ISSN 2252-9144 (Cetak)
ISSN 2355-360X ( Online ) VOLUME 8 No. 2. Juni 2019 Halaman 167 - 175

## DINAMIKA KEPEMILIKAN LAHAN OLEH KELOMPOK MASYARAKAT DI KAWASAN HUTAN KONTU (STUDI KASUS KECAMATAN BALAIWORU KABUPATEN MUNA)
Muin Mustawa 1 La Ode Topo Jers 2
Hartini 3

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dinamika  kepemilikan  lahan  di  kawasan Hutan Kontu oleh masyarakat, serta mendeskripsikan aktivitas masyarakat dalam mengelola lahan di kawasan Hutan Kontu. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dengan menggunakan Teknik wawancara  teknik  pengamatan  (observation)  dan  wawancara  (interview).  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa: (a) dinamika status kepemilikan lahan di kawasan hutan Kontu terjadi karena adanya perlawanan masyarakat dengan saling klaim antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah Muna.  Masyarakat  Kontu  mengklaim  Kawasan  Kontu  sebagai  warisan  leluhur  nenek  moyang mereka  dengan  luas  401,59  Hektar,  dengan  bukti  adanya  makam  tua  La  Kundofani.  Disisi  lain Pemerintah Daerah Muna mengklaim lahan itu merupakan bagian dari Kawasan hutan Jompi dan Kawasan  Hutan  Kontu  berdasarkan  SK  Menhutbun  Nomor  454  Tahun  1999  dengan  luas  1.927 Hektar  sebagai  hutan  lindung;  (b)  Masyarakat  melakukan  aktivitas  Bertani  dan  berkebun  di kawasan  hutan  Kontu.  Aktivitas  tersebut  dilakukanuntuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  serta membangun  sarana  dan  prasarana,  serta    untuk  menunjang  peningkatan  taraf  hidup  masyarakat setempat.
Kata kunci: dinamika, kepemilikan lahan, hutan Kontu

## ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the dynamics of land ownership in the Kontu Forest area by the community and to describe community activities in managing land in the Kontu Forest  area.  Data  obtained  through  field  research  using  technique  observation  interview techniques and interviews. The results of the study showed that: (a) the dynamics of land ownership status in the Kontu forest area occurred due to community resistance with mutual claims between the community and the Muna Regional Government. The Kontu community claims the Kontu area as  an  ancestral  heritage  with  an  area  of  401.59  hectares,  with  evidence  of  the  old  tomb  of  La Kundofani. On the other hand, the Muna Regional Government claimed that the land was part of the Jompi forest area and the Kontu Forest area based on the Decree of the Minister of Forestry and  Forestry  Number  454  of  1999  with  an  area  of  1,927  hectares  as  protected  forest;  (b)  The community  conducts  farming  and  gardening  activities  in  the  Kontu  forest  area.  The  activity  was carried  out  to  fulfill  daily  needs  and  to  build  facilities  and  infrastructure,  and  to  support  the improvement of the standard of living of the local community.
Keywords: dynamics, land ownership, Kontu forest
1 Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, Pos-el: muin.mustawa@gmail.com
2 Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo, Jl. H.E.A. Mokodompit, Kampus Hijau Bumi Tridharma Kendari, Pos-el: laode.topojers@uho.ac.id
3 Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo, Jl. H.E.A. Mokodompit, Kampus Hijau Bumi Tridharma Kendari, Pos-el: hartini@uho.ac.id

## A. PENDAHULUAN
Dinamika  merupakan  suatu  peru- bahan  yang  terjadi  akibat  adanya  interaksi antara  anggota  suatu  kelompok  yang  satu dengan anggota kelompok  yang lain secara timbal  balik  yang  terjadi  secara  kese- luruhann.  Perubahan  dapat  menyebabkan perbedaan keadaan suatu kelompok dengan keadaan sebelumnya. Hal  ini menyebabkan kelompok tersebut  bersifat  dinamis, artinya setiap  saat  kelompok  yang  bersangkutan dapat  berubah  baik  secara  cepat  maupun lambat  tergantung  dari  dinamika  yang  ter- jadi pada kelompok tersebut.
Dinamika  dalam  masyarakat  dapat menimbulkan  perubahan  ditata  hidup  ma- syarakat yang bersangkutan. Wujud konkret dari  dinamika  masyarakat  antara  lain  peru- bahan jumlah penduduk, perubahan kualitas penduduk,  perubahan  struktur  pemerin- tahan,  perubahan  mata  pencaharian  serta perubahan  komposisi  penduduk.  Dengan adanya dinamika, masyarakat mencoba me- lakukan  pola  perubahan-perubahan  dalam mempertahankan hidupnya dengan menjaga persatuan  diantara  masyarakat  dan  mem- berdayakan sumber daya yang dimiliki.
Salah  satu  sumber  daya  alam  yang memiliki  fungsi  sangat  luas  dalam  meme- nuhi  kebutuhan  manusia  adalah  lahan.  Se- lain  untuk  kegiatan  produksi  untuk  meme- nuhi  kebutuhan,  lahan  dapat  digunakan sebagai  tempat  tinggal  manusia.  Food Agricultural  Organization  dalam  Setya Nugraha (2007:3) menyatakan bahwa lahan ialah  bagian  dari  bentang  alam  (landscape) yang mencakup pengertian lingkungan fisik termasuk  iklim,  topografi/relief,  hidrologi bahkan  keadaan  vegetasi  alami  yang  se- muanya  secara  potensial  akan  berpengaruh terhadap  penggunaan  lahan.  Lebih  lanjut dijelaskan  bahwa  lahan  memiliki  sifat  atau karakteristik yang spesifik.
Setiap  lahan  yang  terbentang  di permukaan  bumi  memiliki  peruntukannya masing-masing,  seperti  untuk  lahan  per- tanian, lahan bukan pertanian, lahan permu- kiman,  kawasan  hutan  lindung,  dan  seba-
gainya sesuai dengan pemanfaatan-nya. Pe- manfaatan  lahan  diartikan  sebagai  setiap bentuk  intervensi  (campur  tangan)  manusia terhadap  lahan  dalam  rangka  memenuhi kebutuhan  hidupnya  baik  materiil  maupun spirituil  (Arsyad  dalam  Setya  Nugraha, 2007:7).
Hutan  merupakan  lahan  yang  di dalamnya  terdiri  dari  berbagai  tumbuhan yang  membentuk  suatu  ekosistem  dan  sa- ling  ketergantungan.  Sejarah  pengelolaan hutan  oleh  masyarakat  lokal  Indonesia  di beberapa tempat telah berlangsung sebelum legalitas  hukum  formal  ditetapkan  oleh  pe- merintah.  Karena  itu  berbagai  masalah  ter- kait  kepemilikanpun  muncul  yang  menye- babkan  saling  klaim  antara  pemerintah  de- ngan  masyarakat,  dan  antara  pemegang konsesi dengan masyarakat.
Kawasan  Hutan  Kontu  merupakan kawasan  hutan  yang  terletak  di  Kabupaten Muna  Sulawesi  Tenggara.  Dimana  ber- dasarkan SK Menhutbun Nomor 454 tahun 1999  tentang  kehutanan  status  kawasan Hutan  Kontu  merupakan  kawasan  hutan Lindung Jompi yang luasnya 401,59 hektar. Sebagai  hutan  lindung  kawasan  hutan Kontu  mempunyai  fungsi  yang  sangat penting  bagi  kehidupan  masyarakat    baik sebagai  perlindungan sistem penyangga ke- hidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir,  mengendalikan  erosi,  mencegah  in- trusi  air  laut,  serta  memelihara  kesuburan tanah.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  dan wawancara  awal  aktivitas  kelompok  ma- syarakat  di  kawasan  Hutan  Kontu  dimulai jauh  sebelum  tahun  1945  sampai  saat  ini. Masyarakat  telah  hidup  dan  melakukan pemanfaatan  serta  pengolahan  wilayah  se- suai  nilai  adat  masyarakat.  Seiring  dengan berjalannya  waktu  pengelolaan  lahan  di kawasan  Hutan  Kontu  terus  mengalami perkembangan  Hal  ini  ditandai  dengan bertambahnya rumah-rumah semi permanen maupun  permanen  yang  dibangun  di  ka- wasan  Hutan  Kontu.  Kelompok  masya- rakat mengolah dan memanfaatkan lahan di
kawasan  Hutan  Kontu  tersebut  sebagai sumber  pendapatan  untuk  memenuhi  kebu- tuhan hidup sehari-hari.
Kondisi tersebut mengakibatkan adanya  saling  klaim  kepemilikan  lahan Kawasan  Kontu  antara  kelompok  masya- rakat  Kontu  dan  Pemerintah  Daerah  Kabu- paten  Muna.  Kelompok  masyarakat  Kontu merasa  berhak  untuk  mengelolah  dan  ting- gal  di  kawasan  Kontu  karena  menganggap lahan  tersebut  adalah  tanah  ulayat.  Se- baliknya  pemerintah  mengklaim  bahwa kawasan  Kontu  merupakan  kawasan  hutan lindung  yang  harus  dilindungi  dan  diles- tarikan hutannya.
Topojers  (2013)  dalam  penelitiannya dengan  judul  “Menebang  Jati  Mengejar Rupiah  Studi  Etnografi  Hutan  Jati  Muna” menjelaskan  di  kawasan  hutan  jati  Kontu dan  Patu-patu,  Kabupaten  Muna  Sulawesi Tenggara mengonsepsikan kerusakan hutan jati  Muna  sebagai  fenomena  yang  terbuka dan  bersifat  ekonomi  sebagai  proses  pe- nyeimbangan  yang  dilakukan  oleh  kelom- pok masyarakat sekitar hutan untuk menge- jar  kesejahteraan.  Dengan  demikian,  hutan jati  di  Muna  menjadi  sumber  basis  daya lokal,  nasional,  dan  transnasional  (global) yang  dapat  dieksploitasi  masyarakat  dan pemerintah. Lunturnya kepercayaan masya- rakat  terhadap  sistem  kearifan  lokal  men- jadi awal terjadinya kerusakan. Kearifan lo- kal  yang  menjadi  fondasi  utama  dalam menjaga  keutuhan  kawasan  hutan  lindung di Muna tidak mampu membendung gelom- bang  perubahan,  sistem  politik  maupun ekonomi.  Disisi  lain,  terjadi  saling  klaim kawasan  hutan  antara  pemerintah  dan  ma- syarakat.  Sebagai  konsekuensi  dari  peru- sakan  hutan  adalah  ketidakseimbangan yang  mengancam  kehidupan.  Dari  sinilah mulai terbentuk sistem tatanan budaya baru (kearifan  global)  dan  justru  mendekatkan pada tindakan perusakan hutan tersebut.
Jamin  (2014)  dalam  penelitiannya yang  berjudul  “Status  kepemilikan  tanah para  petani  di  Desa  Warambe  Kecamatan Parigi  Kabupaten  Muna”,  menerangkan
bahwa  Bagi  petani,  tanah  bukan  hanya menjadi  tempat  lokasi pertanian tetapi juga menjadi tempat tinggal. Kebiasaan para pe- tani dalam memanfaatkan tanah sebagai lo- kasi  pertanian sudah menjadi kebiasaan se- jak  dulu.  Tanah  bagi  para  petani  sudah menjadi  harga  mati  untuk  dimiliki  sebagai tanah  garapan  sendiri,  mereka  juga  dengan tanah  dapat  mengantar  anak-anak  dan  ke- luarganya  untuk  memenuhi  tuntutan  hidup dalam  kehidupan  sehari-hari.  Begitu  ber- nilainya  tanah  merupakan  perebutan  bagi setiap  orang  dalam  mengolah  dan  meman- faatkan tanah yang ada. Petani menganggap dengan tanah hidup bisa nyaman dan dapat memenuhi  kebutuhannya  sehari-hari.  Hasil penelitian  ini  adalah  masyarakat  Muna  di Desa  Warambe  dalam  status  kepemilikan tanah  pada  dasarnya  dibawa  oleh  peme- rintah  sebagai  masyarakat  petani  yang dalam  kelangsungan  hidupnya  hanya  ber- tumpuan pada tanah.
Penelitian Nasyra (2014), yang berjudul  “Konflik  Pertambangan  Antara Masyarakat dengan PT. Billy di Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana”. Da- lam  penelitiannya  bahwa  konflik  terjadi antara  masyarakat  dengan  PT.  Billy  di  Ke- camatan  Kabaena  Timur  terjadi  respon  po- sitif dan respon negatif. Respon negatif be- rasal  dari  masyarakat  yang  merasa  bahwa tambang  hanya  akan  merusak  lingkungan dan  mata  pencaharian  warga  akan  hilang. Respon positif berasal dari masyarakat yang mendukung dengan adanya tambang karena masyarakat  memiliki  kepentingan  terhadap perusahaan  terutama  pemerintah  Kecama- tan,  Kapolsek,  aparat  Kelurahan  dan  Desa. Adapun  bentuk  konflik  yang  terjadi  pasca kehadiran PT. Billy di Kecamatan Kabaena Timur  diantaranya  konflik  vertikal  dan konflik  horizontal.  Konflik  vertikal  yakni antara  masyarakat  dan  PT.  Billy,  diawali dengan  perusahaan  yang  tidak  melakukan sosialisasi  kepada  masyarakat  terhadap dampak  dari  tambang  sehingga  terjadi  per- lawanan warga Kabaena Timur dalam ben- tuk  demontrasi  dan  menghentikan  aktivitas
perusahaan,  sedangkan  konflik  horizontal juga  terjadi  yakni  antara  masyarakat  yang memiliki kepentingan dan masyarakat  yang menolak  PT.  Billy  Indonesia.  Karena  sejak perusahaan masuk saling curiga antar warga terjadi,  antara  yang  bekerja  di  perusahaan yang  tidak  diterima  kerja,  juga  aparat  Ke- lurahan  dan  Kepala  Desa  atau  Kelurahan dituduh  tidak  adil  karena  dianggap  menda- patkan fasilitas perusahaan.
Penelitian  Kurniawan  (2005),  yang berjudul  “Konflik  Antara  Masyarakat  Dan PT.  Intixista  dalam  Pengelolaan  Sumber Daya  Hutan  Kabupaten  Konawe  Sulawesi Tenggara”.  Dalam  penelitiannya  di  Desa Totewatu  Kecamatan  Wiwirano  menun- jukan  begitu  banyaknya  pelanggaran-pe- langgaran  yang  telah  dilakukan  oleh  pihak PT.  Intixista dalam melakukan pengelolaan sumber daya hutan,  yang mana sudah tidak sesuai  lagi  dengan  rencana  semula  yang menyangkut  Bina  Desa  Hutan.  Karena  ba- nyaknya  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh PT. Intixista membawa dampak yang buruk bagi  masyarakat  yang  bermukim  disekitar hutan  tempat  perusahaan  tersebut  berope- rasi  khususnya  masyarakat  Tetewatu.  Ada- nya pandangan yang berbeda antara masya- rakat  Tetewatu  dan  PT.  Intixista  mengenai hutan  menimbulkan  konflik.  Konflik  yang terjadi adalah konflik  penguasaan dan kon- flik  pengelolaan.  Sedangkan  faktor-faktor yang  menjadi  akibat  sehingga  timbul  kon- flik antara kedua belah pihak adalah perbe- daan  nilai  terhadap  sumber  daya  hutan  dan perbedaan  kepentingan  diantara  kedua  pi- hak  tersebut.  Penelitiannya  adalah  peneli- tian  lapangan  sehingga  metode  yang  digu- nakan  dalam  penelitian  tersebut  adalah dengan  pengamatan  langsung  dan  wawan- cara.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  dinamika  kepemilikan  lahan  di kawasan Hutan Kontu oleh masyarakat dan untuk  mengetahui  serta  mendeskripsikan aktivitas  masyarakat  dalam  mengelolah  la- han  di  kawasan  Hutan  Kontu  Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kawa- san  Hutan  Kontu  Kecamatan  Batalaiworu Kabupaten  Muna.  Pemilihan  informan dalam  penelitian  menggunakan  konsep Spradley (1997:79) yang prinsipnya menghendaki  seseorang  informan  itu  harus paham  mengenai  masalah penelitian.  Infor- man  dalam  penelitian  ini  dipilih  dengan metode purposive  sampling (sengaja)  de- ngan  pertimbangan,  peneliti  telah  menge- tahui  kondisi  di  lokasi  penelitian  dan bersedia  dimintai  keterangan.  Informan  da- lam  penelitian  ini  berjumlah  18  orang  ter- diri  dari  pihak  Pemerintah  Daerah  Kabu- paten  Muna,  masyarakat  yang  mengelolah lahan kawasan Hutan Kontu, toko adat serta dari  anggota  Lembaga  Swadaya  Masya- rakat  (LSM).  Pengumpulan  data  yang dilakukan  dalam  penelitian  adalah  meng- gunakan  teknik  lapangan  ( field  research ) yakni  peneliti  melakukan  pengumpulan data  secara  langsung  dilokasi  penelitian yang  menggunakan  teknik  pengamatan ( observation ), dan wawancara ( interview). Analisis  data  model  Spradley  (1997) yaitu penggunaan analisis untuk mendapatkan  data  dari  kenyataan-kenyata- an  yang  ada  di  lapangan.  Analisa  terhadap data-data  tersebut  yang  merupakan  kombi- nasi  hasil  wawancara  dan  pengamatan kemudian  diinterpretasikan  dengan  menga- cu pada keterkaitan antara konsep, teori dan fenomena  sosial  sehingga  mampu  menja- wab  permasalahan  penelitian  mengenai  di- namika  kepemilikan  lahan  oleh  kelompok masyarakat di Kawasan Hutan Kontu.
Data  yang  dianalisis  pada  penelitian ini adalah dinamika kepemilikan lahan oleh masyarakat  di  Kawasan  Hutan  Kontu  serta aktivitas  masyarakat  dalam  mengelolah  la- han  di  Kawasan  Hutan  Kontu  Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Dinamika  Kepemilikan  Lahan  Di Kawasan Hutan Kontu
Dinamika  kepemilikan  lahan  oleh kelompok  masyarakat  di  Kawasan  Hutan Kontu  berlangsung  cukup  lama.  Adanya dinamika  kepemilikan  lahan  di  Kawasan Hutan Kontu dapat dilihat dari saling klaim kepemilikan  lahan  antara  masyarakat  dan Pemerintah  Daerah  serta  adanya  aktivitas masyarakat dalam mengelolah lahan di Ka- wasan  Hutan  Kontu.  Adapun  proses  dina- mika  kepemilikan  lahan  dan  aktivitas  ma- syarakat dalam mengelolah lahan di  Kawa- san Hutan Kontu.
a. Dinamika Kepemilikan Lahan
Tanah  merupakan  sumber  produksi yang  sangat  dibutuhkan  sehingga  banyak kepentingan  yang  membutuhkannya.  Per- kembangan  penduduk  dan  kebutuhan  yang menyertainya  semakin  tinggi  tidak  seban- ding dengan luasan tanah yang tidak pernah bertambah.  Karena itulah, tanah dan segala sumber  daya  alam  yang  ada  didalamnya selalu  ajang  rebutan  berbagai  kepentingan yang senantiasa menyertai kepentingan ma- nusia.  Hal  ini  menyebabkan  sengketa  dan dinamika  yang  berkaitan  dengan  tanah  dan sumber  daya  alam  yang  dikandungnya.  Di- samping  itu  adanya  ketimpangan  struktur penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  dan pemanfaatan tanah serta ketimpangan terha- dap  sumber-sumber  produksi  lainnya  me- nyebabkan  terjadinya  permasalahan  perta- nahan.
Kawasan  Hutan  Kontu  Kabupaten Muna  hasil  tinjauan  di  lapangan  diketahui luas  kawasan  Kontu  adalah  401,59  hektar yang  terbagi  dalam  empat  wilayah  yakni Kontu  dalam,  Kontu  Luar,  Lasukara  dan Patu-Patu.  Semua  wilayah  tersebut  memi- liki hubungan secara langsung dengan wila- yah  kelurahan-kelurahan  lain  yang  ada  di Kabupaten Muna.
Status  kepemilikan  lahan  yang  di- tempati  oleh  kelompok  masyarakat  Kontu masih  belum  jelas  status  kepemilikannya, padahal  kawasan  tersebut  telah  dihuni  oleh kelompok  masyarakat  Kontu  sebelum Belanda  masuk  ke  Muna  bahkan  jauh  se- belum  Indonesia  merdeka.  Sejak  saat  itu
masyarakat  sudah  memanfaatkan  dan  me- ngelolah  kawasan  Kontu  selama  beberapa dekade.  Bentuk  pengolahan  masyarakat yakni memanfaatkan hutan untuk menanam tanaman  jangka  pendek  serta  mendirikan pemukiman untuk tempat tinggal.
Pada  tahun  1999  diterbitkan  SK Menhutbun  No.  454/Kpts-II/1999  tentang penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Sulawesi  Tenggara, dimana salah satu  poin dalam  Surat  Keputusan  tersebut  adalah Penunjukan hutan lindung Jompi. Dimanah kawasan  Hutan  kontu  merupakan  bagian hutan  lindung  jompi,  sehingga  pemerintah mengambil  peran  untuk  menjaga  keles- tarian kawasan hutan tersebut.
Dinamika kepemilikan lahan di kawa- san  Hutan  Kontu  terjadi  karena  adanya saling  klaim  antara  pemerintah  dan  masy- arakat.  Dimana,  dari  pihak  Pemerintah  Da- erah  Kabupaten  Muna  mengklaim  bahwa Kawasan  Hutan  Kontu  merupakan  bagian kawasan  Hutan  Lindung  Jompi  milik  ne- gara  yang  harus  dilindungi  sedangkan  ma- syarakat mengklaim bahwa Kawasan Hutan Kontu  merupakan  Tanah  Ulayat  sehingga mereka  menggolah  lahan  tersebut  dan membuat pemukiman tempat tinggal daerah tersebut.  Berikut  bentuk-bentuk  dinamika kepemilikan  lahan  di  Kawasan  Hutan Kontu Kabupaten Muna.
1) Kepemilikan  lahan  kawasan  Hutan Kontu menurut pemerintah
Berdasarkan SK Menhutbun Nomor 454  tahun  1999  tentang  status  Kawasan Hutan  Jompi dan  Kawasan  Hutan  Kontu menjelaskan  bahwa    luas  1.927  Hektar  ka- wasan  hutan  tersebut  merupakan  kawasan hutan  lindung  yang  dilindungi  oleh  negara. Sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten  Muna  dalam  hal  ini  Dinas  Ke- hutanan  melindungi  serta  menjaga  keles- tarian hutan tersebut.
Status Kawasan Hutan Kontu meru- pakan  bagian  Hutan  Lindung  Jompi  yang memiliki fungsi  yang sangat besar bagi ke- langsungan  masyarakat  daerah  di  Kabupa- ten Muna. Namun, yang terjadi sekarang ini
di  kawasan  hutan  Kontu  terdapat  aktivitas masyarakat  yang  menghuni  dan  mengolah kawasan  tersebut.  Aktivitas  masyarakat mengolah  lahan  di  kawasan  Kontu  diang- gap  melanggar  aturan  karena  tidak  ada Perda  yang  mengatur  tentang  status  kaw- asan hutan Kontu sebagai hutan adat.
Pengelolaan  lahan  oleh  masyarakat kawasan  Hutan  Kontu  dianggap  ilegal  dan mengancam  kelestarian  Hutan  Kontu  se- bagai  hutan  lindung.  Kondisi  ini  menga- kibatkan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Muna dalam hal ini Dinas Kehutanan mela- kukan  berbagai  usaha  untuk  menertibkan masyarakat  yang  membuka  lahan  di  kawa- san Hutan Kontu.
Dari  pernyataan  informan  dapat diketahui penyebab masyarakat mengelolah kawasan  Hutan  Kontu  pada  saat  krisis moneter  tahun  1998  karena  keadaan  ma- syarakat  yang  sulit  untuk  memenuhi  kebu- tuhan  sehari-hari.  Hal  ini  disebabkan  ku- rangnya  lapangan  pekerjaan  sehingga  ma- syarakat  disekitaran  kawasan  Hutan  Kontu membuka  lahan  dikawasan  itu  untuk  me- lakukan  aktivitas  produksi  seperti  bertani dan berkebun bahkan mulai mendirikan pe- mukiman.
Dari pernyataan di atas, menyatakan bahwa  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Muna dalam hal  ini  Dinas  Kehutanan telah berupaya  menjaga  kelestarian  Hutan  Lin- dung  dengan  berusaha  menertibkan  masya- rakat  di  Kawasan  Hutan  Kontu.  Namun karena  faktor  politik  yang  memprovokasih masyarakat  untuk  melakukan  perlawanan dan  memilih  bertahan  di  kawasan  itu. Perlawanan  yang  dilakukan  masyarakat  di- lakukan  dengan  secara  terang-terangan maupun diam-diam. Perlawanan telihat dari aktivitas  masyarakat  yang  terus  merambah hutan  untuk  lahan  pertanian  dan  perke- bunan  serta  mendirikan  sarana  prasana untuk bermukim di kawasan Hutan Kontu 2) Kepemilikan lahan menurut masyarakat kawasan Hutan Kontu ,
Berdasarkan  adanya  bukti  kuburan tua di Kawasan Hutan Kontu yang diyakini
masyarakat  setempat    adalah  kuburan  La Kundofani sehingga masyarakat mengklaim bahwa  kawasan  hutan  kontu  merupakan tanah  adat.  Dimanah  La  Kundofani  meng- olah  kawasan  hutan  kontu  sebagai  hadiah atas  jasanya  dalam  memenangkan  pepera- ngan dan lahan tersebut diberikan langsung oleh Raja Muna Sugi Laende.
Masyarakat  Kontu  memiliki  keya- kinan  dan  kepercayaan  yang  sangat  kuat dengan  adanya  kuburan  tersebut  sehingga mengklaim  bahwa  kawasan  kontu  meru- pakan tanah ulayat atau tanah warisan lelu- hur mereka dengan luas 401,59 ha. Dalil itu yang  membuat  masyarakat  mengolah  dan menjadikan  lahan  kawasan  hutan  kontu  se- bagai lahan untuk memenuhi kebutuhan dan mendirikan pemukiman.
Kelompok  masyarakat  yang  meng- olah  kawasan  Hutan  Kontu  belum  atau  ti- dak  memiliki  hak  kepemilikan  tanah  dari pemerintah secara sah. Hal tersebut ditandai dengan  adanya  pengakuan  secara  sepihak dari  masyarakat  yang  mengolah  kawasan Kontu  saat  ini  dengan  mengatakan  bahwa tanah yang mereka olah merupakan warisan dari  orang  tua  atau  kakeknya.  Pengakuan tersebut  tidak  disertai  dengan  bukti  kepe- milikan  tanah  yang  sah  dari  pemerintah daerah  Kabupaten  Muna.  Sehingga  Peme- rintah  Daerah  bersama  Dinas  Kehutanan, dan  aparat  yang  berwenang  berusaha  me- nertibkan  masyarakat.  Namun  masyarakat di  kawasan  Hutan  Kontu  melakukan perlawanan  dengan  memilih  bertahan  serta mengolah  lahan  kawasan  Hutan  Kontu untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari- hari.
Berdasarkan  hasil  wawancara  di atas masyarakat kawasan hutan kontu tidak ingin berpindah dari di Kontu walaupun pe- merintah  telah  berupaya  menertibkan  ma- syarakat  di  kawasan  tersebut.  Kepercayaan dan  keyakinan  masyarakat  akan  status  ka- wasan  hutan  kontu  bahwa  tanah  tersebut merupakan  tanah  adat  dan  putusan  Penga- dilan  Negeri  Raha  bahwa  kawasan  hutan Kontu  bukanlah  kawasan  hutan  lindung
melainkan  kawasan  dengan  status  tanah milik  negara  yang  menjadikan  masyarakat kawasan  hutan  kontu  memilih  bertahan untuk  mengelolah  lahan  dan  bermukim  di kawasan tersebut.
Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwa  penyelesaian  status  kepemilikan kawasan  hutan  Kontu  melibatkan  Dewan Kehutanan  Nasional  dengan  menggunakan konsep hutan kemasyarakatan, yang melibatkan Pemda serta masyarakat. Dewan Kehutanan  Nasional  menghimbau  agar  ti- dak  lagi  terjadi  aktifitas  yang  saling  meru- gikan  antara  kelompok  masyarakat  Kontu dengan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Muna.  Dalam  menyelesaikan  status  kepe- milikan  lahan  di  Kontu,  Dewan  Kehutanan Nasional  memutuskan  bahwa  status  lahan di kawasan Kontu dijadikan status Quo.
2. Aktivitas Masyarakat dalam Mengelolah Lahan di Kawasan

## Hutan Kontu
Pada  umumnya,  mata  pencaharian dalam  suatu  masyarakat  sangat  heterogen tergantung  pada  potensi  alam  dan  tingkat pendidikan  serta  keterampilan  masyarakat. Berdasarkan  data  BPS  Kabupuaten  Muna sekitar 160 jiwa masyarakat kawasan hutan kontu  bermata  pencaharian  sebagai  petani dan  berkebun.  Kondisi  curah  hujan  yang besar  ditunjang  dengan  penyinaran  mata- hari  yang  cukup  membuat  kondisi  tanah  di Kontu  cukup  subur.  Kondisi  tanah  yang cukup  subur  dan  didukung  oleh  pergantian musim  yang  cukup  teratur  sehingga  kawa- san  Kontu  potensial  untuk  dikembangkan tanaman pangan dan perkebunan.
Aktivitas  pertanian  dan  perkebunan yang  dilakukan  oleh  masyarakat  kawasan hutan  kontu  untuk  memenuhi  kebutuhan sehari-hari. Untuk menunjang aktivitas per- tanian  dan  perkebunan  sebagian  besar  ma- syarakat  memilih  untuk  membuat  tempat pemukiman  serta  melengkapi  sarana  dan prasarana  umum  yang  menunjang  aktivitas masyarakat sehari-hari.

## a. Mengelolah  lahan  sebagai  lahan pertanian dan perkebunan
Alih  fungsi  lahan  atau  lazimnya disebut  sebagai  konversi  lahan  adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh ka- wasan lahan dari fungsinya semula  (seperti yang  direncanakan)  menjadi  fungsi  lain yang  membawa  dampak  negatif  terhadap lingkungan  dan  potensi  lahan  itu  sendiri. Alih  fungsi  lahan  juga  dapat  diartikan  se- bagai  perubahan  untuk  penggunaan  lain disebabkan  oleh  faktor-faktor  yang  secara garis besar meliputi keperluan untuk meme- nuhi  kebutuhan  penduduk  yang  makin  ber- tambah  jumlahnya  dan  meningkatnya  tun- tutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Alih  fungsi  lahan  biasanya  terkait  dengan proses  perkembangan  wilayah,  bahkan  da- pat  dikatakan  bahwa  alih  fungsi  lahan  me- rupakan  konsekuensi  dari  perkembangan wilayah.  Sebagian  besar  alih  fungsi  lahan yang  terjadi,  menunjukkan  adanya  ketim- pangan dalam penguasaan lahan yang lebih didominasi  oleh  pihak  kapitalis  dengan mengantongi  izin  mendirikan  bangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Pengelolaan lahan merupakan usaha atau  upaya  dalam  mengubah  atau  memo- difikasi  ekosistem  sumberdaya  alam   agar bisa  diperoleh   manfaat  yang  maksimal dengan  mengusahakan  manfaat  produk- sinya.   Komoditas  yang  diusahakan  tentu- nya  disesuaikan  dengan  kondisi  setempat serta  manfaat  ekonomi  yang  diperoleh.  Pa- da umumnya aktivitas yang dapat diakukan masyarakat  untuk  mengelolah  lahan  adalah untuk pertanian dan perkebunan.
Kelompok  Masyarakat  Kontu,  pada umumnya  memanfaatkan  lahan  untuk  ke- giatan  pertanian  dan  perkebunan  demi mendapatkan  penghasilan  agar  dapat  me- menuhi  kebutuhan  sehari-hari.  Selain  itu, kelompok  masyarakat  Kontu  juga  meman- faatkan lahan untuk beternak dan membuka usaha lain seperti mendirikan meubel. Mes- kipun  masyarakat  Kontu  memiliki  usaha lain  seperti  berternak  dan  mendirikan meubel,  akan  tetapi  itu  hanya  sebagai
aktivitas  tambahan,  karena  aktivitas  utama masyarakat adalah bertani. Aktivitas bertani yang  dilakukan  oleh  kelompok  masyarakat Kontu yaitu dengan cara berpindah- pindah lahan  dari  lahan  satu  ke  lahan  yang  lain. Hal ini dilakukan dengan alasan lahan yang sering  di  kelolah  menjadi  kurang  baik karena  unsur  hara  dalam  tanah  sudah  ber- kurang  sehingga  masyarakat  mencari  lahan baru  yang  subur  untuk  dijadikan  lahan pertanian  dan  perkebunan.  Hasil  dari  per- tanian  kelompok  masyarakat  Kontu  digu- nakan  untuk  memenuhi  kehidupan  sehari- hari dan sebagian dijual ke Pasar.
Aktivitas  masyarakat  Kontu  dalam upaya  memenuhi  kebutuhannya  bukan hanya  bertani.  Ada  aktivitas-aktivitas  lain yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Kontu seperti  usaha  kerajinan,  usaha  membuka warung  dirumah,  berternak.  Akan  tetapi, dari aktivitas-aktivitas  tersebut  masih dido- minasi  oleh  kegiatan  pertanian  karena  se- mua  masyarakat  Kontu  memiliki  lahan  un- tuk berkebun.
Selanjutnya,  aktivitas  utama masya- rakat  sebelum  mengolah  lahan  adalah  me- lakukan  atau  mendirikan  patok  keliling seluas  lahan  yang  akan  dioleh  oleh  warga tersebut.  Pematokan  itu  penting  bagi  ma- syarakat,  selain  sebagai  tapal  batas  juga untuk  menghindari  konflik  pengolahan diantara  mereka.  Patok  menjadi  tanda bahwa lokasi tersebut sudah memiliki tuan, sehingga  tidak  tidak  ada  diantara  mereka yang  membersihkan  lahan  yang  telah  di patok oleh orang lain. Selain itu, patok juga menjadi  pengingat  bagi  seseorang  dalam membersihkan  lahan.  Artinya,  dengan  pa- tok  tersebut  seseorang  tidak  keluar  dari lahannya  dan  masuk  membersihkan  ke  da- lam lahannya orang lain.
Masyarakat  kawasan  hutan  kontu memagari  lahan  kebunnya  dengan  meman- faatkan  sisa-sisa  potongan  kayu  jati,  baik itu  batangnya  maupun  dahan  yang  tidak laku  di  jual.  Sisa-sisa  kayu  jati  tersebut  di- ambil  dalam  lokasi  lahan  masing-masing warga. Sisa  potongan  pohon  dan dahan  jati
tersebut  kemudian  di  belah-belah  dengan menggunkan senso maupun kampak. Aktivitas  pemagaran  lahan  kebun  tersebut dilakukan  oleh  masyarakat  sambil  men- unggu  waktunya  menanam.  Pemasangan pagar  tersebut  dilakukan  oleh  kelompok masyarakat  Kontu  bertujuan  untuk  melin- dungi  tanaman  dari  gangguan  binatang  liar seperti babi, sapi dan lain sebagainya.
Dari  hasil  wawancara  di  atas, menjelaskan  bahwa  dalam  aktivitas  pema- nenan  hasil  kebun,  terjadi  subsidi  tenaga diantara  kelompok  masyarakat.  Subsidi  te- naga  ini  dilakukan  dengan  panen  secara bergiliran. Artinya ketika waktu panen tiba, kelompok  masyarakat  Kontu  tidak  mela- kukan  panen  secara  bersamaan  dalam  satu hari.  Subsidi  tenaga  tersebut  dilakukan  un- tuk  meningkatkan  silaturahim  dan  mening- katkan  keakraban  sesama  anggota  kelom- pok masyarakat.
b. Mengelolah  lahan  sebagai  lokasi perumahan penduduk
Lahan merupakan bagian dari bentang  alam  yang  mencakup  pengertian lingkungan  fisik  termasuk  iklim,  relief, hidrologi  bahkan  keadaan  vegetasi  alami yang  semuanya  secara  potensial  akan  ber- pengaruh  terhadap  penggunaan  nya.  Lahan dapat  dimanfaatkan  masyarakat  sebagai lingkungan  tempat  tinggal  dan  tempat  ke- giatan  yang  mendukung  kehidupan  masya- rakat.
Seiring  berjalannya  waktu,  peman- faatkan  lahan  di  Kawasan  Kontu  juga mengalami  perkembangan.  Hal  tersebut ditandai  dengan  pemanfaatan  lahan  oleh masyarakat  tidak  lagi  sebagai  lokasi  per- tanian  semata,  tetapi  juga  menjadi  lokasi tempat  tinggal  permanen.  Kondisi  yang demikian  itu  ditandai  dengan  banyaknya perumahan  warga  yang  tadinya  pondokan kemudian direnovasi menjadi rumah-rumah permanen.
Saat  ini  kelompok  masyarakat Kontu  telah  banyak  mengalami  perkem- bangan.  Adanya  aliran  listrik  yang  tersam- bung  ke  rumah-rumah  warga.  Serta
pembangunan  jalan  penghubung  wilayah Kontu  Dalam,  Kontu  Luar,  Patu-Patu  dan Lasukara.  Pembangunan  jalan  masuk  ke dalam  kawasan  kelompok  masyarakat Kontu  yang  sudah  perkerasan.  Kemajuan- kemajuan  pembangunan  dan  adanya  fasi- litas  seperti  listrik,  menyebabkan  ikut  ber- kembangannya  kehidupan  kelompok  ma- syarakat  Kontu.  Perkembangan  ini  ditun- jang oleh adanya interaksi antara kelompok masyarakat Kontu dengan masyarakat lain.
Berdasarkan  pengamatan  di  lapa- ngan rumah panggung milik masyarakat di- gunakan untuk berbagai  aktivitas a. Rumah memiliki  fungsi  ganda,  selain  sebagai tempat  tinggal,  rumah  tersebut  juga  dija- dikan  oleh  pemiliknya  sebagai  tempat  ber- dagang.  Hal  ini  dilakukan  pemilik  rumah guna  mencari  aktivitas  untuk  membantu suaminya  dalam  memenuhi  kebutuhan  ru- mah tangga.
Usaha  dagang  bukan  satu-satunya kegiatan  yang  digeluti  oleh  kelompok  ma- syarakat  Kontu.  Ada  juga  usaha  kerajinan yang  digeluti  oleh  kelompok  masyarakat Kontu  seperti  usaha  meubel  kayu  jati (furniture).Usaha  ini  memanfaatkan  poto- ngan kayu jati serta akar yang masih tersisa dari  hasil  penebangan.  Hasil  dari  kerajinan ini  kemudian  dijual  kepada  masyarakat setempat  bahkan  sampai  ke  daerah  lain. Kegiatan ini dilakukan selain untuk mengisi waktu  luang  juga  dilakukan  untuk  menam- bah  penghasilan  untuk  memenuhi  kebu- tuhan hidup sehari-hari.

## D. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan,  maka  penulis  dapat  menarik kesimpulan  sebagai  berikut  :  (1)  dinamika status  kepemilikan  lahan  di  kawasan  hutan Kontu  terjadi  karena  adanya  perlawanan masyarakat  dengan  saling  klaim  antara masyarakat  dengan  Pemerintah  Daerah Muna,  dimana  masyarakat  Kontu  meng- klaim  Kawasan  Kontu  warisan  leluhur  ne- nek  moyang  mereka  dengan  luas  401,59 Hektar, dengan bukti adanya makam tua La
Kundofani,  disisi  lain  Pemerintah  Daerah Muna  mengklaim  lahan  itu  merupakan  ba- gian  dari  Kawasan  hutan  Jompi  dan  Ka- wasan  Hutan  Kontu  berdasarkan  SK Menhutbun Nomor 454 Tahun 1999 dengan luas  1.927  Hektar  sebagai  hutan  lindung; (2)  dalam  pengolahan  kawasan  Hutan Kontu  ada  beberapa  aktivitas  yang  dila- kukan masyarakat  yakni : (a) sebagai lahan pertanian  dan  perkebunan  untuk  memenuhi kebutuhan  sehari-hari;  (b)  pembangunan sarana  dan  prasarana,  dilakukan  untuk  me- nunjang  peningkatan  taraf  hidup  masya- rakat Kontu.

## DAFTAR PUSTAKA
Scott,  J.  C.  (2000). Teori  Konflik  Sosial Bentuk-Bentuk  Perlawanan        sehari- hari  kaum  Petani .  Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia
Spardley  P.  J.  (1997). Metode  Etnografi . Yogyakarta: Tirta Wacana