## ANALISIS YURIDIS WAKAF TUNAI DI BMT MITRA MUAMALAH JEPARA
Keyword:

## Cash Waqf, BMT Mitra
Muamalah

## Abstract
The  purpose  of  waqf  is  to  promote  the  general  welfare.  The  issue  of cash  waqf  which  includes  its  understanding,  management  and certification has been regulated in the Legislation. However, until now there are still Islamic financial institutions that are less aware of the importance of managing cash waqf. We need to know that cash waqf has benefits that can be obtained by the wider community and for the long term. In contrast to waqf in general, which is only in the form of immovable  objects  such  as  buildings  and  land  or  other  immovable objects whose benefits are only felt by some people who are around the waqf  land.  Therefore,  the  authors  are  interested  in  examining  the Juridical Analysis of the Implementation of Cash Waqf at BMT Mitra Muamalah  Ngabul  Jepara  in  2018.  The  purpose  of  this  study was  to determine the management of cash waqf at BMT Mitra MU and also to find out whether the management of cash waqf at BMT Mitra MU was in accordance with the waqf law in Indonesia. This research belongs to the  type  of  qualitative  research,  by  collecting  data  from  oral  and written  sources,  oral  sources  obtained  through  observations  and interviews  by  researchers  with  the  BMT  Funder Officer  in  analyzing this research, the authors use the Juridical-Sociological method which describes, analyzes and assesses data related to the problem. cash waqf management in 2018. The results of the research are that BMT Mitra Muamalah has been using cash waqf for approximately three years and has collected more than 100 million more waqf funds in two years but in  2018,  BMT  stopped  accepting  waqf  on  the  grounds  legality  as  an LKS in accordance with the provisions of the waqf law.

## Abstrak
Tujuan  dari  wakaf  adalah  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum. Persoalan tentang wakaf tunai yang meliputi pengertian, pengelolaan dan  juga  sertifikasinya  telah  diatur  dalam  Peraturan  Perundang- Undangan.  Namun  sampai  sekarang  masih  ditemukan  lembaga keuangan  syariah  yang  kurang  menyadari bahwa  betapa  pentingnya pengelolaan    wakaf    tunai.  Perlu    kita    ketahui    bahwa  wakaf  tunai mempunyai  manfaat  yang bisa  diperoleh masyarakat  luas dan  untuk jangka  panjang.  Berbeda  dengan  wakaf  pada  umumnya  yang  hanya berupa  benda tidak bergerak  seperti bangunan  dan  tanah  ataupun benda  tidak  bergerak  lainnya  yang  manfaat  nya hanya dirasakan oleh sebagian masyarakat yang berada disekitar tanah wakaf tersebut. Oleh    karena    itu    penulis  tertarik  untuk  meneliti  Analisis  Yuridis Pelaksanaan  Wakaf  Tunai  di  BMT  Mitra  Muamalah  Ngabul  Jepara Tahun  2018.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  pengelolaan wakaf  tunai  di  BMT  Mitra  MU  dan  juga  untuk  mengetahui  apakah pengelolaan wakaf tunai di BMT Mitra MU sudah sesuai dengan
Muhammad Chabiburrohman
Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jepara chabibabib@yahoo.co.id
Kata Kunci :
Wakaf Tunai, BMT
Mitra Muamalah
Undang-Undang  wakaf  di  Indonesia.  Penelitian  ini  termasuk  jenis penelitian  kualitatif,  dengan  mengumpulkan  data  dari  sumber  lisan dan  tulisan,  sumber lisan  didapat  melalui  observasi  dan  wawancara oleh  peneliti  dengan  Funder  Officer  BMT  dalam  menganalisis penelitian    ini,    penulis   menggunakan   metode       Yuridis-Sosiologis yang menggambarkan,  menganalisa  dan menilai  data terkait  dengan masalah pengelolaan  wakaf  tunai  tahun  2018. Hasil  penelitian  yang diperoleh ialah, bahwa BMT Mitra Muamalah ini sudah kurang lebih tiga tahun mengaplikasikan wakaf tunai dan telah menghimpun kurang lebih  100  juta  lebih  dana  wakaf  dalam  dua  tahun  akan  tetapi  pada tahun  2018,  BMT  berhenti  menerima  wakaf  dengan  alasan  legalitas sebagai LKS yang sesuai ketentuan Undang-Undang wakaf.

## Pendahuluan
Perwakafan  atau    wakaf    merupakan pranata dalam keagamaan yang sudah mapan. Dalam hukum Islam, wakaf tersebut termasuk kedalam  kategori  ibadah  kemasyarakatan ( ibadah  ijtima’iyyah ).  Sedangkan  secara umum  wakaf  adalah  menahan  sesuatu  benda untuk  diambil  manfaatnya  sesuai  dengan ajaran    Islam.  Di  dalam  Hadist  yang diriwayatkan oleh Muslim,  At-Tarmidzi,  An- Nasa’i, dan Abu Daud diriwayatkan dari Abu Hurairah  ra , menjelaskan  bahwa  Rasulullah saw, bersabda:
“ apabila manusia meninggal dunia, terputuslah  (pahala)  amal  perbuatannya kecuali  dari  tiga  hal,  yaitu  sedekah  jariyah (wakaf),  ilmu  yang  dimanfatkan,    atau    anak saleh    yang    mendoakan    orang  tuanya”.
(Rachmadi,2009:110) .
Kendatipun  tidak  jelas  dan  tegas  wakaf disebutkan dalam al-Qur’an, namun beberapa ayat  yang  memerintahkan  manusia  berbuat baik  untuk  kebaikan  masyarakat  dipandang oleh  para  ahli  sebagai  landasan    perwakafan. Di  dalam  al-  Qur’an  surah  Al-Hajj  ayat  77, dalam  surah  al-Imran  ayat  92  Allah menyatakan  bahwa  manusia  tidak  akan memperoleh  kebaikan,  kecuali  jika  ia menyedekahkan  sebagian  dari  harta  yang disenanginya (pada orang lain). Ayat- ayat al- Qur’an tersebut menurut pendapat  para  ahli dapat    dipergunakan    sebagai    dasar    umum wakaf (Ali, 2006:81).
Para ahli sependapat bahwa yang dimaksud
dengan  pahala shadaqah jariyah dalam hadist di atas adalah pahala wakaf yang diberikannya di  kala  seseorang  masih  hidup.  Penggalian hukum  wakaf  dilakukan  ulama’  berdasarkan ayat  al- Qu’ran   dan hadist Nabi  saw terkait wakaf menurut al-Zarqa (Hilmi, 2012: 124).
Institusi  wakaf  berkembang  secara  mapan dan  memberikan  kontribusi  besar  terhadap perkebangan Islam dalam menopang lembaga- lembaga  pendidikan  Islam  atau  madrasah. Penataan  manajemen  dan  pengelolaan  wakaf diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf.
Undang-undang ini mempunyai penekanan pada  penataan  manajemen  dan  pengelolaan wakaf sehingga mencapai hasil yang maksimum  yang  kemudian  dikenal  dengan istilah  wakaf  produktif.  Wakaf  produktif  di definisikan  oleh  Hilmi  sebagai  proses pengelolaan benda wakaf untuk menghasilkan barang  dan  jasa  yang  maksimum  dengan modal yang minim.
Wakaf  uang  adalah  salah  satu  bentuk inovasi wakaf yang memungkinkan pengelolaan  wakaf  lebih  fleksibel.  Model wakaf ini memberikan kemungkinan partisipasi  umat  Islam  dalam  berderma  lebih luas  (Hilmi,  2012:125).
Potensi  wakaf  tunai  di  Indonesia  cukup besar  untuk  dapat  dikembangkan,  di  mana Indonesia merupakan negara dengan penduduk  muslim  yang  terbesar  di  dunia. Wakaf  uang  dapat  dijadikan  modal  investasi
masyarakat yang potensial untuk di kembangkan.
Hal ini dapat digambarkan, jika ada 20 juta umat Islam Indonesia dari 210 juta umat Islam Indonesia  mewakafkan  uangnya  sebesar  Rp. 50.000,  dalam  hitungan  sederhana  akan diperoleh dana sebesar 1 Triliun Rupiah, dana yang siap untuk diinvestasikan. Dengan sistem pengelolaan  yang  baik  dan  efektif,  akan mampu  meningkatkan  kesejahteraan  sosial ekonomi masyarakat. Oleh karenanya, strategi      pengelolaan      wakaf      yang      baik perlu      diciptakan      demi  tercapainya  tujuan wakaf (Arifin, 2017:17).
Ada    beberapa    manfaat    yang    dapat diperoleh  dari  wakaf  tunai  ini  di antaranya sebagai berikut.
Pertama,    jumlahnya    lebih    bervariasi sehingga    seseorang    yang    memiliki  dana terbatas  sudah  bisa  mulai  memberikan  dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah  terlebih  dahulu.  Kedua,  melalui  wakaf tunai aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong  bisa  mulai  dimanfaatkan  dengan pembangunan  gedung    atau    di    olah    untuk lahan  pertanian.  Ketiga,  wakaf  tunai  juga bisa  membantu  sebagian  lembaga-lembaga pendidikan  Islam  yang  terkadang  mengalami naik turunnya gaji ala kadarnya, di samping itu umat  Islam  dapat  lebih  mandiri  dalam pengembangan  dunia  pendidikan  tanpa  harus tergantung  pada  anggaran  pendidikan  negara yang semakin lama semakin terbatas (Maimunah,2011:6).
Wakaf  uang  mengalami  berbagai  kendala
baik dalam tataran sosialisasi, aplikasi maupun manajemennya.
Kendala  yang  paling  mencolok  bagi pemberdayaan    wakaf    uang    adalah persoalaan    manajemen.    Untuk    mengetahui lebih  jauh  tentang  problem  dan  solusi pengelolaan wakaf uang, peneliti melakuakan penelitian      di      BMT      Mitra      Muamalah Ngabul   Jepara,   untuk mengetahui persoaalan seputar  strategi  penggalangan  dana  dan mekanisme pertanggungjawabannya, menjaga   pokok   harta,  strategi   menghindari resiko  kerugian,  dan  strategi  pembelanjaan keuntungan,  serta  proyeksi  tahun  selanjutnya agar bisa diketahui masyarakat luas (Fanani,19:180).
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kajian  ini  akan  menjawab  persoalan  tentang bagaimana  pelaksanaan  wakaf  tunai  di  BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara dan bagaimana  pelaksanaan  wakaf  tunai  di  BMT Mitra  Muamalah  Ngabul  Japara  menurut peraturan  Perundang-undangan  wakaf  di Indonesia.

## Metode Penelitian
Dalam  kajian  ini  menggunakan  metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan hasil- hasil  penelitian  dalam  bentuk  kronologis, sebagai  sumber  data  primernya  adalah  BMT Mitra  Muamalah  Ngabul  yang  dilakukan dengan  teknik  observasi  lapangan  dan wawancara,  sedangkan  data  sekunder  berupa Al-Qur’an,  al-Hadits,  dan  Undang-Undang wakaf  di  Indonesia.  Proses  analisis  data dimulai  dengan  penyeleksian  data  yang  telah
dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu. Tahap selanjutnya, ialah  meninjau  aturan  hukum  di  Indonesia perihal  wakaf  uang.  kemudian  menganalisa data  primer  tersebut  dengan  menggunakan Undang-Undang  wakaf  sehingga  kajian  ini menggunakan  pendekatan  yuridis-sosiologis. Dan yang terakhir adalah penarikan
kesimpulan secara induktif yang menghasilkan  kesimpulan  yang  bersifat general.

## Wakaf
Kata  wakaf  yang  sudah  menjadi  kosakata bahasa Indonesia berasal dari kata bahasa   arab waqafa yang berarti menahan atau berhenti di tempat. Perkataan wakaf   juga dikenal dalam istilah ilmu tajwid yang bermakna menghentikan  bacaan,  baik  seterusnya  atau untuk mengambil nafas sementara.
Pengertian wakaf dalam rumusan Peraturan Pemerintah  Nomor  28  Tahun  1977  tentang Perwakafan  Tanah  Milik  Pasal  1  ayat  (1)  dan juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (1) menyatakan, “wakaf adalah perbuatan  hukum  seseorang  atau  kelompok orang  atau  badan  hukum  yang  memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.
Wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun  2004  yaitu  perbuatan  hukum waqif untuk  memisahkan  dan/atau  menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk
dimanfaatkan  selamanya  atau  jangka  waktu tertentu  sesuai  dengan  kepentingan  guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut  syari’ah.    Adapun    rukun    wakah adalah    sebagai    berikut: Waqif,    Mauquf, Sighat (Ikrar  Wakaf), Nadzir (Pengelola Wakaf),  Peruntukan  Harta  Benda  Wakaf, Jangka Waktu Wakaf.
Di    dalam    kitab I’anatuth  Thalibin disebutkan    bahwa,  “menahan  barang”  habsu merupakan inti dari wakaf. Oleh karena itu, ia merupakan rukun wakaf yang paling mendominasi  dan  memuat  kesekian  rukun wakaf  lainnya,  antara  lain  pewakaf,  bidang wakaf  mauquf  ‘alaih,  aset  wakaf  dan  shighat wakaf. Artinya, dengan keberadaan habsu   ini, maka  hak  wakaf  seorang  pewakaf  di  dalam menguasai  dan  mengelola  barang  menjadi hilang,  karena  diserahkan  sepenuhnya  kepada Allah  subhânahu  wata‘âlâ  untuk  maksud tabarru’ , yaitu niat semata karena ibadah.
Menurut  Mazhab  Imam  Hanafi,  wakaf menahan  benda waqif (orang  yang  berwakaf) dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan.  Artinya  bahwa  kepemilikan  harta wakaf masih tetap tertahan di tangan waqif itu sendiri,  sedangkan  perwakafannya  hanya terjadi  atas  manfaat  harta  tersebut,  bukan termasuk asset hartanya.
Sementara  itu,  Mazhab  Imam  Syafi’i Mengartikan  wakaf  dengan  menahan  atau yang  dapat  diambil  manfaatnya  dengan  tetap utuhnya barang dan tersebut hilang kepemilkannya dari waqif , serta dimanfaatkan
pada  suatu  yang  dibolehkan,  golongan  ini mensyaratkan  harta  yang  di  wakafkan haruslah  harta  yang  kekal  materi  bendanya (tidak  mudah  rusak  atau  musnah  serta  dapat diambil manfaatnya secara terus menerus) dan setatus kepemilikan harta hilang dari waqif .
Menurut  Mazhab  Imam  Maliki,  arti  dari wakaf  adalah  menjadikan  manfaat  harta wakaf , baik  berupa sewa atau hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak secara berjangka  waktu  sesuai  dengan  kehendak waqif .  Pendapat  tersebut  memperlihatkan bahwa kepemilikan harta tetap pada waqif dan masa berlakuknya wakaf tidak untuk selama- lamnya kecuali untuk waktu tertentu menurut keinginan waqif yang  telah  ditentukannya (Az-Zuhaili,2007:272).
Sementara  dalam  UU  RI  No.  41  Tahun 2004 tentang wakaf, disebutkan bahwa wakaf adalah      perbuatan      hukum waqif untuk memisahkan  atau      menyerahkan  sebagian harta  benda  miliknya  untuk  dimanfaatkan selamanya  atau  untuk  jangka  waktu  tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan     ibadah  atau  kesejahteraan  umum menurut   syariah.
Dalam      perspektif      ekonomi,      wakaf didefinisikan  sebagai  pengalihan  dana  atau aset  lainnya  dari  keperluan  konsumsi  dan menginfestasikannya  kedalam  aset  produktif yang menghasilkan pendapatan untuk konsumsi  dimasa  yang  akan  datang,  baik individu maupun  kelompok.
Dari    beberapa    definisi    di    atas, mengindikasikan  wakaf    diterapkan    untuk
harta  benda  yang  tidak  musnah  dan  dapat diambil  manfaatnya  tanpa  mengkonsumsi harta benda itu sendiri, oleh karenanya wakaf identik dengan tanah, masjid, langgar, saham dan aset. Wakaf aset ini dikembangkan untuk menghasilkan  produk  atau  jasa  yang  dapat dijual untuk menghasilkan pendapatan, dimana pendapatan tersebut kemudian digunakan  untuk  membangun  fasilitas  umum seperti masjid, pusat kegiatan umat Islam dan lain nya (Wadjdy, 2007: 31).
Di  Indonesia,  praktik  wakaf  telah  ada sebelum  kedatangan  kaum  penjajah  di Indonesia. Pelaksanaan wakaf pada waktu itu disesuaikan dengan hukum adat di Indonesia, dengan  tidak  mengurangi  nilai-nilai      ajaran Islam yang terdapat dalam wakaf itu sendiri.
Saat ini salah satu faktor penting yang ikut mewarnai  corak  dan  perkembangan  wakaf  di Indonesia [adalah] ketika negara ikut mengatur kebijakan wakaf melalui seperangkat  hukum  positif  sekaligus  sebagai landasan  hukum  dalam  pengelolaan  wakaf (Arifin,2017:27).  Pengaturan    wakaf    sejak proklamasi  kemerdekaan  Republik  Indonesia sampai  saat  ini  dapat  kita  lihat  dari  beberapa peraturan dibawah ini, yaitu:
Al-Quran Surat Ali Imran ayat 92:
“Kamu  sekali-kali  tidak  sampai  kepada kebajikan  (yang  sempurna),  sebelum  kamu menginfakkan  sebagian  harta  yang  kamu cintai.  Dan    apapun    yang  kamu  infaqkkan, maka  sesungguhnya  Allah mengetahuinya”.
Imam Ahmad meriwayatkan dari Ishaq bin ‘Abdullah  bin  Abu  Thalhah,  ia  pernah
mendengar  Anas  bin  Malik  berkata, “Abu
Thalhah  adalah  orang  yang  paling  kaya diantara  orang-orang  Anshar  di  Madinah.” Kekayaan yang paling ia cintai adalah bairuha’ yang  berhadapan  dengan  masjid.  Dan Rasulullah  memasukinya  dan  meminum  air yang segar darinya.
Kata  Anas  ketika  turun  ayat  ini:  Abu Thalhah berkata: “Ya Rasulullah, sesungguhnya  Allah  berfirman,  tidak  sampai kepada  kebajikan  (yang  sempurna)  sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.  “sesungguhnya  harta  kekayaanku yang paling aku sukai adalah  bairuha’, dan aku  bermaksud  untuk  menyedekahkannya yang  dengannya  aku  berharap  mendapatkan kebaikan dan simpanannya di sisi Allah. Maka manfaatkanlah  kebun  itu  ya  Rasulullah, seperti    apa    yang  ditunjukkan    Allah    SWT. Kepadamu”. Maka  Nabi  bersabda: “Bagus, bagus.  Yang  demikian  adalah  harta  yang menguntungkan,  harta  yang  menguntungkan, dan  aku  telah  mendengar  apa  yang  kamu katakan” .  Aku  berpendapat  hendaklah  tanah itu  engkau  berikan  kepada  kaum  kerabatmu. Aku akan laksanakan ya Rasulullah.
Kemudian Abu Thalhah membagi-bagikannya kepada  sanak  saudara  dan  putra  putri pamannya.
Para  ulama  juga  berbeda  pendapat mengenai  makna al-birr .  Namun,  disini maknanya  adalah  sesuatu  yang  tidak  dapat diperoleh  atau  didapatkan  oleh  seseorang kecuali  setelah  ia  menafkahkan  sesuatu  yang
ia cintai. (Al-Tijary. 2016: 63).
Dapat  disimpulkan  dari  keterangan  ayat diatas  bahwa  Allah  akan  memberikan ganjaran,  kepada  hambanya  yang  bermurah hati, menginfakkan  sebagian  hartanya  yang ia  cintai  dengan  tulus tanpa  rasa riya’. Dalam hadist  yang  diriwayatkan  oleh  Muslim  r.a, Nabi saw.bersabda:
“Jika  seseorang  meninggal  dunia,  maka terputuslah  semua  amalnnya,  kecuali  tiga perkara yaitu: sedekah jariyah, ilmu yangbermanfaat, dan do’a anak yang shalih” (H.R.Muslim). (Al- Awqaf, 2009:9).
Wakaf  sendiri  termasuk  dalam  shodaqoh jariyah.  Dan  sungguh  bahagia  orang  yang telah  meninggal  dunia  dan  sudah  tidak  dapat beramal, tapi pahalanya masih mengalir. Dan pembahasan wakaf ini dikhususkan bagi orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah swt. Baik  itu  perkara  kecil    maupun    besar. Hendaknya    diingat    orang    yang    memiliki kelebihan  harta  bahwa  hartanya  tidak  akan dibawa  sampai  mati,  bisa  jadi  harta  itu membelanya bahkan bisa menjadi boomerang baginya. Dasar hokum wakaf juga diatur oleh Negara antara lain:
1. Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004 Tentang wakaf.
Undang-Undang  wakaf  ini  merupakan penyempurnaan  dari  beberapa  peraturan perundang-undangan  wakaf  yang  sudah ada  tentang  menambahkan  hal-hal  baru yang  merupakan  supaya  memberdayakan wakaf secara produktif dan akuntabel.
2. Peraturan  Pemerintah  No.  42  Tahun  2006 Tentang  Pelaksanaan  UU  No.  41  Tahun 2004 Tentang Wakaf Mengatur  tentang  pelaksanaan  wakaf  dan juga penejelasan mengenai: ketentuan umum, nadzir ,  jenis  harta  benda  wakaf,  akta  ikrar wakaf dan pejabat pembuat akta ikrar wakaf, tatacara  pendaftaran  dan  pengumuman  harta beanda wakaf, pengelolaan dan pengembangan,  bantuan  pembiayaan  Badan Wakaf Indonesia, pembinaan dan pengawasan.  Dengan  adanya  UU  No.  41 Tahun 2004 dan peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf telah menjadi  landasan  hukum  bagi  umat  Islam  di Indonesia  untuk  melaksankan  perbuatan hukum memberikan wakaf dalam bentuk uang (Arifin,2017:28).
Dalam Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan ada enam rukun wakaf yakni:
1. Adanya waqif atau orang yang berwakaf.
Waqif adalah pihak yang mewakafkan harta benda  miliknya. Waqif bisa  dilaksanakan secara  perorangan  dan  bisa  pula  secara kolektif (bergotomg-royong), disamping boleh  dilakukan  oleh  organisasi  maupun badan hukum (Amin, 2005: 143).
a. Syarat waqif adalah sebagai berikut:
Ahliyah at-tabarru’ (mempunyai wewenang  untuk  memberi). Ahli  tabarru’ adalah  seseorang  yang  memenuhi  syarat: merdeka,  sempurna  akalnya,  baligh,  dan bijaksana  dalam  bertindak  (Syaebani,  2011: 265).
b. Bukan orang murtad
Syarat  tersebut  ditetapkan  oleh  ulama Hanafiyah. Akan tetapi, apabila pada kemudian  hari  orang  tersebut  masuk  Islam kembali,  sah  wakafnya.  Lain  halnya  apabila orang Islam mewakafkan barangnya kemudian murtad,  wakaf  tersebut  batal,  meskipun  pada kemudian  hari  masuk  Islam  kembali,  kecuali apabila  wakafnya  diulangi  kembali  ( tajdid ) (Syaebani, 2011: 266).
2. Nadzir
Nadzir yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari waqif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya  atau  kegunaannya.  Dalam hukum  fikih  tradisional, nadzir tidak termasuk  kedalam  rukun  wakaf.  Semua bisa  saja  menjadi nadzir bila waqif menunjuknya. Para ahli hukum fikih Islam ( fuqaha) berpendapat bahwa, nadzir tidak harus  orang  lain  atau  sekelompok  orang. Waqif sendiri  dapat  menjadi nadzir harta yang  diwakafkannya.    Oleh    karena    itu ketentuan nadzir seperti  yang  terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006  pasal  2,  merupakan  pengembangan hukum fikih di  Indonesia (Ali, 1988: 112- 113).
Persyaratan nadzir dan waqif ini  harus orang  yang  beragama  Islam,  mengingat wakaf  seperti  dikemukakan  Ibnu  Qayyim Al- Jauziyah, bahwasanya wakaf itu harus semata-mata  dilakukannya  dalam  rangka mendekatkan diri dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya.    Atas  dasar  ini  kata  Ibnu
Qayyim,  maka  tidaklah  sah  mewakafkan gedung pertemuan   atau   kuburan   yang diperindah      sedemikian      rupa      untuk kemudian diagung-agungkan dan bernadzar untuk mengunjunginya. Apalagi jika  tempat  itu  digunakan  menyembah sesuatu selain Allah, jelas tidak diperbolehkan  dalam  Islam  (Amin,  2005: 143).
Nadzir dibagi  menjadi  tiga  yakni, nadzir perorangan, nadzir badan  hukum  dan nadzir organisasi.
a. Syarat-syarat    yang  harus   dipenuhi  oleh nadzir perorangan  adalah sebagai berikut:
1) Warga Negara Indonesia (WNI).
2) Beragama Islam.
3) Sudah dewasa.
4) Sehat jasmani dan rohaniah.
5) Tidak berada dibawah pengampunan.
6) Bertempat tinggal di kecamatan
setempat.
b. Syarat-syarat nadzir yang    berbentuk badan  hukum  adalah  sebagai berikut:
1) Badan hukum  Indonesia, berkedudukan di Indonesia.
2) Mempunyai  perwakilan  di  kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.
3) Sudah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan dimuat dalam
BeritaNegara.
4) Jelas    tujuan    dan    usahanya    untuk kepentingan  peribadatan  atau keperluan umum  lainnya,  sesuai  dengan  ajaran agama Islam.
c. Nadzir organisasi   merupakan  organisasi yang    bergerak    di    bidang  sosial, pendidikan,  kemasyarakatan  dan  atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1) Nadzir organisasi  wajib  didaftarkan pada  mentri  dan  BWI  melalui  Kantor Urusan Agama setempat
2) Pengurus        organisasi        harus memenuhi        persyaratan nadzir perorangan.
3) Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten atau kota letak benda wakaf berada.
4) Mamiliki  salinan  akta  notaris  tentang pendirian dan anggaran dasar
5) Daftar susunan pengurus
6) Anggaran rumah tangga
7) Program  kerja  dalam  pengembangan wakaf
8) h)  Daftar  kekayaan  yang  berasal  dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain  atau  yang  merupakan  kekayaan organisasi.
i) Surat pernyataan bersedia di audit.
Badan hukum yang berhak menjadi nadzir tidaklah harus badan hukum yang mempunyai hak  memiliki  tanah  seperti  yang  dimaksud dalam  PP  No.38  Tahun  1963.  Badan  hukum apa  saja,  misalnya  yayasan  keagamaan  dan badan-badan  sosial  lainnya  dapat  menjadi nadzir asal  saja  mempunyai  status  sebagai badan  hukum  yang  disahkan  oleh  Menteri Kehakiman. Nadzir wakaf  baik  perorangan
maupun  badan  hukum  harus  terdaftar  pada Kantor  Urusan  Agama  setempat  untuk mendapat  pengesahan  dari  kepala  KUA kecamatan  yang  bertindak  sebagai  PPAIW. Pendaftaran itu dimaksudkan untuk menghindari  perbuatan  penyimpangan  dalam perwakafan  dan  juga  untuk  memudahkan pengawasan (Ali, 1988: 112-113).
4. Mauquf alaih
Mauquf  alaih atau  harta  benda  wakaf adalah benda baik bergerak maupun  tidak bergerak  yang memiliki daya  tahan  tidak hanya    sekali  pakai  atau  bernilai  menurut ajaran Islam.
5. Ikrar Wakaf
Pernyataan  dari  orang  yang  berwakaf kepada  pengelola  wakaf  ( nadzir )  tentang kehendaknya  untuk  mewakafkan  harta yang    dimilikinya    guna  kepentingan  atau tujuan tertentu.
6. Peruntukan harta benda wakaf Pendistribusian harta benda wakaf untuk kesejahteraan umat.
7. Jangka waktu wakaf
Jangka  waktu  wakaf  yang  berdasarkan dari  pertimbangan  yuridis  dan maqashid syar’iyyah.

## Wakaf Tunai
Wakaf  uang  adalah  wakaf  berupa  uang tunai  yang  diinvestasikan  kedalam  sektor- sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan presentase tertentu digunakan untuk pelayanan sosial.
Secara lebih khusus pengertian wakaf uang dalam  konteks  regulasi  di  Indonesia  adalah
wakaf  berupa  harta  benda    bergerak    uang dengan  mata  uang rupiah  melalui  lembaga keuangan  syariah  yang  di  tunjuk  pemerintah yang mengeluarkan sertifikat wakaf uang.
Dengan  pengelolaan  dan  pengembangan harta  wakaf  uang  hanya  dapat  melalui investasi  pada  produk-produk  LKS  dan  atau instrumen  keuangan  syariah  yang  mendapat jaminan keutuhannya oleh lembaga penjaminan  simpanan  atau  lembaga  asuransi syariah (Nugroho.2015:22). Wakaf uang telah lama di praktekkan di berbagai negara seperti Malaysia,  Bangladesh,  Mesir,  Kuwait,  dan negara-  negara  Islam  di  Timur  Tengah lainnya.
Di  Indonesia  praktik  wakaf    uang  baru mendapat dukungan Majelis Ulama Indonesia pada  tahun  2002  seiring  dengan  dikeluarkan Keputusan    Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia tentang  wakaf  uang  tanggal  28  Shafar  1423 Hijriyah/ 11  Mei  2002  guna  menjawab  surat direktur    pengembangan    zakat    wakaf Departemen Agama
nomor Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 april 2002  yang  berisi  tentang  permohonan  fatwa tentang wakaf uang.
Pada  wakaf  tanah,  yang  dapat  menikmati harta wakaf tanah dan bangunan adalah rakyat yang  berdomisili  di  sekitar  harta  wakaf tersebut  berada.  Sementara  rakyat  miskin sudah  sangat  tersebar  luas  di  seluruh Indonesia,  sehingga  di  butuhkan  sumber pendanaan baru yang tidak terkait tempat dan waktu,  timbulah  pemikiran  untuk  berwakaf dengan uang.
Uang bersifat fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusian (Usman, 2009:106).  Maksud  wakaf  uang  dalam  fatwa Majelis  Ulama  Indonesia  adalah  wakaf  yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga dan badan hukum dalam bentuk uang tunai.  Termasuk  kedalam  pengertian  uang tersebut adalah surat-surat berharga.
Selintas  wakaf  uang  memang  tampak seperti  instrumen  keuangan  Islam  lainnya yaitu  zakat,  infaq,  dan  sedekah.  Padahal terdapat  perbedaan  antara  (ZIS)  dan  wakaf uang, ZIS bisa saja di bagi-bagikan langsung dana  pokoknya  kepada  pihak  yang  berhak. Sementara    pada    wakaf    uang,    uang pokoknya    akan    di    investasikan    terus menerus,  sehingga  umat  memiliki  dana  yang selalu  ada  dan  insyaAllah  bertambah  terus seiring  dengan  bertambahnya waqif yang beramal, baru kemudian keuntungan investasi dari pokok itulah yang akan mendanai rakyat miskin (Usman, 2009:107).
Sama  halnya  dengan  wakaf  tanah,  dasar hukum wakaf Tunai tentunya juga adalah Al- Qur’an,  Hadist,  dan  Ijma’  ulama.  Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian oleh para ahli  hukum  Islam.  Beberapa  sumber  hukum menyebutkan  bahwa  wakaf  tunai  telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut mazhab Hanafi.
Terdapat  perbadaan  pendapat  mengenai hukum  wakaf    uang.    Mazhab    Hanafi memperbolehkan    wakaf    uang    dinar    atau dirham, sebagai pengecualian. Dasar
pengecualiannya  ialah  karena  wakaf  dinar dan   dirham   banyak   dilakukan   masyarakat. Mazhab   Hanafi berpendapat   bahwa   hokum yang   ditetapkan   berdasarkan   ‘urf   (adat kebiasaan)  mempunyai  kekuatan  yang  sama dengan  hukum  yang  ditetapkan  berdasarkan nash (teks).
Cara  mewakafkan  uang  menurut  mazhab Hanafi ialah, dengan menjadikan modal usaha dengan  cara mudharabah atau mubadha’ah . Keuntungannya  disedekahkan  kepada  yang diberi wakaf.
Imam  Bukhari  mengungkapkan  bahwa imam  Az  Zuhri  (wafat  124  H)  berpendapat bahwa  dinar  dan  dirham  boleh  diwakafkan, caranya adalah dengan menjadikan dinar atau dirham  itu  sebagai  modal  usaha,  kemudian menyalurkan  keuntungannya  sebagai  wakaf (Al Awqaf, 2009:5).
Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  sebagai berikut:
1. Wakaf Uang ( Cash Wakaf/waqf al-Nuqud ) adalah  wakaf  yang  dilakukan  seseorang, kelompok  orang,  lembaga  atau  badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan di gunakan  untuk  hal-hal  yang  dibolehkan secara syari’ah.
5. Nilai  pokok  wakaf  uang  harus  dijamin kelestariannya,  tidak  boleh  di  jual, dihibahkan,  dan  atau  diwariskan.  Fatwa
ini    berlaku    sejak    ditetapkan  dengan ketentuan  jika  di  kemudian  hari  ternyata terdapat    kekeliruan,  akan  diperbaiki  dan disempurnakan  sebagaimana  mestinya. Ditetapkan  tanggal  11  Mei  2002  (KHI, 2012:238)
Pada dasarnya rukun dan syarat wakaf uang adalah  sama dengan  rukun dan syarat wakaf tanah, Sebagai berikut:
1. Ada orang yang berwakaf ( waqif ).
2. Ada harta yang diwakafkan ( mauquf ).
3. Ada  tempat  kemana  diwakafkan  harta itu/tujuan  wakaf  ( mauquf  ‘alaih )  atau peruntukan harta benda wakaf.
4. Ada  akad/pernyataan  wakaf (sighat )  atau ikrar wakaf.
Adapun yang menjadi syarat umum sah nya wakaf uang adalah sebagai berikut:
1. Wakaf harus kekal dan terus menerus.
2. Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan  kepada  akan  terjadi  sesuatu peristiwa  di  masa  akan  datang,  sebab pernyataan  wakaf    berakibat  lepasnya  hak milik  seketika  setelah waqif menyatakan berwakaf.
3. Tujuan  wakaf    harus  jelas,  meksudnya hendaklah    wakaf    itu    disebutkan  dengan terang kepada siapa diwakafkan.
4. Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan  tanpa  syarat  boleh khiyar , artinya    tidak    boleh    membatalkan    atau melangsungkan    wakaf    yang  telah dinyatakan    sebab    pernyataan    wakaf berlaku    tunai    dan    untuk selamanya (Usman,2009:112).
Dibandingkan dengan wakaf tanah, peruntukan  wakaf  uang  lebih  flekasibel  dan memiliki kemaslahatan lebih besar yang tidak dimiliki  oleh  benda  lainnya.  Ada  4  manfaat dan keunggulan wakaf uang dibanding dengan wakaf benda tetap yang lain:
1. Wakaf   uang   jumlahnya bisa bervariasi, seseorang  yang  memiliki  dana  terbatas sudah      bisa      mulai      memberikan      dana wakafnya   tanpa   harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
2. Melalui  wakaf uang,  aset-aset  wakaf  yang berupa tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
3. Dana  wakaf  uang  juga  bisa  membantu lembaga-lembaga  pendidikan  Islam  yang cash  flow-nya  terkadang  naik  turun  dan menggaji civitas akademik alakadarnya.
4. Pada  gilirannya,  umat  Islam  dapat  lebih mandiri  dalam  mengembangkan  dunia pendidikan  tanpa  harus  terlalu  tergantung pada  anggaran  pendidikan  negara  yang memang semakin lama terbatas.
Adapun tujuan wakaf uang adalah:
1. Melengkapi  perbankan  Islam  dengan produk  wakaf  uang  yang  berupa  suatu sertifikat berdominasi tertentu yang diberikan kepada para waqif sebagai  bukti keikut sertaan.
2. Membantu  penggalangan  tabungan  sosial melalui  sertifikat  wakaf  tunai yang dapat di  atas  namakan  orang-orang  tercinta  baik yang  masih  hidup  maupun  yang  telah meninggal,  sehingga  dapat  memperkuat
integrasi kekeluargaan.
3. Meningkatkan    investasi    sosial    dan mentransformasikan    tabungan    soasial menjadi  modal  sosial  dan  membantu pengembangan pasar modal sosial.
4. Menciptakan      kesadaran      orang      kaya terhadap      tanggung      jawab      sosial merekaterhadap  masyarakat  sekitarnya sehingga  keamanan  dan  kedamaian  sosial dapat tercapai (Usman,2009:114) .

## Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Tunai
Pada  zaman  kejayaan  islam,  wakaf  juga mengalami kejayaan
walaupun
pengelolaannya masih sederhana. Di Indonesia  sebenarnya  sudah  ada  peraturan perundang-undangan  yang  khusus  mengatur yakni  PP  No.  28  Tahun  1977  tentang perwakafan  tanah  milik  serta  Kompilasi Hukum Islam buku III tentang perwakafan.
Dalam pengelolaan wakaf tunai ini  adalah bentuk mata uang nya yang akan di wakafkan masih  dalam  mata  uang  asing,  maka  harus dikonversi  terlebih  dahulu  kedalam  rupiah. Waqif yang  akan  mewakafkan  uang  nya tersebut diwajibkan untuk:
1. Hadir  di  Lembaga  Keuangan  Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Untuk menyatakan  kehendak  wakaf  uangnya. Apabila waqif tidak  dapat  hadir,  maka waqif dapat menunjuk waqif atau kuasanya.
2. Dengan   menjelaskan   kepemilikan   dan asal   usul   uang   yang   akan diwakafkan dalam    rangka    untuk    menjamin    benda wakaf    berasal    dari  sumber  halal,  tidak
bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang- undangan, misalnya menghindari  praktik  pencucian  uang melalui wakaf.
3. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU.
4. Mengisi  formulir  pernyataan  kehendak waqif yang  berfungsi  sebagai  akta  ikrar wakaf (AIW) (Purwanto,2014:41).
Beberapa  keuntungan  jika  wakaf  tunai dikelola oleh Lembaga Syari’ah adalah:
a. Wakaf Tunai dikelola Bank Syariah Memperluas jaringan kantor, meningkatkan  kemampuan    sebagai fund manager ,  pengalaman, jaringan informasi dan peta distribusi, Citra positif.
b. Wakaf Tunai dikelola Lembaga Swasta
Sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat,  ada  kontrol  langsung  oleh masyarkat, menumbuhkan solidaritas masyarakat.
Pada  wakaf  uang,  dana  wakaf  yang diperoleh dari para waqif akan dikelolah oleh nadzir (pengelola  wakaf)   yang  dalam  hal ini  bertindak  menjemen investasi. Para waqif tersebut mansyaratkan kemana alokasi pendistribusian  keuntungan  investasi  wakaf nantinya (Purwanto,2014:42).
Analisis Pengelolaan  Wakaf Tunai  di BMT Mitra  Muamalah  Ngabul  Jepara  Tahun 2018
Perkembangan  wakaf  dari  masa  ke  masa merupakan sebuah inovasi baru yang manfaatnya  telah  dirasakan  oleh  masyarakat.
Selama ini wakaf yang ada dalam masyarakat masih  berupa  benda  tidak  bergerak  (tanah, masjid,  sekolah  dan  lain-  lain).  Sehingga wakaf belum  memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas.
Berdasarkan hal tersebut muncullah sebuah gagasan  wakaf  tunai  yang  digulirkan  oleh tokoh  ekonomi  asal  Bangladesh,  Profesor Mannan  (Faishal Haq, 2014:92). Bisa dilihat pada  bab  II  pendapat  para  ulama’  fikih membolehkan wakaf  tunai  ini  dengan  syarat harta    yang  diwakafkan    tidak    habis  serta dapat  diambil  manfaatnya  secara  terus menerus.  Secara  syariah  syarat  sah  wakaf adalah sebagai berikut:
1.  Adanya waqif atau orang yang berwakaf 2. Nadzir
3.  Harta yang diwakafkan
4.  Ikrar atau shigat
5.  Peruntukan harta benda wakaf
Waqif dapat mewakafkan uangnya melalui Lembaga  Keuangan  Syariah  yang  di  tunjuk oleh Menteri Agama sesuai UU No. 41 Tahun 2004  pasal  28.  Penunjukan  tersebut  seperti termaktub  dalam  PP  No.  42  pasal  24 berdasarkan pertimbangan dan saran dari BWI (Badan Wakaf Indonesia).
1. Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri Agama.
2. Melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum
3. Memiliki  kantor  oprasional  di  wilayah Republik Indonesia.
4. Bergerak di bidang keuangan syariah
5. Memiliki fungsi menerima titipan
( wadi’ah )
Wakaf  tunai  atau  wakaf  uang  diharapkan bisa  memberikan  dampak  yang  positif  bagi masyarakat.  Karena  dengan  wakaf  ini  daya jangkau  masyarakat  untuk  mewakafkan uangnya jauh lebih merata dan bisa dijangkau oleh  masyarakat  kalangan  menengah  dan menengah  ke  bawah.  Berbeda  dengan  wakaf tradisional seperti benda tidak bergerak (tanah, bangunan  dan  lain-lain)  yang  biasanya dilakukan oleh masyarakat menengah ke atas (mampu/kaya).
Salah satu model yang dapat dikembangkan dalam  mengelola  wakaf  uang  adalah  model dana  abadi,  yaitu  dana  yang  dihimpun  dari berbagai  sumber  dengan  berbagai  cara  yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun akan  diinvestasikan  atau  untuk  modal  usaha dengan tingkat keamanan yang tinggi melalui Lembaga Syari’ah.
Secara ekonomi, wakaf tunai bisa dikembangkan dengan baik jika dikelola oleh lembaga  terpercaya  yang  dapat  menjaga eksistensi  nilai  uang  tersebut.  Salah  satu lembaga  tersebut  adalah  BMT  (Baitul  Mal Waa  Tamwil)  yang  memiliki  peran  seperti perbankan  syari’ah  yaitu  dapat  menghimpun dana  dari  anggota  masyarakat    yang berpenghasilan    tinggi    maupun    kelas menengah.
Wakaf uang telah diaplikasikan oleh BMT Mitra  Muamalah    Ngabul  Jepara  sejak  tahun 2014 akan tetapi belum mendapat respon yang signifikan  dari  masyarakat,  karena  memang wakaf tunai sendiri adalah hal yang baru dan
masyarakat banyak yang belum begitu paham tentang wakaf tunai ini  dari  segi  pengelolaan hingga manfaat nya itu seperti apa. Akan tetapi usaha  dari  BMT  Mitra  MU  tidak  berhenti untuk  mengenalkan  wakaf  tunai  tersebut kepada  masyarakat  melalui  kegiatan  sosial, even ataupun media lainnya.
Pada akhirnya usaha tidak akan menghianati  hasil  di  tahun  2016  masyarakat sudah  mulai  faham  dan  berminat  untuk mewakafkan  sebagian  harta  mereka  demi kesejahteraan  umat.  Minat  masyarakat  untuk melakukan wakaf uang sangat banyak, mereka antusias  untuk  mewakafkan  uangnya  atau menyisihkan hartanya.
Hal ini dikarenakan nilai wakaf uang yang mudah  dijangkau  oleh  masyarakat,  mereka hanya  perlu  mengeluarkan  uang sebesar  Rp. 5.000  saja.  Dengan  uang  Rp.  5.000 masyarakat sudah bisa beramal dan pahalanya bisa  mengalir  seumur  hidup,  dengan  jumlah nominal  yang  sedikit, BMT  Mitra  Muamalah Ngabul Jepara memberikan nama wakaf uang, bukan infak atau sedekah. Hal ini dikarenakan wakaf uang Rp. 5.000 tersebut nantinya akan dikelola oleh pihak BMT dan hanya hasil atau manfaatnya saja yang disalurkan kepada  anak yatim  piatu,  fakir  miskin  dll.
Wakaf  tunai  memiliki  perbedaan dengan zakat,    infak    dan    sedekah,    meskipun semuanya    sama-sama    instrumen  dalam sistem ekonomi Islam. Dari segi hukum Islam wakaf uang, zakat, infak dan sedekah memiliki perbedaan  yaitu  wakaf  uang,  infak  dan
sedekah  hukumnya  sunnah  sedangkan  zakat hukumnya  wajib.  Adapun  perbedaan  yang lainnya  adalah  zakat  merupakan  kewajiban dan ada ketentuan atau batasan tentang jumlah harta yang  harus  zakat  dan  siapa  saja  yang boleh  menerima  zakat  ( mustahik  zakat ).
Sedangkan  infak  merupakan  sumbangan sukarela  atau  seikhlasnya  dalam  bentuk materi,  boleh diberikan  kepada  siapapun dan pemanfaatannya  dalam  sekali  pakai. Berbeda lagi dengan sedekah  yang memiliki arti lebih luas  dari  infak  karena  tidak  terbatas  pada materi  saja,  tidak  ditentukan  jenis,  jumlah maupun waktunya.
Menurut  Abdul  Mannan,  wakaf,  sedekah dan zakat memiliki perbedaan. Dalam hukum Islam  wakaf  tidak  diwajibkan,  melainkan secara sukarela, sedangkan zakat dari tata cara transaksinya  wakaf  dapat  dipandang  sebagai salah  satu  bentuk  amal  yang  mirip  dengan sedekah. Yang membedakannya adalah dalam sedekah,  baik  subtansi  (aset)  maupun  hasil atau manfaat yang diperoleh dari pengelolaannya, seluruhnya ditransfer (dipindah    tangankan)  kepada  yang  berhak menerimanya.  Sedangkan  pada  wakaf,  yang ditransfer  hanya  hasil  atau  manfaatnya sedangkan  subtansi  atau  asetnya  tetap dipertahankan.
Pengelolaan  wakaf  uang  di  BMT  Mitra Muamalah  Ngabul  Jepara  adalah      dengan cara waqif mewakafkan  hartanya  di  BMT, yang  mana  nantinya  harta waqif tersebut nantinya akan di mauqufkan 50%, sedangkan
50%  sisanya  akan  di  bagikan  untuk nadzir wakaf    10%,    cadangan  resiko  10%,  dana untuk lain lain 30%, sedangkan dana  yang di mauqufkan 50%  tadi  akan  di  kelola  oleh baitul  tamwil 25%    untuk  dikelola  dan dikembangkan,  agar  hasil  dari  keuntungan wakaf dapat dimanfaatkan untuk disedekahkan  fakir  miskin,  santunan  anak yatim  piatu  ataupun  membantu  lembaga- lembaga pendidikan  Islam  dan  lain-lain.
Dengan  seperti  itu  wakaf  uang  tersebut telah  dikelola  dan  dikembangkan  tanpa merubah  nilai  pokoknya.  Dana  wakaf  uang tersebut  hendaknya  dimanfaatkan  secara produktif,  supaya  seluruh  masyarakat  dapat merasakan  manfaat  wakaf  uang  sehingga terciptalah  kesejahteraan.  Dana  wakaf  uang merupakan dana abadi yang harus ada hingga akhir  zaman  dan  akan  memberikan  manfaat bagi  masyarakat  maupun waqif .  Model Dana Abadi  tersebut  sangat  layak  dijadikan  model untuk  pengembangan  wakaf  uang.  Beberapa alasan dapat dikemukaan antara lain:
1. Dapat membantu menjaga keutuhan aset tunai dari wakaf
2. Dapat   menjadi   sumber   pendanaan   pada unit-unit   usaha   yang   bersifat komersial maupun sosial, sehingga dapat mendorong aktifitas usaha secara lebih luas.
3. Cakupan target wakaf menjadi lebih luas, terutama dari aspek mobilisasi maupun aspek alokasi dana wakaf.
Analisis   Praktik    Wakaf   Uang    Di   BMT Mitra   Muamalah   Ngabul    Jepara   dalam Perspektif  Undang-Undang  Perwakafan  di

## Indonesia
Pada sub  bab ini penulis akan memaparkan  analisis  terhadap  praktik  wakaf uang dalam perspektif Undang-Undang wakaf di  Indonesia.  Sebagaimana  yang  penulis jelaskan  dalam  bab  2  point  d  sebelumnya bahwa  wakaf  uang  memiliki  manfaat  yang cukup  besar  bagi  masyarakat.  Secara  rukun dan  syarat,  wakaf  uang  sudah  memenuhi rukun dan persyaratan. Adanya waqif (Orang yang mewakafkan hartanya), mauquf (Harta yang  diwakafkan), mauquf    alaih (Tujuan wakaf atau  orang  yang  diserahi  untuk mengelola harta wakaf) dan sighat (Pernyataan waqif untuk mewakafkan hartanya).
Pada sub bab ini penulis akan menyampaikan  analisis  dalam  beberapa  poin tentang wakaf uang di BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara:
1. Jenis uang
Jenis  wakaf  tunai  yang  diterima  oleh BMT Mitra Muamalah adalah uang logam dan  uang  kertas  dalam  bentuk  mata  uang rupiah. Apabila ada waqif yang wakaf uang dalam    bentuk    mata    uang    asing    maka akan  dikonversi  terlebih  dahulu menjadi mata  uang  rupiah.  Hal  ini  menjelaskan bahwa wakaf uang yang dipraktikkan oleh BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor  42  Tahun  2006  tentang  Wakaf.
Pasal 22 ayat 1 Benda Bergerak Berupa Uang
menyebutkan  “Wakaf  uang  yang  dapat
diwakafkan  adalah  mata  uang  rupiah”.
Ayat  2  “Dalam  hal  uang  yang  akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus di  konversi terlebih  dahulu  ke dalam rupiah”.
2. Prosedur pengelolaan wakaf tunai di BMT

## Mitra MU
BMT Mitra Muamalah hanya menggunakan model wakaf uang produktif yang  menjadikan  wakaf  uang  tersebut sebagai  modal  usaha  lalu  manfaat  atau hasilnya yang akan disalurkan. Dengan hal ini  nilai  pokok  wakaf  uang  tetap  terjaga sesuai  dengan  Fatwa  tentang  Wakaf  Uang yang  berbunyi  “Nilai  pokok  wakaf  uang harus  dijamin  kelestariannya,  tidak  boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan”.
Sedangkan   untuk   pengelolaan  wakaf tunai    di      BMT      Mitra      MU    belum memenuhi  standar  LKS  penerima  wakaf tuani munurut PP No. 42 tahun 2006 pasal 25  huruf  f  yang  berbunyi:  Menerbitkan sertifikat  wakaf  uang  serta  menyerahkan sertifikat    tersebut      kepada waqif dan menyerahkan   tembusan sertifikat  kepada nadzir yang  ditunjuk  oleh waqif ;  dalam prosedurnya  BMT  Mitra  MU  hanya  akan mencatat jumlah uang yang akan diwakafkan.
Wakaf  uang  merupakan    wakaf    benda bergerak    yang    telah    diatur    dalam Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 ayat  3  yang  berbunyi  “Benda  bergerak adalah  harta  benda  yang  tidak  bisa  habis
karena dikonsumsi, meliputi:
1. Uang
2. Logam mulia
3. Surat berharga
4. Kendaraan
5. Hak  atas  kekayaan  intelektual  f.    Hak sewa dan
6. Benda  bergerak  lain  sesuai  dengan ketentuan  syariah  dan  peraturan  h. perundang-undangan yang berlaku”.
Setelah  adanya    Undang-Undang  tentang wakaf  masyarakat  tidak perlu lagi menunggu kaya untuk  melakukan  wakaf tunai. Di  BMT Mitra MU hanya dengan Rp. 5.000 masyarakat dapat melakukan wakaf uang dengan menyisihkan sebagian rezekinya.
Hukum wakaf uang telah menjadi pembahasan yang harus diperhatikan oleh para ulama’, karena telah banyak masyarakat yang mempraktikkan wakaf uang.
Ada beberapa perbedaan pendapat  tentang hukum  wakaf  uang.  Wahbah  Zuhailiy mengungkapkan  bahwa  madhab  Hanafi memperbolehkan wakaf uang sebagai pengecualian  atas  dasar istihsan  bi  al-‘urf , karena sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat  bahwa  hukum  yang  ditetapkan berdasarkan ‘Urf (adat  istiadat)  mempunyai kekuatan    yang    sama  dengan  hukum  yang ditetapkan nash (Hasan, 2011:28).
Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa wakaf uang itu tidak diperbolehkan karena dinar dan dirham  akan  lenyap  ketika  dibayarkan
sehingga tidak ada lagi wujudnya. Arti wakaf itu  sendiri  menurut  Syafi’i  adalah  menahan harta  yang dapat  diambil manfaatnya disertai dengan  kekekalan  benda  dan  harta  itu  lepas dari  penguasaan waqif ,  serta  dimanfaatkan pada    sesuatu    yang    diperbolehkan    oleh agama.
Fatwa    Komisi  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI) yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002  telah  menetapkan  bahwa  wakaf  uang merupakan  wakaf  yang  dilakukan  seseorang, kelompok  orang,  lembaga  atau  badan  hukum dalam  bentuk  tunai.  Termasuk  ke  dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
Wakaf  Uang  hukumnya jawaz (boleh).
Wakaf  Uang  hanya  boleh  disalurkan  dan digunakan  untuk  hal-hal  yang  dibolehkan secara syar’i. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin  kelestariannya,  tidak  boleh  dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.
Penulis  berpendapat  bahwa  wakaf  uang memang memiliki dampak yang sangat besar bagi  masyarakat.  Akan  tetapi  masih  banyak masyarakat yang belum terketuk hatinya untuk mewakafkan uangnya, padahal jumlah nominal  yang  ditawarkan  oleh  BMT  hanya Rp.  5.000  saja.  Jika  masyarakat  sadar  akan pentingnya  wakaf  uang  maka  sedikit  demi sedikit  masalah  ekonomi  yang  ada  dalam masyarakat bisa teratasi.
Berdasarkan  analisis  di  atas,  maka  wakaf uang  di  BMT  Mitra  Muamalah  Jepara  sudah sesuai  dengan  hukum  Islam.  Akan  tetapi dalam  perspektif  Undang-Undang  wakaf  di Indonesia  belum  sesuai  sebagaimana  yang
diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  42 tahun  2006  tentang  pelaksanaan  Undang- Undang  No.  41  Tahun  2004  dalam  BAB  II Tentang nadzir wakaf  pada  pasal  2,  lembaga keuangan  syariah  yang  sah  dalam  mengelola wakaf  haruslah  memiliki  tiga nadzir ,  yang pertama nadzir perorangan,  organisasi  dan nadzir badan hukum.
BMT  Mitra  MU  sendiri  hanya  memiliki satu nadzir perorangan    yang    mengelola wakaf,  jadi  BMT  Mitra  MU  Belum  bisa dikatakan legal dalam mengelola wakaf, maka harus menghentikan kegiatan menerima wakaf tunai.
Mengenai dana yang sudah terlanjur masuk pada  tahun  2016  dan  2017  tidak  seharusnya dialihkan  menjadi  infaq  melainkan  dana tersebut  harus  dialihkan  kepada  BMT  yang secara  resmi  sah  dan  memenuhi  persyaratan sebagai  penerima  dan  menghimpun  wakaf uang menurut Undang-Undang  yang berlaku. Jika  BMT  Mitra  MU  mengelola  dana  wakaf yang  terlanjur  masuk  pada  tahun  2016-2017 dialihkan  menjadi  infaq  maka  akan  musnah manfaat dan keletarian harta wakaf tersebut.

## Simpulan
BMT  Mitra  Muamalah  adalah  sebuah Lembaga Keuangan Syariah yang bergerak di bidang  ekonomi  syariah  yang  telah  berdiri sejak  tahun  2001,  yang  mana  telah  dikenal masyarakat  sebagai  lembaga  penghimpun dana wakaf, simpan pinjaman uang dan lain- lain.
Akan  tetapi  pada  hal  ini  penulis  akan membahas  mengenai    pengelolaan    wakaf
tunai  di  lembaga  tersebut  dengan  perspektif Undang-Undang perwakan di Indonesia, yang perlu digaris bawahi dari pengelolaan wakaf di BMT  Mitra  Muamalah  adalah  tentang pentingnya  melampirkan  anggaran  dasar  dan pengesahan  badan  hukum  sesuai  saran  dari BWI (Badan Wakaf Iindonesia).
BMT Mitra Muamalah mulai menghimpun wakaf  sejak  tahun  2016  dan  sudah  memiliki total  saldo  yang  cukup  besar  dibandingkan pada tahun 2017 akan tetapi pada tahun 2018 BMT  Mitra  MU  sudah  berhenti  menerima wakaf  tunai  dengan  alasan  legalitas nadzir penerima wakaf.
Untuk dana yang sudah masuk pada tahun 2016  dan  2017  pihak  BMT  megalihkan  dana wakaf tersebut menjadi dana infaq.
Seharusnya dana wakaf tahun 2016-2017 tidak himpun  menjadi  dana  infaq  akan  tetapi  dana tersebut  baiknya  dialihkan  kepada  BMT  lain yang  sudah  mempunyai  sertifikasi nadzir wakaf sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006. Karena wakaf tunai sangat bermanfaat  jika  dikelola  dengan  baik  dan sesuai aturan, akan tetapi jika dana wakaf yang seharusnya dikembangkan dan diambil manfaatnya untuk kesejahteraan umat dialihkan  menjadi  dana  infaq  maka  sangat disayangkan harta tersebut menjadi harta yang cepat habis.
Daftar Pustaka Afrizal.  2014. Metode  Penelitian  Kualitatif .
Jakarta: Rajawali Pers. Ali, Muhammad Daud. 2006. Sistem Ekonomi
Islam:  Zakat  dan  Wakaf .  Jakarta: Universitas Indonesia.
Azwar,  Saifuddin.  2010. Metode  Penelitian . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Az-Zuhaili,  Wahbah.  2011. Fiqh  Islam  Wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani.
Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. Fiqh
Muamalat . Jakarta: Kencana. Husaini, Taqiyudin Abi Bakar Bin Muhammad.  t.t. Kifayatul  Khyar  fi Ghayatil  Ikhtishar .  Semarang:  Karya Toha Putra.
Mardani. 2012. Fiqh Ekonomi Syariah . Jakarta: Kencana.
Nata, Abuddin. 2014. Metodologi Studi Islam . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Nazir, Moh. 1983. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia.
Patilima,  Hamid.  2005. Metode  Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
Sabiq,  Sayyid. 1987. Fikih  Sunnah .  Bandung: PT Al-Ma’arif.
Saebani,  Ahmad  dan  Syamsul  Falah.  2011.
Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia . Bandung: Pustaka Setia.
Syarifudin,  Amir.  2003. Garis-Garis  Besar Fiqh. Jakarta: Prenadamedia.
Wadjdy,  Farid.  2007. Wakaf  Kesejahteraan Umat . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

## Skripsi dan Jurnal:
Al        Arif,    Muhammad    Nur    Rianto.    2012.
“Wakaf    Uang    dan    Pengaruhnya terhadap
Progam
Pengentasan
Kemiskinan di  Indonesia”. Jurnal  Indo-
Islamika . vol 2. No. 1. 18.
Arifin,  Muhammad  Ahsanul.  2017.  “Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai pada Yayasan
Wakaf Al-Kaffah Binjai dengan
pendekatan  SWOT”. Skripsi .  Medan:
Universitas Sumatra Utara.
Fanani,  Muhyar.  2011.  “Pengelolaan  Wakaf
Tunai”. Jurnal Walisongo . Vol. 19. No 1.
180. Hilmi, Hasbulah. 2012. “Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang Studi
Sosiolegal  Perilaku  Pengelolaan  Wakaf Uang  Pasca  Pemberlakuan  UU  No.  41 Tahun  2004  tentang  Wakaf”, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusian, Vol. 2. No 2. 124.
Irawati, Nur. 2017. “Perspektif  Fiqih Syafi’iyah tentang Wakaf  Benda Bergerak dalam Undang-Undang No. 41 tahun  2004”. Skripsi .  Jepara.  UNISNU Jepara.
Kompilasi  Hukum  Islam .  2012.  Bandung: Nuansa Aulia.
Maimunah,  Maya. 2011.  “Peran  Wakaf  Tunai Dalam  Pemberdayaan  Usaha Kecil dan
Menengah di Tabungan Wakaf Indonesia”. Skripsi .  Jakarta:  Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Yustisia,  Nuzula.  2008.  “Studi  Tentang
Pengelolaan Wakaf Tunai pada Lembaga Amil Zakat di kota Yogyakarta”. Skripsi .  Yogyakarta:  UIN
Sunan Kalijaga.

## Perundang-Undangan:
Peraturan    Pemerintah    Republik    Indonesia Nomor    42.    Tahun    2006.  Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
Peraturan  Pemerintah  No.  38  tahun  1963 Tentang Nadzir wakaf  Undang-undang Nomor 41. Tahun 2004 tentang Wakaf.