## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174
Volume 3, Nomor 3, 2023

## Authors
Hoemijati

## Affiliation
Universitas Yos Soedarso
Email uniysojurnalfh@gmail.com
Date Submission 26 August 2023
Date Accepted 15 September 2023
Date Published 30 Septemeber 2023

## DOI
10.52249

## KAJIAN  YURIDIS  PEMBERDAYAAN  DESA WISATA  BERDASARKAN  PERATURAN DAERAH JAWA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2022

## Abstract
Earth  and  water  and  the  natural  resources  contained  therein  are controlled by the state and used for the greatest possible prosperity of  the  people,  that  is  the  mandate  of  the  constitution,  article  33 paragraph (3). Where natural wealth must really be maximized for the  interests  and  welfare  of  the  people.  This  applies  to  every government  in  Indonesia,  including  the  Provincial  Government (hereinafter referred to as Pemprov) of East Java. Thus, the East Java Provincial  Government  can  actually  maximize  natural  wealth  to improve  people's  welfare,  one  of  which  is  by  empowering  tourist villages.  One  way  to  take  advantage  of  natural  wealth  is  by empowering tourism villages. Empowerment of tourist villages is a program that can have a positive impact on residents who live in the area. However, it is unfortunate that this program is not supported by  material  regulations  at  the  central  level.  Tourism  village empowerment is only regulated in Tourism Regulation No. 9 of 202 which only states that tourist villages are only classified as small- scale  tourist  destinations.  On  September  2,  2022  the  East  Java DPRD  issued  East  Java  Regional  Regulation  Number  4  of  2022 concerning Empowerment of Tourism Villages (hereinafter referred to  as  the  Tourism  Village  Empowerment  Regional  Regulation). However, not all East Java residents are aware of the existence of this regulation. This is because the Perda is still relatively new and some  media  do  not  publish  enough.  The  Tourism  Village Empowerment  Regional  Regulation  has  regulated  a  number  of things  needed  in  building  a  Tourism  Village.  In  addition,  the Regional Regulation has also manifested the desire of the Central Government to improve the economy and maintain regional culture by establishing a tourist village. However, it is regrettable that there are  still  no  implementing  regulations  in  the  form  of  Governor Regulations  governing  the  empowerment  of  tourist  villages. Therefore,  it  is  hoped  that  the  author  of  the  Governor  will immediately  make  a  Governor's  Regulation  regarding  the empowerment of tourist villages .
Keywords:  Regional  Regulation,  Tourism  Village Empowerment,

## Abstrak
Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk sebesar-besar  kemakmuran  rakyat,  itulah  amanat  dari konstitusi  pasal  33  Ayat  (3).  Dimana  kekayaan  alam  harus benar-benar  dimaksimlakan  untuk  kepen-tingan  dan kesejahteraan  rakyat.  Hal  tersebut  berlaku  pada  setiap Pemerintahn  di  Indonesia  termasuk  Pemerintahan  Provinsi
(selanjutnya disebut Pemprov) Jatim. Dengan demikian maka sejatinya  Pemprov  Jatim  bisa  memaksimalkan  kekeayaan alam  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  salah satunya dengan cara memberdayakan desa wisata.Salah satu cara memanfaatkan kekayaan alam ialah dengan melakukan pemberdayaan  desa  Wisata.  Pemberdayaan  desa  wiasata adalah suatu program yang bisa memberikan dampak positif bagi  para  warga  yang  tinggal  didaerah  tersebut.  Namun disayangkan  program  tersebut  tidak  didukung  dengan adanya peraturan materil pada tingkat pusat. Pember-dayaan desa  wisata  hanya  diatur  dalam  Permen  Pariwisata  No.  9 Tahun  202  yang  hanya  menyebutkan  bahwa  desa  wisata hanya  tergolong  dalam  destinasi  wisata  skala  kecil.  Pada tanggal  2  September  2022  DPRD  Jatim  menerbitkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan  Desa  Wisata  (Selanjutnya  disebut  Perda Pemberdayaan  Desa  Wisata).  Namun  tidak  semua  warga Jawa  Timur  mengetahui  adanya  Perda  tersebut.  Hal  ini dikarenakan  Perda  tersebut  masih  tergolong  baru  dan beberapa  media  kurang  mempublis. Perda  Pemberdayaan Desa  Wisata  telah  mengatur  tentang  beberapa  hal  yang dibutuhkan dalam membangun Desa Wisata. Selain itu Perda tersebut  juga  telah  mengejahwantahkan  keiinginan Pemerintah  Pusat  untuk  meningkatkan  perekonomian  dan mempertahakan  budaya  daerah  dengan  cara  membentuk desa  wisata.  Namun  disayangkan  masih  belum  ada peraturan  pelaksana  berupa  Peraturan  Gubernur  yang mengatur  tentang  pemberdayaan  desa  wisata.  Oleh  karena itu  besar  harapan  penulis  Gubernur  segera  membuat Peraturan Gubernur tentang pemberdayaan desa wisata. Kata  Kunci  :  Pemberdayaan  Desa  Wisata,  Peraturan Daerah

## PENDAHULUAN
Jawa  Timur  (selanjutnya  disebut  Jatim)  dalah  salah  satu  Provinsi  yang  mempunyai kekayaan  alam  yang  sangat  melimpah  ruah.  Kakayaan  alam  di  Jatim  bisa  memberikan dampak  positif  pada  sektor  perekonomian  untuk  masyarakatnya  (Friedman,  John  and Allonso,2008).  Di  segi  pertambangan  setidaknya  ada  tambang  nikel  di  Tulung  Agung, tambang minyak di Bojonegoro, tambang kapur di Lamongan dan masih banyak lagi. Tidak berhenti disitu, ada beberapa  kekayaan alam di Jatim yang bisa meningkatkan perekonomian di  Jatim.  Salah  satunya  adalah  kein-dahan  pemandangan  alamnya  yang  bisa  menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Setidaknya sampai saat ini ada beberapa wisata yang bisa meningkatkan perekonomian di Jatim salah satu contoh adalah Gunung Bromo, Kawah Ijen, Pendakian Gunung Argopuro, Pantai Pelengkung dan masih banyak lagi.
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat,  itulah  amanat  dari  konstitusi pasal 33 Ayat (3). Dimana kekayaan alam harus benar-benar dimaksimlakan untuk kepen- tingan dan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut berlaku pada setiap Pemerintahn di Indonesia
termasuk  Pemerintahan  Provinsi  (selanjutnya  disebut  Pemprov)  Jatim.  Dengan  demikian maka sejatinya Pemprov Jatim bisa memaksimalkan kekeayaan alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat salah satunya dengan cara memberdayakan desa wisata (Santoso, A. B. (2019).
Desa  wisata  bisa  memberikan  dampak  positif  bagi  perekonomian  masyarakat  yang tinggal di sekelilingnya. Selain itu dengan adanya desa wisata maka bisa memberdayakan adat dan seni budaya di sekitarnya. Adanya desa wisata memang dapat memberikan dampak positif di berbagai bidang. Namun hal tersebut juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak,  jika  tidak  ada  dukungan  maka  dampak  positif  dari  adanya  desa  wisata  tidak  akan muncul. Seperti yang terjadi di Madiun dewasa ini, Sekretaris Disparpora Kabupaten Madiun Andri Sulistyowati menyatakan bahwa penyebab kelesuan desa widata di Madiun diantara lain karena faktor pendapatan yang kurang menjanjikan, pengetahuan tentang pengelolaan pariwisata minim, dan karena faktor pemerintah desa tidak punya "grand design" atau paket yang  jelas  tentang  desa  wisata.  Melihat  berita  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  ada problematika mengenai kurangnya dukungan dari Pemprov dan warga sekitar.
DPRD  Jatim  berusaha  untuk  memaksimalkan  wewenangnya  sebagai  Lembaga Legislatif  di  Pemerintahan  Daerah  Jawa  Timur  dalam  menemukan  solusi  mengenai optimalisasi peran masyarakat dan Pemprov dalam pemberdayaan desa wisata. Wewenang yang  dimiliki  DPRD  Jatim  adalah  membuat  peraturan  bersifat  meterill  mengenai  fasilitasi penyelesaian hak pekerja migran bagi pekerja migran Indonesia. Pada tanggal 2 September 2022  DPRD  Jatim  menerbitkan  Peraturan  Daerah  Jawa  Timur  (selanjutnya  disebut  Perda Jatim)  Nomor  4  Tahun  2022  tentang  Pemberdayaan  Desa  Wisata.  Dengan  adanya  Perda tersebut  yang  tergolong  baru  disahkan,  penulis  ingin  melakukan  analisis  Perda  tersebut, Pemberdayaan  Desa  Wisata  menurut  Peraturan  Perundang-undangan  di  Indonesia  dan Pemberdayaan  Desa  Wisata  menurut  Perda  Jatim  Nomor  4  Tahun  2022  tentang Pemberdayaan Desa Wisata.

## METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan Yuridis Normatif (Moleong, J. L,2014). Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang  menggunakan  konsepsi  logistis  positivis.  Konsepsi  ini  memandang  hukum  sebagai norma-norma  tertulis  yang  dibuat  dan  diundangkan  oleh  lembaga  dan  pejabat  yang berwenang  selain  itu  konsepsi  ini  juga  memandang  hukum  sebagai  sistem  normatif  yang mandiri,  bersifat  tertutup  dan  terlepas  dari  kehidupan  masyarakat  dan  menganggap  satu sama lain itu bukan sebagai norma hukum (Ronny Hanitijo Soemitro,1998).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pemberdayaan Desa Wisata menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Salah  satu  tujuan  negara  adalah  memenuhi  dan  menjamin  hak  asasi  masyarakatnya (Kant, Immanuel,2005) Melihat pernyataan tersebut, maka sudah selayaknya Pemerintah bisa memanfaat  kan  segala  yang  ada  di  Indonesia  untuk  memnuhi,  menjamin  hak  asasi masyarakat,  dan  menyejahterhakan  masayarakat.  Salah  satu  hal  yang  bisa  dilakukan  oleh Pemerintah  adalah  dengan  cara  memanfaatkian  sumber  daya  alam  yang  ada  bisa  berupa pertambangan ataupun pariwisata.
Jatim adalah salah satu Provinsi yang berusaha memanfaatkan sumber daya alam untuk menyejahterahkan  masyarakat.  Dimana  Pemprov  Jatim  berusaha  mengmabngkan  sumber daya alam dengan cara membuat desa wisata. Setidaknya dalam waktu dekat ini sudah ada beberapa  desa  wisata  sudah  didirikan  diantaranya:  Kampung  Coklat  Blitar;  Kampung Warna-warni Malang, Wiasata Air Terjun Coban Talun di Batu dan masih banyak lagi.
Wisata  desa  diaharapkan  bisa  meningkatkan  perekonomian  masyarakat  sekitar,  dan bisa  mengenalkan  budaya  didaerah  sekitarnya.  Namun  disyangkan  beberapa  daerah  di Indonesia masih belum bisa memaksimalkan desa wisata. Jika melihat fakta yang ada, hal tersebut  terjadi  dikarenakan  tidak  adanya  regulasi  secara  formil  pada  tingkat  pusat  yang mengatur  tentang  desa  wisata.  Sehingga  pada  tingkat  daerah  pun,  sulit  untuk  membuat peraturan  formil  mengenai  desa  wisata.  Hal  tersebut  dikarenakan  DPRD  tingkat  Provinsi mengalami  kesulitan  mencari  dasar  peraturan  formilnya.  Pada  akhir-akhir  ini  tercatat peraturan  formil  mengenai  desa  wisata  hanya  diatur  pada  beberapa  daerah  saja,  salah satunya Provinsi Jatim.
Melihat  pada  peraturan  formil  mengenai  desa  wisata  di  Jatim,  hanya  ada  beberapa peraturan formil tingkat pusat yang diajadikan dasar. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup;  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2010  tentang  Cagar Budaya;  dan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Beberapa  peraturan perundang-undangan  tersebut  dielaborasikan  sehingga  menjadi  dasar  munculnya  Perda Jatim Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Desa Wisata. Namun jika melihat dalam peraturan materill (pelaksana) pada tingkat pusat peraturan mengenai desa wiasata diatur dalam  Peraturan  Mentri  (selanjutnya  disebut  Permen)  Peraturan  Menteri  Pariwisata  Dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9  Tahun  2021  Tentang  Pedoman  Destinasi  Pariwisata  Berkelanjutan.  Didalam  peraturan tesebut pun pembahasan mengenai desa wisata dinilai sangat sedikit sekali. Sehingga bisa disimpulkan  bahwa  peraturan  mengenai  desa  wisata  pada  tingkat  pusat  dinilai  sangat kurang.
Permen Pariwisata No. 9 Tahun 2021 hanya menyebutkan bahwa desa wisata hanya tergolong  dalam  destinasi  wisata  skala  kecil.  Untuk  selebihnya  tidak  ada  aturan  yang mengatur mengenai desa wisata secar rinci. Dengan melihat Permen tersebut maka, dapat disimpulkan  bahwa  peraturan  mengenai  desa  wisata  pada  tingkat  pusat  masih  kurang. Sehingga  perlu  kiranya  Pemerintah  Tingkat  Pusat  untuk  membuat  aturan  mengenai pemberdayaan desa wisata (Primastuti,Z.B., Prananigtyas, P., & Widanarti , H,2020).

## Pemberdayaan  Desa  Wisata  menurut  Perda  Jatim  Nomor  4  Tahun  2022  tentang Pemberdayaan Desa Wisata
Permen  Pariwisata  No.  9  Tahun  2021  mennyatakan  bhawa  desa  wisata  tergolong dakam  destinasi  wisata  skala  kecil.  Dimana  adanya  desa  wisata  bisa  meningkatkan perekonomian  daerah  dan  memberdayakan  budaya-budaya  didaerah  yang  terkikis  oleh zaman.  Dengan  demikian  maka  sudah  seharusnya  pemerintah  pusat  mendukung  adanya pemberdayaan  desa  wisata.  Namun  untuk  melakukan  pemberdayaan  desa  wisata pemerintah butuh dukungan pemerintah daerah, mengingat Indonesia adalah negara yang menerapkan otonomi daerah.
Menurut B.C. Smith daerah Provinsi merupakan daerah otonom semata yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi (Smith, J.M, 1985). Sedangkan dalam  Pasal 1 angka 6 Undang-
undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Otonomi  Daerah  Otonomi  Daerah  adalah  hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah itu sendiri terdiri dari beberapa lembaga diantaranya Lembaga  Eksekutif  yang  dikepalai  oleh  Gubernur  pada  tingkat  Provinsi,  dan  Lambaga Legislatif  diwakili  oleh  DPRD  Provinsi.  Pemerintah  Daerah  diharapkan  bisa  menjadi kepanjangan  tangan  dari  Pemerintah  Pusat  dalam  meyelesaikan  beberapa  permasalahan pada tingkat daerah, khususnya permasalahan mengenai pemberdayaan desa wisata. Seperti kita  ketahui  adanya  permasalahan  mengenai  pemberdayaan  desa  wisata  di  Jawa  Timur. Permasalahan  tersebut  ditengarai  dikarenakan  kurangnya  peran  masyarakat  dalam melakukan pemberdayaan desa wisata. Oleh karena itu diharapakan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dapat memberikan dorongan kepada masyarakat agar dapat berpartispasi dalam pemberdayaan desa wisata.
DPRD  Jatim  berusaha  untuk  memaksimalkan  wewenangnya  sebagai  Lembaga Legislatif  di  Pemerintahan  Daerah  Jawa  Timur  dalam  menemukan  solusi  mengenai optimalisasi peran masyarakat dalam pemberdayaan desa wisata. Wewenang yang dimiliki DPRD Jatim adalah membuat peraturan bersifat meterill mengenai fasilitasi penyelesaian hak pekerja migran bagi pekerja migran Indonesia. Pada tanggal 2 September 2022 DPRD Jatim menerbitkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Desa Wisata (Selanjutnya disebut Perda Pemberdayaan Desa Wisata). Namun tidak semua warga Jawa Timur mengetahui adanya Perda tersebut. Hal ini dikarenakan Perda tersebut masih tergolong baru dan beberapa media kurang mempublis.
Perda  Pemberdayaan  Desa  Wisata  diciptakan  oleh  DPRD  Jatim  dengan  tujuan  bisa membantu  Pemerintah  Pusat  untuk  menykseskan  program  pemberdayaan  desa  wisata. Dengan  adanya  perda  tersebut,  maka  diharapkan  akan  muncul  desa  wisata  yang  bisa meningkatkan  perekonomian  di  Jatim  dan  mempertahankan  budaya  yang  ada  di  Jatim. Didalam Perda tersebut mengatur tentang beberapa hal diantaranya:

## a. Penetapan, Kriteria, Dan Kategori
Penetapan yang dimaksud dalam Perda Pemberdayaan Desa Wisata adalah siapa yang mempunyai wewenang untuk menetapkan sebuah desa wisata. Dimana dalam Perda tersebut memberikan wewenang kepada Gubernur untuk menetapkan desa wisata yang terletak pada lintas kota ataupun Kabupaten. Untuk tata cara penetapan desa wisata akan diatur didalam Peraturan  Gubernur  sebagai  peraturan  pelaksana.  Namun  sampai  saat  ini  masih  belum diterbitkan  Peraturan  Gubernur  mengenai  desa  wisata.  Hal  ini  akan  menjadi  kendala tersendiri bagi penetapan desa wisata (Desleani, Andaria,2011).
Kriteria yang dimaksud dalam Perda Pemberdayaan Desa Wisata adalah daerah yang ingin dijadikan desa wisata harus sesuai dengan kriteria yang telah diatur. Menurut Perda Pemberdayaan Desa Wisata kriterianya diantara lain mempunyai daya Tarik bagi wisatawan; Mempunyai komunitas masyarakat yang ingin mengeloala desa wisata; mempunyai lembaga pengelolahan;  Peluang  adanya  sarana  dan  prasarana;  dan  yang  terakhir  daerah  tersebut mempunyai peluang untuk meningkatkan perekonomian masya-rakat sekitar desa wisata.
Kategori yang dimaksud dalam Perda Pemberdayaan Desa Wisata adalah daerah yang ingin  dijadikan  desa  wisata  harus  sesuai  dengan  kategori  yang  telah  diatur.  Berda-sarkan Perda Pemberdayaan Desa Wisata, setidaknya dibagi menjadi empat kategori, diantaranya
Desa Wisata Rintisan; Desa Wisata Berkembang; Desa Wisata Maju; dan Desa Wisata Maju. Dimana dalam setiap kategori desa wisata mempunyai beberapa kriteria tesendiri.

## b. Usaha Pariwisata
Usaha  pariwisata  yang  dimaksud  pada  Perda  Desa  Wisata  adalah  Usaha  yang diperbolehkan  berada  di  sekitar  desa  wisata.  Dalam  perda  ini  usaha  pariwisata  yang diperbolehkan hanyalah Daya Tarik Wisata; kawasan pariwisata; jasa transportasi wisata; jasa perjalanan  wisata;  jasa  makanan  dan  minuman;  penyediaan  akomodasi;  penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; jasa informasi pariwisata; jasa konsultan pariwisata; jasa pramuwisata; wisata tirta; dan spa.
Melihat usaha pariwisata yang diperbolehkan dalam Perda Pemberdayaan Desa Wisata maka  dapat  disimpulkan  bahwa  usaha  yang  diperbolehkan  tergolong  usaha  yang  tidak bertentangan larangan pada tindak pidana. Dengan demikian maka dapat dipas-tikan bahwa tidak akan ada tempat yang berpotensi meningkatkan kriminalitas pada suatu desa. Sehingga tidak ada dampak negatif yang bisa merubah budaya pada masyarakat yang tinggal di sekitar desa wisata.

## c. Peran Pemerintah Provinsi;
Peran  Pemprov  yang  dimaksud  pada  Perda  Pemberdayaan  Desa  Wisata  adalah memberikan beberapa tanggung jawab untuk pemprov. Dalam Perda tersebut menjelaskan bahwa Pemprov Jatim mempunyai tanggungjawab dan andil besar atas terwujudnya desa wisata. Oleh karena itu dalam Perda tersebut menjelaskan bahwa tanggungjawab Pemprov Jatim diantaranya memfasilitasi masyarakat baik materill dan non materill untuk membentuk dan mengembangkan desa wisata; melakukan pembinaan; membantu menjalin kerjasama; memberikan bantuan untuk mensosialisasikan desa wisata.
Menurut  Iyas  Yusuf  Pemprov  mempunyai  tanggungjawab  untuk  memberikan dukungan berupa materil dan non materil agar terwujudnya kemandirian dan kemakmuran masyarakat  (Iyas,  Yusuf,2014).  Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan bahwa Pemprov Jatim mempunyai tanggung jawab untuk memfasilitasi dan mengarahkan rakyatnya  untuk  sejahterah  dengan  menggunakan  prinsip-prinsip  kemandirian.  Denagan adanya  Perda  Pemberdayaan  Desa  Wisata  maka  bisa  memberikan  kepastian  hukum mengenai tanggungjawab Pemprov dalam Pengem-bangan Desa Wisata.

## d. Peran Serta Masyarakat
Peran  serta  masayarakat  sangatlah  penting  dalam  membentuk  dan memberdayakan  desa  wisata.  Oleh  karena  itu  dalam  Perda  Pemberdayaan  Desa Wisata  juga  diatur  mengenai  peran  masyarakata.  Perda  tersebut  memberikan beberapa wewenanng kepada masyarakat diantaranya ikut serta dalam pelaksanaan pembentu-kan  desa  wisata;  meberikan  saran;  tanggapan;  dan  pendapat  kepada pemerintah.  Dengan  adanya  peran  masyarakat  yang  dimuat  dalam  Perda Pemberdayaan Desa Wisata, maka seyogyanya Pemprov Jatim telah melaksanakan asas keterbukaan yang menjadi salah satu poin dalam asas pemerintahan yang baik.
e. Penghargaan
Pemberian  penghargana  dalam  Perda  Pemberdayaan  Desa  Wisata  ditujukan  kepada pengelolahan  tempat  yang  paling  terbaik.  Pemberian  penghargaan  bertujuan  untuk meningkatkan persaingan antar desa wisata sehingga memberikan dorongan semangat agar
setiap  pengelola  bisa  memperindah  desa  wisatanya.  Pemberian  hadian  adalah  bentuk dorongan  agar  setiap  orang  mempunyai  semangat  kerja  dan  memberikan  yang  terbaik kepada  suatu  keolompok  (Riva’i  Veithzal,2004). Dengan  adanya  pemberian  penghargaan, maka  dapat  disimpulkan  adanya  Perda  Pemberdayaan  Desa  Wisata  berusaha  untuk meningkatkan adanya desa wisata.
f. Pembinaan dan Pengawasan;
Kewenangan  pembinaan  dan  pengaawasan  desa  wisata  diberikan  kepada  Gubernur selaku pimpinan Eksekutif. Pembinaan ini dilakukan untuk menjaga kualitas desa wisata .
g. Sanksi Administratif.
Pemberian  sanksi  adminstrasi  dilakukan  kepada  bagi  pengelolah  yang  tidak mengikutsertakan  masyrakat;  menjaga  dan  melestarikan  desa  wisata;  menjaga keama-nan;  dan  Ketertiban.  Pemberian  sanksi  ini  dilakukan  untuk  mendorong pengelolah agar tetap menjaga desa wisata yang telah dibentuk.
Perda  Pemberdayaan  Desa  Wisata  pada  dasarnya  telah  mengatur  semua  hal yang  diperlukan  untuk  meningkatkan  perekonomian  dan  menjaga  budaya  pada suatu  desa.  Melihat  dari  isi  Perda  tersebut  juga  dapat  disimpulkan,  bahwa  Perda tersebut  telah  menja-lankan  apa  yang  diinginkan  oleh  pemerintah  pusat.  Namun patut disayangkan masih ada peratruan pelaksana berupa Peraturan Gubernur yang mengatur tentang pelaksanaan pemberdayaan desa wisata. Sedangkan ada beberapa hal yang memang harus diatur dalam Peraturan Gubernur. Dalam kasus ini bukan kesalahan dari DPRD Jatim, mengingat DPRD Jatim hanya mempunyai wewenang untuk membuat peraturan yang bersifat formil.

## KESIMPULAN
Pemberdayaan  desa  wiasata  adalah  suatu  program  yang  bisa  memberikan  dampak positif  bagi  para  warga  yang  tinggal  didaerah  tersebut.  Namun  disayangkan  program tersebut  tidak  didukung  dengan  adanya  peraturan  materil  pada  tingkat  pusat.  Pember- dayaan  desa  wisata  hanya  diatur  dalam  Permen  Pariwisata  No.  9  Tahun  202  yang  hanya menyebutkan bahwa desa wisata hanya tergolong dalam destinasi wisata skala kecil .
Perda  Pemberdayaan  Desa  Wisata  telah  mengatur  tentang  beberapa  hal  yang dibutuhkan  dalam  membangun  Desa  Wisata.  Selain  itu  Perda  tersebut  juga  telah mengejahwantahkan keiinginan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan perekonomian dan mempertahakan budaya daerah dengan cara membentuk desa wisata. Namun disayangkan masih belum ada peraturan pelaksana berupa Peraturan Gubernur yang mengatur tentang pemberdayaan desa wisata. Oleh karena itu besar harapan penulis Gubernur segera membuat Peraturan Gubernur tentang pemberdayaan desa wisata.

## DAFTAR PUSTAKA
Desleani,  Andaria.  (2011).  Pengembangan  Masyarakat  Desa  Melalui  Dana  Desa.
Jakarta: Gramedia.
Friedman,  John  and  Allonso.  (2008).  Regional  Economic  Development  and Planning.Mars. MIT Press
https://megapolitan.antaranews.com/berita/226983/kurang-berkembang- sejumlah-desa-wisata-di-kabupaten-madiun
Iyas,  Yusuf.  (2014).  Peran  dan  Fungsi  Pemerintahan  dalam  Proses  Pemberdayaan Masyarakat.
Kant, Immanuel, Kritik Atas Akal Budi Praktis, translated by Nurhadi, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005.
Moleong,  J.  L.  (2014).  Metode  Penelitian  Kualitatif,  Edisi  Revisi.  PT  Remaja Rosdakarya, Bandung.
Peraturan  Daerah  Jawa  Timur  Nomor  4  Tahun  2022  tentang  Pemberdayaan  Desa Wisata
Peraturan  Mentri  (selanjutnya  disebut  Permen)  Peraturan  Menteri  Pariwisata  Dan Ekonomi  Kreatif/  Kepala  Badan  Pariwisata  Dan  Ekonomi  Kreatif  Republik Indonesia  Nomor  9  Tahun  2021  Tentang  Pedoman  Destinasi  Pariwisata Berkelanjutan
Primastuti,Z.B.,  Prananigtyas,  P.,  &  Widanarti,  H.  (2020).  Tinjauan  Yuridis Pembangunan  Desa  Vokasi  Pariwisata  Dengan  Pemanfaatan  Dana  Desa. Diponegoro Law Journal, 9(1), 264-271. https://doi.org/10.14710/djl.2020.26313 Riva’i  Veithzal,  Manjamen  Sumber  Daya  Manusia  untuk  Perusahaan  dari  Teori  ke Praktik (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2004)
Ronny  Hanitijo  Soemitro,  Metode  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri  (Jakarta  :  PT Ghalia Indonesia, 1998).
Santoso,  A.  B.  (2019).  Tinjauan  Yuridis  Peranan  BUM  Desa  Dalam  Strategi Pengembangan Desa Wisata. Amnesti Jurnal Hukum, 1(1), 36-48
Smith,  J.M.,  1985,  Chemical  Engineering  Kinetics,  5th  ed.,  McGraw-Hill  Book Company, Singapore.
Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah