Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 3, 2024 |pp: 3632-3639 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i3.3837

## Optimalisasi Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal: Studi Pengabdian di Kabupaten Bangli
1) Putu Dinda Sashia Putri, 2) Komang Widhya Sedana Putra P, 3) Ni Wayan Lasmi
1,2,3) Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia Email Corresponding: dindahashia@gmail.com

## INFORMASI ARTIKEL A B S T R A K
Kata Kunci: Pekerja Informal Jaminan Sosial Inovasi Layanan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  inisiatif  strategis  BPJS  Ketenagakerjaan  Cabang Gianyar  di  Kabupaten  Bangli  dalam  meningkatkan  partisipasi  pekerja  informal  dalam program jaminan sosial. Fokus utama penelitian ini adalah memahami sejauh mana program BPJS  Ketenagakerjaan  telah  menjangkau  pekerja  informal,  mengidentifikasi  kebutuhan strategi  yang  lebih  terintegrasi  dan  berkelanjutan,  serta  menjelajahi  penggunaan  teknologi informasi dan inovasi layanan untuk meningkatkan partisipasi pekerja informal. Penelitian ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  studi  kasus  untuk  mendapatkan pemahaman mendalam mengenai inisiatif strategis BPJS Ketenagakerjaan. Data dikumpulkan melalui  wawancara  mendalam  dengan  pemangku  kepentingan,  termasuk  pekerja  informal, pejabat BPJS Ketenagakerjaan, dan tokoh masyarakat lokal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa inisiatif BPJS Ketenagakerjaan telah meningkatkan kesadaran dan partisipasi pekerja informal  terhadap  program  jaminan  sosial.  Kampanye  sosialisasi  melalui  media  sosial  dan workshop  di  komunitas  lokal  berhasil  meningkatkan  pemahaman  pekerja  informal  tentang pentingnya  jaminan  sosial.  Namun,  penelitian  ini  juga  menemukan  kendala  seperti keterbatasan akses informasi dan layanan di daerah pedesaan serta keberatan pekerja informal terhadap  besarnya  iuran.  Untuk  mengatasi  hambatan  ini,  penelitian  merekomendasikan pengembangan  aplikasi  mobile  yang  memungkinkan  pendaftaran  dan  klaim  serta menyediakan  fitur  edukasi,  serta  implementasi  layanan  berbasis  lokasi  di  tempat  strategis seperti pasar atau pusat komunitas. Selain itu, melibatkan pemangku kepentingan lokal secara aktif  dan  membentuk  forum  komunikasi  reguler  dapat  menciptakan  sinergi  efektif  dalam sosialisasi  dan  pendaftaran.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  meskipun  inisiatif  BPJS Ketenagakerjaan  memberikan  dampak  positif,  diperlukan  pengembangan  lebih  lanjut  untuk mencapai perlindungan yang lebih komprehensif bagi pekerja informal.
A B S T R A C T
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 3, 2024 |pp: 3632-3639 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i3.3837

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  konstitusional  yang  bertujuan  untuk  menjamin  kesejahteraan  rakyatnya, Indonesia  harus  tegas    memastikan  terwujudnya  hak    hidup  sehat  bagi  semua  orang.  Salah  satu  bentuk pembangunan  kesehatan    adalah  dengan  adanya  jaminan  sosial  sebagai  upaya  meningkatkan  perlindungan sosial terhadap pekerja (Suanda & Subawa, 2023). Sesuai dengan cita-cita negara Indonesia, jaminan sosial bagi pekerja merupakan hak asasi manusia mendasar yang harus diwujudkan bersamaan dengan  hak warga negara (Baskoro, 2021).
Jaminan  sosial  adalah  pemberian  layanan  pendapatan  dan    bantuan  oleh  negara  dan  lembaga  publik kepada individu atau rumah tangga yang mengalami kesulitan dan tidak mampu mengatasi permasalahannya. Ini termasuk penyakit, usia tua, cacat, dan pengangguran (Juan Somavia, 2008). Jaminan sosial memberikan ketenangan pikiran kepada masyarakat bahwa mereka akan menerima dukungan keuangan jika terjadi risiko kerja  seperti  kecelakaan,  penyakit,  atau  pengangguran.  Hal  ini  tidak  hanya  meningkatkan  kesejahteraan masing-masing  pekerja,  namun  juga  berdampak  positif  terhadap  produktivitas  secara  keseluruhan  dan stabilitas ekonomi.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional,  “Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (selanjutnya  disingkat  BPJS)  adalah  badan  hukum  yang  didirikan  untuk menyelenggarakan  program  jaminan  sosial  untuk  mengatasi  risiko  sosial  ekonomi  yang  timbul  selama bekerja  (Lestari  &  Yusrizal,  2023).  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Ketenagakerjaan  ini bertugas  memberikan  perlindungan  jaminan  sosial  kepada  pekerja  Indonesia.  BPJS  Ketenagakerjaan menyelenggarakan empat program perlindungan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM),  Jaminan  Hari  Tua  (JHT),  dan  Jaminan  Pensiun  (JP).  Sementara  itu,  peserta  BPJS  Ketenagakerjaan dibagi menjadi empat kelompok: “Pekerja Upahan” atau “PU”, “Pekerja Bukan Penerima Upah”, “Pekerja Bangunan”,  dan  “Pekerja  Migran  Indonesia”  (Syahrullah  &  Zuhri,  2024).  Program  jaminan  sosial ketenagakerjaan  akan    berjalan    baik  jika  pekerja  mematuhi  peraturan  yang  berlaku.  Kesejahteraan  para pekerja  ini  bergantung  pada  kesadaran  para  pekerja  dan  pengusaha  yang  bekerjasama  dalam  BPJS Ketenagakerjaan  (Nur  Aprillia,  2023).  Meskipun  BPJS Ketenagakerjaan  telah  memberikan  kontribusi  yang signifikan  terhadap  peningkatan  kesejahteraan  pekerja  formal,  namun  masih  banyak  pekerja  informal  yang tidak tercakup dalam program asuransi sosial ini. Sementara itu, tenaga kerja informal seringkali menghadapi risiko  kerja  yang  tinggi  dan  kurangnya  perlindungan  sosial  yang  memadai.  BPJS  Ketenagakerjaan

## Keywords:
Informal Workers Social Security Service Innovation
This  study  aims  to  examine  the  strategic  initiatives  of  BPJS  Ketenagakerjaan  in  Gianyar Branch,  Bangli  Regency,  in  increasing  the  participation  of  informal  workers  in  social security  programs.  The  primary  focus  is  to  understand  the  extent  to  which  BPJS Ketenagakerjaan  programs  have  reached  informal  workers,  identify  the  need  for  more integrated  and  sustainable  strategies,  and  explore  the  use  of  information  technology  and service  innovations to  enhance  informal  worker  participation.  This  study uses  a  qualitative approach  with  a  case  study  method  to  gain  an  in-depth  understanding  of  BPJS Ketenagakerjaan's strategic initiatives. Data were collected through in-depth interviews with stakeholders,  including  informal  workers,  BPJS  Ketenagakerjaan  officials,  and  local community  leaders.  The  findings  indicate  that  BPJS  Ketenagakerjaan's  initiatives  have increased  awareness  and  participation  of  informal  workers  in  social  security  programs. Social  media  campaigns  and  community  workshops  have  successfully  improved  informal workers'  understanding  of  the  importance  of  social  security.  However,  the  study  also identified obstacles such as limited access to information and services in rural areas and the reluctance of  informal  workers  to  pay  contributions.  To  overcome these  barriers, the study recommends developing a mobile application that facilitates registration and claims, provides educational features, and implements location-based services in strategic places like markets or  community  centers.  Additionally,  actively  involving  local  stakeholders  and  forming regular  communication  forums  can  create  effective  synergy  in  outreach  and  registration efforts.  The  study  concludes  that  while  BPJS  Ketenagakerjaan's  initiatives  have  had  a positive  impact,  further  development  is  needed  to  achieve  more  comprehensive  protection for informal workers.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 3, 2024 |pp: 3632-3639 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i3.3837
memungkinkan  pesertanya  mendapatkan    perlindungan  kecelakaan  kerja,  jaminan  pensiun  dan  manfaat lainnya sesuai  ketentuan yang berlaku (Adrika et al., 2023).
Berdasarkan  data  BPJS,  sektor  informal    Indonesia  meningkat  pada  tahun  2023  yaitu,  sebanyak  83,34 juta  pekerja  non-reguler  merupakan  porsi  terbesar.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Indonesia  masih  memiliki sektor informal yang besar, terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang berjualan  di trotoar (Claudia &  Syahril,  2024).  Pekerja  sektor  informal  merupakan  pekerja  yang  bekerja  di  luar  hubungan  kerja  dan menghadapi  tantangan  dan  risiko  yang  berbeda  Oleh  karena  itu,  pekerja  sektor  informal  harus  diberikan perlindungan,  retensi  dan  peningkatan  tunjangan,  sehingga    meningkatkan  produktivitas  nasional (Ardianingsih et al., 2021) ektor informal tidak hanya tersebar luas di perkotaan, tetapi banyak juga  pekerja informal  di  pedesaan,  termasuk  petani,  peternak, pedagang,  pengusaha  mandiri,  buruh harian  dan  lain-lain. Mengingat daerah  pedesaan  mempunyai keterbatasan  aspek  sosial  ekonomi  seperti  daerah  perkotaan,  maka daerah  pedesaan  perlu  diprioritaskan  dalam  mengakses  program  BPJS  Ketenagakerjaan  (Pristanti  et  al., 2022).  Namun,  meskipun  pentingnya  perlindungan  ketenagakerjaan  sudah  diketahui  secara  luas,  kesadaran dan pemahaman tenaga kerja informal terhadap BPJS Ketenagakerjaan masih relatif rendah. Hal ini mungkin disebabkan  oleh  kurangnya  komunikasi  yang    efektif  dan  kurangnya  perhatian  terhadap  pentingnya perlindungan kerja (Zakiy & Nafi’ah, 2023).
Sebagian  besar  penduduk  Kabupaten  Bangli  di  Bali  merupakan  pekerja  informal,  dan  mayoritas  dari mereka  tidak  terdaftar  dalam  kepesertaan  BPJS  Ketenagakerjaan.  BPJS  Ketenagakerjaan  ini  mempunyai beragam alasan mengapa pekerja informal  tidak berpartisipasi aktif. Alasan utama  terjadinya hal ini adalah kurangnya  pengakuan  dan  pengabaian  terhadap  pentingnya  jaminan  sosial.  Selain  itu,  faktor  ekonomi  juga memegang  peranan  penting  sehingga  banyak  pekerja  informal  yang  merasa  keberatan  dengan  iuran  yang harus  mereka  bayarkan,  apalagi  ketika  pendapatan  mereka  tidak  menentu.  Faktor  lain  yang mempengaruhinya  adalah  terbatasnya  akses  terhadap  informasi  dan  layanan,  serta  peraturan  yang  tidak sepenuhnya mendukung partisipasi pekerja informal.
Perbandingan  dengan  penelitian  sebelumnya  menunjukkan  bahwa  meskipun  BPJS  Ketenagakerjaan telah  berusaha  keras  untuk  melindungi  pekerja  formal  dan  meningkatkan  kesejahteraan  mereka,  tantangan serupa  juga  dihadapi  dalam  konteks  pekerja  informal.  Seperti  yang  ditemukan  dalam  penelitian  Yuliarmi (2021) dan Anwar et al. (2023), tantangan utama untuk pekerja informal adalah rendahnya tingkat partisipasi yang  disebabkan  oleh  faktor  ekonomi,  kurangnya  kesadaran,  dan  akses  terbatas  ke  informasi.  Hal  ini  juga diungkapkan dalam studi oleh Zakiy & Nafi'ah (2023), yang menunjukkan bahwa keterbatasan komunikasi dan  pengabaian  terhadap  perlindungan  kerja  masih  menghambat  keterlibatan  pekerja  informal  dalam program jaminan sosial. Penelitian ini mendukung temuan tersebut dengan menyoroti bahwa meskipun ada upaya  dari  BPJS  Ketenagakerjaan,  banyak  pekerja  informal  di  Kabupaten  Bangli  tetap  belum  terdaftar karena alasan serupa, termasuk kendala ekonomi dan kurangnya pemahaman tentang manfaat program.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  optimalisasi  jaminan  sosial  bagi  pekerja  informal  di Kabupaten Bangli, Bali, dengan fokus pada evaluasi dampak program BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana program BPJS Ketenagakerjaan telah berhasil dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi pekerja informal dalam jaminan sosial. Penelitian ini akan mengevaluasi efektivitas strategi  komunikasi  dan  sosialisasi  yang  telah  diterapkan,  termasuk  kampanye  media  sosial,  workshop, seminar, dan kerjasama dengan pemangku kepentingan lokal, dalam memperluas jangkauan dan pemahaman program.
Selain  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  memetakan  kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  pekerja informal  dalam  mengakses  program,  seperti  keterbatasan  informasi,  aksesibilitas  layanan,  dan  masalah ekonomi, serta memberikan rekomendasi konkret untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi  solusi  inovatif  untuk  meningkatkan  partisipasi,  termasuk  pengembangan  aplikasi  mobile, sistem layanan berbasis lokasi, dan kemitraan dengan lembaga lokal untuk memperbaiki efektivitas program.
Dengan  demikian,  penelitian  ini  tidak  hanya  berfokus  pada  identifikasi  masalah,  tetapi  juga  pada pengembangan  rekomendasi  yang  dapat  diimplementasikan  untuk  meningkatkan  perlindungan  sosial  dan kesejahteraan  pekerja  informal  di  Kabupaten  Bangli. Tujuan  akhir  adalah  untuk  memberikan  wawasan  dan strategi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan pekerja informal.

## II. METODE PENELITIAN
1. Analisis Situasi
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 3, 2024 |pp: 3632-3639 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i3.3837
Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Bunutin, Kabupaten Bangli, berfokus pada pasar tenaga kerja informal, termasuk pedagang, usaha mandiri, dan pekerja harian. Tahap awal melibatkan analisis situasi untuk  memahami  kondisi  awal  pasar  tenaga  kerja  informal  di  desa  tersebut.  Proses  ini  mencakup observasi langsung terhadap lingkungan kerja dan kondisi sosial-ekonomi pekerja informal, wawancara dengan  pemangku  kepentingan  lokal  seperti  Perbekel  Desa  dan  tokoh  masyarakat  untuk  mendapatkan informasi  mengenai  tantangan  dan  kebutuhan  pekerja  informal,  serta  pengumpulan  data  sekunder  dari sumber-sumber relevan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai kondisi ketenagakerjaan di desa tersebut.
2. Penentuan Program
Berdasarkan  hasil  analisis  situasi,  ditentukan  program  jaminan  sosial  ketenagakerjaan  yang  relevan, yaitu  program  Jaminan  Kematian  (JKK)  untuk  memberikan  perlindungan  bagi  pekerja  informal. Program ini mencakup pelaksanaan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya jaminan sosial serta fasilitasi pendaftaran peserta ke sistem BPJS Ketenagakerjaan.
3. Evaluasi Program
Evaluasi  program  dilakukan  untuk  menilai  efektivitas  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan.  Prosedur evaluasi meliputi pengumpulan data pre-test dan post-test untuk mengukur perubahan tingkat kesadaran, pemahaman,  dan  partisipasi  pekerja  informal,  analisis  data  dengan  metode  deskriptif  untuk menggambarkan  perubahan  yang  terjadi  setelah  pelaksanaan  sosialisasi,  serta  wawancara  dan  diskusi kelompok  terarah  (focus  group  discussion)  dengan  peserta  untuk  mendapatkan  umpan  balik  dan rekomendasi untuk perbaikan program.
4. Prosedur Pelaksanaan Program
a) Proses  pengabdian  diawali  dengan  koordinasi  perizinan  kepada  Perbekel  Desa  Bunutin  serta penyusunan  dan  pengujian  kuesioner  yang  akan  digunakan  untuk  pengumpulan  data  pre-test  dan post-test.  Koordinasi  ini  memastikan  dukungan  dan  izin  dari  pihak  desa  untuk  melaksanakan program.
b) Pelaksanaan sosialisasi terkait program jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan di kantor Perbekel Bunutin mulai pukul 09.00 WITA pada tanggal 1 Juli 2024. Materi sosialisasi mencakup pentingnya jaminan  sosial,  prosedur  pendaftaran,  dan  manfaat  yang  diperoleh,  yang  disampaikan  melalui presentasi,  diskusi,  dan  sesi  tanya  jawab.  Pengumpulan  data  pre-test  dilakukan  sebelum  sosialisasi dimulai  untuk mengukur  tingkat  kesadaran  dan  pemahaman  awal  pekerja  informal,  sedangkan data post-test  dikumpulkan  setelah  sosialisasi  selesai  untuk  mengukur  perubahan  yang  terjadi.  Tahap lanjutan  melibatkan  pendaftaran  peserta  ke  sistem  BPJS  Ketenagakerjaan,  pencetakan  kartu,  dan pendistribusian kartu peserta.
c) Alokasi  sumber  daya,  Sumber  daya  yang  dibutuhkan  meliputi  sumber  daya  manusia,  peralatan, material,  lokasi,  fasilitas,  dan  anggaran.  Tim  pelaksana  terdiri  dari  koordinator  program,  fasilitator sosialisasi,  dan  tenaga  administrasi  untuk  pendaftaran  peserta.  Perlengkapan  presentasi  seperti proyektor,  layar,  dan  sound  system  digunakan  untuk  menyampaikan  materi  sosialisasi.  Kuesioner, formulir  pendaftaran,  dan  bahan  sosialisasi  seperti  brosur  dan  leaflet  disediakan  untuk  mendukung kegiatan.  Kantor  Perbekel  Bunutin  digunakan  sebagai  tempat  pelaksanaan  sosialisasi  dan pendaftaran. Anggaran diperlukan untuk biaya operasional, honorarium tim pelaksana, dan material sosialisasi.
5. Evaluasi dan Pelaporan
Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner pre-test dan post-test untuk mengukur perubahan kesadaran dan partisipasi pekerja informal. Analisis data dilakukan dengan menghitung persentase hasil pre-test dan post-test untuk masing-masing indikator, serta menganalisis umpan balik dari peserta. Hasil analisis  ini  kemudian  disusun  dalam  laporan  yang  mencakup  metode,  hasil,  dan  rekomendasi  untuk perbaikan program di masa depan.
6. Program yang Dilaksanakan
Program  yang  dilaksanakan  meliputi  sosialisasi  program  jaminan  sosial  ketenagakerjaan  dan  fasilitasi pendaftaran  BPJS  Ketenagakerjaan.  Sosialisasi  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan pemahaman  pekerja  informal  tentang  pentingnya  jaminan  sosial,  sementara  fasilitasi  pendaftaran bertujuan untuk membantu pekerja informal mendaftar dan mendapatkan manfaat dari program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 3, 2024 |pp: 3632-3639 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i3.3837
Dengan  metode  dan  prosedur  yang  sistematis  ini,  diharapkan  program  sosialisasi  jaminan  sosial ketenagakerjaan  dapat  memberikan  dampak  positif  yang  signifikan  terhadap  pekerja  informal  di  Desa Bunutin.

## Gambar 1. Flowchart Metode Pelaksanaan Pengabdian

## III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Setiap  orang  memerlukan  bentuk  Jaminan  Sosial,  tidak  peduli  status  ekonomi  mereka,  baik  kaya maupun miskin. Konsep ini mencakup pembayaran premi asuransi yang sesuai dengan kemampuan finansial individu  untuk  melindungi  diri  dari  berbagai  risiko  (Yuliarmi2,  2021).  Namun,  salah  satu  tantangan  utama adalah  rendahnya  rasio  antara  angkatan  kerja  dan  peserta  BPJS  Ketenagakerjaan,  yang  disebabkan  oleh keengganan masyarakat untuk memindahkan risiko mereka ke lembaga jaminan sosial. Faktor utama di balik fenomena  ini  adalah  pendapatan  yang  rendah  dan  tidak  stabil,  yang  sering  kali  memaksa  pekerja  informal untuk  fokus  pada  pemenuhan  kebutuhan  sehari-hari  mereka,  sehingga  mereka  enggan  untuk  berkontribusi pada jaminan sosial. Kondisi ini diperburuk oleh fakta bahwa pekerja informal seringkali berada di ambang garis kemiskinan (Anwar et al., 2023).
Dalam  upaya  meningkatkan  kepesertaan  tenaga  kerja  informal  di  Kabupaten  Bangli,  BPJS Ketenagakerjaan  Cabang  Gianyar  telah  melaksanakan  sejumlah  strategi.  Pertama,  mereka  melaksanakan sosialisasi  yang  intensif  kepada  masyarakat,  terutama  kepada  kelompok  pekerja  informal  seperti  pedagang kaki  lima  dan  petani.  Sosialisasi  ini  dilakukan  melalui  pertemuan  langsung  dengan  komunitas-komunitas tersebut,  yang  dirancang  untuk  meningkatkan  pemahaman  dan  kesadaran  mereka  mengenai  manfaat  yang dapat  diperoleh  dari  jaminan  sosial.  Pendekatan  ini  bertujuan  untuk  menjembatani  kesenjangan  informasi dan memperjelas peran BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan sosial.
Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi  terkait untuk  memperluas  jangkauan  programnya.  Ini  termasuk  penyelenggaraan  seminar  yang  melibatkan perangkat  desa  dan  tokoh  masyarakat,  dengan  tujuan  meningkatkan  kesadaran  tentang  pentingnya  jaminan sosial  bagi  tenaga  kerja  informal.  Kerjasama  ini  sangat  penting  karena  dapat  memperkuat  jaringan komunikasi  dan  dukungan  lokal  yang  diperlukan  untuk  memperkenalkan  dan  mendorong partisipasi  dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Untuk  mempermudah  akses  dan  pendaftaran,  BPJS  Ketenagakerjaan  juga  telah  mengembangkan fasilitas  pendaftaran  online.  Ini  merupakan  langkah  penting  untuk  meningkatkan  kualitas  layanan  dan memanfaatkan teknologi informasi dalam mempercepat proses pendaftaran dan klaim. Dengan adanya opsi pendaftaran online, BPJS Ketenagakerjaan berusaha mengatasi beberapa kendala yang dihadapi oleh tenaga kerja informal, seperti keterbatasan waktu dan akses yang sulit ke lokasi pendaftaran fisik.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 3, 2024 |pp: 3632-3639 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i3.3837
Sosialisasi  memainkan  peran  kunci  dalam  jaminan  sosial  nasional  dengan  menyebarkan  informasi  ke seluruh  lapisan  masyarakat.  Banyak  pekerja  informal  yang  masih  belum  menyadari  manfaat  dari  program BPJS Ketenagakerjaan dan menganggap bahwa BPJS hanya diperuntukkan bagi pekerja resmi atau pegawai perusahaan.  Penelitian  oleh  (Zakiy  &  Nafi’ah,  2023)  menunjukkan  bahwa  pemahaman  yang  terbatas  ini menghambat  partisipasi  pekerja  informal  dalam  program.  Oleh  karena  itu,  sosialisasi  yang  efektif  dan menyeluruh sangat penting untuk mempromosikan brand BPJS Ketenagakerjaan dan mencapai tujuan untuk memasukkan seluruh pekerja ke dalam program ini (Ayu Ananda et al., 2023).
Analisis  tambahan  menunjukkan  bahwa  meskipun  BPJS  Ketenagakerjaan  Cabang  Gianyar  telah menerapkan  berbagai  strategi  untuk  meningkatkan  kepesertaan  pekerja  informal,  beberapa  tantangan  tetap perlu  diatasi.  Pendekatan  sosialisasi  dan  kemitraan  lokal  telah  meningkatkan  kesadaran,  tetapi  pendapatan rendah dan ketidakstabilan ekonomi yang dialami oleh pekerja informal masih menjadi hambatan signifikan. Pengembangan  fasilitas  pendaftaran  online  merupakan  langkah  yang  baik  untuk  mempermudah  akses, namun kesuksesan inisiatif ini sangat bergantung pada aksesibilitas teknologi dan literasi digital di kalangan pekerja  informal.  Selain  itu,  meskipun  kerjasama  dengan  pemerintah  daerah  dan  tokoh  masyarakat memperkuat dukungan lokal, perluasan jangkauan program harus disertai dengan  solusi yang lebih holistik. BPJS  Ketenagakerjaan  dapat  mempertimbangkan  model  kontribusi  yang  fleksibel  dan  subsidi  untuk mengatasi beban finansial pekerja informal. Pendekatan berbasis komunitas yang lebih mendalam, termasuk edukasi  finansial  dan  bantuan  langsung,  serta  kanal  komunikasi  yang  lebih  efektif,  dapat  lebih  mendukung upaya untuk  meningkatkan partisipasi  dan  memastikan  bahwa  semua pekerja  dapat  memanfaatkan  manfaat jaminan sosial secara optimal.
Gambar 2. Sosialisasi di Desa Bunutin, Bangli
Gambar 3. Sosialiasi di Desa Bunutin, Bangli

## IV. KESIMPULAN
Hasil  dari  kegiatan  pengabdian  masyarakat  di  Desa  Bunutin,  Kabupaten  Bangli,  menunjukkan  bahwa pendekatan  multi-platform  yang  diadopsi  berhasil  memberikan  dampak  yang  signifikan  terhadap
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 3, 2024 |pp: 3632-3639 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i3.3837
peningkatan  kesadaran  dan  partisipasi  pekerja  informal  dalam  program  jaminan  sosial.  Melalui  sosialisasi intensif  yang  melibatkan  kampanye  media  sosial,  workshop,  dan  seminar  interaktif,  pekerja  informal memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang manfaat dan mekanisme program jaminan sosial. Upaya ini juga  didukung  oleh  kerjasama  erat  dengan  pemangku  kepentingan  lokal,  yang  berperan  penting  dalam menjembatani kesenjangan informasi dan mendorong partisipasi aktif.
Inovasi dalam penyediaan layanan, seperti pengembangan  aplikasi mobile dan sistem layanan berbasis lokasi, telah mempermudah akses bagi pekerja informal yang menghadapi kendala mobilitas. Pengembangan pusat  layanan  pelanggan  yang  responsif  juga  berkontribusi  pada  peningkatan  kepuasan  peserta  terhadap layanan BPJS Ketenagakerjaan. Evaluasi yang dilakukan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam  tingkat  kesadaran  dan  pemahaman  pekerja  informal  mengenai  jaminan  sosial,  serta  peningkatan jumlah pendaftaran peserta. Data analitik yang digunakan untuk memahami tren partisipasi telah membantu dalam penyesuaian strategi yang lebih efektif.
Kesimpulannya,  kegiatan  pengabdian  ini  berhasil  mengatasi  beberapa  hambatan  dalam  partisipasi pekerja informal dan menunjukkan bahwa strategi yang terintegrasi dan inovatif dapat memberikan dampak positif.  BPJS  Ketenagakerjaan,  melalui  upaya  ini,  berhasil  meningkatkan  perlindungan  sosial  dan kesejahteraan  pekerja  informal  di  Desa  Bunutin,  mencerminkan  komitmen  mereka  terhadap  perbaikan berkelanjutan dan pelayanan yang lebih baik.

## Saran Keberlangsungan Program:
Untuk  memastikan  keberlangsungan  program  BPJS  Ketenagakerjaan,  penting  untuk  membangun mekanisme  umpan  balik  yang  terstruktur  dari  peserta.  Dengan  menyediakan  saluran  bagi  peserta  untuk menyampaikan  pengalaman  dan  masukan  mereka,  BPJS  Ketenagakerjaan  dapat  terus  menyesuaikan  dan meningkatkan  layanannya.  Keterlibatan  komunitas  dalam  proses  evaluasi  juga  dapat  memperkuat  rasa kepemilikan  dan  dukungan  terhadap  program.  Dukungan  yang  kuat  dari  pemerintah,  baik  dalam  bentuk kebijakan maupun pendanaan, akan memastikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki sumber daya yang cukup  untuk  melaksanakan  inisiatif  yang  diperlukan.  Perencanaan  keberlanjutan  yang  mencakup  strategi adaptasi  terhadap  perubahan  ekonomi  dan  sosial,  serta  inovasi  berkelanjutan  dalam  layanan,  akan memastikan bahwa program tetap relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan pekerja informal di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrika,  J.,  Frinaldi,  A.,  &  Dela,  Y.  R.  (2023).  Kebijakan  Jaminan  Sosial  Untuk  Tenaga  Kerja  Sektor  Informal  Di Kabupaten Sijunjung. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah , 8 (2), 761–768.
Anwar,  R.  F.,  Mulyati,  H.,  &  Rahmawati,  W.  J.  (2023).  Kesadaran  Konsumen  dan  Niat  Membeli  Jaminan  Sosial Ketenagakerjaan  Pada  Pekerja  Sektor  Informal. Jurnal  Aplikasi  Bisnis  Dan  Manajemen , 9 (2),  604–614. https://doi.org/10.17358/jabm.9.2.604 Ardianingsih, A., Langelo, J. S., & Wicaksono, P. (2021). Analisis Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pekerja  Sektor  Informal  Di  Kota  Pekalongan. Jurnal  Litbang  Kota  Pekalongan , 21 (2),  8. https://doi.org/10.54911/litbang.v21i1.158
Ayu  Ananda,  M.,  Handayani,  W.,  &  Ekonomi  dan  Bisnis,  F.  (2023).  Peningkatan  Pemahaman  Masyarakat  Terhadap Manfaat  Dari  Program  Bpjs  Ketenagakerjaan  Bagi  Pekerja  Bukan  Penerima  Upah  (Bpu)  Di  Surabaya  Dan Sidoarjo. Jurnal Sosiohumaniora Sasanti P-ISSN , 4 (3), 2722–6484. Baskoro,  F.  (2021). Analisis  Strategi  Pemasaran  Dalam  Meningkatkan  Jumlah  Kepesertaan  Bukan  Penerima  Upah Pada BPJS
Ketenagakerjaan
kantor Cabang Perintis Ponorogo . 468–476.
http://etheses.iainponorogo.ac.id/15972/
Claudia,  V.,  &  Syahril.  (2024).  Analisis  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (  BPJS  )  Ketenagakerjaan  Cabang Meulaboh  dalam  Meningkatkan  Kepesertaan  Pekerja  Sektor  Informal  (  BPU  )  di  Kota  Meulaboh. Journal  of Economics & Management , 3 (3), 159–163. Juan Somavia. (2008). Jaminan sosial : konsensus baru .
Lestari,  A.,  &  Yusrizal.  (2023).  Kepesertaan  BPJS  Ketenagakerjaan  Terhadap  Pedagang  Kaki  Lima  Ayu  Lestari, Analisis. Jurnal Mirai Management , 8 (2), 365–372.
Nur Aprillia, F. A. L. (2023). Analisis Bpjs Ketenagakerjaan Dalam Upaya MeningkatkanKesejahteraan Tenaga Kerja Khususnya Petani Di Bangun Purba. Jurnal Mirai Management , 8 (2), 326–333.
Pristanti,  S.  N.,  Sukidin,  S.,  &  HartantIMPLEMENTASI  PROGRAM  BADAN  PENYELENGGARA  JAMINAN SOSIAL  (BPJS)  KETENAGAKERJAAN  PADA  PEKERJA  INFORMAL  (STUDI  KASUS  DI  DESA DUKUHDEMPOK,  KECAMATAN  WULUHAN,  KABUPATEN  JEMBERo,  W.  (2022).  Implementasi
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 3, 2024 |pp: 3632-3639 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i3.3837
Program  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (Bpjs)  Ketenagakerjaan  Pada  Pekerja  Informal  (Studi  Kasus  Di Desa  Dukuhdempok,  Kecamatan  Wuluhan,  Kabupaten  Jember). Jurnal  Pendidikan  … , 16 (40),  297–308. https://doi.org/10.19184/jpe.v16i2.25240 Suanda, A. . G. A., & Subawa, N. S. (2023). Efektivitas Penggunaan Flyer Dalam Upaya Peningkatan Kepesertaan Bpjs Ketenagakerjaan. Open Journal Systems , 18 (1978), 161–170.
Syahrullah,  M.  A.,  &  Zuhri,  S.  (2024).  Strategi  Komunikasi  Bidang  Umum  dan  SDM  BPJS  Ketenagakerjaan Karimunjawa  dalam  Meningkatkan  Jumlah  Peserta  Bukan  Penerima  Upah  (BPU). JIIP  -  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Pendidikan , 7 (3), 3013–3022. https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.4094 Yuliarmi2,  M.  A.  A.  N.  N.  (2021).  FAKTOR-FAKTOR  YANG  MEMPENGARUHI  PARTISIPASI  PEKERJA INFORMAL DALAM PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN DI KOTA DENPASAR. Pendidikan Kimia PPs UNM , 1 (1), 91–99.
Zakiy,  M.  W.,  &  Nafi’ah,  B.  A.  (2023).  Sosialisasi  Program  Jamnian  Sosial  Ketenagakerjaan  Kepada  UMKM  Di Kelurahan Semolowaru Kota Surabaya oleh BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Tanjung Perak. Jurnal Pengabdian Masyarakat Mandiri (JPMM) , 1 (2), 1–5.