Peran Lembaga Assesmen Terpadu Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice

## Peran Lembaga Assesmen Terpadu Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice

## The Role of Integrated Assessment Institutions in Resolving Narcotics Abuse Cases Through a Restorative Justice Approach

## Agung Firmansyah
Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo
agungrecht040@yahoo.com Submisson : 25 Mei 2022 Accepted : 31 Mei 2022 Publish : 31 Mei 2022

## Abstract
This  study  aims  to  determine  how  the  mechanism  of  an  integrated  assessment  institution  in solving narcotics abuse cases with a restorative justice approach. The type of research used in this research is normative juridical. The use of this type of research is based on finding a rule of law,  legal  principles,  and  legal  doctrine  to  answer  the  legal  problems  faced.  The  research approach  used  includes  a  statutory  approach  and  a  conceptual  approach.  The  integrated assessment  team  consists  of  a  legal  team  tasked  with  conducting  analysis  in  relation  to  illicit trafficking  of  narcotics  and  narcotics  precursors  and  narcotics  abuse  in  coordination  with investigators  who  handle  case.  Meanwhile,  the  team  of  doctors  is  tasked  with  carrying  out medical,  psychosocial  assessments  and  analyzes,  and  recommending  plans  for  therapy  and rehabilitation  for  narcotics  abusers.  An  integrated  assessment  mechanism  that  combines  the results  of  the  analysis  between  the  medical  team  and  the  legal  team  towards  determining whether a suspect in a narcotics crime belongs to the category of narcotics abuser or narcotics dealer,  has  an  important  role,  especially  as  a  screening  process  for  categorizing  the  status  of narcotics abusers and or narcotics dealers, so that they can be analyzed. as part of the criminal law policy process through in-depth analysis. It can be said that this Integrated Assessment is able  to  touch  the  legal  and  medical  aspects.  Through  an  integrated  assessment,  the protection/guidance aspect of the individual is given more attention. The rehabilitation program provides an opportunity for an addict and narcotics abuser to find a "way back" in his life and ultimately leads to the achievement of the criminal goal of restorative justice for the drug abuse addict.  The  results  of  this  study  indicate  that  there  is  a  new  paradigm  for  handling  narcotics crimes to realize an integrated assessment model for its resolution.

## Keywords: Integrated Assessment Institute, Restorative Justice, Narcotics.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  mekanisme  lembaga  asesmen  terpadu dalam  menyelesaikan  kasus  penyalahgunaan  narkotika  dengan  pendekatan  restorative  justice. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Penggunakan tipe penelitian ini didasari menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum  untuk  menjawab  permasalahan  hukum  yang  dihadapi.  Adapun  pendekatan  penelitian yang  digunakan meliputi  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).. Tim asesmen terpadu terdiri atas tim hukum yang bertugas melakukan  analisis  dalam  kaitan  peredaran  gelap  narkotika  dan  prekursor  narkotika  dan
Peran Lembaga Assesmen Terpadu Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice
penyalahgunaan  narkotika  berkoordinasi  dengan  Penyidik  yang  menangani  perkara. Sedangkan,  tim  dokter  bertugas  melaksanakan  asesmen  dan  analisis  medis,  psikososial,  dan merekomendasi  rencana  terapi  dan  rehabilitasi  terhadap  pelaku  penyalah  guna  narkotika. Mekanisme  asemen  terpadu  yang  memadukan  hasil  analisa  antara  tim  medis  dan  tim  hukum terhadap  penentuan  tersangka  tindak  pidana  narkotika  apakah  termasuk  kategori  penyalah guna  narkotika  atau  pengedar  narkotika,  memiliki  peran  penting  terutama  sebagai  proses screening  bagi  pengkategorian  status  penyalah  guna  narkotika  dan  atau  pengedar  narkotika, sehingga  dapat  dianalisa  sebagai  bagian  proses  kebijakan  hukum  pidana  melalui  analisa mendalam. Dapat dikatakan bahwa Asesmen Terpadu ini mampu menyentuh aspek hukum dan aspek medis. Melalui asesmen terpadu aspek perlindungan/pembinaan terhadap individu lebih diperhatikan.  Program  rehabilitasi  memberikan  kesempatan  seorang  pecandu  dan penyalahguna narkotika menemukan “jalan kembali” dalam kehidupannya dan pada akhirnya bermuara  pada  tercapainya  tujuan  pidana  yakni  restorative  justice  bagi  pecandu penyalahgunaan  narkotika  tersebut.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  adanya paradigma  baru  terhadap  penanganan  tindak  pidana  narkotika  mewujudkan  model  asesmen terpadu terhadap penyelesaiannya.
Kata kunci: Lembaga Asesmen Terpadu, Restorative Justice, Narkotika.

## A. PENDAHULUAN
Tindak pidana narkotika pada dasarnya dulu hingga kini telah menjadi perdebatan dalam hal  penegakan  hukumnya.  Namun  hingga  sekarang  kasus  tindak  pidana  narkotika  masih  tetap sebagai  topik  papan  atas  dari  sekian  banyak  kasus  yang  terjadi  di  republik  ini.  Tindak  pidana narkotika  juga  merupakan  salah  satu  kejahatan  yang  bersifat  transnasional (transnational criminality) karena  modus  dari  kejahatan  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  modus  operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkankorban,  terutama  di  kalangan  generasi  muda  bangsa  yang  sangat  membahayakan kehidupan  masyarakat,  bangsa,  dan  negara. 1 Tindak  pidana  transnasional  yang  terorganisasi merupakan  salah  satu  bentuk  kejahatan  yang  mengancam  kehidupan  sosial,  ekonomi,  politik, keamanan, dan perdamaian dunia. 2
Penyalahgunaan narkotika sendiri pada umumnya penggunaan yang tidak bermaksudkan sebagai  sarana  pengobatan  melainkan  karena  ingin  menikmati  dalam  kadar  dosis  yang melampaui batas, sehingga berimplikasi pada gangguan kesehatan, fisik, mental dan kehidupan sosial. 3 Penyalahgunaan narkotika juga membawa dampak terhadap negara apabila peningkatan kasusnya semakin massif di masyarakat. 4
1 Hatarto.  2015.  Restorative  Justice  Terhadap  Pengguna  Narkotika  dan  Obat  Obatan Berbahaya. Jurnal Cakrawala Hukum, 6(2): 129-140 2 Siswanto.  Politik  Hukum  dalam  Undang-Undang  Narkotika.  (Jakarta:  PT.  Rineka  Cipta, 2012). Hal. 90
3 Mudji  Waluyo.  Pedoman  pelaksanaan  P4GN.  (Jakarta:  Badan  Narkotika  Nasional,  2007). Hal. 31
4 Gatot Supramono. Hukum Narkoba Indonesia. (Jakarta: Djambatan, 2004). Hal. 15
Peran Lembaga Assesmen Terpadu Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice
Indonesia  sendiri  tercatat  jumlah  penanganan  kasus  narkotika  dari  tahun  2009-2021 sejumlah  6.894  kasus  dengan  jumlah  tersangka  10.715. 5 Berdasarkan  hasil  penelitian  Badan Narkotika  Nasional  bekerjasama  dengan  Pusat  Penelitian  Kesehatan  Universitas  Indonesia tahun  2015  tentang  Survei  Nasional  Prevalensi  Penyalahgunaan  Narkoba  pada  Kelompok Rumah  Tangga,  diketahui  bahwa  angka  prevalensi  penyalahguna  narkoba  di  Indonesia  telah mencapai  2,20%  atau  4.098.029  orang  yang  pernah  pakai  narkoba  dalam  setahun  terakhir (current users). 6
Prevalensi  penyalahgunaan  narkoba  dalam  penelitian  BNN  dan  Puslitkes  Universitas Indonesia  (UI)  serta  berbagai  universitas  negeri  terkemuka,  pada  tahun  2005  terdapat  1,75 persen pengguna narkoba dari jumlah penduduk di Indonesia. Prevalensi itu naik menjadi 1,99 persen dari jumlah penduduk pada tahun 2008. Tiga tahun kemudian, angka sudah mencapai 2,2 persen. Pada 2012, diproyeksikan angka sudah mencapai 2,8 persen atau setara dengan 5,8 juta penduduk. 7
Tahun  2015,  terjadi  trend  peningkatan  kasus  narkotika  secara  keseluruhan,  peningkatan terbesar yaitu kasus narkotika dengan persentase kenaikan 23,58% dari 23.134 kasus di Tahun 2014  menjadi  28.588  kasus  di  Tahun  2015.  Sedangkan  berdasarkan  penggolongan  tersangka kasus narkoba tahun 2015, terjadi tren peningkatan tersangka kasus narkoba secara keseluruhan, jumlah  tersangka  narkoba  tertinggi  terjadi  pada  kasus  narkotika  dengan  total  38.152  orang. Mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 7,98%.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  maka  eksistensi  hukum  pidana  sangat  diperlukan mengingat  hukum  pidana  merupakan  hukum  publik  yang  mengatur  segala  hubungan  hukum antara  negara  dan  masyarakatnya  yang mengikat  didalamnya  norma  dan ketentuan  yang  harus ditaati  dan  dipatuhi  untuk  mencapai  keselarasan,  ketertiban,  teratur  dan  kepastian  hukum. Demikian  juga  terhadap  penyalahgunaan  narkotika  dan  obat  terlarang  yang  dikelompokan dalam tindak pidana mengingat akibat yang dapat ditimbulkan bagi segala aspek kehidupan.
Merujuk  pada  pengaturan  terkait  narkotika,  dikeluarkan  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  merupakan  upaya  pemerintah  dalam  menghadapi  peningkatan kasus  narkotika  serta  menjamin  upaya  pengaturan  tentang  rehabilitasi  medis  dan  sosial  bagi penyalahguna dan pecandu narkotika sesuai dengan tujuan yang termuat di dalam Pasal 4 huruf d  UU  Narkotika.  Jika  dilihat  Pasal  4  huruf  d  ialah  pengadopsian  pemidanaan  alternatif  yang dapat  dijatuhkan pada  pelaku  penyalahgunaan  narkotika,  selain  pidana  penjara  dan denda,  UU Narkotika juga membuka peluang adanya rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan
5 https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/
6 Badan Narkotika Nasional. Press Release Akhir Tahun 2017. (2017): 1-6
7 http://nasional.kompas.com/read/2012/10/31/14280327/
Peran Lembaga Assesmen Terpadu Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice
narkotika.  Hal  ini  disebabkan  oleh  faktor  sanksi  pidana  yang  berupa  penjara  dan  denda  tidak memberikan dampak atau deterrent effect terhadap pelakunya. 8
Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika mengamanatkan pecandu narkotika dan korban  penyalahgunaan  narkotika  wajib  menjalani  rehabilitasi  medis  dan  sosial,  namun faktanya pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika baik yang ditangkap ataupun yang tertangkap tangan, banyak yang dijatuhi hukuman penjara dengan pasal-pasal dengan label bandar  seperti  Pasal  111  dan  112.  Temuan  ICJR  menunjukkan  bahwa  61%  dakwaan  yang diajukan  Jaksa  pada  pengguna  dan  pecandu  narkotika  mencantumkan  Pasal  111  dan  112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal ini adalah pasal-pasal yang digunakan  untuk  menjerat  pengguna  dan  pecandu  narkotika  dengan  ancaman  pidana  yang sangat tinggi, yaitu minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun. 9
Perlu  diketahui  bahwa  paradigma  baru  memiliki  pandangan  dalam  menanggulangi penggunaan  Narkotika  yang  kini  tidak  menggolongkan  sebagai  suatu  tindakan  pidana, penangganannya  harus  dibedakan  menjadi  2  (dua)  bagian,  yaitu  rehabilitasi  bagi pengguna/pemakai sedangkan pidana penjara bagi pembuat/pengedar juga pembawa Narkotika secara  illegal. 10 Hal  ini  senada  dengan  pendapat  Albert  Eglash  dalam  tulisan  Eka  Fitri  bahwa peradilan pidana sendiri memiliki bentuk berbeda meliputi; keadilan retributif yang memberikan penekanan  pada  penghukuman  bagi  pelaku  tindak  pidana,  dan  keadilan  distributif  yang memberikan penekanan pada rehabilitasi bagi pelaku kejahatan. 11
Jika  ditarik  benang  merahnya  maka  dibuktikan  atau  terbukti  dalam  subtansi  UU Narkotika  adalah  seorang  penyalahguna  harus  dibuktikan  atau  terbukti  sebagai  korban penyalahgunaan  narkotika  atau  sebagai  pecandu  narkotika  melalui  suatu  proses  yang  disebut dengan  asesmen  terpadu.  Sehingga,  tidak  lagi  bermuara  pada  sanksi  pidana  penjara  melainkan bermuara  di  tempat  rehabilitasi.  Berdasarkan  hal  itu,  proses  asesmen  yang  harus  dijalankan terlebih  dahulu  untuk  menentukan  dapat  atau  tidaknya  tersangka  atau  terdakwa  menjalani rehabilitasi. 12
8 Siswanto Sunarso. Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum. (Jakarta: Rajawali Press, 2004). Hal 14
9 Shinta  Riananda  Kusuma  Wardani,  et.al.  (2019).  Pelaksanaan  Rehabilitasi  Bagi  Pecandu Narkotika  Dan  Korban  Penyalahgunaan  Narkotika  Pasca  Dibentuknya  Tim  Asesmen  Terpadu Tingkat Kabupaten Temanggung. Jurnal Dinamika Hukum, 8(4): 2750-2766
10 Rospita Adelina Siregar, Lila Pitri Widi Hastuti. Restorative Justice Bagi Terpidana Pemakai Narkotika Golongan 1. Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, 1(1): 59-69
11 Eka  Fitri  Andriyanti.  (2020).  Urgensitas  Implementasi Restorative  Justice Dalam  Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Education and Development, 8(4): 326-331
12 Wahyu  Hariyadi,  teguh  Anindito.  (2021).  Pelaksanaan  Asesmen  Terhadap  Pelaku Penyalahgunaan  Narkotika  Ditinjau  dari  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9(2): 377-383
Peran Lembaga Assesmen Terpadu Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  proses  assesmen  menduduki  posisi  penting  untuk  dapat atau  tidaknya  bagi  penyalahguna  narkotika  menjalankan  rehabilitasi  medis  dan  sosial.  Upaya asesmen  ini  tentu  menuntut  perlunya  optimalisasi  proses  pelaksanaan  asesmen  terhadap  orang yang  ditangkap  dan  dijadikan  tersangka  atau  terdakwa  dalam  kasus  narkotika.  Ditengah dukungan  terhadap  upaya  rehabilitasi  melalui  proses  asesmen  tersebut,  tentu  saja  keputusan tersebut  memerlukan  pertimbangan  yang  matang,  teliti  dan  hati-hati.  Sebab,  semakin  hari semakin  banyak  kasus  tindak  pidana  narkotika  yang  dilaporkan,  sehingga  bebicara  terkait efektifitas hukum erat kaitannya dengan aktualisasi hukum itu sendiri. 13
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Penggunakan tipe  penelitian  ini  didasari  menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun doktrin  hukum  untuk  menjawab  permasalahan  hukum  yang  dihadapi. 14 Adapun  pendekatan penelitian  yang  digunakan  meliputi  pendekatan  perundang-undangan (statute  approach) dan pendekatan  konseptual (conceptual  approach) .  Pendekatan  undang-undang  digunakan  oleh penulis  untuk  mengkaji  atau  menelaah  semua  peraturan  yang  berkaitan  dengan  tinjauan terhadap  Pelaksanaan  Asesmen  Terhadap  Pelaku  Penyalahgunaan  Narkotika  Ditinjau  Dari Undang-Undang No.  35  Tahun 2009 Tentang  Narkotika.  Adapun  pendekatan  konseptual  yang dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  mengkaji  doktrin,  asas,  serta  konsep  dalam  ilmu-ilmu hukum dikaitkan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan yang peneliti kaji.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN
Mekanisme Lembaga Assesmen Terpadu dalam Penyelesaian Kasus
Penyalahgunaan Narkotika dengan pendekatan Restorative Justice.
Penegakan  hukum  sebagai  salah  satu  wujud  perlindungan  negara  terhadap  hak  asasi manusia  harus  dilaksanakan  secara  konsisten  dan  selaras  dengan  perkembangan  hukum  serta memperhatikan  rasa  keadilan  dan  perubahan  paradigma  yang  terdapat  di  dalam  masyarakat. Bahwa  bahaya  penyalahgunaan  narkotika  menunjukkan  kecenderungan  korban  semakin meningkat,  terutama  di  kalangan  anak-anak,  remaja  dan  generasi  muda,  sehingga  diperlukan komitmen dan  sinergi  dari  seluruh  unsur  aparat  penegak  hukum,  pemangku kekuasaan  terkait, maupun  masyarakat,  dalam  menyikapi  perubahan  paradigma  tersebut.  Pecandu  narkotika  dan korban penyalahgunaan narkotika tidak semata- mata dipandang sebagai pelaku tindak pidana,
13 Riki  Afrizal,  Upita  Anggunsur.  (2019).  Optimalisasi  Proses  Asesmen  Terhadap Penyalahguna  Narkotika  Dalam  Rangka  Efektivitas  Rehabilitasi  Medis  Dan  Sosial  Bagipecandu Narkotika. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 19(3): 259-268
14 Mukti  Fajar,  Yulianto  Achmad.  Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hal. 34
Peran Lembaga Assesmen Terpadu Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice
tetapi  juga  sebagai  korban,  dimana  pelaksanaan  rehabilitasi  merupakan  bagian  dari  alternatif hukuman. 15
Kejahatan  pada  hakikatnya  merupakan  proses  sosial,  maka  politik  kriminal/kebijakan kriminal/ criminal policy harus dilihat dalam kerangka politik sosial, yakni usaha dari kelompok masyarakat  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  warganya.  Penggunaan  hukum  pidana  sebagai sarana penanggulangan kejahatan termasuk penanggulangan penyalahgunaan narkotika, sedang mendapat  sorotan  tajam  sekaligus  menjadi  topik  perdebatan  konseptual  yang  panjang.  Meski perdebatan  koseptual  tersebut  masih  menuai pro dan kontra  dari  hukum pidana  sebagai  sarana pencegahan kejahatan. 16
Adanya  pandangan  bahwa  penggunaan  hukum  pidana  sebagai  sarana  penanggulangan kejahatan  tidak  dapat  dinisbikan  dengan  pengertian  penggunaannya  tetap  harus  bersifat subsider. Artinya, sepanjang penggunaan sarana di luar sistem peradilan pidana dipandang lebih efektif,  maka  penggunaan  peradilan  pidana  sedapat  mungkin  dihindarkan.  Selain  itu,  apabila (hukum) pidana akan digunakan sebagai sarana untuk mencapai manusia Indonesia seutuhnya, maka  pendekatan  humanistis  harus  pula  diperhatikan.  Hal  ini  penting  tidak  hanya  karena kejahatan  itu  pada  hakikatnya  merupakan  masalah  kemanusiaan,  tetapi  juga  karena  pada hakikatnya  hukum  pidana  itu  sendiri  mengandung  unsur  penderitaan  yang  dapat  menyerang kepentingan  atau  nilai  yang  paling  berharga  bagi  kehidupan  manusia. 17 Maka  penggunaan hukum  pidana  sebagai  sarana  penanggulangan  kejahatan  tidak  dapat  dinisbikan,  bahkan penggunaannya harus diintegrasikan dengan instrument/sarana di luar sistem peradilan pidana.
Pada dasarnya perbuatan menggunakan dan menyalahgunakan narkotika merupakan suatu perbuatan  pidana  yang  sudah  semestinya  dijatuhi  sanksi  pidana,  akan  tetapi  tidak  semua perbuatan  itu  harus  diselesaikan  melalui  sarana  penal.    Rufinus  Hutauruk  menyatakan  bahwa “ Restorative  Justice menitikberatkan  pada  proses  pertanggungjawaban  pidana  secara  langsung dari  pelaku  kepada  korban  dan  masyarakat.  Jika  pelaku  dan  korban  serta  masyarakat  yang dilanggar  hak-haknya  merasa  telah  tercapainya  suatu  keadilan  melalui  usaha  musyawarah bersama, maka harapannya penyelenggaraan pemidanaan dapat dihindari. Hal ini menunjukkan
15 Jesylia  Hillary  Lawalata.  (2022).  Pendekatan Restorative  Justice Dalam  Penyelesaian Perkara  Tindak  Pidana  Narkotika  Pada  Tahapan  Penyidikan. Jurnal  Ilmu  Hukum  Tatohi, 2(1):  91- 112
16 Ciptono.  2019.  Penerapan  Tindak  Pidana  Narkotika  Terhadap  Anak  Di  Indonesia. Adil Jurnal Indonesia, 1(1): 9-19
17 Barda Nawawi Arief. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994). Hal. 41
Peran Lembaga Assesmen Terpadu Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice
bahwa  pelaku  bukannlah  objek  utama  dari  pendekatan Restorative  Justice ,  melainkan  rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendirilah yang menjadi objek utamanya”. 18
Selanjutnya, berkaitan dengan penyelesaian kasus penyalahgunaan narkotikan, maka yang menjadi  dasar  dalam  penerapan Restorative  Justice selama  ini  telah  diatur  dalam  berbagai peraturan antara lain:
1) Surat  Edaran  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  SE/8/VII/2018  Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif  (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana;
2) Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2019  tentang Penyidikan  Tindak  Pidana  dan  Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesiia  Nomor  15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
3) Peraturan  Bersama  Ketua  Mahkamah  Agung,  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan  Narkotika  Nasional  Nomor  01/PB/MA/111/2014,  Nomor  03  Tahun  2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1  Tahun  2014,  Nomor  Perber/01/111/2014/BNN  tentang  Penanganan  Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
4) Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  Mahkamah    Agung  Republik Indonesia  Nomor  1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  tentang  Pemberlakuan  Pedoman Penerapan  Keadilan  Restoratif  (Restorative  Justice)  di  lingkungan  Peradilan  Umum pada 22 Desember 2020.
5) Peraturan Bersama Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
6) Peraturan  Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020  Tentang  Penghentian  Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
7) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Keadilan Restoratif.
Berdasarkan  hal  tersebut,  ternyata  Negara  mulai  memikirkan  bagaimana  mengambil langkah-langkah  yang  dapat  memulihkan  dan/atau  mengembangkan  fisik,  mental,  dan  sosial tersangka,  terdakwa,  atau  narapidana  kasus  narkotika  yang  dilakukan  dengan  pengobatan, perawatan  dan  program  pemulihan  dengan  menerbitkan  Peraturan  Bersama  Ketua  Mahkamah Agung,  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  Menteri  Kesehatan,  Menteri  Sosial,  Jaksa
18 Rufinus  Hutahuruk.  Penanggulangan  Kejahatan  Korporasi Melalui  Pendekatan  Restoratif Suatu Terobosan Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). Hal. 106
Peran Lembaga Assesmen Terpadu Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice
Agung,  Kepala  Kepolisian,  Kepala  Badan  Narkotika  Nasional  Nomor  01/PB/MA/111/2014, Nomor  03  Tahun  2014,  Nomor  11  Tahun  2014,  Nomor  03  Tahun  2014,  Nomor Per005/A/JA/03/2014,  Nomor  1  Tahun  2014,  Nomor  Perber/01/111/2014/BNN  tentang Penanganan  Pecandu  Narkotika  dan  Korban  Penyalahgunaan  Narkotika  ke  Dalam  Lembaga Rehabilitasi.
Perlu  diketahui  bahwa  sanksi  yang  diatur  dalam  UU  Narkotika  menganut double  track system , yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. 19 Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 sendiri  penyalahgunaan  narkotika  merupakan  orang  yang  menggunakan  narkotika  tanpa  hak melawan  hukum,  sedangkan  korban  penyalahgunaan  narkotika  ialah  orang  yang  tidak  sengaja mengkonsumsi  narkotika  karena  adanya  paksaan,  bujukkan,  diperdaya,  ditipu,  atau  adanya ancaman yang memaksa untuk mengkonsumsinya. Regulasi tersebut sudah menegaskan bahwa seseorang  yang  tertangkap  tangan  oleh  pihak  penegak  hukum  dan  berdasarkan  Berita  Acara Pemeriksaan  (BAP)  dan  tidak  terindikasi  dengan  adanya  jaringan  peredaran  narkotika  maka wajib dilakukan rehabilitasi.
Menentukan  seseorang  yang  dalam  proses  hukum  karena  kasus  narkotika  menjalani rehabilitasi  medis  ditentukan  melalui  suatu  proses  asesmen.  Adapun  persyaratan  asesmen terhadap penyalah guna narkotika dalam proses hukum (compulsory treatment) sebagai berikut:
1. Surat permohonan dari penyidik/jaksa penuntut umum untuk dilakukan pemeriksaan
2. Surat permohonan dari klien/wali/kuasa hukum, identitas permohonan dari tersangka, hubungan  pemohon  dengan  tersangka,  kronologis  dan  pokok  permasalahan penangkapan tersangka
3. Fotokopi surat izin berencana bila pemohon adalah kuasa hukum tersangka dan surat kuasa dari keluarga
4. Pas foto tersangka
5. Fotokopi KTP tersangka, pemohon atau kuasa hukum
6. Fotokopi Kartu Keluarga pemohon dan tersangka
7. Fotokopi keanggotaan BPJS
8. Fotokopi surat penangkapan dan surat penahanan
9. Surat  keterangan  dari  tempat  rehabilitasi  bila  tersangka  pernah  atau  sedang  dalam proses rehabilitasi
10. Hasil  tes  urin  dari  Laboratorium  BNN/Puslabfor  Mabes  Polri/instansi  kesehatan pemerintah
19 Puteri Hikmawati. (2011). Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkoba. Jurnal Ilmiah Negara Hukum, 2(2): 329-350
Peran Lembaga Assesmen Terpadu Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice
11. Menandatangani  surat  pernyataan  permohonan  rehabilitasi  tidak  dipungut  biaya  dan tidak memberikan imbalan kepada tim BNN
12. Penyidik/penuntut  umum  bersedia  menandatangani  surat  pernyataan  akan melampirkan hasil asesmen dalam BAP.
Lahirnya  paradigma  baru  dalam  lingkup  penegakan  hukum  narkotika  timbul  sejak ditandatanganinya peraturan bersama. Melalui regulasi tersebut, maka terbentuklah tim asesmen terpadu  yang  berkedudukan  di  tingkat  pusat,  provinsi,  kabupaten/kota  yang  terdiri  oleh  tim dokter  dan  tim  hukum  yang  bertugas  melakukan  analisa  peran  tersangka  yang  ditangkap  atas permintaan penyidik yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba terutama bagi pecandu.
Dalam melakukan asesmen terhadap pecandu narkotika  sebagai tersangka penyalah guna narkotika dibentuk Tim Asesmen Terpadu. Tim Asesmen Terpadu ini terdiri dari:
a) Tim Dokter yang meliputi dokter dan psikolog
b) Tim Hukum, yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan, dan Kemenkumham.
Merujuk  pada  isi  Peraturan  Bersama,  Tim  Asesmen  Terpadu  ditegas  dalam  pasal  8  ayat (1) memiliki wewenang:
a) Atas  permintaan  penyidik  untuk  melakukan  analisis  peran  seseorang  yang  ditangkap atau  tertangkap  tangan  sebagai  korban  penyalahgunaan  narkotika,  pecandu  narkotika atau pengedar narkoba.
b) Menentukan  kriteria  tingkat  keparahan  pengguna  narkotika  sesuai  dengan  jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara; dan
c) Merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada huruf b.
Selanjutnya,  terkait  pelaksanaan  asesmen  dan  analisis  dilakukan  oleh oleh  tim        hukum bertugas  melakukan  analisis  dalam  kaitan  peredaran  gelap  narkotika  dan  prekursor  narkotika dan  penyalahgunaan  narkotika  berkoordinasi  dengan  Penyidik  yang  menangani  perkara. Kemudian  hasil  asesmen  tersebut  digunakan  sebagai  kelengkapan  berkas  perkara  berfungsi sebagai  keterangan  seperti visum  et  repertum .  Hasil  analisis  akan  memilah-milah  peran tersangka sebagai penyalahguna, penyalahguna merangkap pengedar atau pengedar. Sedangkan, tim dokter bertugas melaksanakan asesmen dan analisis medis, psikososial, dan merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pelaku penyalah guna narkotika.
Melalui  asesmen  ini,  atas  permintaan  penyidik,  tim  hukum  dapat  melakukan  analisis terhadap  peran  seseorang  yang  ditangkap  atau  tertangkap  tangan  menggunakan  narkotika
Peran Lembaga Assesmen Terpadu Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice
sebagai  pecandu  atau  sebagai  pengedar. 20 Apabila  hasil  asesmen  menunjukkan  bahwa  yang bersangkutan  tidak  terlibat  peredaran  gelap  narkotika,  maka  akan  memiliki  kesempatan  yang lebih besar untuk mendapatkan rehabilitasi.
Pemeriksaan pada proses asesmen ini sangat penting untuk menentukan seorang tersangka atau terdakwa merupakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, guna proses rehabilitasi.  Namun,  dalam  banyak  kasus  pecandu  juga  terlibat  sebagai  pengedar  atau  kurir sehingga rehabilitasi medis dan sosial tidak mungkin diterapkan.
Rehabilitasi  terhadap  pecandu  narkotika  dilakukan  dirumah  sakit  yang  ditunjuk  oleh menteri. Terhadap tersangka atau terdakwa yang berdasarkan keputusan Tim Asesmen Terpadu menjalani  rehabilitasi  medis,  selanjutnya  akan  diserahkan  kepada  lembaga  yang  ditunjuk tersebut.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  50  Tahun  2015  Tentang  Petunjuk Teknis  Pelaksanaan  Wajib  Lapor  Dan  Rehabilitasi  Medis  Bagi  Pecandu,  Penyalah  guna,  Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, menyebutkan prosedur penyerahan sebagai berikut:
1) Tahap Penyerahan
a) Penyerahan  dilakukan  oleh  penyidik  atau  penuntut  umum  didampingi  oleh  pihak keluarga  dan  pihak  Badan  Narkotika  Nasional  dengan  melampirkan  rekomendasi rencana terapi rehabilitasi dari Tim Asesmen Terpadu.
b) Penyerahan  dilakukan  pada  jam  kerja  administratif  fasilitas  rehabilitasi  medis  yang ditunjuk.
c) Serah  terima  tersangka  atau  terdakwa  di  fasilitas  rehabilitasi  yang  ditunjuk  harus disertai  dengan  pemberian  informed  consent  (yakni  persetujuan  setelah  mendapat informasi  dari  pihak  fasilitas  rehabilitasi)  dari  tersangka  atau  terdakwa,  disaksikan oleh penyidik atau penuntut umum dan pihak keluarga.
2) Tahap Pelaksanaan
a) Rehabilitasi  medis  bagi  tersangka  atau  terdakwa  dilakukan  dengan  cara  rawat  inap atau  rawat  jalan  sesuai  dengan  permintaan  resmi  tertulis  pihak  kepolisian, BNN/BNNP/BNNK  (penyidik),  atau  kejaksaan  (penuntut  umum)  yang  didasarkan pada rekomendasi rencana terapi rehabilitasi dari Tim Asesmen Terpadu, untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
b) Dalam  hal  tersangka  atau  terdakwa  menjalani  terapi  rehabilitasi  rawat  inap,  selama menjalani  penitipan  di  fasilitas  rehabilitasi  medis,  terdapat  beberapa  hal  yang  harus diperhatikan oleh pasien, yaitu:
1. Wajib mengikuti program yang ditentukan oleh fasilitas rehabilitasi medis tersebut;
20 Ratna  WP.    Aspek  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika:  Rehabilitasi  Versus  Penjara  (Menyoroti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). (Yogyakarta: Legality, 2017). Hal. 93
Peran Lembaga Assesmen Terpadu Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice
2. Tidak membawa alat komunikasi; dan
3) Komunikasi  dengan  keluarga  /  pihak  lain  harus  melalui  petugas  kesehatan  yang melakukan rehabilitasi.
a. Dalam  hal  tersangka  atau  terdakwa  menjalani  terapi  rehabilitasi  rawat  jalan, kewenangan  menghadirkan  tersangka  atau  terdakwa  untuk  mengikuti  proses rehabilitasi  terletak  pada  penyidik  atau  penuntut  umum  (bergantung  pada  tingkat perkara).
b. Pihak  fasilitas  rehabilitasi  medis  memberikan  informasi  kepada  pengadilan  yang menetapkan 2 (dua) minggu sebelum masa rehabilitasi selesai.
c. Pasien  yang  telah  selesai  menjalani  terapi  rehabilitasi  sebagaimana  dimaksud dalam  huruf  b  diserahkan  kembali  kepada  pihak  yang  menitipkan  tersangka  atau terdakwa  (penyidik  atau  penuntut  umum)  dengan  menyerahkan  resume  akhir kegiatan terapi rehabilitasi.
Pengamanan  dan  pengawasan  tersangka  atau  terdakwa  yang  ditempatkan  di  fasilitas rehabilitasi medis dilaksanakan oleh fasilitas rehabilitasi medis tersebut dan dapat berkoordinasi dengan  pihak  kepolisian.  Proses  asesmen  yang  dilaksanakan  terhadap  seorang  tersangka  yang merupakan  pecandu  narkotika  pada  tahap  penyidikan  ataupun  penuntutan,  secara  umum berakhir  pada  diberikannya  rekomendasi  untuk  menjalani  rehabilitasi  medis  dan  sosial. Sepanjang terpenuhi persyaratan bahwa yang bersangkutan murni pengguna yang tidak  terlibat dengan  peredaran  narkotika.  Melalui  analisis  Tim  Asesmen  Terpadu  dapat  diketahui  tingkat keparahan  kecanduan  seseorang  terhadap  narkotika,  disamping  keterlibatannya  dalam penggunaan narkotika tersebut.
Setelah permohonan asesmen disampaikan, maka Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari Tim Hukum dan Tim Dokter akan melakukan akan melakukan analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Kegiatan ini  bertujuan  agar  pecandu  dan/korban  penyalahgunaan  narkotika  yang  ditetapkan  sebagai tersangka  atau  terdakwa  dalam  perkara  tindak  pidana  narkotika  selama  dan  setelah  proses peradilan  dapat  ditempatkan  kedalam  lembaga  rehabilitasi  guna  memperoleh  pengobatan  dan perawatan dalam rangka pemulihan ketergantungan terhadap narkotika.
Koordinasi  dalam  proses  asesmen  ini  dapat  diartikan  sebagai  salah  satu  upaya  bersama dari penegak hukum untuk menyelamatkan seseorang dari ketergantungan dan bahaya narkotika bagi dirinya. Dalam proses asesmen ini diperlukan pemahaman bersama dari Penyidik, Penuntut Umum,  dan  Badan  Narkotika  Nasional  terkait  dengan  pentingnya  rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi sosial terhadap seseorang.
Peran Lembaga Assesmen Terpadu Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice
Merujuk  pada  kebijakan  hukum  pidana  maka  asesmen  terpadu  menjadi  penting  untuk dianalisis  dengan  berpedoman  pada Ius  Constitutum,  Ius  Operatum dan Ius  Constituendum. 21
Mekanisme  asemen  terpadu  yang  memadukan  hasil  analisa  antara  tim  medis  dan  tim  hukum terhadap penentuan tersangka tindak pidana narkotika apakah termasuk kategori penyalah guna narkotika  atau  pengedar  narkotika,  memiliki  peran  penting  terutama  sebagai  proses screening bagi  pengkategorian  status  penyalah  guna  narkotika  dan  atau  pengedar  narkotika,  sehingga dapat  dianalisa  sebagai  bagian  proses  kebijakan  hukum  pidana  melalui  analisa  mendalam. Begitu  pula  dalam  melihat  kedudukan  tersangka/terdakwa  penyalah  guna  narkotika  sebagai orang  sakit  atau  sebagai  pelaku  tindak  pidana  dengan  menyertakan  proses  rehabilitasi  selama persidangan  dapat  menjadi  pertimbangan  bagi  hakim  untuk  memutus  perkara  tersebut  dengan pidana penjara atau pidana rehabilitasi.

## C. Penutup
Peran  lembaga  asesmen  terpadu  dalam  melaksanakan  asesmen  pada  penyelesaian  kasus penyalahgunaan  narkotika  merupakan  wujud  dari  paridigma  baru  dalam  penanganan  kasus tindak pidan narkotika. Tim  asesmen  terpadu  terdiri  atas  tim  hukum  yang bertugas  melakukan analisis  dalam  kaitan  peredaran  gelap  narkotika  dan  prekursor  narkotika  dan  penyalahgunaan narkotika  berkoordinasi  dengan  Penyidik  yang  menangani  perkara.  Sedangkan,  tim  dokter bertugas  melaksanakan  asesmen  dan  analisis  medis,  psikososial,  dan  merekomendasi  rencana terapi  dan  rehabilitasi  terhadap  pelaku  penyalah  guna  narkotika.  Mekanisme  asemen  terpadu yang memadukan hasil  analisa  antara  tim  medis  dan  tim hukum  terhadap  penentuan  tersangka tindak  pidana  narkotika  apakah  termasuk  kategori  penyalah  guna  narkotika  atau  pengedar narkotika, memiliki peran penting terutama sebagai proses screening bagi pengkategorian status penyalah guna narkotika dan atau pengedar narkotika, sehingga dapat dianalisa sebagai bagian proses  kebijakan  hukum  pidana  melalui  analisa  mendalam.  Dapat  dikatakan  bahwa  Asesmen Terpadu ini mampu menyentuh aspek hukum dan aspek medis. Melalui asesmen terpadu aspek perlindungan/pembinaan terhadap individu lebih diperhatikan. Program rehabilitasi memberikan kesempatan  seorang  pecandu  dan  penyalahguna  narkotika  menemukan  “jalan  kembali”  dalam kehidupannya  dan  pada  akhirnya  bermuara  pada  tercapainya  tujuan  pidana  yakni restorative justice bagi pecandu penyalahgunaan narkotika tersebut.

## D. Daftar Pustaka
B adan Narkotika Nasional. Press Release Akhir Tahun 2017. (2017): 1-6
21 Edy  Karsono.  Mengenal  Kecanduan  Narkoba  dan  Minuman  Keras.  (Bandung:  Yrama Widya, 2004). Hal. 30
Peran Lembaga Assesmen Terpadu Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice
Barda  Nawawi  Arief. Kebijakan  Legislatif  dalam  Penanggulangan  Kejahatan  dengan  Pidana Penjara . (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994).
Ciptono. 2019.  Penerapan  Tindak Pidana  Narkotika  Terhadap  Anak  Di  Indonesia.  Adil Jurnal Indonesia , 1(1): 9-19
Edy  Karsono. Mengenal  Kecanduan  Narkoba  dan  Minuman  Keras .  (Bandung:  Yrama  Widya,
2004).
Eka Fitri Andriyanti. (2020). Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana
Indonesia. Jurnal Education and Development , 8(4): 326-331
Gatot Supramono. Hukum Narkoba Indonesia . (Jakarta: Djambatan, 2004).
Hatarto.  2015.  Restorative  Justice  Terhadap  Pengguna  Narkotika dan  Obat  Obatan  Berbahaya.
Jurnal Cakrawala Hukum , 6(2): 129-140
http://nasional.kompas.com/read/2012/10/31/14280327/ https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/
Jesylia  Hillary  Lawalata.  (2022).  Pendekatan  Restorative  Justice  Dalam  Penyelesaian  Perkara Tindak  Pidana  Narkotika  Pada  Tahapan  Penyidikan. Jurnal  Ilmu  Hukum  Tatohi ,  2(1):
91-112
Mudji Waluyo. Pedoman pelaksanaan P4GN . (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2007).
Mukti  Fajar,  Yulianto  Achmad. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris . (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
Puteri  Hikmawati.  (2011).  Analisis  Terhadap  Sanksi  Pidana  Bagi  Pengguna  Narkoba. Jurnal Ilmiah Negara Hukum , 2(2): 329-350
Ratna WP. Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika: Rehabilitasi Versus Penjara (Menyoroti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). (Yogyakarta: Legality, 2017).
Riki  Afrizal,  Upita  Anggunsur.  (2019).  Optimalisasi  Proses  Asesmen  Terhadap  Penyalahguna
Narkotika  Dalam  Rangka  Efektivitas  Rehabilitasi  Medis  Dan  Sosial  Bagipecandu Narkotika. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 19(3): 259-268
Rospita  Adelina  Siregar,  Lila  Pitri  Widi  Hastuti.    Restorative  Justice  Bagi  Terpidana  Pemakai Narkotika Golongan 1. Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia , 1(1): 59-69
Rufinus  Hutahuruk. Penanggulangan  Kejahatan  Korporasi  Melalui  Pendekatan  Restoratif Suatu Terobosan Hukum . (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
Shinta  Riananda  Kusuma  Wardani,  et.al.  (2019).  Pelaksanaan  Rehabilitasi  Bagi  Pecandu Narkotika  Dan  Korban  Penyalahgunaan  Narkotika  Pasca  Dibentuknya  Tim  Asesmen Terpadu Tingkat Kabupaten Temanggung. Jurnal Dinamika Hukum , 8(4): 2750-2766
Peran Lembaga Assesmen Terpadu Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice
Siswanto  Sunarso. Penegakan  Hukum  Psikotropika  dalam  Kajian  Sosiologi  Hukum .  (Jakarta: Rajawali Press, 2004).
Siswanto. Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika . (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012).
Wahyu  Hariyadi,  teguh  Anindito.  (2021).  Pelaksanaan  Asesmen  Terhadap  Pelaku Penyalahgunaan  Narkotika  Ditinjau  dari  Undang-Undang  No. 35  Tahun 2009  Tentang Narkotika. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9(2): 377-383