## KURIKULUM SEKOLAH UNGGUL: SUATU EVALUASI IMPLEMENTATIF

## Oleh: Fakhrul Rijal
Dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Aziziyah Sabang

## ABSTRAK
Kini  peserta  didik  yang  telah  diajari  oleh  situasi  lingkungan  dan  keluarga  yang demikian  hancur,  harus berhadapan  dengan  peraturan  sekolah.  Tentu  saja mendapat  resistensi  dari  sebahagian  mereka,  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung.  Secara  langsung  ditunjukkan  dengan  sikap  melawan  atau  kebiasaan melanggar  aturan.  Sementara  secara  tidak  langsung  ditandai  dengan  penurunan minat dan prestasi belajar siswa. Keadaan  yang demikian membuat lulusan tidak seperti  yang  diharapkan,  juga  tidak  seperti  harapan  undang-undang  dan  tujuan pendidikan sebagaimana yang disebutkan tadi. Terminologi sekolah unggul yang dimaksud  sesungguhnya  adalah  sekolah  efektif. Sekolah  unggul  adalah terjemahan  bebas  dari  sekolah  efektif. Termonilogi  unggul  dalam  makna mengungguli tidak  tepat  digunakan  dalam  konteks  pendidikan. Sekolah  efektif adalah sekolah yang bermutu, memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan. Sekolah  unggul  di  Indonesia  belum  memenuhi  kriteria  dan  masih  di  bawah standar,  dibuktikan  dengan  hasil  lulusan  secara  keseluruhan. Sampai  saat  ini belum  ada  kurikulum  khusus  untuk  sekolah  unggul,  sebab  dalam  standar pendidikan  kurikulum  yang  dipakai  adalah  kurikulum  KTSP.  Sesuai  dengan prinsipnya,  KTSP  dapat  dikembangkan  (dan  memang  harus  dikembangkan)  oleh sekolah  dengan  berpedoman  pada  aturan  yang  berlaku.  Kriteria  sekolah  unggul tidak  ada  ditetapkan  secara  khusus  dalam  Undang-undang  SISDIKNAS, sebagaimana  standar  pendidikan  ditetapkan  disitu.  Bahkan  penjelasan  khusus masalah  ini  yang  merujuk  pada  PP  No  19  tahun  2005  tidak  terdapat  dalam peraturan  Menteri  Pendidikan Nasional  (sekarang  Mendikbud). Kriteria  dan penjelasan tentang sekolah unggul dan sekolah efektif di Indonesia sesungguhnya masih sebatas konsep, meskipun sudah ada beberapa pihak  yang menerapkannya ketahap  praktis. Konsep  tersebut  diduga  dikembangkan  oleh  para  akademisi, secara  perlahan  mulai  diamini  oleh  pemerintah  sesuai  dengan  kebutuhan  dunia pendidikan dan tuntutan zaman.

## A. PENDAHULUAN
Pendidikan  adalah  proses  menjadikan  manusia  mejadi  lebih  manusia. Perubahan dapat dicapai dengan pendidikan  yang baik. Pendidikan  adalah upaya yang  sistematis  yang  dilakukan untuk  mencapai  perubahan. Pendidikan merupakan  tanggungjawab  bersama  antara  masyarakat  (lingkungan),  orang  tua dan  pemerintah,  di mana  sekolah  merupakan representative dari pemerintah).
Dalam  undang-undang  Sistem  Pendidikan  Nasional (UU  No.  20  tahun  2003 tentang SISDIKNAS) disebutkan,  pendidikan  adalah usaha  dasar  dan  terencana untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia  serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara. 1 Sementara tujuan pendidikan dari pendidikan agar peserta didik dapat menjadi manusia yang beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  yang  Maha  Esa,  berakhlak mulia,  sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara  yang demokratis dan bertanggungjawab. 2
Pendidikan dalam penjelasannya dibagi kepada tiga, yaitu pendidikan Dasar, Pendidikan  Menengah  dan  Pendidikan  Tinggi.  Pendidikan  dasar  adalah  jenjang sekolah  setingkat  Sekolah  Dasar  (SD)/Madrasah  Ibtidaiyyah  (MI)  dan Sekolah Menengah  Pertama  (SMP)/Madrasah  Tsanawiyah  (MTs),  pendidikan menengah sekolah  setingkat  SMA/MA  sementara  pendidikan  tinggi  adalah  Perguruan Tinggi. Pendidikan  dasar  dan  menengah  selanjutnya  lazim  disebut  sekolah merupakan  salah  satu  institusi  yang  dianggap  paling  bertanggungjawab  dalam upaya mencapai tujuan pendidikan.
Sekolah  berfungsi  sebagai  tempat  transfer  pengetahuan  (knowledge transfer),  transfer  nilai  (value  transfer), juga  berfungsi  mempertahankan  dan mengembangkan  tradisi  dan  budaya-budaya  luhur  dalam  suatu  masyarakat melalui  proses  pembentukan  kepribadian  (in  the  making  personality  processes) sehingga  menjadi  manusia  dewasa  yang  mampu  berdiri  sendiri  di  dalam kebudayaan dan masyarakat sekitarnya.
Dalam  perjalanannya,  ternyata  proses  pendidikan  yang  berlangsung  di sekolah  tidak  sesederhana  yang dibanyangkan.  Ternyata,  dengan  segala  macam kompleksitas  latar  belakang  keluarga  dan  lingkungan  peserta  didik  membuat
1 Republik Indonesia, Undang-undang Sistem Penddidikan Nasional No. 20 tahun 2003,
(Jakarta: Sekretariat Negara, 2003) Bab I pasal 1 ayat 1
2 Republik Indonesia, Undang-undang Sistem,… Bab II pasal 3
rencana  pengembangan  siswa  dan  kegiatan-kegiatan  sekolah dalam  mencapai tujuan  pendidikan dapat  saja  tidak  berjalan  sebagaimana  yang  diinginkan. Pengembangan  peserta  didik  harus  didukung  dengan  dua faktor  lainnya  yaitu faktor  keluarga dan  faktor lingkungan. Baik  buruknya  prestasi  siswa  dapat dipengaruhi oleh dua faktor tersebut.
Sayangnya,  keadaan  keluarga  Indonesia  saat  ini  masih  memprihatinkan. Hancurnya  norma-norma  yang  ada  dalam  kehidupan  sosial  telah  membentuk masyarakat  menjadi  permisif  telah  merambat  ke  dalam lingkungan  keluarga, bahkan dalam komponen terkecil masyarakat. Akibatnya, dengan mudah didapati orang tua yang tidak lagi memperhatikan pendidikan anaknya. Kadangkala orang tua  menyerahkan  sepenuhnya  pada  sekolah  tanpa  mau  tahu  bagaimana perkembangan  anaknya.  Apabila  terjadi  sesuatu  tentu  saja  sekolah  yang  akan disalahkan.  Banyak  orang  tua  di  Indonesia  yang  seolah-olah  tidak siap  menjadi orang tua, sehingga pendidikan di rumah yang didapati anak sangat buruk.
Demikian pula, lingkungan masyarakat Indonesia saat ini juga sangat buruk. Pergaulan  bebas  meraja  lela.  Narkoba  dengan  mudah  bisa  didapatkan.  Mudah sekali ditemui anak SD merokok, semudah menemukan anak sekolah berpacaran. Pikiran  hedonis  dan  prestisis  meraja  lela.  Hiburan  dimana-mana.  Tidak  kenal siang  maupun  malam,  hadir  ke  meja  makan  melalui  televisi, radio,  koran  dan majalah.  Prilaku  sensitive,  mudah  marah  tersinggung dan  terprovokasi.  Seakan tidak ada lagi etika dan norma yang dapat dipegang.
Kini peserta  didik  yang  telah  diajari  oleh  situasi  lingkungan  dan  keluarga yang  demikian  hancur,  harus  berhadapan  dengan  peraturan  sekolah.  Tentu  saja mendapat  resistensi  dari  sebahagian  mereka,  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung.  Secara  langsung  ditunjukkan  dengan  sikap  melawan  atau  kebiasaan melanggar  aturan.  Sementara  secara  tidak  langsung  ditandai  dengan  penurunan minat dan prestasi belajar siswa. Keadaan  yang demikian membuat lulusan tidak seperti  yang  diharapkan,  juga  tidak  seperti  harapan  undang-undang dan  tujuan pendidikan sebagaimana yang disebutkan tadi.
Berbagai  solusi  dicari.  Para  pemerhati  pendidikan  sejak  dulu  hingga sekarang  telah  bekerja  keras, diantaranya  dengan  melakukan  berbagai berbagai
upaya  pereventif  dan  solutif misalnya  dengan melakukan  seleksi  yang  ketat terhadap  calon  siswa (input) yang  akan  menjadi  keluaran  atau  lulusan (output), usaha  untuk  meningkatkan  kompetensi  guru,  termasuk  menetapkan  berbagai persyaratan  khusus  yang  harus  dimiliki  oleh  calon  guru,  menetapkan  standar pelayanan  serta  peningkatan  sarana  dan  prasarana,  dan  termasuk  yang  paling anyar adalah merubah kurikulum.
Usaha-usaha  tersebut  diaplikasikan  dalam model  percontohan,  misalnya dengan  membuat  sekolah  Model,  sekolah  RSBI,  sekolah  SBI,  dan  Sekolah unggul. Meskipun  tetap  belum  ada  jaminan  dalam  pencapaian  tujuan pembelajaran  secara  menyeluruh,  tapi  paling  tidak  usaha  nyata  itu  dapat  dilihat dalam hal konkrit.
Untuk  sekolah  RSBI  (Sekolah  Bertaraf  Internasional) dan  SBI  (Sekolah bertaraf  Internasional)  barangkali  sudah  sering  kita  dengar.  Namun  sekolah unggul  masih  tergolong  baru.  Disamping  tidak  ada  disebutkan  secara  yuridis dalam sebuah Undang-Undang (UU) maupun Peraturan Pemerintah (PP), sekolah unggul juga masih menjadi kontroversi.
Sekolah ungul sekilas dari nama yang disematkan menunjukkan superioritas terhadap sekolah  lain,  sekaligus  kesombongan  intelektual  yang  sengaja disematkan lingkungan  sekolah  atas  sekolah  lain  yang  kurang  bermutu. Sekolah unggul  dianggap memenuhi  kriteria  minimum  dalam  SPN  (Standar  Pendidikan Nasional) yang ditetapkan pemerintah. Selain sarana dan prasaran yang memadai, sekolah unggul  juga  dilengkapi  dengan  tenaga  pendidik  dan  kependidikan  yang mumpu, ditandai dengan berbagai prestasi akademik yang dicapai. Pertanyaannya kemudian, benarkah  demikian?  Apakah  lulusannya  betul-betul  dapat  lebih berguna  di  mata  masyarakat?  Lalu apakah  setiap  orang  bisa  masuk  ke  sekolah tersebut?  Bagaimanakah  sebenarnya  sekolah  unggulan  itu?  Apakah  diukur  dari kemampuan  akademisnya  semata?  Atau  dari  kemampuan  gedungnya  saja? Apakah  sekolah  unggulan  terbukti  mengatasi  permasalahan  pendidikan? Bagaimana  sesungguhnya  sekolah  unggul  itu? Melalui  makalah  ini,  Insya  Allah saya  akan  berusaha  menjawab beberapa  pertanyaan  tersebut. Makalah  ini  saya beri judul: “ Kurikulum Sekolah Unggul: Suatu Evaluasi Implementatif’.

## B. PENGERTIAN SEKOLAH UNGGUL
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  unggul  memiliki  arti  lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet dan sebagainya) dari pada yang lain-lain. 3 Sementara  sekolah  adalah bangunan  atau  lembaga  untuk  belajar  mengajar  serta tempat  untuk  menerima  dan  memberi pelajaran  (menurut  tingkatannya). 4 Jadi secara  bahasa jika  diartikan, maka  sekolah  unggul  adalah  sekolah  yang  lebih tinggi, lebih pandai, lebih baik dari sekolah lainnya.
Secara ontologis (hakikat) sekolah  unggulan  dalam  perspektif  Departemen Pendidikan  Nasional  adalah  sekolah  yang  dikembangkan  untuk  mencapai keunggulan dalam keluaran (output) pendidikannya. Untuk mencapai keunggulan tersebut,  maka  masukan (input),  proses  pendidikan,  guru,  tenaga  kependidikan, manajemen,  layanan  pendidikan,  serta  sarana  penunjangnya  harus  diarahkan untuk  menunjang  tercapainya  tujuan  tersebut 5 Selain  itu,  sekolah  unggul diproyeksikan untuk menjadi pusat keunggulan bagi sekolah-sekolah disekitarnya. 6
Dengan  demikian,  sekolah  unggulan  dapat  didefinisikan  sekolah  yang dikembangkan  dan  dikelola  sebaik-baiknya  dengan  mengarahkan  semua komponennya untuk mencapai hasil lulusan  yang lebih baik dan cakap dari pada lulusan sekolah lainnya.
Di  negara-negara  maju,  untuk  menunjukkan  sekolah  yang  baik  tidak menggunakan  kata  unggul  (excellent)  melainkan effective,  develop,  accelerate, dan essential. Sebab terjemahan unggul dalam bahasa Inggris adalah excellent. 7
Bisa  jadi, sekolah unggul  yang  dimaksud  adalah  terjemahan  bebas dari effective  school. Berdasasrkan  penulusuran  yang  penulis  lakukan  dalam  UU
3 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) hal.1246
4 Depdiknas, Kamus Besar,… hal. 1013
5 Muhammad, Konsep  Pengembangan  Sekolah Unggulan, dalam  Majalah Kreatif, Vol.  4, No. 1 (Januari 2009), hal. 39
6 Penyusun, Sistem Penyelenggaraan Sekolah Unggul, (Jakarta: Depdikbud RI, 1993), hal.
5
7 John  M.  Echols  dan  Hasan  Shadily, Kamus  Inggris  Indonesia, (  Jakarta:  P.T  Gramedia, 1992), hal. 222
tentang  pendidikan,  tidak  ada  definisi  khusus  yang  menjelaskan  tentang Sekolah Unggul  yang  ada adalah sekolah Bertataraf Internasional. Bahkan dr. Fasli Jalal, Ph.D  dalam  presentasinya  menyebutkan  sekolah  unggul  sama  dengan  sekolah efektif. 8 Jika  demikian,  maka  sekolah  unggul  yang  dimaksud  di sini  adalah sekolah  efektif,  yang  secara  salah  diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Indonesia menjadi sekolah unggul.
Terkait  dengan  pemahaman  sekolah  unggul  (effective)  berbagai  pendapat teori dari ahli pedidikan menegaskan beberapa defenisinya sebagai berikut:
Edward  (1979)  yang memperkenalkan teori effective  school, 9 yang menekankan  pentingnya  pemimpin  tangguh  dalam  mengelola  sekolah. Ia mendefenisikan efe ktif school adalah “ An Effective School is a school that can, in measured  student  achievement  terms, demonstrate  the  joint  presence  of  quality and  equity.  Said  another  way,  an  Effective  School  is  a  school  that  can,  in measured  student  achievement  terms  and  reflective  of  its  “learning  for  all” mission,  demonstrate  high  overall  levels  of  achievement  and  no gaps  in  the distribution of that achievement across major subsets of the student population” yang intinya sekolah yang dapat diukur dari segi prestasi siswa. Sekolah unggul menggunakan  strategi  peningkatan  budaya  mutu,  strategi  pengembangan kesempatan  belajar,  strategi  memelihara  kendali  mutu  (quality  control),  strategi penggunaan kekuasaan, pengetahuan dan informasi secara efisien. 10
Taylor  (1990) mendefinisikan  sekolah  efektif  sebagai  sekolah  yang mengorgansiasikan  dan  memanfaatkan  semua  sumber  daya  yang  dimilikinya
8 Dr.  Fasli  Jalal  adalah  Direktur  Jenderal  Peningkatan  Mutu  Pendidik  dan  Tenaga Kependidikan,  Departemen  Pendidikan  Nasional.  Selanjutnya dalam  presentasi  yang  berjudul strategi  dan  arah  pengembangan  sekolah  unggul, beliau  juga  mengutip  pendapat Cheng,1996, tentang definisi sekolah efektif.
9 Definisi  yang  saat  ini  berkembang  bahwasanya  sekolah  unggul  terjemahan  bebas  dari effective school. An Effective School is a school that can, in measured student achievement terms, demonstrate  the  joint  presence  of quality  and  equity.  Said another  way,  an  Effective  School  is  a school  that  can,  in  measured  student  achievement  terms  and  reflective  of  its  “learning  for  all” mission,  demonstrate  high  overall  levels  of  achievement  and  no  gaps  in  the  distribution  of  that achievement  across  major  subsets  of  the  student  population. (EFFECTIVE  SCHOOLS RESEARCH
AND THE ROLE OF PROFESSIONAL
LEARNING COMMUNITIES)Sumber:http://www.fcoe.k12.ca.us/eduscrvc/spec_ed_docs%5CEffective%20Sc hools%2010-04.ppt.
10 Penyusun, Sistem ,… Hal. 5
untuk menjamin semua siswa (tanpa memandang ras, jenis kelamin maupun status sosial ekonomi) bisa mempelajari materi kurikulum yang esensial di sekolah.
Cheng (1996) mendefinisikan “School Effectiveness as the capability of the school  to  maximize  school  functions  or  the  degree  to  which  the  school  can perform school functions, when given a fixed amount of school inputs” . (Sekolah efektif adalah sekolah yang dapat meningkatkan fungsinya secara maksimal - baik fungsi ekonomis, fungsi sosial kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya maupun fungsi pendidikan - ketika masukan yang diberikan tidak berubah/tetap). 11
Peter  Mortimore  (1996)  menyebutkan,  sekolah  efektif  dapat  diartikan sebagai “ A high performing school, through its well-established system promotes the  highest  academic  and  other  achievements  for  the  maximum  number  of students  regardless  of  its  socio-economic  background  of  the  familie s”. (Sebuah sekolah dengan kinerja tinggi, melalui  sistem yang mapan menampilkan prestasi akademik dan lainnya untuk jumlah  maksimum siswa tanpa  memandang  latar belakang sosial-ekonomi keluarga).
Semua  definisi  di atas  umumnya menekankan  pada permasalahan mutu, baik  itu  mutu  lulusan  (output),  mutu  proses,    maupun mutu  sekolah  secara keseluruhan. Dengan  kata  lain,  sekolah  efektif  adalah  sekolah  yang  bermutu, ditandainya dengan terpenuhinya kriteria-kriteria yang ditetapkan.

## C. KRITERIA DAN CIRI SEKOLAH EFEKTIF
Sebagai indikator yang  menjadi  petunjuk efektivitas  sebuah  sekolah,  maka para  ahli  telah  memberikan  beberapa  kriteria-kriteria atau ciri-ciri  yang menunjukkan sebuah sekolah itu efektif atau tidak.
David  A.  Squires,  et.al.  (1983)  merumuskan  ciri-ciri  sekolah  efektif  yaitu: (1)  adanya  standar  disiplin  yang  berlaku  bagi  kepala  sekolah,  guru,  siswa,  dan karyawan  di  sekolah;  (2)  memiliki  suatu  keteraturan  dalam  rutinitas  kegiatan  di kelas;  (3)  mempunyai standar  prestasi  sekolah  yang  sangat  tinggi;  (4)  siswa diharapkan  mampu  mencapai  tujuan  yang  telah  direncanakan;  (5)  siswa
11 Sebagaimana yang dikutip dari presntasi dr. Fasli Jalal yang berjudul Strategi dan Arah Pengembangan Sekolah Unggul
diharapkan  lulus  dengan  menguasai pengetahuan  akademik;  (6) adanya penghargaan bagi siswa yang berprestasi; (7) siswa berpendapat kerja keras lebih penting  dari  pada  faktor  keberuntungan  dalam  meraih  prestasi;  (8)  para  siswa diharapkan mempunyai tanggungjawab yang diakui secara umum; dan (9) kepala sekolah mempunyai program inservice, pengawasan, supervisi, serta menyediakan waktu  untuk membuat  rencana  bersama-sama  dengan  para  guru  dan memungkinkan adanya umpan balik demi keberhasilan prestasi akademiknya.
Peter  Mortimore  (1991)  sekolah  efektif  dicirikan  sebagai  berikut:  (1) Sekolah  memiliki  visi  dan  misi  yang  jelas  dan  dijalankan  dengan konsisten;  (2) Lingkungan sekolah yang baik, dan adanya disiplin serta keteraturan di kalangan pelajar  dan  staf;  (3)  Kepemimpinan  kepala  sekolah  yang  kuat;  (4)  Penghargaan bagi guru dan staf serta siswa yang berprestasi; (5) Pendelegasian wewenang yang jelas;  (6)  Dukungan  masyarakat  sekitar;  (7)  Sekolah  mempunyai  rancangan program  yang  jelas;  (8)  Sekolah  mempunyai  fokus  sistemnya  tersendiri;  (9) Pelajar  diberi  tanggung  jawab;  (10)  Guru  menerapkan  strategi-strategi pembelajaran inovatif; (11) Evaluasi yang berkelanjutan; (12) Kurikulum sekolah yang  terancang  dan  terintegrasi  satu  sama  lain;  (13)  Melibatkan  orang  tua  dan masyarakat dalam membantu pendidikan anak-anaknya.
Jaap Scheerens (1992) menyatakan bahwa sekolah yang efektif mempunyai lima  ciri  penting  yaitu;  (1)  kepemimpinan  yang  kuat;  (2)  penekanan  pada pencapaian kemampuan  dasar; (3) adanya lingkungan  yang nyaman; (4)  harapan yang tinggi pada prestasi siswa; (5) dan penilaian secara rutin mengenai program yang dibuat siswa.
Edmons  (1979)  menyebutkan  bahwa  ada  lima  karakteristik  sekolah  efektif yaitu  :  (1)  kepemimpinan  dan  perhatian  kepala  sekolah  terhadap  kualitas pengajaran, (2) pemahaman  yang mendalam terhadap pengajaran, (3) iklim  yang nyaman dan tertib bagi berlangsungnya pengajaran dan pembelajaran, (4) harapan bahwa semua siswa minimal akan menguasai ilmu pengetahuan tertentu, dan (5) penilaian siswa yang didasarkan pada hasil pengukuran hasil belajar siswa.
Sementara  menurut  Cyril  Poster, sekolah  unggul  mempunyai  ciri-ciri bahwasanya  sekolah  tersebut  tidak  terjebak  pada  kurikulum  tunggal  serta  cara
tunggal  terbaik  dalam  mengajar,  cara  pencarian  efektifitas  atas  dasar  nilai  test semata. 12
Prof. Dr. Sudarwan Danim dalam bukunya Visi Baru Manajemen Sekolah 13 menyebutkan,  kriteria  sekolah  efektif  adalah (1)  mempunyai  standar  kerja  yang tinggi  dan  jelas  mengenai  untuk  apa  setiap  siswa  harus  mengetahui  dan  dapat mengerjakan  sesuatu,  (2)  mendorong  aktifitas,  pemahaman  multibudaya, kesetaraan  gender  dan  mengembangkan  secara  tepat  pembelajaran  menurut standar potensi yang dimiliki oleh para pelajar (3) mengharapkan para siswa untuk mengambil  peran  tanggungjawab  dalam  belajar  dan  prilaku  dirinya  (4) mempunyai  instrument  evaluasi  dan  penilaian  prestasi  belajar  siswa  yang  terkait dengan  standar  pelajar,  menentukan  umpat  balik  yang  bermanfaat  bagi  siswa, keluarga,  staf  dan  lingkungan  (5)  menggunakan  metode  pembelajaran  yang berakar  pada  penelitian  pendidikan  dan  suara  praktik  professional  (6) mengorganisasikan  sekolah  dan  kelas untuk  mengkreasikan  lingkungan  yang bersifat memberi dukungan bagi kegiatan pembelajaran.

## D. KONSEPTUALISASI SEKOLAH UNGGUL
Secara  konseptual  sekolah  unggul  dikelompokkan  menjadi  dua  konsep sekolah yaitu :
Pertama,  sekolah  unggulan  parsial  versus  sekolah  unggulan  total.  Untuk sekolah  unggulan  parsial  versus  sekolah  unggulan  total  adalah  sekolah keunggulan pada komponen-komponen tertentu.
Kedua,  sekolah  unggulan  total  adalah  sekolah  dengan  keunggulan  pada semua  komponen  atau  aspek,  ada  pandangan  masyarakat  pendidikan  dan masyarakat  umum  bahwa  sekolah  dapat  dikatakan  unggulan  bilamana  mampu menghasilkan  lulusan  dengan  nilai  UN  atau  transkip  nilai  yang  tinggi  melalui
12 Cyril  Poster, Gerakan  Menciptakan Sekolah  Unggul,  (Jakarta:  Lembaga  Indonesia didaya, 2000), hal. 16.
13 Sudarwan  Danim, Visi  Baru  Manajemen  Sekolah,  Cet.  Ke  II  (Jakarta:  Bumi  Aksara, 2007) Hal. 62
proses  pembelajaran  yang  baik.  Dalam  perspektif  teoritik  keunggulan  tersebut dinamakan dengan keunggulan mutio dimensional. 14
Sekolah  unggul  diselenggarakan  karena  ada  beberapa hal,  antara  lain sebagai berikut :
1. Untuk  meningkatkan  nilai  tambah  (added  value),  yaitu  bagaimana meningkatkan  nilai  tambah  dalam  rangka  meningkatkan  produktivitas nasional,  pertumbuhan  dan  pemerataan  ekonomi,  sebagai  upaya  untuk memelihara dan meningkatkan pembangunan berkelanjutan.
2. Untuk  melakukan  pengkajian  secara  komprehensif  dan  mendalam terhadap  terjadinya  transformasi  struktur  masyarakat,  dari  masyarakat agraris  ke  masyarakat  modern,  menuju  ke  masyarakat  industri  yang menguasai teknologi dan informasi, yang implikasinya pada tuntutan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).
3. Persaingan  global  yang  semakin  ketat.  yaitu  bagaimana  meningkatkan daya  saing  Bangsa  dalam  menghasilkan  karya-karya  yang  bermutu  dan mampu  bersaing  sebagai  hasil  penguasaan  ilmu pengetahuan,  teknologi, dan seni (ipteks).
4. Munculnya  kolonialisme  baru  di  bidang  iptek  dan  ekonomi menggantikan  kolonialisme  politik.  Dengan  demikian  kolonialisme  kini tidak  lagi  berbentuk  fisik,  melainkan  dalam  bentuk  informasi.
Ketergantungan  Bangsa  kita  pada  Bangsa  lain  merupakan  suatu  bentuk kolonialisme  baru  yang  menjadi  semacam virtual  enemy yang  telah masuk ke seluruh pelosok dunia ini. Semua tantangan ini menuntut SDM Indonesia  agar  meningkatkan  serta  memperluas  pengetahuan  dan wawasan  keunggulan,  keahlian  yang  profesional,  ketrampilan  dan kualitasnya. 15
14 Ibrahim  Bafadal, Strategi  Membangun  Sekolah  Unggulan  di  Era  OTODA,  Makalah 2002, hal. 1-6.
15 Indra Djati Sidi, Menuju Masyarakat Belajar: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hal. 42-43.

## E. KURIKULUM SEKOLAH UNGGUL
Kurikulum sekolah unggul harus memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dan  cukup  representative (mewakili semua  tujuan:  KBBI 3),  esensial (mendasar: KBBI 3),  multivalensi (sisi  banyak: dlm tiap  nilai  budaya memungkinkan  suatu  nilai  diterima,  diabaikan,  atau  ditolak:  KBBI 3) dan menarik yang tercermin dalam topik bahasan dengan kriteria sebagai berikut : 1. Suatu  topik  dalam  kurikulum  harus  diperlukan  oleh  oleh peserta  didik untuk  memperoleh  pengetahuan  dan  ketrampilan  sebagai  bekal  untuk terjun ke masyarakat atau untuk kepentingan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
2. Berperan sebagai prasarat dan atau tumpuan bagi topik-topik lain.
3. Mempunyai tingkat keterpakaian (applicability) yang lebih luas sehingga mempunyai  kemungkinan  penggunaan  yang  lebih  besar  untuk menyesuaikan diri terhadap situasi yang selalu berubah dan berkembang.
4. Menumbuhkan  minat  dan  daya  tarik  yang  besar  untuk  mempelajarinya, baik  untuk  pengembangan  pengetahuan  dasarnya  maupun  kegunaannya yang bersifat praksis dalam kehidupan peserta didik sehari-hari. 16

## F. PEMBAHASAN DAN ANALISA PENULIS
Dalam  teorinya,  sekolah  unggul  hadir  dalam  rangka  menjalankan  amanah undang-undang  yang  tersirat  dalam Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  pasal  50  ayat  1  dan  3, 17 yang  juga  merujuk pada UUD dasar 1945. 18 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005, peraturan Pemerintah Nomor
16 Ahmad  Tholhah, Problematika  Penggelolaan  Sekolah  Unggul,  (Tesis,  IAIN Surabaya,2001), hal. 20-21
17 Ayat  1  berbunyi “Pengelolaan  sistem  pendidikan  nasional  merupakan  tanggung  jawab menteri”  sementara  ayat  2  berbunyi  “ Pemerintah  dan/atau  pemerintah  daerah  menyelenggarakan sekurang kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.
18 Diantaranya  UUD  45  Bab  XIII  pasal  31  ayat  3  yang  berbunyi  “Pemerintah mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu  system  pendidikan  nasional,  yang  meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang- undang”
19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  pasal  61  ayat  1, Rencana Strategis  Departemen  Pendidikan  Nasional  tahun  2005-2009,  kebijakan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007 tentang pedoman Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah  Bertaraf  Internasional  pada  jenjang  Pendidikan  Dasar  dan Menengah yang  intinya  untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan. Tanpa  dasar hukum  sekalipun  sesungguhnya  sekolah  yang  berkualitas  sebagai  proyeksi  dan percontohan mendesak untuk dibuat, mengingat rendahnya SDM kita yang diduga akibat  proses  pendidikan  yang  kurang  baik. Sehingga  kehadirannya sekolah unggul diharapkan  bukan  semata  untuk  memenuhi  harapan  undang-undang,  tapi juga  yang  lebih  penting menjawab permasalahan pendidikan yang  sudah  sangat kompleks di tengah tantangan dunia global.
Dalam  perjalanannya,  keunggulan  yang  disematkan pada sebuah  sekolah masih belum tepat sasaran. Kadang-kadang sekolah hanya dilihat dari gedungnya saja, atau dikatakan unggul ketika siswanya banyak, atau diisi oleh kalangan elit. Bisa  jadi juga  karena  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  menempuh  pendidikan  di sekolah  tersebut  sangat  tinggi.  Jika  demikian  adanya,  maka  akan  banyak bermunculan  sekolah-sekolah  yang  sesungguhnya  bukan  unggul,  tapi diunggulkan. Padahal,  sekolah  unggul  bukanlah  nomenklatur,  melainkan penghargaan  yang  diberikan.  Bisa jadi  unggul  di  satu  sisi,  tapi  memiliki kekurangan  di  sisi  lain.  Bisa  jadi  tahun  ini  unggul,  tapi  tahun  selanjutnya  malah menurun,  jadi  sekolah  yang  keunggulannya  fluktuatif. Lebih  tepat  jika  sematan unggul pada sekolah dikembalikan pada posisinya (sesuai dengan kriteria dan ciri- cirinya)  kepada  sekolah  efektif,  sehingga  tidak  mencerminkan  arogansi  dalam mengungguli sekolah lain. Tidak mustahil, akibat sematan unggul tersebut, maka paradigmanya berwujud  sekolah  eksklusif  bak  menara  gedung, dengan  biaya masuk sangat besar, yang hanya mampu dibayar oleh para saudagar dan kalangan elit,  tidak  lagi memiliki  kepekaan  terhadap  nurani  masyarakat  (a  sense  of community). Alhasil,  sekolah  unggul  akan  melenceng  dari  tujuan  awal,  juga bertentangan  dengan  kriteria  dan ciri-ciri  sekolah  efektif  yang  secara  otomatis mambatalkan persamaan sekolah efektif dan sekolah unggul.
Dalam  kriteria  dan  ciri-ciri  sekolah  efektif  sebagaimana  yang  telah  penulis uraikan  diatas, terdapat  pendapat  beberapa  tokoh  seperti David  A.  Squires,  et.al. (1983),  Peter  Mortimore  (1991),  Jaap  Scheerens  (1992),  Edmons  (1979), Cyril Poster,  termasuk Prof.  Dr.  Sudarwan  Danim. Secara  umum,  pandangan  mereka tentang sekolah efektif berkaitan erat dengan pemenuhan standar mutu masukan, proses, pengawasan (control manajemen), evaluasi dan keluaran (lulusan).
Jika diamati, maka sejalan dengan dengan UU Sisdiknas no 20 tahun 2003. Bahkan  secara  khusus  dalam  Bab  IX  ditetapkan 8  (delapan) Standar  Nasional Pendidikan yaitu standar  isi,  standar  proses,  standar  kompetensi  lulusan,  tenaga kependidikan,  sarana  dan  prasarana,  pengelolaan,  pembiayaan  dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berkala. 19
Pertama, Standar  Isi  mencakup  lingkup  materi  minimal  dan  tingkat kompetensi  minimal  untuk  mencapai  kompetensi  lulusan  minimal  pada  jenjang dan  jenis  pendidikan  tertentu.  Standar  isi  tersebut  memuat  kerangka  dasar  dan struktur  kurikulum,  beban  belajar,  kurikulum  tingkat  satuan  pendidikan,  dan kalender  pendidikan. Selanjutnya  diatur  dalam  Permendiknas  Nomor  22  Tahun 2006,  dimana  terdapat  Standar Kompetensi  dan  Kompetensi  Dasar pada  SD/MI, SMP/MTs,  SMA/MA,  SMK/MAK,  SD/SMP/SMA/LB  (ABCDE) yang  harus dicapai. Apabila standar yang ditetapkan dalam standar proses tidak tercapai maka sekolah  tersebut  tidak  memenuhi  standar,  dan  tentu  saja  tidak  dapat  dikatakan sekolah unggul sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
Kedua, Standar  proses yaitu proses  pembelajaran  pada  satuan  pendidikan yang  diselenggarakan  secara  interaktif,  inspiratif,  menyenangkan,  menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan  fisik  serta  psikologis  peserta  didik.  Selain  itu,  dalam  proses pembelajaran  pendidik  memberikan  keteladanan.  Setiap  satuan  pendidikan melakukan  perencanaan  proses  pembelajaran  (Silabus  dan  RPP),  pelaksanaan proses  pembelajaran,  penilaian  hasil  pembelajaran,  dan  pengawasan  proses
19 Republik Indonesia, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, Bab IX Pasal 35 ayat 1 (Jakarta: Sekretariat Negara, 2003)
pembelajaran  untuk  terlaksananya  proses  pembelajaran  yang  efektif  dan  efisien. Standar  proses  kemudian  diatur  dalam Permendiknas  Nomor  41  Tahun  2007 tentang  Standar  Proses  untuk  Satuan  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah  dan Permendiknas  Nomor  3  Tahun  2008 tentang  Standar  Proses  Pendidikan Kesetaraan  Program  Paket  A,  Program  Paket  B,  dan  Program  Paket  C. dalam permendiknas  nomor  41  tahun  2007  tersebut  diatur  tentang  aturan  penyusunan silabus  dan  RPP,  persyaratan  pelaksanaan  proses  pembelejaran  dan  pelaksanaan pembelajaran, pemantauan, supervise, evaluasi dan tindak lanjut.
Ketiga, Standar  Kompetensi  lulusan  meliputi  standar  kompetensi  lulusan minimal  satuan  pendidikan  dasar  dan  menengah,  standar  kompetensi  lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran.
Keempat, Pendidik  dan  tenaga  kependidikan  harus  memiliki  kualifikasi akademik  dan  kompetensi  sebagai  agen  pembelajaran,  sehat  jasmani  dan  rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Kualifikasi  akademik  yang  dimaksudkan  di  atas  adalah  tingkat  pendidikan minimal  yang  harus  dipenuhi  oleh  seorang  pendidik  yang  dibuktikan  dengan ijazah  dan/atau  sertifikat  keahlian  yang  relevan  sesuai  ketentuan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Kompetensi  sebagai  agen  pembelajaran  pada  jenjang pendidikan  dasar  dan  menengah  serta  pendidikan  anak  usia dini  meliputi: Kompetensi  Pedagogik,  Kompetensi  Kepribadian,  Kompetensi  Profesional,  dan Kompetensi Sosial.
Pendidik  meliputi  pendidik  pada  TK/RA,  SD/MI,  SMP/MTs,  SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB,  SMK/MAK,  satuan  pendidikan  Paket  A,  Paket  B  dan Paket C, dan pendidik pada lembaga kursus dan  pelatihan. Tenaga kependidikan meliputi  kepala  sekolah/madrasah,  pengawas  satuan  pendidikan,  tenaga administrasi,  tenaga  perpustakaan,  tenaga  laboratorium,  teknisi,  pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan.
Kompetensi  minimal  yang  harus  dimiliki  telah  diatur  dalam Permendiknas Nomor  12  Tahun  2007 tentang  Standar  Pengawas  Sekolah/Madrasah, Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah,
Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi  Sekolah, Permendiknas  Nomor  25  Tahun  2008 tentang  Standar Tenaga  Perpustakaan  Sekolah/Madrasah, Permendiknas  Nomor  27  Tahun  2008 tentang  Standar  Kulifikasi  Akademik  dan  Kompetensi  Konselor, Permendiknas Nomor  40  Tahun  2009 tentang  Standar  Penguji  pada  Kursus  dan  Pelatihan, Permendiknas  Nomor  41  Tahun  2009 tentang  Standar  Kualifikasi  Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan, Permendiknas Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola  Kursus  dan  Pelatihan, Permendiknas  Nomor  43  Tahun  2009 tentang Standar  Tenaga  Administrasi  Pendidikan  pada  Program  Paket  A,  Paket  B,  dan Paket  C, Permendiknas  Nomor  44  Tahun  2009 tentang  Standar  Pengelola Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C.
Kelima, sarana  dan  prasarana. Setiap  satuan  pendidikan  wajib  memiliki sarana  yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber  belajar  lainnya,  bahan  habis  pakai,  serta  perlengkapan  lain  yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap  satuan  pendidikan  wajib  memiliki  prasarana  yang  meliputi  lahan,  ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin,  instalasi  daya  dan  jasa,  tempat  berolahraga,  tempat  beribadah,  tempat bermain,  tempat  berkreasi,  dan  ruang/tempat  lain  yang  diperlukan  untuk menunjang  proses  pembelajaran  yang  teratur  dan  berkelanjutan.  Tentang  kriteria minimal  diatur  dalam Permendiknas  Nomor  24  Tahun  2007 tentang  Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah  Pertama/Madrasah  Tsanawiyah  (SMP/MTs),  dan  Sekolah  Menengah Atas/Madrasah  Aliyah  (SMA/MA),  kemudian Permendiknas  Nomor  33  Tahun 2008 tentang  Standar  Sarana  Prasarana  untuk  Sekolah  Luar  Biasa  dan Permendiknas  Nomor  40  Tahun  2008 tentang  Standar  Sarana  Prasarana  untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
Keenam, Standar  pengelolaan, terdiri  dari  3  (tiga)  bagian,  yakni  standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah
dan standar pengelolaan oleh Pemerintah. Selanjutnya diatur dalam Permendiknas Nomor  19  Tahun  2007 tentang  Standar  Pengelolaan  Pendidikan  oleh  Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
Ketujuh, Standar pembiayaan pendidikan, terdiri atas biaya investasi, biaya operasi,  dan  biaya  personal.  Biaya  investasi  satuan  pendidikan  meliputi  biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta  didik  untuk  bisa  mengikuti  proses  pembelajaran  secara  teratur  dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi: Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air,  jasa  telekomunikasi,  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana,  uang  lembur, transportasi,  konsumsi,  pajak,  asuransi,  dan  lain  sebagainya.  Selanjutnya  diatur dalam Permendiknas  Nomor  69  Tahun  2009 tentang  Standar  Biaya  Operasi Nonpersonalia  Tahun  2009  Untuk  Sekolah  Dasar/Madrasah  Ibtidaiyah  (SD/MI), Sekolah  Menengah  Pertama/Madrasah  Tsanawiyah  (SMP/MTs),  Sekolah Menengah  Atas/Madrasah  Aliyah  (SMA/MA),  Sekolah  Menengah  Kejuruan (SMK),  Sekolah  Dasar  Luar  Biasa  (SDLB),  Sekolah  Menengah  Pertama  Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
Kedelapan, Standar Penilaian  pendidikan.  Pada  jenjang  pendidikan  dasar dan  menengah  terdiri  atas:  Penilaian  hasil  belajar  oleh  pendidik,  Penilaian  hasil belajar  oleh  satuan  pendidikan,  dan  Penilaian  hasil  belajar  oleh Pemerintah. Penilaian  pendidikan  pada  jenjang  pendidikan  tinggi  terdiri  atas:  Penilaian  hasil belajar  oleh  pendidik,  dan  Penilaian  hasil  belajar  oleh  satuan  pendidikan  tinggi. Penilaian  pendidikan  pada  jenjang  pendidikan  tinggi  sebagaimana  dimaksud  di atas diatur  oleh  masing-masing  perguruan  tinggi  sesuai  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Selanjutnya diatur dalam Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan
Jika  dijabarkan  satu persatu  peraturan  menteri  (Permendiknas) yang mengatur  masing-masing  standar  pendidikan  tersebut,  maka  akan  tampak  nyata bahwa  sesungguhnya sekolah  yang  memenuhi  standar sudah  memenuhi bahkan
melebihi  kriteria  sekolah  unggul  atau  sekolah  efektif dalam  kriteria  para sebagaimana dijelaskan sebelumnya.
Misalnya David  A.  Squires,  et.al.  (1983)  merumuskan  ciri-ciri  sekolah efektif  salah  satunya  adanya  standar  disiplin  yang  berlaku  bagi  kepala  sekolah, guru,  siswa,  dan  karyawan  di  sekolah. Dalam  Standar  Nasional  Pendidikan disiplin  sangat  diperhatikan,  bahkan  untuk  volume  dan  intonasi  suara  di  kelas serta tutur kata saja diatur dalam sebuah standar.
Dalam  hal  kelulusan,  standar  yang  berlaku  dalam  pelajaran  Agama  Islam untuk SMP, dikatakan siswa lulus (memenuhi syarat kelulusan) apabila berhasil Menjelaskan  dan  membiasakan  perilaku  terpuji  seperti  qanaah  dan  tasawuh dan menjauhkan  diri  dari  perilaku  tercela  seperti  ananiah,  hasad,  ghadab  dan namimah.  Luar biasa,  suatu  standar  yang  bahkan  belum  mampu  dicapai oleh sebahagian mahasiswa dan sarjana Universitas Islam di Negeri kita.
Bahasa  inggris  misalnya,  siswa  SMP  dikatakan  lulus  (memenuhi  syarat kelulusan) apabila mampu mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis dalam wacana interpersonal dan transaksional dalam bentuk recount, narative, procedure, descriptive dan report. Dengan kata lain siswa lulusan SMP mampu menghitung dalam  bahasa  inggris,  menceritakan  kembali  apa  yang  ia  lihat  dalam  bahasa Inggris. Adakah kita temukan lulusan seperti ini dari sekolah gratis?
Maka  andai  saja kepala  sekolah,  guru  siswa  dan  karyawan  mengikuti ketentuan  dalam  peraturan  yang  ditetapkan, tentulah  kepala  sekolah, guru, dan siswa akan  jauh  diatas  standar  yang  dimaksudkan  David  A.  Squires  dan  pakar lainnya di masa itu.
Jika  ditelaah  secara  mendalam  standar  pendidikan  Nasional  sebagaimana turunannya  dalam  peraturan Menteri (Permen),  sangat  sulit  bagi  kita  menunjuk yang  mana  sekolah  efektif dan  mana  yang  bukan,  konon lagi  sekolah  unggul dalam arti excllent. Sebab kebanyakan sekolah kita belum memenuhi standar yang ditetapkan. Maka kriteria sekolah efektif  dapat dicapai apabila standar pendidikan dalam PP 19 tahun 2005 diterapkan dengan baik secara keseluruhan.

## G. KESIMPULAN
Diantara  kesimpulan  yang  dapat penulis  dampaikan  dalam  makalah  ini adalah:
1. Terminologi sekolah unggul yang dimaksud sesungguhnya adalah sekolah efektif .
2. Sekolah unggul adalah terjemahan bebas dari sekolah efektif.
3. Termonilogi  unggul  dalam  makna mengungguli tidak  tepat  digunakan dalam konteks pendidikan.
4. Sekolah  efektif  adalah  sekolah  yang  bermutu,  memenuhi  standar dan persyaratan yang ditetapkan
5. Sekolah  unggul  di  Indonesia  belum  memenuhi  kriteria  dan  masih  di bawah standar, dibuktikan dengan hasil lulusan secara keseluruhan.
6. Sampai saat ini belum ada kurikulum khusus untuk sekolah unggul, sebab dalam  standar  pendidikan  kurikulum  yang  dipakai  adalah  kurikulum KTSP.  Sesuai  dengan  prinsipnya,  KTSP  dapat  dikembangkan  (dan memang  harus  dikembangkan)  oleh  sekolah  dengan  berpedoman  pada aturan yang berlaku.
7. Kriteria  sekolah  unggul  tidak  ada  ditetapkan  secara  khusus  dalam Undang-undang SISDIKNAS, sebagaimana standar pendidikan ditetapkan  disitu.  Bahkan  penjelasan  khusus  masalah  ini  yang  merujuk pada  PP No 19  tahun  2005  tidak  terdapat  dalam  peraturan  Menteri Pendidikan Nasional (sekarang Mendikbud).
8. Kriteria  dan  penjelasan  tentang  sekolah  unggul  dan  sekolah  efektif  di Indonesia  sesungguhnya  masih  sebatas  konsep,  meskipun  sudah  ada beberapa pihak yang menerapkannya ketahap praktis.
9. Konsep  tersebut  diduga  dikembangkan  oleh  para  akademisi,  secara perlahan  mulai  diamini  oleh  pemerintah  sesuai  dengan  kebutuhan  dunia pendidikan dan tuntutan zaman.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Tholhah. Problematika  Penggelolaan  Sekolah  Unggul.  Tesis,  IAIN
Surabaya, 2001.
Cyril Poster, Gerakan Menciptakan Sekolah Unggul, Jakarta: Lembaga Indonesia didaya, 2000.
Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke  III. Jakarta: Balai  Pustaka, 2007.
Ibrahim  Bafadal, Strategi  Membangun  Sekolah  Unggulan  di  Era  OTODA, Makalah, 2002.
Indra  Djati  Sidi. Menuju  Masyarakat  Belajar:  Menggagas  Paradigma  Baru Pendidikan, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
John  M.  Echols  dan  Hasan  Shadily, Kamus  Inggris  Indonesia.  Jakarta:  P.T Gramedia, 1992.
Muhammad. Konsep  Pengembangan  Sekolah  Unggulan. dalam  Majalah  Kreatif, Vol. 4, No. 1 Januari 2009.
Penyusun. Sistem  Penyelenggaraan  Sekolah  Unggul.  Jakarta:  Depdikbud  RI, 1993.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  1945 (Jakarta:  Sekretariat  Negara, 2002.
Republik  Indonesia. Undang-undang Sistem Penddidikan Nasional No. 20 tahun 2003. Jakarta: Sekretariat Negara, 2003.
Sudarwan  Danim, Visi  Baru  Manajemen  Sekolah,  Cet.  Ke  II. Jakarta:  Bumi Aksara, 2007.
Presentasi  slide  Power  Point. Fasli  Jalal, Strategi  dan  Arah  Pengembangan
Sekolah Unggul.