PRANATA PRANATA H U K U M H U K U M JURNAL ILMU HUKUM

## AMINAH
ZAINUDIN HASAN ANGGA ALFIYAN FATHUR RACHMAN YULIA HESTI DORIS RAHMAT INDAH SATRIA 115-125 126-132 133-142 143-157 158-167 168-180 181-186 187-200

## Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 13 Nomor 2 Juli 2018 ISSN 1907-560X
Penegakan Hukum Lingkungan Yang Seimbang (Studi Kasus Pembakaran Hutan)
Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku Penyalahgunaan  Narkotika  Yang  Dilakukan
Narapidana  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Way  Huwi
Provinsi Lampung
Analisis  Hukum  Perjanjian  Penyembuhan  Kepada Pasien  Dari  Penyelenggara  Praktik  Pengobatan Tradisional
Tinjauan  Yuridis  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  25/PUU-XIV/2016  Dalam  Hal  Perubahan Ketentuan  Pasal  2  Dan  3  Undang-undang  Nomor  20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Implementasi Nilai Pancasila Terhadap Hukuman Mati Tindak Pidana Narkotika Analisis Yuridis Tujuan Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan  (OJK)  Dalam  Lembaga  Perbankan  Di Indonesia P e m b i n a a n   N a r a p i d a n a   D e n g a n   S i s t e m Pemasyarakatan Implementasi Penertiban Organisasi Kemasyarakatan
Di Lampung Oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung
RISSA AFNI
MARTINOUVA
PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung
Terbit Pertama Kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli

## PENANGGUNG JAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

## KETUA PENYUNTING
Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

## WAKIL KETUA PENYUNTING
Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

## PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum Dr. Erlina B, S.H., M.H Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H Indah Satria, S.H., M.H Yulia Hesti, S.H., MH

## PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret) Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta) Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

## Alamat: Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142 Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261 Email: jurnal.mh@ubl.ac.id
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui  bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

## ISSN 1907-560X
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN YANG SEIMBANG (Studi Kasus Pembakaran Hutan)

## AMINAH
Email : aminahlana@gmail.com
Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. H. Soedarto, Tembalang Semarang, Jawa Tengah 50275

## ABSTRACT
The  environment  has  various  functions  and  is  very  important  for  human  life,  so  the Government  makes  legislation  and  enforces  its  law  to  maintain  the  function  of  the environment.  Although  law  enforcement  has  been  carried  out,  many  environmental  cases cannot  be  resolved  so  that  pollution  and  environmental  damage  often  occur  in  Indonesia. This research wants to know whether law enforcement in Indonesia has not yet realized the balance and how the concept of law enforcement is balanced. The approach method used by Juridical  normative  with  analytical  descriptive  specifications,  uses  primary  and  secondary data  and analysis  using explanation  building  analysis.  From the results of  the study, it was found  that  Law  Enforcement  in  Indonesia  has  not  yet  realized  a  balance,  especially  in  law enforcement  in  cases  of  forest  fires  that  have  proven  that  forest  fires  repeatedly  occur  and have  a  good  impact  in  the  form  of  ecological  impacts,  economic  impacts  and  sociological impacts,  this  is  caused  by  various  constraints  of  law  enforcement  Administration,  civil  or criminal.

## Keywords: Environment,  Law Enforcement, balanced

## I. PENDAHULUAN
Lingkungan  hidup  adalah  sesuatu yang  sangat  penting  bagi  manusia  dalam keberlangsungan kehidupannya, lingkungan hidup telah memenuhi kebutuhan  hidup  manusia  yaitu  sebagai tempat  tinggal  manusia,  tempat  manusia berkebudayaan,  sebagai sumber daya alam yang  menyediakan  bahan  baku  yang membantu menjalankan kegiatan ekonominya  dan  bahkan  menyediakan sumber  plasma  nuftah  yang  terdapat berbagai  sumber  obat-obatan  yang  sangat membantu  untuk  kelangsungan  hidup manusia.
Mengingat  pentingnya  lingkungan hidup bagi manusia maka lingkungan hidup
harus  dijaga  kelestarian  fungsi  lingkungan hidupnya.  Jika  dilihat  fungsi  lingkungan hidup  bagi  manusia  maka  dapat  dibagi menjadi  beberapa  fungsi  lingkungan  hidup antara lain :1) fungsi sosial yaitu lingkungan  hidup  dapat  dijadikan  tempat tinggal dan tempat mengembangkan kebudayaan  manusia;  2)  fungsi  Ekonomi yaitu  lingkungan  hidup  dapat  dijadikan tempat  berusaha  sekaligus  sebagai  sumber bahan  baku  bagi  kelangsungan  kegiatan usahanya.; 3) fungsi politik yaitu lingkungan  hidup  sebagai  salah  satu  unsur negara  yaitu  sebagai  wilayah  negara Indonesia,  disamping  unsur  rakyat  dan pemerintahannya  ;  4).  Fungsi  pertahanan dan  keamanan,  yaittu  lingkungan  hidup
sebagai  suatu  teritorial  yang  bisa  dijadikan pertahanan  negara  terutama  di  wilayah perbatasan yang harus dijaga dengan ketat.
Agar  kelestarian  fungsi  lingkungan hidup  bisa  terjaga  maka  pemerintah membuat suatu ketentuan perlindungan dan pengelolaan  lingkungan  hidup    yang memiliki  ruang  lingkup  antara  lain  :  a). perencanaan; b). pemanfaatan; c). pengendalian; d). pemeliharaan; e). pengawasan; dan f). penegakan hukum.
Dalam Undang-Undang No.32 Tahun  2009  tentang  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  Hidup    telah mengatur  penegakan  hukum  antara  lain penegakan  hukum  administrasi,  penegakan hukum  pedata  dan  penegakan  hukum Pidana. Ketiga penegakan hukum lingkungan  yang  telah  ada  ternyata  banyak yang  tidak  mampu  menyelesaikan  kasus lingkungan hidup yang ada sehingga masih banyak terjadi pencemaran maupun kerusakan lingkungan di Indonesia.
Masih  banyaknya  pencemaran  atau kerusakan  lingkungan  hidup  merupakan indikasi  kegagalan  penegakan  hukum lingkungan  di  Indonesia.  Penyelesaian kasus  lingkungan  yang  gagal  memang dapat  disebabkan  oleh  berbagai  faktor kendala  antara  lain  bisa  faktor  subtansi hukum,  para  penegak  hukumnya,  sarana dan prasarananya, kesadaran hukum masyarakat atau pelaku usahanya.
Kegagalan dari pendekatan administrasi atau litigasi banyak dipengaruhi berbagai faktor tersebut di atas dan    menghasilkan  putusan  menang  disatu pihak  dan  kalah  di  satu  pihak  hanya membuahkan  perasaan  tidak  adil  di  pihak dan  memunculkan  ketidak  seimbangan pada  akhirnya,  sedangkan  pendekatan  non litigasi (ADR) meskipun putusannya dianggap  win  win  solution  masih  juga belum  efektif  sebagai  suatu  penyelesaian
sengketa  lingkungan  di  indonesia.  terbukti masih  banyak  penyelesaian  melalui  ADR yang sangat alot untuk mencapai kesepakatan karena masing-masing bertahan  pada  posisinya  masing-masing yang  pada  akhirnya  tujuan  tercapainya kesepakatan  yang  seimbang  tidak  tercapai sehingg  pada  akhirnya  tetap  memunculkan ketidakseimbangan  antara  kedua  belah pihak yang bersengketa,
Dalam  pelaksanaan  penegakan  hukum kasus  lingkungan  hidup  di  Indonesia melibatkan  berbagai  pihak  dan  seringkali tidak memuaskan para pihak yang bersengketa/pihak  yang  dirugikan  atau pihak  masyarakat  pada  umumnya  sehingga perlu diciptakan pola penegakan yang ideal yang  bisa  mewujudkan  keseimbangan semua  pihak.  Berdasarkan  latar  belakang tersebut  di  atas  maka  peneliti  hendak mengadakan  penelitian  tentang Penegakan hukum lingkungan  yang seimbang
Berdasarkan  pada  latar  belakang  yang diuraikan  di  atas  maka  penulis    ingin membahas :
Bagaimana  pelaksanaan  penegakan  hukum di  Indonesia  serta  faktor-faktor  yang mempengaruhi  keseimbangan  penegakan hukum  lingkungan  dan  Bagaimana  konsep penegakan hukum yang seimbang
Penelitian  hukum  ini  menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif ,  yaitu suatu  pendekatan  masalah  dengan  jalan menelaah  dan  mengkaji  suatu  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan berkompeten  untuk  digunakan  sebagai dasar  dalam  melaksanakan  pemecahan masalah.
Spesifikasi  penelitian  ini  adalah deskriptif  analitis ,  yaitu  penelitian  yang sifat  dan  tujuannya  memberikan deskripsi atau mengambarkan pelaksanaan penegakan  hukum  lingkungan  pada  kasus pembakaran  hutan  serta  factor-faktor  yang
menyebabkan  ketidakseimbangan  dalam penekan  hukum  serta  kondep  penegakan hukum yang seimbang
Data  yang  akan  digunakan  dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dengan  melakukan  studi  dokumen  yang terdiri  dari  bahan-bahan    hukum  dan  alat penelitian  yang  dipergunakan  dalam    studi dokumen  dilakukan  dengan  penelusuran literatur  kepustakaan.  Analisis  yang  dipilih dalam  penelitian  ini  adalah  analisis kualitatif yang tidak hanya mampu memperoleh kesimpulan semata, tetapi juga mampu dipergunakan untuk pengembangan suatu penelitian baru yang sejenis.

## II. PEMBAHASAN
Sebagaimana di atur dalam Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup,  pelaksanaan  penegakan  hukum lingkungan    di  Indonesia  dapat  dilakukan melalui  mekanisme  hukum  administrasi, hukum perdata dan hukum pidana.
Semua mekanisme penegakan hukum lingkungan yaitu hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum  pidana  telah  dilaksanakan  di Indonesia, akan tetapi pada pelaksanaannya penegakan  hukum  di  Indonesia  banyak terjadi hambatan yang menyebabkan adanya  ketidakseimbangan  antara stake holder yang  terkait  dengan  penegakan hukum  lingkungan  yaitu  antara  pelaku usaha
sebagai
pelaku pencemaran/kerusakan lingkungan, masyarakat  sebagai  korban  yang menderita kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan  dan  Penegak  hukum  (lembaga eksekutif maupun yudikatif) yang melaksanakan penegakan hukum.
Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum menyebabkan
ketidakseimbangan dalam penegakan
hukum. Untuk membahas hambatan- hambatan  penegakan  hukum  lingkungan yang  mengakibatkan  ketidakseimbangan penulis  menggunakan  teori  faktor  -faktor yang  mempengaruhi  penegakan  hukum yang dikemukakan oleh Soeryono Soekanto, yakni Soejono Soekanto masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak  pada  faktor  -faktor  yang  mungkin mempengaruhi, faktor-faktor tersebut mempunyai  arti  yang  netral,  sehingga dampak  positif  atau  negatifnya  terletak pada  isi  faktor  -  faktor  tersebut.  Faktor  - faktor  tersebut  adalah  sebagai  berikut  : (Soerjono Soekanto, 1983: 8-9)
1. Faktor  hukumnya  sendiri  (Undang- Undang).
2. Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor  Sarana  maupun  Fasilitas  yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor  masyarakat  yakni  lingkungan dimana  hukum  tersebut  berlaku  atau diterapkan.
5. Faktor  kebudayaan,  yakni  hasil  karya, cipta,  dan  rasa  yang  didasarkan  pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut saling berkaitan  dengan  eratnya,  oleh  karena merupakan  esensi  dan  penegakan  hukum, juga  merupakan  tolok  ukur  daripada efektifitas  penegakan  hukum.  (Soerjono Soekanto,  1983:  8-9).  Penelitian  ini menganalisis  kasus  kebakaran  hutan  yang terjadi  pada  akhir  tahun  2014  sampai dengan  akhir  tahun  2015  dan  dianalisis Berdasarkan teori faktor-faktor yang mempengaruhi  penegakan  hukum  untuk mengetahui  kesimbangan  yang  terjadi dalam  penegakan  hukumnya,  sebagai berikut :
Indonesia  memiliki  hutan  tropis terbesar  di  dunia,  yang  keluaasanya
menempati urutan ke tiga setelah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo. Dengan demikian Indonesia memiliki potensi sumber daya hutan sangat besar. Selama 32 tahun  pemerintah  orde  baru  menempatkan sektor kehutanana sebagai andalan perolehan  devisa  negara  ke  dua  setelah sektor  migas.  Sektor  kehutanan  juga menyerap  bangak  tenaga  kerja  dan  mampu mendorong terbentuknya sentra-sentar ekonomi  dan  membuka  keterlisolasian  di beberapa daerah terpencil. Namun, bersamaan dengan itu pula sebagai dampak negatif  atas  pengelolaan  hutan  yang eksplitatif dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, pada akhirnya menyisakan persoalan, di antaranya kerusakan hutan yang sangat mengkhawatirkan.
Menurut    Kurniawan    Sabar manager kampanye WALHI bahwa  skema penguasaan sumber daya alam dan hutan di Indonesia itu diletakan oleh skema ekspansi dan  monopoli  atas  penguasaan  lahan  yang dilakukan oleh koorporasi besar. Perkebunan sawit, Hak Pengusahaan Hutan,  Hutan  Tanaman  Industri  dan pertambangan  menguasai  sekitar  56,5  juta kawasan hutan yang ada di Indonesia.
Kebakaran  hutan  lebih  banyak sebagai salah satu dampak dari pengelolaan hutan yang eksploitatif meskipun  kebakaran  hutan  juga  bisa disebabkan oleh faktor alam. Secara umum kebakaran  hutan  dapat  disebabkan  oleh faktor  alam  (faktor  cuaca  berupa  kemarau panjang) dan faktor perilaku manusia  yaitu usaha  pembukaan  lahan,  kebakaran  hutan di  Indonesia  yaitu  di  Kalimantan  dan Sumatera  lebih  banyak  disebabkan  oleh perilaku manusia dan lebih banyak disebabkan  karena  adanya  pembukaan lahan,  baik  oleh  perorangan  maupun  oleh pengusaha  karena  pembakaran  hutan  lebih
banyak dipilih untuk membuka lahan hutan untuk dikonversi menjadi lahan perkebunan kelapa  sawit,    karet,  dan  lahan  pertanian lainnya.
Faktor  kebijakan  politis  yang  pro ekonomi  dari  pejabat  administrasi  juga menyebabkan  makin  intensifnya  konversi lahan  hutan  menjadi  lahan  perkebunan, pertanian  maupun  perumahan  sehingga berakbat    lebih  lanjut  adanya  upaya pembukaan lahan yang beberapa diantaranya  dilakukan  dengan  pembakaran hutan. Sebagai contoh Pemerintah Indonesia  telah  mengeluarkan  kebijakan mega proyek yaitu  penetapan enam koridor perekonomian  yang  diharapkan  menjadi penopang  pertumbuhan  ekonomi.  Sebagai salah  satu  strategi  utama  dari  konsep MP3EI yang telah ditetapkan dalam UU No 17/2007  tentang  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional.Enam  koridor ekonomi  yang  dimaksud  adalah  Sumatera Timur,  Pantai  Utara  Jawa,  Kalimantan, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara  Barat  dan  Papua,.  Keenam koridor  ekonomi  yang  sedang  disiapkan Pemerintah  saat  ini  adalah  pertama, Sumatra  sebagai  pusat  sentra  produksi  dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional.  Kedua,  Jawa  sebagai  pendorong industri dan jasa Nasional. Ketiga,
Kalimantan  sebagai  pusat  produksi  dan pengolahan  hasil  tambang  dan  lumbung energi  nasional.  Selanjutnya  keempat,
Sulawesi  sebagai  pusat  produksi  dan pengolahan  hasil  pertanian,  perkebunan, dan  perikanan  nasional,  kelima,  Bali-Nusa Tenggara  sebagai  pintu  gerbang  pariwisata dan  pendukung  pangan  nasional,  serta keenam, Papua-Maluku sebagai pengolahan sumber  daya  alam  yang  melimpah  dan SDM  yang  sejahtera.  Fokus  Pemerintah dalam ekonomi adalah percepatan
perluasan  pembangunan  ekonomi  nasional, akan tetapi dalam pelaksanaannya penetapan wilayah Sumatera dan Kalimantan  telah  dikonversi  dari  hutan  ke perkebunan  untuk  industri  pulp  dan  kelapa sawit dan Proyek Merauke Integrated Food and  Energy  Estate  (MIFEE)  adalah  sebuah mega-proyek.  Lebih  dari  sejuta  hektar direncanakan  menjadi  perkebunan  atau lahan  pertanian  bersifat  industri,  telah menjadi  ancaman  bagi  rakyat  maupun lingkungan hidup.
Ancaman  berupa    konversi  lahan tersebut  telah  menyebabkan  meningkatnya kebakaran  hutan  di  wilayah  Kalimantan dan  Sumatera  karena  adanya  upaya pembukaan  lahan  yang  dilakukan  dengan cara  membakar  hutan  dan  kejadian  yang sama  akan  dapat  terjadi  di  Wilayah  Papua dengan proyek MIFEE.
Ada  beberapa  alasan  mengapa pembakaran  hutan  banyak  dilakukan  yaitu dari segi subtansi hukum pembakaran hutan di beberapa wilayah merupakan mekanisme yang  diijinkan  untuk  membuka  lahan. Sebagai  contoh menurut  Peraturan Gubernur  Kalimantan  Tengah  No.15  tahun 2010.  Di  Kalimantan  Tengah,  untuk membakar  hutan  seluas  maksimal  satu hektar  orang  hanya  perlu  izin  ketua  RT. Sementara  untuk  membuka  lahan  dengan cara  membakar  hutan  seluas  satu  sampai dua hektar, hanya cukup izin dari lurah atau kepala desa.
Sedangkan dari sisi biaya, pembakaran  hutan  lebih  menguntungkan karena lebih cepat  dan tidak membutuhkan waktu  dan  biaya  yang  besar.    membakar otomatis tedak perlu kapur untuk menaikkan  PH,  tidak    memerlukan  biaya pengadaan  pupuk  dan  pemupukan  karena sudah  digantikan  dengan  adanya  abu  dan arang bekas kebakaran, serta biaya pengadaan/pembelian pestisida untuk
mencegah  ancaman  serangan  hama  dan penyakit, bisa memangkas biaya operasional  seperti  upah  tenaga  kerja, bahan  bakar,  serta  biaya-biaya  lain  yang dibutuhkan  apabila  pembukaan  lahan dilakukan  dengan  cara  PLTB  (pembukaan lahan tanpa bakar) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kebakaran  hutan  di  Indonesia  telah menimbulkan dampak baik dampak ekologis, sosiologis dan ekonomis.. Dampak  ekologi  berupa  hilangnya  fungsi ekologis hutan yaitu hilangnya keanekaragaman  hayati  dan  sumber  daya genetika,  rusaknya  daerah  penyimpanan air,  hilangnya  fungsi  pencegahan    erosi, hilangnya fungsi Pendaur ulang unsur hara, menurunya daya lenting hutan dsbnya.
Dampak sosiologi berupa terganggunya  aktivitas  sehari-hari  bagi masyarakat  yang  terkena  kabut  asap, menimbulkan  penyakit  ISPA,  menurunnya produktifitas masyarakat, bahkan menganggu negara tetangga, dsbnya. Kebakaran  hutan  yang  melanda  Indonesia tahun  2015  merupakan  kasus  terparah  dan mengakibatkan  hamparan  kabut  asap  yang luas  sampai  di  kawasan  Asia  Tenggara. Terutama  Singapura  dan  Malaysia  sempat menutup sekolah-sekolah dan kantor publik dan melayangkan protes kepada Indonesia.
Dampak  ekonomi  berupa  hilangnya sumber  matapencaharian  bagi  masyarakat yang  tergantung  pada  hutan,  menurunnya devisa  negara  yang  berasal  dari  sektor kehutanan, meningkatnya anggaran pengeluaran  pemerintah    untuk    mengatasi kabut asap. Menurut perkiraan Bank Dunia, kebakaran  hutan  hebat  yang  melanda Sumatera  dan  Kalimantan  pertengahan tahun  2015  silam  menyebabkan  kerugian sekitar 16 milyar US Dollar, lebih dari dua kali lipat dana yang dipakai buat
membangun  kembali  Provinsi  Aceh  pasca Tsunami 2004.
Penegakan hukum
terhadap
kebakaran hutan Indonesia tahun 2014/2015 sudah dilakukan oleh pemerintah  antara  lain  penegakan  hukum administrasi, penegakan hukum perdata dan penegakan hukum Pidana.

## Penegakan hukum administrasi
Pada  penegakan  hukum  administrasi sanksi  yang  diberikan  antara  lain  berupa pengawasan terhadap kegiatan pembakaran hutan  yang  diperbolehkan  dan  pemberian sanksi  administrasi  bagi  yang  terbukti melakukan pelanggaran yang berupa pembekuan izin, pencabutan hak usaha dan izin  lingkungan  sertra  sanksi  penguasaan lahan oleh Pemerintah.
Pengawasan nampaknya kurang berjalan  efektif.  Menurut  Badan  Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
menyatakan  kebakaran  hutan  dan  lahan  di Indonesia  terus  berulang  karena  adanya pembiaran  dan  kurangnya  pengawasan. Lemahnya  pengawasan  oleh  pemda  karena faktor-faktor seperti tidak adanya dukungan dana,  keterbatasan  SDM  mengakibatkan praktek  pembukaan  lahan  dengan  bakar terus  terjadi.  Selain  itu  faktor  yang menambah buruk situasi di lapangan adalah tingkat kepedulian dan keterlibatan masyarakat yang dalam pencegahan, pengawasan dan
penanggulangan kebakaran.
Pada  status  dan  pemanfaatan  lahan terjadi    perizinan  dan  penggunaan  lahan yang  tidak  tertib,  hal  ini  mengakibatkan banyak lahan yang tidak jelas statusnya/pengelolanya  seperti  eks  HPH, lahan  sisa  pencadangan,  ataupun  lahan yang  belum  di  manfaatkan  karena  belum memiliki  HGU.  Contoh  HGU  yang ditertibkan  BPN  biasanya  lebih  kecil  dari
Bupati/Gubernur  dan  sisa  lahan  yang  tdak dikembalikan secara resmi oleh perusahaan kepada pemberi izin yaitu Bupati/Gubernur, sehingga pada saat kejadian    (kebakaran)  tidak  ada  yang bertanggung jawab.
Penegakan  hukum  administrasi  pada saat  kejadian  kebakaran  hutan  yaitu penerapan saksi bagi yang terbukti melanggar  yang  berupa  pembekuan  izin, pencabutan  hak  usaha  dan  izin  lingkungan sertra  sanksi  penguasaan  lahan  oleh Pemerintah. Berikut daftar inisial perusahaan  berserta  jenis  sanksi  yang diberikan:

## Pencabutan hak pengusahaan hutan dan izin lingkungan
1. HSL (Riau)
2. DHL (Jambi)
3. MAS (Kalimantan Barat)

## Paksaan Pemerintah untuk menguasai lahan
1. WKS (Jambi)
2. IHM (Kalimantan Timur)
3. KU (Jambi)
4. BSS (Kalimantan Barat)

## Pembekuan Izin
1. BMH (Sumatera Selatan)
2. SWI (Sumatera Selatan)
3. SRL (Riau)
4. PBP (Jambi)
5. BMJ (Kalimantan Barat)
6. IFP (Kalimantan Tengah)
7. TKM (Kalimantan Tengah)
8. KH (Kalimantan Tengah)
9. DML (Kalimantan Timur)
10. SPW (Kalimantan Tengah)
11. HE (Kalimantan Tengah)
12. WAJ (Sumatera Selatan)
13. RPP (Sumatera Selatan)
14. LIH (Riau)
15. TPR (Sumatera Selatan)
16. BACP (Kalimantan Utara)

## Penegakan Hukum Perdata
Penegakan  hukum  Perdata  pada kasus kebakaran hutan juga telah dilaksanakan  yaitu  dengan  cara  gugatan ganti rugi  yang dilakukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kepada  PT  PT  Bumi  Mekar  Hijau  (BMH) di  Pengadilan  Negeri  (PN)  Palembang. KLHK  menggugat  PT  BMH  sebagai pembakar  hutan  di  Kabupaten  Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kementerian  menuntut  ganti  rugi  sebesar Rp  2,6  triliun  dan  meminta  dilakukan tindakan  pemulihan  lingkungan  terhadap lahan  yang  terbakar  dengan  biaya  Rp  5,3 triliun.  Namun,  hasilnya  gugatan  tersebut ditolak  majelis  hakim  yang  diketuai  oleh Parlas  Nababan  dengan  anggota  Eli  Warti dan  Kartidjo.  Majelis  hakim  menilai gugatan pemerintah tidak terbukti. Menurut majelis, kehilangan keanekaragaman hayati yang  dituduhkan  pemerintah  tidak  dapat dibuktikan. Kemudian, tidak ada hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian akibat kebakaran  hutan  tersebut  dengan  PT  BMH sebagai tergugat. Dalam putusannya tersebut,  majelis  hakim  meyakini  dan membenarkan  ada  kebakaran  di  lahan  di Distrik  Simpang  Tiga  dan  Distrik  Sungai Biyuku,  sebagai salah  satu wilayah konsensi  PT  Bumi  Mekar  Hijau.  Namun, KLHK  tidak  bisa  membuktikan  bahwa  PT BMH sebagai penyebab kebakaran tersebut karena  sampel  yang  diambil  tidak  cukup mewakili  20  ribu  hektare.  KLHK  hanya mengambil sampel di tiga titik.
Contoh  kasus  kegagalan  penegakan hukum  perdata  untuk  menangani  kasus pembakaran  hutan  tersebut  merupakan bukti  bahwa  dalam  penegakan  hukum perdata  masih  terdapat  kendala  yakni
tampaknya    masih  terdapat  perbedaan persepsi  antara  hakim  dalam  memahami dan memaknai peraturan perundang- undangan yang ada, keterbataan kemampuan  dan  biaya  untuk  melakukan penelitian  dalam  mengumpulkan  sampel sebagai alat bukti dari pihak penggugat dan Upaya  untuk  membuktikan  telah  terjadi pencemaran  atau  perusakan  lingkungan bukanlah pekerjaan mudah..
Kendala  lain  dalam  penegakan hukum  perdata  dapat  juga  diketemukan pada  faktor  subtansi  hukumnya  yakni  pada ketentuan  tentang  besarnya  uang  paksa dalam  keterlambatan  atas  pelaksanaan putusan pengadilan bisa menjadi hambatan, yaitu  meskipun  sudah  pada  pasal  87  ayat (4) UU no.32 tahun 2009 tentang UUPLH. Akan  tetapi  ketentuan  tentang    uang  paksa hanya  dapat  kita  temukan  diberbagai perundang-undangan  dan  diatur  hanya sekilas/secara  garis  besar  saja  tanpa  ada penjelasan secara rinci dan komplit. Antara lain  :  a)  Pasal  606a  Rv.menentukan: Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung  hukuman  untuk  sesuatu  yang lain  dari  pada  pembayar  sejumlah  uang, maka  dapat  ditentukan,  bahwa  sepanjang atau  setiap  kali  terhukum  tidak  memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan  sejumlah  uang  yang  besarnya ditetapkan  dalam  keputusan  hakim;    b) Jurisprudensi  Mahkamah  Agung  R.I.  No. 792/Sip/1972  tanggal  26-2-1973  yang menentukan bahwa uang paksa ( dwangsom ) tidak berlaku terhadap tindakan  membayar  uang  ;  c)  Pasal  116 ayat  (3)  UU  Nomor  9  Tahun  2004  tentang perubahan atas Undang-Undang no.5 tahun 1986  tentang  peradilan  tata  usaha  negara, menyatakan  Penggugat  dapat  mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara agar Pejabat yang bersangkutan  melaksanakan  isi  Putusan
Pengadilan.  Ketiadaan  pengaturan  lembaga uang  paksa  secara  khusus  dalam  peraturan perundang  di  bidang  lingkungan  dapat mengurangi ketidak jelasan/kepastian hukum dalam pelaksanaannya, hal ini dapat menyebabkan kasus kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup dapat diselesaikan secara efektif. (Aminah, 2015)

## Penegakan Hukum Pidana
Penegakan  hukum  Pidana  terhadap kasus  kebakaran  hutan  telah  dilakukan melalui  berbagai  tahap  antara  lain  tahap formulasi,  tahap  aplikasi,  dan  tahap eksekusi.  Tahap  Formulasi  hukum  pidana terhadap pembakar hutan telah dicantumkan dalam beberapa pasal peraturan perundangan yang dapat dijadikan  dasar  hukum  untuk  menjerat pelaku  pembakar  hutan  dengan  penegakan hukum pidana.
Di  bawah  ini  ketentuan  pasal-pasal pidana  pembakaran  hutan  dalam  beberapa peraturan sebagai berikut :
a. Undang-Undang Perkebunan 39 tahun 2014, pasal 108 :
Setiap  Pelaku  Usaha  Perkebunan  yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara  membakar  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  56  ayat  (1)  dipidana  dengan pidana  penjara  lama  10  tahun  dan  denda paling banyak Rp10 miliar.
b. Undang-Undang  Kehutanan,  pasal 78
Pelaku  pembakar  hutan  dikenai  hukuman beragam  dari  satu  hingga  15  tahun  penjara dengan  denda  Rp50  juta  sampai  Rp1,5 miliar.
c. UU  No.32  tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 116
(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan  oleh,  untuk,  atau  atas  nama
badan  usaha,  tuntutan  pidana  dan  sanksi pidana dijatuhkan kepada:
badan  usaha;  dan/atauorang  yang  memberi perintah  untuk  melakukan  tindak  pidana tersebut  atau  orang  yang  bertindak  sebagai pemimpin  kegiatan  dalam  tindak  pidana tersebut.
(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan  oleh  orang,  yang  berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain  yang  bertindak  dalam  lingkup  kerja badan  usaha,  sanksi  pidana  dijatuhkan terhadap  pemberi  perintah  atau  pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan  tindak  pidana  tersebut dilakukan secara sendiri atau bersamasama.
Pada  tahap  aplikasi  penyidik  telah menetapkan  140  tersangka,  tujuh  di antaranya ialah korporasi. Ketujuh perusahaan  itu  adalah  PT  RPP  di  Sumatra Selatan,  PT  BMH  di  Sumsel,  PT  RPS  di Sumsel,  PT  LIH  di  Riau,  PT  GAP  di Kalimantan Tengah, PT MBA di Kalimantan  Tengah,  dan  PT  ASP  di Kalteng.
Pada  tahap  ini  terdapat  berbagai hambatan  antara  lain  :  1)  Prosedur  yg berliku  2,  faktor  biaya,  3)  tenaga  ahli  yg terbatas  (ahli  kerusakan  hutan,  ahli  GPS, ahli  hukum  korporasi,  ahli  tanah,  5)  lokasi kebakaran  yang  sulit  dijankau,    6)  ada fihak-fihak    tertentu  yang  menghambat penyidikan  6)  Adanya  penyalahgunaan diskresi  yang  ada  padanya  sehingga  tidak dilakukannya penyelidikan dan penyidikan;
6)  Minimnya  jumlah  aparat  Polsus  dan PPNS Departemen Kehutanan,8) kurangnya pemahaman tentang
penyelidikan  dan  penyidikan  tentang  tata cara pengumpulan bukti awal yang berkaitan dengan perusakan dan pencemaran  lingkungan  akibat  kebakaran hutan, apalagi yang dilakukan oleh
korporasi;
9)Tidak adanya saling berkoordinasi  antara  instansi  Kehutanan dengan  Kepolisian/penyidik.  (Aswandi, 2001)
Contohnya  Di  Polres  Banyuasin, Sumatera  Selatan.  Dari  tujuh  perkara  yang diusut, hanya satu perkara yang dinyatakan P21  alias  lengkap  oleh  kejaksaan.  Adapun, dua  perkara  dalam  tahap  penyidikan  dan empat  perkara  masih  tahap  penyelidikan, hal  ini  disebabkan    Perkara  kebakaran hutan  dan  lahan  itu  mesti  menggunakan teknik scientific  identification .  Di  mana pengujiannya  haruslah  memakai  saksi  ahli, untuk  mendatangkan  seorang  saksi  ahli, penyidik  harus  mengirimkan  surat  kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Prosesnya tak  mudah,  bahkan  berliku.  Setelah menerima  surat  dari  kepolisian,  pihak kementerian  kemudian  menunjuk  saksi ahli.  Misalnya,  saksi  ahli  berasal  dari  IPB Bogor, maka penyidik harus menyurati IPB untuk  meminta  izin  pemeriksaan.  Dari  sisi biaya,  Upaya  untuk  mendatangkan  dua saksi  ahli  ini  dibiayai  oleh  penyidik,  mulai dari tiket pesawat, penginapan, transportasi, dan sebagainya. Setidaknya, satu  saksi  ahli dibiayai Rp 10 juta hingga Rp 15 juta.
Pada  tahap  eksekusi    telah  dilakukan sebagai  contohnya  ada  tiga  perusahaan  di Riau  yang  dikenai  vonis.  Meskipun vonisnya  ringan,  tapi  titik  api  berkurang jauh di lahan konsesi perusahaan- perusahaan  itu.  Namun,  perusahaan  yang dinyatakan  sebagai  tersangka  pada  2013 dan 2014, tahun ini mereka membakar lagi.

## III. PENUTUP
Penegakan  Hukum  di  Indonesia belum mewujudkan kesimbangan, khususnya  dalam  penegakan  hukum  kasus pembakaran  hutan  baik  dalam  penegakan hukum  administrasi,  perdata  dan  pidana, hal  tersebut  terbukti  meskipun  berbagai
intrumen  penegakan  hukum  lingkungan telah  dilakukan  namun  kebakaran  hutan masih saja berulangkali terjadi dan menimbulkan dampak baik  berupa dampak ekologis, dampak ekonomis maupun dampak  sosiologis.    Hal  ini  disebabkan oleh  berbagai  kendala  antara  lain:  a) kendala dalam penegakan hukum Administrasi  adalah    faktor  pengawasan merupakan  faktor  yang  dominan  sebagai kendala.  Ketiadaan  pengawasan  yang intensif disebabkan karena faktor keterbatasan tenaga pengawas, keterbatasan pendanaan  serta  lokasi  hutan  yang  sulit terjangkau.  b)  kendala  dalam  penegakan hukum  perdata  adalah  faktor  kurangnya alat  bukti  yang  dimiliki  oleh  penggugat (Pemerintah),  faktor  perbedaan  persepsi antara  hakim  dengan  ketentuan  yang tercantum  dalam  peraturan  perundangan serta  sulitnya  untuk  melakukan  upaya pembuktian karena kebakaran hutan merupakan kejadian yang sangat kompleks. sedangkan      c)  kendala  dalam  penegakan hukum  pidana  adalah  Prosedur  yg  berliku, faktor biaya, tenaga ahli yg terbatas, lokasi kebakaran  yang  sulit  dijankau,  ada  fihak- fihak tertentu yang menghambat penyidikan    ,  minimnya  jumlah  aparat Polsus  dan  PPNS  Departemen  Kehutanan, kurangnya pemahaman tentang penyelidikan  dan  penyidikan  tentang  tata cara pengumpulan bukti awal yang berkaitan dengan perusakan dan pencemaran  lingkungan  akibat  kebakaran hutan dan tidak adanya saling berkoordinasi  antara  instansi  Kehutanan dengan Kepolisian/penyidik. Agar dapat menghasilkan
penegakan  hukum  lingkungan  seimbang antara lain:
a. Dibuat  secara  lengkap  peraturan pelaksana  dalam  penegakan  hukum lingkungan  yang belum ada.
b. ditingkatkan kemampuan dan kesadaran  penegak  hukum  dengan cara memberikan tambahan pengetahuan
dengan pelatihan tentang lingkungan hidup serta secara  kuantitatif  ditambah  personil petugas penegak hukumnya.
c. Agar  ada  penambahan  sarana    dan penambahan  ahli  yang  mendukung penegakan hukum.
d. Agar  dapat  ditingkatkan  kesadaran hukum lingkungan masyarakat,
pelaku  usaha  dan  aparat  penegak hukum  sehingga  tidak  menimbulkan budaya hukum yang tidak baik dalam penyelesaian kasus
hukum lingkungan .

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku:
Hamzah,  A,  1995. Penegakan  Hukum
Lingkungan . Arikha Media Cipta Jakarta
Husein,  HM,  1992. Lingkungan  Hidup, Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya. Bumi Aksara Jakarta Mahfud MD, Mohamad, 2006, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, : Pustaka LP3ES Indonesia ,Jakarta ,. _____________________, 2006, Membangun Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem
Hukum Nasional , LP3ES, Jakarta, Prasetyo,  Teguh  dan  Halim  B,  Abdul, 2007, Ilmu  hukum  dan  filsafat hukum , Pustaka Pelajar, Yogya.
Rahardjo,  Satjipto  ,  1991. Ilmu  Hukum ,
Citra Aditya Bakti Jakarta _______________, 1994. Tinjauan Sosiologis  Hukum  Lingkungan
di  Indonesia. makalah,  Jurnal
Hukum Lingkungan ICEL, tahun 1 No.1, Jakarta Soekanto,  Soerjono,  1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta,
_________________,  1983. Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi  Penegakan Hukum Lingkungan. Radjawali pers Jakarta. Sumitro, Roni Hanitijo, 1980. Permasalahan Hukum dalam Masyarakat . Alumni Bandung.

## Perundang-undangan :
Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

## Sumber Lain :
Agus Sunandar dalam , http://nationalgeographic.co.id/berit a/2016/03/lika-liku-penanganan- kasus-kebakaran-hutan-dan-lahan Aminah, Penegakan Hukum terhadap kasus Lingkungan  di  Kota  Semarang, laporan penelitian PNBP, 2015 Aminah,  Implikasi  Konsep  Utilitarianisme dalam  Pengelolaan  Sumber  Daya Hutan  Terhadap  Masyarakat  Adat, jurnal  Masalah-Masalah    Hukum, FH Undip, jilid 4 No. 2, April 2014; ISSN:  0216 – 1389,  akreditasi nomor 56/Dikti/Kep/2012.
Aswandi,  2001,  Penegakan  Hukum  Dalam kasus Kebakaran Hutan yang dilakukan  oleh  korporasi  di  areal HTI  dan  HPH  di  kalimantan  Barat,
Thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. http://ditjenbun.pertanian.go.id/perlindunga n/berita-272-hambatan-dan-saran-
dalam-pengendalian-kebakaran- hutan-dan-lahan-bag-1.html http://putusan.mahkamahagung.go.id/putus an/0eefbd16fb31db1936f732586efd20 http://www.aifisdigilib.org/uploads/1/3/4/6/ 13465004/8_popi_kebakaran_hutan _indonesia.pdf http://www.bbc.com/indonesia/berita_indo nesia/2015/09/150916_indonesia_ters angka_asap http://www.dw.com/id/lebih-20- perusahaan-pembakar-hutan-kena- sanksi/a-18933976 http://www.dw.com/id/penyebab- kebakaran-hutan-terungkap/a- 18801135 http://www.fire.uni- freiburg.de/GlobalNetworks/Peatland FireNetwork/Sumatera-peatland-fire- proc-Part-3.pdf http://www.kompasiana.com/noldeforestasi /kejanggalan-hukum-kasus- pembakaran- hutan_568ccfc8b0927322068b459 http://www.voaindonesia.com/content/keba karan-hutan-terus-terjadi-karena- kurangnya- pengawasan/2485490.html https://beritagar.id/artikel/berita/sederet- perusahaan-kena-sanksi-akibat- pembakaran-hutan-dan-lahan
1.  Naskah  bersifat  orisinil,  baik  berupa  hasil  riset  atau  tinjauan  atas  suatu permasalahan  hukum  yang  berkembang  di  masyarakat  (artikel  lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2.  Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB,  yaitu  ;  BAB  I.  PENDAHULUAN  (Latar  Belakang  dan  Rumusan Masalah)  BAB  II.  PEMBAHASAN  (Kerangka  Teori  dan  Analisis),  dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3.  Tulisan  menggunakan  bahasa  indonesia  maupun  bahasa  inggris  yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar,tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4.  Setiap  kutipan  harus  menyebutkan  sumbernya,  dan  ditulis  pada  akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat  nama  pengaran,  tahun  penerbitan  dan  halaman  .Contoh  :  satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at,  2005:  11), Tiga  atau  lebih  penulis  menggunakan  ketentuan  et.al (dkk).  Untuk  artikel  dari  internet  dengan  susunan:  nama  penulis,  judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5.  Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan  sebagai  bahan  acuan  langsung  .  Daftar  pustaka  dan  referensi bersifat  alfabetis  dengan  format;  nama  pengarang,  judul  buku,  nama penerbit,  kota  terbit,  dan  tahun  penerbitan.  Contoh:    Bagir  Manan, Hubungan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  Menurut  UUD  1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6.  Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7.  Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif  melalui
bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat,
maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini
Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

## Alamat Redaksi PRANATA HUKUM
Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung Telp : 0721-789825 Fax: 0721-770261 Email:jurnal.mh@ubl.acid