## MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT DI UPZ INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DAHARMI ASTUTI
Universitas Islam Riau
Jl. Kaharuddin Nasution, No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru 28284 e-mail: dheastuti72@yahoo.co.id

## ZULKIFLI RUSBY

## Universitas Islam Riau
Jl. Kaharuddin Nasution, No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru 28284 e-mail: zulkiflirusby@yahoo.com

## ZULBAIDI

## Universitas Islam Riau
Jl. Kaharuddin Nasution, No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru 28284 e-mail: dheastuti72@yahoo.co.id
Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi adanya realitas belum optimalnya pengelolaan zakat  di  Provinsi  Riau.  Pesatnya  pertumbuhan  ekonomi  yang  ditandai  dengan peningkatan  taraf    hidup  masyarakat  tidak  dibarengi  dengan  peningkatan  dalam membayar  zakat  khususnya  zakat  profesi.  Hal  tersebut  dipengaruhi  kurang maksimalnya kinerja UPZ dalam manajemen pelaksanaan dan pengumpulan zakat serta kurangnya  juga  kesadaran  masyarakat  untuk  membayar  zakat  profesi.  Adapun  yang menjadi  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimanakah  manajemen pengumpulan zakat profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau. Penelitian ini dilakukan bertujuan  menganalisa  manajemen  pengumpulan  zakat  profesi  di  UPZ  Pemerintah Provinsi Riau. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini dalam mengolah data yang diperoleh  ialah  dengan  metode  statistik  deskriptif  yaitu  penyajian  data  dengan  tabel, grafik,  diagram  lingkaran,  piktogram,  perhitungan  modus,  median  mean,  persentase, dan  standar  deviasi.  Populasi  dalam  penelitian  ini  sebanyak  46  instansi.  Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan sampel jenuh. Pengumpulan data dilakukan secara langsung kepada responden di UPZ Pemerintah Provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  manajemen  pengelolaan  zakat  di  UPZ  instansi  Pemerintah Provinsi  Riau  dikatakan  “Sangat  tidak  baik”. Berdasarkan  data  yang  diperolehdari  46 responden  maka  rata-rata  skor  penelitian  sebesar  169  terletak  pada  daerah  sangat tidak setuju.
Kata Kunci: Manajemen, Zakat, UPZ, Profesi
PENDAHULUAN Pemberdayaan  ekonomi  umat  Islam melalui  pelaksanaan  ibadah  zakat  masih banyak  menemui  hambatan  yang bersumber dari kalangan  umat  Islam  itu sendiri.  Kesadaran  pelaksanaan  zakat  di
kalangan umat Islam masih belum diikuti dengan  tingkat  pemahaman  yang memadai  tentang  ibadah zakat ini, khususnya  jika  diperbandingkan  dengan ibadah  wajib  lainnya  seperti  shalat  dan puasa.  Kurangnya pemahaman  tentang
jenis  harta  yang  wajib  zakat  dan mekanisme  pembayaran  yang  ditentukan oleh syariat Islam menyebabkan pelaksanaan ibadah zakat menjadi sangat tergantung  pada  masing-masing  individu. Hal tersebut pada gilirannya mempengaruhi  perkembangan  institusi zakat,  yang  seharusnya  memegang peranan  penting  dalam  pemberdayaan ibadah  zakat  secara  kolektif  agar pelaksanaan ibadah  harta  ini  menjadi lebih efektif dan efisien.
Dalam masalah  zakat,  pemerintah telah  turut  andil    dalam  membuat kebijakan. Ini berwujud dengan dikeluarkannya  Undang-undang  yang berkaitan dengannya, sekaligus berkaitan dengan  pajak.  Undang-undang  tersebut adalah  Undang-undang  No.  23  Tahun 2014  Tentang  Pengelolaan  Zakat  yang didalamnya  menyebut  antara  lain  bahwa pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan BAZ  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  dan LAZ  yang  dibentuk  oleh masyarakat. Dalam  pasal  22  PP  No  14  Tahun  2014 menyebutkan  bahwa Baznas  merupakan lembaga  pemerintah  nonstruktural  yang bersifat  mandiri  dan  bertanggung-jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.
Baznas  yang  berkedudukan  di  Ibu kota negara ini, merupakan lembaga yang berwenang untuk melakukan  tugas pengelolaan  zakat  secara  nasional. Dengan  adanya  lembaga  yang  mengatur harta  zakat  tersebut  dengan  harapan pemerataan bisa dilakukan dan kemiskinan dapat segera diminimalisir.
Berdasarkan penilitian yang dilakukan  PIRAC,  bahwa  potensi  zakat yang  ada  di  Indonesia  dalam  setahun sebesar  dua  puluh  triliun  rupiah.  Ini adalah  sebuah  potensi  yang  luar  biasa besar  sekali.  Dengan  potensi  ini  kita  bisa membuat program-program sosial ekonomi  dalam  rangka  membantu masyarakat dhuafa.
Zakat    adalah    salah  satu    ibadah pokok  dan  termasuk  salah  satu    rukun Islam.  Zakat    difardhukan  di Madinah
pada  bulan Syawal  tahun  kedua  hijriah setelah  kefardhuan  puasa ramadhan dan zakat  fitrah  (Az-Zuhailli,  2011:167). Dalam  kaitan dengan hubungan manusia dengan  Allah    SWT  ( ibadah ),  dan hubungan  manusia  dengan    sesama manusia  ( mu’amalah ),  setiap  muslim harus  memiliki  kesadaran  yang  kuat untuk membayar  zakat fitrah di samping itu  juga  kita  sebagai  muslim  tidak  boleh lupa  juga  untuk  membayar  zakat. Minimnya kesadaran masyarakat terhadap perkara  dalam  menunaikan zakat, maka  akan  berdampak  terhadap penerimaan  zakat.  Hal  yang  patut disyukuri  pada  saat  ini  adalah pertumbuhan    masyarakat  yang  baik, dengan seiring berkembangnya perekonomian  masyarakat,  seharusnya mempunyai dampak terhadap pengumpulan zakat, yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu. Namun, pelaksanaan    zakat  pada  saat  ini  belum berjalan dengan  baik,  karena  disebabkan oleh berbagai macam permasalahan, salah satunya yaitu kurangnya  kesadaran masyarakat dalam  membayar    zakat terutama dalam membayar zakat profesi. Sebagian  masyarakat  hanya  sadar membayar zakat  fitrah dan zakat mal tanpa  mengetahui  secara  mendalam tentang  zakat  mal,  yang bahwa sesungguhnya zakat profesi juga termasuk bagian dari pada zakat mal. Namun, zakat profesi  pada  saat  ini  jarang  ditunaikan oleh  masyarakat  karena  kurangnya sosialisasi peranan dari ilmuwan yang ahli tentang  zakat  dan  lembaga  zakat  seperti: LAZ,  BAZ,  dan  UPZ. Sehingga  mereka menganggap  apabila  membayar  zakat profesi  ini  mereka  mengeluarkan  uang yang  banyak dan  mereka  takut  harta mereka  berkurang  karena  mereka  sudah terbiasa  membayar  zakat fitrah  setiap bulan Ramadhan.  Namun,  sebenarnya zakat  profesi  ini  juga  merupakan  suatu kewajiban  bagi  setiap  muslim  yang mempunyai  harta  yang  sudah  terpenuhi
ketentuan  dan  persyaratan  harta  yang wajib  zakat.  Selain  itu  masih  kurangnya kinerja  anggota    pengumpul  dana  zakat, yang  disebabkan  kurang  maksimalnya kinerja anggota pengumpulan zakat. Oleh sebab  itu, dibutuhkan  sekali  peranan pemerintah  dalam  hal  ini  yang dilaksanakan    oleh  BAZ  setiap  daerah untuk menggerakkan kesadaran masyarakat  untuk  membayar  zakat profesi.
Selain  itu  pelaksanaan  zakat  pada saat  ini  belum  berjalan  dengan  baik, disebabkan  kurangnya  maksimal  kinerja BAZ  yang dibantu  beberapa  UPZ dan dikoordinir  oleh  BAZ  setiap  daerah sehingga mempengaruhi partisipasi masyarakat  untuk  membayar  zakat profesi semakin minim, sebagaimana yang terjadi  pada  BAZ Pemerintahan  Provinsi Riau yang disebabkan oleh beberapa UPZ yang tidak aktif dalam pengumpulan zakat khususnya  zakat  profesi. Berdasarkan data  dari  Kementrian  Agama  Republik Indonesia  bahwa  apabila pengumpulan zakat  dikelola  dengan  baik  maka  akan terkumpul dana zakat sebesar 200 trilyun rupiah.  Sebuah  potensi  keuangan  ummat yang dapat digunakan untuk
mengentaskan kemiskinan.
Data pengumpulan zakat di Provinsi Riau baru pada dataran 3 milyar rupiah. Begitu pula, berdasarkan data penelitian dari BAZNAS bahwa  UPZ  yang  aktif  ada  24  dan  yang tidak  aktif  22  UPZ.  Akan  tetapi  menurut penelitian  Kemenag  Provinsi  Riau  bahwa UPZ yang aktif 11 UPZ.
Data  di atas  menunjukkan  bahwa kurangnya  maksimal  pelaksanaan  kinerja BAZ  yang  ada  di  dalam  memaksimalkan pengumpulan  zakat  di  UPZ  yang  ada seharusnya dengan pesatnya pertumbuhan  yang  ditandai  dengan peningkatan taraf  hidup masyarakat yang dapat dilihat dari perkembangan perekonomian  yang  baik,  peningkatan perekonomian masyarakat tidak dibarengi  dengan  peningkatan dalam membayar zakat khususnya zakat profesi.
Hal tersebut dipengaruhi kurang maksimalnya kinerja BAZ dalam pelaksanaan  pengumpulan  zakat  serta kurangnya kesadaran  masyarakat  untuk membayar zakat profesi.
Berdasarkan uraian  latar  belakang masalah  di  atas  peneliti  tertarik  untuk mengadakan  pengkajian  lebih dalam tentang persoalan menejemen pengelolaan  zakat  di  UPZ    karena  hal  ini menjadi  signifikan  untuk  dikaji  guna mengetahui  sejauhmana  perkembangan zakat  di UPZ  dengan  judul  penelitian Manajemen Pengelolaan Zakat Di UPZ Instansi Pemerintah Provinsi Riau. Supaya  penelitian  ini  lebih  terarah dan  tidak  menyimpang  dari  topik  yang dipersoalkan,  maka  penulis  membatasi penelitian  ini dalam  dua  hal: Pertama : Baznas dalam pengumpulan dana potensi umat tidak hanya terbatas pada zakat tapi juga  termasuk pengumpulan  dana infak, sedekah,  dan  wakaf.  Akan  tetapi sehubungan dengan dana yang dikumpulkan di UPZ Pemerintah Provinsi Riau hanya  sebatas  zakat  profesi,  maka peneliti  membahas  hanya seputar pengelolaan zakat profesi. Kedua ; lembaga pengumpul  zakat  sesungguhnya  dari beberapa  unsur  yaitu  BAZNAS;  LAZ,  UPZ dan  masjid.  Akan  tetapi  dalam  penelitian ini  penulis  hanya  membatasi  mengkaji pengelolaan  zakat di  UPZ Pemerintah Tingkat  1  Provinsi  Riau,  terkait  dengan pembentukan UPZ, pengumpulan, mekanisme  pembayaran  dan  pengelolaan zakat di UPZ pemerintah Provinsi Riau. Berdasarkan latar belakang tersebut di  atas,  maka  dapat  dirumuskan  masalah sebagai  berikut : Bagaimana manajemen pengelolaan  zakat di  UPZ pemerintah Provinsi Riau?. Adapun tujuan yang ingin didapatkan  dari penilitian adalah mengetahui manajemen  pengelolaan zakat di UPZ Pemerintah Provinsi Riau. Adapun  manfaat  yang  diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Secara  ilmiah temuan  penelitian  ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
akademik  dan  keilmuan bagi lembaga amil zakat pada umumnya dan khususnya BAZNAS Provinsi Riau dalam  rangka meningkatkan  pengelolaan  zakat  di  UPZ Pemerintah  Provinsi  Riau;  (2) Secara praktis temuan  penelitian ini diharapkan dapat  dijadikan sarana  evaluasi dan  data bagi pihak lembaga amil zakat atau pihak yang terkait tentang pengelolaan zakat di UPZ  Pemerintah  Provinsi  Riau;  dan  (3) Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan atau  referensi  penelitian berikutnya tentang menejemen  pengelolaan  zakat khususnya zakat profesi  di  UPZ Pemerintah Provinsi Riau.
KONSEP TEORI Hakikat Manajemen Istilah  manajemen (management) telah  diartikan  oleh  berbagai  pihak dengan prespektif yang berbeda, misalnya pengelolaan,  pembinaan,  pengurusan, keterlaksanaan, kepemim-pinan, pemimpin, ketatapengurusan, administrasi,  dan  sebagainya.  Masing- masing  pihak  dalam  memberikan  istilah diwarnai  oleh  latar  belakang  pekerjaan mereka. Meskipun pada kenyataan bahwa istilah  tersebut  memiliki  perbedaan makna. Seperti banyak bidang studi lainnya yang  menyangkut  manusia,  manajemen sulit  didefinisikan.  Dalam  kenyataannya, tidak  ada  definisi  manajemen yang telah diterima  secara  universal. Mary Parker Follet mendefinisikan manajemen sebagai dalam  menyelesaikan  pekerjaan  melalui orang  lain. Definisi  ini  mengandung  arti bahwa  para  manajer  mencapai  tujuan- tujuan organisasi melalui orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin  diperlukan,  atau  berarti  dengan tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri. Pengertian  manajemen  begitu  luas sehingga  dalam  kenyataannya  tidak  ada definisi  yang  digunakan  secara  konsisten oleh semua orang.
Manajemen didefinisikan  sebagai  proses  karena semua  manajer,  tanpa  memperdulikan
kecakapan atau  keterampilan  khusus mereka,  harus  melaksanakan  kegiatan- kegiatan  tertentu  yang  saling  berkaitan untuk  mencapai  tujuan-tujuan  yang mereka inginkan.
Proses tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan  manajemen,  yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,  dan  pengawasan.  Hal  ini menunjukan  bahawa  para  manejer menggunakan  semua  sumber  daya organisasi, keuangan,  peralatan  dan informasi  seperti  halnya  orang  dalam pencapaian  tujuan yang  telah  ditetapkan. Orang (atau sumber daya manusia) adalah sumber  daya  terpenting  bagi  setiap organisasi.  Tetapi  para  manajer  tidak akan  dapat  mencapai  tujuan  secara optimal bila mereka mengabaikan sumber daya atau sumber daya organisasi lainnya.
Hakikat Zakat Secara  etimologis  ( lughat ),  Zakat, dari  kata  “ zaka ”  berarti:  suci,  bersih, tumbuh,  dan  berkah. Allah SWT berfirman:
                                                                                                                                
                                                                                                                   
                   
Artinya  : “ Kalau  bukan  karena  karunia Allah  dan  rahmatnya  kepada kalian, niscaya tidak seorangpun di  antara  kalian  selamanya bersih (dari  perbuatan  dosa). Akan  tetapi  Allah  mensucikan siapa  yang  dikehendakinya,  dan Allah  maha  mendengar  lagi maha  mengetahui.” (Q.S  Al-Nur 24:21) .
Digunakan  kata zaka dengan  arti “mensucikan”,  atau  “membersihkan”, karena  zakat  mengandung  hikmah membersihkan atau mensucikan jiwa dan harta orang yang berzakat.
Dalam  arti  terminologis  (hukum), menurut  Al-Mawardi:  “  Zakat,  adalah harta  tertentu  yang  diberikan  kepada orang  tertentu,  menurut  syarat-syarat tertentu  pula.” Sedangkan  menurut Syaukani:  “Zakat  adalah pemberian sebagian  harta  yang  sudah  mencapai nishab  kepada  orang  fakir  dan  lain- lainnya,  tanpa  ada  halangan  syara’  yang melarang  kita  melakukannya.”(Saleh, 156:157).
Menurut  bahasa  ( lughat ),  zakat berarti: tumbuh, berkembang, kesuburan, atau    bertambah  (HR.  At-Tirmidzi)  atau dapat  pulaberarti  membersihkan  atau mensucikan (Q.S At-taubah: 10). Menurut hukum Islam  (istilah syara’ ), zakat adalah nama  bagi  suatu  pengambilan  tertentu dari  harta  yang  tertentu,  menurut  sifat- sifat  yang  tertentu  dan  untuk  diberikan kepada  golongan  tertentu (Al-Mawardi, 2004:34).
Zakat  dari  segi  etimologi  memiliki beberapa  arti,  antara  lain  ialah “pengembangan”.  Harta  yang  telah diserahkan  zakatnya,  memberi  berkah terhadap  sisa  harta  sehingga  secara kualitatif  lebih  bernilai  guna  meskipun secara kuantitatif berkurang, sebagaimana  diisyaratkan  dalam  firman Allah SWT:
                                                          
                
Artinya  : “ Allah  memusnahkan  riba  dan menyuburkan  sadaqoh” (Q.S Al- Baqarah, 2:276). Dalam  terminologi  fiqh,  secara umum zakat didefenisikan sebagai bagian tertentu  dari  harta  kekayaan  yang diwajibkan  Allah  SWT  untuk  sejumlah
orang  yang  menerimanya.  Mahmud Syaltut,  seorang  ulama kontemporer  dari Mesir, mendefenisi-kannya sebagai ibadah kebendaan  yang  diwajibkan  oleh  Allah SWT  agar  orang  kaya  menolong  yang miskin  berupa  sesuatu  yang  dapat menutupi kebutuhan pokoknya. Pengertian  ini  sejalan  dengan yang dirumuskan  oleh  Yusuf  Qardhawi  yang mengatakan  bahwa  zakat    adalah ibadah maliyah yang  diperuntukkan  memenuhi kebutuhan  pokok  orang-orang  yang membutuhkan (miskin).
Adapun  zakat  menurut  terminologi syariat  adalah  bagian  (harta)  yang  telah ditentukan,  dari  harta  tertentu,  pada waktu  tertentu,  dan  dibagikan  kepada golongan orang-orang tertentu. Bagian  dari  harta  yang dikeluarkan dinamakan  “ zakat ” ini,  selain  dapat menambah  dan  memperbanyak  harta dapat  juga mencegah  malapetaka  (yang mungkin  menimpa  harta  tersebut), sebagaimana Allah SWT berfirman:
                                                             
                                                        

Artinya: “Ambillah  zakat  dari  sebagian harta  mereka,  dengan  zakat  itu kamu membersihkan dan mensucikan  mereka.” (QS.At- Taubah 9:103).
Perundang-undangan Zakat Pada  tanggal  23  September  1999 telah  keluar  Undang-undang  Republik Indonesia  No.38  Tahun  1999  tentang Pengelolaan  Zakat. Untuk  melaksanakan undang-undang tersebut elah dikeluarkan Keputusan  Menteri  Agama  Republik Indonesia No. 581 tahun 1999, yang mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 1999. Sebelum  keluarnya  undang-undang di  atas,  di  Indonesia  sejak  masa
penjajahan  sampai  masa  kemerdekaan, telah  ada  perundang-undangan  yang berhubungan dengan pengaturan masalah zakat.  Perundang-undangan itu  adalah sebagai  berikut: (1) Bijblad  Nomor  2 tahun  1893  tanggal  4  Agustus  1893;  (2) Bijblad Nomor 6200  tanggal 28 Februari 1905;  (3) Surat  Edaran  Kementerian
Agama Republik Indonesia Nomor.A/VII/1736 7 tanggal 8 Desember
1951;  (4) RUU  Zakat  Tahun  1967 (Tidak sampai diundangkan, pen.); (5) Peraturan Menteri  Agama  R.I  Nomor  4  Tahun  1968 jo  Intruksi  Menteri  Agama  R.I  No.  16  Th. 1968;  (6) Intruksi  Menteri  Agama Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun 1989  tanggal  12  Desember  1989;  (7) Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri R.I  dan  Menteri  Agama  R.I  No.  29  Tahun 1991/  47  Tahun  1991,  tanggal  19  Maret 1991; (8) Intruksi Menteri Agama R.I No. 5  tahun  1991  tanggal  18  Oktober  1991; dan  (9) Intruksi  Menteri  Dalam  Negeri No.7 Tahun 1998.
Dengan  berlakunya  Undang-undang R.I  No.  38  Tahun  1999,  kedudukan perundang-undangan  sebelumnya  masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan  dan/atau  belum  diganti dengan  peraturan  yang  baru  berdasar undang-undang ini (pasal 24). (Suparman Usman, 2002:163-164).
Ketentuan Tentang Syarat Zakat Rukun  adalah  unsur-unsur  yang terdapat  dalam  pelaksanaan  zakat,  yaitu: (1) Orang  yang  berzakat  ( muzaki ); (2) Harta  yang  dikenakan  zakat,  dan (3) Orang yang menerima zakat ( mustahik ). Syarat zakat adalah segala ketentuan yang  harus  dipenuhi  dalam  ketiga  unsur tersebut.  Syarat  ini  digali  dan  dijelaskan dari  hadis-hadis  Nabi  SAW.  Secara  rinci sebagai  berikut: Pertama, syarat  orang yang berzakat ( muzaki ), adalah: (a) Islam,
(b) akil-balig , dan (c) memiliki harta yang telah  memenuhi  syarat. Kedua, syarat harta  yang  dizakatkan  adalah:  (a)  harta
yang  baik  ( halal ),  (b)  harta  tersebut dimiliki  sepenuhnya  oleh  orang  yang berzakat,  dan  (c)  telah  mencapai nishab (jumlah  tertentu),  serta  (d)  telah tersimpan  selama  satu  tahun  ( haul ),  dan Ketiga, syarat  orang  yang berhak menerima zakat ( mustahik ) tertera dalam firman Allah SWT berikut ini:
                                                                                                                                                                                 
                  
Artinya  : “ Sesungguhnya  zakat-zakai  itu, hanyalah  untuk  orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus  zakat,  para muallaf  yang  dibujuk  hatinya, untuk  (memerdeka-kan)  budak, orang-orang  yang  berhutang, untuk  jalan  Allah  dan  untuk mereka  yang  sedang  perjalanan, sebagai  sesuatu  ketetapan  yang diwajibkan  Allah,  dan  Allah maha  mengetahui  lagi  maha bijaksana .” (Q.S Al-Taubah 9:60).
Orang-orang  yang Berhak  (mustahik) Menerima Zakat
Berdasarkan surat Al-Taubah ayat ke-60,  ada  delapan  kelompok  ( asnaf ) orang  yang  dinyatakan  berhak  mendapat zakat ( mustahik ), yakni: (a) Orang Fakir. Orang  fakir  adalah  orang  yang  tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kefakiran seseorang ini disebabkan karena ketidakmampuannya  untuk  mencari nafkah,  baik  karena  kecatatan  fisik maupun karena  telah  usia  uzur  (jompo); (b) Orang Miskin. Berbeda dengan orang fakir,  orang  miskin  adalah  orang  yang tidak  memiliki  harta  untuk  memenuhi kebutuhan  pokoknya,  namun  ia  mampu
berusaha  untuk  mencari  nafkah. Hanya saja,  penghasilannya  tidak  mencukupi kebutuhan  sendiri  atau/dan  kehidupan keluarganya; (c) Amil. Amil adalah orang atau  orang-orang  yang  mendapat  tugas tugas  untuk  mengurus  zakat,  mulai  dari pengumpulan, penerimaan, pendistribusian, bahkan sampai pemberdayaaannya;  (d) Muallaf. Secara leksikal, muallaf berarti:  orang-orang yang dijinakkan hatinya agar tetap berada dalam  keislamannnya.  Artinya,  ia memerlukan  masa  yang  cukup  untuk memantapkan  keyakinan-nya  dalam agama yang baru dianutnya. Untuk itu, ia membutuhkan  sumbangan  dana  tertentu;
(e) Gharim. Gharim adalah  orang-orang yang  terlilit  hutang.Ia  tidak  dapat  keluar dari  lilitan  hutangnya,  kecuali  dengan bantuan  zakat;  (f) Fisabilillah. Secara harfiah, kata sabilillah , berarti: jalan Allah. Bila  dihubungkan  dengan  kata fi ,  maka yang  dimaksud  dengan fisabilillah adalah kelompok yang melakukan kegiatan untuk kepentingan menegakkan agama Allah. Di saat  perang, sabilillah berarti  perang melawan  musuh  islam.  Sedangkan dalam keadaan  damai, sabilillah berarti  usaha untuk  kepentingan  menegakkan  agama Allah;  dan  (g) Ibnusabil. Secara  harfiah, kata ibnu  sabil ,  berarti:  anak  jalanan. Namun,  yang  dimaksud  disini  adalah orang-orang  yang  kehabisan  bekal  dalam perjalanan, kecuali dengan bantuan zakat ini (Saleh, 2008: 159-163).
Hakikat Zakat Profesi Zakat adalah sedekah  wajib. Secara harfiah berarti  bersuci.  Besarnya  zakat adalah persentase pas (2,5%) yang harus dibayar  atas  semua  kekayaan  bernilai yang  ada  di  tangan  seseorang selama setahun penuh. Zakat harus dibayar setiap tahun  demi  manfaat  bagi  orang-orang fakir  dan  miskin  dalam  masyarakat muslim. Zakat merupakan suatu kewajiban, mengingat ia merupakan salah satu  rukun Islam  dan  menjadi  sarana ekonomi yang penting dalam menegakkan
keadilan,  kesejahteraan  dan  keamanan sosial dalam masyarakat dan pemerintahan muslim.(Zaqi, 2007:150). Dalam kamus besar bahasa Indonensia,  profesi  adalah  bidang pekerjaan  yang  dilandasi  pendidikan keahlian  (keterampilan,  kejuruan,  dsb) (Kamus  besar bahasa  Indonesia  pusat bahasa, 2008:1104).
Pendapatan  profesi  adalah  buah hasil  kerja  menguras  otak  dan  keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Contoh dari pendapatan kerja profesi adalah: gaji, upah,  insentif,  atau  nama  lainnya disesuaikan  dengan  jenis  profesi  yang dikerjakan  baik  itu  pekerjaan  yang mengandalkan  kemampuan  otak  atau kemampuan  fisik  lainnya  dan  bahkan kedua-duanya.  Dari  uraian  diatas  tadi, dapat dikategorikan sejumlah pendapatan yang  termasuk dalam  kategori  zakat profesi, seperti: (1) Pendapatan dari hasil kerja  pada  sebuah  instansi,  baik pemerintah  (Pegawai  Negeri  Sipil  ), maupun  swasta  (perusahaan  Swasta). Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan  seperti  ini  biasanya  bersifat aktif  atau  dengan  kata  lain  relatif  ada pemasukan/pendapatan  pasti  dengan jumlah yang  relatif  sama  diterima  secara periodik  (biasanya  per  bulan);  dan  (2) Pendapatan  dari  hasil  kerja  profesional pada  bidang  pendidikan,  keterampilan, dan  kejuruan  tertentu,  dimana si  pekerja mengandalkan  kemampuan/  keteram- pilan  pribadinya,  seperti:  Dokter, pengacara, tukang cukur, artis, perancang busana,  tukang  jahit,  presenter,  musisi, dan  sebagainya.  Pendapatan  yang dihasilkan  dari  pekerjaan  seperti  ini biasanya  bersifat  pasif,  tidak  ada ketentuan  pasti  penerimaan  pendapatan pada setiap  periode  tertentu (Mufraini, 2006:78-79).
Pendapatan  dibagikan  kepada  dua kategori. Pertama, pendapatan penggajian dan  upahan,  pendapatan  professional, pendapatan  dari  pada  persewaan  dan pajakan,  dan  pendapatan  dari  pada
pelaburan.  Kedua,  pendapatan dari  pada perkilangan,  pendapatan  dari  pada pembangunan tanah, dan pendapatan dari pada  perniagaan. (Ismail  dan Tahir, 2006:277). Zakat profesi  atau  jasa  disebut sebagai zakatu kasbil amali, artinya zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha atau profesi pendapatan  jasa. Istilah  profesi, disebut  sebagai profession dalam  bahasa Inggris, diartikan sebagai suatu pekerjaan tetap  dengan  keahlian  tertentu,  yang dapat menghasilkan gaji, honor, upah atau imbalan.
Zakat  Profesi  adalah  zakat  atas penghasilan  sebagai imbalan  dari pekerjaan  atau  jasa  yang  dilakukannya. Misalnya  seorang  karyawan  menerima gaji,  upah,  bonus,  hadiah,  insentif,  dan sebagainya. Seorang  dokter,  seorang pengacara,  seorang  akuntan  menerima honor,  seorang  perantara  menerima komisi, dan lain-lainnya (Am, 1994:436).
Ketentuan Hukum Zakat Profesi Zakat profesi  adalah  zakat  yang dikeluarkan  dari  penghasilan  profesi  bila telah  mencapai  nisab  zakat. Profesi dimaksud  mencakup,  profesi  sebagai pegawai negeri, swasta, dan wiraswasta. Di  dalam  menetapkan  harta  obyek zakat, al-Qur’an dan sunnah menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan tafsil dan pendekatan ijmal . Pendekatan tafsil adalah pendekatan rinci  harta-harta  yang  harus  dikeluarkan zakatnya, seperti hewan ternak, emas dan perak,  perdagangan,  barang  tambang, hasil  pertanian  dan  rikaz  atau  barang temuan. Pendekatan ijmal adalah pernyataan al-Qur’an bahwa  zakat  diambil dari harta yang  dimiliki  dan  dari  setiap  hasil  usaha yang baik dan halal. Allah SWT berfirman:
                                                             
                                                         
Artinya: “Ambilah  zakat  dari  sebagian harta  mereka,  dengan  zakat  itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesu- ngguhnya do’a kamu itu menjadi ketentraman  jiwa  bagi  mereka.
Dan Allah maha mendengar lagi maha  mengetahui.” (Q.S. Al- Taubah, 9 :103).
Zakat  profesi  hukumnya  wajib  bagi penghasilan  bersih  dari  seseorang  yang telah  mendapatkan  gaji,  honor  atau  upah yang telah memenuhi sekurang- kurangnya  satu  nisab.  Allah  SWT berfirman:
                                                                
                                                                                                                                                            Artinya: “ Hai  orang-orang  yang  beriman, nafkahkanlah  (di  jalan  Allah) sebagian  dari  hasil  usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa  yang  Kami  keluarkan  dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu  kamu  menafkahkan  dari padanya,  Padahal  kamu  sendiri tidak mau mengambilnya melainkan  dengan  memicingkan mata terhadapnya.
dan ketahuilah,  bahwa  Allah  Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS.Al- Baqarah, 2: 267). Dari makna yang terkandung dalam ayat ini, maka Fuqaha (Ahli Hukum Islam)
menetapkan
adanya kewajiban mengeluarkan. Zakat  profesi,  yang  digali dari  kata Minthoyyibatu  Maa  kasabtum. Diartikan sebagai penghasi-lan dan usaha profesi atau  dari  hasil  jasa  seseorang (Mahjuddin, 2012:304).

## Nisab Zakat Profesi
Nisab  adalah  ukuran  atau  batasan. Dalam kamus bahasa Indonesia kontemporer  disebutkan  bahwa nisab adalah  jumlah  harta  benda  minimal  yang dikenakan zakat.
Paling tidak ada kemungkinan sebagai dasar  perhitungan  nisab  tersebut. Pertama,  disamakan  dengan  zakat  emas dan  perak,  yaitu  93,6  gram  emas. Sedangkan kemungkinqan kedua, disamakan  dengan  zakat  hasil  pertanian, yaitu wasq (sekitar 750 kg beras). Zakat  yang  harus  dikeluarkan  saat diterimanya  penghasilan  profesi  itu sebesar  5  atau  10  persen  sesuai  dengan biaya  yang  dikeluarkan. Beragamnya profesi  membuat  kedua  macam  standar tersebut  seringkali  digunakan  untuk menentukan nisab zakat profesi. Tentunya tergantung  pada  jenis  profesi  itu  sendiri. Untuk  keahlian  seperti  dokter  spesialis, pengacara, arsitek maupun pejabat tinggi negara nisab nya disamakan dengan zakat hasil  pertanian,  yakni  nilainya  sebesar 750 kg beras.
Zakat  dikalangan  professional  di lembaga  pemerintah  atau pun  peru- sahaan  swasta  yang  tak  mencapai nisab pertanian,  zakatnya  disamakan  dengan zakat  emas  dan  perak  yaitu  93,6  yang besarnya  2,5  persen.  Setelah  dikurangi biaya pokok untuk diri dan keluarganya.
Cara penghitungan Zakat Profesi Cara  mengeluarkan  zakat,  yaitu sesudah  dihitung  dengan  sempurna  dan telah siap dikeluarkan zakatnya, hendaklah meneguhkan hati dengan tulus ikhlas  bahwasanya  mengeluarkan  zakat harta  benda  adalah  semata-semata karena perintah  Allah  ta’ala.  Kemudian
mengharap  rahmatnya  yang    berlipat ganda  serta  bersyukur  kepadanya kemudian  niat  dengan ucapan: “saya mengeluarkan sadaqoh wajib  atas  diri saya (zakat karena Allah )”. Dasar-dasar  perhitungan  zakat profesi: (a) Menentukan  akhir  tahun ( haul );  (b)
Mengumpulkan  semua gaji/honor  dari  profesi muzakki ;  (c) Memotong  kewajiban-kewajiban  yang harus  dikeluarkan  seperti nafkah danhutang  yang  telah  jatuh  tempo,cicilan kredit; dan (d) Nisab dihitung berdasarkan  harga  emas  pada  hari  wajib zakat. Zakat  profesi  adalah  2,5  %  untuk haul yang  memakai  tahun hijriah dan 2,275  untuk haul yang  menggunakan tahun  masehi. Contoh  cara  perhitungan zakat  profesi  Ibrahim  adalah  seorang dosen  PTN  golongan  IV/b  dengan  masa kerja  20  tahun.  Keluarga  terdiri dari suami istri dan tiga anak.
1) Penghasilan setiap bulan : a. Gaji resmi dari PTN Rp. 400.000,- b. Honorarium dari PTN Rp. 25.000,- c. Honorarium dari PTS lain Rp.   225.000,- d. Honorarium lain-lain Rp. 50.000,- Jumlah Rp.  700.000,- 2) Pengeluaran setiap bulan: a. Keperluan hidup pokok Rp. 600.000,- b. Angsuran kredit mobil Rp. 75.000,- c. Dan lain-lain Rp.  75.000,- Jumlah Rp. 450.000,- Penerimaan   : Rp. 700.000,- Pengeluaran : Rp. 450.000,- Sisa              : Rp. 250.000,-
Sistem penghitungannya : Rp. 250.000,- x 12 = Rp.  3.000.000,- di  keluarkan  zakatnya sebanyak  2,5  %  =  Rp.  75.000,-. (Arifuddin, 2008:39-41).

## Tabel 1
Contoh Tabel Zakat Profesi Sistem Perhitungan Bulanan (Versi Baznas)
No Uraian Jumlah Satuan* Jumlah* 1. Total gaji pokok bulanan 45.000.000 Total  pemasukan  tambahan  (tunjangan,  bonus, lembur,dll) Total pemasukan 50.000.000 2. Angsuran Hutang Bulanan 12.000.000 Pengeluaran lain Seperti pajak 4.000.000 Pelunasan kredit berjangka 10.000.000 Total Pengeluaran 26.000.000 Pendapatan bersih ( Total 1 – total 2) 24.000.000 Sistem  penghitungan  nisab  zakat  profesi  yang dijadikan  pedoman  oleh  BAZNAS  adalah  senilai harga  524  kg  beras,  dengan  dalil  diqiyaskan kepada  nisab  pertanian  sebesar  652  kg  gabah. Sedangkan  pengeluaran  zakat diqiyaskan  dengan emas dan perak sebesar 2,5% 6000 x  524 Kg** 3.144.000 Zakat yang harus dikeluarkan = Pendapatan bersih x 2,5% = 24.000.000 x 2.5% 600.0000
*Jumlah Satuan dan Jumlah dalam Rupiah (Rp). **Dengan asumsi harga beras per 1 kg adalah Rp. 6.000,-.
Zakat  gaji,  upah,  honorium  dan lainnya  serta  pendapatan  kerja  profesi tidak  wajib  dikeluarkan  zakatnya  kecuali telah  melampaui  batas  ketentuan  nisab. Karena pendapatan bersih melebihi nisab maka wajib dizakati (Uqaily, 2010:167).
Para  ahli  fikih kontemporer berpendapat  bahwa  nisab  zakat  profesi di- qiyas -kan  ( analogikan )  dengan nisab kategori asset wajib zakat keuangan yaitu 85 gram emas atau 200 dirham perak dan dengan  syarat  kepemilikannya  telah spesialis  melalui  kesempurnaaan  masa haul .  Sedangkan  untuk  pendapatan  dari hasil  kerja  profesi  ( pasif  income )  para fuqaha  berpendapat nisab zakat  hasil perkebenunan dan pertanian yaitu 750 kg beras  (5 sha’ )  dari  benih  hasil  pertanian dan  dalam  hal  ini  tidak  disyariatkan kepemilikan satu tahun (tidak memerlukan  masa haul ).    Hanya  saja setelah  keluarnya  UU  Nomor  17  Tahun 2000  yang  diberlakukan  mulai  Tahun 2001  tentang  Perubahan  Ketiga  atas  UU Nomor  7  Tahun  1983  tentang  Pajak Penghasilan  (Pasal  4  Ayat  3),  maka
kewajibannya  zakat  dari  penghasilan professional  jenis  ini  harus  dikalikan sebesar  2.5  %  sebagai  tarif  untuk  setiap akhir  masa  haul.  Hal  ini  dikarenakan  UU tersebut tidak secara jelas mendefinisikan penghasilan  dari  asset  wajib  zakat  yang dimaksud. (Mufraini, 2006:80-81).

## Pengumpulan Zakat melalui BAZ
Cara  pengumpulan  zakat  diatur berikut  (pasal  12,  13,  14  undang-undang jo pasal 26 KMA): (a) Pengumpulan zakat dilakukan  oleh  Badan  Amil  Zakat  dengan cara  menerima  atau  mengambil  dari muzakki,  atas  dasar  pemberitahuan  dari muzakki;  (b) Muzakki  melakukan penghitungan  sendiri  hartanya  dan kewajiban  zakatnya,  berdasarkan  hukum agama;  (c) Badan  Amil  Zakat  dapat memberikan  bantuan  kepada  muzakki untuk  menghitung  zakatnya;  (d) Zakat yang  dibayarkan  kepada  Badan  Amil Zakat  atau  Lembaga  Amil  Zakat dikurangkan  dari  laba/pen-dapatan  sisa kena  pajak  dari  wajib  pajak  yang
bersangkutan sesuai peraturan-peraturan yang  berlaku;  dan  (e) Pembayaran  zakat dapat  dilakukan  kepada  unit  pengumpul zakat  pada  BAZ  Nasional,  BAZ kabupaten/kota,  BAZ  kecamatan  secara langsung, atau  melalui  rekening  pada bank (Usman, 2002:173).
Lingkup kewenangan pengum-pulan zakat  oleh  Badan  Amil  Zakat  adalah sebagai  berikut  (pasal  25  KMA): (a) BAZ Nasional  mengumpulkan  zakat  dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat, swasta nasional dan luar  negeri;  (b) BAZ  Propinsi mengumpulkan  zakat  dari  muzakki  pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan dan dinas daerah propinsi;  (c) BAZ  kabupaten/kota mengumpul-kan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan, dan dinas daerah kabupaten/kota;  dan  (d) BAZ  kecamatan mengumpulkan  zakat  dari  muzakki  pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan kecil dan pedagang  serta  pengusaha  di  pasar (Usman, 2002:173).
Penelitian tentang  zakat sudah banyak  dikaji  akan  tetapi  masih  jarang yang  membahas  tentang manajemen pengelolan  zakat  di UPZ  tingkat  Provinsi Riau. Namun  ada penelitian yang mengangkat tema  yang  relevan  yaitu Pertama , Rina  Yatimatul  Faizah  (2012) dan  Moh. Hamrozi  (2007)  yang  berjudul “Pelaksanaan  dan  pengelolaan  Zakat Profesi  dalam  Tinjauan  Fiqih  dan Perundang-undangan  di  Indonesia  dan Implementasi Zakat Profesi di Universitas Muhamadiyah Malang”.
Kedua , Marina  Zulfa  (2009)  yang berjudul  “Stategi  Pengumpulan  Dana Zakat pada  Badan  Amil  Zakat  Kecamatan Pekanbaru Kota di Pekanbaru". Penelitian ini  ditulis  untuk  mengetahui  variabel pelaksanaan  sosialisasi  zakat  terlaksana pada kategori baik.
Ketiga , Susmawanti  (2009)  yang berjudul  “Manfaat  Dana  Zakat,  Infaq,  dan
Sedekah Melalui  Pembiayaan  Al-Qurdhu Hasan  pada  Kaum  Duafa’ BMT  Al-Amin Pekanbaru”. Keempat , Don  Safri  (2012)  yang berjudul  “Peranan  Badan  Amil  Zakat Daerah  (BAZDA)  terhadap  Pemberda- yaan  Ekonomi  Usaha  Mikro (Studi  Kasus pada BAZDA Kab Kampar), dan penelitian lainnya.
Sedangkan  dalam  penelitian  ini penulis  ingin  meneliti manajemen pengelolaan zakat di Unit  Pengumpulan Zakat (UPZ) instansi Pemerintah Provinsi Riau,  yang  memiliki perbedaan  dengan penelitian terdahulu, selain objek, tempat dan waktu yang diteliti juga berbeda.

## METODE
Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat  deskriptif  kualitatif  yaitu penelitian  yang  mengungkap  fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang  terjadi  saat  penelitian  berjalan  dan menyuguhkan  apa  adanya. Penelitian deskriptif  kualitatif  menafsirkan  dan menuturkan  data  yang  bersangkutan dengan  situasi  yang  terjadi, khususnya kondisi  pengelolaan  zakat  di  UPZ Pemerintah Provinsi Riau. Penelitian    ini  dilakukan  di Unit Pengumpulan  Zakat  (UPZ) Pemerintah Provinsi  Riau  yaitu  di 46  kantor Instansi/Badan  bersangkutan  dengan alamat lokasi (terlampir). Waktu pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan selama lebih kurang  (enam) bulan, yaitu terhitung  sejak  bulan Mei 2016  sampai dengan Oktober 2016.
Adapun subjek penelitian ini adalah pihak  manajemen  yang  menangani pengelolaan  zakat  profesi. Di  UPZ Pemerintah  Provinsi  Riau. Sedangkan objek  penelitian  ini  adalah manajemen Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau. Adapun UPZ baik yang aktif maupun tidak aktif pada tahun 2013 yang terdaftar pada BAZ Provinsi Riau, yakni: (1) BADAN INFOKOM  DAN  KESBANG;  (2) BADAN
PENGAWAS; (3) BADAN PENG.DATA DAN ELEKTRONIK; (4) BADAN PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI; (5) BIRO HUMAS SETDA; (6) DINAS  KESEHATAN;  (7) DINAS PENDAPATAN; (8) DINAS PERHUBUNGAN; (9) DINAS PERKEBUNAN; (10) DINAS PERTAMBANGAN  DAN  ENERGY;  (11)
DINAS  PERTANIAN DAN  PETERNAKAN; (12) DISPORA  PROVINSI  RIAU; (13) DINAS PARAWISATA  DAN  EKONOMI KREATIF;  (14) DPRD  PROVINSI  RIAU; (15) KANTOR  WILAYAH  BPN;  (16) KANWIL  DIRJEN  PAJAK  SUMBAGTENG; (17) KANWIL  HUKUM  DAN  HAM;  (18) KEJAKSAAN  TINGGI  RIAU;  (19) BIRO SETDA  PROPINSI  RIAU;  (20) BADAN KESBANGPOL;  (21) DINAS  KEHUTANAN; (22) PENGADILAN  TINGGI  AGAMA PEKANBARU;  (23) DINAS  PERIKANAN
DAN
KELAUTAN;
(24) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN; (25) BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN  DAERAH;  (26) DINAS SOSIAL;  (27) BKKBN;  (28) DINAS PEKERJAAN UMUM; (30) DINAS KOPERASI; (31) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI; (32) SEKRETARIAT  MESJID AGUNG AN-NUR; (33) KEMENAG PROVINSI  RIAU;  (34) RSUD  ARIFIN AHMAD; (35) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI;
(36)
DINAS
PENYULUHAN PROVINSI RIAU; (37) YLPI UIR;  (38) UIN  SUSQA  RIAU;  (39) BAPELKES  PROVINSI  RIAU;  (40) BADAN EKOREGION  PROVINSI  RIAU;  (41) PT. ANGKASA  PURA  II  PEKANBARU;  (42) TASPEN;  (43) BANK  RIAU  KEPRI;  (44) DINAS  PENDIDIKAN;  (45) BP2M;  (46) INSPEKTORAT  Pemprov  Riau;  dan  (47) Badan Pemberdayaan Perempuan
Pemprov Riau (BAZ Pemrov RIAU, 2013).
Populasi dalam penelitian adalah 46 pengelola/staf yang  bertanggung  jawab terhadap  pengelolaan  zakat di  UPZ Pemerintah Provinsi  Riau. Sampel  yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sampel  jenuh, yaitu
penentuan  sampel  yang  semua  anggota populasi  digunakan  sebagai  sampel (Saebeni, 2008:168). Sampel  yang dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah pihak  manajemen  yang  menangani pengelolaan zakat di UPZ.
Penelitian  ini menggunakan  data primer  dan  sekunder  yang  dikum-pulkan untuk  mencapai  tujuan  penelitian. Menurut pendapat
Muhammad
(2008:103-105),  sumber  data  sebagai berikut: (a) Data  Primer,  yaitu  yang diperoleh peneliti dari sumber asli, dalam hal ini  proses  pengumpulan  data  yang diambil dari sampel atau objek penelitian. Data primer yang dimaksud disini adalah keterangan atau jawaban dari pihak yang menangani  pengelolaan  zakat;  (b) Data Sekunder,  yaitu  data  yang  diantaranya diperoleh  dari  bacaan  literatur yang berkaitan  dengan  masalah  yang  diteliti. Data  sekunder  dapat juga  berupa  bukti, dokumen,  catatan  atau  laporan  historis baik yang dipublikasikan, buku-buku teks literatur mengenai manajemen pengelolaan zakat. Teknik pengumpulan data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (a) Interview (wawancara). Dalam penyusunan  penilitian ini,  wawancara dilakukan dengan pihak manajemen yang menangani pengelolaan zakat profesi; (b) Dokumentasi. Metode dokumentasi digunakan  sebagai  pelengkap  guna memperoleh data sebagai bahan informasi yang berupa latar belakang BAZ, produk-produk  yang  dimiliki,  daftar pembayar  zakat  profesi serta  data  lain yang  mendukung;  dan  (c) Studi Kepustakaan,  yaitu  pengumpulan data dengan membaca  buku,  mencari  literatur dan  laporan-laporan  yang  berhubungan dengan penelitian (Sugiyono, 2012:410).
Adapun  tahap-tahap  pengolahan data dalam  penelitian  ini dilakukan sebagai  berikut: (a) Penyunting  ( editing ), yaitu  mengoreksi  data  penelitian  yang telah dikumpulkan;  (b) Pengkodean (coding ),  yaitu  dengan  cara  memberi
tanda,  kode  atau  tanda  yang  lainnya terhadap  data  yang  dikategorikan sama dalam  proses  ini,  penulis  memberikan kode atau tanda terhadap data yang telah terkumpul  dan dicek  sesuai  dengan penelitian; dan (c) Pentabulasi (Tabulating), yaitu  menyusun  hasil  dari angket  tentang  penilitian  dimaksud, kemudian dituangkan dalam bentuk tabel. Penelitian  ini  menggunakan  analisis deskriptif  kualitatif. Menurut  Arief Furchan  (1992:21)  bahwa  metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan,  dan  prilaku  yang  dapat  diamati dari  orang-orang  (subjek)  itu  sendiri. Dalam penelitian kualitatif, segala sesuatu yang  akan  dicari  dalam  objek  penelitian belum  jelas  dan  belum  pasti  masalahnya (Beni Ahmad Saebeni, 2018:184). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa analisis deskriptif  ini  untuk  mengurai  hasil penelitian yang kemudian dinterpretasikan  berdasarkan  teori  yang telah  disusun. Hal  ini  digunakan  untuk mengetahui seberapa besar Implementasi Zakat  Profesi  di  UPZ  Instansi  Tingkat  I Provinsi Riau.

## HASIL
Gambaran  Umum dan Sejarah Singkat BAZNAS Provinsi Riau
Lembaga  resmi  yang  bertugas mengelola  zakat,  infak  dan  sodaqoh  di Provinsi  Riau  pertama  kali  dibentuk dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat
1 Riau Nomor Kpts.532/XII/1987 dan Nomor
Kpts.533/XII/1987  Tanggal  12  Desember Bazis maal  atau  disingkat  BAZISMAL Provinsi Riau.
Pada  tahun  1991  keluar  keputusan bersama  Menteri Dalam  Negeri dan Menteri Agama RI Nomor 29 tahun  1991 dan  Nomor  47  tahun  1991  tentang Pembinaan  Zakat.  Atas  dasar  keputusan bersama tersebut, maka Gubernur Kepala Daerah  Tingkat 1  Riau  mengeluarkan surat keputusan nomer Kpts. 657/X/1992
tanggal  8  Oktober  1992  tentang Pengangkatan Pengurus  Badan  Amil Zakat, Infak dan Sadaqoh (BAZIS) Provinsi Riau Periode tahun 1992-1997. Setelah  berakhir  masa  kerja pengurus  BAZIS  Provinsi  Riau  Periode tahun  1992-1997  dilanjutkan  oleh pengurus BAZIS Riau Periode tahun 1998- 2003  yang  ditetapkan dengan  keputusan Gubernur Riau Nomer Kpts. 585/XII/1998 tanggal 17 Desember 1998. Namun  pada  tahun  1999  disahkan berlakunya  undang-undang  nomer  38 tahun  1999  tentang  pengelolaan  zakat. Atas  dasar  itu  pula  kepengurusan  BAZIS Provinsi  Riau  menyesuaikan  dengan maksud  undang-undang  tersebut,  maka nama  BAZIS  Provinsi  Riau  berubah menjadi Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Riau.  Untuk  pertama  kali  kepengurusan BAZ  Provinsi  Riau  mengacu  pada  UU No.38  tahun  1999  adalah kepengurusan BAZ  Provinsi  Riau  Periode  2000-2003 dengan  keputusan  Gubernur  Riau  nomer Kpts.
263/VI/2000. Selanjutnya kepenguru-san  BAZ  Provinsi  Riau  dari periode ke periode tetap mengacu kepada UU No.38 tahun 1999.
Adapun  visi  BAZ  provinsi  Riau adalah:  “Terwujudnya Badan  Amil  Zakat Provinsi  Riau  sebagai  lembaga  sosial masyarakat  yang  bersifat  mandiri,  yang dikelola  dengan  manajemen  modern  dan tranparan yang dipercaya oleh masyarakat  dalam  rangka  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  sebagai  wujud partisipasi umat Islam dalam pembangunan  nasional” . Sedangkan  misi BAZ  provinsi  Riau  adalah:  “ (1) Meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia  pengelola  zakat,  infaq  dan shadaqah; (2) Meningkatkan pemberdayaan  organisasi  Badan  Amil Zakat Propinsi Riau, daerah kabupaten/kota,  Kecamatan  dan  unit pengumpulan zakat
di instansi/perusahaan; (3) Penyuluhan tentang  kewajiban  ZIS  kepada  Muzaki; dan  (4) Memanfaatkan  dana  zakat  infaq
dan  shadaqah  dalam  rangka  peningkatan kesejahteraan masyarakat
dan memotivasi  para  mustahiq  berubah menjadi muzaki.”
Data Responden Dalam  melakukan  penelitian  ini penulis  telah  mengumpulkan  angket penelitian  yang  telah  disebarkan  kepada 46 UPZ dan memakai sampel jenuh. Dalam penyajiannya  penulis  akan  menyajikan seluruh  identitas  responden  tersebut. Jumlah responden UPZ  Pekanbaru berdasarkan jenis kelamin pria berjumlah 26  responden  (56%),  dan  responden berdasarkan  jenis  kelamin  wanita berjumlah 20 responden (44%).
Berdasarkan data umur responden, jumlah  responden  yang  berusia  17-29 tahun  berjumlah  1  (2%),  jumlah responden  yang  berusia  30-39  tahun berjumlah  5  (10%),  jumlah  responden yang  berusia  40-49  tahun  berjumlah  20 (44%),  dan  yang  berusia  50-80  Tahun berjumlah 20 orang atau (44%). Berdasarkan  data  pendidikan terakhir  responden,  diketahui bahwa jumlah  responden di UPZ  Provinsi Riau berdasarkan pendidikan  terakhir  jumlah tingkat  SD  tidak  ada,  Jumlah  tingkat  SMP
tidak ada, jumlah tingkat SMA sebanyak 3 (6%),  jumlah  tingkat  Akademi/Diploma sebanyak  3  (6%),  jumlah  tingkat  Sarjana sebanyak  30  (66%),  jumlah  tingkat Pascasarjana sebanyak 10 (22%).
Manajemen  Zakat  Profesi  di  UPZ Pemerintah Provinsi Riau
Hasil penelitian
mengenai Manajemen Zakat  Profesi  di  UPZ Pemerintah  Provinsi  Riau. Berikut  ini dijelaskan
berdasarkan tanggapan responden  tentang  Manajemen Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau. Penelitian  ini  merupakan  statistik deskriptif  yaitu  penyajian  data  dengan tabel,  diagram  lingkaran,  perhitungan rata-rata dan persentase. Dari data angket yang dikumpulkan dari responden, dibuat data  rekapitulasi  selanjutnya  data ditransformasikan  dari  data  kualitatif menjadi  data  kuantitatif  dengan  member skor  pada  angket. Kriteria  jawaban  dan skor digunakan untuk mentransformasikan  dari  data  kualitatif dari  setiap  indikator  yang  digunakan dalam konsep operasional.
Berikut    hasil  rekapitulasi  dari  30 butir pernyataan  melalui  angket  kepada responden pada penelitan tersebut:

## Tabel 2 Rekapitulasi Perhitungan Data Angket responden Manajemen Zakat Profesi di
UPZ Pemerintah Provinsi Riau No. Pernyataan Rekapitulasi Perhitungan Data Angket SS S N TS STS Jumlah 1 1 40 6 0 0 0 46 2 2 15 25 3 0 3 46 3 3 20 20 3 0 3 46 4 4 4 26 10 3 3 46 5 5 10 26 4 3 3 46 6 6 10 20 8 4 4 46 7 7 8 34 2 0 2 46 8 8 20 20 4 0 2 46 9 9 20 18 4 0 4 46 10 10 24 8 4 8 2 46 11 11 20 18 2 4 2 46
12 12 18 20 0 6 2 46 13 13 10 20 8 6 2 46 14 14 4 15 15 6 6 46 15 15 2 20 20 2 2 46 16 16 2 20 18 4 2 46 17 17 20 10 0 8 8 46 18 18 4 6 15 0 6 46 19 19 4 4 30 4 4 46 20 20 4 20 20 0 2 46 21 21 18 20 4 2 2 46 22 22 18 20 4 2 2 46 23 23 0 30 8 4 4 46 24 24 20 18 4 2 2 46 25 25 4 20 20 0 2 46 26 26 6 30 8 0 2 46 27 27 4 20 18 0 4 46 28 28 2 22 18 2 2 46 29 29 2 20 18 4 2 46 30 30 6 6 30 2 2 46 Jumlah 339 562 302 76 86 1.380 Nilai Skor 5 4 3 2 1 Total Skor 1.695 2.248 906 152 86 Grand total skor 5.087 Rata-Rata Skor Penelitian 169,56 Persentase 24.56% 40.72% 21.88% 5.50% 6.23%
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat dilihat  bahwa  responden  responden menyatakan setuju yaitu  dengan persentase 40.72%.
Berikut digambarkan persentase rekapitulasi  perhitungan  data  angket menggunakan  diagram  lingkaran  dapat dilihat pada gambar berikut ini :
Berdasarkan  dan  skor  yang  telah ditetapkan, akan dihitung jawaban dari responden  yang  selanjutnya  akan dibandingkan  dengan  skor  ideal (kriterium)  untuk  seluruh  item  dan disajikan  secara  kontinum  dalam gambar 12 sebagai berikut :

## Gambar 1
Hasil Skor Penelitian Pada Garis Kontinum STS TS N S SS 169 100 200 300 400 500
Jadi, berdasarkan data  yang diperoleh  dari 46 responden  maka  rata- rata  skor  penelitian  sebesar 169 terletak pada daerah sangat tidak setuju.

## PEMBAHASAN
Dari  hasil  perhitungan  di  atas diketahui bahwa Manajemen zakat profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau  adalah “Sangat  Tidak  Setuju”  karena  akumulasi jawaban responden berada pada Kontinum Skor Ideal (kriterium) 50 pada daerah sangat tidak setuju.
Berdasarkan  dimensi  faktor-faktor yang mempengaruhi
Manajemen indikator “Perencanaan/Planning”. Berdasarkan angket  nomor  1,  dapat dilihat dari tanggapan responden tentang Pengelola  UPZ  memiliki  komitmen  dalam pengumpulan  Zakat  Profesi  di  instansi masing-masing  yang  menyatakan  sangat setuju  40  orang  atau  sebesar  87%, sementara  responden  yang  menyatakan setuju  6  orang  atau  sebesar  13%, sementara  responden  yang  menyatakan netral  tidak  ada,  sementara  responden yang  menyatakan  tidak  setuju  tidak  ada, sementara  responden  yang  menyatakan sangat tidak setuju tidak ada.
Berdasarkan angket  nomor  2, dapat  dilihat  dari  tanggapan  responden tentang  Pengelola  UPZ  telah  melakukan perencanaan  sosialisasi  kepada  Pegawai SKPD  instansi  masing-masing  tentang pelaksanaan program UPZ yang menyatakan  sangat  setuju  15  orang  atau sebesar  33%,  sementara  responden  yang menyatakan setuju 25 orang atau sebesar 55%, sementara responden yang menyatakan  netral  3  orang  atau  sebesar 6%, sementara responden yang menyatakan  tidak  setuju  tidak  ada, sementara  responden  yang  menyatakan sangat  tidak  setuju  3  orang  atau  sebesar 6%. Berdasarkan angket  nomor  3, dapat  dilihat  dari  tanggapan  responden tentang Pengelola  UPZ  telah  melakukan koordinasi  dengan  BAZNAS  Provinsi
dalam  pengumpulan  Zakat  Profesi  di instansi  masing-masing  responden  yang menyatakan  sangat  setuju  20  orang  atau sebesar  44%,  sementara  responden  yang menyatakan setuju 20 orang atau sebesar 44%, sementara responden yang menyatakan  netral  3  orang  atau  sebesar 6%, sementara responden yang menyatakan  tidak  setuju tidak  ada, sementara  responden  yang  menyatakan sangat  tidak  setuju  3  orang  atau  sebesar 6%. Berdasarkan  angket  nomor  4, dapat  dilihat  dari  tanggapan  responden tentang Pengelola UPZ telah menyediakan format  tata  cara  dan  kadar  nishab  zakat dengan  baik  terhadap  muzakki  dalam pelayanan  pengumpulan  Zakat  Profesi, responden  yang  menyatakan  sangat setuju  4  orang  atau  sebesar  8%, sementara  responden  yang  menyatakan setuju  26  orang  atau  sebesar 57%, sementara  responden  yang  menyatakan netral  sebanyak  10  atau  sebesar  23%, sementara  responden  yang  menyatakan tidak  setuju  3  orang  atau  sebesar  6%, sementara  responden  yang  menyatakan sangat  tidak  setuju  3  orang  atau  sebesar 6%. Berdasarkan angket nomor 5 dapat dilihat dari tanggapan responden tentang Pengelola UPZ mengetahui tata cara kadar dan nishab Zakat Profesi, responden yang menyatakan sangat setuju 10 orang atau sebesar 23%, sementara  responden  yang menyatakan setuju 26 orang atau sebesar 57%, sementara responden yang menyatakan  netral  4  orang  atau  sebesar 8%, sementara responden yang menyatakan  tidak  setuju  3  orang  atau sebesar  6%,  sementara  responden  yang menyatakan  sangat  tidak  setuju  3  orang atau sebesar 6%.
Berdasarkan angket nomor 6 dapat dilihat dari tanggapan responden tentang Pengelola  UPZ  telah  melaksanakan perencanaan  yang  profesional  dalam pengumpulan  Zakat  Profesi,  responden yang  menyatakan  sangat  setuju  10  orang
atau  sebesar  23%,  sementara  responden yang  menyatakan  setuju  20  orang atau sebesar  44%, sementara responden yang menyatakan  netral  8  orang  atau  sebesar 17%, sementara responden yang menyatakan  tidak  setuju  4  orang  atau sebesar  8%,  sementara  responden  yang menyatakan  sangat  tidak  setuju  4  orang atau sebesar 8%.
Berdasarkan angket nomor 7 dapat dilihat dari tanggapan responden tentang Muzakki  merasa  puas  terhadap  kesiapan dan perencanaan UPZ dalam mengumpulkan  Zakat  Profesi,  responden yang  menyatakan  sangat  setuju  8  orang atau sebesar  18%, sementara responden yang  menyatakan  setuju  34  orang  atau sebesar  74%,  sementara  responden  yang menyatakan  netral 2 orang  atau  sebesar 4%, sementara responden yang menyatakan  tidak  setuju  tidak  ada, sementara  responden  yang  menyatakan sangat  tidak  setuju  2  orang  atau  sebesar 4%. Berdasarkan angket nomor 8 dapat dilihat dari tanggapan responden tentang Pengelola UPZ telah melaksanakan sesuai perencanaan
dalam melaporkan pengumpulan  Zakat  Profesi  di  instansi masing-masing,
responden yang menyatakan  sangat  setuju  20  orang  atau sebesar  44%,  sementara  responden  yang menyatakan setuju 20 orang atau sebesar 44%, sementara responden yang menyatakan  tidak  ada,  sementara responden  yang  menyatakan  tidak  setuju 4  orang  atau  sebesar  8%,  sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju 2 orang atau sebesar 4%.
Berdasarkan angket nomor 9 dapat dilihat dari tanggapan responden tentang Pengelola  UPZ  telah  menyerahkan  dana pengumpulan  Zakat  Profesi  kepada BAZNAS secara rutin sesuai perencanaan, responden  yang  menyatakan  sangat setuju 20  orang  atau  sebesar  44%, sementara  responden  yang  menyatakan setuju  18  orang  atau  sebesar 40%, sementara  responden  yang  menyatakan
netral  tidak  ada,  sementara  responden yang  menyatakan  tidak  setuju  4  orang atau  sebesar  8%,  sementara  responden yang  menyatakan  sangat  tidak setuju  4 orang atau sebesar 8%.
Berdasarkan indikator “Perorganisasian/organizing”, angket nomor  10  dapat  dilihat  dari  tanggapan responden tentang BAZNAS Provinsi Riau telah  menyerahkan  SK  penunjukan pengelola  UPZ  di  SKPD  masing-masing, responden  yang  menyatakan  sangat setuju  24  orang  atau  sebesar  52%, sementara  responden  yang  menyatakan setuju  8  orang  atau  sebesar    18%, sementara  responden  yang  menyatakan netral  4  orang  atau  sebesar  8%, sementara  responden  yang  menyatakan tidak setuju 8 orang atau 18%, sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju 2 orang atau sebesar 4%.
Berdasarkan  angket  nomor  11 dapat  dilihat  dari  tanggapan  responden tentang  BAZNAS  Provinsi  Riau  telah memberikan  intruksi  kepada  Pengelola UPZ  tentang  pengumpulan  Zakat  Profesi di  instansi  masing-masing,  responden yang menyatakan sangat setuju  20 orang atau  sebesar  44%,  sementara  responden yang  menyatakan  setuju  18  orang  atau 40%, sementara responden yang menyatakan  netral  2  orang  atau  sebesar 4%, sementara responden yang menyatakan  tidak  setuju  4  orang  atau sebesar  8%,  sementara  responden  yang menyatakan  sangat  tidak  setuju  2  orang atau sebesar 4%.
Berdasarkan  angket  nomor  12 dapat  dilihat  dari  tanggapan  responden tentang Pengelola  UPZ  sudah  terstruktur sesuai tugasnya masing-masing,
responden  yang  menyatakan  sangat setuju 18 atau 40%, sementara responden yang menyatakan setuju sebanyak 20 atau 44%, sementara responden yang menyatakan  netral  tidak  ada,  sementara responden  yang  menyatakan  tidak  setuju 6  orang  atau  sebesar  12%, sementara responden yang menyatakan sangat tidak
setuju  2  orang  atau  sebesar  4%. Berdasarkan  angket  nomor  13  dapat dilihat dari tanggapan responden tentang Pengelola  UPZ  telah  melakukan  program dalam  mendistribusikan  dana  Zakat Profesi  sendiri  kepada  Asnaf  yang delapan,  responden  yang  menyatakan sangat setuju 10 orang atau sebesar 23%, sementara  responden  yang  menyatakan setuju  20  orang  atau  sebesar  44%, sementara  responden  yang  menyatakan netral    4  orang  atau  sebesar  18%, sementara  responden  yang  menyatakan tidak  setuju  6  orang  atau  sebesar  13%, sementara  responden  yang  menyatakan sangat  tidak  setuju  2  orang  atau  sebesar 4%. Berdasarkan angket nomor 14  dapat dilihat dari tanggapan responden tentang Ketersediaan  sumber  daya  manusia  UPZ sudah  melebihi  pada instansi  masing- masing,  responden  yang  menyatakan sangat  setuju  sebanyak  4  atau  8%, sementara  responden  yang  menyatakan setuju  15  orang  atau  sebesar  32%, sementara  responden  yang  menyatakan netral  15  orang  atau  sebesar  32%, sementara  responden  yang  menyatakan tidak  setuju  6  orang  atau  sebesar  14%, sementara  responden  yang  menyatakan sangat  tidak  setuju  6  orang  atau  sebesar 14%. Berdasarkan  angket  nomor  15 dapat  dilihat  dari  tanggapan  responden tentang Ketersediaan  sumber  daya manusia UPZ masih kurang pada instansi masing-masing, responden yang menyatakan  sangat  setuju  2  orang  atau 4%, sementara responden yang menyatakan setuju 20 orang atau sebesar 44%, sementara responden yang menyatakan netral 20 orang atau sebesar 44%, sementara responden yang menyatakan  tidak  setuju  2  orang  atau sebesar  4%,  sementara  responden  yang menyatakan  sangat  tidak  setuju  2  orang atau sebesar 4%.
Berdasarkan  angket  nomor  16 dapat  dilihat  dari  tanggapan  responden tentang Pengelola  UPZ  telah  memiliki
pengalaman  dalam  mengelola  Zakat Profesi,  responden  yang  menyatakan sangat  setuju  sebanyak  2  orang  atau sebesar  4%,  sementara  responden  yang menyatakan  setuju  20  atau  44%, sementara  responden  yang  menyatakan netral  18  orang  atau  sebesar  40%, sementara  responden  yang  menyatakan tidak  setuju  4  orang  atau  sebesar  8%, sementara  responden  yang  menyatakan sangat  tidak  setuju  2  orang  atau  sebesar 4%.
Berdasarkan  angket  nomor  17 dapat  dilihat  dari  tanggapan  responden tentang
BAZNAS Provinsi Riau memberikan  dana  operasional  yang mendukung  pelaksanaan  pengumpulan Zakat  Profesi  kepada  Pengelola  UPZ  di instansi  masing-masing,  responden  yang menyatakan  sangat  setuju  tidak  ada, sementara  responden  yang  menyatakan setuju  20  orang  atau  sebesar  44%, sementara  responden  yang  menyatakan netral  10  orang  atau  sebesar  22%, sementara  responden  yang  menyatakan tidak  setuju  8  orang  atau  sebesar  17%, sementara  responden  yang  menyatakan sangat  tidak  setuju  8  orang  atau  sebesar 17%.  Berdasarkan  angket  nomor  18 Pengelola  UPZ  memiliki  sumber  dana dalam  operasional  pengumpulan  Zakat Profesi,  responden  yang  menyatakan sangat  setuju  4  orang  atau  sebesar  8%, sementara  responden  yang  menyatakan setuju  6  orang  atau  sebesar  14%, sementara  responden  yang  menyatakan netral  15  orang  atau  sebesar  32%, sementara  responden  yang  menyatakan tidak  setuju  15  orang  atau  sebesar  32%, sementara  responden  yang  menyatakan sangat  tidak  setuju  6  orang  atau  sebesar 14%. Berdasarkan  angket  nomor  19 dapat  dilihat  dari  tanggapan  responden tentang Baznas  Provinsi  Riau  telah memberikan  pelatihan  kepada  Pengelola UPZ  tentang  ketentuan  pengumpulan Zakat  Profesi  baik  secara  materi  maupun teknis,  responden  yang  menyatakan
sangat  setuju  4  orang  atau  sebesar  8%, sementara  responden  yang  menyatakan setuju  4  orang  atau  sebesar  8%, sementara  responden  yang menyatakan netral  30  atau  sebesar  68%,  sementara responden  yang  menyatakan  tidak  setuju 4  orang  atau  sebesar  8%,  sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju  4  orang  atau  sebesar  8%. Berdasarkan  angket  nomor  20    dapat dilihat  tanggapan  responden tentang Pengelola  UPZ  telah  transparansi  dalam menginformasikan  pengumpulan  Zakat Profesi  pada  instansi  masing-masing, responden  yang  menyatakan  sangat setuju  4  orang  atau  sebesar  8%, sementara  responden  yang  menyatakan setuju  20  orang  atau  sebesar  44%, sementara  responden  yang  menyatakan netral  20  orang  atau  sebesar  44%, sementara  responden  yang  menyatakan tidak  setuju  tidak  ada,  sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju  2  orang  atau  sebesar  4%. Berdasarkan indikator “Pengara-
han/Leading/Directing”.
Angket  nomor  21  dapat  dilihat  dari tanggapan  responden  tentang  Pengelola UPZ telah melaksanakan tugas pengumpulan Zakat Profesi sesuai dengan Dalil
Al-Qur’an, responden yang menyatakan  sangat  setuju  18  orang  atau 40%, sementara responden yang menyatakan setuju 20 orang atau sebesar 44%, sementara responden yang menyatakan  netral  4  orang  atau  sebesar 8%, sementara responden yang menyatakan  tidak  setuju  2  orang  atau sebesar  4%,  sementara  responden  yang menyatakan  sangat  tidak  setuju  2  orang atau sebesar 4%.
Berdasarkan  angket  nomor  22 dapat  dilihat  dari  tanggapan  responden tentang Pengelola UPZ telah melaksanakan  tugas  pengumpulan  Zakat Profesi  sesuai  dengan  Hadist,  responden yang  menyatakan  sangat  setuju  18  orang atau  sebesar  40%,  sementara  responden yang  menyatakan  setuju  20  orang  atau
sebesar  44%,  sementara  responden  yang menyatakan  netral  4  orang  atau  sebesar 8%, sementara responden yang menyatakan tidak setuju 2 orang atau 4%, sementara  responden  yang  menyatakan sangat  tidak  setuju  2  orang  atau  sebesar 4%. Berdasarkan  angket  nomor  23 dapat  dilihat  dari  tanggapan  responden tentang
Pengelola UPZ telah melaksanakan  tugas  pengumpulan  Zakat Profesi  sesuai  dengan  Fatwa  MUI, responden  yang  menyatakan  sangat setuju  tidak  ada,  sementara  responden yang  menyatakan  setuju  30  orang  atau sebesar  67%,  sementara  responden  yang menyatakan  netral  8  orang  atau  sebesar 17%, sementara responden yang menyatakan  tidak  setuju  4  orang  atau sebesar  8%,  sementara  responden  yang menyatakan  sangat  tidak  setuju  4  orang atau sebesar 8%.
Berdasarkan  angket  nomor  24 dapat  dilihat  dari  tanggapan  responden tentang Pengelola  telah  melaksanakan tugas  pengumpulan  Zakat  Profesi  sesuai dengan Perundang-undangan Zakat, responden  yang  menyatakan  sangat setuju  20  orang  atau  sebesar  44%, sementara  responden  yang  menyatakan setuju  18  orang  atau  sebesar  40%, sementara  responden  yang  menyatakan netral  4  orang  atau  sebesar  8%, sementara  responden  yang  menyatakan tidak  setuju  2  orang  atau  sebesar  4%, sementara  responden  yang  menyatakan sangat  tidak  setuju  2  orang  atau  sebesar 4%. Berdasarkan indikator “Pengendalian/ controlling”  pada  angket nomor  25  dapat  dilihat  tanggapan responden tentang BAZNAS Provinsi Riau telah  memberikan  informasi  melalui media  sosial  dan  cetak  tentang pengumpulan Zakat Profesi pada instansi di  UPZ  masing-masing , responden  yang menyatakan  sangat  setuju  4  orang  8%, sementara  responden  yang  menyatakan setuju  20  orang  atau  sebesar  44%,
sementara  responden  yang  menyatakan netral  20  orang  atau  sebesar  44%, sementara  responden  yang  menyatakan tidak  setuju  tidak  ada,  sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju 2 orang atau sebesar 4%.
Berdasarkan  angket  nomor  26 dapat  dilihat  dari  tanggapan  responden tentang Pengelola UPZ telah menyerahkan dana  Zakat  Profesi  sesuai  perencanaan melalui BAZNAS Provinsi Riau , responden yang  menyatakan  sangat  setuju  6  orang 14%, sementara responden yang menyatakan setuju 30 orang atau sebesar 65%, sementara responden yang menyatakan  netral  8  orang  atau  sebesar 17%, sementara responden yang menyatakan  tidak  setuju  tidak  ada, sementara  responden  yang  menyatakan sangat  tidak  setuju  2  orang  atau  sebesar 4%. Berdasarkan  angket  no  27  dapat dilihat dari tanggapan responden tentang BAZNAS  Provinsi  Riau  telah  transparansi dalam  pengumpulan dan pendistribusian Zakat  Profesi  di  instansi  masing-masing , responden  yang  menyatakan  sangat setuju 4 orang 8%, sementara responden yang  menyatakan  setuju  20  orang  atau sebesar  44%,  sementara  responden  yang menyatakan netral 18 orang atau sebesar 40%, sementara responden yang menyatakan  tidak  setuju  tidak  ada, sementara  responden  yang  menyatakan sangat  tidak  setuju  4  orang  atau  sebesar 8%. Berdasarkan angket nomor 28 dapat dilihat dari tanggapan responden tentang BAZNAS  Provinsi  Riau  telah  memberikan intruksi  kepada  Pengelola  UPZ  tentang pengumpulan Zakat Profesi sesuai dengan pergub dan perundang-undangan , responden  yang  menyatakan  sangat setuju  sebanyak  2  orang  4%,  sementara responden  yang  menyatakan  setuju  22 orang  atau  sebesar  48%,  sementara responden  yang  menyatakan  netral  18 orang  atau  sebesar  40%,  sementara responden  yang  menyatakan  tidak  setuju
2  orang  atau  sebesar  4%,  sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju 2 orang atau sebesar 4%.
Berdasarkan angket nomor 29 dapat dilihat dari tanggapan responden tentang BAZNAS  Provinsi  Riau  telah  melakukan pengawasan  rutin  kepada  UPZ  dalam pengumpulan  Zakat  Profesi  di  instansi masing-masing , responden yang menyatakan  sangat  setuju  2  orang  atau sebesar  4%,  sementara  responden  yang menyatakan setuju 20 orang atau sebesar 44%, sementara responden yang menyatakan netral 18 orang atau sebesar 40%, sementara responden yang menyatakan  tidak  setuju  4  orang  atau sebesar  8%,  sementara  responden  yang menyatakan  sangat  tidak  setuju  2  orang atau sebesar 4%.
Berdasarkan angket nomor 30 dapat dilihat dari tanggapan responden tentang BAZNAS  Provinsi  Riau  telah  melakukan pengawasan dalam pendistribusian Zakat Profesi , responden  yang  menyatakan sangat  setuju  sebanyak  6  orang  14%, sementara  responden  yang  menyatakan setuju  6  orang  atau  sebesar  14%, sementara  responden  yang  menyatakan netral  30  orang  atau  sebesar  64%, sementara  responden  yang  menyatakan tidak  setuju  2  orang  atau  sebesar  4%, sementara  responden  yang  menyatakan sangat  tidak  setuju  2  orang  atau  sebesar 4%.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil  penelitian,  maka dapat  ditarik  kesimpulan  dan  saran  yang dapat penulis kemukakan sebagai berikut: (1) Berdasarkan  dimensi  “faktor-faktor yang  mempengaruhi manajemen”  dari deskripsi  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa responden telah memiliki dimensi faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen  dengan  tingginya  jawaban responden  menyatakan  setuju;  dan  (2) Berdasarkan  dimensi  “faktor-faktor  yang mempengaruhi  zakat  profesi”  dari deskripsi  di  atas  dapat  disimpulkan
bahwa responden telah memiliki dimensi faktor-faktor  yang  mempengaruhi  zakat profesi  dengan  tingginya  jawaban responden menyatakan setuju.
Dapat  diambil kesimpulan  bahwa manajemen pengelolaan zakat di  UPZ Pemerintah Provinsi Riau dapat dikatakan “Sangat  tidak  baik”  karena  dapat dilihat data  yang  diperoleh  dari  46  UPZ Pemerintah  Provinsi  Riau  terhadap pelaksanaan Zakat Profesi oleh responden maka  rata-rata  skor  penelitian  sebesar 169  terletak  pada  daerah  sangat  tidak setuju pada garis kontinum.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Al-Ba’ly, Abdul Hamid  Mahmud. 2006. Ekonomi  Zakat .  Jakarta: PT  Raja Grafindo Persada. Al-Faifi, Sulaiman. 2014. Ringkasan  Fikih Sunnah Sayyid Sabiq . Ummul Qura. Al-Utsaimin, Syaikh  Muhammad  Shalih. 2010. Ensiklopedi  Zakat . Jakarta: Pustaka As-sunnah. Ali, Mohammad Daud. 1998. Sistem Ekonomi  Islam  Zakat  dan  Wakaf . Jakarta. Universitas Indonesia. Am, M.  Abdul  Mujieb  Mabruri  Tholhah Syafi’ah. 1994. Kamus  Istilah  Fikih . Jakarta: PT. Pustaka Firdaus. Astuti,  D., Zulkifli,  Z.,  &  Zulbaidi,  Z. 2018.
Implementasi  Zakat  Profesi  di UPZ
Pemerintah  Provinsi  Riau. Al- Hikmah:  Jurnal  Agama  dan  Ilmu Pengetahuan , 14(1), 49-75. Ayub, Hasan. 2010. Fikih  Ibadah . Jakarta:
Cakra Lintas Media. Handoko, T. Hani. 2003. Manajemen Edisi
2. Jakarta: BPFE. Hasibuan, Ahmad  Supardi. 2010. Zakat dan Profesi dan Penerapannya . Riau: Kantor  Wilayah  Kementrian  Agama Provinsi Riau.
Ismail, Abdul  Ghafar  dan  Tahir, Hailani Muji. 2006. Zakat  Pensyariatan Perekonomian  dan  Perundangan .
Kuala
Lumpur:
Universiti
Kebangsaan Malaysia.
Mahjuddin. 2012. Masail  Al-Fiqh . Jakarta: Kalam Mulia.
Masnur,  M. 2016.  Analisis  Kinerja Keuangan  Baitul  Mal  Wattamwil  Al- Ittihat  di  Pekanbaru. Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan , 13(2), 184-206. Mufraini, Arif. 2006. Akuntansi  dan Mananjemen Zakat . Jakarta: Kencana Prenada.
MUI. 2011. Himpunan Fatwa MUI . Jakarta: Erlangga. Pusat Bahasa. 2008. Kamus Besar Bahasa Indoenesia . Jakarta. Qardawi, Yusuf. 2011. Hukum  Zakat . Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa.
Ritonga, A. Rahman. 2002. Fiqih  Ibadah . Jakarta: Gaya Media Pratama.
Saleh, Hassan. 2008. Kajian  Fiqh  Nabawi dan  Fiqh  kontemporer . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Salim, Abu  Malik  Kamal  bin  As-Sayyid.
2007. Shahih  Fikih  Sunnah . Jakarta: Pustaka Azzam.
Sudarsono. 2003. Kamus  Agama  Islam . Jakarta: PT. Rineka Cipta. Sudewo, Erie.  2012. Manajemen  ZIS.
Ciputat: IMZ Sule, Erni  Trisnawati.  2013. Pengantar
Manajemen.
Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
Syaikh Hasan Ayyub. Fikih Ibadah .Pustaka Al-Kautsar.Jakarta.2008
Uqaily, Ali  Mahmud.  2010. Praktis  dan Mudah  menghitung  Zakat . Solo: PT Aqwam Media Profetika.
Usman, Suparman. 2002. Hukum  Islam . Jakarta: Gaya Media Pratama.
Zaqi , M.A., 2007. Kamus  Istilah  Islam . Bandung: Marja.