## Actio Pauliana Dalam Kepailitan Yang Melebihi Jangka Waktu Satu Tahun
Alfatra Panatagama alfatrapanatagama06@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstrak
Actio Pauliana dalam kepailitan diatur pada Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Kepailitan. Actio Pauliana merupakan suatu bentuk perlindungan bagi kreditor atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor dengan pihak ketiga dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun sebelum putusan pailit diucapkan dimana perbuatan hukum merugikan kepentingan kreditor. Gugatan Actio Pauliana diajukan kepada Pengadilan Niaga dan objek sengketa yang dibatalkan oleh Pengadilan Niaga masuk kedalam harta kekayaan pailit dan pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator. Adanya putusan Pengadilan pihak ketiga tidak mempunyai hak atas benda tersebut dan pihak ketiga yang melakukan perbuatan hukum dengan itikad baik maka pihak ketga akan menjadi kreditor konkuren. Metode yang digunakan hukum normatif serta pendekatan Undang-Undang, Konseptual, dan Pendekatan Kasus. Artikel ini akan membahas tentang syarat Actio Pauliana  dalam Kepailitan dan cara eksekusi putusan Actio Pauliana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur Actio Pauliana dalam Kepailitan berlaku alternatif dan eksekusi putusan Actio Pauliana  dilakukan oleh Kurator. Kata Kunci : Actio Pauliana ; Eksekusi; Perlindungan Hukum; Pihak Ketiga.

## Pendahuluan
Actio Pauliana merupakan bentuk perlindungan bagi kreditor atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor dengan pihak ketiga dimana kreditor merasa dirugikan atas perbuatan hukum tersebut. Seperti contoh debitor mengalihkan terlebih dahulu hartanya kepada pihak ketiga demi mencapai keuntungan debitor sebelum utangnya jatuh tempo kepada kreditor, sehingga pada saat utang debitor jatuh tempo tidak dapat membayar lunas utang-utang kepada kreditor. Kreditor mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan perbuatan hukum tersebut kepada Pengadilan  Niaga. 1
1 M. Slvi Syahrin ‘ Actio Pauliana : Konsep hukum dan problematika’ (2017) Lex Librum. [614].

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 4, Juli 2020
How to cite: Alfatra Panatagama, ‘ Actio Pauliana Dalam Kepailitan Yang Melebihi Jangka Waktu Satu Tahun’ (2020) Vol. 3 No. 4 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 15 Mei 2020; Diterima 16 Juni 2020; Diterbitkan 1 Juli 2020.
DOI:
10.20473/jd.v3i4.20205

## 1250 Alfatra Panatagama: Actio Pauliana Dalam
Gugatan Actio Pauliana dalam perkara kepailitan merupakan tugas penting bagi kurator. Hal tersebut dikarenakan kurator adalah satu-satunya pihak yang diberikan kemampuan oleh Undang-Undang untuk mengajukan gugatan Actio Pauliana kepada Pengadilan. Kemampuan kurator tersebut sebagai pihak yang bertugas untuk melindungi seluruh harta kekayaan debitor pailit.
Actio Pauliana dalam kepailitan diatur pada Pasal 41 Jo Pasal 42 Undang- Undang Kepailitan, pembatalan perbuatan hukum dapat dilakukan oleh kreditor melalui kurator apabila kreditor merasa dirugikan adanya perbuatan hukum debitor dengan pihak ketiga sebelum pernyataan pailit diucapkan. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor dengan pihak ketiga dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pernyataan pailit diucapkan, tetapi dalam putusan nomor 1/actiopauliana/2008/PN.NIAGA JKT.PST terdapat salah satu perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor pailit dengan pihak ketiga tersebut melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun.
Dalam kasus tersebut PT IBIST CONSULT dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 55/PAILIT/2006/ PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 24 Januari 2007. Untuk kepentingan harta pailit, dapat diajukan pembatalan segala perbuatan hukum debitor pailit yang merugikan kreditor. Pada tanggal 14 mei 2008 gugatan Actio Pauliana diajukan oleh kurator (penggugat) kepada Pengadilan  Niaga pada Pengadilan  Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebelum putusan pailit diucapkan.
Pada objek sengketa pertama sesuai akta tertanggal 19 juni 2006 terdapat perjanjian jual beli yang dibuat antara tergugat I dengan tergugat II atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Millik No. 916/Kelurahan Geger Kalong atas nama DR. Wandi Sofian, SE (TERGUGAT I) seluas 688 m (enam ratus delapan puluh delapan meter persegi), yang terletak di Jl. Abadi Raya No. 48, Kelurahan Geger Kalong, Kecamatan Sukasari, Bandung (bukti P-3 dan bukti P-4).
Pada objek sengketa kedua tanggal 6 januari 2006 terdapat perjanjian jual beli dibuat di bawah tangan antara tergugat I dengan tergugat II  yaitu Sertipikat Hak
Millik No. 2757/Kelurahan Sukarasa atas nama DR. Wandi Sofian, SE (Tergugat I) seluas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi) (Bukti P-6) dan Sertipikat Hak Millik No. 2758/Kelurahan Sukarasa atas nama DR. Wandi Sofian, SE pro (TERGUGAT I) seluas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi) (Bukti P-7), Sertifikat Hak Millik No. 1917/Kelurahan Sukarasa atas nama DR. Wandi Sofian,
SE (TERGUGAT I) seluas 500 m2 (lima ratus meter persegi) (Bukti P-8).
Sesuai fakta pada duduk perkara perbuatan hukum di atas dilakukan tergugat I dengan tergugat II, dimana tergugat II adalah ibu mertua dari tergugat I. sehingga terdapat benturan kepentingan atas pengalihan aset-aset tersebut. Perbuatan hukum di atas dilakukan dengan tipu muslihat, perjanjian dilakukan dengan itikad tidak baik, perjanjian yang dilakukan cacat hukum dan cacat yuridis, tidak sah menurut hukum, dan perbuatan hukum yang merugikan kreditor.
Salah satu pertimbangan hukum oleh hakim pada saat persidangan mengenai jawab-jinawab antara penggugat dengan tergugat benar adanya pengalihan objek sengketa tersebut. Kedudukan tergugat I adalah sebagai komisaris pada PT.IBIST CONSULT, tergugat I merupakan pendiri serta orang yang menjalankan segala bentuk usahanya hanya untuk kepentingan pribadi dan bukan oleh pengurus lainnya. Pada saat perusahaan sedang tidak stabil dimana nasabah ingin mengambil dananya tetapi tergugat 1 tidak dapat mempertanggungjawabkan namun tergugat I justru mengalihkan aset-aset yang dimiliki oleh PT.IBIST CONSULT.
Uraian tersebut di atas menimbulkan masalah apabila debitor pailit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun dimana perbuatan hukum tersebut merugikan kreditor, sehingga apakah syarat Actio Pauliana dalam Pasal 42 Undang-Undang Kepailitan dan eksekusi putusan Pengadilan  mengenai Actio Pauliana dalam kepailitan.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitan hukum dengan cara melakukan penelitian secara sistematis norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, termasuk hubungan antara peraturan, penjelasannya, keberlakuannya serta perkembangan aturan hukum kedepannya.

## Alfatra Panatagama: Actio Pauliana Dalam

## Syarat Actio Pauliana Dalam Kepailitan
Actio Pauliana dalam kepailitan diatur pada Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Kepailitan. Dimana Actio Pauliana dalam kepailitan berbeda halnya dengan Actio Pauliana dalam hukum perdata. Karena Actio Pauliana dalam kepailitan pengaturannya lebih spesifik dari Actio Pauliana hukum perdata.
Actio Pauliana diajukan dengan alasan perbuatan hukum yang tidak diwajibkan dilakukan debitor dengan pihak ketiga dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum dinyatakan pailit telah merugikan kreditor dikarenakan mengurangi harta kekayaan pailit. 2 Actio Pauliana dalam kepailitan diajukan oleh kurator atas persetujuan hakim pengawas. Pengajuan gugatan Actio Pauliana ke Pengadilan  Niaga tidak menunggu putusan kepailitan mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena putusan perkara kepailitan setelah adanya putusan Pengadilan Niaga atau Pengadilan tingkat I dapat dilakukan pemberesan harta kekayaan pailit. Apabila pada saat melakukan pemberesan harta kekayaan pailit kurator menemukan bukti bahwa debitor melakukan perbuatan hukum yang tidak diwajibkan dengan pihak ketiga dimana perbuatan hukum tersebut telah merugikan kreditor, maka setelah putusan kepailitan pada Pengadilan Niaga diucapkan maka dapat diajukan gugatan Actio Pauliana oleh kurator.
Menurut Pasal 41 ayat (3) apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan sesuai dengan perjanjian dan/atau karena Undang-Undang maka perbuatan hukum debitor dengan pihak ketiga tidak dapat diajukan pembatalan perbuatan hukum ( actio pauliana). Dalam hal ini terdapat pengecualian terhadap pengajuan gugatan Actio Pauliana dikarenakan perbuatan hukum tersebut. Actio pauliana dalam kepailitan timbul dengan adanya akibat kepailitan. Apabila debitor pailit sebelum putusan pailit diucapkan melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga, bahwa debitor mengetahui atau patut mengetahui dapat mengakibatkan kerugian para kreditornya. Unsur mengetahui atau patut mengetahui dibuktikan dengan membuktikan adanya
2 Serlika Aprita , Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (pers- pektif teori) (Setara Press 2018).
kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan. 3 Unsur Actio Pauliana dalam kepailitan diatur pada Pasal 42 Undang-Undang Kepailitan. Unsur Actio Pauliana dalam kepailitan sebagai berikut:
“Apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dalam hal perbuatan tersebut:
a. merupakan perjanjian dimana kewajiban Debitor jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
b. merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih;
c. dilakukan oleh Debitor perorangan, dengan atau untuk kepentingan:
1) suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;
2) suatu badan hukum dimana Debitor atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
d. dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan:
1) anggota direksi atau pengurus dari Debitor, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut;
2) perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitor lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;
3) perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitor lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
e. dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila:
1) perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha
3 Abd Jalil Hamzah, ‘Pembuktian Debitur terhadap Actio Pauliana dalam kepailitan’ (2017) Jurnal De jure Muhammadiyah Cirebon.[9].

## 1254 Alfatra Panatagama: Actio Pauliana Dalam
tersebut adalah orang yang sama;
2) suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus Debitor yang juga merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
3) perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada Debitor, atau suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya;
4) Debitor adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
5) badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami atau istrinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor.
f. dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana Debitor adalah anggotanya;
g. ketentuan dalam huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berlaku mutatis mutandis dalam hal dilakukan oleh Debitor dengan atau untuk kepentingan:
1) anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota pengurus tersebut;
2) perorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut.”
Sehingga dapat disimpulkan unsur Actio Pauliana dalam kepailitan yang diatur pada Pasal 42 Undang-Undang Kepailitan yaitu sebagai berikut:
1. Perbuatan hukum yang dilakukan telah merugikan kepentingan kreditor dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan Perbuatan hukum yang dilakukan telah merugikan kepentingan kreditor dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan kepastian hukum bagi kurator dalam mengajukan gugatan Actio Pauliana kepada Pengadilan Niaga. Apabila perbuatan hukum tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan,
maka debitor pailit mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut telah merugikan kepantingan kreditor. Apabila perbuatan hukum tersebut melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pailit diucapkan maka kurator wajib membuktikan atas perbuatan hukum yang dilakukan debitor dengan pihak ketiga telah merugikan kepentingan kreditor. 4
2. Perbuatan hukum yang tidak wajib dilakukan debitor atas harta kekayaannya dengan pihak ketiga telah merugikan kreditor
Pada unsur ini merupakan tolak ukur itikad baik debitor untuk menjual harta kekayaan kepada pihak ketiga. Apabila debitor menjual harta kekayaan kepada pihak ketiga maka debitor dalam menjual dengan cara itikad tidak baik atau dengan kemauan debitor sendiri. Apabila perbuatan hukum atas harta kekayaan pailit yang dilakukan oleh debitor dengan pihak ketiga tersebut tidak mengurangi jumlah harta kekayaan pailit atau tidak merugikan kepentingan kreditor maka perbuatan hukum tersebut tidak dapat diajukan gugatan Actio Pauliana . Apabila perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor dengan pihak ketiga merugikan kepentingan kreditor maka kurator dapat mengajukan gugatan Actio Pauliana kepada Pengadilan Niaga.
Dalam Unsur ini melihat pada itikad debitor dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga. Apabila perbuatan hukum dilakukan dengan cuma- cuma atau perbuatan hukum tidak diwajibkan maka dapat diajukan gugatan Actio Pauliana. Apabila perbuatan hukum dilakukan dengan cara itikad baik antara debitor dengan pihak ketiga maka perbuatan hukum tersebut tidak dapat dibatalkan.
3. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor dengan pihak ketiga merupakan perjanjian dimana dalam perjanjian tersebut debitor melebihi kewajiban dari pihak ketiga
Unsur tersebut dilakukan oleh debitor untuk melakukan pemindahan harta kekayaan pailit kepada pihak ketiga tetapi debitor telah melebihi kewajiban dari
4 M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan: Prinsip Norma dan Praktik Peradilan (Kencana Prenadamedia Group 2009).[348].

## 1256 Alfatra Panatagama: Actio Pauliana Dalam
pihak ketiga yang melakukan perjanjian dengannya. Adanya perbuatan hukum debitor yang melebihi kewajiban pihak ketiga telah merugikan kepentingan kreditor. Perbuatan hukum tersebut merupakan sebuah perjanjian jual beli dimana perjanjian jual beli merupakan hubungan timbal balik antara debitor dengan pihak ketiga. Hubungan timbal balik merupakan debitor dan pihak ketiga memiliki kewajiban satu sama lain untuk dipenuhi.
Kewajiban dari debitor adalah memberikan benda yang dibeli oleh pihak ketiga sedangkan kewajiban dari pihak ketiga adalah membayar dengan harga yang wajar. Dalam hal kewajiban debitor melebihi kewajiban dari pihak ketiga seperti contoh debitor menjual benda kepada pihak ketiga dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang seharusnya dan pihak ketiga membayar sesuai kesepakatan dengan harga yang tidak wajar. Sehingga perbuatan hukum yang dilakukan debitor jauh melebihi kewajiban pihak ketiga.
4. Perbuatan hukum merupakan pembayaran atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih;
Pada unsur tersebut melindungi kreditor, karena kreditor juga mempunyai hak atas pembayaran utang debitor. Pada saat debitor pailit dimohonkan pailit maka kreditor yang diwakili oleh kurator dapat mengajukan tuntutan pembatalan pembayaran utang. Pembayaran atas suatu utang debitor atau pemberian jaminan utang tersebut harus dibagi secara rata kepada para kreditornya tidak hanya untuk kepentingan salah satu kreditor atau salah satu orang saja. Apabila pembayaran dilakukan kepada salah satu kreditor saja atau pemberian jaminan kepada salah satu pihak saja maka kreditor yang lain merasa dirugikan kepentingannya.
Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Kepailitan pada saat permohonan pernyataan pailit didaftarkan maka pembayaran suatu utang yang sudah dapat ditagih dapat dibatalkan dengan syarat pembayaran suatu utang yang sudah dapat ditagih tersebut telah merugikan kepentingan kreditor lainnya. Sehingga dalam hal ini Undang-Undang Kepailitan melindungi kepentingan seluruh kreditornya, bukan hanya salah satu kreditor.
5. Perbuatan hukum dilakukan debitor untuk kepentingan pihak yang masih mempunyai kepentingan atau pihak yang masih berkaitan dengan harta kekayaan pailit debitor. Pihak tersebut diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Kepailitan seperti contoh suami atau istrinya, anak angkatnya, atau keluarganya sampai derajat ketiga, anggota direksi atau pengurus perusahaan, dan lain-lain. 5
Apabila debitor melakukan suatu perbuatan hukum demi keuntungan diri sendiri atau pihak yang masih berkaitan dengan harta kekayaan pailit yang terdapat pada Pasal 42 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f seperti contoh suami, istri, anak, pengurus badan hukum (komisaris,direksi,dan lain-lain), saudara derajat ketiga dan lain-lain, maka kurator dapat mengajukan gugatan Actio Pauliana kepada Pengadilan  Niaga. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor harus menguntungkan harta kekayaan pailit dan tidak boleh terdapat kepentingan individu atau orang lain di dalamnya, karena pada unsur yang kelima ini perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor dengan pihak yang terafiliasi dalam Pasal 42 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f telah menguntungkan diri pribadi atau suatu kelompok tertentu terhadap harta kekayaan pailit.
Oleh sebab itu perbuatan hukum yang dilakukan debitor pailit dengan pihak ketiga telah memenuhi unsur di atas, maka kurator dapat mengajukan gugatan Actio Pauliana kepada Pengadilan Niaga. Unsur Actio Pauliana dalam kepailitan yang diatur pada Pasal 42 Undang-Undang Kepailitan berlaku alternatif. Karena ketentuan jangka waktu 1 (satu) tahun tidak berlaku kumulatif. Ketentuan jangka waktu perbuatan hukum tersebut perlu dilakukan dengan adanya pembuktian. Apabila perbuatan hukum tersebut masih dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, maka debitor pailit yang wajib membuktikan bahwa perbuatan hukum tersebut sah dan tidak merugikan kepentingan para kreditor atau debitor dianggap atau patut mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut telah merugikan para kreditor. Namun apabila perbuatan hukum tersebut melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun maka kurator
5 ibid. [176].

## 1258 Alfatra Panatagama: Actio Pauliana Dalam
wajib membuktikan atas perbuatan hukum yang dilakukan debitor dengan pihak ketiga telah merugikan kepentingan para kreditor.

## Eksekusi Actio Pauliana Dalam Kepailitan
Eksekusi merupakan upaya paksa yang dilakukan oleh Pengadilan untuk menjalankan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi merupakan upaya paksa terakhir apabila pihak yang kalah tidak bersedia atau tidak secara sukarela untuk mentaati dan melaksanakan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tidak ada dampak yang terjadi apabila putusan yang berkekuatan hukum tetap tidak dijalankankan atau dilaksanakan tetapi dalam hukum kepailitan meskipun putusan perkara Actio Pauliana dalam kepailitan diucapkan pada Pengadilan Niaga benda yang dibatalkan tersebut dapat dilakukan eksekusi. 6
Menurut etimologi eksekusi berasal dari bahasa belanda “executive” adalah pelaksanaan putusan Pengadilan. Menurut terminologi hukum acara, eksekusi adalah upaya paksa dari Pengadilan oleh salah satu pihak yang kalah dalam perkara. Tidak semua putusan Pengadilan dapat dieksekusi. Hanya putusan yang bersifat kondemnatoir (bersifat menghukum) saja yang dapat dieksekusi. Menurut Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjalankan putusan Pengadilan. eksekusi putusan Pengadilan Negeri dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua Pengadilan Negeri.
Putusan yang dapat dieksekusi bersifat kondemnatoir adalah putusan yang pada amar putusannya sifatnya menghukum bagi salah satu pihak yang berperkara. Putusan bersifat kondemnatoir terdapat pada perkara berupa sengketa, terdapat pihak penggugat yang mengajukan gugatan terhadap pihak tergugat, dan proses pemeriksaan perkara terdapat hak antara penggugat dan tergugat untuk melakukan sanggahan. Ciri-ciri putusan yang dapat dikatakan kondemnatoir yaitu dengan kalimat menghukum atau memerintahkan menyerahkan suatu barang, pengosongan
6 Bambang sugeng dan sujayadi, pengantar hukum acara perdata dan contoh dokumen litigasi (prenada media group 2012).[103].
sebidang tanah, melakukan suatu perbuatan tertentu, penghentian suatu perbuatan, dan pembayaran sejumlah uang. Apabila dalam amar putusan terdapat kalimat tersebut maka dapat dikatakan putusan tersebut bersifat kondemnatoir.
Dalam hukum kepailitan tidak mengatur mengenai eksekusi sehingga pada penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Kepailitan hukum acara yang berlaku untuk mengadili perkara Actio Pauliana sama dengan hukum acara perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya. Pada perkara Actio Pauliana dalam kepailitan eksekusi putusan Pengadilan Niaga dilakukan langsung oleh kurator. Karena perbuatan hukum yang dibatalkan oleh Pengadilan Niaga menjadi harta kekayaan pailit debitor. Sehingga mutatis mutandis berlaku hukum kepailitan setelah adanya putusan Pengadilan Niaga. Meskipun terdapat aturan hukum yang lain tetapi aturan dalam hukum kepailitan berlaku untuk kedepan. Sehingga ketentuan hukum acara perdata tidak berlaku untuk melaksanakan eksekusi pada perkara Actio Pauliana dalam kepailitan.
Eksekusi perkara Actio Pauliana dalam kepailitan tidak menunggu putusan
Actio Pauliana berkekuatan hukum tetap. Tetapi pada saat hakim Pengadilan tingkat I atau hakim Pengadilan Niaga telah memutus perkara Actio Pauliana , maka kurator dapat melakukan eksekusi terhadap benda yang dibatalkan oleh Pengadilan. Ketentuan tersebut mengacu pada perkara kepailitan, dimana kurator dapat melaksanakan tugas tanpa menunggu putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap melainkan putusan pernyataan pailit telah diucapkan pada Pengadilan Niaga atau Pengadilan tingkat I.
Dapat dilihat pada amar putusan Actio Pauliana dalam kepailitan dengan nomor putusan 1/actiopauliana/PN.NIAGA.JKT.PST sebagai berikut:
“1. Mengabulkan Gugatan Actio Pauliana Penggugat untuk sebagian ;----------- 2. Membatalkan seluruh perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, yang berkaitan dengan Pengalihan atau Jual Beli atas Obyek Sengketa, seperti: a Tanah dan Bangunan diatas Sertifikat Hak Milik No.916/Kelurahan Gegerkalong atas nama Tergugat I seluas 688 M2 yang terletak di Jalan Abadi Raya no.48, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari Bandung, berdasarkan Akta No.1

## Alfatra Panatagama: Actio Pauliana Dalam
tertanggal 19 Juni 2006 mengenai Perjanjian Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual beli, antara Tergugat I dengan Tergugat II; b Perjanjian Jual Beli tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Sukahaji Permai, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Wilayah Bojonagara, Bandung, masing-masing :
- Sertifikat Hak Milik No.2757/Kelurahan Sukarasa an. Tergugat I seluas 150 M2; - Sertifikat Hak Milik No.2758/Kelurahan Sukarasa an.Tergugat I seluas 150 M2; - Sertifikat Hak Milik No. 1917/Kelurahan Sukarasa an. Tergugat I seluas 800 M2; Masing-masing atas Akta Kuasa Untuk Menjual No.06, No.07 dan Akta No.08 tertanggal 6 Januari 2006 yang kemudian dilanjutkan dengan perbuatan hukum penerbitan Akta Jual Beli No. 12/2007, No. 13/2007 dan Akta Jual Beli No. 14/2007 masing-masing tertanggal 6 Juni 2007 ;
c Pengoperan dan Pemasrahan antara Tergugat I dengan Tergugat II atas obyek Sertifikat No.1175/Kelurahan Gegerkalong atas nama IIS AISYAH (Turut Tergugat) seluas 980 M2, berdasarkan Akta Pengoperan dan Pemasrahan No.01 tanggal 12 Oktober 2006 ;----- 3. Menyatakan seluruh Akta-Akta Autentik yang berkaitan dengan Pengalihan Hak atau Jual Beli atas obyek sengketa seperti : Akta No.1 tertanggal 19 Juni 2006, Akta Kuasa Untuk Menjual No.06, No.07 dan Akta No.08 tertanggal 06 Januari 2006, serta Akta Pengoperan dan Pemasrahan No.1 tertanggal 12 Oktober 2006 yang masingmasing dibuat oleh Notaris DIASTUTI, SH.Demikian puta terhadap 47 Akta Jual Beli No. 11/2007, No. 12/2007, No. 13/2007, dan Akta Jual Beli No. 14/2007 masing-masing tertanggal 6 Juni 2007 yang dibuat oleh PPAT AYI BADRUTAMAM, SH, adalah BATAL serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;------------
4. Menyatakan bahwa Obyek Sengketa berupa adalah : a Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.916/Kelurahan Gegerkalong, an. DR Wandi Sofyan, SE dengan luas 688 M2, terletak di JI.Abadi Raya No.48, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Bandung;---------------- b Tanah dan bangunan terletak di Jl. Sukahaji Permai, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan sukasari, Wilayah Bojonagara, Bandung. Yang masing-masing terdaftar dalam : • Sertifikat Hak Milik No.2757/Kelurahan Sukarasa an. Tergugat I seluas 150 M2;
• Sertifikat Hak Milik No.2758/Kelurahan Sukarasa an.Tergugat I seluas 150 M2; • Sertifikat Hak Milik No. 1917/Kelurahan Sukarasa an. Tergugat I seluas 800 M Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.1175/Kelurahan gegerkalong, an. Ny. IIS AISYAH seluas 980 M2, yang terletak di Jl. Gegerkalong Hilir No.234, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Wilayah Bojonagara, Kota Bandung ; Adalah harta/asset Debitor pailit PT. IBIST CONSULT;--------- 5. Menghukum Tergugat II atau pihak lain yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan/ menyerahkan harta/asset budel pailit PT. IBIST CONSULT tersebut di atas dalam keadaan baik kepada KURATOR ;----------------
6. Menghukum pula Turut Tergugat untuk mematuhi Putusan ini;------------------
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 4.613.000,- (empat juta enam ratus tiga belas ribu rupiah);- 8. Menolak gugatan selain dan selebihnya”.
Dapat dilihat pada point ketiga, keempat, dan kelima amar putusan di atas. Bahwa point ketiga amar putusan perbuatan hukum yang dilakukan debitor dengan pihak ketiga telah dibatalkan oleh putusan Pengadilan Niaga serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga perjanjian yang dibuat oleh debitor dengan pihak ketiga dianggap tidak ada perjanjian lagi yang mengikat antara debitor dengan pihak ketiga. Meskipun pihak ketiga sudah melakukan pemindahan kepada orang lain atau sudah melakukan balik nama, maka perjanjian tersebut batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan adanya putusan Actio Pauliana oleh Pengadilan Niaga.
Bahwa point keempat pada amar putusan di atas benda yang dimiliki oleh pihak ketiga telah dibatalkan oleh Pengadilan Niaga serta benda tersebut masuk kedalam asset/harta kekayaan pailit debitor. Apabila benda yang dibatalkan oleh putusan Pengadilan Niaga tersebut masuk kedalam harta kekayaan pailit, maka yang mempunyai wewenang dalam mengurus harta kekayaan pailit menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan adalah kurator dan berlaku juga sita umum. Wewenang kurator dalam harta kekayaan pailit untuk melaksanakan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sejak diucapkan putusan pailit oleh Pengadilan Niaga.
Point ketiga, keempat, kelima pada amar putusan yang dapat melakukan atau yang mempunyai wewenang dalam melaksanakan eksekusi adalah kurator. Dengan adanya putusan pembatalan perbuatan hukum ini benda tersebut masuk kedalam harta kekayaan pailit, sehingga yang berhak melakukan pengurusan dan/ atau pemberesan harta kekayaan pailit sejak adanya putusan pailit adalah kurator.
Apabila kurator dalam melaksanakan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit tetapi harta kekayaan debitor pailit berada pada pihak ketiga, kurator dapat memintakan kepada Pengadilan untuk dilakukan penyegelan melalui hakim pengawas. Dalam penyegelan harta kekayaan pailit bertujuan untuk mengamankan harta kekayaan pailit. Dalam melakukan penyegelan harta kekayaan pailit dilakukan oleh jurusita pada tempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh 2 (dua) saksi dimana salah satunya adalah perwakilan pemerintah daerah setempat. Wakil

## Alfatra Panatagama: Actio Pauliana Dalam
Pemerintah Daerah tersebut merupakan Lurah atau Kepala Desa. Hal tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 99 Undang-Undang Kepailitan.
Bahwa setelah benda tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Niaga dan benda tersebut telah masuk kedalam harta kekayaan pailit. Setelah itu kurator dapat men catatkan harta kekayaan pailit yang diperoleh dari pembatalan perbuatan hukum secara notariil atau dibawah tangan dalam jangka waktu 2 (dua) hari dengan persetujuan hakim pengawas serta berhak dihadiri oleh anggota panitia kreditor sementara. Karena pencatatan secara notariil atau dibawah tangan serta berhak dihadiri oleh anggota panitia kreditor wajib dilakukan oleh kurator sebagaimana diatur pada Pasal 100 Undang-Undang Kepailitan.

## Kesimpulan
Unsur Actio Pauliana dalam kepailitan yang diatur pada Pasal 42 Undang- Undang Kepailitan berlaku alternatif. Karena pada ketentuan jangka waktu 1 (satu) tahun tidak berlaku mutlak. Apabila perbuatan hukum tersebut masih dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, maka debitor pailit yang wajib membuktikan bahwa perbuatan hukum tersebut sah dan tidak merugikan kepentingan para kreditor. Namun apabila perbuatan hukum tersebut melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun maka kurator wajib membuktikan atas perbuatan hukum yang dilakukan debitor dengan pihak ketiga telah merugikan kepentingan para kreditor. Ketentuan jangka waktu 1 (satu) tahun dikuatkan dengan putusan Pengadilan Niaga tentang Actio Pauliana yaitu pada putusan nomor: 1/ actiopauliana/2008/PN.NIAGA.JKT.PST. Dimana salah satu perbuatan hukumnya melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun tetapi hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan pertimbangan perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan kreditor.
Eksekusi putusan Actio Pauliana dalam kepailitan dilakukan oleh kurator.
Meskipun terdapat peraturan hukum yang lain dalam mengadili perkara Actio Pauliana berlaku mutatis mutandis Undang-Undang Kepailitan kedepan, sehingga permohonan eksekusi dan lain-lain yang diatur pada hukum acara perdata tidak berlaku. Benda yang dibatalkan oleh putusan Actio Pauliana termasuk kedalam
harta kekayaan pailit, serta benda tersebut diberikan kepada kurator. Apabila benda tersebut tidak dapat dikembalikan oleh pihak ketiga seperti semula pihak ketiga wajib untuk melakukan ganti rugi. Kurator dapat memintakan penyegelan harta kekayaan pailit kepada Pengadilan dalam jangka waktu 2 (dua) hari yang dilakukan oleh juru sita pada tempat harta tersebut berada dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi dengan satu perwakilan pemerintah daerah setempat. Setelah benda yang dibatalkan dengan putusan Actio Pauliana masuk kedalam harta kekayaan pailit tersebut berada ditangan kurator, maka kurator wajib untuk mencatatkan secara notariil atau dibawah tangan dengan persetujuan hakim pengawas serta berhak dihadiri anggota panitia kreditor.

## Daftar Bacaan Buku
Bambang Sugeng dan Sujayadi, Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi (Prenada Media Group 2012).
M. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan , (Kencana Prenadamedia Group 2009).

## Jurnal
Jalil Hamzah Abd, ‘Pembuktian Debitur Terhadap Actio Pauliana  dalam kepailitan’
(2017) Jurnal De jure Muhammadiyah Cirebon.
Ishak, ‘Upaya Hukum Debitor Terhadap Putusan Pailit’ (2015) Kanun Jurnal Ilmu Hukum.
M alvi Syahrin, ‘Actio Pauliana : Konsep Hukum dan Problematikanya’ (2017) Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum

## Laman
htt ps://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fb481b5dff91/perbedaan- iactio-pauliana-i-di-pengadilan-niaga-dengan-di-pengadilan-negeri/, accessed 29 Agustus 2017.

## Alfatra Panatagama: Actio Pauliana Dalam
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--