## PEMBERATAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYIDIK POLRI YANG MENYALAHGUNAKAN BARANG BUKTI NARKOTIKA

## Aditya Hari Susanto Adityaharisusanto@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Narcotics crimes which have long been enemies of the nation are increasingly worrying. The police as the executor and law enforcer have the duty to maintain security in the Republic of Indonesia and to be given the authority to prevent and eradicate criminal acts. In this case the investigator has the duty to eradicate narcotics abuse, the narcotics law authorizes the investigation and investigation of narcotics abuse. Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, regulates that Investigators who violently violate the provisions described in Article 129 of the Narcotics Law which states that abusers are people who use narcotics without rights or against the law. It is understandable that the implementation of the duties of narcotics case investigators requires a large role and responsibility in order to prevent and eradicate the abuse and illicit circulation of narcotics. The criminal justice process for members of the Republic of Indonesia National Police is generally carried out according to the procedural law that applies in the general court environment and can be subject to additional criminal penalties. Keywords : Police Investigator; Narcotics Abuse; Weighting Sanctions.

## Abstrak
Kejahatan narkotika yang sejak lama menjadi musuh bangsa kini kian mengkhawatirkan. Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam Negara republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Dalam hal ini penyidik mempunyai tugas memberantas penyalahgunaan narkotika, undang-undang narkotika memberi wewenang untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap penyalahgunaan narkotika. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur mengenai Penyidik yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan dijelaskan pada Pasal 129 Undang-Undang Narkotika yang menyatakan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dapat dipahami bahwa pelaksanaan tugas penyidik perkara narkotika memerlukan peran dan tanggung jawab yang besar dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Adapun proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum dan dapat dikenakan pidana tambahan.
Kata Kunci: Penyidik Kepolisian; Penyalahgunaan Narkotika; Pemberatan Sanksi.

## Pendahuluan
Kejahatan narkotika yang sejak lama menjadi musuh bangsa kini kian mengkhawatirkan bangsa-bangsa beradab hingga saat ini.Geliat mafia seakan tak mampu terbendung oleh gebrakan aparat penegak hukum di berbagai belahan dunia meski dengan begitu gencarnya memerangi kejahatan ini. Masyarakat dapat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen bersama memberantas narkotika oleh seluruh dunia.Tak
Aditya Hari: Pemberantasan Sanksi Pidana
1

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 1, Januari 2019
Article history: Submitted 2 December 2018;  Accepted 6 January 2019; Available online 27 January 2019
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 1, Januari 2019
sedikit badan-badan dunia yang terlibat, namun ternyata peredaran gelap narkotika terus merajalela.Berbagai indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkotika merupakan extraordinary crime .
Adapun pemaknaannya adalah sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini.Untuk itu extraordinary punishment kiranya menjadi relevan mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa yang dewasa ini kian merambahi ke seantero bumiini sebagai transnational crime . 1
Peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan bila dilihat dari keadaan yang demikian. Kejahatan narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkotika. 2
Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan telah mengungkap berbagai macam kejahatan narkoba.Menurut lembaga ini selama 2011, sebanyak 94 pelaporan kasus diungkap Badan Narkotika Nasional BNN. Sebanyak 61,8 persen diantaranya, atau sebanyak 60 kasus, telah berhasil diselesaikan penyelidikannya, dan kasusnya telah diserahkan ke Jaksa penuntut umum serta 38,2 persen atau sebanyak 34 kasus diantaranya masih dalam penyelesaian.
Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin
1 Putri Maha Dewi, Upaya penegakan hukum narkotika di Indonesia (Surakarta 2012).[1].
2 ibid .[23].
meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut.
Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Kasus-kasus terakhir ini telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.
Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional.Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial social policy .Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum law enforcement policy , termasuk di dalamnya kebijakan legislatif legislative policy .Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan criminal policy itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum law enforcement policy . 3
Keberadaan Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika.Pembentukan Undang- Undang Narkotika diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana . Adapun yang menindak lanjuti tindak pidana tersebut adalah aparat penegak hukum yakni polisi , jaksa ,hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan. Tugas polisi dalam bidang peradilan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Untuk mencapai kerja yang positif baik jaksa , hakim maupun polisi perlu lebih dahulu memiliki kesadaran dan mental tangguh agar tidak tergoyahkan oleh pengaruh yang dapat merusak kejujuranya dalam menegakan keadilan. 4
Kepolisian sebagai aparat penyidik dalam melakukan penyidikan perlu bekerja keras mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan akan disempurnakan
3 ibid .[3].
4 ibid .[1].
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 1, Januari 2019
oleh jaksa penuntut umum pada saat perkara diperiksa di pengadilan. Tetapi hal tersebut hanyalah merupakan langkah teoritis, dalam kenyataanya maksud tersebut tidak tercapai. Hal tersebut disebabkan pada kerapuhan mental yang dihinggapi oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan , bukan rahasia lagi aparat penegak hukum dalam hal ini polisi dalam melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus kejahatan penyalahgunaan obat-obatan terlarang sering bertindak diluar prosedur hukum yang berlaku dan bersikap tidak adil , artinya dalam penegakan tersebut sering terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan aturan yang 5 berlaku dan jabatannya sebagai aparat penegak hukum , hal tersebut bukan hanya rapuhnya mental dari aparat penegak hukum yang harus kita perhatikan tetapi juga rendahnya profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:
1.  Penyalahgunaan Wewenang Oleh Penyidik Polri Yang Menggunakan Barang Bukti Narkotika.
2.  Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Terhadap Penyidik Polri Yang Menyalahgunakan Barang Bukti Narkotika.

## Metode Penelitian
Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. 6 Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh
5 Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan Moh Zakky ,Tindak Pidana Narkotika (Jakarta Ghalia Indonesia  2003).[1].
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum ,Kencana Prenada Media Group(Jakarta, 201).[35].
menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu. 7
Pada rumusan masalah yang pertama,
Kewenangan adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik. 8 Menurut Bagir Manan kewenangan dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewenangan ialah hak dan kewajiban. 9
Permasalahan kewenangan polemik institusional yang patut menjadi perhatian, kewenangan menyangkut masalah integritas institusional dan selalu terjadi upaya pencegahan terhadap pengurangan kekuasaan, sehingga dapat menimbulkan sikap persepsi keliru dapat dianggap tidak mampu membedakan kewenangan dan kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang bahkan dianggap tidak pernah memberikan akuntabilitas memadai sesuai dengan harapan masyarakat apalagi kewenangan ini menyangkut kekuasaan. Akibatnya yang timbul adalah arogansi institusional sekaligus egoisme struktural sehingga akan menggangu proses penegakan hukum pada tindak pidana narkotika secara komprehensif.
Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara kritis dapat dikatakan mengandung kelemahan tidak memberikan batasan terhadap kewenangan masing-masing penegak hukum. Yang kapan suatu kasus tindak pidana narkotika itu ditangani oleh penyidik Badan Narkotika Nasional dan kapan suatu kasus tindak pidana narkotika ditangani oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. 10 Kewenangan penyidikan Badan Narkotika Nasional dengan Kepolisian Republik Indonesia apabila dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana yakni
7 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Publlishing, (Malang,2006).[26].
8 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , PT Raja Grafindo Persada (Jakarta 2013).[71].
9 Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah , (Universitas Lampung Bandar lampung. 2009).
[26]. 10 ibid .[14].
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 1, Januari 2019
sebagai kesatuan sistem, dimana pembagian kewenangan penyidikan harus jelas tidak terjadi tumpang tindih, namun meskipun masing-masing komponen sub- sistem memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda tetapi dalam konsep sistem peradilan pidana masing-masing sub-sistem harus mempunyai persepsi dan tujuan yang sama. 11
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur mengenai Penyidik yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan ,dalam hal ini menyalahgunakan barang bukti narkotika dapat juga dikatakan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan dapat diancam pidana, asal perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
Diantara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, maka di antara kejadian itu ada hubungan yang erat pula dalam menindak suatu perbuatan yang melanggar aturan. Yang dimana satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan oleh orang, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkrit .Pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu. 12
Berdasarkan  Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Perkapolri Nomor 10 Tahun 2010 a. menerima penyerahan barang bukti yang telah disita oleh penyidik. b. mencatat ke dalam buku register daftar barang bukti.
c. menyimpan barang bukti berdasarkan sifat dan jenisnya.
d. mengamankan barang bukti agar tetap terjamin kuantitas dan/atau kualitasnya. e. mengontrol barang bukti secara berkala/periodik dan dicatat ke dalam buku kontrol barang bukti.
11 Op.Cit .[3]. 12 Op.Cit .[59].
f. mengeluarkan barang bukti atas perintah atasan penyidik untuk dipinjam pakaikan kepada pemilik yang berhak.
g. memusnahkan barang bukti. 13
“Selain itu, dapat juga dilakukan pinjam pakai barang bukti.Akan tetapi, barang bukti hanya dapat dipinjam pakaikan kepada pemilik atau pihak yang berhak Pasal 23 ayat (1) Perkapolri Nomor 10 tahun 2010”.
Pengaturan di atas pada dasarnya terangkum juga dalam Pasal 44 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. 14 Jadi pada dasarnya, barang bukti dilarang untuk digunakan oleh orang-orang yang tidak berhak sebagaimana telah disebutkan di atas. Perlu diketahui bahwa pada dasarnya atas kegiatan pengelolaan barang bukti ini dilakukan pengawasan baik secara umum maupun khusus. Pengawasan secara khusus, dilakukan apabila terdapat kejadian yang bersifat khusus, sehingga perlu dibentuk tim yang ditunjuk berdasarkan surat perintah Pasal 26 ayat (1) Perkapolri Nomor 10 Tahun 2010. Kejadian yang bersifat khusus tersebut antara lain Pasal 26 ayat (3) Perkapolri Nomor 10 Tahun 2010. 15 a.    adanya laporan atau ditemukannya penyimpangan. b.    penyalahgunaan barang bukti.
c.    hilangnya barang bukti.
d.    adanya bencana yang bisa mengakibatkan barang bukti hilang atau rusak.
Metode pengawasan dan pengendalian kegiatan penyelidikan dan penyidikan salah satunya meliputi pengawasan melekat Pasal 83 huruf b Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012. 16 Pengawasan melekat tersebut dilaksanakan oleh atasan penyidik dengan cara pengawasan dan pengendalian Pasal 87 Perkapolri Nomor 14tahun 2012: a.    langsung pelaksanaan penyelidikan. b.    administrasi penyidikan.
c.    pengolahan TKP.
13 Op.Cit .[12]. 14 Op.Cit .[25]. 15 Op.Cit .[23].
d.    tindakan upaya paksa. e.    pelaksanaan rekonstruksi atau reka ulang.
f.     penanganan tahanan dan barang bukti.
g.    tindakan lain yang ada kaitannya dengan penyelidikan dan penyidikan.
Dalam hal hasil pengawasan ditemukan adanya dugaan pelanggaran disiplin atau kode etik profesi Polri yang dilakukan penyidik/penyidik pembantu, sebelum diproses melalui mekanisme acara hukuman disiplin, harus dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh atasan penyidik, pengawas penyidikan atau pejabat atasan pengawas penyidikan Pasal 91 Perkapolri nomor 14 tahun 2012. 17
Pada rumusan masalah yang kedua, Penyimpangan dalam menangani perkara saat proses penyidikan menjadi sebuah hal yang sebaiknya tidak terjadi dalam rekonstruksi hukum dan supremasi hukum di negara kita. Langkah yang harus di tempuh oleh pemerintah harus mampu menjadikan proses penyidikan membaik dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Selanjutnya bahwa sistem peradilan pidana umumnya melibatkan penyidik Polri. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar sub sistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Bahkan dapat ditambahkan di sini Lembaga Penasehat Hukum dan Masyarakat.
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang secara tegas melawan hukum melanggar Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku, agar tidak lagi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan perbuatan melawan hukum dan mampu memberi contoh bagi penegak hukum lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama. 18 Dengan demikian pertanggungjawaban pidana oleh para Penyidik Polri merupakan upaya hukum represif yang harus diberlakukan sesuai dengan tujuan hukum pidana itu sendiri,yakni:
a.  Untuk menindak tegas aparat penegak hukum agar telah melakukan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi.
17 ibid .[42].
b.  Untuk mendidik atau memperbaiki orang- orang yang telah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
c.  Untuk memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat bahwa hukum akan tetap berjalan dan tidak  memandang status sosial. 19
Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang- Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan , teknik pembelian terselubung, dan teknik penyerahan yang diawasi , serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan tugas penyidik perkara narkotika memerlukan kemampuan dan kesanggupan penegak hukum yang memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.Hal ini tentunya diharapkan oleh masyarakat agar penegak hukum tidak terjebak pada tindakan melawan hukum yang dapat menyebabkan terhambatnya penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana.Dan mencegah peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan secara terorganisasi memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara. 20
Dalam Undang-Undang Narkotika ini juga diatur peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan aparat penegak hukum.
Diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002  tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 2 disebutkan bahwan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan
19 Op.Cit. [73].
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 1, Januari 2019
pelayanan kepada masyarakat dan dalam Pasal 3 disebutkan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :
a.  Kepolisian Khusus.
b.  Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing di dalam kehidupan organisasi kepolisian terdapat norma-norma atau kaidah-kaidah yang mengatur tentang tata kehidupan berorganisasi dengan maksud agar setiap anggota kepolisian yang berada dalam organisasi kepolisian berperilaku baik dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya selaku pemegang profesi kepolisian, sehingga mampu menjaga dan memelihara kewibawaan profesi. Konsep dasar perilaku dalam kedinasan adalah berperilaku yang baik tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, sehingga akan terwujud dedikasi, loyalitas, kepatuhan dan ketaatan, disiplin, tanggung jawab yang berdasarkan nilai-nilai moral. 21
Perilaku anggota kepolisian dalam kedinasan adalah cermin eksistensi lembaga atau organisasi kepolisian.Baik dan buruknya lembaga dapat dinilai dari perilaku atau perbuatan anggota kepolisian. Oleh karena itu perilaku anggota kepolisian akan membawa pengaruh terhadap kewibawaan lembaga. Di setiap anggota kepolisian dituntut memiliki kesadaran moral dan memahami kembali, bahwa profesi kepolisian adalah profesi mulia ( officium nobile ) yang membutuhkan adanya syarat moral bagi pemegang profesi. Syarat moral selaku pemegang profesi sebagaimana dikemukakan oleh Frans Magnis Suseno, antara lain:
a.  Berani berbuat dengan tekad untuk memenuhi tuntutan profesi;
b.  Sadar akan kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan tugas profesionalnya;
c.  Memiliki idealisme sebagai perwujudan makna “ mission statement ” masing-
21 adjijono, Etika Profesi Hukum (Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri), Cetakan Pertama. Laksbang Mediatama.(Surabaya 2008).[63].
masing organisasi profesionalnya. 22
Ketiga syarat kepribadian moral bagipemegang profesi di atas mengandung makna, bahwa setiap anggota kepolisian dalam kedudukan dan fungsinya dituntut untuk bertindak dengan tekad dan semangat yang sesuai dengan tujuan, visi dan misi serta tuntutan tugas dan tanggungjawab lembaga kepolisian selaku lembaga profesi. Setiap anggota kepolisian harus memiliki keteguhan hati untuk berperilaku baik sesuai norma- norma yang mengikatnya, seperti harus taat menjalankan kewajiban agamanya, bersikap dan bertutur kata sopan dan komunikatif, rendah hati dan bersahaja, jujur, menghargai orang lain, dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat dan lingkungannya dan mampu memberi contoh suri tauladan yang baik, patuh dan taat terhadap segala aturan yang mengatur kedinasan dan lain-lain. 23

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan mengenai permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut Penyalahgunaan wewenang oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menggunakan barang bukti narkotika secara tegas adalah perbuatan melawan hukum, hal tersebut tidak melihat kedudukan maupun jabatan yang dimilikinya maka pada dasarnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 129 bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dapat dikenakan sanksi pidana.
Penerapan sanksi yang dapat di jatuhkan kepada penyidik Polri dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan barang bukti narkotika yaitu adalah sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan . Di dalam pidana pokok itu sendiri terdapat pemberatan sanksi pidana berdasarkan Pasal 52 KUHP karena bersifat wajib bagi seorang Pejabat Negara dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
22 Op.Cit .[63].

## Daftar Bacaan

## Buku
Adjijono, Etika  Profesi  Hukum  Suatu  Telaah  Filosofis  Terhadap  Konsep  dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri Cetakan Pertama(Laksbang Mediatama Surabaya 2008).
A.R. Sujono dan Daniel , Bony Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Cetakan Pertama(Sinar Grafika 2011).
Cristy Hutabarat, Agatha peran penyidik dalam mengamankan barang bukti pelaku tindak pidana narkotika (Medan 2016).
Endro,Purwoleksono,Didik, Hukum  acara  pidana(Airlangga  University  Press 2015).
Hamzah,Andi, Sistem Pemidanaan dan Pemidanaan Indonesia; dari retribusi ke reformasi (Pradna Paramita 1986).
Hidjaz,Kamal, Efektivitas  Penyelenggaraan  Kewenangan  Dalam  Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Pustaka Refleksi Makassar 2010) HR, Ridwan Hukum, Administrasi Negara (PT  Raja  Grafindo  Persada  Jakarta 2013).
Ibrahim,Jhony, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,( Bayu Publlising Malang 2006).

## Laman
Rahmat Hendro Pramono, https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/ view/200 diakses pada tanggal 4 februari 2018 pukul 12.00 WIB.
Herman Abanda, http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-narkotika.html diakses pada 6 maret 2018 pukul 12.09 WIB.
HasbullahAl-Farisy,http://makalah-hukum-/penjelasan-atas-uu-no-35-tahun-2009 diakses pada 7 april 2018 pukul 19.08 WIB.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Juncto Undang-undang Nomor 73 Tahun .
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana LN 1981/76; TLN NO. 3209.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia LN. 2002/ No. 2, TLN NO. 4168.
Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika LN 2009/140, TLN 5059.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
HOW TO CITE: Aditya Hari Susanto, ‘Pemberatan Sanksi Pidana terhadap Penyidik Polri yang Menyalahgunakan Barang Bukti Narkotika’ (2019) Vol. 2 No. 1 Jurist-Diction.

## Aditya Hari: Pemberantasan Sanksi Pidana