Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023

## LEGAL PROTECTION OF HEALTH PERSONNEL PERFORMING DUTIES DURING THE COVID-19 PANDEMIC

## (PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KESEHATAN YANG MENJALANKAN TUGAS PADA MASA PANDEMI COVID-19)
Adelia Nur Asshilah
Universitas Bandar Lampung Adelial343@gmail.com
Zainudin Hasan Universitas Bandar Lampung zainudinhasan@ubl.ac.id

## ABSTRACT
During  this  Covid-19  pandemic,  many  problems  have  been  found  that  have  been  faced  by  health workers in carrying out health service tasks that have the potential to not guarantee legal certainty. The purpose of this study was to determine the factors causing criminal acts by health workers during the Covid-19 pandemic. The research method used is a normative juridical approach by collecting data from literature studies. Based on the research that has been done, it is found that health workers may experience crime from the community, which occurs due to several factors. Pancasila has an ideology and philosophical basis so the principle of legal protection for the Indonesian people is the principle of recognition and protection of human dignity based on Pancasila and the principle of the rule of law based on Pancasila. In other words, the concept of legal protection is an illustration of the function of law, namely the concept that the law provides justice, order, certainty, benefit, and peace. Legal protection for health workers during the COVID-19 pandemic consists of preventive protection  efforts  and  repressive  protection  efforts.  Preventive  Protection  which  is  defined  as prevention, in other words, is the freedom to act because of the content contained in the legislation to prevent a violation. Repressive Protection serves to solve problems. This protection is in the form of sanctions for violations committed.

## Keywords: Health Workers, Crime Factors

## ABSTRAK
Di masa pandemi Covid-19 ini, banyak ditemukan permasalahan yang telah dihadapi tenaga kesehatan  dalam  menjalankan  tugas  layanan  kesehatan  yang  berpotensi  tidak  menjamin  kepastian hukum.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  faktor-faktor  penyebab  tindak  pidana  bagi tenaga  kesehatan  di  masa  pandemi  Covid-19.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  melalui pendekatan  yuridis  normatif  dengan  pengumpulan  data  dari  studi  kepustakaan.  Berdasarkan penelitian  yang  telah  dilakukan,  diperoleh  bahwa  tenaga  kesehatan  bisa  saja  mengalami  tindak kejahatan dari masyarakat, yang terjadi karena beberapa faktor. Pancasila sebagai ideologi dan dasar falsafah, sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan  terhadap  harkat  dan  martabat  manusia  yang  bersumber  pada  Pancasila  dan  prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Dengan kata lain, konsep perlindungan hukum sebagai suatu  gambaran  dari  fungsi  hukum,  yaitu  konsep  dimana  hukum  memberikan  suatu  keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum tenaga kesehatan di masa pandemi  covid-19  terdiri  dari  upaya  perlindungan  preventif  dan  upaya  perlindungan  represif. Perlindungan Preventif yang diartikan sebagai pencegahan, dalam kata lain adalah kebebasan untuk bertindak karena adanya Dungandungan  yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah suatu pelanggaran, Perlindungan Represif berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan. Perlindungan ini berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan.
Kata Kunci: Tenaga Kesehatan, Faktor Tindak Pidana

## I. PENDAHULUAN
Pengeroyokan dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum adalah  tindak  pidana  yang  paling  sering  dan paling mudah terjadi di masyarakat. Mengingat pengeroyokan ini sudah merajalela dan  sering  terjadi,  di  kalangan  masyarakat yang mengakibatkan luka-luka bahkan hilangnya  nyawa  seseorang,  maka  dari  itu tuntutan  agar  dijatuhkannya  sanksi  kepada pelaku pengeroyokan harus betul-betul mampu memberikan efek jerah bagi si pelaku. Dengan  tindakan  aparat  penegak  hukum dalam  memberikan  sanksi  para  pelaku, diharapkan mampu mengurangi angka kriminalitas  yang  terjadi  di  Negara  tercinta kita  ini,  khususnya  tindak  pidana  kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang  di  muka  umum  (pengeroyokan)  dan tindak pidana lainnya.
Pengeroyokan bukanlah suatu hal  yang mudah,  sebab  pengeroyokan  pada  dasarnya merupakan  tindakan  agresif  yang  dapat dilakukan  oleh  setiap  orang.  Misalnya tindakan  memukul,  menusuk,  menendang, menampar,  meninju,  menggigit,  kesemuanya itu  adalah  bentuk-bentuk  pengeroyokan. Selain itu juga, kadang-kadang pengeroyokan merupakan  tindakan  yang  dianggap  normal, namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang  berbeda  akan  disebut  penyimpangan.
1 Zainudin Hasan, dkk. 2021. Pertimbangan Hakim Yudex Factie Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Secara Bersama Oleh Bapak Dan Anak Di Jalan Raya Yang Menyebabkan Luka-Luka (studi
Istilah pengeroyokan digunakan untuk menggambarkan  sebuah  perilaku,  baik  yang terbuka  atau  tertutup  dan  baik  yang  bersifat menyerang  atau  yang  bersifat  bertahan  yang disertai  penggunaan  kekuatan  kepada  orang lain.  Pengeroyokan  menurut  sebagian  ahli hukum  menyebutnya  sebagai  tindakan  yang mengakibatkan  terjadinya  kerusakan  baik fisik ataupun psikis. Sehingga jelaslah bahwa pengeroyokan  adalah  suatu  bentuk  kejahatan yang  bertentangan  dengan  hukum  yang berlaku. 1
Berbagai tindakan pengeroyokan secara bersama-sama  yang  sering  terjadi  seperti pemukulan  dan  kekerasan  fisik  seringkali mengakibatkan  luka  pada  bagian  tubuh  atau anggota tubuh korban dan tidak jarang korban mengalami  cacat  fisik  seumur  hidup  bahkan sampai  merenggut  nyawa  atau  kematian. Selain  itu,  tindakan  penganiayaan  juga  tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada  korban  seperti  trauma,  ketakutan, ancaman  bahkan  terkadang  ada  korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan  mental.  Salah  satu  contoh  tindak  pidana pengeroyokan  dapat  dilihat  dalam  Putusan Pengadilan  Tanjung  Karang  yang  dilakukan terhadap  tenaga  kesehatan.  (Studi  Putusan Nomor 1067/Pid.B/2021/PN.Tjk)
Dasar hukum tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan secara
putusan nomor 61/pid/2020/pt.tjk).Jurnal Pro Justitia,Vol 2 No 1 Feb 2021.hlm 11
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023
bersama-sama  sebagaimana  diatur  dalam ketentuan  Pasal  170  Kitab  UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:
1) Barangsiapa  dengan  terang-terangan  dan dengan  tenaga  bersama  menggunakan kekerasan  terhadap  orang  atau  barang, diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama lima tahun enam bulan.
2) Yang bersalah diancam:
1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika
kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
2. dengan  pidana  penjara  paling  lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
3) Pasal 89 tidak diterapkan.
Tindak  pidana  pengeroyokan  yang dilakukan  secara  bersama-sama  terhadap orang di muka umum yang senantiasa dihadapi oleh  masyarakat  tidak  mungkin  dapat dihapuskan  sampai  tuntas  selama  kehidupan berjalan,  jadi  usaha  yang  harus  dilakukan manusia dalam menghadapi kejahatan haruslah bersifat penanggulangan, yang berarti bahwa  usaha  itu  bertujuan  untuk  mengurangi terjadinya  kejahatan.  Apalagi  dengan  melihat semakin meningkatnya tindak pidana
2 Putu Kayla Yunita Dewi, dkk.2022. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan Yang
pengeroyokan yang dilakukan secara bersama- sama terhadap orang di muka umum.

## Faktor Penyebab Pengeroyokan
Unsur kriminal adalah salah satu unsur yang  meresahkan  masyarakat,  maraknya kriminalitas  terjadi  dimanapun  dan  negara bagian manapun salah satunya yaitu pengeroyokan.  Fenomena  ini  sangat  sulit dihilangkan  dari  lingkungan  masyarakat. Motif  dari  pengeroyokan  ini  ada  banyak, mulai  dari  balas  dendam,  utang  piutang  dan lain  –  lain  yang  dilakukan  oleh  anggota kelompok yang secara beramai – ramai main hakim  sendiri,  yang  membuat  korban menderita  luka  fisik, cacat,  dan  bahkan  yang paling fatal adalah kematian. Adapun faktor – faktor yang memicu pelaku pengeroyokan ini melakukan  pengeroyokan,  seperti  dendam pribadi,  pencemaran  nama  baik,  atau  ganti rugi serta banyak motif lainnya. Adapun juga yang berawal dari adu mulut dan kesalahpahaman  yang  berujung  dengan pertengkaran  dan  perkelahian  secara  tidak sengaja. 2
1. Perangkat Hukum yang kurang melindungi masyarakat
Masyarakat menginginkan semua penjahat  dihukum  dengan  hukuman  yang paling berat, bahkan hukuman mati. Beberapa peraturan, termasuk sanksi pidana bagi pelaku kejahatan, tidak mengatur minimal pelanggaran  dan  pelaku  dapat  dijatuhi
Menyebabkan Kematian. Jurnal Preferensi Hukum , Volume 3 Nomor 2 Mei 2022.hlm386.
hukuman  maksimal.  Meskipun  hukuman
minimum ditawarkan untuk beberapa kejahatan tertentu, hukuman minimum dianggap tidak meyakinkan dan tidak ada yang berkecil hati untuk melakukan kejahatan. 2. Kerusakan Moral
G.P. Hoefnagels, dalam buku Kriminologi  Nursariani  Simatupang  Faisal, menyatakan bahwa hubungan antara kejahatan dalam  pengertian  hukum  dan  moral  dapat dijelaskan sebagai dua lingkaran yang berbeda bentuknya:
a. Pandangan  ini  menganggap  bahwa semua  tindakan  kriminal  adalah  tidak bermoral.  Kelompok  ini  termasuk mereka  yang  menganggap  kejahatan sebagai dosa dan mereka yang percaya bahwa pemerintah adalah anugerah dari Tuhan.  Pandangan  ini  juga  dikenal sebagai model Bonger.
b. Pada  sudut  pandang  ini,  mereka berpendapat  bahwa  hampir  semua tindakan kriminal adalah tidak bermoral dan hanya sedikit yang tidak. Pandangan ini melihat moralitas sebagai pengertian absolut dari generalisasi  belaka  dari  norma-norma moral mereka.
c. Pandangan  ini  mengasumsikan  bahwa hanya  kejahatan  yang  sangat  serius yang  merupakan  tindakan  amoral,  dan sebagian besar kejahatan tidak demikian.  Pandangan  ini  didasarkan pada  kenyataan  bahwa  ada  kelompok orang yang berbeda dalam masyarakat,
dan mereka sering memiliki pandangan moral yang berbeda.
d. Pandangan  ini  memisahkan  moral individu  dan  kelompok  dan  hukum pidana.  Mereka  tidak  melihat  norma- norma  yang  tercermin  dalam  hukum pidana karena alasan yang  sama sekali berbeda.
3. Kurangnya  kesadaran  masyarakat  akan bahaya kejahatan
Kejahatan sangat merugikan masyarakat terutama  korban  dan  keluarganya.  Namun,  di sisi  lain,  sebagian  masyarakat  tidak  begitu sadar  akan  bahaya  kejahatan.  Hal  ini  terlihat dari  sikap  anggota  masyarakat  yang  belum melakukan  upaya  pencegahan  kejahatan. Pencegahan  kejahatan  harus  dimulai  dari individu.
4. Faktor Emosional
Emosi adalah perasaan yang mendorong seseorang untuk bereaksi atau bertindak secara internal atau eksternal, baik atau buruk. Emosi itu sendiri dapat berupa perasaan marah, takut, bahagia, cinta, terkejut, jijik, dan sedih. Semua gejala emosional  tersebut,  seperti  kemarahan, ketakutan,  kegembiraan,  kegembiraan,  dan stres, memengaruhi perubahan fisik seseorang. Emosi  juga  bisa  menjadi  sumber  kejahatan, karena  penjahat  frustrasi  dan  marah  dan kehilangan emosinya dengan kekerasan
terhadap korbannya. 3

## Faktor Penyebab Kejahatan
Kejahatan  merupakan  perbuatan  anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita, dan kemudian sebagai reaksi terhadap Titus Ried, bagi suatu perumusan  hukum  tentang  kejahatan,  maka hal-hal yang perlu di perhatikan yaitu: 1. Kejahatan  adalah  suatu  tindakan  sengaja. Dalam  pengertian  ini  seorang  tidak  dapat dihukum hanya karena pikirannya, melaikan  harus  ada  suatu  tindakan  atau kealpaan  dalam  bertindak.  Kegagalan untuk  bertindak  dapat  juga  merupakan kejahatan,  jika  terdapat  suatu  kewajiban hukum  untuk  bertindak  dalam  kasus tertentu. Disamping itu pula harus ada niat jahat;
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana;
3. Yang  dilakukan  tanpa  adanya  suatu pembelaan  atau  pembenaran  yang  diakui secara hukum;
4. Yang  diberi  sanksi  oleh  Negara  sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran. 4
Secara  sosiologis,  maka  kejahatan merupakan  suatu  perilakuan  manusia  yang diciptakan oleh sebagian warga-warga masyarakat  yang  mempunyai  kekuasaan  dan wewenang.
1. Teori kejahatan dari perspektif biologis
Cesare  lambroso dengan  bukunya  yang
3 Nursariani Simatupang Faisal,2017.
Kriminologi Suatu Pengantar,Pustaka Prima,Medan. hlm 181- 188
berjudul L’huomo  delinquent ( the  criminal man )  menyatakan  bahwa  penjahat  mewakili suatu  tipe  keanehan/  keganjilan  fisik,  yang berbeda  dengan  non-kriminal.  Lambroso mengklaim  bahwa  para  penjahat  mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasi dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk  awal  dari  evolusi.  Teori Lambroso tentang born criminal menyatakan bahwa para penjahat  adalah  suatu  bentuk  yang  lebih rendah  dalam  kehidupan,  lebih  mendekati nenek  moyang  mereka  yang  mirip  kera  dan dalam  sifat  bawaan  dan  watak  dibanding mereka yang bukan penjahat. 5
Bedasarkan penelitiannya, Lombroso mengkalsifikasikan  penjahat  dalam  4  (empat) golongan, yaitu:
a. Born  criminal yaitu  orang  yang  memang sejak lahir berbakat menjadi penjahat
b. Insane  criminal yaitu  orang-orang  yang tergolong  kedalam  kelompok  idiot  dan paranoid
c. Occasional  criminal atau criminaloid yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya
d. Criminals  of  passion yaitu  pelaku kejahatan  yang  melakukan  tindakan karena marah, cinta atau karena kehormatan.
Selain itu faktor pelaku melakukan hal
4 Tolib Effendi, 2014, Hukum Pidana Internasional , Gratika Abadi: Jakarta, hlm. 65
5 W.A.Bonger, 2002, Pengantar Terntang Kriminalogi, Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm.25
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023
tersebut yaitu karena adanya niat yang timbul dari  dalam  diri  pelaku  sendiri.  Niat merupakan  keinginan  dan  kemauan  yang muncul  dari  dalam  diri  seseorang  terhadap segala  sesuatu  yang  ada  di  dalam  angan- angan  atau  benak  pikirannya.  Niat  yang timbul  untuk  melakukan  tindak  pidana meletakkan  bom  belum  lengkap  di  mall transmart  didasarkan  pada  kehendak  dan kemauan  dari  pelaku  untuk  mendapatkan kemudahan  untuk  melakukan  usaha  maupun mendapatkan  sesuatu  yang  diinginkan.  Dari faktor-faktor  tersebut,  pada  dasarnya  yang paling  dominan  dalam  tindak  pidana meletakkan  bom  belum  lengkang  di  mall transmart  yaitu  adanya  rasa  kecewa  yang timbul  akibat  ketidak  puasan  pelaku  pada pekerjaannya  yang  dianggap  tidak  sesuai dengan pendidikan, kemampuan dan pekerjaannya.
2. Teori kejahatan dari prespektif sosiologis
Secara  sosiologis  kejahatan  merupakan suatu  perilaku  manusia  yang  diciptakan  oleh masyarakat.  Ada  hubungan  timbal-  balik antara  faktor-faktor  umum  sosial  politik ekonomi  dan  hubungan  kebudayaan  dengan jumlah  kejahatan  dalam  lingkungan  itu  baik dalam lingkungan kecil maupun besar. Teori- teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan didalam lingkungan sosial.
Teori-teori  ini  dapat  dikelompokkan menjadi  tiga  kategori  umum  yaitu :  strain, cultural  deviance (penyimpangan  budaya), social control (kontrol sosial). Teori strain dan
penimpangan  budaya  memusatkan  perhatian pada  kekuatan-kekuatan  sosial  ( social forces ) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal.  Sebaliknya,  teori  kontrol  sosial mempunyai  pendekatan  berbeda,  teori  ini berdasarkan  suatu  asumsi  bahwa  motifasi melakukan  kejahatan  merupakan  bagian  dari umat  manusia.  Teori  kontrol  sosial  mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga sosial membuat
aturan_aturan yang efektif.
a. Teori Differential Associaton
Teori  ini  yang  dikemukan  oleh  Edwin Sutherland ini pada dasarnya melandaskan diri  pada  peroses  belajar,  ini  tidak  berarti bahwa  pergaulan  dengan  penjahat  yang akan menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi  yang  terpenting  adalah  isi  dari peroses  komunikasi  dari  orang  lain.  Teori ini menekankan bahwa semua tingkah laku itu  dipelajari  tidak  ada  yang  diturunkan berdasarkan  pewaris  orang  tua.  Tegasnya, pola  perilaku  jahat  tidak  diwariskan  tapi dipelajari  melalui  suatu  pergaulan  yang akrab.
b. Teori Kontrol
Teori  Kontrol  sosial  merujuk  pada pembahasan  kejahatan  yang  dikaitkan dengan  variable-variabel  yang  bersifat sosiologis,  antara  lain  struktur  keluarga, pendidikan,  dan  kelompok  dominan.  Pada dasarnya,  teori  kontrol  berusaha  mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan  tetapi  berorientasi  pertanyaan mengapa  tidak  semua  orang  melanggar
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023
hukum  atau  mengapa  orang  taat  kepada hukum . 6
Tenaga  Kesehatan dan  Perlindungan Hukum
1. Tenaga Kesehatan Tenaga
Kesehatan adalah seseorang berpendidikan  formal  maupun  tidak  yang bekerja  secara  aktif  dan professional dan memerlukan kewenangan untuk melaksanakan jenis upaya kesehatan tertentu. Dalam Sistem Kesehatan  Nasional  (SKN)  tenaga  kesehatan berkaitan  dengan  tatanan  perintah  yang memerlukan  perencanaan,  pelatihan,  dan pendidikan  serta  pemanfaatan  kesehatan secara  terpadu  dan  saling  mendukung  untuk menjamin  tercapainya  derajat  kesehatan masyarakat  yang  setinggi-tingginya.  Elemen utama  dari  subsistem  ini  adalah  perencanaan, pendidikan,  pelatihan,  dan  pemberdayaan tenaga  kesehatan.  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan  yang  dimaksud  tenaga  kesehatan adalah  setiap  orang  yang  mengabdikan  diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan  dan  atau  keterampilan  melalui pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan  kewenangan  dalam menjalankan pelayanan kesehatan. 2. Perlindungan Hukum Konsep perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua
6 Ibid, hlm.37.
7 Geradus Gegen, 2021. Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid. Jurnal
bentuk,  yaitu  perlindungan  hukum  preventif dan  perlindungan  hukum  represif  yakni: Perlindungan  Hukum  Preventif  yang  pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan.  Perlindungan  hukum  preventif sangat  besar  artinya  bagi  tindak  pemerintah yang  didasarkan  pada  kebebasan  bertindak karena  dengan  adanya  perlindungan  hukum yang  preventif  pemerintah  terdorong  untuk bersikap hatihati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam  peraturan  perundang-undangan  guna mencegah  terjadinya  suatu  pelanggaran  serta untuk  memberikan  batasan-batasan  dalam melakukan  kewajiban.  Perlindungan  Hukum Represif  berfungsi  untuk  menyelesaikan sengketa  yang  telah  muncul  akibat  adanya pelanggaran.  Perlindungan  ini  merupakan perlindungan  akhir  yang  berupa  pemberian sanksi  terhadap  pelanggaran  yang  telah dilakukan. 7
Perlindungan  Hukum  adalah  segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk  memberikan  rasa  aman  kepada  saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan  sebagai  bagian  dari  perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk,  seperti  melalui  pemberian  restitusi, kompensasi,  pelayanan  medis,  dan  bantuan hukum.  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
Ilmiah Ilmu Hukum, Vol 14 November 2021. Hlm 35.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023
kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan yang  sama  dihadapan  hukum.  Hal  ini  serupa dengan  Pasal  5  ayat  (1)  UU  No.  39/1999 tentang HAM yang juga menyebutkan bahwa setiap  orang  diakui  sebagai  manusia  pribadi yang  berhak  menuntut  dan  memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan  martabat  kemanusiaannya  di  depan hukum.  Pasal  27  ayat  (1)  UU  No.  36/2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa tenaga kesehatan  berhak  mendapatkan  imbalan  dan pelindungan  hukum  dalam  melaksanakan tugas  sesuai  dengan  profesinya.  Diperkuat dengan  Pasal  57  huruf  a  UU  No.  36/2014 tentang Tenaga Kesehatan yang juga menyebutkan  bahwa  tenaga  kesehatan  dalam menjalankan  praktik  berhak  memperoleh pelindungan  hukum  sepanjang  melaksanakan tugas  sesuai  dengan  Standar  Profesi,  Standar Pelayanan  Profesi,  dan  Standar  Prosedur Operasional.  Peraturan  di  atas,  memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menjalankan perintah hukum dalam memberikan  jaminan atas perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan. Sehubungan dengan  gugus  tugas  penanganan  percepatan Covid-19, maka Pemerintah memiliki kewajiban  memberikan  pengayoman  dan mejamin  hak-hak  tenaga  kesehatan  dalam melakukan  pelayanan  termasuk  di  dalamnya adalah imbalan dan jaminan atas keselamatan dan kesehatan selama bertugas.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan
adalah  yuridis  normatif  dan  empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang  mengkaji  hukum  tertulis  dari  berbagai aspek,  yaitu  aspek  tori,  sejarah,  Filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup  dan  materi,  konsistensi,  penjelasan umum  dan  pasal  demi  pasal,  formalitas  dan kekuatan  mengikat  suatu  undang-undang serta  bahasa  hukum  yang  digunakan  tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.  Serta  pendekatan  empiris merupakan  penelitian  yang  mengungkapkan hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perbuatan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat yang  dilakukan  melalui  observasi  dan pengkajian  terhadap  pola  perilaku  yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan empiris ini dilakukan melalui cara penelitian pengumpulan  data  primer  yang  diperoleh melalui  observasi  dan  wawancara  dengan responden  atau  narasumber  sesuai  dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian skripsi  ini.  Analisa  data  dilakukan  secara yuridis  kualitatif  yaitu  dilakukan  secara deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Faktor-faktor penyebab tindak pidana pengeroyokan terhadap tenaga Kesehatan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  tindak  pidana terhadap tenaga Kesehatan yaitu:
1. Faktor Emosional
Perbedaan  pendapat  dan  emosi  yang  tidak
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023
dapat  dikontrol  sehingga  terjadi  perkelahian, berujung  pengeroyokan,  tindak  pidana  ini sebenernya bisa dihindarkan jika salah satu ada yang lebih tenang dalam menghadapi masalah. Emosi  sendiri  dapat  berupa  perasaan amarah, ketakutan,  kebahagiaan,  cinta,  rasa  terkejut, dan sedih. Semua gejala tersebut mempengaruhi  perubahan  fisik  seseorang, emosi  juga  bisa  menjadi  penyebab  kejahatan dikarenakan  para  pelaku  yang  kesal  dan marah,  meluapkan  emosinya  kepada  korban melalui  kekerasan.  Pengeroyokan  terhadap Tenaga  Kesehatan  oleh  keluarga  pasien seharusnya  tidak  perlu  terjadi.  Bila  pasien mendapati  kelalaian  dokter,  perawat  atau tenaga kesehatan lainya, mereka bisa meminta pertanggungjawaban  baik  secara  hukum perdata  atau  pidana  sesuai  undang-undang yang  berlaku.  Perawat itu memang  tidak bisa lepas dari keselahan atau kelalaian. Emosi juga merupakan  faktor  penyebab  karena  sebuah perasaan  yang  mendorong  seseorang  untuk memberikan respon atau bertingkah laku pada hal  baik  atau  buruk  dari  dalam  diri  atau  luar dirinya.  tekanan psikologis yang dialami baik dalam diri maupun luar seperti kondisi mental kurang  baik  seseorang  akan  mempengaruhi perilaku  salah  satunya  kejahatan.  Psikologis seseorang yang terganggu dan tertekan dalam interaksi  sosial  akan  meluapkanya  melalui tindakan yang tidak merugikan
2. Kurangnya moral dan kemanusiaan
Bahwa faktor lain terjadinya pengeroyokan adalah kurangnya rasa humanis dan  tidak  menghargai  dari  Tenaga  Kesehatan
terhadap pasien yang datang dan memerlukan pelayanan,  yang  seharusnya  sebagai  Tenaga Kesehatan harus mengedepankan rasa kemanusiaan  dalam  bekerja,  hal  itupun terbukti karena terjadi kasus yang sama 1 jam sebelum  kasus  ini  terjadi,  dimana  pasien tersebut  tidak  diterima  dan  dilayani  di Puskesmas  tersebut,  dan  hal  itu  menjadi pembuktian  dalam  persidangan  bahwa  telah terjadi kurangnya pelayanan dan kemanusiaan dalam  menjalankan  tugas  sebagai  Tenaga Kesehatan. Bermoral dan beretika dalam setiap pekerjaan  yang  kita  jalani  adalah  sebuah kewajiban yang dasar sebagai manusia.

## 3.2 Pertimbangan  Hakim  Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Seorang Tenaga

## Kesehatan
Pertimbangan  hakim  merupakan  salah satu  aspek  terpenting  dalam  menentukan terwujudnya  nilai  dari  suatu  putusan  hakim yang mengandung keadilan ( ex aequo et bono ) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang  bersangkutan  sehingga  pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.  Apabila  pertimbangan  hakim  tidak teliti,  baik,  dan  cermat,  maka  putusan  hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan
Tinggi/Mahkamah Agung. 8
Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil  dari  pembuktian  itu  akan  digunakan sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  memutus perkara.  Pembuktian  merupakan  tahap  yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan.  Pembuktian  bertujuan  untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta  yang  diajukan  itu  benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan  suatu  putusan  sebelum  nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar- benar  terjadi,  yakni  dibuktikan  kebenaranya, sehingga  nampak  adanya  hubungan  hukum antara para pihak. 9
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Bapak  Hendri  Irawan  S.H  selaku  hakim  di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A, beliau  menjelaskan  mengenai  Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Seorang  Tenaga  Kesehatan  (Studi  Putusan Nomor: 1067/Pid.B/2021/PN.Tjk) yaitu sebagai  berikut:  Bahwa  selanjutnya  Majelis Hakim  akan  mempertimbangkan  ada  atau tidaknya  pemukulan  yang  dilakukan  oleh Terdakwa II dan Terdakwa III yang dilakukan bersama  Terdakwa  I  direlevansikan  adanya penyangkalan dari Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut, sebagai berikut di bawah ini;
Bahwa  berdasarkan  keterangan  Para
8 A.Rivai. 2016.Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm.140.
Saksi  yang  dihadirkan  Penuntut  Umum pemukulan  kepada  Saksi  korban  meskipun dari keterangan Para Saksi karena posisi yang tidak  tepat  atau  terhalang  menyatakan  ada yang tidak secara jelas melihat saat itu namun Para  Saksi  menyatakan  melihat  adanya pergerakan tangan Para Terdakwa ke arah dahi atau  kepala  Saksi  korban  dan  dilakukan  Para Terdakwa lebih dari satu kali;
Bahwa  berdasarkan  Visum  tersebut  di atas  diketahui  ada  empat  titik  memar  serta pembengkakan  pada  Saksi  korban  sehingga Majelis  Hakim  berpendapat  sangat  kecil kemungkinannya  jika  pemukulan  terhadap Saksi korban hanya dilakukan oleh Terdakwa I  sebanyak  satu  kali  mengingat  Saksi  korban saat  pemukulan  berlangsung  tidak  terjatuh membentur  benda  di  bagian  dahinya  namun hanya terjatuh terduduk di kursi; Hal tersebut relevan  pula  dengan  foto  Saksi  korban  yang terlampir  dalam  berkas  perkara  penyidikan mengenai  keadaan  Saksi  korban  setelah pemukulan;  Bahwa  terhadap  keadaan  Saksi korban  setelah  terjadinya  pemukulan  yaitu masih sadar, dapat berkomunikasi dan berjalan tanpa  bantuan  kursi  roda  atau  tanpa  bantuan orang  lain  serta  adanya  perbedaan  terkait berapa  kali  pukulan  yang  dilakukan  Para Terdakwa,  tidak  menjadikan  perbuatan  Para Terdakwa menjadi tidak terbukti;
Bahwa  dengan  demikian  berdasarkan uraian  di  atas  Majelis  Hakim  berkeyakinan
9 Ibid , Hlm.141.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023
yang  melakukan  pemukulan  atau  kekerasan terhadap  Saksi  korban  selain  Terdakwa  I adalah  juga  dilakukan  oleh  Terdakwa  II  dan Terdakwa  III;  bahwa  kekerasan  berupa pemukulan tersebut dilakukan Para Terdakwa dilakukan  di  lorong  rawat  inap  di  Puskesmas Kedaton,  di  Jalan  Teuku  Umar  No.63, Kelurahan  Kedaton,  Bandar  Lampung  dan Majelis Hakim berpendapat kekerasan dilakukan  secara  terang-terangan  meskipun peristiwa terjadi di dalam ruangan atau lorong di dalam Puskesmas Kedaton namun perbuatan  dilakukan  di  suatu  tempat  yang dapat dilihat oleh orang lain;
bahwa  kekerasan  yang  dilakukan  Para Terdakwa  terhadap  Saksi  korban  di  lorong rawat  inap  Puskesmas  Kedaton  tersebut mengakibatkan luka memar dan pembengkakan pada saksi korban sebagaimana  Visum  Et  Repertum  Nomor Rekam  Medik  :  21  35  38;  bahwa  Majelis Hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  dengan berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP yang mana dinyatakan Hakim tidak boleh menjatuhkan  pidana  kepada  seorang  kecuali apabila  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat bukti  yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan  bahwa  terdakwalah  yang  bersalah melakukannya;
bahwa  terhadap  sikap  atau  jawaban Saksi  korban  tersebut,  Para  Terdakwa  meski dalam  kondisi  sangat  panik,  seharusnya  tidak bertindak  di  luar  kontrol  dengan  melakukan pemukulan  namun  dapat  berpikir  bijak
meskipun  hal  tersebut  tidak  dapat  dipungkiri dikarenakan  menyangkut  nyawa  bapak  atau orang  tua  yang  harus  diperjuangkan  sekuat tenaga  oleh  anak-anaknya;  bahwa  Majelis Hakim berpendapat masih ada alternatif yang dapat  ditempuh  saat  itu  oleh  Para  Terdakwa yaitu  dengan  jalan  membawa  pasien  ke Puskesmas Kedaton, setidaknya mendapatkan oksigen  sebelum  dilakukan  tindakan  medis lebih  lanjut  atau  dapat  pula  ditempuh  jalan dengan jalan komunikasi untuk visit dokter ke tempat  pasien;  bahwa  in  casus  yang  harus dipahami adalah dalam situasi sulit mendapatkan tabung oksigen karena pandemi Covid  19,  tidak  terdapat  fakta  dalam persidangan  Para  Terdakwa  telah  mengambil dan  menguasai  secara  paksa  tabung  oksigen namun kemudian dihalangi oleh Saksi korban sehingga  terjadi  pemukulan  kepada  Saksi korban;  Fakta  persidangan  adalah  adanya jawaban  dari  Saksi  korban  yang  tidak membolehkan  peminjaman  tabung  oksigen sesuai SOP Puskesmas Kedaton sehingga Para Terdakwa  emosi  dan  terjadi  pemukulan  atau kekerasan fisik;
bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Ahli yang dihadirkan oleh  Para  Terdakwa  yang  menyatakan  pada kejadian  yang  dialami  Terdakwa  dan  korban, timbul  emosi  pada  Terdakwa  ketika  keadaan darurat namun tenaga kesehatan pada saat itu tidak  melayani  Terdakwa  sehingga  timbul tindak  pidana.  Perbuatan  tindak  pidana  ada tetapi mungkin tidak bisa dipidana karena ada unsur-unsur  yang  dipertimbangkan.  Dalam
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023
keadaan  darurat  hukum  positif  tidak  berlaku. Keadaan  darurat  yang  menimpa  korban  dan Terdakwa  merupakan  perbuatan  yang  tidak bisa di pidana jika adanya disfungsi dari tenaga kesehatan;
Dikarenakan  ada  nyawa  yang  ingin diselamatkan  oleh  Terdakwa.  Kemudian  jika tenaga  kesehatan  bukan  pemegang  keputusan maka dalam keadaan darurat dan terpaksa SOP boleh  dikesampingkan  karena  adanya  nilai kepatutan  dan  kemanusiaan.  Bahwa  hukum memaklumi  keadaan  darurat;  bahwa  dengan demikian  pledoi  terkait  terdapat  keadaan memaksa  atau  keadaan overmacht yang berhubungan dengan pandemi Covid 19 yang terjadi  di  Lampung,  ditolak  oleh  Majelis Hakim;  bahwa  namun  demikian  Majelis Hakim sependapat dengan Ahli yang menyatakan  tenaga  kesehatan  seharusnya melakukan pertolongan pertama, harus diberikan  kembali  kepada  nurani  dari  tenaga kesehatan  dalam  hal  ingin  menyelamatkan nyawa  seseorang  dan  pada  situasi  pandemi Covid-19  seharusnya  belajar  olah  rasa  bukan hanya olah raga;
bahwa terhadap Saksi a de charge  yaitu Saksi Gracia Sanjaya Sadewo, Saksi Y.Rahmat  Sandi  Wijaya,  Saksi  R.Budi Febriyanto  menyatakan  tidak  mendapatkan pelayanan  kesehatan  yang  semestinya  dari petugas  jaga  Puskesmas  Kedaton;  bahwa Majelis  Hakim  berpendapat  Para  Saksi  a  de charge  tersebut  tidak  mengetahui  langsung peristiwa  pemukulan  yang  dilakukan  Para Terdakwa  kepada  Saksi  korban;  Oleh  karena
itu direlevansikan adanya pemukulan terhadap Saksi  korban,  keterangan  Saksi  a  de  charge dikesampingkan  oleh  Majelis  Hakim  namun Majelis  Hakim  berpendapat  dari  keterangan Saksi  a  de  charge  merupakan  cambukan bagi pelayanan prima di dunia kesehatan khususnya Puskesmas  Kedaton  supaya  kedepan  lebih profesional dan memberikan pelayanan terbaik kepada  masyarakat  kapanpun  serta  dalam kondisi  bagaimanapun  tanpa  membedakan status sosial masyarakat; bahwa dari keterangan  Saksi a  de  charge yaitu  Saksi  A. Saepudin menyatakan telah ada itikad baik dari Para  Terdakwa  dengan  melakukan  upaya perdamaian  lebih  dari  sekali  dengan  pihak Saksi  korban  namun  akhirnya  tidak  tercapai kesepakatan karena terutama dari Saksi korban tidak  bersedia  untuk  melakukan  perdamaian dan  memerima  permintaan  maaf  Para Terdakwa;
Serta  adanya  tuntutan  dari  pihak  Saksi korban  untuk  memberikan  sejumlah  uang secara  cash  sedangkan  pihak  Para  Terdakwa tidak sanggup memenuhi sehingga menyerahkan  sertifikat  namun  tidak  diterima pihak Saksi korban dan akhirnya tidak tercapai perdamaian; bahwa terkait bukti surat tentang permintaan  visum  et  repertum  atas  nama Rendy  Kurniawan  di  dalamnya  tercantum nama  Esy  Monika  Anjelia  dan  tentang  surat hasil  pemeriksaan  visum  atas  nama  Septicia, hal  tersebut  berdasarkan  keterangan  Saksi Karyono,S.H.  dan  Saksi  dr.Isura  Febrihartati menyatakan  merupakan  ketidaktelitian  dari para  Saksi  tersebut  dan  Majelis  hakim
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023
berpendapat juga  tidak  menjadikan  perbuatan Para Terdakwa menjadi tidak terbukti; bahwa dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; bahwa  oleh  karena  Para  Terdakwa mampu  bertanggung  jawab,  maka  harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
Keadaan yang meringankan:
1. Para terdakwa belum pernah dihukum
2. Para terdakwa menyesali perbuatannya
3. Para terdakwa telah berupaya beritikad baik untuk  melakukan  perdamaian  4.  Akibat peristiwa  ini  mengakibatkan  orang  tua Terdakwa I dan Terdakwa II seta orang tua dari Terdakwa III meninggal dunia Keadaan yang memberatkan:
1. Perbuatan para terdakwa merugikan korban
MENGADILI:
1. Menyatakan  Terdakwa  I.  Awang  Helmi Christanto  Bin  Hi.  Budiono,  Terdakwa  II.
Novan  Putra  Abdillah,  S.H.,  Bin  Hi. Budiono  dan  Terdakwa  III.  Didit  Maulana Bin Jayani tersebut di atas, terbukti secara sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindak  pidana  di  muka  umum  secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap  manusia  sebagaimana  dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa
oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan  yang  telah  dijalani  Para Terdakwa  dikurangkan  seluruhnya  dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah  kacamata  dengan  bingkai  warna hitam; Dikembalikan kepada Terdakwa I; - 1 (satu) buah paving blok; Dirampas untuk dimusnahkan; - 1 (satu) buah flashdisk yang menyimpan rekaman video; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebankan  kepada  Para  Terdakwa membayar  biaya  perkara  masingmasing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);.

## IV. KESIMPULAN
Faktor-faktor    penyebab  terkait  pada kasus  pengeroyokan  terhadap  seorang  tenaga Kesehatan  di  penelitian  ini  yaitu    faktor kurangnya  rasa  kemanusiaan  dan  kesadaran akan tanggung jawab pada pelayanan sebagai tenaga  kesehatan,  dan  dijelaskan  bahwa  jika tenaga kesehatan bukan pemegang keputusan maka dalam keadaan darurat dan terpaksa SOP boleh  dikesampingkan  karena  adanya  nilai kepatutan    dan  kemanusiaan.  Bahwa  hukum memaklumi keadaan darurat. Faktor lain yang mempengaruhi  adalah  faktor  emosional  dari Tersangka dan Terdakwa, dimana rasa emosi tidak  terkontrol  dan  tidak  dapat  memikirkan jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan, sehingga terjadi hal yang tidak
diinginkan  yaitu  pengeroyokan.  Jika  masalah dapat  dipikirkan  dan  dihadapi  dengan  tenang segala sesuatu akan diselesaikan dengan baik Perlindungan Hukum terhadap tenaga Kesehatan  akan  selalu  terlaksana  sesuai dengan  peraturan  perundangan  yang  berlaku dan membuat efek jera terhadap pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Nur  Sariani  Simatupang.  2017. Kriminologi:
Suatu Pengantar , Pustaka Prima, Medan
Tolib Effendi, 2014, Hukum Pidana Internasional , Gratika Abadi: Jakarta
W.A.Bonger, 2002, Pengantar Terntang Kriminalogi, Ghalia Indonesia: Jakarta

## 2. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  Amandemen Keempat
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun1946 jo Undang-Undang  Nomor  73  Tahun  1958 tentang  Pemberlakuan  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014 tentang Tenaga Kesehatan

## 3. Sumber Lain
Geradus Gegen, 2021. Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol 14 November 2021.
Putu  Kayla  Yunita  Dewi,  dkk.  2022. Sanksi Pidana  Terhadap  Pelaku  Pengeroyoan Yang  Menyebabkan  Kematian.  Jurnal
Preferensi Hukum , Volume 3 Nomor 2 Mei 2022.
Zainudin  Hasan,  dkk.  2021. Pertimbangan Hakim  Yudex  Factie  Terhadap  Pelaku Tindak  Pidana  Pengeroyokan  Secara Bersama Oleh Bapak Dan Anak Di Jalan
Raya  Yang  Menyebabkan  Luka-Luka (Studi Putusan Nomor 61/Pid/2020/Pt.Tjk) .  Jurnal  Pro  Justitia, Volume 2 Nomor 1 Februari 2021