INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 13010-13017 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Penerapan Larangan Menjual Narkotika Golongan I di Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Rijen Gurning 1 ✉ , Bagio Kadaryanto 2 , H. Bahrun Azmi 3
Universitas Lancang Kuning Email: rijen.gurning11@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Kabupaten  Kepulauan  Meranti,  sebagai  titik  lintas  batas  negara,  menjadi  target  utama  sindikat penyelundupan  narkotika,  terutama  dengan  Malaysia.  Hal  ini  mengakibatkan  meningkatnya perdagangan gelap narkoba golongan I di berbagai sektor, yang secara tegas dilarang oleh Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  khususnya  Pasal  114.  Polres  Kepulauan  Meranti dihadapkan pada tantangan serius dengan jumlah kasus yang meningkat secara signifikan. Penelitian hukum sosiologis dilakukan dengan tujuan menganalisis dampak hukum, tanggung jawab pidana, dan implementasi larangan penjualan narkotika golongan I. Upaya pencegahan dan penegakan hukum di tingkat lokal harus ditingkatkan melalui peningkatan patroli, operasi penggerebekan, serta kerjasama yang erat dengan pemerintah pusat dan pihak berwenang di negara tetangga. Pengawasan di pelabuhan dan  perbatasan  harus  diperketat  untuk  mencegah  masuknya  narkotika.  Di  samping  itu,  perlu  juga memperhatikan  aspek  ekonomi,  sosial,  dan  psikologis  untuk  mengatasi  akar  permasalahan  yang mendorong perdagangan narkoba di daerah tersebut.
Kata Kunci: Larangan, Narkotika, Kepulauan Meranti.

## Abstract
Meranti Islands Regency, as a national border crossing point, is the main target for narcotics smuggling syndicates, especially with Malaysia. This has resulted in an increase in the illicit trade in class I drugs in various sectors, which is expressly prohibited by Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, especially Article  114.  The  Meranti  Islands  Police  are  faced  with  serious  challenges  with  the  number  of  cases increasing significantly. Sociological legal research was carried out with the aim of analyzing the legal impact, criminal responsibility, and implementation of the prohibition on the sale of class I narcotics. Prevention and law enforcement efforts at the local level must be increased through increased patrols, raid  operations,  as  well  as  close  collaboration  with  the  central  government  and  local  authorities. neighboring  countries.  Surveillance  at  ports  and  borders  must  be  tightened  to  prevent  the  entry  of narcotics. Apart from that, it is also necessary to pay attention to economic, social and psychological aspects to overcome the root problems that encourage drug trafficking in the area.
Keywords: Prohibition, Narcotics, Meranti Islands.

## PENDAHULUAN
Sebagai  negara  hukum  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semua aturan kenegaraan harus mengikuti prinsip- prinsip  tersebut.  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  mengatur penanganan  peredaran  dan  penyalahgunaan  narkotika  sesuai  dengan  komitmen  negara dalam memberikan lingkungan hidup yang sehat. Pasal 114 ayat (1) dari undang-undang tersebut menetapkan sanksi berat bagi pelaku penjualan narkotika golongan I sebagai delik yang  sangat  serius.  Meskipun  demikian,  Indonesia  masih  menjadi  target  utama perdagangan  narkotika  ilegal  dengan  kasus-kasus  penyalahgunaan  yang  melibatkan jaringan internasional. Ini merupakan ancaman serius terhadap generasi masa depan dan keamanan negara (I Danny Yatim, 2011).
Indonesia menjadi sasaran peredaran narkotika ilegal dengan kasus penyalahgunaan yang  melibatkan  berbagai  pihak  (Soedjono  Dirdjosisworo,  2010a).  Penyalahgunaan narkotika  juga  menjadi  kejahatan  dengan  jaringan  internasional  yang  merugikan. Penggunaan narkotika di Indonesia mengalami peningkatan signifikan, mencapai 5,1 juta pada 2015. Kasus kematian akibat penyalahgunaan juga tinggi, mencapai 50 korban per hari pada 2017. BNN mencatat jumlah kasus penyalahgunaan mencapai 3,6 juta, dengan 70% di antaranya  adalah  masyarakat  usia  produktif.  Indonesia  masuk  dalam  segitiga  emas perdagangan narkoba bersama dengan beberapa negara lainnya. Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  menjadi  acuan  dalam  menangani peredaran narkotika, dengan jumlah kasus mencapai 53.405 pada Indonesia Drugs Report 2022. Riau masuk dalam urutan ke-9 dari 10 wilayah dengan kasus narkoba terbesar.
Penerapan hukuman yang tegas seperti yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperlukan untuk menekan peredaran narkotika.  Pencegahan  penyalahgunaan  narkotika,  pengendalian,  dan  rehabilitasi  para pengguna  juga  penting  untuk  menciptakan  masyarakat  yang  bebas  dari  narkotika. Melibatkan semua pihak, termasuk aparat penegak hukum, birokrasi, dan masyarakat secara keseluruhan,  sangat  diperlukan  dalam  upaya  bersama  melawan  peredaran  narkoba. Meskipun negara telah menggunakan instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1997  tentang  Psikotropika  dan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika, penegakan hukum yang lebih ketat diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini (Soedjono Dirdjosisworo, 2010b).
Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau, Indonesia, memiliki potensi sebagai jalur penyelundupan narkoba karena posisi geografisnya yang strategis. Penyelundupan ini dilanjutkan dengan transaksi gelap narkoba, terorganisir dengan melibatkan berbagai pihak. Dalam enam tahun terakhir, ada 565 tersangka dan 369 terpidana kasus narkotika di wilayah ini.  Tingginya  angka  kasus  menunjukkan  kegagalan  pemidanaan  dalam  menciptakan ketertiban  dan  mencegah  penyalahgunaan  narkoba.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengevaluasi penerapan larangan menjual narkotika Golongan I di Kabupaten Kepulauan Meranti,  dengan  harapan  dapat  memberikan  solusi  untuk  menekan  peredaran  gelap narkoba.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  sosiologis  merupakan  serangkaian  pendekatan  yang  digunakan oleh sosiolog untuk menggali dan memahami fenomena sosial (P. Andi, 2012). Kabupaten Kepulauan  Meranti,  yang  terletak  di  Provinsi  Riau,  Indonesia,  dengan  ibukotanya Selatpanjang, memiliki sekitar 206.116 penduduk pada tahun 2020 dan luas wilayah 3.707,84 km². Nama "Meranti" berasal dari gabungan nama tiga pulau utama di wilayah tersebut. Secara geografis, kabupaten ini terletak di pesisir timur pulau Sumatra, dengan pantai yang berbatasan dengan negara tetangga. Potensi ekonominya didorong oleh posisi strategisnya sebagai gerbang lintas batas negara, terhubung dengan Riau daratan dan negara tetangga melalui  jalur  laut,  menarik  perhatian  sindikat  untuk  menjadikannya  pusat  transaksi transnasional  narkoba,  khususnya  antara  Indonesia  dan  Malaysia.  Metode  penelitian sosiologis  dapat  digunakan  untuk  mengkaji  dampak  sosial  dan  dinamika  masyarakat  di Kabupaten Kepulauan Meranti akibat masalah penyelundupan narkoba. Penelitian ini akan memeriksa bagaimana praktik penyelundupan narkoba memengaruhi struktur sosial, pola interaksi,  dan  kehidupan  sehari-hari  penduduk  setempat,  serta  bagaimana  masyarakat
merespons dan mengatasi tantangan ini dalam konteks geografis dan ekonomi wilayahnya (M. Zed, 2008).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Akibat Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana yang Menjual Narkotika Golongan I di Kabupaten Kepulauan Meranti
Kabupaten  Kepulauan  Meranti  di  Provinsi  Riau,  Indonesia,  memiliki  luas  wilayah 3.707,84 km² dengan jumlah penduduk sekitar 206.116 jiwa hingga tahun 2020. Terletak di pesisir timur Pulau Sumatra, kabupaten ini berbatasan dengan negara tetangga dan masuk  dalam  daerah  Segitiga  Pertumbuhan  Ekonomi  (Growth  Triangle).  Wilayah  ini menarik  sindikat  narkoba  untuk  beroperasi  karena  potensi  sebagai  jalur  transaksi transnasional antara Indonesia dan Malaysia. Dalam kurun enam tahun terakhir, terdapat 565 tersangka dan 369 terpidana kasus narkotika, yang menunjukkan perhatian serius terhadap  tingginya  angka  kasus  penjualan  narkotika  Golongan  I.  Nazaruddin  dan Afrionaldi, dua pelaku penjualan narkotika Golongan I di Kabupaten Kepulauan Meranti, memiliki  pengalaman  yang  serupa.  Mereka  mulai  terlibat  dalam  penjualan  narkotika setelah  terjerumus  dalam  konsumsi  pribadi  yang  menyebabkan  ketergantungan. Keterbatasan ekonomi mendorong mereka untuk menjual narkotika sebagai cara untuk memperoleh uang. Mereka memulai dengan menjual kepada teman-teman mereka dan kemudian menjadi pengedar. Para pelaku mendapatkan narkotika dari transaksi langsung dengan teman-teman mereka, dan mereka menjualnya dalam paket-paket kecil dengan harga bervariasi.
Berdasarkan  data  yang  dikumpulkan,  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pelaku melakukan  penjualan  narkotika  Golongan  I  di  Kabupaten  Kepulauan  Meranti  dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama. Pertama, terdapat faktor internal, seperti kurangnya pemahaman individu akan dampak negatif narkotika terhadap kesehatan dan sikap  negatif  yang  mendorong  mereka  untuk  mencoba  menjadi  pengedar  demi memenuhi kebutuhan finansial. Selain itu, lingkungan keluarga yang tidak harmonis juga berperan dalam kurangnya pengawasan terhadap individu, meningkatkan risiko terlibat dalam  kejahatan.  Kedua,  faktor  ekonomi  memainkan  peran  signifikan,  di  mana ketidakstabilan ekonomi dan  kurangnya penghasilan tetap mendorong  individu untuk mencari  cara  cepat  memperoleh  uang,  dengan  melihat  penjualan  narkotika  sebagai pilihan yang menjanjikan dan menguntungkan. Terakhir, faktor tekanan sosial, termasuk akses  yang  mudah  ke  daerah  strategis  dan  kurangnya  pengawasan  pemerintah, memfasilitasi  peningkatan  peredaran  narkotika  yang  sulit  dikendalikan.  Meskipun
demikian,  sistem  identifikasi  dan  deteksi  pelaku  dan  jaringan  penjualan  narkotika  di wilayah  Polres  Kepulauan  Meranti  masih  mengandalkan  metode  manual  melalui penyelidikan lapangan dan pengembangan jaringan informan.
Proses  selanjutnya  melibatkan  penilaian  internal  terhadap  tanggung  jawab, kesalahan,  dan  alasan  pembelaan  pelaku.  Pertanggungjawaban  pidana  mengaitkan hukum pidana dengan hukum acara pidana (Adami Chazawi, 2010; Zainal Abidin, 1995), memastikan  bahwa  penuntutan  dan  penjatuhan  pidana  sesuai  prosedur  yang  benar. Dalam konteks penegakan hukum, penegakan hukum dianggap sebagai upaya rasional untuk menanggulangi kejahatan, memenuhi keadilan, dan memberikan efek jera kepada pelaku  kejahatan.  Proses  ini  melibatkan  unsur  keadilan,  pemanfaatan,  dan  kepastian hukum.  Strategi  penegakan  hukum  oleh  Satuan  Narkoba  Polres  Kepulauan  Meranti dalam  menanggulangi  penjualan  narkotika  Golongan  I  mencakup  pendekatan  soft power, smart power, dan hard power.
Penegakan  hukum  (Siti  Merida  Hutagalung,  2011;  Subarsyah  Sumadikara,  2010) terhadap penjualan narkotika golongan I di Kabupaten Kepulauan Meranti melibatkan berbagai  strategi,  termasuk  melalui  pendekatan  soft  power,  smart  power,  dan  hard power.  Ini  mencakup  sosialisasi  melalui  media  sosial,  sosialisasi  langsung  kepada masyarakat, dan sanksi tegas terhadap penggunaan obat terlarang. Dasar hukum yang digunakan  untuk  menjerat  pelaku  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menetapkan hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara antara 5 hingga 20 tahun dan denda yang besar. Sistem peradilan juga melibatkan proses penyidikan, gelar perkara, dan penetapan tersangka berdasarkan bukti yang  diatur  oleh  hukum.  Penegakan  hukum  bertujuan  untuk  memastikan  kepastian hukum dan keadilan, di mana penegak hukum berkewajiban membuktikan tindak pidana berdasarkan bukti yang sah.
Penanganan  terhadap  penjualan  narkotika  golongan  I  di  Kabupaten  Kepulauan Meranti dilakukan dengan tegas dan terukur, mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika.  Pendekatan  penal  yang  diterapkan  sebagai  strategi pemberantasan  tindak  pidana  mencakup  penangkapan,  penahanan,  penyelidikan, penuntutan,  persidangan,  dan  putusan.  Pelaku  yang  terbukti  bersalah  dapat  dikenai hukuman  pidana  berat,  pencabutan  hak-hak  tertentu,  serta  wajib  mengikuti  program rehabilitasi.  Ini  bertujuan  untuk  memberikan  efek  jera  kepada  pelaku,  mencegah penyalahgunaan  narkotika,  dan  melindungi  masyarakat  dari  bahaya  perdagangan narkotika.
2. Penerapan  Larangan  Menjual  Narkotika  Golongan  I  di  Kabupaten  Kepulauan  Meranti
berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Hukum sebagai kesepakatan sosial diterapkan untuk menciptakan keteraturan dan kedamaian  dalam  masyarakat  (Meuwissen,  2013;  W.  Ekatjahjana,  2015).  Penggunaan narkotika di Indonesia terus meningkat, dengan angka  penyalahgunaan mencapai 3,6 juta  orang,  menjadikan  Indonesia  sebagai  salah  satu  segitiga  emas  perdagangan narkoba. BNN mencatat Riau sebagai salah satu daerah dengan tingkat pengungkapan kasus  narkotika  tertinggi.  Undang-undang  narkotika  menjadi  landasan  hukum  dalam penegakan larangan penjualan narkotika golongan I di Kabupaten Kepulauan Meranti, didukung oleh Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022. Penanganan dilakukan melalui strategi kepolisian yang melibatkan sosialisasi, penegakan hukum, dan penerapan sanksi tegas,  semuanya  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika. Kepolisian Resort Kepulauan Meranti bekerja sama dengan instansi terkait dan Polsek setempat dalam pemberantasan narkotika, didukung oleh undang-undang dan peraturan  pemerintah  terkait  kerjasama  polisi.  Kerjasama  ini  juga  meliputi  partisipasi dalam  penyusunan  kebijakan  pencegahan  narkoba.  Faktor-faktor  seperti  undang- undang, penegakan hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan menjadi tantangan utama dalam penegakan larangan penjualan narkotika golongan I. Jaringan perdagangan gelap yang terorganisir baik dan peningkatan produksi narkotika menjadi masalah utama yang sulit diatasi.
Kepolisian Kepulauan Meranti menghadapi tantangan teknologi dan sumber daya, serta  perubahan  persepsi  masyarakat  dan  faktor  lingkungan.  Dalam  menanggapi peredaran  narkotika,  mereka  mengimplementasikan  langkah-langkah  pre-emtif, preventif,  dan  represif.  Langkah-langkah  ini  meliputi  penyuluhan,  pengawasan,  dan penegakan  hukum  terhadap  pelaku  narkotika.  Keberhasilan  penegakan  hukum  dalam menekan peredaran narkotika di Kabupaten Kepulauan Meranti terlihat dari jumlah kasus yang  ditangani  dan  jumlah  tersangka  yang  diproses  secara  hukum  sejak  tahun  2018 hingga  2023.  Meskipun  demikian,  upaya  ini  belum  sepenuhnya  membuat  wilayah tersebut bebas dari narkotika, namun menjadi bukti nyata dari komitmen anggota dalam penekanan penyalahgunaan narkotika. Peran Satuan Narkoba Polres Kepulauan Meranti sangat penting dalam pemberantasan narkotika melalui berbagai kegiatan sosialisasi, talk show, dan penanganan individu yang terlibat, dengan tindakan penindakan yang tegas dan terukur sesuai hukum.
Masyarakat  perlu  diberi  pemahaman  menyeluruh  tentang  bahaya  narkotika  dan konsekuensi hukumnya serta didorong untuk melaporkan pelaku narkotika kepada pihak berwenang  (Hari  Sasangka,  2013;  Soedjono  Dirdjosisworo,  2011).  Polisi  perlu  terus
memperbarui  pengetahuan  mereka  tentang  tren  terbaru  dalam  peredaran  narkotika untuk tindakan yang lebih efektif. Selain langkah represif, kepolisian juga melaksanakan program  edukasi  promotif  untuk  mencegah  penjualan  narkotika  dengan  melibatkan masyarakat  dalam  kegiatan  produktif.  Partisipasi  masyarakat  dalam  pencegahan narkotika  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009,  dan  di  Kepulauan Meranti, dukungan masyarakat telah membantu dalam pengungkapan kasus narkotika, termasuk  melalui  program  Kampung  Tangguh  Bebas  Narkoba  yang  diawasi  oleh  Sat Resnarkoba  Polres  Kepulauan  Meranti.  GRANAT  Kepulauan  Meranti  berkolaborasi dengan Kepolisian dalam program anti-narkoba dengan melibatkan penyuluhan, patroli, penggalangan informasi masyarakat, pelatihan untuk deteksi narkotika, dan kampanye bersama. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penindakan narkotika dan  kesadaran  masyarakat.  Pekerja  sosial  juga  terlibat  dalam  sosialisasi  anti-narkoba, khususnya di sekolah, dengan dukungan dari kepolisian dalam menangani pelanggaran hukum  yang  melibatkan  anak-anak.  Ini  didasarkan  pada  berbagai  undang-undang, termasuk tentang narkotika dan perlindungan anak.
Rehabilitasi  pelaku  penjualan  narkotika  golongan  I  di  Kepulauan  Meranti  masih menghadapi  kendala  dalam  koordinasi  antara  Satres  narkoba  dan  BNNP/BNNK Kabupaten  Pelalawan.  Program  rehabilitasi  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kepulauan Meranti  terdiri  dari  tiga  tahap,  yakni  rehabilitasi  medis,  non-medis,  dan  bina  lanjut. Evaluasi  dilakukan  dengan  memantau  kasus-kasus  yang  terungkap  serta  perbaikan terhadap kinerja dalam pencegahan dan penanganan kejahatan narkotika. Optimalisasi program dan dukungan aktif dari pemerintah daerah dan lembaga terkait penting untuk memastikan  keberhasilan  implementasi  larangan  penjualan  narkotika  golongan  I  di Kabupaten Kepulauan Meranti.

## SIMPULAN
Hasil penelitian dan diskusi menyimpulkan dua hal penting. Pertama, akibat hukum dari penjualan narkotika golongan I di Kabupaten Kepulauan Meranti mengacu pada Pasal 114  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika.  Aturan  ini menetapkan sanksi pidana berupa penjara dan denda, bahkan hukuman mati untuk kasus yang  sangat  serius.  Kedua,  penerapan  larangan  penjualan  narkotika  golongan  I  di Kabupaten Kepulauan Meranti melibatkan berbagai langkah pencegahan dan penegakan hukum  oleh  aparat  setempat,  seperti  Kepolisian  dan  Badan  Narkotika  Nasional.  Semua tindakan ini dilakukan dengan mengacu pada undang-undang tersebut untuk melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika, menjaga keamanan, dan ketertiban
umum.  Ini  termasuk  patroli,  penegakan  hukum  terhadap  penjual  narkotika,  penyuluhan tentang bahaya narkotika, dan rehabilitasi bagi pengguna. Upaya ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam memerangi peredaran narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami  Chazawi.  (2010).  Stelsel  Pidana,  Tindak  Pidana,  Teori-Teori  Pemidanaan  &  Batas Berlakunya Hukum Pidana. Pt. Raja Grafindo Persada.
Hari Sasangka. (2013). Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana. Mandar Maju.
I  Danny  Yatim.  (2011).  Kepribadian,  Keluarga  Dan  Narkotika,  Tinjauan  Sosial-Psikologis.
Arcan.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
Meuwissen. (2013). Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum. Refika Aditama.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Ar-Ruzz Media.
Siti Merida Hutagalung. (2011). Penegakan Hukum Di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum? Sociae Polites, 115.
Soedjono Dirdjosisworo. (2010a). Hukum Narkotika Indonesia. Citra Aditya Bakti.
Soedjono Dirdjosisworo. (2010b). Narkotika Dan Remaja. Alumni.
Soedjono  Dirdjosisworo.  (2011). Segi  Hukum  Tentang  Narkotika  Di  Indonesia.  Karya Nusantara.
Subarsyah Sumadikara. (2010). Penegakan Hukum. Kencana Utama.
W. Ekatjahjana. (2015). Negara Hukum, Konstitusi, Dan Demokrasi. Jember University Press.
Zainal Abidin. (1995). Hukum Pidana. Sinar Grafika.