(Mekanisme Penyelesian Sengketa Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017  Tentang Konstruksi)

## MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

## Mas Agus Priyambodo
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Kramat Raya No.25, Senen, Jakarta Pusat Email : masagus9383@gmail.com Submisson : 6 Agustus 2021 Accepted : 10 september 2021 Publish : 30 September 2021

## Abstract
In essence, construction projects arise because of the convergence of two interests. On the one  hand,  there  is  a  demand  (demand)  from  the  Service  User,  on  the  other  hand  the Service  Provider  offers  its  service  (offer).  Therefore,  law  number  2  of  2017  concerning Construction Services in Article 1 Paragraph (5) and (6) defines Service Users as owners or  employers  who  use  Construction  Services,  while  Service  Providers  are  providers  of Construction  Services.  Construction  is  a  very  complex  industry,  this  is  because  in construction  projects  there  are  multiple  disciplines  and  dealing  with  many  people  who have their own interests. This condition also opens up opportunities for greater disputes. Disputes  in  construction  work  contracts  or  construction  disputes  are  events  that sometimes  arise  and  cannot  be  avoided  in  the  execution  of  the  contract.  The  causes  of this also vary from both internal and external factors. The problem in this paper is how to resolve construction disputes according to law number 2 of 2017 concerning construction services. The research used is normative legal research, which relies on secondary data as the  main  data  source.  The  results  showed  that  after  the  issuance  of  Law  no.  2/2017 concerning  Construction  Services,  construction  disputes  must  first  be  resolved  through deliberation  for  consensus.  If  the  disputing parties  do  not  find  an  agreement,  then  the settlement is taken through the stages of dispute resolution as regulated in the construction work  contract.  Then  if  the  dispute  resolution  is  not  stated  in  the  construction  work contract,  then  the  parties  with  written  approval  will  regulate  the  dispute  resolution procedure chosen.
Keywords : Construction contracts, Dispute resolution.

## Abstrak
Hakikatnya  proyek  konstruksi  timbul  karena  bertemunya  dua  kepentingan.  Di  satu sisi muncul  permintaan  (demand)  dari  Pengguna  Jasa,  di  sisi  lain  Penyedia  Jasa menawarkan layanannya (offer). Karena itu, dalam undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dalam Pasal 1 Ayat (5) dan (6) mendefinisikan Pengguna Jasa sebagai  pemilik  atau  pemberi  pekerjaan  yang menggunakan  layanan  Jasa  Konstruksi, sedangkan  Penyedia  Jasa  adalah  pemberi  layanan  Jasa  Konstruksi.  Konstruksi adalah  salah  satu  industri  yang  sangat  kompleks,  hal  ini  karena  dalam  proyek konstruksi  terdapat  multi  disiplin  ilmu  dan  berurusan  dengan  orang  banyak  yang memiliki  kepentingan  masing-  masing.  Kondisi  ini  pula  yang  membuka  peluang
(Mekanisme Penyelesian Sengketa Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017  Tentang Konstruksi)
sengketa  menjadi  lebih  besar.  Sengketa  dalam  kontrak  kerja  konstruksi  atau construction  dispute adalah  kejadian  yang  terkadang timbul  dan  tidak  dapat  dihindari dalam  pelaksanaan  kontrak.  Penyebab  terjadinya  pun  bermacam-macam  baik  dari faktor internal maupun eksternal. Permasalahan dalam tulisan ini yaitu Bagaimanakah penyelesaian sengketa konstruksi menurut undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa  konstruksi,  Penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  yaitu mengandalkan  data  sekunder  sebagai  sumber  data  utama.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Setelah  terbitnya  UU  No.  2/2017  tentang  Jasa  Konstruksi, sengketa  konstruksi  terlebih  dahulu  diselesaikan  melalui  musyawarah untuk  mufakat. Apabila  para  pihak  yang  bersengketa  tidak  menemukan  kesepakatan,  maka penyelesaian  ditempuh  melalui  tahapan  penyelesaian  sengketa  yang  diatur  dalam kontrak  kerja  konstruksi.  Kemudian  apabila  penyelesaian  sengketa  tidak  tercantum dalam kontrak kerja konstruksi, maka para  pihak dengan persetujuan tertulis mengatur mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang dipilih.
Kata Kunci : Kontrak konstruksi, Penyelesaian sengketa.

## A. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  sebuah  negara  berkembang  yang  sedang  secara  serius  dan terus melakukan pembangunan, pada saat ini telah  dilaksanakan pembangunan di segala bidang  baik  pembangunan  di  bidang  fisik  maupun  di  bidang  non  fisik  secara  merata. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  baik  lahir  dan  batin  secara  adil  dan merata  demi  terwujudnya  kesejahteraan  dan  menciptakan  kemakmuran  bagi  seluruh rakyat Indonesia.
Berhasil  tidaknya  pembangunan  sangat  tergantung  pada  partisipasi  seluruh  rakyat, yang  berarti  bahwa  pembangunan  harus  dilaksanakan  secara  merata  oleh  segenap lapisan masyarakat. 1 Salah satu bidang pembangunan itu adalah pembangunan di bidang ekonomi  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  pembangunan  fisik  berupa  gedung perkantoran, perumahan, pelabuhan, industri, jalan, jembatan dan lain-lainnya.
Dalam hal ini semuanya memerlukan pengaturan  yang tegas baik dari segi  yuridis maupun segi teknisnya yang perlu dikembangkan serta ditingkatkan pelaksanaannya. 2
Pada  dhakikatnya  tidak  seorangpun  yang  menghendaki  terjadinya  sengketa  dan perselisihan  dengan  orang  lain.  Tetapi  dalam  hubungan  bisnis  atau  suatu  perjanjian, masing-masing  pihak  harus  mengantisipasi  kemungkinan  munculnya
1 F.X.  Djumialdji  (1),  Hukum  Bangunan,  Dasar-Dasar  Hukum  dalam  Proyek  dan  Sumber  Daya Manusia, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1996), hlm.1
2 F.X. Djumialdji (2), Perjanjian Pemborongan, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1991), hlm.1
(Mekanisme Penyelesian Sengketa Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017  Tentang Konstruksi)
sengketa  yang  dapat  terjadi  setiap  saat  dikemudian  hari.  Sengketa  dapat  timbul  karena dilatarbelakngi  oleh  beberapa  hal  diantaranya  perbedaan  penafsiran  baik  mengenai bagaimana  cara  melaksanakan  klausulk-lausul  perjanjian  maupun  tentang  apa  isi  dari ketentuan- ketentuan didalam perjanjian, atau pun disebabkan hal-hal lainnya. 3
Proses  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  atau  yang  disebut  juga  dengan litigasi  menghasilkan  keputusan  yang  bersifat  menang  dan  kalah  yang  belum  mampu merangkul  kepentingan  bersama,  dan  hal  tersebut  cenderung  menimbulkan  masalah baru,  penyelesaian  yang  lambat,  membutuhkan  biaya  yang  mahal,  serta  dapat menimbukan permusuhan diantara para pihak  yang bersengketa.
Oleh  karena  beberapa  kekurangan  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan itulah  maka  sebagian  orang  lebih  memilih  penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan. 4 Berdasarkan  hal  diatas,  maka  hal  yang  hendak  penulis  rumuskan  yaitu  bagaimana mekanisme  penyelesaian  sengketa  konstruksi  menurut  undang-  undang  nomor  2  tahun 2017  tentang  jasa  konstruski,  Tujuan  penulisan  ini  yaitu  untuk  mengetahui  dan menganalisa bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa konstruksi menurut undang- undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi.
Adapun  untuk  menganalisis  keseluruhan  data  yang  terkumpul,  menggunakan metode analisis Deskriptif dan Interpretatif.
1. Metode  deskriptif  analitis,  dimaksudkan  untuk  memberikan  data  yang  seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala  lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu teori-teori lama, atau di dalam  kerangka  menyusun  teori-  teori  baru. 5 Analisis  deskriptif  ini  dilakukan untuk menggambarkan konsep dan praktik dalam pelaksanaan Putusan Majelis Hakim tentang tindak pidana perjudian online jenis togel Singapura.
2. Metode  analisis  interpretasi,  digunakan  untuk  mengadakan  penelusuran terhadap azas-azas yang terdapat di dalam hukum positif dan menghubungkannya  dengan  fungsi  hakim  dalam  menerapkan  hukum, khususnya  di  dalam  melakukan  penafsiran  terhadap  peraturan  perundang- undangan. 6 Metode ini akan penulis gunakan untuk mendalami Putusan majelis hakim nomor 660/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
3 Gatot  Soemartono,  arbitrase  dan  mediasi  di  Indonesia,  PT  Gramedia  Pustaka  Utama,  Jakarta 2006, hlm 1.
4 Nazharkhan Yasin,  Mengenal  Klaim  Konstruksi dan penyelesaian sengketa konstruksi,  PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008, hlm 84.
5 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  Universitas  Indonesia  press,  1986, hlm. 10
6 Ibid, hlm. 252
(Mekanisme Penyelesian Sengketa Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017  Tentang Konstruksi)
tentang  tindak  tindak  pidana  perjudian  jenis  togel  Singapura  secara  online  baik  secara eksplisit  maupun  implisit  untuk  menafsiri,  memposisikan  dan  membandingkan  agar dapat mengungkap dasar pertimbangan hukum yang terkandung di dalamnya.

## Tinjauan Teoritis dan Yuridis
Pengertian  Sengketa  Sengketa  dapat  terjadi  pada  siapa  saja  dan  dimana  saja. Sengketa  dapat  terjadi  antara  individu  dengan  individu,  antara  individu  dengan kelompok,  antara  kelompok  dengan  kelompok,  antara  perusahaan  dengan perusahaan, antara  perusahaan  dengan  negara,  antara  negara  satu  dengan  negara  lainnya.  Dengan kata  lain,  sengketa  dapat  bersifat  publik  maupun  keperdataan  dan dapat  terjadi  baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sengketa adalah suatu perkara yang terjadi  antara  para  pihak  yang  bersengketa  di  dalamnya  mengandung  sengketa  yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak. 7
Sengketa  dalam  kamus  Bahasa  Indonesia  berarti  pertentangan  atau  konflik. Konflik  berarti  adanya  oposisi  atau  pertentangan  antara  orangorang,  kelompok- kelompok,  atau  organisasi-organisasi  terhadap  satu  objek  permasalahan.  Pertentangan atau  konflik  yang  terjadi  antara  individu-individu  atau  kelompok-  kelompok  yang mempunyai hubungan atau kepentingan  yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan  akibat  hukum  antara  satu  dengan  yang  lain. 8 Konflik  atau  sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orangorang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan- perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja. 9

## Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi)
Menurut  Suyud  Margono  berpendapat  bahwa: 10 “Litigasi  adalah  gugatan  atas suatu  konflik  yang  diritualisasikan  untuk  menggantikan  konflik  sesungguhnya,  dimana para  pihak  memberikan  kepada  seorang  pengambilan  keputusan  dua  pilihan  yang bertentangan.” Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua  pihak  yang  bersengketa  saling  berhadapan  satu  sama  lain untuk mempertahankan  hak-haknya  di  muka  pengadilan.  Hasil  akhir  dari  suatu penyelesaian  sengketa  melalui  litigasi  adalah  putusan  yang  menyatakan  win-  lose solution. 11 Prosedur  dalam  jalur  litigasi  ini  sifatnya  lebih  formal  (very  formalistic) dan sangat teknis (very technical). Seperti yang dikatakan J. David Reitzel  “there  is  a  long wait for litigants to get trial”, jangankan untuk mendapat
7 Sarwono,2012, HUKUM ACARA PERDATA Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.7
8 Winardi, Managemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan), Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 1.
9 Takdir  Rahmadi,  Mediasi  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Pendekatan  Mufakat,  Rajawali  Pers, Jakarta, 2011, hlm
10 Suyud Margono, ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hal. 23
11 Nurnaningsih  Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di  Pengadilan, Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 16
(Mekanisme Penyelesian Sengketa Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017  Tentang Konstruksi)
putusan  yang  berkekuatan  hukum  tetap,  untuk  menyelesaikan  pada  satu  instansi peradilan saja, harus antri menunggu. 12 Litigation (bahasa Inggris) artinya pengadilan. Jadi  nonlitigasi  adalah  di  luar  pengadilan.  Sebagai  bahan  perbandingan,  litigation (pengadilan),  sebagian  besar  tugasnya  adalah  menyelesaikan  sengketa  dengan menjatuhkan putusan (constitutive) misalnya menjatuhkan putusan atas sengketa waris, perbuatan  melawan  hukum  dan  sebagian  kecil  tugasnya  adalah  penangkalan  sengketa dengan  menjatuhkan  penetapan  pengadilan  (deklaratoir)  misalnya  penetapan  wali, penetapan anak angkat dan lain-lain. 13

## Penyelesian sengketa nonlitigasi
Nonlitigasi sebagai kebalikan dari litigasi (argumentum analogium) adalah untuk menyelesaikan  sengketa  di  luar  pengadilan  melalui  perdamaian  dan  penangkalan sengketa  dengan  perancanganperancangan  kontrak  yang  baik. Penyelesaian  sengketa secara  nonlitigasi  meliputi  bidang  yang  sangat  luas  bahkan  mencakup  seluruh  aspek kehidupan  yang  dapat  diselesaikan  secara  hukum. 14 Penyelesaian  sengketa  secara nonlitigasi  adalah  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  yang  didasarkan  kepada hukum,  dan  penyelesaian  tersebut  dapat  digolongkan  kepada  penyelesaian  yang berkualitas tinggi, karena sengketa yang diselesaikan secara demikian akan dapat selesai tuntas tanpa meninggalkan sisa kebencian dan dendam. Dengan demikian, penyelesaian sengketa  secara  nonlitigasi  adalah  penyelesaian  masalah  hukum  secara  hukum  dan nurani,  sehingga  hukum  dapat  dimenangkan  dan  nurani  orang  juga  tunduk  untuk mentaati  kesepakatan/  perdamaian  secara  sukarela  tanpa  ada  yang  merasa  kalah. Penyelesaian  sengketa  melalui  proses  di  luar  pengadilan  menghasilkan  kesepakatan yang  bersifat  “win-win  solution”,  dijamin  kerahasiaan  sengketa  para  pihak,  dihindari kelambatan  yang  diakibatkan  karena  hal  prosedural  dan administratif,  menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.
Penyelesaian  sengketa  non  litigasi  juga  dikenal  dengan  istilah  ADR  (Alternative Dispute Resolution). 15 Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang lebih dikenal dengan  Alternative  Dispute  Resolution  (ADR)  dapat  ditempuh  dengan  berbagai  cara. ADR tersebut dapat berupa: 16
a. Arbitrase;
12 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 233.
13 I  Wayan  Wiryawan  &  I  Ketut  Artadi,  Penyelesaian  Sengketa  Di Luar  Pengadilan.  Denpasar  - Bali : Udayana University Press, 2010.
14 ibid
15 2 Frans Hendra Winata, Hukum Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 25
16 Yahya  Harahap,  Beberapa  Tinjauan  Mengenai  Sistem  Peradilan  dan  Penyelesaian  Sengketa, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 186
(Mekanisme Penyelesian Sengketa Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017  Tentang Konstruksi)
b. Mediasi;
c. Konsiliasi;
d. Minitrial;
e. Summary jury trial;
f. Seetlement conference;
g. Serta bentuk lainnya.

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Sengketa konstruksi lazim terjadi terutama mengingat praktik dalam jasa konstruksi yang  sarat  dengan  resiko  dan  berbagai  kepentingan.  Pelaksanaan  proyek  konstruksi diawali  dengan  kontrak  konstruksi  yang  telah  menjabarkan kondisi-kondisi  apabila terjadi  sengketa  konstruksi  dan  prosedur  penanganannya.  Sengketa  konstruksi cenderung  timbul  apabila  salah  satu  pihak  menganggap  bahwa  pihak  lainnya  telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan tanggungjawabnya. 17
Penyelesaian  sengketa  Konstruksi  menurut  Pasal  88  Ayat  (1)  Undang-undang Nomor  2  Tahun  2017,  diselesaikan  dengan  prinsip  dasar  musyawarah  untuk  mencapai kemufakatan.  Apabila  tidak  tercapai  suatu  kemufakatan,  para  pihak yang  bersengketa menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa  yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.  Apabila  ternyata  didalam  kontrak  jasa konstruksi  tidak  tercantum  upaya penyelesaian  sengketa,  maka  para  pihak  yang  bersengketa  dapat  membuat  suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara sengketa yang akan dipilih.
Perselisihan pelayanan konstruksi terbagi dalam tiga bagian : 18
a. Perselisihan “precontractual” adalah  sebelum  dibuatnya  perjanjian telah terjadi sengketa, atau masih dalam proses pelelangan.
b. Perselisihan “contractual” yaitu Terjadinya suatu perselisihan  pada saat berjalannya pelaksanaan tersebut.
c. Sengketa “pascacontractual” yaitu  Terjadinya  suatu  sengketa  saat bangunan tersebut digunakan atau sudah digunakan selama 10 tahun.
Jika  perselisihan  yang  terjadi  waktu melaksanakan  pekerjaan itu  diartikan  proses kontrak  sudah  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak,  di  tandatangani,  serta  sudah dilaksanakan  di  lapangan.  Biasanya  sengketa  terjadi  pada  saat  rencana anggaran  biaya yang  terdapat  di  dalam  perjanjian  tidak  sama  dengan  yang  buat  di  lapangan.  Biasanya orang  sering mengatakan bahwa penerapan pekerjaan
17 Seng  Hansen.  (2018).  Manajemen  Kontrak Konstruksi, Jakarta : PT.Gramedia  Pustaka Utama. hlm.42
18 Bambang  Poerdyatmono,  “Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Jasa  Konstruksi”.  Jurnal  Teknik Sipil, Vol. 8, No. 1, 2007, hlm. 78 - 90.
(Mekanisme Penyelesian Sengketa Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017  Tentang Konstruksi)
lapangan tidak sama dengan “bestek”, yaitu seperti gambar, dan  spesifikasi teknis, dan instruksi owner dan pengawas pekerjaan.
Sengketa konstruksi adalah sengketa yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan suatu  usaha  jasa  konstruksi  antara  para  pihak  yang  tersebut  dalam  suatu  kontrak konstruksi.  Sengketa  konstruksi  terjadi  akibat  tuntutan  atau  klaim  konstruksi  tidak dipenuhi  atau  dilayani  yang  harus  diselesaikan  sesuai  pilihan/kesepakatan  para  pihak sebagaimana tercantum dalam kontrak konstruksi.
Pilihan  penyelesaian  sengketa  konstruksi,  secara  tegas  biasanya  dicantumkan dalam  kontrak  konstruksi.  Dalam  kontrak  konstruksi  terdapat  pilihan  forum  dalam penyelesaian  sengketa  konstruksi.  Sengketa  kontrak  konstruksi  merupakan sengketa perdata, karena berkaitan dengan kontrak.
Karakteristik  penyelesaian  perkara  atau  sengketa  jasa  konstruksi  dapat diselesaikan  melalui  pengadilan  dan  di  luar  pengadilan.  Upaya  penyelesaian  sengketa jasa konstruksi di luar pengadilan dinyatakan dalam Pasal 58 Undang-  Undang  Nomor 48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  bahwa  “upaya  penyelesaian  sengketa perdata  dapat  dilakukan  di  luar  pengadilan  negara  melalui  arbitrase,  atau  alternatif penyelesaian sengketa”.
Dalam  Pasal  59  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  dikatakan  bahwa “arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  para  pihak  yang bersengketa”.  Definsi  ini  hampir  sama  dengan  definsi  yang  terdapat  dalam  Pasal  1 angka  1  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  dikatakan  bahwa  “Arbitrase  adalah  cara  penyelesaian  suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.” Berdasarkan rumusan pasal 1 angka 1 di atas, ada tiga hal yang  dapat dikemukakan UU No. 30 Tahun 1999 tersebut, yakni:
a. Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian
b. Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis
c. Perjanjian  arbitrase  tersebut  merupakan  perjanjian  untuk  menyelesaikan sengketa yang dapat dilaksanakan di luar peradilan umum.
Subekti menyatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh  seorang  hakim  atau  para  hakim  berdasarkan  persetujuan  bahwa  para pihak  akan tunduk  pada  atau  menaati  keputusan  yang  diberikan  oleh  hakim  yang  mereka  pilih. 19 Adapun  menurut  H.  Priyatna  Abdurrasyid  menyatakan  bahwa arbitrase  adalah  suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan yudisial seperti oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. 20
19 Subekti, Arbitrase Perdagangan (Bandung: Bina Cipta, 1992), hal.1.
(Mekanisme Penyelesian Sengketa Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017  Tentang Konstruksi)
Arbitrase  sebagaimana  dimaksud  dalam  UU  No.  30  Tahun  1999  adalah  cara penyelesaian  suatu  sengketa  perdata  di  luar  peradilan  umum  yang  di  dasarkan pada perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  para  pihak  yang  bersengketa. Apabila para pihak telah terikat dalam perjanjian arbitrase maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadidli sengketa para pihak tersebut. 21
Alternatif  penyelesaian  sengketa  menurut  Pasal  1  angka  10  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  adalah  “lembaga  penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat melalui  prosedur  yang  disepakati  para  pihak  yakni  penyelesaian  di  luar.  pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
Pengertian  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  terdapat  dalam  pasal  tersebut hampir  sama  dengan  pengertian  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  terdapat  dalam Pasal  60  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999.  Dalam  Pasal  88  Undang-Undang Nomor  2  tahun  2017  tentang  Jasa  Konstruksi  diatur  tentang penyelesaian  sengketa kontrak  kerja  konstruksi.  Sengketa  yang  terjadi  dalam  kontrak  kerja  konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Dalam hal musyawarah para pihak tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi.
Dalam  hal  upaya  penyelesaian  sengketa  tidak  tercantum  dalam  kontrak  kerja konstruksi  para  pihak  yang  bersengketa  membuat  suatu  persetujuan  tertulis  mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih. Tahapan upaya penyelesaian sengketa meliputi:
a. mediasi;
b. konsiliasi; dan
c. arbitrase.
Selain upaya penyelesaian sengketa para pihak dapat membentuk dewan sengketa. Dalam hal upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan membentuk dewan sengketa, pemilihan keanggotaan dewan sengketa dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas  dan  tidak  menjadi  bagian  dari  salah  satu  pihak. Ketentuan  lebih  lanjut mengenai  penyelesaian  sengketa  diatur  dalam  peraturan  pemerintah,  yaitu, Peraturan Pemerintah  Nomor 14  Tahun  2021  Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah Nomor  22  tahun  2020  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-undang Nomor  2  tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
20 H.  Priyatna  Abdurrasyid,  Penyelesaian  Sengketa  Komersial  Nasional  dan  Internasional  diluar Pengadilan, Makalah, September 1996, hal. 1.
21 Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999
(Mekanisme Penyelesian Sengketa Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017  Tentang Konstruksi)
1. Penyelesaian sengketa Contractual, dapat melalui jalur-jalur sebagai berikut : Jalur  Konsultasi  Konsultasi  merupakan  suatu  tindakan  yang  bersifat “personal”  antara  satu  pihak  tertentu,  yang  disebut  dengan  “klien”  dengan pihak lain yaitu konsultan. Pihak konsultan ini memberikan pendapat kepada klien  untuk  memenuhi  kebutuhan  klien  tersebut.  Dalam  jasa  konstruksi, konsultan  berperan  penting  dalam  penyelesaian  masalah-  masalah  teknis lapangan, apalagi apabila konsultan tersebut merupakan konsultan perencana dan atau konsultan pengawas proyek. Pendapat mereka sangat dominan untuk menentukan kelancaran proyek 2). Jalur Negosiasi Negosisi merupakan salah satu  lembaga  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  dilaksanakan  di  luar pengadilan,  sedangkan  perdamaian dapat  dilakukan  sebelum  proses  sidang pengadilan  atau  sesudah  proses  sidang  berlangsung,  baik  di  luar  maupun  di dalam sidang pengadilan. Dari literatur hukum dapat diketahui, selain sebagai lembaga  penyelesaian  sengketa,  juga  bersifat  informal  meskipun  adakalanya juga bersifat formal.
2. Jalur  Mediasi  Dari  beberapa  pengertian  yang  ada,  maka  pengertian  mediasi adalah  pihak  ketiga  (baik  perorangan  atau  lembaga  independen),  tidak memihak  dan  bersifat  netral,  yang  bertugas  memediasi  kepentingan  dan diangkat  serta  disetujui  para  pihak  yang  bersengketa.  Sebagai  pihak  luar, mediator  tidak  memiliki  kewenangan  memaksa,  tetapi  bertemu  dan mempertemukan  para  pihak  yang  bersengketa  guna  mencari  masukan  pokok perkara.  Berdasarkan  masukan  tersebut,  mediator  dapat  menentukan kekurangan  atau  kelebihan  suatu  perkara,  kemudian  disusun  dalam  proposal yang kemudian dibicarakan kepada para pihak secara langsung. Peran mediasi ini  cukup  penting  karena  harus  dapat  menciptakan  situasi  dan  kondisi  yang kondusif  sehingga  para  pihak  yang  besengketa  dapat  berkompromi  dan menghasilkan  penyelesaian  yang  saling  menguntungkan di  antara  para  pihak yang bersengketa. Mediasi juga merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa.  4).  Jalur  Perdamaian  Jalur  perdamaian  merupakan  atau  langkah awal  sebelum  sidang  pengadilan  dilaksanakan,  dan  ketentuan  perdamaian yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata,  juga  merupakan bentuk  alternatif  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan,  dengan mengecualikan  untuk  hal-hal  atau  sengketa  yang  telah  memperoleh  suatu putusan  hakim  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  4).  Jalur Pendapat  Hukum  oleh  Lembaga  Arbitrase  Arbitrase  adalah  bentuk kelembagaan,  tidak  hanya  bertugas  untuk  menyelesaikan  perbedaan  atau perselisihan  atau  sengketa  yang  terjadi  antara  para  pihak  dalam  perjanjian pokok, akan tetapi juga dapat memberikan konsultasi dalam bentuk opini atau pendapat  hukum  atas permintaan  para  pihak  dalam  perjanjian.  Pendapat hukum  lembaga
(Mekanisme Penyelesian Sengketa Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017  Tentang Konstruksi)
arbitrase  bersifat  mengikat,  dan  setiap  pelanggaran  terhadap  pendapat  hukum  yang diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian

## C. Penutup
Setelah  terbitnya  UU  No.  2/2017  tentang  Jasa  Konstruksi,  sengketa  konstruksi terlebih  dahulu  diselesaikan  melalui  musyawarah  untuk  mufakat.  Apabila  para  pihak yang bersengketa tidak menemukan kesepakatan, maka penyelesaian ditempuh melalui tahapan  penyelesaian  sengketa  yang  diatur  dalam  kontrak  kerja  konstruksi.  Kemudian apabila  penyelesaian  sengketa  tidak  tercantum  dalam  kontrak  kerja  konstruksi,  maka para  pihak  dengan  persetujuan  tertulis  mengatur  mengenai  tata  cara  penyelesaian sengketa yang dipilih.
Untuk tahapan-tahapan penyelesaian sengketa sesuai UU No. 2/2017 adalah:
1. Para  pihak  yang  bersengketa  terlebih  dahulu  melakukan  musyawarah  untuk mufakat;
2. Apabila  musyawarah  tersebut  tidak  tercapai,  maka  penyelesaian  sengketa disesuaikan berdasarkan kontrak kerja konstruksi;
3. Apabila  penyelesaian  sengketa  tercantum  dalam  kontrak, makapenyelesaian sengketa ditempuh melalui tahapan sebagai berikut:
4. Mediasi;
5. Konsiliasi, dan;
6. Arbitrase
7. Jika  penyelesain  sengketa  tidak  tercantum  dalam  kontrak  kerja  konstruksi, maka para pihak yang bersengketa membuat tata cara penyelesaian yang dipilih
D. Daftar Pustaka
Bambang  Poerdyatmono,  “Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Jasa  Konstruksi”.  Jurnal Teknik Sipil, Vol. 8, No. 1, 2007
F.X.  Djumialdji  (1),  Hukum  Bangunan,  Dasar-Dasar  Hukum  dalam  Proyek  dan Sumber Daya Manusia, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1996)
F.X.  Djumialdji  (2),  Perjanjian  Pemborongan,  (Jakarta  :  PT.  Rineka  Cipta,  1991)  Frans Hendra Winata, Hukum Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika,  Jakarta, 2012
Gatot  Soemartono,  arbitrase  dan  mediasi  di  Indonesia,  PT  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta 2006
H.  Priyatna  Abdurrasyid,  Penyelesaian  Sengketa  Komersial  Nasional  dan Internasional diluar Pengadilan, Makalah, September 1996
I  Wayan  Wiryawan  &  I  Ketut  Artadi,  Penyelesaian  Sengketa  Di  Luar  Pengadilan. Denpasar -Bali : Udayana University Press, 2010
Mestika Zed, Metodologi Kepustakaan . (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008) Nazharkhan  Yasin,  Mengenal  Klaim  Konstruksi  dan  penyelesaian  sengketa konstruksi,
PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008
Nurnaningsih  Amriani,  Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Pengadilan,
Grafindo Persada, Jakarta, 2012,
Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Grup Sarwono,2012,  HUKUM  ACARA  PERDATA  Teori  dan  Praktik,  Jakarta:  Sinar Grafika Seng  Hansen.  (2018).  Manajemen  Kontrak  Konstruksi,  Jakarta  :  PT.Gramedia Pustaka Utama
Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI Pres
Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  Universitas  Indonesia press, 1986
Subekti, Arbitrase Perdagangan (Bandung: Bina Cipta, 1992)
(Mekanisme Penyelesian Sengketa Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017  Tentang Konstruksi)
Sugianto  Darmadi,  1988, Kedudukan  ilmu  Hukum  dalam  Ilmu  dan  Filsafat , Bandung: Bandar Maju
Suyud  Margono,  ADR  dan  Arbitrase:  Proses  Pelembagaan  dan  Aspek  Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004,
Takdir  Rahmadi,  Mediasi  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Pendekatan  Mufakat,
Rajawali Pers, Jakarta, 2011
Winardi,  Managemen  Konflik  (Konflik  Perubahan  dan  Pengembangan),  Mandar Maju, Bandung, 2007
Yahya  Harahap,  Beberapa  Tinjauan  Mengenai  Sistem  Peradilan  dan  Penyelesaian Sengketa, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
Yahya  Harahap,  Hukum  Acara  Perdata  Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009