PRANATA PRANATA H U K U M H U K

## U M

## JURNAL ILMU HUKUM
Kewenangan Negara Dan Kewajiban Subyek Hukum Perdata Dalam Hubungannya Dengan Hukum Pajak
Analisis  Pertimbangan  Hukum  Pengadilan  Militer Terhadap  Anggota  Militer  Yang  Menyalahgunakan Narkotika  Dan  Psikotropika  (Studi  Putusan  Pm Nomor: Put/17-k/pm 1-04/ad/i/2014) P e r t a n g g u n g j a w a b a n   N e g a r a   Te r h a d a p P e n g i n g k a r a n   K e a d i l a n   D a l a m   A r b r i t a s e Internasional Kewenangan  Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah Dalam  Pengendalian  Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
(Studi Pada Pemerintah Daerah Tulang Bawang)
Analisis Gugatan Wanprestasi Dalam Jual Beli Tanah (studi  Putusan Nomor: 127/pdt.g/2014/ Pn.tk)
Fungsi Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan
Hak Asuh Anak Akibat Perceraian
(Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK)
SYUKRI HIDAYATULLAH ZAINAB OMPU JAINAH
RECCA AYU HAPSARI NOVIASIH MUHARAM TAMI RUSLI S. ENDANG PRASETYAWATI MEITA DJOHAN OE
AGUS ISKANDAR 1-8 9-18 19-27 28-43 44-53 54-60 61-68

## Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung
Volume 11 Nomor 1 Januari 2016 ISSN 1907-560X Upaya Hukum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Kecamatan Tanjungkarang Pusat). 69-78
Benny Karya Simantar, S.H., M.H. Rifandi Ritonga, S,H., M.H. Recca Ayu Hapsari, SH., M.H. Melisa Safitri, SH., M.H.

## KEWENANGAN NEGARA DAN KEWAJIBAN SUBYEK HUKUM PERDATA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM PAJAK

## SYUKRI HIDAYATULLAH Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

## ABSTRACT
Although it is understood that the Tax Law is part of the Public Law, but the Tax Law has close links with the Civil Code and mutually concerned. That's because most of the Tax Law  looking  for  basic  possibilities  for  the  collection  of  the  events,  circumstances  and  legal acts engaged in environmental civil, such as income, wealth, treaties submission, the transfer of rights as inheritance, compensation, debt relief, and so on. With the enactment of the tax in the form of the Act, means the tax is not a voluntary payment but as an obligation that must be  followed  so  that  if  people  do  not  meet    their  obligations  will  be  sanctioned.  From  the standpoint of the Private Law, the tax in terms of the law is engagement arising from the Law (Tax Law) requires a person who fulfills the conditions prescribed by the Act to pay a sum of money  to  the  treasury  state  that  can  be  imposed.  This  research  is  to  discuss  the  legal relationship between the obligation of natural  person as part of  Private Law and Tax Law as part of the Public Law.
Keywords : tax law, private law, legal relation I. PENDAHULUAN
Falsafah pemungutan pajak di Indonesia berdasar pada Pancasila, sedangkan  secara  konstitusional,  dasar hukum  sekaligus  sumber  hukum  tertinggi atas  pajakdi  Indonesia  diatur  dalam  Pasal 23A Undang
Undang Dasar1945 Amandemen  IV.  Di  bawah  Bab  VII  yang bertitel  Hal  Keuangan,  Pasal  23A  secara lengkap berbunyi sebagai berikut “Pajak dan pungutan  lain  yang  bersifat  memaksa  untuk keperluan  negara  diatur  dengan  undang- undang”
Ketentuan tersebut memberi delegasi kewenangan  kepada  peraturan  perundang- undangan  di  bawah  UUD  1945  untuk  lebih lanjut memuat regulasi pajak secara lengkap dan komprehensif.  Beberapa sumber hukum pajak  dapat  dilihat  diantaranya  dalam Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2002 Tentang  Pengadilan  Pajak,  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2007  Tentang  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana  dirubah  terakhir  kali  dalam Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2009, Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008 Tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor  42  Tahun  2009  Tentang  Pajak
Pertambahan  Nilai  Barang  dan  Jasa  dan Pajak  Penjualan  Barang  Mewah  dan Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 Tentang Retribusi Daerah.
Pajak  hanya  dapat  dipungut  jika  ada dasar hukumnya(Undang-Undang) yang berarti  rakyat  melalui  wakil-wakilnya  ikut sertamenentukan  adanya  regulasi  berbagai pembidangan  pajak.  Dengan  ditetapkannya pajak  dalam  bentuk  Undang-Undang  berarti pajakbukanlah  pembayaran  sukarela  akan tetapi sebagai suatu kewajiban yang harusdipatuhi  sehingga  jika  rakyat  yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakansanksi.  Sesuai  dengan  petunjuk hukum  adalah  untuk  mencapai  keadilan, demikian  pula  dengan  hukum  pajak. Mengingat  hukum  pajak  merupakan  bagian dari  hukumitu  sendiri,  maka  mau  tidak  mau hukum harus ditujukan untuk terselenggaranya keadilan (Rochmat
Soemitro,  1991:.6  ).Sebagai  konsekuensi dari  Negara  Hukum  asas  keadilan  ini harusdipegang  teguh  baik  dalam  prinsip perundang-undangan maupun dalam prakteksehari-hari.
Sistem  hukum  yang  berlaku  di Indonesia sekarang adalah Civil Law System
atau sistem Eropa Kontinental. Dalam sistem ini  hukum  dibagi  menjadidua,  yaitu  Hukum Privat  dan  Hukum  Publik.  Pada  umumnya, Hukum Pajak merupakan bagian dari hukum publik,  dan  ini  merupakan  bagian  tertib hukum  yang  mengatur  hubungan  antara penguasa dengan warganya. Dalam hubungannya  dengan  konfigurasi  hukum diatas,  hukum  pajak  telah  mendapat  tempat sebagai  bagian  dari  hukum  publik,  yaitu Hukum Tata Negara. Selain konstitusi,  yang termasuk  dalam  Hukum  Publik  antara lainHukum Pidana dan Hukum Administratif Negara.
Meskipun  dapat  dipahami  bahwa Hukum  Pajak  merupakan  bagian  dari Hukum Publik, tetapi Hukum Pajak
mempunyai hubungan yang erat denganHukum  Perdata  (privat)  dan  saling bersangkutan. Hal itu karena kebanyakanHukum  Pajak  mencari  dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian- kejadian,  keadaan-keadaan,  dan  perbuatan- perbuatan hukum yang bergerak dalamlingkungan
perdata,
seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan,pemindahan hak karena warisan, kompensasi, pem bebasan utang, dansebagainya (Djoko Mulyono, 2006:23)
Dari  sudut  pandang  Hukum  Perdata, pajak  yang  ditinjau  dari  segi  hukum merupakan“perikatan  yang  timbul  karena Undang-Undang
(Undang-Undang
Perpajakan)yang  me  wajibkan  seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh
Undang-Undang
(Tatbestand)  untuk  membayar  sejumlah uang kepada kas negarayang dapat dipaksakan.
Sehubungan  latar  belakang  diatas, menarik  untuk  dibahas  mengenai  hubungan hukum antara kewajiban seseorang (rechtpersoon)  sebagai  bagian  dari  Hukum Perdata/Privat  yang  diatur  oleh  regulasi perpajakan  Indonesia  dengan    batas-batas persyaratan  yang  ditentukan  oleh  Undang- Undang  sebagai  bagian  dari  Hukum  Publik yang dapat dipaksakan.

## II. PEMBAHASAN
Kewajiban Subyek Hukum Perdata Dalam  Hubungannya  Dengan  Hukum
Perpajakan
a. Dasar Pemungutan Pajak Oleh Negara Pajak dari prespektif ekonomi difahami  sebagai  beralihnya  sumber  daya dari  sektor  privat  kepada  sektor  publik. Pemahaman  ini  memberikan  gambaran bahwa  pajak  menyebabkan  dua  situasi menjadi  berubah.  Pertama,  berkurangnya kemampuan  individu  menguasai  sumber daya  untuk  kepentingan  penguasaan  barang dan  jasa.  Kedua,    bertambahnya  kemampu an  keuangan  Negara  dalam  penyediaan barang  dan  jasa  public  yang  merupakan kebutuhan masyarakat.
Sementara  pemahaman  pajak  dari prespekftif hukum menurut Soemitro merupakan  suatu  perikatan  yang  timbul karena adanya undang-undang yang menimbulkan kewajban warga Negara untuk menyetorkan  sejumlah  penghasilan  tertentu kepada  Negara  (  Rochmat  Soemitro, 1992:11  ).Negara  mempunyai  kekuatan untuk  memaksa,  dan  uang  pajak  tersebut harus  digunakan  untuk  penyelenggaraan pemerintah.  Dari  pendekatan  hukum  ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus  berdasarkan  undang-undang,  sehingga menjamin  adanya  kepastian  hukum,  baik bagi  fiksus  sebagai  pengumpul  pajak maupun  wajib  pajak  sebagai  membayar pajak.
Kekuatan  Negara  untuk  memaksa dalam  pemungutan  pajak  dapat  dipisahkan dalam beberapa dasar. Pertama, pemungutan pajak  adalah  untuk  kepentinganpemungut; Kedua,  pemungutan  pajak  adalah  untuk kepentinganyang dipunguti; Ketiga, pemungutan  pajak  adalah  untukkepentingan kedua-duanya,  yaitu  pemungut  dan  yang dipungut ( Suparnyo,2012:10 ).
Pertama,  pemungutan  pajak  untuk kepentingan  pemungut  inididasarkan  pada “orgaantheori”  dari  Von  Gierke  yang menyatakanbahwa  negara  itu  merupakan suatu kesatuan yang didalamnyasetiap warga negara terikat, tanpa ada organ atau lembaga
atau sistem Eropa Kontinental. Dalam sistem ini  hukum  dibagi  menjadidua,  yaitu  Hukum Privat  dan  Hukum  Publik.  Pada  umumnya, Hukum Pajak merupakan bagian dari hukum publik,  dan  ini  merupakan  bagian  tertib hukum  yang  mengatur  hubungan  antara penguasa dengan warganya. Dalam hubungannya  dengan  konfigurasi  hukum diatas,  hukum  pajak  telah  mendapat  tempat sebagai  bagian  dari  hukum  publik,  yaitu Hukum Tata Negara. Selain konstitusi,  yang termasuk  dalam  Hukum  Publik  antara lainHukum Pidana dan Hukum Administratif Negara.
Meskipun  dapat  dipahami  bahwa Hukum  Pajak  merupakan  bagian  dari Hukum Publik, tetapi Hukum Pajak mempunyai hubungan yang erat denganHukum  Perdata  (privat)  dan  saling bersangkutan.
Hal itu karena kebanyakanHukum  Pajak  mencari  dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian- kejadian,  keadaan-keadaan,  dan  perbuatan- perbuatan hukum yang bergerak
dalamlingkungan perdata,
seperti
pendapatan, kekayaan,
perjanjian
penyerahan,pemindahan hak karena warisan,
kompensasi, pem bebasan utang, dansebagainya (Djoko Mulyono, 2006:23)
Dari  sudut  pandang  Hukum  Perdata, pajak  yang  ditinjau  dari  segi  hukum merupakan“perikatan  yang  timbul  karena Undang-Undang
(Undang-Undang
Perpajakan)yang  me  wajibkan  seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang (Tatbestand)  untuk  membayar  sejumlah uang kepada kas negarayang dapat dipaksakan.
Sehubungan  latar  belakang  diatas, menarik  untuk  dibahas  mengenai  hubungan hukum antara kewajiban seseorang (rechtpersoon)  sebagai  bagian  dari  Hukum Perdata/Privat  yang  diatur  oleh  regulasi perpajakan  Indonesia  dengan    batas-batas persyaratan  yang  ditentukan  oleh  Undang- Undang  sebagai  bagian  dari  Hukum  Publik yang dapat dipaksakan.

## II. PEMBAHASAN
Kewajiban Subyek Hukum Perdata
Dalam  Hubungannya  Dengan  Hukum
Perpajakan a. Dasar Pemungutan Pajak Oleh Negara Pajak dari prespektif ekonomi difahami  sebagai  beralihnya  sumber  daya dari  sektor  privat  kepada  sektor  publik. Pemahaman  ini  memberikan  gambaran bahwa  pajak  menyebabkan  dua  situasi menjadi  berubah.  Pertama,  berkurangnya kemampuan  individu  menguasai  sumber daya  untuk  kepentingan  penguasaan  barang dan  jasa.  Kedua,    bertambahnya  kemampu an  keuangan  Negara  dalam  penyediaan barang  dan  jasa  public  yang  merupakan kebutuhan masyarakat.
Sementara  pemahaman  pajak  dari prespekftif hukum menurut Soemitro merupakan  suatu  perikatan  yang  timbul karena adanya undang-undang yang menimbulkan kewajban warga Negara untuk menyetorkan  sejumlah  penghasilan  tertentu kepada  Negara  (  Rochmat  Soemitro, 1992:11  ).Negara  mempunyai  kekuatan untuk  memaksa,  dan  uang  pajak  tersebut harus  digunakan  untuk  penyelenggaraan pemerintah.  Dari  pendekatan  hukum  ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus  berdasarkan  undang-undang,  sehingga menjamin  adanya  kepastian  hukum,  baik bagi  fiksus  sebagai  pengumpul  pajak maupun  wajib  pajak  sebagai  membayar pajak.
Kekuatan  Negara  untuk  memaksa dalam  pemungutan  pajak  dapat  dipisahkan dalam beberapa dasar. Pertama, pemungutan pajak  adalah  untuk  kepentinganpemungut; Kedua,  pemungutan  pajak  adalah  untuk kepentinganyang dipunguti; Ketiga, pemungutan  pajak  adalah  untukkepentingan kedua-duanya,  yaitu  pemungut  dan  yang dipungut ( Suparnyo,2012:10 ).
Pertama,  pemungutan  pajak  untuk kepentingan  pemungut  inididasarkan  pada “orgaantheori”  dari  Von  Gierke  yang menyatakanbahwa  negara  itu  merupakan suatu kesatuan yang didalamnyasetiap warga negara terikat, tanpa ada organ atau lembaga
(negara)tersebut maka individu tidak mungkin dapat hidup.
Kedua, pemungutan pajak untuk kepentingan yang dipungut (rakyat) memuat substansi  yang  berbeda  karena  menganut paham liberalisme. Paham tersebut mengajarkan bahwa kepentingan Negara dan kepentingan  rakyat  dipisah.  Dari  falsafah liberalisme ini muncul teori-teori pemajakan yangmenekankan  bahwa  pemungutan  pajak adalah  untuk  kepentinganyang  dipungut rakyat (Suparyono, 2012:12 ).
1. Teori Badan Umum
Teori  ini  menghubungkan  hakekat pembayaran pajak sama dengan pembayaran iuran  oleh  para  anggota  dari  suatu perkumpulan  /  badan  umum.  Kalau  suatu badan  umum  atau  perkumpulan  melayani kepentingan anggota-anggotanya maka adalah  wajar  apabila  anggota-anggotanya tersebut  juga  membayar  iuran,  karena pembayaran  iuran  tersebut  manfaatnya  akan kembali  lagi  pada  anggota.  Oleh  karena  itu, pembayaran pajak oleh warga negara kepada negara  tidak  lain  dan  tidak  bukan  adalah untuk  kepentingan  warga  negara  sendiri seperti  halnya  pembayaran  iuran  oleh seorang  anggota  pada  suatu  perkumpulan  / badan umum seperti tersebut di atas. 2. Teori Asuransi
Menurut
teori ini hakekat pembayaran  pajak  adalah  sama  dengan pembayaran premi asuransi dalam perjanjian asuransi  (pertanggungan).  Seseorang  yang menutup  perjanjian  asuransi  pada  dasarnya melakukan  perbuatan  itu  adalah  untuk kepentingan  dirinya  sendiri  atau  ahli warisnya. Dengan pembayaran premi asuransi  oleh  tertanggung,  tiada  lain  adalah dimaksudkan  untuk  kepenting  an  dirinya sendiri  atau  ahli  warisnya.  Hal  inilah  yang dimaksud  dengan  pemungutan  pajak  adalah untuk kepentingan yang dipungut atau pihak yang membayar pajak.
Ketiga, pemungutan pajak untuk kepentingan  dan  kebutuhan  baik  daripihak pemungut  dan  yang  dipungut  memberi ilustrasi  sebuah  kesinambungan,  bahwa antara  pihak  Negara  dan  rakyat  terdapat suatu  sirkulasi  kepentingan,  pajak  yang
dipungut  akan  kembali  disalurkan  kepada rakyat selain pula untuk kepentingan Negara selaku
penyelenggara kehidupan masyarakat.  Dasar  ini  bersandar  pada  dua teori, yaitu (Suparyono, 2012:14 ) :
3. Teori Daya Beli Menurut teori ini fungsi pemungutan pajak  jika  dipandangnya  sebagai  gejala sosial dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil  gaya  beli  dari  sebagian  anggota masyarakat  (rumah  tangga-rumah  tangga dalam  masyarakat)  untuk  rumah  tangga Negara  dan  kemudian  menyalurkannya (disemprotkan)  kembali  ke  masyarakat (umum)  dengan  maksud  untuk  memelihara hidup masyarakat dan membawanya ke arah tertentu.  Jadi,  negara  adalah  penyelenggara berbagai  kepentingan  yang  mendukung  ke sejahteraan  masyarakat.  Penyelenggara  an kepentingan  masyarakat  inilah  yang  dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan  pajak,  bukan  kepentingan individu dan juga bukan kepentingan negara, melainkan  untuk  kepentingan  masyarakat yang meliputi keduadua nya, yaitu pembayar pajak dan pemerintah.
4. Teori Deviden Teori ini menyatakan bahwa kepentingan Negara dan kepentingan masyarakat  dapat  dibedakan  tetapi  tidak dapat  dipisahkan.  Pemungutan  pajak  adalah pemungutan  /  pengambilan  harta  negara sendiri  yang  sedang  berada  di  tangan penduduk.  Pajak  adalah  dividen  milik negara. Jadi, negara adalah sebagai pemegang saham.
Teori deviden mengatakan bahwa pada hakekatnya pemungutan  pajak  oleh  negara  adalah  sama dengan  pengambilan  dividen  oleh  seorang pesero  yang  menanamkan  sahamnya  dalam suatu  perusahaan.  Jelasnya  negara  sebagai pemungut  pajak  merupakan  pesero  / pemegang  saham,  sedangkan  wajib  pajak merupakan  pemilik  perusahaan  yang  di dalamnya terdapat saham negara.
b. Hubungan  Hukum  Antara  Hukum Pajak dan Hukum Privat
Hubungan hukum (rechtsbetrekkingen) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan  kewajiban  di  satu  pihak  berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain (R.  Soeroso,  1996:.269).  Hukum  mengatur hubungan  antara  orang  yang  satu  dengan orang  yang  lain,  antara  orang  dengan masyarakat,  antara  masyarakat  yang  satu dengan masyarakat yang lain. Jadi hubungan hukum  terdiri  atas  ikatan-ikatan  antara individu dengan individu dan antara individu dengan masyarakat dan seterusnya.
Dilihat  dari  sifat  hubungannya,  hubungan hukum  dapat  dibedakan  antara  hubungan hukum  yang  bersifat  privat  dan  hubungan hukum yang bersifat publik. Dalam menetapkan hubungan hukum apakah bersifat  publik  atau  privat  yang  menjadi indikator  bukanlah  subyek  hukum  yang melakukan  hubungan  hukum  itu,  melainkan hakikat  hubungan  itu  atau  hakikat  transaksi yang terjadi (the nature transaction).
Hubunganhukum memerlukan syarat-syarat
antara lain ( R. Soeroso,1996:27) :
1. Ada  dasar  hukumnya,  yaitu  peraturan hukum yang mengatur hubungan itu.
2. Ada  Peristiwa  hukum,  yaitu  terjadi peristiwa  hukumnya.  Misalnya:  A menjual  satu  unit  mobil  kepada  B. Perjanjian jual beli ini akan menimbulkan hubungan antara A dan B dan  hubungan  itu  diatur  oleh  hukum (Pasal  1457  KUH  Perdata).  A  wajib menyerahkan satu unit mobil kepada B sebaliknya  B  wajib  membayar  mobil sesuai  dengan  perjanjian  tersebut. Apabila  salah  satu  pihak,  atau  kedua- duanya  telah  melalaikan  kewajibannya maka  oleh  hakim  dapat  dijatuhi  sanksi hukum. Hubungan antara A dan B yang diatur oleh hukum
itu disebut hubungan hukum.
Pajak dalam perspektif beberapa ahli terdefinisi  dalam  sifat-sifat  yang  hampir sama.  Pengertian  pajak  menurut  Prof.  Dr.
PJA  Andriani  adalah  iuran  kepada  Negara yang  terutang  oleh  wajib  pajak  berdasarkan undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan presasi secara langsung (Siti Kurnia Rahayu, 2009:  22).    Sedangkan  menurut  Rochmat Seomitro,  pajak  ialah    iuran  rakyat  kepada kas  negara  (peralihan  dari  sektor  swasta  ke sektor  pemerintah)  berdasarkan  Undang- Undang  (dapat  dipaksakan)  dengan  tiada mendapat  jasa  timbal  (tegen  prestatie)  yang langsung  dapat  ditunjuk  untuk  membiayai pengeluaran  umum  dan  yang  digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai  tujuan  yang  ada  di  luar  bidang keuangan  (Rochmat  Soemitro,  1992:12). Kedua  pendapat  diatas  setidaknya  memiliki beberapa  unsur  serupa,  yaitu  adanya  para pihak  (Negara  dan  rakyat)  dan  adanya undang-undang.  Pentingnya  undang-undang dalam  perpajakan  merefleksikan  falsafah “No  taxaxion  without  representation”dan “Taxaxion without representation is robbery”( Rochmat Soemitro, 1992:6 ).
Memperhatikan  pendapat  Rochmat Soemitro,  maka  dapat  disusun  beberapa unsur pajak, yaitu sebagai berikut (Suparyono, 2012:33) :
1. Ada  undang-undang  yang  mendasari;
Pemungutan  pajak  harus  berdasar  pada Undang-Undang,tidak bisa dengan peraturan perundang-undangan yang lebihrendah tata urutannya.
2. Ada  penguasa  pemungut  pajak;  Dalam pemungutan  pajak  harus  ada  pemerintah yang akanmemungut  pajak, pemungutan pajak  tidak  dilakukan  olehpartikelir (swasta).
3. Ada  subjek  pajak;  Artinya  harus  ada subjek  yang  dapat  berupa  orang  pribadi ataubadan yang dapat dibebani kewajiban untuk membayar pajak.
4. Ada  objek  pajak;  Artinya  harus  ada sasaran  apa  yang  akan  dibebani  pajak, yangdapat    berupakeadaan,  perbuatan atau peristiwa.
5. Ada  masyarakat  /  kepentingan  umum; Hasil  dari  pemungutan  pajak  harus kembali  pada  masyarakatatau  untuk kepentingan masyarakat.
b. Hubungan  Hukum  Antara  Hukum
Pajak dan Hukum Privat Hubungan
hukum (rechtsbetrekkingen) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan  kewajiban  di  satu  pihak  berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain (R.  Soeroso,  1996:.269).  Hukum  mengatur hubungan  antara  orang  yang  satu  dengan orang  yang  lain,  antara  orang  dengan masyarakat,  antara  masyarakat  yang  satu dengan masyarakat yang lain. Jadi hubungan hukum  terdiri  atas  ikatan-ikatan  antara individu dengan individu dan antara individu dengan masyarakat dan seterusnya.
Dilihat  dari  sifat  hubungannya,  hubungan hukum  dapat  dibedakan  antara  hubungan hukum  yang  bersifat  privat  dan  hubungan hukum yang bersifat publik. Dalam menetapkan hubungan hukum apakah bersifat  publik  atau  privat  yang  menjadi indikator  bukanlah  subyek  hukum  yang melakukan  hubungan  hukum  itu,  melainkan hakikat  hubungan  itu  atau  hakikat  transaksi yang terjadi (the nature transaction).
Hubunganhukum memerlukan syarat-syarat
antara lain ( R.
Soeroso,1996:27) :
1. Ada  dasar  hukumnya,  yaitu  peraturan hukum yang mengatur
hubungan itu.
2. Ada  Peristiwa  hukum,  yaitu  terjadi peristiwa  hukumnya.  Misalnya:  A menjual  satu  unit  mobil  kepada  B.
Perjanjian jual beli ini akan menimbulkan hubungan antara A dan B dan  hubungan  itu  diatur  oleh  hukum (Pasal  1457  KUH  Perdata).  A  wajib menyerahkan satu unit mobil kepada B sebaliknya  B  wajib  membayar  mobil sesuai  dengan  perjanjian  tersebut.
Apabila  salah  satu  pihak,  atau  kedua- duanya  telah  melalaikan  kewajibannya maka  oleh  hakim  dapat  dijatuhi  sanksi hukum. Hubungan antara A dan B yang diatur oleh hukum itu disebut hubungan hukum.
Pajak dalam perspektif beberapa ahli terdefinisi  dalam  sifat-sifat  yang  hampir sama.  Pengertian  pajak  menurut  Prof.  Dr.
PJA  Andriani  adalah  iuran  kepada  Negara yang  terutang  oleh  wajib  pajak  berdasarkan undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan presasi secara langsung (Siti Kurnia Rahayu, 2009:  22).    Sedangkan  menurut  Rochmat Seomitro,  pajak  ialah    iuran  rakyat  kepada kas  negara  (peralihan  dari  sektor  swasta  ke sektor  pemerintah)  berdasarkan  Undang- Undang  (dapat  dipaksakan)  dengan  tiada mendapat  jasa  timbal  (tegen  prestatie)  yang langsung  dapat  ditunjuk  untuk  membiayai pengeluaran  umum  dan  yang  digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai  tujuan  yang  ada  di  luar  bidang keuangan  (Rochmat  Soemitro,  1992:12). Kedua  pendapat  diatas  setidaknya  memiliki beberapa  unsur  serupa,  yaitu  adanya  para pihak  (Negara  dan  rakyat)  dan  adanya undang-undang.  Pentingnya  undang-undang dalam  perpajakan  merefleksikan  falsafah “No  taxaxion  without  representation”dan “Taxaxion without representation is robbery”( Rochmat Soemitro, 1992:6 ).
Memperhatikan  pendapat  Rochmat Soemitro,  maka  dapat  disusun  beberapa unsur pajak, yaitu sebagai berikut (Suparyono, 2012:33) :
1. Ada  undang-undang  yang  mendasari; Pemungutan  pajak  harus  berdasar  pada
Undang-Undang,tidak bisa dengan peraturan perundang-undangan yang lebihrendah tata urutannya.
2. Ada  penguasa  pemungut  pajak;  Dalam pemungutan  pajak  harus  ada  pemerintah yang akanmemungut  pajak, pemungutan pajak  tidak  dilakukan  olehpartikelir (swasta).
3. Ada  subjek  pajak;  Artinya  harus  ada subjek  yang  dapat  berupa  orang  pribadi ataubadan yang dapat dibebani kewajiban untuk membayar pajak.
4. Ada  objek  pajak;  Artinya  harus  ada sasaran  apa  yang  akan  dibebani  pajak, yangdapat    berupakeadaan,  perbuatan atau peristiwa.
5. Ada  masyarakat  /  kepentingan  umum; Hasil  dari  pemungutan  pajak  harus kembali  pada  masyarakatatau  untuk kepentingan masyarakat.
6. Ada  Surat  Ketetapan  Pajak;  Surat Ketetapan pajak ini tidak bersifat mutlak tetapifakultatif, artinya  untuk jenis pajak tertentu  kadang  tidakmemerlukan  Surat Ketetapan  pajak.
Hukum  pajak  sebagai  bagian  dari ranah  hukum  publik  telah  diatur  dalam serangkaian  peraturan,  diantaranya  Undang- Undang  nomor  28  Tahun  2007  Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berdasarkan  Pasal  1  Angka  1  Undang Undang nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi  wajib  kepada  negara  yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan dan digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi  tersebut  memuat  unsur  orang pribadi  atau  badan  yang  terkualifikasi sebagai Wajib Pajak ( Pasal 1 Angka 2).
Orang atau badan merupakan subyek hukum  dalam  relevansinya  dengan  sifat keperdataan.  Subekti  dalam  bukunya  yang berjudul  Pokok-Pokok  Hukum  Perdata mengatakan  bahwa  dalam  hukum,  orang (persoon)  berarti  pembawa  hak  atau  subyek di  dalam  hukum  (  Subekti,  2003:19  ). Seseorang  dikatakan  sebagai  subjek  hukum (pembawa  hak),  dimulai  dari  ia  dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal. Bahkan, jika diperlukan  (seperti  misalnya  dalam  hal waris),  dapat  dihitung  sejak  ia  dalam kandungan,  asal  ia  kemudian  dilahirkan dalam keadaan hidup.
Disamping  orang,  badan-badan  atau perkumpulan-perkumpulan  juga  memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-badan atau
perkumpulan-perkumpulan  itu  mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat,  dan dapat  juga  menggugat  di  muka hakim.Badan hukum mempunyai kewenangan  melakukan  perbuatan  hukum seperti  halnya  orang,  akan  tetapi  perbuatan hukum  itu  hanya  terbatas  pada  bidang hukum harta kekayaan.
c. Hubungan Kewenangan Negara
Terhadap Wajib Pajak Hukum  Perdata  sebagai  bagian  dari keseluruhan hukum yang mengatur hubungan orang-orang pribadi, terkait dengan  ketentuan  perpajakan.  Hal  ini  dapat dipahami  karena  kebanyakan  hukum  pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan dan perbuatan-perbuatan  hukum  yang  bergerak dalam lingkungan perdata, seperti : pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak karena warisan, dan sebagainya.
Menurut  Pasal  1233  KUHPerdata, perikatan terjadi dengan  perjanjian itu dapat lahir baik  karenapersetujuan maupun karena undang-undang.  Inilah  dasar  timbulnya hutang  pajak  yang  tertuang  dalam  undang- undang.  Bahwa  jika  pemungutan  pajak berdasar  hukum    (ada  undang-undangnya), maka  hak  dan  kewajiban  subyek  pajak berhubungan  dengan  subyek  hukum  perdata melalui perikatan (verbintenis).
Dalam ketentuan perpajakan, dikenal adanya  Subjek  Pajak  dan  Wajib  Pajak. SubjekPajak  adalah  mereka  (orang  atau badan)  yang  memenuhi  syarat  subjektif. Merekaini  berpotensi  untuk  dikenakan pajak,  tetapi  belum  tentu  dikenakan  pajak. AdapunWajib Pajak menurut Pasal 1 Angka 2  Undang-Undang  nomor  28  Tahun  2007 Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan, adalah orang pribadi atau badan, meliputi  pembayar  pajak,  pemotongpajak, dan  pemungut  pajak,  yang  mempunyai  hak dan  kewajiban  perpajakan  sesuaidengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan.
Para  wajib  pajak  (orang  atau  badan) yang  selain  memenuhi  syaratsubjektif  juga syarat  objektif.  Jadi  Wajib  Pajak  itu  tidak hanya  potensial  untukdikenakan  pajak, melainkan  lebih  dari  itu  memang  sudah dikenakan  kewajibanuntuk  membayar  utang pajak.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa  SubjekPajak  belum  tentu  menjadi Wajib  Pajak,  yakni  bila  tidak  memenuhi syaratobjektif.  Sementara  itu  Wajib  Pajak dengan sendirinya termasuk Subjek Pajak.
Dalam  Hukum  Pajak  diatur  mengenai hubungan antara penguasa dalam  fungsinya  selaku  Fiscus  (pemungut pajak) dengan
rakyat dalam kapasitasnya  sebagai  Wajib  Pajak.  Hakikat hubungan  ini  menghubungkan    perikatan (verbintenis)  yang  terjadi  antara  pemerintah selaku  Fiscus  dengan  rakyat  selaku  Subjek Pajak atau Wajib Pajak.
Perikatan  yang  merupakan  peristiwa hukum  antara  Fiscus  dengan  Subjek  atau Wajib  Pajak  tersebut  memberikan  posisi yang berbeda kepada para pihak. Haltersebut mengingat dalam hal ini Fiscus dilekati oleh adanya  kewenangan  hukum  publik  untuk kepentingan  negara.  Adanya  hubungan hukum yang seperti itulah yang menyebabkan  penempatan  hukum  pajak kedalam  bagian  lapangan  hukum  publik  ( Santoso Brotodihardjo, 1991:1).
Perikatan  pajak  yang  merupakan perikatanhukum publik menempatkan aparatur  pemerintah  di  bidangperpajakan dalam  posisi  yang  lebih  signifikanoleh  oleh karena dilengkapi
dengankewenangan hukum publik. Kewenangan tersebut menyebabkan aparaturpemerintah dapat melakukan berbagai hal dan tindakan terkait kepentingan penegakan hukum pajak terhadap Wajib Pajak.
Pembatasan  Persyaratan  Perpaja  kan Dalam Mengatur Subyek Hukum Hukum Pajak merupakan bagian dari hukum  publik.  Dalam  mempelajari  bidang hukum, berlaku apa yang disebut
dengan Lex
Specialis derigrat Lex Generalis, yang  artinya  peraturan  khusus lebih  diutamakan  dari  peraturan  umum  atau jika  sesuatu  ketentuan  belum  atau  tidak diatur  dalam  peraturan  khusus,  maka  akan berlaku  ketentuan  yang  diatur  dalam peraturan umum.
Menurut dimensi  perpajakan,  yang berperan sebagai  Lex  Generalis   adalah  hukum perdata, sedangkan hukum pajak merupakan hukum khusus (Lex Spesialis). Hukum pajak juga    memuat  unsur  publik  karena  peran Negara  sebagai  fiscus  yang  menjadi  pihak kreditur  bagi  para  wajib  pajak.  Wajib  pajak sendiri  terdiri  dari  orang  (persoon)  maupun
badan  (rechtpersoon)  sebagai  bagian  dari subyek hukum perdata.
Hukum  pajak  mengatur  hubungan antara fiscus selaku pemungut  pajak dengan rakyat    sebagai  Wajib  Pajak.  Terdapat  dua sistematika  hukum  pajak  ,  yakni  (  Rochmat Soemitro, 1992: 7 ) :
a. Hukum  pajak  materiil,  memuat  norma- norma yang
menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum  yang  dikenai  pajak  (obyek pajak),  siapa  yang  dikenakan  pajak (subyek),  berapa  besar  pajak  yang dikenakan  (tarif),  segala  sesuatu  tentang timbul  dan  hapusnya  utang  pajak,  dan hubungan  hukum  antara  pemerintah  dan Wajib Pajak.
b. Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata  cara  untuk  mewujudkan hukum  materiil  menjadi  kenyataan  (cara melaksanakan  pajak  materiil).  Hukum ini memuat antara lain :
1. Tata cara penyelenggaraan
(prosedur)  penetapan  suatu  utang pajak.
2. Hak-hak  fiscus  untuk  mengadakan pengawasan  terhadap  para  Wajib Pajak  mengenai  keadaan,  perbuatan dan  peristiwa  yang  menimbulkan utang pajak.
3. Kewajiban  Wajib  Pajak  misalnya menyelenggarakan
pembukuan/pencatatan,  dan  hak-hak Wajib  Pajak  misalnya  mengajukan keberatan dan banding.
Sistematika  hukum  pajak  diatas termuat  dalam  berbaga  regulasi  pajak  yang memuat  aspek  materil  maupun  aspek  formil perpajakan. Diantara regulasi tersebut adalah Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007 Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan  sebagaimana  dirubah  terakhir kali  dalam  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2009.    Dalam  bagian  Penjelasan, Undang-Undang  tentang  Ketentuan  Umum dan  Tata  Cara  Perpajakan  dilandasifalsafah Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945, yang  di  dalamnya  tertuangketentuan  yang menjunjung  tinggi  hak  warga  negara  dan
Dalam  Hukum  Pajak  diatur  mengenai hubungan antara penguasa dalam  fungsinya  selaku  Fiscus  (pemungut pajak) dengan rakyat
dalam kapasitasnya  sebagai  Wajib  Pajak.  Hakikat hubungan  ini  menghubungkan    perikatan (verbintenis)  yang  terjadi  antara  pemerintah selaku  Fiscus  dengan  rakyat  selaku  Subjek Pajak atau Wajib Pajak.
Perikatan  yang  merupakan  peristiwa hukum  antara  Fiscus  dengan  Subjek  atau Wajib  Pajak  tersebut  memberikan  posisi yang berbeda kepada para pihak. Haltersebut mengingat dalam hal ini Fiscus dilekati oleh adanya  kewenangan  hukum  publik  untuk kepentingan  negara.  Adanya  hubungan hukum yang seperti itulah yang menyebabkan  penempatan  hukum  pajak kedalam  bagian  lapangan  hukum  publik  ( Santoso Brotodihardjo, 1991:1).
Perikatan  pajak  yang  merupakan perikatanhukum publik menempatkan aparatur  pemerintah  di  bidangperpajakan dalam  posisi  yang  lebih  signifikanoleh  oleh karena dilengkapi dengankewenangan
hukum publik. Kewenangan tersebut menyebabkan aparaturpemerintah dapat melakukan berbagai hal dan tindakan terkait kepentingan penegakan hukum pajak terhadap Wajib Pajak.
Pembatasan  Persyaratan  Perpaja  kan Dalam Mengatur Subyek Hukum
Hukum Pajak merupakan bagian dari hukum  publik.  Dalam  mempelajari  bidang hukum, berlaku apa yang disebut
dengan Lex Specialis derigrat Lex
Generalis, yang  artinya  peraturan  khusus lebih  diutamakan  dari  peraturan  umum  atau jika  sesuatu  ketentuan  belum  atau  tidak diatur  dalam  peraturan  khusus,  maka  akan berlaku  ketentuan  yang  diatur  dalam peraturan umum.
Menurut dimensi  perpajakan,  yang berperan sebagai  Lex  Generalis   adalah  hukum perdata, sedangkan hukum pajak merupakan hukum khusus (Lex Spesialis). Hukum pajak juga    memuat  unsur  publik  karena  peran Negara  sebagai  fiscus  yang  menjadi  pihak kreditur  bagi  para  wajib  pajak.  Wajib  pajak sendiri  terdiri  dari  orang  (persoon)  maupun
badan  (rechtpersoon)  sebagai  bagian  dari subyek hukum perdata.
Hukum  pajak  mengatur  hubungan antara fiscus  selaku pemungut  pajak dengan rakyat    sebagai  Wajib  Pajak.  Terdapat  dua sistematika  hukum  pajak  ,  yakni  (  Rochmat Soemitro, 1992: 7 ) : a. Hukum  pajak  materiil,  memuat  norma-
norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum  yang  dikenai  pajak  (obyek pajak),  siapa  yang  dikenakan  pajak (subyek),  berapa  besar  pajak  yang dikenakan  (tarif),  segala  sesuatu  tentang timbul  dan  hapusnya  utang  pajak,  dan hubungan  hukum  antara  pemerintah  dan Wajib Pajak.
b. Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata  cara  untuk  mewujudkan hukum  materiil  menjadi  kenyataan  (cara melaksanakan  pajak  materiil).  Hukum ini memuat antara lain :
1. Tata cara penyelenggaraan (prosedur)  penetapan  suatu  utang pajak.
2. Hak-hak  fiscus  untuk  mengadakan pengawasan  terhadap  para  Wajib Pajak  mengenai  keadaan,  perbuatan dan  peristiwa  yang  menimbulkan utang pajak.
3. Kewajiban  Wajib  Pajak  misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan,  dan  hak-hak Wajib  Pajak  misalnya  mengajukan keberatan dan banding.
Sistematika  hukum  pajak  diatas termuat  dalam  berbaga  regulasi  pajak  yang memuat  aspek  materil  maupun  aspek  formil perpajakan. Diantara regulasi tersebut adalah Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007 Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan  sebagaimana  dirubah  terakhir kali  dalam  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2009.    Dalam  bagian  Penjelasan, Undang-Undang  tentang  Ketentuan  Umum dan  Tata  Cara  Perpajakan  dilandasifalsafah Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945, yang  di  dalamnya  tertuangketentuan  yang menjunjung  tinggi  hak  warga  negara  dan
menempatkan  kewajibanperpajakan  sebagai kewajiban kenegaraan.
Undang-Undang tersebut ini memuat ketentuanumum  dan  tata  cara  perpajakan yang  pada  prinsipnya  diberlakukan  bagi undang-undang  pajak  material,  kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telahmengatur
sendiri mengenai  ketentuan  umum  dan  tata  cara perpajakannya.Undang-undang
tentang perpajakan  menurut  Adam  Smithharus memenuhi syarat-syarat  yaitu syarat  yuridis, syarat  ekonomis,syarat  finansial,  dan  syarat sosiologis (Suparnyo, 2012:24)
Persyaratan  tersebut  lebih  lanjut dijelaskan  oleh  Rochmat  Soemitro  sebagai berikut (Rochmat Soemitro, 2004:39) :
a. Syarat  yuridis  mengharuskan  bahwa undang-undang  pajak  yang  menjadi dasar  pelaksanaan  perpajakan  harus memberikan
kepastian hukum, memberikan  keadilan,  dan  juga  harus memberikan manfaat.
b. Syarat  ekonomis  mensyaratkan  bahwa pemerintah dalam memungut pajak harus benar-benar memperhatikan dampak konomi  pada  individu,  jangan  sampai pajak  merupakan  beban  bagi  individu atau warga masyarakat.
c. Syarat  finansial  mensyaratkan  bahwa dalam pemungutan pajak harus memberikan
hasil atau cukup memberikan  hasil  pada  kas  negara, jangan  sampai  biaya  yang  digunakan untuk  memungut  pajak  melebihi  hasil dari pajak.
d. Syarat  sosiologis  mensyaratkan  bahwa pajak  harus  dipungut  sesuai  dengan kebutuhan
masyarakat serta memperhatikan  keadaan  dan  situasi masyarakat pada waktu itu. Karena pajak adalah  untuk  keperluan  masyarakat  dan dipungut dari anggota masyarakat, maka pungutan  pajak  harus  mendapatkan persetujuan dari masyarakat.
Dengan berpegang teguh pada prinsip  kepastian  hukum,  keadilan,  dan kesederhanaan,  arah  dan  tujuan  regulasi perpajakan yang
ditujukan untuk
menciptakan  kewajiban  bagi  subyek  hukum
berdiri diatas syarat-syarat yuridis, ekonomis, finansial dan sosiologis.

## III. PENUTUP
Hukum Pajak merupakan tata hukum yang  mengatur  hubungan  antara  penguasa dalam  fungsinya  selaku  Fiscus  (pemungut pajak)  dengan  rakyatdalam  kapasitasnya sebagai  Wajib  Pajak.  Hakikat  hubungan  ini ialah  perikatan  (verbintenis)  yang  terjadi antara  pemerintah  selaku  Fiscus  dengan rakyat  selaku  Subjek  Pajak  atau  Wajib Pajak.  Perikatan  yang  merupakan  peristiwa hukum  antara  Fiscus  dengan  Subjek  atau Wajib  Pajak  tersebut  memberikan  posisi yang  berbeda  kepada  para  pihak.  Hal tersebut  mengingat  Fiscus  dilekati  oleh adanya  kewenangan  hukum  publik  untuk kepentingan  negara.  Adanya  hubungan hukum yang seperti itulah yang menyebabkan  penempatan  hukum  pajak kedalam bagian lapangan hukum publik.
Hukum  pajak  mengatur  hubungan antara fiscus selaku pemungut  pajak dengan rakyat    sebagai  Wajib  Pajak  yang  dapat dilihat  dalam  Undang-Undang  sebagai representasi  pajak  oleh  hukum.  Undang- Undang perpajakan memuat beberapa persyaratan  yang  menjadi  prisip  materil maupun formil dalam sistematika perpajakan,  yaitu  syarat  yuridis,  syarat ekonomis,  syarat  finansial  dan  syarat sosiologis.
DAFTAR PUSTAKA A.

## BUKU
Djoko Mulyono, Ketentuan Umum

## Perpajakan , Andi, Yogyakarta, 2006
R.  Soeroso,  Pengantar  Ilmu  Hukum,  Sinar Grafika, Jakarta, 1996 Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan  I,  Refika Aditama, Bandung, 2004__,
Pengantar
Singkat Hukum Pajak, Eresco, Bandung, 1992
Santoso  Brotodihardjo,    Pengantar  Ilmu Hukum  Pajak,  Eresco,  Bandung, 1991
Siti  Kurnia  Rahayu,  Perpajakan  Indonesia Konsep  dan  Aspek  Formal,  Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009
Subekti,  Pokok-Pokok  Hukum  Perdata, Intermasa, Jakarta, 2003 Suparnyo,  Hukum  Pajak  Suatu  Sketsa  Asas,
Pustaka Magister, Semarang, 2012 B. PERATURAN

## PERUNDANG- UNDANGAN
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007
Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara Perpajakan
sebagaimana dirubah  terakhir  kali  dalam  Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2009
Jurnal PRANATA HUHUM dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui
bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat
dalam jurnal ini.
Melalui PRANATA HUKUM diharapkan tejadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

## Alamat Redaksi

## PRANATA HUKUM
Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng Bandar Lampung Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261 Email: pranatahukum@yahoo.com dan tami_rusli@yahoo.co.id
ISSN 1907-560X