PRANATA PRANATA H U K U M H U K U M JURNAL ILMU HUKUM

## AMINAH
ZAINUDIN HASAN ANGGA ALFIYAN FATHUR RACHMAN YULIA HESTI DORIS RAHMAT INDAH SATRIA 115-125 126-132 133-142 143-157 158-167 168-180 181-186 187-200

## Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 13 Nomor 2 Juli 2018 ISSN 1907-560X
Penegakan Hukum Lingkungan Yang Seimbang (Studi Kasus Pembakaran Hutan)
Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku Penyalahgunaan  Narkotika  Yang  Dilakukan
Narapidana  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Way  Huwi
Provinsi Lampung
Analisis  Hukum  Perjanjian  Penyembuhan  Kepada Pasien  Dari  Penyelenggara  Praktik  Pengobatan Tradisional
Tinjauan  Yuridis  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  25/PUU-XIV/2016  Dalam  Hal  Perubahan Ketentuan  Pasal  2  Dan  3  Undang-undang  Nomor  20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Implementasi Nilai Pancasila Terhadap Hukuman Mati Tindak Pidana Narkotika Analisis Yuridis Tujuan Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan  (OJK)  Dalam  Lembaga  Perbankan  Di Indonesia P e m b i n a a n   N a r a p i d a n a   D e n g a n   S i s t e m Pemasyarakatan Implementasi Penertiban Organisasi Kemasyarakatan
Di Lampung Oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung
RISSA AFNI
MARTINOUVA
PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung
Terbit Pertama Kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli

## PENANGGUNG JAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

## KETUA PENYUNTING
Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

## WAKIL KETUA PENYUNTING
Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

## PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum Dr. Erlina B, S.H., M.H Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H Indah Satria, S.H., M.H Yulia Hesti, S.H., MH

## PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret) Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta) Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

## Alamat: Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142 Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261 Email: jurnal.mh@ubl.ac.id
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui  bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

## ISSN 1907-560X

## IMPLEMENTASI PENERTIBAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LAMPUNG OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG
INDAH SATRIA Email: indah.satria@ubl.ac.id
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu, Bandar Lampung

## ABSTRACT
Mass  organizations  registered  with  The  National  Unity  and  Politics  Agency  of  Lampung Province are not in accordance with the number of mass organizations currently in Lampung Province which means that there are still many mass organizations that are not yet registered with The National Unity and Politics Agency of Lampung Province. The problem in this study is  how  is  the  implementation  of  Mass  Organization  Control  in  Lampung  by  The  National Unity and Politics Agency? and what are the obstacles in the implementation? The results of this study, namely the implementation of controlling  mass organizations in Lampung at this time is still not optimal due to the obstacles faced, namely the limited number of employees of the  Lampung  Province  The  National  Unity  and  Politics  Agency,  limited  budget,  not  yet optimal  socialization  of  regulations,  facilities  and  infrastructure  has  not  been  maximized, lack  of  public  awareness,  lack  of  knowledge  of  the  management  of  mass  organizations regarding the obligation to register their organizations.

## Keywords: Implementation, Mass Organization, Lampung

## I. PENDAHULUAN
Arus  reformasi  yang  terjadi  di Indonesia  telah  membawa  cakrawala  baru dalam  sistem  politik  dan  pemerintahan. Perubahan  yang  terjadi  dipandang  sebagai suatu  langkah  baru  bagi  terciptanya Indonesia  di  masa  depan  dengan  dasar- dasar demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
Pilihan demokratisasi menjadi pilihan wajib bagi kegiatan bernegara berdasarkan bahwa hanya  pemerintahan  yang  demokratislah yang dapat menempatkan manusia pada jati dirinya.  Proses  demokratisasi  itu  sendiri akhirnya  berlangsung  di  Indonesia  dengan telah  dibukanya  saluran-saluran  demokrasi
yang yang dulunya menghambat.
(Sarundajang, 2002: 124)
Undang-Undang  Dasar  1945  telah menjamin tiap orang berhak atas kebebasan berserikat,  berkumpul  dan  berpendapat sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  28E  ayat (3)  yang  menyatakan  bahwa  setiap  orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul,  dan  mengeluarkan  pendapat. Ketentuan  UUD  1945  tersebut  kemudian ditegaskan  kembali  di  dalam  Pasal  24 Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak untuk  berkumpul,  berapat,  dan  berserikat untuk maksud-maksud damai. Setiap warga negara  atau  kelompok  masyarakat  berhak
mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat  atau  organisasi  lainnya  untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan  dan  penyelenggaraan  negara sejalan  dengan  tuntutan  perlindungan, penegakan,  dan  pemajuan  hak  asasi manusia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal 28  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945 Pemerintah telah mengundangkan Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2013  tentang Organisasi  Kemasyarakatan  dan  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  1998  tentang Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat  di Muka  umum.  Di  dalam  kedua  Undang- Undang  tersebut  telah  dicantumkan  hak- hak  setiap  warga  Negara  sebagai  bentuk perlindungan  Pemerintah  terhadap  hak asasi manusia (HAM). Namun demikian, di dalam  rangka  perlindungan  hak  asasi manusia  tersebut,  setiap  warga  negara memiliki  kewajiban  untuk  melindungi  hak asasi orang lain.
Pada  tanggal  22  November  2017 Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  2  tahun  2017  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17
Tahun
2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan disahkan oleh Presiden RI sebagai  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2013  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan yang  baru.  Upaya  pemerintah  dalam menegakkan hukum terhadap penanggulangan organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dangan nilai-nilai pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Pembentukan organisasi kemasyarakatan  sebagai  salah  satu  wadah bagi  masyarakat  untuk  mengaktualisasikan
kebebasannya dalam berserikat dan berkumpul.  Ormas  merupakan  salah  satu wujud  dari  partisipasi  masyarakat  dalam mengembangkan  demokrasi  dalam  upaya menjunjung  tinggi  kebebasan,  kesetaraan, kebersamaan, dan kejujuran. Ormas merupakan  organisasi  yang  dibentuk  oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia  secara  sukarela  atas  dasar persamaan  kehendak  dan  cita-cita  untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara.
Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik Provinsi  Lampung  merupakan  Lembaga Teknis  Daerah  Provinsi  di  lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang memiliki  tugas  pokok  dan  fungsi  yang  di atur  di  dalam  Pasal  11  Peraturan  Daerah Provinsi  Lampung  Nomor  3  Tahun  2014 tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat,  Bappeda  dan  Lembaga  Teknis
Daerah  Provinsi  Lampung  yaitu  Badan Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan  dan  pelaksanaan  kebijakan daerah  di  bidang  kesatuan  bangsa  dan politik, bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan  sosial  dan  kemasyarakatan, politik  dalam  negeri,  tugas  dekonsentrasi dan  tugas  pembantuan  yang  diberikan pemerintah  kepada  Gubernur  serta  tugas lain  sesuai  dengan  kebijaksanaan  yang ditetapkan  oleh  Gubernur  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas bahwa pelaksanaan pengawasan dan penertiban organisasi kemasyarakatan dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  Provinsi  Lampung,  hal  ini  lah  yang menjadi  salah  satu  tugas  yang  besar  yang diemban  oleh  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan Politik Provinsi Lampung. Tidak dipungkiri
bahwa saat ini masih banyak nya organisasi kemasyarakatan  yang  belum  terdaftar  di Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik Provinsi  Lampung  namun  keberadaan  dan eksistensinya sudah ada.
Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mendagri  Nomor  33  Tahun  2012  tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah bahwa Setiap Ormas wajib mendaftarkan keberadaannya kepada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.  Kemudian  Pasal  1  ayat  (1) Pendaftaran  adalah  proses  pencatatan terhadap
keberadaan organisasi kemasyarakatan,  di  Kementerian  Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah  Kabupaten/Kota  berdasarkan ruang lingkup tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing dan diberikan Surat Keterangan Terdaftar.
Namun demikian, organisasi kemasyarakatan  yang  terdaftar  di  Badan Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Provinsi Lampung  tidak  sesuai  dengan  jumlah organisasi  kemasyarakatan  yang  ada  saat ini  di  Provinsi  Lampung  yang  artinya bahwa  saat  ini  masih  banyak  Ormas  yang belum  terdaftar  di  Badan  Kesatuan  Bangsa dan Politik Provinsi Lampung. Oleh karena itu,  butuh  adanya  upaya  ekstra  dari  Badan Kesbangpol  Provinsi  Lampung  untuk melakukan penertiban Ormas yang ada saat ini.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas bahwa  penertiban  terhadap  Ormas  yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung memiliki landasan  hukum  yang  jelas  yakni  diatur  di dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2013  Tentang  Organisasi  Kemasyarakatan jo Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2017 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2013  tentang Organisasi  Kemasyarakatan jo Peraturan Mendagri  Nomor  33  Tahun  2012  tentang
Pedoman Pendaftaran Organisasi kemasyarakatan di Lingkungan Kementrian Dalam  Negeri  dan  Pemerintah  Daerah jo
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor  3  Tahun  2014  tentang  organisasi dan  tata  kerja  Inspektorat,  Bappeda  dan Lembaga  Teknis  Daerah.  Oleh  karena  itu, penulis tertarik untuk menganalisis sejauhmana  penerapan  atau  implementasi dari Peraturan Daerah
tersebut dilaksanakan  apakah  dilakukan  sesuai dengan maksimal ataukah belum. Berdasarkan  uraian  latar  belakang  yang telah  dikemukakan  di  atas,  permasalahan dalam  penelitian  ini  yaitu  Bagaimanakah implementasi Penertiban organisasi kemasyarakatan  di  Lampung  oleh  Badan Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Provinsi Lampung?  dan  apa  yang  menjadi  kendala dalam  implementasi  tersebut?  Metode penelitian  yang  digunakan  yaitu  yuridis normatif  dan  empiris,  menggunakan  data sekunder  dan  primer,  yang  diperoleh  dari studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan,  dan analisis  data  dengan  analisis  yuridis kualitatif.

## II. PEMBAHASAN

## Organisasi Kemasyarakatan
Masyarakat kita merupakan masyarakat  yang  terdiri  dari  organisasi- organisasi,  karena  masyarakat  sekarang sangat berbeda dengan masyarakat di masa lampau.  Masyarakat  modern  dewasa  ini lebih mengutamakan rasionalitas efektivitas dan efisiensi sebagai nilai-nilai moral  yang tinggi.  Peradaban  modern  pada  hakikatnya sangat  bergantung  pada  organisasi  sebagai bentuk pengelompokkan sosial yang paling
rasional
dan efisien. Organisasi menggabungkan sumber daya tenaga manusia  yang  dimilikinya  dengan  sumber daya  lain,  yaitu  dengan  menjalin  para pemimpin, kelompok pengikut atau pekerja,  dan  sistem  serta  sturktur.(Amitai Etzioni,1985:1)
Menurut  De  Vito  yang  dikutip  oleh Burhan Bungin menjelaskan bahwa pengertian  organisasi  adalah  sebagai  suatu kelompok individu yang diorganisasi untuk mencapai  tujuan  tertentu.  Jumlah  anggota organisasi  bervariasi,  dari  tiga  atau  empat hingga  mencapai  ribuan  orang.  Organisasi memiliki tujuan umum dan tujuan spesifik, untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  maka dibuat  norma  aturan  yang  diatuhi  oleh semua anggota organisasi. (Burhan Bungin, 2006: 272)
Organisasi kemasyarakatan atau Ormas  merupakan  suatu  gerakan  politik yang  pada  prinsipnya  juga  bentuk  dari partai. Pengertian organisasi massa menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2013  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan menyebutkan bahwa organisasi kemasyarakatan  yang  selanjutnya  disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk  oleh  masyarakat  secara  sukarela berdasarkan  kesamaan  aspirasi,  kehendak, kebutuhan,  kepentingan,  kegiatan,  dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan  demi  tercapainya  tujuan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang berdasarkan Pancasila.
Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menyebutkan bahwa organisasi Kemasyarakatan bertujuan
untuk:
a. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
b. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
c. menjaga  nilai  agama  dan  kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
d. melestarikan  dan  memelihara  norma, nilai,  moral,  etika,  dan  budaya  yang hidup dalam masyarakat;
e. melestarikan  sumber  daya  alam  dan lingkungan hidup;
f. mengembangkan kesetiakawanan sosial,  gotong  royong,  dan  toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
g. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
h. mewujudkan tujuan negara. Organisasi kemasyarakatan
di Indonesia didirikan pada dasarnya dilatarbelakangi  oleh  kepentingan.  Seperti misalnya kepentingan sosial dengan mengangkat  isu-isu  sosial  dan  usaha-usaha pembelaan terhadap kaum marginal, kepentingan ekonomi sebagai upaya mengangkat  derajat  kemakmuran  dan kesejahteraan  kelompoknya,  kepentingan politik  sebagai  upaya  rektrutmen  massa politik  untuk  kemudian  disalurkan  aspirasi politiknya  melalui  partai  politik  tertentu yang  mempunyai  kesepahaman  ideologi yang sama pada awalnya.
Kemudian  kepentingan  religius  yang merupakan upaya untuk perkuatan kelompok religi dalam melakukan pembinaan  dan  rekrutmen,  selanjutnya kepentingan budaya yang fokus pada upaya konservasi kebudayaan, kepentingan profesi untuk peningkatan kualitas profesionalime  di  bidang  profesi  tertentu, dan  kepentingan networking atau  lobi sebagai upaya perluasan jaringan ( network ) dalam  rangka  penguatan  pengaruh  yang bermanfaat untuk melobi kekuasaan.
Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas maka yang dimaksud dari organisasi  kemasyarakatan  atau  Ormas adalah  organisasi  yang  didirikan  dan dibentuk  oleh  masyarakat  secara  sukarela
berdasarkan  kesamaan  aspirasi,  kehendak, kebutuhan,  kepentingan,  kegiatan,  dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan  demi  tercapainya  tujuan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang berdasarkan Pancasila.
Tugas  dan  Fungsi  Badan  Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi Lampungdalam Bidang Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik Bidang Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan  yang  mempunyai  tugas menetapkan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan, mengkoordinasikan, memfasilitasi pembinaan
dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintah lingkup
Ketahanan ekonomi, Seni,
Budaya, Ketahanan Agama Kepercayaan, Organisasi  Kemasyarakatan  dan  Sosial
Kemasyarakatan;
Berdasarkan Peraturan Daerah
Provinsi  Lampung  Nomor  3  Tahun  2014 tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat,  Bappeda  dan  Lembaga  Teknis Daerah Provinsi Lampung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Bidang Ketahanan  Sosial  dan  Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)  Bidang  Ketahanan  Ekonomi, Seni, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Sosial Kemasyarakatan;
b. Menyusun Dokumen
Pelaksanaan Anggaran  (DPA)  Bidang  Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Sosial Kemasyarakatan; c. Menyiapkan  bahan  dan  menganalisa data  yang  berkaitan  dengan  Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama,
Kepercayaan dan Sosial Kemasyarakatan;
d. Pelaksanaan  identifikasi,  inventarisasi dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan  yang  berhubungan dengan  Ketahanan  Ekonomi,  Seni, Budaya,  Agama,  Kepercayaan  dan Sosial Kemasyarakatan;
e. Pelaksanaan  fasilitasi  pengembangan penguatan  Ketahanan  Ekonomi,  Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
b. Pelaksanaan koordinasi lingkup Ketahanan  Ekonomi,  Seni,  Budaya, Agama  dan  Kemasyarakatan  dengan unit kerja terkait;
c. Pembagian  tugas  dan  tanggungjawab kepada  bawahan  di  lingkungan  Bidang Ketahanan  Ekonomi,  Seni,  Budaya, Agama  dan  Kemasyarakatan  dengan memberikan  arahan  baik  secara  tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan  dan  bidang  tugas  masing- masing;
d. Pemberian  saran  dan  pertimbangan kepada  Kepala  Badan  dalam  lingkup tugas Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
e. Pelaksanaan  penilaian  prestasi  kerja bawahan di lingkungan Bidang Ketahanan  Ekonomi,  Seni,  Budaya, Agama  dan  Kemasyarakatan  sebagai bahan pembinaan karir;
f. Pelaksanaan pembinaan staf;
g. Pelaksanaan  monitoring,  evaluasi  dan pembuatan laopran sesuai bidang tugasnya;
h. Pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan oleh atasan.
Implementasi Penertiban Organisasi Kemasyarakatan di Lampung oleh Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik Provinsi Lampung
Pelaksanaan  Pemerintahan  daerah merupakan  salah  satu  aspek  struktural  dari suatu  negara  sesuai  dengan  pandangan bahwa  negara  sebagai  sebuah  organisasi, jika  dilihat  dari  sudut  ketatanegaraan. Sebagai  sebuah  organisasi,  pelaksanaan pemerintahan  daerah  diharapkan  dapat memperlancar  mekanisme  roda  kegiatan organisasi. Pendelegasian sebagian wewenang dari seseorang atau instansi atau suatu organisasi merupakan salah satu  asas yang berlaku universal bagi setiap organisasi,  yaitu  dengan  tujuanya  agar kebijakan  dapat  terlaksana  dengan  efektif, meringankan beban kerja pimpinan, memencarkan  peranan  pimpinan  sehingga terjadi demokratisasi dalam kegiatan organisasi.
Pelaksanaan atau biasa disebut dengan implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana  yang disusun  secara  matang  dan  terperinci. Implementasi  biasanya  dilakukan  setelah perencanaan dianggap sempurna. Pelaksanaan adalah bermuara pada aktivitas,  aksi,  tindakan,  atau  adanya mekanisme  suatu  sistem,  pelaksanaan bukan  sekedar  aktivitas  tapi  suatu  kegiatan yang  terencana  dan  untuk  mencapai  tujuan kegiatan.  Selanjutnya  pelaksanaan  adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan  proses  interaksi antara tujuan  dan  tindakan  untuk  mencapainya serta  memerlukan  jaringan  pelaksana, birokrasi yang efektif.
Menurut  Irwan  Sihar  Marpaung selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung bahwa Organisasi  Kemasyarakatan  dewasa  ini keberadaanya  sangat  mewarnai  kehidupan politik di Indonesia. Perkembangan politik, demokrasi,  pembangunan  ekonomi  dan kemajuan  teknologi  informasi  merupakan faktor-faktor yang mendorong terus
bertambahnya jumlah organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Badan Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  merupakan wadah  bagi  organisasi  kemasyarakatan, sehingga dengan posisi Pemerintah terhadap wadah ini hanya sebagai fasilitator.
Selanjutnya  Irwan  Sihar  Marpaung menjelaskan bahwa secara nasional perlindungan  terhadap  hak-hak  terkait dengan  kebebasan  berserikat,  berkumpul, dan  mengeluarkan  pendapat  diatur  dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia (HAM).  Undang-Undang  Dasar  1945  telah menjamin tiap orang berhak atas kebebasan berserikat,  berkumpul  dan  berpendapat sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  28E  ayat (3)  yang  menyatakan  bahwa  setiap  orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul,  dan  mengeluarkan  pendapat. Ketentuan  UUD  1945  tersebut  kemudian ditegaskan  kembali  di  dalam  Pasal  24 Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan  bahwa-setiap  orang  berhak untuk  berkumpul,  berapat,  dan  berserikat untuk maksud-maksud damai. Setiap warga negara  atau  kelompok  masyarakat  berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat  atau  organisasi  lainnya  untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan  dan  penyelenggaraan  negara sejalan  dengan  tuntutan  perlindungan, penegakan,  dan  pemajuan  hak  asasi manusia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Tavina Arafah selaku Kasibid  Organisasi  Kemasyarakatan  dan Sosial  Kemasyarakatan  Badan  Kesatuan Bangsa  dan  Politik  Provinsi  Lampung bahwa salah satu bentuk dari implementasi atas  hak  setiap  orang  berhak  untuk berkumpul, berapat, dan berserikat tersebut
adalah pembentukan organisasi kemasyarakatan (Ormas) sebagai salah satu wadah bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan  kebebasannya  dalam berserikat dan berkumpul. Ormas merupakan salah satu wujud dari partisipasi masyarakat dalam mengembangkan demokrasi  dalam  upaya  menjunjung  tinggi kebebasan,  kesetaraan,  kebersamaan,  dan kejujuran.  Ormas  merupakan  organisasi yang  dibentuk  oleh  sekelompok  warga negara  Republik  Indonesia  secara  sukarela atas  dasar  persamaan  kehendak  dan  cita- cita  untuk  memperjuangkan  kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara.
Menurut  Irwan  Sihar  Marpaung bahwa dibentuknya organisasi kemasyarakatan  atau  Ormas  memiliki fungsi sebagai sarana:
a. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan  anggota  dan/atau  tujuan organisasi;
b. pembinaan  dan  pengembangan  anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
c. penyalur aspirasi masyarakat;
d. pemberdayaan masyarakat;
e. pemenuhan pelayanan sosial;
f. partisipasi masyarakat untuk memelihara,  menjaga,  dan  memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau g. pemelihara  dan  pelestari  norma,  nilai,
dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
Menurut  Irwan  Sihar  Marpaung bahwa  peningkatan  fungsi  Ormas  dalam pembangunan memberi konsekuensi pentingnya membangun sistem pengelolaan Ormas yang memenuhi kaidah Ormas yang sehat  sebagai  organisasi  nirlaba  yang demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel.  Oleh karena itu, dinamika Ormas dengan segala kompleksitasnya menuntut pengelolaan dan
pengaturan hukum yang lebih komprehensif melalui undang-undang.
Menurut  Tavina  Arafah  bahwa keseluruhan  organisasi  kemasyarakatan (Ormas)  yang  terdaftar  di  Badan  Kesatuan Bangsa  dan  Politik  Provinsi  Lampung sampai saat ini hanya berjumlah 48 (empat puluh  delapan)  Ormas  baik  yang  berbadan hukum  maupun  yang  tidak  berbadan hukum.  Adapun  saat  ini  dengan  realita yang ada di lapangan bahwa masih banyak Ormas  yang  telah  beroperasi  namun  tidak mendaftarkan  organisasinya  ke  Badan Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Provinsi Lampung.  Selain  itu  masih  banyak  juga Ormas  yang  Surat  Keterangan  Terdaftar (SKT)  nya  telah  habis  atau  tidak  berlaku lagi  yang  tidak  diurus  kembali  oleh pengurusnya.  Dari  data  yang  ada  terdapat 155  (seratus  lima  puluh  lima)  Ormas  yang belum  mengurus  kembali  SKT  nya  atau SKT  nya  telah  kadaluarsa  atau  masanya telah habis.
Menurut  Pasal  5  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan  Kementerian  Dalam  Negeri dan Pemerintah Daerah bahwa Pendaftaran orkemas  dilakukan  oleh  pengurus  melalui tahapan:
a. pengajuan permohonan;
b. penelitian dokumen persyaratan;
c. penelitian lapangan; dan
d. penerbitan SKT.
Selanjutnya  Pasal 9  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor  33  Tahun  2012  tentang  Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan  Kementerian  Dalam  Negeri dan  Pemerintah  Daerah  menyebutkan bahwa  Dokumen  kelengkapan  orkemas meliputi:
a. surat permohonan pendaftaran;
b. akte pendirian atau statuta orkemas yang disahkan notaris;
c. anggaran  dasar    dan  anggaran  rumah tangga yang disahkan notaris;
d. tujuan dan program kerja organisasi;
e. surat keputusan tentang susunan pengurus  orkemas  secara  lengkap  yang sah  sesuai  anggaran  dasar  dan  anggaran rumah tangga;
f. biodata pengurus organisasi, yaitu ketua, sekretaris  dan  bendahara  atau  sebutan lainnya;
g. pas  foto  pengurus  organisasi  berwarna, ukuran  4  x  6,    terbaru  dalam  3  (tiga) bulan terakhir;
h. foto  copy  Kartu  Tanda  Penduduk pengurus organisasi;
i. surat keterangan domisili organisasi dari Kepala  Desa/Lurah/Camat  atau  sebutan lainnya;
j. Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  atas  nama organisasi;
k. foto  kantor  atau  sekretariat  orkemas, tampak  depan  yang  memuat  papan nama;
l. keabsahan kantor atau sekretariat orkemas  dilampiri  bukti  kepemilikan, atau  surat  perjanjian  kontrak  atau  ijin pakai dari pemilik/pengelola;
m. surat  pernyataan  kesediaan  menertibkan kegiatan,  pengurus  dan/atau  anggota organisasi;
n. surat  pernyataan  tidak  berafiliasi  secara kelembagaan  dengan  partai  politik  yang ditandatangani  oleh  ketua  dan/atau sekretaris  atau  sebutan  lainnya;surat pernyataan tidak terjadi konflik kepengurusan, yang  ditandatangani oleh ketua  dan  sekretaris  atau  sebutan lainnya;
o. surat  pernyataan bahwa  nama, lambang, bendera,  tanda  gambar,  simbol,  atribut, cap  stempel  yang  digunakan  belum menjadi  hak  paten  dan/atau  hak  cipta
pihak  lain,  yang  ditandatangani  ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
p. surat pernyataan bahwa sanggup menyampaikan  laporan  perkembangan dan kegiatan orkemas setiap akhir tahun yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
q. surat pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan keseluruhan isi, data dan  informasi    dokumen/berkas  yang diserahkan  dan  bersedia  dituntut  secara hukum,  yang  ditandatangani  oleh  ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
r. rekomendasi  dari  kementerian  agama untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan;
s. rekomendasi  dari  kementerian  dan SKPD yang membidangi urusan kebudayaan untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa;
t. rekomendasi  dari  kementerian/lembaga dan/atau SKPD yang membidangi urusan  tenaga  kerja  untuk  orkemas serikat buruh dan serikat pekerja; dan
u. surat pernyataan kesediaan atau persetujuan,  untuk  orkemas  yang  dalam kepengurusannya  mencantumkan  nama pejabat  negara,  pejabat  pemerintahan, dan tokoh masyarakat.
Berdasarkan  teori  kebijakan  publik yang  dikemukakan  oleh  Thomas  R  Dye yang  menyatakan  bahwa  segala  sesuatu yang  sudah  dipilih  oleh  pemerintah  untuk melakukan  sesuatu  dengan  tujuan  yang jelas  merupakan  sebuah  kebijakan  publik (Winarno,  2007:17)  hal  ini  tertuang  dalam kebijakan  yang  diambil  oleh  Badan Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Provinsi Lampung  dalam  melaksanakan  Pasal  11 Perda  Provinsi  Lampung  Nomor  3  Tahun 2014  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja
Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung yaitu:
1. Mengembangkan  kehidupan  demokrasi yang  bermartabat  melalui  pendekatan kultur dan pembangunan yang berkeadilan.
2. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat.
3. Memperkuat lembaga demokrasi lokal.
4. Meningkatkan pembinaan lembaga politik lokal.
5. Memantapkan pembinaan kepada masyarakat dan kelompok sosial.
6. Memperkuat  peran  perempuan  dalam kehidupan politik.
7. Memperkuat  peran  Perguruan  Tinggi dalam mendorang proses demokrasi
8. Meningkatkan kerja sama dengan organisasi  kemasyarakatan  dan  lembaga nirlaba  bidang  kesatuan  bangsa  dan politik  dalam  negeri  untuk  menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.
9. Fasilitasi  elemen  masyarakat  mitra pemerintah  daerah  (FKDM,  FKUB,  dan FPK)  dan  lembaga-lembaga  adat  dalam bidang  penanganan  konflik  antar  umat beragama  dan  proses  pembauran  di Provinsi Lampung.
10. Mempercepat dan memperluas jaringan  komunikasi  dan  informasi dalam  rangka  penanganan  masalah strategis  untuk  memacu  penyelesaian konflik di daerah.
11. Memfasilitasi  penanganan  rekonsiliasi daerah konflik.
12. Fasilitasi  Pusat  Pendidikan  Wawasan
Kebangsaan (PPWK) dalam
pemantapan wawasan kebangsaan, ideologi  dan  kewaspadaan  nasional, pembauran  bangsa  kesadaran  dan kemampuan bela negara bagi penguatan  integritas  sosial  lembaga dan elemen masyarakat.
Selanjutnya  sesuai  kebijakan  yang di  ambil  oleh  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan Politik  Provinsi  Lampung  tersebut  di  atas maka  dalam  hal  ini  kebijakan  mengenai penertiban organisasi kemasyarakatan
(Ormas) di Lampung diantaranya yaitu: 1. Melakukan pendataan secara berkesinambungan  dari  tahun  ketahun untuk  memperoleh  data  yang  akurat terhadap keberadaan Ormas di Lampung.
2. Melakukan  kerja  sama  dan  koordinasi kepada semua instansi pemerintahan dan juga  swasta  serta stakeholder yang berkaitan dengan Ormas.
3. Melakukan  pembinaan  dan  pendidikan kepada Ormas di Lampung.
4. Sosialisasi  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2017  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor  17 Tahun 2013 tentang  Organisasi  Kemasyarakatan  dan Permendagri  Nomor  33  Tahun  2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan  Kementrian  Dalam  Negeri dan Pemerintah Daerah.
5. Penerbitan  Surat  Keterangan  Terdaftar (SKT) bagi Ormas dimaksudkan sebagai kontrol  /  alat  pemantauan  keberadaan dan aktifitas Ormas di Provinsi Lampung.
6. Memberikan  sanksi  bagi  Ormas  yang melanggar peraturan perundang- undangan seperti teguran tertulis sampai pada sanksi administratif berupa pencabutan izin Ormas yang terdaftar. Berdasarkan beberapa kebijakan yang di  ambil  oleh  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan Politik  Provinsi  Lampung  yang  menjadi
pedoman  dalam  hal  mengenai  penertiban organisasi  kemasyarakatan  di  Lampung, maka  berdasarkan  wawancara  dengan  para narasumber bahwa Implementasi Penertiban  Organisasi  Kemasyarakatan  di Lampung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  Provinsi  Lampung  telah  dilakukan, namun  belum  maksimal  adapun  beberapa hal yang telah dilakukan yaitu:
1. Melakukan pendataan terhadap keberadaan Ormas yang ada di Lampung saat  ini,  namun  hal  ini  tidak  menutup kemungkinan  masih  ada  Ormas  yang belum  terdata  dikarenakan  ketidak jelasan alamat serta pengurusnya.
2. Melakukan  sosialisasi  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi  Kemasyarakatan,  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2017  tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2017  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor  17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan Permendagri  Nomor  33  Tahun  2012 entang Pedoman Pendaftaran Organisasi
Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah  Daerah  kepada  berbagai Ormas yang ada, hal ini dilakukan untuk memberikan
pemahaman dan pengetahuan  bagi  Ormas  yang  ada bahwa  legalitas  suatu  organisasi  yakni wajib terdaftar di Pusat dan daerah yakni di  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik Provinsi Lampung.
3. Menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Ormas dimaksudkan sebagai kontrol/  alat  pemantauan  keberadaan dan aktifitas Ormas di Provinsi Lampung.
4. Melakukan  pembinaan  kepada  Ormas yakni  berupa  mengadakan  pertemuan dengan pengurus Ormas untuk
memberikan pengetahuan dan pendidikan mengenai wawasan kebangsaan,  ideologi  dan  kewaspadaan nasional,  pembauran  bangsa,  kesadaran dan  kemampuan  bela  negara  sehingga setiap  Ormas  dapat  menjaga  keutuhan NKRI  dan  juga  menciptakan  kondisi masyarakat yang aman dan tentram yang terhindar dari konflik bernuansa SARA.
5. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan  Ormas  hal  ini  bertujuan  agar setiap  kegiatan  yang  dilakukan  Ormas dapat dipantau oleh Pemerintah Daerah.
6. Memberikan sanksi kepada Ormas  yang telah  terbukti  melanggar  ketentuan perundang-undangan seperti teguran tertulis sampai pada sanksi administratif berupa  pencabutan  izin  Ormas  yang terdaftar  serta  apabila  Ormas  terbukti melakukan  perbuatan  tindak  pidana maka  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan
Politik Provinsi Lampung menyerahkannya  ke  Institusi  Kepolisian untuk memprosesnya.
Maka implementasi penertiban organisasi  kemasyarakatan  di  Lampung saat  ini  sudah  dilakukan  sesuai  dengan kebijakan yang telah diambil namun dalam prakteknya  belum  maksimal  dikarenakan masih  adanya  hambatan  ataupun  kendala yang di hadapi dari segi teknis maupun non teknis, adapun hal-hal yang telah dilakukan diantaranya:
1. Melakukan pendataan terhadap keberadaan Ormas yang ada di Lampung saat  ini,  namun  hal  ini  tidak  menutup kemungkinan  masih  ada  Ormas  yang belum  terdata  dikarenakan  ketidak jelasan  alamat  serta  pengurusnya.  Hal ini  dapat  dilihat  rentang  data  dari keseluruhan  Ormas  yang  terdaftar  di Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik Provinsi Lampung sampai saat ini hanya berjumlah  48  (empat  puluh  delapan)
Ormas  baik  yang  berbadan  hukum maupun  yang  tidak  berbadan  hukum. Adapun saat ini dengan realita yang ada di lapangan bahwa masih banyak Ormas yang  telah  beroperasi  namun  tidak mendaftarkan  organisasinya  ke  Badan Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Provinsi Lampung atau Surat Keterangan Terdaftar  (SKT)  nya  telah  habis  atau tidak  berlaku  lagi  yang  tidak  diurus kembali  oleh  pengurusnya.  Dari  data yang  ada  terdapat  155  (seratus  lima puluh lima) Ormas yang belum mengurus  kembali  SKT  nya  atau  SKT nya telah kadaluarsa atau masanya telah habis.
2. Melakukan  sosialisasi  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi  Kemasyarakatan,  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2017  tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2
Tahun  2017  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor  17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan Permendagri  Nomor  33  Tahun  2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan  Kementrian  Dalam  Negeri dan Pemerintah Daerah kepada berbagai Ormas yang ada, hal ini dilakukan untuk memberikan
pemahaman dan pengetahuan  bagi  Ormas  yang  ada bahwa  legalitas  suatu  organisasi  yakni wajib terdaftar di Pusat dan daerah yakni di  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik Provinsi Lampung.
3. Menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Ormas dimaksudkan sebagai kontrol  /  alat  pemantauan  keberadaan dan aktifitas Ormas di Provinsi Lampung.
4. Melakukan  pembinaan  kepada  Ormas yakni  berupa  mengadakan  pertemuan
dengan pengurus Ormas untuk memberikan pengetahuan dan pendidikan mengenai wawasan kebangsaan,  ideologi  dan  kewaspadaan nasional,  pembauran  bangsa,  kesadaran dan  kemampuan  bela  negara  sehingga setiap  Ormas  dapat  menjaga  keutuhan NKRI  dan  juga  menciptakan  kondisi masyarakat yang aman dan tentram yang terhindar dari konflik bernuansa SARA.
5. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan  Ormas  hal  ini  bertujuan  agar setiap  kegiatan  yang  dilakukan  Ormas dapat dipantau oleh Pemerintah Daerah.
6. Memberikan sanksi kepada Ormas  yang telah  terbukti  melanggar  ketentuan perundang-undangan seperti teguran tertulis sampai pada sanksi administratif berupa  pencabutan  izin  Ormas  yang terdaftar  serta  apabila  Ormas  terbukti melakukan  perbuatan  tindak  pidana maka  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan
Politik
Provinsi
Lampung menyerahkannya  ke  Institusi  Kepolisian untuk memprosesnya. Faktor-Faktor Kendala dalam implementasi Penertiban Organisasi Kemasyarakatan di Lampung oleh Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik Provinsi Lampung
Pelaksanaan  kebijakan  merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan. Implementasi  kebijakan  pada  dasarnya adalah  cara  agar  sebuah  kebijakan  dapat mencapai tujuannya.
Implementasi dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan.  Secara  umum  implementasi memiliki  makna  pelaksanaan  undang- undang  dimana  berbagai  aktor,  organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk  menjalankan  kebijakan  dalam  upaya untuk  meraih  tujuan-tujuan  kebijakan  atau program-program.  Implementasi  pada  sisi
lain  merupakan  fenomena  yang  kompleks yang  mungkin  dapat  dipahami  sebagai suatu  proses,  suatu  keluaran  ( output ) maupun sebagai suatu dampak ( outcome ).
Menurut  Kepala  Badan  Kesatuan Bangsa  dan  Politik  Provinsi  Lampung bahwa  implementasi  atau  pelaksanaan suatu  kebijakan  adalah  hal  yang  paling berat,  karena  dalam  implementasi  sering menemui masalah  yang  tidak ditemui pada konsep.  Implementasi  kebijakan  selain berkaitan  dengan  peraturan  teknis  tentang implementasi kebijakan  tersebut juga berkaitan dengan sumber daya manusia dan fasilitas  yang  akan  digunakan  untuk mengimplementasi kebijakan tersebut. Selanjutnya  beliau  mengatakan  bahwa keputusan pembuat kebijakan akan berhasil dilaksanakan  jika  ada  implementasi  yang efektif. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas  yang  terlihat  setelah  dikeluarkan pengarahan  yang  sah  dari  suatu  kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.  Oleh  karena  itu,  Implementasi kebijakan  dapat  diartikan  sebagai  suatu cara  agar  kebijakan  yang  sudah  ditetapkan dapat mencapai tujuanya. Tujuan kebijakan adalah  melakukan  intervensi  sedangkan implementasi adalah tindakan intervensi itu sendiri.  Implementasi  melibatkan  usaha dari pembuat kebijakan untuk mempengaruhi  pelaksana  kebijakan  untuk memberikan pelayanan yang terbaik.
Berdasarkan  hasil  wawancara  oleh para  narasumber  bahwa  kendala  dalam implementasi penertiban
Organisasi
Kemasyarakatan  di  Lampung  oleh  Badan Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Provinsi Lampung sebagai berikut:
1) Terbatasnya  jumlah  pegawai  Badan Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Provinsi Lampung saat ini, dalam hal ini jumlah pegawai  dibandingkan dengan wilayah
Provinsi Lampung yang sangat luas hal ini  menjadi  kurang  efektif,  Jumlah anggaran  yang  terbatas  hal  ini  juga berdampak  pada  kegiatan  pembinaan, pendataan, pemantauan serta pengawasan  Ormas  di  Lampung  yang saat  ini  sudah  dilakukan  namun  belum maksimal  dikarenakan  keterbatasan anggaran,  Luasnya  wilayah  Provinsi Lampung  yang  menjadikan  Badan Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Provinsi Lampung  kesulitan  untuk  mengontrol kegiatan  Ormas  yang  tersebar  di seluruh  wilayah  Provinsi  Lampung, Belum  optimalnya  koordinasi  antara lembaga terkait yakni Institusi kepolisian,  Swasta  dan Stake  Holder yang  ada  dengan  Badan  Kesatuan Bangsa  dan  Politik  Provinsi  Lampung untuk melakukan penertiban organisasi kemasyarakatan di Lampung.
2) Peraturan  perundang-undangan  dalam hal  penertiban  Ormas  saat  ini  cukup baik  hal  ini  dapat  dilihat  dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17  Tahun  2013  tentang  Organisasi Kemasyarakatan,
Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2017  tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2
Tahun  2017  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan Permendagri Nomor  33  Tahun  2012  tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri namun yang dijadikan kendala atau faktor penghambat  saat  ini  yaitu  belum optimalnya sosialisasi peraturan tersebut  kepada  Ormas  yang  ada  di Lampung  dikarenakan    keterbatasan anggaran  dan  pegawai  yang  ada
sehingga  penerapannya  di  lapangan sesuai  anggaran  yang  dialokasikan saja,  sarana  dan  prasarana  yang mendukung  saat  ini  juga  dirasa  belum maksimal seperti halnya alat transportasi  yang  belum  memadai mengigat  letak  dan  jarak  yang  sangat jauh  sehingga  pelaksanaan  tugas  dan fungsi menjadi terganggu.
3) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam  hal  ini  Ormas  untuk  melakukan pendafataran  ke Badan  Kesatuan
Bangsa  dan  Politik  Provinsi  Lampung agar
mendapatkan legalitas
organisasinya tersebut, kurangnya pengetahuan  pengurus  Ormas  tentang kewajiban  pendaftaran  organisasinya sesuai  Undang-Undang  Nomor  17
Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan, Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2017  tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2017  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan Permendagri Nomor  33  Tahun  2012  Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri.

## III. PENUTUP
Implementasi  Penertiban  Organisasi Kemasyarakatan  di  Lampung  oleh  Badan Kesatuan  dan  Politik  Provinsi  Lampung saat  ini  sudah  dilakukan  sesuai  dengan kebijakan yang telah diambil namun dalam prakteknya  belum  maksimal  dikarenakan masih  adanya  hambatan  ataupun  kendala yang di hadapi dari segi teknis maupun non teknis.
Kendala dalam implementasi penertiban  Organisasi  Kemasyarakatan  di
Lampung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu:
a. Keterbatasan  jumlah  pegawai  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung  saat  ini,  dalam  hal  ini jumlah pegawai dibandingkan dengan wilayah  Provinsi  Lampung  yang sangat  luas  hal  ini  menjadi  kurang efektif
b. Jumlah anggaran yang terbatas hal ini juga berdampak pada kegiatan pembinaan,  pendataan,  pemantauan serta pengawasan Ormas di Lampung yang saat  ini sudah dilakukan namun belum maksimal dikarenakan keterbatasan anggaran.
c. Luasnya  wilayah  Provinsi  Lampung yang  menjadikan  Badan  Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung kesulitan  untuk  mengontrol  kegiatan Ormas  yang  tersebar  di  seluruh wilayah Provinsi Lampung.
d. Belum  optimalnya  koordinasi  antara lembaga terkait yakni Institusi kepolisian,  Swasta  dan Stakeholder yang  ada  dengan  Badan  Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung untuk melakukan penertiban organisasi.
e. Belum optimalnya sosialisasi peraturan  tersebut  kepada  Ormas yang  ada  di  Lampung  dikarenakan keterbatasan  anggaran  dan  pegawai yang  ada  sehingga  penerapannya  di lapangan sesuai anggaran yang dialokasikan saja.
f. Sarana dan prasarana yang mendukung saat ini juga dirasa belum maksimal seperti halnya alat transportasi  yang  belum  memadai mengigat letak dan jarak yang sangat jauh  sehingga  pelaksanaan  tugas  dan fungsi menjadi terganggu.
g. Kurangnya  kesadaran  masyarakat dalam hal ini Ormas untuk melakukan  pendafataran  ke  Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung agar mendapatkan legalitas organisasinya tersebut.
h. Kurangnya  pengetahuan  pengurus Ormas tentang kewajiban pendaftaran organisasinya sesuai Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2013  tentang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-
Undang  Nomor  16  Tahun  2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang  Nomor  2  Tahun  2017 tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2013 tentang  Organisasi  Kemasyarakatan, dan  Permendagri  Nomor  33  Tahun 2012  Tentang  Pedoman  Pendaftaran
Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku
Amitai Etzioni, Organisasi-Organisasi Modern , UI Press, Jakarta, 1985.
Budi  Winarno, Kebijakan  Publik  :  Teori dan  Proses ,  Edisi  Revisi,  Media
Presindo. Yogyakarta, 2007
Burhan  Bungin, Sosiologi  Komunikasi: Teori,  Paradigma,  dan  Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat , Kencana, Jakarta,
2006.
S.H  Sarundajang, Arus  Balik  Kekuasaan Pusat  ke  Daerah, Pustaka  Sinar Harapan, Jakarta, 2002.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013
Tentang Organisasi Kemasyarakatan Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang  Nomor  2  Tahun  2017 tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Peraturan Mendagri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi kemasyarakatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor  3  Tahun  2014  tentang Organisasi dan Tata kerja
Inspektorat,  Bappeda  dan  Lembaga Teknis Daerah.

## Sumber Lain
Wawancara dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Wawancara  dengan  Kasibid  Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Kemasyarakatan  Badan  Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Lampung
1.  Naskah  bersifat  orisinil,  baik  berupa  hasil  riset  atau  tinjauan  atas  suatu permasalahan  hukum  yang  berkembang  di  masyarakat  (artikel  lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2.  Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB,  yaitu  ;  BAB  I.  PENDAHULUAN  (Latar  Belakang  dan  Rumusan Masalah)  BAB  II.  PEMBAHASAN  (Kerangka  Teori  dan  Analisis),  dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3.  Tulisan  menggunakan  bahasa  indonesia  maupun  bahasa  inggris  yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar,tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4.  Setiap  kutipan  harus  menyebutkan  sumbernya,  dan  ditulis  pada  akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat  nama  pengaran,  tahun  penerbitan  dan  halaman  .Contoh  :  satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at,  2005:  11), Tiga  atau  lebih  penulis  menggunakan  ketentuan  et.al (dkk).  Untuk  artikel  dari  internet  dengan  susunan:  nama  penulis,  judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5.  Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan  sebagai  bahan  acuan  langsung  .  Daftar  pustaka  dan  referensi bersifat  alfabetis  dengan  format;  nama  pengarang,  judul  buku,  nama penerbit,  kota  terbit,  dan  tahun  penerbitan.  Contoh:    Bagir  Manan, Hubungan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  Menurut  UUD  1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6.  Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7.  Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif  melalui
bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat,
maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini
Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

## Alamat Redaksi PRANATA HUKUM
Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung Telp : 0721-789825 Fax: 0721-770261 Email:jurnal.mh@ubl.acid