## PERLINDUNGAN GURU TERKAIT TINDAKAN YANG DILAKUKAN PADA MURID YANG MELAKUKAN KENAKALAN

## Alfin Ersa Ardiansyah Alfinersa22@yahoo.com Universitas Airlangga

## Abstract
In the decision of the Prabumulih District Court decided the case Number: 44 / Pid.Sus / 2015 / PN. PBM, the problem that occurred was teacher carries out disciplinary actions that aim to create a deterrent effect on students. When viewed from the aspect of criminal law, the actions taken by the teacher towards students in the form of scolding or giving reprimand, giving punishments such as menjewer, telling to stand up, and others, are formally against the law or can also be criminal acts but in criminal law are not always a person who has formally committed an unlawful act must be convicted, because there is a criminal offense set out in the criminal law law, namely 1). justification reason 2). forgiving reasons 3). reasons for the prosecution of prosecution. In the criminal law the teacher has not yet regulated the teacher who conducts the study. This analysis of teacher protection is an analysis of academic studies. The results of this analysis are expected to be a breakthrough in protecting the rights of teachers as educators without ignoring student rights.
Keywords: Student Delinquency; Limitation of Action for Educator.

## Abstrak
Dalam putusan Pengadilan Negeri Prabumulih memutus perkara Nomor: 44/Pid.Sus/2015/PN.Pbm, permasalahan yang terjadi adalah melakukan tindakan pendisiplinan yang bertujuan untuk membuat efek jera terhadap murid. Apabila dilihat dari aspek hukum pidana, perbuatan yang dilakukan guru terhadap  murid  berupa  memarahi  atau  memberi  teguran,  memberi  hukuman  seperti  menjewer, menyuruh berdiri, dan lain-lain, secara formil bersifat melawan hukum atau juga bisa merupakan tindak pidana namun dalam hukum pidana tidak selalu orang yang secara formal telah melakukan tindakan melawan hukum harus dipidana, karena terdapat alasan penghapus pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu 1). alasan pembenar 2). alasan pemaaf  3). alasan penghapus penuntutan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum mengatur tentang guru yang melakukan pendisplinan yang bertujuan untuk mendidik. Analisis terhadap perlindungan guru ini merupakan analisis kajian akademis. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat menjadi terobosan dalam melindungi hak-hak guru sebagai pendidik tanpa mengesampingkan hak-hak murid.
Kata Kunci: Kenakalan murid; Batasan Tindakan Tenaga Pendidik.

## Pendahuluan
Bagi suatu negara, pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk menciptakan  perkembangan  dan  kemajuan  untuk  negara  itu  sendiri.  Pendidikan tersebut tidak terlepas dari peran serta negara yang membantu untuk mewujudkan pendidikan dengan standar yang baik.
Alfin Ersa: Perlindungan Guru Terkait
14

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 1, Januari 2019
Article history: Submitted 2 December 2018;  Accepted 6 January 2019; Available online 27 January 2019
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 1, Januari 2019
Dalam Pasal 31 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan  tak  terkecuali  siapapun,  dalam  ayat  (2)  menjelaskan  bahwa  Warga Negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan dasar yang dimana semua generasi muda Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan dan negara wajib membiayai pendidikan  setiap Warga  Negara  Indonesia,  ayat  (3)  menjelaskan  bahwa  negara wajib mengusahakan dan juga menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang dapat mengajarkan pentingnya nilai moral sehingga bukan hanya mengedepankan mutu pendidikan saja tetapi juga tidak melupakan nilai moral didalamnya.
Pada Pasal 3 Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  dijelaskan  bahwa  tujuan  pendidikan  nasional  adalah  mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Guru dan murid merupakan satu kesatuan yang mendukung terciptanya kegiatan belajar dan mengajar. Dalam masyarakat profesi guru adalah profesi yang di hormati karena mempunyai peran penting untuk mendidik dan membentuk kepribadian murid yang bertujuan untuk memajukan suatu bangsa serta meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada anak didik.
Dunia pendidikan tidak terlepas dari peran guru yang mempunyai fungsi untuk membantu mencerdaskan setiap Warga Negara Indonesia. Peran guru bukan hanya sebatas untuk membantu mencerdaskan Warga Negara Indonesia saja, tetapi juga membantu untuk memberikan pelajaran moral yang menjadi hal dasar yang harus dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia. Tugas seorang guru dalam menghadapi setiap murid harus ramah, sabar, menunjukkan pengertian, memberikan kepercayaan dan  menciptakan  suasana  aman.  Dalam  proses  pembelajaran  mengenal  adanya pemberian  penghargaan  ( reward )  dan  hukuman  ( punishment )  sebagai  salah  satu alat pendidikan. Pemberian hukuman ( punishment ) kepada murid yang melanggar aturan mempunyai tujuan untuk mendidik murid tersebut agar mengetahui norma dan aturan yang berlaku dalam dunia pendidikan. Hukuman yang diberikan kepada
murid tersebut bisa dalam bentuk teguran lisan ataupun tertulis, bisa juga dalam bentuk hukuman lain yang bersifat mendidik, memberi efek jera agar murid tersebut tidak mengulanginya. Hukuman yang dilakukan oleh guru tersebut sering diartikan sama  dengan  tindakan  kekerasan,  penganiayaan,  penyiksaan,  dan  tindakan  yang tidak manusiawi oleh Orang Tua murid yang dimana hukuman tersebut berfungsi untuk memberikan efek jera kepada murid yang tidak menaati suatu aturan. 1
Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diatur  bahwa  anak  juga  mempunyai  hak  dan  kewajiban  oleh  karena  hak  dan kewajiban adalah satu hal yang tidak terpisahkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat 5 (lima) hal kewajiban anak yang seharusnya dilakukan oleh seorang anak, yaitu:
a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
c. Menunaikan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing;
d. Melaksanakan etika yang baik kepada masyarakat, orang tua, dan keluarga;
e. Melaksanakan peran serta masyarakat dalam hal berbangsa dan bernegara. 2
Dengan demikian jelas bahwa anak atau murid wajib untuk menghormati guru karena guru adalah orang tua kedua di sekolah yang wajib untuk ditaati. Maraknya siswa yang saat ini semakin berani menentang aturan yang telah dibuat oleh sekolah atau mengabaikan perintah guru yang berdampak membuat guru tersebut emosi dan tanpa sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh guru tersebut. Sopan santun murid terhadap guru pada saat ini mengalami penurunan, terbukti ketika murid diingatkan oleh guru karena berbuat salah maka murid tersebut berani melawan guru dan juga menghina guru tersebut sehingga menimbulkan pertikaian antara murid dan guru.
Sejak  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak diundangkan  oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia  maka  sejak  saat  itu  adanya pemberian hukuman terhadap anak di sekolah cenderung di salah artikan sebagai tindak kekerasan yang melukai murid.
1 Nanang Martono, Kekerasan Simbolik di Sekolah Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu, ( Penerbit PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta 2012).[1].
2 Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia , (Genta Publishing,Yogyakarta, 2011).[26].
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 1, Januari 2019
Contoh  kasus  tentang  tindakan  guru  yang  memberikan  hukuman/sanksi kepada murid di salah artikan sebagai tindak kekerasan. Salah satu guru Sekolah Menengah  Pertama  di  Kabupaten  Bantaeng  di  tahan  atas  tuduhan  melakukan kekerasan fisik terhadap anak didiknya. 3
Pasal  80  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Atas  Perubahan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  yang sering  digunakan  untuk  menjerat  guru  yang  melakukan  kekerasan  terhadap siswa..  Kondisi  tersebut  menyebabkan  posisi  guru  menjadi  pasif  dalam menjalankan  tugas  keprofesiannya.  Sehingga  guru  cenderung  melakukan pembiaran  terhadap  murid  yang  melakukan  pelanggaran.  Hal  ini  berakibat kepada sikap, perilaku, dan moral seorang murid dalam kesehariannya seperti murid yang berani melawan guru bahkan murid yang tidak takut pada apapun dalam kesehariannya.
Tindakan pendisiplinan yang dilakukan oleh guru terhadap murid dipengaruhi beberapa faktor dari guru maupun murid itu sendiri, misalnya tekanan kerja oleh guru,  keadaan  keluarga  dari  guru  maupun  murid,  serta  kurangnya  komunikasi antara guru dan Orang Tua murid terhadap perilaku atau tindakan murid selama proses belajar mengajar. Tindakan tersebut tidak terlepas dari tata krama, etika dan  sopan  santun  murid  terhadap  guru  yang  dapat  memicu  guru  melakukan pendisiplinan secara spontan seperti menampar, mencubit, dan sejenisnya.
Perlindungan  secara  khusus  yang  diberikan  oleh  hukum  terhadap  profesi guru,  secara  jelas  tercantum  dalam  Pasal  39  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menyebutkan bahwa:
1. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindurrgan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
3 Idris Apandi ‘Guru Dalam Sanderaan Undang-Undang Perlindungan Anak’ https://www. kompasiana.com/idrisapandi/guru-dalam-sanderaan-undang-undang-perlindungan-anak_574007b- 33cafbdd60e3a4caa diakses pada tanggal 2 Februari 2018 Pukul 09:45AM.
3. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
4. Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
5. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.
Dari  ketentuan  pasal  39  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru dan Dosen dijelaskan bahwa perlindungan Guru sudah diatur sedemikian rupa, sehingga apabila aturan tersebut dilaksanakan dengan baik maka guru akan dapat melaksanakan tugas profesinya dengan nyaman dan terbebas dari berbagai bentuk ancaman dan ketakutan.
Dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 juga dijelaskan bahwasanya guru mendapatkan posisi yang eksklusif. Hal ini tidaklah berlebihan mengingat penanganan yang berlarut-larut atas tidak kekerasan, ancaman, diskriminatif yang diterima/ dialami guru. Hal tersebut juga berdampak pada terhambatnya guru dalam melaksanakan tugasnya  sebagai  pendidik.  Meningkatnya  berbagai  permasalahan  yang  menimpa  guru telah menyudutkan kehormatan profesi guru. Tindakan-tindakan guru pada murid dalam rangka mendidik serta menegakkan kedisiplinan terhadap murid terkadang dianggap salah oleh orang tua murid dan dianggap sebagai suatu bentuk perbuatan yang tidak termaafkan sehingga harus diselesaikan dengan tindak kekerasan dan bahkan ke meja hijau/pengadilan. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan sekelompok orang dari bidang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan melakukan “ blow up ” secara besar-besaran melalui berbagai media.
1. Apakah perbuatan guru dalam mendisiplinkan murid yang dapat berimplikasi tindak pidana ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terkait tindakan guru terhadap murid yang berimplikasi terhadap tindak pidana ?

## Metode Penelitian
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan salah satu tipe penelitian yaitu penelitian yuridis normatif, maksud dari secara yuridis adalah bahwa penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan materi penulisan yang akan dibahas. Sedang tipe penelitian secara  normatif  maksudnya  adalah  menguraikan  norma  pasal,  undang-undang yang  berlaku  dan  pendapat  ahli.  Dengan  kata  lain  penelitian  yuridis  normatif, yaitu metode penelitian berdasarkan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini untuk menjawab isu hukum tersebut. Dalam penelitian ini menganalisa perlindungan guru terkait tindakan yang dilakukan oleh murid yang melakukan kenakalan yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Perbuatan guru dalam mendisiplinkan murid yang dapat berimplikasi tindak pidana
Guru  tidak  hanya  dibutuhkan  murid  diruang  kelas,  tetapi  juga  diperlukan masyarakat  lingkungannya  dalam  menyelesaikan  aneka  ragam  permasalahan yang dihadapi masyarakat. Masyarakat menempatkan guru pada posisi  terhormat dalam kehidupan masyarakat, yakni di depan memberi tauladan, ditengah-tengah membangun, dan di belakang memberi dorongan dan motivasi. 4 Guru bagian dari sebuah mesin besar pendidikan nasional dan karena itu guru terikat pada rambu- rambu yang telah ditetapkan secara nasional mengenai apa yang mesti dilakukannya. 5
Dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menjelaskan:
1. Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa  aman  dan  jaminan  keselamatan  dari  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
4 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Remaja Rosdakarya1992).[5].
5 Dedi Supriadi, Mengangkat Citra dan Martabat Guru (Adicita Karya Nusa 1999).[97].
2. Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Guru melalui perlindungan:
a. Hukum;
b. Profesi;
c. Keselamatan dan kesehatan kerja;
d. Masyarakat, Organisasi Profesi Guru, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat  saling  membantu  dalam  memberikan  perlindungan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Dalam pasal ini dijelaskan bahwa guru berhak untuk mendapatkan perlindungan ketika menjalankan tugasnya yang dimana bentuk perlindungan tersebut berupa rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah maupun dari masyarakat tersebut.  Rasa  aman  dan  jaminan  tersebut  bisa  diperoleh  guru  melalui perlindungan hukum yang selama ini sangat dibutuhkan oleh guru ketika guru tersebut  harus  berhadapan  dengan  hukum  karena  memberikan  sanksi  kepada murid  yang  ingin  memberikan  efek  jera  dan  tidak  bermaksud  untuk  melukai murid tersebut tetapi malah membuat guru tersebut berhadapan dengan hukum Pada Pasal 41 ayat (1) menjelaskan:
1. Guru  berhak  mendapatkan  perlindungan  hukum  dari  tindak  kekerasan, ancaman,  perlakuan  diskriminatif,  intimidasi,  atau  perlakuan  tidak  adil dari  pihak  peserta  didik,  orangtua  peserta  didik,  Masyarakat,  birokrasi, atau pihak lain.
Pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjelaskan:
1. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
2. Perlindungan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi  perlindungan hukum,  perlindungan  profesi,  serta  perlindungan  keselamatan  dan  kesehatan kerja.
3. Perlindungan  hukum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  mencakup perlindungan hukum, perlindunganprofesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatankerja.
4. Perlindungan  profesi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  mencakup perlindungan  terhadap  pemutusan  hubungan  kerja  yang  tidak  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan,  pemberian  imbalan  yang  tidak  wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
5. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan  kerja,  kebakaran  pada  waktu  kerja,  bencana  alam,  kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.
Dalam  proses  pembelajaran  di  kelas  sering  kali  guru  dihadapkan  kepada Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Jo.  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak yang memberikan hak anak untuk diperlakukan dan dilindungi agar  dapat  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  dan  berpartisipasi  secara  optimal sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan dari  kekerasan  dan  diskriminasi. Terdapat  sebagian  murid  yang  lebih  menonjol kenakalannya  daripada  kesadaran  dalam  proses  belajar  sehingga  guru  harus melakukan tindakan pendisiplinan agar timbul kesadarannya dalam proses belajar. Dalam  melakukan  tindakan  terhadap  murid,  guru  harus  memenuhi  tiga  syarat yakni:
1. Dalam kondisi terpaksa;
2. Penderaan  secara  terbatas  (harus  dengan  pertimbangan-pertimbangan tertentu);dan
3. Dipergunaan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diperkenankan.
Dalam hal ini, guru dituntut agar sabar dalam mendidik murid-murid. Apabila dilihat dari aspek hukum pidana, perbuatan yang dilakukan guru terhadap murid berupa  memarahi  atau  memberi  teguran,  memberi  hukuman  seperti  menjewer, menyuruh berdiri, memukul dan lain-lain, secara formil bersifat melawan hukum atau juga bisa merupakan tindak pidana tetapi dalam hukum pidana tidak selalu orang  yang  secara  formal  telah  melakukan  tindakan  melawan  hukum  harus dipidana.  Tidak  semua  tindakan  guru  yang  bersifat  represif  terhadap  murid merupakan tindak pidana.
Dalam  ketentuan  hukum  pidana  alasan  yang  dapat  menghapuskan  pidana atau alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan seseorang (terdakwa) karena yang terletak diluar orang itu ( uitwendig ), yaitu:
1. Pasal 48 KUHP tentang adanya daya paksa ( overmacht )
2. Pasal 49 KUHP tentang pembelaan terpaksa ( noodweer )
3. Pasal 50 KUHP tentang ketentuan undang-undang
4. Pasal 51 KUHP tentang melaksanakan perintah jabatan
Dari uraian tersebut maka ada 3 alasan yang dapat menghapus proses hukum bagi seseorang (terdakwa) yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu: 6
1. Alasan Pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. Alasan Pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan  oleh  terdakwa  tetap  bersifat  melawan  hukum  jadi  merupakan  perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.
3. Alasan  menghapus  penuntutan.  Alasan  menghapus  penuntutan  tidak  dikarenakan adanya alasan pembenar atau pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, namun pemerintah dengan alasan pertimbangan untuk kepentingan dan/atau manfaat umum sehingga tidak dilakukan atau menghapus penuntutan.
Menurut Memorie van Toelichting mengenai pembentukan Pasal 48 KUHP tersebut, overmacht itu disebut sebagai suatu “uitwendige oorzaak van ontoerekenbaarheid” atau sebagai suatu “penyebab yang datang dari luar yang membuat sesuatu perbuatan itu menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya” dan telah dirumuskan sebagai “elke kracht, elke dwang, elke drang, waaraan men geen weerstand kan bleden” atau “ setiap kekuatan, setiap paksaan,setiap tekanan, di mana terhadap kekuatan, paksaan atau tekanan tersebut orang tidak dapat memberikan perlawanan”. 7
Dalam keadaan seperti itu, Profesor van HAMEL berpendapat bahwa overmacht itu bukan merupakan suatu :rechtvaardigingsgrond” atau suatu “dasar pembenaran” bagi apa yang telah dilakukan oleh seseorang, dan bukan pula merupakan keadaan yang meniadakan “hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatannya”. Suatu “absolute oevrmacht”  itu  hanyalah  menjadi  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  menurut  hukum pidana, oleh karena perbuatan tersebut sebenarnya bukamlah merupakan perbuatan dari pelakunya sendiri. 8
6 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana ( Rineka Cipta, Jakarta, 2008).[148].
7 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia ( Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013).[148].
8 ibid .[430].
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 1, Januari 2019
Sedang paksaan secara psikis itu dapat dipandang sebagai absolute dwang, yaitu apabila paksaan tersebut mempunyai pengaruh yang demikian besar pada susunan  syaraf  (zenuwstelsel)  dari  orang  yang  mendapat  paksaan,  hingga kemampuan dari orang itu sendiri menjadi tidak ada sama sekali. 9
Terdapat beberapa pendapat didalam hukum pidana mengenai dasar-dasar yang  meniadakan  hukuman  yang  tidak  diatur  didalam  undang-undang  yang terpenting antara lain: 10
a) Tindakan-tindakan  penghukuman  yang  didasarkan  pada  hak  mendidik oleh para orang tua, wali murid, para guru dan pendidik lainnya;
b) Tindakan-tindakan  yang  bersumber  pada  hak  jabatan  oleh  para  dokter, ahli-ahli apotek, ahli-ahli kebidanan dan lain-lain;
c) Tindakan-tindakan yang telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak-pihak yang dirugikan dalam peristiwa-peristiwa tertentu;
d) Tindakan-tindakan  yang  didasarkan  pada  lembaga  “zaakwaarneming” sebagaimana  yang  dimaksud  didalam  pasal  1354  dan  selanjutnya  dari Burgelijk Wetboek;
e) Tidak adanya “mateerieel wederrechtelujkheid” atau tidak adanya unsur melanggar hukum secara material pada sesuatu tindakan;
f) Tidak adanya sesuatu unsur schuld (avas) pada seseorang.
Dalam  pendapat  diatas  tindakan  yang  dilakukan  guru  untuk  mendisiplikan murid dapat diartikan bukan sebagai bentuk perbuatan tindak pidana. Pendapat ini  dapat  dijadikan  sebagai  suatu  bentuk  perlindungan  pada  guru  yang  tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Dalam  islam  juga  mengatur  batas-batas  dalam  mendidik  seorang anak,yaitu: 11
1. Larangan Memukul Wajah;
2. Larangan  Untuk  Menampakkan  Emosi  yang  Berlebih  atau  Kemarahan Tidak Terkontrol;
3. Memukul dalam Keadaan Sangat Marah;
4. Bersikap Terlalu Keras dan Kasar;
5. Memukul dengan Benda Keras dan Berbekas di Badan Anak.
9 ibid 10 ibid .[389].
11 Pusat Ilmu Islam Nusantara ‘ Hukum Memukul Anak Dalam Islam Dan Dalilnya’ https:// dalamislam.com/hukum-islam/anak/hukum-memukul-anak-dalam-islam  diakses  pada  Tanggal  22 Juni 2018, Pukul: 13.12.
Dalam melakukan hukuman terhadap murid, guru harus menjaga batasan-batasan agar tindakan yang diberikan guru terhadap murid tidak berdampak lebih buruk bagi  murid.  Definisi  kekerasan  dalam  dunia  pendidikan  adalah  hukuman  yang terasa keras bagi murid sehingga  merasakan sakit, namun hukuman dalam dunia pendidikan  seharusnya  memberikan  kesadaran  agar  murid  tidak  mengulangi kesalahannya  lagi,  istilah  kekerasan  ini  berbeda  konteks  dengan  hukuman  fisik.
Hukuman  fisik  (bisa  berarti  push-up,  lari  keliling  lapangan,  membersihkan  atau menyapu perpustakaan) diperbolehkan dalam konteks pendidikan dan sebaiknya disepakati bersama oleh guru dan murid serta diinformasikan juga pada orang tua.
R. Soesilo mengatakan bahwa delik terdiri dari Delik Hukum ( rechtsdelict ) yaitu perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum positif dimana setiap orang  akan  menyatakan  sebagai  perbuatan  kejahatan.  Delik  Undang-Undang ( wetsdelict ) yaitu perbuatan peristiwa pidana yang kecil. 12
Pertimbangan hakim terkait tindakan guru terhadap murid yang berimplikasi terhadap tindak pidana
Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor:  122/PID.B/2013/PN.BLK
Memutuskan bahwa Drs. H. Alamsyah Alias Alam Bin Jemma, tidak terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Penganiayaan terhadap anak”. Awalnya Drs. H. Alamsyah Alias Alam Bin Jemma dikenai Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
a. Setiap orang;
b. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;
Kejadian yang diduga penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa tersebut dilakukan pada tanggal 27 Mei 2013 oleh karena itu  Drs. H. Alamsyah Alias Alam Bin Jemma dihukum dengan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Unsur “menempatkan, membiarkan,
12 R.Soesilo, Pokok-Pokok Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus (Politeia, Bogor, 2014).
[19].

## Alfin Ersa: Perlindungan Guru Terkait
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 1, Januari 2019
melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan kekerasan terhadap anak” tidak terbukti karena Terdakwa tidak menggunakan alat tetapi menggunakan tangan kanan yang bertujuan untuk mendisiplinkan siswa tersebut yang berusaha kabur pada saat mata pelajaran.
Bila  terdakwa  berniat  melukai  siswa  tersebut  maka  terdakwa  tidak  akan menyuruh  Ketua  Kelas  untuk  memanggil  siswa  yang  berusaha  untuk  kabur  dalam mata pelajaran tetapi terdakwa langsung menghampiri siswa tersebut. Dalam hal ini, Terdakwa berusaha untuk memberi teguran kepada siswa tersebut melalui Ketua Kelas tetapi diabaikan sehingga dengan terpaksa terdakwa turun tangan untuk memanggil siswa tersebut. Dalam hal ini, tindakan terdakwa termasuk dalam kategori pendisiplinan siswa bukan untuk melakukan kekerasan yang bertujuan untuk melukai siswa tersebut. Disamping itu terdakwa tersebut juga tidak menggunakan alat bantu apapun ketika memanggil  siswa  tersebut  sehingga  tuduhan  yang  diberikan  kepada  terdakwa  tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu putusan hakim membebaskan terdakwa sudah tepat karena  perbuatan  terdakwa  bukan  merupakan  tindak  pidana  namun  suatu  tindakan untuk mendisiplikan muridnya yang tidak patuh terhadap perintah gurunya (terdakwa).

## Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 44/Pid.Sus/2015/PN.Pbm
Memutuskan  bahwa  Ngatijo  Bin  Harjodimulyo,  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan terhadap anak”. Ngatijo dikenai Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Ngatijo dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena  Terdakwa  melakukan  tindak  pidana  sebelum  berakhirnya  masa  percobaan selama 10 (sepuluh) bulan. Ngatijo Bin Harjodimulyo dijatuhi dengan Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
a. Setiap orang;
b. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.
Kejadian  penganiayaan  yang  dilakukan  oleh  guru  terhadap  siswa  tersebut dilakukan  pada  tanggal  20  Nopember  2014.  Oleh  karena  itu  Ngatijo  Bin Harjodimulyo  dihukum  dengan  Pasal  80  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  perubahan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak.  Pada  Putusan  Nomor  44/Pid.Sus/2015/PN.Pbm  Ngatijo dihukum karena telah memukul siswa tersebut sehingga mengenai bawah matanya. Namun maksud Terdakwa hanya ingin memukul bahu kanan siswa tersebut tetapi diluar dugaan siswa tersebut memalingkan wajahnya sehingga mistar kayu mengenai bawah mata siswa tersebut. Dalam hal ini Terdakwa hanya ingin memberikan efek jera kepada siswa yang melakukan kegaduhan sehingga mengganggu konsentrasi siswa lainnya, sebelum Terdakwa memukul siswa tersebut sudah di dahului dengan memberikan peringatan selama 3 kali tetapi siswa tersebut mengabaikan peringatan yang diberikan oleh Terdakwa.
Dalam hal ini, disiplin sekolah diperlukan yaitu bertujuan untuk membantu peserta  didik  menemukan  jati  dirinya,  mengatasi  dan  mencegah  timbulnya kemungkinan terjadinya problem-problem dalam kehidupan. Disiplin yang dalam hal ini adalah mengganggu siswa lain dalam menerima pelajaran di sekolah, serta berusaha menciptakan situasi yang menyenangkan dalam pembelajaran sehingga mereka  menaati  segala  peraturan  yang  ditetapkan.  Disiplin  sekolah  termasuk bantuan kepada peserta didik agar mereka mampu berdiri sendiri sehingga dapat memecahkan  masalah  guna  mendapat  hasil  belajar  yang  optimal  dengan  proses yang menyenangkan. 13
Menurut  T.Hani  Handoko  menyatakan  bahwa  disiplin  mempunyai  tiga macam sifat, yaitu:
1. Disiplin preventif;
2. Disiplin korektif dan;
3. Disiplin progresif.
Disiplin  preventif  adalah  tindakan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang
13 E. Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah ( Jakarta, Bumi Aksara, 2009).[191-192].
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 1, Januari 2019
terdorong untuk mentaati standar dan peraturan. Tujuan pokoknya adalah mendorong SDM agar memiliki disiplin pribadi yang tinggi agar peran kepemimpinan tidak terlalu berat dengan pengawasan atau pemaksaan yang dapat mematikan prakarsa dan kreativitas serta partisipasi SDM. Disiplin korektif adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran standar atau peraturan, tindakan tersebut dimaksudkan untuk  mencegah  timbulnya  pelanggaran  lebih  lanjut.  Berupa  hukuman  tertentu atau  tindakan  disipliner,  antara  lain  berupa  peringatan,  skors,  dan  pemecatan. Disiplin progresif adalah tindakan disipliner berulang-ulang berupa hukuman yang makin berat, dengan maksud agar pihak pelanggar bisa memperbaiki diri sebelum hukuman berat dijatuhkan. 14
Dalam  hal  ini,  Terdakwa  melakukan  disiplin  korektif  yang  dimana  adanya tindakan  yang  dilakukan  setelah  terjadi  pelanggaran  standar  atau  peraturan  yang telah ditetapkan oleh sekolah yang dimana siswa selama dalam jam pelajaran tidak boleh melakukan keributan atau kegaduhan yang menyebabkan terganggunya proses belajar mengajar tetapi didahului dengan teguran yang diabaikan oleh siswa tersebut.
Perbuatan Terdakwa menjadi memberatkan Terdakwa karena menggunakan alat  untuk  memukul  siswa  tersebut  yaitu  mistar  kayu  yang  mengakibatkan  luka di daerah bawah mata sehingga Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan. Bila ingin menjatuhkan hukuman kepada guru yang melakukan tindakan disiplin bagi siswa harus memperhatikan beberapa aspek termasuk kenapa guru tersebut harus terpaksa melakukan tindakan. Tindakan yang dilakukan terdakwa hanya untuk melakukan pendisiplinan agar siswa tersebut patuh terhadap aturan didalam  proses  pendidikan.  Hukuman  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  seharusnya wajib  menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan yang  hidup  dalam  masyarakat  diatur  dalam  Undang-Undang  No.48  tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
14 T.Hani Handoko, manajemen Personalia & Sumber Daya Manusia (Yogyakarta, BPFE UGM Persada 2010).[209-2011] .

## Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor: 345/Pid,Sus/2015/PN.Kag
Memutuskan  bahwa  Hj.  Ruslaini  binti  H.Hasyim,  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Penganiayaan  terhadap  anak”. Hj.  Ruslaini  dikenai  Pasal  80  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014. Terdakwa Hj. Ruslaini dijatuhkan pidana penjara selama 4 bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- dengan ketentuan apabila pidan denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Menentapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, terkecuali apabila dikemudian hari sebelum berakhirnya masa percobaan selama 8 bulan terdakwa telah dipersalahkan telah melakukan suatu tindak pidana, dan membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebasar Rp. 2000,-.
Hj. Ruslaini binti H. Hasyim dijatuhi dengan Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
a. Setiap orang;
b. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;
Kejadian  penganiayaan  yang  dilakukan  oleh  guru  terhadap  siswa  tersebut dilakukan  pada  tanggal  16  Januari  2015  pukul  07.30.  Oleh  karena  itu  Hj.  Ruslaini binti H. Hasyim dihukum dengan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Putusan Nomor: 345/Pid.Sus/2015/PN Kag Hj.Ruslaini dihukum karena telah melakukan pemukulan terhadap siswa yang mengakibatkan luka lecet di ruas jari tangan kanan. Hal ini disebabkan karena kuku siswa tersebut terlihat kotor, dalam hal ini perbuatan terdakwa sebagai guru dilakukan atas dasar tujuan yang mulia, terdakwa ingin membentuk siswa yang mempunyai displin tinggi dalam rangka mendidik tidak bertujuan untuk mendatangkan rasa sakit.  Tindakan yang dilakukan terdakwa sebagai seorang guru semata-mata hanya untuk memberikan efek jera bagi murid dalam proses pembelajaran agar tidak mungulanginya lagi, hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 alenia ke 4. Jabaran UUD 1945.
Alfin Ersa: Perlindungan Guru Terkait

## Kesimpulan
Dalam menjalankan tugasnya Guru diberikan kewenangan untuk memberikan tindakan  dalam  rangka  mendisiplikan  murid  yang  melanggar  peraturan  sekolah yang telah disepakati. Terdapat beberapa murid yang lebih menonjol kenakalannya sehingga guru harus melakukan tindakan pendisiplinan. Dalam hal ini Guru tersebut mempertimbangkan  banyak  aspek  sebelum  melakukan  tindakan  pendisiplinan. Sebelum  dilakukan  tindakan  pendisiplinan  itu  dilakukan  diawali  dengan  teguran selama beberapa kali sehingga ketika teguran tersebut diabaikan maka pada akhirnya dengan terpaksa dilakukan suatu tindakan (fisik).
Dalam  3  (tiga)  kasus  putusan  pengadilan  tersebut,  Guru  sudah  berupaya melakukan teguran selama beberapa kali tetapi teguran tersebut tidak dihiraukan oleh  murid  tersebut  sehingga  tindakan  pendisiplinan  dilakukan.  Memang  ada beberapa tindakan pendisiplinan tersebut menggunakan alat, namun dalam rangka proses pendisiplinan bukan bertujuan untuk melakukan kekerasan terhadap murid tersebut. Akibat hukum atas tindakan guru yang terlalu keras dalam mendisiplikan murid pada 3 kasus tersebut dikenakan Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## Daftar Bacaan

## Buku
Nanang Martono, Kekerasan Simbolik di Sekolah Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu ( Penerbit PT.RajaGrafindo Persada 2012).
Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia (Genta Publishing 2011).
Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Remaja Rosdakarya 1992).
Dedi Supriadi, Mengangkat Citra dan Martabat Guru (Adicita Karya Nusa 1999).
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 2008).
P.A.F.  Lamintang, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia (Citra  Aditya  Bakti 2013).
29 Jurist-Diction: Vol. 2 No. 1, Januari 2019
E.  Mulyasa, Implementasi  Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah (Bumi Aksara 2009).
T.Hani Handoko, manajemen Personalia & Sumber Daya Manusia (BPFE UGM Persada 2010).

## Laman
Idris Apandi ‘ Guru Dalam Sanderaan Undang-Undang Perlindungan Anak’ https:// www.kompasiana.com/idrisapandi/guru-dalam-sanderaan-undang-undang- perlindungan-anak_574007b33cafbdd60e3a4caa  diakses  pada  tanggal  2 Februari  2018  Pukul  09:45AM  http://www.academia.edu/,  diakses  pada tanggal 25 April 2018, Pukul 11.30.
Pusat Ilmu Islam Nusantara ‘ Hukum Memukul Anak Dalam Islam Dan Dalilnya’ https://dalamislam.com/hukum-islam/anak/hukum-memukul-anak-dalam- islam diakses pada Tanggal 22 Juni 2018, Pukul: 13.12.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1946  tentang  Peraturan  Hukum  Pidana  juncto Undang-Undang  Nomor  73  Tahun  1958  (Lembaran  Negara  Nomor  127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 tahun 1958) tentang menyatakan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1946  Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional. (Lembaran  Negara  Tahun  2003  Nomor  78,  Tambahan  Lembaran  Negara Nomor 4301).
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586).
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembarana Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
HOW TO CITE: Alfin Ersa Ardiansyah, ‘Perlindungan Guru Terkait Tindakan yang Dilakukan Pada Murid Yang Melakukan Kenakalan’ (2019) Vol. 2 No. 1 Jurist-Diction.