## ALIH FUNGSI OBJEK WAKAF DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I DAN

## MAZHAB HAMBALI

## Ahmad Syaifudin

## PAC IPPNU Bangsri Jepara
Key words: Analysis, Comparative, Change  Of  Function  Of Waqf Object, Mazhab Shafi'i & Hanbal
Kata kunci: Analisis, Komparatif, Alih Fungsi Objek Wakaf, Mazhab Syafi’i & Hanbal

## Abstract
This study aims to understand the views of the Syafi'i and Hambali Schools about the conversion of the object of waqf and understand the comparison of the views of the two schools. This research uses descriptive  normative  method,  qualitative  research  type, descriptive  analysis  approach.  Data  collection  methods  are primary  data  and  secondary  data.  The  results  of  this  study  are that,  first,  in  the  Syafi'i  school,  it  is  not  permissible  to  sell  waqf objects  in  the  form  of  mosques  on  the  grounds  that  the  land  can still be used for prayer and iktikaf, while the object of waqf other than  mosques  there  are  still  differences  of  opinion  among  the Syafi'i schools themselves, some allow some are not. According to the Hambali school, it is not permissible to sell the object of waqf, but if the object of waqf is no longer useful, it can be sold even if it is  a  mosque.  Second,  the  meeting  point  of  the  two  schools  of thought  is  that  basically  it  is  not  permissible  to  sell  the  object  of waqf  because  of  its  eternal  nature,  however,  the  Hambali  school adds that if it can still be used, if it cannot then it can be converted or sold so that it can bring benefits and benefits as the purpose of waqf.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  pandangan  mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali tentang alih fungsi objek wakaf dan memahami komparasi pendapat kedua mazhab tersebut. Penelitian ini  menggunakan  metode  deskriptif  normatif,  jenis  penelitian kualitatif,  pendekatan  deskriptif  analisis.  Metode  pengumpulan data  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.  Hasil  penelitian  ini bahwa, pertama, dalam mazhab Syafi’i tidak bole h menjual objek wakaf  berupa  masjid  dengan  alasan  tanahnya  masih  bisa digunakan  untuk  salat  dan  iktikaf,  sedangkan  objek  wakaf  selain masjid masih ada perbedaan pendapat dikalangan mazhab Syafi’i sendiri,  ada  yang  memperbolehkan  dan  ada  yang  tidak.  Menurut mazhab  Hambali  tidak    boleh  menjual  objek  wakaf,  tetapi  jika objek  wakaf  tidak  bermanfaat  lagi  maka  boleh  dijual  walaupun berupa  masjid  sekalipun.  Kedua,  titik  temu  dari  kedua  mazhab tersebut  adalah  pada  dasarnya  tidak  boleh  menjual  objek  wakaf karena  sifatnya  yang  abadi,  akan  tetapi  mazhab  Hambali menambahkan jika masih bisa dimanfaatkan, jika tidak bisa maka boleh  dialih  fungsikan  atau  dijual  sehingga  bisa  mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan sebagaimana tujuan wakaf.
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara syaifudina3@gmail.com

## Pendahuluan
Dalam  pandangan  Islam,  harta  bukanlah milik  pribadi.  Pemilik  harta  yang  hakiki adalah  Allah  swt.  Manusia  hanyalah  sebagai pemegang  amanah  atas  harta  itu.  Oleh  karena itu,  dalam  pengelolaan  harta,  manusia hanyalah  wakil  Allah  yang  terkait  oleh ketentuanNya ( Khosyi’ah , 2010: 71).
Mengenai  pengelolaan  harta,  yang  mana harta  tersebut  bisa  memberikan  kemanfaatan dan  kemaslahatan  untuk  banyak  orang  dan juga memberikan  pahala  yang terus mengalir bagi  pemiliknya    dalam  agama  Islam  salah satunya  adalah  wakaf.  Nabi  Muhammad  saw. bersabda:
“Sesungguhnya  Rasullah  saw.  berabda:
“ketika manusia mati  maka amalnya terputus kecuali  tiga  perkara,  sedekah  jariyah,  ilmu yang  bermanfaat  atau  anak  yang  soleh  yang mau mendoakan” . (HR. Muslim).
Dalam  kitab Fathul  Mu’in menyebutkan bahwasanya  yang  di  maksud  sedekah  jariyah adalah  wakaf  bukan  wasiat  dengan  beberapa kemanfaatanya  yang  dibolehkan.  Sehingga dalam kehidupan ini Ibadah wakaf merupakan ibadah  yang  istimewa  jika  dibandingkan dengan ibadah yang lain.
Keistimewaannya terletak pada mengalirnya  pahala  wakaf  secara  terus menerus  kepada  wakif  meskipun  telah meninggal  dunia,  selama  harta  benda  wakaf itu  dimanfaatkan  sesuai  dengan  tujuannya. Karena  keistimewaanya  itu,  meskipun  ibadah wakaf  ini  hukumnya  sunnah  namun  umat
Islam sangat antusias dalam mengamalkanya.
Dalam  sejarah  Islam,  wakaf  dikenal  sejak masa Rasulullah saw. karena wakaf disyariatkan  setelah  Nabi  Muhammad  saw berhijrah  ke  Madinah,  pada  tahun  kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan fukaha tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf.
Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan  wakaf  adalah  Rasulullah  saw. Ketika  beliau  mewakafkan  tanah  dibangun masjid.  Pendapat  ini  berdasarkan  hadis  yang diriwayatkan  oleh  Umar  bin  Syabbah  dari ‘Amr bin Sa’ad bin Mu’ad, ia berk ata:
“Kami bertanya tentang mula -mula wakaf dalam  Islam?  Orang  Muhajirin  mengatakan adalah  wakaf  Umar,  sedangkan  orang-orang Ansor  mengatakan  adalah  wakaf  Rasulullah saw”.
Rasulullah Saw pada tahun ketiga  Hijriyah pernah  mewakafkan  tujuh  kebun  kurma  di Madinah,  diantaranya  ialah  kebun  A’raf, Shafiyah,  Dalal,  Barqah  dan  kebun  lainya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syariat  wakaf adalah Umar bin Khathab (Abi Husain Muslim, t.th: 348).
Pendapat  ini  berdasarkan  hadis  yang diriwayatkan Ibnu Umar RA, ia berkata:
“Bahwa  sahabat  Umar RA  memperoleh sebidang  tanah  di  Khaibar,  kemudian  Umar ra.  menghadap  Rasullullah  saw.  untuk meminta  petunjuk.  Umar  berkata:  “Hai
Rasulullah  saw.,  saya  mendapat  sebidang tanah  di  Khaibar,  saya  belum  pernah mendapat  harta  sebanyak  itu,  maka  apakah yang engkau perintahkan kepadaku?”
Kemudian  Rasulullah  saw.  bersabda:  “Bila kamu  berkehendak  tahan  (pokoknya)  tanah itu,  dan  engkau  sedekahkan  (hasilnya). Kemudian  Umar  menyedehkahkan  (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan  tidak  diwariskan.  Ibnu  Umar  berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah)  kepada  orang-orang  fakir,  kaum kerabat,  hamba  sahaya,  sabilillah,  ibnu  sabil dan  tamu.  Dan  tidak  dilarang  bagi  yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan  cara  yang  baik  atau  memberi  makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Muslim).
Sejak  masa  Rasulullah  saw,  sampai sekarang  wakaf  masih  dilaksanakan  seluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia. Hal ini terlihat  dari  kenyataan  bahwa  lembaga  wakaf yang  berasal  dari  agama  Islam  ini  telah diterima ditengah-tengah masyarkat.
Jika kita cermati lagi  didalam  hadis  yang diriwayatkan  oleh  Ibnu  Umar  RA  diatas, disebutkan bahwa benda wakaf itu tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh dihibahkan.  Akan  tetapi,  kemudian  muncul persoalan,  bagaimana  jika  benda  wakaf berkurang  manfaatnya  atau  rusak?.  Apakah sifat  keabadian  benda  tersebut  masih  perlu dipertahankan?
Berkenaan dengan persoalan diatas, terdapat  polemik  di  kalangan  ulama  mazhab,
sehingga  melahirkan  konsep  penggantian ( istibdāl ).  Persoalan  penggantian  ( istibdāl ) merupakan  persoalan  yang  menarik  sebab menyangkut  penggantian  dan  perubahan objek  wakaf.  Setiap  mazhab,  tampaknya memiliki  pendapat  dan  argumen  masing- masing.
Sebagian ulama fikih ada yang memperbolehkan dan sebagian lain melarangnya.  Sebagian  ulama  Syafi’i  (Imam Syafi’i,  Imam  Nawawi  dan  Imam  Rafi’i) berpendapat,  bahwa  benda  wakaf  yang  sudah tidak befungsi, tetap tidak boleh dijual, ditukar atau diganti dan dipindahkan.
Karena  dasar  wakaf  itu  sendiri  bersifat abadi,  sehingga  kondisi  apapun  benda  wakaf tersebut  harus  dibiarkan  sedemikian  rupa. Dasar  hukum  yang  digunakan  oleh  mereka adalah hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan  oleh  Ibnu  Umar,  dimana dikatakan  bahwa  benda  wakaf  tidak  boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.
Benda  wakaf  yang  kurang  berfungsi  atau sudah  tidak  berfungsi  lagi,  sehingga  tidak sesuai  dengan  peruntukan  yang  dimaksud wakif,  maka  Ahmad  ibnu  Hambal,  Ibnu Qudamah  dan  Ibnu  Taymiyah  berpendapat bahwa  boleh  menjual,  mengubah,  mengganti atau memindahkan benda wakaf tersebut.
Kebolehan  itu,  baik  dengan  alasan  supaya benda  wakaf  tersebut  bisa  berfungsi  atau mendatangkan  maslahat  sesuai  dengan  tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umum,
khususnya kaum muslimin.
Berdasarkan  studi  pendahuluan  diatas, penulis  berusaha  untuk  meneliti  dan  mencari pendapat  yang  paling  baik  dan  sesuai  dari madzhab  Syafi’i  dan  mazhab  Hambali,  yang mana diharapkan nanti akan bisa diaplikasikan oleh  masyarakat  muslim  demi  kemaslahatan bersama.
Berdasarkan  pertimbangan  di  atas  maka kajian  ini  dimaksudkan  untuk  memahami lebih dalam terkait komparasi antara pandangan  mazhab  Syafi’i  dan  mazhab Hambali terhadap alih fungsi objek wakaf.

## Metode Penelitian
Kajian  ini  merupakan  suatu  kegiatan ilmiah yang sangat penting bagi pengembangan  ilmu  dan  bagi  pemecahan suatu  masalah.  Kajian  ini  dimaksudkan  untuk dapat  memperoleh  data  serta  informasi  yang lengkap  mengenai  alih  fungsi  objek  wakaf menurut  fikih    mazhab  Syafi’i  dan  mazhab Hambali,  dengan  menggunakan  metode- metode kajian kualitatif, dimana dalam hal ini kajian ini diupayakan untuk mampu mendiskripsikan  dan  menganalisis  pendapat- pendapat  dalam mazhab  Syafi’i  dan  mazhab Hambali mengenai alih fungsi objek wakaf .
Pendekatan yang digunakan adalah metode  deskriptif  analitis.  Metode  deskriptif analitis  adalah  untuk  memberikan  deskripsi mengenai  subjek  penelitian  berdasarkan  data dari  variabel  yang  diperoleh  dari  kelompok subjek  yang  diteliti  dan  tidak  dimaksudkan untuk pengujian hipotesis (Azwar, 2010: 126).
Adapun sumber data yang digunakan dalam kajian  ini  adalah  sumber  data  primer  yaitu data  dalam  bentuk  variabel  atau  kata-kata yang  diucapkan  secara  lisan,  gerak-gerik  atau perilaku  yang  dilakukan  oleh  subjek  yang dapat  dipercaya. Dalam  hal  ini  subjek  kajian adalah  berupa  pendapat-pendapat  mazhab Syafi’i dan mazhab Hambali tetang alih fungsi objek  wakaf    yang  tertuang  didalam  kitab- kitabnya. Adapaun kitab- kitab mazhab Syafi’i yaitu al- Muhażżab , Fathu al- Mu’in Raudh atut al- Tālibin ,  dan Tuhfat  al-Muhtaj dan  kitab- kitab  mazhab  Hambali  yaitu al-Mugni,  al- Mubdi’  Syarah  al - Muqni’ dan Syarah  al- Zarkasyi .
Disamping  itu  adapula  sumber  data sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari dokumen-dokumen  grafis  (tabel,  catatan, notulen  rapat,  SMS,  dan  lain-lain),  foto-foto, film,  rekaman  video,  benda-benda  dan  lain- lain  yang  dapat  memperkaya  data  primer. 1
Adapun  data  sekunder  dalam  penelitian  ini adalah  kitab Fiqh  Sunnah,  Fiqh  Islam  wa Adillatuhu dan  berupa  buku  karya  ilmiah seperti  Fikih  Wakaf,  Wakaf  Kontemporer ataupun berupa jurnal dan lain sebagainya.
Data  yang  terkumpul  kemudian  dilakukan analisis  secara  kualitatif  (Bogdan  &  Biklen, 1982)  dimana  upaya  yang  dilakukan  adalah dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan  data,  memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya,  mencari  dan  menemukan
apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan  apa  yang  dapat  diceritakan kepada orang lain.
Di  pihak  lain,  analisis  data  kualilatif (Seiddel, 1998), prosesnya sebagai berikut:
1. Mencatat  yang  menghasilakan  catatan lapangan (penulis: kepustakaan) dengan hal itu  diberi  kode  agar  sumber  datanya  tetap dapat ditelusuri.
2. Mengumpulkan, mengklasifikasikan,
mensintesiskan,  membuat  ikhtisar,  dan membuat indeksnya.
3. Berpikir,  dengan  jalan  membuat  agar kategori  data  itu  mempunyai        makna, mencari dan menemukan pola dan
hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan  umum  (Moleong,  2012: 248).
Dalam  kajian  ini  penulis  mengumpulkan memilah-milah pendapat-pendapat dari mazhab  Syafi’i  dan  mazhab  Hambali  tetang alih  fungsi  objek  wakaf    kemudian  berfikir dengan  jalan  membuat  kategori  data  yang mempunyai makna, mencari dan mensintesiskannya,  menemukan  apa  yang penting  dan  apa  yang  dipelajari,  dan memutuskan  apa  yang  dapat  diceritakan kepada  orang  lain  tentang  alih  fungsi  objek wakaf.
Metode yang digunakan dalam kategorisasi  didasarkan  atas  metode  analisis komparatif.  Menurut penjelasan Dra. Aswarni Sudjud  tetang  penelitian  komparasi  adalah penelitian  yang  akan  dapat  menemukan persamaa-persamaan dan perbedaan-
perbedaan  tetang  benda-benda,  tetang  orang, tetang  prosedur  kerja,  tetang  ide-ide,  kritik terhadap  orang,  kelompok,  terhadap  suatu  ide atau  suatu  prosedur  kerja.  Dapat  juga membandingkan  kesamaan  pandangan  dan perubahan – perubahan  pandangan  orang,  grup atau  negara,  terhadap  kasus,  terhadap  orang, peristiwa atau terhadap ide-ide.

## Pengertian Wakaf
Kata wakaf diambil dari bahasa arab, yang berupa  kalimah fi ’ il  waqafa yang  artinya berhenti, berdiri, memahami, ragu-ragu, menggantungkan, mencegah, mewakafkan dan menghentikan  bacaannya  (Warson,  1997: 1576).
Akan  tetapi  arti  dari  kata waqafa dalam hal  ini  adalah al-Habsu (menahan),  yang berasal dari kata kerja habasa-yahbisu-habsan adalah  menjauhkan  orang  dari  sesuatu  atau memenjarakan  yang  kemudian  berkembang menjadi habbasa yang  berarti  mewakafkan harta karena Allah. ( Sari, 2006: 54).
Kemudian  kata waqafa diserap  ke  dalam bahasa  Indonesia  menjadi  kata  wakaf  yang artinya  benda  bergerak  atau  tidak  bergerak yang  disediakan  untuk  kepentingan  umum (Islam) sebagai pemberian yang ikhlas. Para  fukaha  berbeda  dalam  memberikan pengertian  secara  syarak  atau  istilah.  Adapun pengertian wakaf secara syarak yang dikemukakan oleh para fukaha adalah sebagai berikut:
1. Menurut  Syekh  Muhammad  bin  Qasim  al- Gazi, menyatakan bahwa wakaf adalah:
“Menahan harta yang ditentukan yang dapat dipindahkan  serta  dapat  diambil  manfaatnya dalam  keadaan  tetap  barangnya  dan  terputus tasaruf  hartanya    atas    pengelolaan  untuk arah kebaikan dalam mendekatkan diri kepad Allah ta’ala”. ( Muhammad, t.th: 39)
2. Syekh  Zainuddin  bin  Abdul  Aziz  al- Malibari menjelaskan bahwa wakaf adalah:
“Menahan  harta  yang  bisa  dimanfaatkan serta  tetapnya  keadaan  harta tersebut dengan memutuskan tindakan pada barang itu untuk dikelola pada segi yang mubah”.
(Zainuddin, t.th: 87)
3. Abi  Muhammad  Abdullah  bin  Ahmad  bin Muhammad bin Qudamah berkata:
“Menahan  pokonya  dan  memanfaatkan hasilnya”. (Abdullah, 1998: 184)
4. Taqyudin  Abi  Bakar  bin  Muhammad  bin Abdul  Mukmin  al-Khisni  al-Husaini  al- Dimsyaqi berkata:
“Menahan  harta  yang  bisa  dimanfaatkan serta  tetapnya  keadaan  harta  tersebut sehingga  tercegah  menasarufkan  zatnya dan mengelola kemanfaatannya  pada arah kebaikan  untuk  mendekatkan  diri  kepada Allah Ta’ala”. (Taqyudin, 2016, 449)
Dari  beberapa  pengertian  diatas,  dapat disimpulkan  bahwa  wakaf    adalah  menahan harta  yang  hasilnya  bisa  dimanfaatkan  untuk kebaikan  dengan  niat  mendekatkan  diri kepada Allah swt.
Dalil  yang  menjadi  dasar  disyariatkannya ibadah wakaf  tercantum dalam al Quran surat Ali Imran ayat 92:
“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum  kamu    menginfakkan  sebagian  harta yang  kamu  cintai.  Dan  apapun  yang  kamu infakkan,  tetang  hal  itu  sungguh  Allah  Maha Mengetahui “( Q.S Ali Imran, 3: 92).
Pada  ayat  92  Ali  Imran  di  atas,  terdapat ajaran tetang tidak akan mendapat kesempurnaan suatu kebajikan sebelum menginfakkan sebagian harta yang dicintainya.
Berdasarkan  riwayat  Abu  Talhah  ketika mendengar  ayat  tersebut,  beliau  bergegas untuk  mewakafkan  sebagian  harta  yang  ia cintai,  yaitu  Bairuha’,  sebuah  kebun  yang terkenal dengan kesuburannya. Rasulullah saw telah  menasehatinya  agar  ia  menjadikan perkebunannya  itu  sebagai  wakaf.  Maka  Abu Talhah  mengikuti  nasehat  Rasulullah  saw tersebut.
Abu  Ubaid  mengatakan  bahwa  walaupun kata  infak  dalam  ayat  tersebut  menunjukkan arti  sunah,  namun  umat  Islam  selalu dianjurkan untuk merealisasikan untuk mencapai  tujuan  infak  tersebut.  Dengan demikian,  ayat  diatas  menjadi  dalil  atas disyariatkanya wakaf (Huda, 2015: 29).
Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 261:
“Perumpamaan
(nafkah yang dikeluarkan) oleh orang-orang yang menafkahkan  hartanya  di  jalan  Allah  adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus  biji.  Allah  melipat  gandakan  (pahala) bagi  siapa  yang  dihendaki  dan  Allah  Maha
Luas  (karuniaNya)  lagi  Maha  Mengetahui”.
(Q.S. al-Baqarah/2: 261).
Pada surat Al-Baqarah ayat 216 menjelaskan  bahwa  pahala  orang  yang menafkahkan  hartanya  dijalan  Allah  akan mendapatkan  pahala  yang  berlipat  ganda  dan salah  satu  perbuatan  menafkahkan  harta dijalan Allah adalah wakaf.
Al Qur’an Surat Al Hajj ayat 77:
“Hai orang -orang yang beriman, rukuklah kamu,  sujudlah  kamu,  sembahlah  Tuhanmu dan  perbuatlah  kebajikan,  supaya  kamu mendapat kemenangan”. (Q.S. al-Hajj: 77)
Pada  surat  Al-Hajj  ayat  77  menjelaskan tentang  memerintahkan  berbuat  kebajikan. Oleh  karena  itu,  ayat-ayat  diatas  secara substanstif  memberikan  anjuran  melakukan wakaf  dalam  bentuk  berinfak  dan  melakukan amal  perbuatan  yang  bertujuan  memberikan kemanfaatan bagi sesama.
Hadis yang diriwayatkan Abi Hurairah:
“Sesungguhnya  Rasullah  SAW  berabda:
“ketika manusia mati  maka amalnya terputus kecuali  tiga  perkara,  sedekah  jariyah,  ilmu yang  bermanfaat  atau  anak  yang  saleh  yang mau mendoakan” . (HR. Muslim).
Para  ulama  mengartikan  sedekah  jariyah dalam  hadis  tersebut  adalah  wakaf.  Sedekah jariah  artinya  sedekah  yang  mengalir  terus pahalanya  sehingga  ibadah  wakaf  termasuk sedekah jariah karena harta pokoknya ditahan dan  hasilnya  dimanfaatkan,  selama  benda wakaf  tersebut  masih  digunakan  maka pahalanya  selalu  mengalir  kepada  orang  yang mewakafkan.
Hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar:
“Bahwa  sahabat  Umar  ra. memperoleh sebidang  tanah  di    Khaibar,  kemudian  Umar ra.  menghadap  Rasullullah  saw  untuk meminta  petunjuk. Umar  berkata:  “Hai Rasulullah  saw,  saya  mendapat  sebidang tanah  di  Khaibar,  saya  belum  pernah mendapat  harta  sebanyak  itu,  maka  apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Kemudian  Rasulullah  saw.  bersabda:  “  Bila kamu  berkehendak  tahan  (pokoknya)  tanah itu,  dan  engkau  sedekahkan  (hasilnya). Kemudian  Umar  menyedehkahkan  (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan  tidak  diwariskan.  Ibnu  Umar  berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah)  kepada  orang-orang  fakir,  kaum kerabat,  hamba  sahaya,  sabilillah,  ibnu  sabil dan  tamu.  Dan  tidak  dilarang  bagi  yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan  cara  yang  baik  atau  memberi  makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta. (HR. Muslim).
Memang  hanya  beberapa  saja  ayat  Al- Qur’an  maupun  hadis  yang  menyinggung tentang wakaf akan tetapi terbukti sejak zaman Rasulullah  saw  sampai  sekarang  wakaf menjadi  perhatian para ulama. Ketiadaan ayat Al- Qur’an  yang  secara  rinci  menjelaskan tentang  wakaf,  justru  inilah  yang  menjadi ijtihad para ulama untuk selalu mengembangkan konsep wakaf.
Adapun  syarat-syarat  wakaf  secara  umum yang  dikemukakan  oleh  Suhendi  adalah sebagai berikut:
1. Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu sebab  perbuatan  wakaf  berlaku  untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu.
2. Tujuan wakaf harus jelas, seperti mewakafkan  sebidang  tanah  untuk  masjid, mushala,  pesantren,  pekuburan  dan  yang lainya. Namun, apabila seseorang mewakafkan kepada lembaga hukum tanpa menyebut tujuannya, hal itu dipandang sah sebab  penggunaan  benda-benda  wakaf tersebut menjadi wewenang lembaga hukum  yang  menerima  harta  wakaf tersebut.
3. Wakaf  harus  segera  dilaksanakan  setelah dinyatakan  oleh  yang  mewakafkan,  tanpa digantungkan  pada  peristiwa  yang  akan terjadi di masa mendatang sebab pernyataan  wakaf  berakibat  lepasnya  hak milik  bagi  yang  mewakafkan.  Bila  wakaf digantungkan dengan kematian yang mewakafkan,  ini  bertalian  dengan  wasiat dan tidak bertalian dengan wakaf.
4. Wakaf  merupakan  perkara  yang  wajib dilaksanakan  tanpa  adanya  hak khiyar sebab  pernyataan  wakaf  berlaku  seketika dan untuk selamanya (Suhendi, 2014: 242- 243).
Rukun-rukun  wakaf  menurut jumh ū r  al- ulama ada 4 yaitu:
1. Wakif
2. Mauquf (barang yang diwakafkan)
3. Mauquf ‘ alaih (orang  atau  badan  yang menerima wakaf)
4. Ṣ higat (akad). (Zuhaili, 1985: 159)
Dari
rukun-rukun wakaf diatas mempunyai persyaratan sendiri-sendiri yaitu: 1. Wakif harus orang yang mukalaf (balig dan berakal),  tidak  terpaksa  atau  kehendaknya sendiri, a hli tabaru’ (mempunyai wewenang  untuk  memberi)  dan  memiliki benda  wakaf  yang  akan  diwakafkan. (Muhammad, t.t: 276)
2. Mauquf harus  tetap  zatnya  dan  dapat dimanfaatkan  untuk  jangka  waktu  yang lama,  tidak  habis  pakai.  Pemanfaatan  itu haruslah  untuk  hal-hal  yang  berguna,  halal dan  sah  menurut  hukum.  Harta  yang diwakafkan itu haruslah jelas wujudnya dan pasti  batas-batasnya  (jika  berbentuk  tanah misalnya).  Benda  itu  harus  benar-benar kepunyaan  wakif  dan  bebas  dari  segala beban.  Harta  yang  diwakafkan  itu  dapat berupa  benda  bergerak  seperti  buku-buku, saham, surat-surat berharga dan sebagainya.  Kalau  berupa  saham  atau modal, haruslah diusahakan agar penggunaan  modal  itu  tidak  untuk  usaha- usaha yang bertentangan dengan ketentuan- ketentuan  hukum  Islam,  misalnya  untuk mendirikan atau membiayai tempat perjudian  atau  usaha-usaha  maksiat  lainya. ( Supani, 2019: 28-29)
3. Mauquf  ‘alaih dibagi  menjadi  dua  yaitu syarat mauquf  ‘alaih yang  tertentu  adalah yang  bersangkutan  mempunyai  kapasitas kepemilikan  barang  ketika  wakaf,  orang tersebut  ada  wujudnya,  dalam  menerima barang wakaf harus segera dan tidak untuk
maksiat.  Syarat mauquf  ‘alaih yang  tidak tertentu  adalah  yang  terpenting  tidak digunakan  maksiat  maka  boleh  wakaf kepada  ulama,  mujahidin,  masjid,  pondok pesantren,  orang-orang  fakir,  orang-orang kaya  dan  kafir ẓ immi .  (al-Kurdi,  Hal.  276- 277)
4. Sighat harus munjazah (terjadi seketika/selesai) Maksudnya shigat tersebut menunjukkan  terjadi  dan  terlaksananya wakaf seketika setelah ṣ higat ijab diucapkan  atau  ditulis. Ṣ higat tidak  diikuti syarat bathil (palsu)  maksudnya  syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian.
Ada  berbagai  macam  wakaf  yang  dikenal dalam Islam  yang dibedakan berdasarkan atas beberapa  kriteria.  Menurut  Fyzee  Asaf.  A.A. yang mengutip pendapat Ameer Ali  membagi wakaf dalam 3 golongan sebagai berikut:
1. Untuk  kepentingan  yang  kaya  dan  yang miskin tidak dibedakan.
2. Untuk  keperluan  yang  kaya  dan  sesudah itu baru untuk yang miskin, dan
3. Untuk  keperluan  yang  miskin  semata- mata. (Sari, 66)
Menurut  Ahmad  Azhar  Basyir,  wakaf terbagi menjadi wakaf ahli dan wakaf khairi . 1. Wakaf Ahli yaitu  wakaf  yang  ditunjukkan kepada  orang-orang  tertentu,  seorang  atau lebih, keluarga wakif atau bukan. Misalnya mewakafkan buku-buku untuk anak- anaknya  yang  mampu  mempergunakan, kemudian  diteruskan  kepada  cucu-cucunya
(Sari,  66).  Seperti  halnya  perkataan  Syekh al-  Syirazi  bahwasanya  apabila  ada seseorang  mewakafkan  sebidang  tanah kepada  anak-anaknya  maka  ini  mencakup anak  laki-laki  anak  perempuan  dan  anak banci,  sebab  mereka  semua  adalah  anak- anaknya. (al Syirazi, t.th: 684)
Sedangkan  menurut  mazhab  Hambali wakaf ahli disebutkan  bahwa  seseorang yang  mewakafkan  harta  kepada  anak- anaknya  maka  yang  dimaksud  itu  adalah anak  laki-laki  dan  perempuan,  kecuali wakif  mengutamakan  yang  lainya.  (Ibnu, t.th: 198)
Dalam  pandangan  fukaha  wakaf  ahli memang diperbolehkan, hal ini berdasarkan hadis  yang muttafaqun alaih dari Anas  bin Malik tentang wakaf keluarga Abu Talhah.
Dalam  satu  sisi  wakaf  ahli  memang baik, yaitu bisa mempererat tali silaturrahim  dengan  keluarga  atau  kerabat yang menerima wakaf dan juga memberikan  kemanfaatan.  Akan  tetapi disisi yang lain akan menimbulkan masalah dengan kerabat atau keluarga yang lain jika harta  wakaf  tersebut  diserahkan  kepada pihak-pihak tertentu.
Sehingga akan menimbulkan kecemburuan  dalam  kehidupan  keluarga ataupun  kekerabatan.  Tidak  hanya  itu  jika seseorang  wakaf  kepada  anak,  cucunya kemudian  anak  cucunya  yang  ditunjuk  itu mati kemudian siapa yanga akan mengambil  manfaatnya?  Atau  bagaimana jika  anak  cucunya  berkembang  sedemikan
banyaknya  sehingga  manfaat  harta  wakaf sulit untuk dibagi? .
Dengan  demikian  wakaf  ahli  dalam situasi  seperti  sekarang  ini  kurang  begitu memberikan  manfaat  pada  kemaslahatan umum  karena  dalam  pengelolaan  dan pemanfaatannya  masih  belum  efektif, walaupun wakaf ahli itu diperbolehkan. 2. Wakaf Khairi adalah  wakaf  yang  sejak semula    untuk  kepentingan  umum  tidak dikhususkan  untuk  orang-orang  tertentu. (Sari,  66)  Seperti      pembangunan  masjid, sekolah,  jembatan,  rumah  sakit,  panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.
Wakaf  inilah  yang  sesui  dengan  hadis Nabi  Muhammad  saw  yang  diriwayatkan oleh Ibnu  Umar  bahwasanya  Umar mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar dan  hasilnya  disedekahkan  kepada  orang- orang  fakir,  kaum  kerabat  hamba  sahaya, sabilillah, ibnusabil dan tamu.
Sehingga harta wakaf bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat dalam hal agama, pendidikan,  kesehatan,  ekonomi  dan  sosial masyarakat  lainnya.  Disamping  itu  wakif bisa  mendapatkan    pahala  yang  mengalir terus menerus selagi harta wakafnya masih dimanfaatkan.
Secara  penggunaannya,  wakaf  inilah yang  jauh  lebih  banyak  manfatnya  jika dibandingkan  dengan  wakaf ahli ,  karena wakaf khairi bisa  dimanfaatkan  oleh banyak  orang  tidak  hanya  pihak-pihak tertentu saja seperti wakaf ahli.

## Konsep Alih Fungsi Objek Wakaf
Alih fungsi objek wakaf dalam istilah fikih dikenal  dengan ibd ā l atau istibd ā l, dalam kamus  Al-Munawair  kata ibd ā l artinya perubahan dan kata istibd ā l artinya penggantian.
Sedangkan istibd ā l diartikan  sebagai penjualan  harta  benda  wakaf  untuk  dibelikan harta  benda  lain  sebagai  penggantinya,  baik harta  benda  pengganti  itu  sama  dengan  harta benda  wakaf  yang  dijual  ataupun  berbeda. Ada  yang  mengartikan  bahwa istibd ā l adalah mengeluarkan  suatu  harta  benda  dari  status wakaf  dan  menggantikannya  dengan  harta benda lain.
Adapun ibd ā l artinya merubah harta benda wakaf dengan harta wakaf yang lain. Ada juga pendapat  yang  mengartikan  sama  antara istibd ā l dan ibd ā l karena secara bahasa kedua kata  tersebut  memiliki  arti  yang  sama,  yaitu menjadikan sesuatu sebagai pengganti sesuatu yang lain. (Fakhruroji, 151)
Permasalahan alih fungsi objek wakaf atau istibdāl wakaf  telah  dibahas  oleh  ulama mazhab,  sebagian  ada  yang  memperbolehkan dan sebagian ada yang melarangnya.
Ulama mazhab Syafi’i dalam masalah alih fungsi  ( istibdāl )  objek  wakaf  mempunyai sikap  yang  sangat  tegas  dibandingkan  dengan mazhab  yang  lain  sehingga  terkesan  mereka melarang istibd ā l objek  wakaf  secara  mutlak. Hal  ini  dilakukan  demi  menjaga  kelestarian objek  wakaf    atau  terjadinya  penyalahgunaan dalam  pelaksanaannya.  Ketegasan  hukum
dalam mazhab Syafi’ i  ini  berdasarkan  kepada prinsip  wakaf  yang  menjadi  pegangan  dalam mazhab Syafi’i bahwa harta benda wakaf tidak boleh  dijual,  dihibahkan  dan  diwariskan berdasarkan  hadis  Umar  Bin  Khattab  yang mewakafkan tanah di Khaibar dan mensyaratkan  tanah  tersebut  tidak  boleh dijual,  dihibahkan  dan  diwariskan.  Tujuan wakaf  yang  telah  dibuat  tidak  boleh  diubah selain  apa  yang  diniatkan  oleh  wakif. (Fakhruroji: 156)
Dalam  kitab Ianat  al-Talibin disebutkan bahwa  objek  wakaf  itu  tidak  boleh  dijual  dan tidak  boleh  dihibahkan  walaupun  rusak, walaupun objek wakaf tersebut berupa masjid yang roboh sehingga sulit untuk membangunnya  lagi  maka  tetap  tidak  boleh dijual  dan  masjid  tersebut  tidak  kembali kepada pemiliknya, karena dimungkinkan bisa digunakan untuk salat dan iktikaf diatas tanah masjid tersebut. (Usman, t.th: 211)
Sedangkan  alih  fungsi  objek  wakaf  atau istibdal menurut mazhab Hambali dibolehkan selama  dengan  kondisi  darurat  yakni  benda wakaf tersebut tidak bisa dimanfaatkan sesuai dengan diwakafkannya benda tersebut.
Mereka  berpendapat  bahwa  menjual  harta wakaf  itu  tidak  boleh  kecuali  harta  wakaf tersebut kurang bermanfaat maka boleh dijual dan  hasil  penjualanya  dibelikan    barang  yang nilainya  sama  dengan  barang  semula.  Seperti kuda  yang tidak bisa dimanfaatkan lagi  untuk berperang  maka  boleh  dijual  dan  hasil  dari penjualannya  dibelikan  dengan  kuda  yang
baru  yang  bisa  dibuat  untuk  perang  (Ibnu Qudamah, 2000: 242).
Menurut  Ibnu  Qudamah    bahwa  jika benda  wakaf  rusak  dan  manfaatnya  hilang seperti  rumah  roboh  atau  tanah  rusak  dan kembali  mati  (tidak  bisa  digarap)  dan    tidak mungkin  diperbaiki  atau  masjid  yang  sudah ditinggalkan oleh penduduk desa dan menjadi tempat  yang  tidak  digunakan  untuk  salat  atau sudah  sempit  menampung  warga  dan  tidak mungkin  diperluas,  atau  semuanya  sudah tercerai  berai  dan  tidak  mungkin  diperbaiki tidak pula sebagian dari barang wakaf tersebut kecuali  dengan  menjual  sebagian  maka  yang sebagian itu boleh dijual untuk perbaikan yang lain.  Jika  tidak  mungkin  mengambil  manfaat sedikitpun  dari  barang  wakaf  maka  semua barang itu dijual. (al-Zuhaili: 266)
Dalam  Undang-Undang  No.  41  Tahun 2004  tentang  Wakaf  juga  mengatur  tentang perubahan  dan  pengalihan  harta  wakaf  yang sudah  dianggap  tidak  atau  kurang  bermanfaat sebagaimana  tujuan  diwakafkannya  harta wakaf  itu  sendiri.  Dalam  pasal  40  Undang- undang  No  41  tahun  2004  menyebutkan bahwa  harta  benda  wakaf  yang  sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan,  dijual,  diwariskan,  ditukar  atau dialihkan  dalam  bentuk  pengalihan  hak lainnya.
Namun  ketentuan  tersebut  dikecualikan apabila  harta  benda  wakaf  yang  telah diwakafkan  digunakan  untuk  kepentingan umum  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang (RTUR)  berdasarkan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan  yang  berlaku  dan  tidak bertentangan  syariah.  Pelaksanaan  ketentuan tersebut  bisa  dilakukan  setelah  mendapat  ijin tertulis  dari  Menteri  atas  persetujuan  Badan Wakaf  Indonesia.  Harta  benda  yang  sudah diubah  statusnya  wajib  ditukar  dengan  harta benda  yang manfaat dan nilai tukar sekurang- kurangnya  sama  dengan  harta  semula.  (UU No.41 th 2004)
Taa’arud Al -Adillah
Secara  bahasa ta’rud berarti  pertentangan antara  satu  dengan  yang  lainya.  (al-Zuhaili, 1986:  1183)  Sementara  kata al-adillah ada bentuk  plural  dari  kata  dalil,  yang  berarti argumen,  alasan  dan  dalil.  Kajian  tentang ta’arud  al -adillah ini  khusus  dibahas  ahli ushul  ketika  terjadi  pertentangan  secara  lahir antara  dua  dalil  yang  sama  kuatnya  dalam menunjukkan  suatu  hukum. ( Firdaus,  2004: 188)
Sedangkan ta’arud menurut  istilah  seperti yang  dikemukakan  oleh  Wahbah  al-Zuhaili yaitu  salah  satu  dari  dua  dalil  yang menunjukkan  pada  hukum  suatu  peristiwa tertentu,  sedangkan  dalil  lain  menunjukkan hukum yang berbeda dari yang itu. (al-Zuhaili, 1986: 1883)
Menurut  Ibnu  Qudamah  seperti  yang dikutip oleh Wahbah mengemukakan bahwasanya ta’arud adalah  suatu  ungkapan yang  dipakai  untuk  saling  meniadakan  dua dalil  atau  beberapa  dalil  yang  menunjukkan pertentangan yang sulit dikompromikan antara keduanya.  Misalnya,  antara  dua  dalil  yang
satu  menunjukkan  hukum  wajib  sementara yang  lain  menunjukkan  pada  hukum  haram. (al-Zuhaili, 1986: 1183)
Menurut  Amir  Syarifuddin ta’rud  al - adillah adalah  perbenturan  dalil-dalil  hukum maksdunya  saling  berlawanya  dua  dalil hukum  yang  salah  satunya  diantara  dua  dalil itu menafikan hukum  yang ditunjuk oleh dalil lainya. (Syarifuddin, 2008: 241)
Sedangkan  menurut  Saebani ta’rud  al - adillah adalah  pertentangan  antara  beberapa dalil  tentang  suatu  masalah  tertentu,  misalnya dalil  yang  satu  menyatakan  bahwa  perbuatan tersebut  wajib  dilakukan,  sedangkan  dalil lainya  menetapkan  sunah.  ( Saebani,  2009: 209)
Dengan demikian ta ’ arud adalah dua dalil atau  lebih  yang  kedudukannya  sama  yang saling bertentangan yang sulit untuk dikompromikan.
Ketika mujtahid memandang  terjadi pertentangan  antara  dua  dalil  maka  perlu upaya  menghilangkan  pertentangan  tersebut ada dua metode yang digunakan para mujtahid yaitu metode ulama Hanafi dan ulama Syafi’i.
Ulama  Hanafi  dalam  menyelesaikan  dua dalil  atau  lebih  yang    bertentangan  secara berurut  dengan  cara: nasakh (menghapus), kemudian tarjih (cenderung), al- jam’u wa al - Taufiq (menghimpun dan mengkompromikan) dan tasaqut (menggugurkan) . (Abdul,  2002: 236).
Al-Nasakh (Menghapus) Nasakh menurut bahasa adalah membatalkan atau
menghapuskan.  Sedangkan  menurut  istilah yaitu  membatalkan  perbuatan  hukum  syarak dengan  dalil.  Pembatalan  itu  ada  yang  secara terang-terangan  dan  ada  pula  secara  diam- diam,  baik  secara kulli maupun  secara juz’i guna  untuk  melakukan  kemaslahatan.  Hukum yang  dibatalkan  disebut mansukh ,  sedang yang  membatalkan  disebut nasikh .  (Abdul, 2016: 120)
Tarjih menurut  bahasa  berarti  membuat sesuatu cenderung atau mengalahkan.
Sedangkan menurut istilah seperti diungkapkan oleh al-Baidawi adalah menguatkan  salah  satu  dari  dua  dalil  yang ẓ anni untuk  dapat  diamalkan.  (Hasbiyallah, 2013: 125)
Berdasarkan  definisi  itu  dapat  diketahui bahwa  dua  dalil  yang  bertentangan  dan  akan ditarjih  salah  satunya  itu  adalah  sama-sama ẓ anni .  Berbeda  dengan  pendapat  tersebut, menurut  kalangan  Hanafiyyah,  dua  dalil  yang bertentangan  yang akan di tarjih salah satunya itu bisa jadi sama-sama qath’i atau sama-sama dzanni. Oleh sebab itu, mereka mendefinisikan tarjih sebagai  upaya  mencari keunggulan  salah  satu  dari  dua  dalil  yang sama  atas  yang  lain.  Dalam  definisi  tersebut tidak  dibatasi  dengan  dua  dalil  yang ẓ anni saja. (Hasbiyallah: 126)
Al- Jam’u Wa al -Taufiq (Menghimpun dan Mengkompromikan) yaitu menghimpun kedua dalil  yang  bertentangan  untuk  kemudian dikompromikan. Metode ini digunakan mujtahid  apabila  metode tarjih tidak  dapat menyelesaikan pertentangan antara dalil. Hasil
kompromi  kedua  dalil  inilah  yang  diambil hukumnya. (Firdaus: 194)
Tasaqut al-Dalalain (Menggugurkan Kedua  Dalil)  adalah menggugurkan  kedua dalil yang bertentangan. Metode ini digunakan mujtahid ketika  ketiga  metode  sebelumnya tidak dapat menyelesaikan pertentangan antara dalil  tersebut.  Dengan  menggunakan  metode ini berarti mujtahid menggugurkan kedua dalil yang  bertentangan  itu.  Tegasnya  apabila bertetangan  ayat  Al- Qur’an  dengan  ayat  Al - Qur’an  lalu  antara  keduanya  tidak  bisa di nasakh atau  di tarjih atau  dikompromikan, maka  mujtahid  boleh  beralih  kepada  dalil yang  kualitasnya  dibawah  Al- Qur’an  yaitu hadis.  Apabila  bertentangan  antara  hadis dengan  hadis,  seorang  mujtahid  dapat  beralih mengambil pendapat sahabat atau menggunakan qiyas bagi  yang tidak memakai pendapat sahabat sebagai dalil. (Firdaus: 197)
Ulama Syafi ’ i berpendapat, jika pertentangan yang terjadi adalah di antara dua qiyas ,  maka  dilakukan  tarjih  atas  salah satunya.  Sedangkan  jika  pertentangan  yang terjadi  adalah  di  antara nash ,  maka  langkah yang  dilakukan  untuk  penyelesainya  sebagai berikut:
1. Langkah  pertama  adalah  dengan  cara menggabungkan  dalil  yang  bertentangan. Dalam  hal  ini  berlaku  prinsip  lebih diprioritaskan    memberlakukan  dua  dalil daripada mengabaikan salah satunya.
2. Jika langkah pertama tidak berhasil, maka pada  langkah  berikutnya  dilakukan  tarjih,
yaitu  dengan  cara  mencari  dalil  yang terkuat di antara keduanya.
3. Jika  langkah  kedua  tidak  berhasil,  maka diusahakan  mengetahui  sejarah  kronologi lahirnya  kedua  dalil.  Dalam  hal  ini,  dalil yang lebih dahulu datang menjadi mansukh (dipandang  tidak  berlaku  lagi), sehingga dalil  yang terakhir di berlakukan sebagai  dalil nasikh (yang  membatalkan dalil sebelumnya).
4. Jika  langkah  ketiga  juga  tidak  berhasil, maka langkah yang terakhir ialah, menggugurkan kedua dalil yang bertentangan tersebut, dan sebagai gantinya  dicari  dalil  lain  yang  berkaitan dengan  masalah  yang  dibahas.  Dalam  hal ini  kedua  dalil  yang  bertentangan  tersebut dipandang  seolah-olah  tidak  ada.  (Dahlan, 2011: 188-189)
Dari  uraian  diatas  dapat  disimpulkan bahwa  ulama  Hanafiyah  maupun  ulama Syafi’iyah  sebagai  pencipta  ushul  fikih mempunyai  metode  sendiri-sendiri  dalam mengatasi dalil-dalil yang bertentangan.
Sehingga dalam mengali hukum bisa menemukan    dalil  yang  lebih  kuat  untuk dijadikan pegangan.
Pandangan  Mazhab  Sya fi’i  dan  Mazhab Hambali tentang Alih Fungsi Obek Wakaf ( Istibdāl)
Dalam  mazhab  Syafi’i  objek  wakaf merupakan harta wakaf yang harus dipelihara dan  tidak  boleh  dijual.  Secara  tegas  mazhab Syafi’i  melarang  penjualan  harta  wakaf
sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  kitab Fath  al- Mu’in karya  Syekh  Zainuddin  bin Abdul Aziz al-Malibari:
“Objek  wakaf  tidak  boleh  dijual walaupun  itu  rusak,  walaupun  masjid  rusak dan  tidak  mungkin  untuk  membangunnya kembali  maka  tetap  tidak  boleh  dijual  dan tidak  kembali  dalam  keadaaan  apa  pun  ke pemiliknya  karena  masih  bisa  digunakan untuk salat dan juga iktikaf di atas tanahya”.
(Zainuddin: 90)
Pernyataan yang diungkapkan oleh Zainuddin  yang  termasuk  pengikut  mazhab Syafi’i menolak secara tegas penjualan objek wakaf walaupun sudah rusak, dan dicontohkan  berupa  masjid  yang  rusak  dan tidak  mungkin  untuk  dibangun  kembali  tetap tidak boleh dijual dengan alasan tanah wakaf tersebut masih bisa digunakan untuk salat dan juga  iktikaf.  Larangan  menjual  objek  wakaf tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar.
Kemudian, al-Syirazi yang juga merupakan  ulama  mazhab  Syafi’i  dalam kitabnya yang berjudul al- Muhażżab menyebutkan:
“Jika seseorang mewakafkan sebuah  masjid lalu  tempatnya  itu  roboh  sehingga  kegiatan salat  disitu  terhenti,  maka  masjid  tidak  bisa dikembalikan  kepada  pemiliknya,  dan  dia juga  tidak  boleh  mengelolahnya,  karena kepemilikan  akan  masjid  sudah  lepas,  dan kini telah menjadi milik Allah yang tidak bisa kembali lagi kepada pemiliknya karena rusak
Sama  seperti  jika  seseorang  memerdekakan seorang budak lalu dia sakit ” . (al- Fairuzabadzi, 1959:  452).
Pendapat  yang  dikemukakan  oleh  al- Syirazi  melarang  pengelolaan  kembali  objek wakaf  yang  berupa  masjid  walaupun  masjid tersebut roboh dan kepemilikan tanah tersebut tidak  bisa  kembali  kepada  pemiliknya  akan tetapi kembali kepada Allah swt, sebagaimana    orang  yang  memerdekakan budak kemudian budak itu sakit, maka orang yang  memerdekakan  tentu  sudah  tidak  ada hubungannya dengan budak tersebut.
Dengan  demikian  al-Syirazi  sebagai ulama  mazhab  Syafi’i  melarang  keras mengelola  kembali  objek  wakaf  yang    sudah rusak  dan  tidak  bisa  dimanfaatkan  lagi dengan  alasan  harta  yang  sudah  diwakafkan itu  sudah  menjadi  milik  Allah.  Lebih  lanjut, al-Syirazi mengemukakan:
“Jika seseorang mewakafkan sebatang poho n kurma  lalu  mengering  atau  mewakafkan seekor  hewan  ternak  lalu  sakit  atau mewakafkan  batang  pohon  pada  masjid  lalu pecah,  maka  dalam  masalah  ini  ada  dua pendapat.  Pendapat  pertama:  tidak  boleh dijual  sebagaimana  yang  saya  katakan seperti  masalah  masjid.  Pendapat  kedua: boleh  dijual,  karena  tidak  bisa  diharapkan lagi  manfaatnya.  Jadi,  lebih  baik  dijual daripada  dibiarkan  begitu  saja.  Berbeda dengan  masjid,  kerena  masjid  meskipun roboh,  namun  masih  bisa  digunakan  salat, dan tempatnya juga masih mungkin dibangun lagi  untuk  digunakan  salat.  Jika  kita
mengatakan  bahwa  itu  bisa  dijual,  maka status  hukum  uang  hasil  penjualanya  sama seperti  uang  hasil  penjualan  yang  ada  pada barang wakaf yang rusak”.
Keterangan  yang  disampaikan  oleh  al- Syirazi  bahwasannya  beliau  tetap  melarang keras  penjualan  objek  wakaf  yang  sudah rusak  dan  tidak  bisa  dimanfaatkan  lagi  yang mana  larangan  tersebut  disamakan  dengan masjid  yang  roboh.  Dengan  demikian  objek wakaf tersebut akan sia-sia sehingga kemanfaatan  objek  wakaf  sudah  berhenti. Akan  tetapi  pendapat  yang  kedua  dari mazhab  Syafi’i  memperbolekan  menjual objek  wakaf  selain  masjid  yang  tidak bermanfaat lagi untuk dijual lantas uang hasil penjualan  tersebut  dihukumi  uang  wakaf  dan bisa  dimanfaatkan lagi.
Kebolehan  menjual  objek  wakaf  selain masjid  merupakan  pendapat  yang a ṣ ah yang dikemukan  oleh  Imam  Nawawi  dalam  kitab karyanya  yang  berjudul Raudhatu  al- Tālibī n , akan  tetapi  kebolehan  menjual  objek  wakaf tersebut  hanya  dalam  kondisi  darurat  saja, seperti ungkapan beliau:
“Tikar  masjid  ketika  rusak,  ukiran  kayu ketika rusak, kain penutup ka’bah ketika tidak bermanfaat  dan  hilang  keindahannya,  maka ada  dua  pendapat  dalam  menjualnya: pendapat  yang  lebih  a ṣ ah  boleh  menjual benda wakaf  tersebut, dengan alasan supaya tidak  menyia-yiakan  benda  wakaf  tanpa faidah. Pendapat yang kedua, tidak memperbolehkan  penjualan  benda  wakaf, bahkan dibiarkan sedemikian rupa
selamanya.  Pendapat  yang  pertama  hasil penjualan  barang  wakaf  di  tasarufkan  untuk kemaslahatan masjid, dengan begitu persamaanya  adalah  membeli  tikar  baru dengan uang penjualan tikar yang lama. Dan uang  penjualan  barang  wakaf  tidak  boleh digunakan  pada  kemaslahatan  yang  lain”.
(Yahya, 2003: 419)
Pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Nawawi bahwasanya sebagian mazhab
Syafi’i  memperbolehkan  penjualan  objek wakaf. Akan tetapi kebolehan tersebut  hanya untuk  yang  sudah  rusak  dan  tidak  bisa dimanfaatkan lagi.
Hal  ini  dimaksudkan  agar  objek  wakaf tidak  tersia-sia  dan  uang  hasil  penjualannya dikelola  untuk  kemaslahatan  masjid,  tidak pada  yang  lain.  Sedangkan  pendapat  yang kedua  dalam  keadaan  apa  pun  selamanya objek  wakaf  tersebut  tidak  boleh  dijual.

## Sehingga dengan demikian hakikinya mazhab
Syafi’i tetap melarang penjualan objek wakaf.
Al-Haitami  mengemukakan  bahwa  benda wakaf yang kemungkinan masih bisa dimanfaatkan  maka  tidak  boleh  dijual, sebagaimana  pernyataannya  dalam  kitab Tuhfat al-Muhtaj sebagai berikut:
“Keluar  dari  perkataan  muṣ anif  tidak pantas  seterusnya:  jika  dimungkinkan  dibuat seperti papan maka tidak boleh dijual dengan pasti  bahkan  hakim  harus  berijtihad  dan menggunakannya  pada  yang  paling  dekat tujuan w akif”.
Dalam  pernyataan  al-Haitami  di  atas
merupakan  penjelasaan  yang  keluar  dari matan al-Minhaj, objek  wakaf  yang  berupa tiang masjid yang sudah pecah sehingga tidak bisa  digunakan  sebagai  tiang  masjid,  maka dalam  hal  ini  al-Haitami  melarang  penjualan objek  wakaf  tersebut  karena  masih  bisa dialihfungsikan dengan dibuat papan, bahkan hakim harus berijtihad untuk kegunaan objek wakaf  tersebut  yang  lebih  mendekati  tujuan wakif.
Syekh  Zainuddin  bin  Abdul  Aziz  al- Malibari  dalam  kaitannya  masalah  tiang masjid yang sudah pecah, maka memperbolehkan  penjualan  objek  wakaf tersebut  yang mana kebolehannya disamakan dengan  tikar  masjid  yang  sudah  rusak,  dan hasil  penjualan  tersebut  digunakan  untuk kemaslahatan  masjid,  sebagaimana  ungkapan beliau:
“Sama  seperti  tikar  masjid  yaitu  tiang - tiang masjid yang sudah pecah” .
Memang  dalam  masalah  penjualan  tiang masjid  yang  sudah  pecah  masih  ada perbedaan  pendapat  di  kalangan  mazhab Syafi’i,  ada  yang  memperbolehkan  dan  ada yang  tidak.  Akan  tetapi  tujuan  objek  wakaf tersebut  menurut    mazhab  Syafi’i  adalah sama  yaitu  untuk  kemaslahatan  masjid,  baik itu  dijual  objek  wakafnya  yang  mana  hasil penjualan untuk kemaslahatan masjid maupun yang tidak boleh dijual, yang berupa dialih  fungsikan  yang  bisa  memberikan kemaslahatan untuk masjid.
Dengan begitu, dari keterangan-keterangan
diatas,  maka  mazhab  Syafi’ i  melarang penjualan  objek  wakaf  yang  berupa  masjid akan  tetapi  untuk  selain  masjid  masih  ada perbedaan  pendapat  di  kalangan  mazhab Syafi’i sendiri.
Pandangan Mazhab Hambali Tentang Alih Fungsi  Objek  Wakaf termaktub  dalam  kitab yang  biasa  menjadi  rujukan  oleh  penganut mazhab Hambali, diantaranya yaitu: al-Mugni karya  Ibnu  Qudamah, al- Mubdi’  Syarah  al - Muqni’ karya  Ibnu  Muflih  dan Syarah  al- Zarkasyi karya Imam al-Zakarsyi.
Wakaf  merupakan  akad  yang  lazim  atau tetap  sehingga  tidak  boleh  dirusak  dan  objek wakafnya tidak boleh dijual, kecuali manfaatnya tidak lagi dapat dihasilkan, maka boleh dijual. ( Ibnu, 2003: 270)
Seperti  halnya  menurut  Ibnu  Qudamah dalam  kitabnya  yang  berjudul  al-Mughni bahwa  objek  wakaf  yang  sudah  tidak bermanfaat  lagi  maka  boleh  dijual,  seperti ungkapan beliau:
“Se sungguhnya apabila benda yang diwakafkan  rusak  dan  manfaatnya  tidak  lagi dapat  dihasilkan,  seperti  rumah  yang  runtuh, tanah yang hancur dan kembali menjadi tanah mati  serta  tidak  bisa  dilakukan  pengelolaan terhadapanya,  atau  masjid  yang  ditinggalkan penduduknya  sehingga  masjid  itu  berada  di tempat yang tidak lagi digunakan untuk salat, atau  masjid  itu  sempit  bagi  jama’ah  yang akan  menunaikan  salat  di  sana  dan  tidak mungkin  diperluas  lagi,  atau  seluruh  bagian masjid  itu  terbagi  menjadi  beberapa  bagian sehingga  tidak  mungkin  dibangun  lagi,  dan
tidak mungkin pula membangun sebagian dari masjid  tersebut  kecuali  dengan  menjual sebagian  lainya,  maka  sebagian  dari  masjid tersebut  boleh  dijual  untuk  digunakan membangun  sebagian  lainnya  lagi.  Akan tetapi  jika  masjid  itu  tidak  dapat  digunakan lagi secara keseluruhan maka keseluruhannya harus dijual” ( Abdilah, 1997: 220-221)
Keterangan  yang  telah  dikemukakan  oleh Ibnu  Qudamah  diatas  bahwa  objek  wakaf, baik  itu  rumah  yang  rusak  atau    tanah  yang hancur  sehingga  menjadi  tanah  yang  mati maka  boleh  dijual, kebolehan  tersebut memang  beralasan  karena  objek  wakaf  yang tidak  bermanfaat  lagi  jika  tidak  dijual  maka akan  sia-sia  sehingga  tidak  bisa  memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi masyarakat.
Disamping  itu    pahala  bagi  sang  wakif akan berhenti karena sudah tidak dimanfaatkan  lagi.  Maka  dalam  hal  ini  Ibnu Qudamah sebagai
Ulama Hambali memperbolehkan  penjualan  objek  wakaf, karena jika objek wakaf yang sudah tidak bisa memberikan  kemanfaatan  itu  dijual,  maka uangnya  bisa  digunakan  untuk  membeli barang  yang  bisa  memberikan  kemanfaatan dan kemaslahatan bagi masyarkat.
Bahkan  dalam  ungkapan  Ibnu  Qudamah tidak hanya rumah atau tanah yang mati yang bisa  dijual,  bahkan  masjid  sekalipun  yang tidak  bisa  digunakan  lagi,    boleh  dijual. Padahal  jika  bagunan  masjid  tersebut  sudah rusak  pun  tanahnya  masih  bisa  digunakan untuk  salat  atau  iktikaf,  akan  tetapi  Ibnu
Qudamah  memperbolehkan  penjualan  objek wakaf yang berupa masjid.
Ibnu Qudamah mengutip perkataan Imam Ahmad  yang  diriwayatkan  oleh  Abu  Dawud bahwa:  boleh  menjual  dua  batang  kayu  yang ada didalam masjid, seperti ungkapan beliau:
“Imam  Ahmad  berkata  di  dalam  riwayatnya Abi Dawud: ketika ada dua batang kayu yang memiliki nilai jual yang ada di dalam masjid, maka  keduanya    boleh  dijual  dan  hasilnya diberikan  kepada  masjid  tersebut”. ( Abdilah: 211)
Imam  Ahmad  selaku  Imam  Mazhab Hambali  memperbolehkan  penjualan  objek wakaf berupa batang kayu yang ada di dalam masjid yang masih memiliki nilai jual. Dalam perkataan  tersebut  hanya  dijelaskan  yang masih  memiliki  nilai  jual.  Sehingga  keadaan batang  kayu  tersebut  masih  layak  untuk digunakan,  baik    dibuat  papan  ataupun  pintu masjid.
Akan tetapi Imam Ahmad justru memperbolehkan  penjualan  objek  wakaf tersebut,  yang  mana  hasil  penjualannya diberikan untuk masjid.
Lebih  lanjut,  Imam  Ahmad  menetapkan bolehnya menjual pelataran masjid, sebagaimana ungkapan beliau :
“Imam  Ahmad  juga  menetapkan  bolehnya menjual  pelataran  masjid  dalam  riwayatnya Abdullah. Namun diharuskan adanya kesaksian  dalam  masalah  tersebut  pada imam”. ( Abdilah: 221 dan Ibnu: 272).
Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, boleh
menjual  pelataran  masjid  sebagaimana  yang dikutip  oleh  Ibnu  Qudamah  dan  juga  Ibnu Muflih  selaku  ulama  mazhab  Hambali,  akan tetapi  dalam  penjualan  tersebut  harus  ada kesaksian    imam,  yang  dimaksud  imam adalah  seseorang  yang  memang  mempunyai wewenang  mengawasi  benda  wakaf,  baik  itu pemerintah  ataupun  wakilnya,  seperti  di Indonesia  ada  yang  namanya  Badan  Wakaf Indonesia.
Kemudian dalam kitab syarah al-Zarkasyi dijelaskan  bahwa  bolehnya  menjual  kuda perang  ketika  kuda  itu  sudah  tidak  pantas untuk berperang. Seperti ungkapan beliau:
“Hukum  dari  kuda  perang  ketika  tidak pantas  untuk  digunakan  berperang  kecuali untuk menggiling, dan lain sebagainya, maka boleh  dijual  dan  hasilnya  dibelikan  sesuatu yang  bisa  digunakan  untuk  berperang,  atau hasil penjualannya digunakan untuk membantu kuda yang lain dan imam Ahmad menash  masalah  ini” .  (al-Zarkasyi,  2002:
213)
Imam  al-Zarkasi  sebagai  ulama  Mazhab Hambali  juga  memperbolehkan  penjualan kuda  perang  yang  sudah  tidak  patut digunakan  perang,  karena  dalam  peperangan harus  menggunakan  kuda-kuda  yang  kuat, sehingga  kuda  yang  tidak  pantas  berperang karena  sudah tua atau ada sebab yang lain.
Maka  dari  pada  tidak  dimanfaatkan sebagaimana  tujuan  wakif,  maka  Imam  al- Zarkasyi  memperbolehkan  kuda  tersebut untuk  dijual  dan  hasil    penjualannya
digunakan  untuk  membeli  sesuatu  yang  bisa digunakan  untuk  berperang.  Dalam  masalah ini Imam Ahmad  sendiri menetapkan penjualan  objek  wakaf  berupa  kuda  perang yang tidak patut digunakan perang.
Dengan demikian mazhab Hambali memang  memperbolehkan  penjualan  objek wakaf  atau  menganti  objek  wakaf  selama objek wakaf tidak bisa dimanfaatkan,  supaya objek wakaf dapat memberikan kemaslahatan  dan  juga  kemanfaatan  sebesar- besarnya,  dan  wakif    terus  mendapatkan pahala dari apa yang diwakafkanya.
Komparasi  Pandangan  Mazhab  Syafi’i dan Mazhab Hambali Tentang Alih Fungsi Objek Wakaf
Perbedaaan  pendap at  mazhab  Syafi’i  dan mazhab  Hambali  pada  3  hal  yaitu  objek wakaf  masjid,  objek  wakaf  non  masjid,  dan alasan istinbath hukum.
Mazhab  Syafi’i  bependapat  bahwa  alih fungsi objek wakaf ( istibdāl ) tidak diperbolehkan.  Seandainya  ada  tanah  yang diwakafkan untuk masjid kemudian majid itu rusak  dan  tidak  mungkin  membangunnya lagi,  maka  tanah  tersebut  tidak  boleh  ditukar guling  atau  dijual  dengan  alasan  tanah tersebut masih bisa digunakan untuk salat dan iktikaf.
Mazhab  Syafi’i  terlalu  ketat  dalam masalah  wakaf  masjid,  dikarenakan  mereka sangat  berpegang teguh  atas zahir lafal  hadis yang  diriwayatkan  oleh  Ibnu  Umar.  Di  sisi lain    menurut  mazhab  Hambali    jika  objek wakaf  itu  rusak  sehingga  tidak  bisa
dimanfaatkan,  seperti  halnya  tanah  yang rusak, masjid yang ditinggalkan penduduknya atau  masjid  itu  sempit  bagi  jama’ah  yang akan  menunaikan  salat  di  sana  dan  tidak mungkin  diperluas  lagi,  atau  seluruh  bagian masjid  itu  terbagi  menjadi  beberapa  bagian sehingga tidak mungkin  dibangun lagi,  maka boleh menjual objek wakaf tersebut.
Dalam  pernyataan  al-Haitami  objek wakaf  yang  berupa  tiang  masjid  yang  sudah pecah  sehingga  tidak  bisa  digunakan  sebagai tiang masjid, maka tidak boleh dijual, karena masih  bisa  dialih  fungsikan  dengan  dibuat papan,  bahkan  hakim  harus  berijtihad  untuk kegunaan  objek  wakaf  tersebut  yang  lebih mendekati  tujuan  wakif.  Sedangkan  Imam Ahmad  memperbolehkan  penjualan  objek wakaf berupa batang kayu yang ada di dalam masjid yang masih memiliki nilai jual. Dalam masalah  penjualan  tiyang  masjid  dikalangan mazha b Syafi’i ada perbedaaan pendapat ada yang  memperbolehkannya  dan  ada  yang melarang.
Mazhab  Hambali  memperbolehkan penjualan  objek  wakaf  berupa  kuda    yang tidak    pantas  untuk  digunakan  berperang, seperti  halnya  sudah  tua  atau  lainnya,  hasil penjualan kuda itu digunakan untuk membeli kuda baru yang pantas untuk berperang.
Hal  tersebut  sama  dengan  pendapatnya
sebagian mazhab Syafi’i yang memperbolehkan  penjualan  objek  wakaf berupa  tikar  masjid  yang  sudah  rusak,  yang mana  hasil  penjualannya  digunakan  untuk kemaslahatan masjid bukan yang lain.
Perbedaan  pendapat  yang  terjadi  dari kedua  mazhab  tersebut  adalah  karena perbedaan  hujah  yang  dibuat  pegangan  dan juga dalam memahami hadis Nabi Muhammad  SAW  yang  diriwayatkan  oleh Ibnu Umar:
“Sesungguhnya  wakaf  tidak  boleh  dijual pokoknya,  tidak  boleh          dihibahkan  dan tidak  boleh  diwariskan”. (Qusyairi  al- Naisaburi: 349)
Dari  hadis  tersebut  secara  eksplisit memang  menunjukkan  tidak  diperbolehkan menjual  objek  wakaf,  dihibahkan  dan diwariskan.  Hal  ini  bisa  dipahami  bahwa objek  wakaf  yang  sudah  diwakafkan  telah hilang  hak  kepemilikannya  sehingga  hanya boleh dimanfaatkan saja.
Keteguhan mazhab Syafi’i dalam memandang  hadis  tersebut  sebagai  hujjah tidak  diperbolehkannya istibdāl ,  karena mazhab  Syafi’i  memandang  dari zahir nya lafal  hadis  yang  tegas  melarang istibdāl wakaf.  Keteguhan  tersebut  dapat  dilihat  dari metode  istinbat  hukum  mazhab  Syafi’i  yang memposisikan  nas  hadis  sebagai  sumber kedua setelah Al- Qur’an.
Dalam  metode  istinbat  hukum  mazhab Syafi’i  harus  berurutan,  jadi  ketentuan  dari nas  tidak  bisa  dirubah  dengan  metode  yang lebih  rendah  tingkatannya.  Seperti  halnya tidak diperbolehkan istibdāl wakaf berdasarkan  hadis  yang  diriwayatkan  oleh Ibnu  Umar.  Hal  ini  akan  tetap  berlaku sepanjang  tidak  ada  nas  yang  mengatakan
lain.
Sedangkan  mazhab  Hambali  memahami hadis  tersebut  dari subtansi  wakaf, jika wakaf sudah  tidak  bisa  dimanfaatkan  lagi  maka boleh  dijual.  Alasan  lainnya  dari  mazhab Hambali adalah berpegang pada hadis berikut: bahwa Umar menulis surat pada Sa’ad, ketika dia mendapat berita bahwa seseorang membobol  baitul  mal  yang  ada  di  Kufah. Surat  itu  berisi,  :  “pindahkanlah  masjid  yang berada  di  Tamarin,  dan  jadikanlah  berada diarah kiblat masjid. Karena di masjid itu akan selalu  ada  orang  yang  menunaikan  salat (sehingga  dia  akan  melihat  apa  yang  terjadi pada  baitul  mal) ” .  Peristiwa  ini  disaksikan oleh  para  sahabat,  dan  tidak  ada  seorang  pun dari  mereka  yang  mengingkarinya,  sehingga hal ini menjadi sebuah ijmak.( al-Maqdisi , 1995: 523, al-Zuhaili: 226, al-Mughni: 221-222 )
Dalam  metode  istinbat  hukum  mazhab Hambali  juga  mengutamakan  nas Al- Qur’an dan  hadis  seperti  halnya  mazhab  Syafi’i. Akan  tetapi  dalam  memahami  lafal  hadis memang  terjadi  perbedaan,  kalau  mazhab Syafi’i  hanya  melihat zahir lafalnya  saja, sedangkan  mazhab  Hambali  melihat  dari subtansi  wakaf  itu  sendiri,  karena  tujuan wakaf  adalah  untuk  dimanfaatkan  bendanya, sehingga jika benda wakaf itu rusak dan tidak bermanfaat  lagi,  maka  boleh  dijual  supaya benda  wakaf  itu  tetap  dapat  dimanfaatkan kembali,  mazhab  Hambali  juga  berpegang pada  hadis  diatas,  meskipun  hadis  tersebut tidak diketahui sanadnya, akan tetapi mazhab
Hambali menggunakan hadis tersebut, karena dalam  istinbat  mazhab  Hambali  hadis  daif bisa digunakan untuk sumber hukum. Apalagi peristiwa  yang  terjadi  dalam  hadis  itu  para sahabat tidak ada yang mengingkarinya.
Adapun  titik  temu  dari  pendapat  yang dikemukakan  ma zhab  Syafi’i  dan  Hambali bahwa  pada  dasarnya  tidak  boleh  menjual objek  wakaf  karena  sifatnya  yang  abadi. Namun  dari  mazhab  Hambali  menambahkan jika  masih  bisa  dimanfaatkan,  namun  jika tidak  bisa,  maka  boleh  dialihfungsikan  atau dijual sehingga bisa mendatangkan kemanfaatan  dan  kemaslahatan  sebagaimana tujuan wakaf.
Perbedaaan pendapat tersebut dikarenakan perbedaan dalam memahami nas hadis dan metode istinbat dari kedua mazhab. Pendapat  yang  lebih  relevan  bila  diterapkan pada  masa  sekarang  adalah  pendapat  dari mazhab  Hambali,  karena  pendapatnya  yang tidak  kaku  dan  dapat  dijadikan  pegangan dalam  mengekalkan  objek  wakaf  yang  rusak dan memanfaatkannya, sehingga objek wakaf tidak  terbuang  sia-sia,  dan  pahala  bagi  wakif akan terus mengalir.

## Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah disebutkan  pada  bab  sebelumnya,  maka  bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pandangan  mazhab  Syafi’i  tentang  alih fungsi  objek  wakaf  adalah  tidak  boleh menjual  objek  wakaf  berupa  masjid dengan  alasan  walaupun  masjid  tersebut sudah  rusak  dan  tidak  mungkin  dibangun
lagi maka tanahnya masih bisa digunakan untuk  salat  dan  iktikaf,  sedangkan  objek wakaf  selain  masjid  masih  ada  perbedaan pendapat  dikalangan  mazhab  Syafi’i ,  ada yang  memperbolehkan  dan  ada  yang tidak.  Sedangkan  menurut    mazhab Hambali  tidak    boleh  menjual  objek wakaf,  akan  tetapi  jika  objek  wakaf  tidak bermanfaat  lagi  maka  boleh  dijual walaupun berupa masjid sekalipun.
2. Komparasi antara pendapat mazhab Syafi’i  dan  mazhab  Hambali  adalah  pada dasarnya tidak boleh menjual objek wakaf karena  sifatnya  yang  abadi  tetapi  mazhab Hambali  menambahkan  jika  masih  bisa dimanfaatkan,  namun  jika  tidak  bisa, maka  boleh  dialihfungsikan  atau  dijual sehingga bisa mendatangkan kemanfaatan dan  kemaslahatan  sebagaimana  tujuan wakaf.  Perbedaaan  pendapat  tersebut dikarenakan  perbedaan  dalam  memahami nas hadis dan metode istinbat hukum dari kedua mazhab

## Daftar Pustaka
Abi  Muhammad  Abdilah  bin  Ahmad  bin Muhammad  bin  Qudamah,  1997. al- Mughni . Riyad: Dar al-Alam al-Kutub. Abi  Muhammad  Abdullah  bin  Ahmad  bin Muhammad  bin  Qudamah.  1998  . al- Mughni . t.tp: Dar al-Alam al-Kutub.
Aizid,  Rizem.  2016. Biografi  Empat  Imam Mazhab . Saufa: Yogyakarta.
Al-Asqalani,  Ibnu  Hajar.  t.t. Bulugul  al- Maram . Pustaka Alawiyah: Semarang. Al-Dimsyaqi,  Taqyudin  Abi  Bakar  bin
Muhammad  bin  Abdul  Mukmin  al- Khisni  al-Husaini.  2016. Kifayatu  al- khyar .  Jeddah:  Dar  al-Minhaj  Lin
Nasri Wa al- Tauri’.
Al-Dimyati, Abu Bakar Usman Bin Muhammad  Syatha,  t.th. Ianat  al- Tālibin , t.tp.
Al-Gazi,  Muhammad  bin  Qasim.  t.t. Fath  al- Qarib  al-Mujib .  Semarang:  Pustaka
Alawiyah.
Al-Haitami,  Syihabuddin    Ahmad  bin  Hajar.
t.th. Tuhfa  al-Muhtaj  bi  Syarah
Minhaj .  t.tp.
Al-Jauzi, Abu Faraj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad  bin.  t.t. Manaqib  Imam
Ahmad bin Hanbal . t.tp.
Al-Kurdi,  Muhammad  Amin.  t.th. Tanwir  al- Kulub , t.tp.
Al-Malibari,  Zainuddin  Ibn  Abdul  Aziz.  t.t.
Fathul Mu’in Bisyarah Qurrotu al -Ain ,
Semarang: Pustaka Alawiyah. Al-Maqdisi, Syamsuddin Abi
Faraj
Abdurrahman  bin  muhammad  bin Ahmad bin                Qudamah, 1995. al-Syarh  al-Kabir .  Tahqiq  Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turki: Hajar.
Al-Nawawi,  Abi  Zakariya  Yahya  bin  Syarf,
2003. Raudhatu  al-Thalibin .  Bairut Lebanon: Dar al-Alim al-Kutub.
Al-Razi,  Fakhruddin.  1986. Manaqib  Imam
Syafi’i . Mesir:  Maktabah  Kulliah  al- Zahiriah.
Al-Razi,  Fakhruddin.  2015. Manaqib  Imam Syafi’i .  Penj.  Andi  Muhamad  Syahril.
Jakarta Timur: Pustaka al-Kausar. Al- Syafi’I,  Muhammad  Idris. 2010. Al- Risalah . Penj. Muhammad Amar Aldy,
Kitab al-Ri salah Imam Syafi’i.
Selangor: Jasmin Publications.
Al-Syahuli,  Abdul  Ali  Muhammad  Bin
Nadzam  al-Din  Muhammad.  2002. Fawatih al-Rahamawut . Bairut
Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
Al-Syaukani,  Muhammad bin Ali.  2016. Nail al- Authar .  t.tp: Dar al- Jauzi.
Al-Syirazi,  Abu  Ishak.  t.t. Al- Muhżzab .  Al-
Dar al-Syamiah: Damaskus
Al-Zarkasyi,  Abi  Abdillah  Muhammad  bin Abdullah  bin Muhammad. 2002. Syarah  al-Zarkasyi .  Bairut  Lebanon: Dar al-Kutub al-Alamiah. Al-Zuhaili,  Wahbah.  1985. al-Fiqh  al-Islam Wa  al-  Adillatuhu .  Damaskus:  Dar  al-
Fikr.
Al-Zuhaili,  Wahbah.  1986. Ushul  al-Fiqh  al- Islami . Damaskus: Dar al-Fikr.
Arafat,  Muhammad  Husni  &  Irfan  Nur Fauzan.  2018. Pemanfaatan  Harta Wakaf (Analisis Komparatif UU No 41 Tahun  2004  dengan  KHI  Pasal  215 dalam Perspektif Hukum Islam ,
ISTI’DAL;Jurnal  Studi  hukum  I slam,
Vol. 5 No 2 Juli – Desember, UNISNU Jepara.
Arif,  Firman  Muh.  2013. Perbandingan Mazhab  dalam  Lintasan  Sejarah , Makasar: Indonesia Independent
Publisher.
Arikunto,
Suharsimi. 2010. Prosedur
Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek .
Jakarta: Rineka Cipta.
Azis,  Ubaidillah.  2015. Perubahan  Benda Wakaf  (Studi  Komparasi  Mazhab Hanafi  Dan  Mazhab  Syafi’i) Skripsi.
Jember: IAIN Jember. Azwar,  Saifuddin.  2010. Metode  Penelitian ,
Yokyakarta: Pustaka Pelajar. Bukhori,  t.th. Alih  Fungsi  harta  wakaf
Produktif  untuk  Kegunaan  Komersial dalam  Perspektif  fikih  Muamalah .
Mutawasith:  Jurnal  Hukum  Islam Cianjur: UNSUR. Dahlan,  Abd.  Rahman.  2011. Ushul  Fikih .
Jakarta: Amzah.
Efendi,  Satria,  2017. Ushul  Fiqh .  Jakarta:
Kencana.
Fahruroji, 2019. Wakaf Kontemporer . Jakarta:
Badan Wakaf Indonesia.
Firdaus,  2004. Ushul  Fiqh .  Semarang:  Dina Utama.
Fuad,  Ahmad  Masfuful.  2016. Qiyas  Sebagai
Salah Satu Istinbath Hukum ,
Mazahib: Jurnal Pemikiran Islam , Vol XV, No 1. Juni .
Hakim,  Lukman.  2015. Merubah  Peruntukan
Wakaf Dalam Perspektif Empat
Mazhab ,  Ar- Risalah,  Jurnal:  Vol.  XVI No. 2 .
Hasbiyallah.  2013. Fiqh  dan  Ushul  Fiqh ,
Bandung: Rosda.
Hayat, Abdul, Ushul Fiqh ,  PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2016. Hayatudin,  Amrulllah.  2020. Telaah  Istinbath
Hukum  Imam  Syafi’i Tentang  Kadar Susuan Yang Mengharamkan
Pernikahan, Jurnal  Ilmiah  Ahwal Syakhshiyyah ,Vol 2 No1. Hendang, Atep Waluya, Istibdal wakaf dalam pandangan fukaha klasik dan kontemporer , Misykat al-Anwar:
Jurnal  Kajian  Islam  Dan  Masyarakat Universitas Muhammadiyah
Tangerang, 2018.
https://quran.kemenag.go.id/sura/3. Diakses
17 Februari 2021.
Huda, Miftahul, Mengalirkan Manfaat Wakaf , Bekasi: Gramata Publising, 2015.
Ibnu  Muflih, Al-Mubdi  Syarah  al-Muqni ,  Dar al-Alam al-Kutub, t.t.
Ibnu  Muflih, al- Mubdi’  Syarah  al - Muqni’ ,
Dar Alam al-Kutub: al-Riyad, 2003. Ibnu Qudamah, Al- Muqni’ , Jeddah: Makatabah Saudia, 2000.
Kamus Besar Bahasa Indoensia. Kementerian  Agama  RI, Fikih  Wakaf ,
Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.
Kementerian  Agama, Pedoman Pengelolaan dan  Perkembangan  Wakaf ,  Jakarta:
Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.
Khosyi’ah, Siah, Wakaf  dan Hibah Perspektif
Ulama  Fiqh  dan  Perkembangannya  di Indonesia ,  Bandung:  Pustaka  Setia, 2010.
Maftuhah, Analisis Hukum  Istibdal    Benda Wakaf Berupa Masjid (Studi
Komparasi  Pendapat  Imam  Nawawi
dan Ibnu Qudamah) Skripsi,
Semarang:  Universitas  Islam  Negeri Walisongo Semarang, 2017.
Marzuki, Ahmad bin Hanbal (Pemikiran Fikih dan  Ushul  Fikihnya ),  Jurnal  Hunafa Vol. 2 No 2 Agustus 2005. Maskuri, Analisis  Terhadap  Hukum  Wakaf Berjangka  Waktu  (Studi  Komparatif Pendapat Imam Asy- Syafi‟i dan Imam
Abu Hanifah) Skripsi: UIN Walisongo
Semarang.
Moleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012. Munawir,  Ahmad  Warson, Al-Munawwir
Kamus Arab-Indonesia Surabaya:
Pustaka  Progressif, 1997.
Muslim, Abi Husain  ibn al-Hujaj  al- Qusyairi al-Naisaburi, Sahih  Muslim  Wahuwa al-Musnad  al-  Dahih ,  t.tp.  Daru  al- Tasit, t.t.
Naim, Abdul Haris. 2018. Moderasi

## Pemikiran Hukum Islam Imam Syafi’i ,
Jurnal  Pemikiran  Hukum  dan  Hukum Islam , Vol 9, No 1, Jan-Jun Najieh,  Abu  Ahmad.  2017. Fikih  Mazhab
Syafi’i . Bandung: Marja.
Norhafizhuddin,  Muhammad.  2017. Istibdal harta  wakaf  (Studi  Komparatif  Antara Pendapat  Imam  Al-Zakarkhsi  Dan Imam  Al-Nawawi ),  Skripsi,    Aceh Darussalam: UIN
Ar-Raniry
Darussalam
Rustina  N,  2013. Mengenal  Musnad  Ahmad Bin  Hanbal ,  Jurnal:  Tahkim  Vol.  IX No 2.
Saebani,  Muhammad, Ilmu  Ushul  Fikih , Pustaka Setia: Bandung, 2009. Saidi,  Muhammad.  2018. Alih  Fungsi  Harta
Wakaf Dalam Perspektif Fikih
Syafi’iyah  dan  UU  No.  41  Tahun 2004 ”, AT -TAZAKKI: Vol. 2 No.1, Sari,  Elsi  Kartika,  2006. Penghantar  Hukum Zakat dan Wakaf , Jakarta: PT Grasindo.
Sati,  Pakih.  2014. Jejak  Hidup  Imam 4Mazhab . Yogyakarta: Kana Media:
S atori,  Djam’an  dan  Aan  Komariah. 2017.
Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
Suhendi,  Hendi, Fiqh  Muamalah ,  PT  Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2014.
Supani, 2019. Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia  dari  Fikih  Klasik  Ke Undang-undang . Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
Syarifuddin,  2008. Ushul  Fiqh  Jilid  1 . Kencana: Jakarta.
Undang-undang  No  41  tahun  2004  Tentang
Wakaf. Walid ibn Ahmad al-Husain, dkk,
t.t.. Muasuah  al-Hafidz  Ibn  Hajar  al- Asqalani al-Hadisiyati, .ttp., tp.,
Yanggo, Huzaimah Tahido. 1997. Penghantar Perbandingan Mazhab . Logos Wacana Ilmu: Jakarta.