## Relevansi Kaidah Fikih dalam Ketentuan Pencatatan Perwakafan di Indonesia

## Adang Muhamad Nasrulloh
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung adangmnasrulloh@gmail.com Abstract
Keywords :
Record,  wafq,  rule fiqhiyyah
This article departs from the regulations of Law no. 41 of 2004 concerning Waqf, the contents of this provision require the recording of waqf in the form of a  land  certificate. So  it  is necessary  to  explore  the relevance of existing fiqhiyyah rules in the context of the provisions for registering waqf in Indonesia. The method used is a qualitative method with a literature study approach. Primary and secondary data are bibliographic in nature. The  results  of  this  research  are  that  the  provisions  for  recording endowments  as  contained  in  the  statutory  regulations  that  have  been established by the government have relevance to the rules that have been established by classical scholars.
Abstak
Keywords :
Pencatatan,  wakaf,
Kaidah fiqhiyyah
Artikel  ini  berangkat  dari  adanya  peraturan  UU  No.  41  Tahun  2004 Tentang  Wakaf,  isi  ketentuan  tersbut  mengharuskan  pencatatan perwakafan berupa  sertifikat  tanah. Sehingga  perlunya  mengeksplorasi relevansi  kaidah-kaidah  fiqhiyyah  yang  ada  dalam  konteks  ketentuan pencatatan  perwakafan  di  Indonesia.  Metode  yang  dipakai  adalah metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  pustaka.  Data  primer  dan sekunder bersifat kepustakaan. Hasil dari penelitian ini bahwa ketentuan pencatatan  perwakafan  sebagaimana  dimuat  dalam  peraturan perundang-undangan yang telah ditepakan oleh pemerintah mempunyai relevansi dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama klasik.

## Pendahuluan
Para  ulama  sependapat  bahwa  wakaf merupakan  salah  satu  bentuk  sedekah yang  dikenal  dalam  Islam  dan  sangat dianjurkan sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah  Swt. Oleh karena  itu pada masa  kenabian,  banyak  para    sahabat mempraktikannya. Wakaf yang
dilakukan oleh para sahabat ini bertujuan mulia  dan  semata-mata  untuk  mencari ridha  Allah.  Sejarah  mencatat  bahwa pada masa Daulah Umayah tepatnya pada era  pemerintahan  Hisyam  bin  Abdul Malik,  seorang  hakim  dari  Mesir  yang bernama  Taubah  bin  Namr  bin  Haumal Al-Hadrami, menjadi orang yang pertama
kali mencatat harta  wakaf dalam  catatan khusus,  sehingga  keamanan  harta  benda wakaf terjaga (Hamzani, 2015).
Kemudian pada masa Daulah Abbasiyah,  pimpinan  lembaga  wakaf disebut shadru  al-waqf yaitu  bertugas mengawasi  pengelolaan  wakaf  serta menunjuk  pihak-pihak  tertentu  untuk membantu pengawasan tersebut (Hamzani, 2015). Pertumbuhan wakaf, sejak abad ke-12 M,  Islam  mulai  menyebar  ke  Nusantara melalui guru sufi. Peran penting para guru sufi  ini  dalam  penyebaran  agama  Islam mempengaruhi  masyarakat  setempat  dan memainkan peran dalam penyebaran agama Islam. Hingga abad ke-14 M, pengaruh para pengembara  sufi  semakin  meluas,  bahkan masuk  ke  dalam  lingkungan  istana  di Nusantara.  Bukti  kuat  terlihat  dari  peran para  Walisongo  dalam  memperkenalkan Islam, dimana mereka memulainya dengan mendirikan pesantren dan masjid di sekitar istana.  Tindakan ini dilakukan oleh tokoh seperti  Syekh  Maulana Malik  Ibrahim  dan Sunan  Ampel,  diikuti  oleh  wali-wali lainnya.  Masjid  dan  pesantren,  selain berfungsi sebagai sarana penyebaran Islam, juga  menjadi  institusi  wakaf  awal  yang
menjadi  cikal  bakal  perkembangan filantropi  Islam  di  masa  mendatang (Supriyadi & Hadi, 2019).
Faktor  krusial  yang  membentuk karakter  dan  evolusi  wakaf  di  Indonesia adalah  campur  tangan  negara  dalam mengatur kebijakan wakaf melalui undang- undang  resmi.  Dalam  mengembangkan regulasi  ini,  pandangan  dan  tujuan pemerintahan  saat  itu  memainkan  peran penting  dalam  menggambarkan  potensi serta struktur organisasi wakaf, baik untuk kepentingan pemerintah maupun kesejahteraan umat Islam secara keseluruhan (Supriyadi & Hadi, 2019).
Pada masa sekarang fenomena praktek perwakafan  di  masyarakat  khusunya  di Indonesia  memang  sering  kali  dijumpai. Namun  tidak  dipungkiri  bahwa  problem sengketa  wakaf  kerap  terjadi  terutama benda wakaf yang berupa tanah, akibatnya benda  wakaf  diambil  kembali  oleh  ahli warisnya. Ketika terjadinya sengketa wakaf, saksi-saksi  yang  memepunyai  kedudukan sebagai beban pembuktian dalam persidangan  serta  terlibat  pada  waktu  itu sudah  ada  yang  meninggal,  sehingga
Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam
menjadi  perhatian  ketika  diambil  benda wakaf  tersebut  oleh  ahli  warisnya,  wakif tidak  mempunyai  bukti  lain  yang menerangkan  benda  tersebut  memang benda wakaf, sehingga  hakim memutuskan bahwa tanah tersebut milik ahli warisnya.
Di  Indonesia,  pelaksanaan  wakaf seringkali terbatas pada kepercayaan tanpa pembuatan akta ikrar wakaf, dimana wakif hanya  menyerahkan  tanah  wakaf  kepada nazir. Selain itu, masalah ketidakdisiplinan dalam  pendataan  menyebabkan  benda wakaf  sering  tidak  tercatat  atau  terurus, memungkinkan  benda  tersebut  terlibat dalam siklus perdagangan(Ayuandika et al., 2022).
Dilansir  dari  berita  yang  diterbitkan Pikiran Rakyat  “Bahwa  Jawa  barat menjadi  provinsi  kedua  terbanyak sengketa  wakaf  se-Indonesia ” .  Menurut Wirawan  Adnan  sebagai  Komisoner Badan Wakaf Indonesia
(BWI)
menyatakan bahwa  banyaknya sengketa wakaf tersebut di Jawa Barat ialah ketika nazir telah tiada, adanya klaim dari pihak keluarga untuk mengambil kembali wakaf keluarganya  tersebut.  Lebih  lanjut
Sekretaris  Jenderal  BWI  Pusat  bapak Sarmidi  Kusuma  menambahkan  bahwa pencatatan  wakaf  kini  hukumnya menjadi wajib (Maulud, 2019).
Berdasarkan pada fenomena tersebut maka  ini  menjadi  perhatian  bagi  para nazir  agar  segera  mencatatkan  benda wakaf  yang  dikelolanya.  Melalui  Artikel ini  membahas  relevansi  kaidah  Fikih dalam konteks pencatatan perwakafan di Indonesia. Pencatatan perwakafan memiliki implikasi yang signifikan dalam ranah  hukum  dan  sosial  Islam,  dan  oleh karena  itu,  keberlakuan  kaidah  Fikih menjadi  esensial  dalam  mengelola perwakafan.
Fokus  penelitian  ini  melibatkan analisis mendalam terhadap sejauh mana penerapan  kaidah  Fikih  yang  tercermin dalam  praktik  pencatatan  perwakafan  di Indonesia  yaitu  dengan  berlakunya ketentuan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.  Melalui  pemahaman  mendalam terhadap  relevansi  kaidah  Fikih , artikel ini  bertujuan  untuk  memberikan wawasan  yang  lebih  baik  terkait pengelolaan perwakafan yang
berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum  Islam,  serta  merangsang  diskusi mengenai peningkatan kualitas pencatatan perwakafan yang lebih sesuai dengan ajaran Islam di Indonesia. Kaidah Fikih  membantu  dalam  merumuskan solusi untuk permasalahan-permasalahan kontemporer mengenai keharusan pencatatan perwakafan dalam kajian ini, sehingga  dengan  memahami  kaidah- kaidah  tersebut,  umat  Islam  dapat mengambil  keputusan  yang  sesuai dengan  prinsip-prinsip  hukum  Islam dalam  menghadapi  berbagai  tantangan zaman.  Dengan  demikian,  artikel  ini diharapkan dapat memberikan sumbangan  pada  pemikiran  dan  praktik pengelolaan
perwakafan yang memperkuat  aspek  Fikih  dalam  ranah hukum Indonesia.
Metode
Metode  penelitian  menggunakan literature review (Studi pustaka)
(Darmalaksana,  2020)  dengan  jenis  data kualitatif  (Darmalaksana,  2020),  yakni tahapan  penelitian  dilaksanakan  dengan menghimpun  sumber  kepustakaan,  baik primer  maupun  sekunder.(Darmalaksana,
2020)  Penelitian  ini  melakukan  klasifikasi data  berdasarkan  formula  penelitian pengolahan data atau pengutipan referensi untuk  ditampilkan  sebagai  temuan penelitian, diabstraksikan untuk mendaptakan  informasi  yang  utuh,  dan dinterpretasi hingga menghasilkan pengetahuan  untuk  penarikan  kesimpulan (Darmalaksana,  2020).  Sehingga  peneliti akan  mengunakan  data-data  primer  yang diambil dari peraturan yang berlaku tentang wakaf  yaitu  UU  No.  41  tentang  wakaf,  PP No 42 Tahun 2006 Tentang UU Nomor 41 Tahun  2004  Tentang  Wakaf,  Peraturan Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/  Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  No  2  Tahun 2017 Tentang Tatacara Pendaftaran Tanah Wakaf  Di  Kementerian  Agraria  Dan  Tata Ruang/  Badan  Pertanahan  Nasional  dan data  sekunder  diambil  dari  literatue- literature  yang  releva  berupa  kitab  fiqih Islam, buku, jurnal dan karya tulis lainnya.
Analisis  data  mengadakan  eksplorasi data,  menentukan  fokus  terhadap  data, pengumpulan  sumber  data,  penalaahan secara kepustakaan dan menuangkan dalam naskah ini.
Hasil dan Pembahasan
Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam
Kaidah Fikih menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa  ialah  dasar-dasar  yang  berkaitan dengan  masalah  Fiqh  yang  bersifat mencakup  dalam  bentuk  teks-teks perundang-undangan  yang  ringkas,  yang mengandung  penetapan  hukum-hukum secara umum pada peristiwa-peristiwa yang tercakup dalam pembahasannya.
Adapun  menurut    Ahmad  al-Nadawi kaidah  Fikih  ialah  dasar-dasar  yang berkaitan  dengan  Fikih  yang  mencakup proses penetapan hukum secara umum dan mencakup berbagai keputusan yang masuk dalam pembahasannya(Umar, 2017).
Sumber  pembentukan  kaidah  Fikih yaitu dari dua macam, yaitu dasar formil dan dasar materil. Dasar formil ialah nash yang menjadi  sumber  motivasi  atau  pendorong bagi  para  ulama  untuk  menyusun  kaidah Fikih.  Sedangkan  dasar  materil  adalah materi yang digunakan untuk merumuskan kaidah Fikih itu sendiri (Umar, 2014). Pada dasarnya kaidah Fikih bukanlah dalil yang dapat  digunakan  untuk  menyimpulkan hukum.
Namun, jika kaidah tersebut diperkuat oleh  nash,  baik  dari  al-Quran,  al-Sunnah, atau  ijmak  maka  menurut  sebagian  ulama
diperbolehkan. Salah satu yang memperbolehkan  adalah  Muhammad  al- Shidqi  al-Burnu  ketika  ia  menjelaskan tentang  kaidah-kaidah  yang  diperkuat dengan nash. Beliau  berkata (Haidar, 2018):
َفَي ْس َت ِد ُّل َعَل ْا ى َلا ْح َك ِما ِب َه ِذ ِه قلا َا ِع َد ِة
Hukum-hukum  syariat  dapat  disimpulkan dari  kaidah-kaidah  ini  (kaidah  yang diperkuat nash).
Berdasarkan pada perkataan Muhammad  Al-Shidqi  al-Burnu  bahwa penggunaan kaidah Fikih dalam menyimpukan  suatu  kedaan  hukum diperbolehkan selagi kaidah yang digunakan  tersebut  berlandasan  al- Qur’an dan  as-Sunnah  atau  ijmak  para  ulama terdahulu. Berpegang kepada kaidah Fikih tersebut,  para  ahli  hukum  Islam  akan merasa lebih mudah dalam mengistinbatkan  hukum  suatu  masalah dengan  memproyeksikan  masalah-masalah yang akan ditentukan hukumnya itu kepada kaidah  Fikih  yang  menampungnya. Sehubungan  dengan  ini,  Muhammad Hamzah  yang  dikutip  A.  Rahman mengemukakan bahwa : “Masalah -masalah Fikih  itu  hanya  dapat  dipahami  dengan
mudah  melalui  kaidah  Fikih.  Karena  itu, menghafal  dan  memahami  kaidah-kaidah tersebut sangat bermanfaat” (Ibrahim, 2019).
Kaitan  dengan  urgensinya  pemakaian kaidah Fikih ini, Washil dan Azzam dalam mukadimah buku mereka yang berjudul Al- Madkhal  fi  al-Qawa ’ id  al-Fiqhiyah  wa atsaruha fi al-ahkam asy-syari ’ iyah,
mengungkapkan;  kaidah  Fikih (al-qawa ’ id al-fiqhiyah) merupakan  instrumen  yang membantu seorang ahli Fikih (faqih) untuk memahami masalah-masalah partikular (al- juz`iyat), masalah-masalah  yang  mirip  dan serupa (al-asybah  wa  an-nazha`ir) di  dalam semua pokoh bahasan Fikih. Kaidah-kaidah ini  sangat  banyak  dan  bercabang-cabang. Dari  sini,  seorang  ahli  hukum  Fikih  tidak dapat  memahami  segala  isi  kajian  hukum Islam,  kecuali  jika  ia  mempelajari  kaidah- kaidah  Fikih.  Semakin  tinggi  tingkat penguasaan seorang ahli Fikih akan kaidah Fikih  ini,  maka    tingkat    kemampuannya semakin naik dan derajatnya akan semakin meningkat,  sehingga  terbukalah  jalan baginya menuju prosedur untuk berfatwa.” (Ibrahim, 2019)
Terkait  wakaf,  secara  bahasa,  berasal dari  kata waqf yang  berarti radiah
(terkembalikan), al-tahbis (tertahan), al- tasbil (tertawan), dan al- man’u (mencegah).
Secara istilah, para ulama mendefinisikan  wakaf  berbeda  seperti
Muhammad
al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa wakaf ialah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda  dengan  memutuskan  (memotong) tasharruf dalam  penjagaannya  atas mushrif (pengelola) yang dibolehkan adanya.
Kemudian    Ahmad  Azhar  Basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf  ialah  menahan  harta  yang  dapat diambil  manfaatnya  yang  tidak  musnah seketika,  dan  untuk  penggunaan  yang dibolehkan  serta  di  maksudkan  untuk mendapat rida Allah (Rosadi, 2019).
Muhammad  al-Syarbini  al-Khatib, seperti  yang  dikutip  oleh  Mardani, mengemukakan  bahwa  wakaf  merupakan proses  penahanan  harta  dengan  tujuan memungkinkan  pemanfaatannya,  sambil mempertahankan  integritas  materi  itu sendiri  melalui  pemutusan tasharuf selama pengawasan  atau  oleh mushrif (pengelola)
yang diizinkan.
Dalam konsep yang berbeda, wakaf bisa diartikan  sebagai  upaya ‘ mengendalikan' harta  agar  bisa  dimanfaatkan  tanpa merugikan atau merusak substansi fisiknya, dengan tujuan untuk kemaslahatan. Secara alternatif,  wakaf  didefinisikan  sebagai tindakan  menahan  harta  yang  berpotensi memberikan manfaat tanpa menguras atau merusak  bentuk  fisiknya,  dan  hal  ini dilakukan  untuk  kepentingan  yang  baik (Zuhirsyan, 2020).
Selanjutnya  ketentuan  peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur  segala  aspek  yang  berkaitan dengan  wakaf.  Pengertian  wakaf  dalam  1 ayat  1  menyebutkan  (Undang-Undang Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf, 2004):
“Wakaf  adalah  perbuatan  hukum wakif  untuk  memisahkan  dan/atau menyerahkan  sebagian  harta  benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya  atau  untuk  jangka  waktu tertentu
sesuai dengan kepentingannya  guna  keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut sya riah”
Memahami  pengertian  diatas  sebagai acuan kemudian dapat disimpulkan  bahwa wakaf  merupakan  suatu  perbuatan memberikan  harta  untuk  jalan  kebaikan
bagi  orang  banyak  dan  pemberi menginginkan  rida  Allah.    Perbuatan mewakafkan  dalam  tataran  kajian  fiqih, dipandang sah manakala telah terpenuhinya  empat  rukun  komponen utamanya  yaitu  (Abbas,  2017);    1) Wakif , sebagai orang yang mempunyai harta milik yang  hendak  di  wakafkan  .  2) Mauquf  fih , merupakan benda milik wakif baik berupa yang  bergerak  dan  tidak  bergerak  atau merupakan  objek  wakaf.  3) Mauquf  alaih , merupakan  pemegang  amanah  dari  wakif untuk mengelola benda wakaf tersebut . 4) Shigat  aqad ,  merupakan  pernyataan  wakif kepada  mauquf  alaih  tentang  peralihan benda  miliknya  untuk  di  wkafkan  dan hasilnya untuk kepentingan umum.
Keempat rukun tersebut sebagai unsur pokok dalam mewakafkan, bersifat kolektif, maskudnya apabila salah satu diatara empat unsur  tersebut  diatas  tidak  ada  maka mengakibatkan  rusaknya  perbuatan  wakaf atau  tidak  sah  menurut  hukum  (Abbas, 2017).
Salah  satu  dari  berbagai  macam  objek wakaf yang paling dipraktekan di Indonesia adalah berwakaf berupa tanah. Tanah yang diwakafkan  tersebut  dipergunakan  untuk
keperluan umum seperti masjid, madrasah, sekolah,  makam  dan  lainnya.  Ketentuan perundang-undangan  yang  mengatur tentang  adanya  keharusan  tentang pencatatan  tanah  wakaf  atau  Pencatatan yaitu:
1. Undang-undang  nomor  41  tahun  2004 tentang wakaf
Peraturan  ini  tidak  menunjukan secara  spesifik  menyinggung  sertifikat akan  tetapi  dalam  peraturan  ini menyebutkan  keharusan  adanya  Ikrar wakaf  yaitu  tercantum  dalam  pasal  17 yang berbunyi:
a. Ikrar  wakaf  dilaksanakan  oleh  wakif kepada  nazir  di  hadapan  PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
b. Ikrar  wakaf  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dinyatakan  secara  lisan dan/atau  tulisan  serta  dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2006  Tentang  Undang-Undang  Nomor
41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Peraturan pemerintah
ini mempertegas  bahwa  ikrar  wakaf  yang diucapkan  baik  perkataan  ataupun
tertulis harus di hadapan PPAIW untuk dibuatkan akta ikrar wakaf (AIW) yang dibuat  PPAIW  (Pegawai  Pembuat  Akta Ikrar Wakaf), sebagaimana dalam bunyi pasal 32 :
a. Wakif  menyatakan  ikrar  wakaf kepada  nazir  di  hadapan  Pejabat
Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)
dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
b. Ikrar  wakaf  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  diterima  oleh  Mauquf alaih dan harta benda wakaf diterima oleh nazir untuk kepentingan Mauquf alaih.
c. Ikrar  wakaf  yang  dilaksanakan  oleh wakif  dan  diterima  oleh  nazir dituangkan  dalam  akta  ikrar  wakaf oleh ppaiw.
d. akta  ikrar  wakaf  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1) nama dan identitas wakif;
2) nama dan identitas nazir;
3) nama dan identitas saksi;
4) data  dan  keterangan  harta  benda wakaf;
5) peruntukan  harta  benda  wakaf (mauquf alaih); dan
6) jangka waktu wakaf.
e. Dalam  hal  wakif  adalah  organisasi atau  badan  hukum,  maka  nama  dan identitas wakif
sebagaimana dimaksud pada ayat (4)  huruf  a yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus  organisasi  atau  direksi badan  hukum  yang  bersangkutan sesuai  dengan  ketentuan  anggaran dasar masing-masing.
f. Dalam hal nazir adalah organisasi atau badan  hukum,  maka  nama  dan identitas nazir sebagaimana dimaksud pada  ayat  (4)  huruf  b  yang dicantumkan dalam akta adalah nama yang  ditetapkan  oleh  pengurus organisasi  atau  badan  hukum  yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan  anggaran  dasar  masing- masing.
3. Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 Tentang
Tatacara  Pendaftaran  Tanah  Wakaf  Di Kementerian  Agraria  Dan  Tata  Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
Peraturan  Menteri  ATR/BPN  baru memberikan pengertian tentang sertifikat tanah wakaf, tercantum dalam pasal  1  ayat  (7)  yang  berbunyi:    “7. Sertipikat  Tanah  Wakaf  adalah  surat tanda bukti Tanah Wakaf”.
Berdasarkan  pada  peraturan  tersebut bahwa sertifikat tanah wakaf merupakan bukti  tanda  adanya  perwakafan  tanah. Kemudian  tatacara  secara  umum  diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2):
1. Hak atas Tanah yang telah diwakafkan hapus  sejak  tanggal  ikrar  wakaf  dan statusnya menjadi benda wakaf.
2. PPAIW atas nama nazir menyampaikan  AIW  atau  APAIW dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan  untuk  pendaftaran  tanah wakaf atas nama nazir kepada Kantor Pertanahan,  dalam  jangka  waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan AIW atau APAIW. Berdasarkan beberpa regulasi yang ada, dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  tanah wakaf  yang  sudah  dibuatkan  akta  ikrar wakaf  (AIW)  harus  diajukan  pendaftaran kepada  badan  pertanahan  nasional  (BPN) untuk dibuatkan sertifikat.
Perwakafan di Indonesia mengharuskan
bagi wakif untuk memberikan pernyatan wakaf kepada nazir di  hadapan  Pegawai  Pembuat  Akta  Ikrar Wakaf  (PPAIW)  beserta  dua  orang  saksi. PPAIW akan segera memperoses pernyataan  wakif  tersebut,  kemudian dibuatkanlah  Akta  Ikrar  Wakaf  (AIW). Kemudian  diharuskan  PPAIW  atau  nazir mengurus  permohonan  kepada  Badan Pertanahan  (BPN)    setempat  untuk dibuatkan  sertifikat  tanah  wakaf  maka secara hukum positif di Indonesia.
Sertifikat  tanah  wakaf  merupakan bukti  tertulis  bahwa  telah  terjadinya perwakafan, tanpa adanya akta ikrar wakaf dan  sertifikat  tanah  wakaf,    maka perwakafan dianggap tidak pernah ada.
Apabila  di  kemudian  hari  terjadinya sengketa  tanah  wakaf,  hakim  akan memeriksa  saksi-saksi,  apabila  tidak  ada saksi  maka  bukti  yang  paling  kuat  adalah sertifikat  tanah  wakaf.  Adanya  regulasi peraturan  perwakafan  yang  kemudian diterbitkannya  dalam  bentuk  sertifikat tanah  wakaf  mempunyai  kedudukan sebagai  bukti  telah  terjadinya  perwakafan sejalan dengan kaidah Fikih berikut:
ِناَيِعلْاِب ِتِباََّثلاَك ِناَهْرُبلْاِب ُتِباََّثلَا
Sesuatu yang ditetapkan berdasarkan bukti- bukti,  seperti  sama  dengan  sesuatu  yang terjadi dalama kenyataan (Al-Burni, 1996).
Berdasarkan  kaidah  di  atas  bahwa kedudukan  sertifikat  tanah  wakaf  yang dibuat  di  depan  PPAIW  dibuatkan  AIW, kemudian  PPAW  atau  nazir  membuat permohonan  kepada  badan  pertanahan Nasional  (BPN),  merupakan  sebagai  dalil kenyataanya  bahwa  perwakafan  tanah  itu benar-benar  memang  ada  dan  sah  secara hukum.  Kaidah selanjutnya dalam kaidah Fikih yang berbunyi;
ك  باتكلا ا باطلخ
Tulisan itu sama dengan ucapan. (Ibrahim, 2019).
Kaidah tersebut memberikan pemahaman  bahwa  dokumen  atau  tulisan dalam bentuk akta ikrar wakaf (AIW) yang dibuatkan  di  depan  PPAIW  dalam  hal mewakafkan, itu dipahami sama kekuatanya dengan ucapan.
Kemudian,  tujuan  pencatatan  tanah wakaf  ini  ialah  untuk  memberikan kepastian  hukum,  perlindungan  kepada pemegang hak serta tertib administrasi.  Hal ini  dapat ditinjau  dalam  ketentuan pasal 3
(PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, 1997) yang berbunyi:
Pendaftaran tanah bertujuan:
a. Untuk  memberikan  kepastian  hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas  suatu  bidang  tanah,  satuan  rumah susun  dan  hak-hak  lain  yang  terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya  sebagai  pemegang  hak  yang bersangkutan,
b. Untuk  menyediakan  informasi  kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk  Pemerintah  agar  dengan mudah  dapat  memperoleh  data  yang diperlukan dalam mengadakan
perbuatan  hukum  mengenai  bidang- bidang  tanah  dan  satuan-satuan  rumah susun yang sudah terdaftar,
c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
Berdasarkan  pada  peraturan  tersebut, sekiranya perwakafan tidak daftarkan maka akan  menibulkan  tidak  adanya  kepastian hukum,  tidak  adanya  perlindungan pemegang hak, tanah wakaf akan kembali di tarik  oleh  keluarganya,  tempat  tempat peribadatan  akan  di  hancurkan,  apakah perwakafan  sudah  memenuhi  persyaratan
atau  hal  lain  yang  menjadi  penghalang untuk  syahnya  sebuah  perwakafan  secara hukum.  Maka  untuk  menghindari kemadharatan  tersebut  yang  sudah diaparkan,  diperlukan  adanya  pencatatan perwakafan.  Hal  ini  sebagaimana  dalam kaidah Fikih yang berbunyi;
ُلاَزُي ُرَرَّضلا Kemudaratan
itu hendaklah dihilangkan” (Ibrahim, 2019).
Kemudian  didukung  oleh  kaidah cabang dari kaidah atas yang berbunyi:

## ناكملإا ردقب عفدي ررضلا
Kemudhratan  harus  dicegah  sedapat mungkin” (Ibrahim, 2019) .
Berpedoman pada kedua kaidah tersbut bahwa    salah  satu  bentuk  menghilangkan kemudharatan  dalam  perrwakafan  adalah dengan  adanya  pencatatan  perwakafan dalam bentuk akta ikrar wakaf (AIW)  yang kemudian  didaftarkan  kepada  Badan Pertanahan  Nasional  (BPN)  untuk dibuatkan sertifikat tanah wakaf.
Pencatatan  perwakafan  di  samping substansinya untuk mewujudkan ketertiban  hukum  juga  mempunyai pencegahan preventif, seperti supaya tidak terjadi  penyimpangan  rukun  dan  syarat
dalam perwakafan. Menghindari terjadinya pemalsuan identitas  para pihak  atau  objek wakaf,  seperti  berwakaf  tanah  milik  orang lain bukan milik wakif.
Tindakan  preventif  ini  direalisasikan lewat  penelitian  persyaratan  perwakafan yang dilakukan oleh PPAIW dalam pasal 34 Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun 2006  Tentang  UU  Nomor  41  Tahun  2004
Tentang Wakaf  yang berbunyi;
Tata cara pembuatan Akta Ikrar Wakaf benda  tidak  bergerak  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  16  dan  Pasal  17 dan  benda  bergerak  selain  uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
Pasal  20  dan  Pasal  21  dilaksanakan sebagai berikut:
1. Sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan;
2. PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf;
3. Dalam  hal  ketentuan  sebagaimana dimaksud pada huruf b terpenuhi, maka pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan akta  ikrar  wakaf  dianggap  sah  apabila dilakukan  dalam  Majelis  Ikrar  Wakaf sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  30 ayat (1).
4. Akta ikrar wakaf yang telah ditandatangani  oleh  Wakif,  Nazhir,  2 (dua) orang saksi, dan/atau Mauquf alaih disahkan oleh PPAIW.
5. Salinan  Akta  Ikrar  Wakaf  disampaikan kepada:
a. Wakif ;
b. Nazir ;
c. Mauquf alaih;
d. Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota dalam hal benda wakaf berupa tanah;
e. Instansi berwenang lainnya dalam hal benda  wakaf  berupa  benda  tidak bergerak  selain  tanah  atau  benda bergerak selain uang.
Produk  hukum  dalam  suatu  negera dengan negara lain itu  adakalnya  berbeda, begitupun  dalam  hal  waktu  dan  kondisi. Apabila  kita  pahami  bahwa  sifat  hukum islam  itu  ada dua yaitu  yang  bersifat statis dan  dinamis.  Hukum  islam  yang  statis  ini adalah hukum yang telah ditetapkan dalam nash-nash yang sifatnya Qat’i . Hukum yang tidak  menerima  ijtihad  dan  bersifat muhkam.  Hukum  Islam  yang  memenuhi kategori dan unsur yang statis (tabit) tidak boleh  berubah  demi  menjaga  orisinilitas syariat. Adapun hukum Islam yang bersifat
Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam
dinamis adalah unsur dan kategori hukum yang  dapat  berubah  dan  dinamis,  artinya hukum Islam dapat berubah sesuai dengan waktu,  tempat  dan  keadaandimana  ia diterapkan.  Perubahan  hukum  ini  berlaku bagi hukum yang bersumber dari nash-nash yang danni yang  memungkinkan  adanya unsur ijtihad dan istimbat dari para ulama mujtahid (Kumaidi & Febriani, 2020).
Kebijakan  pemerintah  terkait  adanya keharusan  pencatatan  perwakafan  ini merupakan dalam ranah hukum Islam yang bersifat  dinamis.  Kebijakan  pemerintah semata-mata adalah untuk adanya kemaslahatan, penetapan pencatatan perwakafan ini sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi;
َت َص ُّر ُف ِلإا َم ِما َعل ى َّرلا ِع َّيِة َم ُنْو ٌط ِب َلا ْصم َل َح ِة
Tindakan    pemimpin   (Imam)   terhadap rakyatnya harus  dikaitkan dengan kemaslahatan” (Ibrahim, 2019).
Tujuan wakaf adalah untuk kepentingan  umum,  maka    pencatatan perwakafan berdampak pula pada kemaslahatan  umum,  yaitu  menjaga  serta melindungi  benda  wakaf  agar  tetap  sesuai dengan  peruntukannya,  menumbuhkan rasa pada diri nazir dalam mengembangkan
dan merawatnya, terciptanya  bukti otentik sebagai bantahan apabila di kemudian hari terjadinya sengketa  wakaf, dengan kata lain dengan  adanya  pencatatan  perwakafan dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan-penyimpangan  dari  esesnsi wakaf menurut al- Qur’an dan as-Sunnah.
Kemaslahatan  pencatatan  perwakafan sangat  berdampak  terhadap  kemaslahatan umum,  hal  ini  sebagaimana  kaidah  Fikih yang berbunyi;
ُلما َتَع ِّد ى َأْف َض ُل ِم َن ْلا َق ِصا ِر
Perbuatan    yang    mencakup    orang    lain, lebih  utama  daripada  yang  hanya  terbatas untuk kepentingan sendiri” (Ibrahim, 2019). Berdasarkan    kaidah  ini,  maka  Abu Ishaq, Haramain dan ayahnya berpendapat, bahwa  bagi  yang  melakukan fardhu kifayah mempunyai kelebihan daripada melakukan fardhu ’ain , karena dengan melakukan fardhu kifayah itu berarti menghilangkan kesukaran-kesukaran  yang  ada  pada  umat (Ibrahim, 2019).
Pencatatan  perwakafan  di  hadapan PPAIW  dan  Badan  Pertanahan  Nasional dapat  berubah  hukumnya  menjadi  wajib apabila sekiranya pencatatan itu mengandung kepastian kemaslahatan yang
sangat  besar  bagi  kepentingan  umum, sehingga  apabila  tidak  dicatat  akan menimbulkan kemudharatan. Pada keadaan yang  seperti  inilah,  dengan  adanya pencatatan  perwakafan  itu  maka  akan sempurnalah suatu perwakafan, dan hal ini diperkuat  dengan  kaidah  fikih  yang berbunyi:

## بجاولا وهف هب لاا بجاولا متي لا ام
Sesuatu  (media)  yang  wajib  tidak  akan sempurna      tanpanya,      maka      sesuatu (media)   itu adalah wajib” (Ibrahim, 2019) Pencatatan  perwakafan  ini  merupakan sebagai  penunjang  dalam  menjaga  dan merawat  peruntukan  benda  wakaf  agar tidak terjadinya penyimpangan.
sebagaimana
dalam kaidah lain mengatakan:
ِلْل َو َس ِئا ِل ُح ْك ُم ْلا َم َق ِصا ِد
Hukum sarana/wasilah adalah sama dengan hukum tujuan” (Ibrahim, 2019).
Berdasarkan  pemaparan  diatas  dapat ditegaskan  bahwa  pencatatan  perwakafan merupakan  ketentuan  yang  perlu  diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak.
Simpulan
Wakaf  di  Indonesia  diatur  dalam ketentuan  perundang-undangan,  sebagian
dari esensi undang-undang tersebut bahwa adanya  keharusan  pencatatan  dalam praktek perwakafan. Pencatatan perwakafan  semata-mata  untuk  tujuan kepentingan  perlindungan  dan  kepastian hukum sehingga menciptakan kemaslahatan.
Peraturan keharusan
pencatatan perwakafan ternyata mempunyai revelansi dengan kaidah Fikih .
Daftar Pustaka
Abbas,  A.  S.  (2017).  Perwakafan  Tanah
Milik  di  Indonesia  dan  Seluk  Beluk Wakaf  di  Mesir.  In Anugrah  Berkah Sentosa .
Al-Burni, M. (1996). Al-wajiz fi idhoi qowaid al-fiqhiyah kulliyah . Muasasah Ar-risalah.
Ayuandika, L. N., Safitri, N. A., Zahra, R. A.,  &  Saputri,  S.  W.  (2022).  Urgensi Pencatatan  Wakaf  Menurut  Hukum Positif. Tahkim  (Jurnal  Peradaban  dan Hukum Islam) , 5 (1), 59 – 78. https://doi.org
/10.29313/tahkim.v5i1. 8949
Darmalaksana,  W.  (2020).  Metode Penelitian  Kualitatif  Studi  Pustaka  dan Studi Lapangan. Pre-print Digital Library UIN  Sunan  Gunung  Djati  Bandung ,  1 – 6. https://digilib.uinsgd .ac.id/32855/1/
Metode Penelitian Kualitatif
Haidar,  M.  A.  (2018). Kaidah  Fiqhiyah Sebagai Dalil . Rumah Fiqih Publishing .
Hamzani, A. I. (2015). Perkembangan Hukum Wakaf Di Indonesia . Diya Media Group.
Ibrahim, D. (2019). Al-QawaId Al-Fiqhiyah
(Kaidah-Kaidah  Fiqih). Palembang:
Noerfikri .
Kumaidi,  M.,  &  Febriani,  E.  (2020).
Implementasi kaidahla yunkiru tagayyur al-ahkam  bitagayyur  al-azman  wa  al- ahwal  dalam  ibadah  di  masa  pandemi.
Asas:  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah ,
12 (01),  65 – 82.  https://doi.org/https://
doi.org/10.24042/asas.v12i01.6924
Maulud, M. I. (2019). Jawa Barat Jadi Provinsi ke-2  Terbanyak  Sengketa  Wakaf  se-
Indonesia .  pikiranrakyat.com.  https:// www.pikiran-rakyat.com/  bandung-raya /pr-01317864/jawa-barat-jadi-provinsi- ke-2-terbanyak-sengketa-wakaf-se-
indonesia
PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah, (1997).
Rosadi,  A.  (2019).  Zakat  dan  Wakaf
Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi. In
I.  T.  Nugraha  (Ed.), SimbioSa  Rekatama
media .
Supriyadi,  S.,  &  Hadi,  S.  (2019).  Regulasi
Wakaf  Di  Indonesia  Dari  Masa  Orde Lama  Sampai  Era  Reformasi  Dalam Tinjauan Politik Hukum. Ziswaf : Jurnal Zakat dan Wakaf , 6 (2), 204.
https://doi.org/10.21043/ziswaf.v6i2.6418 Umar,  M.  N.  (2014). Kaidah  Fiqhiyyah  dan Pembaharuan  Hukum  Islam (Nomor  II).
Yayasan WDC Banda Aceh.
Umar,  M.  N.  (2017). Kaidah  Fiqhiyyah  dan Pembaharuan Hukum Islam . Kota Banda Aceh.
Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004
Tentang Wakaf, (2004).
Zuhirsyan, M. (2020). Penerapan Akuntabilitas  Dan  Maslahat  Dalam Perspektif  Hukum  Wakaf. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat , 19 (3),
426 – 437.  https://doi.org/10.30743/jhk .v19i3.2676