## DOI: 10.46730/japs.v3i3.84

## Peran Pemerintah Kota Tanjungpinang Dalam Peningkatan Dan Pengoptimalan Restirbusi Parkir Di Kota Tanjung Pinang
1 Hanthyta Dwi Karniya, 2 Rudy Subiyakto
Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia Email: 2005020031@student.umrah.ac.id
Kata kunci Abstrak Peran, Peningkatan, Pengoptimalan, Retribusi Parkir Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  peran Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  dalam  peningkatan  dan pengoptimalan  retribusi  parkir  di  Kota  Tanjungpinang. Problematis yang ditemukan adanya ketidakstabilan penerimaan retribusi  parkir  untuk  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kota Tanjungpinang.  Berdasarkan  hasil wawancara,  peneliti menemukan  bahwa  lemahnya  tingkat  pengawasan  yang dilakukan oleh dinas dalam memantau kinerja para juru parkir berdampak  kepada  melemahnya  inisiatif  juru  parkir  dalam memberikan  karcis  parkir.  Sehingga  proses  pendataan penerimaan  retribusi  parkir  untuk  PAD  tidak  mencapai  target ralisasi.    Penelitian  ini  dikemas  dengan  pendekatan  kualitatif deskriptif  untuk  memperoleh  pemahaman  mendalam  tentang pelaksanaan  retribusi  parkir  di  Kota  Tanjungpinang.  Hasil penelitian  ini  nantinya  akan  menjawab  rumusan  masalah penelitian.  Bahwa  upaya  Pemko  Tanjungpinang  dalam peningkatan  dan  pengoptimalan  penerimaan  retribusi  parkir dilihat dari indikator regulator, stabilitator-fasilitator, innovator- dinamisator,  dan  modernisator  perlu  dimaksimalkan.  Oleh karena  itu,  saran  dari  penelitian  ini  agar  tingkat  kepekaan  dan pengawasan terhadap fenomena yang terjadi lebih diperhatikan melalui rekomendasi dalam penelitian ini. Sehingga, penelitian selanjutnya  dapat  memberikan  penjelasan  mengenai  proses pelaksanaan  dari  penggunaan  innovasi  yang  dihadirkan  oleh Pemerintah Kota Tanjungpinag. Keywords Abstract Role, Enhancement, Optimizing, Parking Retribution The study aims to find out the extent of the tanjungpinang city government's role in the increasing and  optimizing retribution placed in the city of Tanjungpinang. (PAD) the problem is that there  is  a  growing  instability  of  retribution  for  the  original income area (PAD). Based on the interviews, researchers found that  a  weak  level  of  surveillance  conducted  by  the  service  in monitoring  the  performance  of  the  parking  attendants  had  a detrimental  effect  on  the  weakened  valet  initiative  of  giving parking  tickets.  So  the  process  of  accepting  retribution  of  the parking  for  the  pad  does  not  reach  the  target  ralisation.  The
Volume 3, Nomor 3 Desember 2022 P-ISSN: 2722-161X E-ISSN: 2722-1601

## Jurnal JAPS
research  is  packed  with  a  descriptive  qualitative  approach  to gain a deep understanding of the implementation of retribution parking in the Tanjungpinang city. The results of this study will eventually provide a solution to the problem of research. That the efforts of the Tanjungpinang in the increase and optimizing of  the  receipt  of  parking  retribution  are  seen  from  regulatory indicators, facilitators, dynamitators, and moderators need to be maximized.  Therefore,  the  Suggestions  from  this  study  to  give greater  attention  to  the  level  of  sensitivity  and  monitoring  of occurring  phenomena by recommendations  in  the study.  Thus, further  research  may  shed  light  on  the  implementation  of  the implementation  of  the  implementation  of  the  bygone  city government.

## Pendahuluan
Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan  kewenangan  dan  kemampuan  menggali  sumber-sumber  keuangan  sendiri. Sumber-sumber  penerimaan  daerah  tersebut  digunakan  untuk  mendukung  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  dan  Undang-Undang  33  Tahun  2004,  sumber  penerimaan  daerah  yaitu Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  bersumber  dari  Pajak  Dearah,  Retribusi  Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah, Dana Perimbangan yaitu, Bagi Hasil, DAU, DAK dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Dari sumber-sumber penerimaan daerah sebagaimana disebutkan dalam undang-undang, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dimana retribusi daerah yang masuk kedalam kategori pendapatan terbesar ialah retribusi parkir.
Pelaksanaan retribusi parkir di Kota Tanjungpinang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No. 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum adalah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Sesuai Bab 1 Pasal 25 Perda ini menjelaskan bahwa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah retribusi atas penyediaan pelayanan parkir  di  jalan  umum  yang  ditentukan  oleh  Pemerintah  Kota.  Peraturan  Daerah  Kota Tanjungpinang No. 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan  dan Retribusi Perparkiran pada Bab 2 yang mengatur mengenai penyelenggaran tempat parkir dan Bab 9 Pasal 31 yang menjelaskan mengenai tata cara pemungutan retribusi. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, stiker berlangganan bulanan atau tahunan.
Dalam  melaksanakan  tertib  retribusi  parkir  yang  ada  di  Kota  Tanjungpinang, Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  melalui  Dinas  Perhubungan  Kota  Tanjungpinang berupaya agar peningkatan dan pengoptimalan pendapatan daerah tetap terjaga. Dengan menaikan  target  penyetoran  juru  parkir  disetiap  titik  parkir.  Kebijakan  yang  diambil tentunya  didasarkan  kepada  perhitungan  jumlah  kendaraan  (roda  dua  maupun  roda empat) yang ada dengan kemungkinan mereka memarkirkan kendaraannya disetiap titik per  harinya.  Diperkirakan  dengan  kebijakan  ini,  maka  target  realisasi  penerimaan
retribusi parkir di Kota Tanjungpinang dari Rp 1,6 M, Rp 1,9 M menjadi Rp 2,9 M. Akan tetapi,  setelah  kebijakan  ini  diterapkan  realisasi  penerimaan  retribusi  parkir  Kota Tanjungpinang pada 2022 mengalami kesenjangan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Tabel 1. Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Parkir yang dikelola
UPTD Perparkiran Kota Tanjungpinang 2019-2022 Tahun Target Realisasi 2019 1.400.000.000 1.182.436.000 2020 1.400.000.000 1.032.578.000 2021 1.200.000.000 1.114.193.000 2022 (Capaian s/d Juli) 1.900.000.000 736.070.000
Sumber: UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Data di atas menguraikan mengenai realisasi penerimaan pendapatan retribusi parkir yang  dikelola  oleh  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  (UPTD)  Kota  Tanjungpinang  yang diperoleh  dari  181  titik  parkir  berdasarkan  jumlah  kendaraan  yang  ada  di  Kota Tanjungpinang. Akan tetapi dapat dilihat bahwa pada 2019-2020 realisasi retribusi parkir mengalami penurunan. Kemudian pada 2020-2021 realisasinya mengalami kenaikan, dan pada  2021-2022  mengalami  penurunan  kembali  yang  menandakan  adanya ketidakstabilan pencapaian retribusi parkir di Kota Tanjungpinang. Kondisi ini tentunya menjadi  suatu  permasalahan  yang  perlu  ditinjau  lebih  lanjut.  Sebagaimana  dijelaskan sebelumnya bahwa retribusi parkir merupakan penyumbang terbesar PAD, tentunya jika terjadi  ketidakstabilan  pungutan  maka  berpengaruh  kepada  proses  pembiayaan pembangunan daerah.
Pemerintah  pada  hakikatnya  berfungsi  untuk  mengatur  dan  melayani.  Fungsi pengaturan  biasanya  dikaitkan  dengan  hakikat  negara  modern  sebagai  suatu  negara hukum  ( legal  state ),  sedangkan  fungsi  pelayanan  dikaitkan  dengan  hakikat  negara sebagai  suatu  negara  kesejahteraan  ( welfare  state ).  Disini  terlihat  bahwa  peran pemerintah dipahami sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatur maupun mengelola masyarakat di dalam suatu negara yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam proses pelaksanaan fungsinya, terdapat  5  peranan  yang  dominan,  yaitu stabilisator,  innovator,  modernisator. Stabilitator, mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial. Peran ini dapat  dilaksanakan  melalui  beberapa  tahapan  yaitu  kemampuan  selektif  yang  tinggi, proses sosialisasi, melalui Pendidikan, pendekatan persuasive dan pendekatan bertahap tetapi  berkesinambungan. Innovator,  pemerintah  harus  menjadi  sumber-sumber penemuan  hal-hal  baru.  3  hal  yang  perlu  diperhatikan  ialah  inovasi  dilakukan  di
lingkungan  birokrasi,  inovasi  bersifat  konsepsional,  inovasi  sistem,  serta  prosedur  dan metode  kerja. Modernisator,      bahwa  setiap  negara  ingin  menjadi  negara  yang  kuat, mandiri,  diperlakukan  sederajat  oleh  negara-negara  lain.  Dalam  artian,  pemerintah berkewajiban  untuk  membuat  suatu  perubahan  yang  mengarah  kepada  pembaharuan masyarakat.  Untuk  mewujudkannya  diperlukan  penguasaan  ilmu  pengetahuan, kemampuan  dan  kemahiran  manajerial,  kemampuan  mengolah  kekayaan  alam  yang dimiliki  sehingga  memiliki  nilai  tambah  yang  tinggi,  sistem  Pendidikan  nasional  yang andal  untuk  menghasilkan  sumber  daya  manusia  yang  produktif,  landasan  kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan sehingga berorientasi pada masa depan. (P.Siagian, 2009)
Fungsi-fungsi pemerintahan yang di jalankan pada saat tertentu menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintahan berikutnya melaksanakan fungsinya secara tepat, otomatis semua tugas pokok bias terealisasi dengan sempurna seperti halnya dengan pelayanan yang dapat menghasilkan keadilan, pemberdayaan yang menghasilkan kemandirian  masyarakat,  dan  paradigm  yang  dapat  menciptakan  kemakmuran. Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Iyas  Yusuf  dalam  (Raif,  Peran  Pemerintah  Dalam Pemberdayaan Petani Rumput Laut Di Kabupaten Luwu Utara , 2019), bahwa pemerintah memiliki fungsi yaitu memberikan arahan terhadap masyarakat menuju kemandirian serta pembangunan agar tercipta kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Dalam  proses  pelaksanaan  fungsinya,  terdapat  tiga  peranan  yang  dominan,  yaitu pemerintah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator.
Perlu  adanya  peran  pemerintah  yang  secara  optimal  dan  mendalam  itu  hal tersebut,  diantaranya  pemerintah  sebagai  Regulator,  ialah  menyiapkan  arah  untuk menyeimbangkan  penyelenggaraan  pembangunan  melalui  penerbitan  peraturan- peraturan  sebagai  regulator.  Pemerintah  memberikan  acuan  dasar  kepada  masyarakat sebagai  instrument  untuk  mengatur  segala  kegiatan  pelaksanaan  pemberdayaan. Pemerintah  sebagai  Dinamisator,  menggerakan  partisipasi  masyarakat  jika  terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif  kepada  masyarakat.  Biasanya  pemberian  bimbingan  diwujudkan  melalui  tim penyuluh  maupun  badan  tertentu  untuk  memberikan  pelatihan.  Terakhir,  pemerintah sebagai Fasilitator, menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk  menjembatani  berbagai  macam  kepentingan  masyarakat  dalam  mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan serta dibidang pendanaan atau  permodalan  melalui  pemberian  bantuan  modal  kepada  masyarakat  yang diberdayakan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui bagaimana  peran  dan  upaya  Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  dalam  peningkatan  dan pengoptimalan  retribusi  parkir  di  Kota  Tanjungpinang.  Penelitian  ini  memiliki
keterbatasan  dalam  memperoleh  data  sebab  upaya  atau  kebijakan  yang  disoroti  masih pada  tahap  awal  pelaksanaan,  sehingga  untuk  penelitian  selanjutnya  dapat melanjutkannya ketika seluruh rangkaian telah terlaksana secara menyeluruh.

## Metode
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Pendekatan  kualitatif  dipilih  karena  penelitian  ini  berusaha  untuk  menggambarkan pandangan menyeluruh secara mendalam mengenai peran Pemerintah dalam pelaksanaan retribusi  parkir  di  Kota  Tanjungpinang.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif deskriptif karena dengan metode ini, penulis dapat memahami lebih mendalam tentang fenomena yang terjadi di lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah pemberian saran dan rekomendasi tentang instrument peran pemerintah dalam peningkatan dan pengoptimalan retribusi  parkir,  dimana  peran  pemerintah  sangat  menentukan  pencapaian  realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Tanjungpinang. Penelitian kualitatif juga memberikan ruang  gerak  yang  lebih  bebas  bagi  peneliti  untuk  menggali  informasi  dan  data  di lapangan.  Selain  itu,  dapat  mengungkapkan  pandangan,  sikap,  pengalaman  informan. Semua  informasi  yang  peneliti  dapatkan  di  lapangan,  baik  dari  informan  penelitian maupun dokumen disampaikan secara lugas dan tajam sehingga dapat mengungkap hasil penelitian secara mendalam.

## Hasil dan Pembahasan
Terdapat 185 titik parkir yang ada di wilayah Kota Tanjungpinang, tentunya membuat pemerintah  membutuhkan  upaya  ekstra  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi. Upaya tersebut dapat dilihat dari beberapa indicator terkait peran pemerintah sebagai regulator, stabilitator-fasilitator, innovator-dinamisator, dan modernisator.

## 1. Regulator
Peran pemerintah sebagai regulator berhubungan dengan penerbitan suatu peraturan yang dapat dijadikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala  urusan  pemerintahan.  Dalam  pelaksanaan  pemungutan  retribusi  parkir  di  Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kota Tanjungpinang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perparkiran dan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perparkiran. Untuk menjalankan peraturan tersebut, maka dibutuhkan Standart Operating Procedure (SOP) agar peraturan yang ada dapat diimplementasikan dengan baik.
SOP pelaksanaan dan pemungutan retribusi parkir di Kota Tanjungpinang didasarkan kepada 5 SOP, yaitu:
a. SOP  Distribusi  Karcis  Retribusi  Perparkiran  No:  551/763/5.5.02/2019  21 November 2019;
b. SOP  Penerimaan  dan  Penyetoran  Retribusi  Parkir  No:  551/764/5.5.02/2019  21 November 2019;
c. SOP Pengeluaran Retribusi Parkir No: 551/765/5.5.02/2019 21 November 2019;
d. SOP  Penindakan  Pelanggaran  Perparkiran  No:  551/766/5.5.02/2019  21 November 2019; dan
e. SOP Layanan Pengaduan Perparkiran No: 80029/15.5.02/2022 21 Juni 2022.
Ke-5 SOP tersebut telah dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu,  terbitnya  peraturan  tersebut  menandakan  bahwa  pemerintah  telah  berkomitmen terkait  perannya  dalam  peningkatan  dan  pengoptimalan  retribusi  parkir  di  Kota Tanjungpinang.

## 2. Stabilitator – Fasilitator
Untuk  mewujudkan  suatu  perubahan  sehingga  tidak  menjadi  suatu  gejolak  sosial, dibutuhkan peran pemerintah sebagai stabilitator berupa kemampuan selektif yang tinggi, proses  sosialisasi,  pendidikan,  pendekatan  persuasive  dan  pendekatan  bertahap  tetapi berkesinambungan. Agar peran tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka hal tersebut harus didukung oleh kemampuan dan kapasitas dari sumber daya (sumber daya manusia, pendanaan,  dan  sarana  prasarana)  yang  dimiliki  pemerintah  sebagai  fasilitator.  Dalam menjalankan  perannya  yang  berhubungan  dengan  peningkatan  dan  pengoptimalan retribusi parkir, gejala sosial yang terjadi ialah masih rendahnya tingkat pengawasan yang dilakukan. Karena minimnya sumber daya yang dimiliki oleh dinas.
Sumber: Hasil Penelitian Gambar 1. Skema Permasalahan
Jumlah personil UPTD  Perparkiran  Kota Tanjungpinang  sebanyak  21  orang  terdiri dari  8  orang  berstatus  PNS  dan  13  orang  berstatus  honorer/PTT.  Jika  dibandingkan dengan  jumlah  titik  parkir  yang  ada  di  wilayah  Kota  Tanjungpinang,  maka  jumlah personil  yang  ada  tidak  mencukupi.  Idealnya  satu  personil  mengawasi  7-8  orang  juru
parkir. Akan tetapi kejadian di lapangan ialah, satu personil mengawasi 10-18 juru parkir. Sehingga,  dalam  hal  ini  pemerintah  tidak  dapat  memaksimalkan  perannya.  Dalam  hal melakukan  pengawasan,  juru  pungut  tidak  memiliki  kewenangan  penuh  terkait penindakan  sanksi  jika  terdapat  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  juru  parkir.  Sebab, masih berstatus hononer. Sehingga berdampak kepada melemahnya tingkat pengawasan kepada juru parkir.
Sebagaimana  diketahui  bahwa,  tenaga  honorer  dalam  perkembangannya  bertujuan untuk membantu kinerja PNS dalam menjalankan fungsinya, yaitu pelayanan publik yang merupakan salah satu fungsi dari Pemerintah Daerah (Dora, 2020). Sejauh ini, upaya yang dilakukan  ialah  dengan  memanfaatkan  sumber  daya  manusia  yang  ada,  melalukan monitoring dan evaluasi disetiap titik parkir serta menjamin pengawasan dan kelancaran pembayaran  bagi  hasil  juru  parkir  setiap  bulannya.  Sebab,  proses  perekrutan  personil (juru  pungut)  berada  di  bawah  kewenangan  Badan  Kepegawaian  dan  Sumber  Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tanjungpinang. Sehingga penambahan jumlah personil harus melalui proses pengajuan terlebih dahulu dan disesuaikan dengan besarnya anggaran.

## 3. Dinamisator - Innovator
Peran  pemerintah  sebagai  dinamisator  merupakan  suatu  peran  yang  menjadi  kunci dalam  pelaksanaan  tertib  retribusi  parkir.  Sebab,  peran  inilah  yang  mengendalikan ataupun dapat menggerakan partisipasi masyarakat dalam menghadapi berbagai kendala. Secara konsep perparkiran terbagi atas dua sistem, yaitu pajak parkir dan retribusi parkir. Dimana  pajak  parkir  dikelola  oleh  Badan  Penerimaan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah (BPPRD)  Kota  Tanjungpinang  dan  Retribusi  Parkir  dikelola  oleh  Dinas  Perhubungan (UPTD  Perparkiran)  Kota  Tanjungpinang.  Penguasaan  pengetahuan  tentang  retribusi parkir  untuk  di  wilayah  Kota  Tanjungpinang  masih  minim.  Sejauh  ini,  masyarakat menganggap bahwa pemungutan parkir yang dilakukan masuk ke dalam kewajiban untuk membayar pajak. Padahal, pajak dan retribusi merupakan dua hal yang berbeda. Dimana, pajak  adalah  pungutan  wajib  dari  rakyat  untuk  negara/daerah  sedangkan  retribusi merupakan  pungutan  yang  harus  dibayar  oleh  pengguna  fasilitas  kepada  pengelola fasilitas.
Permasalahan  yang  dijumpai  ialah,  masyarakat  ketika  membayar  parkir  tidak menerima karcis parkir dengan anggapan bahwa karcis parkir itu berbayar. Sesuai dengan aturan yang berlaku, karcis parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir pada  setiap  kendaraan pada masa  waktu  tertentu.  Sehingga,  pembayaran parkir  harus  sejalan  dengan  pemberian  karcis  parkir.  Akan  tetapi,  juru  parkir  tidak memiliki inisiatif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya pemberian karcis parkir. Inilah yang menimbulkan permasalahan terkait pendataan untuk
penerimaan retribusi parkir. Sebab, banyaknya penerimaan yang diterima ditentukan dari banyaknya karcis yang diedarkan.
Sumber: Presentasi UPTD Perparkiran Agustuas 2022 Gambar 2. Tarif Retribusi Parkir
Untuk itulah, pemerintah selalu dituntut untuk mampu menjadi sumber dari hal-hal baru. Peran pemerintah sebagai innovator merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan dalam  menghadapi berbagai permasalahan untuk dapat menghadirkan berbagai macam alternatif solusi. Untuk mengembalikan target ralisasi retribusi parkir, maka pemerintah akan  memberlakukan  penggunaan  SIM-E  (Sistem  Informasi  Manajemen  Elektronik) parkir yang akan diberlakukan pada tahun 2023. Secara konseptual, dasar pemberlakuan sistem ini ialah agar terciptanya akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam penyajian data terkait retribusi parkir sehingga dapat lebih optimal. Program terbaik adalah program yang  didasarkan  pada  model  teoritis  yang  jelas,  yakni  sebelum  menentukan  masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik.
Tanpa kebijakan, program dan pelayanan sosial yang tepat, dengan didukung dana, sarana,  prasarana  serta  tenaga  pelaksana  yang  memadai,  masalah  tersebut  akan berdampak  negative  terhadap  perkembangan  masyarakat  dimasa  depan.  Jika  program- progam  tidak  menyentuh  semua  aspek  kehidupan  (Indrawan,  2021).  Hingga  peneliti menyelesaikan penelitian ini, SIM-E masih dalam tahap pengenalan dan pendampingan sistem, alat, dan prosedur penggunaan sebelum nantinya dioperasikan.

## 4. Modernisator
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  bahwa  problematik  yang  terjadi didasari kepada kurangnya pemahaman, kemampuan, serta kesadaran dari semua pihak
tentang  pentingnya  retribusi  parkir  untuk  pembangunan.  Sebagai  modernisator pemerintah  berkewajiban  untuk  membawa  perubahan-perubahan  ke  arah  pembaharuan masyarakat.  Pemerintah  harus  mampu  menunjukkan  contoh-contoh  yang  dapat mendorong  terciptanya  partisipasi  masyarakat,  sehingga  yang  menjadi  program  dapat diimplementasikan dengan sebaik mungkin.
Ketidaktercapainya  realisasi  pendapatan  retribusi  parkir  pada  2021-2022,  tidak serta  merta  dititik  beratkan  kepada  lemahnya  tingkat  pengawasan  pemerintah  serta kesadaran  masyarakat  semata.  Melainkan  dapat  dilihat  dari  pendekatan  lain  seperti pendekatan ekologi. Adanya fenomena pandemi Covid-19 yang melanda, tentunya juga berdampak  kepada  ketidaktercapainya  realisasi  pendapatan  retribusi  parkir  akibat penutupan  tempat  hiburan  dan  gedung-gedung  yang  menjadi  titik/potensi  parkir. Pembenahan  tentunya  menjadi  program  utama  pemerintah  Kota  Tanjungpinang  untuk dapat mengembalikan target realisasi pendapatan retribusi parkir di Kota Tanjungpinang. Untuk  itulah,  penting  untuk  dilakukan  kolaborasi  antara  pemerintah  dan  masyarakat sehingga target realisasi kembali seperti semula.
Peran  pemerintah  sebagai  modernisator  tentunya  dapat  dilakukan  melalui peningkatan  pengetahuan  yang  setiap  bulannya  dilakukan  oleh  Pemerintah Tanjungpinang melalui Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, berupa sosialisasi baik kepada juru pungut dan juru parkir. Sebab, mereka merupakan perpanjangan pemerintah kepada msayarakat untuk mensosialisasikan pemahaman tersebut. Selain itu, kemampuan pemerintah  dalam  mengelola  sumber  daya  sudah  dilakukan  dengan  baik.  Walaupun memiliki keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan. Akan tetapi, pemerintah  selalu  berupaya  dan  berdaya  agar  sumber  daya  yang  dimiliki  dapat memberikan  dampak  besar  untuk  mengembalikan  target  realisasi.  Melalui  pemberian reward sebagai stimulant atau dorongan semangat agar dalat meningkatkan pendapatan dari retribusi parkir.

## Simpulan
Pelaksanaan retribusi parkir di Kota Tanjungpinang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No. 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum adalah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Sesuai Bab 1 Pasal 25 Perda ini menjelaskan bahwa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah retribusi atas penyediaan pelayanan parkir  di  jalan  umum  yang  ditentukan  oleh  Pemerintah  Kota.  Peraturan  Daerah  Kota Tanjungpinang No. 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan  dan Retribusi Perparkiran pada Bab 2 yang mengatur mengenai penyelenggaran tempat parkir dan Bab 9 Pasal 31 yang  menjelaskan  mengenai  tata  cara  pemungutan  retribusi.  Peran  pemerintah  Kota Tanjungpinang dikatakan berhasil dapat dilihat dari beberapa indicator, yaitu regulator, stabilitator-fasilitator, dinamisator-innovator, serta modernisator.
Regulator , dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kota Tanjungpinang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang  Penyelenggaraan  dan  Retribusi  Perparkiran  dan  Peraturan  Walikota  Nomor  4 Tahun  2016  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2016
tentang  Penyelenggaraan  dan  Retribusi  Perparkiran.  Untuk  menjalankan  peraturan tersebut, maka dibutuhkan Standart Operating Procedure (SOP) didasari oleh 5 macam SOP  telah  terlaksana  dengan  baik. Stabilitator-fasilitator ,  bahwa  gejala  sosial  yang terjadi ialah masih rendahnya tingkat pengawasan yang dilakukan. Sehingga penambahan jumlah  personil  harus  dilakukan  dan  disesuaikan  dengan  kapasitas  yang  dimiliki. Dinamisator-innovator ,  Penguasaan  pengetahuan  tentang  retribusi  parkir  untuk  di wilayah  Kota  Tanjungpinang  masih  minim.  Maka  pemerintah  memberlakukan penggunaan SIM-E (Sistem Informasi Manajemen Elektronik) parkir yang diberlakukan pada  tahun  2023. Modernisator ,  tentunya  dapat  dilakukan  melalui  peningkatan pengetahuan  yang  setiap  bulannya  dilakukan  oleh  Pemerintah  Tanjungpinang  melalui Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, berupa sosialisasi baik kepada juru pungut dan juru  parkir.  Sebab,  mereka  merupakan  perpanjangan  pemerintah  kepada  msayarakat untuk mensosialisasikan pemahaman tersebut. Melihat dari kekuatan sumber daya yang dimiliki  pemerintah,  peneliti  memberikan  rekomendasi  untuk  Pemerintah  Kota Tanjungpinang  terus  berupaya  untuk  meningkatkan  pengawasan  dan  memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam pelaksanaan tertib pemungutan retribusi parkir di wilayah  Kota  Tanjungpinang.  Sehingga,  penelitian  selanjutnya  dapat  menganalisis keberhasilan penggunaan inovasi SIM-E dalam menjawab persoalan yang dihadapi.

## Referensi
Dewi,  S.  R.  (2013). Peranan  retribusi  Parkir  Dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah Kota Magelang. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta .
Dora, R. R. (2020). Analisa Peran Tenaga Honorer Terhadap Efektivitas Tugas Aparatur Sipil Negara. Jurnal JAPS . Halim, N. R. (n.d.). Retrieved from https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/32191/1/Neddy%20Rafin aldy%20Halim%20%28Deputi%20Bd.%20Pengembangan%20SDM%29_Maka lah%20Kelompok%20D.doc
Indrawan. (2021). Peran Daerah Dalam Mengimplementasikan Program Sebagai Upaya Perlindungan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Karimun Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak. Jurnal JAPS .
Mondong,  H.  (2013  ).  Peran  Pemerintah  Desa  dalam  Meningkatkan  Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa . Journal Government , 1-8.
Ngiu,  Z.  (2021).  Peran  Pemerintah  Daerah  dalam  Pengelolaan  Corporate  Social Responsibility. Journal of Government and Political Studies . P.Siagian,  S.  (2009). Administrasi  Pembangunan  Konsep,  Dimensi,  dan  Strateginya. Jakarta : Bumi Aksara .
Raif. (2019). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Rumput Laut di Kabupaten Luwu  Utara. Makassar:  Lembaga  Perpustakaan  dan  Penerbitan  Universitas Muhammadiyah Makassar .
Raif. (2019). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Rumput Laut Di Kabupaten Luwu Utara .
Sulaeman,  A.  M.  (2022).  Peran  Dinas  Lingkungan  Hidup  Dalam  Pengendalian Pencemaran Lingkungan Perairan Teluk Ambon Provinsi Maluku . eprints.ipdn .