Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 1 Nomor 1 April 2019
MEKANISME PENINGKATAN BADAN USAHA PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) MENJADI BADAN HUKUM  PERSEROAN TERBATAS (PT)
Yayah Wariah 1

## ABSTRAK
Dunia  bisnis  selalu  penuh  dengan  perkembangan  yang  memerlukan  respon  dan pengambilan keputusan  yang  segera, sehingga dapat mengantisipasi perubahan  itu. Salah  satu bentuk  perubahan  itu  adalah  apabila  suatu  bisnis  yang  sebelumnya  berbentuk  badan  usaha Perseroan Komanditer (CV) akan dirubah statusnya menjadi badan hukum Perseroan Terbatas (PT).  Perbedaan  prinsipil  antara  Perseroan  Komanditer  atau  dikenal  dengan  sebutan  CV ( Commanditaire  vennootschap) dengan  Perseroan  Terbatas  (PT)  terdapat  pada  status  badan hukumnya, karena CV merupakan persekutuan yang tidak berbadan hukum dan tanggungjawab dari  para  sekutu  pengurus  hanya  sampai  kepada  harta  pribadinya.  Sedangkan  Perseroan Terbatas (PT) merupakan perseoran berbadan hukum dan tanggungjawabnya terbatas. Adapun Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  meneliti  dan  menganalisis  mekanisme  perubahan Persekutuan  Komanditer  (CV)  Menjadi  Badan  Hukum  Perseroan  Terbatas  (PT).Untuk menganalisis Tanggung Jawab Sekutu Komplementer Terhadap Perseroan Terbatas (PT) Yang Didirikan.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  yang  bersifat deskriptif  analisis,  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  data  primer  dan  data sekunder  berupa  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tertier  sebagai  data  utama.  Setelah  data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara kualitatif
Berdasarkan  hasil  analisis  data  disimpulkan  bahwa  Prosedur  pengalihan  asset  dari  CV kepada  PT  harus  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di bidang  PT.  Langkah  pertama  pengalihan  asset  tersebut  adalah  dengan  mengadakan  Rapat Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  untuk  meminta  persetujuan  para  persero  dalam  pengalihan asset dari CV kepada PT sebagaimana diketahui dalam PT, RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang  ditentukan  dalam  Undang-Undang  PT  Nomor  40  Tahun  2007  dan/atau  anggaran  dasar PT.  Terdapatnya dua  jenis sekutu  dalam Persekutuan  Komanditer, yaitu sekutu komplementer dan  sekutu  komanditer  mengakibatkan  terdapatnya  dua  jenis  tanggung  jawab  pula,  yaitu tanggung  jawab  tidak  terbatas  ( unlimited  liability) dan  tanggung  jawab  terbatas  ( limited liability ).  Pertanggunggjawaban  sekutu  komplementer  apabila  melakukan  perbuatan  hukum sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  12  dan  Pasal  13  UUPT,  maka  terjadi  peralihan  hak  dan kewajiban  dari  sekutu  komplementer  tersebut  ke dalam  perseroan  dan  perbuatan  hukum  yang dilakukan oleh sekutu komplementer tersebut mengikat perseroan.
Kata Kunci: Badan Usaha,Persekutuan Komanditer,Perseroan Terbatas
1 Staff kantor Notaris ….. , email tehyayah79@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 1 Nomor 1 April 2019

## A. Latar Belakang Masalah
Persekutuan  merupakan  bentuk  badan usaha yang paling sederhana untuk mencapai suatu keuntungan bersama. Hal ini disebabkan  pendirian  persekutuan  tidak diharuskan  adanya  akta  otentik  maupun pengesahan  dari  instansi  yang  berwenang. 2 Namun  sebagian  besar  pendiri  dari  CV seringkali  menggunakan  akta  otentik  untuk mendirikan dan menjalakan usahanya tersebut.  Hal  ini  disebabkan  CV  memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan  persekutuan  lainnya.  Perbedaan yang paling mencolok dari CV terletak pada adanya  sekutu  komanditer  dan  sekutu komplementer yang dimana sekutu komplementer  berwenang  sebagai  sekutu yang mengurus sedangkan sekutu komanditer  berwenang  sebagai  sekutu  yang yang  memasukkan  uang  atau  benda  ke dalam  persekutuan  sebagai  pemasukan ( inbreng )  dan  berhak  atas  keuntungan  dari persekutuan  tersebut 3 .  Sehingga  segala bentuk  kewenangan  para  sekutu  yang  telah disepakati  tersebut,  tidak  dapat  diubah dengan serta merta.
Sekutu komanditer dilarang
melakukan  pengurusan  meskipun  dengan surat  kuasa.  Ia  hanya  boleh  mengawasi pengurusan jika memang ditentukan demikian di dalam Anggaran Dasar persekutuan.  Bila  ketentuan  ini  dilanggar, Pasal  21  KUHD 4 memberi  sanksi  dimana sekutu  komplementer  bertanggung  jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Dalam CV hanya  sekutu  komplementer  (Direksi)  yang
2 Kitab  Undang-undang  Hukum  Dagang, Staatsblad 1847-23, Pasal 22 KUHD
3 Ridwan  Khairandy, Pokok-PokokHukum Dagang  Indonesia ,  Pustaka  Pelajar,  Jakarta.  2013, hlm. 26
4 Pasal 21 KUHD yang menyatakan : “Persero komanditer  yang  melanggar  ketentuan-ketentuan alinea pertama atau alinea kedua dari pasal yang lain, bertanggung  jawab  secara  tanggung  renteng  untuk seluruhnya  terhadap  semua  utang  dan  perikatan perseroan itu. (KUHD 18.)”.
boleh mengadakan hubungan terhadap pihak ketiga.  Sedangkan  status  hukum  seorang sekutu  komanditer  dapat  disamakan  dengan seorang yang meminjamkan atau menanamkan  modal  pada  suatu  perusahaan dan  diharapkan  dari  penanaman  modal  itu adalah  hasil  keuntungan  dari  modal  yang dipinjamkan atau ditanamkan tersebut.
Adanya  risiko  yang  dapat  melibatkan harta  pribadi  dari  sekutu  komplementer tersebut disebabkan CV sekali pun didirikan dengan  adanya  akta  otentik  tetap  bukan merupakan badan hukum. Hal ini disebabkan  ketentuan  dalam  KUHD  tidak mengharuskan  pendirian  CV  mendapatkan pengesahan  badan  hukum  dari  instansi  yang berwenang.  Segala  kewenangan  CV  tetap merupakan kewenangan para sekutu komplementer, bukanlah kewenangan perusahaan/  persekutuan.  Sehingga  hal  ini menuntut para sekutu meningkatkan statusnya  menjadi  badan  hukum  agar  dapat melindungi harta pribadinya.
Usaha  untuk  melakukan  perubahan terhadap  CV  menjadi  PT 5 tentu  memiliki permasalahan.  Hal  ini  disebabkan  CV  telah berdiri  terlebih  dahulu  dan  melakukan perbuatan  hukum  yang  dapat  berupa Perjanjian  Kredit,  Penjaminan,  maupun transaksi  keuangan  lainnya  dengan  pihak ketiga.  Selain  itu,  permasalahan  lain  yang menjadi  kendala  dalam  perubahan  CV menjadi PT juga terdapat pada dasar hukum yang  sangat  terbatas  dan  hingga  kini  tidak ada  dasar  hukum  yang  spesifik  yang  dapat merubah  CV  menjadi  PT.  Keperluan  atas dasar  hukum  yang  spesifik  tersebut  juga menyebabkan  adanya  ketidakjelasan  terkait dengan   prosedur   serta    mekanisme  yang
5 Irma Devina, Peningkatan Bentuk Perusahaan Dari CV Menjadi PT, https:// irmadevita. com/2011/  peningkatan-bentuk-perusahaan-dari-cv- menjadi-pt/diakses tanggal 11/10/2018
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 1 Nomor 1 April 2019
dapat digunakan
untuk melakukan perubahan  CV  menjadi  PT.  Untuk  itu, penulis  hendak  mengkaji  lebih  dalam bagaimana proses pendirian PT yang berasal dari  CV  dapat  dilakukan  dengan  menjamin kepastian  hukum  yang  setinggi-tingginya. Sehingga  dengan  adanya  kepastian  hukum, maka  setelah  PT  berdiri  selain  menjalankan prosedur  hukum  yang  tepat  juga  dapat mengambil  alih  segala  perbuatan  hukum yang  telah  dilakukan  oleh  CV  tersebut menjadi tanggung jawab PT bukan tanggung jawab pribadi dari para sekutu komplementer.
Berdasarkan dari latar belakang tersebut,  maka  penulis  tertarik  untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan  dalam  bentuk  penelitian  dengan judul  “ Mekanisme  Peningkatan  Badan Usaha  Persekutuan  Komanditer  (CV) Menjadi  Badan  Hukum    Perseroan Terbatas (PT)”.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang masalah  di  atas,  maka  yang  menjadi permasalahan adalah:
1. Bagaimanakah  Mekanisme  Perubahan Persekutuan  Komanditer  (CV)  Menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT)?
2. Bagaimana Tanggung  Jawab  Sekutu Komplementer Terhadap Perseroan
Terbatas (PT) Yang Didirikan
C. Tujuan Penelitian
Sesuai  dengan  permasalahan  di  atas, maka tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk meneliti dan menganalisis mekanisme perubahan Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Badan Hukum
Perseroan Terbatas (PT)?
2. Untuk  menganalisis  Tanggung  Jawab Sekutu Komplementer Terhadap
Perseroan Terbatas (PT) Yang Didirikan?
D. Kerangka Pemikiran
Menurut M. Solly Lubis yang menyatakan konsep teori merupakan “Kerangka  pemikiran  atau  butir-butir pendapat,  mengenai  suatu  kasus  ataupun permasalahan  ( problem )  yang  bagi  si pembaca  menjadi  bahan  perbandingan, pegangan  teori,  yang  mungkin  ia  setuju ataupun tidak disetujuinya merupakan masukan eksternal bagi peneliti”. 6
Kerangka teori dalam penelitian hukum  sangat  diperlukan  untuk  membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai  kepada  landasan  filosofisnya  yang tertinggi. 7 Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai  kelanjutan  dari  mempelajari  hukum positif,  setidak-tidaknya  dalam  urutan  yang demikian  itulah  kita  merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas. 8
Sebagai  kerangka  teori  yang  akan dibahas  dalam  tulisan  ini  dengan  aliran hukum  positif  yang  analistis  dari  Jhon Austin, Jhon Austin dengan analytical legal positivism -nya  menjadi  penganut  utama aliran  positivisme  yuridis.  Austin  bertolak dari  kenyataan  bahwa  terdapat  suatu kekuasaan  yang  memberikan  perintah- perintah dan ada orang yang pada umumnya mentaati perintah-perintah itu. Tidak penting mengapa  orang  mentaati  perintah-perintah itu.  Bahwa  mereka  mentaati  karena  takut, atau karena rasa hormat, atau karena merasa dipaksa,  sama  saja.  Yang  penting,faktanya adalah  ada  orang  yang  mentaati  aturan  itu. Kalau  tidak,  dijatuhkan  sanksi, maka  untuk dapat  disebut  hukum  menurut  Austin diperlukan adanya unsur-unsur yang berikut:
a. Adanya seorang penguasa ( souvereighnity ),
b. Suatu perintah ( command ),
c. Kewajiban untuk mentaati ( duty ),
6 M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian , CV. Mandar Maju, Bandung, 1994,hlm. 80
7 Satjipto  Rahardjo, llmu  Hukum, P.T.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 254.
8 Ibid, hlm. 253

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
d. Sanksi  bagi  mereka  yang  tidak  taat ( sanction ). 9
Perbedaan  prinsipil  antara  Perseroan Komanditer atau dikenal dengan sebutan CV ( Commanditaire vennootschap) dengan Perseroan Terbatas (PT) terdapat pada status badan  hukumnya,  karena  CV  merupakan persekutuan yang tidak berbadan hukum dan tanggungjawab  dari  para  sekutu  pengurus hanya  sampai  kepada  harta  pribadinya.
Sedangkan Perseroan Terbatas (PT)
merupakan  perseoran  berbadan  hukum  dan tanggungjawabnya  terbatas.  Perubahan  CV menjadi  Perseroan  Terbatas  (PT)  dilakukan melalui  notaris  tanpa  harus  membubarkan CV  terlebih  dahulu.  Perubahan  CV  menjadi Perseroan  Terbatas  (PT)  berarti  akan mengubah  status  perusahaan  yang  awalnya tidak  berbadan  hukum  menjadi  badan hukum.  Untuk  itu  terdapat  hal-hal  yang perlu  diperhatikan  dan  disesuaikan  agar dapat  memperoleh  status  badan  hukum sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  No.  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
Adapun hal-hal yang perlu disesuaikan berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  No. 40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas adalah sebagai berikut :
a. Menyelesaikan terlebih dahulu perikatan  yang  telah  terjadi  antara para  pengurus  CV  dengan  pihak ketiga.
b. Menyesuaikan Anggaran Dasar CV. Hal  ini  dilakukan  karena  pada Anggaran  Dasar  CV  tidak  ada ketentuan  mengenai  Modal  Dasar,
Modal  Ditempatkan,  dan  Modal Disetor.  Sedangkan  untuk  menjadi Perseroan Terbatas harus memenuhi ketentuan  mengenai  Modal  Dasar Perseroan  Terbatas,  yakni  minimal Rp.  50.000.000  (Berdasarkan  Pasal
9 Satjipto  Rahardjo, Teori  Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm 120.
32  ayat  (1)  UUPT),  dan  25%  dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor  penuh  (Berdasarkan  Pasal 33  ayat  (1)  UUPT).  Dengan demikian,  Anggaran  Dasar  CV harus disesuaikan dengan ketentuan tersebut.
c. Membuat  Akta  pendirian  (akta notaris)  yang  memuat  Anggaran
Dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan Terbatas  (Berdasarkan  Pasal  7  ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) UUPT). d. Para pendiri bersama-sama
mengajukan
permohonan
pengesahan  badan  hukum  melalui jasa  teknologi  informasi  sistem administrasi  badan  hukum  secara elektronik  kepada  Menteri  Hukum dan  HAM  (Berdasarkan  Pasal  1 angka 16 jo. Pasal 9 ayat (1) UUPT. e. Setelah dilakukan pengesahan, Menteri akan melakukan pendaftaran Perseroan Terbatas (Berdasarkan  Pasal  29  ayat  (1)
UUPT). f. Pengumuman  di  Tambahan  Berita Negara RI oleh Menteri (Berdasarkan  Pasal  30  ayat  (1) UUPT). 10
Dan  perubahan  itu  dapat  dilakukan  melalui cara berikut ini :
a. Seluruh  sekutu  harus  setuju  akan keinginan  itu  dan  melakukan  rapat dengan atau tanpa kehadiran notaris yang  kemudian  akan  menghasilkan putusan perubahan itu dalam bentuk berita acara.
b. Seluruh aset bergerak maupun tidak bergerak  Perseroan  Komanditer (CV)  harus  di taksasi (penilaian
10 NOTARIS  SIDOARJO, Perubahan  CV Menjadi PT , http://notaris-sidoarjo. blogspot. com/2012/11/perubahan-cv-menjadi-pt_26.html diakses tanggal 19/09/2018
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 1 Nomor 1 April 2019
dalam  jumlah  rupiah)  sebaiknya dilakukan oleh independen auditor.
c. Dari  total  aset  lalu  ditentukan berapa besar bagian masing-masing
dan apakah seluruhnya atau sebagian akan di inb reng (dimasukkan)  ke  dalam  Perseroan Terbatas  sebagai  modal  yang  akan disetor oleh  masing-masing  pendiri Perseroan Terbatas (PT).
d. Datang  ke  Notaris  untuk  membuat Akta  Pendirian  Perseroan  Terbatas (PT)  dengan  sudah  menentukan nama,  kedudukan,  maksud  dan tujuan,  pemegang  saham,  susunan pengurus  dan  modal  Perseroan Terbatas (PT).
e. Setelah  proses  pendirian  Perseroan Terbatas  (PT)  tentu  saja  harus mengubah  seluruh administrasi dan keuangan  yang  ada  karena  telah beralih  status  dari  badan  usaha menjadi badan hukum.

## E. Metode Penelitian
Metode  adalah  proses,  prinsip-prinsip dan  tata  cara  memecahkan    suatu  masalah, sedangkan  penelitian  adalah  pemeriksaan secara  hati-hati,  tekun  dan  tuntas  terhadap suatu  gejala  untuk  menambah  pengetahuan manusia,  maka  metode  penelitian  dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip atau tata  cara  untuk  memecahkan  masalah  yang dihadapi  dalam  melakukan  penelitian 11 . Dengan demikian penelitian yang
dilaksanakan  tidak  lain  untuk  memperoleh hasil  uji  hipotesis  ilmiahnya,  namun  untuk mencapai  kebenaran  ilmiah  tersebut  ada  2 (dua)  pola  pikir  menurut  sejarahnya,  yaitu berfikir  secara  rasional  dan  berfikir  secara normatif. Oleh karena itu untuk menemukan
11 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Pengantar  Penelitian  Hukum  Normatif ,  UI  Press, Jakarta, 2006,  hlm. 6
metode ilmiah, maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan pendekatan normatif.

## 1. Metode Pendekatan
Metode  Pendekatan  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif . Johnny  Ibrahim  mengatakan  nilai  ilmiah suatu  pembahasan  dan  pemecahan  masalah terhadap legal  issue yang  diteliti  sangat tergantung  kepada  cara  pendekatan  yang digunakan. Jika cara pendekatan tidak tepat, maka  bobot  penelitian  tidak  akurat  dan kebenarannya  pun  dapat  digugurkan. 12 Penggunaan  penelitian yuridis  normatif 13 dilakukan karena kajian dalam penelitian ini adalah  kajian  ilmu  hukum  oleh  karena  itu harus dikaji dari aspek hukumnya. Penelitian yuridis  normatif disebut  juga  penelitian hukum kepustakaan. 14 Arief Sidharta mengatakan  penelitian  hukum  normatif adalah jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam  kegiatan  pengembangan  ilmu  hukum yang  di  barat  biasa  juga  disebut  dogmatika hukum. Mochtar Kusumaatmadja dan Koesnoe menyebutnya ilmu hukum positif. 15
Johnny Ibrahim  menyebut penelitian hukum normatif  suatu  prosedur  penelitian  ilmiah untuk  menemukan  kebenaran  berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. 16
Penelitian  ini  dikategorikan  sebagai penelitian hukum normatif (legal
12 Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif, Bayumedia  Publishing, Cetakan Keempat, Malang, 2011,hlm. 299.
13 Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri, Semarang,Ghalia Indonesia, 1988,  hlm. 11.
14 Ibid . 15 Bernard Arief  Sidharta,  “ Penelitian  Hukum Normatif:  Analisis  Penelitian  Filosofikal  dan Dogmatikal” ,  dalam  Sulistyowati  Irianto  dan
Shidarta (Editor), Metode Penelitian Hukum Konstelasi  dan  Refleksi, Cetakan  kedua,  Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 142.
16 Johnny Ibrahim, Op.Cit., h. 57.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 1 Nomor 1 April 2019
research) , 17 yaitu  penelitian  yang  mengkaji asas-asas dan kaidah-kaidah hukum. Digunakannya  penelitian  hukum  normatif karena,  permasalahan  pokok  tesis  ini mengenai peningkatan badan usaha dari CV menjadi  badan  hukum  PT.  Di  samping  itu, penelitian  ini  menggunakan  pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) yaitu  dilakukan  dengan    menelaah  semua undang-undang  dan  regulasi yang berkaitan dengan  peningkatan    badan  usaha dari CV menjadi badan hukum PT 18 .

## 2. Spesifikasi Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif,
maksudnya karena peneliti berusaha mengetahui  dan  memaparkan  informasi  dan data  secara  faktual  dengan  cara  sistematis dan  akurat  mengenai  peningkatan  badan usaha  dari  CV  menjadi  badan  hukum  PT. Bersifat  analisis  karena  peneliti  akan melakukan  analisa  terhadap  berbagai  aspek hukum, baik dari segi peraturan maupun dari segi  pelaksanaannya,  guna  mengetahui bagaimana  pemerintah  melakukan  regulasi peningkatan  badan  usaha  dari  CV  menjadi badan hukum PT.

## 3. Metode Pengumpulan Data
Metode    yang  dipergunakan  untuk pengambilan  data  yaitu  menggunakan  data primer dan data sekunder yang terdiri dari :
17 Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri, Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1990,hlm. 11-12.
18 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,
Op.Cit., hlm. 14. Lihat juga Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 93. Bahder  Johan  Nasution, Metode  Penelitian  Ilmu Hukum, Mandar  Maju,  Bandung,  2008,    hlm.  86. Zainuddin  Ali, Metode  Penelitian  Hukum, Sinar Grafika,  Jakarta,  2009,  hlm.  25-30.  Abu  Yasid, Aspek-aspek  Penelitian  Hukum;  Hukum  Islam  – Hukum Barat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010,hlm. 72-85.
a. Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. b. Wawancara ( interview ) yaitu
mengumpulkan  data  dengan  cara  tanya jawab  dengan  para  pihak  yang  terkait dengan  objek  penelitian.  Sedangkan  tipe wawancara  yang  dipergunakan  adalah wawancara tidak terpimpin ( non directive interview )  artinya  seluruh  wawancara tidak  didasarkan  pada  satu  sistem  atau daftar  pertanyaan  yang  telah  disusun terlebih dahulu.

## 4. Teknik  Analisis Data
Setelah  data  sekunder  dan  primer terkumpul,  kemudian  diadakan  analisis secara  kualitatif  yaitu  menganalisis  data berupa  uraian-uraian  yang  sistematis  tanpa mempergunakan  bagan-bagan  dan  rumus statistik. Namun sebelum analisis dilakukan, terlebih  dahulu  diadakan  pemeriksaan  dan evaluasi  terhadap  semua  data  yang  ada untuk  mengetahui  validitasnya.  Bambang Waluyo  mengatakan  bahwa  terhadap  data yang  sudah  terkumpul  dapat  dilakukan analisis kualitatif apabila: 19
a. Data  yang  terkumpul  tidak  berupa angka-angka  yang  dapat  dilakukan pengukurannya;
b. Data  tersebut  sukar  diukur  dengan angka;
c. Hubungan  antara  variable  tidak jelas;
d. Sampel lebih bersifat non probabilitas;
e. Pengumpulan  data  menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan;
f. Penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.
19 Bambang  Waluyo, Penelitian  Hukum Dalam  Praktek, Sinar  Grafika, Jakarta,    1996,  hlm. 77-78.

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 1 Nomor 1 April 2019
Analisis  hasil  yang  digunakan  adalah dengan mengidentifikasikan pengertian- pengertian  pokok  atau  dasar  dalam  hukum yaitu  masyarakat  hukum,  subyek  hukum, hak  dan  kewajiban,  peristiwa  hukum, hubungan hukum dan obyek hukum. Setelah pengertian  pokok  atau  dasar  teridentifikasi, dilanjutkan gambaran secara kualitatif terhadap    peningkatan  badan  usaha  dari  CV menjadi badan hukum PT.
Selanjutnya dilakukan analisis mengenai taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan peningkatan  badan  usaha  dari  CV  menjadi badan  hukum  PT.  Dengan  demikian  dapat dilihat  sistematisasi  dan  analisis  hukum yang digunakan dengan mengidentifikasikan materi muatan peraturan perundang- undangan  sesuai  dengan  kewenangan  dari setiap  produk  hukum  yang  tertera  pada hirarki peraturan perundang-undangan. Sehingga  dapat  diperoleh  kesimpulan  dari penelitian  yang  dilakukan,  yang  merupakan jawaban atas permasalahan  yang diteliti dan telah diuji secara ilmiah, sehingga melahirkan suatu pembenaran.

## F. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1.  Mekanisme  Perubahan  Persekutuan Komanditer  (CV)  Menjadi  Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT)
Perubahan  status  badan  usaha  CV menjadi badan hukum PT adalah merupakan suatu  fakta  hukum.  Fakta  hukum  adalah kejadian-kejadian,  perbuatan/tindakan,  atau keadaan  yang  menimbulkan,  beralihnya, berubahnya  atau  berakhirnya  suatu  hak. Singkatnya  fakta  hukum  adalah  fakta  yang menimbulkan  akibat  hukum. 20 Dalam  Pasal 1618  KUHPerdata  dikatakan  bahwa  tiap
20 Herlien  Budiono, Ajaran  Umum  Hukum Perjanjian dan Penerpannya di Bidang
Kenotariatan ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2009,hlm. 3
peserta harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan.  Hal  yang  dimaksudkan  disini adalah  “pemasukan”  ( inbreng ). Yang dimaksud  dengan  “pemasukan”  ( inbreng ) bisa  berwujud  barang,  uang  atau  tenaga, baik  tenaga  badaniah  maupun  tenaga kejiwaan  (pikiran).  Adapun  hasil  dari adanya pemasukan itu tidak hanya keuntungan  saja,  tetapi  mungkin  pula “kemanfaatan”,  Pasal  1618  KUHPerdata dikatakan bahwa tiap peserta harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan.
Hal  yang  dimaksudkan  disini  adalah “pemasukan”  (inbreng).  Yang  dimaksud dengan “pemasukan” (inbreng) bisa berwujud  barang,  uang  atau  tenaga,  baik tenaga  badaniah  maupun  tenaga  kejiwaan (pikiran). Adapun hasil dari adanya pemasukan itu tidak hanya keuntungan saja, tetapi mungkin pula “kemanfaatan”.
Prosedur  pengalihan  asset  dari  CV kepada  PT  harus  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di  bidang  PT.  Langkah  pertama  pengalihan asset  tersebut  adalah  dengan  mengadakan Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS) untuk  meminta  persetujuan  para  persero dalam  pengalihan  asset  dari  CV  kepada  PT sebagaimana  diketahui  dalam  PT,  RUPS adalah  organ  perseroan  yang  mempunyai wewenang  yang  tidak  diberikan  kepada direksi  atau  dewan  komisaris  dalam  batas yang  ditentukan  dalam  Undang-Undang  PT Nomor  40  Tahun  2007  dan/atau  anggaran dasar PT. 21
Sesuai dengan namanya RUPS merupakan  termin  dimana  para  pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan  dengan  PT.  RUPS  merupakan salah  satu  organ  dari  perseroan  disamping direksi  dan  komisaris.  Bila  dalam  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1995, RUPS adalah organ perseroan  yang  memegang kekuasaan
21 Binoto  Nadapdap, Hukum  Perseroan Terbatas , Permata Aksara, Jakarta, 2012,hlm. 111

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
tertinggi  dalam  perseroan  dan  memegang segala  wewenang  yang  tidak  diserahkan kepada direksi atau komisaris.
Ketentuan  mengenai  RUPS  sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah perseroan terbatas telah dihilangkan didalam Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 kedudukan  RUPS  sebagai  salah  satu  organ perseroan  adalah  sama  dengan  organ perseroan adalah sederajat yang membedakan  antara  ketiga  organ  perseroan tersebut  adalah  soal  pembagian  wewenang menurut  Undang-Undang  40  Tahun  2007, RUPS  memiliki  wewenang  yang  tidak dimiliki  oleh  direksi  dan/atau  komisaris. Dengan  kata  lain  RUPS mempunyai wewenang  yang  telah  diberikan  kepada Direksi  atau  Dewan  Direksi  atau  Dewan Komisaris  dalam  batas  yang  ditentukan dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007  tentang  PT,  dan/atau  anggaran  dasar. Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  75  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 berbunyi, “Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari  Direksi  dan/atau  Dewan  Komisaris, sepanjang  berhubungan  dengan  mata  acara rapat  dan  tidak  bertentangan  dengan kepentingan  perseroan”.  Pasal  75  ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 berbunyi, “RUPS dalam mata acara lain-lain tidak  berhak  mengambil  keputusan,  kecuali semua  pemegang  saham  hadir  dan/atau diwakili  dalam  RUPS  dan  menyetujui penambahan mata acara rapat”.
Perbedaan  prinsipil  antara  Perseroan Komanditer atau dikenal dengan sebutan CV ( Commanditaire
vennootschap) dengan Perseroan  Terbatas   (PT)  terdapat  pada status badan hukumnya, karena CV
merupakan persekutuan yang tidak berbadan hukum  dan  tanggungjawab  dari  para  sekutu pengurus  hanya  sampai  kepada  harta pribadinya.  Sedangkan  Perseroan  Terbatas
(PT)  merupakan  perseoran  berbadan  hukum dan tanggungjawabnya terbatas. Mekanisme Perubahan  CV  menjadi  Perseroan  Terbatas (PT)  dilakukan  melalui  notaris tanpa  harus membubarkan CV terlebih dahulu.
Perubahan  CV  menjadi  Perseroan  Terbatas (PT) berarti akan mengubah status perusahaan  yang  awalnya  tidak  berbadan hukum  menjadi  badan  hukum.  Untuk  itu terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dan disesuaikan  agar  dapat  memperoleh  status badan  hukum  sebagaimana  yang  diatur dalam  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Adapun  hal-hal  yang  perlu  disesuaikan berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  No. 40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas adalah sebagai berikut 22 :
a. Menyelesaikan  terlebih  dahulu  perikatan yang  telah  terjadi  antara  para  pengurus CV dengan pihak ketiga.
b. Menyesuaikan  Anggaran  Dasar  CV.  Hal ini  dilakukan  karena  pada  Anggaran Dasar  CV  tidak  ada  ketentuan  mengenai Modal  Dasar,  Modal  Ditempatkan,  dan Modal Disetor. Sedangkan untuk menjadi Perseroan  Terbatas  harus  memenuhi ketentuan mengenai Modal Dasar Perseroan  Terbatas,  yakni  minimal  Rp. 50.000.000  (Berdasarkan  Pasal  32  ayat (1)  UUPT),  dan  25%  dari  modal  dasar harus  ditempatkan  dan  disetor  penuh (Berdasarkan  Pasal  33  ayat  (1)  UUPT). Dengan  demikian,  Anggaran  Dasar  CV harus  disesuaikan  dengan  ketentuan tersebut.
c. Membuat  Akta  pendirian  (akta  notaris) yang  memuat  Anggaran  Dasar  dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan Terbatas
(Berdasarkan  Pasal  7  ayat  (1)  jo.  Pasal  8 ayat (1) UUPT).
22 NOTARIS  SIDOARJO, Perubahan  CV Menjadi PT, .. Loc.Cit
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
d. Para  pendiri  bersama-sama  mengajukan
permohonan  pengesahan  badan  hukum melalui  jasa  teknologi  informasi  sistem administrasi badan hukum secara elektronik  kepada  Menteri  Hukum  dan HAM  (Berdasarkan  Pasal  1  angka  16  jo. Pasal 9 ayat (1) UUPT.
e. Setelah  dilakukan  pengesahan,  Menteri akan  melakukan  pendaftaran  Perseroan Terbatas  (Berdasarkan  Pasal  29  ayat  (1) UUPT).
f. Pengumuman di Tambahan Berita Negara RI  oleh  Menteri  (Berdasarkan  Pasal  30 ayat (1) UUPT).
Dan  perubahan  itu  dapat  dilakukan  melalui cara berikut ini 23 : a. Seluruh sekutu harus setuju akan keinginan  itu  dan  melakukan  rapat dengan atau tanpa kehadiran notaris yang kemudian  akan  menghasilkan  putusan perubahan itu dalam bentuk berita acara.
b. Seluruh  aset  bergerak  maupun  tidak bergerak  Perseroan  Komanditer  (CV) harus  di taksasi (penilaian  dalam  jumlah rupiah) sebaiknya dilakukan oleh independen auditor.
c. Dari  total  aset  lalu  ditentukan  berapa besar  bagian  masing-masing  dan  apakah seluruhnya atau sebagian akan di inbreng (dimasukkan) ke dalam Perseroan  Terbatas  sebagai  modal  yang akan  disetor  oleh  masing-masing  pendiri Perseroan Terbatas (PT).
d. Datang  ke  Notaris  untuk  membuat  Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) dengan sudah menentukan nama, kedudukan, maksud dan tujuan, pemegang  saham,  susunan  pengurus  dan modal Perseroan Terbatas (PT).
e. Setelah proses pendirian Perseroan Terbatas  (PT) tentu  saja  harus  mengubah seluruh  administrasi  dan  keuangan  yang ada karena telah beralih status dari badan usaha menjadi badan hukum.
23 Ibid
2.  Tanggung
Jawab dari Sekutu Komplementer  Terhadap  Perseroan

## Terbatas (PT) Yang Didirikan
Tanggung  jawab, dalam  istilah  hukum berarti keterikatan atas konsenkuensi hukum dari setiap tindakan, kelalaian atau kecerobohan; dalam bahasa sederhana berarti  bertanggung  jawab  atas  tindakan seseorang atau kata-kata, membawa konsekuensi dari tindakan. 24
Terdapatnya  dua  jenis  sekutu  dalam Persekutuan Komanditer, yaitu sekutu komplementer dan sekutu komanditer mengakibatkan terdapatnya dua jenis tanggung  jawab  pula,  yaitu  tanggung  jawab tidak  terbatas  ( unlimited  liability) dan tanggung  jawab  terbatas  ( limited  liability ). Tanggung  jawab  tidak  terbatas  atau  pribadi ( personal  liability )  artinya  bahwa  kreditur dapat menuntut kewajiban persekutuan tidak saja  dari  aset  persekutuan  tetapi  juga  dari aset pribadi para sekutu. 25
Ketentuan  Pasal  20  KUHD  mengatur mengenai tanggung jawab sekutu komanditer  yang  hanya  bertanggung  jawab sebesar  modal  yang  disetorkan  atau  akan disetorkan ke dalam Persekutuan
Komanditer, dengan syarat sekutu komanditer  tersebut  tidak  ikut  serta  dalam pengurusan  Persekutuan  Komanditer  dan keberadaannya  tidak  diketahui  oleh  pihak ketiga.
Pasal  20  KUHD  secara  eksplisit menyatakan  larangan  sekutu  komanditer melakukan pengurusan terhadap Persekutuan Komanditer, meskipun
berdasarkan  surat  kuasa  tetapi  tidak  berarti bahwa  sekutu  komanditer  tidak  berperan sama   sekali  masuk ke dalam kepengurusan
24 Yetty  Komalasari  Dewi, Pemikiran  Baru Tentang  Commanditaire  Venootschap  (CV)  Studi Perbandingan  KUHD  dan  WvK  Serta  Pengadilan Indonesia  dan  Belanda. Badan  Penerbit  Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011hlm. 182 25 Ibid
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 1 Nomor 1 April 2019
Persekutuan Komanditer. 26
Sekutu komanditer  boleh  mengawasi  pengurusan itu,  dengan  syarat  ditetapkan  demikian dalam  akte  pendirian.  Pengawasan  yang dilakukan  oleh  sekutu  komanditer  tersebut harus  bersifat  intern,  berarti  tindakan pengawasan tersebut tidak boleh menimbulkan  kesan  seolah-olah  sekutu komanditer  itu  juga  pengurus  Persekutuan Komanditer.
Sekutu  komplementer  atau    sekutu kerja  merupakan  sekutu  yang  menjadi pengurus  persekutuan,  sedangkan  sekutu tidak  kerja  atau  sekutu  komanditer  tidak mengurus  persekutuan.  Baik  sekutu  kerja maupun  sekutu  tidak  kerja  masing-masing memberikan  pemasukannya,  yang  berwujud uang, barang atau tenaga (fisik atau pikiran) atas  dasar  pembiayaan  bersama,  artinya untung  rugi  dipikul  bersama  antara  sekutu kerja  dan  sekutu  komanditer,  meskipun tanggung  jawab  sekutu  komanditer  terbatas pada  modal  yang  disanggupkan  untuk dimasukkan. Soekardono menamakan sekutu  kerja  itu  sekutu  komplementer, sedangkan  sekutu  yang  tidak  kerja  disebut sekutu komanditer. 27
Menurut  Pasal  17  KUHD  bila  sekutu komplementer terdapat lebih dari satu orang harus  ditegaskan  diantara  mereka,  apakah diantara  mereka  ada  yang  dilarang  untuk bertindak keluar. Meskipun telah ditegaskan di antara para sekutu komplementer mengenai  siapa  di  antara  mereka  yang dilarang  untuk  bertindak  keluar,  tetapi  hal tersebut  tidak  mengurangi  tanggung  jawab masing-masing  dari  sekutu  komplementer untuk bertanggung jawab secara pribadi dan keseluruhan  sampai  harta  pribadi  secara tanggung  menanggung.  Dalam  hal  ini dikarenakan  tidak  semua  sekutu  dalam  CV
26 M.  Yaya  Harahap, Hukum  Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2011,hlm. 18.
27 H.M.N.  Purwosutjipto, Pengertian  Pokok Hukum  Dagang  Indonesia  dan  Bentuk-Bentuk Perusahaan , Djambatan, Jakarta , 2010, hlm.74-75.
bertindak keluar. Sehingga sekutu diam atau yang sering disebut dengan sleeping partner atau stille  vennoot merupakan  anggota persekutuan yang pasif dan tidak melakukan hubungan  dengan  pihak  ketiga. 28 Hal  ini disebabkan sekutu pasif atau sekutu komanditer  hanya  memiliki  fungsi  sebagai pelepas  uang  ( geldschieter )  atau  pemberi uang,  yaitu  orang  yang  mempercayakan uangnya.  Dalam  hal  ini  CV  memungkinkan pengumpulan  modal  yang  lebih  banyak dari sistem persekutuan firma.
Sekutu  pengurus  sering  kali  disebut sebagai komplementaris merupakan anggota yang  aktif  dengan  tanggung  jawabnya sampai  kepada  harta  pribadinya.  Sekutu komanditer  tidak  boleh  mencampuri  tugas sekutu  komplementer  atau  sekutu  pengurus. Namun,  terkait  dengan  adanya  hubungan dengan pihak ketiga, setiap sekutu komanditer  yang  ikut  melakukan  perbuatan pengurusan  CV  dan  sekutu  komanditer tersebut  dengan  mengizinkan  pemakaian namanya  dalam  hal  pengurusan  CV  maka akan memikul akibat hukum, yakni dianggap sukarela mengikatkan diri terhadap semua  tindakan  pengurus,  oleh  karenanya sekutu komanditer tersebut ikut bertanggung jawab secara solider atau bertanggung jawab secara  keseluruhan  atas  utang  Persekutuan Komanditer 29 .
Perjanjian-perjanjian  atau  perbuatan hukum  yang  dilakukan  oleh  para  sekutu pada CV mengikat para sekutu Komplementer  sehingga  perikatan  yang timbul  adalah  antara  sekutu  Komplementer dengan  pihak  ketiga  menurut  ketentuan Pasal  17  KUHD.  Oleh  karenanya  perbuatan hukum  yang  dilakukan  oleh  sekutu  aktif terhadap  PT  yang  didirikan  merupakan tanggung  jawab  seluruhnya  sampai  harta pribadi.
28 I.G.  Rai  Widjaya, Hukum  Perusahaan ,  cet. 7, Kesaint Blanc ,Bekasi, 2007, hlm. 52
29 M. Yahya Harahap, Op.Cit., hlm. 19

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 1 Nomor 1 April 2019
Perjanjian-perjanjian  atau  perbuatan hukum  apabila  dilakukan  oleh  sekutu Komanditer,  maka  perbuatan  hukum  itu menjadi  tanggung  jawab  dirinya  seluruhnya sampai  harta  pribadi  secara  tanggung renteng  dengan  sekutu  Komplementer  dan pertanggungjawaban sekutu Komanditer tidak  hanya  terbatas  pada  uang  yang dilepasnya  pada  CV  sebagaimana  ketentuan Pasal 21 KUHD.
Atas perbuatan hukum  yang dilakukan oleh  para  sekutu  tersebut  apabila  berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetorannya,  maka  Pasal  12  ayat  (1) UUPT  memberikan  fasilitas  agar  perbuatan hukum  tersebut  tidak  menjadi  tanggung renteng  pada  para  sekutu  dan  diambil  alih oleh PT dengan beberapa pilihan, yaitu : a. Bila perbuatan hukum tersebut dinyatakan  dengan  akta  bukan  otentik, akta  tersebut  dilekatkan  pada  anggaran dasar  pendirian  PT  (Pasal  12  ayat  (2) UUPT); dan
b. Bila perbuatan hukum tersebut dinyatakan  dengan  akta  otentik,  maka nomor,  tanggal  dan  nama  serta  tempat kedudukan  Notaris  yang  membuat  akta otentik tersebut disebutkan dalam anggaran  dasar  pendirian  PT  (Pasal  12 ayat (3) UUPT).
Bilamana  perbuatan  hukum  yang dilakukan  sekutu  Komplementer  (dalam  hal ini  calon  pendiri)  yang  berkaitan  dengan kepemilikan  saham,  lalu  tidak  dicantumkan dalam  anggaran  dasar  pendirian  perseroan terbatas,  maka  akan  menyebabkan  tidak menimbulkan  hak  dan  kewajiban serta tidak mengikat  perseroan  sebagaimana  ketentuan Pasal  12  ayat  (4)  UUPT.  Sehingga pertanggungjawaban  Sekutu  Komplementer tersebut secara pribadi sampai harta seluruhnya.
Bila  perbuatan  hukum  yang  dilakukan sekutu Komplementer (dalam hal ini sebagai calon pendiri perseroan) tersebut merupakan perbuatan  hukum  yang  dilakukan  untuk
kepentingan  perseroan  sebelum  didirikan, walaupun tidak dicantumkan dalam anggaran  dasar  pendirian  perseroan  tetap harus  dituangkan  dalam  bentuk  tertulis untuk  selanjutnya  harus  dilakukan  RUPS pertama  kali  sebagaimana  penjelasan  Pasal 13  ayat  (1)  UUPT  paling  lambat  60  (enam puluh)  hari  setelah  perseroan  memperoleh status  badan  hukum,  dengan  RUPS  dihadiri oleh  semua  pemegang  saham  dengan  hak suara  dan  keputusan  disetujui  dengan  suara bulat.  Hal  tersebut  semata-mata  untuk mengikat  perseroan  sehingga  menimbulkan pengalihan  hak  dan  kewajiban  atas  segala perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh sekutu  komplementer  kepada  perseroan. Oleh karenanya bila tidak terpenuhi ketentuan-ketentuan  tersebut  maka  calon pendiri  atau eks sekutu Komplementer akan bertanggung  jawab  secara  pribadi  atas segala akibat yang timbul terhadap perbuatan hukum yang dilakukan tersebut.
Pada  intinya  setiap  perbuatan  hukum yang  dilakukan  oleh  calon  pendiri  atau sekutu  Komplementer  dalam  kondisi  PT belum  sah  sebagai  badan  hukum,  maka menjadi tanggung  jawab pribadi orang  yang melakukan perbuatan hukum tersebut karena tidak  menimbulkan  hak  dan  kewajiban serta tidak  mengikat  perseroan,  sebagaimana ditegaskan  dalam  Pasal  3  ayat  (2)  huruf  a UUPT.

## G. Kesimpulan
1. Mekanisme  dalam  perubahan  bentuk  CV menjadi  PT  pada  umumnya  mengacu pada  ketentuan  yang  mengatur  tentang CV dan ketentuan yang mengatur tentang PT.  Sebelum  dilakukannya  peningkatan atau  perubahan  bentuk  CV  menjadi  PT, harus dilakukan pemberesan yang berupa penghitungan  asset  CV  yang  selanjutnya pada  pendirian  PT,  harta  kekayaan  CV tersebut  dialihkan  menjadi  modal  awal PT.  Dengan  peningkatan  status  yang
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 1 Nomor 1 April 2019
dilakukan maka hukum CV yang dimaksud menjadi bubar, tidak diharuskan  membuat  Akta  Pembubaran
CV.
2. Pertanggunggjawaban  sekutu  aktif  dalam CV  yang  mengalami  perubahan  bentuk dari  CV  menjadi  PT  terkait  dengan perbuatan  hukum  yang  telah  dilakukan sebelumnya dengan Pihak Ketiga, apabila sekutu  aktif  yang  melakukan  perbuatan hukum  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  12  dan  Pasal  13  UUPT  dan  telah memenuhi  ketentuan  dalam  pasal-pasal tersebut,  maka  terjadi  peralihan  hak  dan kewajiban  dari  sekutu  aktif  tersebut  ke dalam  perseroan  dan  perbuatan  hukum yang dilakukan oleh sekutu aktif tersebut mengikat perseroan. Tetapi apabila ketentuan-ketentuan  dalam  Pasal  12  dan Pasal  13  UUPT  tidak  terpenuhi,  maka sekutu  aktif  bertanggung  jawab  sampai harta  pribadi,  dan  bertanggung  jawab sampai  harta  pribadi  secara  tanggung renteng bersama-sama para sekutu dalam Persekutuan Komanditer.

## H. Saran
1. Undang-undang Perseroan Terbatas kurang  mencakup  mengenai  mekanisme peningkatan status CV menjadi PT. Demi menjamin kepastian hukum dari pendirian  PT  yang  melanjutkan  kegiatan usaha  CV,  melalui  Sistem  Administrasi Badan Hukum (SABH) diperlukan perbaikan-perbaikan aturan agar mempermudah penggunaan SABH dalam pelaksanaan  prosedur  dan  mekanisme peningkatan status CV menjadi PT.
2. Untuk mencegah kemungkinan perbuatan  hukum  yang  dilakukan sebelum  pendirian  perseroan  tidak dicantumkan di anggaran dasar ataupun  nantinya  tidak  disetujui  oleh RUPS, maka sebaiknya para pengusaha melakukan perjanjian pendahuluan dengan para calon pendiri dan calon komisaris serta calon pemegang saham. Perjanjian ini setidaknya  berisi  kesepakatan  yang kemudian  dapat  dikompromikan  serta dapat menjadi jaminan dalam pembahasan  anggaran  dasar  ataupun saat RUPS dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku :
Abu Yasid, Aspek-aspek  Penelitian  Hukum;
Hukum Islam  - Hukum Barat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
Bahder  Johan  Nasution, Metode  Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008.
Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta,  1996.
Bernard  Arief  Sidharta,  “ Penelitian  Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal  dan  Dogmatikal” ,  dalam Sulistyowati  Irianto  dan  Shidarta (Editor), Metode  Penelitian  Hukum Konstelasi  dan  Refleksi, Cetakan kedua, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011. Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan
Terbatas ,  Permata  Aksara,  Jakarta, 2012.
H.M.N.  Purwosutjipto, Pengertian  Pokok Hukum Dagang Indonesia dan Bentuk-Bentuk Perusahaan , Djambatan, Jakarta , 2010.
Herlien  Budiono, Ajaran  Umum  Hukum Perjanjian dan Penerpannya di
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 1 Nomor 1 April 2019
Bidang Kenotariatan , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
I.G.  Rai  Widjaya, Hukum  Perusahaan ,  cet.
7, Kesaint Blanc ,Bekasi, 2007.
Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Cetakan Keempat, Malang, 2011.
Lihat  juga  Peter  Mahmud  Marzuki,  2010,
Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan
Penelitian , CV. Mandar Maju, Bandung, 1994.
M.  Yaya  Harahap, Hukum  Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Ridwan  Khairandy, Pokok-Pokok  Hukum Dagang  Indonesia ,  Pustaka  Pelajar, Jakarta. 2013
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri, Semarang,Ghalia Indonesia, 1988. --------------------, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
Satjipto  Rahardjo, llmu  Hukum, P.T.  Citra
Aditya Bakti, Bandung, 1991.
--------------------, Teori Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,
Op.Cit., hlm. 14.
-------------------- dan Sri Mamudji, Pengantar Penelitian Hukum Normatif , UI Press, Jakarta, 2006.
Yetty  Komalasari  Dewi, Pemikiran  Baru Tentang  Commanditaire  Venootschap (CV)  Studi  Perbandingan  KUHD  dan WvK  Serta  Pengadilan  Indonesia  dan Belanda. Badan  Penerbit  Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.
Zainuddin  Ali, Metode  Penelitian  Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

## B. Peraturan Perundang-undangan :
Kitab  Undang-undang  Hukum  Dagang , Staatsblad 1847-23

## C. Sumber Lain:
Irma Devina, Peningkatan Bentuk Perusahaan  Dari  CV  Menjadi  PT, https:// irmadevita. com/2011/ peningkatan-bentuk-perusahaan-dari- cv-menjadi-pt/diakses tanggal 11/10/2018
NOTARIS  SIDOARJO, Perubahan  CV
Menjadi  PT ,  http://notaris-sidoarjo. blogspot.  com/2012/11/perubahan-cv- menjadi-pt_26.html  diakses  tanggal 19/09/2018