## DOI :

## PENEGAKAN HUKUM BAGI KAPAL PENANGKAP IKAN ILEGAL DI PERAIRAN PANTAI PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT

## ABSTRACT
Indonesia is a maritime country in Southeast Asia that has a total area of 5,180,083 km2 which includes land and sea. Among these areas, 2/3 of Indonesia's area is an ocean, and 1/3 of its territory island. Indonesia's land area is 1,922,570 km2 which spans an area of 3,977 miles. Meanwhile, Indonesia's ocean area is 3,257,483 km2. The sea area compared to the land area makes Indonesia's main strength in the fisheries sector. Indonesia's geographical condition in the form of an archipelago and directly adjacent to a number of countries results in many threats and challenges. Therefore, Indonesia is called a maritime country. The breadth of Indonesia's marine area makes the majority of the income of the residents of coastal communities or near the sea lip work as fishermen. The benefits of the sea are unavoidable for coastal communities, thus this maritime must be maintained for the sake of security, benefit, and prosperity and the welfare of coastal communities will be maintained, both downstream and upstream or in government. The purpose of this research is to enforce the law forcing it like what happened, especially in the coastal area of Pengandaran where there is physical evidence of the shipwrecked illegal fishing vessel. Thus, what is the problem in this research is related to illegal fishing or fishing without a permit with stages and a descriptive-analytic juridical approach based on positive laws and regulations and other rules related to illegal fishing, exclusive economic zones (EEZ), The law of the sea, the crime of illegal fishing.
Keywords: Law Enforcement and Illegal Fishing Vessels.
1 Riky Pribadi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka.

## Riky Pribadi 1
Herry Farhan Syafiq 2

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022

## Abtsrak
Indonesia merupakan negara maritim di Asia Tenggara yang memiliki total  luas wilayah sebesar 5.180.083 km2 yang mencakup daratan dan lautan. Diantara luas tersebut, 2/3 kawasan Indonesia merupakan lautan dan 1/3 wilayahnya merupakan daratan. Luas  daratan Indonesia adalah 1.922.570 km2 yang membentang panjang wilayah sebesar 3.977 mil. Sementara itu, luas lautan Indonesia yakni 3.257.483 km2. Luas laut daripada daratan  menjadikan kekuatan utama Indonesia dalam sektor perikanan. Kondisi geografis indonesia yang berupa kepulauan dan berbatasan langsung dengan sejumlah negara mengakibatkan banyaknya ancaman dan tantangan. Maka dari itu Indonesia disebut negara maritim. Luasnya wilayah laut Indonesia ini menjadikan mayoritas pendapatan penduduk masyarakat pantai atau dekat bibir laut berprofesi sebagai nelayan. Kemanfaatan laut tidak bagi masyarakat pesisir tidak terhelakan lagi, dengan demikian kemaritimman inilah yang harus dijaga demi untuk kemanan, kemanfaatan dan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat pesisir akan terjaga, baik di hilir maupun di hulu atau dikepemerintahan. Tujuan dari penelitian ini ialah penegakan hukum memaksa itu seperti apa yang terjadi khusus nya di wilayah pantai pengandaran yang di mana terdapat bukti fisik atau kapal laut penangkap ikan ilegal yang sudah karam itu. Dengan demikian apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan illegal fishing atau penangkapan ikan tanpa izin dengan tahapan serta pendekatan yuridis deskriptif analsis berdasar pada aturan perundang- undangan yang positif serta aturan lainnya yang berhubungan dengan penangkapan ikan ilegal, zona ekonomi ekslusif (ZEE), Hukum laut, Tindak pidana illegal fishing.
Kata Kunci: Penegakan Hukum dan Kapal Penangkap Ikan Ilegal.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022

## A. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensidan kekayaan alam yang berlimpah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai ruang hidup (lebenstraum) dan ruang juang serta media  pemersatu yang menghubungkan pulau-pulau dalam satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam suatu wadah ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Republik Indonesia adalah salah satu dari sekian negara yang memiliki wilayah lautan yang lebih luas dari daratan. Secara teritoris, wilayah lautan Indonesia mencakup 2/3 dari total luas wilayahnya. Di sisi lain, letak Indonesia yang ada di antara dua samudra dan benua juga memungkinanya memiliki sumber daya yang melimpah, iklim yang baik, serta pertumbuhan ekonomi yang terbilang baik sejak beberapa dekade terakhir. Di sisi lain, keberadaan rangkaian pulau-pulau  cantik yang menjadikan Indonesia sebagai republik dengan wisata maritim terbesar di dunia. Tak hanya itu, keberadaan pulau- pulau tersebut juga menjadi magnet tersendiri dan tempat wisata bagi turis lokal atau pun mancanegara. 3 Wilayah daratan dan perairan di Indonesia sangatlah luas. Indonesia dikenal memiliki letak geografis yang strategis. Jika melihat letak geografisnya, Indonesia terletak di antara Benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Pasifik. Indonesia dijuluki sebagai negara maritim atau  negara yang memiliki perairan besar dan luas. Menurut Ayu Andriani dalam buku Saya Indonesia, Negara Maritim Jati Diri Negaraku (2018), salah satu faktor mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim ialah karena posisi perairannya yang strategis. Indonesia memiliki perairan seperti laut dan selat, yang sering dijadikan alur transportasi, baik nasional atau internasional. Jalur perairan ini menghubungkan Indonesia dan negara sekitarnya dengan negara di benua lain, seperti Benua Amerika dan Eropa. Oleh karena letak geografis Indonesia sebagai negara maritim tergolong strategis, hal ini jelas membawa pengaruh bagi Indonesia di berbagai aspek kehidupan (Vanya, 2021).
Wilayah-wilayah yang menjadi batas kedaulatan dalam seuatu negara dengan wilayah kekuasaan atau teritorial tidak hanya daratan dan wilayah udara (ruang udara) menjadikan kita Indonesia tercancam dari berbagai ruang yang di mana Indonesia merupakan negara kepulauan yang pastinya memiliki zona ekonomi ekslusif (ZEE). Kekuatan dari sisi matirim serta teknologi dan kebijakan pemerintah terutama yang bertanggungjawab langsung pada penjagaan wilayah laut ini dapat ditanggulangi tanpa mengulang kembali apa yang telah terjadi sebelumnya, jika dibiarkan maka negara ini tidak aman, baik dari sudut pendapatan masyarakat di pesisir pantai, keamanan kedaulatan negara, produksi ikan laut, zona perlindungan atau laut pantai yang masuk
3 Parihutantua Simarmata, 2017, Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia –ISSN : 2541- 0849e-ISSN : 2548-1398Vol. 2, Hukum Zona Ekonomi Eksklusif Dan Hak Indonesia Menurut Undang-Undang Ri Nomor 5 Tahun 1983, Akademi Maritim CirebonEmail : ihutcruise_stip40@yahoo.com.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022
dalam wilayar perlindungan, serta lainnya yang merugikan negara. Sama haln yadengan negara maritim lain, Indonesia juga mempunyai batas ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif yang sama, yaitu 200 mil. Bata itu menjadi batas terotori yang hingga kini jadi perdebatan. Sebab, hingga kini batas tersebut masih saja ditembuh oleh kapal dan nelayan asing. Hasilnya, sumber daya atau potensi laut di ZEE pun berkurang, bahkan hilang. Untuk menghentikan hal tersebut, Indonesia sebagai negara pantai juga harus  memiliki  perundang-undangan yang mengatur berbagai pelanggaran di ZEE, baik itu pencurian ikan, perompakan atau yang lain.
Illegal fishing merupakan masalah klasik yang sering dihadapi oleh negara yang memiliki banyak pantai karena masalah tersebut sudah ada sejak dulu. Namun hingga sekarang masalah illegal fishing masih belum dapat diberantas. Hal itu dikarenakan untuk mengawasi wilayah laut yang banyak secara bersamaan itu merupakan hal yang sulit. Negara yang sudah memiliki teknologi yang maju dibidang pertahanan dan keamanan sekalipun pasti juga pernah terkena kejahatan illegal fishing . Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak pantai mengingat status Indonesia sebagai negara kepulauan. Hal ini tentu saja mengakibatkan  Indonesia juga terkena masalah illegal fishing . Adapun daerah yang menjadi titik rawan tersebut terletak di Laut Arafuru, Laut Natuna, sebelah Utara Sulawesi Utara (Samudra Pasifik), Selat Makassar, dan Barat Sumatera (Samudera Hindia). Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya illegal fishing di ZEE Indonesia. Salah satunya yaitu celah hukum yang terdapat dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang- Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa orang atau badan hukum asing itu dapat masuk ke wilayah ZEE Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku(Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ) . Ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan seakan membuka jalan bagi nelayan atau badan hukum asing untuk masuk ke ZEE Indonesia untuk kemudian mengeksplorasi serta mengeksploitasi kekayaan hayati di wilayah ZEE Indonesia. 4
Namun hal itu tidak dapat disalahkan karena merupakan salah satu bentuk penerapan aturan yang telah ditentukan dalam Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 yang merupakan salah satu konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UndangUndang No. 17 Tahun 1985. Dalam ketentuan Pasal 62 ayat (3) dan (4) Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 mengharuskan negara pantai untuk memberikan hak akses kepada negara lain untuk mengeksploitasi kekayaan hayati di wilayah ZEE negara pantai apabila terjadi surplus dalam hal pemanfaatan sumber daya hayati oleh negara pantai. Kapal-kapal ikan asing yang mempunyai hak akses pada zona ekonomi eksklusif suatu negara pantai harus menaati peraturan perundang-undangan
4 Ignatius Yogi Widianto Setyadi, B. Bambang Riyanto, 2014, Jurnal Upaya Negara Indonesia Dalam Menangani Masalah Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022
negara pantai yang bersangkutan, yang dapat berisikan kewajiban-kewajiban dan persyaratan-persyaratan mengenai berbagai macam hal, seperti perizinan, imbalan keuangan, kuota, tindakan-tindakan konservasi, informasi, riset, peninjau, pendaratan tangkapan, persetujuan-persetujuan kerja sama, dan lain sebagainya. 5 Kasus illegal fishing sampai sekarang belum terselesaikan disebabkan juga karena belum maksimalnya upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam menangani masalah illegal fishing di ZEE
Indonesia.. Berdasarkan dengan fenomena tersebut maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Bagi Kapal Penangkap Ikan Ilegal Di Perairan Pantai Pangandaran Provinsi Jawa Barat.” Dengan ini apa yang menjadi batu dalam penerapn hukum perairan diIndonesia dengan membandingkan kebijakan yang telah dilakukan, dihapuskan yang berdampak kasus seperti ini, ataukah ada varibel lain yang memperngaruhi kapal laut asing masuk ke wilayah perairan Indonesia ini. Oleh karena itu Indoneisa yang disebut sebagai negara hukum maritim yang di mana harus menjaga integritas bangsa dan negara di tiga ruang teritorial Indonesia. Dari permasalahan diatas dengan munculnya berbagai ancaman dari luar negara tepat nya di wilayah zona perairan ekonomi ekslusif ini harus dijaga ketat dengan berbagai kekuatan hukum serta kecanggihan teknologi dalam rangka mengawasi wilayah zona luar di laut Indonesia.

## B. Identifikasi Masalah
Berdasarlkan latarbelakang masalah, maka disini ialah dengan menekan pada dua variabel tertentu yaitu sebagai berikut :
1. Apa saja kendala penegakan hukum bagi kapal penangkap Ikan Ilegal ?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum bagi kapal penangkap Ikan Ilegal ?
C. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum dari tindakan yang dilakukan oleh kapal-kapal laut yang melakukan penangkapan ikan secara tidak benar dan tidak dibenarkan ini dapat memengaruhi sera berdampak.
1. Untuk memahami dan mengetahui penegakan hukum bagi kapal penangkap Ikan Ilegal;
2. Untuk memahami dan mengetahui upaya penegakan hukum bagi kapal penangkap Ikan Ilegal.
D. Metode Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif deskriptif analisis, yaitu pemecahan masalah berdasarkan fakta yang diperoleh dan dianalisis dengan hukum positif Indonesia. Dara diolah dan diperoleh berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan meneliti teori hukum yang berhubungan dengan kegiatan Illegal Fishing diwilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum dikaitkan dengan hukum positif Indonesia.
5 Ibid.

## PRESUMPTION of LAW Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022
Pengumpulan data dilakukan dengan mencari data sebanyak mungkin yang berkaitan dengan masalah penelitian yang menjadi bahan atau tujuan utama dari pengumpulan data. Dengan menggunakan cara studi kepustakaan, wawancara bersadarkan kasus yang terjadi dan observasi. Teknis analisis yang dilakukan penulis yaitu dalam adalah yuridis kualitatif, Digunakan teknik yuridis kualitatif katena penelitian ini berdasar pada penegakan hukum laut atau tindak pidana laut dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitkan langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang akan dianalisis, yang berasal dari studi kepustakaan serta pendukung hasil analsis yaitu wawancara dan observasi, tanpa menggunakan data statistik.

## E. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pengantar Berdasarkan  hasil  obsevasi lapangan yang telah dilaksanakan pangandaran  jawa barat mengenai kendala dan upaya  dalam penegakan hukum terhadap kapal asing penangkap ikan ilegal.
Indonesia sebagai negara perairan terbesar di asia dengan luas daerah yang di dominasi oleh kepulauan yang di mana laut sebgai pemisah antara pulau-pulau di Indonesia. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di sektor perikanan untuk sumber daya alam yang murni dari kekayaan perairan di Indonesia,  Laut Indonesia memiliki sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut dan 950 biota terumbu karang. Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37 persen dari spesies ikan di dunia. Beberapa jenis ikan  di Indonesia mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kerang, dan rumput laut.
Begitu pula di lepas pantai pangandaran, nafkah bagi para nelayan di perjuangkan pada sektor perikanan dan pariwisata demi untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup masyarakat disana.

## 2. Hasil Observasi Lapangan
Data yang diperoleh dari lapangan mengenai kapal asing penangkap ikan ilegal yaitu tempat penenggelaman atau badan kapal yang telah karam di lepas pantas pangandaran, tepat nya didepan pantai pasir putih. Disana sangat terlihat jelas kapal FV Viking yang berasal dari negara Spanyol. Biasanya kapal tersebut beroperasi untuk menangkap ikan di perairan Arktik, hingga kemudian masuk ke perairan Indonesia tanpa memiliki surat izin. Bentuk Pengenggelaman kapal tersebut merupakan tindakan dalam upaya penegakan hukum bagi kapal penangkap ikan ilegal, sekaligus untuk memjadikan monumen melawan para pencuri ikan ilegal ini.

## 3. Hasil Wawancara
Wawancara terhadap pihak berwenang serta masyarakat pribumi asli dari  bibir pantai pangandaran, hasil wawancara disajikan dengan data analisis  kualitatif deskriptif dengan  poin-poin penting saja untuk memudahkan dalam penyampaian hasil dari wawancara kedua pihak.

## PRESUMPTION of LAW Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022
Wawancara terhadap kedua pihak diatas dilakukan untuk mengetahui kendala dan upaya dalam penegakan hukum terhadap kapal asing penangkap ikan ilegal di perairan pantai pangandaran jawa barat. Adapun hasilnya adalah:
a. Kendala Penegakan Hukum
1) Lemahnya ketentuan konservasi dan pengelolaan perikanan nasional;
2) Lemahnya kapasitas dan kapabilitas dalam kontrol, monitoring dan evaluasi;
3) Kurangnya tanggungjawab dan pengawasan armada perikanan nasional di laut lepas dan di zona ekonomi ekslusif negara lain;
4) Batas  Maritim yang belum didelimitasi, menyebabkan perbedaan persepsi batas laut yang sah menurut masing-masing negara yang berpatasanya belum didelimitasi, baik oleh nelayan maupun oleh penegak hukum;
5) Ketakutan saat pelaporan jika ada pelanggar kapal ikan ilegal dilaut;
6) Serta faktor sosio-ekomoni yang menjamur menjadi banyaknya penangkap ikan ilegal (overfishing/semakin sulit nya dalam mendapatkan ikan, menajdikan para penangkap berlomba-lomba mencari ikan).
b. Upaya Penegakan Hukum 1) Meningkatkan patroli, monitoring dengan program observer;
2) Menjaga keabsahan dan kepatuhan terhadap perizinan, seperti Izin usaha perikanan, awak kapal perikanan, kapal perikaan dan sertifikasi penangkapan ikan (produk perikanan yang akan diekspor);
3) Control Law Enforcement atau Surveillance atau penegakan hukum demi mewujudkan kepatuhan dalam aktivitas penangkapan ikan
4. Pembahasan Dari hasil penelitian diatas maka dapat kita perdalam dibagian pembahasan ini sesuai dengan Theory of Art atau kerangka pemikiran sebagai batasan dari sudut pandang hukum tertentu saja.
Dibawah ini akan dijelaskan pembahasan mengenai kendala dan upaya penegakan hukum bagi kapal penangkap ikan ilegal ini.
Berdasarkan peraturan tentang Zona Ekonomi Ekslusif, penegakan hukum di ZEE itu didominasi oleh pelanggar atas perundang-undangan tentang perikanan. Hal nya yang telah diatur dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor  .  Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (“ZEE”) adalah:
Suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur .
ZEE merupakan bagian dari wilayah yurisdiksi Indonesia (Pasal 7 ayat (2) UU Kelautan), di mana Indonesia memiliki hak berdaulat (Pasal 7 ayat (3) huruf c UU Kelautan). Ketentuan lebih lanjut mengenai hak berdaulat ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022
undangan dan hukum internasional (Pasal 7 ayat (4) UU Kelautan). Kendala  pada penegakan hukum yaitu pengelolaan aturan sama sistem MCS ( Monitoring, Control and Surveillance ), yang di mana sistem ini sebagai konsep dalam melaksanakan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab. Dengan tiga komponen penting yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui pengawasan perikanan. Berikut tiga komponen pentinya; 6
a. Monitoring adalah pengukuran karakteristik upaya penangkapan ( fishing effort ) dan sumber daya perikanan secara kontinu. Dapat disederhanakan bahwa monitoring adalah pengumpulan data-data penangkapan ikan dan simber daya ikan untuk keperluan saintifik atau ilmiah. Contoh: data tangkapan, komposisi spesies, fishing effort, bycatch, discard , dan lainnya. Data ini akan digunakan untuk pendugaan ketersediaan ikan ( stock assesment ).
b. Control atau pengendalian adalah peraturan teknis untuk mengatur ketentuan eksplorasi penangkapan ikan. Peraturan ini dilakukan dengan membertimbangkan data karakteristik yang diperoleh dari pelaksanaan monitoring. Contoh pelaksanaan control adalah penentuan alokasi perizinnan kapan penangkap ikan berdasarkan data ketersediaan sumber daya ikan dan jenis alat penangkap ikan yang diizinkan.
c. Surveillance adalah metode pengawasan aktivitas pengkapan ikan untuk menjaga kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan yang telah diterapkan dalam control . Menurut International Plan Of Action To Prevent, Deter And Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing (IPOA-IUU), ada empat metode dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penangkapan ikan ilegal ini:
a. Pendekatan kewenangan bendera ( flag state measures ), yakni memanfaatkan kewenangan dan kewajiban masing-masing negara bendera atas kapal-kapal perikanan yang mengibarkan benderanya yang beroprasi di laut lepas atu di peraitan negara lain;
b. Pendekatan negara pantai ( Coastal state measures ), yakni pengawasan dan penegakan hukum atas kapan perikanan nasional maupunasing di area yang berada dalam yurisdiksi nasional;
c. Pendekatan negara berpelabuhan ( Port state measures ), yakni pencegahan dan pemberantasan illegal fishing melalui kedaulatan negara pelabuhan untuk menolah kapal-kapal yang terlibat illegal fishing memasuki dan mendaratkan ikan di pelabuhan;
d. Pendekatan melalui instrumen perdagangan ( Trade related measures ), yakni mencegah dan memberantas illegal fishing dengan cara melarang perdagangan ikan maupun produk  perikanan yang berasal
6 Yudhistira Rizky Abdillah, 2020, Intergrated MCS untuk Pencegahan dan Pemberantasan UII Fishing, Jakarta; Kencana, hlm. 1-2.

## PRESUMPTION of LAW Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022
dari kegiatan illegal fishing . Metode ini dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan perdangan internasional yang di perjanjian dalam General Agrament on Tarif and Trade dan perjanjian perdagangan internasional terkait.
Maka dari itu, hal yang dapat dilakukan dalam upaya penegakan yaitu dengan sistem MCS ini akan berlangsung secara berkesinambungan dengan beberapa mekanisme penegakan hukum, yaitu sebagai berikut: 7
a. Penegakan hukum di ZEE, Penegakan di ZEE harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Paal 73 UNCLOS. Dalam praktiknya sering terjadi sengketa antara negara pantai yang melakukan penegakan hukum dengan negara bendera kapal, khususnya terkait klausul pelepasan seketika (prompt release clause). Penegakan hukum di ZEE didominasi untuk pelanggaran atas perundang-undangan perikanan;
b. Pemeriksaan kapal asing dilaut lepas, Latar belakang lahirnya ketentuan untuk menaiki dan memeriksa kapal perikanan asing dil aut lepas, yaitu: Kegagalan negara bendera untuk melaksanakan kewajiban mengawasi kapal perikanan berbendera negaranya yang beroperasi di laut lepas, Terbatasnya kewenangan negara yang memeriksa untuk menindak kapal asing di laut lepas jika negara bendera berulang kali menolak untuk melakukan penegakan hukum atas kapal berbendera negaranya.
c. Hak pengejaran seketika ( right of hot pursuit ), Hak pengejaran seketika berdasarkan ketentuan Pasal 111 UNCLOS adalah hak negara paintai untuk menegakkan peraturan perundangan-undangan nasionalnya sampai dengan laut lepas atau bahkan di ZEE negara lain atas kapal-kapal yang melakukan pelanggaran di wilayah yurisdiksi nasional negara pantai tersebut.
d. Pendekatan negara pelabuhan ( Port State Measure ), Pencegahan pada proses pendaratan ikan di pelabuhan. Pencegahan pengkapan ikan ilegal  dengan metode ini dilaksanakan oleh negara pelabuhan ( port state ) atas kapal-kapal perikanan asing yang bermaksud memanfaatkan akses pelabuhan untuk mendaratkan ikan hasil tangkapannya. Keunggulan metode ini adalah negara pelabuhan memiliki kedaulatan penuh di pelabuhannya, dan sebaliknya kapal asing wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan negara pelabuhan di pelabuhan yang akan dituju. Sehingga, pencegahan dapat sangat efektif karena pelabuhan tidakmemerlukan upaya yang besar untuk mencegah perilaku penangkapan ikan ilegal.
e. Pendekatan perdagangan ( Trade-related Measure ), Metode ini merupakan pemberantasan dan pencegahan yang dilakukan pada sektor produk hasil perikanan yang diperolah dari penangkapan ilegal melalui instrumen perdagangan internasional.
7 Ibid , hlm. 95.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022

## F. Kesimpulan
Merujuk pada hasil pembahasan diatas, maka penulis mencoba menyimpulkan bahwa :
1. Penegakan hukum laut berdasarkan ketentuan aturan-aturan hukum yang berlaku itu diharuskan memiliki sistem MCS ( Monitoring, Control and Surveillance ), yang di mana sistem ini sebagai konsep dalam melaksanakan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab. Dengan tiga komponen penting yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui pengawasan perikanan. Upaya dalam penegakan bagi penangkap ikan ilegal ( illegal fishing ) ini dapat dilakukan dengan upaya pemberantasan yang pada akhirnya dapat mencegah terjadinya pencurian ikan, Menurut International Plan Of Action To Prevent, Deter And Eliminate Illegal,  Unreported And Unregulated Fishing (IPOA-IU diantaranya: Pendekatan kewenangan bendera ( flag state measures ), yakni memanfaatkan kewenangan dan kewajiban masing-masing negara bendera atas kapal-kapal perikanan yang mengibarkan benderanya yang beroprasi di laut lepas atu di peraitan negara lain, pendekatan negara pantai ( Coastal state measures ), yakni pengawasan dan penegakan hukum atas kapan perikanan nasional maupun  asing di area yang berada dalam yurisdiksi nasional, pendekatan negara berpelabuhan ( Port state measures ), yakni pencegahan dan pemberantasan illegal fishing melalui kedaulatan negara pelabuhan untuk menolah kapal-kapal yang terlibat illegal fishing memasuki dan mendaratkan ikan di pelabuhan, pendekatan melalui instrumen perdagangan ( Trade related measures ), yakni mencegah dan memberantas illegal fishing dengan cara melarang perdagangan ikan maupun produk perikanan yang berasal dari kegiatan illegal fishing . Metode ini dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan perdangan internasional yang di perjanjian dalam General Agrament on Tarif and Trade dan perjanjian perdagangan internasional terkait.
2. Kekurangan dalam hal Lemahnya ketentuan konservasi dan pengelolaan perikanan nasional, Lemahnya kapasitas dan kapabilitas dalam kontrol, monitoring dan evaluasi, Kurangnya tanggungjawab dan pengawasan armada perikanan nasional di laut lepas dan di zona ekonomi ekslusif negara lain, Batas Maritim yang belum didelimitasi, menyebabkan perbedaan persepsi batas laut yang sah menurut masing-masing negara yang berpatasanya belum didelimitasi, baik oleh nelayan maupun oleh penegak hukum, Ketakutan saat pelaporan jika ada pelanggar kapal ikan ilegal dilaut, Serta faktor sosio-ekomoni yang menjamur menjadi banyaknya penangkap ikan ilegal ( overfishing /semakin sulit nya dalam mendapatkan ikan, menjadikan para penangkap berlomba-lomba mencari ikan).

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022
G. Saran Maka dari itu penulis memiliki beberapa saran untuk menangani dalam upaya  penegakan hukum bagi kapal penangkap ikan ilegal di perairan Indoneisa yaitu :
1. Wajib mengedukasi para penegak hukum terkait penegakan hukum untuk membela territory laut milik Indonesia dengan yang menjadi yuridiksi wilayah Indonesia sehingga diharapkan dapat meminimalisir serta mencegah dan memberantas illegal fishing dengan cara melarang perdagangan ikan maupun produk perikanan yang berasal dari kegiatan illegal fishing
2. Meningkatkan  armada ,patroli, monitoring dengan program observer, Menjaga keabsahan dan kepatuhan terhadap perizinan, seperti Izin usaha perikanan, awak kapal perikanan, kapal perikaan dan sertifikasi penangkapan ikan (produk perikanan yang akan diekspor), Control Law Enforcement atau Surveillance atau penegakan hukum demi mewujudkan kepatuhan dalam aktivitas penangkapan ikan.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Sumber Buku:
Yudhistira Rizky Abdillah, 2020, Intergrated MCS untuk Pencegahan dan Pemberantasan UII Fishing, Jakarta; Kencana.
B. Sumber Jurnal:
Ignatius Yogi Widianto Setyadi, B. Bambang Riyanto, 2014, Jurnal Upaya Negara Indonesia Dalam Menangani Masalah Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
Parihutantua Simarmata, 2017, Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia – ISSN : 2541-  0849e-ISSN : 2548-1398Vol. 2, Hukum Zona Ekonomi Eksklusif Dan Hak Indonesia Menurut Undang-Undang Ri Nomor 5 Tahun 1983 , Akademi Maritim CirebonEmail : ihutcruise_stip40@yahoo.com.

## C. Sumber Peraturan Perundang-undangan:
Undang-undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Kelautan.
United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)