## Penyelenggaraan Dewan Pengujian ....WILLEM NIKSON SITOMPUL

## Penyelenggaraan Dewan Pengujian Keahlian Pelaut
Holding of Board Testi ng Expertise of Sailors

## Willem  Nikson  Sitompul
Puslitbang Perhubungan Laut, Badan Litbang Perhubungan Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Jakart a Pusat e-mail: ooo_wills@yahoo.co.id
Naskah diterima  01 April 2014, diedit  21 April 2014, disetujui  30 Mei 2014

## ABSTRAK
Pada saat pertumbuhan ekonomi dunia tinggi,  berdampak besarnya ekspansi pergerakan muatan yang menggunakan moda  transportasi  laut.  Disisi  lain  kebutuhan  akan  kapal  juga  bertambah,  selaras  dengan  kebutuhan  pelaut  yang mengoperasikan kapal. Sejak 2002 negara BRICS (Brazil, Rusia, India, China, South Africa), mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Berdasarkan data studi dari Japan International Transport Institute and Nippon Foundation pada Mei 2010 menghasilkan: (a) Tahun 2010 permintaan kebutuhan akan pelaut dunia mencapai total 1.093.968 orang; (b) Tahun 2020 kebutuhan pelaut diperkirakan, mencapai  total 1.173.004 orang; (c) Kenaikan jumlah kebutuhan pelaut dalam 10 tahun (2010 – 2020) adalah 32.153 orang dan rating 46.881 orang. Sesuai dengan STCW 1978 amendemen 2010 Section A-I/6Training and assessment masing-masing negara anggota STCW harus memastikan, bahwa semua pelatihan dan pengujian pelaut untuk sertifikasi keahlian pelaut dibawah konvensi ini adalah sebagai berikut: (a)  Membentuk secara terstruktur  dengan  program  tertulis,  termasuk  metode  dan  media  pembelajaran,  prosedur  dan  material  diklat  yang diperlukan untuk mencapai standar keahlian pelaut yang ditentukan; dan (b) Melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi dan mendukung personel yang berkualifikasi sesuai dengan paragrap 4, 5 dan 6.  Oleh karena itu kajian penyelenggaraan dewan  penguji  keahlian  pelaut  dilakukan.  Pendekatan  penelitian  dengan  metode  deskriptif  eksploratif,  dengan pengembangan model evaluasi penyelenggaraan pengujian keahlian pelaut berbasis kompetensi. Hasil penelitian ini usulan pengembangan DPKP yang mandiri  dan memiliki otoritas dalam menyelenggarakan pengujian keahlian pelaut yang layak sesuai dengan persyaratan nasional dan internasional,  dengan pembenahan manajemen DPKP dari aspek SDM, Sarana dan Prasarana, Sitem pengujian, kualitas penyelenggaraan, kualitas Kepanitiaan, pola pikir dan cara kerja kepanitiaan dan perilaku kerja aparatnya.
Kata Kunci: Penyelenggaraan, DPKP, Pengujian Keahlian, Tenaga Pelaut

## ABSTRACT
At the time of high world economic growth , impacting the amount of expansion that uses the movement of cargo marine transportation modes . On the other hand also increased the need for ships , in tune with the needs of sailors who operate the ship . Since 2002 the BRICS countries ( Brazil , Russia , India , China , South Africa ) , experiencing rapid economic growth . Based on the study data from the Japan International Transport Institute and the Nippon Foundation in May 2010 resulted in : ( a) The year 2010 will be a sailor ‘s needs demand reached a total of 1,093,968 people ; ( b ) 2020 seaman needs estimated , reaching a total of 1,173,004 people ; ( c ) An increase in the needs of seafarers in 10 years ( 2010-2020 ) was a man officer and rating 46 881 32 153 people . In accordance with the 1978 amendment to the 2010 STCW Section AI / 6Training and assessment of each country member of the STCW shall ensure that all training and testing sailors for sailors skills certification under this convention are as follows : ( a) Establish a structured way with the written programs , including methods and instructional media , procedures and training materials necessary to achieve the prescribed standard of expertise sailors ; and ( b ) Implement , monitor, evaluate, and support personnel qualified in accordance with paragraphs 4 , 5 and 6. Therefore, the study of the organization of the  board  of  examiners  expertise  sailors  do  .  Approach  with  methods  of  descriptive  exploratory research  ,  the development  model  of  evaluation  of  competency  -based  testing  expertise  sailors  . The  results  of  this  study  DPKP development  proposals  are  independent  and  have  the  authority to  organize  a  decent  sailor  skill  testing  in  accor- dance with national and international requirements , to improve its management of human resources aspect DPKP , Infrastructures , Openness testing , quality of implementation , the quality of the Committee , the mindset and the way committee work and work behavior agents.
Keywords : Implementation , DPKP , Testing Expertise , Seafarers

## PENDAHULUAN
Lembaga  penyelenggara  pendidikan  dan pelatihan  (diklat)  pelayaran  dan instansi  terkait memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan jumlah dan mutu pelaut yang dibutuhkan pasar. Untuk mewujudkannya dibutuhkan komitmen manajemen DPKP akan tanggung jawabnya bersama lembaga penyelenggara  diklat  dalam  upaya  menyediakan tenaga pelaut yg berkualitas, dalam arti pelaut yang memiliki keahlian sesuai dengan kompetensinya dan berperan dalam upaya memenuhi permintaan jumlah tenaga  kepelautan  yang profesional  di  sektor pemerintah dan industri pelayaran.
Lembaga  pendidikan  dan  pelatihan  harus menjamin  terselenggaranya penilaian  hasil pembelajaran  peserta  diklat  yang  terdiri  atas:  (a) Penilaian  hasil pembelajaran  oleh  pendidik,  yaitu penilaian hasil pembelajaran oleh pendidikterhadap kompetensi yang dicapai oleh peserta diklat meliputi aspek pengetahuan,  pemahaman  (kognitif),  sikap (afektif)  dan  keterampilan (psikomotorik). Penilaian  hasil  pembelajaran  oleh  pendidik dilaksanakan berkesinambungan  dengan  tujuan memantau proses dan kemajuan pembelajaran yang meliputi penilaian harian, penilaian tengah diklat, penilaian akhir diklat; dan perbaikan hasil penilaian; (b) Penilaian hasil pembelajaran oleh lembaga diklat, yiatu penilaian hasil pembelajaran oleh lembaga diklat adalah  penilaian akhir,  yang  bertujuan  untuk mengukur pencapaian standar kompetensi lulusan guna  menentukan  kelulusan  peserta  diklat  dari lembaga  diklat  kepelautan.Atas prestasi pembelajaran  peserta  diklat  yang  telah menyelesaikan  satuan  program diklat  kepelautan diberi sertifikat pendidikan dan pelatihan kepelautan (SPPK) sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian kompetensikepelautan  yang diselenggarakan  oleh pelaksana  ujian  keahlian  pelaut  (PUKP)  dibawah pengawasan dewan penguji keahlian pelaut (DPKP); (c) Ujian keahlian pelaut oleh pelaksana ujian keahlian pelaut (PUKP), yaitu Ujian keahlian pelaut adalah ujian  kompetensi  untuk  mendapatkan  sertifikat keahlian pelaut bagi peserta diklat dengan metode ujian  tulis  dan  ujian  komperhensif  oleh  PUKP dibawah pengawasan  DPKP.[1]
DPKP  Direktorat  Jendral  Perhubungan  Laut merupakan  lembaga  yang mempunyai  wewenang untuk  menyelenggarakan  Ujian  Kehalian  Pelaut (mata kuliah profesi) bagi para pelaut. Ujian Keahlian Pelaut harus dijalani oleh taruna sebagai salah satu persyaratan  kelulusannya. Apabila  ada  salah  satu mata ujian yang gagal, maka mereka tidak lulus dan diharuskan menempuh ujian perbaikan. Tugas DPKP menguji  keahlian  taruna  ini  menunjukkan  peran
penting lembaga ini dalam upaya mewujudkan tenaga pelaut  pelaut  yang  memenuhi kebutuhan  dan keinginan pengguna. Untuk melaksanakan kegiatan ujian keahlian pelaut dibutuhkan sarana dan prasarana yang  memadahi.  Sarana  dan prasarana  mencakup bangunan gedung dan bukan gedung serta fasilitas yang dibutuhkan dalam proses kegiatan pengujian keahlian  pealaut.  Sementara  itu, bangunan  kantor DPKP eksisting kurang representatif. Luas bangunan gedung dan ruang-ruang yang di dalamnya belum mencerminkan  kebutuhan  pelaku kegiatan  dalam pelaksanaan ujian keahlian pelaut bagi taruna lulusan lulusan lembaga  diklat.  Untuk  mengembangkan kantor DPKP yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan operasional  DPKP  ke  depan  diperlukan  kajian pengembangan secara intensif. Untuk itu diperlukan kegiatan  studi  kelayakan dan  master  plan pengembangan kantor DPKP, yang ditindalkanjuti dengan perencanaan  DED.
Keberadaan DPKP di Indonesia bermula dari masa  pemerintahan  Hindia Belanda  yang  disebut ” Examen Commissie Voor Stuurlieden Machinisten ”  yang dapat  diterjemahkan  sebagai Panitia Ujian Negara (PUN), yaitu merupakan bagian dari  “ Dienst  Van  Scheepvaart  Departement  van Marine  yang  selanjutnya berubah  menjadi “ Departement  van  Scheepvaart ”.  Pada  masa pemerintahan Republik Indonesia, Departement Van Scheepvaart dirubah menjadi Djawatan Pelayaran yang  berada  dibawah  Kementeriaan  Pekerjaan Umum,  Tenaga  dan Perhubungan,  selanjutnya Djawatan  Pelayaran  berubah  menjadi  Direktorat Jendral  Perhubungan  Laut,  yang  berada  dibawah Departemen Perhubungan, dengan demikian PUN berada  di  bawah  Direktorat  Jendral  Perhubungan Laut tersebut. Jumlah pendaftar seleksi calon murid dalam diklat transportasi di Indonesia meningkat tiap tahun. Data 3 tahun terakhir BPSDM Perhubungan Laut menunjukkan peningkatan minat masyarakat untuk menjadi ahli transportasi, peminat terbanyak adalah  bidang  pelayaran.Tahun  2011  peminat sipencatar: 14.542, tahun 2012: 18.061, dan tahun ini peminat berjumlah 22.539 orang.
Pada  sektor  transportasi  laut,  pertumbuhan ekonomi  tinggi mengakibatkan  ekspansi  besar terhadap  pergerakan  muatan  menggunakan moda transportasi  laut  dunia,  sehingga  menyebabkan kebutuhan  akan  kapal bertambah,  termasuk kebutuhan pelaut yang mengoperasikan kapal. Bila dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi dunia sejak 2002 tumbuh pesat khususnya pada negara BRICS (Brazil,  Rusia,  India,  China,  South  Africa). Berdasarkan  data  studi  dari  Japan  International Transport  Institute  and  Nippon  Foundation  pada
Mei 2010 menghasilkan data sebagai berikut : (a) Permintaan kebutuhan akan pelaut dunia tahun 2010 adalah perwira/Officer sebanyak 445.055 orang, dan abk/rating 648.914 orang sehingga jumlah kebutuhan total 1.093.968  orang;  (b) Tahun  2020  kebutuhan pelaut diperkirakan, perwira/officer 477.208 orang dan  abk/  rating  695.795  orang  sehingga  total kebutuhan  1.173.004  orang;  (c)  Kenaikan  jumlah kebutuhan  pelaut  dalam  10 tahun  (2010  –  2020) adalah officer 32.153 orang dan rating 46.881 or- ang. Satistik per-Desember 2010 menurut BIMCO (Baltic  and  International  Maritime  Council)  dan ISF  (International  Shipping  Federation),  jika pertumbuhan jumlah kapal berdasarkan benchmark scenario  antara  1,9%-2,7%,  maka  kekurangan perwira pelayaran niaga berdasarkan demand sce- nario-back up increased adalah tahun 2010 kurang 12.481 orang, dan tahun 2015 kurang 88.552 orang.[2]
Sesuai dengan STCW 1978 amendemen 2010 Section A-I/6Training  and  assessment  masing- masing negara anggota STCW harus memastikan, bahwa semua pelatihan dan pengujian dari pelaut untuk sertifikasi keahlian pelaut dibawah konvensi ini adalah sebagai berikut: (a)  Membentuk secara terstruktur dengan program tertulis, termasuk metode dan media pembelajaran, prosedur dan material diklat yang diperlukan untuk mencapai standar keahlian pelaut yang  ditentukan;  dan  (b)  Melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi danmendukung personel yang berkualifikasi sesuai dengan paragrap 4, 5 dan 6.
Berpijak pada uraian di atas hal tersebut, Dewan Pengujian Keahlian Pelaut (DPKP) teridentifikasi belum memiliki kemampuan berperan dalam upaya memenuhi permintaan jumlah tenaga kepelautan yang profesional  di sektor  pemerintah  dan  industri pelayaran, maka dibutuhkan DPKP yang solid dan kuat  untuk  mengantisipasi  adanya  pemenuhan kebutuhan dalam hal pengujian kompetensi keahlian pelaut dimasa yang akan datang dan memiliki struktur organisasi dan perkantoran yang layak sesuai dengan persyaratan nasional  dan  internasional.  Sehingga tujuan kajian ini untuk mendapatkan faktor-faktor yang  mempengaruhi  kemampuan  pelaksanaan penyelenggaraan Dewan Pengujian Keahlian Pelaut (DPKP),  selama  ini.  Dengan  demikian  dapat dijadikan  perbaikan  yang  akan  menghasilkan kepercayaan  di  sektor  pemerintah dan  industri pelayaran, bahwa dari hasil pengujian keahlian pelaut, dapat menyediakan tenaga pelaut yang professional dan berkualitas.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  dasar  dalam pengembangan  model  evaluasi  yang diawali  oleh
studi pendahuluan yang mencari data awal berupa model  implementasi  evaluasi.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode deskriptif  eksploratif.[3]  Sebagaimana  diketahui, bahwa  model  evaluasi  yang  digunakan  adalah mengacu  pada  model  penyelenggaraan  pengujian keahlian pelaut berbasis kompetensi. Maka aspek yang dinilai terhadap kinerja penyelenggara antara lain; (a) efektivitas penyelenggaraan;(b)kesiapan dan ketersediaan  sarana  diklat;  (c)kesesuaian pelaksanaan  program  dengan  rencana;  (d) kebersihan kelas; (e) ketersediaan dan kelengkapan bahan  diklat;  (f)  ketersediaan  laboratorium komputer;(g)  ketersediaan  fasilitas  olah  raga, kesehatan  dan  ibadah;  (h)  pelayanan  terhadap peserta dan pengajar; (i)administrasi diklat antara lain; (j)tingkat piñata usahaan diklat;(k) ketersediaan sistem  informasi  diklat;  (l)  penilaian  kinerja penyelenggaraan dilakukan oleh peserta dan tenaga; (m) pelaporan kepada instansi pembina.[4]

## HASIL  DAN  PEMBAHASAN
Keberadaan dewan pengujian keahlian pelaut (DPKP),  secara  formal sebagai  pelaksana penyelenggaraan pengujian keahlian pelaut: Lokasi, di Jalan Medan Merdeka Timur, Kota  Jakarta Pusat. DPKP merupakan  lembaga  penyelenggara  Ujian Keahlian Pelaut dan secara teknis ujian dilaksanakan oleh  PUKP  yang  tersebar  di  seluruh  Indonesia sebagai lembaga  mandiri,  dan  bertanggung  jawab kepada  Dirjen  Perhubungan  Laut. DPKP menjalankan aktifitasnya di Jalan Medan Merdeka Timur  No.  5  Jakarta. Payung  hukum,  landasan kegiatan  DPKP  berdasarkan    Keputusan  Menteri Perhubungan  No.  60  th  2010,  tentang  Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kedudukan, Tugas dan Fungsi dan  pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor  70 Tahun  2013  tentang  Pendidikan  dan Pelatihan Sertifikasi serta Dinas Jaga Laut.
Hubungan keberadaan DPKP dengan kebijakan tersebut, menggambarkan kelemahan DPKP sebagai penyelenggara  ujian  keahlian  pelaut,  karena:  (a) penyelenggaraan  dan  pengawasan  ujian  keahlian pelaut dilaksanakan oleh Direktur Jenderal; (b) sistem dan prosedur ujian keahlian pelaut di tetapkan oleh Direktur  Jenderal;  (c)  Dirjen  Perhubungan  laut membentuk  Dewan  Penguji Keahlian  Pelaut (DPKP)  ,  yang  diketuai  oleh  Direktur  yang membidangi Kepelautan;  (d)  monitoring penyelenggaraan diklat dilaksanakan secara bersama oleh Direktur Jenderal dan Kepala Badan. Dengan demikian dapat disimpulkan keberadaan DPKP saat ini: (a) Dewan Penguji Keahlian Pelaut yang dibentuk
oleh  Direktur  Jendral  (PM  70  Th  2013)  tetapi kedudukannya  dibawah Seksi  standarisasi  dan Sertifikasi(  merujuk  pada  PM  60  Th  2010  );  (b) Ruang Lingkup DPKP sangat luas, akan tetapi DIPA nya  sangat  kecil,  karena  posisinya dibawah  Seksi Standarisasi dan Sertifikasi; dan (c) kondisi anggaran dan SDM yang terbatas di DPKP.;[5].Secara organisasi penjelasan tadi dapat dilihat pada gambar 1.
Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen Perhubungan Laut
Potensi  Sumber  Daya  Manusia,  sebagai penyelenggara  dan  Panitia  Ujian Keahlian  Pelaut (PUKP), sebagai pelaksana Ujian Keahlian Pelaut (UKP)  di daerah  organisasinya  hanya  dibentuk dengan  SK  Ditjen  Hubla,  sementara personilnya berasal  dari  berbagai  UPT  yang  berbeda.  Belum jelas sistem pengukuran dan pengawasan kinerjanya, renumerasi  pegawai,  Karena  bukan organisasi struktural  atau  fungsional  Kemenhub,  tidak  ada skema audit yang dilakukan oleh SPIP Kemenhub kepada  DPKP  dan  PUKP.Kemudian  tidak  ada jenjang karir karena hanya tugas tambahan di luar instansi kerja dan system penggajian/renumerasi yang jelas. Dengan penjelasan di atas, keberadaan potensi Sumber Daya Manusia  DPKP dapat disimpulkan saat  Ini:  kinerja  personel tidak  terukur  sehingga hasilnya  kurang  profesional  dan  kurang  dapat  di pertanggung jawabkan.[6]
Sarana Dan Prasarana, pendukung pelaksanaan tugas  DPKP,  saat ini  tertuang    dalam tabel  1. Dukungan Dana/Pembiayaan, Untuk melaksanakan kegiatan  UKP, sebagian  kecil  anggarannya dialokasikan melalui DIPA yang ada di Ditkappel, dan sebagian besar dibebankan kepada masyarakat yang mengikuti UKP. Sehingga terjadi pungutan dan pengelolaan dana dari masyarakat yang dilakukan
oleh PUKP di daerah yang Pegawai diangkat dengan SK Kepala DITJEN HUBLA. Program Pelayanan DPKP, penyelenggaraan ujian keahlian pelaut (UKP) meliputi  :  (a)  Dewan  Penguji  Keahlian  Pelaut menyelenggarakan Ujian Keahlian Pelaut 4 (empat) kali dalam 1 periode ujian, 1 kali (ujian lengkap) dan 3 kali (ujian ulangan) untuk masing-masing tingkat kompetensi;  (b)  Ujian  Keahlian Pelaut  Niaga dilaksanakan 10 (sepuluh) wilayah PUKP; (c) Ujian Keahlian Pelaut Kapal Penangkap Ikan dilaksanakan 4  kali  dalam  1  tahun  (lengkap/ulangan) yang dilaksanakan 10 PUKP KAPIN (gambar 2)

## Penyelenggaraan Dewan Pengujian ....WILLEM NIKSON SITOMPUL
Tabel 1.

## Sumber Daya Sarana dan Prasanana
No. Jenis Sarana Prasarana Jumlah 1. Gedung Kantor Jl.Medan Merdeka Timur No.5 Jakarta Pusat 1 unit Lantai 1 Kondisi Terbatas 2. Transportasi - Kendaraan Roda 4 - Kendaraan Roda 2 Tidak Ada 3. Mesin-mesin Kantor a. Komputer b. Mesin Ketik Manual c. Mesin Ketik Elektronik d. LCD
e. Laptop
f. Telpon g. Faximili
h. Genset
3 unit 2 unit
2 unit 1 unit Tidak Ada 1 unit 1 unit Tidak Ada 4. Peralatan Kantor Lainnya a. Meja dan Kursi kerja b. Meja belajar c. Kursi besi d. Sentral Telpon e. File Cabinet f. Sound System g. AC 8 set (lama)
Tidak ada
Tidak Ada Ada (dikelola bersama unit kerja lain) 8 unit (lama) Tidak Ada 3 unit (Tidak terawatt) 5. Ruang Kelas Auditorium Ruang Laboratorium Ruang Perpustakaan Ruang Diskusi Ruang seminar 2 unit (terbatas) Tidak ada Tidak Ada Sangat Terbatas SangatTerbatas 6. Ruang Penguji Kamar Mandi Ruang Istirahat/Makan/Minum Lemari Buku/Penyimpanan 1 Kamar (Sangat Terbatas) Sangat Terbatas Tidak Ada Tidak Ada
Sumber Data: DPKP
S umber Data : DPKP
Gamb ar 2 . Wilayah  Ujian PUKP dan PUKP KAPIN
PUKP- 8Barom bong PUKP-KAPI N 9 Ac eh P UKP -1 M edan PU K P-2 B an ten P U KP -3 W il. I Jakarta P UK P-4  W il. II Jakarta PUKP-5 Sem arang PUKP-6 Surabaya P UK P -7 M a kassa r PUKP-9 Bitung PUKP -1 0 Soro ng P UKP -KAP IN 1 Belawan P UKP- KAP IN 2 P adan g PUKP -KAP IN 3  J ak ar ta PU K P-K AP IN  4 Te ga l PU K P-K AP IN  5 B an yu wa ng i PUK P- KAPIN 6 Bit ung PUKP -KAP IN 7 Am bon PU K P- K A PIN 8 S oro ng

## Tabel 2. Lokasi Wilayah Ujian PUKP dan PUKP KAPIN
No PUKP Lokasi/Wilayah Tingkat Sertifikat 1. I Aceh &Medan ANT/ATT-III, ANT/ATT-IV, ANT/ATT-V, ANT/ATT-D 2. II BP2IP Tangerang/Banten ANT/ATT-III, ANT/ATT-IV,ANT/ATT-V, ANT/ATT-D 3. III STIP Jakarta (Wilayah I Jakarta) ANT/ATT-I, ANT/ATT- II, ANT/ATT-III, 4. IV BP3IP Jakarta (Wilayah II Jakarta) ANT/ATT-V s/d I, ANT/ATT-D 5. V PIP Semarang ANT/ATT-IV s/d II 6. VI Poltek Pel Surabaya ANT/ATT-D s/d III 7. 8. VII VIII PIP Makasar BP2IP Barombong ANT/ATT-III s/d II ANT/ATT-D, ANT/ATT-V/IV 9. IX Bitung ANT/ATT-III Dibawah pengawasan PUKP VII 10. X Sorong ANT/ATT-D, ANT/ATT-V/IV No. PUKP KAPIN Lokasi/Wilayah Tingkat Sertifikat 1. I Belawan Tingkat I/II/III 2. II Periaman Tingkat I/II/III 3. III Jakarta Tingkat I/II/III 4. IV Tegal Tingkat I/II/III 5. V Banyuwangi Tingkat I/II/III 6. VI Bitung Tingkat I/II/III 7. VII Ambon Tingkat I/II/III 8. 9. 10. VIII IX X Sorong Pontianak Aceh Tingkat I/II/III Tingkat I/II/III Tingkat I/II/III Sumber Data: DPKP
Pelaksanaan  penyelenggaraan  pengujian keahlian pelaut oleh DPKP, sesuai amanah Standard Training  Certification  And  Watch  Keeping (STWC) 1978 amendemen 2010 section a-i/6train- ing  and  assessment.  Hal  ini  menunjukkan kemandirian pelayanan pengujian keahlian pelaut, bukan  semata-mata sebagai  formalitas  pelaksana, namun memiliki tanggungjawab yang cukup besar. Evaluasi kinerja DPKP selaku penyelenggaraan ujian keahlian pelaut menunjukkan:
Kinerja  inputs  dalam  pelayanan  DPKP  :  (a) bahwa  dengan  tugas  sebagai penyelenggara pengujian keahlian pelaut yang materinya dipayungi olah kebijakan internasional dari IMO seperti STCW 1978, amandemen 1995 dan ketentuan Manila 2010, dan  kebijakan  nasional  Undang-undang  republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indone- sia Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan  Sertifikasi  serta  Dinas  Jaga  Laut, Keputusan Menteri  Perhubungan  Nomor  60, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dapat dikatakan tidak berjalan dengan maksimal dengan perencanaan yang matang sebagai unit kerja yang mandiri (sifatnya SDM nya tidak terstruktur dan tidak permanen); (b) Ruang ujian
yang  digunakan seharusnya  dilengkapi  dengan beberapa perlengkapan ujian keahlian pelaut sebagai penunjang proses ujian yang memadai. Standar mini- mal ruang ujian tidak terpenuhi, jadi sangat terbatas bila  ada  peserta  ujian  yang  ingin  ujian  di DPKP Jakarta. Dimaksud antara lain: meja/kursi, lemari, overhead projector, layar OHP, LCD, jam dinding, mimbar, alat tulis menulis (ATK),  Papan tulis, mesin pendingin (AC), papan tulis, Flip Chart, TV & CD Player, alat perekam (Recorder), komputer, jaringan akses  internet,  sound  system,  sarana komunikasi internal  (interkom)  sebagai  komunikasi  dengan peserta ujian, termasuk perpustakaan, ruang  kerja panitia penyelenggara, poliklinik, sarana parkir; (c) bahwa input sarana dan prasarana dalam mendukung penyelenggaraan  pengujian  keahlian  pelaut  dapat dikatakan tidak tertata secara manajemen, padahal DPKP  melakukan  penyelenggaraan  ujian  kehlian pelaut sifatnya seperti unit kerja mandiri tetapi tidak mandiri, dan semua input sarana dan prasarana yang dibutuhkan tidak terfasilitasi dengan optimal. Hal ini sangat riskan bila terjadi komplain dari peserta dan institusi pendidikan pelaut yang mengirim peserta bila terjadi hal yang tidak terduga, yang diyakini tidak tuntas pemecahan atau solusinya; (d) bahwa input fasiltas penunjang meliputi Penyediaan Bahan Ujian,

## Penyelenggaraan Dewan Pengujian ....WILLEM NIKSON SITOMPUL
Sistem  Seleksi  dan  Metode  Pengujian,  dalam mendukung  penyelenggaraan  pengujian  keahlian pelaut  dapat  dikatakan  tidak tertata  secara manajemen, padahal komponen-komponen tersebut sangat penting bagi DPKP. Sedangkan DPKP sendiri hanya  pelaksana  saja  tidak  ikut campur  dalam memanage penyediaan bahan ujian sampai dengan pelaksanaannya.[7] Sehingga dengan demikian tidak jelas siapa yang bertanggungjawab dalam menangani penyelenggaraan ujian kehlian pelaut secara utuh dan buat apa DPKP itu sebenarnya.??
Kinerja  Proses,    Secara  makro  penetapan standar  penyelenggaraan  ujian keahlian  pelaut seharusnya mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan laut dan pelaksanaannya oleh Kepala Pengembangan SDM Perhubungan, di mana secara operasional dilaksanakan oleh DPKP
Tabel 3.

## Capaian Kinerja Inputs Penyelenggaraan Pengujian
Sumber Responden SMK Baramuli Airmadidi, BP3TKI, Pelaut Manado
No Indikator Kerja & Unsur aspek Total Per Total Nilai Rata- Rata Capaian 1. Inputs 69.07 (sedang) Pegawai 55 235 SDM Penguji 91 78.33 Panitia Penyelenggara 89 Baik sekali Ruang Ujian 50 Sarana dan Prasarana Ruang Perpustakaan 53 256 Sarana Parkir 50 51.20 Poliklinik 50 Kurang Ruang Fasilitas Lainya 53 Sistem Pengujian Bahan/Materi Ujian 89 224 Inventarisasi Peserta 85 74.67 Metode pengujian 50 Baik Tabel 4.

## Capaian Kinerja Proses Penyelenggaraan Ujian
Sumber Responden SMK Baramuli Airmadidi, BP3TKI, Pelaut Manado
No Indikator Kerja & Unsur aspek Total Per Total Nilai Rata- Rata Capaian 2. Proses 83.21 (baik) Jenis Pelayanan Ujian 81 Pelanggan 91 Administrasi Identigikasi Harapan peserta ujian 79 570 Teknik Pengarahan Persiapan Ujian 84 81 Komunikasi Persiapan Jadwal Ujian 80 Kelengkapan bahan ujian 83 Prosedur 79 Persiapan Penyelenggaraan Ujian 84 Pelaksaan Ujian 83 425 Penyelenggara Pemeriksaan /Evaluasi 79 8500 Pengumuman kelulusan 89 Baik Sertifikasi 90
pada  tahap-tahap  penyelenggaraan  ujian  keahlian pelaut. Harusnya Kinerja proses dalam pelayanan pengujian keahlian pelaut melalui tahapan-tahapan: Tahap Persiapan,  Tahap-Pelaksanaan  Kegiatan, Ujian, dan Sertifikasi. Namun pada kenyataannya petugas yang ada di DPKP tidak memahami tahapan proses penyelenggaraan ujian keahlian pelaut, mulai dari  tahapan  persiapan  sampai dengan  ujian  dan sertifikasinya. Dalam hal ini yang dikerjakan hanya melakukan pengujian, mengumpulkan menyediakan waktu  persiapan  hasil  rapat  pengujian dan mengumumkan  hasil  ujian  dan  bagaimana mendapatkan sertifikasinya.[8]
Faktor  -  Faktor  Yang  Mempengaruhi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengujian Keahlian Pelaut Oleh DPKP, dengan hasil pengukuran Kinerja Penyelenggaraan  DPKP,  meliputi  beberapa  aspek yang tertuang dalam tabel 3 dan tabel 4.

## Tabel 5. Capaian Kinerja Output Penyelenggaraan Ujian
Sumber Responden SMK Baramuli Airmadidi, BP3TKI, Pelaut Manado
No Indikator Kerja & Unsur aspek Total Per Total Nilai Rata- Rata Capaian 3. Keluaran 6357 Kurang Nilai Akhir Sikap dan Perilaku Penyelenggara 60 60 Kurang Administrasi Pelayanan Pemanggilan peserta 86 Nilai Penyelenggara Pelayanan Penerimaan Peserta 86 Pelayanan Administrasi 53 67.14 Pelayanan Administrasi 50 Pelayanan kesehatan Sakit 50 kurang Pelayanan konsumsi ujian 53 Pelayanan penyediaan ruang ujian 53
Tabel 6.
Capaian  Kinerja Outcomes Penyelenggaraan  Ujian  Untuk  Pola  Pikir  &  Cara  Kerja
Panitia/Pegawai DPKP
Sumber Responden SMK Baramuli Airmadidi, BP3TKI, Pelaut Manado
Pemanfaatan Kognitif Pola piker & cara kerja modus Nilai Panitia Sinergitas 4 baik Menjalankan peran 4 baik Orientasi berpikir 4 baik Kesadaran pelayanan 2 Tidak baik inovatif 2 Tidak baik Skor dominan 4 baik
Dari  analisis  hasil   penelitian  tabel 3 sd 7, diketahui    tingkat capaian  kinerja  pelayanan akademik: (a)Kinerja Inputs = 68.07 (Sedang); (b) Kinerja Proses =  83.21 ( Baik); (c) Kinerja Outputs = 63.57 (Kurang); (d) Kinerja Outcomes : untuk pola pikir  &  cara  kerja=  Baik  ;  untuk  perilaku  kerja= Kurang Baik. Dengan demikian keberadaan DPKP sebagai  lembaga  yang menyelenggarakan  ujian keahlian  pelaut  sesuai  amanah  Standard  Training Certification  And  Watch  Keeping (STWC)  1978 amendemen  2010  section  a-i/6  training  and  as- sessment tidak  memungkinkan  mencapai  mutu penyelenggaraan  yang  handal  karena  hamper keseluruhan komponen manajemen penyelenggaraan tidak  terfasilitasi  dibandingkan  misi  yang diembannya.[9]
Rekomendasi  Aspek-Aspek  Yang  Dapat Dijadikan Pengembangan DPKP Sebagai Lembaga Pengujian Keahlian Pelaut Yang Mandiri Pada Waktu Akan  Datang Beberapa  aspek  yang  dapat
direkomendasikan  kepada  unit  kerja  Ditjen Perhubungan  Laut  Kementerian  Perhubungan, sebagai penyempurnaan pengembangan organisasi DPKP, sebagai berikut:

## Rekomendasi Pertama
Menjadikan  DPKP  sebagai  lembaga  independen pengujian keahlian pelaut Indonesia, yang dalam hal ini  memerlukan  kajian  tersendiri,  dan  ini  banyak melibatkan  semua  pihak  mengingat  aturan  yang memayungi  persyaratan keahlian  pelaut  secara internasional dikeluarkan oleh IMO (International Maritime Organization), dalam hal ini STCW 1978, amandemen 1995 dan manila amandemen 2010, dan kebijakan nasional berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. 60 th 2010, tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan, Peraturan Menteri  Perhubungan  Nomor.  70  Tahun 2013, tentang Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi serta Dinas jaga Laut.[10]
Tabel 7. Capaian Kinerja Outcomes Penyelenggaraan Ujian Untuk Perilaku Kerja Panitia/Pegawai DPKP
Sumber Responden SMK Baramuli Airmadidi, BP3TKI, Pelaut Manado
Pemanfaatan Afektif & psikomotorik Perilaku kerja Respon peserta ujian Komitmen &konsistensi 4 Baik Wewenang &tanggung jawab 5 Sangat baik Keikhlasan dan kejujuran 5 Sangat baik Integritas dan profesionalisme 2 Kurang baik Kreatifitas dan kepekaan 2 Kurang baik Kebersamaan dan dinamika 2 Kurang baik Ketepatan dan kecepatan 2 Kurang baik Rasional dan kecerdasan emosi 2 Kurang baik Keteguhan dan ketegasan 2 Kurang baik Disiplin dan keteraturan kerja 3 Kurang baik Dedikasi dan loyalitas 2 Kurang baik Semangat dan motivasi 4 Baik Ketekunan dan kesabaran 3 Cukup baik Keadilan dan keterabukaan 3 Cukup baik Menjalankan peran 3 Cukup baik Orientasi berfikir 3 Cukup baik Kesadaran pelayanan 4 Baik Total 51 Kurang baik

## Rekomendasi Kedua
Pembenahan  dan  penambahan  aspek-aspek  yang mempengaruhi pengembangan DPKP(rekomendasi pertama),[11] yang tertuang dalam tabel 8.

## KESIMPULAN
Status  Kinerja  DPKP  sebagai  penyelenggara pengujian keahlia pelaut Indonesia, selama ini hanya sebagai  pelaksana  persiapan  ujian,  yang  segala sesuatu manajemen  pengaturannya  tidak dilaksanakan oleh DPKP tetapi, yang membawahi DPKP  sesuai  Keputusan  Menteri  Perhubungan Nomor.  60  th  2010, tentang  Organisasi  dan  Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Peraturan Menteri Perhubungan  Nomor.  70  Tahun  2013,  tentang Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi serta Dinas jaga Laut.  Namun  melihat  bahwa  pengujian  keahlian
pelaut Indonesia dipayungi oleh aturan internasional dari IMO dalam STCW 1978, amandemen 1995 dan manila  amandemen  2010,  maka  DPKP  selaku penyelenggara pengujian keahlian pelaut Indonesia sangat  rentan  daslam mempertanggungjawabkan output  kinerjanya,  karena  DPKP  hanya  sebagai pelaksana sehingga bila ada komplain yang berkaitan dengan  ujian  keahlian pelaut  tidak  memiliki kewenangan untuk menjawabnya, dan selalu tidak terjawab, ini tidak sesuai dengan aturan STCW di atas sebagai payung hukum kepelautan.
Hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan DPKP menunjukkan: (a) Kinerja inputs terdiri dari unsur SDM, Sarana dan Prasarana, dan sistem pengujian, secara umum  mencapai  rata-rata  68.07  (Sedang), dengan unsur inputs SDM mencapai rata-rata 78.33 (Baik Sekali), hanya di aspek pegawai 55.00 (kurang). Unsur inputs Sarana dan Prasarana  mencapai rata- rata 51.20 (kurang), dengan semua rincian kinerjanya
Tabel 8. Rekomendasi aspek-aspek yang dapat dijadikan pengembangan DPKP sebagai lembaga pengujian keahlian  pelaut yang mandiri
No Indikator Kinerja &  Unsur Rekom endasi Per tam a:   M enjadika n DPKP S ebagai Lem baga  Independen Penyelengga raan P engujian Keahlian Pelaut Indonesia R ekom endasi Kedua : Aspek Yang Perlu Dibebenahi Dan Ditam ba hkan Untuk Melengkapai R ekomendasi Pertama Yaitu: Aspek-Aspek  Yang Dipertahankan Dengan Teta p Menja dikan  DPKP, Le mbaga Independen P enyelenggaran P engujian Keahlian Pela ut Indonesia (Perlu Ka jian Tersendiri) Aspek-Aspek  Ya ng M enjadi Pr iorita s Dalam  Perencanaa n Kebutuhan Pengembanga n DPKP M enja di Lembaga Independen Penyelengga ran Pengujian Keahlian Pe laut Indonesia (Pe rlu Kajian Tersendiri)
1 INPUT S SDM Penguji V Panitia Penyelenggara V Pegawai V Sa rana dan Pra sar ana Ruang Ujian V Ruang Perpustakaan V Sar ana  Parkir V Poliklinik V Ruang Fasilita s Lainnya V Me tode pengujian V Siste m Pe ngujian Bahan /Ma teri Ujia n V Inventarisasi P eser ta V 2 PROSE S Administra si Jenis Pe layanan  Ujia n V Pelanggan V Identifika si harapan peserta ujian V Teknik Pengarahan Per siapan Ujian V Kom unika si  Persia pan jadwal ujian V Kelengkapan baha n ujian V Prosedur V Pe nyelenggaraa n Persiapan Penyelenggaraan Ujian V Pelaksanaan Ujian V Pem eriksaan/Evaluasi V Pengumunan kelulusan V Sertifika si V 3 K ELUARAN Nilai Akhir Sikap & Perilaku Penyele nggara V Nilai Penyelenggara an Pelayanan Pem anggilan P eserta V Pelayanan Penerimaa n Peserta V Pelayanan Pelaksa na an Ujian V Pelayanan Adminsitrasi V Pelayanan Kese ha tan  Sakit Me ndadak V Pelayanan Konsumsi Ujia n V Pelayanan Penyediaa n Ruang Diskusi V 4 PEMANFAATAN Pola Pikir  & Cara kerja Kognitif Sinergitas V Me njalankan Peran V Orientasi Berf ikir V Kesadaran Pelayanan V Inovasi V Perilaku Ker ja Afektif & P sikom otorik kom itmen  dan konsiste nsi V wewena ng  & tanggung  jawab V keikhlasan dan kejujuran V disiplin  dan keter aturan kerja V semangat  dan m otivasi V ketekunan  dan kesabaran V keadilan  dan keterbuka an V Me njalankan pera n V Orientasi berfikir V kesada ran pela yanan V integritas &  profesionalisme V kreativita s dan kepekaan V kebersamaan  da n dinamika   kerja V ketepa tan  da n kec epatan V rasionalitas  dan kece rda san  emosi V keteguhan  dan  ketegasan V dedikasi da n loya lita s V
Sumber : Output Hasil pengolahan Data dan Informasi Re sponden
kurang. Unsur Sistem pengujian mencapai rata-rata 74.67 (Baik), dengan rincian  metode pengujia 50.00 (Kurang);  (b)  Kinerja  proses terdiri  dari  unsur administrasi  dan  penyelenggaraan,  secara  umum mencapai rata-rata 83.21 (Baik) (Sedang), dengan unsur  proses  adiminsitrasi  dengan rinciannya mencapai  rata-rata  81.43  (Sedang).  Unsur  proses penyelenggaraan dengan rinciannya mencapai rata- rata 85.00 (Baik); (c) Kinerja keluaran terdiri dari unsur  nilai  akhir  dan  nilai  penyelenggara,  secara umum mencapai rata-rata 63.57 (Kurang), dengan unsur keluaran nilai akhir dengan rincian sikap dan perilaku  penyelenggara,  mencapai  rata-rata  60.00 (Kurang).  Unsur  keluaran nilai  penyelenggara dengan  rincian  Pelayanan  Pemanggilan  Peserta, Pelayanan Kesehatan  Sakit Mendadak, Pelayanan Konsumsi  Ujian,  Pelayanan  Penyediaan Ruang Diskusi  mencapai  rata-rata  67.14  (kurang);  (d) Kinerja   pemanfaatan terdiri dari unsur pola pikir dan cara kerja  dan perilaku kerja, secara umum untuk unsur  pemanfaatan  pola  pikir  dan  cara  kerja mencapai skor dominan 4 (Baik), di mana pada rincian kesadaran  pelayanan  dan  inovasi  masing-masing mencapai skor 2 (Tidak baik). Unsur pemanfaatan perilaku  kerja  mencapai rata-rata  51.00  (Kurang Baik),  di  mana  pada  rincian  integritas  & profesionalisme,  kreativitas  dan  kepekaan, kebersamaan  dan dinamika  kerja, ketepatan  dan kecepatan,  rasionalitas    dan  kecerdasan    emosi, keteguhan  dan ketegasan, disiplin  dan keteraturan kerja, dedikasi dan loyalitas, masing-masing mencapai skor 2 (Kurang Baik).
Beberapa  aspek  yang  mempengaruhi  DPKP dalam menyelenggarakan pengujian keahlian pelaut, dapat teridentifikasi kelemahan pada beberapa aspek: (a) SDM pada kelemahan Pegawai, (b) Sarana dan Prasarana pada kelemahan dari Ruang Ujian, Ruang Perpustakaan,  Sarana  Parkir,  Poliklinik,  Ruang Fasilitas  Lainnya, (c)  sistem  pengujian  pada kelemahan  metode  pengujian,  (d)  Nilai penyelenggaraan  pada  kelemahan  Pelayanan Pemanggilan  Peserta,  Pelayanan Kesehatan  Sakit Mendadak, Pelayanan Konsumsi Ujian, Pelayanan Penyediaan Ruang Diskusi, (e) Pola pikir dan Cara Kerja penyelenggaran ujian, yaitu pada kelemahan kesadaran pelayanan dan inovasi, (f) Perilaku Kerja pada  kelemahan integritas  &  profesionalisme, kreativitas  dan  kepekaan,  kebersamaan    dan dinamika    kerja,  ketepatan    dan  kecepatan, rasionalitas  dan kecerdasan emosi, keteguhan  dan ketegasan, disiplin  dan keteraturan kerja, dedikasi dan loyalitas.
Rekomendasi yang didapat dalam kajian ini yang intinya  menjadikan  DPKP sebagai  lembaga independen pengujian keahlian pelaut Indonesia, yang
dalam hal ini memerlukan kajian tersendiri. Demikian juga  pembenahan  dan penambahan  aspek-aspek yang mempengaruhi pengembangan DPKP nantinya.
Saran-saran yang diberikan dalam penelitian ini yaitu: Berkaitan dengan kebutuhan tenaga pelaut In- donesia di dalam dan di luar negeri, maka keberadaan DPKP  sudah  waktunya  menjadi  lembaga penyelenggara pengujian keahlian pelaut Indonesia yang permanen (semua dilakukan secara mandiri) oleh  DPKP,  dalam  hal  ini  kebijakan  yang  terkait dengan  itu  perlu  ditinjau  ulang  apakah  masih mendukung untuk pengembangan DPKP atau perlu adanya  payung  hukum  tersendiri. Pimpinan  yang membawahi unit kerja DPKP, dalam hal ini Dirjen Perhubungan Laut,  dalam  rangka  usulan pengembangan  DPKP  yang  mandiri,  maka  dapat menindaklanjuti pembenahan manajemen DPKP dari aspek SDM, Sarana dan Prasarana, Sitem pengujian, kualitas penyelenggaraan, kualitas Kepanitiaan, pola pikir dan cara kerja kepanitiaan dan perilaku kerja aparatnya.
Melaksanakan pembenahan dan penyempurnaan  atas  beberapa  temuan kelemahan beberapa aspek yang mempengaruhi kinerja DPKP dengan menyampaikan usulan TOR pengembangan DPKP  secara  komprehensip  kepada Menteri Perhubungan untuk dimasukan dalam program kerja Kementerian Perhubungan.
Disarankan adanya kajian lanjutan dengan tema pengembangan  DPKP  menjadi lembaga  Mandiri Pengujian Keahlian Pelaut dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaut di dalam dan di luar negeri.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Mengucapkan  terima  kasih  kepada  Kepala  Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut, Dewan Redaksi serta dari Dewan Pengujian Pengujian Keahlian Pelaut, Ditjen Perhubungan Laut

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Zainul, Asmawi dan Noehi Nasution. Penilaian Hasil Belajar. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2001. Jakarta;
[2] Kajian Akademis DPKP Ditjenhubla No. Dokumen: KI/DPKP/01, Revisi:  00, Tgl. Efektif: 11 Desember 2013. Jakarta;
[3] Arikunto,   Prof.  Dr.  Suharsimi   (2000),  Manajemen Penelitian,   Edisi  Baru, Cetakan ke V, Jakarta: PT Rineka Cipta; Jakarta;
[4] Budiandono,    D.    (1986),    Perencanaan    dan Penyelenggaraan    Latihan    Tenaga  Kerja,  Jakarta: Penerbit Bhatara Karya Aksara, Jakarta.;
[5] Debra  L.  Nelson  dan  Cary  L.  Cooper.  Positive Organizational  Behavior.  London  SAGE Pulblications, 2007. London;
[6] Dale A. Timpe (1982), Kinerja, Seri Manajemen Sumber Daya Manusia,PT Elex Media Komputindo Jakarta;
[7] Husein  Kosasih,  Drs.  H.  (2004)  Teknik    Pengukuran Dan  Evaluasi  Kinerja Satuan  Organisasi/Kerja   di Lingkungan  Departemen   Agama,  Modul Diklat
AKIP/LAKIP,  Jakarta:  Badan  Litbang  dan  Diklat Keagamaan  Pusdiklat Administrasi,  Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta;
[8] Indonesia,  MENPAN,  Peraturan  Menteri  Negara Pendayagunaan   Aparatur Negara Nomor: PER/01/ M.PAN/01/2007,  Pedoman  Evaluasi  Pelaksanaan Pengembangan  Budaya  Kerja  Pada  Instansi Pemerintah, Jakarta;
[9] William  M.Lindsay  dan  Joseph A.  Petrick.  Total Quality And  Organizational  Development.  Dalray Beach-florida: St. Lucia, 1997.
[10] Penyelenggaraan,  http://artikata.com/arti-377296- penyelenggaraan.html (diakses 25 Juli 2014)
[11] Atmodiwirio,    Soebagio,    (1993),    Manajemen Training,    Pedoman    Praktis    Bagi  Penyelenggara Training, Cet.1, Balai Pustaka, Jakarta.