## Penyelesaian Sengketa Perceraian pada Era Modernisasi
(Kajian Prosedur Arbitrase dalam Hukum Islam)
Hanif Abdullah 1 , Sabilul Muhtadin 2
1 STDI Imam Syafi’i, e-mail: benakhsan@gmail.com 2 STDI Imam Syafi’i, e-mail: sabil.abuziyad@gmail.com
Histori Naskah ABSTRACT
Diserahkan:
01-05-2024 Direvisi: 30-07-2024 Diterima: 15-08-2024 This study focuses on the resolution of divorce conflicts in the modernization era by  analyzing  arbitration  procedures  in  Islamic  law.  In  light  of  swift  social, cultural,  and  technological  transformations,  traditional  dispute  resolution methods, including divorce, encounter fresh obstacles. Through an examination of existing literature, this research delves into how arbitration, as an alternative dispute  resolution  mechanism,  can  be  integrated  within  the  Islamic  legal framework  to  tackle  divorce  conflicts  in  contemporary  times.  The  analysis underscores  the  significance of  adjusting  Islamic  legal  mechanisms  to present- day  circumstances  while  upholding  core  principles  of  justice,  fairness,  and empathy.  It  deliberates  on  the  role  of  arbitration  in  offering  a  methodical  and culturally  attuned  approach  to  settling  divorce  disagreements,  taking  into consideration factors such as accessibility, gender dynamics, and technological progress. This academic scrutiny offers insights into the potential of arbitration in fostering equity and safeguarding the rights of women and children involved in divorce proceedings. The results emphasize the necessity for further investigation and  interdisciplinary  cooperation  to  improve  the  efficiency  and  accessibility  of arbitration  procedures  in  handling  divorce  disputes  across  varied  cultural settings. Keywords : Divorce;Dispute; Arbitration; Islamic Law

## ABSTRAK
Kajian ini mendalami penyelesaian konflik perceraian di era modernisasi dengan menganalisis  prosedur  arbitrase  dalam  hukum  Islam.  Mengingat  cepatnya transformasi  sosial,  budaya,  dan  teknologi,  metode  penyelesaian  perselisihan tradisional,  termasuk  perceraian,  menghadapi  kendala  baru.  Melalui  kajian literatur  yang  ada,  penelitian  ini  menggali  bagaimana arbitrase ,  sebagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, dapat diintegrasikan dalam kerangka hukum Islam untuk mengatasi konflik perceraian di zaman kontemporer. Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  gambaran  cara  penyelesaian sengketa pernikahan ditinjau dari kajian hokum Islam dengan prosedur arbitrase . Dokumen ini membahas peran arbitrase dalam menawarkan pendekatan metodis dan selaras dengan budaya untuk menyelesaikan perselisihan perceraian, dengan mempertimbangkan  faktor-faktor  seperti  aksesibilitas,  dinamika  gender,  dan kemajuan  teknologi.  Penelitian  akademis  ini  memberikan  wawasan  mengenai potensi  arbitrase  dalam  mendorong  kesetaraan  dan  melindungi  hak-hak perempuan dan anak-anak yang terlibat dalam proses perceraian. Hasil penelitian ini  dapat  dijadikan  sebagai  acuan  dalam  penelitian  lebih  lanjut  dan  kerja  sama interdisipliner untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas prosedur  arbitrase dalam menangani perselisihan perceraian di berbagai latar budaya. Kata Kunci : Perceraian; Sengketa; Arbitrase; Hukum Islam
Corresponding
Author
: Hanif Abdullah, e-mail: benakhsan@gmail.com

## PENDAHULUAN
Di Indonesia angka perceraian semakin meningkat secara signifikan pada satu dekade terakhir (Statistik, 2022). Perceraian yang terjadi erat kaitannya dengan sengketa yang dapat berdampak  pada  banyak  aspek  kehidupan  individu  yang  terlibat  di  dalamnya  (Khurin'In, Muta'alimin,  Maulana,  &  Musyafa'ah,  2022).  Terutama  pada  era  modernisasi,  di  mana perkembangan  teknologi  dan  globalisasi  telah  mengubah  banyak  aspek  kehidupan  manusia, penyelesaian sengketa dalam perceraian menjadi semakin kompleks. Menurut hukum Islam, penyelesaian  sengketa  sangat  penting  dalam  kasus  perceraian.  Dalam  Islam,  tujuan  utama penyelesaian  sengketa  perceraian  adalah  mencapai  keadilan,  perdamaian,  dan  kesejahteraan bagi  semua  pihak  yang  terlibat  (Umar,  2020).  Salah  satu  cara  untuk  menyelesaikan  konflik dalam sengketa perceraian dalam Islam adalah tahkim atau arbitrase (Multazam, 2006).
Tahkim atau  arbitrase  memainkan  peran  penting  dalam  menyelesaikan  perselisihan perceraian  dalam  hukum  Islam  (Baharuddin  &  Iman,  2020).  Ini  berfungsi  sebagai  metode penyelesaian  perselisihan  alternatif  yang  dapat  secara  efektif  mengatasi  masalah  terkait perceraian, menawarkan solusi yang sejalan dengan prinsip dan norma Islam (Khakimov, 2020; Khurin'In,  et  al.,  2022).  Dalam  kasus  di  mana  timbul  perselisihan  perceraian, tahkim dapat memberikan pendekatan  arbitrase  yang terstruktur dan terlembaga secara hukum,  menjamin keadilan dan keadilan dalam proses penyelesaiannya (Himmah, Safudin, Oktafiani, & Alfia, 2022). Dengan memanfaatkan tahkim , pihak-pihak yang terlibat dalam proses perceraian dapat memperoleh  manfaat  dari  cara  yang  lebih  bersahabat  dan  sensitif  secara  budaya  dalam menyelesaikan  perbedaan  mereka,  yang  pada  akhirnya  mendorong  keharmonisan  dan  rasa hormat dalam konteks yurisprudensi Islam (Khakimov, 2020).
Prosedur  arbitrase  dalam  hukum  Islam  menawarkan  metode  penyelesaian  sengketa perceraian  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah  (Putri  &  Wahyuni,  2021).  Arbitrase memberikan  kesempatan  bagi  pasangan  yang  bercerai  untuk  berkontribusi  dalam  mencari solusi yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak (Kennett, 2016). Ini dapat dicapai melalui  proses  musyawarah  dan  mediasi,  yang  memungkinkan  penyelesaian  yang  berbasis pada keadilan dan kesepakatan bersama.
Sedangkan seiring berkembangnya zaman diperlukan alternative lain yang lebih adaptif dalam penyelesaian sengkete perceraian (Khaliluddin, 2023). Arbitrase dapat dijadikan sebagai salah satu alternative yang bisa digunakan untuk penyelesaian sengketa pernikahan. Penelitian yang dilakukan oleh Cusairi dan Zahraa (2015) menemukan bahwa tentang adanya arbitrator yang  dapat  berperan  sama  dengan  mediator  dalam  penyelesaian  sengketa  pada setting pernikahan yang memiliki peran yang sama. Lebih lanjut penelitian mengenai arbitrase perlu ditingkatkan khususnya dalam penyelesaian sengketa perceraian dilihat dari persepektif hukum Islam.
Berikut  adalah  gambaran  mengenai  penelitian  tentang  penyelesaian  sengketa perceraian dan kaitannya dengan hukum dan Islam lebih lanjut akan dijelaskan pada gambar 1. Data pada gambar tersebut merupakan data hasil pencaraian di website lens.org.
Figure 1. Gambaran riset terdahulu tentang sengketa pernikahan dan hukum Islam (sumber data: www.lens.org )
Dari  gambar  1  dapat  diperoleh  gambaran  bahwa  pembahasan  mengenai  sengketa perceraian  merupakan  salah  satu  issue  yang  cukup  banyak  diteliti  di  dunia,  kajian  dalam Hukum dan Islam juga merupakan penelitian yang cukup banyak diteliti. Untuk kaitan topik sengketa perceraian dengan hukum setidaknya ada 408 dokumen dan kaitannya dengan Islam ada 194 dokumen. Artinya kajian tentang sengketa pernikahan ini sudah banyak diteliti di dunia akan  tetapi  belum  ada  yang  membahas  secara  spesifik  mengenai  prosedur arbitrase dalam penyelesaian sengketa perceraian. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai topik tersebut.
Banyak  penelitian  menggambarkan  tentang  sengketa  perceraian  dan  cara-cara tradisional  dalam  penyelesaiannya.  Secara  umum  penelitian  sebelumnya  banyak  membahas penyelesaian  sengketa  perceraian  dengan  jalan  mediasi  (Bastomi  &  Paramita,  2021;  Umar, 2020). Selanjutnya kajian sengketa perceraian dilihat  dari hukum  positif  (Putri &  Wahyuni, 2021).  Artinya  penyelesaian  konflik  atau  sengketa  pernikahan  masih  dengan  metode  yang sudah  ada.  Hasil  penelitian  (Umar,  2020)  membahas  mengenai  penyelesaian  perselisihan perceraian  melalui  mediasi  (prosedur tahkim/arbitrase )  sebagai  alternatif.  Hal  ini  didukung oleh penelitian (Bastomi & Paramita, 2021) mengenai penyelesaian sengketa perceraian dapat dilakukan dengan media program pusaka sakinah. Namun demikian, belum ada penelitian yang memetakan  secara  spesifik  mengenai  penyelesaian  sengketa  perceraian  di  era  modernisasi . Penelitian lainnya dilakukan oleh Yusmita. Penelitian tersebut menawarkan gagasan mengenai peran  BASYARNAS  sebagai  alternatif  bagi  umat  Islam  di  Indonesia  sebagai  pihak  yang menyelesaikan  berbagai  persoalan  perdata,  termasuk  perceraian  (Yusmita,  2014).  Dengan demikian,  masih  dibutuhkan  kajian  yang  lebih  mendalam  mengenai  topik  ini  dengan membahas  prosedur arbitrase dalam  penyelesaian  sengketa  perceraian.  Penelitian  ini memberikan  gambaran  baru  mengenai  potensi  integrasi  prosedur  arbitrase  dengan  kerangka hukum Islam untuk mengelola konflik perceraian dengan cara yang lebih efisien dan sensitif secara budaya.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  gambaran  cara  penyelesaian sengketa pernikahan ditinjau dari kajian hokum Islam dengan prosedur arbitrase . Pertanyaan Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Apa yang dimaksud dengan  sengketa  dalam  perceraian?;  2)  Apa  yang  dimaksud  dengan  prosedur  arbitrase?;  3) Bagaimana  tinjauan  hukum  Islam  dalam  penyelesaian  sengketa  perceraian  dengan  prosedur
arbitrase? Penelitian ini dapat menanbah wawasan yang berkaitan dengan kajian hukum islam. Selain itu kajian ini juga memberikan manfaat bagi lembaga hukum Islam, mediator, dan pihak- pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa perceraian untuk memahami dan menerapkan pendekatan  yang  lebih  holistik  dan  integratif.  Dengan  meninjau  bagaimana  arbitrase  dapat diadaptasi dan diterapkan dalam konteks hukum Islam, penelitian ini menyediakan landasan bagi pengembangan metode penyelesaian sengketa yang lebih terstruktur dan efisien.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kajian  kepustakaan  atau library  research (Zed, 2008). Pada artikel ini digunakan artikel ilmiah dan sumber lain (buku dan Al-Qur’an) yang  secara  spesifik  membahas  mengenai  sengketa  perceraian, arbitrase dan  hukum  Islam. Data-data artikel diperoleh dari scholar google, scispace data dan lens.org. Analisis data pada kajian  ini  dilakukan  dengan  cara  mengidentifikasi  sumber-sumber  yang  relevan.  Kemudian melakukan  penelaahan  langsung  terhadap  isi  kajian  dalam  sumber,  sehingga  didapatkan pemetaan terhadap prosedur arbitrase dalam hukum Islam. Sumber utama pada penelitian ini adalah satu ayat Al-quran QS. Surat An-Nisa Ayat 35 . Beserta beberapa artikel yang membahas arbitrase secara spesifik. Hal itu dapat dilihat lebih lanjut pada sumber referensi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Sengketa dalam Perceraian
Sengketa  dalam  perceraian  melibatkan  berbagai  pihak  dan  permasalahan  yang  perlu ditangani dengan bijaksana dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perselisihan perceraian merupakan  suatu  konflik  hukum  yang  muncul  ketika  sepasang  suami  istri  berupaya  untuk membubarkan  perkawinannya  sehingga  menimbulkan  perselisihan  pendapat  mengenai berbagai permasalahan yang krusial.Perselisihan ini sering kali melibatkan hak asuh anak, di mana  kedua  orang  tua  saling  bersaing  untuk  mendapatkan  hak  hukum  dalam  mengambil keputusan  mengenai  pengasuhan,  pendidikan,  dan  kesejahteraan  anak  mereka  secara keseluruhan.
Selain itu, tunjangan pasangan, atau tunjangan lainnya, menjadi isu yang kontroversial, dengan argumen mengenai apakah salah satu pasangan harus mendukung pasangannya secara finansial pascaperceraian, termasuk jumlah dan durasi tunjangan tersebut. Pembagian properti juga merupakan salah satu konflik besar, karena pasangan harus mendistribusikan secara adil aset  dan utang perkawinan, yang dapat  mencakup real  estate , rekening  keuangan, investasi, dan barang-barang pribadi (Jusoh, Dimon, & Abd Rahman, 2022). Perselisihan tunjangan anak juga muncul, dengan fokus pada kewajiban finansial setiap orang tua terhadap anak-anaknya, termasuk jumlah dan metode pembayarannya (Hifni, 2016).
Dalam  konteks  hukum  Islam,  perselisihan  dapat  meluas  hingga  mahar,  yaitu  hadiah wajib yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita, dengan perbedaan pendapat mengenai pembayaran atau pengembaliannya(Umar, 2020). Pengaturan tempat tinggal pasca- perceraian, seperti siapa yang akan tetap tinggal di rumah perkawinan, semakin memperumit perselisihan ini. Penyelesaian konflik-konflik ini biasanya melibatkan mediasi, dimana pihak ketiga  yang  netral  membantu  mencapai  kesepakatan,  arbitrasi,  dimana  seorang  arbiter membuat  keputusan  yang  mengikat,  atau  proses  pengadilan,  dimana  seorang  hakim menyelesaikan  permasalahan  yang  belum  terselesaikan.  Dalam  seluruh  proses  ini,  prinsip- prinsip keadilan, kepentingan terbaik anak, dan perlindungan hak-hak hukum merupakan hal yang sangat  penting untuk  memastikan hasil yang adil dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat (Daase, 2011; Rizwan & Khatana, 2021; Setiady, 2015; Triana, 2018; Zahraa & Hak, 2006).
Para peneliti menarik perhatian pada konflik yang ada antara pendekatan konvensional dalam  menyelesaikan  perceraian,  yang  sebagian  besar  didasarkan  pada  yurisprudensi  Islam klasik, dan perubahan tuntutan dan harapan masyarakat dalam masyarakat modern.Pendekatan tradisional  mempunyai  nilai  sejarah  dan  budaya,  namun  masih  diperdebatkan  apakah pendekatan  tersebut  cukup  untuk  menangani  isu-isu  kontemporer  seperti  kesetaraan  gender, kemandirian ekonomi, dan perubahan standar sosial.
Arbitrase dapat dijadikan sebagai salah satu sarana alternatif penyelesaian sengketa di era  modernisasi  (Rizwan  &  Khatana,  2021).  Metode arbitrase hukum  Islam  mendapat perhatian lebih sebagai  pengganti proses perceraian konvensional  yang berbasis pengadilan. Sejalan  dengan  cita-cita  mediasi  dan  rekonsiliasi  Islam  (Setiady,  2015),  metode arbitrase memberikan  peningkatan  otonomi  dan  keleluasaan  kepada  para  pihak  dalam  penyelesaian sengketa melalui fleksibilitas dan anonimitas pihak yang bersangkutan.

## B. Prosedur arbitrase dalam Hukum Islam (Tahkim)
Arbitrase dalam  hukum  islam  biasanya tahkim (Munawar,  2022). Arbitrase dapat dipakai  dalam  penyelesaian  sengkata  ekonomi,  bisnis  (Adi  Astiti,  2018)  dan  juga  termasuk sengketa  dalam  perceraian  (Tjandra,  2021).  Berikut  adalah  satu  satu  ayat  al-qur’an  yang dijadikan rujukan dalam pelaksaan arbitrase (tahkim)
" ًحا َ ل ْص ِا آ َدْي ِرُّي ْ ن ِا ۚ ا َهِل ْهَا  ْنِ م اًمَك َحَو ٖهِل ْه َ ا  ْن ِ م اًم َ ك َح ا ْوُث َعْبا َ ف اَم ِهِن ْيَب  َقاَق ِش ْمُتْف ِخ  ْنِاَو ُ ٰ للّا  ِقِ ف َوُّي ا
ا ًرْيِب َخ اًمْيِلَع  َناَك َ ٰللّا  َّنِا ۗ اَمُهَنْيَب
"
Artinya:  “ Dan  jika  kamu  khawatirkan  ada  persengketaan  antara  keduanya,  maka  kirimlah seorang  hakam  dari  keluarga  laki-laki  dan  seorang  hakam  dari  keluarga  perempuan.  Jika kedua  orang  hakam  itu  bermaksud  mengadakan  perbaikan,  niscaya  Allah  memberi  taufik kepada  suami-isteri  itu. Sesungguhnya  Allah  Maha  Mengetahui  lagi  Maha  Mengenal” (Al- Qur'an, 2024:3-35).
Ayat ini menjelaskan mengenai pentingnya proses tahkim dalam upaya mendamaikan dan  menyelesaikan  perselisihan  antara  suami  danistri  dengan  melibatkan  pihak  ketiga  yang bijaksana  dan  adil  dari  masing-masing  pihak  yang  sedang  bersengketa.  Dalam  pelaksaan tahkim ( arbitrase) memiliki prosedur tertentu sehingga pelaksaannya dapat dilakukan dengan baik dan optimal.
Ayat ini menjelaskan bahwa jika terjadi perselisihan yang mengancam keharmonisan keluarga, masing-masing pihak (suami dan istri) diwakili oleh hakim (arbiter) yang bijaksana dan  memahami  dinamika  rumah  tangganya.  Seorang  arbiter  diangkat  dari  kubu  suami  dan seorang  lagi  dari  kubu  istri.  Peran  utama  para  arbiter  ini  adalah  untuk  menengahi  dan memastikan penyelesaian yang paling menguntungkan kedua belah pihak.
“Jika  kedua  arbiter  itu  condong  ke  arah  perbaikan,  niscaya  Allah  akan  memberikan petunjuk  Ilahi  kepada  suami  dan  istri.”  Jika  kedua  arbiter  ini  menunjukkan  keikhlasan  dan kesungguhan  hati  dalam  mendamaikan  suami  dan  istri,  maka  Allah  akan  melimpahkan petunjuk  ilahi-Nya,  yang  disebut  taufik,  yang  membawa  kesuksesan  dan  memungkinkan penyelesaian perselisihan secara damai. Hal ini menggarisbawahi bahwa niat baik dalam proses arbitrase disertai dengan pertolongan Ilahi dari Allah.
“Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui  lagi Maha Mengetahui.” Allah  mempunyai pengetahuan  yang  lengkap  tentang  niat  dan  usaha  manusia,  mencakup  usaha-usaha  yang bertujuan untuk mendamaikan perselisihan. Ayat ini mengingatkan bahwa setiap langkah yang
diambil oleh para arbiter berada dalam lingkup kemahatahuan Allah, dan Dia memahami apa yang paling bermanfaat bagi setiap pengikut-Nya.
Selanjutnya  prosedur tahkim (arbitrase)  dalam  menyelesaikan  sengketa  perceraian dalam hukum Islam adalah suatu mekanisme yang melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu menyelesaikan konflik antara suami dan istri. Proses ini berdasarkan pada prinsip keadilan  dan  upaya  untuk  mencapai  rekonsiliasi.  Berikut  adalah  langkah-langkah  prosedur tahkim dalam  konteks  perceraian  (Khakimov,  2020;  Nugroho  &  SH,  2017;  Setiady,  2015; Zahraa & Hak, 2006):
1. Penunjukan Hakam (Juru Damai). Pilih Hakam dari Kedua Belah Pihak, yaitu kedua belah pihak (suami dan istri) masing-masing menunjuk satu orang hakam dari keluarga atau  orang  yang  mereka  percayai.  Tujuannya  adalah  agar  kedua  hakam  ini  dapat memahami dengan baik kondisi dan latar belakang keluarga masing-masing.
2. Mendengar  dan  Mengumpulkan  Informasi,  terdiri  dari  1)  Pertemuan  dengan  Kedua Pihak. Para hakam mengadakan pertemuan dengan suami dan istri secara terpisah atau bersama  untuk  mendengarkan  keluhan,  alasan  perselisihan,  dan  perspektif  masing- masing  pihak;  2)  Pengumpulan  Fakta.  Hakam  melakukan  penyelidikan  untuk mengumpulkan  informasi  yang  relevan,  termasuk  mendengarkan  saksi  atau mendapatkan bukti lain yang mendukung.
3. Evaluasi  dan  Musyawarah  1)  Diskusi  dan  Musyawarah.  Para  hakam  berdiskusi  dan bermusyawarah untuk  mencari solusi  yang adil dan bijaksana. Mereka mengevaluasi informasi yang telah dikumpulkan dan mempertimbangkan kemungkinan rekonsiliasi; 2)  Niat  Perbaikan.  Dalam  proses  ini,  niat  utama  para  hakam  haruslah  untuk memperbaiki hubungan suami istri jika memungkinkan, sebagaimana dinyatakan dalam Surah An-Nisa’ (4:35).
4. Penyampaian  Putusan.  1)  Kesimpulan  dan  Rekomendasi.  Setelah  musyawarah,  para hakam memberikan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat berupa rekonsiliasi atau perceraian dengan syarat-syarat tertentu; 2) Pemberitahuan KeputusanKeputusan atau rekomendasi  disampaikan  kepada  kedua  belah  pihak.  Mereka  memberikan  solusi terbaik berdasarkan keadilan dan hukum syariah.
5. Implementasi Keputusan. Rujuk atau Cerai. Jika keputusan adalah untuk rujuk, maka suami istri berusaha untuk berdamai dan melanjutkan kehidupan pernikahan mereka. Jika  keputusan  adalah  perceraian,  maka  harus  dilakukan  sesuai  dengan  prosedur syariah, termasuk perhitungan masa iddah, hak-hak finansial, dan hak asuh anak.
Adapun  yang  menjadi  prinsip  dari tahkim adalah  1)  keadilan  dan  keterbukaan;  2) komunikasi yang efektif; 3) kepatuhan terhadap hukum syariah. Prosedur tahkim jika dilakukan dengan  benar  maka  akan  memberikan  keuntungan  bagi  kedua  belah  pihak  yang  sedang bersengketa. Keuntungan dari prosedur ini meliput: 1) dapat mengurangi ketegangan diantara kedua belah pihak; 2) Penyelesaian Damai. Konflik yang ada diselesaikan  secara damai dan adil tanpa harus melalui proses peradilan yang lebih formal dan seringkali lebih konfrontatif; 3)  Cepat  dan  Efisien.  Prosedur  ini  cenderung  lebih  cepat  dan  efisien  dibandingkan  dengan proses  pengadilan  (Warman  &  Hayati,  2022).  Penerapan  prosedur  ini  dapat  membantu  dan sesuai  dengan  perkembangan  zaman  saat  ini.  Prosedur  dan  penyelesaian  konflik  yang  lebih adaptif disesuaikan dengan kondisi permasalahan dan konflik yang terjadi saat ini.

## PENUTUP
Penelitian ini menekankan pada pentingnya memodifikasi mekanisme arbitrase dalam kerangka  hukum  Islam  untuk  mengakomodasi  kebutuhan  masyarakat  kontemporer  dalam menangani konflik perceraian. Prosedur arbitrase telah menunjukkan relevansi dan kepekaan budayanya;  namun  efektivitasnya  sangat  bergantung  pada  aksesibilitas  hukum,  dinamika gender,  dan  pemanfaatan  teknologi.  Meskipun arbitrase memiliki  kapasitas  untuk meningkatkan  kesetaraan  dalam  kasus  perceraian,  penyelidikan  lebih  lanjut  sangat  penting untuk  mengevaluasi  kesesuaiannya  di  lingkungan  budaya  yang  beragam.  Peningkatan  kerja sama  interdisipliner,  peningkatan  pelatihan  mediator,  dan  penggunaan  teknologi  dapat meningkatkan akses terhadap bantuan hukum dan melindungi hak-hak perempuan dan anak.
Adapun  beberapa  keterbatasan  pada  penelitian  ini  adalah  pertama-tama,  metodologi yang digunakan untuk pengumpulan data bergantung pada pendapat subyektif peneliti, yang rentan terhadap bias individu dan keterbatasan ingatan. Selain itu, penelitian ini dibatasi pada kelompok  data  yang  terbatas,  sehingga  membatasi  kajian  akan  topik arbitrase lebih  luas. Selain  itu,  keterbatasan  waktu  dan  sumber  daya  menghalangi  eksplorasi  variabel  tambahan yang mungkin relevan.  Saran untuk  peneliti  selanjutnya agar dapat  melibatkan sampel yang lebih besar dan beragam, serta metode dan teknik pengumpulan data yang bervariasi. Sehingga pembahasan mengenai arbitrase dapat dikaji secara komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi  Astiti,  N.  (2018).  Penyelesaian  sengketa  bisnis  melalui  lembaga  arbitrase. Jurnal  Al- Qardh, 3 (2), 110-122. Al-Qur'an. (2024:3-35). QS. Surat An-Nisa Ayat 35 . Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum : Sinar Grafika.
Baharuddin, A. Z., & Iman, R. Q. (2020). At-Tafrîq Al-Qadhâ’i And The Religious Courts’
Authority In Deciding A Divorce. Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 20 (1), 1-12. Bastomi,  A.,  &  Paramita,  P.  P.  (2021).  Penyelesaian  Sengketa  Perceraian  Melalui  Mediasi Program Pusaka Sakinah. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 5 (3), 490-500.
Booth, A., Sutton, A., Clowes, M., & Martyn-St James, M. (2021). Systematic approaches to a successful literature review.
Cusairi, R. M., & Zahraa, M. (2015). Conditions and qualifications of a mediator-arbitrator in the resolution of family disputes. Culture and Heritage , 81.
Daase, C. (2011). International Arbitration: A New Mechanism to Settle Intra-State Territorial Disputes  between  States  and  Secessionist  Movements?-The  Divorce  of  Sudan  and South Sudan and the Abyei Question.
Hifni, M. (2016). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam. Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1 (02), 49-80.
Himmah, I. F., Safudin,  E., Oktafiani,  P., &  Alfia, R. L. (2022).  Analisis Normatif Putusan Hakim  tentang  Pemberian  Iddah  dan  Mut’ah  sebelum  Ikrar  Talak. Jurnal  Antologi Hukum, 2 (2), 161-175.
Jusoh, Z. Y. M., Dimon, Z., & Abd Rahman, S. H. (2022). Amalan dan Pelaksanaan Tahkim dalam  Kes  Permohonan  Perceraian  Tanpa  Persetujuan  Satu  Pihak:  Satu  Kajian Perbandingan  di  Mahkamah  Syariah  Selangor  dan  Sarawak:  The  Practice  and Implementation of Tahkim in the Case of Application for Divorce without the Consent of One Party: A Comparative Study in the Syariah Courts of  Selangor and Sarawak. Jurnal Pengajian Islam, 15 (2), 97-112.
Kennett, W. (2016). It’s arbitration, but not as we know it: Reflections on family law dispute resolution. International Journal of Law, Policy and the Family, 30 (1), 1-31. Khakimov, S. (2020). Arbitration ( Tahkim ) And Reconciliation (Sulh) In Islam As Alternative Dispute Resolution Mechanisms. The Light of Islam, 2020 (4), 31-37.
Khaliluddin,  S.  (2023).  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Keluarga  Islam  Indonesia. Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1 (1), 16-23.
Khurin'In, D., Muta'alimin, M., Maulana, A., & Musyafa'ah, N. L. (2022). Perceraian Akibat Perselisihan Dan Pertengkaran Perspektif Hukum Islam. Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum, 3 (1), 18-37.
Multazam,  M.  T.  (2006).  Arbitrase  Sebagai  Salah  Satu  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di Indonesia. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo .
Munawar, A. (2022). Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. Kosmik Hukum, 22 (3), 234-245. Nugroho,  S.  A.,  &  SH,  M.  (2017). Penyelesaian  Sengketa  Arbitrase  dan  Penerapan Hukumnya : Kencana.
Oztemel, E., & Gursev, S. (2020). Literature review of Industry 4.0 and related technologies. Journal of intelligent manufacturing, 31 (1), 127-182.
Putri,  E.  A.,  &  Wahyuni,  W.  S.  (2021).  Penyelesaian  Sengketa  Harta  Bersama  setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Mercatoria, 14 (2), 94-106. Rizwan, M. M. A., & Khatana, A. R. (2021). Mediation in Family Disputes: An Appraisal of the Role of Arbitration Councils. Al Basirah, 10 (2).
Setiady,  T.  (2015).  Arbitrase  Islam  Dalam  Perspektif  Islam  Dan  Hukum  Positif. FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum, 9 (3).
Statistik, B. P. (2022). Angka perceraian di Indonesia (2017–2021): nd.
Tjandra,  O.  C.  P.  (2021).  Efektivitas  Pelaksanaan  Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Kasus Perceraian. SAPIENTIA ET VIRTUS, 6 (2), 118- 128.
Triana,  N.  (2018).  Urgency  of  Arbitration  Clause  in  Determining  the  Resolution  of  Sharia Economic Disputes. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 18 (1). Umar, M. U. (2020). Hukum Islam; Telaah Perkara Perceraian Melalui Proses Mediasi. Jurnal Literasiologi, 4 (2). Warman,  A.  B.,  &  Hayati,  R.  F.  (2022). Tahkim dalam  Standar  Syariah  dan  Urgensinya terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. Islamika: Jurnal Ilmu- Ilmu Keislaman, 22 (01), 37-58.
Zahraa, M., & Hak, N. A. (2006). Taḥkīm (Arbitration) in Islamic Law within the Context of Family Disputes. Arab Law Quarterly, 20 (1), 2-42.
Yusmita,  Y.  (2014).  PERAN  ARBITRASE  DALAM  PENYELESAIAN  PERCERAIAN. Jurnal  Ilmiah  Mizani:  Wacana  Hukum,  Ekonomi  Dan  Keagamaan , 1 (1),  Article  1. https://doi.org/10.29300/mzn.v1i1.44
Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan . Yayasan Obor Indonesia.