## URGENSI PERAN PEMERINTAH DAERAH PADA SEKOLAH RUMAHAN ALA SAMIN: STUDI FAKTUAL DI KUDUS, JAWA TENGAH
THE URGENCY OF LOCAL GOVERNMENT’S ROLE IN MANAGING SAMIN HOMESCHOOLING: A CASE STUDY IN KUDUS, CENTRAL JAVA

## Moh Rosyid
Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus
mrosyid72@yahoo.co.id

## J U R N A L PENELITIAN KEBIJAK AN PENDIDIKAN
Naskah diterima: 10 Oktober 2020
direvisi akhir: 16 Agustus 2021 disetujui: 16 Agustus 2021 Volume 14 Nomor 1/2021
DOI      : 10.24832/jpkp.v14i1.384

## ABSTRACT
This research was conducted to understand the home school model of Samin residents in Kudus, Central Java. Research data obtained through interviews, observations, and literature review. Data was analyzed using a qualitative descriptive approach. Samin’s home school was initially led by Ki Samin Surosentiko during the resistance against the Dutch colonial in Blora and has spread to Kudus until now. Samin residents do not go to formal schools, but form home schools with the aim of protecting their generation from being carried away by the current dynamics. The learning materials focus on the principles of life and to stay away from five taboos: bedok (accusing), colong (stealing), pethil; pinch; and nemu wae ora keno; taboo to find goods. Samin residents do not go to formal schools because they still maintain their ancestral teachings with speech traditions. The educators are parents and traditional leaders. The results of the evaluation are reflected in their behavior in life. The Samin people’s passions are to serve, care for, and protect Ki Samin’s teachings in terms of ordinances, manners, and dharma so that the roots of the noble tradition are maintained. The success of homeschooling is reflected when students behave according to the teachings of their parents and can be followed as examples. The state must be present to provide continuous enlightenment so that its curriculum leads to formal education or equality, while also maintaining that local wisdom is not uprooted from its cultural roots. The role of the state ideally is to explicate with a persuasive approach, so that the teaching material could integrate formal homeschooling.
Key words : Samin community, identity, informal school

## ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk memahami model sekolah rumahan warga Samin di Kudus Jawa  Tengah.  Data  riset  diperoleh  melalui  wawancara,  observasi,  dan  kajian  pustaka. Analisis  data  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Sekolah  rumahan  Samin awalnya dimotori oleh Ki Samin Surosentiko di masa perlawanan kolonial Belanda di Blora dan  menyebar  sampai  Kudus  hingga  kini.  Warga  Samin  tidak  bersekolah  formal,  tetapi membentuk sekolah rumahan dengan tujuan memproteksi generasinya agar tidak terbawa dinamika  kekinian.  Materi  pembelajarannya  berfokus  pada  prinsip  hidup  dan  menjauhi lima pantangan: bedok (menuduh), colong (mencuri), pethil ; jumput ; dan nemu wae ora keno ; pantangan menemukan barang. Warga Samin tidak bersekolah formal karena masih mempertahankan ajaran leluhur dengan tradisi tutur. Pendidiknya adalah orang tua dan tokoh  adat.  Hasil  evaluasi  tercermin  pada  perilaku  hidupnya.  Obsesi  orang  Samin  yaitu nglayani , ngrawat , nglindungi ajaran Ki Samin dalam hal tata cara, tata krama, dan tata darma agar akar tradisi adiluhung terawat. Keberhasilan sekolah rumahan tercermin ketika peserta  didik  berperilaku  sebagaimana  ajaran  orang  tua  dan  dapat  diteladani.  Negara harus hadir memberi pencerahan secara berkesinambungan agar kurikulumnya mengarah pada  pendidikan  formal  atau  kesetaraan  dan  kearifan  lokalnya  tak  tercerabut  dari  akar budayanya. Peran negara idealnya menjelaskan agar materi ajarnya menjadi homeschooling formal dengan pendekatan persuasif.
Kata kunci : komunitas Samin, identitas, sekolah informal

## PENDAHULUAN
L uasnya wilayah dengan keberagaman suku, etnis,  agama,  bahasa,  dan  lainnya  patut disyukuri  oleh  bangsa  Indonesia.  Salah satunya dengan cara melakukan pelestarian atas ragam  potensi  tersebut  agar  tetap  bertahan. Masalahnya  adalah  perlu  langkah  riil  yang berpijak  pada  upaya  pemerintah  merawat potensi keragaman.
Pada  10  Agustus  2002,  DPR  melakukan perubahan  keempat  amandemen  UUD  45 pada  Pasal  32  (1),  yaitu  negara  memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia yang  menjamin  kebebasan  warga  memelihara dan  mengembangkan  nilai  budaya.  Selain  itu, diberlakukannya  UU  Nomor  5  Tahun  2017 tentang  Pemajuan  Kebudayaan  memperkuat upaya  merawat  kebudayaan  bangsa.  Salah satu  komunitas  termasuk  Orang  Rimba  yang merupakan  warga  komunitas  adat  terpencil yang  berdomisili  di  dalam  hutan  di  wilayah Bukit Dua Belas, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.  Ada  tiga  suku  yakni  Anak  Dalam/Kubu, Talang Mamak, dan Bajau/Suku Laut tertebar di enam kabupaten dengan jumlah 4.463 keluarga atau  17.290  jiwa.  Mereka  difasilitasi  Kemensos mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el/E-KTP)  dan  kartu  keluarga  (KK)  3.283 keluarga  atau  13.052  jiwa.  Jumlah  pelayanan terus  dilakukan  secara  bertahap.  Harapan dengan  kepemilikan  pada  Minggu  14  Maret 2021  terlayani  haknya  di  bidang  pendidikan, ekonomi, politik, dan hukum. Selama ini mereka tak  dijangkau  pelayanan  kesehatan  dalam program  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial (BPJS)  Kesehatan  (Harian  Kompas,  Senin  15 Maret  2021).  Kebijakan  pemerintah  tersebut diharapkan  tidak  mengubah  kekhasan  sebagai komunitas yang memiliki kearifan lokal.
Salah  satu  masyarakat  yang  mempertahankan kearifan  lokal  ada  di  Dukuh  Kaliyoso,  Desa Karangrowo,  Kecamatan  Undaan,  Kabupaten Kudus  Jawa  Tengah,  yaitu  komunitas  yang mempertahankan  ajaran  Ki  Samin  Surosentiko agar  tidak  terbawa  arus  globalisasi  dengan melakukan gerakan khasnya yakni tidak sekolah formal.  Komunitas  tersebut  menamakan  diri wong (orang)  Samin.  Sebagai  etnis  Jawa,  awal keberadaan  mereka  telah  ada  sejak  masa penjajahan  Belanda.  Di  Jawa  Tengah, wong Samin  kini  ada  di  Kabupaten  Blora,  Pati,  dan Kudus.  Namun,  keberadaan  di  Dukuh  Kagok,
Desa  Ngarab-Arab,  Kecamatan  Ngaringan, Kabupaten Grobogan sudah tidak lagi berlanjut. Sejak tahun 1968 (pasca gerakan 30 September 1965),  warga  Samin  menjadi  umat  agama Buddha dan sebagian muslim.
Upaya  warga  Samin  di  Kudus  memproteksi komunitasnya  dan  dengan  tetap  menjamin kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (calistung) secara sederhana dengan melakukan sekolah rumahan ( homeschooling ) model Samin.
Naskah ini mengkaji warga Samin di Kudus yang tidak  sekolah  formal  dengan  sekolah  rumahan di  rumah  warga  Samin  secara  rutin-berkala. Materi ajarnya adalah prinsip hidup Samin dan meninggalkan  pantangan  hidup  versi  Samin, meski  prinsip  dan  pantangan  tersebut  juga disesuaikan sebagaimana ajaran tiap agama dan penghayat kepercayaan.
Para  peneliti  mengkaji  Samin  dengan  ragam pendalaman.  Pertama,  Subarkah  menelaah warga  Samin  di  Baturejo,  Kecamatan  Sukolilo, Kabupaten  Pati  Jawa  Tengah.  Warga  Samin mempertahankan  ajarannya  tanpa  menjadi tengkulak  atau  pedagang  dan  perkawinannya dengan model monogami (Subarkah, 2017:115). Ismail  mengungkap  komunitas  Samin  kini  ada yang tidak sekolah formal dengan dalih sekolah menjadi pemicu timbulnya kelas elite sosial yang kala  itu  menjadi  kaki  tangan  kolonial  Belanda (Ismail,  2012:116).  Selanjutnya,  Samiyono mengkaji warga Samin di Desa Baturejo, Sukolilo, Pati tetap mempertahankan jati dirinya dengan pola permukiman berkelompok, berpakaian khas dalam acara tertentu pada prosesi perkawinan, berbahasa  Jawa  ngoko  (bahasa  kelas  rendah), tidak sekolah formal, serta menjadi petani padi dan palawija (Samiyono, 2010:86).
Selain  mengkaji  perihal  Samin,  ada  pula kajian  perihal homeschooling .  Pertama,  Dyah, mendalami  anggapan  warga  Jaten,  Kabupaten Karanganyar,  Jawa  Tengah  yang  melakukan homeschooling. Pembelajarannya menggunakan information technology (IT)  dan  dilakukan secara  mandiri  dalam  forum  grup.  Orang  tua bertujuan  agar  anaknya  dapat  memahami minat  dan  bakat  anak  (Dyah,  2014).  Kedua, Fitriana  menelaah Homeschooling Kak Seto di  Jakarta  Selatan.  Peserta  didik  berkembang potensi  dengan  prestasi  akademik  yang  baik, menjadi community builder, dan  berkarakter yang  dapat  menjadi  bekal  melanjutkan  pada jenjang  selanjutnya,  belajar  secara  mandiri,
dan  berpartisipasi  aktif  di  tengah  masyarakat (Fitriana,  2016).  Ketiga,  Kismarety  dengan lokus yang sama yaitu Homeschooling Kak Seto Pondok  Aren  Jakarta,  mengungkap  bahwa kecerdasan  sosial  anak  didik  secara  situasional dapat  membawa  diri,  berperilaku  jujur,  jelas dalam  mengungkapkan  ide,  dan  empati  pada sesama  (Kismarety,  2016).  Keempat,  Harmani mengkaji kurikulum Homeschooling Primagama Yogyakarta  dengan  kurikulum  tingkat  satuan pendidikan terdesain, aktivitas pembelajarannya meliputi perencanaan, pengorganisasian, aksi , dan  evaluasi  dari  aspek  kognitif,  afektif, dan  psikomotor  (Harmani,  2018).  Kelima, Ariefianto mengungkap bahwa berlangsungnya homeschooling dikarenakan  ada  kekhawatiran orang  tua  terhadap  lingkungan  di  luar  sekolah dengan  banyaknya  perilaku  anak  yang  negatif dan  ketidakpuasan  pada  sistem  pendidikan formal (Ariento, 2017).
Dari berbagai penelitian tersebut, terlihat belum ada  telaah homeschooling pada  komunitas Samin. Dengan demikian, artikel ini mengangkat topik  khas  dengan  unsur  baru  yang  penting dikaji  sebagai  dasar  mengambil  kebijakan  bagi pemerintah  dan  pemerintah  daerah  dalam bidang pendidikan informal.
Rumusan  masalah  penelitian  ini  adalah  (1) seperti  apa  komunitas  Samin  di  Kudus  dalam melaksanakan homeschooling ?  (2)  bagaimana keberhasilan homeschooling Samin?  dan  (3) langkah apa yang perlu diupayakan pemerintah menyikapi homeschooling Samin?  Tujuan penelitian  yaitu  (1)  mendalami homeschooling Samin  di  Kudus,  (2)  mengetahui  faktor keberhasilan homeschooling Samin,  dan  (3) memberi  masukan  pada  pemerintah  dan pemerintah daerah dalam berupaya melahirkan kebijakan  bagi  pemeliharaan homeschooling Samin.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif. Data  diperoleh  melalui  wawancara,  observasi, dan  kajian  pustaka.  Wawancara  dilakukan dengan botoh (tokoh) dan warga Samin di Kudus tahun  2020.  Adapun  observasi  dilakukan  di Dukuh  Kaliyoso,  Desa  Karangrowo,  Kecamatan Undaan,  Kabupaten  Kudus.  Data  dianalisis dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif. Tahapan  riset  ini  menggunakan  teknik  (1)
pengumpulan  sumber  data  dengan  observasi, wawancara, dan literatur/pustaka, (2) observasi/ mengecek  di  lokasi  riset  untuk  mendalami kondisi  riil  warga  Samin  yang  melakukan homeschooling , (3) menyusun penulisan setelah analisa data. Tahap ini merujuk konsep Sudikan dengan  tahapan  (a)  open coding (merinci, memeriksa,  dan  membandingkan  antar-data), (b)  ketiganya  dilakukan  dengan  mendalami penyebab, fenomena, dan konteks, (c) dianalisis dengan  menggunakan  pilihan  antara  analisa riwayat  hidup,  analisa  konten,  atau  etnografi (Sudikan,  2001:80).  Penulis  memilih  analisa etnografi  karena  kajian  seputar  tradisi  yakni model pendidikan  yang  mentradisi  dalam komunitas Samin.  Menurut  Hamzah,  analisa etnografi dilakukan dengan tahapan mereduksi data,  menyajikan  data,  dan  memvalidasi data  (Hamzah,  2020:68).  Hasil  validasi  data selanjutnya dielaborasi melalui tahap penulisan, pengambilan  kesimpulan,  lalu  penyusunan daftar pustaka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Mengenal Komunitas Samin dan Homeschooling
Tempat  pertama  untuk  mengenal  komunitas Samin  adalah  Desa  Klopoduwur,  Kecamatan Banjarejo,  Kabupaten  Blora.  Desa  ini  memiliki padepokan atau tempat pertemuan warga Samin dengan tamu yang dibangun oleh Kementerian Perumahan  Rakyat.  Keberadaannya  untuk mengenang  embrio  gerakan  Samin  yang melawan kolonial Belanda akibat menaikkan tarif pajak pekarangan warga di tengah menurunnya pendapatan kolonial dari wilayah koloninya.
Jiwa perlawanan terhadap kolonial dengan tidak membayar  pajak  ini  pun  masih  terus  melekat hingga  kini.  Seperti  saat  masa  pemerintahan Orde  Baru  membangun  jaringan  pengairan pertanian  di  Dukuh  Kaliyoso,  warga  Samin ada  yang  menolaknya  dengan  dalih  antara kesepakatan awal dengan realisasi pembangunan irigasi  tidak  sesuai  yakni  pengerukan  lahan/ tanah persawahannya terlalu dalam. Tanah hasil pengerukan  tersebut  untuk  pematang  kanan- kiri,  di  tengahnya  untuk  saluran  air  yang  baru. Masa itu, warga non-Samin mengikuti tim yang mengerjakan  pembangunan  saluran  karena enggan  melakukan  perlawanan.  Akibatnya, warga Samin yang menentang terstigma sebagai komunitas pembangkang pembangunan. Hanya
saja, komunitas Samin era kolonial membangkang setiap kebijakan kolonial, seperti tidak membayar pajak, tak sekolah formal, enggan kerja bakti, dan mengaku beragama Adam. Adam diberi makna awal dumadine manungso (manusia  pertama). Kitab sucinya disebut Tapel Adam yang memuat kidung/macapat  dengan  2714  tembang  Jawa. Konsekuensi perlawanannya, Ki Samin diasingkan Belanda di Sawahlunto, Sumatera Barat hingga wafat. Kebenciannya pada Belanda diungkapkan dengan  kiratabasa: Walondo, watae alon-alon tapi mbondo (karakternya  meski  secara  pelan akan membelenggu). Kini, wong Samin sebagian sekolah  formal  dan  sebagian  tidak  sekolah formal, tapi keduanya tetap ‘sekolah’ di rumah ( homeschooling )  dengan  pendidik  kedua  orang tua dan tokoh adat ( botoh ) (yang didalami dalam artikel ini).
Keberadaan  komunitas  Samin  mengalami diaspora  ke  wilayah  tetangga  hingga  kini  di sebagian  wilayah  Kabupaten  Pati  dan  Kudus. Pergerakan  antardaerah  ini  sesuai  respons warga  yang  siap  menerima  berseminya  ajaran Saminisme. Diaspora Samin tidak dapat ditelisik dengan  perspektif  data  sejarah  tertulis,  tetapi prediksi berdasarkan tradisi tutur. Hal ini akibat terbatasnya kajian tentang Samin dari perspektif sejarah  tapi  didominasi  oleh  tradisi  tutur. Komunitas  Samin  bersemi  di  Kudus,  pertama, dari  Desa  Bombong,  Kecamatan  Sukolilo, Kabupaten  Pati  akibat  interaksi  yang  intens antara  Sosar  (warga  Desa  Kutuk,  Kecamatan Undaan,  Kudus),  Radiwongso  (warga  Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, data  riset  ini),  dan  Proyongaden  (warga  Desa Larekrejo, Kecamatan Undaan). Prediksi ini beda dengan  perspektif  bahwa  Saminisme  di  Desa Baturejo  dari  warga  pendatang  yakni  Dukuh Kaliyoso,  Desa  Karangrowo,  Undaan,  Kudus dari  keturunan  Jambat  (Utomo,  2013:190). Prediksi  ini  dibuat  tanpa  menelaah  kronologi diaspora  Samin,  tetapi  hanya  mengandalkan sumber tunggal yang lemah perspektif sejarah. Kedua,  Saminisme  di  Kudus  berdasarkan perspektif Soerjanto, disebut berasal dari Desa Randublatung, Blora tatkala Samin Surosentiko membawa  Kitab Serat Jamus Kalimasada berbahasa  Jawa  Kuno  (berupa  macapat  dan gancaran) singgah di Desa Kutuk (Sastroatmodjo, 2003:19).  Hanya  saja,  kitab  bagi  warga  Samin hingga  kini  sekedar  kenangan  tanpa  pernah melihat  bentuk  fisiknya.  Menurut  Mukodi  dan Afid, inti ajaran Saminisme bersumber dari Serat
Punjer Kawitan, Serat Pikukuh Kasajaten, Serat Uri-Uri Pambudi, Serat Jati Sawit, dan Serat Lampahing Urip (Mukodi  dan  Afid,  2015:35). Kitab  tersebut  merupakan  benda  ’sekedar’ kenangan,  tanpa  terlihat  wujudnya.  Ketiga, Saminisme dari Desa Plosokediren, Blora oleh Ki Samin  Surosentiko  yang  mengembangkan  area pengaruhnya pasca kegagalan melawan kolonial Belanda. Keempat, menurut Fathurrahman sejak tahun 1916 Samin di Kudus dampak kegagalan Ki  Surosentiko  Samin  mengembangkan kekuatannya di wilayah Kabupaten Tuban, Jawa Timur (Faturrohman, 2003:61).
Di Kudus, kompisis komunitas Samin komposisi pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: (1) Desa Kutuk, 5 kepala keluarga; (2) Desa Karangrowo, Dukuh  Kaliyoso  berjumlah  60-an  KK;  (3)  Desa Larekrejo  berjumlah  15  KK,  yang  ketiganya  di wilayah  Kecamatan  Undaan;  (4)  Dukuh  Mijen, Desa  Bulung  Cangkring,  Kecamatan  Jekulo, 6  KK;  (5)  Dukuh  Goleng,  Desa  Pasuruhan  Lor, Kecamatan  Jati,  ada  2  jiwa.  Pada  tahun  2019, jumlahnya  mengalami  penurunan  menjadi tersebar hanya di lima wilayah, yaitu di (1) Desa Kutuk,  2  KK,  (2)  Dukuh  Kaliyoso,  58  KK  (lokus riset),  (3)  Desa  Larekrejo  berjumlah  15  KK,  (4) Dukuh Mijen 5 KK, dan (5) Dukuh Goleng, Desa Pasuruhan Lor, Kecamatan Jati tetap 2 jiwa.
Warga Samin yang melaksanakan pembelajaran homeschooling hanya  yang  berada  di  Dukuh Kaliyoso. Di Dukuh ini ada dua kelompok, yaitu sekolah formal dan sekolah rumahan bagi anak usia  bangku  sekolah.  Sikap  warga  Samin  yang sekolah  formal  diilhami  oleh  pemahamannya bahwa pasca Indonesia merdeka, warga Samin, dianjurkan oleh tokoh Samin generasi Ki Samin agar  menaati  program  pemerintah  ( mapah gedang ). Istilah ini diibaratkan daun pisang yang mengering  di  dahan  pohonnya  karena  proses alamiah. Setelah mengalami pengeringan alami, maka menjadi melemah. Setelah itu, daun kering menggantung di dahan sebagai simbol menaati pemerintah.
Imbas memahami ajaran Ki Samin secara turun- temurun  secara  lisan,  maka  rentan  terjadi pemahaman dan penafsiran yang berbeda antar- internal  Samin  sendiri.  Dampaknya,  terpilah dua  kelompok  yakni  ada  yang  sudah  sekolah formal sejak tahun 1970-an hingga kini dengan dalih  menaati  aturan  pemerintah.  Adapun kelompok  Samin  lainnya  yakni  sekolah  formal sejak  tahun  1970-an  tetapi  pada  tahun  1990-
an  menerima  kedatangan  tamu  yang  mengaku peneliti  dari  Jepang  bernama  Antok  Kukusima. Ia mengingatkan warga Samin bahwa bila warga Samin  ingin  menaati  ajaran  Ki  Samin,  perlu memproteksi  diri  dari  komunitas  luar  tanpa sekolah formal. Ajakan ini diikuti hingga kini.
Pembelajaran  sekolah  rumahan  model  Samin dilaksanakan  setiap  Sabtu  siang  di  rumah warga  Samin  secara  intensif.  Pembelajarannya didominasi  membaca,  menulis,  dan  berhitung yang  digunakan  sebagai  dasar  berinteraksi dengan  dinamika  kekinian.  Pengajarnya  (tutor) adalah warga Samin yang tatkala gadis sekolah hingga  lulus  SMP  dan  menikah  dengan  warga Samin  dari  kategori  kelompok  tidak  sekolah formal.
Selain  model  pembelajaran  tersebut,  juga memanfaatkan acara televisi yang mereka miliki melalui  program  baca  tulis  dan  film  kartun. Hanya saja, hal ini sangat tergantung keteguhan orang  tua  dan  anak  mengikuti  acara  televisi tersebut.
Keberhasilan Homeschooling Samin
Indikator  keberhasilan  sekolah  rumahan  warga Samin diukur berdasarkan dua aspek. Pertama, kemampuan  peserta  didik  membaca,  menulis, dan  berhitung  secara  sederhana  yakni  sekedar mampu  bila  berinteraksi  dengan  warga  Samin dan  non-Samin.  Kedua,  mempertahankan  jati diri sebagai warga Samin yang menaati prinsip dan pantangan hidup versi ajaran Samin.
Upaya  warga  Samin  di  Kudus  untuk mempertahankan  jati  diri  adalah  dengan melakukan  sekolah  rumahan  ( homeschooling ) di  rumah  warga  Samin  seminggu  sekali  secara tetap. Pelaksanaannya pada malam hari karena pada siang hingga sore warga bekerja di sawah masing-masing.  Selain  itu,  yang  berperan sebagai pendidik adalah generasi muda Samin, orang  tua,  dan botoh (tokoh).  Orang  tua berperan  dengan  keteladanan  di  rumah  dalam mengaplikasikan  dasar  hidup,  mewujudkan hal  yang  harus  dilakukan  dan  mewujudkan  hal yang harus ditinggalkan dalam wujud riil. Peran botoh sebagai guru untuk tempat bertanya bila ada  hal  yang  perlu  pendalaman.  Selanjutnya, kurikulum  sekolah  rumahan  Samin  mencakup 3  hal.  Pertama,  filosofi  hidup  berupa  ucapan ( artikel ), keyakinan hati ( partikel ), perilaku baik ( kelakuan ).  Ketiganya  seiring  antara  rencana,
keinginan hati, dan tindakan berdasarkan tujuan hidup, yakni demen/seneng (senang), becik/apek (baik), rukun, seger/enak (enak), dan waras/ora loro (sehat). Kedua, hal yang harus dilakukan lugu (sesuai  pakem), mligi (konsisten),  rukun,  sabar, nrimo ,  teguh  (berpendirian), tegen (kokoh), sregep (giat),  sopan-santun.  Ketiga,  hal  yang harus  ditinggalkan  dalam  berkarakter  ( sipatan ) berupa drengki (iri  hati), srei ( syirik ), dahwen (menuduh  tanpa  bukti), panasten (mudah tersinggung), petil jumput (mencuri), nemu wae ora keno (menemukan pun berpantang).
Unsur  kurikulum  pembelajaran  ala  Samin  ini selaras  dengan  muatan  pendidikan  karakter berupa religiositas, kejujuran, toleransi, disiplin, cinta damai, tanggung jawab, kepedulian sosial dan  lingkungan,  kreativitas,  pembiasaan  dan keteladanan, serta pembiasaan di rumah.
Adapun yang tidak dilaksanakan dalam interaksi sosial  berupa  pantangan nganggo celono dowo (mengenakan celana panjang), dol tinuku (berdagang), sekolah (sekolah formal), ora keno duwe bojo loro (poligami).  Karakter  tersebut untuk  mempertahankan  jati  diri,  meski  diakui wong  Samin  bahwa  mereka  menghadapi pergeseran ( terancam gambaran nyoto lunture lakon).
Materi yang diajarkan adalah karakter dan pinsip hidup berupa (1) pantangan untuk tidak drengki (memfitnah),  s rei (serakah), panasten (mudah tersinggung  atau  membenci  sesama), dawen (mendakwa  tanpa  bukti), kemeren (iri  hati/ syirik,  keinginan  memiliki  barang  yang  dimiliki orang lain), nyiyo marang sepodo (berbuat nista terhadap  sesama  penghuni  alam),  dan bejok reyot iku dulure, waton menungso tur gelem di ndaku sedulur (menyia-nyiakan  orang  lain tak boleh, cacat seperti apa pun, asal manusia adalah saudara jika mau dijadikan saudara), (2) menjauhi  lima  pantangan  berinteraksi  meliputi bedok; menuduh, colong; mencuri, pethil; mengambil barang (yang masih menyatu dengan alam  atau  masih  melekat  dengan  sumber kehidupannya) misalnya sayur-mayur di ladang, jumput; mengambil  barang  (barang  yang  telah menjadi  komoditas  di  pasar)  misalnya  beras, hewan  piaraan,  dan  kebutuhan  hidup  lainnya, dan nemu wae ora keno; pantangan menemukan barang,  sebagian  tak  sekolah  formal  karena masih  meyakini  bahwa  sekolah  merupakan aktivitas penjajah Belanda (Rosyid, 2008).
Ketaatan atau ketidaktaatan pribadi warga Samin
terhadap  ajaran  Ki  Samin  sangat  ditentukan oleh  kesadaran  masing-masing.  Maksudnya, orang  Samin  ada  yang  menaati  sepenuhnya, ada  yang  tidak  menaati  sepenuhnya.  Warga Samin  membaur  dengan  lingkungannya  (non- Samin)  sehingga  tidak  eksklusif  (menutup  diri dengan pergaulan), tidak dikucilkan oleh warga di  lingkungannya  yang  Samin  dan  non-Samin (muslim nahdliyin, Jawa).
Adanya sekolah rumahan juga membawa doktrin perlawanan  pada  peraturan  pemerintah,  yakni tidak  melaksanakan  program  wajib  belajar  12 tahun,  sebagaimana  amanat  Peraturan  Daerah Kabupaten Kudus (Perda) Nomor 2 Tahun 2010. Imbasnya, anak warga Samin kelompok ini tidak memiliki ijazah sejak SD hingga SMA/sederajat. Akibat dinamika kekinian, publik tidak selalu tahu bahwa di era milenium, masih ada warga yang tidak  sekolah  formal.  Tetangga  warga  Samin yang  Samin  tetapi  sekolah  formal  dan  non- Samin  melihat  praktik  pembelajaran  sekolah rumahan  ala  Samin  dianggap  hal  biasa,  bukan sebagai  pelanggaran  Perda  Kudus.  Uniknya, pemerintah  desa  pun  menganggapnya  sebagai wilayah  internal  komunitas  Samin  meski  tidak sekolah  formal  dengan  dalih  komunitas  Samin adalah komunitas adat.
Sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 18 B ayat 2 yang menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)  diatur  dalam  undang-undang,  yang  ada hingga kini hanyalah Rancangan Undang-Undang (RUU)  Masyarakat  Adat.  Siapa  masyarakat adat?  Berdasarkan  Konvensi  ILO  Nomor  169 Tahun  1986,  adat  adalah  norma/aturan  tidak tertulis,  keberadaannya  kuat  dan  mengikat, bagi  pelanggarnya  dikenai  sanksi.  Masyarakat adat  adalah  sekelompok  orang  yang  memiliki jejak sejarah dengan masyarakat sebelum masa penjajahan, berkembang di daerahnya, bertekad untuk  memelihara,  mengembangkan,  dan mewariskan  daerah  leluhurnya  dan  identitas etnik  pada  generasinya.  RUU  mewacanakan pengakuan  dan  perlindungan  hak  masyarakat adat,  yakni  kelompok  masyarakat  yang  secara turun-temurun  bermukim  di  wilayah  geografis tertentu  di  negara  Indonesia  karena  adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang  kuat  dengan  tanah,  wilayah,  dan  sumber daya  alam  di  wilayah  adatnya,  adanya  sistem
nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum yang berbeda, baik sebagian maupun  seluruhnya  dari  masyarakat  pada umumnya.  Status  masyarakat  adat  dalam  draf RUU  merupakan  pengakuan  yakni  pernyataan tertulis  maupun  tidak  tertulis  atas  keberadaan masyarakat  adat  beserta  hak-haknya  yang diberikan oleh negara dan/atau pihak lain di luar negara. Hak masyarakat adat, hak yang bersifat asal-usul  yang  melekat  pada  masyarakat  adat yang  bersumber  dari  tatanan  politik,  ekonomi, struktur  sosial  dan  budaya  mereka,  khususnya hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam.
Hak dasarnya, hak tuntutan yang dapat diajukan seseorang  pada  orang  lain;  hak  asasi  manusia, hak  hukum  yang  dimiliki  tiap  orang  sebagai manusia  yang  bersifat  universal.  Hak  dasar merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang ada sebelum lahir (di kandungan) sebagai anugerah  Tuhan  wajib  dihormati,  dijunjung tinggi,  dan  dilindungi  oleh  negara,  hukum dengan kehormatan dan martabat manusia. Hak sosial berupa 1) hak jaminan sosial, sebagaimana amanat Pasal 28 H (3) UUD 1945, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan  dirinya  secara  utuh  sebagai manusia  yang  bermartabat,  2)  hak  atas perumahan, tertuang dalam UU Nomor 4 Tahun 1992  tentang  Perumahan  dan  Permukiman, setiap  warga  negara  mempunyai  hak  untuk menempati  dan/atau  menikmati  dan/atau memiliki  rumah  yang  layak  dalam  lingkungan yang  sehat,  aman,  serasi,  dan  teratur,  3)  hak pelayanan  kesehatan,  dan  4)  hak  pendidikan. Hak sosial budaya adalah hak yang berhubungan dengan masyarakat. Hak ini memberi kebebasan kepada seseorang untuk menentukan, memilih, dan  mendapat  pendidikan,  pengajaran,  dan mengembangkan  budaya  yang  sesuai  dengan bakat dan minatnya.
Berdasarkan penjelasan tersebut, warga Samin dapatkah  dikategorikan  sebagai  komunitas adat?  Warga  Samin  tidak  mewariskan daerah  leluhurnya,  identitas  etnik  pun  sama sebagaimana  tetangga  Samin  yang  non-Samin yakni etnis Jawa. Orang Samin hidup tidak dalam satu wilayah karena dari sejarah keberadaannya gerakannya  lintas  daerah  (tidak  sebagaimana komunitas Baduy Dalam yang sewilayah).
Pembelajaran di rumah dilakukan warga Samin sejak  era  Orde  Baru  hingga  kini.  Hal-hal  yang menjadi  penyebab  bertahannya  pembelajaran
tersebut  adalah  sebagai  berikut.  Pertama, kehidupannya  di  kampung/desanya  sebagai petani penggarap lahan atau buruh tani. Kedua, kehidupan  di  desa  membentuknya  menjadi asketis.  Hal  ini  turut  menjadi  faktor  kokohnya warga  Samin  melaksanakan  ajaran  leluhurnya dengan modal gaya hidup di desa tak terpengaruh oleh  realitas  kekinian  yang  tak  goyah  oleh terpaan  hidup  masa  kini.  Realitas  kekinian  itu mereka  saksikan  dalam  televisi.  Warga  Samin mayoritas  memiliki  televisi,  telepon  genggam, dan sepeda motor. Secara umum kehidupannya tidak miskin, tapi sederhana.
Bagi  kelompok  warga  Samin  yang  tidak  siap hidup  sederhana,  mereka  terbawa  dinamika kehidupan  kekinian.  Pola  hidupnya  mengikuti model  tetangganya  yang  non-Samin,  seperti meninggalkan dunia pertanian di desa menjadi tenaga  kerja  Indonesia  (TKI)  dan  tenaga  kerja wanita  (TKW)  sejak  tahun  1990-an  meski  kini sudah  beralih  menjadi  pekerja  urban  di  kota besar  atau  luar  Jawa  sebagai  kuli  bangunan. Kepulangannya  setiap  tiga  bulan  sekali. Imbasnya, mereka terbawa pola dan gaya hidup warga non-Samin.
Bagi yang sekolah formal dan berijazah sekolah formal  dan  memenuhi  persyaratan  maka menjadi  pekerja  industri  di  kota  besar.  Imbas berikutnya  dengan  interaksi  tersebut  ada yang  kawin  dengan  non-Samin  dan  menjadi muslim/muslimah.  Data  dari  Rosyid  (2018) juga  mengungkap  terjadi  perceraian,  antara lain  (1)  Masini  warga  Dukuh  Kaliyoso  bercerai dengan  Suwarjo,  warga  Samin  Desa  Bombong, Kabupaten  Pati  (tetangga  Kudus),  (2)  Sukiran, warga Desa Bombong bercerai dengan Sutimah warga  Dukuh  Kaliyoso,  tahap  kawinnya  hanya tahapan nyuwito ,  (3)  Kusnan  dengan  Kastinah (kedua warga Dukuh Kaliyoso akibat tidak akur, (4)  Sulasno  warga  Dukuh  Kaliyoso  dengan  Wiji warga Desa Bombong, Pati akibat keduanya ingin berumah  tangga  di  desanya  masing-masing. Setelah  bercerai,  Lasno  kawin  secara  Islam (menjadi muslim) dengan Winarsih warga Dukuh Kaliyoso, (5) Solik kawin secara Samin dikaruniai seorang anak, Solik kokoh sebagai warga Samin tetapi sang isteri ingin kembali sebagai muslimah, dan (6) Dwi Winarti dengan Anteng, kedua warga Samin ini bercerai karena tidak cocok. Imbasnya, mantan besan hingga ditulisnya artikel ini tidak damai.  Hal  ini  diakibatkan  mantan  besan  tidak menyerahkan Anteng sebagai mantan menantu pada keluarga Anteng (Rosyid, 2018).
Ketiga, ada LSM yang memfasilitasi pembuatan buku  ajaran  Samin  agar  dapat  diakses  publik sekaligus  sebagai  langkah  menepis  stigma  dan mengantisipasi  penafsiran  yang  salah  tentang ajaran Samin.
Keempat,  ada  yang  bergabung  dengan  Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa  Indonesia  (MLKI),  lembaga  yang  menaungi penghayat di  Kota  Kudus  di  bawah  pembinaan Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kudus  agar mendapat wawasan kehidupan sosial yang luas. Kelima, selalu memenuhi undangan dari lembaga swadaya  masyarakat  dan  lembaga  formal/ informal  dalam  pelatihan,  sebagai  narasumber atau  peserta  untuk  memberikan  gambaran tentang  Samin  masa  kini.  Komunitas  ini  pun sebelum  warganya  menjadi  pekerja  urban, melakukan homeschooling , tetapi karena urban itulah, homeschooling menjadi tidak terlaksana.
Warga  Samin  di  Dukuh  Kaliyoso  (lokus  riset ini)  berjumlah  58  kepala  keluarga,  separuhnya mempertahankan homeschooling karena hidup  di  desa,  sedangkan  separuhnya  tidak mengaktifkan  lagi homeschooling karena mayoritas  menjadi  pekerja  urban,  khususnya lelaki.  Ketertarikan  menjadi  pekerja  urban tersebut  karena  memburu  gaya  hidup  yang setara dengan warga non-Samin. Kelompok ini, desain  rumahnya  di  atas  rata-rata  dibanding tetangganya,  bahkan  ada  yang  memiliki  mobil pribadi  (bukan  untuk  angkutan  barang). Imbasnya,  kekhasan  sebagai  pewaris  kearifan lokal  kian  tergerus.  Hanya  saja  mereka  masih meyakini akan menjadi warga tani dan menetap di desa setelah perekonomiannya mapan.
Langkah dan Upaya yang perlu dilakukan pemerintah menyikapi homeschooling Samin Upaya  awal  yang  harus  dipahami  pemerintah desa dan pemda Kudus atas keberadaan warga Samin yang tidak sekolah formal tetapi sekolah rumahan adalah memahami esensi masyarakat adat (sebagaimana dipaparkan di atas).
Pelaksanaan homeschooling versi Permendikbud Nomor  129  Tahun  2014  terdiri  dari  (1) homeschooling tunggal yang dilaksanakan oleh orang tua dalam satu keluarga tanpa bergabung dengan  kelompok  lain,  (2) homeschooling majemuk  yang  dilaksanakan  oleh  dua  atau lebih  keluarga,  meski  kegiatan  pokok  oleh orang  tua,  (3) homeschooling komunitas  yang
menggabungkan  beberapa homeschooling dengan  menentukan  silabus,  bahan  ajar, kegiatan  pokok  (olahraga,  seni,  dan  bahasa), ada sarana dan prasarana, jadwal pembelajaran, dan  disediakan  tutor.  Komunitas  Samin  dalam melaksanakan homeschooling jenis  majemuk. Hanya  saja,  materi  ajarnya  fokus  pada  ajaran Samin.
Upaya  warga  Samin  melestarikan  ajaran leluhurnya  dengan  memberi  pemahaman pada  warga  dan  anak  mudanya  merupakan upaya  positif.  Potensi  positif  tersebut  sudah saatnya  didukung  pemerintah  dengan  upaya nyata.  Pertama,  memberi  penjelasan  dengan pendekatan  persuasif  dan  berkesinambungan agar  materi  ajar  dikembangkan  sebagaimana homeschooling formal.  Selama  ini,  kelompok ini  tidak  memiliki  ijazah  karena  tidak  termasuk kategori homeschooling formal  (Rosyid, 2020:16). Kedua, keterlibatan Dinas Pendidikan khususnya  sub-direktorat  Pendidikan  Informal untuk melakukan pendekatan secara intensif dan berkesinambungan untuk mencari jalan tengah agar homeschooling Samin  memenuhi  kriteria pendidikan informal yang kedudukannya setara dengan pendidikan formal. Ketiga, keterlibatan pemerintah  desa  untuk  lebih  dioptimalkan dalam  memberi  bimbingan  terkait  pendidikan formal yang merupakan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2008 tentang Wajib Belajar, dan Perda Kudus Nomor 2  Tahun  2010  tentang  Wajib  Belajar  12  Tahun. Hanya  saja,  kesadaran  pemerintah  Kabupaten Kudus  dan  pemerintah  Desa  Karangrowo, Kecamatan Undaan belum memiliki visi khusus mengentaskan  komunitas  Samin  agar  sadar menaati  aturan  pemerintah  dan  pemda  di bidang pendidikan formal.
Pemicu  keengganan  pemerintah  desa  dan pemda, antara lain karena, pertama, mengubah pola  belajar  ala  Samin  dikhawatirkan  dianggap mengubah  kekhasan  Samin  oleh  warga Samin.  Dampaknya,  pemerintah  daerah dianggap  sebagai  pemimpin  yang  arogan. Akibat  lanjutannya,  direspons  negatif  bila kepala  desa  ingin  mencalonkan  lagi  pada tahap  kepemimpinan  berikutnya.  Kedua, perangkat desa masih perlu diberi pembekalan pemahaman  konsep  masyarakat  adat  oleh pemerintah  Kabupaten  Kudus  agar  tidak  salah dalam  memahami  esensi  komunitas  adat. Ketiga,  Bupati  Kudus  harus  menginstruksikan
pada  jajarannya  agar  warga  Samin  diposisikan sebagai warga negara yang harus melaksanakan aturan  dengan  benar  yakni  melaksanakan Perda Wajib Belajar Dua Belas Tahun. Instruksi ini  harus  dievaluasi  secara  berkala  dengan memerankan secara optimal inspektorat daerah. Hal  ini  berpijak  pada  Amandemen  UUD  1945 Perubahan  Keempat  Pasal  32  (1),  yaitu  negara memajukan  kebudayaan  nasional  Indonesia di  tengah  peradaban  dunia  dengan  menjamin kebebasan  masyarakat  dalam  memelihara  dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
Warga  Samin  di  Kudus  yang  mempertahankan ajaran  leluhurnya  bukan  kategori  masyarakat adat  karena  hidup  di  lingkungan  yang  ragam, tidak  ada  tanah  adat,  dan  membaur  lazimnya masyarakat  non-adat  sehingga  berlaku  aturan sebagaimana warga non-Samin terkait ketaatan di bidang pendidikan nasional.

## SIMPULAN DAN USULAN ATAU OPSI KEBIJAKAN
Warga  Samin  di  Dukuh  Kaliyoso  memproteksi generasinya  agar  tidak  terpengaruh  dinamika kehidupan kini dengan mendidik anak di rumah ( homeschooling )  oleh  orang  tua  dan  tokoh masyarakat. Kurikulumnya adalah prinsip hidup Samin,  dengan  evaluasi  dalam  wujud  perilaku hidup.  Memproteksi  generasi  ini  berpijak  pada pandangan  hidup  untuk nglayani, ngrawat, nglindungi ajaran  Ki  Samin  dalam  hal  tata cara,  tata  krama,  tata  darma  agar  akar  tradisi leluhurnya yang diyakininya adiluhung terawat. Keberhasilannya  berkarakter  karena  orang tua  dan  tokoh  perilakunya  dapat  diteladani. Namun, kurikulumnya masih merupakan produk leluhur,  bukan  kurikulum  pendidikan  formal atau  kesetaraan.  Dalam  kondisi  ini,  negara harus  hadir  membimbing  dan  mengarahkan agar  pembelajarannya  mengarah  pada homeschooling formal tanpa mengubah kearifan lokal.
Pendidikan  rumahan  dalam  Samin  sesuai prinsip  pendidikan  karakter.  Namun,  karena warga  Samin  bukan  komunitas  adat,  mereka harus  menaati  peraturan  di  bidang  pendidikan sebagaimana  warga  non-Samin.  Upaya yang  harus  segera  dilakukan  pemda  Kudus, antara  lain:  1)  Memberi  penjelasan  dengan pendekatan  persuasif  dan  berkesinambungan agar materi ajarnya dikembangkan sebagaimana
homeschooling formal.  2)  Keterlibatan  Dinas Pendidikan  sub-direktorat  Pendidikan  Informal untuk  melakukan  pendekatan  secara  intensif dan  berkesinambungan  untuk  mencari  jalan tengah  agar homeschooling Samin  memenuhi kriteria pendidikan informal yang kedudukannya setara dengan pendidikan formal. 3) Keterlibatan pemerintah  desa  lebih  dioptimalkan  dalam memberi  bimbingan  terkait  aturan  pendidikan formal  dan  informal  terutama  adanya  Perda Pemkab  Kudus  Nomor  2  Tahun  2010  tentang Wajib Belajar 12 Tahun.
Kehadiran Pemda Kudus memberi pemahaman pada  warga  Samin  yang  melestarikan  ajaran leluhurnya  dengan  mengkaji  ajaran  dengan perilaku  hidup  harus  diberi  pemahaman tentang pendidikan homeschooling formal agar terlaksana  program  wajib  belajar,  sehingga warga  Samin  harus  memiliki  ijazah  SMA/MA/ SMK atau pendidikan yang setara seperti Kejar Paket  C  atau homeschooling formal  setara Kejar Paket C. Tugas mulia Pemkab Kudus perlu dievaluasi  kinerjanya  oleh  Komisi  Ombudsman agar  warga  Samin  tetap  eksis  dan  menaati aturan di bidang pendidikan jalur informal.

## PUSTAKA ACUAN
Ariefianto,  L.  (2017).  Homeschooling:  Persepsi, latar belakang dan problematikanya (Studi kasus pada peserta didik di homeschooling Kabupaten  Jember). Jurnal Edukasi, 4 (2), 21-26.
Hartati  Dyah,  W.  (2014).  Pengaruh  Metode Homeschooling  Terhadap  Minat  Belajar Anak  di  kecamatan  Jaten  Kabupaten Karanganyar. Jurnal Ilmiah Go Infotech,
20 (1), 126-140. Faturrohman,  Deden.  (2003). Hubungan Pemerintahan dengan Komunitas Samin dalam Agama Tradisional Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger . Yogyakarta: LKiS. Fitriana, Ajeng. (2016). Efektivitas Pelaksanaan  Pendidikan  Homeschooling sebagai  Pendidikan  Alternatif  dalam Mengembangkan  Potensi  Anak  di Homeschooling  kak  Seto  Jakarta  Selatan. Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus), 1 (1). Harmani,  Yuniasri  Sadewi.  (2018).  Manajemen
Pembelajaran
Homeschooling
di
Homeschooling  Primagama  Yogyakarta.
Media Manajemen Pendidikan, 1 (1), 1-9.
Hamzah,  Amir.  (2020). Metode Penelitian Etnografi Kajian Filosofis, Teoretis, dan Aplikatif. Malang: Literasi Nusantara. Ismail,  Nawari.  (2012). Relasi Kuasa dalam Pengubahan Budaya Komunitas Negara, Muslim, Wong Sikep . Bandung: Karya Putra
Darwati. Kismarety,  C.  G.  (2016). Homeschooling dan Kecerdasan Sosial Siswa (Studi Kasus pada Komunitas Homeschooling Kak Seto di Pondok Aren) (Skripsi,  Fakultas Ilmu  Tarbiyah  dan  Keguruan  UIN  Syarif Hidayatullah Jakarta).
Mukodi  dan  Burhanuddin,  Afid.  (2015). Pendidikan Samin Surosentiko . Yogyakarta: Lentera. Rosyid,  M.  (2008). Samin Kudus: bersahaja di tengah asketisme lokal .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
------. (2018). Perkawinan Samin dan Dampaknya pada Status Hukum Anak dan Perempuan.
Kafaah: Journal of Gender Studies, 8 (1), 95- 129.
Rosyid, M., & Kushidayati, L. (2020). Menunggu Kiprah  Negara  Pada  Sekolah  Rumahan Versi  Komunitas  Samin:  Studi  Kasus  di Kudus  Jawa  Tengah. PATTINGALLOANG,
7 (3), 348-358. Sudikan,  Setya  Yuwana.  (2001). Metode Penelitian Kebudayaan. Surabaya:  Citra Wacana.
Sastroatmodjo,  R.P.A  Soerjanto.  (2003).
Masyarakat Samin Siapakah Mereka? Yogyakarta: Nuansa. Samiyono, David. (2010). Sedulur sikep struktur sosial dan agama masyarakat Samin di Sukalila .  Program  Pascasarjana  Sosiologi Agama,  Universitas  Kristen  Satya  Wicana Salatiga.
Subarkah. (2017). Sedulur Sikep Menggugat Jalan Berliku Pertahankan Pegunungan Kendeng Utara .  Kudus:  Badan  Penerbit  Universitas Muria Kudus. Utomo,  Stefanus  Laksanto.  (2013). Budaya Hukum Masyarakat Samin .  Bandung: Alumni.