## JURNAL
SOSAINS
JURNAL SOSIAL DAN SAINS
VOL 2 NO 3 2022 P-ISSN 2774-7018, E-ISSN  2774-700X

## AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Mutiara.D.C.Oratmangun 1 dan Benediktus Akel A. Terwarat 2
Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Indonesia Corresponding Author : Mutiara.D.C.Oratmangun Email : akelterwarat@gmail.com, dan Mutiaramutiaoratmangun@gmail.com
Info Artikel : Diterima : 23 Februari 2022 Disetujui : 06 Maret 2022 Dipublikasikan : 15 Maret 2022 Keywords: Perkawinan Campuran, Perceraian, Hak Asuh Anak Keywords: Work Culture, Motivation, Honesty, Commitment, Work Performance

## ABSTRAK
LatarBelakang :  Perkawinan  menjadi  hal  yang  penting  dalam  siklus  kehidupan manusia  karena  terjadi  perkawinan  menyebabkan  adanya  keturunan  yang  akan berlanjut  menjadi  keluarga  dan  berkembang  menjadi  masyarkat  sosial. Tujuan  : Penelitian  ini  bertujuan  untuk  untuk    mengetahui    bagaimana  keabsahan  perkawinan campuran  berdasarkan  tinjauan  hukum  positif  serta  akibat  hukum  dari  putusnya perkawinan  campuran  menurut  hukum. Metode : Penelitian  ini  menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil : Pengaturan sistem hukum perkawinan di Indonesia sudah secara lengkap mengatur tentang pengaturan perkawinan campuran tetapi perlu adanya  peraturan  khusus  yang  memuat  tentang  kekurangan  atau  perbedaan  syarat- syarat  atau  perbedaan  peraturan  hukum  untuk  perkawinan  bagi  pihak  Warga  Negara Asing, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. Kemudian, terhadap hak pengasuhan anak jatuh pada pihak ibu tetapi pihak ayah tetap membantu dengan membiayai anak hingga berumur depalan belas tahun (18) sampai anak dikatakan dewasa. Kesimpulan : Pengaturan  perkawinan  campuran  di  Indonesia  dilakukan  dengan  proses  dicatatkan pada  Kantor  Catatan  Sipil  bagi  yang beragama  Kristen atau non-Muslim.  Sedangkan pencatatan  perkawinan  campuran  pada  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  bagi  yang muslim.

## ABSTRACT
Background : Marriage is an important thing in the life of the human cycle because marriage  causes  offspring  that  will  continue  to  become  a  family  and  develop  into  a social  community.  Purpose  :  This  study  aims  to  find  out  how  the  validity  of  mixed marriages is based on positive legal reviews and the legal consequences of breaking up  mixed  marriages according  to  law.  Method  :  This  research  uses  normative  legal research.  Results  :  The  regulation  of  the  marriage  legal  system  in  Indonesia  has completely  regulated  the  regulation  of  mixed  marriages,  but  it  is  necessary  to  have special regulations that contain the lack or difference in terms or differences in legal regulations for marriage for foreign citizens, so that there is no legal vacuum. Then, the  right  to  care  for  the  child  falls  on  the  mother's  side  but  the  father  still  helps  by financing the child until he is eighteen years  old (18) until the child is said to be an adult. Conclusion : Arrangements for mixed marriages in Indonesia are carried out through the process of being registered at the Civil Registry Office for Christians or  non-Muslims.  While  the  registration  of  mixed  marriages  at  the  Office  of
Religious Affairs (KUA) for Muslims .

## PENDAHULUAN
Hidup  berdampingan  dan  saling  bergaul  sesama  masyarakat  adalah  hal  yang penting.  Ada  beberapa  hal  yang  terjadi  secara  alamiah  dalam  siklus  kehidupan  manusia yang tak kalah penting seperti  kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan berbagai hal  penting  lainnya  yang  sering  terjadi  dalam  kehidupan  manusia  sebagai  makluk  sosial (Warsah,  2020).  Perkawinan  menjadi  hal  yang  penting  dalam  kehidupan  siklus  manusia karena  terjadinya  perkawinan  menyebabkan  adanya  keturunan  yang  akan  berlanjut menjadi  keluarga  dan  berkembang  menjadi  masyarkat  sosial  (Clara  &  Wardani,  2020). Pada umumnya perkawinan di Indonesia yang terjadi biasanya hanya tentang agama, ras, suku dan budaya, mengingat Indonesia memiliki banyak suku dan agama (Lestari, 2018). Tetapi, dengan berkembangnya teknologi sebagai peradaban  yang baru  zaman sekarang, perkawinan  bukan  hanya  terjadi  antara  seorang  pria  dan  wanita  Indonesia  tetapi  juga mengenal  perkawinan  campuran  (Handayani,  2019).  Dengan  berkembangnya  teknologi, kemudahan  untuk  berinteraksi  dan  membangun  relasi  dengan  orang  dari  luar  negeri menjadi tidak terbatas.
Perkawinan beda kewarganegaraan diatur didalam pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16  Tahun  2019,  perkawinan  beda  kewarganegaraan  ini  disebut  dengan  perkawinan campuran  (Martiono,  2020).  Menurut  pasal  57  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  16  Tahun 2019,  “Yang  dimaksud  dengan  perkawinan  campuran  dalam  Undang-undang  ini  ialah perkawinan  antara  dua  orang  yang  di  Indonesia  tunduk  pada  hukum  yang  berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”, dalam suatu perkawinan tidak ada yang sempurna selalu adanya percekcokan atau ketidak pahaman yang berkepanjangan antara suami dan istri, sehingga terkadang harus berakhir dengan  perceraian,  begitu  juga  dengan  perkawinan  campuran.  Konsenkuensi  yang menjadi  akibat  dari  perkawinan  campuran  ini  berkaitan  erat  dengan  beberapa  hal diantaranya kewarganegaraan pihak yang melakukan perkawinan campuran tersebut, hak- hak  antara  suami  istri,  hak  katas  harta  kekayaan  dan  hak  asuh  anak  yang  lahir  dalam perkawinan tersebut (Mamahit, 2013). Berdasar pada uraian tersebut, maka permasalahan yang  menjadi  pokok  pembahasan  dalam  penulisan  ini  adalah  bagaimana  keabsahan perkawinan  campuran  berdasarkan  tinjauan  hukum  positif  serta  apakah  akibat  dari putusnya  perkawinan  campuran  menurut  hukum  positif  terhadap  hak  asuh  anak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  untuk    mengetahui    bagaimana  keabsahan  perkawinan campuran  berdasarkan  tinjauan  hukum  positif  serta  akibat  hukum  dari  putusnya perkawinan campuran menurut hukum.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, penelitian ini  mengkaji  peraturan-peraturan  yang  mencakup  tentang  perkawinan  campuran  di Indonesia  antara  lain  :  Pasal  57  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019, Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2006  Tentang  Kewarganegaraan.  Metode  ini menggunakan  pendekatan Statute  Approch ,  yaitu  pendekatan  yang  mengacu  pada peraturan  perundang-undangan.  Dengan  kata  lain,  dalam  penulisan  ini  peneliti  menaruh fokus  pada  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  sebagaimana
diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019, Undang-undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindunga  Anak  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-undang Nomor  35  Tahun  2014  dan  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Perkawinan Campuran Menurut Hukum Positif Indonesia.
Pengertian  perkawinan  campuran  terdapat  dalam  Undang-undang  Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu Perkawinan di Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia dan Warga  Negara  Asing  adalah  sah  bilamana  dilakukan  menurut  hukum  yang  berlaku  di negara  dimana  perkawinan  itu  dilangsungkan  dan  bagi  warga  negara  Indonesia  tidak melanggar  ketentuan  Undang-undang  ini  (Sa’adah,  Munalar,  Oktarina,  Tuanaya,  & Braviaji,  2021).  Perkawinan  campuran  di  Indonesia  haruslah  salah  satu  pihaknya merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan harus sesuai dengan hukum yang berlaku di  tempat  dilangsungkan  perkawinan  tersebut.  Bila  dilangsungkan  di  Indonesia  maka harus tunduk pada hukum Indonesia, namun apabila dilangsungkan di Negara (asing) asal pasangannya maka harus tunduk pada hukum yang berlaku di negara tersebut (Aryawati, 2013). Walaupun, bagi Warga Negara Indonesia (WNI) tidak boleh melanggar ketentuan dalam  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  sebagaimana  diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.
Menurut  Pasal  57  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan sebagaimana  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019,  menyebutkan bahwa  perkawinan  campuran  adalah  perkawinan  antara  dua  orang  yang  di  Indonesia tunduk  pada  hukum  yang  berlainan,  karena  perbedaan  kewarganegaraan  dan  salah  satu pihak  yang  lain  berkewarganegaraan  Indonesia.  Berdasarkan  definisi  Pasal  57  dapat diuraikan  unsur-unsur  perkawinan  campuran  itu  sebagai  berikut.  Perkawinan  antara seorang pria dan seorang wanita; di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan; karena perbedaan  kewarganegaraan;  salah  satu  pihak  berkewarganegaraan  Indonesia  (Arliman, 2019). Unsur kedua menunjuk kepada perbedaan hukum yang berlaku bagi pria dan bagi wanita  yang  melangsungkan  perkawinan  itu.  Tetapi,  perbedaan  hukum  tersebut  bukan karena  perbedaan  agama,  suku  bangsa,  golongan  di  Indonesia,  melainkan  karena  unsur ketiga yaitu perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan ini pun harus salah satu kewarganegaraan itu adalah kewarganegaraan Indonesia (Padang, 2018).
Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing  (WNA),  terdapat pertautan dua stelsel hukum yakni stelsel hukum  Indonesia dan stelsel  hukum  asing  yang  bersangkutan,  dimana  pertautan  kedua  stelsel  hukum bersangkutan disebabkan oleh adanya perbedaan kewarganegaraan dari pihak kedua belah pihak,  sehingga  perbedaan  tersebut  merupakan  persoalan  hukum  perdata  Internasional, yaitu hukum manakah yang berlaku terhadap peristiwa hukum tersebut (MATWIG & SH, 2013).  Perkawinan  campuran  menurut  Undang-undang  Perkawinan  adalah  Perkawinan antara  Warga  Negara  Indonesia  dan  Warga  Negara  Asing  (Jacinda,  Jusuf,  &  Ferdina, 2018).  Karena  berlainan  kewarganegaraan,  tentu  saja  hukum  yang  berlaku  bagi  mereka juga berlainan. Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat  yang  ditentukan  menurut  hukum  yang  berlaku  bagi  masing-masing  pihak telah  terpenuhi  dan  tidak  ada  halangan  untuk  melangsungkan  perkawinan,  kepada masing-masing  calon  mempelai  oleh  pejabat  yang  menurut  hukum  masing-masing berwenang  mencatat  perkawinan  diberikan  surat  keterangan  bahwa  syarat-syarat  telah terpenuhi  (Kurniadinata,  Yusri,  &  Al  Amin,  2019).  Jika  menurut  hukum  yang  berlaku
bagi  yang  bukan  warga  negara  Indonesia  membolehkan,  maka  surat  keterangan  tersebut diatas dapat dibuat oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan negaranya di Indonesia. Jika pejabat yang berwenang itu menolak untuk memberikan surat keterangan, maka atas permintaan  yang  berkepetingan,  Pengadilan  dapat  memberikan  keputusan  apakah penolakan  itu  beralasan  atau  tidak.  Jika  pengadilan  memutuskan  bahwa  penolakan  itu tidak  beralasan,  maka  keputusan  Pengadilan  itu  menjadi  pengganti  surat  keteragan tersebut.  Surat  keterangan  atau  surat  keputusan  pengganti  keterangan  itu  tidak  berlaku lagi jika perkawinan dalam masa 6 bulan (enam)  sesudah keterangan itu diberikan tidak dilangsungkan.  Perkawinan  campuran  dicatat  oleh  pengawai  pencatat  yang  berwenang. Bagi yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam maka dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan, sedangkan bagi yang perkawinannya dilakukan menurut agam Kristen maka dicatat di Kantor Catatan Sipil.
Keabsahan  pengaturan  perkawinan  campuran  di  Indonesia  sudah  secara  lengkap diatur  sesuai  dengan  peraturan-peraturan  Undang-undang  yang  berlaku,  meskipun demikian, pemerintah harus membuat sebuah peraturan yang memuat tentang keterangan apabila dalam pemenuhan syarat ada kekurangan atau syarat untuk menikah di Indonesia berbeda  dengan  syarat  yang  ada  di  negara  asal  pihak  Warga  Negara  Asing  (WNA), mengingat  bahwa  masing-masing  negara  mempunyai  peraturan  yang  berbeda  tentang perkawinan.  Sebagai  contoh  seperti  pencatatan  perkawinan  sesuai  dengan  agama,  jika agam  kristiani  harus  dicatatkan  di  Kantor  Catatan  Sipil,  sedangkan  yang  muslim  di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam hal ini bisa terjadi kekosongan hukum, mengingat bahwa tidak semua negara mempunyai dua agama yang berbeda, apalagi jika pihak yang akan  menikah  adalah  pihak-pihak  yang  berbeda  kewarganegaraan  dan  juga  berbeda agama. Maka hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah di Indonesia.

## 2. Akibat Putusnya Perkawinan Campuran Terhadap Anak
Tujuan dari perkawinan pada dasarnya adalah membentuk keluarga  yang bahagia, harmonis  dan  untuk  selamanya.  Tetapi  jika  tujuan  dari  perkawinan  tersebut  tidak  dapat dicapai dengan berbagai alasan, maka dapat berujung pada putusnya perkawinan. Dengan kata lain jika keharmonisan atau kerukunan dalam sebuah rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan  maka  akan  terjadi  putusnya  perkawinan    tersebut.  Meskipun  perceraian adalah  jalan  keluar  dari  permasalahan  bagi  suami  dan  istri,  namun  belum  tentu  berlaku bagi anak.  Putusnya perkawinan campuran menimbulkan masalah bagi kewarganegaraan anak  dan  hak  asuh  anak  serta  menyangkut  biaya-biaya  pendidikan,  biaya  penghidupan dan kebutuhan-kebutuhan anak. Akibat dari putusnya perkawinan campuran, justru yang merasakan  dampaknya  secara  nyata-nyata  adalah  anak-anak  yang  lahir  dari  perkawinan campuran  tersebut.  Dalam  pasal  41  (a)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dibuat semata-mata untuk mencegah terlantarnya anak-anak akibat putusnya suatu perkawinan. Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah bagian yang  tidak  terpisahakan  dari  keberlangsungan  hidup  manusia  dan  keberlangsungan sebuah  bangsa  dan  negara.  Untuk  itu,  perlu  dilakukan  upaya  perlindungan  untuk mewujudkan  kesejateraan  anak  dengan  memberikan  jaminan  terhadap  pemenuhan  hak- haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014  tentang  perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  menyebtkan  bahwa  “anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18 (depalan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan”.  Oleh  karena  itu, seseorang  akan  terus  disebutkan  sebagai  seorang  anak  hingga  berusia  18  Tahun,  dan sudah  di  anggap  bertanggung  jawab  pada  dirinya  sendiri.  Adapun  hak-hak  anak  dalam
perkawinan  campuran,  diantaranya:  1.  Hak  untuk  mendapatkan  pengakuan  yang  sah;  2. Hak-hak  perdata  anak  berkewarganegaraan  ganda  sebagai  subjek  hukum;  3.  Hak  anak dalam  bidang  hukum  perkawinan;  4.  Hak  anak  sebagai  ahli  waris.  Status  Hukum  Anak adalah status personal anak. Status personal ini meliputi hak dan kewajiban, kemampuan dan ketidakmampuan seseorang bersikap/bertindak dibidang hukum.
Jurisprudensi  Indonesia  yang  termasuk  status  personal  antara  lain,  putusnya perkawinan,  pembatalan  perkawinan,  perwalian  anak-anak,  wewenang  hukum,  dan kewenangan  melakukan  perbuatan  hukum,  soal  nama,  soal  status  anak-anak  yang dibawah  umur  (Amalia,  n.d.).  Permasalahan  yang  sering  terjadi  akibat  putusnya perkawinan  campuran  adalah  kewarganegaraan  anak  dan  hak  asuh  anak  (Uyun,  Hefni, Prayogo,  &  Arif,  2018).  Pemaknaan  Prinsip  Kewarganegaraan  dalam  Hukum  Perdata Internasional (HPI) asas kewarganegaraan menurut HPI Indonesia UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia  :
a. Asas Ius  Soli adalah  asas  yang  menentukan  kewarganegaraan  seseorang berdasarkan  negara  tempat  kelahiran.  Bagi  negara  Indonesia,  penentuan  yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut.
b. Asas Ius  Sanguinis adalah  penentuan  kewarganegaraan  berdasarkan  keturunan atau pertalian darah. Artinya penentuan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan  orang  tuanya,  bukan  berdasarkan  negara  tempat  tinggalnya. Asas  Kewarganegaraan  Tunggal  Adalah  asas  yang  menentukan  satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
c. Asas Kewaganegaraan Ganda Terbatas adalah asas menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
Berdasarkan  Pasal  6  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2006  tentang Kewarganegaraan  mengizinkan  atau  memperbolehkan  anak  tersebut  untuk  menentukan kewarganegaraannya  setelah  berumur  18  (depalan  belas)  tahun.  Setelah  berusia  18 (delapan  belas)  tahun  atau  sudah  menikah  maka  anak  tersebut  dapat  memilih kewarganegaraanya  sebagai  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  atau  mengikuti kewarganegaraan  lain  dalam  hal  ini  Warga  Negara  Asing  (WNA).  Hakim  akan menentukan  siapa  yang  berhak  memelihara  anak  ketika  terjadi  permasalahan  mengenai hak asuh anak. Apabila anak masih dibawah umur maka hak asuh akan diberikan kepada pihak  ibu  sepanjang  pihak  ibu  memenuhi  syarat-syarat  yang  diberikan  oleh  pemerintah, seperti  tidak  memboros,  tidak  mabuk,  tidak  merugikan  hak  dan  kepentingan  anak. Namun,  kedua  orang  tua  wajib  untuk  terus  memelihara  dan  mendidik  anak  tersebut, meskipun  ibu  adalah  wali  atau  pemegang  hak  asuh  anak,  ayah  tetap  bertanggung  jawab dalam  memelihara  dan  mendidik  anak,  meskipun  secara  hukum  antara  suami  dan  istri telah  berpisah,  tetapi  sama  sekali  tidak  menghilangkan  status  orangtua  terhadap  anak- anak tersebut (Islami, 2019). Dengan demikian keduanya harus memenuhi hak-hak anak yang  lahir  dari  perkawinan  campuran  tersebut  sama  seperti  status  anak  pada  umumnya tanpa  mengurangi  atau  menyalahgunakan  hak-hak  anak  tersebut.  Pasal  45  ayat  (1)  dan (2)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  sebagaimana  diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 secara jelas mengatur bahwa kedua orang tua  wajib  memelihara  dan  mendidik  anak-anak  mereka  sebaik-baiknya,  sampai  anak tersebut  kawin  atau  dapat  berdiri  sendiri.  Dengan  kata  lain  kewajiban  ini  tetap  berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus karena perceraian. Pasal 41 ayat (a), (b)  dan  (c)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan bahwa baik ibu atau bapak  tetap  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya,  semata-mata
berdasarkan  kepentingan  anak;  bilamana  ada  perselisihan  mengenai  penguasaan  anak- anak,  Pengadilan  memberi  keputusannya;  Bapak  yang  bertanggung-jawab  atas  semua biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan  yang  diperlukan  anak  itu;  bilamana  bapak  dalam kenyataan  tidak  dapat  memenuhi  kewajiban  tersebut,  Pengadilan  dapat  menentukan bahwa  ibu  ikut  memikul  biaya  tersebut;  Pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  bekas suami  untuk  memberikan  biaya  penghidupan  dan/atau  menentukan  sesuatu  kewajiban bagi  bekas  isteri.  Maka  dalam  hal  ini  jelas,  meskipun  perkawinan  kedua  orangtua  telah putus  tetapi  tidak  mengubah  tugas  dan  tanggung  jawab  kedua  orangtua  untuk  merawat dan mendidik anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  maka  penulis  menarik  kesimpulan pengaturan perkawinan  campuran di  Indonesia dilakukan dengan proses dicatatkan pada Kantor  Catatan  Sipil  bagi  yang  beragama  Kristen  atau  non  Muslim.  Sedangkan pencatatan perkawinan campuran pada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang muslim. Hal  ini  dikarenakan  keabsahan  perkawinan  campuran  di  Indonesia  menurut  ketentuan perundang-undangan wajib melalui dua proses yakni Agama dan Pencatatan pada negara. Namun,  Indonesia  belum  mengatur  secara  jelas  tentang  perbedaan  persyaratan  atau perbedaan  peraturan  perkawinan  campuran  dari  pihak  yang  berkewarganegaraan  asing. Mengingat  bahwa  beberapa  negara  mempunyai  peraturan  perkawinan  yang  berbedah. Sehingga  jika  dilangsungkan  perkawinan  di  Indonesia  dan  jika  syarat  dari  pihak  WNA tidak  lengkap  maka  akan  menyulitkan  para  pihak  dan  akan  terjadi  kekosongan  hukum untuk  peristiwa  ini.  Pengaturan  tentang  kewarganegaraan  anak  dan  hak-hak  anak  sudah dijelaskan  secara lengkap, akan tetapi peraturan  saja tidak menjamin hak-hak  anak akan dipenuhi,  mengingat  salah  satu  orang  tua  berada  di  negara  yang  berbeda,  maka pemerintah  harus  lebih  banyak  berperan  dalam  pengawasan  terhadap  hak-hak  anak  dari putusnya perkawinan campuran tersebut.

## BIBLIOGRAFI
Amalia,  R.  I.  A.  Rizqi.  (N.D.).  Studi  Komparatif  Status  Anak  Yang  Lahir  Dari Perkawinan  Campuran  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  62  Tahun  1958  Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura , 3 (3).
Arliman,  Laurensius.  (2019).  Peran  Lembaga  Catatan  Sipil  Terhadap  Perkawinan Campuran  Berdasarkan  Undang-Undang  Perkawinan. JCH  (Jurnal  Cendekia Hukum) , 4 (2), 288–301. Aryawati, Ni Made. (2013). Eksistensi Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Campuran Terhadap Penguasaan Hak Atas Tanah The Existence of Prenuptial Agreement in a mixed marriage upon land tenure . Makassar: Universitas Hasanuddin.
Clara,  Evy,  &  Wardani,  Ajeng  Agrita  Dwikasih.  (2020). Sosiologi  Keluarga .  Jakarta: UNJ PRESS.
Handayani,  Dini.  (2019). Perlindungan  Hukum  Anak  Hasil  Perkawinan  Campuran Setelah  Perceraian  Warga  Negara  Belanda  Dengan  Warga  Negara  Indonesia . Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
Islami,  Irfan. (2019). Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam , 6 (2), 181–194.
Jacinda,  Indah, Jusuf, Jason, & Ferdina, Verlin. (2018). Penguasaan  Tanah Di  Indonesia Oleh Warga Negara Asing Melalui Perkawinan Campuran Dalam Falsafah Hukum. ADIL: Jurnal Hukum , 9 (2), 61–78.
Kurniadinata,  Abdullah  Sani,  Yusri,  Diyan,  &  Al  Amin,  Ahmad.  (2019).  Sosialisasi Pelaksanaan Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif. Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat , 2 (1), 91–101.
Lestari,  Novita.  (2018).  Problematika  Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan , 4 (1), 43–52.
Mamahit,  Laurensius.  (2013).  Hak  Dan  Kewajiban  Suami  Isteri  Akibat  Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. Lex Privatum , 1 (1). Martiono, Yohanes Halim. (2020). Kedudukan Anak Luar Kawin Ditinjau dari Undang-
Undang  nomor  1  Tahun  1974  yang  Diubah  Menjadi  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2018  tentang  Perkawinan  (Studi  Kasus:  Alk  Ryan  Daniel  Dickson). Jurnal Education and Development , 8 (2), 231. Matwig,  S.  S.,  &  Sh,  N.  I.  Ketut  Jayadi.  (2013). Akibat  Hukum  Perceraian  Dalam Perkawinan Campuran . Makassar: Universitas Hasanuddin.
Padang,  STIH.  (2018).  Perkawinan  Antar  Negara  Di  Indonesia  Berdasarkan  Hukum Perdata Internasional. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana , 33 , 176. Sa’adah,  Nur,  Munalar,  Sri  Siti,  Oktarina,  Surya,  Tuanaya,  Halimah  Humayrah,  &
Braviaji,  Ervianto.  (2021).  Akibat  Hukum  Perkawinan  Campuran  Dan  Perkawinan Beda  Agamadi  Tinjau  Undang–Undang  No.  16  Tahun  2019  Tengang  Perkawinan. Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 2 (1), 116–122. Uyun,  Qurrotul,  Hefni,  Wildani,  Prayogo,  Galang,  &  Arif,  Faisal.  (2018).
Conceptualization  of  repudiation  rights  policies  on  Indonesian  diaspora. International Journal of Civil Engineering and Technology , 9 (8), 1394–1406. Warsah,  Idi. (2020). Pendidikan Islam dalam Keluarga: Studi Psikologis dan Sosiologis Masyarakat Multi Agama Desa Suro Bali . Tunas Gemilang Press.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.