## Parohan: Strategi Politik Lokal Orang Rimba dalam Menghadapi Tekanan Kontestasi Penguasaan Lahan
Verdi Wahyu Cahyadi 1* , Setiadi 2
1,2 Program Studi Magister Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Bulaksumur Yogyakarta 55281, Indonesia *Corresponding author: verdiwahyucahyadi@mail.ugm.ac.id
Abstract Penelitian ini secara  umum membahas tentang permasalahan konflik  lahan  yang  terjadi  antara  Komunitas  Orang  Rimba  dengan  pihak perusahaan.  Pembahasan  difokuskan  pada  uraian  tentang  sejarah,  bentuk perlawanan dan strategi adaptasi yang dilakukan oleh Komunitas Orang Rimba dalam  menghadapi  permasalahan  konflik  lahan  dengan  pihak  perusahaan. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  penelitian  kualitatif dengan  jenis  studi  etnografi.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui wawancara  mendalam,  observasi  partisipasi,  dokumentasi  dan  studi kepustakaan.  Teknik  analisis  data  dilakukan  secara  emik  dan  etik.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  ada  beberapa  bentuk  perlawanan  yang dilakukan oleh Komunitas Orang Rimba dalam berkonflik dengan perusahaan seperti, melakukan perlawanan secara verbal, merusak berbagai atribut milik perusahaan, melakukan pembukaan lahan, penebangan pohon dan penanaman komoditas  kelapa  sawit  secara  sembunyi-sembunyi.  Selain  melakukan perlawanan, Orang Rimba juga menciptakan strategi khusus yaitu dengan cara menyerahkan pengelolaan lahan milik mereka kepada para pendatang dengan menggunakan  mekanisme  diparoh  (dibagi)  atau  dikenal  dengan  istilah parohan..  Kerjasama  parohan  merupakan  salah  satu  bentuk  respon  realistis yang dilakukan oleh Komunitas Orang Rimba dalam menghadapi kuatnya arus deforestasi  dan  eksploitasi  lahan  yang  dilakukan  oleh  pihak  perusahaan. Hubungan kerjasama parohan memberikan berbagai manfaat bagi Komunitas Orang Rimba mulai dari, terbukanya akses untuk membangun kekuatan aliansi sosial,  hingga  memperoleh  manfaat  sumber  penghidupan  ekonomi berkelanjutan.

## Keyword:
Orang Rimba, parohan, politik lokal, konflik, masyarakat adat
Article Info Received: 10 Sept 2022 Accepted: 8 Nov 2022 Published: 15 Nov 2022

## 1. Pendahuluan
Tanah  memiliki  kedudukan  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  manusia.  Sebagian besar kehidupan manusia sangat bergantung pada sektor pengelohan tanah/agraria, terutama dalam  aspek  ekonomi  untuk  memproduksi  berbagai  kebutuhan  hidup  manusia,  mulai  dari pangan, sandang, papan dan kebutuhan tersier lainnya. Berbagai kegiatan pemanfaatan sumber daya  alam  dan  agraria  dalam  sebuah  negara  secara  umum  dilakukan  oleh  para  pihak (stakeholders) yaitu masyarakat, pemerintah dan swasta (Sihaloho:2008).
Bertambahnya  jumlah  penduduk  dan  kebutuhan  hidup  manusia  setiap  waktu,  pada akhirnya  juga  ikut  memberikan  tekanan  yang  semakin  kuat  terhadap  penguasaan  dan kepemilikan atas sumber-sumber agraria. Jumlah manusia yang semakin bertambah banyak,

## ENDOGAMI: JURNAL ILMIAH KAJIAN ANTROPOLOGI
sedangkan sumber agraria/tanah bersifat tetap, pada akhirnya meningkatkan persaingan yang signifikan  antar  sesama  manusia  yang  berujung  pada  konflik.    Menurut  Soekanto  &  Taneko (1990) sebenarnya konflik terjadi bukan hanya karena kehadiran sesuatu yang baru (faktor inovasi, invensi dan lain-lain) dan disikapi dengan cara pro dan kontra, akan tetapi konflik juga dapat terjadi karena kondisi sosial tertentu yang sudah terlalu lama membelenggu masyarakat.
Sekretaris  Jendral  Konsorsium  Pembaharuan  Agraria  (KPA)  dalam  berita  online Kompas.com menyatakan bahwa pada tahun 2020 ada total 241 kasus konflik Agraria dan yang paling tinggi adalah di bidang perkebunan yaitu sebanyak 122 kasus. 1 Permasalahan konflik agraria  yang  terjadi  antara  masyarakat  dengan  perusahaan  secara  umum  disebabkan  oleh berbagai  faktor  salah  satunya  yaitu  adanya  perbedaan  kepentingan  terutama  dalam  aspek ekonomi.  Masyarakat  yang  sudah  sejak  turun  temurun  memanfaatkan  suatu  wilayah  baik kawasan hutan ataupun menggarap lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari harus berhadapan  dengan  perusahaan  yang  tiba-tiba  saja  datang  dengan  kepentingan  untuk menguasai  dan  menggarap  kawasan  tersebut,  dengan  alasan  sudah  mendapatkan  izin  dari pemerintah daerah dan negara berupa Surat Keputusan HGU (Hak Guna Usaha) ataupun IUP (Izin Usaha Perkebunan). Menurut Sihaloho (2008), salah satu elemen yang memicu terjadinya konflik adalah eksistensi terhadap lahan. Selama eksistensi masyarakat belum terganggu, maka hubungan yang terjadi antar pihak akan relatif harmonis, tetapi jika sudah terancam maka yang timbul adalah hubungan yang disharmonis. Pengelolaan lahan oleh “pihak luar” (pihak swasta perusahaan), melalui berbagai program mulai dari produksi tanaman hingga konservasi lahan juga turut mempengaruhi aspek dinamisasi masyarakat.
Salah satu kelompok masyarakat yang  sering mengalami berbagai konflik agraria adalah komunitas masyarakat adat ( indigenous  people ). Menurut  data yang di sampaikan oleh NGO HuMa (Perkumpulan Hukum dan Masyarakat), bahwa sepanjang tahun tahun 2018, setidaknya ada  86  kasus  konflik  agraria  yang  melibatkan  masyarakat  adat  dan  terjadi  dalam  kawasan hutan  di  Indonesia.  Secara  umum  konflik  tersebut  terjadi  disebabkan  oleh  adanya  tumpang tindih  klaim  antara  wilayah  penghidupan  hak  ulayat  masyarakat    dengan  izin  konsesi perusahaan  perkebunan. 2 Kemudian  Komisioner  Komnas  HAM  (2021),menyatakan  bahwa konflik agraria menjadi salah satu dari tiga jenis masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat adat, selain dari permasalahan pengakuan dan perlindungan oleh negara. 3 Salah satu kelompok masyarakat  adat  yang  berkonflik  dengan  pihak  perusahaan  adalah  Komunitas  Orang  Rimba yang ada di Provinsi Jambi.
Komunitas Orang Rimba, hidup sebagai masyarakat yang memiliki budaya berburu dan meramu (hunter  and  gatherer )  bergantung  pada  sumber  daya  yang  disediakan  oleh  hutan. Semua jenis makanan, mulai dari buah-buahan, umbi-umbian (karbohidrat) dan hewan-hewan buruan  (protein)  semuanya  tersedia  di  dalam  hutan.  Akan  tetapi,  kehidupan  Orang  Rimba perlahan-lahan  mulai  mengalami  perubahan,  semenjak  hadirnya  ekpansi  program pembangunan  yang  dilakukan  secara  besar-besar    pada  masa  pemerintahan  Orde  Baru. Program pembangunan tersebut ditandai dengan hadirnya perusahaan-perusahaan HPH (Hak
1 Fadli, Ardiansyah. 2021. Sepanjang 2020 Konflik Agraria 241 Kasus, Tertinggi Sektor Perkebunan. https://www.kompas.com/properti/read/2021/01/06/160000521/sepanjang-2020-konflik-agraria-241- kasus-tertinggi-sektor-perkebunan diakses pada Senin, 14 Maret 2022, pukul 14.03 WIB
2 Redaksi Betahita. 2019. Huma: ada 326 Konflik SDA dan Agraria Sepanjang Tahun 2018. https://betahita.id/news/detail/2976/huma-ada-326-konflik-sda-dan-agraria-sepanjang-2018.html.html diakses pada 28 Agustus 2022, pukul 19.05 WIB
3 Utari. 2020. Tiga Masalah Utama Masyarakat Adat https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/9/30/1580/tiga-masalah-utama-masyarakat-adat.html diakses pada 14 Juni 2022, pukul 08.50 WIB
Pengusahaan Hutan), transmigrasi, perkebunan HTI dan HGU sekitar tahun 1980-an akhir, yang sebagian  besarnya  berada  dalam  kawasan  hutan  yang    menjadi  sumber  penghidupan  bagi Orang Rimba (Aritonang dkk, 2010).
Terjadinya alih fungsi hutan menjadi area pemukiman dan lahan perkebunan, membuat hampir sebagian besar Orang Rimba pada saat sekarang, tinggal dalam wilayah izin konsesi perusahaan. Berdasarkan data dari KKI Warsi (2019) menyebutkan bahwa, setidaknya ada 11 Perusahaan  HTI  dan  HGU  perkebunan  Kelapa  Sawit  yang  langsung  bersinggungan  dan berkaitan langsung dengan wilayah penghidupan Orang Rimba yang ada di Jambi. Lebih dari 2000  jiwa Orang Rimba yang hidup dalam kawasan perusahaan, 441 KK diantaranya hidup dalam kawasan perkebunan HGU Sawit dan ada sekitar 230 KK yang tinggal dalam kawasan perkebunan  HTI .  4 Kondisi  yang  demikian,  pada  akhir  menciptakan  kondisi  konflik  yang berkepanjangan antara komunitas Orang Rimba dengan pihak perusahaan, salah satunya yaitu dengan PT. LAJ (Lestari Asri Jaya).
Perusahaan PT. LAJ (Lestari Asri Jaya) memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu  Hutan  Tanaman  Industri  (IUPHHK-HTI)  berdasarkan  Surat  Keputusan  (SK)  Menteri Kehutanan  RI  nomor  141/MENHUT-II/2010  dengan  luas  wilayah  61.495  Ha,  yang  secara administratif berada di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. 5 Pada lokasi yang sama tepatnya di wilayah Sungai Sumay, terdapat tiga kelompok ketemenggungan Orang Rimba yaitu kelompok Temenggung Buyung, Hasan dan Bujang Kabut. Secara histori Kelompok Orang Rimba, memang sudah  sejak  lama  tinggal  dan  memanfaatkan  kawasan  hutan  yang  ada  di  wilayah  tersebut sebagai sumber penghidupan.  Kondisi yang demikian, pada akhirnya menyebabkan terjadinya tumpang tindih klaim dan perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak. Perusahaan PT. LAJ dengan kepentingannya  mengklaim bahwa mereka memiliki hak legal yang diberikan oleh negara untuk mengelola kawasan tersebut menjadi perkebunan karet alam. Sedangkan di satu sisi Komunitas Orang Rimba dengan berbagai ketentuan adat-istiadatnya mengklaim bahwa wilayah tersebut merupakan hak ulayat yang menjadi sumber penghidupan dan harus mereka pertahankan.  Adanya  perbedaan  kepentingan  tersebut,  pada  akhirnya  menciptakan  konflik yang berkepanjangan di antara keduanya. Kedua belah pihak pada akhirnya saling  berkonflik dan berdinamika dalam kontestasi penguasaan lahan di wilayah tersebut.
Pihak perusahaan sebagai representasi dari negara dan kapitalisme dengan kepentingan dan  strategi  yang  dimilikinya,  berusaha  untuk  menguasai  lahan-lahan  milik  Orang  Rimba melalui berbagai cara, mulai dari  politik-ekonomi seperti membeli lahan milik Orang Rimba dengan sistem ganti tugi atau tali asih, hingga melakukan tindakan-tindakan represif mulai dari ancaman,  penggusuran  lahan  secara  paksa,  hingga  melakukan  tindakan  kekerasan  atau intimidasi secara fisik.
Kebudayaan  dipakai  oleh  manusia  untuk  beradaptasi  dan  menghadapi  lingkungan tertentu  (alam,  sosial  dan  budaya)  agar  manusia  dapat  melangsungkan  hidupnya  dan memenuhi  kebutuhannya  (Suparlan,  2004:158).  Komunitas  Orang  Rimba  sebagai  makhluk hidup  yang  memiliki  akal  dan  pikiran  tentunya  memiliki  mekanisme  tersendiri  dalam merespon  dan  mengambil  keputusan  atas  berbagai  dinamika  permasalahan  yang  mereka hadapi.  Sebagai  kelompok  masyarakat  yang  sudah  hidup,  tinggal  dan  mengelola  kawasan
4 KKI  Warsi  adalah  salah  satu  NGO  lokal  di  Jambi,  yang  bergerak  di  isu-isu  lingkungan  dan  pendampingan masyarakat sekitar hutan dan masyarakat Suku Adat Marginal  yang intens mendampingi komunitas adat marginal Orang Rimba di Jambi dan Talang Mamak di Riau.
5 PT.  LAJ  merupakan  anak  dari  perusahaan  multinasional    PT.  Barito  Pacific  Tbk,  yang  bergerak  dalam  bisnis kehutanan,  perkebunan,  pertambangan,  industri,  properti,  perdagangan,  energi  terbarukan  dan  transportasi. https://www.barito-pacific.com/about-us/who-we-are diakses pada 30 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB
tersebut  secara  turun-temurun,  komunitas  Orang  Rimba  tentunya  akan  berusaha  untuk melakukan  berbagai  cara,  agar  mereka  bisa  tetap  mempertahankan  eksistensi  dan kelangsungan  hidupnya.  Berangkat  dari  uraian  di  atas,  maka    muncul  beberapa  pertanyaan perumusahan masalah yang dapat menjadi pembahasan dalam tulisan ini yaitu:
1. Bagaimana  sejarah  konflik  tenurial  yang  terjadi  antara  Komunitas  Orang  Rimba dengan pihak perusahan?
2. Bagaimana bentuk perlawanan dan strategi adaptasi yang dilakukan oleh komunitas Orang  Rimba  dalam  upaya  mempertahankan  haknya  atas  tanah  dan  wilayah penghidupan, ditengah dominasi perusahaan?

## 2. Metode
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif,  yaitu  proses  penelitian berdasarkan pada pendekatan penelitian metodologis yang khas yang meneliti permasalahan sosial  atau  kemanusiaan  (Creswell  (2015:415).  Pendekatan  kualitatif  diharapkan  mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan  atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik.
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  wilayah  Sungai  Sumay,  Kabupaten  Tebo  Provinsi  Jambi, tepatnya pada wilayah izin konsesi perusahaan PT. LAJ yang juga merupakan tempat tinggal komunitas Orang Rimba, yang ada di Selatan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT).
Ada dua jenis data yang digunakan dalam tulisan ini yaitu, data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber lapangan pada saat melakukan penelitian. Sedangkan data skunder adalah data jadi yang sudah ada dan telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, seperti jurnal, berita online, buku dan lain- lain.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  empat  teknik,  di  antaranya  yaitu, wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan.
Informan  penelitian  ini  adalah  anggota  Komunitas  Orang  Rimba  yang  ada  di  wilayah Sungai Sumay, tepatnya dalam wilayah izin konsesi PT. LAJ. Penentuan informan menggunakan teknik penarikan sampel secara sengaja ( purposive sampling ). Penelitian ini menggunakan dua jenis informan yaitu infroman kunci dan informan biasa. Informan kunci dalam penelitian ini adalah para temenggung (ketua kelompok) dan tetua adat di tiga kelompok Orang Rimba yang ada di wilayah Sungai Sumay tepatnya pada izin konsesei PT. LAJ. Adapun informan biasa dalam penelitian ini adalah anggota kelompok komunitas yang memiliki dan mengetahui informasi umum  mengenai  seluk-beluk  dinamika  konflik  yang  terjadi  antara  komunitas  Orang  Rimba dengan  pihak  perusahaan  PT.  LAJ.  Infroman  biasa  dalam  penelitian  ini  yaitu  ada  6  orang anggota komunitas Orang Rimba dewasa yang sudah menikah. Mereka terdiri dari 3 orang  laki- laki dan 3 orang  perempuan.
Analisis data dilakukan dengan cara mengelompokkan data kedalam beberapa  kelompok dan    kemudian  menganalisisnya  menggunakan  acuan  dari  kerangka  pemikiran.  Pada  tahap akhir  penulis  melakukan  interpretasi  terhadap  data  yang  ada,  baik  dilakukan  secara  etik maupun emik.

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1.   Gambaran Umum Kehidupan Sosial-Ekonomi  Komunitas Orang Rimba
Orang Rimba atau yang juga dikenal dengan Suku Anak Dalam (SAD), adalah salah satu komunitas  adat  yang  terdapat  di  wilayah  provinsi  Jambi.  Secara  ekologis,  komunitas  Orang Rimba hidup secara berkelompok dalam tiga kawasan hutan yang ada di Provinsi Jambi, mulai
dari pertama sekitar Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD), Jalan Lintas Tengah Sumatera, dan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (perbatasan Jambi dan Riau).
Berdasarkan kehidupan sosial secara umum, komunitas Orang Rimba adalah kelompok minoritas  kelas  ketiga/kelas  paling  bawah  dalam  struktur  sosial  masyarakat  Jambi,  setelah kelompok  kesultanan  dan  masyarakat  desa  melayu.  Pada  masa  lampau,  mulai  dari  zaman pemerintahan  kesultanan  Jambi  dan  kolonial  Belanda,  komunitas  Orang  Rimba  memiliki kedudukan  sebagai  kelas  pekerja/budak.  Mereka  dipekerjakan  untuk  mengumpulkan  hasil alam yang ada di sepanjang hutan dataran rendah di wilayah Jambi (Prasetijo, 2011).
Sebagai  komunitas  adat  yang  menganut  sistem  kekerabatan  matrilineal,  perempuan Orang  Rimba  memiliki  posisi  penting dalam  kehidupan  sehari-hari.  Perempuan  tidak  hanya bertanggung  jawab  terhadap  ranah  domestik  dalam  kehidupan  rumah  tangga,  akan  tetapi mereka juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga adat dan budaya, mulai dari pewarisan pengetahuan  lokal  seperti  sistem  perawatan  kesehatan  ( etnomedisin dan etnofarmokologi ) hingga pada pengelolaan dan kepemilikan harta warisan/ pusako tanah ulayat. Meskipun negara Indonesia telah merdeka, kehidupan Orang Rimba pada saat sekarang sedikit banyaknya masih berada dalam bayang-bayang hegemoni kekuasaan kesultanan dan orang-orang  Melayu.  Masyarakat  desa  Melayu  di  Jambi  pada  umumnya,  menyebut  Orang Rimba,  dengan  sebutan “kubu”. Penyebutan kubu memiliki  arti/konotasi  yang  negatif,  yaitu orang yang hidup liar, bau, kotor, bodoh, tidak punya agama, tertutup, penuh dengan kekuatan magis. Stereotype buruk yang masih mengakar kuat dalam kehidupan sosial sehari-hari, pada akhirnya  membuat  Orang  Rimba  masih  cukup  sering  menerima  berbagai  perlakuan diskriminatif dari masyarakat luar. Adapun bentuk-bentuk perlakuan diskriminatif tersebut, seperti  kekerasan  verbal  (hinaan,  cacian),  kekerasan  fisik  (konflik,  pemukulan,  bentrok), ataupun perbedaan perlakuan pada ranah-ranah publik lainnya. 6
Secara  spesifik,  setiap  kelompok  Orang  Rimba  di  berbagai  wilayah  memiliki  latar belakang kehidupan sosial-ekonominya tersendiri, begitu juga dengan Orang Rimba yang ada di  Selatan  TNBT  (Taman  Nasional  Bukit  Tigapuluh)  tepatnya  dalam  wilayah  administrasi Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Pada kawasan ini terdapat tiga kelompok Ketemenggungan Orang Rimba yang tinggal di sepanjang tiga aliran anak Sungai Sumay yaitu, kelompok Temenggung Buyung di Sungai Mandelang, kelompok Temenggung Hasan di Sungai Ngayau dan kelompok Temenggung Bujang Kabut di Sungai Sakaian. Ketiga kelompok ini terdiri dari 40 KK (Kepala  Keluarga) dengan jumlah anggota 150 Jiwa, yang terdiri dari 86 orang laki- laki dan 64 orang Perempuan. 7 Secara historis,  Kelompok Orang Rimba memang sudah sejak lama tinggal dan memanfaatkan kawasan hutan yang ada di wilayah tersebut, sebagai sumber penghidupan. Hingga pada akhirnya di tahun 2010  sampai saat sekarang, di wilayah yang sama juga terdapat izin konsesi perusahaan HTI (Hutan Tanaman Industri) karet alam yaitu PT. LAJ.
Komunitas  Orang  Rimba  termasuk  dalam  kelompok  masyarakat  berburu  dan  meramu ( hunter  and  gatherer )  yang  pada  umumnya  memiliki  mata  pencaharian  yang  bersumber langsung dari alam, seperti berburu hewan dan mengumpulkan tanaman hasil hutan bukan kayu  (HHBK).  Mereka  akan  mengumpulkan  hasil  alam  sesuai  dengan  putaran  musim  yang sedang berlangsung. Setiap tanaman hasil hutan yang dikumpulkan oleh Orang Rimba memiliki musimnya tersendiri, seperti jernang dan kelukup biasanya terjadi 2 -3 kali dalam satu tahun,
6 Nasional.Tempo.co.  2015. Konflik  Suku  Anak  Dalam  vs  Warga  Jambi  Punya  Riwayat  Panjang. https://nasional.tempo.co/read/728195/konflik-suku-anak-dalam-vs-warga-jambi-punya-riwayat-panjang
7 Berdasarkan data survey kependudukan komunitas Orang Rimba , yang dilakukan oleh NGO KKI Warsi Pada bulan November tahun 2021.
Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi Vol. 6 No. 1: November 2022
yang berlangsung pada bulan Mei – Juli dan Oktober – Desember. 8 Kemudian juga ada musim petahunon godong, yaitu musim buahan-buahan yang biasanya terjadi pada akhir hingga awal tahun baru. Musim petahunan godong ini biasanya ditandai dengan banyaknya tanaman hutan yang  berbuah  dan  memasuki  masa  panen  seperti,  durian,  durian  rimba, dekat,  kudu  kuya, tampui dan jenis buah-buahan hutan lainnya. Berbagai hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang dikumpulkan biasanya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan subsistensi rumah tangga terlebih  dahulu.  Apabila  ada  surplus,  barulah  kelebihan  tersebut  mereka  jual  kepada  para toke /tengkulak ataupun orang-orang luar yang juga tinggal di desa dan wilayah sekitar. Uang yang  mereka  dapatkan  dari  hasil  penjualan,  biasanya  akan  digunakan    untuk  memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti  membeli beras, gula, kopi, teh dan berbagai kebutuhan hidup lainnya.
Setelah  masuknya  berbagai  program  pembangunan,  dan  kuatnya  arus  ekonomi  pasar yang begitu masif beberapa tahun belakangan ini, pada akhirnya turut mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan Orang Rimba, baik secara ekologi, sosial, budaya dan ekonomi. Laju  deforestasi  yang  tidak  terbendung,  mengakibatkan  Orang  Rimba  mulai  perlahan-lahan kehilangan hutan sebagai sebagai sumber penghidupan. Untuk bisa  tetap bertahan hidup di tengah  gempuran  perubahan  tersebut,  orang  Rimba  kemudian  mulai  mencoba  beradaptasi dengan sistem kehidupan yang baru. Mereka mulai masuk ke dalam sistem ekonomi pasar yang lebih luas yaitu, dengan cara mulai melakukan kegiatan pertanian intensif. Pada saat sekarang, sebagian besar orang rimba yang ada di Sungai Sumay sudah memiliki kebun karet ataupun kelapa sawit. Kebun-kebun tersebut mereka dapatkan dengan berbagai cara mulai dari usaha dan  penanaman  sendiri  ataupun  dengan  menggunakan  sistem  kerjasama parohan dengan orang-orang luar/pendatang. Untuk luas kebun dari masing-masing keluarga cukup bervariasi, mulai dari 1 Ha hingga 6 Ha. Akan tetapi pada saat sekarang bagian besar kebun  sawit milik orang  Rimba  masih  pada  tahap  awal  pertumbuhan.  Kebun  kelapa  sawit  yang  mereka  miliki pada umumnya masih berusia antara kisaran 1 – 6 tahun, sehingga hasil yang didapatkan juga belum maskimal. Sedangkan untuk kebun karet yang mereka miliki, secara umum sudah mulai memasuki  masa  panen  (penyadapan/deres),  meskipun  produktivitasnya  tidak  terlalu  baik. 9 Dikarenakan harga jual dari komoditas karet  yang begitu murah beberapa tahun belakangan, pada akhirnya membuat sebagian besar dari Orang Rimba memutuskan untuk tidak  mengelola kebun karet yang mereka miliki.
Meskipun  sebagian  besar  dari  Orang  Rimba  pada  saat  ini  sudah  melakukan  kegiatan pertanian intensif dan memiliki kebun, akan tetapi mereka nampaknya belum sepenuhnya bisa meninggalkan  budaya  mata  pencaharian  berburu  dan  meramu.  Pada  waktu-waktu  tertentu khususnya ketika musim buah-buahan/ petahunon godong , mereka biasanya akan pergi manda kembali  ke  dalam  hutan  dalam  kurun  waktu  tertentu  (sekitar  ±1 – 2  bulan),  untuk  bekerja mengumpulkan  hasil  hutan  yang  ada.  Setelah  musim  buah-buahan  berakhir  mereka  akan kembali lagi ke luar untuk mengelola kebun milik mereka. Pada saat Orang Rimba pergi manda
8 Jernang dan kelukup adalah buah tanaman yang sejenis dengan rotan. Jika dilihat secara sekilas buah ini mirip buah rotan dan memiliki getah berwarna merah pada bagian kulit buah. Dalam Bahasa luar getah ini biasanya dinamai dengan istilah blood dragon. Jernang dan kelukup ini merupakan salah satu komoditas HHBK unggulan yang  paling sering  dicari  oleh  Orang  Rimba,  dikarenakan  harganya  yang  tinggi. Pada  tahun  2019,  berdasarkan informasi dari salah satu tengkulak yang membeli getah jernang dari Orang Rimba, bahwa harganya pada saat itu berada diangkat sekitar RP. 2.500.000/Kg, dan untuk kelupuk berada di harga sekitar Rp 1.500.000/Kg 9 Rendahnya produktivitas hasil tanaman karet ini disebabkan karena jenis karet yang ditanam berasal dari bibit cabutan atau kecambah yang tumbuh dari buah/biji yang jatuh dari kebun-kebun karet milik masyarakat desa sekitar. Kecambah yang tumbuh di sela-sela kebun tanaman karet milik masyarakat desa itulah yang kemudian Orang Rimba tanam di lahan-lahan milik mereka.
ke  dalam  hutan,  kebun-kebun  yang  mereka  miliki  biasanya  juga  tidak  akan  sepenuhnya ditinggal.  Orang  Rimba  biasanya  akan  menyuruh  laki-laki  dewasa,  seperti  suami  atau  anak mereka untuk pergi memantau kondisi kebun yang ada di luar hutan, secara berkala (2 atau 3 hari sekali). 10
Gambar 1. Kegiatan Manda yang dilakukan Orang Rimba di dalam Hutan

## 3.2.   Sejarah Awal Mula Konflik Perusahaan dengan Komunitas Orang Rimba
Perusahaan  PT.  LAJ  (Lestari  Asri  Jaya)  merupakan  pemegang  izin  konsesi  HTI  (Hutan Tanaman Industri) komoditi karet alam (natural rubber) yang berada di wilayah Kabupaten Tebo,  tepatnya  di  wilayah  Selatan  TNBT  (Taman Nasional  Bukit  Tigapuluh),  provinsi  Jambi. Perusahaan  ini  memperoleh  Izin  Usaha  Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Kayu  Hutan  Tanaman Industri  (IUPHHK-HTI)  berdasarkan  Surat  Keputusan  (SK)  Menteri  Kehutanan  RI  nomor 141/MENHUT-II/2010 tanggal 31 Maret 2010 dengan luas wilayah 61.495 Ha. 11 Sejak saat itu, PT.  LAJ  mulai  beroperasi  dan  melakukan  berbagai  aktivitas  produksi.  Kegitan  operasi  yang cukup gencar/intensif dilakukan sejak tahun 2011 – 2016, khususnya di sekitar wilayah BU (blok  unit)  1  Sungai  Salak,  hingga  ke  BU  (blok  unit)  4  yang  berada  di  sekitaran  Sungai Mandelang dan Menggatal. 12
Dalam  kurun  waktu  tersebut,  pihak  perusahaan  mulai  melakukan  ekspansi  dan pembukaan ( land clearing) secara besar-besaran terhadap hutan dan lahan untuk kepentingan produksi perkebunan karet alam. Seiring berjalannya waktu, kegiatan pembukaan lahan yang dilakukan  oleh  pihak  perusahaan  perlahan-lahan  mulai  memasuki  kawasan  penghidupan Orang  Rimba.  Kondisi  yang  demikian  pada  akhirnya  memicu  terjadinya  berbagai  konflik  di antara kedua belah pihak. Perselisihan tersebut disebabkan oleh adanya tumpang tindih klaim, antara wilayah adat dan penghidupan Komunitas Orang Rimba, dengan wilayah kelola konsesi perusahaan.  Kegiatan  ekspansi  yang  dilakukan  perusahaan  pada  akhirnya  menyebabkan komunitas  Orang  Rimba  sedikit  demi  sedikit  mulai  kehilangan  hak-haknya  atas  tanah  dan wilayah penghidupan.
Pihak  perusahaan  dengan  berbagai  sumber  daya  yang  dimilikinya  berusaha  untuk menguasai lahan-lahan milik Orang Rimba melalui berbagai cara, mulai dari politik-ekonomi seperti  membeli  lahan  milik  Orang  Rimba  dengan  sistem  ganti  tugi  atau  tali  asih,  hingga melakukan  tindakan-tindakan  represif  mulai  dari  ancaman  secara  verbal,  menakut-nakuti
10 Manda adalah kegiatan berpindah-pindah dalam kurun waktu tertentu yang dilakukan oleh komunitas dalam upaya  untuk  mencari  sumber  penghidupan  yang  ada  di  dalam  hutan,  seperti  berburu  hewan  ataupun mengumpulkan berbagai Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti buah-buahan, jernang, kelukup getah damar dan lain-lain.
11 https://www.rlu.co.id/about diakses pada Senin, 13 Juni 2022, pukul 13.15 WIB 12 PT.  GRS.  2019. Resume  Hasil  Penilikan  I  Penilaian  Kinerja  PHPL  PT.  Lestari  Asri  Jaya . https://global- resource.co.id/wp-content/uploads/2020/03/Resume-Penilikan-I-PHPL-PT-Lestari-Asri-Jaya-2019.pdf diakses pada Senin, 13 Juni 2022, pukul 13.30 WIB
dengan cara menyewa jasa aparat militer,  penggusuran lahan secara paksa, hingga melakukan tindakan kekerasan atau intimidasi secara fisik, dengan cara menyewa jasa dari Tim 300 atau orang-orang bagak yang berasal dari desa sekitar. 13
Kemudian  konflik  antara  komunitas  Orang  Rimba  dengan  pihak  perusahaan  menjadi semakin memanas, setelah pihak perusahaan mengeluarkan beberapa aturan-aturan baru yang tidak  sejalan  dengan  kepentingan  Komunitas  Orang  Rimba.  Pihak  perusahaan  mengklaim bahwa aturan-aturan yang mereka buat tersebut, berlandaskan dari kebijakan dari pemerintah, yang harus mereka terapkan di perusahaan. Beberapa aturan tersebut diantaranya yaitu:
Pertama, tidak  boleh  adanya  pembukaan  lahan  baru  oleh  pihak  luar,  baik  lembaga, masyarakat luar ataupun Orang Rimba di area konsesi perusahaan. Aturan tersebut tentunya bertentangan dengan kepentingan Orang Rimba yang pada saat sekarang ini sedang mencoba melakukan perubahan mata pencaharian dari berburu-meramu ( hunter and gatherer) ke sektor pertanian intensif kebun karet dan kelapa sawit.
Kedua ,  tidak  boleh  adanya  penebangan  pohon  ( illegal  logging )  dan  pembakaran  hutan dalam kawasan perusahaan. Hal ini bertentangan dengan kepentingan Orang Rimba yang mulai memerlukan kayu untuk pembuatan rumah, dikarenakan mereka mulai mencoba untuk tinggal menetap di dalam kebun-kebun milik mereka. Sedangkan untuk masalah tidak boleh membakar kawasan hutan juga terkait dengan aturan pada point pertama. Menurut Orang Rimba aturan tersebut kurang relevan, karena membuka hutan dengan cara dibakar merupakan salah satu cara  yang mudah  untuk menekan biaya, jika dibandingkan dengan menggunakan alat berat. Selain itu,  tradisi membuka lahan dengan cara  dibakar sudah menjadi kebiasaan yang telah mereka lakukan sejak masa lampau, khususnya ketika ingin membuka ladang tanaman muda ataupun menanam padi tugal (padi darat ).
Ketiga ,  tidak  boleh  melakukan  penanam  komoditas  kelapa  sawit,  dalam  kawasan  izin perusahaan  PT.  LAJ  yang  merupakan  perusahaan  HTI  (Hutan  Tanaman  Industri).  Tanaman kelapa  sawit  dianggap  sebagai  komoditas  yang  bukan  termasuk  dalam  kategori  tanaman kehutanan,  sehingga  bertentangan  dengan  regulasi  yang  ada.  Aturan  tersebut  mulai diberlakukan  sejak  tahun  2018,  setelah  dibentuknya  kawasan  konservasi  WCA  ( wildlife conservation  area) oleh  pihak  perusahaan.  Hal  tersebut  tentunya  juga  bertentangan  dengan kepentingan Orang Rimba, yang beberapa tahun belakangan ini memiliki kecenderungan untuk menanam kelapa sawit. Bagi Orang Rimba, tanaman kelapa sawit dianggap sebagai komoditi yang  paling  efisien  dan  menguntungkan.  Hal  tersebut  dikarenakan  akses  dan  harga  jualnya yang cukup tinggi di pasaran, perawatan yang cukup mudah serta waktu pemanenan yang tidak bergantung  pada  musim  hujan  dan  panas.  Persepsi  dan  pengetahuan  tentang  kelapa  sawit didapatkan oleh Orang Rimba dari berbagai cerita dan pengalaman yang mereka peroleh dari orang-orang  luar  khususnya  masyarakat  desa  sekitar.  Orang  Rimba  melihat  bahwa  banyak anggota masyarakat yang ada di desa-desa sekitar  mulai memiliki kehidupan ekonomi yang baik (punya mobil, motor, rumah) dikarenakan mereka memiliki kebun kelapa sawit.
Berbagai macam aturan dan dominasi penguasaan yang dilakukan oleh pihak perusahaan, tidak  serta-merta  diterima  oleh  komunitas  Orang  Rimba  dengan  begitu  saja.  Meskipun
13 Bagak istilah local yang artinya sama dengan jagoan atau preman-preman kampong. Berdasarkan informasi dari Orang  Rimba,  pada  saat  masa land  clearing di  mulai,  pihak  perusahaan  membuat  sebuah  tim  khusus  untuk pencahari lahan, yang diberi nama Tim 300. Anggota dari Tim 300 ini sebagaian besar merupakan masyarakat luar dan biasanya adalah para preman atau orang bagak yang berasal dari desa-desa sekitar. Kelompok ini diberi nama Tim 300 karena, anggota yang terlibat dalam kegiatan para pencari lahan tersebut berjumlah 300 orang. Tim 300 ,  akan  bekerja  secara  berkelompok  dan  kemudian  menyebar  ke  berbaga  wilayah  untuk  mendapatakan  lahan, khususnya lahan-lahan milik Orang Rimba ataupun para petani perambah yang sudah terlanjur membuka lahan di atas konsesi milik perusahaan.
komunitas Orang Rimba kalah dari segi kekuatan demografi, ekonomi dan politik, mereka pada dasarnya  tetap  melakukan  perlawanan  terhadap  berbagai  tekanan  yang  hadir  di  tangah mereka.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  apa  yang  disampaikan  oleh  James  C.  Scott  tentang perlawanan kaum lemah.
Scott (2000) menyatakan bahwa perlawanan adalah segala tindakan yang dilakukan oleh kaum  atau  kelompok  subordinant  (lemah)  yang  ditujukan  untuk  mengurangi  dan  menolak klaim  yang  dibuat  oleh  kelompok  superdinant  (penguasa)  terhadap  mereka.  Scott  membagi perlawanan menjadi dua bentuk, yaitu; perlawanan terbuka (public transcript) dan perlawanan tertutup (hidden transcript). Perlawanan terbuka (public transcript) adalah bentuk perlawanan yang dapat diamati, konkret dan secara langsung terdapat komunikasi antara dua pihak yang berselisih. Sedangkan perlawanan tertutup (hidden transcript) adalah bentuk perlawanan yang dilakukan  oleh  seseorang  melalui  prosedur  yang  kurang  sistematis.  Perlawanan  tertutup cenderung  mengacu  pada  gerakan  penolakan  secara  perlahan  dengan  memperhitungkan bentuk  perlawanan,  capaian  yang  diperoleh  dan  penentuan  sikap  individu  dalam mengorganisasi  keinginan  serta  kemampuan  untuk  melakukan  perlawanan.  Kedua  jenis perlawanan tersebut menunjukkan bahwa Komunitas Orang Rimba menjadikan perlawanan sebagai  alat  yang  membantu  mereka  dalam  upaya  untuk  mempertahankan  kehidupannya. Berikut ini  adalah bentuk-bentuk respon perlawanan yang dilakukan oleh Komunitas Orang Rimba  terhadap  berbagai  aturan  dan  dominasi  yang  dilakukan  oleh  pihak  perusahaan  di antaranya :
Pertama, melakukan perlawanan secara verbal seperti, melakukan umpatan, perdebatan dan  ungkapan  pelarangan  untuk  tidak  memasuki  wilayah  penghidupan  Orang  Rimba.  Hal tersebut mereka tujukan kepada para karyawan perusahaan mulai dari ranger hingga aggota divisi  humas  (hubungan  masyarakat)  yang  sedang  melakukan  kegiatan  di  lapangan  seperti patroli kawasan di hutan konservasi ataupun wilayah kebun produksi milik perusahaan.
Kedua, melakukan  pengrusakan  terhadap  berbagai  atribut  yang  dipasang  oleh perusahaan  seperti,  spanduk,  plang  pemberitahuan  mengenai  wilayah  konsesi,  wilayah produksi  dan  dan  wilayah  konservasi  milik  perusahaan  yang  pasang  di  sekitar  lahan  dan wilayah penghidupan milik Orang Rimba. Kegiatan pengrusakan atribut ini biasanya dilakukan oleh Orang Rimba pada saat malam hari ataupun ketika kondisi sedang sepi. Berbagai atribut tersebut akan dirusak dengan cara dirobek menggunakan pisau, di lempar menggunakan batu atau kayu, bahkan ada juga plang yang dicabut dan kemudian dibuang ke dalam sungai ataupun semak-belukar.
Ketiga, tetap  melakukan  pembukaan  lahan  secara  diam-diam  dan  sedikit  demi  sedikit. Kegiatan  ini  biasanya  dilakukan  oleh  Orang  Rimba  dengan  cara  membakar    sebagian  kecil wilayah lahan secara perlahan-lahan atau yang dalam istilah mereka disebut dengan merun. Kegiatan merun biasanya  dilakukan  pada  lahan  semak-belukar  dengan  luas  ±5  X  10  meter² dengan  waktu  yang  berkala  dan  berkesinambungan,  misalnya  1x  dalam  seminggu.  Kegiatan merun dilakukan secara berulang dan bertambah luasannya dalam satu hamparan lahan, hingga akhirnya    menjadi  lahan  bersih  yang  siap  untuk  mereka  tanam  ataupun  mereka paroh- kan. Untuk  lahan  yang  dibuka  dengan  sistem merun ini  secara  umum  akan  Orang  Rimba  tanami dengan komoditas non-kelapa sawit, seperti tanaman muda, padi, buah-buahan, karet ataupun tanaman lainnya yang bisa mereka konsumsi untuk kebutuhan subsistensi ataupun dijual. 14
14 Untuk kegiatan pembakaran pada luasan yang kecil merun , biasanya tidak akan terlalu mendapat pelarangan dari  petugas  perusahaan,  terkhusus  bagi  Orang  Rimba.  Nampaknya  masih  ada  toleransi  untuk  hal  tersebut. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan di lapangan, nampaknya belum ada aturan yang jelas mengenai luas lahan  yang  masuk  dalam  kategori  dilarang  untuk  dilakukan  pembakaran.  Ada  sebagian  masyarakat  ataupun
Keempat, tetap  melakukan  penanaman  komoditas  kelapa  sawit,  pada  lahan  semak belukar/hutan  skunder.  Larangan  penanaman  komoditas  kelapa  sawit  ini,  cukup  tegas dilakukan oleh pihak perusahaan. Pernah ada kasus di tahun 2019, yang mana ada salah satu anggota kelompok Orang Rimba yang melakukan penanaman sawit secara terang-terangan di lahan  terbuka.  Ketika  mengetahui  hal  tersebut,  pihak  perusahaan  kemudian  melakukan tindakan tegas dengan cara mencabut dan mencincang bibit kelapa sawit yang telah ditanam oleh salah satu anggota kelompok Orang Rimba. Kejadian itu sempat membuat nuansa konflik antara Komunitas Orang Rimba dengan pihak perusahaan menjadi semakin memanas. Sejak kejadian  tersebut,  Orang  Rimba  tidak  lagi  melakukan  penanaman  komoditas  kelapa  sawit secara terang-terangan. Mereka kemudian melakukan kegiatan penanaman kelapa sawit secara diam-diam  dan  sembunyi-sembunyi  yaitu  dengan  menggunakan  sistem  lorong  di  antara tanaman kayu yang ada di dalam semak-belukar. Apabila tanaman kelapa sawit tersebut sudah mulai besar, barulah kemudian Orang Rimba akan menebang kayu-kayu yang ada dalam semak- belukar  secara  perlahan-lahan.  Ketika  ada  petugas  perusahaan  yang  sedang  berpatroli  dan mendatangi kebun tersebut, maka Orang Rimba biasanya akan dengan mudahnya memberikan ‘penjelasan’ bahwa kelapa sawit tersebut merupakan tanaman lama yang kurang terurus dan tertutup  semak.  Orang  Rimba  akan  mengatakan  kepada  para  petugas  bahwa  mereka menanamnya  jauh  sebelum  adanya  aturan  pelarangan  penanaman  kelapa  sawit  yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan pada tahun 2018.
Kelima, tetap  melakukan  kegiatan  penebangan  pohon  dengan  berbagai  cara,  misalnya dengan  melakukan  kegiatan  penebangan  kayu  pada  malam  hari,  ketika  para  petugas perusahaan tidak melakukan kegiatan patroli. Ada juga yang melakukannya dengan cara yang sedikit  lebih  ‘halus’  yaitu memanfaatkan kayu  ‘ sampah ’ batang  pohon/kayu  yang  tumbang ataupun  mati.  Sebagian  dari  batang  pohon/kayu  yang  mati  tersebut,  sebenarnya  tidak semuanya memang benar-benar terjadi secara alamiah. Ada juga dari Kayu-kayu yang tumbang atau mati itu memang sengaja “dibunuh” . P roses “membunuh” pohon dilakukan dengan cara menguliti bagian bawah kulit pohon  hingga kering, ataupun melakukan penyiraman dengan bahan kimia pada bagian akar pohon yang telah ditagetkan. 15
Menurut  komunitas  Orang  Rimba,  berbagai  aturan  baru  yang  dibuat  oleh  pihak perusahaan  tersebut,  merupakan  aturan  yang  menyusahkan  mereka  dan  hanya  akan menambah  permasalahan  baru  di  antara  keduanya.  Bagi  Orang  Rimba,  pihak  perusahaan ataupun pihak yang berwenang lainnya, hanya sebatas memberikan aturan dan sanki tanpa memberikan  solusi  nyata  atas  permasalahan  yang  mereka  hadapi.  Sebagaimana  yang disampaikan oleh salah seorang Informan R pada saat wawancara 25 Agustus 2019:
“Ughang PT iyoi hanyo pacok melarhong -larhong kami Ughang Rimba, tapi hopi  bisa  memboriko  jalan  solusi.  Kalu  seandainye  memang  hopi  bulih bukok kebun betanom sawit, yo borilah kami solusi misalnye, borikoh kami ughang rimba nio kebun atau mato pecarian, biak anak cucung kami hopi tekarot.  Kalu  Cuma  melarhong-larhong  bae,  hopi  memborikoh  solusi,
petugas ranger perusahaan yang mengatakan, apabila luas lahan yang dibakar tersebut tidak lebih 1 hektar, maka hal  tersebut  masih  dalam  tahap  aman,  selagi  pemilik  lahan  melakukan  pengawasan  selama  pembakaran berlangsung dan memastikan api benar-benar padam, agar tidak merembet ke lahan lainnya.
15 Untuk  pemanfaatan  kayu  limbah  atau  kayu  tumbang,  tidak  terlalu  dipermasalahkan  oleh  pihak  perusahaan. Biasanya  petugas  perusahan  tidak  akan  memberikan  pelarangan  yang  tegas  kepada  Orang  Rimba  yang  ingin mengambil kayu tumbang, selagi tujuannya memang jelas, seperti ingin membuat rumah. Nampaknya pelarangan illegal  logging ini  hanya  akan  mendapat  tindakan  dan  sanksi  yang  tegas  dari  perusahaan,  jika  melakukan penebangan pohon yang masih hidup.
berarti iyoi samo dengan nio membunoh kami.”
(Pihak PT hanya bisa membuat aturan dan melarang kami Orang Rimba, tapi tidak bisa memberikan jalan solusi nyata. Kalau seandainya memang kami tidak boleh membuka kebun dan menanam sawit, ya berilah kami solusi, misalnya berikan kami Orang Rimba kebun atau mata pencaharian lainnya,  biar  kami  tetap  ada  penghasilan,  agar  anak  cucu  kami  tidak kelaparan. Jika hanya bisa melarang saja tanpa memberikan solusi nyata, berarti itu sama saja dengan artinya ingin membunuh kami).
Berbagai  bentuk  aturan  yang  bersifat  melarang  tanpa  memberikan  solusi  nyata  atas permasalahan yang dihadapi Orang Rimba, pada akhirnya membuat konflik di antara keduanya semakin  bertambah  luas.  Beberapa  upaya  telah  dilakukan  oleh  para  pihak  untuk menyelesaikan konflik di antara keduanya, akan tetapi nampaknya masih butuh proses dan waktu untuk memperoleh jalan tengah/ win-win solution atas permasalahan tersebut.
3.3. Parohan: Sebuah Strategi Politik Lokal Orang Rimba dalam Menghadapi Tekanan Kontestasi Penguasaan Lahan
Sekitar tahun 2012, pihak perusahaan PT. LAJ pernah melakukan semacam upaya resolusi untuk meredam konflik dengan Orang Rimba. Upaya tersebut dilakukan dengan cara membuat surat  kesepakatan  MOU  ( Memorandum  Of  Understanding) dengan  Orang  Rimba  (Suku  Anak Dalam). Dalam surat MOU  tersebut membahas tentang pemberian hak kelola penghiduapan bagi komunitas Orang Rimba untuk tiga ketemenggungan yang ada dalam kawasan perusahaan. Adapun isi dari surat MOU tersebut, secara umum menyatakan bahwa pihak perusahaan PT. LAJ akan memberikan wilayah penghidupan bagi tiga kelompok ketemenggungan Orang Rimba dengan jumlah luasan  yaitu 2.100 Ha atau 700 Ha/kelompok, dengan komposisi pembagian 350  Ha  untuk  lahan  penghidupan  dan  350  Ha  untuk  lahan  hutan  yang  difungsikan  untuk wilayah konservasi dan zona penyangga TNBT (Taman Nasional Bukit Tigapuluh). Surat MOU tersebut disepakati dan ditanda tangani oleh ketiga ketemenggungan Orang Rimba dan pihak perusahaan PT. LAJ, serta disaksikan dan ditandatangai juga oleh pihak pemerintahan daerah mulai  dari  camat,  beberapa  dinas  terkait  serta  aparat  polisi  dan  militer  setempat.  Dalam kegiatan  tersebut  para  pihak  yang  hadir  bersepakat  untuk  menjadikan  Surat  MOU  tersebut sebagai usulan permintaan hak tanah adat oleh komunitas Orang Rimba kepada pemerintah pusat yang dalam hal ini yaitu Kementrian Kehutanan. Seiring berjalannya waktu, komunitas Orang Rimba tidak menerima lagi informasi apapun terkait usulan surat MOU tersebut, apakah usulan mereka diterima atau ditolak oleh pemerintah pusat. Di tengah kondisi ketidakpastian tersebut, Orang Rimba hanya bisa memegang supucuk surat MOU yang belum disahkan oleh pemerintah pusat tersebut sebagai ‘jimat’ legitimasti agar pihak luar tidak kembali mengusik wilayah penghidupan milik mereka.
Akan tetapi surat MOU yang belum legal tersebut tidak cukup kuat untuk menghentikan aksi perampasan lahan yang dilakukan oleh kelompok Tim 300. Para preman  Tim 300 yang sebagian  besar  berasal  dari  desa  sekitar  tetap  gencar  mengambil  lahan-lahan  milik  petani perambah  termasuk  juga  milik  Orang  Rimba.  Para  anggota  Tim  300  ini  akan  mengklaim dihadapan pihak perusahaan bahwa lahan yang mereka dapatkan tersebut merupakan lahan milik mereka sendiri atau lahan milik perambah dan akan mereka jual ke perusahaan dengan sistem tali asih/ganti rugi. Jumlah uang ganti rugi yang didapatkan oleh para anggota TIM 300 tersebut  yaitu  sekitar  ±Rp  3.000.000  per  hektar.  Jumlah  bayaran  yang  demikian  tentunya
sangat menguntungkan bagi para anggota Tim 300 yang notabennya adalah warga desa sekitar yang secara kekuatan sosial-politik sangat kuat (merasa sebagai warga asli dan putra daerah). Besarnya  kekuatan  sosial-politik  dari  segi  jumlah  populasi,  dan  kuatnya  motivasi  untuk mendapatkan uang dengan cara yang instan, pada akhirnya membuat para preman Tim 300 menjadi sangat beringas. Sangat mudah bagi mereka untuk melakukan perampasan lahan milik komunitas Orang Rimba yang merupakan kelompok minoritas di daerah tersebut.
Kondisi  dan  posisi  Orang  Rimba  sebagai  kelompok  minoritas  yang  tidak  memiliki kemampuan  dari  segi  kekuatan,  politik  dan  jumlah  massa,  pada  akhirnya  membuat  mereka harus    kehilangan  sebagain besar  lahan  dan  wilayah  penghidupan.  Komunitas  Orang  Rimba kemudian berusaha untuk melakukan berbagai tindakan perlawanan dan strategi khusus. Salah satu cara atau strategi yang menurut Orang Rimba paling efektif dilakukan untuk menghadapi kondisi  tersebut  yaitu  dengan  menyerahkan  lahan  mereka  kepada  orang  lain  yaitu  para pendatang  (orang  luar)  untuk  dikelola  dan  dimanfaatkan  secara  bersama-sama  dengan menggunakan mekanisme di- paroh (dibagi) atau yang lebih umumnya dikenal dengan istilah parohan.
Para pendatang yang menjadi mitra parohan, pada umumnya adalah orang-orang yang berasal dari daerah sekitar atau luar provinsi Jambi.  Mereka berasal dari berbagai etnis dan wilayah,  mulai  dari  orang  Jawa  yang  berasal  dari  daerah  Jawa  ataupun  transmigrasi,  orang Batak yang sebagian besar berasal dari Sumatera Utara, orang Palembang yang berasal dari Sumatera Selatan, orang Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat, dan beberapa wilayah lainnya. Secara umum para mitra parohan ini adalah orang-orang yang sebelumnya pada masa lalu  juga  sudah  pernah  berkenalan  dan  berhubungan  baik  dengan  Orang  Rimba.  Terutama ketika  masa  pengambilan  kayu  oleh  perusahaan  HPH  (Hak  Pengusahaan  Hutan)  ataupun kegiatan illegal logging yang banyak dilakukan oleh masyarakat, sekitar tahun 2000-an awal atau yang dalam istilah sejarah kehutanan dikenal dengan masa open access. Para mitra parohan Orang Rimba tersebut biasanya adalah mantan karyawan perusahaan HPH yang berasal dari daerah transmigrasi sekitar, ataupun para operator chainsaw yang melakukan kegiatan illegal logging . Sedangkan sebagian kecil lainnya,  adalah  para mitra pendatang baru  yang memang memiliki kehidupan susah di daerah asal dan memiliki motivasi untuk mendapatkan peluang kehidupan yang lebih baik. Para mitra pendatang baru biasanya mendapatkan informasi terkait peluang lahan parohan tersebut dari sanak saudaranya yang sebelumnya sudah menjadi mitra dari Orang Rimba.
Sistem pembagian lahan atau parohan dengan orang luar, dibangun atas dasar nilai saling percaya  dengan  transaksi  “di  bawah  tangan”  dan  bersifat  informal  dari  kedua  belah  pihak. Kerjasama  antara  Orang  Rimba  dengan  mitra parohan akan  diikat  dalam  sebuah  surat perjanjian  yang  telah  mereka  sepakati  bersama.  Proses  pembuatan  dan  penulisan  surat perjanjian parohan biasanya akan melibatkan pihak ketiga yang sekaligus juga akan menjadi saksi  dari  kesepakatan  tersebut.  Orang  yang  akan  ditunjuk  menjadi  pihak  ketiga  biasanya adalah orang-orang luar yang sudah dipercayai dan sudah lama berteman dengan Orang Rimba seperti, jenang, waris, 16 tengkulak atau toke , ataupun orang luar yang sudah menjadi anggota
16 Jenang dan waris biasanya adalah orang-orang luar terutama melayu yang pada zaman dahulu ditunjuk oleh kesultanan  Jambi  untuk  menjadi  pengurus sekaligus penghubung  bagi  Orang  Rimba  ketika  ingin  berhubungan dengan dunia luar terutama dalam hal ekonomi/pasar. Jenang dan waris inilah yang akan membantu menjualkan hasil  HHBK  yang  di  dapatkan  oleh  orang  rimba  kepada  pihak  kesultanan.  Meskipun  sistem  kesultanan  sudah runtuh  dan  Orang  Rimba  sudah  bisa  mengakses  dunia  luar  secara  bebas,  akan  tetapi  hubungan  baik  mereka dengan jenang atau waris ini akan tetap berlanjut hingga anak cucu mereka, meskipun tidak terlalu begitu kuat seperti pada masa lampau.
kelompok mereka, seperti menantu yang memiliki kemapuan membaca dan menulis. 17 Saya akan mencoba untuk menguraikan penjelasan mengenai prosedur dan mekanisme sistem parohan yang dilakukan oleh Orang  Rimba dengan para mitranya. Penjelasan tersebut adalah sebagai berikut:
Pada tahap awal, ketika salah satu anggota Orang Rimba memiliki sebidang lahan kosong yang umumnya berupa semak-belukar atau hutan sekunder. Orang Rimba tersebut kemudian memiliki keinginan untuk mem- paroh- kan lahannya kepada orang lain. Orang Rimba pemilik lahan  kemudian  akan  memberitahu  kepada  sanak  saudara  yang  ada  di  dalam  komunitas ataupun  orang-orang  luar  yang  ia  kenal,  mengenai  rencana parohan yang  akan  ia  lakukan. Setelah itu biasanya sanak saudara atau orang luar yang mengetahui informasi tersebut akan memberitahukannya  kepada  teman-teman  atau  sanak  saudaranya  yang  lain.  Setelah  calon mitra parohan ini didapatkan, maka kedua belah pihak (Orang Rimba pemilik lahan dan calon mitra  parohan)  akan  melakukan  perundingan  dan  kesepakatan.  Dalam  pertemuan  tersebut kedua  belah  pihak  akan  melakukan  negosiasi-negosiasi  dan  kesepakatan  bersama  terkait segala sesuatunya, terutama mengenai hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, sistem dan waktu pembagian serta pemilihan komoditas yang akan ditanam. Secara umum ada beberapa jenis  komoditas  yang  paling  sering  ditanam  pada  lahan parohan di  antaranya  yaitu,  kelapa sawit, karet, pinang serta jenis tanaman lainnya. Dalam kegiatan perundingan dan kesepatan tersebut, juga akan dihadiri oleh pihak ketiga yang akan menjadi saksi dalam transaksi tersebut.
Setelah kedua belah pihak setuju dan telah menandatangi surat kesepakatan hitam di atas putih,  Orang  Rimba  pemilik  lahan  kemudian  akan  menyerahkan  lahannya  kepada  si  mitra parohan . Si mitra parohan kemudian memiliki kewajiban untuk membuka dan mengelola lahan semak-belukar tersebut menjadi sebuah kebun. Selama proses pembuatan kebun berlangsung, si mitra parohan biasanya akan melakukannya secara mandiri baik dari segi biaya dan tenaga, tanpa ada bantuan dari pihak Orang Rimba pemilik lahan. Orang Rimba  hanya memberikan lahan kosong kepada si mitra dan akan menerima bagian ketika sudah memasuki waktu yang telah disepakati pada perjanjian awal. Pembagian lahan parohan di antara kedua belah pihak, pada umumnya akan dilakukan ketika komoditas yang ditanam sudah mulai memasuki masa panen.
Setidaknya  ada  dua  jenis  mekanisme  pembagian  lahan  dalam  transaksi parohan yang paling  sering  digunakan  oleh  Orang  Rimba  dengan  mitranya  yaitu  sistem  pembagian  lahan 50:50 dan 70:30. Contohnya pada sistem pembagian 50:50  yaitu apabila lahan yang di- paroh- kan tersebut berjumlah 10 Ha, maka pada saat pembagiannya (dalam bentuk kebun yang siap panen) si mitra akan memperoleh bagian sebanyak 5 Ha, sedangkan 5 Ha lainnya akan menjadi hak  milik  Orang  Rimba  sebagai  pemilik  lahan  di  awal.  Sedangkan  untuk  sistem  pembagian 70:30 pada lahan/kebun dengan luas 10 Ha, si mitra parohan akan mendapatkan bagian seluas 7 Ha, sedangkan 3 Ha sisanya menjadi milik Orang Rimba pemilik lahan. Sistem pembagian 70:30 ini terjadi, apabila pada saat awal kesepakatan si mitra bisa  memberikan sejumlah uang pancang kepada Orang Rimba pemilik lahan. 18 Untuk nominal uang pancang tersebut biasanya berkisar antara ±Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000 per Ha, tergantung pada letak lokasi dan kondisi lahan  yang  ingin  di- paroh- kan.  Apabila  lahan  tersebut  terletak  jauh  dari  akses  jalan  utama,
17 Beberapa tahun belakangan ini, memang sudah ada beberapa orang rimba yang melakukan perkawinan campuran lintas etnis dari berbagai daerah khususnya orang Jawa dan Batak baik yang dijadikan sebagai suami ataupun sebagai istri.
18 Uang pancang sama dengan uang muka sebagai tanda jadi sekaligus biaya untuk ganti rugi penumbangan hutan alam yang dulu pernah dilakukan oleh Orang Rimba di atas lahan tersebut. sebelum menjadi semak belukar.
maka uang pancang -nya akan lebih murah, dan sebaliknya, jika lokasi lahan dekat dengan akses jalan utama maka tarif uang pancang- nya akan menjadi lebih mahal.
Setelah semua proses pembagian lahan/kebun telah diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka pada tahap selanjutnya kebun tersebut akan menjadi hak milik masing-masing. Meskipun demikian, hubungan sosial-ekonomi di antara keduanya tidak akan berhenti sampai disitu dan masih  akan  terus  berlanjut.  Sistem parohan ini  pada  akhirnya  menciptakan  hubungan ketergantungan dan saling melindungi di antara kedua belah pihak. Baik Orang Rimba ataupun si  mitra  seperti  berupaya  untuk  membangun  kekuatan  aliansi  sosial,  untuk  menghadapi berbagai kemungkinan ancaman yang akan terjadi, seperti penggusuran dan perampasan lahan yang  bisa saja dilakukan oleh pihak perusahaan ataupun para preman warga asli desa sekitar. Orang Rimba akan melindungi lahan/kebun milik mitra parohan- nya dari ancaman perusahaan melalui status dan simbolnya sebagai “Orang Rimba”/ Indigeneous People yang mendapatkan perlindungan dan berbagai hak-hak khusus dari negara dan berbagai organisasi internasional seperti world bank .  Kemudian  para mitra parohan tersebut juga akan membantu melindungi lahan/kebun  dan  aset-aset  wilayah  penghidupan  milik  Orang  Rimba  dari  ancaman  dan perebutan yang sering dilakukan oleh para preman pencari lahan yang berasal dari masyarakat desa sekitar.
Sistem kerjasama parohan merupakan salah satu strategi terbaik bagi Orang Rimba agar mereka bisa tetap mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya. Kuatnya tekanan kontestasi penguasaan lahan yang hadir dalam kehidupan Orang Rimba, pada akhirnya juga ikut  mendorong  mereka  untuk  bersikap  pragmatis.  Daripada  lahan  tersisa  dan  wilayah penghidupan  yang  mereka  miliki ‘ habis ’ dirampas  dan  dijual  oleh  para  preman  dari  desa sekitar,  lebih  baik  mereka parohkan kepada  para  mitra/orang-orang  pendatang  dari  luar. Meskipun pilihan tersebut sebenarnya juga bukanlah pilihan yang cukup baik dan berpeluang membawa kerugian bagi mereka. Tetapi setidaknya pilihan untuk melakukan kegiatan parohan tersebut  masih  bisa  memberikan  manfaat  bagi  Orang  Rimba  walaupun  hanya  sedikit. Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Orang  Rimba  B,  pada  saat  wawancana  (28  Juli  2019), sebagai berikut:
“Biaklah punyo dikit asal jedi, daripado hopi depot samo sekali, daripado segelo  halom  kami  nioma  habih  dijual  samo  preman-preman  ughang dusun, iluk kami kami parohkan dengan kanti ughang luahan”
(Biarlah dapat kebun sedikit asalkan jadi/berhasil,  daripada tidak  ada kebun sama sekali, daripada semua tanah tempat tinggal kami ini habis direbut  dan  dijual  oleh    preman-preman  dari  desa  sekitar,  lebih  baik kami parohkan dengan teman kami yang  orang pendatang).
Secara umum, orang Rimba mengatakan bahwa mereka melakukan kerjasama parohan dengan  para  mitranya  tersebut  dilakukan  secara  nyata  dan  sadar  atas  keinginan  mereka sendiri.  Mereka  juga  memahami  konsekuensi  serta  berbagai  kemungkinan  kerugian  dari hubungan  kerjasama parohan .  Mereka  sadar  bahwa parohan bisa  membuat  tanah  mereka beralih penguasaannya kepada orang-orang luar yang menjadi mitra mereka. Hal tersebut tentu saja akan membuat lahan-lahan milik Orang Rimba dan akan terus berkurang setiap waktunya. Akan tetapi Orang Rimba menganggap bahwa, sistem parohan adalah pilihan terbaik yang bisa masuk dalam logika berfikir mereka. Orang Rimba menyadari bahwa mereka tidak memiliki kemampuan  dan  modal  untuk  mempertahankan  dan  membuat  lahan  mereka  menjadi
produktif. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Semedi (2013), bahwa permasalahan utama  yang  diahadapi  oleh  petani  kecil  bukan  hanya  sebatas  pada  bagaimana  mereka  bisa memperoleh lahan akan tetapi juga tentang bagaimana mereka bisa membuat lahan tersebut menjadi  produktif.  Untuk  mempertahankan  dan  membuat  lahan  menjadi  produktif memerlukan biaya dan modal.  Hal inilah yang menjadi kendala dan tantangan terbesar dari petani  kecil,  yang  pada  akhirnya  akan  membuat  mereka  kembali  menjadi  orang  yang  tidak memiliki lahan (landless).
Orang  Rimba  tidak  memiliki  cukup  modal,  tenaga  dan  pengetahuan  untuk  mengelola lahan-lahan milik mereka menjadi kebun yang produktif. Karena pada dasarnya mereka adalah komunitas  masyarakat  berburu-meramu (hunter  and  gatherer) yang  tidak  memiliki  banyak pengetahuan dalam bidang pertanian intensif. Deforestasi hutan yang terus bertambah setiap tahunnya,  merupakan  akibat  dari  berbagai  aktivitas  pembukaan  lahan  yang  dilakukan  oleh pihak  luar  terutama  oleh  perusahaan.  Kehilangan  wilayah  dan  sumber  penghidupan merupakan  dampak  yang  paling  dirasakan  oleh  Orang  Rimba.  Kondisi  yang  demikian  pada akhirnya  membuat  Orang  Rimba  mau  tidak  mau,  suka  tidak  suka  harus    mulai  mencoba beradaptasi dengan suasana kehidupan yang baru. Salah satu bentuk adaptasi yang dilakukan oleh Orang Rimba yaitu dengan melakukan perubahan/transformasi sistem mata pencaharian dari  kegiatan  berburu-meramu  menjadi  kegiatan  budidaya  dan  pertanian  intensif.  Sistem kerjasama parohan merupakan  salah  satu  pilihan  terbaik  bagi  Orang  Rimba  untuk  bisa mewujudkan hal tersebut.

## 4. Simpulan
Setelah  masuknya  berbagai  program  pembangunan,  dan  kuatnya  arus  ekonomi  pasar bebas  sejak  masa  pemerintahan  orde  baru,  pada  akhirnya  turut  mendorong  terjadinya perubahan dalam kehidupan Orang Rimba, baik  secara ekologi, sosial, budaya dan ekonomi. Laju  deforestasi  yang  tidak  terbendung,  mengakibatkan  Orang  Rimba  mulai  perlahan-lahan kehilangan hutan sebagai sebagai sumber penghidupan. Terjadinya alih fungsi hutan menjadi area perkebunan, membuat hampir sebagian besar Orang Rimba pada saat sekarang, tinggal dalam  wilayah  izin  konsesi  perusahaan.  Kondisi  yang  demikian  menyebabkan  terjadinya tumpang tindih klaim dan perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak yang berujung pada  konflik  yang  berkepanjangan.  Pihak  perusahaan  sebagai  representasi  dari  negara  dan pasar bebas kapitalis dengan berbagai kepentingannya berusaha untuk menguasai lahan-lahan milik Orang Rimba. Strategi penguasaan dilakukan  dengan berbagai cara mulai dari, politik- ekonomi  (sistem  ganti  rugi  atau  tali  asih),  melakukan  tindakan-tindakan  represif  seperti ancaman,  penggusuran  lahan  secara  paksa,  hingga  melakukan  tindakan  kekerasan  atau intimidasi secara fisik.
Konflik  antara  komunitas  Orang  Rimba  dengan  pihak  perusahaan  menjadi  semakin memanas,  khususnya  setelah  pihak perusahaan mengeluarkan beberapa aturan-aturan baru yang  tidak  sejalan  dengan  kepentingan  Komunitas  Orang  Rimba.  Adapun  aturan-aturan tersebut yaitu: Pertama, tidak boleh adanya pembukaan lahan baru dalam kawasan izin konsesi perusahaan. Kedua , tidak boleh adanya penebangan pohon dan pembakaran lahan. Ketiga , tidak boleh  melakukan  penanam  komoditas  kelapa  sawit,  dalam  kawasan  izin  konsesi  milik perusahaan.
Berbagai macam aturan dan dominasi penguasaan yang dilakukan oleh pihak perusahaan, tidak  serta-merta  diterima  oleh  komunitas  Orang  Rimba  dengan  begitu  saja.  Meskipun komunitas Orang Rimba kalah dari segi kekuatan demografi, ekonomi dan politik, mereka pada dasarnya  tetap  melakukan  perlawanan.  Adapun  bentuk-bentuk  perlawanan  yang  dilakukan
oleh  Komunitas  Orang  Rimba  seperti,  melakukan  perlawanan  secara  verbal, melakukan pengrusakan berbagai atribut yang dipasang oleh perusahaan, tetap melakukan pembukaan lahan  dan  kegiatan  penebangan  pohon  secara  diam-diam,  serta  melakukan  penanaman komoditas kelapa sawit secara sembunyi-sembunyi.
Selain melakukan perlawanan, Orang Rimba juga menciptakan berbagai strategi khusus sebagai  upaya    untuk  mempertahankan  eksistensi  dan  kehidupannya.  Salah  satu  bentuk strategi  yang  dilakukan  yaitu,  dengan  cara  menyerahkan  lahan-lahan  tersisa  milik  mereka kepada orang luar (pendatang) untuk dikelola dan dimanfaatkan secara bersama-sama dengan menggunakan mekanisme di- paroh (dibagi). Sistem kerjasama tersebut lebih umumnya dikenal dengan  istilah parohan. Sistem parohan dibangun  atas  dasar  nilai  saling  percaya  di  antara kedua belah pihak, dengan menggunakan transaksi “di bawah tangan” dan bersifat in formal. Orang  Rimba  dengan  mitra parohan akan  diikat  dalam  sebuah  surat  perjanjian  yang  telah mereka  sepakati  secara  bersama-sama.  Hubungan  kerjasama parohan yang  dilakukan  oleh Komunitas Orang Rimba, merupakan salah salah satu bentuk siasat penangguhan yang mereka lakukan terhadap kuatnya arus deforestasi dan eksploitasi lahan yang tidak mampu mereka bendung.  Komunitas  Orang  Rimba  menyadari  bahwa  semua  hutan  dan  lahan  yang  mereka miliki, besar kemungkinannya akan habis dikuasai oleh pihak perusahaan di masa yang akan datang. Mereka pun kemudian berfikir secara realistis, daripada semua hutan dan lahan milik mereka habis dikuasai oleh perusahaan, lebih baik mereka paroh- kan kepada para pendatang dari luar.
Dengan  adanya  sistem  kerjasama parohan ,  Komunitas  Orang  Rimba  setidaknya  masih bisa  mendapatkan  manfaat  di  tengah  berbagai  kondisi  yang  tidak  menguntungkan.  Sistem kerjasama parohan memberikan  jalan  bagi  Orang  Rimba  untuk  memiliki  mitra  yang  bisa menjadi teman dalam upaya membangun kekuatan aliansi sosial. Kekuatan aliansi sosial yang berasal  dari  para  mitra parohan sangat  diperlukan  oleh  Orang  Rimba  untuk  menghadapi berbagai kemungkinan tekanan yang akan dilakukan oleh pihak perusahaan. Selain itu sistem parohan juga bisa mewujudkan keinginan Orang Rimba untuk memiliki sumber penghidupan ekonomi  berkelanjutan  dalam  bentuk  lahan  kebun  (karet/kelapa  sawit)  yang  sudah  jadi. Kerjasama parohan dianggap mampu menyelesaikan berbagai keterbatasan yang mereka miliki (minimnya  modal,  tenaga  dan  pengetahuan),  dalam  upaya  untuk  mengembangkan  sistem pertanian intensif.

## Referensi
Aritonang Robert, dkk. 2010. Orang Rimba Menantang Zaman . Jambi: Komunitas Konservasi Indonesia Warsi.
Cahyadi, Verdi Wahyu. 2019. Laporan Kegiatan Tim Bukit Tigapuluh . Laporan Internal Pyoyek Suku Adat Marginal. Jambi: Komunitas Konservasi Indonesia Warsi Cahyadi, Verdi Wahyu. 2021. Laporan Kegiatan Tim Bukit Tigapuluh . Laporan Internal Pyoyek Suku Adat Marginal. Jambi: Komunitas Konservasi Indonesia Warsi Creswell,  John  W.  2015. Penelit ian  Kualitatif  dan  Desain  Riset”Memilih  Diantara  Lima Pendekatan”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Fadli,  Ardiansyah.  2021. Sepanjang  2020  Konflik  Agraria  241  Kasus,  Tertinggi  Sektor Perkebunan.
Dalam https://www.kompas.com/properti/read/2021/01/06/160000521/sepanjang-2020- konflik-agraria-241-kasus-tertinggi-sektor-perkebunan diakses  pada  Senin,  14  Maret 2022, pukul 14.03 WIB GRS,  PT.  2020. Resume  Hasil  Penilikan  I  Penilaian  Kinerja  PHPL  PT.  Lestari  Asri  Jaya .  Dalam
https://global-resource.co.id/wp-content/uploads/2020/03/Resume-Penilikan-I-PHPL- PT-Lestari-Asri-Jaya-2019.pdf diakses pada Senin, 25 Juni 2022,  pukul 15,33 WIB Lestari, Utama Royal. 2022. Tentang Kami. Dalam https://www.rlu.co.id/about diakses pada Senin, 13 Juni 2022, pukul 13.15 WIB Pacific, Barito. 2022. Who We Are . Dalam https://www.barito-pacific.com/about-us/who-we- are diakses pada 30 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB Prasetijo, Adi. 2011. Seraj Jajah dan Perlawanan Yang Tersisa: Etnografi Orang Rimba di Jambi . Wedatama Widya Sastra: Jakarta Redaksi Betahita. 2019. Huma: ada 326 Konflik SDA dan Agraria Sepanjang Tahun 2018. Dalam https://betahita.id/news/detail/2976/huma-ada-326-konflik-sda-dan-agraria- sepanjang-2018.html.html diakses pada 28 Agustus 2022, pukul 19.05 WIB Scott, James C. 2000. Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Semedi,  P.  (2013).  Coast  Line  Expansion  and  Social  Dynamics.  The  Comal  Estuary  1850s-
2010s. Journal of Asian Network for GIS-based Historical Studies Vol , 45 , 60. Setiawan,  Kodrat.  2015. Konflik  Suku  Anak  Dalam  vs  Warga  Jambi  Punya  Riwayat  Panjang. https://nasional.tempo.co/read/728195/konflik-suku-anak-dalam-vs-warga-jambi- punya-riwayat-panjang
Sihaloho,  Martua.  2008. Mencari  Alas  Akar  Konflik  Pertanahan:  Suatu  Tinjauan  Dinamika Masyarakat Jawa . Jurnal AGRISEP, Vol. 8 No. 1, hal 41-53 Soekanto,  S  &  Taneko,  B.S.  1990. Struktur  dan  Proses  Sosial  Suatu  Pengantar  Sosiologi Pembangunan . Jakarta: Rajawali, T.Th Suparlan, Pasurdi. 2004. Hubungan Antar Suku Bangsa. Jakarta: YPKIK
Utari. 2020. Tiga Masalah Utama Masyarakat Adat. Dalam
https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/9/30/1580/tiga-masalah- utama-masyarakat-adat.html diakses pada 14 Juni 2022, pukul 08.50 WIB