PRANATA PRANATA H U K U M H U K U M JURNAL ILMU HUKUM I KETUT SEREGIG

## ERLINA, B

## MUHAMMAD RAFI
DARAJATI DAN

## MUHAMMAD SYAFEI
RISTI DWI RAMASARI DWI PUTRI
MELATI
OKTA AINITA NITA RIA ANGKASA
FATHUR RACHMAN 1-12 13-20 21-33 34-43 44-53 54-63 64-72

## Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 12 Nomor 2 Juli 2017 ISSN 1907-560X
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu
hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat,
maupun perorangan yang berminat terhadap bidang
hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat
dalam jurnal ini.
Melalui PRANATA HUKUM diharapkan tejadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

## Alamat Redaksi

## PRANATA HUKUM

## Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng
Bandar Lampung
Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261 Email: pranatahukum@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com
JURNAL
T A HUKUM V OLUME 12 NOMOR 2 - JULI  2017 73-81 Analisis Yuridis Diskresi Kepolisian Dalam Penerapan Diversi
Analisis  Penyelesaian  Sengketa  Terhadap  Anak  Yang
Melakukan  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Sewa Menyewa  Antara  Pemilik  Bangunan  Dengan  Pt.
Indomarco Prismatama
Konsep United Nations Global Compact Dalam Isu Hak Asasi  Manusia  Untuk  Terwujudnya Corporate
Sustainability Analisis Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Atas
Tanah  Bagi  Warga  Negara  Asing  Dengan  Cara Pelangsungan  Perkawinan  Dengan  Warga  Negara Indonesia
Implementasi Penanganan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  Terhadap  Perempuan  Berdasarkan
Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2004  Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Analisis  Fungsi  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Dalam Penertiban  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  Berdasarkan Peraturan  Daerah  Kota  Bandar  Lampung  Nomor  08
Tahun  2000  Tentang  Pembinaan  Umum,  Ketertiban, Keamanan,  Kebersihan,  Kesehatan  Dan  Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung
Development Of Investment In Indonesia
Implementasi  Penegakan  Hukum  Bagi  Pengedar Narkotika Di Indonesia
ISSN 1907-560X
PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung
Terbit pertama kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, setiap Januari dan Juli

## PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung
KETUA PENYUNTING Dr. Erlina B., S.H., M.H.

## WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.
PENYUNTING PELAKSANA Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum. Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H. Benny Karya Simantar, S.H., M.H. Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, S.H., M.H. Melisa Safitri, S.H., M.H

## PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung) Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret) Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (UIN Raden Intan Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Alamat:
Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 89 Gedongmeneng, Bandar Lampung Telp: 0721-789825  Fax: 0721-770261
Alamat Unggah Online: http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/

## ISSN 1907-560X
Email: pranata.hukum@yahoo.com dan tamirusli963@gmail.com
Penulisan  hasil  penelitian  terdiri  dari  4  (empat)  bab,  yaitu:  Bab  I Pendahuluan  (Latar  Belakang  dan  Rumusan  Masalah),  Bab  II  Metode Penelitian,  Bab  III  Hasil  Penelitian  dan  Analisis,  Bab  IV  Penutup (Kesimpulan dan Saran).

## KONSEP UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT DALAM ISU HAK ASASI MANUSIA UNTUK TERWUJUDNYA CORPORATE SUSTAINABILITY
Muhammad Rafi Darajati Dan Muhammad Syafei Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak email: rafidarajati@gmail.com, msyafei300@gmail.com

## ABSTRACT
The presence of multinational corporations as one subjects of international economic law has had a significant influence  in  international economic relations. A  corporation certainly  can give a big contribution in social, economic, and cultural progress. But, on the other side, we are also faced by many processes which bring adverse impact to societies, loss the sources of the  society  life  or  at  more  serious  level  is  the  violations  of  human  rights  in  the  sector  of corporate activity. This article aims to see how the international community’s effort in issues related to the company in the business filed when dealing with human rights. One of efforts undertaken by the international community was made an initiative name with United Nations Global  Compact.  Author  use  juridical-normative  research  method  with  literature  studies. According to the result of studies, can be seen that the ultimate goal of initiative is to create a sustainable world economy. By the presence of this initiative, we hope that businesses which run  a  multinational  company  may  enforce  the  values  and  principles  that  have  been established in United Nations Global Compact, on of which is the respect of human rights. Key Word: Business, Human Rights, United Nations Global Compact.

## A. PENDAHULUAN
Doktrin  yang  mula-mula  lahir  pada abad  ke-19  menganggap  hanya  negaralah sebagai  subjek  hukum  internasional  satu- satunya.Doktrin  ini  pula, individu bukanlah penanggung  hak  atau  kewajiban  yang  lahir secara  langsung  dari  hukum  internasional. Apabila  aturan-aturan  hukum  internasional melahirkan  suatu  hak  yang  memberi perlindungan  kepada  individu,  maka  ia hanya dapat memiliki atau mempertahankan haknya apabila ada dukungan dari negaranya.  Namun  demikian,  terjadinya perubahan-perubahan dalam pola-pola hubungan  internasional  dari  abad  ke  abad sedikit  banyak  menggoyahkan  doktrin tersebut.Hubungan-hubungan  internasional juga hubungan ekonomi internasional dewasa  ini  bukan  saja  didominasi  oleh
negara.Ada  juga  subjek-subjek  hukum selain  negara  yang  dari  waktu  ke  waktu aktif melakukan hubungan ekonomi internasional.  (Huala Adolf, 2003: 61).
Salah  satu  subjek  hukum  yang dimaksud tersebut adalah perusahaan khususnya perusahaan transnasional.Pemikiran  ini  timbul  oleh karena  pengaruh  perusahaan  multinasional pada negara-negara, terutama negara-negara berkembang dan negara-negara terbelakang. Bentuk  pengaruh  perusahaan  multinasional terutama oleh karena modal yang dimilikinya dan pengaruh luasnya territorial perusahaan multinasional karena perusahaan  mutliasional  memiliki  cabang diberbagai  negara,  selain  itu  perusahaan multinasional juga merupakan faktor
pendukung  meningkatnya  sektor  ekonomi di  suatu  negara,  oleh  karenanya  banyak diantara  perusahaan  multinasional  ini  yang sangat kuat dan mempengaruhi perekonomian terutama negara-negara. (Boer  Mauna,  2013:  716).Peran  dan keberadaan  dari  perusahaan  multinasional telah digambarkan The Economist bahwa: “ many people now think of multinationals  as  more  powerful  than nation  states,  and  see  them  as  bent  on destroying  livelihoods,  the  environment, left-wing political opposition and anything  else  that  stands  in  the  way  of their profits ”. (Huala Adolf, 2005: 71).
Perusahaan  transnasional  sebagai subjek hukum ekonomi internasional sebenarnya  dapat  pula  digolongkan  ke dalam  individu  dengan  arti juridicial person . Juridical person adalah badan hukum atau perusahaan.Pengkajian terhadap  perusahaan  multinasional  sebagai subjek hukum ekonomi internasional merupakan  fenomena  baru  yang  mulai berkembang  sejak  akhir  abad  ke-19.Namun pengkajiannya baru mulai serius diperhatikan  setelah  Perang  Dunia  II. Perusahaan transnasional didefinisikan oleh the United Nations Commission on International  Trade  Law (UNCITRAL) sebagai:
“ the  term  multinational  enterprise  is used  in  a  broad  sense  and  includes enterprises  which  through  branches, subsidiaries  or  affiliates  or  other establishments  engage  in  substantial commercial or other economic activities in states (host states) other than the state or  states  in  which  decision  making and/or  control  is  centred  (the  home state)” .   (Huala Adolf, 2005: 71).
Suatu  perusahaan,  seharusnya  tidak hanya  berfokus  pada  laba  saja,  melainkan
juga  harus  fokus  pada  tanggung  jawab sosial  mengenai  isu-isu  tertentu  misalnya hak  asasi  manusia.Berbicara  mengenai tanggung  jawab  sosial  perusahaan,  maka tidak  bisa  dilepaskan  dari  peran  strategis dunia  usaha  sebagai  salah  satu  poros perubahaan.Dunia  usaha  telah  memberikan kontribusi  yang  besar  dalam  kemajuan- kemajuan  sosial,  ekonomi  dan  budaya. Namun di sisi lain, dalam waktu yang sama kita  juga  dihadapkan  berbagai  proses marjinalisasi  terhadap  sebagian  masyarakat akibat  pembangunan  dan  industri  aliansi, yang  menghadirkan  dampak-dampak  tidak menguntungkan  bagi  masyarakat,  berupa terabaikannya hak-hak masyarakat, hilangnya sumber-sumber kehidupan masyarakat,  atau  pada  tingkat  yang  lebih serius  terjadinya  berbagai  pelanggaran  Hak Asasi  Manusia  (HAM)  di  sektor  kegiataan korporasi, seperti: kasus hubungan industrial  dan  hak-hak  pekerja,  kerusakan lingkungan  dan  hak-hak  masyarakat  adat, privatisasi  sektor  publik,  dan  perlindungan hak-hak ulayat masyarakat adat.
Salah satu upaya masyarakat internasional  di  dalam  permasalahan  yang terkait  antara  perusahaan  dalam  bidang bisnis  ketika  bersinggungan  dengan  HAM adalah  dibuatnya  suatu  inisatif  yang bernama
United Nations Global
Compact .Dalam United  Nations  Global Compact ini tedapat empat pilar yang salah satunya  adalah  pilar  HAM.  Penulisan  ini akan  memfokuskan  mengenai  pilar  HAM yang  terdapat  di  dalam United  Nations Global  Compact yakni  di  dalam  prinsip pertama dan prinsip kedua.

## II. METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian yang digunakan  adalah  yuridis  normatif.  Yuridis normatif  adalah  penelitian  yang  dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau
data  sekunder  sebagai  bahan  dasar  untuk
diteliti dengan cara mengadakan penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan  yang  diteliti.    (Soerjono Soekanto  dan  Sri  Mamuji,  2006:  13). Penelitian  ini  memiliki  sifat  deskriptif analitis.  Deskriptif  analitis  mempunyai  arti bersifat menggambarkan sebagaimana adanya  untuk  kemudian  dilakukan  analisis terhadap  data  tersebut  berdasarkan  kaidah- kaidah  yang  relevan.    (Soerjono  Soekanto dan  Sri  Mamuji,  2006:  50).    Suatu penelitian  deskriptif  analitis  dimaksudkan untuk  memberikan  gambaran  secara  jelas dan menyeluruh mengenai berbagai dampak negatif  yang  ditimbulkan  dari  berjalannya bisnis  yang  dilakukan  oleh  perusahaan multinasional khususnya terhadap isu penghormatan  HAM  lalu  akan  dikaitkan analisisnya  dengan  upaya  yang  dilakukan masyarakat  internasional  untuk  mengatasi permasalahan tersebut.

## III. PEMBAHASAN Hak Asasi Manusia
Hak  asasi  manusia  adalah  hak-hak yang  dimiliki  manusia  semata-mata  karena ia  manusia.  Umat  manusia  memilikinya bukan  karena  diberikan  kepadanya  oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnyasebagaimanusia. (Jack Donnely, 2003: 7).
Dalamartiini,makameskipunsetiaporangterla hir  dengan  warna  kulit,  jenis  kelamin, bahasa,  budaya  dan  kewarganegaraan  yang berbeda-beda,iatetapmempunyaihak- haktersebut.Inilahsifatuniversaldarihak-  hak tersebut.Selain  bersifat  universal,  hak-hak itu  juga  tidak  dapat  dicabut  ( inalienable ). Artinya  seburuk  apapun  perlakuan  yang telah  dialami  olehseseorang  atau  betapapun bengisnya  perlakuan  seseorang,  ia  tidak
akan berhenti menjadi
manusiadankarenaitutetapmemilikihak- haktersebut.Dengankatalain,hak-hak itu
melekat pada dirinya sebagai makhlukinsani.
Hak  asasi  manusia  (HAM)  pada prinsipnya  merupakan  hak  dasar,  hak kodrati, dan  hak  fundamental  yang dimiliki oleh  manusia  sejak  dilahirkan.Hak  tersebut melekat  pada  manusia  yang  diberikan  oleh Tuhan  bukan  dari  masyarakat  maupun  dari negara.Dikarenakan  bersifat  fundamental itu  maka  baik  masyarakat  maupun  negara pada  khususnya  harus  menghormati  ( to respect ), memenuhi ( to fulfill ), dan melindungi ( to protect ) HAM tersebut. Pada aspek penghormatan maka negara diharuskan untuk tidak mengambil langkah- langkah  yang  akan mengakibatkan  individu atau kelompok gagal meraih atau memenuhi hak-haknya.  Sementara  pemenuhan  adalah bagaimana negara harus mengambil tindakan  legislatif,  administratif,  anggaran, yudisial  atau  langkah-langkah  lain  untuk memastikan  terealisasikannya  pemenuhan hak-hak.Sedangkan  perlindungan  adalah bagaimana  negara  melakukan  kebijakan guna mencegah dan menanggulangi dilakukannya  pelanggaran  sengaja  atau pembiaran.  (United Nations Human Rights Office  International  Human  Rights  Law, http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInter est/Pages/InternationalLaw.aspx,).
HAM  merupakan  isu  yang  semakin berkembang  seiring  dengan  berjalannya waktu.  Istilah  HAM  ini  sendiri  pada awalnya  digunakan  dan  dimaknai  secara berbeda di setiap negara. Pada abad 18, oleh Thomas Jefferson yang merupakan penggagas Declaration  of  Independence Amerika Serikat, lebih menggunakan istilah natural  rights untuk  merujuk  pada  hak dasar  yang  dimiliki  oleh  manusia.  Istilah
natural  rights baru  diganti rights  of  man sejak  tahun  1789  dan  memiliki  konotasi yang  berbeda  dengan human  rights .  Pada tahun 1760-an, Perancis mulai menggunakan  istilah rights  of  man yang dipicu oleh Jean-Jacque Rousseau walaupun masih  merujuk  pada  definisi  yang  sama dengan rights of humanity . Pada periode ini, hak  natural  seringkali  dianggap  sebagai istilah  yang  berlaku  secara  umum  tanpa konten  politik  di  dalamnya.  Konten  politik baru  ditambahkan  kepada  HAM  sejak munculnya  Deklarasi  Kemerdekaan  AS 1776 dan Declaration of  the Rights  of Man and  Citizen Perancis  pada  tahun  1789. Kedua deklarasi tersebut sama-sama menyatakan adanya kebebasan dan kesetaraan  yang  melekat  pada  setiap manusia  tanpa  terkecuali.  Baru  pada  tahun 1948,  deklarasi  yang  berlaku  secara internasional disepakati dan disebut sebagai Universal  Declaration  on  Human  Rights . (Katherine Juliani, 2015: 45).
Secara umum DUHAM yang diumumkan  PBB  tahun  1948  mengandung empat  hak  pokok.  Pertama,  hak  individual atau  hak-hak  yang  dimiliki  setiap  orang. Kedua,  hak  kolektif  atau  hak  masyarakat yang  hanya  dapat  dinikmati  bersama  orang lain, seperti hak akan perdamaian, hak akan pembangunan  dan  hak  akan  lingkungan hidup  yang  bersih.  Ketiga,  hak  sipil  dan politik, antara lain memuat hak-hak seperti: hak  atas  penentuan  nasib  sendiri,  hak memperoleh  ganti  rugi  bagi  mereka  yang kebebasannya dilanggar; hak atas kehidupan,  hak  atas  kebebasan  berfikir, berkeyakinan dan beragama, hak yang sama bagi  perempuan  dan  laki-laki  untuk menikmati  hak  sipil  dan  politik,  hak seorang  untuk  diberi  tahu  alasan-alasan pada saat penangkapan,  persamaan hak dan tanggung  jawab antara  suami-istri, hak  atas
kebebasan berekspresi. Keempat, hak ekonomi,  sosial  dan  budaya,  antara  lain mernuat  hak  untuk  menikmati  kebebasan dari  rasa  ketakutan  dan  kemiskinan; larangan  atas  diskriminasi  ras,  wama  kulit, jenis kelamin, gender, dan agama, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan  untuk  menikmati  hak  ekonomi, sosial  dan  budaya;  hak  untuk  mendapat pekerjaan;  hak  untuk  memperoleh  upah yang  adil  bagi  buruh  laki-laki  dan perempuan;  hak  untuk  membentuk  serikat buruh;  hak  untuk  mogok;  hak  atas pendidikan: hak untuk bebas dari kelaparan.
Dalam  bagian  latar  belakang  telah dikemukakan bahwa setelah lahirnya DUHAM  1948,  masyarakat  internasional sepakat  untuk  membentuk  sebuah  kovenan mengenai  pengaturan  HAM  internasional. Akan  tetapi  pada  saat  itu  merupakan  masa perang  dingin,  dimana  terjadi  pandangan ideologi  yang  berbeda  dalam  menyikapi HAM.  Negara  barat  memprioritaskan  apa yang  disebut  HAM  generasi  pertama  yaitu hak  untuk  hidup,  hak  untuk  mendapat pengadilan yang adil, hak untuk kebebasan, privasi, kebebasan mengemukakan pendapat,  kebebasan  beragama,  dan  hak- hak  yang  sifatnya  lebih  ke  individu. Sementara dari negara-negara yang menganut paham sosialis cenderung melakukan  peneknan  terhadap  pentingnya HAM  generasi  kedua  yaitu  hak  untuk bekerja, hak untuk mendapat tempat tinggal yang nyaman, hak untuk mendapat makanan, hak haminan sosial, hak pelayanan  kesehatan,  dan  hak-hak  yang sifatnya  lebih  ke  komunal.  Perbedaan ideologi dan politik tersebut mengakibatkan tidak  mungkinnya  untuk  hanya  membuat satu dokumen yuridis yang dapat melindungi berbagai hak tersebut. Sehingga sebagai  jalan  tengah  dan  kompromi  pada
tahun 1966 masyarakat internasional membuat  dua  perjanjian  internasional  yang akan  menangani  permaslahan  ini  secara terpisah  yaitu International  Covenant  on Economic,  Social,  and  Cultural  Rights (ICESCR)  dan International  Covenant  on Civil  and  Political  Rights (ICCPR).(Peter Cumper, 1999: 7).
Adapun  kedua  kovenan  tersebut memiliki  turunan  yang  lebih  spesifik  yang mengatur  mengenai  isu  HAM  internasional khusus seperti The International Convention on the Elimination of all Forms of  Racial Discrimination 1965, The Convention on the Elimination of Discrimination  against  Women  1979,  The Convention against Torture and other Cruel Inhuman  or  Degrading  Treatment  or Punishment  1984,  The  UN  Convention  on the  Rights  of  the  Child  1989,  The Convention  on  the  Rights  of  Migrant Workers  and  their  Families  1990,  The Convention  on  the  Rights  of  Persons  with Disabilities 2006 , dan lain sebagainya.

## Bisnis dan HAM
Dalam konteks nasional dan internasional  dunia  bisnis  tidak  bisa mengabaikan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM), karena HAM merupakan dasar fundamental dari  hukum  nasional  dan  internasional. Dalam  konteks  Indonesia,  HAM  tidak  saja tertuang  dalam  UU  No.  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UUD 1945, tetapi  juga  dalam berbagai  kovenan internasional  yang  telah  dirati  kasi  oleh Indonesia,  antara  lain  Konvensi  Hak  Anak, Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan,
Konvensi Penghapusan  Diskriminasi  Rasial ,  Konvensi  ILO,  Kovenan  Hak-Hak  Sipil dan  Politik,  Kovenan  Hak-Hak  Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan lain
sebagainya.(Abdul  Hakim  G  Nusantara,, 2013: 13).
Berkenaan  dengan  kewajiban  dunia bisnis untuk menaati HAM, The UN Norms on The Responsibilities of TNCs And Other Business Enterprises with Regard to Human Rights menyatakan  ada  4  wilayah  HAM yang  wajib  dihormati  oleh  dunia  bisnis, yaitu sebagai berikut:
“ Business  entities  shall  ensure  equality of opportunity and treatment with a view to  eliminating  discrimination  based  on sex, race, religion and other recognized categories  of  individuals;  business entities  shall  not  engage  in  or  benefit from  war  crimes,  crimes  againts humanity, genocide, torture, force disappearances,  forced  or  compulsory labour  and  a  range  of  other  abuses  of the  right  of  the  security  of  the  person; business  shall  recognized  the  right  to collective  bargaining;  danobligations with regard  to consumer protection  and environmental protection. ( David Weissbrodt  dan  Muria  Kruger,  2003:
902).
Perusahaan  multinasional  memiliki pengaruh  yang  sangat  penting  dalam kebijakan perdagangan internasional, dengan perannya sebagai pelobi utama yang penting  dalam  menggerakan  dan  mengatas namakan perdaganggan yang liberal. Sesuai dengan karakter yang dimilikinya, perusahaan
multinasional dapat
mempengaruhi  kebikakan  pemeritah  atau negara-negara dengan membatasi kemampuan  negara  atau  pemerintah  untuk secara bebas melakukan perpindahan barang,  jasa  dan  modal  yang  dilakukan dengan melewati batas-batas negara apabila dan  dimana  strategi  perusahaan  dapat diterapkan.Ada  empat  faktor  yang  saling berkaitan mengapa perusahaan
multinasional  dikenai  tanggung  jawab terhadap penghormatan HAM, yaitu: kekuasaan ekonomi perusahaan multinasional; sifat internasional dari perusahaan  multinasional;dampak  operasi perusahaan multinasional; terbatasnya kemampuan  negara  mengatur  perusahaan multinasional.  Maka  menurut  argumen ini the  size  and  power  of  Multinational Corporation  and  the  impact  of  such corporation  on  human  rights  is  equivalent to  that  of  many  nation  states.  As  result, broadening the scope of liability for human rights violations under various international  covenants  so as  encompass multinational  corporations  as  well  as nation-state  should  be  considered. (Elisabet Garriga dan Domènec Melè, 2004: 52).
Prinsip Corporate Social
Responsibility (CSR)memiliki cakupan tidak  hanya  pada  kewajiban  perusahaan menurut  ketentuan  perundang-undangan yang  berlaku  pada  hukum  korporasi  pada umumnya  (tanggung  jawab  hukum),  tetapi juga mencakup kewajiban-kewajiban moralnya, seperti: perlindungan dan pelestarian lingkungan; hak-hak asasi manusia; hak-hak  tenaga kerja;  pendidikan; kesejahteraan masyarakat setempat; kesehatan,  dan  lain-lain.  (Elisabet  Garriga dan Domènec Melè, 2004: 52).
Dalam konteks hukum internasional, terdapat  tiga  terminologi  yang  kerap digunakan  dalam  merujuk  tanggung  jawab subjek hukum internasional, yaitu accountability, responsibility, dan liability .Namun  terminologi responsibility tidak  begitu  umum  digunakan  dalam menunjuk  tanggung  jawab  hukum  dari perusahaan  transnasional,  dan  lebih  umum digunakan  untuk  menunjuk  CSR.yang merupakan tindakan sukarela dari perusahan yang dilakukan untuk
mengimplementasikan standar-standari tertentu pada perburuhan, lingkungan hidup, dan  hak  asasi  manusia.    (Elisabet  Garriga dan Domènec Melè, 2004: 52).
Dengan  kata  lain,  sebuah  perusahaan transnasional secara sosial tetap bertanggung  jawab. Codes  of  condutct merupakan  contoh  dari  pemberlakukuan CSR  ini,  hal  ini  berbeda  dari liability dan accountability yang bersifat memaksa.
Pada  kesimpulannya,  CSR  menurut Elisabet  Garriga  dan  Domènec  Melè  CSR itu  mempunyai  fokus  pada  empat  aspek utama: 1) mencapai tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang
berkelanjutan,  2)  menggunakan  kekuatan bisnis  secara  bertanggung  jawab,  3) mengintegrasikan kebutuhan-kebutuhan sosial  dan  4)  berkontribusi  ke  dalam masyarakat dengan melakukan hal-hal yang beretika.(Elisabet  Garriga  dan  Domènec Melè, 2004: 65).
Wacana  tentang  singgungan  antara bisnis  dan  HAM  lahir  dari  kegelisahan komunitas  HAM  internasional  atas  dampak negatif dari operasi perusahaan multinasional  di  satu  sisi  serta  menguatnya pengaruh  ekonomi  politik  perusahaan- perusahaan  multinasional  di  sisi  lain.Kasus penting  yang  muncul  adalah  eksekusi terhadap  kelompok  lingkungan  di  Nigeria pada  1995  yang  melibatkan  Royal  Dutch Shell.  Kasus  ini  menyingkap  sisi  gelap perusahaan multinasional, khususnya perusahaan  yang  bekerja  di  dalam  wilayah negara  yang  menganut  sistem  politik nondemokrasi.  Mereka  dapat  terlibat  dalam berbagai penyimpangan, antara lain korupsi, ketidakadilan, konflik internal, dan pelanggaran  HAM.  Rezim  HAM  yang statecentric menjadikan  perusahaan  atau badan  hukum  lain  dinilai  bukan  subjek dalam hukum HAM, baik sebagai
pemangku kewajiban ( duty holder ) maupun sebagai  pemangku  hak  ( rights  holder ).
Dengan  demikian,  perusahaan  atau  badan hukum lain tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum untuk menghormati HAM. (http://referensi.elsam.or.id/wp- content/uploads/2015/01). Paradigma baru berkembang dimana
perusahaan  mulai  dipandang  sebagai  aktor nonnegara yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam HAM.
Perkembangan  tersebut  terjadi  pada  Maret 2011 ketika John Ruggie, mempublikasikan Guiding Principles on Business and Human Rights:
Implementing the United Nations “ Protect,  Respect  and  Remedy ” Framework .  Publikasi  tersebut  berbasis
pada 3
pilar yaitu: (http://www.ohchr.org/Documents/Issues/B usiness/A-HRC-17-31_AEV.pdf,).
a. Tanggung  jawab  negara  untuk melindungi  HAM  dari  pelanggaran oleh pihakketiga, termasuk perusahaan, melalui kebijakan, pengaturan,  dan  keputusan  yang layak.  Negara  tetap  memegang peran utama dalam mencegah pelanggaran HAM.
b. Tanggung  jawab  perusahaan  untuk menghormati
HAM, yang mensyaratkan  adanya  aksi  sungguh- sungguh
untuk menghindari pelanggaran  HAM  oleh  pihak  lain dan  menyelesaikan  dampak  negatif
dari bekerjanya perusahaan tersebut. Perusahaan  diharuskan  memiliki pernyataan komitmen
untuk
menghormati HAM, melakukan penilaian  atas  dampak  HAM,  serta mengintegrasikan
prinsip-prinsip penghormatan  HAM  dalam  proses, fungsi, dan kebijakan internal.
c. Akses  yang  luas  bagi  warga  korban pelanggaran HAM untuk
memperoleh skema pemulihan efektif, baik secara  yudisial maupun nonyudisial.  Mekanisme  pengaduan yang efektif dalam perusahaan wajib disediakan sebagai mekanisme untuk  menghormati  HAM.  Negara harus  melakukan  langkah  dalam yusrisdiksi mereka untuk memastikan  korban  memiliki  akses untuk pemulihan efektif melalui cara yudisial,  administratif,  legislatif, atau cara lainnya.
Di  masa  Orde  Baru  sampai  hari  ini, bila  kita  berbicara  tentang  HAM  dalam dunia bisnis, kita menyaksikan potret-potret yang  penuh  dengan  kontradiksi.  Pada  satu sisi kita menyaksikan dunia bisnis membuka  lapangan  kerja  bagi  puluhan, ratusan,  ribuan,  dan  bahkan  puluhan  ribu orang.  Yang  berarti  sebuah  kebijakan  dan tindakan untuk memenuhi hak atas pekerjaan.  Dunia  bisnis  melalui  program CSRnya  juga  memberikan  bea  siswa, membangun fasilitas  kesehatan,  jaminan sosial dan lain sebagainya. Namun pada sisi yang lain kita menyaksikan berbagai praktik bisnis  yang  melanggar  HAM,  seperti, pemaksaan  dan  penggunaan  aparat  koersif untuk  memaksa  penduduk  dalam  rangka memperoleh sumber daya alam, diskriminasi,  sampai  bentuk  pengupahan dan praktik ketenagakerjaan yang melanggar konvensi ILO.
Potret dunia bisnis yang kontrakdiktif  tersebut  di  atas,  antara  lain disebabkan :
a. Kebijakan  CSR  lebih  merupakan kebijakan  yang  diputuskan  secara unilateral oleh manajemen perusahaan,  dan  bukan  merupakan hasil dialog dari semua stakeholders
perusahaan itu. Kelaupun ada dialog itu didominasi pemangku kepentingan yang dominan b. Kebijakan  dan  tindakan  CSR  belum sepenuhnya didasarkan pada parameter HAM
c. Dinamika persaingan pasar di tingkat  internasional  dan  nasional tidak diimbangi dengan good governance , mengkondisikan negara
untuk menjalankan kebijakan ekonomi  yang  tidak  berorientasi pada HAM
d. Lemah  dan  rapuhnya  kedaulatan hukum ( rules of law )
e. Negara  dan  dunia  bisnis  masih terbelenggu oleh sistem KKN Tidak adanya supervisi dan mekanisme  enforcement  CSR  yang berperspektif  HAM,  baik  pada tatanan  nasional  dan  internasional.
(Abdul  Hakim  G  Nusantara,,  2013: 17).
f. Tugas dan peran perusahaan bukanlah  semata-mata  menciptakan laba saja, tetapi bagaimana keberadaan  perusahaan  itu  dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat  sehingga  masyarakat mencapai  kondisi  kehidupan  yang lebih  baik  ( social  benefit ).  Orientasi perusahaan tidak hanya untuk kepentingan  para  pemegang  saham, tetapi  juga  untuk  kepentingan  para pemegang
andil,antara lain masyarakat  konsumen,  para  buruh, kelompok masyarakat setempat yang  terkena  langsung  aktivitas perusahaan, media massa dan
pemerintah  yang  mesti  diperhatikan oleh para
pengelola perusahaan.Mengingat berbagai pelanggaran  hak  asasi  manusia
banyak  menyeret  sektor  korporasi dan  dapat  menjadi  citra  negatif korporasi  di  masyarakat,  agaknya mulai  penting  dipikirkan  aturan main  ataupun  produk  hukum  yang lebih  jelas  dan  memungkinkan perusahaan  sebagai  pihak  yang dapat  dimintai  pertanggungjawaban hukum dalam menjamin dan melindungi hak asasi manusia.
Hal  ini  agaknya  penting  agar perusahaan  tidak  menjadi  bulan-bulanan dan agar ada suatu acuan yang jelas. Namun hal  ini  kembali  kepada  komitmen  dan kesungguhan pemerintah untuk menindaklanjuti  berbagai  ratifikasi  tersebut sejalan  dengan  tugas  dan  tanggung  jawab pemerintahan untuk menghormati (respect), melindungi (protect) dan memenuhi (fulfill) pelaksanaan  HAM.  (Agung  Nugroho  dan Wahyudi Atmoko, 2013: 31).

## United Nations Global Compact
Salah  satu  pedoman  internasional yang  dapat  menjadi  rujukan  akuntabilitas perusahaan  internasional  adalah United Nations Global Compact .Di tengah ketiadaan konsep dan policy CSR berperspektif HAM, United Nations Global Compact mewajibkan  perusahaan  untuk mempromosikan  HAM  pada ranah di mana perusahaan  tersebut  mempunyai  pengaruh, seperti pemerintah, komunitas lokal, pemasok  dan  sebagainya. United  Nations Global  Compact memiliki  peserta  sebesar 9.000 perusahaan. Namun demikian efektifitas United  Nations  Global  Compact masih dipertanyakan. Tiadanya peran United  Nations sebagai  regulator  dan supervisi berarti menyerahkan efektifitasnya dan enforcement pada  pemerintah  nasional yang  acap mengalah  pada  tekanan  pasar internasional  dan  kekuatan  global  lainnya.
Di  tengah  situasi  yang  rumit  selalu  ada upaya dari berbagai pihak untuk membangun  CSR  berperspektif  HAM, misalnya United  Nations  Global  Compact , ratifikasi dan sosialisasi Kovenan Internasional  HAM  seperti, International Covenant  on  Civil  and  Political  Rights (ICCPR), International Covenant on Economic,  Social  and  Cultural  Rights
(ICESCR), dan lain sebagainya. United Nations Global
Compact berawal  dari  tahun  2000,  dimana Sekjen  PBB  saat  itu  Kofi  Annan  secara aktif menyerukan Global Compact Principle , dimana perusahaan dapat berpartisipasi  dan  bermitra  dengan  PBB untuk mengatasi akibat-akibat dari globalisasi. Tujuan akhir dari inisatif adalah untuk  membuat  ekonomi  dunia  yang berkelanjutan.  Ada  tiga  prinsip  yang mendasari  dari  inisiatif  ini:  hak  asasi manusia,  standar  kerja  dan  lingkungan hidup.  Inisiatif  ini  diusulkan  untuk  supaya dunia  usaha  mempunyai  kerangka  dan acuan dalam menjalankan CSR yang secara universal  diterima  oleh  komunitas  bisnis internasional.Bisnis  yang  diharapkan  dalam United  Nations  Global  Compact adalah dimana  mereka  memberlakukan  nilai-nilai dan  prinsip-prinsip  yang  telah  ditetapkan dalam
United Nations Global Compact. Dengan  menggabungkan  prinsip- prinip United Nations Global
Compact dalam  strategi,  kebijakan,  dan prosedur dari perusahaan, maka perusahaan tersebut  tidak  hanya  menegakkan  tanggung jawab  mereka  kepada  umat  manusia, melainkan akan membuat mereka akan terus exist dalam  jangka  panjang.  Inisiatif  ini bukan  sebuah  instrumentregulasi,  sehingga tidak  mengikat.  Tetapi  lebih  menitik beratkan pada akuntabilitas publik, transparansi  dan  pencerahan  tujuan  dari
masing-masing  perusahaan,  buruh  dan masyarakat  sipil  untuk  berinisiatif  atau berbagi  aksi  yang  substansial,  dalam mengejar  prinsip-prinsip United  Nations Global  Compact . United  Nations  Global Compact memiliki  10  prinsip  yang  terbagi dalam  empat  bidang,  yakni businesses should support and respect the protection of internationally  proclaimed  human  rights; and make sure that they are not complicit in human  rights  abuses yang  termasuk  dalam bidang HAM; businesses should uphold the freedom  of  association  and  the  effective recognition  of  the  right  to  collective bargaining;  the  elimination  of  all  forms  of forced and compulsory labour; the effective abolition  of  child  labour;  and  the elimination  of  discrimination  in  respect  of employment  and  occupation yang  termasuk dalam bidang perburuhan; businesses should support a precautionary approach to environmental challenges; undertake initiatives to promote greater environmental responsibility; and encourage the development and diffusion of environmentally  friendly  technologies yang termasuk  dalam  bidang  lingkungan;  dan terakhir  adalah businesses  should  work against  corruption  in  all  its  forms, including  extortion  and  bribery yang termasuk  dalam  bidang  anti  korupsi. (https://www.unglobalcompact.org/what-is- gc/mission/principles,).
Perusahan yang sustainability sangat penting keberadaanya bagi iklim bisnis saat ini  dimana  hal  tersebut  akan  memberikan kesuksesan  perusahaan  tersebut  dalam jangka  panjang  dan  memastikan  bahwa perusahaan  memberikan  manfaat  kepada masyarakat sekitar. Agar dapat sustainability, maka  perusahaan  tersebut harus  melakukan  lima  hal  yaitu principled business,  strengthening  society,  leadership commitment,  reporting  progress, dan local action .  Paling  utama,  perusahaan  tersebut
harus  beroperasi  secara  bertanggung  jawab untuk sejalan dengan prinsip-prinsip universal  dan  mengambil  tindakan  yang dapat  memberi  manfaat  untuk  masyarakat sekitar. Selanjutnya, untuk dapat mengaplikasikan  secara  maksimal  prinsip sustainability tersebut  maka  perusahaan tersebut harus berkomitmen penuh, memberikan  laporan  tahunan  mengenai tindakan-tindakan  apa  saja  yang  telah dilakukan mereka, serta  terlibat aktif dalam setiap  kegiatan  tingkat  lokal  dimana perusahaan tersebut berada. (United Nations Global  Compact, Guide  To  Corporate Sustainability Shaping A Sustainable Future, h. 7).
Dalam  bidang  HAM,  perusahaan dapat  secara  sukarela  berkontribusi  positif untuk  mendukung  HAM  misalnya  dengan cara  menciptakan  tempat  kerja  yang  layak, berinvestasi dalam hal sosial, dan melibatkan  karyawannya  dan  masyarakat sekitar  untuk  mempromosikan  nilai-nilai HAM. Dalam dunia yang semakin memasuki  era  globalisasi,  ada  pengawasan yang  lebih  ketat  terhadap  kegiatan-kegiatan perusahaan  khususnya  oleh  masyarakat sekitar. Perusahaan yang memiliki kepedulian  dalam  hal  perlindungan  HAM, sehingga  akan  memiliki  hubungan  baik dengan  masyarakat  sekitar,  maka  dapat dipastikan  bisnis  yang  mereka  jalankan akan memiliki keberlanjutan dan pertumbuhan  yang  baik  pula.  Prinsip- prinsip  mengenai  bidang  HAM  di  atas merupakan  asal  dari  DUHAM.  Sehingga diharapkan  perusahaan  yang  tergabung dalam
United Nations Global Compact dapat menghormati dan
mendukung  nilai-nilai  HAM  internasional dan  berkomitmen  penuh  untuk  tidak melakukan pelanggaran HAM ringan maupun  berat. United  Nations  Global Compact membawa kejelasan dalam pelaksanaan  bidang  HAM  dengan  memberi
bimbingan  teknis  mulai  dari  dokumen panduan maupun berbagai forum khususnya mengenai  hak-hak  terhadap  perempuan, anak-anak,  masyarakat  adat,  dan  kaum difabel.  Selain  itu United  Nations  Global Compact juga  bekerja  sama  dengan United Nations  Office  of  the  High  Commissioner for  Human  Rights untuk  mewujudkan dijalankannya nilai-nilai HAM dalam sektor bisnis.(https://www.unglobalcompact.org/ what-is-gc/our-work/social/human-rights,).
United  Nations  Global  Compact memperkenalkan konsep keterlibatan korporasi dalam pelanggaran HAM, sebagai berikut:    (United  Nations  Human  Rights Office Of The High Commissioner, Guiding Principles On Business And Human Rights, (New  York  dan  Geneva:  United  Nations, 2011: 16).
a. Direct Complicity (keterlibatan langsung)  yang  terjadi  apbila  sebuah perusahaan  secara  sadar  membantu suatu  negara  dalam  pelanggaran  HAM. Contoh  :  kasus  di  mana  suatu perusahaan  membantu  relokasi  paksa rakyat  dalam  keadaan  berhubungan dengan kegiatan perusahaan b. Beneficial Complicity, sebuah
perusahaan mengambil manfaat langsung dari pelanggaran HAM dilakukan orang lain. Contoh, pelanggaran HAM  yang dilakukan oleh aparat  keamanan,  seperti  penindasan terhadap protes damai terhadap kegiatan perusahaan  atau  penggunaan  langkah respresif dalam menjaga fasilitas perusahaan
c. Silent  complicity  yaitu,  kegagalan perusahaan  untuk  menghentikan  atau bahkan tidak berbuat apa-apa ketika ada undang-undang atau hukum yang mendiskriminasi terhadap suatu kelompok  dalam  masyarakat.  Secara
umum perusahaan diam bahkan membiarkan  adanya  pelanggaran  HAM yang bersifat sistematis.
Dalam the  UN  Guiding  Principles on Business and Human Rights: Relationship  to  UN  Global  Compact Commitments, terkandung  tiga  pilar,  pilar pertama adalah state duty to protect dimana berimplikasi  kewajiban  bagi  negara  untuk melindungi  HAM  masyarakat  yang  berada di  dalam  wilayah  yurisdiksi  mereka terhadap  dampak  buruk  dari  pihak  ketiga, termasuk  perusahaan.  Dalam  menjalankan pilar  ini  diperlukan  untuk  penegakkan  atas berbagai  kebijakan,  maupun  peraturan perundang-undangan.Pilar  kedua  adalah responsibility to respect , dimana perusahaan bertanggung jawab untuk menghormati HAM sebagai standar minimum global dimanapun mereka beroperasi.Hal  tersebut  berimplikasi  bahwa perusahaan tersebut harus melakukan upaya-upaya  agar  mereka  tidak  melakukan pelanggaran maupun dampak buruk terhadap  HAM  sehingga  dapat  merugikan bisnis mereka sendiri.Untuk dapat mengetahui  apakah  perusahaan  tersebut telah  menghormati  nilai-nilai  HAM,  maka dapat  dilihat  dari  berbagai  kebijakan perusahaan  tersebut.Sedangkan  pilar  yang ketiga  adalah access  to  remedy dimana pihak-pihak yang dirugikan terhadap kegiatan bisnis dapat
meminta pertanggungjawaban  dan  ganti  rugi  yang efektif.Sebagai  standar  global  yang  berlaku untuk  semua  perusahaan, UN  Guiding Principles ini diharapkan dapat memberikan kejelasan baik dari konsep maupun operasional  lebih  lanjut  terhadap  dua prinsip  mengenai  HAM  yang  terdapat  di United Nations Global Compact .
(https://www.unglobalcompact.org/
docs/issues_doc/human_rights/Resources/G Ps_GC%20note.pdf,).
Di  Indonesia  sendiri,  isu  mengenai United  Nations  Global  Compact sudah mendapat  perhatian  penting  dimana  telah ada Indonesia  Global  Compact  Network (IGCN) yang didirikan pada tanggal 8 April 2016 di Konferensi United Nations Economic  and  Social  Commission  for  Asia and  the  Pacific (UNESCAP).  ICGN memiliki  visi  yaitu to  be  a  respectable agent  of  change  in  accelerating  country transformation  towards  the  achievement  of human rights, competitive labor, sustainable environment, and ethical business practices. Perusahaan yang bergabung  ICGN  telah  mencapai  22 perusahaan,  yakni  PT.  Bank  Mega,  PT. Smart, Tbk., PT. Rajawali Corporation. PT. Indosat,  Tbk.,  PT.  Excelcomindo  Pratama, Media Indonesia Group,  PT. Datascrip, PT. Metropolitan
Retailmart, Indonesia Business Links, Indonesia Marketing Association,  Universitas  Bina  Nusantara, MarkPlus&Co., PT. Mitrapiranti
Usaha/Caraka,  PT.  Express  Transindo Utama. SWA Magazine, Dunamis Organization  Services,  Bisnis  Indonesia Daily,  Wiloto  Corp,  PT.  Dirgahayu  Grup, PT.  Cedefindo,  PT.  Supra  Boga  Lestari (Ranch Market), PT. Jati Piranti Solusindo. (http://indonesiagcn.org).

## IV. PENUTUP
Dunia  usaha  telah  memberikan kontribusi  yang  besar  dalam  kemajuan- kemajuan  sosial,  ekonomi  dan  budaya. Namun di sisi lain, dalam waktu yang sama kita  juga  dihadapkan  berbagai  proses marjinalisasi  terhadap  sebagian  masyarakat akibat  pembangunan  dan  industri  aliansi, yang  menghadirkan  dampak-dampak  tidak menguntungkan  bagi  masyarakat,  berupa terabaikannya hak-hak masyarakat,
hilangnya sumber-sumber kehidupan masyarakat,  atau  pada  tingkat  yang  lebih serius  terjadinya  berbagai  pelanggaran  Hak Asasi  Manusia  (HAM)  di  sektor  kegiataan korporasi.  Wacana  tentang  singgungan antara bisnis dan HAM lahir dari kegelisahan  komunitas  HAM  internasional atas dampak negatif dari operasi perusahaan multinasional  di  satu  sisi  serta  menguatnya pengaruh  ekonomi  politik  perusahaan- perusahaan  multinasional  di  sisi  lain.Salah satu  upaya  inisiatif  ditingkat  internasional mengenai  isu  ini  adalah  dengan  dibuatnya United  Nations  Global  Compact. Tujuan akhir  dari  inisatif  adalah  untuk  membuat ekonomi dunia yang berkelanjutan. Ada tiga prinsip yang mendasari dari inisiatif ini: hak asasi manusia, standar kerja dan lingkungan hidup.  Inisiatif  ini  diusulkan  untuk  supaya dunia  usaha  mempunyai  kerangka  dan acuan dalam menjalankan CSR yang secara universal  diterima  oleh  komunitas  bisnis internasional.Bisnis  yang  diharapkan  dalam United  Nations  Global  Compact adalah dimana  mereka  memberlakukan  nilai-nilai dan  prinsip-prinsip  yang  telah  ditetapkan dalam United Nations Global Compact.

## DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU
Huala, Adolf, Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar,
Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2003.
-------- , Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
Cumper,  Peter, “Human Rights:  History,
Development and Classification” dalam  Angela  Hegarty  dan  Siobhan Leonard A  Human  Rights:  An  Agenda For  The  21 st Century, London: Cavendish Publishing Limited, 1999.
Donnely,  Jack, Universal  Human  Rights  in Theory and Practice. London: Cornell University Press, 2003.
Katherine,  Juliani, “Genosida Rwanda  dan Peran  Institusi  HAM Internasional” , dalam  AniW.  Soetjipto et.al.,HAM dan  Politik  Internasional:  Sebuah Pengantar ,  Jakarta:  Yayasan  Pustaka
Obor Indonesia, 2015. Mauna, Boer, Hukum Internasional
Pengertian,  Peran  dan  Fungsi  dalam Era  Dinamika  Global. Bandung: Alumni, 2013.
Agung  Nugroho,  dan  Wahyudi  Atmoko,
“Situasi yang  Terus Berubah”dalam M.  Nurkhoiron, et.al ., Tanggung
Jawab Sosial Perusahaan Berdimensi Ham  Tinjauan  Teori  Dan  Prinsip- Prinsip Universal Dan Implementasinya Di Indonesia, Jakarta: Komnas HAM, 2013. Abdul Hakim Nusantara, G., “CSR
Berdimensi  HAM:  Berbagai  Latar Belakang & Alasan Tinjauan Teoritis, Etis  dan  Hukum  HAM  dalam  Dunia Bisnis”, dalam  M.  Nurkhoiron, et.al . Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan Berdimensi  Ham  Tinjauan  Teori  Dan
Prinsip-Prinsip Universal Dan Implementasinya Di Indonesia, Jakarta: Komnas HAM, 2013. Soerjono Soekanto,dan Sri Mamuji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta: Raja
Grafindo Pustaka, 2006.

## B.PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
United  Nations  Human  Rights  Office International  Human  Rights  Law, http://www.ohchr.org/EN/Professiona lInterest/Pages/InternationalLaw.aspx, diakses  pada  tanggal  7  Desember 2016.
United  Nations,  The  Ten  Principles  of  the
UN Global Compact, https://www.unglobalc
ompact.org/what- isgc/mission/principles, https://www.unglobalcompact.org/wh at-is-gc/mission/principles, diakses pada tanggal 7 Desember 2016.
United  Nations  Global  Compact, Human Rights ,
https://www.unglobalcompact.org/wh at-is-gc/our-work/social/human-
rights , d iakses pada tanggal 7
Desember 2016 .
United  Nations  Human  Rights  Office  Of
The  High  Commissioner, Guiding Principles  On  Business  And  Human Rights. New  York  dan  Geneva: United Nations, 2011.
United  Nations  Global  Compact, Guide  To
Corporate  Sustainability  Shaping  A Sustainable Future.

## C. SUMBER LAIN
Badan Pembinaan Hukum Nasional
(BPHN)  RI, Analisis  dan  Evaluasi
Hukum Tentang Pengembangan Masyarakat (Community Development) Dalam Kegiatan Usaha
Pertambangan. Jakarta:  Departemen Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI, 2007.
Garriga,Elisabet dan Domènec Melè, “Corporate Social Responsibility
Theories:  Mapping  the Territory”,
dalam Journal of Business Ethics Vol.
53 (2004).
Monsma,  David  dan  John  Buckley, “Non -
Financial Corporate Performance: The Material Edges of Social and Environment Disclosure”, dalam University of Balitmore Environmental  Law  Journal Vol.  11
(2004).
Weissbrodt,  David  dan  Muria  Kruger,
“Norms on  the  Responsibilities  of
Transnational Corporations and Other
Business  Enterprises  with  Regard  to Human Rights”, dalam The American Journal  Of  International  Law Vol.
97:901 (2003). Indonesia Global Compact Network,
http://indonesiagcn.org,
,http://indonesiagcn.org,  diakses  pada tanggal 7 Desember 2016.
Mulyana,  Asep. Perkembangan  Pemikiran HAM. http://referensi.elsam.or.id/wp- content/uploads/2015/01/Perkembang an-Pemikiran-HAM.pdf,  diakses  pada tanggal 7 Desember 2016.
Ruggie,  John. Guiding  Principles  on Business and Human Rights: Implementing  the  United  Nations “ Protect,  Respect  and  Remedy ” Framework,
http://www.ohchr.org/Documents/Issu es/Business/A-HRC-17-31_AEV.pdf, diakses  pada  tanggal  7  Desember 2016.
The UN Guiding Principles on Business and
Human  Rights:  Relationship  to  UN
Global Compact Commitments , https://www.unglobalcompact.org/doc s/issues_doc/human_rights/Resources
/GPs_GC%20note.pdf,  diakses  pada tanggal 7 Desember 2016..

## PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Universitas Bandar Lampung
Terbit pertama kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, setiap Januari dan Juli

## PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

## KETUA PENYUNTING
Dr. Erlina B., S.H., M.H.

## WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.

## PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, S.H., M.H.
Melisa Safitri, S.H., M.H

## PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung) Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (UIN Raden Intan Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Alamat: Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 89 Gedongmeneng, Bandar Lampung
Telp: 0721-789825  Fax: 0721-770261
Alamat Unggah Online: http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/

## ISSN 1907-560X
Email: pranata.hukum@yahoo.com dan tamirusli963@gmail.com
Penulisan  hasil  penelitian  terdiri  dari  4  (empat)  bab,  yaitu:  Bab  I Pendahuluan  (Latar  Belakang  dan  Rumusan  Masalah),  Bab  II  Metode Penelitian,  Bab  III  Hasil  Penelitian  dan  Analisis,  Bab  IV  Penutup (Kesimpulan dan Saran).
PRANATA PRANATA
H U K U M
H U K

## U
M

## JURNAL ILMU HUKUM

## I KETUT SEREGIG
ERLINA, B
MUHAMMAD RAFI DARAJATI DAN MUHAMMAD SYAFEI
RISTI DWI RAMASARI DWI PUTRI MELATI OKTA AINITA
NITA RIA ANGKASA FATHUR RACHMAN 1-12 13-20 21-33 34-43 44-53 54-63 64-72
Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 12 Nomor 2 Juli 2017
ISSN 1907-560X
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah. Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan tejadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa. Alamat Redaksi

## PRANATA HUKUM

## Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng
Bandar Lampung Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261 Email: pranatahukum@yahoo.com dan tamirusli963@gmail.com
JURNAL ILMU HUKUM PRANA
T A HUKUM
V OLUME 12 NOMOR 2 - JULI  2017
Analisis Yuridis Diskresi Kepolisian Dalam Penerapan Diversi
Analisis  Penyelesaian  Sengketa  Terhadap  Anak  Yang Melakukan  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Sewa Menyewa  Antara  Pemilik  Bangunan  Dengan  Pt. Indomarco Prismatama
Konsep United Nations Global Compact Dalam Isu Hak Asasi  Manusia  Untuk  Terwujudnya Corporate Sustainability
Analisis Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah  Bagi  Warga  Negara  Asing  Dengan  Cara Pelangsungan  Perkawinan  Dengan  Warga  Negara Indonesia
Implementasi Penanganan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  Terhadap  Perempuan  Berdasarkan Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2004  Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Analisis  Fungsi  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Dalam Penertiban  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  Berdasarkan Peraturan  Daerah  Kota  Bandar  Lampung  Nomor  08 Tahun  2000  Tentang  Pembinaan  Umum,  Ketertiban, Keamanan,  Kebersihan,  Kesehatan  Dan  Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung
Development Of Investment In Indonesia
Implementasi  Penegakan  Hukum  Bagi  Pengedar Narkotika Di Indonesia
ISSN 1907-560X