## PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA RANTAU ASEM KECAMATAN KATINGAN KABUPATEN KATINGAN

## Bayu Setyawan
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia
(Email: bayu.dagut@gmail.com)
Benaya, Erla Berliana, Frima Andani, Julinia, Sawira
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

## Abstrak
This  study  aims  to  evaluate  the  role  of  the  Rantau  Asem  Village Government in village development. A qualitative descriptive method was employed using observation, in-depth interviews, and literature review as data collection techniques. The study was grounded in role theory and the concept  of  village  development.  The  Rantau  Asem  Village  Government has  fulfilled  its  role  as  an  innovator  by  creating  village  development programs  in  an  easily  understandable  language  and  encouraging community  participation.  exclamation  As  a  motivator,  the  village government  has  fostered  and  maintained  development  dynamics  by designing  programs  aligned  with community  aspirations.  As  a  facilitator, the village government has facilitated the implementation of development projects and bridged various community interests. Nevertheless, there are still areas for improvement, such as enhancing human resource capabilities and  skills.  Additionally,  the  village  government  needs  to  adopt  an appropriate  approach  to  address  community  aspirations  to  boost community participation in village development.
Keyword :  Village Government Role, Village Development

## Pendahuluan
Undang-Undang  Nomor  06  Tahun 2014  tentang  Desa  menegaskan  bahwa pemerintah  desa  memiliki  kewajiban untuk  memberikan  dan  meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam
menjalankan  tugas  tersebut,  pemerintah desa wajib mengelola administrasi pemerintahan dengan baik dan menerapkan  prinsip-prinsip  tata  kelola pemerintahan desa yang transparan. Pemerintah  desa  terdiri  dari  kepala  desa dan  perangkat  desa,  yang  mencakup sekretaris  desa,  pelaksana,  kewilayahan,
dan  pelaksana  teknis.  Desa  sendiri  adalah wilayah  yang  dihuni  oleh  sejumlah penduduk dan memiliki organisasi pemerintahan  terendah  yang  langsung berada  di  bawah  camat  serta  berhak mengelola  pemerintahan  dalam  kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pembangunan  adalah  usaha  yang dilakukan  secara  sadar  dan  terencana, dilaksanakan terus menerus oleh pemerintah  bersama  masyarakat,  dengan dukungan pemerintah, menggunakan teknologi  yang  tepat,  untuk  memenuhi kebutuhan  atau  mengatasi  masalah  yang dihadapi. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan mutu hidup atau kesejahteraan  seluruh  warga  suatu  bangsa yang  merencanakan  dan  melaksanakan pembangunan tersebut.
Pembangunan desa bertujuan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat desa  dan  kualitas  hidup  manusia,  serta menanggulangi kemiskinan
melalui pemenuhan
kebutuhan
dasar, pembangunan  sarana  dan  prasarana  desa, pengembangan  potensi  ekonomi  lokal, serta  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan lingkungan  secara  berkelanjutan.  Selain itu, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia,  termasuk  menciptakan  iklim yang  mendorong  prakarsa  dan  swadaya masyarakat desa (Ariadi 2019:137).
Pelaksanaan  pembangunan  desa selalu memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan,  yaitu  bahwa  semua  usaha dan kegiatan pembangunan harus memberikan  manfaat  sebesar-besarnya bagi  masyarakat  untuk  meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat  desa.  Keberhasilan  suatu pembangunan  sangat  bergantung  pada perencanaan  yang  baik,  dan  salah  satu indikator  keberhasilan  otonomi  daerah adalah  tercapainya  pembangunan,  seperti
terpenuhinya  pembangunan  fisik  yang mencakup  sarana  dan  prasarana  bagi masyarakat desa.
Pembangunan fisik dianggap sebagai  bentuk  pembangunan  yang  dapat dirasakan  langsung  oleh  masyarakat  atau yang  tampak  nyata.  Pembangunan  fisik adalah  wujud  konkret  dari  pembangunan non-fisik yang dilakukan oleh suatu negara atau  pemerintah  dengan  tujuan  untuk memperbaiki kondisi yang ada. Perubahan sering kali ditandai oleh adanya pembangunan  fisik,  seperti  pembangunan perumahan,  tempat  ibadah,  jalan,  fasilitas pendidikan,  dan  fasilitas  umum  lainnya. Contoh pembangunan fisik meliputi pembangunan  jalan,  jembatan,  dan  lain sebagainya.  Pembangunan  fisik  dilakukan agar  masyarakat  dapat  memanfaatkan infrastruktur  yang  ada  untuk  menunjang aktivitas  kehidupan  sehari-hari  (Muslihah, 2019:89).
Peran  pemerintah  desa  adalah memfasilitasi masyarakat dan memberikan arahan  yang  baik  mengenai  tujuan pembangunan  yang  akan  dilaksanakan. Dalam  pelaksanaan  pembangunan  desa, pemerintah desa berperan sebagai inovator, motivator, dan fasilitator.
Penelitian  ini  akan  dilakukan  di Desa  Rantau  Asem,  Kecamatan  Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, untuk mengevaluasi  peranan  pemerintah  desa dalam  pembangunan.  Sejak  Kepala  Desa terpilih  periode  2021-2027,  yaitu  Midel  I. Logos, SE., SH., MH., MKn.  Desa Rantau Asem  telah  melaksanakan  beberapa  jenis kegiatan  pembangunan  infrastruktur.  Jika dilihat  dari  fasilitas  yang  dimiliki  oleh desa, dapat dikatakan bahwa pembangunan di Desa Rantau Asem dalam trend  yang  positif  atau  bisa  dikatakan cukup baik meskipun belum maksimal.
Pembangunan  desa  menurut  Samaun (2022:20),  merupakan  bagian  integral  dari
pembangunan nasional yang paling berpengaruh  terhadap  kehidupan  masyarakat pedesaan. Pembangunan  desa  idealnya dimulai  dengan  memperbaiki  kualitas  aparat desa, yaitu individu-individu yang melaksanakan  rencana  dan  menciptakan kesejahteraan bagi warga desa melalui proses yang adil dan benar. Agar pembangunan desa yang  merupakan  bagian  penting  dari pembangunan  nasional  dapat  terlaksana dengan  baik,  pelaksanaannya  diserahkan kepada Kepala Desa sebagai koordinator dan administrator pemerintahan desa.
Muslihah (2019:87) menyatakan bahwa  pembangunan  desa  tidak  dapat dipisahkan  dari  manajemen  pembangunan daerah,  baik  di  tingkat  kabupaten  maupun provinsi,  karena  pembangunan  desa  harus mempertimbangkan  keterkaitan  antara  desa, desa dalam satu kecamatan, antar  kecamatan dan  kabupaten,  serta  antar  kabupaten. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa secara maksimal,  dan  memainkan  peran  penting dalam pembangunan nasional.  Pembangunan desa  mencakup  pembangunan  fisik  dan  non- fisik.  Oleh  karena  itu,  sumber  daya  manusia yang  menjadi  pelaksana  pembangunan  desa harus diperhatikan dan dikembangkan dengan baik.
Menurut  Riyadi  dalam  Lantaeda (2017:2),  peran  dapat  diartikan  sebagai orientasi  dan  konsep  mengenai  fungsi  yang dimainkan oleh suatu  pihak dalam hubungan sosial.  Peran  adalah  aspek  dinamis  dari kedudukan (status); ketika seseorang menjalankan  hak  dan  kewajiban  mereka sesuai  dengan  kedudukannya,  maka  mereka menjalankan  suatu  peran.  Dalam  sebuah organisasi,  setiap  individu  memiliki  berbagai karakteristik  dalam  melaksanakan  tugas  dan kewajiban yang telah diberikan oleh organisasi  atau  lembaga  masing-masing. Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat
disimpulkan bahwa peran adalah seperangkat perilaku yang dijalankan oleh kelompok, baik kecil  maupun  besar,  dalam  melaksanakan berbagai tugas mereka.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
deskriptif.
Pendekatan ini dipilih karena memberikan fleksibilitas  tinggi  kepada  peneliti  dalam menentukan  langkah-langkah  penelitian. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti  untuk  lebih  ekspresif  dalam memberikan  penjelasan  yang  luas  melalui penafsiran berdasarkan intuisi.
Sumber data primer dalam penelitian  ini  berasal  dari  informan, sedangkan  data  sekunder  berasal  dari literatur,  artikel,  dan  jurnal  ilmiah. Informan  dalam  penelitian  ini  berjumlah 10  orang,  termasuk  kepala  desa,  staf,  dan masyarakat  umum.  Teknik  pengumpulan data  yang  digunakan  meliputi  observasi, wawancara mendalam (in-depth interview),  dan  studi  kepustakaan.  Untuk menguji  validitas  data,  digunakan  metode triangulasi,  di  mana  data  diperoleh  dari berbagai sumber.
Menurut
N. Narayanasamy  (2009:32),  triangulasi  data adalah teknik untuk memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu di luar data  sebagai  bahan  pengecekan  atau pembanding. Patton (dalam Sutopo,
2002:78)  menyatakan  bahwa  ada  empat macam teknik triangulasi, yaitu: triangulasi data, triangulasi metode, triangulasi  peneliti,  dan  triangulasi  teori. Dalam penelitian ini, digunakan triangulasi sumber data dan metode.
Teknik analisis data yang digunakan  adalah  teknik  analisis  data model  interaktif  (Interactive  Model  of Analysis)  yang  dikembangkan  oleh  Miles dan Huberman (Sugiyono: 2015). Aktivitas  dalam  analisis  data  kualitatif dilakukan
secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai datanya
jenuh.  Aktivitas  dalam  analisis  data meliputi  pengumpulan  data,  reduksi  data, penyajian  data,  dan  penarikan/  verifikasi kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
Penelitian  dilakukan  di  Kantor Desa  Rantau  Asem  dan  di  rumah-rumah masyarakat sekitar selama sekitar dua hari. Peneliti  melakukan  wawancara  langsung dengan  para  informan  untuk  mendapatkan informasi sebanyak mungkin sesuai dengan tujuan penelitian.
Melalui wawancara  mendalam,  akhirnya  diperoleh jawaban.
1. Pemerintah Desa Sebagai Inovator Indikator peran pemerintah desa dalam pembangunan  desa  adalah  mereka dapat menjadi inovasi, membuat perubahan  dengan  membuat  program pembangunan  desa  dengan  bahasa yang  mudah  dipahami,  dan  dapat mendorong masyarakat
untuk berpartisipasi  dalam  pembangunan. Pemerintah desa harus menjadi sumber dari program, metode, sistem, dan cara berpikir baru. Pernyataan Kepala Desa sebagai  inovator  tentang  "Penyusunan program  pembangunan  Desa  Rantau Asem" menunjukkan peran pemerintah desa sebagai inovator dalam pelaksanaan pembangunan: “Penyusunan RPJM-Des, perencanaannya dibuat melalui musyawarah untuk mengetahui
keinginan orang-orang di
Desa Rantau  Asem.  Setelah  musyawarah, pemerintah  desa  untuk  menentukan RPJM-Des.  Setelah  RPJM-Des  ada, setiap  tahun  kita  mengacu  padanya saat  menyusun  program  kerja,  dan kemudian kita bahas lagi di musyawarah  desa  untuk  membahas rencana kegiatan.”
Seperti  yang  disebutkan  di  atas, Kepala Desa Rantau Asem menjalankan tugasnya untuk membangun  desa  berdasarkan  RPJM-
Des dan RKP-Des yang telah disepakati  bersama  melalui  pertemuan antara  masyarakat  dan  pemerintah desa.
Kemudian pernyataan di atas diperkuat oleh  KAUR  Pemerintahan,  beliau berkomentar:
“Pemerintah  desa  bertanggung  jawab untuk mengembangkan atau menciptakan  program  baru  yang bermanfaat bagi masyarakat. Program baru  harus  diputuskan  melalui  rapat atau  musyawarah  desa  yang  dihadiri oleh semua elemen masyarakat, lembaga,  dan  organisasi  yang  ada  di desa, seperti BPD atau karang taruna. Tetapi  para  anggota  BPD  Rantau Asem bisa dikatakan jarang aktif, baik Ketika diadakan Musrenbang dan juga dalam menjalankan
fungsi pengawasan dan menyalurkan aspirasi masyarakat  desa,  seperti  ada  yang terputus  antara  masyarakat  desa dengan pemerintah desa Rantau Asem.”
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  43 Tahun  2014  tentang  pelaksanaan Undang-undang  No.  6  Tahun  2014 tentang  Desa  mendukung  pernyataan di  atas.  PP  ini memberikan  wewenang kepada pemerintah desa untuk membuat program pembangunan mereka  sendiri.  Musrenbang  Desa, atau musyawarah perencanaan pembangunan  desa,  adalah  forum perencanaannya. Proses pelibatan masyarakat  dalam  proses  perencanaan dan  penganggaran  pembangunan  desa
diharapkan memungkinkan
peningkatan  kesejahteraan  masyarakat secara merata dan berkeadilan.

## 2. Pemerintah Desa Sebagai Motivator
Pemerintah  desa  berfungsi  sebagai motivator  dalam  pembangunan  desa dan  mendorong  partisipasi  masyarakat jika  ada  hambatan.  Untuk  mendorong dan memelihara dinamika pembangunan,  pemerintah  membuat program  yang  sesuai  dengan  aspirasi masyarakat. Motivator adalah dorongan yang diberikan oleh
seseorang  atau  organisasi  dengan tujuan untuk mencapai sesuatu. Dalam pembangunan  sumber  daya  manusia, pemerintah desa harus berperan sebagai  motivator  untuk  membantu pegawai  desa  dan  masyarakat  menjadi lebih  mahir  dalam  mengelola  sumber daya  alam  sekitar,  Peran  pemerintah desa sangat dibutuhkan dalam memberikan dorongan kepada masyarakatnya, sehingga tercipta masyarakat yang madani dan memiliki kualitas  sumber  daya  manusia  yang baik. Dalam  melaksanakan  pembangunan desa,  peran  kepala  desa  sebagai motivator dapat dilihat dalam pernyataan berikut:
"Peranan  Pemerintah  Desa  dalam menggerakkan  partisipasi  masyarakat jika  terjadi  kendala  dalam  proses pembangunan":  "Yang  pertama  upaya dari Pemerintah Desa yaitu mengaktifkan lembaga kemasyarakatan  desa  seperti  PKK, karang  taruna,  kemudian  BPD,  dari lembaga-lembaga ini yang akan bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan Pembangunan.”
Walaupun  setiap  warga  desa  memiliki cara  berpikir  yang  berbeda  dengan yang  lainnya,  pemerintah  sebagai motivator  harus  mampu  memotivasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan. Dalam sebuah
kelompok,  seperti  masyarakat  desa, perbedaan pendapat sering terjadi, dan tugas  pemerintah  adalah  memahami dan menyelesaikan perbedaan tersebut.

## 3. Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator
Pemerintah  desa  berfungsi  sebagai fasilitator  dalam  pembangunan  desa dengan memfasilitasi pelaksanaan pembangunan dan menjembatani berbagai kepentingan masyarakat secara  optimal.  Sebagai  fasilitator, pemerintah desa bergerak dalam bidang pelatihan, pendidikan,
peningkatan keterampilan, dan permodalan melalui pemberian bantuan  modal  kepada  masyarakat yang diberdayakan. Pernyataan dari bendahara desa berikut menggambarkan peran pemerintah desa sebagai fasilitator dalam menciptakan  sumber  daya  masyarakat desa:
“Peran pemerintah Desa Rantau Asem sebagai  fasilitator,  yaitu  memfasilitasi atau menjembatani pelaksanaan
pembangunan di desa menuju kesejahteraan  masyarakat,  selain  itu dalam pelaksanaan pembangunan desa  bukan  hanya  tugas  pemerintah desa  saja,  tetapi  seluruh  elemen masyarakat  desa  Rantau  Asem  yang terkait,  tidak  hanya  kepala  desa  dan BPD saja.
Saat pelaksanaan pembangunan desa kami mendahulukan  pembangunan  yang sangat  diperlukan  oleh  masyarakat. Adapun yang masih menjadi pekerjaan
rumah bagi Desa Rantau Asem adalah BPD  yang  belum  bisa  menjalankan fungsi  pengawasan  dan  menyalurkan aspirasi Masyarakat dengan baik.”
Pernyataan  di  atas  diperkuat  oleh keterangan  dari  Ketua  RT  01  Desa Rantau  Asem,  menurut  penuturan beliau:
“Kalaupun  ada  yang  kurang  adalah BPD yang belum menjalankan tupoksinya  dengan  baik,  terutama yang berkaitan dengan fungsi pengawasan dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, hal tersebut dikarenakan  tingkat  pendidikan  para anggota BPD Rantau Asem yang rata- rata  hanya  tamatan  SMP,  sehingga belum  memahami  betul  akan  tugas pokok dan fungsi BPD.”
Pemberdayaan masyarakat harus menjadi  bagian  dari  pembangunan yang dilakukan, dan ini harus melibatkan makna perkembangan untuk  mencapai tujuan.  Selama  proses pemberdayaan,  konsep  kemandirian sering  muncul.  Ini  terjadi  ketika program pembangunan dirancang secara  sistematis  agar  individu  dan masyarakat menjadi subjek pembangunan. Kesimpulan dan Saran Kesimpulan
Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa peran Pemerintah Desa Rantau  Asem  dalam  pembangunan  desa dapat dikategorikan cukup baik, meskipun belum maksimal.
Kesimpulan ini didasarkan  pada  pembahasan  dan  hasil penelitian yang dilakukan secara
menyeluruh  terkait  peranan  Pemerintah Desa Rantau Asem baik sebagai innovator, motivator, dan fasilitator.
Namun, masih diperlukan beberapa perbaikan.  Hal  ini  dianggap  penting karena  pemerintah  desa  dapat  mengetahui lebih lanjut tentang keinginan dan kebutuhan  warga  desa  melalui  aspirasi masyarakat.  Berbagai  aspirasi  masyarakat yang  diteruskan  melalui  BPD  kepada pemerintah  desa,  pihak  pemerintah  desa juga diharapkan agar memberikan kesempatan  kepada  masyarakat  untuk dapat berpartisipasi secara langsung dalam pelaksanaan Pembangunan.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas Pemerintah  Desa  disarankan  melakukan upaya  seperti  peningkatan  kemampuan dan  keterampilan  sumber  daya  manusia melalui pendidikan dan pelatihan bagi para anggota  BPD,  lalu  melakukan  pendekatan yang tepat seperti sosialiasi dan mendengarkan  aspirasi  masyarakat  desa yang dapat kemudian bertujuan meningkatkan  partisipasi  masyarakat  desa dalam Pembangunan Desa Rantau Asem.

## Referensi
Ariadi, Andi. 2019. “Perencanaan
Pembangunan  Desa.” Meraja  Journal
2(2): 135–47 Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D., & Ruru, J.  (2017).  Peran  Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan  Rpjmd  Kota  Tomohon. Jurnal Administrasi Publik , 4(48)
Muslihah,  S.,  Siregar,  H.  O.,  &  Sriniyati.
(2019).  Dampak  Alokasi  Dana  Desa Terhadap
Pembangunan Dan Kesejahteraan  Masyarakat  Desa  Di Kabupaten  Bantul  Daerah  Istimewa Yogyakarta.
Jurnal Akuntansi,
Ekonomi  Dan  Manajemen  Bisnis ,  7 No. 1, J(1), 85–93
Narayanasamy,  N.  (2009). Participatory Rural  Appraisal  Principles,  Methods and Application. Second Edition. First Published.  ISBN:  978-81-7829-885-6 (PB) h. 32 Samaun.  (2022).  Upaya  Pemerintah  Desa
Mendorong  Partisipasi  Masyarakat Dalam  Pembangunan  Desa  Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi .Volume 1 Nomor 1.
Sutopo,  HB.  (2002). Metode  Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press.
Sugiyono.  (2015). Metode  Penelitian Kombinasi. Cetakan  Ke  7.  Bandung:
Alfabeta.
Undang-Undang  Nomor  06  Tahun  2014 tentang Desa Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  43 Tahun  2014  tentang  pelaksanaan Undang-undang  No.  6  Tahun  2014 tentang Desa