis yang tertinggi di dalam sistem peraturan perundang-undangan. Pada bagian Bab X, pasal 28A – 28J membahas mengenai Hak Asasi Manusia. Di dalam konstitusi perlindungan terhadap hak politik dimuat dalam pasal 27 dan 28 D.
Dalam konstitusi ini terdapat aturan yang mengatur mengenai ketentuan penerapan dan pembatasan hak yang diatur dalam pasal 28J. pada ketentuan Pasal 28 J tersebut menjelaskan bahwasannya pembatasan Hak Asasi Manusia dapat dilakukan dengan syarat pembatasan tersebut harus telah ditetapkan dengan undang-undang dan telah mempertimbangkan beberapa hal seperti moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Hal ini juga ditujukan untuk tercapainya ketertiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 merupakan implementasi dari
konstitusi lebih lanjut mengenai HAM yang merupakan payung hukum dalam memberikan jaminanan atas perlindungan dan penegakan hak asasi di Indonesia. Di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 perlindungan terhadap hak politik dimuat dalam pasal 23, 24 dan 43. Hak politik yang diatur dalam ini tidak dapat dianggap sebagai hak yang mutlak atau dapat dilaksanakan dengan
sesuka hati. Terdapat ketentuan mengenai pembatasan yang diatur dalam pasal 73, yaitu diperbolehkan untuk dilakukannya pembatasan dalam pemenuhan haknya oleh negara. Namun untuk pembatasan hal tersebut tidak semata-mata dapat dilakukan melainkan harus dilakukan perumusan terlebih dahulu yang dituangkan ke dalam undang-undang.
5. Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR
Pada tanggal 25 Oktober 2005, Indonesia mengesahkan Undang-Undang
No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR. Pengesahan undang-undang merupakan wujud dari ratifikasi dari ICCPR Sehingga segala ketentuan mengenai hak yang telah terlampir di ICCPR harus diakui dan ditaati oleh Negara Indonesia. Dengan  meratifikasi  kovenan  ICCPR,  membawa  konsekuensi  bahwa  Negara Indonesia harus tunduk dan terikat terhadap aturan-aturan yang ada dalam kovenan ini. Dan Pemerintah Indonesia juga harus menyisir berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai/ tidak seirama dengan ICCPR. 10 Negara juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan penghormatan dan perlindungan hak-hak yang dijamin oleh kovenan.
Pembatasan Hak Politik harus diatur dan dituangkan ke dalam Undang- Undang karena membatasi hak politik sama halnya dengan merampas hak masyarakat. Berkaitan dengan perampasan hak masyarakat tentu saja dalam pembatasannya harus terdapat campur tangan dari rakyat. Undang-Undang merupakan produk hukum dari DPR bersama Presiden. DPR merupakan wakil-wakil rakyat. Sehingga Pembatasan Hak Politik dapat dituangkan di dalam Undang-Undang karena dalam pembatasan hak terdapat campur tangan dari rakyat.
Pembatasan Hak Politik juga dapat dilakukan melalui Putusan Pengadilan, yaitu berupa pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan. Berikut mantan terpidana korupsi yang mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik yaitu:
10 ‘Konsekuensi Ratifikasi ICCPR’, Kliping Universitas Indonesia dikutip dari Hikmahanto Juwana, ‘Konsekuensi Ratifikasi ICCPR’ , Kompas, 8 Juni 2005.[5].

## 802 Amelia Virismanda: Pembatasan Hak Mantan
Tabel 1. Terpidana Kasus Korupsi yang Dicabut Hak Politiknya Terpidana Korupsi Kasus Pencabutan Hak Politik Djoko Susilo Korupsi Simulator SIM Dicabut hak politik (hak untuk dipilih dan memilih) untuk menduduki jabatan publik (tidak memiliki batas waktu/selamanya) Luthfi Hasan Ishaaq Korupsi impor daging sapi Dicabut hak politik (hak untuk dipilih) untuk menduudki jabatan publik (tidak memiliki batas waktu/ selamanya) Anas Urbaningrum Korupsi dalam Proyek Hambalang. Dicabut hak politik (hak untuk dipilih) untuk menduduki jabatan publik (tidak memiliki batas waktu/ selamanya)
Bersesuaian dengan Pasal 35 KUHP memberikan kewenangan kepada Hakim untuk memberikan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. Dalam konstruksi hukum pidana, pencabutan hak tertentu merupakan salah satu pidana tambahan. Sebagai pidana tambahan, pencabutan hak tertentu berarti hanya bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. 11 Menurut Roeslan Saleh dimasukkannya pencabutan khusus dalam KUHP karena pembentuk undang-undang menganggap hukuman tambahan tersebut patut. Dicabut haknya agar kejahatan serupa tidak dilakukan lagi oleh orang yang bersangkutan. 12

## Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam Sistematika Peraturan Perundang-Undangan
KPU merupakan salah satu lembaga negara baru bersifat independen yang dibentuk.  Menurut  Jimly  Asshiddiqie,  bahwasannya  Komisi  Pemilihan  Umum mendapat kedudukan sebagai constitutional importance 13 di Undang-Undang Dasar
11 MYS, ‘Bahasa Hukum : ‘Pencabutan Hak Tertentu ‘’(hukumonline.com, 2014) <https://m. hukumonline.com./berita/baca/lt52cb6fc8aef1/bahasa-hukum-pencabutan-hak-tertentu/>  accessed 21 September 2018.
12 Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia (Yayasan Penerbit Gadjah Mada 1960).
13 Contitutional importance adalah memiliki kedudukan yang dijamin dan dilindungi secara konstitusional oleh UUD NRI 194.
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bersifat contitutional importance , yaitu lembaga negara yang dianggap penting secara konstitusional. ‘KPU memiliki peran dalam proses penyelenggaraan pemilu.
Kewenangan membentuk peraturan merupakan konsekuensi logis atas fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. 14 Berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf b dan Pasal 75 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Peraturan KPU merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan KPU untuk menyusunnya dalam rangka melaksanakan pemilu. Pembentukan Peraturan KPU pada hakikatnya merupakan delegasi dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.
Suatu aturan hukum perlu didetailkan dari aturan yang umum hingga aturan yang teknis sehingga dibuat jenis dan macam aturan hukum. Setiap aturan hukum dibuat berjenjang dan setiap jenjang memiliki materi muatannya masing-masing. Dengan adanya aturan yang jelas diharapkan dapat menutup arena pilihan yang mengakibatkan ketidakjelasan penerapan hukum. 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tidak termasuk dalam 7 (tujuh) jenis hierarki peraturan perundang-undangan yang disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2011. Akan tetapi pada pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 menjelaskan mengenai jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana yang telah disebut di dalam pasal 7 ayat (1). Peraturan KPU merupakan produk dari lembaga yang mana kedudukannya setingkat dengan lembaga yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang. 16 Jika ditelusuri bahwa kedudukan KPU sebagai lembaga Negara penunjang ( auxiliary state organ ), maka peraturan KPU yang mana produk hukum dari lembaga KPU termasuk kedalam hierarki peraturan perundangan- undangan yang ada pada pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.
14 “Kewenangan Pengaturan oleh KPU dan Bawaslu” (riaumandiri.co, 2016) < https:// www.google.com/amp/s/www.riaumandiri.co/amp/detail/42660/kewenangan-pengatur- an-oleh-kpu-dan-bawaslu.html > accessed 21 September 2018
15 Sukardi dan E. Prajwalita Widiati, ‘Pendelegasian Pengaturan oleh Undang-Undang kepa- da Peraturan yang Lebih Rendah dan Akibat Hukumnya’(2012) 27 Yuridika [154]
16 Meidy Yafeth Tinangon, “PKPU dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan”, < https://kpu.go.id/index.php/post/read/2018/6523/PKPU-dalam-Hirarki-Peraturan-Perundang-un- dangan>, accessed 20 Oktober 2018

## 804 Amelia Virismanda: Pembatasan Hak Mantan
Pada pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Adapun peraturan KPU termasuk kedalam jenis dan hierarki peraturan peundang-undangan pada pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang meskipun secara eksplisit tidak disebutkan, sehingga peraturan KPU diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.Sehingga peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Pemilu 2019 diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Akan tetapi peraturan KPU tersebut diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 sehingga tidak boleh bertentangan dengan norma yang diatasnya

## Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi
Berdasarkan pasal 24 C ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang putusannya bersifat final.  Bersifat  final,  yakni  putusan  Mahkamah  Konstitusi  langsung  memperoleh kekuatan tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. 17
Selain itu Putusan MK juga memiliki sifat mengikat, mengikat bermakna bahwa putusan Mahkamah Konstitusi  tidak hanya mengikat bagi pihak yang mengajukan perkara di Mahkmah Konstitusi, melainkan mengikat bagi semua warga negara. 18
Terhadap perkara mantan terpidana korupsi yang ingin menjadi calon anggota legislatif sebelumnya sudah terdapat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perkara tersebut. Mahkamah Konstitusi tercatat pernah memeriksa, mengadili, dan memutus tiga perkara permohonan terkait persyaratan
17 Tri Jata Ayu Pramesti,”Arti Putusan yang Final dan Mengikat” (hukumonline.com, 2016) < https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56fe01b271988/arti-putusan-yang-final-dan- mengikat > accessed 5 November 2018 18 Fajar laksono Soeroso,”Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitu- si”(2014) 11 Konstitusi.[66]
“ tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperole h kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”, yaitu Putusan MK  No. 14-17/ PUU-V/2007, Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 ,Putusan MK No. 42/PUU- XIII/2015.
1.  Putusan MK No. 14-17/PUU-V/2007 dalam Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang No. 23 Tahun 2003, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003, Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang No.  15 Tahun 2006 terhadap UUD NRI 1945 diajukan oleh pemohon I yaitu H. Muhlis Matu dan  pemohon II yaitu Henry Yosodiningrat, S.H.,, Budiman Sudjatmiko, M.Sc., M.Phil.,, Ahmad Taufik.
a.  Duduk Perkara
Para pemohon yang pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya paling lama 5 (lima) tahun atau lebih menjadi terhalang niatnya untuk menjadi yang bersangkutan inginkan. Dengan adanya norma hukum tersebut seehingga para pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan, yaitu tidak diberikannya perlakuan yang sama di dalam hukum, dan kehilangan kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
b.  Pertimbangan Hakim •  Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya berpendapat bahwa untuk jabatan publik menuntut syarat adanya kepercayaan dari masyarakat.  Salah satu ukuran secara umum untuk memenuhi syarat kepercayaan masyarakat tersebut adalah menyangkut kredibilitas moral seseorang. Dan untuk jabatan publik yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan oleh rakyat, bahwa tidak semata-mata sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa adanya persyaratan sama sekali, melainkan jabatan publik tersebut harus dipangku oleh orang- orang yang berkualitas dan berintegritas tinggi. Negara diperbolehkan menentukan persyaratannya sepanjang tidak bersifat diskriminatif.
•  Dalam kealpaan sesungguhnya tidak terkandung unsur niat jahat, sehingga terhadap seseorang yang dipidana karena suatu perbuatan kealpaan maka sesungguhnya tidak menggambarkan adanya moralitas kriminal, melainkan semata-mata karena kekuranghati-hatiannya.
•  Hakim Mahkamah Konstitusi juga memberikan pengecualian terhadap kejahatan politik, kejahatan politik yang dimaksud ialah terbatas terhadap perbuatan yang sesungguhnya merupakan ekspresi pandangan atau sikap politik sebagai tindak pidana semata-mata karena adanya perbedaan pandangan politik dengan rezim yang sedang berkuasa.
•  Terdapat dissenting opinion atau pendapat hakim yang berbeda di dalam putusan ini, Hakim Abdul Mukhtie Fadjar bahwa dengan mempertimbangkan moral sebagai kredibilitas akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. Karena pertimbangan tersebut masih bersifat
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3, Mei 2019

## 806 Amelia Virismanda: Pembatasan Hak Mantan
hipotesis. Sehingga undang-undang yang memuat materi muatan yang terdapat penggunaan standard moral yang ganda akan menimbulkan ketidakpastian bahkan keadilan, hal ini akan bertentangan dengan konstitusi.
c.  Amar Putusan Sehingga Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan  terhadap ketentuan yang diujikan tersebut bersifat “konstitusional bersyarat”, yaitu ketentuan tersebut tetap konstitusional sepanjang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi, antara lain ketentuan tersebut tidak mencakup tindak pidana yang lahir karena kealpaan ringan dan tindak pidana karena alasan politik.
2.  Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 dalam Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004  terhadap UUD NRI 1945 diajukan oleh Robertus.
a.  Duduk Perkara
Dalam pokok perkara Pemohon pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih sehingga dengan adanya ketentuan tersebut merugikan hak konstitusional Pemohon. Pemohon tidak dapat berpartisipasi membangun negeri dalam pemerintahan secara formal, yaitu untuk menjadi bakal calon anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah.
b.    Pertimbangan Hakim •  Hakim Konstitusi menilai bahwa norma hukum yang terkandung dalam pasal-pasal berbagai Undang-undang yang dimohonkan pengujian, jika diberlakukan tanpa syarat-syarat tertentu dapat menyebabkan norma hukum tersebut menjadi inkonstitusional
•  Bahwa adanya persyaratan hanya diperuntukkan jabatan publik yang dipilih  (elected  officials),  karena  terkait  dengan  adanya  pemilu  yang secara universal dianut prinsip bahwa peniadaan hak pilih itu hanya karena pertimbangan ketidakcakapan dan keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan
•  Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat mengenai memberikan adanya jangka waktu 5 tahun untuk mantan narapidana setelah menjalani pidana penjara agar melalui proses adaptasi kembali ke masyarakat
•  Dengan seorang mantan terpidana menjelaskan jati dirinya mengenai latar belakangnya tanpa menutup-nutupinnya kepada publik. Ketentuan ini diharapkan rakyat dapat memilih secara kritis dan tidak melakukan kejahatan yang berulang-ulang agar menumbuhkan rasa kepercayaan dari masyarakat.
c.    Amar Putusan
Majelis Hakim memutuskan terhadap norma hukum yang dimohonkan
untuk dilakukan pengujian dinyatakan sebagai inskontitusional bersyarat (conditionally unconstitutional), yakni norma hukum tersebut tidak konstitusional sepanjang tidak dipenuhi syarat-syarat:
1. tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials);
2.  berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;
3.  dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
4.  bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
3.  Putusan  Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015 dalam Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang No 8 Tahun 2015 terhadap UUD NRI 1945 diajukan oleh Jumanto dan Fathor Rasyid
a.  Duduk Perkara Pemohon merasa dirugikan karena keinginan pemohon untuk menduduki suatu jabatan tertentu (kepala daerah)menjadi terhambat. Karena para pemohon pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang anacaman hukuman pidana penjara lebih dari 5 tahun atau lebih.
b.  Pertimbangan Hakim •  Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan adanya rumusan tersebut dapat dipersamakan sama halnya dengan Undang-Undang memberikan sanksi atau hukuman tambahan sedangkan Undang-Undang tidak diperbolehkan akan hal tersebut;
•  Terhadap seseorang yang telah menjalani hukuman dan keluar dari penjara pada dasarnya orang tersebut telah bertaubat, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sehingga, seseorang mantan narapidana yang telah bertaubat tidak tepat jika diberikan hukuman lagi;
•  Mengenai persyaratan mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana menurut Hakim Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali akan kedaulatan untuk pemilihan berada ditangan rakyat sehingga semua pilihan akan kembali kepada rakyat untuk memberikan suaranya kepada calon yang merupakan seorang mantan terpidana  atau tidak memberikan suaranya kepada calon tersebut;
•  Terdapat seorang Hakim Konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), yaitu Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo;
•  Hakim Maria Farida Indrati berpendapat seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut, dikarenakan terhadap keempat syarat yang diberikan pada putusan Mahkamah konstitusi No. 4/PUU- VII/2009 telah dilaksanankan oleh pembentuk Undang-Undang dengan melakukan perubahan undang-undang dan menempatkannnya pada penjelasan pasal sehingga pasal yang diujikan dapat ditafsirkan sesuai

## Amelia Virismanda: Pembatasan Hak Mantan
dengan putusan Mahkamah konstitusi No. 4/PUU-VII/2009;
•  Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Hakim Konstitusi Suhartoyo menyatakan bahwa seharusnya pertimbangan-pertimbangan yang telah dituangkan dalam putusan-putusan sebelumnya secara mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan ini. Karena tidak terdapat alasan yang secara konstitusional secara fundamental yang akan mendorong Mahkamah Konstitusi untuk mengubah pendiriannya dengan melihat putusan-putusan sebelumnya.
c.  Amar Putusan •  Hakim Konstitusi memutuskan terhadap norma hukum yang diujikan bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukaan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
•  Hakim Konstitusi memutuskan terhadap norma hukum yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukaan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

## Putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-XIV/2016
Permohonan pada perkara Mahkamah Konstitusi  No. 92/PUU-XIV/2016 yang diajukan oleh Ketua KPU dan beberapa anggota KPU sebagai pemohon untuk mengajukan uji materill terhadap pasal 9 huruf a Undang-undang No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan “tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi : a. menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat”. Terhadap ketentuan tersebut KPU merasa dirugikan dan beranggapan telah bertentangan dengan UUD NRI 1945 yakni pada pasal 22 E ayat (5). 19 Dengan adanya ketentuan tersebut akan meruntuhkan kemandirian KPU dalam penyusunan dan pembentukan Peraturan KPU dan pedoman teknis lainnya , karena dimungkinkan adanya celah untuk intervensi dari pihak DPR dan Pemerintah.
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3, Mei 2019
Dalam pertimbangannya Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa lembaga dapat dikatakan mandiri atau independen setidaknya harus memenuhi dua kondisi yaitu melaksanakan fungsinya sesuai dengan kedudukannya yang diberikan oleh UUD atau UU secara prinsip lembaga tersebut tidak bergantung pada pelaksanaan fungsi lembaga lain di luar dirinya dan dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kedudukannya yang diberikan oleh UUD dan UU lembaga tersebut bebas dari campur tangan atau pengaruh lembaga lainnya. Akan tetapi, kedua kondisi yang dimaksud tidak serta-merta menghilangkan atau meniadakan kebutuhan untuk berkoordinasi atau bekerja sama dengan lembaga lain bilamana kebutuhan demikian merupakan tuntutan yang wajar guna mencapai tujuan pembentukan lembaga dimaksud. 20
Menurut Hakim Mahkamah Konstitusi konsultasi yang dimaksud merupakan sebuah kebutuhan karena pada dasarnya norma yang terdapat UU merupakan sebuah produk bersama antara DPR dan Presiden tidak selamanya memuat sebuah rumusan yang jelas yang mencerminkan maksud pembentuknya yang dapat dimungkinkan menimbulkan kesulitan pada pihak KPU untuk mengimplementasikannya dalam praktik melalui kewenangan yang diberikan kepada KPU dalam merumuskan Peraturan KPU dan pedoman teknis yang diturunkan dari norma Undang-Undang.
Sehingga kedudukan KPU dan pembentuk Undang-undang dalam konsultasi di forum dengar pendapat ialah setara. 21 Sehingga dalam putusannya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. yakni terhadap sepanjang frasa “.. yang keputusannya bersifat mengikat ” bertentangan dengan UUD NRI 1945. Namun dalam pembuatan peraturan KPU, KPU tetap harus melalui tahapan konsultasi dengan DPR dan Pemerintah di forum rapat dengar. 22
Berdasarkan uraian-uraian di atas, apabila dikaitkan dengan  pembatasan hak mantan terpidana korupsi sebagai calon anggota legislatif, maka terdapat filosofi yang sama yaitu dibutuhkan persyaratan objektif yang bagi pengisian suatu jabatan
20 ibid .[75-76].
21 Ibid. [79].
22 ibid .[80].

## 810 Amelia Virismanda: Pembatasan Hak Mantan
publik, Dalam hal ini persyaratan objektif bagi pengisian suatu jabatan publik dalam aturan “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan bahwasanya rumusan tersebut akan membatasi hak konstitusional mantan narapadina. Sehingga keempat putusan Mahkamah Konstitusi diatas membawa implikasi bahwa akan menghambat adanya rumusan pasal yang mengatur terhadap mantan terpidana korupsi dilarang untuk menjadi bakal calon legislatif.
Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan No. 14-17/
PUU-V/2007 yang  menjadi celah oleh KPU untuk membuat rumusan adanya larangan mantan terpidana korupsi untuk maju menjadi bakal calon legislatif, yakni pada pertimbangannya Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa untuk jabatan publik menuntut syarat adanya kepercayaan dari masyarakat.  Salah satu ukuran secara umum untuk memenuhi syarat kepercayaan masyarakat tersebut adalah menyangkut kredibilitas moral seseorang yang dicalonkan atau mencalonkan diri untuk menduduki jabatan publik yang dimaksud.
Terdapat putusan MA terkait pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi Djoko Susilo, yakni pada Putusan Nomor 30/Pid/TPK/2013/PT.DKI.jo.Putusan Nomor 537/K/Pid.Sus/2014 yang pada putusan tingkat pengadilan tinggi dan diperkuat pada putusan kasasi bahwa terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik.
Adapun yang menjadi pertimbangan hakim pada pengadilan tinggi ialah bahwa para pelaku tindak pidana korupsi akan mengganggu kelangsungan dan pembangunan negara, karena korupsi akan membuat negara menjadi hancur dan tidak berwibawa apabila aparatur negara tidak amanah, serta perekonomian rakyat akan terganggu dan keuangan negara akan terkuras. Sehingga perbuatan terdakwa dinilai akan merusak sendi-sendi kehidupan, berbangsa, dan bernegara. 23
23 Lihat di Pertimbangan Hakim pada Putusan Mahkamah Agung No. 30/Pid/TPK/2013/ PT.DKI.jo.Putusan Nomor 537/K/Pid.Sus/2014.

## Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3, Mei 2019
Diikuti oleh terpidana korupsi Luthfi Hasan Ishaq yang putusan 1195K/ Pid.Sus/2014 pada tingkat kasasi juga memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih. 24 Seorang anggota DPR yang juga menjabat sebagai Ketua Partai Demokrat terjerat tindak pidana korupsi yakni Anas Urbaningrum pada putusan tingkat kasasi juga dinyatakan mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik. Pada pertimbangannya Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa rakyat atau masyarakat harus dilindungi dari fakta, informasi dan persepsi yang salah dari seorang calon pemimpin yang nyata-nyata telah mengkhianati amanah yang pernah diberikan oleh publik. 25
Dengan dicabutnya hak politik bagi beberapa terpidana korupsi diatas yang melalui putusan pengadilan, jika dilihat dari pertimbangan hukum Hakim maka senyatanya bahwa korupsi memiliki dampak yang cukup serius bagi negara, dan pada dasarnya para pelaku juga telah mengkhianati kepercayaan atau amanat yang telah diberikan oleh rakyat.
Jika melihat pasal 6 UUD NRI 1945 yang menjelaskan bahwa yang menjadi salah satu syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden ialah tidak pernah mengkhianati negara. Hal ini menurut penulis bahwasannya di dalam UUD NRI 1945 yang merupakan konstitusi negara Indonesia juga sudah terdapat semangat bahwasannya yang akan menduduki jabatan publik tidak pernah mengkhianati negara. Tentu saja hal ini dapat menjadi pertimbangan untuk adanya pembatasan hak jika terdapat adanya suatu pengkhianatan negara. Dengan melakukan korupsi merupakan salah satu pengkhianatan negara. Mengingat Presiden dan Wakil Presiden menjalankan kekuasaan eksekutif, sedangkan kedudukan lembaga eksekutif dan lembaga legislatif merupakan sejajar hanya saja memiliki fungsi yang berbeda. Sehingga syarat tersebut juga dapat diterapkan bagi calon yang akan menduduki lembaga legislatif.
24 Lihat di Amar Putusan pada Putusan Mahkamah Agung No. 1195K/Pid.Sus/2014
25 Lihat di Pertimbangan Hakim pada Putusan Mahkamah Agung No. 1261 K/Pid.Sus/2015.

## 812 Amelia Virismanda: Pembatasan Hak Mantan

## Upaya Hukum
Menjelang pemilihan umum legislatif yang akan diselenggarakan pada tahun 2019 mendatang, KPU menetapkan peraturan KPU No. 20 Tahun 2018. terdapat salah satu ketentuan pada pasal 4 ayat (3)  yang menyatakan bahwa untuk bakal calon DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk tidak menyertakan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi. Terhadap ketentuan tersebut mantan terpidana korupsi yang ingin mengikuti pencalonan merasa dirugikan dan dibatasi haknya. Sehingga terdapat Surat Keputusan KPU yang tidak meloloskan mantan terpidana korupsiyang untuk menjadi bakal calon legislatif. Sebagai ketentuan yang memiliki konsekuensi hukum tentunya bagi para pihak yang merasa dirugikan dengan adanya ketentuan tersebut dapat mengajukan upaya hukum. Upaya hukum dapat dilakukan dan diajukan melalui beberapa upaya yaitu:
a. Badan Pengawas Pemilu
Badan Pengawas Pemilu yang lebih dikenal dengan sebutan Bawaslu, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-undang No. 7 tahun 2017 Bawaslu merupakan lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaran Pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu termasuk kedalam Lembaga utama yang mengurusi penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan adanya Surat Keputusan KPU yang tidak meloloskan mantan terpidana korupsiyang untuk menjadi bakal calon legislatif. Bagi para pihak yang merasa dirugikan hal tersebut dapat dikategorikan merupakan sengketa pemilu antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu.
Bersesuaian dengan Pasal 93 huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 2017
, yaitu Bawaslu memiliki tugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu, dan sengketa proses Pemilu. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 94, Pasal 95, Pasal 468 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 juga telah menjelaskan bahwasannya Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pemilu. Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa Proses pemilihan umum yang juga menjelaskan mengenai kewenangan Bawaslu
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3, Mei 2019
dalam menyelesaikan sengketa.Sehingga para pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan penyekesaian sengketa melalui Bawaslu.

## b. Mahkamah Agung
Terhadap ketentuan PKPU No. 20 Tahun 2018 yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 maka para pihak  yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum berupa uji materiil atau judicial review.Judicial review ialah jika suatu peraturan perundang-undangan dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga untuk memastikan keabsahannya dapat dilakukan melaui pengujian oleh lembaga yudikatif. 26
Sehingga peraturan KPU yang secara hierarki peraturan perundang-undangan berada dibawah Undang-Undang, maka yang berwenang untuk menguji peraturan KPU tersebut ialah Mahkamah Agung. Secara konstitusional, UUD NRI 1945 telah mengamanatkan kewenangan tersebut yang diatur dalam Pasal 24. Di dalam Pasal 31 A Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juga memberikan kewenangan tersebut. Bahwa berdasarkan ketentuan peratutan perundang-undangan sebagiamana yang terurai diatas, maka Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk melakukan uji materiil terhadap Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Sehingga upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang merasa dirugikan dapat megajukan upaya untuk penyelesaian sengketa pemilu akibat adanya Surat Keputusan KPU kepada Bawaslu dan para pihak juga dapat mengajukan upaya uji materiil peraturan KPU tersebut terhadap undang-undang No. 7 Tahun 2017 melalui Mahkamah Agung.

## Implikasi Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018
Permohonan No. 46 P/HUM/2018 yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk menguji ketentuan pasal 4 ayat (3) PKPU No. 20 Tahun 2018 terhadap Undang-
26 Doni Silalahi, “Kewenangan Yudisial Review Mahkamah Agung terhadap Peraturan Pe- rundang-undangan dibawah Undang-Undang”, Jurnal ( Online ), [7] < https://media.neliti.com/me- dia/publications/209848-kewenangan-yudisial-review-mahkamah-agun.pdf>

## 814 Amelia Virismanda: Pembatasan Hak Mantan
undang No. 7 Tahun 2017. Dalam pertimbangannya, Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa norma yang diatur dalam pasal 4 ayat 3 bertentangan dengan pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-undang No. 7 Tahun 2017. Bahwa pasal 240 ayat (1) huruf g telah menjadikan putusan MK No. 42 Tahun 2015 dan Putusan MK No. 4 Tahun 2009  sebagai rujukan dalam pengaturan pasal terkait mantan terpidana  untuk maju sebagai calon legislatif. PKPU No. 20 Tahun 2018 telah membuat ketentuan yang tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada diatasnya, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.
Hakim Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa PKPU No. 20 Tahun 2018 tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Terhadap KPU yang menginginkan bahwa pencalonan anggota legislatif harus berasal dari figur yang bersih dan tidak pernah memiliki rekam jejak cacat integritas, menurut Hakim MA bahwa mengenai pengaturan pembatasan hak politik seorang warga  negara harus dimuat dalam Undang-Undang.
Dengan melihat pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang menyatakan terhadap adanya pembatasan hak politik bahwasannya harus diatur melalui Undang- Undang. Hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan mengenai pembatasan hak sipil dan politik yang sebagaimana diatur dalam pasal 29 DUHAM, pasal 28 J Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 73 Undang-undang No. 39 Tahun 1999, Undang-Undang No. 12 tahun 2005.
Selain itu terhadap ketentuan yang membatasi mantan terpidana korupsi untuk mengikuti pencalonan legislatif tidak dapat dimuat di dalam peraturan KPU. Terhadap ketentuan sanksi atau pembatasan hak hanya dimuat di dalam undang- undang. Karena pembatasan hak berkaitan dengan perampasan hak masyarakat, sehingga dalam pembatasannya harus terdapat campur tangan dari rakyat. Undang- Undang dibuat oleh para legislatif yang merupakan wakil dari rakyat sehingga ketentuan tersebut dapat dimuat di dalam Undang-undang. Sedangkan peraturan KPU dibentuk oleh suatu lembaga yang didalamnya tidak terdapat campur tangan dari rakyat. Sehingga Peraturan KPU tidak dapat memuat ketentuan tersebut.
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3, Mei 2019
Berdasarkan uraian diatas, tentu saja Putusan MA tersebut tetap harus ditaati dan dilaksanakan sehingga membawa implikasi tertentu baik terhadap PKPU No. 20 Tahun 2018 maupun terhadap mantan terpidana korupsi. Terhadap peraturan KPU konsekuensi yang harus didapat ialah KPU harus mencabut ketentuan tersebut dan melakukan penyesuaian antara PKPU yang putusan Mahkamah Agung dengan melakukan perubahan (revisi) terhadap PKPU tersebut.
Dengan dibatalkannya ketentuan tersebut, terhadap mantan terpidana korupsitelah diperbolehkan untuk mengikuti menjadi bakal calon legislatif. Selain itu, telah ditetapkan PKPU No, 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU No. 20 Tahun 2018 yang pada pasal 4 ayat (3) dirubah menjadi dalam seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk tidak menyertakan mantan terpidana Bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap pencalonan anggota legislatif. Dengan demikian, untuk mantan terpidana kejahtan seksual terhadap anak dan Bandar narkoba tetap berlaku karena yang diajukan untuk pengujian di Mahkamah Agung hanya untuk terpidana korupsi.

## Kesimpulan
Ratio Legis pembatasan hak mantan terpidana korupsi dalam pencalonan legislatif ialah dibutuhkannya seorang wakil-wakil rakyat yang memiliki kredibilitas dan berintegritas tinggi karena wakil rakyat akan menyalurkan segala aspirasi dari rakyat. Salah satu cara untuk mendapatkan calon legislatif yang berkualitas ialah melalui syarat formal pencalonan legislatif. Pembatasan terhadap hak politik telah mendapatkan perlindungan dan jaminan melalui instrument hak HAM Internaisonal dan Instrumen HAM Nasional. Pembatasan terhadap hak dapat dilakukan melalui cara pengurangan atau pembatasan hak melalui undang-undang atau melalui putusan pengadilan. Pembatasan hak oleh negara tetap harus memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan.
Putusan MK No. 14-17/PUU-V/2007, 4/PUU/VII/2009, 42/PUU-XIII/2015 dikaitkan dengan pembatasan hak mantan terpidana korupsi sebagai calon anggota legislatif, maka terdapat filosofi yang sama yaitu dibutuhkan persyaratan objektif

## 816 Amelia Virismanda: Pembatasan Hak Mantan
yang bagi pengisian suatu jabatan publik. Putusan MK tersebut mmebawa implikasi terhambatnya agar dilaksanakannya ketentuan yang membatasi hak mantan terpidana korupsi untuk mengikuti pencalonan legislatif. Dalam UUD NRI 1945 juga terdapat semangat menghindari terhadap adanya pengkhianatan negara. Sehingga ketentuan mengenai pembatasan hak mantan terpidana korupsi sebagai calon anggota legislatif diperbolehkan, akan tetapi ketentuan tersebut harus dituangkan kedalam Undang- Undang. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan oleh mantan terpidana korupsi ialah terhadap Surat Keputusan KPU yang tidak meloloskan dalam pemilihan calon legislatif ialah dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui Bawaslu dan juga dapat melalukan hak uji materiil ( judicial review ) di Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018 membawa implikasi terhadap Pasal 4 ayat (3) harus dicabut sehingga terhadap mantan terpidana korupsi dapat mengikuti pencalonan sebagai anggota legislatif.

## Daftar Bacaan Buku
A. M Fatwa, Melanjutkan Reformasi Membangun Demokrasi ( Raja  Grafindo Persada, 2004)
C.S.T Kansil, Christine S.T. Kansil, Sektor  Hak  Asasi  Manusia  Dewasa  Ini (Djambatan 2003)
Daud Busroh Abu, Ilmu Negara (Bumi Aksara 2009)
H. Rozali Abdullah, Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas ( Raja Grafindo Persada 2009)
Mahda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia (Pranada Media Group 2009)
Miriam Budiarjo dan Ibrahim Ambon, Fungsi  Legislatif  dalam  Sistem  Politik Indonesia (RajaGrafindo Persada1995)
Ni’matul Huda dan M. Imam Nasef, Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi (KENCANA 2007)
Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia (Yayasan Penerbit Gadjah Mada 1960)
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3, Mei 2019

## Jurnal
Doni Silalahi, “Kewenangan Yudisial Review Mahkamah Agung terhadap Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang”, Jurnal ( Online ), <https://media.neliti.com/media/publications/209848-kewenangan-yudisial- review-mahkamah-agun.pdf>Osgar S. Matompo, ‘ Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat ’, (2014) 21 Jurnal Media Hukum.
Fajar laksono Soeroso,”Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi”(2014) 11 Jurnal Konstitusi.
Sukardi dan E. Prajwalita Widiati, ‘Pendelegasian Pengaturan oleh Undang-Undang kepada Peraturan yang Lebih Rendah dan Akibat Hukumnya’(2012) 27 Yuridika.

## Laman
Fachri Fachrudin, ‘Kepercayaan Terhadap DPR Rendah, Para Wakil Rakyat Diminta Berkaca’ (Kompas.com, 2017) < https://nasional.kompas.com/ read/2017/09/12/22453771/kepercayaan-terhadap-dpr-rendah-para-wakil- rakyat-diminta-berkaca>, accessed 30 Agustus 2018.
MYS, ‘Bahasa Hukum : ‘Pencabutan Hak Tertentu ‘’(hukumonline.com, 2014) <https://m.hukumonline.com./berita/baca/lt52cb6fc8aef1/bahasa-hukum- pencabutan-hak-tertentu/>  accessed 21 September 2018.
Meidy Yafeth Tinangon, “PKPU dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan”, <https://kpu.go.id/index.php/post/read/2018/6523/PKPU-dalam-Hirarki- Peraturan-Perundang-undangan>, accessed 20 Oktober 2018.
Tri Jata Ayu Pramesti,”Arti Putusan yang Final dan Mengikat” (hukumonline.com, 2016 ) <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56fe01b271988/arti- putusan-yang-final-dan-mengikat > accessed 5 November 2018.

## Perundang-undangan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
HOW TO CITE : Amelia Virismanda Vantri, ‘Pembatasan Hak Mantan Terpidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Legislatif Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum’ (2019) Vol. 2 No. 3 Jurist-Diction.
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--