## Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional

## Mella Fitriyatul Hilmi
mellahilmi@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Violence against women and children as vulnerable can occur in all situations, that is when conflict takes place, the process of escape, and in refugee camps. The International Rescue Committee conducted a survey in 2015 which showed that 40% of 190 women and girls in Dara'a and Quneitra had experienced sexual violence from personnel of International Organizations when accessing humanitarian assistance services. Sexual violence that occurs in Syria is an act of sexual violence with abuse of power, or abuse of trust, for the purpose of sexual satisfaction, as well as to gain profits in the form of money, social, political and etc. Based on Article 7 Paragraph (1) Rome's Statute of The International Criminal Court, sexual violence is a crime against humanity which is included in the category of the Most Serious Crime, so The International Law has a role in this matter. This research is a normative juridical study, which discusses the principles and concepts of International Law concerning the position of International Organizations as Subjects of International Law which have Legal Personality and Legal Capacity. Therefore it is necessary to know the arrangements related to sexual violence in international law.
Keywords: Sexual Violence; Definition; The Most Serious Crime.

## Abstrak
Kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai kaum rentan dapat terjadi dalam segala situasi yakni  saat  konflik  berlangsung,  proses  melarikan  diri,  maupun  di  tenda  pengungsian.  The International Rescue Committee melakukan survei pada tahun 2015 yang menunjukkan bahwa 40% dari 190 perempuan dan anak perempuan di Dara’a dan Quneitra telah mengalami kekerasan seksual dari para personil Organisasi Internasional saat mengakses layanan bantuan kemanusiaan. Kekerasan seksual yang terjadi di Suriah adalah tindak kekerasan seksual dengan penyalahgunaan kekuasaan,  atau  penyalahgunaan  kepercayaan,  untuk  tujuan  kepuasan  seksual,  maupun  untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lain sebagainya. Berdasarkan Pasal 7 Ayat  (1)  Rome  Statute  of The  International  Criminal  Court,    kekerasan  seksual  adalah  tindak kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) yang masuk dalam kategori The most Serious Crime, sehingga Hukum Internasional punya peran dalam hal ini. Penelitian ini merupakan penelitian  yuridis  normatif,  dimana  membahas  terkait  asas  dan  konsep  Hukum  Internasional mengenai kedudukan Organisasi Internasional selaku Subjek Hukum Internasional yang memiliki Legal Personality dan Legal Capacity. Oleh karena itu perlu diketahui pengaturan terkait dengan kekerasan seksual dalam hukum internasional Kata Kunci: Kekerasan Seksual; Definisi; The Most Serious Crime.

## Pendahuluan
Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi baik dalam kondisi konflik  maupun  kondisi  damai.  Dalam  kondisi  tersebut  sangat  dimungkinkan munculnya krisis kemanusiaan. Krisis kemanusiaan yang dialami diantaranya kesulitan mendapatkan air bersih, makanan, tempat berteduh, kesehatan, pendidikan,
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 6, November 2019 2199

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 6, November 2019
Histori artikel: Submit 2 September 2019; Diterima 2 Oktober 2019; Diterbitkan online 1 November 2019.

## Mella Fitriyatul: Kekerasan Seksual dalam
dan kebutuhan dasar lainnya. 1 Kondisi inilah yang membuat perempuan dan anak sangat rentan terhadap tindak kekerasan. Menurut United Nations Women diperkirakan terdapat 35% perempuan di dunia telah mengalami kekerasan fisik maupun kekerasan seksual di satu titik dalam hidupnya. 2 Permasalahan  yang sama terjadi pada anak yakni berdasarkan laporan berjudul “ Ending Violence in Childhood: Global Report 2017, kekerasan pada anak terjadi hampir universal yakni  selama  setahun  sebanyak  1,7  milyar  anak  di  dunia  mengalami  kekerasan.
Kekerasan tersebut diantarnya bullying, perkelahian, kekerasan seksual, hukuman fisik di rumah dan sekolah. 3
Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dapat terjadi dalam segala situasi,  yakni  bukan  saja  saat  konflik  berlangsung  namun  juga  pada  saat  proses melarikan  diri  dari  konflik,  maupun  di  tenda  pengungsian.  Hal  tersebut  adalah dimana struktur sosial sedang mengalami disintegrasi. 4 Kondisi ini terjadi di Suriah, masyarakat dipaksa  untuk melarikan diri dari rumah untuk berlindung baik di dalam maupun ke luar negeri yakni negara tetangga seperti Turki dan Lebanon sebagaimana berdasarkan data dari United Nations High Commissioner for Refugees atau yang selanjutnya akan disebut UNHCR pada bulan Februari 2017. 5
Perang  saudara  Suriah  adalah  sebuah  konflik  bersenjata  berbagai  pihak dengan intervensi internasional yang berlangsung di Suriah. 6 Permasalahan muncul sejak adanya protes kebangkitan dunia Arab di tahun 2011, dan meningkat ke arah
1 Abuja, ‘Nigeria : Boko Haram Attacks Cause Humanitarian Crisis’ (Human Rights Watch, 2014) <http://www.hrw.org/news/2014/03/14/nigeria-boko-haram-attacks-cause-humanitarian-cri- sis >, accessed 22 November 2018.
2 Adinda Ayu Shabrina, ‘ Peran United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Suriah Korban Sexual and Gender – based Violence (SGBV) di Leba- non ’ (2018) 4 Journal of International Relations.[49].
3 Bernat Armangue, ‘75 % Anak di Dunia Jadi Korban Kekerasan’ (VOA, 2017) < https:// www.voaindonesia.com/a/tujuh-puluh-lima-persen-anak-di-dunia-jadi-korban-kekerasan/4047830. html >, accessed 28 September 2018.
4 Adinda Ayu Shabrina, Op. Cit .[81].
5 ibid.
6 Laila  Bassam,  ‘Iran  troops  to  join  organisasi  internasional  Syria  war,  Russia  bombs group  trained  by  CIA’,  (World  News,  2015)  < http://www.reuters.com/article/us-mideast-cri- sis-russia-syria/iran-troo Pasal -to-join-syria-war-russia-bombs-group-trained-by-cia-idUSKCN0R- V41O20151002 > accessed 27 November 2018
konflik bersenjata setelah terjadi kekerasan atas protes untuk menekan Pemerintah Presiden Bashar  al-Assad mundur  dari  jabatannya.  Perang  tersebut  melibatkan Pemerintah Suriah, kelompok aliansi longgar pemberontak Arab Suriah, Pasukan Demokratik Suriah, kelompok jihaidst Salafi (termasuk Front al-Nusra), serta Irak dan Syam . 7 Semua pihak menerima dukungan besar dari aktor asing, dan banyak yang mengarahkan untuk melabelinya sebagai perang proksi yang dilancarkan oleh negara-negara besar regional di dunia. 8 Berdasarkan  hasil  penelitian The Syrian Center for Policy and Research konflik di Suriah telah menewaskan lebih dari 470.000 orang. Masyarakat sipil dibawa ke pengungsian di beberapa daerah diantaranya bagian selatan Suriah saat konflik terjadi.
Beberapa  tahun  terakhirpun  diketahui  telah  terjadi  kekerasan  seksual terhadap perempuan dan anak. The International Rescue Committee di bulan Juni 2015 melakukan survei terhadap 190 perempuan dan anak perempuan di Dara’a dan  Quneitra,  hasil  yang  ditemukan  bahwa  40  %  dari  mereka  telah  mengalami kekerasan seksual saat mengakses layanan bantuan kemanusiaan.  Survei dilakukan setelah ditemukannya laporan oleh penasihat kemanusiaan yang membentuk kelompok  diskusi  di  tenda  pengungsian  bagian  selatan  Suriah.  Para  perempuan disana menceritakan bahwa mereka mendapat perlakuan tersebut dari para penyalur bantuan kemanusiaan dan petugas pemerintah kota di daerahnya. 9
Para pemberi bantuan kemanusiaan tersebut diantaranya ialah organisasi publik internasional    di  bawah  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  atau  yang  selanjutnya  akan disebut (PBB) yang salah satunya adalah The United Nations Children’s Fund atau yang selanjutnya akan disebut UNICEF dan juga organisasi internasional yang bersifat privat yakni The Oxford Committee for Famine Relief atau yang sering disebut dengan Oxfam International. UNHCR sebenarnya telah mengetahui adanya tuduhan kekerasan
7 Sevirna Ratri Aryani, ‘ Astana Process sebagai Mekanisme Penyelesaian Konflik di Suri - ah’, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, (2018).[2].
8 Fawaz Gerges, ‘ Saudi Arabia and Iran must end their proxy in Syria ’, (The Guardian. com,  2013)  < http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/dec/15/saudia-arabia-iran-proxy- war-syria >, accessed 27 November 2018.
9 Konflik Suriah : BBC News , Op.Cit

## 2202 Mella Fitriyatul: Kekerasan Seksual dalam
seksual di bagian selatan Suriah tersebut, namun tidak adanya informasi dan data yang cukup membuat tidak dapat pula dilakukannya identifikasi dan pengambilan tindakan terhadap individu maupun organisasi internasional yang terlibat.
Kondisi di atas menunjukkan adanya pengabaian tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak baik oleh pemerintah Suriah maupun masyarakat internasional, walaupun hal ini terjadi agar bantuan kemanusiaan  dapat tersalurkan. Suriah merupakan parties dari Convention on the Elimination of All Form of Discriminations Againts Women atau  yang  selanjutnya  akan  disebut  CEDAW sejak  28  Maret  2003.  Secara  pengaturan  dalam  hukum  internasional,  CEDAW adalah Konvensi internasional yang bergerak di bidang hak asasi perempuan ini mewajibkan anggotanya untuk mengimplementasikan amanat dari konvensi tersebut mengenai pemenuhan hak asasi perempuan. Negara diwajibkan untuk tidak hanya menerapkan ketentuan yang ada di dalam CEDAW, namun juga harus dapat menerapkan sanksi kriminalitas terhadap pelaku tindak kekerasan seksual terhadap wanita. 10 Pembentukan pengadilan Ad Hoc di sebuah negara dapat dilakukan dalam rangka menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang ada sebagaimana yang terjadi di Suriah. Namun dalam rangka negara tersebut tidak mampu menyelesaikannya maka di sinilah peran masyarakat internasional untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Pidana  Internasional atau yang disebut dengan International of Criminal Court atau yang selanjutnya akan disebut ( ICC ).
Selanjutnya secara spesifik seperti apa pengaturan kekerasan seksual dalam hukum internasional ? Diketahui dalam Pasal 7 Statuta Roma menyatakan bahwa kekerasan seksual dalam perang merupakan tindakan crimes against humanity. Kekerasan seksual merupakan suatu kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang yang dapat mengancam hidup manusia. 11 Berdasarkan Pasal 1 Statuta Roma bahwa ICC memiliki jurisdiksinya
10 Ridhana Swastika Chresna, ‘ Implementasi Convention on The Elimination of All Forms Discrimination  Against  Women  (CEDAW)  terhadap  Kasus  Kekerasan  Seksual  di  Wilayah  Shan Myanmar pada 1996-2001’ , Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, (2012).[15].
11 Crime Burma, ‘Analysis of Sexual Violence’, (International Human Rights in Clinic Har - vard Law School, 2009) < http://www.law.harvard.edu/programs/hrp/documents/Crimes-in-Burma. pdf> accessed 27 November 2018
atas kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional dan kejahatan yang tertulis dalam statute ini. Dan Pasal 25 Statuta Roma juga mengatakan bahwa ICC memiliki yursidiksi natural persons .  Sehingga pelaku tindakan kekerasan seksual dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum internasional.
Hukum  internasional  mengenal  adanya International Criminal Court ( ICC ) dan International Court of Justice ( ICJ ). ICC merupakan lembaga pengadilan internasional guna mengadili pelaku the mosts serious crimes concern to international community as whole secara individual. This permanent institution, established by international treaty, will complement national jurisdictions that are unable or unwilling to bring  justice the prepetrators of genocide, war crimes and crimes againt humanitiy. Lembaga ini dapat melengkapi yurisdiksi nasional yang tidak dapat menyelesaikan permasalahannya  terkait salah satunya adalah genosida, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. 12 Maka tulisan ini akan menganalisis mengenai  pengaturan  Hukum  Internasional  terhadap  kekerasan  seksual  melalui tulisan yang berjudul “Pengaturan Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional”.

## Metode Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penulisan Doctrinal research . 13
Pengertian Doctrinal research adalah suatu penelitian yang menghasilkan penjelasan yang sistematis mengenai norma-norma hukum yang mengatur suatu kategori  hukum  tertentu  dalam  hal  ini  mengenai  hukum  pajak  dan  kepailitan, menganalisis hubungan antar norma hukum, menjelaskan bidang-bidang yang sulit, dan diharapkan juga memberikan prediksi mengenai perkembangan norma hukum di masa depan.

## Definisi Kekerasan Seksual
Kekerasan seksual pada dasarnya mulai dikenal oleh masyarakat international pasca perang dunia II di tahun 1945. Kondisi tersebut terjadi saat Persidangan Batavia
12 Article 1 Rome Statute of The International Criminal Court , 1974
13 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2008).[32]

## 2204 Mella Fitriyatul: Kekerasan Seksual dalam
diadakan dalam rangka menghukum prajurit-prajurit Jepang atas perlakuannya terhadap perempuan-perempuan Belanda sebagai budak seksual pada tahun 1948. 14
Perkembangan definisi terkait kekerasan seksual dalam hukum internasional diawali  dengan  munculnya  kasus-kasus  pemerkosaan,  selanjutnya  pengaturan terkait kekerasan seksual yang dilihat dari sejarah munculnya lebih memfokuskan pada kekerasan seksual yang terjadi dalam kondisi konflik bersenjata. Munculnya International Criminal Tribunal of Yugoslavia yang  selanjutnya  disingkat  ICTY pada tahun 1993 terkait kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh kombatan pada saat itu memberikan yurisprudensi pertama dalam hukum internasional. 15
Berdasarkan  Pasal  7  Ayat  (1)  huruf  g Rome Statute of The International Criminal Court yang berbunyi :
“For the purpose of this Statute, “crime against humanity” means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack : (a) …; (b) …; … (g) Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity; ….”
Berdasarkan pasal tersebut yang termasuk dalam kekerasan seksual yang diantaranya adalah pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi dan kekerasan seksual berat lainnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dengan terpenuhinya unsur berdasarkan pasal tersebut.
Berdasarkan  Pasal  5  statuta  ICTY  pemerkosaan  didefinisikan  sebagai kejahatan  terhadap  kemanusiaan,  maka  dalam  putusannya  hakim  mengadilinya sebagai pelanggaran berat atau pelanggaran hukum dan kebiasaan perang berdasarkan pasal lainnya dalam statuta ICTY. Kemudian di tahun 1994 muncul pula International Criminal Tribunal of Rwanda yang selanjutnya akan disingkat ICTR yang menangani kasus pemerkosaan saat itu. Akan tetapi dalam mengadilinya hakim pada saat itu memberikan definisi yang berbeda dari definisi pemerkosaan sebagaimana pada ICTY.
14 Atikah Nuraini et al, ‘ Hukum Pidana Internasional dan Perempuan : Sebuah Resource Book untuk Praktisi’ , (Komnas Perempuan, 2013).[28].
15 ibid
Berdasarkan  Pasal  3  Statuta  ICTR  pemerkosaan  pun  didefinisikan  sebagai kejahatan  kemanusiaan,  namun  terjadi  perkembangan  substantive  yang  positif meliputi :
a. Defini si pemerkosaan sebagai penyiksaan dan penghukuman pertama untuk kejahatan seksual sebagai genosida dan kejahatan kemanusiaan.
b. Definisi pemerkosaan sebagai pelanggaran hukum dan kebiasaan perang.
c. Mengklarifikasi  bahwa  tanggungjawab  komando  dapat  menjadi  dasar  dari suatu penuntutan pemerkosaan.
d. Penuntutan untuk kejahatan seksual dalam konflik internal.
e. Adanya perluas definisi pemerkosaan, dimana perkembangan dalam Akayesu adanya  perluasan  yang  mendefinisikan  pemaksaan  sebagai  tidak  adanya kebebasan memutuskan ( free will ), ditinjau dari konteks situasi pada saat itu.
f. Bahwa “pemerkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya ... menyebabkan kesakitan fisik maupun mental yang parah”.
Pembaharuan  definisi  perkosaan  di  atas  berdasarkan  jurisprudensi  ICTR ini tetap menunjukkan batasan dalam penanganan subtantif pengadilan pidana internasional tentang kejahatan terhadap perempuan. Dimana perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual tetap menjadi suatu elemen dari banyak dakwaan namun  tidak sebagai yang utama. 16
Seiring  dengan  perkembangan  kondisi  masyarakat  internasional,  Majelis Umum  PBB  menyadari  bahwa  kekerasan  terhadap  perempuan  yang  salah satunya ialah kekerasan seksual merupakan hambatan terhadap pembangunan dan perdamaian dunia, sehingga pada tahun 1993 berdasarkan Pasal 1 Deklarasi Penghapusan kekerasan Terhadap Perempuan Majelis Umum PBB mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai tindakan kekerasan berbasis gender yang  menghasilkan  atau  memungkinkan  menghasilkan  cedera  fisik,  seksual, atau  psikologis  atau  penderitaan  terhadap  perempuan,  termasuk  ancaman  untuk melakukan tindakan-tindakan seperti ini, pemaksaan atau penghilangan kebebasan secara acak, baik terjadi di kehidupan publik atau pribadi. 17
UNHCR sendiri  menggunakan  definisi Sexual and Gender-Based Violence
16 Sanam Naraghi Anderlini, Camille Pampell Conaway dan Lisa Kays, ‘Transitional Justice and Reconciliation’ (2004).[9].
17 Declaration on the Elimination of Violence against Women, General Assembly A/ RES/48/104, 1993.

## 2206 Mella Fitriyatul: Kekerasan Seksual dalam
atau yang disingkat dengan SGBV yang sudah diperluas berdasarkan Majelis Umum PBB Declaration on the Elimination of Violence against Women yaitu tindakan kekerasan yang ditujukan pada seseorang atas dasar gender atau jenis kelamin termasuk diantaranya pemerkosaan, eksploitasi seksual, prostitusi paksa, pernikahan paksa, dan pernikahan anak merupakan jenis-jenis SGBV . 18 Definisi ini mencakup kekerasan  yang  terjadi  di  keluarga,  di  dalam  masyarakat  umum,  dan  kekerasan yang  dilakukan  atau  dibiarkan  oleh  negara.  Bentuk-bentuk  kekerasan  berbasis gender  termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada:  kekerasan  domestik,  penganiayaan seksual, perkosaan, pelecehan seksual, perdagangan perempuan, prostitusi paksa, dan tindakan-tindakan yang berbahaya terhadap perempuan .
Sejalan dengan hal tersebut Table of Contents dari UN Women mendefinisikan kekerasan seksual adalah setiap penyalahgunaan yang terjadi pada kondisi kerentanan, yakni rentan kekuasaan atau kepercayaan guna tujuan seksual, termasuk dalam rangka menguntungkan secara finansial, sosial atau politik dari eksploitasi seksual orang lain. 19 Selanjutnya dalam The World Health Organization dalam Understanding and Addressing Violence Against Women:
“The World  Health  Organization  (WHO)  defines  sexual  violence  as:  ‘Any sexual act, attempt to obtain a sexual act, unwanted sexual comments or advances, or acts to traffic or otherwise directed against a person’s sexuality using coercion, by any person regardless of their relationship to the victim, in  any  setting,  including  but  not  limited  to  home  and  work.  Coercion  can encompass: varying degrees of force; psychological intimidation; blackmail; or threats (of physical harm or of not obtaining a job/grade etc)”. 20
World Health Organization mendefinisikan  kekerasan  seksual  sebagai segala bentuk tindakan seksual, yakni upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, rayuan atau komentar seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan yang mengarah pada seksualitas terhadap seseorang yang dilakukan dengan paksaan, oleh siapapun
18 United Nations High Commissioner for Refugees , 2003
19 Ridhana Swantika Chresna, ‘ Implementasi Convention on Then Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) Terhadap Kasus Kekerasan Seksual’ , Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga , ( 2011).[14] 20 Article 1 Understanding and Addressing Violence against Women  of World Health Orga- nization.
tanpa memandang hubungan dengan korban, yang dalam pengaturannya berbentuk apapun akan termasuk dalam kekerasan seksual, maka hal ini tidak terbatas pada lingkungan rumah maupun pekerjaan. Pemaksaan yang dimaksud dapat mencakup berbagai tingkat kekuatan, intimidasi psikologis, pemerasan, maupun ancaman (baik yang dalam hal ancaman untuk menyakiti fisik maupun untuk tidak mendapatkan posisi pekerjaan yang diinginkan).

## Pengaturan Kekerasan seksual dalam Hukum Internasional
CEDAW mengecam tindakan atas kekerasan seksual pada perempuan dengan dilakukannya pengadopsian resolusi 1820 tahun 2008 oleh Dewan Keamanan PBB dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Demikian PBB secara tegas menanggapi bahwa kekerasan seksual sebagai sebuah kejahatan internasional.
1. Kekerasan Seksual sebagai Kejahatan Kemanusiaan.
Berdasarkan  Pasal  7 Ayat  1  huruf  (g) Rome Statute of the International Criminal Court yang berbunyi :
“For the purpose of this Statute, “crime against humanity” means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack : … (g) Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity;…
”. 21
Berdasarkan  pasal  tersebut  kekerasan  seksual  dapat  dikategorikan  dalam tindak kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi yakni: 22
1. Pelaku melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap seserang atau lebih atau menyebabkan orang yang bersangkutan atau orang-orang untuk terlibat dalam tindakan seksual dengan kekerasan.
2. Pelaku  melakukan  tindak  kekerasan  seksual  tersebut  dengan  ancaman
21 Pasal. 7 Ayat 1 huruf g Rome Statute of the International Criminal Court, 1974.
22 Theodor Meron , ‘Rape as a Crime Under International Humanitarian Law’ , (87 Am. J. Int’l, 1993).[424 – 427].

## 2208 Mella Fitriyatul: Kekerasan Seksual dalam
kekerasan atau pemaksaan, seperti memberikan rasa takut akan kekerasan, paksaan,  penahanan,  penekanan  psikologis  atau  penggunaan  kekuasaan, terhadap  seseorang  atau  orang  lain,  atau  dengan  mengambil  kesempatan dari lingkungan yang memaksa atau ketidakmampuan seseorang atau yang bersangkutan untuk memberikan persetujuan dengan ikhlas.
3.  Kekerasan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis yang ditujukan kepada kelompok penduduk sipil.
Berdasarkan unsur-unsur di atas, maka pelaku dari tindak kekerasan seksual yang dimaksud dapat seorang kombatan yang yang merupakan pihak dari konflik yang terjadi. Statuta dan sumber hukum lain mendefinisikan cakupan dari  kejahatan  ini  dengan  berbeda-beda,  namun  pada  dasarnya  kejahatan terhadap kemanusiaan terdiri atas tindakan yang tidak manusiawi (seperti pembunuhan, penyiksaan, kekerasan seksual) yang dilakukan sebagai bagian dari dari serangan yang sistematis atau meluas yang ditujukan kepada populasi penduduk sipil. 23
Pada  awalnya  Statuta  ICTY  mensyaratkan  adanya  hubungan  terhadap konflik  bersenjata,  statuta  membuat  elemen  tersebut  sebagai  persyaratan yurisdiksional,  sehingga  bukti  dari  konflik  bersenjata  merupakan  elemen pilihan terhadap kejahatan di pengadilan lain. Dewan Banding ICTY pun telah menegaskan  bahwa  berdasarkan  hukum  kebiasaan  internasional,  dan  seperti yang  telah  diterapkan  oleh  Pengadilan,  persyaratan  umum  untuk  kejahatan kemanusiaan yakni: “(i) harus ada serangan; (ii) tindakan pelaku harus menjadi bagian dari serangan; (iii) serangan harus ditujukan kepada populasi penduduk sipil; dan (iv) serangan harus bersifat sistematis atau meluas”.
Syarat umum di atas untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan kemanusiaan yakni “sistematis” berarti memerlukan adanya sebuah rencana atau kebijakan. Namun ternyata oleh Dewan Banding ICTY belakangan ini dinyatakan bahwa tidak harus demikian. Dimana sebuah rencana ataupun kebijakan mungkin
23 Matthew  Lippman,  ‘ The 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide: FortyFive Years Later ’, (Int’l & Comp. L.J., 1994). [344-348].
bersifat indikatif dari sifat sistematis kejahatan sehingga akan menjadi “bukti yang relevan”, tetapi hal tersebut bukan merupakan elemen legal dari kejahatan tersebut.    Hal  ini  berarti  dimungkinkan  sebuah  tindakan  kekerasan  seksual akan tetap dikategorikan dalam kejahatan kemanusiaan berdasarkan statuta tersebut sekalipun syarat sistematis atau meluasnya tidak terpenuhi dan pelaku merupakan bukan kombatan dari perang yang terjadi.
2. Kekerasan Seksual sebagai Penyiksaan.
Pasal 7 Ayat 1 huruf (f) dalam Rome Statute of the International Criminal Court mengatakan bahwa penyiksaan yang dikategorikan berat dalam aturan tersebut adalah masuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebagaimana tertulis dalam statuta tersebut :
“For the purpose of this Statute, “crime against humanity” means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack : … (f) Torture; ….”
Selanjutnya dalam Pasal 2 huruf (f) dari Rome Statute menjelaskan Penyiksaan yang dimaksud dari pasal 1 sebelumnya, sebagaimana berbunyi :
“(e)  ‘Torture’  means  the  intentional  infliction  of  severe  pain  or  suffering, whether physical or mental, upon a person in the custody or under the control of the accused; except that torture shall not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to, lawful sanctions;…”.
Dimana  Penyiksaan  tersebut  adalah  Timbulnya  secara  sengaja  sakit  atau penderitaan  yang  hebat,  baik  fisik  maupun  mental  terhadap  seseorang  yang ditahan atau dibawah oleh penguasaan oleh tertuduh.
Menurut  Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan (Konvensi Menentang Penyiksaan) tahun 1984 Penyiksaan adalah :
“ For the purposes of this Convention, the term “torture” means any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted  on  a  person  for  such  purposes  as  obtaining  from  him  or  a  third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or

## 2210 Mella Fitriyatul: Kekerasan Seksual dalam
with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions.”
Berdasarkan konvensi tersebut, definisi dari penyiksaan ialah :
1. Melibatkan penderitaan yang parah;
2.  Dilakukan secara sengaja untuk suatu tujuan (yaitu bukan karena kecelakaan),  seperti:  mendapatkan  informasi  atau  pengakuan, menghukum,  mengintimidasi,  memaksa,  dengan  berbagai  alasan  atas dasar diskriminasi dalam bentuk apa pun;
3.  Dilakukan oleh seorang pejabat publik atau orang lain yang berperan dalam kapasitas resmi, atau atas dorongannya atau dengan izin atau persetujuannya.
Dalam hukum internasional kekerasan seksual dapat mencakup berbagai tindak kejahatan seperti: pemerkosaan; perbudakan seksual; pelacuran paksa; penghamilan paksa; dan sterilisasi paksa. Kekerasan seksual tersebut dapat menjadi tuntutan penyiksaan sebagaimana Dewan Pengadilan menekankan bahwa “untuk memasukkan  pemerkosaan  di  dalam  tuntutan  penyiksaan,  pemerkosaan  harus memil iki beberapa elemen dari pelanggaran tersebut”. 24
Dewan pengadilan merumuskan Elemen dari penyiksaan untuk tujuan ketetapan  kejahatan  perang  dari  Statuta  ICTY  ,  yakni  :  (i)  harus  ada  tindakan atau  kelalaian  yang  menyebabkan  rasa  sakit  atau  penderitaan  yang  hebat,  baik itu fisik maupun mental, (ii) dilakukan secara sengaja, (iii) dengan tujuan untuk mengambil informasi atau mendapatkan pengakuan dari korban, atau orang ketiga, menghukum korban atas tindakan yang ia atau orang ketiga telah lakukan atau diduga telah dilakukan, mengintimidasi dan memaksa korban atau pihak ketiga, atau dengan alasan apapun mendasarkan pada diskriminasi, (iv) dan tindakan atau kelalaian tersebut telah dilakukan, atau dihasut, atau dengan kesadaran dari pihak yang berwenang atau orang lain yang bertindak di dalam kapasitas wewenangnya. 25
Berdasarkan  pertimbangan  yang  dilakukan  oleh  Dewan  Pengadilan  terkait
24 Komnas Perempuan, Buku Referensi Hukum Pidana Internasional dan Perempuan (Raol Wallenberg Institute 2017).[145].
pemerkosaan, tindak kekerasan seksual ini dapat dikategorikan sebagai tindakan yang  dapat  menyerang  inti  dari  martabat  manusia  dan  integritas  fisik  mereka. Maka  hukuman  dari  pemerkosaan  menjadi  semakin  penting  ketika  hal  tersebut dilakukan oleh, atau dengan hasutan dari pejabat publik, atau dengan kesadaran dari  pejabat  yang  berwenang.  Pemerkosaan  menyebabkan  penderitaan  yang hebat, baik secara fisik maupun psikologis. Penderitaan psikologis dari seseorang yang telah diperkosa terjadi mungkin karena kondisi budaya dan sosial dan dapat berdampak berkepanjangan. Bahkan, sulit sekali menggambarkan keadaan di  mana  pemerkosaan,  oleh,  atau  atas  hasutan  dari  pejabat  publik,  atau  dengan kesadaran  dari  pejabat  yang  berwenang,  dapat  dipertimbangkan  sebagai  sesuatu yang memiliki tujuan, yang tidak melibatkan hukuman, pemaksaan, diskriminasi maupun  intimidasi.  Melalui  pandangan  Dewan  Pengadilan  hal  ini  secara  alami sudah terdapat di dalam situasi konflik bersenjata. 26
Sebagaimana  tuntutan  dalam  kasus  Delic  dalam  Pengadilan  Yugoslavia pada  tahun  1998.  Ia  dituntut  dengan  penyiksaan  sesuai  dengan  Pasal  2  sebagai pelanggaran keji dari The Geneva Convention tahun  1949  dan  Pasal  3  sebagai pelanggaran hukum atau kebiasaan perang. Dewan Pengadilan menekankan bahwa Delic menggunakan kekerasan seksual yang menyebabkan penderitaan dalam rangka mendapatkan informasi dan mengintimidasi korbannya agar mau bekerjasama dengannya. Tindakan yang menyebabkan penderitaan hebat dan luka serius atau kesehatan  secara  terencana  merupakan  pelangaran  keji  dari  Konvensi  Jenewa, dimana dinyatakan bahwa tindakan tersebut terdiri dari tindakan atau kelalaian yang disengaja sehingga mengakibatkan penderitaan atau luka mental maupun fisik yang serius, sehingga aspek penyiksaan masuk dalam tindak kejahatan yang terjadi.
Penjelasan  terkait  definisi Tindakan  kekerasan  seksual  sebagai  penyiksaan berdasarkan beberapa konvensi dan pertimbangan Dewan Pengadilan menekankan bahwa sebuah tindak kekerasan seksual dapat di kategorikan sebagai penyiksaan bila tindakan tersebut sengaja dilakukan oleh pejabat publik atau seseorang yang

## 2212 Mella Fitriyatul: Kekerasan Seksual dalam
dalam kapasitas resmi dan mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang dengan tujuan mendapatkan sesuatu dari korban seperti informasi, sehingga dilakukan dan mengakibatkan penderitaan yang parah.

## Kekerasan Seksual Oleh Pejabat Publik dalam Perang
Di tengah masyarakat internasional, kasus kekerasan seksual sudah sering terjadi. Berdasarkan  resolusi  1820  tahun  2008  kekerasan  seksual  adalah  salah  satu tactic of war, hal ini sangatlah efektif dikarenakan selain tidak membutuhkan biaya yang sangat besar juga tidak memerlukan sistem persenjataan dalam menaklukan populasi manusia, Demikian kekerasan seksual merupakan suatu kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang yang dapat mengancam keberadaan umat manusia.
Salah satu dari kasus kekerasan seksual dalam masyarakat internasional adalah Kasus Akayesu. Dalam kasus ini, Jean Paul Akayesu sebagai walikota komunitas Taba  didakwa  melakukan  genosida,  kejahatan  kemanusiaan  dan  kejahatan perang. Dalam hal ini, Akayesu mengetahui terjadinya kekerasan seksual namun membiarkannya terjadi di beberapa tempat yang ada di lingkungan komunitas Taba. Putusan pengadilan atas Akayesu menyatakan dengan jelas bahwa kekerasan seksual yang terjadi di komunitas Taba dan seluruh Rwanda merupakan tindakan genosida. Dalam kasus Akayesu dinyatakan bahwa kekerasan seksual yang termasuk perkosaan di dalamnya, adalah setiap perbuatan bersifat seksual yang dilakukan terhadap seseorang yang berada di bawah tekanan. Kekerasan seksual tidak terbatas pada serangan fisik, namun juga dapat mencakup perbuatan yang tidak mengandung penetrasi atau bahkan kontak fisik. Perkosaan dan kekerasan seksual merupakan genosida seperti juga tindak kejahatan lainnya sepanjang tindakan tersebut dimaksudkan  untuk  menghancurkan,  baik  secara  keseluruhan  maupun  sebagian, kelompok  tertentu,  yang  dijadikan  sasaran. 27 Atas  Putusan  tersebut,  Pengadilan Akayesu memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan hukum dalam hukum internasional untuk kasus perkosaan sebagai suatu kejahatan perang dengan
27 Veriena J.B. Rehatta, ‘ Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan ’ (2014) 20 Jurnal Sasi.[57].
menyatakan perkosaan sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan. 28
Contoh kasus kekerasan seksual lain yang terjadi di tengah masyarakat internasional adalah Kasus Furundzija. Anto Furundzija adalah komandan lokal pada  unit  khusus  polisi  militer  HVO  di  Vitez.  Ia  dinyatakan  bersalah  pada  10 Desember 1998 atas penyiksaan dan perkosaan terhadap perempuan Muslim Bosnia selama berlangsungnya interogasi serta membantu dan bersekongkol dalam tindak kejahatan perkosaan. 29 Kekerasan  seksual  di  bekas  negara Yugoslavia  dilakukan dengan cara memberikan persetujuan diam-diam dan/atau memberikan dukungan sebagai pihak yang berpotensi melakukan penyiksaan. 30 Salah satu keputusannya menegaskan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan pemerkosaan dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Putusan pengadilan dalam Kasus Furundzija menegaskan bahwa kekerasan seksual menurut aturan hukum pidana internasional tidak hanya perkosaan saja, tetapi juga meliputi setiap serangan seksual yang serius yang tidak cukup dengan adanya penetrasi aktual saja. Perbuatan ini mencakup semua serangan yang sifatnya seksual yang dilakukan terhadap integritas fisik dan moral seseorang dengan cara-cara yang mengandung paksaan, ancaman kekerasan atau intimidasi sehingga merendahkan dan menghina martabat korban. 31
Merujuk pada kasus-kasus dan putusan pengadilan internasional yang telah ada terkait dengan kekerasan seksual, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan suatu kejahatan yang dapat dikategorikan dalam The most serious crime sebagaimana dimaksud pada Statuta Roma pada Pasal 7 Ayat 1 huruf (f) dan (g) yang mengatur tentang Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dimana kekerasan seksual masuk dalam unsur-unsurnya. Kekerasan seksual memiliki arti yang lebih luas karena bukan hanya perkosaan saja. Oleh karena itu Statuta Roma mencantumkan “bentuk lain dari kekerasan seksual yang kekejiannya setara” sebagaimana yang ada  dalam  Pasal  7 Ayat  1  Huruf  (g)  Statuta  Roma.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk
28 ibid .[58].
29 ibid .[59].
30 ibid.
31 ibid, [61].

## 2214 Mella Fitriyatul: Kekerasan Seksual dalam
menjangkau setiap tindak kekerasan yang dilakukan untuk maksud-maksud seksual atau dengan sasaran seksualitas.
Kekerasan seksual yakni perkosaan dan bentuk-bentuk lain dari kekerasan seksual tercakup dalam most serious crime terhadap hukum yang berlaku pada konflik  bersenjata  internasional  sebagaimana  diatur  dalam  Statuta  Roma  dalam konteks kejahatan perang (war crime) yang dapat pula dimasukkan sebagai pelanggaran berat terhadap The Geneva Convention 1949.

## Kekerasan Seksual Oleh Personil Organisasi Internasional di Suriah
Berdasarkan  laporan  dari  Shan  Women’s  Action  Network  di  tahun  2002, CEDAW menggaris bawahi bahwa dari tahun ke tahun kasus kekerasan seksual semakin meningkat sejak tahun 1996. 32 Tindakan kekerasan seksual tidak hanya terjadi saat konflik, melainkan juga saat proses melarikan diri dari konflik dan di tenda pengungsi, situasi dimana struktur sosial mengalami disintegrasi. 33
Berbeda dengan Kasus Akayesu dan Kasus Furundzija yang telah diselesaikan dengan Putusan Pengadilan, dan berfokus pada war crime sehingga kebanyakan pelakunya adalah kombatan , pada tahun 2015 terjadi kasus kekerasan seksual di Suriah. Konflik Suriah sebenarnya telah berlangsung sejak tahun 2011 yang dipicu oleh Arab Spring. Konflik yang berkepanjangan ini memaksa warga Suriah untuk melarikan diri dari rumah dalam rangka berlindung. Berdasarkan data dari UNHCR, pada Februari 2017 sebanyak 3,2 juta pengungsi Suriah melarikan diri dari rumah mereka dan mengungsi ke pengungsian dalam negeri maupun luar negeri. Para warga mencari perlindungan baik di dalam negeri dengan mendatangi tenda-tenda pengungsi yang ada maupun ke negara lain terutama negara tetangga
32 Shan Women’s Action Network, ‘ Stop License to rape in Burma for the 59th Session’ , (The UN Commission on Human Rights, 2003) <http://www.apwld.org/pdf/SWANCHR-paper.pdf> accessed 18 Maret 2019.
33 Hynes  dan  Cardozo,  ‘ Peran United Nations High Commissioner for Refugees dalam Menangani Pengungsi Suriah Korban Sexual and Gender –Based Violence di Lebanon’ ( Repository Undip , 2000).
seperti Turki dan Lebanon. 34
Salah satu lokasi pengungsian di dalam negeri adalah di wilayah bagian selatan  Suriah  yakni  di  Dara’a  dan  Quneitra.  Berdasarkan  hasil  survei  yang dilakukan oleh The International Rescue Committee terhadap 190 perempuan dan anak perempuan di wilayah tersebut, ditemukan bahwa 40% dari mereka telah mengalami kekerasan seksual. 35
Dalam  kasus  ini,  Berdasarkan  15  Bentuk  Kekerasan  Seksual,  Komisi Nasional  Anti  Kekerasan  terhadap  Perempuan  menyatakan  kekerasan  seksual yang terjadi di Suriah adalah tindak kekerasan seksual dengan penyalahgunaan kekuasaan,  atau  penyalahgunaan  kepercayaan,  untuk  tujuan  kepuasan  seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lain sebagainya. Perempuan dan anak yang menerima tindakan kekerasan seksual dari para pemberi bantuan dalam rangka mendapatkan makanan dan minuman untuk keluarganya. Para pemberi bantuan tersebut memaksa perempuan atau anak perempuan yang datang pada mereka dengan kekuasaannya sebagai penyalur bantuan untuk melayani keinginan seksual mereka sebelum para perempuan dan anak perempuan menerima bantuan yang disediakan oleh Organisasi Internasional penyedia bantuan kemanusiaan. Kekerasan seksual yang dilakukan sebagaimana dijelaskan di atas dapat dikatakan sebagai kekerasan seksual dalam bentuk eksploitasi seksual. 36 Beberapa  anak  perempuan  yang  menolak  akan  didatangi oleh para pemberi bantuan dan memaksa orangtua dari si anak untuk meminta anaknya melayani mereka dengan berbagai ancaman. 37 Pemberi bantuan tersebut merupakan perwakilan dari organisasi internasional yang diberikan tugas dan wewenang untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan.
34 Adinda Ayu  Shabrina,  ‘ Peran United Nations High Commissioner for Refugee dalam Menangani Pengungsi Suriah Korban Sexual and Gender-based Violence di Lebanon ’  (2018)  4 Journal of Internaional Relations.[81-89].
35 Konflik Suriah, ‘ Perempuan dieksploitasi secara seksual dengan imbalan bantuan kema - nusiaan ’ (BBC News, 2018) <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-43207848> accessed 8 Maret
2019. 36 ibid.

## 2216 Mella Fitriyatul: Kekerasan Seksual dalam
Survei dari International Rescue Committee menyatakan bahwa para pemberi bantuan tersebut merupakan perwakilan dari organisasi internasional di bawah PBB.  Berbeda  dengan  kasus-kasus  yang  sebelumnya,  dalam  kasus  kekerasan seksual yang terjadi di Suriah, kekerasan seksual dilakukan oleh personil organisasi internasional,  sehingga  perlu  diketahui  tanggungjawab  atas  kekerasan  seksual tersebut melekat pada organisasi yang membawahi pemberi bantuan atau melekat pada individu.

## Kesimpulan
Definisi  kekerasan  seksual  dalam  hukum  internasional  berkembang mengikuti  kondisi  saat  terjadinya  tindakan  kekerasan  seksual  tersebut,  dimana tindakan kekerasan seksual tersebut terjadi dalam kondisi konflik bersenjata atau dalam  kondisi  tanpa  konflik  bersenjata  yakni  dalam  kehidupan  rumah  tangga maupun  pekerjaan.  Kekerasan  seksual  dalam  Hukum  Internasional  diatur  dalam beberapa pengaturan diantaranya dalam Rome Statute of the International Criminal Court Tahun  1974  yang  mengkategorikan  kekerasan  seksual  sebagai the most serious crimes. Selanjutnya diatur pula dalam Convention on Then Elimination of All Forms Discrimination Against Women dimana pengaturannya lebih kepada tindakan preventif terkait perlindungan dari kekerasan seksual, dari Konvensi ini pula muncul pengklasifikasian kekerasan seksual oleh Komnas Perempuan. Ke-15 bentuk kekerasan seksual tersebut yakni: Perkosaan; Intimidasi Seksual termasuk ancaman  atau  percobaan  perkosaan;  Pelecehan  Seksual;  Eksploitasi  Seksual; Perdagangan  Perempuan  untuk  Tujuan  Seksual;  Prostitusi  Paksa;  Perbudakan Seksual;  Pemaksaan  Perkawinan;  Pemaksaan  Kehamilan;  Pemaksaan  Aborsi; Pemaksaan  Kontrasepsi  dan  Sterilisasi;  Penyiksaan  Seksual;  Penghukuman tidak  manusiawi  danbernuansa  seksual;  Praktik  tradisi  bernuansa  seksual  yang membahayakan  atau mendiskriminasi perempuan; dan Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.
Berdasarkan pengaturan tersebut, perlindungan yang diberikan oleh Hukum Internasional sejauh ini lebih banyak mencakup hal-hal preventif dari pada represif
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 6, November 2019
sehingga dalam hal represif masih perlu pengaturan yang lebih spesifik mengenai akibat hukum yang dapat diberikan kepada pelaku kekerasan seksual tersebut.

## Daftar Bacaan

## Buku
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2008).
Komnas  Perempuan,  ‘ Buku  Referensi  Hukum  Pidana  Internasional  dan Perempuan’ ,(Raol Wallenberg Institute, 2017).
Atikah  Nuraini  et  al,  ‘ Hukum  Pidana  Internasional  dan  Perempuan  :  Sebuah Resource Book untuk Praktisi’ , (Komnas Perempuan, 2013).

## Jurnal
Adi nda Ayu  Shabrina,  ‘ Peran United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Suriah Korban Sexual and Gender – based Violence (SGBV) di Lebanon ’  (2018)  4  Journal  of  International Relations.
Veriena J.B. Rehatta, ‘ Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan ’ (2014) 20 Jurnal Sasi.

## Skripsi
Sev irna Ratri Aryani, ‘ Astana Process sebagai Mekanisme Penyelesaian Konflik di Suriah’, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, (2018).
Ridhana Swastika Chresna, ‘ Implementasi Convention on The Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) terhadap Kasus Kekerasan Seksual di Wilayah Shan Myanmar pada 1996-2001’ , Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, (2012).

## Laman
Ab uja, ‘Nigeria : Boko Haram Attacks Cause Humanitarian Crisis’ (Human Rights Watch,  2014)  < http://www.hrw.org/news/2014/03/14/nigeria-boko-haram- attacks-cause-humanitarian-crisis >, accessed 22 November 2018.
Bernat Armangue,  ‘75  % Anak  di  Dunia  Jadi  Korban  Kekerasan’  (VOA,  2017) <https://www.voaindonesia.com/a/tujuh-puluh-lima-persen-anak-di-dunia- jadi-korban-kekerasan/4047830.html>, accessed 28 September 2018.

## 2218 Mella Fitriyatul: Kekerasan Seksual dalam
Laila  Bassam,  ‘Iran  troops  to  join  organisasi  internasional  Syria  war,  Russia bombs  group  trained  by  CIA’,  (World  News,  2015)  < http://www.reuters. com/article/us-mideast-crisis-russia-syria/iran-troo Pasal -to-join-syria-war- russia-bombs-group-trained-by-cia-idUSKCN0RV41O20151002> accessed 27 November 2018.
Fawaz  Gerges,  ‘ Saudi Arabia and Iran must end their proxy in Syria ’,  (The Guardian.com,  2013)  < http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/ dec/15/saudia-arabia-iran-proxy-war-syria >, accessed 27 November 2018.
Crime  Burma,  ‘Analysis  of  Sexual  Violence’,  (International  Human  Rights  in Clinic Harvard Law School, 2009) < http://www.law.harvard.edu/programs/ hrp/documents/Crimes-in-Burma.pdf> accessed 27 November 2018.
Konflik  Suriah,  ‘ Perempuan  dieksploitasi  secara  seksual  dengan  imbalan bantuan kemanusiaan ’ (BBC News, 2018) < http://www.bbc.com/indonesia/ dunia-43207848> accessed 8 Maret 2019.

## Instrumen Hukum
Conven tion  on  the  Elimination  of  all  Forms  of  Discrimination Againts  Women (CEDAW), Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 34/ 180 of 18 December 1979 entry into force 3 September 1981.
Rome Statute of the International Criminal Court, adopted by the United Nations Diplomatic  Conference  of  Plenipotentiaries  on  the  Establishment  of  an International Criminal Court on 17 July 1998.
Report of The United Nations High Commissioner for Refugees, The United Nations General Assembly  adopted  the  statute  creating  UNHCR  on  December  14, 1950.
HOW TO CITE : Mella Fitriyatul Hilmi, ‘Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional ’ (2019) Vol. 2 No. 6 Jurist-Diction.