## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN TERPADU DAN
PENDALAMAN ALUR PELAYARAN
(Studi Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun)

## Doni Septian, S.Sos., M.IP
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau d_septian14@yahoo.com

## ABSTRAK
Pertimbangan yang mendasari penelitian ini bahwa dalam menyikapi kawasan pelabuhan  bebas  dan  perdagangan  bebas  (FTZ)  di  Kabupaten  Karimun  dan upaya  memperoleh  manfaat  ekonomi  dan  sosial  yang  sebesar-besarnya bagi Daerah dan masyarakat, sehingga di tetapkan Kebijakan Tentang Pengelolaan Kawasan Terpadu dan Pendalaman Alur Pelayaran. Penelitian ini di lakukan di Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun yang merupakan daerah  terkena  dampak  langsung  akibat  kegiatan  pengelolaan  kawasan terpadu  dan  pendalaman  alur  pelayaran,  dengan  mengunakan  metode penelitian  kualitatif  Hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  Implementasi Kebijakan  Tentang  Pengelolaan  Kawasan  Terpadu  dan  Pendalaman  Alur Pelayaran pada  pengimplementasian  di  lapangan  tidak  sesuai  dengan peruntukkannya. Dimana kebijakan ini bukan untuk kepentingan pengelolaan kawasan terpadu dan pendalaman alur pelayaran, kepentingan pembangunan berkelanjutan  maupun  kepentingan  pembangunan  ekonomi  masyarakat nelayan  di  Kelurahan  Teluk  Air  Kecamatan  Karimun  Kabupaten  Karimun, namun  kebijakan  ini  hanya  sebagai  dalih  atau  alasan  Pemerintah  bersama Pihak  Ketiga  yang  mempunyai  kepentingan  untuk  melakukan  pengerukan pasir  laut,  penambangan  timah  dan  bahan  galian  lainnya  untuk  di  ekspor  ke Luar  Negeri.  Kemudian  dampak  yang  terjadi  yaitu  menurunnya  hasil tangkapan  dan  ekonomi  masyarakat  nelayan,  juga  rusaknya  ekosistem lingkungan  laut  dan  sumber  biota  yang  ada  di  laut  Kabupaten  Karimun.  Di samping  itu  tidak  adanya  jaminan  maupun  konvensasi  yang  diberikan  oleh Pihak  Ketiga  terhadap  masyarakat  di  Kelurahan  Teluk  Air  yang  terkena dampak langsung akibat daripada pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan terpadu dan pendalaman alur pelayaran di Kabupaten Karimun.
Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan , Pendalaman Alur.

## PENDAHULUAN
Pemerintah  dalam  konteks  Indonesia  merupakan  pelaksanaan  dari  asas desentraisasi  dimana  Pemerintah  Pusat  menyerahkan  kewenangan  dalam penyelenggaraan  urusan  ekskutif  kepada  Daerah  dikelola  untuk  menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Melalui otonomi daerah diharapkan Daerah akan lebih mandiri menentukan setiap kegiatannya tanpa ada intervensi dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah diharapkan mampu membuka peluang memajukan  Daerahnya  dengan  melakukan  identifikasi  sumber-sumber pendapatan  dan  mampu  menetapkan  belanja  Daerah  secara  efisien,  efektif, dan wajar.
Di  dalam  menjalankan  tugas  tersebut,  maka  diperlukanlah  sebuah  Produk Hukum  Daerah  yang  dibuat  dalam  bentuk  Peraturan  Daerah.  Peraturan Daerah disingkat dengan (Perda) yang merupakan bagian daripada Peraturan Perundang-Undangan  yang  lebih  tinggi  disesuaikan  dengan  kondisi  dan kepentingan  masyarakat  disuatu  Daerah.  Hal  tersebut,  sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa Pemerintah  Daerah  berhak  menetapkan  Peraturan  Daerah  dan  Peraturan- Peraturan  lain  untuk  melaksanakan  otonomi  dan  tugas  pembantuan. Peraturan  Daerah  sebagaimana dimaksud  pada Ayat  (1)  dibentuk  oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud  pada  Ayat  (1)    tersebut  memuat  materi  muatan,  antara  lain: Penyelenggaraan  otonomi  daerah  dan  tugas  pembantuan;  dan  Penjabaran lebih lanjut ketentuan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Peraturan Daerah dapat  memuat  materi  muatan  lokal  sesuai  dengan  Ketentuan  Peraturan Perundang-Undangan  yang  lebih  tinggi.  Secara  cermat  dapat  dipahami bahwasanya  Pemerintah  Daerah  memiliki  hak  atribusi  dan  delegasi  dalam
pembuatan  Peraturan  Perundang-Undangan  khususnya  dalam  rangka otonomi  daerah  dan  tugas  pembantuan  dan  yang  diamanahkan  atau penjabaran  lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  di  atasnya, tetapi  Peraturan  Daerah  tersebut  tidaklah  boleh  bertentangan  dengan Peraturan Perundang-Undangan di atasnya dan memperhatikan ciri khas dari Daerah tersebut.
Dalam penelitian ini Kabupaten Karimun, wilayah Kabupaten Karimun berada di  antara  Kota  Batam,  Singapura,  Malaysia,  Kabupaten  Bintan  dan  Provinsi Riau.  Hal  ini  menjadikan  Karimun  sebagai  tempat  yang  sangat  strategis terutama untuk kegiatan perekonomian. Berdasarkan aspek geo-strategisnya, maka  Kabupaten  Karimun  menjadi  salah  satu  dari  empat  Kabupaten  yang sebagian  wilayahnya  ditetapkan  sebagai  kawasan  pelabuhan  bebas  dan perdagangan  bebas  (tiga  lainnya  adalah  Sabang,  Bintan,  dan  Batam). Pembentukan  kawasan  bebas  dan/atau  kawasan  khusus  sebagaimana dijelaskan pada bagian kedua Pasal 9 Ayat (1) s/d (6) Undang-Undang Nomor 32  Tahun  2004 Tentang Pemerintahan Daerah  yang  berlaku  saat  itu, bahwa:
1) Untuk  menyelengarakan  fungsi  Pemerintahan  tertentu  yang bersifat khusus  bagi  kepentingan  nasional,  Pemerintah  dapat  menetapkan kawasan khusus dalam wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
2) Fungsi  Pemerintahan  tertentu  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1) untuk  perdagangan  bebas  dan/atau  pelabuhan  bebas  ditetapkan dengan Undang-Undang.
3) Fungsi  Pemerintahan  tertentu  selain  sebagaimana  dimaksud  pada Ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
4) Untuk  membentuk  kawasan  khusus  sebagaimana  dimaksud  pada Ayat  (2)  dan  Ayat  (3),  Pemerintah  mengikutsertakan  Daerah  yang bersangkutan.
5) Daerah    dapat    mengusulkan    pembentukan    kawasan      khusus sebagai mana dimaksud pada Ayat (1) kepada Pemerintah.
6) Tata  cara  penetapan  kawasan  khusus  sebagaimana  dimaksud  pada
Ayat  (1),  Ayat  (2),  Ayat  (3),  Ayat  (4),  dan  Ayat  (5)  diatur  dalam Peraturan Pemerintah.
Berdasarkan penjelasan Undang-Undang tersebut, sehingga di jabarkan lebih lanjut  di  dalam  Ketentuan  Umum  Peraturan  Pemerintah  Nomor  48  Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Karimun bahwa:  Wilayah  Karimun  telah  memenuhi  kriteria  untuk  ditetapkan  sebagai kawasan  perdagangan  bebas  dan  pelabuhan  bebas.  Untuk  lebih memaksimalkan pelaksanaan pengembangan serta menjamin kegiatan usaha di  bidang  perekonomian  yang  meliputi  perdagangan,  maritim,  industri, perhubungan,  perbankan,  pariwisata,  dan  bidang-bidang  lainnya  dalam kawasan  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  a,  perlu  untuk  menetapkan kawasan  dimaksud  menjadi  Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan Bebas;
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karimun  Nomor  14  Tahun  2010  yang  telah diimplementasikan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Karimun  bersama Pihak Ketiga, mengingat dimana Kabupaten Karimun yang merupakan Daerah Kepulauan  yang  sebagian  besar  wilayahnya  terpisah  terdiri  dari  lautan  yang membentang  luas  penghubung  daratan  pulau-pulau  kecil,  sehingga transportasi laut sangat dominan sebagai alat transportasi publik utama antar Pulau.  Sehingga  dalam  kegiatan  pengelolaan  kawasan  pelabuhan  bebas  dan perdagangan  bebas  tersebut,  secara  teknis  di  lapangan  perlunya  dilakukan kawasan  terpadu  dan  pendalaman  alur  pelayaran  agar  terciptanya kenyamanan  dan  keselamatan  pelayaran.  Maka  dalam  hal  ini  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Karimun  melalui  Urusan  Pemerintahan  Wajib  yang  tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang di amanahkan dalam Pasal 12 Ayat (2) huruf i yaitu perhubungan, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun melimpahkan  sebagian  kewenangan  tersebut  kepada  Dinas  Teknis  yang berhubungan langsung sebagai pihak pelaksana dilapangan, antara lain; Dinas Perhubungan,  dan  dikelola  bersama  Pihak  Ketiga,  namun  tetap  saling berkoordinasi  dengan  Dinas  maupun  Instansi  terkait  lainnya  seperti  yang
dijabarkan  dalam  Pasal  12  huruf  Ayat  (2)  Urusan  Pemerintahan  Wajib  yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar huruf e yaitu Lingkungan Hidup dan Pasal  12  Ayat  (3)  Urusan  Pemerintahan  Pilihan  huruf  a  yaitu  Kelautan  dan Perikanan.
Pada  tahun  2010  Peraturan  Daerah  ini  menjadi  polemik  di  masyarakat Karimun,  khususnya  masyarakat  di  Kelurahan  Teluk  Air  Kecamatan  Karimun karena banyaknya dugaan yang bernilai negatif dari lahirnya Peraturan Daerah Nomor  14  Tahun  2010  ini.  Kebijakan  ini  tidak  mempunyai  kajian  ilmiah  dan analisis dampak lingkungan yang valid, kebijakan ini mematikan sumber daya laut, biota dan rusaknya ekosistem lingkungan yang ada di laut Karimun.
Berdasarkan  fenomena  di  atas,  maka  dalam  hal  ini  penulis  merasa  tertarik untuk  mengkaji  lebih  mendalam  tentang:  “Implementasi  Kebijakan  Tentang Pengelolaan  Kawasan  Terpadu  dan  Pendalaman  Alur  Pelayaran  (Studi Pembangunan  Kesejahteraan  Masyarakat  Nelayan  Di  Kelurahan  Teluk  Air Kecamatan Karimun  Kabupaten Karimun)”.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memusatkan perhatian terhadap  masalah-masalah  atau  fenomena-fenomena  yang  ada  pada  saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan  dari  objek  penelitian  yang  sesuai  dengan  kenyataan  sebagaimana adanya  dan  mencoba  menganalisa  untuk  memberikan  kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh (Menurut Danin, 2002).
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017

## TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Konsep Kebijakan Publik
Dalam  literatur  ilmu  politik  dan  Pemerintahan,  terdapat  banyak  definisi tentang  kebijakan  publik.  Masing-masing  ahli  memiliki  konsep  yang  berbeda dalam  memberikan  definisi  tentang  kebijakan  publik.  Masing-masing  ahli memberikan  penekanan  yang  berbeda-beda.  Perbedaan  ini  timbul  karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Berikut ini adalah  definisi  tentang  kebijakan  publik  yang  dikemukakan  oleh  para  ahli kebijakan publik adalah sebagai berikut:
Richard  Rose  (Winarno,  2002)  menyarankan  bahwa  kebijakan  hendaknya dipahami  sebagai  serangkaian  kegiatan  yang  sedikit  banyak  berhubungan beserta  konsekuensi-konsekuensinya  bagi  mereka  yang  bersangkutan daripada  sebagai  suatu  keputusan  tersendiri.  Kemudian  Thomas  R.  Dye mengatakan  bahwa  Kebijakan  publik  adalah  apapun  yang  dipilih  oleh Pemerintah  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan).  Sedangkan  Robert Eyestone,  Ia  menyatakan  bahwa  “secara  luas“  kebijakan  publik  dapat didefinisikan  sebagai  berikut  hubungan  suatu  unit  Pemerintah  dengan lingkungannya. Pakar lainnya Carl Friedrich, mendefinisikan kebijakan sebagai: “Suatu  arah  tindakan  yang  diusulkan  oleh  seseorang,  kelompok  atau Pemerintah  dalam  suatu  lingkungan  tertentu  guna  mengatasi  hambatan- hambatan  serta  memanfaatkan  kesempatan-kesempatan  dalam  rangka mencapai  suatu  tujuan  atau  merealisasikan  suatu  sasaran  atau maksud.”Menurut  Anderson  konsep  kebijakan  publik  ini  kemudian mempunyai beberapa implikasi, yakni:
a. Titik  perhatian  kita  dalam  membicarakan  kebijakan  publik berorientasi  pada  maksud  dan  tujuan  dan  bukan  perilaku  secara serampangan
b. Kebijakan  merupakan  arah  atau  pola  tindakan  yang  dilakukan  oleh Pejabat-Pejabat  Pemerintah  dan  bukan  merupakan  keputusan- keputusan yang tersendiri.
c. Kebijakan  adalah  apa  sebenarnya  dilakukan  oleh  Pemerintah  dan bukan yang diinginkan Pemerintah.
d. Kebijakan  publik  mungkin  dalam  bentuknya  bersifat  positif  atau negatif.
Sedangkan  menurut  Dunn  (2003)  mengatakan  kebijakan  publik  adalah  pola ketergantungan  yang  kompleks  dari  pilihan-pilihan  kolektif  yang  saling tergantung,  termasuk  keputusan-keputusan  untuk  tidak  bertindak,  yang dibuat  oleh  Badan  atau  Kantor  Pemerintah.  Selain  itu,  Kebijakan  publik sebagai  suatu  rangkaian  kegiatan  yang  di  dalamnya  terdapat  proses  yang divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan waktu.
Kemudian  dari  berbagai  sumber  yang  diperoleh  dapat  diungkapkan  bahwa kebijakan    publik  dalam    kepustakaan  Internasional  disebut  sebagai  public policy,  yaitu  suatu  aturan  yang  mengatur  kehidupan  bersama  yang  harus ditaati  dan  berlaku  mengikat  seluruh  warganya.  Setiap  pelanggaran  akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan  di  depan  masyarakat  oleh  Lembaga  yang  mempunyai  tugas menjatuhkan sanksi ( Nugroho, 2004).
Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh  Pemerintah,  mengapa  suatu  kebijakan  harus  dilakukan  dan  apakah manfaat  bagi  kehidupan  bersama  harus  menjadi  pertimbangan  yang  holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak  kecil  dan  sebaiknya  tidak  menimbulkan  persoalan  yang merugikan,  walaupun  demikian  pasti  ada  yang  diuntungkan  dan  ada  yang
dirugikan,  disinilah  letaknya  Pemerintah  harus  bijaksana  dalam  menetapkan suatu kebijakan ( Dye, 1992).

## 2. Konsep  Implementasi Kebijakan
Kebijakan publik apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh Pemerintah  yang  dapat  ditetapkan  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan atau dalam policy statement yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan  Pejabat  Politik  dan  Pejabat  Pemerintah  yang  segera  ditindak lanjuti  dengan program-program dan tindakan Pemerintah (Dunn,2003).
a. Model George C. Edwards III
Menurut  George  C.  Edwards  III  (Subarsono,  2005)  model  yang  melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak  faktor  yang  saling  berinteraksi  dan  mempengaruhi  implementasi kebijakan.  Faktor-faktor  tersebut  perlu  ditampilkan  guna  mengetahui bagaimana  pengaruh  faktor-faktor  tersebut  terhadap  implementasi.  Oleh karena  itu,  Edward  menegaskan  bahwa  dalam  studi  implementasi  terlebih dahulu  harus  diajukan  dua  pertanyaan  pokok  yaitu:  Apakah  yang  menjadi prasyarat  bagi  implementasi  kebijakan?  Apakah  yang  menjadi  faktor  utama dalam  keberhasilan  implementasi  kebijakan.  Guna  menjawab  pertanyaan tersebut,  Edward  mengajukan  empat  faktor  yang  berperan  penting  dalam pencapaian  keberhasilan  implementasi.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi keberhasilan  atau  kegagalan  implementasi  kebijakan  yaitu  faktor communication,  resources,  disposition,  dan  bureucratic  structure ( Widodo, 2011).
b. Model Grindle.
Implementasi adalah suatu kebijakan, menurut Grindle ( Wibawa, 1994) sangat ditentukan  oleh  isi  kebijakan  (content  of  public)  dan  konteks  kebijakan (context  of  policy).  Grindle  mencermati  implementasi  kebijakan  dari  sisi pengaruh  lingkungan.  Ide  dasarnya  adalah  pasca  ketika  kebijakan ditransformasikan  menjadi  program  aksi,  akan  tetapi  pelaksanaanya  tidak berjalan  sebagaimana  yang  direncanakan,  dan  sangat  tergantung  kepada  isi dan konteks kebijakannya.
1) Isi kebijakan, mencakup sebagai berikut :
a) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
b) Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
c) Derajat perubahan yang diinginkan.
d) Kedudukan pembuat kebijakan.
e) Siapa pelaksana program
f) Sumber daya yang dikerahkan.
2) Konteks kebijakan, mencakup sebagai berikut :
a) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
b) Karateristik Lembaga dan penguasa.
c) Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.
Ide  dasar  Grindle  tersebut  mengatakan  bahwa  setelah  kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual dan biaya telah disediakan, maka implementasi kebijakan dilaksanakan. Tetapi ini tidak berjalan  mulus,  tergantung  pada  implementasi  dari  program  itu  yang  dapat dilihat  pada  isi  dan  konteks  kebijakannya.  Di  dalam  menformulasikan  suatu kebijakan  hendaknya  di  minimalisir  terjadinya  banyak  kepentingan  yang berbeda yang dipengaruhinya. Dengan demikian, dalam proses implementasi akan  semakin  lebih  baik.  Manfaat  dari  suatu  kebijakan  yang  dapat  diminati secara  realistis  oleh  suatu  kelompok  sasaran  akan  memperoleh  dukungan yang  kuat  dalam  proses  implementasinya,  daripada  suatu  kebijakan  yang memberi manfaat yang kecil kepada kelompok sasaran.
c. Model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017

## 50
Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier ( Wibawa, 1994)melihat implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variable, yaitu: 1). Karakteristik masalah. 2).  Struktur  manajemen  program  yang  tercermin  dalam  berbagai  macam peraturan  yang  mengoperasionalkan  kebijakan,  dan  3).  Faktor-faktor  di  luar peraturan kebijakan.
Dari  berbagai  model-model  implementasi  kebijakan  yang  telah  dijelaskan  di atas  dan  dengan  melihat  subtansi  Kebijakan  Pengelolaan  Kawasan  Terpadu dan    Pendalaman  Alur  Pelayaran  Terhadap  Pembangunan  Kesejahteraan Masyarakat  Nelayan  Di  Kelurahan  Teluk  Air  Kecamatan  Karimun    Kabupaten Karimun, maka penulis tidak memusatkan pada salah satu model akan tetapi dengan  mengambil  beberapa  faktor  yang  dianggap  relevan  berpengaruh terhadap  proses  Implementasi  Peraturan  Daerah  dan  lokasi  yang  dijadikan penelitian  tersebut.  Adapun  beberapa  faktor  yang  dianggap  penulis berpengaruh, antara lain:
1) Komunikasi (diadopsi dari Edward III)
2) Sikap (diadopsi dari Edward III dan Masmanian & Sabatier)
3) Kondisi Ekonomi (diadopsi Masmanian & Sabatier)
4) Sumber Daya (diadopsi dari Grindle dan Edward III)
5) Isi Kebijakan (diadopsi dari Bambang Sunggono)
6) Dukungan (diadopsi dari Bambang Sunggono)
7) Dampak Terhadap Lingkungan.

## 3. Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)
Pembangunan  berkelanjutan  adalah  terjemahan  dari  Bahasa  Inggris sustainable development. Istilah pembangunan berkelanjutan di perkenalkan oleh World Conservation Strategy (strategi konservasi dunia) yang diterbitkan oleh United Nations Environment Programme (UNEP), International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), dan World Wide Found
for  Nature  (WWF)  pada  198.  Pada  1982,  UNEP  menyelenggarakan  siding istimewa  memperingati  10  tahun  gerakan  lingkungan  dunia  (1972-1982)  di Nairobi,  Kenya  sebagai  reaksi  ketidakpuasan  atas  penanganan  lingkungan selama  periode  tersebut.  Dalam  siding  istimewa  tersebut  disepakati pembentukan  Komisi  Dunia  untuk  Lingkungan  dan  Pembangunan  (World Commission  on  Environment  and  Depelopment/WCED).  PBB  memilih  PM Norwegia  Nyonya  Harlem  Brundtland  dan  mantan  Menlu  Sudan  Mansyur Khaled menjadi Ketua dan Wakil Ketua WCED ( Nurman,2015).
Konsep  pembangunan  berkelanjutan  ini  dipopulerkan  melalui  laporan  WCED berjudul  “Our  Common  Future”  (Hari  Depan  Kita  Bersama)  yang  diterbitkan pada  tahun  1987.  Laporan  ini  mendefinisikan  pembangunan  berkelanjutan sebagai  pembangunan  yang  memenuhi  kebutuhan  generasi  saat  ini  tanpa mengurangi  kemampuan  generasi  mendatang  untuk  memenuhi  kebutuhan mereka  sendiri.  Ada  dua  konsep  penting  yang  terkandung  dalam  gagasan tersebut,  yaitu:  Pertama,  gagasan  kebutuhan  khususnya  kebutuhan  esensial kaum  miskin  sedunia  yang  harus  diberi  prioritas  utama.  Kedua,  gagasan keterbatasan  yang  bersumber  pada  kondisi  teknologi  dan  organisasi  sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan masa depan. Jadi, pembangunan ekonomi dan sosial harus dituangkan dalam gagasan  keberlanjutan  disemua  Negara,  baik  Negara  maju  maupun  Negara berkembang.
Indikator konsep pembangunan berkelanjutan tidak akan terlepas dari aspek- aspek  tersebut  di  atas,  yaitu  aspek  ekonomi,  ekologi/lingkungan,  social, politik,  dan  budaya.  Sejalan  dengan  pemikiran  tersebut  Djajadiningrat (Nurman,  2015)  dalam  buku  “Sustainable  Future:  Menggagas  Warisan Peradaban  Bagi  Anak  Cucu,  Seputar  Pemikiran  Surna  Tjahja  Djajadiningrat” menyebutkan,  bahwa  dalam  pembangunan  yang  berkelanjutan  terdapat
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017
aspek  keberlanjutan  yang  perlu  di  perhatikan,  antara  lain:  keberlanjutan ekologis,  keberlanjutan  dibidang  ekonomi,  keberlanjutan  sosial  dan  budaya, keberlanjutan  politik;  dan  keberlanjutan  pertahanan  keamanan.  Selanjutnya Otto  Soemarwoto  dan  Sutisna,  mengajukan  enam  tolok  ukur  pembangunan berkelanjutan secara sederhana yang dapat digunakan baik untuk Pemerintah Pusat  maupun  di  Daerah  untuk  menilai  keberhasilan  seorang  Kepala Pemerintahan dalam pelaksanaan proses pembangunan berkelanjutan, yaitu: pro  lingkungan  hidup,  pro  rakyat  miskin,  pro  kesetaraan  gender,  pro penciptaan  lapangan  kerja,  pro  dengan  bentuk  negara  kesatuan  RI,  dan  anti korupsi, kolusi serta nepotisme
Berbagai  bentuk  pencemaran  lingkungan  dapat  menjadi  indikator  yang mengukur  keberpihakan  Pemerintah  terhadap  lingkungan.  Terkait  dengan tolak ukur pro lingkungan ini, Syahputra mengajukan beberapa hal yang dapat menjadi  rambu-rambu  dalam  pengelolaan  lingkungan  yang  dapat  dijadikan indikator, antara lain:
1) Menempatkan suatu kegiatan dan proyek pembangunan pada lokasi secara benar menurut kaedah ekologi
2) Pemanfaatan  sumber  daya  tabrukan  (renewable  resources)  tidak boleh melebihi potensi lestarinya serta upaya mencari pengganti bagi sumber daya tak tabrukan (nonrenewable resources)
3) Pembangunan  limbah  industry  maupun  rumah  tangga  tidak  boleh melebihi kapasitas asimilasi pencemaran
4) Perubahan  fungsi  ekologis  tidak  boleh  melebihi  kapasitas  daya dukung lingkungan (carryng capacity).
Dalam  mempertimbangkan  keanekaragaman  hayati,  untuk  memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa mendatang. Yang tak kalah pentingnya adalah juga pengakuan dan perawatan  keanekaragaman  budaya  yang  akan  mendorong  perlakukan  yang
merata  terhadap  berbagai  tradisi  masyarakat,  sehingga  dapat  lebih  di mengerti oleh masyarakat.

## PEMBAHASAN
1. Implementasi  Kebijakan  Tentang  Pengelolaan  Kawasan  Terpadu  dan Pendalaman  Alur  Pelayaran  Terhadap  Pembangunan  Kesejahteraan Masyarakat  Nelayan  Di  Kelurahan  Teluk  Air  Kecamatan  Karimun Kabupaten Karimun
Implementasi  Kebijakan  Tentang  Pengelolaan  Kawasan  Terpadu  dan Pendalaman  Alur  Pelayaran  Di  Kabupaten  Karimun,  khususnya  di  Kelurahan Teluk  Air  Kecamatan Karimun dalam  pelaksanaannya tidak  sesuai  kebutuhan maupun pembangunan ekonomi masyarakat Nelayan pesisir pantai yang alat tangkapannya  berupa  sampan  dan  pompon  kecil.  Kebijakan  tersebut  tidak sesuai dengan apa yang dibunyikan dengan praktek di lapangan. Kebijakan ini banyak permainan, dimana pendalaman disini sebagai alasan, sebenarnya itu hanyalah ekspor pasir laut dan bahan galian lainnya  ke Luar Negeri  dan juga Pihak Ketiga. Pihak Ketiga disini sekelompok orang, dengan kata lain dia orang hebat yang punya kepentingan.
Laut  Karimun  sudah  dalam  dan  bisa  dilewati  kapal-kapal  yang  berukuran besar,  tidak  perlu  dilakukan  pendalaman,  karna  alur  kedalaman  di  Karimun masih  layak,  kapal-kapal  besar  sudah  bisa  masuk.  Kebijakan  ini  sebenarnya dibuat  bukan  untuk  kepentingan  pembangunan  ekonomi  masyarakat  yang berkelanjutan, khususnya Nelayan dan kawasan terpadu maupun pendalaman alur  pelayaran,  namun  untuk  kepentingan  tersembunyi  oleh  Pihak  tertentu. Kebijakan ini dibuat atas dasar kelompok elite untuk mengamankan usaha.
Pemerintah  Daerah  Pada  pelaksanaannya  menyerahkan  kepada  Pihak  Ketiga sebagai pengelola, dengan alasan Pemerintah Daerah tidak mempunyai biaya
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017
untuk  mengelola.  Di  samping  itu  yang  menjadi  permasalahan,  bahwa  tidak adanya jaminan subsidi selamanya maupun konvensasi terhadap masyarakat dampak  langsung,  khususnya  masyarakat  Nelayan  Pesisir  sekitar  sebagai pengganti  mata  pencaharian  mereka  yang  merupakan  Nelayan,  masyarakat disini  sah-sah  saja  atas  dasar  penetapan  maupun  pelaksanaannya  kebijakan pendalaman  alur  dan  pengelolaan  kawasan  terpadu  ini,  asalkan  ada  timbal balik  terhadap  mereka  dalam  artian  jaminan  dan/atau  konvensasi  terhadap mereka, untuk anak-anak mereka yang melanjutkan pendidikan hari ini hingga masa akan datang.
Seharusnya  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  juga  Dinas  Perhubungan  menolak dengan  lahirnya  Kebijakan  ini,  karena  konvensasi  pun  tak  ada,  sementara kondisi lingkungan berdampak kepada masyarakat untuk mencari ikan udang. Ini salah satu yang harus diperhatikan dengan serius oleh Pemerintah Daerah, dalam  hal  ini  Dinas  terkait,  jika  kesalahan  seperti  ini  yang  dilakukan Perusahaan  terhadap  masyarakat  tersebut  siapa  yang  akan  bertanggung- jawab.
Semua  Dinas  maupun  Instansi  yang  berkaitan  itu  cuma  bicara  hak  untuk memberikan  rekomendasi,  namun  tidak  ada  rasa  tanggung  jawab  terhadap masyarakat, sehingga kesalahan-kesalahan yang dilakukan dari Perusahaan itu tidak  ada  yang  bertanggungjawab,  namun  hal  ini    berdampak  kepada masyarakat,  dan  kenapa  pelanggaran  ini  bisa  terjadi,  karena  kurangnya pengawasan.
Sementara  itu  kebijakan  ini  tidak  adanya  sinkronisasi  antara  judul  kebijakan dan  kajian  Analisis  Dampak  Lingkungan,  dimana  kebijakannya  tentang Pengelolaan Kawasan Terpadu dan Pendalaman Alur Pelayaran Di Kabupaten Karimun  sedangkan  Kajian  Analisis  Dampak  Lingkungannya  tentang Penambangan Bijih Timah Di Perairan Paya Kundur, jadi semakin jelaslah jika
Kebijakan  tersebut  dinyatakan  asala-asalan,  dan  di  dalam  Analisis  Dampak Lingkungannya  pun  tidak  ada  dijelaskan  jaminan  subsidi  selamanya  maupun konvensasi  terhadap  masyarakat  selama  proses  pelaksanaan  itu  dilakukan, adapun  hanyalah  dilibatkan  beberapa  orang  untuk  di  pekerjakan  di  dalam proses penyedotan timah tersebut.
Selanjutnya Kebijakan ini menjanjikan adanya reklamasi dari hasil pendalaman alur pelayaran, sementara pada kenyataannya selama ini tidak ada namanya reklamasi  di  Karimun  yang  ada  cuma  penimbungan  di  Coastal  Area,  itupun tanah timbunannya berasal dari Bukit-Bukit yang ada di Karimun, bukan dari hasil pasir laut yang dikeruk. Sebenarnya untuk pendalaman itu ada kawasan tertentu, kalau kegiatan itu dilakukan oleh Pemerintah nah material itu tidak bisa dijual, harus dibuang ketempat lain atau dijadikan reklamasi, masalahnya sekarang  tujuan  reklamasi  itu  bukan  untuk  pendalaman  alur,  tetapi  untuk menjual  material  galian  itu,  kalau  kebijakan  ini  memang  targetnya  hanyalah pasir laut untuk di ekspor ke Singapore oleh kelompok tertentu.
Kemudian  tujuan  kebijakan  Pengelolaan  Kawasan  Terpadu  dan  Pendalaman Alur Pelayaran di Karimun ini banyak pertanyaan salah satunya mengarah ke Perda  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah,  seharusnya  Perda  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  dahulu  ditetapkan  baru  Perda  Pengelolaan  Kawasan  Terpadu  dan Pendalaman  Alur  Pelayaran  itu  ditetapkan,  namun  pada  kenyataannya terbalik Perda Pengelolaan Kawasan Terpadu dan Pendalaman Alur Pelayaran dulu  ditetapkan  sementara  Perda  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  ditetapkan belakangan.
Ini  merupakan  salah  satu  kelalaian  dan/atau  kurang  ketelitian  maupun kecermatan Pemerintah Daerah dalam membuat sebuah kebijakan. Nah dari Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  saja  Perda  Pengelolaan  Kawasan  Terpadu  dan Pendalaman Alur Pelayaran ini sudah tidak sesuai, dimana  di Perda  Rencana
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017
Tata  Ruang  Wilayah  menjelaskan  Wilayah  pendalaman  alur  pelayaran  ada kawasan  tertentu,  namun  di  Perda  Pengelolaan  Kawasan  Terpadu  dan Pendalaman  Alur  Pelayaran  berlaku  secara  menyeluruh.  Banyak  sekali kesalahan-kesalahan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  dalam  hal  membuat sebuah  kebijakan  dan  perlu  di  pertimbangkan  kembali  secara  matang.  Di samping  itu  tidak  adanya  pengawasan  ketika  proses  pengerukan  itu dilaksanakan, banyak kapal sedot bodong karena banyak permainan dan yang duduk di Dewan pun banyak tak paham dalam menjalankan sebuah kebijakan.
Seharusnya  disini  adanya  tim  indenpenden  yang  dibentuk  baik  itu  dari Pemerintah,  dari  masyarakat  dan  juga  dari  Perusahan  untuk  mengontrol kegiatan pengerukan itu dilaksanakan. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka setiap  kesalahan-kesalahan  maupun  pelanggaran-pelanggaran  dari  pihak terlaksana  dilapangan  tidak  ada  yang  mengontrol  dan  bertanggungjawab, sehingga dampak rusaknya lingkungan sekitar mata pencaharian masyarakat. Jika  ditinjau  dari  konsep  pembangunan  berkelanjutan,  menurut  Penulis  sah- sah saja Pemerintah untuk membuat kebijakan demi kemajuan pembangunan dan  pertumbuhan  ekonomi  di  Kabupaten  Karimun  hingga  masa  yang  akan datang,  namun  kebijakan  itu  tidaklah  mengorbankan  apa  yang  di  peroleh Kabupaten  Karimun  hari  ini.  Seperti  hasil  laut  yang  berlimpah,  seharusnya dikelola  dengan  sebaik  mungkin  dan  tidak  mengorbankan  hanyalah  untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu, pikirkan hajat hidup orang banyak apalagi  kebijakan  yang  bersentuhan  langsung  dengan  alam  dan  lingkungan sekitar, membutuhkan waktu yang lama untuk kembali seperti semula.
2. Faktor  Yang  Mempengaruhi  Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan Kawasan Terpadu dan Pendalaman Alur Pelayaran di Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun

## a. Komunikasi
Suatu  kebijakan  yang  banyak  melibatkan  banyak  aktor  di  dalamnya, keterpaduan dan pengendalian kebijakan dilakukan untuk mengorganisasikan pihak-pihak yang terlibat melalui komunikasi, sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi selaras dan terpadu. Di samping itu Kebijakan  Pengelolaan Kawasan Terpadu dan  Pendalaman Alur Pelayaran di Kabupaten Karimun khususnya di Kelurahan Teluk Air, pada pelaksanaannya itu terputusnya komunikasi antara Pemerintah dan Pihak Ketiga terhadap masyarakat. Dimana komunikasi yang dilakukan  itu  hanya  sampai  pada  Pihak  Pemarkarsa  (Pihak  Tertentu)  dengan melakukan  pertemuan  melalui  perwakilan.  Dapat  ketahui  bahwa  komunikasi yang dilakukan Pemerintah maupun Pihak Pelaksana terhadap masyarakat itu tidak ada, sehingga wajar disini jika kebijakan ini melahirkan konflik di tengah masyarakat  dan  mereka  menilai  adanya  permainan  disebalik  lahirnya kebijakan ini.
Seharusnya  setiap  kebijakan  maupun  aturan  yang  dibuat  harus  dilakukan public  hearing  (uji  publik)  dengan  kata  lain,  dilakukan  komunikasi  melalui sosialisasi,  dudukkan  masyarakat  adakan  pertemuan  untuk  dijelaskan  tujuan dilahirkan kebijakan ini, dampaknya seperti apa dan jaminan terhadap mereka seperti  apa,  karna  ini  berkaitan  dengan  hak-hak  mereka  sebagai  masyarakat untuk  tahu  menyangkut  hajat  hidup  mereka,  apalagi  kebijakan  ini  berkaitan dengan lingkungan mata pencaharian mereka.
Jika  komunikasi  hanya  sampai  pada  tingkat  perwakilan  saja,  yang  menjadi pertanyaan apakah perwakilan ini menyampaikan langsung atau tidak kepada
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017
masyarakat,  buktinya  disini  masyarakat  tidak  mengetahui,  wajar  saja  jika banyak dugaan yang bernilai negatif dari masyarakat maupun publik. Ini suatu hal  yang  penting  untuk  menjadi  pertimbangan  bagi  Pemerintah  untuk kedepannya  harus  teliti  dalam  mengambil  sebuah  kebijakan,  karena komunikasi  merupakan  faktor  utama  yang  sangat  sinergis  untuk  mendukung pelaksanaan  sebuah  kebijakan,  jika  komunikasi  ini  terputus  maka  setiap apapun yang dikerjakan tidak akan berjalan sebagaimana yang kita harapkan.

## b. Sikap
Merupakan suatu pandangan, orientasi dan nilai-nilai yang diyakini dan dianut baik oleh kelompok sasaran kebijakan maupun Agen Pelaksana, serta tindakan dan  tingkah  laku  yang  ditunjukkan  sebagai  Implementor  dan  nilai-nilai  atau yang dianutnya. Dalam hal ini sikap para kelompok dan/atau pihak pelaksana ketika  melaksanakan  kebijakan  pengelolaan  kawasan  terpadu  dan pendalaman  alur  pelayaran  terhadap  masyarakat  di  Kelurahan  Teluk  Air Kecamatan  Karimun  Kabupaten  Karimun  masih  bersifat  arogan,  belum sepenuhnya  memihak  kepada  masyarakat.  Dimana  dalam  penetapan  saja masyarakat  tidak  sepenuhnya  dilibatkan,  bahkan  masyarakat  tidak  tahu maksud dan tujuan daripada dibuat kebijakan ini untuk apa, karena sistemnya tidak transparan hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang mengetahuinya.  Seharusnya  masyarakat  disini  di  ikut  sertakan,  baik  dimulai dari penetapan kebijakan sampai pada pelaksanaan di lapangan.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Karimun  dalam  hal  ini  selaku  pembuat kebijakan  dengan  menggunakan  sistem  top  down,  mereka  hanya mementingkan kepentingan sebelah pihak dan tidak memikirkan kepentingan masyarakat. Pemerintah disini pura-pura tidak mengetahui dan mereka disini lebih  mementingkan  kepentingan  pribadi  daripada  kepentingan  masyarakat pada umumnya.

## c. Kondisi Sosio Ekonomi
Kondisi  ekonomi  akan  sangat  berpengaruh  terhadap  pencapaian  tujuan  dari implementasi kebijakan, apabila kondisi ekonomi yang baik dapat mendukung implementasi  suatu  kebijakan  dengan  baik.  Karena  kondisi  ekonomi  tempat kebijakan  itu  dioperasikan  akan  mempengaruhi  keberhasilan  implementasi suatu  kebijakan.  Suatu  kebijakan  dapat  berhasil  di  implementasikan  disuatu Daerah  tertentu,  tetapi  gagal  di  implementasikan  di  Daerah  lain,  karena kondisi  ekonomi  yang  berbeda.  Dalam  kebijakan  Pengelolaan  Kawasan Terpadu  dan    Pendalaman  Alur  Pelayaran  di  Kabupaten  Karimun  ini  juga dipengaruhi oleh kondisi dan kemampuan ekonomi masyarakat di Kabupaten Karimun  pada  umumnya,  khususnya  masyarakat  Nelayan  di  Kelurahan  Teluk Air.  Semakin  besar  kontribusi  yang  diberikan  dalam  menunjang  pelaksanaan Pengelolaan  Kawasan  Terpadu  dan  Pendalaman  Alur  Pelayaran,  maka  akan semakin  besar  kemungkinan  keberhasilan  dalam  mengimplementasikan kebijakan tersebut.
Pada  pelaksanaan  kebijakan  pengelolaan  kawasan  terpadu  dan  pendalaman alur pelayaran ini, pada umumnya walaupun tidak semuanya masyarakat yang berada  di  Kabupaten  Karimun  yang  merupakan  masyarakat  Nelayan,  namun sebagian  daripada  itu  merupakan  masyarakat  Nelayan  pesisir  seperti  halnya masyarakat  Nelayan  pesisir  di  Kelurahan  Teluk  Air  yang  berada  di  sekitar lokasi kebijakan ini ditetapkan.
Di  wilayah  ini  masih  banyak  didapati  Nelayan  Pesisir  walaupun  tidak signifikan, dan ekonomi merekapun hanyalah cukup untuk kebutuhan sehari- hari  dan  ada  juga  profesi  pekerjaan  mereka  yang  bukan  Nelayan  seperti GURU,  PNS,  Pengusaha  dan  lain  sebagainya.  Mereka  disini  merupakan Nelayan tradisional yang bisa melautnya hanya Wilayah terdekat saja, karena jenis alat tangkap mereka hanyalah sebuah Sampan dan Pompong Kecil, tidak
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017
berukuran  besar  seperti  Nelayan  lautan  lepas.  Berkaitan  dengan  kebijakan yang  dibuat  Pemerintah  tersebut,  mereka  disini  justru  tidak  bisa  melaut  lagi karena Wilayah tangkap mereka sudah tercemar akibat daripada pengerukan pasir dan penambangan timah yang sebagaimana alasan daripada Pemerintah bahwa pendalaman alur pelayaran.
Pernah  jaring/alat  tangkap  mereka  dilanggar  oleh  kapal-kapal  tersebut, mereka  datang  ke  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan,  Dinas  Perhubungan,  bolak balik,  sampai  hampir  2  (dua)  bulan  untuk  meminta  pertanggungjawaban supaya  jaring/alat  tangkap  mereka  diganti,  namun  tidak  ditanggapi.  Nah kejadian seperti ini belum diperhatikan dengan serius oleh Pemerintah.
Sebenarnya  masyarakat  Nelayan  di  Kabupaten  Karimun  ini,  mereka mempunyai  kemampuan  (skill)  di  bidang  kelautan  khususnya  melaut  dan membudidayakan  potensi  kelautan  yang  ada  di  Kabupaten  Karimun,  namun hal  itu  hanyalah  dipandang  sebelah  mata  oleh  Pemerintah,  adapun  hanya setengah-setengah.  Jika  itu  dilakukan  dengan  serius  oleh  Pemerintah  maka hasil  laut  di  Karimun  akan  terkelola  dengan  baik  dan  termanfaatkan  dengan baik,  sehingga  bisa  menambah  nilai  jual/atau  nilai  ekonomis  daripada  hasil laut  yang  ada di  Karimun  dan pertumbuhan ekonomi  masyarakat  Nelayan  di Karimun  semakin  meningkat  bisa  menambah  devisa  pendapatan  Daerah khususnya Kabupaten Karimun.

## d. Sumber Daya
Suatu  kebijakan  dalam  implementasinya  tidak  akan  mencapai  hasil  atau tujuan  tanpa  didukung  oleh  Sumber  Daya.  Dengan  demikian  implementasi suatu  kebijakan  akan  berhasil  dan  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  apabila tersedia Sumber Daya yang dibutuhkan. Sumber Daya tersebut bisa berwujud Sumber  Daya  Manusia,  yakni  kompetensi  Implementor  dan  Sumber  Daya
Finansial  atau  sarana  prasarana.  Ketersedian  Sumber  Daya  Finansial  atau sarana  prasarana  yang  mencukupi  akan  mendukung  suatu  keberhasilan kebijakan  dan  juga  ketersediaan  Sumber  Daya  Manusia  yang  memadai  dan dapat diandalkan akan sangat menentukan keberhasilan program.
Hal ini terjadi karena Sumber Daya Manusia merupakan unsur pelaksana dari kebijakan baik berupa, perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, pengendalian maupun  penegakkan  terhadap  kebijakan.  Jika  dilihat  dari  Sumber  Daya Manusia yang ada di Kabupaten Karimun sebenarnya sangat memadai, namun tidak  dilibatkan  sepenuhnya.  Karena  yang  dilibatkan  hanyalah  pihak-pihak tertentu yang kemampuannya masih diragukan, sementara yang mempunyai kemampuan khususnya di bidang kelautan tersebut tersingkirkan oleh pihak- pihak  yang  mempunyai  kepentingan  ini.  Secara  tingkat  pendidikan  Sumber Daya  Manusia  di  Kabupaten  Karimun  sudah  bisa  dikatakan  memadai,  cuma tidak  termanfaatkan  dan  tidak  diperhatikan.  Maka  dalam  hal  ini,  wajar  saja jika  setiap  kebijakan  yang  dibuat,  tidak  terlaksana  sebagaimana  yang diharapkan karena secara kompetensi mereka untuk melaksanakan itu masih jauh, sehingga kebijakan yang dibuat sering berbentur dengan kebijakan yang di atasnya dan menyalahi aturan yang ada.

## e. Isi Kebijakan
Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya  apa  yang  menjadi  tujuan  tidak  cukup  terperinci,  sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama  sekali  tidak  ada.  Kedua,  karena  kurangnya  ketetapan  intern  maupun ekstern dari kebijakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga  menunjukkan  adanya  kekurangan-kekurangan  yang  sangat  berarti. Keempat,  penyebab  lain  dari  timbulnya  kegagalan  implementasi  suatu kebijakan  publik  dapat  terjadi  karena  kekurangan-kekurangan  yang
menyangkut  Sumber  Daya-Sumber  Daya  Pembantu,  misalnya  yang menyangkut  waktu,  biaya/dana  dan  Tenaga  Manusia.  Kebijakan  Pengelolaan Kawasan  Terpadu  dan  Pendalaman  Alur  Pelayaran  di  Kabupaten  Karimun tidak  sesuai  dengan  acuan  pembuatan  judul  sebagaimana  Peraturan Perundang-Undangan, itu dapat dilihat di bawah ini:
1) Judul.  Dari  judulnya  saja  sudah  dikatakan  rancu,  seharusnya kebijakan ini terpisah tidak bisa satukan, karena mengandung 2 (dua) jenis  kegiatan  yang  berbeda  dirangkum  di  dalam  sebuah  produk hukum,  adapun  kegiatan  yang  dimaksud  antara  lain;  kegiatan pengelolaan kawasan terpadu dan pendalaman alur pelayaran, maka disitulah  dimanfaatkan  oleh  pihak-pihak  yang  mempunyai kepentingan  untuk  memperkaya  diri  bukan  untuk  pertumbuhan ekonomi  maupun  kesejahteraan  ekonomi  masyarakat  nelayan  di Kabupaten Karimun.
2) Pembukaan
a) Konsiderans.  Pokok  pikiran  yang  terkandung  dala  konsiderans Peraturan  Daerah  Nomor  14  Tahun  2010  Tentang  Pengelolaan Kawasan  Terpadu  dan  Pendalaman  Alur  Pelayaran  cenderung mengedepankan  emosional  dan  lipservice  serta  tidak  mengacu kepada  aspek  filosofis,  yuridis  dan  sosiologis  yang  menjadi latarbelakang pembentukan Peraturan Daerah.
b) Dasar  Hukum.  Tidak  semua  dasar  hukum  yang  mengatur pengelolaan  kawasan  terpadu  dan  pendalaman  alur  pelayaran yang  dicantumkan  di  dalam  Perda  tersebut.  Akibatnya  ada beberapa  klausal-klausal  dalam  Perda  tersebut  bertentangan dengan  Peraturan  yang  lebih  tinggi,  dasar  hukum  yang  tidak dimasukkan  di  dalam  Perda  tersebut  misalnya:  Undang-Undang Nomor 43  Tahun  2008 Tentang  Wilayah Negara,  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1992  Tentang  Perumahan  dan  Pemukiman,
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Navigasi.
3) Batang Tubuh. Sementara itu batang tubuh dalam Peraturan Daerah tersebut  yang  dapat  dinilai  menyalahi  mekanisme  penyusunan Peraturan Perundang-Undangan adalah;
1) Pasal  1.  Kata  atau  istilah  yang  dimuat  dalam  ketentuan  umum yang  tidak  digunakan  berulang-ulang  dalam  Pasal  demi  Pasal
selanjutnya, bahkan kata dan istilah tersebut tidak terdapat dalam materi  muatan  Peraturan  Daerah  diantaranya,  Ayat  (6)  Perairan Pesisir, Ayat (11) Kawasan Strategis Pariwisata, Ayat (14) Kawasan Ekonomi  khusus,  Ayat  (15)  Badan  Hukum,  Ayat  (18)  Penanaman
Modal dan Ayat (20) Hak Pengelolaan “HPL”..
2) Pasal 2 Ayat (3). Yang berbunyi pelaksanaan Pengelolaan Kawasan
Terpadu dan  Pendalaman  Alur  Pelayaran  sebagaimana pada  Ayat
(1) dan Ayat (2) di atas dapat dilaksanakan oleh Pihak Ketiga atas persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Hal  ini bertentangan  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  50  Tahun 2007  Pasal  9  dan  10,  karena  persetujuannya  dari  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  hanya  diwajibkan  untuk  pelaksanaan oleh  Pihak  Ketiga  jika  kegiatan  tersebut  membebani  Daerah, namun belum dianggarkan pada APBD tahun berjalan. Sementara untuk  pendalaman  alur  oleh  Pihak  Ketiga  sebagaimana  dalam Perda  tersebut  tidak  membebani  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun.
3) Pasal 3 Ayat (c). Reklamasi pantai kawasan terpadu sesuai dengan rencana  tata  ruang  wilayah,  sementara  Perda  tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah belum disahkan ketika itu, seharusnya Perda RTRW  dahulu  ditetapkan  baru  Perda  Pengelolaan  Kawasan Terpadu  dan  Pendalaman  Alur  Pelayran  ditetapkan.  Hal  ini  jelas tidak  ada  jaminan  hukum  dan/atau  kepastian  hukum.  Samapai saat  ini  pun  belum  ada  yang  namanya  reklamasi  pantai  di
Kabupaten Karimun.
4) Pasal  4  Ayat  (2).  Berbunyi  tata  cara  dan  persyaratan  teknis penyelenggaraan pendalaman dan pemeliharaan alur pelayaran di perairan Kabupaten Karimun serta kegiatan pengelolaan kawasan terpadu  diatur  dengan  Peraturan  Bupati.  Padahal  tata  cara  dan persyaratan  teknis  penyelenggaraan  pendalaman  alur  dan pemeliharaan  alur  pelayaran  telah  diatur  oleh  Peraturan Perundang-Undangan  yang  lebih  tinggi,  seperti  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2008  Tentang  Pelayaran  dan  Peraturan
Pemerintah Tentang Navigasi.
5) Pasal 6 Ayat (1) huruf b. Berbunyi hasil pendalaman alur pelayaran berupa pasir laut dan akan digunakan untuk reklamasi dan sisanya akan  dikeola  oleh  Pihak  Ketiga  berdasarkan  ketentuan  Peraturan
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017
Perundang-Undangan yang berlaku. Jika ditelaah secara teliti dan mendalam  dikaitkan  dengan  Pasal  9  bahwa  pengawasan  dan pengendalian  kegiatan  pendalaman  alur  pelayaran  oleh Pemerintah Daerah, maka bertentangan dengan pembukaan UUD Tahun  1945.  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  tidaklah bertujuan untuk dirinya sendiri maupun untuk melayani segelintir orang, melainkan untuk memajukan kesejahteraan umum. Begitu juga Pasal 33 Ayat (3) menjelaskan bumi, air serta kekayaan alam yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan dipergunakan sebesarnya untuk kemakmuran rakyat.
6) Pasal 7. Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi jangka waktu pengelolaan dapat diberikan selama 30 (tiga puluh) tahun. Pada ayat ini pilihan kata terminologi serta bahasa hukum tidak jelas dan menimbulkan berbagai  macam  interpretasi  dalam  pelaksanaannya,  karena  kata pengelolaan bisa diartikan pengelolaan kawasan terpadu atau juga pengelolaan  hasil  pendalaman  alur  sebagaimana  Pasal  6  Ayat  (1)
huruf b.
7) Pasal 9. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pendalaman  dan  pemeliharaan  alur  pelayaran  serta  pengelolaan kawasan  terpadu  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah.  Hal  ini bertentangan  dengan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008 Tentang  Pelayaran  pada  Pasal  208  bahwa  yang  berwenang melakukan  pengawasan  pendalaman  alur  dan  pemeliharaan  alur pelayaran  adalah  Syahbandar,  dan  ketika  Penulis  melakukan wawancara dengan Pihak Syahbandar mereka menyatakan bahwa mereka  dari  Pihak  Syahbandar  tidak  dilibatkan  dan  masyarakat pun  tidak  dilibatkan  untuk  mengawasi  ketika  kegiatan  ini dilaksanakan.
8) Pasal  10.  Yang  isinya  menjamin  bahwa  pendalaman  alur  dan kawasan terpadu memberikan manfaat bagi pengembangan sosial dan  ekonomi  masyarakat  untuk  jangka  panjang  dan  menjamin tenaga  kerja  lokal  untuk  dipekerjakan  dalam  kegiatan  dimaksud. Jaminan  ini  belum  sepenuhnya  mampu  akan  dilaksanakan  oleh Pihak  Ketiga,  karena  dalam  Perda  ini  tidak  ada  sanksi  yang diberikan  kepada  Pihak  Ketiga  jika  tidak  melaksanakan  hal tersebut, bahkan yang terjadi dilapangan sampai hari ini pun tidak ada jaminan maupun konvensasi terhadap masyarakat, khususnya
masyarakat  Nelayan  yang  Wilayah  tangkap  mereka  terkena dampak  dari  pada  kegiatan  tersebut.  Seharusnya  betul-betul didudukkan  dan  ditelaah  hal  ini  karena  berkaitan  dengan pembangunan  ekonomi  masyarakat  pada  umumnya  Kabupaten Karimun,  khususnya  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  Nelayan yang ada.
4) Tidak Terpenuhinya Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah Adapun  asas-asas  yang  tidak  terpenuhi  dalam  proses  pembentukan Peraturan  Daerah  tentang  pengelolaan  kawasan  terpadu  dan pendalaman alur pelayaran, antara lain;
1) Kejelasan  Tujuan  Yang  Hendak  Di  Capai.  Sebagaimana  pada umumnya  Perda-Perda  yang  sudah  ada,  pertumbuhan  ekonomi dan  kesejahteraan  masyarakat  selalu  menjadi  alasan,  padahal pendalaman  alur  pelayaran  pada  pelaksanaannya  tidak  ada relevansinya  dengan  ekonomi  kerakyatan  maupun  kesejahteraan masyarakat.  Bahkan  justru  akan  menimbulkan  dampak  negatif terhadap perekonomian masyarakat pesisir atau Nelayan.
2) Kesesuaian  Antara  Jenis  dan  Materi  Muatan.  Bahwa  Peraturan
Daerah  tentang  pengelolaan  kawasan  terpadu  dan  pendalaman alur  pelayaran  tidak  memperhatikan  materi  muatan  yang  tepat dengan jenis Peraturan Perundang-Undangan. Karena pengelolaan kawasan terpadu merupakan pengelolaan kawasan tertentu untuk beberapa jenis kegiatan usaha yang dilakukan di darat, sedangkan pendalaman  alur  pelayaran  adalah  kegiatan  pengerukan  alur pelayaran  untuk  keselamatan  pelayaran  yang  dilakukan  didasar
laut.
3) Dapat  Dilaksanakan.  Pelaksanaan  pendalaman  alur  pelayaran sudah  dilaksanakan,  karena  hasil  pengerukan  akan  pasir  laut  dan timah  bahkan  bukan  tidak  mungkin  bahan  galian  ikutan  lainnya seperti  emas,  sehingga  banyak  Pihak  Ketiga  yang  melaksanakan kegiatan  tersebut  untuk  meraih  keuntungan  atas  kekayaan  alam yang  dikeruknya.  Sementara untuk pengelolaan kawasan  terpadu masih  tanda  tanya  karena  tujuan  investor  bukan  untuk mereklamasi,  namun  untuk  menguasai  lahan  yang  kemudian dipasarkan  kepada  pihak  lain  untuk  membangun  dan mengembangnya.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017
66
4) Kedayagunaan  dan  Kehasilgunaan.  Kegiatan  dan  isi  Peraturan Daerah  tentang  pengelolaan  kawasan  terpadu  dan  pendalaman alur  pelayaran  tidak  benar-benar  dibutuhkan  dan  bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat.
5) Kejelasan  Rumusan.  Pada  Peraturan  Daerah  tentang  pengelolaan kawasan  terpadu  dan  pendalaman  alur  pelayaran  terdapat  kata- kata  atau  kalimat  yang  mubazir  dan  hal-hal  yang  mestinya dimasukkan  namun  tidak  dimasukan.  Artinya  Peraturan  Daerah tentang  pengelolaan  kawasan  terpadu  dan  pendalaman  alur pelayaran  tidak  memenuhi  persyaratan  teknis  penyusunan Peraturan  Perundang-Undangan,  sistematika,  dan  pilihan  kata atau  terminologi,  serta  bahasa  hukumnya  kurang  jelas  dan dimengerti, sehingga menimbulkan berbagai macam interprestasi di tengah kehidupan masyarakat.
6) Keterbukaan.  Di  dalam  proses  pembentukan  Peraturan  Daerah tentang  pengelolaan  kawasan  terpadu  dan  pendalaman  alur pelayaran  dimulai  dari  perencanaan,  persiapan,  penyusunan,
pembahasan,  pelaksanaan  tidak  bersifat  transparan  dan  terbuka. Dengan  demikian  masyarakat  tidak  diberikan  kesempatan  yang seluas-luasnya  untuk  memberikan  masukan  dalam  proses pembuatan  Peraturan Perundang-Undangan.  Sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 huruf g yang dalam penjelasannya  berbunyi  bahwa  dalam  proses  pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan  mulai  dari  perencanaan, persiapan,  penyusunan,  pembahasan  dan  pelaksanaan  bersifat transparan  dan  terbuka.  Dengan  demikian  seluruh  lapisan masyarakat  mempunyai  hak  dan  kesempatan  yang  luas  untuk memberikan  masukan  dalam  proses  pembuatan  Peraturan Perundang-Undangan  dalam  hal  ini  Peraturan  Daerah  tentang pengelolaan  kawasan  terpadu  dan  pendalaman  alur  palayaran  di Kabupaten Karimun.

## f. Dukungan Publik
Pelaksanaan  suatu  kebijakan  publik  akan  sangat  sulit  apabila  pada pengimplementasiannya  tidak  cukup  dukungan  publik  untuk  pelaksanaan kebijakan  tersebut.  Begitu  juga  sebaliknya,  jika  kebijakan  publik  mendapat
dukungan  publik  yang  kuat,  maka  kebijakan  publik  tersebut  akan  mudah dalam  pengilmplementasiannya.  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Nomor  14 Tahun  2010  Tentang  Pengelolaan  Kawasan  Terpadu  dan  Pendalaman  Alur Pelayaran  Di  Kabupaten  Karimun  pada  pelaksanaannya  tidak  sepenuhnya mendapat  dukungan  publik,  adapun  hanya  kelompok-kelompok  orang tertentu  saja,  dengan  kata  lain  kelompok  orang  yang  mempunyai kepentingan.  Mengapa  demikian,  karena  Peraturan  Daerah  ini  pada pelaksanaannya  tidak  transparan  dan  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat.  Peraturan  Daerah  ini  hanya  untuk  kepentingan  mengamankan usaha  tersembunyi  oleh  kelompok  tertentu,  bukan  untuk  kepentingan pembangunan  ekonomi  masyarakat  daerah  yang  berkelanjutan,  khususnya masyarakat Nelayan.
Sebenarnya,  pada  umumnya  masyarakat  mendukung  atas  kebijakan  yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Karimun maupun pelaksanaannya dikelola oleh  Pihak  Ketiga,  jika  memang  untuk  pembangunan  yang  berkelanjutan  di Kabupaten Karimun, namun harus jelas tujuannya apakah benar-benar untuk pembangunan atau hanya pesanan kelompok kepentingan itu tadi. Di samping itu  harus  jelas  pula  jaminan  maupun  konvensasi  terhadap  masyarakat, khususnya  masyarakat  Nelayan  yang  terkena  imbas  daripada  pelaksanaan kegiatan pengerukan tersebut.
Selama  ini  masyarakat  menolak  karena  tidak  ada  kejelasan  jaminan  maupun konvensasi terhadap mereka, dan tidak jelas pula keberadaan Pihak Pengelola tersebut. Jika hal tersebut semuanya jelas dan transparan, memang kebijakan ini  untuk  pembangunan  Kabupaten  Karimun  yang  berkelanjutan  dan khususnya ekonomi masyarakat Nelayan, maka masyarakat sepenuhnya akan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017
68
3. Dampak  Pengilmplementasian  Kebijakan  Tentang  Pengelolaan  Kawasan Terpadu  dan  Pendalaman  Alur  Pelayaran  Terhadap  Pembangunan Kesejahteraan  Masyarakat  Nelayan  Di  Kelurahan  Teluk  Air  Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun
Dampak  merupakan  suatu  pengaruh  yang  terjadi,  atau  sebab  akibat  yang terjadi daripada kebijakan yang telah ditetapkan, dalam hal ini dampak positif dan negatif Kebijakan Pengelolaan Pengawasan Terpadu dan Pendalaman Alur Pelayaran Terhadap Lingkungan, seperti pembangunan ekonomi kesejahteran khsusnya  masyarakat  Nelayan  di  Kelurahan  Teluk  Air  Kecamatan  Karimun Kabupaten Karimun.
Kebijakan  pengelolaan  kawasan  terpadu  dan  pendalaman  alur  pelayaran dapat  dilihat  dari  dua  disisi  dampak,  ada  plus  dan  ada  minusnya,  dari  sisi positifnya  melihat  tata  ruang  di  Tanjungbalai  Karimun  ini  awalnya  konsep Kecamatan  dan/atau  Kota  Lama,  kemudian  Daerah  kita  ini  daerah  pesisir, untuk itu perlunya di lakukan reklamasi karna wilayahnya kecil, kemudian dari sisi  negatifnya  itu  tadi  dampaknya  kemasyarakat,  khususnya  masyarakat Nelayan,  kemudian  timbul  pertanyaan  yang  dikeruk  itu  apa,  dan  pasirnya dilarikan  kemana,  nah  disitu  agak  kesulitan  karena  aturannya  tak  ada sinkronisasi,  semuanya  berbentur,  dampaknya  penyerapan  anggaran  Daerah tidak jalan.
Dampak sosial itu terasa akibat dari kebijakan ini, contoh kalau dulu Nelayan, bisa kirim anaknya yang sekolah di luar 1 juta per/bulan sekarang tak bisa lagi, karena  ikan  dah  susah  dicari,  dulu  anaknya  fokus  sekolah  dikarenakan kegiatan pengerukan ini, sehingga anak dia tidak fokus sekolah maupun kuliah harus memikirkan bagaimana mencari biaya sekolah sehingga harus bekerja.
Hal tersebutpun sama halnya dengan apa yang disampikan masyarakat sekitar mengatakan  bahwa  dampaknya  sangat  berpengaruh  terhadap  hasil  tangkap,
karena rusaknya ekosistem dan karang-karang, ditambah akibat tercemarnya air dikarenakan penyedotan sehingga ikan dan hasil tangkap menjadi hilang.
Dari  beberapa  penjelasan  di  atas,  dapat  dianalisa  bahwa  terdapat  dua  sisi dampak yang terjadi, dari sisi positifnya memang dikarenakan Karimun butuh pembangunan  yang  berkelanjutan  dan  perlunya  dilakukan  reklamasi,  namun dari  hasil  pengamatan  Penulis  dengan  melihat  di  lapangan,  maupun  dari penjelasan  responden  bahwa  kebijakan  ini  lebih  besar  berdampak  negatif kepada  ekonomi  masyarakat,  khususnya  Nelayan  dan  lingkungan  sekitar dalam hal ini Kelurahan Teluk Air, karena kebijakan ini bersentuhan langsung dengan mata pencaharian dan hasil tangkapan Nelayan dan berdampak pada penghasilan  mereka.  Untuk  itu  sangat  dibutuhkan  kematangan  dalam pengkajian  dari  segala  aspek  untuk  melaksanakan  sebuah  kebijakan,  agar tidak  memihak  kepada  satu  sisi,  dalam  hal  ini  Pemerintah  harus  memikirkan bagaimana  langkah  terbaik  dan/atau  solusi  agar  dampak-dampak  tersebut bisa  diminimalisir,  agar satu  sama  lainnya bisa  seimbang  dan  sejalan dengan kata lain check and balance.

## KESIMPULAN
Kebijakan  Pemerintah  Kabupaten  Karimun  dengan  mengeluarkan  Peraturan Daerah  Kabupaten  Karimun  Nomor  14  Tahun  2010  Tentang  Pengelolaan Kawasan  Terpadu  Dan  Pendalaman  Alur  Pelayaran  Di  Kabupaten  Karimun pada pengimplementasian di lapangan tidak sesuai dengan peruntukkannya.
Hal  tersebut  dimana  kebijakan  ini  hanyalah  dalih  atau  alasan  Pemerintah untuk  melakukan    pengerukan  pasir,  penambangan  timah  dan  bahan galiannya untuk di ekspor ke Luar Negeri oleh Pihak tertentu yang mempunyai kepentingan,  bukan  untuk  kepentingan  pengelolaan  kawasan  terpadu  dan
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017
pendalaman  alur  pelayaran  maupun  kepentingan  pembangunan  ekonomi masyarakat  di  Kabupaten  Karimun  pada  umumnya,  khususnya  masyarakat Nelayan  Pesisir  yang    berada  di  Kelurahan  Teluk  Air  di  Kecamatan  Karimun. Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan Kawasan Terpadu dan Pendalaman Alur Pelayaran  tersebut:
a. Komunikasi.  Komunikasi  langsung  yang  dilakukan  Pemerintah  maupun Pihak  Pengelola  terhadap  masyarakat,  adapun  hanya  sampai  pada Pemerintah  Kecamatan  dan  Perwakilan  seperti  RT  dan  RW,  sehingga masyarakat tidak mengetahui tujuan dilahirkan Peraturan Daerah ini.
b. Sikap.  Sikap  para  pelaksana  kebijakan  masih  bersifat  arogan  tidak berorientasi  kepada  masyarakat,  berorientasi  kepada  aspek  lingkungan namun lebih memihak kepada kelompok-kelompok kepentingan.
c. Kondisi Sosio Ekonomi. Kondisi sosio ekonomi masyarakat di Kabupaten Karimun,  khususnya  di  Kelurahan  Teluk  Air  rata-rata  merupakan Nelayan  walaupun  tidak  semuanya  nelayan.  Akibat  daripada  kebijakan ini  dan  menurunnya  tingkatperekonomian  mereka  tidak  sedikit  yang menggantikan  profesi  mereka  dengan  mencari  pekerjaan  lain,  tidak sedikit juga yang menjadi pengangguran dan ada juga yang masih tetap bertahan menjadi nelayan.
d. Sumber  Daya.  Sumber  Daya  Manusia  yang  ada  di  Kabupaten  Karimun sangat  banyak  yang  memadai,  namun  tidak  tidak  dimanfaatkan  oleh Pemerintah  Kabupaten  Karimun,  begitu  juga  dengan  Sumber  Daya Alamnya  yang  melimpah,  namun  tidak  dikelola  dengan  baik,  adapun hanya dipandang dengan sebelah mata dan dikerjakan dengan setengah hati.
e. Isi  Kebijakan.  Masih  samarnya  isi  kebijakan  yang  penuh  dengan  tanda tanya sehingga menimbulkan berbagai polemik ditengah masyarakat.
f. Dukungan  Publik.  Peraturan  Daerah  ini  tidak  sepenuhnya  mendapat dukungan  publik,  adapun  itu  hanyalah  dari  kelompok  atau  pihak tertentu yang mempunyai kepentingan.
Dampak daripada kebijakan ini sangat berpengaruh kepada mata pencaharian para  Nelayan,  seperti  hasil  tangkapan  para  nelayan  berkurang,  rusaknya ekosistem  lingkungan  laut  dan  sumber  biota  yang  ada  di  laut  Kabupaten Karimun.  Di  samping  itu  tidak  adanya  jaminan  subsisi  selamanya  maupun konvensasi oleh Pihak Ketiga terhadap masyarakat, khususnya Nelayan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abidin  Zainal    Said,  2004.  Kebijakan  Publik,  Jakarta,  Tim    penerbit  yayasan Pancur Siwa.
Affifudin,  2012.  Pengantar  Administrasi  Pembangunan,  Konsep,  Teori,  dan Implikasinya Di Era Reformasi, Alfabeta, CV. Bandung.
Anwar Hanim, 2004. Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Gelora Madani Pres.
Buku  Pedoman  Penulisan  Tesis  Progam  Studi  Magister  Ilmu  Pemerintahan. Universitas Islam Riau Pekanbaru. 2014.
Bungin,  Burhan,  2010.  Penelitian  Kualitatif  Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
Danin, Sudarman. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia. Dunn, William, 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, terjemahan Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Dye Thomas R, 1992. Understanding Public Policy Englewood Cliffs : Prentice Hall Inc.
Hamin Anwar, 2004. Sendi-Sendi Hukum Administrasi  Negara, Jakarta: Glora Madani Press.
Inu Kencana. S, 2002. Sistem Pemerintahan Indonesia (edisi revisi), Bandung,
PT. Rineka Cipta.
Islamy,    M  Irfan,  2003.  Prinsip-Prinsip  Perumusan  Kebijaksanaan  Negara,
Jakarta Bumi Aksara.
Jones, O, Charkles, 1996. Pengantar Kebijakan Publik, Raja Grafindo Persada,
Jakarta
Muhadam  Labolo,  2011.  Memahami  Ilmu  Pemerintahan  Suatu  Kajian  Teori Konsep dan Pengembanganya,  Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Ndraha,  Taliziduhu,  2003.  Kybernology  (Ilmu  Pemerintahan Baru),  Jilid1,
Yogyakarta, PT Rineka Cipta.
Nugroho  Riant  D,  2004.  Kebijakan  Publik  Formulasi,  Implementasi  dan Evaluasi, Jakarta, PT. Elex Media Kompputindo.
Nugroho  &  Rochimin  Dahuri,  2004.  Pembangunan  Wilayah  Perspektif Ekonomi Sosial dan Lingkungan. Jakarta. LP3SE.
Nugroho, Riant D, 2006. Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang,
Elex Media Komputindo, Gramedia Jakarta.
Nurman,  2015.  Strategi  Pembangunan  Daerah.  PT  RajaGrafindo  Persada. Jakarta.
Noeng  Muhajir,  2000.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Rake  Sarasin.
Yogyakarta.
Nyimas  Dwi  Dkk,  2004.  Kebijakaan  dan  Manajemen  Pembangunan  Wilayah,
YPAI. Jogyakarta.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017
Prayudi, 2001. Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia Siangarimbun, Masri. & Effendi Sofian,1989. Metode Penelitian Survai, LP3ES.
Jakarta.
Sudarmo,  2008.  Goverment  Solo‘S  Street  Seller:  Critical  Analysis  Based  on
Empirical research. Fliends University, Adelide, Australia.
Solichin  Abdul  Wahab,  1991.  Analisis  Kebijaksanaan  Negara,  Bumi  Aksara,
Jakarta.
Syafe’i,  Inu  Kencana,  2002.  Penghantar  Ilmu  Pemerintahan,  Bandung,  PT. Eresco.
Taringan, R, 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah, Jakarta. Bumi Aksara. Vreede,  Cora, 2008. Sejarah  Perempuan  Indonesia  Gerakan  Dan  Pencapaian,
Jakarta. Komunitas Bambu.
Wahab,  Solichin  Abdul.  2004.  Analisis  Kebijakan.  dari  Formulasi  ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Sinar Grafika, Jakarta.
Widodo, Joko, 2001, Good Governance, Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi, Insan Cendekia, Surabaya.
Wibawa,  Samudra,  1991.  Kebijakan  publik  Proses  dan  Analisis,  Intermedia Jakarta,
Wibawa,  Samudra,  1994.  Evaluasi  Kebijaksanaan  Publik,  RajaGrafindo Persada. Jakarta.
Winarno,  Budi,  2002.  Teori  dan  Proses  Kebijakan  Publik,  Media  Presindo, Yogyakarta.
Winarno Surachmad, 1989. Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode teknik, Tarsito, Bandung.
Winarno  Surachmad,  1989.  Pengantar  Penelitian  Ilmiah  Dasar.  Jakarta:
Erlangga.
Lexy  J.  Moleong   2009,  Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Bandung:  PT Remaja Rosda karya.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan
Perundang-Undangan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  Tentang  Pembagian  Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 Tentang  Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  PM.  52  Tahun
2011 Tentang Pengerukan dan Reklamasi
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  PM.  68  Tahun 2011 Tentang Alur Pelayaran Di Laut
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  PM.  52  Tahun 2012 Tentang Alur-Pelayaran Sungai dan Danau.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karimun  Nomor  14  Tahun  2010  Tentang Pengelolaan Kawasan Terpadu dan Pendalaman Alur Pelayaraan.
Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten  Karimun Tahun 2011-2031.
Studi  ANDAL  Penambangan  Bijih  Timah  Di  Perairan  Paya  Kundur  Kabupaten
Karimun Provinsi Kepulauan Riau.
Karimun Dalam Angka Tahun 2015.

## Sumber Website, Internet dan  Surat Kabar
Mudjia  Rahardjo,  Triangulasi  Dalam  Penelitian  Kualitatif,  http://mudjia rahardjo.com/artikel/270.html?task=view,diakses.tanggal/03/April/ 2016 http://terkininews.com/opini/1486-meninjau-kembali-perda-pendalaman- alur.html Oleh Ing Iskandarsyah Wakil Ketua III DPRD Propinsi Kepulauan Riau.  Selasa,  27  April  2010  -  00:00  WIB.  Diakses  pada  10  Maret  2015 Pukul 20.00 wib.
https://boedaxbentenx.wordpress.com/2012/05/13/menyikapi-perda-no-14- tahun-2010-tentang-pengelolaan-kawasan-terpadu-dan-pendalaman- alur-pelayaran/di akses pada tanggal 20 Agustus 2015.
http://www.haluankepri.com/karimun/10629-rencana-pendalaman-alur-di- karimun-masih-prokontra.html.  Bupati  Karimun  Nurdin  Basirun.  Kamis,
07 April 2011. diakses pada tanggal 20 Agustus 2015