## PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Magister Hukum Universitas Bandar Lampung
Terbit Pertama Kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli

## PENANGGUNG JAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

## KETUA PENYUNTING
Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

## WAKIL KETUA PENYUNTING
Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

## PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum Dr. Erlina B, S.H., M.H Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H Indah Satria, S.H., M.H
Yulia Hesti, S.H., MH

## PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret) Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta) Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)
Alamat:

## Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142 Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: jurnal.mh@ubl.ac.id
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui  bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

## ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA MELAKUKAN PENEBANGAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN TANPA IJIN YANG BERWENANG
Sukoco SP, 1 Erlina B, 2 Eddy S Wirabhumi. 3

## Abstract
The social phenomena that occurred today are still encountered cases related to the criminal acts of illegal logging in forest areas. One of the cases that have occurred is the  criminal  act  of  logging  the  tree  in  the  forest  area  without  the  authorized permission. The problems in this study include: whether the cause of perpetrators to commit  crimes  in  forest  areas  without  authorized  permits,  how  criminal  liability against  perpetrators  of  criminal  acts  Logging  in  forest  areas  without  authorized permits.  The  results  of  research  and  settlement  indicate  that  the  cause  of perpetrators  to  commit  criminal  acts  of logging  in  forest areas  without authorized permits include intrinsic factors (poor family environment, age and intelligence , and psychology of evil talent, personality), extrinsic factors (low level of education, social environment, intention and opportunity), weak religious education and ethics, lack of environmental education and forestry, lack of supervision. The advice in this research is expected to law enforcement officers with the forestry service in order to provide strict  sanctions  against  perpetrators  of  criminal  acts  of  logging  in  forest  areas without authorized permits.
Keywords: accountability, criminal offence, logging, forest area.

## I. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  Negara  hukum  sebagaimana  yang  diatur  dalam Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945.  Sebagai  Negara  Hukum  maka  Negara  Indonesia  menjamin  segala  Warga Negara  sama  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan,  serta  wajib menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada  kecualinya.  Namun dalam  hukum  pidana  yang  berlaku  di  Indonesia  saat  ini  belum  mampu  secara maksimal mengatur dan menampung kegiatan-kegiatan dalam rangka penegakan hukum di bidang pembalakan hutan secara liar ( illegal logging ).
Pembalakan  liar  ( illegal  logging )  merupakan  kegiatan  pemanfaatan  hasil hutan  kayu  secara  tidak  sah  yang  terorganisir  dan  melanggar  peraturan perundang-undangan,  dimana  pengertian  terorganisir  menurut  Pasal  1  angka  6
1 Mahasiswa Magister Hukum Universitas Bandar Lampung, sukoco.sp@gmail.com
2 Dosen Magister Hukum Universitas Bandar Lampung, erlina@ubl.ac.id
3 Dosen Magister Hukum Universitas Bandar Lampung, eddy@ubl.ac.id
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Perusakan  Hutan  yaitu  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  suatu  kelompok  yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama  pada  waktu  tertentu  dengan  tujuan  melakukan  perusakan  hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal didalam atau disekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu  untuk  keperluan  sendiri  dan  tidak  untuk  tujuan  komersial.  Banyak  ditemui kasus  dimana  orang/warga  masyarakat  bersama-sama  dengan  pejabat  yang berwenang  melakukan  pembalakan  liar  ( illegal  logging )  dengan  alasan  ekonomi didalam  kawasan  hutan  dan  perbuatan  tersebut  jelas  dilarang  dalam  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Perusakan Hutan.
Berkaitan  dengan  perlindungan  dari  terjadinya illegal  logging ,  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur dengan tegas larangan-larangan bagi setiap orang agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Larangan-larangan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan  dapat  dipatuhi  dan tidak  dilanggar  oleh  setiap  orang,  maka  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan  dengan  tegas menentukan  bahwa  pelanggaran  terhadap  larangan  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Perusakan  Hutan  merupakan  tindak  pidana  di  bidang  kehutanan  yang  sering disebut dengan istilah illegal logging.
Dilihat  dari  doktrin  pertanggungjawaban  pidana,  tindak  pidana  di  bidang kehutanan  diatur  dalam  Pasal  50  ayat  (3)  huruf  e Jo Pasal  78  Ayat (5)  Undang  – undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan Pasal 12 huruf b, c Jo Pasal 82 ayat (1) huruf b, c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan  dan  Pasal  12  huruf  f Jo Pasal  84  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Perusakan  Hutan  dan  Pasal  104  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dalam hal pertanggungjawaban pidana  menganut  doktrin mens-rea (asas  kesalahan),  kerena  menempatkan kesengajaan sebagai unsur utama delik.
Fakta  sosial  yang  terjadi  bahwa  tindak  pidana illegal  logging di  hutan konservasi  juga  terjadi  di  Provinsi  Lampung  khususnya  di  wilayah  Kabupaten Pesawaran, hal itu dapat dilihat dari Putusan Perkara Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 559/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kla kasus illegal logging . Dalam kasus tersebut, Terdakwa    Aan  Setiawan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  “tindak  pidana  melakukan  penebangan  pohon  dalam kawasan  hutan  tanpa  ijin  yang  berwenang”,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  82
ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Ilegal Logging di kawasan Hutan seperti dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri  Kalianda  Nomor  559/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kla  merupakan  salah  satu bentuk  perwujudan  penegakan  hukum  dan  penanggulangan  kejahatan  terhadap pelaku tindak pidana melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa ijin  yang  berwenang dalam  Putusan  Nomor  559/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kla sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Adanya  kasus  pembalakan  liar  di  daerah  seperti  dalam  Putusan  Perkara Pengadilan  Negeri  Kalianda  Nomor  559/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kla  dimana sekelompok orang karena memenuhi kebutuhan ekonominya melakukan tindakan menebang,  mengambil  dan  membawa  kayu  dari  dalam  kawasan  hutan  tanpa  ijin pejabat yang berwenang dikenakan tindak pidana pembalakan liar ( illegal logging ) bila  dikaitkan  dengan  tujuan  pemidanaan  menimbulkan  permasalahan  yang dihubungkan  dengan  tujuan  penanggulangan  kejahatan  ( criminal  policy )  sebagai upaya  perlindungan  masyarakat  untuk  mencapai  keadilan  dan  kesejahteraan masyarakat  ( social  welfare ),  menjadikan  pemikiran  cukup  adilkah  mereka  yang karena  sekedar  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  diancam  dengan  hukuman  yang sama dengan pemilik modal yang secara jelas mencuri kayu hutan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

## II.   PEMBAHASAN

## a.  Tindak Pidana dan Penggolongan Tindak Pidana
Tindak  pidana  menurut  Wirjono  Prodjodikuro  adalah  perbuatan  atau serangkaian perbuatan yang padanya diletakkan sanksi pidana. Dengan demikian dilihat  dari  istilahnya,  hanya  sifat-sifat  dari  perbuatan  saja  yang  meliputi  suatu tindak pidana sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana. Terdapat pemisahan antara  pertanggungajwaban  pidana  dan  tindak  pidana,  yang  dikenal  dengan paham  dualisme,  yang  memisahkan  antara  unsur  yang  mengenai  perbuatan dengan  unsur  yang  melekat  pada  diri  orangnya  tentang  tindak  pidana.  (Wirjono Prodjodikuro, 1974: 11)
Menurut  Barda  Nawawi  Arief  bahwa  hukum  pidana  membagi  tindak  pidana menjadi dua sifat, (Barda Nawawi Arief, 1943: 35) yaitu:
1) delik formil, adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2) delik  material,  adalah  delik  yang  dianggap  telah  selesai  dengan ditimbulkannya  akibat  yang  dilarang  dan  diancam  dengan  hukuman  oleh undang-undang.
b. Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan
Teori  tujuan  pemidanaan  dan  pedoman  pemidanaan  sebagaimana dikemukakan oleh R. Sudarto, maka dalam usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia, pidana merupakan salah satu masalah urgen untuk diperbaharui. Oleh sebab  itu,  dalam  pembaharuan  hukum  pidana,  jenis  pidana  dan  aturan pemidanaan  mengalami  perombakan  total  yang  signifikan  serta  mengedepankan aspek-aspek sosial kemanusiaan dan hak asasi manusia. Beberapa perkembangan mengenai  pidana  dan  pemidanaan  dalam  pembaharuan  hukum  pidana  di antaranya sebagai berikut:
(1) Teori Tujuan Pemidanaan Tujuan pemidanaan yaitu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan  norma  hukum  demi  pengayoman  masyarakat,  menyelesaikan konflik  yang  ditimbulkan  oelh  tindak  pidana,  memulihkan  keseimbangan, mendatangkan  rasa  damai  dalam  masyarakat,  memasyarakatkan  terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna, dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
(2) Teori Pedoman Pemidanaan
Pedoman  pemidanaan  yang  dapat  dijadikan  acuan  bagi  hakim  dalam memberikan  pidana.  Pedoman  pemidanaan  itu  adalah  hakim  harus memperhatikan  kesalahan  pelaku  tindak  pidana,  motif  dan tujuan  melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana, riwayat  hidup  dan  keadaan  sosial  ekonomi  pelaku  tindak  pidana,  sikap  dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa  depan  pelaku  tindak  pidana,  pandangan  masyarakat  terhadap  tindak pidana yang dilakukan, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana (R. Sudarto, 2006: 63).

## c. Penegakan  Hukum  Pidana  dan  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Penegakan Hukum
Menurut Barda Nawawi Arif, secara umum dilihat dari segi fungsionalisasi, pengoperasian  dan  penegakan  sanksi  pidana  dalam  suatu  peraturan  perundang- undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:
(a) Tahap formulasi, yaitu tahap perumusan atau penetapan pidana oleh pembuat undang-undang (sebagai kebijakan legislatif).
(b) Tahap  aplikasi,  yaitu  tahap  pemberian  pidana  oleh  penegak  hukum  (sebagai kebijakan yudikal).
(c) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang (sebagai kebijakan eksekutif).
d. Tinjauan tentang Hutan Konservasi dan Tindak Pidana Illegal Logging
Pembalakan  liar  ( illegal  logging )  terjadi  karena  adanya  kerjasama  antara masyarakat  lokal  berperan  sebagai  pelaksana  di  lapangan  dengan  para  pemodal bertindak membeli kayu-kayu hasil tebangan tersebut, adakalanya pemodal tidak hanya menampung dan membeli kayu-kayu hasil tebangan namun juga mensuplai alat-alat  berat  kepada  masyarakat  untuk  kebutuhan  pengangkutan.  Untuk mengatasi maraknya tindak pidana pembalakan liar ( illegal logging ) jajaran aparat penegak  hukum  (penyidik  Polri  maupun  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  yang lingkup  tugasnya  bertanggungjawab  terhadap  pengurusan  hutan,  Kejaksaan maupun  Hakim)  telah  mempergunakan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan  sebagai  instrumen hukum  untuk  menanggulanggi  tindak  pidana  pembalakan  liar  ( illegal  logging ), meskipun  secara  limitatif  undang-undang  tersebut  tidak  menyebutkan  adanya istilah  pembalakan  liar  ( illegal  logging ).  Yang  dimaksud  dengan  pembalakan  liar ( illegal logging )  berdasarkan  Pasal  1  angka  4  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan  adalah  semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.
Pembalakan  liar  ( illegal  logging )  merupakan  kegiatan  pemanfaatan  hasil hutan  kayu  secara  tidak  sah  yang  terorganisir  dan  melanggar  peraturan perundang-undangan,  dimana  pengertian  terorganisir  menurut  Pasal  1  angka  6 Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Perusakan  Hutan  yaitu  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  suatu  kelompok  yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama  pada  waktu  tertentu  dengan  tujuan  melakukan  perusakan  hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal didalam atau disekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu  untuk  keperluan  sendiri  dan  tidak  untuk  tujuan  komersial.  Banyak  ditemui kasus  dimana  orang/warga  masyarakat  bersama-sama  dengan  pejabat  yang berwenang  melakukan  pembalakan  liar  ( illegal  logging )  dengan  alasan  ekonomi didalam  kawasan  hutan  dan  perbuatan  tersebut  jelas  dilarang  dalam  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Perusakan Hutan.
Berkaitan  dengan  perlindungan  dari  terjadinya illegal  logging ,  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur dengan tegas larangan-larangan bagi setiap orang agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Larangan-larangan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan  dapat  dipatuhi  dan tidak  dilanggar  oleh  setiap  orang,  maka  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan  dengan  tegas menentukan  bahwa  pelanggaran  terhadap  larangan  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan
Perusakan  Hutan  merupakan  tindak  pidana  di  bidang  kehutanan  yang  sering disebut dengan istilah illegal logging.
Dilihat  dari  doktrin  pertanggungjawaban  pidana,  tindak  pidana  di  bidang kehutanan  diatur  dalam  Pasal  50  ayat  (3)  huruf  e jo Pasal  78  Ayat  (5)  Undang  – undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan Pasal 12 huruf b, c jo Pasal 82 ayat (1) huruf b, c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan  dan  Pasal  12  huruf  f jo Pasal  84  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Perusakan  Hutan  dan  Pasal  104  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dalam hal pertanggungjawaban pidana  menganut  doktrin mens-rea (asas  kesalahan),  kerena  menempatkan kesengajaan sebagai unsur utama delik.
Tindak pidana melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa ijin  yang  berwenang dalam  Putusan  Nomor  559/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kla berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Perusakan  Hutan  memberikan  sangsi  pidana  cukup  berat,  di samping  dapat  dikenakan  hukuman  badan  dan  juga  dikenakan  pidana  denda, tetapi  dalam  kenyataannya  para  pelakunya  justru  semakin  meningkat.  Hal  ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau deterent  effect terhadap  para  pelakunya.  Adapun  ketentuan  Pasal  82  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Perusakan Hutan sebagi berikut:
(1)  Orang perseorangan yang dengan sengaja:
a.   melakukan  penebangan  pohon  dalam  kawasan  hutan  yang  tidak  sesuai dengan  izin  pemanfaatan  hutan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  12 huruf a;
b.   melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
c.   melakukan  penebangan  pohon  dalam  kawasan  hutan  secara  tidak  sah sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  12  huruf  c  dipidana  dengan  pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana  denda  paling  sedikit  Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
(2)  Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang  perseorangan  yang  bertempat  tinggal  di  dalam  dan/atau  di  sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan  dan  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  sedikit
Rp500.000,00  (lima  ratus  ribu  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3)  Korporasi yang:
a.   melakukan  penebangan  pohon  dalam  kawasan  hutan  yang  tidak  sesuai dengan  izin  pemanfaatan  hutan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  12 huruf a;
b.   melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
c.   melakukan  penebangan  pohon  dalam  kawasan  hutan  secara  tidak  sah sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  12  huruf  c  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas) tahun  serta pidana  denda  paling  sedikit  Rp5.000.000.000,00  (lima  miliar rupiah)  dan  paling  banyak  Rp15.000.000.000,00  (lima  belas  miliar rupiah).
e. Faktor  penyebab  pelaku  melakukan  tindak  pidana  melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa ijin yang berwenang.
Faktor  penyebab  pelaku  melakukan  tindak  pidana  melakukan  penebangan pohon  dalam  kawasan  hutan  tanpa  ijin  yang  berwenang dalam  Putusan  Nomor 559/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kla  meliputi  faktor intrinsik dan ekstrinsik .  Faktor intrinsik meliputi: lingkungan keluarga  yang  kurang baik  dalam  membentuk pola hubungan  interaksi  sosial,  faktor  usia  dan  intelegensia,  dan  Psikologi  atau kejiwaan  seseorang  yang  dilihat  dari  bakat  jahat,  kepribadian,  emosi  yang kontrofersi, motivasi, dan sebagainya. Faktor ekstrinsik meliputi: faktor lingkungan pergaulan  dan  pekerjaan  serta  faktor  Niat  dan  Kesempatan  merupakan  faktor tempat dan waktu yang dapat merdorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Faktor  lain  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  melakukan  penebangan  pohon dalam  kawasan  hutan  tanpa  ijin  yang  berwenang yaitu  lemahnya  pendidikan agama  dan  etika,  kurangnya  pendidikan  lingkungan  hidup  dan  kehutanan,  tidak adanya  sanksi  yang  keras dan  tegas  atas  pelaku  tindak  pidana  melakukan penebangan  pohon  dalam  kawasan  hutan  tanpa  ijin  yang  berwenang,  kurangnya pengawasan  terhadap  perbuatan  pembalakan  hutan,  masih  terdapat  celah  untuk melakukan pembalakan hutan, kurangnya kontrol masyarakat, LSM, maupun pers terhadap  perbuatan  pembalakan  hutan  tersebut  sehingga  memudahkan  pelaku melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa ijin yang berwenang.
f. Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana melakukan  penebangan  pohon dalam  kawasan  hutan  tanpa  ijin  yang berwenang dalam Putusan Nomor 559/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kla
Pertanggungjawaban  pidana  terhadap pelaku  tindak  pidana  melakukan penebangan  pohon  dalam  kawasan  hutan  tanpa  ijin  yang  berwenang dalam Putusan  Nomor  559/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kla  yakni  didasarkan  pada  kesalahan yang memenuhi unsur melawan hukum dan tidak ada alasan pemiadaan/penghapusan  sifat  melawan  hukum  atas  perbuatan  dilakukan. Pertanggungjawaban  pidananya  adalah  Terdakwa  Aan  Setiawan  telah  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “tindak  pidana melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa ijin yang berwenang”, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  82  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan.  Majelis  Hakim Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  tersebut  di  atas  oleh  karena  itu  dengan pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun  8  (delapan)  bulan  dan  denda  sebesar  Rp. 500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah)  subsidair  2  (dua)  bulan  kurungan. Pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada adanya unsur kesengajaan oleh  pelaku  ( dolus ),  yaitu  pelaku  mengetahui  bahwa  perbuatannya  dilarang  oleh undang-undang  tetapi  tetap  melakukan  perbuatan  tersebut  sehingga  tidak  ada alasan pembenar maupun pemaaf baginya untuk terhindar dari pemidanaan.

## III. PENUTUP
Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana melakukan penebangan pohon  dalam  kawasan  hutan  tanpa  ijin  yang  berwenang  meliputi  faktor intrinsik (lingkungan keluarga yang kurang baik, usia dan intelegensia, dan Psikologi bakat jahat, kepribadian), faktor ekstrinsik (tingkat pendidikan yang rendah, lingkungan pergaulan,  Niat  dan  Kesempatan),  lemahnya  pendidikan  agama  dan  etika, kurangnya pendidikan lingkungan hidup dan kehutanan, kurangnya pengawasan.
Pertanggungjawaban  pidana  terhadap Pejabat  dengan  sengaja  melakukan Pertanggungjawaban  pidana  terhadap pelaku  tindak  pidana  melakukan penebangan  pohon  dalam  kawasan  hutan  tanpa  ijin  yang  berwenang dalam Putusan Nomor 559/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kla berupa pidana dengan pemidanaan terhadap  terdakwa  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  82  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan,  dengan  vonis  pidana  penjara kepada  Terdakwa  selama  1  (satu)  tahun  8  (delapan)  bulan  dan  denda  sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
Aparat  penegak  hukum  bersama  Dinas  Kehutanan  hendaknya  dapat memberikan  pembinaan  terhadap  masyarakat  terkait  kesadaran  untuk  menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa ijin yang berwenang
serta meningkatkan pengawasan terhadap berbagai perbuatan penebangan pohon dalam  kawasan  hutan  tanpa  ijin  serta  sehingga  dapat  meminimalisir  berbagai faktor  terjadinya  tindak  pidana  penebangan  pohon  dalam  kawasan  hutan  tanpa ijin yang berwenang.
Aparat  penegak  hukum  diharapkan  agar  lebih  memaksimalkan  upaya preventif  melalui  sosialisasi  kepada  masyarakat  dan  lebih  tegas  dalam memberikan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penebangan  pohon dalam kawasan hutan tanpa ijin yang berwenang guna mempertanggungjawabkan perbuatan serta memberikan efek jera terhadap pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Barda  Nawawi  Arief, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan , Kencana, Jakarta, 1943.
R.  Sudarto, Sistem Pidana  dan  Penidanaan  Indonesia ,  Pradnya  Paramitha,  Jakarta, 2006.
Roeslan  Saleh, Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana ,  Aksara  Baru, Jakarta, 1999.
Wirjono  Prodjodikuro, Tindak-Tindak  Pidana  Tertentu  Di  Indonesia, Bentang Pustaka, Jakarta, 1974.

## B.  Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia terkodifikasi dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP.

## C.  Sumber Lain
Achmad  Baihaqi.  1998, Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa , Kamus  Besar Bahasa Indonesia (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Balai Pustaka, Jakarta.
John  M.  Echols  dan  Hassan  Shadily,  2003, Kamus  Bahasa  Inggris , An  English- Indonesian Dictionary , PT. Gramedia, Jakarta.
M. Marwan, 2009, Law Dictionary ( Complete Edition ), Reality Publisher, Surabaya.

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM
1. Naskah  bersifat  orisinil,  baik  berupa  hasil  riset  atau  tinjauan  atas  suatu permasalahan  hukum  yang  berkembang  di  masyarakat  (artikel  lepas), dimungkinkan  juga  tulisan  lain  yang  dipandang  memberikan  kontribusi  bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan  terdiri  atas  beberapa  bab  penulisan  hasil  penelitian  terdiri  dari 3BAB,yaitu ;
BAB  I.  PENDAHULUAN (Latar  Belakang  dan  Rumusan  Masalah) BAB  II. PEMBAHASAN (Kerangka  Teori  dan  Analisis),  dan BAB  III.  PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah  bahasa  yang  baik  dan  benar,tulisan  menggunakan  bahasa  indonesia disertai  abstrak  dalam  bahasa  inggris  (200  kata)  dan  Kata  kunci,  ketentuan  ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap  kutipan  harus  menyebutkan  sumbernya,  dan  ditulis  pada  akhir  kutipan dengan memberi tanda kurung ( bodynote ). Sumber kutipan harus memuat nama pengaran,  tahun  penerbitan  dan  halaman  .Contoh  :  satu  penulis  (Bagir  Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa’at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan  susunan:  nama  penulis,  judul  tulisan  digaris  bawah,  alamat  website, waktu download/unduh.
5. Naskah  harus  disertai  dengan  daftar  pustaka  atau  referensi  ,terutama  yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan  tahun  penerbitan.  Contoh:    Bagir  Manan, Hubungan  Antara  Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah  disertai  nama  lengkap  penulis,  alamat  e-mail  dan  lembaga  tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.