Penerapan Hukuman Kebiri di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam

## Jauhar Nashrullah
Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia jauharnash@gmail.com
Abstract
Keywords: Castration,  Criminal  Law, Islamic Law.
There were pros and cons in various circles regarding the application of additional castration crimes in Indonesia for perpetrators of sexual crimes.  This  paper  will  examine  the  application  of  castration  in Indonesia from the perspective of Islamic legal. This research includes the  type  of  normative  juridical  research  and  will  use  statutory, conceptual,  and  case  approaches.  Primary,  secondary,  and  tertiary legal materials collected through library research will later be analyzed qualitatively using prescriptive and descriptive methods. The results of the study concluded that the application of castration in Indonesia is included  in  the  Ta'zir  category,  so  the  application  of  castration  in Indonesia  is  very  feasible  in  Indonesia.  Even  its  application  is  not arbitrary, because through a strict mechanism and the nature of this punishment  is  limited  to  child  sexual  crimes.  This  castration  is temporary,  not  permanent.  So  this  application  needs  to  be  done  to provide a deterrent effect and reduce the risk of recidivism.
Abstrak
Kata Kunci: Kebiri,  Hukum  Pidana, Hukum Islam
Terjadi pro-kontra di berbagai kalangan perihal penerapan pidana tambahan kebiri kimia di Indonesia bagi pelaku kejahatan seksual. Tulisan ini akan mengkaji penerapan pidana kebiri di Indonesia dari perspektif hukum islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif,  akan  digunakan  pendekatan  perundang-undangan, konseptual dan kasus. Bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier yang  dikumpulkan  melalui  studi  kepustakaan  nantinya  akan dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif dan deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan kebiri di Indonesia termasuk kategori Ta’zir, jadi penerapan kebiri di Indonesia sangat layak diterapkan di Indonesia. Pun penerapanya tidak sembarangan, karena  melalui  mekanisme  yang  ketat  dan  sifat  pemidanaan  ini terbatas untuk kejahatan seksual anak. Kebiri ini pun sementara jadi, tidak  permanen.  Maka  penerapan  ini  perlu  dilakukan  untuk memberikan efek jera serta mengurangi resiko residivisme.
Pendahuluan
Perkembangan  arus  globalisasi  dan teknologi  di  abad  ke-21  ini  terus-menerus membawa  perubahan  di  segala  sektor kehidupan.(Ngafifi, 2014) Hal tersebut juga mendorong  beragamnya  bentuk-bentuk tindak  kejahatan  yang  hadir  di  tengah masyarakat. Salah satu jenis kejahatan yang marak terjadi kini adalah kejahatan seksual.
Hampir setiap hari di media sosial dan berita selalu  muncul  kasus-kasus  kejahatan seksual mulai dari pemerkosaan,
pencabulan, pelecehan seksual, eksibisionisme hingga kekerasan seksual.
Harus  diakui  pesatnya  perkembangan teknologi  dan  internet  mendorong pengaruh-pengaruh negatif yang mempengaruhi  perilaku  manusia.  Masalah seksual memang menjadi salah satu hal yang dapat  menimbulkan  ekses  kemelut  di kehidupan sosial masyarakat. Jika mencermati  berbagai  kasus  kejahatan seksual yang terjadi di Indonesia, fenomena tersebut  mulai  mengalami  eskalasi.  Salah satu  penyebab  semakin  tingginya  kasus kejahatan  seksual    adalah  pengaruh mudahnya  mengakses  konten-konten pornografi  di cyberspace .  (Koran  Media
Indonesia,  2022)  Menurut  berbagai penelitian yang dilakukan oleh banyak ahli, mengkonsumsi  konten-konten  pornografi sangat  berdampak  negatif  bagi  kesehatan seseorang,  termasuk  kelainan  otak  dan hormon serta masalah psikologis seseorang. Terutama bagi mereka dengan pikiran yang belum matang pada usia anak-anak(Ramli, 2004).
Harus  diakui  perkembangan  teknologi tidak  jadi  satu-satunya  faktor  yang mendorong meningkatnya kasus kejahatan seksual.  Ada  alasan  psikologis  pelaku, kesempatan  hingga  kondisi  lingkungan masyarakat  menjadi  beberapa  alasan mendorong  terjadinya  kejahatan  seksual. Kejahatan seksual merupakan salah satu isu penting  dan  rumit  dari  seluruh  peta kekerasan karena ada dimensi yang sangat khas  bagi  perempuan.(Mardiya,  2017) Namun  kini  dimensi  itu  meluas,  karena anak  sekarang  menjadi  salah  satu  korban yang rentan akan kejahatan ini.
Yang  harus  menjadi  perhatian  adalah semakin  masifnya  kasus-kasus  kejahatan seksual  yang  terjadi  di  Indonesia  dalam beberapa tahun terakhir. Paling menggemparkan  tentu  terjadinya  banyak
kasus  kejahatan  seksual  di  lingkungan pendidikan bahkan pesantren. Ruang yang dianggap  tempat  aman  untuk  menuntut ilmu  dan  steril  dari  predator  seksual ternyata  menjadi  sarang  para  predator seksual.  Bahkan  tidak  jarang  korbanya masih  dibawah  umur  dan  lebih  dari  satu. (Setyowati, 2022)
Beberapa  kasus  yang  menghebohkan publik tentu adalah kasus seorang Ustad di Garut  yang  korbanya  mencapai  13 santriwati, ada juga kasus kejahatan seksual yang dilakukan seorang motivator ternama di  SSP  Batu,  atau  kasus  kekerasa  seksual dan pencabulan yang dilakukan Bechi anak kyai  Pesantren  Shidqiyah  di  Jombang. Terbaru,  yang  sangat  mencengangkan publik  adalah  kasus  pemerkosaan  dan pencabulan  yang  dilakukan  oleh  remaja terhadap Ibu dan adik kandungnya sendiri di  Lampung  akibat  kecanduan  pornografi.
Rentetan kasus yang saya uraikan tersebut hanya  sedikit  potret  dari  banyaknya kejahatan  seksual  di  Indonesia,  bahkan masih banyak kasus-kasus lain yang belum terungkap.
Yang  paling  disorot  tentu  banyaknya korban kejahatan seksual adalah anak-anak.
Ini  bukan  hanya  mengancam  keselamatan jiwa,  psikis  serta  masa  depan  anak.  Tapi masa  depan  bangsa  juga  terancam,  karena anak merupakan modal utama pembangunan bangsa di masa mendatang.
Merespon  masifnya  kejahatan  seksual anak yang terjadi di Indonesia, pemerintah kemudian  menerbitkan  Perppu  perubahan UU  Perlindungan  Anak  yang  kemudian diundangkan  menjadi  UU  No.  17  Tahun 2016. Salah satu yang menarik adalah pasal 81  yang  memuat  pidana  tambahan  berupa kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual anak.  Undang-undang  tersebut  semakin berkepastian  hukum  setelah  pemerintah menerbitkan  PP RI No. 70 Tahun 2020 yang merupakan  aturan  turunan  UU  tersebut. Yang  didalamnya  mengatur  secara  teknis pelaksanaan  tindakan  kebiri  kimia  hingga pengumuman  identitas  pelaku  kekerasan seksual.
Namun dalam perkembanganya penerapan  kebiri  kimia  bagi  pelaku kejahatan seksual anak membelah pendapat masyarakat,  terdapat  pihak  yang  pro maupun  yang  kontra.  Pihak  yang  setuju terhadap penerapan kebiri kimia menganggap bahwa pidana ini efektif untuk
Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam
memberi  rasa  takut  serta  dapat  mencegah kejahatan  yang  lebih  besar  dan  dampak yang lebih luas. Sementara kelompok yang menyuarakan  kontra  adalah  kelompok pegiatan  HAM  dan  beberapa  tokoh agamawan.
Dalam  perspektif  HAM  penerapan pidana  kebiri  yang  diperintahkan  oleh pengadilan  tidak  boleh  dilakukan  karena bertentangan  dengan  Bioetik  yakni  etika hidup yang diterapkan dalam dunia medis. Kebiri  juga  dinilai  merupakan  bentuk penghukuman  tidak  manusiawi  dan merendahkan  martabat  manusia.(Roslaili, 2022)
Sementara  dalam  perspektif  hukum islam  beberapa  pihak  menganggap  kebiri bagi predator seksual bertentangan dengan hukum islam karena merenggut hak kodrati seorang manusia. Selain itu hukuman kebiri tidak  dijelaskan  secara  eksplisit  dalam  Al- Quran  dan  Hadist.(Rais  dan  Said,  2020)
Namun juga tidak sedikit fatwa dan ulama kontemporer  memandang  kebiri  boleh dilakukan.
Berangkat dari  uraian diatas,  tulisan  ini akan mencoba mengkaji penerapan pidana kebiri dalam perspektif hukum islam. Maka
sebagaimana  hal  yang  telah  diuraikan panjang-lebar  sebelumnya,  penulis  akan melakukan kajian dengan rumusan masalah “ Bagaimana  Penerapan  Pidana  Kebiri  Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam?”.
Metode
Penelitian ini merupakan jenis penelitian Normative Legal  Research .(Benuf dan Azhar,
2020) Pendekatan penelitian yang digunakan  penulis  dalam    penelitian  ini adalah  pendekatan    perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai  aturan  hukum  yang  berkaitan dengan  masalah  yang  diteliti(Marzuki, 2008),  pendekatan  konseptual  yakni  suatu pendekatan  dengan  memberikan  sudut pandang  analisa  penyelesaian    hukum dilihat  dari  konsep  dan  norma  hukumnya dan  pendekatan  kasus  yakni  suatu pendekatan untuk memberikan argumentasi  hukum  dalam  perspektif peristiwa yang terjadi.
Bahan  hukum  yang  penulis  gunakan dalam  penelitian  ini  terdiri  atas  bahan hukum  primer,  sekunder  dan  tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini  yaitu  dengan  melakukan  studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum
kemudian  dianalisa  menggunakan  analisis kualitatif yakni metode analisis data secara deskriptif  analitis.(Soekanto dan Mamudji, 2015)
Hasil dan Pembahasan
Amandemen ketiga UUD 1945 pada awal abad 21 semakin mempertegas posisi negara Indonesia  sebagai  negara  berdasarkan  atas hukum.  Ini  sebagaimana  pasal  1  ayat  (3) UUD  NRI  1945  yang  berbunyi  “ Negara Indonesia  adalah  negara  hukum ”.  Pasal tersebut sekaligus memberikan pemaknaan bahwa  negara  Indonesia  bukan  negara berdasarkan  atas  kekuasaan  ( machstaat) , melainkan  negara  yang  dijalankan berdasarkan  atas  hukum  ( rechstaat ).  Lalu negara  hukum  seperti  apa  yang  dianut  di Indonesia?  Apakah  negara  hukum  dalam arti rechtsstaat seperti  yang  dikemukakan Julis  Stahl  yang  identik  dengan  negara hukum  sistem  eropa  continental.  Atau konsep  negara  hukum  yang  ada  dalam negara Anglo Saxon yang oleh A. V. Dicey diperkenalkan sebagai rule of law .
Negara  hukum  Indonesia  dijiwai  oleh norma  dasar  dan  cita  hukum  yakni Pancasila.  Yang  semuanya  tertuang  dalam UUD  NRI  1945  (Pembukaan  dan  Batang
Tubuh).  Yang  kemudian  semuanya berkonsekuensi  pada  ciri  khas  negara hukum  Indonesia  yakni:  a)  Negara berkedaulatan  rakyat;  b)  Negara  kesatuan dan  negara  bangsa;  c)  Negara  berdasarkan atas  hukum;  d)    Negara  berdasarkan  atas Ketuhanan Yang Maha Esa; dan e) Negara berdasarkan asas kekeluargaan. (Jurdi, 2016) Konsep  tersebutlah  yang  kemudian melahirkan sistem hukum negara Indonesia yang  memiliki  ciri  khas  yang  kemudian dikenal  dengan  Sistem  Hukum  Pancasila. Mahfud  MD  menjelaskan  bahwa  sistem yang  dianut  Indonesia  bersifat  prismatik, dimana terdapat perpaduan konsep-konsep baik  dari  sistem  yang  telah  ada  yang disesuaikan  dengan  nilai-nilai  kebangsaan Indonesia  yang  khas.  Ini  juga  merupakan konsekuensi  Pancasila  yang  diperas  dari nilai-nilai  universal  baik  dari  pandangan individualisme/kolektivisme, konsep rechtsstaat ,  konsep rule  of  law,  living  law hingga nilai agama. Sitem hukum Pancasila merupakan  peleburan  berbagai  konsep, sehingga  itulah  sistem  hukum  Indonesia terdiri  atas  unsur-unsur  hukum  barat, hukum  kebiasaan/adat,  dan  hukum Islam.(Hadi, 2016)
Sebagai negara muslim terbesar di dunia, konsekuensi yang terjadi adalah banyaknya produk-produk  hukum  positif  yang mengatur  mengenai  hukum  islam.  Namun di Indonesia tidak diterapkan hukum Islam secara  menyeluruh  seperti  di  beberapa negara Jazirah Arab, namun pada dasarnya nilai-nilai yang terkandung dalam Islamlah yang  diterapkan  di  Indonesia.  Ini diaktualisasikan  dalam  beberapa  produk perundang-undangan seperti UU Perkawinan,    UU  Peradilan  Agama,  UU Wakaf,  UU  Zakat,  UU  Penyelenggaraan Haji dan Umrah hingga UU Zakat. Bahkan Indonesia  juga  memberikan  Desentralisasi Asimetris kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam  (NAD)  untuk  menerapkan peraturan berbasis syariah serta memberikan  kebebasan  penerapan  jinayat disana.
Di  Indonesia  walaupun  menerapkan hukum islam dalam hukum positif, namun tidak semua jenis hukum Islam diterapkan salah  satunya  hukum  jinayat.  Penerapan jinayat  di  Aceh  pun  juga  terbatas penerapanya.  Qanun  Jinayat  di  Aceh memang mengatur perbuatan yang dilarang syariat  Islam,  dan  penghukuman  yang
dijatuhkan  oleh  Hakim.  Jenis-jenis  yang diatur meliputi khamr , Judi, khalwat, Ikhtilat, zina,  pelecehan  seksual,  pemerkosaan, menuduh  orang  berbuat  zina  dengan kurangnya sanksi hingga LGBT. Penerapan hukumanya  melalui  cambuk,  denda  emas dan cambuk.(Ulya, 2016)
Yang menarik adalah melihat bagaimana pemidanaan  baik  hukum  nasional  dan hukum jinayat yang sama-sama mengalami kebimbangan  perihal  menyikapi  hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap  anak.  Baru-baru  ini  terjadi  pro- kontra  di  masyarakat  setelah  pemerintah mengeluarkan  hukum  baru  berupa penerapan  hukuman  kebiri  kimia  bagi pelaku  kejahatan  seksual  berat  terhadap anak.  Penolakan  bahkan  dilakukan  oleh berbagai  kalangan  agamawan  dan  pegiat HAM.
Sementara  di  Aceh  yang  menerapkan pemidanaan jinayat serta hukuman represif terhadap  pelaku  kejahatan  seksual  juga masih  terbatas  pada  hukuman  cambuk, denda  dan  pengadilan.  Bahkan  baru-baru ini Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh  mengeluarkan  fatwa  larangan penerapan  hukuman  kebiri  bagi  manusia
(haram hukumnya) yang dituangkan dalam Fatwa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebiri.
(Setyadi, 2021)
Namun  perbedaan  pandangan  juga terjadi  di  kalangan  ulama,  misalnya penelitian yang dilakukan oleh Melina Dwi Ratnasari  menjelaskan  bahwa  di  kalangan ulama  NU  dan  Muhammadiyah  beberapa ulama  mengatakan  setuju  penerapan hukuman  kebiri  kimia  karena  sifatnya hanya  sementara  dan  hanya  mengurangi libido  serta  gairah  seksual  pelaku.  Para ulama yang setuju berpendapat bahwa asal membawa  kemaslahatan  penerapan  kebiri kimia  diperbolehkan,  Sementara  beberapa ulama  yang  tidak  setuju  menganggap penerapan kebiri kimia tidak ada dalil nash nya  serta  jika  diterapkan  belum  tentu menyelesaikan  masalah  atau  memberikan efek jera. (Ratnasari, 2018).
Sebelum penulis menganalisis lebih jauh, perlu kiranya menguraikan terlebih dahulu perihal  hukuman  kebiri  bagi  manusia. Sebenarnya  penerapan  hukuman  kebiri pernah  dilakukan  di  Eropa  abad pertengahan.  Bahkan  sampai  saat  ini hukuman  ini  juga  diterapkan  di  beberapa negara  seperti  Jerman,  Amerika  serikat,
Ceko  dan  beberapa  negara  di  Amerika Latin.(Supiyati, 2020)
Kebiri  sendiri  dalam  perkembanganya dapat  dilakukan  melalui  dua  cara  yakni kebiri fisik dan melalui kebiri kimia. Kebiri fisik  dilakukan  melalui  amputasi  alat seksual  atau  bedah  internal  yang memungkinkan  pelaku  mengurangi  kadar hormon testoteron dan mengurangi gairah seksual.  Sementara  di  masa  yang  semakin canggih  juga  terdapat kebiri  kimia  dengan cara memasukkan zat-zat tertentu ke dalam tubuh  manusia  dengan  hasil  yang  sama dengan kebiri fisik yakni mengurangi gairah seksual seseorang.(Nurhidayat, 2019)
Sementara  jenis  hukuman  kebiri  yang diterapkan  di  Indonesia  sebagai  pidana tambahan  bagi  pelaku  kejahatan  seksual anak  adalah  kebiri  kimia.  Sifatnya  pun hanya  sementara,  jadi  ketika  obat  atau  zat kima  tidak  diberikan  maka  gairah  dan dorongan  seksual  pelaku  kejahatan  akan kembali  lagi.  Pun  sifat  pemidanaan  kebiri kimia ini akan disertai rehabilitasi.(Aldionita  Chairi,  Zairani  Lisi dan Apriyani, 2022)
Penulis  beranggapan  penerapan  kebiri terhadap  pelaku  kejahatan  seksual  anak
Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam
sangat  layak  diterapkan  di  Indonesia.  Pun kebiri  yang  dilakukan  oleh  kebijakan  ini adalah kebiri kimia. Sifatnya pun berbentuk pelemahan  atau  pengurangan  hormon testoteron atau gairah seksual pelaku dalam jangka  waktu  tertentu.  Jadi  hal  tersebut bukan  sebuah  bentuk  pelanggaran  hak kodrati  seseorang,  namun  sebuah  bentuk pemidaan  yang  bahkan  sebenarnya  tidak sebanding dengan penderitaan dan trauma yang dialami korban.
Jika dicermati dari kasus-kasus kejahatan seksual  yang  divonis  pidana  tambahan berupa  pidana  kebiri.  Sampai  saat  ini terdapat beberapa kasus, sebagai berikut:
1) Kasus  Herry  Wirawan  (Pimpinan Pesantren):  Ia  divonis  hukuman  mati dan pidana tambahan vonis kebiri kimia karena  telah  memperkosa  sebanyak  13 santriwatinya  dan  dari  pemerkosaan tersebut lahir 9 orang anak;
2) Kasus  Aris  Mojokerto:  Divonis  12 Tahun  penjara  dan  denda  100  juta rupiah  ditambah  pidana  tambahan kebiri kimia karena terbukti memperkosa 9 anak dibawah umur;
3) Kasus  Rahmat  Santosa  (Pembina Pramuka):  Divonis  12  Tahun  penjara
dan  3  tahun  kebiri  kimia  karena melakukan pencabulan terhadap 15 anak didiknya;
4) Kasus  Dian  Ansori  (Petugas  Pusat Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A) Lampung  Timur):  Ia  divonis  20  tahun penjara dan pidana kebiri kimia karena telah memperkosa korban perkosaan.(Tamtomo, 2022)
Dari  kasus-kasus  tersebut  menunjukan bahwasanya  penerapan  vonis  tambahan berupa  kebiri  kimia  diterapkan  terhadap kejahatan  yang  memang  benar-benar kategori biadab serta korbanya adalah anak. Kebiri kimia tidak diterapkan sembarangan terhadap  pelaku  kejahatan  melainkan kasus-kasus tertentu dan dibatasi kejahatan seksual terhadap anak yang kadarnya berat.
Jika  merujuk  dalam  perspektif  hukum Islam, terjadi perbedaan pendapat hukuman kebiri  terutama  berkaitan  dengan  rujukan serta  dalil  nashnya  nya  secara  eksplisit dalam Al-Quran maupun Hadist. Al-Quran tidak  menjelaskan  secara  jelas  hukum terkait  dengan  kebiri,  namun  banyak ulama-ulama  menggunakan  Hadist  yang diriwayatkan  oleh  Ibnu  Mas’ud  yang
mengatakan “ Dahulu kami pernah berperang bersama  Nabi  SAW  sedang  kami  tidak bersama istri-istri. Lalu kami bertanya kepada Nabi  SAW,  ‘bolehkah  kami  melakukan pengebirian? ’, Maka Nabi SAW melarangnya.”(H. R. Bukhori) Selain hadist tersebut juga digunakan salah satu Riwayat yang menceritakan bahwa “ Rasulullah SAW telah menolak Utsman bin Mazh’un RA untuk melakukan tabattul (meninggalkan kenikmatan  duniawi  demi  ibadah  semata).
Kalau sekiranya Rasulullah SAW mengizinkan  Utsman  bin  Mazh’un  untuk melakukan  tabattul,  niscaya  kami  sudah melakukan pengebirian .” (H. R. Bukhori)
Jika dicermati secara kontekstual, penulis memandang terkait hadist yang diriwayatkan  Ibnu  Mas’ud  tersebut mengapa nabi melarang pengebirian karena pada saat itu situasi sedang perang. Jika para kaum  muslimin  selamat/menang  serta kembali  ke  rumah  masing-masing,  maka kewajiban  para  suami  untuk  memenuhi nafkah batin para istri tidak dapat dilakukan jika  melakukan  pengebirian.  Hal  tersebut dapat  menimbulkan  masalah  jauh  yang lebih  besar.  Karena  itulah  mengapa Rasulullah melarang pengebirian bagi para
sahabat  saat  perang.  Jadi  hadist  tersebut bukan sebuah  larangan  pengebirian secara luas  atau  larangan  pengebirian  terhadap pelaku kejahatan seksual.
Sementara  untuk  hadist  berikutnya  hal tersebut konteksnya adalah terkait Ustman bin  Affan  bukan  pengebirian.  Hal  yang dapat  disimpulkan  dari  hadist  tersebut adalah Rasulullah SAW menolak keinginan Ustman  untuk tabattul ,  karena  pada dasarnya  kenikmatan  duniawi  tidak  selalu pada hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Banyak  kenikmatan-kenikmatan  duniawi yang  pada dasarnya adalah  bentuk  nikmat karunia dan balasan Allah SWT di dunia.
Saya  sepakat  dengan  apa  yang disampaikan  oleh  K.H.  Abdurrahman Nafis,  bahwa  larangan  kebiri  tidak  diatur secara  jelas  dalam  Al-Quran  ataupun Sunnah. Dan hukuman kebiri kimia masuk kedalam hukuman Ta’zir karena hukuman kebiri  kimia  dibuat  oleh  pemimpin  untuk mencegah  suatu  kerusakan  di  dunia  yakni kejahatan  seksual  terhadap  anak  yang dampaknya  sungguh  sangat  besar  bukan hanya untuk saat ini namun di masa depan karena menimbulkan trauma  dan merusak masa depan anak. (Ratnasari, 2018) Misalnya
Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam
jika  anak  tersebut  merupakan  korban sodomi,  beberapa  penelitian  mengungkap bahwa besar kecenderungan korban sodom ini akan mengalami perilaku penyimpangan seksual di masa depan.
Sementara  tak’zir  sendiri  merupakan hukuman yang nash nya tidak diatur secara eksplisit  dalam  Al-Quran  dan  Al-Hadits alhasil  harus  ditetapkan  oleh  pemerintah atau waliyul  amri dengan  cara  berijtihad.
Penegakan  suatu  hukum  di  negara  harus sesuai  dengan  kehendak  penentu  suatu hukum  yakni  Allah  SWT  dan  Rasulullah SAW. Namun ketika hukum tersebut tidak disebutkan dan ditentukan secara eksplisit oleh syar’i maka  pemerintah  sebagai perwujudan  khalifah  di  bumi  berhak menetapkan hukum.(Syarbaini, 2019)
Kemudian  penulis  juga  berpendapat mengapa  kebiri  tidak  diterapkan  di  zaman Nabi Muhammad SAW. Di zaman tersebut hukuman  bagi  pemerkosa  sudah  termasuk kategori  berat dan akhir  kisah  bagi  pelaku tersebut kematian atau pengasingan. Salah satu  contoh  ada  kisah  yang  diriwayatkan oleh  Imam  Tirmidzi  dan  Abu  Dawud, bahwa  dikisahkan  terdapat  perempuan yang akan sholat berjamaah dicegat seorang
laki-laki lalu ia diperkosa. Lalu perempuan tersebut  melaporkan  kepada  Rasulullah SAW  dan  lelaki  tersebut  mengakui perbuatan  tersebut.  Akhirnya  Rasullulah bersabda  bahwa  perempuan  tersebut terbebas  dari  dosa  karena  ada  unsur paksaan, sementara lelaki yang mengakuinya  tadi  dihukum  rajam.  Ini menunjukkan bahwa hukuman kebiri tidak dimungkinkan  bagi  seseorang,  karena konsekuensi dan hukuman bagi pemerkosa adalah rajam.
Beberapa  ulama  juga  beranggapan  dan berijtihad  bahwa  penetapan  kasus  hukum Islam  terhadap  kasus-kasus  kejahatan seksual harus merujuk hukum asalnya yang jelas  yakni  perzinahan  dan  komoseksual, Misalnya  merujuk  hukum  yang  jelas,  jika kejahatan  seksual  terhadap  anak  masuk kategori  perzinahan  maka  hukumnya cambuk  100  kali  atau  rajam  (bunuh).  Jika kejahatan  tersebut  masuk  kategori homoseksual  (Sodom)  maka  hukumanya mati.
Namun  masalahnya  hukuman  cambuk 100 kali, rajam bahkan dibunuh bagi pelaku homoseksual  tidak  diterapkan  di  berbagai negara  bahkan  beberapa  negara  Islam.
Indonesia  pernah  menerapkan  hukuman tersebut  namun  itu  jauh  sebelum  menjadi negara  seperti  sekarang  karena  diterapkan di  zaman  berkembangnya  kerajaan  Islam. Itupun  terdapat  beberapa  modifikasi menyesuaikan titah khalifah/Raja di zaman itu. NAD pun yang diberikan keiistimewaan  menerapkan  perda  syariah sangat sulit menerapkan hukuman ini. Pada dasarnya  eksistensi  fiqih  zina  dan penerapan  jinayat  (rajam  dan  dibunuh) dalam  pemidanaan  di  Aceh  bahkan Indonesia sangat sulit secara luas walaupun mayoritas  penduduknya  Islam.  Ini  juga merupakan  konsekuensi  dari  adanya hukum  nasional  Indonesia  yang  sifatnya campuran.  Indonesia  juga  negara  yang multikultural  dan  dari  berbagai  latar belakang  golongan.  Jika  menerapkan hukuman jinayat (rajam, dibunuh) tersebut berpotensi  melanggar  HAM  dan  keadilan manusia  lainya.(Magfiroh  dan  Az-Zafi, 2020)
Penerapan  hukuman  kebiri  kimia  yang diatur oleh hukum Indonesia, jika dicermati secara mendalam mekanismenya pun tidak dilakukan serampangan. Bahkan
mencerminkan prinsip-prinsip memanusiakan manusia.
Pertama hukuman ini  hanya dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang berat. Ini juga dapat dilihat dari vonis-vonis yang telah dijatuhkan hakim di beberapa kasus yang dipaparkan sebelumnya. Kedua penerapan  pidana tambahan  hanya  dapat  dijatuhkan  pada terdakwa yang bukan anak. Ketiga tindakan kebiri  juga  dilakukan  maksimal  dalam jangka  waktu  dua  tahun  dan  dilakukan petugas  yang  berkompetensi. Keempat tindakan  kebiri  kimia  pun  tidak  langsung diberikan  kepada  terpidana,  melainkan masih  melalui  tahapan-tahapan  penilaian klinis dan kesimpulan. Jadi tahapan tersebut menentukan  terpidana  layak  atau  tidak dijatuhi tindakan kebiri kimia. Kelima jenis kebiri  yang  dilaksanakan  adalah  kebiri kimia  yang  sifatnya  sementara,  jadi  tidak ada  upaya  menghapus  hak  kodrati seseorang.  Penulis  dapat  menyimpulkan bahwa  tindakan  ini  sama  dengan penjatuhan pidana penjara yang merampas kemerdekaan  seseorang  sementara  waktu. Apalagi  kebiri  kimia  ini  dilakukan  dan
Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam
dipantau  langsung  oleh  tenaga  ahli  yang berkompetensi.
Penerapan  hukuman  kebiri  kimia sejatinya dimaksudkan untuk memberikan hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual  berat  terhadap  anak.  Pun  tidak dilakukan sembarangan. Mekanisme tindakan  kebiri  kimia  dilakukan  secara ketat  dan  dilakukan  oleh  tenaga  ahli  yang berkompetensi.
Tindakan  kebiri  memiliki  fungsi memberikan  efek  jera  dan  hukuman sementara bagi terpidana kejahatan seksual anak. Disamping penerapan tindakan kebiri kimia,  juga  dilakukan  rehabilitasi  bagi pelaku kejahatan seksual anak. Agar kelak ketika  bebas  dari  masa  hukuman  potensi untuk melakukan residivisme  tidak terjadi lagi.
Jika  ada  anggapan  yang  menganggap kebiri  kimia  dapat  merubah  ciptaan  Allah SWT terutama berkaitan dengan memasukkan  hormon  estrogen  sebagai bagian zat kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh terpidana. Penulis mengganggap hal tersebut  kecil  peluangnya,  memang  benar salah  satu  resiko  kebiri  kimia  adalah pembesaran payudara.
Namun  harus  dipahami  juga  bahwa tindakan  kebiri  kimia  ini  diawasi  dan dipantau  langsung  oleh  ahli.  Tidak dilakukan  sembarangan  atau  melalui potong  alat  kemaluan  (penis,  testis).  Dan sifatnya  pun  sementara  dan  maksimal dilakukan selama jangka waktu dua tahun. Tidak  ada  jangka  waktu  minimal memberikan  arti  bahwa  apabila  terjadi dampak atau resiko buruk maka ahli dapat melakukan  tindakan  pencegahan  atau penghentian pemberian kebiri kimia.
Selain  itu  sebelum  terpidana  menerima tindakan  kebiri,  terlebih  dahulu  ia  perlu melalui tahapan penilaian klinis yang akan menentukan  ia  layak  atau  tidak  menerima tindakan kebiri. Jadi resiko yang ditakutkan seperti merubah kodrat alami manusia (laki- laki menyerupai perempuan atau sebaliknya)  akibat  kebiri  sangat  minim terjadi.
Simpulan
Pemerintah  mengeluarkan  kebijakan hukum  pidana  tambahan  berupa  tindakan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual anak.  Namun  banyak  pihak  yang  terbelah menyikapi kebijakan ini. Beberapa kalangan yang menolak diantaranya adalah para SJW
( social justice warior) dan beberapa kalangan agamawan.  Tulisan  ini  menyimpulkan bahwasanya dalam perspektif hukum islam, kebiri  tidak  diatur  secara  eksplisit  di  Al- Quran  dan  Hadist.  Dalil-dalil  Hadist  yang dijadikan dasar larangan kebiri jika dilihat secara kontekstual juga tidak mengandung larangan  kebiri  terhadap  pelaku  kejahatan seksual.  Jadi  penerapan  hukuman  kebiri kimia  masuk  kedalam  hukuman  Ta’zir. Dilihat  secara  kontekstual  mengapa  di zaman  Rasulullah  tidak  diterapkan  kebiri juga  karena  hukuman  di  zaman  itu  untuk pelaku zina, pemerkosaan hingga homoseksual itu tergolong berat dan lebih kejam  dari  kebiri  seperti  hukum  rajam hingga  dibunuh.  Penerapan  pidana tambahan  bagi  pelaku  kejahatan  seksual berat sangat layak diterapkan di Indonesia, mengingat  kejahatan  ini  biadab  dan dampaknya  luas  terutama  merusak  masa depan  anak.  Meskipun  dianggap  kejam, penerapan  hukuman  kebiri  di  Indonesia juga  tidak  dilakukan  secara  sembarangan, karena diatur mekanisme yang ketat. Kebiri kimia pun sifatnya  sementara dan dibatasi tindakanya  maksimal  2  tahun  serta dilakukan oleh tenaga ahli berkompetensi.
Penerapan kebiri kimia pada dasarnya akan memberikan  rasa  takut  dan  efek  jera  bagi pelaku  kejahatan  seksual  anak.  Apalagi disamping  tindakan  kebiri  kimia  juga dibarengi rehabilitasi agar pelaku bisa hidup normal  dan  ketika  bebas  resiko  terjadi residivisme  atau  mengulangi  kejahatanya lagi kecil terjadi.
Daftar Pustaka
Aldionita  Chairi,  A.,  Zairani  Lisi,  I.  dan Apriyani, R. (2022) “Penerapan Sanksi Pidana  Tambahan  Kebiri  Kimia Ditinjau  dari  Perspektif  Keadilan,”
Risalah Hukum , 16(2), hal. 106–114. doi:
10.30872/risalah.v16i2.203.
Benuf, K. dan Azhar, M. (2020) “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai  Permasalahan  Hukum Kontemporer,” Gema  Keadilan ,  7(1),
hal. 20–33. doi:
https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33.
Hadi,  S.  (2016)  “Mengkaji  Sistem  Hukum Indonesia  (Kajian  Perbandingan
Dengan  Sistem  Hukum  Lainnya),”
DIH:  Jurnal  Ilmu  Hukum ,  13(2),  hal.
162–174. doi: https://doi.org/
10.30996/dih.v12i24.2244.
Jurdi, F. (2016) Teori Negara Hukum . Malang:
Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam
Setara Press.
Magfiroh,  R.  I.  dan  Az-Zafi,  A.  (2020)
“Eksistensi  Fikih  Dalam  Penerapan Zina  di  Indonesia,” Diktum:  Jurnal Syariah dan Hukum , 18(1), hal. 102–117.
Mardiya, N. Q. (2017) “Penerapan Hukuman Kebiri  Kimia  BagiPelaku  Kekerasan Seksual (Implementation of Chemical Castration  PunishmentFor  Sexual Offender),” Jurnal  Konstitusi, 14(17),
hal. 1–21.
Marzuki, P. M. (2008) Penelitian Hukum . IV.
Jakarta: Kencana.
Ngafifi,  M.  (2014)  “Kemajuan  Teknologi Dan  Pola  Hidup  Manusia  Dalam
Perspektif  Sosial  Budaya,” Jurnal
Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi ,  2(1),  hal.  33–47.  doi:
10.21831/jppfa.v2i1.2616.
Nurhidayat, T. (2019) “Penerapan Hukuman  Kebiri  Bagi  Pelaku Kejahatan  Seksual  di  Indonesia,”
Sospol:  Jurnal  Sosial  dan  Politik ,  24(1), hal. 75–86.
Rais, I. dan Said, H. A. (2020) “The Review of  Castration  Punishment  for
Pedophile
in Islamic Law Perspective,” International  Journal  of
Advanced  Science  and  Technology ,  29, hal. 4932–4937.
Ramli,  A.  (2004) Cyber  Law  Dan  HAKI Dalam  System  Hukum  Indonesia .
Bandung: Refika Aditama.
Ratnasari,  M.  D.  (2018) Pandangan  Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Jawa Timur Terhadap Penerapan Sanksi Pidana  Kebiri  Pada  Pelaku  Pedofilia Berdasarkan Undang – Undangnomor 17 Tahun  2016  Menurut  Hukum  Islam . Universitas  Islam  Negeri  Sunan Ampel Surabaya.
Rheo, C. (2022) “Kasus Kekerasan Seksual Dipicu Maraknya Pornografi di Dunia
Maya,” Media Indonesia .
Roslaili,  Y.  (2022)  “Pro  Kontra  Hukuman
Kebiri,” Serambinews.com , 15 September.
Setyadi, A. (2021) “Ulama Aceh Haramkan Hukuman  Kebiri  Kimia,  Begini Penjelasannya,” Detik.com .
Setyowati,  A.  (2022)  “Perangi  Kejahatan
Seksual di Lingkungan Pendidikan!,”
Detik.com .
Soekanto,  S.  dan  Mamudji,  S.  (2015)
Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu Tujuan Singkat . 17 ed. Jakarta: Rajawali
Pers.
Supiyati,  S.  (2020)  “Kebijakan  Hukum
Kebiri  Kimia  Terhadap  Pelaku Kejahataan  Seksual  dalam  Persfektif
Pemidanaan,” Rechtsregel : Jurnal Ilmu
Hukum ,  3(2),  hal.  247.  doi:
10.32493/rjih.v3i2.8093.
Syarbaini,  A.  (2019)  “Teori  Ta’zir  dalam
Hukum  Pidana  Islam,” Jurnal  Ius
Civile , 4(1), hal. 1–10.
Tamtomo, A. B. (2022) “4 Kasus Kekerasan
Seksual  dengan  Vonis  Hukuman
Kebiri,  Ada  yang  Perkosa  15  Anak
Laki-laki,” Kompas.com .
Ulya,  Z.  (2016)  “Dinamika  Penerapan
Hukum  Jinayat  Sebagai  Wujud
Rekonstruksi Syari’at Islam di Aceh,”
Jurnal Rechts Vinding: Media
Pembinaan Hukum … , 5(April), hal. 135–
148.