## ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya
Volume 13, Nomor 1, Februari 2024: 97 – 111
10.33772/ etnoreflika.v13i1.2481
ISSN: 2252-9144 (Cetak) ISSN: 2355-360X (Online)

## YABUU EERUWOK DAN ABELOM EERUWOK:
AKTUALISASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL SUKU LANI DALAM PROSES PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN PUNCAK JAYA

## YABUU EERUWOK AND ABELOM EERUWOK: THE ACTUALIZATION OF LANI TRIBE’S LOCAL WISDOM VALUES IN PUBLIC SERVICE PROCESS IN PUNCAK JAYA REGENCY
Tumiran 1 , Akbar Silo 2 , Yosephina Ohoiwutun 3 , Vince Tebay 4 ,
Pawennari Hijjang 5 , Mardi Adi Armin 6
1 Program Doktor Ilmu Sosial, Universitas Cendrawasih, Papua 2, 3, 4 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cendrawasih, Papua
5 Fakultas Imu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar
6 Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin, Makassar 1, 2, 3, 4 Jl. Kamp Wolker, Yabansaim Kec. Heram, Kota Jayapura, Papua, Indonesia 5, 6 Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10, Kamus Universitas Hasanuddin, Tamalanrea Makassar Indonesia Email koresponden: zufar.puja@gmail.com
Diterima: 20 Januari 2024; Direvisi: 24 Februari 2024; Disetujui: 27 Februari 2024
Copyright © 2024 The Author
This is an open access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License How to cite (APA): Tumiran., Silo , A., Ohoiwutun , Y., Tebay, V., Hijjang, P., Armin, M. A. (2024). Yabuu  eeruwok  dan  abelom  eeruwok : Aktualisasi  nilai-nilai  kearifan  lokal  Suku  Lani  dalam proses  pelayanan  publik  di  Kabupaten  Puncak  Jaya. ETNOREFLIKA:  Jurnal  Sosial  dan  Budaya , 13 (1), 97 – 111. https://doi.org/10.33772/ etnoreflika.v13i1.2481 .

## ABSTRACT
The  research  aims  to  describe  the  actualization  of  Lani Tribe’s  local  wisdom  in  the  context  of governmental  public services in Puncak Jaya Regency, Central Papua Province. This research uses  a  qualitative  descriptive  approach  to  explain  in  depth  the  local  wisdom  of  Lani  tribe,  its relevance  to  the  principles  of  public  service  and  its  actualization  in  public  service  practice  in Puncak Jaya Regency. Data were obtained from in-depth interviews and literature review. The result of research shows that Lani tribe has local wisdom known as yabuu eeruwok and abelom eeruwok.  Both  forms  of  local  wisdom  have  universal  values  so  that  they  are  relevant  and  can mutually strengthen the principles of modern public services, such as the New Public Service.
This research also shows that the values of yabuu eeruwok and abelom eeruwok have become the motto and slogan of government administration in Puncak Jaya Regency. This indicates that these two values have been actualized in public service practices in Puncak Jaya Regency.
Keywords: yabuu eeruwok, abelom eeruwok, local wisdom, actualization, public service

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  bagaimana  aktualisasi  nilai-nilai  kearifan lokal Suku Lani dalam konteks pelayanan publik pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi  Papua  Tengah.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif untuk  menjelaskan  secara  mendalam  kearifan  lokal  Suku  Lani  relevansinya  dengan prinsip-prinsip pelayanan publik dan aktualisasinya dalam praktek pelayanan publik di Kabupaten Puncak Jaya. Data diperoleh dari wawancara mendalam dan kajian literatur. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Suku  Lani  memiliki  kearifan  lokal  yang dikenal  sebagai Yabuu  Eeruwok dan Abelom  Eeruwok .  Kedua  bentuk  kearifan  lokal memiliki nilai-nilai universal, sehingga relevan dan dapat saling memperkuat dengan prinsip-prinsip pelayanan publik modern, seperti New Public Service. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa nilai-nilai Yabuu Eeruwok dan Abelom Eeruwok telah menjadi motto dan  slogan  penyelenggaraan  pemerintahan  di  Kabupaten  Puncak  Jaya.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  kedua  nilai  ini  telah  diaktualisasikan  dalam  praktek  pelayanan publik di Kabupayen Puncak Jaya.
Kata kunci : yabuu eeruwok, abelom eeruwok , kearifan lokal, aktualisasi, pelayanan publik

## PENDAHULUAN
Fenomena  desentralisasi  pasca  reformasi  1998,  tidak  hanya  membuka ruang kuasa baru bagi elit-elit lokal (Schulte-Nordholt & Klinken, 2012; Hadis, 2022), lebih dari itu, desentralisasi juga memberi ruang bagi aktualisasi identitas budaya lokal (Jones, 2015, Nurlin, 2014; 2016; 2017). Menurut Jones (2015) tidak lama  setelah  lengsernya  Orde  Baru,  konferensi  budaya  terjadi  di  pelbagai  ibu kota  provinsi  di  seluruh  Indonesia.  Penegasan  identitas  budaya  lokal  ini kemudian disambut oleh kehendak politik lokal yang diwujudkan dalam bentuk pemekaran  wilayah  provinsi  maupun  wilayah  kabupaten/kota  (Schulte- Nordholt  &  Klinken,  2015;  Nurlin,  2016).  Akibatnya,  Daerah  Otonomi  Baru (DOB)  bermunculan  di  berbagai  wilayah  Indonesia.  Dalam  konteks  otonomi daerah  inilah,  budaya-budaya  lokal  yang  selama  ini  hidup  di  bawah  slogan nasionalisme mendapatkan  ruang penegasannya di daerah. Dengan demikian, perjumpaan budaya lokal dengan budaya birokrasi dan budaya demokrasi, tidak dapat terhindarkan.
Ada dua kemungkinan yang dapat mewarnai perjumpaan budaya lokal dengan  budaya  birokrasi  dan  demokrasi. Pertama ,  dominasi,  dimana  budaya birokrasi dan demokrasi menjadi lebih dominan daripada budaya lokal. Bentuk hubungan  ini  ditandai  oleh  sikap  birokrasi  pemerintahan  yang  menempatkan
budaya  lokal  semata-mata  sebagai  milik  suku  yang  tidak  berkaitan  dengan pembangunan. Kedua, demokratis,  dimana  budaya  birokrasi  dan  demokrasi mengalami  dialektika  dengan  budaya  lokal  yang  menghasilkan  sintesis  yang saling menguatkan atau mengalami enkulturasi, yaitu ketika budaya birokrasi dan demokrasi mendapat ciri-ciri baru dari budaya lokal. Berdasarkan literatur yang  ada,  perjumpaan  ini  lebih  mengarah  pada  hubungan  kedua,  yaitu demokratis (lihat Dwiyanto, 2006; Yulianto, 2018; Dosinaen 2020; Mulyadi, 2020).
Seturut dengan pendapat di atas, paradigma baru dalam melihat peran kebudayaan  dalam  penyelenggaraan  pembangunan  dinyatakan  secara  tegas dalam  konferensi Mondiacult (28 – 30    September  2022)  yang  diselenggarakan United  Nation  Education,  Scientific,  and  Cultural  Organization  (UNESCO)  di Meksiko.  Dalam  konferensi  ini,  kebudayaan  didefinisikan  sebagai “ set  of distinctive  spiritual, material,  intellectual  and  emotional  features  that  characterize  a society or social group, [which] includes not only arts and letters, but also modes of life, the  fundamental  rights  of  the  human  being,  value  systems,  traditions  and  beliefs” (UNESCO,  2022) . Selain  itu,  konferensi  ini  menetapkan  bahwa  tiga  pilar pembangunan  berkelanjutan  (kemakmuran  ekonomi,  keadilan  sosial,  dan kelestarian  lingkungan)  harus  dibumikan  dengan  pilar  keempat,  yaitu kebudayaan (Farid, 2022).
Berdasarkan  definisi  di  atas,  kebudayaan  pada  dasarnya  menyediakan seperangkat  nilai  yang  dapat  digunakan  untuk  membangun  kohesi  sosial, memperkuat  kolaborasi,  mengelola  kelestarian  hutan  dan  lingkungan  hidup (Hijjang, 2016a; 2016b). Kebudayaan tidak membutuhkan sosialisasi dari atas ke bawah  ( top-down ),  sebab  kebudayaan  telah  dipraktekan  turun-temurun  oleh masyarakat.  Seturut  dengan  itu,  Diamond  (2015)  menyatakan  bahwa  suatu masyarakat  adalah  hasil  dari  percobaan  ribuan  tahun  lamanya  dalam beradaptasi dengan alam. Dengan demikian, setiap masyarakat dapat dipastikan memiliki  seperangkat  nilai  turun-temurun  yang  berfungsi  untuk  menopang kelangsungan  hidup  bersama.  Seperangkat  nilai  itulah  yang  saat  ini  dikenal sebagai kearifan lokal.
Menurut  Marfai  (2019),  kearifan  lokal  dapat  dimaknai  sebagai  suatu gagasan  konseptual  yang  hidup  dalam  masyarakat,  tumbuh  dan  berkembang terus  menerus  dalam  kesadaran  masyarakat:  mulai  dari  hal-hal  yang  bersifat sacral, hingga hal-hal yang bersifat profan, menyangkut kehidupan sehari-hari. Kearifan  lokal  merupakan  nilai-nilai  baik  yang  ditanamkan  dan  dianut  oleh anggota masyarakat. Kearifan lokal menjadi perekat berupa budaya yang sudah ada, sehingga menjadi landasan eksistensi (Silo & Ismail, 2022). Kearifan lokal merupakan  budaya  yang  diciptakan  oleh  pelaku  lokal  melalui  proses  yang berulang-ulang,  melalui  internalisasi  dan  interpretasi  ajaran  budaya  yang
disosialisasikan  dalam  bentuk  norma-norma  dan  dijadikan  pedoman  dalam kehidupan sehari-hari masyarakat (Kadir, dkk, 2021; Hijjang, dkk, 2018 ).
Hal  serupa  dikemukakan  oleh  Wahyudi  (2014:  13),  kearifan  lokal merupakan  tata  aturan  tak  tertulis  yang  menjadi  acuan  masyarakat  yang meliputi  seluruh  aspek  kehidupan,  berupa  tata  aturan  yang  menyangkut hubungan  antar  sesama  manusia,  misalnya  dalam  interaksi  sosial  baik  antar individu  maupun  kelompok,  yang  berkaitan  dengan  hirarki  dalam pemerintahan dan adat, aturan perkawinan, tata krama dalam kehidupan sehari- hari. Menurut Dosinaen (2020), penerapan nilai-nilai kearifan lokal merupakan suatu upaya untuk menanamkan rasa kepedulian terhadap sesama, meluaskan pengetahuan tentang budaya bangsa, serta merupakan bagian dari upaya untuk meminimalisir  dampak  negatif  dari  arus  globalisasi  yang  tidak  lagi  dapat dihindarkan dewasa ini.
Meskipun  bersifat  lokal,  kearifan  lokal  tidak  menutup  kemungkinan memiliki  nilai-nilai  universal  yang  dapat  diterima  disemua  tempat.  Hal  ini karena  pada  dasarnya  umat  manusia  memiliki  kesamaan  ciri,  yaitu  bersifat ultrasosial  dan  berorientasi  pada  kebaikan  (Bregman,  2020). Oleh  karena  itu, menurut Hijjang (2016; 2018), nilai-nilai kearifan lokal tersebut merupakan inti dari  kebudayaan  yang  tetap  bertahan,  sekalipun  suatu  kebudayaan  telah mengalami  transformasi  dan  perubahan  ke  bentuk-bentuk  baru.  Tulisan  ini bertujuan  untuk  menjelaskan  bagaimana  nilai-nilai  kearifan  lokal  Suku  Lani tetap bertahan dan bahkan dapat berkontribusi pada struktur sosial politik baru, terutama dalam hal pelayanan publik di Kabupaten Puncak Jaya.
Perjumpaan antara nilai-nilai kearifan lokal dan nilai-nilai pemerintahan di  Papua,  telah  dibahas  oleh  beberapa  peneliti,  diantaranya  adalah  tulisan penelitian  Heri  Dosinaen  (2020)  yang  berjudul Rekonstruksi  Sistem Demokrasi Pemerintahan Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal di Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua .  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  sistem  pemerintahan  formal  di Kabupaten  Puncak  Jaya,  mendapatkan  pengaruh  yang  sangat  kuat  dari  nilai- nilai kearifan lokal Suku Lani..
Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan Silo dan Ismail (2022) dengan judul Revitalizing Governance based on Local Wisdom in Papua . Penelitian ini  membahas  dua  hal: pertama tentang  pentingnya  membangun  model pemerintahan yang mengacu pada nilai-nilai kearifan lokal. Tujuannya adalah untuk menciptakan harmonisasi antara karakteristik lokal dan penyelenggaraan pemerintahan  daerah  dalam  menghadapi  berbagai  persoalan  yang  dihadapi dalam  pelaksanaan  pemerintahan. Kedua, pentingnya  membangun  tata  kelola pemerintahan  yang berdimensi kolaboratif. Dimensi kolaboratif ini hanya bisa dicapai  secara  maksimal,  jika  pelaksanaan  pemerintahan  mulai  dari
perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengawasan  melibatkan  nilai-nilai  kearifan lokal.
Kedua  penelitian  di  atas,  sangat  relevan  dengan  penelitian  ini.  Namun baik  Silo  dan  Ismail  (2022)  maupun  Dosinaen,  pada  dasarnya  belum  fokus menguraikan  nilai-nilai  kearifan lokal  seperti  apa  yang  dapat  diaktualisasikan dan sejauh apa nilai-nilai itu berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam kontek pelayanan publik. Tulisan ini berfokus untuk menguraikan  nilai-nilai  kearifan  lokal  Suku  Lani,  menjelaskan  relevansi  dan aktualisasi nilai-nilai itu dalam proses pelayanan publik di Kabupaten Puncak Jaya. Dengan demikian, terdapat tiga permasalahan  yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu: seperti apa nilai-nilai kearifan lokal Suku Lani?; apakah nilai- nilai kearifan lokal Suku Lani relevan dengan prinsip-prinsip pelayanan publik modern  seperti  prinsip-prinsip New  Publik  Service ?;  dan  apakah  nilai-nilai kearifan lokal Suku Lani dapat diaktualisasikan dalam proses pelayanan publik di Kabupaten Puncak Jaya?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  yang menempatkan penulis sebagai instrumen penelitian. Lokasi penelitian adalah di Kabupaten  Puncak  Jaya,  khususnya  dalam  lingkup  Pemerintah  Kabupaten Puncak Jaya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yaitu: (1) wawancara  mendalam  untuk  memperoleh  data-data  terkait  kebudayaan  Suku Lani,  terutama  nilai-nilai Yabuu  Eeruwok dan Abelom  Eeruwok .  Selain  itu, wawancara mendalam juga dilakukan untuk memperoleh data terkait prinsip- prinsip pelayanan  publik dan aktualisasi nilai-nilai Yabuu Eeruwok dan Abelom Eeruwok dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di Kabupaten  Puncak  Jaya;  (2) dokumentasi  dan  tinjauan  literatur  untuk  memperoleh  data-data  yang bersumber dari laporan dan hasil penelitian yang berkaitan dengan Suku Lani di Puncak  Jaya.  Selain  itu,  tinjauan  literature  juga  dilakukan  untuk  memperoleh data terkait prinsip-prinsip pelayanan publik modern seperti New Public Service . Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  model  analisis  data interaktif Miles dan Huberman (1992) yang terdiri dari tahapan: pengumpulan data dimana penulis mengumpulkan data melalui wawancara, kajian dokumen dan  literatur,  serta  catatan  lapangan.  Selanjutnya  adalah  tahap  reduksi  data untuk memisahkan data-data yang dianggap relevan dan tidak relevan dengan topik kajian. Data-data yang dianggap relevan kemudian dikategorisasi kedalam sub tema yang dibahas dalam tulisan. Tahapan berikutnya dalam penyajian data yang diikuti dengan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Nilai-Nilai Yabuu Eeruwok dan Abelom Eeruwok Suku Lani
Orang Lani mendiami sepanjang daerah pegunungan tengah Papua yaitu dari Balim Wamena, Pyramid (Peno’nggalo) dan sekitarnya. Magi dan sekitarnya. Tiom,  Balingga,  Kwiyawagi,  Pirime,  dan  sekitarnya.  Kelila,  Bokondini  dan sekitarnya.  Karubaga,  Mamit,  Kanggime  dan  sekitarnya.  Ilu,  Mulia  dan sekitarnya.  Sinak,  Ilaga  dan  sekitarnya.  Berdasarkan  hasil  wawancara  di lapangan  dan studi pustaka yang diperoleh, sejarah awal mula manusia yang saat  ini  menjadi  kelompok  suku  di  pedalaman,  Pulau  Papua  berasal  dari satu kampung yang bernama Seima di Distrik Kurima dan pada saat itu belum ada Sungai  Baliem.  Jadi  orang  melewati  daratan  itu,  yang  ada  hanya  hutan  dan semak  belukar  digenangi  rawa.  Kemudian  muncul  sungai  yang  diberi  nama Sungai Baliem dari arah barat yaitu dari daerah Kwiyawage.
Ceritanya tutur memiliki banyak versi, namun secara umum semua cerita tersebut  mengemukakan    bahwa  pada  awalnya  ada  dua  manusia  suami-istri, yaitu:  Yabok  (suami) dan Yabokkwe (istri) yang menempati daerah tersebut. Kemudian dari kedua orang pertama tersebut, muncullah keturunan masyarakat di  pegunungan  seperti  saat  ini,  dimana  orang  yang  tinggal  di  lembah  Baliem mulai menyebar, disebut Suku Hubula, ke bagian timur Suku Yali, sedangkan mereka  yang  kebagian  Barat  adalah  Suku  Lani,  Suku  Loma,  Suku  Mee,  Suku Moni dan Suku Damal, lalu yang ke bagian selatan adalah Suku Nduga dan Suku Lem Wano.
Orang  Lani  pada  umumnya  sering  disalahpahami  dan  disebut  sebagai orang Dani. Padahal Orang Lani sendiri tidak mengerti apa maksud dan arti dari kata Dani. Penyebutan kata Lani menjadi Dani awalnya dilakukan oleh orang Barat ketika melakukan ekspedisi di daerah orang Dem dan Moni. Ekspedisi itu dilakukan  pada  tahun  1926,  yang  merupakan  ekspedisi  gabungan  para  ahli Amerika  dan  Belanda  yang  dipimpin  oleh  M.W.  Stirling,  dan  dari  ekspedisi inilah  muncul  pertama  kali  nama  Suku  Dani  (Lani)  dari  Bahasa  Moni,  yakni “Ndani” artinya orang sebelah timur (Alua, 2006: 3).
Menurut  Sem  Karoba  dalam  satu  wawancara,  berpendapat  bahwa penyebutan kata Dani berasal dari pelafalan Orang Moni yang bertetangga dekat dengan Orang Lani. Orang Moni sulit mengucapkan huruf “ L ”. Sehingga pada saat  tim  ekspedisi  1926  bertanya  pada  Orang  Moni,  mereka  menyebut  Orang Lani dengan kata “Ndani” dan yang didengar oleh tim ekspedisi adalah " Dani ”. Dari keterangan itulah pada akhirnya tim ekspedisi 1926 itu mempublikasikan pada dunia bahwa ada orang asli yang lain lagi selain Orang Moni pada waktu itu yang diketahui oleh tim ekspedisi yaitu Orang Dani yang sebenarnya adalah Orang Lani.
Orang Lani mempunyai kepercayaan tentang adanya Tuhan sejak masa leluhur  dan  nenek  moyangnya.  Mereka  percaya  tentang  adanya  suatu  hidup yang kekal dan suatu kematian bagi setiap manusia. Suatu kehidupan yang kekal itu  dalam  budaya  Orang  Lani  disimbolkan  melalui  seekor  ular,  karena  ular dianggap  sebagai  hewan  yang  tidak  pernah  mati,  melainkan  hanya  selalu berganti  kulitnya  saja.  Selain  itu  Orang  Lani  juga  mempunyai  kepercayaan bahwa  bumi  dan  manusia  ini  ada  yang  menciptakannya.  Mereka  selalu mengatakan  bahwa ada  “Orang  Besar”  yang  menciptakan  langit,  bumi  dan manusia. Dalam Bahasa Lani, pencipta bumi dan manusia disebut “ Ap Nggok ” yang artinya “Orang Besar”.
Orang Lani percaya bahwa matahari dan bulan adalah matanya Ap nggok yang sedang melihat ke bawah pada waktu siang dan malam. Ap Nggok tidak pernah tidur dan selalu mengamati semua umat manusia di muka bumi. Maka dengan  kepercayaan  tersebut  bahwa  mereka  selalu  diawasi  oleh Ap  Nggok sehingga dalam kehidupannya mereka harus selalu berbuat hal yang baik bukan melakukan kejahatan. Untuk itu dalam kehidupan Orang Lani, mereka melarang adanya perbuatan yang tidak benar seperti mencuri barang orang lain, dilarang untuk  melakukan  seks  di  luar  rumah  dan  perbuatan  lainnya  yang  dapat merugikan  orang  lain.  Suku  Lani  memiliki  orientasi  nilai  budaya  yang  jika diuraikan  menurut  teori  lima  orientasi  nilai  budaya  Kluckhohn  &  Strodtbeck (1961), dapat dilihat pada uraian berikut ini.
Pertama, masalah  hakekat  hidup  (MH).  Orang  Lani  pada  dasarnya menganggap hakekat hidup adalah baik dan bersifat komunal. Orang Lani tidak mengenal prinsip individualisme. Seperti sudah disinggung sebelumnya, Orang Lani  percaya  bahwa  kehidupan  mereka  diawasi  oleh Ap  Nggok yang menciptakan bumi dan langit. Karena alasan itu, kehidupan Orang Lani harus senantiasa  diarahkan  pada  kebaikan  dan  menghindari  perbuatan  buruk  yang merugikan orang lain. Dengan demikian, hakekat hidup bagi Orang Lani adalah hidup  ini  adalah  baik,  jika  ada  keburukan,  maka  harus  diperbaiki  agar kehidupan kembali berjalan baik.
Kedua, masalah hakekat  kerja  (MK).  Kerja  termasuk  nilai  yang  penting bagi Orang Lani. Mereka menyadari bahwa segala kebutuhan tersedia di alam, khususnya di dalam tanah. Oleh karena itu mereka harus bekerja keras Bersama- sama untuk mengolah tanah itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bagi Orang  Lani  hakekat  kerja  selain  untuk  mencukupi  kebutuhan  hidup,  juga merupakan  sarana  untuk  mengekspresikan  kebersamaan  dan  kekerabatan. Selain itu, kerja juga dapat meningkatkan kedudukan dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kedudukan pemimpin suku yang disebut dengan Ap Nagawan diperoleh melalui upaya pencapaian yang bertumpu pada kemampuan pribadi seseorang yang terwujud nyata dalam keberhasilan ekonomi (kaya), kepandaian
berdiplomasi  dan  berpidato;  keberanian  memimpin  perang,  memiliki  tubuh yang besar dan tegap, serta memiliki sifat murah hati.
Ketiga ,  masalah  hakikat  kedudukan  manusia  dalam  ruang  dan  waktu (MW).  Orang  Lani  sangat  menghargai  masa  lalu,  masa  kini,  dan  berorientasi masa  depan.  Hal  ini dapat dilihat dari  komitmen  menjaga  dan  selalu  menaati peraturan  hidup  (berupa  adat  istiadat)  yang  diwariskan  dari  nenek  moyang mereka.  Orang  Lani  beranggapan  bahwa  pelanggaran  terhadap  adat  istiadat yang  diwariskan  itu,  dapat  berakibat  buruk  pada  mereka,  seperti  dapat mendatangkan  wabah  penyakit,  hilangnya  kesuburan  tanah,  dsb.  Orang  Lani juga  berorientasi  masa  kini  dan  masa  depan  yang  dapat  dilihat  dari  upaya mereka menjaga tanah dari gangguan pihak luar, membangun komunitas yang saling  bekerjasama,  dan  bagaimana  mereka  mengelola  tanah  untuk  bercocok tanam demi keberlangsungan hidup dimasa yang akan datang.
Keempat, masalah  hakekat  hubungan  manusia  dengan  alam  (MA). Berkaitan  hubungan  dengan  alam,  Orang  Lani  pada  dasarnya  melihat  alam sebagai  suatu  semesta  yang  hidup,  karena  itu  alam  harus  dihormati.  Hutan- hutan yang berada di sekitar perkampungan juga tidak mereka tebang. Hal ini karena mereka percaya di dalam hutan-hutan itu berdiam jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal atau tempat kediaman nenek moyang mereka. Oleh karena itu, kayu yang dipergunakan untuk kebutuhan hidup harus dicari di tempat yang jauh. Kemudian sikap menghormati alam ini juga dapat dilihat dalam praktik pertanian  Orang  Lani.  Hampir  setiap  tahapan,  mulai  dari  membuka  lahan sampai  panen,  selalu  didahului  oleh ritual  menyembelih  anak  babi.  Ritual  itu dilakukan  sebagai  upaya  mencari  keselarasan  dengan  alam  dan  lingkungan sekitar,  baik  yang  bersifat  sakral  maupun  yang  bersifat  profan.  Kesuburan manusia, hewan, tanah dan sebagainya merupakan hal yang amat diharapkan Orang Lani. Mereka akan berusaha memperoleh kesuburan itu dengan mentaati peraturan  hidup  yang  diwariskan  oleh  para  leluhur.  Lemak  babi  merupakan lambang kesuburan mereka.
Kelima, masalah  hakekat  hubungan  manusia  dengan  manusia  (MM). Kehidupan Orang Lani bersifat komunal. Mereka sangat mengedepankan rasa ketergantungan  pada  sesama.  Orang  Lani  hidup  bersama  dalam  kampung, rumah laki-laki ( honai ) atau rumah keluarga ( ebeai ) dibuat tanpa dinding pemisah dan ruangan pribadi. Mereka biasa kerja bersama, mengelola pertanian bersama, masak bersama dan makan bersama.
Kelima  orientasi  nilai  budaya  Orang  Lani  ini,  dapat  disederhanakan kedalam  dua  falsafah,  yaitu  “ Yabuu  Eeruwok ”  dan  “ Abelom  Eeruwok ” . Berdasarkan  uraian  lima  orientasi  nilai  di  atas,  maka  dapat  dikatakan  bawha falsafah Yabuu dan Abelom Eeruwok merupakan kearifan lokal yang  memiliki akar dan makna yang sangat mendalam pada Suku Lani di Kabupaten Puncak Jaya.
Berikut ini akan diuraikan lebih jauh apa itu Yabuu dan Abelom Eeruwok dalam kebudayaan Suku Lani.
Pertama,  Yabuu  Eeruwok .  Secara  etimologi Yabuu  Eeruwok berasal  dari gabungan  dua  kata  dalam  Bahasa  Suku  Lani,  yaitu  “ yabuu ”  dan  “ eeruwok ”. “ Yabuu ” dalam Bahasa Lani bermakna “bekerja” sedangkan “ eeruwok ” bermakna “bersama - sama”. Sehingga terminologi Yabuu Eeruwok dapat dimaknai sebagai suatu  ajakan  untuk  bekerja  bersama-sama,  bekerjasama,  bergotong  royong, berkolaborasi,  bersatu  padu,  dsb  untuk  menyelesaikan  suatu  masalah  atau pekerjaan yang dapat bermanfaat untuk semua. Jika diperhatikan, makna Yabuu Eeruwok ini paralel dengan tiga orientasi nilai yang sudah diuraikan di atas, yaitu menyangkut  masalah  hakekat  hidup  (MH),  masalah  hubungan  antar  sesama manusia (MM) dan masalah hakekat kerja (HK).
Kedua, Abelom Eeruwok. Bagi Orang Lani, Abelom Eeruwok memiliki nilai yang hampir sama dengan Yabuu Eeruwok, hanya saja nilai-nilai Abelom Eeruwok memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai Yabuu Eeruwok . Hal ini karena Abelom Eeruwok tidak saja mengajak untuk bekerja bersama-sama, tetapi ajakan untuk bekerja dengan benar. Nilai Abelom Eeruwok ini mengajarkan bahwa kita tidak hanya asal bekerja, tetapi harus bekerja dengan baik dan benar. Artinya  suatu  pekerjaan  tidak  hanya  berorientasi  semata-mata  kepada  hasil, melainkan pada standar kebaikan dan kebenaran yang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, di dalam terminologi Abelom Eeruwok ini melekat nilai-nilai lain  seperti  kejujuran,  kecakapan,  dan  berorientasi  pada  kebenaran  yang disepakati bersama.
Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa nilai-nilai kearifan lokal Yabuu Eeruwok dan Abelom Eeruwok memiliki nilai-nilai universal yang relevan dengan prinsip-prinsip manajemen pengelolaan pemerintahan khusunya dalam hal  pelayanan  publik.  Berikut  ini  akan  diuraikan  seperti  apa  relevansi Yabuu Eeruwok dan Abelom Eeruwok dengan prinsip-prinsip New Public Service (NPS).
Relevansi Yabuu Eeruwok dan Abelom Eeruwok dengan Prinsip-Prinsip New Public Service
Menurut  Denhardt  &  Denhardt  (2007),  perkembangan  paradigma administrasi  publik  dapat  dijelaskan  dalam  tiga  perspektif,  yaitu: Old  Public Administration (OPA) ,  New  Publik  Management (NPM),  dan New  Publik  Service (NPS) . Berbeda dengan OPA yang terlalu berfokus hierarkis yang bersifat top- down ,  juga  dengan  NPM  yang  berbasis  pada  pasar,  NPS  menawarkan  tujuh prinsip, yaitu: “ serve citizens, not customers ; seek the public interest ; value citizenship over  entrepreneurship , think  strategically,  act  democratically , recognize  that accountability isn’t simple , serve rather than steer ; value people, not just productivity (Denhardt & Denhardt, 2007: 42-43) .”
Berdasarkan  analisis  data  yang  diperoleh  dari  penelitian  lapangan,  dan dengan  memperhatikan  universalitas  nilai-nilai Yabuu  Eeruwok dan Abelom Eeruwok, maka dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip New Public Service yang disebutkan di atas relevan dengan nilai-nilai Yabuu Eeruwok dan Abelom Eeruwok dalam kebudayaan Suku Lani di Puncak Jaya. Berikut ini akan diuraikan lebih jauh,  seperti  apa  relevansi  antara Yabuu  Eeruwok dan Abelom  Eeruwok dengan prinsip-prinsip New Public Service.
Pertama ,  prinsip  melayani  warga  negara,  bukan  sebagai  pelanggan. Prinsip  ini  menekankan  hubungan  antara  pemerintah  dan  masyarakat  tidak seperti  hubungan  antara  pelanggan  dan  penjual.  Pemerintah  dalam  hal  ini memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak masyarakat  sebagai publik  dan membangun kepercayaan dan kerjasama dengan masyarakat. Prinsip ini relevan dengan  nilai-nilai Yabuu  Eeruwok yang  mengajak  untuk  melakukan  kerjasama dan kolaborasi.
Kedua, prinsip  memprioritaskan  kepentingan  publik.  Prinsip  ini menekankan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan kepentingan  publik.  Menurut  prinsip  ini  pemerintah  bukanlah  aktor  tunggal yang  merumuskan  kepentingan  publik,  tetapi  publik  juga  terlibat  secara  aktif dalam merumuskan kepentingannya (Soselia & Puturuhu, 2021). Dalam hal ini aparatur negara berperan sebagai fasilitator yang membantu masyarakat untuk mengartikulasikan  kepentingannya.  Prinsip  ini  juga  relevan  dengan  nilai-nilai Yabuu  Eeruwok yang  menekankan  kerjasama  dalam  memecahkan  berbagai permasalahan bersama.
Ketiga ,  prinsip  kewarganegaraan  lebih  utama  daripada  kewirausahaan. Prinsip  ini  menegaskan  bahwa  kolaborasi  antara  masyarakat  dan  pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik lebih penting daripada kolaborasi antara pemerintah dan pengusaha atau badan-badan usaha yang memperlakukan dana publik  seolah-olah  adalah  aset  mereka.  Prinsip  ini  relevan  dengan  nilai-nilai Abelom Eeruwok yang tidak hanya menekankan pada kerjasama, tetapi juga pada nilai kebenaran dan kebaikan dari apa yang dikerjakan bersama-sama. Artinya menurut  nilai Abelom  Eeruwok apa  yang  baik  dan  benar  di  sini  adalah  relasi kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk merumuskan kepentingan bersama,  dan  bukan  relasi  kerjasama  antara  pemerintah  dan  pengusaha  yang hanya mengakomodir kepentingan segelintir orang.
Keempat ,  prinsip  berpikir  strategis,  bertindak  demokratis.  Prinsip  ini menekankan bahwa target kebijakan dan program sepenuhnya berpihak pada kepentingan publik dalam upaya bersama dan proses yang kolaboratif. Prinsip ini pada dasarnya relevan dengan kedua nilai Yabuu dan Abelom Eeruwok . Sebab prinsip  ini  selain  menekankan  pada  proses  yang  perumusan  kebijakan  yang dilakukan secara bersama-sama, juga memastikan pekerjaan itu dilakukan untuk
kebaikan, yaitu memastikan bahwa target kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Kelima , prinsip akuntabilitas diketahui bukan hal yang sederhana. Prinsip ini menekankan pemahaman bahwa pelaksanaan akuntabilitas dalam pelayanan publik  bukanlah  hal  yang  sederhana,  melainkan  bersifat  kompleks  dan multifacet  atau  banyak  dimensi.  Hal  ini  karena  pemerintah  harus mengutamakan  ketaatan  pada  perundang-undangan  yang  berlaku,  norma- norma sosial, etika, standar profeisonalitas, dan kepentingan masyarakat secara umum. Dalam hal ini pemerintah dituntut untuk melakukan pelayanan publik secara  baik  dan  benar  sehingga  dapat  dipertanggungjawabkan  baik  secara hukum,  etika,  standar  profesionalitas,  dan  berdasarkan  nilai-nilai  dan kepentingan masyarakat setempat. Prinsip ini jelas sangat relevan dengan nilai- nilai Abelom  Eeruwok yang  mengajarkan  untuk  melakukan  suatu  pekerjaan dengan baik dan benar.
Keenam ,  prinsip  melayani  ketimbang  mengarahkan.  Prinsip  ini menekankan bahwa tugas pemerintah bukan mengontrol, melainkan melayani masyarakat.  Dalam  hal  ini  pemerintah  dituntut  untuk  mengimplementasikan manajemen  berbasis  nilai-nilai  kebersamaan  dengan  mendorong  masyarakat untuk mengejawantahkan kepentingannya, alih-alih mengontrol dan menyetir masyarakat  (Dharma,  2022).  Prinsip  ini  relevan  dengan  nilai-nilai Abelom Eeruwok yang  menekankan  bekerja  dengan  baik  dengan  memperhatikan  nilai- nilai,  bukan  untuk  mengendalikan  orang,  tetapi  untuk  mencapai  kebaikan bersama.
Ketujuh, prinsip  menghargai  manusia,  bukan  hanya  produktivitasnya. Prinsip ini pada dasarnya menekankan bahwa   keberhasilan organisasi publik maupun  jejaringnya  dinilai  berhasil  dalam  kurun  waktu  yang  lama,  jika organisasi  publik  dilakukan  melewati  proses  kerja  sama  dan  kepemimpinan bersama yang didasarkan pada penghargaan bagi semua orang. Prinsip ini jelas sangat relevan dengan nilai-nilai Yabuu Eeruwok yang menekankan ajakan untuk bekerja  bersama-sama  dengan  berlandaskan  sikap  saling  menghormati  dan kesetaraan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa,  nilai-niali Yabuu Eeruwok dan Abelom Eeruwok relevan dengan prinsip-prinsip New Public Service yang dikenal dalam ilmu administrasi publik. Dengan demikian, karena tidak ada  pertentangan  nilai, Yabuu  Eeruwok dan Abelom  Eeruwok dapat diaktualisasikan untuk memperkuat dalam prinsip-prinsip pelayanan publik di Kabupaten  Puncak  Jaya,  Provinsi  Papua  Tengah.  Kemudian  yang  menjadi permasalahan  selanjutnya  adalah  bagaimana  aktualisasi  nilai-nilai Yabuu Eeruwok dan Abelom  Eeruwok dalam  praktek  pelayanan  publika  di  Kabupaten Puncak Jaya. Pembahasan berikut akan menguraikan permasalahan tersebut.
Aktualisasi Yabuu  Eeruwok dan Abelom  Eeruwok dalam  Proses  Pelayanan Publik
Sebagaimana  sudah  diuraikan  sebelumnya,  terminology Yabuu  Eeruwok dan Abelom  Eeruwok merupakan  kearifan  lokal  Suku  Lani  yang  nilai-nilainya bersifat universal, yaitu nilai-nilai kerjasama dan nilai-nilai bekerja dengan baik dan  benar.  Dengan  demikian,  kearifan  lokal  ini  tidak  hanya  dapat diaktualisasikan,  tetapi  juga  bisa  saling  memperkuat  dengan  nilai-nilai  dan prinsip-prinsip  yang  diterapkan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan demokratis, seperti prinsip-prinsip New Public Service . Oleh karena itu, salah satu wujud aktualisasi Yabuu Eeruwok dan Abelom Eeruwok adalah menjadikan kedua nilai budaya ini sebagai motto dan slogan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Puncak Jaya. Hal ini sekaligus dapat mempertahankan ciri khas dan identitas kultural dari masyarakat Suku Lanny yang merupakan Suku Pribumi di Kabupaten Puncak Jaya.
Aktualisasi  nilai  budaya Yabuu  Eeruwok dan Abelom  Eeruwok sangat relevan  dalam  mendukung  dan  membantu  pelaksanaan  prinsip-prinsip New Public  Service agar  terintegrasi  kepada  seluruh  personalia  ASN  yang  ada  di Kabupaten  Puncak  Jaya.  Termasuk  para  penjabat  pimpinan  tinggi  yang merupakan  pimpinan  eselon  II  yang  menjadi  tauladan  bagi  para  staf  dan pegawai  yang  menjadi  bawahannya.  Karena Yabuu  dan  Abelom  Eeruwok mengajarkan  nilai  bekerja  bersama  dengan  baik  dan  benar  yang  di  dalamnya terkandung  nilai-nilai  kejujuran  dan  kebaikan  yang  berorientasi  pada kepentingan  bersama,  maka  dalam  melakukan  pelayanan,  nilai-nilai  tersebut dapat  memberi  dampak  positif  yang  dapat  memunculkan  kepuasan  kepada masyarakat terkait dengan pelayanan publik di Kabupaten Puncak Jaya.
Selain  itu,  aktualisasi  nilai  budaya Yabuu  Eeruwok dan Abelom  Eeeruwok dalam  pelayanan  publik  dapat  mempersatukan  perbedaan  latar  belakang budaya  sesama  ASN  maupun  antara  ASN  dengan  masyarakat  di  Kabupaten Puncak  Jaya.  Fakta  menunjukkan,  ASN  yang  ada  di  Puncak  Jaya  ada  yang merupakan OAP (Orang Asli Papua) ada pula yang non OAP atau bukan Orang Asli  Papua.  Mereka  berasal  dari  berbagai  daerah  di  Indonesia.  Selain  itu perbedaan  terlihat  pula  pada  latar  belakang  keagamaan  dan  kelompok  sosial lainnya. Hal ini menunjukkan komposisi dari ASN di Kabupaten Puncak Jaya sangatlah  heterogen  dan  majemuk. Kedua  nilai Yabuu  Eeruwok dan Abelom Eeruwok dapat  menyatukan  elemen-elemen  aparatur  dan  elemen-elemen masyarakat  (public)  yang  terdiri  dari  Orang  Asli  Papua  dan  para  migran pendatang  dalam  suatu  organisasi  untuk  bersama-sama  bekerja  melakukan pelayanan  publik yang terbaik. Intinya, kedua nilai tersebut berorientasi pada
peningkatan kinerja pelayanan untuk meningkatkan kepuasan publik terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Puncak Jaya.

## KESIMPULAN
Nilai Yabuu  Eeruwok dan Abelom  Eeruwok merupakan  abstraksi  dari  inti nilai-nilai  budaya  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  Suku  Lani  yang  bersifat universal dan telah diwariskan secara turun temurun. Kedua nilai tersebut tidak dapat dikategorikan kedalam nilai yang sifatnya sekuler, profan ataupun  nilai yang  sifatnya  suci  dan  sakral.  Nilai-nilai Yabuu  Eeruwok dan Abelom  Eeruwok dapat menempati kedua kategori itu. Di satu sisi, kedua nilai tersebut sifatnya profan dan sekuler, namun di sisi yang lain, penghayatan dan pelaksanaan nilai- nilai  itu  harus  dipertanggungjawabkan  tidak  hanya  kepada  manusia  secara moral, tapi dipertanggungjawabkan juga kepada sang pencipta.
Karena  sifatnya  yang  universal,  nilai-nilai Yabuu  Eeruwok dan Abelom Eeruwok masih  tetap  relevan  dengan konteks  nilai  masa  kini.  Oleh  karena  itu, kearifan  lokal  ini  dapat  diaktualisasikan  dan  bahkan  bisa  saling  memperkuat dengan  nilai-nilai  yang  diterapkan  dalam  sistem  pemerintahan  demokrtais. Salah satunya dapat memperkuat nilai-nilai yang diterapkan dalam pelayanan publik.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  dengan  penerapan  nilai-nilai Yabuu Eeruwok dan Abelom Eeruwok , dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik di Kabupaten Puncak Jaya.

## DAFTAR PUSTAKA
Alua,  A.  A.  (2006). Permulaan  Perkabaran  Injil  di  Lembah  Baliem .  Jayapura:  Biro Penelitian STFT Fajar Timur.
Denhardt,  J.V.,  &  Denhardt,  R.B.  (2007). The  New  Public  Service:  Serving,  Not Seteering — Expanded (ed). Armonk, New York: M.E Sharpe, Inc.
Dharma,  Alexander  Arie  Sanata.  (2022). New  Public  Service sebagai  Paradigma Administrasi Publik Pengawasan Obat dan Makanan. ERUDITIO. Advance Online Publication. Doi:10.54384/erudition.v3il.123
Diamond,  J.  (2015). The  Worl  Until  Yesterday,  Apa  yang  Dapat  Kita  Pelajari  dari Masyarakat Tradisional. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
Dosinaen,  T.  E.  A.  H.  (2020).  Rekonstruksi  Sistem  Demokrasi  Pemerintahan Berbasis  Nilai-Nilai  Kearifan  Lokal  di  Kabupaten  Puncak  Jaya  Provinsi Papua. Disertasi . Unversitas Cenderawasih Jayapura Papua.
Dwiyanto,  A.  (2006). Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik. Yogyakarta. UGM Press.
Farid, H. (7 Oktober 2022). Paradigma Baru Kebijakan Kebudayaan. Kompas, hlm. 6.
Hadis, Vedi R. 2022. Lokalisasi Kekuasaan di Indonesia Pascaotoritarianisme. Jakarta:
Kepustakaan Populer Gramedia.
Hijjang, P., Ismail, A., Marhadi, A., Frank, S. A. K., Sokoy, F., & Idris, U. (2018). Puyakhabhu:  Local  Wisdom  Values  In  Environmental  Management  At Sentani  Indigenous  Community  In  Jayapura  Regency,  Papua. International Journal of Arts & Sciences , 11 (1), 59-65.
Hijjang,  P.  (2016a).  “Pasang  and  Traditional  Leadership  Ammatoa  Indigenous Communities in Forest Resources Management”. International Conference on Ethics in Governance (ICONEG) , Vol. 84: 365-369. Doi:10.2991/iconeg16.2017.81 Hijjang, P. (2016b). The Empowerment of The Local Knowledge In Handling and Tackling  The  Disasters  in  Sinjai  Regency. IJMAS  (International  Journal  of Management and Applied Science) Special Issue-1 , 8 (2), 98-101.
Jones,  T.  2015. Kebudayaan  dan  Kekuasaan  di  Indonesia:  Kebijakan  Budaya  Selama Abad  ke-20  Hingga  Era  Reformasi. Jakarta:  Pustaka  Obor  Indonesia,  KITLV- Jakarta.
Kadir, A., Poli, A. I., Hijjang, P., Idris, U, Ali, A., & Sokoy, F. (2021). Local wisdom regarding coastal resource management among a fishermen community in Youtefa Bay, Papua. ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia , 6 (1), 36 – 46.
Kluckhohn,  F.  R.,  &  Strodtbeck  F.  L.  (1961). Variation  in  Value  Orientation . Evanston, IL: Row, Peterson.
Marfai, M. A. (2019). Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan lokal . Yogyakarta: UGM PRESS.
Miles,  M.  B.,  &  Huberman,  M.  (1992). Analisis  Data  Kualitatif. Jakarta  Pusat: Penerbit Universitas Indonesia.
Mulyadi. (2020). Intersepsi Budaya Suku Dani dalam Membentuk Pola Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua. Universitas Cenderawasih.
Nurlin. (2017). Menyingkap Tabir Kuasa di Tanah Buton: Orang Kulisusu, Identitas, dan Kekuasaan. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Nurlin. (2016). Kembalinya Barata Kulisusu: Kebangkitan Kelompok Bangsawan Kulisusu dalam Proses Pemekaran Kabupaten Buton Utara. Jurnal Etnografi Indonesia (ETNOSIA), 1 (1), 1 – 14.
Nurlin. (2014). Orang Kulisusu, Identitas, dan Kekuasaan: Reproduksi Identitas Kultural  dalam  Proses  Pemekaran  Kabupaten  Buton  Utara. Antropologi Indonesia, 35 (1), 81 – 93.
Schulte-Nordholt,  H.,  &  Klinken,  G.  V.  (2012).  Pendahuluan.  Dalam  Henk Schulte-Nordholt & Gerru van Klinken (eds.) Politik Lokal di Indonesia (h. 1 – 41). Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, KITLV-Jakarta.
Silo, A., Ismail, A. (2022). Revitalizing Governance Based on Local Wisdom in Papua. ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia , 7 (1), 42 – 51.
Soselisa, H. C., Paturuhu, D. (2021). Penerapan prinsip new public service dalam pelayanan  STNK  pada  Kantor  Administrasi  Manunggal  Satu  Atap. Public Policy: Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis , 2 (2), 314 – 331. Dikutip dari https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj
UNESCO.  (2022,  September). Mondiacult  Final  Declaration. UNESCO  World
Conference  on  Cultural  Policies  and  Sustainable  Development – MONDIACULT 2022, Mexico City. Dikutip dari
https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2022/10/6
Wahyudi, A. (2014). Implementasi Sekolah Berbasis kearifan Lokal di SD Negeri Sendangsari Pajangan”. Skripsi , Universitas Negeri Yogyakarta.
Yulianto.  (2018). Reformasi  Birokrasi  dan  Kearifan  Lokal. Yogyakarta:  Penerbit ANDI.