## ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TENTANG AKAD RAHN UNTUK

## PEMBIAYAAN ARRUM BERDASARKAN PSAK NO 107 DAN FATWA DSN MUI NO 26 PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG LANDUNGSARI MALANG
Haris Shofiyana
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Email : harisshofiyana@gmail.com

## Abstract
The  concept  which  is  far  from riba  (usury) and  is  corresponding  with  Islamic  Law  makes the  Islamic  Mortgage  Institution  is  demanded  by  some  people,  especially  the  middle-lower class society because of the requirements are easy to be fulfilled, accessible and can be done with a relatively short time. With the easiness to obtain loan capital in the form of funds for customers who own a business or run a business by mortgaging his property in the form of gold  or  diamonds.  One  of  the  Islamic  Mortgaging  Institution's  products  that  provide  loan financing  to  customers  engaged  in  business  is  gold  Arrum  Financing  with  the  installment payment system which is conforming with Sharia principles. The purpose of this research is to  know  how  Accounting  Treatment  of  Rahn's  Contract  (Akad  Rahn)  for  Arrum  Financing Based  On  PSAK  107  and  Decree  of  DSN  MUI  at  Islamic  Mortgage  Institution  Branch Landungsari  Malang.  This  research  is  design  as  qualitative  method  with  using  descriptive approach.  This  research  is  done  by  three  stages,  (1)  data  collection  is  done  by  interview, observation,  documentation,  and  online  data  searching  (2)  data  analysis  technique,  (3)  data analysis with data reduction procedures, data presentation, and conclusion. The results of this study  indicate  that  the  Islamic  Mortgage  Institution  of  Landungsari  Malang  about  Rahn's contract  for  Arrum  Financing  has  implemented  accounting  guidance  of  PSAK  107  and  has been  in  accordance  with  the  application  of  Decree  of  Dewan  Standar  Nasional  Nasional Majlis Ulama Indonesia No.26 / DSN-MUI / III / 2002.

## Keywords:Contract  of  Rahn,  Arrum  Financing,  PSAK  107,  Decree  of  DSN  MUI  26

## Abstrak
Konsep  yang  jauh  dari  riba  dan  sesuai  syariat  Islam,  membuat  Pegadaian  Syariah merupakan  lembaga  keuangan  yang  diminati  oleh  sebagian  masyarakat,  khususnya masyarakat menengah ke bawah karena mudahnya persyaratan  yang harus dipenuhi, mudah diakses  dan  dapat  dilakukan  dengan  waktu  yang  relatif  singkat.  Melihat  mudahnya memperoleh  pinjaman  modal  dana  bagi  nasabah  yang  memiliki  usaha  atau  menjalankan usaha  dengan  cara  menggadaikan  barang  miliknya  berupa  emas  atau  berlian.  Salah  satu produk  Pegadaian  Syariah  yang  memberi  pembiayaan  pinjaman  kepada  nasabah  yang bergerak  dibidang  usaha  adalah  pembiayaan arum  emas dengan  pengembalian  sistem angsuran  yang  berprinsip  Syariah.  Tujuan  dari  penelitian  in  adalah  untuk  mengetahui bagaimana Perlakuan Akuntansi Tentang Akad Rahn Untuk Pembiayaan Arum Berdasarkan PSAK  107  dan  Fatwa  DSN  MUI  no  26  Pada  Pegadaian  Syariah  Cabang  Landungsari Malang”.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  dengan  jenis  pendekatan deskriptif. Penelitian  ini  dilakukan dengan tiga tahapan  yaitu, (1) pengumpulan data dilakukan dengan
wawancara, observasi, dokumentasi, dan penelusuran data on-line (2) teknik analisis data, (3) analisis  data  dengan  langkah-langkah  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa,  Pegadaian  Syariah  Cabang Landungsari Malang tentang akad rahn untuk pembiayaan arrum telah menjalankan pedoman akuntansi  PSAK  107,  dan  telah  sesuai  dengan  penerapan  Fatwa  Dewan  Standar  Nasional Majlis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002.
Kata Kunci : Akad Rahn, Pembiayaan Arrum, PSAK 107, Fatwa DSN MUI No 26

## PENDAHULUAN
Pegadaian  Syariah  merupakan  lembaga  keuangan  yang  diminati  oleh  sebagian masyarakat,  khususnya  masyarakat  menengah  ke  bawah  karena  mudahnya  persyaratan yangharus dipenuhi, mudah diakses dan dapat dilakukan dengan waktu  yang relatif singkat. Dalammemperoleh  pinjaman  modal  dana  pada  pegadaian  maka  pihak  nasabah  hanya perlumembawa  barang  jaminan  yang  akan  digadaikan,  identitas  diri  dan  mengisi  form pengajuangadai yang telah disediakan oleh pihak pegadaian. Setelah itu barang jaminan akan ditaksiroleh  pihak  pegadaian  untuk  mengetahui  berapa  pinjaman  maksimal  yang  di  peroleh nasabah.(Pegadaian Syariah,2017)
Menurut  Adrian  Sutedi  menjelaskan  bahwa  akad  dalam  pegadaian  Syariah  secara umum,menggunakan  dua  akad  yakni  akad Rahn dan  akad Ijarah .  Akan  tetapi,  kebijakan daripegadaian  pusat  yang  baru  menetapkan  bahwa  setiap  transaksi  menggunakan  satu  akad yakniakad Rahn .  Melalui  akad  tersebut,  pihak  pertama  (nasabah)  menyerahkan  harta  atau barangbergerak, kemudian pihak kedua (pegadaian syariah) menyimpan dan merawat barang miliknasabah.  Akibat  yang  timbul  dari  proses  pembiayaaan  adalah  biaya  perawatan dankeseluruhan  proses  kegiatannya.  Biaya  yang  dimaksud  di  atas  yaitu  untuk  biaya perawatan,pemeliharaan  serta  sewa  tempat  di  Pegadaian  bisa  disebut  biaya mu’nah atau ujroh.
Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang terus berkomitmen mengembangkanproduk-produk  jasa  keuangan  yang  dibutuhkan  masyarakat.  Salah  satunya menawarkanproduk  pembiayaan  Arrum,  di  mana  produk  tersebut  sangat  menarik  perhatian nasabahnya
yang  bergerak  di  bidang  usaha.  Arrum  merupakan  kepanjangan  dari  Ar-Rahn  untuk  usaha mikro  dan  kecil.  Pembiayaan  Arrum  Emas  merupakan  Produk  yang  ditujukan  kepada nasabah  yang  menjalankan  usaha  melalui  pinjaman  atau  pembiayaan  bagi  keperluan produktif  dengan  sistem  pengembalian  secara  angsuran  yang  berprinsip  Syariah  dengan menggunakan jaminan Emas atau Berlian dan logam emas, serta  yang sesuai dengan  Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2008. (Pegadaian Syariah, 2017)
Dasar  pelaksanaan  Pembiayaan Arum  Emas ini  telah  diatur  oleh  Dewan  Syariah Nasionaldalam  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majlis  Ulama  Indonesia  Nomor  26/DSN-
MUI/III/2008tentang Rahn  Emas yang  menyatakan  bahwa Rahn Emas  diperbolehkan berdasarkan  Prinsip Rahn no.25/DSN-MUI/III/2008  dengan  PSAK  No  107  merupakan panduan  dalampengakuan,  pengukuran,  penyajian,  dan  pengungkapan  yang  berhubungan denganPembiayaan Arum Emas. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, peneliti tertarik  untuk  mengetahuilebih  lanjut  bagaimana  perlakuan  akuntansi  Pembiayaan Arrum Emas sehingga menjadi latarbelakang peneliti untuk melakukan penelitian yang mengangkat judul “Analisis  PerlakuanAkuntansi  tentang  Akad Rahn untuk  Pembiayaan Arrum Berdasarkan  PSAK  No  107dan  Fatwa  DSN  MUI  No  26  pada  Pegadaian  Syariah Cabang Landungsari Malang”.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Akad Rahn
Menurut Syafe’I (2000:159) Secara etimologis, arti Ar-Rahn adalah tetap,  kekal  dan jaminan, sedangkan al-habsu berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak  sehingga dapat  dijadikan  sebagai  pembayaran  dari  barang  tersebut.Sedangkan  menurut  Sabiq  dalam bukunya  Anshor  (2005:139).  Menjelaskan  bahwa Rahn adalah  menjadikan  barang  yang mempunyai nilai harta. Menurut pandangan syara’sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau  iabisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.  Pengertian  ini  didasarkan  pada  praktikbahwa  apabila  seseorang  ingin  berhutang  kepada orang lain, maka ia menjadikan barangmiliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa barang  bergerak  berada  di  bawahpenguasaan  pemberi  pinjaman  sampai  penerima  pinjaman melunasi  hutangnya.Dari  beberapa  pengertian  di  atas  dapat  di  simpulkan  bahwa  pengertian rahn adalahmenahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanyaSecara  sederhana  dapat  dijelaskan  bahwa rahn adalah  semacam  jaminan  utang atau  gadai.Pengertian  gadai  yang  ada  dalam  syariah  agak  berbeda  dengan  pengertian  gadai yang  adadalam  hukum  positif,  sebab  pengertian  gadai  dalam  hukum  positif  seperti  yang tercantumdalam Burgerlihk  Wetbook Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  pasal  1150 adalah
“suatu  hak  yang  diperoleh  seseorang  berpiutang  atas  suatu  barang  bergerak,  yang diserahkan  kepadanya  oleh  seseorang  yang  berhutang  atau  oleh  orang  lain  atas namanya  dan  memberikan  kekuasaan  kepada  si  berhutang  itu  untuk  mengambil pelunasan  dari  barang  tersebut  secara  didahulukan  dari  pada  orang-orang  yang berpiutang  lainnya,  dengan  pengecualian  biaya  untuk  mengambil  pelunasan  dari barangtersebut dan biaya-biaya mana harus didahulukan”. (UUHP Pasal 1150)
B. Fatwa Dewan Standar Nasional
1. Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  merupakan  sebuah  lembaga  yang  berada  di  naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang dipimpin oleh Ketua Umum MUI. Fungsi utama Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  adalah mengawasi  produk-produk  lembaga  keuangan syariah  agar  sesuai  dengan  syariat  Islam.Adapun Rahn  Emas Syariah,  menurut  Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 harusmemenuhi ketentuan umum sebagai berikut: Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat fatwa DSNNo.25/DSN-MUI/III/2002 tentang akad Rahn ).
2. Rahn Emas boleh digunakan berdasarkan prinsip Ar - Rahn,
3. Ongkos  dan  biaya  penyimpanan  barang  ( murtahin )  ditanggung  oleh  penggadai ( Rahin ).
4. Biaya penyimpanan barang ( marhun )

## C. Pembiayaan Arrum Emas
Pembiayaan  Arrum  Emas  merupakan  jaminan  pinjaman  dengan  sistem  syariah  bagi para  pengusaha  mikro  dan  kecil  untuk  keperluan  pengembangan  usaha  dengan  sistem pengembalian  secara  angsuran,  menggunakan  jaminan  berupa  Emas/Berlian  (lantakan danatau  perhiasan  beserta  aksesorisnya)  sesuai  Fatwa  DSN  MUI  No.26/DSN- MUI/III/2008.Pembiayaan  diberikan  dalam  jangka  waktu  tertentu  dengan  pengembalian pinjamandilakukan dengan cara angsuran dengan menggunakan secara gadai maupun fidusia, skimpinjaman  ini  diberikan  kepada  individual  pengusaha  mikro.  Pembiayaan  Arrum padapegadaian  syariah  memudahkan  para  pengusaha  kecil  untuk  mendapatkan  modal usahadengan jaminan emas/berlian.

## D. PSAK No. 107
Dalam  penentuan  biaya  dan  pendapatan  sewa  di  gadai  syariah  biasanya  pihak pegadaian  melakukan  berdasarkan  PSAK  107  yang  terkait.  Adapun  ketentuan  atas pencatatan  pengakuan  dan  pengukuran  serta  penyajian  dan  pengungkapan  pihak  Pegadaian Syariah melakukan berdasarkan PSAK 107 adalah sebagai berikut:

## Pengakuan dan Pengukuran
Terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang dijelaskan dalam PSAK 107, yaitu:
1. Pinjaman/ kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
2. Pendapatan  sewa  selama  masa  akad  diakui  pada  saat  manfaat  atas  asset  (sewa tempat)telah diserahkan kepada penyewa ( Rahin ).
3. Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya.

## Penyajian dan Pengungkapan
Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam PSAK 107, penyajian dan pengungkapan meliputi:
1. Penyajian,  pendapatan  ijarah  disajikan  secara  neto  setelah  dikurangi  beban- beban  yang  terkait.  Misalkan  beban  pemeliharaan  dan  perbaikan,  dan sebagainya.
2. Pengungkapan, murtahin mengungkapkan pada laporan terkait transaksi ijarah danijarah muntahiyyah bin tamlik.
a) Penjelasan  umum  isi  akad  yang  signifikan  yang  meliputi  tetapi  tidak terbatas pada:
i. keberadaan wa’ad pengalihan  kepemilikan  dan  mekanisme yang digunakan(jika ada wa’ad pengalihan kepemilikan);
ii. pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjutan;
iii. agunan yang digunakan (jika ada);
b)  Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aset ijarah; dan
c)   Keberadaan transaksi jual dan ijarah (jika ada).

## METODOLOGI PENELITIAN
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkanpendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  pendekatan  deskriptif. Penelitiankualitatif  deskriptif  yang  digunakan  dalam  penlitian  ini  dimaksudkan untukmendeskripsikan dan menggambarkan mengenai Analisis Perlakuan Akuntansi Tentang Akad Rahn untuk  Pembiayaan  Arrum  Emas  berdasarkan  PSAK  No  107  dan  Fatwa  DSN MUI No 26 pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Pegadaian  Syariah  Cabang  Landungsari  Malang,  yang beralamatkan  di  Jalan  Raya  Tlogomas  Ruko  Landungsari  Kav  7,  Malang  –  Jawa  Timur.
Pemilihan  lokasi  tersebut  sebagai  objek  penelitian  berdasarkan  pertimbangan  bahwa Pegadaian  Syariah  Cabang  Malang  yang  memiliki  produk  Pembiayaan  Arrum  Emas dengan  menggunakan  akad Rahn dan  mu’nah  sebagai  perawatan  barang  jaminan . Selain itu  Pegadaian  Syariah  Cabang  Landungsari  merupakan  cabang  dari  Kantor  Wilayah Surabaya.Subjek  penelitian  dalam  penelitian  kualitatif  adalah  pihak-  pihak  yang  menjadi sasaran  penelitian  atau  sumber  yang  dapat  memberikan  informasi  yang  dipilih  secara purposive  bertalian  berkaitan  dengan  tujuan  tertentu.  Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi key person adalah Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang.
Data  yang  diperoleh  oleh  peneliti  dengan  cara  wawancara  dengan  Bapak  Abdus Salam  (Pimpinan  Cabang),  Bapak  Zainul  Arifin  (Kasir),  Ibu  Arini  P  (Penaksir)  dan Bapak  Supandi  (bertanggungjaaawab  barang  jaminan)  pada  Pegadaian  Syariah  Cabang Landungsari,  Malang.  Data  primer  diperoleh  dengan  mengajukan  beberapa  pertanyaan yang  berhubungan  dengan  penelitian  yang  akan  diteliti,  seperti  bagaimana  Pembiayaan Arrum  Emas  di  Pegadaian  Syariah  Cabang  Landungsari,  Jenis  apa  saja  yang  sering digadaikan  untuk  jaminan  Pembiayaan  Arrum  Emas,  serta  bagaimana  jika  ada  nasabah yang  melalui  jatuh  tempo  dan  bagaimana  mekanisme  Denda  Pembiayaan  Arrum  Emas pada  Pegadaian  Syariah  Cabang  Landungsari  Malang.Sugiyono  (2016:  224)  menjelaskan bahwa  teknik  pengumpulan  dan  merupakanlangkah  yang  paling  strategis  dalam  penelitian, karena  tujuan  dari  penelitian  adalahuntuk  mendapatkan  data.  Untuk  mendapatkan  data-data yang  dibutuhkan  oleh  peneliti,maka  langkah-langkah  yang  ditempuh  adalah  metode wawancara,  metode  observasi,metode  dokumentasi,  metode  penelusuran  data  online.Pada penelitian  ini  peneliti  menggunakan  metode  analisis  data  kualitatif  deskriptif.Dalam penelitian  ini  peneliti  menggambarkan  dan  menjelaskan  tentang  hal-hal  yangberkaitan dengan  akad Rahn untuk  pembiayaan  Arrum  Emas  berdasarkan  PSAK  No  107dan  Fatwa DSN MUI No 26. Data yang diperoleh peneliti dari wawancara, observasi,dokumentasi, dan penelusuran  data  online  yang  akan  dijelaskan  dan  dideskriptifkansecara  menyeluruh. Langkah-langkah  analisis  data  adalah  pengumpulan  data,  reduksidata,  Penyajian  data, penarikan kesimpulan.

## PEMBAHASAN
Salah satu cabang dari  Lembaga Pegadaian Syariah yaitu Pegadaian Syariah Cabang Landungsari  Malang.  Pegadaian  Syariah  ini  didirikan  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat,  khususnya  masyarakat  muslim  yang  ingin  melakukan  transaksi  keuangan
dengan  cara  menjaminkan  barang  berharga  miliknya  untuk  mempeoleh  sejumlah pinjamanuang  yang  sesuai  dengan  prinsip  Syariah.  Pegadaian  Syariah  Cabang  Landungsari didirikan  pada  tanggal  5  April  2006.  Pada  awal  pendiriannya  Pegadaian  Syariah  Cabang Landungsari  bertempat  di  jalan  raya  Tlogomas  Malang,  kemudian  seiring  berjalannya waktu  pada  tanggal  5  April  2011  Pegadaian  Syariah  Cabang  Landungsari  berpindah tempat  di  jalan  Ruko  Landungsari  Indah  Kav  7  (sebelah  barat  pintu  masuk  terminal Landungsari)  Malang  hingga  saat  ini.  Pada  saat  ini  Pegadaian  Syariah  Cabang Landungsari  memiliki  3  unit  pembantu  yang  tersebar  di  wilayah  Malang,  yaitu  Pegadaian Syariah  Kauman,  Pegadaian  Syariah  Bunulrejo  dan  Pegadaian  Syariah  Pasar  Gadang.  (30 November 2017)

## Produk-Produk Pegadaian Syariah Cabang Landungsari
Pada umumnya masyarakat mengenal Pegadaian hanya sebagai tempat menggadaikan barang  berharga  miliknya  untuk  memperoleh  pinjaman  kredit  saja,  padahal  disamping  itu Pegadaian  juga  mempunyai  produk  pembiayaan  lainnya  yang  juga  dapat  bermanfaat  bagi masyarakat.  Adapun  produk-produk  yang  ditawarkan  oleh  Pegadaian  Syariah  Cabang Landungsari  adalah  sebagai  berikut:  1)  Rahn  (Gadai  Syariah),  2)  Arrum  BPKB,  3)  Arrum Haji,  4)  Arrum  Emas,  5)  Amanah,  6)  Mulia,  7)  Tabungan  Emas,  dan  8)  Multi  Pembayaran Online (MPO).

## Pembiayaan Arrum Emas
Pembiayaan  Arrum dalam Pegadaian Syariah Cabang  Landungsari Malang atau bisa disebut  juga  Arrum  Emas  merupakan  penyerahan  jaminan  atas  pinjaman  dengan  sistem syariah  bagi  para  pengusaha  mikro  dan  kecil  untuk  keperluan  pengembangan  usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan berupa Emas/Berlian,  (lantakan  atau  perhiasan  emas  beserta  aksesorisnya)  kepada  pegadaian sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima nasabah.Pada saat ini produk Arrum Emas di Pegadaian  Syariah  sangat  banyak  diminati  olehmasyarakat  muslim  atau  non-muslim  dari kalangan bawah sampai kalangan atas.Dikarenakan proses tersebut dalam Pembiayaan Arrum Emas  sangat  mudah  dan  cepattanpa  survey  dan  tidak  berbelit-belit  serta  tidak  memerlukan banyak persyaratan sepertihalnya lembaga keuangan Syariah lainnya. Sesuai dengan Slogan atau Motto pegadaianyaitu “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”,  maka lembaga Pegadaian Syariah  dapatmemberi  manfaat  bagi  msayarakat  sebagaimana  tempat  untuk  memperoleh pinjaman uangsecara mudah dan cepat dalam jangka waktu pendek mendesak seperti modal
untukpengembangan atau membuka usaha dan lain-lain.Pihak Pegadaian Syariah menyatakan bahwa dalam produk Arrum Emas ini tidakmengambil manfaat dari marhun yang dijaminkan nasabah sehingga dapat dikatakanbahwa Pegadaian memberikan “pinjaman dengan jaminan” emas kepada nasabah. Adapunemas yang digadaikan adalah emas dengan  kadar 16-24 karat dengan  maksimum  pinjaman95%  dari  nilai  taksiran  serta  biaya  perawatan,  penyimpana  dan sewa tempat atau biaya mu’nah.
Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah (Pembiayaan Arrum Emas ) dengan PSAK107
Dalam Arrum emas penentuan biaya dan pendapatan sewa ( mu’nah atau ujroh ) masih dilakukan  berdasarkan  akad  pendamping  dari  gadai  syariah  yaitu  akad Ijarah (PSAK  107) yang meliputi:
a) Pengakuan dan pengukuran Piutang pembiayaan Arrum Emas , b) Pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan Arrum Emas , dan
c) Penyajian dan pengungkapan pada Laporan Keuangan

## Pengakuan dan Pengukuran piutang dalam produk Arrum Emas
1. Pada  saat  terjadinya  akad  pembiayaan Arrum  Emas Pegadaian  Syariah  Cabang Landungsari  mengakui  piutang  pada  saat  akad  terjadi  danpihak  Pegadaian  Syariah menyerahkan dana pinjaman pembiayaan tersebut kepadanasabah yaitu pada saat dua belah pihak (Pegadaian Syariah dan nasabah) menandatanganiakad pinjaman tersebut dan  mencairkan  dana  sebesar  pokok  pinjaman  sesuai  kesepakatanpihak  pegadaian serta nasabah.
2. Pada  Saat  Penerimaan  Angsuran  Atau  CicilanApabila  terdapat  penerimaan  angsuran atau  pembayaran  maka  pihak  PegadaianSyariah  mengakuinya  sebagai  pengurang pokok pembiayaan dan mengakui pendapatansewa ( mu’nah ) atas biaya mu’nah yang telah  diberikan  oleh  pihak  Pegadaian  Syariah  dankemudian  sisanya  akan  diakui sebagai pengurang pokok pinjaman nasabah.
3. Pada  Saat  Pegadaian  Syariah  Menerima  Denda  Dari  Nasabah  Pembiayaan  Arrum Emas
Pegadaian  Syariah  Cabang  Landungsari  Malang  mengakui  dana  kebajikan,  jika nasabah pada waktu angsuran  yang ditetapkan sering kali menunggak, tentu saja hal tersebut  akan  dikenai  denda  oleh  pihak  Pegadaian  Syariah.  Di  mana  Pegadaian Syariah
mengakui  piutang  tak  tertagih,  jika  nasabah  tidak  membayar  angsuran  yang  telah  di tentukan oleh pegadaian Syariah dan nasabah.
4. Pada  saat  Pegadaian  syariah  Menerima  Pelunasan  dari  NasabahPada  saat  pelunasan pembiayaan arum  emas, Melakukan  penyelesaian  atauberakhirnya  akad  pembiayaan arum  emas diakui  pada  saat  pokok  pembiayaan  telahdilunasi  oleh  nasabah.  Karena pembiayaan arum  emas ini  hanya  sebatas  sewa  tempat  saja,maka  pihak  Pegadaian Syariah  lebih  memprioritaskan  pengakuan  biaya  sewa( mu’nah/ujroh )  kemudian mengembalikan pinjaman pokok dari nasabahnya.

## Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Sewa
Pegadaian  Syariah  Cabang  Landungsari  Malang  mengakui  beban  sewa/ mu’nah sebagai
pendapatan  sewa  / mu’nah yaitu  pada  yaitu  pada  saat  pihak  Pegadaian  Syariah  menerima pembayaran  angsuran  setiap  bulannya.  Besarnya  pendapatan  sewa  adalah  dari  nilai  taksiran barang yaitu presentase biaya mu’nah dikali harga taksiran dikali jangka waktu.

## Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Sewa
Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang mengakui beban administrasi sebagai pendapatan  administrasi  pada  saat  surat  akad  pinjaman  sudah  ditandatangani  oleh  kedua belah  pihak  yaitu  pihak  pertama  (Pegadaian  Syariah  Cabang  Landungsari)  dan  pihak  kedua (Nasabah)  serta  pokok  pinjaman  atau  dana  pembiayaan  sudah  dicairkan  oleh  pihak Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang.

## Penyajian Dan Pengungkapan
Berdasarkan  hasil  pemaparan  data  diatas  dalam  menyajikan  dan  pengungkapan laporan
keuangan  oleh  Pegadaian  Syariah  Cabang  Landungsari  Malang  tidak  terdapat  catatan akuntansi  secara  khusus  karena  dilakukan  secara  otomatis  dan  terpusat,  adapun  penyajian dan pengungkapan sebagai berikut:
1. Piutang  pada  Pegadaian  Syariah  Cabang  Landungsari  Malang  disajikan  dalam LaporanKeuangan  Posisi  Keuangan  Konsolidasi  dan  Entitas  Anak  sebagai  Aset Lancar yaknidengan akun pinjaman yang diberikan (setelah dikurangi penyisihan kerugianpenurunan  nilai  per  periode  terkait),  dan  diungkap  dalam  catatan  atas
laporan keuangankonsolidasi Pegadaian Syariah yakni mengacu pada nilai barang jaminan yangdigunakan oleh nasabah yang terdiri dari pinjaman, usaha gadai dan lain sebagainya.
2. Pendapatan  sewa  modal  dan  pendapatan  administrasi  pada  Pegadaian  Syariah CabangLandungsari  Malang  disajikan  dalam  Laporan  Laba  Rugi  Komprehensif konsolidasisebagai  pendapatan  usaha.  Dalam  catatan  atas  laporan  keuangan diungkap  bahwa  untukusaha  gadai,  jasa  simpanan  Syariah  dan  pinjaman  fidusia diakui dengan menggunakanmetode akrual basis ( basic acrual ).

## Kesesuaian Pembiayaan Arrum Emas dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional
Dari penerapan fatwa MUI tersebut oleh Pegadaian Syariah Cabang LangdungsariMalang dalam proses pembiayaan Arrum Emas adalah sebagai berikut:
1. Barang  Jaminan.  Dalam  pelaksanaan  pembiayaan  arum  emas  pada  Pegadaian SyariahCabang  Landungsari  Malang,  nasabah  menyerahkan  emas  atau  berlian kepadapegadaian  syariah  sebagai  jaminan  pinjaman  dana  modal  yang  diterima oleh  nasabah.Sedangkan  Pegadaian  syariah  akan  menahan  barang  yang digadaikan sampai semuahutangnya terlunasi sebagai jaminan. Hal tersebut telah sesuai  dengan  fatwa  DSNMUI  nomor  26/DSN-MUI/III/2002  bagian  pertama yang menyatakan bahwa rahinemas dibolehkan sesuai berdasarkan prinsin Rahn.
2. Biaya  Administrasi.  Menurut  beberapa  ulama’  sepakat  bahwa  biaya  yang bersumberdari  barang  yang  digadaikan  ( Marhun )  merupakan  tanggung  jawab Rahin (penggadai).  Oleh  karena  itu,  biaya  administrasi  akad Rahn dibebankan kepada Rahin. Sebagaimana  dalam  Fatwa  Dewan  Standar  Nasional  No.26/DSN- MUI/III/2002  yangpertama  menyatakan Rahn  Emas dibolehkan  berdasarkan prinsip Rahn (lihat  FatwaDSN  No.25/DSN-MUI/III/2002),  dimana  Fatwa  DSN No.  25/DSN-MUI/III/2002yang  nomor  3  menyatakan  pemeliharaan  dan penyimpanan marhun pada dasarnyamenjadi kewajiban Rahin. Akan tetapi, dapat juga dilakukan oleh Murtahin (penerimagadai).
3. Biaya  Pemeliharaan.  Sesuai  dengan  pendapat  para  jumhur  ulama’  biaya pemeliharaanatau  biaya  penyimpanan  menjadi  tanggung  jawab Rahin (penggadai). Karena padadasarnya Rahin (penggadai) masih menjadi pemilik dari
barang  gadai  ( Marhun )tersebut  sehingga Rahin bertanggungjawab  atas  seluruh biaya yang dikeluarkan olehPihak Pegadaian Syariah dari barang gadai miliknya. Sesuai  dengan  Fatwa  DewanStandar  Nasional  No.26/DSN-MUI/III/2002  yang nomor empat menyatakan bahwabiaya penyimpanan barang ( Marhun ) dilakukan berdasarkan akad ijarah (sewa).

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Perlakuan  akuntansi  tentang  akad Rahn untuk  pembiayaan  arum  pada Pegadaian  Syariahcabang  Landungsari  Malang  sudah  sesuai  PSAK  107 dengan uraian sebagai berikut:
a. Pengakuan  dan  pengukuran  akad rahn untuk  pembiayaan arum  emas, kejadiankejadian yang penting pada pembiayaan yaitu:
i. Pihak  Pegadaian  Syariah  mengakui  piutang  pada  saat  akad terjadi danmenyerahkan dana pinjaman pembiayaan kepada.
ii. Pada  saat  penerimaan  angsuran  atau  cicilan,  apabila  terdapat penerimaanangsuran  atau  pembayaran  maka  pihak  Pegadaian Syariah  mengakuinya  sebagaipengurang  pokok  pembiayaan dan  mengakui  pendapatan  sewa  ( mu’nah/ujroh )atas  biaya mu’nah/ujroh yang  telah  dibayarkan  oleh  nasabah  yang  telah menggunakan jasanya.
iii. Pada saat menerima denda, pihak Pegadaian Syariah mengakui dana  kebajikan,jika  nasabah  pada  waktu  angsuran  yang  telah ditetapkan  sering  kali  menunggak,tentu  saja  hal  tersebut  akan dikenai denda oleh pihak Pegadaian Syariah.
iv. Pada  saat  pelunasan  pembiayaan arum  emas, mengenai penyelesaian  atauberakhirnya  akad  pembiayaan arum  emas diakui pada saat pokok pembiayaantelah dilunasi oleh nasabah.
b. Pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan arum emas
i. Pendapatan mu’nah/ujroh, Pihak  Pegadaian  Syariah  mengakui pendapatan mu’nah/ujroh pada  saat  pendapatan  itu  diterima  yaitu ketika nasabah membayarangsuran setiap bulannya.
ii. Pendapatan  administrasi,  pihak  Pegadaian  Syariah  mengakui pendapatanadministrasi  pada  saat  surat  akad  pinjaman  sudah
ditandatangani oleh kedua belahpihak serta pokok pinjmanan atau dana pembiayaan sudah dicairkan oleh pihakPegadaian Syariah.
iii.
Beban  dalam  kegiatan  pembiayaan  yang  terdiri  dari  biaya-biaya yang dikeluarkanpihak Pegadaian Syariah menyangkut pembiayaan arum  emas yang  ditanggungoleh  nasabah  dan  diakui pendapatan oleh pihak Pegadaian Syariah.
c.  Penyajian  dan  pengungkapanBerdasarkan  hasil  pemaparan  data  diatas dalam  penyajikan  dan  pengungkapanLaporan  Keuangan  oleh  Pegadaian Syariah  Cabang  Landungsari  Malang  tidakterdapat  catatan  akuntansi secara  khusus  karena  dilakukan  secara  otomatis  danterpusat  dalam Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Pegadaian (Persero).
2. Pembiayaan Arrum pada Pegadaian Syariah telah sesuai dengan Fatwa Dewan SyariahNasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSS-MUI/III/2002.

## Saran
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan  kesimpulan  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:
Perlu  dibuatkan  peraturan  khusus  mengenai  akad Rahn untuk  pembiayaan arum emas, karena  peraturan  tersebut  belum  ada  pada  PSAK  atau  peraturan  lainnya.Fokus penelitian  hanya  sebatas  pada  akad Rahn untuk  pembiayaan arum  emas .  Kepada  peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji produk

## DAFTAR PUSTAKA
Anshor,  Abdul  Ghofur.  2005. Gadai  Syariah  Di  Indonesia  Konsep,  Implementasi  Dan Institusionalisasi. Yogyakarta:  Gajah  Mada  University  PressFatwa  Dewan  Standar Nasional No 26Kitab Undang-Undang Hukum PerdataPSAK 107 Ijarah
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kombinas i. Bandung: CV Alfabeta Sugiyono.  (2016). Metode  Penelitian  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  R  dan  D .  Bandung: CVAlfabeta.
Sutedi,  Adrian.  2011. Hokum  Gadai  Syariah. Bandung:  Alfabeta.Syafe’I,  Rachmat.  2000.
Fiqh Muamalah. Bandung : Pustaka Setia.