## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1303-1316 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.492

## ANALISA DAMPAK PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN MELALUI BANTUAN SOSIAL TERHADAP KESEJAHTERAAN DI KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN KOTA PAYAKUMBUH
1 Rina Deswita, 2 Ria Ariany 1,2 Magister Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi Corresponding author: desibundarizfa@gmail.com Kota Bukittinggi, 102010, Indonesia

## Abstract
The purpose of this study was to analyze the strategy and impact of the implementation of community empowerment as well as the effect of social assistance on improving the welfare of  poor  families  in  Payakumbuh  Selatan Sub-district,  Payakumbuh  City.  Data collection was conducted  through  semi-structured  interviews.  Data  analysis  was  carried  out  using triangulation  techniques.  The  results  of  the  study  found  that  the  Regional  Apparatus  has provided  assistance  in  the  form of  productive  economic  business  development  facilities  for the  extreme  poor  and  the  poor  in  the  data  on  the  Acceleration  of  Targeting  for  Extreme Poverty  Reduction  (P3KE).  In  addition,  the  budget  was  also  increased  through  fiscal incentives  to  conduct  skills  training  and  empower  the  poor.  As  a  result,  the  poor  in Payakumbuh  Selatan  Sub-district  have  received  assistance  for  business  capital.  For  the vulnerable,  such  as  people  with  disabilities  and  the  elderly,  social  protection  and  security assistance  are  provided,  such  as  the  National  Health  Insurance  (JKN),  the  Family  Hope Program  (PKH),  and  rice  groceries.  There  are  several  factors  that  hinder  the  running  of  the empowerment  program,  such  as  inadequate  facilities  and  infrastructure,  not  yet  mapping the  potential  and  abilities  of  poor  families  who  will  be  optimally  empowered,  and  the personal mentality of the poor themselves.

## Keywords: Empowerment; Policy; Poverty; Social Assistance; Welfare

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  strategi  dan  dampak  pelaksanaan pemberdayaan  masyarakat  serta  pengaruh  pemberian  bantuan  sosial  terhadap peningkatkan  kesejahteraan  keluarga  miskin  di  Kecamatan  Payakumbuh  Selatan,  Kota Payakumbuh.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara  semi-terstruktur.  Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menemukan bahwa Perangkat  Daerah  telah  memberikan  bantuan  berupa  fasilitas  pengembangan  usaha ekonomi  produktif  bagi  warga  miskin  ekstrem  dan  warga  miskin  yang  ada  di  data Percepatan  Pensasaran  Pengentasan  Kemiskinan  Ekstrem  (P3KE).  Selain  itu,  anggaran  juga ditingkatkan  melalui  insentif  fiskal  untuk  mengadakan  pelatihan  keterampilan  dan memberdayakan  masyarakat  miskin.  Hasilnya  adalah  masyarakat  miskin  di  Kecamatan Payakumbuh  Selatan  sudah  memperoleh  bantuan  untuk  modal  usaha.  Bagi  kaum  renta seperti  masyarakat  dengan  disabilitas  dan  lansia  diberikan  bantuan  perlindungan  dan jaminan sosial seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Keluarga Harapan (PKH), dan  sembako  beras.  Terdapat  beberapa  faktor  yang  menjadi  penghambat  jalannya program  pemberdayaan  seperti  sarana  dan  prasarana  yang  belum  memadai,  belum terpetakannya  potensi  dan  kemampuan  keluarga  miskin  yang  akan  diberdayakan  secara optimal dan mental pribadi dari masyarakat miskin itu sendiri.

## Kata Kunci: Bantuan Sosial; Kebijakan; Kemiskinan; Kesejahteraan; Pemberdayaan
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## ANALISA DAMPAK PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN MELALUI BANTUAN SOSIAL TERHADAP KESEJAHTERAAN DI KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN KOTA PAYAKUMBUH
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1303-1316                                               Rina Deswita. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.492 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Indonesia  yang  merupakan  salah  satu  negara  berdaulat  memiliki  tujuan  yang hendak  dicapai  tertuang  dalam  Pembukaan  UUD  1945  yaitu  untuk  memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan  keadilan  sosial (Pembukaan  UUD  1945).  Poin  penting  dalam  tujuan  Indonesia  yaitu  memajukan kesejahteraan  umum  dan mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dimana negara  bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepada rakyatnya terutama dalam hal kesejahteraan.
Upaya penanganan fakir miskin merupakan salah satu amanat dari Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa  fakir  miskin  dan  anak-anak  terlantar  dipelihara  oleh  negara,  kondisi  pertumbuhan perekonomian Indonesia belum mencapai pada taraf yang memungkinkan bagi fakir miskin untuk  mempunyai  kesempatan  dalam  pemenuhan  kebutuhan  dasarnya  secara  mandiri. Untuk  itu,  diperlukan  adanya  pengaturan  yang  memberikan  tanggung  jawab  pada pemerintah,  pemerintah  daerah  dan  masyarakat  dalam  upaya  penanganan  fakir  miskin melalui  pendekatan  wilayah.  Peraturan  Pemerintah  ini  dimaksudkan  sebagai  pedoman dalam  penanganan  fakir  miskin  sehingga  diharapkan  dapat  dilaksanakan  secara komprehensif  dan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  guna mewujudkan kesejahteraan bagi fakir Miskin. Peraturan Pemerintah ini juga untuk memenuhi amanat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
Pembangunan  kesejahteraan  sosial  merupakan  wujud  komitmen  pemerintah  untuk meningkatkan  harkat  dan  martabat  sebagian  warga  masyarakat  yang  menyandang permasalahan  sosial  (Lumintang  &  Lesawengen,  2023).  Upaya  mengangkat  derajat kesejahteraan  sosial  tersebut,  dapat  dipandang  sebagai  bagian  dari  investasi  sosial  yang ditujukan  untuk  meningkatkan  dan  mengembangkan  kualitas  sumber  daya  manusia, sehingga  mampu  menjalankan  tugas-tugas  kehidupannya  secara  mandiri  sesuai  dengan nilai-nilai  yang  layak  bagi  kemanusiaan.  Dalam  hal  ini,  pembangunan  kesejahteraan  sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kecenderungan primordialisme dan exclusivisme yang mengancam tatanan hidup bangsa. Pergeseran  paradigma  pembangunan  saat  ini  masih  terus  dihadapkan  pada  aneka permasalahan yang menjadi beban sosial yang berat, baik bobot maupun kompleksitasnya. Permasalahan  sosial  tersebut  antara  lain  masalah  kemiskinan.  Masalah  kemiskinan  telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun  masyarakat  (Umar  et  al.  2023).  Dalam  hal  ini,  yang  dimaksud  dengan  kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan,  kesehatan,  dan  interaksi  sosial.  Itulah  sebabnya  masalah  kemiskinan  dapat muncul sebagai penyebab berbagai jenis permasalahan kesejahteraan sosial lainnya.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1303-1316 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.492
Kemiskinan  pada  hakekatnya  adalah  situasi  serba  kekurangan  yang  terjadi  bukan karena dikehendaki oleh si miskin, tetapi karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang ada  padanya.  Kemiskinan  antara  lain  ditandai  dengan  sikap  dan  tingkah  laku  yang menerima  keadaan  yang  seakan-akan  tidak  bisa  diubah,  yang  tercermin  di  dalam lemahnya  kemauan  untuk  maju,  rendahnya  produktivitas,  ditambah  lagi  oleh  terbatasnya, modal  yang  dimiliki,  rendahnya  pendidikan  dan  terbatasnya  kesempatan  untuk berpartisipasi  dalam  pembangunan  (Meidiana  &  Marhaeni,  2019).  Oleh  karena  itu  dalam pengentasan  rakyat  dan  kemiskinan  adalah  terlebih  dahulu  menyadarkan  mereka  bahwa sesungguhnya  tingkat  kehidupan  mereka  itu  sangat  rendah,  serta  meyakinkan  mereka bahwa  sesungguhnya  kondisi  mereka  itu  masih  bisa  diperbaiki  dan  ditingkatkan.  Dengan kata lain upaya penanggulangan kemiskinan harusnya dimulai dengan memberdayakan si miskin,  yang  dilaksanakan  melalui  suatu  proses  pendidikan  yang  berkelanjutan  dengan prinsip  menolong  diri  sendiri  dan  berlandaskan  pada  peningkatan  kemampuan menghasilkan pendapatan, sehingga mereka mampu menjangkau terhadap fasilitas/kemudahan-kemudahan  pembangunan  yang  tersedia  dalam  aspek  sumber  daya, permodalan, teknologi, dan pasar.
Menurut  Sumodiningrat  et  al.  (2005 ),  “pemberdayaan”  berasal  dari kata   “Memberi Daya” atau “Memberi Energi” dalam bahasa asing pemberdayaan disebut empowerment . Proses  Pemberdayaan  merupakan  upaya  yang  disengaja  untuk  memfasilitasi  masyarakat lokal  dalam  merencanakan,  memutuskan  dan  mengelola  sumberdaya  lokal  yang  dimiliki sehingga  pada  akhirnya  mereka  memiliki  kemampuan  dan  kemandirian  secara  ekonomi, ekologi dan sosial (Pathony, 2019). Menurut Soemodiningrat et al. (2005), keberhasilan suatu pemberdayaan  juga  dapat  diukur  dengan  berbagai  indikator  yang  telah  ditetapkan. Apabila  seorang  individu  masih  belum  mampu  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasarnya dan/atau  masih  bergantung  terhadap  orang  lain,  maka  hal  ini  menunjukkan  bahwa pemberdayaan  yang  telah  dilakukan  belum  dilaksanakan  secara  optimal  atau  bahkan gagal (Suharto, 2006).
Sebagaimana halnya dengan kebijakan nasional, penanggulangan kemiskinan juga menjadi  prioritas  pembangunan  Kota  Payakumbuh.  Berbagai  program  sudah  diluncurkan untuk pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data dari Bappeda Kota Payakumbuh bahwa jumlah  KK  Miskin  Kecamatan  Payakumbuh  Selatan  sebanyak  168  KK  yang  terdiri  dari    813 Jiwa,  atau  6,59%  dari  jumlah  penduduk  yang  ada.  Beberapa  program  dan  pemberdayan masyarakat melalui bantuan sosial selama tahun 2023 disajikan pada tabel 1.

## ANALISA DAMPAK PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN MELALUI BANTUAN SOSIAL TERHADAP KESEJAHTERAAN DI KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN KOTA PAYAKUMBUH
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1303-1316                                               Rina Deswita. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.492 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## Tabel 1. Bantuan yang Diterima Masyarakat di Kecamatan Payakumbuh Selatan Tahun 2023
No. Jenis Bantuan yang Diterima KK Jiwa 1. PKH 85 85 2. BPNT 92 94 3. SEMBAKO 60 60 4. BPUM 74 83 5. BST 97 97 6. PRA KERJA 21 24 7. KUM 81 95

## Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh (2023)
Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  merupakan  program  pemberian  bantuan  sosial kepada  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  berdasarkan  persyaratan  dan  ketentuan  yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran  di  fasilitas  pendidikan  (misalnya  bagi  anak  usia  sekolah),  ataupun  kehadiran  di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita atau bagi ibu hamil).
Program  Sembako  merupakan  pengembangan  dari  program  Bantuan  Pangan Nontunai (BPNT) sebagai program transformasi bantuan pangan untuk memastikan program menjadi  lebih  tepat  sasaran,  tepat  jumlah,  tepat  waktu,  tepat  harga,  tepat  kualitas,  dan tepat  administrasi.  Seperti  halnya  program  BPNT,  program  Sembako  diharapkan  dapat memberikan  pilihan  kepada  penerima  manfaat  dalam  memilih  jenis,  kualitas,  harga  dan tempat  membeli  bahan  pangan.  Untuk program  Sembako,  pemerintah meningkatkan  nilai bantuan dan memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras  dan  telur  seperti  pada  program  BPNT,  namun  juga  komoditas  lainnya  yang mengandung  sumber  karbohidrat,  protein  hewani,  protein  nabati  maupun  vitamin  dan mineral  sebagai  upaya  dari  Pemerintah  untuk  memberikan  akses  Keluarga  Penerima Manfaat (KPM) terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya.
Bantuan  Sosial  PBI  JK  adalah  singkatan  dari  Bantuan  Sosial  Penerima  Bantuan  Iuran Jaminan  Kesehatan.  Mengacu  pada  Undang-Undang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional, Bansos PBI JK hanya diberikan kepada masyarakat kurang mampu dan fakir miskin. Nantinya bantuan  ini  tidak  diterima  langsung  oleh  penerima,  melainkan  dibayarkan  pemerintah kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Selain  itu,  program  bantuan  sosial  lainnya  seperti  Bantuan  Produktif  Usaha  Mikro (BPUM)  yaitu  salah  satu  jenis  BLT  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  masyarakat Indonesia,  khususnya  para  pelaku  UMKM.  Pemerintah  berharap  masyarakat  tetap  mampu menjalankan  bisnisnya  dengan  baik dan  memiliki  modal  untuk melakukan  promosi  dengan harapan,  perekonomian  masyarakat  Indonesia  tidak  terancam  dan  tetap  bisa  bertahan hidup di tengah susahnya kondisi serta situasi saat ini. Program Banpres Produktif Usaha Mikro Program  ini  merupakan  bantuan  dari  pemerintah  kepada  pekerja  UMKM  di  seluruh

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1303-1316 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.492
Indonesia.  Setiap  tahunnya,  pelaku  UMKM  bisa  menerima  bantuan  ini  tak  terkecuali  bagi mereka yang telah menerimanya di tahun-tahun sebelumnya.
Program  bantun  lainnya  yaitu  bantuan  kesejahteraan  Keluarga.  Bantuan  ini  ini adalah  untuk  pengembangan  ekonomi  masyarakat  miskin  yang  terdata  dalam  Data Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  melalui  kegiatan,  bantuan  usaha,  pendampingan, monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan.  Jumlah  penerima  bantuan  ini  untuk  tahun  2024 adalah  sebanyak  589  keluarga  di  Kecamatan  Payakumbuh  Selatan.  Sedangkan  untuk program  pengembangan  kompetensi  kerja  dan  Kewirausahaan  yang  ditujukan  untuk pencari kerja adalah Program Kartu Prakerja. Program ini adalah program pengembangan kompetensi  kerja  dan  Kewirausahaan  yang  ditujukan  untuk  pencari  kerja,  pekerja/buruh yang  terkena  pemutusan  hubungan  kerja,  dan/atau  pekerja/buruh  yang  membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.   Program ini didesain sebagai  sebuah  produk  dan  dikemas  sedemikian  rupa  agar  memberikan  nilai  bagi pengguna sekaligus memberikan nilai bagi sektor swasta. Jalan digital melalui marketplace dipilih  untuk  memudahkan  pengguna  mencari,  membandingkan,  memilih  dan  memberi evaluasi. Hanya dengan cara ini, produk bisa terus diperbaiki, tumbuh dan relevan. Dengan menggandeng pelaku usaha swasta, program ini adalah wujud kerjasama pemerintah dan swasta  dalam  melayani  masyarakat  dengan  semangat  gotong  royong  demi  SDM  unggul, Indonesia maju.
Selain itu, pada tahun 2023 juga diberikan bantuan insentif fiskal. Insentif fiskal adalah dana  yang  bersumber  dari  APBN  yang  diberikan  kepada  daerah  berdasarkan  kinerja tertentu  berupa  perbaikan  dan/atau  pencapaian  kinerja  di  bidang,  dapat  berupa  tata kelola  keuangan  daerah,  pelayanan  umum  pemerintahan,  dan  pelayanan  dasar  yang mendukung  kebijakan  strategis  nasional.  Data  penerima  insentif  fiskal  Kecamatan Payakumbuh Selatan disajikan pada tabel berikut ini.
Tabel 2 . Data Penerima Insentif Fiskal Kecamatan Payakumbuh Selatan
No. Kecamatan Jumlah 1. Balai Panjang 9 2. Kapalo Koto Ampangan 11 3. Kototuo Limo Kampuang 8 4. Limbukan 2 5. Padang Karambia 10 6. Sawah Padang Aua Kuniang 24 Jumlah 64

## Sumber: Dinas Sosial Kota Payakumbuh (2024)
Dari  latar  belakang  kebijakan  dalam  pemberdayaan  keluarga  miskin  melalui  pemberian bantuam  sosial  dan  dampaknya  terhadap  kesejateraan  sosial  maka  meneliti  tertarik  untuk

## ANALISA DAMPAK PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN MELALUI BANTUAN SOSIAL TERHADAP KESEJAHTERAAN DI KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN KOTA PAYAKUMBUH
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1303-1316                                               Rina Deswita. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.492 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
menganalisa  dampak pemberian  bantuan  sosial  ini  bagi  kesejahteraan  keluarga  penerima manfaat.  Apakah  penerima  yang  keluar  dari  PKH  disebabkan  oleh  tidak  terdata  di  DTKS atau  karena  memang  sudah  mandiri atau  masih  masa  transtisisi,  dan  bagaimana  bantuan pangan  kesehatan  dan  bantuan  sosial  untuk  perlindungan  dan  jaminan  serta  untuk pemberdayaan  keluarga  miskin  ini  bisa  meningkatkan  kesejahteraan.  Dari  beberapa perbincangan  obeservasi  awal  dengan  penerima  dan  pendamping  serta  beberapa  pihak yang terlibat, dalam pemberian bantuan di Kecamatan Payakumbuh S elatan “bahwa ada beberapa dari penerima hanya tinggal menunggu setiap bantuan yang ada seperti sebuah penghasilan rutin yang memang harus diterima, dan terkadang peruntukan untuk bantuan yang  seharusnya  untuk  pangan  atau  pendidikan  digunakan  untuk  hal  lain  yang  bersifat konsumtif”.
Dalam  penelitian  ini  digunakan  indikator  implementasi  kebijakan  menurut  teori Sebatier  dan  Mazmanian  (1980).  Implementasi  adalah  sebuah  proses  interaksi  antara penentuan tujuan dan segala bentuk upaya untuk mendapatkan apa yang menjadi target dari  tujuan  itu  sendiri.  Menurut  Mazmanian  dan  Sebatier,  terdapat  tiga  faktor  yang menentukan  jalannya  implementasi  kebijakan  yaitu  karakteristik  masalah,  karakteristik kebijakan undang-undang, dan faktor lingkungan (Kharima & Nawangsari, 2024).
Oleh karena itu, penelitian tentang implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan  Payakumbuh  Selatan  menjadi  penting  untuk  dilakukan  guna  mengidentifikasi faktor-faktor yang  mempengaruhi  keberhasilan  program  ini  dan  untuk merumuskan  strategi yang tepat dalam mengatasi tantangan yang ada.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang  bersifat  deskriptif  (Banks,  2018).  Penelitian  ini  berfokus  pada  subjek  tertentu  dan mengkajinya  sebagai  studi  kasus.  Pendekatan  studi  kasus  memberikan  gambaran  dan ilustrasi komprehensif tentang berbagai aspek individu, kelompok, organisasi, program atau situasi  sosial  (Rahardjo,  2017).  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara  semi- terstruktur. Wawancara merupakan komunikasi yang terjadi secara dua arah dimana peneliti akan  menggali  informasi  dengan  mengajukan  pertanyaan  yang  sesuai  dengan  pedoman wawancara  dan  dilakukan  dengan  lebih  leluasa  dan  tidak  terlalu  terikat  dengan  susunan pertanyaan  pada  pedoman  wawancara  (Pike,  2019).  Wawancara  dilakukan  secara mendalam  kepada  Kepala  Bidang  Pemberdayaan  Sosial  dan  Subkoor  Jaminan  Sosial, Kepala  Bidang  Bappeda,  Kepala  Dinas  Sosial,  Camat  Payakumbuh  Selatan,  dan Pendamping  Program.  Kemudian,  terdapat  tujuh  keluarga  miskin  yang  menjadi  target  dari implementasi program pemberdayaan keluarga miskin melalui bantuan sosial yang menjadi sumber  informasi  dalam  penelitian  ini.  Skrip  wawancara  dikembangkan  dengan  merujuk

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1303-1316 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.492
kepada  teori  implementasi  kebijakan  menurut  Sebatier  dan  Mazmanian  (1980)  yang  terdiri dari  tiga  faktor/indikator yaitu  karakteristik masalah,  karakteristik kebijakan  undang-undang, dan  faktor  lingkungan.  Analisis  data  menggunakan  teknik  triangulasi  yakni  terlebih  dahulu mengumpulkan  data  (reduksi),  dilanjutkan  dengan  menyajikan  data  (display),  serta  pada tahap akhir dilakukan penarikan kesimpulan (Rahardjo, 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  Implementasi  Kebijakan  Pemberdayaan  Keluarga  Miskin  Melalui  Bantuan  Sosial  di Kecamatan Payakumbuh Selatan: Perspektif Faktor Karakteristik Masalah
Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983), faktor karakteristik dari masalah (tractability of  the  problems)  diukur  dengan  menggunakan  tiga  indikator  yaitu    tingkat  kesulitan  teknis dari  masalah  yang  ada,  tingkat  kemajemukan  dari  kelompok  sasaran,  serta  presentase kelompok sasaran terhadap total populasi.
Hasil  pernyataan  tim  pelaksana  teknis  pemberdayaan  keluarga  miskin  melalui bantuan  sosial  di  Kecamatan  Payakumbuh  Selatan  menerangkan  bahwa  pelaksanaan program  bantuan  dan  pemberdayaan  masyarakat  miskin  di  Kecamatan  Payakumbuh Selatan  secara  umum  sudah  baik.  Beberapa  komponen  yang  selalu  dijadikan  pedoman untuk  verifikasi  dan  validasi  oleh  dinas  terkait  adalah  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial (DTKS)  dari  dinas  sosial  dan  Surat  Keterangan  Tidak  Mampu  (SKTM)  dari  kelurahan. Pernyataan informan terkait tingkat kesulitan teknis dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial  di  Kota  Payakumbuh  terutamanya  di  Kecamatan  Payakumbuh  Selatan  relatif  sama yaitu adanya permasalahan data. Hal ini diuraikan oleh Kadis Sosial dan Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pendamping PKH seperti berikut ini.
“Yang  kita  rasakan  pertama  bagaimana  kita  bisa  mengakuratkan  data  karena  data PPKS memang penting kita bersihkan dan akuratkan melalui proses verifikasi mendekati sempurna  di  lapangan,  sepanjang  data tidak bisa  disempurnakan  apalagi  kita  arena persolan,  orang  bansos  mengatakan  datanya  salah  atau  tidak  tepat  sasaran sepanjang  data  tidak  bisa  disempurnakan  apalagi  kita  melibatkan  banyak  pihak kawan-kawan di lapangan ” (Irwan Suwandi, Kadis Sosial).
“Meskipun  sudah  dilaksanakan  sesuai dengan  petunjuk  dan  pedoman  dari Kementerian  Sosial  namun  dalam  perjalanan  PKH  di  Kota  Payakumbuh  ditemukan beberapa  kendala,  seperti  masih  ada  penerima  manfaat  PKH  yang  belum  tepat sasaran  akibat  dari  belum  validnya  DTKS  yang  digunakan  sebagai  sumber  data penerima manfaat PKH” (Pendamping PKH).
Dalam pengelolaan data sudah ada mekanisme dan peraturan tentang pengelolaan Data Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS),  akan  tetapi  untuk  pemberikan  bantuan  tampaknya butuh  pemetaan  potensi  secara  sempurna.  Dengan  data  potensi  ini,  nantinya  bisa ditentukan  program  pemberdayaan  yang  akan  diberikan  kepada  keluarga  miskin.

## ANALISA DAMPAK PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN MELALUI BANTUAN SOSIAL TERHADAP KESEJAHTERAAN DI KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN KOTA PAYAKUMBUH
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1303-1316                                               Rina Deswita. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.492 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Permasalahan yang  dihadapi adalah  DTKS  ini  belum  sepenuhnya  mensasar keluarga  yang kondisi perekonomiannya memang benar-benar dibawah garis kemiskinan. Hal ini diuraikan oleh Pendamping di Kelurahan Sawah Padang Aua Kuniang seperti berikut ini.
“Orang yang tidak berhak merasa berhak, padahal tidak berhak dari kondisi nya yang kita  lihat ,  menentukan  orang  yang  mau  mendapat,  masyarakat  ini  jiwa  …..  ma sih kurang, merasa tidak mampu, merasa layak mendapat bantuan padahal sebenarnya dibanding  yang  lain  dia  tidak  layak” (Maifanis,  Pendamping  di  Kelurahan  Sawah Padang Aua Kuniang).
Dalam  menentukan  penerima  ini  tentunya  perlu  diadakan  pemetaan.  Potensi  yang ada  bagi  keluarga  penerima  manfaat  ada  bagi  mereka  yang  sudah  tidak  mempunyai potensi yang ada tentunya akan deberikan bantuan untuk perlindungan dan jaminan sosial, sedangkan bagi keluarga miskin yang masih memiliki potensi akan diberikan bantuan sesuai dengan  potensi  yang  dimiliki.  Disini  penekanannya  lebih  kepada  memberdayakan masyarakat  miskin  yang  sekiranya  memiliki  kemampuan  dan  potensi  untuk  diberdayakan lebih  lanjut.  Masyarakat  miskin  yang  memiliki  kemampuan  dan  keahlian  akan  dibina  lebih lanjut  yang  tentunya  disesuaikan  dengan  potensi  masing-masing.  Ada  yang  berminat menjadi wirausaha atau hal lainnya seperti di bidang pertanian. Nantinya masyarakat yang berpotensi ini akan diberikan modal dan dibina lebih lanjut.
“Kalau yang miskin itu yang menj adi prioritas itu yang pertama pemenuhan kebutuhan, sementara untuk yang masalah disabilitas itu, kalau mereka punya kemampuan untuk berusaha,  maka  akan  dibantu  usahanya,  tapi  sebenarnya  harus  dipisahkan  antara yang  memang  hanya  membutuhkan  pemenuhan  kebutuhan,  karena  tidak  adanya kemampuan  untuk  melakukan  usaha  secara  ekonomi  dengan  yang  memang  punya kemampuan  untuk  melakukan  aktifitas  ekonomi.  Ada  yang  meskipun  disabilitas ataupun lansia, tapi mereka punya kemampuan dan punya potensi, itu yang penting. Karena kemampuannya ada tapi potensi nya tidak ada. Seharus nya pada kondisinya yang  miskin  dengan  ada  potensi  pengembangan  diri,  disamping  untuk  pemenuhan kebutuhan,  mereka  juga  harus  dibantu  ke  pengembangan  usaha.  Jadi  harapannya mereka bisa keluar dari st atus miskin” (Subkor Jaminan Sosial Bidang PRJS).
“Potensi  bagi  orang  orang  yang  punya  sumberdaya  tadi  mereka  bisa  digerakakan atau  diberdayakan  kan  bermacam  macam  itu,  ada  yang  mereka  bisa  misalnya, jualan atau pertanian atau yang lainnya dan kita nanti berikan bansos sesuai dengan apa  potensi  yang  mereka  miliki  sehingga  dengan  itu  kita  berharaap  mereka  berhasil dengan mengoptimalkan potensi sehingga mereka bisa keluar dari  garis kemiskinan” (Irwan Suwandi, Kadis Sosial).
Selain  itu,  penyaluran  bantuan  di  Kecamatan  Payakumbuh  Selatan  juga  terbilang sukses  yakni  dengan  berjalannya  program  seperti  pemberian  bantuan  sosial  (bansos). Keluarga  miskin  di  Kecamatan  Payakumbuh  Selatan  sudah  memperoleh  bantuan  modal usaha. Keluarga miskin juga menerima bantuan lainnya berupa Program Keluarga Harapan (PKH),  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN),  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT),  Sembako beras,  dan  bantuan  lainnya.  PKH  dimanfaatkan  untuk  membantu  keluarga  miskin  yang memiliki anak yang sedang menempuh pendidikan. PKH dapat digunakan penerima untuk

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1303-1316 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.492
membeli perlengkapan dan peralatan sekolah anak. Pemberian bantuan sosial ini ternyata memberikan  hasil  positif  terhadap  menurunnya  angka  kemiskinan  ekstrem  di  Kota Payakumbuh termasuk di Kecamatan Payakumbuh Selatan sendiri.
“ Pemerintah Kota Payakumbuh komitmen dengan kesuksesan program kesejahteraan sosial  ini,  ditandai  pada  tahun  2024  kemiskinan  ekstrem  kota  Payakumbuh  berada pada angka 0%, walapun belum mempengaruhi secara signifikan kepada penurunan angka kemiskinan di Kota Payakumbuh” (Kepala Bidang Bappeda).
Namun,dalam realisasi bantuan sosial masih saja ditemukan keterlambatan pencairan yang menjadikan  penerima  manfaat  mengeluh  terutatama  pada  saat  ajaran  baru  di  satuan pendidikan dimulai.
“Bantuan  yang  saya  terima  ad a  PKH  yaitu  untuk  bantuan  biaya  sekolah  anak sebanyak  3  orang.  Lalu,  ada  bantuan  usaha  untuk  mebuat  aksesoris  kayak  kawat, hanger, dll. Kemudian ada juga bantuan kesehatan” (Hera, Penerima Manfaat).
“Yang saya terima ada PKH Lansia dan  bantuan beras serta uang 400 ribu” (Nurjanis, Penerima Manfaat).
“Ada  seperti  PKH,  BPNT,  dan  kesehatan.  Pada  saat  anak  naik  kelas  kan  banyak kebutuhan,  sebelum  anak  mulai  sekolah  sebaiknya  dicairkan  PKH  nya” (Eri,  Penerima Manfaat).
“PKH  Lansia  setelah  Covid,  baru  mendapat  bantuan  sembako” (Dahyatul  Isma, Penerima Manfaar).
“Beras,  jeruk,  kacang  hijau,  minyak,  sembako,  sebulan  ada  200  ribu” (Sri  Wantini, Penerima Manfaat).
Hal  ini  ternyata  sejalan  dengan  data  realisasi  yang  disampaikan  oleh  Kepala  Bidang Bappeda  bahwasanya  jenis  bantuan  yang  sudah  direalisasikan  adalah  seperti  JKN,  PKH, Sembako, dan lain sebagainya.
“Program  kesejahteraan  sosial  sudah  jelas  dan  konsisten  dilakukan  di  Kota Payakumbuh  termasuk  Kecamatan  Payakumbuh  selatan.  Pemerintah  Daerah  setiap tahun  telah  mengalokasikan  anggaran  untuk  kesejahteraan  sosial  ini  mulai  dari anggaran  Pendidikan  dalam  bentuk  Program  Indonesia  Pintar,  Program  JKN,  PKH, Sembako, Rehab Rumah Tidak Layak Huni dan sebagainya. Apakah program tersebut tepat sasaran atau tidak dikembalikan ke PD terkait apakah penerima manfaat sudah sesuai dengan ketentuan” (Kepala Bidang Bappeda).
Namun,  dalam  pelaksanaannya  masih  saja  ditemui  penerima  manfaat  yang  tidak menggunakan bantuan tersebut kepada hal yang semestinya dipergunakan.  Oleh karena itu,  ini  menjadi  perhatian  serius  bagi  tim  pelaksana  pemberdayaan  keluarga  miskin kedepannya. Selain dengan menimbang bahwa masih banyaknya penerima manfaat yang seakan keluar dari koridor s ebutan “miskin” dan terkesan terlena dengan besaran bantuan yang diterimanya.
“Ada  yang  menyalahgunakan  bantuan  misalnya  ada  untuk  anak  sekolah  malah

## ANALISA DAMPAK PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN MELALUI BANTUAN SOSIAL TERHADAP KESEJAHTERAAN DI KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN KOTA PAYAKUMBUH
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1303-1316                                               Rina Deswita. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.492 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
dibelikan kepada kebutuhan yang lain” (Iyek, Tokoh Masyarakat).
Untuk  mengentaskan  kemiskinan  yang  telah  ada  ini,  di  Kota  Payakumbuh  khusunya Kecamatan  Payakumbuh  Selatan  lebih  befokus  pada  peningkatan  anggaran.  Ini  penting untuk  mengadakan  pelatihan  keterampilan  yang  sifatnya  lebih  kepada  memberdayakan masyarakat miskin tersebut sehingga nantinya mereka memiliki keterampilan khusus tertentu. Masyarakat  miskin  yang memiliki  keterampilan  akan  lebih  mudah  mendapatkan  pekerjaan yang  layak.  Tidak  hanya  itu,  masyarakat  miskin  juga  sudah  bisa  menciptakan  lapangan pekerjaannya sendiri. Pengetahuan dan keterampilan adalah sangat krusial bagi seseorang dalam  memenuhi  penghidupan  yang  lebih  layak  kedepannya.  Hal  ini  dilakukan  dengan tujuan  untuk  tidak  memanjakan  ataupun  memelihara  kemiskinan  yang  ada  tersebut. Terkadang fakta di lapangan menjadi bukti bahwa tak sedikit  dari masyarakat miskin yang terkesan  pemalas  dan  hanya  mengharapkan  bantuan  sosial  (bansos).  Oleh  karena  itu, penambahan  anggaran  seperti  APBN  melalui  insentif  fiskal,  CSR  dan  Baznas  untuk mengadakan  pelatihan  dan  pemberdayaan  masyarakat  miskin  oleh  Kecamatan Payakumbuh Selatan adalah sangat tepat.
“Untuk  komitme n  sejauh  mana  kepala  daerah  menyediakan  dana  untuk  bantuan sosial  terencana  dalam  APBD,  dan  juga  kita  mendapat  insentif  fiskal  yang  juga diarahkan  pimpinan  untuk  mengatasi  masalah  masyarakat  miskin ” (Irwan  Suwandi, Kadis Sosial).
“Alokasi  anggaran  untuk program  kesejahteraan  sosial  setiap  tahunnya  dianggarkan melalui  PD  terkait,  pada  Dinas  Pendidikan,  Dinas  Sosial,  Dinas  Kesehatan  dan  PD lainnya yang tergabung dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Juga ada anggaran melalui ABPN dan melalui CSR d an Baznas” (Kepala Bidang Bappeda).
Analisis  Implementasi  Kebijakan  Pemberdayaan  Keluarga  Miskin  Melalui  Bantuan  Sosial  di Kecamatan Payakumbuh Selatan: Perspektif Faktor Karakteristik Kebijakan Undang-Undang
Menurut  Mazmanian  dan  Sabatier  (1983),  faktor  karakteristik  kebijakan  undang- undang  (ability  of  statute  to  structure  implementation)  diukur menggunakan  indikator yaitu kejelasan isi kebijakan, seberapa jauh kebijakan memiliki dukungan teoritis, besarnya alokasi sumber  daya  finansial  terhadap  kebijakan  tersebut,  seberapa  besar  adanya  keterpautan dan dukungan antar bebagai institusi pelaksana, kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada  badan  pelaksana,  tingkat  komitmen  aparat  terhadap  tujuan  kebijakan,  serta seberapa  luas  akses  kelompok-kelompok  luar  untuk  berpartisipasi  dalam  implementasi kebijakan.
Hasil  pernyataan  dinas  yang  bertanggung  jawab  terhadap  program  bantuan  dan pemberdayaan  masyarakat  miskin  di  Kecamatan  Payakumbuh  Selatan  menerangkan bahwa  SOP  kerja  dan  proses  pendataan  terkait  implementasi  kebijakan  program  bantuan dan  pemberdayaan  masyarakat  miskin  di  Kecamatan  Payakumbuh  Selatan  secara  umum sudah  baik.  Koordinasi  diwadahi  oleh  Tim  Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan  Daerah

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1303-1316 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.492
(TKPKD) yang dibebantugaskan dalam  memperbaharui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Koordinasi antara lembaga dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial sudah cukup  baik,  Koordinasi  ini  di  bawahi  melalui  wadah  TKPKD.  Minimal  setiap  triwulan TKPKD  melakukan  rapat  koordinasi  terkait  dengan  permasalahan  yang  terjadi  di tengah  masyarakat  khususnya  masalah  kemiskinan.  Program  kesejahteraan  sosial tidak  terlepas  dari  data  DTKS    yang  ada.  Karena  penerima  program  kesejahteraan sosial  adalah  mereka  yang  s udah  terdaftar  di  dalam  DTKS” (Kepala  Bidang Bappeda).
Kecamatan  Payakumbuh  Selatan  secara  berjenjang  berkoordinasi  bersamaan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti dinas sosial dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dilakukan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi jalannya program. Karena jika  salah  satu  aparat  ataupun  dinas  terjadi  yang  namanya  miskomunikasi  maka  dapat dipastikan  program  gerak  ditempat.  Namun,  fakta  di  lapangan  ditemukan  bahwa  peran pemangku kepentingan yang dalam hal ini pihak yang termasuk dalam Potensi dan Sumber Kesejahteraan  Sosial  (PSKS)  belum  sepenuhnya  optimal  dalam  mendorong  percepatan kesejahteraan  keluarga  miskin  seperti  dengan  memberikan  peluang  untuk  bekerja.  Oleh karena itu, program percepatan kesejahteraan sosial menjadi sulit untuk dilakukan.
“Peran  serta  dari  sta keholder  kita  belum  begitu  kuat,  belum  begitu  banyak  dunia usaha, PSKS belum optimal, kita bisa bersinergi dalam rangka menghimpun kekuatan mereka  untuk  turut  serta  menyelenggarakan  usaha-usaha  kesejahteraan  sosial, membantu warga-warga kurang mampu, beberapa lembaga sudah bisa kita akses, kita bikin MOU tetapi partisipasi yang lebih masif ya dari masyarakat baik perorangan atau  organisasi  atau  kelembagaan  perlu  juga  kita  kembali  optimalkan  untuk penanganan  masalah  kesejahteraan  sosial  yang  ada  di  Kota  Payakumbuh.  Untuk komitmen  sejauh  mana  kepala  daerah  menyediakan  dana  untuk  bantuan  sosial terencana dalam APBD, dan juga kita mendapat insentif fiskal yang juga diarahkan pimpinan untuk mengatasi masa lah masyarakat miskin” (Irwan Suwandi, Kadis Sosial).
Masyarakat miskin mengungkapkan bahwasanya proses ataupun alur penerimaan bantuan terkait implementasi kebijakan program bantuan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kecamatan  Payakumbuh  Selatan  diawali  atas  usulan  dari  kelurahan.  Kelurahah  menjadi gerbang  awal  untuk  masyarakat  dapat  terdata  sebagai  penerima  bantuan.  Tahap selanjutnya yakni mereka diminta untuk memenuhi berbagai persyaratan untuk pendataan lebih lanjut seperti melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
“KTP,  KK,  melaporkan  setiap  bulan,  berasnya  difoto  dan  dikasih  ke  pendamping” (Dahyatul Isma, Penerima Manfaat).
Tim  pelaksana  pemberdayaan  keluarga  miskin  mengungkapkan  bahwa  mereka menginginkan  adanya  transparansi  dalam  hal  penerima  bantuan  ini.  Transparansi  menjadi sangat krusial  dikarenakan dapat memunculkan ketidakadilan nantinya. Pendataan terkait masyarakat  miskin  memang  perlu  diakuratkan  lagi  kedepannya  karena  masih  ditemukan

## ANALISA DAMPAK PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN MELALUI BANTUAN SOSIAL TERHADAP KESEJAHTERAAN DI KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN KOTA PAYAKUMBUH
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1303-1316                                               Rina Deswita. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.492 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
penerima  bantuan  sosial  yang  secara  ekonomi  sudah  baik.  Disini  terbukti  bahwa  kinerja dinas  terutama  dalam  menerbitkan  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  belum maksimal.  DTKS  merupakan  pedoman  utama  untuk  menyalurkan  bantuan-bantuan  sosial kepada masyarakat.
“Kesulitan secara teknis ti dak ada. Hanya penentuan penerima karena di Kabupaten Kota kita bukan penentu siapa yang menerima atau tidak, adakalanya penerima itu pas  dalam  satu  wilayah  tertentu,  contoh  dalam  satu  kelurahan  ada  yang  lebih membutuhkan  tapi  belum  dia  yang  dapat  itu  kan  menjadi  masalah.  Yang  lain sebetulnya  tidak  ada  masalah.  Jadi  tinggkat  prioritas  nya,  ada  yang  lebih membutuhkan  dan  sudah  diusulkan  tapi  belum  keluar  karena  penentuannya  di Kementrian Sosial” (Pelaksana Teknis Bidang PRJS Dinas Sosial).
“Tantangan  selama ini  dalam  implementasi  program  kesejahteraan  sosial  adalah data  yang  kurang  valid  yang  menyebabkan  penurunan  angka  kemiskinan  tidak signifikan dibandingkan dengan anggaran yang telah di alokasikan” (Kepala Bidang Bappeda).

## Analisis  Implementasi  Kebijakan  Pemberdayaan  Keluarga  Miskin  Melalui  Bantuan  Sosial  di Kecamatan Payakumbuh Selatan: Perspektif Faktor Lingkungan
Menurut  Mazmanian  dan  Sabatier  (1983),  faktor  lingkungan  non  undang-undang (non  statutory  affecting  implementation)  diukur  dengan  menggunakan  empat  indikator yaitu  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat  dan  tingkat  kemajuan  teknologi,  dukungan  publik terhadap sebuah kebijakan, sikap dari kelompok pemilih (constituency groups), serta tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.
Hasil  pernyataan  dinas  yang  bertanggung  jawab  terhadap  program  bantuan  dan pemberdayaan  masyarakat  miskin  di  Kecamatan  Payakumbuh  Selatan  menerangkan bahwa  sikap  dan  penilaian  terkait  implementasi  program  bantuan  dan  pemberdayaan masyarakat  miskin  di  Kecamatan  Payakumbuh  Selatan  secara  umum  sudah  baik.  Dinas terkait  mengungkapkan  bahwa  terdapat  beberapa  faktor  yang  menyebabkan terkendalanya  implementasi  kebijakan  program  bantuan  dan  pemberdayaan  masyarakat miskin  di  Kecamatan  Payakumbuh  Selatan  yaitu:  belum  maksimalnya  pemetaan  dan penentuan  potensi,  mental  penerima  manfaat,  dan  belum  maksimalnya  program pengembangan diri dan pelatihan.
“Perilaku  penerima  manfaat  program  kesejahteraan  sosial  seperti  yang  kita  lihat  di lapangan  sangat  beragam,  mulai  dari  masyarakat  yang  mampu  sampai  kepada masyarakat  kurang  mampu.  Kembali  lagi  bagaimana  mental  dari  masyarakat  itu sendiri. Kebanyakan kita lihat banyak yang mau menjadi masyarakat miskin asalkan mendapatkan bantuan program kesejahteraan sosial” (Kepala Bidang Bappeda).
“Banyak  juga  masyarakat  yang  terlena  dengan  bantuan -bantuan  yang  ada sehingga  memelihara  kemiskinannya  untuk  sekedar  mendapatkan  bantuan.  Kita tidak  boleh  menyerah,  kita  terus  berusaha  agar  masyarakat  dapat  terberdayakan dan mandiri lagi” (Irwan Suwandi, Kadis Sosial).
Faktor  lainnya  adalah  seperti  tidak  adanya  validasi  Data  Terpadu  Kesejahteraan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1303-1316 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.492
Sosial (DTKS) sehingga menjadikan program yang telah disusun salah sasaran, dan program yang  mangkrak.  Ini  merupakan  kesalahan-kesalahan  yang  sifatnya  mikro  namun pengaruhnya  terhadap  jalnnya  program  penanggulangan  kemiskinan  sangatlah  besar. Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  merupakan  dasar  utama  yang  menjadikan program dapat mensasar target penerima manfaat ataupun bantuan dengan tepat.
“Tantangan  se lama  ini  dalam  implementasi  program  kesejahteraan  sosial  adalah data  yang  kurang  valid  yang  menyebabkan  penurunan  angka  kemiskinan  tidak signifikan dibandingkan dengan anggaran yang telah di alokasikan” (Kepala Bidang Bappeda).
Selain  itu,  faktor  yang  paling  berpengaruh  terhadap  kemiskinan  adalah  faktor  dari  diri masyarakat  itu  sendiri.  Masyarakat  miskin  memiliki  “mental miskin”  yang  sulit  untuk dirubah. Masyarakat miskin hanya mengharapkan bantuan-bantuan sosial (bansos). Oleh karena itu, pada  akhirnya  mereka  terkesan  malas  untuk  berusaha  mendatangkan  pendapatan  guna memenuhi  kebutuhan  harian.  Bantuan  yang  sudah  diterima  masyarakat  miskin  adalah seperti dana pendidikan untuk anak, sembako untuk memenuhi kebutuhan harian, dan juga bantuan  kesehatan.  Namun,  fakta  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  masyarakat  miskin sebenarnya  juga  tidak  ingin  hanya  menerima  uluran  tangan  dari  pemerintah.  Mereka menginginkan  bantuan  modal  usaha.  Masyarakat  miskin  sudah  mengikuti  pelatihan- pelatihan soft skills dari pemerintah. Namun, mereka megungkapkan bahwa pelatihan yang diikuti belum sepenuhnya dapat meningkatkan pendapatan karena pelatihan tersebut tidak pernah dievaluasi lebih lanjut. Ini menjadi renungan tersendiri bagi dinas terkait bahwasanya memang  pemberdayaan  masyarakat  perlu  ditinjau  secara  berkala  untuk  memastikan bahwa pelatihan yang diadakan memang berjalan sesuai yang diharapkan.
“Ada. Saya ada dilatih keterampilan buat udang jahe dan keterampilan lain. Bagus sih biar kami ada penghasilan juga” (Hera, Penerima Manfaat).
“Pelatihan belum dan pendampinan juga belum” (Eri, Penerima Manfaat).

## KESIMPULAN
Perangkat  Daerah  telah  memberikan  bantuan  berupa  fasilitas  pengembangan  usaha ekonomi  produktif  bagi  warga  miskin  ekstrem  dan  warga  miskin  yang  ada  di  data Percepatan  Pensasaran  Pengentasan  Kemiskinan  Ekstrem  (P3KE).  Selain  itu,  anggaran  juga ditingkatkan  melalui  insentif  fiskal  untuk  mengadakan  pelatihan  keterampilan  dan memberdayakan  masyarakat  miskin.  Hasilnya  adalah  masyarakat  miskin  di  Kecamatan Payakumbuh  Selatan  sudah  memperoleh  bantuan  untuk  modal  usaha.  Bagi  kaum  renta seperti  masyarakat  dengan  disabilitas  dan  lansia  diberikan  bantuan  perlindungan  dan jaminan sosial seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Keluarga Harapan (PKH), dan  sembako  beras.  Terdapat  beberapa  faktor  yang  menjadi  penghambat  jalannya

## ANALISA DAMPAK PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN MELALUI BANTUAN SOSIAL TERHADAP KESEJAHTERAAN DI KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN KOTA PAYAKUMBUH
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1303-1316                                               Rina Deswita. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.492 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
program  pemberdayaan  seperti  sarana  dan  prasarana  yang  belum  memadai,  belum terpetakannya  potensi  dan  kemampuan  keluarga  miskin  yang  akan  diberdayakan  secara optimal dan mental pribadi dari masyarakat miskin itu sendiri.
Untuk  penelitian  di  masa  mendatang,  dapat  menggunakan  objek  penelitian  dengan cakupan wilayah yang lebih besar. Selain itu, metode campuran (mix method) juga dapat digunakan agar hasil penelitian lebih maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Banks,  M.  (2018).  Using  visual  data  in  qualitative  research.  Using  visual  data  in  qualitative research, 1-192.
Kharima,  E.,  &  Nawangsari,  E.  R.  (2024).  Implementasi  Kebijakan  Pemberdayaan  Lansia Program PKH Plus di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. VISA: Journal of Vision and Ideas, 4(1), 136-146.
Lumintang,  J.,  &  Lesawengen,  L.  (2023).  Peran  Dinas  Sosial  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara Dalam  Peningkatan  Pelayanan  Sosial  Lanjut  Usia  Di  Balai  Penyantunan  Sosial  Lanjut Usia Terlantar “Senja Cerah”. Jurnal Ilmiah Society, 3 (2).
Meidiana,  N.  P.  C.  A.  T.,  &  Marhaeni,  A.  A.  I.  N.  (2019).  Pengaruh  kepemilikan  aset, ketersediaan  infrastruktur,  dan  pendidikan  terhadap  pendapatan  dan  kesejahteraan rumah tangga miskin. Buletin Studi Ekonomi, 24(1).
Pasal 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
Pathony, T. (2019). Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan  Keluarga  (PKK)  di  Kabupaten  Subang.  International  Journal  of  Demos, 1(2), 262-289.
Pike,  M.  (2019).  Interviews  Instead  of  Self-Reports?  Investigating  Cues  and  Questions  for  the Detection of Honesty-Humility in Employment Interviews (Doctoral dissertation, University of Guelph).
Rahardjo, M. (2010). Triangulasi dalam penelitian kualitatif.
Rahardjo, M. (2017). Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya.
Sabatier,  P.,  &  Mazmanian,  D.  (1980).  The  implementation  of  public  policy:  A  framework of analysis. Policy studies journal, 8(4), 538-560.
Suharto, E. (2009). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat.
Sumodiningrat,  Gunawan,  Nugroho,  N.  (2005).  Membangun  Indonesia  Emas,  Jakarta:  Elex Media Komputindo.
Umar, D. A., Arifin, J., & Aziz, F. (2023). Kemiskinan Masyarakat Urban Makassar. Jurnal Kajian dan Penelitian Umum, 1(4), 12-25.