## Pengembangan Kemampuan Sumber Daya Aparatur di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur
Rina Marianti 1 ,  DB. Paranoan 2 , Achmad Djumlani 3
Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  dan  menganalisa pengembangan  kemampuan sumberdaya  aparatur  dan  mengetahui faktor  pendukung  dan  penghambatnya  di  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Kutai  Timur.  Penelitian  ini  mempergunakan  pendekatan  kualitatif.  Dari penelitian  ini  diketahui  bahwa  :  1)  Pengembangan  pengetahuan  yang telah dilakukan melalui pemberian kesempatan melanjutkan pendidikan formal  melalui  ijin  belajar  memberi  kontribusi  bagi  organisasi  dengan wujud  mampu  memberi  sumbangsih  pemikiran  bagi  pimpinan  untuk menyelesaikan  masalah  di  dalam  organisasi,  mampu  menerapkan kedisplinan dan manajemen waktu yang lebih baik dalam melaksanakan pekerjaan,  2)  Pengembangan  keahlian  dan  keterampilan  yang  telah dilakukan melalui penugasan kepada pejabat struktural untuk mengikuti diklat  kepemimpinan  belum  dilakukan  secara  maksimal  karena  masih banyak  pejabat  struktural  terutama  yang  menduduki  jabatan  Kepala UPT,  belum  pernah  mengikuti  diklat  kepemimpinan  sama  sekali,  3) Pengembangan keahlian dan keterampilan yang telah dilakukan melalui penugasan  kepada  pegawai  untuk  mengikuti  diklat  teknis  fungsional telah  mampu  memberikan  kontribusi  bagi  organisasi  dengan peningkatan  pengetahuan,  keahlian,  keterampilan  dan  sikap  yang berguna  untuk  dapat  melaksanakan  tugas  jabatan  secara  lebih profesional dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Kata Kunci: pengembangan, kompetensi, aparatur daerah.

## Pendahuluan
Untuk  mendukung  peningkatan  kualitas  pendidikan  menuju penciptaan  daya  saing  daerah,  diperlukan  formulasi  yang  tepat  dalam kerangka pembangunan pendidikan.  Oleh  sebab  itu  pemerintah mengeluarkan  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional.  Otonomi  daerah  yang  telah  dimulai  sejak  1  Januari 2001,  mengakibatkan  bergulirnya  reformasi  dan  demokratisasi  pendidikan, dimana  kewenangan  pengelolaan  pendidikan  diserahkan  pusat  kepada daerah,  yang  meliputi  administrasi  kepegawaian,  keuangan,  perlengkapan dan dokumen pendukungnya.
1 Alumni Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
2 Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
3 Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
Dengan  demikian,  salah  satu  unsur  keberhasilan  pembangunan  non fisik  bidang  pendidikan  di  daerah  akan  dapat  tercapai  dengan  baik  apabila dilaksanakan secara efektif. Maka dalam hal ini, peranan aparatur organisasi publik  seperti  Dinas  Pendidikan  sangat  diperlukan,  sebagaimana  halnya dengan  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Kutai  Timur.  Pendidikan  yang  secara sederhana  dapat  dimaknai  sebagai  usaha  manusia  untuk  membina  jati dirinya  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  ada  dalam  masyarakat  dan kebudayaannya  pada  suatu  daerah,  tentunya  merupakan  hal  yang  penting untuk  diwujudkan  oleh  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Kutai  Timur  dalam rangka  membina  jati  diri  masyarakat  Kutai  Timur  dalam  berkehidupan melalui dua dimensi, yaitu dimensi personal dan dimensi sosial.
Sebagaimana  tertuang  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2001, tugas pokok Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur  adalah  menyelenggarakan  urusan  rumah  tangga  daerah  di  bidang pendidikan. Dengan sejumlah fungsi sebagai berikut :
1) Perumusan,  perencanaan  kebijakan  teknis  Dinas  dengan  pengelolaan pembinaan  umum,  pemberian  bimbingan  sesuai  kebijakan  Bupati  Kutim dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
2) Pengawasan  dan  pengendalian  teknis  Dinas  sesuai  ketentuan  yang berlaku.
3) Pembinaan dan bimbingan terhadap lingkup Dinas.
4) Pengelolaan tata usaha Dinas.
5) Pengelolaan UPTD Pendidikan.
Memperhatikan  muatan  uraian  tugas  pokok  dan  fungsi  Dinas Pendidikan  Kabupaten Kutai  Timur  tersebut  di  atas,  maka  instansi  tersebut memerlukan kinerja yang optimal dalam rangka mencapai tujuannya terkait dengan  pembangunan  daerah  bidang  pendidikan  bagi  masyarakat  di Kabupaten  Kutai  Timur,  mengingat  bahwa  pendidikan  merupakan  investasi yang  penting  bagi  kehidupan  masyarakat  menuju  kesejahteraan.  Terlebih saat  ini  Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Timur  sedang  giat-giatnya  melakukan pembangunan  bidang  sumber  daya  manusia  (SDM)  untuk  menciptakan masyarakat  yang  lebih  sejahtera,  yang  salah  satunya  dapat  diwujudkan melalui  pemenuhan  kebutuhan  akan  pendidikan  secara  baik  oleh  pihak pemerintah.
Pencapaian  tujuan  pembangunan  tersebut  bukanlah  sesuatu  yang mudah,  sebab  harus  didukung  oleh  berbagai  faktor,  diantaranya  adalah faktor sumber daya aparatur yang berkualitas. Faktor sumber daya aparatur merupakan  determinan  penting  dalam  proses  pencapaian  tujuan  organisasi karena  kedudukannya  dalam  organisasi  tidak  hanya  sebagai  obyek  tetapi sekaligus  sebagai  subyek  dalam  proses  pencapaian  tujuan.  Maka  dari  itu keberadaan  sumber  daya  aparatur  harus  diperhatikan  agar  benar-benar mempunyai arti yang bermanfaat untuk kepentingan organisasi.
Tjokroamidjojo  (1993  :  32)  mengatakan  bahwa  faktor  sumber  daya manusia akan memiliki arti penting apabila memenuhi tiga persyaratan, yaitu (1)  memiliki  kemampuan  manajerial  dan profesional,  (2)  memiliki  loyalitas
dan dedikasi yang tinggi, dan (3) memiliki etos kerja dan motivasi kerja yang tinggi.
Padahal  dewasa  ini,  untuk  memperoleh  sumber  daya  aparatur  yang memiliki  persyaratan  sebagaimana  dikemukakan  di  atas,  sangatlah  sukar karena  sumber  daya  aparatur  pemerintah  di Indonesia  secara  umum  masih tergolong  rendah  kemampuan  dan  keahliannya.  Maka  daripada  itulah pengembangan  kemampuan  sumber  daya  aparatur  pemerintah  merupakan upaya  yang  harus  dilakukan  untuk  mengatasi  persoalan-persoalan  yang terjadi  dalam  kaitannya  dengan  tugas  pemerintah  baik  di  tingkat  pusat maupun di daerah, seperti yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
Secara  konseptual,  kebijakan  mengenai  pengembangan  kemampuan sumber  daya  aparatur  berorientasi  untuk  meningkatkan  kualitas  kinerja pemerintah. Namun dalam implementasinya, pengembangan ternyata belum banyak membawa perubahan yang signifikan ( das sein). Padahal seharusnya, upaya-upaya  yang  dilakukan  dapat  membawa  perubahan  bagi  kinerja organisasi ( das sollen).
Hal  tersebut  sesuai  dengan  kenyataan  bahwa  Dinas  Pendidikan Kabupaten Kutai Timur masih belum sepenuhnya dapat melaksanakan tugas pokok  dan  fungsinya  dengan  optimal.  Berdasarkan  hasil  pengamatan sementara  pada  obyek  penelitian,  dari  sisi  pengembangan  kemampuan sumber  daya  aparaturnya  diketahui  bahwa  :  1)  terbatasnya  tingkat pendidikan aparatur, 2) penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang  pendidikan  dan  keterampilannya,  3)  pelayanan  bagi  masyarakat masih  berjalan  lamban.  Oleh  sebab  itu  maka  cukup  beralasan  apabila pengembangan  kemampuan  sumber  daya  aparatur  pada  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Kutai  Timur  perlu  lebih  ditingkatkan.  Dengan  demikian,  maka cukup menarik untuk dikaji lebih mendalam agar dapat terungkap fenomena- fenomena yang terjadi dalam kaitannya dengan pengembangan kemampuan sumber daya aparatur, dan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan akurat,  maka  penulis  menganggap  perlu  dilakukan  sebuah  penelitian lapangan.
Kebijakan Publik Berikut  adalah  beberapa  definisi  kebijakan  publik (public  policy)  menurut sejumlah ahli :
1.   Anderson  (dalam  Tachjan,  2008  :  16)  mengemukakan  bahwa  kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.
2.  Chandler  dan  Plano  (1988  :  107)  mengatakan  bahwa  kebijakan  publik adalah  pemanfaatan  yang  strategis  terhadap  sumbe-sumber  daya  yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah.
3.  Dunn  (2003  :  132)  mendefinisikan  kebijakan  publik (public  policy) sebagai  pola ketergantungan yang kompleks  dari pilihan-pilihan  kolektif
yang  saling  tergantung,  termasuk  keputusan-keputusan  untuk  tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.
4.  Frederich  (dalam  Winarno,  2007  :  17)  menyatakan  bahwa  kebijakan publik  sebagai  suatu  arah  tindakan  yang  diusulkan  oleh  seseorang, kelompok  atau  pemerintah  dalam  suatu  lingkungan  tertentu  yang memberikan  hambatan-hambatan  dan  peluang-peluang  terhadap kebijakan  yang  diusulkan  untuk  menggunakan  dan  mengatasi  dalam rangka  mencapai  suatu  tujuan  atau  merealisasikan  suatu  sasaran  atau maksud tertentu.
5.  Nasucha  (2004  :  37)  mengatakan  bahwa  kebijakan  publik  adalah kewenangan  pemerintah  dalam  pembuatan  suatu  kebijakan  yang digunakan  ke  dalam  perangkat  peraturan  hukum.  Kebijakan  tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.
6.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi,  Evaluasi  Kinerja  dan  Revisi  Kebijakan  Publik  di Lingkungan  Lembaga  Pusat  dan  Daerah,  menjelaskan  bahwa  kebijakan publik  adalah  keputusan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  atau  lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan  tertentu  atau  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  yang  berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak.
Dari  beberapa  pengertian  kebijakan  publik  sebagaimana  tersebut  di atas,  kebijakan  publik  dapat  penulis  artikan  sebagai  serangkaian  tindakan secara  paksa  (sah)  kepada  seluruh  anggota  masyarakat  baik  yang dilaksanakan  atau  tidak  dilaksanakan  dan  dikembangkan  oleh  badan-badan dan  pejabat-pejabat  pemerintah  sebagai  pembuat  keputusan  yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

## Pengembangan Kemampuan
Pengembangan dapat diartikan dari dua sudut yaitu secara makro dan mikro.  Sedarmayanti  (2001  :  26)  mengemukakan  bahwa  secara  makro pengembangan  merupakan  suatu  peningkatan  kualitas  atau  kemampuan manusia  dalam  rangka  mencapai  tujuan  pembangunan  bangsa,  proses peningkatan  mencakup  perencanaan  pengembangan  dan  pengelolaan pegawai untuk mencapai suatu hasil yang optimal, hasil ini dapat berupa jasa, benda atau uang.
Sedangkan  secara  mikro,  pengembangan  dikemukakan  oleh  Martoyo (2000:27)  merujuk  pada  pendidikan  dan  pelatihan,  yang  sama  dengan pengembangan,  yaitu  merupakan  proses  peningkatan  keterampilan  kerja, baik teknis maupun  manajerial. Dimana pendidikan  berorientasi pada  teori, dilakukan  dalam  kelas,  berlangsung  lama,  dan  biasanya  menjawab why. Sedangkan latihan biasanya menjawab how.
Istilah  pengembangan  menurut  Flippo  (dalam  Martoyo,  2000  :  62) dipergunakan  untuk  merujuk  pada  usaha-usaha  peningkatan  pengetahuan maupun keterampilan sumber daya manusia di dalam organisasi.
Dari  beberapa  pendapat  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa pengembangan  merupakan  suatu  usaha  untuk  meningkatkan  pengetahuan, keterampilan  dan  kemampuan  serta  kematangan  berpikir  yang  otomatis diiringi oleh perubahan moral dan perilaku dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Konsep  pengembangan  kemampuan  tidak  terlepas  dari  konsep pengembangan  sumber  daya  aparatur  di  dalam  organisasi.  Terkait  dengan hal  tersebut,  Schuler  dan  Youngblood  (dalam  Soeprapto  dkk,  2000  :  47) mengemukakan  bahwa  pengembangan  sumber  daya  aparatur  pada  suatu organisasi akan melibatkan berbagai faktor seperti pendidikan dan pelatihan, perencanaan  dan  manajemen  karir,  peningkatan  kualitas  dan  produktivitas kerja,  serta  peningkatan  kesehatan  dan  keamanan  kerja.  Kemudian  lebih lanjut  Soeprapto  dkk  (2000:47)  menambahkan  pula  faktor  motivasi  kerja dan  penilaian  prestasi  kerja  sebagai  aspek  yang  tercakup  dalam pengembangan sumber daya aparatur.
Tadjuddin  (1993:5)  mengatakan  bahwa  pengembangan  kemampuan lebih menekankan pada aspek manusia sebagai alat ( means) maupun tujuan akhir  pembangunan.  Dalam  jangka  pendek,  dapat  diartikan  sebagai pengembangan pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan segera tenaga  teknik,  kepemimpinan,  tenaga  administrasi  dan  upaya  ini  ditujukan pada kelompok sasaran untuk mempermudah mereka terlibat dalam sistem sosio-ekonomi di negara itu.
Pengertian  di  atas  meletakkan  manusia  sebagai  subyek  dan  obyek pembangunan,  karenanya  pendidikan  dan  pelatihan  merupakan  aspek  yang cukup penting dilakukan dalam jangka pendek untuk memenuhi tenaga kerja terampil,  berwawasan  luas  serta  memiliki  visi  ke  depan.  Dengan  demikian, pengembangan  sumber  daya  aparatur  merupakan  suatu  proses  yang bermanfaat bagi pembangunan sumber daya manusia.
Metode Penelitian
Sesuai  dengan  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini,  maka penelitian  yang  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Fokus  penelitian  dapat dirinci sebagai berikut: 1) Pengembangan kemampuan sumber daya aparatur yang  terdiri  dari:  a.  pengembangan  pengetahuan  (pendidikan  formal),  b. pengembangan  keahlian  dan  keterampilan  (diklat  teknis  fungsional  dan diklat kepemimpinan). 2) Faktor pendukung dan penghambat pengembangan kemampuan sumber daya aparatur.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah key  Informan,  sebagai sumber  data  utama  dipilih  secara purposive  atau  bertujuan,  yang  dalam penelitian  ini  lainnya  adalah  beberapa  pejabat  struktural  pada  Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur, terutama yang mengetahui dan memiliki tanggungjawab  utama  atas  pelaksanaan  kebijakan  pengembangan
kemampuan  sumber  daya  aparatur  di  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Kutai Timur.  Informan  sebagai  sumber  data  lainnya  dipilih  juga  secara purposive atau bertujuan, yang dalam penelitian ini adalah beberapa aparatur di Dinas Pendidikan  Kabupaten  Kutai  Timur  yang  menjalani  upaya  pengembangan kemampuan  atas  dasar  kebijakan  dari  organisasi.  Dokumen  juga  menjadi sumber data lainnya yang sifatnya melengkapi data utama berupa dokumen- dokumen  yang  berkaitan  dengan  hasil-hasil  pertemuan,  keputusan- keputusan,  peraturan-peraturan,  data  pegawai.  Sumber  data  ini  dipakai untuk  melengkapi  hasil  wawancara  dan  pengamatan  terhadap  tempat  dan peristiwa.  Data  dari  dokumentasi  sangat  berguna  untuk  memberikan deskripsi  tentang  karakteristik  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Kutai  Timur beserta sumber daya aparaturnya.
Dalam  penelitian  kualitatif  kedudukan  peneliti  menurut  Moleong (1990  :  121)  sekaligus  bertindak  sebagai  perencana,  pelaksana,  pengumpul data,  analisis,  penafsir  data  dan  pada  akhirnya  ia  menjadi  pelopor  hasil penelitiannya.  Instrumen  penelitian  dimaksudkan  sebagai  alat  pengumpul data.  Menurut  Guba  dan  Lincoln  (dalam  Moleong,  1990:  121-125),  manusia sebagai instrumen penelitian mencakup tiga hal, yaitu : 1) mencakup ciri-ciri umum,  2)  kualitas  yang  diharapkan,  dan  3)  kemungkinan  peningkatan manusia  sebagai  instrumen  dalam  penelitian.  Dalam  studi  ini  instrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang dibantu alat tulis menulis (ATK) serta panduan wawancara.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pengembangan  kemampuan  sumberdaya  aparatur  pada  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Kutai  Timur  terdiri  atas  upaya  memberikan kesempatan  studi  lanjut  pendidikan  formal  sebagai  bentuk  pengembangan intelektualitas  pegawai  serta  mengikutsertakan  pegawai  dalam  kegiatan diklat  dalam  jabatan  yang  meliputi  diklat  kepemimpinan  dan  diklat  teknis fungsional  dalam  rangka  pengembangan  kemampuan  keahlian  dan keterampilan pegawai.

## Pengembangan Pengetahuan
Pengembangan  pengetahuan  sumberdaya  aparatur  di  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Kutai  Timur  dilakukan  dengan  pemberian kesempatan melanjutkan pendidikan formal melalui pemberian  kesempatan bagi pegawai untuk studi lanjut. Pendidikan formal adalah pembinaan dalam proses  pengembangan  melalui  kegiatan  belajar  untuk  berpikir  dalam lembaga  pendidikan  formal,  seperti  sekolah,  akademi,  perguruan  tinggi  dan sebagainya.
Pemberian  kesempatan  melanjutkan  pendidikan  formal  disamping membawa  manfaat  bagi  individu  pegawai  akibat  dapat  mencapai  gelar tertentu,  organisasi  juga  memperoleh  manfaat  karena  program  investasi sumberdaya aparatur menganut prinsip link and match antara karakteristik pekerjaan dengan program pendidikan formal yang diikuti pegawai. Dengan
demikian,  pemberian  kesempatan  studi  lanjut  bagi  pegawai  mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kapasitas dan kinerja organisasi.
Kesempatan  untuk  studi  lanjut  pendidikan  formal  pada  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Kutai  Timur  diberikan  kepada  lima  orang  pegawai, tiga orang pada tahun 2007 dan telah selesai, dua orang pada tahun 2011 dan masih  sedang  dalam  tahap  penyelesaian  studi.  Disamping  memberikan manfaat  bagi  individu  pegawai  yang  bersangkutan,  pemberian  kesempatan melanjutkan  pendidikan  formal  juga  membawa  manfaat  bagi  organisasi dalam bentuk manfaat investasi sumberdaya aparatur ( human investment).
Model  intelektual  dikatakan  oleh  Steward  (1997  :  64)  merupakan kekayaan  organisasi  yang  berupa  kepemilikan  materi  intelektual pengetahuan dan informasi yang dapat dilakukan melalui pendidikan formal yang diikuti oleh anggota organisasi. Maka melalui pembinaan dalam proses pengembangan  melalui  kegiatan  belajar  untuk  berpikir  dalam  lembaga pendidikan  formal  seperti  perguruan  tinggi,  tentunya  akan  membentuk pengembangan  kemampuan  intelektual  bagi  sumberdaya  aparatur  pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.

## Pengembangan Keahlian dan Keterampilan
Pengembangan keahlian dan keterampilan bagi sumberdaya aparatur pada  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Kutai  Timur  dilakukan  melalui  kegiatan pendidikan  dan  latihan  dalam  jabatan  yang  meliputi  diklat  kepemimpinan dan  diklat  teknis  fungsional.  Diklat  bagi  pegawai  adalah  proses  memberi bantuan  kepada  pegawai  agar  ia  dapat  memiliki  efektivitas  dalam pekerjaannya,  yang  sekarang  maupun  di  kemudian  hari,  dengan  jalan mengembangkan  pada  dirinya  kebiasaan  berpikir  dan  bertindak, keterampilan,  pengetahuan,  sikap  serta  yang  tepat  untuk  melaksanakan pekerjaannya.
a. Diklat Kepemimpinan
Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Kutai  Timur  memiliki  41  orang  pejabat struktural,  dimana  apabila  diperhatikan  dari  aspek  pengalaman  mengikuti diklat kepemimpinan, dapat dikatakan bahwa upaya pengembangan keahlian dan  keterampilan  yang  perlu  dilakukan  masih  perlu  dioptimalkan. Berdasarkan  data  kepegawaian  yang  telah  diperoleh  di  lapangan,  46,33% pegawai  yang  menduduki  jabatan  struktural  masih  belum  mengikuti  diklat kepemimpinan,  baik  diklatpim  IV,  III  maupun  II,  padahal  telah  menduduki jabatan  sebagai  Kepala  Seksi  dan  Kepala  UPT  yang  tersebar  di  berbagai wilayah kecamatan di Kabupaten Kutai Timur.
Seharusnya,  diklat  struktural  yang  dilaksanakan  dalam  bentuk  diklat kepemimpinan  bagi  sumberdaya  aparatur  dilaksanakan  dalam  rangka mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai  dengan  jenjang  jabatan  struktural  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  7 Peraturan  Pemerintah  Nomor  101  Tahun  2000  tentang  Pendidikan  dan Latihan Jabatan PNS sebagai berikut :
(1) PNS yang akan atau telah menduduki jabatan struktural harus mengikuti dan  lulus  pendidikan  dan  pelatihan  kepemimpinan  sesuai  dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut.
(2) PNS  yang  telah  memenuhi  persyaratan  kompetensi  jabatan  struktural tertentu  dapat  diberikan  sertifikat  sesuai  dengan  pedoman  yang ditetapkan oleh instansi pembina dan instansi pengendali serta dianggap telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang dipersyaratkan untuk jabatan tersebut.
Disamping  itu,  pemerintah  telah  mengatur  bahwa  pelaksanaan pendidikan  dan  latihan  jabatan  PNS,  seperti  diklat  penjenjangan  atau kepemimpinan  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  2  Peraturan  Pemerintah Nomor  101  Tahun  2000  tentang  Pendidikan  dan  Latihan  Jabatan  PNS, mampu  memberikan  manfaat  yang  besar  bagi  individu  pegawai  maupun organisasinya.
b.   Diklat Teknis Fungsional Mengenai kegiatan diklat teknis fungsional, untuk dua tahun terakhir
(tahun 2011-2012) sebanyak 34 orang pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai  Timur  telah diikutsertakan  pada  beberapa  jenis kegiatan  diklat teknis fungsional,  yang  dilaksanakan  di  berbagai  daerah  kota.  Adapun  sejumlah diklat  teknis  fungsional  yang  telah  diikuti  tersebut  adalah  Diklat  Sosialisasi dan  Implementasi  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  tentang Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah  serta  Ujian  Sertifikasi,  Bimbingan Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan  Proses  Akuntansi  bagi  Pejabat Penatausahaan  Keuangan  dan  Bendaharawan  SKPD,  Pelatihan  Fotografi, Diklat  Sertifikasi  Barang  dan  Jasa  Pemerintah,  Pelatihan  SIM  NUPTK, Bimbingan  Teknis  dan  Ujian  Sertifikasi  Keahlian  Pengadaan  Barang  /  Jasa Instansi Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, serta Pelatihan Penyusunan Lakip Renstra.
Diklat fungsional dilaksanakan dalam rangka melengkapi persyaratan kompetensi  jabatan  fungsional  yang  diperlukan  untuk  pelaksanaan  tugas PNS.  Diklat  fungsional  memberikan  keterampilan  dan  /  atau  penguasaan pengetahuan  fungsional  di  bidang  tugas  yang  terkait  kepada  PNS  sehingga mampu  melaksanakan  tugas  dan  tanggungjawab  yang  diberikan  secara konsisten.  Sementara  diklat  teknis  diselenggarakan  dalam  rangka melengkapi  pencapaian  persyaratan  kompetensi  teknis  yang  diperlukan untuk  pelaksanaan  tugas  PNS.  Disamping  itu,  diklat  teknis  memberikan keterampilan  dan  /  atau  penguasaan  pengetahuan  teknis  di  bidang  tugas yang  terkait  kepada  penguasaan  pengetahuan  teknis  di  bidang  tugas  yang terkait  kepada  PNS  sehingga  mampu  melaksanakan  tugas  dan tanggungjawab yang diberikan secara konsisten.
Pengembangan  kemampuan  sumberdaya  aparatur  merupakan  upaya untuk  meningkatkan  pengetahuan  maupun  keahlian  dan  keterampilan pegawai  untuk  menutup  kesenjangan  antara  kompetensi  yang  dimiliki dengan  kompetensi  yang  diharapkan,  sesuai  dengan  posisi  yang  ditempati.
Jadi  esensi  suatu  kegiatan  pengembangan  pegawai  adalah  pemenuhan kompetensi  yang  disyaratkan,  bukan  sekedar  mengikuti  suatu  kegiatan pengembangan.  Dengan  kata  lain,  suatu  kegiatan  diklat  seharusnya  diikuti oleh  orang  yang  memang  mempunyai  kesenjangan  kompetensi  atau  belum memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaannya.
Permasalahan  lain  yang  berkaitan  dengan  diklat  bagi  sumberdaya aparatur  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Kutai  Timur  adalah  tidak  adanya mekanisme  dan  implementasi  yang  jelas  yang  berkaitan  dengan  evaluasi hasil suatu kegiatan diklat.
Kesimpulan
1.  Pengembangan kemampuan sumberdaya aparatur pada Dinas
Pendidikan  Kabupaten  Kutai  Timur  dilakukan  dalam  bentuk pengembangan  pengetahuan  dan  pengembangan  keahlian  dan keterampilan :
a.  Pengembangan  pengetahuan  yang  dilakukan  melalui  pemberian kesempatan melanjutkan pendidikan formal melalui ijin belajar  sejak tahun  2007  hingga  kini  diberikan  kepada  lima  orang  pegawai  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Kutai  Timur.  Tiga  orang  pegawai  yang  telah menyelesaikan  studinya  memberi  kontribusi  kepada  organisasinya dengan wujud mampu memberi sumbangsih pemikiran bagi pimpinan untuk  penyelesaian  masalah-masalah  di  dalam  organisasi,  mampu menerapkan  kedisiplinan  dan  manajemen  waktu  yang  lebih  baik dalam  melaksanakan  pekerjaan  akibat  meningkatnya  responsitivas dan rasa tanggungjawab atas tugas pokoknya masing-masing.
b.  Pengembangan  keahlian  dan  keterampilan  yang  dilakukan  melalui pemberian  kesempatan  bagi  pegawai  untuk  mengikuti  diklat  dalam jabatan  yang  meliputi  diklat  kepemimpinan  dan  diklat  teknis fungsional  selama  dua  tahun  terakhir  telah  melibatkan  22  orang pejabat  struktural  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Kutai  Timur  dalam diklat  kepemimpinan  dan  34  orang  pegawai  dalam  beraneka  jenis diklat  teknis  fungsional.  19  orang  pejabat  struktural  pada  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Kutai  Timur  (46,33%)  yang  menduduki jabatan Kepala Seksi dan Kepala UPT belum pernah mengikuti  diklat kepemimpinan  sehingga  perlu  segera  direncanakan  untuk  dapat menjalani  pengembangan  keahlian  dan  keterampilan  bidang kepemimpinan  melalui  diklat  penjenjangan  /  kepemimpinan. Sedangkan  diklat  teknis  fungsional  yang  telah  diikuti  oleh  para pegawai  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Kutai  Timur  telah  mampu memberikan kontribusi bagi organisasi sebab pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap pegawai mendapat peningkatan yang berguna untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara lebih profesional dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
2.   Faktor  pendukung  pengembangan  kemampuan  sumberdaya  aparatur pada  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Kutai  Timur  meliputi  :  1)  Peraturan
mengenai  pengembangan  kemampuan  sumberdaya  aparatur,  2) Komitmen  pimpinan  organisasi,  3)  Ketersediaan  pembiayaan  atau anggaran.  Sementara  faktor  penghambat  pengembangan  kemampuan sumberdaya  aparatur  pada  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Kutai  Timur meliputi  :  1)  Keterlambatan  pembiayaan  atau  anggaran,  2)  Lemahnya motivasi diri pegawai, 3) Penerimaan dan mutasi pegawai yang dilakukan tanpa  koordinasi,  4)  Padatnya  program  kegiatan  pada  organisasi,  5) Pelaksanaan diklat yang tidak disertai  dengan evaluasi hasil akhir untuk memperoleh umpan balik bagi organisasi.
Saran-saran
1.  Pengembangan kemampuan sumberdaya aparatur pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Kutai Timur yang dilakukan salah satunya melalui pengembangan  keahlian  dan  keterampilan  dengan  mengikuti  kegiatan diklat  kepemimpinan  sebaiknya  direncanakan  bagi  seluruh  pejabat struktural  agar  benar-benar  memenuhi  ketentuan  pemerintah  akan persyaratan  menduduki  jabatan  struktural  yang  sesuai  dengan kompetensinya,  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  7  Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan PNS.
2.  Pelaksanaan  diklat  dalam  jabatan  (baik  diklat  kepemimpinan  maupun diklat  teknis  fungsional)  bagi  pengembangan  kemampuan  keahlian  dan keterampilan  sumberdaya  aparatur  pada  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Kutai  Timur  hendaknya  disertai  dengan  evaluasi  terhadap  hasil  diklat yang  telah  dilaksanakan.  Evaluasi  tersebut  dilakukan  oleh  Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur sebagai pengukur pencapaian sasaran pelaksanaan  diklat  yang  telah  dilaksanakan  pada  pegawai  dalam  rangka memperoleh  umpan  balik  bagi  pengembangan  kapasitas  dan  kinerja organisasi di masa yang akan datang.
3.  Salah  satu  faktor  penghambat  pengembangan  kemampuan  sumberdaya aparatur  pada  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Kutai  Timur  berdasarkan hasil  penelitian  adalah  keterlambatan  turunnya  anggaran  bagi  upaya pengembangan kompetensi kinerja sumberdaya aparatur. Untuk itu maka diperlukan pertimbangan dalam setiap perencanaan pembinaan pegawai, dimana  kegiatan  pengembangan  kemampuan  pegawai  yang  akan dilaksanakan  di  masa  akan  datang  perlu  disesuaikan  dengan  anggaran yang  telah  tersedia  dan  telah  diserahkan  pada  organisasi,  bukan  seperti yang  telah  dilaksanakan  selama  ini,  yaitu  kegiatan  telah  dirancang  lebih dahulu,  padahal  nilai  anggaran  belum  diketahui  dan  belum  diserahkan pada organisasi.
4.  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Kutai  Timur  perlu  lebih  berkoordinasi secara  efektif  dengan  Badan  Kepegawaian  Daerah  untuk  mengatasi penerimaan  dan  mutasi  pegawai  yang  menjadi  salah  satu  faktor penghambat  pengembangan  kemampuan  sumberdaya  aparatur  pada Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Kutai  Timur,  agar  perencanaan pengembangan  kemampuan  sumberdaya  aparatur  yang  telah  dilakukan
tidak  menjadi  sia-sia  akibat  adanya  penempatan  pegawai  oleh  Badan Kepegawaian Daerah yang tidak sejalan dengan perencanaan tersebut.
Daftar Pustaka Anonim. Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional. Jakarta.
________. Peraturan  Pemerintah  Nomor  101  Tahun  2000  tentang  Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri Sipil. Jakarta.
_______. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor PER/04/M.PAN/4/2007  tentang  Pedoman  Umum  Formulasi, Implementasi,  Evaluasi  Kinerja  dan  Revisi  Kebijakan  Publik  di Lingkungan Lembaga Pusat dan Daerah. Jakarta.
Chandler,  R.C.  dan  J.C.  Plano.  1988. The  Public  Administration  Dictionary. Second Edition. ABC-CLIO Inc. Santa Barbara.
Dunn,  William  N.  2003. Pengantar  Analisa  Kebijakan  Publik  Edisi  Kedua. Gadjah Mada Unversity Press. Yogyakarta.
Martoyo. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. BPFE. Yogyakarta.
Moleong,  Lexy  J.  1990. Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  PT.  Remaja Rosdakarya. Bandung.
Nasucha,  Chaizi.  2004. Reformasi  Administrasi  Publik  :  Teori  dan  Praktek. Grasindo. Jakarta.
Sedarmayanti.  2001. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  Gunung  Agung. Bandung.
Soeprapto,  dkk.  2000. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  BPFE  UGM. Yogyakarta.
Steward,  Aileen  Mitchell.  1997. Empowering  People.  London  Pitman Publishing. Long Acre.
Tachjan. 2008. Implementasi Kebijakan Publik. AIPI. Bandung.
Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik : Teori dan Proses. Media Pressindo. Jakarta.