INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 9946-9953 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Pemberdayaan Dan Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Karawang
Sri Dewi 1 ✉ ,Hanny Purnamasari 2 , Lina Aryani 3 , Rahman 4
Ilmu Pemerintahan,Universitas Singaperbangsa Karawang Email: buledewi2002@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Dalam sektor perekonomian, salah satu pilar yang dapat menjadi penyangganya adalah Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM). Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang atau perorangan dan atau  badan  usaha  perorangan  yang  memenuhi  kriteria  Usaha  mikro  sebagai  mana  diatur  dalam Undang-Undang No 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah,Penelitian ini bertujuan untuk  mengidentifikasi  dan  menganalisis  pengaruh  kebijakan  pemerintah terhadap  pemberdayaan dan  perkembangan  Usaha  Mikro  kecil  menengah  di  Kabupaten  Karawang  Dalam mengimplementasikan kebijakan terhadap umkm yang adaa serta apa saja hambatan yang dihadapi dan  bagaimana  dampak  kebijakan  tersebut  mempengaruhi  pemberdayaan  ekonomi  dan pertumbuhan  umkm  di  Kabupaten  Karawang.    Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  jenis  deskriptif- kualitatif.
Kata Kunci: Pemberdayaan dan perkembangan Usaha Mikro kecil menengah  di Kabupaten Karawang

## Abstract
In the economic sector, one of the pillars that can support it is Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Micro businesses are productive businesses owned by people or individuals and/or individual business entities that meet the criteria for micro businesses regulated in Law No. 20 of 2008 concerning micro,  small  and  medium  enterprises.This  research  aims  to  identify  and  analyze  the  influence  of government policy on the empowerment and development of Micro, Small and Medium Enterprises in Karawang Regency in implementing policies towards existing MSMEs as well as what obstacles are faced and how the impact of these policies affects economic empowerment and growth of MSMEs in the Regency. Karawang.  This research was carried out in a descriptive-qualitative manner.
Keywords: Empowerment and Development of Micro, Small and Medium Enterprises in Karawang Regency

## PENDAHULUAN
Di bidang perekonomian, usaha  kecil  mikro  dan menengah (UMKM) menjadi salah satu  penopangnya.  Usaha  Mikro  adalah  usaha  manufaktur  milik  perseorangan  dan/atau perseorangan  yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diatur dalam Undang-undang Usaha Mikro Nomor 20 Tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut  juga  disebutkan  bahwa  tujuan  UKM  adalah  untuk  menumbuhkan  dan mengembangkan  usahanya  untuk  membangun  perekonomian  nasional  berdasarkan demokrasi ekonomi yang jujur. Sebagai salah satu penopang perekonomian, UKM harus menjadi sektor yang kuat dan solid, salah satunya didukung oleh pemerintah yaitu melalui regulasi atau kebijakan terkait UKM itu sendiri.
Mengingat  sangat  pentingnya  peran  UKM  dalam  pembangunan  perekonomian daerah, maka perlu dilakukan penguatan terhadap UKM agar dapat berkembang menjadi perusahaan  yang tangguh dan mandiri. Upaya pemerintah  dalam  memberdayakan UKM harus memberikan layanan pendampingan dan dukungan agar mereka dapat tumbuh dan meningkatkan  kemampuan  serta  daya  saing  UKM.  Dengan  hadirnya  UKM,  masyarakat diharapkan  dapat  berkontribusi  terhadap  perekonomian,  karena  UKM  seringkali  menjadi penggerak utama  pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Mereka menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi dan mendukung sektor lain dalam rantai pasokan. Selain itu, UKM dapat  meningkatkan  kesejahteraan  sosial  dan  ekonomi  dengan  menyediakan  lapangan kerja,  peluang  usaha  dan  pendapatan  tambahan  bagi  masyarakat  luas,  dan  UKM  dapat mendukung  pengembangan  komunitas  dan  wilayah  tertentu  dengan  menciptakan hubungan sosial dan ekonomi yang lebih kuat.
Selain regulasi atau kebijakan, pemerintah dapat memberdayakan UKM dengan cara membimbing  dan  membantu  UKM  agar  mampu  bersaing.  Serta  Dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Pembinaan,  Perlindungan,  dan  Pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Peran dewan pusat dan daerah dalam kemitraan Pasal 118 dalam menjalin kemitraan dengan  usaha  mikro  dan  kecil.  Untuk  memenuhi  tugas  pemerintah  negara  bagian  dan kabupaten  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  1,  dewan  negara  bagian  dan  pemerintah daerah:  Memberikan  informasi  mengenai  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  yang  siap bermitra, mengembangkan proyek percontohan kemitraan, memfasilitasi dukungan politik dan  koordinasi  persiapan  kemitraan.  Pelaksanaan  kebijakan  dan  program,  pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kemitraan secara keseluruhan.
Tanggung  jawab  pemerintah  terhadap  UMKM  tidak  hanya  dibebankan  bagi pemerintah  pusat  saja,  melainkan  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  daerah  juga.
Sehingga dalam hal ini, pemerintahan daerah memiliki peran yang sama pentingnya dalam pemerintahan pusat bagi pertumbuhan UMKM di khusunya di daerahnya sendiri.
Pemerintah daerah kabupaten Karawang sendiri memiliki program bantuan bagi para pelaku UMKM yang diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 21 Tahun 2022  tentang  Penyelenggaraan  Program  Dukungan  Pemerintah  Daerah  Bagi  Koperasi, Usaha Mikro, dan Pengusaha (PERBUP).Program ini bertujuan untuk mendukung program dan  kebijakan  terkait  penguatan  dan  pengembangan  usaha  bagi  koperasi  lokal,  usaha mikro, dan calon wirausaha.
Salah satu tujuan dari program ini adalah untuk merangsang pertumbuhan koperasi, usaha mikro dan wirausahawan pemula untuk menciptakan lapangan kerja dan berupaya untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan pendapatan dan meningkatkan penghidupan yang berkelanjutan otorisasi UMKM di Kabupaten Karawang sendiri berada di bawah naungan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang.

## METODEPENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan dengan jenis deskriptif-kualitatif. Menurut Sugiyono (2013), penelitian  kualitatif  merupakan  metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti  pada kondisi  objek  yang  alamiah,  di  mana  peneliti  adalah  sebagai  instrumen  kunci.  Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi literatur, yang merupakan teknik pengumpulan data dari berbagai sumber, baik buku, artikel maupun berita yang relevan dengan penelitian mengenai pengaruh kebijakan pemerintah terhadap Pemberdayaan dan perkembangan Usaha Mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Karawang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan dan Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Karawang
Sebagai  salah  satu  wilayah  yang  memiliki  kuantitas  UMKM  yang  cukup  banyak, pemerintah  daerah  Kabupaten  Karawang  terus  berupaya,  untuk  meningkatkan perkembangan UMKM melalui pemberdayaan. Melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang, pemerintah daerah memberdayakan sekurangnya terdapat 14.239 unit UMKM. Dinas Koperasi dan UKM memiliki wewenang untuk memberdayakan UMKM, di mana hal tersebut diatur dalam pasal 4 ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2015, bahwa Dinas Koperasi dan UKM dapat memberdayakan UMKM yang memiliki peluang untuk  maju  dan  berkembang.  Dinkop  dan  UKM  wajib  memberdayakan  UMK  melalui pemberian  fasilitas,  seperti  mempermudah  perizinan,  pemberian  pendampingan, pembinaan,  pemberian  modal  usaha,  melakukan  bimbingan  teknis,  fasilitas  pemasaran
produk, serta pemberian fasilitas dalam hal kerja sama antar pelaku UMKM dan swasta.
Pentignya  peran  UMKM  dalam  perkembangan  perekonomian  suatu  daerah,  maka pemberdayaan UMKM perlu dilaksanakan dengan serius agar UMKM dapat berkembang pesat  menjadi  usaha  pendukung  perekonomian  global.  Berdasarkan  data  dari  sumber literatur, bahwa UMKM di Kabupaten Karawang telah menyokong setengah perekonomian di Karawang. Namun, hal tersebut belum menjadikan UMKM masuk ke dalam perdagangan industry  besar  sehingga  belum  mampu  berkembang  secara  pesat.  Masih  terdapat permasalahan yang ditanggung oleh masyarakat pelaku UMKM, diantaranya yaitu masalah pemasaran. Minimnya gerai pemasaran membuat masyarakat kesulitan untuk memasarkan produk yang mereka miliki. Jumlah UMKM di Kabupaten Karawang Berdasarkan Data BPS 2019-2021. Tahun 2019 – 15.146, Tahun 2020 – 15. 257, Tahun 2021 – 14. 239 jumlah UMKM di  Kabupaten  Karawang  mengalami  penurunan  drastis  pada  tahun  2021,  hal  tersebut disebabkan  adanya  pandemic  Covid-19.  Namun,  dari  jumlah  tersebut  terbilang  bahwa UMKM di Kabupaten Karawang terhitang banyak. Meskipun belum mampu masuk ke dalam perdagangan besar, karena keterbatasan modal, keterbatasan penggunaan teknologi, serta sulitnya pemasaran. Selain itu, masih banyaknya UMKM yang belum memiliki legalitas yaitu sertifikasi  halal.  Dalam  pemasaran,  sertifikasi  halal  sangat  penting,  namun  karena keterbatasan biaya belum sepenuhnya dari UMKM dapat mengantongi sertifikasi halal.
Untuk  membantu    UMKM    memasarkan  produknya,  Dinas  Koperasi  dan  UMKM Kabupaten  Karawang  membekali  UMKM  dengan  menyelenggarakan  pasar  agar  produk UMKM dapat dikenal  masyarakat dan perekonomian  UMKM semakin meningkat. Selain itu, Dinas Koperasi dan UMKM juga bekerjasama dengan komunitas UMKM dan sahabat UMKM binaan  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  kemudian  mendirikan  website  jual  beli  online  untuk membantu  UMKM  memasarkan  produknya.  Kementerian  Koperasi  dan  UMKM  juga mengajak  para  pengusaha  maju  yang  memiliki  gerai  untuk  membantu  UMKM  dengan menyediakan ruang produk UMKM di gerainya. Meski upaya tersebut belum bisa membawa kesejahteraan bagi seluruh UKM, namun Kementerian Koperasi dan UKM terus mendukung pengembangan UKM melalui pendampingan dan peluang lainnya.

## Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tentang UMKM
Dalam  upaya  meningkatkan  kesejahteraan  dan  pemberdayaan  UMKM,  pemerintah daerah Kabupaten Karawang membuat regulasi atau kebijakan yang dapat mempermudah para UMKM untuk berkembang, kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya:
1. Peraturan Bupati  Karawang Nomor  21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Bantuan  Pemerintah  Daerah  Kepada  Koperasi,  Pelaku  Usaha  Mikro  dan  Wirausaha
Pemula. Program bantuan tersebut bertujuan untuk mendukung program dan kebijakan dalam rangka memberdayakan  dan mengembangan usaha. Selain  itu, untuk memacu pertumbuhan dan memperkuat permodalan bagi para pelaku usaha yang salah satunya adalah UMKM. Bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat berupa uang, barang dan/atau jasa. Pada pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa pemberian bantuan diberikan dalam bentuk usulan calon penerima manfaat berdasarkan surat permintaan yang disampaikan kepada gubernur melalui pimpinan badan dan disertai dokumen yang dipersyaratkan dalam Pasal 7.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan dan  Perlindugan  Koperasi  dan  Usaha  Mikro  dalam  rangka  perlindungan  dan pemberdayaan  Koperasi  dan  Usaha  Mikro  di  Kabupaten  Karawang  diperlukan  peran pemerintah daerah dalam mendorong dan memberi perlindungan serta peluang usaha yang  kondusif  agar  mampu  mewujudkan  peran  secara  optimal  dalam  pembangunan ekonomi  daerah,  pemerintah  daerah  membentuk  peraturan  daerah  No  7  tahun  2022 Tentang Pemberdayaan dan Perlindugan Koperasi dan Usaha Mikro. Peraturan daerah tersebut  memuat  hal-hal  terkait  perlindungan,  pemberdayaan,  larangan,  dukungan lembaga, pemberian fasilitas, perizinan, promosi, pendanaan, sarana prasarana, peluang berusaha dan lain-lain.
3.  Rencana  Kerja  2021-2026    Dinas  Koperasi,  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Kabupaten Karawang dalam renja tersebut memuat rencana kerja Dinas Koperasi dan UKM salah satunya  terkait  peningkatan  pelayanan  UMKM,  tantangan  dan  hambatan  pelayanan terhadap UMKM, isu-isu strategis terkait UMKM, serta hal-hal lain yang berkaitan.
Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tentang UMKM Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang khususnya Dinas Koperasi dan UKM yang memiliki wewenang untuk memberdayakan UMKM di Kabupaten Karawang, yaitu dilakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia (SDM), pembinaan tersebut  dilakukan  melalui  kegiatan  bimbingan  kewirausahaan  berbentuk  pelatihan- pelatihan seperti pelatihan pembuatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Bentuk implementasi dari Peratutan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan dan Perlindugan Koperasi dan Usaha Mikro dalam upaya peningkatan kesejahteraan UMKM melalui  kampanye  atau  pemasaran  produk  UMKM,  pemerintah  daerah  Kabupaaten Karawang  mengolaborasikan  kegiatan  pelayanan  jemput  bola  yaitu  kegiatan  gebyar Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN)  dengan  pameran  produk  UMKM. Kegiatan  tersebut  dilaksanakan  di  seluruh  kecamatan  di  Kabupaten  Karawang.  Dalam
implementasinya, tentunya terdapat tantangan dan peluang dalam pelayanan oleh Dinas Koperasi  dan  UKM.  Tantangan  tersebut  diantaranya  adalah  kurangnya  pemahaman mengenai  administrasi  usaha,  penggunaan  teknologi  di  masyarakat  yang  belum  merata, masih rendahnya jiwa kewirausahaan dan keterampilan SDM, rendahnya produktivitas kerja UMKM,  serta  masih  kurangnya  sertifikasi  produk.  Sedangkan  peluang  yang  dapat mempermudah  pelayanan  oleh  Dinas  Koperasi  dan  UKM  antara  lain,  memperluas pengembangan usaha, pasar UMKM yang terbuka luas, adanya pembinaan dari lembaga keuangan untuk usaha kecil, serta sinergi kerja sama dari berbagai stakeholder.
Selain  adanya  tantangan  dan  peluang,  terdapat  juga  permasalah  dan  isu  strategis berdasarkan  tugas  pokok  dan  fungsi  pelayanan  perangkat  daerah,  antara  lain  belum optimalnya  daya  saing  produk  UMKM  yang  disebabkan  rendahnya  pemasaran  produk UMKM, hal tersebut juga di dasari oleh kurang optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pemasaran  produk,  masih  kurangnya  manajemen  pemasaran,  serta  terbatasnya  jejaring pemasaran.  Kendala  lainnya  yaitu  rendahnya  produktivitas  UMKM  yang  didasari  oleh kualitas  produksi  yang  masih  rendah,  manajemen  produksi  yang  masih  rendah,  serta diversivikasi produk yang juga masih rendah. Selain itu, masalah lainnya adalah rendahnya manajemen pengelolaan UMKM yang disebabkan oleh rendahnya kapasitas sumber daya manusia  pengelola  UMKM  dan  rendahnya  legalitas  usaha  UMKM.  Dampak  Kebijakan Pemerintah  Daerah  terhadap  Pemberdayaan  dan  Pertumbuhan  UMKM  di  Kabupaten karawang
Melalui berbagai upaya yang  dilakukan untuk menumbuhkan dan memberdayakan UMKM  di  Kabupaten  Karawang,  seperti  pemberian  fasilitas  bantuan  perizinan  usaha, pemasaran  produk,  pelatihan,  kolaborasi  kegiatan,  bahkan  pemberian  bantuan  berupa barang  bagi pelaku UMKM memberikan dampak bagi  pertumbuhan dan  perkembangan UMKM di Kabupaten Karawang, diantaranya:
1. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan sumber daya manusia (SDM)
Melalui  kegiatan  pelatihan  yang  diberikan  oleh  Dinas  Koperasi  dan  UKM  dalam bentuk pelatihan menajemen kewirausahaan, pelatihan pembuatan HKI, hak paten, hak merk, pemasaran produk, desain kemasan, dan lain-lain menjadikan SDM pelaku UMKM dapat memahami terkait proses atau  bagaimana cara berwirausaha, sehingga mereka tidak  bertindak  secara  konvensional  melainkan  sudah  mengikuti  perkembangan teknologi.
2. Memperluas pemasaran produk
Melalui ajakan kepada para pelaku usaha besar yang memiliki outlet untuk dapat membantu  pemasaran  produk  pelaku  UMKM  di  outlet-outlet,  maka  produk  UMKM
perlahan dapat terpasarkan secara luas dan lebih dikenal banyak masyarakat. Selain itu, melalui kolaborasi yang diadakan dengan kegiatan gebyar PATEN, menjadikan pelaku UMKM terbantu untuk pemasaran produk.

## 3. Menggali produk lokal
Kolaborasi  yang  dilakukan  dengan  kegiatan  gerbyar  PATEN  selain  memberikan kesempatan untuk memperluas pemasaran produk, juga dapat memberikan kesempatan bagi para UMKM pemula untuk mengenalkan produknya, sehingga produk-produk local yang unggul dapat dikenalkan ke masyarakat.
4. Memiliki fasilitas
Berkat  bantuan  yang  diberikan  pemerintah  daerah  dalam  bentuk  barang,  para pelaku  UMKM  menjadi  terbantu  secara  fasilitas  untuk  memenuhi  kebutuhan  UMKM. Semakin lengkap fasilitas yang dimiliki pelaku UMKM maka semakin mudah bagi para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya.

## SIMPULAN
Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan salah satu sektor yang berpengaruh dalam mendorong perekonomian daerah. Dalam sektor perekonomian, salah satu pilar yang dapat menjadi  penyangganya  adalah  Usaha  Kecil  Mikro  dan  Menengah  (UMKM).  Usaha  Mikro adalah usaha  produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Pemerintah  daerah  Kabupaten  Karawang  terus  berupaya,  untuk  meningkatkan perkembangan UMKM melalui pemberdayaan. Melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang, pemerintah daerah memberdayakan sekurangnya terdapat 14.239 unit UMKM. Pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pemberdayaan dan perkembangan Usaha Mikro, Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  merujuk  pada  dampak  dan  kontribusi  langkah-langkah kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  terhadap  kemajuan  dan  keberlanjutan  UMKM. Dalam implementasinya, tentunya terdapat tantangan dan peluang dalam pelayanan oleh Dinas Koperasi dan UKM. Tantangan tersebut diantaranya adalah kurangnya pemahaman mengenai  administrasi  usaha,  penggunaan  teknologi  di  masyarakat  yang  belum  merata, masih rendahnya jiwa kewirausahaan dan keterampilan SDM, rendahnya produktivitas kerja UMKM, serta masih kurangnya sertifikasi produk.

## Jurnal
Asmarita, Yulyana Eka, Aryani Lina. 2021. “Gallery Usaha Mikro Kecil dan Menengah”. Vol 13

## No 1. Jurnal Manajemen
Fahrezi, Rifai Maulana, Argenti Gili. 2022. “Implementasi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah  Melalui  Program  Pelatihan  dan  Bantuan  Alat”.  Vol  6  No  2.  Jurnal Kewarganegaraan.
Jaffisa,  Bellani  Syahputri  Siregar.  Tomi.  2020.  “Peran  pemerintah  Dalam  Pemberdayaan Ussaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Laut Dendang.” Jurnal publik reform.
Risvidayine,  Rachmawaty  Dwi.  2020.  “Pengaruh  Kebijakan  pemerintah  daerah  Terhadap pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berbasis Industri Kreatif Menurut Presfektif ekonomi Islam.”
Luana Pramesti Widodo Karina, 2022. “Implementasi dan Peran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten  Karawang  Dalam  Pengembangan  Koperasi  Modern  dan  UMKM Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  7  Tahun  2022  Tentang  Perlindungan  dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro ”.Vol 7 No 2. Jurnal Panorama Hukum
Wulansari Ajeng, Hakim Lukmanul, Ramdani Rachmat. 2021. “Strategi Dinas Koperasi dan UMKM  Kabupaten  Karawang  Dalam  Pemberdayaan  UMKM”.  Vol  7  No  1.  Jurnal Penelitian Administrasi Publik

## Undang-Undang
Peraturan  Bupati  Nomor  21  Tahun  2022  Tentang  Penyelenggaraan  Program  Bantuan Pemerintah Daerah Kepada Koperasi, Pelaku Usaha Mikro dan Wirausaha Pemula Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro
Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Kemudahan,  Perlindungan  Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Rencana Kerja 2021-2026 Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang
Undang-undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Situs
https://jabar.bps.go.id/indicator/9/752/1/banyaknya-usaha-mikro-dan-kecil-menurut- kabupaten-kota.html
https://megapolitan.antaranews.com/berita/248271/upaya-pemerintah-daerah-bantu- umkm-di-karawang-naik-kelas