## Pengaruh  Modal  Sosial  terhadap Pendampingan  Perhutanan Sosial  di  Provinsi Maluku
Bambang Supriyanto 1* , Hasnawir 2 , Irsan Nuryanto 3
1 Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Jakarta; Universitas Nusa Bangsa, Bogor, Indonesia
2 Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Jakarta; Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia
3 Graduate School of Environmental and Life Sciences, Okayama University, Okayama, Japan *Email: bambang_halimun@yahoo.com
ABSTRACT: Social forestry is a sustainable forest management system as one of the Government's programs in the context of economic equality and reducing poverty levels with a forest target of 12.7 million hectares to be managed by the community. One of the keys to the success of the social forestry program is the availability of social forestry facilitators to  facilitate  the  three  social  forestry  governance  systems,  namely  institutional  governance,  regional  governance,  and business governance. The success of social forestry facilitation is not only determined by the quantity of facilitators, but also  by  the  quality  of  the  facilitators.  This  study  aimed  to  determine  the  influence  of  social  capital  on  social  forestry facilitation in Maluku Province. A total of 33 facilitators filled out a questionnaire covering three main elements of social capital, namely trust, social networks, and social norms with data analysis using a Likert scale. The results showed that the index number was 91,69% and could be classified in the high assessment category with a total score of 1,180. This shows that social capital has an important role in facilitating social forestry in Maluku Province. Thus, the application of good  social  capital  will  be  able  to  empower  the  community  and  be  very  influential  in  the  success  of  social  forestry facilitation.
Keywords : Social Forestry, Facilitator, Social Capital, Maluku
DOI: 10.24259/jhm.v15i1.26059

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintah  mengeluarkan  Kebijakan  Pemerataan  Ekonomi  atau  KPE  untuk  mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang berazaskan demokrasi dan berbasis ekonomi pasar yang adil. Kebijakan  pemeraan  ekonomi  ini  bertumpu  pada  3  pilar  yaitu  lahan,  kesempatan  dan  kapasitas sumber daya manusia. Program perhutanan sosial merupakan salah satu dari bagian penjabaran dari pilar kebijakan pemeraan ekonomi secara khusus pada lahan (PSKL, 2020).
Perhutanan  sosial  dikenal  sebagai  sistem  pengelolaan  hutan  lestari  dengan  melibatkan masyarakat  sebagai  pelaku  utama  merupakan  salah  satu  upaya  dalam  rangka  pemerataan ekonomi  dan  mengurangi  tingkat  kemiskinan  (A  Zulkarnain,  2021).  Kondisi  di  Indonesia menunjukkan  bahwa  terdapat  sekitar  25.863  desa  yang  berada  di  sekitar  kawasan  hutan  dan 36,7% termasuk kategori miskin (KLHK, 2022). Sebagai tindak lanjut program perhutanan sosial, Pemerintah  menetapkan  target  luas  capaian  perhutanan  sosial  12,7  juta  hektare  atau  10%  dari
120,7  Juta  hektare  luas  hutan  di  Indonesia  untuk  dapat  dikelola  oleh  masyarakat.  Capaian  luas hingga akhir bulan Desember 2022 telah mencapai  5,3 Juta hektare yang didistribusikan sebanyak 8.041  unit  SK  Persetujuan  Pengelolaan  Perhutanan  Sosial  kepada  Kelompok  Perhutanan  Sosial (KPS) yang meliputi ± 1,1 Juta Kepala Keluarga (KK).
Salah  satu  kunci  keberhasilan  program  perhutanan  sosial  adalah  ketersediaan  pendamping perhutanan  sosial  dalam  mendukung  kemandirian  kelompok  untuk  mencapai  tujuan  perhutanan sosial  yaitu  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dan  kelestarian  hutan.  Sesuai  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial,  pendampingan  dapat  dilaksanakan  pra  dan  pasca  persetujuan  pengelolaan  perhutanan sosial.  Pendampingan  pra  persetujuan  dibutuhkan  dalam  percepatan  capaian  akses  legal perhutanan  sosial,  sedangkan  pendampingan  pasca  persetujuan  dibutuhkan  dalam  percepatan pengelolaan  perhutanan  sosial  meliputi  tata  kelola  kelembagaan,  tata  kelola  kawasan,  dan  tata kelola usaha. Pentingnya pendamping perhutanan sosial, sehingga dalam penetapannya seorang pendamping  harus  memiliki  3  (tiga)  standar  kompetensi  yaitu:  kompetensi  teknis,  kompetensi manajerial dan kompetensi umum.
Provinsi  Maluku  adalah  salah  satu  provinsi  yang  menjadi  lokasi  pelaksanaan  program perhutanan  sosial  dengan  areal  indikatif  perhutanan  sosial  seluas  230.888  hektare.  Persetujuan pengelolaan  perhutanan  sosial  hingga  Desember  2022  seluas  197.221  hektare,  yang  terdiri  dari 146  unit  SK  persetujuan  dengan  melibatkan  31.497  KK.  Kondisi  menunjukkan  bahwa  dengan berbagai  keterbatasan,  pendamping  perhutanan  sosial  di  Provinsi  Maluku  sebanyak  33  orang dengan  jumlah  SK  Persetujuan  yang  didampingi  sebanyak  91  unit  SK  dengan  luas  total  78.784 hektare.  Hal  ini  berarti  bahwa  seorang  pendampingi  rata-rata  mendampingi  2  sampai  3  unit  SK persetujuan  dengan  rata-rata  luas  yang  didampingi  2.387  hektare.  Kenyataan  ini  menunjukkan bahwa  jumlah  pendamping  masih  jauh  dari  target  yang  diharapkan  Pemerintah  dengan  kondisi ideal 1 unit SK didampingi oleh 1 orang pendamping perhutanan sosial. Sumber pendamping terdiri dari  berbagai  pihak,  baik  dari  ASN  maupun  Non  ASN  dan  juga  mempertimbangkan pengarusutamaan gender.
Keberhasilan  pelaksanaan  pendampingan  perhutanan  sosial  tidak  hanya  ditentukan  oleh kuantitas pendamping, akan tetapi ditentukan pula dari kualitas pendamping (PSKL, 2020). Moda sosial  diyakini  menjadi  hal  yang  sangat  penting  dimiliki  oleh  seorang  pendamping  untuk
menunjukkan  tingkat  kualitas  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pendampingan  perhutanan  sosial. Modal sosial adalah kemampuan dari para aktor untuk menjamin manfaat dengan bertumpu pada keanggotaan  dalam  jejaring  sosial  dan  struktur-struktur  sosial  lain.  Kondisi  melemahnya  ikatan sosial  berarti  menandakan  melemahnya  modal  sosial.  Dengan  melemahnya  ikatan  sosial,  dapat dipastikan  bahwa  kerja  sama  sosial  akan  terhambat.  Implikasi  dari  kerja  sama  sosial  yang terhambat  adalah  sulit  mengembangkan  modal  sosial.  Untuk  itulah,  diperlukan  upaya  dalam menumbuhkan lingkungan yang inklusif. Untuk menciptakan lingkungan sosial yang inklusif sangat dibutuhkan modal sosial. Konsep modal  sosial sebenarnya muncul dari pemikiran bahwa anggota masyarakat  tidak  mungkin  dapat  secara  individu  mengatasi  berbagai  masalah  yang  dihadapi. Diperlukan  adanya  kebersamaan  dan  kerja  sama  yang  baik  dari  segenap  anggota  masyarakat yang berkepentingan untuk mengatasi hal tersebut (Fathy, 2019). Modal sosial telah digambarkan sebagai  tingkat  kecenderungan  altruistik  dan  tingkat  saling  percaya  antara  orang-orang  dalam suatu  komunitas.  Dalam  beberapa  penelitian  dikemukakan  bahwa  modal  sosial  sebagai  sumber daya berharga yang membuka akses ke berbagai sumber daya lain (Mahfud et al., 2020). Unsur- unsur  pokok  dari  modal  sosial  terdiri  atas:  kepercayaan  atau trust ,  jaringan  sosial  atau social networks ,  dan  norma  sosial  atau social  norms (Rumagit  et  al.,  2019;  Ainiyah  et  al.,  2020). Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  modal  sosial  terhadap  pendampingan perhutanan  sosial,  terkait 3  unsur  pokok  yaitu  kepercayaan,  jaringan  sosial,  dan  norma  sosial  di Provinsi Maluku.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Waktu dan Tempat
Penelitian dilaksanakan sejak bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Desember 2022. Lokasi penelitian di Provinsi Maluku dengan fokus pada 33 pendamping pasca persetujuan pengelolalaan perhutanan  sosial  tahun  2022,  yang  tersebar  pada  8  Kabupaten/Kota  yaitu:  Buru,  Buru  Selatan, Ambon,  Maluku  Tengah,  Maluku  Tenggara,  Seram  Bagian  Barat,  Seram  Bagian  Timur,  dan  Tual (Gambar  1  dan  Tabel  1).  Lokasi  penelitian  di  Provinsi  Maluku  dinilai  menjadi  perwakilan  kondisi pendampingan di wilayah kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) wilayah Maluku-Papua.  Modal  sosial  pendamping  perhutanan  sosial  menentukan  kinerja  pelaksanaaan
pendampingan  di  lokasi  penelitian.  Oleh  karena  itu,  menjadi  sangat  penting  dalam  mengetahui kondisi modal sosial yang dimiliki oleh para pendamping perhutanan saat ini.
Provinsi  Maluku  adalah  provinsi  yang  memiliki  sejumlah  pulau  sekitar  1.340  dengan  luas wilayah  712.479,69  Km 2 Luas  wilayah  tersebut  sebagian  besar  merupakan  perairan  seluas 658.331,52  Km 2 .  Provinsi  Maluku  memiliki  11  kabupaten/kota  dengan  kabupaten  terluas  adalah Kabupaten Kepulauan Aru dengan luas 8.152,42 km 2 , diikuti oleh Kabupaten Maluku Tengah dengan luas 7.953,81 km 2 , dan Kabupaten Seram Bagian Timur dengan luas wilayah sebesar 6.429,88 km 2 . Berdasarkan data tahun 2019, jumlah mencapai sekitar 1.749.529 jiwa (BPS, 2020). Luas Kawasan Hutan di Provinsi Maluku berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan  Hidup dan Kehutanan Nomor : 854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 adalah 3.919.617 Ha atau 81% dari luas daratan. Kawasan hutan ini terdiri dari hutan Konservasi seluas 429.538 Ha (10,96%), Hutan Lindung 627.256 Ha  (16,01%),  Hutan  Produksi  Terbatas  894.258  Ha  (22,81%),  Hutan  Produksi  Tetap  643.699  Ha (16,42%) dan Hutan Produksi Konversi 1.324.866 Ha (33,80%). Luas dan jenis hutan yang beragam di Provinsi Maluku ini menjadi tantangan di mana modal sosial pendamping perhutanan sosial sangat menentukan pelaksanaan pendampingan di tingkat tapak.
Gambar 1. Lokasi Penelitian di Provinsi Maluku
Tabel 1. Distribusi pendamping perhutanan sosial di Provinsi Maluku
No. Kabupaten/Kota Jumlah Pendamping 1 Buru 1 2 Buru Selatan 4 3 Ambon 3 4 Maluku Tengah 5 5 Maluku Tenggara 3 6 Seram Bagian Barat 12 7 Seram Bagian Timur 4 8 Tual 1 Total 33

## Sumber: PSKL, 2022

## 2.2 Teknik Pengumpulan Data
Data diperoleh dengan pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kuesioner  yang  disampaikan  kepada  seluruh  pendamping  perhutanan  sosial  yang  ditetapkan  oleh Balai  Perhutanan  Sosial  dan  Kemitraan  Lingkungan  Wilayah  Maluku-Papua  pada  tahun  2022. Jumlah pendamping ini sebanyak 33 orang yang tersebar pada 8 kabupaten/kota di Provinsi Maluku.
Kuesioner dilakukan untuk melihat sejauh mana pengaruh modal sosial dalam pendampingan perhutanan  sosial  terkait  3  unsur  pokok  dari  modal  sosial  yaitu  kepercayaan,  jaringan  sosial,  dan norma sosial (Ainiyah et al., 2020). Penilaian unsur pokok dari modal sosial terdiri dari (Rumagit et al., 2019):
1) Kepercayaan, diukur dengan:
a Hubungan  sosial:  saling  percaya  antara  sesama  pendamping;  ada  saling  percaya  antara pendamping dengan KPS yang didampingi.
b Harapan:  pendamping  memiliki    sikap  yang  jujur;  kerja  sama  yang  baik  antara  sesama pendamping.
c Interaksi  sosial:  saling  memberikan  pendapat  atau  masukan  terhadap  sesama  pendamping, memilik sifat terbuka satu dengan yang lain.
d Hubungan  sosial:  saling  percaya  antara  sesama  pendamping;  ada  saling  percaya  antara pendamping dengan KPS yang didampingi.
e Harapan: pendamping memiliki sikap jujur; kerja sama yang baik antara sesama pendamping.
f Interaksi  sosial:  saling  memberikan  pendapat  atau  masukan  terhadap  sesama  pendamping; memiliki sifat terbuka satu dengan yang lain.
2)  Norma, diukur dengan:
a Peraturan: memiliki sifat taat terhadap aturan; tidak berlaku curang
b Keadilan: berlaku adil pada sesama pendamping; berlaku adil pada anggota kelompok yang didampingi.
3)  Jaringan Sosial, diukur dengan:
a. Komunikasi yang baik dengan kelompok yang didampingi
b. Komunikasi yang baik dengan pemrintah, swasta dan lainnya
c. Saling membentu dengan pendamping lainnya
Tiga  unsur  modal  sosial  yang  dijabarkan  melalui  pertanyaan  dalam  kuesioner  ditetapkan batasan  tingkat  modal  sosial  yang  dimiliki  oleh  pendamping  yaitu:  tinggi,  sedang,  dan  rendah. Sedangkan  data  sekunder  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  dokumen,  laporan  penelitian,  dan publikasi  dari  Direktorat  Jenderal  Perhutanan  Sosial  dan  Kemitraan  Lingkungan,  serta  sumber informasi lainnya seperti jurnal yang terkait dengan penelitian ini.

## 2.3 Analisis Data
Data dianalsis menggunakan skala likert (likert scale), yaitu suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner, dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei  yang  dikembangkan  oleh  Rensis  Likert  tahun  1932  (Suwandi  et  al.,  2018),  dimana  dapat dirumuskan sebagai berikut:
Nilai skor:
T
=
Tinggi  Skor  = 3 Indeks  = 0% – 33,33% = Rendah S = Sedang Skor  = 2 Indeks  = 33,34% – 66,66% = Sedang R = Rendah Skor  = 1 Indeks  =66,67% – 100%  = Tinggi Dengan cara perhitungan skor: Skor Tiap Kriteria = Capaian Skor x Jumlah Responden S3 =  3 x 33  = 99 S2 =  2 x 33  = 66 S1 =  1 x 33  = 33
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑢𝑚𝑝𝑢𝑙𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑡𝑎
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑥 100%

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Kondisi Umum Pendamping dan Lokasi Perhutanan Sosial
Pendamping  perhutanan  sosial  (pasca  persetujuan  pengelolaan  perhutanan  sosial)  secara umum  memiliki  tugas  pendampingan  dalam  tiga  tata  kelola  yaitu:  pendampingan  tata  kelola kelembagaan; pendampingan tata kelola kawasan; dan pendampingan tata kelola usaha. Di Provinsi Maluku, pendamping perhutanan sosial sekitar 57,58% berstatus sebagai ASN sedangkan 42,42% Non  ASN.  ASN  ini  umumnya  merupakan  penyuluh  kehutanan  yang  ada  di  KPH  (Kesatuan Pengelolaan  Hutan)  atau  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Maluku.  Status  pendamping  ASN  dengan presentase yang lebih tinggi umumnya memiliki tingkat modal sosial yang lebih baik dari Non ASN. Tabel  2  menunjukkan  bahwa  jumlah  pendamping  berdasarkan  jenis  kelamin  tidak  terlalu  jauh berbeda,  dimana  laki-laki  sebanyak  18  orang  (54,55%)  sedangkan  pendamping  perempuan sebanyak 15 orang (45,45%).
Tabel 2 .Jumlah pendamping perhutanan sosial di Provinsi Maluku berdasarkan gender
No. Kabupaten/Kota Gender Jumlah Pendamping Laki-Laki Perempuan 1 Buru 1 - 1 2 Buru Selatan 1 3 4 3 Ambon 1 2 3 4 Maluku Tengah 4 1 5 5 Maluku Tenggara 2 1 3 6 Seram Bagian Barat 6 6 12 7 Seram Bagian Timur 3 1 4 8 Tual - 1 1 Total 18 15 33

## Sumber: PSKL, 2022
Tabel  3  menunjukkan  bahwa  jumlah  pendamping  perhutanan  sosial  di  Provinsi  Maluku berdasarkan  tingkat  pendidikan  100%  adalah  Sarjana  (S1),  sedangkan  berdasarkan  usia  rata-rata pendamping adalah 36 tahun.  Dengan tingkat pendidikan sarjana dan usia yang relatif masih muda ini, memberikan pengaruh positif pada tingkat modal sosial yang dimiliki oleh pendamping.
Tabel 3 . Jumlah pendamping perhutanan sosial di Provinsi Maluku berdasarkan tingkat pendidikan dan usia rata-rata
No. Kabupaten/Kota Tingkat Pendidikan Usia Rata-Rata SLTA Sarjana (S1) 1  Buru - 1 38 2  Buru Selatan - 4 32 3  Ambon - 3 39 4  Maluku Tengah - 5 37 5  Maluku Tenggara - 3 41 6  Seram Bagian Barat - 12 35 7  Seram Bagian Timur - 4 34 8  Tual - 1 29 Total 0 33

## Sumber: PSKL, 2022
Pendamping  perhutanan  sosial  di  Provinsi  Maluku  sebanyak  33  orang  yang  ditetapkan  pada tahun  2022  dengan  total  Kelompok  Perhutanan  Sosial  (KPS)  yang  didampingi  sebanyak  91 kelompok. Pendamping ini tersebar pada 74 desa/kelurahan di 8 kabupaten/kota dengan luas areal perhutanan  sosial  78.784  Hektare.    Dari  luasan  tersebut  dibagi  dalam  44  skema  Hutan Kemasyarakatan (48,35%), 43 skema Hutan Desa (47,25%) dan 4 skema Hutan Adat (4,40%). Luas dengan  keragaman  skema  perhutanan  sosial  yang  didampingi  menunjukkan  tantangan  dalam pendampingan semakin tinggi dan beragam. Dengan demikian, diperlukan modal sosial yang lebih baik dari pendamping perhutanan sosial.
Gambar 2 . Pendampingan dalam pengembangan usaha perhutanan sosial dengan produk minyak kayu putih di Kabupaten Seram Bagian Barat

## 3.2 Pengaruh Modal Sosial dalam Pendampingan Perhutanan Sosial

## 3.2.1 Kepercayaan
3.2.1.1 Saling Percaya Antar Sesama Pendamping
Tabel  4  menunjukkan  bahwa  berdasarkan  33  responden  dapat  dihitung  persentase  dari  skor hasil  pengumpulan  data  dengan  skor  ideal  adalah  99/99×100  =  100%.  Hal  ini  berarti  bahwa pendamping saling percaya antara sesama pendamping tergolong tinggi.
Tabel 4 . Saling percaya antara sesama pendamping No Alternatif Jawaban Skor Jumlah Responden Persentase (%) Total 1 Tinggi 3 30 100 99 2 Sedang 2 - - - 3 Rendah 1 - - - Total 33 100 99 Sumber : Data primer, 2022
3.2.1.2 Saling Percaya Antar Pendamping dengan KPS yang didampingi
Tabel  5  menunjukkan  bahwa  berdasarkan  33  responden  dapat  dihitung  persentase  dari  skor hasil  pengumpulan  data  dengan  skor  ideal  adalah  97/99×100  =  97,98%.  Hal  ini  berarti  bahwa pendamping saling percaya antara sesama pendamping dengan KPS tergolong tinggi.
Tabel 5 . Saling percaya antara pendamping dengan KPS yang didampingi No Alternatif Jawaban Skor Jumlah Responden Persentase (%) Total 1 Tinggi 3 32 96,97 96 2 Sedang 2 1 3,03 2 3 Rendah 1 - - - Total 33 100 97 Sumber : Data primer, 2022

## 3.2.1.3 Pendamping Memiliki Sikap yang Jujur
Tabel  6  menunjukkan  bahwa  berdasarkan  33  responden  dapat  dihitung  persentase  dari  skor hasil  pengumpulan  data  dengan  skor  ideal  adalah  99/99×100  =  100%.  Hal  ini  berarti  bahwa pendamping memiliki sikap jujur tergolong tinggi.
Tabel 6 . Pendamping memiliki sikap yang jujur No Alternatif Jawaban Skor Jumlah Responden Persentase (%) Total 1 Tinggi 3 33 100 99 2 Sedang 2 - - - 3 Rendah 1 - - - Total 33 100 99

## Sumber : Data primer, 2022

## 3.2.1.4 Kerja Sama yang Baik Antar Sesama Pendamping
Tabel  7  menunjukkan  bahwa  berdasarkan  33  responden  dapat  dihitung  persentase  dari  skor hasil  pengumpulan  data  dengan  skor  ideal  adalah  93/99×100  =  93,94%.  Hal  ini  berarti  bahwa pendamping memiliki kerja sama yang baik antara sesama pendamping tergolong tinggi.
Tabel 7 . Kerja sama yang baik antara sesama pendamping
No Alternatif Jawaban Skor Jumlah Responden Persentase (%) Total 1 Tinggi 3 27 87,10 81 2 Sedang 2 6 12,90 12 3 Rendah 1 - - - Total 33 100 93 Sumber : Data primer, 2022
3.2.1.5 Saling Memberikan Pendapat atau Masukan Terhadap Sesama Pendamping
Tabel  8  menunjukkan  bahwa  berdasarkan  33  responden  dapat  dihitung  persentase  dari  skor hasil  pengumpulan  data  dengan  skor  ideal  adalah  63/99×100  =  63,63%.  Hal  ini  berarti  bahwa pendamping  saling  memberikan  pendapat  atau  masukan  terhadap  sesama  pendamping  tergolong sedang.
Tabel 8 . Saling memberikan pendapat atau masukan terhadap sesama pendamping
No Alternatif Jawaban Skor Jumlah Responden Persentase (%) Total 1 Tinggi 3 4 19,05 12 2 Sedang 2 22 69,84 44 3 Rendah 1 7 11,11 7 Total 33 100 63 Sumber : Data primer, 2022

## 3.2.1.6 Memiliki Sifat Terbuka Satu dengan yang lain
Tabel  9  menunjukkan  bahwa  berdasarkan  33  responden  dapat  dihitung  persentase  dari  skor hasil  pengumpulan  data  dengan  skor  ideal  yaitu:  87/99×100  =  87,88%.  Hal  ini  berarti  bahwa pendamping memiliki sifat terbuka satu dengan yang lain tergolong tinggi.
Tabel 9 . Memiliki sifat terbuka satu dengan yang lain
No Alternatif Jawaban Skor Jumlah Responden Persentase (%) Total 1 Tinggi 3 21 72,41 63 2 Sedang 2 12 27,59 24
3 Rendah 1 - - - Total 33 100 87 Sumber : Data primer, 2022

## 3.2.2 Norma

## 3.2.2.1 Memiliki Sifat Taat Terhadap Aturan
Tabel 10 menunjukkan bahwa berdasarkan 33 responden dapat dihitung persentase dari skor hasil  pengumpulan  data  dengan  skor  ideal  adalah  97/99×100  =  97,98%.  Hal  ini  berarti  bahwa pendamping memiliki sifat taat terhadap aturan tergolong tinggi.
Tabel 10 . Memiliki sifat taat terhadap aturan
No Alternatif Jawaban Skor Jumlah Responden Persentase (%) Total 1 Tinggi 3 31 96,88 93 2 Sedang 2 2 3,12 4 3 Rendah 1 - - - Total 33 100 97 Sumber : Data primer, 2022

## 3.2.2.2 Tidak Berlaku Curang
Tabel 11 menunjukkan bahwa berdasarkan 33 responden dapat dihitung persentase dari skor hasil  pengumpulan  data  dengan  skor  ideal  adalah  99/99×100  =  93,94%.  Hal  ini  berarti  bahwa pendamping tidak berlaku curang tergolong tinggi.
Tabel 11 . Tidak berlaku curang No Alternatif Jawaban Skor Jumlah Responden Persentase (%) Total 1 Tinggi 3 33 100 99 2 Sedang 2 - - - 3 Rendah 1 - - - Total 33 100 99 Sumber : Data primer, 2022

## 3.2.2.3 Berlaku Adil pada Sesama Pendamping
Tabel 12 menunjukkan bahwa berdasarkan 33 responden dapat dihitung persentase dari skor hasil  pengumpulan  data  dengan  skor  ideal  adalah  98/99×100  =  98,99%.  Hal  ini  berarti  bahwa pendamping berlaku adil pada sesama pendamping tergolong tinggi.
Tabel 12 . Berlaku adil pada sesama pendamping
No Alternatif Jawaban Skor Jumlah Persentase Total
Responden (%) 1 Tinggi 3 32 96,97 96 2 Sedang 2 1 3,03 2 3 Rendah 1 - - - Total 33 100 98 Sumber : Data primer, 2022

## 3.2.2.4 Berlaku Adil pada Anggota Kelompok yang didampingi
Tabel 13 menunjukkan bahwa berdasarkan 33 responden dapat dihitung persentase dari skor hasil  pengumpulan  data  dengan  skor  ideal  adalah  98/99×100  =  98,99%.  Hal  ini  berarti  bahwa pendamping berlaku adil pada anggota kelompok yang didampingi tergolong tinggi.
Tabel 13 . Berlaku adil pada anggota kelompok yang didampingi
No Alternatif Jawaban Skor Jumlah Responden Persentase (%) Total 1 Tinggi 3 32 96,97 96 2 Sedang 2 1 3,03 2 3 Rendah 1 - - - Total 33 100 98 Sumber : Data primer, 2022

## 3.2.3 Jaringan Sosial
3.2.3.1 Komunikasi yang Baik dengan Kelompok yang didampingi
Tabel 14 menunjukkan bahwa berdasarkan 33 responden dapat dihitung persentase dari skor hasil  pengumpulan  data  dengan  skor  ideal  adalah  89/99×100  =  89,90%.  Hal  ini  berarti  bahwa pendamping memiliki komunikasi yang baik dengan kelompok yang didampingi.
Tabel 14. Komunikasi yang baik dengan kelompok yang didampingi
No Alternatif Jawaban Skor Jumlah Responden Persentase (%) Total 1 Tinggi 3 23 77,53 69 2 Sedang 2 10 22,47 20 3 Rendah 1 - - - Total 33 100 89 Sumber : Data primer, 2022
3.2.3.2 Komunikasi yang Baik dengan pemeirntah, Swasta dan Lainnya
Tabel 15 menunjukkan bahwa berdasarkan 33 responden dapat dihitung persentase dari skor hasil  pengumpulan  data  dengan  skor  ideal  adalah  64/99×100  =  64,65%.  Hal  ini  berarti  bahwa pendamping memiliki komunikasi yang baik dengan pemerintah, swasta dan lainnya tergolong tinggi.
Tabel 15 . Komunikasi yang baik dengan pemerintah, swasta dan lainnya
No Alternatif Jawaban Skor Jumlah Responden Persentase, % Total 1 Tinggi 3 6 28,12 18 2 Sedang 2 19 59,38 38 3 Rendah 1 8 12,50 8 Total 33 100 64 Sumber : Data primer, 2022

## 3.2.3.3 Saling Membantu dengan Pendamping Lainnya
Tabel 16 menunjukkan bahwa berdasarkan 33 responden dapat dihitung persentase dari skor hasil  pengumpulan  data  dengan  skor  ideal  adalah  97/99×100  =  97,89%.  Hal  ini  berarti  bahwa pendamping saling membantu dengan pendamping lainnya tergolong tinggi.
Tabel 16 . Saling membantu dengan pendamping lainnya No Alternatif Jawaban Skor Jumlah Responden Persentase (%) Total 1 Tinggi 3 31 96,88 93 2 Sedang 2 2 3,12 4 3 Rendah 1 - - - Total 33 100 97 Sumber : Data primer, 2022
Ringkasan  dari  pengaruh  modal  sosial  dalam  pendampingan  perhutanan  sosial  di  Provinsi Maluku ditunjukkan pada Tabel 17.  Berdasarkan 33 responden dengan 13 indikator, modal sosial belum  sepenuhnya  diterapkan  secara  optimal  oleh  pendamping  atau  masih  ada  indikator  modal sosial yang diterapkan dengan kategori sedang (33-67). Namun demikian, hasil responden ini telah menunjukkan  bahwa  pengaruh  modal  sosial  dalam  pendampingan  perhutann  sosial  termasuk kategori penilaian tinggi dengan skor total 1.180.
Tabel  17 .  Ringkasan  pengaruh  modal  sosial  dalam  pendampingan  perhutanan  sosial  di  Provinsi Maluku
Unsur Indikator Nilai Keterangan Kesimpulan Kepercayaan 1. Saling percaya antara sesama pendamping 2. Saling percaya antara pendamping dengan KPS yang didampingi 3. Pendamping memiliki sikap yang jujur 99 97 99 Tinggi Tinggi Tinggi Pendamping perhutanan di Provinsi Maluku belum sepenuhnya
4. Kerja sama yang baik antara sesama pendamping 5. Saling memberikan pendapat atau masukan terhadap sesama pendamping 6. Memiliki sifat terbuka satu dengan yang lain 93 63 87 Tinggi Sedang Tinggi menerapkan secara optimal pada unsur kepercayaan Norma Sosial 7. Memiliki sifat taat terhadap aturan 8. Tidak berlaku curang 9. Berlaku adil pada sesama pendamping 10. Berlaku adil pada anggota kelompok yang didampingi 97 99 98 98 Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Pendamping perhutanan sosial di Provinsi Maluku telah menerapkan secara optimal pada unsur norma sosial Jaringan Sosial 11. Komunikasi yang baik dengan kelompok yang didampingi 12. Komunikasi yang baik dengan pemerintah, swasta dan lainnya 13. Saling membantu dengan pendamping lainnya 89 64 97 Tinggi Sedang Tinggi Pendamping perhutanan di Provinsi Maluku belum sepenuhnya menerapkan secara optimal pada unsur jaringan sosial Total 1.180 Sumber : Data primer, 2022
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑆𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝐾𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑥 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑥 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛 S3 =  3 x 33 x 13 = 1.287 S2 =  2 x 33 x 13 = 858 S1 =  1 x 33 x 13 = 429
Berdasarkan dianalsis menggunakan skala likert,  maka dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) tingkatan  (Suwandi  et  al.,  2018)  yaitu  rendah  (0-429),  sedang  (430-858)  dan  tinggi  (859-1.287).
Gambar  3  menunjukkan  skor  pengaruh  modal  sosial  dalam  pendampingan  perhutanan  sosial sebesar 1.180 atau kategori tinggi.
Gambar 3 . Skor pengaruh modal sosial dalam pendampingan perhutanan sosial di Provinsi Maluku
Tingkat  pengaruh  modal  sosial  dapat  dirumuskan  dengan  indeks  sebagaimana  ditunjukkan pada Gambar 4. Perumusan ini dinyatakan oleh Riduwan (2009) dan Rumajit et al. (2019).  Indeks 91,69% dengan skor total 1.180, menunjukkan bahwa modal sosial memiliki pengaruh yang penting dalam pendampingan perhutanan sosial di Provinsi Maluku. Keberhasilan pendampingan perhutanan sosial  dapat  mengindikasikan  tingkat  keberhasilan  pengelolaan  perhutanan  sosial  dalam mewujudkan masyarakat sejahtera dan hutan lestari.
Gambar 4 . Tingkat pengaruh modal sosial pendampingan perhutanan sosial di Provinsi Maluku
Beberapa  penelitian  terkait  modal  sosial  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  hutan  berbasis masyarakat membutuhkan tingkat modal sosial tertentu untuk pengelolaan hutan lestari (Lee et al., 2017; Dako et al., 2019). Hasil penelitian lainnya dikemukakan bahwa modal sosial berperan positif dalam  pengelolaan  hutan  kemasyarakatan  untuk  mendorong  masyarakat  mengelola  hutan  secara lestari  (Puspita  et  al.,  2020).  Lebih  lanjut,  penelitian  di  Provinsi  Gorontalo  menunjukkan  bahwa penguatan  modal  sosial  dalam  dimensi  kepercayaan,  norma,  dan  jaringan  akan  mendorong kemandirian petani hutan dan kelompok tani hutan dalam pengelola hutan (Sylviani et al., 2020).
Berdasarkan evalusi kinerja, sikap dan prilaku (disiplin, kejujuran dan kerja sama) pendamping perhutanan  sosial  di  Provinsi  Maluku  yang  dilaksanakan  oleh  Balai  PSKL  Wilayah  Maluku-Papua bersama Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Maluku, dan KPH menunjukkan hasil evaluasi 81,82% atau 27 pendamping dalam kategori baik dan 18,18%
𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑟𝑢ℎ 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑜𝑠𝑖𝑎𝑙 = 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑢𝑚𝑝𝑢𝑙𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙 ( 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 ) 𝑥 100%
atau 6 pendamping dalam kategori buruk (Tabel 18). Evaluasi kinerja, sikap dan prilaku pendamping perhutanan  sosial  dimaksud  dilaksanakan  setiap  tahunnya  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam menetapkan  perpanjangan  penugasan  pendamping  untuk  tahun  berikutnya.  Seorang  pendamping yang dinilai  dalam  kategori  buruk  maka  penugasan  tidak  akan dilanjutkan untuk  tahun  berikutnya. Standar evaluasi pendamping perhutanan sosial yaitu kinerja pendamping (70%) meliputi penilaian dalam  penyusunan  rencana  kerja  pendampingan,  laporan  bulanan  dan  tahunan,  administrasi keuangan,  pelaksanaan  kegiatan  pendampingan  dalam  3  (tiga)  tata  kelola  perhutanan  sosial,  dan pelaksanaan fasilitasi penanganan konflik. Sedangkan evaluasi terhadap sikap dan perilaku (30%) meliputi penilaian kedisiplinan, kejujuran, dan kerja sama.
Membandingkan  hasil  penelitian  indeks  tingkat  pengaruh  modal  sosial  pendampingan perhutanan sosial  yaitu 91,69% dengan hasil evaluasi kinerja, sikap dan prilaku pendamping  yaitu 81,82%,  menunjukkan  persentase  tidak  jauh  berbeda  yaitu  9,87%.  Dengan  demikian,  pengaruh modal sosial terhadap pendampingan perhutanan sosial secara positif mempengaruhi tingkat kinerja, sikap dan prilaku pendamping perhutanan sosial di Provinsi Maluku.
Tabel 18. Evalusi pendamping perhutanan sosial di Provinsi Maluku, 2022
No Kabupaten/Kota Jumlah Pendamping Kinerja, Sikap dan Prilaku dalam Kategori Baik Kinerja, Sikap dan Prilaku dalam Kategori Buruk 1  Buru 1 1 - 2  Buru Selatan 4 3 1 3  Ambon 3 3 - 4  Maluku Tengah 5 4 1 5  Maluku Tenggara 3 2 1 6  Seram Bagian Barat 12 9 3 7  Seram Bagian Timur 4 4 - 8  Tual 1 1 - Total 33 27 6

## Sumber: Balai PSKL Maluku-Papua, 2022

## 4. KESIMPULAN
Modal sosial yang meliputi kepercayaan, norma sosial, dan jaringan sosial dengan 13 indikator penilaian menunjukkan angka indeks 91,69% dan dikategorikan dalam penilaian tinggi dengan skor total 1.180. Indeks ini menunjukkan bahwa modal sosial yang dimiliki pendamping perhutanan sosial di  Provinsi  Maluku  meskipun  belum  sepenuhnya  diterapkan  secara  optimal  atau  tidak  mencapai
100%,  namun  telah  menunjukkan  pengaruh  positif  dalam  penerapan  pendampingan  perhutanan sosial di Provinsi Maluku. Pengaruh modal sosial terhadap pendampingan secara jelas terlihat dari hasil evaluasi kinerja, sikap dan prilaku pendamping dengan nilai 81,82% dalam kategori baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Ainiyah, N., Kaskoyo, H., & Qurniati, R. (2020). Modal manusia dan modal sosial dalam pengelolaan hutan  kemasyarakatan  di  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Pematang  Neba  Kabupaten Tanggamus. In Prosiding Seminar Nasional Konservasi 2020.  Retrieved from
A Zulkarnain, A. (2021). Strategi Kebijakan Percepatan Perhutanan Sosial Di Provinsi Riau. Journal of Governance Innovation, 3(2), 172 – 188.
Balai  Perhutanan  Sosial  dan  Kemitraan  Lingkungkan,  BPSKL  (2022).  Laporan  Pendampingan Perhutanan  Sosial  Balai  Perhutanan  Sosial  dan  Kemitraan  Lingkungan  Wilayah  Maluku- Papua Tahun 2022.
Dako, F. X., Purwanto, R. H., Faida, L. R. W., & Sumardi. (2019). Community’s social capital in the management of Mutis Timau protected forest in Timor island, Indonesia. Biodiversitas, 20(8), 2177 – 2187.
Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, PSKL (2020). Rencana Strategis Direktorat Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan 2020 – 2024. Jakarta, September 2020.
Fathy, R. (2019) Modal Sosial: Konsep, Inklusifitas dan Pemberdayaan Masyarakat. SOSIOGLOBAL : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, 3(2),35 – 53.
Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan,  KLHK  (2022).  SIARAN  PERS  Nomor:  SP. 202/HUMAS/PPIP/HMS.3/07/2022.
Lee, Y., Rianti, I. P., & Park, M. S. (2017). Measuring social capital in Indonesian community forest management. Forest Science and Technology, 13(3), 133 – 141.
Mahfud,  T.,  Triyono,  M.B.,  Sudira,  P.,  &  Mulyani,  Y.  (2020).  The  influence  of  social  capital  and entrepreneurial  attitudeorientation  on  entrepreneurial  intentions:  the  mediating  role ofpsychological  capital.European  Research  on  Management  and  Business  Economics  26 (2020) 33 – 39.
Puspita,  N.  T.,  Qurniati,  R.,  &  Febryano,  I.  G.  (2020).  Social  Capital  of  Community  Forest Management in Batutegi Forest Management Unit. Jurnal Sylva Lestari, 8(1), 54.
Riduwan. (2009). Dasar-Dasar Statistik, Bandung: Alfabeta. ISBN 979-8433-08-4
Rumagit, J. ., Timban, J. F. J., & Ngangi, C. R. (2019). Peranan Modal Sosial Pada Kelompok Tani Padi  Sawah  di  Desa  Tawaang  Kecamatan  Tenga  Kabupaten  Minahasa  Selatan. Agri- Sosioekonomi, 15(3), 453.
Suwandi, E., Imansyah, F. H., & Dasril, H. (2018). Analisis Tingkat Kepuasan Menggunakan Skala Likert pada Layanan Speedy yang Bermigrasi ke Indihome. Jurnal Teknik Elektro, 11.
Sylviani,  Suka,  A.  P.,  Surati,  &  Kurniasari,  D.  R.  (2020).  Social  capital  in  managing  community plantation  forest:  A  case  study  at  kph  boalemo,  gorontalo  province. Indonesian  Journal  of Forestry Research, 7(1), 71 – 82.