## EVALUASI PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI AKRUAL: STUDI KASUS DI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD KARDINAH

## KOTA TEGAL
Yeni Priatna Sari 1 , Hetika 2 , Nurul Mahmudah 3
Email: yeni.priatna@gmail.com 1 , hetika_tika@yahoo.co.id 2 ; nurulmahmudah1989 @gmail.com 3

## Politeknik Harapan Bersama Tegal
Jalan Mataram No. 9  Kota Tegal 52142, Indonesia Telp. (0283) 352000
Abstract: This  study  aims  to  explore  the  extent  to  which  the  development  of  the application  of  The  Government  Regulation  No.  71/2010  which  has  been  applied  in  the process  of  accounting  at  BLUD  Kardinah  Hospital  Tegal  City.  Associated  with  the change of government accounting system from cash base to accrual base as stipulated by Government Regulation No. 71 Year 2010.
This research methodology used is descriptive method with interpretive method and using primary  data  obtained  by  interview  to  head  of  Accounting  Department  of  Kardinah General  Hospital  as  well  as  stakeholders  at  Kardinah  General  Hospital. The  results  of  this  study  show  that  Kardinah  hospitals  are  ready  and  already implemented  Accounting  Standard  based  on  accruals.  Judging  from  some  parameters such  as  the  application  of  PP  71  Year  2010,  the  readiness  of  human  resources, organizational  commitment,  communication,  quality  of  accounting  information  system, financial  reporting  quality,  infrastructure  and  consultant  support  on  accrual  basis implementation. It is hoped that despite being ready to implement SAP accrual basis, the management of Kardinah General Hospital as well as Tegal City Government can always improve  the  regulations  at  the  technical  level  in  responding  to  the  regulatory  changes regarding the application of accrual basis in accounting.
Keywords:  evaluation  of  accrual  accounting  system,  government  accounting  standard, PP 71/2010, BLUD Kardinah hospitals.
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menggali sejauh mana perkembangan penerapan PP  No  71/2010  yang  telah  diterapkan  dalam  proses  akuntansi  pada  BLUD  RSUD Kardinah  Kota  Tegal.    Dikaitkan  dengan  adanya  perubahan  sistem  akuntansi pemerintahan  dari  cash  basis  menuju  accrual  basis  yang  ditetapkan  dengan  PP  No  71 Tahun 2010.
Metodologi  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  dengan  metode interpretatif  dan  menggunakan  data  primer  yang  diperoleh  dengan  wawancara  kepada kepala  Bagian  Akuntansi  RSUD  Kardinah  serta  pemangku  kepentingan  pada  RSUD Kardinah.
Hasil  dari  penelitian  ini  memperlihatkan  bahwa  RSUD  Kardinah  telah  siap  dan melaksanakan  SAP  berbasis  akrual.    Dilihat  dari  beberapa  parameter  seperti  tingkat penerapan PP 71 Tahun 2010, kesiapan SDM, komitmen organisasi, komunikasi, kualitas sistem  informasi  akuntansi,  kualitas  pelaporan  keuangan,  kesiapan  sarana  prasarana
dan dukungan konsultan terhadap pelaksanaan basis akrual.  Diharapkan meskipun telah siap  melaksanakan  SAP  basis  akrual,  pihak  manajemen  RSUD  Kardinah  dan  juga Pemerintah Kota Tegal dapat selalu memperbaiki peraturan-peraturan di tingkat teknis dalam mensikapi perubahan-perubahan peraturan mengenai penerapan akrual basis. Kata  kunci :  evaluasi  sistem  akuntansi  akrual,  standar  akuntansi  pemerintah,  PP 71/2010, BLUD RSUD Kardinah.

## PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah Pemerintah telah memberikan kewenangan daerah dalam bentuk otonomi daerah  dengan  dikeluarkan  nya  Undang- undang  No  23/2014  tentang  Pemerintah Daerah  dan  Undang-undang  No  33/2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah  pusat  dan  Pemerintah  Daerah. Hal  tersebut  menjadi  dasar  pentingnya sitem  pengelolaan  keuangan  daerah  yang baik  dalam  rangka  mengelola  dana  publik yang  saat  ini  telah  terdesentralisasi  ke masing-masing daerah. Pengelolaan keuangan  secara  transparan,  ekonomis, efisien,  efektif  dan  akuntabel  diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ( Good Government Governance ) yang baik. Standar  akuntansi  pemerintahan yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah adalah merupakan standar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan  pemerintah.  Adanya  ketentuan pemerintah  yang  baru  yaitu  PP  No  71 tahun  2010  adalah  sebuah  tonggak  awal untuk melakukan perubahan pada
pengelolaan  keuangan  daerah  dari  cash basis  menuju  accrual  basis.    Pengelolaan keuangan  daerah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  negara  meliputi  1) Undang-undang  No  17  Tahun  2003 tentang  Keuangan  Negara,  2)  Undang- undang  No  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan  Negera  dan  3)  Undang- undang  Pemeriksaan  dan  Pengelolaan  dan
Tanggung jawab keuangan Negara. Dimana dari ketiga Undang-undang tersebut mengandung tiga prinsip manajemen keuangan negara yaitu
orientasi pada hasil, profesionalitas, akuntabilitas  dan  transparansi  (Waluyo, 2011). Pada lingkup pemerintahan,
terdapat  beberapa  satuan  kerja  yang berpotensi  untuk  dapat  dikelola  secara profesional  melalui  pola  Badan  Layanan Umum.  Pada pola Badan Layanan Umum masyarakat  akan  memberikan  imbalan kepada BLU dalam proporsi yang signifikan terkait pelayanan yang diberikan oleh  BLU.    Akan  tetapi ada  sebagian  pula yang  bergantung  pada  besarnya  dana APBN/APBD.    Dari  pola  BLU  tersebut satuan kerja dapat memperoleh pendapatan selain  dari  dana  APBN/APBD  yang dikelola  sehingga  satuan  kerja  dapat mempunyai  keleluasaan  dalam  mengelola sumber daya untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.    Kesempatan  ini  diberikan oleh  pemerintah  khusus  kepada  Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik, seperti rumah sakit, perusahaan air minum dsb.
Dari  latar  belakang  diatas,  dengan diadakannya  sistem  akuntansi  pemerintah yang baru yaitu PP No 71 tahun 2010 dan berdampak  pada  SKPD  yang  berorientasi pada  pelayanan  publik  berikut  perubahan nya  dalam  bentuk  Badan  Layanan  Umum Daerah,  peneliti  tertarik  untuk  melihat sejauh  mana  implementasi  dari  PP  No  71
tahun  2019  pada  BLUD  RSUD  Kardinah Kota Tegal.
Rumusan Masalah
Rumusan  masalah  dalam  kegiatan penelitian ini adalah : 1. Sejauh manakah implementasi  / pelaksanaan  sistem  akuntansi  akrual yang  telah  dilaksanakan  pada  BLUD RSUD Kardinah Kota Tegal  ?
2. Hal-hal  apa  sajakah  yang  menjadi permasalahan dalam pelaksanaan
sistem  Akuntansi  akrual  pada  BLUD
RSUD Kardinah Kota Tegal?
3. Bagaimanakah  evaluasi  pelaksanaan sistem  akuntansi  akrual  pada  BLUD RSUD Kardinah Kota Tegal?

## Tujuan Penelitian
Tujuan  dilakukan  nya  penelitian  ini adalah :
1. Untuk  dapat  mengetahui  sejauh  mana pelaksanaan  sistem  akuntansi  akrual pada  BLUD  RSUD  Kardinah  Kota Tegal.
2. Untuk mengetahui hal-hal apa sajakah yang  menjadi  kendala  /  permasalahan dalam  pelaksanaan  sistem  akuntansi akrual Pemerintah Tegal 3. Untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan  sistem  akuntansi  akrual pada  BLUD  RSUD  Kardinah  Kota Tegal. Manfaat Penelitian
1. Berdasarkan segi teori, sebagai
sumbangan dalam pengembangan ilmu  pengetahuan  terutama  dalam permasalahan  implementasi  sistem akuntansi akrual pada dunia
pemerintahan.
2. Berdasarkan  segi  praktik,  sebagai sumbangan  bagi  Politeknik  Harapan Bersama  Tegal  serta  RSUD  Kardinah dan  Pemerintah  Daerah  Kota  Tegal
untuk dapat
mengaplikasikan peraturan  pemerintah  terbaru  sebagai bentuk  pelaksanaan  sistem  akuntansi akrual pada sektor publik.

## Pembatasan Masalah
Untuk mempertajam permasalahan dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi  permasalahan  pada  evaluasi pelaksanaan  sistem  akuntansi  akrual  pada BLUD  RSUD  Kardinah  terutama  pada mekanisme  pelaksanaan  dan  penyajian pelaporan keuangan untuk tahun 2015.

## METODE PENELITIAN

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  akan  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data    primer. Data primer akan diperoleh dari wawancara dengan Kepala Bagian
Akuntansi  pada  BLUD  RSUD  Kardinah dan  pemangku  kepentingan  yang  terkait dengan pengelolaan keuangan pada RSUD Kardinah.  Data  sekunder  diperoleh  dari sumber  informasi  lain  yang  berkaitan dengan  pelaksanaan  Standar  Akuntansi Pemerintah  pada  RSUD  Kardinah  Kota Tegal.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  untuk  memperoleh  data  adalah sebagai berikut :
1) Wawancara
Menurut Sugiyono (2010) wawancara yaitu  pertemuan  dua  orang  untuk bertukar  informasi  dan  ide  melalui tanya jawab, sehingga dapat
dikontruksikan  makna  dalam  suatu topik tertentu. Wawancara akan peneliti lakukan dengan Kepala Bagian Akuntansi pada RSUD Kardinah  serta  beberapa  pemangku kepentingan  yang  berkaitan  dengan
pengelolaan  keuangan  pada  RSUD Kardinah. 2) Observasi Menurut  Indriantoro  dan  Suppomo (2002),  observasi  yaitu  data  utama penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan, peneliti memperoleh  data  langsung  dari  pihak pertama  (data  primer).  Observasi dalam  penelitian  ini  akan  langsung menuju  RSUD  Kardinah  sebagai obyek penelitian.
3) Dokumentasi
Menurut  Sugiyono  (2010)  dokumen yaitu  catatan  peristiwa  yang  sudah berlalu.  Dokumen  bisa  berbentuk tulisan,  gambar,  atau  karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi  dalam  penelitian  ini akan  berupa  catatan  dan  rekaman wawancara  dan  dokumentasi  dari hasil  wawancara  dengan  Kepala Bagian  Akuntansi  dan  Pemangku kepentingan di RSUD Kardinah.
4) Studi Pustaka
Menurut  Indriantoro  dan  Supomo (2002)  studi  pustaka  yaitu  bahan utama dalam penelitian data sekunder. Penelti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, jurnal/literatur, internet dan perangkat lain yang berkaitan dengan implementasi  PP  71  No  2010  pada lembaga pemerintah.

## Model Penelitian
Model  penelitian  ini  adalah dengan  menggunakan  model  penelitian deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan interpretatif. Pendekatan interpretif yaitu  suat  teknik  menginterpretasikan arti  data-data  yang  telah  terkumpul dengan  memberikan  perhatian  dan
merekam  sebanyak  mungkin  aspek situasi  yang  diteliti  pada  saat  itu, sehingga  memperoleh  gambaran  secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang  sebenarnya  (Lamonisi,  2016). Penelitian  deskriptif  adalah  penelitian yang  berusaha  mendeskripsikan  suatu gejala,  peristiwa,  kejadian  yang  terjadi pada saat sekarang.(Sugiyono, 2013)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian Gambaran Umum RSUD Kardinah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Tegal didirikan oleh adik kandung R.A.  Kartini yaitu R.A.  Kardinah Reksonegoro  X pada  tahun 1927 dengan biaya pertama f.16.000 dari hasil penjualan buku  karya  tulisnya,  karena  keinginan yang  besar  untuk  menolong  rakyat  miskin khususnya  kaum  wanita  yang  waktu  itu belum mendapat pelayanan kesehatan secara  layak.    RSUD Kardinah mempunyai visi  Menjadi rumah sakit bertaraf  nasional,  mandiri  dengan pelayanan  prima  dan  untuk  mewujudkan visi  tersebut  RSUD  Kardinah  mempunyai misi sebagai berikut yaitu mengembangkan manajemen  rumah  sakit  yang  efektif  dan profesional ( Good Corporate Governance ), memberikan pelayanan prima  kepada  seluruh  lapisan  masyarakat pengguna jasa rumah sakit dengan menjunjung  tinggi  standar  dan  etika profesi  serta  berkeadilan  ( Good  Clinical Governance ) dan mengembangkan pelayanan kesehatan sesuai dengan perkembangan teknologi kedokteran terkini berwawasan lingkungan ( Continuous Improvement ). RSUD  Kardinah  juga  memiliki  motto KesembuhandanKepuasanAndaadalahKeut amaanBagi  Kami  serta  falsafah  dalam bekerja  yaitu  PelayananKesehatan  yang
DiselenggarakanAtasDasarKeikhlasan, Kesungguhan, BeretikadanAmanahMenjadikanSetiapLan gkahPelayananJadiIbadah.  Dan berikut ini adalah  nilai-nilai  yang  dibangung  oleh manajemen RSUD Kardinah dalam bekerja :  1)Kerjasama  Team;  2)Integritas;  3) Kemanusiaan;  dan  4)Profesional.    Nilai- nilai  tersebut  yang  membentuk  SDM RSUD Kardinah sehingga pada tahun 2015 RSUD Kardinah dapat meraih akreditasi B dalam  penilaian  akreditasi  versi  tahun 2012.
Berikut  ini  adalah  jenis  pelayanan unggulan  yang  diberikan  oleh  RSUD Kardinah selama ini :
Tabel  1Jenis  Pelayanan  Unggulan
RSUD Kardinah
NO JENIS PELAYANAN 1 Rs Rujukan  Regional
2 Traumatologi
3 Unit Stroke
4 Rs Rujukan Program ‘Emas’
5 KlinikVct– Pmtct 6 Eswl
7 Mri 8 KlinikKonselingDiabetisi 9 KlinikDisfungsiEreksi 10 Klinik Kosmetik Medik 11 Klinik  Stroke  –  Epilepsi- Nyeri 12 Klinik Rehabilitasi Napza Sumber  :  Profil  RSUD  Kardinah 2015 Pelayanan unggulan RSUD Kardinah  tersebut  diantaranya  menjadi sumber  pendapatan  pada  RSUD  Kardinah.
Diantaranya  adalah  adanya  pasien  yang menjalani rawat jalan dan rawat inap yang diterima melalui klinik-klinik dalam RSUD Kardinah.
Berikut  ini  adalah  jenis  pelayanan spesialisasi  berikut  dengan  jumlah  tenaga kesehatan nya:
Tabel  2Jumlah  Pelayanan  Spesialisasi di RSUD Kardinah
NO JENIS PELAYANAN SPESIALISASI JUMLAH TENAGA 1 PenyakitDalam 3 2 Bedah 3 3 BedahSyaraf 1 4 BedahTulang 1 5 BedahMulut 1 6 Urologi 1 7 Obsgyn 4 8 KesehatanAnak 2 9 Mata 2 10 Tht 2 11 KulitKelamin 2 12 Paru-Paru 3 13 Jantung 2 14 Anastesi 3 15 Radiologi 1 16 Neurologi 4 17 RehabilitasiMedik 1 18 Psikiater (Dokter Ahli Jiwa) 1 19 Konservasi Gigi 1 20 PatologiKlinik 2 21 Mikrobiologi 1 Sumber  :  Profil  RSUD  Kardinah 2015 Keseluruhan unit pelayanan spesialisasi  RSUD  Kardinah  yang  telah ditampilkan diatas adalah potensi pendapatan  yang  menjadi  unggulan  dari RSUD Kardinah. Tabel 3Profil Responden
N O NAMA JABATAN USIA PENDIDIKAN 1 Cahyo Supriadi Kabag Keuangan Plt
Wakil  Direktur Umum dan Keuangan
45 tahun
S2  Magister Manajemen – Universitas Dian Nuswantoro
Semarang 2 Sarjito
Kasubag Akuntansi
51 tahun
S1 STIE Cendikia Karya Utama Semarang 3 Paryanto Kasubbag Pendapatan  dan Belanja 53 tahun S2  Magister Manajemen Universitas Dian Nuswantoro
Semarang Sumber  :  data  primer  yang  diolah

## (2016)
Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan sistem  akuntansi  akrual  basis  dengan melihat  beberapa  hal berikut  :  parameter penerapan  PP  No  71  tahun  2010,
parameter kesiapan SDM terhadap pelaksanaan  SAP  Basis  akrual,  parameter komitmen organisasi terhadap pelaksanaan SAP  basis  akrual,  parameter  komunikasi terhadap  pelaksanaan  SAP  Basis  Akrual, parameter kualitas sistem informasi
akuntansi  terhadap  pelaksanaan  SAP  basis akrual, parameter kualitas pelaporan keuangan  terhdap  pelaksanaan  SAP  basis akrual, parameter kesiapan sarana prasarana  terhadap  pelaksanaan  SAP  dan terakhir adalah parameter dukungan konsultan  terhadap  pelaksananaan  SAP basis akrual.
Berikut  ini  adalah  hasil  tabulasi dari  ke  delapan  parameter  yang  telah dikonfirmasikan kepada para responden.
Tabel  4  Tabulasi  Hasil  Wawancara Responden
N O PARA METER S T S T S CS S SS 1  Penerapan PP 71 tahun 2010 30 atau 100 % 2  Kesiapan 3 30
SDM terhadap pelaksanaa n SAP Basis Akrual atau 9% atau 91% 3  Komitmen Organisasi terhadap pelaksanaa n SAP Basis akrual
1 atau 3% 31 atau 94% 1 atau 3% 4  Komunikas i  terhadap pelaksanaa
n SAP basis akrual
5 atau 83% 1 atau 17% 5  Kualitas Sistem
Informasi Akuntansi terhadap pelaksanaa n SAP Basis Akrual 12 atau 100 % 6  Kualitas Pelaporan Keuangan terhadap pelaksanaa n SAP Basis
Akrual 2 atau 11%
16 atau 89% 7  Kesiapan sarana  dan prasarana terhadap pelaksanaa n SAP
20 atau 95% 1 atau 5% 8  Dukungan konsultan terhadap pelaksanaa n SAP basis akrual 9 atau
100 % Jumlah Keseluruhan 6 123 3
Sumber  :  data  primer  yang diolah (2016)
Dari  hasil  tabulasi  diatas  dapat dilihat bahwa  dari 3 (tiga) responden yang menyatakan  kesiapan  terhadap  penerapan sistem akrual basis dalam bidang pemahaman  terhadap  SAP  No  71  tahun 2010, kesiapan SDM, komitmen
organisasi,  komunikasi,  kualitas  sisem informasi  akuntansi,  kualitas  pelaporan keuangan,  sarana  prasarana  dan  dukungan konsultan telah ditunjukkan dengan sebanyak 123 butir pernyataan. Grafik  4.  1Kesiapan  RSUD  Kardinah Menerapkan SAP Akrual Basis Sumber : data primer yang diolah (2016) Dari grafik diatas terlihat bahwa di hampir  semua  indikator  RSUD  Kardinah telah  menyatakan  kesiapan  nya  dengan ditunjukkan oleh 75% responden menyatakan siap dalam melakukan implementasi sistem akuntansi akrual yang telah ditetapkan dalam
Peraturan
Pemerintah No 71 tahun 2010.
Pembahasan Evaluasi terhadap penerapan sistem akuntansi akrual tidak hanya dilihat dari  satu  sisi  saja.    Akan  tetapi  dari berbagai  sisi  yang  dapat  menunjang pelaksanaan sistem akuntansi akrual dalam sebuah  entitas.    Oleh  karena  itu  dalam penelitian ini dibahas 8 (delapan) indikator yang  diperkirakan  menunjang  pelaksanaan sistem akuntansi.
Berikut  ini  adalah  analisa  per masing-masing indikator sebagai
parameter  penerapan  sistem  akuntansi akrual pada RSUD Kardinah.
Pemahaman PP No 71 Tahun 2010
Dari  hasil  penelitian  ini  dapat diketahui  bahwa  semua  pimpinan  bagian keuangan  di  RSUD  Kardinah  menyatakan telah  paham  akan  penerapan  PP  71  tahun 2010.    Pemahaman  tentang  penerapan  PP 71  Tahun  2010  yang  telah  dikonfirmasi oleh  peneliti  tentang  penggunaan  SAP 2010  berbasis  akrual  telah  digunakan untuk  mengakui  pendapatan,  beban,  aset, hutang dan ekuitas dalam pelaporan BLUD RSUD  Kardinah.    Di  dalam  pelaporan keuangan  BLUD  RSUD  Kardinah  juga terdapat  informasi  mengenai  ketaatan realisasi  terhadap  anggaran  nya.    Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4. 5Target dan Realisasi Pendapatan RSUD Kardinah
Sumber  :  Profil  RSUD  Kardinah  Tahun 2015
Para  pimpinan  BLUD  RSUD Kardinah  juga  dapat  menjelaskan  tentang informasi mengenai potensi RSUD Kardinah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan RSUD Kardinah. Tabel 6Sumber pendapatan RSUD Kardinah N O URAIAN TARGET REALISASI % 1 RawatJalan 16.500.500.000 15.284.213.226 92, 63 2 RawatInap 73.870.000.000 73.430.785.739 99, 41
70% 80% 90% 100% 110% Penerapan SAP Komitmen Organisasi Kualitas SIM Kesiapan Sarpras Kesiapan RSUD Kardinah Menerapkan SAP Akrual Basis
3 Obat-obatan 49.808.450.000 52.631.526.401 105 ,67 4 Laboratorium 7.060.250.000 8.811.214.562 124 ,80 5 Radiologi 1.850.000.000 2.855.154.509 154 ,33
6 Ambulance 125.000.000 128.340.000 102 ,67 7 PelayananPen unjang 305.350.000 312.308.000 102 ,28 8 JasaGiro 562.000.000 464.542.626 82, 66
9 Lain2 Pendptan BLUD ygsah 102.000.000 108.000.000 105 ,88 J U M L A H 150.183.500.000 154.026.085.063 102 ,56 Sumber  :  Profil  RSUD  Kardinah  Tahun 2015 Sumber pemasukan lain dari
BLUD  RSUD  Kardinah  selain  dari pendapatan  operasional  adalah  bersumber dari Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat  untuk  pembangunan  gedung  di BLUD.    Hal  tersebut  cukup  membantu RSUD Kardinah sebagai sarana pengembangan RSUD.
Parameter  Kesiapan  SDM  Terhadap Pelaksanaan SAP Basis Akrual Kesiapan  SDM  BLUD  RSUD
Kardinah terhadap pelaksanaan SAP
berbasis akrual juga dilihat dalam penelitian  ini.    Hal  tersebut  terlihat  dari ketiga  pimpinan  BLUD  RSUD  Kardinah yang  menyatakan  bahwa  manajemen
RSUD Kardinah telah memiliki SDM yang menguasai  akuntansi  pemerintahan  dalam penyiapan dan penyusunan laporan
keuangan. Tabel  7Jenis  Pelatihan  Yang  Pernah Diikuti SDM BLUD RSUD Kardinah NO  PELATIHAN TAHUN 1 Pelatihan pengenalan  Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah 2015 2 Pelatihan Standar  2015
Akuntansi Pemerintah  Berbasis Akrual
Sumber  :  data  primer  yang  diolah (2016)
Selain  itu  sebagai  wujud  dari persiapan  pelaksanaan  Standar  Akuntansi Pemerintah,  Manajemen  RSUD  Kardinah juga  telah  menerapkan  sistem  insentif  dan remunerasi yang memadai untuk mencegah timbulnya  praktek  KKN  dan  SDM  yang terkait  dengan  akuntansi  pemerintahan. Hanya manajemen RSUD Kardinah belum menerapkan sistem reward dan punishment dalam  menyelesaikan  segala  aktivitas khususnya  dalam  upaya  mendukung  hasil kerja  yang  optimal  di  bidang  keuangan dengan  menggunakanStandar  Akuntansi Pemerintahan.  Dengan  kondisi  SDM tersebut,  BLUD  RSUD  Kardinah  pada tahun 2012 telah meraih akreditasi Rumah Sakit dengan peringkat B.
Parameter Komitmen Organisasi Terhadap Pelaksanaan SAP Basis

## Akrual
Komitmen  organisasi  yaitu  pihak manajemen  RSUD  Kardinah  juga  dilihat dalam penelitian ini sebagai faktor penting dalam  melihat  kesiapan  manajemen  dalam pelaksanaan SAP Basis Akrual.  Kesiapian organisasi  tersebut  dapat  dilihat  dari  para pimpinan  terutama  di  bagian  keuangan RSUD  Kardinah  yang  memiliki  komitmen untuk  menjalan  kan  tugas  dengan  baik serta  menjunjung  azas,  visi  dan  misi pemakaian SAP berbasis akrual.  Selain itu para  pimpinan  di  bagian  keuangan  RSUD Kardinah  juga  telah  memiliki  kesiapan disiplin serta memiliki tanggung jawab dan komitmen terhadap tugasnya untuk
melayani  dan  siap  dengan  memanfaatkan sistem akuntansi pemerintahan.
Menurut  Kasubag  Akuntansi  di RSUD  Kardinah,  komitmen  organisasi dalam RSUD Kardinah ditunjukkan dengan adanya manajemen untuk memantau kehadiran karyawan yaitu finger print  bagi  seluruh  karyawan,  adanya  job description bagi semua posisi jabatan, serta mematuhi  ketentuan-ketentuan  yang  telah digariskan  dari  bagian  hukum  kota  Tegal diantaranya  adalah  jam  kerja  mulai  dari jam 7 hingga jam 14.00 di setiap hari kerja nya.
Selain komitmen tersebut, menurut Kepala  Bagian  Keuangan  Plt  Wakil Direktur Umum dan Keuangan menyampaikan  bahwa  RSUD  Kardinah juga  komitmen  terhadap  penentuan  tarif,
pelayanan hospital  by  law ,  penatausahaan keuangan  dan  pengelolaan  karyawan. Dimana  hal  tersebut  telah  ada  ketentuan dalam  peraturan  Pemerintah.  Demikian pula pembuatan SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk setiap kegiatan pelayanan. Rapat-rapat pimpinan setiap bulan, adanya komite  medik  untuk  memantau  pelayanan terhadap  pasien,  dan  rapat  struktural  juga struktural  plus  bagian-bagian  tertentu dalam RSUD Kardinah.
Parameter Komunikasi Terhadap Pelaksanaan SAP Basis Akrual Parameter  komunikasi  terhadap pelaksanaan  SAP  Basis  akrual juga  dilihat dalam penelitian ini yaitu apakah manajemen RSUD Kardinah sudah menggunakan bentuk dan sarana komunikasi yang efektif dalam mengkomunikasikan setiap kebijakan- kebijakan yang berkaitan dengan penerapan SAP berbasis akrual. Dari  hasil  wawancara  dengan pimpinan di bagian akuntansi dan keuangan  RSUD  Kardinah  dapat  dilihat bahwa  RSUD  Kardinah  telah  melakukan
komunikasi  yang  efektif  berupa  membuat buku  Kumpulan  Standar  Operasional Prosedur,  Job  Description,  Prosedur  dan Ketetapan,  Peraturan  Walikota.    Selain  itu RSUD  Kardinah  juga  telah  mengadakan sistem  komunikasi  dengan  menggunakan Aiphone,  Pengeras  suara,  Blue  Code,  Red Code,  Pink  Code,  Black  Code  dan  Sistem Informasi Management RS.
Parameter  Kualitas  Sistem  Informasi
Akuntansi  Terhadap  Pelaksanaan  SAP Basis Akrual Kesiapan Sistem Informasi Akuntansi juga dilihat dalam penelitian ini. Selama  ini  Sistem  Informasi  Akuntansi yang ada di RSUD Kardinah menggunakan
Sistem  Informasi  yang  telah  di  tentukan oleh BPKP dengan nama Sistem Informasi
BLUD untuk mencatat transaksi pembukuan  BLUD.    Dan  satu  sistem informasi  yang  berasal  dari  Pemda  Kota Tegal  yaitu  SIMDA  (Sistem  Informasi Daerah).
Selain  kesiapan  Sistem  Informasi Akuntansi,  manajemen  RSUD  Kardinah juga  telah  bekerjasama  dengan  BPKP  dan juga konsultan dari BPKP untuk mengkondisikan agar pencatatan akuntansi yang dilakukan dapat dilaksanakan dengan cermat, tepat, akurat dan presisi mulai dari pencatatan transaksi hingga laporan keuangan. Parameter Kualitas Pelaporan Keuangan  Terhadap  Pelaksanaan  SAP Basis Akrual Kesiapan pelaporan keuangan RSUD  Kardinah  terhadap  pelaksanaan SAP  basis  akrual  dilihat  dari  apakah manajemen RSUD Kardinah terutama pada bagian  akuntansi  dan  keuangan  telah memahami  apa  itu  Standar  Akuntansi Pemerintah  berbasis  akrual,  dan  telah mempersiapkan  pelaporan  keuangan  tahun
terakhir sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71/2010.  Selain itu laporan keuangan  tahun  2015  RSUD  Kardinah juga  telah  di  audit  oleh  BPK  dengan  hasil wajar  tanpa  pengecualian.    Sedangkan untuk  audit  yang  dilakukan  oleh  Kantor Akuntan Publik baru dilakukan pada bulan Desember  2016  sehingga  belum  dapat diketahui  hasilnya.  Sedangkan  untuk kelengkapan  Peraturan  Walikota  tentang standar operasional prosedur dalam pengelolaan  keuangan  berdasarkan  SAP No  71/2010  masih  belum  terlalu  lengkap sehingga  menurut  Kasubag  Akuntansi RSUD Kardinah  masih perlu penambahan untuk  pedoman  Pengelolaan  Keuangan pada Pemerintah Kota Tegal.

## Parameter  Kesiapan  Sarana  Prasarana Terhadap Pelaksanaan SAP
Kesiapan  sarana  prasarana  yang telah  pada  RSUD  Kardinah  terhadap pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis  akrual  dapat  dilihat  dari  kemauan dan integritas manajemen RSUD Kardinah dalam  mempersiapkan  sarana  ruangan yang memadai untuk operasional perangkat  SAP,  adanya  dukungan  sarana administrasi  yang  memadai,  dukungan anggaran,  dukungan  sumber  daya  manusia dan adanya pendampingan dalam operasionalisasi pelaksanaan sistem perangkat  lunak  SAP.    Semua  telah dilakukan oleh manajemen RSUD Kardinah  dengan  menyediakan  sarana  dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis akrual. Parameter Dukungan Konsultan Terhadap Pelaksanaan SAP Basis Akrual Kesiapan konsultan terhadap pelaksanaan  SAP  Basis  Akrual  dapat dilihat  dari  adanya  dukungan  konsultan
dalam peningkatan kompetensi dari aparatur pemerintahan yang bertugas untuk mempersiapkan, menyusun laporan keuangan.    Konsultan  pelaksanaan  SAP basis  akrual  saat  ini  telah  dilaksanakan oleh  BPKP  yang  telah  mendampingi bagian  keuangan  dan  akuntansi  RSUD Kardinah dalam melaksanakan implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pihak  manajemen  BLUD  RSUD  Kardinah telah  siap dan telah  melaksanakan  Standar Akuntansi Pemerintah terbaru yang dituangkan  dalam  PP  No  71  Tahun  2010 tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah berbasis akrual.

## Saran
Penerapan  sistem  akuntansi  berbasis akrual  bukan  suatu  hal  yang  mudah,  oleh karena  itu  butuh  dukungan  penuh  dari manajemen RSUD Kardinah dalam melakukan implementasi standar akuntansi keuangan  pemerintah  yang  baru.  Standar akuntansi yang baru membutuhkan banyak pembelajaran  serta  sumber  daya  manusia yang  handal  dalam  melakukan  justifikasi atas setiap transaksi yang ada dalam rumah sakit.    Oleh  karena  itu  saran  dalam penelitian ini adalah :
1. Diharapkan  adanya  peningkatan kapasitas  dalam  bentuk  pelatihan atau  workshop  tentang  perubahan peraturan ataupun sosialisasi terbaru di bidang kebijakan akuntansi  pemerintahan.  Karena sering  terjadi  perubahan  aplikasi pada  SIMDA,  adanya  ketentuan atau  peraturan  baru,  ataupun  kode rekening baru.
2. Dibutuhkan adanya Peraturan Walikota tentang transaksi-
transaksi  yang  berkaitan  dengan penghapusan piutang macet ataupun  transaksi-transaksi  yang luar  biasa  namun  materialyang terjadi  dalam  pelaporan  keuangan
BLUD.
3. Diharapkan adanya kesamaan kode rekening antara Kementrian Dalam Negeri  dengan  kode  rekening  dari Kementrian Kesehatan yang dampaknya jika tidak ada kesamaan akan membuat kerancuan dalam pembuatan
pelaporan keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Lamonisi,  S.,  2016.  The  Analysis Implementation of Accounting
Standards  Accrual  Based  in  The
City  Government  Tomohon. EMBA,
4(1), pp. 223-230.
[2] Permendagri,  61/2007.  Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
[3] Sugiyono,  2013. Metode  Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R  &  D.
Bandung: Alfabeta.
[4] Waluyo,  I.,  2011.  Badan  Layanan
Umum  Sebuah  Pola  Baru  Dalam Pengelolaan  Keuangan  Di  Satuan Kerja Pemerintah. Jurnal Pendidikan  Akuntansi  Indonesia, Volume IX. No. 2, pp. 1 - 15.