Iin Indarti Model Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Melalui Penguatan Kelembagaan Koperasi Nelayan Berkelanjutan

## MODEL PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI NELAYAN BERKELANJUTAN

## Iin Indarti
STIE Widya Manggala Semarang email : iinindarti91@ymail.com

## Kata kunci:
Kesejahteraan, Koperasi, Lingkaran Kemiskinan
Keywords : welfare, economic cooperation, coasted area

## Abstrak
Penelitian  ini  secara  umum  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  nelayan  melalui  penguatan  kelembagaan  koperasi  nelayan  yang berkelanjutan.  Selain  itu  penelitian  ini  menemukan  model  dalam  rangka mengurai lingkaran kemiskinan di wilayah pesisir kota Semarang. Responden dalam  penelitian  ini  adalah  nelayan  di  wilayah  pesisir  kota  Semarang. Pengumpulan  data  primer  dilakukan  dengan  metode  Participatory  Rural Appraisal  (PRA)  langsung  kepada  nelayan,  juragan    dan  bakul  ikan.  Hasil penyebaran  questioner  kemudian  dianalisa  secara  deskriptif  serta  SWOT Matrix.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Manajemen  koperasi dikelola  apa  adanya,  cenderung  statis,  tidak  maksimal  dilingkungan  sumber daya  yang  melimpah.  Koperasi  tidak  mampu  sebagai  motor  penggerak perekonomian,  motivasi  anggota  koperasi  untuk  berkembang  sangat  rendah, cenderung  masa  bodoh.  Penguatan  kelembagaan  koperasi  nelayan berkelanjutan  merupakan  langkah  strategis  dalam  mengurai  lingkaran kemiskinan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  pesisir  Kota Semarang.

## Abstract
This research generally aimed to increase the welfare of fisherman community through  the  strengthening  of  fisherman  cooperation  institution  sustainably. Moreover, this research attempts to find the model to disentangle the poverty circle  in  the  coastal  area  of  Semarang.  Respondents  of  this  research  are fishermen in the coastal area of Semarang. The collection of primary data is conducted trough Participatory Rural Appraisal (PRA) method directly to the fishermen,  fish  traders  and  fishermen’s  bosses.  The  result  of  the questionnaires  distribution  is  then  analyzed  descriptively  and  by  SWOT matrix.  The  result  of  this  research  reveals  that  cooperation  management  is managed unprofessionally, tend to be static and not maximal although located in the rich resources area. This situation causes the cooperation cannot act as the  locomotive  of  the  economy,  the  motivation  of  cooperation  members  to move  ahead  is  very  low  and  tend  to  be  apathetic.    The  strengthening  of  the fishermen  cooperation  institution  sustainably  is  the  strategic  action  in disentangling  the  poverty  circle  to  increase the  welfare  of coastal Semarang community.
Iin Indarti Model Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Melalui
Penguatan Kelembagaan Koperasi Nelayan Berkelanjutan

## Pendahuluan
Indonesia  adalah  negara  maritim yang mempunyai luas laut sekitar 70% dari total  luas  wilayah  Indonesia.  Potensi sumberdaya  alam  yang  melimpah  semakin menambah  keyakinan  bahwa  negara  ini adalah negara maritim. Di balik nama besar itu,  masih  banyak  penduduk  yang  tidak atau  bahkan  belum  merasakan  udara pembangunan  yang  telah  lama  digalakkan di  negara  ini.  Masyarakat  pesisirnya kebanyakan masih hidup dalam kemiskinan.  Oleh  karena  itu  diperlukan upaya  untuk  meningkatkan  pemberdayaan masyarakat  pesisir,  salah  satunya  melalui hukum  atau  kebijakan  pemerintah  yang mempertimbangkan  budaya  dan  nilai-nilai yang dianut masyarakat.
Selama  tiga  dasawarsa  terakhir pembangunan  kelautan  dan  perikanan selalu  diposisikan  sebagai  sektor  yang dipinggirkan  ( peripheral  sector )  dalam pembangunan  ekonomi  nasional.  Hal  ini berarti  bahwa  bidang  kelautan  yang didefinisikan  sebagai  sektor  perikanan, pariwisata  bahari,  pertambangan  laut, industri  maritim  dan  jasa-jasa  kelautan, bukan  merupakan  tujuan  utama  ( main stream )  kebijakan  pembangunan  ekonomi nasional. Kondisi ini sangat ironis, mengingat  bahwa  hampir  70%  wilayah Indonesia merupakan lautan dengan potensi ekonomis yang sangat tinggi. Luas perairan laut  Indonesia  diperkirakan  mencapai  5,8
juta km 2 yang terdiri atas 0,3 juta km2 laut territorial,  2,8  juta  km  perairan  nusantara dan  2,7  juta  km  perairan  Zona  Ekonomi Eksklusif (ZEE). Sehingga secara ekonomis sangat logis bila pada masa yang akan datang pembangunan nasional diarahkan  pada  bidang  kelautan  dan perikanan.
Kata  pembangunan  bagi  sebagian masyarakat  pesisir  adalah  kata  asing  yang tidak  terdeteksi  oleh  pemikiran  masyarakat yang  sehari-hari  hanya  bergulat  dengan alam  untuk  mendapatkan  hasil  yang maksimal  dengan  pola  kerja  dan  peralatan yang  minimal.  Masyarakat  pesisir  identik dengan individu yang hidup di areal sekitar pantai  yang  terkadang  terlupakan  oleh pembangunan  sebab  kebijakan  pemerintah yang  hanya  terfokus  pada  pembangunan wilayah  pesisir.  Kehidupan  nelayan  yang masih  menggantungkan  nasib  kepada  hasil laut, yang semakin sulit dan sebagai sarana para nelayan memperbaiki kualitas hidupnya.
Selain  itu,  sebagian  besar  anggota keluarga  masyarakat  pesisir  termasuk anggota  keluarga  yang  tidak  produktif, terutama  dari  segi  ekonomi,  karena  hanya menggantungkan pola hidupnya dari pendapatan suami dari melaut, semata-mata istri  hanya  berfungsi  sebagai  ibu  rumah tangga.  Di  sisi  lain  hasil  tangkapan  yang merupakan  sumber  utama  dijual  bukan kepada  konsumen  langsung  tapi  kepada
Model Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Melalui Penguatan Kelembagaan Koperasi Nelayan Berkelanjutan
tengkulak  atau  kepada  nelayan  lain  yang kondisi  ekonominya  lebih  baik  (bakul  ikan atau  pedagang  ikan),  yang  mempunyai  2 fungsi  yaitu  sebagai  pedagang  ikan  dan rentenir.  Nelayan  harus  menjual  ikannya dengan  harga  yang  sangat  murah  sebagai kompensasi pinjaman yang telah diberikan. Kondisi  ini  yang  menjerat  leher  nelayan, yang  mau  tidak  mau  harus  dijalani  demi kehidupan  dan  di  sisi  lain  mereka  harus membayar bunga yang cukup tinggi
Pola-pola pekerjaan sebagai nelayan membatasi  aktivitas  ke  sektor  pekerjaan lain,  mengingat  nelayan  sangat  terikat dengan  pekerjaan  menangkap  ikan  di  laut sehingga  nelayan  membatasi  aktivitas  ke sektor  pekerjaan  lain.  Hal  inilah  yang menjadi  penyebab  banyaknya  kemiskinan di  kehidupan  nelayan.  Penelitian  ini memberikan model peningkatan kesejahteraan  masyarakat  pesisir  sebagai salah  satu  pengembangan  dari  program pengembangan  masyarakat  pesisir  yang kurang  maksimal  berjalan  dan  kurang menyentuh  masyarakat  wilayah  paling ujung.

## Tinjauan Pustaka
Kelembagaan merupakan satu konsep yang belum memperoleh pengertian yang  jelas,  dalam  pengertian  bahasa keilmuan,  organisasi  formal  dan  organisasi non  formal,  lembaga  formal  dan  lembaga non  formal,  institusi,  asosiasi,  maupun kelembagaan  disebut  dengan  kelembagaan,
yang didalamnya mengandung 2 pengertian yaitu  pengertian  secara  kelembagaan  dan pengertian secara keorganisasian.
Pengertian  secara  kelembagaan  terdiri  dari hal  yang  lebih  abstrak  yang  menentukan jiwa  dari  organisasi  itu  sendiri,  yang menyengkut  nilai,  norma,  etika  dan berbaagai  hal  yang  terkait  atau  berbagai aturan yang tertulis, yang berkaitan dengan system  kepercayaan,  moral,  ide,  gagasan, doktrin,  keinginan,  kebutuhan,  orientasi dan lain-lain (Syahyuti, 2005).
Sedangkan jika berhubungan dengan  aspek  keorganisasian  menunjukkan sesuatu  yang  lebih  statis,  yaitu  struktur, penetapan  peran,  tujuan,  keanggotaan  dan lain-lain,  yang  difokuskan  pada  struktur, peran,  aktivitas,  hubungan  antar  peran, integritas sosial, struktur umum, perbandingan  struktur  tekstual  dengan struktur riel, struktur kewenangan kekuasaan,  hubungan  kegiatan  dengan tujuan,  aspek  solidaritas,  profil,  pola kekuasaan dan lain-lain.
Pada tahun 2001, program
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pesisir yang dilakukan pemerintah mengalami  berbagai  penyempurnaan  oleh pemerintah  melalui  pemberian  masukan dan evaluasi dari berbagai pihak, masyarakat,  LSM  maupun  instansi-instansi yang  terlibat  langsung  dan  tidak  langsung. Akhirnya  pada  tahun  2004  Lembaga Ekonomi    Pengembangan  Pesisir  Mikro
Iin Indarti

## Model Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Melalui
Penguatan Kelembagaan Koperasi Nelayan Berkelanjutan
Mitra  Mina  yang  pada  awalnya  organisasi kecil milik nelayan wilayah pesisir ditingkatkan  statusnya  menjadi  koperasi. Perubahan  status  ini  diimbangi  pula perubahan  sistem  penyaluran  dan  status DEP  (Dana  Ekonomi  Produktif)  yang semula  berstatus  sebagai  dana  bergulir yang dikelola oleh LEPP-M3 menjadi dana hibah yang diberikan kepada koperasi yang dijaminkan  kepada  perbankan.,  artinya yang sebelum tahun 2004 sebelum dinaikkan  menjadi  bentuk  koperasi  DEP yang  langsung  disalurkan  kepada  Program Pemberdayaan  ke  nelayan,  tapi  setelah menjadi  koperasi  dana  diberikan  melalui perbankan  dan  harus  sesuai  dengan prosedur  yang  telah  ditetapkan,  dengan mulai  memperkenalkan  adanya  bunga  dan agunan.
Mitra  yang  diajak  kerjasama  oleh pemerintah  dari  unsur  perbankan  adalah BRI  atau  BPD  Jawa  Tengah  dalam pemberian kredit. Kredit sendiri merupakan penyerahan  sesuatu  yang  mempunyai  nilai ekonomi  pada  saat  sekarang,  atas  dasar kepercayaan,  sebagai  pengganti  sesuatu yang  mempunyai  nilai  ekonomi  yang sepadan  di  kemudian  hari  (UU  No. 20/2008), yang memenuhi unsur Kepercayaan ( trust ), pertukaran nilai ekonomi , kelak di kemudian hari ( futurity ) dan risiko ( risk )
Perubahan  sistem  ini,  pemerintah bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dengan menekankan  konsep  pemberdayaan,  oleh karena itu program jangka panjang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini bertujuan untuk :
1.  Meningkatkan kemandirian masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi,  peningkatan  kualitas  SDM, partisipasi masyarakat, penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir.
2.  Peningkatan  kemampuan  masyarakat pesisir untuk mengelola dan memanfaatkan  sumberdaya  pesisir  dan laut  secara  optimal,  berkelanjutan  dan sesuai dengan kaidah kelestarian lingkungan.
3.  Pengembangn  kemitraan  masyarakat pesisir  dengan  lembaga  swasta  dan pemerintah.
Pengembangan  unit  usaha  Koperasi LEPP-M3  diarahkan  pada  unit  usaha keuangan  dan  sektor  riil,  beberapa  unit yang  dikembangkan  oleh  program  PEMP adalah :
1.  LKM Swamitra Mina merupakan salah satu  unit  usaha  LEPP-M3  yang bergerak di bidang pelayanan permodalan  bagi  masyarakat  pesisir, terutama  untuk  segmen  usaha  mikro. Unit  usaha  ini  bermitra  dengan  BRI dengan bertujuan pemenuhan permodalan.
Model Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Melalui Penguatan Kelembagaan Koperasi Nelayan Berkelanjutan
2.  Unit  simpan  Pinjam  merupakan  unit usaha  LEPP-M3  yang  begerak  dalam pelayanan  permodalan  terutama  untuk segmen usaha mikro melalui mekanisme simpan pinjam.
3.  Bank  Perkreditan  Rakyat  Pesisir,  unit usaha  ini  merupakan  bagian  dari program pemerintah untuk mendekatkan lembaga perbankan kepada masyarakat pesisir.
Koperasi  adalah  kepribadian  yang merupakan  ciri,  sifat  dan  watak  koperasi yang  membedakannya  dengan  lembaga ekonomi  lain,  dengan  kata  lain  koperasi dalam  pemikiran,  sikap  dan  tindakannya tidak  sesuai  dengan  perumusan  jati  diri tersebut  maka  dapat  dikatakan  bahwa koperasi yang bersangkutan telah menyimpang  atau  kehilangan  jati  dirinya, sehingga  jati  diri  koperasi  meliputi  tiga bagian,  yang  satu  sama  lain  tidak  dapat dipisahkan-pisahkan,  yaitu  definisi,  nilai— nilai dan prinsip-prinsip (Soedjono, 2002)
Koperasi sendiri merupakan perkumpulan  otonom  dari  orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi  ekonomi,  sosial  dan  budaya bersama  melalui  perusahaan  yang  dimilki bersama dan dikendalikan secara demokratis.
Koperasi  merupakan  salah  satu organisasi yang dilibatkan dalam
pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi  Masyarakat  Pesisir.  Struktur Umum  Organisasi  pengelola  PEMP  kota Semarang  dalam  pelaksanaannya  dikelola oleh :
a.  Pemerintah  Pusat,  yaitu  Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) melalui Direktorat  Jeneral  Kelautan,  Pesisir dan pulau-pulau kecil, bertugas menyusun  pedoman  umum,  sosialisasi nasional  dan  regional,  pelatihan  skala nasional dan monitoring serta evaluasi. b.  Pemerintah Daerah yaitu Bupati/Walikota  sebagai  penanggung jawab  program  di  daerah,  sedangkan penanggungjawab  langsung  di  daerah adalah  Kepala  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  Kabupaten/Kota  bertugas menetapkan  Konsultan  manajemen Kabupaten/Kota, sosialisasi dan publikasi tingkat kabupaten/kota, menetapkan koperasi pelaksana, recruitment tenaga  pendamping  desa, pelatihan, monitoring dan evaluasi.
c.  Tenaga  pendamping  Desa  (TPD), bertugas mendampingi masyarakat secara  terus  menerus  selama  kegiatan program  dalam  bentuk  menyusun perencanaan,  pelaksanaan  dan  tindak lanjut,  penyiapan  rencana  usaha  dan pengelolaannya.
d.  Koperasi, merupakan representasi holding  company milik  masyarakat pesisir  dengan  berbagai  unit  usaha,
Iin Indarti Model Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Melalui
Penguatan Kelembagaan Koperasi Nelayan Berkelanjutan
yang  diharapkan  mampu  berperan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir  melalui  pengembangan  unit usaha lain.
e.  Bank pelaksana, bertugas menyalurkan kredit kepada LEPP-M3 dan melakukan  pendampingan  teknis  dan administratif kepada koperasi
Metode Penelitian Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian  dilakukan  pada  tahun 2014,  dengan  pengambilan  data  dilakukan selama 5 bulan  dengan lokasi pengambilan data di wilayah pesisir Kota Semarang yang meliputi  4  kecamatan  yaitu  Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang
Utara dan Kecamatan  Genuk,  dan  tersebar  dalam  11 Kelurahan,  yaitu  kelurahan  Mangunhardjo, Kelurahan  Mangkang  wetan,  Kelurahan Randugarut, Kelurahan
Karanganyar,
Kelurahan
Tugurejo, Kelurahan
Tambakhardjo,  Kelurahan  TanjungMas, Kelurahan bandarhardjo, Kelurahan Terboyo Kulon, Kelurahan Terboyo Wetan dan Kelurahan Trimulyo.
Adapun  tempat  penelitian  adalah kelurahan  Tanjung  Mas  dan  Kelurahan Bandarhardjo  Kecamatan  Semarang  Utara. Dua  kelurahan  tersebut  mewakili  seluruh kecamatan  pesisir  Kota  Semarang  karena terdapat  kesamaan  sosial-ekonomi,  kultur, budaya dan demografi.

## Metode Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan berupa data primer  dan  data  sekunder.  Pengumpulan data  primer  dilakukan  dengan  metode Participatory  Rural  Appraisal (PRA) dengan menggunakan kuesioner dan wawancara.  Responden  yaitu stakeholder yaitu juragan kapal, Bakul ikan dan nelayan itu sendiri.

## Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan análisis deskriptif  untuk  menilai  implikasi  dari Koperasi  nelayan  terhadap  peningkatan pendapatan  nelayan  serta  menggunakan juga  analisis  kondisi  internal  dan  eksternal kelembagaan.
Analisis kondisi internal dan eksternal kelembagaan Koperasi di wilayah pesisir Kota Semarang yang meliputi empat Kecamatan dan tersebar dalam 11 kelurahan menggunakan  metode  Internal Factors  Analysis  Summary  (IFAS)  dan eksternal Factor Analysis Summary
(EFAS). Analisis
IFAS untuk mengidentifikasi  strategi-strategi  alternatif kelembagaan  yang  bisa  dikembangkan sehingga program pemberdayaan masyarakat  pesisir  dapat  berjalan  dengan maksimal.  Penilaian  dengan  metode  ini didasarkan  pada  nilai  penting  suatu  atribut dan  pengaruh  atribut  tersebut  terhadap atribut  yang  lainnya  dalam  satu  faktor (Marimin, 2008).
Model Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Melalui Penguatan Kelembagaan Koperasi Nelayan Berkelanjutan
Pengelompokkan atribut ke dalam 4 faktor,  yaitu  kekuatan,  kelemahan,  peluang dan  ancaman.  Pengelompokkan  atribut yang termasuk  dalam faktor kekuatan adan kelemahan berdasarkan pada kondisi lapangan,  yaitu  atribut  yang  kondisinya sangat buruk atau kurang baik masuk dalam faktor kelemahan sedangkan  yang  optimal sampai  sangat  baik  masuk  dalam  faktor kekuatan.

## Hasil dan Pembahasan

## Analisis SWOT
Berdasarkan analisis SWOT, strategi penguatan kelembagaan Koperasi di wilayah pesisir Semarang, meliputi :
a. Optimalisasi  peranan  dan  kinerja kelembagaan koperasi
b. Perluasan  jaringan  kelembagaan  dan usaha
c. Diversifikasi  sistem  kelembagaan  dan usaha  sesuai  dengan  potensi  dan permasalahan koperasi
d. Peningkatan usaha pengelolaan koperasi  baik  dari  sisi  anggota,  usaha maupun keuangannya.
e. Meningkatkan komunikasi internal dan eksternal lembaga
Berikut  adalah  gambar  fungsi  dan hubungan  lembaga  PEMP  dan  koperasi wilayah pesisir.
Berdasarkan fungsi dan kelembagaan  koperasi  dan  PEMP  serta hasil  evaluasi  internal  dan  eksternal keberadaan  dan  peranan  koperasi  nelayan di  wilayah  pesisir  Semarang  memiliki potensi sebagai kekuatan dan peluang serta memiliki  kendala  sebagai  kelemahan  dan ancaman.  Berdasarkan  perkembangan  dan

## Gambar 1
Fungsi dan Hubungan Lembaga PEMP dan Koperasi Wilayah Pesisir
Sumber : Koperasi LEPP-M3
BANK PELAKSANA TINGKAT PUSAT KM KANTOR CABANG BANK PELAKSANA KOPERASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB/KOTA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANPROPINSI TPD dkp MASYARAKAT PESISIR
Iin Indarti Model Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Melalui
Penguatan Kelembagaan Koperasi Nelayan Berkelanjutan
keadaan  koperasi  nelayan  mulai  berdiri sampai sekarang, maka : 1.  Kekuatannya  meliputi  tenaga  kerja cukup tersedia, usia potensial, motivasi untuk mendirikan koperasi serta dorongan pemenuhan kebutuhan modal untuk menjalankan hidup.
2.    Peluang,  meliputi  potensi  sumber  daya
ikan  yang  masih  tersedia,  kesempatan kerja  di  bidang  perikanan,  keberadaan perkumpulan keagamaan, serta dukungan pemerintah.
3. Kelemahannya,  meliputi  rendahnya taraf  pendidikan,  rendahnya  sumber daya  manusia,  keterbatasan  akses permodalan, keterbatasan akses pemasaran, keterbatasan akses hubungan dengan pihak luar, ketergantungan dengan rentenir, keterbatasan  jiwa  wirausaha,  belum maksimalnya peranan kelompok masyarakat  pesisir  serta  keterbatasan fasilitas penunjang.
4. Ancamannya,  meliputi  tidak  ada  daya tawar  hasil  ikan,  harga  ikan  rendah, harga  BBM  tinggi,  pekerjaan  yang menanggung resiko,  cuaca dan musim buruk, illegal  fishing ,  manajemen keuangan keluarga, tdk ada diversifikasi pekerjaan
Berdasarkan  penilaian  internal  dan eksternal  diatas  maka  dirumuskan  strategi perbaikan  kelembagaan  koperasi  dengan
mengembangkan  kekuatan  dan  peluang yang  dimiliki,  meminimalkan  kelemahan dan ancaman yang dihadapi, yang dirumuskan  dalam  matriks  SWOT.  Hasil analisis SWOT  dirumuskan  alternatif perbaikan strategi sebagai berikut :
1.  Pengembangan  pengetahuan  tentang perkoperasian
2.  Pengembangan  jiwa  motivasi  untuk mendirikan koperasi
3.  Pengembangan  ketrampilan  nelayan terutama tentang perkoperasian.
4.  Pengembangan  perkoperasian  yang berjiwa koperasi dan padat karya
5. Pengembangan akses permodalan
6. Pengembangan akses pemasaran
7. Penguatan Kelembangan informal dalam masyarakat
8. Pembangunan  sarana  penunjang  usaha perikanan
9. Pengelolaan  sumber  daya  perikanan berbasis masyarakat.
Dengan  demikian,  keseriusan  dan ketulusan untuk berpihak kepada kepentingan  nelayan  merupakan  syarat mutlak untuk bisa meningkatkan kesejahteraan  dan  kemandirian  sehingga akan  menimbulkan  kebanggaan  sebagai nelayan, sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab  lemahnya  kelembagaan  koperasi nelayan, antara lain:
Iin Indarti Model Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Melalui Penguatan Kelembagaan Koperasi Nelayan Berkelanjutan
1. Belum  adanya  komitmen  dari  pihak terkait  untuk  penguatan  kelembagaan koperasi  nelayan,  khususnya  tentang minimnya  pendidikan  dan  pelatihan perkoperasian  bagi para  pengurus dan anggota koperasi nelayan.
2. Belum  adanya  komitmen  dari  pihak terkait  untuk  memberikan  kesempatan sepenuhnya  kepada  koperasi  nelayan untuk  mengelola  program  pemerintah secara  mandiri.  Program  pemerintah yang ada justru semakin melemahkan
kelembagaan  koperasi  nelayan  dengan indikasi semakin meningkatnya ketergantungan koperasi nelayan terhadap bantuan dana pemerintah.
3. Pengurus dan anggota koperasi nelayan belum  mempunyai  pengetahuan  yang memadai  tentang  perkoperasian  yang benar
4. Rendahnya kesadaran nelayan terhadap pentingnya pendidikan sehingga menimbulkan  perilaku  yang  negatif dan kredibilitas yang rendah
Tabel 1

## Matrik SWOT Strategi Perbaikan Kelembagaan Koperasi
Kekuatan (Strengths) Kelemahan(Weakness) Faktor Internal Faktor Eksternal 1. Tenaga Kerja cukup tersedia 2. Usia Potensial
3. Motivasi mendirikan koperasi 4. Dorongan alternatif sumber pendanaan 1. Pengetahun  nelayan  ttg  koperasi masih sgt rendah 2. Lemahnya sumber modal
3. Akses pemasaran terbatas 4. Keterbatasan fasilitas penunjang Peluang(Opportunities) Strategi S-O Strategi W-O 1. Potensi  SDI  masih  bisa dimanfaatkan maksimal
2. Peluang  kesempatan  kerja sampingan
3. Mendirikan koperasi
4. Dukungan Pemerintah 1. Pengembangan  pengetahuan  dan ketrampilan nelayan 2. Pengembangan  perkoperasian  di wilayah  pesisir  untuk  akses modal kerja 1. Pengembangan teknologi
2. Pengembangan akses permodalan.
3. Pengembangan akses pemasaran
4. Penguatan kelembangaan koperasi nelayan
5. Pembangunan sarana dan prasarana Ancaman (Threats) Strategi S-T Strategi W-T 1. Harga ikan rendah
2. Daya tawar nelayan rendah
3. Harga BBM tinggi
4. Kerusakan sunber daya alam Pengolahan koperasi berbasis masyarakat, pengembangan pengetahun dan ketrampilan manajerial 1. Pengembangan akses pemasaran 2. Pengembangan pengetahuan dan ketrampilan nelayan 3. Pengembangan sumber daya perikanan berbasis nelayan
Iin Indarti Model Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Melalui Penguatan Kelembagaan Koperasi Nelayan Berkelanjutan
Model Penguatan
Kelembagaan

## Koperasi Nelayan
Pemberdayaan  ekonomi  nelayan melalui  penguatan  kelembagaan  koperasi nelayan merupakan solusi yang sangat
nelayan  sangat  sulit  berkembang  karena lemahnya  kekuatan  pasar  yang  dimiliki. Tetapi  secara  kolektif  melalui  manajemen koperasi  yang  profesional,  kekuatan  pasar nelayan  di  pasar  input  dan  output  akan meningkat. Dengan demikian kesejahteraan nelayan juga meningkat.

## Gambar 2

## Lingkaran Kemiskinan Nelayan Pesisir Kota Semaran
Sumber: Analisis Situasi Wilayah Kampung Nelayan di pesisir Semaran g
Pendapatan nelayan rendah Koperasi macet / tidak ada Kemiskinan Nelayan Karakte negative nelayan : a. Kesadaran Pendidikan rendah. b. Kesadaran kesehatan rendah. c. Sifat konsumtif rumah tangga nelayan d. Suka menunda pembayaran pinjaman e. Manajemen Keuangan Rumah tangga kacau
f. Perempuan nelayan tidak optimal
Tingkat kesejahteraan nelayan Kebutuhan Modal Tidak ada alternativepermodalan Masa Paceklik (4 bulan krn musim hujan) dan 2 bulan kemarau panjang
Tidak ada alternative mata pencaharian /Differensiasi pekerjaan Lembaga keuangan formal tidak terjangkau oleh nelayan
1. Ketidakpastian pendapatan.
2. Tidak mempunyai jaminan
3. Prosedur rumit
4, Kemampuan menulis dan membaca
5. Bunga tinggi 6. Kredibitas diragukan a. Koperasi nelayan tidak berfungsi karena kelembagaan koperasi nelayan lemah.
b. Tidak ada motivasi dari nelayan untuk berkoperasi
c. Pendampingan hanya berlaku setahun
d. Pembinaan menjelang ada tamu penting Ketergantungan pada rentenir Kredibilitas & daya kerjasama nelayan dengan pihak eksteren rendah Daya tawar nelayan di pasar input rendah Daya tawar nelayan di pasar out put
rendah
Kelembagaan koperasi tdk efisien
Biaya Produksi nelayan tinggi
Perkembangan usaha nelayan rendah
Model Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Melalui

## Penguatan Kelembagaan Koperasi Nelayan Berkelanjutan
Model penguatan kelembagaan koperasi  tidak  bisa  berjalan  maksimal apabila  lembaga  yang  mempelopori  juga tidak  melakukan  perubahan,  dibawah  ini ada strategi  yang harus  dilakukan sehingga pemberdayaan  masyarakat  pesisir  melalui penguatan  kelembagaan  dapat  maksimal dalam pencapaian kesejahteraan nelayan di wilayah pesisir kota Semarang.
Berdasarkan  hasil  analisa  implikasi program PEMP terhadap aspek sumberdaya
perikanan, sosial budaya, teknologi, ekonomi  dan  kelembagaan  masyarakat pesisir  kota  Semarang,  maka  diperoleh potensi, kekuatan, kelemahan dan ancaman. Potensi dan kekuatan harus tetap dipertahankan  dan  dimanfaatkan  secara optimal  untuk  mengatasi  kelemahan  dan ancaman.  Program  PEMP  merupakan program nasional, tentunya implementasi di daerah menghadapi kendala aspek lokalitas dan  tipologi,  sehingga  program  ini  perlu mengakomodasi  inisiatif-inisiatif  bersifat lokalitas,  agar  dalam  transformasi  nilai- nilai  pemberdayaan  pada  nelayan  dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.
Model PEMP mengedepankan pendekatan  kelembagaan  sosial,  tetapi justru aspek kelembagaan menjadi kelemahan,  teerutama  kelompok-kelompok masyarakat  dan  koperasi  yang  telah terbentuk kurang mendapat perhatian pasca program, sehingga koperasi-koperasi nelayan  sulit  untuk  mandiri  atau  bahkan bergeser dari tujuan awal untuk menyejahterakan  nelayan.  Berdasarkan  hal inilah  maka  perlu  adanya  program  atau model untuk penguatan kapasitas kelembagaan  agar  bisa  tumbuh  dan berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.

## Simpulan
Berdasarkan  uraian  sebelumnya, maka  beberapa  kesimpulan  yang  dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:
Gambar 3 Alur Model Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir melalui Penguatan Kelembagaan
Koperasi Nelayan
Sumber: Analisa data, 2014
Peningkatan Kredibilitas & daya kerjasama nelayan dengan pihak ekstereng pihak eksteren rendah Peningkatan  daya tawar nelayan di pasar input Peningkatan Daya tawar nelayan di pasar out put Pengembangan Kelembagaan koperasi efisien a. Penurunan Biaya produksi nelayan
b. Sistem rantai dingin
c. Program motorisasi
d. Sarana dan prasarana perikanan Peningkatan Perkembangan usaha nelayan  dan pemberdayaan perempuan pesisir pihak ekstern rendah a. Peningkatan Pendapatan nelayan b. Manajemen Ekonomi rumah tangga a. Peningkatan sumber permodalan b. Koperasi motor penggerak ekonomi c. Pemanfaatan kelompok masyarakat Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi  Rakyat Revitalisasi fungsi koperasi nelayan melalui  Model Penguatan
Kelembagaan Koperasi Nelayan
Iin Indarti Model Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Melalui Penguatan Kelembagaan Koperasi Nelayan Berkelanjutan 1.  Apabila  sekelompok  nelayan  bergabung membentuk  kerjasama  koperasi,  maka mereka  dapat  meraih  manfaat  dari pencapaian skala ekonomi dan penguatan daya tawar di pasar input dan output.  Manfaat-manfaat  dari  skala ekonomi  tersebut  diperoleh  melalui economies  of  materials,  economies  of machinery, economies of highly organized  buying  and  selling dan economies of skill .
2.  Manfaat koperasi merupakan output dari
pelaksanaan fungsi-fungsi kegiatan koperasi  di  dalam  melayani  anggota. Koperasi melaksanakan kegiatan produksi  yang  menekankan  kepada aspek kewirausahaan dan pengorganisasian ( entrepreneurial-
organisational aspects ).
3.  Skala kegiatan ekonomis tercapai melalui koperasi karena koperasi merupakan  kerjasama  kegiatan  ekonomi yang  sama  dari  seluruh  anggota  yang tergabung di dalamnya. Dengan
demikian,  pembentukan  suatu  koperasi merupakan keputusan untuk membangun  suatu  aliansi  strategis  atau intercompany  cooperation di  antara nelayan  guna  mencapai  keunggulan kompetitif.
Saran
Berdasarkan  uraian    sebelumnya, maka beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:
1. Setiap  program  pemerintah  hendaknya bersifat  terpadu  antar  instansi  terkait, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman diantara para
pelaksana  program  serta  mendorong kemandirian dan partisipasi masyarakat secara optimal.
2. Pengurus dan anggota koperasi sebaiknya  diberi  bekal  pendidikan  dan pelatihan  tentang  perkoperasian  yang memadai

## Daftar Pustaka
Badan  Pusat  Statistik, Semarang  dalam Angka 2009/2010 , Semarang
___________________, Semarang  dalam Angka 2011/2012 , Semarang
Bapermas,  Jateng,  2012, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir,  2003, Pedoman  Umum Pemberdayaan  Ekonomi  Ekonomi masyarakat Pesisir PEMP , Departemen Kelautan dan Perikanan Dwi, 2009, Program Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Pesisisr (PEMP) di Propinsi Daerah Istemewa  Yogyakarta  Tahun  2008 , Kompas, 18 Februari 2009
Fajar, Mukti ND, 2011 , Kebijakan pemberdayaan  Masyarakat  Pesisir Hendaknya  Pertimbangkan  Nilai
Masyarakat , UMY
Fedriansyah,  Andi  Muhammad,  2008, Evaluasi Kinerja Program Pemberdayaan Ekonomi
Model Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Melalui

## Penguatan Kelembagaan Koperasi Nelayan Berkelanjutan
Masyarakat  Pesisir  (PEMP)  di
Kecamatan Tugu , Semarang, UNDIP
Joenita,  JD,  2012, “Evaluasi  Program
Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat  Pesisir  (PEPM)  di
Kabupaten Muna” , S2PPUNS

## Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
No.  18  Tahun  2004,  tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemberdayaan  Masyarakat  Pesisir (PEMP), 2009
Nikijuluw, Victor P.H., 2001, Populasi dan
Sosial  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir serta Strategi Pemberdayaan Mereka dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu , Makalah Pelatihan Pengelolaan Pesisir Terpadu, Proyek Pesisir, Pusat Kajian
Sumberdaya  Pesisir  dan  Lautan, IPB Nurani,  TW,  2003, Proses  Hierarki Analitik (Analytical Hierarchy Process),  Suatu  Metoda  untuk Analisis  Kebijakan  Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan,  Konsep  Pengembangan Sektor  Perikanan  dan  Kelautan  di Indonesia , Bogor, Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan,  Fakultas  Perikanan  & Ilmu Kelautan, IPB
Ranupandojo,
Heiddjirachman, 1992, Aspek Kelembagaan Koperasi , Makalah Seminar, FE-UGM, Yogyakarta
Soedjono, Ibnoe, 2003, Hubungan Gerakan Koperasi dengan Pemerintah ditinjau dari Pandangan Internasional, Penerbit  Lembaga Studi  Pengembangan  Perkoperasian
Indonesia (LSP2I), Jakarta
_____________, 2003, Instrumen- Instrumen Pengembangan Koperasi ,  LSP2I,  ISBN:979-95918- 5-6, Jakarta Subyantoro, Arief, 2008, Strategi Pengembangan  Koperasi  dalam Upaya  Meningkatkan  Ketahanan
Ekonomi  Bangsa, UPN  Veteran, Yogyakarta
Suyanto,  Igit,  2012, Studi  Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat  Pesisir  (PEMP)  Studi Kasus Masyarakat Pesisir Kelurahan Tanjungmas Kota Semarang. Diakses di core.ac.uk/download/pdf/11708253.
pdf pada 27 Desember 2014
Syahyuti,    2005. “Peran    Kelembagaan dalam    Upaya    Pemulihan    Sosial Ekonomi  Masyarakat    Poso    Pasca Konflik” diselenggarakan    oleh Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna, LIPI.
Subang
Umar,  Husein ,  Metode  Penelitian  Sosial , 2004, PT. Grafindo Persada, Jakarta
Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan  Sumber  Daya  Alam antara Pusat dan Daerah.
Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.