## PERAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN PER KAPITA: STUDI KASUS 34 PROVINSI DI INDONESIA
Fadhlurrahman Ruslan 1 , Nirdukita Ratnawati 2 , Muliati 3
1 Kementerian Keuangan Republik Indonesia
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti
3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako *Corresponding Author Email: nirdukita.ratnawati@trisakti.ac.id
ABTRACT Purpose : This study aims to see the effect of government spending on income per capita of 34 provinces in Indonesia. Design/Methodology /Approach : This study uses panel data regression (pooled data) to determine the effect  of  government  sp y ending,  namely  education  function,  health function,  and  social  assistance,  on  the  dependent  variable  income per  capita.  The  data  used  secondary  data  of  34  provinces  in Indonesia  over  the  period  2016-2020  published  by  the  Ministry  of Finance and Central Statistics Agency. Findings : The  result  showed  that  government  spending  on  education  and public  service  functions  with  5%  error  rate  are  statistically significant  have  sign  in  accordance  with  expectation,  then H1  and H4  are  accepted.  While  spending  on  social  function  has  reversed sign  and  health  function  has  no  influence  on  income  per  capita  of 34 provinces in Indonesia for 2015-2019 period. Keywords : Government Expenditure, Income per Capita, Education, Health, Sosial Assistance, Public Service JEL Classification : E52, E60, E69

## PENDAHULUAN
Indonesia kembali dinyatakan sebagai kelompok negara berpendapatan menengah ke atas menurut  klasifikasi  Bank  Dunia  dalam  laporan  yang  diterbitkan  pada  bulan  Juni  2023. Sebelumnya,  Indonesia  pernah  menjadi  kelompok  menengah  ke  atas  pada  tahun  2019, namun  capaian  tersebut  pernah  mengalami  penurunan  akibat  pandemi  COVID-19  yang menyebabkan  pendapatan  per  kapita  Indonesia  kembali  menjadi  kelompok  pendapatan menengah  ke  bawah.  Klasifikasi  ini  digunakan  untuk  untuk  memahami  kondisi pembangunan ekonomi suatu negara.
Sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Indonesia telah menetapkan  visi  Rencana  Indonesia  Emas  2045.  Untuk  mencapai  visi  tersebut, pemerintah akan fokus pada pembangunan di berbagai bidang untuk menjadi negara maju pada  tahun  2045  dan  menjadi  salah  satu  kekuatan  ekonomi  terbesar  dunia.  Berdasarkan klasifikasi Bank Dunia, jika Indonesia akan menjadi negara maju pada tahun 2045 harus mencapai  pendapatan  per  kapita  minimal  sebesar  US$13.845.  Artinya,  Indonesia  masih
Media Ekonomi Vol. 32 No. 1 April  2024 : 11 - 22
ISSN : 2442-9686 (online) DOI:  http://dx.doi.org/10.25105/me.v32i1.18886 ISSN : 0853-3970 (print)
perlu  meningkatkan  pendapatan  per  kapita  sebesar  US$8.925  dari  yang  saat  ini  masih sebesar US$4.919 pada tahun 2023 (BPS, 2023).
Sumber: World Bank (diolah)

## Gambar 1 PDB per Kapita - Indonesia (menurut Harga Berlaku US$)
Indonesia telah memasuki klasifikasi kelompok pendapatan menengah sejak tahun 2003. Artinya, paling tidak Indonesia telah menjadi kelompok negara berpendapatan menengah selama  20  tahun.  Kondisi  pertumbuhan  yang  mengalami  stagnasi  dapat  membuat  risiko Indonesia dalam menghadapi jebakan pendapatan menengah ( Middle Income Trap ). Hal ini akan membuat Indonesia kesulitan bersaing untuk menjadi negara maju di tahun 2045. Oleh  karena  itu,  perlu  untuk  mengidentifikasi  lebih  lanjut  faktor-faktor  yang  mampu membuat  Indonesia  terhindar  dari Middle  Income  Trap agar  dapat  mencapai  rencana pembangunan Indonesia Emas 2045.
Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk  mendorong peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan  masyarakat  dalam  jangka  panjang.  Adapun  indikator  umum  untuk mengukur  pembangunan  ekonomi  adalah  pendapatan  per  kapita  (Todaro  dan  Smith, 2015).  Pendapatan  per  kapita  suatu  negara  menunjukkan  tingkat  kesejahteraan masyarakat  di  negara  tersebut.  Apabila  pendapatan  per  kapita  tinggi,  maka  tingkat kesejahteraan  negara  juga  tinggi.  Menurut  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  kualitas  hidup masyarakat  juga  dapat  diukur  berdasarkan  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  yang terdiri  atas  dimensi  standar  hidup  layak,  pendidikan,  dan  kesehatan.  IPM  memberikan penjelasan  tentang  akses  bagi  penduduk  dalam  merasakan  hasil  pembangunan  di  suatu daerah.
Teori Keynesian dalam Agustina (2019) mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan pendapatan per kapita.  Keynes  berpendapat  bahwa  pengeluaran  pemerintah  dapat  menjadi  pengganti pengeluaran swasta yang menurun, sehingga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi  suatu  negara  serta  meningkatkan  pendapatan  per  kapita  masyarakatnya.  Selain
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 PDB p er Kap ita (U S$) Tahun 1990 2000
2010 2020
itu,  pengeluaran  pemerintah  dapat  meningkatkan  permintaan  agregat  dan  mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dalam  Undang  Undang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  Pemerintah mengelompokkan  jenis  belanja  menjadi  11  (sebelas)  menurut  fungsinya.    Apabila berdasarkan  dimensi  IPM,  jenis  belanja  yang  berpengaruh  terhadap  kualitas  hidup masyarakat adalah belanja fungsi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

## Gambar 2
Belanja Daerah 34 Provinsi, Tahun 2015-2019 menurut Fungsi (dalam Milyar Rp)
Gambar  2,  di  atas  menunjukkan  terdapat  peningkatan  total  belanja  pada  34  provinsi menurut  fungsinya  dari  tahun  2015  hingga  tahun  2019.  Namun  pada  belanja  fungsi pendidikan dan fungsi pelayanan umum mengalami fluktuasi pada tahun 2016 dan 2017. Penentuan  jumlah  pengeluaran  pemerintah  didasarkan  pada  prioritas  pembangunan  dan kebutuhan  masyarakat  yang  melalui  proses  perencanaan  dan  penganggaran  melibatkan unsur  pemerintahan  setiap  daerah.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  referensi tambahan  dalam  penentuan  kebijakan  belanja  bagi  pemerintah  yang  dapat  mendorong pembangunan ekonomi melalui peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

## Hubungan Belanja Fungsi Pendidikan dengan Pendapatan per Kapita
Belanja  fungsi  pendidikan  digunakan  untuk  menyediakan  berbagai  aspek  dalam  rangka penyelenggaraan pendidikan yang merupakan tanggung jawab pemerintah (Fauji, 2017). Alokasi  belanja  fungsi  pendidikan  mencakup  peningkatan  kualitas  tenaga  pendidik, penyediaan  fasilitas  dan  sarana  pendidikan  yang  memadai,  serta  pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Althofia  (2012)  di  Provinsi  Jawa  Barat  menemukan bahwa  Belanja  Fungsi  Pendidikan  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan ekonomi  tahun  2012.  Temuan  penelitian  tersebut  sejalan  dengan  penelitian  sebelumnya oleh  Saidah  (2011)  yang  mengemukakan  pertumbuhan  ekonomi  dipengaruhi  secara
- 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 2015 2016 2017
2018 2019 PEND KES SOS UMUM
Media Ekonomi Vol. 32 No. 1 April 2024_____________________________________________
positif oleh belanja fungsi pendidikan di daerah tertinggal. Adapun hasil penelitian Eka, dkk (2016) menemukan bahwa belanja fungsi pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur berpengaruh secara positif namun tidak signifikan.
Berdasarkan uraian hasil penelitian tersebut di atas, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 1 : Belanja  Fungsi  Pendidikan  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  Pendapatan  per Kapita

## Hubungan Belanja Fungsi Kesehatan dengan Pendapatan per Kapita
Belanja  fungsi  kesehatan  digunakan  untuk  menyediakan  layanan  kesehatan  yang merupakan  bagian  dari  tanggung  jawab  pemerintah  (Fauji,  2017).  Alokasi  anggaran belanja  kesehatan  mencakup  peningkatan  kualitas  pelayanan  kesehatan,  peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dan pencegahan penyakit.
Hasil  penelitian  Safitri  (2021),  menemukan  bahwa  Belanja  Fungsi  Kesehatan  di  Jawa Timur secara signifikan memiliki pengaruh positif untuk PDRB per kapita. Hasil tersebut mendukung  temuan  hasil  penelitian  Eka,  dkk  (2016),  yang  mengemukakan  bahwa pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Kalimantan  Timur  dipengaruhi  oleh  belanja  fungsi kesehatan secara positif. Adapun hasil penelitian oleh Althofia (2012) menemukan bahwa Belanja  Fungsi  Kesehatan  di  Jawa  Barat  tidak  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan  uraian hasil  penelitian  di  atas,  penelitian  ini  merumuskan  hipotesis sebagai berikut:
H 2 : Belanja Fungsi Kesehatan memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan per Kapita

## Hubungan Belanja Fungsi Sosial dengan Pendapatan per Kapita
Belanja  fungsi  sosial  digunakan  untuk  membiayai  program  dan  kegiatan  bidang perlindungan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana di atur dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  81  Tahun  2012,  Belanja  bantuan  sosial merupakan salah satu jenis pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa  yang  disalurkan  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  kemampuan  ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi masyarakat dari terjadinya risiko sosial.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Charles & Runtunuwu (2023) di Provinsi Maluku Utara,  menemukan  bahwa  belanja  bantuan  sosial  secara  signifikan  memiliki  pengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi. Adapun temuan hasil penelitian yang dilakukan oleh  Thantawi,  dkk  2023),  mengemukakan  Belanja  bantuan  sosial  berpengaruh  negatif terhadap  PDRB  di  Kabupaten  Bogor.  Adapun  hasil  penelitian  yang  dilakukan  yang dilakukan  Natalia,  dkk  (2019),  mengemukakan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  Sulawesi Utara tidak secara signifikan dipengaruhi oleh Belanja Sosial.
Berdasarkan  uraian hasil  penelitian  di  atas,  penelitian  ini  merumuskan  hipotesis sebagai berikut:
H 3 : Belanja Fungsi Sosial memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan per Kapita

## Hubungan Belanja Fungsi Pelayanan Umum dengan Pendapatan per Kapita
Belanja  fungsi  pelayanan  umum  digunakan  untuk  membiayai  penyediaan  layanan  dasar kepada  masyarakat  maupun  pihak  swasta.  Alokasi  belanja  fungsi  pelayanan  umum mencakup  kegiatan  dan  program  yang  hasil  dan  manfaatnya  dapat  dirasakan  langsung oleh  masyarakat,  seperti  pengelolaan  jaringan  irigasi  serta  pengairan  lainnya,  akses layanan atau perizinan, subsidi, dan lain-lain (Kemenkeu, 2017).
Penelitian  yang  dilakukan  Hamdani  &  Mayshelly  (2023), menyatakan bahwa pertumbuhan  ekonomi  di  kabupaten  dan  kota  provinsi  Yogyakarta  tahun  2016-2020, dipengaruhi  secara  positif  dan  signifikan  oleh  pengeluaran  pemerintah  pada  fungsi pelayanan  umum.  Hasil  tersebut  didukung  oleh  temuan  penelitian  sebelumnya  yang dilakukan  Hermawan    (2020),  bahwa  belanja  fungsi  pelayanan  umum  di  Indonesia berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Adapun  hasil  penelitian  yang dilakukan  Angraini,  dkk  (2023),  menemukan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  tidak dipengaruhi secara signifikan oleh belanja fungsi pelayanan umum.
Berdasarkan  uraian hasil  penelitian  di  atas,  penelitian  ini  merumuskan  hipotesis sebagai berikut:
H 4 : Belanja  Fungsi  Pelayanan  Umum  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  Pendapatan per Kapita

## METODE PENELITIAN
Tujuan  dari  penelitian  ini  dirancang  agar  dapat  melihat  pengaruh  setiap  fungsi  belanja daerah  pada  tahun  2015-2019,  terhadap  pendapatan  per  kapita  di  34  provinsi.  Dalam penelitian ini digunakan metode regresi data panel ( pooled data ) dengan bantuan aplikasi Eviews  9  sebagai  alat  analisis  data,  serta  menguji  penggunaan  3  (tiga)  model,  di antaranya Fixed Effect Model (FEM), Random Effect Model (REM), dan Common Effect Model (CEM). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber  dari  Badan  Pusat  Statistik  Republik  Indonesia  dan  Direktorat  Jenderal Perimbangan  Keuangan,  Kementerian  Keuangan.  Data cross  section pada  penelitian  ini merupakan  34  provinsi  di  Indonesia,  sedangkan  data time  series pada  tahun  2015-2019 untuk  melihat  pengaruh  pengeluaran  pemerintah  terhadap  tingkat  pendapatan  per  kapita di setiap provinsi pada kondisi normal, sebelum masa pandemi COVID-19 periode tahun 2020-2022.  Hal  tersebut  diharapkan  dapat  menggambarkan  kondisi  normal  pasca pandemi hingga tahun 2045. Selanjutnya, persamaan model regresi yang dibentuk adalah sebagai berikut:
Y it = β 0 + β 1 PEND it + β 2 KES it + β 3 SOS it + β 4 UMUM it
dimana:
Y it :  Pendapatan per Kapita yang diproxykan dengan PDRB per Kapita (LogPDRB) β 1 :  Pendidikan yang diproxykan dengan Rasio Realisasi Belanja Fungsi Pendidikan terhadap Total Belanja Daerah (PEND)
β 2 :  Kesehatan  yang  diproxykan  dengan  Rasio  Realisasi  Belanja  Fungsi  Kesehatan terhadap Total Belanja Daerah (KES)
β 3 :  Sosial  yang  diproxykan  dengan  Rasio  Realisasi  Belanja  Fungsi  Sosial  terhadap Total Belanja Daerah (SOS)
β 4 :  Pelayanan  Umum  yang  diproxykan  dengan  Rasio  Realisasi  Belanja  Fungsi Pelayanan Umum terhadap Total Belanja Daerah (UMUM)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sampel penelitian ini menggunakan data 34 provinsi selama periode 2015-2019 sehingga total sampel yang digunakan berjumlah  170 sampel. Pada tabel berikut merupakan hasil uji statistik deskriptif berdasarkan variabel-variabel dalam penelitian ini.
Tabel 1

## Statistik Deskritpif Penelitian Pendapatan per Kapita
Pendapatan per Kapita (Ribu Rupiah) Belanja Fungsi Pendidikan Belanja Fungsi Kesehatan Belanja Fungsi Sosial Belanja Fungsi Pelayanan Umum Mean 40074.91 0.243634 0.089932 0.011868 0.393343 Maximum 165769.0 0.515500 0.219000 0.030900 0.807300 Minimum 11087.91 0.010900 0.016500 0.002400 0.039600 Std. Dev. 30155.50 0.124969 0.035842 0.004359 0.128482
Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews 9.0 (2024)
Rata-rata Pendapatan per Kapita 34 Provinsi di Indonesia, pada tahun 2015-2019 adalah Rp  40.074.910  dengan  nilai  maksimum  Rp165.769.000  serta  nilai  minimum Rp11.087.910  dari  170  observasi  dan  standar  deviasi  30.155.500.  Dengan  tidak  adanya nilai standar deviasi yang lebih tinggi dari rata-rata variabel tersebut di atas, hal tersebut menunjukkan bahwa data variabel tersebut bebas dari outlier .
Rasio  Belanja  Fungsi  Pendidikan  mempunyai  nilai  minimum  0,0109  dan  maksimum 0,5155 dengan rata-rata 0,243634 dari 170 observasi dan standar deviasi 0,1249. Adapun nilai  minimum  Belanja  Fungsi  Kesehatan  sebesar  0,0165  dan  maksimum  0,219  dengan rata-rata  0,0899  dari  170  observasi  dan  standar  deviasi  0,0358.  Belanja  Fungsi  Sosial mempunyai nilai maksimum sebesar 0,0309 dan  nilai minimum 0,0024 dengan rata-rata 0,0118  dari  170  observasi  dan  standar  deviasi  0,0043.  Selanjutnya,  nilai  minimum Belanja Fungsi Pelayanan Umum sebesar 0,0396 dan maksimum 0,8073 dengan rata-rata
0,3933 dari 170 observasi dan standar deviasi 0,1285.
Peran  Pengeluaran  Pemerintah  terhadap  Peningkatan  Pendapatan  Per  Kapita:  Studi  Kasus  34 Provinsi di Indonesia______________________________________________________________

## Uji Pemilihan Model
Hasil uji pemilihan model menunjukkan bahwa Fixed Effect Model menjadi model yang terpilih untuk digunakan pada regresi data berdasarkan tabel berikut:
Tabel 2 Hasil Uji Pemilihan Model Probabilita Hasil Keterangan Chow Test 0.0000 Ho ditolak Fixed effect Hausman Test 0.0450 Ho ditolak Fixed effect
Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews 9.0 (2024)
Hasil uji Chow yang bertujuan dalam rangka pemilihan model antara Fixed Effect Model atau Common Effect Model menunjukkan p-value untuk Cross-section Chi-square sebesar 0,0000 < 0,05, sehingga H 0 ditolak. Maka Fixed Effect Model dipilih sebagai model yang lebih tepat untuk digunakan. Selanjutnya pada Hausman Test untuk memilih antara Fixed Effect Model atau Random Effect Model , diperoleh p-value untuk Cross-section Random adalah 0,0450 < 0,05 sehingga H 0 ditolak. Maka Fixed Effect Model menjadi model yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini.
Nilai Adjusted R-square dalam rangka uji koefisien determinasi adalah sebesar 0,998044. Nilai  tersebut  merepresentasikan  kemampuan  perilaku/variasi  variabel  desentralisasi fiskal  dan  kualitas  sumber  daya  manusia  dalam  menjelaskan  variable  kesejahteraan masyarakat adalah sebesar 99,8%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variable lain di luar model.
Nilai p-value uji  F  menunjukkan  nilai  sebesar  0,000000  <  0,05,  maka  secara  statistik dapat dibuktikan bahwa paling tidak terdapat satu variabel bebas yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
Tabel 3 Hasil Uji Regresi Linier Data Panel Variable Coefficient Std. Error T-Stat Prob. C 10.35559 0.034370 301.2929 0.0000 PEND 0.237546 0.041585 5.712261 0.0000 KES 0.056173 0.124595 0.450848 0.6528 SOS -4.371366 1.063216 -4.111456 0.0001 UMUM 0.135094 0.049571 2.725283 0.0073 R-squared 0.998473 Adjusted R-squared 0.998044 F-statistic 2332.018 Prob(F-statistic) 0.000000
Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews 9.0 (2024)
Hipotesis  yang  dirumuskan  dalam  penelitian  ini,  menyatakan  bahwa  pengeluaran pemerintah  daerah  berpengaruh  positif  terhadap  pendapatan  per  kapita  di  34  provinsi Indonesia.  Adapun  temuan  hasil  penelitian  ini  mengemukakan  bahwa  pada  tingkat kesalahan  5%,  variabel  yang  memiliki  pengaruh  signifikan  secara  statistik  sesuai
hipotesis  adalah  belanja  fungsi  pendidikan  dan  pelayanan  umum.  Sedangkan  belanja fungsi  kesehatan  tidak  berpengaruh  signifikan,  serta  belanja  fungsi  sosial  memiliki pengaruh  negatif.  Atas  hasil  tersebut,  maka  H 1 dan  H 4 diterima,  sedangkan  H 2 dan  H 3 ditolak.
Berdasarkan  hasil  regresi  menggunakan Fixed  Effect  Model ,  diperoleh  angka  konstanta pendapatan  per  kapita  sebesar  10.35559.  Artinya  jika  rasio  belanja  setiap  fungsi  tidak mengalami  perubahan,  maka  pendapatan  per  kapita  akan  meningkat  sebesar  10.35559. Adapun angka konstanta pada setiap provinsi ditunjukkan pada tabel berikut.
Tabel 4
Hasil Penjumlahan Cross Section dengan Konstanta Provinsi Cross Section Konstanta ACEH--C -0.338204 10.01723 BABEL--C 0.060697 10.41613 BALI--C -0.010520 10.34491 BANTEN--C -0.053687 10.30174 BENGKULU--C -0.411101 9.944329 GORONTALO--C -0.432648 9.922782 JABAR--C -0.247640 10.10779 JAKARTA--C 1.579385 11.93482 JAMBI--C 0.129328 10.48476 JATENG--C -0.267908 10.08752 JATIM--C 0.090981 10.44641 KALBAR--C -0.316632 10.0388 KALSEL--C -0.118390 10.23704 KALTENG--C 0.026522 10.38195 KALTIM--C 1.313330 11.66876 KALUT--C 0.866629 11.22206 KEPRI--C 0.868327 11.22376 LAMPUNG--C -0.268438 10.08699 MALUKU--C -0.756132 9.599298 MALUT--C -0.566653 9.788777 NTB--C -0.565908 9.789522 NTT--C -1.071603 9.283827 PAPBAR--C 0.631844 10.98727 PAPUA--C 0.263979 10.61941 RIAU--C 0.728219 11.08365 SULBAR--C -0.424848 9.930582 SULSEL--C -0.057135 10.2983 SULTENG--C -0.010678 10.34475 SULTRA--C -0.085586 10.26984 SULUT--C -0.050087 10.30534 SUMBAR--C -0.150806 10.20462 SUMSEL--C -0.022439 10.33299 SUMUT--C -0.020448 10.33498 YOGYAKARTA--C -0.311753 10.04368
Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews 9.0 (2024)
Pengaruh Belanja Fungsi Pendidikan terhadap Pendapatan per Kapita
Peran  Pengeluaran  Pemerintah  terhadap  Peningkatan  Pendapatan  Per  Kapita:  Studi  Kasus  34 Provinsi di Indonesia______________________________________________________________
Temuan  studi  ini  adalah  belanja  fungsi  pendidikan  secara  signifikan  memiliki  pengaruh yang  positif  terhadap  Pendapatan  per  kapita.  Besarnya  nilai  koefisien  pengaruh  Belanja fungsi  pendidikan  adalah  0,237546  dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,0000  <  0,05. Artinya,  jika  rasio  belanja  fungsi  pendidikan  meningkat  1%  dapat  meningkatkan pendapatan  per  kapita  sebesar  0,237546.  Dengan  ini, Belanja  Pendidikan  dapat  menjadi prediktor untuk meningkatkan Pendapatan per Kapita di Indonesia.
Pengeluaran pemerintah pada fungsi pendidikan memiliki pengaruh terhadap peningkatan rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat (Sidabutar dkk, 2020). SDM yang berkualitas akan semakin mudah menerapkan teknologi baru yang diharapkan dapat meningkatkan standar ekonomi masyarakat. Hasil penelitian tersebut mendukung temuan penelitian  sebelumnya  di  Provinsi  Jawa  Barat  yang  menemukan  bahwa  pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh belanja fungsi pendidikan (Althofia, 2012).

## Pengaruh Belanja Fungsi Kesehatan terhadap Pendapatan per Kapita
Temuan  studi  ini  adalah  Belanja  Fungsi  Kesehatan  tidak  memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  Pendapatan  per  Kapita  pada  34  Provinsi  di  Indonesia.  Nilai signifikansi  Belanja  pada  fungsi  kesehatan  terhadap  Pendapatan  per  Kapita  adalah sebesar  0,6528  >  0,05.  Artinya,  peningkatan  pengeluaran  fungsi  kesehatan  tidak  secara konsisten  atau  proporsional  menyebabkan  peningkatan  pendapatan  per  kapita.  Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap alokasi belanja fungsi kesehatan agar lebih tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Hasil ini didukung  temuan  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  Eka,  dkk  (2016),  di  provinsi Jawa  Barat  bahwa  belanja  fungsi  kesehatan  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap pertumbuhan ekonomi.

## Pengaruh Belanja Fungsi Sosial terhadap Pendapatan per Kapita
Temuan studi ini adalah belanja fungsi sosial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap  Pendapatan  per  kapita.  Besarnya  koefisien  belanja  pada  fungsi  sosial  terhadap Pendapatan per kapita adalah -4,371366 dengan nilai signifikansi 0,0001 < 0,05. Artinya Pendapatan per kapita akan semakin  menurun apabila Belanja Fungsi Sosial meningkat. Hal  ini  dapat  terjadi  karena  berbagai  faktor,  seperti  hambatan  birokrasi,  korupsi,  dan kurangnya  Kompetensi  SDM.  Sedangkan  bantuan  sosial  yang  sifatnya  konsumtif  tidak memberikan  manfaat secara  optimal,  sehingga  produktivitas  masyarakat  menurun.  Hasil ini  didukung  oleh  dengan  penelitian  sebelumnya,  bahwa  Belanja  Bantuan  Sosial berpengaruh negatif terhadap PDRB di Kabupaten Bogor Thantawi, dkk (2023).

## Pengaruh Belanja Fungsi Pelayanan Umum terhadap Pendapatan per Kapita
Temuan Studi ini adalah Belanja Fungsi Pelayanan Umum secara signifikan berpengaruh positif  terhadap  Pendapatan  per  Kapita  34  Provinsi  di  Indonesia.  Besarnya  pengaruh Belanja  Fungsi  Pelayanan  Umum  terhadap  Pendapatan  per  Kapita  adalah  0.135094 dengan nilai signifikansi 0,0073 < 0,05. Artinya, jika rasio belanja pada fungsi kesehatan meningkat  1%  maka  hal  tersebut  dapat  meningkatkan  pendapatan  per  kapita  sebesar 0,135094.  Dengan  demikian,  Belanja  Fungsi  Pelayanan  Umum  dapat  menjadi  prediktor untuk meningkatkan Pendapatan per Kapita di Indonesia.
Alokasi  anggaran  yang  tepat  untuk  penyediaan  layanan  publik  yang  memadai  dapat mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  sehingga  dapat  meningkatkan  kapasitas  ekonomi secara  menyeluruh.  Hasil ini  mendukung  temuan  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan
Hamdani  &  Mayshelly  (2023)  serta  Hermawan  (2020),  bahwa  belanja fungsi  pelayanan umum memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  pengaruh  pengeluaran  pemerintah  berdasarkan fungsinya terhadap Pendapatan per kapita 34 provinsi di Indonesia. Adapun temuan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja fungsi pelayanan umum dan fungsi pendidikan secara  signifikan  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  PRDB  per  kapita.  Sebaliknya belanja  fungsi  sosial  secara  statistik  berpengaruh  negatif  terhadap  PDRB  per  kapita. Sedangkan, belanja pada fungsi kesehatan tidak memiliki pengaruh signifikan.

## Saran
Apabila merujuk pada temuan penelitian ini, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menetapkan alokasi belanja per fungsi di setiap daerah sebagai strategi untuk mendorong pertumbuhan pendapatan per kapita setiap daerah di Indonesia. Mengacu pada kebijakan APBN bahwa terdapat alokasi tetap sebesar 20% untuk belanja pendidikan dan 5% untuk fungsi  kesehatan  dari  total  anggaran  setiap  tahun.  Selain  itu,  perlu  dilakukan  evaluasi guna  memastikan  bahwa  belanja  menurut  fungsinya  dapat  dilaksanakan  dengan  akurat dan tepat sasaran sebagaimana belanja fungsi kesehatan dan  bantuan sosial yang belum berpengaruh  signifikan  dalam  peningkatan  kualitas  hidup  masyrakat.  Hal  tersebut diharapkan  dapat  memberikan  dorongan  terhadap  pembangunan  ekonomi,  termasuk peningkatan pendapatan per kapita.
Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup analisis dengan mempertimbangkan jenis belanja fungsi lain dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi setiap  daerah  di  Indonesia.  Pengelompokan  jenis  belanja  pemerintah  daerah  didasarkan pada 11 fungsi-fungsi pokok pemerintah alam menyediakan layanan kepada masyarakat, di  antaranya,  yaitu  Pendidikan,  Kesehatan,  Pelayanan  Umum,  Ekonomi,  Perlindungan Sosial,  Ketertiban  dan  Keamanan,  Pertahanan,  Pariwisata  dan  Budaya,  Perumahan  dan Permukiman,  Agama,  serta  Perlindungan  Lingkungan  Hidup.  Selain  itu,  penelitian selanjutnya  dapat  mempertimbangkan  karakteristik  setiap  daerah,  seperti  kebutuhan  dan prioritas pembangunan di masing-masing daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina,  E.  (2019).  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah,  Tenaga  Kerja  dan  Kontribusi Industri  Pengolahan  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Jawa  Barat. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya , 7 (2).
Althofia, N. Y. (2012). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan, Kesehatan Dan  Infrastruktur  Terhadap  Pdrb  Dan  Penyerapan  Tenaga  Kerja  Di  Propinsi  Jawa Barat Tahun 2012. Jurnal Aplikasi Statistika Dan Komputasi Statistik , 7 , 1–20.
Angraini,  D.,  Fathiyah,  F.,  &  Masnun,  M.  (2023).  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah
Peran  Pengeluaran  Pemerintah  terhadap  Peningkatan  Pendapatan  Per  Kapita:  Studi  Kasus  34 Provinsi di Indonesia______________________________________________________________
Bidang Ekonomi dan Pelayanan Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis , 14 (2), 157. https://doi.org/10.33087/eksis.v14i2.408
Charles,  P.,  &  Runtunuwu,  H.  (2023).  Apakah  Pengeluaran  Pemerintah  Berdampak Terhadap  Pembangunan  Ekonomi? JIMPS:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Pendidikan Sejarah , 8 (3), 2532–2544. https://doi.org/https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.25832
Eka, A., Eny, R., & Yana, U. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap PDRB  Serta  IPM  Di  Kalimantan  Timur. Jurnal  Ekonomi  Keuangan,  Dan Manajemen , 12 (2), 192–217. http://journal.feb.unmul.ac.id
Fauji,  Z.  (2017).  Pengaruh  Belanja  Bidang  Infrastruktur,  Pendidikan  dan  Kesehatan Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Lampung. Skripsi . http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/28761
Hamdani, R., & Mayshelly, E. (2023). Kinerja Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Tahun  2016-2020. Proceeding  of National Conference on Accounting & Finance , 5 , 10–25.
https://doi.org/https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art2
Hermawan,  W.  (2020).  Pengaruh  Belanja  Pemerintah  Pusat  untuk  Fungsi  Lingkungan Hidup Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Quantitative Economics Journal , 6 (1). https://doi.org/10.24114/qej.v6i1.17533
Natalia,  N.  D.  A.,  Rumate,  V.  A.,  &  Tolosang,  K.  D.  (2019).  Pengaruh  Belanja  Modal Dan Belanja Sosial Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Utara.
Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 19 (03), 97–106.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/25267
Safitri,  M.  I.  D.  (2021).  Analisis  Dampak  Belanja  Pemerintah  Daerah  terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Inklusif  Jawa  Timur. Indonesian  Treasury  Review:  Jurnal Perbendaharaan,  Keuangan  Negara  Dan  Kebijakan  Publik , 6 (2),  85–96. https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.339
Thantawi, T. R., Khoiri, A., Sakilah, I., & Imanudin, T. (2023). Perspektif Ekonomi dan Bisnis  Islam  Mengenai  Pengaruh  Belanja  Hibah,  dan  Belanja  Bantuan  Sosial, terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Pemerintah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Sahid Business Journal , 2 (02), 99–108.
https://doi.org/10.56406/sahidbusinessjournal.v2i02.98
Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic Development, 12th Edition. New York: Pearson.
World  Bank.  (2023).  Indonesia  Economic  Prospects:  The  Invisible Toll  of  Covid-19  on Learning (Issue June 2023).