Evaluasi Kebijakan Program Pinjaman Modal Kredit Bergulir Untuk Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kutai Barat
Erlinsiana 1 , DB. Paranoan 2 , Enos Paselle 3
Abstrak
Dari  hasil  temuan  pada  objek  penelitian  mengenai Kebijakan    Program Pinjaman  Modal  Kredit  Bergulir  menunjukkan  bahwa  secara  aplikatif terindikasi  cukup  efektif.  Hal  tersebut  dapat  diketahui  dari  parameter yang  ditetapkan  bahwa  belum  sepenuhnya  mendukung  proses pengembangan  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah.  Secara  aplikatif program  pinjaman  modal  kredit  bergulir  masih  dihadapkan  pada persoalan-persoalan  teknis  dan  administratif,  sehingga  dalam perjalanannya  kurang  berjalan  sebagaimana  yang  diharapkan.  Meski demikian  memiliki  nilai  manfaat  yang  besar  dalam  mendukung  pelaku usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  dalam  mengembangkan  usahanya. Kurang optimalnya pelaksanaan program pinjaman modal kedit bergulir di  wilayah  Kabupaten  Kutai  Barat  disebabkan  oleh  masih  kurangnya sosialisasi  terhadap  pelaku  usaha,  terbatasnya  sarana  dan  prasarana operasional  untuk  mendukung  pelaksanaan  program,  terbatasnya keterampilan  dan  keahlian  pelaku  usaha  dan  aparat  pembina  di Kabupaten  Kutai  Barat  kurang  mampu  dalam  memanfaatkan  sumber daya alam yang potensial.
Kata Kunci: Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Pinjaman Modal, Pembinaan
Pendahuluan
Pada  era  otonomi  daerah,  pemerintah  telah  melakukan  berbegai upaya  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  dan  kesejahteraan  masyarakat Berbagai  program  telah  dilakukan,  baik  melalui  program  penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP), Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri  (PNPM)  maupun  melalui  bantuan  bergulir  yang  disalurkan  pada usaha  kecil  dan  menengah.  Kebijakan  tersebut  bermaksud  untuk memperbaiki  dan  meningkatkan  kehidupan  masyarakat  lebih  sejahtera.
1 Alumni Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
2 Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
3 Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
Untuk  memujudkan  harapan  tersebut  memang  tidaklah  semudah membalikkan  tangan  tetapi  perlu  proses  yang  panjang  dan    didukung  oleh berbagai factor. Meskipun dari berbagai program tersebut mampu membawa perubahan  yang  berati  terhadap  taraf  hidup  kesejahteraan  masyarakat, tetapi  perubahan  tersebut  belum  signifikan  atau  belum  semua  masyarakat hidup  lebih  sejahtera,  bahkan  ditemukan  adanya  indikasi  kehidupan masyarakat jauh dari harapkan
Kondisi  demikian,  sebagai  akibat  dari  kebijakan  pemerintah  yang berpihak kepada kepentingan pemilik modal yang kuat, sementara kelompok menengah bawah kurang mendapat perhatian. Padahal dalam teori ekonomi makro,  bahwa  pembangunan  perekonomian  rakyat  amatlah  penting  untuk menyangga pembangunan nasional, maka dari ati dengan mencermati esensi pembangunan  ekonomi  kerakyatan  maka  perlu  ditumbuh  kembangkan sehingga  dapat  mendukung  pembangunan  ekonomi  nasional.  Dengan mencermati  fenomena  tersebut  maka  perlu  dievaluasi  secara  tepat  dengan mengidentifikasi  permasalahan  dan  kendala  yang  dihadapi,  sehingga  dapat diketahui  secara  jelas  mengetahui  permasalahan  yang  sebenarnya  terjadi. Atas dasar permasalahan tersebut kemudian mencari alternatif yang terbaik untuk penangannya (Swasono, 1998 :17).
Dipilihnya  sektor  ekonomi  kerakyatan  dalam  kajian  ini  mengingat sumbangannya  terhadap  pembangunan  nasional  yang  begitu  besar,  maka selayaknya  mendapat  perhatian  pemerintah.  Sektor  ekonimi  kerakyatan dimaksud suatu usaha kecil dan menengah (UKM) diharapkan dapat tumbuh dan  berkembang  sehingga  dapat  menjadi  sumber  penghasilan  andalan masyarakat.  Hal tersebut dapat dilihat dari urgensi dari peranan mikro kecil dan  menengah  dalam  perekonomian  nasional,  yang  perlu  diperhitungkan, dimana sektor mikro kecil dapat menjadi katup pengaman ( savety belt) bagi masalah-masalah  sosial  ekonomi  seperti  penyediaan  peluang  kerja, penampung terakhir tenaga-tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). (Thoha, (2000 : 6)
Peranan  usaha  kecil  dan  menangah  dalam  penyedia  lapangan  kerja juga  dapat  diamati  dari  data  BPS  tahun  2009  bahwa  jumlah  keseluruhan usaha  manufaktur  di  Indonesia  sebanyak  4.524  unit,  ternyata  59,2% merupakan  unit  usaha  Kecil  dan  Rumah  Tangga  (IKRT),  sedangkan  jumlah tenaga kerja yang bekerja pada IKRT dari 120.000 inut, mampu menyediakan kesempatan kerja sebesar 37,3 % dari jumlah keseluruhan kesempatan kerja. Dengan  mencermati  data  tersebut  betapa  besar  konstribusinya  terhadap penyerapan  tenaga  kerja  yang  direkruit  oleh  usaha  mikro  Kecil  dan  Rumah Tangga (IKRT)
Senada dengan pendapat tersebut, Rachbini  (2009 : 91) mengatakan bahwa  dari    59,2  %  memberikan  kontribusi  dalam  pemben-tukan  produk domestik bruto (PDB) sebesar 14 %, dan sebesar 45,2 % mampu membuka lapangan kerja dari total lapangan kerja yang ada. Dengan melihat besarnya peranan  usaha  kecil  dan  menengah  dalam  pembangunan  ekonomi  di Indonesia.
Di  Kabupaten  Kutai  Barat  pada  tahun  2010  terdapat  1.531  orang usaha  industri  kecil  dan  rumah  tangga  dan  mampu  menyerap  tenaga sebanyak 2.875 orang, Dalam rangka pengembangan usaha mikro,i kecil dan menengah  maka  perlunya  perhatian  pemerintah  yang  lebih  besar  dan perhatiannya bukan hanya pada pemberian bantuan modal usaha tetapi juga perlunya  pembinaan,  sehingga  mampu  meningkatkan  daya  saing  disegmen pasar dan  dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Senada dengan pendapat tersebut, Masyuri  (2003 :  187) mengatakan bahwa  pembangunan ekonomi  hendaknya  diarahkan  pada  ekonomi  yang  bertumpu  pada  sumber lokal, memanfaatkan semaksimal mungkin dan berkelanjutan. Dalam kontek pembangunan  ekonomi    maka  usaha  mikro  kecil  dan  menangah  agar  tetap eksis dan berkelanjutan disamping dapat meningkatkan daya saing disegmen pasar, maka perlu diberikan kemudahan dan penyertaan untuk memperoleh modal usaha.
Dalam  rangka  mendorong  pengembangan  usaha  industri  kecil  dan menengah  maka  pemerintah  Kabupaten  Kutai  Barat  telah  mengeluarkan kebijakan  melalui  Peraturan  Bupati  Kutai  Barat  Nomor    72  tahun  2009 tentang  petunjuk  Teknis  pelaksanaan  program  pinjaman  modal  kredit bergulir  untuk  pelaku  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah.  Disamping pemerintah  telah  melakukan  kerja  sama  dengan  pihak  Bank  Pembangunan Daerah  Kaltim  Cabang  Melak,  yang  diatur  berdasarkan  keputusan  bersama (MoU) nomor 119/496/HK-TU.P/2007 dan Nomor 011/8-5/BPD-MLK/2007 tentang penyaluran modal kredit untuk usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah Kabupaten Kutai Barat.
Dalam upaya pengembangan usaha mikro kecil dan menengah selain dilakukan  dengan  mengembangkan  keterampilan  pengusaha  juga  perlu ditopang  dengan  modal  kerja,  mengingat  isu  yang  berkembang  bahwa kurang  berkembangnya  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  disebabkan  oleh kuranya  modal  kerja.  Seiring  dengan  upaya  pengem-bangan  usaha  mikro kecil  dan  menangah,  maka  pemerintah  Kabupaten  Kutai  Barat  telah mengeluarkan  kebijakan  melalui    Peraturan  Bupati  Kutai  Barat  Nomor  72 tahun  2009  tentang  petunjuk  teknis  pelaksanaan  program  pinjaman  kredit bergulir untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah.
Sehubungan dengan kebijakan tersebut pemerintah Kabupaten Kutai Barat  telah  menggulirkan  dana  sebesar  Rp.  32.000.000.000,-  kepada  pelaku usaha  industri  kecil  dan  menengah.  Diharapkan  melalui  suntikan  dana bantuan  bergulir  tersebut,  para  pelaku  usaha  mikro  kecil  dan  menengah dapat lebih berkembang, mengingat selama ini yang dikeluhkan para pelaku usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  adalah  terbatasnya  modal  usaha,  maka dengan  mendapatkan  bantuan  melalui  kredit  bergulir  dapat  dijadikan sebagai modal usaha untuk mendukung pengembangan usaha.
Pengembangan  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Untuk mewujudkan akses (kemudahan) bagi pengusaha industri kecil, pemerintah  telah  berupaya  melalui  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan, Koperasi  dan  UKM  Kabupaten  Kutai  Barat  untuk  melakukan  hal-hal  yang dapat  memperlancar  pelaksanaan  program  yang  dikeluarkan  pemerintah kabupaten.,  misalnya  pemberian  modal  usaha  yang  memadai,  meberikan pelatihan  dan  motivasi  (dengan  metode Achievement  Motivation  Training atau AMT yang bertujuan untuk menbangkitkan etos kerja), teknik produksi, administrasi  usaha,  promosi  pemasaran  atau  tatacara  berkoperasi  dan bahkan  pemerintah  berupaya  memberikan  perlindungan  kepada  pengusaha industri mikro, kecil dan menengah, misalnya melalui Undang-Undang Usaha Kecil (Raharjo,1995:59).
Pada  era  pembangunan  seperti  sekarang  ini  telah  banyak  upaya pembinaan dan pengembangan usaha yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang  concern  dengan  pengembangan  usaha  mikro  kecil  dan  menengah. Hanya  saja,  upaya  pembinaan  usaha  kecil  sering  tumpang  tindih  dan dilakukan  sendiri-sendiri.  Dalam  konteks  itulah  menurut  Assauri  (dalam Kuncoro,  1999  :  318)  untuk  mengembang-kan  interorganizational  process dalam pembinaan usaha mikro kecil dan menengah. Dalam praktek struktur jaringan dalam kerangka organisasi pembinaan usaha kecil  dapat dilakukan dalam  bentuk  inkubator  bisnis  PKPK  (Pusat  Konsultasi  Pengusaha  Kecil), walaupun  ide  dasar  pembentukan  lembaga  tersebut  berasal  dari  institusi perindustrian,  perdagangan,  Koperasi  dan  UKM  yang  diharapkan  dapat berfungsi  sebagai  wadah  pengembangan  pengusaha  mikro  kecil  dan menengah menjadi tangguh
Selanjutnya pada masa orde reformasi, dimana pemerintah beru-paya lebih  mengembangkan  usaha  industri  kecil  yang  merupakan  bagian  dari ekonomi  kerakyatan.  Secara  politis pemerintah  telah  menciptakan  landasan hukum  bagi  pembinaan  dan  pengembangan  usaha  mikro  kecil  dan menengah, namun landasan hukum tersebut dirasakan belum memadai dan kemudian  pemerintah  membuat  produk  hokum,  seperti  Keputusan  Menteri Keuangan  Nomor  40/KMK.06/2003  tentang  pendanaan  kredit  usaha  mikro dan kecil, dan  Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil  dan  menengah,  merupakan  salah  satu  pertim-bangan  pokok  dari tuntutan  perkembangan  kebutuhan  dan  tantangan  pembangunan  nasional, untuk  itu  diperlukan    keberpihakan  politik  ekonomi  yang  memberikan kesempatan, dukungan, dan pengem-bangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi,  usaha  kecil,  dan  menengah  sebagai  pilar  utama  pembangunan ekonomi  nasional.  Dalam  hal  ini  usaha  kecil,  mikro  dan    menengah  sebagai pilar utama untuk pemba-ngunan ekonomi.

## Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Pembinaan  adalah  suatu  tindakan,  proses,  hasil  atau  pernyataan menjadi  baik.  Dalam  hal  ini  menunjukkan  adanya  kemajuan,  peningkatan,
pertumbuhan,  terjadinya  evolusi  atas  berbagai  kemungkinan,  berkembang atau peningkatan sesuatu. (Thoha, 1986 : 178). Lebih lanjut dikatakan bahwa ada  dua unsur dalam pengertian  ini  yakni  pembinaan itu bisa berupa  suatu tindakan,  proses,  atau  pernyataan  tujuan,  dan  kedua  pembinaan  menunjuk kepada perbaik-an atas sesuatu.
Menurut  Mubyarto  (1994),  menyatakan  bahwa  pada  hakekatnya  inti dari  pembinaan  berada  pada  din  manusia  /  rakyat.  Faktor  luar  hanyalah berfungsi sebagai perangsang munculnya semangat, rasa atau dorongan pada diri manusia untuk memberi daya penguat, mengendalikan, mengembangkan dirinya sendiri berdasarkan potensi yang dimilikinya. Proses  pembinaan  ini dapat  dilakukan  melalui  3  (tiga)  tahapan  yaitu  (1)  inisiatif  dari pemerintah oleh  pemerintah  dan  untuk  rakyat,  (2)  Pastisi-patoris,  dari  pemerintah bersama masyarakat oleh pemerintah bersama masyarakat untuk rakyat dan (3)  Emansipatoris,  dari  rakyat  oleh  rakyat  dan  untuk  rakyat  (Priyono  dan Pranarka, 1996 { 162).
Berkenan  dengan  konsep  pembinaan  yang  dikemukakan  diatas  bila dikaitkan  dengan  pembinaan  pada  bidang  dunia  usaha  (industri  kecil  dan menangah)  tentunya  diarahkan  untuk    mengem-bangkan,  kemandirian, menswadayakan  dan  memperkuat  posisi  tawar  masyarakat  lapisan  bawah terhadap kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupari (Priyorio dan Pranarka, dalam Sedarmayanti, ,2000 : 273).
Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap Program Pinjaman Modal Usaha Melalui Kredit Bergulir
Dalam  rangka  efektivitas  program  pinjaman  modal  usaha  melalui kredit  bergulir  perlu  pemahaman  lebih  lanjut,  terutama  mengenai  esensi program sehingga arah dan tujuan program dapat dicapai lebih efektif.
Pemahaman  terhadap  program  pinjaman  modal  usaha  yang dikeluarkan  kebijakan  Bupati  Kutai  Barat  nomor  72  Tahun  2009  meskipun belum  semua  pelaku  usaha  mengerti  dan  memahami  terhadap  makna  dan esensi  yang  tersirat  dalam  kebijakan  tersebut,  tetapi  secara  aplikatif termasuk cukup efektif. Sebab hanya sebagian kecil pelaku usaha mikro, kecil dan  menengah  yang  kurang  memahami  terhadap  kebijakan  tersebut.  Hal tersebut  disebabkan  oleh  sosialisasi  yang  kurang  optimal  karena  pelaksana kebijakan    hanya  memberikan  kesempatan  pada    pelaku  usaha  tertentu untuk  mengikuti  sosialisasi,  sehingga  tidaka  semua  pelaku  usaha  dapat memahami  makna  yang  tersurat  dan  tersirat  dalam  kebijakan  tersebut. Disamping  ini  para  pelaku  usaha  yang  mengikuti  sosialisasi  tidak sepenuhnya menyebarkan informasi kepada pelaku usaha yang lain, sehingga pemahaman terhadap program pinjaman modal kredit bergulir dapat diserap secara  efektif  oleh  para  pelaku  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah.  Dengan demikian  keberhasilan  implementasi  kebijakan  sangat  ditentrukan  oleh pemahaman para pelaksana kebijakan dan para pelaku usaha, Jika keduanya
memahami mengenai kontek kebijakan, maka tidak terjadi interpretasi yang berbeda.  Oleh  karena  itu  hasil  temuan  tersebut  didukung  oleh  teori  seperti yang dikemukakan efektif (Abdul  Wahab, 1997 : 162), bahwa implementasi kebijakan tidak terlepas kemampuan pelaksana kebijakan dalam memahami kontek  kebijakan.  Jika  para  pelaksana  paham  atas  isi  kebijakan,  niscara kebijakan  tersebut  secara  aplikatif    akan  lebih.  Kemudian  juga  didukung dengan  pendapat  Sunarko,  ((2003  :  172)  mengatakan  bahwa  keberhasilan implementasi kebijakan, memang tidak terlepas  dari pemahaman pelaksana kebijakan terhadap isi kebijakan
Dari  hasil  observasi  menunjukkan  bahwa  pemahaman  petugas pelaksana  terhadap  kebijakan  program  pinjaman  modal  kredit  bergulir  di Kebupaten Kutai Barat termasuk efektif. Dalam arti semua petugas pelaksana mengerti  dan  memahami  makna  yang  terserat  dalam  kebijakan  tersebut. Sedangkan  para  pelaku  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  belum  semua memahami  terhadap  makna  yang  tersirat  dalam  kebijakan  tersebut,  baik mengenai  mekanisme,  proses,  hingga  konsekuensi  yang  harus  ditanggung oleh  pelaku  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah.  Dengan  demikian  tidak mengherankan  jika  terdapat  sebagian  kecil  pelaku  usaha  mikro,  kecil  dan menengah  terjadi  perbedaan  interpretasi  dalam  memahami  kebijakan tersebut,  sehingga  membawa  konsekuensi  terhadap  kurang  efektifnya pengembalian pinjaman kredit  bergulir.
Efektivitas  Penyaluran  Pinjaman  Modal  Kredit  Bergulir  Kepada  Kelompok Sasaran
Penyaluran  pinjaman  modal  kredit  bergulir  adalah  suatu  fasilitasi kredit  modal  kerja  atau  investasi  yang  disediakan  untuk  membantu  usaha mikro,  kecil  dan  menengah  yang  dapat  digunakan  sebagai  modal  kerja  atau untuk membiayai usaha produktif.
Berdasarkan  data  empirik  menunjukkan  bahwa  kebijakan  Bupati Kutai  Barat  yang  memberikan  suntikan  modal  usaha  melalui  program pinjaman modal kredit bergulir nampaknya mendapat apresiasi di kalangan pelaku  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah.  Perkembangan  pelaku  usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Kutai Barat meskipun tiap tahunnya mengalami  pertumbuhan/pengingkatan,  tetapi  secara  kuantitas  tidak mengalami  peningkatan/penambahan  yang  signifikan.  Hal  tersebut terindikasi oleh target yang direncanakan dengan realisasi mengenai jumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Secara akumulatif hanya mencapai nilai rata-rata sebesar 84,42 %, tetapi secara parsial tingkat capaian terhadap pertumbuhan pelaku usaha termasuk beragam.
Pembinaan  Kepada  Pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  Oleh  Petugas Perindagkop dan UKM
Dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah maka perlu  diberikan  pembinaan  sesuai  bidang  usaha  yang  ditekuninya.  Seiring dengan  upaya  pengembangan  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  di Kabupaten Kutai Barat, bahwa Dinas Perindagkop dan UKM telah melakukan pembinaan  melalui  berbagai  bentuk  pelatihan.  Ada  5  jenis  pelatihan  yang diikuti sebanyak 57 orang dan semuanya mendapatkan legalitas sesuai jenis pelatihan  yang  diikuti.  Diantaranya    dibidang  kewirausahaan  diikuti sebanyak  12  orang,  Pengembangan  Mutu  diikuti  sebanyak  10  orang, Teknologi  Proses  diikuti  sebanyak  15  orang,    Teknik  pemasaran  diikuti sebanyak 9 orang dan pengembang-an kemitraan diikuti sebanyak 11 orang.
Dari  jumlah  tersebut  jika  dikonformasikan  dengan  jumlah  pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Kutai Barat  belum mencapai yang  diharapkan,  sebab  masih  banyaknya  pelaku  usaha  yang  belum mendapatkan  kesempatan  yang  sama.  Meski  demikian  secara  faktual mengenai  pelatihan  yang  pernah  diikuti  sangat  menunjang  kelancaran aktivitas rutin bagi pengusaha dan mempunyai kontribusi yang berarti untuk mendukung pengembangan usaha, baik mikro, kecil maupun menengah.
Besarnya Bantuan Modal Usaha yang Disalurkan Kepada Usaha   Mikro, Kecil dan Menengah
Secara  empirik  bantuan  modal  usaha  yang  disampaikan  kepada pelaku  usaha  miikro,  kecil  dan  menengah  sangat  membantu  untuk mengembangan usaha. Besarnya bantuan dana ternyata dapat memberi-kan kontribusi yang berarti untuk menunjang kelancaran usaha, meskipun usaha yang  dilakukan  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan,  Koperasi  dan  UKM Kabupaten  Kutai  Barat  belum  mencapai  hasil  yang  optimal,  tetapi    secara aplikatif  bantuan  modal  usaha  yang  didistribusikan  kepada  pelaku  usaha mikro,  kecil  dan  menengah  mampu  membawa  perubahan  yang  berarti terhadap  sebagian  besar  pelaku  usaha  di  Kabupaten  Kutai  Barat.  Dengan suntikan  modal  usaha  yang  dilakukan  melalui  program  pinjaman  modal kredit  bergulir  dapat  mendongkrak  para  pelaku  usaha  di  Kabupaten  Kutai Barat untuk mengembangkan usahanya.  Ini berarti pemberian modal usaha yang disalurkan melalui kebijakan Bupati Kutai Barat mempunyai kontribusi yang  besar  terhadap  pengembangan  usaha  yang  dilakukan  pelaku  usaha mikro,  kecil  dan  menengah.  Dengan  demikian  fakta  yang  terjadi  ternyata diterima oleh teori yang dikemukakan oleh Irianto, (1996: 32), mengatakan bahwa  untuk  mendukung  pengembangan  usaha,  perlu  diberikan  suntikan modal  usaha  (permodalan)  yang  dibutuh-kan,  dan  disamping  itu  dalam proses  perlunya  diberikan  kemudahan  sehingga  para  pelaku  usaha  akan bergairah untuk mengembangkan usahanya.
Dengan  demikian  bantuan  modal  usaha  penting  untuk  mendukung pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Karena itu kebijakan Bupati Kutai  Barat  yang  memberikan  suntikan  modal,  kepada  pelaku  usaha  mikro, kecil  dan  Menengah  dengan  nilai  tercecil  sebesar  Rp.  5.000.000,-  (lima  juta rupiah)  dan  maksimal  Rp.  50.000.000  (lima  puluh  juta  rupiah);  merupakan langkah  positif,  dalam  rangka  mengembangkan  usaha  mikro,  kecil  dan menengah serta membangun ekonomi masyarakat
Nilai Manfaat yang Dirasakan Pelaku Usaha Atas Pinjaman Kredit Bergulir Pemberian  pinjaman  melalui  kredit  bergulir,  bukan  hanya  untuk meningkatkan nilai investasi, tetapi dapat menambah nilai barang yang akan diproduksi, sehingga dapat memperkuat permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah. Dengan demikian pemberian pinjaman modal kredit bergulir mempunyai  nilai  manfaat  yang  berarti  untuk  mendukung  pengembangan usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  di  Wilayah  Kabupaten  Kutai  Barat..  Disisi lain  dapat  meningkatkan  dan  mengembangkan  kemampuan  usaha  mikro menjadi  usaha  kecil,  dan  dari  usaha  kecil  menjadi  usaha  yang  tangguh  dan mandiri  sehingga  dapat  berkembang  menjadi  usaha  menengah  dan  usaha besar. Hal lain yang dapat diraskan bagi pelaku usaha adalah meningkatkan kelompok  usaha  bersama  yang  memiliki  kompetensi  sehingga  mampu meningkatkan  daya  saing  di segment  pasar  dan  pada  gilirannya  akan memberikan  dampak  peningkatan  nilai  tambah  dan  perluasan  kesempatan kerja.
Dengan  demikian,  hasil  temuan  diobjek  penelitian  dapat  dikatakan teori  mendukung  fakta,  sebagaimana  yang  dikemukakan  Thoha,  1997,  172) bahwa  manfaat  yang  dirasakan  bagi  pelaku  usaha  dengan  diberikan  modal usaha,  bukan  hanya  untuk  penamabahan  investasi  tetapi  memudahkan dalam  melakukan  pergerakan  hasil  produksi.  Oleh  karena  itu,  para  pelaku usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  telah  menyambut  baik  atas  kebijakan Bupati  Kutai  Barat  yang  memberikan  modal  usaha  melalui  pinjaman  modal kredit  bergulir.  Ternya  bantuan  tersebut  besar  kontribusinya  untuk mendukung  pengembangan  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  di  wilayah Kabupaten  Kutai  Barat.  Sebab  penjaman  tersebut  merupakan  kredit  lunak yang tidak terlalu memberatkan/membebani para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.
Kerja  Sama  Antar  Petugas  Pelaksana  dalam  Pendistribusian  Pinjaman  Modal Kredit Bergulir
Untuk  efektifnya  pelaksanaan  program  pinjaman  modal  kredit bergulir perlu dibangun kerjasama dan koordinasi yang baik antara petugas pelaksana Kerjasama adalah jalinan kerja diantara dua pihak atau lebih baik secara  internal maupun  eksternal organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang  telah  ditetapkan.  Kerjasama  berfungsi  untuk  mengoptimalkan
keterpaduan  antar  pihak  pelaksana  sehingga  diperoleh  keserasian  dan keselarasan dalam menyalurkan pinjman kredit bergulir.
Hasil  observasi  menunjukkan  bahwa  secara  implisit  kerjasama  yang dilakukan  para  pelaksana  program  pinjaman  modal  kredit  bergilir  di Kabupaten Kutai Barat termasuk efektif. Dalam hal kerjasama yang dibangun, tidak hanya terbatas pada pendistribusian bantuan modal usaha, tetapi juga dilakukan  mulai  pembuatan  rencana  kerja,  pengolahan  data,  hingga membuat laporan pertanggungjawaban program. Dengan demikian terdapat hubungan  yang  selaras,  selerasi  dan  seimbang  dalam  penyaluran  bantuan modal usaha kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.
Faktor-Faktor yang Mendukung Program Pinjaman Modal Kredit Bergulir Oleh Dinas Perindagkop dan UKM di Kabupaten Kutai Barat
a. Undang-undang  Nomor  32  dan  33  tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah dan Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga dengan kewenangan terseebut    dapat  mendorong  kemandirian  daerah  untuk  meningkatkan tarap hidup dan kesejahteraan masyarakatnya.
b. Peraturan  Bupati  Nomor  72  tahun  2009  tentang  petunjuk  Teknis pelaksanaan  program  pinjaman  modal  kredit  bergulir  untuk  pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
c. Keputusan  Bersama  Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Barat  Dengan  pihak Bank Pembangaunan Daerah Kaltim Cabang Melak, Nomor 119/496/HK- TU.P/2007  dan  Nomor  011/8-5/BPD-MLK/2007  tentang  penyaluran modal  kredit  untuk  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  di  wilayah Kabupaten Kutai Barat.
d. Adanya  komitmen  yang  kuat  Bupati  Kutai  Barat  dan  Kepala  Dinas Perindustrian  Perdagangan,  Koperasi  dan  UKM  untuk  membangun perekonomian  kerakyatan  melalui  program    pinjaman  modal  kredit bergulir.
e. Kondusifnya  keadaan  keamanan  yang  stabil  di  Kabupaten  Kutai  Barat memungkinkan  program  pinjaman  modal  kredit  bergulir  untuk  pelaku usaha mikro,  kecil dan menengah tepat guna dan berhasil guna sehingga dapat  meningkatkan  kemandirian  usaha,  dan  mampu  meningkatkan ekonomi masyarakat yang  lebih baik.
f. Terciptanya  iklim  kerjasama  yang  baik  antara  organisasi  perangkat daearah,  swasta  dan  pelaku  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  sehingga secara  bertahap  dapat  mewujudkan  kemandirian  perekonomian masyarakat
Faktor-faktor  yang  menghambat  Program  Pinjaman  Modal  Kredit  Bergulir Oleh Dinas Perindagkop dan UKM di Kabupaten Kutai Barat :
a. Terbatasnya  sarana  dan  prasarana  operasional  untuk  mendukung pengembangan IKM/UKM di Kabupaten Kutai Bratt
b. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia pada pelaku usaha UKM dan aparat pembina
c. UKM  yang  ada  di  Kabupaten  Kutai  Barat  masih  belum  mampu memanfaatkan  secara  maksimal  potensi  sumber  daya  alam  yang tersedia.
d. Terbatasnya  sumber  pembiayaan  untuk  mendukung    pengem-bangan IKM/UKM di Kabupaten Kutai Barat
e. Kurang  optimalnya  dalam  melakukan  sosialisasi  sehingga  terjadi enterpretasi  yang  berbeda  yang  berbeda  antar  pelaku  usaha,  sehingga berujung pada pengembalian / angsuran kredit modal usaha dan modal penyertaan kurang efektif.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  sebagaimana  yang dikemukakan  di  atas,  maka  penulis  menarik  beberapa  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Kebijakan  Program Pinjaman Modal Kredit Bergulir untuk Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kutai Barat, ternyata secara aplikatif  menunjukkan  indikasi  cukup  efektif,  Hal  tersebut  dapat dikatahui  dari  hasil  temuan  di  objek  peneltian  secara  aplikatif pendistribusian pinjaman modal kredit bergulir masih dihadapkan pada persoalan-persoalan  teknis  dan  administratif,  sehingga  program pinjaman modal kredit bergulir yanag diperuntukkan pada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah belum sepenuhnya dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan.
2. Ditinjau  dari  nilai  manfaat  bahwa  program  pinjaman  modal  kredit bergulir  yang  didistribusikan  oleh  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan, Koperasi  dan  UKM  ternyata  memiliki  nilai  manfaat  yang  sangat  berarti untuk  memacu  pelaku  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  dalam mengembangkan kemampuan usaha mikro menjadi usaha kecil, dan dari usaha  kecil  menjadi  usaha  yang  tangguh  dan  mandiri  bahkan  dapat berkembang  menjadi  usaha  menengah  dan  usaha  besar,  sekalugus mampu meningkatkan daya saing di segment pasar.
3. Dari  aspek  efektivitas  penyaluran  bantuan  dana  bergulir  kepada  par pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk cukup efektif  dan hal tersebut tercermin oleh pendistribusian pinjaman modal kredit bergulir yang  disampaikan  petugas  pelaksana  kepada  para  pelaku  usaha,  .dapat
dikatakan  tepat  sasaran.  Dalam  arti  pendistribusian  pinjaman diprioritaskan  bagi  pelaku  usaha  yang  memang  sangat  membutuhkan, meski  demikian  dalam  proses  tetap  berpegang  tuguh  prosedur  atau mekanisme yang berlaku.
4. Ditinjau  dari  segi  pembinaan  bahwa  dalam  memprakarsai  agar  para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dapat lebih berkembang maka perlunya  pembinaan  sesuai  bidang  usaha  masing-masing.  Tidakan  yang dilakukan  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan,  Koperasi  dan  UKM  sangat tepat,  dan  ada  beberapa  bentuk  pembinaan  yang  dilakukan  kepada pelaku usaha dan besar kontribusinya untuk mendukung pengembangan usaha.
5. Temuan    lain    mengenai    besarnya    bantuan    yang  diberikan  kepada pelaku  usaha  mikro,  kecil  dan  menangah  memiliki  esensi  untuk mendukung  pelaku  usaha  dalam  meningkatkan  dan  mengembangkan usahanya,  selain  jumlahnya  relatif  besar  dan  tidak  terlalu  mengingikat dan  dilakukan  secara  proporsional,  yaitu  besar  kecilnya  pinjaman  yang diberikan sangat tergantung pada besar kecilnya usaha yang dimiliki.
6. Indikasi  lain  yang  berkaitan  dengan  program  pinjaman  modal  kredit bergulir  adalah  dalam  hal  kerja  sama  antar  tim  pelaksana.  Sesuai  hasil temuan  di  objek  penelitian  menunjukkan  bahwa  kerjasama  yang dibangun oleh tim pelaksana dapat dikatakan. Kerjasama yang dibangun bukan  hanya  pada  saat  membuat  rencana  kerja  tetapi  kerjasama  dalam pendistribusian  bantuan  hingga  membuat  laporan  pertanggungjawaban kepada lembaga.
7. Faktor  yang  mendukung  program  pinjaman  modal  kredit  bergulir meliputi  Undang-undang  Nomor  32  dan  33  tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  dan  Perimbangan  keuangan  antara  pemerintah pusat  dan  daerah  Peraturan  Bupati  Nomor    72  tahun  2009  tentang petunjuk  Teknis  pelaksanaan  program  pinjaman  modal  kredit  bergulir untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah Kabupaten Kutai  Barat.  Keputusan  Bersama  Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Barat Dengan pihak Bank Pembangaunan Daerah Kaltim Cabang Melak, Nomor 119/496/HK-TU.P/2007  dan  Nomor  011/8-5/BPD-MLK/2007  tentang penyaluran  modal  kredit  untuk  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  di wilayah Kabupaten Kutai Barat,  dan   komitmen yang kuat Bupati Kutai Barat  dan  Kepala  Dinas  Perindustrian  Perdagangan,  Koperasi  dan  UKM untuk  membangun  perekonomian  kerakyatan  melalui  program pinjaman modal kredit bergulir.
8. Beberapa  temuan  mengenai  faktor-faktor  yang  penghambat  meliputi terbatasnya  sarana  dan  prasarana  operasional  untuk  mendukung
pengembangan IKM/UKM di Kabupaten Kutai Barat, terbatasnya kualitas sumber daya manusia pada pelaku usaha IKM dan aparat pembina, IKM yang ada di Kabupaten Kutai Barat masih belum mampu memanfaatkan secara  maksimal  potensi  sumber  daya  alam  yang  tersedia,  Kurang optimalnya  dalam  melakukan  sosialisasi  sehingga  terjadi  enterpretasi yang berbeda yang berbeda antar pelaku usaha, sehingga berujung pada pengembalian  /  angsuran  kredit  modal  usaha  dan  modal  penyertaan kurang efektif.
Saran-saran Berdasarkan hasil beberapa kesimpulan di atas penulis akan mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:
1. Meningkatkan  sarana  operasional  untuk  menunjang  aktivitas  petugas pelaksana dakan menjalankan program, dan hal tersebut dapat dilakukan melalui rencana kerja tahun dan APBD
2. Meningkatkan  kualitas  aparatur  yang  bertindak  sebagai  pembina  para pelaku  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  agar  mampu  berfungsi  secara efektif. Hal tersebut dilakukan melalui beberapa program pelatihan yang dibiayai oleh anggaran belanja Dinas.
3. Meningkatkan  pembinaan  kepada  pelaku  usaha  mikro,  kecil  dan menengah  agar  lebih  terampil  dapat  memanfaatkan  dan  mendaya- gunakan  potensi daerah secara  optimal  sehingga  mampu meningkatkan sumber pendapat keluarga.
4. Meningkatkan  sosialisasi  kepada  pelaku  usaha  mikro,  kecil  dan menengah,  dengan  menambah  frekuensi  pertemuan  dan  memberikan famlet kepada pelaku usaha yang belum mengerti dan memahami makna yang tersirat dalam program pinjaman modal kredit bergulir.
5. Melakukan  pemantauan  dan  monitoring  serta  penagihan  kredit  macet untuk meminimalkan kemacetan angsuran kredit UMKM.

## Daftar Pustaka
Anonimus,    Undang-undang  Nomor  32  dan  33  Tahun  2004, tentang Pemerintahan daerah dan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Indonesia. Jakarta.
______,  Peraturan  Bupati  Nomor    72  tahun  2009 tentang  petunjuk  Teknis pelaksanaan  program  pinjaman  modal  kredit  bergulir  untuk  pelaku usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah.  Pemerintah  Kabupaten  Kutai Barat.
______, Keputusan Bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Dengan pihak Bank  Pembangaunan  Daerah  Kaltim  Cabang  Melak,  Melalui keputusan  bersama  (MoU)  nomor  119/496/HK-TU.P/2007  dan Nomor  011/8-5/BPD-MLK/2007  tentang  penyaluran  modal  kredit untuk usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah Kabupaten Kutai Barat.
Kuncoro,  Mudrajad.  2004. Otonomi  dan  Pembangunan  Daerah,  Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Jakarta: Erlangga.
Mubyarto. 1998. Gerakan Penanggulangan Kemiskinan, Laporan Penelitian di Daerah-daerah. Aditya Media, Yogyakarta.
Rachbini,  Didik,  J.,  1999 Peluang  Kemitraan  Kawasan  dan  Pedesaan,  dalam Hasan Basri (ed), 1999 Pembangunan Ekonomi Rakyat di Pedesaan Sebagai  Strategi  Penanggulangan  Kemiskinan,  PT.  Bina  Rena Pariwara, Jakarta
Swasono,    Sri  Edi,  1998, Pendekatan  Pemberantasan  Kemiskinan,  Makalah pada Seminar Nasional HMJP Ekonomi, IKIP Malang
Thoha, Miftah, 2001. Perilaku Organisasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.