p-ISSN 1907-560X e-ISSN 2685-3213

## PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Magister Hukum Universitas Bandar Lampung
Terbit Pertama Kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli

## PENANGGUNG JAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

## KETUA PENYUNTING
Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

## WAKIL KETUA PENYUNTING
Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

## PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum Dr. Erlina B, S.H., M.H Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H Indah Satria, S.H., M.H
Yulia Hesti, S.H., MH

## PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret) Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta) Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)
Alamat:

## Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142 Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: jurnal.mh@ubl.ac.id
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui  bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

## PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN PADA BIDAN PRAKTIK MANDIRI DI INDONESIA PASCA DIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KEBIDANAN
Aditia Arief Firmanto 1

## Abstract
Legal  protection  to  patient  is  a  theory  explained  that  there  are  efforts  to  protect someone’s importance by allocating a power to him for acting in its own importance. One of law’s characteristics and goals were to give legal protection and guidance to society.  Form  of    legal  protection  for  patient  who  feel  disadvantaged  from  medical service  of  Midwife  Private-Practice  was  that  there  were  an  effort  for  preventif  law and  represif  law.  According  to  statue  law  No.  4  years  2019  about  Midwife,  legal protection to patient were written on section 61 and section 62, with given penalties on  section  41  and  section  45.  Indonesian  Midwife  Association’s  role  were  doing  a preventif  monitoring,  which  monitoring  that  were  done  before  a  government’s provision  or  decree  were  issued  to  minimum  mistakes  and  disadvantages  in organization’s  activities. IBI has  assignments  and  responsibilities  to  protect  and control  midwife’s  service  quality,  also  midwife’s  dedication  to  their  proffesion continuously.  IBI  did  their  preventif  monitoring  by  doing    assessment  of  midwife’s scholarly abilities and skills, also their competencies when they submitted permission to practice’s lisence by  giving a recommendation private-pratice letter. Besides, IBI also  must  monitored  midwife’s  compliance  to  their  ethics  proffesion  and  their capability to run private-practice through divisions, areas, and groups’ meetings, also monitoring  midwife’s  service  execution  by  doing  workshop  and  colloquium. Meanwhile, represif monitoring were done according to statue law No. 4 years 2019 about  Midwife  section  44  and  section  4,  from  giving  administration  penalties,  like direct  warning  and  written  warning,  administration  fine,  to  revoke  midwife’s private-practice license.

## Keywords: legal protection, patient, midwife private-practice

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  mempunyai  cita-cita  sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan “melindungi segenap  bangsa  indonesia  dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi,  dan  keadilan  sosial.  Dalam  rangka  mencapai  cita-cita  bangsa  tersebut diselenggarakan  pembangunan  nasional  di  semua  bidang  kehidupan  yang berkesinambungan  yang  merupakan  suatu  rangkaian  pembangunan  yang menyeluruh,  terpadu  dan  terarah.  Salah  satu  pembangunan  nasional  adalah pembangunan  hukum  Indonesia.  Pelaksanaan  pembangunan  hukum  Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan kegiatan pengembangan ilmu hukum yang dilakukan selama  ini.  Kegiatan  pembangunan  hukum  nasional  yang  dilakukan  tidak  berdiri
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Malahayati, aditia_Arieffirmanto@yahoo.co.id
sendiri akan tetapi berkaitan erat dengan pembangunan dibidang lainnya seperti, pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan.  Dari  interaksi  diantara  berbagai  faktor  tersebut  diharapakan  dapat terbentuk suatu sistem hukum nasional.
Selain pembangunan hukum nasional terdapat program layanan kesehatan yang ditujukkan kepada masyarakat merupakan satu tanggung jawab pemerintah dalam  menjamin  kesehatan  masyarakatnya.  Setiap  kegiatan  dalam  upaya  untuk memelihara  dan  meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat  yang  setinggi- tingginya  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip  nondiskriminatif,  partisipatif,  dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan  ketahanan  dan  daya  saing  bangsa  bagi  pembangunan  nasional. Peningkatan  kualitas  tenaga  kesehatan,  peningkatan  layanan  kesehatan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan selalu menjadi perhatian pemerintah.
Berdasarkan  Pasal  1  (1)  Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan,  Kesehatan  adalah  keadaan  sehat,  baik  secara  fisik,  mental,  spiritual maupun  sosial  yang  memungkiinkan  setiap  orang  untuk  hidup  produktf  secara sosial  dan  ekonomis.  Sumber  daya  kesehatan  diperlukan  seseorang  untuk mewujudkan  empat  aspek  dalam  ksehatan  agar  terciptanya  derajat  kesehatan seseorang.  Menurut  Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2009  sumber  daya kesehatan  adalah  segala  bentuk  dana,  tenaga,  perbekalan  kesehatan,  sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan  untuk  menyelenggarakan  upaya  kesehatan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
Sedangkan  Hukum  Kesehatan  adalah  rangkaian  peraturan  perundang- undangan  dalam  bidang  kesehatan  yang  mengatur  pelayanan  medik  dan  sarana medik (CST Kansil 1991: 1). Hukum Kesehatan juga dikemukakan oleh PERHUKI, ialah  semua  ketentuan  hukum  yang  berhubungan  langsung  dengan pemeliharaan/pelayanan  kesehatan  dan  penerapannya  serta  hak  dan  kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan  maupun  dari  pihak  penyelenggara  pelayanan  kesehatan  dalam  segala aspek organisasi, sarana, pedoman-pedoman medik, ilmu pengetahuan kesehatan dan  hukum  serta  sumber-sumber  hukum  lainnya  (Amir  Amri  1997:  10).  Dari pengertian  hukum  kesehatan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  hukum  kesehatan adalah  aturan  yang  mengatur  tentang  kesehatan  dalam  hal  pelayanan  medik sebagai bentuk perlindungan kepada tenaga kesehatan dan masyarakat (pasien).
Pasal 1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang  kesehatan  serta  memiliki  pengetahuan  dan/atau  keterampilan  melalui pendidikan  di  bidang  kesehatan  yang  untuk  jenis  tertentu  memerlukan kewenangan  untuk  melakukan  upaya  kesehatan.  Menurut  Pasal  11  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Kesehatan,  Tenaga  Kesehatan  di kelompokkan menjadi beberapa kelompok salah satunya adalah tenaga kebidanan.
Berdasarkan  UU  No.  36  tahun  2014,  Pengelompokan  tenaga  kesehatan adalah sebagai berikut:
1. Tenaga  medis  meliputi  dokter,  dokter  gigi,  dokter  spesialis,  dokter  gigi spesialis.
2. Tenaga psikologi klinis ialah psikolog klinis
3. Tenaga keperawatan terdiriatats berbagai jenis perawat
4. Tenaga kebidanan ialah bidan
5. Tenaga kefarmasian meliputi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian
6. Tenaga  kesehatan  masyarakat  terdiri  atas  epidimolog  kesehatan,  tenaga promosi  kesehatan  dan  ilmu  prilaku,  pembimbing  kesehatan  kerja,  tenaga addministrasi  dan  kebijakan  kesehatan,  tenaga  biostatistik  dan kependudukan, serta tenaga kesehtan serta reproduksi dan keluarga
7. Tenaga  kesehatan  lingkungan  terdiri  atas  tenaga  saintasi  lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan
8. Tenaga gizi terdiri atas nutrisionis dan dietisen
9. Tenaga  keterapian  fisik  terdiri  atas  fisioterapis,  okupasi  terapis,  terapis wicara, dan akupunktur
10. Tenaga  keteknisan  medis  terdiri  atas  perekam  medis  dan  informasi kesehatan,  tehnik  koridovaskuler,  tekhinis  pelayanan  darah,  refraksionis optisien optometris, tekhnis gigi, penataan anestesi, terapi gigi dan  mulut, dan audiologis
11. Tenaga  tehnik  biomedika  terdiri  atas  radiografer,  elektromedis,  ahli teknologi  labolatorium  medik,  fisikawan  medik,  radio  terapis,  dan  ortotik prostetik
12. Tenaga  kesehtaan  tradisional  terdiri  atas  tenaga  kesehatan  tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan
13. Tenaga  kesehatan  lain  terdiri  atas  tenaga  kesehatan  yang  ditetapkan  oleh mentri yang membidangi urusan kesehatan.
Bidan  adalah  seseorang  yang  telah  menyelesaikan  pendidikan  kebidanan yang diakui dan mendapatkan lisensi untuk melaksanakan praktek kebidanan yang diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2019  Tentang  kebidanan. Pengertian  lain  tentang  Bidan  adalah  seseorang  yang  telah  mengikuti  dan menyelesaikan program pendidikan bidan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
Kode  Etik  Bidan  Indonesia  pertama  kali  di  susun  pada  tahun  1986  dan disahkan  dalam  Kongres  Nasional  Ikatan  Bidan  Indonesia  X  tahun  1988, sedangkan  petunjuk  pelaksanaannya  disahkan  dalam  rapat  kerja  nasional  IBI tahun 1999, kemudian disempurnakan dan disahkan pada kongres nasional IBI ke XII  tahun  1989.  Sebagai  pedoman  dalam  berprilaku,  kode  etik  bidan Indonesiaterdiri atas 7 bab, yang dibedakan atas tujuh bagian: (Heni, 2005: 47)
a. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat
b. Kewajiban bidan terhadap tugasnya
c. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya
d. Kewajiban bidan terhadap profesinya
e. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri
f. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, bangsa dan tanah air
g. Penutup.
Bidan  dapat  menjalankan  praktik  mandiri  dan/atau  bekerja  di  fasilitas pelayanan  kesehatan.  Bidan  yang  bekerja  di  fasilitas  pelayanan  kesehatan  wajib memiliki  Surat  Izin  Kerja  Bidan,  selanjutnya  disingkat  SIKB  adalah  bukti  tertulis yang diberikan kepada bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, sedangkan bidan yang menjalankan praktik mandiri wajib  memiliki  Surat  Izin  Praktik  Bidan  selanjutnya  disingkat  SIPB  adalah  bukti tertulis  yang  diberikan  kepada  bidan  yang  sudah  memenuhi  persyaratan  untuk menjalankan praktik bidan mandiri.
Bidan praktik mandiri mempunyai hubungan medik dan hubungan hukum dengan pasien. Hubungan medik dan hubungan hukum yang dilakukan oleh bidan dan  pasien  merupakan  suatu  hubungan  yang  obyeknya  adalah  pemeliharaan kesehatan  Ibu  dan  Anak-anak  serta  pelayanan  kesehatan  pada  khususnya. Pelaksanaan hubungan antara keduanya selalu diatur dengan peraturan-peraturan agar  terjadi  keharmonisan  dalam  melaksanakan  hubungan,  seperti  halnya hubungan  tanpa  peraturan  akan  menyebabkan  pelanggaran-pelanggaran  dan perbuatan melawan hukum.
Beberapa  contoh  kasus-kasus  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan oleh bidan, yaitu:
1. Kasus di palembang, pelaku IY terhadap rusmiati 17 maret 2016. (Chaidir anwar  tanjung,  “Bayi  meninggal  dalam  kondisi  mengenaskan,  pasutri dipalembang dilaporkan bidan”, https://news.detik.com/berita/d- 3168361/bayi-meninggal-dalam-kondisi-mengenaskan-pasutri-di- palembang-laporkan-bidan,
2. Kasus di klinik pratama sang timur, pelaku bidan yuda yulia terhadap Naya 3  september  2017  (“malpraktek  dari  rahim  jebol  sampai  dijahit  acak- acakan, ibu satu anak ini curhat difacebook”,https:
//manaberita.com/2017/12/malpraktek-dari-rahim-jebol-sampai-dijahit- acak-acakan-ibu-satu-anak-ini-curhat-di-facebook/,
3. Kasus di riau, pelaku bidan EN terhadap nurlela horbo 18 Desember 2012 (“ Diduga  bayi  malpraktik  hingga  bayi  meninggal,  bidan  di  bengkalis dilaporkan  kepolisi”,  https://www.antaranews.com/berita/398499/polisi- selidiki-dugaan-malpraktik-seorang-bidan,
4. Kasus  dijakarta,    pelaku  dokter  dokter  kandungan  TG  dan  HR  serta  bidan MN terhadap pita sari 16 februari 2015 (“Bayinya meninggal, pita laporkan dokter dan bidan kepolisian”, https://megapolitan.kompas.com /read/2015/02/16/1813575/Bayinya.Meninggal.Pita.Laporkan.Dokter.dan .Bidan.ke.Polisi,
5. Bentuk  perlindungan  hukum  secara  perdata  terhadap  korban  oleh  tenaga kesehatan  yang  diatur  dalam  KUHPerdata,  yaitu  berupa  pengaturan pertanggungjawaban  tenaga  kesehatan  yang  melakukan  malpraktik  untuk memberikan  ganti  rugi  kepada  korban  malpraktik  atas  kerugian  yang timbul karena :
a. Tidak  ditepatinya  perjanjian  perjanjian  terapeutik  yang  telah  disepakati antara  tenaga  kesehatan  dengan  pasien  atau  wanprestasi  (cidera  janji), yaitu berdasarkan pasal 1239 KUHPerdata.
b. Perbuatan melawan hukum,yaitu berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata.
c. Kelalaian  atau  kehati-hatian  dalam  berbuat  atau  bertindak,  yaitu berdasarkan pasal 1366 KUHPerdata.
d. Melalaikan kewajiban berdasarkan pasal 1367 ayat (3).
Selain ditinjau dari hukum perdata, dapat ditinjau pula dari hukum pidana seiring  dengan  semakin  meningkatnya  kesadaran  hukum  masyarakat,  dalam perkembangan  selanjutnya  timbul  permasalahan  tanggung  jawab  pidana  dengan seorang  tenaga  kesehatan,  khususnya  yang  menyangkut  dengan  kelalaian,  hal mana dilandaskan pada teori-teori kesalahan dalam hukum pidana. (Ari Yunanto, 2017: 26)
Tanggung  jawab  pidana  disini  timbul  bila  pertama-tama  dapat  dibuktikan adanya  kesalahan  profesional,  misalnya  kesalahan  dalam  diagnosa  atau  kesalahn cara-cara  pengobatan  atau  cara-cara  perawatan.  Dari  segi  hukum,  kesalahan atau/kelalaian  akan  selalu  berkaitan  dengan  sifat  melawan  hukumnya  suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang mampu bertanggung jawab. Seorang dikatakan  mampu  bertanggung  jawab  apabila  dapat  menginsafi  makna  yang senyatanya  dari  perbuatannya,  dapat  menginsafi  perbuatannya  itu  tidak dipandang  patut  dalam  pergaulan  masyarakat  dan  mampu  untuk  menentukan niat/kehendaknya  dalam  melakukan  perbuatan  tersebut.  (Andi  Hamzah,  2017: 105)
Suatu  perbuatan  dapat  dikategorikan  sebagai  kriminal  malpraktik  apabila memenuhi  rumusan  delik  pidana  yaitu,  perbuatan  tersebut  harus  merupakan perbuatan  tercela  dan  sikap  batin  yang  salah  yaitu  berupa  kesengajaan, kecerobohan,  dan  kealpaan.  Kesalahan  atau  kelalaian  tenaga  kesehatan  dapat terjadi dibidang hukum pidana, diatur antara lain yaitu :
Pasal 263 KUHP berbunyi :
(1) Barang  siapa  membuat  surat  palsu  atau  memalsukan  surat,  yang  dapat menerbitkan  sesuatu  hak,  sesuatu  perjanjian  (kewajiban)  atau  sesuatu pembebasan  utang,  atau  yang  boleh  dipergunakan  sebagai  keterangan  bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain  menggunakan  surat-surat  itu  seolah-olah  surat  itu  asli  dan  tidak dipalsukan,  maka  kalau  mempergunakannya  dapat  mendatangkan  sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama- lamanya enam tahun.
(2) Dengan  hukuman  serupa  itu  juga  dihukum,  barangsiapa  dengan  sengaja menggunakan  surat  palsu  atau  yang  dipalsukan  itu  seolah-olah  surat  itu  asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian
Pasal 267 KUHPberbunyi :
(1) Seorang  dokter  yang  dengan  sengaja  memberikan  surat  keterangan  palsu tentang  ada  atau  tidaknya  penyakit,  kelemahan  atau  cacat,  diancam  dengan pidana penjara paling lama empat tahun
(2) Jika  keterangan  diberikan  dengan  maksud  untuk  memasukkan  seseorang  ke dalam  rumah  sakit  jiwa  atau  untuk  menahannya  di  situ,  dijatuhkan  pidana penjara paling lama delapan tahun enambulan.
(3) Diancam  dengan  pidana  yang  sama,  barang  siapa  dengan  sengaja  memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran. Pasal 294 ayat (2) KUHP berbunyi :
Diancam dengan pidana yang sama:
(1) Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya;
(2) Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pen- didikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.
Pasal 299 KUHP berbunyi :
(1) Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang perempuan atau mengerjakan sesuatu perbuatan terhadap seorang perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan pengharapan bahwa oleh karena itu dapat gugur kandungannya, dihukum  penjara  selama  -  lamanya  empat  tahun  atau  denda  sebanyak  - banyaknya Rp 45.000.
(2) Kalau  sitersalah  mengerjakan  itu  karena  mengharapkan  keuntungan,  dari pekerjaan  atau  kebiasaannya  dalam  melakukan  kejahatan  itu,  atau  kalau  ia seorang tabib, dukun beranak (bidan) atau tukang membuat obat, hukuman itu, dapat ditambah dengan sepertiganya.
(3) Kalau  sitersalah  melakukan  kejahatan  itu  dalam  jabatannya  dapat  ia  dipecat dari pekerjaannya itu.
Pasal 304 KUHPberbunyi :
Barangsiapa  dengan  sengaja  menyebabkan  atau  membiarkan  orang  dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan pada  orang  itu  karena  hukum  yang  berlaku  atasnya  atau  karena  menurut perjanjian,  dihukum  penjara  selama  -  lamanya  dua  tahun  delapan  bulan,  atau denda sebanyak - banyaknya Rp 4.500.
Pasal 322 KUHPberbunyi :
(1) Barangsiapa  dengan  sengaja  membuka  sesuatu  rahasia,  yang  menurut jabatannya  atau  pekerjaannya,  baik  yang  sekarang,  maupun  yang  dahulu,  ia diwajibkan menyimpannya, dihukum penjara selama - lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp 9000.
(2) Jika kejahatan ini dilakukan terhadap seorang yang ditentukan maka perbuatan itu hanya dituntut atas pengauan orang itu.

## Pasal 344 KUHP berbunyi:
Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
Pasal 347 KUHP berbunyi :
(1) Barang  siapa  dengan  sengaja  menggugurkan  atau  mematikan  kandungan seorang  wanita  tanpa persetujuannya,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama dua belas tahun.
(2) Jika  perbuatan  itu  mengakibatkan  matinya  wanita  tersebut  diancam  dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
Pasal 348 KUHP berbunyi :
(1) Barang  siapa  dengan  sengaja  menggugurkan  atau  mematikan  kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
(2) Jika  perbuatan  itu  mengakibatkan  matinya  wanita  tersebut,  diancam  dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
Pasal 349 KUHP berbunyi :
Jika  seorang  dokter,  bidan  atau  juru  obat  membantu  melakukan  kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan  yang  diterangkan  dalam  pasal  347  dan  348,  maka  pidana  yang ditentukan  dalam  pasal  itu  dapat  ditambah  dengan  sepertiga  dan  dapat  dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.
Pasal 351 KUHP berbunyi:
(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
(3) Jika  mengakibatkan  mati,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  tujuh tahun.
(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana
Pasal 359 KUHPberbunyi :
Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun  atau  pidana kurungan paling lama satu tahun.
Pasal 360 KUHP berbunyi :
(1) Barang  siapa  karena  kesalahannya  (kealpaannya)  menyebabkan  orang  lain mendapat  luka-luka  berat,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
(2) Barang  siapa  karena  kesalahannya  (kealpaannya)  menyebahkan  orang  lain lukaluka  sedemikian  rupa  sehingga  timhul  penyakit  atau  halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  sembilan  bulan  atau  pidana  kurungan
paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
Pasal 361 KUHP berbunyi :
Jika  kejahatan  yang  diterangkan  dalam  bab  ini  dilakukan  dalam menjalankan  suatu  jabatan  atau  pencarian,  maka  pidana  ditambah  dengan sepertiga  dan  yang  bersalah  dapat  dicahut  haknya  untuk  menjalankan  pencarian dalam  mana  dilakukan  kejahatan  dan  hakim  dapat  memerintahkan  supaya putusannya diumumkan Pasal 531 KUHP berbunyi :
Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak  memberi  pertolongan  yang  dapat  diberikan  padanya  tanpa  selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Adanya  perbedaan  antara  tindak  pidana  biasa  dengan “tindak  pidana medis” , yaitu pada “penyebabnya“ , walaupun berakibat fatal tetapi jika tidak ada unsur kelalaian atau kesalahan maka tenaga kesehatan tidak dapat dipersalahkan.
Beberapa  contoh  dari criminal  malpractice yang  berupa  kesengajaan adalah melakukan aborsi tanpa indikasi medis, membocorkan rahasia kedokteran, tidak melakukan pertolongan seseorang yang sedang dalam keadaan emergency , melakukan eutanasia ,  menerbitkan  surat  keterangan  dokter  yang  tidak  benar, membuat  visum etrepertum yang  tidak  benar  dan  memberikan  keterangan disidang pengadilan dalam kapasitas sebagai
ahli.(https://prasko17.blogspot.com/2011/03/perbedaan-malpraktek-dan- kelalaian.html,diakses hari selasa, 9 Juli 2019 ,jam 09:35. wib).
Adapun  dasar  aturan  Undang-Undang  No.  4  Tahun  2019  tentang Kebidanan,  perlindungan  hukum  dalam  pelayanan  kebidanan  oleh  bidan  praktik mandiri,  merupakan  amanah  dan  perintah  ketentuan  perundang-undangan sebagai  bentuk  perlindungan  pasien  yang  ketentuanya  terdapat  dalam  Pasal  2 huruf  (f)  dan  huruf  (g),  yaitu  penyelenggaraan  kebidanan  berasaskan  (f) Perlindungn dan (g) Keselamatan Klien.
Selain  itu  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  36  tahun  2009  tentang Kesehatan berisi perlindungan hukum bagi pasien, antara lain :
Pasal 56 berbunyi :
(1) Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan  yang  akan  diberikan  kepadanya  setelah  menerima  dan memahami  informasi  mengenai  tindakan  tersebut  secara  lengkap.  Hak menerima  atau  menolak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  berlaku pada penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular dalam masyarakat yang lebih luas, keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri, atau gangguan mental berat;
(2) Ketentuan  mengenai  hak  menerima  atau  menolak  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 57 berbunyi :
(1) Setiap  orang  berhak  atas  rahasia  kondisi  kesehatan  pribadinya  yang  telah dikemukakan kepada penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
(2) Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  berlaku  dalam  hal  perintah  undang-undang, perintah  pengadilan,  izin  yang  bersangkutan,  kepentingan  masyarakat,  atau kepentingan orang tersebut.
Pasal 58 berbunyi :
(1) Setiap  orang  berhak  menuntut  ganti  rugi  terhadap  seseorangm  tenaga kesehatan  dan/atau  penyelenggara  kesehatan  yang  menimbulkan  kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
(2) Tuntutan ganti rugi sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga  kesehatan  yang  melakukan  tindakan  penyelematan  nyawa  atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat
(3) Ketentuan  mengenai  tata  cara  pengajuan  tuntutan  sebagaiman  pada ayat  (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain pasal-pasal diatas, berkaitan penyelenggaraan praktik bidan mandiri tertuang  dalam  Permenkes  1464  tahun  2016  tentang  Izin  dan  Penyelenggaraan Praktik Bidan. Adapun Pasal 18 butir (1) yang berbunyi :
“Dalam  melaksanakan  praktik/kerja,  bidan  berkewajiban  untuk menghormati  hak  pasien,  memberikan  informasi  tentang  masalah  kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan, merujuk kasus yang bukan kewenanganya atau  tidak  dapat  ditangani  dengan  tepat  waktu,  meminta  persetujuan  tindakan yang  akan  dilakukan,  menyimpan  rahasia  pasien  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan,  melakukan  pencatatan  asuhan  kebidanan  dan pelayanan lainya secara sistematis, mematuhi standar dan melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan praktik kebidanan termasuk pelaporan kelahiran dan kematian”
Dari  uraian  di  atas  penulis  dapat  merumuskan  menjadi  dua  pertanyaan, yang  pertama  bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  pasien  yang  mengalami kerugian  pada  pelayanan  kesehatan  bidan  praktik  mandiri  di  Indonesia  ?  kedua bagaimana peran Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dalam pembinaan, pengawasan dan pemberian  sanksi  terhadap  Bidan  Praktik  Mandiri  ?  Jenis  penelitian  dalam penulisan huku ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yaitu  penelitian  hukum  dengan  cara  meneliti  bahan-bahan  pustaka  atau  data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer.

## II. PEMBAHASAN
a. Perlindungan  Hukum  Pasien  yang  Mengalami  Kerugian  Pada Pelayanan Kesehatan Bidan Praktek Mandiri di Indonesia
Dalam  teori  Perlindungan  hukum,  munculnya  teori  ini  adalah  bersumber dari  teori  hukum  alam  atau  aliran  hukum  alam  yang  dipelopori  oleh  Plato, Aristoteles  dan  Zeno.  Perlindungan  hukum  menurut  Fiztgerald  sebagaimana dikutip  Satjipto  Raharjo  adalah  upaya  untuk  melindungi  kepentingan  seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan tersebut.
Salah satu sifat dari tujuan hukum adalah untuk memberikan perlindungan, pengayoman,  kepada  masyarakat.  Maka  dari  itu  perlindungan  hukum  terhadap masyarakat  harus  diwujudkan  dalam  bentuk  adanya  kepastian  hukum  (Satjipto Raharjo, 1983:121).
Menurut  Setiono,  perlindungan  hukum  adalah  tindakan  atau  upaya  untuk melindungi  masyarakat  dari  perbuatan  sewenang-wenang  oleh  penguasa  yang tidak  sesuai  dengan  aturan  hukum,  untuk  mewujudkan  ketertiban  dan ketentraman  sehingga  memungkinkan  manusia  untuk  menikmati  martabatnya sebagai  manusia  (Setiono  2004:  3),  sedangkan  menurut  Muchsin,  perlindungan hukum  merupakan  kegiatan  untuk  melindungi  individu  dengan  menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam  menciptakan  adanya  ketertiban  dalam  pergaulan  hidup  antar  sesama manusia.  Perlindungan  hukum  sebagai  salah  satu  hal  yang  melindungi  subyek- subyek  hukum  melalui  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 yaitu (Muchsin, 2003:14) :
a. Perlindungan hukum preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang- undangan  dengan  tujuan  untuk  mencegah  suatu  pelanggaran  serta memberikan rambu-rambu atau batasan untuk melakukan suatu kewajiban.
b. Perlindungan hukum represif
Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.
Perlindungan  hukum  pasien  berkaitan  dengan  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun 2009 yang didalamnya mengatur tentang hak dan kewajiban pasien dan hak kewajiban  tenaga  kesehatan  sehingga  tercipta  suatu  hubungan  hukum  antara pasien  dan  tenaga  kesehatan  sehingga  menimbulkan  perlindungan  hukum  yang diberikan  kepada  pasien.  Hubungan  hukum  antara  pasien  dengan  tenaga kesehatan timbul pada saat pasien menghubungi dokter untuk meminta bantuan terhadap kesehatannya karena tenaga kesehatan dianggap sebagai perantara yang dapat menyembuhkan  penyakitnya. Dokter merasa mampu mengobati pasiennya dan pasien mendapatkan tindakan dari tenaga kesehatan yang merawatnya. Pasien yang awam tentang kesehatan percaya pada dokter, bidan atau tenaga kesehatan lainnya dalam menangani kesehatannya. Dokter, Bidan atau tenaga kesehatan lain dalam  memberikan  pelayanan  terhadap  pasien  harus  dengan  asas  keadilan, artinya  dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan  terhadap  pasien  tidak memandang  status  sosial  dan  ekonomi  pasien,  mengutamakan  hak  dan kenyamanan  pasien.  Dokter,  Bidan  dan  tenaga  kesehatan  lainnya  juga  harus memberikan  informasi  tentang  penyakit  yang  diderita  pasien  secara  benar  dan
jujur dengan tetap menjaga rahasia tentang penyakit yang diderita pasien.  (Willa Chandra, 2001: 52)
Perlindungan  hukum  terhadap  pasien  juga  tidak  hanya  diberikan  oleh Dokter, Bidan dan tenaga kesehatan saja, Dinas Kesehatan yang menaungi tentang masalah di bidang kesehatan juga wajib memberikan perlindungan hukum sebagai bentuk  tanggung  jawab  pemerintah  terhadap  pasien  yang  mengalami  kelalaian yang disebabkan oleh tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Selain Dinas Kesehatan,  organisasi  profesi  tenaga  kesehatan  seperti  Ikatan  Dokter  Indonesia (IDI),  Ikatan  Bidan  Indonesia  (IBI),  Persatuan  Perawat  Nasional  Indonesia (PPNI),dll  juga  wajib  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  pasien  yang mengalami  kelalaian  pada  pelayanan  kesehatan  yang  diberikan  oleh  tenaga kesehatan  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  organisasi  profesi  yang  menaungi tenaga kesehatan tersebut. (Niah Mufhidin, 2017: 22)
Perlindungan  hukum  terhadap  pasien  sebagai  konsumen  bidan  praktik mandiri  yang  ditijau  dari  undang-undang  kebidanan  dan  undang-undang kesehatan.  Bidan  praktik  mandiri  adalah  salah  satu  tenaga  medik  di  indonesia yang  jumlahnya  sangat  banyak  sehingga  mudah  diakses  oleh  masyarakat.  Pasien adalah  konsumen  bidan  sehingga  pasien  tidak  hanya  dilindungi  oleh  undang- undang  kesehatan  tetapi  juga  oleh  undang-undang  kebidanan.  Bidan  sebagai pemberi  jasa  pelayanan  kesehatan  bertanggung  jawab  terhadap  tindakannya terhadap  pasiennya  karena  hubungan  pasien  dan  bidan  yaitu  bahwa  bidan menjamin setiap tindakanya dalam melakukan tugasnya akan berupaya maksimal untuk menyebuhkan pasien. (Niah Mufhidin, Ibid : 28). Bentuk  perlindungan  hukum  dalam  Undang-Undang  No.  4  Tahun  2019 tentang  Kebidanan,  bagi  pasien  pada  pelayanan  bidan  praktek  mandiri  di Indonesia terdapat dalam Pasal 62, yang berbunyi :
“Dalam Praktik Kebidanan, Klien berhak :
a. Memperoleh  pelayanan  kebidanan  sesuai  dengan  kompetensi,  kode  etik, standar profesi, standar pelayanan dan standar pelayanan prosedur;
b. Memperoleh  informasi  yang  benar  dan  jelas  mengenai  kesehatan  klien, termasuk resume isi rekam medis jika diperlukan;
c. Meminta pendapat Bidan lain;
d. Memberi  persetujuan  atau  penolakan  tindakan  Kebidanan  yang  akan dilakukan; dan
e. Memperoleh jaminan kerahasiaan kesehatan Klien.”
Kemudian  dalam  hal  kerahasiaan  Klien  diatur  perlindungan  dalam  Pasal  63, berbunyi :
(1) Pengungkapan rahasia kesehatan Klien hanya dilakukan atas dasar :
a. Kepentingan kesehatan Klien;
b. Permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum;
c. Persetujuan Klien sendiri; dan/atau
d. Ketentuan peraturan perundang-undangan
(2) Pengungkapan  rahasia  kesehatan  Klien  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) terbatas pada tindakan yang dilakukan oleh Bidan;
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengungkapan rahasia Klien diatur dalam Peraturan Menteri.
b. Peran  Ikatan  Bidan  Indonesia  (IBI)  Dalam  Pembinaan,  Pengawasan Dan Pemberian Sanksi
Ikatan Bidan Indonesia (IBI) bertindak dalam kapasitasnya sebagai pejabat selaku badan organisasi profesi bidan mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam perlindungan  hukum  bagi  pasien  serta  berkewajiban  melakukan  pengawasan mutu  pelayanan  kebidanan.  Aspek  perlindungan  hukum  mengatur  dan menentukan hak dan kewajiban masing-masing subyek hukum.
Pengaturan hak dan kewajiban tersebut antara pasien dan bidan tercantum dalam  Permenkes  1464  tahun  2010  tentang  Izin  dan  Penyelenggaraan  Praktik Bidan.  Untuk  menjaga  terlaksananya  hak  dan  kewajiban  tersebut  diperlukan pengawasan dari berbagai pihak, utamanya IBI. (Ari Yunanto, Ibid : 61) Selain itu bentuk perlindungan hukum tercermin dalam STR dan SIP, serta sertifikat kompetensi pelatihan. IBI melakukan pengawasan kepada bidan praktik mandiri  dalam  bentuk  pengawasan  secara  preventif.  Adapun  tujuan  pengawasan preventif  ini  untuk  mencegah  supaya  tidak  terjadi  penyimpangan  oleh  bidan praktik  mandiri  dalam  memberikan  pelayanan  kebidanan.  Pengawasan  preventif ini meliputi penilaian kemampuan keilmuan dan ketrampilan (kompetensi) serta kepatuhan bidan terhadap kode etik profesi dan kesanggupan melakukan praktik mandiri secara terus menerus dan berkesinambungan.
Sebagai  salah  satu  contoh  berdasarkan  hasil  penelitian,  bentuk perlindungan  hukum  bagi  pasien  dari  pelayanan  kebidanan  oleh  bidan  praktik mandiri  yang  dilakukan  IBI  Cabang  kabupaten  Rembang  adalah  dengan melaksanakan  Peraturan  Bupati  No.  41  Tahun  2011  tentang  Percepatan Penurunan AKI dan AKB yang mengatur bahwa seluruh persalinan wajib ditempat fasilitas kesehatan pemerintah, tidak di bidan praktik mandiri. Di dalam ketentuan tersebut  terdapat  perkecualian,  yaitu  beberapa  bidan  praktik  mandiri  masih diperbolehkan  menolong  persalinan  dengan  memenuhi  persyaratan  dari  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Rembang  yang  dalam  SIP  masih  berbunyi  pertolongan persalinan normal.
Sejak  dikeluarkannya  peraturan  bupati  tersebut,  diketahui  bahwa  terjadi penurunan  bidan  praktik  mandiri  dimana  yang  semula  332  menjadi  182  bidan praktik  mandiri  yang  masih  aktif.  Peraturan  tersebut  tidak  lain  bertujuan perlindungan  hukum  bagi  pasien  khususnya  kesehatan  ibu,  yang  mana  IBI menjalankan  amanah  dari  ketentuan  tersebut.    IBI  mewajibkan  setiap  anggota mengikuti pelatihan. Adapun bentuk pelatihan yang saat ini diprogramkan adalah Asuhan  Persalinan  Normal  (APN).  Sedangkan  dari  internal  IBI  sendiri  untuk bentuk pengawasan preventif melalui penilaian, pelatihan, seminar dan sosialisasi kepada bidan praktik mandiri.
Namun demikian, dijumpai SIP yang sudah kadaluwarsa tapi bidan tersebut masih  melakukan  pelayanan.  Hal  ini  tentu  menjadi  bentuk  pelanggaran  hukum bidan  yang  tidak  menaati  peraturan  yang  mana  beresiko  tidak  terwujudnya perlindungan  hukum  baik  bagi  bidan  dan  pasien.  Bentuk  penilaian  kepada  bidan praktik mandiri hanya dilakukan apabila akan perpanjangan masa berlaku SIP dan STR.
Bentuk  pelatihan  IBI  Cabang  Kabupaten  Rembang  antara  lain  pelatihan Asuhan  Persalinan  Normal  (APN),  Resusitasi  Bayi  Baru  Lahir,  Pemberian MgSO4
pada penanganan Pre Eklamsia , pelatihan pemeriksaan kanker serviks ( IVA ), pelatihan KB safari.
Sedangkan  bentuk  penilaian  dan  pelatihan  ini  belum  dilakukan  secara berkala  dan  berkesinambungan.  Hal  ini  diketahui  dengan  penilaian  kompetensi hanya  dilakukan  ketika  akan  perpanjangan  SIP  dan  STR,  sedangkan  penilaian secara rutin diluar pengurusan SIP dan STR belum ada. Adapun bentuk pelatihan IBI  Cabang  Kabupaten  Rembang  mengacu  program  dari  Pengurus  Pusat  IBI  dan Pengurus  Daerah  IBI,  sehingga  untuk  pelatihan  secara  mandiri  oleh  Pengurus Cabang kepada anggota belum ada.
Di  samping  itu,  IBI  Cabang  Kabupaten  Rembang  belum  bisa mengakomodasi  pelatihan  dan  seminar  untuk  setiap  anggotanya,  hanya  mereka, hanya  mereka  yang  ditunjuk  oleh  Puskesmas  untuk  mengikuti  pelatihan  dan seminar.  Dengan  demikian  peran  IBI  dalam  perlindungan  hukum  bagi  pasien dalam  pelayanan  kesehatan  oleh  bidan  praktik  mandiri  melalui  pengawasan preventif  ini  belum  maksimal.  Yang  mana  seharusnya  IBI  melakukan  penilaian kemampuan keilmuan dan ketrampilan (kompetensi) bidan praktik mandiri secara terus  menerus  dan  berkesinambungan,  namun  IBI  Cabang  Kabupaten  Rembang belum  melaksanakan  sesuai  tugas  dan  tanggungjawabnya  dalam  mewujudkan perlindungan  hukum  bagi  pasien.  (http://repository.unika.ac.id/  13446/3 /13.93.0064%20Mahmudah%20Khusnul%20Khotimah%20BAB%20III.pdf, diakses hari selasa, 9 Juli 2019 ,jam 09:35. wib)
Dilihat dari segi kedudukan badan atau organ yang berwenang mengawasi, bentuk  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  IBI,  pengawasan  intern  merupakan pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan yang mana secara organisatoris atau struktural  masih  termasuk  dalam  lingkungan  pemerintahan  itu  sendiri.  Hal tersebut merupakan IBI organisasi profesi bidan yang berwenang mengatur para anggota  dengan  melakukan  pengawasan  guna  menjaga  dan  meningkatkan  mutu pelayanan  kebidanan  adapun  pengawasan  berupa  rapat  organisasi,  pelatihan, seminar serta sosialisasi peraturan terbaru.
Bentuk  pengawasan  oleh  IBI  terhadap  pelaksanaan  kewenangan  bidan praktik  dilihat  dari  segi  waktu  pengawasan  merupakan  pengawasan  preventif. Pengawasan  preventif  sendiri  adalah  pengawasan  yang  dilakukan  sebelum dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan Pemerintah dengan maksud agar tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam melakukan kegiatan organisasi. IBI bertugas  dan  bertanggungjawab  menjaga,  mengendalikan  mutu  pelayanan  dan pengabdian  profesi  bidan  secara  terus  menerus.  Adapun  bentuk  pengawasan preventif  oleh  IBI  yaitu  dengan  melakukan  penilaian  kemampuan  keilmuan keterampilan  (kompetensi)  ketika  pengajuan  ijin  praktik  berupa  surat rekomendasi  praktik  mandiri.  Selain  itu,  kepatuhan  terhadap  kode  etik  profesi bidan  dan  kesanggupan  untuk  melakukan  praktik  mandiri  melalui  rapat pertemuan  cabang  ,  ranting  dan  kelompok,  serta  mengawasi  pelaksanaan pelayanaan kebidanaan melalui pelatihan dan seminar.
Sedangkan  kewenangan  bidan  praktik  mandiri  sesuai  permenkes  1464 tahun 2010 tentang izin dan penyelenggaran praktik bidan pasal 9 yang berbunyi :
“Bidan  dalam  menjalaankan  praktik,  berwenang  untuk  memberikan  pelayanaan yang meliputi :
a. Pelayanan kesehatan ibu;
b. Pelayanana kesehatan anak; dan
c. Pelayanana kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.
Selain  itu  aturan  terbaru  Undang-Undang  No.  4  tahun  2019  tentang Kebidanan  terkait  pembinaan  Bidan  Praktik  Mandiri  terdapat  dalam  Pasal  61, menyebutkan :
“Bidan dalam melaksanakan melaksanakan praktik kebidanan berkewajiban :
a. Memberikan  pelayanan  kebidanan  sesuai  dengan  kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional;
b. Memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan  lengkap  mengenai  tindakan kebidanan kepada klien dan/atau keluarganya sesuai kewenanganya;
c. Memperoleh  persetujuan  dari  klien  atau  keluarganya  atas  tindakan  yang akan diberikan;
d. Merujuk klien yang tidak dapat ditangani ke dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan;
e. Mendokumentasi asuhan kebidanan sesuai dengan standar;
f. Menjaga kerahasiaan kesehatan klien;
g. Menghormati hak klien;
h. Melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari dokter sesuai dengan kompetensi bidan;
i. Melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh peraturan pusat;
j. Meningkatkan mutu pelayanan kebidanan;
k. Mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan dan/atau keterampilanya melalui pendidikan dan/atau pelatihan;dan/atau
l. Melakukan pertolongan gawat darurat.
Terkait  pengawasan    dan  sanksi  pemasangan  papan  nama  Bidan  Praktik Mandiri terdapat dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2019 Pasal 44 menyebutkan :
(1) Bidan lulusan pendidikan profesi yang menjalankan praktik kebidanan di tempat praktik mandiri bidan wajib memasang papan nama praktik;
(2) Ketentuan  mengenai  papan  nama  praktik  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan;
(3) Bidan  yang  tidak  memasang  papan  nama  praktik  sebagaiana  dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa
a. Teguran lisan;
b. Peringatan tertulis
c. Denda administratif;dan/atau
d. Pencabutan izin
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri
Kemudian terkait pengawasan dan sanksi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan  Bidan  Praktik  Mandiri  terdapat  dalam  Undang-Undang  No.  4  Tahun 2019 Pasal 45, yaitu :
(2) Bidan  yang  menjalankan  Praktik  kebidanan  di  Tempat  Praktik  Mandiri Bidan  wajib  melengkapi  sarana  dan  prasarana  pelayanan  sesuai  dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang undangan;
(3) Bidan  yang  tidak  melengkapi  sarana  dan  prasaranan  pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
a. Teguran lisan;
b. Teguran tertulis;
c. Denda administratif;dan/atau
d. Pencabutan izin
(4) Ketentuan  mengenai  tata  cara  pengenaan  sanksi  administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Kewenangan  bidan  praktik  mandiri  yang  tersebut  diatas  merupakan keweangan  atributif  dimana  kewenangan  tersebut  merupakan  kewenangan  asli atau kewenangan yang melekat tidak dibagi-bagikan pada siapapun , hanya bidan praktik  mandiri  yang  mempunyai  STR  dan  SIP  yang  berlaku  diberikan kewenangan memberikan pelayananan kesehatan tersebut. Diketahui bahwa pada pelaksanaan  kewenangan  bidan  praktik  mandiri  disetiap  daerah  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku,  namun  masih  terdapat  beberapa  bentuk  pelanggaran diluar  kewenangan  bidan  praktik  mandiri  yakni,  berupa  pelayanan  pengobatan orang sakit, menjual susu formula.
Ikatan  Bidan  Indonesia  (IBI)  mempunyai  peran  pengawasan  terhadap Bidan  Praktik  Mandiri,  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yakni Undang-Undang    No.  36  tahun  2009  tentang  Kesehatan,  Undang-Undang  No.  36 tahun  2014  tentang  tenaga  kesehatan,  Permenkes  No.  1464  tahun  2010  Izin  dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, serta aturan terbaru Undang-Undang No. 4 tahun 2019 tentang Kebidanan. Ikatan Bidan Indonesia (IBI) mempunyai peran imperatif dalam pengawasan terhadap Bidan Praktik Mandiri. Pengawasan oleh IBI berupa pengawasan  preventif  meliputi  penilaian  kompetensi,  pelatihan,  seminar. Sedangkan pengawasan represif berupa pemberian sanksi. Ikatan Bidan Indonesia telah melakukan pengawasan tersebut.

## III. PENUTUP
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan Perlindungan hukum terhadap pasien  adalah  teori  yang  menjelaskan  adanya  upaya  melindungi  kepentingan seseorang  dengan  cara  mengalokasikan  suatu  kekuasaan  kepadanya  untuk bertindak  dalam  kepentingannya  tersebut.  Kemudian  salah  satu  sifat  dan  tujuan dari  hukum  adalah  untuk  memberikan  perlindungan,  pengayoman  kepada masyarakat.  Bentuk  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  Pasien  yang merasa dirugikan pada pelayanan kesehatan Bidan Praktik Mandiri terdapat upaya hukum preventif (pencegahan) dan upaya hukum represif (tindakan).
Menurut Undang-Undang No. 4 tahun 2019 tentang Kebidanan perlindungan hukum terhadap Pasien terdapat dalam Pasal 61 dan Pasal 62. Peran Ikatan Bidan Indonesia  (IBI)  adalah  melakukan  pengawasan  preventif  (pencegahan)  yaitu pengawasan  yang  dilakukan  sebelum  dikeluarkannya  suatu  keputusan  atau ketetapan  Pemerintah  dengan  maksud  agar  tidak  ada  kesalahan  atau penyimpangan  dalam  melakukan  kegiatan  organisasi.  IBI  bertugas  dan bertanggungjawab  menjaga,  mengendalikan  mutu  pelayanan  dan  pengabdian profesi bidan secara terus menerus.
Selain  itu  juga  bentuk  pengawasan  preventif  oleh  Ikatan  Bidan  Indonesia (IBI)  yaitu  dengan  melakukan  penilaian  kemampuan  keilmuan  keterampilan, kompetensi  ketika  pengajuan  ijin  praktik  berupa  surat  rekomendasi  praktik mandiri. Selain itu, kepatuhan terhadap kode etik profesi bidan dan kesanggupan untuk  melakukan  praktik  mandiri  melalui  rapat  pertemuan  cabang  ,  ranting  dan kelompok, serta mengawasi pelaksanaan pelayanaan kebidanaan melalui pelatihan dan  seminar.  Bentuk  pengawasan  represif  (tindakan)  yang  dilakukan  adalah terdapat  dalam  Undang-Undang  No.  4  Tahun  2019  tentang  Kebidanan  dengan sanksi Pasal 44 dan Pasal 45 dari pemberian sanksi administratif berupa teguran lisan,  teguran  tertulis,  denda  administratif  hingga  pencabutan  izin  Bidan  Praktik Mandiri.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
C.S.T Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.
Rahardjo, Soetjipto. 1983. Permasalahan Hukum Di Indonesia . Bandung: Alumni. Setiono. 2004. Rule Of  Law (Supremasi Hukum) . Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
Muchsin.  2003. Perlindungan  dan  Kepastian  Hukum  Bagi  Investor  di  Indonesia . Surakarta,  Magister  Ilmu  Hukum  Program  Pascasarjana  Universitas  Sebelas Maret.
Chandra, Willa. 2001. Hukum Kedokteran . Bandung: Mandar Maju.
Heni, P.W. dan Asmar Y.Z. 2005. Etika Profesi Kebidanan . Yogyakarta : Fitrimaya.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan

## C. Sumber lainnya
https://news.detik.com/berita/d-3168361/bayi-meninggal-dalam-kondisi- mengenaskan-pasutri-di-palembang-laporkan-bidan,  diakses  pada  selasa,  2 juli 2019, jam 18.05 WIB
https://manaberita.com/2017/12/malpraktek-dari-rahim-jebol-sampai-dijahit- acak-acakan-ibu-satu-anak-ini-curhat-di-facebook/,  diakses  pada  selasa,  2 juli 2019, jam 18.10 WIB
https://www.antaranews.com/berita/398499/polisi-selidiki-dugaan-malpraktik- seorang-bidan, diakses pada Selasa, 2 Juli 2019, jam 18.45 WIB https://megapolitan.kompas.com/read/2015/02/16/1813575/Bayinya.Meningga l.Pita.Laporkan.Dokter.dan.Bidan.ke.Polisi,  diakses  pada  Selasa,  2  Juli  2019, jam 18.48 WIB
https://prasko17.blogspot.com/2011/03/perbedaan-malpraktek-dan-kelalaian. html,diakses hari selasa, 9 Juli 2019 ,jam 09:35. Wib (http://repository.unika.ac.id/13446/3/13.93.0064%20Mahmudah%20Khusnul %20Khotimah%20BAB%20III.pdf, diakses hari selasa, 9 Juli 2019 ,jam 09:35. wib

## PEDOMAN PENULISAN

## JURNAL PRANATA HUKUM
1. Naskah  bersifat  orisinil,  baik  berupa  hasil  riset  atau  tinjauan  atas  suatu permasalahan  hukum  yang  berkembang  di  masyarakat  (artikel  lepas), dimungkinkan  juga  tulisan  lain  yang  dipandang  memberikan  kontribusi  bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan  terdiri  atas  beberapa  bab  penulisan  hasil  penelitian  terdiri  dari 3BAB,yaitu ;
BAB  I.  PENDAHULUAN (Latar  Belakang  dan  Rumusan  Masalah) BAB  II. PEMBAHASAN (Kerangka  Teori  dan  Analisis),  dan BAB  III.  PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah  bahasa  yang  baik  dan  benar,tulisan  menggunakan  bahasa  indonesia disertai  abstrak  dalam  bahasa  inggris  (200  kata)  dan  Kata  kunci,  ketentuan  ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap  kutipan  harus  menyebutkan  sumbernya,  dan  ditulis  pada  akhir  kutipan dengan memberi tanda kurung ( bodynote ). Sumber kutipan harus memuat nama pengaran,  tahun  penerbitan  dan  halaman  .Contoh  :  satu  penulis  (Bagir  Manan,
1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa’at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan  susunan:  nama  penulis,  judul  tulisan  digaris  bawah,  alamat  website, waktu download/unduh.
5. Naskah  harus  disertai  dengan  daftar  pustaka  atau  referensi  ,terutama  yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan  tahun  penerbitan.  Contoh:    Bagir  Manan, Hubungan  Antara  Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah  disertai  nama  lengkap  penulis,  alamat  e-mail  dan  lembaga  tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.