Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM

## Achmad Rifa’i
Awardee LPDP PK-70, Program Magister Sains Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada achmadrifai186@gmail.com

## Abstract
The empowerment of MSMEs can be one of the answers to state not only economic growth but also new money-cycle centers. Financial Inclusion is carried out to address these issues through the deepening of financial access to the regions especially  towards  the  lower  middle  class.  The  Syariah  Financing  Bank  as  an extension  of  the  formal  financial  institution  seeks  to  become  an  intermediary institution  in  implementing  an  financial  inclusion  that  aims  to  state  access  to finance  in  Indonesia.  This  study  aimed  to  see  the  role  of  Sharia  Financing  Bank performed its duty in financing UMKM as an effort to achieve financial inclusion. The  data  used  was  secondary  data.  The  research  methodology  used  was descriptive  with  qualitative  approach.  Qualitative  data  analysis  used  Open Coding,  Axial  Coding  and  Selective  Coding  analysis  techniques.  Based  on  the results  of  the  study  using  three  financial  inclusion  indicators  of  Bank  Indonesia, which are access, usage, and quality indicated that Shariah Financing Bank has so far  managed  to  maintain  and  increase  its  capacity  to  provide  access,  channel financing, and financial ratios.
Keywords : Sharia Financing Bank, Financial Inclusion, MSMEs

## Abstrak
Pemberdayaan  UMKM  bisa  menjadi  salah  satu  jawaban  untuk memeratakan  tidak  hanya  pertumbuhan  ekonomi  tetapi  juga  pusat-pusat perputaran  uang  yang  baru.  Keuangan  inklusif  diusung  untuk  menjawab permasalah  tersebut  melalui  pendalaman  akses  keuangan  ke  daerah-daerah terutama  terhadap  masyarakat  menengah  bawah.  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah  selaku  perpanjangan  tangan  lembaga  keuangan  formal  berusaha  untuk menjadi intermediatory  institution dalam  mengimplementasikan  keuangan inklusif  yang  bertujuan  untuk  memeratakan  akses  keuangan  di  Indonesia. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  peran  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah melakukan  tugasnya  dalam  pembiayaan  UMKM  sebagai  upaya  untuk  mencapai keuangan  inklusif.  Adapun  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder. Metodologi  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.  Analisis  data  kualitatif  yang  digunakan  menggunakan  teknik  analisis Open  Coding , Axial  Coding dan Selective  Coding. Berdasarkan  hasil  penelitian menggunakan  tiga  indikator  keuangan  inklusif  Bank  Indonesia  yaitu access, usage, dan quality menunjukkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sejauh
ini  telah  berhasil  menjaga  dan  meningkatkan  kapasitasnya  dalam  memberikan akses, menyalurkan pembiayaan, dan rasio keuangan.
Kata kunci : Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Keuangan Inklusif, UMKM

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  diprediksi  beberapa  tahun mendatang  akan  menjadi  bagian  dari  5  besar  negara  dengan  nilai  GDP  yang tertinggi  pada  tahun  2030.  Melihat  potensi  besar  itu,  merupakan  sebuah  harapan tersendiri  bagi  pemerintah  maumpun  masyarakat  yang  ingin  melihat  Indonesia sejajar  dengan  negara-negara  besar  lainnya.  Besarnya  nilai  GDP  akan  sangat mendongkrak  perekonomian  yang  artinya  perputaran  barang  dan  jasa  sangat tinggi  sehingga  akan  mampu  menggerakkan  sendi-sendi  perekonomian  dengan lebih  besar.  Meskipun  demikian,  besarnya  nilai  GDP  tidak  selalu  diikuti pemerataan yang baik pada setiap lapisan ekonomi di masyarakat. Hal ini terlihat jelas  ketika  melihat  disparitas  yang  terjadi  di  lapangan  dimana  masyarakat  yang berpenghasilan tinggi memiliki rumah mewah dan tinggal di kota besar sedangkan masyarakat  yang  berpenghasilan  rendah  harus  rela  untuk  tinggal  di  rumah sederhana  atau  perumahan  kelas  menengah  yang  berlokasi  di  pinggiran  kota. Belum  lagi  jika  melihat  ketimpangan  perekonomian  yang  terjadi  antara  di  kota dan desa yang signifikan. Wajar jika banyak anak muda yang merantau dari desa ke  kota  untuk  mencari  kehidupan  yang  lebih  baik  karena  minimnya  pergerakan ekonomi yang ada di pedesaan dibandingkan dengan di kota besar.
Lapangan  pekerjaan  menjadi  masalah  klasik  yang  tiada  berujung  ketika membahas  ketimpangan  yang  ada  di  Indonesia.  Hal  ini  sangat  mendasar  karena banyak  masyarakat  yang  lebih  memilih  untuk  mencari  lapangan  pekerjaan dibanding  menciptakan  lapangan  kerja  itu  sendiri.  Bekerja  di  perusahaan  besar secara psikologis  menciptakan rasa bangga dan nyaman. Usaha Mikro Kecil dan Menengah  atau  yang  lebih  sering  disebut  UMKM  merupakan  salah  implemetasi untuk  menciptakan  lapangan  pekerjaan  dimana  peran  UMKM  lebih  solid  dan tahan  terhadap  guncangan  eksternal  tidak  seperti  perusahaan  ataupun  industri besar  yang  rentan  ketika  terjadi  gejolak  perekonomian  di  luar  negeri  yang  dapat smempengeruhi  kinerja  perusahaan.  Selain  itu,  berdasarkan  data  Badan  Pusat Statistik  2010  –  2014,  peran  UMKM  lebih  baik  dalam  penyerapan  tenaga  kerja dibandingkan dengan industri besar.
Tabel 1. Grafik Jumlah Tenaga Kerja UMKM dan Industri Besar

## Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)
Dari  grafik  di  atas,  terlihat  jelas  bahwa  UMKM  memiliki  kemampuan meyerap tenaga kerja lebih baik dibandingkan industri besar. Secara berturut-turut pada  tahun  2010  –  2014,  UMKM  mampu  menyerap  tenaga  kerja  sebanyak 6.447.260,  8.274.635,  9.131.288,  9.734.111,  dan  8.362.746  sedangkan  industri besar  pada  tahun  rentang  waktu  yang  sama  mampu  menyerap  tenaga  kerja 4.501.145, 4.629.369, 4.928.839, 5.004.912, dan 5.108.531.
UMKM memiliki  implikasi yang  cukup  luas  ketika  mampu dimaksimalkan  keberadaanya.  Tidak  hanya  akan  mampu  menyerap  tenaga  kerja lebih banyak dibanding industri besar tetapi juga mampu menjadi salah untuk alat untuk  mengentaskan  kemiskinan.  Meskipun  volume  perputaran  barang  dan  jasa serta  rupiah  pada  industri  besar  lebih  tinggi  dibanding  UMKM,  kenyataanya terjadi  ketidakadilan  dalam  proses  bagi  hasil  karena  tentu  pemilik  industri  besar akan memiliki porsi lebih banyak ketika mengalami keuntungan sebaliknya ketika mengalami  kerugian  akan  berakibat  pada  pengurangan  tenaga  kerja.  Sedangkan UMKM  mampu  lebih  mandiri  menjalankan  kegiatan  usahanya  baik  ketika mengalami  keuntungan  maupun  kerugian.  UMKM  juga  merupakan  salah  satu sektor  usaha  yang  tahan  terhadap  gejolak  ekonomi  seperti  krisis  ekonomi  global 2008.  Selain  itu,  UMKM  mampu  menjadi  salah  alat  pemberdayaan  masyarakat terutama  di  pedesaan  untuk  mengoptimalkan  hasil  buminya.  Tidak  hanya langsung  dijual  secara  mentah  tetapi  harus  diolah  untuk  menambah  nilai tambahnya yang kemudian diperjual-belikan melalui UMKM. Tentu jenis UMKM pun  menyeseuaikan  dengan  potensi  dan  keadaan  sekitarnya.  Yang  terpenting adalah  UMKM  harus  menjadi  sektor  usaha  yang  mampu  memberikan  terobosan dalam  inovasi,  produk,  dan  pemasarannya  karena  pada  dasarnya  hampir  sektor
UMKM Industri Besar
usaha  di  Indonesia  berjenis  UMKM.  Menurut  Badan  Pusat  Statistik  pada  tahun 2015  terdapat  3.668.873  UMKM  dengan  kontribusi  terhadap  PDB  mencapai 57,84%.
Walaupum UMKM menempati fondasi perekonomian yang cukup sentral tetapi pada kenyataannya akses terhadap permodalan masih belum maksimal.  Ini dikarenakan usaha yang dijalankan UMKM lebih bersifat mandiri tanpa memiliki grup  atau  dibawah  grup  lain  seperti  industri  besar.  Kebanyakan  produksinya adalah dalam bentuk barang  yang masih menggunakan teknologi  rendah. Karena bercirikan  perekonomian  daerah,  maka  mempengaruhi  juga  orientasi  pasar UMKM  yang  cenderung  lokal.  Melihat  kelemahan  UMKM,  tentu  hal  ini  yang membuatnya terkadang sulit untuk mengakses permodalan dari institusi keuangan formal  karena  latar  usahanya  yang  bisa  dikategorikan unbankable atau  juga disebut  kelompok  usaha  defisit.  Dengan  keadaan  yang  seperti  itu,  sangat dibutuhkan  bantuan  dari  pihak  lain  berupa  keuangan,  manajemen,  dan  teknologi untuk membangun UMKM yang tangguh. Tetapi ada salah hal yang unik dari ciri UMKM  dimana  kepedulian  dan  komitmennya  terhadap  moralitas.  Di  saat  para pengusaha dan industri besar banyak melakukan kejahatan bisnis yang melanggar hukum  seperti  mengemplang  pajak,  UMKM  tetap  berpegang  teguh  pada  etika bisnis dan moralitas.
Keterbatasan  sumber  pembiayaan  yang  dihadapi  UMKM  terutama  dari lembaga  keuangan  formal  seperti  perbankan,  pegadaian,  maupun  leasing menyebabkan  UMKM  cenderung  bergantung  dari  pembiayaan  informal. Bentuknya  seperti  pelepas  uang  (rentenir)  yang  kemudian  biasanya  berkembang menjadi koperasi simpan-pinjam yang membebankan bunga cukup tinggi sebagai konsekuensi  mudahnya  mendapatkan  pinjaman.  Dalam  perkembangannya, lembaga-lembaga  informal  ini  lebih  diminati  dikalangan  pelaku  UMKM  karena sifatnya yang fleksibel seperti syarat peminjaman dan jumlah pinjaman yang tidak seketat  lembaga  formal  dan  proses  pencairannya  yang  juga  cepat.  Hal  ini merupakan salah satu indikator bahwa model pembiayaan yang cepat, mudah, dan tidak  ketat  dalam  hal  persyaratan  dimana  ini  disediakan  oleh  lembaga  informal merupakan  strategi  yang  sesuai  untuk  menumbuhkan  minat  pelaku  usaha  yang membutuhkan pembiayaan pada skala  yang relatif kecil dan sedang. Tetapi tentu saja  lembaga  informal  ini  membebankan  konsekuensi  yang  cukup  berat  bagi keberlangsungan UMKM akibat penerapan bunga yang cenderung tinggi. Kondisi
ini  mengakibatkan  ketidakberdayaan  UMKM  ketika  menjalankan  usahanya terutama  ketika  kondisi  sedang  lesu  atau  merugi  sehingga  menyebabkan berjatuhannya UMKM yang kemudian akan kembali meningkatkan pengangguran yang  akhirnya  menghambat  program  pengentasan  kemiskinan  yang  dicanangkan pemerintah.
Masih sulitnya akses permodalan yang menyentuh sampai lapisan UMKM tentu  tidak  sejalan  dengan  konsep  keuangan  inklusif  yang  sedang  digalakan pemerintah  melalui  Bank  Indonesia  maupun  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Pada dasarnya,  menurut  Bank  Indonesia,  kebijakan  keuangan  inklusif  adalah  suatu bentuk  pendalaman layanan ( financial deepening service )  yang ditujukan kepada masyarakat in the bottom pyramid untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal  seperti  sarana  menyimpan  uang  yang  aman,  transfer,  menabung,  maupun pinjaman dan asuransi.  Hal ini dilakukan tidak saja menyediakan produk dengan cara  sesuai  tetapi  dikombinasikan  dengan  berbagai  aspek.  Konsep  keuangan inklusif  mulai  diperkenalkan  pada  tahun  2010  dimana  ternyata  pada  level perekonomian  mikro  yang  ada  di  masyarakat  tidak  terlalu  terdampak  ketika terjadinya krisis.  Melihat  minimnya dampak krisis pada tingkat  mikro, keuangan inklusif  diupayakan  hadir  untuk  mendorong  perekonomian  level  bawah  seperti UMKM  untuk  mampu  ikut  berkontribusi  terhadap  perekonomian  nasional. Bagaimanapun  juga,  menurut  World  Bank  pada  tahun  2014, financial  inclusion index Indonesia  hanya  tercatat  sebesar  36%.  Indeks  ini  berarti  bahwa  masih  ada 64%  penduduk  berusia  >  15  tahun  yang  belum  mampu  mengakses  lembaga keuangan  formal  baik  untuk  menabung  maupun  untuk  memperoleh  pembiayaan. Sedangakan  lebih  spesifik  pada  sektor  perbankan  syariah  hanya  mampu  diakses sebesar  4,6%  dari  total  pangsa  pasar  nasional  (Ernst  and  Young,  2013),  setara dengan hanya melayani kurang dari 1% populasi Indonesia.
Keuangan inklusif yang saat ini menjadi fokus pemerintah melalui BI dan OJK  harus  didukung  secara  penuh  karena  pada  dasarnya  sangat  sesuai  dengan konsep  agama  islam  yang  hadir  untuk  mengangkat  derajat  kalangan  menengah bawah.  Perbankan  syariah  memiliki  peran  sentral  untuk  ikut  serta  meningkatkan indeks  keuangan  inklusif  melalui  pembiayaan  terhadap  UMKM  maupun masyarakat  yang  tidak  tersentuh  institusi  keuangan  formal.  Peran  perbankan syariah  pun  mulai  tampak  menggeliat  sejak  beberapa  tahun  terakhir  terutama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21  Tahun 2008 Tentang Perbankan
Syariah. Tercatat data OJK pada April 2017, jumlah jaringan kantor Bank Umum Syariah  (BUS)  berjumlah  1.841,  Unit  Usaha  Syariah  (UUS)  berjumlah  336,  dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berjumlah 285. Jumlah jaringan kantor yang  ada  saat  ini  cukup  mengalami  peningkatan  yang  signifikan  jika dibandingkan  dengan  sebelum  terbitnya  UU  Tentang  Perbankan  Syariah.  Seperti yang  dicatat  juga  oleh  OJK  pada  Desember  2007,  dimana  berturut-turut  jumlah jaringan kantor BUS, UUS, dan BPRS sebanyak 422, 195, dan 114. Hal ini tentu menunjukkan bahwa pemerintah serius untuk melibatkan perbankan syariah yang mengangkat  konsep rahmatin lil  ‘alamin untuk  ikut  terlibat  secara  serius meningkatkan  masyarakat  kelas  bawah  maupun  UMKM  untuk  mengakses institusi keuangan formal. Berdasarkan pemaparan data, fakta, dan fenomena yang ada,  penulis  tertarik  untuk  meneliti  lebih  lanjut  keikutsertaan  perbankan  syariah dalam  mengimplementasikan  keuangan  inklusif  melalui  pembiayaan  syariah terhadap  UMKM  sebagai  salah  satu  sasaran  utama  pedalaman  layanan  institusi keuangan formal.

## Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Berdasarkan  UU  No.  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  bahwa  usaha  mikro  adalah  usaha  produktif  milik  orang  perorangan dan/atau  badan  usaha  perorangan  yang  memenuhi  kriteria  usaha  mikro  yaitu modalnya maksimal 50 juta, sedangkan omsetnya mencapai 300 juta. Usaha kecil adalah  usaha  ekonomi  poduktif  yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh  orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik  langsung maupun  tidak  langsung  dari  usaha  menengah  atau  usaha  besar  yang  memenuhi kriteria  modal  maksimal  500  juta  dengan  omset  maksimal  2,5  milyar.  Usaha menengah  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan oleh  orang  perseorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak perusahaan atau cabang  perusahaan  yang dimiliki, dikuasai,  atau menjadi bagian langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  usaha  kecil  atau  usaha  besar  dengan jumlah kekayaan bersih maksimal sebesar 10 milyar atau hasil penjualan tahunan sebesar 50 milyar. Pengelompokan atau kategorisasi usaha-usaha di suatu negara mempunyai  tujuan  strategis,  antara  lain  dikaitkan  dengan  standar  kuantitatif tertentu  serta  seberapa  jauh  dapat  dimasukkan  ke  dalam  jenis-jenis  usaha  atau
bisnis  (Partomo  dan  Soejodono,  2004).  Tujuan  pengelompokan  usaha  dapat disebutkan  beragam  dan  pada  intinya  mencakup  empat  macam  tujuan  sebagai berikut,  a)  untuk  keperluan  analisis  yang  dikaitkan  dengan  ilmu  pengetahuan,  b) untuk keperluan penentuan kebijakan-kebijakan pemerintah, c) untuk meyakinkan pemilik  modal  atau  pengusaha  tentang  posisi  perusahaannya,  dan  d)  untuk mempertimbangkan badan tertentu berkaitan dengan kinerja perusahaan.
Madanchian  et  al  (2015)  dalam  penelitiannya  mengemukan  bahwa  peran UMKM  di  Malaysia  telah  mendapatkan  perhatian  akibat  dari  kesadaran masyarakat  dan  pemerintah  terhadap  kontribusi  UMKM  pada  perekonomian. Sumber  daya  dan  keterampilan  yang  baik  perlu  ditingkatkan  dan  dilatih  untuk membuat performa UMKM di Malaysia menjadi lebih baik yang kemudian akan membuatnya  kompetitif  di  pasar  negara  maju  maupun  negara  berkembang. UMKM  juga  menjalan  peran  yang  krusial  di  negara  lain  seperti  peneltian  yang dilakukan  oleh  Anwar  Ali  Shah  et  al  (2012)  mengungkapkan  bahwa  sektor UMKM  di  Pakistan  merupakan  sektor  terbesar  terhadap  perekonomian  negara yang selanjutnya mampu memberikan kontribusi melalui penyerapan tenaga kerja di dalam negeri, mengurangi angka pengangguran, dan menyediakan kesempatan kerja  yang  lebih  besar  terutama  di  daerah  pedesaan.  Oleh  karena  itu,  UMKM, pemerintah  yang  memegang  wewenang  dan  perbankan  perlu  untuk  memastikan bahwa  UMKM  mampu  untuk  melakukan  ekspansi  dan  mengembangkan  skala usahanya  yang  mana  kemudian  akan  memberikan  peran  penting  terhadap perkembangan  sosial  ekonomi  masyarakat.  Hidayat  Keskin  et  al  (2010)  dalam penelitiannya  memaparkan  hal  yang  sejalan  dengan  hasil  penelitian-penelitian sebelumnya  dimana  peran  UMKM  memiliki  peran  penting  dalam  hal menumbuhkan  perekonomian  secara  bersama-sama  di  negara  maju  dan  negara berkembang  meskipun  terdapat  perbedaan  dalam  hal  definisi  UMKM  di  antara berbagai  macam  organisasi  dan  negara.  Sekarang,  dibanding  industri  yang berskala  besar,  UMKM  telah  mampu  mengambil  peran  dalam  mengembangkan perekonomian  menjadi  lebih  baik  melalui  penggunaan  modal  kerja  yang  tidak banyak  tetapi  menyerap  banyak  tenaga  kerja  dan  tidak  memiliki  struktur manajemen yang rumit sehingga menurunkan biaya produksi. Singkatnya, konsep small  is  beautiful menjadi  penting  pada  situasi  ekonomi  sekarang  ini dibandingkan  industri  besar.  Sejalan  dengan  diusahakannya  peran  keuangan inklusif  untuk  mengangkat  perekonomian  pada  level  mikro,  Bank  Indonesia
mengeluar  peraturan  nomor  14/22/PBI/2012  yang  memuat  beberapa  poin  yang pada  intinya  adalah  kewajiban  bank-bank  untuk  menyalurkan  dananya  dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada UMKM dengan pangsa pasar minimal 20% secara  bertahap  yang  diikuti  dengan  insentif  dan  disinsentif.  Perluasan  bentuk bantuan  teknis  dilaksanakan  dalam  bentuk  penelitian,  pelatihan,  penyediaan informasi, dan fasilitas.
Para  pelaku  UMKM  sangat  berpotensi  dalam  mengembangkan  usahanya dengan resiko kerugian kecil dan kesadaran untuk membayar cukup baik melalui pembinaan-pembinaan  dan  dengan  konsep  kekeluargaan  yang  profesional. Kondisi  tersebut  mencerminkan  bahwa  adanya  potensi  pemberian  bantuan pembiayaan  ke  UMKM.  Hal  ini  bertujuan  dalam  rangka  penyebaran  resiko perbankan,  sementara  suku  bunga  kredit  UMKM  sesuai  dengan  tingkat  bunga pasar  sehingga  bank  akan  mempunyai  margin  yang  cukup.  Sektor  ini  memiliki ketahanan  yang  relatif  lebih  baik  dibandingkan  dengan  usaha  besar  karena kurangnya ketergantungan pada bahan baku impor dan potensi pasar  yang tinggi mengingat  harga  produk  yang  dihasilkan  relatif  rendah  sehingga  terjangkau  oleh golongan  ekonomi  lemah.  Bagaimanapun  juga,  ini  tetap  harus  mendapat dukungan baik perbankan sebagai penyokong dana maupun masyarakat Indonesia untuk lebih mencintai produk dalam negeri.

## Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah
Lembaga  keuangan  syariah  menjalankan  kegiatan  usahanya  dengan berpedoman  pada                Al-Quran  dan  dan  Al-Hadits  sedangkan  landasan filosofisnya berpegang pada falsafah ekonomi syariah yang memiliki satu tujuan, tiga  pilar,  dan  empat  pondasi  (Suryomurti,  2011).  Satu  tujuan  tersebut  yaitu tercapainya  kesuksesan  yang  hakiki  dalam  berekonomi  berupa  tercapainya kesejahteraan yang mencakup kebahagiaan (spiritual) dan kemakmuran (material). Tiga pilarnya meliputi a) aktivitas ekonomi yang berkeadilan dengan menghindari eksploitasi  berlebihan,  spekulatif,  dan  kesewang-wenangan,  b)  adanya keseimbangan  aktivitas  di  sektor  riil-finansial,  pengelolaan  risk  return,  aktivitas bisnis-sosial, aspek spiritual, material dan azas manfaat, kelestarian lingkungan, c) orientasi  pada  kemaslahatan  kehidupan  beragama,  proses  regenerasi,  serta perlindungan  keselamatan  jiwa,  harta  dan  akal.  Sedangkan  empat  podasinya adalah  a)  meletakkan  tata  hubungan  bisnis  dalam  koteks  kebersamaan  universal
untuk  mencapai  kesuksesan  bersama,  b)  kaidah-kaidah  hukum  muamalah  di bidang  ekonomi  yang  membimbing  aktivitas  ekonomi  sehingga  selalu  sesuai syariah, c) akhlak yang membimbing aktivitas ekonomi senantiasa mengedepankan  kebaikan  sebagai  cara  mencapai  tujuan,  d)  Ketuhanan  Yang Maha Esa yang menimbulkan kesadaran bahwa setiap aktivitas mansuai memiliki akuntabilitas  ketuhanan  sehingga  menumbuhkan  integritas  yang  sejalan  dengan prinsip good coporate governance dan market discipline .
Tujuan  pemerintah  mendirikan  bank  syariah  tidak  hanya  untuk memberikan  alternatif  perbankan  non-riba  bagi  masyarakat,  tetapi  juga  untuk mengembangkan  sektor  riil.  Hal  ini  sejalan  dengan  penjelasan  mengenai  bank syariah  yang  merupakan  lembaga  keuangan  yang  berfungsi  memperlancar mekanisme pada sektor riil  melalui kegiatan usahanya dalam hal  ini pembiayaan mudharabah yang  berdasarkan  prinsip  syariah  (Isretno,  2011).  Adapun pembiayaan-pembiayaan  yang  dimiliki  oleh  bank  syariah  bermacam-macam. Mulai  dari  pembiayaan  berbasis  bagi  hasil  seperti  yang  disebutkan  sebelumnya yaitu mudharabah dan musyarakah ,  pembiayaan  berbasis  jual  beli murabahah hingga  pembiayaan  yang  bersifat  sosial/kebajikan qardh .  Model  pembiayaan mudharabah memiliki  arti  akad  antara  dua  pihak  yang  mengharuskan  salah  satu dari  keduanya  untuk  menyerahkan  sejumlah  uang  kepada  yang  lain  untuk diperdagangkan  dengan  ketentuan  keuntungannya  dibagi  sesuai  dengan kesepakatan  antara  keduanya  (Sabiq,  2009).  Lalu  mengenai musyarakah ,  Sabiq juga  menjelaskan  bahwa  model  pembiayaan  ini  adalah  berupa  akad  kerjasama antara  dua  orang  yang  bersekutu  dalam  modal  dan  keuntungan.  Kemudian  akad jual  beli  atau murabahah memiliki  arti  suatu  akad  jual  beli  barang  dengan menyatakan  harga  perolehan  dan  keuntungan  yang  disepakati  oleh  penjual  dan pembeli  (Karim,  2011).  Selanjtunya  adalah  akad qardh yaitu  pinjaman kebajikan/lunak  tanpa  imbalan  dan  biasanya  untuk  pembelian  barang-barang fungible atau barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya (Ascarya, 2011).
Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  merupakan  salah  satu perpanjangan tangan dari lembaga keuangan syariah yang memiliki core kegiatan usaha  pada  pendanaan    dan  pembiayaan  kepada  sektor-sektor  riil  untuk mengangkat  perekonomian  masyarakat.  Berdasarkan  UU  No.  21  Tahun  2008 pasal  1  tetang  ketentuan  umum  menyebutkan  bahwa  pengertian  BPRS  adalah
bank  syariah  yang  dalam  kegiatannya  tidak  memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas pembayaran. Selanjutnya pada pasal 2 dijelaskan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasakan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehatia-hatian. Sedangkan pengertian pembiayaan disini adalah pendanaan yang  diberikan  suatu  pihak  kepada  pihak  lain  untuk  mendukung  investasi  yang telah  direncanakan,  baik  dilakukan  sendiri  maupun  lembaga.  Dengan  kata  lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Menurut  Ismal  (2013)  menyatakan bahwa perbankan  syariah di  Indonesia  ada  bagian  dari  institusi  keuangan  yang  telah  mampu  menyediaan pelayanan  peminjaman  dan  pembiayaan  mereka  sendiri  dan  tentu  saja  dengan berlandaska  prinsip  dan  nilai  islam.  Meskipun  perbankan  syariah  dibatasi  untuk melakukan  kegiatan  usahanya  seperti  bank  konvensional  karena  berlandaskan agama  islam  yang  melarang  praktik  riba,  kontirbusi  dari  perbankan  syariah sebagai  intermediator  keuangan  menuju  pembangunan  ekonomi  Indonesia  yang berkelanjutan tetap menujukkan tren yang positif sejauh ini.

## Keuangan Inklusif
Pada  KTT  Pittsburgh  bulan  September  2009.  Para  pemimpin  G-20 berkomitmen untuk meningkatkan akses pelayanan keuangan kepada masyarakat. Kemudian diluncurkanlah G20 Financial Inclusion Experts Group sekaligus juga disepakatinya model  Small  Medium  Sized  Enterprise (UMKM)  untuk mendapatkan  akses  pembiayaan  dari  perbankan  serta  memperkuat  regulasi keuangan  inklusif  dan  perlindungan  konsumen.  Pada  KTT  Toronto  bulan  Juni 2010,  para  pemimpin  G-20  menghimbau  sektor  swasta  untuk  ikut  andil  dalam mewujudkan keuangan inklusif. Hasil kesepakatan dalam KTT G-20 menetapkan keuangan  inklusif  sebagai  pilar  penting  dalam  pembangunan  ekonomi  dan pengentasan  kemiskinan  di  negara-negara  anggotanya.  Negara  yang  memiliki masalah  kemiskinan  berupaya  untuk  menciptakan  sistem  keuangan  inklusif.  Hal ini  menjadikan  keuangan  inklusif  seabagai  salah  satu  fokus  pembangunan  pada sektor  keuangan  di  berbagai  negara,  karena  sistem  keuangan  yang  baik  adalah yang  mampu  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  sekaligus  mengurangi kemiskinan.
Keuangan  inklusif  mempromosikan  penghematan  dan  mengembangkan budaya  menabung,  meningkatkan  akses  kredit,  baik  kewirausahaan  maupun
konsumsi dan juga memungkinkan mekanisme pembayaran yang efisien sehingga memperkuat  basis  sumber  daya  lembaga  keuangan  yang  mampu    memberikan manfaat  ekonomi  sebagai  sumber  daya  dan  tersedianya  mekanisme  pembayaran yang  efisien  dan  alokatif.  Bukti  empiris  menunjukkan  bahwa  negara-negara dengan  populasi  penduduk  yang  besar  tetapi  belum  mempunyai  akses  yang  luas terhadap  sektor  formal  lembaga  keuangan,  menunjukkan  rasio  kemiskinan  dan ketimpangan  yang  lebih  tinggi.  Dengan  demikian,  keuangan  inklusif  saat  ini bukanlah  merupakan  pilihan  tetapi  menjadi  sebuah  keharusan  dan  perbankan merupakan  pendorong  utama  untuk  mengimplentasikannya  (Chakrobarty,  2011). Menurut  Demigruc-Kunt  et  al  (2014)  dalam  penelitiannya  menunjukkan  bahwa orang  muslim  lebih  mungkin  memiliki  akun  resmi  di  perbankan  dibandingkan dengan  non-muslim.  Dengan  adanya  instrumen-instrumen  redistributif  dalam ekonomi  islam  seperti  zakat,  infaq,  shadaqah,  maka  orang  muslim  berpotensi besar dalam melakukan keuangan inklusif.
Kesenjangan  terkait  keuangan  mikro  syariah  dan  instrumen  redistribusi tradisional  terjadi  pada  negara-negara  yang  tergabung  dalam  Organisasi Kerjasama  Islam  (OKI).  Penelitian  menyimpulkan  bahwa  pengimplementasian instrumen  ekonomi  konvensional  dapat  menyebabkan  kemiskinan  dan ketidakmerataan  ekonomi  negara-negara  muslim.  Oleh  karena  itu,  para  pembuat kebijakan  yang  serius  dalam  mengimplementasikan  keuangan  inklusif  harus memanfaatkan  potensi  instrumen  syariah  untuk  mencapai  tujuan  dan  fokus  pada peningkatan  infrastruktur  serta  dukungan  regulasi  yang  kuat.  Instrumen  syariah yang  dimaksud  adalah  instrumen  redistributif  seperti  zakat,  shadaqah,  wakaf, infaq  dan  qard  al-hasan  (Mohieldin  et  al,  2012).  Melalui  instrumen  redistributif tersebut diharapkan akan mampu dalam meningkatkan akses pembiayaan terhadap UMKM maupun masyarakat. Seperti yang ditemukan oleh Leon and Weill (2017) dalam  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  perbankan  syariah  tidak  menghadapi masalah  dalam  menyalurkan  pembiayaan  sedangkan  perbankan  konvensional menghadapi  beberapa  rintangan  untuk  melalukan  pembiayaan.  Bagaimanapun juga,  perkembangan  perbankan  syariah  memberikan  dampak  positif  terhadap pembiayaan ketika perbankan konvesional kurang memberikan dampak.
Konsep  keuangan  inklusif  baru  diluncurkan  oleh  Bank  Indonesia  melalui program National Strategy for Financial Inclusion pada tahun 2010 sebagai upaya untuk  memperluas  akses  masyarakat  terhadap  jasa  keuangan.  Selama  ini,  32%
atau 76 juta penduduk sama sekali belum tersentuh institusi keuangan foral. Selain itu, 60% - 70% UMKM juga belum memiliki akses terhadap perbankan. Padahal hampir  53  juta  masyarakat  miskin  yang  bekerja  di  sektor  UMKM  memiliki potensi  yang  sangat  besar  untuk  menurunkan  pengangguran  dan  mengurangi kemiskinan. Implementasi keuangan inklusif di Indonesia sudah dilakukan dalam berbagai  bentuk  seperti  pemberian  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  dan pengembangan Baitul Mal wa Al Tanwil (BMT). KUR adalah skema kredit usaha khusus bagi UMKM dan koperasi  yang telah memenuhi standar kelayakan usaha tetapi  belum  memiliki  agunan  sesuai  dengan  persyaratan  yang  ditetapkan  oleh perbankan. Melalui program  KUR ini, pemerintah berupaya meningkatkan akses UMKM  kepada  kredit  usaha  dari  perbankan  dengan  cara  meingkatkan  kapasitas perusahaan  penjamin.  Perbankan  syariah  pun  sangat  diharapkan  mampu  untuk terlibat  lebih  mendalam  untuk  ikut  dalam  skema  pemberian  pembiayaan  kepada UMKM  melalui  berbagai  produk-produknya  sesuai  akad  dan  masuk  secara langsung ke sektor riil.

## Metodologi Penelitian
Pada  penelitian  ini,  metodologi  yang  digunakan  adalah  deskriptif  dengan pendekatan kualitatif. Adapun objek penelitian adalah Bank Pembiayaan Syariah di Indonesia yang sumber datanya diperoleh dari website Otoritas Jasa Keuangan. Dengan  demikian,  jenis  data  adalah  data  sekunder  yang  umumnya  berupa  bukti, catatan,  atau  laporan  historis  yang  telah  tersusun  rapi  dalam  arsip  (data dokumenter), baik  yang  dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan (Moeloeng, 2004).  Teknik  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dalam  penulisan  ini adalah:  1)  Studi  literatur,  yaitu  serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian,  2)  Dokumenter,  yaitu  membaca  dan  menelaah  dokumentasi  seperti laporan-laporan  penulisan  sebelumnya  serta  artikel  yang  diakses  dari  internet, buku, maupun jurnal yang sesuai dengan permasalahan. Pada metode ini, penulis hanya memindahkan data yang relevan dari suatu sumber atau atau dokumen yang diperlukan.  3)  Diskusi  yaitu  cara  pengumpulan  data  dengan  melakukan pembicaraan  dan  pertukaran  pikiran  dengan  orang-orang  yang  berkompeten dengan  objek  yang  sedang  diteliti  untuk  memecahkan  permasalahan  yang ditemukan.  4)  Intuitif-Subjektif,  yaitu  merupakan  keterlibatan  penulis  atas
permasalahan  yang  sedang  dibahas.  Analisis  data  kualitatif  yang  digunakan menggunakan teknik analisis yang dikembangkan oleh Strauss dan Corbin (2007) dengan  tiga  langkah  besar,  yaitu  1) Open  Coding yang  merupakan  prosedur merinci  kelengkapan  datam  memeriksa,  menjelaskan  konsep  lokal,  dan mengkategorikan  data.  2) Axial  Coding yang  didalamnya  terdapat  model grounded  theory, yaitu  kondisi  penyebab  >  fenomena  >  konteks  >  kondisi pendukung  dan  penghambat  >  strategi  interaksi  dan  tindakan  >  konsekuensi.  3) Selective  Coding yaitu  menghasilkan  simpulan  yang  kemudian  diangkat  menjadi general  design. Adapun  indikator  keuangan  inklusif  yang  digunakan  dalam penelitian ini  adalah sesuai  dengan  yang ditetapkan oleh Bank  Indonesia.  Indeks Keuangan  Inklusif  (IKI)  adalah  salah  satu  cara  alternatif  untuk  pengukuran keuangan  inklusif  yang  menggunakan  indeks  multidimensional  berdasarkan  data makroekonomi  terutama  pada  jangkauan  layanan  sektor  perbankan.  Pengukuran IKI  pada  dasarnya  merupakan  upaya  yang  dilakukan  Bank  Indonesia  untuk mengkombinasikan  berbagai  indikator  sektor  perbankan  sehingga  pada  akhirnya IKI  dapat  menggabungkan  beberapa  informasi  mengenai  berbagai  dimensi  dari sebuah  sistem  keuangan  yang  inklusif  yaitu  1)  akses,  2)  penggunaan,  dan  3) kualitas.  Indikator  yang  digunakan  Bank  Indonesia  tidak  berbeda  jauh  dari indikator  utama  keuangan  inklusif  yang  digunakan  oleh  Demirguc-Kunt  et  al (2012)  dalam  penelitiannya.  1) formal  account yaitu  kepemilikian  akun  pada lembaga  keuangan  formal,  2) formal  saving yaitu  kebiasaan  menabung masyarakat  pada  institusi  keuangan  formal,  dan  3) formal  credit yaitu  persepsi dalam mempertimbangkan penggunaan kredit bank. Dalam penelitian ini sendiri, penulis akan mencoba membangun konsep keuangan inklusif melalui pembiayaan UMKM  sebagai  salah  satu  strategi  percepatan  pencapaian  indikator  keuangan inklusif di Indonesia.
1. Akses  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  di  Indonesia  Terhadap UMKM
Sesuai  Indikator  Keuangan  Inklusif  yang  dibuat  oleh  Bank  Indonesia, akses  merupakan  salah  satu  indikator  yang  sangat  penting  dari  keberadaan perbankan.  Akses  yang  dimaksud  tentu  saja  adalah  kemampuan  bank  untuk menjangkau masyarakat  dalam mengakses lembaga keuangan  formal baik  dalam hal menabung maupun untuk memperoleh pembiayaan. BPRS yang notabene core kegiatan usahanya memberikan bantuan pembiayaan harus menjadi ujung tombak
utama  dalam  mengimplementasikan  akses  terhadap  masyarakat  dan  UMKM. Terutama kepada para kelompok usaha yang sedang membutuhkan bantuan modal untuk meningkatkan kapasistas usahanya dalam hal produksi yang kemudian akan berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak. Peran BPRS tidak hanya  sebatas  pada  pembiayaan  kepada  UMKM  sebagai  target  utama  penggerak perekonomian  mikro  dan  menengah  tetapi  juga  pada  pendampingan  dan pengelolaan  dana  yang  ada  sehingga  akan  membuat  keuangan  UMKM  menjadi lebih accountable , credible,  transparant, dan managable yang  artinya  antara kedua  belah  pihak  yaitu  UMKM  sebagai  penerima  dana  dan  BPRS  sebagai penyandang  dana  akan  memperoleh  manfaat  pembagian  hasil  yang  lebih maksimal.
Dalam  melakukan  pembiayaan  terhadap  usaha-usaha  yang  memerlukan tambahan  modal,  tentu  BPRS  pun  membutuhkan  dana  tidak  hanya  dari  pemilik modal  tetapi  juga  tabungan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  menghimpun  dan menyalurkan dana merupakan dua sisi yang sangat lekat  dalam dunia perbankan. BPRS  pun  demikian,  bedanya  adalah  dalam  menghimpun  dana  dari  masyarakat digunakan  akad-akad  yang  sesuai muamalah sehingga  terjadi  mutual  benefit antara nasabah yang menabung dengan pihak BPRS yang menyimpan dana yang kemudian  nantinya  akan  dikelola  dalam  berbagai  bentuk  termasuk  untuk melakukan  pembiayaan  kepada  UMKM  yang  notabene  merupakan  bagian  usaha yang banyak dijalankan masyarakat.
Tabel 2. Perkembangan Pembiayaan UMKM dan Dana Pihak Ketiga
Bank Pembiayaan Syariah di Indonesia* Keteranga n 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pembiayaa n UMKM 1.547.20 5 2.080.09 4 2.620.26 3 3.005.85 8 3.377.98 7 3.570.60 6 Dana  Pihak Ketiga 2.095.33 3 2.937.80 2 3.666.17 4 4.028.41 5 4.801.88 8 5.823.96 4
Sumber: Statistik Perbankan Syariah (diolah) *dalam juta rupiah
Tabel 3. Perkembangan Pembiayaan UMKM dan Dana Pihak Ketiga
Bank Pembiayaan Syariah di Indonesia (dalam grafik)
Berdasarkan  data  dan  grafik  diatas  terlihat  bahwa  BPRS  menerapkan manajamen  yang  baik  antara  rasio  DPK  terhadap  pembiayaan  khusus  bagi UMKM.  Ini  menjelaskan  bahwa  BPRS  menerapkan  prinsip well  prudent dalam melakukan  kegiatan  pembiayaan  terhadap  UMKM.  Hal  ini  pun  tercermin  dari rasio Financing to Depocit Ratio (FDR). Tetapi data yang ada di OJK merupakan rasio  FDR  dimana  DPK  dibagi  total  pembiayaan  sedangkan  pada  penelitian  ini penulis  berfokus  pada  pembiayaan  pada  UMKM  saja  sesuai  dengan  tujuan penelitian. Selain baiknya indikator rasio DPK terhadap pembiayaan UMKM, hal lain  yang  bisa  dilihat  dari  data  di  atas  adalah  terus  meningkatnya  jumlah  DPK maupun  pembiayaan  UMKM  dari  tahun  ke  tahun.  Hal  ini  menandakan  bahwa masyarakat percaya bahwa BPRS merupakan salah satu lembaga keuangan formal yang  mampu  menjadi  partner  dan  pihak  yang  dipercaya  dalam  setiap  transaksi pasif  maupun  aktif.  Dalam  transaksi  pasif  seperti  menabung,  Ascarya  (2007) menjelaskan  bahwa  menabung  di  bank  syariah  bisa  menjadi  salah  satu  langkah perencanaa  di  masa  depan.  Produk-produk  pendanaan  bank  syariah  ditujukan untuk  memobilisasi  dan  investasi  tabungan  untuk  pembangunan  perekonomian dengan cara  yang adil sehingga keuntungan  yang adil dapat terjamin bagi semua pihak.  Tujuan  mobilisasi  dana  merupakan  hal  penting  karena  islam  secara  tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan dana secara produktif dalam  rangka  mencapai  tujuan  sosial  ekonomi  Islam,  melainkan  dengan  prinsip yang  sesuai  dengan  syariat  Islam.  Sedangkan  dalam  transaksi  aktif  seperti pembiayaan  UMKM,  peran  BPRS  sangat  terlihat  dimana  setiap  tahunnya mengalami  peningkata  dalam  jumlah  pembiayaan.  Hal  ini  pun  sejalan  dengan meningkatnya  jumlah  UMKM  setiap  tahunnya  di  Indonesia.  Artinya,
Pembiayaan UMKM Dana Pihak Ketiga
pertumbuhan  UMKM  harus  juga  diikuti  BPRS  untuk  mampu  menjangkau UMKM  dalam  mengakses  produk-produk  pembiayaan  yang  ditawarkan  oleh BPRS.
Perbankan  syariah  dalam  hal  ini  melalui  BPRS  merupakan  layanan perbankan  yang  dirasa  sesuai  dengan  karakteristik  pelaku  usaha  UMKM. Kesesuaian  ini  ditinjau  dari  pelaksanaan  prinsip  bagi  hasil  serta  adanya pendampingan  usaha.  Tetapi,  untuk  membuat  perbanakan  syariah  memberikan dukungan  yang  maksimal  ini,  perlu  dukungan  faktor  internal  maupun  ekternal yang  berupa  jaminan  profitabilitas  dan  rentabilitas  dari  sektor  UMKM  sendiri serta  kebijakan-kebijakan  yang  dibuat  pemerintah.  Selain  dukungan  dari pemerintah  berupa  kebijakan  khusus  sebagai  stimulus  pada  sektor  UMKM. Diperlukan pula peningkatan pengetahuan dan keahlian bankir syariah pada dunia UMKM  disemua  sektornya,  terutama  pemahaman  preferensi  para  pelaku  usaha dalam  pemilihan  bank  yang  dipilihnya  sebagai  rekanan  pembiayaan  modal kerjanya.
2. Penggunaan Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Tujuan  penggunaan  dana  yang  digunakan  oleh  UMKM  menjadi  aspek yang krusial.  Hal  ini didasari pada kegiatan apa dana tersebut  digunakan. Ketika UMKM  menggunakan  dana  pembiayaan  hanya  untuk  membayar  utang  karena terlanjur  membuat  utang  di  masa  lalu,  tentu  akan  sangat  tidak  maksimal pembiayaan  yang  diberikan  oleh  BPRS.  Kemudahan  akses  pembiayaan  yang diberikan  oleh  BPRS  seperti  yang  ditunjukkan  data  dimana  pembiayaan  BPRS terhadap  UMKM  terus  meningkat  setiap  tahunnya  harus  disikapi  dengan  bijak. Pembiayaan  yang  ada  tentu  ditujukan  untuk  kegiatan  yang  produktif  seperti membeli  bahan  baku,  membayar  gaji  karyawan,  berinvestasi  mesin-mesin  baru dan  canggih  yang  nantinya  akan  meningkatkan  kapasitas  produksi.  Berdasarkan data  yang  diperoleh  dari  OJK,  penggunaan  dana  dari  BPRS  kepada  UMKM ditujukan untuk hal-hal yang produktif.
Tabel 4. Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Berdasarkan Jenis Penggunaan* Keteranga n 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Modal Kerja 1.470.10 7 1.835.95 8 2.206.00 4 2.348.35 0 2.559.35 0 2.737.16 7
Investasi 275.727 465.062 611.992 893.432 1.108.59 7 1.125.59 5 Konsumsi 930.095 1.252.49 9 1.615.49 7 1.763.47 7 2.097.22 4 2.799.79 4
Sumber: Statistik Perbankan Syariah (diolah) *dalam juta rupiah

## Tabel 5. Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Berdasarkan Jenis Penggunaan (dalam grafik)
Mengenai  indikator  kedua  ini,  BPRS  menunjukkan  posisinya  sebagai lembaga  keuangan  syariah  yang  berpihak  kepada  pembiayaan  pada  sektor  riil. Meskipun  pada  tahun  2016,  jumlah  pembiayaan  pada  sektor  konsumsi  sedikit melebihi sektor modal kerja, secara keseluruhan dalam enam tahun terakhir BPRS sudah  menjadi  penyandang  dana  terhadap  sektor  pembiayaan  yang  mampu memberikan efek multiplier secara nyata seperti secara konsisten menjadi sumber pembiayaan  bagi  UMKM  terutama  pada  sektor  modal  kerja.  Peningkatan  modal kerja  dari  tahun  ke  tahun  tentu  mengindikasikan  bahwa  BPRS  merupakan lembaga keuangan yang berfokus pada peningkatan sektor riil sebagai upaya ikut berkontribusi  dalam  pembangunan  ekonomi  yang  inklusif.  Peran  perbankan syariah memiliki nilai lebih dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini, karena  perbankankan  syariah  memberikan  penekanan  kuat  pada  penghidupan sektor-sektor riil. Penekanan ini sebagai prinsip dasar sistem ekonomi islam yang mengharmonisasikan antara sektor keuangan dengan sektor riil (Dewandru, 2009).
Modal Kerja Investasi Konsumsi
Akurasi kebutuhan akan menunjukkan besarnya likuiditas yang dibutuhkan untuk membiayai  produksi  dan  konsumsi  yang  pada  gilirannya  menciptakan pertumbuhan  ekonomi,  penyerapan  tenaga  kerja,  stabilitas  harga,  dan  lain sebagainya.
Penekanan yang kuat pada upaya untuk menghidupkan sektor riil tersebut dapat  dilihat  dalam  pola  penghimpunan  dan  penyaluran  dana  pada  perbankan syariah.  Pola  penghimpunan  dana  yang  menggunakan  akad mudharabah dan wadi’ah menunjukkan  bahwa  pengembalian  untuk  tabungan  ataupun  deposito nasabah  berasal  dari  pengembangan  dana  nasabah  tersebut  pada  sektor  riil. Demikian  pula  dengan  penyaluran  dana  dalam  akad murabahah,  mudharabah, dan musyarakah juga  sangat  terkait  langsung  dengan  sektor-sektor  riil.  Dengan demikian,  peran  perbankan  atau  institusi  keuangan  syariah  untuk  menggerakkan sektor  riil  sangat  besar.  Sektor  riil  yang  bergerak  menandakan  pertumbuhan ekonomi  yang  pada  akhrinya  akan  menciptakan  lapangan  pekerjaan,  menyerap tenaga kerja, dan mengurangi kemiskinan.
3. Kualitas Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Indikator  keuangan  inklusif  yang  terakhir  berdasarkan  Bank  Indonesia adalah  kualitas.  Dalam  penelitian  ini,  kualitas  yang  menjadi  fokus  penelitian adalah  kualitas  BPRS  dalam  melakukan  pembiayaan.  Setiap  perbankan  harus mengedepankan  prinsip  kehati-hatian  dalam  mengelola  keuangannya  terutama dalam  hal  pembiayaan.  BPRS  di  Indonesia  secara  konsisten  terus  melakukan evaluasi  setiap  periodenya  dalam  memberikan  pembiayaan  terhadap  mitranya termasuk  UMKM.  Prinsip  kehati-hatian  adalah  suatu  asas  atau  prinsip  yang menyatakanbahwa  bank  dalam  menjalankan  fungsi  dan  kegiatan  usahanya  wajib bersikap  hati-hati  dalam  rangka  melindungi  dana  masyarakat  yang  dipercayakan kepada  bank.  Hal  ini  disebutkan  dalam  pasal  2  UU  No.  10  Tahun  1998  sebagai perubahan  atas  UU  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan,  bahwa  perbankan Indonesia  dalam  melakukan  usahanya  berasaskan  demokrasi  ekonomi  dengan menggunakan  prinsip  kehati-hatian.  BPRS  mematuhi  prinsip  ini  dengan mengimplementasikan pembiayaan lebih aktif pada sektor lancar dibanding sektor non lancar.
Tabel 5. Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Berdasarkan Kualitas Pembiayaan* Keteranga 2011 2012 2013 2014 2015 2016
n a) Lancar 2.512.32 8 4.145.11 9 4.610.23 8 4.610.23 8 5.292.33 0 6.087.26 0 b) Non Lancar 163.602 218.635 288.373 394.671 472.841 575.296 b.1) Kurang Lancar 49.319 72.806 90.581 136.251 134.512 109.241 b.2) Diragukan 44.663 51.649 65.847 81.069 95.060 100.645 b.3) Macet 69.620 94.180 131.945 177.351 243.269 865.409

## Sumber: Statistik Perbankan Syariah (diolah)
*dalam juta rupiah
Dari  kualitas  pembiayaan  yang  dilakukan  BPRS,  terjadi  pertumbuhan yang  baik  dari  tahun  ke  tahun  pada  sektor  lancar.  Pertumbuhan  ini  pun  diikuti juga oleh sektor non lancar, namun proporsi terhadap sektor lancar masih sangat jauh sehingga kualitas pembiayaan BPRS termasuk dalam kategori well prudent. Perbankan  syariah  yang  berlandaskan  kepada  syariat  Islam  dalam  menjalankan kegiatan  usahanya  mengatur  secara  lengkap  mengenai  prinsip muamalah secara umumnya  dan  perjanjian  pada  khusunya.  Saat  ini  sebagian  dari  prinsip  tersebut sudah terkonkretisasi dalam beberapa produk bank, baik produk pengerahan dana maupun  produk  pembiayaan.  Produk-produk  bank  syariah  merupakan  produk pilihan  yang  dirancang  secara  hati-hati  yang  di  dalamnya  juga  mengandung prinsip-prinsip  perlindungan  bagi  nasabahnya.  Secara  historis,  produk-produk tersebut  sudah  diprakttikkan  dalam  dunia  perniagaan  di  masa  nabi  dan  sahabat- sahabatnya. Disamping produk utama tersebut, saat ini juga telah muncul beragam produk  lain  yang  dalam  pengembangannya  diawasi  oleh  Dewan  Pengawas Syariah dari masing-masing bak yang dikendalikan oleh Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia.
Selain  BPRS  mampu  terus  mengupayakan  untuk  melakukan  peningkatan pada  sektor  lancar  pada  pembiayaannya.  BPRS  di  Indonesia  juga  secara
kosnsisten  menjaga  berbagai  jenis  rasio  yang  ada.  Hal  ini  memperkuat  bahwa BPRS  saat  ini  sudah  sangat  profesional  dan  menerapkan  manajemen  yang  baik dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya.  Karena  dengan  tercukupinya  berbagai rasio  yang  ada,  menandakan  bahwa  BPRS  merupakan  lembaga  keuangan  yang dikelola dengan baik sehingga akan terus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPRS yang kemudian akan meningkatkan DPK yang pada akhrinya akan menambah  modal  BPRS  yang  dikelola  dan  yang  akan  disalurkan  ke  masyarakat maupun UMKM dalam bentuk pembiayaan produktif. Seperti yang tertera dalam tabel dibawah ini terkait rasio keuangan BPRS.
Tabel 6. Rasio Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*
Keterangan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CAR 23,49 25,16 22,08 22,77 21,47 21,73 ROA 2,67 2,64 2,79 2,26 2,20 2,27 ROE 18,95 20,54 21,22 16,13 14,66 16,18 NPF 6,11 6,15 6,50 7,89 8,20 8,63 FDR 127,71 120,96 120,93 124,24 120,06 114,40 BOPO 76,31 80,02 80,75 87,79 88,09 87,09

## Sumber: Statistik Perbankan Syariah (diolah)
*dalam %
Secara keseluruhan, dalam enam tahun terakhir BPRS mampu terus secara konsisten menjaga setiap rasio keuangan dalam ambang batasnya masing-masing. Hal  ini  adalah  merupakan  implikasi  dari  penerapan  prinsip  kehati-hatian  yang konsisten  pula  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya.  Meskipun  bank  syariah dapat  bersifat universal  banking, bank  syariah  tetap  tidak  menghindar  dari keharusan  memilih  segmen  tertentu.  Pemilihan  itu  tidak  saja  ditentukan  oleh adanya  potensi  pasar  yang  dapat  dijangkau  tetapi  juga  dipengaruhi  kapasitas masing-masing  bank  seperti  permodalan,  sumber  daya  manusia,  sistem  dan teknologi dan sebagainya. Bank syariah wajib memiliki sistem organisasi, sistem
administrasi dan manajemen yang baik, serta sumber daya insani yang berakhlak, amanah,  dan  profesional.  Jika  dibandingkan  dengan  perbankan  konvensional maka  bank  syariah  akan  lebih  aman  dan  terjamin  kemampuan  usahanya  karena operasi  bank  ini  dibingkai  oleh  ketentuan-ketentuan  dan  prinsip-prinsip  syariah. Retriksi  syariah  sebagai  dasar  operasionalnya  sekaligus  merupakan  dan  menjadi prinsp kehati-hatian bagi bank syariah. Dengan demikian, tujuan diberlakukannya prinsip  kehati-hatian  tidak  lain  adalah  agar  bank  selalu  dalam  keadaan  sehat. Dengan kata lain  agar selalu liquid dan solvent .  Diberlakukannya prinsip kehati- hatian  diharapkan  agar  kepercayaan  masyarakat  terhadap  perbankan  tetap  tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.

## Kesimpulan
Bank  Pembiayaan  Syariah  secara  keseluruhan  telah  menjadi  lembaga intermediasi  yang  secara  konsisten  dalam  mengimplementasikan  keuangan inklusif.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  tiga  indikator  utama  yang  ditetapkan  Bank Indonesia  yaitu  akses,  penggunaan,  dan  kualitas.  Melihat  terus  meningkatnya ketiga komponen tersebut, tentu menjadi hal yang menggembirakan bahwa BPRS mampu  ikut  berkontribusi  untuk  menjangkau  masyarakat  menengah  bawah  yang menjadi  sasaran  utama  keuangan  inklusif.  Dalam  penelitian  ini,  UMKM diupayakan menjadi salah satu jalan untuk mempercepat strategi pengimplementasian  keuangan  inklusif  di  Indonesia,  apalagi  dilihat  melalui  data dari OJK bahwa BPRS menaruh porsi lebih besar terkait pembiayaan berdasarkan sektor usaha kepada UMKM dibandingkan kepada sektor usaha yang lain. Hal ini dilakukan  BPRS  karena  meyakini  bahwa  cara  paling  efektif  dalam  melalukan persebaran keuangan inklusif adalah melalui pembiayaan UMKM  yang memiliki efek  multiplier  tinggi.  Oleh  karena  itu,  penulis  berusaha  membangun  konsep keuangan inklusif melalu pembiayaan UMKM melalui bagan dibawah ini.

## Bagan 1. Konsep Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM

## Sumber: Konsep dan ilustrasi oleh Penulis
Konsep yang digagas oleh penulis merupakan sebuah terobosan yang coba ditawarkan  untuk  mempercepat  pengimplementasian  keuangan  inklusif  di
Pendapatan meningkat = Proporsi tabungan meningkat
BPRS (UMKM) -Meningkatkan output
-Menyerap tenaga kerja BPRS melakukan pendampingan usaha dan pelatihan manajemen keuangan

## Masyarakat UMKM
-Pendapatan meningkat -Akses keuangan meningkat -Mengurangi kemiskinan -Mingkatkan kesejahteraan -Peningkatan kesadaran akan petningnya literasi keuangan inklusi f
Masyarakat Non UMKM -Input atau bahan mentah -Pengangguran
-Masyarakat miskin Literasi keuangan syariah dan edukasi keuangan inklusif Ali ran tab ung an Pe m bi ay aa n Pembiayaan
Indonesia  melalui  pembiayaan  UMKM.  Seperti  yang  sudah  dipaparkan  dalam penelitian  ini  bahwa  UMKM  memegang  peran  penting  dalam  perekonomian  di Indonesia.  Hal  ini  didasari  oleh  penyerapan  tenaga  kerja  yang  lebih  banyak  dan skala usaha yang tidak terlalu besar sehingga bisa dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat  terutama kalangan menengah bawah. Terlibatnya banyak masyarakat melalui  UMKM  adalah  salah  satu  pintu  masuk  BPRS  untuk  ikut  berkontibursi memperdalam  akses  keuangan  formal.  Dalam  konsep  tersebut,  BPRS  yang memberikan bantuan pembiayaan kepada UMKM akan meningkatkan output dan skala  usaha  sehingga  akan  menyerap  tenaga  kerja  lebih  banyak  yang  kemudian masyarakat  yang  berkecimpung  di  UMKM  akan  meningkat  pendapatannya  dan kesejahteraanya  dan  tentu  secara  langsung  akan  mengurangi  kemiskinan.  Selain memberikan  bantuan  pembiayaan  kepada  UMKM,  BPRS  harus  mendampingi jalannya  usaha  dan  terlibat  secara  intens  untuk  memonitor  untuk  memastikan UMKM yang mendapat bantuan pembiayaan mampu mengelola keuangan dengan baik.  Selain  itu,  dengan  adanya  masyarakat  UMKM  diharapkan  dapat  menjadi perpanjangan tangan dalam memperkenalkan dan mendidik masyarakat biasa (non UMKM) untuk ikut terlibat dalam kegiatan usaha yang mengikutsertakan lembaga keuangan  formal.  Biasanya,  masyarakat  biasa  adalah  mereka  yang  minim kreativitas  sehingga  tidak  bisa  mengelola  sumber  dayanya  untuk  memiliki value added. Disinilah  peran  masyarakat  UMKM  yang  telah  mendapat  pelatihan  dan edukasi  keuangan  untuk  mensosialisasikan  keapada  masyarakat  biasa  tersebut. Bisa  dalam  bentuk  membeli  bahan  mentah  mereka  untuk  diolah  menjadi  barang bernilai jual dan atau melibatkan mereka sebagai  tenaga kerja kreatif. BPRS pun bisa masuk melalui masyarakat non UMKM terutama dalam bantuan pembiayaan bahan  mentah  (input)  untuk  diolah  menjadi  layak  dipasarkan  melalui  UMKM. Artinya,  masyarakat  yang  tadinya  tidak  berkecimpung  dalam  UMKM  pada akhirnya akan menggeluti UMKM. Semakin banyaknya masyarakat UMKM tentu akan  meningkatkan  pendapatan  mereka  dan  hal  ini  akan  membuat  proporsi tabungan  mereka  meningkat  dan  BPRS  menjadi  lembaga  keuangan  dimana mereka  akan  menabung  uang  tersebut.  Bagaimanapun,  akan  terjadi  lingkaran mutual  benefit kegiatan  yang  semakin  tinggi  apabila  konsep  ini  dapat  berjalan dengan baik.
Penelitian  ini  tentu  masih  memerlukan  tindak  lanjut  yang  lebih  dalam untuk  membuktikan  peran  UMKM  dalam  berkontribusi  pada  implementasi
keuangan  inklusif.  Bagaimanapun  juga,  penelitian  yang  dirancang  saat  ini menunjukkan  indikator  bahwa  keuangan  inklusif  melalui  BPRS  terhadap pembiayaan  UMKM  adalah  baik.  Pada  hakikatnya,  indikator  ini  perlu  diperluas apalagi  pangsa  pasar  lembaga  keuangan  syariah  masih  belum  sebesar  perbankan konvensional.  Paling  tidak,  dalam  penelitian  ini  membuktikan  bahwa  BPRS selaku  lemabaga  keuangan  syariah  mampu  terlibat  secara  luas  dalam mengimplementasikan  keuangan  inklusif  melalui  data  yang  ada  dimana  secara konsisten  fokus  kepada  sektor  UMKM  dalam  hal  pembiayaan  dan  lebih  lanjut juga didukung dengan baiknya rasio keuangan yang ada pada BPRS.

## Daftar Pustaka
Allen, F., Demirguc-Kunt, A, Klapper, L, and Peria, M. 2012. The Foundations of Financial
Inclusion:  Understanding  Ownership  and  Use  of  Formal  Accounts. World Bank Policy Paper 6290
Ascarya. 2011. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta. Rajawali Press.
Chakrabarty,  Kamalesh  Shailesh  C.  2012. Financial  Inlcusion  –  Issues  in Measurement  and  Analysis. Irving  Fisher  Committee  Workshop  on Financial Inclusion Indicators. Malaysia.
Demigruc-Kunt,  Asli  et  al.  2014. Deposit  Insurance  Database. IMF  Working Paper/14/118.
Dewandru, Janu. 2009. Apa yang Sebenarnya Ditawarkan Ekonomi Islam. Islam and  Contemporery  Issues  ed,  Ahmad  Syukri  Shaleh  dan  Ahmad  Syukri Bahrudin. Jambi. PPs IAIN Jambi
Ernst  and  Young. World  Islamic  Banking  Competitiveness  Report  2013-2014. Page 69.
Isretno,  R.A.  Evita.  2011. Pembiayaan  Mudharabah  dalam  Sistem  Perbankan Syariah. Jakarta. Cyntia Press.
Karim, Adiwarman A. 2011. Ekonomi Mikro Islam. Jakarta. Rajawali Press.
Keskin, Hidayat et  al. 2010. The Importance of  SMEs in Developing Economies.
2 nd International Symposium in Sustainable Development. Sarajevo
Leon, Florian and Laurent Weill. 2017. Islamic Banking Development and Access to Credit. Pacific-Basin Finance Journal.
Madanchian,  Mitra  et  al.  2015. The  Role  of  SMEs  in  Economic  Development: Case  Study  of  Malaysia. International  Journal  of  Academic  Research  in Management. Vol 4, No 3, Page  77 – 84.
Moeloeng,  Lexy  J.  2004. Metode  Penelitian  Kualitatif. Badung.  Remaja Rosdakarya.
Mohieldin,  Mahmoud  et  al.  2012. The  Role  of  Islamic  Finance  in  Enhancing Financial  Inclusion  in  Organizations  of  Islamic  Cooperation  (OIC) Countries. Islamic Economic Studies. Vol 20, No 2, Page 55 – 119.
Partomo,  T.S  dan  Soejoedono  A.R.  2004. Ekonomi  Skala  Kecil/Menengah  dan Koperasi . Ghalia Indonesia. Jakarta.
Sabiq,  Sayyid.  2009. Fiqih  Sunnah  Volume  5. Terjemahan  oleh  Abdurrahin  dan Masrukhin. Jakarta. Cakrawala Publishing.
Strauss,  A  and  Corbin,  J.  2007. Basic  of  Qualitative  Research:  Techniques  and Procedures    for  Developing  Grounded  Theory  (3rd  ed). Sage Publications.
Suryomurti,  Wiku.  2011. Peran  Perbankan  Syariah  Dalam  Pembiayaan Mikro.____
Syed,  Anwar  Ali  Shah  G.  et  al.  2012. Impact  Analysis  of  SMEs  Sector  in Economic  Development  of  Pakistan:  A  Case  of  Sindh. Journal  of  Asian Business Strategy. Vol 2, No  2, Page 44 – 53.