Proses Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: Studi Konsistensi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018-2020
Failasophia Karima 1, *  , Choirul Saleh 2, , dan Sarwono 1,
1 Program Studi Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Administrasi,
Universitas Brawijaya, 65145, Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia
2 Program Studi Administrasi Publik, Program Doktor, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, 10160, Jakarta, Indonesia * Korespondensi: failasophiakarima@gmail.com

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Info Publikasi: Artikel Hasil Penelitian
Sitasi Cantuman: Karima, F., Saleh, C.,  & Sarwono, S. (2021). Planning and Budgeting Process of Regional Revenue and Expenditure Budget: A Study on the Consistency of Pangkalpinang City Government’s Planning and Budgeting Process for the 2018-2020 Fiscal Year. Society, 9(1), 205-227.
DOI: 10.33019/society.v9i1.214
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka.
Konsistensi  yang  terjadi  antara  perencanaan  dan penganggaran  menjadi  hal  yang  penting  untuk  diperhatikan karena menjadi penanda bagi pemerintah daerah dalam menilai kinerja  seluruh  program  dan  kegiatan  pemerintah,  apakah berjalan  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  tujuan  yang  telah ditetapkan.  Perbedaan  konsistensi  di  Pemerintah  Kota Pangkalpinang terjadi dari tahun ke tahun. Namun tetap ada komitmen  dari  Kepala  Daerah  untuk  membangun  konsistensi antara  perencanaan  dan  penganggaran  untuk  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat.  Penelitian  ini  memiliki  tujuan: untuk  mengetahui  dan  menganalisis  bagaimana  konsistensi antara  perencanaan  dan  penganggaran  pada  tahun  anggaran 2018  hingga  2020  melalui  analisis  proses  perencanaan  dan proses penganggaran untuk melihat faktor-faktor apa saja yang mendukung  konsistensi  tersebut.  Metode  penelitian  yang digunakan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan  analisis melalui  Model  Interaktif  Miles  dan  Huberman.  Hasil  yang diperoleh  dari  penelitian  adalah  proses    dan  penganggaran  di Pemerintah Kota Pangkalpinang masih belum konsisten. Lokus penelitian  berada  di  Badan  Perencanaan  Pembangunan  dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pangkalpinang, Badan Keuangan  Daerah  Kota  Pangkalpinang  dan  Badan  Anggaran DPRD Kota Pangkalpinang. Konsistensi yang terjadi berbeda pada setiap tahun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Konsistensi  tertinggi  terdapat  pada  bagian  akhir  Rencana

## Society, 9 (1), 216-238, 2021
P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id

## Proses Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: Studi Konsistensi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018-2020

## Lisensi: Atribusi-
NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)
Dikirim: 23 Juli, 2020;
Diterima: 19 November, 2020;
Dipublikasi: 30 Juni, 2021;
Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  yang dalam  penelitian  ini  jatuh  pada  Rencana  Kerja  Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018.
Kata Kunci: Belanja  Daerah;  Konsistensi;  Pendapatan Daerah;  Perencanaan  dan  Penganggaran Daerah

## 1. Pendahuluan
Perencanaan  dan  penganggaran  daerah  merupakan  rangkaian  proses  yang  merupakan langkah  awal  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Oleh  karena  itu  diperlukan konsistensi  antara  perencanaan  dan  penganggaran  di  daerah,  yang  dapat  menjadi  bukti keberhasilan  suatu  pemerintahan  ( Osrinda  &  Delis,  2016 ).  Pemerintah  membutuhkan perencanaan  yang  tepat  dan  akurat  agar  dapat  dilakukan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan pembangunan.  Dalam  penelitian  ini  dilakukan  reviu  terhadap  2  (dua)  periode  RPJMD  yaitu RKPD  2018  yang  merupakan  akhir  dari  RPJMD  2013-2018  dan  2019-2020  yang  merupakan tahun awal RPJMD 2019-2023. Berdasarkan peraturan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara, konsistensi  antara  perencanaan  dan  penganggaran tertuang  dalam  Pasal  17  ayat  2  yang  berbunyi,  “Penyusunan  Rancangan  APBD  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan  tercapainya  tujuan  negara”.  Serta  Pasal  18  ayat  1  yang  berbunyi,  “Pemerintah Daerah  menyampaikan  kebijakan  umum  APBD  tahun  anggaran  berikutnya  sejalan  dengan Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah,  sebagai  landasan  penyusunan  RAPBD  kepada  DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan” ( Republik Indonesia, 2003 ).
Dokumen,  baik  perencanaan  maupun  penganggaran,  saling  berkaitan.  Dokumen  tersebut berupa  RKPD,  Kebijakan  Umum  Anggaran  (KUA)  dan  Prioritas  dan  Plafon  Anggaran Sementara (PPAS), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi dan menilai komitmen pemerintah daerah dalam mengakomodir berbagai kebutuhan, baik yang diprioritaskan maupun aspirasi masyarakat dalam menentukan alokasi  anggaran.  Konsistensi  antara  dokumen  perencanaan  dan  penganggaran  diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pengelolaan keuangan serta pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Khusaini (2018) , belum  efektifnya  pencapaian  target  dan  program  prioritas  pembangunan  daerah  serta rendahnya kinerja pelayanan publik telah menurunkan kredibilitas pemerintah daerah dalam menyelesaikan  amanat  prioritas  pembangunan  nasional.  Hal  ini  disebabkan  oleh  tidak terjaganya  konsistensi  dan  integrasi  antara  ketiga  dokumen  tersebut.  Konsistensi  antara dokumen perencanaan dan penganggaran harus menjadi prioritas karena merupakan indikator utama  yang  digunakan  dalam  mengevaluasi  kinerja  pemerintah  daerah.  Pencapaian  visi  dan misi, sasaran, dan kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh konsistensi yang dirumuskan dalam dokumen  perencanaan  dan  penganggaran.  Kemudian  berperan  strategis  dalam  pelaksanaan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
Pemerintah  Kota  Pangkalpinang  dalam  pelaksanaannya  telah  melakukan  proses perencanaan  sesuai  amanat  undang-undang.  Namun,  masalah  inkonsistensi  antara  yang dibahas  di  Badan  Anggaran  adalah  dalam  bentuk  KUA-PPAS,  di  mana  sering  terjadi

## Proses Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: Studi Konsistensi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018-2020
perubahan  setelah  menjadi  APBD.  Oleh  karena  itu,  dipandang  perlu  untuk  melakukan penelitian yang dapat membuktikan bahwa konsistensi memang telah terjadi dan menyanggah persoalan  inkonsistensi  antara  perencanaan  dan  penganggaran.  Dalam  hal  ini  penelitian  ini lebih  memperhatikan  kebijakan  yang  dibuat  di  Badan  Anggaran  DPRD  Kota  Pangkalpinang, yang  akan  menjadi  dasar  pembentukan  Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang  APBD,  yang kemudian  ditetapkan  menjadi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  tahun  yang  akan datang.
Konsistensi yang terjadi antara perencanaan dan penganggaran menjadi hal yang penting untuk  diperhatikan.  Hal  ini  karena  merupakan  indikator  dalam  menilai  kinerja  pemerintah daerah  agar  semua  program  dan  kegiatan  pemerintah  berjalan  dengan  baik  untuk  mencapai tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Komitmen  Kepala  Daerah  sebagaimana  disampaikan  Wakil Walikota  Pangkalpinang  dalam  penyampaian  dokumen  pelaksanaan  APBD  2018  pada  30 Desember  2017,  menyatakan  bahwa  “penyerahan  dokumen  pelaksanaan  APBD  2018 merupakan kerja keras DPRD Provinsi Kota Pangkalpinang beserta tim anggaran yang sangat maksimal  dalam  melakukan  penyempurnaan  Rancangan  APBD  2018,  sehingga  dapat diterbitkan tepat waktu dan menjadi dasar penerbitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2018”  ( Radar  Bangka,  2018 ).  Selanjutnya,  Wakil  Walikota  menjelaskan  bahwa  “Dalam  APBD 2018, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan yaitu keselarasan dan konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RKPD, KUA PPAS  dan Rancangan Peraturan Daerah APBD 2018 itu sendiri”.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  proses  perencanaan  pada RKPD dan KUA-PPAS tahun anggaran 2018-2020 Kota Pangkalpinang, untuk mengetahui dan menganalisis  proses  penganggaran  APBD  tahun  anggaran  2018-2020  Kota  Pangkalpinang, untuk  mengetahui  dan  menganalisis  konsistensi  perencanaan  pada  RKPD,  KUA-PPAS  dan penganggaran APBD tahun anggaran 2018-2020 Pemerintah Kota Pangkalpinang, serta untuk mengetahui  dan  menganalisis  faktor-faktor  yang  menjadi  pendukung  dari  konsistensi perencanaan  pada  RKPD,  KUA-PPAS  dan  penganggaran  APBD  tahun  anggaran  2018-2020 Pemerintah Kota Pangkalpinang.

## 2. Tinjauan Pustaka
2.1. Administrasi Publik
Administrasi  publik  memiliki  berbagai  pengertian,  salah  satunya  dijelaskan  oleh Keban (2019) yang  menyatakan  bahwa  administrasi  publik  dapat  bertindak  sebagai  agen  tunggal sebagai  agen  tunggal  yang  berkuasa  atau  sebagai  regulator,  yang  aktif  dan  selalu  berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan inisiatif yang penting atau baik bagi masyarakat. Karena masyarakat dianggap sebagai pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima peraturan yang dibuat oleh pemerintah.
Henry (2004) juga menjelaskan bahwa administrasi publik adalah kombinasi kompleks dari teori  dan  praktik  untuk  mempromosikan  pemahaman  tentang  pemerintah  dalam  kaitannya dengan  masyarakat  yang  diperintah  dan  mendorong  kebijakan  publik  untuk  lebih  responsif terhadap  kebutuhan  sosial.  Administrasi  publik  juga  berusaha  menjadikan  kelembagaan praktik  manajemen  agar  mengikuti  nilai-nilai  efektivitas,  efisiensi  dan  lebih  memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dari  pengertian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  hakikat  administrasi  publik  adalah bahwa administrasi publik berkaitan dengan dunia eksekutif, legislatif dan yudikatif. Namun, kecenderungannya  ada  di  ranah  eksekutif.  Administrasi  publik  juga  berkaitan  dengan

## Proses Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: Studi Konsistensi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018-2020
kebijakan publik dan cara mengimplementasikannya. Kerjasama dan harmonisasi antar seluruh pemangku  kepentingan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  harus  dilakukan  agar  tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan pekerjaan untuk menghasilkan pelayanan publik yang  baik  dan  memuaskan.  Berbagai  aspek  teoritis  dan  praktis  merupakan  hal  yang  harus dimiliki oleh administrasi publik.

## 2.2. Manajemen Strategis
Menurut David (2005) , manajemen strategis adalah seni sekaligus ilmu untuk merumuskan, mengimplementasikan,  dan  mengevaluasi  keputusan  lintas  fungsi  yang  membuat  organisasi mampu  mencapai  tujuan.  Sedangkan  menurut Nawawi  (2012) manajemen  strategis  adalah upaya  pimpinan  dalam  mengembangkan  kekuatan  organisasi  untuk  memanfaatkan  peluang guna  mencapai  tujuan  organisasi  yang  telah  ditetapkan  berdasarkan  misi  yang  telah ditentukan.
Manajemen  strategis  di  sektor  publik  sangat  dipengaruhi  oleh  manajemen  sektor  swasta. Hal  ini  karena  manajemen  strategis  pertama  kali  digunakan  untuk  menerapkan  perusahaan bisnis yang berorientasi pada keuntungan untuk meningkatkan hasil dan produktivitas.
Dari pengertian di atas, diperlukan manajemen strategis dalam mengambil langkah dengan mempertimbangkan  aspek  kekuatan  dan  peluang  yang  dapat  digunakan  untuk  mencapai tujuan.

## 2.3. Perencanaan Keuangan Sektor Publik
Perencanaan merupakan langkah awal dalam memulai suatu kegiatan dan menjadi acuan keberhasilan kegiatan tersebut. Perencanaan terdiri dari proses berkelanjutan yang melibatkan berbagai keputusan dan  pilihan tentang  cara-cara alternatif menggunakan sumber daya yang tersedia  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  pada  waktu  tertentu  di  masa  depan.  Hal  ini sebagaimana dikemukakan oleh Conyers & Peter (1984) , “ Planning as a continuous process which involves  decisions,  choices,  about  alternative  ways  of  using  available  resources,  intending  to  achieve certain goals at a certain time in the future ”. Koontz & O’Donnel (1972) menjelaskan beberapa jenis perencanaan  yang  terdiri  dari  tujuan  ( objectives ),  kebijakan  ( policies ),  prosedur  ( procedures ), aturan ( rules ), anggaran ( budgets ), program ( programs ) dan strategi ( strategies ).
Pengelolaan  keuangan  di  sektor  publik  merupakan  faktor  penting  dalam  mengubah pengelolaan  publik  menjadi  lebih  baik.  Manajemen  publik  membutuhkan  peningkatan perhatian  pada  penggunaan  sumber  daya  terbaik  dengan  memotong  anggaran  dan memberikan arahan untuk sumber daya yang ada untuk lebih menekankan pada program yang paling membantu mencapai tujuan strategis. Dengan demikian, pemerintah dapat mengontrol pengeluaran  jauh  lebih  banyak  dengan  memiliki  informasi  yang  lebih  baik. Hughes  (2003) berpendapat  bahwa  perubahan  terpenting  dalam  keuangan  sektor  publik  adalah  sistem penganggaran  kinerja  dan  program  untuk  menggantikan older  line-item  budget dan  sistem akuntansi  yang  lama.  Fokus  sebelumnya  berubah  pada  input  daripada output atau  pada  apa yang dilakukan pemerintah. Anggaran program mengalokasikan uang sesuai dengan program khusus  instansi  dengan  semua  biaya  tercantum  dalam  program,  sub-program,  dan  bahkan tingkat yang lebih rendah.
Ada  empat  tahapan  dalam  perencanaan  keuangan  dalam  APBD  ( Amin,  2019 ),  sebagai berikut:
1) Penyusunan  KUA,  yaitu  dokumen  perencanaan  yang  memuat  sasaran  dan  kebijakan daerah  dalam  satu  tahun  anggaran,  menjadi  pedoman  umum  dan  ketentuan  yang

## Proses Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: Studi Konsistensi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018-2020
disepakati  sebagai  pedoman  penyusunan  Rancangan  APBD  dan  Rancangan  Peraturan Daerah  tentang  APBD.  KUA  disusun  berdasarkan  RKPD  yang  telah  ditetapkan  dan  juga berpedoman pada penyusunan APBD yang  ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
2) Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan kumpulan program prioritas. Hal  tersebut  menjadi  tolak  ukur  dan  batas  maksimal  anggaran  yang  diberikan  kepada setiap  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD).  Setiap  program  menjadi  acuan  dalam penyusunan  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  (RKA)  oleh  SKPD.  Target  pencapaian  kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah disertai proyeksi pendapatan daerah, alokasi  belanja  daerah,  sumber  dan  penggunaan  dana  pokoknya  tertuang  dalam  PPAS ( Bastian, 2006, sebagaimana dikutip dalam Amin, 2019 ).
3) Penyusunan RKA pada SKPD.
Dalam  penyusunan  RKA-SKPD  terdapat  4  (empat)  langkah  yang  terdiri  dari  (1)  Tim Anggaran  Pemerintah  Daerah  (TAPD)  menyusun  rancangan  awal  Surat  Edaran  Kepala Daerah  tentang  Pedoman  Penyusunan  RKA-SKPD  kemudian  menyampaikan  kepada Sekretaris Daerah, (2) Sekretaris Daerah menyetujui rancangan awal Surat Edaran Kepala Daerah dan diteruskan kepada Kepala Daerah, (3) Kepala Daerah mengesahkan rancangan awal  Surat  Edaran  Kepala  Daerah  untuk  menjadi  Surat  Edaran  Kepala  Daerah  tentang Pedoman  Penyusunan  RKA-SKPD  dilaksanakan  paling  lambat  awal  Agustus  tahun anggaran berjalan, (4) Sekda mengkoordinasikan penyaluran Surat Edaran Kepala Daerah kepada seluruh SKPD.
4) Penyusunan  Rancangan  Peraturan  Daerah  APBD  berpedoman  pada  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  33  Tahun  2017,  yang  terdiri  atas  (1)  Penyusunan  batang  tubuh RAPBD, (2) Penyusunan lampiran dari RAPBD, (3) Sosialisasi RAPBD kepada masyarakat oleh Sekretariat Daerah, (4) Penyampaian RAPBD kepada DPRD, (5) Pembahasan RAPBD dengan  DPRD,  dan  (6)  persetujuan  DPRD  terhadap  Rancangan  Peraturan  Daerah  APBD ( Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2017 ).
Dari  beberapa  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  perencanaan  keuangan  di sektor  publik  merupakan  langkah  awal  dari  perencanaan  anggaran  yang  dilakukan  dengan mempertimbangkan  berbagai  kebijakan  yang  akan  diprioritaskan  dalam  program  yang  akan dilaksanakan.

## 2.4. Penganggaran
Anggaran  melibatkan  berbagai  pilihan,  kebijakan,  dan  filosofi  untuk  mencerminkan berbagai  pilihan,  kebijakan,  dan  filosofi  pemerintah.  Seperti  yang  dinyatakan  oleh Henry (2004) , “ Budgets are  beyond dollars.  They are choices,  policies, and philosophies, and how budgets are made  to  reflect  the  choices,  policies  and  philosophies  of  government ”.  Anggaran  juga  merupakan pernyataan  perkiraan  kinerja  yang  akan  dicapai  selama  periode  tertentu  yang  dinyatakan dalam ukuran keuangan, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode yang digunakan untuk menyusun anggaran ( Bastian, 2009 ).
Dalam  penyusunan  anggaran  pemerintah  daerah  berpedoman  pada  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 dengan memperhatikan 6 (enam) prinsip sebagai berikut:
1) Partisipasi masyarakat.
2) Transparansi dan akuntabilitas anggaran.

## Proses Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: Studi Konsistensi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018-2020
3) Disiplin  anggaran  melalui  prinsip:  (a)  pendapatan  yang  direncanakan  adalah  perkiraan yang diukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sedangkan pengeluaran yang dianggarkan adalah batas tertinggi untuk pengeluaran pengeluaran, (b) pengeluaran penganggaran harus didukung oleh kepastian tersedianya jumlah penerimaan yang  cukup,  dan  tidak  dibenarkan  melakukan  kegiatan  yang  belum  tersedia  atau  kredit anggarannya  tidak  mencukupi  dalam  APBD/APBD  perubahan,  (c)  seluruh  penerimaan dan  pengeluaran  daerah  dalam  tahun  anggaran  harus  dianggarkan  dalam  APBD  dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah (KUD).
4) Keadilan anggaran.
5) Efisiensi dan efektivitas anggaran.
6) Taat asas.
Dari  penjelasan  di  atas,  penganggaran  memiliki  beberapa  prinsip  yang  harus  dipatuhi  agar penganggaran dapat berjalan dengan baik sehingga penganggaran yang dilakukan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

## 2.5. Konsistensi
Bastian  (2009) mengatakan  bahwa  hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  memastikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran adalah:
a. Ada pagu indikatif untuk kecamatan dan SKPD;
b. Terdapat format standar perencanaan yaitu RKPD, Rencana Kerja SKPD hingga RKA;
c. Penyusunan  RKPD  dan  Rencana  Kerja  SKPD  berdasarkan  hasil  Musyawarah  Rencana Pembangunan Kota yang merupakan hasil forum SKPD sebagai acuan dalam penyusunan dan pembahasan KUA-PPAS;
d. Badan  Anggaran  dan  Tim  Anggaran  Daerah  memiliki  pemahaman  yang  sama  tentang pemantauan  dan  konsistensi  kegiatan  prioritas  yang  dihasilkan  dari  perencanaan partisipatif;
e. Output untuk setiap tahapan dalam proses penganggaran dapat dilihat dan dipantau secara langsung  oleh  setiap  peserta  dalam  perencanaan  partisipatif.  Misalkan  ada  inkonsistensi materi dengan hasil perencanaan partisipatif. Dalam hal itu wajib memberikan penjelasan resmi  dari  pemerintah  atau  DPRD  sebagai  perwujudan  prinsip  transparansi  dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Dapat  disimpulkan  bahwa  ada  hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  antara  perencanaan  dan penganggaran sebagai kunci keberhasilan dalam mengimplementasikan konsistensi ini.

## 3. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  selama  3  (tiga)  bulan  yaitu  pada  bulan  Mei  sampai  dengan  Juli 2020.  Metode  yang  dipilih  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif karena  dengan  menggunakan  metode  ini  peneliti  dapat  menggali  lebih  dalam  permasalahan yang  ada  dan  mendeskripsikan  hasil  penelitian.  Desain  penelitian  kualitatif  diambil  karena penulis tidak menggunakan data statistik tetapi menggunakan data sekunder berupa dokumen dan  data  primer  berupa  wawancara.  Teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara  yang dilakukan dengan wawancara tatap muka dan online mengikuti kesepakatan dengan informan dengan  menggunakan  pedoman  wawancara  semi  terstruktur.  Wawancara  dilakukan  dengan beberapa informan yang  dilakukan selama 30-50 menit  dan dilakukan antara 1-2 wawancara.

## Proses Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: Studi Konsistensi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018-2020
Penentuan  informan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  purposive  sampling  dimana peneliti  memiliki  kriteria  tersendiri  dalam  menentukan  informan.  Wawancara  dilakukan dengan informan kunci yang menjadi subjek penelitian ini dan mengetahui proses penyusunan RKPD,  KUA-PPAS  dan  APBD  seperti  (1)  Badan  Perencanaan  Pembangunan  dan  Penelitian Pengembangan Daerah; (2) Badan Keuangan Daerah; (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah; (4) Badan  Anggaran  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota  Pangkalpinang.  Studi  dokumen adalah  catatan  peristiwa  masa  lalu.  Studi  dokumen  merupakan  pelengkap  dari  metode observasi dan wawancara ( Sugiyono, 2009 ). Dokumen yang digunakan dapat berupa berbagai macam peraturan, baik pusat maupun daerah, dokumen RPJMD, RKPD, dan APBD.
Proses  analisis  data  mengikuti  model  Analisis  Data  Interaktif  dari  Miles,  Huberman,  & Saldana  (2014),  analisis  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  selama  pengumpulan  data  di lapangan hingga pengumpulan data selesai.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 4.1. Proses Perencanaan di Pemerintah Kota Pangkalpinang
Peraturan yang berlaku telah menjadi pedoman dalam proses perencanaan di Pemerintah Kota  Pangkalpinang.  Proses  penyusunan  RKPD  juga  jelas  dan  tidak  berbelit-belit.  Jika disandingkan  dengan  teori  perencanaan Koontz  &  O’Donnell  (1984) ,  Pemerintah  Kota Pangkalpinang telah memiliki arah perencanaan yang jelas. Keputusan untuk terlebih dahulu melaksanakan  penyusunan  RKPD  berdasarkan  RPJMD  merupakan  langkah  awal  yang  tepat, dilanjutkan  dengan  tahap  pelaksanaan  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  yang melibatkan banyak pihak  dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan kesepakatan tidak boleh melebihi jangka waktu tersebut. Pihak-pihak yang  melakukan proses perencanaan juga tercatat  dengan  jelas  di  Badan  Perencanaan  Pembangunan  dan  Penelitian  Pengembangan Daerah Kota Pangkalpinang. Tujuan perencanaan pada Pemerintah Kota Pangkalpinang telah ditetapkan secara jelas dan dijabarkan berdasarkan perencanaan tahunan dalam RKPD tahun yang bersangkutan. Kesepakatan bersama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD dalam penyusunan kebijakan ini adalah melalui pembahasan dengan mengutamakan program- program  yang  mengikuti  kebijakan  kedua  belah  pihak.  Sebagai  wakil  rakyat,  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  tentunya  memiliki  peran  dalam  membuat  kebijakan  yang  tepat berdasarkan kebutuhan rakyat.
Berikut  tahapan  yang  dilakukan  dalam  proses  perencanaan  di  Pemerintah  Kota Pangkalpinang  berdasarkan  jadwal  rutin  Badan  Perencanaan  Pembangunan  dan  Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pangkalpinang:

## Tabel 1. Tahapan Proses Perencanaan di Pemerintah Kota Pangkalpinang
No Tahapan Jadwal Pelaksanaan 1 Tahap Persiapan Minggu  pertama  hingga  kedua  di  bulan  Desember dari dua tahun sebelumnya 2 Penyusunan  Rancangan  Awal RKPD Minggu ketiga di bulan Januari tahun sebelumnya 3 Forum Konsultasi Publik Minggu  pertama  hingga  minggu  kedua  Februari tahun sebelumnya 4 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Akhir Februari tahun sebelumnya

## Proses Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: Studi Konsistensi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018-2020
No Tahapan Jadwal Pelaksanaan RKPD Kecamatan 5 Pelaksanaan  Forum  Perangkat Daerah Awal minggu ketiga bulan Maret tahun sebelumnya 6 Penyusunan Rancangan RKPD Minggu kedua bulan Maret tahun sebelumnya 7 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kota Minggu ketiga bulan Maret tahun sebelumnya 8 Penyusunan  Rancangan  Akhir RKPD Minggu ketiga bulan April tahun sebelumnya 9 Penetapan RKPD Pada pertengahan Mei tahun sebelumnya 10 Penetapan Rencana Kerja Akhir Mei tahun sebelumnya
Sumber: Data sekunder diolah (2020)
Proses  perencanaan  di  Pemerintah  Kota  Pangkalpinang  menggunakan  pendekatan teknokratis,  politik,  partisipatif, top-down & bottom-up .  Pendekatan  teknokratis  terlihat  dari proses perencanaan yang dilakukan oleh SKPD yang membidangi hal ini. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah melaksanakan  perencanaan  di  pemerintahan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Pendekatan  Politik  telah  disesuaikan  dengan  tujuan  Kepala  Daerah terpilih secara politik. Tujuan Kepala Daerah dituangkan dalam RPJMD yang memuat isu-isu strategis berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
Pendekatan top-down adalah  pendekatan  perencanaan  yang  datang  dari  atas  ke  bawah. Pemerintah Kota Pangkalpinang telah menerapkan pendekatan ini, seperti RPJMD, diturunkan menjadi Renstra, kemudian diturunkan menjadi RKPD setiap tahun.
Pendekatan bottom-up merupakan perencanaan dari bawah ke atas dan telah dilaksanakan sejak awal perencanaan, dimulai dari hasil reses legislatif yang tertuang dalam pokok pikiran Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dan  termasuk  dalam  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan  dan  berbagai  kajian  kebutuhan  oleh  masing-masing  pihak  terkait  sehingga perencanaan  akan  ditentukan  sesuai  kebutuhan  dengan  mempertimbangkan  berbagai kebijakan yang didiskusikan dengan forum-forum yang tersedia.
Kemudian  RKPD  yang  telah  ditetapkan  digunakan  sebagai  dasar  penyusunan  KUA  dan PPAS  dalam  penyusunan  Rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah.  Hubungan antara dokumen perencanaan dan dokumen anggaran dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

## Proses Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: Studi Konsistensi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018-2020

## Gambar 1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD
Sumber: Pemerintah Kota Pangkalpinang (2020)
Kebijakan  yang  dilakukan  berpedoman  pada  ketentuan  yang  berlaku  dari  Kementerian Dalam Negeri melalui penyaluran kebijakan berupa 1) kebijakan anggaran pendapatan daerah, (2)  kebijakan  anggaran  belanja  daerah,  dan  (3)  kebijakan  anggaran  pembiayaan.  Tata  cara perencanaan  di  Pemerintah  Kota  Pangkalpinang  telah  menunjukkan  pilihan  pelaksanaan terkait berbagai kegiatan di masa yang akan datang. Berbagai prosedur yang diterapkan dalam perencanaan di Kota Pangkalpinang telah disesuaikan dengan peraturan yang mengaturnya.
Perencanaan  yang  akan  dilakukan  harus  mengacu  pada  perencanaan  strategis. Nurvemiyana  &  Achmad  (2015) dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa  RKA  merupakan turunan dari Renstra yang dilihat dari kesesuaiannya dengan program dan kegiatan yang ada. Dengan  menerapkan  perencanaan  strategis  dalam  proses  perencanaan top-down ,  Pemerintah Kota  Pangkalpinang  dapat  meningkatkan  kekuatan  organisasi  untuk  mencapai  tujuan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
Perencanaan  di  Pemerintah  Kota  Pangkalpinang  telah  memenuhi  aspek  yang  berlaku. Perencanaan mengacu pada Renstra yang ditetapkan selama 5 (lima) tahun masa jabatan kepala daerah,  yang  kemudian  diturunkan  dari  Renstra  menjadi  RKPD  yang  menjadi  acuan pelaksanaan  kebijakan  dalam  pengambilan  keputusan  dalam  pengambilan  keputusan penganggaran.

## 4.2. Proses Penganggaran di Pemerintah Kota Pangkalpinang
Berdasarkan  hasil  penelitian,  proses  penganggaran  di  Pemerintah  Kota  Pangkalpinang telah  melalui  tahapan  dalam  perencanaan  anggaran  di  pemerintah  daerah  berdasarkan

## Proses Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: Studi Konsistensi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018-2020
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ( Republik Indonesia,  2003 ; 2004 ).  Tahap  pertama  dalam  penyusunan  anggaran  adalah  penyusunan anggaran.  KUA-PPAS,  kemudian  dilanjutkan  dengan  penyusunan  RKA  pada  SKPD dilanjutkan  dengan  penyusunan  Rancangan  Peraturan  Daerah  APBD  dan  diakhiri  dengan penetapan Peraturan Daerah APBD. Tahapan dalam proses penganggaran mengikuti peraturan yang berlaku dan dilaksanakan sesuai jadwal sehingga Pemerintah Kota Pangkalpinang tidak pernah  diberikan  sanksi  atas  keterlambatan  penyusunan  anggaran.  Proses  penganggaran Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah terdiri dari beberapa tahapan proses penganggaran yang terdiri dari:
a. Penyusunan Nota Kesepahaman antara KUA dan PPAS terdiri dari:
1) Penyusunan KUA dan PPAS berdasarkan RPJMD, Renstra PD, dan RKPD.
2) Reviu  KUA  PPAS  berdasarkan  Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 700/025/A.4/IJ.
3) Penyampaian  Rancangan  KUA  dan  PPAS  oleh  TAPD  kepada  Kepala  Daerah berdasarkan RPJMD, Renstra PD, dan RKPD.
4) Penyampaian  Rancangan  KUA  dan  PPAS  oleh  Kepala  Daerah  kepada  DPRD berdasarkan RPJMD, Renstra PD, dan RKPD.
5) Pengesahan Nota Kesepahaman KUA dan PPAS berdasarkan hasil pembahasan antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD.
b. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD terdiri dari:
1) Surat  Edaran  Kepala  Daerah  perihal  Pedoman  Penyusunan  RKA-Perangkat  Daerah berdasarkan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS tahun yang dianggarkan.
2) Penyusunan  RKA-Perangkat  Daerah  oleh  Kepala  Perangkat  Daerah  dan menyampaikan  ke  Badan  Keuangan  Daerah  untuk  dibahas  TAPD  berdasarkan  Surat Edaran  Kepala  Daerah  tentang  Penyusunan  RKA-SKPD,  KUA  dan  PPAS  tahun  yang dianggarkan.
3) Pembahasan  RKA-SKPD  oleh  TAPD  sekaligus  review  RKA  oleh  Inspektorat berdasarkan  Surat  Edaran  Kepala  Daerah  tentang  Penyusunan  RKA-SKPD,  KUA  dan PPAS tahun yang dianggarkan.
4) Penyusunan  Rancangan  Peraturan  Daerah  APBD  dan  dokumen  pendukung berdasarkan  RKA-SKPD  yang  sudah  dibahas  TAPD  dan  diperbaiki  oleh  SKPD berdasarkan  KUA  dan  PPAS  tahun  yang  dianggarkan  dan  RKA-SKPD  hasil pembahasan TAPD.
5) Rancangan Peraturan Daerah APBD yang telah disusun oleh Badan Keuangan Daerah disampaikan  kepada  Kepala  Daerah  berdasarkan  KUA  dan  PPAS  tahun  yang dianggarkan dan RKA-SKPD hasil pembahasan TAPD.
6) Penyampaian  Rancangan  Peraturan  Daerah  APBD  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (Nota  Keuangan)  berdasarkan  KUA  dan  PPAS  tahun  yang  dianggarkan  dan RKA-SKPD hasil pembahasan TAPD.
7) Pengambilan  Keputusan  bersama  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dan  Kepala Daerah tentang Perencanaan Peraturan Daerah APBD berdasarkan KUA dan PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah APBD tahun yang dianggarkan.
8) Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala  Daerah  tentang  Penjabaran  APBD  kepada  Gubernur  untuk  dievaluasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Proses Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: Studi Konsistensi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018-2020
9) Evaluasi  Rancangan  Peraturan  Daerah  APBD  oleh  Gubernur  berdasarkan  Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10) Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun 2019 sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan berdasarkan hasil evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri tentang Rancangan Peraturan Daerah APBD tahun berjalan.
Penyusunan  anggaran  di  Pemerintah  Kota  Pangkalpinang  juga  telah  berpedoman  pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 dengan memperhatikan prinsip-prinsip (1)  Partisipasi  Masyarakat,  (2)  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Anggaran,  (3)  Disiplin Anggaran,  (4)  Keadilan  Anggaran,  (5)  Efisiensi  dan  Efektivitas  Anggaran,  (6)  Taat  Asas ( Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2006 ). Menurut Barbakem et al. (2018) , perlu adanya keterpaduan jadwal proses perencanaan dan penganggaran  mengikuti  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  yang  berlaku.  Ketepatan  waktu jadwal  pelaksanaan  proses,  baik  dalam  perencanaan  maupun  penganggaran,  akan menghasilkan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan anggaran.
Dari  penjelasan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  proses  penganggaran  yang  terjadi  di Pemerintah  Kota  Pangkalpinang  telah  memenuhi  langkah-langkah  yang  diatur  dalam peraturan  yang  berlaku.  Proses  penganggaran  juga  dilakukan  secara  berurutan  dan  teratur tanpa  berbelit-belit.  Hal  ini  terjadi  karena  proses  diskusi  telah  dilakukan  dengan  baik, meskipun waktunya relatif singkat.

## 4.3. Konsistensi antara Perencanaan dan Penganggaran

## 4.3.1. Konsistensi antara RKPD dan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2018-2020
Berdasarkan pengolahan data sekunder diketahui bahwa pada tahun 2018 seluruh SKPD yang berjumlah 31 SKPD mengalami konsistensi program, kegiatan dan anggaran. Tahun 2018 merupakan  tahun  terakhir  dari  RPJMD  2013-2018  dan  mencerminkan  keberhasilan kepemimpinan kepala daerah yang menjabat saat itu. Konsistensi yang sempurna menjadikan akhir RPJMD sebagai puncak keberhasilan suatu pemerintahan.
Tahun  2018  merupakan  tahun  terakhir  dari  RPJMD  2013-2018  yang  berarti  masa kepemimpinan Kepala Daerah periode 2013-2018 juga berakhir. Pada tahun terakhir, perbaikan renstra  telah  dilakukan  oleh  masing-masing  SKPD  yang  berpedoman  pada  RPJMD,  sehingga dapat  dilihat  bahwa  pada  tahun  ini  terdapat  konsistensi  antara  program,  kegiatan  dan anggaran  di  masing-masing  SKPD.  Konsistensi  ini  menggambarkan  bahwa  Pemerintah  Kota Pangkalpinang  telah  berhasil  menjaga  konsistensi  antara  perencanaan  dan  penganggaran dengan melibatkan berbagai pihak. Tidak hanya SKPD terkait, namun pembinaan dari  Badan Perencanaan  Pembangunan  dan  Penelitian  Pengembangan  Daerah  Kota  Pangkalpinang memungkinkan konsistensi ini.
Kemudian  awal  RPJMD  2019-2023  dimulai  pada  tahun  2019.  Konsistensi  pada  tahun 2019 dapat dilihat dari tabel di bawah ini:
Tabel 2. Konsistensi RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2019 Jumlah SKPD Konsisten Belum Konsisten 20 Program, Kegiatan, dan Anggaran - 3 Program dan Anggaran Anggaran 6 Program Kegiatan dan Anggaran

## Proses Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: Studi Konsistensi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018-2020
Jumlah SKPD Konsisten Belum Konsisten 1 - Program, Kegiatan, dan Anggaran
Sumber: Data sekunder diolah (2020)
Konsistensi belum sepenuhnya terjadi pada tahun 2019. Terlihat ada 1 (satu) SKPD yang belum  konsisten  antara  program,  kegiatan,  dan  anggaran  yaitu  Dinas  Pangan  dan  Pertanian. Kemudian ada 3 (tiga) SKPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang hanya konsisten dalam program dan kegiatan tetapi berbeda antara anggaran yang dibutuhkan dalam indikatif dan  anggaran  yang  tersedia  di  PPAS.  Kemudian  ada  enam  (6)  SKPD  yang  belum  konsisten antara  kegiatan  dan  anggaran:  Dinas  Kesehatan,  Pengendalian  Penduduk,  dan  Keluarga Berencana;  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil;  Dinas  Perhubungan;  Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Dinas Pariwisata; dan Dinas Lingkungan Hidup.
Konsistensi terjadi pada dua puluh (20) SKPD yang terdiri dari Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah; Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Daerah;  Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja; Dinas Koperasi,  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah,  Perdagangan;  Dinas  Sosial,  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak;  Inspektorat  Daerah;  Satuan  Polisi  Pamong  Praja; Sekretariat  Daerah;  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah;  Kecamatan  Bukit  Intan; Kecamatan  Rangkui;  Kecamatan  Gerunggang;  Kecamatan  Tamansari;  Kecamatan Pangkalbalam; Kecamatan Girimaya; dan Kecamatan Gabek.
Pada  tahun  2019,  terdapat  beberapa  SKPD  yang  menjalankan  program  dan  kegiatan dengan  menggunakan  dana  perimbangan  dari  Pemerintah  Pusat.  Seperti  Dinas  Kesehatan, Pengendalian  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana,  Dinas  Pariwisata,  Dinas  Pendidikan, dan  beberapa  SKPD  lainnya  mengalami  keterlambatan  pencairan  dana  perimbangan.  Hal  ini menyebabkan  ketidaksesuaian  antara  program,  kegiatan,  dan  anggaran  yang  tertuang  dalam RKPD dan KUA-PPAS.
Konsistensi di tahun 2020 dapat dilihat dari tabel di bawah ini:
Tabel 3. Konsistensi RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020 Jumlah SKPD Konsisten Belum Konsisten 8 Program, Kegiatan, dan Anggaran - 12 Program Kegiatan dan Anggaran 2 Program dan Anggaran Kegiatan 3 Program dan Kegiatan Anggaran 2 Kegiatan Program dan Anggaran 4 Program, Kegiatan, dan Anggaran Sumber: Data sekunder diolah (2020)
Konsistensi kembali menurun pada tahun 2020. Terdapat hanya delapan (8) SKPD yang konsisten  dari  program,  kegiatan,  maupun  anggaran  yaitu  Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah; Dinas Perhubungan; Dinas Penanaman Modal,

## Proses Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: Studi Konsistensi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018-2020
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; Dinas Pariwisata; Rumah Sakit Umum Depati Hamzah;  Satuan  Polisi  Pamong  Praja;  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah;  dan Kecamatan Gerunggang.
SKPD yang belum konsisten pada program, kegiatan, maupun anggaran ada empat (4) yaitu  Badan  Keuangan  Daerah;  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik;  Dinas  Komunikasi  dan Informatika; dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan.
Terdapat dua belas (12) SKPD yang belum konsisten pada kegiatan dan anggaran. SKPD tersebut terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah; Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah;  Dinas  Kesehatan,  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga  Berencana;  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang;  Dinas  Perumahan  dan Kawasan  Permukiman;  Dinas  Perpustakaan  dan  Kearsipan;  Dinas  Sosial,  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak;  Kecamatan  Bukit  Intan;  Kecamatan  Tamansari; Kecamatan Pangkalbalam; Kecamatan Girimaya; dan Kecamatan Gabek.
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil;  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan;  serta Inspektorat  belum  konsisten  pada  anggaran.  Sedangkan  SKPD  yang  belum  konsisten  pada program  dan  anggaran  yaitu  Sekretariat  Daerah;  dan  Dinas  Pangan  dan  Pertanian.  Dinas Lingkungan Hidup; dan Kecamatan Rangkui belum konsisten pada kegiatan.
Pada  tahun  2020  banyak  terjadi  perampingan  program  yang  mulanya  kegiatan  terdiri dari beberapa program, pada tahun ini kegiatan tersebut banyak digabungkan menjadi hanya beberapa  program  prioritas  saja.  Hal  ini  tentunya  berdasarkan  pertimbangan  dan  kebijakan Kepala  Daerah  yang  menyesuaikan  dengan  visi  dan  misi  yang  ingin  dicapai.  Karena  masih menjadi tahun transisi yaitu tahun kedua dari RPJMD, maka bias dimaklumi penyesuaian akan terus  terus  terjadi,  sehingga  konsistensi  antara  perencanaan  dan  penganggaran  khususnya RKPD dan KUA-PPAS belum dapat dicapai sepenuhnya.

## 4.3.2. Konsistensi antara KUA-PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2018-2020

## Tabel 4. Konsistensi PPAS 2018 dan APBD 2018
Uraian PPAS 2018 APBD 2018 Bertambah/Berkurang PENDAPATAN 983.618.556.037,00 890.260.425.710,00 (93.358.130.327,00) PENDAPATAN ASLI DAERAH 141.849.175.710,00 163.003.375.710,00 21.154.200.000,00 Pendapatan Pajak Daerah 73.471.200.000,00 73.471.200.000,00 - Hasil Retribusi Daerah 14.853.975.710,00 14.853.975.710,00 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 - Lain-lain  Pendapatan  Asli  Daerah yang Sah 47.524.000.000,00 68.678.200.000,00 21.154.200.000,00 DANA PERIMBANGAN 784.146.615.327,00 669.634.285.000,00 (114.512.330.327,00) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 44.365.000.000,00 61.272.193.000,00 16.907.193.000,00 Dana Alokasi Umum 430.000.000.000,00 443.476.956.000,00 13.476.956.000,00 Dana Alokasi Khusus 309.781.615.327,00 164.885.136.000,00 (144.896.479.327,00) Dana Insentif Daerah - - - LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 57.662.765.000,00 57.662.765.000,00 - Pendapatan Hibah - - - Dana  Bagi  Hasil  Pajak  dari 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 -

## Proses Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: Studi Konsistensi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018-2020
Uraian PPAS 2018 APBD 2018 Bertambah/Berkurang Provinsi  dan  Pemerintah  Daerah Lainnya Bantuan  Keuangan  dari  Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 7.622.765.000,00 7.622.765.000,00 - Dana  Penyesuaian  dan  Otonomi Khusus - - - Uraian PPAS 2018 APBD 2018 Bertambah/Berkurang BELANJA 1.074.980.513.500,00 925.260.425.710,00 (149.720.087.790,00) BELANJA TIDAK LANGSUNG 366.467.623.900,00 366.658.101.366,00 1909.477.466,00 Belanja Pegawai 335.867.623.900,00 330.601.773.683,00 (5.265.850.217,00) Belanja Hibah 26.500.000.000,00 30.472.008.000,00 3.972.008.000,00 Belanja Bantuan Sosial 1.000.000.000,00 200.000.000,00 (800.000.000,00) Belanja Bantuan  Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 1.000.000.000,00 1.195.255.917,00 195.255.917,00 Belanja Tidak Terduga 2.100.000.000,00 4.189.063.766,00 2.089.063.766,00 BELANJA LANGSUNG 708.512.889.600,00 558.602.324.344,00 (149.910.565.256,00) SURPLUS (DEFISIT) (91.361.957.463,00) (35.000.000.000,00) 56.361.957.463,00 PEMBIAYAAN DAERAH - - - PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 40.000.000.000,00 35.000.000.000,00 (5.000.000.000,00) Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 40.000.000.000,00 35.000.000.000,00 (5.000.000.000,00) PENGELUARAN  PEMBIAYAAN DAERAH - - - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah - - - Penyertaan  Modal  (Investasi)  ke Bank Sumsel Babel - - - PEMBIAYAAN NETTO 40.000.000.000,00 35.000.000.000,00 (5.000.000.000,00) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (51.361.957.463,00) - 51.361.957.463,00

## Sumber: Data sekunder diolah (2020)
Pada  tahun  2018,  pendapatan  belum  konsisten  karena  mengalami  pengurangan  sebesar Rp93.358.130.327,00  dari  Rp983.618.556.037,00  pada  KUA-PPAS  menjadi  Rp890.260.425.710,00 pada APBD. Terjadi penambahan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp21.154.200.000,00. Namun adanya  pengurangan  Dana  Alokasi  Khusus  yang  semula  dicatat  Rp309,781,615,327.00,  akan tetapi Pemerintah Kota Pangkalpinang hanya mendapat Rp164,885,136,000.00 dari Pemerintah Pusat,  sehingga  terjadi  pengurangan  sebesar  Rp144,896,479,327.00.  Kemudian  terdapat penambahan  Rp16,907,193,000.00  pada  Bagi  Hasil  Pajak/Bagi  Hasil  Bukan  Pajak  serta Rp13,476,956,000.00 pada Dana Alokasi Umum yang menambah Dana Perimbangan sehingga Dana  Perimbangan  berkurang  menjadi  Rp114.512.330.327,00.  Lain-lain  Pendapatan  yang  Sah telah konsisten baik pada KUA-PPAS maupun APBD yaitu sebesar Rp57.622.765,000.00.
Pada  aspek  Belanja  juga  belum  konsisten  dimana  terjadi  pengurangan  sebesar Rp149.720.087.790,00  yang  terdiri  dari  pengurangan  Belanja  Langsung  sebesar Rp149.910.565.256,00 dan penambahan pada Belanja Tidak Langsung sebesar Rp190.477.466,00.

## Proses Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: Studi Konsistensi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018-2020
Pada  KUA-PPAS  defisit  anggaran  sebesar  Rp91.361.957.463,00,  sedangkan  pada  APBD defisit  berkurang  sebanyak  Rp56.361.957.463,00  sehingga  defisit  APBD  menjadi Rp35.000.000.000,00.
Pembiayaan  Daerah  belum  konsisten  dengan  adanya  pengurangan  pada  Sisa  Lebih Perhitungan  Anggaran  Tahun  Anggaran  Sebelumnya  yaitu  sebesar  Rp40.000.000.000,00 berkurang  sebanyak  Rp5.000.000.000,00  sehingga  menjadi  Rp35.000.000.000,00  pada  APBD. Dengan  demikian  Pembiayaan  Netto  juga  ikut  berkurang  sebesar  Rp5.000.000.000,00  dan menjadi SILPA tahun berkenaan menjadi Rp51.361.957.463,00.

## Tabel 5. Konsistensi PPAS 2019 dan APBD 2019
Uraian PPAS 2019 APBD 2019 Bertambah/Berkurang PENDAPATAN 842.760.114.010,00 842.760.114.010,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH 143.076.998.010,00 143.076.998.010,00 - Pendapatan Pajak Daerah 76.838.960.000,00 76.838.960.000,00 - Hasil Retribusi Daerah 12.350.352.010,00 12.350.352.010,00 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 - Lain-lain  Pendapatan  Asli  Daerah yang Sah 47.887.686.000,00 47.887.686.000,00 - DANA PERIMBANGAN 649.683.116.000,00 649.683.116.000,00 - Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 68.771.922.000,00 68.771.922.000,00 - Dana Alokasi Umum 476.256.559.000,00 476.256.559.000,00 - Dana Alokasi Khusus 94.414.237.000,00 94.414.237.000,00 - Dana Insentif Daerah 10.240.398.000,00 10.240.398.000,00 - LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 - Pendapatan Hibah - - - Dana  Bagi  Hasil  Pajak  dari Provinsi  dan  Pemerintah  Daerah Lainnya 50.000.000.000,0 50.000.000.000,0 - Bantuan  Keuangan  dari  Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya - - - Dana  Penyesuaian  dan  Otonomi Khusus - - - Uraian PPAS 2019 APBD 2019 Bertambah/Berkurang BELANJA 865.164.890.317,90 1.082.027.371.890,90 216.862.481.573,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 373.249.482.290,90 373.514.482.290,90 265.000.000,00 Belanja Pegawai 360.962.190.024,90 360.962.190.024,90 - Belanja Hibah 7.266.165.000,00 7.531.165.000 265.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial 44.650.000,00 44.650.000,00 - Belanja Bantuan  Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 787.413.500,00 787.413.500,00 - Belanja Tidak Terduga 4.189.063.766,00 4.189.063.766,00 - BELANJA LANGSUNG 491.915.408.027,00 708.512.889.600,00 216.597.481.573,00 SURPLUS (DEFISIT) (22.404.776.307,90) (239.267.257.880,90) (216.862.481.573,00) PEMBIAYAAN DAERAH - - -

## Proses Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: Studi Konsistensi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018-2020
Uraian PPAS 2019 APBD 2019 Bertambah/Berkurang PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH - 25.419.776.307,90 25.419.776.307,90 Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya - 25.419.776.307,90 25.419.776.307,90 PENGELUARAN  PEMBIAYAAN DAERAH 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 - Penyertaan  Modal  (Investasi)  ke Bank Sumsel Babel 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 - PEMBIAYAAN NETTO 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 - SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (23.904.776.307,90) - 23.904.776.307,90

## Sumber: Data sekunder diolah (2020)
Pada  tahun  2019,  sektor  Pendapatan  sudah  konsisten  yaitu  sebesar  Rp842.760.114.010,00 baik  pada  KUA-PPAS  maupun  APBD.  Dengan  komposisi  anggaran  yang  sama  yaitu Pendapatan  Asli  Daerah  sebesar  Rp143.076.998.010,00,  Dana  Perimbangan  sebesar Rp649.683.116.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp50.000.000.000,00.
Pada  aspek  Belanja  belum  konsisten  dimana  terjadi  penambahan  pada  Belanja  Langsung sebesar Rp216.597.481.573,00 dari Rp491.915.408.027 pada KUA-PPAS menjadi Rp708.512.889.600,00.  Kemudian  penambahan  pada  Belanja  Hibah  sebesar  Rp265.000.000,00, sehingga  total  belanja  mengalami  penambahan  sebesar  Rp216.862.481.573,00  dari Rp865.164.890.317,90 pada KUA-PPAS menjadi Rp1.082.027.371.890,90 pada APBD. Sisa Lebih Perhitungan  Anggaran  Tahun  Anggaran  Sebelumnya  pada  KUA-PPAS  nihil,  namun  terjadi penambahan  sebesar  Rp25.419.776.307,90  pada  APBD.  Sedangkan  baik  pada  KUA-PPAS  dan APBD  terdapat  Penyertaan  Modal  (Investasi)  ke  Bank  Sumsel  Babel  yang  merupakan Pengeluaran  Pembiayaan  Daerah,  sehingga  mempengaruhi  Pembiayaan  Netto  menjadi Rp22.419.776.307,90. SILPA pada tahun berkenaan menjadi Rp23.904.776.307,90.

## Tabel 6. Konsistensi PPAS 2020 dan APBD 2020
Uraian PPAS 2020 APBD 2020 Bertambah/Berkurang PENDAPATAN 739.815.614.643,13 760.402.187.063,13 20.586.572.420,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 144.787.063.643,13 158.172.599.063,13 13.385.535.420,00 Pendapatan Pajak Daerah 87.780.360.000,00 95.000.000.000,00 7.219.640.000,00 Hasil Retribusi Daerah 14.514.649.043,13 20.680.544.463,13 6.165.895.420,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 - Lain-lain  Pendapatan  Asli  Daerah yang Sah 36.492.054.600,00 36.492.054.600,00 - DANA PERIMBANGAN 545.028.551.000,00 524.822.297.000,00 (20.206.254.000,00) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 68.771.992.000,00 46.310.199.000,00 (22.461.793.000,00) Dana Alokasi Umum 476.256.559.000,00 478.512.098.000,00 2.255.539.000,00 Dana Alokasi Khusus - - - Dana Insentif Daerah - - -

## Proses Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: Studi Konsistensi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018-2020
Uraian PPAS 2020 APBD 2020 Bertambah/Berkurang LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 50.000.000.000,00 77.407.291.000,00 27.407.291.000,00 Pendapatan Hibah - - - Dana  Bagi  Hasil  Pajak  dari Provinsi  dan  Pemerintah  Daerah Lainnya 50.000.000.000,00 59.000.000.000,00 9.000.000.000,00 Bantuan  Keuangan  dari  Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya - - - Dana  Penyesuaian  dan  Otonomi Khusus - 18.407.291.000,00 18.407.291.000,00 Uraian PPAS 2020 APBD 2020 Bertambah/Berkurang BELANJA 1.161.793.533.604,21 871.120.178.612,13 (290.673.354.992,08) BELANJA TIDAK LANGSUNG 371.399.030.912,71 384.824.456.664,13 13.425.425.751,42 Belanja Pegawai 353.977.363.146,71 360.077.666.164,13 6.100.303.017,42 Belanja Hibah 12.232.960.500,00 18.390.000.000,00 6.157.039.500,00 Belanja Bantuan Sosial 212.230.000,00 215.230.000,00 3.000.000,00 Belanja Bantuan  Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 787.413.500,00 2.020.000.000,00 1.232.586.500,00 Belanja Tidak Terduga 4.189.063.766,00 4.121.560.500,00 (67.503.266,00) BELANJA LANGSUNG 790.394.502.691,50 486.295.721.948,00 (304.098.780.743,50) SURPLUS (DEFISIT) (421.977.918.961,08) (110.717.991.549,00) 311.259.927.412,08 PEMBIAYAAN DAERAH - - - PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH - 110.717.991.549,00 110.717.991.549,00 Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya - 110.717.991.549,00 110.717.991.549,00 PENGELUARAN  PEMBIAYAAN DAERAH 1.500.000.000,00 - (1.500.000.000,00) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1.500.000.000,00 - (1.500.000.000,00) Penyertaan  Modal  (Investasi)  ke Bank Sumsel Babel 1.500.000.000,00 - (1.500.000.000,00) PEMBIAYAAN NETTO (1.500.000.000,00) 110.717.991.549,00 112.217.991.549,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (423.477.918.961,08) - (423.477.918.961,08)
Sumber: Data sekunder diolah (2020)
Pada  tahun  2020,  Pendapatan  belum  konsisten,  namun  cukup  menguntungkan  karena mengalami  penambahan  sebesar  Rp20.586.572.420,00  dari  Rp739.815.614.643,13  pada  KUA- PPAS  menjadi  Rp760.402187.063,13  pada  APBD.  Penambahan  tersebut  merupakan penambahan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp13.385.535.420,00 yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp7.219.640.000,00 serta Hasil Retribusi Usaha sebesar Rp6.165.895.420,00. Dana Perimbangan mengalami pengurangan sebesar Rp20.206.254.000,00 yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp22.461.793.000,00 namun didikuti penambahan pada  Dana  Alokasi  Umum  sebesar  Rp2.255.539.000,00.  Pada  tahun  ini  Pemerintah  Kota Pangkalpinang  tidak  mendapat  Dana  Alokasi  Khusus  dari  Pemerintah  Pusat.  Lain-lain

## Proses Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: Studi Konsistensi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018-2020
Pendapatan  yang  Sah  mengalami  penambahan  sebesar  Rp27.407.291.000,00  dari  semula Rp50.000.000.000,00  pada  KUA-PPAS  menjadi  Rp77.407.291.000,00  pada  APBD.  Penambahan tersebut  terdiri  dari  Dana  Bagi  Hasil  Pajak  dari  Provinsi  dan  Pemerintah  Daerah  Lainnya sebesar  Rp9.000.000.000,00  serta  Dana  Penyesuaian  dan  Otonomi  Khusus  sebesar Rp18.407.291.000,00.
Pada  aspek  Belanja  juga  belum  konsisten  dimana  terjadi  pengurangan  sebesar Rp290.673.354.992,08,  yang  terdiri  dari  penambahan  paada  Belanja  Tidak  Langsung  sebesar Rp13.425.425.751,42 dan pengurangan pada Belanja Tidak Langsung sebesar Rp304.098.780.743,50.
Pada  KUA-PPAS,  defisit  anggaran  sebesar  Rp421.977.918.961,08,  sedangkan  pada  APBD, defisit  bertambah  sebanyak  Rp311.259.927.412,08  sehingga  defisit  APBD  masih  tersisa Rp110.717.991.549,00.
Pembiayaan  Daerah  belum  konsisten  dengan  adanya  penambahan  pada  SILPA  tahun anggaran  sebelumnya  bertambah  sebanyak  Rp110.717.991.549,00  pada  APBD.  Dengan demikian  Pembiayaan  Netto  juga  ikut  bertambah  sebesar  Rp112.217.991.549,00  dan  menjadi SILPA  tahun  berkenaan  sebesar  Rp423.477.918.961,08.  Defisit  keuangan  yang  mengalami peningkatan  pada  beberapa  tahun  terakhir  menjadi warning bagi  Pemerintah  Kota Pangkalpinang dalam mengelola keuangannya.
Penelitian  ini  mencoba  menetapkan  beberapa  faktor  yang  mendukung  konsistensi  antara perencanaan  dan  penganggaran  di  Pemerintah  Kota  Pangkalpinang.  Dari  hasil  wawancara terdapat  beberapa  faktor  yang  mendukung  konsistensi  terdiri  dari  pagu  indikatif  (dari  sisi Eksekutif) dan dokumen RKPD, pemahaman TAPD dan Badan Anggaran. Pagu indikatif yang terdapat  pada  dokumen  RKPD  memberikan  batasan  maksimal  dalam  penentuan  kebutuhan anggaran  pada  tiap  SKPD.  Dalam  menyusun  anggaran,  tidak  diperbolehkan  melebihi  pagu indikatif  yang  telah  ditetapkan.  Pagu  indikatif  tersebut  ditetapkan  berdasarkan  perhitungan perencanaan dan kemampuan daerah dalam pembiayaan suatu program atau kegiatan.
Konsep  administrasi  publik  yang  diterapkan  dalam  penerapan  konsistensi  antara perencanaan dan  penganggaran telah tercermin  dalam ketaatan TAPD dalam pembahasan di Badan  Anggaran  serta  ketepatan  waktu  pembahasan  dimana  kebijakan  publik  berperan penting dalam proses pembahasan anggaran.
Format  yang  disampaikan  oleh  Badan  Perencanaan  Pembangunan  dan  Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pangkalpinang telah bersifat baku meliputi RKPD, Rencana Kerja SKPD  sampai  RKA,  RKPD  dan  Rencana  Kerja  SKPD  disusun  berdasarkan  hasil  Musyawarah Perencanaan  Pembangunan  kota  serta  hasil  forum  SKPD  sebagai  rujukan  dalam  penyusunan dan pembahasaan KUA-PPAS.
Semua proses penganggaran telah melalui tahapan-tahapan yang dapat dipantau langsung oleh  setiap  orang  yang  menjadi  peserta  dalam  proses  perencanaan  partisipatif,  bila  terjadi inkonsistensi  antara  materi  yang  disampaikan  dengan  hasil  perencanaan  partisipatif,  maka wajib disertai penjelasan oleh pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara resmi sebagai  wujud  dari  asas  penganggaran  yang  transparansi  serta  akuntabel  yang  dapat mendukung  pemerintahan  dengan  baik.  Kemudian  pemahaman  antara  pihak  TAPD  dengan Badan Anggaran telah berjalan baik sehingga menjadi faktor pendukung terjadinya konsistensi.
Menurut Ocktavianto et  al. (2017) ,  ketidakkonsistenan  perencanaan  dan  penganggaran dapat dilihat dari banyaknya program dan kegiatan baik wajib ataupun pilihan yang terdapat pada RKPD dan PPA-KUA.

## Proses Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: Studi Konsistensi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018-2020
Menurut Burin et al. (2015) agar tingkat konsistensi meningkat dapat dilakukan dengan 1) Peningkatan kapasitas SDM dengan pelaksanaan baik  pendidikan maupun pelatihan, 2) Perlu adanya  regulasi  yang  menjamin  konsitensi  antara  perencanaan  dan  penganggaran,  3) Komitmen  kepala  daerah  dalam  menjaga  konsistensi  terhadap  visi  dan  misi  yang  dijalani,  4) Perlu  adanya  kebijakan  transparansi  public  terkait  anggaran,  5)  Perbaikan  terhadap  data  dan informasi.  Sedangkan  menurut Kurnia et  al. (2019) strategi  yang  dapat  dilakukan  guna meningkatkan  konsistensi  yaitu  perlunya  rekruitmen  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  fungsional perencana,  open  bidding  jabatan  fungsional  perencana,  pendidikan  dan  pelatihan  perencana, bimbingan teknis perencanaan dan penganggaran terpadu yang berkelanjutan.
Kemudian dalam menilai konsistensi, Mathur (2017) mengungkapkan bahwa perlu adanya komite  perencana  yang  mengawasi  terhadap  pelaksanaan  pembangunan  sebelum  dilakukan penambahan modal atau anggaran. Ide ini dapat diadopsi oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagai upaya peningkatan konsistensi.
Selain  itu  terdapat  juga  upaya  dalam  mempertahankan  konsistensi, Idris  (2018) menyatakan terdapat berbagai upaya yaitu 1) SDM yang kompeten, 2) Komitmen stakeholder dalam mematuhi tahapan perencanaan dan penganggaran, 3) Mekanisme pengendalian antara perencanaan  dan  penganggaran  yang  efektif,  4)  Pemanfaatan  data  serta  Informasi,  5) Koordinasi antar perangkat daerah, serta 6) Penerapan teknologi informasi.
Dari  hasil  penelitian  dari  konsistensi  tersebut,  terjadinya  konsistensi  pada  tahun  2018 merupakan  yang  paling  sempurna  dalam  RKPD  dan  KUA-PPAS.  Hal  ini  tentunya  tak  lepas dari  masa  RPJMD  2013-2018  yang  segera  berakhir  dan  upaya  pemerintah  daerah  dalam menyesuaikan  RPJMD  dengan  RKPD.  Namun  konsistensi  pada  tahun  anggaran  2019-2020 mengalami  penurunan  konsistensi  karena  di  tahun  tersebut  merupakan  masa  transisi perubahan kepala daerah yang memerlukan waktu dalam penyesuaian program dan kegiatan berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai.

## 5. Kesimpulan
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  antara  lain:  Pertama,  proses  perencanaan  di  Pemerintah Kota  Pangkalpinang  telah  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta telah  dilaksanakan  menurut  tahapan  yang  ditetapkan  oleh  peraturan  tersebut.  Proses perencanaan  tidak  mengalami  hambatan  yang  berarti  sehingga  perencanaan  di  Pemerintah Kota  Pangkalpinang  dapat  berjalan  secara  tepat  waktu  dan  tidak  berbelit.  Perencanaan  yang ada di Pemerintah Kota Pangkalpinang juga telah sesuai dengan tujuan perencanaan dilakukan berdasarkan  kebijakan  antara  eksekutif  dan  legislatif  menurut  prosedur  yang  ada.  Proses perencanaan telah mencantumkan anggaran yang jelas pada pagu anggarannya disertai strategi yang terdapat pada Rencana Strategi di SKPD.
Kedua,  proses  penganggaran  di  Pemerintah  Kota  Pangkalpinang  telah  mempedomani peraturan  yang  berlaku  serta  sesuai  dengan  pedoman  penyusunan  APBD  yang  telah ditetapkan.  Pelaksanaan  penetapan  APBD  tidak  pernah  mengalami  keterlambatan,  sehingga pelaksanaan  kegiatan  di  Pemerintah  Kota  Pangkalpinang  dapat  berjalan  tepat  waktu. Penganggaran  tersebut  juga  telah  memenuhi  prinsip  dalam  penganggaran.  Prinsip  tersebut terdiri dari partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektifitas anggaran serta taat asas.
Ketiga,  konsistensi  antara  perencanaan  dan  penganggaran  di  Pemerintah  Kota Pangkalpinang  masih  belum  terjadi  secara  sempurna.  Konsistensi  tersebut  berbeda  pada  tiap tahun  RKPD.  Konsistensi  tertinggi  terdapat  pada  akhir  masa  RPJMD  yang  mana  pada

## Studi Konsistensi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018-2020
penelitian ini jatuh pada RKPD tahun 2018. Tahun 2018 merupakan tahun kelima dari RPJMD. Sebagai  tahun  pamungkas,  konsistensi  tertinggi  mampu  diperoleh  Pemerintah  Kota Pangkalpinang.  Hal  ini  tentunya  dikarenakan  pada  tiap  tahun  pasti  ada  revisi  Rencana Strategis  pada  tiap  perangkat  daerah  yang  akan  menyempurnakan  berbagai  program  dan kegiatan.
Sebagai  awal  dari  RPJMD  tahun  2018-2023,  tahun  2019  merupakan  tahun  transisi  dari pemerintahan  kepala  daerah  yang  terpilih  yang  mempunyai  berbagai  program  dan  kegiatan dengan  mengadopsi  program  dan  kegiatan  pemerintahan  sebelumnya,  sehingga  konsistensi pada tahun ini sedikit menurun. Kemudian dengan adanya pengurangan pendapatan dari dana transfer Pemerintah Pusat, tentunya hal ini menjadi pengurangan bagi Belanja Daerah. Belanja Daerah yang dibagi pada tiap perangkat daerah akan menyesuaikan kemampuan daerah.
Tahun 2020 merupakan tahun kedua dari RPJMD tahun 2018-2023, pada tahun ini tingkat konsistensi  semakin  menurun.  Pagu  indikatif  yang  semakin  menurun  menjadi  faktor  yang menghambat  bagi  konsistensi  tahun  tersebut.  Berbagai  program  dan  kegiatan  yang  sudah direncanakan pada RKPD nayatanya harus dipangkas anggarannya dikarenakan kemampuan belanja  daerah  yang  menurun  seiring  menurunnya  pendapatan  dari  dana  Pemerintah  Pusat. Ketergantungan Pemerintah Kota Pangkalpinang terhadap dana dari Pemerintah Pusat sangat besar  yaitu  mencapai  lebih  dari  70%,  sehingga  membuat  daerah  tidak  leluasa  dalam menentukan  anggaran  di  daerah.  Kebijakan  di  Pemerintah  Kota  Pangkalpinang memperhitungkan  seberapa  besar  dana  perimbangan  dari  Pemerintah  Pusat  dan  ini  menjadi kelemahan dalam mematok anggaran pagu indikatif di RKPD.
Keempat,  faktor  pendukung  dari  konsistensi  terdiri  dari  pagu  indikatif  yang  konstan, RKPD yang telah ditetapkan, pemahaman antara TAPD dan Badan Anggaran, dan output atau keluaran yang berwujud hasil kerja dapat menjadi faktor yang mendukung konsistensi.
Saran  dari  penelitian  ini  yang  dapat  disampaikan  antara  lain  (1)  Pemerintah  Kota Pangkalpinang  harus  menaati  RPJMD  yang  telah  dibuat  dan  harus  menjadi  pedoman  bagi perencanaan  di  RKPD.  Revisi  RPJMD  sebaiknya  seminimal  mungkin  karena  akan  mengubah arah  tujuan  perencanaan,  (2)  Keberadaan  suatu  program  sebaiknya  jangan  dihapuskan  pada saat  pembahasan  KUA-PPAS  antara  TAPD  dan  Badan  Anggaran.  Hal  ini  karena  pada  tahun berikutnya diharapkan masih dapat dilaksanakan program tersebut jika tersedia anggarannya, (3)  Keberadaan  kegiatan  yang  bersifat  rutin  dan  pasti  ada  pada  tiap  perangkat  daerah dilakukan  penyeragaman  program  yang  menaunginya,  sehingga  tidak  ada  perbedaan  pada tiap  program  yang  tersedia  pada  perangkat  daerah,  (4)  Peningkatan  kapasitas  fungsional perencana  di  Pemerintah  Kota  Pangkalpinang  yang  saat  ini  masih  sedikit,  dapat  berupa pendidikan  dan  pelatihan  perencana,  atau  merekrut  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  dengan formasi perencana, (5) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan berbagai upaya yang ada telah  dimulai  dan  diharapkan  akan  menambah  sektor  lain  yang  dapat  meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah,  sehingga  Pemerintah  Kota  Pangkalpinang  dapat  lebih  mandiri  dan perlahan  dapat  mengurangi  ketergantungan  dari  dana  perimbangan,  (6)  Menghilangkan  ego sektoral antar SKPD dengan lebih mengutamakan musyawarah atau forum-forum diskusi yang akan  membuka  wawasan  pada  SKPD  terkait,  sehingga  sinergitas  akan  terbentuk  dari  SKPD terkait  yang  melaksanakan  program  dan  kegiatan  yang  saling  berhubungan,  (7)  Pemerintah Kota  Pangkalpinang  harus  lebih  berhati-hati  dan  mempertimbangkan  berbagai  aspek  dalam mutasi pejabat terutama yang berkaitan dengan pejabat perencana.

## Proses Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: Studi Konsistensi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018-2020

## 6. Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.
.

## 7. Pernyataan Conflicts of Interest
Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## Daftar Pustaka
Amin, F. (2019). Penganggaran di Pemerintah Daerah: Dalam Perspektif Teoritis, Normatif, dan Empiris. Malang, Indonesia: UB Press.
Barbakem, D. I., Tinangon, J. J., & Sabijono, H. (2018). Analisis Perencanaan dan Penganggaran untuk  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  pada  Badan  Keuangan  Kabupaten Kepulauan  Sangihe  Tahun  Anggaran  2015.  Going  Concern:  Jurnal  Riset  Akuntansi, 13(01). https://doi.org/10.32400/gc.13.01.18819.2018
Bastian,  I.  (2009).  Sistem  Perencanaan  dan  Penganggaran  Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia. Jakarta, Indonesia: Penerbit Salemba Empat.
Burin,  F.  D.,  Ananda,  C.F.,  &  Kaluge,  D.    (2015).  Analisis  Konsistensi  Perencanaan  dan Penganggaran  Daerah.  Journal  of  Innovation  in  Business  &  Economics,  6(2),  177-188. Retrieved from http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jibe/article/view/4178 Conyers, D., & Peter, H. (1984). An Introduction to Development Planning in The Third World. Scotland, UK: Pitmen Press Ltd.
David,  F.  R.  (2005),  Strategic  Management:  Concepts  and  Cases  (10th  ed.).  New  Jersey,  USA: Prentice Hall.
Henry, N. (2004). Public Administration & Public Affairs (9th Ed.). New Jersey, USA: Pearson Prentice Hall.
Hughes, O. E. (2003). Public Management and Administration An Introduction, Third Edition. New York, USA: Palgrave Macmillan.
Idris,  K.  (2018).  Konsistensi  Perencanaan  dan  Penganggaran  pada  Pemerintah  Kota  Depok. ADMINISTRATIE  Jurnal  Administrasi  Publik,  1(2),  54-66.  Retrieved  from https://ojs.unida.ac.id/index.php/AJAP/article/view/1908
Keban,  Y.  T.  (2019).  Enam  Dimensi  Strategis  Administrasi  Publik:  Konsep,  Teori,  dan  Isu, Yogyakarta, Indonesia: Gava Media.
Khusaini, M. (2018). Keuangan Daerah. Malang, Indonesia: Universitas Brawijaya Press. Koontz,  H.,  &  O’Donnell,  C.  (1972).  Principles  of  Management:  An  Analysis  of  Managerial Functions. New York, USA: McGraw-Hill.
Kurnia,  F.,  Sarma,  M.,  &  Rachmina,  D.  (2019).  Strategi  Penguatan  Perencanaan  dan Penganggaran  pada  Subsektor  Kelautan  dan  Perikanan  di  Kabupaten  Kepulauan Anambas. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, 10(2), 33-47.
https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v10i2.27785
Mathur,  S.  (2017).  Linking  Planning  with  Budgeting:  Examining  Linkages  between  General Plans  and  Capital  Improvement  Plans.  Journal  of  Planning  Education  and  Research, 39(1), 65–78. https://doi.org/10.1177/0739456x17715307
Nawawi,  H.  (2012).  Manajemen  Strategik  Organisasi  Profit  Bidang  Pemerintahan  dengan Ilustrasi Bidang Pendidikan. Yogyakarta, Indonesia: Universitas Gadjah Mada.

## Studi Konsistensi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018-2020
Nurvemiyana, R., & Achmad, K. (2015). Analisis Perencanaan dan Penganggaran (Studi Kasus Pada  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Satuan  Kerja  Kepolisian  Resort  Malang Kota).  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  FEB  Universitas  Brawijaya,  3(2).  Retrieved  from https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1681
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun  2006  Tentang  Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Tahun Anggaran 2007.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun  2017  Tentang  Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Tahun Anggaran 2018.
Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  &  Saldana,  J.  (2014).  Qualitative  Data  Analysis:  A  Methods Sourcebook (3rd Ed.). Thousand Oaks, California: Sage Publications.
Ocktavianto, E. P., Triyuwono, I., & Purwanti, L. (2017). A Phenomenological Study on Issues of Planning  and  Budgeting  Consistency  in  the  Perspectives  of  Local  Government  Budget Team. Journal of Accounting and Business Education, 2(1), 1-25.
https://doi.org/10.26675/jabe.v1i1.9746
Osrinda,  N.,  &  Delis,  A.  (2016).  Analisis  Konsistensi  Perencanaan  dan  Penganggaran  serta Implikasinya terhadap Capaian Target Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin. Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah, 3(3), 151-162. Retrieved from https://online-journal.unja.ac.id/JES/article/view/3517
Pemerintah Kota Pangkapinang. (2020). Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020.
Republik  Indonesia.  (2003).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2003 Tentang Keuangan Negara.
Republik  Indonesia.  (2004).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Radar Bangka. (2018, January 2). Pemkot Mulai Serahkan Dokumen Pelaksanaan APBD 2018. Retrieved February 3, 2020, from
https://m.radarbangka.co.id/berita/detail/pangkalpinang/48401/pemkot-mulai- serahkan-dokumen-pelaksanaan-apbd-2018.html
Sugiyono.  (2009).  Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D.  Bandung,  Indonesia: Alfabeta.
__________________________

## Tentang Penulis
1. Failasophia  Karima, mahasiswa  pascasarjana  di  Program  Studi  Administrasi  Publik, Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Indonesia, mulai tahun 2019 dan lulus  pada tahun 2020. Penulis merupakan salah  satu penerima beasiswa Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, pada tahun 2019, yang bekerja sama dengan Universitas Brawijaya.
E-Mail: failasophiakarima@gmail.com

## Proses Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: Studi Konsistensi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018-2020
2. Choirul Saleh memperoleh gelar Doktor dari Universitas Brawijaya, Indonesia, pada tahun 2011.  Penulis  adalah  dosen  pada  Program  Studi  Administrasi  Publik,  Program  Doktor, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Jakarta, Indonesia.
E-Mail: choirulsaleh@ub.ac.id
3. Sarwono memperoleh gelar Doktor dari Universitas Brawijaya, Indonesia, pada tahun 2008. Penulis  adalah  dosen  pada  Program  Studi  Administrasi  Publik,  Program  Pascasarjana, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Indonesia.
E-Mail: sarwono@ub.ac.id