## Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Umum di Desa Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow
Jeane Mantiri 1, *  , dan Cynthia Maria Siwi 2
1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Manado, 95618, Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia
2 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, 15418, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia
* Korespondensi: jeanelitha@unima.ac.id

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Info Publikasi: Artikel Hasil Penelitian
Sitasi Cantuman: Mantiri, J., & Siwi, C. M. (2020). Community Participation in Public Peace and Order in Imandi Village, East Dumoga Subdistrict, Bolaang Mongondow Regency. Society, 8(2), 761-771.
DOI: 10.33019/society.v8i2.262
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka.
Lisensi: Atribusi- NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)
Dikirim: 12 November, 2020;
Diterima: 28 Desember, 2020; Dipublikasi: 31 Desember, 2020;
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan mendeskripsikan  tingkat  partisipasi  masyarakat  serta  faktor- faktor  pendukung  dan  penghambat  partisipasi  masyarakat dalam  menjaga  ketentraman  dan  ketertiban  di  Desa  Imandi. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Desa Imandi, Kecamatan Dumoga  Timur,  Kabupaten  Bolaang  Mongondow,  Provinsi Sulawesi  Utara,  Indonesia.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa:  1)  Peran  serta  masyarakat  Desa  Imandi  masih  belum terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, akan lebih baik untuk menjaga  ketentraman  dan  ketertiban  umum  di  desa  jika dimulai  dari  individu-individu  sebagai  kesatuan  masyarakat kecil.  Hal  ini  memungkinkan  terwujudnya  solidaritas,  yang secara  signifikan  akan  mempengaruhi  anggota  kelompok  atau anggota  masyarakat  dalam  pelaksanaan  ketentraman  dan ketertiban  umum.  2)  Upaya  memotivasi  masyarakat  untuk berpartisipasi  melalui  Mapalus  (kegiatan  gotong  royong) membutuhkan pemimpin yang dapat menjadi panutan. Tokoh masyarakat  desa  dapat  menjadi  motivator  dalam  kegiatan gotong royong, namun diperlukan peran serta pemerintah. (3) Pemerintah  desa  dan  perangkatnya  harus  terus  membina  dan memberdayakan  masyarakat,  khususnya  dalam  masyarakat multikultural,  untuk  mencegah  terganggunya  ketentraman dan ketertiban umum.
Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat; Multikultural; Ketentraman Masyarakat; Ketertiban Masyarakat; Solidaritas

## Society, 8 (2), 802-812, 2020
P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id

## 1. Pendahuluan
Lingkungan yang damai dan tertib merupakan keinginan setiap masyarakat karena hal ini termasuk  salah  satu  faktor  yang  sangat  signifikan  pengaruhnya  pada  kehidupan  manusia. Lingkungan  dimana  mereka  tinggal  turut  memberi  warna  pada  segala  dimensi  dan  aktivitas kehidupan, baik kepribadian, gaya hidup, pola pikir, tak terkecuali perilaku. Lingkungan hidup manusia yang meliputi berbagai unsur adalah faktor yang membentuk lingkungan yang lebih besar lagi, termasuk masyarakat. Definisi masyarakat adalah kelompok individu manusia yang satu  sama  lain  berinteraksi  dan  memiliki  tujuan  tertentu.  Dari  interaksi  inilah  hubungan kekerabatan lahir sebagai sarana komunikasi untuk membentuk komunitas sosial.
Saat  ini,  tingkat  kejahatan  telah  mengganggu  ketentraman  dan  ketertiban  umum. Karenanya, partisipasi masyarakat sangat signifikan dalam mewujudkan kondisi ketentraman dan  ketertiban  umum.  Peran  partisipasi  dan  kewajiban  masyarakat  dalam  mewujudkan ketentraman  dan  ketertiban  umum  tertuang  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Bab XII Pasal 30 Ayat 1 ( Republik Indonesia, 2002a ):
1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
2) Usaha  pertahanan  dan  keamanan  negara  dilaksanakan  melalui  sistem  pertahanan  dan keamanan  rakyat  semesta  oleh  Tentara  Nasional  Indonesia  dan  Kepolisian  Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
Berkaitan dengan hal itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik  Indonesia,  menyebutkan  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud dalam huruf b: “bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi  kepolisian  yang  meliputi  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”( Republik Indonesia, 2002b ).
Patisipasi  masyarakat  sangat  penting  untuk  mengembangkan  aspek  pengetahuan, ekonomi,  sosial,  lingkungan  dan  politik    semua  warga.  Selain  itu,  dalam  kehidupan bermasyarakat,  partisipasi  setiap  anggota  masyarakat  dibutuhkan  dalam  mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman. Aman merujuk pada kondisi bebas dari segala  hal yang menggangu  dan  merintangi.  Kata  aman  dalam  pengertian  ini  mempunyai  4  (empat)  makna fundamental, yaitu: 1. Keamanan, perasaan bebas dari gangguan psikis dan fisik; 2. Kepastian, bebas dari rasa khawatir; 3. Keamanan, perasaan terlindungi dari segala yang berbahaya; dan 4. Damai, perasaan damai baik lahir maupun batin. Sedangkan arti kata ketertiban adalah kondisi di mana seluruh unit sosial termasuk anggota masyarakat apapun jabatan dan fungsinya bisa turut ambil bagian dalam peran sesuai dengan ketentuan.
Keamanan dan ketertiban merupakan kondisi yang sangat dibutuhkan dalam mendukung terlaksananya  ketentraman  dan  ketertiban  umum  serta  segala  aktivitas  masyarakat.  Kondisi ketentraman  dan  ketertiban  umum  merupakan  kondisi  yang  menjadi  harapan  utama  seluruh masyarakat  sehingga  meningkatnya  ketenangan  dan  ketentraman  masyarakat  serta  semangat motivasi bekerja bisa terwujud. Tidak ada rasa takut karena kemungkinan adanya gangguan. Ketentraman  dan  ketertiban  umum  menjadi  tanggung  jawab  seluruh  masyarakat  dan pemerintah,  termasuk  polisi  sebagai  aparat  penegak  hukum.  Dalam  implementasinya,  polisi melakukan  upaya/tindakan  yang  diwujudkan  dalam  kegiatan  operasional  kepolisian,  baik rutin maupun spesifik.
Dari  itulah,  perjuangan  meyakinkan  masyarakat  mutlak  diperlukan  supaya  mereka  ikut serta dalam ketertiban umum, yaitu komunikasi  dua arah antara masyarakat dan pemerintah bisa  terjalin.  Situasi  ini  akan  mengubah  sikap  dan  tindakan  masyarakat  dari  apatis  menjadi mendukung  dan  berpartisipasi.  Hal  ini  menggarisbawahi  pentingnya  peran  serta  pemerintah bagaimana partisipasi masyarakat bisa meningkat. Peran serta masyarakat turut berkonstribusi dalam mensukseskan setiap program pemerintah sesuai dengan kemampuan mereka masing- masing  tanpa  harus  mengorbankan  kepentingannya.  Diperlukan  kontribusi  berupa  gagasan, kritik,  dan  pendapat  sukarela  serta  terlibat  langsung  dalam  menjalankan  ketertiban  di  suatu daerah.  Ada  sosialisasi  dalam  setiap  pengambilan  keputusan,  dan  masyarakat  juga  harus dilibatkan  dalam  setiap  pengambilan  keputusan.  Masyarakat  terbiasa  mempunyai  inisiatif untuk  memulai  kegiatan  sosial  demi  memperbaiki  situasi  dan  kondisi  yang  terjadi  guna menciptakan ketertiban ke arah yang lebih baik.
Kenyataannya,  menurut  pengamatan  awal,  partisipasi  masyarakat  Desa  Imandi  kurang baik, dan belum sepenuhnya menyadari pentingnya peran serta masyarakat dalam ketertiban umum.  Banyak  yang  masih  lebih  mementingkan  kepentingan  pribadi  dan  kurang mementingkan ketenangan bersama.
Minimnya  kemauan  dan  kesadaran  masyarakat  untuk  ikut  terlibat  langsung  demi perdamaian  di  Desa  Imandi,  Kecamatan  Dumoga  Timur,  Kabupaten  Bolaang  Mongondow, menjadi salah satu faktor penyebab. Dalam kecurigaan sementara, hal yang utama disebabkan oleh adanya masyarakat desa yang sering berkumpul dan minum minuman keras sehingga hal- hal sepele menjadi masalah besar. Saat ada warga desa tetangga yang datang berkunjung akan menjadi  sasaran  utama  sekelompok  orang  mabuk  dan  mengganggu  warga  desa  tetangga sehingga  warga  desa  tetangga  merasa  tidak  senang  dengan  perlakuan  masyarakat  di  desa imandi.  Adanya  pembelaan  antar  desa  yang  marah  atas  perlakuan  yang  dilakukan  oleh sebagian masyarakat Desa Imandi menyebabkan perselisihan antara Desa Imandi dengan Desa Tambun. Peristiwa tersebut membuat sebagian masyarakat di Desa Imandi, dan Desa Tambun merasa  tidak  aman  dan  mata  pencaharian  mereka  terganggu  karena  sibuk  mengurusi permasalahan di kedua desa tersebut.
Penelitian  ini  mengkaji  peran  serta  atau  partisipasi  masyarakat  dalam  ketentraman  dan ketertiban  umum  di  Desa  Imandi,  Kecamatan  Dumoga  Timur,  Kabupaten  Bolaang Mongondow.

## 2. Tinjauan Pustaka

## 2.1. Konsep Administrasi Publik
Secara  etimologis,  administrasi  berasal  dari  bahasa  Latin  “ Ad ”  dan  “ Ministrare ”  yang mempunyai  arti  melayani,  menolong,  dan  memenuhi.  Bahasa  Inggris  menyerapnya  menjadi “ Administration ”,  sedangkan  dalam  bahasa  Indonesia  menyerapnya  menjadi  “Administrasi” ( Nawawi & Martini, 1994 ). Administrasi dibagi menjadi dua macam pengertian:
1) Dalam arti sempit, administrasi berasal dari bahasa Belanda Administratie . Kata ini meliputi aktifitas  mengetik,  pencatatan,  pembukuan  ringan,  korespondensi,  penyusunan  informasi secara sistematis, dan catatan tertulis untuk keperluan dokumentasi, sehingga mudah saat diperlukan untuk digunakan kembali, baik secara terpisah  atau satu kesatuan, dan segala sesuatu yang sifatnya teknis.
2) Dalam arti luas, administrasi berasal dari kata bahasa Inggris Administration , dimana:
a) Menurut Simon  (1982) ,  administrasi  merupakan  kegiatan  kelompok  dengan  menjalin kerjasama demi mencapai tujuan.

## Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow
b) Menurut Gulick  & Urwick  (2003) ,  administrasi  berkaitan  dengan  menyelesaikan  apa yang sedang dilakukan, dengan pencapaian tujuan yang ditetapkan.

## 2.2. Konsep Partisipasi
Davis  (1997) mendefinisikan  partisipasi  sebagai  terlibatnya  emosi  dan  mental  seseorang dalam  mencapai  tujuan  dan  bertanggung  jawab  untuk  itu.  Dalam  definisi  ini,  kunci  untuk berpikir adalah adanya aspek keterlibatan mental dan juga emosional.
Sebagaimana  tercantum  dalam  pedoman  untuk  melaksanakan  pendekatan  partisipatif sebagaimana Department for International Development (DFID) susun ( Monique, 2004 ) adalah:
1) Cakupan:  setiap  orang  ataupun  perwakilan  kelompok  yang  terpengaruh  oleh  hasil keputusan maupun proses proyek dari pembangunan.
2) Kesetaraan  dan  kemitraan  ( Equal  Partnership ):  umumnya  setiap  individu  memiliki kemampuan, keterampilan, dan inisiatif serta berhak memanfaatkan inisiatif tersebut untuk berpartisipasi dalam semua proses agar dialog bisa terbina.
3) Kesetaraan  kekuasaan  ( Sharing  Power/Equal  Powership ):  semua  pihak  memikul  tanggung jawab dalam menjalani setiap proses akibat adanya persamaan kewenangan ( Sharing Power ) dan pelibatan mereka saat mengambil keputusan serta langkah lanjutan.
4) Kesetaraan tanggung jawab (Sharing Responsibility ): semua pihak memikul tanggung jawab dalam menjalani setiap proses akibat adanya persamaan kewenangan ( Sharing Power ) dan pelibatan mereka saat mengambil keputusan serta langkah lanjutan.
5) Pemberdayaan:  partisipasi  masing-masing  pihak  selalu  terikat  pada  berbagai  macam kelemahan  dan  kekuatan  masing-masing.  Dengan  perantara  partisipasi  aktif  mereka tersebut, proses belajar dan pemberdayaan bisa berjalan.
6) Kerjasama:  dibutuhkan  kerjasama  antara  semua  pihak  untuk  berbagi  kekuatan  dan kemampuan untuk mengatasi kelemahan terutama yang berhubungan dengan kapabilitas sumber daya manusia.

## 2.3. Partisipasi Masyarakat
Partisipasi  masyarakat  merupakan  partisipasi  masing-masing  anggota  masyarakat  dalam menyelesaikan masalah. Hal ini menandakan bahwa masyarakat sendiri secara aktif turut andil dalam pemikiran, perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian program publiknya.
Terdapat 6 (enam) konsep tentang interpretasi partisipasi masyarakat, sebagai berikut:
1) Partisipasi  melibatkan  masyarakat  dalam  pengembangan  diri,  kehidupan,  serta lingkungannya.
2) Partisipasi  yaitu  upaya  menjadikan  masyarakat  agar  bisa  lebih  terbuka    untuk  menerima dan merespon program atau proyek pembangunan.
3) Partisipasi  turut  membangun  dialog  antara  masyarakat  lokal  dan  staf  dalam mempersiapkan,  melaksanakan,  serta  memantau  program/proyek    untuk  mendapatkan informasi tentang dampak sosial dan konteks lokal.
4) Partisipasi  merujuk  pada  keterlibatan  sukarela  masyarakat  pada  perubahan  yang  mereka tentukan sendiri.
5) Partisipasi  merupakan  proses  aktif,  artinya  kelompok  atau  orang  yang  bersangkutan berinisiatif serta memakai kebebasannya untuk melakukannya.
6) Partisipasi  merupakan  kontribusi  masyarakat  yang  diberikan  secara  sukarela  untuk program atau proyek pembangunan tanpa berpartisipasi saat pengambilan keputusan.
Dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat bermakna keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan, merencanakan, serta mengembangkan pelaksanaan program, termasuk menikmati  hasil  pelaksanaan  program  ( Mantiri,  2018 ).  Selanjutnya  partisipasi  masyarakat secara  sederhana  adalah  keterlibatan  seseorang  (individu)  atau  sekelompok  orang  secara sukarela  dalam  kegiatan  mulai  dari  proses  perencanaan,  pelaksanaan  kegiatan,  dan pengembangan kegiatan atau program.
Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian  Masyarakat,  Bab  I  Pasal  3  dalam  huruf  f  ( Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, 2015 ) disebutkan: “Partisipasi, yaitu kesadaran Polri dan warga masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan masyarakat/komunitas dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, saran dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan permasalahan Kamtibmas dan tidak main hakim sendiri”.
Masyarakat  berperan  aktif  dalam  meningkatkan  keamanan  dan  ketertiban  dengan mensosialisasikan  sistem  keamanan  lingkungan  yang  mengedukasi  dan  menyadarkan  untuk ikut  peduli  terhadap  ketertiban  dan  keamanan  lingkungan.  Setiap  masyarakat/komunitas membutuhkan ketentraman dan ketertiban untuk mendukung aktivitas kerja, pendidikan, dan berbagai aktivitas lainnya.

## 3. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  data deskriptif  berupa  perkataan  tertulis  atau  lisan  orang-orang  serta  perilaku  yang  bisa  diamati ( Bogdan & Taylor, 1975 ). Dalam pengertian lain, penelitian kualitatif menggunakan wawancara terbuka  yang  diterapkan  untuk  mengkaji  dan  menyelami  pandangan,  sikap,  perilaku,  dan perasaan kelompok atau individu. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Metode deskriptif mencari fakta dengan interpretasi yang tepat ( Whitney, 1960 ).
Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah  yang  berhubungan  dengan  partisipasi  masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban umum. Penelitian kualitatif dapat menggunakan pemilihan berbasis  kriteria  berdasarkan  anggapan  bahwa  subjek  merupakan  aktor  dalam  penelitian. Informan  ditentukan  dengan  teknik  snowball  sampling  yang  bisa  digunakan  untuk memperluas objek dalam penelitian.
Kualitas  informasi  yang  berkaitan  dengan  tema  dalam  penelitian  merupakan  dasar penelitian kualitatif. Penelitian ini menentukan pihak-pihak sebagai sumber informasi adalah:
1) Kapolres Dumoga Timur;
2) Pemerintah Desa Imandi;
3) Tokoh masyarakat Desa Imandi.
Peneliti  merupakan  alat  yang  mengumpulkan  data  primer.  Ini  bermakna  bahwa  peneliti merupakan instrumen penelitian yang berupaya mengumpulkan data. Selain itu, penelitian ini juga  menggunakan  catatan  lapangan,  pedoman  wawancara,  dan  buku  referensi  sebagai tambahan instrumen penelitian lainnya. Data dikumpulkan secara terarah, dan sistematis agar data  yang  diperoleh  relevan.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data.
Dalam  penelitian  kualitatif,  analisis  data  dilakukan  sejak  awal  dan  sepanjang  proses penelitian.  Dalam  penelitian  ini  digunakan  analisis  data  kualitatif. Miles  &  Huberman  (2007) menyatakan  bahwa  analisa  data  kualitatif  diaplikasikan  secara  interaktif  serta  dilanjutkan berulang-ulang  hingga  selesai  agar  data  yang  diperoleh  tidak  jenuh.  Kegiatan  dalam
menganalisis  data  adalah:  1)  pengumpulan  data,  2)  reduksi  data,  3)  penyajian  data,  dan  4) penarikan kesimpulan.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 4.1. Partisipasi Masyarakat
Menurut Adi  (2007) ,  peran  serta  masyarakat  terdapat  dalam  identifikasi  potensi  dan masalah yang muncul di tengah masyarakat, memilih dan mengambil keputusan tentang solusi alternatif, melaksanakan upaya penanggulangan masalah, dan dalam evaluasi perubahan yang muncul. Menurut Muluk (2010, p . 8-10), partisipasi masyarakat terdiri dari sub sistem yaitu, 1) kegiatan  partisipasi  masyarakat,  2)  pendidikan  politik  masyarakat,  3)  penyadaran  partisipasi masyarakat,  4)  organisasi  lokal,  5)  elit lokal, 6)  mendukung  pemerintah  daerah,  7)  dukungan DPRD, dan 8) dukungan pemerintah pusat.
Berdasarkan  wawancara  dengan  beberapa  informan,  ditemukan  bahwa  partisipasi  dalam ketentraman  dan  ketertiban  umum  digunakan  dalam  kajian  peran  anggota  masyarakat,  baik formal  maupun  informal.  Dalam  penyelenggaraan  ketentraman  dan  ketertiban  umum,  peran serta  masyarakat  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat.  Hal  ini  menyangkut  aspek  ekonomi, sosial,  dan  budaya  dalam  ketentraman  dan  ketertiban  umum  yang  tidak  akan  membuahkan hasil  jika  masyarakat  tidak  berperan  aktif,  baik  sebagai  objek  maupun  subjek  dalam pembangunan di daerah. Partisipasi sangat penting untuk dipromosikan kepada semua aktor yang  terlibat  dalam  ketentraman  dan  ketertiban  umum.  Partisipasi  tidak  hanya  berarti  dari individu, masyarakat, atau pemerintah, tetapi partisipasi harus berasal dari semua pihak.

## 4.2. Pelaksanaan Partisipasi
Menurut Iswantoro  (1996) ,  dalam  sebuah  komunitas  partisipator  dapat  dibagi  menjadi empat  kategori:  1)  Komunitas  lokal  (usia,  jenis  kelamin,  profesi,  pendapatan,  serta  tempat tinggal),  2)  Tokoh  komunitas  (pemimpin  lokal/informal),  3)  Personel  pemerintah  dan  4) Personel  asing  (dari  luar).  Kategori-kategori ini  bisa jadi  tidak  semuanya  cocok  untuk  semua program  atau  kegiatan  dalam  melaksanakan  ketentraman  dan  ketertiban  umum.  Namun, menggabungkan  karakteristik  ini  akan  membantu  menentukan  “siapa”  yang  berpartisipasi dalam berbagai tahapan aktivitas ini. Seluruh pemangku kepentingan (masyarakat, pemerintah, lembaga  swadaya  masyarakat/LSM,  maupun  lembaga yang  lain)  harus  berperan  aktif dalam melaksanakan kegiatan atau program dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di Desa Imandi.
Hasil  wawancara  dari  beberapa  informan  menemukan  bahwa  pemimpin  yang  dapat menjadi  panutan  dibutuhkan  untuk  memotivasi  masyarakat  untuk  berpartisipasi  melalui kegiatan  gotong  royong.  Tokoh  masyarakat  desa  dapat  menjadi  penggerak  utama  dalam kegiatan  gotong  royong  sehingga  diperlukan  peran  serta  mereka.  Selama  ini,  pemimpin desa berpengaruh  jika  mendapatkan  legitimasi  formal  atau  informal.  Kesediaan  dan  kemampuan untuk  berpartisipasi  muncul  dari  pihak  yang  berkepentingan  (kelompok  masyarakat  atau warga),  sedangkan  kesempatan  untuk  berpartisipasi  berasal  dari  pihak  luar  yang  diberikan kesempatan.  Jika  kemauan  ada,  namun  tidak  ada  kemampuan,  partisipasi  tidak  akan  terjadi meskipun diberi kesempatan dari penyelenggara negara atau pemerintah. Begitu pula misalkan kemauan  dan  kemampuan  ada,  namun  penyelenggara  negara  atau  pemerintahan  tidak memberi  kesempatan  atau  ruang  yang  cukup  bagi  kelompok  masyarakat  atau  warga.  Dalam hal itu, partisipasi masyarakat juga tidak mungkin terjadi.
Pelaksanaan  peran  serta  masyarakat  dalam  menjaga  ketentraman  dan  ketertiban  umum hendaknya  membuat  masyarakat  merasa  menjadi  objek  dari  kebijakan  pemerintah  dan  harus
mampu mewakili masyarakat  tersebut sesuai dengan kepentingannya.  Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan, baik secara kelompok maupun individu, terorganisir atau secara spontan, sesaat  atau  berkelanjutan,  dan  dengan  cara  tertentu  dapat  diwujudnyatakan.  Partisipasi masyarakat perlu dikembangkan agar mereka mau dan mampu berpartisipasi melalui berbagai bentuk  kegiatan,  baik  berupa  tenaga,  pikiran,  waktu,  dana  atau  materi,  keahlian,  dan  hasil. Institusi lokal dengan demikian menjadi faktor dominan dalam mendorong partisipasi.  Selain itu, partisipasi masyarakat bisa dirangsang atau didorong oleh tangan dingin pemerintah atau tokoh masyarakat karena partisipasi mereka memiliki kecenderungan tidak efektif jika di luar konteks kelembagaan.  Selain itu, di pedesaan, kelembagaan lokal  menjadi faktor yang sangat dominan dalam upaya membangun desa ( Milton & Norman, 1984 ).

## 4.3. Saling Membantu dalam Ketentraman dan Ketertiban Umum
Pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  merupakan  wujud  demokrasi melalui  desentralisasi.  Jadi  konsekuensinya  adalah  otonomi  daerah.  Dengan  ini  diharapkan pemerintah  daerah  dan  DPRD  membuat  kebijakan  daerah  yang  berorientasi  partisipatif kerakyatan  ( Republik  Indonesia,  2004 ).  Kebijakan  partisipatif  kerakyatan  yang  dituangkan dalam bentuk peraturan daerah harus menjamin keadilan dalam masyarakat ( Arnstein, 1969 ). Kebijakan  tersebut  harus  sesuai  dengan  apa  yang  masyarakat  butuhkan,  sejalan  dengan kebijakan  pemerintah  serta    didukung  sepenuhnya  oleh  masyarakat,  sehingga  muncul  pola pikir top-down dan bottom-up yang  berhubungan  satu  sama  lain  dalam  hal  kebutuhan  dan berdampak pada kebijakan pemerintah yang melibatkan masyarakat.
Maksud  dan  tujuan  otonomi  daerah  adalah 1)  peningkatan  pelayanan dan  meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 2) perkembangan kehidupan demokrasi, 3) distribusi layanan yang lebih baik, 4) menghormati budaya lokal, dan 5) memperhatikan potensi dan keanekaragaman wilayah.  Untuk  menghormati  budaya  lokal,  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara mengangkat Mapalus sebagai budaya lokal melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 8 Tahun  2012  tentang  Pembentukan  Forum  Mapalus  untuk  Keamanan  dan  Ketertiban Masyarakat.
Menurut  Peraturan  Gubernur  Sulawesi  Utara  Nomor  8  Tahun  2012,  Pasal  1  Ayat  1, Mapalus  untuk  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  merupakan  semangat  gotong  royong, silaturahmi, dan melibatkan aparat keamanan desa atau pemerintah desa dengan masyarakat untuk  saling  membantu  dan  secara  aktif  bekerja  sama  dalam  mencari  akar  masalah, menyelesaikan masalah sosial, dan mencari solusi untuk mewujudkan ketentraman, keamanan, dan ketertiban umum bagi terselenggaranya program keamanan dan ketertiban, pemerintahan, dan kemasyarakatan di desa ( Gubernur Sulawesi Utara, 2012 ).
Tujuan  dibentuknya  forum  ini  adalah  memberikan  arahan  dan  meningkatkan  kesadaran masyarakat  untuk  menjaga  ketertiban,  keamanan,  dan  penanggulangan  bencana  alam,  serta melindungi  keselamatan  jiwa,  harta  benda  dari  berbagai  ancaman  baik  di  luar  maupun  di dalam (Pasal 2). Forum Mapalus untuk keamanan dan ketertiban masyarakat ini adalah forum bersama  yang  menghimpun  dan  melibatkan  aparat  keamanan  desa  beserta  masyarakat  demi mewujudkan ketentraman, keamanan, serta ketertiban masyarakat di desa (Pasal 4) ( Gubernur Sulawesi Utara, 2012 ).
Hasil  wawancara  dari  beberapa  informan  menemukan  bahwa  forum  Mapalus  untuk keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  memenuhi  tugas  pokok,  fungsi,  dan  perannya  masing- masing mengikuti peraturan perundang-undangan, melaksanakan pembinaan/pemberdayaan masyarakat  pedesaan,  mencari  dan  mengumpulkan  data/informasi  tentang  potensi  alam, bencana  alam,  bencana  non  alam  dan  bencana  sosial  serta  permasalahan  ideologi,  politik,
ekonomi,  sosial  budaya,  dan  pertahanan  keamanan.  Forum  Mapalus  untuk  keamanan  dan ketertiban  masyarakat  melaporkan  data/informasi  yang  diperoleh  terkait  permasalahan  di masyarakat, memantau pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di desa, melakukan upaya penyelesaian konflik/permasalahan hukum di masyarakat dengan mengutamakan  persuasif,  musyawarah  dan  upaya  konsensus,  dan  sebagai  konsultan  untuk setiap masalah yang dihadapi masyarakat ( Pangalila et al., 2019 ).
Pemerintah  Desa  Imandi,  Kecamatan  Dumoga  Timur,  Kabupaten  Bolaang  Mongondow, perlu  terus  membina  dan  membina  anggota  masyarakat  khususnya  pada  masyarakat multikultural.  Hal  itu  dilakukan  untuk  mencegah  terganggunya  ketentraman  dan  ketertiban umum. Di sisi lain, struktur masyarakat yang multikultural dapat menimbulkan kompleksitas permasalahan  sosial,  budaya,  agama,  ekonomi,  dan  perdamaian.  Untuk  mengatasi kompleksitas masalah sekaligus mencegah gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat perbedaan  kepentingan  dalam  kehidupan  masyarakat  multikultural,  pemerintah  daerah tentunya  menggunakan  pendekatan  budaya  (kearifan  lokal),  dimana  kelompok-kelompok utama  seperti  tokoh  adat,  tokoh  agama,  dan  tokoh  masyarakat  dilibatkan  secara  aktif,  serta nilai-nilai budaya lokal seperti norma, tradisi, dan adat istiadat digunakan sebagai instrumen dalam  menyelesaikan  berbagai  masalah  ketentraman  dan  ketertiban  umum  yang  dipicu  oleh konflik agama, budaya, ekonomi, asal usul daerah, dan lainnya.
Kebijakan  Mapalus  untuk  ketentraman  dan  ketertiban  umum  efektif  mengatasi  masalah ketentraman  dan  ketertiban  karena  menggunakan  tradisi  dan  adat  istiadat  setempat  yaitu dengan melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam hal ini tokoh masyarakat  dan  tokoh  agama  yang  berpengaruh  sebagai  mediator  dan  fasilitator  dalam penyelesaian masalah ketentraman dan ketertiban umum karena mereka memiliki kewenangan dan penghormatan, atas pendapat dan sarannya, oleh anggota masyarakat..

## 4.4. Partisipasi Komunitas dalam Menjaga Kedamaian dan Ketertiban Umum
Hasil wawancara dari beberapa informan menemukan bahwa partisipasi masyarakat Desa Imandi  masih  kurang  terlaksana  sehingga  dalam  menjaga  ketentraman  dan  ketertiban  desa akan  lebih  baik  jika  melalui  individu  yang  merupakan  kesatuan  kecil,  yang  memungkinkan terwujudnya  peran  kelompok  yang  disebut  solidaritas,  yang  pada  akhirnya  akan  sangat mempengaruhi  anggota  kelompok  atau  anggota  masyarakat  dalam  penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
Partisipasi masyarakat  menyiratkan keterlibatan aktif masyarakat dalam penyusunan dan pengambilan  keputusan  terkait  pemerintahan.  Ini  menunjukkan  bahwa  kepentingan masyarakat  dapat  disalurkan  dalam  perumusan  kebijakan  yang  menampung  sebanyak- banyaknya  kepentingan  dan  aspirasi  masyarakat  serta  mendapatkan  dukungan  masyarakat seluruhnya.  Partisipasi  masyarakat  terdiri  dari  2  (dua)  jenis  partisipasi,  yaitu  (1)  Partisipasi masyarakat timbul karena ketidakmampuan pemerintah atau (2) partisipasi masyarakat murni karena memerlukan sesuatu.
Kehadiran  dan  partisipasi  warga  dalam  forum  pertemuan  publik,  serta  keterlibatan  aktif mereka  dalam  menyumbangkan  gagasan  dan  saran,  menunjukkan  bahwa  urusan pemerintahan juga merupakan urusan mereka dan bukan hanya urusan birokrasi seperti yang terjadi  selama  ini.  Namun  harus  diakui  bahwa  tidak  mudah  untuk  mengikutsertakan  semua lapisan  masyarakat  dalam  suatu  forum,  pada  saat  yang  sama  solusi  yang  diusulkan  adalah memberikan  akses  kepada  perwakilan  dari  berbagai  lapisan  masyarakat  untuk  berpartisipasi dan menyuarakan kepentingan kelompok yang mereka wakili dan menyampaikan usulan dan
pemikirannya  dalam  forum  pertemuan  publik  seperti  Forum  Mapalus  untuk  Ketertiban  dan Kedamaian Masyarakat.
Wujud  nyata  dari  asas  tersebut  adalah  terbentuknya  forum  atau  mekanisme  pembuatan kebijakan  publik  yang  menyediakan  masyarakat  akses  lebih  luas  untuk  berpartisipasi  dan penyediaan  fasilitas  berupa  pelatihan  bagi  yang  mewakili  masyarakat  untuk  dapat merumuskan  permasalahan  yang  dihadapinya,  seperti  masalah  ketentraman  dan  ketertiban umum,  serta  mampu  mencari  cara  untuk  mencegah  dan  menyelesaikan  masalah  yang  tepat melalui forum atau saluran publik yang ada. Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam menjaga  dan  memelihara  ketentraman  dan  ketertiban  umum  merupakan  keterlibatan  aktif individu  atau  sekelompok  individu  (masyarakat)  untuk  berkontribusi  secara  sukarela  dan sadar  dalam  menjaga  dan  memelihara  ketentraman  dan  ketertiban  umum,  termasuk  dalam merencanakan,  melaksanakan,  mengawasi  hingga  mengevaluasi,  dan  partisipasi  dalam pencapaian tujuan untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum.

## 4.5. Faktor  yang  Mempengaruhi  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Menjaga  Kedamaian  dan Ketertiban Masyarakat
Dalam fokus tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 (empat) indikator yaitu:
1) Kesadaran publik dalam bentuk partisipasi menciptakan ketentraman dan ketertiban Hanya sebagian dari masyarakat yang secara sadar berpartisipasi dalam mempromosikan budaya  Mapalus.  Namun,  yang  lain  membutuhkan  umpan  balik  untuk  mereka.  Meski Mapalus,  sebagai  nilai  budaya  Minahasa  seperti  gotong  royong,  saling  membantu,  rasa kekeluargaan  atau  kebersamaan  dan  persaudaraan  sudah  ada  sejak  lama.  Itu  juga dipraktikkan di Minahasa dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

## 2) Peran elit lokal dalam membentuk partisipasi
Elit lokal dirasa masih berperan minim dalam membentuk partisipasi. Apa yang ada dan terjadi hanya karena ada muatan kepentingan, pemuka agama cenderung ikut serta. Tokoh masyarakat  dalam  struktur  forum  Mapalus  untuk  ketentraman  dan  ketertiban  umum secara  resmi  diikutsertakan  dalam  forum  tersebut.  Namun,  kenyataannya,  mereka  tidak berfungsi.
3) Dukungan Politik Pemerintah
Dukungan  Politik  Anggota  DPRD  hampir  tidak  pernah  terlihat  kecuali  saat  kampanye. Biasanya,  mereka  muncul  hanya  selama  kampanye  untuk  memenangkan  suara  rakyat tetapi hampir tidak pernah terlihat lagi. Badan legislatif tidak pernah terlibat langsung di Mapalus  untuk  kegiatan  ketentraman  dan  ketertiban  umum.  Peran  lembaga  legislatif sebagai  bagian  dari  perwakilan  masyarakat  belum  menjalankan  tugas  politiknya  dalam menjalankan fungsi penganggaran. Dukungan anggaran di tingkat kabupaten sama sekali tidak ada dan kurang mendukung.

## 4) Hambatan partisipasi masyarakat
Dapat  disimpulkan  bahwa  kendala  utama  partisipasi  masyarakat  adalah  lemahnya sosialisasi  dan  koordinasi  dari  pembuat  kebijakan.  Terlebih  lagi  koordinasi  antara Pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah  Kabupaten  secara  vertikal  masih  lemah.  Apalagi keterlibatan masyarakat hanya pada hal-hal yang sifatnya sementara. Karena itulah peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan sangat lemah dan belum optimal.

## 5. Kesimpulan
Peran serta masyarakat Desa Imandi masih belum terlaksana dengan baik sehingga dapat menjaga ketentraman dan ketertiban umum di desa tersebut. Akan lebih baik jika melibatkan
individu-individu  yang  merupakan  unit  kecil  memungkinkan  terwujudnya  peran  kelompok yang  disebut  solidaritas,  yang  akan  sangat  mempengaruhi  anggota  kelompok  atau  anggota masyarakat  dalam  penyelenggaraan  ketentraman  dan  ketertiban  umum.  Upaya  memotivasi masyarakat  untuk  berpartisipasi  melalui  kegiatan  Mapalus  membutuhkan  pemimpin  yang dapat  menjadi  panutan.  Tokoh  masyarakat  desa  dapat  menjadi  penggerak  utama  kegiatan Mapalus,  sehingga  diperlukan  peran  serta  pemerintah.  Desa  Imandi,  Kecamatan  Dumoga Timur,  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  perlu  terus  membina  dan  memberdayakan  anggota masyarakat  khususnya  pada  masyarakat  multikultural.  Hal  itu  dilakukan  untuk  mencegah terganggunya ketentraman dan ketertiban umum.

## 6. Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.

## 7. Pernyataan Conflicts of Interest
Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## Daftar Pustaka
Adi.  I.  R.  (2007).  Intervensi  Komunitas  Pengembangan  Masyarakat  Sebagai  Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta, Indonesia : PT Rajagrafindo Persada.
Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation.  Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225
Bogdan,  R.,  &  Taylor,  S.  J.  (1975).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.    Bandung,  Indonesia: Remadja Karya.
Davis,  K.  (1977). Human  behavior  at  work:  Organizational  behavior .  New  York,  United States:McGraw-Hill.
Gubernur  Sulawesi  Utara.  (2012).  Pembentukan  Forum  Mapalus  Keamanan  dan  Ketertiban Masyarakat.
Gulick, L., & Urwick, L. (Eds.). (2003). Papers on the Science of Administration (Early Sociology of  Management  and  Organizations)  (1st  ed.,  Vol.  IV).  London,  United  Kingdom: Routledge.
Iswantoro,  H.  (1996). Pendekatan  partisipatif  dalam  pembinaan  masyarakat  desa  hutan .  Paper dipresentasikan di Lokakarya Bina Desa Hutan, Balikpapan.
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  (2015).  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  Nomor  3  Tahun  2015  Tentang  Pemolisian  Masyarakat.  Retrieved  from https://ntb.polri.go.id/binmas/wp-content/uploads/sites/25/2018/02/perkap-no-3- thn-2015-ttg-pemolisian-masyarakat.pdf
Mantiri, J. (2018). The Impact of Public Participation Towards Waste Management In Tataaran Patar  Village  of  South  Tondano  District. Jurnal  Ilmiah  Administrasi  Publik, 4(1),  56-58. https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.004.01.8
Miles,  M.,  &  Huberman,  A.  (2007).  Analisis  Data  Kualitatif  Buku  Sumber  tentang  Metode- Metode Baru. Jakarta, Indonesia: Universitas Indonesia.
Milton,  E.,  &  Norman,  T.  (1984).  Local  Organizations:  Intermediaries  in  Rural  Development. Ithaca, New York: Cornel University.

## Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow
Monique, S. (2004). Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif. Jakarta, Indonesia: Pradya Paramita.
Muluk,  K.  (2010). Menggugat  Partisipasi  Publik  dalam  Pemerintahan  Daerah .  Malang,  Indonesia: Bayumedia Publishing.
Nawawi,  H.,  &  Martini,  M.  (1994).  Penelitian  Terapan.  Yogyakarta,  Indonesia:  Gajah  Mada University Press.
Pangalila, T., Mantiri, J., & Biringan, J. (2019). Nilai Moral yang Terkandung dalam Semboyan Torang Samua Basudara Sebagai Sumber Toleransi. Jurnal Moral Kemasyarakatan, 4(1), 26-31. https://doi.org/10.21067/jmk.v4i1.3425
Republik  Indonesia.  (2002a).  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Retrieved from https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945
Republik  Indonesia.  (2002b).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Retrieved from https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/299 Republik  Indonesia.  (2004).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Retrieved from
https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/33
Simon,  H.  A.  (1982).  Administrative  Behavior:  A  Study  of  Decision-Making  Processes  in Administrative Organization (Translated ed.). Jakarta, Indonesia: PT Bina Aksara. Whitney, F. L. (1960). The Elements of Research (Asian Eds.). Osaka, Japan: Overseas Book Co.
__________________________

## Tentang Penulis
1. Jeane  Mantiri memperoleh  gelar  Magister  dalam  bidang  Administrasi  Negara  dari Universitas  Negeri  Manado,  Indonesia,  pada  tahun  2014.  Penulis  adalah  dosen  pada Program  Studi  Ilmu  Administrasi  Negara,  Fakultas  Ilmu  Sosial,  Universitas  Negeri Manado, Indonesia.
E-Mail: jeanelitha@unima.ac.id
2. Cyntia  Maria  Siwi memperoleh  gelar  Magister  dalam  bidang  Administrasi  Negara  dari Universitas  Negeri  Manado,  Indonesia,  pada  tahun  2014.  Penulis  adalah  dosen  pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Indonesia.
E-Mail: mariasiwi@ecampus.ut.ac.id