KEDUDUKAN HUKUM ZAKAT PROFESI DAN PEMBAGIANNYA
Oleh :

## Anik Nur Latifah

## Abstraksi
Kurangnya perhatian dalam pelaksanaan zakat sebagai satu upaya penanggulangan kemiskinan dan pemerataan kemakmuran di kalangan umat Islam, adalah karena: pertama, kurangnya pengertian umat tentang hikmah kewajiban zakat sebagai rukun Islam yang disamakan dengan shalat. Kedua, kurangnya pengertian umat tentang tata cara pelaksanaannya sebagai usaha pemerataan kemakmuran yang dicontohkan melalui lembaga amiliin yang digariskan Allah dalam al-Quran. Di sisi lain, Islam memberi kebebasan kepada setiap individu Muslim memilih jenis usaha/pekerjaan atau profesi yang sesuai dengan bakat, ketrampilan, kemampuan atau keahliannya masing-masing, baik yang berat dan kasar yang memberikan penghasilan kecil seperti tukang becak, maupun yang ringan dan halus yang mendatangkan penghasilan besar seperti notaris, pengacara, lawyer, pegawai negeri dan sebagainya.
Kata kunci : HUKUM ZAKAT PROFESI, PEMBAGIAN

## A. Pendahuluan
Diantara rukun Islam, zakat adalah merupakan rukun Islam yang ketiga, dan sebagai rukun  yang  penting  setelah  rukun  shalat.  Oleh  karenanya  sekian  banyak  ayat  al-Quran menggandengkan  perintah  shalat  dengan  perintah  zakat,  dan  disebutkan  sebanyak  delapan puluh  dua  kali 1 dalam  al-Quran  dan  juga  dalam  banyak  Hadis  Nabi.  Institusi  zakat merupakan hal  yang sangat penting. Kendati pelaksanaan penunaian zakat secara utuh baru diberlakukan pada tahuntahun terakhir kehidupan Nabi, namun sejak Beliau diutus, anjuran menyantuni kaum lemah menjadi perhatian al-Quran. Kita jumpai dalam wahyu-wahyu yang turun  pada  periode  Makkah,  sekian  banyak  ayat  yang  menyinggung  pentingnya  institusi
1 Yusuf  al-Qardhawy, Fiqh  al-Zakat  I, Beirut:  Muassasah  al-Risalah,  1991,  hlm.  42.  Dalam  catatan  kakinya,  ia menerangkan bahwa jumlah sebanyak itu sudah diralat oleh Ibnu Abidin dalam bukunya Rad al-Muhtar , menjadi 32 kali. Tetapi yang benar dan selalu dihubungkan dengan shalat hanya terdapat pada 28 tempat, demikianlah penjelasan Yusuf al- Qardhawy.
zakat. 2 Tetapi dari berbagai ayat al-Quran, tidak ada satupun yang menyebutkan secara pasti harta  atau  penghasilan  yang  terkena  kewajiban  zakat  atasnya,  walaupun  penerima  zakat dijelaskan  secara  rinci  (QS.  At-  Taubah:  603).  Mungkin  dapat  ditafsirkan  bahwa  penerima hak  harus  jelas,  namun  sumber  yang  diperoleh  dari  zakat  dapat  beragam  sesuai  dengan kondisi  setempat  dan  perkembangan  zaman.  Tapi  sayang  perkembangan  ijtihad  tentang hukum  Islam,  khususnya  zakat  ini  tidak  sebanding  dengan  perkembangan  dunia  modern. Keanekaragaman  harta  wajib  zakat  dalam  realita  kehidupan  sepertinya  tidak  bergeser  dari yang telah ditentukan oleh ulama-ulama terdahulu dan bentukbentuk pelaksanaannya kurang dengan perubahan zaman yang sangat pesat.
Zakat  yang  merupakan  simbol  dari fiscal  policy 3 dalam  Islam  merupakan  sarana pertumbuhan ekonomi sekaligus mekanisme yang bersifat built in untuk tujuan pemerataan penghasilan  dan  kekayaan.  Di  samping  ketentuan  zakat  yang  berupa  prosentase  dari  nisab dan bukan jumlah uang tertentu, juga menunjukkan betapa sistem ini tidak terpengaruh oleh laju inflasi  karena secara otomatis dapat  mengikuti  fluktuasi inflasi.  Dari  segi  barang  yang wajib dikeluarkan zakatnya, selama ini masih banyak ulama  yang hanya berpegang kepada nas-nas  hadis  yang  berkaitan  dengan  zakat nuqud ,  barang  tambang,  perdagangan,  tanaman dan buah-buahan serta binatang ternak. Sedang saham, obligasi dan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman,  dan lain-lainnya, khususnya pegawai  negeri  sipil  di  Departemen  Agama  kurang  mendapat  perhatian.  Bahkan  Abdur Rahman al-Juzairy, sebagai penghimpun Fiqh ala Mazhahib al-Arba‟ah telah menerangkan bahwa jenis harta yang wajib zakat ada lima macam sebagaimana keterangan di atas. 4
Kurangnya  perhatian  dalam  pelaksanaan  zakat  sebagai  satu  upaya  penanggulangan kemiskinan dan pemerataan kemakmuran di kalangan umat  Islam, adalah karena: pertama, kurangnya  pengertian  umat  tentang  hikmah  kewajiban  zakat  sebagai  rukun  Islam  yang disamakan  dengan  shalat. Kedua, kurangnya  pengertian  umat  tentang  tata  cara pelaksanaannya sebagai usaha pemerataan kemakmuran yang dicontohkan melalui lembaga amiliin yang  digariskan  Allah  dalam  al-Quran.  Di  sisi  lain,  Islam  memberi  kebebasan
2 Lihat  A.  Rahman  I.  Doi, Syari‟ah  the  Islamic  Law, terj.  Zaimuddin  dan  Rusydi  Sulaiman,  Jakarta  :  Raja  Grafindo Persada , 2002, hlm. 495, yang menyebutkan sebagai salah satu rukun Islam yang ketiga, ada beberapa ayat al-Quran yang berbicara tentang zakat, antara lain: al- Baqarah (2) : 43, al-Fushilat (41) : 7, al-„Araf (7) : 156, dan al-Rum (30): 39.
3 Bahkan menurut Muhammad Quthub dari sudut pandang finansial, zakat adalah pajak teratur yang pertama yang pernah diberlakukan  di  dunia  ini,  sebelum  itu  pajak  dibebankan  berdasarkan  keinginan  penguasa.  Lihat  dalam Islam  the Misunderstood Religion, terj. Fungky Kusnaedi Timur dalam Islam Agama Pembebas , Yogjakarta : Mitra Pustaka, 2000, hlm. 187.
4 Abdur Rahman al-Juzairy, Kitab al-Fiqh „ala al-Mazhahibi al-Arba‟ah I, Beirut: Dar al-Fikr, 1996, hlm.563.
kepada  setiap  individu  Muslim  memilih  jenis  usaha/pekerjaan  atau  profesi  yang  sesuai dengan  bakat,  ketrampilan,  kemampuan  atau  keahliannya  masing-masing,  baik  yang  berat dan  kasar  yang  memberikan  penghasilan  kecil  seperti  tukang  becak,  maupun  yang  ringan dan halus yang mendatangkan penghasilan besar seperti notaris, pengacara, lawyer, pegawai negeri dan sebagainya. Yang penting penghasilan itu diperoleh secara sah dan halal, bersih dari  unsur  pemerasan  ( eksploitasi ),  kecurangan,  paksaan,  menggunakan  kesempatan  dalam kesempitan  dan  tidak  membahayakan  dirinya  dan  masyarakat.  Hanya  saja  kedua  bentuk penghasilan  itu  apakah  dapat  digolongkan  kepada  kekayaan  penghasilan,  yakni  kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui usaha baru yang sesuai dengan syariat agama ?

## B. Pembahasan

## 1. Pengertian Zakat Profesi
Sedangkan  profesi  berasal  dari  bahasa  Inggris  “ profession” berarti  pekerjaan. 5
Kata  profesi  dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia adalah  bidang  pekerjaan  yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan, dsb) tertentu, 6 begitu juga menurut Ensiklopedia  Menejemen adalah  suatu  jenis  pekerjaan  karena  sifatnya  menuntut pengetahuan  yang  tinggi,  khusus  dan  latihan  yang  istimewa  yang  termasuk  ke  dalam profesi,  misalnya  pekerjaan  dokter,  ahli  hukum,  Akuntan,  guru,  arsitek,  ahli  astronomi dan pekerjaan yang sesifat lainnya 7 . Jadi yang dimaksud dengan zakat profesi di sini ialah pekerjaan  atau  keahlian  profesional  tertentu.  Bila  dikaitkan  dengan  zakat,  maka  zakat profesi  adalah  zakat  yang  dikenakan  pada  tiap-tiap  pekerjan  atau  keahlian  profesional tertentu  baik  yang  dilakukan  sendirian  maupun  dilakukan  bersama  dengan  orang  atau lembaga  lain  yang  menghasilkan  uang,  gaji,  honorarium,  upah  bulanan  yang  menenuhi nishab,  yang  dalam  istilah  fiqih  dikenal  dengan  nama al-mal  al-mustafad . 8 Contohnya adalah  penghasilan  yang  diperoleh  oleh  seorang  dokter,  insinyur,  advokat,  seniman, dosen,  perancang  busana,  penjahit,  kontraktor  pembangunan,  lawyer,  hakim,  pengacara, eksportir, akuntan, pelaku pasar modal, usaha entertaiment, pembawa acara, pelawak, dan sebagainya.
5 John  M.  Echols  dan  Hassan  Shadily, Kamus  Inggris-Indonesia  (An-English-Indonesian  Dictionary), Jakarta: Gramedia, 1995, hlm. 449.
6 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, hlm. 789.
7 Komaruddin, Ensiklopedia Menejemen, Ed. II., Jakarta: Bumi Aksara, 1994, hlm. 712.
8 Yusuf al-Qardhawy, Op.Cit , hlm. 460.

## 2. Dasar Hukum Zakat Profesi
Zakat  profesi  (penghasilan)  sebagaimana  tersebut  di  atas  termaksud  masalah ijtihadi ,  yang  perlu  dikaji  dengan  seksama  menurut  pandangan  hukum  syari‟ah  dengan memperhatikan hikmah zakat dan dalil-dalil syar‟i yang terkait. Menurut Masfuk Zuhdi, semua macam penghasilan tersebut terkena wajib zakat. 9 hal itu berdasar firman Allah:
Artinya  : Hai orang-orang yang beriman, nafkhkanlah  (di  jalan Allah) sebagian dari  hasil  usahamu  yang  baik-baik  dan  sebagian  dari  apa  yang  Kami  keluarkan  dari bumi untu k amu. ((QS. Al- Baqarah;267).
Imam  al-Thabariy  mengatakan  dalam  menafsirkan  ayat  ini  (al-Baqarah:  267) bahwa maksud ayat itu adalah: “Zakatlah sebagian yang baik yang kalian peroleh dengan usaha  kalian,  baik  melalui  perdagangan  atau  pertukangan,  yang  berupa  emas  dan perak”. 10 Sedang  menurut  Imam  al-Razi,  ayat  itu  menunjukkan  bahwa  zakat  wajib  atas semua  kekayaan  yang  diperoleh  dari  usaha,  termasuk  ke  dalamnya  perdagangan,  emas, perak dan tembaga, oleh karena semuanya ini digolongkan hasil usaha. 11 Ayat-ayat lain yang  berlaku  umum  yang  mewajibkan  zakat  ssemua  jenis  kekayaan,  misalnya  firman Allah:
Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang mendapat bagian. (QS.Adz- Dzariyyat:19).
Artinya  : Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta  mereka,  dengan  zakat  itu  kamu membersikan dan mensucikan mereka. (QS. at-Taubah: 103)
Menurut Ibnu „Arabi, firman Allah: “pungutlah zakat kekayaan mereka”, berlaku menyeluruh  atas  semua  kekayaan,  dari  berbagai  jenis  nama  dan  tujuannya.  orang  yang ingin  mengecualikan  salah  satu  jenis,  haruslah  mampu  mengemukakan  satu  landasan. Apabila  asas  keadilan  dan  nilai  sosial  lebih  dikedepankan  untuk  membayar  zakat  yang dijadikan  pertimbangan,  dan  pemahaman  terhadap  pengertian  umum  dari  surat  al- Baqarah  ayat  267  tersebut  secara  konstektual,  maka  semua  jenis  harta  kekayaan  yang diperoleh  melalui  berbagai  kegiatan  dan  usaha  yang  legal  dihasilkan  manusia,  tidaklah terasa berat mengeluarkan zakatnya, setelah mecapai nisab dan haul . 12
9 Masfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, Jakarta; Haji Masagung, 1991,hlm. 214
10 Yusuf Qardhawy, Op.Cit., 300.
11 Ibid., hlm.301.
12 Ibid

## 3. Pandangan Fuqaha dan Penetapan Hukumnya

## a. Pandangan Mazhab Empat
Para  imam  mazhab  tidak  sependapat  tentang  wajibnya  zakat  penghasilan, sebagaimana berikut ini:
1) Imam  Syafi‟i  mengatakan  harta  penghasilan  itu  tidak  wajib  zakat  meskipun  ia memiliki  harta  yang  sudah  cukup nisab .  Tetapi  ia  mengecualikan  anak-anak binatang  piaraan,  di  mana  anak-anak  binatang  itu  tidak  dikeluarkan  zakatnya bersamaan  dengan  zakat  induknya  yang  sudah  mencapai nisab ,  dan  bila  belum mencapai nisab maka  tidak  wajib  zakatnya. 13 Dalam  kitab al-Umm, al-Syafi‟i mengatakan apabila seseorang menyewakan rumahnya kepada orang lain dengan harga  100  dinar  selama  4  tahun  dengan  syarat  pembayarannya  sampai  waktu tertentu, maka apabila ia telah mencapai setahun, ia harus mengeluarkan zakatnya 25 dinar pada satu tahun pertama, dan membayar zakat untuk 50 dinar pada tahun kedua,  dengan  memperhitungkan  uang  25  dinar  yang  telah  dikeluarkan  zakatnya pada tahun pertama dan seterusnya, sampai ia mengeluarkan zakatnya dari seratus dinar  dengan  memperhitungkan  zakat  yang  telah  dikeluarkan  baik  sedikit  atau banyak. 14
2) Imam  Malik  berpendapat  bahwa  harta  penghasilan  tidak  dikeluarkan  zakatnya kecuali  sampai  penuh  waktu  setahun,  baik  harta  tersebut  sejenis  dengan  harta yang  ia  miliki  atau  tidak,  kecuali  jenis  binatang  piaraan.  Karena  orang  yang memperoleh penghasilan berupa binatang piaraan bukan anaknya dan ia memiliki binatang  piaraan  yang  sejenis  dan  sudah  mencapai nisab ,  maka  ia  harus mengeluarkan zakat dari keseluruhan binatang itu apabila sudah genap satu tahun. Dan apabila kurang dari satu nisab , maka tidak wajib zakat. 15
Secara  garis  besar,  ada  sebuah  kasus  tentang  seseorang  yang  memiliki  5  dinar hasil dari sebuah transaksi, ataupun dari cara lain, yang kemudian ia investasikan dalam  perdagangan,  maka  begitu  jumlahnya  meningkat  pada  jumlah  yang  harus dibayarkan  zakat  dan  satu  tahun  telah  berlalu  sejak  transaksi  pertama,  Imam Malik berkata, ia harus membayar zakat meskipun jumlah yang harus dizakatkan itu  tercapai  satu  hari  sebelum  ataupun  sesudah  satu  tahun.  Karena  itu,  tidak  ada
13 Ibnu Hazm, al-Muhalla, Jilid 4, Beirut: Dar al-Kutub al-Umiyah, tt., hlm. 196.
14 Muhammad Idris Al-Syafi‟i, Al-Umm, Juz II, TK: Dar al-Fikr, tt., hlm. 66.
15 Ibnu Hazm, Op. Cit., hlm. 196.
zakat  yang  harus  dibayarkan  sejak  hari  zakat  diambil  (oleh  pemerintah)  sampai dengan waktu satu tahun telah melewatinya. 16 Imam Malik berkata tentang kasus yang  sama  dari  seorang  yang  memiliki  10  dinar  yang  ia  investasikan  dalam perdagangan,  yang  mencapai  20  sebelum  satu  tahun  melewatinya,  ia  langsung membayar  zakat  dan  tidak  menunggu  sampai  satu  tahun  telah  melewatinya, (dihitung)  sejak  hari  uang  tersebut  mencapai  jumlah  yang  harus  dibayarkan zakatnya. Ini karena satu tahun telah melewati jumlah dinar yang pertama (modal) dan sekarang ia sudah memiliki 20 dinar. Setelah itu, tidak ada zakat  yang harus dibayarkan  dari  hari  zakat  dibayar  sampai  satu  tahun  yang  lain  telah melewatinya. 17
3) Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya  bila  mencapai  masa  setahun  penuh  pada  pemiliknya,  kecuali  jika pemiliknya mempunyai harta sejenis yang harus dikeluarkan zakatnya yang untuk zakat  harta  penghasilan  itu  dikeluarkan  pada  permulaan  tahun  dengan  syarat sudah mencapai nisab . Dengan demikian bila ia memperoleh penghasilan  sedikit ataupun banyak, meski satu jam menjelang waktu setahun dari harta yang sejenis tiba,  ia  wajib  mengeluarkan  zakat  penghasilannya  itu  bersamaan  dengan  pokok harta  yang  sejenis  tersebut,  meskipun  berupa  emas,  perak,  binatang  piaraan  atau yang lainnya. 18
Dari ketiga pendapat imam mazhab terhadap harta penghasilan satu sama lain berbeda.  Imam  Syafi‟i tidak mewajibkan zakat  walaupun telah memenuhi  satu nisab dan  mencapai  waktu  setahun  untuk  mengeluarkan  zakat  harta  penghasilan,  demikian pula  Imam  Malik  tidak  mewajibkan  mengeluarkan  zakat  harta  penghasilan  setelah mencapai  masa  setahun  dengan  syarat  mencapai nisab .  Adapun  Imam  Abu  Hanifah mempersyaratkan  setahun  penuh  pemilikan  harta  penghasilan,  kecuali  apabila  harta tersebut  sudah  ada  satu nisab ,  maka  zakat  harta  penghasilan  itu  harus  dikeluarkan walaupun  belum  ada  satu  tahun,  jadi  dikeluarkan  pada  permulaan  tahun.  Sedangkan dalam literatur tidak ditemukan pendapat Imam Hanbali tentang masalah zakat profesi. Perbedaan  pendapat  di  antara  tiga  imam  mazhab  batas  zakat  harta  peninggalan  ini sempat mengundang kritik  tajam  dari  Ibnu Hazm  yang menilai pendapat-pendapat  di
16 Al-Zarqany, Syarh al-Zarqany ala Muwatta‟al-Imam Maliki, juz II, Tk: Dar al-Fikr,tt., hlm. 98-99.
17 Ibid.
18 Ibnu Hazm, Op. Cit., hlm 196.
atas  itu  salah.  Ia  mengatakan  bahwa  salah  satu  bukti  pendapat-pendapat  itu  salah cukup dengan melihat khilafiyah semua pendapat itu, semuanya hanya dugaan-dugaan belaka  dan  merupakan  bagian-bagian  yang  saling  bertentangan  yang  tidak  ada landasan salah satupun dari semuanya. Baik dari al-Quran atau Hadits shahih ataupun dari riwayat yang bercacat sekalipun, tidak perlu dari ijma‟ dan qiyas, dan tidak pula dari pemikiran dan pendapat yang dapat diterima. 19
Bila  melihat  pendapat-pendapat  di  atas,  maka  harta  penghasilan  yang dicontohkan  oleh  ketiga  Imam  Mazhab  tersebut  belum  menyentuh  penghasilan  yang diperoleh  dari  jual  jasa  seperti  dokter,  insiyur,  advokat  dan  lain-lain,  yang  termasuk kategori profesi. Yusuf al-Qardhawy mempertanyakan apakah berlaku pula ketentuan setahun  penuh  bagi  zakat  “harta  peninggalan”  buat  yang  berkembang  bukan  dari kenyataan lain, tetapi karena penyebab bebas seperti upah kerja, hasil profesi, investasi modal, pemberian dan semacamnya. 20
Karena  belum  tersentuhnya  harta  penghasilan  yang  diperoleh  dari  jasa  seperti penghasilan pegawai, karyawan dan ahli profesi oleh imam-imam, maka ulama-ulama generasi penerus sesudahnya yang tidak berani ijtihad, tetap mengatakan bahwa zakat profesi  hukumnya  tidak  wajib  karena  tidak  ditentukan  oleh  imam-imam  mereka. Adapun  ulama-ulama  kontemporer  sebagaimana  yang  akan  dibahas,  mereka  setelah berdiskusi  dan  menseminarkan  zakat  profesi,  menetapkan  wajibnya  zakat  profesi. Yang  berbeda  di  kalangan  mereka  adalah  masalah  besarnya  zakat  profesi  akibat perbedaan  kepada  zakat  apakah  zakat  profesi  diqiyaskan.  Demikian  pula  perbedaan yang menyangkut waktu mengeluarkan zakatnya, apakah harus menunggu satu tahun atau  tidak.  Akibat  persepsi  dari  dua  golongan  ulama-ulama  fiqh  itulah  maka  zakat profesi  belum  diterima  secara muttafaq‟alaih .  Itulah  kenyataannya,  karena  zakat profesi adalah masalah ijtihadiyah yang pasti menimbulkan perbedaan pendapat
.
b. Pendapat Ulama-Ulama Muttakhir
1) Dalam  suatu  seminar  tentang  zakat  yang  telah  diselenggarakan  di  Damaskus  pada tahun  1952,  para  guru  besar  seperti  Abdur  Rahman  Hasan,  Muhammad  Abu
19 Ibid
20 Yusuf al-Qardhawy, Op. Cit., hlm. 491.
Zahrah, dan Abdul Wahab Khallaf telah berpendapat  yang kesimpulannya sebagai berikut:
“Pencarian dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup se nisab .  Jika  kita  berpegang  kepada  pendapat  Abu  Hanifah,  AbuYusuf  dan Muhammad  bahwa nisab tidak  perlu  harus  tercapai  sepanjang  tahun,  tapi  cukup tercapai  penuh  antara  dua  ujung  tahun  tanpa  kurang  di  tengah-tengah  kita  dapat menyimpulkan  bahwa  dengan  penafsiran  tersebut  memungkinkan  untuk mewajibkan zakat  atas hasil pencarian setiap tahun, karena hasil itu harga terhenti sepanjang  tahun  bahkan  kebanyakan  mencapai  kedua  sisi  ujung  tahun  tersebut. Berdasar  hal  ini,  kita  dapat  menetapkan  hasil  pencarian  sebagai  sumber  zakat, karena  terdapatnya illat (penyebab),  yang  menurut  ulama-ulama  fiqih  sah,  dan nisab , yang merupakan landasan wajib zakat”. 21
Menurut  mereka,  bahwa  kata  hasil  pencarian  dan  profesi  serta  pendapatan dari  gaji  atau  yang  lain  tidak  ada  persamaannya  dalam  fiqih  selain  apa  yang dilaporkan  tentang  pendapat  Ahmad  tentang  sewa  rumah.  Tetapi  sesungguhnya persamaan  itu  ada  yang  perlu  disebutkan  di  sini,  yaitu  bahwa  kekayaan  tersebut dapat  digolongkan  kepada  kekayaan  penghasilan,  yaitu  kekayaan  yang  diperoleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syari‟at agama. Jadi pandangan  fiqih  tentang  bentuk  penghasilan  itu  adalah,  bahwa  ia  adalah  “harta peninggalan”.
Selain  pendapat  guru-guru  besar  sebagaimana  di  atas,  ada  pendapat  lain yang lebih jelas dan lebih mendasar merujuk kepada dua hal yaitu keumuman nash al-Quran  surat  al-Baqarah  ayat  267  dan  qiyas.  Pendapat  di  atas  adalah  pendapat Muhamamd  al-Ghazali.  Beliau  menyatakan  bahwa  siapa  yang  mempunyai pendapatan  itu,  tidak  kurang  dari  penghasilan  seorang  petani  yang  wajib  zakat, maka ia  wajib mengeluarkan zakat  yang sama dengan zakat  petani  tersebut,  tanpa mempertimbangkan  sama  sekali  keadaan  modal  dan  persyaratan-persyaratannya, berdasarkan hal ini, seorang dokter, advokat insiyur, pengusaha, pekerja, karyawan. Pegawai  dan  sebangsanya,  wajib  mengeluarkan  zakat  dari  pendapatannya  yang besar. Hal ini berdasarkan atas dalil:
21 Ibid
(a) Keumuman  nash  al-Quran:  “ Hai  orang-orang  yang  beriman  keluarkanlah sebagian hasil yang kalian peroleh ”.(al-Baqarah: 267).
(b) Islam  tidak  memilik  konsepsi  mewajibkan  zakat  atas  petani  yang  memiliki  5 faddan (1 faddan =1/2  ha ). Sedangkan  atas  pemilik  usaha  yang  memiliki penghasilan  50 faddan tidak  mewajibkannya,  atau  tidak  mewajibkan  seorang dokter  yang  penghasilannya  sehari  sama  dengan  penghasilan  seorang  petani dalam setahun dari tanahnya yang atasnya diwajibkan zakat pada waktu panen jika  mencapai nisab . 22 Jenis-jenis  pendapatan  sebagai  mana  di  atas  yang menyangkut  profesi  pada  umumnya  lebih  besar  daripada  yang  diperoleh  oleh seorang petani, bahkan kadang kala sampai berlipat 5- 10 kali. Oleh karenanya penghasilan  profesi  tidak  perlu  diragukan  lagi  untuk  wajib  dikeluarkan zakatnya.
Untuk  itu,  harus  ukuran  wajib  zakat  atas  semua  hasil  profesi  tersebut,  dan selama illat dari hal memungkinkan diambil hukum qiyas, maka tidak benar untuk tidak memberlakukan qiyas tersebut dan tidak menerima hasilnya.
2) Pandangan  Yusuf  Al-Qardhawy  PandanganYusuf  al-Qardhawy  ditulis  secara terpisah,  tidak  dimasukkan  dalam  sub  bab  pandangan  fuqaha,  tiada  lain  adalah karena  beliau  mempunyai  gaya  tersendiri  dalam  membahas  zakat  hasil  pencarian dan  profesi.  Dalam  pembahasan  yang  panjang  beliau  mempergunakan  metode- metode:
Pertama , muqaranah ,  memperbandingkan  pendapat-pendapat  yang  masyhur  baik dari  para  sahabat,  tabi‟in,  ulama-ulama  mazhab  bahkan  ulama-ulama  masa  kini. Kedua, pengujian  dan  seleksi,  diteliti  nash-nash  yang  berhubungan  dangan  status zakat dalam beracam-macam kekayaan. Ketiga, berpegang pada prinsip bahwa dalil (nash)  berlaku  umum  selama  tidak  ada  petunjuk  bahwa  dalil  itu  berlaku  khusus. Keempat, memperhatikan  hikmah  dan  tujuan  pembuat  syari‟at  mewajibkan  zakat. Setelah memperbandingkan pendapat-pendapat tentang zakat profesi dengan alasan masing-masing  dan  meneliti  nash-nash  yang  berhubungan  dengan  status  zakat dalam berbagai macam  kekayaan serta memperhatikan hikmah dan maksud tujuan disyari‟atkannya wajib zakat dan kebulatan umat Islam pada masa sekarang, maka beliau  berpendapat  bahwa  harta  hasil  usaha  seperti  gaji  pegawai,  upah  karyawan,
22 Ibid hlm. 511
pendapatan dokter, insiyur, advokat dan yang lain mengerjakan profesi tertentu dan juga  seperti  pendapatan  yang  diperoleh  modal  yang  diinvestasikan  di  luar  sektor perdagangan  seperti  mobil,  kapal,  pesawat  terbang,  percetakan,  tempat-tempat hiburan, dan lain-lainnya, tidak disyaratkan dalam mengeluarkan wajib zakat harus menunggu satu tahun pemilikan, akan tetapi harus dikeluarkan zakatnya pada waktu menerimanya.
Dalam menentukan wajib zakat hasil profesi tidak menunggu satu tahun, Yusuf al- Qardhawy memberikan beberapa alasan yang antara lain:
(a) Bahwasannya berdasarkan ketetapan para ulama  hadits persyaratan satu  tahun (haul )  dalam  seluruh  harta  termasuk  harta  penghasilan  tidak  berdasar  nash yang mencapai tingkat shahih atau hasan yang darinya bisa diambil ketentuan hukum syara‟ yang berlaku umum bagi umat
(b) Walaupun ada perbedaan antara sahabat dan tabi‟in dalam masalah haul tetapi perbedaan mereka itu tidak berarti bahwa salah satu lebih baik dari pada yang lain, oleh karena itu maka persoalannya dikembalikan pada nash-nash yang lain dan  kaidah-kaidah  yang  lebih  umum,  misalnya  firman  Allah:  “ Bila  kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Quran) dan kepada Rasul (hadits )”.(QS.an-Nisa‟ : 59).
(c) Para  Ulama  yang  tidak  mempersyaratkan  satu  tahun  bagi  syarat  harta penghasilan wajib zakat lebih dekat kepada nash yang berlaku umum daripada mereka  yang  mempersyaratkannya,  karena  nash-nash  yang  mewajibkan  zakat baik al-Quran maupun dalam sunnah datang secara umum dan tegas dan tidak terdapat  di  dalamnya  persyaratan  setahun.  Misalnya  “ Berikanlah  seperempat puluh  harta  benda  kalian ”,.  Harta  tunai  mengandung  kewajiban  seperempat puluh, dan diikutkan oleh keturunan, firman Allah:
“ Hai  orang-orang  yang  beriman,  keluarkanlah  sebagian  hasil  usaha kalian ”,(Al-Baqarah:  167).  Kata ma  kasabtum merupakan  kata  umum  yang artinya  mencakup  segala  macam  usaha:  perdagangan,  atau  pekerjaan  dan profesi.
(d) Di samping nash yang berlaku umum dan mutlak memberikan landasan kepada pendapat  mereka  yang  tidak  menjadikan  satu  tahun  sebagai  syarat  harta penghasilan  wajib  zakat,  qiyas  yang  benar  juga  mendukungnya.  Kewajiban
zakat  uang  atau  sejenisnya  pada  saat  diterima  seorang  muslim  diqiyaskan dengan kewajiban zakat pada tanaman dan buah-buahan pada waktu panen. 23
Dari  sekian  banyak  alasan  yang  dikemukakan  oleh  Yusuf  al-Qardhawy  dalam memilih pendapat yang membuat beliau lebih kuat tentang zakat profesi pada waktu diterima tanpa menunggu setahun adalah sangat menekankan pada:
(a) Surat al-Baqarah ayat 267 yang bersifat umum dan hadits-hadits yang bersifat umum pula, baik  keumumannya menyangkut materi  hasil usaha, apakah  yang diperoleh dari perdagangan, investasi modal, honorarium, gaji dan lain-lainnya, atau  keumumannya  dari  segi  waktu  yang  tidak  membatasi  harus  sudah  satu tahun pemilikan harta.
(b) Menggunakan  dalil  qiyas  ( analogical  reasoning ).  Sudah  tentu  menggunakan dalil  qiyas  sebagai  dalil  dalil  syar‟i  harus  memenuhi  syarat  rukunnya,  agar dapat  menemukan  hukum  ijtihadi  yang  akurat  dan  proporsional.  Dalam pemakaian  qiyas,  adanya  persamaan illat hukum  (alasan  yang  menyebabkan adanya  hukum)  harus  benar-benar  ada,  baik  pada  pokok  yang  sudah  ada ketetapan  hukumnya  berdasarkan  al-Quran  dan  atau  hadits,  maupun  pada masalah cabang yang mau dicari hukumnya, sebab illat hukum itu merupakan landasan  qiyas.  Dalam  masalah  ini,  yaitu  wajibnya  zakat  hasil  usaha  atau sejenisnya  pada  saat  diterima  (tanpa  menunggu  setahun)  diqiyaskan  dengan kewajiban  zakat  pada  tanaman  dan  buah-buahan  pada  waktu  panen,  karena kedua-duannya adalah sama-sama rizki  dan nikmat  dari Allah, apalagi  kedua- duanya  tercantum  dalam  satu  ayat  yaitu:  “ Hai  orang-orang  yang  beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dariapa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu ”, (al55 Baqarah :  267).  Mengapa  harus  dibedakan  dua  masalah  yang  diatur  oleh  Allah  dalam satu  aturan (ayat) ? maksudnya kalau zakat  pertanian atau tanaman dan buah- buahan dikeluarkan pada waktu panen, mengapa zakat harta penghasilan tidak dikeluarkan ketika ia terima, tetapi  harus menunggu setahun ? Perbedaan dari keduanya  cukup  pada  besar  zakat  yang  harus  dikeluarkan.  Dari  hasil  tanah zakatnya ditentukan oleh pembuat syari‟at sebesar 5 % atau 10 %, sedangkan pada harta penghasilan berupa uang atau yang lain zakatnya seperempat puluh.
23 Ibid., hlm. 505-507
Di sini rupa-rupanya Yusuf al-Qardhawy kurang konsisten dalam menentukan besar  zakat  profesi  setelah  menganalogikan  dengan  zakat  tanaman  dan  buah- buahan.  Kalau  zakat  profesi  diqiyaskan  dengan  zakat  tanaman,  artinya  tidak membutuhkan  masa  satu  tahun  ( haul )  mengapa  besar  zakatnya  disamakan dengan  zakat  uang  ?  Tidak  disamakan  dengan  zakat  tanaman  ?  Dalam Kenyataan  para  petani  mengeluarkan  zakat  panennya  5  %  atau  10  %  adalah sama dengan mengeluarkan 5 atau 10 persen dari uang hasil panen. Sebab pada zaman  sekarang  ini  tidak  ada  petani  yang  menimbun  hasil  panennya  untuk dimakan  sepanjang  waktu,  karena  semua  penghasilan  adalah  diungkapkan untuk mempermudah memenuhi segala kebutuhan hidup.
(c) Penanaman  nilai-nilai  kebaikan,  kemauan  berkorban,  belas  kasihan  dan  suka memberi  dalam  jiwa  seseorang  muslim.  Karena  membebaskan  penghasilan- penghasilan  yang  berkembang  sekarang  ini  dari  sedekah  wajib  atau  zakat dengan  menunggu  masa  setahunnya,  berarti  membuat  orang-orang  hanya bekerja,  berbelanja,  dan  bersenang-senang,  tanpa  harus  mengeluarkan  rezeki pemberian  Tuhan  dan  tidak  merasa  kasihan  kepada  orang  yang  tidak  diberi nikmat kekayaan itu dan kemampuan berusaha. Alasan beliau  yang seperti ini tepatnya  untuk  orangorang  yang  suka  hidup  berfoya-foya  dan  berminat  untuk menghindarkan  diri  dari  kewajiban  zakat.  bagi  mereka  yang  hidup  hemat  dan takut ancaman Allah barang kali tidak akan serendah ini.
4. Perbedaan Pendapat Para Fuqaha Tentang Nisab , dan Prosentase Zakat Profesi Pembahasan tentang rukun dan syarat zakat profesi di sini stressing nya adalah pada kajian nisab , haul dan besar atau prosentase zakat yang dikeluarkan.
a. Nisab Zakat Profesi
Harta penghasilan harus dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nisab . Nisab adalah  ukuran  yang  telah  ditentukan  oleh  Syari‟  sebagai  tanda  atas  wajibnya zakat. 24 atau  dengan  kata  lain, nisab adalah  batas  minimal  suatu  penghasilan  atau pendapatan  yang harus dizakati. Nisab ini adalah sebagai  batas untuk  menetapkan siapa  yang  tergolong  orang  kaya  yang  wajib  zakat,  karena  zakat  hanya  dipungut
24 Abdurrahman al-Juzairi, Kitab al-Fiqh ala al-Mazhabib al-Arbaah, jilid I, Beirut: Dar al-Fikr,tt., hlm. 561.
dari  orang-orang  kaya.  Dalam  suatu  hadits  di  mana  Rasulullah  saw  mengutus Muadz ke Yaman, beliau berpesan:
Artinya  : ….Sesungguhnya  Allah  mewajibkan  kepada  mereka  (pendudukYaman) zakat  pada  harta  mereka  yang  diambil  dari  orang-orang  kaya  dan  diberikan kepada orang-orang fakir. 25
Al-Syaukani  menjelaskan  perbedaan  pendapat  di  kalangan  para  imam Mazhab  tentang  orang  kaya.  Menurut  golongan  Hadawiyah  dan  Hanafiyah,  orang yang dianggap kaya adalah orang yang mempunyai harta mencapai nisab (85 gram emas),  atau  yang  senilai  dengannya  sehingga  haram  baginya  mengambil  zakat dengan alasan hadits saw: “Tidak halal menerima atau mengambil zakat bagi orang yang  kaya,  demikian  pula  orang  yang  kuat  dan  mampu  bekerja”.  Ulama  lain mengatakan, orang kaya adalah orang yang mampu makan di siang dan malam hari, dengan alasan hadits riwayat Abu Dawud dan Ibn Hibban dari Sahal ibn Handhalah bahwa Rasulullah saw bersabda:
Artinya: Barang siapa meminta-minta, padahal ia mempunyai harta yang cukup,  maka  ia  memperbanyak  api  neraka  pada  dirinya.  Para  sahabat  bertanya: “Berapa harta yng dianggap cukup ini ?, Rasulullah menjawab: “kadar yang bisa dimakan di siang dan malam hari . 26
Menurut  al-Tsaury,  Ibn  al-Mubarak,  Ahmad,  Ishaq  dan  sekelompok  pakar ilmu,  orang  kaya  adalah  orang  yang  mempunyai  lima  puluh  dirham  atau  yang senilai dengannya. Orang tersebut tidak boleh mengambil atau menerima zakat. Hal ini berbeda dengan pendapat al-Syafi‟i dan sekelompok ulama lain, di mana mereka mengatakan:  “apabila  seseorang  mempunyai  uang  lima  puluh  dirham  atau senilainya,  akan  tetapi  ia  masih  belum  cukup,  maka  ia  boleh  mengambil  zakat”. Diriwayatkan  dari  Syafi‟i,  bahwa  seseorang  terkadang  sudah  dianggap  kaya (merasa  cukup)  dengan  uang  satu  dirham  dan  punya  mata  pencaharian.  Tetapi sebaliknya  orang  yang  mempunyai  uang  seribu  dirham  dengan  keluarga  yang banyak  serta  tidak  mempunyai  pencaharian  maka  ia  bukan  termasuk  orang  yang kaya  atau  tercukupi  kebutuhannya. 27 Hadits-hadits  tentang  kreteria  orang  kaya sebagaimana  di  atas  adalah  berkaitan  dengan  seseorang  dalam  memenuhi
25 Al-Bukhary , Shahih Bukhary, juz II, Semarang: Toha Putra, tt., hlm.108.
26 Al-Syaukany, Nail al-AutharIV, Beirut: Dar al-Fikr,1994, hlm.212
27 Ibid
kebutuhan  hidupnya.  Oleh  karenanya,  ukuran  kaya  tidaknya  seseorang  adalah relatif, sebagaimana  yang diriwayatkan oleh al-Syafi‟i. Oleh sebab itu nisab harus ada  ukuran  yang  pasti,  yakni  85  gram  emas  sebagaimana  hadits-hadits  yang menjelaskan zakat nuqud . Dari berbagai pendapat para fuqaha di atas penulis sangat condong  dengan  pendapat  golongan  fuqaha  yang  mengatakan  orang  yang berkewajiban  mengeluarkan  zakat  adalah  orang  yang  kaya  yang  mempunyai  harta mencapai nisab , yaitu 85 gram emas. Dalam masalah nisab zakat profesi, maka ada dua pendapat.
Pertama, penghasilan  satu  tahun  senilai  85  gram  emas,  lalu  dikeluarkan zakatnya setahun sekali sebanyak 2,5 %. Kedua, dianalogikan pada zakat  tanaman sebanyak  653  kg  (misalnya  padi),  dikeluarkan  setiap  menerima  penghasilan  atau gaji  sebanyak  5  %  atau  10  %.  Pendapat  ini  dikemukakan  oleh  Muhammad  al- Ghazali  dalam  bukunya Islam  wa  al-audza‟  al-Iqtishadiya, seperti  dikutip  oleh Yusuf al-Qardhawy. 28
Pendapat di atas adalah pendapat yang sesuai dengan penulis. Tetapi barang kali  pembuat  syari‟at  mempunyai  maksud  tertentu  dalam  menentukan nisab tanaman  kecil,  karena  tanaman  merupakan  penentu  kehidupan  manusia.  Yang paling penting dari besar nisab tersebut adalah bahwa nisab uang diukur dari nisab tersebut  yang telah ditetapkan sebesar nilai  85  gram  emas.  Besar itu sama dengan 20 misqad hasil pertanian yang disebutkan oleh banyak hadits. Banyak orang yang memperoleh gaji dan pendapatan dalam bentuk uang, maka yang paling baik adalah menetapkan nisab gaji  itu  berdasarkan  uang.  Bila  menetapkan nisab zakat  profesi berdasarkan nisab uang,  maka  kita  menetapkan  pula  bahwa  zakat  tersebut  hanya diambil  dari  pendapatan  bersih  setelah  dipotong  kebutuhan  pokok  yang  dimaksud dengan  kebutuhan  pokok  adalah  kebutuhan  yang  harus  dipenuhi  seperti  sandang, pangan,  papan,  kendaraan  dan  alat  kerja,  oleh  karenanya  kesemuanya  itu  tidak wajib  dizakati. 29 Atau  dengan  kata  lain,  “pendapatan  bersih”  yang  wajib  dizakati adalah total penerimaan dari semua jenis penghasilan (gaji tetap, tunjangan, bonus tahunan,  honorarium  dan  sebagainya)  dalam  jangka  waktu  satu  tahun  (atau  12 bulan) setelah dikurangi dengan hutang-hutang (termasuk cicilan rumah yang jatuh
28 Yusuf Qardhawy, op. cit., hlm. 482-483.
29 Abdurrahman al-Juzairi, Op. Cit., hlm. 563
tempo sepanjang tahun tersebut) serta biaya hidup seseorang bersama keluarganya secara  layak  (yakni  kehidupan  orang-orang  kebanyakan  di  setiap  negeri,  bukan yang  amat  kaya  dan  bukan  pula  yang  amat  miskin.  Berdasarkan  hal  itu  maka  sisa gaji dan pendapatan setahun wajib zakat bila mencapai nisab uang, sedangkan gaji dan  upah  setahun  yang  tidak  mencapai nisab uang,  setelah  biayabiaya  di  atas dikeluarkan,  misalnya  gaji  pekerja-pekerja  dan  pegawaipegawai  kecil,  tidak  wajib zakat.
b. Prosentase Zakat Profesi yang harus dikeluarkan .
Pembahasan  zakat  profesi  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  pada  hakekatnya  tidak dijumpai  dalam  literatur-literatur  lama,  mungkin  karena  jarangnya  upah  atau  gaji karyawan  yang  mencapai nisab seperti nisab emas,  hewan  ternak,  pertanian  dan sebagainya.  Namun  di  masa  kini,  penghasilan  bulanan  para  karyawan  di perusahaan-perusahaan besar, atau para profesional  di  bidang teknik,  administrasi, kedokteran dan sebagainya, seringkali mencapai jumlah amat besar, jauh melampui nisab harta-harta lain yang wajib dizakati.
Artinya : Dari Malik dari  Ibnu Syihab ia berkata, Orang pertama  yang mengambil zakat  dari  pemberian  (upah  gaji)  adalah  Mu‟awiyah  bin  Abi  Sufyan.  Ibn  Abd  al- Barr  menjelaskan  bahwa  pemotongan  upah  atau  gaji  itu  adalah  secara  langsung, bukan sebagai zakat dari harta yang sudah memasuki satu tahun. Ia berkata bahwa hadits pemotongan gaji secara langsung ini adalah syadz (menyimpang dari kaidah atau  aturan)  yang  tidak  dipercaya  oleh  para  ulama  bahkan  tidak  ada  seorang  pun dari orang-orang ahli fatwa mengatakannya. 30 Oleh karena itu masalah besar zakat profesi  tetap  bersifat  ijtihadi  yang  menjadi  garapan  para  atau  fuqah  atau  ulama kontemporer dapat digolongkan paling sedikit tiga pendapat mengenai hal ini.
1) Syaikh  Muhammad  al-Ghazali  menganalogikan  zakat  profesi  dengan  zakat hasil  pertanian,  baik  dalam nisab maupun  besarnya  zakat  yang  wajib dikeluarkannya. Besar zakatnya adalah 10 % atau 5 % dari hasil yang diterima tanpa  terlebih  dahulu  dipotong  kebutuhan  pokok,  sama  dengan  petani  ketika mengeluarkan zakat hasil panennya. Perbedaan mengeluarkan zakat 10 % atau 5  %  karena  perbedaan  biaya  menggunakan  alat-alat  mekanik  atau  tidak menggunakannya.
30 Al-Zarqany, Syarah al-Zarqany II, Tk: Dar al-Fikr, tt., hlm. 97.
2) Mazhab Imamiyah (atau Mazhab Ahlil Bait) berpendapat bahwa zakat profesi itu  20  %  dari  hasil  pendapatan  bersih,  sama  seperti  dalam  laba  perdagangan serta  setiap  hasil  pendapatan  lainnya,  berdasarkan  pemahaman  mereka terhadap firman Allah SWT., dalam surat al-Anfal : 41, tentang ghanimah.
3) Yusuf al-Qardhawy dalam mempertimbangkan untuk menguatkan pendapatnya,  bahwa  besarnya  zakat  profesi  disamakan  dengan  uang  atau perdagangan, yaitu 2,5 % dari hasil perdapatan; beliau berkata: “benar, bahwa nikmat  Allah  dalam  hasil  tanaman  dan  buah-buahan  lebih  jelas  dan mensyukurinya  lebih  wajib,  namun  demikian  tidak  berarti  bahwa  salah  satu pendapatan  tersebut  tegas  wajib  zakat  sedangkan  yang  satu  lagi  tidak. Perbedaannya  cukup  dengan  bahwa  pembuat  syari‟at  mewajibkan  zakat  hasil tanah  sebesar  sepersepuluh  atau  seperdua  puluh  sedangkan  pada  harta penghasilan berupa uang atau yang senilai dengan uang, sebanyak seperempat puluh.
Demikian  perbedaan  para  fuqaha  dalam  menentukan  besarnya  zakat  profesi  yang harus  dikeluarkan,  sebagai  kewajiban  umat  manusia  dalam  mengabdi  kepada  Allah  dan sekaligus untuk mensucikan harta benda yang mereka memiliki. Namun menurut ketentuan Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999, zakat profesi ditetapkan 2,5 %.

## C. Kesimpulan
1. Imam Syafi‟i tidak mewajibkan zakat walaupun telah memenuhi satu nisab dan mencapai waktu setahun untuk mengeluarkan zakat harta penghasilan, demikian pula Imam Malik tidak mewajibkan mengeluarkan zakat harta penghasilan setelah mencapai masa setahun dengan  syarat  mencapai nisab .  Adapun  Imam  Abu  Hanifah  mempersyaratkan  setahun penuh  pemilikan  harta  penghasilan,  kecuali  apabila  harta  tersebut  sudah  ada  satu nisab , maka zakat harta penghasilan itu harus dikeluarkan walaupun belum ada satu tahun, jadi dikeluarkan pada permulaan tahun.
2. “Pencarian  dan  profesi  dapat  diambil  zakatnya  bila  sudah  setahun  dan  cukup  se nisab .
Jika  kita  berpegang  kepada  pendapat  Abu  Hanifah,  AbuYusuf  dan  Muhammad  bahwa nisab tidak  perlu  harus  tercapai  sepanjang  tahun,  tapi  cukup  tercapai  penuh  antara  dua ujung  tahun  tanpa  kurang  di  tengah-tengah  kita  dapat  menyimpulkan  bahwa  dengan penafsiran  tersebut  memungkinkan  untuk  mewajibkan  zakat  atas  hasil  pencarian  setiap
tahun,  karena  hasil  itu  harga  terhenti  sepanjang  tahun  bahkan  kebanyakan  mencapai kedua sisi  ujung tahun tersebut.  Berdasar hal  ini, kita dapat  menetapkan hasil pencarian sebagai  sumber  zakat,  karena  terdapatnya illat (penyebab),  yang  menurut  ulama-ulama fiqih sah, dan nisab , yang merupakan landasan wajib zakat”
3. Besarnya  zakat  profesi Pertama, penghasilan  satu  tahun  senilai  85  gram  emas,  lalu dikeluarkan  zakatnya  setahun  sekali  sebanyak  2,5  %. Kedua, dianalogikan  pada  zakat tanaman sebanyak 653 kg (misalnya padi), dikeluarkan setiap menerima penghasilan atau gaji  sebanyak  5  %  atau  10  %.  Pendapat  ini  dikemukakan  oleh  Muhammad  al-Ghazali dalam  bukunya Islam  wa  al-audza‟  al-Iqtishadiya, seperti  dikutip  oleh  Yusuf  al- Qardhawy

## Daftar Pustaka
Yusuf  al-Qardhawy, Fiqh  al-Zakat  I, Beirut:  Muassasah  al-Risalah,  1991,  hlm.  42.  Dalam  catatan  kakinya,  ia menerangkan bahwa jumlah sebanyak itu sudah diralat oleh Ibnu Abidin dalam bukunya Rad al-Muhtar , menjadi 32 kali. Tetapi yang benar dan selalu dihubungkan dengan shalat hanya terdapat pada 28 tempat, demikianlah penjelasan Yusuf al- Qardhawy.
1 Lihat  A.  Rahman  I.  Doi, Syari‟ah  the  Islamic  Law, terj.  Zaimuddin  dan  Rusydi  Sulaiman,  Jakarta  :  Raja  Grafindo Persada , 2002, hlm. 495, yang menyebutkan sebagai salah satu rukun Islam yang ketiga, ada beberapa ayat al-Quran yang berbicara tentang zakat, antara lain: al- Baqarah (2) : 43, al-Fushilat (41) : 7, al-„Araf (7) : 156, dan al-Rum (30): 39. 1 Bahkan menurut Muhammad Quthub dari sudut pandang finansial, zakat adalah pajak teratur yang pertama yang pernah diberlakukan  di  dunia  ini,  sebelum  itu  pajak  dibebankan  berdasarkan  keinginan  penguasa.  Lihat  dalam Islam  the Misunderstood Religion, terj. Fungky Kusnaedi Timur dalam Islam Agama Pembebas , Yogjakarta : Mitra Pustaka, 2000, hlm. 187.
1 Abdur Rahman al-Juzairy, Kitab al-Fiqh „ala al-Mazhahibi al-Arba‟ah I, Beirut: Dar al-Fikr, 1996, hlm.563.
1 John  M.  Echols  dan  Hassan  Shadily, Kamus  Inggris-Indonesia  (An-English-Indonesian  Dictionary), Jakarta: Gramedia, 1995, hlm. 449.
1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, hlm. 789. 1 Komaruddin, Ensiklopedia Menejemen, Ed. II., Jakarta: Bumi Aksara, 1994, hlm. 712.
1 Yusuf al-Qardhawy, Op.Cit , hlm. 460. 1 Masfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, Jakarta; Haji Masagung, 1991,hlm. 214 1 Yusuf Qardhawy, Op.Cit., 300. 1 Ibid., hlm.301. 1 Ibid 1 Ibnu Hazm, al-Muhalla, Jilid 4, Beirut: Dar al-Kutub al-Umiyah, tt., hlm. 196. 1 Muhammad Idris Al-Syafi‟i, Al-Umm, Juz II, TK: Dar al-Fikr, tt., hlm. 66.
1 Ibnu Hazm, Op. Cit., hlm. 196.
1 Al-Zarqany, Syarh al-Zarqany ala Muwatta‟al-Imam Maliki, juz II, Tk: Dar al-Fikr,tt., hlm. 98-99. 1 Ibid.
1 Ibnu Hazm, Op. Cit., hlm 196.
1 Ibid 1 Yusuf al-Qardhawy, Op. Cit., hlm. 491.
1 Ibid 1 Ibid hlm. 511 1 Ibid., hlm. 505-507 1 Abdurrahman al-Juzairi, Kitab al-Fiqh ala al-Mazhabib al-Arbaah, jilid I, Beirut: Dar al-Fikr,tt., hlm. 561. 1 Al-Bukhary , Shahih Bukhary, juz II, Semarang: Toha Putra, tt., hlm.108.
1 Al-Syaukany, Nail al-AutharIV, Beirut: Dar al-Fikr,1994, hlm.212 1 Ibid 1 Yusuf Qardhawy, op. cit., hlm. 482-483. 1 Abdurrahman al-Juzairi, Op. Cit., hlm. 563
1 Al-Zarqany, Syarah al-Zarqany II, Tk: Dar al-Fikr, tt., hlm. 97.