E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, Special Issue No. 2, Februari 2022

## PERTANGGUNGJAWABAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL ATAS PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK GANDA ATAS TANAH
Agus Setia Wahyudi, M. Saleh Universitas Narotama Surabaya, Indonesia Email: agussetiawahyudi@gmail.com, saleh.nwa@gmail.com

## Abstrak
Proses sertifikat tanah merupakan sebuah proses sistematis dimana proses ajudikasi yang  merupakan  kegiatan  yang  dilaksanakan  dalam  rangka  proses  pendaftaran tanah untuk pertama  kali,  meliputi  pengumpulan  dan  penetapan  kebenaran  data fisik  dan  data  yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan  pendaftarannya  adalah  salah  satu  proses  di  dalamnya,  ketika  dalam proses  ajudikasi  terdapat  masalah  dalam  penanganannya,  seperti  adanya ketidakakuratan  baik  itu  data  fisik  ataupun  data  yuridis  maka  akan  mengganggu secara  keseluruhan  proses  pensertifikatan  tanah.  Proses  ajudikasi  yang  merupakan kegiatan  dilaksanakan  dalam  rangka  proses  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali, meliputi  pengumpulan  dan  penetapan  kebenaran  data  fisik  dan  data  yuridis mengenai  satu  atau  beberapa  obyek  pendaftaran  tanah  untuk  keperluan pendaftarannya, merupakan sebuah proses yang penting karena kebenaran data fisik dan data yuridis adalah yang utama agar tidak terjadi masalah pada sertifikat yang timbul dikemudian hari. Hak milik itu berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria  bahwa  merupakan  hak  yang  turun  temurun,  terkuat  dan  terpenuh  yang dapat  dipunyai  orang  atas  tanah  dan  memberi  wewenang  untuk  mempergunakan bagi segala macam keperluan selama waktu yang tidak terbatas sepanjang tidak ada larangan khusus untuk itu. Sifat terkuat dan terpenuhi artinya yang paling kuat dan penuh bagi pemegang hak milik dan mempunyai hak untuk bebas dengan menjual, menghibahkan, menukarkan dan mewariskan. Hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang untuk berbuat atau  tidak  berbuat  sesuatu  yang  mengenai  tanah  yang  dihakinya,  karena  telah ditetapkan  Undang-Undang  Pokok  Agraria  dan  peraturan  pemerintah  tentang pendaftaran  tanah.  Pemberian  batasan  menurut  Pasal  4  Undang-Undang  Pokok Agraria  terhadap  kepentingan  yang  langsung  berhubungan  dengan  penggunaan tanah dalam batas-batas menurut peraturan lainnya yang lebih tinggi. Hukum tanah adalah  keseluruhan  dari  peraturan-peraturan  hukum  yang  mengatur  hak  dan kewajiban  yang  bersumber  pada  hak  perseorangan  dan  badan  hukum  mengenai tanah yang dikuasainya atau dimilikinya. Pendaftaran tanah yang dilakukan secara sistematis  sampai  saat  ini  masih  dianggap  belum  maksimal  dan  prosedural  dalam masyarakat,walaupun  sebelum  dilakukan  pengukuran  oleh  tim  teknis  telah dilakukan  pematokan  awal.  oleh  para  pemilik  tanah.  Provinsi  Jawa  Timur  sebagai salah  satu  provinsi  yang  berkembang  di  Indonesia,  masyarakatnya  juga  memiliki hubungan  erat  dengan  tanah.  Tanah  merupakan  sumber  kehidupan  sekaligus aktifitas  sehari-hari,  oleh  karena  itu  setiap  tanah  yang  dimiliki  masyarakat  butuh pengakuan  atas  kepemilikan  tanah  tersebut.  Penelitian  merupakan  suatu  kegiatan
ilmiah  dengan  tujuan  untuk  melakukan,  mengembangkan  /  menguji  suatu kebenaran dari suatu pengelahuan yang dilakukan secara metodologi dan sistematis. Yang  maksud  dengan  metodologi  adalah  menggunakan  metode-metode  yang bersifat  ilmiah.  Sedangkan  yang  dimaksud  sistematis  adalah  sesuai  dengan pedoman atau aturan penelitian yang berlaku untuk kerja ilmiah.
Kata Kunci : pertanggungjawaban; badan pertanahan nasional; hak milik ganda; tanah

## Abstract
The  land  certificate  process  is  a  systematic  process  in  which  the  adjudication process  which  is  an  activity  carried  out  in  the  context  of  the  land  registration process  for  the  first  time,  includes  the  collection  and  determination  of  the correctness of physical data and juridical data regarding one or several objects of land registration for registration purposes. , when in the adjudication process there are problems in handling, such as inaccuracies in both physical data and juridical data,  it  will interfere  with the  overall land  certification  process.  The  adjudication process,  which  is  an  activity  carried  out  in  the  context  of  the  land  registration process  for  the  first  time,  includes  the  collection  and  determination  of  the correctness of physical data and juridical data regarding one or several objects of land  registration  for  the  purpose  of  registration,  is  an  important  process  because the truth of physical data and juridical data is what matters. The main thing is to avoid problems with certificates that arise in the future. The property right is based on  Article  20  of  the  Basic  Agrarian  Law  which  states  that  it  is  a  hereditary, strongest  and  fullest  right  that  can  be  owned  by  people  on  land  and  gives  the authority to use it for all kinds of purposes for an unlimited period of time as long as there is no special prohibition for it. The strongest and fulfilled nature means the most powerful and full for the holder of property rights and has the right to be free by  selling,  giving,  exchanging  and  bequeathing.  The  right  of  control  over  land contains a series of powers, obligations and or prohibitions for the holder to do or not to do something regarding the land he is entitled to, because the Basic Agrarian Law  and  government  regulations  on  land  registration  have  been  stipulated. Provision  of  limits  according  to  Article  4  of  the  Basic  Agrarian  Law  on  interests directly  related  to  land  use  within  limits  according  to  other  higher  regulations. Land  law  is  the  entirety  of  legal  regulations  that  regulate  rights  and  obligations originating from the rights of individuals and legal entities regarding the land they control or own. So far, systematic land registration is still considered not optimal and  procedural  in  the  community,  even  though  before  the  technical  team measurements have been carried out, initial benchmarking has been carried out by land owners. East Java Province as one of the developing provinces in Indonesia, its people also have a close relationship with the land. Land is a source of life as well  as  daily  activities,  therefore  every  land  owned  by  the  community  needs recognition of ownership of the land. Research is a scientific activity with the aim of conducting, developing / testing the truth of a study carried out methodologically and  systematically.  East  Java  Province  as  one  of  the  developing  provinces  in Indonesia, its people also have a close relationship with the land. Land is a source of  life  as  well  as  daily  activities,  therefore  every  land  owned  by  the  community needs recognition of ownership of the land. Research is a scientific activity with the aim  of  conducting,  developing  /  testing  the  truth  of  a  study  carried  out
methodologically  and  systematically.  What  is  meant  by  methodology  is  to  use scientific  methods.  While  what  is  meant  by  systematic  is  in  accordance  with  the guidelines or research rules that apply to scientific work.

## Keywords: accountability; national land agency; dual property rights; soil

## Pendahuluan
Negara  Republik  Indonesia  yang  susunan  kehidupan  rakyatnya  termasuk perekonomiannya,    terutama  masih  bercorak  agraria,  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa, sebagai  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  mempunyai  fungsi  yang  amat  penting  untuk membangun  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  sebagaimana  yang  dicita-citakan (Indonesia & Indonesia, 1960). Untuk mencapai cita-cita Negara tersebut diatas, maka di  bidang  agraria  perlu  adanya  suatu  rencana  ( planning )  mengenai  peruntukan, penggunaan  dan  persediaan  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  untuk  berbagai  kepentingan hidup  rakyat  dan  Negara.  Rencana  umum  ( national  planning )  yang  meliputi  seluruh wilayah Indonesia, yang kemudian diperinci menjadi rencana-rencana khusus ( regional planning )  dari  tiap-tiap  daerah.  Dengan  adanya planning itu  maka  penggunaan  tanah dapat  dilakukan  secara  terpimpin  dan  teratur  sehingga  dapat  membawa  manfaat  yang sebesar-besarnya bagi Negara dan rakyat.
Tanah  sebagai  aset  yang  memiliki  nilai  potensial  cukup  besar.  Oleh  karena  itu, tanah  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  kebijakan  nasional  (Setyono, 2009).  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945,  yang berbunyi :
“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat”.  Dengan  demikian, maka jelaslah bahwa tanah sebagai sumber utama bagi kehidupan manusia, yang telah dikaruniakan  oleh  Tuhan  Yang  Maha  Esa  sebagai  tumpuan  masa  depan  kesejahteraan manusia.
Dalam perkembangan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang  Pokok  Agraria,  permasalahan  tanah  menjadi  semakin  kompleks.  Di satu sisi kompleksitas masalah tanah terjadi akibat meningkatnya kebutuhan tanah untuk keperluan  berbagai  kegiatan  pembangunan  dan  pertumbuhan  penduduk  yang  cepat dengan  penyebaran  yang  tidak  merata  antar  wilayah  dan  besar  kemungkinan  akan menimbulkan konflik kepemilikan ganda (Nasution, 2002).
Menyadari pentingnya fungsi tanah, maka pada saat ini dalam pengelolaan masalah pertanahan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  harus  selalu  diarahkan  pada terwujudnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tertib hukum pertanahan  dan  menjamin  kepastian  hukum  atas  kepemilikan  hak  atas  tanah. Penggunaan  tanah  yang  didukung  dan  dijamin  kepastian  hukum  akan  menciptakan ketentraman  masyarakat  serta  mendorong  terlaksananya  pembangunan  di  semua kalangan masyarakat berikut sektor kehidupannya (Murat, 1997).
Dalam  rangka  menjamin  kepastian  hak  dan  kepastian  hukum atas  tanah,  Undang- Undang  Pokok  Agraria  telah  menggariskan  adanya  keharusan  untuk  melaksanakan
pendaftaran  tanah  di  seluruh  Indonesia,  sebagaimana  diamanatkan  Pasal  19  Undang- Undang Pokok Agraria.
Pasal tersebut mencantumkan ketentuan-ketentuan umum dari pendaftaran tanah di Indonesia, yaitu : (Indonesia & Indonesia, 1960)
1. Untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  Pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah  di seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  menurut  ketentuan  -  ketentuan  yang  diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
3. Pendaftaran  tanah  diselenggarakan  dengan  mengingat  keadaan  Negara  dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
4. Dalam  Peraturan  Pemerintah  diatur  biaya-biaya  yang  bersangkutan  dengan pendaftaran  termaksud  dalam  ayat  (1)  diatas,  dengan  ketentuan  bahwa  rakyat  yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.
Untuk  menjalankan  amanah  pasal  19  Undang-undang  Pokok  Agraria  (UUPA), pemerintah  telah  mengeluarkan  kebijakan  mengenai  Pendaftaran  Tanah  dengan diterbitkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran Tanah.
Untuk  mendapatkan  jaminan  kepastian  hukum  atas  bidang  tanah,  memerlukan perangkat hukum yang tertulis, lengkap, jelas dan dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan  jiwa  dan  isi  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku.  Hal  tersebut  tercapai  melalui pendaftaran  tanah.  Dokumen-dokumen  pertanahan  sebagai  hasil  proses  pendaftaran tanah  adalah  dokumen  tertulis  yang  memuat  data  fisik  dan  data  yuridis  tanah bersangkutan.  Dokumen-dokumen  pertanahan  tersebut  dapat  dipakai  sebagai  jaminan dan  menjadi  pegangan  bagi  pihak-pihak  lain  yang  memiliki  kepentingan  atas  tanah tersebut.
Sertifikat tanah adalah surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Sedangkan sertifikat – sertifikat ganda adalah sertifikat  – sertifikat yang  menguraikan  satu  bidang  tanah  yang  sama.  Jadi  dengan  demikian  satu  bidang tanah diuraikan dengan dua sertifikat yang berlainan data.
Dalam sertifikat tanah dicantumkan data fisik dan data yuridis yang harus diterima sebagai  data  yang  benar,  baik  dalam  perbuatan  sehari-hari  maupun  dalam  sengketa  di Pengadilan.  Karena  itu,  data  yang  tertuang  dalam  sertifikat  harus  sesuai  dengan  apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah.
Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah yang dilakukan agar di seluruh wilayah  Republik  Indonesia  diadakan  Pendaftaran  Tanah  bersifat “Recht  Kadaster”
yaitu  dalam  arti  suatu  bentuk  Kadaster  yang  dibentuk  dengan  tujuan  untuk  menjamin kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  atas  tanah.  Sesuai  dengan  tujuannya  yaitu akan  memberikan  kepastian  hukum,  maka  pendaftaran  itu  diwajibkan  bagi  para pemegang hak yang bersangkutan. Jika tidak diwajibkan maka diadakannya pendaftaran tanah,  yang  terang  akan  memerlukan  banyak  tenaga,  alat  dan  biaya,  tidak  akan  ada artinya.
Kepastian  hukum  dibidang  pertanahan  meliputi  3  (tiga)  hal,  yaitu  kepastian mengenai  subjek  hukum  hak  atas  tanah,  baik  perseorangan  atau  Badan  Hukum, kepastian  mengenai  letak  batas,  ukuran/luas  tanah  atau  kepastian  mengenai  objek  hak, kepastian  mengenai  jenis  hak  atas  tanah  yang  dipunyai  oleh  subjek  hukum  hak  atas tanah.
Dengan  diterbitkannya  sertifikat  ganda  berarti  terdapat  suatu  kesalahan  terhadap salah satu sertifikat yang telah diterbitkan secara tidak benar sehingga harus dibatalkan karena terbitnya sertifikat lain atas suatu bidang tanah yang sama akan merugikan pihak lain.
Sebagai salah satu contoh kasus sertifikat tanah ganda yaitu ada satu bidang tanah yang  diterbitkan  dua  sertifikat  yang  kasusnya  dinyatakan  sebagai  sertifikat  ganda sebagian  (tumpang  tindih)  yang  muncul  dua  dokumen  yaitu  pada  tahun  1990  lalu muncul lagi pada tahun 1998.
Beberapa faktor timbulnya konflik pertanahan yaitu karena data desa tidak akurat, para pemilik memberikan informasi keliru ketika cek fisik atau pengukuran tidak cermat keteledoran  pejabat  Badan  Pertanahan  Nasional  dan  sebagainya.  Yang  dimaksud  data desa  tidak  akurat  bahwa  secara  data  fisik  kenyataan  dilapangan  sertifikat  yang diterbitkan  kantor  pertanahan  masing-masing  dengan  hak  milik  nomor  182  dan  185 pada tahun 1990 dan 1998 tumpang tindih sebagian. Bahwa secara yuridis berdasarkan atas hak yang diajukan oleh desa mengacu kohir dan persil yang sama, yang sama-sama menjadi  dasar  penerbitan  sertifikat  yang  masing-masing  dibuat  oleh  tanah  yang  tidak sama.  Sertifikat  yang  terbit  pada  tahun  1998  tidak  dilaksanakan  prosedur  panitia pemeriksaan  tanah  sehingga  tidak  memenuhi  peraturan-peraturan  Kepala  Badan Pertanahan  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2007  hal  ini  merupakan  keteledoran pejabat  Badan  Pertanahan  Nasional  itu  sendiri.  Sertifikat  yang  terbit  pada  tahun  1990 data yuridis yang terkait dengan bukti perolehan tanah tidak lengkap. Hal ini sertifikat pada tahun 1990 dan 1998 sama-sama harus dikaji ulang baik dari sisi data yuridis dan data  fisiknya.  Kasus  ini  mutlak  kelalaian  Kantor  Pertanahan  dalam  menerbitkan sertifikat.
Adapun  yang  menjadi  rumusan  permasalahan  dari  uraian  diatas  adalah  sebagai berikut  :  Bagaimana  pertanggungjawaban  Badan  Pertanahan  Nasional  atas  penerbitan Sertifikat Hak Milik Ganda Atas Tanah ?

## Metode Penelitian
Penelitian  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah  dengan  tujuan  untuk  melakukan, mengembangkan  /  menguji  suatu  kebenaran  dari  suatu  pengelahuan  yang  dilakukan secara  metodologi  dan  sistematis.  Yang  maksud  dengan  metodologi  adalah menggunakan  metode-metode  yang  bersifat  ilmiah.  Sedangkan  yang  dimaksud sistematis  adalah  sesuai  dengan  pedoman  atau  aturan  penelitian  yang  berlaku  untuk kerja ilmiah.
Metode  adalah  suatu  hal  yang  sangan  penting  dalam  penelitian,  sebab  nilai  mutu dan  hasil  penelitian  ilmiah  banyak  dipengaruhi  oleh  ketepatan  dalam  memilih metodenya.  Untuk  memperoleh  hasil  yang  sifatnya  ilmiah  serta  memiiki  nilai  realitas yang  besar  tidak  lepas  dan  masalah  metodologinya.  "Peranan  metodologi  dalam penelitian  dan  ilmu  pengetahuan  diantaranya  adalah  menambah  kemampuan  pada ilmuan  untuk  menggali  (lebih  baik  atau  lebih  lengkap,  memberi  kemungkinan  besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.” (Soekanto, 1986)
Sehubungan  dengan  pentingnya  metodologi  dalam  suatu  penelitian  maka  untuk memperoleh  data-data  yang  relevan  maka  dibutuhkan  suatu  metode  yang  menunjang penelitian inii. Mengenai metode yang digunakan adalah : Penelitian ini menggunakan metode  pendekatan  normatif (Statue  Approach) ,  yaitu  pendekatan  yang  berdasarkan pada  peraturan  perundang-undangan.  Dimana  didasarkan  pada  pendekatan  hukum positif  Indonesia,  dalam  hal  ini  Undang  -  undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban  berasal  dari  kata  tanggung  jawab,  yang  berarti  keadaan wajib  menanggung  segala  sesuatunya.  Dalam  kamus  hukum  ada  dua  istilah  yang menunjuk  pada  pertanggungjawaban,  yakni liability ( the  state  of  being  liable )  dan responsibility  ( the  state  of  fact  being  responsible ). Liability menunjuk  pada  makna yang  paling  komprehensif,  meliputi  hampir  setiap  karakter  resiko  atau tanggungjawab,  yang  pasti,  yang  bergantung,  atau  yang  mungkin. Liability didefinisikan  untuk  menunjuk  semua  karakter  hak  dan  kewajiban.  Sementara  itu, responsibility berarti, " The state of being answerable for an includes judgment,skill, ability  and  capacity" yaitu  hal  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  suatu  kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemapuan, dan kecakapan. Responsibility juga berarti,  kewajiban  bertanggungjawab  atas  undang-undang  yang  dilaksanakan,  dan memperbaiki atau  sebaliknya  memberi  ganti  rugi  atas  kerusakan  apapun  yang  telah ditimbulkannya. Dan pengertian ini muncul istilah pertanggungjawaban berdasarkan undang-undang; 'Wettelijke ansprakelijkheid is gehoudenheid tot schdevergoeding uit onrechtmatigedaad "  (pertanggungjawaban  menurut  undang-undang  yaitu  kewajiban mengganti  kerugian  yang  timbul  karena  perbuatan  melanggar  hukum).  Dalam ensikiopedia  administrasi,  responsibility  adalah  keharusan  seseorang  untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.
Konsep  " onrechtmatige  daad "menjadi  bagian  yang  paling  sulit  dalam  ilmu hukum pada saat konsep diterapkan terhadap pemerintah apalagi ketika tidak tertulis dimana  dimasukkan  sebagai  salah  satu  kriteria  perbuatan  melanggar  hukum. Siapapun  yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  dan  menimbulkan  kerugian bagi  pihak  lain  harus  mempertanggungjawabkan  perbuatannya,  tidak  peduli  apakah seseorang, badan hukum maupun pemerintah.
Pemberian  wewenang  tertentu  untuk  melakukan  tindakan  hukum  tertentu menimbulkan  pertanggungjawaban  atas  penggunaan  wewenang  itu.  Menurut  AD Belinfante  menyatakan  bahwa  tidak  seorangpun  dapat  melaksanakan  kewenangan tanpa memikul kewajiban tanggung jawab atau tanpa ada pelaksanaan pengawasan.
Pemerintah  dalam  menjalankan  pemerintahannya,  tidak  terlepas  dari penggunaan wewenang yang di dalamnya mengandung pertanggungjawaban, namun demikian  harus  dikemukakan  tentang  cara  memperoleh  dan  menjalankan kewenangan  apakah  melalui  atribusi  dan  delegasi  saja  yang  memikul pertanggungjawaban  secara  hukum.  Sedangkan  mandat  yang  bertanggungjawab adalah pemberi mandat ( Mandans ).
Beban  tanggungjawab  bentuknya  ditentukan  dengan  cara  memperoleh kekuasaan,  dapat  dibedakan  menjadi  dua  macam  yaitu  pemberian  kekuasaan  yang bersifat  atribusi,  yaitu  sebagai  pembentukan  kekuasaan,  karena  dari  keadaan  yang belum  ada  menjadi  ada  dan  kekuasan  yang  timbul  karena  pembetukan  kekuasaan yang  menyebabkan  adanya  kekuasaan  baru,  pemberian  kekuasaan  yang  bersifat deferatif,  yaitu  disebut  sebagai  pelimpahan,  karena  dari  kekuasaan  yang  telah  ada dialihkan kepada badan hukum publik (Suwoto, 1990).
Bentuk-bentuk  pertanggungjawaban  ada  empat  macam  yaitu  bentuk pertanggungjawaban  secara  moral,  politik,  administratif,  dan  petanggungjawaban secara hukum.

## 2. Badan Pertanahan Nasional
Badan  Pertanahan  Nasional  adalah  lembaga  pemerintah  non  departemen  yang mempunyai  bidang  tugas  dibidang  pertanahan  dengan  unit  kerjanya  yaitu  kantor  di tiap-tiap  Provinsi  dan  di  daerah  Kabupaten/Kota  yang  melakukan  pendaftaran  hak atas  tanah  dan  pemeliharaan  daftar  umum  pendaftaran  tanah.  Lembaga  tersebut dibentuk berdasarkan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988  yang  bertugas  membantu  Presiden  dalam  mengelola  dan  mengembangkan administrasi  pertanahan,  baik  berdasarkan  Undang-Undang  Pokok  Agraria  maupun peraturan  perundang-undangan  lain  yang  meliputi  pengaturan  penggunaan, penguasaan  dan  pemilikan  tanah,  pengurusan  hak-hak  tanah,  pengukuran  dan pendaftaran  tanah  dan  lain-lain  yang  berkaitan  dengan  masalah  pertanahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden (Soerodjo, 2003).
Demi memperlancar kerja Badan Pertanahan Nasional dalam proses pendaftaran hak  atas  tanah  maka  terdapat  pula  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  sebagaimana diamanatkan  oleh  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  tahun  1998  yang  pada  dasarnya mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah,
yaitu  dengan  membuat  alat  bukti  mengenai  telah  terjadinya  perbuatan  hukum menyangkut sebidang tanah tertentu yang kemudian dijadikan dasar untuk mendaftar perubahan  data  yuridis  yang  mengakibatkan  oleh  perbuatan  hukum  itu,  dengan ditetapkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997,  maka  korelasi  lembaga pejabat  pembuat  akta  tanah  dengan  pelaksanaan  administrasi  pertanahan  semakin jelas (Chomzah, 2018).

## 3. Kedudukan Dan Fungsi Sertifikat
Sertifikat  tanah  menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 merupakan  surat  tanda  bukti  yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat mengenai data fiisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan  data  yuridis  tersebut  sesuai  dengan  data  yang  ada  dalam  surat  ukur  dan  buku tanah yang bersangkutan. Dengan adanya sertifikat maka akan memberikan kekuatan pembuktian bagi orang yang tercantum namanya dalam sertifikat tersebut manakala suatu ketika sengketa perdata di persidangan pengadilan negeri.
Yang  dimaksud  ganda  menurut  ensikiopedia  adalah  satu  bidang  tanah diterbitkan dua alat pembuktian. Sedangkan yang dimaksud Sertifikat Ganda adalah ada  dua  pemegang  hak  yang  berbeda  terhadap  suatu  bidang  tanah.  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Pasal  31  menyebutkan  bahwa  sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah.
Menurut Budi Harsono sertifikat adalah surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai  alat  bukti  hak  yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang  berarti  bahwa keterangan-keterangan yang tercantum didalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima (oleh hakim) sebagai keterangan yang benar, selama sepanjang tidak ada alat bukti yang membuktikan sebaliknya.
Kedudukan  sertifikat  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia  berdasarkan  Undang- Undang  Pokok  Agraria  yaitu  harus  menjamin  kepastian  hukum,  memberi  rasa keadilan dan keamanan terhadap pemilik tanah. Dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah,  terdapat  dua  pokok  fungsi  yaitu  sertifikat  diterbitkan  untuk  kepentingan  hak yang  bersangkutan,  sertifikat  diterbitkan  merupakan  tanda  bukti  hak  yang  berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenal data fisik dan data yuridis dan sertifikat bisa menjadi jaminan hak atas tanah.
Fungsi  penerbitan  sertifikat  hak  atas  tanah  adalah  untuk  pemegang  pemiliknya akan  bukti-bukti  haknya  yang  tertulis,  kecuali  rnasih  ada  catatan  pada  buku  tanah, maka  sertifikat  tidak  dapat  diterbitkan.  Hal  ini  tercantum  dalam  Pasal  31  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997.  Mengingat  dengan  demikian  peranan  sertifikat sehingga kekuatan pembuktiannya tidak hanya berlaku eksternal atau terhadap pihak luar, tetapi juga mempunyal daya kekuatan internal yaitu pemberian rasa aman bagi para pemegang atau perniliknya serta para ahli warisnya tidak mengalami kesulitan.
Sertifikat diterbitkan sebagai surat tanda bukti hak untuk kepentingan pernegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan yuridis yang telah didaftar dalam buku  tanah.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  pemegang  hak  dapat  dengan  mudah
membuktikan  haknya.  Sebagaimana  dinyatakan  dengan  Pasal  19  Undang-Undang Pokok  Agraria  sertifikat  merupakan  alat  pembuktian  yang  kuat.  Sertifikat  hanya boleh  diserahkan  kepada  pihak  yang  namanya  tercantum  dalam  buku  tanah  yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau pihak lain yang dikuasakan olehnya.

## Kesimpulan
Bentuk Pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional atas Penerbitan Sertifikat Hak Milik Ganda Atas Tanah, Badan Pertanahan Nasional akan mengadakan penelitian riwayat  tanah  maupun  peruntukannya,  dan  dengan  adanya  putusan  pengadilan  maka pada  akhirnya  Badan  Pertanahan  Nasional  membatalkan  salah  satu  dari  sertifikat tersebut.
Upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  terhadap  para  pihak  yang  dirugikan  yaitu dilakukan upaya mediasi, dilakukan upaya tinjau ulang dan dilakukan upaya Peradilan yaitu  Peradilan  Umum  maupun  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Selaku  pemegang sertifikat agar tidak terjadi sertifikat ganda,yaitu memastikan bahwa keberadaan bidang tanah tersebut didaftarkan dalam peta tanah atau dilakukan pemetaan atau yang secara teknis disebut Graphical Index Mapping .
Kantor  Pertanahan  saat  ini  dalam  menangani  sengketa  sertipikat  ganda  adalah dengan  cara  mediasi.  Apabila  tidak  dicapai  kata  sepakat  maka  diupayakan  melalui proses  pengadilan.  Selain  itu  apabila  terdapat  unsur  kesengajaan  yang  mengarah  ke bentuk tindak pidana maka dilakukan penuntutan tersangka ke pengadilan. Tidak dapat dipungkiri  sebagaimana  instansi-instansi  lain  tindakan  penyelamatan  cenderung menyalahkan  pihak  lain  bahwa  kantor  pertanahan  hanya  sebagai  administrator  yang mencatat dan melegalisasi kejadian atau perubahan terhadap bidang tanah berdasarkan permohonan  dan  adanya  pernyataan  dari  pemilik  tanah  bahwa  bidang  tanah  yang dimohon  belum  bersertipikat  dan  permohonan  dan  pernyataan  tersebut  telah  diketahui oleh instansi lain seperti Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

## BIBLIOGRAFI
Chomzah, Ali Achmad. (2018). Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I & II (p.
30). p. 30. Prestasi Pustaka, Jakarta.
Indonesia, PRESIDEN REPUBLIK, & Indonesia, Presiden Republik. (1960). Undang- undang no. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (Vol. 144). Ganung Lawu.
Murat, Rusmadi. (1997). Administrasi Pertanahan . Mandar Maju, Bandung.
Nasution,  Lutfi.  (2002). Konflik  Pertanahan  (Agraria)  Menuju  Keadilan .  Yayasan Akatiga, Bandung.
Setyono,  Dinda  Leumala  dan.  (2009). Tanah  dan  Bangunan,  cet  I,  Raih  Asa  Sukses . Jakarta.
Soekanto, Soerjono. (1986). pengantar penelitian hukum, Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia .
Soerodjo,  Irawan.  (2003). Kepastian  hukum  pendaftaran  hak  atas  tanah  di  Indonesia . Arkola.
Suwoto.  (1990). Kekuasaan  dan  tanggung  jawab  presiden  Republik  Indonesia:  suatu penelitian  segi-segi  teoritik  dan  yuridik  pertanggungjawaban  kekuasaan . Universitas Airlangga.

## Copyright holder:
Agus Setia Wahyudi, M. Saleh (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: