Vol.13, No.2, Juli 2020, pp. 143-153 | p-ISSN: 1410-4695 - e-ISSN: 2620-3952 http://ejournal.uki.ac.id/index.php/jdp
DOI 10.33541/jdp.v13i2.1416
Received on 17/04/2020; Revised on 30/05/2020; Accepted on 26/06/2020; Published on:23/07/2020

## PERSEPSI ORANGTUA TERHADAP SISTEM ZONASI DKI JAKARTA TAHUN PELAJARAN
2019/2020
Ardia Pramesthi Pradita *)
Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia * ) Corresponding author, e-mail: ardiapramesthi@gmail.com

## Abstract
The aim of the study is to determine parent’s perception of grade 7 in SMP Negeri 242 Jakarta towards the implementation of Jakarta Zonation System in the acceptance of new students in the academic year 2019/2020 in terms of knowledge, understanding and opinion of  parents of the implementation of Jakarta Zonation System.The method of the study is descriptive qualitative. The result shows that the Jakarta Zonation System have been done based on the applicable rules. The rules are based on the student’s house zonation and their result of National Exam. According parent’s opinion the advantage of Jakarta Zonation System is the school are closer from their house even though some parents have lack information about Jakarta Zonation System but in registration mechanism some parents understand that. The rule of Jakarta Zonation System is based on the student’s National Exam result, some parents are worried they cannot send their child to the nearest school because their child’s National Exam result is below average. Parents agree with the system if the system rule are based on the student’s living zonation instead of based on the result of their National Exam.
Keywords : Perception, Parents, Zonation System, DKI Jakarta

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi orangtua kelas VII SMP Negeri 242 Jakarta terhadap pelaksanaan sistem zonasi DKI Jakarta dalam penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2019/2020 dari segi pengetahuan, pemahaman dan penilaian para orangtua terhadap pelaksanaan sistem zonasi DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa, sistem zonasi DKI Jakarta telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan penerapan menentukan zona berdasarkan kelurahan dalam satu kecamatan dan penerimaan peserta didik dilihat dari nilai UN. Para orangtua menilai bahwa dengan diterapkan nya kebijakan sistem zonasi dapat mendekatkan anak nya untuk sekolah dekat dengan tempat tinggal walaupun ada beberapa orangtua yang belum memahami lebih mengenai sistem zonasi DKI Jakarta dalam penerimaan peserta didik baru di kelompokkan berdasarkan kelurahan dan memakai acuan terhadap nilai UN namun dalam mekanisme pendaftaran sebagian orangtua memahami hal tersebut. Penerapan zonasi DKI Jakarta yang didasarkan pada nilai, beberapa orangtua merasa khawatir tidak dapat menyekolahkan anak di sekolah terdekat karna nilai anak nya kurang dan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan pemerintah kalau sistem zonasi itu penerimaan peserta didik berdasarkan jarak tempat tinggal. Sehingga dalam penerapan sistem zonasi DKI Jakarta orangtua merasa kurang setuju apabila sistem zonasi DKI Jakarta dalam penerapan

## JURNAL DINAMIKA PENDIDIKAN
Available online: http://ejournal.uki.ac.id/index.php/jdp
penerimaan peserta didik baru berdasarkan nilai bukan berdasarkan pada jarak tempat tinggal.
Katakunci : persepsi, orangtua, sistem zonasi, jakarta.
How to Cite: Pradita, A.P. (2020).  Persepsi Orangtua Terhadap Sistem Zonasi DKI Jakarta Tahun Pelajaran 2019/2020. Jurnal Dinamika Pendidikan, 13 (2): pp. 143-153.  DOI 10.33541/jdp.v13i2.1416

## Pendahuluan
Pendidikan menjadi salah satu  hak  yang harus di dapatkan oleh seluruh manusia sehingga semua manusia dapat merasakan mendapatkan pendidikan yang layak bagi mereka untuk masa depan manusia tersebut agar lebih baik. Seperti yang diketahui dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa : “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pelaksanaan proses pendidikan ini guna mencerdaskan dan mengembangkan moral bangsa agar menjadi lebih baik dan bermartabat.” Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia membuat dan meresmikan suatu kebijakan yang bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini berlaku dari tahun 2017 dimana kebijakan itu disebut dengan Sistem Zonasi. Awal berlakunya kebijakan Sistem Zonasi di terapkan untuk Penerimaan Peserta Didik Baru. Yang nantinya akan berkembang ke hal-hal lain agar tujuan pemerataan kualitas pendidikan itu dapat tercapai.
Kebijakan sistem zonasi yang diperuntukan bagi anak yang kurang mampu secara ekonomi maupun secara akademik mendapatkan akses untuk menempuh pendidikan di sekolah yang selama ini diperebutkan oleh peserta didik yang memiliki tempat tinggal jauh dari sekolah. Hal seperti ini, dapat mengarahkan peserta didik untuk  dapat mendaftarkan diri di sekolah yang terdekat dengan domisili nya atau alamat yang tertera pada Kartu Keluarga. Dengan demikian dapat meminimalisir anak yang mempunyai kemampuan akademik di atas rata – rata berkumpul di satu sekolah yang selama ini disebut sebagai sekolah favorit. Dikutip dari Kompas.com, Kemendikbud Muhadjir Effendy mengatakan bahwa target kita bukan hanya pemerataan akses pada layanan pendidikan, tetapi juga pemerataan kualitas pendidikan. Lalu Bapak Muhadjir Effendy kembali mengatakan bahwa kebijakan zonasi diambil sebagai respon atas terjadinya kasta dalam sistem pendidikan yang selama ini ada. Ini terjadi karena adanya seleksi kualitas calon peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru. Kemudian, Bapak Muhadjir Effendy berkata tidak boleh ada favoritisme. Dimana seharusnya pola pikir semacam itu harus kita ubah. Seleksi dalam zonasi dibolehkan hanya untuk penempatan. (Harususilo, 2018)
Namun saat kebijakan sistem zonasi diberlakukan, muncul pro kontra yang datang dari para orang tua yang ingin mendaftarkan anak nya ke sekolah. Salah satu kontra para orangtua terhadap penerapan sistem zonasi ini yaitu mindset yang telah tertanam di dalam diri para orangtua yang menginginkan anak nya masuk ke sekolah favorit. Sehingga setelah adanya penerapan ini orangtua tidak bisa menyekolahkan anak di sekolah favorit yang diinginkan. Berdasarkan berita yang dikutip dari laman Sindonews, orangtua mengeluhkan sistem zonasi yang memberikan kuota 90% kepada calon siswa di sekitar lokasi sekolah. dimana salah satu orangtua mengatakan bahwa sistem zonasi ini menyulitkan anak-anak yang mempunyai nilai bagus tapi tidak bisa sekolah hanya karena lokasi rumah yang tidak masuk zona. Eko Wied, mengatakan: “Sistem seperti ini sangat tidak adil dan menjadikan hasil ujian nasional tidak ada artinya lagi. Bahkan tidak perlu lagi ada ujian nasional kalau begini caranya. Kasian anak yang ingin masuk sekolah menengah pertama favorit dan berprestasi tapi ditolak hanya karena rumahnya jauh”. (Ayyudi, 2018)
Sehingga dapat dikatakan bahwa  orangtua merasa kecewa dengan penerapan kebijakan sistem zonasi ini. Maka dari itu orangtua seharusnya dapat merubah maindset yang menginginkan anak nya bersekolah di sekolah favorit pilihannya menjadi bersekolah dengan jarak dekat dari rumah dan sesuai dengan zona yang ditentukan agar kebijakan ini dapat sesuai dengan tujuan yang dikatakan untuk pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Sejak diberlakukan kebijakan sistem zonasi dari tahun 2017 dan mendapat sebagian respon positif dari para orangtua, pemerintah melanjutkan kembali kebijakan Sistem Zonasi sampai dua tahun ini agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sebagai pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Pada tahun 2019, kebijakan Sistem Zonasi masih dipakai untuk Penerimaan Peserta Didik Baru dengan menyempurnakan aturan baru. Untuk Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia membuat Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 51 tahun 2018 yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2018 sebagai acuan dalam melaksanakan Penerimaan Peserta Didik  Baru. Dimana, dijelaskan pada Pasal 16 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa di ayat 1 pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut: a. zonasi; b. prestasi; dan c. perpindahan tugas orang tua/wali. Kemudian di ayat 2 Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a paling sedikit 90% dari daya tampung sekolah. Namun pada 20 Juni 2019 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan merubah ketentuan ayat 2 dalam pasal 16 yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 20 tahun 2019 yang berbunyi Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 80% dari daya tampung sekolah.
Terdapat sebuah penelitian terkait yang membahas tentang persepsi orangtua terhadap kebijakan sistem zonasi dengan judul, “Persepsi Orangtua Murid Terhadap Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Tingkat SMA Negeri di Wilayah Wonogiri Tahun Ajaran 2019/2020” penelitian ini diteliti pada tahun 2019 oleh Luthfi Nur Hanifah seorang mahasiswi Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dimana hasil penelitian nya mengatakan bahwa sosialisasi pemerintah terhadap kebijakan sistem zonasi sekolah masih banyak orangtua murid yang belum paham tentang kebijakan sistem zonasi sekolah. Selanjutnya dampak yang timbulkan yaitu jarak rumah yang dekat  dengan sekolah langsung diterima, orangtua murid tidak perlu mencarikan kos, menghemat biaya transportasi, orangtua murid dapat mengawasi pergaulan anak, melatih anak untuk mandiri dan percaya diri, serta dengan adanya sistem zonasi sekolah anak tidak bisa bebas memilih sekolah yang diinginkan. Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru setiap daerah di Indonesia masing-masing memiliki perbedaan dalam menerapkan kebijakan ini. Salah satu contoh nya adalah sistem zonasi yang di berlakukan di DKI Jakarta. Perbedaan sistem zonasi di daerah lain dan di DKI Jakarta terletak pada penentuan zonasi. Dalam menentukan zonasi untuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru yang dilakukan di DKI Jakarta, dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dilansir dari website Tirto.id mengatakan, dalam penerapan PPDB berbasis zonasi, DKI Jakarta memberlakukan zonasi berbasis kelurahan. Anies mengatakan untuk pembagian persentase  menentukan zonasi sebagai berikut: “PPDB SDN 70 persen menerapkan zonasi berbasis kelurahan, 25 persen berbasis zonasi provinsi, dan 5 persen berbasis luar provinsi. Untuk SMPN dan SMAN, 60 persen berbasis zona kelurahan, 30 persen dari luar kelurahan, 5 persen dari luar DKI Jakarta, dan 5 persen melalui jalur prestasi.” (Abdi, 2019).
Hal ini diperkuat di dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 523 Tahun 2019 Tentang Zonasi Dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020 yang menetapkan bahwa zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020 di Provinsi DKI Jakarta yang berlaku untuk SD, SMP, dan SMA dikelompokan berdasarkan Kelurahan. Selain itu, pelaksanaan sistem zonasi DKI Jakarta untuk tahun pelajaran 2019/2020 berbeda dengan daerah lain di luar DKI Jakarta. Dimana untuk aturan sistem zonasi yang dilakukan di DKI Jakarta seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa sistem zonasi DKI Jakarta berbasis kelurahan dengan menentukan kecamatan terdekat dari zona sekolah kemudian acuan dalam menentukan masuk tidaknya peserta didik ke sekolah negeri  berdasarkan nilai akhir. Dari sinilah muncul persepsi-persepsi orangtua terhadap pelaksanaan sistem zonasi di DKI

## JURNAL DINAMIKA PENDIDIKAN
Available online: http://ejournal.uki.ac.id/index.php/jdp
Jakarta. Para orangtua sudah menganggap bahwa sistem zonasi itu berdasarkan jarak tempat tinggal dari penerapan sistem zonasi yang telah diberlakukan sebelumnya kemudian untuk tahun ini di rubah berdasarkan pada nilai akhir. Maka dari itu peneliti ingin meneliti lebih dalam mengenai persepsi orangtua terhadap sistem zonasi DKI Jakarta Tahun Pelajaran 2019/2020. Berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian terletak pada  pelaksanaan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru DKI Jakarta  tahun pelajaran 2019/2020. Subfokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi orangtua terhadap sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru DKI Jakarta tahun pelajaran 2019/2020 di SMP Negeri 242 Jakarta. Orangtua yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah para orangtua peserta didik SMP 242 Jakarta  kelas VII yang telah diterima melalui zonasi yang bertempat tinggal di sekitar lingkungan SMP Negeri 242 Jakarta.

## Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini menghasilkan data deskriptif yang bertujuan untuk melihat dan mengetahui persepsi orangtua terhadap sistem zonasi DKI Jakarta pada tahun pelajaran 2019/2020 di SMP Negeri 242 Jakarta melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sumber data yang digunakan peneliti  dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder yang diuraikan sebagai berikut: Data Primer, Data primer yang diperoleh oleh peneliti secara langsung melalui wawancara dengan informan dan key informan yang dituangkan melalui audio dan foto. Informan dalam penelitian ini adalah orangtua peserta didik kelas VII SMP Negeri 242 Jakarta yang diterima melalui jalur zonasi umum sebanyak delapan orang. Lalu key informan nya adalah Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan sebagai Ketua Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020. Data Sekunder, Data sekunder dalam penelitian berasal dari perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan dan sistem zonasi yaitu Undang –  undang dasar 1945, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru , Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 523 Tahun 2019 Tentang Zonasi Dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020 dan dokumen berupa laporan penerimaan peserta didik baru tahun  pelajaran 2019/2020 SMP Negeri 242 Jakarta.
Dalam teknik pengumpulan data, peneliti melakukannya dalam tahapan-tahapan sebagai berikut: Observasi, Observasi yang digunakan peneliti yaitu observasi langsung dengan  melakukan pengamatan ke sekolah untuk mengetahui apakah sekolah tersebut sudah menerapkan sistem zonasi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Observasi nya menggunakan pertanyaan –  pertanyaan umum kepada  Bapak Hartono selaku Ketua Pelaksana PPDB 2019/2020 Selain itu, dalam melakukan observasi, peneliti memperoleh data peserta didik khususnya kelas VII yang diterima melalui Zonasi dalam PPDB Tahun 2019/2020 untuk dipilih menjadi informan orangtua dalam penelitian. Wawancara, Wawancara dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Wawancara pada penelitian ini menggunakan wawancara secara mendalam untuk mengetahui lebih rinci mengenai penelitian yang dilakukan. Wawancara dilakukan kepada Orangtua peserta didik kelas VII yang diterima melalui Zonasi serta Kepala Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri 242 Jakarta yang mengetahui pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB tahun ajaran 2019/2020 di SMP Negeri 242 Jakarta. Studi Dokumentasi, Studi Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto saat melakukan wawancara kepada Informan, Key Informan dan Expert. Metode dokumentasi digunakan
peneliti  untuk memperoleh data yang  berupa pelaksanaan sistem zonasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 242 Jakarta serta data tersebut berupa Laporan Penerimaan Peserta Didik Baru 2019/2020.

## Hasil dan Pembahasan
Pada penelitian ini hasil temuan di dapatkan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan selama empat bulan terhitung dari bulan oktober 2019 sampai dengan bulan januari 2020. Berikut adalah hasil temuan penelitian yang di dapat :
Persepsi Orangtua Terhadap Sistem Zonasi DKI Jakarta Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020
Berdasarkan hasil wawancara yang ditemukan oleh peneliti, para orangtua memiliki penyerapan arti mengenai sistem zonasi DKI Jakarta yang dimana ditemukan dalam wawancara kepada Informan A1 Ibu Imah mengatakan bahwa “Kalau sistem zonasi itu kan kaya yang terdekat ya dari rumah. Jadi kaya jalur penerimaan yang dilihat dari yang terdekat dari rumah.” Selanjutnya Informan A2 Ibu Mila dalam menyerapap mengenai sistem zonasi DKI Jakarta  mengatakan bahwa  “Sistem zonasi itu yang saya tahu ya jalur masuk buat murid yang dilihat dari jarak tempat tinggal ya.” Kemudian informan A3 Ibu Dian dalam menyerap sistem zonasi DKI Jakarta menjawab “Sistem zonasi itu jalur penerimaan peserta didik baru yang dilihat dari jarak tempat tinggal”  Lalu Informan A4 Ibu Rika Aprianti mengatakan “Tau, tapi saya kurang memahami itu yang saya tau cuma penerimaan melalui jarak rumah tinggal.” Kemudian dilanjutkan oleh  Informan A5 Ibu Kurniawati yang menyerap mengenai sistem zonasi DKI Jakarta yaitu “Penerimaan murid dengan sistem jarak sekolah dengan rumah calon siswa dekat.” Selanjutnya  Informan A6 Ibu Nanda berkata “Sistem zonasi PPDB merupakan sistem PPDB dengan mempertimbangkan jarak rumah ke sekolah.” dan yang terakhir Informan A7 mengatakan “Yang saya ketahui sistem zonasi PPDB adalah penerimaan siswa berdasarkan lokasi tempat tinggal siswa.” Selanjutnya Informan A8 mengatakan  “Kalo yang sistem zonasi itu ya pendaftaran peserta didik yang berdasarkan tinggal yang terdekat, Cuma yang di Jakarta itu selain berdasarkan  kelurahan , pakai nilai juga.” Dari temuan penelitian yang didapatkan para orangtua mengetahui mengenai sistem zonasi sekolah.
Dalam temuan penelitian, delapan informan yang telah diwawancarai hanya sekedar tahu bahwa sistem zonasi itu adalah penerimaan peserta didik baru dilihat dari jarak tempat tinggal. Salah satu Informan dalam hal ini dikatakan oleh Ibu Rika Informan A4 yang berkata “Tau, tapi saya kurang memahami itu yang saya tau cuma penerimaan melalui jarak rumah tinggal.”
Dalam hal ini Bapak Hartono sebagai  Key Informan berkata: “Perlu diketahui kalau sistem zonasi sekarang itu khusunya DKI sekarang sudah berdasarkan kelurahan bukan lagi jarak tempat tinggal dan juga penentuan nya itu menggunakan nilai. jadi meskipun rumah nya dekat dan masuk ke dalam 1 kelurahan yang sama dengan sekolah  tapi nilainya tidak mencukupi tidak diterima begitu. Kenapa pakai nilai, agar sekolah tidak kelebihan daya tampung yang sudah ditetapkan. Kalo masih pakai jarak, sekolah akan terasa penuh karna semua siswa diterima yang rumah  nya deket.” Lebih lanjut pada saat melakukan observasi Bapak Hartono  juga telah mengatakan bahwa sistem zonasi DKI Jakarta dengan daerah itu berbeda. Kemudian  Bapak Hartono mengatakan “Kalau sistem zonasi sekarang itu diambilnya per kecamatan terdekat dari sekolah. Nah untuk 242 itu kecamatan nya ada 2, Kecamatan Jagakarsa dan Kecamatan Cilandak.”
Namun untuk mekanisme dalam pendaftaran PPDB sebagian orangtua memahami langkah-langkah yang harus dilakukan. Informan A1 Ibu Imah mengatakan “Ngambil formulir  tapi disertakan dengan nem, ijazah, nomer ujian. Trus kalo keterima nanti daftar

## JURNAL DINAMIKA PENDIDIKAN
Available online: http://ejournal.uki.ac.id/index.php/jdp
ulang.” Selanjutnya dikatakan oleh Informan A2 Ibu Mila yang berkata “Bawa nomer ujian, KK, sama nilai sih trus nanti dikasih nomer gitu istilahnya mah token buat kita daftar online.” Kemudian Informan A3 Ibu Dian mengatakan “Mekanisme nya itu kemarin, kita ke sekolah buat registrasi gitu, bawa KK, Nomer Ujian sama nilai NEM trus nanti dikasih token gitu buat daftar online.” Selanjutnya Informan A4 Ibu Rika untuk langkah-langkah pendaftaran dia berkata “Kemarin daftar itu bawa KK, Nomer ujian sama nilai NEM. Trus dikasih Token buat daftar online.” Lalu Informan A5 Ibu Kurniawati mengatakan “Pertama dateng ke sekolah dengan membawa berkas yang disebutkan di situs ppdb online setelah berkas diserahkan di SMP 242 lalu mendapatkan nomer token lalu saya daftar online.” Selanjutnya mengenai langkah-langkah pendaftaran Informan A6 Ibu Nanda memiliki pemahaman langkah-langkah pendaftaran yaitu “Mendaftar melalui SIAP PPDB Online, mengisi data diri, nilai, sekolah tujuan.” Kemudian dikatakan oleh Informan A7 Ibu Sunarsih mengenai langkah-langkah pendaftaran bahwa : “Pertama saya daftar online lalu kita ke SMP yang kita pilih dengan menyerahkan berkas-berkas dan bukti pendaftaran online lalu kita tunggu melalui online anak kita di terima di SMP yang mana sesuai nem anak kita. Berkas nya itu ada FC SKHUN sementara, FC NEM, FC Kartu Keluarga, FC akte kelahiran dan yang aslinya pun dibawa untuk ditunjukan dan di ketahui saja”
Selain Informan Ibu Sunarsih, ada salah satu informan yang memiliki pemahaman mengenai langkah-langkah pendaftaran PPDB yaitu Informan A8 Ibu Siti Huswatul yang mengatakan bahwa : “Langkah nya itu pertama itu minta token ke sekolah terdekat abis itu daftar dulu via online  trus udah milih ( 3 pilihan ) abis itu mantau melalui web trus pas pengumumam dilihat, kalau diterima di print sebagai bukti penerimaan abis itu daftar ulang. Syarat-  syaratnya kalo di online itu tinggal masukin nisn dan nama nah secara otomatis nilainya  sudah ada muncul langsung. berkas yang jelas skhun, trus ijazah trus KK, akte kelahiran abis itu kartu ujian kalo pas daftar ulang itu dikasih surat perjanjian diatas materai dan biodata anak dan orangtua.”
Dalam hal ini bapak Hartono selaku key informan berkata “Secara online, prosedurnya iya dia datang bawa kartu keluarga kemudian nik nya trus mendapatkan token trus dia daftar sekolah abis itu dia tunggu hasilnya.”
Para Informan memiliki penilaian terhadap sistem zonasi DKI Jakarta, dengan diterapkan nya sistem zonasi ini para Informan merasa terbantu dengan adanya kebijakan ini seperti yang dikatakan oleh Informan A3 Ibu Dian yang mengatakan “Ya merasa terbantu banget ya mba adanya sistem zonasi ini jadi anak saya gak perlu jauh gitu nyari sekolah.” kemudian Informan A5 Ibu Kurniawati juga mengatakan “Kalau saya merasa terbantu karna dekat rumah nya dan tidak ada pengeluaran biaya transport, tapi tidak hanya karena jarak sekolah dan rumah yang dekat, nilaipun yang menjadi prioritas utama.”
Delapan informan  memberikan penilaian terhadap sistem zonasi DKI Jakarta. Informan A1 memberikan penilaian bahwa “Menurut mama faiz baik ya tapi kalau acuan nya ke Nem kita kecewa mba.” Selanjutnya Informan A2 mengatakan “Sistem zonasi tuh sebenernya enak ya cuman kayanya  ada gelombang-gelombang nya gitu kadang yang nilainya pengen kesini jadi karna ketakutan gak bisa diterima.” Kemudian Informan A3 berkata: “Bagus sih mba. Karna kan sistem zonasi ini bisa ngedeketin anak sekolah yang jarak nya gak jauh gitu dari rumah. Tapi kan sekarang mah diliat dari NEM juga ya penerimaan lewat sistem zonasi ini jadi menurut saya bisa memotivasi anak juga gitu jadi rajin belajar.” Informan A4 juga mengatakan “Bagus gitu jadi gak perlu cari sekolah jauh- jauh lagi. Anak jadi bisa deket sekolah nya gak jauh dari rumah. Itu sih penilaian saya.” Informan A5 juga mengatakan “Belum efektif karena presentase zonasinya masih sekitaran kurang lebih 30% dan kalau bisa untuk 1 kelurahan bukan 1 kecamatan.” Lalu Informan A6 mengatakan “Menurut saya sama saja dengan sistem rayon dan nilai tetap berpengaruh.” Selanjutnya Informan A7 berkata “Menurut saya bagus kebetulan tempat tinggal saya dekat dengan sekolah jadi lebih terbantu dengan sistem zonasi ini.” Dan Informan A8 mengatakan
“Bagus , apalagi kalau tahun besok diterapkan murni. Kalau saya sih mendukung kebijakan ini karna bagus untuk diterapkan agar menghapuskan istilah sekolah favorit.”
Penilaian seperti ini diperkuat oleh Bapak Hartono yang mengatakan mengenai kebijakan sistem zonasi bahwa  “Baik dalam artian adanya kebijakan sistem zonasi ini tuh memberikan kesempatan bagi para orangtua untuk dapat mendaftarkan anak sekolah di tempat yang dekat dari rumah, tapi perlu diketahui kalau sistem zonasi sekarang itu khusunya DKI, itu menggunakan nilai.  jadi meskipun rumah nya dekat tapi nilainya tidak mencukupi ya tidak diterima begitu. Kenapa pakai nilai, agar sekolah tidak kelebihan daya tampung yang sudah ditetapkan. Kalo masih pakai jarak, sekolah akan terasa penuh karna semua siswa diterima yang rumah nya deket.” Selain itu ditemukan juga kelebihan dan kekurangan yang dirasakan oleh para Informan Orangtua terhadap sistem zonasi PPDB, hal ini dikatakan oleh Informan A1 yang mengatakan  bahwa ”Kelebihannya irit waktu dan tidak memerlukan biaya transportasi, Kekurangan nya ya yang tadi saya bilang itu tetep ngacu nya sama nem itu.” Selain itu, kemudian Informan A2 berkata:“Kelebihan nya yang nilai rendah tapi sesuai sama passing grade disekolah itu bisa masuk karna pake sistem zonasi. Kekurangan nya kaya kita bingung, bisa apa enggak ya masuk atau enggak ya, kaya khawatir gitu takutnya gak dapet dan masuk sekolah yang di inginkan. mungkin saya juga kurang paham tentang zonasi ini ya jadi saya takut gitu kan pikiran saya juga sistem zonasi diliat dari jarak aja gitu tapi ternyata nilai NEM juga nentuin ya mba.” Selanjutnya Informan A3 mengatakan bahwa: “Kelebihannya bagus gitu anak nya jadi termotivasi, waktu kesekolah jadi efisien, trus orangtua gak was-was kalo anaknya belom pulang gampang dicari, takutnya anak tawuran atau apa. Kekurangan nya ya itu kata orang itu zonasi yang terdekat tapi kebanyakan yang nem nya kecil itu gak diterima malah dilihat nem nem nya juga.” Lalu Informan A4 mengatakan mengenai kelebihan dan kekurangan sistem zonasi yaitu:“Kalo menurut ibu mah kelebihan nya itu waktu anak kesekolah deket, jadi orangtua gak khawatir. Trus kekurangan nya mungkin yang tadi yaa ibu tau nya kan sistem zonasi ini dilihat dari jarak tempat tinggal tapi tetep diliat NEM nya juga harusnya ya jarak tempat  tinggal aja gitu.” Kemudian Informan A5 menilai kelebihan dan kekurangan sistem zonasi ialah “Kelebihannya jarak sekolah dengan rumah siswa dekat sehingga tidak mengeluarkan transport dan mengurangi kemacetan. Kekurangan nya persentase untuk jalur zonasi masih kurang dan tingkat wilayahnya terlalu luas.” Selanjutnya Informan A6 mengatakan kelebihan dan kekurangan sistem zonasi yaitu : “Kelebihan : tidak ada lagi sebutan sekolah unggulan. Kekurangan : 1. Meskipun tidak ada lagi sebutan sekolah unggulan, tetapi tetap saja orang mendaftar pada sekolah yang memang berkualitas sehingga predikat itu tetap melekat pada sekolah tersebut. 2. Saya merasa sitem zonasi PPDB tidak berpengaruh pada saat pendaftaran kemarin, karena tetap nilai diperhitungkan.”
Selanjutnya  Informan A7 juga memberikan penilaian mengenai kelebihan dan kekurangan sistem zonasi, Informan A7 berkata “Kelebihannya mempermudah siswa yang tempat tinggalnya dekat dan masih dalam lingkup zonasi. Orangtua juga lebih mudah menentukan pilihan sekolah yang sesuai zonasi tempat tinggalnya. Kekurangan nya kasihan untuk siswa yang nem nya tinggi tapi tempat tinggalnya tidak di lingkup zonasi sekolah favorit jadi tidak bisa daftar di sekolah favorit tersebut.”  Kemudian Informan A8 mengatakan bahwa:“Kalau saya pribadi kalau yang dki terapkan itu tidak sembarangan siswa masuk di smp negeri karna berdasarkan nilai, kalau berdasar waktu anak sekolah itu efisien karna lebih dekat dan tidak telat segala waktunya juga gampang ke sekolah gak jauh ngirit juga, jalan kaki juga deket. Kekurangan nya itu pakai nem. Jadi walaupun rumahnya dekat sekolah ya tidak diterima karna nilai itu. Jadi kemarin kenapa yang rumahnya deket gak diterima kalau memang pakai sistem zonasi.”

## Pembahasan
Persepsi Orangtua Terhadap Sistem Zonasi DKI Jakarta Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru

## JURNAL DINAMIKA PENDIDIKAN
Available online: http://ejournal.uki.ac.id/index.php/jdp
Persepsi pada hakikatnya merupakan proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. Dimana untuk memahami sebuah persepsi terletak pada tahap pengenalan bahwa persepsi itu ialah penafsiran unik terhadap situasi. Bukan sesuatu yang pencatatan yang benar terhadap situasi (Thoha, 2015 : 141). Dapat diketahui untuk melihat persepsi orangtua  terhadap sistem zonasi DKI Jakarta dalam Penerimaan Peserta Didik Baru diukur berdasarkan indikator – indikator sebagai berikut “(1) Penyerapan terhadap rangsangan atau objek dari luar individu, (2) Pemahaman, (3) Penilaian” (2010 : 99). Dari tiga indikator ini maka akan terbentuk sebuah persepsi.

## Penyerapan Terhadap Rangsangan dari Luar Individu
Dapat dikatakan bahwa untuk mengetahui persepsi para orangtua mengenai sistem zonasi DKI Jakarta hal pertama yang dilakukan orangtua ialah menyerap rangsangan yang diterima berupa pengetahuan mereka tentang sistem zonasi DKI Jakarta. Penyerapan terhadap rangsangan atau objek menurut Bimo Walgito dapat diartikan sebagai seseorang menyerap sebuah rangsangan yang diterima melalui penginderaan mereka sehingga dari penyerapan tersebut sesorang mendapatkan sebuah tanggapan, gambaran maupun kesan di dalam otak mereka (2010, hal. 99). Berdasarkan hal itu dikatakan bahwa penyerapan atas pengetahuan orangtua terhadap sistem zonasi DKI Jakarta ialah sebuah penerimaan peserta didik baru yang dilihat berdasarkan jarak tempat tinggal. Ibu Siti Huswatul mengatakan bahwa sistem zonasi ialah penerimaan peserta didik baru berdasarkan tempat tinggal terdekat namun untuk sistem zonasi DKI Jakarta dilihat berdasarkan kelurahan, selain itu penerimaan peserta didik menggunakan acuan nilai UN. Seperti yang disampaikan oleh key Informan Bapak Hartono untuk sistem zonasi DKI itu ialah sistem zonasi khususnya DKI sekarang sudah berdasarkan kelurahan. Bukan lagi jarak tempat tinggal dan juga penentuan nya itu menggunakan nilai. jadi meskipun rumah nya dekat dan berada di satu kelurahan yang sama dengan sekolah  tapi nilainya tidak mencukupi tidak dapat diterima. Terkait pengetahuan orangtua terhadap sistem  zonasi DKI Jakarta, Expert Bapak Iskandar selaku Kepala Seksi Pendidikan Dasar dan PKLK mengatakan sistem zonasi DKI Jakarta dikelompokkan berdasarkan kelurahan dalam 1 kecamatan. Expert mengatakan bahwa membuat kebijakan sistem zonasi DKI Jakarta itu efektif karena mendekati tempat tinggal dalam rangka pengawasan.
Dalam hal pengetahuan orangtua terhadap sistem zonasi DKI Jakarta, dapat diperjelas dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 523 Tahun 2019 Tentang Zonasi Dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020 pada bagian memutuskan, diktum Kedua dan Ketiga mengatakan bahwa Zonasi hanya diberlakukan pada Jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Kemudian zonasi sebagaimana dimaksud diktum sebelumnya, zonasi dikelompokkan berdasarkan Kelurahan. Berdasarkan hal-hal yang peneliti dapatkan terkait bagaimana pengetahuan orangtua terhadap sistem zonasi DKI Jakarta, peneliti berasumsi bahwa penyerapan terhadap pengetahuan orangtua mengenai sistem zonasi cukup baik walaupun untuk sistem zonasi DKI Jakarta yang didasarkan pada kelurahan dan acuan nya terhadap nilai hanya beberapa orangtua yang mengetahui mengenai hal tersebut.

## Pemahaman
Dalam mengetahui persepsi, selanjutnya dilakukan pemahaman. Pemahaman menurut Bimo Walgito dapat dikatakan  jika seseorang itu telah menerima sebuah gambaran dari apa yang telah dia resap dalam otak, kemudian sebuah gambaran tersebut dapat diklarifikasikan, dibandingkan, digolongkan hingga diintepretasi sehingga seseorang tersebut mendapat sebuah pemahaman dari gambaran yang telah dia dapat (2010, hal. 99). Berdasarkan hal ini pemahaman yang dilakukan orangtua dalam sistem zonasi DKI Jakarta kurang karna yang
para orangtua ketahui hanya sistem zonasi dilihat berdasarkan jarak tempat tinggal. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh informan Ibu Rika Aprianti yang mengatakan bahwa dia mengetahui mengenai sistem zonasi sebagai penerimaan peserta didik berdasarkan jarak tempat tinggal tetapi dia tidak memahami secara mendalam mengenai sistem zonasi. Namun untuk pemahaman terhadap langkah-langkah pendaftaran Ibu Siti Huswatul memahami dengan baik langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan pendaftaran peserta didik baru yaitu datang ke sekolah untuk mendapatkan token dan setelah itu mendaftar dan memilih sekolah via website. Hal ini dapat dilihat berdasarkan Keputusan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 549 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020 diuraikan secara singkat dengan cara  empat tahap sebagai berikut

## PENDAFTARAN
Di tahap ini terdapat lima bagian yaitu Waktu Pendaftaran, Pengajuan Pendaftaran, Verifikasi Berkas, Penggantian PIN, dan Pemilihan Sekolah

## PENGUMUMAN HASIL
Pengumuman dilakukan secara terbuka melalui situs web atau di sekolah.

## LAPOR DIRI
Dilakukan dengan datang ke sekolah tujuan sesuai jadwal
Calon peserta didik yang dinyatakan diterima tapi tidak lapor diri dinyatakan mengundurkan diri dan tidak bisa mengikuti seleksi jalur non zonasi tahap pertama hanya bisa mengikuti di tahap kedua.

## PENGUMUMAN BANGKU KOSONG
Bangku kosong diumumkan langsung setelah selesai proses lapor diri secara terbuka melalui sistem PPDB secara daring.
Sebagai seorang Expert, Bapak Iskandar selaku Kepala Seksi Pendidikan Dasar dan PKLK mengatakan bahwa pelaksanaan pendaftaran seperti ini sangat efektif karna tidak perlu repot untuk datang pagi hari ke sekolah hanya untuk mendaftar. Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa para orangtua memiliki pemahaman yang kurang terhadap pengertian sistem zonasi DKI Jakarta yang mengatakan bahwa sistem zonasi di dasarkan pada kelurahan dan acuan penerimaan berdasarkan pada nilai. Namun untuk pemahaman orangtua terhadap langkah-langkah pendaftaran peneliti menyimpulkan bahwa orangtua memahami dengan cukup baik langkah-langkah yang harus mereka lakukan dalam mendaftarkan anak ke sekolah.

## Penilaian atau Evaluasi
Indikator terakhir dalam mengukur persepsi yaitu penilaian atau evaluasi. Penilaian atau evaluasi menurut Bimo Walgito yaitu Penilaian berasal dari individu. Penilaian terjadi setelah Individu membandingkan pengertian atau pemahaman yang baru diperoleh tersebut dengan kriteria atau norma yang dimiliki individu secara subjektif. Penilian individu berbeda- beda meskipun objeknya sama (2010, hal. 99). Para orangtua menilai terhadap sistem zonasi DKI Jakarta sebagai sebuah kebijakan yang dapat membantu para orangtua dalam menyekolahkan anak. dalam konsep sisitem zonasi dikatakan bahwa  sistem zonasi ini merupakan suatu sistem yang mengharuskan sekolah untuk menerima semua calon peserta

## JURNAL DINAMIKA PENDIDIKAN
Available online: http://ejournal.uki.ac.id/index.php/jdp
didik yang mendaftar sesuai zonasinya tanpa terkecuali. Hal ini juga mengarahkan siswa untuk mendaftar di sekolah yang terdekat dengan domisilinya atau alamat yang tertera pada Kartu Keluarga. Dengan demikian dapat meminimalisir siswa pintar terkumpul di satu sekolah yang selama ini disebut sebagai sekolah favorit. Sistem zonasi ini berlaku untuk tingka SD, SMP dan SMA sederajat kecuali pada SMK (Aprilia & Rosdiana, 2017, hal. 3). Terkait hal ini para orangtua menilai sistem zonasi dapat mendekatkan anak untuk menempuh pendidikan dekat dengan tempat tinggal. Sehingga adanya penerapan sistem zonasi sesuai dengan keinginan para orangtua yang menginginkan anak nya dapat menempuh pendidikan dekat dengan tempat tinggal. Namun, pada sistem zonasi DKI Jakarta para orangtua menilai kurang baik karena acuan yang berikan dalam penerapan ini yang mengatakan bahwa sistem zonasi DKI Jakarta di dasarkan atas nilai UN. Dari hal ini para orangtua merasakan ke khawatiran akan anaknya yang tidak dapat diterima karena memiliki nilai  yang kurang. Terkait hal ini Expert menyampaikan bahwa sistem yang diberlakukan sekarang sudah diberlakukan dengan benar. Sehingga tidak terjadi kecurangan dalam menggunakan sistem zonasi ini. Bagi para orangtua yang masih kurang setuju atau kurang memahami mengenai sistem zonasi DKI Jakarta, Expert memberikan solusi kepada sekolah untuk mengundang para orangtua untuk mengikuti program Peningkatan Pengetahuan untuk memberikan sosialisasi terhadap penerapan sistem zonasi DKI Jakarta yang berlaku. Berdasarkan hal-hal di atas, peneliti dapat berasumsi bahwa  penilaian orangtua terhadap sistem zonasi DKI Jakarta baiksebagai sebuah kebijakan yang dapat mendekatkan anak untuk menempuh pendidikan dekat dengan tempat tinggal. Namun dalam pelaksanaan sistem zonasi DKI Jakarta yang beracuan terhadap nilai UN, para orangtua merasa kurang setuju karena mereka merasa khawatir apabila anaknya tidak dapat diterima karena memiliki nilai UN yang kurang meskipun tempat tinggal nya telah memenuhi syarat.

## Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi serta hasil penelitian yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut, Persepsi orangtua terhadap sistem zonasi DKI Jakarta Tahun Pelajaran 2019/2020 telah diberlakukan sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa sistem zonasi ialah penerimaan peserta didik baru yang dilihat berdasarkan jarak tempat tinggal sehingga mendekatkan anak untuk menempuh pendidikan dekat dengan tempat tinggal. Sistem zonasi DKI Jakarta yang berlaku pada tahun pelajaran 2019/2020 yang di dasarkan pada nilai UN membuat para orangtua kurang setuju dan memahami penjelasan lebih dalam mengenai arti sistem zonasi DKI Jakarta. Karena pengetahuan yang di dapatkan hanya sebatas penerimaan peserta didik berdasarkan jarak tempat tinggal. Para orangtua memiliki kekhawatiran apabila anak tidak  dapat diterima karena nilai ujian nya kurang. Namun untuk pemahaman orangtua terhadap langkah- langkah pendaftaran melalui sistem zonasi telah cukup baik dipahami oleh para orangtua dalam mendaftarkan anak melalui sistem zonasi DKI Jakarta. Berdasarkan perolehan data , hasil dan kesimpulan mengenai persepsi orangtua terhadap sistem zonasi DKI Jakarta tahun pelajaran 2019/2020 di SMP Negeri 242 Jakarta maka peneliti memberikan saran sebagai berikut, Orangtua kedepan nya dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru sesuai dengan peraturan yang keluarkan di daerah masing-masing. Agar tidak merasa kecewa dalam menyekolahkan kembali anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Pemerintah harus dapat meningkatkan kembali penerapan sistem zonasi di tahun berikutnya adar pelaksanaan sistem zonasi dapat sesuai dengan tujuan yang diinginkan. mekanisme pendaftaran nya harus ditingkatkan dengan baik pula. Sebaiknya dilakukan sosialisasi mendalam yang dilakukan pihak sekolah maupun suku dinas dalam menerapkan kebijakan sistem zonasi ini agar tidak ada kekeliruan dan kebinggungan orangtua terhadap penerapan sistem zonasi.

## Referensi
Abdi, A. P. (2019, Juni 24). Terapkan Sistem Zonasi Berbeda, Anies Pastikan PPDB Jakarta Lancar. Dipetik November 7, 2019, dari Tirto.id: https://tirto.id/terapkan-sistem- zonasi-berbeda-anies-pastikan-ppdb-jakarta-lancar-ecYs
Aprilia, H., & Rosdiana, W. (2017). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru(PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017. 2.
Ayyudi, S. (2018, Juli 3). Orang Tua Murid di Purwokerto Keluhkan Sistem Zonasi dalam PPDB. Retrieved Januari 25, 2019, from SindoNews.com: https://daerah.sindonews.com/read/1318647/22/orang-tua-murid-di-purwokerto- keluhkan-sistem-zonasi-dalam-ppdb-1530630848
Harususilo, Y. E. (2018, Juni 05). Ini Alasan Kemendikbud Jalankan Sistem Zonasi. Dipetik Januari 05, 2019, dari Kompas.com: https://edukasi.kompas.com/read/2018/06/05/22040311/ini-alasan-kemendikbud- jalankan-sistem-zonasi?page=all
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2019). Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 549 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020 . Jakarta: Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta .
Walgito, B. (2010). Pengantar Psikologi Umum . Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.