## PENGANTAR REDAKSI
Syukur  Alhamdulillah  kita  panjatkan  kehadirat  Allah  SWT,  karena  hanya  dengan rahmat-Nya  segala  yang  kita  lakukan  dengan  kerja  keras  dapat  terlaksana  dengan  baik. Jurnal  Etnoreflika  Volume  3  Nomor  2  bulan  Juni  tahun  2014  telah  terbit  dengan menyajikan 9 (sembilan) tulisan. Ke sembilan tulisan  tersebut  merupakan  hasil penelitian dari sejumlah dosen dengan berbagai  disiplin ilmu,  yakni  sosial  dan  budaya  yang berasal dari  bidang  ilmu  yang  berbeda-beda.  Jurnal  Etnoreflika  Volume  3  Nomor  2,  Juni  2014, memuat tulisan sebagai berikut:
 Mencandra To Manurung sebagai Peletak Dasar Budaya Politik Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.
 Bahasa Binte :  Bahasa  Gaul  Kalangan  Remaja  Kelurahan  Wamponiki  Kecamatan Katobu Kabupaten Muna.
 Pernikahan  di  Kalangan  Ikhwan  dan  Akhwat  pada  Lembaga  Wahdah  Islamiyah Kendari.
 Prinsip-prinsip Metodologis dan Organisasi Gramatika Fungsional.
 Kalidawa, Emas Hijau yang Tergusur.
 Afiksasi Verba Bahasa Kutai.
 Dari Gotong Royong ke Pengupahan (Studi Perubahan Sosial Budaya pada Masyarakat Tani di Desa Alosika Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe).
 Kajian  Budaya  Organisasi  dan  Pengaruhnya  Terhadap  Perilaku  Kerja  Pegawai  dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Sekretariat Daerah Kota Kendari.
 Perkelahian Kuda pada Masyarakat Muna.
Semoga  sajian  dalam  jurnal  ini,  dapat  memberikan  kontribusi,  informasi  maupun wawasan baru dalam bidang sosial dan budaya khususnya di daerah Sulawesi Tenggara.
Volume 3, Nomor 2, Juni 2014

## DAFTAR ISI
Rifai Nur Syamsumarlin Muh. Sarjono
Wa Ode Winesty Sofyani La Ode Aspin
Muh. Yazid Abdul Rahim Gege
La Ode Topo Jers Lilik Rita Lindayani Hasniah Safri Sahrun
Akhmad Marhadi Syawal 496-503 504-515 516-531
532-539
540-551
552-558
559-580
581-589
590-601 Mencandra To Manurung sebagai Peletak Dasar Budaya Politik Sulawe- si Tenggara dan Sulawesi Selatan
Bahasa Binte : Bahasa Gaul Kalangan Remaja Kelurahan Wamponiki Keca- matan Katobu Kabupaten Muna
Pernikahan di Kalangan Ikhwan dan
Akhwat pada Lembaga Wahdah Is- lamiyah Kendari
Prinsip-prinsip Metodologis dan Or- ganisasi Gramatika Fungsional
Kalidawa , Emas Hijau yang Tergusur
Afiksasi Verba Bahasa Kutai Dari Gotong Royong ke Pengupahan (Studi Perubahan Sosial Budaya pada Masyarakat Tani di Desa Alosika Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe Kajian Budaya Organisasi dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Ker- ja Pegawai dalam Pelaksanaan
Otonomi Daerah di Sekretariat Dae- rah Kota Kendari
Perkelahian Kuda pada Masyarakat Muna

## MENCANDRA TO MANURUNG SEBAGAI PELETAK DASAR  BUDAYA
POLITIK SULAWESI  TENGGARA DAN SULAWESI SELATAN 1

## Rifai Nur 2

## ABSTRAK
Tulisan  jurnal  ini  diangkat  dari  disertasi  penulis  yang  berjudul  “Otonomi  Daerah  dan Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaannya di Sulawesi Selatan dan Tenggara Tahun 1950-1959”. Salah  satu  bab  dalam  disertasi  itu  membahas  mengenai  budaya  politik  dan  kemudian  diangkat dalam  tulisan  ini  dengan  judul  “Mencandra To  Manurung Sebagai  Peletak  Dasar  Budaya  Politik Sulawesi  Tenggara  dan  Sulawesi  Selatan”.  Masalah  dalam  tulisan  ini  adalah  mengapa To Manurung penting  sebagai  peletak  dasar  politik  budaya  masyarakat  Sulawesi  Tenggara  dan masyarakat Sulawesi Selatan. Tujuannya adalah untuk  menganalisis mengapa To Manurung yang menjadi  peletak  dasar  budaya  politik  masyarakat  di  Sulawesi  Tenggara  dan  Sulawesi  Selatan. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif  deskriptif  tipe  strukturis.  Pengumpulan  data melalui studi dokumentasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan yaitu: (1)  reduksi data, (2) penyajian data, (3) penyimpulan dan (4) perivikasi data. Hasil penelitian yaitu: (1) etika politik Sulapa  Eppa yang  mewariskan  karakter  dan  gaya  kepemimpinan:  jujur,  penegak  kebenaran, pembela  keadilan,  berani  dalam  menegakkan  kebenaran,  keadilan  dan  kesejahteraan  masyarakat luas;  (2)  falsafat  darah Takku darah  putih  yang  menjadikan  seseorang  tampil  sebagai    pemberi kebaikan,  kedamaian,  ketentraman  dan  kesejahteraan  dengan  integritas  yang  tinggi  yang mewariskan perilaku memberi tanpa mengambil. Artinya mengambil sesuatu sebagai konsekuensi jabatannya,  bukan  mengeksploitasi  jabatannya  untuk  mendapatkan  sesuatu  dari  negara  dan masyarakat.
Kata Kunci: To Manurung , Budaya Politik, Struktur Sosial.

## ABSTRACT
This  journal  article  is  lifted  from  the  writer’s  dissertation  entitled  “Regional  Autonomy and Obstacles in Their Implementation in The South and Southeast Sulawesi, 1950-1959”. One of the chapters  in  the  dissertation  was about  the  political  culture.  That  chapter  was  adapted  in  this paper  with  the  title;  Mencandra  To  Manurung  as  a  foundress  of  political  culture  in  Southeast Sulawesi and South Sulawesi. The issue in this article is why To Manurung as Foundress of society Cultural  politics  of  Southeast  Sulawesi  and  South  Sulawesi.  The  goal  is  to  analyze  why  To Manurung  became  the  Foundress  political  culture  Community  in  Southeast  Sulawesi  and  South Sulawesi.  The  research  method  used  is  descriptive  qualitatif  strukturis  type.  Data  collection through the study of documentation and interviews. The analysis of the data used are: (1) reduction of data, data presentation (10, (3) a false assertion and perivikasi data. The research result are : (1) political Ethics ' Sulapa Eppa ' who bequeathed the character and style of leadership: honest, defender of truth, justice enforcement, courageous in upholding truth, justice and the well-being of society at large; (2) major blood ' Takku ' white blood makes a person appear as giver of goodness, peace, harmony and prosperity with high integrity who bequeathed the behavior of giving without taking. It means taking something as a konsekuaensi term, instead of the jabatnnya exploit to get something from the State and society.
Keywords: To Manurung, politic culture, social structure.
1 Hasil Penelitian
2 Staf  Pendidik  pada  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan,  Universitas  Halu  Oleo,  Kampus  Hijau  Bumi Tridharma, Jl. H.E. Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: rivai_nur@yahoo.co.id

## A. PENDAHULUAN
Untuk mengangkat pokok-pokok pi- kiran  masyarakat  Sulawesi  Tenggara  dan Sulawesi Selatan yang telah mengkristal da- lam  ratusan  tahun  dan  berkontribusi  terha- dap  dinamika  kehidupan  sosial  dan  politik termasuk  pemilihan  pemimpin  di  daerah ini.  Pokok-pokok  pikiran  tersebut  dapat  di- candra dan diangkat kepermukaan untuk di- kembangkan  menjadi  kearifan  lokal  daerah ini.
Dalam  kronik  Mekongga,  Konawe, Buton/Wolio, Bone, Luwu dan Gowa struk- tur sosial-politiknya tumbuh dari To Manu- rung.  To  Manurung melahirkan  kelompok masyarakat  “berdarah  putih”  (darah takku ) dan  kelompok  masyarakat  “berdarah  me- rah”. 3 To Manurung dipercaya membangun kerajaan-kerajaan  di  Sulawesi  Selatan  Te- nggara, seperti Mekongga, Konawe, Wolio, Luwu, Bone dan Gowa-Tallo. Proses politik yang dimulai dari To Manurung merupakan awal  terbangunnya  peradaban  Tolaki- Wolio-Bugis-Makassar.  Konsep  ini  dapat dilihat  dari  fakta  sejarah  bahwa  hampir  se- mua  kerajaan  atau  sistem  pemerintahan  di Tolaki,  Buton,  Bugis,  dan  Makassar  terba- ngun  dari  adanya  perjanjian  politik  antara kelompok  a nang (dewan)  dalam  wilayah pemukiman masing-masing w anua (negeri ) untuk  mengangkat To  Manurung sebagai pemimpin atau raja mereka.
Terlepas  dari  berbagai  perspektif mengenai mitos To Manurung , secara men- dasar  telah  terjadi  sebuah  kontrak  politik untuk  membangun  sebuah  negara  dengan sistem  hukum,  sistem  sosial  budaya  yang disepakati  bersama  dan  dipimpin  oleh  satu orang  yang  dianggap capable untuk  mem- persatukan  dan  menjaga  mereka  dari  kon- disi  masyarakat  yang  kacau-balau  kepada masyarakat yang makmur dan sejahtera.
3 Christian Pelras, The Peoples of South – East Asia and the Pacific: The Bugis, Blackweel, 1996, Camb- ridge, Massachusetts, USA, page. 168
Berdasarkan uraian permasalahan di atas,  diketengahkan  pertanyaan  masalah dalam  penelitian  ini,  yakni;  Mengapa To Manurung penting  sebagai  peletak  dasar budaya  politik  masyarakat  Sulawesi  Teng- gara  dan  Sulawesi  Selatan.  Dengan  demi- kian  dalam  tulisan  ini  ditujukan  untuk menganalisis To Manurung sebagai peletak dasar  budaya  politik  masyarakat  Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.

## B. KERANGKA TEORI
Fenomena  berdirinya  kerajaan-kera- jaan di daerah ini, seperti Mekongga, Kona- we, Buton, Bugis dan Makassar jika dilihat dari  perspektif  ilmu  politik  maka  akan  me- nguatkan tesis  Thomas Hobbes, dalam satu mazhab  teori  perjanjian  masyarakat  yang merupakan  salah  satu  “mazhab  teori”  yang mendasari teori  pembentukan negara.  Latar belakang kondisi  sosial  pada masa Thomas Hobbes  sangat  sesuai  dengan  sejarah  pera- daban  Mekongga,  Konawe,  Buton,  Bugis dan Makassar saat itu. Mereka  yang memi- liki  fisik  yang  terkuatlah  yang  menguasai setiap  kelompok  di  masyarakat. 4 Keadaan ini  disebut  dengan  kondisi  yang bellum omnium contra omnes (perang antara semua melawan  semua)  atau  dalam  bahasa  latin disebut  sebagai homo  homini  lupus (manu- sia  saling  memakan  sesama).  Kondisi  ini sesuai  dengan  apa  yang  tertulis  di  La  Ga- ligo,  di  mana  kondisi  masyarakat  saat  se- belum  muncul To  Manurung mengalami kondisi sosial yang disebut sianre balé taué (saling memangsa seperti ikan) .
Kehadiran To Manurung sebagai so- sok  dengan  berbagai  kelebihan  yang  pada saat itu sangat bertepatan pada saat titik kli- maks  setiap  kelompok  yang  bertikai  untuk berhenti  saling  bertempur.  Kehadiran To Manurung yang  dikisahkan  dengan  begitu
4 G.H.  Sabine, Teori-Teori  Plitik:  Sejarah  Per- tumbuhan  dan  Perkembangannya ,  Cetakan  Kedua, Bina Cipta, Bandung, 1992, hal. 118, Diterjemahkan dari  Buku, A  History  opolitical    Theory, Henry Holt and Company, New York,
dramatis  dalam  cerita  rakyat  dan lontara„ turut mendukung kondisi  yang “kebetulan” ini. Bermula, Matoa/Ulu Anang (pemimpin kelompok)  dengan To  Manurung membuat kesepakatan  bersama  atau  perjanjian  untuk bersama-sama  menata  masyarakat  dengan suatu  hukum  atau pangngadereng dalam wilayah  teritorial  tertentu.  Salah  satu  isi perjanjian yang penting adalah mengangkat To  Manurung sebagai  pemimpin  tertinggi dan ditaati bersama. Pada tahap ini, pactum subjectionis telah  terealisasi  dalam  masya- rakat Mekongga, Buton, Bugis waktu itu.
Pengangkatan To  Manurung mela- hirkan budaya hubungan manusia dalam su- atu  masyarakat  yang  berbentuk  patron- klien.  Ahimsa-Putra  mengutip  pendapat Scott  yang  menyatakan  bahwa  gejala  pat- ron-klien  tetap  berlaku  di  masyarakat  pada masa  lalu  hingga  sekarang  khususnya  di masyarakat Asia Tenggara, disebabkan oleh tiga  kondisi  pendukung. 5 Kondisi  pertama adalah  terdapatnya  perbedaan  ( inequality ) yang terjadi di masyarakat dalam hal keka- yaan  dan  kekuasaan.  Patron  mendasarkan dirinya  pada  pengaturan  kekuatan  serta  ja- lur  mendapatkan  jabatan.  Bukan  pada  pe- warisan kedudukan atau kepemilikan tanah. Kondisi  ini  berubah  pada  masa  pemerin- tahan  kolonial  yang  menerapkan  komersia- lisasi ekonomi. Sehingga kepemilikan tanah kemudian menjadi pemicu munculnya geja- la patron-klien.
Kondisi  kedua  ditandai  dengan  per- bedaan  penguasaan  sumber  daya  yang  ke- mudian  tidak  diikuti  dengan  adanya  insti- tusi  yang  dapat  menjamin  keamanan  indi- vidu baik menyangkut status maupun keka- yaan.  Kondisi  ini  kemudian  diperparah  de- ngan  kelangkaan  sumber  daya  yang  sema- kin  membuat  ketidakamanan  fisik  bertam- bah  besar  dan  dampaknya  sebagai  akibat benturan  beberapa  kepentingan  yang  tidak dapat dihindari.
5 Heddy Shri Ahimsa Putra, Op-Cit , hal 33.
Hubungan  patronase  sebagai  salah satu  cara  untuk  mendapatkan  keamanan menjadi  pilihan  jika  keamanan  sudah  se- makin terancam dan kontrol sosial tidak bi- sa  dijadikan  tempat  perlindungan.  Memilih untuk  “dekat”  pada  orang  yang  lebih  kuat dengan  harapan  dapat  melindunginya  dari ancaman  merupakan  solusi  terbaik  masa itu.  Sehingga  secara  realitas  ikatan-ikatan pribadi telah menggantikan peranan hukum, nilai-nilai  bersama,  dan  institusi-institusi yang kuat.
Kondisi  yang  ketiga,  jika  ikatan- ikatan  kekerabatan  ternyata  tidak  dapat diandalkan  sebagai  satu-satunya  cara  untuk mencari  perlindungan  serta  meningkatkan penguasaan sumber daya. Ketidakmampuan kelompok  kekerabatan  menjadi  semakin berkurang  sejak  diberlakukannya  sistem ekonomi  baru  oleh  pemerintahan  kolonial. Karena  itu  membina  hubungan  dengan orang-orang di  luar kerabat  merupakan tin- dakan  yang dapat lebih  efektif untuk mem- peroleh kekayaan, status dan kekuasaan.
Ketiga  kondisi  pendukung  tersebut mendeskripsikan  kepada  kita  situasi  yang melatarbelakangi  hubungan  patron-klien yang  dianut  oleh  masyarakat  Bugis  yang biasa  disebut Ajjoareng-Joa „.  Dalam  ma- syarakat Bugis patron biasanya diduduki ol- eh  kalangan  bangsawan  yang  disebut Ajjo- areng atau Pappuangeng . Sedangkan  klien yang  berasal  dari  kalangan  masyarakat  bi- asa disebut joa „atau ana „ guru (pengikut). 6 Hubungan  patron  dan  klien  merupakan  hu- bungan  kewajiban  timbal-balik.  Seorang patron  berkewajiban  untuk  melindungi joa ‟nya  dari  kesewenang-wenangan  dari bangsawan  lain,  pencurian,  atau  berbagai ancaman  lain,  serta  memperhatikan  kese- jahteraan  dan  melindungi  mereka  dari  ke- miskinan.  Sebaliknya,  klien  berkewajiban untuk  memberikan  pelayanan  kepada  pat- ronnya,  misalnya,  dengan  bekerja  di  lahan atau  rumah  tuannya,  atau  menjadi  prajurit,
6 Ibid.
dan  mengerjakan  berbagai  kegiatan-kegi- atan lainnya.
Dalam sistem politik orang Konawe, Buton,  Makassar,  dan  Bugis  tradisional, garis  keturunan  bukanlah  jaminan  untuk mendapatkan  posisi  jabatan  politik.  Tidak ada  aturan  mutlak  yang  dapat  dijadikan pedoman dalam proses suksesi suatu keraja- an.  Namun  terdapat  sebuah  petunjuk  yang menggariskan bahwa untuk jabatan tertentu, calon  yang  akan  dipilih  biasanya  mesti  sa- lah seseorang dari sekian banyak keturunan pemegang jabatan sebelumnya, dan dia sen- diri  berasal  dari  status  tertentu  saja.  Jadi, biasanya  terdapat  beberapa  kandidat  yang memiliki hak yang kurang lebih sama untuk berkompetisi dalam suksesi tersebut. Faktor utama  yang  dapat  memenangkan  adalah kandidat  yang  memiliki  pengikut  paling banyak  serta  didukung  oleh  pengikut  yang paling  berpengaruh.  Secara  mendasar,  pe- ngikut ( joa„ ) dapat dibedakan dua jenis  ya- itu  dari  kalangan  biasa  dan  kalangan  bang- sawan.  Pertama,  pengikut  dari  kalangan orang  biasa  mengabdi  langsung  kepada joa‟ nya  misalnya  menjadi  prajurit  dalam pasukannya.  Kedua,  adalah  pengikut  dari kalangan  bangsawan  yang  menjadi  pendu- kung,  yang  juga  memiliki  pengikut  dan pendukung sendiri. 7
Berangkat  dari  fenomena  tersebut di  atas,  maka  seorang  patron  harus  ber- upaya  untuk  memperluas  jaringan  klien- nya.  Terdapat  beberapa  cara  untuk  mem- bangun dukungan jaringan klien. Cara per- tama  adalah  dengan  menunjukkan  keder- mawanan dan membangkitkan rasa hormat dari kalangan pengikut dengan melindungi dan  menjaga  kesejahteraan  mereka  lebih baik dibanding  yang lain. Cara lain adalah dengan membangkitkan  kebanggaan peng- ikut  dan  harapan  akan  masa  depan  yang lebih baik dengan menduduki jabatan ting- gi  atau  tampak  sebagai  orang  yang  paling berpeluang  untuk  menduduki  jabatan  ter- sebut.  Pengikut  pada  gilirannya  akan  me-
7 Ibid.
rasa  ikut  terhormat,  dan  berharap  mem- peroleh  keuntungan  dari  jabatan  pemim- pinnya,  karena  dengan  memegang  jabatan tersebut  dapat  meningkatkan  peluang  pat- ron  mereka  untuk  mendistribusikan  kem- bali  kekayaan  yang  diperolehnya.  Cara yang  ketiga  adalah  melalui  “perkawinan politik”  yaitu  dengan  menikahi  keturunan atau  keluarga  bangsawan  yang  memiliki joa „  yang  banyak  serta  pendukung  yang berpengaruh  atau  kharismatik. 8 Kelompok bangsawan  dalam  pola  hubungan  patron- klien  tetap  tampil  sebagai  patron  yang melindungi  kliennya,  dan  terus  berusaha menjaga  kemurnian darah  putih nya  atau kebangsawannya. Meskipun demikian, perkawinan  antar darah  putih dan darah merah tetap berlangsung sehingga melahir- kan bangsawan campuran.
Dominasi  kelompok  bangsawan berkurang  dengan  berperannya  kelompok baru  yang  berasal  dari  elit  tentara,  pendi- dikan,  dan  ekonomi.  Walaupun  kehadiran elit-elit baru itu tak mampu menggeser pe- ngaruh  kaum  bangsawan,  baik  karena  ia tampil sebagai patron dalam hubungan pat- ronase,  maupun  karena  tampil  sebagai  pe- mimpin  militer  dan  politik.  Hal  itu  di- mungkinkan  terjadi  oleh  karena  sebagian besar  dari  kelompok  baru  berasal  dari  ke- lompok  bangsawan,  baik  bangsawan ber- darah  murni maupun  bangsawan  berdarah campuran.

## C. METODE  PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  kualitatif  deskriptif  tipe  strukturis. Penelitian  ini  menekankan  pada  dua  hal; gejala  sosial  budaya  dan  materi.  Pertama. Gejala yang diteliti merupakan gejala sosial budaya  yang  dinamis  dengan  kreativitas individu, kelompok, dan lembaga, mencoba mencandra  pemikiran  dan  tindakan  meng- alami perubahan secara nyata. Dasar asum- sinya,  bahwa  perubahan  lebih  disebabkan oleh gejala internal yang dipengaruhi gejala
8 Ibid.
eksternal.  Obyektivitas  dari  gejala  itu  lebih memungkinkan  dipahami  secara  lebih  baik melalui pengungkapan pemikiran dan tinda- kan  yang bersifat strukturalis di mana agen berperang  penting  dalam  memberi  infor- masi  pemikiran  dan  pemaknaan  terhadap tindakan-tindakan  mereka.  Kedua. Subject matter (materi)  dalam  penelitian  ini  adalah proses dari suatu gerangan dan sistem yang hanya  ditunjukkan  oleh  gejala-gejala  ber- upa pemikiran dan tindakan.
Teknik  pengumpulan  data  yaitu  do- kumentasi, peneliti mengumpulkan data do- kumen  di  Arsip  Nasional  Pusat  di  Jakrta dan  Arsip  Nasional  Wilayah  di  Makassar. Teknik analisis data yaitu: (1) reduksi data, (2)  penyajian  data;  (3)  penyajian;  dan  (4) verifikasi data.

## D. MENCANDRA TO  MANURUNG
SEBAGAI PELETAK DASAR  BU- DAYA  POLITIK  SULAWESI    TE- NGGARA DAN SULAWESI SELA- TAN
Kondisi  politik  daerah  Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan sebagai ba- gian  dari  negara  baru  dan  terus  berkem- bang  hingga  saat  ini,  yakni  Indonesia  tak dapat  dilepaskan  daripada  proses  merajuk tradisionalisme-tradisionalisme  yang  ter- bungkus  dalam  kelas-kelas  sosial  menjadi nasionalisme  Indonesia.  Hal  itu  sebagai konsekuensi  dari  negara  baru  dan  daerah- daerah  yang  baru  sungguh-sungguh  men- dapatkan  wewenang  yang  luas  dalam  pe- merintahan,  yang  cenderung  menjadi  tum- pukan tradisi-tradisi yang bersaing dan ter- kumpul  menjadi  kerangka-kerangka  kerja politis  yang  lebih  direka  daripada  secara organis  memperkembangkan  peradaban- peradaban. Seperti  diketahui  bahwa di  Su- lawesi Selatan dan Sulawesi  Tenggara ter- dapat  keanekaragaman  kebudayaan  besar dan  kompleks  telah  berlangsung  berabad- abad lamanya.
Dalam  paradoks  yang  mencolok, gerakan  ke  arah  kesatuan  nasional  meng-
intensifkan  ketegangan-ketegangan  kelom- pok  di  dalam  masyarakat  Sulawesi  Teng- gara dan Sulawesi Selatan. Hal itu menim- bulkan  bentuk-bentuk  kultural  yang  tetap dari  konteks-konteks  khusus  Sulawesi  Se- latan,  meluaskan  bentuk-bentuk  itu  men- jadi ikatan-ikatan umum, dan mempolitisir bentuk-bentuk  itu.  Kemudian  berkembang menjadi  gerakan  nasionalis  dan  menjadi aliran-aliran. Pada masa Post Revolutioner, aliran-aliran  ini  menjadi  partai-partai, masing-masing mempromosikan segi  yang berbeda  dari  tradisi  eklektik  sebagai  satu- satunya dasar identitas Indonesia.
Dinamika  dari  perjuangan  partai- partai  adalah  berusaha  menyesuaikan  diri dengan tren nasional dan dunia yaitu kebe- basan  dan  demokratisasi.  Hal  itu  merupa- kan upaya memunculkan sebuah daya tarik modernis  di  atas  dasar  tradisionalistisnya. Daya tarik modernis dalam masyarakat in- dustri  berpengaruh  terhadap  masyarakat yang menerima gaji dan yang bergerak da- lam  perdagangan  dan  industri.  Kelompok ini  mengusulkan  sebuah  perkawinan  yang menyenangkan  antara  spritualitas  Timur dan gelora Barat, antara kebijakan dan tek- nik yang dengan cara itu memelihara nilai- nilai  yang  berharga  sambil  berusaha  mer- ubah  basis  material  masyarakat  yang  telah menghasilkan  nilai-nilai  tersebut.  Bagi orang-orang saleh, daya  tarik  modernis  itu adalah  pembaruan  yang  sebenarnya  cukup bersifat religius, sebuah usaha untuk mere- novasi  peradaban  Islam  sedemikian  rupa sehingga memperoleh kembali kehilangan- nya,  kepemimpinan  yang  benar  dalam  ke- majuan  moral,  material,  dan  intelektual umat Islam. Kemudian, kelompok populis, daya  tarik  modernis  adalah  komunisme dan  Partai  Komunis  Indonesia,  yang  meli- hat  tradisi  radikal  asli  dalam  kolektivisme dan  egalitarianisme  sosial  menjadi  juru- bicara  utama  untuk  esensialisme  petani, maupun untuk suatu epokhalisme revolusi- oner  yang  menyangkut  munculnya  massa. Tetapi,  dalam  upaya  itu  baik  perjuangan populis,  pertemuan  Timur  dan  Barat  mau-
pun  kebangkitan  kultural  Islam  tak  dapat diwujudkan  hingga  dikeluarkannya  UU No.  29    tahun    1959  yang  membubarkan pemerintahan swapraja.
Paling  kurang  ada  dua  hal  yang mempengaruhi pemilu untuk menghasilkan pemimpin daerah berintegrasi dapat disorot terkait  dengan  penyelenggaraan  pemilihan umum.  Pertama,  kondisi  kepartaian  yang belum sepenuhnya terlepas dari politik ali- ran,  seperti  pemilihan  umum  tahun  1955 yang dinilai pemilu yang demokratis. Pada pemilu  itu  Masyumi  memperoleh  suara terbanyak tetapi gagal membangun koalisi. Kegagalan  Masyumi  dalam  membangun koalisi untuk mendapatkan suara mayoritas disebabkan oleh:
1. Di  dalam  DPRDSS/DPRDS  terdapat  3 (tiga) kelompok berdasarkan aliran yak- ni:  aliran  agama,  nasionalis,  dan  popu- lis.
2. Di  dalam  DPRDSS/DPRDS  selain  me- miliki kesamaan dalam kepentingan ya- itu  membangun  Indonesia,  juga  memi- liki perbedaan kepentingan yaitu otono- mi  yang  luas,  menolak  dominasi  Suku Jawa  dalam  pemerintahan  dan  militer, sebaliknya  berusaha  menampilkan  ak- tor-aktor lokal  yang diperjuangkan oleh partai-partai  lokal.  Atas  dasar  kepenti- ngan  itu  terbentuk  dua  kategori  partai, yaitu:  (a)  partai    lokal  yakni  partai-par- tai  yang  hanya  ada  di  daerah  saja  dan partai-partai  nasional yang pusat berada di  Jakarta,  (b)  partai-partai  kecil  dan partai-partai besar (memiliki banyak ca- bang dan anggota).
3. Partai-partai  pendukung  kelompok  uni- taris dan partai-partai yang  mendukung federalis.
Kedua,    pengaruh  elit  politik  yang kuat  dalam  mengendalikan  partai-partai. Jika pemilu tahun 1955 hanya ”bangsawan patron”  yang  berpengaruh,  sekarang  ber- tambah  yaitu  elit  sosial,  ekonomi  dan penguasa.
Elit baru yang dimaksud menampil- kan  diri  seperti  dengan  bangsawan  patron yang  memiliki  banyak  klien  dan  jaringan patron  yang  solid  dan  mengendalikan  par- tai-partai  dari  luar  bahkan  dapat  meng- endalikan  militer.  Situasi  seperti  itu  dapat diminimalisir  melalui  dua  hal  pula,  yaitu: (1)  menggali  dan  mengembangkan  karak- ter  dan  gaya  kepemimpinan  yang  bersum- ber  dari  falsafah  "Sulapa  Eppa"  (Mattu- lada,  1995,  Pelras,  1996,  Nur,  2007)  (2) Mencandra  dan  merefleksikan  pada  diri calon anggota dewan dan pemimpin daerah To Manurung yang berdarah takku sebagai sumber pembentukan budaya lokal di Sula- wesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.
Pertama,  karakter  dan  gaya  kepe- mimpinan  bersumber  dari  falsafah Sulapa Eppa .  Menurut  Darmawan  (1988),  Mattu- lada  (1995),  dan  Pelras  (1996),  raja  dan pemerintah  kerajaan-kerajaan  di  Sulawesi Tenggara  memerintah  berdasarkan  etika pemerintahan  yang  disebut sulapa‟  appa‟ (empat penjuru tetapi  bukan penjuru angin, melainkan  kearifan,  yaitu: gettang (lurus, jujur), tongang (kebenaran,  benar), warani (berani),  dan adele (adil)).  Kemudian,  di tengah sulapa appa didirikan siri‟ dan pes- se .  Seorang  pemimpin masiri‟ kalau  tidak jujur  atau  lurus  dalam  menjalankan  peme- rintahan. Masiri‟ kalau  memerintah  tidak benar  dan  menegakkan  kebenaran  dalam menjalankan  pemerintahan. Masiri ‟  kalau tidak  tegas  dan  berani  melindungi  dan mensejahterakan  rakyatnya  dalam  menja- lankan  pemerintahan. Masiri‟ kalau  tidak dapat  berlaku  adil  di  dalam  menjalankan pemerintahan.  Ketika  seorang  memimpin menjalankan sulapa appa dalam pemerinta- hannya dan mendapat perlakuan yang mem- buat  yang  bersangkutan  direndahkan  mar- tabat  maka rapu (rumpun)  dari  seseorang yang  telah  direndahkan  tadi  akan masseddi siri‟ (rumpun  itu  membela  kehormatan saudara se- rapu -nya. Selanjutnya, masseddi siri berkembang  menjadi pesse. Pembelaan kehormatan se- rapu dan jaringan rapu -nya. Jadi,  pada  dasarnya  seorang  pemimpin  di
Sulawesi  Tenggara  malu  kalau  tidak  jujur, tidak  berbuat  yang  benar,  tidak  berani, mengedepankan  kebenaran  dan  keadilan. Etika  ini  berlaku  pula  di  dalam  kehidupan sosial.
Etika Sulapa’ Appa’ Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kerajaan/Swapraja di Sulawesi Tenggara
Dengan  memperhatikan  ikrar  peng- angkatan  raja,  hukum-hukum  dasar  penye- lenggaraan negara dan  etika sulapa‟ appa‟ dalam  penyelenggaraan    pemerintahan  da- pat  menunjukan  indikasi  kerajaan-keraja- an/swapraja-swapraja di Sulawesi Tenggara menjalankan  pemerintahan  berdasarkan  az- as demokrasi.
Kedua,  di  daerah  ini  terbangun  pe- mikiran  (budaya)  bahwa  orang  Sulawesi Tenggara  mewarisi  darah  Takku  atau  “dar- ah  putih”  bukan “darah  biru” seperti  hal- nya di kawasan barat Indonesia. Orang ber- darah  takku dipercaya  memiliki  berbagai kelebih-an/keutamaan dari orang yang lain- nya, seperti kecakapan, kejujuran, kearifan. Kelebihan/keutamaan  ini  terefleksi  dalam perilaku  dan  tindakan,  seperti  tampak  pada sikap penolong, pelindung, pengayom  yang "memberi  tidak  mengambil"  yang  menda- hulukan  kepentingan  umum  daripada  ke- pentingan  pribadi,  keluarga  kelompok  dan partainya.  seseorang  yang  misinya  meng- angkat  kesejahteraan,  ketentraman,  keda- maian  masyarakat  luas.  Sedangkan darah biru lebih terlihat pada perilaku mengambil daripada  memberi.  Saat  ini,  perilaku  darah biru  lebih  banyak  mewarnai  politisi  dan pemimpin  kita  daripada  perilaku darah takku .

## E. PENUTUP
Berdasarkan  uraian  dalam  bagian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat  Sulawesi  Tenggara  dan  Sula- wesi  Selatan  dapat  menghasilkan  legislator dan birokrat  yang handal untuk mendorong kemajuan  daerah  ini  ke  depan  dengan mencandra  kearifan  lokalnya  yang  telah mengkristal  masa  lalu  tetapi  saat  ini  me- mudar  bahkan  cenderung  ditinggalkan  oleh sebagaian  orang  Sulawesi  Tenggara  dan Sulawesi Selatan.
Etika politik Sulapa Eppa yang me- wariskan karakter dan gaya kepemimpinan: jujur,  penegak  kebenaran,  pembela  keadi- lan,  berani  dalam  menegakkan  kebenaran, keadilan dan kesejahteraan masyarakat luas.
Falsafat  darah Takku - darah  putih yang  menjadikan  seseorang  tampil  sebagai pemberi  kebaikan,  kedamaian,  ketentraman dan  kesejahteraan  dengan  integritas  yang tinggi  yang  mewariskan  perilaku  memberi tanpa  mengambil.  Artinya  mengambil  se- suatu  sebagai  konsekuensi  jabatannya,  bu- kan  mengekploitasi  jabatnnya  untuk  men- dapatkan  sesuatu    dari  negara  dan  masya- rakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Duverger, Maurice, 1996, Sosiologi Politik , Jakarta,  Raja  Grafindo  Persada,  Di- terjemahkan  oleh  Daniel  Dhakidae, dari Buku The Study of Politics.
Geertz, Clifford, 1992, Politik Kebudayaan: Refleksi  Budaya ,  Yogyakarta,  Kani- sius,  Diterjemahkan  dari  Buku    The Intrpretation  of  Culture:  Selected Essays,  London,  Hutchinson  &  Co Publisher.
Heddy  Shri,  A,  P.,  1988, Minawang Hubungan  Patron  Klien  di  Sulawesi Selatan ,  Yogyakarta,  Gajah  Mada University Press.
Miles,  Matthew  B  and  A.  Michael  Hu- berman, 1992, Analisis Data
Siri-pesse Gettang warani Adele Togang g
Kualitatif ,  Jakarta,  Penerbit  Univer- sitas  Indonesia,  diterjemahkan  oleh Tjepjep  Rohendi  Rohhidi  Judul  Asli Qualitative Data Analysis .
Mattulada,  1995, Latoa ,  Ujung  Pandang,
Universitas Hasanuddin.
Nur, Rifai, 2007, Otonomi Daerah: Hambatan-Hambatan  Dalam  Pelak- sanaannya  di  Sulawesi  Selatan  950-
1959 , Disertasi yang tidak diterbitkan, Universitas Indonesia.
Pelras,  Christian,  1996, The  Bugis ,  Ame- rika, Blackwell Publisher.
Rahman,  Darmawan  Mas'ud,  1988, Puang dan  Daeng  Kajian  Sistem  Nilai  Bu- daya  Orang  Balannipa  Mandar ,
Makassar, Universitas Hasanuddin.
Sabine, George H, 1992, Teori-Teori Politik 2 , Bandung, Binacipta.