## Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Volume 14 Nomor 2 Tahun 2024 : 125 – 138
http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA DOI: 10.33592/jiia.v14i2.4884 p-ISSN 2477-5088
e-ISSN 2716-2621

## Perbandingan Administrasi Publik Negara Inggris dan Australia
Comparison of Public Administration in the United Kingdom and Australia
1 Fitrianindita Rahayu Putri; 2 Allina Ramadhina; 3 Syabrina Amanda Wiyono; 4 Nabila Ar- Rafa Zemlya; 5 Reggy Zulhamzah
1,2,3,4,5 Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kota Tangerang Selatan, Indonesia
Email: ditharahayu67@gmail.com
(Diterima: 26-07-2024; Ditelaah: 13-08-2024; Disetujui: 19-08-2024)

## ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji perbandingan administrasi publik antara Inggris dan Australia melalui  metode  kualitatif  dengan  studi  pustaka,  yang  melibatkan  tinjauan  mendalam terhadap berbagai referensi dari  jurnal, buku dan artikel. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi perbedaan sistem administrasi publik kedua negara, dengan fokus pada bentuk  negara,  pemerintahan,  sistem  politik,  serta  konteks  sejarah  dan  budaya  yang membentuk  keduanya.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  meskipun  Inggris  dan Australia  memiliki  kesamaan  dalam  struktur  dasar  sistem  pemerintahan,  terdapat perbedaan  signifikan  dalam  penerapan  dan  pengelolaan  administrasi  publik  di  kedua negara tersebut. Di Inggris, sistem pemerintahan cenderung lebih terikat pada tradisi dan aturan-aturan yang mapan, yang dipengaruhi oleh warisan monarki dan sejarah panjang sistem  parlementer.  Sebaliknya,  Australia  menunjukkan  fleksibilitas  yang  lebih  tinggi dan  lebih  terbuka  terhadap  perubahan  dan  inovasi,  dengan  komitmen  yang  kuat terhadap prinsip-prinsip demokrasi liberal. Peran masyarakat sipil dan partisipasi publik juga lebih terstruktur dan diakomodasi dalam sistem pemerintahan Australia, sementara Inggris lebih mengandalkan proses informal dalam administrasi publiknya. Perbedaan ini mencerminkan pengaruh latar belakang sejarah, budaya, dan politik masing-masing negara  dalam  membentuk  karakteristik  administrasi  publik  mereka.  Hasil  ini memberikan  wawasan  penting  tentang  bagaimana  konteks  nasional  dapat mempengaruhi  dinamika  pemerintahan  dan  administrasi  publik  di  negara-negara tersebut.
Kata kunci : Administrasi publik, Australia, Inggris, Perbandingan, Sistem Pemerintahan.

## A. PENDAHULUAN
Negara  merupakan  entitas  yang  di  dalamnya  terkandung  sekumpulan masyarakat dengan berbagai latar belakang dan kepercayaan yang berbeda, yang memiliki kehidupan  bersama  di  suatu  wilayah  tertentu  dengan  tujuan  yang  serupa,  terhubung, patuh pada perundangan-undangan, dan mengelola pemerintahannya secara independen.
Negara didirikan atas dasar konsensus bersama dengan tujuan mengatur keberlangsungan hidup anggotanya guna mencapai kehidupan yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan mereka (Gabriel, 2020). Untuk mencapai tujuan tertentu, individu atau sekelompok orang bekerja  sama.  Ada  kemungkinan  bahwa  progres  dan  regresinya  suatu  negara  tidak ditunjukkan  oleh  konstruksi  fisik  seperti  bangunan  bertingkat,  institusi  kesehatan,  dan bangunan pemerintah yang bergengsi, tetapi oleh administrasinya (Canaldhy et al., 2023). Negara tidak runtuh atau terpengaruh oleh malapetaka alam, seperti gempa bumi, letusan gunung,  banjir  bandang,  atau  bencana  alam  lainnya.  Sebaliknya,  negara  runtuh  akibat buruknya  manajemen  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  menjabat  sebagai  pemimpin (Marliani, 2018). Di sini, peran negara tidak hanya terbatas pada pengelolaan wilayah dan penduduk,  tetapi  juga  mencakup  manajemen  sumber  daya,  perlindungan  hak  asasi manusia, dan pengembangan kebijakan yang berkelanjutan.
Dalam  konteks  reformasi  administrasi  publik,  muncul  paradigma  baru  yang dikenal sebagai New Public Management (NPM), sebuah model manajemen publik baru yang berfokus pada efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, diciptakan dalam konteks reformasi administrasi publik dengan tujuan membawa konsep manajemen sektor swasta ke sektor publik.  Menurut  paradigma  ini,  birokrasi  publik  tidak  hanya  bertanggung  jawab  pada berbagai persyaratan hukum tetapi juga pada nilai-nilai masyarakat, norma-norma politik, standar profesional, dan kepentingan masyarakat umum (Widanti, 2022).
Administrasi publik di Inggris dan Australia memiliki karakteristik yang berbeda, terutama  dalam  hal  transparansi,  akuntabilitas,  dan  struktur  organisasi.  Australia memprioritaskan desentralisasi dan efektivitas layanan publik, sedangkan Inggris memiliki sejarah  pengawasan  yang  kuat  dan  tata  kelola  yang  baik,  yang  telah  membantu membangun birokrasi yang relatif transparan dan bertanggung jawab. Meskipun keduanya dianggap  sebagai  negara  kaya,  keduanya  memiliki  tantangan  yang  berbeda.  Sebagai contoh,  birokrasi  sering  kali  menghambat  perubahan  kebijakan  di  Inggris,  sedangkan fleksibilitas kebijakan di Australia terkadang menyebabkan implementasi lokal yang tidak merata  (Martin  Rambe,  2022).  Oleh  karena  itu,  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  perbedaan  sistem  administrasi  publik  Inggris  dan  Australia,  serta mengevaluasi  administrasi  publik  di  Inggris  dan  Australia,  dengan  menekankan  pada keterbukaan dan akuntabilitas.
Dalam buku Administrasi dan Manajemen Umum, Prajudi Atmosudirjo (1982:272) menyatakan bahwa “Administrasi publik melibatkan pengelolaan negara sebagai organisasi dengan  fokus  mencapai  tujuan- tujuan  kenegaraan”.  Definisi  ini  menunjukkan  bahwa administrasi publik melibatkan interaksi antara beberapa individu atau lebih individu yang berurusan  dengan  masalah  negara  dalam  suatu  perjanjian  untuk  mencapai  tujuan  yang sama, yang diinginkan oleh suatu entitas negara (Herizal et al., 2020).
Akan  ada  berbagai  perspektif  karena  cara-cara  yang  berbeda  digunakan  untuk mengelola  administrasi  negara.  Semua  perbandingan  berasal  dari  perbedaan  ini.  Pada dasarnya,  perbandingan  dilakukan  untuk  mempelajari  berbagai  organisasi  negara  serta upaya yang dilakukan oleh masing-masing organisasi untuk mencapai tujuan negaranya. Perbandingan  administrasi  negara  adalah  sebuah  metode  ilmiah  untuk  menentukan seberapa penting atau berharga satu atau lebih elemen administratif suatu negara dengan membandingkan  satu  elemen  dengan  elemen  lainnya  (Wati  et  al.,  2023).  Perbandingan
administrasi negara melibatkan membandingkan organisasi administrasi negara, kebijakan sosial,  performa  administratif,  dan  lingkungan  budaya  di  berbagai  belahan  dunia.  Oleh karena  itu,  perbandingan  administrasi  publik  memberikan  manfaat  bagi  kita  untuk menyadari kesamaan dan perbedaan di dalam praktik yang berkaitan dengan administrasi, berkontribusi pada pembuatan kebijakan yang lebih efektif, dan memperluas pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia yang sedang berkembang.  (Salasiah & Sudiyarti, 2024).
Inggris  adalah  suatu  entitas  negara  kesatuan  yang  menggunakan  sistem parlementer  dan  monarki  konstitusional.  London,  ibu  kota  Inggris,  merupakan  pusat pemerintahannya.  Inggris  menjadi  salah  satu  bagian  dari  Britania  Raya,  dengan  negara lainnya, seperti Irlandia Utara, Skotlandia, dan Wales. Sebaliknya, Australia adalah negara berparlemen dan anggota persemakmuran Inggris. Negara ini memiliki luas kurang lebih 76.000.000 km 2 , dengan ibu kota Canberra. Perdana menteri di negara ini bertanggung jawab atas negara ini. Negara ini juga merupakan bagian dari persemakmuran Pasifik dan diatur oleh monarki parlementer-demokratis federal.
Kebaharuan dalam penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai cara-cara di mana komponen sejarah dan budaya membentuk sistem administrasi publik di kedua negara  dan  bagaimana  hal  tersebut  dapat  memajukan  pemahaman  teoritis  di  bidang administrasi publik. Dengan membandingkan pendekatan antara Inggris dengan Australia. Australia sebagai negara yang lebih muda dan berpengalaman dengan model federalisme, menunjukkan  pendekatan  yang  lebih  fleksibel  dan  adaptif.  Federalisme  di  Australia memungkinkan otonomi daerah yang lebih besar, yang pada gilirannya menciptakan variasi dalam pelaksanaan kebijakan di berbagai wilayah. Pendekatan ini memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap kebutuhan lokal, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam hal konsistensi  dan  kesetaraan  dalam  layanan  publik  (Abdullah  &  Jaes,  2024).  Sedangkan, Inggris sebagai negara dengan tradisi parlementer yang panjang dan sistem hukum common law yang  kuat,  memiliki  pendekatan  administrasi  publik  yang  sangat  dipengaruhi  oleh faktor-faktor  tersebut.  Sistem  ini  menekankan  pada  stabilitas,  akuntabilitas,  dan pengawasan  ketat,  yang  tercermin  dalam  struktur  birokrasi  yang  ada  (Al-Fatih  &  Fadli, 2024), penelitian ini juga menawarkan sudut pandang yang baru. Lebih jauh lagi, penelitian ini  menunjukkan  bagaimana  setiap  negara  telah  menciptakan  sistem  administrasi  yang berbeda sesuai dengan latar belakang sosial dan sejarahnya, di samping menyoroti ide-ide mendasar yang dimiliki oleh keduanya.

## B. METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi melalui analisis data yang telah dikumpulkan. Sumber data  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  berbagai  literatur  yang  relevan,  termasuk  jurnal, buku, dan artikel terkait administrasi publik di Inggris dan Australia.
Penelusuran  data  dilakukan  secara  mendalam  dengan  mengacu  pada  sumber- sumber yang  kredibel  dan  terverifikasi.  Teknik  utama  dalam  pengumpulan  data  adalah studi  dokumen,  di  mana  data  dianalisis  dengan  metode  reduksi  data.  Keabsahan  data dijaga  melalui  teknik  triangulasi  sumber,  yang  dilakukan  dengan  membandingkan informasi  dari  berbagai  literatur  dan  dokumen  untuk  memastikan  konsistensi  dan keakuratan informasi (Sugiyono, 2017:241).

## C. HASIL DAN DISKUSI

## Hasil Bentuk Negara Inggris dan Australia
Bentuk  negara  adalah  batas  antara  pendekatan  sosiologis  dan  yuridis  dalam memahami  negara.  Pendekatan  sosiologis  melihat  negara  secara  keseluruhan  tanpa memperhatikan isinya, sedangkan pendekatan yuridis melihat melihat negara dari segi isi dan strukturnya (Gabriel, 2020). Bentuk negara dapat digolongkan menjadi tiga kategori utama berdasarkan pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah, yaitu negara kesatuan, federasi,  dan  konfederasi.  Dalam  negara  kesatuan,  kekuasaan  utama  berada  di  tangan pemerintah  pusat  yang  memiliki  kontrol  dominan  atas  daerah.  Pemerintah  daerah memiliki  kekuasaan  yang  terbatas  dan  dapat  diatur  atau  dihapuskan  oleh  pemerintah pusat.  Sistem  ini  sering  kali  memiliki  struktur  pemerintahan  yang  lebih  sederhana  dan sentralistik (Gusman, 2019). Sebaliknya, federasi membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian atau wilayah. Negara bagian atau wilayah memiliki otonomi untuk mengatur urusan internal mereka, sementara pemerintah pusat menangani urusan  yang  lebih  luas,  seperti  pertahanan  dan  kebijakan  luar  negeri.  Sistem  federasi memungkinkan adanya desentralisasi kekuasaan, sehingga masing-masing wilayah dapat menyesuaikan  kebijakan  dengan  kebutuhan  lokal  (Huroiroh  &  Fauzi,  2022).  Terakhir, konfederasi  adalah  bentuk  negara  di  mana  kekuasaan  utama  berada  di  tangan  negara- negara  anggotanya.  Pemerintah  pusat  memiliki  kekuasaan  yang  sangat  terbatas  dan berfungsi  sebagai  koordinator  antara  negara-negara  anggota  yang  mempertahankan kedaulatan  penuh  atas  urusan  internal  nya  (Siregar,  2023).  Bentuk  konfederasi  jarang digunakan karena seringkali menghasilkan struktur yang kurang stabil dan efektif.
Inggris  adalah  negara  kesatuan  monarki  ( Unitary  State )  yang  mrmiliki  sistem pemerintahan  sentralistik.  Terletak  di  Eropa  Barat  dan  berbentuk  kepulauan,  Inggris berbatasan  dengan  Skotlandia  di  utara,  Wales  di  barat,  Laut  Irlandia  di  barat  laut,  Laut Keltik di barat daya, Laut Utara di timur, dan Selat Inggris di selatan yang memisahkan Inggris  dari  daratan  Eropa.  Selain  itu,  Inggris  mencakup  lebih  dari  100  pulau  kecil, termasuk Isles of Scilly dan Isle of Wight. Meskipun Inggris memiliki pemerintah daerah di Wales  dan  Skotlandia,  kekuasaan  pusat  tetap  memiliki  kontrol  dominan  dan  dapat mengubah atau mencabut kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Sistem ini menunjukkan  betapa  sentralistiknya  pemerintahan  Inggris,  di  mana  keputusan  besar diambil oleh pemerintah pusat (Saragih, 2022).
Bentuk  negara  Australia  adalah  federal  dan  termasuk  dalam  Persemakmuran Inggris.  Sebagai  negara  federal,  Australia  terdiri  dari  enam  negara  bagian  (New  South Wales, Victoria, Queensland, Australia Selatan, Australia Barat, Tasmania) dan dua wilayah yang  masing-masing  pemerintahannya  sendiri  memiliki  kewenangan  tertentu.  Dalam sistem  federal  ini,  kekuasaan  dibagi  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  negara bagian  atau  wilayah.  Masing-masing  negara  bagian  memiliki  otonomi  untuk  mengatur urusan internal mereka, sementara pemerintah federal menangani urusan yang melibatkan seluruh  negara.  Ini  mencerminkan  sistem  desentralisasi  kekuasaan  yang  memberi
fleksibilitas dalam pengelolaan kebijakan lokal sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah (Maulida et al., 2023).

## Bentuk Pemerintahan Inggris dan Australia
Secara umum, "pemerintahan" merujuk pada proses atau cara di mana pemerintah melaksanakan  wewenangnya  di  berbagai  sektor  (  seperti  ekonomi,  politik,  administrasi, dan lain-lain) untuk mengatur urusan negara demi kepentingan publik. Dalam pengertian yang lebih luas, pemerintahan mencakup seluruh tindakan, fungsi, tugas, dan kewajiban yang  dijalankan  oleh  lembaga  eksekutif  untuk  mencapai  tujuan  negara.  Sementara  itu, dalam  pengertian  yang  lebih  sempit,  pemerintahan  hanya  mencakup  tindakan,  fungsi, tugas, dan kewajiban spesifik yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara. (Prawiranegara, 2021).
Istilah  "Bentuk  Pemerintahan"  mengacu  pada  cara  suatu  negara  menjalankan pemerintahannya.  Bentuk  pemerintahan  terdiri  dari  kumpulan  institusi  politik  yang digunakan untuk mengelola negara dan menerapkan kekuasaan terhadap berbagai macam politik yang ada saat ini (Gabriel, 2020).
Tujuan utama suatu negara dalam menerapkan sistem pemerintahannya adalah untuk memastikan keteraturan dan keamanan umum, sehingga setiap anggota masyarakat dapat merasa bahagia. Berikut beberapa tujuan, antara lain:
1. Mengupayakan perlindungan HAM, kesetaraan, kebebasan, keamanan, dan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat.
2. Menghormati dan menjalankan konstitusi untuk memastikan perlakuan yang adil bagi setiap warga negara.
3. Memperkuat    keamanan  dan  keselamatan  masyarakat  melalui  penerapan hukum yang adil.
4. Menghindari kerugian bagi bangsa Indonesia dari berbagai sumber eksternal, baik dari dalam maupun luar negeri.
5. Membangun  dan  menjaga  sistem  moneter  yang  mendukung  kelancaran perdagangan baik di dalam negeri maupun internasional.
6. Menjamin  kelancaran  pembangunan  nasional,  memperkuat  sistem perpajakan, dan melakukan restrukturisasi APBN dengan bijak.
7. Mendorong  pembangunan  ekonomi  yang  berkelanjutan  dengan mengembangkan  dan  memelihara  sistem  moneter  agar  perdagangan domestik dan internasional dapat berlangsung dengan baik.
8. Mempererat  hubungan  diplomatik  dengan  negara-negara  lain  melalui kerjasama di berbagai sektor.
Pemerintahan konstitusional adalah keyakinan yang didasarkan pada kebebasan individu  dan  bagaimana  penerapan  negara  terbatas  dan  seharusnya  memberikan perlindungan  terhadap  hak-hak  individu  bagi  warga  negaranya.  Karena  kekuasaan pemerintahan  harus  dibatasi  oleh  konstitusi,  ciri  khas  demokrasi  konstitusional  adalah tidak memiliki campur tangan atas sikap kesewenang-wenangan warganya. (Suyana et al., 2022).
Suatu  negara  berhak  membuat  konstitusinya  dan  sistem  pemerintahannya. Konstitusi telah dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat yang dikenal sebagai adat
istiadat yang ada. Konstitusi ini berasal dari kesepakatan masyarakat yang telah terbentuk dan  digunakan  untuk  mengatur  kehidupan  masyarakat  tersebut.  Adat  istiadat  memiliki hukum  yang  disebut  hukum  adat.  Pada  masa  lalu,  ketika  tidak  ada  undang-undang, kehidupan masyarakat diatur oleh adat istiadat, dan pelanggaran terhadap adat istiadat dihukum oleh hukum adat yang disepakati oleh masyarakat.
Inggris  dan  Australia,  pemerintahan  monarki  konstitusional,  Raja  Charles  III berfungsi  sebagai  representasi  negara,  dan  perdana  menteri  berperan  sebagai  Kepala Pemerintahan  dan  anggota  parlemen  juga  berfungsi  sebagai  orang  yang  mengurus pemerintahan. Ini menunjukkan bahwa raja dan ratu tidak dapat bertindak sesuka hati saat menjalankan pemerintahan negara.

## Sistem Pemerintahan  Inggris dan Australia
Pemerintahan  Inggris  menggunakan  model  monarki  konstitusional  dan  sistem parlementer (Syaputri et al., 2023). Model ini telah menjadi landasan bagi banyak negara lain  di  seluruh  dunia.  Monarki  konstitusional  Inggris  juga  memiliki  nilai  simbolis  yang signifikan  untuk  menjaga  kesinambungan  dan  stabilitas  bangsa.  Monarki,  meskipun bersifat  seremonial,  monarki  terus  menjadi  representasi  identitas  dan  kebersamaan nasional,  yang  sering  kali  menjadi  kekuatan  pemersatu  dalam  menghadapi  perbedaan sosial dan politik (Agustini, 2022). Selain berperan sebagai kepala negara, Raja atau Ratu juga  terlibat  dalam  adat  istiadat  dan  budaya  yang  mendarah  daging  dalam  masyarakat Inggris.  Selain  itu,  monarki  sangat  penting  bagi  operasi  pemerintahan  termasuk dimulainya sesi legislatif dan pemberian persetujuan kerajaan untuk undang-undang yang disahkan oleh parlemen (Maulida et al., 2023), namun persetujuan ini sebenarnya hanya formalitas.
Sementaara  itu,  sistem  parlementer  pertama  di  dunia  didirikan  oleh  monarki Inggris,  yang  disebut  sebagai  “ibu  dari  parlementer”  atau  ibu  dari  seluruh  parlementer modern.  Parlemen  Inggris  mengadopsi  sistem  dua  badan  legislatif,  atau  bicameral. Parlemen ini terbentuk oleh House of Commons , juga dikenal sebagai Dewan Rakyat, dan House of Lords , juga dikenal sebagai Dewan Bangsawan di Inggris Raya. Parlemen Inggris adalah  pusat  kedaulatan  rakyat,  yang  memberikan  aspirasi  mereka  melalui  konstituen, perwakilan  rakyat  dari  daerah  pemilihan  mereka.  Perdana  Menteri  Inggris  memimpin sistem pemerintahan negara itu, yang membentuk kabinet, yang terdiri dari 21 menteri dan perangkat  lainnya  yang  membantu  menjalankan  pemerintahan.  (Syauyiid  Alamsyah  & Nurdin, 2023).
Dewan  Rakyat,  juga  dikenal  sebagai House  of  Commons ,  memiliki  jumlah  kursi sekitar  kurang  lebih  600  kursi  dan  berperan  penting  sebagai  lokasi  untuk  menyuarakan keinginan masyarakat dan meluluskan peraturan-peraturan dengan kesepakatan bersama para  kabinet  dan  parlemen  dewan  bawah.  Selain  itu,  mereka  bertanggung  jawab  atas persetujuan  masa  jabatan  parlemen  dan  pengenaan  pajak  terhadap  rakyat.  Dewan Bangsawan, juga dikenal sebagai House of Lords , memiliki jumlah kursi sekitar kurang lebih 800  kursi  di  parlemen  dan  terdiri  dari  para  bangsawan  dari  seluruh  monarki  Inggris. Dewan ini berfungsi sebagai kubu oposisi terhadap pemerintah, yang terdiri dari Kepala Pemerintahan  dan  para  menterinya,  dalam  mengevaluasi  kebijakan  yang  akan diimplementasikan (Gunadi & Amri, 2023).
Di  sisi  lain,  dengan  sejarah  panjang  demokrasi  dan  sistem  pemerintahan parlementer, Australia menjadi negara federal sejak tahun 1901. Sistem politik Australia yang termasuk dalam tradisi politik barat, demokratis, juga parlementer. Terdapat tujuh pemerintahan, satu di tingkat federal dan enam di tingkat negara bagian, memiliki badan legislatif bicameral yang terpilih secara berkala oleh masyarakat. Negara bagian memiliki otonomi untuk mengatur politik lokal mereka sebagai negara federal. Australia memiliki parlemen  yang  meliputi  dua  lembaga,  yaitu  :  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  juga  dikenal sebagai House of Representative serta Senat. Kompetisi antar dua partai politik utama yang menentukan kehidupan politik di parlemen : Partai Buruh, juga dikenal sebagai Labor Party serta Partai Liberal-Negara, yang juga dikenal sebagai Liberal-County Party (Martin Rambe, 2022). Secara keseluruhan, sistem politik Australia merupakan bukti dedikasinya terhadap demokrasi  dan  pemerintahan  perwakilan.  Dengan  sistem  federal,  Australia  berhasil menyeimbangkan  antara  otoritas  federal  dan  kedaulatan  negara  bagian  sambil mempertahankan lanskap politik yang hidup yang ditandai dengan perselisihan di antara partai-partai politik utama. Sejak Australia menjadi negara federasi, pengaturan ini telah mendukung stabilitas politik dan kemajuan yang berkelanjutan.
Salah satu hal yang menyatukan kedua partai ini adalah struktur organisasinya yang bersifat federal. Timbul dari mogok massal yang tidak berhasil pada dekade pertama tahun 1890-an, Partai Buruh menjadi partai yang paling berumur di Australia. Meskipun demikian, Partai Liberal-Negara bermula pada kelompok borjuis di parlemen pada akhir 1800-an sebagai tanggapan terhadap munculnya Partai Buruh (Maulida et al., 2023). Sistem pemerintahan Australia memiliki sifat yang hidup dan dinamis di tengah persaingan antara dua partai politik utamanya, yang menunjukkan dedikasi negara ini terhadap demokrasi dan  pemerintahan  perwakilan.  Kedua  partai  politik  terkemuka  ini,  dengan  gaya pemerintahan yang berbeda namun sama kuatnya, merupakan bukti komitmen Australia terhadap sistem pemerintahan yang inklusif dan transparan. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai  cara  yang  dilakukan  oleh  partai-partai  politik  untuk  mendapatkan  dukungan publik  melalui  prosedur  demokrasi  yang  adil  dan  terbuka.  Baik  Partai  Buruh  maupun Partai Liberal mendukung stabilitas politik dan kemajuan demokrasi di Australia, terlepas dari berbagai perbedaan yang ada. Sebagai salah satu sistem politik yang paling dinamis dan  berfungsi  dengan  baik  di  dunia,  struktur  federal  Australia  memastikan  distribusi kekuasaan dan perwakilan yang adil di seluruh wilayah negara.

## Sistem Politik Inggris dan Australia

## a. Sistem Politik Inggris
Menurut Robert Dahl, sistem politik adalah sebuah mekanisme yang membentuk pola  konsisten  di  antara  individu,  melibatkan  makna  dari  aturan,  kekuasaan,  dan kewenangan. Sementara itu, Sukarna mendefinisikan sistem politik sebagai suatu struktur yang mengatur dan mengelola kekuasaan dalam sebuah negara serta memelihara posisi kekuasaan  tersebut.  Selain  itu,  sistem  politik  juga  berfungsi  dalam  mengatur  interaksi antara pemerintah dan warga negara, serta hubungan antara negara dan pemerintah asing (Sapii et al., 2022).
Banyak partai politik ada di sistem politik kerajaan Inggris. Struktur politik Inggris mengacu pada lembaga negara yang berfungsi dan beroperasi di negara tersebut. Partai
Buruh dan Partai Konservatif menjadi dua partai politik utama di Inggris sejak tahun 1920- an  (Nurdin,  2023).  Partai  Liberal  dan  Partai  Konservatif  juga  merupakan  partai  politik utama sebelum munculnya Partai Buruh.
Partai Liberal, bersama dengan Partai Konservatif, adalah salah satu partai politik utama di Inggris sebelum munculnya Partai Buruh. Meskipun kadang-kadang terbentuk koalisi atau pemerintahan minoritas, sistem pemilihan "first-past-the-post" di Inggris lebih cenderung  menguntungkan  dua  partai  dominan  ini.  Namun,  pemerintahan  sebelumnya pernah memanfaatkan dukungan dari partai ketiga, seperti Partai Liberal Demokrat, untuk mendapatkan  mayoritas  di  Parlemen.  Koalisi  antara  Partai  Konservatif  dan  Liberal Demokrat berlangsung dari tahun 2010 hingga 2015, menjadi koalisi pertama sejak 1945. Koalisi ini berakhir setelah pemilihan parlemen pada 7 Mei 2015, di mana Partai Konservatif meraih 330 kursi di House of Commons, sementara partai-partai koalisi lainnya kehilangan kursi mereka (Thufail, 2020).
Suprastruktur politik Inggris terdiri dari berbagai lembaga negara yang memiliki fungsi serta menjalankan beragam aktivitas pemerintahan. Tiga bagian yang membentuk suprastruktur politik Inggris meliputi:
1. Kekuasaan  legislatif:  dipegang  oleh  parlemen  Inggris,  yang  terdiri  dari  dua majelis: House of Lords (Majelis Tinggi) dan House of Commons (Majelis Rendah).
2. Kekuasaan  eksekutif:  dipegang  oleh  raja  atau  ratu,  yang  berfungsi  sebagai kepala negara. Raja Charles Ill, yang menggantikan ibunya, Ratu Elizabeth Il, sekarang adalah perdana menteri Inggris dengan dua puluh menteri kabinet.
3. Kekuasaan yudikatif: Kekuasaan yudikatif tidak disebutkan dalam konstitusi Inggris,  sehingga  tidak  penting.  Dalam  kasus  ini,  hukum  tidak  membatasi pemerintah;  sebaliknya,  masyarakat  percaya  bahwa  pemerintah  harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
Infrastruktur politik yang terdiri dari partai politik yang ada di negara tersebut adalah kekuatan politik yang tidak terlihat, tetapi keberadaannya sangat mempengaruhi kehidupan politik di negara tersebut. Salah satu partai politik terbesar di Inggris adalah sebagai berikut (Juniar, 2021):
1. Partai konservatif, yang mewakili mayoritas anggota parlemen;
2. Partai buruh, yang bertindak sebagai oposisi utama;
3. Partai liberal dan partai sosial demokrat.
b. Sistem Politik Australia
Sistem  politik  Australia  dianggap  barat,  demokratis,  dan  parlementer.  Kecuali satu,  tujuh  pemerintahannya,  pemerintah  federal  dan  enam  negara  bagian  memiliki parlemen  bikameral  yang  dipilih  secara  berkala  oleh  rakyat.  Kebebasan  beragama, berkumpul,  dan  berbicara  adalah  prinsip  utama  demokrasi  liberal  yang  mendasari pemerintahan  Australia.  Meskipun  mirip  dengan  pemerintahan  Inggris  dan  Amerika Serikat, Australia memiliki keunikan tersendiri. Saat enam bekas koloni Inggris, yang kini menjadi  negara  bagian  Australia,  sepakat  untuk  bersatu,  Persemakmuran  Australia dibentuk pada Hari Federasi, 1 Januari 1901. Konstitusi Australia, yang mulai berlaku pada 1 Januari 1901, menjadi fondasi bagi pemerintahan Australia saat ini. Struktur politik saat ini Australia terdiri dari (Maulida et al., 2023):
1. Kekuasaan legislatif diisi oleh parlemen tingkat pusat yang bersifat bikameral,
yaitu Senat, yang merupakan Majelis Tinggi, dan House of Representatives , yang terdiri  dari  Majelis  Rendah  atau  DPR.  Majelis  Rendah  dan  Majelis  Tinggi bertanggung jawab untuk menetapkan dan menerapkan Undang-Undang di seluruh negeri. Majelis Tinggi yang terdiri dari 148 anggota, memiliki peran penting  dalam  meninjau  dan  memberikan  saran  terhadap  sebagian  besar rancangan Undang-Undang.
2. Kekuasaan eksekutif diisi oleh para Gubernur Jenderal dan Raja Inggris yang berkuasa. Raja dan Ratu Inggris tidak terlibat secara langsung dalam sistem politik  Australia,  tetapi  hanya  berperan  sebagai  simbol.  Raja  atau  Ratu diwakili  secara  resmi  oleh  Gubernur  Jenderal,  yang  tidak  memiliki  peran dalam tugas-tugas harian pemerintahan. Gubernur Jenderal dipilih langsung oleh rakyat atas rekomendasi Perdana Menteri, sementara Perdana Menteri dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.
3. Kekuasaan  yudikatif,  yang  diwakili  oleh  pengadilan  tinggi,  mahkamah agung, pengadilan negara tingkat rendah, dan lembaga hukum lainnya.
Tiga  partai  besar  mendominasi  perpolitikan  Australia,  menurut  infrastruktur politiknya (Maulida et al., 2023):
1. Partai Nasional mewakili kelompok petani atau pemilik lahan.
2. Partai Liberal didukung oleh kelas menengah dan atas.
3. Partai Buruh mewakili kelompok pekerja atau buruh.
3 Faktor Dominan Yang Membentuk Perbedaannya

## a. Faktor Sejarah
Inggris memiliki sejarah penjajahan yang lebih tua, dengan pendirian pemukiman Eropa pertama di Australia pada 26 Januari 1788. Australia didirikan sebagai koloni Inggris, dengan tujuan awal untuk membina penduduk asli dan juga para tawanan. Penjajahan ini membuka pintu bagi penduduk asli dan pendatang lainnya untuk datang dan menetap di Australia.
Sejarah  Inggris  dipengaruhi  oleh  berbagai  peristiwa  penting  yang  membentuk negara tersebut seperti yang kita kenal sekarang. Beberapa faktor sejarah utama meliputi pendudukan Romawi pada abad pertama Masehi, yang berdampak pada perkembangan administrasi,  bahasa,  dan  budaya,  termasuk  pendirian  kota-kota  seperti  Londinium (sekarang  London).  Pada  tahun  1066,  William  Sang  Penakluk  dari  Normandia menaklukkan Inggris, membawa pengaruh budaya dan bahasa Norman yang signifikan. Pada tahun 1215, Raja John dipaksa menandatangani Magna Carta, yang menjadi fondasi hukum dan hak-hak individu serta memengaruhi perkembangan konstitusi di masa depan. Konflik antara Inggris dan Prancis yang berlangsung dari 1337 hingga 1453, dikenal sebagai Perang Seratus Tahun, memperkuat identitas nasional Inggris. Pada abad ke-16, Reformasi Protestan  yang  dimulai  oleh  Raja  Henry  VIII  dan  dilanjutkan  oleh  Ratu  Elizabeth  I, memisahkan  Gereja  Inggris  dari  Gereja  Katolik  Roma  dan  membawa  perubahan  dalam agama  negara.  Abad  ke-18  menyaksikan  Revolusi  Industri  di  Inggris,  yang  memicu perubahan besar dalam masyarakat dan ekonomi dengan urbanisasi dan perkembangan industri.  Pada  abad  ke-19,  Inggris  membangun  Kekaisaran  Britania  Raya  yang  luas, mempengaruhi  politik,  ekonomi,  dan  budaya  global.  Setelah  terlibat  dalam  dua  Perang
Dunia,  Inggris  mengalami  perubahan  besar  dan  memulai  proses  dekolonisasi  setelah Perang Dunia II, yang mengubah peran Inggris di panggung dunia dengan banyak koloni yang meraih kemerdekaan (Mutiarawati Fajariah, 2020).
Australia memilih untuk tetap sebagai bagian dari Persemakmuran Inggris melalui referendum.  Walaupun  memiliki kemerdekaan konstitusional,  Australia  masih  memiliki monarki konstitusional dengan Raja yang diwakili oleh Gubernur Jenderal dan Gubernur negara  bagian.  Kekuasaan  eksekutif  tertinggi  berada  pada  Konstitusi  Australia,  tetapi dijalankan oleh Gubernur Jenderal dengan nasihat Menteri-menteri.
Inggris  memiliki  monarki  konstitusional  dengan  sejarah  panjang  perkembangan sistem parlementer yang berawal dari Magna Carta pada tahun 1215. Sistem pemerintahan Inggris  menjadi  model  bagi  banyak  negara  lain.  Inggris  tidak  mengalami  kolonialisasi, melainkan  merupakan  pusat  dari  Kekaisaran  Inggris  yang  mengkolonialisasi  banyak wilayah di seluruh dunia (Putri & Pahlevi, 2023).
b. Faktor Konstitusional
Australia memiliki konstitusi yang lebih kompleks dan lebih berbeda dengan Inggris. Konstitusi Australia dibuat pada tahun 1900 dan telah beberapa kali diubah. Australia juga memiliki sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan lebih independen dari Inggris.
Raja  Inggris  juga  menjadi  Kepala  Negara  Australia,  tetapi  tidak  terlibat  langsung dalam menjalankan urusan keseharian Australia. Raja hanya berfungsi sebagai simbol dan diwakili  oleh  Gubernur  Jenderal  yang  diangkat  oleh  Ratu  atas  usulan  Perdana  Menteri Australia.
Inggris  memiliki  sistem  pemerintahan  Westminster  dengan  pemisahan  kekuasaan yang lebih kabur antara eksekutif dan legislatif. Perdana Menteri dan kabinet berasal dari anggota parlemen dan bertanggung jawab kepada Parlemen.  Meskipun Australia mengikuti model  Westminster,  Australia  memiliki  pemisahan  kekuasaan  yang  lebih  jelas  antara eksekutif, legislatif, dan yudisial. Ini diatur secara eksplisit dalam konstitusi tertulis (Utari, 2017).
c. Faktor Sosial Budaya
Bahasa  Inggris  di  Inggris  memiliki  aksen  yang  berbeda  dengan  bahasa  Inggris Australia.  Bahasa  Inggris  Australia  dipengaruhi  oleh  imigrasi  dari  berbagai  negara, termasuk  Amerika  Serikat,  yang  membawa  kata-kata  dan  istilah  baru  ke  dalam  bahasa Inggris Australia. Budaya Inggris memiliki pengaruh yang kuat terhadap budaya Australia, namun  dengan  sentuhan  unik  dari  warisan  Aborigin  dan  pengaruh  Amerika.  Budaya Australia berevolusi dari pengalaman kolonial dan imigrasi, dengan legenda " Aussie battler " yang mencerminkan perjuangan melawan alam dan pemerintah.
Inggris  adalah  negara  yang  multikultural  dengan  komunitas  imigran  besar  dari bekas koloni seperti India, Pakistan, Karibia, dan Afrika. Ini menciptakan masyarakat yang beragam  dengan  berbagai  tradisi  dan  festival  budaya.  Sedangkan  Australia  memiliki populasi imigran yang besar, dengan migrasi signifikan dari Asia, Eropa, dan Timur Tengah. Australia  merayakan  multikulturalisme  dengan  berbagai  festival  dan  kebijakan  yang mendukung keragaman budaya (Erlina, 2019).
Australia  lebih  beragam  secara  budaya  daripada  Inggris.  Multikulturalisme  dan keragaman latar  belakang,  budaya,  dan  komunitas  di Australia  memengaruhi  segala  hal, mulai dari makanan yang dikonsumsi hingga perayaan yang dirayakan bersama (Soemantri,
2019).  Suku  Aborigin  telah  memainkan  peran  penting  dalam  membentuk  budaya  hidup tradisional Australia. Bahasa, filosofi, dan sejarah mereka yang beragam membentuk budaya tertua yang masih hidup di dunia, yang telah berlangsung selama satu milenium. Inggris memiliki gaya berpakaian yang sering kali formal, terutama dalam konteks profesional dan sosial, sedangkan Australia cenderung memiliki gaya hidup dan pakaian yang lebih santai, yang dipengaruhi oleh iklim yang lebih hangat dan gaya hidup di luar ruangan.
Setelah Perang Dunia II, Australia mencari perlindungan keamanan dari Amerika Serikat karena tidak memiliki perlindungan dari Inggris. Hal ini memicu perubahan dalam perencanaan strategis dan pertahanan Australia, serta memperkuat pengaruh Amerika di Australia dalam hal budaya dan bahasa.

## Diskusi
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbandingan administrasi publik antara Inggris dan Australia memberikan wawasan yang mendalam mengenai bagaimana kedua negara  mengelola  pemerintahan  mereka.  Inggris,  sebagai  negara  kesatuan  dengan  sistem monarki konstitusonal menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki otoritas dominan atas  daerah-daerahnya.  Pemerintah  pusat  Inggris  memiliki  kewenangan  untuk memodifikasi atau menarik kembali kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah daerah, mencerminkan  karakteristik  sistem  pemerintahan  yang  sentralistik,  di  mana  keputusan banyak  dipengaruhi  oleh  pemerintahan  pusat.  Menurut  Saragih  (2022),  sentralisasi  ini memberi pemerintah pusat kendali yang lebih kuat atas pelaksanaan kebijakan, dan dapat membuat daerah kurang fleksibel dalam menangani masalah-masalah lokal.
Sebaliknya,  Australia  sebagai  negara  federal  yang  juga  termasuk  dalam Persemakmuran  Inggris,  menunjukkan  pembagian  kekuasaan  yang  lebih  merata  antara pemerintah  pusat  dan  negara  bagian.  Sistem  federal  ini  memungkinkan  distribusi kekuasaan,  sehingga  masing-masing  negara  bagian  memiliki  otonomi  yang  cukup  besar dalam mengatur urusan internal mereka. Rosika, dkk (2023) mengemukakan bahwa sistem desentralisasi seperti ini memungkinkan inovasi kebijakan di tingkat negara bagian yang kemudian dapat menjadi contoh bagi pemerintah pusat.
Penelitian  ini  juga  menemukan  bahwa  meskipun  kedua  negara  memiliki  sistem monarki  konstitusional,  terdapat  perbedaan  signifikan  dalam  pelaksanaan  sehari-hari.  Di Inggris,  raja  berperan  sebagai  kepala  negara  simbolis,  sementara  perdana  menteri menjalankan  pemerintahan.  Di  Australia,  meskipun  raja  juga  merupakan  kepala  negara, peran ini diwakili oleh Gubernur Jenderal yang menjalankan tugas eksekutif atas nama raja (Martin Rambe, 2022). Peran simbolis monarki dalam kedua negara ini menunjukkan bahwa meskipun  bentuk  pemerintahan  serupa,  mekanisme  eksekutif  yang  dijalankan  berbeda sesuai dengan konteks nasional masing-masing.
Dari segi sistem politik, Inggris menggunakan model monarki konstitusional dan sistem  parlementer  dengan  parlemen  dua  kamar  yang  terdiri dari House of Commons dan House of Lords . Sementara Australia memiliki parlemen bikameral yang terdiri dari House of Representatives dan Senat, dengan sistem politik yang sangat dipengaruhi oleh dua partai utama. Dua partai tersebut yaitu Partai Buruh  dan Partai Liberal. Keberadaan dua partai besar ini menciptakan stabilitas politik di Australia, namun juga dapat membatasi spektrum kebijakan yang diusulkan dan diimplementasikan.
Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagimana perbedaan dalam  struktur  administrasi  dan  sistem  pemerintahan  dapat  mempengaruhi  efifiensi dan efektivitas administrasi publik. Meskipun Inggris dan Australia memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal desentralisasi dan sentralisasi kekuasaan, keduanya tetap berkomitmen untuk  menjalanlan  pemerintahan  yang  demokratis  dan  feektif  demi  kesejahteraan  rakyat mereka.  Meskipun  terdapat  perbedaan  dalam  pendekatan  kebijakan,  baik  sentralisasi maupun  desentralisasi,  keduanya  memerlukan  komitmen  kuat  terhadap  prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola yang baik untuk mencapai hasil yang optimal.

## D. KESIMPULAN
Inggris  dan  Australia  memiliki  pendekatan  administrasi  publik  yang  berbeda karena  bentuk  negara  dan  sistem  pemerintahan  mereka.    Inggris  dengan  sistem  negara kesatuan  dan  monarki  konstitusional  dan  cenderung  sentralistik,  di  mana  pemerintah pusat memiliki dominasi yang signifikan atas daerah-daerah. Sebaliknya, Australia sebagai negara federal dalam Persemakmuran Inggris menunjukkan desentralisasi kekuasaan yang membagi  otoritas  antara  pemerintah  pusat  dan  negara  bagian.  Meskipun  kedua  negara memiliki  banyak  prinsip  dasar  yang  sama  dalam  administrasi  publik,  Inggris  lebih menekankan tradisi dan kesinambungan. Sementara Australia lebih inovatif dan adaptif, khususnya dalam konteks federalisme. Perbedaan ini menggambarkan bagaimana struktur negara dan sistem pemerintahan dapat mempengaruhi praktik administrasi publik, serta menekankan  pentingnya  memahami  konteks  budaya  dan  politik  dalam  analisis administrasi publik di berbagai negara. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kebijakan  yang  lebih  baik  dan  memberikan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang praktik administrasi publik di dunia yang sedang berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, M. H., & Jaes, L. (2024). Fleksibiliti Federalisme dalam Monarki Dunia : Perbandingan Empat Negara . 4 (1), 57 – 68.
Agustini,  D.  (2022).  Politics  of  Virtue  John  Milbank  dan  Adrian  Pabst:  Monarki  dan Aristokrasi sebagai Solusi atas Krisis dalam Teori Politik Liberal. Researchgate . Al-Fatih, S., & Fadli, M. (2024). History of The Development of The Principle of Delegatus Non-Potes Delegare and Its Implementation. Arena Hukum , 17 (1), 210 – 225.
Canaldhy, R. S., Suandi, S., & Purwanti, U. (2023). Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat Dengan Indonesia. JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI . https://doi.org/10.33592/jiia.v13i1.3494
Erlina, M. (2019). Sejarah dan perkembangan multikulturalisme hingga penghapusan white Australia policy. Zait Geist: Jiwa Zaman , 2 (1). Gabriel,
E. (2020). Pengertian
dan bentuk-bentuk negara. Preprints . https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/wzx3d
Gunadi,  A.,  &  Amri,  I.  F.  (2023).  Komparasi  Sistem  Pemerintahan  &  Konstitusi  Inggris, Republik Rakyat China (Rrc) Dan Indonesia. Jurnal Serina Sosial Humaniora , 1 (1), 41 – 49. https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.23975
Gusman,  E.  (2019).  Perkembangan  teori  konstitusi  untuk  mendukung  negara  kesatuan republik Indonesia. Ensiklopedia of Journal , 1 (2).
Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan Akuntabilitas Pelayanan Publik
Dalam  Mengikuti  Perubahan  Paradigma  Baru  Administrasi  Publik. Journal  of Governance and Social Policy . https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i1.17327 Huroiroh, E., & Fauzi, M. (2022). Konsep Negara Federasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial , 2 (1), 18 – 41. Juniar, A. (2021). Redesain Demokrasi Internal Partai Politik: Upaya Mencegah Oligarki dan Korupsi Partai Politik. Jurnal Politikom Indonesiana . https://doi.org/10.35706/jpi.v6i1.4796
Marliani,  L.  (2018).  Definisi  Administrasi  Dalam  Berbagai  Sudut  Pandang. Jurnal  Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Galuh .
Martin Rambe. (2022). Perbandingan Perkembangan Administrasi Publik Di Australia Dan Indonesia Dalam Penerapan E-Government. JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL . https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i3.1546
Maulida, A. S., Sepkamala, D. D., Herayani, S., & Ikrima, W. H. (2023). Analisis perbandingan administrasi publik negara Inggris dan Australia. PENTAHELIX , 1 . https://doi.org/10.24853/penta.1.2.163-174
Mutiarawati Fajariah, D. S. (2020). Sejarah Revolusi Industri di Inggris Pada Tahun 1760 – 1830. HISTORIA , 8 (1).
Nurdin,  N.  (2023).  Kesejahteraan  Sosial  dalam  Persepektif  Demokrasi  dan  Otoritarian: Analisis Perbandingan Inggris dan Singapura. PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies . https://doi.org/10.33822/jpds.v4i2.6192
Prawiranegara,  K.  (2021).  Implementasi  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik  Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu. Lex Renaissance , 6 (3), 591 – 604.
Putri, Z., & Pahlevi, M. R. (2023). Masuknya Inggris ke Australia dan dampaknya bagi suku Aborigin. Danadyaksa Historica , 2 (2), 97. https://doi.org/10.32502/jdh.v2i2.5664
Rosika,  C.,  Frinaldi  S,  A.,  &  Magriasti,  L.  (2023).  Desentralisasi  dan  Inovasi  Pemerintah: Membangun  Model  Pemerintahan  Lokal  yang  Berkelanjutan. COMSERVA :  Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat . https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1111 Salasiah, & Sudiyarti. (2024). Perbandingan Administrasi Publik (A. N. S. Putro (ed.)). Tahta Media Group.
Sapii,  R.  B.  S.,  Pratama,  Y.  D.,  &  Aponno,  A.  D.  (2022).  Realisasi  Wacana  Penundaan Pemilihan  Umum:  Manifestasi  Kontraindikasi  Terhadap  Supremasi  Konstitusi  dan Demokrasi. JAPHTN-HAN , 1 (2), 186 – 207.
Saragih,  G.  M.  (2022).  Perbandingan  ketatanegaraan  Indonesia  dan  Inggris  dari  berbagai aspek  (comparison  of  Indonesian  and  England  constitutions  from  various  aspects). REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum , 10 . https://doi.org/10.29103/reusam.v10i2.10440 Siregar, R. C. V. (2023). Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan. Journal of Islamic Law El Madani , 2 (2), 87 – 97.
Soemantri, N. P. (2019). Adaptasi budaya mahasiswa asal Indonesia di Australia. WACANA, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi . https://doi.org/10.32509/wacana.v18i1.727
Suyana, C., Fatihah, N. A., Subki, M. T., Maulani, M. I., Nurdiansyah, P., Pratama, M. R., Akmal, M. A., & Ibrahim, M. A. (2022). Sistem Pemerintahan: Demokrasi dan Monarki (A. I.  Setiawan  (ed.)).  Fakultas  Dakwah  dan  Komunikasi  UIN  Sunan  Gunung  Djati Bandung. https://etheses.uinsgd.ac.id/55038/1/SISTEM POLITIK INDONESIA.pdf Syaputri, O. M., Nurfiqra, T., & Maulia, S. T. (2023). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Presidensial  &  Parlementer. Civilia:  Jurnal  Kajian  Hukum  Dan  Pendidikan Kewarganegaraan .
Syauyiid Alamsyah, & Nurdin. (2023). Lembaga representatif publik: relasi kekuasaan dalam perspektif  perbandingan  sistem  presidensial  vs  sistem  parlementer  studi  kasus Indonesia dengan Inggris. Jurnal Adhikari . https://doi.org/10.53968/ja.v2i3.78 Thufail, A. (2020). Komparasi Kebijakan Australia terhadap Indonesia Masa Partai Buruh dan Liberal. Journal of Integrative International Relations , 5 (1), 33 – 45.
Utari, D. R. (2017). Kolonisasi bangsa Inggris di Australia dan akibatnya bagi kelangsungan hidup Suku Aborigin. In Skripsi . http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/80942.
Wati, R., Wati, W., & Hanifa, S. D. (2023). Analisis perbandingan administrasi publik negara China dan Rusia. PENTAHELIX . https://doi.org/10.24853/penta.1.1.63-79
Widanti,  N.  P.  T.  (2022).  Konsep  Good  Governance  dalam  Perspektif  Pelayanan  Publik:
Sebuah Tinjauan Literatur. Jurnal Abdimas Peradaban . https://doi.org/10.54783/ap.v3i1.11