Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024

## IMPLEMENTASI NILAI DEMOKRASI DALAM INKLUSI POLITIK RAKYAT BERBASIS DIGITAL
Bendi Juantara 1 1 FISIP Universitas Lampung Email: bendijuantara887@gmail.com

## Abstract
Current global geopolitical, economic and digital hegemony has posed a serious threat to achieving national ideals and goals. In this context, there needs to be an attitude and action taken by a country to  respond  proactively  and  adaptively  to  develop  strategic  planning  to  maintain  stability  & sustainability  in  the  future.  Unfortunately,  in  facing  this,  internally  Indonesia  is  still  trapped  by substantive  challenges  and  obstacles.  Starting  from  the  leadership  aspect,  budget  limitations, infrastructure, difficulties in collaboration between stakeholders, to the still low level of community awareness  and  participation.  This  research  aims  to  examine  opportunities  for  implementing democratic  values  in  digital-based  political  inclusion  of  the  people.  The  research  method  used  is  a descriptive approach with secondary data sources. Some of the findings from this research are that the idea of  reforming the political sector (good political governance) is something important  and a priority  to  be  developed  in  the  future.  Implementation  of  people's  political  inclusion  can  be  an antidote  to  the  death  of  the  flow  of  democratic  development  in  representative  political  bodies. Digital  media  space  can  be  used  as  an  arena  for  implementing  people's  political  inclusion.  On  the basis of an online platform, people can participate in discussions and share views, organize political movements, and voice demands to political leaders, as well as take part in public consultations.
Keywords: Democracy, People's Political Inclusion, Digital Media

## Abstrak
Hegemoni  geopolitik,  ekonomi,  dan  digital  global  saat  ini  telah  menjadi  ancaman  serius  bagi pencapaian  cita-cita  dan  tujuan  nasional.  Dalam  konteks  ini,  perlu  ada  sikap  dan  tindakan  yang diambil  oleh  suatu  negara  untuk  merespon  secara  proaktif  dan  adaptif  untuk  mengembangkan perencanaan  strategis  untuk  menjaga  stabilitas  dan  keberlanjutan  di  masa  depan.  Sayangnya, dalam  menghadapi  hal  tersebut,  secara  internal  Indonesia  masih  terjebak  oleh  tantangan  dan hambatan  substantif.  Mulai  dari  aspek  kepemimpinan,  keterbatasan  anggaran,  infrastruktur, kesulitan  kolaborasi  antar  pemangku  kepentingan,  hingga  tingkat  kesadaran  dan  partisipasi masyarakat  yang  masih  rendah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  peluang  penerapan  nilai- nilai  demokrasi  dalam  inklusi  politik  rakyat  berbasis  digital.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  pendekatan  deskriptif  dengan  sumber  data  sekunder.  Beberapa  temuan  dari  penelitian  ini adalah bahwa gagasan reformasi sektor politik (good political governance) merupakan sesuatu yang penting dan menjadi prioritas untuk dikembangkan ke depannya. Implementasi inklusi politik rakyat dapat menjadi penangkal matinya arus pembangunan demokrasi di badan-badan politik perwakilan. Ruang media digital dapat dijadikan arena untuk mengimplementasikan inklusi politik masyarakat. Atas  dasar  platform  online,  orang  dapat  berpartisipasi  dalam  diskusi  dan  berbagi  pandangan, mengatur  gerakan  politik,  dan  menyuarakan  tuntutan  kepada  para  pemimpin  politik,  serta mengambil bagian dalam konsultasi publik.
Kata Kunci: Demokrasi, Inklusi Politik Rakyat, Media Digital

## PENDAHULUAN
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
Hegemoni Geopolitik, ekonomi dan digital global saat ini telah menghadirkan ancaman serius dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Dalam konteks tersebut perlu ada sikap dan tindakan yang diambil oleh suatu negara untuk merespons secara proaktif dan adaptif menyusun  perencanaan  strategis  guna  menjaga  stabilitas  &  keberlanjutan  masa  depan. Sayangnya  dalam  menghadapi  hal  tersebut,  secara  internal  indonesia  masih  terjebak dengan  tantangan  dan  kendala  substantif.  Mulai  dari  aspek  kepemimpinan,Keterbatasan anggaran,  infrastruktur,  Kesulitan  dalam  kolaborasi  antar  stakeholder,  hingga  Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat.
Esai ini akan membahas secara spesifik satu isu menarik berkaitan dengan persoalan krisis  kepemimpinan ((Rahman,  R.  A.,  Satriawan,  I.,  &  Diaz,  M.  R.2022;  Wirajaya,  A.  Y: Syafrida,  S.,  &  Makhfudz,  M.  (2018).  Santoso,  L.  2013),  dan gerakan  inklusi  politik  rakyat (Hotman  Siahaan,  P.  2005;  Dirkareshza,  R.,  Wahid,  U.,  Wijaya,S.,  Dirkareshza,  N.P.  & Permatasari,  E.D.  2023;  Hiariej,  E  2018;  Damanik,  N.  2023;  Amini,  S.  A.,  Mulia,  J.  R.,  & Trisoni,  R.  2024).  Sejak  negara  indonesia  dideklarasikan  kemerdekaannya  oleh  bung  karno dan  bung  hatta,  seluruh  entitas  bangsa  indonesia  sepakat  bahwa  negeri  ini  dibangun  atas kehendak  rakyat  dengan  tujuan  agar  rakyat  dapat  berdaulat  atas  segala  aspek  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Dalam  konteks  tersebut  maka  nilai  demokrasi  jadi  satu  bagian penting  yang  tidak  terpisahkan  dalam  konsensus  dasar  bangsa.  Demokrasi  akan  menjadi arena  bagi  rakyat  untuk  mewujudkan  cita-cita  bersama  (sebagaimana  tertuang  dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-2 dan ke-4, Bab 1 Pasal 1 UUD 1945).
Implementasi  demokrasi  di  indonesia  secara  minimalis  dan  prosedural  dapat  dilihat dari  adanya  partisipasi  politik  rakyat  yang  disalurkan  pada  pemilihan  umum  (sebagaimana tertuang dalam Bab VIIb pasal 22 e UUD 1945). Suara rakyat ini diharapkan dapat menjadi legitimasi  bagi  pemimpin  terpilih  untuk  dapat  menjalankan  mandat  keterwakilan  yang diberikan  rakyat  baik  di  legislatif  maupun  di  eksekutif,  dengan  harapan  kolaborasi  antara “wakil  rakyat  dan  rakyat”  dapat  mengimplementasikan  demokrasi  secara  substantif (sebagaimana  tertuang  dalam  Bab  III  pasal  4,  Bab  IV  pasal  18,  dan  Bab  VII  pasal  19  UUD 1945).    Namun  demikian  sistem  pengisian  kekuasaan  melalui  pemilu  seringkali  justru menghadirkan  masalah  baru,  banyak  para  elit  politik  karbitan  yang  ikut  kontestasi  dalam pemilu  mengedepankan  cara  berpikir  pragmatis  dan  transaksional  untuk  mendapatkan dukungan  secara  instan.  Apakah  dengan  membeli  suara  dengan  uang (Vote  Buying)
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
(Aspinall, E., Rohman, N., Hamdi, A. Z., & Triantini, Z. E. 2017; Muhtadi, B. 2019; Tawakkal, G. T. I., Suhardono, W., Garner, A. D., & Seitz, T. 2017; Pradhanawati, A., Tawakkal, G. T. I., & Garner,  A.  D.  2019;  Putra,  H.  S.  2017). hingga  bertukar  dengan  barang  atau  kebijakan tertentu (Pork Barrel). ( Mahsun, M. 2016; Jati, W. R. 2013; Purwaningsih, T., & Widodo, B. E.  C.  2020).  Yang  pasti  terjadinya  praktik patronase  klintelisme telah  meneguhkan  posisi rakyat hanya sebagai legacy kekuasaan bagi para elit predator ini.
Minimnya  garis  refresentasi  antara  elit  politik  dan  rakyat  pada  praktik  pemilu memunculkan  dampak  “mandulnya”  kinerja  wakil  rakyat  dilembaga  kekuasaan,  terjebak korupsi  dan abuse  of  power, hingga  melanggengkan  politik  dinasti,  sedangkan  rakyat terombang ambing akibat polarisasi dan pragmentasi politik yang berakhir pada disintegrasi bangsa.  Pada  akhirnya  kekuasaan  yang  dikelola  melahirkan  “Gap”  atau  ketimpangan sosial/ekonomi,  diskriminasi  rasial,  dan  ketidakadilan  sehingga  tujuan  utama  negara  jauh dari apa yang diharapkan.
Ide  dalam  mereformasi  bidang  politik (good  political  governance) menjadi  sesuatu yang  penting  dan  prioritas  untuk  dikembangkan  kedepan.  Hal  tersebut  karena  dampak sistem  politik  sangat  dominan  mempengaruhi  sistem  lain  seperti  sistem  ekonomi,  hingga sistem sosial dalam kehidupan masyarakat. oleh karena itu Salah satu Kebijaksanaan dalam menyikapi persoalan ini dapat di inisiasi dengan mempertimbangkan kekuatan inklusi politik rakyat.  (sebagaimana  tertuang  dalam  Bab  X  pasal  28  UUD  1945)  Kekuatan  ini  diharapkan menjaga  keseimbangan  relasi  antara  rakyat  dengan  negara.  Inklusi  politik  rakyat  ini  juga akan menjaga hak rakyat dapat diimplementasikan oleh negara dengan baik (sebagaimana tertuang dalam Bab X pasal 27, 28, 29,31,33 dan 34 UUD 1945)

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  menggunakan  pendekatan  deskriptif.  Dat dikumpulkan secara sekunder dengan diperoleh dari berita dan artikel jurnal publikasi yang relevan    dengan    tujuan  penelitian.  Data  yang  Telah  dikumpulkan    tersebut    kemudian dianalisis  menggunakan  analisis  isi. Analisis isi merupakan jenis analisis yang menjelaskan pembahasan  secara  mendalam  tentang  informasi  yang  telah  tercantum  pada  sebuah literatur.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Inklusi politik adalah dasar sistem demokrasi karena melibatkan semua warga negara dalam  proses  politik  untuk  memastikan  bahwa  keputusan  yang  dibuat  mencerminkan kepentingan  dan  aspirasi  masyarakat  secara  keseluruhan.  Inklusi  politik  juga  menciptakan stabilitas  sosial  dan  meningkatkan  legitimasi  pemerintahan,  yang  sangat  relevan  di Indonesia, yang memiliki banyak suku, agama, dan budaya yang berbeda.
Implementasi inklusi politik rakyat dapat dikemas dalam “aksi bersama” mewujudkan imajinasi  tentang  kesetaraaan  nilai  dalam  sebuah  negara.  (sebagaimana  tertuang  dalam variabel  nilai  4  konsensus  dasar  kebangsaan).  Dalam  hal  ini  cara  pandang  rakyat  terhadap negara  bukan  dilihat  dari  perbedaaan  agama,  suku,  budaya  dll,  tapi  dilihat  dari  nilai toleransi,  kebersamaan,  moral,  etika  sehingga  tumbuh  kesadaran  untuk  bersama membangun tujuan bernegara dan peradaban. (Ghofir, J., & Umam, H. 2020; Maulidan, A. C.,  &  Darmawan,  W.  2024;  Sembiring,  I.  H.  R.  U.,  &  Rohimah,  I.  2021; Hidayat,  U.  S. 2021). Nilai  inklusi  politik  mengambil  dari  banyak  sekali  nilai  kebaikan  agama,  norma  dan falsafah  yang  hidup  dari  etnisitas.  Terutama  kaitannya  dengan  kesamaan  derajat manusia/kesetaraan  dan  derajat  warga  negara.  Inklusi  politik  perlu  didorong  pada  setiap individu  diri  rakyat,  lalu  berkembang  dalam  lingkaran  komunitas civil  society yang terorganisir  dengan  baik.  Kemudian  direfleksikan  tidak  hanya  pada  tataran  pemikiran  dan tindakan yang sifatnya epistemik/ kognitif, simbolik, tapi juga pada ranah tindakan fisik dan politis/organisasional.

## Inklusi Politik Rakyat Berbasis Digital
Ruang  media  digital  saat  ini  telah  memberikan  pengaruh  yang  sangat  signifikan terhadap  interaksi  sosial  dan  politik  rakyat.  Berbagai  platform  sosial  seperti  Facebook, Instagram,  Twitter,  mesin  pencari  seperti  Google,  dan  berbagai  platform  sosial  dan  pasar online mengumpulkan data tentang identitas dan kebiasaan pengguna. Pengumpulan data dilakukan untuk memberikan apa yang diinginkan pengguna secara cepat, tepat, efektif, dan efisien. ( Iman, N. A. 2023).
Terlebih  Dengan  jumlah  pengguna  media  sosial  yang  sangat  besar  di  Indonesia, Aktivitas sosial yang diproduksi dari media sosial, telah memberikan pengaruh pada emosi, perasaan,  dan  ikatan  sosial  yang  sama  antar  masyarakat  digital.  Rasionalitas  dan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
irrasionalitas  masyarakat  di  uji  untuk  merespon/  menafsir  isu-isu  tertentu  yang  sengaja dikonstruksikan, dengan tujuan membangun emosi yang sama. sayangnya isu diruang publik tersebut  tidaklah  berakhir  pada  kata  “pemecahan  masalah”,  tapi  perdebatan  argumentasi antar masyarakat dan berakhir pada ruang-ruang yang terbelah.
Dalam  konteks  ini  maka  ide  memasukkan  inklusi  politik  rakyat  dalam  ruang  digital menjadi  sangat  penting. Pertama, transformasi  sosial  masyarakat  perlu  adaptasi  dan penyesuaian.  perubahan  dari  sisi  teknologi  digital  harus  dibarengi  dengan  kesiapan pengguna  di  ruang  digital.  Bagaimana  mendorong  pengguna  sosial  dapat  menata  diri, pemikiran,  prilaku  dan  tindakan  serta  mengembangkan  cara  berpikir,  nalar  dan  objektif. rakyat  dapat  menggunakan  media  sosial  menjadi  ruang  pembangunan  argumentasi  yang rasional, tidak dilihat dari mana sumber argumen (dominasi mayoritas agama, etnisitas dll) tapi bobot argumen yang perlu di perbincangkan, diadvokasikan. Kedua, masyarakat harus dapat memandang ruang digital sebagai ruang untuk melatih emosi, tidak cepat terpancing pada  hal-hal  yang  merusak  rasa  toleransi  bersama,  menghargai  hak  asasi  orang  lain,  dan berpikir  secara  beradab,  serta  tidak  ikut  serta  menjadi  bagian  memecah  belah.  Secanggih apapun  teknologi  digital,  Faktor  manusia  sebagai  kekuataan  eksternal  sangat  menentukan wajah  digital  tersebut.  dengan  begitu  maka  membangkitkan  kembali  tentang  nalar  dan konsep “rasa” sebagai basis pergerakan untuk memangkas sifat -sifat apatisme rakyat untuk lebih membuka mata hati dan pikirannya dalam melihat persoalan kebangsaan. (Mahaswa, R. K., & Kim, M. S. 2023; Mahaswa, R. K. 2017).
Ketiga, Peran teknologi digital membuka peluang partisipasi politik yang lebih inklusif. Dengan basis platform online, masyarakat dapat berpartisipasi    dalam diskusi dan berbagi pandangan,  mengorganisir  gerakan  politik,  dan  menyuarakan  tuntutan  kepada  pemimpin politik,  hingga  ikut  serta  dalam  konsultasi  publik.  Kekuatan  digital  ini  memberikan kesempatan  suara  kepada  individu  masyarakat  yang  sebelumnya  mungkin  kurang  terlibat aktif  dalam  politik,  dan  dengan  demikian,  meningkatkan  representasi  dan partisipasi masyarakat    dalam    pengambilan    keputusan    publik.  Selain  itu,  Di  era  digital,  partisipasi politik  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas.  Masyarakat  dapat  secara  langsung memberikan  umpan  balik  kepada  para  pemimpin  politik  dan  mengawasi  tindakan  mereka melalui media sosial, yang memberi masyarakat lebih banyak kontrol atas keputusan politik.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
Disisi  lane,  upaya  kolaboratif  dari  berbagai  pihak  juga  penting  dalam  menghadapi tantangan  partisipasi  politik  di  era  digital.  Pemerintah,  platform  digital,  dan  rakyat  harus bekerja  sama  dalam  menciptakan  lingkungan  partisipasi  politik  yang  aman,  sehat,  dan konstruktif  di  dunia  digital.    Sementara  negara  mengawasi  dan  melindungi  kepentingan rakyat, platform digital bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan yang aman dan inklusif  bagi  pengguna.  Di  sisi  lain,  masyarakat  mengawasi  secara  independen  dan mendukung partisipasi politik yang berkelanjutan.

## KESIMPULAN
Kehadiran  media  digital  membuka  ruang  partisipasi  politik    masyarakat  yang  lebih terbuka  dan  efektif.  masyarakat  bisa  turut  serta  terlibat  dan  berpartisipasi  dalam  proses gerakan, sosialisasi, protes   sosial, input masukan dan   partisipasi   politik   lainnya.   Disisi lain media digital dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas para pemimpin politik, khusunya memperkuat kontrol publik dalam proses pengambilan keputusan. Dengan sinergi antar partisipasi dan media digital akan mendorong implementasi demokrasi semakin kuat. Disisi  lain  Kolaborasi  antara  negara,  platform  digital  dan  masyarajat  berperan  penting dalam    memperkuat    demokrasi    dan    memastikan  partisipasi  politik  yang  inklusif, transparan, dan aman di dunia digital yang semakin terhubung. Dengan kolaborasi efektif di antara  ketiga pihak  ini, dapat  tercapai partisipasi  politik  yang  inklusif  dan  berkelanjutan  di era digital yang terus berkembang

## DAFTAR PUSTAKA
Amini,  S.  A.,  Mulia,  J.  R.,  &  Trisoni,  R.  (2024).  Pendidikan  Multikultural  dan  Inklusi. Jurnal Dirosah Islamiyah , 6 (1), 130-142.
Aspinall,  E.,  Rohman,  N.,  Hamdi,  A.  Z.,  &  Triantini,  Z.  E.  (2017).  Vote  buying  in  Indonesia: Candidate  strategies,  market  logic  and  effectiveness. Journal  of  East  Asian Studies , 17 (1), 1-27.
Damanik,  N.  (2023).  Pentingnya  Keterlibatan  Masyarakat  Dalam  Pengambilan  Keputusan Politik Lokal. literacy notes , 1 (2).
Dirkareshza, R., Wahid, U., Wijaya, S., Dirkareshza, N. P., & Permatasari, E. D. (2023). Inklusi Politik  untuk  Semua:  Menuju  Pemilihan  Umum  yang  Lebih  Responsif  terhadap Penyandang Disabilitas . PT Idemedia Pustaka Utama.
Ghofir,  J.,  &  Umam,  H.  (2020). Transformasi  nilai  pendidikan  keberagamaan pada  generasi milenial. Tadris: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam , 14 (1), 92-111. Hiariej, E. (Ed.). (2018). Politik kewargaan di Indonesia . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
Hidayat, U. S. (2021). Urgensi Penguatan Pendidikan Karakter Dalam Menyiapkan Generasi Emas 2045: Strategi Membangun Generasi Cerdas, Berkarakter dan Berdaya Saing di Abad 21 . Nusa Putra Press.
Hotman Siahaan, P. (2005). Gerakan Sosial Politik Rakyat, Ontran-ontran Demokrasi.
Iman,  N.  A.  (2023).  Dilema  Algoritma:  Dramaturgi  di  Media  Sosial. Dekonstruksi , 9 (02),  52- 61.
Jati, W. R. (2013). Fake Populism or Real Populism: Pork Barrel Policy as Political Corruption in House of Representative During 2009-2013. Jurnal Studi Pemerintahan . Mahsun,  M.  (2016).  Palembang,  South  Sumatra:  aspiration  funds  and  pork  barrel politics. Aspinall and Sukmajati, Electoral Dynamics in Indonesia , 120-137. Mahaswa,  R.  K.,  &  Kim,  M.  S.  (2023).  Introducing  the  pluriverse  of  the  Anthropocene: Toward  an  ontological  politics  of  environmental  governance  in  Indonesia. In Environmental  Governance  in  Indonesia (pp.  15-31).  Cham:  Springer  International Publishing.
Mahaswa,  R.  K.  (2017).  The  Democratization  of  Social  Media  a  Critical  Perspective  in Technology.
Maulidan,  A.  C.,  &  Darmawan,  W.  (2024).  Implikasi  Multikulturalisme  dalam  Pembelajaran Sejarah  Sebagai  Upaya  Meningkatkan  Kesadaran  Persatuan  Indonesia. Jurnal Artefak , 11 (1), 49-64.
Muhtadi,  B.  (2019). Vote  buying  in  Indonesia:  The  mechanics  of  electoral  bribery (p.  318). Springer Nature.
Rahman,  R.  A.,  Satriawan,  I.,  &  Diaz,  M.  R.  (2022).  Calon  Tunggal  Pilkada:  Krisis Kepemimpinan dan Ancaman Bagi Demokrasi. Jurnal Konstitusi , 19 (1), 47-72.
Santoso,  L.  (2013).  Dicari  Sosok  ‘Negarawan’untuk  Indonesia. Citizenship  Jurnal  Pancasila dan Kewarganegaraan , 2 (1), 1-13. Sembiring, I. H. R. U., & Rohimah, I. (2021). Membangun Karakter Berwawasan Kebangsaan . Media Nusa Creative (MNC Publishing).
Syafrida, S., & Makhfudz, M. (2018). Cari Pemimpin Dan Kepemimpinan Nasional Yang Tepat Bagi Masa Depan. ADIL: Jurnal Hukum , 9 (1), 095-118.
Tawakkal,  G.  T.  I.,  Suhardono,  W.,  Garner,  A.  D.,  &  Seitz,  T.  (2017).  Consistency  and  vote buying:  income,  education,  and  attitudes  about  vote  buying  in  Indonesia. Journal  of East Asian Studies , 17 (3), 313-329.
Pradhanawati, A., Tawakkal, G. T. I., & Garner, A. D. (2019). Voting their conscience: Poverty, education,  social  pressure  and  vote  buying  in  Indonesia. Journal  of  East  Asian Studies , 19 (1), 19-38.
Purwaningsih, T., & Widodo, B. E. C. (2020). The interplay of incumbency, political dynasty and  corruption  in  Indonesia:  Are  political  dynasties  the  cause  of  corruption  in Indonesia? Revista UNISCI , (53).
Putra, H. S. (2017). Determinants of Vote Buying in Local Head Election in Indonesia. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance , 9 (2), 205-218.
Wirajaya,  A.  Y.  Mengaktualisasikan  Astha  Brata  Dalam  Konteks  Krisis  Kepemimpinan. In Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series (Vol. 5, No. 1, pp. 36-45).