Legal Standing Kreditor Lain yang Tidak Puas yang Bukan Merupakan Para Pihak Pada Permohonan Pailit Untuk Melakukan Kasasi Atas Putusan Pailit Debitor
Ramadhan Aufar Lazarus ramadhan.lazarus@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Article 11 (3) of Law Number 37 of 2004 allows other creditors that are not the parties within the filing of bankruptcy in the first court to file a cassation if they have certain objections regarding the first court decision. There is a vagueness of norm within the mechanism regulated in Article 11 Verse (3), such as the qualification that needs to be fulfilled by the creditors in order to be considered as other creditors and the ratio legis of that regulation. There is also vagueness regarding the limitation of the objections as the reason to file cassation. This research will focus on the ratio legis of other creditors that are not the parties within the filing of bankruptcy and the limitation of the objections in regards of the cassation filing. The research shows that other creditors must fulfill the criteria of creditors stated in Bankruptcy Law first and the ratio legis of their involvement is that the legal consequences of the bankruptcy decision will affect all creditors. The legal consequences of the bankruptcy decision could also become the reason of other creditors’ objection. The reason of objections also limitedly regulated in Article 30 (1)
Law Number 5 of 2004 regarding the Supreme Court. Keywords: Other Creditors; Objections; Cassation; Bankruptcy Decision.

## Abstrak
Pasal 11 Ayat (3) UU KPKPU memperbolehkan kreditor lain yang bukan para pihak pada permohonan pailit dapat mengajukan kasasi apabila terdapat ketidakpuasan terhadap putusan tersebut. Terdapat kekaburan hukum dalam ketentuan ini mengenai kualifikasi seperti apa yang harus dipenuhi oleh seorang kreditor sehingga dapat dikategorikan sebagai seorang kreditor lain dan ratio legis dari ketentuan ini. Selain itu, batas mengenai ketidakpuasan sebagai alasan dalam mengajukan kasasi ini juga belum diatur secara rinci. Penelitian ini akan membahas mengenai ratio legis kreditor lain yang bukan merupakan para pihak dalam permohonan pailit dan batasan tidak puas bagi kreditor lain yang bukan merupakan para pihak dalam permohonan pailit dalam mengajukan kasasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang kreditor lain harus memenuhi  kualifikasi  sebagai  seorang  kreditor  yang  memiliki  ikatan perjanjian dengan debitor pailit dan bahwa kreditor lain dapat masuk dalam tahap kasasi karena putusan pailit berakibat terhadap semua kreditor tanpa terkecuali. Akibat kepailitan itu sendiri dapat menjadi alasan ketidakpuasan seorang kreditor lain dalam pengajukan kasasi.
Alasan mengajukan kasasi juga diatur secara limitatif dalam Pasal 30
Ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
Kata Kunci: Kreditor Lain; Ketidakpuasan; Kasasi; Putusan Pailit.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 4, Juli 2022
How to cite: Ramadhan Aufar Lazarus, ‘ Legal Standing Kreditor Lain yang Tidak Puas yang Bukan Merupakan Para Pihak Pada Permohonan Pailit Untuk Melakukan Kasasi Atas Putusan Pailit Debitor’ (2022) Vol. 5 No. 4 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 7 Juli 2022; Diterima  29 Juli 2022; Diterbitkan 31 Juli 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i4.37345
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 1566 Ramadhan Aufar: Legal Standing Kreditor...

## Pendahuluan
Pailit adalah kondisi atau keadaan yang cukup menakutkan bagi pelaku usaha di Indonesia. Menurut Dr. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N., pailit adalah keadaan ketika debitor tidak mampu untuk melakukan pelunasan atau pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. 1 Keadaan tersebut biasanya diakibatkan oleh kesulitan keuangan pada usaha yang dilakukan oleh pihak debitor. Kondisi debitor yang tidak mampu membayar utang-utangnya tersebut kepada para kreditor hingga jatuh tempo, lazimnya mengakibatkan kreditor mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan. Kepailitan sendiri adalah putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di masa depan, 2 berbagai macam konsekuensi dan akibat hukum tersebut yang mengakibatkan kepailitan adalah kondisi yang sangat ditakuti oleh para debitor. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU KPKPU), kepailitan merupakan sita umum yang atas semua kekayaan debitor pailit dimana pengurusan harta pailit tersebut dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas yang ditunjuk oleh pengadilan yang berwenang.
Pengajuan permohonan kepailitan memiliki beberapa syarat sebelum dapat diajukan oleh pihak kreditor ataupun debitor ataupun pihak lain yang diperbolehkan oleh undang-undang. Dalam Pasal 2 Ayat (1) UU KPKPU, syarat pengajuan permohonan kepailitan adalah debitor memiliki setidaknya dua kreditor dan salah satu dari utang terhadap kreditor tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Siapapun dapat dimohonkan kepada pengadilan untuk pailit asal memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) UU KPKPU tersebut dan bahwa syarat-syarat tersebut dapat dibuktikan secara sederhana sesuai Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU. Menurut Sutan Remy Sjahdeni, terkadang kepailitan juga dapat terjadi dikarenakan adanya itikad buruk dari pihak debitor yang enggan membayar utangnya kepada
1 M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan (Kencana 2008).[1]. 2 ibid.
para kreditor atau tidak adanya willingness  to  repay . 3 Oleh karena itu, seorang debitor sendiri mesti memenuhi syarat bahwa ia berada dalam keadaan dimana nilai seluruh utang yang dimiliki oleh debitor melebihi jumlah seluruh asetnya atau biasa disebut insolven. 4 Keadaan insolven ini sendiri tidak dinormakan dalam UU KPKPU, sedangkan syarat insolven ini dinilai penting untuk menghindari terjadinya permohonan pailit terhadap debitor dimana jumlah utangnya lebih kecil daripada asetnya. Negara lain seperti Singapura dan Hongkong telah mensyaratkan pencantumkan nilai nominal utang dan memberi batas nilai minimal utang guna menghindari permohonan kepailitan yang nilai utangnya lebih kecil daripada asetnya dan mengupayakan kepailitan sebagai upaya penyelesaian utang-utang yang terakhir. 5 Pengajuan permohonan kepailitan ini dapat diajukan oleh para kreditor maupun oleh debitor tersebut sendiri. Putusan atas permohonan kepailitan ini sendiri, menurut Pasal 8 Ayat (5) UU KPKPU, harus diputus dan diucapkan dalam jangka waktu 60 hari maksimal semenjak permohonan kepailitan tersebut diajukan kepada pengadilan.
Hukum kepailitan di Indonesia dirancang sedemikian rupa untuk menghindari adanya sitaan yang terpisah-pisah antara kreditor yang dapat menimbulkan konflik hukum lainnya di masa depan, 6 untuk mewujudkan keadilan maka dibuat sitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitor untuk kepentingan seluruh debitor. Putusan atas permohonan kepailitan tersebut mungkin tidak dapat memuaskan semua pihak, oleh karena itu terdapat mekanisme kasasi atas putusan permohonan kepailitan tersebut. Menurut Pasal 11 Ayat (1) UU KPKPU, pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung adalah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak terhadap suatu putusan tingkat pertama atas permohonan pailit. Seperti halnya
3 Sutan Remy Sjahdani, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang- Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) (Kencana 2016).[129].
4 ibid .[131].
5 Diana Surjanto, ‘Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang’ (2018) Vol.3 Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana.[260].
6 Andriani Nurdin, Kepailitan  BUMN  Persero  Berdasarkan  Asas  Kepastian  Hukum (PT. Alumni 2012).[131].

## 1568 Ramadhan Aufar: Legal Standing Kreditor...
pengajuan permohonan pailit pada tingkat pertama, pengajuan kasasi ini dapat diajukan baik oleh debitor maupun kreditor. Namun, pada tingkat kasasi ini, terdapat pihak lain yang dapat mengajukan permohonan kasasi ini. Pasal 11 Ayat (3) UU KPKPU menyebutkan bahwa terdapat pihak lain yang dapat mengajukan kasasi atas putusan pailit debitor di tingkat pertama, yaitu kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan pertama yang tidak puas terhadap putusan permohonan pailit di tingkat sebelumnya. Mekanisme ini merupakan mekanisme yang terbilang baru dan terobosan baru dalam hukum acara, hukum acara peradilan lainnya tidak memperkenankan yang bukan pihak pada tingkat pertama untuk dapat mengajukan permohonan kasasi seperti halnya pada hukum acara kepailitan ini. 7 Namun, langkah revolusioner ini juga menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai kriteria yang harus dipenuhi oleh para kreditor ini sehingga bisa memenuhi kualifikasi sebagai ‘kreditor lain’ sesuai yang disebutkan dalam Pasal 11 Ayat (3) UU KPKPU. Penjelasan mengenai kualifikasi atas unsur ini juga tidak ditemukan dalam penjelasan pasal tersebut ataupun UU KPKPU secara keseluruhan, selain itu juga tidak dijelaskan secara rinci mengenai ratio legis mengapa pihak kreditor lain tersebut yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama saat permohonan pailit debitor dapat terlibat dalam pengajuan kasasi. Selain itu terdapat pula kekaburan makna dalam unsur ‘tidak puas’ yang juga berada pada Pasal 11 Ayat (3) UU KPKPU, belum jelas kualifikasi dan penjelasan secara definitif seperti apa yang dapat digolongkan sebagai ketidakpuasan kreditor terhadap suatu putusan permohonan pailit sehingga mereka dapat mengajukan kasasi atas putusan tersebut, hal tersebut juga tidak dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut maupun UU KPKPU secara keseluruhan.

## Metode Penelitian
Penelitian doktrinal ( doctrinal research ) adalah tipe penelitian yang dipilih dalam  penulisan  ini.  Mengenai  definisi  penelitian  doktrinal,  Terry  Hutchinson
7 M. Hadi Shubhan, Op.Cit. [128-129].
mengutip pendapat the Australian Pearce Committee yang menyatakan bahwa penelitian doktrinal adalah: “…research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules,  explains  areas  of  difficulty  and,  perhaps,  predicts  future  development”. 8
Dalam tulisan yang sama, Terry Hutchinson menyatakan, “The essential features of  doctrinal  scholarship  involve  a  critical  conceptual  analysis  of  all  relevant legislation and case law to reveal a statement of  the law relevant to the matter under investigation”. 9
Menurut Peter Mahmud, pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum adalah case approach, statute approach, historical approach, comparative approach, dan conceptual approach . 10 Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan berupa:
1. Statute Approach , yang berarti pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi lain yang berkaitan dengan isu hukum;
2. Conceptual Approach , yang berarti pendekatan dengan mempelajari berbagai doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum.

## Pemenuhan Unsur Kreditor Lain oleh Para Kreditor
Ketentuan pasal 11 Ayat (3) UU KPKPU menyebutkan adanya pihak kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan pailit di pengadilan niaga (tingkat pertama) yang memiliki wewenang untuk dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan pailit tersebut. Unsur kreditor lain ini sendiri kemudian tentunya harus mampu dipenuhi oleh kreditor yang mengajukan upaya hukum kasasi dengan berdasarkan Pasal 11 Ayat (3) UU KPKPU itu sendiri. Namun, penjelasan mengenai unsur
8 Terry Hutchinson, ‘The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law’ (2015) No. 3 Erasmus Law Review.[131].
9 ibid .
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana 2005).[93].

## 1570 Ramadhan Aufar: Legal Standing Kreditor...
kreditor lain itu sendiri tidak dapat ditemukan dalam Pasal 11 Ayat (3) UU KPKPU. Jika dikaji melalui isi pasal-pasal lain dalam UU KPKPU, diantaranya dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU KPKPU yang memberikan keterangan bahwa kreditor yang dimaksud dalam UU KPKPU adalah kreditor separatis, preferen maupun konkuren yang tentunya memiliki ikatan atau perjanjian dan kepentingan dengan harta debitor. Maka bisa dikatakan bahwa kreditor yang dianggap dalam sebuah lembaga kepailitan berkisar kepada ketiga jenis kreditor tersebut, hal ini juga mengisyaratkan apabila seorang pihak tidak termasuk ke dalam kreditor separatis, preferen ataupun konkuren maka ia bahkan tidak layak untuk menjadi seorang kreditor dalam lembaga kepailitan, terlebih lagi menjadi seorang kreditor lain yang dapat mengajukan upaya kasasi dalam perkara kepailitan. Ukuran kreditor itu sendiri yang harus dapat dipenuhi terlebih dahulu oleh seseorang yang dapat dianggap sebagai kreditor lain dalam suatu perkara kepailitan.
Dalam pasal 1 angka 2 UU KPKPU, kreditor dijelaskan sebagai orang yang mempunyai piutang karena perjanjian ataupun karena undang-undang terhadap debitor.  Jika  melihat  dari  definisi  kreditor  dalam  lembaga  kepailitan  seuai  yang dirumuskan UU KPKPU, maka bisa dikatakan bahwa unsur kreditor lain yang bukan merupakan para pihak pada permohonan pailit di tingkat pertama dalam pengajuan kasasi tersebut tidak dapat diartikan sebagai kreditor yang lain sama sekali atau pada hakikatnya ia bukan merupakan kreditor yang sama sekali tidak memiliki ikatan perjanjian dengan debitor pailit sebelumnya. Lebih lanjut, jika dikaji dari segi perjanjiannya pun, jika tanpa adanya ikatan perjanjian sebelumnya, maka lembaga kepailitan tidak layak dijalankan sebagai sebuah lembaga penyelesaian karena tidak terpenuhinya salah satu unsur yang sangat penting yaitu unsur utang itu sendiri. Karena dalam kepailitan, prinsip mengenai utang itu sendiri adalah utang sebagai esensi utama kepailitan, karena hal itu sendiri merupakan pranata hukum untuk melakukan likuidasi terhadap aset-aset debitor yang dipailitkan dan dilakukan eksekusi terhadap harta tersebut guna membayar utangnya kepada para
kreditor .11 Sehingga tanpa adanya utang itu sendiri, tidak mungkin sebuah klaim atas perkara kepailitan itu akan dapat diperiksa. 12 Karenanya, unsur kreditor lain dalam Pasal 11 Ayat (3) UU KPKPU ini bisa dikatakan masih merupakan kreditor yang memiliki perjanjian utang-piutang atau perikatan tertentu dengan pihak debitor ataupun merupakan kreditor yang disebabkan oleh undang-undang sesuai yang disebutkan dalam kriteria kreditor dalam pasal 1 angka 2 UU KPKPU, namun ia bukan merupakan pihak kreditor yang mengajukan permohonan pailit atas pihak debitor pada tingkat pertama di pengadilan niaga. Fakta itu juga harus dapat dibuktikan secara sederhana bahwa yang bersangkutan memang merupakan kreditor lain dari pihak debitor pailit dengan adanya bukti perjanjian utang-piutang atau perikatan lainnya itu sendiri sesuai dengan syarat pembuktian kepailitan itu sendiri yang dijelaskan dalam Pasal 8 Ayat (4) UU KPKPU.
Apabila melihat pada unsur-unsur yang harus dipenuhi sebelum dapat mengajukan permohonan kepailitan dalam UU KPKPU, terutama Pasal 2 Ayat (1), lembaga kepailitan di Indonesia memang mensyaratkan secara formil adanya kehadiran kreditor lain selain pihak kreditor yang mengajukan permohonan pailit. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, keharusan adanya dua atau lebih kreditor agar seorang debitor dapat dinyatakan pailit ini disebut dengan concursus creditorium . 13
Selain itu, dalam hakikatnya, UU KPKPU merupakan bentuk pelaksanaan atas asas hukum perjanjian yang mengisyaratkan bahwa seluruh harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang masih akan ada di kemudian hari merupakan jaminan seluruh utang debitor yang timbul, baik dari undang-undang maupun dari perjanjian, yang harus dibagi secara proporsional diantara para kreditor, maka hal ini juga memberikan isyarat bahwa adanya dua atau lebih kreditor dalam suatu permohonan kepailitan merupakan hal yang mutlak. 14 Mengingat juga bahwa memang lembaga kepailitan diciptakan guna melindungi debitor maupun kreditor dalam keadaan
11 M. Hadi Shubhan, Op.Cit. [34]. 12 ibid.
13 Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit. [132].
14 ibid.

## 1572 Ramadhan Aufar: Legal Standing Kreditor...
seorang debitor memiliki beberapa utang kepada beberapa kreditor dan jumlah harta yang dimilikinya tidak cukup untuk membayar lunas seluruh utang-utangnya kepada para kreditor. 15 Sehingga memang pada dasarnya lembaga kepailitan hadir untuk menyelesaikan perkara utang-piutang dalam keadaan terdapat setidaknya dua kreditor atau lebih untuk menghindari adanya pembagian harta debitor yang tidak adil dengan pembagian secara proporsional antara para kreditor. Apabila terdapat hanya satu kreditor yang memiliki piutang terhadap seorang debitor maka sekiranya tidak perlu dimohonkan pailit karena tidak dimungkinkan terjadinya perebutan harta antara kreditor. 16

## Ratio Legis Masuknya Kreditor Lain dalam Tahap Kasasi
Ketentuan adanya pihak kreditor lain yang masuk pada tahap kasasi ini salah satunya dimaksudkan untuk dapat melindungi pihak kreditor lain yang justru memiliki piutang mayoritas terhadap debitor pailit namun tidak mengetahui adanya permohonan atau tidak mengajukan permohonan pailit pada tingkat pertama. Dapat disebut sebagai sebuah bentuk perlindungan karena tidak jarang terjadi adanya kreditor yang memiliki piutang terhadap seorang debitor dalam jumlah kecil namun ia mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga dengan keadaan aset yang dimiliki debitor yang dimohonkan pailit nilainya jauh melebihi nilai piutang kreditor tersebut. 17 Seperti contohnya pada kasus kepailitan asuransi Wataka General Insurance dimana mereka dinyatakan pailit dalam tingkat pertama maupun kasasi karena permohonan pailit yang diajukan oleh salah satu kreditornya yang jumlah utangnya hanya kurang dari lima persen dari keseluruhan utang. 18 Hal ini tentunya dapat menyebabkan kerugian terhadap debitor itu sendiri dan kreditor dengan nilai piutang mayoritas tersebut karena adanya keadaan tidak proporsional
15 Sunarmi, Hukum Kepailitan: Edisi 2 (Sofmedia 2010).[19].
16 Sutan Remy Sjahdani, Loc.Cit.
17 M. Hadi Shubhan, Op.Cit. [129].
18 Vide Putusan Pengadilan Niaga Nomor 48/Pailit/2000/PN. Niaga/Jkt.Pst jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 K/N/2000, Dalam: ibid.
antara aset dengan utang yang dicatatkan dalam permohonan kepailitan. 19 Kerugian yang diderita oleh kreditor mayoritas yang diakibatkan oleh pengajuan kepailitan oleh kreditor kecil juga sangat berdampak terutama terhadap kreditor mayoritas, seperti contohnya bank yang berkedudukan sebagai kreditor lain. Karena bagi bank, kepailitan yang dijatuhkan terhadap debitornya merupakan suatu kehilangan potensi penyaluran kredit yang cukup besar. 20 Keadaan tersebut juga tidak jarang terjadi karena memang kreditor-kreditor dengan nilai piutang kecil tersebut juga tidak dilarang oleh hukum untuk mengajukan permohonan pailit meskipun nilai piutang mereka jauh lebih kecil dari nilai keseluruhan aset debitor pailit. Hal ini juga karena persyaratan dalam UU KPKPU sesuai Pasal 2 Ayat (1) hanya mensyaratkan adanya dua atau lebih kreditor dan salah satu utang tersebut telah jatuh tempo, sehingga kreditor manapun meski nilai utangnya sangat kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan aset debitor pailit tetap dapat mengajukan permohonan pailit.
Sehingga situasi ini juga menjadi salah satu ukuran urgensi perlunya diatur batas jumlah nilai nominal utang sebagai dasar pengajuan permohonan pailit sebagai bentuk perlindungan terhadap kreditor dengan jumlah nilai piutang mayoritas dari permohonan pailit yang sewenang-wenang dari kreditor minoritas. 21
Dalam lembaga kepailitan di Indonesia, dengan tidak adanya ketentuan batas jumlah nilai piutang dalam pengajuan permohonan kepailitan, maka perlindungan terhadap kreditor lain tersebut dihadirkan oleh legislator melalui mekanisme pengajuan kasasi yang dapat diajukan oleh pihak kreditor lain yang tidak puas terhadap putusan permohonan pailit di tingkat pertama. Karena sifat lembaga kepailitan yang memang diciptakan sebagai lembaga penyelesaian utang-piutang dan perikatan yang melibatkan banyak pihak terutama dari pihak kreditor yang memang disyaratkan terdapat dua pihak atau lebih, guna menghindari terjadinya
19 ibid.
20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang memberikan definisi bahwa bank adalah badan usaha yang berkegiatan menghimpun dana masyarakat dalam berbagai bentuk, dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan bentuk jasa keuangan lainnya yang melibatkan dan berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak. 21 M. Hadi Shubhan, Op.Cit. [37].

## 1574 Ramadhan Aufar: Legal Standing Kreditor...
perebutan harta pailit dikarenakan keadaan aset yang dimiliki oleh debitor kurang dari jumlah utang-utangnya kepada para kreditor. 22 Dalam kondisi utang-piutang seperti itu maka memang tidak jarang terjadi adanya miskomunikasi antara kreditor dalam hal permohonan pailit setelah jatuh tempo sehingga cukup besar kemungkinan terjadi kerugian terhadap kreditor mayoritas ataupun kreditor lainnya yang tidak mengetahui adanya permohonan kepailitan di tingkat pertama sehingga mereka mendapatkan pembagian harta pailit yang kurang proporsional, yang biasanya disebabkan oleh kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran terhadap tagihan milik pihaknya sendiri tanpa memperdulikan kepentingan kreditor lainnya. 23
Jika mengkaji dari sudut pandang akibat hukum kepailitan, kepailitan itu sendiri memang berakibat kepada seluruh kreditor tanpa terkecuali. Seperti contohnya sita umum yang berlaku bagi harta pailit, diberlakukannya sita umum ini tidak hanya berdampak pada kreditor yang mengajukan pailit, namun juga terhadap kreditor-kreditor lainnya, seperti kreditor yang bukan merupakan pemohon kepailitan pada tingkat pertama, kreditor mayoritas maupun minoritas, kreditor separatis atau bahkan pekerja yang bekerja pada debitor. Dengan diberlakukannya sita umum terhadap harta pailit, sesuai dengan Pasal 24 Ayat (1) UU KPKPU, yang menyatakan bahwa debitor menjadi kehilangan haknya dalam mengurus harta tersebut, maka harta tersebut akan diurus oleh soerang kurator dan tentunya dengan prioritas untuk melunasi seluruh kewajiban debitor terhadap para kreditor.
Sita umum sendiri akan menghentikan seluruh transaksi yang sedang atau akan datang yang menyangkut harta kekayaan debitor itu sendiri, bahkan juga putusan pengadilan yang telah ada sebelumnya, sehingga tentunya kreditor lain yang juga bergantung pada harta debitor ini akan terdampak juga oleh sita umum tersebut. Sesuai dengan UU KPKPU, kreditor mana pun dapat mengajukan permohonan pailit
22 Sunarmi, Loc.Cit.
23 Nur Elfira Nirmala Pohan, ‘Analisa Hukum atas Kedudukan Kreditor lain dalam Upaya Hukum Kasasi pada Perkara Kepailitan (Studi terhadap Tiga Putusan Mahkamah Agung)’, Thesis, (Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2016).[54].
kepada pengadilan niaga asal memenuhi dua syarat utama kepailitan, yaitu adanya dua atau lebih kreditor dan salah satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Apabila dapat dibuktikan secara sederhana bahwa utang-utang tersebut memang ada maka permohonan pailit dapat dikabulkan oleh majelis hakim pengadilan niaga dan proses lembaga kepailitan akan langsung berjalan. Melihat struktur lembaga kepailitan itu, memang sejatinya lembaga kepailitan pasti melibatkan banyak pihak terutama dari pihak kreditor, karena memang disyaratkan bahwa kreditor setidaknya terdapat dua pihak. Lembaga kepailitan pun pada hakikatnya memang diciptakan sebagai lembaga penyelesaian utang-piutang yang melibatkan banyak kreditor untuk menghindari terjadinya perebutan harta pailit oleh para kreditor. 24

## Hal-hal yang Dapat Menjadi Dasar Pengajuan Upaya Hukum Kasasi oleh Kreditor Lain
Dalam pengajuan kasasi, seorang pemohon kasasi tentunya harus menyampaikan memori kasasi sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 12 Ayat (1) UU KPKPU. Memori kasasi tersebut adalah yang memuat alasan- alasan mengapa mereka merasa keberatan mengenai adanya keputusan pailit di tingkat pertama tersebut. Secara umum, alasan-alasan permohonan kasasi telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU MA), bahwa Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dengan alasan adanya kesalahan dalam hal wewenang dalam persidangan tersebut atau ketika pengadilan yang memutus pada tingkat pertama tersebut tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, salah menerapkan hukum yang berlaku atau terjadi kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-perundangan yang memiliki klausul apabila terjadi kelalaian penerapan syarat tersebut maka putusan yang bersangkutan menjadi batal. Pasal ini pun juga bukan pasal yang

## 1576 Ramadhan Aufar: Legal Standing Kreditor...
berlaku secara kumulatif, namun lebih bersifat alternatif. Sehingga dengan terpenuhinya salah satu dari ketiga alasan tersebut maka sudah dapat dibatalkan dengan putusan kasasi dari Mahkamah Agung.
Secara umum, upaya hukum kasasi dalam pranata kepailitan diajukan oleh kreditor lain apabila putusan permohonan mengabulkan permohonan pailit, yang biasanya memang kreditor lain keberatan atas keputusan ini karena adanya kerugian yang diderita oleh pihak kreditor lain karena nilai piutangnya lebih besar dari piutang kreditor yang menjadi pemohon dalam permohonan pailit pada tingkat pertama. 25
Pada dasarnya, sebagai suatu lembaga penyelesaian yang bersifat kolektif, akibat suatu putusan pailit yang meskipun hanya dimohonkan oleh salah seorang kreditor saja namun akibat kepailitan ini akan berakibat bagi seluruh kreditor tanpa terkecuali seperti yang sudah dibahas oleh penulis pada sub-bab akibat hukum kepailitan. Selain itu, kreditor sering kali memiliki pertimbangan sendiri bahwa potensi pengembalian utang dari debitor akan lebih besar ketika usaha debitor yang masih memiliki peluang untuk berkembang tetap dipertahankan dan diselamatkan melalui mekanisme restrukturisasi utang yang lainnya. 26 Selain kerugian yang diderita oleh kreditor lain akibat adanya suatu putusan pailit, kasasi yang diajukan oleh para kreditor lain ini juga harus dapat membuktikan adanya alasan-alasan permohonan kasasi yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 30 Ayat (1) UU MA, karena pada dasarnya Mahkamah Agung hanya dapat membatalkan suatu putusan kasasi dengan adanya salah satu atau lebih dari ketiga alasan-alasan tersebut.
Alasan pertama adalah adanya cacat wewenang dalam memutus permohonan pailit yang bersangkutan, baik itu tidak berwenang maupun melampaui batas wewenang. Dalam hukum acara perdata secara umum, adanya suatu cacat mengenai pelanggaran wewenang atau kompetensi, baik secara absolut atau relatif, merupakan salah satu alasan suatu putusan menjadi tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. 27 Oleh karena itu, apabila putusan ini sudah inkracht, maka putusan
25 Nur Elfira Nirmala Pohan, Op.Cit. [122-123].
26 ibid .[123].
27 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Sinar Grafika 2009).[811].
tersebut dapat diajukan upaya hukum kasasi oleh para pihak termasuk kreditor lain untuk dibatalkan melalui putusan kasasi. Alasan yang kedua adalah mengenai kesalahan dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Kesalahan dalam menerapkan hukum yang berlaku dapat menyebabkan suatu putusan menjadi cacat hukum dan dapat mempengaruhi hasil putusan tersebut, pengaruh ini bukan tidak mungkin dapat menyebabkan kerugian terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan terkait juga dapat menjadi alasan dikabulkannya kasasi atas suatu putusan pailit. Dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf c UU MA, yang dimaksud dengan syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan adalah mengenai syarat-syarat yang apabila tidak terpenuhi, maka kelalaian tersebut diancam oleh batalnya putusan tersebut. 28

## Kesimpulan
Kreditor lain yang dapat mengajukan kasasi terhadap suatu putusan pailit pada tingkat pertama terdiri dari kreditor-kreditor yang sebelumnya memang sudah memiliki ikatan perjanjian utang-piutang dengan debitor pailit dan termasuk dalam kategori jenis-jenis kreditor yang telah ditentukan melalui undang-undang kepailitan maupun kriteria kreditor yang diatur dalam hukum perdata secara umum. Seorang kreditor lain juga diharuskan bukan merupakan pihak-pihak yang mengajukan permohonan pailit pada tingkat pertama. Mengenai kerugian, ratio  legis adanya pihak kreditor lain tersebut juga karena adanya putusan pailit pada tingkat pertama tersebut memang menimbulkan kerugian bagi mereka. Kerugian itu dapat terjadi karena akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusan pailit itu sendiri akan memengaruhi seluruh kreditor tanpa terkecuali.
Batas ketidakpuasan dalam pengajuan kasasi yang dapat diajukan sebagai alasan kasasi oleh pihak kreditor lain tidak ditentukan secara limitatif dan spesifik dalam UU KPKPU. Namun, hal tersebut diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) UU MA
28 Penjelasan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

## 1578 Ramadhan Aufar: Legal Standing Kreditor...
yang mengatur secara limitatif mengenai alasan yang dapat menjadikan kasasi atas suatu putusan pengadilan dapat dikabulkan. Diantaranya adanya kesalahan dalam hal wewenang, kesalahan dalam menerapkan hukum yang berlaku ataupun terjadinya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-perundangan yang diancam dengan batalnya putusan tersebut.

## Daftar Bacaan

## Buku
Andriani Nurdin, Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum (PT. Alumni 2012).
M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan (Kencana 2008).
M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Sinar Grafika 2009).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana 2005).
Sunarmi, Hukum Kepailitan: Edisi 2 (Sofmedia 2010).
Sutan Remy Sjahdani, Sejarah,  Asas,  dan  Teori  Hukum  Kepailitan  (Memahami Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) (Kencana 2016).

## Jurnal
Diana Surjanto, ‘Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang’ (2018), Vol.3 Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Terry Hutchinson, ‘The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law’ (2015) No. 3 Erasmus Law Review.

## Skripsi/Thesis/Disertasi
Nur Elfira Nirmala Pohan, ‘Analisa Hukum atas Kedudukan Kreditor lain dalam Upaya Hukum Kasasi pada Perkara Kepailitan (Studi terhadap Tiga Putusan Mahkamah Agung)’, Thesis, (Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2016).

## Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131, tambahan Lembaran Negara 4443).
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara 3790).

## 1580 Ramadhan Aufar: Legal Standing Kreditor...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--