## PENDIDIKAN INDONESIA:

## DARI HEGEMONI DAN KUASA PENGETAHUAN KE PENDANGKALAN KEMANUSIAAN
Iskandar Zulkarnain, S.IP., M.A*

## Abstract
This  article  discusses  about  hegemony  and  knowledge  power  (the  authorities)  which created  less  humanization  in  Indonesian education.  This  study  uses  IPS  (social  studies subject matter) as the object of the study. The result of the study shows three causes of less humanization  in  social  sciences  (IPS),  namely:  the  first,  the  historical  background  of Indonesia  is  full  of  political  and  in  doctrinal  nuance.  So  the  orientation  of  Indonesian education  is  automatically  reduced  for  the  authority’s  interests.  Second,  the implementation  of  IPS  teaching  learning  model  is  not  flexible.  It  is  monotones  and homogeny.  It  is  creates  less  critical  thinking  among  students.  The  thirst,  there  was  a symbolical violence in our education because of authorities superiority (teachers, schools) on students.

## Key Words:

## Education, Hegemony, and Dehumanization

## I. PENDAHULUAN 1
Dunia  pendidikan  Indonesia  pasca- reformasi  kian  menarik  diperbincangkan. Menarik lantaran terjadi fenomena kegagalan pengajaran dan kesalahan pendekatan  guru  secara  kolektif  terhadap siswanya  di  seantero  tanah  air  yang berimplikasi  pada  tidak  tercapainya  tujuan pendidikan yang sangat mulia: pembebasan diri  dari  segala  bentuk  dehumanisme. Betapa tidak,  pola  pengajaran  yang  bersifat indoktrinasi,  kaku,  dan  linier  menyebabkan siswa  sebagai  obyek  yang  tersubordinasi dari  kekuasaan  superioritas  guru.  Praktis, daya kritis dan kreativitas siswa mengalami kejumudan dan mewarnai nuansa
pendidikan negeri ini. Ironinya, pendekatan paradigma tradisional  yang  bersifat  indoktrinasi  itu
* Penulis  adalah  Dosen pada  Jurusan Sosiologi, Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik, Universitas Bangka Belitung.
telah  dijadikan  "habitus"  guru  sehingga menambah  runyam  dunia  pendidikan. Paradigma  lama  yang  mempersempit  ruang kebebasan berekspresi siswa melalui pengkotak-kotakan siswa berdasarkan kemampuan hafalan materi (kognitif) semata,  menempatkan  siswa  sebagai  kelas inferior yang  harus  diisi  dan  dipenuhi dengan  ragam  pengetahuan.  Sementara  di sisi  lain,  aspek  afektif  dan  psikomotorik siswa  kian  terabaikan.  Di  sini,  pendidikan kita telah mengalami pendangkalan kemanusiaan.  Permasalahan  yang  perlu dikritisi  selanjutnya  adalah  apa  yang menyebabkan terjadinya pendangkalan kemanusiaan dan mengapa itu terjadi?

## II. PEMBAHASAN
2.1 Dehumanisasi Pendidikan
Dehumanisasi dalam pandangan Paulo  Freire  (2002) adalah  suatu  bentuk ungkapan nyata yang menunjukkan
terjadinya  proses  alienasi  dan  dominasi. Proses  alienasi  terjadi  berbarengan  dengan dominasi  sebuah  struktur  kekuasaan  atas suatu  obyek  dengan  tujuan  melanggengkan status  quo atau  mengubah  dunia  secara radikal. Dalam konteks pendidikan, dehumanisasi pendidikan di mana dominasi struktur  kekuasaan  lebih  kuat  ketimbang obyek  yang  didominasi  (sekolah,  guru, siswa) tidak menghasilkan dimensi humanistik  melainkan  dimensi  penindasan. Pihak  sekolah,  guru,  dan  siswa  tidak diakomodisasi  haknya  dalam  menerapkan pendidikan yang humanis.
Secara faktual dehumanisasi pendidikan  nyata  terjadi.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  tujuan  pendidikan  yang  harus membebaskan  dari  nilai-nilai  kekerasan, indoktrinasi,  feodalisme,  dan  sikap-sikap yang tidak demokratis yang mengkungkung kesadaran siswa tanpa kungkungan struktur kekuasaan apa pun. Kenyataannya, pendidikan kita saat ini masih menempatkan siswa sebagai tabung kosong yang harus diisi dengan ragam pengetahuan dan  menganggap  mereka  sebagai  obyek yang  bodoh  alias  tidak  tahu  apa-apa, sementara  guru  dianggap  sebagai  subyek yang  serba  tahu  segala  pengetahuan  dan informasi. Dengan  kata  lain,  pendidikan kita  benar-benar  tidak  berorientasi  pada siswa  sentris.  Ini  dibuktikan  dengan paradigma pendidikan yang masih sentralistik,  monolog,  dan  kaku.  Di  sini, disadari  atau  tidak,  terjadi  suatu  upaya penerapan  pola  pendidikan  ”gaya  bank”
(istilah
Paulo
Freire) yang
mengesampingkan  kemampuan  dan  peran siswa  dalam  realitas  pendidikan.  Inti  dari pendidikan "gaya bank" adalah menerapkan proses  dehumanisasi  yang  terjadi  dalam dunia pendidikan. Model pendidikan seperti ini  telah  mengabaikan  nalar  kritis  dan
partisipasi  siswa  dalam  proses  menuju perubahan.
Selain pendidikan "gaya bank" dehumanisasi  pendidikan  juga  menjelma dalam bentuk kekerasan simbolis. Kekerasan simbolis dalam perspektif Pierre Bourdieu  (Jenkins,  2004)  adalah  setiap tindakan  pedagogis  yang  bertujuan  untuk mereproduksi kebudayaan, memaksa sistem simbolisme  dan  suatu  makna  terhadap kelompok  atau  kelas  sedemikian  rupa, sehingga  hal  itu  dialami  sebagai  sesuatu yang  sah.  Artinya,  kekuatan  kekerasan (struktural,  sistematis)  yang  mereproduksi kebudayaan  termasuk  pendidikan  berasal dari  hubungan  kekuasaan  yang  dominan yang  bersembunyi  di  balik kekuatan pedagogis. Tujuan dari reproduksi kebudayaan dan pemaksaan simbolisme/makna  tersebut  tak  lain  adalah dalam  usaha  mendapatkan  legitimasi  untuk meneguhkan relasi kekuasaan yang memungkinkan keberhasilan nilai-nilai lewat  pemaksaan  yang  tersistematis.  Inti penggunaan  kekerasan  simbolis  adalah tindakan  pedagogis  yang  terjadi  ketika suatu  kekuasaan  mereproduksi  kebudayaan dalam  segala  kekurangannya  sekaligus mereproduksi  relasi  kekuasaan  yang  itu menjamin keberlangsungan dominasi tersebut.
Dalam  ranah praksis  terdapat  tiga mode  kekerasan  simbolis  dalam  tindakan pedagogis. Pertama,  melalui  pendidikan yang  tersebar  luas  (diffuse  education),  ini terjadi  dalam  interaksi  dengan  anggota bangunan sosial. Kedua, pendidikan keluarga,  yang  itu  berbicara  untuk  dirinya sendiri. Ketiga,  pendidikan  institusional, yang  terjadi  dalam  lingkungan  institusi pendidikan  seperti  sekolah  dan  instansi lainnya. Melalui tiga mode inilah kekerasan simbolis menjelma menjadi sebuah
kekuatan  simbolis  agen  pendidikan  yang berkapasitas mendoktrinasi
makna pendidikan itu secara sepihak.
Dalam  dunia  pendidikan  di  tanah  air sistem pedagogisme sangat dominan. Pedagogisme  menjelma  dalam  bentuk- bentuk  yang  beragam  antara  lain  melalui kurikulum  pendidikan.  Kurikulum  dalam perspektif  pemegang  kekuasaan  kerap ditafsirkan sebagai sumber-sumber kekuasaan.  Maksudnya,  kurikulum  adalah pertarungan  antar-kekuasaan  yang  hidup dalam  suatu  masyarakat  dalam  dunia pendidikan  yang  heterogen.  Pada  ranah  ini, kelompok  masyarakat  yang  dominan  akan mempertahankan kurikulum untuk mempertahankan dominasinya melalui sistem  persekolahan.  Di  sinilah  kekerasan simbolis menemukan tempatnya.

## 2.2 Pendidikan dan Konstruksi Sejarah
Persoalan  dehumanisasi  pendidikan dan  kekerasan  simbolis  yang  terdapat  pada kurikulum  pendidikan  kita  misalnya  pada pelajaran  IPS  beserta  variannya;  sejarah, ekonomi,  geografi,  sosiologi,  dan  PKn, diakui  atau  tidak,  tentu  tidak  terlepas  dari konteks sejarah yang melatarbelakanginya.
Sejarah Orde Lama sebagaimana meminjam  ungkapan  H.A.R.  Tilaar  (2000), telah  menempatkan  pendidikan  sebagai ranah yang terkesampingkan dan menjadikannya  arena  yang  teralienasi  dari realitas  sosialnya.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh tujuan  pendidikan  pada  rezim  Orde  Lama yang  tidak  terlepas  dari  politik  yang berorientasi  kepentingan  kekuasaan  dan sarana indoktrinasi. Semangat nasionalisme dan  rasa  persatuan  dikonstruksi  sebagai realitas  bersifat chaufinisme,  ditafsirkan secara sempit semata-mata demi kepentingan kekuasaan. Doktrin pendidikan
yang menolak segala sesuatu dari luar telah menjauhkan masyarakat dari kebebasan dan kesejahteraan hidup. Di titik ini, pendidikan tidak lagi dimaknai sebagai usaha mengubah  realitas  sosial  menuju  praksis, tapi  menciptakan  keberpihakan  pada  blok kekuasaan: kapitalisme dan komunisme.
Dalam  konteks  sejarah  Orde  Baru pendidikan  kian  teralienasi.  Pendidikan dijadikan  alat  dominasi  dan  hegemoni penguasa  yang  represif  dan  otoriter.  Ada tiga  tujuan  pendidikan  pada  rezim  Orde Baru,  yaitu: pertama,  pendidikan  sebagai alat penyeragaman. Politik dominasi penguasa
Orde Baru menciptakan keseragaman berpikir dan bertindak, sehingga rakyat tidak menemukan kebebasan  untuk  menentukan  jalan  sendiri dalam sistem interaksi sosial dan budaya di kehidupannya. Terciptanya masyarakat yang  homogen  tersebut  telah  mematikan kehidupan demokrasi di negeri ini. Persoalan kemanusiaan pun menjadi runyam. Kedua,  manipulasi  pendidikan ekonomi. Tak ada yang menyangkal bahwa ekonomi  adalah  basis  kekuatan  Orde  Baru. Pertumbuhan  ekonomi  yang  pesat  ditandai dengan  pembangunan  di  segala  sektor menjadi  modal  sosial  penguasa  Orde  Baru dalam  membuat  kebijakan.  Namun,  modal sosial  tersebut  telah  meruntuhkan  struktur ekonomi  kerakyatan  dengan  keberpihakan kepada  kapitalisme  global.  Kesenjangan ekonomi pun menganga lebar.
Kehidupan  ekonomi  yang  menindas rakyat  melahirkan  sistem  pendidikan  yang tidak kompetitif dan memunculkan akuntabilitas sosial di masyarakat. Kapitalisme  global  menguasai  produk dalam  negeri  menyebabkan  ketergantungan dan rapuhnya daya saing, serta akuntabilitas sosial sehingga melahirkan sistem kekuasaan  yang  korup.  Sistem  ini  menjalar
ke segala sendi kehidupan rakyat dari pusat hingga pinggiran. Ketiga, pendidikan sebagai  sarana  mengkebiri  ke-bhinneka-an. Politik Orde Baru menjadikan heterogenitas sebagai alat pertukaran semu demi melanggengkan kepercayaan publik. Akibatnya,  toleransi  antar  sesama  kian luntur,  bukan  semakin  menguat.  Budaya konflik dan kekerasan semakin mengemuka baik  berbasis  individu  maupun  komunal. Alhasil,  pendidikan  multikultural  kian  jauh dari substansinya dan beralih pada menguatnya primordialisme suatu kelompok.  Praktis,  bangunan  kesadaran akan  keragaman,  toleransi,  dan  pluralisme kualitatif-pun runtuh Upaya penguasa Orde Baru memperkuat  hegemoni  kekuasaannya  pada ranah  pendidikan  semakin  menguat  dengan menjadikan kurikulum dan metode pengajaran  IPS  sebagai  alat  legitimasi kekuasaan. Dari sisi kurikulum, indoktrinasi  penguasa  Orde  Baru  sangat kentara.  Pendidikan  demokrasi,  pluralisme, dan  multikultural  dalam  pelajaran  PKn (dulu  PMP)  tidak  berkembang,  bahkan dijadikan  sarana  yang  bersifat  hegemonik. Pendidikan  sejarah  telah  direduksi  untuk kepentingan  penguasa  Orde  Baru  yang memanipulasi  kebenaran  sejarah.  Pelajaran ekonomi  telah  dipisahkan  dari  pendidikan tentang kejujuran, kerja keras, dan pemerataan  sosial    serta  berubah  menjadi doktrin  pembangunan  yang  bernuansa kolusi,  korupsi,  dan  nepotisme.  Politisasi dan  indoktrinasi  kurikulum  dan  metode pengajaran  IPS telah  menempatkan  siswa sebagai  subyek  yang  anti-realitas  dan semakin  menjauhkan  substansi  IPS  dari nilai-nilai  demokrasi,  pluralisme,  toleransi, civil  society,  dan  hak  asasi  manusia. Persoalan  pendangkalan  kemanusiaan  pun kian melesat tak terbendung.
Dari  hal  di  atas  terlihat  bahwa pelajaran  IPS — dari  segi  kurikulum  dan metode  pengajaran — pada  masa  lalu  telah menumpulkan  daya  kritis,  kreativitas, kemandirian,  dan  nalar  demokrasi  siswa sebagai generasi bangsa. Dalam konteks ini, anak didik kita telah dihilangkan dari faktor sosialnya  dan  yang  hanya  tersisa  hanyalah kekosongan  belaka.  Akibatnya  anak  didik kita  mengalami  amnesia  kolektif  terhadap realitas masyarakat yang demokratis, pluralis,  dan  menjunjung  tinggi  HAM,  dan tumbuh menjadi generasi yang melanggengkan perilaku dehumanisasi.
2.3 Hegemoni dan Kuasa Pengetahuan Sejarah  pendidikan  masa  lalu  yang kental dengan nuansa politis dan indoktrinasi  terus  berlanjut  hingga  ke  era Reformasi  saat  ini.  Meskipun  di  satu  sisi kurikulum  dan  metode  pengajaran  IPS mengalami  reformasi  menuju  perbaikan secara sistematis, namun di sisi lain nuansa dehumanisasi  (pendangkalan  kemanusiaan) itu  tetap  kentara.  Dari  mana  itu  diketahui? Ada dua faktor yang menunjukkan terjadinya  persoalan  dehumanisasi  yang menggelinding ke arah pendangkalan kemanusiaan  pada  ilmu  sosial. Pertama, kesalahan  konsep  pendidikan  ilmu  sosial kita saat ini. Konsep pendidikan ilmu sosial saat  ini  mengalami  gejala  penyempitan makna  atas  suatu  realitas  sosial.  Misalnya konsep  PKn  dalam  hal  demokrasi  dan multikulturalisme.  Demokrasi  seringkali dimaknai  dengan  arti  yang  sempit  yakni sebagai  mekanisme  sosial  politik  yang mengarahkan  siswa  untuk  membangun kesadaran akan hak dan kewajibannya saja. Sementara pemaknaan demokrasi dalam arti luas  sebagaimana  dikatakan  John  Dewey seperti dikutip A. Ubaidillah
(www.kompas.com),  lebih  sebagai  pola hidup bersama dan menekankan kepentingan orang banyak di atas kepentingan  pribadi  semakin  kabur.  Ide demokrasi  dalam  arti  luas  inilah  yang mengalami  penyempitan  makna  sehingga antara  demokrasi  dan  multikulturalisme seakan-akan terpisah.
Dalam  konsep  pelajaran  sejarah, diakui  atau  tidak,  siswa  hanya  diformat untuk menghafal nama-nama pahlawan dan tokoh-tokoh  ternama  nasional  maupun internasional, atau hanya sekedar tahu hari- hari  besar  yang  bersejarah  tanpa  berusaha menyelam  ke  lauatan  sejarah lebih  dalam, sehingga  konsep  sejarah  kehilangan  ruhnya yang  membebaskan.  Secara  tidak  langsung pola  pembelajaran  sejarah  yang  tidak kreatif  dan  kaku  telah  membuat  konsep sejarah  itu  sendiri  hilang  dari  nuansanya yang reflektif, berkarakter, bersifat perbandingan, dan dialogis.
Serupa dengan konsep sosiologi. Konsep  sosiologi  tidak  semakin  membuat siswa  dekat  dengan  berbagai  persoalan  di masyarakat,  tapi  sebaliknya  menjauhkan mereka  dari  realitas  sosial  itu  sendiri. Misalnya, siswa kurang menyentuh persoalan  interaksi  sosial,  di  mana  siswa mampu memahami dan memecahkan ragam persoalan  kehidupannya  di  masyarakat seperti bagaimana siswa berinteraksi dengan orang tua, kerabat, tetangga, teman, dan memecahkan persoalan-persoalan sosial lainnya.
Konsep  ilmu  sosial  yang  membuat  ia tercabut dari akar sosialnya tentu berimplikasi pada kesalahan materi, metode,  evaluasi  akhir,  dan  orientasi pendidikan. Materi ilmu sosial seperti PKn, sejarah,  sosiologi  dan  ekonomi  dianggap masih bernuansa Orde Baru yang cenderung militeristis dan indoktrinasi. Tak
jauh  berbeda  dengan  metode  pengajaran ilmu  sosial  di  mana  cara-cara  indoktrinasi sering terjadi. Guru seringkali mengibaratkan  siswa  seperti  gelas  kosong yang  siap  diisi  dengan  air,  informasi, doktrin,  dan  lain-lain  yang  itu diklaim sebagai  kebenaran  tunggal.  Artinya,  ruang dialog dan dialektika siswa untuk menawarkan  alternatif  lain  yang  muncul dari  gagasan  kreatif  dan  mandiri  menjadi tertutup.
Kondisi  ini  berimbas  pula  pada kesalahan dalam menentukan bentuk evaluasi
pembelajaran. Evaluasi pembelajaran  IPS  sekarang  ini  cenderung bersifat  kuantitatif,  di  mana  guru  lebih menekankan  pada  nilai-nilai  kognitif  siswa berdasarkan  angka-angka  yang  tertera dalam raport atau hasil ujian. Atau berkiblat pada  standar  kelulusan  siswa  seperti  SLTP dalam Ujian Nasional  (UN), meski  IPS (Ilmu  Pengetahuan  Sosial) tidak termasuk yang  mensyaratkan  nilai  minimal  tiap-tiap mata  pelajaran  4,25.  Sangat  terlihat  aspek afektif  dan  psikomotorik  siswa  cenderung diabaikan.
Ketika  konsep,  materi,  metode, dan evaluasi akhir pendidikan mengalami reduksi  dan  indoktrinasi  untuk  kepentingan kekuasaan,  maka  orientasi  pendidikan  kian kabur.  Di  sini,  orientasi  ilmu  sosal  lebih bermuara  pada  menciptakan  kepatuhan- kepatuhan siswa dan guru kepada kurikulum  pusat  (pemerintah)  sehingga siswa  hanya  menunggu  kemandegan  daya kritis  dan  kreativitasnya  selama  belajar. Meminjam  bahasa  Abdul  Munir  Mulkhan (2003), orientasi pendidikan ilmu sosial kita dewasa  ini  tidak  lagi  berbasis  pada peningkatan  aspek  afektif,  psikomotorik, teologis, dan SARA (HAM), tetapi berubah menjadi  industri  tenaga  kerja  dan  proyek politik elite penguasa.
Kedua,  terkait  dengan  persoalan kekerasan  simbolis  dunia  pendidikan. Untuk  mengetahui  kondisi  dan  perilaku kekerasan  dalam  dunia  pendidikan,  kita perlu  mengacu  pada  proses  pembelajaran yang  berlangsung  selama  ini.  Menurut  Eko Prasetyo  (2006)  terdapat  empat  hal  yang berkaitan dengan kekerasan dunia pendidikan. Satu,  kekerasan  kurikulum. Kekerasan  lewat  kurikulum  tampak  dari dominasi kekuasaan atas obyek-obyek yang lemah  seperti  guru  dan  siswa. Dalam  hal ini,  penguasa  memiliki  otoritas  dalam menentukan  kebijakan  atas  kurikulum. Kebijakan  masa  berlaku  kurikulum  dan masa  pembelajaran  di  tingkat  SD,  SMP, hingga SMA semua ditentukan dan tersentral harus mengikuti aturan penguasa. Jadi, hampir  tak  ada ruang  gerak  bagi  guru dan  siswa  untuk  memodifikasi  model pembelajaran di sekolah.
Dua,  kekerasan  metode.  Kekerasan metode  terjadi  ketika  metode  pembelajaran yang berasal dari kurikulum yang bermasalah  diterapkan  oleh  guru  untuk membuat kepatuhan dan ketaatan total pada diri  siswa.  Teguran,  peringatan,  hukuman, ancaman, hingga menyampaikan penjelasan materi  yang  membingungkan  siswa  adalah bentuk-bentuk dari upaya menciptakan rasa patuh  dan  loyal  siswa  kepada guru.  Pada tataran ini, guru telah menciptakan homogenitas metode pembelajaran sehingga  proses  belajar  berjalan  monoton dan  membosankan. Tiga,  kekerasan  model pembelajaran.  Kekerasan  ini  muncul  ketika peran guru sangat dominan dalam menerapkan  model  pembelajaran  sehingga siswa  tidak  diberi  ruang  untuk  mengajukan alternatif  model  pembelajaran  lainnya. Artinya,  penerapan  model  pengajaran  guru yang  baku,  kaku,  dan  linier  dengan  bahan bacaan yang telah ditentukan menempatkan
guru sebagai subyek yang superior, sementara  siswa  sebagai  inferior.  Dalam model  pembelajaran  yang  homogen  ini siswa  dianggap  sebagai  obyek  yang  statis dan mati dari kreativitas.
Empat,  kekerasan  orientasi.  Ketika pendidikan  formal  melalui  materi  pelajaran diarahkan  pada  pembekalan  yang  sifatnya teknis, instan, dan menuju satu tujuan yaitu orientasi  ekonomi  semata  (ijazah  untuk kerja), maka kekerasan orientasi menemukan  tempatnya.  Secara  faktual kekerasan  orientasi  ini  terjadi  dengan arahan guru agar siswa belajar dengan baik dan  setelah  selesai  sekolah  dapat  diserap oleh  industri  lapangan  kerja.  Dengan begitu,  secara  tidak  langsung  guru  telah menutup  peluang  dan  kreativitas  siswa untuk menentukan orientasi pendidikannya. Sekolah dan guru pun terjebak dalam logika rasionalitas instrumental. Rasionalitas instrumental  dalam  pandangan  Fransisco Budi  Hardiman  (2003)  adalah  ketika sesuatu dijadikan alat tujuan untuk kepentingan paragmatis berdasarkan kalkulasi  strategis  (untung-rugi).  Di  sini, kekerasan  orientasi  pendidikan  yang  hanya mengejar  nilai  ekonomi an  sich itu bermuara.
Ragam  kekerasan  dunia  pendidikan seakan-akan  telah  membuat  lingkaran kekerasan  atas  nama  kekuasaan  dan hegemoni  pengetahuan  untuk  kepentingan penguasa.  Ragam  kekerasan  tadi  jika dinisbatkan pada pandangan Bourdieu akan membentuk kekerasan simbolis yang bertujuan  untuk  mereproduksi  kebudayaan dan  mendapatkan  legitimasi  secara  sah melalui  pemaksaan  yang  tersistematis. Secara  praksis,  dunia  pendidikan  dengan konsep, materi, metode, model pembelajaran, dan orientasi IPS menunjukkan adanya legitimasi dan
hegemoni yang meneguhkan relasi kekuasaan itu. Selama sistem pendidikan di negeri  ini  tidak  diubah meski  KTSP diberlakukan tanpa  adanya political  will penguasa  untuk  menjadikan  pendidikan yang berwajah humanis, selamanya pendidikan  khususnya  "humaniora"  akan tersungkur  dan  mengalami  dehumanisasi. Struktur yang menciptakan konsep pendidikan yang homogen, baku, dan kaku, serta  serba  pasti  sehingga  menjadikan hubungan  antarmanusia  seperti  hubungan guru  dan  siswa  yang  terpisah  dan  ter- subordinasi dengan meminjam istilah Syafii Maarif  (Gerbang,  2005),  menunjukkan bahwa  pendidikan  kita  benar-benar  telah mengalami  pendangkalan  kemanusiaan. Jadi,  sistem  pendidikan  termasuk  sekolah dan guru secara sistematis telah menjadikan heterogenitas dan pluralisme tercerabut dari akar sosiologisnya dari diri siswa.

## III. PENUTUP
Pendangkalan  kemanusiaan  dalam pelajaran  ilmu-ilmu  sosial  dari  SD  hingga SMA  nyata  terjadi.  Hal  ini  dapat  diketahui dari  beberapa  faktor,  yaitu  terkait  dengan sejarah  IPS  masa  lalu  yang  kental  dengan nuansa  politis  dan  indoktrinasi,  penerapan model  pembelajaran  IPS  yang  serba  kaku, monoton,  dan  homogen,  superioritas  guru yang  menganggap  dirinya  sebagai  subyek aktif  di  satu  sisi,  sementara  menempatkan siswa  sebagai  obyek  statis  di  sisi  lainnya, membuka  selubung  terjadinya  kekerasan simbolis dunia pendidikan yang terlanggengkan.  Dengan  demikian,  sistem pendidikan  kita  benar-benar  melegitimasi terjadinya hegemoni dan kuasa pengetahuan atas  nama  kekuasaan  demi  kepentingan kekuasaan  itu  sendiri  dari  struktur  atas (penguasa, elite) ke struktur bawah (institusi, sekolah, guru).
Dalam  rangka  keluar  dari  hegemoni dan  kuasa  pengetahuan  yang  menyebabkan terjadinya pendangkalan kemanusiaan tersistematis,  maka  upaya  dekonstruksi paradigma  pendidikan  tradisional  yang dehumanis  ke  paradigma  pembelajaran yang  humanis  adalah suatu  keniscayaan. Kurikulum  berbasis  KTSP  yang  mulai berlaku 2006-2007 merupakan upaya menuju  paradigma  pembelajaran  yang humanis,  karena  mampu  melibatkan  siswa dalam  keseluruhan  proses  pembelajaran yakni aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.  Meskipun  dalam  praksisnya, KTSP  disinyalir  telah  tereduksi  oleh kepentingan-kepentingan  hegemoni  dan kuasa  pengetahuan  para  penguasa  tertentu. Hal yang perlu dilakukan adalah mengintensifkan  peran  politik  (political will)  para  guru  dan stake  holders yang dapat melahirkan pemikiran-pemikiran kritis  dan  bernas  sehingga  menjadi  alat bargining position yang kuat dan diperhitungkan. Selain itu, reformasi konsep,  materi,  metode,  dan  evaluasi  akhir pendidikan  (UN)  dengan  menjalankan fungsi  dialektika  logis  dan  argumentatif merupakan  suatu  keharusan.  Dan  yang terpenting,  diperlukan  keberanian  guru (sekolah) untuk meruntuhkan hegemoni dan kuasa  pengetahuan  di  bidang  pendidikan menjadi  kunci  utama  reformasi.  Bangkit dan jayalah dunia pendidikan Indonesia!.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Freire,
Paulo., Politik Pendidikan,
Yogyakarta:  Kerja  sama  REaD  dan Pustaka Pelajar, 2002.
Gerbang, Pendidikan  Kita  Mengalami
Pendangkalan
Kemanusiaan.
Yogyakarta: LP3 UMY Edisi 4 Th. V- 2005, hal. 31.
Hardiman,  Fransisco  Budi, Kritik  Ideologi. Yogyakarta, Buku Baik, 2003.
Jenkins, Richard., Membaca Pikiran Pierre Bourdieu. Yogyakarta,
Kreasi Wacana, 2004.
Mulkhan,  Abdul  Munir, Dari  Semar  Ke Sufi  Kesalehan  Multikultural  sebagai Solusi Islam. Yogyakarta, Al-Ghiyats,
2003.

## Prasetyo,  Eko., Orang  Miskin  Dilarang
Sekolah!, Yogyakarta, Resist  Book,
2006.
Tilaar, H.A.R., Paradigma
Baru
Pendidikan  Nasional, Jakarta, Rineka Cipta, 2000.

## Internet
Ubaidillah, A, Pendidikan Kewarganegaraan  dan  Demokrasi Indonesia dalam http:///kompas- cetak/0401/16/opini/794093.htm [10
Juni 2008]