## Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Kabupaten Kutai Kartanegara
Fransiska WL 1 , Muhammad Noor 2 , Achmad Djumlani 3
Abstrak
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  dengan menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Tujuan  penelitian  ini  adalah mendiskripsikan  dan  menganalisis  yang  berkaitan  dengan  kebijakan
Penanggulangan Kemiskinan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.Fokus  dalam  penelitian,  yaitu  apa  saja  kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan,  unit  (SKPD)  apa  saja  yang  terlibat  dan  bagaimana pelaksanaan  kebijakan  dalam  upaya  Penanggulangan  Kemiskinan. Tempat  penelitian  adalah  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  yang terlibat  dalam  pelaksanaan  kebijakan  Penanggulangan  Kemiskinan Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara.Hasil  penelitian,  kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegarasudah ada serta  sudah  dijalankan,  namun  perlu  adanya  dievaluasi  dan pengembangan  sesuai  dengan  perkembangan  permasalahan  yang dihadapi.
Kata Kunci: Kemiskinan, Program Penanggulangan, SKPD

## Pendahuluan
Di  Indonesia  jumlah  penduduk  miskin  (penduduk  yang  berada dibawah  Garis  Kemiskinan)  di  Indonesia  pada  bulan  Maret  2008  sebesar 34,96  juta  orang  (15,42  persen).  Dibandingkan  dengan  penduduk  miskin pada  bulan  Maret  2007  yang  berjumlah  37,17  juta  orang  (16,58  persen), berarti  jumlah  penduduk  miskin  turun  sebesar  2,21  juta  orang.  Selama periode  Maret  2007-Maret  2008,  penduduk  miskin  di  daerah  perdesaan berkurang  1,42  juta  orang,  sementara  di  daerah  perkotaan  berkurang  0,79 juta  orang.  Persentase  penduduk  miskin  antara  daerah  perkotaan  dan perdesaan  tidak  banyak  berubah.  Pada  bulan  Maret  2008,  sebagian  besar (63,47 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan (BPS,2008).
1 Alumni Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
2 Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
3 Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
Ada  dua  kondisi  yang  menyebabkan  kemiskinan  bisa  terjadi,  yakni kemiskinan  alamiah  dan  karena  buatan.  Kemiskinan  alamiah  terjadi  antara lain  akibat  sumber  daya  alam  yang  terbatas,  penggunaan  teknologi  yang rendah  dan  bencana  alam.  Kemiskinan  “buatan”  terjadi  karena  lembaga- lembaga  yang  ada  di  masyarakat  membuat  sebagian  anggota  masyarakat tidak  mampu  menguasai  sarana  ekonomi  dan  berbagai  fasilitas  lain  yang tersedia,  hingga  mereka  tetap  miskin.  Maka  itulah  sebabnya  para  pakar ekonomi  sering  mengkritik  kebijakan  pembangunan  yang  melulu  terfokus pada pertumbuhan ketimbang pemerataan.
Berbagai  persoalan  kemiskinan  penduduk  memang  menarik  untuk disimak  dari  berbagai  aspek,  sosial,  ekonomi,  psikologi  dan  politik.  Aspek sosial  terutama  akibat  terbatasnya  interaksi  sosial  dan  penguasaan informasi.  Aspek  ekonomi  akan  tampak  pada  terbatasnya  pemilikan  alat produksi,  upah  kecil,  daya  tawar  rendah,  tabungan  nihil,  lemah mengantisipasi  peluang.  Dari  aspek  psikologi  terutama  akibat  rasa  rendah diri,  fatalisme,  malas,  dan  rasa  terisolir.  Sedangkan,  dari  aspek  politik berkaitan dengan kecilnya akses terhadap berbagai fasilitas dan kesempatan, diskriminatif, posisi lemah dalam proses pengambil keputusan.
Kebijakan pembangunan daerah selalu berupaya agar alokasi sumber daya dapat dinikmati olehsebagian besar anggota masyarakat.Namun, karena karakteristik  dan  keadaan  masyarakat  amatberagam  dan  ditambah  lagi kurangnya  koordinasi  antar  instansi  teknis  dan  keterbatasan  dari segipendanaan pembangunan sehingga  kebijakan  pemerintah daerah belum berhasil  memecahkanpermasalahan  kelompok  ekonomi  di  tingkat  bawah (masalah  kemiskinan).  Kemiskinan  dapat  terjadi  karena  struktur sosialmasyarakat tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan juga dapat terjadi karena miskinnya strategi pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan.
Masalah  kemiskinan  senantiasa  menghantui  kinerja  pemerintah dalam  upaya  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  melalui  pembangunan. Terdapat banyak definisi kemiskinan, seperti kemiskinan relatif, kemiskinan absolut,  kemiskinan  struktural,  dan  kemiskinan  kultural.  Kemiskinan  relatif merupakan  kondisi  kemiskinan  dikarenakan  kebijakan  pembangunan  yang belum  mampu  menjangkau  seluruh  lapisan  masyarakat,  sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.
Upaya  penanggulangan  kemiskinan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Kabupaten  Kutai  Kartanegara  (Kukar),  bersama  dengan  pemerintah  pusat selama  ini,  melalui  berbagai  program  kebijakan,  diantaranya  adalah penyediaan  kebutuhan  pangan,  layanan  kesehatan,  pendidikan  gratis, perluasan  kesempatan  kerja,  pembangunan  pertanian,  pemberian  dana bergulir,  pembangunan  sarana  dan  prasarana,  dan  pendampingan masyarakat miskin.
Namun dari pelaksanaan berbagai kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten  Kutai  Kartanegara  untuk  penanggulangan  kemiskinan    sampai
saat  ini  masih  banyak  penduduk  Kabupaten  Kabupaten  Kutai  Kartanegara yang miskin.
Tinjauan Pustaka Kebijakan Publik dan Analisis Kebijakan Publik Administrasi  publik  menghadapi  empat  isu  kritikal,  pertama  struktur yang  berkenaan  dengan  tantangan  menguatnya  swasta  dan  menyusutnya pemerintah  ( best  government  is  least  government).  kedua,  berkenaan dengan  proses  administrasi  publik,  yaitu  yang  memperhadapkan  kenyataan bahwa sumber defisit terbesar disetiap negara adalah proses penyelenggaraan administrasi  publik. Ketiga, tentang nilai  yang antara lain berkenaan  dengan  munculya  icon enterpreneurial  government.  Keempat, kapasitas  yaitu  yang  berkenaan  dengan  isu  kecakapan  dari  administrasi publik  memanajemeni  urusan-urusan  publik,  Donald,  (1996:9-15)  dalam Riant,  (2004:49).  Keunggulan  kompetitif  dari  setiap  negara  ditentukan seberapa  mampu  negara  tersebut  menciptakan  lingkungan  yang menumbuhkan  daya  saing  dari  setiap  aktor  didalamnya,  khususnya  aktor ekonomi, (Porter 1998)
Kebijakan  publik  dalam  kepustakaan  Internasional  disebut  sebagai public  policy  yaitu  suatu  aturan  yang  mengatur  kehidupan  bersama  yang harus  ditaati  dan  berlaku  mengikat  seluruh  warganya.  Setiap  pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho R., 2004; 1-7).
William  N.  Dunn  (2000)  mengemukakan  bahwa  analisis  kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode  penelitian  dan  argumen  untuk  menghasilkan  dan  memindahkan informasi  yang  relevan  dengan  kebijakan,  sehingga  dapat  dimanfaatkan  di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan.
Dunn  (2000:  117)  membedakan  tiga  bentuk  utama  analisis  kebijakan publik, yaitu:
1. Analisis kebijakan prospektif Analisis  Kebijakan  Prospektif  yang  berupa  produksi  dan  transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan.Analisis kebijakan  disini  merupakan  suatu  alat  untuk  mensintesakan  informasi untuk  dipakai  dalam  merumuskan  alternatif  dan  preferensi  kebijakan yang  dinyatakan  secara  komparatif,  diramalkan  dalam  bahasa  kuantitatif dan  kualitatif  sebagai  landasan  atau  penuntun  dalam  pengambilan keputusan kebijakan.
2. Analisis kebijakan retrospektif Analisis  Kebijakan  Retrospektif  adalah  sebagai  penciptaan  dan transformasi  informasi  sesudah  aksi  kebijakan  dilakukan.Terdapat  3  tipe analis berdasarkan kegiatan yang dikembangkan oleh kelompok analis ini yakni analis yang berorientasi pada disiplin, analis yang berorientasi pada
masalah dan analis yang berorientasi pada  aplikasi.Tentu saja  ketiga tipe analisis retrospektif ini terdapat kelebihan dan kelemahan.
3. Analisis kebijakan yang terintegrasi Analisis  Kebijakan  yang  terintegrasi  merupakan  bentuk  analisis  yang mengkombinasikan  gaya  operasi  para  praktisi  yang  menaruh  perhatian pada  penciptaan  dan  transformasi  informasi  sebelum  dan  sesudah tindakan  kebijakan  diambil.  Analisis  kebijakan  yang  terintegrasi  tidak hanya  mengharuskan  para  analis  untuk  mengkaitkan  tahap  penyelidikan retrospektif dan perspektif, tetapi juga  menuntut para analis untuk terus menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi.
Terdapat  3  (tiga)  rangkaian  kesatuan  penting  didalam  analisis kebijakan  publik  yang  perlu  dipahami,  yaitu  formulasi  kebijakan  (policy formulation),  implementasi  kebijakan  (policy  implementation)  dan  evaluasi kebijakan (policy evaluation).

## Teori Kemiskinan
Kemiskinan  adalah  ketidakmampuan  individu  dalam  memenuhi kebutuhan  dasar  minimal  untuk  hidup  layak  (BPS  dan  Depsos,  2002:3). Kemiskinan  merupakan  sebuah  kondisi  yang  berada  di  bawah  garis  nilai standar  kebutuhan  minimum,  baik  untuk  makanan  dan  non  makanan,  yang disebut  garis  kemiskinan (poverty  line)  atau  batas  kemiskinan  (poverty threshold).  Garis  kemiskinan  adalah  sejumlah  rupiah  yang  diperlukan  oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori  per  orang  per  hari  dan  kebutuhan  non-makanan  yang  terdiri  dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya (BPS dan Depsos,2002:4)
Menurut  Quibria  dalam  Tjokrowinoto  (1996:103)  kemiskinan  adalah suatu  keadaan  dimana  seseorang  berada  dalam  suatu  kondisi  yang  serba kekurangan  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar,  yakni  kebutuhan  pangan, pakaian  dan  tempat  tinggal,  dengan  asumsi  bahwa  konsep  kemiskinan  ini bersifat time  and  society  spesific  artinya  tidak  berlaku  universal  karena secara  konkrit  masing-masing  masyarakat,  masing-masing  kurun  waktu, memiliki ukuran yang berbeda-beda tentang kemiskinan.
Sedangkan  Kartasasmita  (1996:67)  mengkategorikan  kemiskinan menjadi 2 (dua) yaitu : “kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif”. miskin absolut  apabila  tingkat  pendapatannya  lebih  rendah  dari  pada  garis kemiskinan  absolut,  atau  dengan  kata  lain  jumlah  pendapatannya  tidak cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  minimum  yang  dicerminkan  oleh garis  kemiskinan  absolut  tersebut.  Sedangkan  kemiskinan  relatif  adalah keadaan  perbandingan  antara  kelompok  pendapatan  dalam  masyarakat, yaitu  antara  kelompok  yang  mungkin  tidak  miskin  karena  mempunyai tingkat  pendapatan  yang  lebih  tinggi  dari  pada  garis  kemiskinan,  dan kelompok masyarakat yang relatif lebih kaya.
Beberapa  pendekatan  yang  cukup  populer  dalam  memahami kemiskinan.  Menurut  Ancok  (1995:54)  terdapat  3  (tiga)  pendekatan  yaitu  :
1)  Pendekatan Cultural,  yang  dibidani  oleh  Oscar  Lewis  (1996)  dengan konsep cultural poverty yang memandang kemiskinan sebagai suatu budaya yang terjadi karena penderitaan ekonomi yang berlangsung lama.
Secara  teoristik, kemiskinan  dipahami  melalui  akar penyebabnya yang dibedakan  menjadi  dua  kategori  :  pertama, kemiskinan  alamiah,  yaitu sesuatu  kemiskinan  yang  timbul  akibat  terbatasnya  sumber  atau  tingkat perkembangan  teknologi  yang  rendah.  Artinya,  secara  alamiah  kemiskinan memang  ada  bukan  adanya  kelompok  atau  individu  yang  ada  dalam masyarakat  yang  lebih  miskin  dari  yang  lain.  Kedua, kemiskinan  buatan (artifisial),  yaitu  struktur  sosial  yang  ada  membuat  masyarakat  tidak  dapat menguasai  sarana  ekonomi  dan  fasilitas  secara  merata.Dalam  arah selanjutnya,  kemiskinan  buatan  inilah  yang  sering  mengisi  wacana  para pakar  sosial  sebagai  kemiskinan  struktural  (Mas’oed,  1994:89).  Selanjutnya Mas’oed (1994:53) melihat ada beberapa mekanisme proses pemiskinan dari perspektif  struktural,  yaitu  :  (1) Policy  Bias.  Dimana  kebijakan  pemerintah cenderung  mengutamakan  kota.  Mengistimewakan  komoditi  ekspor. Kebijakan  harga  pangan  yang  mengistimewakan  bahan  impor;  (2) proses- proses  kelembagaan.  Kelangkaan  akses  ke  tanah  dan  pengairan,  peraturan bagi  hasil  dan  sewa-menyewa  tanah  yang  timpang.  Pasar  yang  kurang berkembang.  Kelangkaan  kredit,  input,  kurangnya  fasilitas  pelatihan;  (3) dualisme  ekonomi,  pengambilan  sumber  daya  untuk  mengembangkan pertanian  komersial  besar  dan  berorientasi  ekspor,  sementara  petani  kecil dan  pinggiran  tidak  punya  kesempatan  berkembang;  (4) tekanan kependudukan,  yang  berkaitan  dengan  kelangkaan  tanah;  (5)  manajemen sumber  daya  dan  lingkungan,  yang  sangat  berkaitan  dengan  persoalan kelangkaan  sumber  daya  alam;  (6) siklus  dan  proses  alamiah,  berupa kelangkaan  pangan  yang  bersifat  musiman  sehingga  si  miskin  di  pedesaan segera  menjual  hasil  taninya  meski  dengan  harga  murah  demi  memenuhi kebutuhan  jangka  pendek  dan  membeli  kembali  ketika  harga  tinggi.  Ini berarti  hilangnya  kesempatan  untuk  menabung  bahkan  menimbulkan persoalan  hutang;  (7) marginalisasi    wanita,  adanya  diskriminasi  wanita sehingga  mereka  sulit  mendapatkan  akses  input,  pelatihan  atau  kredit;(8) tengkulak yang eksploitatif, adanya berbagai jenis tengkulak yang eksploitatif seperti  pemilik  terhadap  penggarap,  pelepas  uang  terhadap  peminjamnya, pedagang terhadap petani kecil; (9) fragmentasi politik internal dan gejolak sosial,  suatu  misal  kemiskinan  di  Timor-Timur  yang  berkepanjangan  yang diakibatkan  kericuhan  di  daerah  itu;  (10) proses  internasional,  terjadi  di suatu negara yang penghasilannya tergantung pada pasar internasional.

## Hasil Dan Pembahasan
Gambaran Umum
Penelitian  ini  dilakasanakan  di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  Provinsi Kalimantan  Timur.  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  dengan  memiliki  luas wilayah sekitar 27.263,10 Km 2 terletak pada garis bujur antara 115 0 26’ Bujur
Timur sampai dengan 117 0 36’ Bujur Timur serta terletak pada garis lintang dari  1 0 28’  Lintang  Utara  sampai  dengan  1 0 08’  Lintang  Selatan,  Kabupaten Kutai Kartanegara pasca pemekaran wilayah, terbagi menjadi 18 Kecamatan, 237  desa  dan  44  kelurahannya.  Berdasarkan  hasil  Proyeksi  Penduduk , penduduk  Kutai  Kartanegara  tahun  2011  adalah  650.908  jiwa  yang  terdiri atas  341.652  laki-laki  dan  309.256  perempuan.  Jumlah  penduduk  Kutai Kartanegara  pada  2010  berdasarkan  hasil  Sensus  Penduduk  sebanyak 626.680  jiwa  sehingga  penduduk  Kutai  Kartanegara  diperkirakan  tumbuh sebesar  3,87%  pada  tahun  2011.  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  pasca pemekaran  wilayah,  terbagi  menjadi  18  Kecamatan,  237  desa  dan  44 kelurahannya.  Dalam  menjalankan  pemerintahannya  Kabupaten  Kutai Kartanegara  dilaksanakan  oleh  19  SKPD  yang  berbentuk  Dinas,  4  Kantor Daerah dan 14 Badan Daerah.
Hasil Penelitian
Berdasarkan deskripsi data yang telah diuraikan secara normatif, maka dapatlah dikemukakan  beberapa temuan penelitian pada  penelitian Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kebijakan  Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  Dalam  Penanggulangan Kemiskinan
Secara  umum  kebijakan  operasional  Penanggulangan  Kemiskinan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:
1. Peraturan  Presiden  No.  15  Tahun  2010  tentang  Percepatan Penanggulangan  Kemiskinan  yang  mendelegasikan  pembentukan,  tugas pokok dan fungsi TKPK di daerah.
2. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan  sebagai  arah  implementasi  program-program  percepatan penanggulangan kemiskinan.
3. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  42  Tahun  2010  tentang  TKPK Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  yang  mengatur  fungsi  TKPK  dalam koordinasi dan pengendalian.
4. Keputusan  Presiden  No.  10  Tahun  2011  tentang  Tim  Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat.
5. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  Nomor  2  Tahun  2007, tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dari  data  dan  informasi  yang  diberikan  oleh  responden  tentang program  penanggulangan  kemiskinan  di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara, terungkap  bahwa  program  penanggulangan  kemiskinan  di  Kabupaten  Kutai Kartanegara  selama  ini  berasal  dari  kebijakan  program  nasional  pusat  dan kebijakan  program  daerah  (program  Pemerintah  Kabupaten  Kutai Kartanegara).

## Unit Pemerintah Daerah (SKPD) Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Dalam  melaksanakan  kebijakan  program  penanggulangan  kemiskinan di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  SKPD  selama  ini  yang  bekerjasama  adalah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara, Diknas Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinkes  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  Dinsos  Kabupaten  Kutai  Kartanegara, BKPP Kabupaten Kutai Kartanegara dan Itwil Kabupaten Kutai Kartanegara
Pelaksanaan  Kebijakan  Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan
Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  memandang  permasalahan kemiskinan  warganya  adalah  masalah  yang  sangat  serius  dan  harus  segera diselesaikan,  hal  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  perkembangan  penduduk miskin  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  mengalami  perkembang  penurunan setiap  tahunnya,  yaitu  pada  tahun  2010  berjumlah  54.400  jiwa  sedangkan pada tahun 2011 berjumlah 47.300 jiwa. Beberapa program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara umum di Kabupaten Kutai Kartanegara selama  ini  dilaksanakan  oleh  beberapa  SKPD  yang  ada  di  Pemerintahan Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  seperti  SKPD  Bappeda,Dinas  Sosial,  Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan lain-lain.
Program penanggulangan kemiskinan secara umum bukan hanya ada di Kabupaten  Kutai  Kartanegara  saja,  melainkan  telah  menjadi  program internasional dan nasional serta daerah di Indonesia. Ada beberapa program penanggulangan kemiskinan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu:
1. Dinas  Sosial,  dengan  kebijakan  Sumbangan  Warga  Tidak  Mampu (SWTM) dan “Bedah Rumah”.
2. Dinas  Kesehatan,  dengan  kebijakan  Jaminan  Kesehatan  Daerah (Jamkesda)
3. Dinas  Pendidikan,  Pendidikan  Gratis  dari  Sekolah  Dasar  (SD)  sampai SMU/SMA sederajat dan Perguruan Tinggi.
4. Badan  KB,  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak,  dengan kebijakan Kelompok Usaha Bersama Perempuan (KUBP) dan lain-lain.

## Kesimpulan
1. Kebijakan  Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  dalam  upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara, sampai saat penelitian  ini  dilakukan  adalah  berbentuk  program-program,  yaitu  : Secara  umum  kebijakan  operasional  Penanggulangan  Kemiskinan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:
a. Peraturan  Presiden  No.  15  Tahun  2010  tentang  Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang mendelegasikan pembentukan, tugas pokok dan fungsi TKPK di daerah.
b. Instruksi  Presiden  No.  3  Tahun  2010  tentang  Program  Pembangunan yang  Berkeadilan  sebagai  arah  implementasi  program-program percepatan penanggulangan kemiskinan.
c. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  42  Tahun  2010  tentang  TKPK Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  yang  mengatur  fungsi  TKPK  dalam koordinasi dan pengendalian.
d. Keputusan  Presiden  No.  10  Tahun  2011  tentang  Tim  Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat.
e. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. SKPD  yang  terlibat  dalam  upaya  penanggulangan  kemiskinan  pada Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  adalah  Bappeda  Kabupaten Kutai  Kartanegara,  Diknas  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  Dinkes Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinsos Kabupaten Kutai Kartanegara, BKPP Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  Bapemas  dan  Itwil  Kabupaten  Kutai Kartanegara
3. Pelaksanaan  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara dalam  upaya  penanggulangan  kemiskinan  di  Kabupaten  Kutai Kartanegara, adalah dalam bentuk program :
a. Sumbangan Warga Tidak Mampu (SWTM).
b. “Bedah Rumah”.
c. Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
d. Pendidikan  Gratis  dari  Sekolah  Dasar  (SD)  sampai  SMU/SMA sederajat dan Perguruan Tinggi.
e. Usaha Bersama Perempuan (KUBP) dan lain-lain.

## Saran-Saran
1. Kebijakan  Penanggulangan  Kemiskinan  Pemerintah  Kabupaten  Kutai Kartanegara  yang  ada  saat  ini  hendaknya  di  evaluasi  secara komprehensip,  sehingga  kebijakan  yang  dibuat  untuk  masa  yang  akan datang dapat lebih efektif.
2. Unit  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  yang  berbentuk SKPD  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  kebijakan  Penanggulangan Kemiskinan  Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  hendaknya diperbanyak,  sehingga  penanganan  masalah  kemiskinan  di  Kabupaten Kutai Kartanegara bisa lebih komprehensip.
3. Sasaran  atau  ruang  lingkup  kebijakan  Penanggulangan  Kemiskinan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara hendaknya lebih diperluas lagi, sehingga masyarakat miskin yang merasakan program-program kebijakan Penanggulangan  Kemiskinan  Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara tersebut lebih banyak dan luas.
4. Dalam  penyusunan  Strategi  Kebijakan  Penanggulangan  Kemiskinan Daerah  (SKPKD)  perlu  mempertimbangkan  hasil  evaluasi  kebijakan  dan dalam  membuat  strategi  kebijakan  harus  tepat  sasaran  bagi  masyarakat terutama  dalam  meningkatkan  pemberdayaan  masyarakat  guna meningkatkan ekonomi serta perlunya monitoring terhadap implementasi program kebijakan tersebut

## Daftar Pustaka
Afri  Awang,  San,  1994, Kemampuan  dan  Peran  KSM  dalam  Proses Kesewadayaan, Aditya Media, Yogyakarta
Ancok,  1995, Kualitas  Manusia  Dalam  Menyongsong  Era  Tinggal  Landas, Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan, Yogyakarta Bintoro, 1985, Pengantar Administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta Bryant,  Coralie  dan  Loise  G.  White,  1982, Managing  Development  in  The Third World, Wesview Press, Colorado
Budiman,  Arief,  1996, Teori  Pembangunan  Dunia  Ketiga,  Gremedia  Pustaka Utama, Jakarta
Chambert,  Robert,  1997,  Poverty  and  Livelihoods  : Whose  Reality  Count  ?, dalam  Uner  Kirdar  and  Leonard  Silk,  People  from  Impoverishment  to Empowerment, New York University Press
Cohen,  John,  Uphoff,  Norman  T,  1977, Rural  Development  Participation  : Concepts  Measures  for  Project  Design,  Implementation  and  Evaluation Rural
Dewanta, Awan Setya, et all, 1995, Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia,
Aditya Media, Yogyakarta Dunn,  William  N,  1999, Analisis  Kebijakan  Publik,  Universitas  Gajah  Mada Press, Yogyakarta
Friedman, John, 1992, Empowermen : The Politics Alternative Development,
Blacwell, Cambridge
Furchan, Arief, 1992, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Usaha Nasional,
Surabaya
Gunadibrata, Aloysius, 1996, Ketidakadilan, Kemiskinan, dan Ekonomi, dalam Johanes Mardimin, Kanisius, Jakarta
Korten,  DC.  dan  Syahrir,  1998, Pembangunan  Berdimensi  Kerakyatan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
Kuncoro, Mudrajad, 1997, Ekonomi Pembangunan, AMP YKPN, Yogyakarta Licoln,  Yvonna  dan  Egon  G.  Guba,  1984, Naturalitic  Inquiry,  Beverly  Hills,
Sage Publication, London
Mazmanian, Daniel H, & Paul  A.Sabastiar, 1983, Implementation and Public Policy, Harper Collins, New York
Mas’oed,  Mochtar,  1994, Ekonomi  Politik  Internasional  dan  Pembangunan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Miles, B.Mathew dan A. Michael Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta
Moleong,  J.  Lexy,  2002, Metodelogi  Penelitian  Kualitatif,  PT.Remaja Rosdakarya, Bandung
Muhadjir  Noeng,  2002, Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Rake  Sarasin, Yogyakarta
Nugroho, 2004, Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, PT.
Gramedia, Jakarta Samodra,  Wibawa,  1994, Evaluasi  Kebijakan  Publik,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta