Vol. 1 No. 2 (2019) pp. 47-55 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604
Efektivitas  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Nomor  10 Tahun  2016  Tentang  Pengendalian  dan  Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Magelang
Desti Nora Rintasari 1 *, Adimas Bagus Mahendra 2 and Muchamad Chanafi 3
1,2,3 Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia *email: destinorarintasari@gmail.com
DOI : https://doi.org/10.37729/amnesti.v1i2.647
Submitted: Juni 2019 Revised: Juli 2019 Accepted: Juli 2019

## ABSTRAK
Kata Kunci: Pengendalian minuman beralkohol, peran pengawasan, izin usaha Peredaran  minuman  beralkohol  di  Indonesia  cukup  luas  karena hampir  di  setiap  daerah  terdapat  toko  kecil  hingga  toko  besar yang menjual minuman beralkohol. Lebih parah lagi, tidak semua toko  yang  menjual  minuman  beralkohol  memiliki  izin  untuk menjual  dan  mendistribusikan  minuman  beralkohol.  Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penjualan dan pendistribusian  minuman  beralkohol  di  Magelang.  Metode penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif deskriptif  yaitu  dengan  cara  mengadakan  penelitian  sebagaimana halnya  penelitian  non  eksperimen  yang  dari  segi  tujuannya  akan diperoleh  jenis  atau  tipe  yang  di  ambil.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Daerah  Kota  Magelang mempunyai  kewenangan  sendiri  yaitu  dengan  melakukan pengawasan  terhadap  produksi,  peredaran  dan  penjualan Minuman Beralkohol dan Minuman Tradisional Beralkohol untuk kebutuhan  adat  atau  upacara  keagamaan  di  wilayah  Kota Magelang.  Tak  hanya  itu,  Pemkot  Magelang  juga  mengeluarkan SIUP-MB  untuk  penjual  langsung,  misalnya  memberikan  izin usaha  kepada  hotel  berbintang  untuk  menjual  minuman beralkohol  yang  tentunya  ada  batasan  standar.  Semua  minuman beralkohol  yang  diedarkan,  tetap  dalam  kemasan  aslinya  yang mencantumkan  etiket,  jenis  minuman,  merek,  kandungan
Vol. 1 No. 2 (2019)
alkohol/etanol,  dan  volumenya  harus  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Selain  itu,  setiap  kemasan minuman  beralkohol  wajib  dibubuhi  tanda  pengenal  (hologram) yang dikeluarkan Pemerintah Kota Magelang. ABSTRACT Keywords: The  circulation  of  alcoholic  beverages  in  Indonesia  is  quite  wide  because there  are  small  shops  to  large  shops  selling  alcoholic beverages  in  almost every  area.  Worse  still,  not  all  shops  selling  alcoholic  beverages  have  a license  to  sell  and  distribute  alcoholic  beverages.  The  purpose  of  this research  is  to  analyze  the  sales  and  distribution  of  alcoholic  beverages in Magelang.  The  research  method  is  carried  out  using  a  descriptive qualitative  approach,  namely  by  conducting  research  as  well  as  non- experimental research which in terms of the objectives will be obtained the type  or  type  that  is  taken.  The  results  showed  that  the  Magelang  City
Regional  Government  has  its  own  authority,  namely  by  supervising  the production,  distribution  and  sale  of  Alcoholic  Drinks  and  Traditional Alcoholic  Drinks  for  traditional  needs  or  religious  ceremonies  in  the Magelang City area. Not only that, the City Government of Magelang has also  issued  SIUP-MB  for  direct  sellers,  for  example,  granting  business licenses to five-star hotels to sell alcoholic beverages. Of course, there are standard limits. All alcoholic beverages that are circulated, remain in their original  packaging,  which  includes  the  label,  type  of  drink,  brand, alcohol/ethanol content, and volume, must comply with the applicable laws and regulations. In addition, each packaging of alcoholic beverages must be affixed  with  an  identification  (hologram)  issued  by  the  Magelang  City Government.

## 1. PENDAHULUAN
Era globalisasi dimana manusia dimanjakan  dengan berbagai  kemajuan teknologi.  Kondisi  tersebut  berdampak  pada  kemudahan  akses  informasi  dan masuknya  budaya  asing  di  Indonesia,  sehingga  dapat  memberikan  pengaruh terhadap  perubahan  perilaku  di  masyarakat (Hendro  Setyo  Wahyudi,  2014) . Namun,  kini  tak  hanya  informasi  semata  yang  masuk  ke  Indonesia.  Budaya asing  pun  kini  mulai  mengikis  budaya  lokal  yang  telah  ada.  Hal  ini  tentu memberi  dampak yang sangat besar terhadap perubahan perilaku masyarakat Indonesia (Maulidia  &  Afidah,  2019) seperti  halnya  merokok,  seks  bebas, hingga minuman beralkohol.
Peredaran  minuman  beralkohol  di  Indonesia  termasuk  cukup  luas karena hampir di setiap daerah terdapat toko-toko kecil hingga toko besar yang menjual  minuman  berlakohol.  Lebih  parahnya  lagi,  tidak  semua  toko  yang menjual  minuman  beralkohol  tersebut  memiliki  izin  untuk  menjual  dan
Vol. 1 No. 2 (2019)
mengedarkan  minuman  berlkohol  tersebut.  Terutama  di  toko-toko  kecil, kebanyakan  menjual  minuman  berlakohol  campuran  atau  oplosan  yang  biasa kita sebut juga dengan minuman keras (miras) (Maulidia & Afidah, 2019) .
Dampak  dari  minuman  keras  sangat  beragam,  mulai  dari  dampak psikologis  bahkan  hingga  kehilangan  nyawa (Rori,  2015) .  Selain  itu,  peminum biasanya  menampilkan  ciri  fisik  yang  berbeda  dari  orang  biasanya,  perut bagian bawah (sisikan) mereka terlihat buncit sedangkan tubuh mereka sendiri kurus  dan  mereka  memiliki  kantung  mata  hitam  akibat  terlalu  sering bagadang. Hal tersebut baru  yang terlihat dari  luar, belum penyakit- penyakit lain  yang  juga  ditimbulkan  akibat  kebiasaan  minum  minuman  keras,  antara lain  penyakit  hati,  jantung,  dan  otak.  Jika  dilihat  dari  segi  sosial,  kebiasaan minum  minuman  keras  ini  banyak  menimbulkan  masalah.  Seperti  misalnya perkelahian,  ketidaknyamanan  orang  yang  tinggal  di  sekitarnya,  serta penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Banyak muncul preman di beberapa daerah akibat para anak muda yang kecanduan alkohol (Triyono et al., 2014) .
Pemerintah  sendiri  tidak  tinggal  diam  untuk  mengatasi  pemberantasan minuman  keras tersebut. Telah dibuat berbagai macam aturan  untuk menjerat para pengedar hingga pengguna minuman keras. Namun, kenyataannya masih tetap ada pelanggar yang melawan  hukum dengan meminum minuman keras dan  mengedarkannya.  Berbagai  daerah  di  Indonesia  bahkan  telah  membuat Perda  khusus  untuk  mengatur  peredaran    minuman  keras,  termasuk  Kota Magelang (Maulidia & Afidah, 2019) .
Pemerintah Kota Magelang sendiri telah mebuat aturan yang terdapat di Perda  Nomor  10  Tahun  2016  Tentang  Pengendalian,  Pengawasan,  Dan Pembinaan Terhadap Peredaran Dan Penjual Minuman Beralkohol. Walaupun secara  garis  besar  minuman  beralkohol  itu  dilarang,  namun  terdapat pengecualian untuk beberapa tempat yang diperbolehkan untuk mengedarkan dan menjual minuman berlakohol sesuai pasal 12 Perda Kota Magelang Nomor 10  Tahun  2016,  bahwa  “penjualan  minuman  beralkohol  untuk  diminum langsung  ditempat,  hanya  dapat  dijual  di  hotel,  bar,  dan  restoran  yang memenuhi  persyaratan  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan”. Dengan  adanya  ketentuan  ini,  diharapkan  dalam  penggunaan  minuman  keras dapat  lebih  mudah  dilakukan  pengawasan  dan  pengendalian  sesuai  pasal  18 Perda Kota Magelang No. 10 tahun 2016.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  berfokus  pada  efektivitas  pelaksanaan  Pasal  18  Peraturan Daerah  No.  10  Tahun  2016  terhadap  pengendalian,  pengawasan  serta pembinaan  peredaran  dan  penjual  minuman  beralkohol  di  Kota  Magelang. Selain  itu,  juga  berusaha  mengungkap  faktor-faktor  pendukung  dan penghambat  efektivitas  Peraturan  Daerah  tersebut  melalui  konsistensi  dan kesesuaian  hukum  serta  konsep  hukum.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif  deskriptif.  Pendekatan  merupakan  metode  atau  cara mengadakan  penelitian  sebagaimana  halnya  penelitian  non  eksperimen  yang dari  segi  tujuannya  akan  diperoleh  jenis  atau  tipe  yang  di  ambil (Musianto, 2002) .  Deskriptif  sendiri  dapat  diartikan  sebagai  suatu  metode  dalam  meneliti sekelompok  manusia,  objek,  bahkan  suatu  sistem  persepsi  atau  suatu  kelas peristiwa  pada  masa  sekarang  yang  bertujuan  menggambarkan  secara sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  antar  fenomena yang  diselidiki  dalam  kaitannya  dengan  perederan  dan  penjual  minuman beralkohol di Kota Magelang. Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini  dimaksudkan  agar  dapat  mengetahui  dan  menggambarkan  yang  terjadi  di lokasi penelitian secara lugas dan rinci.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pengendalian  dan  Pengawasan  Peraturan  Daerah  Kota  Magelang terhadap peredaran minuman beralkohol di Kota Magelang.
Dalam  pengendalian  dan  pengawasan  peredaran  minuman  beralkohol di  Kota  Magelang,  pemerintah  daerah  Kota Magelang  mempunyai  wewenang tersendiri,  yaitu  dengan  cara  melakukan  pengawasan  terhadap  produksi, peredaran  dan  penjualan  Minuman  Beralkohol  dan  Minuman  Beralkohol Tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah Kota  Magelang.  Tak  hanya  itu  juga,  pemerintah  daerah  Kota  Magelang  juga menerbitkan SIUP-MB bagi si penjual langsung, seperti contoh memberikan ijin usaha kepada pihak hotel yang berbintang untuk menjual minuman beralkohol yang tentu saja ada batas standarnya (Sutrisno et al., 2018).
SIUP-MB  untuk  penjual  langsung  hanya  berlaku  untuk  satu  toko  atau outlet  saja.  Penjual  Langsung  Minuman  Beralkohol  yang  selanjutnya  disebut Penjual  Langsung  adalah  perusahaan  yang  menjual  Minuman  Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum lansung di Hotel, Restoran dan Bar.
Vol. 1 No. 2 (2019)
Penjual Langsung hanya dapat memperdagangkan Minuman Beralkohol yang  berasal  dari  Distributor  atau  Sub  Distributor.  Distributor  adalah perusahaan  yang  ditunjuk  oleh  produsen  Minuman  Beralkohol  produk  dalam negeri  dan/atau  Importir  Terdaftar  Minuman  Beralkohol  (IT-MB)  produk  asal impor  dan  penjual  langsung  melalui  sub  distributor  di  wilayah  pemasaran tertentu.  Sub  Distributor  adalah  perusahaan  yang  ditunjuk  oleh  distributor untuk  mengedarkan  Minuman  Beralkohol  produk  dalam  negeri  dan/atau produk asal impor kepada penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.
Minuman  beralkohol  yang  dimaksud  yaitu  minuman  beralkohol  yang berasal dari produksi dalam negeri maupun dari luar negeri. Importir Terdaftar Minuman  Beralkohol  yang  selanjutnya  disingkat  IT-MB  adalah  perusahaan yang  mendapatkan  penetapan  untuk  melakukan  kegiatan  impor  minuman beralkohol.  Penjualan  Minuman  Beralkohol  hanya  dapat  diberikan  kepada konsumen  yang  telah  berusia  21  (dua  puluh  satu)  tahun  atau  lebih  dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas pramuniaga. Dalam Pengawasan peredaran  dan  penjualan  Minuman  Beralkohol  dibentuk  Tim  Terpadu  yang ditetapkan oleh Walikota. Berikut Tim Terpadu yang sebagaimana dimaksud
1. perangkat  daerah  yang  mempunyai  tugas  dan  tanggung  jawab  di  bidang perindustrian dan perdagangan;
2. perangkat  daerah  yang  mempunyai  tugas  dan  tanggung  jawab  di  bidang kesehatan;
3. perangkat  daerah  yang  mempunyai  tugas  dan  tanggung  jawab  di  bidang pariwisata;
4. perangkat  daerah  yang  mempunyai  tugas  dan  tanggung  jawab  di  bidang keamanan dan ketertiban;
5. instansi terkait lainnya.
Penggolongan  Minuman  Beralkohol  Peraturan  Daerah  Kota  Magelang Nomor  10  Tahun  2016,  mengelompokkan  minuman  beralkohol  ke  dalam  3 (tiga) golongan yaitu:
1. Minuman  Beralkohol  golongan  A  adalah  minuman  yang  mengandung  etil alkohol  atau  etanol  (C2H5OH)  dengan  kadar  sampai  dengan  5%  (lima persen);
2. Minuman  Beralkohol  golongan  B  adalah  minuman  yang  mengandung  etil alkohol  atau  etanol  (C2H5OH)  dengan  kadar  lebih  dari  5%  (lima  persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
3. Minuman  Beralkohol  golongan  C  adalah  minuman  yang  mengandung  etil alkohol  atau  etanol  (C2H5OH)  dengan  kadar  lebih  dari  20%  (dua  puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
Setiap  Perusahaan  yang  bertindak  sebagai  Penjual  Langsung  yang memperdagangkan  Minuman  Beralkohol  golongan  B  dan  golongan  C  wajib memiliki  SIUP-MB.  Dalam  hal  diperlukan  atau  diperoleh  informasi  peredaran dan  penjualan  Minuman  Beralkohol  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan,  Kepala  perangkat  daerah  yang  mempunyai tugas  dan  tanggung  jawab  di  bidang  perindustrian  dan  perdagangan  secara sendiri  atau  bersama  dengan  instansi  terkait  lainnya  dapat  melakukan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol (Yulianto, 2007) .

## 3.2 Larangan Peredaran, Penjualan dan Produksi
Terdapat  sejumlah  larangan  yang  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Kota Magelang mengenai peredaran minuman beralkohol, yaitu :
1. memproduksi  Minuman  Beralkohol  golongan  A,  golongan  B,  golongan  C, Minuman Beralkohol Tradisional, dan/atau Minuman Beralkohol Campuran/Oplosan.
2. memasukkan,  menyimpan,  mengedarkan,  dan/atau  menjual  Minuman Beralkohol  golongan  A,  golongan  B,  golongan  C,  Minuman  Beralkohol tradisional,  dan/atau  Minuman  Beralkohol  Campuran/Oplosan  di  wilayah Daerah:dan/atau  mengonsumsi  Minuman  Beralkohol  golongan  A,  golongan B,  golongan  C,  Minuman  Beralkohol  tradisional,  dan/atau  Minuman Beralkohol Campuran/Oplosan.
Larangan  tersebut  tidak  berlaku  apabila  untuk  kepentingan  terbatas, seperti  contoh  kepentingan  adat,  ritaul  beragama,  farmasi,  dan  tempat-tempat yang  diijinkan  (hotel,  bar,  restoran).  Apabila  setiap  perusahaan  melanggar peraturan  yang  telah  tercantum  di  Peraturan  Daerah  Nomor  10  Tahun  2016 maka  akan  dikenai  sanksi  administratif  yang  berupa  teguran  lisan,  teguran tertulis  dan  penghentian  sementara  kegiatan,  penghentian  tetap  kegiatan, penghentian  tetap  kegiatan,  pencabutan  sementara  izin,  pencabutan  tetap  izin dan denda administrative (Hutasoit, 2014) .
Semua  minuman  beralkohol  yang  diedarkan,  tetap  dalam  kemasan semula,  di  mana  etiket,  jenis  minuman,  merk,  kadar  alkohol/ethanol  dan volume  tercantum  harus  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang
Vol. 1 No. 2 (2019)
berlaku.  Selain itu, setiap  kemasan minuman beralkohol  harus  ditempel tanda pengendalian (hologram) yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Magelang

## 3.3 Penertiban
Kepala  Daerah  membatasi  jumlah  dan  jenis  minuman  baralkohol  yang beredar  di  wilayah  Kota  Magelang  setelah  mendengar  pertimbangan  dari  tim pengawas  dan  penertiban.  Penertiban  peredaran  minuman  beralkohol diwilayah Kota Magelang dilakukan oleh tim pengawas dan penertiban secara terpadu dibawah koordinasi Kepala Daerah. Kepala Daerah juga melaksanakan pengawasan  dan  menertibkan  tempat-tempat  penjualan  minuman  beralkohol sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Daerah.  Ketentuan  Pidana  Pasal  27 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2016 tentang  Pengendalian, Pengawasan  dan  Pembinaan  Terhadap  Peredaran  dan  Penjualan  Minuman Beralkohol.  Ketentuan  pidana  yang  sebagaimana  dimaksud  dalam  peraturan tersebut  memberikan  ancaman  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  bulan dan/atau  denda  paling  banyak  Rp.  50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah) kepada siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap  ketentuan peraturan daerah  ini.  Tindak  pidana  ini  merupakan  pelanggaran.  Namun  tanpa mengurangi  arti  dari  ketentuan  ancaman  pidana  tersebut,  terhadap pengedar/pemasok minuman beralkohol dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan lainnya (Nasrudin, 2017) .

## 4. KESIMPULAN
Peredaran  minuman  beralkohol  di  Indonesia  termasuk  cukup  luas karena hampir di setiap daerah terdapat toko-toko kecil hingga toko besar yang menjual  minuman  berlakohol.  Lebih  parahnya  lagi,  tidak  semua  toko  yang menjual  minuman  beralkohol  tersebut  memiliki  izin  untuk  menjual  dan mengedarkan  minuman  berlkohol  tersebut.  Terutama  di  toko-toko  kecil, kebanyakan  menjual  minuman  berlakohol  campuran  atau  oplosan  yang  biasa kita  sebut  juga  dengan  minuman  keras  (miras).  Semua  minuman  beralkohol yang  diedarkan,  tetap  dalam  kemasan  semula,  di  mana  etiket,  jenis  minuman, merk,  kadar  alkohol/ethanol  dan  volume  tercantum  harus  sesuai  dengan ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Selain  itu,  setiap  kemasan minuman  beralkohol  harus  ditempel  tanda  pengendalian  (hologram)  yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Magelang.
Ketentuan  Pidana  Pasal  27  Peraturan  Daerah  Kota  Magelang  Nomor  10 Tahun  2016  tentang    Pengendalian,  Pengawasan  dan  Pembinaan  Terhadap
Vol. 1 No. 2 (2019)
Peredaran  dan  Penjualan  Minuman  Beralkohol.  Ketentuan  pidana  yang sebagaimana  dimaksud  dalam  peraturan  tersebut  memberikan  ancaman pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  bulan  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp. 50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  kepada  siapa  saja  yang  melakukan pelanggaran  terhadap  ketentuan  peraturan  daerah  ini.  Tindak  pidana  ini merupakan  pelanggaran.  Namun  tanpa  mengurangi  arti  dari  ketentuan ancaman  pidana  tersebut,  terhadap  pengedar/pemasok  minuman  beralkohol dapat  dikenakan  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Hendro  Setyo  Wahyudi,  M.  P.  S.  (2014).  Artikel  Teknologi  dan  Kehidupan Masyarakat  Hendro  Setyo  Wahyudi,  Mita  Puspita  Sukmasari  1. Jurnal Analisa Sosiologi , 3 (1), 13–24.
Hutasoit, D. R. (2014). Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Peredaran. Jurnal Nestro Magister , 3 (4), 1–19.
Maulidia,  R.,  &  Afidah,  K.  (2019).  Pengendalian  Peredaran  Minuman Beralkohol  Melalui  Perda  Kota  Madiun  Nomor  8  Tahun  2017. Al- Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies , 1 (2), 209–227. https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i2.2027
Musianto,  L.  S.  (2002).  Perbedaan  Pendekatan  Kuantitatif  Dengan  Pendekatan Kualitatif  Dalam  Metode  Penelitian. Jurnal  Manajemen  Dan  Kewirausahaan ,
4 (2), 123–136. https://doi.org/10.9744/jmk.4.2.pp.123-136
Nasrudin,  K.  (2017).  Penegakan  Hukum  Secara  Terpadu  Terhadap  Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras. Jurnal Hukum Khaira Ummah , 12 (4), 833– 841.
Rori,  P.  L.  P.  (2015).  Pengaruh  Penggunaan  Minuman  Keras  Pada  Kehidupan Remaja  Di  Desa  Kali  Kecamatan  Pineleng  Kabupaten  Minahasa. Holistik , 16 (16), 1–12.
Sutrisno, E., Hukum, F., Universitas, P., Gunung, S., Lambo, B. D., Hukum, F., Universitas,  P.,  Gunung,  S.,  Sugiarti,  T.,  Hukum,  F.,  Universitas,  P.,  & Gunung,  S.  (2018).  Penegakan  Hukum  Terhadap  PERDA  Minuman Beralkohol Kabupaten Indramayu  dalam Upaya Pembangunan Kesehatan Masyarakat. Jurnal HERMENEUTIKA , 2 (2), 184–196.
Triyono,  Irdawati,  &  W,  D.  N.  (2014).  Gambaran  Persepsi  Peminum  Alkohol Tentang Dampak Kesehatan Pada Peminum Alkohol. Jurnal Kesehatan , 3 , 1– 10.
Yulianto,  L.  (2007).  Harmonisasi  hukum  Tenntang  Pengawasan  dan
Vol. 1 No. 2 (2019)
Pengendalian Minuman Beralkohol. Jurnal Ilmu Hukum , 1 (2), 29–36.
This  work  is  licensed  under a  Creative  Commons  Attribution  4.0 International License