## PENGARUH REVISI UNDANG-UNDANG KPK DALAM KEGIATAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
Henry Hilmawan Wibowo, Dimas Fahmi Rizalqi dan Sri Husda Yani Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia E-mail: Henryan52@gmail.com, fahmidimas011@gmail.com dan srihusdayani@gmail.com
Diterima:
21 Juli 2021 Direvisi: 13 Agustus 2021 Disetujui: 15 Agustus 2021

## Abstrak
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  adalah  lembaga  negara  yang didirikan  untuk  memberantas  dan  mencegah  tindak  pidana  di Indonesia. KPK berdiri berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  30  tahun  2002.  Undang-Undang  tersebut mengatur  tentang  kewenangan  dan  tugas  komisi  Pemerantasan Korupsi.  Pada  tahun  2019  pemerintahan  Indonesia  merevisi Undang-Undang  tersebut.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  dampak  dari  revisi  Undang-Undang  KPK dalam  pelaksanaan  pemberantasan  korupsi.  Pada  penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  deskriptif,  metode  penelitian kualitatif,  dan  teknik  pengumpulan  data.  Sehingga  penelitian dapat didukung dengan data dan dapat mendeskripsikan kondisi KPK  setelah  revisi  Undang-Undang.  Revisi  undang  undang KPK telah berpengaruh kepada kewenangan KPK. Kewenangan tersebut  antara  lain  kewenangan  penyadapan,penuntutan, menghentikan  pengusutan,  dan  tentang  pembentukan  lembaga pengawas  KPK.Dengan  disahkan  undang  undang  KPK  tahun 2019  telah  berpengaruh  besar  terhadap  kinerja  KPK,hal  ini terbukti  dengan  menurunya  angka  tindakan  pemberantasan korupsi  yang  dilakukan  oleh  KPK.  Semenjak  disahkan  undang undang KPK,kinerja KPK sangat menurun hampir setengah dari sebelum disahkan undang undang  tersebut.Hal ini menandakan bahwa  dengan  disahkannya  undang  undang  KPK  sangat mempengaruhi  kinerja  KPK  dalam  kegiatan  pemberantasan korupsi di Indonesia.KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi harus diperkuat,dengan cara memberi kebebasan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Kata kunci: KPK, korupsi, revisi, undang-undang

## Abstract
Corruption  is  a  crime  that  is  very  detrimental  to  the  state,  in each  country  there  are  various  ways  to  deal  with  and  prevent corruption. One way is to establish a state institution authorized to  deal  with  corruption.  In  Indonesia  there  is  a  Corruption Eradication  Commission  responsible  for  the  eradication  of corruption.  However,  in  2019  the  government  has  passed  a revision  of  the  KPK  law,  which  has  changed  the  various authorities  owned  by  the  KPK.  These  authorities  include  the authority  to  wiretap,  prosecute,  stop  the  investigation,  and about  the  establishment  of  kpk  supervisory  agencies.  With  the ratification  of  the  KPK  law  in  2019  has  had  a  major  effect  on
the  performance  of  kpk,  this  is  proven  by  the  decrease  in  the number  of  corruption  eradication  measures  carried  out  by  the KPK. The KPK law has been rejected by the public because it is considered  aimed  at  weakening  Indonesia's  anti-corruption state institutions. If the KPK as the spearhead in the eradication of  corruption  is  weakened,  then  public  trust  in  the  government will decrease and can cause public uproar.
Keywords : KPK, corruption, revision

## Pendahuluan
Korupsi  merupakan  tindak  kejahatan  yang  sangat  merugikan  negara  dan manambah  beban  rakyat,  mencegah  dan  mengatasi  korupsi  merupakan  tugas  dan kewajiban setiap warga negara bersama pemerintah (Pohan, 2018). Pemerintah Indonesia berupaya  untuk  menanggulangi  tindak  pidana  korupsi  dengan  membentuk  lembaga  anti rasuah  yaitu  komisi  pemberantasan  korupsi  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  KPK (Indrayana, 2017).
Komisi  pemberantasan  korupsi  dibentuk  pada  tahun  2002  atas  dasar  hukum undang-undang  Republik  Indonesia  nomor  30  tahun  2002  mengenai  komisi pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yang  didalamnya  memuat  bentuk  lembaga  KPK, Hak  dan  wewenang,  tugas  dan  wewenang  KPK,Tata  cara  pelaksanaan  dan  penentuan kasus  korupsi.  Oktober  2019  tercatat  menjadi  bulan  bersejarah  dalam  tindak pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia.
Pemerintah Indonesia mengesahkan  undang undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan  kedua  atas  undang  undang  nomor  30  tahun  2002  tentang  komisi pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Hal  ini  menandakan  terdapat  perubahan  bentuk lembaga,  hak  dan  wewenang,  dan  juga  tata  cara  pelaksanaan    komisi  pemberantasan tindak  pidana  korupsi.  Terdapat  beberapa  ayat  yang  diubah  dan  dihapus  dalam  revisi undang  undang  KPK.  Pengesahan  revisi  undang  undang  tentang  komisi  pemberantasan korupsi  menuai  pro  dan  kontra  di  kalangan  pengamat  politik  dan  masyarakat  Indonesia (Khikmiyah, Lailiyah, & Ramadhani, 2020).
Komisi  pemberantasan  korupsi  sebagai  pemegang  mandat  dalam  pemberantasan dan  pencegahan  korupsi  harus  mempunyai  hak  yang  seluas  luasnya  dalam  menangani tindak  pidana  korupsi.  Dengan  disahkan  undang  undang  nomor  19  tahun  2019,komisi pemberantasan korupsi diintervensi dan dibatasi pergerakannya (Heryansyah & Nugraha, 2019).
Kewenangan  KPK,  seperti  penyadapan,  penyidikan,  tanpa  harus  menempuh prosedur perizinan, serta menggunakan teknik investigasi modern seperti surveillance dan audit  forensic  diawasi  dan  tidak  bebas  dilakukan  (Sosiawan  &  Indonesia,  2019).  Hal tersebut  berdampak  besar  dalam  upaya  pencegahan  korupsi  di  Indonesia.  Kemudian Perubahan status dari lembaga negara yang bersifat  independent menjadi lembaga negara dibawah kekuasaan eksekutif membuat KPK terbebani dan harus tunduk pada pemerintah (Gultom & SH, 2017).
Lembaga  anti  korupsi  di  Indonesia  tersebut  sejatinya  merupakan  tumpuan  bangsa Indonesia,  seakan  akan  runtuh  dan  kepercayaan  publik  semakin  menurun.  Rakyat bersinergi  bersama  menagih  janji  presiden  Joko  Widodo  pada  saat  kampanye  pemilihan presiden  tahun  2019,  yaitu  akan  memperkuat  komisi  pemberantasan  korupsi.  Terjadi penolakan dan penuntutan oleh rakyat agar tidak mengesahkan revisi undang undang kpk dan menuntut Jokowi agar lebih memperkuat KPK dan menolak undang undang KPK.
Dengan dikebutnya penyusunan dan pengesahan undang undang KPK oleh dewan perwakilan  rakyat  menimbulkan  pertanyaan  besar  mengenai  tujuan  dan  maksud  lain
merevisi  undang  undang  KPK  (M  Shandika,  2020).  Revisi  undang  undang  KPK  sangat berdampak  besar,karena  telah  mengubah  beberapa  pasal  penting  dan  kewenangan  dari KPK.  Kedepanya  integritas  dan  kerja  KPK  akan  terus  dipertanyakan,  apakah  lebih menjadi  lembaga  yang  memiliki  integritas  tinggi  dalam  pemberantasan  korupsi  atau hanya sebagai lembaga negara yang dikendalikan oleh Negara (Edi, 2018).
Tujuan dari penelitian ini adalah menganilisis beberapa pasal yang diubah di dalam revisi undang undang KPK, agar dapat mengetahui hak dan kewenangan KPK semenjak disahkan  undang  undang  revisi  tersebut.kemudian  untuk  mengetahui  dampak  dari  revisi undang undang KPK, agar dapat menjadi acuan penilaian lembaga terhadap KPK saat ini. Lalu  meninjau  kinerja  komisi  pemeberantasan  korupsi  dalam  mengatasi  kasus  kasus selama satu tahun lebih setelah undang undang KPK disahkan.

## Metode Penelitian
Pada  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  metode  penelitian kualitatif  dan  teknik  pengumpulan  data.  Dengan  metode  penelitian  deskriptif,  dapat mendeskriptifkan  beberapa  kejadian  yang  berkaitan  dengan  lembaga  komisi pemberantasan korupsi  sebagai objek penelitian akibat dari revisi undang  undang KPK. Kemudian  untuk  metode  penelitian  kualitatif,bertujuan  mendapatkan  analisis  dan  data yang  berkaitan  tentang  objek  yang  diteliti  yaitu  KPK,  agar  dapat  menjadi  uraian  yang tidak  sekedar  opini,akan  tetapi  di  dukung  oleh  data  yang  factual.  Teknik  pengumpulan data,  dengan  mengumpulkan  data  dari  berbagai  sumber,  baik  dari  jurnal  terdahulu ataupun berita dari media online, sehingga dari data tersebut dapat menjadi acuan dalam penelitian dan data .

## Hasil dan Pembahasan
Pemerintah  memiliki  tujuan  dan  revisi  undang  undang  KPK.  Akan  tetapi  terdapat beberapa kejanggalan dari proses penyusunan dan pengesahan undang undang KPK yang terbaru  ini.Dikutip  dari  kompas  bahwa  Hanya  102  dari  560  anggota  DPR  yang  hadir dalam  rapat  paripurna  pengesahan  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), Selasa (17/9/2019) siang. Hal ini  merupakan  permasalahan    di  karenakan  permasalahan  ini  dibahas  secara  cepat  dan langsung disahkan sedangkan banyak anggota DPR yang tidak  hadir pada  rapat tersebut sehingga  keputusan  masih  terbilang  kurang  lengkap  karena  tidak  adanya  pro  dan  kontra karena anggota DPR yang hadir pada waktu itu hanya sedikit dan masih terbilang terburu- buru dalam mengambil keputusan.
Revisi  undang-undang  dilatar  belakangi    oleh  alasan  yang  kuat  dari  pemerintah dikutip dari beberapa  sumber dan  wawancara tokoh politik terkait  revisi undang-undang KPK  (Amrullah,  2019).  Hal  ini  banyak  sekali  menimbulkan  pro  dan  kontra  baik  dari kalangan  tokoh  politik  hingga  ke  masyarakat.  Tentu  ada  latar  belakang  dari  revisi undang-undang  ini,  yang  pertama  hasil  survei  menunjukkan  bahwa  yang  menyetujui untuk  revisi  UU  KPK  itu  lebih  banyak.  Survei  Kompas  44,9  persen,"  kata  Moeldoko  di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/9/2019).
Tujuan  dari  revisi  undang-undang  KPK  ini  adalah  dikutip  dari  suara.com  yang menyatakan  bahwa  tidak  ada  Lembaga  independent  dan  semua  harus  dinaungin  oleh pemerintah  agar  berjalan  dengan  lancar  dan  bisa  diawasi  dengan  baik.  Hal  ini  diperkuat lagi  oleh  pernyataan  moeldoko  yang  menyatakan  bahwa.  "Jadi  jangan  melihat  KPK  itu dewa.  Enggak  ada  manusia  dewa  di  sini.  Kita  perlu  pemahaman  semuanya,  ada  yang perlu kita perbaiki. Enggak ada upaya pemerintah untuk melemahkan".

## Bedah Revisi UU KPK
Terdapat    24  pasal  yang  paling  disoroti  dari  perubahan  undang  undang  KPK tersebut,  adapun  terjadi  indikasi    Pelemahan  independensi  KPK,  dimana    bagian  yang mengatur  pimpinan  adalah  penanggung  jawab  tertinggi  dihapus,Sebagai  lembaga independent  seharusnya  komisi  pemberantasan  korupsi  dapat  bergerak  bebas  tanpa pengawasan  yang  sangat  mengikat.Kemudian  pasal  tentang  Dewan  pengawas  lebih berkuasa daripada pimpinan KPK, hal ini menimbulkan polemik, dimana pimpinan KPK yang  seharusnya  mengatur  jalanya  proses  penegakan  pemberantasan  korupsi  diharuskan untuk taat terhadap dewan pengawas, dan pasal berikutnya mengenai Kewenangan dewan pengawas  masuk  pada  teknis  penanganan  perkara,Pasal  berikutnya  tentang  Standar larangan etik dan antikonflik kepentingan untuk dewan pengawas lebih rendah dibanding pimpinan  dan  pegawai  KPK,  dan  kelima  Dewan  pengawas  untuk  pertama  kali  dapat dipilih  dari  aparat  penegak  hukum  yang  sedang  menjabat  yang  sudah  berpengalaman minimal 15 tahun, Pimpinan KPK bukan lagi penyidik dan penuntut umum sehingga akan berisiko  pada  tindakan-tindakan  pro  justicia  dalam  pelaksanaan  tugas  penindakan (Damanik, 2020), Salah satu pimpinan KPK setelah UU ini disahkan terancam tidak bisa diangkat karena tidak cukup umur atau kurang dari 50 tahun.
Kemudian    Pemangkasan  kewenangan  penyelidikan,  dan  ketujuh  Pemangkasan kewenangan  penyadapan,  dan  kedelapan  Operasi  tangkap  tangan  (OTT)  menjadi  lebih sulit dilakukan karena lebih rumit pengajuan penyadapan dan aturan lain yang ada di UU KPK, dan kesembilan Terdapat pasal yang berisiko disalahartikan seolah-olah KPK tidak boleh  melakukan  OTT  seperti  saat  ini  lagi,  ada  risiko  kriminalisasi  terhadap  pegawai KPK  terkait  penyadapan  karena  aturan  yang  tidak  jelas  dalam  UU  KPK,  Ada  risiko penyidik  PNS  di  KPK  berada  dalam  koordinasi  dan  pengawasan  penyidik  Polri  karena Pasal  38  ayat  (2)  UU  KPK  dihapus,  Berkurangnya  kewenangan  penuntutan,  dalam pelaksanaan  penuntutan  KPK  harus  berkoordinasi  dengan  pihak  terkait  tetapi  tidak  jelas siapa  pihak  terkait  yang  dimaksud  (Prakoso,  2017),  Pegawai  KPK  rentan  dikontrol  dan tidak  independen  dalam  menjalankan  tugasnya  karena  status  ASN,  Terdapat ketidakpastian  status  pegawai  KPK  apakah  menjadi  Pegawai  Negeri  Sipil  atau  PPPK (pegawai kontrak).
Terdapat  risiko  dalam  waktu  dua  tahun  bagi  penyelidik  dan  penyidik  KPK  yang selama ini menjadi pegawai tetap (Simbolon, 2020), harus menjadi ASN tanpa kepastian mekanisme  peralihan  ke  ASN,  dan  ketujuhbelas  Jangka  waktu  SP3  selama  dua  tahun akan  menyulitkan  dalam  penanganan  perkara  korupsi  yang  kompleks  dan  bersifat  lintas negara, Diubahnya Pasal 46 ayat (2) UU KPK yang selama ini menjadi dasar pengaturan secara  khusus  tentang  tidak  berlakunya  ketentuan  tentang  prosedur  khusus  yang  selama ini menyulitkan penegak hukum dalam memproses pejabat negara, terdapat pertentangan sejumlah  norma,  Hilangnya  posisi  penasihat  KPK  tanpa  kejelasan  dan  aturan  peralihan, Hilangnya  kewenangan  penanganan  kasus  yang  meresahkan  publik,  KPK  hanya berkedudukan  di  ibu  kota  negara,  Tidak  ada  penguatan  dari  aspek  pencegahan,  dan Kewenangan KPK melakukan supervisi dikurangi.

## Dampak Undang undang KPK terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi
1. Dihapuskannya ketentuan penyelidikan;
2. KUHAP berlaku terhadap tindak pidana yang diatur di luar KUHP. Ketentuanini bisa meniadakan hukum acara khusus dalam penanganan kasus korupsi yang saat ini digunakan KPK
3. HakimKomisarisdapatmenangguhkanpenahanan yang dilakukan penyidik dengan jaminan uang atau orang
4. Penyitaan harus seizin dari hakim
5. Penyadapan harus mendapat izin hakim
6. Penyadapan (dalam keadaan mendesak) dapat dibatalkan oleh hakim Putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung
7. Putusan Mahkamah Agung tidak boleh lebih berat dari putusan pengadilan tinggi
8. Ketentuan pembuktian terbalik  tidak diatur.  Koalisi juga menilai, RUU KUHAP ini  terkesan  meniadakan  KPK  dan  Pengadilan  Khusus  Tipikor.  Ini  dapat  dilihat dari  tidak  adanya  penyebutan  Lembaga  lain  di  luar  kejaksaan,  kepolisian,  dan pengadilan  (negeri,  tinggi,  dan  Mahkamah  Agung).  Yakni,masalah  kewenangan penyadapan,  penuntutan,  penghentian  pengusutan  (penerbitan  SP3),  sampai rencana pembentukan lembaga untukmengawasi KPK.
Berkaitan  dengan  kewenangan  penyadapan,  dalam  undang  undang  tersebut  itu dijelaskan  bahwa  jika  KPK  hendak  melakukan  penyadapan,harus  meminta  izin  kepada pengadilan  negeri  terlebih  dahulu  (Tayib  &  Sumarni,  2020).  KPK  tidak  diperkenankan menyadap tanpa  seizin pengadilan. Tentu  ini  adalah hal yang sangat aneh.  Sebab, selain hanya  akan  mempersulit  kinerja  KPK,  kebijakan  ini  juga  rentan  terhadap  praktik kongkalikong.  Belum  lagi  jika  KPK  bertugas  menyelidiki  tindak  pidana  korupsi  di institusi  pengadilan  negeri  (Desiana,  Safnil,  &  Wardana,  2013).  Lantas  haruskah  KPK meminta  izin  pada  pengadilan  sedangkan  pengadilan  dalam  hal  itu  menjadi  objek penyadapan.
Dalam  UU  KPK,  KPK  tidak  berhak  melakukan  penuntutan.  Kewenangan penuntutan sepenuhnya berada di wilayah kejaksaan. Ini berarti telah menganulir pasal 6 ayat  C  UU  KPK,  bahwa  KPK  bertugas  melakukan  penyelidikan,  penyidikan  dan penuntutan  tindak  pidana  korupsi.  Kemudian  jika  suatu  saat  terjadi  tindakan  korupsi  di institusi  kejaksaan,  lantas  haruskah  KPK  menyerahkan  wewenang  penuntutan  ke kejaksaan.  Dan,  bagaimana  bisa  kejaksaan  menuntut  kasus  yang  ada  pada  institusinya sendiri.
Undang  undang    tersebut    juga  pemberian  kewenangan  bagi  KPK  untuk menghentikan  pengusutan  kasus  korupsi  melalui  surat  perintah  penghentian  penyidikan (SP3)  (Tawaris,  2016).  Padahal,  dalam  UU  KPK  sebelumnya,  KPK  tidak  berhak mengeluarkan  SP3.  Sebab,  jika  KPK  berhak  mengeluarkan  SP3  justru  semakin  rentan terhadap  kemungkinan  persekongkolan  dan  negosiasi.Sebab,seorang  tersangkaakan berusaha mengemukakan berbagai alasan agar bisa bebas.
Pembentukan lembaga pengawas KPK juga terkesan mengebiri KPK. Lembaga itu justru  hanya  akan  menjadikan  KPK  sebagai  macan  ompong  karena  tidak  bisa  bertindak dengan  leluasa.  Segala  langkah  KPK  untuk  memberantas  korupsi  harus  selalu  dipantau oleh  Lembaga  pengawas.  Belum  lagi  jika  lembaga  pengawas  ini  dikendalikan  orang penguasa-penguasa yang korup.

## Kinerja KPK
Dengan disahkannya undang undang KPK hasil revisi tahun 2019,hal yang paling disoroti  adalah  kinerja  KPK,Dalam  1  tahun  setengah  terjadi  penurunan  angka penyelidikan,penyidikan,penuntutan,inkracht dan eksekusi terhadap laporan tindak pidana korupsi.
Tabel 1.Tabel Statistik Penindakan KPK Tahun 2018 2019 2020 2021 Penyelidikan 164 142 111 41
Penyidikan 199 145 91 22 Penuntutan 151 153 75 34 Inkracht 104 142 92 16 Eksekusi 113 136 108 18 Jumlah 736 718 477 131
Sumber: https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/109-statistik (Statistik Penindakan yang dilakukan oleh  KPK mulai dari tahun 2018 sampai juni 2021)
Di Tahun 2020 dan pertengahan tahun 2021 terjadi penurunan sangat drastis dalam penindakan tindak pidana korupsi.Terdapat faktor yang mempengaruhi penurunan angka penindakan  yang  dilakukan  KPK  antara  lain  yaitu  keterbatasan  dalam  melakukan penindakan,KPK  lebih  diawasi  dan  tidak  bisa  seleluasa  untuk  menindak  dan  melakukan Operasi Tangkap Tangan.

## Tanggapan Publik
Sejumlah pihak menilai kinerja KPK sedikit menurun dikutip dari  kumparan.com. Pro  dan  kontra  mewarnai  pengesahan  revisi  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2002 tentang  KPK  di  DPR.  Sejumlah  pihak  menilai  perubahan  regulasi  akan  berimplikasi negatif  terhadap  kerja  KPK.  Namun  ada  pula  yang  menilai  revisi  UU  itu  untuk menguatkan kerja pemberantasan korupsi.
Hal  ini  membuktikan  bahwa  adanya  pasal-pasal  tertentu  yang  mengganggu kinerja dari KPK sehingga para anggota KPK kurang maksimal dalam menangani kasus korupsi setelah di sahkan nya revisi undang-undang KPK ini.tapi disisi lain juga banyak yang  mengatakan  bahwa  KPK  semakin  kuat  dikarenakan  dilindungi  oleh  pemerintahan. Dikutip  dari  wawancara  kumparan.com  "Dengan  revisi  penguatan  KPK  ini  kami  yakini bahwa  KPK  tetap  akan  eksis  atas  pemberantasan  korupsi  dan  berjalan  seperti  biasanya, bahkan  KPK  diperkuat  sebagai  sentral  kelembagaan  pemberantasan  korupsi  terhadap lembaga sejenis lainnya," kata Indriyanto.
Penolakan juga terjadi di berbagai daerah di  Indonesia hal ini menandakan bahwa masyarakat  tidak  menyetujui  tentang  pengesahan  undang  undang  KPK.Penolakan tersebut  juga  dibarengi  oleh  tuntutan  rakyat  terhadap  Presiden,dimana  rakyat  menuntut janji  presiden  untuk  memperkuat  komisi  pemberantasan  korupsi.Akan  tetapi  dengan disahkan  undang  undang  KPK,  masyarakat  menilai  bahwa  pemerintah  berupaya melemahkan KPK

## Kesimpulan
Penyusunan  dan  pengesahan  undang  undang  KPK  menimbulkan    kontroversi  di masyarakat    karena  perumusan  revisi  undang-undang  yang  terbilang  sangat  cepat  dalam memutuskan  undang-undang  ini.  Padahal  banyak  anggota  dpr  sendiri  tidak  hadir  dalam rapat  tersebut.  Tapi  disisi  lain  pemerintah  sudah  mengklarifikasi  ini  melalui  beberapa tokoh publik politik bahwa tidak ada Lembaga  yang  independent  semua  Lembaga harus di bawah pengawasan dari pemerintah.Akan tetapi dengan disahkan undang undang KPK ini membuat Lembaga kpk ini menjadi lemah dikarenakan tidak bisa sembarangan dalam menangkap  oknum  yang  korupsi  karena  harus  dan  wajib  memiliki  izin  saat  mengatasi sebuah  kasus  korupsi.Semenjak  disahkan  undang  undang  KPK,kinerja  KPK  sangat menurun  hampir  setengah  dari  sebelum  disahkan  undang  undang    tersebut.Hal  ini menandakan  bahwa  dengan  disahkannya  undang  undang  KPK  sangat  mempengaruhi kinerja  KPK  dalam  kegiatan  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia.KPK  sebagai  ujung
tombak  pemberantasan  korupsi  harus  diperkuat,dengan  cara  memberi  kebebasan  dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

## Bibliografi
Amrullah, Renalky. (2019). Tinjauan Yuridis Status Calon Kepala Daerah Yang Terjerat Kasus Pidana . Jember: Universitas Muhammadiyah Jember. Damanik,  Sariman.  (2020). Kedudukan  Dan  Kewenangan  Kpk  Dalam  Struktur Ketatanegaraan  Republik  Indonesia  (Studi  Komperatif  antara  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi Kedua dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 . Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Desiana, Nopita, Safnil, Safnil, & Wardana, Dian Eka Chandra. (2013). Analisis Wacana Kritis  Pemberitaan  Kasus  Hukum  Dalam  Majalah  Tempo  Edisi  Juli  2012 . Bengkulu: Universitas Bengkulu.
Edi, Gustia Bahri. (2018). Gagasan Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Perwakilan Di Daerah . Padang: Universitas Andalas. Gultom,  Binsar  M.,  &  SH,  S.  E.  (2017). Pandangan  Kritis  Seorang  Hakim  dalam Penegakan Hukum di Indonesia 3 (Vol. 3). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Heryansyah, Despan, & Nugraha, Harry Setya. (2019). Relevansi Putusan Uji Materi oleh Mahkamah  Konstitusi  terhadap  Sistem  Checks  and  Balances  dalam  Pembentukan Undang-Undang. Undang: Jurnal Hukum , 2 (2), 353–379. Indrayana, Denny. (2017). Jangan Bunuh KPK . Bandung: Adamssein Media. Khikmiyah,  Imaniyatul,  Lailiyah,  Fatihatul,  &  Ramadhani,  Rakhmad  Saiful.  (2020).
Konstruksi Media Televisi Tentang Revisi  Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi  (Analisis  Framing  Tayangan  Indonesia  Lawyers  Club  di  TV  One) . Mojokerto: Universitas Islam Majapahit.
M  Shandika,  Al  Kafi.  (2020). Politik  Kekuasaan  Dalam  Pemberitaan  Media  Online Analisis  Framing  Pemberitaan  Revisi  UU  KPK  Di  Detik.  com .  Purwokerto:  IAIN Purwokerto.
Pohan,  Sarmadan.  (2018).  Perbandingan  Lembaga  Anti  Korupsi  Di  Indonesia  Dan Beberapa  Negara  Dunia. JUSTITIA:  Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan  Humaniora , 1 (1),
271–303.
Prakoso,  Noverio  A.  D.  Y.  (2017). Pelaksanaaan  Bantuan  Hukum  Timbal  Balik  Dalam Penyelesaian  Kasus  Tindak  Pidana  Korupsi  (Studi  Di  Komisi  Pemberantasan Korupsi) . Semarang: Unika Soegijapranata Semarang.
Simbolon,  Nanci  Yosepin.  (2020).  Politik  Hukum  Penanganan  Korupsi  oleh  Komisi Pemberantasan  Korupsi  Pasca  Disahkannya  Undang-undang  No.  19  Tahun  2019. Jurnal Mercatoria , 13 (2), 157–177.
Sosiawan,  Ulang  Mangun,  &  Indonesia,  HAMR.  (2019).  Peran  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK)  dalam  pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi. Jurnal  Penelitian Hukum De Jure , 19 (4), 517–538.
Tawaris, Glandy Brayen. (2016). Komisi Pemberantasan Korupsi  Tidak Mengenal  Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Lex Privatum , 4 (4).
Tayib, Abdul, & Sumarni, Sumarni. (2020). Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Menggunakan  Alat  Penyadapan  dalam  Penanganan  Kasus  Korupsi  menurut Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Unizar Law Review , 3 (1).
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.