INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 13893-13905 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kolaborasi Multi-Stakeholder dalam Pengelolaan Sampah: Evaluasi Model Governance di Indonesia
M Harry Mulya Zein 1 ✉ , Syifa Jouhairiah Mahedar 2 , Sisca Septiani 3
(1) (2) Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah, Fakultas Manajemen Pemerintahan,
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
(3) Program Studi S3 Manajemen Kependidikan, Universitas Negeri Semarang
Email: harry.zein@ipdn.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Tata Kelola Kolaboratif dalam pengelolaan sampah di Kota Ambon,  dengan  fokus  pada  partisipasi  pemangku  kepentingan,  keterbukaan,  dan  kepemimpinan fasilitatif.  Metode  yang  digunakan  adalah  kualitatif  deskriptif  dengan  pendekatan  induktif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya kolaboratif yang signifikan, masih terdapat kendala utama  seperti  keterbatasan  sumber  daya  manusia  dan  sarana  prasarana.  Pembentukan  Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan inisiatif Bank Sampah telah meningkatkan partisipasi masyarakat, namun masih  diperlukan  peningkatan  komitmen  dan  koordinasi  untuk  mencapai  hasil  yang  lebih  optimal. Kesimpulan  dari  penelitian  ini  menekankan  pentingnya  komitmen  dan  transparansi  dalam  proses kolaboratif untuk pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Ambon.
Kata Kunci: Tata Kelola Kolaboratif, Pengelolaan Sampah, Partisipasi Masyarakat, Sumber Daya

## Abstract
This research aims to evaluate Collaborative Governance in waste management in Ambon City, focusing on stakeholder participation, openness, and facilitative leadership. The method used was descriptive qualitative with an inductive approach. The results showed that despite significant collaborative efforts, there are still major constraints, such as limited human resources and infrastructure. The formation of Kelompok  Swadaya  Masyarakat  (KSM)  and  the  Waste  Bank  initiative  have  increased  community participation. However, there is still a need for increased commitment and coordination to achieve more optimal  results.  The  conclusion  of  this  study  emphasizes  the  importance  of  commitment  and transparency in the collaborative process for sustainable waste management in Ambon City.
Keyword: Collaborative Governance, Waste Management, Community Participation, Resources

## PENDAHULUAN
Template  ini  dirancang  untuk  membantu  Penulis  dalam  mempersiapkan  sebuah artikel;  merupakan  gaya  selingkung  yang  diharapkan  oleh  editor.  Untuk  menggunakan template ini, penulis cukup menyimpan sebagai file MS Word ini ke dokumen Anda, lalu salin dan tempel teks Anda di sini dan sertakan semua gambar dan tabel. Untuk menyalin dan menempel teks ke dokumen template ini, gunakan "Tempel Khusus" dan pilih "Teks Tidak Berformat". Harap selalu pertahankan Gaya yang digunakan dalam template ini.
Pengelolaan  sampah  di  wilayah  perkotaan  merupakan  tantangan  besar  yang memerlukan  pendekatan  yang  komprehensif  dan  terkoordinasi.  Dalam  konteks  ini,  tata kelola  kolaboratif  menjadi  salah  satu  pendekatan  yang  relevan  untuk  mengatasi kompleksitas permasalahan sampah. Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya, keterbatasan sarana dan prasarana,  serta  peningkatan  jumlah  penduduk  yang  berdampak  pada  meningkatnya volume  sampah.  Faktor-faktor  ini  menunjukkan  perlunya  kolaborasi  antara  berbagai pemangku  kepentingan,  termasuk  pemerintah,  sektor  swasta,  dan  masyarakat  dalam pengelolaan sampah. Melalui tata kelola kolaboratif, diharapkan semua pihak yang terlibat dapat berbagi tanggung jawab dan berkontribusi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengelolaan sampah. Pendekatan ini tidak hanya melibatkan pemerintah sebagai aktor utama, tetapi juga mengundang partisipasi dari sektor swasta dan masyarakat untuk berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Model  governance  ini  menekankan  pentingnya  dialog,  kepercayaan,  dan  komitmen  dari semua pihak untuk mencapai tujuan bersama.
Model  tata  kelola  dinilai  dalam  kolaborasi  berbagai  pemangku  kepentingan  dalam pengelolaan  sampah.  Inisiatif  multi-pemangku  kepentingan  sangat  penting  dalam mengatasi masalah kompleks seperti pengelolaan sampah dengan mendorong kolaborasi di antara berbagai aktor (Farinelli et al., 2023). Inisiatif-inisiatif ini mendorong musyawarah untuk  mencapai  keputusan  berbasis  konsensus,  menekankan  tindakan  kolektif  di  atas kepentingan pribadi (Farinelli et al., 2023). Melibatkan para pemangku kepentingan melalui platform dan kemitraan disoroti sebagai cara untuk mendorong perubahan sistemik dan mencapai tujuan bersama (Saeed et al., 2023).
Pada bidang pengelolaan sampah, penting untuk mendefinisikan dengan jelas peran para pemangku kepentingan untuk memastikan kolaborasi yang efektif (Zahrah et al., 2024). Keterlibatan dan kolaborasi pemangku kepentingan merupakan hal yang mendasar dalam praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan (Khanal et al., 2023). Selain itu, keberhasilan inisiatif pengelolaan sampah bergantung pada partisipasi aktif pemangku kepentingan dari
berbagai sektor, termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat (Pongpimol et al., 2020). Pelibatan pemangku kepentingan yang efektif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan  kelestarian  lingkungan,  dan  menciptakan  nilai  ekonomi  (Fatmawati  et  al., 2022).
Kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat penting untuk menerapkan praktik pengelolaan  sampah  yang  berkelanjutan  (Samitthiwetcharong  et  al.,  2023).  Kolaborasi pemangku  kepentingan  juga  dapat  meningkatkan  implementasi  strategi  pengurangan sampah, upaya daur ulang, dan  inisiatif pemulihan energi  (Leder et al., 2020). Selain itu, melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan kerangka kerja tata kelola dapat menghasilkan sistem pengelolaan sampah yang lebih inklusif dan efektif (Pamuji, K., Rosyadi, S., & Nasihuddin, 2023).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  dan  menganalisis  implementasi  tata kelola  kolaboratif  dalam  pengelolaan  sampah  di  wilayah  perkotaan.  Teori  collaborative governance  yang  dikemukakan  oleh  Ansel  dan  Gash  menjadi  landasan  teoritis  dalam penelitian ini, dengan fokus pada empat dimensi utama: kondisi awal, desain institusional, kepemimpinan  fasilitatif,  dan  proses  kolaborasi.  Kajian  ini  akan  menggali  bagaimana interaksi antara pemangku kepentingan terjadi, tantangan yang dihadapi, serta hasil yang dicapai  melalui  pendekatan  kolaboratif  ini.  Harapan  dari  penelitian  ini  adalah  dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan model tata kelola sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan di perkotaan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan  bagi  pemerintah  dan  pemangku  kepentingan  lainnya  dalam  merumuskan kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan melalui kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif untuk memahami dan mengidentifikasi Tata Kelola Kolaborasi dalam pengelolaan sampah. Metode  ini  dipilih  karena  memungkinkan  peneliti  untuk  terjun  langsung  ke  lapangan, memahami konteks, dan menguraikan fenomena yang terjadi secara mendalam.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dianggap paling cocok untuk menggambarkan  situasi  nyata  di  lapangan.  Metode  ini  membantu  peneliti  memahami interaksi  antar  pemangku  kepentingan  dalam  proses  kolaboratif,  serta  memungkinkan analisis yang mendalam terhadap kondisi, desain institusional, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi yang terjadi dalam pengelolaan sampah.
Data dalam penelitian ini diperoleh dari tiga sumber utama:
1. Person  (Orang):  Informan  yang  dipilih  secara  purposive  sampling,  yang  mencakup pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup, pengelola pabrik daur ulang, pengepul sampah, pengelola  bank  sampah,  dan  masyarakat  yang  terlibat  langsung  dalam  pengelolaan sampah.
2. Place (Tempat): Lokasi penelitian adalah di area yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup, termasuk tempat pembuangan sampah dan fasilitas pengolahan sampah.
3. Paper  (Dokumen):  Data  juga  dikumpulkan  dari  berbagai  dokumen  resmi,  peraturan perundang-undangan,  laporan  penelitian  sebelumnya,  dan  literatur  terkait  yang mendukung analisis dalam penelitian ini.
Pengumpulan data dilakukan melalui:
1. Observasi: Peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan, termasuk mengamati proses pengelolaan sampah dan interaksi antar pemangku kepentingan.
2. Wawancara:  Dilakukan  wawancara  mendalam  dengan  informan  kunci  untuk mendapatkan  pemahaman  yang  lebih  detail  mengenai  peran  dan  persepsi  mereka dalam pengelolaan sampah.
3. Dokumentasi: Data tambahan diperoleh dari dokumen-dokumen yang relevan seperti laporan  tahunan,  kebijakan  pengelolaan  sampah,  dan  catatan  lapangan  (Sugiyono, 2019).
Analisis  data  dilakukan  secara  berkelanjutan  sepanjang  proses  penelitian, menggunakan teknik coding deduktif. Dalam metode ini, data dikategorikan sesuai dengan teori dan konsep yang  digunakan dalam penelitian, yaitu teori collaborative governance oleh Ansel dan Gash (Priono & Rusli, 2023). Proses coding melibatkan tiga tahap utama:
1. Open Coding: Mengidentifikasi dan mengategorikan data mentah dari hasil wawancara dan observasi.
2. Axial Coding: Menghubungkan kategori yang telah diidentifikasi dalam open coding dengan teori dan konsep penelitian.
3. Selective  Coding:  Mengintegrasikan  kategori  yang  telah  dikembangkan  untuk membentuk kesimpulan akhir dari penelitian.
Melalui metode ini, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana  Tata  Kelola  Kolaborasi  diterapkan  dalam  pengelolaan  sampah  dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung serta menghambat keberhasilan kolaborasi tersebut. Penelitian ini dilakukan di Kota Ambon Provinsi Maluku. Kota Ambon memenuhi kriteria  syarat  permasalahan  penelitian  dan  lokasi  tersebut  merupakan  grada  terdepan dalam pengelolaan sampah di Kota Ambon. Penelitian dilakukan dari Januari sampai dengan
April 2024.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis Tata Kelola Kolaboratif dalam pengelolaan sampah dengan menggunakan model Collaborative Governance. Hasil penelitian  disajikan  dengan  fokus  pada  empat  dimensi  utama  yang  digunakan  untuk menganalisis proses kolaboratif ini: Starting Condition (Kondisi Awal), Institutional Design (Desain Institusional), Facilitative Leadership (Kepemimpinan Fasilitatif),  dan  Collaborative Process (Proses Kolaborasi).

## A. Starting Condition (Kondisi Awal)
Sumber  Daya  Dalam  penelitian  ini,  ditemukan  bahwa  sumber  daya  manusia  yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan di Kota Ambon masih jauh dari memadai. Hanya 148 orang yang bekerja, dengan mayoritas merupakan tenaga honorer. Dalam  hal  ini,  satu  orang  tenaga  kerja  harus  melayani  sekitar  2.000  penduduk,  yang menunjukkan adanya ketimpangan yang besar antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja. Selain itu, sarana dan prasarana yang dimiliki, seperti armada pengangkut sampah, juga masih kurang mencukupi. Sebagai contoh, hanya ada 13 unit dump truck yang aktif dan 30 motor tiga roda, yang tidak memadai untuk melayani seluruh wilayah Kota Ambon. Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan diatas belum dapat  masih  jauh  dari  kata  cukup  dalam  pelayanan  pengelolaan  sampah  untuk pengangkutan sampah dari  rumah ke  rumah. Untuk  pengelolaan  sampah  secara holistic yaitu pengelolaan yang dilkaukan dengan pemilahan dan daur ulang untuk kota Ambon sendiri juga masih kurang adapun datanya dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Neraca Pengelolaan Sampah Tahun 2021-2022 NO KETERANGAN 2021 2022 PERUBAHAN TAHUN 2022- 2021 % I  JUMLAH TIMBULAN SAMPAH  26.674.93  27.141.77 1.75 Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita II  Jumlah Pengurangan Sampah  5,930.14  6959.59  1,026.45 17,31
NO KETERANGAN 2021 2022 PERUBAHAN TAHUN 2022- 2021 Persentase pengurangan sampah 22.23 25.63 Jumlah pembatasan Timbulan sampah 1340.65 868.70  -471.95  -35.20 Jumlah pemanfaatan Kembali sampah 0,00 0,00 0,00 Jumlah Pendauran Ulang Sampah 4,589.49  6,087.89  1,498.40  32,65 III  Jumlah penanganan sampah  18,768.30  19,122.35  354.05 1,89 Persentase penanganan sampah 70,36 70,45 Pemilahan/pengumpulan
Pengangkutan
Sampah  diangkut  ke  tempat pengolahan  sampah  (residu pemilahan)
Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan) IV  Pengolahan 0,00 0,00 0,00 - Jumlah sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle) 0,00 0,00 0,00 - Jumlah sampah termanfaatkan menjadi sumber energi 0,00 0,00 0,00 - V  Pemrosesan akhir 18,768.30  19,122.35  354.05 1.89 Jumlah sampah yang terproses di tempat 18,768.30  19,122.35  354.05 1.89
NO KETERANGAN 2021 2022
TAHUN 2022- 2021 pemrosesan akhir VI  Sampah yang dikelola (II+III)  24,698.44  26,078.94  1,380.50 5.59 Persentase sampah dikelola 92.59 96.08 VII  Sampah tidak dikelola (I-IV) 1,976.49  1,062.83  -913.66  -46.23 Persentase sampah tidak terkelola 7,41 3,92
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan dan Persampahan, 2023
Pada  data  yang  tercantum  dalam  tabel,  pada  tahun  2021  terdapat  26.674,93 𝑀 3 sampah di Kota Ambon, sedangkan Kota Ambon hanya berhasil mengurangi sebesar 5.930,14 𝑀 3 , setara dengan 22% dari total sampah yang dihasilkan oleh Kota Ambon. Pada tahun 2022, jumlah sampah di Kota Ambon meningkat menjadi 27.141,77 𝑀 3 , dengan upaya pengurangan sebesar 6.956,59 𝑀 3 , atau sekitar 25%. Faktanya, hal ini menandakan bahwa meskipun masyarakat Ambon telah mencoba untuk mengelola sampah dengan lebih baik, seperti dengan praktik penggunaan kembali, pengurangan, dan daur ulang, upaya tersebut masih belum optimal. Dampaknya, jumlah sampah di Kota Ambon terus meningkat setiap tahunnya, sementara usaha untuk menguranginyatidak sebanding.
Insentif Insentif yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah bersumber dari APBD, namun anggaran ini mengalami penurunan selama pandemi COVID-19,  yang  berdampak  pada  pemotongan  gaji  satgas  kebersihan  dan  terbatasnya sarana pengelolaan sampah. Meskipun demikian, masyarakat tetap menunjukkan keinginan yang  kuat  untuk  menjaga  kebersihan  lingkungan  mereka,  yang  menjadi  motivasi  utama dalam kolaborasi pengelolaan sampah.
Konflik Konflik utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah ketidakseimbangan dalam pengelolaan sampah akibat keterbatasan armada pengangkut, yang mengakibatkan sampah di beberapa kawasan perumahan tidak terangkut. Masyarakat juga merasa bahwa pemerintah  kurang  memberikan  perhatian  dalam  pengelolaan  sampah,  terutama  dalam perbaikan bak sampah yang rusak. Selain itu, terdapat konflik mengenai pembagian tugas antara  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Persampahan  dan  Kelompok  Swadaya  Masyarakat (KSM) dalam pengelolaan sampah.

## B. Institutional Design (Desain Institusional)
Partisipasi Forum Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Ambon dilakukan melalui pembentukan KSM yang bertugas mengangkut sampah dari rumah ke TPS. Selain itu, terdapat inisiatif Bank Sampah yang memberikan insentif ekonomi kepada masyarakat yang aktif menabung sampah. Partisipasi ini menunjukkan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, meskipun masih terbatas pada pengangkutan sampah.
Aturan  Pengelolaan  sampah  di  Kota  Ambon  diatur  oleh  berbagai  regulasi,  baik  di tingkat  nasional  maupun  daerah,  seperti  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2008  dan Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2020. Di tingkat lokal, pembentukan KSM  diatur  melalui  Surat  Keputusan  Camat  Sirimau  Nomor  31  Tahun  2022.  Regulasi  ini menunjukkan  komitmen  pemerintah  dalam  menjalankan  pengelolaan  sampah  yang terstruktur dan terkoordinasi.
Transparansi  dalam  pengelolaan  sampah  diwujudkan  melalui  laporan  kinerja  yang dapat diakses oleh masyarakat, serta keterbukaan pemerintah terhadap masukan dan kritik dari  masyarakat.  Transparansi  ini  bertujuan  untuk  membangun  kepercayaan  antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah.
Forum Terbatas Pembentukan KSM merupakan salah satu bentuk forum terbatas yang dibentuk  oleh  pemerintah  untuk  mengelola  sampah  di  tingkat  lokal.  KSM  ini  berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah  dan masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah yang lebih efektif.

## C. Facilitative Leadership (Kepemimpinan Fasilitatif)
Memahami Konteks Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan serta Camat Kecamatan  Sirimau  menunjukkan  pemahaman  yang  baik  terhadap  konteks  pengelolaan sampah  di  Kota  Ambon.  Mereka  memahami  bahwa  pengelolaan  sampah  memerlukan kolaborasi  antara  pemerintah  dan  masyarakat,  serta  adanya  partisipasi  aktif  dari  semua pihak untuk mencapai hasil yang optimal.
Kompetensi Teknis Pemimpin fasilitatif dalam penelitian ini menunjukkan kompetensi teknis yang diperlukan dalam pengelolaan sampah, seperti pemilahan, pendaurulangan, dan pemanfaatan  kembali  sampah.  Mereka  juga  memahami  pentingnya  sosialisasi  kepada masyarakat  untuk  meningkatkan  kesadaran  akan  pentingnya  pengelolaan  sampah  yang berkelanjutan.
Kompetensi Rasional Dalam pengelolaan sampah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan berusaha untuk selalu objektif dalam menilai kinerja dan hasil yang dicapai. Penilaian objektif ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan
pengelolaan sampah di Kota Ambon.
Kompetensi  Interpersonal  Kemampuan  komunikasi  yang  baik,  baik  verbal  maupun non-verbal,  ditunjukkan  oleh  pemimpin  fasilitatif  dalam  penelitian  ini.  Mereka  berusaha untuk  membangun  hubungan  yang  harmonis  dengan  masyarakat  dan  pegawai,  serta membuka ruang dialog yang luas untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat.
Kompetensi  Proses  Tugas  Pemimpin  fasilitatif  dalam  penelitian  ini  mampu mengidentifikasi akar masalah dalam pengelolaan sampah dan berusaha menyelesaikannya melalui pendekatan kolaboratif. Mereka juga berusaha untuk melibatkan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.
Kompetensi Proses Manusia Dalam membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, pemimpin fasilitatif menunjukkan kemampuan dalam menjalin komunikasi yang efektif  dan  menghormati  peran  setiap  pemangku  kepentingan.  Kepercayaan  ini  menjadi dasar dalam pelaksanaan kolaborasi yang sukses.
Karakteristik  Pribadi  Karakteristik  pribadi  pemimpin  yang  mendukung  keberhasilan kolaborasi ditunjukkan melalui upaya mereka untuk membangun hubungan yang bersifat kekeluargaan  dengan  masyarakat  dan  pemangku  kepentingan  lainnya.  Pendekatan  ini membantu dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis.

## D. Collaborative Process (Proses Kolaborasi)
Dialog Tatap Muka Dialog tatap muka menjadi sarana penting  dalam membangun komitmen dan kepercayaan antar pemangku kepentingan. Dalam pengelolaan sampah di Kota  Ambon, dialog  tatap muka  dilakukan melalui  sosialisasi, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam pengelolaan sampah.
Trust  Building  (Membangun  Kepercayaan)  Kepercayaan  antara  pemerintah  dan masyarakat  dibangun  melalui  transparansi  dalam  pengelolaan  sampah  dan  saling menghormati peran masing-masing. Kepercayaan ini diperkuat melalui kerjasama yang erat antara Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan dengan KSM.
Commitment  To  Process  (Komitmen  Terhadap  Proses)  Komitmen  terhadap  proses kolaborasi ditunjukkan oleh semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan sampah. Komitmen ini menjadi faktor penting dalam keberhasilan kolaborasi, karena tanpa komitmen yang kuat, hasil yang diharapkan sulit untuk dicapai.
Shared  Understanding  (Pemahaman  Bersama)  Pemahaman  bersama  tentang pentingnya  pengelolaan  sampah  yang  berkelanjutan  menjadi  dasar  dalam  pelaksanaan kolaborasi. Semua pemangku kepentingan menyadari bahwa permasalahan sampah adalah tanggung jawab bersama dan harus diselesaikan melalui kerjasama yang erat.
Intermediate Outcome (Hasil Sementara) Hasil sementara dari kolaborasi ini adalah terbentuknya  KSM  (Kelompok  Swadaya  Masyarakat)  yang  berfungsi  untuk  mengangkut sampah di beberapa kelurahan di Kecamatan Sirimau. Meskipun masih ada kendala dalam hal sarana dan prasarana, hasil ini menunjukkan adanya upaya yang nyata dari pemerintah dan masyarakat untuk mengelola sampah secara lebih efektif.
Kolaborasi akan terjadi jika setiap pemangku kepentingan memiliki tujuan baik berupa keuntungan  dalam  penyelenggaraan  kolaborasi  .  Hasil  sementara  adalah  tujuan  jangka pendek yang diraih, dalam hal pengelolaan sampah menjadi keinginan semua pihak untuk memiliki wilayah yang bersih dan bebas dari sampah.

## Gambar 1. Coding
Tata  kelola  kolaboratif  dalam  pengelolaan  sampah  merupakan  pendekatan  yang melibatkan pemangku kepentingan di luar pemerintah untuk mencapai konsensus dalam pengambilan  keputusan  kolektif  (Christiani  et  al.,  2022).  Konsep  tata  kelola  kolaboratif diterapkan  dalam  berbagai  bidang  kebijakan,  termasuk  pengelolaan  sampah,  untuk mengatasi masalah publik yang kompleks (Damanik & Rahayu, 2021). Pendekatan tata kelola sampah berbasis masyarakat  dengan  melibatkan  partisipasi aktif masyarakat telah diakui sebagai cara efektif dalam pengelolaan sampah  (Harjito et al., 2022). Tata kelola adaptif,
yang melibatkan partisipasi pemangku kepentingan dan perencanaan terpadu, merupakan pendekatan yang penting (Andhika, 2021).
Tata  kelola  internal  dan  eksternal  yang  baik  dalam  sebuah  lembaga  dapat meningkatkan efisiensi operasional (Rohman & Arifin, 2020). Evaluasi pengelolaan sampah meliputi  perencanaan,  penganggaran,  evaluasi,  dan  pemantauan,  merupakan  langkah penting dalam memastikan pengelolaan sampah yang efektif  (Thamrin et al., 2022). Tata kelola kolaboratif dalam sektor publik menunjukkan bahwa hal ini telah menjadi fokus utama bagi para akademisi dan praktisi dalam beberapa dekade terakhir  (Nurhayati & Rahman, 2023).
Pengelolaan sampah, tata kelola yang baik dapat membantu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan operasi pengelolaan sampah (Niar et al., 2024). Peningkatan sistem administrasi dan tata kelola lembaga yang baik menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat (Athia et al., 2022). Selain itu, tata kelola teknologi informasi  juga  memainkan  peran  penting  dalam  mengidentifikasi  ketidaksesuaian  dalam manajemen pengelolaan dan meningkatkan kinerja organisasi (Kesuma et al., 2023).

## SIMPULAN
Penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  Tata  Kelola  Kolaboratif  dalam  pengelolaan sampah  di  Kota  Ambon  menunjukkan  adanya  usaha  yang  signifikan  dalam  melibatkan berbagai  pemangku  kepentingan,  termasuk  pemerintah,  masyarakat,  dan  sektor  swasta. Namun, kendala  utama yang ditemukan adalah keterbatasan sumber daya  manusia dan sarana prasarana yang masih belum memadai. Meskipun demikian, upaya kolaboratif telah berhasil  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  melalui  pembentukan  Kelompok  Swadaya Masyarakat (KSM) dan inisiatif Bank Sampah. Kolaborasi ini, meskipun masih dalam tahap awal,  telah  menunjukkan  hasil  positif  dalam  pengurangan  sampah  dan  peningkatan kesadaran masyarakat.
Esensi  dari  temuan  penelitian  ini  adalah  pentingnya  komitmen,  koordinasi,  dan transparansi  dalam  setiap  tahapan  kolaborasi  untuk  mencapai  tujuan  bersama  dalam pengelolaan  sampah  yang  berkelanjutan.  Dengan  peningkatan  sumber  daya  dan  sarana prasarana,  serta  penguatan  komitmen  dari  semua  pihak,  pengelolaan  sampah  di  Kota Ambon dapat menjadi lebih efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
Andhika,  L.  R.  (2021).  Tata  Kelola  Adaptif  Wilayah  Pesisir:  Meta  Teori  Analisis.  Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan, 9(01), 87. https://doi.org/10.35450/jip.v9i01.173
Athia, I., Maharani, A., Ikromah, D., Dwi, V., Bella, D., Aini, S. N., Ivan, M., Prasetya, A., Rizal,
M., & Amar, Y. (2022). Manajemen Sampah dan Digitalisasi Database TPST 3R melalui Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M),
3(1), 1. https://doi.org/10.33474/jp2m.v3i1.13646
Christiani, L. C., Bhakti, I. S. G., & Winanta, R. A. (2022). Strategi Pengelolaan Wisata Pada Kawasan  Strategis  Pariwisata  Nasional  (KSPN)  di  Kelurahan  Mendut,  Kecamatan Mungkid,  Kabupaten  Magelang.  Jurnal  Pemberdayaan  Pariwisata,  4(2),  76. https://doi.org/10.30647/jpp.v4i2.1642
Damanik, M. O., & Rahayu, A. Y. S. (2021). Kolaborasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Ditinjau Dari Model Tata Kelola Kolaboratif. Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 9(2), 44 – 54. https://doi.org/10.31289/publika.v9i2.5922
Farinelli,  M.,  Canterino,  F.,  &  Caniato,  F.  (2023).  Guiding  Digital  Transformation  and Collaborative Knowledge Creation in the Pharmaceutical Supply Chain Through Action Research.  The  Journal  of  Applied  Behavioral  Science,  59(4),  585 – 616. https://doi.org/10.1177/00218863231195648
Fatmawati, F., Mustari, N., Haerana, H., Niswaty, R., & Abdillah, A. (2022). Waste Bank Policy Implementation through Collaborative Approach: Comparative Study — Makassar and Bantaeng, Indonesia. Sustainability, 14(13), 7974. https://doi.org/10.3390/su14137974
Harjito, B., Abira, A., & Umiyati, A. (2022). Pengembangan Potensi Bank Sampah Di Desa Tanjungrejo Nguter Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah. To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5(3), 453. https://doi.org/10.35914/tomaega.v5i3.1195
Kesuma, I. N. R. W., Hermadi, I., & Nurhadryani, Y. (2023). Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi  di  Dinas  Pertanian  Gianyar  Menggunakan  COBIT  2019.  Jurnal  Teknologi
Informasi Dan Ilmu Komputer, 10(3), 513 – 522. https://doi.org/10.25126/jtiik.20231026565
Khanal, A., Giri, S., & Mainali, P. (2023). The Practices of At-Source Segregation of Household Solid Waste by the Youths in Nepal. Journal of Environmental and Public Health, 2023,
1 – 6. https://doi.org/10.1155/2023/5044295
Leder, N., Kumar, M., & Rodrigues, V. S. (2020). Influential factors for value creation within the Circular Economy: Framework for Waste Valorisation. Resources, Conservation and Recycling, 158, 104804. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.104804
Nurhayati, N., & Rahman, A. (2023). Systematic Literature Review: Tata Kelola Kolaboratif Dalam Sektor Publik. Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi, 11(1), 1 – 22. https://doi.org/10.34010/agregasi.v11i1.9207
Pamuji,  K.,  Rosyadi,  S.,  &  Nasihuddin,  A.  A.  (2023).  The  legal  institutional  model  of community-based waste management to reinforce multi-stakeholder collaboration in
Indonesia. Kasetsart Journal of Social Sciences, 44(1).
https://doi.org/10.34044/j.kjss.2023.44.1.08
Pongpimol, S., Badir, Y. F., Erik, B. L. J., & Sukhotu, V. (2020). A multi-criteria assessment of alternative sustainable solid waste management of flexible packaging. Management of  Environmental  Quality:  An  International  Journal,  31(1),  201 – 222. https://doi.org/10.1108/MEQ-11-2018-0197
Priono,  S.,  &  Rusli,  Z.  (2023).  Pengembangan  Wisata  Kampung  Bandar  Berbasis
Collaborative Governance Oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(2), 16011 – 16017. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.8907
Rohman, F., & Arifin, M. (2020). Model Pertanggungjawaban BUMDes Puji Berkah pada Unit Simpan Pinjam. Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang, 5(1). https://doi.org/10.26905/abdimas.v5i1.3368
Saeed, S., Arshad, M. Y., & Ahmed, A. S. (2023). Advancing circular economy in industrial chemistry and environmental engineering: Principles, alignment with United Nations sustainable development goals, and pathways to implementation. European Journal of Chemistry, 14(3), 414 – 428. https://doi.org/10.5155/eurjchem.14.3.414-428.2452
Safira Iman Niar, U., Wahyu Oktavendi, T., & Irawan, D. (2024). Analisis Tata Kelola Keuangan Bumdes Berdasarkan Prinsip Corporate Governance Di Kabupaten Magetan. Value : Jurnal Manajemen Dan Akuntansi, 18(3), 1081 – 1091. https://doi.org/10.32534/jv.v18i3.5122
Samitthiwetcharong, S., Kullavanijaya, P., Suwanteep, K., & Chavalparit, O. (2023). Towards sustainability through the circular economy of plastic packaging waste management in  Rayong  Province,  Thailand.  Journal  of  Material  Cycles  and  Waste  Management, 25(4), 1824 – 1840. https://doi.org/10.1007/s10163-023-01657-0
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
Thamrin,  H.,  Dunggio,  I.,  &  Rahim,  S.  (2022).  Evaluasi  Pengelolaan  Sampah  Di  Kota
Gorontalo. Jambura Edu Biosfer Journal, 4(1), 44 – 55. https://doi.org/10.34312/jebj.v4i1.14421
Zahrah, Y., Yu, J., & Liu, X. (2024). How Indonesia’s Cities Are Grappling with Plastic Waste:
An  Integrated  Approach  towards  Sustainable  Plastic  Waste  Management. Sustainability, 16(10), 3921. https://doi.org/10.3390/su16103921