## Kajian pemanfaatan ruang kawasan pesisir studi kasus kawasan permukiman kumuh Kelurahan Padarni Kabupaten Manokwari
Study of coastal area space use: case study of slum areas of Padarni Village, Manokwari Regency
Adityo Dwi Nugroho
Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana, Universitas Papua
Email: adhitphiko@gmail.com
ABSTRACT: Manokwari is a coastal city and the capital city of the Province which is considered as very strategic and growing city, making Manokwari more attract for jobs seeker. Many low- income people who migrate to Manokwari make densely populated and slum squatter settlements inevitable. Padarni Coastal Area is one of the urban areas with very poor environmental conditions, Irregular, disaster-prone settlements as well as basic facilities and infrastructure have not been realized properly so that the community cannot move and live properly. The results of the study were 6 causes of slum conditions: Socio-cultural Characteristics, level of urbanization, limited land, accessibility, facilities and  infrastructure,  and  weak  of  government  policies.  With  the  concept  of  waterfront development,  settlement  arrangement  activities  are  directed  at  the  utilization  of  local potential,  phasing  improvement  in  the  quality  of  settlements  and  sustainable  slums prevention.
Keywords: Coastal Settlement, Slum Area, and Arrangement of region
ABSTRAK: Manokwari adalah kota pesisir dan ibu kota Provinsi yang dianggap sangat strategis dan berkembang, membuat Manokwari lebih menarik bagi pencari kerja. Banyak orang berpendapatan rendah yang bermigrasi ke Manokwari membuat pemukiman padat dan  pemukiman  kumuh  tak  terhindarkan.  Wilayah  Pesisir  Padarni  adalah  salah  satu daerah perkotaan dengan kondisi lingkungan yang sangat buruk, permukiman yang tidak teratur,  rawan  bencana  serta  sarana  dan  prasarana  dasar  belum  terealisasi  dengan  baik sehingga masyarakat tidak dapat bergerak dan hidup dengan baik. Hasil penelitian adalah 6 penyebab kondisi kumuh: Karakteristik Sosial-budaya, tingkat urbanisasi, keterbatasan lahan,  aksesibilitas,  fasilitas  dan  infrastruktur,  dan  lemahnya  kebijakan  pemerintah. Dengan  konsep  pengembangan  tepi  laut,  kegiatan  pengaturan  permukiman  diarahkan pada pemanfaatan potensi lokal, secara bertahap meningkatkan kualitas permukiman dan pencegahan permukiman kumuh yang berkelanjutan.
Keywords: Permukiman pesisir, area kumuh, tata ruang

## PENDAHULUAN
Pada  tahun  2016  masih  terdapat 35.291 Ha permukiman kumuh perkota- an  yang  tersebar  di  hampir  seluruh wilayah  Indonesia  sesuai  hasil  perhitu- ngan  pengurangan  luasan  permukiman kumuh  perkotaan  yang  dilaksanakan oleh  Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya (KEMENPUPERA,  2016).  Kondisi  ini disebabkan  perubahan  struktur  kota, pertumbuhan  penduduk,  pengendalian bangunan yang lemah serta semakin me- ningkatnya  kebutuhan  penduduk  akan hunian mengakibatkan pertumbuhan pe- mukiman  di  berbagai  wilayah  mening- kat,  termasuk juga pembangunan di  ka- wasan  yang  tak  layak  huni  menjadi  hal yang tidak terhindarkan.
Dengan  jumlah  penduduk  8.262 jiwa  (BPS,  2017)  dan  luas  wilayah sekitar 65% merupakan lahan terbangun (Profil Kelurahan Padarni Tahun 2016), Kelurahan  Padarni  merupakan  bagian dalam pusat pengembangan kota Manokwari memiliki berbagai permasa- lahan  kota  seperti  hunian  padat,  kumuh dan  hunian  liar,  penyimpangan  lahan serta  menurunnya  kualitas  lingkungan utamanya pada kawasan pesisir pantai.
Beberapa  dampak  dari  penyim- pangan  penggunaan  lahan  kawasan  Pe- sisir  antara  lain,  rusaknya  vegetasi Pantai, munculnya genangan air, menu- runnya  kualitas  air,  berkurangnya  lahan non terbangun, dan berubahnya struktur mata pencaharian asli, terjadi kepadatan dan  ketidakteraturan  bangunan  karena terbatasnya  ruang,  tidak  ada  atau  terba- tasnya  ruang  terbuka  hijau  sebagai daerah  resapan  hujan  dan  pengurang polusi  udara,  aksesibilitas  terbatas  pada pemukiman  padat  penduduk,  penyem- pitan  ruang  terbuka  karena  banyak dijadikan  pemukiman,  akses  untuk mendapatkan  air  bersih  dan  air  minum yang  layak  sulit  didapat,  tidak  adanya drainase  yang  baik  dapat  menyebabkan
banjir  pada  saat  musim  penghujan (Firmansyah, 2013).
Arahan  dalam  penataan  ruang Kabupaten Manokwari yang tidak secara spesifik  mengarahkan  penataan  ruang pada kawasan pesisir terutama Kelurahan  Padarni  baik  melalui  produk turunan  penataan  ruang,  sehingga  pada prosesnya  dapat  menyebabkan  partum- buhan  dan  peralihan  penggunaan  men- jadi  tidak  terkontrol  bahkan  dapat menyebabkan degradasi lingkungan kawasan pesisir.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bermaksud  meng- gambarkan  kondisi  penggunaan  lahan pesisir  Kelurahan  Padarni  berdasarkan karakteristik spasial, disesuaikan dengan kebijakan penataan wilayah (tata ruang) berdasarkan  kecenderungan  pola  peru- bahan  penggunaan  ruang  serta  kondisi kekumuhan.  Dilakukan  pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus (dalam  hal  ini  kondisi  kekumuhan  di Kawasan  Pesisir  kelurahan  Padarni) dengan  menggunakan  cara-cara  yang sistematis  dalam  melakukan  pengama- tan,  pengumpulan  data,  analisis  infor- masi,  dan  pelaporan  hasilnya.  Sebagai hasilnya,  akan  diperoleh  pemahaman yang  mendalam  tentang  mengapa  sesu- atu  terjadi  dengan  menggambarkan  dan menjelaskan  hubungan/gejala  yang  ada (Prasetyo, 2006).
Tujuan yang ingin dicapai adalah:
1. Mengidentifikasi pemanfaatan lahan  di  kelurahan  Padarni  de- ngan mengkaji pola penggunaan lahan wilayah kelurahan Padarni,
2. Mengidentifikasi perubahan
penggunaan  lahan,  kecenderu- ngan  perubahan  penggunaan  la- han  wilayah  pesisir,  dan  penye- bab  yang  mendorong  kondisi kekumuhan kelurahan Padarni.
3. Memberikan arahan Peningkatan kualitas  Kawasan  Permukiman
Kumuh Kelurahan Padarni.
Penelitian  dilaksanakan  Selama kurang  lebih  2  (Dua)  Bulan,  mulai  dari Bulan  Desember  2017  sampai  dengan bulan  Januari  2018.  Adapun  lingkup lokasi adalah Kelurahan Padarni Distrik Manokwari  Barat  dengan  luas  wilayah sebesar 56,5 Ha dan fokus pada kawasan pesisir Angrem dan Borobudur. Pertim- bangan  peneliti  dalam  memilih  lokasi karena lokasi merupakan Kawasan untuk hunian  serta  okupasi  wilayah  perairan untuk bangunan hunian.

## Populasi dan Sampel
Dengan  tingkat  nilai  kritis  yang diinginkan  yaitu  sebesar  10%,  ditentu- kan  jumlah  sampel  dengan  menggu- nakan rumus Slovin (Sugiyono, 2010):
𝜂 = 𝑁 1 + (𝑁 𝑋 𝑒 2 )
ŋ   : Jumlah elemen atau anggota Sampel N   : Jumlah elemen (anggota Populasi) e   : error level (tingkat kesalahan 10 % atau 0,1)
Jumlah  populasi  yang  dimaksud adalah  jumlah  kepala  rumah  tangga (KRT) yang menempati Kawasan Pesisir kelurahan Padarni dengan batasan Wila- yah administrasi Rukun Tetangga (RT).
= 704 1 + (704 𝑥 10% 2 = 704 8,04 = 87 𝐾𝑅𝑇
Pemilihan  KRT  sebagai  respon- den  penelitian  karena  berdasarkan  hasil prasurvey  ditemukan  pada  bebe-rapa rumah terdapat lebih dari 1 KK. Pengam- bilan  sampel  secara  proporsi  dilakukan dengan  mengambil  subyek  dari  setiap
strata atau setiap wilayah ditentukan se- imbang  dengan  banyaknya  subyek dalam masing-masing strata atau wilayah (Arikunto, 2006). Wilayah yang dimaksud  yaitu  Rukun  Tetangga  (RT). Kemudian  dilakukan  teknik  Systematic Sampling  (sampling  sistematis)  yaitu pengambilan  sampel  secara  acak  siste- matis,  teknik  ini  menggunakan  daftar penduduk  pada  masing  strata/wilayah RT  yang  dipilih  berdasarkan  interval tertentu,  besaran  interval  disesuaikan dengan  jumlah  sampel  dan  populasinya (sugiyono, 2010).
Adapun  besar  sampel  untuk masing-masing RT dengan mengunakan rumus menurut Sugiyono (2010).
𝑛 = 𝑥 𝑁 𝑁 1
Keterangan:
ŋ   : Jumlah sampel yang diinginkan setiap RT
N   : Jumlah seluruh populasi di Kawasan Pesisir Kelurahan
Padarni (704 KRT) x   : Jumlah populasi KRT pada setiap RT N1 : Jumlah populasi Sampel ( 87 KRT )
Permukiman yang teridentifikasi kumuh  wilayah  dengan  keragaman penggunan  lahan,  intensitas  perubahan penggunaan lahan/alih fungsi lahan yang signifikan terutama pada lahan tak terba- ngun/kawasan  pesisir  sebagai  dampak dari meningkatnya kegiatan dan pemba- ngunan lahan
Jumlah  Interval  Pengambilan  sampel ( k ) adalah:
K = N/n = 704/87 = 8
Prioritas  populasi  yang  menjadi kajian  yaitu  warga  yang  menempati
kawasan  pesisir  di  wilayah  kelurahan Padarni.  Berdasarkan  Data  kependu- dukan  tahun  2016,  jumlah  penduduk Kelurahan Padarni sejumlah 7.419 jiwa, Jumlah  Kepala  Keluarga  (KK)  1.454 KK,  dan  kepala  rumah  tangga  (KRT) 1.115  KRT  yang  tersebar  dalam  7  RW dan  25  RT  (Profil  Kelurahan  Padarni Tahun  2016).  Sedangkan  untuk  fokus lokasi  penelitian  yaitu  kawasan  pesisir jumlah penduduk adalah 3.110 jiwa yang tersebar di 13 RT.

## Prosedur Penelitian
Tahapan Persiapan berupa: a. Menentukan  daerah  penelitian  dan obyek- obyek yang akan dikaji.
b. Mencari referensi untuk studi pusta- ka mengenai pemanfaatan ruang ka- wasan pesisir permukiman, indikator kekumuhan  dan  berbagai  bahasan lain yang sesuai.
c. Menentukan parameter-parameter yang dibutuhkan dalam pemanfaatan ruang kawasan pesisir.
d. Menentukan metode dan titik sampel yang  digunakan  dalam  penelitian.
Pengambilan sampel dilakukan
dalam  penelitian  adalah  metode
Systematic  Random  Sampling .  Pe- ngambilan sampel pada penelitian ini dimaksudkan  untuk  efisiensi  biaya, waktu, dan tenaga.
e. Membuat  peta  Tematik  mengenai variabel amatan
f. Mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam penelitian.
Data yang dipergunakan merupa- kan  data  sekunder  dan  primer.  Data primer diperoleh dari observasi awal dan survey sekunder yaitu studi kepustakaan, dan  sumber-sumber  lainnya.  Kegiatan survey lapangan (pengambilan data pri- mer) selain dimaksudkan untuk pengam- bilan data, juga dilakukan untuk menguji ketelitian/kesesuaian  hasil  interpretasi dengan  kondisi  di  lapangan  dan  untuk
menilai variabel amatan yang diinginkan serta variabel yang tidak dapat diperoleh dari citra dan peta. Metode- metode kerja lapangan  yaitu  metode  dokumentasi, observasi, dan juga wawancara.

## Analisis Data

## Deskripsi Statistik Dengan Metode
Distribusi
Frekuensi Relatif (Persen %)
Pada analisis deskriptif ini, akan
dikemukakan  cara-cara  penyajian  data, salah satunya menggunakan tabel distribusi  frekuensi.  Analisis  ini  dilaku- kan  pada  variabel  kependudukan  baik pada  kompisisi  penduduk  maupun karakteristiknya, komposisi penggunaan lahan,  indikator-indikator  kumuh,  serta variabel-  variabel  amatan  lainnya  Dari hasil  yang  diperoleh,  data  kemudian dikelompokkan  ke  dalam  beberapa varibel  dengan  maksud  agar  ciri-  ciri penting  data  tersebut  dapat  segera terlihat.

## Analisis Penggunaan Lahan
Dilakukan  untuk  mengidentifi- kasi  pola  penggunaan  lahan  dengan bantuan  perangkat  lunak  ArcGIS  10. Hasil  analisis  berupa:  Peta  gambaran umum  kawasan,  peta  pola  penggunaan lahan,  yang  menggambarkan  penggu- naan  lahan  existing  wilayah  studi,  Peta kesesuaian  penggunaan  lahan,  yang menggambarkan sebaran penyimpangan lahan, dan peta tematik lainnya. Berikut adalah  analisis  penggunaan  lahan  yang dilakukan:
1. Analisis  Pemanfaatan  Ruang  Wila- yah,  dilakukan  dengan  menganalisis penggunaan  lahan  eksisting  di  wila- yah Kelurahan Padarni.
2. Analisis  Perubahan  Penggunaan  La- han,  dilakukan  dengan  menganalisis perubahan (bentuk dan pola) penggu-
naan  lahan  yang  ada  berdasarkan tahun  penggunaan  lahan  tersebut. Perubahan  penggunaan  lahan  selain dikaji secara spasial, juga di lihat dari motivasi  perubahannya  berdasarkan keterangan  responden  dengan  hasil analisis berupa gambaran kecenderu- ngan perubahan lahan.
3. Analisis  kesesuaian  penggunaan  la- han,  dilakukan  dengan  memban- dingkan  arahan  penggunaan  lahan sesuai  kebijakan  daerah  terhadap kondisi  existing  penggunaan  lahan (peta arahan dan peta eksisting)
Analisis  Kondisi  Kekumuhan dan  faktor  pendorong  kondisi  kekumu- han, Dilakukan melalui kajian indikator- indikator  kekumuhan  sesuai  Permen PUPERA No. 2 tahun 2016.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Wilayah
Kelurahan Padarni memiliki
topografi  berupa  dataran  rendah  pada bagian  tengah  dan  pantai/pesisir  (pada bagian  Barat)  sampai  dengan  berbukit pada bagian Timur. Ketinggian rata-rata 1-3  mdpl  pada  pesisir  dan  4-10  mdpl pada daerah bukit, Keseluruhan wilayah didominasi  dengan  penggunaan  lahan terbangun  dengan  jenis  bangunan  per- manen,  mayoritas  berada  di  daerah dataran rendah seperti di jalan Merdeka dan  jalan  Sudirman.  Termasuk  dalam Pusat  Pelayanan  Primer  dan  wilayah pengembangan kawasan perkotaan yang berperan  sebagai  Ibu  Kota  Kabupaten Manokwari dan memiliki fungsi sebagai pusat  pelayanan  skala  kabupaten  yang meliputi : pusat pelayanan pemerintahan, pendidikan  dan  kesehatan  skala  Kabu- paten Manokwari.

## Penduduk
Secara  keseluruhan  di  Padarni jumlah  penduduk  mencapai  8.262  jiwa
(BPS,  2017)  dengan  Jumlah  Rumah Tangga 1.921 RT. Jumlah penduduk pa- darni  merupakan  urutan  ke  5  terbanyak di  Distrik  Manokwari  Barat  namun  de- ngan  kepadatan  tertinggi  kedua  dengan 587,62  penduduk  perkm2,  menempati urutan  kedua  setelah  Kelu-rahan  Wosi. Sebagian besar beragama Kristen Protes- tan kemudian disusul agama Islam. Data Dinas Dukcapil 2015, pekerjaan pendu- duk  sebagian  besar  (30%)  merupakan buruh dan wiraswasta. Kondisi ini tidak terlepas  dari  banyaknya  aktifitas  perda- gangan  dan  perkantoran  serta  sektor- sektor  jasa  lainnya  disekitar  kelurahan padarni.  Pada  komposisi  penduduk  me- nurut  pendidikan,  sebagian  besar  warga Padarni  merupakan  tamatan  SLTA  atau sederajat  yaitu  berjumlah  5.061  jiwa. Daerah  Padarni  terutama  pada  kawasan kumuhnya  sebagian  besar  warganya merupakan  pekerja  swasta,  buruh  atau nelayan.

## Daya dukung lahan
Daya dukung lahan dihitung dari kebutuhan lahan per jiwa. Daya dukung lahan  dapat  diketahui  melalui  perhitu- ngan  daya  tampung  lahan.  Nilai  yang didapat  dari  hasil  perhitungan  daya tampung dapat digunakan sebagai acuan untuk  mengetahui  kawasan  mana  saja yang berada pada kondisi ambang batas yang  masih  dapat  dimanfaatkan  (Sur- yanto,  2009).  Dari  hasil  perhitungan hanya  RT  2  RW  2  yang  masih  mendu- kung  untuk  pengembangan  meskipun sudah  mendekati  batasan  daya  dukung lahan, sedangkan untuk kondisi terendah atau  sudah  sangat  tidak  mendukung adalah  di  RT  5  RW  3,  RT2  RW3  dan RT3 RW3.

## Ekonomi dan Sosial
Seperti  pada  wilayah  pesisir lainnya,  kawasan  Padarni  Pantai  meru- pakan  permukiman  dengan  mayoritas penduduk  sebagai,  pedagang.  pekerja
swasta  dan  nelayan.  Dengan  ketergan- tungan  terhadap  hasil  laut  di  sekitar wilayah kota Manokwari, nelayan pesisir padarni  memiliki  pendapatan  yang relatif rendah. Hasil tangkapan yang di- peroleh dari sekitar laut kota Manokwari dijual di pasar Ikan Sanggeng dan pasar Borobudur.  Selain  perikanan,  terdapat juga  pelabuhan  perintis/feri  Angrem sebagai  pusat  kegiatan  masyarakat  dan menggerakan  kegiatan  ekonomi  daerah sekitarnya.  Jenis  pekerjaan  responden paling banyak berprofesi sebagai nelayan (35 Orang) disusul sektor swasta 25 orang dan yang paling sedikit adalah pensiunan PNS.
Secara  kemampuan  ekonomi, sekitar  78%  (876)  kepala  rumah  tangga di  Kelurahan  Padarni  termasuk  dalam masyarakat berpenghasilan rendah (Pro- fil  Kelurahan  Padarni  Tahun  2016). Masyarakat Berpenghasilan  Rendah (MBR)  adalah  masyarakat  yang  mem- punyai  keterbatasan  daya  beli  sehingga perlu  mendapat  dukungan  pemerintah untuk  memperoleh  rumah  (Undang- Undang  No.  1  Tentang  Perumahan  dan Kawasan  Permukiman,  2011).  MBR  di lokasi penelitian paling banyak terdapat di wilayah RT 05 RW 03 sebanyak 153 KRT.
Terdapat lebih dari 15 etnis yang mendiami  kawasan  Padarni  (RPLP Padarni,  2015),  hal  tersebut  merupakan ciri  dari  kawasan  di  Manokwari  yang telah berkembang cukup lama. Toleransi yang  baik  menjadikan  kondisi  sosial yang  ada  sangat  mendukung  perkem- bangan  kawasan.  Kondisi  masyarakat yang heterogen merupakan potensi yang terdapat  di  kelurahan  ini  terlihat  dari berbagai  kegiatan  budaya  lokal  seperti acara  adat,  tari-tarian,  ukiran  dan  seni lain. Kondisi budaya/etnis ini juga yang mempengaruhi  pola  pemanfaatan  ruang kawasan seperti misalnya pembangunan rumah  sederet  dalam  satu  marga
(berhubungan  keluarga),  pengelolaan tanah adat dan lain sebagainya.

## Analisis Penggunaan Lahan dan Bangunan
Sebagian besar penggunan lahan di  kelurahan  Padarni  merupakan  lahan terbangun,  yaitu  sebesar  97  Ha  atau sekitar  78%  dari  total  luas  keseluruhan wilayah  (PNPM,  2015).  sebagian  besar merupakan  bangunan  dengan  fungsi hunian  disusul  oleh  bangunan  untuk perkantoran  serta  perdagangan  dan  jasa serta  lainnya.  Pertumbuhan  peralihan penggunaan  lahan  dari  lahan  tak terbangun  menjadi  lahan  terbangun sebagian besar terjadi di wilayah bagian Timur dan Barat  sedangkan untuk  jalan serta  Ruang  terbuka  hijau/publik  relatif tetap.  Mayoritas  bangunan  bentuk kapling tidak beraturan, begitu pula arah hadap  bangunan  responden  yang  terda- pat  di  daratan  mayoritas  menghadap  ke arah  jalan  lingkungan,  bangunan  yang berada di tepian (talud) juga menghadap kearah  daratan,  dan  untuk  bangunan yang  berada  di  atas  air  arah  hadap  ba- ngunan  mengikuti/menghadap  kearah jembatan titian.
Sebanyak 79 responden memiliki bangunan dengan fungsi hunian sedang- kan  8  responden  memiliki  bangunan dengan fungsi campuran huni-an, perda- gangan  dan  jasa  tanpa  merubah  fungsi utama  bangunan  yaitu  hunian.  Secara umum  kawasan  kumuh  merupakan  ka- wasan hunian dengan tingkat kepadatan yang tinggi  dan dihuni oleh masyarakat miskin  (Sadana,  2014).  Sesuai  arahan dalam  peraturan  bangunan  gedung Kabupaten Manokwari, setiap bangunan umum  apabila  tidak  ditentu-kan  lain, ditentukan  KDB  maksimum  60%  dari luas  area  bangunan  (Peraturan  Daerah Kab  Manokwari  No  10  tahun  2003 tentang  Bangunan  Gedung).  Berda- sarkan  hasil  survey,  kepadatan  rata-rata
bangunan  daratan  di  kawasan  pesisir adalah 83%.
Dengan  rata-rata  luasan  bangu- nan rata- rata 73 m2, bangunan di lokasi studi  sebagian  besar  belum  memenuhi standar yang baik. Merujuk pada SNI 03- 1733-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan  perumahan,  standar  kebutu- han hunian layak huni untuk 1 keluarga (5  orang)  dengan  perhi-tungan  kebutu- han  luas  latai  1  keluarga  minimum adalah 51 m2, maka jumlah rumah yang tidak layak  huni  di  wilayah studi masih terdapat 23 bangunan atau 26% dari po- pulasi  responden.  Sedang-kan  terdapat 32 bangunan (37%) bangunan berukuran 51-100 m2  dan ukuran bangunan diatas 100 m2 sebanyak 32 bangunan.

## Perubahan Penggunaan Lahan/Ba- ngunan
Sebanyak  36  (41%)  responden membangun  sendiri  bangunannya,  se- dangkan sebanyak 32 % (28 responden) memperolehnya  dari  warisan  keluarga. Dari  36  responden  yang  membangun bangunannya  sendiri,  25  diantaranya merupakan  bangunan  dengan  jenis  ba- ngunan  rumah  panggung  dan  dibangun di atas air/tepi air.
Motivasi perubahan lahan/ bangunan Terdapat 3 pola utama peruba- han penggunaan lahan yang dipengaruhi aspek sosial:

## 1. Sistem Kekerabatan
Dengan  berkembangnya  pendu- duk  dan  juga  kemajuan  jaman,  terjadi pergeseran  bentuk  rumah  dan  tata  letak bangunan di wilayah pesisir. Dulu rumah mempunyai  bentuk  melebar,  saat  ini rumah  memanjang  dari  daratan  ke  arah laut. Hal ini disebabkan adanya pemba- gian lahan dan waris bagi keturunan dari pemilik  rumah.  Hubungan  kekerabatan akhirnya  membentuk  permukiman  di wilayah  ini.  Ditandai  dengan  adanya hubungan kekerabatan antar satu rumah
dengan  rumah  yang  lain  yang  berde- katan.  Atau  antara  kerabat,  rumahnya saling bersebelahan.

## 2. Rasa Kesukuan/satu kampung halaman
Merupakan  penggunaan  lahan kelompok-kelompok tertentu yang mem- bentuk  hunian  bersama  karena  berasal dari  daerah  yang  sama  yang  memiliki hubungan  keluarga  maupun  tidak.  Pola membangun  lahan  adalah  orang  yang lebih dulu datang membangun bangunan kemudian disusul orang baru berikutnya yang membangun di sebelahnya mengi- kuti  pola  sebelumnya.  Model  kepemi- likan bisa berupa warisan, jual beli, atau membangun  sendiri  karena  kondisinya adalah wilayah perairan. Seperti wilayah RW 3, RW 4 dan RW 5.

## 3. Nonkekerabatan
Hubungan Nonkekerabatan, ada- lah  keluarga  tidak  memiliki  hubungan kekerabatan dengan tetangga sekitar dan berbagi  kapling  tanah.  Dimana  pemilik tanah menerima pendatang yang berasal dari  luar  bukan  berdasarkan  pertim- bangan  kekeluargaan  namun  memiliki pertimbangan lain seperti motif ekonomi yaitu  sewa  dan  jual  beli  atau  pembe- rian/hibah.

## Bentuk perubahan bangunan/lahan
Terdapat  22  responden  yang melakukan  perubahan  pada  bangunan dari  bentuk  awal  didirikan.  Sebagian besar  yaitu  9  responden  merubah/ menambah  ruangan  kamar  untuk  me- menuhi  kebutuhan  ruang  kamar.  Seba- nyak 21 responden mengungkapkan mo- tivasi  perubahan  bangunan  adalah karena kebutuhan akan ruang tambahan dan 1 responden karena alasan ada lahan kosong.

## Kesesuaian penggunaan lahan
Dari  keseluruhan  RT  diwilayah Pesisir  Padarni,  Hanya  wilayah  RT  03 RW  05  yang  sesuai  dengan  arahan peruntukan lahan yaitu Zona campuran,
sedangkan wilayah RT lainnya ada yang menempati  sub  zona  sempadan  pantai.
Luas  ketidaksesuaian/penyimpangan  la- han  tertinggi  berada  di  wilayah  RT  05 RW  03  mencapai  90%  dari  total  luas wilayah  RT  yaitu  0,73  Ha.  Kemudian yang kedua adalah wilayah RT 02 RW 03 sebesar 81% (0,56 dari 0,69 Ha) dari total luasan.
Tabel 1. Kesesuaian Lahan Kawasan Pesisir
Tabel 1. Hasil Penilaian kondisi kekumuhan
Analisis Kondisi Kekumuhan Analisis kondisi kekumuhan dilakukan  dengan  analisis  meliputi  9 aspek utama. Hasil penilaian, terdapat 8 RT yang termasuk kategori kumuh berat dan sisanya 5 RT masuk dalam kategori kumuh  sedang.  Nilai  kekumuhan  3  RT kategori sedang juga mendekati kategori kumuh berat.
Penyebab  Kondisi  Kekumuhan Pesisir  Padarni  Beberapa  faktor  yang menyebabkan kondisi kekumuhan diantaranya:

## Karakteristik Sosial budaya Penduduk
Hubungan  kekerabatan  karena kesamaan daerah asal (kampung) umum- nya  masih  terasa  kental  dbandingkan masyarakat perkotaan, karena umumnya suatu  kesatuan  permukiman  yang  sama sebagian  besar  dihuni  oleh  penduduk yang mempunyai pertalian darah. Makin bersifat  kedesaan  makin  kental  ciri-ciri kekerabatannya. Anggota keluarga yang kemudian  membina  rumah  tangganya sendiri pada umumnya akan membangun tempat huniannya di sekitar rumah orang tuanya  atau  masih  dalam  satu  unit permukiman  yang  sama  (Yunus,  2008). Penduduk  kawasan  pesisir  sebagian besar merupakan penduduk yang mendiami  daerah  pesisir/pantai  juga  di wilayah  asalnya.  Pola-pola  pembagian lahan  dan  pengaturan/tata  letak  juga berhubungan  dengan  kebiasaan  dari daerah asal responden.

## Faktor  Urbanisasi  atau  Perpindahan Penduduk
Keseluruhan  responden  kawasan pesisir  Kelurahan  Padarni  merupakan pendatang  yang  berasal  dari  berbagai daerah, sebagian besar pemilik hak atas tanah adalah pemerintah daerah dan suku Mandacan  sedangkan  suku  yang  paling dominan  mendiami  kawasan  pesisir adalah  berasal  dari  Kabupaten  Buton
seperti daerah Barangka, Lombe (warga Borobudur 2 dan 4/RW
3)  dan  daerah  Pulo  Makasar  Kota  Bau- Bau  (Warga  Borobudur  1/RW  4),  suku Wondana di RW 1 dan 2 serta suku biak di wilayah RW 5. Dengan meningkatnya jumlah penduduk akibat urbanisasi maka makin meningkat pula kebutuhan lahan, dan  pada  lahan  yang  terbatas,  beberapa responden  memaksimalkan  penggunan bangunan  hunian  mereka.  Terdapat beberapa  bangunan  yang  dihuni  lebih dari 1 kepala keluarga (RT 03 RW 05). Kondisi  ini  menjadikan  hunian  kumuh dan  tidak  sehat  karena  tidak  sesuai standar  kebutuhan  ruang  hunian/luas lantai minimum hunian 5-9 m2 (SNI 03- 1733-2004).

## Keterbatasan lahan
Maraknya hunian ilegal di pesisir Padarni  juga  dipengaruhi  oleh  terbatas- nya lahan. Urbanisasi penduduk/pekerja merupakan  potensi  bagi  kelurahan Padarni, namun ketersediaan lahan yang ada berbanding  terbalik  dengan pening- katan  penduduk.  Akibatnya  pembangu- nan  hunian  ilegal  marak  di  kawasan pesisir,  Penggunaan  lahan  di  kawasan pesisir  kelurahan  Padarni  berdasarkan analisis  daya  dukung  sudah  melebihi batas daya dukung dikarenakan kepada- tan  penduduk  yang  tinggi.  Akibatnya, banyak  penduduk  yang  menempati /membangun hunian di perairan/atas air. Hadisabari  Yunus  (2008)  mengung- kapkan bahwa pemadatan rumah mukim merupakan  dampak  ikutan  yang  selalu menyertai  gejala  pertambahan  jumlah penduduk. Densifikasi bangunan mukim terjadi  karena  adanya  proses  pengisian kedalam, yaitu bertambahnya bangunan- bangunan  rumah  mukim  didalan  lahan permukiman  yang  dibangun  di  antara bangunan-bangunan  yang  sudah  ada. Proses  ini  terjadi  di  dalam  lahan
permukiman lama dengan tatanan bangunan yang tidak teratur ditinjau dari segi  arsitektural,  ukurannya  dan  tata letaknya.

## Kemudahan akses
Dari  lokasi  kerja  responden  86 reponden bekerja di sekitar padarni, yang berarti  tempat  bekerja  tidak  jauh  dari lokasi hunian. Begitu juga dengan warga nelayan  yang  merasa  lebih  mudah menjual  hasil  tangkapan  karena  dekat dengan  Pasar  ikan.  Kemudahan  ini karena  lokasi  Kelurahan  Padarni  yang strategis,  dekat  dengan  pusat  ekonomi, kemudahan  transportasi  lokal  dan  antar pulau, hingga ketersediaan sarana pendukung (pelayanan) transportasi lainnya seperti taksi, ojek dan lainnya.

## Sarana prasarana dasar permukiman
Kawasan  pesisir  Padarni  masih merasakan kurangnya pemenuhan kebu- tuhan air minum dan air bersih, kelaya- kan  jalan  lingkungan,  jaringan  drainase dan sanitasi serta ruang publik atau ruang terbuka.  Ada  beberapa  prasarana  dan sarana umum (PSU) yang dibangun pe- merintah  dan  bantuan  yang  konsisten dari  pemerintah,  namun  karena  minim- nya  pengelolaan  sarana  dan  prasarana lingkungan  permukiman  yang  baik, kemampuan dan kapasitas serta kesada- ran  masyarakat  juga  rendah/terbatas, banyak  terjadi  penurunan  kualitas  PSU dan bahkan tidak dapat digunakan lagi.

## Lemahnya Penerapan Kebijakan pemerintah Daerah
Meskipun  ada  peraturan  terkait arahan pemanfaatan ruang dan ketentuan pendirian  bangunan  serta  beberapa  pro- gram penataan, kawasan pesisir Padarni masih  berada  dalam  kondisi  kumuh. Kurang  tegasnya  pengendalian,  pene- rapan  kebijakan,  minimnya  pencegahan serta kurang sosialisasi yang melibatkan masyarakat  serta  kajian  penanganan
kawasan  menjadikan  peraturan  dan program berjalan kurang optimal.
Menurut  Agus  Sadana  (Sadana, 2014),  berkembangnya  permukiman kumuh  antara  lain  disebabkan  oleh pertumbuhan  kota  yang  tinggi,  yang tidak diimbangi oleh tingkat pendapatan yang cukup dan keterlambatan pemerin- tah  kota  dalam  merencanakan  dan membangun prasarana kota pada daerah perkembangan permukiman baru.

## Arahan Penataan Kawasan Pesisir
kegiatan  penataan  kawasan  ku- muh harus dilakukan secara menyeluruh tidak  hanya  aspek  fisik  binaan  saja namun  juga  aspek  nonfisik  sampai  de- ngan dukungan pemerintah yang konsisten.  Dasar  pertimbangan  arahan penataan  kawasan  pesisir  Kelurahan Padarni adalah sebagai berikut:
Arahan  pola  ruang,  program  pe- nataan dan peraturan terkait, Kebutuhan lahan dan status/hak kepemilikan tanah, Aksesibiltas,  Keterbatasaan  lahan  & kepadatan  bangunan  tinggi,  Keterse- diaan  dan  pengelolaan  prasarana  dasar, Pembatas  perkembangan  ruang  pantai, Resiko bencana, Partisipasi Masyarakat, Lokasi  strategis  Kawasan,  dan  Potensi Hasil Laut.
Arahan  Penataan  Kawasan  Per- mukiman  Pesisir  Kelurahan  Padarni, Skenario penataan dibagi 3 tahapan:
A. Tahapan Kajian kebutuhan kawa-san pesisir  Padarni  dan  pengum-pulan informasi.
Merupakan  tahapan  pengumpu- lan  informasi  kawasan  pesisir  Padarni terkait  penanganan  kumuh,  baik  untuk peningkatan  kualitas  kawasan  maupun untuk pencegahannya.
B. Tahapan  Peningkatan  Kualitas  Ka- wasan Permukiman Kumuh Arahan peningkatan kualitas dilakukan  mendukung  konsep  program dari  Badan  Perencanaan  Pembangunan
Daerah  Kabupaten  Manokwari  yaitu pengembangan  Teluk  Sawaybu  sebagai Waterfront  City  dengan  tujuan  peren- canaan  menarik  minat  masyarakat  dan investor  terhadap  kawasan  sebagai bagian  dari  kawasan  eksklusif  (enclave system  development),  menjaga  kein- dahan alam, peningkatan kualitas hunian,  menyediakan  fasilitas  umum, rekreasi  dan  kenyamanan,  pengurangan resiko bencana serta mixed use develop- ments. Peningkatan dan penguatan iden- titas  lokal  (kearifan  lokal),  waterfront development,  penghijauan,  berkarakter serta  budaya  lokal  dan  pembangunan landmark  kawasan  sebagai  ikon  (Bap- peda, 2005).
C. Tahapan Pencegahan kumuh Rumusan pencegahan penurunan kualitas  lingkungan  permukiman  dan tumbuhnya  permukiman  kumuh  baru yaitu:
1. Pengawasan  dan  pengendalian  pem- bangunan permukiman
• Sosialiasi/Penyuluhan tentang rencana tata ruang daerah (RTRW/RDTR)
• Penyuluhan  tentang  persyaratan IMB, Legalitas kepemilikan tanah dan peruntukannya
• Penyuluhan tentang standar teknis  pembangunan  infrastruk- tur
• Penyuluhan  tentang  ldentifikasi permasalahan  serta  kelayakan fungsi  bangunan  (terutama  ba- ngunan hunian)
• Penguatan peran  masyarakat dalam  operasional  dan  pemeli- haraan
• Peningkatan kepedulian  mitigasi bencana  melalui  sosialisasi  dan dukungan  pembentukan  sikap tanggap bencana.
2. Membangun  jejaring  kemitraan  de- ngan membangun jejaring kerja sama
dengan pihak lain dalam pencegahan kumuh.
3. Penguatan  dan  pengembangan  peng- hidupan berkelanjutan melalui pengu- atan  kelompok  untuk  pengembangan ekonomi  lokal  dengan  basis  potensi- potensi lokal, khususnya bagi pening- katan  pendapatan  warga  berpengha- silan rendah di kawasan kumuh.
4. Pembangunan dan pemeliharaan Pra- sarana  saran  umum  (PSU):  pelatihan pemeliharaan  PSU  yang  memenuhi standar kelayakan teknis dan kelaya- kan fungsi.
5. Pembentukan kelompok tanggap dan waspada  bencana  serta  Pelatihan  pe- nguatan kapasitas tanggap darurat dan pemeliharaan jalur-jalur evakuasi.
6. Penguatan  peran  pemda  pada  aspek- aspek  kekumuhan  sesuai  bidang  ma- sing-masing  sebagai  mitra  masya- rakat dalam pencegahan kumuh.
D. Tahapan  Pengendalian  Pemanfa-atan Ruang Oleh Masyarakat Menurut  Sadyohutomo  (Tata
Guna  Tanah  dan  Penyerasian  Tata Ruang,  2012)  peran  serta  masyarakat merupakan  syarat  mutlak  keefektifan upaya  pengendalian  pemanfaatan  ruang yang  bertujuan  tertibnya  tata  ruang. Masyarakat  akan  merasa  ikut  memiliki dan  bertanggung  jawab  terhadap  tertib penataan  ruang.  Untuk  itu  diperlukan keterlibatan  sejak  awal  perencanaan, pemanfaatan dan pengendaliannya.
Desain Penataan Kawasan
Berkonsep desain “Teluk Sawaybu  Waterfront  Development”, dapat  diartikan  sebagai  kota  yang memanfaatkan  kawasan  pantai  sebagai pengembangan  (Prakoso,  2017)  yang terbagi menjadi dua area pengembangan utama  yaitu  kawasan  komersil  dan permukiman serta fasiltas penunjang.
Gambar 1. Desain Kawasan Permukiman Nelayan
Gambar 2. Desain Area Komersil Wisata air (Water Sport dan pusat makanan)

## A. Kawasan Komersial (Commercial Waterfront)
Kriteria  pokok  pengembangan kawasan komersial di kota pantai adalah:
a. Harus  mampu  menarik  pengun- jung  yang  akan  memanfaatkan potensi  kawasan  pantai  sebagai tempat  bekerja,  belanja  maupun rekreasi (wisata)
b. Kegiatan diciptakan tetap mena- rik dan nyaman untuk dikunjungi (dinamis)
c. Bangunan harus mencirikan keu- nikan  budaya  setempat  dan merupakan  sarana  bersosialisasi dan berusaha (komersial)
d. Mempertahankan keberadaan golongan ekonomi lemah melalui pemberian subsidi.
e. Keindahan  bentuk  fisik  (profil tepi  pantai)  kawasan  pantai diangkat  sebagai  faktor  penarik bagi  kegiatan  ekonomi,  sosial- budaya, dan lain-lain.
Area  komersil  merupakan  area seluas  1  hektar  yang  ditata  dan dikembangkan  dengan  tujuan  komersil yaitu untuk water sport, wisata city view (Bappeda,  2005)  serta  perdagangan olahan hasil laut nelayan dan masyarakat lokal. Dengan ikon watch tower/menara pantau  berciri  khas  khusus  yang dijadikan sebagai landmark kawasan.
Bangunan Menara Pantau terins- pirasi dari bentuk rumah tradisional Biak Rumsram dengan model atap berundak, seperti model bangunan kantor gubernur dan  Mapolda  Papua  Barat,  bangunan ditopang  empat  pilar  beton  berbentuk tifa  dengan  motif  ukiran  khas  Papua, dihiasi  busur  dan  anak  panah  pada  sisi bangunan.  Menara  ini  juga  berfungsi sebagai gerbang kawasan.
Pujasera  dan  Cafe  Terapung, berada  di  area  watersport  dibangun dengan  model  teras  cafe  berkonsep pujasera khusus makanan. Dimaksudkan
untuk  mendukung  pengembangan  ola- han  hasil  perikanan  hasil  buatan  warga sekitar  Padarni,  seperti  Ikan  asar,  Roti, lauk pauk dan sayur.
Arena Ketangkasan dan hiburan, merupakan  area  pemainan  ketangkasan dengan  atraksi  seperti  jet  ski,  banana boat,  sepeda  air,  balon  air,  penyewaan pancing  dan  layangan,  serta  tur  peman- dangan kota menggunakan bis laut.

## B. Kawasan Permukiman (Residen- tial Waterfront)
Kriteria  pokok  pengembangan kawasan  permukiman  di  kota  pantai adalah:
a. Perlu  keselarasan  pembangunan untuk kepentingan pribadi ( private ) dan umum.
b. Perlu memperhatikan tata air, buda- ya lokal serta kepentingan umum.
c. Pengembangan  kawasan  permu- kiman  dapat  dibedakan  atas  kawa- san permukiman penduduk asli dan kawasan permukiman baru.
d. Pada  permukiman/perumahan  nela- yan harus dilakukan upaya penataan dan  perbaikan  untuk  meningkatkan kualitas  lingku-ngan  dan  kawasan. Penempatan  perumahan  nelayan baru hendaknya disesuaikan dengan potensi  sumber  daya  sekitar  dan “mar-ket” hasil budidaya perikanan.
e. Program pemanfaatan kawasan yang  dapat  diterapkan  untuk  kawa- san  permukiman  penduduk  asli (lama) antara lain: revitalisasi /pena- taan bangunan, penye-diaan utilitas, penanganan  sarana  air  bersih,  air limbah dan persampahan, penyedia- an dermaga perahu, serta pemeliha- raan drainase.
f. Program pemanfaatan kawasan yang  dapat  diterapkan  untuk  ka- wasan permukiman baru antara lain: penataan bangunan dengan memberi ruang untuk public access ke badan air,  pengaturan  pengambilan  air
tanah,  rekla-masi,  pengaturan  batas sempadan  dari  badan  air,  program
penghi-jauan  sempadan,  dan  lain- lain.
Gambar 3. Desain Menara pantau sebagai ikon kawasan Padarni
Gambar 4. Desain Bangunan Hunian dan Jarak antar bangunan meminimalisir resiko kebakaran serta untuk sirkulasi dan kenyamanan penghuni.
Gambar 5. Desain ruang publik serba guna dan Ruang Terbuka serbaguna
Area  Permukiman  merupakan area  khusus  permukiman  dengan  sifat bangunan  non  permanen  dan  dibangun sesuai  standar  kelayakan  bangunan.
Bangunan type 45 dengan model berpa- sangan disesuaikan dengan karakteristik penduduk dan tingkat kebutuhan (Simo- rangkir,  2018).  Bangunan  dikhususkan
untuk  nelayan  dengan  arah  hadap bangunan  ke  laut  dan  darat  dengan  2
jenis parkiran kapal yaitu yang terlindungi (di dalam dermaga) dan tidak terlindungi  (di  luar)  untuk  akses  yang lebih  cepat  atau  untuk  kapal  nelayan berbadan  besar.  Pengembangan  masa bangunan  tidak  diperbolehkan  dengan batasan  jembatan  titian  terluar  dan  luar talud dari kawasan.
Dengan  luas  kurang  lebih  1,2 hektar,  kawasan  permukiman  didesain mengikuti  garis  pantai  yang  terbagi menjadi 2 blok hunian total 80 rumah (1 blok terdapat 40 rumah), dengan masing masing  blok  dibangun  hunian  model berpasangan.  Untuk  akses  kawasan diarahkan  untuk  ditata  menjadi  lurus menghubungkan jalan utama lebar jalan lingkungan  minimal  3  meter  dan  jalan jerambah  (titian)  2  meter  dengan  pem- batas, serta pembangunan jalan inspeksi yang  juga  berfungsi  sebagai  jalan lingkungan di sepanjang talud.

## C. Fasilitas dan Utilitas
Terdapat  dua  open  space  /area terbuka,  (luas:  240  m2  x  2)  di  area permukiman  nelayan  untuk  kegiatan warga,  yang  dapat  digunakan  berbagai keperluan. Semisal  memperbaiki jaring, menjemur  ikan,  pertemuan  warga,  dan bersosialisasi.  Fasilitas  publik  lainnya berupa  taman  atau  ruang  terbuka  multi fungsi,  seluas  5.000  m2  sebagai  tempat bersosialisasi,  bermain  anak,  tempat berolah raga, penyelenggaraan kegiatan, titik kumpul dan tempat evakuasi untuk keadaan darurat.
Untuk  penerangan  jalan  lingku- ngan  digunakan  energi  ramah  lingku- ngan  yaitu  lampu Light  Emitting  Diode (LED) bertenaga surya, sedang persam- pahan  menggunakan  tempat  sampah portable  agar  memudahkan  pengumpu- lan sampah menuju kekendaraan
pengangkut atau ketempat penampungan sementara.
Sistem  Pengelolaan  Air  Limbah Domestik (SPAL) setempat berkapasitas 760  m3  (190  m3  x  4)  berada  di  area taman  untuk  memudahkan  pengang- kutan serta pemeliharaan/kontrol dimana standar  kebutuhan  200  rumah  180  m3 sesuai  Pedoman  SPALD-Permukiman (Iskandar,  2016).  Desain  Pipa  Jaringan air  bersih  dan  saluran  pembuangan  air limbah  terletak  di  bawah  jembatan titian/jerambah  untuk  penataan  jaringan yang  baik  serta  memudahkan  dalam pemeliharaan.  Penyelenggaraan  penge- lolaan  air  limbah  domestik  bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan air limbah  domestik  yang  ramah  lingku- ngan,  sehingga  tercapai  peningkatan kualitas  kehidupan  masyarakat  dan lingkungan  yang  lebih  baik  dan  sehat (Iskandar, 2016).

## PENUTUP

## Kesimpulan
Dari  hasil  pengamatan  dan analisis  dapat  diambil  beberapa  kesim- pulan yaitu:
1. Kawasan  pesisir  Padarni  merupa- kan  dataran  rendah  yang  peng- gunaan  lahannya  didominasi  hu- nian dengan pola permukiman linier mengikuti  garis  pantai  dan  jalan. Penduduknya  bekerja  sebagai  nela- yan dan sektor swasta dan merupa- kan pendatang dari beberapa daerah diantaranya  dari  Buton,  Biak, Wondama  dan  lainnya.  Memiliki rata-rata kepadatan penduduk tinggi (rata-rata  280  jiwa/ha)  dan  luas hunian  rata-rata  di  atas  51  m2 (73%).
2. Kawasan  pesisir  Padarni  memi-liki daya  dukung  lahan  yang  terbatas namun  memiliki  potensi  sumber- daya  manusia  dan  pengembangan
sektor  wisata.  Karakteristik  pendu- duknya  masih  membawa  sifat  dan perilaku  ke-hidupan  daerah  asal, kondisi  fisik  bangunan  dan  ling- kungan kurang baik (bangunan non permanen)  dan  tidak  beraturan, kerapatan  bangunan  dan  penduduk tinggi serta merupakan daerah yang beresiko  bencana  gempa,  suna-mi, dan kebakaran.
3. Bertipologi kawasan kumuh  di  atas air, 7,8 Ha kawasan pesisir Padarni termasuk  dalam  kategori  kumuh berat  dan  8,7  Ha  kumuh  sedang.
Perubahan  penggunaan  lahan  seba- gian  besar  dimotivasi  oleh  aspek sosial  budaya  (kekerabatan  dan kesukuan)  dengan  luas  penyim- pangan  lahan  ter-hadap  tata  ruang mencapai 8,17 Ha.
4. Penyebab  kondisi  kekumuhan  ka- wasan pesisir Padarni adalah
karakteristik  sosial  budaya,  urba- nisasi,  keterbatasan  lahan,  kemu- dahan akses, prasarana dan sara-na, serta  kurang  tegasnya  kebija-kan pemerintah.
5. Arahan  Peningkatan  kualitas  ka- wasan  permukiman  kumuh  pesi-sir Padarni terbagi menjadi tiga tahapan utama  yaitu  kajian  kebu-tuhan kawasan  dan  pengumpulan  infor- masi, peningkatan kualitas kawasan permukiman  kumuh  dan  pencega- han kumuh.
6. Desain penataan kawasan Permuki- man  kumuh  pesisir  Padarni  diarah- kan  untuk  menjadikan  kawasan pesisir  Padarni  sebagai  kawasan permukiman  dan  komersial  dalam Konsep  Teluk  Sawaybu-Waterfront Development.

## Saran
1. Upaya penanganan kawasan kumuh memerlukan  kerjasama  yang  terpa- du,  intensif  dan  konsisten  dari berbagai  sektor  (multiaspek)  oleh
tiga pelaku utama yaitu, pemerintah, masya-rakat dan pihak ketiga/mitra. Agar  penanganan  kumuh  tidak hanya berhenti dipenataan kawasan saja  namun  juga  memperta-hankan kondisi  tersebut  (tertatanya  kawa- san) sekaligus meningkatkan poten- si-potensi lainnya dari kawasan.
2. Peningkatan  kualitas  kawasan  ku- muh dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan dae-rah didasarkan  skala  prioritas  penanga- nan kawasan yang telah dinilai oleh pemerintah  daerah.  Perlunya  men- cari  alternatif  sumber  pendanaan program  diluar  APBD,  seperti kemitraan  dengan  swasta  terutama kontraktor,  pengembang  peruma- han, dan perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita,  R.  (2006).  Pembangunan Pedesaaan  dan  Perkotaan,  Edisi. Yogyakarta: Graha ilmu.
Ahmad,  N.  (2006).  Manajemen  Perko- taan.  Yogyakarta:  Sinergi  Publi- shing.
Arikunto, S. (2006). Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik. Jakarta:
PT. Rineka Cipta.
Bappeda. (2005). Teluk Sawaybu Waterfront  Development. Manok- wari: Bappeda Kabupaten Manok-
wari.
Baun,  P.  I.  (2008).  Thesis;  Kajian Pengembangan pemanfaatan ruang terbangun  dikawasan  pesisir  kota Kupang.  Semarang:  Universitas
Diponegoro.
Budianto,  H.  T.  (2001).  Urbanisasi dalam  interaksi  keruangan  kota.
Jakarta: Universitas Indonesia
Press.
Budiharjo,  E.  (2009).  Perumahan  dan Permukiman  di  Indonesia.  Ban- dung: Alumni.
Djumiko.  (2010).  Identifikasi  Ciri-Ciri Perumahan  Di  Kawasan  Pesisir Kasus  Kelurahan  Sambuli  Dan Todonggeu Kecamatan Abeli Kota Kendari.  Jurnal  Teknik  Sipil  dan Arsitektur Vol 7, No 11, 11.
Eko,  T.  (2012).  Perubahan  Penggunaan Lahan  dan  Kesesuaiannya  Ter- hadap  RDTR  di  Wilayah  Peri-
Urban  (Studi  Kasus:  Kecamatan Mlati). Jurnal Perencanaan Wilayah  dan  kota  Vol  8,  No  4 (2012): UNDIP Semarang, 4.
Firmansyah,  F.  (2013).  Pengindraan Jauh  Untuk  Evaluasi  Penggunaan Lahan. Seminar Nssional Pendaya- gunaan Informasi Geospasial (hal. 164-169). Surabaya : FTSP-ITS.
Haryadi  dan  B  Setyawan.  (2000).
Arsitektur Lingkungan dan Perilaku  Teori,  Metodologi  dan Aplikasi. Jakarta: Proyek Pengembangan Pusat Studi Lingkungan Direktorat Pendidikan Tinggi Departement Pendidikan & Kebudayaan. Jayadinata,  J.  T.  (1999).  Tata  Guna Tanah dalam Perencanaan. Pedesaan  Perkotaan  dan  Wilayah. Bandung: Institut Teknologi
Bandung.
Kamus  Tata  Ruang  edisi  I.  Jakarta:
Departemen  Pekerjaan  Umum.
KEMENPUPERA.  (2016).  Lapo- ran  Kinerja  Direktorat  Jendral
Cipta  Karya.  Jakarta:  KEMEN- PUPERA.
Kodoatie, R. J. (2010). Tata Ruang Air. Yogyakarta: Andi Offset.
Koester,  R.  H.  (2001).  Dimensi  Kerua- ngan Kota. akarta.: Universitas.
Koeswahyono.,  H.  d.  (2008).  Aspek Kebijaksanaan  Hukum  Penatagu- naan  Tanah  dan  Penataan  Ruang.
Jakarta : Sinar Grafika.
Koeswahyono.,  H.  d.  (2008).  Aspek Kebijaksanaan  Hukum  Penatagu- naan  Tanah  dan  Penataan  Ruang.
Jakarta: Sinar Grafika.
KOTAKU.  (2018).  Rencana  Tindak Penataan  Lingkungan  Permuki- man. Manokwari: Kelurahan
Padarni.
Kuswartojo,  T.  (2005).  Perumahan  dan permukiman  di  Indonesia.  ITB:
Bandung.
Peraturan Daerah Kab Manokwari No 10 tahun  2003  tentang  Bangunan Gedung.  Manokwari:  Pemerintah Kab. Manokwari.
Kabupaten  Manokwari  Dalam  Angka Tahun 2017. Manokwari: BPS.
Mardhani,  H.  (2012).  Penanganan  Ka- wasan  permukiman  kumuh  tepi sungai  Barito  Puruk  Cahu.  Jurnal Perspektif  Arsitektur  Volume  7  / No.2, Desember 2012, 27.
Muchsin,  I.  K.  (2008).  Aspek  kebijak- sanaan, hukum penatagunaan tanah  &  penataan  ruang.  Jakarta: Sinar Grafika.
Mulyono,  S.  (2006).  Penatagunaan Tanah  sebagai  Sub  Sistem  dari Penataan Ruang. Yoyakarta:
Aditya media,.
Mulyono,  S.  (2012).  Tata  Guna  Tanah dan  Penyerasian  Tata  Ruang.
Surabaya.: Pustaka Pelajar.
Otto,  S.  (1991).  Ekologi,  lingkungan hidup  dan  pembangunan.  Ban- dung: Djembatan.
Pamekas,  R.  (2013).  Pembangunan  dan pengelolaan infrastruktur kawasan permukiman.  Bandung:  Dunia Pustaka Jaya.
Prakoso, A. A. (2017). Arahan pengem- bangan  Kawasan  wisata  sungai
Musi  Kota  Palembang.  Jurnal Arsitektur  dan  Perencanaan,  Vol. 1,  No.  1,  Desember  2017,  1-10. Diakses dari https://ejournal. unisayogya.ac.id.
Prasetyo, B. &. (2006). Metode
penelitian  kuantitatif:  teori  dan aplikasi.  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Permen PU No.29 Tahun 2006 Tentang pedoman  persyaratan  teknis  ba- ngunan gedung.
Peraturan  Pemerintah  No.  15  Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang.
Peraturan Pemerintah Indonesia No. 66. Tentang Kesehatan Lingkungan.
PermenPUPERA Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan data dan informasi Geospasial Infrastruktur Bidang  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat.
Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan UU
No.  28/2002  tentang  bangunan gedung.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 2  Tahun  2016  Tentang  Pening- katan  Kualitas  Terhadap  Peruma- han  Kumuh  dan  Permukiman Kumuh.
Profil  Kelurahan  Padarni  Tahun  2016. Manokwari: Kelurahan Padarni.
Ridwan,  M.  (2017).  Skripsi;  Arahan penataan kawasan Tepi Air (Water
Front)  Sungai  Musi  Sebagai Kawasan  Pariwisata.  Bandung: universitas pasundan. Diakses dari http://repository.unpas.ac.id/2900 4/
Rokhmin  Dahuri  .  (2001).  Pengelolaan
Sumber Daya Wilayah Pesisir dan
Lautan  Secara  Terpadu.  Bogor:
Pradnya  Paramita.  RTRW  Kab.
Manokwari Tahun 2013-2033.
Manokwari:  Bappeda  Kab  Manokwari. Sadana,  A.  (2014).  Perencanaan Kawasan Perumahan. Yogyakarta:
Graha Ilmu.
Samadhi,  N.  (2004).  Perilaku  dan  Pola Ruang.  Malang:  LPPM  TPWK ITN  Malang.  Simorangkir,  E. (2018,  April  2).  https://finance. detik.com/properti/d-3948964/
pupr-tambah-kriteria-rumah- layak-huni-ke-tipe-45.Diakses dari detik.com.
SNI 03-1733-2004. Tata cara perencanaan  lingkungan  peruma- han perkotaan, 19-20.
Sugiharto E, S. I. (2013. ). Studi Tingkat Kesejahteraan  Masyarakat  Nela- yan  di  Kampung  Gurimbang Kecamatan  Sambaliung  Kabupa-
ten  Riau.  Jurnal  Ilmu  Perikanan Tropis, 50-62.
Sugiyono.  (2010).  Metode  Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D. Bandung: CV Alfabeta.
Suryanto.  (2009).  Thesis:  Daya  dukung lingkungan  daerah  aliran  sungai untuk  pengembangan  kawasan permukiman. Semarang: Universi- tas Diponegoro.
Sutedi,  A.  (2011).  Hukum  Perizinan Dalam  Sektor  Pelayanan  Publik. Jakarta:  Sinar  Grafika.  Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat  Skala  Lingkungan.  Ja- karta:  Ditjen  Cipta  Karya-DIt PPLP.
Trigus  Eko,  S.  R.  (2012).  Perubahan Penggunaan  Lahan  dan  Kesesu- aiannya terhadap RDTR di
Wilayah  Peri-Urban  Studi  Kasus:
Kecamatan  Mlati.  Jurnal  Pemba- ngunan Wilayah dan Kota, 331.
Ucok  Heriady  Ridwan,  S.  R.  (2012). Kualitas Lingkungan Permukiman
Masyarakat  Suku  Bajo  di  Daerah yang  Berkarakter  Pinggiran  Kota dan  Daerah  Berkarakter  Pedesaan di Kabupaten Muna. Jurnal Pembangunan  Wilayah  Dan  Kota Vol. 8, 118-125.
Undang-undang  No.  27  tentang  Penge- lolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau  Kecil.  Undang-Undang  No.
1 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Undang  Undang  No.  26  tahun  2007
Tentang Penataan Ruang .
Utami, W. (2012). Skripsi : Keterkaitan Pola Pergerakan Transportasi Pada Jaringan  Jalan  Terhadap  Perkem- bangan Wilayah di Kecamatan De- langgu  Kabupaten  Klaten.  Sema- rang: Universitas Sebelas Maret.
Wiwik  Wahidah  Osman,  A.  P.  (2013).
Konsep  Tata  Bangunan  pada Permukiman  Padat  di  Kawasan Pesisir  Pantai,  Studi  Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah
Kota  Makassar.  Temu  Ilmiah
Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia  (hal.  F-42).  Makasar: Fakultas Teknik Universitas Hasa- nuddin,.
Wiwik,  W.  (2011).  Studi  Potensi  Ling- kungan  Pemukiman  Kumuh  di Kampung  Kota.  Jurnal  Jurusan Arsitektur FTSP-ITATS, 29-33.
Yunus,  H.  S.  (2002).  Struktur  Tata  Ru- ang  Kota.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Yunus, H. S. (2008). Dinamika Wilayah
Periurban.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Zahnd,  M.  (2006).  Perancangan  kota terpadu,  Teori  Perancangan  Kota dan  Penerapannya.  Edisi  revisi. Yogyakarta.: Kanisius.
Zulkaidi,  D.  (1999).  Pemahaman  Peru- bahan  Pemanfaatan  Lahan  Kota Sebagai  Dasar  bagi  Kebijakan Penanganannya. Jurnal PWK., 1.