## BUDAYA ORGANISASI DAN KINERJA PEGAWAI

## Novita Hari Widyanti
Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293
Abstract: Organizational Culture and Performance Officer. The purpose of this study was to determine the influence of organizational culture on employee performance. The research loca - tion is the Riau Provincial Inspectorate. The study population was the entire staff of 96 people. All the population sampled or census. Collecting data using questionnaires, interviews and obser- vation. The results showed that organizational culture has positive influence on the performance of employees amounted to 0.411 with 5% significance. But the contribution of organizational culture on employee performance is only 14.2% and the remaining 85.8% is influenced by other factors.
Keywords: bureaucracy culture, innovative culture, culture suporatif, performance.
Abstrak: Budaya Organisasi dan Kinerja Pegawai. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh budaya organisasi pada kinerja pegawai. Lokasi penelitian adalah Inspektorat Provinsi Riau. Populasi penelitian adalah seluruh pegawai sebanyak 96 orang. Semua populasi dijadikan sampel atau sensus. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara dan observasi. Ha- sil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif pada kinerja pegawai sebesar 0,411 dengan signifikansi 5%. Namun konstribusi budaya organisasi pada kinerja pega - wai hanya 14,2% dan sisanya sebanyak 85,8 % dipengaruhi oleh faktor lain.
Kata kunci : budaya birokrasi, budaya inovatif, budaya suportif, kinerja.
PENDAHULUAN Memasuki era otonomi dan desen- tralisasi sebagian besar tugas, fungsi, dan kewenangan Pemerintah Pusat beralih ke- pada Pemerintahan Daerah termasuk keu- angan, kepegawaian, dan sarana prasarana. Peralihan tersebut memberi peran kepada Inspektorat Provinsi memegang posisi stra- tegis selaku penggerak terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good gover- nance) . Guna mencapai hal tersebut, maka aparat pengawasan perlu melaksanakan pe- ran dan fungsinya sesuai dengan misi yang diembannya. Inspektorat daerah mempuny- ai tugas menyelenggarakan kegiatan peng- awasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehing- ga dalam tugasnya Inspektorat sama den- gan auditor internal. Inspektorat Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berpedoman pada Peraturan Dae- rah Riau No. 8 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2010 ten-
tang uraian tugas Inspektorat Provinsi Riau, Tetapi dalam melaksanakan tugas dan fung- sinya Inspektorat Provinsi Riau menghadapi berbagai kendala.
Pertama, keterlambatan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) meski- pun antara  rencana pemeriksaan yang ter- tuang dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dengan realisasi pemer- iksaan yang  diwujudkan dengan penyusu- nan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah sesuai dengan target, tetapi dalam penyusu- nan LHP sering mengalami  keterlambatan. Kedua, masih banyaknya tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Riau yang belum tuntas penyelesaiannya. Hal ini ditunjukkan oleh sejumlah temuan pemer- iksaan reguler dari tahun 2004 s/d 2011 di berbagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau terdapat 1.912 temuan, 2.574 rekomendasi, dan yang telah ditindak lan- juti sampai tahun 2012 sebanyak 1.818 sa- ran. Masih dalam proses sebanyak 248 sa-
ran dan yang belum ditindaklanjuti sebayak 508 saran. Total temuan keuangan sebesar Rp. 12.400.845.910,-. Hasil yang dapat di- tarik dari penyelesaian tindak lanjut terse- but sebesar Rp. 7.856.121.251,- Sedangkan masih dalam proses penyelesaian (belum ditarik) sebesar Rp. 4.544.724.659,-. (Data Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Inspektorat Provinsi Riau Peri- ode 19 November 2012).
Ketiga, hasil evaluasi LAKIP (Lapo- ran Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2013 Inspektorat Provinsi Riau memperoleh nilai sebesar 54,24 termasuk kategori ‘CC’ atau (cukup). Hal ini disebabkan karena antara lain tidak menyajikan IKU (Indika- tor Kinerja Utama) di dalam dokumen PK (Penetapan Kinerja), Tidak selarasnya PK dengan Renstra, Menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan.
Keempat, Hasil Reviu Laporan Keuangan Inspektorat Provinsi Riau Tahun 2013 masih menunjukkan beberapa reko- mendasi dari tim reviu Laporan Keuangan. Beberapa rekomendasi tersebut antara lain: Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2013 tidak dihasilkan dari suatu proses Akun- tansi Daerah yang harus diselenggarakan oleh entitas pelaporan dan entitas akuntansi, yang meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawa- ban pelaksanaan APBD (Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 232) yang mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No- mor SE.900/316/BAKD Tanggal 5 April 2007 tentang Tata Usaha Keuangan Dae- rah, Bendahara pengeluaran untuk selalu menyelenggarakan rekonsiliasi bank antara saldo buku pembantu bank dengan rekening koran bank setiap bulan yang dituangkan dalam berita acara, Menyesuaikan penya- jian laporan keuangan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE. 900/316/BAKD Tanggal 5 April 2007 ten- tang Tata Usaha Keuangan Daerah maupun
dalam Pergub No. 43 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi. Kelima, tidak seimbangnya jumlah Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional P2UPD di Inspektorat Provinsi Riau. Jumlah Pejabat Fungsional Auditor hanya terisi 1 (satu) orang sementara Pejabat Fungsional P2UPD (Pengawas Penyeleng- garaan Urusan Pemerintahan Daerah) se- banyak 43 orang. Dari kedua Jabatan Fung- sional tersebut memiliki peran dan fungsi masing-masing. JF Auditor tidak memiliki batasan pemeriksaan, sementara JF P2UPD adalah JF yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas peny- elenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan ses- uai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS (Permenpan No- mor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fung- sional Pengawasan Penyelenggaraan Uru- san Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya).
Terkait dengan kendala tersebut di atas Inspektorat Provinsi Riau sebagai salah satu Aparat Pengawasan Fungsional di Dae- rah Provinsi Riau berfungsi melaksanakan tugas pemeriksaan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan dituntut meningkatkan kinerjanya dalam penyelesa- ian  Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan meminimalkan berbagai bentuk penyimpan- gan yang merugikan daerah, negara, dan masyarakat. Hal ini sangat beralasan karena temuan hasil pemeriksaan yang belum dapat diselesaikan tersebut di atas, serta berbagai hal yang melahirkan praktek  penyimpan- gan tidaklah terlepas dari kualitas sumber daya manusia dan budaya organisasi yang ada pada Inspektorat Provinsi Riau. Buda- ya organisasi ( organization culture ) menu- rut Harvey dan Brown (1992) dalam Sekar Mayangsari (2002), merupakan faktor pal- ing kritis dalam suatu organisasi. Wallach (1983) juga menyatakan bahwa kinerja se- seorang dan hasil kerja yang baik, termasuk kepuasan kerja tergantung pada kesesuaian antara karakteristik orang tersebut dengan
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 2, Januari 2015: 169-174
budaya organisasi. Bahkan Emmons, dkk (1986) dalam Trisni Suryarini (2003) men- gungkapkan bahwa mereka yang merasa tidak nyaman dalam satu lingkungan akan mengalami ketidakberdayaan dan kekha- watiran. Sebaliknya, kalau partisipan terse- but merasa nyaman dengan lingkungannya, ia akan memperlihatkan sikap positif dan memilih tinggal lebih lama dalam lingkun- gan tersebut. Lebih jauh, menurut Kotter dan Heskett (1992), Wallach (1983) O’Reilley et al (1991) dalam Yanti (2000), kesesuaian antara budaya organisasi dengan partisipan yang mendukungnya akan menimbulkan kepuasan kerja dan selanjutnya kinerja bisa menjadi maksimal, serta mendorong indivi- du untuk bertahan pada satu perusahaan dan berkarir dalam jangka panjang. Budaya or- ganisasi mempengaruhi cara individu mere- spons  dan menafsirkan segala situasi dan permasalahan yang ada di dalam  organisa- si. Menurut Wallach (1983) dan Hood and Koberg (1992) terdapat tiga budaya organ- isasi, yaitu budaya birokrasi, inovatif, dan suportif. Budaya birokrasi adalah budaya yang kondisinya memerlukan susunan, per- intah dan aturan. Pelaksanaan tugas selalu mengikuti aturan-aturan baku dan sistema- tis, mengutamakan kekuasaan dan dibawah pengawasan untuk menghindari kesalahan- kesalahan yang tidak perlu. Budaya inovatif mempunyai ciri sebagai creativogenic . Bu- daya inovatif adalah budaya yang menarik dan dinamis. Sesuai dengan orang-orang yang suka bekerja pada perusahaan yang memiliki inovasi dan kondisi yang memer- lukan tantangan, kewirausahaan, pengambi- lan resiko, kreativitas dan berorientasi pada hasil. Arieti (1971) dikutip dari Yanti (2000) memperkenalkan konsep creativogenic se- bagai lingkungan yang memberikan kebe- basan pada partisipan didalamnya untuk bebas berfikir, menyatakan pendapat, fikiran dan perasaan juga untuk berkarya. Budaya suportif adalah budaya yang hangat dan me- nyenangkan untuk bekerja. Perbedaan bu- daya akan menimbulkan perbedaan kinerja. Kinerja merupakan faktor yang mendukung keefektifan organisasi disamping adanya
sumber daya manusia yang berkualitas. Ber- dasarkan pada beberapa penjelasan di atas tentang berbagai budaya yang ada di ling- kungan kerja, secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja dari insti- tusi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi pada kinerja pegawai.
METODE Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan analisa data kuantitatif. Sampel peneliti ini adalah seluruh pega- wai yang ada di Inspektorat Provinsi Riau yang berjumlah 96 orang atau metode sen- sus. Teknik pengumpulan data yang dilak- sanakan dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan yang dilengkapi dengan 5 alter- native jawaban yang tersedia dalam bentuk angket kepada responden dengan menggu- nakan skala likert. Jawaban diurutkan dari nilai skor tertinggi sampai nilai skor ter- endah dengan 5 sampai dengan 1. Analisis data menggunakan desain deskriptif regresi berganda untuk mengukur kekuatan hubun- gan antara satu variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara varia- bel dependen dengan variabel independen. Model  persamaan yang diperoleh dari hipo- tesis yang diuji adalah:
Y i = α + b 1 x 1 + b 2 x 2 + b 3 x 3 + e Keterangan: Y i = kinerja α = Konstanta x 1 = Birokrasi x 2 = Inovatif x 3 = Suportif
e  = Kesalahan prediksi (error) b 1 =  Koefisien  regresi  variable bebas birokrasi b 2 =  Koefisien  regresi  variable bebas Inovatif b 3 =  Koefisien  regresi  variable bebas suportif

## HASIL Budaya Organisasi
Budaya organisasi adalah nilai yang dianut bersama oleh organisasi dalam melakukan pekerjaan dalam organisasi. Pelaksanaan budaya organisasi pada Inspektorat Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Tanggapan responden tentang kinerja organisasi No Indikator Skor Rata-rata Kategori 1 2 3 Budaya Birokrasi Budaya Inovasi Budaya Suportif 3.789 3.511 3.637 Setuju Setuju Setuju Sumber: Olahan data hasil penelitian tahun 2014
Dari 3 indikator variabel budaya or- ganisasi, ternyata skor rata-ratanya terma- suk kategori setuju. Artinya secara umum pelaksanaan budaya organisasi telah menca- pai pada tingkat baik walaupun belum sam- pai pada tingkat optimal.
Kinerja Kinerja pegawai adalah hasil pe- kerjaan pegawai sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pegawai yang bersangku- tan. Kinerja pegawai dapat dilihat pada ta- bel 2.
Tabel 2. Tanggapan responden tentang kinerja pegawai Item Indikator N Mean KY 1 KY 2 KY 4 KY 5 KY 6 KY 7 KY 8 KY 9 KY 11 KY 12 KY 13 Kinerja 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 3,86 4,04 3,55 3,34 3,36 4,15 3,96 3,31 4,26 4,38 4,16 3,85
Sumber: Olahan data hasil penelitian tahun 2014
Kisaran jawaban responden terhadap variabel kinerja berada relatif pada kisaran nilai rata-rata 3.850. artinya secara umum responden menyatakan setuju atau termasuk kategori baik. Agar bisa mencapai kinerja yang distandarkan maka segala aspek yang menyangkut organisasi, suportif dan inovasi dari semua pegawai harus selalu ditingkat- kan karena faktor-faktor ini mendukung un- tuk peningkatan dari kinerja  meraka. Koefi - sien determinasi menunjukkan sejauh mana kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan varia- bel dependen. Berikut adalah koefisien de - terminasi model pada tabel 3.

## Tabel 3. Nilai Koefisien Determinasi Model

## Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 411 a .169 .142 3.739 a. Predictors: (Constant), TotalBS, TotalBI,

## TotalBB
Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa  nilai Adjusted R² sebesar 0.142 yang menunjukkan bahwa 14,2% variasi peruba- han kinerja inspektorat dijelaskan oleh bu- daya birokrasi, budaya inovasi dan budaya suportif, sedangkan 85,8% dijelaskan oleh variabel lain selain budaya birokrasi, bu- daya inovasi dan budaya suportif. Berdasar- kan Tabel  2  diketahui  bahwa  nilai  signifikansi F test (ANOVA) adalah sebesar 0,001 < 0,05 yang membuktikan bahwa budaya birokrasi, bu- daya inovasi dan budaya suportif secara simul- tan mempengaruhi kinerja pegawai Inspektorat Provinsi Riau. Persamaan regresi berganda di- gunakan untuk mengetahui pengaruh dari varia- bel budaya organisasi terhadap kinerja dengan pegawai. Hasil perhitungan regresi pada tabel 4.

## Tabel 4. Hasil uji regresi
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients S t a n d a r d i z e d Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 23.665 4.691 5.044 .000 TotalBB .446 .118 .363 3.772 .000 TotalBI .200 .115 .165 1.738 .086 TotalBS .077 .090 .082 .857 .394 a. Dependent Variable: TotalKinerja
Berdasarkan tabel 4 di atas dengan analisis regresi berganda diperoleh persa- maan regresi sebagai berikut:
Y  = 23.665 + 0,446 X 1 (Budaya Birokrasi) + 0,200 X 2 (Budaya Inovasi) + 0,077 X 3 (Budaya Suportif)
Besarnya pengaruh positif budaya or- ganisasi terhadap kinerja ditunjukkan den- gan nilai koefisien regresi sebesar 0,446%. Pengaruh yang positif tersebut dimungkin- kan karena pegawai merasa sadar akan pen- tingnya aturan birokrasi dalam melakukan aktivitas pekerjaannya. Sistem birokrasi yang semakin mementingkan kesejahteraan bersama bisa meningkatkan kinerja pegawai serta perkembangan maindset masing-ma- sing pegawai.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan pada hasil pengujian hi- potesis dapat diketahui bahwa budaya ino- vasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Budaya inovasi yang berpengaruh positif terhadap kinerja kerja pegawai di- mungkinkan karena pegawai sering meng- hadapi hal-hal yang baru dalam aktivitas bekerjanya. Besarnya pengaruh budaya in- ovasi terhadap kinerja ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 20%. Tugas dan tanggungjawab yang dibebankan organisasi boleh jadi tidak berbeda, namun dalam prosedur pelaksanaannya memerlu- kan penyelesaian secara situasional/tidak monoton. Budaya inovasi memunculkan keinginan bagi pegawai untuk berbuat yang terbaik bagi organisasi dengan ide dan gaga- sannya sendiri tanpa keluar dari rambu-ram- bu yang telah ditetapkan organisasi. Berdas- arkan pada hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa budaya suportif berpenga- ruh positif terhadap kinerja pegawai. Budaya suportif yang berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai dimungkinkan karena pe- gawai memandang adanya transparansi dan dorongan untuk mengembangkan kemam- puan individu dalam organisasi. Besarnya pengaruh budaya suportif terhadap kinerja ditunjukkan  dengan  nilai  koefisien  regresi sebesar 7,7%. Hak dan kewajiban pegawai
seimbang, dan organisasi menghargai se- tiap hasil kerja pegawai. Sistem reward dan punishment berjalan seimbang yang akan memicu pegawai berbuat yang terbaik demi mendapatkan hasil kerja yang terbaik bagi organisasi. Kinerja seorang pegawai akan tercermin dalam perasaan seseorang terha- dap pekerjaannya dan segala sesuatu yang dihadapinya dalam lingkungan kerja. Konsitensi dengan penelitian Hood and Koberg (1992) yang menyatakan bahwa hubungan yang positif antara budaya organi- sasi dengan kepuasan kerja. Ada pula beber- apa peneliti yang telah melakukan pengujian kepuasan kerja akutansi praktisi. Albercht (1981) salah satu yang telah mempelajari tingkah laku (attitudes) staf profesional dari 25 kantor akuntan publik. Hasil penguji- an menunjukkan bahwa sementara patner melaporkan adanya tingkat kepuasan kerja yang signifikan, namun hal ini tidak terjadi pada staf yunior dilaporkan kurang puasnya disebabkan oleh masalah supervisi, maupun umpan balik (feedback) dalam kerja, kesem- patan partisipasi dan pengakuan terhadap kerja yang dilakukan secara baik. Kepuasan kerja merupakan salah satu indikator dari tercapainya kinerja yang baik, semakin puas seseorang bekerja maka semakin meningkat kinerja yang ia lakukan. Gusril (2007) menyimpulkan bahwa sebesar 26% variabel birokrasi organisasi berperan nyata terhadap kepuasan kerja pe- gawai dan secara parsial indikator formalisa- si dan sentralisasi berperan signifikan terha - dap kepuasan kerja sedangkan kompleksitas tidak menunjukkan peranan yang signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai Bapeda Kabupaten Way Kanan. Kinerja organisasi sebagai suatu proses kinerja birokrasi, ke- terikatan dan pengaruh budaya organisasi sangat kuat. Dengan kata lain, apapun ke- giatan yang dilakukan oleh aparat haruslah berpedoman pada rambu-rambu aturan nor- matif yang telah ditentukan oleh organisasi sebagai perwujudan dari budaya organisasi. Oleh karena itu Rondinelli (1981) pernah mengingatkan bahwa penyebab kegagalan utama dalam melaksanakan orientasi pelay-
anan (tugas desentralisasi) adalah kuatnya komitmen budaya politik yang bernuansa sempit, kurangnya tenaga-tenaga kerja yang terlatih dan terampil dalam unit-unit lo- kal, kurangnya sumber-sumber dana untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, adanya sikap keengganan untuk melaku- kan delegasi wewenang dan kurangnya in- frastruktur teknologi dan infrastruktur fisik dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik.
SIMPULAN Budaya organisasi yang terdiri faktor birokrasi mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja pegawai Inspektorat Pro- vinsi Riau. Hal ini menunjukkan bahwa bu- daya birokrasi dalam organisasi menjadikan pegawai merasa sadar betapa pentingnya untuk melaksanakan aturan birokrasi sesuai dengan standar dalam bekerja.
Faktor inovatif mempunyai penga- ruh yang positif terhadap kinerja pegawai Inspektorat Provinsi Riau. Hal ini menun- jukkan bahwa pegawai mempunyai keingi- nan untuk berbuat yang terbaik bagi or- ganisasi dengan memunculkan ide-ide dan gagasannya sendiri tanpa keluar dari rambu- rambu yang telah ditetapkan organisasi. Faktor suportif mempunyai penga- ruh yang positif terhadap kinerja pegawai Inspektorat Provinsi Riau. Salah satu indi- kator suportif adanya transparansi dan do- rongan untuk mengembangkan kemampuan individu dalam organisasi. Dari 2 indikator budaya organisasi semuan- ya mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Indikator budaya birokrasi memiliki tingkat prosentase tertinggi den-
gan jumlah sebesar 44,6% diikuti oleh bu- daya inovatif sebesar 20% dan budaya su- portif sebesar 7,7%.

## DAFTAR RUJUKAN
Hood. J.N and Koberg, C.S. 1992. “Ac- counting Firm Culture and Creativity among Accountant”. Accounting Ho- rizons. September pp. 12-19. Suryarini, Trisni. 2003. “Hubungan Budaya Kantor Akuntan dengan Kepuasan Kerja dan Kreativitas Akuntan (Pada KAP di Jawa Tengah)”. Tesis. Univer- sitas Diponegoro.
Wallach, Ellen J. 1983. ”Individuals and Organizations : The Cultural Match”. Training and Development Journal . February. pp. 29-36.
Yanti, Harti Budi. 2000. ”Kultur Kantor Akuntan dan Kreativitas Akuntan” Media  Akuntansi. Vol.6. No. 2 Hlm.
813-841. Albrecht, S.L. 1981. “Situational and Per- sonality Factor: Interactive Effect on Attitude-Action Consistency”. Youth & Society, Vol. 6, No. 3, 344-364.
Gusril, M. 2007. Peranan Birokrasi Organ- isasi Terhadap Kepuasan Kerja Pega- wai (Kasus Pada Bapeda Kabupaten Way Kanan). http://digilib.unila.ac.id/ go.php?id=laptunilapp-gdl-s2-2007- mgusril-636 . Rondinelli. DA. 1981, Government Decen- tralization in Comparative Perspec- tive: Theory and Practice in Develop- ing Countries, International Review of Administrative Science, Volume XLVII, Number 2.