## Perlindungan Kepentingan Nasional Melalui Klausula Dalam Bilateral Investment Treaty

## Adinda Balqis Tegarmas G. Dindagemilang19@gmail.com
Universitas Airlangga

## Abstract
National interest is abstract and dynamic, considered as important in the implementation of foreign direct investment activities. The foundation that underlies these arguments, there are various or uncertain parameters and definitions. Each parties seek to protect and defend thier national interest in terms of foreign direct investment so, can spur national economic development, especially in Bilateral Investment Treaty (BIT). BIT as an instrument, which gives national interest protection by guaranteeing legal certainty and limiting the judge’s interpretation of a dispute. National interest can be found in the main BIT’s provision, namely Most Favored Nation, National Treatment, Fair and  Equitable  Treatment.  The  three  main  provisions  are  regarded  as  an  imbalanced  protection between foreign investors and domestic investors, which has negative impact on the host country to fulfill national interest and limit the regulatory or policy space of a party to regulate its own investment activities. In line with the opinion of dependency theory, foreign investment is a threat to the host country. Moreover, BIT shall be terminated legally based on fundamental changes of circumstances if does not carry out breach of treaty and replaced with a new BIT model. This paper aims to examine the form of protection of national interest in foreign direct investment and different preferences of adjustment for the main provision of BIT, with the result that able to provide shelter for national interest.
Keywords: National Interest; Bilateral Investment Treaty (BIT); Foreign Direct Investment.

## Abstrak
Kepentingan nasional merupakan hal yang abstrak dan dinamis namun dianggap penting dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Landasan yang mendasari argumentasi tersebut yaitu parameter  dan  definisi  yang  beragam  atau  tidak  menentu.  Setiap  negara  berusaha  melindungi dan mempertahankan kepentingan nasional dalam hal penanaman modal asing sehingga dapat memacu pembangunan perekonomian nasional, khususnya pada bilateral investment treaty (BIT). BIT menjadi instrumen perlindungan kepentingan nasional yang menjamin kepastian hukum dan membatasi intrepretasi hakim pada suatu sengketa. Kepentingan nasional dapat ditemukan dalam klasula utama BIT yaitu Most Favored Nation, National Treatment, Fair and Equitable Treatment. Tiga klausula tersebut dinilai belum memberikan perlindungan yang seimbang antara investor asing dan investor dalam negeri, berakibat buruk pada kepentingan nasional host country dan membatasi regulatory space atau policy space suatu negara untuk mengatur sendiri kegiatan penanaman modal. Hal tersebut bersesuaian dengan dependency theory yang memandang penanaman modal asing sebagai  suatu  ancaman  bagi  host  country.  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  BIT  dapat  diberhentikan berdasarkan fundamental changes of circumtances secara legal apabila tidak melakukan tindakan breach of treaty dan dapat digantikan dengan model BIT yang baru. Tulisan ini mengkaji bentuk perlindungan kepentingan nasional dalam penanaman modal asing dan pilihan penyesuaian klasula utama BIT sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasional. Kata Kunci: Kepentingan Nasional; Bilateral Investment Treaty (BIT); Penanaman Modal Asing.
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 6, November 2019 1909

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 6 November 2019
Histori artikel: Submit 27 September 2019; Diterima 14 Oktober 2019; Diterbitkan online 1 November 2019.

## 1910 Adinda Balqis: Perlindungan Kepentingan Nasional

## Pendahuluan
Pihak swasta dan pemerintah dari berbagai negara berlomba-lomba meningkatkan arus penanaman modal baik dalam negeri maupu luar negeri. Penanaman modal asing mendatangkan peningkatan devisa negara, kesempatan kerja, produktivitas suatu negara dan memperluas akses pasar suatu negara di pasar internasional. 1
Dibandingkan dengan penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing memberikan manfaat yang lebih menguntungkan diantaranya yaitu: mempunyai jangka waktu yang panjang atau bersifat lebih permanenn, memepunyai peran dalam hal alih teknologi dan membuka lapangan kerja baru. 2 Manfaat yang diberikan menimbulkan upaya pemerintah Indonesia untuk menarik perhatian investor-investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sebagai perlindungan, Indonesia mengikatkan diri dalam perjanjian-perjanjian internasional.
Perjanjian internasional sama dengan perjanjian pada umumnya, memuat general principle of law. Pada saat negara-negara bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian internasional, maka lahir hak dan kewajiban yang berlaku secara internasional. 3 Pelaksanaan perjanjian harus berlandaskan pada asas pacta sunt servanda atau asas itikad baik antar para pihak dalam perjanjian yang merupakan bagian dari general principle of law yang dimuat dalam Vienna Convention on the Law of the Treaties 1969 . Article 26 Vienna Convention on the Law of the Treaties 1969 (berikutnya akan disebut dengan VCLT 1969) : “Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.” Instrumen hukum yang sering diminati oleh negara-negara untuk mengikatkan kerjasama investasi internasional yaitu Bilateral Investment Treaty
(BIT). Dibuktikan dengan data yang diperoleh dari United Nations Conference On Trade And Development (UNCTAD) hingga pertengahan tahun 2018 tercatat terdapat 2952 BIT diseluruh dunia. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah akan
1 Salim H.S. dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia (Rajawali Pers 2008).[38].
2 ibid.
3 I Gusti Adika Satriawan Ranuh, ‘Penataan Negara terhadap Perjanjian Internasional dan Upaya-upaya Negara terhadap Perjanjian Internasional yang Bertentangan dengan Kepentingan Nasionalnya’ Skripsi Program Sarjana Hukum (Universitas Airlangga 2016).[4].
terus meningkat setiap tahunnya. Meskipun popularitas BIT yang meningkat, masih terdapat keraguan dan perbebatan mengenai efektifitas keberlakuan BIT dan ketentuan tentang penyelesaian sengketa internasional. Selain itu model BIT tidak ditentukan secara pasti oleh perjanjian internasional namun tetap memuat basic principle yang juga diatur oleh WTO maupun hukum internasional. 4 Basic principle yang dimaksud antara lain minimum standart of treatment, scope and coverage, prinsip national treatment, prinsip most favored nation, prinsip expropriation and compensation, period in force, duration and termination. Dilihat dari prinsip-prinsip tersebut terlihat arah perlindungan lebih condong pada investor asing dan negara yang mempunyai perusahaan multinasional atau transnasional. 5 Dengan kata lain BIT dapat menjadi boomerang bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia.
Tahun  2018  Indonesia  mempunyai  45  BIT  yang  sebelumnya  pada  tahun 2017 mempunyai 42 BIT dengan negara lain berdasarkan data UNCTAD. Berbeda dengan tahun 2015, pemerintah Indonesia telah menandatangani 67 (enam puluh tujuh) BIT. Terdapat penuruan jumlah yang disebabkan keinginan Indonesia untuk mengevaluasi BIT yang sudah ada dengan tujuan untuk menemukan dan memaximalkan keuntungan yang dirasa oleh Indonesia. 6 Menurut Hamzah evaluasi, penghentian dan tidak dilanjutkannya BIT disebabkan oleh faktor berikut: 7
a. Pemerintah Indonesia merasa tidak adanya keuntungan yang dirasa oleh host country sehingga Pemerintah Indonesia ingin memastikan BIT dapat mengako- modasi hubungan bisnis yang baik antara host country .dan home country .
b. Klausla MFN, NT dan FET sering adanya misintrepretasi dalam pelaksanaan BIT. Negara-negara sering mencari perlindungan yang sebenarnya Indonesia ti- dak mau untuk memperluas perlindungaan. Pemerintah berusaha untuk meny- usun draft yang rinci untuk menghindari adanya misintrepretasi dan gugatan ganti kerugian akibat hal tersebut.
c. BIT yang ada melarang hak kedaulatan negara untuk mengatur perekonomian
4 Widhayani Dian Pawestri, ‘Dialektika Perlindungan Kepentingan Nasional Berdasarkan Konstitusi Ekonomi dengan Basic Principle dalam Bilateral Invetsment Treaties ’,(2016), 31 Yuridika. [144].
5 Ahmad Redi, Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara (Sinar Grafika 2017). [173-174].
6 Hamzah, ‘Bilateral Invetsment Treaties (BITS) In Indonesia: a Paradigm Shift, Issues and Challenges’, (2018), 21 Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. [8-9].
7 ibid.

## 1912 Adinda Balqis: Perlindungan Kepentingan Nasional
dan masyarakat. Hal ini tentu saja berdampak pada kemajuan perekonomian negara yang dibatasi. BIT yang baru perlu menggunakan bahasa yang member- ikan negara kebebasan untuk mengatur perekonomian tanpa melakukan pelang- garan terhadap hak dari investor asing atau dengan kata lain policy space atau regulatory space.
d. Pemerintah Indonesia ingin memastikan pada BIT yang baru untuk memberikan perlindungan yang seimbang antara investor asing dan investor domestik tidak lebih dan tidak kurang menguntungkan.
e. BIT memberikan durasi dan pengakhiran perjanjian yang terlalu lama.
f. Adanya peningkatan jumlah gugatan ganti rugi pada forum internasional yang melibatkan Indonesia sehingga menyebabkan kerugian bagi negara.
Februari 2014, melalui nota diplomatik No. D/000405/02/2014/60 Indonesia menyampaikan keinginan untuk tidak melanjutkan perjanjian bilateral dengan Belanda. BIT dinyatakan berakhir Juni 2015, didasarkan pada dua hal. Pertama, klausula yang dimuat dalam BIT Indonesia dengan Belanda memperbolehkan penghentian secara tertulis oleh salah satu pihak satu tahun sebelum berakhirnya perjanjian tersebut dengan catatan setelah tanggal pengakhiran dalam kurun waktu 15 tahun, perjanjian yang telah ada sebelum tanggal pengakhiran tetap berlaku (dalam hal ini semua perjanjian sebelum Juni 2015). Kedua, berdasarkan pasal 18 huruf h Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional,
Indonesia diperbolehkan untuk menghentikan suatu perjanjian International apabila dalam perjanjian tersebut memuat klausula yang dapat merugikan kepentingan nasional. Dengan kata lain, Indonesia melakukan penghentian perjanjian secara legal , sesuai aturan dan tidak melakukan pelanggaran terhadap perjanjian atau breach of the treaty .
Menurut Kavaljit Singh salah satu penulis Rethinking Bilateral Invetsment Treaty , klausula yang ada dalam BIT seharusnya tidak hanya memuat perlindungan terhadap investor asing, namun mempertimbangkan dan memberikan porsi bagi kepentingan nasional negara tujuan. 8 Secara sederhana, mengatur hak dan kewajiban kedua pihak, host state dan home state .  Berdasarkan pasal 18 huruf h Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2000  Tentang  Perjanjian  Internasional,  negara  yang
8 Kavalijt Singh,[ et,al. ],“Introduction” dalam Kavalijt Singh dan Burghard Iilge (ed), Re - thinking Bilateral Investment Treaties , (Both End,[ et,al. ] 2016).[6].
berdaulat dapat melakukan tindakan penghentian demi kelangsungan kepentingan nasionalnya.    Sejalan  dengan  hal  tersebut,  amanat  Undang-Undang  nomor  25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yaitu menciptakan siklus invetasi yang kondusif, optimal dan tetap mengedepankan kepentingan nasional. Hal tersebut juga  bersesuain  dengan  amanat  Pasal  33  UUD  NRI  1945.  Sehingga  diperlukan model BIT milik Indonesia yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dan pihak terkait, memuat klasula-klausula yang tetap mencerminkan kepentingan nasional.
Tahun 2015 Badan Koordinasi Penanaman modal (yang selanjutnya disingkat menjadi BKPM) berkerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk mendiskusikan dan menyelesaikan draft model BIT milik Indonesia yang dapat mengakomodir keseimbangan perlindungan antara investor asing dengan keuntungan yang dirasa oleh negara tujuan investasi. 9 Dengan kata lain diharapkan untuk meminimalisir kerugian host country dan dapat mengancam pelaksanaan kepentingan nasional.
Setiap  negara  mempunyai  kepentingan  nasional  masing-masing  tidak  terkecuali Indonesia. Setiap negosiasi perjanjian internasional tentu negara-negara berusaha membawa kepentingan masing-masing negaranya sehingga dapat memberi manfaat dan perlindungan. Pada kenyataannya, terdapat benturan antara kepentingan nasional dengan penerapan non-diskriminasi, yang merupakan basic principle yang ditekankan oleh WTO dalam pelaksanaan perjanjian investasi internasional. 10

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan tipologi penelitian hukum doktrinal atau Doctrinal Research. Menurut Hutchinson penelitian hukum doktrinal atau Doctrinal Research yaitu dengan melakukan pengumpulan aturan-aturan hukum yang relevan dengan Bilateral Investment Treaty kemudian melakukan analisa hubungan antar aturan- aturan hukum. 11
9 Iilyas  Praditya,  ‘BKPM  Susun  Draft  Perjanjian  Investasi  dengan  67  Negara’,  (liputan6
2015) < https://www.liputan6.com/bisnis/read/2233252/bkpm-susun-draft-perjanjian-investasi-den - gan-67-negara> , accesed 24 Oktober 2018.
10 Widhayani Dian Pawestri, Loc.Cit.
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana 2006).[32].

## 1914 Adinda Balqis: Perlindungan Kepentingan Nasional

## Definisi Kepentingan Nasional
Kepentingan nasional meliputi banyak kepentingan dilihat dari berbagai tingkat yang dipusatkan pada kepastian keamanan (meliputi: lingkungan, politik, energi, pangan, militer dan ekonomi), kebebasan, kesejahteraan dan keadilan. Dilihat dari kepentingan dalam berbagai tingkat maka, kepentingan nasional dapat berupa sebagai berikut: sosial; politik; ekonomi; lingkungan; pendidikan; moral; kebijakan dalam negeri dan luar negeri (kebijakan dalam negeri bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap pembangunan nasional yang diprioritaskan dalam hal memberikan kepastian); Penelitian dan pengembangan. 12
Arti  dari  kepentingan  nasional  adalah  abstrak  karena  mempunyai  definisi yang  beragam. Menurut pandangan Roy Olton dan Jack C. Piano kepentingan nasional diartikan sebagai  konsep umum dan faktor penting dalam merumuskan kebijakan luar negeri serta kebutuhan negara. 13 Faktor yang dimaksud meliputi keutuhan wilayah, keamanan militer, kesejateraan ekonomi dan kemerdekaan yang menjadi tujuan dari kepentingan nasional. Berbeda dengan pandangan dari Morgenthau yang mengartikan kepentingan nasional sebagai power . 14 Kekuasaan memberikan dampak pada kemampuan mempertahankan identitas kultural, politik dan fisik yang terhindar dari gangguan luar negeri dan mempunyai kemampuan mengendalikan terhadap negara lain dalam hubungan internasional. Keberagaman identitas dan kepentingan masing-masing  negara memperlihatkan dua sisi yaitu mempererat atau menimbulkan konflik yang berdampak global. Nicholas Spkman dan Joseph Frankel berpendapat kepentingan nasional tidak hanya terbatas pada kekuasan namun melingkupi unsur kebudayaan, kepentingan moral, keagamaan, dan lain sebagainya. Kekuasaan digunakan sebagai media untuk mencapai kepentingan nasional. 15
12 Suryadi  Umar  Bakry, Pengantar Hubungan Internasional (Jayabaya University Press 1999).[62-63].
13 Reni Windiani, ‘Politik Luar Negeri Indonesia dan Globalisasi’, (2010), 1 Politika: Jurnal Ilmu Politik .[3-4].
14 ibid.
15 ibid . Lihat juga Suryadi Umar Bakry, Pengantar Hubungan Internasional (Jayabaya Uni- versity Press 1999), [61-62].
Klasifikasi  kepentingan  menurut  Donald  E  dibagi  menjadi  empat  yaitu defence interest, world order interest, ideological interest, dan economic interest.
Defence interest atau kepentingan pertahanan diartikan sebagai kepentingan untuk melindungi wilayah, sistem politik dan warga negara dari gangguan dan ancaman eksternal (negara lain). World order interest atau kepentingan tatanan internasional merupakan kepentingan yang mempunyai tujuan mewujudkan sekaligus mempertahankan ekonomi internasional dan sistem politik, kepentingan tatanan internasional mempertahankan keuntungan yang dirasakan oleh negara yang terhindar dari gangguan maupun ancaman negara lain. Ideological interest atau kepentingan ideologi yaitu kepentingan yang mempunyai arti melindungi dan adanya kemampuan melindungi ideologi negara dari pengaruh ideologi negara lain. Economic  interest atau  kepentingan  ekonomi  didefinisikan  sebagai  kepentingan yang berkaitan dengan perekonomian suatu negara. Kedudukan kepentingan ekonomi diartikan sama dengan kepentingan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara melalui hubungan internasional. 16

## Definisi Bilateral Investment Treaty
Definisi BIT yaitu merupakan suatu perjanjian kerjasama bersifat komersial dengan tujuan sebagai perlindungan investasi terhadap pihak-pihak dalam perjanjian ( home state dan host state ). Menurut Henry C. Bell: 17
"A bilateral investment treaty (BIT) is an agreement establishing the terms and conditions for private investment by nationals and companies of one state in another state. This type of investment is called foreign direct investment (FDI)".
S uatu perjanjian investasi bilateral adalah suatu persetujuan yang memuat persyaratan-persyaratan dan kondisi-kondisi bagi investasi oleh satu negara terhadap negara lain. Tipe investasi ini dapat disebut sebagai investasi asing langsung.
Sesuai dengan namanya, BIT mengatur mengenai hubungan dan kerjasama investasi antara dua negara yang sudah menandatangi perjanjian tersebut dengan
16 ibid.
17 Rahmi Jened, Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment) , Kencana 2016).[362], dikutip dari Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary , (West Publisihing). [236].

## 1916 Adinda Balqis: Perlindungan Kepentingan Nasional
maksud mengelola dan mengatur investasi para pihak. Pihak dalam BIT biasanya antara negara maju dengan negara berkembang atau antar negara berkembang. Tujuan awal adanya BIT untuk menjelaskan, mengawasi tingkah laku antar negara dan sebagai bentuk tindakan berdaulat antar negara. Tujuan utama dari BIT tidak lain untuk mendorong investasi asing yaitu dengan menjanjikan perlindungan keamaan bagi investor asing. Dengan kata lain, tujuan umum dari BIT yaitu promoting and protecting investment antara negara asal dengan negara tujuan investasi, sebagai tindakan pengurangan resiko terhadap negara tujuan investasi atau negara tuan rumah. 18
BIT merupakan salah satu bentuk IIAs, prinsip-prinsip yang terkandung di dalam BIT merupakan prinsip-prinsip yang diatur oleh IIAs pada umumnya. Prinsip-prinsip dasar dari IIAs dan BIT antara lain free transfer, nationalization and expropriation, compensation, dispute settlement, subrogation and promotion and protection of investment. Prinsip promotion and protection of investment meliputi perlindungan, equitable  treatment,  most  favored  nation dan national treatment.
Prinsip-prinsip tersebut juga diatur dalam GATT. Meskipun prinsip-prinsip dasar investasi diatur oleh IIAs, BIT dapat memuat prinsip diluar yang disebutkan atau diatur IIAs. Hal tersebut sesuai dengan asas umum perjanjian yaitu kebebasan berkontrak. Selain memuat prinsip-prinsip dasar investasi, BIT memberikan pilihan alternatif dalam hal penyelesaian sengketa yaitu mengajukan ke badan arbitrase internasional di pengadilan seperti The International Centre for the Settlement of Investment Dispute (ICSID). 19
Bentuk investasi yang diatur oleh BIT biasanya adalah FDI. FDI mempunyai resiko yang lebih kecil dibandingkan investasi jenis portofolio karena obyek dari FDI dilindungi oleh hukum kebiasaan internasional berupa prinsip perlindungan diplomatik atau diplomatic protection and state responsibility . 20 Meskipun
18 Hamzah, Op.Cit. [2]. 19 ibid. [3]..
20 M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment (Third Edition) (Cambridge University Press 2012).[8].
mempunyai resiko dan tingkat kerumitan yang tidak sebanding dengan investasi portofolio, BIT berpotensi menimbulkan sengketa. Misalnya negara Indonesia banyak di ajukan gugatan kepada badan arbitrase internasional (kasus Churchill mining , Bank Century dan Newmont). Hal ini disebabkan oleh klausula yang dimuat dalam BIT dianggap tidak adil dan lebih mengedepankan kepentingan investor asing. Selain itu, penyebab dari timbulnya sengketa disebabkan oleh kepentingan nasional yang berbeda-beda. 21

## Kepentingan Nasional dalam Foreign Direct Investment
Terdapat tiga kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan investasi asing dalam hal ini FDI, antara lain: 22 Investor; home countries dimana merupakan negara asal investor; host countries dimana tempat pelaksanaan investasi. Host countries atau negara tempat dilaksanakannya FDI mempertimbangkan dua sisi, keuntungan dan resiko dari pelaksanaan investasi asing . Tindakan yang dilakukan oleh host countries yaitu dengan mengadopsi aturan, kebijakan dan regulasi tentang FDI.
Tujuannya untuk meminimalisir resiko dari tindakan investasi yang akan dirasakan oleh host countries . Tujuan lain yaitu memaksimalkan keuntungan yang akan didapatkan. Hal ini dilakukan tidak lain untuk mempertahankan dan mewujudkan kepentingan nasional. Aturan hukum yang dibuat oleh host countries diperbolehkan memuat ketentuan untuk melindungi kepentingan nasional tertentu. 23
Kepentingan nasional dapat disamakan dengan kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh negara dan warga negara termasuk investor. Setiap negara tentu memprioritaskan dan memandang kepentingan nasional pada FDI dengan pandangan yang berbeda. Dapat dilihat contoh, negara yang memproduksi minyak tidak mendatangkan dan menarik investor asing untuk meningkatkan devisa di negaranya akan tetapi lebih
21 Hamzah, Loc.Cit. Lihat  juga  Estu  Suyowati,  ‘Bilateral  Invetsment  Treaties  di  tinjau ulang’(kompas.com 2015),< https://ekonomi.kompas.com/read/2015/05/11/201900826/.Bilateral. Investment.Treaties.Ditinjau.Ulangas > accesed 30 Oktober 2018.
22 Jeswald W. Salacuse, The Three Laws of International Investment (national, contractual and International Frameworks for Foreign Capital) (Oxford University Press 2013).[18].
23 ibid. [19].

## 1918 Adinda Balqis: Perlindungan Kepentingan Nasional
suka memperoleh transfer technology dan know-how karena lebih dibutuhkan negara tersebut. Lain halnya dengan negara Afrika yang berputus asa akan nilai tukar uang asing melihat investasi asing sebagai sarana untuk memperbaiki nilai tukar mata uang asing. 24
FDI berkontribusi pada perkembangan perekonomian host country yang merupakan salah satu bentuk kepentingan ekonomi yang ingin dicapai negara. Pendapat tersebut berasal dari Neo-Classical Economic Theory . 25 Menurut Sherif
H.  Seid  dan  M.  Sornarajah  faktor  pendukung  dari  teori  tersebut  adalah  modal investasi asing yang masuk biasanya mempengaruhi jumlah dan kualitas modal dari host country. 26 Modal asing yang masuk dalam host country dapat digunakan secara langsung atau digunakan untuk hal lain. Keuntungan dari pemasukan modal ke dalam negeri oleh investor asing meningkatkan jumlah devisa negara melalui penarikan pajak dan pembayaran lainnya. Menurut teori ini, FDI juga dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan sosial. 27
Menurut Kojima MNCs merupakan agen internasional untuk transfer technology  and  knowledge. Selain  itu,  teori  ini  juga  memberikan  pandangan  FDI merupakan tutor bagi negara-negara berkembang contohnya yaitu managerial and marketing skills, market information, innovation in product and production techniques dan training workers . 28 Sejalan dengan teori tersebut menurut mainstream theorist memandang FDI sebagai alat yang berpotensi memberikan dorongan perkembangan ekonomi yaitu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan pada negara berkembang. 29 Secara  singkat,  menurut  dua  teori  tersebut  investasi  asing  dapat mendorong pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional suatu negara yang merupakan bagian dari kepentingan nasional yang ingin dicapai.
24 Jeswald W. Salacuse, Loc.Cit.
25 Sherif H. Seid, Global Regulation of Foreign Direct Invetsment (Routledge Revivals 2018) [10]. Lihat juga M. Sornarajah, Loc.Cit, C.F Bergten,[et.,al.], American Multinational and American Interests (Brookings Institution 1978). [355]. 26 ibid. 27 ibid.
28 W. Friedman, The State and the Rule of Law in Mixed Economy (Steven and Sons 1971). [3].
29 Pham Hoang Mai, FDI and Development in Vietnam, Policy Implication (Institute of Southeast Asian Studies 2004).[7-8].
Berlawanan dengan neo classical economy theory adalah dependency theory. FDI dianggap tidak mendukung kepentingan nasional suatu negara. 30 Hal ini disebabkan FDI dipandang tidak memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi disuatu negara. Alasan yang mendasari yaitu pendapat dari Rothgeb bahwa FDI menindas pertumbuhan ekonomi negara dan memberikan dampak ketidakseimbangan pendapatan negara dan warga negara dengan keuntungan yang didapatkan oleh investor asing. 31 Teori ini memandang FDI merupakan ancaman bagi host country . Ancaman yang dimaksud melingkupi adanya pembatasan kedaulatan negara host country dikarenakan perluasan kewenangan home country untuk memberikan pengaruh politik investasi asing. 32 Pendukung dari teori tersebut adalah the radical view theorist. Teori ini menentang FDI karena pada negara berkembang FDI dianggap memperburuk balance of payments problems sekaligus memberikan dampak negatif terhadap ekploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. 33
Di Indonesia, bentuk dari kepentingan nasional yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sebagai berikut: 34
a. Memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam.
b. Memberikan perlindungan dan mengembangkan usaha mikro, usaha kecil, usa- ha menengah dan koperasi.
c. Memberikan pengawasan kepada produksi dan distribusi.
d. Meningkatkan kapasitas teknologi.
e. Terdapat partisipasi modal dalam negeri dan kerjasama dengan badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah.
f. Terlibat dalam kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah.

## Kepentingan Nasional dalam Bilateral Investment Treaty
Parameter yang tidak menentu mengenai kepentingan nasional, sehingga untuk menemukan kepentingan nasional dalam BIT yaitu melalui klausula
30 M. Sornarajah, Op.Cit ., [38].
31 Muhammad Zaidun, ‘Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Penanaman Modal Asing di Indonesia’ Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana (Uni- versitas Airlangga 2005).[9].
32 ibid.
33 Pham Hoang Mai, Op.Cit. [8-9].
34 Rahmi Jened, Op.Cit. [88].

## 1920 Adinda Balqis: Perlindungan Kepentingan Nasional
fundamental yang ada didalamnya. Pada umumnya terdapat tiga klasula utama yang dimuat didalam BIT yaitu Most-Favored Nation, National Treatment dan Fair and  equitable  Treatment. Klausula tersebut termasuk kedalam kategori standart of protection. Prinsip yang ada dalam standart of protection merupakan hal yang penting untuk dimuat dalam suatu perjanjain internasional yang bersifat multilateral maupun bilateral. 35

## a. Klasula MFN
Berdasakan Draft Articles on Most-Favored Nation Clauses 1978, penerapan tindakan perlakuan MFN terdiri dari MFN Clauses (klasula MFN) dan MFN Treatment (perlakuan berdasarkan MFN). Article 3 Draft Articles on Most-Favored Nation Clauses 1978 mendefiniskan klasula MFN sebagai berikut: 36 A most-favored nation  clause  is  a  treaty  provision  whereby  a  state  undertakes  an  obligation towards another state to accord most-favored nation treatment in an agreed sphere of relation
Sedangkan Article 4 Draft Articles on Most-Favored Nation Clauses 1978 mendefiniskan perlakuan MFN sebagai berikut: 37
"Most favored nation treatment is treatment accorded by the granting state to the beneficiary state, or to persons or things in a determined relationship with state, not less favorable than treatment extended by the granting state to a third state or to persons or things in the same relathionship with that third state".
Menurut hukum internasional, implementasi klausula MFN melibatkan tiga pihak (negara). Pertama, the Granting State , (dimisalkan sebagai negara A) merupakan negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian dasar dengan negara B. Mempunyai kewajiban untuk memberikan manfaat yang sama kepada negara ketiga dengan cara memperluas hak dan manfaat bagi negara ketiga. Kedua, the Beneficary  State, (dimisalkan sebagai negara B) merupakan pihak yang terlibat
35 Rudolf Dolzer dan Christoph Schreur, Principle of International Invetsment Law (Oxford University Press 2008).[4] [119-191]. Lihat juga John H. Jackson, International Economic Law, dalam R.Bernhard (ed), (Encyclopedia of Public International Law, Instalment 8., 1985).[158].
36 Draft Articles on Most-Favored Nation Clauses 1978.
37 ibid.
dalam perjanjian dengan A. Ketiga, third state sebagai negara yang mempunyai hubungan dengan negara A berlandaskan pada third-party treaty. 38
Dengan adanya klausla MFN menyebabkan problematika berupa unnecessary needs bagi negara. Sebagai contoh, negara A mempunyai perjanjian dengan negara B yang dilandaskan pada keperluan negara A yang hanya ada pada negara B. Disisi lain negara A juga terikat dengan third party dan harus memperlakukan sebagaimana perlakuan terhadap negara B. Padahal negara A sebenarnya tidak memerlukan hal yang ada di negara third party. Tentu saja hal ini menyebabkan pelebaram kewajiban dari negara A kepada negara lain. Dengan kata lain penerapan klausula MFN beresiko menimbulkan sengketa yang melibatan Indonesia didasarkan pada kepatuhan pemenuhan kewajiban.

## b. Klausula National Treatment
Eksistensi dari NT biasanya berdampingan dengan standart of treatment lainya terutama MFN dan Fair and Equitable Treatment. Dalam BIT, klausula NT dapat diatur secara terpisah atau dikombinasi dengan standart of treatment lain biasnaya MFN dan jarang bersamaan dengan Fair and Equitable Treatment . Dalam kaitannya dengan FDI, national treatment diadopsi dari aturan perdagangan. Investor asing dan investor dalam negeri seharusnya diperlakukan dalam kondisi persaingan usaha yang sama pada pasar host country. Dengan kata lain, seharusnya tidak ada tindakan pemerintah yang terlalu memihak kepada investor dalam negeri atau diskriminasi terhadap investor asing. Meskipun konsep national treatment diadopsi dari pengaturan perdagangan, klasula national treatment dalam IIAs memiliki perbedaan ruang lingkup dan tujuan dari NT yang diatur oleh GATT. 39 Ruang lingkup NT pada investasi lebih luas dibandingkan dengan ketentuan yang ada pada perdagangan. Article III GATT hanya mencakup produk, sedangkan NT pada IIAs berbicara mengenai investor dan investasi. Kegiatan investor asing di host country
38 Stephan  W.  Schill, The Multilaterization of International Invetsment Law (Cambridge University Press 2009) [121]. [126-127].
39 UNCTAD, ‘National Treatment’ (1999) 4 UNCTAD Series on Issues in International In - vestment Agreements UNCTAD/ ITE/IIT/11.[17-18].

## Adinda Balqis: Perlindungan Kepentingan Nasional
mencakup perdagangan barang, komponen secara internasional, mencakup know- how dan teknologi, meningkatkan modal dalam negeri dan transaksi-transaksi yang terlibat berkaitan dengan administrasi dan pembentukan bisnis. 40
UNCTAD menunjukan pada mulanya, pengaplikasian NT dianggap tidak relevan. Berkaitan dengan hak kedaulatan negara untuk mengatur investor asing yang diakui oleh hukum internasional. Posisi investor asing tidak sebanding dengan investor dalam negeri sehingga menimbulkan persepsi NT bukan merupakan perlindungan yang masuk akal. Kemudian terdapat perluasan terhadap NT pada tahap pre-entry dimulai dengan perjanjian FCN milik Amerika Serikat, BIT antara Amerika-Canda, NAFTA. 41
Dengan adanya kewajiban NT, dapat membatasi tindakan pemerintah. Hal ini dikarenakan perumusan istilah in like circumtances terlalu luas oleh pengadilan, klasula NT dapat membatasi kebebasan pemerintah untuk membedakan para investor  dan  investasi  berdasarkan  faktor  terkait  dan  nasionalitas.42  Dengan tidak mempertimbangkan alasan untuk memberlakukan differential  treatment pada penerapan klasula NT, dapat memberikan hambatan bagi pemerintah untuk mengaplikasikan, menegakkan dan memodifikasi hukum sebagai upaya pemenuhan kepentingan umum. Diperlukannya differential  treatment karena ada kepentingan nasional berupa industri nasional di sektor tertentu yang perlu diberikan kemudahan. 43
Kemudahan berupa perlindungan dan bantuan secara sementara sehingga dapat berkembang dan terhindar dari kompetitor yang tidak seimbang atau posisinya lebih kuat. Perkembangan industri nasional dapat memberikan manfaat pada sektor perekonomian negara, kapasitas untuk berinovatif meningkat dengan adanya teknisi local dan kentungan yang didapatkan dari kegiatan reinvestment . 44 Dengan demikian diperlukan penyesuaian klasula NT sehingga dapat melindungi kepentingan nasional.
40 ibid.
41 ibid. 42 Nathalie Bernasconi-Osterwalder,[ et, al.], Invetsment Treaties & Why They Matter to Sus - tainable Development: Question & Answer (International  Institute  for  Sustainable  Development 2012) . [22-23]. 43 ibid. [22]. 44 ibid.

## c. Klausula Fair and Equitable Treatment
Investor asing telah mendapatkan perlindungan melalui klausula MFN ataupun NT, proteksi dinilai tidak memadai dan tidak sesuai dengan standar sehingga memerlukan klasula lain yaitu klasula Fair  and  Equitable  Treatment (FET).
Klausula FET merupakan salah satu yang ada dalam prinsip hukum internasioal sebagaimana dijelaskan pada Article 1105 NAFTA.  Sedangkan  menurut  OECD sumber dari klasula FET merupakan minimum standart, sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional . Secara  singkat,  FET  adalah  standar  perlakuan  umum (kesetaraan dan keadilaan) yang diberikan kepada orang asing dan telah ada dalam hukum kebiasaan internasional. 45
Draft OECD menjadi pertimbangan dalam kegiatan investasi asing yang adil dan setara. Klausula FET menjadi acuan bagi investor asing dalam pengajuan claim terhadap tindakan pemerintah host country yang dinilai merugikan. 46 Amerika Serikat  merupakan  negara  yang  pertama  kali  menggunakan  prinsip  FET  dalam perjanjian FCN (nama awal BIT). Dengan dipelopori oleh Amerika Serikat, hingga saat ini klausula FET berkembang dan hampir dicantumkan diberbagai BIT.
Penggunakan klausula FET dalam BIT pada mulanya merupakan tindakan proteksi kepada investor asing dari perilaku diskriminasi antara lain: 47
1. Pembatalan ijin secara sewenang-wenang;
2. Pengenaan wajib pajak tanpa dasar hukum dan alasan yang jelas;
3. Memberikan hambatan bagi investor asing untuk melakukan kegiatan bisnis di host country.
Problematika dari berkembangnya FET antara lain: 48
a. Intrepretasi FET yang luas dan tidak dapat diprediksi sehingga diperlukan pato-
45 Organization for Economic Cooperation and Development , Draft Convention on the Pro- tection of Foreign Property, (OECD 1960).[11-12].
46 UNCTAD, ‘UNCTAD Series on Issues in Internatinal Investment Agreements II: Fair and Equitable Treatment’ (2015), 5 United Nation Publication UNCTAD/DIAE/IA/2011.[7]. Lihat juga OECD, ‘Fair and Equitable Treatment Standard in International Investment Law’ (2004) 3 OECD Working Papers on International Investment.[5-7].
47 Rudolf Dolzer dan Christoph Schreur, Principle of International Invetsment Law (Oxford University Press 2008).[131-133].
48 UNCTAD. Loc.Cit.
kan yang pasti.
b. Penetapan batas pertanggungjawaban yang buram.
c. Menyeimbangkan kepentingan nasional dengan kepentingan investor asing.
Ketidakjelasan mengenai pengertian, batasan dan kriteria FET menimbulkan kebingungan tersendiri baik bagi investor asing maupun pemerintah dalam melaksanakan kegiatan investasi internasional, khusunya bagi negara dalam kaitannya dengan kepentingan nasional yang harus dilindungi. Ketidakjelasan yang fundamental merupakan perhatian khusus bagi negara berkembang khususnya dalam pemenuhan kewajiban FET yang kurang lengkap. Begitupula menurut pengadilan, FET dianggap sebagai kewajiban yang mempunyai intrepretasi yang luas dan beban berat. Konsekuensinya, beberapa negara sedang menjajaki pilihan untuk menjadi spesifik dan secara eksplisit memberikan persyaratan-persyaratan perlakuan FET. 49 Dengan demikian diperlukan penyesuain klasula FET sehingga dapat mengurangi resiko kerugian bagi negara.

## Penyesuaian klausula MFN dalam BIT
Pembatasan perlakuan MFN dalam kaitannya dengan kegiatan investasi meliputi: 50
a. general exception (pengecualian umum):
b. Country Spesific Exceptions (Pengecualian yang ditetapkan secara spesifik oleh suatu negara);
c. Sector Specific Exception (Pengecualian untuk bidang tertentu).
Contoh dari pembatasan yaitu pengenaan pajak pada negara yang tergabung dalam free trade area agreements, custom union atau perjanjian yang sama. Selain itu, penerapan MFN memerlukan kepastian pedoman yang diinginkan kedua negara yang terikat dengan membuat daftar macam-macam kegiatan investasi yang diberi perlakuan MFN. Oleh karena itu diperlukan pencantuman qualification  and/or clarification misalnya operation, management, maintencene. 51
49 ibid. 50 Muhammad Zaidun. Op.Cit. [19-20].
51 ibid.

## 1924 Adinda Balqis: Perlindungan Kepentingan Nasional
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 6, November 2019
Perlindungan terhadap kepentingan nasional dapat dilakukan dengan cara melakukan tindakan penyesuaian klasula MFN melalui negosiasi terkait dengan penyusunan perjanjian investasi internasional. Penyesuaian klasula MFN yaitu dengan melakukan dua cara. Pertama, memberikan pembatasan ruanglingkup ketentuan MFN. Ruanglingkup dari MFN didasarkan luasnya pengecualian yang ikut serta dengan klasula tersebut. 52 Pengecualian dapat berupa karena alasan kesehatan, melindungi keuangan negara, ketertiban umum, annex sektor-sektor yang dapat dikecualikan dan lain sebagainya. 53 Kedua, pembatasan intrepretasi dari perlakuan MFN. Dengan melakukan pembatasan terhadap intrepretasi MFN memberikan kepastian sejauh mana dan subyek siapa saja yang diberikan perlindungan. Dengan melakukan hal tersebut tentu dapat mengurangi pengajuan ganti rugi yang diajukan oleh investor asing terhadap negara.

## Penyesuaian klausula NT dalam BIT
OECD memberikan anjuran klausula NT. Pertama, Klasula NT memberikan kebebasan  maupun  proteksi  terhadap  investor  asing.  Sehingga  diperlukan pembatasan ruanglingkup klasula NT yang ada. Klasula NT seharusnya hanya mencakup pre establishment phase .  Kedua, liberalisasi yang didapatkan oleh investor asing seharusnya diatur dalam hukum nasional bukan melalui perjanjian investasi internasional. Contohnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 54 Ketiga, diperlukan pendekatan penyesuaian klasula NT yang bersesuaian dengan pelaksanaan kepentingan nasional antara lain: 55
1. Tidak menerapkan NT sebagai special treatment terhadap usaha domestik yang kecil dan menengah.
2. Mempertimbangkan tindakan atas NT terhadap sektor khusus yang berkaitan erat dengan kebutuhan pembangunan, sumber daya alam, sektor yang berkaitan dengan keamanan negara.
52 Muhammad Zaidun. Loc.Cit.
53 ibid.
54 OECD  Chairman,  ‘Treatment  of  Investor  and  Invetsments  (Pre/Post-Establishment)’ (1995), 3 OECD DAFFE/MAI.[3-6]
Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pada pre-establishment right .
Sebagai  tindakan  untuk  membangun  eksistensi  domestik  di  berbagai  sektor, penting dilakukannya bantuan dan perlindungan secara sementara sehingga dapat berkompetisi dengan investor asing. 56 Perlindungan lain yaitu dengan berlindung untuk berkembang dari kompetitor yang lebih kuat. Tidak memperbolehkan adanya investasi asing yang masuk di sektor tertentu dan memberikan bantuan kepada pelaku usaha domestik. 57

## Penyesuaian klausula FET dalam BIT
UNCTAD memberikan pilihan dalam pencantuman klasula FET antara lain: 58
a. Berdasarkan pada hukum kebiasaan internasional terkait dengan perlakuan stan- dar bagi orang asing. 59
b. Menyusun daftar terbuka tentang penjabaran kewajiban FET.
c. Menyusun daftar tertutup tentang penjabaran kewajiban FET.
d. Tidak mencantumkan klasula FET.
Tidak dicantumkannya klasula FET didasarkan pada dampak yang telah dan akan ditimbulkan oleh klasula tersebut. Pertama, pelaksanaan klasula FET dapat menimbulkan ketidakpastian. Kedua, Klausula FET menimbulkan resiko hukum yang bisa jadi melampaui batas dalam penerapannya. Ketiga, intrepretasi FET yang dilakukan oleh arbiter lebih mendukung investor asng. 60 Ketiga dampak tersebut tentu saja menyebabkan kerugian dan menganggu terlaksananya kepentingan negara. Sehingga Indonesia perlu membuat suatu klasula baru untuk menggantikan klasula FET yang dapat mengalihkan hak perlindungan investor asing dari ketidakadilan.
Terdapat dua pilihan yang direkomendasikan oleh penulis untuk digunakan sebagai acuan penyesuaian klausula dalam BIT yaitu Draft Template Southern
56 Nathalie Bernasconi-Osterwalder [ et al.]. Op.Cit. [23]. 57 ibid. 58 Fitri Nuril Islamy, ‘Relasi Klausula Fair and Equitable Treatmnet dalam Bilateral Invet - sment Treaty dengan Kedaulatan Negara atas Sumber Daya Alam’ , Skripsi Program Sarjana Uni - veristas Airlangga 2016).[59-64]. Dikutip dari UNCTAD, Policy Options for IIA Reform: Treaty Examples and Data. (World Invetsment Report 2015).
59 Article 10.5 (1) United States-CAFTA-DR
60 UNCTAD III. Op.Cit. [3].

## 1926 Adinda Balqis: Perlindungan Kepentingan Nasional

## Jurist-Diction: Vol. 2 No. 6, November 2019
African Development Community Bilateral Invetsment Treaty dan Draft Template Indonesa Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal. Dasar pemikiran tersebut adalah dikarenakan kedua model telah memberikan opsi penerapan klasula sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi negara maupun investor asing.

## Kesimpulan
FDI memberikan keuntungan baik bagi negara maupun investor asing.
Sebagai  tindakan  melindungi  kepentingan  nasional,  Pemerintah  mengikatkan diri pada berbagai perjanjian internasional diantaranya ASEAN  Comprehensive Investment Agreement (ACIA), Association of Southeast Asian Nations Free Trade Area (AFTA) dan BIT. BIT sebagai salah satu perjanjian investasi internasional yang banyak diminati dapat memberikan keuntungan namun juga dapat menjadi boomerang bagi negara. Hal ini dikarenakan dapat ditemui hampir BIT memuat klasula perlindungan standar yang lebih mengedepankan kepentingan investor asing.  Sehingga  dalam  kondisi  tersebut  dapat  menimbulkan  resiko  terjadinya sengketa atas tidak dipenuhinya kewajiban melindungan investor asing, kemudian dapat berdampak pada terganggunya pelaksanaan kepentingan nasional khusunya dalam hal pembangunan perekonomian negara. Dalam berbagai BIT yang telah ada belum dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasional. Klasula utama yang menjadi perdebatan adalah MFN, NT dan FET. Diperlukan pembatasan penerapan ketiga klasula tersebut berupa penyempitan intrepretasi, batasan kewajiban negara, choice of law dan choice of forum sehingga dapat tercipta keseimbangan kepentingan nasional dengan kepentingan investor asing.

## Daftar Bacaan

## Buku
Ahmad Redi, Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara (Sinar Grafika 2017).
C.F Bergten,[ et.,al .] , American Multinational and American Interests (Brookings
Institution 1978).
Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary (West Publisihing).
Jeswald  W.  Salacuse, The Three Laws of International Investment (national, contractual  and  International  Frameworks  for  Foreign  Capital) (Oxford University Press 2013).
John H. Jackson, International Economic Law, dalam R.Bernhard (ed), (Encyclo- pedia of Public International Law Instalment 8 1985).
M.  Sornarajah, The  International  Law  on  Foreign  Investment  (Third  Edition) , (Cambridge University Press 2012).
Nathalie Bernasconi-Osterwalder,[ et al], Invetsment Treaties & Why They Matter to Sustainable Development: Question & Answer (International Institute for Sustainable Development 2012).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Kencana 2006).
Pham Hoang Mai, FDI and Development in Vietnam, Policy Implication, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore 2004).
Rahmi Jened, Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment) (Kencana 2016).
Rudolf Dolzer dan Christoph Schreur, Principle of International Invetsment Law (Oxford University Press 2008).
Salim H.S. dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia , (Rajawali Pers 2008).
Sherif H. Seid, Global Regulation of Foreign Direct Invetsment (Routledge Revivals 2018).
Suryadi  Umar  Bakry, Pengantar Hubungan Internasional , (Jayabaya University Press 1999).
UNCTAD, Policy  Options  for  IIA  Reform:  Treaty  Examples  and  Data. (World Invetsment Report 2015).
W. Friedman, The State and the Rule of Law in Mixed Economy, (Steven and Sons 1971).

## 1928 Adinda Balqis: Perlindungan Kepentingan Nasional

## Jurnal
Widhayan i  Dian  Pawestri,  ‘Dialektika  Perlindungan  Kepentingan  Nasional Berdasarkan Konstitusi Ekonomi dengan Basic Principle dalam Bilateral Invetsment Treaties ’ (2016) 31 Yuridika.
Hamzah,  ‘Bilateral  Invetsment  Treaties  (BITS)  In  Indonesia:  a  Paradigm  Shift, Issues and Challenges’, (2018) 21 Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues .
OECD, ‘Fair and Equitable Treatment Standard in International Investment Law’
(2004) 3 OECD Working Papers on International Investment.
OECD Chairman, ‘Treatment of Investor and Invetsments (Pre/Post-Establishment)’ (1995), 3 OECD DAFFE/MAI/1995.
Reni Windiani, ‘Politik Luar Negeri Indonesia dan Globalisasi’, (2010) 1 Politika: Jurnal Ilmu Politik .
UNCTAD, ‘UNCTAD Series on Issues in Internatinal Investment Agreements II: Fair and Equitable Treatment’ (2015), 5 United Nation Publication UNCTAD/ DIAE/IA/2011.

## Makalah
Fitri Nuril Islamy, ‘Relasi Klausula Fair and Equitable Treatmnet dalam Bilateral Invetsment  Treaty  dengan  Kedaulatan  Negara  atas  Sumber  Daya  Alam’ , Skripsi Program Sarjana Univeristas Airlangga 2016). I  Gusti  Adika  Satriawan  Ranuh, Penataan Negara terhadap Perjanjian Internasional dan Upaya-upaya Negara terhadap Perjanjian Internasional yang Bertentangan dengan Kepentingan Nasionalnya, Skripsi,  (Program Sarjana Hukum Universitas Airlangga 2016).
Muhammad Zaidun, ‘Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Penanaman Modal Asing di Indonesia’ Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana (Universitas Airlangga 2005).

## Laman
Iilyas Praditya, ‘BKPM Susun Dr aft Perjanjian Investasi dengan 67 Negara’, < https:// www.liputan6.com/bisnis/read/2233252/bkpm-susun-draft-perjanjian- investasi-dengan-67-negara> , (Liputan 6 2015), accesed  24 Oktober 2018.

## Konvensi
Organization for Economic Cooperation and Development , Draft Convention on the Protection of Foreign Property, (OECD 1960).

## Perundang-Undangan
Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. (Lembaran Negara RI Tahun 1967, No. 1. Tambahan Lembaran Negara RI, No. 2818. Sekretariat Negara. Jakarta. 1967).
Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Un- dang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. (Lembaran Negara RI Tahun 1970, No. 46. Tambahan Lembaran Negara RI, No. 2943. Sekretar - iat Negara. Jakarta. 1970).
Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perda- gangan Dunia) (Lembaran Negara RI Tahun 1994, No. 57. Tambahan Lemba - ran Negara RI, No. 3564. Sekretariat Negara. Jakarta. 1994).
Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. (Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 67. Tambahan Lembaran Negara RI, No. 4724. Sekretariat Negara. Jakarta. 2007.)

## 1930 Adinda Balqis: Perlindungan Kepentingan Nasional
HOW TO CITE :Adinda Balqis Tegarmas G, ‘Perlindungan Kepentingan Nasional Melalui Klausula Dalam Bilateral Investment Treaty’ (2019) Vol. 2 No. 6 Jurist-Diction.