ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya
Volume 11, Nomor 2, Juni 2022: 197 - 214 10.33772/etnoreflika.v11i2.1459 ISSN: 2252-9144 (Cetak) ISSN: 2355-360X (Online)

## TKPKD DAN KEMISKINAN MASYARAKAT PEDESAAN: Studi Kasus di Wilayah Pedesaan Kabupaten Konawe Selatan

## TKPKD AND RURAL COMMUNITY POVERTY: A Case Study in a Rural Area of South Konawe Regency
Samsul 1 , Peribadi 2 , Muhammad Arsyad 3 , Tanzil 4 , Juhaepa 5
1 Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, Jl. H.E.A. Mokodompit, Kampus Hijau Bumi Tridharma Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia
2, 3, 4, 5 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo
2 Email korespondensi: citaperibadi@gmail.com
Diterima: 4 Februari 2022; Direvisi:  30 Juni 2022; Disetujui: 3 Juli 2022
Copyright © 2022 The Author This is an open access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
How  to  cite  (APA) : Samsul,  Peribadi,  Arsyad,  M.,  Tansil,  &  Juhaepa.  (2022).  TKPKD  dan kemiskinan  masyarakat  pedesaan:  Studi  kasus  di  wilayah  pedesaan  Kabupaten  Konawe  Selatan. ETNOREFLIKA:  Jurnal  Sosial  dan  Budaya , 11 (2),  197–214. https://doi.org/10.33772/etnoreflika. v11i2.1459

## ABSTRACT
This  study  aims  to  describe  the  existence  of  the  Regional  Poverty  Reduction  Coordination Team (TKPKD) as a structural institution that greatly determines the success and failure of the Poverty Reduction Program (Pronangkis), especially those that arise in rural areas. For this reason, this research is directed at efforts to re-functionalize the TKPKD as a structural institution  through  a  qualitative  approach  with  a  case  study  core.  The  results  of  the  study show  that  several  cases  of  very  worrying  poverty  are  experienced  by  rural  communities  in the  South  Konawe  Regency  Government  area  as  a  result  of  the  dysfunctionalization  of  the TKPKD. Among them  are the socio-economic portrait of stone-breaking women in Wawatu Village,  Moramo  District,  the  existence  of  homeless  peasants  in  Mowila  Village,  Mowila District,  marginalization of  shifting  cultivators  in  the  wilderness  of Wolasi  District  and  the cries of fishermen on the coast with their various problems. Moving on from the narrative of rural  community  life,  an  institutional  model  is  designed  that  can  be  used  by  local governments  to  activate  TKPKD  institutions  to  solve  various  problems  of  rural  community life.
Keywords: urgency, TKPKD institutions, structural, problematic and rural

## ABSTRAK
Penelitian  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  keberadaan  Tim  Koordinasi  Penanggulangan Kemiskinan  Daerah  (TKPKD)  sebagai  lembaga  struktural  yang  sangat  menentukan kesuksesan  dan  kegagalan  Program  Penanggulangan  Kemiskinan  ( Pronangkis ),  terutama
yang  mengemuka  di  wilayah  pedesaan.  Karena  itulah,  maka  penelitian  ini  diarahkan  pada upaya  refungsionalisasi  TKPKD  sebagai  kelembagaan  struktural  melalui  pendekatan kualitatif  yang  berintikan  pada  studi  kasus.  Hasil  penelitian  menunjukkan  beberapa  kasus kemiskinan  yang  sangat  memprihatinkan  dialami  oleh  masyarakat  perdesaan  di  wilayah Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan sebagai akibat dari disfungsionalisasi TKPKD. Di antaranya  adalah  potret  sosial  ekonomi  perempuan  pemecah  batu  di  Desa  Wawatu Kecamatan  Moramo,  keberadaan  tunakisma  kaum  tani  di  Desa  Mowila  Kecamatan Mowila, marginalisasi peladang berpindah-pindah di hutan belantara Kecamatan Wolasi dan isyak  tangis  nelayan  di  pesisir  pantai  dengan  berbagai  problematikanya  masing-masing. Beranjak dari narasi kehidupan masyarakat pedesaan  tersebut, maka didesain sebuah model kelembagaan  yang  dapat  digunakan  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk  mengaktifkan  lembaga TKPKD  dalam  rangka  menyelesaikan  berbagai  problematika  kehidupan  masyarakat pedesaan.
Kata kunci : urgensi, lembaga TKPKD, struktural, problematika dan pedesaan

## PENDAHULUAN
Keberadaan  wilayah  perdesaan  di masa  lalu  tampak  indah  dan  sejuk  berupa pemandangan  petani  berladang  berpindah- pindah  yang  menyesiri  hutan  belantara, peternak  yang  mengembalakan  ternaknya, petani yang mengolah sawah dan kebunnya dengan  peralatan  tadisional,  mendengar suara jangkrik di sawah serta alunan ombak di  pesisir  pantai,  menyaksikan  rumah sederhana,  berbelanja  di  pasar  mingguan yang  silih  berganti  serta  masih  banyak lainnya  yang  tampak  serba  alamiah.  Tak pelak  lagi,  pun  mengingatkan  kita  pada eratnya solidaritas masyarakat dalam menyelenggarakan  serta  melangsungkan kehidupan  sosialnya,  baik  dalam  bentuk gotong  royong  membuka  dan  mem- bersihkan  lahan,  menanam  bibit-bibit alamiah  di  persawahan,  mendirikan  rumah, menyelenggarakan  pesta  pernikahan,  dan bahkan  dalam konteks kedukaan semuanya diselenggarakan  dengan  cara  saksama secara  integral  dan  interdependen  antara semua  komponen  dan  lapisan  masyarakat pedesaan  (Rusdi,  dkk.,  2020).  Dalam konteks  ini,  alam  perdesaan  diibaratkan sebagai  gadis  cantik  nan  jelita  oleh  kaum penganut  teori  struktural  yang  berpangkal pada  filsafat  materialisme  Marx  (Peribadi, dkk., 2020).
Ketika  memasuki  sekitar  tahun 2000-an,  maka  suasana  yang  penuh
kebersamaan,  persaudaraan  dan  sepe- nanggungan  itu  tampak  telah  berubah  dan bahkan  telah  menjadi  sebuah  kenangan masa  lalu  yang  enggan  diceritakan  kepada kaum  milenial  yang  tengah  terbuai  oleh aneka  bentuk  “cyber  society”  dengan berbagai problematikanya. Betapa kini, kita telah menemukan banyak hal baru mengemuka  dan  menggelegar  di  tengah wilayah  perdesaan,  sehingga  perkumpulan warga  masyarakat  yang  bernilai  solidaritas tampak tidak lagi seramai di masa lalu. Tak pelak  lagi,  bangunan  sarana  dan  prasarana permukiman,  perumahan,  pusat  pertokoan, dan  bahkan  tempat  karokean  sudah  mulai menjelmah  di  wilayah  perdesaan  yang penghuninya  taat  kepada  adat  istiadat  dan semua jenis nilai budayanya di masa lalu.
Hal  ini  terjadi  sebagai  akibat  dari orientasi  pembangunan  berbasis  paradigma developmentalisme,  termasuk  pembangun- an  yang  berlangsung  di  wilayah  perdesaan selama  kurun  waktu  Orde  Baru  yang tampak lebih dominan dalam konteks pem- bangunan  fisik  material  berbasis  per- tumbuhan ekonomi. Pada gilirannya, capaian  kemajuan  di  berbagai  bidang  tidak hanya  menjadi  sebuah  keniscayaan,  tetapi juga  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  prestasi yang  diperoleh  dalam  aspek  material merupakan sebuah lompatan kuantiatif yang telah mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak.  Namun  di  balik  semua  keberhasilan
pembangunan  fisik  material  itu,  ternyata Indonesia  mengalami  nestapa  kehidupan dalam  bentuk  dekulturasi,  despritualisasi dan dehumanisasi serta demoralisasi, hingga memuncak  pada  kasus  ilegal  loging  dan deforestase  yang  secara  serentak  dengan bangkitnya  kemarahan  kultural  dan  ke- marahan  ekosistem  yang  kini  tak  mampu terbendung  lagi.  Betapa  maraknya  tragedi kemanusiaan  dan  tragedi  politik  yang beriringan  dengan  tragedi  lingkungan  yang acapkali  mencengangkan,  mencemaskan dan bahkan seringkali menjadi sebuah mala- petaka yang amat menyedihkan.
Karena  itu,  upaya  mengantisipasi berbagai  problematika  yang  mengemuka, termasuk  prediksi  bakal  hilangnya  generasi ( lost  generation )  sebagai  akibat  dari  krisis pangan yang menyebabkan gizi buruk serta rendahnya  kualitas  SDM,  maka  sangat dibutuhkan  penguatan  kapasitas  kelem- bagaan  lokal  seperti  lumbung  desa  dan lumbung  pangan,  khususnya  di  wilayah perdesaan.  Hal  itu  dimaksudkan  adalah tidak hanya merupakan suatu sistem norma khusus  untuk  menata  tindakan  berpola sebagai  upaya  memenuhi  kebutuhan  hidup sehari-sehari.  Akan  tetapi,  yang  takkalah pentingnya adalah bagaimana mesin kelem- bagaan  sosial  dapat  berfungsi  maksimal sebagai  wadah  partisipatif  untuk  mening- katkan  ketahanan  pangan  dan  berbagai masalah  kehidupan  sosial  lainnya  yang mendesak (Peribadi, dkk., 2020).
Beranjak  dari  aneka  problematika perdesaan  itulah,  maka  kemudian  menarik minat  berbagai  pihak  untuk  memikirkan solutifnya  agar  entitas  ‘Desa’  memiliki bargaining position dan kemandirian dalam konteks  sosial,  politik,  dan  maupun  eko- nomi. Secara khusus, dari pihak pemerintah membentuk sebuah lembaga struktural yang disebut TKPKD berdasarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 dan Permendagri No. 42 Tahun 2010. Sedangkan dari pihak akademisi telah melahirkan  berbagai  temuan  teoretik  yang bersumber  dari  riset  secara  multidisiplinier yang  dapat  diterapkan  untuk  mengem-
bangkan  kehidupan  masyarakat  pedesaan. Demikian  pula  dari  kalangan  Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) terus mengembangkan  aneka  bentuk  program pemberdayaan  sebagai  upaya  menampilkan pertanian  yang  tangguh  dan  modern berbasis  pengelolaan  Sumber  Daya  Alam (SDA)  dan  genetik  secara  berkelanjutan menuju ketahanan pangan, memenuhi kese- jahteraan petani dan berdaya saing global.
Akan  tetapi,  semuanya  belum  me- nunjukkan  hasil  yang  maksimal  sebagai- mana  diharapkan  dan  didambakan  masya- rakat  pedesaan.  Akibat  dari  disfungsi- onalisasi TKPKD sebagai lembaga struktural  yang  seharusnya  mampu  meng- integrasikan  berbagai  program  pember- dayaan  yang  dikedepankan  oleh  berbagai lembaga,  maka  Pronangkis  belum  berlang- sung  secara  terpadu.  Besar  dugaan, lemahnya  peran  anggota  TKPKD  adalah disebabkan oleh belum familiarnya menggunakan  paradigma  pembangunan partisipatif dalam menyelenggarakan Pronangkis.  Artinya,  selain  belum  me- mahami paradigma
pembangunan partisipatif  berbasis  komunitas  dan  basis- basis kultural lainnya, juga mungkin saja ka- rena  masih  terasa  sulit  meninggalkan  para- digma  konvensional  yang  sudah  terlanjur meninabobokkan selama kurun waktu Orde Baru (Orba).
Sesungguhnya,  kegagalan  TKPKD adalah  tidak  hanya  disebabkan  oleh  faktor ketimpangan  struktural  karena  masing- masing  dinas  dan  instansi  cenderung menunjukkan  sikap  “ego-sektoral”  melalui program  pembedayaan  yang  selama  ini hanya berlangsung  secara  disintegral. Akan tetapi,  betapa  sulit terbantahkan bahwa dis- fungsionalisasi TKPKD adalah lebih domi- nan  disebabkan  oleh  faktor  ketimpangan spiritual  atau  moralitas.  Karena  itu,  maka upaya  membangun  wilayah  pedesaan menuju  desa  masa  depan  yang  ideal,  maka keberadaan  wilayah  perdesaan  terlebih  da- hulu  perlu  dipotret,  dikaji  dan  dianalisis secara  komprehensif.  Dalam  konteks  hasil
penelitian  ini,  maka  upaya  mengkaji keberadaan  wilayah  pedesaan  dalam  sta- tusnya  sebagai  Desa  Mandiri,  Desa  Maju, Desa  Berkembang,  Desa  Tertinggal  dan sangat  Tertinggal  digunakan  instrument Kementrian  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal  dan  Transmigrasi  Republik  In- donesia  Nomor  2  Tahun  2016  Tentang  In- deks  Desa  Membangun.  Sedangkan  secara kualitatif  dikembangkan  melalui  tipologi studi cross  sectional sebagai  studi  kasus yang  berupaya  mempersingkat  waktu  ob- servasinya dengan cara mengobservasi pada beberapa  tahap  atau  tingkat  perkembangan tertentu  (Muhadjir,  2011;  Peribadi,  2021). Dalam  perspektif  inilah,  maka  kajian eksploratif  ini  dilangsungkan sebagai sebuah driving force melalui studi deskriptif yang dikembangkan secara eklektik. Fokus  dan  ruang lingkup penelitian ini  adalah  berupaya  mengungkap  keber- adaan  wilayah  perdesaan  dengan  berbagai problematikanya yang dirasakan  sehari-hari oleh  warga  masyarakat  yang  hidup  di sekitarnya.  Karena  itu,  yang  menjadi  fokus utama  adalah  berupaya  mengidentifikasi keberadaan wilayah pedesaan secara komprehensif  dengan  berbagai  potensi  dan problematikanya  yang  selama  ini  menjadi faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam membangun  wilayah  pedesaan  dan  para penghuninya.
Fokus kajian tersebut adalah relevan dengan  kondisi  obyektif  wilayah  Peme- rintahan  Kabupaten  Konawe  Selatan  yang baru  saja  bergegas  untuk  membangun wilayah  perdesaan  dengan  prinsip:  “Mari Wujudkan  Desa  Maju  Konsel  Hebat. Karena itu, beranjak dari aneka potensi dan problematika  wilayah  pedesaan  dimaksud, maka  dikembangkan  sebuah  formulasi kelembagaan  Tim  Koordinasi  Penanggu- langan  Kemiskinan  Daerah  (TKPKD) sebagai  Lembaga  struktural  yang  ada  di tingkat  kabupaten/kota  dan  Provinsi  yang dapat  mengkoordinir  Program  Penanggu- langan  Kemiskinan  (Pronangkis)  secara integral dan intredependen.
Potret  sosial  komunitas  perdesaan adalah  ditandai  dengan  unit-unit  produksi dan  sekaligus  menjadi  unit  konsumsi.  Hal itulah  yang  kemudian  disebut peasant sebagai  pola  kehidupan  yang  beriorentasi kepada upaya  pemenuhan  kebutuhan  hidup anggota keluarganya sehari-hari. Dan hal itu berbeda  dengan farmer sebagai  unit produksi  yang  berorientasi  produktif  dan pasar.  Dalam  konteks  ini,  menurut  Amri Mazali (dalam Peribadi, dkk., 2020) bahwa “petani peasant” hanya berupaya menanam padi,  ubi  dan  singkong,  cengkeh,  jeruk, mangga, sayur-sayuran, bunga dan lain-lain sebagai  manifestasi  dari  “etika  subsistens”. Dengan  demikian,  berarti  kajian  atas  ke- beradaan  petani peasant lebih  tepat  disorot dari  perspektif Peasant  Studies  and  Rural Agriculture Development , ketimbang dalam perspektif  Rural  Sociology  yang  relevan untuk  keberadaan Farmer .  Karena  itu,  kini Petani  dituntut  memiliki  jiwa  kewira- usahaan  serta  kemampuan  manajemen usaha yang baik, sehingga mampu memiliki daya  saing  yang  tinggi  untuk  menghadapi perubahan  yang  terjadi  dalam  dunia  bisnis pertanian (Mukti,  dkk.,  2018;  Rahmadani, dkk., 2020; Rokicki, dkk., 2021).
Eksistensi  masyarakat  perdesaan sebagai  kaum  agraris,  jika  disimak  dari sudut  pandang  antropologis  yang  mewarisi etnografi  Barat,  maka  desa  diumpamakan semacam fosil yang  merupakan  sisa-sisa budaya  masa  lalu  yang  tertinggal  karena mengalami cultural  lag dalam  keseluruhan proses  evolusi.  Namun  dalam  konteks pendekatan  budaya  yang  mewarisi  tradisi Durkheim  tampak  bernuansa  dikotomis “tradisional/mekanik” versus “modern/orga- nik”.  Sedangkan  bagi  kaum  Marxian, masyarakat desa masa kini dianggap sebagai sisa-sisa  formasi  sosial  masa  lalu  ( pra- kapitalis )  sebagai  kelas  yang  tereksploitir dalam  keseluruhan  struktur  kekuasaan.
Adapun bagi neo-populis/chayanovian bahwa  struktur  sosial  masyarakat  desa ditentukan oleh  bekerjanya  sistem ekonomi yang khas ( a specific type of economy ) yang
kata  kuncinya  ada  pada  “usaha  tani keluarga” (Peribadi, 2017).
Pendekatan  klasik  tentang  desa  di antaranya dapat ditelusuri melalui gambaran desa yang dituangkan oleh Suhardjo (2008) dengan  berdasarkan  pada  paradigma  mo- dernisasi  dan  model  dikotomi.  Secara historis  pendekatan  ini  muncul  pasca revolusi  Industri  yang  melanda  seantero Eropa  yang  ditandai  dengan  menjamurnya kawasan  Kota  Industri  di  wilayah  tersebut beserta  geliat  modernisasi  yang  menyer- tainya.  Maka  atas  realitas  tersebut  terben- tuklah  pandangan  dikotomis  pada  wilayah- wilayah  tertentu  dengan  kondisi  kehidupan sosial yang berbeda. Ada kawasan pedesaan dianggap  sebagai  perwujudan  dan  bentuk representase masyarakat tradisonal (gemein- schaft) dan  kawasan  perkotaan  masyarakat perkotaan  dianggap  sebagai  wujud  repre- sentase  dari  masyarakat  modern (ge- sellschaft) .  Selanjutnya  model  dikotomik yang  membedakan  dua  tipe  wilayah  ini diidentifikasi  pada  pada  bentuk  solidaritas yang  berlaku  dalam  masyarakatnya,  yakni solidaritas  mekanik  pada  masyarakat  kota dan  solidaritas  organik  pada  komunitas perdesaan.
Kini, paradigma pembangunan semakin  kompleks  yang  mencakup  para- digma liberal , marxis dan post-struktural sebagai  multiparadigmatik  yang  secara eklektik  harus  mulai  diimplementasikan. Akan  tetapi,  pembangunan  pertanian  yang selama  ini  berlangsung  tampak  hanya mengacu  pada  paradigma  liberal  yang berfokus  pada  upaya  mentransformasikan pertanian dari formasi tradisional- substansial menjadi modern-kapitalistik. Karena  itulah,  maka  Sanusi  (2016)  dalam bukunya:  “Menuju  Desa  Mandiri  (2016)” menawarkan  enam  platform  baru  yang harus  ditempuh  untuk  menuju  kepada sebuah  desa  masa  depan  yang  men- sejahtrakan. Pertama ,  rekognisi  sebagai upaya  sang  aktor  pembangunan  untuk menghormati,  mengakui,  mempercayai  dan memberdayakan  desa. Kedua ,  subsidiaritas
yang  menunjukkan  negara  memberikan mandat  kewenangan  dan  pembangunan kepada  desa,  sehingga  prakarsa  dan keputusan  lokal  menjadi  lebih  kuat  serta dekat  dengan  masyarakat  setempat. Ketiga , redistribusi  sebagai  upaya  negara  membagi sumberdaya  baik  dalam  bentuk  Dana  Desa maupun  tanah  untuk  mencapai  keadilan ekonomi. Keempat, demokratisasi  dalam rangka  memperkuat  akuntabilitas-respon- sivitas  pemimpin  desa  dan  representasi rakyat. Kelima, konsolidasi  sebagai  upaya antitesis  atas  pendekatan  mutialisi  pem- bangunan  dan  sumberdaya  agar  desa menjadi entitas dan kekuatan utuh. Keenam, pemberdayaan  yang  hadir  melalui  proses edukasi,  katalisasi  dan  fasilitasi  berbagai aktor  desa,  sehingga  mereka  mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang lebih kokoh.
Tampaknya,  paradigma  baru  ten- tang  desa  cenderung  menunjukan  ciri  yang dinamis dan heterogen dibanding paradigma klasik,  sehingga  Ilbery  (1998)  menyatakan bahwa  kawasan  pedesaan  sudah  tidak  lagi menjadi  kawasan  yang  identik  dengan sektor  pertanian.  Menurutnya  saat  ini  telah terjadi  revolusi  pada  kawasan  pedesaan  di semua bidang kehidupan,  utamanya  bidang sosial, ekonomi, politik, dan ekologi. Hal ini merupakan  respon  dari  perubahan  sosial global yang terjadi secara radikal dewasa ini yang  secara  konkreet  terjadi  di  negara- negara  maju  dan  negara  berkembang,  se- hingga  sektor  non-pertanian  tidak  hanya berkembang  di  wilayah  perkotaan  tetapi juga tumbuh di kawasan pedesaan. Kondisi tersebut pada gilirannya melahirkan bentuk- bentuk  desa  baru  dengan  ciri  khas  yang berbeda  dengan  model  desa  tradisional seperti  desa  wisata,  desa  industri  kerajinan, desa kuliner dan lain-lain.
Meskipun  demikian,  secara  statis- tikal dalam pandangan Agusta, dkk., (2014) bahwa  karakteristik  wilayah  pedesaan ditandai  dengan  skor  yang  rendah  dalam konteks  fasilitas  pendidikan  seperti  Taman, kanak-kanak,  Sekolah  dasar,  sekolah  me- nengah  pertama,  sekolah  menegah  atas,
pasar,  unit  pertokoan,  sarana  hiburan modern seperti bioskop, bliard, diskotik, lalu rumah sakit, hotel, salon, pengguna telepon kabel,  dan  telepon  rumah  tangga  serta ketiadaan  listrik.  Disamping  itu,  ciri  desa juga  dapat  identifikasi  pada  tingginya kepadatan  penduduk  dan  tingginya  jumlah rumah tangga. Sedangkan menurut Adisasmita  (2006)  berbagai  tingkat  desa dapat digolongkan berdasarkan pada tingkat perkembangannya, meliputi desa tradisonal,
desa  swadaya,  desa,  swakarsa,  desa swakarya  dan  desa  swasembada,  desa pariwisata,  dan  desa  nelayan.  Ketika diteropong  dalam  perspektif  model  pem- bangunannya  maka  dapat  diklasifikasi sebagai desa terpadu, desa mandiri, dan desa partisipatif.
Akhirnya, ditandaskan bahwa ketika platform  dan  gerakan  baru  tersebut  dija- lankan secara koheren, konsisten dan otentik maka  niscaya  akan  dapat  mendongkrak kebangkitan  desa  pada  empat  ranah. Pertama , kebangkitan sosial yang menggambarkan  prinsip  kebersamaan  dan gotong-royong secara kolektif antara pemimpin desa dengan masyarakat. Hal itu mulai  dari  musyawarah  desa  hingga pelaksanaan  pembangunan  desa,  sehingga desa  bisa  tumbuh  menjadi  benteng  kohesi dan ketahanan sosial.
Kedua ,  kebangkitan  budaya  yang dapat  mencerminkan  semangat  memupuk tradisi  dan  kearifan  lokal,  ketaatan  pada hukum, spirit republik serta mendidik untuk menumbuhkan penghormatan terhadap nilai-nilai  kemanusiaan  dan  kebajikan. Ketiga ,  kebangkitan  politik  di  arena  sosial serta  di  arena  politik  pemerintahan,  se- hingga musyawarah desa, perencanaan desa, hingga  pemilihan  kepala  desa  dapat berlangsung dalam suasana penuh nilai-nilai demokratis. Keempat , kebangkitan ekonomi sebagai  refleksi  dari  pendekatan  “desa membangun” dan “membangun desa” yang berorientasi  kepada  kebangkitan  ekonomi berbasis  desa.  Dana  Desa  maupun  alokasi Dana  Desa  tentu  bukanlah  anggaran  untuk
belanja  semata,  tetapi  menjadi  aset  untuk investasi dan konsolidasi kekuatan ekonomi desa. Karena itu, kesuksesan dan kegagalan adalah  semuanya  sangat  ditentukan  oleh mentalitas  aktor  dan  aktris  pembangunan, terutama  bagi  mereka  dari  berbagai  pihak (Pemerintah,  NGO  dan  dunia  Perguruan Tinggi) yang concern dengan pembangunan wilayah  serta  program  pemberdayaan masyarakat perdesaan.

## METODE PENELITIAN
Kajian  dalam  proses  penelitian dikembangkan melalui studi  kasus dalam konteks  tipologi  studi cross  sectional se- bagai  studi  kasus  yang  berupaya  mem- persingkat  waktu  observasinya  dengan cara  mengobservasi  pada  beberapa  tahap atau  tingkat  perkembangan  tertentu  (Mu- hadjir, 2011). Selain itu, studi kasus yang jika  disorot  dari  level  penjelasannya, maka  menurut  Yin  (dalam  Peribadi, 2021)  bahwa  studi  kasus  itu  terdiri  atas tipe  eksplanatoris  sebagai  penjelasan hubungan kausal, tipe eksploratoris untuk mengeksplorasi situasi dan tipe deskriptif untuk  mendeskripsikan  fenomena  yang terjadi  pada  kehidupan  nyata.  Dalam konteks ini, proses penelitian menerapkan studi  kasus  tipe  deskriptif secara cross sectional di  beberapa  wiayah  pedesaan yang kategori Desa Mandiri, Desa Manju, Desa  Berkembang,  Desa  Tertinggaal  dan Desa  Sangat  Tertinggal.  Artinya,  tim peneliti  berupaya  menindaklanjuti  be- berapa  permasalahan  yang  tampak  fe- nomenal  dalam  instrument  Indeks  Desa Membangun  (IDM)  sebanyak  54  indi- kator, terutama instrument IDM yang dit- erapkan  di  wilayah  pedesaan  yang  kate- gori  sebagai  Desa  Tertinggal  (DT)  dan Desa Sangat Tertinggal (DST)
Sumber  informasi  dalam  pene- litian  ini  adalah  semua  komponen masyarakat  Konawe  Selatan  yang  dinilai layak atau mampu dan bersedia memberikan  informasi,  maka  dapat  di- jadikan  sebagai  sumber  data.  Namun
sumber informasi dimaksud, diklasifikasi atau  dibagi  ke  dalam  kelompok  sumber informasi  utama  dan  penunjang  yang akan dipilih dengan cara bola salju ( snow balling ).  Dalam  hal  ini,  semua  tokoh masyarakat  dan  warga  masyarakat  teru- tama  yang  berdomisili  di  semua  tipologi jenis  desa  menjadi  sumber  informasi utama.  Sedangkan  elite  lokal,  fasilitator dan  relawan  PNPM  Mandiri  Pedesaan serta Pemerintah di tingkat desa, kecama- tan dan di tingkat Kabupaten Konawe Se- latan  dari  berbagai  instansi,  menjadi sumber informasi penunjang.
Secara  khusus  potensi  dan problematika  wilayah  pedesaan  yang diperoleh  melalui  berbagai  instrument, dianalisis  secara  “ kualitatif  interpretatif” yang  diproses  melalui  upaya  penelaan data,  reduksi  data,  kategorisasi  data, pemeriksaan  keabsahan  data  dan  hingga pada penafsiran data (Milles dan Huberman 1992). Tindakan sosial diinterpretasi  sesuai  dengan subjective meaning dari  semua  fenomena  sosial yang  berorientasi  pada  konsep un- derstanding of social action (Guba, 1985; Tarwotjo, 1994).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama  merupakan  wilayah  pedesaan dengan  kondisi  sosial  yang  dapat  digo- longkan  paling  buruk  menurut  ketentuan Permendesa  tahun  2016.  Dalam  konteks ini,  maka  sebagai  kategori  Desa  Sangat Tertinggal  berada  pada  rentang  nilai  ku- rang dan lebih kecil dari 0,4907. Kondisi tersebut  adalah  menggambarkan  sebagai sebuah  desa  yang  memiliki  kerentanan bencana  alam,  goncangan  ekonomi  dan konflik  sosial,  sehingga  desa  mengalami kesulitan  untuk  mengelola  dan  me- manfaatkan  potensi  sumberdaya  sosial, ekonomi,  dan  ekologinya.  Hal  itu  kemu- dian  mengakibatkan  masyarakat  tetap hidup  dalam  kondisi  miskin  dengan berbagai  suka  dukanya.  Dengan  rentang
point  sebagaimana  ketentuan  dalam PermenDesa  tahun  2016,  maka  beberapa wilayah  pedesaan  yang  tertuang  dalam uraian  pembahasan  merupakan  wilayah pedesaan yang kategori sebagai desa san- gat tertinggal dan desa tertinggal.
Eksistensi  dan  status  desa  sangat tertinggal dan desa tertinggal tersebut di- peroleh  dari  hasil  obesrvasi  dan  perhi- tungan  atas  Indeks  Ketahanan  Sosial (IKS),  Indeks  Ketahan  Ekonomi  (IKE) dan  Indeks  Ketahan  Lingkungan  (IKL) yang  menunjukkan  skor  nilai  total sebanyak  0,48  atau  kurang  dari  0,491. Namun  demikian,  pembahasan  yang  ter- tuang  di  bawah  ini  hanya  menggam- barkan problematika sosial pada beberapa wilayah  pedesaan  di  Kabupaten  Konawe Selatan  serta  formulasi  kelembagaan struktural  TKPKD  sebagai  solusi  alter- natif yang dikedepankan

## Problematika Wilayah Pedesaan
Kehidupan  masyarakat  sejatinya selalu  mengalami  perubahan  seiring dengan  perkembangan  zaman.  Dalam proses  perubahan  acapkali  mengemuka realitas dan hiperealitas yang tidak terba- yangkan  serta  tidak  diharapkan  terjadi. Secara deskriptif dan naratif, uraian pada pembahasan  ini  merupakan  potret  prob- lematika sosial yang mengemuka di wila- yah  perdesaan  sebagai akibat  dari  ketim- pangan  struktural,  ketimpangan  kultural dan  ketimpangan  spiritual  serta  ketim- pangan  agraris  dan  ekologis.  Berbagai bentuk  ketimpangan  dan  implikasi  so- sialnya yang menyebabkan kehidupan so- sial  ekonomi  warga  masyarakat  per- desaan  menjadi  terganggu  dan  bahkan mencemaskan.
Pertama, kasus  Sosial  Ekonomi di  Wilayah  Kecamatan  Moramo . Ikhwal keberadaan  perempuan  pemecah  batu  di wilayah  Kecamatan  Moramo  telah  di- tuangkan  dalam  buku:  Prahara  Kehidu- pan  Sosial  Kaum  Agraris  (Peribadi, 2016).  Di  dalamnya  menggambarkan  de-
rita  kelompok  sosial  ekonomi  pemecah batu  suplit  ketika  mendapatkan  batu  ge- londong  yang  keras,  karena  harus  ditum- buk  dengan  sangat  keras  dan  lama  pe- cahnya.  Sedangkan  saat  menumbuk  batu besar  dan  keras  itu  tangan  menjadi  sakit sekali  karena  palu-palunya  memantul  te- rus-menerus dan bahkan kadang-kadang” menumbuk  jari  tangan  sendiri,  sehingga jari  tangan  terluka,  dan  kuku  jari  tangan bengkak dan berdarah.
Kepedihan  lainnya  yang  dinara- sikan  dalam  buku  tersebut  adalah  rasa capek dan badan terasa sakit. Karena me- nakar  batu  seperti  menakar  beras  dari tumpukannya.  Kita  bisa  membayangkan betapa  capeknya  para  pejuang-pejuang ekonomi  rumah  tangga  ini.  Hal  tersebut menyebabkan  tangan  menjadi  kapalan atau  berkerak.  Demikian  keluhan  kelom- pok pemecah batu suplit dari desa Mekar Jaya  asal  Jawa  Barat  dan  Jawa  Tengah itu.  Tak  pelak  lagi,  ketika  musim  hujan tiba  karena  pengolahan  batu  di  musim hujan  batunya  melengket,  sehingga  sulit untuk dipisahkan, sehingga selain menyi- ta  waktu  yang  cukup  lama  dalam  proses pengolahannya,  juga  mengandung  resiko yang tinggi ( high risk ) seperti adanya ta- nah longsor. Karena itu, pada musim hu- jan  para  pengolah  batu  bekerja  sangat lama dan ekstra hati-hati, dan bahkan ka- lau musim hujan berlangsung, maka akti- vitas para pengolah dan penambangan ba- tu  terhenti  atau  memilih  istirahat  di  ru- mah  untuk  menghindari  resiko  bahaya seperti  tertimbun  batu  gunung  karena  ta- nah longsor.
Lebih  ironisnya  lagi,  kelompok pengolah  batu  dan  kelompok  pemecah batu  memperoleh  upah  yang  terlalu  mu- rah (khususnya pemecah batu suplit) dan ditambah  lagi  dengan  tidak  adanya  du- kungan  pemasaran  hasil  produksi  yang lancar.  Kalau  pembeli  sunyi,  atau  jika pembeli  tidak  ada  maka  produksi  juga menjadi  terpengaruh  dan  pendapatan menurun,  sehingga  secara  umum  dapat
mempengaruhi  struktur  perekonomian mereka.
Ikhwal  itulah  yang  merupakan gambaran  atas  keberadaan  kelompok  so- sial  ekonomi  pemecah  batu  yang  pada umumnya ditekuni oleh kaum perempuan (mak-mak)  yang  berupaya  membantu kebutuhan  anggota  rumah  tangganya  di masa  lalu.  Kini,  mereka  sudah  tersingkir dari  perkembangan  pengelolaan  batu yang  telah  menggunakan  mesin  pemecah batu yang beraktivitas di sepanjang wila- yah  Desa  Wawatu,  Desa  Sanggula  dan Desa  Mekar  Jaya  Kecamatan  Moramo Kabupaten Konawe Selatan.
Tampaknya,  problematika  ke- hidupan  sosial  ekonomi  dan  sosial  bu- daya  yang  mengemuka  sebagai  akibat dari modus operandi mesin pemecah batu tersebut,  adalah  tidak  hanya  sukses gemilang  menyingkirkan  pekerja-pekerja pemecah  batu  konvensional,  tetapi  juga menyebabkan  ekosistem  pengunungan batu  semakin  parah  dan  tentu  saja  kian mencemaskan  pekerja  itu  sendiri,  terma- suk  orang-orang  yang  lalu  lalang  sehari- hari  di  sepanjang  wilayah  Kecamatan Moramo.  Selain  itu,  menurut  mantan penyuluh  perikanan  yang  yang  bertugas kurang  30  tahun  lamanya  di  wilayah Kecamatan Moramo bahwa:
“Selama  beropresinya  mesin  pemecah batu  tersebut,  adalah  tidak  hanya  me- matikan  pekerja  pemecah  batu  yang berlangsung  selama  ini  dengan  cara menumbuk dengan tangan dan alat yang sederhana.  Akan  tetapi,  juga  semakin merusak  lingkungan  pegunungan  serta mematikan kelompok sosial nelayan dan kelompok  sosial  ekonomi  budidaya rumput  laut.  Hal  terjadi  karena  air  laut menjadi  tercemar  dan  menjadi  keruh” (Tri  Daniningsih,  S.Pi.,  M.Si.,  wawan- cara, 12 Seprtember 2021).
Kedua, kasus  Desa  Bakutaru  Ke- camatan  Moramo . Keberadaan  Desa Bakutaru  yang  terdiri  atas  Dusun  Wono Buana,  Dusun  Wono  Jaya  dan  Dusun
Wono  Mulya  yang  berada  di  wilayah Kecamatan  Moramo  Kabupaten  Konawe Selatan,  adalah  dimekarkan  dari  Desa Marga  Cinta  Kecamatan  Moramo  Kabu- paten  Konawe  Selatan  pada  tahun  1999 (Apriani,  2020).  Kemudian  Desa  Baku- taru  ini  ditetapkan  menjadi  desa  definitif pada tahun 2001 di bawah kepemimpinan Pak  Sodri  sebagai  Kepala  Desa  pertama di desa tersebut.
Keadaan  Pendidikan  yang  sangat memprihatinkan, sehingga  keadaan Sum- ber Daya Manusia di Desa Bakutaru juga sangat memprihatinkan sebagaimana ditandaskan Kepala Desa Bakutaru Keca- matan Moramo bahwa:
“Sumber  daya  manusia  tentunya  sangat penting, tetapi berbicara masalah sumber  daya  manusia  yang  ada  di  Desa Bakutaru  ini  sangat  rendah  sekali. Artinya  memang  masih  banyak  masya- rakat  yang  buta  huruf,  terutama  di kalangan  orang  tua.  Sedangkan  aparat saya  juga  banyak  yang  hanya  tamatan SD,  sehingga  tidak  heran  kalua  mereka kurang  memahami  tugas  dan  fungsinya sebagai  apparat.  Meskipun  demikian, kita  memberikan  pelatihan-pelatihan sekaligus  sambil  belajar  mengenai kegiatan desa agar berjalan dengan baik. Dari masalah tersebut saya rasa memang sangat  berpengaruh  untuk  sulitnya mengalami  perkembangan  karena  keter- batasan-keterbatasan  seperti  ini.”  (Justo, wawancara 5 Januari 2020).
Hal itu senada dengan pernyataan Sekretaris  Desa  Bakutaru  yang  menan- daskan bahwa:
“Penduduk  Desa  Bakutaru  memiliki jumlah penduduk sebanyak 338 jiwa dan mayoritasnya  adalah  berpendidikan  ren- dah,  sehingga  sangat  sulit  melahirkan sumber daya manusia yang baik. Karena itu,  masyarakat  Desa  Bakutaru  hanya mengandalkan  pengetahuan  sederhana saja  untuk  memenuhi  kebutuhan  eko- nomi  sehari-hari  seperti  jadi  kuli bangunan”.  (Mahali,  wawancara  5  Ja- nuari 2020).
Demikian pula menurut penuturan salah  seorang  tokoh  masyarakat  Desa Bakutaru yang menandaskan bahwa:
“Desa  Bakutaru  ini  kalau  berbicara masalah sumber daya manusia, memang sangat  kurang  sekali,  sarjana  maupun guru yang berpendidikan tinggi itu tidak ada sama sekali di desa kami. Jadi, kami hanya bisa mencoba bagaimana caranya supaya desa kami ini dapat berkembang dengan  baik  seperti  desa-desa  lainnya meski  pun  dengan  keterbatasan-keter- batasan yang kita miliki dengan kurang- nya  sumber  daya  manusia  yang  ada  di desa  kami.”  (Hasanudin,  wawancara  5 Januari 2020).
Sesungguhnya  keadaan  sarana dan  prasarana  merupakan  salah  satu bagian  terpenting  di  dalam  sebuah  wila- yah  perdesaan.  Tentu  saja  semakin  baik kondisi  sarana  dan  prasarana,  maka  se- makin nyaman memberi pelayanan kepada warga masyarakat, sehingga dapat mendorong  warga  masyarakat  untuk tumbuh  dan  berkembang  seta  sekaligus mampu  berinteraksi  dan  bersaing  dengan orang-orang  dari  desa  lainnya.  Namun demikian,  ternyata  kondisi  sarana  dan prasarana  Desa  Bakutaru  sangat  mem- perihatinkan  ketika  kita  mencoba  menyi- mak pernyataan seorang informan bahwa:
“Kantor  Desa  Bakutaru  setelah  terjadi hujan deras dan longsor pada tahun 2014 sebagai  akibat  dari  aliran  sungai  yang meluap,  sehingga  kantor  desa  menjadi hancur dan sampai sekarang kantor Desa Bakutaru  belum  dibangun.  Entah  apa sebabnya  sampai  sekarang  belum  di- bangun? Apakah karena faktor dana dan lain  sebagainya,  kami  tidak  mengetahui persisnya  hal  itu.”  (Tase,  wawancara  9 Januari 2020).
Menyoal  keberadaan  Kantor  Ke- pala  Desa  Bakutaru  yang  hingga  saat  ini belum  dibangun,  maka  menurut  Kepala Desa bahwa:
“Kantor desa memang belum ada sampai saat  ini,  sehingga  untuk  sementara  kita berkantor  di  rumah  saya.  Masalahnya,
karena  tidak  bisa  di  anggarkan  melalui dana  desa,  kecuali  hanya  melalui Anggaran Dana Desa (ADD). Sementara Anggaran  Dana  Desa  hanya  mencukupi untuk  pembayaran  insentif  dan  gaji saja.” (Justo, wawancara 20 Mei 2020).
Tampaknya,  infrastruktur  jalan desa  menjadi  masalah  bagi  masyarakat yang ada di desa ini karena kondisi jalan yang  berbukit-bukit  dan  berlubang, sehingga  terkadang  memperlambat  ke- giatan  sosial  ekonomi  warga  masyarakat setempat.  Tak  pelak  lagi,  pada  saat musim  hujan  dating  seperti  sekarang  ini, maka  jalan  semakin  sulit  untuk  di  lalui karena  licin  dan  berlumpur.  Hal-hal seperti  inilah  yang  menjadi  penyebab utama  lambannya  laju  perekonomian warga  masyarakat  untuk  memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Menurut salah  seorang  warga  Desa  Bakutaru bahwa:
“Jalan  Desa  Bakutaru  memang  kurang baik,  karena  berbukit-bukit  dan  ver- lubang  apalagi  kalau  pada  saat  hujan jalan  akan  semakin  becek  dan  licin. Tentuhnya  jalan  desa  kami  sangat berpengaruh bagi para pekerja.” (Kasim, wawancara 19 Januari 2020).
Hal senada juga disampaikan oleh salah  seorang  warga  masyarakat  Desa Bakutaru bahwa:
“Infrastruktur Desa Bakutaru ini memang  sangat  buruk.  Hal  itu  bisa dilihat  keadaan  jalan  yang  berbukitan ddan  berlubang.  Apalagi  kalau  musim hujan  tiba,  maka  jalan  Desa  Bakutaru juga  licin,  sehingga  kendaraan  seperti mobil  yang  dari  luar  itu  biasa  susah untuk  mendaki.”  (Hasanuddin,  wawan- cara Januari 2020).
Ketiga, kasus  petani  di  Desa Mowila Kecamatan Mowila . Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  di  Desa Mowila  Kecamatan  Mowila  Kabupaten Konawe  Selatan  ditemukan  sekitar  20 KK  penduduk  lokal  yang  bertempat
tinggal  di  atas  lahan  Pesantren  Gontor sejak  keberadaan  pesantren  tersebut. Ketika  ditelusuri  lebih  jauh  oleh  tim peneliti ternyata mereka itu adalah orang- orang  lahir  dan  dibesarkan  di  kampung itu juga. Dalam konteks inilah kebingungan kian menjadi-jadi, mengapa bisa  ada  sejumlah  penduduk  lokal  yang lahir dan dibesarkan di kampung tersebut, tetapi  bertempat  tinggal  di  atas  lahan pesantren  gontor  ?  Kalau  mereka  itu adalah bukan penduduk lokal atau orang- orang  yang  datang  dari  jauh  untuk mencari  sesuap  nasi,  sudah  pasti  bisa dimaklumi  karena  memang  bukan  orang yang lahir dan dibesarkan di desa itu.
Tampaknya, kita semakin penasaran, mengapa ada orangorang yang lahir  di  suatu  tempat,  tetapi  statusnya hanya  sebagai  peminjam  tanah  di  kam- pungnya sendiri. Menurut informasi yang berhasil  dikumpulkan  oleh  tim  peneliti bahwa keberadaan mereka sebagai peminjam tanah untuk diolah, pada awal- nya  mereka  juga  memiliki  tanah  yang cukup  luas.  Akan  tetapi,  atas  desakan kebutuhan  sehari-hari  anggota  rumah tangganya,  maka  biaya  pendidikan  anak- anaknya  dan  biaya  kesehatan  keluarga, sehingga  tanahnya  yang  sangat  vital  itu satu  persatu  pun  terjual.  Hal  ini  kian memuncak  terutama  ketika  kedatangan warga  komunitas  pendatang  dari  Sula- wesi  selatan  yang  memang  orientasi sosial  ekonominya  berbasis  agraris. Orang  Bugis  Makassar  dengan  segala kepandaiannya  di  daratan  dan  di  lautan yang  disertai  dengan  etos  kerja  yang tinggi,  memang  sering  kali  menunjukkan prestasi  yang  spektakuler,  sehingga tampak  dengan  mudah  menguasai  lokasi dan menguasai kehidupan sosial ekonomi dimana pun mereka berada. Orang Bugis tak ubahnya segerombolan manusia yang terkesan  kelaparan  tanah,  sehingga  terus berupaya  semaksimal  mungkin  untuk memenuhi  berbagai  jenis  kebutuhannya. Orang-orang  Bugis  tidak  akan  pernah
berhenti bekerja keras dan terus mengorganisir  berbagai  unsur  kapital hingga  berujung  pada  puncak  keber- hasilannya  menyandang  predikat  hajji dan  hajja.  Dalam  konteks  ini.  Menurut Irham Kalenggo :
“Hampir  setiap  saat  saya  memberi  tahu mereka  dan  bahkan  saya  sudah  capek menegur  serta  mengingatkan  mereka bahwa jangan jual tanah karena itu vital bagi  masa  depan  kita  terutama  bagi generasi  kita  ke  depan.  Tetapi  kenya- taannya  mereka  tetap  menjual  tanahnya dan kemudian datang di sekitar lingkungan  pondok  Pesantren  Gontor. Untung  saja  pihak  pondok  mengizinkan mereka  untuk  hidup  apa  adanya  di tempat  itu.  Tetapi  cepat  atau  lambat suatu saat merka pun akan di persilahkan  keluar  (Wawancara,  26 Oktober 2021)”.
Akhirnya kisah piluh ini memberi kita  sebuah  gambaran  bahwa  kemiskinan itu adalah sebuah cara berpikir serta sikap perilaku  yang  cenderung  emosional,  se- hingga  tidak  berpikir  sehat  ke  dalam sebuah  orientasi  masa  depan  yang  relatif panjang.  Dalam  artian,  salah  satu  penye- bab kemiskinan adalah faktor kebodohan, sehingga  petani  tersebut  menjadi  miskin karena  sudah  kehabisan  tanah  untuk diolahnya.  Akan  tetapi,  Pemerintah  Dae- rah  Kabupaten  Konawe  Selatan  sebelum melakukan  pendampingan  kepada  warga masyarakatnya  di  perdesaan  untuk  tidak lagi  menjual  tanahnya  tanpa  perhitungan yang  matang.  Maka  pihak  pemerintah juga  harus  memahami  bahwa  kasus pengorbanan  barang  vital  seperti  tanah, itu  terjadi  karena  faktor  kerentanan sebagai  akibat  dari  ketidakmampuan keluarga  miskin  untuk  menghadapi  si- tuasi darurat sejenis bencana dan penyakit  yang  menghampirinya.  Pada gilirannya,  kerentanan  tersebut  menjadi “poverty  rackets”  atau  “roda  penggerak menuju kemiskinan” sebagaimana dimaksud  Chambers  (1983).  Persoal-
annya,  faktor  kerentanan  itu  memaksa anggota  keluarga  miskin  untuk  menjual miliknya  yang  berharga  sekalipun.  Tak pelak  lagi,  ketika  semua  harga  bahan pokok  terus  melejit  di  pentas  perpo- litikan,  sehingga  khusus  bagi  mereka sebagai  kelompok  sosial  yang  selama  ini termarginalkan,  maka  mereka  tidak  lagi hanya  merasa  disingkirkan,  tetapi  mulai merasa teraniaya dalam segala ruang dan waktu.
Keempat, potret  peladang  ber- pindah-Pindah di hutan belantara Wolasi . Tak  terbayangkan,  di  tengah  gemerlapan pembangunaan  dengan  berbagai  kema- juan  yang  telah  digapai,  terutama  di bidang kehidupan sosial ekonomi.
Namun  ternyata,  masih  ditemukan  seke- lompok warga yang masih tetap menekuni  usaha  membuka  ladang  secara berpindah-pindah di wilayah hutan belan- tara  perkampungan  Desa  Wolasi  Keca- matan  Wolasi.  Diperkirakan  ±  10  km  di belahan  barat  dari  sepanjang  jalan menuju  ibu  kota  Kabupaten  Konawe Selatan,  team  peneliti  merengsek  masuk ke wilayah perkampungan dengan berjalan  kaki  melewati  hutan  belantara hingga  berhasil  sampai  ke  lokasi  pela- dang  berpindah-pindah  dalam  waktu  3 jam.  Di  dalam  perkampungan  itulah bertemu  dan  berbincang-bincang  dengan mereka  sebanyak  10  Kepala  Keluarga yang  masih  tetap  melanjutkan  atau  me- nekuni keterampilan orang tuanya sebagai  petani  berladang  pindah-pindah. Meskipun  terasa  sangat  melelahkan ketika  tim  peneliti  memasuki  dan menelusuri  lorong-lorong  menuju  wila- yah  perkampungan  petani  peladang pindah-pindah  tersebut.  Namun  dengan upaya  maksimal  menguras  energi,  pada akhirnya  tim  peneliti  berhasil  tiba  di sebuah gubuk pertama yang dijumpai dari jarak jauh sudah terdengar bunyi lesungan  padi  yang  sedang  ditumbuk. Seketika  itu  pula,  pihak  peneliti  me- mohon  dengan  hormat  kepada  petani
tersebut  untuk  menanak  beras  ladang untuk  makan  malam  bersama.  Alham- dulilah,  beliau  menyetujui  sehingga  usai beristrahat  sejenak  melepaskan  lelah sembari  menunggu  masaknya  hidangan beras  baru  hasil  perladangan  itu,  tim peneliti  melakukan  pengamatan  wilayah perladangan  sekitarnya  serta  melakukan wawancara  kepada  seorang  orangtua rentah  yang  pertamakali  ditemui  gubuk- nya.  Demikian  pula  selanjutnya  tim peneliti  meneruskan  langkah  ke  gubuk- gubuk  derita  lain  dengan  mengajukan pertanyaan yang sama.
Sungguh-sungguh  mengagumkan dan sekaligus menakjubkan seusai menyaksikan panorama alam sekitar yang telah  ditanami  dan  ditumbuhi  padi gunung serta mendengar penuturan polos dari  para  peladang  dengan  bahasa  Indo- nesia yang terbata-bata bercampur bahasa Tolaki.  Betapa  memilukan,  karena  di dalam  penuturan  dan  ungkapan  mereka tersenandung  isak  tangis  yang  meng- gambarkan  suka  duka  kehidupan  penuh tantangan  berat  itu.  Jika  direnungi  lebih jauh,  memang  benar-benar  terasa  cukup ironis  atas  keberadaan  mereka  di  tengah gemerlapan  modernisasi  pembangunan nasional dan pembangunan daerah dengan  berbagai  keberhasilan  yang  telah digapai  dewasa  ini.  Betapa  pola  kehi- dupan  mereka  dengan  cara  berladang berpindah-pindah  yang  seharusnya  sudah tinggalkan  dan  kemudian  memilih  usaha lain  atau  membuka  usaha  mata  pen- caharian  lain,  ternyata  sistim  usaha berladang  berpindah-pindah  masih  tetap mereka  lanjutkan  demi  sesuap  nasi  bagi seluruh anggota keluarganya.
Kelima, isak tangis kaum nelayan di  pesisir  pantai . Nelayan  di  Kecamatan Tinanggea  Kabupaten  Konawe  Selatan umumnya  belum  banyak  tersentuh  tek- nologi  modern,  kualitas  sumber  daya manusianya  masih  rendah  dan  tingkat produktivitas  hasil  tangkapan  pun  juga sangat  rendah.  Tingkat  pendidikan  nela-
yan  berbanding  lurus  dengan  teknologi yang  dapat  dihasilkan  oleh  para  nelayan, terutama  penggunaan  peralatan  penang- kapan  dan  pengawetan  ikan.  Ikan  yang cepat  mengalami  proses  pembusukan dibandingkan  dengan  bahan  makanan lain disebabkan oleh bakteri dan perubahan  kimiawi  pada  ikan,  sehingga diperlukan  teknologi  pengawetan  ikan yang  tepat  guna.  Selama  ini,  nelayan hanya  menggunakan  cara  yang  tradi- sional  untuk  mengawetkan  ikan.  Hal tersebut  salah  satunya  disebabkan  ren- dahnya tingkat pendidikan dan pengusaan nelayan  terhadap  teknologi.  Rendahnya Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dan peralatan yang digunakan nelayan adalah sangat  berpengaruh  pada  metode  pe- nangkapan  ikan,  sehingga  keterbatasan tersebut menyebabkan kualitas dan kuan- titas  tangkapan  tidak  mengalami  per- baikan.
Upaya  meningkatkan  kehidupan sosial  ekonominya,  maka  nelayan  sangat membutuhkan  alat  penangkapan  ikan yang mereka sebut tagaru (jaring), bagan, karamba  dan  gae  yang  ketiganya  dapat digunakan  pada  semua  musim.  Jika  alat- alat  tersebut  berhasil  dimiliki,  maka bukan  hanya  memungkinkan  untuk  me- ningkatkan  kesejahteraan  sosial  ekono- minya.  Akan  tetapi,  juga  sudah  bisa bersaing dengan kehadiran nelayan migran  lain  dari  luar  daerah  pada  setiap musim  ikan  datang  beroperasi  di  pesisir pantai Kabupaten Konsel dengan menggunakan  gae  beserta  kapal  yang berkapasitas  10  ton.  Menurut  nelayan  di wilayah pesisir Kecamatan Laonti setempat  bahwa  salah  satu  cara  yang paling  stretegis  untuk  mengantisipasi keleluasaan  nelayan  migran,  adalah perlunya  diadakan  sebuah  alat  penang- kapan  ikan  yang  disebut  “rompong”. Karena,  selain  alat  ini  dapat  berfungsi untuk  memancing  kedatangan  ikan  besar untuk  berkumpul  di  sekeliling  rompong, juga  menjadi  umpan  untuk  mengundang
kehadiran  ikan-ikan  besar  untuk  datang memakan  ikanikan  kecil  itu  di  sekitar rompong itu. Dan yang lebih penting lagi, rompong  ini  dapat  mencegah  kehadiran nelayan  lain  untuk  menangkap  ikan  di sekitarnya.  Karena  keberadaannya  meru- pakan wilayah teritorial yang tidak boleh dimasuki oleh nelayan lain, terutama dari kalangan  nelayan  migran  dimaksud. Rendahnya  tingkat  pendapatan  rumah tangga  nelayan,  pada  gilirannya  berdam- pak  pada  upaya  peningkatan  skala  usaha dan perbaikan kualitas hidup.
Upaya yang bisa dilakukan adalah meningkatkan  pemilikan  lebih  dari  satu jenis  alat  tangkap,  agar  bisa  menangkap sepanjang  musim,  mengembangkan  di- versifikasi  usaha  berbasis  bahan  baku perikanan  atau  hasil  budidaya  perairan, seperti  rumput  laut  jenis  agar-agar  yang kini  digeluti  oleh  mayoritas  nelayan  se- kabupaten Konawe Selatan. Secara faktual,  tidak  semua  nelayan  memiliki perahu  sendiri.  Sementara  nelayan  yang tidak  mempunyai  modal  untuk  membeli perahu,  terpaksa  meminjam  uang  kepada para  tengkulak  lokal.  Pada  umumnya para  tengkulak  (patron)  memberikan pinjaman  kalau  hasil  tangkapan  nelayan (clien)  minim  atau  “nombok”.  Ketergan- tungan  nelayan  pada  tengkulak  berawal dari utang/pinjaman, dan biasanya dilakukan pada saat paceklik serta ketika memperbaiki  kerusakan  alat  tangkapnya.
Meskipun demikian, ada juga pihak yang menilai  bahwa  keberadaan  para  teng- kulak  tersebut  justru  menolong  nelayan. Kondisi  ini  terjadi  karena  pemerintah tidak  mampu  memberikan  pinjaman lunak,  dan  kalaupun  ada  bank,  maka mereka  juga  tidak  bisa  mengaksesnya karena  alat  tangkap  sebagai  faktor produksi.

## Refungsionalisasi TKPKD Sebagai Lembaga Struktural
Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa Tim Koordinisasi Penanggulangan
Kemiskinan  Daerah  (TKPKD)  sebagai lembaga  struktural  yang  berkompoten untuk mengembangkan  Program Penang- gulangan  Kemiskinan  ( Pronangkis )  cen- derung  disfungsional.  Meskipun  potret fenomenal  dan  realitas  ini  tidak  hanya terjadi  di  wilayah  Pemerintahan  Kabu- paten Konawe Selatan, tetapi juga terjadi di  semua  wilayah  kabupaten  di  Sulawesi Tenggara. Padahal lembaga struktural ini dipayungi  oleh  Perpres  No.  15  Tahun 2010  dan  Permendagri  No.  42  Tahun 2010.
Disfungsionalisasi  TKPKD  seba- gai  lembaga  struktural  adalah  bisa  jadi disebabkan  oleh  keberadaan  anggota TKPKD  yang  diduga  belum  familiar menggunakan  paradigma  pembangunan partisipatif dalam menyelenggarakan Pronangkis. Selain belum memahami pa- radigma  pembangunan  partisipatif  ber- basis  komunitas  dan  basis-basis  kultural lainnya,  juga  mungkin  saja  karena  masih terasa  sulit  meninggalkan  paradigma konvensional  yang  sudah  terlanjur  me- ninabobokkan  selama  kurun  waktu  Orde Baru  (Orba).  Atas  dasar  itulah  urgensi strategi  pembangunan  partisipatif  dalam kerangka Cultural Weberian dan Spiritual Khaldunian  yang  dapat  digunakan  untuk membangun  wilayah  dan  masyarakat perdesaan,  khususnya  di  wilayah  Kabu- paten Konawe Selatan.
Berdasarkan  pengalaman  penulis sebagai  anggota  Komunitas  Belajar Perkotaan  (KBP)  dalam  menyelenggara- kan  Program  Penanggulangan  Kemis- kinan Perkotaan (P2KP) di Bappeda Kota Kendari,  maka  mendorong  peneliti  dan penulis    untuk  menawarkan  sebuah  stra- tegi  rekonstruksi  dan  refungsionalisasi TKPKD  sebagai  lembaga  struktural. Partisipasi  penulis  dalam  kegiatan  P2KP yang  dimulai  dari  kegiatan  refleksi kemiskinan  sebagai  upaya  rembuk  kam- pung,  sosialisasi  pembentukan  Badan Keswadayaan  Masyarakat  (BKM),  pem- bentukan BKM dan sampai pada
mendampingi  pemilihan  pengurus  BKM di hampir semua wilayah kelurahan Kota Kendari ketika itu. Demikian pula penulis sebagai  anggota  KBP  pro  aktif  dalam mendampingi rapat PJM Pronangkis serta melakukan  monitoring  dan  evaluasi (Monev)  program  yang  telah  berlang- sung,  sehingga  penulis  benar-benar memahami political will Pemerintah Kota Kendari  dalam  menjalankan  Pronangkis melalui  penggunaan  paradigma  pem- bangunan partisipatif bersama Tim Leader P2KP dan PNPM Mandiri dengan berbagai dinamikanya. Karena itu, sebaiknya  TKPKD  Kabupaten  Konawe Selatan  berupaya  mengaktifkan  TKPKD sebagai  forum  kemitraan  seperti  terlihat pada bagan 1.
Maksimalisasi  fungsi  dan  peran Tim  Koordinasi  Penanggulangan  Daerah (TKPKD)  merupakan  strategi  pertama dan  utama  untuk  mengembangkan  pem- bangunan  di  daerah,  terutama  mem- bangun  wilayah  perdesaan.  Keberadaan TKPKD  sudah  saatnya  harus  menun- jukkan political  will guna  mengem- bangkan koordinasi dan evaluasi program secara  lintas  sektoral.  Artinya,  seha- rusnya  anggota  TKPKD  dari  kalangan SKPD  mulai  menunjukkan  spirit  dan kinerja sesuai tupoksinya sebagai lembaga  struktural  yang  mengembang amanah  selaku  Koordinator  Pronangkis. Tentu  saja  sangat  mengherankan  ketika sebuah  lembaga  struktural  yang  berke- dudukan  di  wilayah  pemerintahan,  justru seringkali  beralasan  tidak  mempunyai dana  dalam  menjalankan  tugas-tugasnya di TKPKD ?
Besar  dugaan  bahwa  selain hampir  semua  daerah  di  Sulawesi  Teng- gara,  belum  terbentuk  TKPKD  sebagai payung  sinergisitas  program  penang- gulangan kemiskinan, juga belum tampak kontribusi nyata dari kelembagaan dimaksud.  Tak  pelak  lagi,  di  hampir semua  Kabupaten  Sultra  bahwa  hingga kini  TKPKD  belum  terbentuk,  sehingga
hampir  dipastikan  bahwa  proses  penang- gulangan  kemiskinan  di  wilayah  ini belum terkoordinir.
Bagan  1  ini  merupakan  usulan rancangan atas struktur lembaga TKPKD yang dapat dipertimbangkan oleh
Bappeda  pada  masing-masing  wilayah Kabupaten/kota dalam memprakon-
disikan  atau  mengaktifkan  jika  memang TKPKD  dianggap  sudah  terbentuk  sela- ma  ini.  Dalam  konteks  ini,  selain ditopang  oleh  ketua,  instansi  teknis, pengarah, dan sekretaris. Lembaga TKPKD  harus  didukung  oleh  4  (empat) Lembaga  operasional  di  forum  dan  di lapangan  yang  setiap  saat stand  by mengeksekusi  seluruh  program  pem- bangunan wilayah perdesaan serta program  penanggulangan  kemiskinan yang  akan  digelontorkan  ke  tengah masyarakat.
Pertama, Pokja  Kebijakan  dan Perencanaan  yang  bertugas  untuk  mem- berikan dukungan perencanaan kebijakan dan  program  penanggulangan  kemis- kinan. Adapun tugas Pokja ini adalah: (1) mengkoordinasikan  dan  memfasilitasi perumusan  strategi  dan  kebijakan  pe- nanggulangan  kemiskinan  serta  memfa- silitasi  proses  sinkronisasi  dengan  Ren- cana  Pembangunan  Jangka  Menengah (RPJM);  (2)  mengkoordinasikan  kebijak- an dan program prioritas penanggulangan kemiskinan dalam Rencana Kerja
Pemerintah  Daerah  (RKPD);  (3)  mela- kukan sinkronisasi program-program penanggulangan  kemiskinan  antarsektor dan  antarpusat  dan  daerah;  (4)  mem- fasilitasi  pengembangan  program  pe- nanggulangan  kemiskinan  daerah  sesuai karakteristik  dan  potensi  daerah;  dan  (5) emantau  dan  mengevaluasi  pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Bagan  1. Rancangan  Usulan  bagan  Organisasi TKPKD Kabupaten/Kota
Kedua, Pokja  Kelembagaan  yang bertugas untuk memberi dukungan fasilitas  dalam  rangka  pelaksanaan  prog- ram  penanggulangan  kemiskinan.  Ada- pun  tugas  pokja:  (1)  memberikan  kon- sultasi dalam penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD);  (2)  memfasilitasi  konsistensi kebijakan  daerah  dalam  penanggulangan kemiskinan;  (3)  memfasilitasi  pengem- bangan  kapasitas  partisipasi;  (4)    meng- koordinasikan  pengembangan  pilot  pro- jek  bersama;  dan  (5)    mengatur  sinkro- nisasi antarlembaga.
Ketiga, Pokja  Pendanaan  yang bertugas memberikan dukungan pengang- garan  terhadap  program  penanggulangan kemiskinan.  Adapun  tugas  pokja  ini adalah:  (1)    mengarahkan  alokasi  dan sumber-sumber pembiayaan sesuai dengan program yang telah direncanakan;
(2)  mengkoordinasikan  sumber-sumber pendanaan dalam maupun luar negeri
(baik  bersumber  dari  pemerintah,  dunia usaha,  dan  masyarakat)  untuk  program- program penanggulangan kemiskinan; (3) memantau dan mengevaluasi penggunaan anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan,  baik  di  pusat  maupun daerah;  dan  (4)  memperjuangkan pro poor budgeting di lembaga legislatif.
Keempat, pihak  stakeholder  dari berbagai  kalangan  profesional  baik  yang dari  kalangan  Perguruan  Tinggi,  Lem- baga  Swadaya  Masyarakat  dan  kalangan aktivis  serta  maupun  dari  tokoh  masya- rakat,  terutama  tokoh  masyarakat  miskin itu sendiri. Pihak stakeholder adalah tidak hanya  mendiskusikan  secara  mendalam atas  berbagai  strategi  penyelenggaraan program pembangunan, tetapi juga sewaktu-waktu  terlibat  dalam  monitoring dan evaluasi berbagai program.
Kelima, Komunitas Belajar Perde- saan  merupakan  organisasi  kemitraan
PENANGGUNG  JAWAB BUPATI/WALIKOTA KETUA WAKIL BUPATI KETUA PELAKSANA KEPALA BPM PENGARAH SEKDA, BAPPEDA SEKRETARIS Kelompok Kerja (POKJA) Kebijakan, Perencanaan dan
Pendanaan Stakeholder PT, LSM dan Aktivis
Komunitas Belajar Perdesaan (KBP) Badan Keswadayaan Masyarakarat (BKM) INSTANSI TEKNIS TERKAIT
yang  bertugas  untuk  merumuskan  lang- kah-langkah strategis yang secara khusus mengkaji paradigma, mengimplementasi- kan paradigma dan membentuk Lembaga Keswadayaan masyarakat.
Keenam ,  Badan  Keswadayaan Masyarakat  (BKM)  sebagai  kumpulan orang-orang  yang  terpilih  pada  suatu wilayah  perdesaan  untuk  mempertajam sebuah  program  yang  benar-benar  sangat dibutuhkan  oleh  warga  masyarakat. Karena  itu,  anggota  BKM  sebagai kumpulan  orang-orang  yang  memiliki semangat  kerelawanan  adalah  bertugas untuk mengidentifikasi berbagai program pembangunan yang aspiratif, professional dan  proporsional.  Dalam  konteks  peme- rintahan, maka BKM diasosiakan sebagai Dewan Penampung Aspirasi yang mencerminkan  sebagai  Lembaga  legis- latif.

## KESIMPULAN  DAN  REKOMEN- DASI
Pertama, dalam  berbagai  pan- dangan  ahli  disebutkan  deskripsi  sistem ekologi perkampungan yang terhampar di masa  lalu  serta  keberadaan  wilayah perdesaan  di  masa  kini,  terlihat  dalam potret  Desa  Agraris,  Desa  Pantai,  Desa Persawahan,  Desa  Tambak  dan  Desa Adat  serta  Desa  Wisata.  Dalam  sistem ekologinya  masing-masing  menunjukkan etos  kerja  yang  menggambarkan  spirit dan  kinerja  khas  manusia  pedesaan, penggunakan  peralatan  dalam  menye- lenggarakan  dan  menekuni  usaha  mata pencahariannya  yang  dominan  sebagai petani,  menghasilkan  tanaman  produksi yang  belum  berorientasi  kepada  upaya pemasaran  serta  memanfaatkan  hasil- hasil  usahanya  sekedar  untuk  memenuhi kebutuhan  anggota  rumah  tangganya sehari-hari. Dengan demikian, jika warga masyarakat  perdesaan  di  masa  lalu cenderung  beretika  subsisten  sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya  sehari-hari.  Maka  bagi
warga masyarakat perdesaan di masa kini sudah  mulai  menunjukkan  pola  kerja yang  berorientasi  kepada  pasar  dalam rangka memenuhi berbagai jenis kebutuhannya.
Kedua, tipologi  wilayah  per- desaan dengan berbagai dinamika sosialnya  tampak  sebagai  Desa  Mandiri (Sembada),  Desa  Maju,  Desa  Ber- kembang  (Madya),  Desa  Tertinggal  dan Desa Sangat Tertinggal. Dalam perspektif Regulasi  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016
tentang Indeks Desa Membangun, ditemukan bahwa keberadaan desa sebanyak  336  desa  dan  15  kelurahan  di wilayah  Pemerintahan  Kabupaten  Kona- we  Selatan,  masih  dominan  berada  pada posisi  Desa  Berkembang  dan  Desa Tertinggal. Hasil penelitian menunjukkan beberapa  wilayah  perdesaan  yang  sudah dikategorikan  dalam  statusnya  sebagai Desa  Mandiri  oleh  Pemerintah  Kabu- paten  Konsel,  namun  setelah  dianalisis dengan  menggunakan  instrumen  Kemen- trian  No.  2  Tahun  2016  ternyata  masih dalam  status  sebagai  Desa  Maju.  Begitu pula  beberapa  wilayah  perdesaan  yang sudah diklaim sebagai Desa Maju, namun ternyata  masih  tergolong  sebagai  Desa Berkembang.
Ketiga, beberapa langkah strategis yang ditawarkan oleh Tim Peneliti untuk membangun wilayah perdesaan, sehingga dapat tumbuh dan berkembang dari status Desa  Sangat  Tertinggal  dan  Desa  Ter- tinggal menuju Desa Berkembang
(Madya), hingga ke Desa Maju dan akhir- nya  menanjak  ke  tingkat  status  Desa Mandiri (Sembada), adalah: (1) harus ada upaya  restrukturisasi  dan  refungsio- nalisasi  TKPKD  sebagai  lembaga  struk- tural  yang  bekerja  secara  khusus  dalam konteks  pemberdayaan;  (2)  semua  sta- keholder dan aktor pembangunan wilayah pedesaan  diharuskan  memahami  dan menerapkan  siklus  pembangunan  partisi-
patif  secara  serentak  dalam  menjalankan berbagai program pembangunan fisik dan pemberdayaan  di  wilayah  perdesaan;  (3) proses penyelenggaraan Musrenbang sebagai  perencanaan  pembangunan  par- tisipatif  yang  modern  harus  mulai disinergikan  dengan  pranata  dan  kelem- bagaan  sosial  perdesaan  masing-masing, sehingga  semua  aspirasi  dan  kebutuhan serta keinginan warga masyarakat perdesaan  dapat  diakomodir;  (4)  sang aktor  dan  aktris  pembangunan,  terutama pada  pembangunan  wilayah  perdesaan, maka sebelum mengerjakan tugas- tugasnya  terlebih  dahulu  harus  ditraining untuk  menggenjot  ESQ  Powernya;  dan (5)  pada  gilirannya  potensi  ESQ  Power dapat  membangkitkan  software  relasi interkoneksitas  sebagai  modal  sosial religius  bagi  seluruh  stakeholder  pem- bangunan wilayah perdesaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita,  R.  (2006).  Membangun Desa Partisipatif . Yogyakarta:
Graha Ilmu.
Agusta,  I.,  &  Fujiartanto,  2014.  Indeks Kemandirian  Desa  Metode,  Hasil dan  Alokasi  Program  Pembangun- an. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
Apriani.  (2020).  Potensi  dan  Proble- matika  Desa  Tertinggal,  Studi
Kasus di Desa Bakutaru Kecamatan Moramo, Kabupaten Konsel. Skripsi, Sosiologi, FISIP UHO.
Guba,  G.  E.  &  Lincoln,  Y.S.  (1985).
Natularistic  Inquiry . Beverly  Hills: SAGE, Publication, Inc.
Ilbery,  B.  (ed).  (1998).  The  Geography of  Rural  Change.  London:  Long- man
Milles,  B.  M.  &  Huberman,  M.  A. (1992).  Analisis  Data  Kualitatif: Buku  Sumber  Tentang  Metode- Metode  Baru,  Terjemahan,  UI- Press, Jakarta.
Muhadjir,  N.  2011,  Metodologi  Pene- litian, Paradigma Positivisme Objektif, Fhenomenologi Inter-
pretatif  Logika  Bahasa  Platonis, Chomskyist,  Hegelian  dan  Her- meneutik,  Paradigma  Studi  Islam, Matematik Recursion-Set Theory & Struktural  Equation  Modeling  dan
Mixed. Yogyakarta: Rake Sarasin. Mukti, G. W., Andriani, R., & Pardian, P. (2018). Transformasi Petani Menjadi Entrepreneur (Studi Kasus pada  Program  Wirausaha  Muda Pertanian  di  Fakultas  Pertanian
Universitas Padjadjaran). Agricore: Jurnal Agribisnis Dan Sosial Ekonomi  Pertanian  Unpad , 3 (2). https://doi.org/10.24198/agricore.v 3i2.20491
Peribadi.  (2016).  Prahara  Kehidupan
Sosial  Kaum  Agraris:  Sebuah
Perspektif  Fenomenologis,  Unhalu
Press, Kendari.
Peribadi,  2017.  Sosiologi  Pedesaan: Sebuah tinjauan Teoritis dan
Praktikal, Yogyakarta: Deepublish. Peribadi.,  Arsyad,  M.,  Montasir,  L.O., Nainggolan,  K.  (2020).  Menuju Desa Masa Depan: Sebuah Strategi Membangun  Desa  Terpadu.  Yog- yakarta: Deepublish.
Peribadi. (2021). Post Qualitatif dan Riset Pembebasan.  Yogyakarta:  Zahir Publshing.
Rahmadani,  A.  A.,  Ibrahim,  T.,  & Saadah,  S.  (2020).  Keberadaan pengetahuan  lokal  masyarakat  tani di  era  revolusi  hijau  (Studi  kasus petani  padi  di  Desa  Carebbu Kecamatan  Awangpone  Kabupaten Bone  Provinsi  Sulawesi  Selatan). Jurnal  Sosial  Ekonomi  Pertanian , 16 (2),  149.  https://doi.org/10.209 56/jsep.v16i2.7238.
Rokicki, T., Ratajczak, M., Bórawski, P., Bełdycka-Bórawska,  A.,  Gradziuk, B.,  Gradziuk,  P.,  &  Siedlecka,  A. (2021).  Energy  self-subsistence  of
agriculture in eu countries.
Energies , 14 (11),  1–22.  https://doi.
org/10.3390/en14113014.
Rusdi,  M.,  Wabula,  A.  L.,  Goa,  I.,  & Ismail,  I.  (2020).  Solidaritas  Sosial Masyarakat  Petani  Di  Desa  Wana- reja Kabupaten Buru. Jurnal Ilmiah
Mandala  Education , 6 (2),  20–25. https://doi.org/10.36312/jime.v6i2. 1331
Sanusi,  Anwar  (sebagai  Chief  Editor),
2016.  Menuju  Desa  Mandiri,  Ke- menterian Desa, Pembangunan Daerah  Tertinggal,  dan  Transmig-
rasi Republik Indonesia.
Suhardjo,  A.  J.  (2008).  Geografi  Perde- saan,  Sebuah  Antologi.  Yogyakar- ta: IdeAs Media. Tarwotjo.  (1994).  Etnografi:  Suatu  Tan- tangan  Penelitian  Kualitatif.  Jakar- ta: Balai Pustaka.