## JURNAL SOSAINS

## JURNAL SOSIAL DAN SAINS
VOLUME 3 NOMOR 12 2023 P-ISSN 2774-7018, E-ISSN  2774-700X
ANALISIS KERANGKA HUKUM DAN PERATURAN YANG MEMPENGARUHI MANAJEMEN KOPERASI

## Syabrinildi
Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia Email: syabrinildi.syb@bsi.ac.id
Kata kunci:
Kerangka Hukum, Peraturan,
Manajemen Koperasi Keywords:
Legal, Regulatory,
Cooperative
Management Framework

## ABSTRAK
Latar  Belakang: Koperasi  merupakan  salah  satu  badan  usaha  yang  penting  dalam perekonomian  Indonesia.  Kerangka  hukum  dan  peraturan  yang  mengatur  manajemen koperasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi manajemen koperasi.
Tujuan: Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  kerangka  hukum  dan peraturan yang mengatur manajemen koperasi di Indonesia.
Metode :  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Data  penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengeksplorasi jurnal, buku, perundang- undangan dan informasi lain yang relevan di Google Schoolar. Teknik analisis data pada penelitian  ini  dilakukan  melalui  tiga  tahapan  yakni  reduksi  data,  penyajian  data  dan penarikan kesimpulan.
Hasil : Hasil penelitian menunjukan bahwa dasar hukum koperasi diatur dalam Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  1992  Tentang  Perkoperasian  dan  perubahannya  yang mengatur  sejumlah  ketentuan  tentang  perkoperasian,  termasuk  di  antaranya  fungsi koperasi, syarat pembentukan, pembubaran koperasi, dan lainnya.  Kerangka hukum dan peraturan  yang  mengatur  koperasi  di  Indonesia  perlu  disempurnakan  agar  dapat mengakomodasi  perkembangan  koperasi  dan  memenuhi  kebutuhan  anggotanya, sejumlah  aspek  yang  perlu  disempurnakan  antara  lain  perlindungan  anggota, pemberdayaan anggota dan pengembanan koperasi.
Kesimpulan: Dasar  hukum  koperasi  di  Indonesia  terutama  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  1992  Tentang  Perkoperasian  dan  perubahannya.  Undang- undang  ini  mengatur  berbagai  aspek  penting  dalam  keberadaan  koperasi,  termasuk fungsi, syarat pendirian, serta proses pembubaran koperasi.

## ABSTRACT
Background: Cooperatives are one of the important business entities in the Indonesian economy. The legal and regulatory framework governing cooperative  management is one of the factors influencing cooperative management.
Purpose:  The purpose of this study is to analyze the legal and regulatory framework governing cooperative management in Indonesia.
Method:  This  study  used  qualitative  research  methods.  Research  data  is  obtained through literature studies by exploring journals, books, legislation and other relevant
information on Google Schoolar. Data analysis techniques in this study are carried out through three stages, namely data reduction, data presentation and conclusions.
Results:    The results showed  that  the legal basis of  cooperatives  is regulated in  Law Number  25  of  1992  concerning  Cooperatives  and  its  amendments  which  regulate  a number of provisions on cooperatives, including the function of cooperatives, conditions for  the  formation,  dissolution  of  cooperatives,  and  others.    The  legal  and  regulatory framework  governing  cooperatives  in  Indonesia  needs  to  be  refined  in  order  to accommodate the development of cooperatives and meet the needs of their members, a number  of  aspects  that  need  to  be  improved  include  member  protection,  member empowerment and cooperative development.
Conclusion: The legal basis of cooperatives in Indonesia is mainly regulated in Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives and its amendments. This law regulates various  important  aspects  of  the  existence  of  cooperatives,  including  functions, conditions of establishment, and the process of dissolving cooperatives.

## PENDAHULUAN
Koperasi  memegang  peranan  vital  dalam  perekonomian  Indonesia  sebagai  entitas bisnis yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pentingnya koperasi dalam menyokong  sektor  ekonomi  yang  inklusif  dan  memberikan  kontribusi  terhadap kesejahteraan sosial tidak bisa dipandang remeh (Abi Rafdi Azira, 2020). Namun dalam operasionalnya,  kerangka  hukum  dan  peraturan  yang  mengatur  manajemen  koperasi memiliki peran sentral dalam menentukan tata kelola dan strategi operasional koperasi itu sendiri.
Dasar hukum Koperasi Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992  tentang  Perkoperasian.  Undang-undang  ini  mengatur  tentang  fungsi,  peran,  dan prinsip koperasi.  Disahkan  pada tanggal  21  Oktober 1992  di Jakarta  dan ditandatangani oleh  Presiden  Republik  Indonesia  saat  itu,  Soeharto,  serta  diumumkan  pada  Lembaran Negara  RI  Tahun  1992  Nomor  116.  Dengan  diterbitkannya  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  1992,  maka  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1967  tentang  Pokok-Pokok Perkoperasian,  Lembaran  Negara  RI  Tahun  1967  Nomor  23  dan  Tambahan  Lembaran Negara  RI  Tahun  1967  Nomor  2832,  yang  sebelumnya  digunakan,  dinyatakan  tidak berlaku lagi (Anugrah, 2013).
Hukum dan peraturan yang mengatur koperasi terus mengalami perkembangan dan perubahan.  Terjadinya  perubahan  ini  dapat  memberikan  dampak  signifikan  terhadap strategi manajemen, keberlangsungan, serta tujuan dan fungsi utama koperasi. Regulasi ini tidak hanya memengaruhi tata kelola internal, tetapi juga menciptakan dasar hukum bagi eksistensi, operasi, dan pertumbuhan koperasi.
Pada  evolusi  peraturan  dan  tata  kelola  koperasi  terdapat  kebutuhan  akan  evaluasi yang  mendalam  terhadap  kerangka  hukum  yang  berlaku.  Evaluasi  ini  diperlukan  untuk memahami sejauh mana regulasi saat ini mendukung atau bahkan menghambat kinerja dan pertumbuhan  koperasi.  Koperasi  harus  memberikan  perlindungan  yang  efektif  dan mendorong  pemberdayaan  anggotanya.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk  memahami bagaimana regulasi dapat memengaruhidmanajemen koperasi.
Penelitian terdahulu oleh Kurniawan, (2023) meneliti manajemen Koperasi Di Kud Bahar  Satria  Kecamatan  Bahar  Selatan  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam,  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  KUD  Bahar  Satria  belum  melaksanakan  fungsi  manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan secara baik dan maksimal. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan memanajemen koperasi KUD
Bahar Satria. Hal itu merupakan kendala yang dihadapi pada fungsi pengorganisasian serta fungsi pelaksanaan serta fungsi perencanaan dan pengawasan yang saling beterkaitan.
Penelitian serupa oleh Bawono, (2010) manajemen Koperasi Di Kud Bahar Satria Kecamatan  Bahar  Selatan  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam,  hasil  penelitian  menunjukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi, koperasi diberi perlindungan hukum untuk menyelenggarakan modal penyertaan pada  koperasi  dalam  upaya  untuk  mendapatkan modal  guna mengembangkan  usahanya, juga perlindungan terhadap pemodal untuk menanamkan modalnya pada koperasi melalui modal  penyertaan  pada  koperasi  dan  berhak  mendapatkan  pembagian  keuntungan  dari usaha yang dibiayai oleh modal penyertaan tersebut, namun Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi ternyata juga memiliki kelemahan sehingga kurang dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemodal dan koperasi dalam pelaksanaan modal penyertaan tersebut.
Penelitian  serupa  oleh  Chudori,  (2022)  meneliti  manajemen  permodalan  koperasi syariah  prespektif  hukum  Islam,  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  manajemen permodalan  di  KKS  Barokah.  KKS  Barokah  menghimpun  serta  mendistribusikan permodalan  yang  ada,  sesuai  dengan  perencanaan  dari  yang  dimusyawarahkan  oleh pengurus berdasarkan keputusan RAT, penghimpunan modal KKS Barokah berasal dari simpanan  anggota,  produk  simpanan,  kerjasama  pihak  ketiga  dan  lembaga  keuangan syari’ah serta dana hibah.
Kebaharuan penelitian ini adalah dari obyek penelitiannya yakni kerangka hukum dan  peraturan  yang  mempengaruhi  manajemen  koperasi  yang  belum  pernah  diteliti sebelumnya. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merekomendasikan perubahan atau penyempurnaan  dalam peraturan-peraturan yang mengatur koperasi. Implikasi utamanya adalah  perlunya  reformasi  hukum  koperasi  agar  lebih  responsif  terhadap  perkembangan terkini  dalam  manajemen  bisnis  dan  kebutuhan  anggota  koperasi.  Tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  menganalisis  kerangka  hukum  dan  peraturan  yang  mengatur  manajemen koperasi di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong, (1989) menjelaskan  bahwa  penelitian  kualitatif  bertujuan  untuk  memahami  fenomena  yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara menyeluruh dan dijelaskan dengan kata-kata dan bahasa. Penelitian ini dilakukan pada  konteks  yang  alami  dan  menggunakan  berbagai  metode  alami.  Data  penelitian diperoleh  melalui  studi  kepustakaan  dengan  mengeksplorasi  jurnal,  buku,  perundang- undangan  dan  informasi  lain  yang  relevan  di  Google  Schoolar.  Tahap  ini  melibatkan pengumpulan data yang relevan dan signifikan, kemudian mereduksi data agar dapat diolah dengan lebih efisien. Reduksi data meliputi pemilihan informasi penting, pengelompokan, dan  penyusutan  data  yang  tidak  relevan.  Setelah  data  direduksi,  tahap  penyajian  data dilakukan.  Data  yang  telah  diolah  disajikan  dalam  bentuk  yang  jelas  dan  terstruktur. Penyajian  data  ini  bertujuan  untuk  memudahkan  pemahaman  dan  interpretasi  terhadap temuan penelitian. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan analisis data yang  telah  dilakukan.  Dalam  tahap  ini,  peneliti menginterpretasikan  hasil  analisis  untuk menjawab  pertanyaan  penelitian  dan  mengambil  kesimpulan  yang  dapat  diandalkan. Kesimpulan ini harus didukung oleh temuan data yang telah disajikan dengan baik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Koperasi  adalah  badan  usaha  yang  beranggotakan  orang-orang  atau  badan hukum koperasi dengan landasan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan azas kekeluargaan (Asida & Vinuzia, 2021).  Koperasi  adalah  salah  satu  penopang  untuk  meningkatkan  nilai  ekonomi masyarakat  yang tergabung menjadi  anggotanya,  karena perannya sebagai media peminjaman modal usaha untuk meningkatkan ekonomi anggota (Shiddiqi, 2019). Keberhasilan sebuah koperasi tidak hanya dilihat dari sisi usaha atau ekonominya saja, tetapi juga bagaimana prinsip-prinsip koperasi diterapkan dalam kegiatannya sehingga  keberadaan  koperasi  tersebut  mampu  meningkatkan  kesejahteraan anggotanya (Subekti, Martono, & Hamid, 2016).
Adapun fungsi dan peran koperasi menurut UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dalam Thoharudin et al, (2020) yaitu:
1. Membangun  dan  mengembangkan  potensi  dan  kemampuan  ekonomi  anggota pada  khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya  untuk  meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya,
2. Berperan  serta  secara  aktif  dalam  upaya  mempertinggi  kualitas  kehidupan manusia dan masyarakat,
3. Memperkokoh  perekonomian  rakyat  sebagai  dasar  kekuatan  dan  ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya,
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan  usaha  bersama  berdasar  atas  asas  kekeluargaan  dan  demokrasi ekonomi.
Salah  satu  bagian  penting  bagi  sebuah  koperasi  adalah  manajemen.
Manajemen  adalah  strategi  pengelolaan  perusahaan  atau  suatu  organisasi  yang bertujuan  untuk  menstabilkan  perusahaan  sehingga  sesuai  dengan  target  dan tujuannya.  Urgensinya  manajemen  bagi  koperasi  sangat  berimplikasi  pada kedisiplinan  dan  konsistensi  anggota  koperasi.  Karena  itu  perkembagan  koperasi sangat bergantung dari manajemen koperasi yang dipakai dalam sistemnya. Apabila manajemen koperasi tidak mapan atau baik, maka akan berimplikasi pada mundur atau bangkrutnya koperasi. Sebaliknya jika koperasi itu memiliki manajemen yang baik  maka  akan  mengalami  kemajuan  dan  dapat  dirasakan  langsung perkembangannya bagi anggota koperasi  Pasca, (2018) Fungsi-fungsi manajemen adalah hal yang sangat penting dalam sebuah kegiatan perusahaan, baik perusahaan yang  berorientasi  kepada  laba  maupun  perusahaan  nirlaba,  tak  terkecuali  dalam operasional usaha koperasi (Saleh, Budiono, & Islam, 2019).
Fungsi  manajemen  koperasi  menurut  Handini,  Curtinawati,  &  Mustofa,
(2023) yaitu:
1. Perencanaan (Planning), perencanaan  dapat  dibuktikan  dengan  adanya  tujuan membantu  masyarakat  yang  ingin  mengembangkan  usaha  maupun  baru membuka usaha.
2. Pengorganisasian ( Organizing) pengorganisasian dapat dibuktikan adanya peran kerja antar ketua dengan anggota, anggota dengan anggota, dan anggota dengan nasabah.
3. Pengarahan (Commanding), pengarahan  dibuktikan  adanya  menggerakkan anggota  yang  ada  dengan  tujuan  organisasi  dalam  bentuk  perintah  dari  ketua,
instruksi, saran agar anggota mau bekerja untuk melaksanakan dan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Pengawasan  ( Controlling) ,  pengawasan  usaha  pada  tahap  ini,  Pengawasan berfungsi  untuk  meninjau  apakah  usaha  yang  dilakukan  oleh  Pengurus  telah berjalan baik atau belum dalam kegiatannya.
5. Pengkoordinasian (Coordinating) Koordinasi  dalam  kopersi  dilakukan  oleh semua  unsur  manajemen  koperasi  dalam  rangkan  untuk  mencapai  tujuan  dari koperasi itu sendiri.
Untuk mendirikan koperasi, para pendiri harus mengetahui apa saja syarat- syaratnya,  apa  maksud  dan  tujuan  sebelum  mendirikan  koperasi  (Gunardi, Marfungah, Fansuri, Prawira, & Lafentia, 2022). Berikut merupakan hal-hal yang harus  perlu  disimak  dalam  pembentukan  Koperasi  berdasarkan  Pasal  3  ayat  (2) Peraturan  Menteri  Negara  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Nomor: 01/Per/M.KUKM/I/2006 adalah:
a. Orang-orang yang membentuk koperasi dan akan menjadi bagian dari koperasi tersebut. Memiliki tujuan yang sama khususnya dalam bidang perekonomian;
b. Pendiri  baik  dari  koperasi  primer  ataupun  sekunder  merupaka  warga  negara Indonesia, tidak hanya itu tetapi pendiri sudah pandai dan melakukan perbuatan hukum;
c. Pengurus  koperasi  sekunder  berasal  dari  koperasi  primer  yang  memiliki kewenangan untuk datang dalam rapat pembentukan koperasi sekunder;
d. Setiap  usaha  dan  juga  urusan  yang  dilakukan  koperasi  patut  sesuai  dan  layak apabila ditilik dari sisi ekonomi, dan usaha tersebut harus bermanfaaat;
e. Agar terlaksananya kegiatan diperlukan modal sendiri yang cukup;
f. Pengelolaan Koperasi.
Prinsip gotong-royong atau kekeluargaan sebagai prinsip dasar perekonomian
Indonesia  yang  dimuat  dalam  Pancasila  dan  ditegaskan  dalam  Pasal  33  ayat  (1) UUD  1945  serta  memberlakukan  kembali  Undang-Undang  Perkoperasian sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut UU 25/1992) (Nugraha, 2018). Hal ini ditegaskan pada UUD 1945  pasal  33  ayat  1  yang  menyatakan  bahwa,  perekonomian  Indonesia  disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pada penjelasan Pasal 33  Undang-undang  Dasar  1945  menempatkan  koperasi  baik  dalam  kedudukan sebagai  soko  guru  perekonomian  nasional  maupun  sebagai  bagian  integral  tata perekonomian nasional (Astuti, Khosmas, & Syahrudin, 2021).
Dalam rangka perbaikan dan pembaharuan hukum koperasi, Undang-Undang Koperasi  No.25  Tahun  1992  pada  tahun  2012  diperbaharui  dengan  Undang- Undang  No.17  Tahun  2012.  Namun  Undang-Undang  No.17  Tahun  2012,  oleh sebagian  praktisi  dan  pelaku  koperasi  dianggap  tidak  sesuai  dengan  jati  diri koperasi, sehingga diajukanlah Judicial Riview atas Undang-Undang No.17 Tahun 2012  ke  Mahkamah  Konstitusi.  Dalam  keputusannya  Mahkamah  Konstitusi membatalkan  Undang-Undang  Koperasi  No.17  Tahun  2012,  Karena  Undang- Undang No.17 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Dasar 1945 (Rohmat, 2016).
Dengan demikian, walaupun perkembangan koperasi terus berlangsung serta anggota  koperasi  semakin  menuntut,  namun  perlu  adanya  penyempurnaan
kerangka  hukum  yang  ada.  Beberapa  aspek  perlu  dilakukan  peningkatan,  seperti perlindungan akan hak dan kepentingan anggota koperasi. Pemberdayaan anggota juga diperukan sebagai bentuk dorongan sehingga meningkatkan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan dan manajemen koperasi secara keseluruhan.
Penyempurnaan hukum dan regulasi koperasi di Indonesia penting dilakukan agar dinamika koperasi dapat dikoordinir dengan baik. Perlu adanya garis bawah juga  terhadap  keberlanjutan  dan  keberhasilan  koperasi  tidak  hanya  berkaitan dengan  aspek  ekonomi,  melainkan  juga  dengan  keinginan  dan  kebutuhan anggotanya.  Sehingga  perubahan  kerangka  hukum  koperasi  perlu  langkah  nyata dalam  rangka  perlindungan,  transparansi,  dan  partisipasi  aktif  anggora  koperasi. Dengan itu, koperasi bisa menjadi lebih efektif untuk dapat menyesuaikan dengan berbagai perubahan serta nilai tambah yang berkelanjutan.

## KESIMPULAN
Dasar hukum koperasi di Indonesia terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan perubahannya. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek penting dalam keberadaan koperasi, termasuk fungsi, syarat pendirian, serta proses  pembubaran  koperasi.  Namun,  dalam  perkembangan  koperasi  dan  kebutuhan anggotanya,  terdapat  kebutuhan  untuk  menyempurnakan  kerangka  hukum  yang  ada. Terdapat  sejumlah  aspek  yang  memerlukan  penyempurnaan,  di  antaranya  perlindungan yang  lebih  baik  terhadap  anggota  koperasi,  pemberdayaan  anggota  untuk  meningkatkan partisipasi mereka  dalam manajemen  koperasi, serta  pengembangan  koperasi  agar  dapat lebih  responsif  terhadap  perubahan  lingkungan  ekonomi  dan  sosial.  Penyempurnaan hukum dan regulasi koperasi di Indonesia menjadi krusial guna mengakomodasi dinamika perkoperasian serta memastikan bahwa kebutuhan anggota koperasi terpenuhi secara lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abi  Rafdi  Azira,  N.  S.  T.  (2020).  Menjaga  Harapan  Perekonomian  Bangsa  Melalui Penguatan  Sektor  Umkm  Di  Tengah  Pandemi  Covid-19.  Minda  Mahasiswa Indonesia: Antisipasi Resesi Dan Krisis Pangan Akibat Pandemi, 21.
Anugrah, Meidya. (2013). Tinjauan Hukum Pendirian Badan Hukum Koperasi. Tadulako University.
Asida,  Erwin,  &  Vinuzia,  Mala.  (2021).  Analisis  Model  Manajemen  Koperasi  Dalam Meningkatkan Kinerja Koperasi. Journal Of Applied Business And Banking (Jabb), 2(2).
Astuti, Sri Puji, Khosmas, F. Y., & Syahrudin, Husni. (2021). Analisis Pelaksanaan Fungsi Manajemen Koperasi Oleh Pengurus Kpri Smansa Jaya Sman 1 Sungai Ambawang. Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (Jppk), 7(10).
Bawono, Pekik Gulana Kharisma. (2010). Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998  Tentang  Modal  Penyertaan  Pada  Koperasi  Dalam  Rangka  Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Pemodal.
Chudori, Achmad. (2022). Analisis Manajemen Permodalan Koperasi Syariah Prespektif Hukum  Islam  (Studi  Kasus  Kks  Barokah  Warujayeng  Nganjuk).  Jurnal  Dinamika Ekonomi Syariah, 9(2), 184–199.
Gunardi, Gunardi, Marfungah, Luthfi, Fansuri, Rayhan Fiqi, Prawira, Michelle, & Lafentia, Agatha. (2022). Analisis Yuridis Eksistensi Badan Hukum Koperasi Sebagai Sarana Kemajuan Umkm. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni, 6(1), 256–264.
Handini,  Rr  Endang  Sri,  Curtinawati,  Rizky  Fillya,  &  Mustofa,  Alfi.  (2023).  Penerapan
Fungsi  Manajemen  Di  Koperasi  (Studi  Pada  Desa  Nanggungan  Kecamatan  Kayen Kidul  Kabupaten  Kediri).  Governance,  Jkmp  (Governance,  Jurnal  Kebijakan  & Manajemen Publik), 13(2), 92–96.
Kurniawan,  Bambang.  (2023).  Analisis  Manajemen  Koperasi  Di  Kud  Bahar  Satria Kecamatan Bahar Selatan Dalam Perspektif Hukum Islam. Transformasi: Journal Of Economics And Business Management, 2(1), 85–103.
Moleong, Lexy J. (1989). Metodologi Penelitian Kualitatif. (No Title).
Nugraha,  Rahadian  Prima.  (2018).  Pembaharuan  Uu  Perkoperasian  Pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/Puu-Xi/2013. Jurnal Legislasi Indonesia, 14(1), 29– 38.
Pasca, Yelsha Dwi. (2018). Analisis Peran Manajemen Koperasi Dalam Meningkatkan Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Kpri Mitra Sma Negeri 1 Maja Kabupaten Majalengka. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 3(6), 111–122.
Rohmat, Aji Basuki. (2016). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang- Undang Koperasi (Studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012). Jurnal Pembaharuan Hukum, 2(1), 138–147.
Saleh,  Muhammad,  Budiono,  I.  Nyoman,  &  Islam,  Nidaul.  (2019).  Manajemen Kewirausahaan  Koperasi  Pondok  Pesantren  Al-Urwatul  Wutsqaa.  Balanca:  Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 1(1), 56–70.
Shiddiqi, Hasbi Ash. (2019). Manajemen Koperasi (Studi Kasus Pelayanan Pada Koperasi Serba Usaha Sentosa Ikat Di Kota Bukittinggi).
Subekti,  Imam,  Martono,  Edhi,  &  Hamid,  Edy  Suandi.  (2016).  Manajemen  Koperasi Dalam  Rangka  Pengelolaan  Hutan  Rakyat  Dan  Pengaruhnya  Terhadap  Ketahanan Ekonomi  Masyarakat  (Studi  Pada  Koperasi  Wana  Lestari  Menoreh  Di  Kabupaten Kulon Progo Diy). Jurnal Ketahanan Nasional, 22(2), 158–179.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike
4.0 International License.