## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA PERBANKAN DI INDONESIA
Rani Apriani, S.E., S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang Jl. H.S. Ronggowaluyo, Telukjambe, Karawang 41361 rani88_fhunsika@yahoo.com
Naskah diterima: 25 Juli; direvisi: 21 Agustus; disetujui: 30 Agustus

## ABSTRAK
Perbankan  sebagai  lembaga  intermediasi  keuangan  ( financial  intermediary institution )  memegang  peranan  penting  dalam  proses  pembangunan  nasional. Kegiatan  usaha  utama  bank  berupa  menarik  dana  langsung  dari  masyarakat  dalam bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kembali  kepada  masyarakat  dalam  bentuk kredit  dan/atau  pembiayaan  membuatnya  sarat  akan  pengaturan  baik  melalui peraturan  perundang-undangan  di  bidang  perbankan  sendiri  maupun  perundang- undangan lain yang terkait. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana perlindungan hukum atas hak-hak bagi nasabah sebagai konsumen  penggunan  jasa  bank  di  Indonesia?    dan  Risiko  apa  sajakah  yang  dapat timbul  dalam  kegiatan  usaha  bank  terkait  dengan  penyimpanan  dana  nasabah sebagai  konsumen  di  Indonesia?  Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  pedekatan  normatif,  spesifikasi  penelitian  yang digunakan  yaitu  deskriptif.  Terkait  dengan  adanya  hak  bagi  nasabah  untuk mengajukan segala hal yang merugikannya kepada Lembaga Pengaduan Nasabah dan  Mediasi  Perbankan,  pihak  bank  perlu  dalam  hal  ini  Bank  Indonesia mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hal tersebut dan bagi  bank-bank  komersial  perlu  memberikan  penjelasan  mengenai  hak-hak nasabah dan jika perlu mencantumkan agreement to mediate di dalam perjanjian kredit/pembiayaan serta pada rekening simpanan nasabah.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Perbankan
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Perlindungan  Hukum Terhadap  Konsumen  Pengguna  Jasa  Perbankan  di  Kabupaten  Karawang ∽ Rani Apriani ∽

## LEGAL PROTECTION AGAINST CONSUMER USERS OF BANKING SERVICES IN INDONESIA
Rani Apriani, S.E., S.H., M.H
Faculty of Law, University of Singaperbangsa Karawang H.S. Ronggowaluyo Street, Telukjambe, Karawang 41361 rani88_fhunsika@yahoo.com

## ABSTRACT
Banking  as  a  financial  intermediary  institution  plays  an  important  role  in  the national development process. The main business activities of banks in the form of attracting  funds  directly  from  the  community  in  the  form  of  savings  and channeling  them  back  to  the  community  in  the  form  of  credit  and  /  or  financing make it full of arrangements either through legislation in the field of banking itself or other related legislation. The problems discussed in this paper are as follows: How  is  the  legal  protection  of  the  rights  for  the  customer  as  a  consumer  of banking  services  in  Indonesia?  and  What  risks  can  arise  in  the  bank's  business activities  related  to  the  deposit  of  customer  funds  as  a  consumer  in  Indonesia? The approach method used in this research is the normative approach method, the research specification used is descriptive. In relation to the existence of the right for  the  customer  to  submit  all  matters  that  are  detrimental  to  the  Customer Complaints  Institution  and  Banking  Mediation,  the  bank  needs  to  in  this  case Bank  Indonesia  socialize  and  educate  the  public  about  it  and  for  commercial banks need to give explanation about the rights customer and if necessary include agreement  to  mediate  in  credit/financing  agreement  as  well  as  on  customer's savings account .
Keywords : Legal Protection, Consumer, Banking
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Perlindungan  Hukum Terhadap  Konsumen  Pengguna  Jasa  Perbankan  di  Kabupaten  Karawang ∽ Rani Apriani ∽

## A. Pendahuluan
Perbankan merupakan  salah  satu  lembaga  penyedia sumber dana diantaranya dalam  bentuk  perkreditan  bagi  masyarakat,  perorangan  atau  badan  usaha  untuk memenuhi  kebutuhan  konsumsinya  atau  untuk  meningkatkan  produksinya. Perbankan  sebagai  lembaga  intermediasi  keuangan  ( financial  intermediary institution )  memegang  peranan  penting  dalam  proses  pembangunan  nasional. Kegiatan  usaha  utama  bank  berupa  menarik  dana  langsung  dari  masyarakat  dalam bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kembali  kepada  masyarakat  dalam  bentuk kredit  dan/atau  pembiayaan  membuatnya  sarat  akan  pengaturan  baik  melalui peraturan  perundang-undangan  di  bidang  perbankan  sendiri  maupun  perundang- undangan  lain  yang  terkait.  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  (yang  selanjutnya  disebut  UUPK)  juga  sangat  terkait, khususnya  dalam  hal  perlindungan  hukum  bagi  nasabah  bank  selaku  konsumen.
Antara lain dengan adanya perjanjian kredit atau pembiayaan bank yang merupakan perjanjian  standar  ( standard  contract ).    Di  dalam  Undang-undang  Nomor  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  Bab  V  pada  Pasal  18  diatur  mengenai klausula  baku  yang  melarang  pembuatan  atau  pencantuman  klausula  baku  pada setiap dokumen dan/atau perjanjian dengan beberapa keadaan tertentu. 1
Adapun alasan diundangkannya UUPK adalah dalam rangka menyeimbangkan  daya  tawar  konsumen  terhadap  perilaku  usaha  dan  mendorong pelaku  usaha  untuk  bersikap  jujur  dan  bertanggung  jawab  dalam  menjalankan kegiatannya.  UUPK  mengacu  pada  filosofi  pembangunan  nasional,  yakni  bahwa pembangunan  nasional  termasuk  pembangunan  hukum  memberikan  perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya. Berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila dan Konstitusi Negara UUD NRI Tahun 1945. Konsumen jasa perbankan dikenal dengan sebutan nasabah. Nasabah dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan  dibedakan  menjadi  dua  macam,  yaitu  nasabah  penyimpan  dan  nasabah debitur.  Nasabah  penyimpan  adalah  nasabah  yang  menempatkan  dananya  di  bank dalam  bentuk  simpanan  berdasarkan  perjanjian  bank  dengan  nasabah  yang bersangkutan. Sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu  berdasarkan  prinsip  syariah  atau  yang  dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. 2
Dalam  praktik  perbankan  nasabah  dibedakan  menjadi  tiga  yaitu: Kesatu , nasabah  deposan,  yaitu  nasabah  yang  menyimpan  dananya  pada  suatu  bank, misalnya  dalam  bentuk  giro,  tabungan  dan  deposito. Kedua ,  nasabah  yang memanfaatkan  fasilitas  kredit  atau  pembiayaan  perbankan,  misalnya  kredit kepemilikan rumah,  pembiayaan murabahah dan sebagainya. Ketiga , nasabah  yang melakukan  transaksi  dengan  pihak  lain  melalui  bank  ( walk  in  customer ),  misalnya transaksi  antara  importir  sebagai  pembeli  dengan  eksportir  di  luar  negeri  dengan menggunakan fasilitas letter of credit (L/C).
Pengaturan  melalui  UUPK  yang  sangat  terkait  dengan  perlindungan  hukum bagi  nasabah  selaku  konsumen  perbankan  adalah  ketentuan  mengenai  tata  cara pencantuman klausula baku. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan
1 Barata Amsa, Dasar-dasar Perbankan , (Bandung: CV. Armico, 1994), hlm. 10-25.
2 Ibid.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Perlindungan  Hukum Terhadap  Konsumen  Pengguna  Jasa  Perbankan  di  Kabupaten  Karawang ∽ Rani Apriani ∽
syarat-syarat  yang telah dipersiapkan dan  ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha  yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian  yang mengikat  dan  wajib  dipenuhi  oleh  konsumen.  Perlu  adanya  penelitian  untuk menjamin  kepastian  hukum  bagi  nasabah  tersebut  di  mana  kebijakan  perbankan seharusnya  melindungi  nasabah,  antara  lain  adanya  pengaturan  mengenai penyelesaian  pengaduan  nasabah  dan  mediasi  perbankan  dalam  Peraturan  Bank Indonesia khususnya tentang penerapannya di Indonesia.
B. Perumusan Masalah
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  perlindungan  hukum  atas  hak-hak  bagi  nasabah  sebagai konsumen penggunan jasa bank di Indonesia?
2. Risiko apa sajakah yang dapat timbul dalam kegiatan usaha bank terkait dengan penyimpanan dana nasabah sebagai konsumen di Indonesia?
C. Tujuan Penelitian
Sejalan  dengan  pokok  permasalahan  tersebut,  maka  tujuan  penelitian adalah:
1. Untuk  mengetahui  dan  memahami perlindungan  hukum  atas  hak-hak bagi nasabah sebagai konsumen penggunan jasa bank di Indonesia .
2. Untuk  mendeskripsikan risiko  yang  dapat  timbul  dalam  kegiatan  usaha bank  terkait  dengan  penyimpanan  dana  nasabah  sebagai  konsumen  di Indonesia .
D. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode pedekatan  normatif,  spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  yaitu  deskriptif. Penarikan  kesimpulan  dari  hasil  penelitian  yang  sudah  dikumpulkan  dilakukan dengan  metode  analisis  normatif  kualitatif.  Normatif  yaitu  mempergunakan sumber-sumber  data  sekunder  saja  yaitu  peraturan  perundang-undangan, keputusan-keputusan  pengadilan,  teori-teori  hukum  dan  pendapat-pendapat  para sarjana hukum terkemuka. 3 Kualitatif karena merupakan proses analisis data tanpa menggunakan rumus dan angka-anga  yang berasal dari informasi-informasi hasil studi  kepustakaan  yaitu  data  yang  diambil  dari  instansi-instansi  terkait  dengan masalah  yang  dibahas  yaitu  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen Pengguna Jasa Perbankan di Kabupaten Karawang”.
E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis
1. Pengertian Bank
Pada  dasarnya  Bank  adalah  lembaga  keuangan  yang  melayani  kebutuhan masyarakat, baik untuk menyimapn uang, meminjam uang dan jasa pelayanan lalu lintas  pembayaran  baik  dalam  negeri  maupun  luar  negeri.  Menurut  Undang- undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan,  menetapkan  bahwa  “Bank adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk simpanan  dan  menyalurkannnya  dalam  bentuk  kredit  dan/atau  dalam  bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”.
Menurut Jopie Jusuf dalam bukunya Panduan Dasar untuk Account Officer menjelaskan  bahawa  “Bank  adalah  lembaga  perantara  antara  sektor  yang kelebihan  dana  (surplus)  dan  sektor  yang  kekurangan  dana  (minus)”.  Kemudian menurut  A.  Abdurahman  dalam  bukunya Ensiklopedia  Ekonomi  Keuangan  dan
3 Ronny H. Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum , (Semarang: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 9.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Perlindungan  Hukum Terhadap  Konsumen  Pengguna  Jasa  Perbankan  di  Kabupaten  Karawang ∽ Rani Apriani ∽
Perdagangan  lainnya menerangkan  bahwa:  “Bank  adalah  sutau  jenis  lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti memberikan pinjaman, mengedarkan  mata  uang,  pengawasan  terhadap  mata  uang,  bertindak  sebagai tempat  penyimpanan  benda-benda  berharga,  membiayai  perusahaan-perusahaan, dan lain-lain”. 4
Adapun  menurut  G.M.  Verry  Stuart  dalam  bukunya  ˝Bank  Politik˝  yang dikutip  oleh  Thomas  Suyatno  mengemukakan  bahwa:  “Bank  adalah  suatu  badan yang  bertujuan  untuk  memuaskan  kebutuhan  kredit,  baik  dengan  alat-alat pembayaran  sendiri  maupun  dengan  uang  yang  diperolehnya  dari  orang  lain, maupun  dengan  jalan  memperedarkan  alat-alat  penukar  baru  berupa  uang  giral. Sedangkan  menurut Kasmir  dalam  bukunya  ˝Dasar-dasar  Perbankan˝ menerangkan  bahwa  ˝Bank  adalah  lembaga  keuangan  yang  kegiatan  usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya˝. 5
Amsa Barata mengemukakan pengertian bank dalam bukunya “Dasar-Dasar Perbankan”, bahwa: “Bank adalah suatu lembaga keuangan ynag pada pokoknya berusaha  memberikan  pelayanan  kepada  semua  pihak  dalam  bidang  penyediaan jasa  pengelolaan  dana,  lalu  lintas  pembayaran,  peredaran  uang  dan  pemberian kredit,  baik  dengan  menggunakan  modalnya  sendiri  maupun  dana-dana  yang dikumpulkan dari pihak ketiga. 6
Dapat  dipahami  bahwa  bank  sebagai  lembaga  keuangan  yang  usaha pokoknya  mengumpulkan  dana  dengan  menarik  dana  dari  masyarakat  berupa tabungan,  deposito,  giro  dan  lain-lain  dan  kemudian  disalurkan  kembali  kepada masyarakat  dalam  bentuk  kredit.  Sedangkan  pengertian  nasabah  pada  lembaga perbankan  sangat  penting.  Nasabah  itu  ibarat  nafas  yang  sangat  berpengaruh terhadap  kelanjutan  suatu  bank.  Oleh  karena  itu  bank  harus  dapat  menarik nasabah  sebanyak-banyaknya  agar  dana  yang  terkumpul  dari  nasabah  tersebut dapat  diputar  oleh  bank  yang  nantinya  disalurkan  kembali  kepada  masyarakat yang  membutuhkan  bantuan  bank.  Menurut  Djaslim  Saladin  dalam  bukunya ˝Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Bank˝ yang dikutip dari ˝Kamus Perbankan˝ menyatakan bahwa ˝Nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan  atau  pinjaman  pada  bank˝.    Komaruddin  dalam  ˝Kamus  Perbankan˝ menyatakan  bahwa  ˝Nasabah  adalah  seseorang  atau  suatu  perusahaan  yang mempunyai  rekening  koran  atau  deposito  atau  tabungan  serupa  lainnya  pada sebuah bank˝.  Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa “Nasabah adalah seseorang  ataupun  badan  usaha  (korporasi)  yang  mempunyai  rekening  simpanan dan  pinjaman  dan  melakukan  transaksi  simpanan  dan  pinjaman  tersebut  pada sebuah bank“. 7

## 2. Pengertian Nasabah
Nasabah  merupakan  pihak  yang  menggunakan  jasa  bank.  Penghimpunan dana dan pemberian kredit merupakan pelayanan jasa perbankan yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank. Berdasarkan Pasal 1 angka (16) Undang- undang  tentang  Perbankan  memberikan  definisi  bahwa  yang  dimaksud  dengan
4 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis , (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 35-40.
5 Ibid.
6 Ibid.
7 Mariam  Darus  Badrulzaman, Beberapa  Masalah  dalam  Undang-undang  No.  7  Tahun  1992 (Kumpulan Tulisan Mengenang Teuku Mohammad Radhie) , (Jakarta: Universitas Tarumanegara, 1993), hlm. 6-7.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Perlindungan  Hukum Terhadap  Konsumen  Pengguna  Jasa  Perbankan  di  Kabupaten  Karawang ∽ Rani Apriani ∽
nasabah  yaitu  nasabah  adalah  pihak  yang  menggunakan  jasa  bank.  Rumusan tersebut kemudian diperinci pada butir berikutnya, yaitu sebagai berikut:
a.  Nasabah  Penyimpan  adalah  nasabah  yang  menempatkan  dananya  di bank  dalam  bentuk  simpanan  berdasarkan  perjanjian  bank  dengan nasabah yang bersangkutan;
b.  Nasabah  Debitur  adalah  nasabah  yang  memperoleh  fasilitas  kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan  itu  berdasarkan  perjanjian  bank  dengan  nasabah  yang bersangkutan. 8
Di dalam praktik-praktik perbankan, dikenal tiga (3) macam nasabah antara lain:
a.  Nasabah  deposan,  yaitu  nasabah  yang  menyimpan  dananya  disuatu bank, misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan;
b.  Nasabah  yang  memanfaatkan  fasilitas  kredit  perbankan,  misalnya kredit usaha kecil, kredit pemilikan rumah dan sebagainnya;
c.  Nasabah  yang  melakukan  transaksi  dengan  pihak  lain  melalui  benk, misalnya,  transaksi  antara  importir  sebagai  pembeli  dan  eksportir  di luar negeri. Untuk transaksi semacam ini, biasanya importir membuka letter of credit (L/C) pada suatu bank demi kelancaran dan keamanan pembayaran. 9
3. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank
a.  Asas konsensualisme
Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata  yang  berisi  ketentuan  bahwa:  “Salah  satu  syarat  sahnya perjanjian  adalah  kesepakatan  kedua  belah  pihak”.  Ini  mengandung makna,  bahwa  perjanjian  pada  umumnya  tidak  diadakan  secara  formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.
b.  Asas Pacta Sunt Servanda
Asas pacta  sunt  servanda berhubungan  dengan  akibat  perjanjian. Hal ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berisi  ketentuan  bahwa:  “Perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku sebagai undang-undang”.
c.  Asas Itikad Baik
Berdasarkan  Pasal  1338  ayat  (3)  KUHPerdata,  yang  dimaksud dengan  asas  itikad  baik  adalah  “Suatu  perjanjian  harus  dilaksanakan dengan  itikad  baik”.  Para  pihak  baik  kreditur  maupun  debitur  harus melaksanakan substansi kontrak atau perjanjian.
Landasan  perlindungan  konsumen  berupa  asas-asas  yang terkandung dalam perlindungan konsumen, yakni:
1). Asas  Manfaat:  Mengamanatkan  bahwa  segala  upaya  dalam penyelenggaraan  perlindungan  konsumen  harus  memberikan  manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
2). Asas  Keadilan:  Partisipasi  seluruh  rakyat  dapat  diwujudkan  secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada  konsumen dan pelaku
8 Ibid.
9 Ibid.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Perlindungan  Hukum Terhadap  Konsumen  Pengguna  Jasa  Perbankan  di  Kabupaten  Karawang ∽ Rani Apriani ∽
usaha  untuk  memperoleh  haknya  dan  melaksanakan  kewajibannya secara adil;
3). Asas  Keseimbangan:  memberikan  keseimbangan  antara  kepentingan konsumen,  pelaku  usaha,  dan  pemerintah  dalam arti materiil  ataupun spiritual;
4). Asas  Keamanan  dan  Keselamatan  Konsumen:  Memberikan  jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalarn penggunaan, pemakaian  dan  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  yang  dikonsumsi atau digunakan;
5). Asas  Kepastian  Hukum:  Baik  pelaku  usaha  maupun  konsumen mentaati  hukum  dan  memperoleh  keadilan  dalam  penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.
4. Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan
Perlindungan  hukum  bagi  konsumen  khususnya  nasabah  perbankan merupakan  hal  penting  dalam  menjaga  keseimbangan  hubungan  hukum  antara produsen  dengan  konsumen,  sehingga  perlu  adanya  prinsip-prinsip  perlindungan hukum  bagi  konsumen  yang  dapat  menjadi  acuan  dalam  memberikan perlindungan kepada konsumen. Demikian pula, untuk memudahkan bagi pelaku usaha  dan  konsumen  mengetahui  hak  dan  kewajiban,  maka  dengan mengemukakan berbagai peraturan perundang-undangan yang merupakan refleksi dari prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia, diharapkan dapat membantu baik produsen maupun konsumen dalam usaha menegakkan hak- hak konsumen. 10
Apabila  konsumen  benar-benar  akan  dilindungi,  maka  hak-hak  konsumen harus  dipenuhi,  baik  oleh  negara  maupun  pelaku  usaha,  karena  pemenuhan  hak- hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek. Dalam  Pasal  2  UUPK,  dinyatakan  bahwa  perlindungan  hukum  bagi  konsumen diselenggarakan  sebagai  usaha  bersama  berdasarkan  lima  (5)  prinsip  dalam pembangunan nasional, yaitu:
a. Prinsip  Manfaat,  dimaksudkan  untuk  mengamanatkan  bahwa  segala upaya  dalam  penyelenggaraan  perlindungan  hukum  bagi  konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
b. Prinsip  Keadilan,  dimaksudkan  agar  partisipasi  seluruh  rakyat  dapat diwujudkan  secara  maksimal  dan  memberikan  kesempatan  kepada konsumen  dan  pelaku  usaha  untuk  memperoleh  haknya  dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
c. Prinsip  Keseimbangan,  dimaksud  untuk  memberikan  keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah;
d. Prinsip  Keamanan  dan  Keselamatan  Konsumen,  dimaksudkan  untuk memberi  jaminan  atas  keamanan  dan  keselamatan  kepada  konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang digunakan.
10 Mariam  Darus  Badrulzaman, Perlindungan  terhadap  Konsumen  Dilihat  dari  Sudut  Perjanjian Baku ,  (Bandung:  Bina  Cipta,  1986),  hlm.  20-30.  Lihat  juga Mariam  Darus  Badrulzaman, Perjanjian  Kredit Bank , (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 32-35.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Perlindungan  Hukum Terhadap  Konsumen  Pengguna  Jasa  Perbankan  di  Kabupaten  Karawang ∽ Rani Apriani ∽
e. Prinsip  Kepastian  Hukum,  dimaksudkan  agar  baik  pelaku  usaha maupun  konsumen  mentaati  hukum  dan  memperoleh  keadilan  dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen, di mana negara dalam  hal  ini  menjamin  adanya  kepastian  hukum  tersebut  Melalui kelima  prinsip  tersebut  terdapat  komitmen  untuk  mewujudkan  tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, yaitu:
1). Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; 2). Mengangkat  harkat  dan  martabat  konsumen  dengan  cara menghindarkannya  dari  akses  negatif  pemakaian  barang  dan/atau jasa;
3). Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4). Menciptakan  sistem  perlindungan  konsumen  yang  mengandung unsur  kepastian  hukum  dan  keterbukaan  informasi  serta  akses untuk mendapatkan informasi;
5). Menumbuhkan  kesadaran  pelaku  usaha  mengenai  pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen, sehingga tumbuh sikap  yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6). Meningkatkan  kualitas  barang  dan/atau  jasa  yang  menjamin kelangsungan  usaha  produksi  barang  dan/atau  jasa,  kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.
Perlindungan  hukum  bagi  konsumen  sebagai  satu  konsep  terpadu merupakan  hal  baru,  yang  perkembangannya  dimulai  dari  negara-negara maju.  Namun  demikian,  saat  sekarang  konsep  ini  sudah  tersebar  kebagian dunia  lain. Terdapat  sendi-sendi  pokok  pengaturan  hukum  bagi  konsumen, sebagai berikut:
a. Kesedarajatan antara konsumen dan pelaku usaha;
b. Konsumen mempunyai hak;
c. Pelaku usaha mempunyai kewajiban;
d. Pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen menyumbang pada pembangunan nasional;
e. Pengaturan tidak merupakan syarat;
f. Perlindungan  hukum  bagi  konsumen  dalam  iklim  hubungan  bisnis yang sehat;
g. Keterbukaan dalam promosi produk;
h. Pemerintah berperan aktif;
i. Peran serta masyarakat;
j. Implementasi asas kesadaran hukum;
k. Perlindungan  hukum  bagi  konsumen  memerlukan  penerobosan konsep-konsep hukum tradisional;dan
l. Konsep perlindungan hukum bagi konsumen memerlukan penerobosan konsep-konsep hukum.
Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut OJK) dibekali dengan tiga pasal perlindungan hukum pengguna jasa keuangan yaitu dalam  Bab VI Undang- undang Nomor 21 Tahun 2011 mengatur pula mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat, yaitu sebagai berikut:
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Perlindungan  Hukum Terhadap  Konsumen  Pengguna  Jasa  Perbankan  di  Kabupaten  Karawang ∽ Rani Apriani ∽
a. Pasal  28,  untuk  perlindungan  konsumen  dan  masyarakat,  OJK berwenang  melakukan  tindakan  pencegahan  kerugian  konsumen  dan masyarakat, yang meliputi:
1). Memberikan  informasi  dan  edukasi  kepada  masyarakat  atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya; 2). Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiattannya  apabila  kegiatan  tersebut  berpotensi  merugikan masyarakat; dan 3). Tindakan  lain  yang  dianggap  perlu  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
b. Pasal  29,  OJK  melakukan  pelayanan  pengaduan  konsumen  yang meliputi:
1). Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
2). Membuat  mekanisme  pengaduan  konsumen  yang  dirugikan  oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan
3). Memfasilitasi  penyelesaian  pengaduan  konsumen  yang  dirugikan oleh  pelaku  di  Lembaga  Jasa  Keuangan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
c. Pasal 30 ayat (1), untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:
1). Memerintahkan  atau  melakukan  tindakan  kepada  Lembaga  Jasa Keuangan  untuk  menyelesaikan  pengaduan  konsumen  yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud; dan 2). Mengajukan  untuk  memperoleh  kembali  harta  kekayaan  milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang  berada  di  bawah  penguasaan  pihak  yang  menyebabkan kerugian  dimaksud  maupun  di  bawah  penguasaan  pihak  lain dengan itikad tidak baik dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat  dari  pelanggaran  atas  peraturan  perundang-undangan  di sektor jasa keuangan.
Gambar 1. Perlindungan Hukum Konsumen

## PERLINDUNGAN HUKUM
Membuat Peraturan: 1. Memberikan hak dan kewajiban;
2. Menjamin hak-hak para subyek hukum Menegakkan Peraturan: 1. Fungsi Pencegahan;
2. Fungsi Penanggulangan; 3. Fungsi Pemulihan.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Perlindungan  Hukum Terhadap  Konsumen  Pengguna  Jasa  Perbankan  di  Kabupaten  Karawang ∽ Rani Apriani ∽

## 6.  Konsumen
Konsumen  secara  umum  adalah  pihak  yang  mengkonsumsi  suatu  produk. Istilah konsumen berasal dari bahasa asing, consumer (Inggris); dan consumenten (Belanda).  Menurut  kamus  hukum Dictionary  of  Law  Complete  Edition , konsumen  merupakan  pihak  yang  memakai  atau  menggunakan  barang  dan  jasa, baik  untuk  kepentingan  diri  sendiri  maupun  untuk  kepentingan  orang  lain.  A.Z. Nasution  mengartikan  konsumen  adalah  setiap  pengguna  barang  atau  jasa  untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga dan tidak untuk memproduksi barang  atau  jasa  lain  atau  memperdagangkannya  kembali.  Arti  konsumen  di Indonesia sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UUPK adalah: “Konsumen adalah setiap orang  pemakai  barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain,  maupun  mahluk  hidup  lain  dan tidak  untuk  diperdagangkan”.  Unsur-unsur  konsumen  dalam  rumusan  tersebut, yaitu: 11
a. Setiap  orang:  Setiap  orang  adalah  perseorangan  dan  tidak  termasuk badan hukum maupun pribadi hukum;
b. Pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat: Barang dan/atau  jasa  yang  dimaksud  dapat  diperoleh  di  tempat  umum, misalnya pasar, supermarket dan toko;
c. Untuk  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain,  atau  mahluk hidup  lain:  Barang  dan/atau  jasa  digunakan,  dipakai,  dimanfaatkan tidak untuk keperluan konsumen, keluarga konsumen atau orang lain.
d. Tidak  untuk  diperdagangkan:  Barang  dan/atau  jasa  digunakan, dipakai, dimanfaatkan tidak untuk keperluaan komersil.
Ada  unsur  yang  sangat  penting  dari  pengertian  konsumen,  yaitu  tentang maksud atau tujuan dilakukan pembelian tidak untuk dijual kembali, tetapi untuk kepentingan  pribadi.  Mengenai  bentuk  dan  cara  dilakukannya  perbuatan  hukum atau  transaksi  konsumen  tidak  diharuskan  dalam  bentuk  tertentu,  yang  pokok adalah  tujuan  dilakukannya  transaksi  bukan  untuk  bisnis,  melainkan  untuk kepentingan pribadi atau personal. Perolehan suatu produk dapat dilakukan dalam berbagai cara dan bentuk perbuatan. Seperti transaksi pembelian, sewa-menyewa yang  dapat  dilakukan  dengan  cara  dan  bentuk  yang  berbeda-beda,  namun  tidak untuk  tujuan  bisnis.  Unsur  tidak  untuk  dijual  kembali,  sudah  seharusnya  tidak masuk  dalam  pengertian  konsumen,  karena  kegiatan  pembelian  untuk  dijual kembali adalah kegiatan dagang atau perbuatan perniagaan.
Dalam  penjelasan  Pasal  1  angka  2  UUPK  juga  dikatakan,  di  dalam kepustakaan  ekonomi  dikenal  dengan  istilah  konsumen  akhir  dan  konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan  konsumen  antara  adalah  konsumen  yang  menggunakan  suatu  produk sebagai  bagian  dari  proses  suatu  produk  lainnya.  Pengertian  konsumen  dalam undang-undang  ini  adalah  konsumen  akhir.  Jadi  jelas  bahwa  yang  dimaksudkan dengan konsumen itu hanyalah orang pemakai akhir dari suatu produk barang dan jasa.  Dalam  pengertian  bahwa  produk  yang  dibelinya  tersebut  adalah  untuk dikonsumsinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan lagi.
11 Mariam  Darus  Badrulzaman, Perjanjian  Baku ( Standar ) Perkembangannya  di  Indonesia , (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 50-52.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Perlindungan  Hukum Terhadap  Konsumen  Pengguna  Jasa  Perbankan  di  Kabupaten  Karawang ∽ Rani Apriani ∽

## 7. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum
Perlindungan dalam bahasa Inggris adalah protection . Dalam Kamus Besar Bahasa  Indonesia,  perlindungan  diartikan  1).  Tempat  berlindung;  2).  Perbuatan atau  hal  dan  sebagainya  memperlindungi,  dari  kedua  defenisi  tersebut  secara kebahasaan terdapat unsur-unsur dari makna perlindungan, yaitu: 12
a. Unsur tindakan melindungi;
b. Unsur adanya pihak-pihak yang melindungi;
c. Unsur cara melindungi.
Berdasarkan  unsur-unsur  di  atas  kata  perlindungan  mengandung  makna,
suatu  tindakan  perlindungan  atau  tindakan  melindungi  dari  pihak-pihak  tertentu yang  ditujukan  untuk  pihak  tertentu  dengan  menggunakan  cara-cara  tertentu. Dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  perlindungan  terhadap  konsumen dapat  dilakukan  melalui  berbagai  bentuk  diantaranya  perlindungan  ekonomi, sosial,  politik  dan  perlindungan  hukum.  Bentuk-bentuk  perlindungan  terhadap konsumen  tersebut  yang  terpenting  adalah  perlindungan  yang  diberikan  oleh hukum,  sebab  hukum  dapat  mengakomodir  berbagai  kepentingan  konsumen, selain itu hukum memiliki daya paksa sehingga bersifat permanen karena sifatnya yang  konstitusional  yang  diakui  dan  ditaati  keberlakuannya  dalam  kehidupan bermasyarakat.  Perlindungan  hukum  dapat  diartikan  perlindungan  oleh  hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. 13

## F. Hasil Pembahasan
1. Perlindungan  Hukum  Atas  Hak-hak  Bagi  Nasabah  Sebagai Konsumen Penggunan Jasa Bank di Kabupaten Karawang
Perbankan  sebagai  lembaga  intermediasi  keuangan  ( financial intermediary institution )  memegang  peranan  penting  dalam  proses pembangunan  nasional. Kegiatan usaha utama bank berupa menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit  dan/atau  pembiayaan  membuatnya  sarat  akan  pengaturan  baik  melalui peraturan  perundang-undangan  di  bidang  perbankan  sendiri  maupun  perundang- undangan  lain  yang  terkait.  UUPK  juga  sangat  terkait,  khususnya  dalam  hal perlindungan  hukum  bagi  nasabah  bank  selaku  konsumen.  Antara  lain  dengan adanya  perjanjian  kredit  atau  pembiayaan  bank  yang  merupakan  perjanjian standar  ( standard  contract ).  Di  dalam  UUPK  Bab  V  pada  Pasal  18  diatur mengenai  klausula  baku  yang  melarang  pembuatan  atau  pencantuman  klausula baku  pada  setiap  dokumen  dan/atau  perjanjian  dengan  beberapa  keadaan tertentu. 14
Adapun ratio
diundangkannya UUPK adalah dalam rangka menyeimbangkan  daya  tawar  konsumen  terhadap  perilaku  usaha  dan  mendorong pelaku  usaha  untuk  bersikap  jujur  dan  bertanggung  jawab  dalam  menjalankan kegiatannya.  UUPK  mengacu  pada  filosofi  pembangunan  nasional,  yakni  bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum memberikan perlindungan terhadap  konsumen  adalah  dalam  rangka  membangun  manusia  Indonesia
12 Munir  Fuady, Hukum  Perkreditan  Kontemporer ,  (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,  1996),  hlm.  264- 268.
13 Ibid.
14 Ibid. Lihat  juga Tatang  S.  Herisman, Transaksi  Operasional  Bank  Konvensional ,  (Bandung: Politeknik Pajajaran, 2004), hlm. 5-10.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Perlindungan  Hukum Terhadap  Konsumen  Pengguna  Jasa  Perbankan  di  Kabupaten  Karawang ∽ Rani Apriani ∽
seutuhnya berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila dan Konstitusi negara UUD 1945.
Konsumen jasa perbankan dikenal dengan sebutan nasabah. Nasabah dalam kontek Undang-undang  Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dibedakan menjadi dua macam, yaitu  nasabah  penyimpan  dan  nasabah  debitur.  Nasabah  penyimpan  adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian  bank  dengan  nasabah  yang  bersangkutan.  Sedangkan  nasabah  debitur adalah  nasabah  yang  memperoleh  fasilitas  kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan prinsip  syariah  atau  yang  dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan  prinsip  syariah atau  yang  dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan  perjanjian  bank  dengan  nasabah yang  bersangkutan.  Dalam  praktik  perbankan  nasabah  dibedakan  menjadi  tiga yaitu: Kesatu ,  nasabah  deposan,  yaitu  nasabah  yang  menyimpan  dananya  pada suatu bank, misalnya dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Kedua , nasabah yang  memanfaatkan  fasilitas  kredit  atau  pembiayaan  perbankan,  misalnya  kredit kepemilikan  rumah,  pembiayaan  murabahah  dan  sebagainya. Ketiga ,  nasabah yang  melakukan  transaksi  dengan  pihak  lain  melalui  bank  ( walk  in  customer ), misalnya transaksi antara importir sebagai pembeli dengan eksportir di luar negeri dengan menggunakan fasilitas letter of credit ( L/C ). Pengaturan melalui Undang- Undang Perlindungan Konsumen yang sangat terkait dengan perlindungan hukum bagi  nasabah  selaku  konsumen  perbankan  adalah  ketentuan  mengenai  tata  cara pencantuman  klausula  baku.  Klausula  baku  adalah  setiap  aturan  atau  ketentuan dan  syarat-syarat  yang  telah  dipersiapkan  dan  ditetapkan  terlebih  dahulu  secara sepihak  oleh  pelaku  usaha  yang  dituangkan  dalam  suatu  dokumen  dan/atau perjanjian  yang  mengikat  dan  wajib  dipenuhi  oleh  konsumen.  Di  tingkat  teknis payung hukum yang melindungi nasabah antara lain adanya pengaturan mengenai penyelesaian  pengaduan  nasabah  dan  mediasi  perbankan  dalam  Peraturan  Bank Indonesia.
Membicarakan  perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  tidak  dapat memisahkan diri dengan  UUPK, karena pada dasarnya UU inilah yang dijadikan bagi  perlindungan  konsumen  termasuk  halnya  nasabah  secara  umum.  Undang- undang tentang Perbankan bukan tidak ada membicarakan tentang nasabahnya di dalamnya,  tetapi  karena  undang-undang  tersebut  hanya  bersifat  memberitahukan kepada  nasabah  semata  tidak  memberikan  akibat  kepada  perbankan  itu  sendiri sehingga dirasakan kurang memberikan perlindungan kepada nasabahnya. Tetapi secara  administrasi  undang-undang  tersebut  memberikan  perlindungan  kepada nasabahnya.  Tetapi  secara  administrasi  memberikan  konsekuensi  diambilnya tindakan  oleh  BI  terhadap  bank  menyalahi  ketentuan  Undang-undang  tentang Perbankan.
Perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen mempunyai hak untuk melakukan  pengaduan  nasabah  serta  menggunakan  forum  mediasi  perbankan untuk mendapatkan penyelesaian sengketa di bidang perbankan secara sederhana, murah, cepat. Apabila hak dan kewajiban bank terlikuidasi sudah sejalan dengan UUPK maka akan dapat menjalankan aktivitas perbankan di dalam bank tersebut. Diantaranya adalah hak mendapatkan keamanan, hak untuk memilih produk, hak untuk  mendapatkan  informasi  yang  jelas  dan  akurat  dan  hak  untuk  diperlakukan secara  benar  dan  jujur.  Kewajibannya  adalah  mengikuti  petunjuk  informasi  dan prosedur  yang  dijalankan  bank  tersebut.  Di  dalam  Undang-undang  UUPK
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Perlindungan  Hukum Terhadap  Konsumen  Pengguna  Jasa  Perbankan  di  Kabupaten  Karawang ∽ Rani Apriani ∽
disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberikan  perlindungan kepada  konsumen”.  Dalam  angka  2  pasal  yang  sama  dinyatakan  “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik  bagi  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain  maupun  makhluk  hidup lain  dan  tidak  untuk  diperdagangkan”.  Perihal  terbitnya  istilah  perlindungan konsumen  ini  adalah  disebabkan  adanya  aktivitas-aktivitas  perekonomian. Kesenjangan  ekonomi  merugikan  berbagai  pihak  yang  terlibat  dalam  aktivitas ekonomi. Masyarakat Indonesialah yang tidak lain sebagai konsumen yang paling dirugikan.  Hendaknya  diluruskan  anggapan  keliru  yang  menyatakan  bahwa  para pelaku ekonomi hanyalah terdiri dari pemerintah.
2. Risiko  yang  Dapat  Timbul  Dalam  Kegiatan  Usaha  Bank  Terkait Dengan  Penyimpanan  Dana  Nasabah  Sebagai  Konsumen  di Kabupaten Karawang
Terminologi “konsumen” terlanjur dikenal masyarakat sebagai antonim dari “produsen”.  Istilah  konsumen  juga  dipakai  luas  sebagai  sebutan  untuk  semua subjek  yang  berhadapan  dengan  pelaku  usaha,  termasuk  pelaku  usaha  dalam sektor perbankan. Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  Kelahiran undang-undang ini cukup fenomenal karena  dibidani  oleh  DPR  melalui  hak  inisiatifnya;  sesuatu  yang  sangat  langka pada era Orde Baru. Undang-undang hasil hak inisiatif DPR ini baru diberlakukan satu  tahun  sejak  diundangkan,  yakni  pada  tanggal  20  April  2000.  Ada  yang menarik  dari  rumusan  tentang  kata  “konsumen”  dari  UUPK  tersebut.  Dalam undang-undang  ini  ditegaskan  bahwa  konsumen  adalah  setiap  orang  pemakai barang dan/atau jasa  yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,  keluarga,  orang  lain,  maupun  mahluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk diperdagangkan. 15
Terkait  dengan  relevansinya  dalam  penelitian  ini,  timbul  pertanyaan: Apakah  setiap  orang  yang  menjadi  nasabah  penyimpan  dalam  sektor  perbankan dapat dimasukkan dalam kriteria konsumen. Ada satu contoh konkret yang dapat ditunjukkan  untuk  mendukung  alasan  kedua  di  atas.  Seorang  nasabah  Bank Century,  misalnya,  pada  Agustus  2009  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK)  Jakarta.  Bank  Century  selaku  pelaku  usaha  dinilai  telah  gagal memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  kepada  konsumennya  bahwa BPSK  ternyata  memperlakukan  seorang  penyimpan  dana  yang  kebetulan ditawarkan  melalui  sektor  perbankan,  sebagai  konsumen  bank.  Jika  investor reksadana  saja  diperlakukan  sebagai  konsumen  sehingga  UUPK  dapat diberlakukan  untuk  kasus  ini  bagaimana  halnya  dengan  produk  yang  jelas-jelas dijamin  oleh  LPS  seperti  giro  dan  deposito.  Jika  definisi  dalam  UUPK diperhatikan  baik-baik,  maka  sesungguhnya  konsumen  yang  termasuk  dalam lingkup  yang  dilindungi  undang-undang  itu  hanyalah  konsumen  akhir  ( end consumer atau ultimate consumer ).
Konsumen  adalah  pemakai,  baik  barang maupun  jasa,  yang  tidak diperdagangkan kembali. Dalam jasa perbankan, tidak semua nasabah penyimpan memenuhi  kriteria  sebagai  pemakai  (konsumen)  akhir  ini.  Selain  itu,  perlu  pula diingat  bahwa  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  memiliki  fungsi  unik
15 Kasmir, Dasar-dasar Perbankan , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 1-10.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Perlindungan  Hukum Terhadap  Konsumen  Pengguna  Jasa  Perbankan  di  Kabupaten  Karawang ∽ Rani Apriani ∽
sebagai payung hukum ( umbrella act ) sekaligus sebagai undang-undang sektoral.
Dalam  fungsinya  sebagai payung  hukum  dapat  digunakan  untuk  melingkupi undang-undang  lain,  termasuk  Undang-undang  tentang  Perbankan  dan  Undang- undang  tentang  Lembaga  Penjamin  Simpanan.  Dengan  perkataan  lain,  sebagai payung  hukum,  UUPK  dapat  memposisikan  diri  sebagai  undang-undang  umum ( lex  generalis )  terhadap  undang-undang  lain  yang  lebih  khusus  ( lex  specialis ). Penafsiran tentang lex generalis dari UUPK atas undang-undang sektor perbankan antara  lain  dapat  ditemukan  dalam  bagian  Penjelasan  Umum  Undang-undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Dalam  ilmu  hukum dikenal satu asas penting bahwa undang-undang khusus dapat mengenyampingkan undang-undang umum ( lex specialis derogat legi generalis ). Jadi, sebenarnya Undang-undang tentang Perbankan atau Undang-undang tentang Lembaga  Penjamin  Simpanan  dapat  saja  mencantumkan  secara  eksplisit  aturan yang  mengecualikan  keberlakukan  UUPK  untuk  jenis-jenis  simpanan  yang  tidak terkait dengan kepentingan konsumen akhir. Namun, tampaknya upaya demikian sangat  menguras  energi  mengingat  perubahan  atas  suatu  undang-undang  bukan pekerjaan mudah di negeri ini. 16
Solusi  dan  antisipasi  yang  lebih  baik  adalah  dengan  menerbitkan  suatu klausula  dalam  perjanjian-perjanjian  standar  di  lingkungan  perbankan  yang  di dalamnya  dinyatakan  bahwa  nasabah  penyimpan  adalah  konsumen  sepanjang yang  bersangkutan  merupakan  konsumen  pemakai akhir  jasa  perbankan  menurut ketentuan  Undang-undang  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Pernyataan  dalam klausula  ini  tidak  dimaksudkan  agar  bank  atau  LPS  mengelak  dari  tanggung jawabnya melindungi nasabah penyimpan, tetapi lebih untuk meluruskan kriteria konsumen  yang  terlanjur  dipahami  secara  salah  kaprah  dalam  masyarakat, termasuk  di  lingkungan  aparat  penegak  hukum  sendiri.  Ini  berarti,  penyedia  jasa sektor  perbankan  dan  LPS  harus  tetap  menghormati  hak-hak  konsumennya  dan Undang-undang  tentang  Perlindungan  Konsumen  pun  tetap  dapat  menyentuh sektor perbankan, tetapi tidak semua nasabah penyimpan layak menyebut dirinya sebagai konsumen akhir yang tunduk pada Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen.
Adanya  perlindungan  hukum  bagi  nasabah  selaku  konsumen  di  bidang perbankan  menjadi urgen ,  karena  secara  factual  kedudukan  antara  para  pihak seringkali  tidak  seimbang.  Perjanjian  kredit  atau  pembiayaan  dan  perjanjian pembukaan rekening bank  yang seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak  karena  alasan  efisiensi  diubah  menjadi  perjanjian  yang  sudah  dibuat  oleh pihak  yang  mempunyai  posisi  tawar  ( bargaining  position )  dalam  hal  ini  adalah pihak  bank.  Nasabah  tidak  mempunyai  pilihan  lain,  kecuali  menerima  atau menolak  perjanjian  yang  disodorkan  oleh  pihak  bank.  Jika  memperhatikan penjelasan  Pasal  18  ayat  (1)  UUPK,  dapat  diketahui  bahwa  yang  mendasari pembuat  undang-undang  adalah  upaya  pemberdayaan  konsumen  dari  kedudukan sebagai  pihak  yang  lemah  di  dalam  kontrak  dengan  pelaku  usaha.  Walaupun demikian.  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  g  UUPK  juga  sebagai  upaya  yang  bertujuan untuk  mengarahkan  kegiatan  perbankan  secara  lebih  professional  dalam
16 Mohammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 1-5.  Lihat  juga  A.Z.  Nasution, Aspek  Hukum  Perlindungan  Konsumen:  Tinjauan Singkat  UU  No.  8  Tahun 1999-L.N. 1999 No. 42 , Artikel Pada Teropong . Media Hukum dan Keadilan . Volume II. Nomor 8. MaPPI- FH UI dan Kemitraan. Jakarta Mei 2003.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Perlindungan  Hukum Terhadap  Konsumen  Pengguna  Jasa  Perbankan  di  Kabupaten  Karawang ∽ Rani Apriani ∽
manajemen usaha (memenuhi fungsi hukum sebagai a tool of social engineering ) sehingga lebih mampu bersaing terutama menghadapi jasa perbankan asing di era globalisasi  yang  dengan  sendirinya  juga  untuk  kepentiugan  pemerintah  dalam pembangunan secara berencana.
Dalam  era  globalisasi  bank-bank  asing  akan  bersaing  dengan  bank-bank nasional,  termasuk  dengan  sesamanya  untuk  merebut  pangsa  pasar  yang menggiurkan  di  Indonesia.  Bank-bank  asing  yang  berada  di  Indonesia  akan berusaha  memberikan  jasa  atau  pelayanan  yang  sebaik-baiknya  termasuk  dalam hal ini bonafiditas usaha yang dijalankan dalam berhubungan dengan nasabahnya sebagai  konsumen.  Sudah  jelas  dalam  persaingan  ini,  hanya  bank-bank  nasional yang  professional  dan  bonafit  dalam  pengelolaan  usaha  yang  mampu  merebut pangsa  pasar,  sedangkan  bank-bank  yang  kurang  professional  dan  bonafit  akan ditinggalkan oleh pasar. Walaupun antara keduanya memiliki perbedaan pendapat, namun  keduanya  sepakat  menerima  perubahan  suku  bunga  jika  hal  itu dimaksudkan  sebagai  upaya  mengurangi  risiko  akibat  krisis  moneter  dan/atau ekonomi  sebagaimana  terjadi  mulai  pertengahan  tahun  1997.  Pengalaman  di  era krisis  moneter,  pemerintah  (Bank  Indonesia)  terpaksa  harus  mengubah  tingkat suku  bunga  menjadi  demikian  tinggi  sehingga  bank-bank  umum  terpaksa  juga mengikuti  perubahan  tingkat  suku  bunga  tersebut.  Namun  untuk  persoalan  yang situ  ini  masih  kurang  adil  apabila  risiko  perubahan  itu  seluruhnya  dibebankan kepada  konsumen.  Menurut  kami  berapa  persen  risiko  perubahan  tersebut hendaknya  menjadi  tanggungan  bersama  antara  bank  di  satu  pihak  dan  nasabah sebagai  konsnmen  di  pihak  lain  secara fifty-fifty dan  risiko  kerugian  perubahan tingkat  suku  bunga  dari  pemerintah  harus  dihitung  berdasarkau  sisa  kredit  yang belum  terlunasi  bukan  dasar  pengajuan  kredit  yang  sudah  disepakati  di  awal perjanjian.  Fungsi  lembaga  perbankan  sebagai  perantara  pihak-pihak  yang memiliki  kelebihan  dana  dengan  pihak-pihak  yang  memerlukan  dana  membawa konsekuensi  pada  timbulnya  interaksi  yang  intensif  antara  bank  sebagai  pelaku usaha dengan nasabah sebagai kousumen pengguna jasa perbankan.
Pada  satu  sisi,  UUPK  tersebut  diberlakukan  pada  saat  Bank  Indonesia sedang  berupaya  keras  untuk  melakukan  perbaikan-perbaikan  pada  sistem perbankan,  termasuk  di  dalamnya  rekapitulisasi  perbankan  dan  penyempurnaan berbagai ketentuan yang menyangkut aspek kehati-hatian. Sementara itu pada sisi lainnya Bank Indonesia sejak awal tahun 2002 mulai menyusun cetak biru sistem perbankan  nasional  yang  salah  satu  aspek  didalamnya  tercakup  upaya  untuk melindungi dan memberdayakan nasabah. Pada PBI Nomor 717/PBI/2005 tentang Penyelesaian  Pengaduan  Nasabah,  Bank  Indonesia  mewajibkan  seluruh  bank untuk  menyelesaikan  setiap  pengaduan  nasabah  yang  terkait  dengan  adanya potensi kerugian finansial pada sisi nasabah. Dalam PBI ini diatur mengenai rata cara  penerimaan,  penanganan  dan  juga  pemantauan  penyelesaian  pengaduan. Selain  itu,  bank  diwajibkan  pula  untuk  memberikan  laporan  triwulanan  kepada Bank Indonesia mengenai pelaksanaan penyelesaian pengaduan nasabah tersebut. Pada prinsipnya, PBI di atas mengatur bahwa bank tidak diperkenankan menolak setiap  pengaduan  yang  diajukan  secara  lisan  matipun  tertulis.  Untuk  pengaduan lisan,  bank  wajib  menyelesaikannya  dalam  waktu  2  hari  kerja  sedangkan  untuk pengaduan  tertulis  wajib  diselesaikan  dalam  waktu  20  hari  kerja  dan  dapat diperpanjang  hingga  20  hari  kerja  berikutnya  apabila  terdapat  kondisi-kondisi tertentu.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Perlindungan  Hukum Terhadap  Konsumen  Pengguna  Jasa  Perbankan  di  Kabupaten  Karawang ∽ Rani Apriani ∽
Untuk memastikan bahwa bank telah melaksanakan ketentuan penyelesaian pengaduan  nasabah,  maka  setiap  triwulan  bank  diwajibkan  menyampaikan laporan  kepada  Bank  Indonesia  mengenai  kasus-kasus  pengaduan  yang  sedang dan  telah  diselesaikan  oleh  bank.  Laporan  ini  nantinya  akan  disusun  sedemikian rupa sehingga akan mudah diketahui produk apa yang paling bermasalah dan jenis permasalahan yang paling sering dikemukakan nasabah. Melalui laporan ini pula Bank  Indonesia  akan  dapat  memantau  permasalahan  yang  kemungkinan  dapat berkembang  menjadi  permasalahan  yang  bersifat  sistemik  sehingga  dapat  segera dilakukan  langkah-langkah  preventif  untuk  mencegah  ekskalasi  permasalahan yang  dapat  mempengaruhi  kepercayaan  masyarakat  pada  lembaga  perbankan. Penyelesaian  pengaduan  nasabah  oleh  bank  yang  diatur  dalam  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  7/7/PBI/2005  tanggal  20  Januari  2005  tentang  Penyelesaian Pengaduan Nasabah tidak akan selalu dapat memuaskan nasabah. Ketidakpuasan tersebut  dapat  diakibatkan  oleh  tuntutan  nasabah  yang  tidak  dipenuhi  bank  baik seluruhnya maupun sebagian sehingga berpotensi menimbulkan sengketa antara Sesuai  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan
Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  upaya  penyelesaian  sengketa  antara  nasabah dan bank dapat dilakukan melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase maupun melalui  jalur  peradilan  atau  litigasi.  Namun  demikian,  upaya  penyelesaian sengketa  melalui  arbitrase  atau  jalur  peradilan  tidak  mudah  dilakukan  bagi nasabah kecil dan usaha mikro kecil (UMK) mengingat hal tersebut memerlukan waktu  dan  biaya  yang  tidak  sedikit.  Oleh  karena  itu,  penyelesaian  sengketa nasabah  dengan  baik  bagi  nasabah  kecil  dan  UNIK  perlu  diupayakan  secara sederhana,  murah  dan  cepat  melalui  penyelenggaraan  mediasi  perbankan  agar hak-hak  mereka  sebagai  nasabah  dapat  terjaga  dan  terpenuhi  dengan  baik  dan reputasi  bank  dapat  tetap  terjaga.  Pada  PBI  Nomor  8/51PDI12006  tentang Mediasi  Perbankan  dinyatakan  bahwa  sampai  dengan  akhir  tahun  2007 pelaksanaan  fungsi  mediasi  perbankan  akan  dilakukan  oleh  Bank  Indonesia.  Hal ini  perhi  dimaklumi  karena  Bank  Indonesia  berkewajiban  dan  berkepentingan untuk  membentuk  “image”  yang  baik  mengenai  penyelenggaraan  mediasi perbankan  sebelum  lembaga  mediasi  tersebut  dilaksanakan  oleh  suatu  lembaga yang  independen  pada  tahun  2008.  Pengaturan  mengenai  penyelenggaraan mediasi  perbankan  oleh  Bank  Indonesia  pada  intinya  mencakup  hal-hal  sebagai berikut  nasabah  dapat  mengajukan  upaya  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi kepada  Bank  Indonesia.  Proses  mediasi  yang  dilakukan  Bank  Indonesia  hanya sengketa  dengan  nilai  klaim  maksimum  sebesar  Rp.  500.000.000.00  (lima  ratus juta  rupiah).  Proses  mediasi  dapat  dilaksanakan  apabila  kasus  yang  diajukan memenuhi  persyaratan.  Pelaksanaan  proses  mediasi  sejak  ditandatangani perjanjian mediasi ( agreement to mediate ) sampai dengan penandatanganan Akta Kesepakatan  dilaksanakan  dalam  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  kerja  dan  dapat diperpanjang  sampai  dengan  30  (tiga  puluh)  hari  kerja  berikutnya  berdasarkan kesepakatan  nasabah  dan  bank.  Untuk  lebih  mengefektifkan  program-program perlindungan nasabah di atas diperlukan suatu upaya yang sifatnya berkelanjutan melalui  pelaksanaan  edukasi  masyarakat  mengenai  hak-hak  nasabah  dalam berhubungan  dengan  bank  selain  hal  penting  lainnya  seperti  pengenalan  produk keuangan  dan  perbankan.  Edukasi  masyarakat  yang  akan  dilakukan  Bank Indonesia  pada  dasarnya  akan  diarahkan  untuk  memberdayakan  masyarakat melalui peningkatan pengetahuan keuangan ( financial literacy ) untuk mendukung
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Perlindungan  Hukum Terhadap  Konsumen  Pengguna  Jasa  Perbankan  di  Kabupaten  Karawang ∽ Rani Apriani ∽
terwujudnya  masyarakat  yang  kritis  dan  mampu  merencanakan  keuangannya secara bijaksana. 17
Dalam  hal  ini  edukasi  masyarakat  diharapkan  tidak  hanya  memberikan peningkatan  pemahaman  mengenai  produk  keuangan  dan  perbankan  namun  juga diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  kepada  peningkatan  taraf  hidup masyarakat  melalui  perencanaan  keuangan  yang  tepat.  Mengingat  faktor keragaman  yang  ada  di  masyarakat,  maka  pelaksanaan  edukasi  tidak  dapat dilakukan  hanya  dengan  mendasarkan  pada  asumsi-asumsi  semata  tetapi diperlukan  perencanaan  yang  matang  berdasarkan  data  dan  fakta  agar  program- program  edukasi  dapat  memenuhi  kebutuhan  kelompok-kelompok  masyarakat yang  beragam  tersebut.  Oleh  karena  itu,  perolehan  informasi  dan  analisis  yang komprehensif  mengenai  kebutuhan  dan  strategi  saat  ini  Bank  Indonesia  sedang melakukan  survei  untuk  melakukan  pemetaan  kebutuhan  edukasi  berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, faktor geografis, dan faktor domisili (desa dan  kota).  Hasil  pemetaan  ini  nantinya  akan  digunakan  sebagai  dasar  untuk penetapan  strategi  dan  implementasi  edukasi  jangka  pendek,  menengah  dan panjang serta dimanfaatkan pula untuk sebagai dasar pembentukan kerangka kerja Forum  Edukasi  Masyarakat  yang  diharapkan  dapat  dibentuk  dalam  beberapa waktu ke depan.  Forum Edukasi Masyarakat yang keanggotaannya direncanakan dapat  merangkul  berbagai  lembaga  dan  instansi  pemerintah  diharapkan  dapat menjadi forum koordinasi pelaksanaan edukasi sekaligus penggerak implementasi strategi edukasi di masing-masing bidang yang menjadi kewenangannya.
Perlindungan  nasabah  merupakan  tantangan  perbankan  yang  berpengaruh secara  langsung  terhadap  sebagian  besar  masyarakat.  Oleh  karena  itu  menjadi tantangan  yang  sangat  besar  bagi  perbankan  dan  Bank  Indonesia  untuk menciptakan standar yang jelas dalam memberikan perlindungan kepada nasabah terhadap  akibat  yang  timbul  dari  kegiatan  usaha  bank.  Nasabah  merupakan konsumen  dari  pelayanan  jasa  perbankan,  perlindungan  konsumen  baginya merupakan  suatu  tuntutan  tidak  boleh  diabaikan  begitu  saja.  Sebagaimana  diatur dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 sebagaimana telah diubah  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  11/25/PBI/2009  tentang Penerapan  Manajemen  Risiko  Bagi  Bank  Umum,  Bank  wajib  menerapkan Manajemen  Risiko  secara  efektif  baik  untuk  Bank  secara  individual  maupun untuk  Bank  secara  konsolidasi  dengan  Perusahaan  Anak,  yang  paling  kurang mencakup 4 (empat) pilar yaitu:
a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
c. Kecukupan  proses  identifikasi,  pengukuran,  pemantauan,  dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh .
G. Penutup
1. Kesimpulan
a. Perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen ditinjau dari Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  terletak  pada  adanya  kewajiban  bagi  pihak  bank  untuk
17 Erman Radjagukguk, et. al . Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung: CV. Mandar Maju. 2000), hlm.  20-35.  Lihat  juga  Yusuf  Shofie, Perlindungan  Konsumen  dan  Instrumen-Instrumen  Hukumnya , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Perlindungan  Hukum Terhadap  Konsumen  Pengguna  Jasa  Perbankan  di  Kabupaten  Karawang ∽ Rani Apriani ∽
mengindahkan tata cara pembuatan klausula baku baik bentuk maupun substansinya  dalam  hal  pembuatan  perjanjian  kredit/pembiayaan  serta pembukaan rekening bank oleh nasabah.
b. Perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen ditinjau dari peraturan perundang-undangan di bidang  perbankan, misalnya adanya kewajiban  bagi  bank  untuk  menjadi  anggota  LPS  sehingga  dapat memberi  perlindungan  bagi  nasabah  akan  simpanannya.  Di  samping itu juga adanya hak bagi nasabah untuk melakukan pengaduan nasabah serta  menggunakan  forum  mediasi  perbankan  untuk  mendapatkan penyelesaian  sengketa  di  bidang  perbankan  secara  sederhana,  murah dan cepat.
2. Saran
a. Pihak perbankan dengan bekerjasama dengan lembaga konsumen atau badan  lain  yang  dianggap  bisa  mewakili  kepentingan  nasabah pengambil  kredit/pembiayaan  dapat  merumuskan  secara  bersama- sama  klausula  yang  memenuhi  kebutuhan  para  pihak  dan  tidak melanggar unsur kepatutan demi kepastian hukum dan sekaligus juga harus diusahakan kesepakatan penafsiran atas klausula-klausula yang bersangkutan.
b. Terkait dengan adanya hak bagi nasabah untuk mengajukan segala hal yang  merugikannya  kepada  Lembaga  Pengaduan  Nasabah  dan Mediasi  Perbankan,  pihak  bank  perlu  dalam  hal  ini  Bank  Indonesia mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hal tersebut  dan  bagi  bank-bank  komersial  perlu  memberikan  penjelasan mengenai  hak-hak  nasabah  dan  jika  perlu  mencantumkan agreement to mediate di dalam perjanjian kredit/pembiayaan serta pada rekening simpanan nasabah.
H. Daftar Pustaka
1. Buku dan Artikel
Abdurachman,  A. Ensiklopedia  Ekonomi  Keuangan  Lainnya .  Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka. 1999.
Amsa, Barata. Dasar-dasar Perbankan . Bandung: CV. Armico. 1994. Badrulzaman, Mariam Darus. Aneka Hukum Bisnis . Bandung: Alumni. 1994.
________________. Beberapa Masalah dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 (Kumpulan  Tulisan  Mengenang  Teuku  Mohammad  Radhie) .  Jakarta: Universitas Tarumanegara. 1993.
________________. Perlindungan  terhadap  Konsumen  Dilihat  dari  Sudut Perjanjian Baku . Bandung: Bina Cipta. 1986.
________________. Perjanjian Kredit Bank . Bandung: Alumni. 1983.
________________. Perjanjian  Baku ( Standar ) Perkembangannya  di  Indonesia . Bandung: Alumni. 1981.
Djumhana, Mohammad. Hukum Perbankan di Indonesia .  Bandung: Citra  Aditya Bakti. 2000.
Fuady,  Munir. Hukum  Perkreditan  Kontemporer .  Bandung:  Citra  Aditya  Bakti. 1996.
Herisman,  Tatang  S. Transaksi  Operasional  Bank  Konvensional .  Bandung: Politeknik Pajajaran. 2004.
Kasmir. Dasar-dasar Perbankan . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Perlindungan  Hukum Terhadap  Konsumen  Pengguna  Jasa  Perbankan  di  Kabupaten  Karawang ∽ Rani Apriani ∽
Komaruddin. Kamus Perbankan . Jakarta: CV. Rajawali. 1994. Lapoliwa, N. Akuntansi Perbankan . Jakarta: Institut Bankir Indonesia. 2000. Nasution, A.Z. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen: Tinjauan Singkat UU No. 8 Tahun 1999-L.N. 1999 No. 42 . Artikel Pada Teropong. Media Hukum dan Keadilan . Volume II. Nomor 8. MaPPI-FH UI dan  Kemitraan. Jakarta Mei 2003.
Radjagukguk,  Erman. Et.  Al . Hukum  Perlindungan  Konsumen. Bandung:  CV. Mandar Maju. 2000.
Shofie,  Yusuf. Perlindungan  Konsumen  dan  Instrumen-Instrumen  Hukumnya . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000.
Sudaryatmo. Hukum dan Advokasi  Konsumen . Bandung: PT. Citra Aditya  Bakti. 1999.
Untung,  H.  Budi. Kredit  Perbankan  di  Indonesia .  Yogyakarta:  Penerbit  Andi. 2005.
Widjaja,  Gunawan.,  dan  Ahmad  Yani. Hukum  tentang  Perlindungan  Konsumen . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2003.
Saladin,  Djaslim. Dasar-dasar  Manajemen  Pemasaran  Bank .  Jakarta:  CV Rajawali. 1994.
Soekanto,  Soerjono. Pengantar  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Penerbit  Universitas Indonesia. 2015.
Soerjono, Soekanto., Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif . Jakarta:  Rajawali. 1985.
Thomas,  Suyatno. Kelembagaan  Perbankan .  Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka Utama. 1999.
Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek . Jakarta: PT.Sinar Grafika. 2008.
2. Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 . UUD Tahun 1945. Naskah Asli;
________________. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 , UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen.
________________.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. ________________. Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas .
________________. Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2004  tentang  Lembaga Penjamin Simpanan.
________________. Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan . ________________ . Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen . ________________ . Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  8/5/PBI/2006  tentang Mediasi Perbankan.
________________ . Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  7/7/PBI/2005  tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
________________ . Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006 tentang Mediasi Perbankan.