## Analisis Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang
1 Mega Syahruddin, 2 Suharni A. Fachrin, 3 Samsualam 1,2,3 Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia Email: megasyahruddin80@gmail.com
ABSTRAK Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Program Stunting Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  implementasi  kebijakan  program penanggulangan  stunting  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Enrekang.  Stunting  merupakan  masalah  kesehatan  masyarakat  yang  serius  di Indonesia,  termasuk  di  Kabupaten  Enrekang.  Implementasi  kebijakan  ini melibatkan  berbagai  pemangku  kepentingan  seperti  pemerintah  daerah, puskesmas, dan organisasi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petugas  kesehatan  dan  pemangku  kepentingan  terkait.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program penanggulangan stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang telah menghadapi berbagai tantangan dan  mencapai  beberapa  keberhasilan.  Faktor  kunci  yang  mempengaruhi keberhasilan  implementasi  termasuk  sumber  daya  manusia  yang  terlatih, koordinasi  antar  organisasi,  aksesibilitas  layanan  kesehatan,  dan  partisipasi masyarakat.  Penelitian  ini  juga  mengidentifikasi  beberapa  rekomendasi  untuk meningkatkan  efektivitas  program,  antara  lain  penguatan  kapasitas  SDM, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, kampanye edukasi yang lebih intensif, serta perluasan  kolaborasi antar organisasi. Penelitian ini memberikan wawasan yang  mendalam  tentang  implementasi  kebijakan  program penanggulangan  stunting  di  Kabupaten  Enrekang  dan  memberikan  kontribusi dalam pengembangan strategi untuk mengatasi masalah stunting di tingkat lokal. ABSTRACT Keywords: Implementation,  Policy, Stunting Program This study aims to analyze the implementation of the stunting prevention program policy carried out by the Health Department of Enrekang Regency. Stunting is a serious  public  health  issue  in  Indonesia,  including  in  Enrekang  Regency.  The implementation  of  this  policy  involves  various  stakeholders  such  as  local government,  community  health  centers,  and  community  organizations.  The research method used is a qualitative approach. Data were collected through in- depth  interviews with  health workers  and relevant  stakeholders. The results of the study show that the implementation of the stunting prevention program policy at the Health Department of Enrekang Regency has faced various challenges and achieved  some  successes.  Key  factors  influencing  the  success  of  the implementation  include  trained  human  resources,  inter-organizational coordination, accessibility of health services, and community participation. The study also identifies several recommendations to improve the effectiveness of the program,  including  strengthening  human  resource  capacity,  enhancing  access and  quality  of  health  services,  more  intensive  educational  campaigns,  and expanding collaboration among organizations. This research provides in-depth insights  into  the  implementation  of  the  stunting  prevention  program  policy  in Enrekang Regency and contributes to the development of strategies to address stunting issues at the local level .

## PENDAHULUAN
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badan menurut umurnya lebih rendah dari pada standar nasional yang berlaku atau nilai Z-Score untuk indeks TB/U < -2 SD (Kemenkes, 2020).
Dampak yang ditimbulkan akibat dari kekurangan gizi pada masa tumbuh kembang anak di  usia  dini  yaitu  akan  menghambat  perkembangan  fisik,  meningkatnya  angka  kesakitan, menghambat  perkembangan  mental  anak,  dan  bahkan  menyebabkan  kematian.  Balita  yang mengalami masalah gizi stunting mempunyai risiko terjadinya penurunan kecakapan intelektual, produktivitas, dan kemungkinan risiko mengalami penyakit degeneratif di masa yang akan datang. Stunting  merupakan  salah  satu  permasalahan  kesehatan  yang  masih  dihadapi  Indonesia  sampai saat ini. Persentase  balita stunting, berdasarkan World Health Organization (WHO) tahun 2019 kondisi Indonesia masih tergolong tinggi, dimana prevalensi stunting sebesar 27,67%.
Terdapat sebesar 35,7 persen balita mengalami stunting tahun 2018, angka ini lebih tinggi dari  rata-rata  persentase  nasional.  Sulawesi  Selatan  menempati  urutan  ke-4  prevalensi  stunting tertinggi di Indonesia, setelah NTT, NTB dan Sulawesi Tenggara. Provinsi Sulawesi Selatan di tiap tahunnya menargetkan dari 32,4% di tahun 2019 menjadi 29,2% di tahun 2020 sehingga pada tahun 2023, tingkat penurunan stunting menjadi 19,5%.
Ada 11 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang masuk kawasan penderita gizi buruk atau stunting yaitu Kabupaten Enrekang, Bone, Pinrang, Gowa, Pankajene Kepulauan (Pangkep), Tana Toraja,  Sinjai,  Jeneponto,  Toraja  Utara,  Takalar  dan  Kepulauan  Selayar.  Enrekang  dan  Bone masuk  kategori  tinggi  stunting  berdasarkan  data  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Sulawesi  Selatan dengan  pravelansi  stunting  di  Kabupaten  Enrekang  45,8%,  dan  Bone  40,1%  (Dinas  Kesehatan Sulsel, 2019) .
Kabupaten Enrekang yang menjadi salah satu Kabupaten yang memiliki prevalensi yang cukup tinggi dan menduduki urutan ke-6 dengan prevalensi stunting anak sebesar 39,6% (Dinas Kesehatan  Provinsi  Sulawesi Selatan, 2015).  Sementara pada  tahun  2019  berdasarkan  data dari Kementerian Kesehatan angka stunting anak di Kabupaten Enrekang meningkat hingga mencapai 45,8%,  sehingga  menempatkan  Kabupaten  Enrekang  pada  urutan  pertama  penderita  stunting terbanyak di Sulawesi Selatan. Sementara itu, data pada Dinas Kesehatan Enrekang berdasarkan dari data balita dengan status gizi stunting di Kabupaten Enrekang mencapai 24,5% atau sekitar 3.771 jiwa dari total 15.405 yang ada di Kabupaten Enrekang (Dinkes Enrekang, 2019).
Ada  empat  kecamatan  terbanyak  stunting  di  Kabupaten  Enrekang  yaitu  Buntu  Batu sebanyak  44,3%,  Baraka  42,9%,  Malua  35,5%,  dan  Maiwa  30,6%.  Di  desa  Bone-Bone  yang terletak  di  Kecamatan  Baraka,  merupakan  salah  satu  daerah  yang  paling  banyak  balitanya menderita  stunting  yang  mencapai  61,29%.  Dengan  demikian,  maka  bisa  dikatakan  bahwa
Kabupaten  Enrekang  adalah  penderita  stunting  tertinggi  yang  ada  di  daerah  Sulawesi  Selatan (Dinkes Enrekang, 2019). Berdasarkan data di atas peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “Analisis  Implementasi  Kebijakan  Program  Penanggulangan  Stunting  di  Dinas  Kesehatan Kabupaten Enrekang.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriftif  kualitatif.  Pendekatan  penelitian  adalah studi kasus dengan tujuan menganalisis implementasi program penanggulangan stunting di Dinas Kesehatan  Kabupaten  Enrekang.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Dinas  Kesehatan  (Dinkes) Kabupaten Enrekang. Penelitian dilakukan pada bulan Juni 2024 – Juli 2024.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori George C. Edwards. Berdasarkan teori tersebut,  terdapat  4  faktor  penting  yang  harus  diperhatikan  dalam  implementasi  kebijakan  yaitu komunikasi,  sumber  daya,  sikap,  dan  struktur  birokrasi.  Namun,  dalam  penelitian  ini  hanya berfokus pada dua faktor, yaitu sumber daya manusia dan organisasi.

## Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber  daya  manusia  merujuk  pada  kecukupan  staff  baik  dari  segi  kualitas  maupun kuantitas  yang  bekerja  diberbagai  unit  dan  devisi  pada  Dinas  Kesehatan  Kabupaen  Enrekang khususnya  yang  terlibat  dalam  penyelenggaraan  layanan  kesehatan  serta  manajemen  dan administrasi kesehatan.
Berdasarkan  wawancara,  peneliti  menyimpulkan  bahwa  dalam  implementasi  kebijakan program penanggulangan stunting pada Kabupaten Enrekang setiap tahun semikin meningkat, hal tersebut  dapat  dibuktikan  bahwa  angka  kejadian  stunting  pada  kabupaten  Enrekang  semakin berkurang,  meskipun  Kabupaten  Enrekang  termasuk  salah  satu  kabupaten  yang  memiliki  angka kejadian stunitng  yang  paling  tinggi. Namun  berbagai kebijakan  dalam  pogram  penanggulangan stunting terus dikembangkan dan dilakukan perbaikan. Sebagai contoh perbaikan dan peningkatan program GEMPITA ke program MASIGA.
Hal  ini  juga  sejalan  dengan  Kebijakan  yang  dibuat  untuk  program  stunting  adalah Keputusan  Bupati  Enrekang  Nomor  440/KEP/IX/2018  tentang  Gerakan  Masyarakat  Peduli Stunting (GEMPITA) Keputusan Bupati Enrekang Nomor 141/KEP/III/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Enrekang.
Dari  hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  dari  segi kuantitas  sumber  daya  manusia  untuk  tingkat  kabupaten  dianggap  sudah  terpenuhi,  namun  di beberapa organisasi perangkat daerah masih terbatas yaitu di sektor kesehatan (tenaga gizi), dan , keterbatasan dana dan fasilitas di sektor  kesehatan  yang  mendukung  pelaksanaan  pengukuran di
lapangan sehingga dalam menerapkan kebijakan program penanggulangan stunting di Kabupaten Enrekang belum berjalan maksimal.

## Organisasi
Dalam  implementasi  kebijakan  program  penanggulangan  stunting  pada  Dinas  Kesehatan Kabupaten Enrekang sudah berjalan dengan baik, birokrasi memainkan peran penting. Koordinasi yang baik antara unit-unit di dalam dinas kesehatan, serta antara dinas kesehatan dengan instansi terkait lainnya, sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan implementasi program tersebut. Birokrasi  yang  efisien  dapat  memastikan  proses  perencanaan,  pelaksanaan,  monitoring,  dan evaluasi  program  penanggulangan  stunting  berjalan  lancar.  Selain  itu,  birokrasi  yang  baik  juga memastikan  alokasi  sumber  daya  yang  efektif  dan  transparan,  serta  memungkinkan  adanya pertanggungjawaban yang jelas dalam pelaksanaan program.
Meskipun  demikian,  birokrasi  yang  berbelit-belit  atau  lambat  dapat  menjadi  hambatan dalam implementasi kebijakan, oleh karena itu perlu adanya upaya untuk terus melakukan evaluasi dan  perbaikan  pada  sistem  birokrasi  agar  tujuan  penanggulangan  stunting  dapat  dicapai  secara efektif dan efisien.

## PEMBAHASAN
Implementasi kebijakan program penanggulangan stunting di Indonesia merupakan upaya yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  untuk  mengurangi  angka  stunting  di  kalangan  anak- anak. Stunting sendiri merujuk pada kondisi gagal pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang terjadi pada masa awal kehidupan.
Data  Riset  Kesehatan  Dasar  Kementerian  Kesehatan  RI  (Riskesdas)  tahun  2018,  angka prevalensi  stunting  di  Indonesia  sebanyak  8,7  juta  atau  30,7%  bayi  berumur  bawah  lima  tahun (balita),  dalam  hal  ini  angkanya  masih  di  atas  target  yang  ditetapkan  Badan  Kesehatan  Dunia (WHO) sebesar 20%. Pemerintah Indonesia sangat memberi perhatian dalam penanganan masalah stunting,  dapat  kita  lihat  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJMN)  2020-2024 pemerintah menargetkan penurunan angka stunting paling tinggi 19% pada tahun 2024. Kondisi ini menggambarkan  tugas  berat  yang  masih  harus  diselesaikan  terkait  penanggulangan  stunting  di Indonesia (Priyono, 2020). Analisis implementasi kebijakan program penanggulangan stunting di dinas  Kesehatan  kabupaten  Enrekang  di  fokuskan  pada  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dan Organisasi.

## Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber daya manusia di Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang memegang peran krusial dalam  menganalisis  dan  mengimplementasikan  kebijakan  program  penanggulangan  stunting. Dengan kompetensi dalam pengumpulan dan analisis data, perencanaan program, serta monitoring dan evaluasi, mereka dapat memastikan kebijakan yang diterapkan efektif dan tepat sasaran.
Kolaborasi  dengan  berbagai  pemangku  kebijakan  dan  edukasi  kepada  masyarakat  juga menjadi  kunci  dalam  keberhasilan  program  pencegahan  stunting.  Keberadaan  tenaga  kesehatan yang terampil dan berpengalaman sangat mendukung upaya penanggulangan stunting di wilayah kabupaten Enrekang.

## Organisasi
Struktur  birokrasi  mencakup  organisasi  dan  tata  kelola  suatu  lembaga  atau  instansi pemerintah. Ini melibatkan pembagian tugas, otoritas, dan tanggung jawab, serta prosedur-prosedur administratif  yang  digunakan  dalam  implementasi  kebijakan.  Implementasi    kebijakan  program penanggulangan stunting pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang sudah berjalan dengan baik, disposisi yang kuat sangat penting.
Disposisi  ini melibatkan sikap,  keyakinan,  dan  komitmen  yang  kuat  dari para pemangku kepentingan  di  tingkat  kabupaten,  termasuk  petugas  kesehatan,  pemimpin  daerah,  tokoh masyarakat, dan kelompok masyarakat lainnya. Dengan disposisi yang kuat, Dinas Kesehatan dapat memastikan program penanggulangan stunting dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan  kesadaran  akan pentingnya  pencegahan stunting di  masyarakat. Hal ini juga  akan memastikan  adanya  koordinasi  yang  baik  antara  berbagai  instansi  dan  stakeholder  terkait,  serta optimalisasi sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan penanggulangan stunting. Dengan disposisi  yang  kuat,  implementasi  kebijakan  program  penanggulangan  stunting  akan  memiliki dampak  yang  signifikan  dalam  upaya  meningkatkan  kesehatan  dan  kesejahteraan  anak-anak  di Kabupaten Enrekang.

## KESIMPULAN
Dalam  upaya penanggulangan  stunting  di  Kabupaten Enrekang, implementasi kebijakan menunjukkan  perkembangan  yang  signifikan  namun  masih  menghadapi  beberapa  tantangan. Sumber daya manusia memainkan peran kunci dalam keberhasilan program ini. Tenaga kesehatan yang terampil dan berpengalaman sangat penting untuk analisis, perencanaan, serta pelaksanaan kebijakan.  Meskipun  jumlah  tenaga  kesehatan  di  tingkat  kabupaten  dianggap  mencukupi,  ada beberapa kendala yang harus diatasi. Keterbatasan pada sektor tertentu, seperti tenaga gizi, serta kurangnya fasilitas yang memadai, menunjukkan perlunya peningkatan dalam penyediaan sumber daya.
Organisasi dan struktur birokrasi juga memengaruhi pelaksanaan program penanggulangan stunting.  Birokrasi  yang  efisien  memungkinkan  koordinasi  yang  baik  antara  unit-unit  di  Dinas Kesehatan  serta  dengan  instansi  terkait  lainnya.  Hal  ini  penting  untuk  memastikan  proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi berjalan lancar. Namun, birokrasi yang rumit atau  lambat  dapat  menjadi  hambatan.  Oleh  karena  itu,  evaluasi  dan  perbaikan  sistem  birokrasi secara berkala diperlukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program.
Di tingkat nasional, penanggulangan stunting adalah prioritas utama pemerintah Indonesia. Dengan  target  penurunan  angka  stunting  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional  (RPJMN)  2020-2024,  pemerintah  menunjukkan  komitmen  yang  kuat.  Meskipun  ada kemajuan, angka stunting di Kabupaten Enrekang masih tinggi, yang memerlukan perhatian lebih lanjut.  Program  yang  terus  dikembangkan,  seperti  perubahan  dari  Gerakan  Masyarakat  Peduli Stunting (GEMPITA) ke program MASIGA, menunjukkan usaha berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini.
Disposisi dan komitmen dari semua pihak yang terlibat juga merupakan kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Dukungan dan kesadaran yang tinggi dari para pemangku kepentingan, termasuk  petugas  kesehatan,  pemimpin  daerah,  serta  tokoh  masyarakat,  memastikan  bahwa kebijakan dapat diterapkan dengan efektif. Dengan disposisi yang kuat, program penanggulangan stunting dapat dilaksanakan secara optimal, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di Kabupaten Enrekang.

## DAFTAR PUSTAKA
Adriana  (2020).  Implementasi  Kebijakan  Pencegahan  Stunting  Oleh  Dinas  Pengendalian Penduduk  Dan  Keluarga  Berencana  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  Di  Kecamatan  Kie.
Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial. 1(2), pp. 1–21.
https://ejurnal.undana.ac.id/glory/article/view/3365
Agustiono, Leo. 2006. Politik dan Kebijakan Publik. Bandung: UNPAD, AIPI dan Puslit KP2W Aggarwal,  T.  and  Srivastava,  S.  (2017).  Nutritional  Status  And  Its  Correlates  In  Under  Five Children  Of  Labour  Population  In  Urban  Slums  Of  Lucknow,  Uttar  Pradesh,  India. International Journal of Contemporary Pediatrics, 4(4). doi: 10.18203/2349 3291.ijcp20172518.
Anggreni, D., Lubis, L. A. and Kusmanto, H. (2022). Implementasi Program Pencegahan stunting di  Puskesmas  Dolok  Sigompulon  Kabupaten  Padang  Lawas  Utara.  Histeria  Jurnal:  Ilmiah Soshum dan Humaniora 1(2), pp. 91–99.
Aryastami, N. K. et al. (2017). Low Birth Weight Was the Most Dominant Predictor Associated with Stunting Among Children Aged 12-23 Months in Indonesia. BMC Nutrition. 3(1), pp. 1–6. doi: 10.1186/s40795-017-0130-x.
Ayuningtyas, A., Simbolon, D. and Rizal, A. (2018). Asupan Zat Gizi Makro dan Mikro terhadap Kejadian Stunting pada Balita. Jurnal Kesehatan, 9(3), pp. 445. doi: 10.26630/jk.v9i3.960. Bahry, S. (2021). Strategi Dinas Kesehatan Dalam Menekan Laju Penderita Stunting di Kabupaten Enrekang. http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/29283/
Candra, A. (2020). Pencegahan dan Penanggulangan Stunting, Epidemiologi Stunting.
Dafiriadi (2021). Implementasi Program Penanggulangan Stunting Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone. Skripsi.
Damayanti, D. (2021). Implementasi Program Penurunan Stunting Melalui Dana Desa (Study Di Desa  Gununglurah,  Kecamatan  Cilongok,  Kabupaten  Banyumas).  Public  Policy  and Managament Inquiry, 5(1), pp.242 255.https://repository.unsoed.ac.id/7857/
Dinas  Kesehatan  Provinsi  Sulawesi  Selatan  (2015).  Profil  Kesehatan  2015.Pedoman  Kesehatan Jiwa Remaja.
Dinas Kesehatan Sulsel (2019). Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Available at: https://dinkes.sulselprov.go.id
Dinas  Kesehatan  Enrekang.  (2019)  Rencana  Kerja  Tahun  2019  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Enrekang. Enrekang: Dinkes Kab. Enrekang. doi: 10.1136/archdischild-2016-311050. Gibney M (2009). Gizi Kesehatan Masyarakat. EGC. Jakarta. Hidayat, H. N. et al. (2022). Situasi Kesehatan Dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Literatur. FKM Universitas Indonesia.
Husna, A., Subekti, E. and Finanda, S. S. (2019). Implementasi Penanganan Stunting di Indonesia Dengan Perbaikan Dimensi Multisektor. Prosiding Seminar Nasional “Menjadi Mahasiswa yang Unggul di Era Industri 4.0 dan Society 5.0”, pp. 135–138.
Handayani,  Bekti.  2022.  Strategi Pencegahan  Stunting  Berbasis  Tata  Kelola  Dana Desa. Jurnal Dialogika Manajemen Dan Administrasi vol. 3 no. 2, E-ISSN: 2716-3563
Edwards III, G, C. (1980). Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
Jones, C. O. (1984). An Introduction to the Study of Public Policy. Monterey, CA: Brooks/Cole Publishing Company.
Kemenkes RI (2017). Gizi, Investasi Masa Depan Bangsa. Warta Kesmas, pp. 6–9. Kemenkes  RI  (2018).  Cegah  Stunting,  itu  Penting.  Pusat  Data  dan  Informasi,  Kementerian Kesehatan RI.
Kementerian Kesehatan RI (2017) Profil Kesehatan Indonesia 2017. doi: 10.1002/qj. Kementrian, K. (2020). Situasi Stunting di Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Kesehatan, B. J. D. dan I. (2018). Situasi Balita Pendek Stunting di Indonesia. Jakarta. Pusdatin Kementrian Kesehatan RI. doi: 10.36497/jri.v40i2.101
Kurniawan,  dkk.  2023.  Implementasi  Kebijakan  Dalam  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia Pada Aparatur Sipil Negara. Jurnal Ilmiah Publika P-ISNN 2337-4446/E-ISSN 2684-8295
Maulidiah, S. (2014). Pelayanan Publik.
Miles, B. M. dan M. H. (1992). Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP
Moleong, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Moleong,  L.J.  2014.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi.  Bandung  :  PT.  Remaja Rosdakarya
Muchlis, N., Haeruddin and Susanti, N. (2022). Pola Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Penanganan Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Maiwa sebagai Lokasi Khusus Stunting Kabupaten Enrekang. Jurnal
Penelitian Kesehatan Suara Forikes, 13(1), pp. 180– 185.
Oktarina,  S.,  Saiban,  K.  and  Wahyudi,  C.  (2022).  Innovation  for  Handling  Stunting  Based  on Community Empowerment in Gampong Ara, Kembang Tanjong Sub-District, Pidie District, Aceh  Provinceof  Indonesia  (Study  of  Policy  Implementation  Based  on  Pidie  Regent Regulation Number 77 of 2017 about Reduction in Stu. International Journal of Research in Social Science and Humanities, 03(03), pp. 12–24.
https://www.ijrss.org/index.php/ijrss/article/view/147
Peraturan  Presiden.  (2021).  Presidential  Decree  of  Republic  Indonesia  No  72/2021  about Accelerating Stunting Reduction. Indonesian Government, (1), p. 23.
Peraturan Presiden Republik RI No 42 (2013). Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
Putri, Puput. 2023. Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Stunting Di Kab. Enrekang. Universitas Hasanuddin Priyanto,
Hary, dan Nana Noviana. 2018.
Analisis Implementasi. Peraturan Daerah
Kabupaten  Banyuwangi    Nomor  45  Tahun  2015.  JAKPP  Jurnal  Alnalisis  Kebijakan  & Pelayanan Publik (JAKPP): https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp
Priyono.  2020.  Strategi  Percepatan  Penurunan  Stunting  Perdesaan  (Studi  Kasus  Pendampingan aksi cegah stunting di Desa Banyu,undu. Kabupaten Pandeglang). Jurnal Good Governance Volume 16 No.2.
Rahayu,  M.  and  Sari,  I.  (2018).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Nilai  Perusahaan.  Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi, 16(1), pp. 19–25. doi: 10.31603/bisnisekonomi.v16i1.212.
Riyadh, N. A., Batara, A. S. and Nurlinda, A. (2022). Efektivitas Kebijakan dalam Pelaksanaan Program Penanggulangan Stunting di Kabupaten Enrekang. Journal of Muslim Community Health (JMCH) 2023, 4(1), pp. 1–17.
Samodra Wibawa (1994). Kebijakan Publik. Intermedia Jakarta.
Susilawati, M. D., Sulistiowati, E. and Hartati, N. S. (2020). Peran Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Implementasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)  di  Lima  Provinsi,  Indonesia.  Jurnal  Penelitian  dan  Pengembangan  Pelayanan Kesehatan, 4(1), pp. 13–22. doi: 10.22435/jpppk.v4i1.3212.
WHO  (2009).  Child  Growth  Standards:  Length/height-for-Age,  Weight  for-  Age,  Weight-for- Length,  Weight-for-Height  and  Body  Mass  Index-for-  Age:  Methods  and  Development. Developmental  Medicine &  Child  Neurology,  51(12),  pp.  1002–1002.  doi: 10.1111/j.1469 8749.2009.03503.x WHO (2010). Infant Mortality. World Health Organization.
WHO  (2014).  World’s  Adolescents:  A  Second  Chance  in  the  Second  Secade.  Geneva,  World Health Organization Departemen of Noncommunicable Disease Surveillance. World Health Organization.
Wididiati,  P.,  Nurcahyanto,  H.  and  Marom,  A.  (2022).  Implementasi  Kebijakan  Penanganan Stunting  Di  Kabupaten  Lombok  Timur  (Studi  Kasus  Di  Desa  Lenek  Duren  Kecamatan Lenek).  Journal  of  Public  Policy  and  Management  Review,  11(4),  pp.  1–16. https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/13679/
Winarno, B. (2007). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo. Wulandari,  R.  A.,  Utari,  P.  and  Hastjarjo,  S.  (2021).  Health  Awareness  About  Stunting  in  The Circle  of  Poverty:  Pagejugan  Village  Brebes.  International  Journal  of  Multicultural  and
Multireligious Understanding, 8(12), pp. 676 682. https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/3532.
Yunus,  P.,  Septiyanti  and  Rahman  (2021).  Analisis  Implementasi  Kebijakan  Stunting  di Puskesmas Antang Kota  Makassar. Window of Public Health Journal, 2(3), pp. 1285 1294. doi: 10.33096/woph.v2i3.479. https://jurnal.fkm.umi.ac.id/index.php/woph/article/view/297..

## work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License