## EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT MORONENE DI KAWASAN TAMAN NASIONAL RAWA AOPA WATUMOHAI 1
Sitti Hermina 2
Ambo Upe 3

## ABSTRAK
Suku  Moronene  merupakan  salah  satu  kelompok  etnik  yang  mendiami  jazirah  daratan Selatan  Sulawesi  Tenggara  juga  memiliki  kebudayaan  dan  ragam  pengetahuan  tradisional  yang digunakan  dalam  menyikapi  dan  menyelesaikan  masalah-masalah  kehidupan  terutama  dalam rangka  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Penelitian ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  eksistensi Masyarakat  Adat  Moronene  di  kawasan  Taman  Nasional  Rawa  Aopa  Watumohai.  Karena  itu secara  metodologis  digunakan  studi  etnografi  untuk  melukiskan  kompleksitas  kehidupan Masyarakat  Adat  Moronene  di  kawasan  TNRAW  yang  meliputi  refleksi  historisnya,  status perkampungannya,  demografi  dan  sistem  kekerabatannya,  serta  struktur  sosial  budayanya.  Hasil penelitian  menunjukkan  keberadaan  suku  Moronene  di  Huka’ea-La’ea  jauh  sebelum  pemerintah Indonesia  menetapkan  daerah  tersebut  sebagai  kawasan  konservasi  bahkan  sebelum  Indonesia merdeka.  Suku  Moronene  telah  sekian  lama  melangsungkan  kehidupan  mereka  dengan  sistem pengetahuan tradisional, dengan senantiasa menjadikan alam sebagai sumber kehidupan. Eksistensi Masyarakat Adat Moronene di kawasan TNRAW hingga saat ini karena adanya sistem tata aturan dalam  mengelola  hutan  yang  terdiri  dari Totongano  Wonua , Totongano  Inalahi , Totongano Lombo ,dan Totongano Kadadi .
Kata kunci: eksistensi, masyarakat adat Moronene, taman nasional.

## ABSTRACT
Moronene is one of the ethnic groups in Southeast Sulawesi. It has a culture and a variety of traditional knowledge that is used in addressing and resolving life problems, especially in order to fulfill their daily needs. This study aims to describe the existence of the Moronene Indigenous People in Rawa Aopa Watumohai National Park area. Therefore, ethnographic studies are used as a methodology to describe the complexity of the Moronene Indigenous Peoples lives in the TNRAW area  which  includes  historical  reflection,  village  status,  demographics  and  kinship  systems,  and their  socio-cultural  structure.  The  results  showed  that  the  existence  of  the  Moronene  in  Huka'ea- La'ea  before  the  Indonesian  government  established  the  area  as  a  conservation  area  even  before Indonesia's independence. Moronene has long lived their lives with traditional knowledge systems, by always making nature the source of life. The existence of the Moronene Indigenous People in the  TNRAW  area  to  date  is  due  to  the  existence  of  a  system  of  rules  for  managing  forests consisting of Totongano Wonua, Totongano Inalahi, Totongano Lombo, and Totongano Kadadi.
Keywords: existence, Morenene’s indigineous people, national park .
1 Hasil Penelitian
2 Dosen pada Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Jl. H.E Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: hermina_sitti@yahoo.co.id
3 Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Jl. H.E Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: ambo.upe@uho.ac.id

## A. PENDAHULUAN
Keberadaan  kelompok  etnis  yang menyebar  di  seluruh  nusantara  memiliki keunikan-keunikan  tersendiri  yang  dapat menjadi  inspirasi  bagi  kajian-kajian  sosial budaya.  Secara  empirik,  Provinsi  Sulawesi Tenggara  memiliki  banyak  jenis  keunikan kearifan lokal yang masih terpelihara dalam kehidupan  masyarakat  adat,  baik  yang berhubungan  dengan  aspek  kehidupan  po- litik, sosial budaya, ekonomi dan seni. Pada aspek  politik,  kearifan  lokal  dapat  dite- mukan  pada  pola  kepemimpinan Parabela di  Buton.  Hasil  penelitian  Husain  (2014) mengungkapkan  berbagai  strategi  dalam pola  kepemimpinan  lokal Parabela dalam rangka  menjaga  kelestarian  kawasan  hutan Kaombo di  Kabupaten  Buton.  Selain  itu, terdapat  pula  kearifan  lokal  tentang  pe- ngelolaan  hutan  yang  disebut Kaindea di Pulau  Wangi-Wangi  di  Kabupaten  Waka- tobi.  Berdasarkan  hasil  penelitian  Arafah (2009)  menguraikan  perubahan  lingkungan dan  wujud  respon  masyarakat  sebagai  stra- tegi  adaptasi  dalam  pengaturan  sistem  pe- ngelolaan  hutan Kaindea di  pulau-pulau kecil.
Selain  keunikan  kelompok  etnis  ter- sebut,  juga  terdapat  etnis  di  Sulawesi Tenggara  yang  masih  eksis,  yaitu  masya- rakat  adat  Moronene.  Menurut  Rambe (2002),  suku  Moronene  sebagai  salah  satu kelompok  etnik  yang  pertama  mendiami jazirah  daratan  Selatan  Sulawesi  Tenggara juga  memiliki  kebudayaan  dan  ragam pengetahuan tradisional serta kearifan lokal yang dipakai  dalam menyikapi  dan menye- lesaikan  masalah-masalah  kehidupan  ter- utama  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan keluarga  mereka.  Adat  istiadat  merupakan salah satu kearifan lokal yang dijadikan alat komunikasi  dalam  berbagai  aspek  kehi- dupan,  dan  juga  sebagai  pedoman  masya- rakat  adat  dalam  berperilaku,  bukan  hanya terhadap  proses  pengelolaan  sumber  daya alam  tetapi  juga  dalam  kehidupan  sosial kemasyarakatan yang lebih luas.
Perihal  menarik  dalam  masyarakat adat  Moronene  adalah  karena  kemampuan- nya  bertahan  di  kawasan  Taman  Nasional Rawa  Aopa  Watumohai  yang  dikenal sebagai  kawasan  konservasi.  Ma-syarakat adat  Moronene  dalam  kawasan  ini  bermu- kim di Huka’ea-Laea, Lampopala dan seki- tarnya sejak tahun 1920-an. Selain perkam- pungan lahan digunakan untuk kebun, lahan pengembalaan kerbau dan kuda, kebun jati, tambak bersama pada muara-muara sungai, kuburan  dan  lain-lain.  Pada  tahun  1952, 1953 serta tahun 1960 mereka terpaksa me- ngungsi meninggalkan tanah leluhurnya ka- rena  ganguan  keamanan  oleh  gerombolan dan  kini  mereka  tinggal  ber-pencar  pada kampung-kampung sekitarnya setelah bebe- rapa  kali  dikumpulkan  dan  dipindahkan. Akses masyarakat adat ter-sebut atas kebun dan usaha tani serta pa-dang pengembalaan telah  mulai  dibatasi  dengan  ditetapkanya sebagai Taman Buru pada tahun 1972. Pada tahun  1980  wilayah  tersebut  menjadi  calon Taman  Nasional  dan  pada  tahun  1990  di- tunjuk sebagai Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai.  Proses pengambil-alihan lahan di  dalam  kawasan  hutan  tersebut  berlang- sung tanpa melalui proses musyawarah.
Usaha-usaha  negosiasi  damai  yang diprakarsai  oleh  masyarakat  adat  dalam mempertahankan  hak  adatnya  dijawab  de- ngan  intimidasi,  pengusiran,  penyerbuan, penangkapan  disertai  tembakan  beruntun dan  pembakaran  kampung  serta  kebun  me- reka  di  Huka’ea  dan  Lampopala  secara berulang-ulang  (30  Maret  1998  dan  23 Oktober 1998), 12 hari setelah kesepakatan lisan  tersebut  dilakukan.  Penahanan  terha- dap  12  masyarakat  adat  dilakukan  tanpa penjelasan  tentang  status  dan  alasan  pe- nahannya  dan  tanpa  proses  hukum  yang jelas. Penahanan tidak dikuti dengan proses penyidikan  yang  jelas  sampai  berminggu- minggu.  Ke  12  tahanan  telah  mendekam berbulan-bulan di dalam tahan Polres Buton sampai  dengan  persidangan  27  April  1999, masih  berstatus  tahanan,  terpisah  jauh  dari keluarga  dan  kerabatnya  yang  tinggal  ter-
pencar  dalam  suasana  ketakutan  dan  tidak menentu  di  Taman  Nasional  Rawa  Aopa Watumohai.
Selain kemampuan bertahan dari upa- ya peminggiran oleh pihak pemerintah yang disertai  tindakan  kekerasan,  masyarakat adat  Moronene  juga  mampu  bertahan  di kawasan yang sangat terpencil jauh dari ak- ses  kehidupan  modern.  Kehidupan  masya- rakat  adat  Moronene  di  kawasan  ini  tidak dilengkapi dengan fasilitas kelistrikan, tidak memadainya  jaringan  jalan,  serta  akses  in- formasi  telekomunikasi  yang  sangat  ter- batas.  Karena  itu,  dipandang  penting  untuk mengkaji eksistensi Masyarakat Adat Moronene  di  kawasan  Taman  Nasional Rawa  Aopa  Watumohai,  meliputi  refleksi historis  keberadaannya  di  TNRAW,  status perkampungannya,  demografi  dan  sistem kekerabatannya,  serta  struktur  sosial  buda- yanya.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendeka- tan etnografi. Studi etnografi ( ethnographic studies )  mendeskripsikan  dan  menginter- pretasikan  budaya,  kelompok  sosial  dalam hal  ini  masyarakat  adat  Moronene.  Etno- grafi adalah pendekatan empiris dan teoretis yang  bertujuan  mendapatkan  deskripsi  dan analisis mendalam tentang kebudayaan ber- dasarkan  penelitian  lapangan  yang  intensif (Barker, 2006). Etnograf bertugas membuat pelukisan  mendalam  yang  menggambarkan kejamakan struktur-struktur konseptual yang  kompleks,  termasuk  asumsi-asumsi yang  tidak  terucap  dan  yang  dianggap  se- bagai  kewajaran  mengenai  kehidupan.  Ka- jian budaya etnografis memusatkan diri pa- da  penelitian  kualitatif  tentang  nilai  dan makna  dalam  konteks  keseluruhan  cara  hi- dup,  yaitu  dengan  persoalan  kebudayaan, dunia kehidupan dan identitas.
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kam- pung Adat Moronene, tepatnya di Huka’ea- La’ea  Kecamatan  Lantari  Jaya  Kabupaten Bombana.  Pemilihan  lokasi  penelitian  di- dasarkan pada pertimbangan. Pertama , pen-
duduk  kampung  Huka’ea-La’ea  semuanya murni dari suku Moronene. Kedua , sebagai kampung  adat  dimana  masyarakatnya  telah membentuk  organisasi  kelembagaan  adat yang bernama Totongano Wonua yang ber- fungsi  untuk  menghidupkan  nilai-nilai  dan fungsi kebudayaan Moronene. Ketiga , kam- pung  adat  Huka’ea-La’ea  ini  terletak  di kawasan  Taman  Nasional  Rawa  Aopa Watumohai  (TNRAW)  yang  dikenal  seba- gai wilayah konservasi.
Sesuai dengan bentuk pendekatan pe- nelitian  kualitatif,  maka  teknik  pengumpu- lan  data  yang  digunakan  yaitu  wawancara mendalam  kepada  sejumlah  informan  yang ditetapkan  melalui  teknik purposive sam- pling ,  meliputi  tokoh  adat,  tokoh  masyara- kat,  dan  pihak  lain  yang  memenuhi  syarat dan  kriteria  yang  telah  ditetapkan.  Kriteria dimaksud adalah mereka yang memiliki pe- ngetahuan  dan  mampu  memberikan  infor- masi seputar permasalahan penelitian ini se- bagaimana  yang  disarankan  oleh  Spradley (2006)  bahwa  informan  yang  harus  dipilih adalah  mereka  yang  memiliki  pengetahuan dan  mampu  memberikan  informasi  menda- lam tentang kebudayaan mereka. Selain da- ta  yang  bersumber  dari  informan,  juga  di- peroleh  dengan  cara  observasi  dan  doku- mentasi data sekunder.
Berbagai  data  yang  berhasil  dikum- pulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis komponensial ( componential  analysis ).  Analisis  kompo- nensial  adalah  teknik-teknik  analis  yang menggunakan  pendekatan  kontras  antar elemen.  Teknik  analisis  ini  digunakan  un- tuk  menganalisis  unsur-unsur  yang  memi- liki  hubungan-hubungan  yang  kontras  satu sama lain dalam domain-domain yang telah ditentukan  untuk  dianalisis  lebih  terperinci (Bungin,  2012).  Selain  itu  analisis  dilaku- kan  sesudah  maupun  berlangsung  selama pengumpulan data di  lapangan,  dan dilaku- kan secara terus menerus. Pekerjaan meng- analisis  data  memerlukan  usaha  pemusatan perhatian  dan  pengarahan  tenaga  fisik  dan pikiran  dari  peneliti,  dan  selain  mengana-
lisis data peneliti juga perlu mendalami ke- pustakaan  guna  mengkonfirmasikan  teori baru yang barangkali ditemukan.

## C. EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT  MORONENE  DI  KAWASAN TAMAN  NASIONAL  RAWA  AOPA WATUMOHAI
Secara  historis,  keberadaan  masya- rakat  adat  Moronene  di  kawasan  Taman Nasional Rawa Aopa
Watumohai (TNRAW) bertempat di dua kampung yang berbeda,  yaitu  Tobu  Huka’ea  dan  Tobu La’ea  yang  kemudian  disebut  sebagai kampung  Huka’ea-La’ea.  Asal  muasal nama  kampung  Huka’ea  didasarkan  pada nama  pohon huka (pohon  melinjau)  dan “ ea ”  yang  artinya  besar,  sehingga  nama Huka’ea  diadopsi  dari  nama  pohon  melin- jau  yang  besar.  Pemilihan  nama  ini  karena ketika  itu  di  kawasan  tersebut  terdapat  po- hon melinjau ( huka ) yang menjulang tinggi. Sementara nama La’ea didasarkan pada na- ma  sungai  la’ea  yang  berarti  sungai  besar. Menurut para tokoh masyarakat di Huka’ea-La’ea  bahwa  keberadaan  suku Moronene  di  kawasan  TNRAW  sebelum Indonesia merdeka.
Keberadaan suku Moronene di Huka’ea-La’ea  tidak  terlepas  dari  kontri- busi  rumpun  besar  nenek  moyang  suku Moronene,  dimana  sekitar  tahun  1920  dua keluarga  bernama  Tabihi  dan  Puawa  mem- bangun perkampungan di La’ea. Kemudian sekitar  tahun  1943,  keluarga  Lababa  dari kampung  Wukulanu  datang  dan  bermukim di  sebelah  barat  kampung  La’ea  dan  diberi nama kampung Huka’ea. Kampung Huka’ea  dan  La’ea  selanjutnya  dibentuk menjadi  satu  dusun  yang  resmi  disebut Huka’ea-La’ea  dimana  secara  administratif berada  dalam  pemerintahan  Desa  Watu- Watu  Kecamatan  Lantari  Jaya  Kabupaten Bombana.
Sejak awal keberadaan suku Moronene  di  Huka’ea-La’ea  telah  menga- lami  dinamika  sosial  politik  dan  keamanan yang  berlangsung  sebelum  masa  kolonial
Belanda  hingga  masa  pemerintahan  NKRI di  era  reformasi.  Salah  seorang  tokoh  ma- syarakat  Huka’ea-La’ea  menuturkan bahwa kampung  tersebut  merupakan  kampung  tua yang telah dihuni oleh suku Moronene, jauh sebelum  pemerintahan  kolonial  Belanda. Setelah  kolonial  penjajahan  belanda  heng- kang  dari  kampung  tersebut,  kampung Huka’ea-La’ea  telah  mengalami  gangguan keamanan  secara  silih  berganti.  Pertama, sebelum  tahun  1950-an,  gangguan  keama- nan  datang  dari  gerombolan  badik.  Kedua, sekitar  tahun  1957  –  1964,  gangguan  kea- manan datang dari DI/TII dibawa pimpinan Kahar  Musakkar.  Ketiga,  sekitar  tahun 1990-an, pencaplokan tanah ulayat Moronene oleh pemerintah Orde Baru. Ke- empat,  sekitar  tahun  2000-an  masa  peme- rintahan  reformasi,  pengusiran  dan  pemba- karan  rumah-rumah  penduduk  kampung Huka’ea-La’ea oleh Pemerintah Daerah Ka- bupaten Buton Propinsi Sulawesi Tenggara.
Peristiwa  tersebut  dipicu  oleh  kebija- kan  pemerintah  pusat  yang  ingin  “menca- plok tanah ulayat” menjadi Taman Nasional Rawa  Aopo  Watumohai  (TNRAW).  Kebi- jakan  tersebut  pun  mendapat  perlawanan keras  dari  masyarakat  Huka’ea-La’ea  sela- ma  ±9  tahun  dalam  suasana  konflik  dan sengketa  yang  kemudian  berujung  dengan jatuhnya vonis penjara kepada sejumlah to- koh  masyarakat  Huka’ea-La’ea.  Meski  te- lah  dipenjarakan,  para  tokoh  Masyarakat Adat  Moronene  (MAM)  pun  tidak  putus asah mempertahankan kampung nenek mo- yang  mereka.  Setelah  keluar  dari  penjara, Mansur  Lababa  salah  seorang  tokoh  MAM kembali  memimpin  perjuangan  kampung Huka’ea-La’ea, dan akhirnya kampung adat tersebut  berhasil  mendapatkan  persetujuan Mentri Kehutanan RI untuk tetap tinggal di kawasan TNRAW.

## Status Perkampungan Huka’ea-La’ea
Status  perkampungan  Huka’ea-La’ea dalam  klasifikasi  bentuk  dan  status  pengu- asaan  sumber  daya  alam  sebagaimana  di- maksudkan  Bromley  (1992)  pada  prinsip-
nya  termasuk  dalam  kategori communal property . Communal  property dimaknai sebagai  “tanah  adat”  dimana  kepemilikan- nya  “dikuasai”  oleh  sekelompok  masyara- kat adat yang bersifat turun-menurun, lokal, dan  spesifik.  Meski  aturan  yang  berlaku adalah aturan adat, dimana pemangku adat- lah  yang  menentukan  atas  penguasaan  la- han, namun  secara de facto dan de jure di- akui secara legal. Peraturan yang dibuat da- lam  pola  ini  bersifat  pengetahuan  lokal  se- hingga  regulasi  yang  diterapkan  cukup efektif.  Aturan-aturan  tersebut  hingga  saat ini  masih  dipatuhi  Masyarakat  Adat Moronene Huka’ea-La’ea.
Semula  keberadaan  kampung  adat Huka’ea-La’ea  dalam  kawasan  Taman
Nasional Rawa Aopa Watumohai
(TNRAW) menuai konflik berkepanjangan. Namun,  dengan  keluarnya  keputusan  Mah- kamah  Konstitusi  Nomor  35/PUU-X/2012 tentang  Pengujian  Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan terhadap Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  yang  memutuskan bahwa kawasan hutan adat dikeluarkan dari kategori hutan negara, sehingga status tanah ulayat di wilayah Republik Indonesia tanpa terkecuali kampung adat Huka’ea-La’ea te- lah  memiliki  kepastian  hukum  yang  men- jadi dasar pengelolaan kawasan hutan adat. Hal  ini  menegaskan  bahwa  setelah  berla- kunya  Keputusan  Mahkamah  Konstitusi tersebut,  maka  hutan  adat  tidak  lagi  masuk dalam  kategori  hutan  negara,  meskipun  te- lah  diakui  oleh  Negara.  Dengan  demikian, masyarakat  adat  memiliki  penguatan  insti- tusional dimana status hutan adat telah dia- kui  oleh  Negara.  Untuk  melindungi  hutan yang  masih  tersisa  merupakan  kebutuhan yang mendesak, demi kelangsungan makluk hidup  dan  ekosistem,  maka  salah  satu  cara terbaik adalah mengembalikan peranan ma- syarakat  adat  dalam  upaya  perlindungan dan pengelolaan kawasan hutan.
Sebagaimana ketetapan Lembaga Adat  Moronene  (LAM) Totongano  Wonua Huka’ea-La’ea  yang  dikemukakan  oleh
Mansur  Lababa  selaku  Ketua  Lembaga Adat  bahwa  status  tanah  ulayat  di  wilayah adat  Moronene  khususnya  di  Huka’ea- La’ea,  adalah  tanah  komunal  atau  tanah ulayat.  Dengan  status  tersebut,  maka  tanah di  kawasan  perkampungan  tersebut  hanya boleh  dikuasai  oleh  masyarakat  adat  yang mengolahnya,  tetapi  bukan  untuk  dimilki, baik  secara  bersama-sama  maupun  sendiri- sendiri. Penguasaan atas tanah ulayat terse- but  didasarkan  atas  pengelolaannya.  De- ngan  demikian,  secara  hukum  MAM  di Huka’ea-La’ea  tidak  mengenal  adanya  hak milik atas sebidang tanah, akan tetapi  yang ada  dan  berlaku  adalah  hak  pakai,  karena seseorang  tidak  dapat  memperjual-belikan tanah  yang  dikuasainya  atau  yang  dio- lahnya.
Karena  itu,  untuk  menjamin  hak-hak penguasaan  atas  tanah  garapan  tersebut, maka  berdasarkan  hukum  adat  LAM- Totongano  Wonua Huka’ea-  La’ea,  ber- tanggung jawab atas kepastian hak-hak adat serta  menjamin  dan  melindungi/mengakui hak-hak  individu  yang  terdapat  di  atas  ta- nah ulayat tersebut berdasarkan bukti peng- olahan dan pengusahaannya. Dengan demi- kian, di  sisi  masyarakat  memiliki kepastian hak  atas  tanah  garapannya,  namun  di  sisi lain,  masyarakat  tidak  berhak  untuk  memi- liki sehingga kepada seluruh anggota MAM Huka’ea-La’ea,  tanpa  pengecualian  dila- rang keras memperjual-belikan sebidang ta- nah  yang  berada  di  dalam  kawasan  tanah adat.
Jika  warga  kampung  adat  melakukan pelanggaran  terhadap  larangan  tersebut, maka  berdasarkan  peraturan  atas  nama LAM- Totongano  Wonua dapat  melakukan tindakan-tindakan  sosial  sebagai  berikut: (1)  Menarik  kembali  areal  tanah  yang diperjual-belikan,  tanpa  ada  kewajiban mengganti  kerugian,  baik  kepada  pihak pembeli  maupun  pihak  penjual;  (2)  Men- cabut  hak-hak  yang  bersangkutan  sebagai warga  MAM  Huka’ea-La’ea;  (3)  Menge- luarkan  oknum  yang  bersangkutan  dari kampung  Huka’ea-La’ea;  (4)  Lahan  yang
tidak  dimanfaatkan  atau  tidak  dikelola selama  2  tahun  berturut-turut  tanpa  ada pemberitahuan  akan  diambil/ditarik  kem- bali  hak  penguasaanya  oleh  lembaga  adat, untuk  selanjutnya  dapat  diberikan  kepada warga  MAM  Huka’ea-La’ea  lain,  melalui musyawarah  adat;  (5)  Penguasaan  tanah atas/areal  garapan  setiap  anggota  MAM Huka’ea-La’ea,  adalah  melalui  mekanisme pemberian  oleh  lembaga  adat  sesuai  hasil musyawarah  adat,  kepada  warga,  untuk digarap dan dimanfaatkan.
Penetapan kawasan tanah adat Huka’ea-La’ea  sebagai  tanah  ulayat  atau tanah komunal merupakan salah satu wujud kearifan  lokal  dalam  rangka  menjamin keamanan  kawasan  tanah  ulayat  dari berbagai  upaya  pengalihan  hak  atas  tanah adat menjadi tanah hak milik individu yang sangat  berpotensi  diperjual-belikan  kepada masyarakat  luar.  Dalam  kebijakan  berbasis kearifan  lokal  tersebut,  lembaga  adat  me- mutuskan  dan  menetapkan  bahwa:  (1)  Ke- dudukan tanah adat Huka’ea-La’ea tersebut, di  dalam  sistem  pemerintahan,  adalah  ba- gian integral dan satu kesatuan wilayah dari Desa  Watu-Watu  Kecamatan  Lantari  Jaya Kabupaten  Bombana;  (2)  Pengelolaan  dan pemanfaatannya  (konservasi)  diatur  sepe- nuhnya  oleh  LAM- Totongano  Wonua ,  ber- dasarkan tugas dan fungsi kelembagaan se- suai  struktur  kelembagaan  kampung  adat; (3) Musyawarah adat memutuskan status ta- nah  ulayat  Huka’ea-La’ea  menjadi  bagian tidak  terpisah  dari  kawasan  taman  nasional dengan  hak  pengelolaan  bersama  selama TNRAW  konsisten  melindungi  hak-hak adat  MoroNene  di  daerah  ini.  Status  tanah ulayat Huka’ea-La’ea  bukan  wilayah enclave , melainkan  tanah  ulayat  tersebut menjadi satu kesatuan taman nasional  yang wajib  dikonservasi  dan  dikelola  bersama mengelola  wilayah  tanah  ulayat  Moronene Huka’ea-La’ea. Dengan  masuknya menjadi konservasi  taman  nasional,  tanah  ulayat Huka’ea-La’ea  dapat  terhindar  dari  praktik “jual-beli” oleh masyarakat umum; (4) Da- lam  hal  ini  terjadi  kebijakan  lain  oleh  pe-
merintah  untuk  pemanfaatan  lain  dari  ka- wasan  tanah  ulayat  Huka’ea-La’ea,  maka status taman nasional dengan pertimbangan hukum  “demi  keadilan”  akan  dihapus  dan kembali  menjadi  tanah  ulayat  Moronene yang  dikuasai  sepenuhnya  oleh  MAM Huka’ea-La’ea (Limba, 2016).
Selanjutnya  terdapat  beberapa  hal penting  sebagai  ketentuan  umum  seba- gaimana  dalam  peraturan  Lembaga  Adat Moronene, Adati Totongano Wonua Huka’ea-La’ea  terkait  dengan  masyarakat di kawasan TNRAW sebagai berikut:
1. Masyarakat  Adat  Moronene  (MAM) Huka’ea-La’ea adalah masyarakat Moronene  yang  bermukim  secara  per- manen di dalam kawasan kampung adat Huka’ea-La’ea  yang  status  kependu- dukannya  berdasarkan  asal-usul  ketu- runan,  dan/atau  perkawinan,  sehingga memiliki  hubungan  darah  secara  ge- neologis . 2. Hubungan kekerabatan berdasarkan asal-usul keturunan, dengan masyarakat Huka’ea-La’ea yang berdomisili di luar kampung adat, tetap diakui dan berlangsung  seperti  hubungan  kekera- batan  pada  umumnya.  Namun  tidak mendapatkan  hak  pelayanan  sosial  se- bagaimana  hak  dan  kewajiban  yang sama  dengan  MAM  Huka’ea-La’ea pada umumnya.
3. Komunitas  adat  Moronene  Huka’ea- La’ea  pada  hakekatnya  hidup  bersama dan  membaur  dalam  kelompok-kelom- pok  perkampungan,  karena  secara  tem- pat  tinggal  tidak  ada  perbedaan  antara kelompok  masyarakat  adat  dengan  ma- syarakat  lainnya.  Sebagai  masyara-kat pemangku  adat,  mereka  dikenal  pada saat  tampil  melaksanakan  fungsinya masing-masing  sebagai  petugas  adat, sebagaimana  telah  diatur  dalam  lem- baga  adat.  Jadi  tidak  ada  perwilayahan yang secara tegas mengatur/menetapkan wilayah  masyarakat  adat,  seperti  kam- pung  adat  Huka’ea-La’ea,  seperti  seka- rang ini.
4. Timbulnya gagasan menghidupkan kembali  sistem  adat-istiadat  Moronene secara  otonom  setelah  adanya  konflik antara MAM dengan pemerintah karena kebijakan  yang  memaksakan  wilayah tanah  adat  Moronene  Huka’ea-La’ea menjadi  kawasan  Taman  Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW).
5. Pembentukan  lembaga  adat  Moronene Totongano Wonua kampung adat Huka’ea-La’ea  adalah  “reaksi  dan semangat”  penolakan  kebijakan  peme- rintah  yang  hendak  menguasai  tanah leluhur  Moronene  Huka’ea-La’ea  men- jadi  kawasan  konservasi  oleh  Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW).
6. Kelembagaan  adat  yang  dihidupkan kembali tersebut merupakan suatu lang- kah  maju  bagi  pelestarian  nilai-nilai kebudayaan  Moronene  secara  keselu- ruhan.  Kelembagaan  tersebut  berfungsi sebagai  wadah  dan  sekaligus  menjadi alat  perjuangan  yang  strategis  dalam menyelamatkan  kawasan  tanah  leluhur dari  penguasaan  pemerintah  dalam  hal ini taman nasional.
7. Sebagai  anggota  masyarakat  hukum adat  Moronene  di  Huka’ea-La’ea,  se- waktu-waktu  dapat  dicabut  hak  ke- anggotaanya  karena  dua  hal:  (a)  mela- kukan  pelanggaran  berat  terhadap  ke- tentuan  hukum  adat;  (b)  mengkhianati hakekat  perjuangan  MAM  Huka’ea- La’ea.
Dalam  rangka  menjaga  eksis- tensi  kampung  adat,  maka  Masyarakat Adat  Moronene  (MAM)  senantiasa berupaya  mendapat  pengakuan  dari  pe- merintah  daerah.  Al  hasil,  upaya  ter- sebut  membuahkan  hasil  dengan  dike- luarkannya  Peraturan  Daerah  Kabupa- ten Bombana Nomor  4 tahun 2015. Se- bagaimana  disebutkan  dalam  pasal  4 bahwa  kampung  adat  Huka’ea-La’ea mendapatkan  3  hak  dari  pemerintah yakni; (1) Pengakuan keberadaan (eksistensi)  masyarakat  adat  Moronene
Huka’ea-La’ea;
(2) Perlindungan masyarakat  adat  Moronene  Huka’ea- La’ea;  dan  (3)  Pemberdayaan  MAM
Huka,ea-La’ea.

## Demografi dan Sistem Kekerabatan
Berdasarkan  peraturan  lembaga  adat Totongano  Wonua Huka’ea-La’ea  bahwa jumlah  penduduk  keluarga  inti  telah  di- tetapkan  sebanyak  110  Kepala  Keluarga (KK)  dengan  jumlah  453  jiwa  yang  terdiri atas 232 laki-laki dan 221 perempuan. Me- ngenai status penduduk  Huaka’ea-La’ea te- lah  ditetapkan  5  keputusan  lembaga  adat Moronene Totongano  Wonua Huka’ea  - La’ea  tentang  status  kependudukan  yang pada intinya sebagai berikut:
1. Keluarga  inti  dari  penduduk  Huka’ea- La’ea  berjumlah  110  KK.  Jumlah keluarga  inti  tersebut  bersifat  konstan yang tidak boleh bertambah karena ada- nya penduduk baru dari luar, baik kare- na  hubungan  darah  maupun  karena  hu- bungan kawin-mawin.
2. Jumlah  jiwa  tersebut  di  atas,  dapat  ber- tambah  dan/atau  berkurang  karena  3 faktor  yakni:  (a)  kelahiran,  (b)  kema- tian,  (c)  mengundurkan  diri/keluar  dari keanggotaan  MAM  Huka’ea-La’ea  atas permintaan sendiri.
3. Penduduk laki-laki dan perempuan yang merupakan bagian dari keluarga inti bo- leh menikah, baik  dari kalangan sendiri maupun  di  luar  kalangan  masyarakat adat.
4. Penduduk  laki-laki  yang  menikah  de- ngan  perempuan  dari  luar  MAM,  maka statusnya  adalah  pecahan  keluarga.  Se- bagai  pecahan  keluarga  mereka  mem- peroleh  hak  dan  keawajiban  yang  sama dengan anggota MAM lainnya.
5. Penduduk perempuan yang menikah de- ngan  laki-laki  di  luar  anggota  MAM, maka  status  bersangkutan  dikeluarkan dari  keluarga  inti  karena  ia  harus  me- ngikuti  suaminya  keluar  dari  keanggo- taan  MAM,  dan  meninggalkan  kam- pung adat Huka’ea-La’ea.
Keputusan  lembaga  adat  tersebut  di- dasarkan  atas  dua  hal  mendasar  yaitu:  (1) musyawarah  mufakat  menurut  pola  keke- rabatan gemeinschaft dalam  lingkaran  ke- turunan  penduduk  Huka’ea-La’ea;  (2)  ko- mitmen  moral  perjuangan  bahwa  mereka dan  keturunannya  akan  tetap  setia  menga- wal  perjuangan  untuk  kembali  mengangkat dan  mengembangkan  hak-hak  adat  kam- pung  Huka’ea-La’ea.  Jumlah  110  KK  ter- sebut  adalah  mereka  yang  pada  masa  per- juangan  berkomitmen  dan  setia  mengawal perjuangan  sampai  akhirnya  sejumlah  pen- duduk  tersebut  kembali  mewujudkan  pem- bangunan kampung leluhurnya.
Keputusan  lembaga  adat  tersebut merupakan  wujud  komitmen  yang  bertu- juan  untuk  menjamin  kemurnian  semangat perjuangan  dari  generasi  penerus  MAM Huka’ea-La’ea  yang  telah  berhasil  me- ngembalikan  status  kampung  leluhur  me- reka.  Oleh  karena  itu,  dalam  rangka  mem- bangun  kembali  kedaulatan  Huka’ea-La’ea diperlukan  sebuah  masyarakat  yang  solid dan  memiliki  komitmen  moral  yang  siap menghadapi  berbagai  risiko  sosial  politik dalam  hal  posisi  marginal  yang  ditandai dengan tidak tersentuhnya kampung ini de- ngan  fasilitas  pelayanan  sosial  antara  lain prasarana  jalan  dan  jembatan  untuk  hubu- ngan  transportasi.  Prasarana  jalan  penghu- bung  dari  kampung  Huka’ea-La’ea  jalan poros  yang  beraspal  berjarak  kurang  lebih 10 Km masih berupa jalan tanah  yang sulit dilalui  kenderaan  bermotor,  baik  roda  dua maupun  roda  empat  terutama  pada  musim hujan.
Demikian  pula  risiko  termarginalkan dari  aspek  fasilitas  pendidikan,  kesehatan, dan  ekonomi.  Fasilitas  pelayanan  sosial  di kampung adat Huka’ea-La’ea masih sangat terbatas.  Hal  ini  disebabkan  belum  adanya bantuan  dari  pemerintah  daerah.  Fasilitas umum  kampung  adat  Huka’ea-La’ea,  tam- pak  hanya  1  bangunan  rumah  adat  utama, dengan konstruksi kayu yang dibangun atas biaya  swadaya  masyarakat  Huka’ea-La’ea. Sedangkan  fasilitas  umum  berupa  sarana
pelayanan  sosial  ekonomi  seperti  pasar tradisional,  puskesmas,  lampu  penerangan umum,  dan  sarana  pendidikan  belum  ter- sedia  di  kampung  tersebut.  Kecuali  itu  ter- dapat 1 (satu) bangunan sekolah dasar, atas biaya  swadaya  masyarakat  yang  juga  digu- nakan  sebagai  kelas  SMP.  Guru  pembina pendidikan tingkat dasar pun hanya 1 orang kepala  SD  dibantu  oleh  masyarakat  secara swadaya.  Sementara  guru  tetap  untuk  SMP belum ada dari dari pemerintah. Karena itu, status  sekolah  tingkat  SMP  di  Huka’ea- La’ea,  masih  merupakan  kelas  cabang  dari SMP  Lantari  Jaya.  Mengenai  ujian  akhir sekolah SMP di Huka’ea-La’ea akan diikut- kan pada sekolah di Lantari Jaya atau di se- kolah lain dimana mereka didaftarkan.
Meskipun terdapat aturan adat mengenai  tata  kehidupan  Masyarakat  Adat Moronene  Huka’ea-La’ea  sebagaimana  pe- raturan  dan  ketentuan  lembaga  adat Moronene Totongano Wonua , namun di era globalisasi  informasi,  tantangan  khususnya bagi  generasi  muda  tetap  saja  mendapat perhatian  serius.  Modernisasi  di  berbagai bidang  menjadi  tantangan  besar  terhadap eksistensi  budaya  lokal  masyarakat  adat Moronene di kampung adat Huka’ea-La’ea. Adanya  keterbukaan  di  era  globalisasi  da- lam segala aspek mendorong generasi muda untuk membuka diri, sehingga memicu ada- nya perubahan sosial,  dimana generasi  mu- da mungkin saja tidak memahami lagi adat- istiadat  mereka  yang  berdampak  pada  me- mudarnya nilai-nilai kearifan lokal mereka.
Oleh karena itu lembaga adat sebagai wadah pengayoman masyarakat perlu mela- kukan  strategi  kehidupan  nilai-nilai  budaya lokal  dalam  area  perubahan  untuk  tetap konsisten  menjunjung  nilai-nilai  kearifan lokal  dan  melestarikan  adat  istiadat  secara tradisional, tetapi juga menciptakan suasana kehidupan yang menjamin kesejahteraan m- asyarakat,  baik  secara  ekonomi  maupun pendidikan generasi muda.
Lain  dari  pada  itu,  dari  aspek  pola pemukiman  masyarakat  adat  Moronene Huka’ea-La’ea  pada  umumnya  berbentuk
memanjang  mengikuti  jalan  besar  yang membelah kampung tersebut. Letak perumahan dibangun pada posisi kanan-kiri jalan  yang  berhadap-hadapan  dengan  pintu utama  menghadap  ke  jalan  umum.  Peru- mahan  mereka  ditata  berada  di  dalam  kap- ling  masing-masing.  Bangunan  perumahan masyarakat  umumnya  terdiri  dari  bahan kayu  rimba  pilihan.  Ada  yang  berbentuk rumah panggung dengan tangga kayu seba- gaimana  model  bangunan  tradisional,  dan sebagian juga berbentuk rumah duduk lang- sung di atas tanah seperti halnya model mo- dern saat ini. Rumah mereka umumnya  ha- nya  berdinding  papan  dan  beratap  daun rumbia  (daun  sagu),  dan  sebagian  juga  su- dah ada yang menggunakan atap seng.
Sementara  dari  aspek  sistem  keke- rabatan dalam MAM di Huka’ea-La’ea, pa- da hakekatnya tidak berbeda dari sistem ke- kerabatan  Moronene  pada  umumnya.  Ber- dasarkan  hubungan  darah,  sistem kekera- batan  masyarakat  Moronene  terdiri  atas  4 lapis,  yaitu  mulai  dari  hubungan  darah saudara sepupu lapis pertama, kedua, ketiga dan keempat. Sepupu lapis pertama, adalah hubungan  darah/kekerabatan  antara  anak- anak keturunan yang lahir dari pertalian da- rah  2  orang  bersaudara  kandung.  Sepupu lapis  kedua,  adalah  hubungan  darah/ kekerabatan  antara  anak-anak  keturunan yang  lahir  dari  pertalian  2  orang  dari  se- pupu  lapis  pertama.  Sepupu  lapis  ketiga, adalah  hubungan  darah/kekerabatan  antara anak-anak  keturunan  yang  lahir  dari  per- talian  darah  2  orang  dari  sepupu  lapis  ke- dua;  dan  sepupu  lapis  keempat,  adalah  hu- bungan darah/kekerabatan antara anak-anak keturunan  yang  lahir  dari  pertalian  darah  2 orang  dari  sepupu  lapis  ketiga  (Limba, 2016).
Dalam  tradisi  masyarakat  Moronene hubungan  kekerabatan  yang  dinilai  sangat dekat  setelah  saudara  seayah  dan  seibu (sekandung)  adalah  saudara  sepupu  lapis pertama,  baik  dari  saudara  bapak  maupun saudara  dari  ibu.  Hubungan  kekerabatan mereka  masih  layak  dianggap  saudara  se-
kandung (seibu dan sebapak), karena kedu- anya  tidak  dibolehkan  untuk  menikah. Untuk  memelihara  dan  meneruskan  ketu- runan, atau mendekatkan persaudaraan, ma- ka  perjodohan  biasanya  dilakukan  oleh orang  tua  dari  kedua  belah  pihak,  diantara mereka yang bersaudara sepupu lapis kedua dan seterusnya.

## Struktur  Sosial  Budaya  Kampung  Adat Huka’ea-La’ea
Pengakuan  masyarakat  adat  sebagai- mana  dalam  peraturan  daerah  tersebut,  se- makin  menguatkan  penerapan  sistem  dan struktur  pemerintahan  kampung  adat.  Arti- nya,  pengelolaan  kampung  Huka’ea-La’ea senantiasa  memperhatikan  identitas  dan fungsi  adat  asli  Moronene.  Karena  itu,  pe- rangkat kelembagaan dapat menjalankan tu- gas dan fungsinya dalam rangka pembinaan dan  pengembangan  nilai-nilai  kebudayaan sesuai tatanan adat istiadat Moronene.
Terminologi kampung adat dipandang lebih sesuai dengan konteks kultural karena dengan  struktur  kampung  adat  dimaksud, lembaga adat dapat menempatkan kader-ka- der  adat  yang  memiliki  pengetahuan  dan keterampilan  di  bidangnya  masing-masing sesuai kebutuan dalam memelihara adat dan kearifan lokal. Pertimbangan dan keputusan tersebut  cukup strategis  karena bersama ta- man  nasional,  wilayah  kampung  adat Huka’ea-La’ea  dapat  terhindar  dari  upaya- upaya  pemilikan  individu  yang  sangat  ra- wan terjadi tindakan jual beli tanah. Semen- tara  jika  menggunakan  struktur  desa  adat, maka  yang  menonjol  adalah  sistem  peme- rintahan  desa  berdasarkan  undang-undang desa  yang  berlaku.  Imbasnya,  penempatan perangkat  desa  dan  lain-lain  tidak  sesuai dengan  kebutuhan  kampung  adat,  sehingga pengelolaan  dan  pengembangan  adat-isti- adat  tidak  dapat  dilakukan  oleh  perangkat desa yang ada.
Dalam  sistem  pemerintahan  tersebut menumbuhkembangkan  kembali  nilai-nilai kepemimpinan lokal masyarakat Moronene. Secara  historis,  sistem  kepemimpinan  ma-
syarakat Moronene diawali dari adanya ke- inginan dan persetujuan bersama untuk me- ngangkat  seorang  pemimpin  dari  kalangan sendiri.  Pemimpin  yang  diangkat  tersebut dinamakan Mokole atau  Raja.  Pengang- katan Mokole didasarkan  pada  kriteria  ter- tentu  yang  telah  ditetapkan  berdasarkan adat  istiadat  secara  turun  temurun.  Proses pengangkatan Mokole dilakukan  melalui mekanisme  musyawarah  mufakat  dalam suatu acara “ kongkosa ” atau duduk bersama untuk  membahas  pemimpin  di  kalangan mereka.  Pengangkatan  seseorang  dalam jabatan Mokole didasari  oleh  pemikiran tentang  pentingnya  suatu  keamanan  dan ketertiban  masyarakat  serta  keteraturan  da- lam  masyarakat,  demi  terciptanya  kesejah- teraan bagi semua.
Atas  dasar  pertimbangan  tersebut, maka  tokoh  masyarakat  terpercaya  yang dihormati, disegani, dan dikagumi, melakukan  musyawarah  mufakat  untuk memilih  dan  mengangkat  seorang  pemim- pin  yang  arif  yang  bijaksana  serta  amanah, dari  kalangan  mereka  sendiri  yang  kemu- dian dinobatkan sebagai Mokole yang akan bertugas  memimpin,  mengatur  dan  menga- yomi,  seluruh  rakyatnya.  Dalam  menjalan- kan  tugas  dan  fungsinya  seorang Mokole harus  bersifat  arif  dan  bijaksana  dan  ama- nah,  jujur  dan  adil  terhadap  segala  tinda- kannya.  Dengan  demikian, Mokole akan berwibawa,  ditaati  dan  dipatuhi  segala titahnya.  Dalam  tradisi  dan  adat  istiadat Moronene,  di  satu  pihak Mokole itu  adalah jabatan  sosial  yang  diberikan  oleh  “Sara” (lembaga  masyarakat)  untuk  dimuliakan sebagai  “ apua ”  di  tengah-tengah  masya- rakat.  Sementara  di  lain  pihak  dia  ber- kewajiban  memimpin  dengan  jujur  dan amanah,  melayani  dan  mengayomi  rakyat- nya (Limba, 2016).
Dalam perkembangan selanjutnya, se- laku Mokole telah  mengelompokkan  ma- syarakat  dalam  4  (empat)  strata  atau  golo- ngan  yang  bersifat  vertikal  yang  tersusun dari atas ke bawah sebagai berikut:
1. Mokole (Raja); adalah pemimpin rakyat
(masyarakat).  Garis  keturunan  keluarga dari Mokole disebut  golongan  bangsa- wan.
2. Limbo;  adalah  golongan Miano Motu’a yaitu  golongan  masyarakat  yang  terdiri atas  tokoh-tokoh  masyarakat  yang “terpercaya”,  dihormati,  disegani,  dika- gumi.  Golongan Limbo pada  dasarnya terbagi  dua  kelompok  yaitu  kelompok Miano  Motu’a dan Miano  Me’alu . Kelompok Miano motu’a adalah kelom- pok  sosial  yang  dihormati/dituakan  da- lam  masyarakat  Moronene.  Golongan ini mempunyai hak dan berwenang me- ngangkat  Mokole.  Sedangkan Miano Me’alu adalah  rakyat  ( people )  umum yang menentukan eksistensi sebuah ma- syarakat.
3. Sangkinaa ; adalah golongan masyarakat dari  bagian Miano  Me’alu yang  ber- tugas  membantu  di  rumah  kediaman Mokole dengan hak dan kewajiban yang telah  ditentukan  secara  turun-temurun. Golongan  ini  lazim  disebut  Abdi  ke- rajaan; dan
4. Ata ;  adalah  golongan  paling  bawah yang disebut budak.
Adanya  golongan Ata dalam  masya- rakat  Moronene  tersebut,  terjadi  karena terlilit utang yang tidak mampu dibayarnya, atau  karena  suatu  perbuatan  yang  menya- lahi keteraturan sosial yang akibatnya dapat mengancam  keselamatan  jiwanya.  Dalam kondisi  tidak  berdaya,  ada  seseorang  yang bersedia menyelamatkan diri yang bersang- kutan  dari  hukum  dengan  cara  menebus utang  dan  tuntutan  yang  menimpah  orang tersebut,  sehingga  dengan  demikian,  orang yang  bersangkutan  dapat  bebas/terhindar dari hukuman. Menurut tradisi dengan pem- bebasan  tersebut,  maka  yang  bersangkutan wajib  mengabdikan  seluruh  hidup  dan keturunannya  kepada  orang  yang  menyela- matkannya. Sejak itu orang yang diselamat- kan  tersebut  beserta  keturunannya  menjadi berstatus  “ Miano  Inoli ”  atau  “budak- belian”  yang disebut Ata .  Seorang  Ata  dan
keturunannya  berkewajiban  menjadi  pem- bantu  rumah  tangga  raja/seorang  yang  me- nyelamatkan dirinya, dengan ketentuan me- ngerjakan  segala  pekerjaanyang  diperintah- kan  oleh  keluarga  raja,  tetapi  tidak  harus tinggal  bersama  di  Raha  (di  rumah  Raja). Seorang Ata disamping  bekerja  sebagai pelayan kerajaan dia juga harus bekerja un- tuk  memenuhi  kebutuhan  keluarganya  sen- diri seperti halnya dengan masyarakat pada umumnya.
Realitas  sosial  dewasa  ini  menunjuk- kan bahwa dalam  kehidupan sehari-hari te- lah  banyak  mengalami  pergeseran  nilai,  ja- rak sosial antara keturunan Raja dan keturu- nan Ata di  Moronene,  sudah  semakin  sa- mar.  Hal  ini  disebabkan  oleh  faktor  status sosial dan ekonomi. Tidak jarang dari ketu- runan Ata menurut silsilah  yang karena pe- ngaruh  pendidikan  dan  usaha  kerja  keras, mereka telah menduduki posisi-posisi sosial yang terpandang, sehingga secara status so- sial  dan  ekonomi  mereka  tidak  pantas  lagi menyandang  status  golongan Ata .  Dengan demikian,  status Ata dalam  hubungannya dengan  adat  perkawinan  tidak  diterapkan lagi, sehingga kategori Langa menurut stra- ta  sosial  dalam  masyarakat  Moronene  ha- nya  ada  dua  golongan  saja,  yaitu Mokole dan Limbo.
Penerapan  klasifikasi  golongan  atau strata  sosial  dewasa  ini  pada  hakekatnya masih terpelihara dangan baik didalam ma- syarakat  adat.  Faktor  senioritas  dan  status sosial ekonomi memiliki nilai yang dihargai oleh  kelompok  masyarakat.  Dalam  proses- proses sosial kemasyarakatan, misalnya da- lam  hal  penyelesaian  kasus-kasus,  perjan- jian-perjanjian  sosial,  urusan-urusan  adat- istiadat,  upacara  keagamaan  dan  sebagai- nya,  tokoh-tokoh  adat,  tokoh  masyarakat lain  diposisikan  sebagai  orang-orang  yang dituakan dan tempat meminta pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan bersama.
Dalam  struktur  organisasi  lembaga adat tersebut di atas, menggambarkan posi- si,  tugas  dan  fungsi  dari  perangkat-perang- kat  adat  dalam  menjalankan  pelayanan  ke-
pada  masyarakat,  baik  terkait  dengan  adat- istiadat  maupun  pelayanan  sosial  pada umumnya. Secara struktur tugas dan fungsi masing-masing perangkat adat tersebut ada- lah sebagai berikut:
1. Kepala  kampo ;  sebagai  pemimpin  da- lam  pemerintahan  adat  yang  mengatur sistem  pemerintahan  adat  dalam  kam- pung  dan  bertanggung  jawab  kepada lembaga  adat  atas  terselenggaranya  se- mua urusan dalam pemerintahan adat di kampung Huka’ea-La’ea.
2. Bonto ; atau hakim adat yang terdiri dari 4  urusan;  (a)  Urusan Wita yaitu  bagian yang  mengurusi  pertanahan  dan  pola pengelolaanya;  (b)  Urusan Bolongkura , yaitu  bagian  yang  menangani  penge- lolaan  hutan;  (c)  Urusan Kadadi ,  yaitu bagian yang menangani peternakan, dan perburuan  hewan  liar;  (d)  Urusan Pompotisu ,  yaitu  yang  menangani  pen- didikan  di  Kampung  Huka’ea-La’ea. Sebagai  hakim  adat Bonto berfungsi menyelesaikan  masalah  atau  perkara  di masyarakat  dan  diputuskan  melalui  si- dang  adat.  Dalam  hal  terjadi  penolakan dan  keputusan  Hakim  Adat  tidak  dapat diterima,  maka  akan  dilanjutkan  ke tingkat  hukum  yang  lebih  tinggi,  yaitu Hukum Negara.
3. Pabitara ;  yang  berfungsi  sebagai  pe- nasehat  ketika  ada  masalah  di  ma- syarakat, di mana Pabitara lebih dahulu harus  menyelesaikan  masalah  di  kam- pung  Huka’ea-La’ea.  Dalam  hal  tidak terselesaikan  oleh Pabitara, maka  se- lanjutnya  diserahkan  kepada Bonto un- tuk disidangkan. Perangkat dari Pabitara membawahi  3  bagian  pengu- rusan  yakni:  (1) Tukono  Agama yang mengurusi  agama;  (2) Tukono  Adati yang mengurusi adat; (3) Tukono Limbo yang mengurusi masyarakat.
4. Juru  Tulisi; atau  sekretaris  yang  ber- fungsi  sebagai  perangkat  administrasi kampung  adat,  pencatat  setiap  kegiatan atau setiap hasil pertemuan yang kemu- dian  disampaikan  kepada  masyarakat,
dan  bertanggung  jawab  kepada Kapala Kampo ;
5. Kungkuno  Sosorama ;  adalah  bendahara lembaga adat. Sebagai perangkat lemba- ga  adat, Kungkuno  Sosorama berfungsi menangani/mengelola  keuangan  lemba- ga  adat,  yaitu  memungut  dan  menyim- pan hasil panen dari masyarakat sebagai penghasilan  lembaga  adat.  Pengelolaan keuangan akan dipertanggung jawabkan kepada Kapala  Kampo dan  dalam  mu- syawarah adat.
6. Totongano  Inalahi ;  bertugas  untuk menjaga dan menangani hutan yang ter- dapat dalam wilayah adat termasuk me- nentukan  wilayah  yang  akan  digunakan apabila  masyarakat  akan  membutuhkan hasil  hutan  sebagai  per-lengkapan  atau bahan ramuan rumah. Berkoordinasi de- ngan Totongano  Inombo ,  dalam  hal penentuan  wilayah  yang  dapat  diman- faatkan  sehingga  tidak  berdampak  pada Inalahipue dan Inalahi  popalia yang tidak boleh dikelola.
7. Totongano  Lombo ;  bertugas  untuk menentukan  tempat-tempat  pertanian masyarakat  yang  akan  digunakan  untuk bercocok tanam, dan menentukan waktu pembukaan lahan dan musim menanam.
8. Totongano  Kadadi ;  bertugas  sebagai penjaga  hewan-hewan  yang  berada  di dalam  kampung  baik  yang  dilindungi ataupun  hewan  peliharaan  dan  menen- tukan waktu berburu bagi masyarakat di dalam wilayah adat  dan  selalu berkoor- dinasi  dengan Totongano  Lombo agar hewan  yang  ada  di  dalam  kampung  ti- dak  mengganggu  tanaman  pada  saat masa tanam.
9. Pembue’a/sando ; Pembue’a adalah hukum untuk mengobati berbagai penya-kit  umum.  Sedangkan Sando, biasa  disebut Wolia  Ntia , adalah  pe- rangkat  kesehatan  desa  yang  bertugas melayani  persalinan  dan  perawatan  ibu dan anak. Sebagai dukun Wolia Ntia ju- ga  melayani  pengobatan  tradisional.  Di samping Pembue’a dan Sando , ada juga
Tompuroo, yang  khusus  melayani  bi- dang  pertanian  padi,  baik  ladang maupun sawah.
10. Pu’u Tobu ; sebagai orang yang dituakan dalam  wilayah  adat  kampung  Huka’ea- La’ea. Pu’u Tobu berfungsi sebagai pe- nasehat di bidang adat-istiadat.
11. Sarea ;  adalah  wilayah  terkecil  dari struktur  Kelembagaan  Adat  wilayah kampung Huka’ea-La’ea yang dibawahi oleh Pu’tu Tobu atau orang  yang ditua- kan dalam kampung.
12. Tamalaki ; adalah suatu lembaga keama- nan  kampung  yang  bertugas  sebagai pengawal/penjaga  keamanan  kampung dan  bertanggung  jawab  langsung  kepa- da Kapala Kampo . 13. Limbo ;  adalah  kelompok  masyarakat/ penduduk  kampung  Huka’ea-La’ea yang  melaksanakan  tugas-tugas  kese- harian didalam kampung.

## D. PENUTUP
Berdasarkan  studi  etnografi  yang dilakukan  terkait  eksistensi  Masyarakat Adat  Moronene  di  kawasan  Taman  Nasio- nal  Rawa  Aopa  Watumohai  (TNRAW)  di- ketahui  bahwa  keberadaan  suku  Moronene di Huka’ea-La’ea jauh sebelum pemerintah Indonesia  menetapkan  daerah  tersebut  se- bagai  kawasan  konservasi  bahkan  sebelum Indonesia  merdeka.  Suku  Moronene  telah sekian lama melangsungkan kehidupan me- reka dengan sistem pengetahuan tradisional, dengan senantiasa menjadikan alam sebagai sumber  kehidupan.  Eksistensi  Masyarakat Adat Moronene di kawasan TNRAW hing- ga saat ini karena adanya sistem tata aturan dalam mengelola hutan sebagaimana dalam Hukum Adat Totongano Wonua . Selain itu, eksistensi masyarakat Adat Moronene hing- ga  saat  ini  karena  juga  ditopang  oleh  pe- rangkat  hukum  yang  kompleks  menangani berbagai  hal  terkait  kehidupan  bercocok tanam  dan  pemanfaatan  sumber  daya  alam di sekitarnya, diantaranya Totongano Inalahi yang  bertugas  untuk  menjaga  dan menangani  hutan  yang  terdapat  dalam  wi-
layah  adat, Totongano  Lombo yang  ber- tugas untuk menentukan tempat-tempat per- tanian  masyarakat  yang  akan  digunakan untuk  bercocok  tanam,  dan Totongano Kadadi yang  bertugas  sebagai  penjaga hewan-hewan  yang  berada  di  dalam kampung  baik  yang  dilindungi  ataupun  he- wan peliharaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arafah,  Nur.  2009.  Kaindea: Adaptasi
Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan di Pulau Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi . [ Disertasi ] Sekolah  Pascasarjana  IPB  Bogor: Tidak Diterbitkan. Barker, Chris. 2006. Cultural Studies: Teori dan  Praktik .  Yogyakarta:  Kreasi Wacana. Bromley,  Daniel  W.  1992. Making  the Commons  Work : Theory,  Practice,  and Policy (Ed).  San  Francisco,  CA:  ICS Press.
Bungin,  Burhan.  2012. Analisis  Data
Penelitian  Kualitatif .  Jakarta:  Raja
Grafindo Persada.
Husain,  Muhammad  Najib.  2014. Kepe- mimpinan  Parabela  Terhadap  Sikap Masyarakat  Dalam  Menjaga  Keles- tarian  Hutan  Kaombo  di  Kabupaten Buton .  [ Disertasi ]  Sekolah  Pascasar- jana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tidak Diterbitkan.
Limba,  Rekson  S.  2016. Kearifan  Lokal
Masyarakat  Adat  Moronene:  Pola Konservasi  Hutan  dalam  Sistem
Pertanian  Ladang .  [ Disertasi ]  PPs
Universitas Halu Oleo. Tidak Diterbitkan.
Rambe.  2002. Kebudayaan  Moronene:
Berbagai  Ritual  Sekitar  Mata  Pen- cahariannya Hidupnya. Tinjauan
Geografis, Historis dan Antropologis . Spradley,  James.  2006. Metode  Etnografi . Yogyakarta: Tiara Wacana.