Nugraeni M. Budiantara
Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja

## PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA

## Nugraeni 1)

## M. Budiantara 2)
Universitas Mercu Buana Yogyakarta email : nda_eni@yahoo.com 1)
krissnak@gmail.com 2)
Kata kunci: standar akuntansi pemerintah, kualitas laporan keuangan, akuntabilitas kinerja
Keywords : government accounting standards, financial reporting quality, performance accountability

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  bukti-bukti  empiris  tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan  dan  implikasinya  terhadap  akuntabilitas  kinerja.  Penerapan akuntansi  yang  baik  oleh instansi  pemerintah dan  pengawasan  yang  optimal terhadap  kualitas  laporan  keuangan  instansi  pemerintah  diharapkan  akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan  urusan-urusan  pemerintahan  dapat  optimal.  Penelitian dilakukan  terhadap pegawai  SKPD  pemerintah  kota Yogyakarta.  Terdapat  3 variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  standar  akuntansi pemerintah,  kualitas  laporan  keuangan  dan  akuntabilitas  kinerja.  Uji hipotesis yang digunakan adalah analisis jalur. Hasilnya variabel penerapan standar  akuntansi  pemerintah  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan, tetapi tidak berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas kinerja. Sedang  kualitas  laporan  keuangan  secara  langsung  berpengaruh  terhadap akuntabilitas  kinerja.  Terbentuk  struktur  baru  dari  analisis  jalur  yang didukung oleh bukti empirik.

## Abstract
This  study  aims  to  obtain  empirical  evidence  of  the  effect  of  government accounting standards application on the quality of financial statements and its implications  on  the  performance  accountability.  Application  of  good accounting by government agencies and the optimal control of the quality of their financial reports are expected to improve the performance accountability of  government  agencies,  so  that  the  performance  of  the  management  of government  affairs  can  be  optimized.  Previous  studies  that  support  this hypothesis  are  Nugraheni  and  Subaweh  (2008),  Sumiyati  (2008),  Christanti (2012),  Jannaeni  (2012),  and  many  others.  Sample  of  this  research  is employees  of  the  local  unit  work  of  Yogyakarta  city  government.  There  are three  variables  used  in  this  research,  they  are  government  accounting standards,  financial  reporting  quality  and  the  performance  accountability. Hypothesis  testing  which  is  deployed  is  path  analysis.  Research  results  are that the  variable  of  government  accounting  standards  application  affects  the quality  of  the  financial  statements,  but  does  not  directly  influence  the performance  accountability.  On  the  other  hand  the  quality  of  financial statements  directly  affects  the  performance  accountability.  Finally,  the  new structure which is formed from path analysis is being supported by empirical evidences.
Nugraeni M. Budiantara Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja

## Pendahuluan
Pemerintah  yang  baik  atau good governance merupakan suatu bentuk keberhasilan  dalam  menjalankan  tugas untuk  membangun  negara  sesuai  dengan tujuan  yang  telah  direncanakan.  Untuk pencapaian tujuan tersebut setiap pemerintah harus dapat mengelola sumberdaya  yang  ada  di  negara,  salah satunya yang terpenting adalah keuangan.
Mardiasmo (2004) mengatakan, instansi pemerintah wajib  melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangannya  sesuai  dengan  tugas  pokok dan  fungsinya  yang  didasarkan  pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Dalam rangka pertanggungjawaban  tersebut  diperlukan penerapan  pelaporan  keuangan  yang  tepat, jelas  dan  terukur  sesuai  dengan  prinsip transparansi  dan  akuntabilitas.  Oleh  karena itu diperlukan upaya reformasi dan pengembangan, khususnya di bidang akuntansi kepemerintahan, yang berkesinambungan sehingga terbentuk suatu  sistem  yang  tepat.  Dengan  adanya laporan  keuangan  baik  keuangan  pusat maupun  daerah  diharapkan  dapat  dikelola dengan  baik  dalam  rangka  mengelola  dana publik  secara  transparan,  efisien,  efektif dan akuntabel.
Dalam  rangka  pertanggungjawaban pelaksanaan  APBD  (Anggaran  Pendapatan
dan Belanja Daerah), kepala SKPD (Satuan Kerja  Perangkat  Daerah)  selaku  pengguna anggaran  diharuskan  menyelenggarakan akuntansi  atas  transaksi  keuangan,  aset, utang  dan  ekuitas  yang  berada  dalam tanggungjawabnya. Pencatatan atas transaksi  tersebut  sebagai  bahan  dalam menyiapkan laporan keuangan SKPD.
Sesuai dengan amanat undang- undang  no  17  tahun  2003  pemerintah menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  No.  24 tahun  2005  sebagaimana  telah  diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan  (SAP).  SAP  merupakan prinsip-prinsip  akuntansi  yang  diterapkan dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan keuangan  pemerintah.  Dengan  demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai  kekuatan  hukum  dalam  upaya meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan pemerintah di Indonesia.
SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemenya maupun di pemerintahan  daerah  dan  dinas-dinasnya. Penerapan  SAP  diyakini  akan  berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah (Deddi  dan  Hartianti,  2006).  Menurut Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP) sesuai  PP  No.  24  tahun  2005  sebagaimana telah diubah dengan PP No. 71 tahun 2010,
Nugraeni M. Budiantara
Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja
terdapat  hubungan  terkait  antara  SAP  dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.
Purwaniati dan Imam Subaweh (2008)  dalam  penelitianya  menyimpulkan bahwa  terdapat  pengaruh  penerapan  SAP terhadap  peningkatan  kualitas  laporan keuangan  studi  pada  Inspektorat  Jendral Departemen Pendidikan Nasional.
Kesimpulan  yang  sama  juga  diperoleh dalam penelitiannya Christanti (2012) pada Biro  Keuangan  Setda  Pemerintah  Propinsi Jawa Barat. Kusuma (2010) menyimpulkan bahwa  penerapan  SAP  berpengaruh  pada
kualitas  laporan  keuangan  SKPD  kota Tasikmalaya.
Penerapan  sistem  keuangan  pada prakteknya  tidak  terlepas  dari  persepsi, wawasan dan profesionalisme dari aparatur pemerintahannya  itu  sendiri.  Hal  ini berimplikasi  terhadap  laporan  keuangan yang  dibuat  oleh  setiap  satuan  kerja pemerintah. Kualitas dari laporan keuangan tersebut  belum  mendapatkan  opini  yang wajar  tanpa  pengecualian  dari  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Data hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2013  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah
Daerah  (LKPD)  disajikan  dalam  tiga kategori  yaitu  opini,  sistem  pengendalian intern  (SPI)  dan  kepatuhan  terhadap ketentuan perundang-undangan. Dewasa ini perkembangan  kualitas  laporan  keuangan serta  akuntabilitas  atas  LKPD  belum sebagaimana  yang  diharapkan.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  opini  atas  LKPD  yang diberikan  oleh  BPK  RI  masih  ada  yang mendapatkan  opini disclaimer atau  tidak memberikan pendapat. Berikut ini perkembangan  opini  LKPD  tahun  2008  – 2012 sebagaimana dalam table 1.
Hasil evaluasi atas SPI yang dilakukan oleh BPK RI menunjukan kasus- kasus  kelemahan yang  dikelompokan sebagai berikut:
1.  Kelemahan  pada  sistem  pengendalian akuntansi dan pelaporan.
2.  Kelemahan  pada  sistem  pengendalian pelaksanaan  anggaran  pendapatan  dan belanja.
3.  Kelemahan  pada  struktur  pengendalian intern.

## Tabel 1
Perkembangan Opini LKPD tahun 2008 – 2012 LKPD OPINI JUMLAH Tahun WTP % WDP % TW % TMP % 2008 13 3% 323 67% 31 6% 118 24% 485 2009 15 3% 330 65% 48 10% 111 22% 504 2010 34 7% 341 66% 26 5% 115 22% 516 2011 67 13% 349 67% 8 1% 100 19% 524 2012 113 27% 267 64% 4 1% 31 8% 415
Nugraeni M. Budiantara Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja
Kasus-kasus  kelemahan  SPI  pada umumnya  terjadi  karena  pejabat/pelaksana yang bertanggungjawab tidak/belum melakukan  pencatatan  secara  akurat  dan tidak menaati ketentuan dan prosedur  yang ada, belum adanya kebijakan dan perlakuan akuntansi  yang  jelas,  kurang  cermat  dalam melakukan  perencanaan,  belum  melakukan koordinasi dengan pihak terkait, penetapan/pelaksanaan kebijakan yang tidak  tepat,  belum  menetapkan  prosedur kegiatan,  serta  lemah  dalam  pengawasan dan pengendalian.
Secara  teoritis  penerapan  Akuntansi Sektor  Publik  dan  Pengawasan  terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah  akan  berpengaruh  terhadap akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah baik secara parsial maupun secara bersama- sama  (Santoso,  2008).  Jannaini  (2012) menyimpulkan  bahwa  kualitas  laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas  kinerja.  Akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah  merupakan  salah  satu bagian  isu  kebijakan  yang  strategis  di Indonesia  saat  ini  karena  perbaikan akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah berdampak  pada  upaya  terciptanya good governance . Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi  pemerintah  juga  berdampak  luas pada bidang ekonomi dan politik (Dwiyanto, 2002).
Di bidang ekonomi, perbaikan akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah
akan mendorong perbaikan iklim investasi, sedangkan  di  bidang  politik  perbaikan akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah akan mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.  Penyusunan  laporan  keuangan yang  berpedoman  pada  standar  akuntansi pemerintahan bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan  informasi  keuangan  secara umum  yang  lebih  berkualitas  bagi  para pengguna  laporan  keuangan  di  dalam rangka menilai akuntabilitas dan memenuhi keputusan ekonomi, sosial maupun politik.Informasi keuangan pemerintah akan  dapat  menjadi  dasar  pengambilan keputusan  di  pemerintahan  dan  juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas. Sumiyati (2008) dalam penelitianya menyimpulkan bahwa Penerapan  SAP  berpengaruh  terhadap Akuntabilitas Kinerja pada SKPD Kabupaten
Siak. Jannaini (2012) menyimpulkan  dalam  penelitiannya  bahwa penerapan  standar  akuntansi  pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:
1.  Bagaimana  penerapan  standar  akuntansi pemerintah,  kualitas  laporan  keuangan dan akuntabilitas kinerja pada pemerintahan kota Yogyakarta?
2.  Bagaimana  pengaruh  penerapan  standar akuntansi  pemerintah  terhadap  kualitas
Nugraeni M. Budiantara
Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja
laporan keuangan dan implikasinya pada akuntabilitas  kinerja  pada  pemerintahan kota Yogyakarta?
Tinjauan Pustaka

## Standar Akuntansi Pemerintahan
Salah  satu  upaya  konkrit  untuk mewujudkan  transparansi  dan  akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian  laporan  pertanggungjawaban keuangan  pemerintah  yang  memenuhi prinsip  tepat  waktu  dan  disusun  dengan mengikuti  standar  akuntansi  pemerintahan yang  telah  diterima  secara  umum.  Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip- prinsip  akuntansi  yang  diterapkan  dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah  wajib  menerapkan  SAP  (Standar Akuntansi
Pemerintahan). Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan  Pemerintah  No.  71  tahun  2010 tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah terdiri dari:
1. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah.
2. PSAP  Nomor  01  tentang  Penyajian Laporan Keuangan;
3. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran;
4. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus
Kas;
5. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;
6. PSAP Nomor 05
tentangAkuntansiPersediaan;
7. PSAP Nomor 06 tentangAkuntansiInvestasi;
8. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;
9. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
10. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban;
11. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi
Akuntansi dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan;
12. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;
13. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.
SAP akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan  keuangan  pemerintah  pusat  dan daerah berupa:
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
3. Neraca
4. Laporan ArusKas
5. Laporan Operasional
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan
Nugraeni M. Budiantara Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja
Dengan  adanya  SAP,  maka  laporan keuangan  pemerintah  pusat/daerah  akan lebih  berkualitas  (dapat  dipahami,  relevan, andal dan dapat diperbandingkan). Laporan tersebut  akan  diaudit  terlebih  dahulu  oleh BPK  untuk  diberikan  opini  dalam  rangka meningkatkan kredibilitas laporan, sebelum disampaikan  kepada  para  stakeholder antara lain pemerintah, DPR/DPRD, investor,  kreditor  dan  masyarakat  dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

## Kualitas Laporan Keuangan
Agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, maka laporan  keuangan  harus  memenuhi  empat karakteristik kualitatif yaitu:
1. Relevan
Laporan  keuangan  dikatakan  relevan apabila  informasi  yang  termuat  di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka  mengevaluasi  peristiwa  masa lalu  atau  masa  kini,  dan  memprediksi masa  depan,  serta  menegaskan  atau mengoreksi  hasil  evaluasi  mereka  di masa lalu.
2. Andal Informasi  dalam  laporan  keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan  dan  kesalahan  material, menyajikan  setiap  fakta  secara  jujur, serta dapat diverivikasi.
3. Dapat dibandingkan
Informasi  yang  termuat  dalam  laporan keuangan  akan  lebih  berguna  jika dapat  dibandingkan  dengan  laporan keuangan  periode  sebelumnya  atau laporan  keuangan  entitas  pelaporan lain  pada  umumnya.  Perbandingan dapat  dilakukan  secara  internal  dan eksternal.
4. Dapat dipahami
Informasi yang disajikan dalam laporan  keuangan  dapat  dipahami  oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk  serta  istilah  yang  disesuaikan dengan batas pemahaman pengguna.
Akuntabilitas Kinerja

## Instansi

## Pemerintah
Definisi akuntabilitas kinerja menurut LAN  dan  BPKP  (2000)  adalah  kewajiban untuk  memberikan  pertanggungjawaban atau  menjawab  dan  menerangkan  kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan  suatu  organisasi  kepada pihak yang memiliki hak atau berkewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.  Maka  semua  instansi pemerintah, bagian atau  lembaga negara di pusat  maupun  di  daerah  sesuai  dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing,  karena  akuntabilitas  yang diminta  meliputi  keberhasilan  dan  juga kegagalan  pelaksanaan  misi  instansi  yang bersangkutan.
Nugraeni M. Budiantara
Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja
Ledvina  (1991)  menyatakan  bahwa akuntabilitas  kinerja  merupakan  suatu evolusi  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan oleh  seorang  petugas  baik  masih  berada pada  jalur  otoritasnya  maupun  sudah berada  jauh  di  luar  tanggungjawab  dan kewenangannya.
Dalam  pelaksanaan  akuntabilitas  di lingkungan  instansi  pemerintah,  perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut (Mardiasmo, 2003):
1.  Harus  ada  komitmen  pimpinan  dan
seluruh  staf  instansi  pemerintah,  perlu melakukan pengelolaan pelaksanaan
misi agar akuntabel.
2.  Harus  merupakan  suatu  sistem  yang dapat  menjamin  penggunaan  sumber- sumber  daya  secara  konsisten  dengan peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
3.  Harus dapat menunjukan tingkat
pencapaian  tujuan  dan  sasaran  yang telah ditetapkan.
4.  Harus  berorientasi  pada  pencapaian  visi dan  misi  serta  hasil  dan  manfaat  yang diperoleh.
5.  Harus  jujur,  objektif,  transparan  dan aktif  sebagai  katalisator  perubahan
manajemen  instansi  pemerintah  dalam bentuk pemutakhiran metode dan tekhnik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.
Sasaran  dari  akuntabilitas  kinerja instansi pemerintah adalah:
1.  Menjadikan  instansi  pemerintah  yang akuntabel,  sehingga  dapat  beroperasi secara  efisien,  efektif  dan  responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2.  Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3.  Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
nasional.
4.  Terpeliharanya  kepercayaan  masyarakat kepada pemerintah.
Alat untuk melaksanakan akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah adalah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).
Pengembangan Hipotesis Standar  Akuntansi  Pemerintah  dan Kualitas Laporan Keuangan
Menurut Standar Akuntansi Pemerintah  (SAP)  sesuai  PP  No.  24  tahun 2005  sebagaimana  telah  diubah  dengan  PP No.  71  tahun  2010,  terdapat  hubungan terkait  antara  SAP  dan  Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah yaitu:
Standar Akuntansi Pemerintahan adalah  prinsip-prinsip  akuntansi  yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan  laporan  keuangan  pemerintah. Dengan  demikian  SAP  (Standar  Akuntansi Pemerintahan) merupakan persyaratan yang
Nugraeni M. Budiantara Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja
mempunyai  kekuatan  hukum  dalam  upaya meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan pemerintah di Indonesia.
Menurut    Nordiawan  (2006),  bahwa adanya  pengaruh  antara  standar  akuntansi pemerintahan pada kualitas laporan keuangan  pemerintah  daerah,  yaitu  SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen- departemenya  maupun  di  pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah.
Berdasarkan  kutipan  tersebut,  maka penerapan  SAP  diyakini  akan  berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan dipemerintahan pusat dan daerah. Dengan  demikian  informasi  keuangan pemerintahan  akan  dapat  menjadi  dasar pengambilan  keputusan  di  pemerintahan dan  juga  terwujudnya  transparansi  serta akuntabilitas.
Nugraheni  dan  Subaweh  (2008) dalam  penelitianya  menyimpulkan  bahwa terdapat pengaruh penerapan SAP terhadap peningkatan  kualitas  laporan  keuangan studi  pada  Inspektorat  Jendral  Departemen Pendidikan  Nasional.  Kesimpulan  yang sama  juga  diperoleh  dalam  penelitian Christanti  (2012)  pada  Biro  Keuangan Setda  Pemerintah  Propinsi  Jawa  Barat. Kusuma (2010) dalam penelitiannya
menyimpulkan  bahwa  penerapan  SAP berpengaruh pada kualitas laporan keuangan SKPD kota Tasikmalaya, demikian  juga  penelitian  Jannaini  (2012). Maka hipotesis yang diajukan adalah:
H1: Penerapan Standar
Akuntansi
Pemerintah berpengaruh terhadap
Kualitas Laporan Keuangan.
Kualitas Laporan Keuangan dan

## Akuntabilitas Kinerja
Menurut  Santoso  (2008)  bahwa secara  teoritis  penerapan  Akuntansi  Sektor Publik  dan  Pengawasan  terhadap  kualitas laporan keuangan instansi  pemerintah akan berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah  baik  secara  parsial maupun secara bersama-sama.
Berdasarkan  kutipan  diatas  dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan  sangat  berpengaruh  terhadap akuntabilitas.  Dengan  adanya  laporan keuangan  yang  baik  atau  berkualitas  maka akan  berindikasi  pada  akuntabilitas  atau pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dibuat. Penerapan akuntansi yang baik oleh  instansi  pemerintah  dan  pengawsan yang  optimal  terhadap  kualitas  laporan keuangan  instansi  pemerintah  diharapkan akan  dapat  memperbaiki  akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan  dapat  optimal.  Jannaini (2012)  menyimpulkan  bahwa  kualitas
Nugraeni M. Budiantara
Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja
laporan  keuangan  berpengaruh  terhadap akuntabilitas  kinerja.  Maka  perumusan hipotesisnya adalah:
H2:  Kualitas Laporan
Keuangan
berpengaruh  terhadap  Akuntabilitas Kinerja.
Standar  Akuntansi  Pemerintah  dan Akuntabilitas Kinerja
Menurut  Aldiani  Sulani  Aritonang dan Firman Syarif bahwa Standar Akuntansi  Pemerintah  dapat  disimpulkan sebagai  alat  untuk  memfasilitasi  pelaporan yang semakin transparan dan akuntabel.
Berdasarkan  kutipan  diatas  bahwa informasi  keuangan  pemerintah  akan  dapat menjadi  dasar  pengambilan  keputusan  di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi  serta  akuntabilitas.  Sumiyati (2008)  dalam  penelitianya  menyimpulkan bahwa Penerapan SAP berpengaruh terhadap  Akuntabilitias    Kinerja  pada SKPD  Kabupaten  Siak.  Jannaini  (2012) menyimpulkan  dalam  penelitiannya  bahwa penerapan  standar  akuntansi  pemerintah berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  kinerja. Maka hipotesis yang diajukan adalah:
H3: Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh  terhadap  Akuntabilitas Kinerja

## Metode Penelitian
Pengumpulan  data  dan  pengambilan sampel
Sampel  penelitian  ini  terdiri  dari pegawai bagian akuntansi di  kantor Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  Kota Yogyakarta.  Data  dikumpulkan  dengan menggunakan kuesioner. Dari 75 kuesioner yang  dikirim,  hanya  65  kuesioner  yang memenuhi syarat untuk diproses

## Definisi Operasional variabel
SAP  adalah  prinsip-prinsip  akuntansi yang  diterapkan  dalam  menyusun  dan menyajikan  laporan  keuangan  pemerintah dengan  indikator:  (1)  Kerangka  konseptual SAP,  (2)  Konsep  penyajian  laporan keuangan,  (3)  Konsep  laporan  realisasi anggaran, (4) Konsep akuntansi persediaan, (5)  Konsep  akuntansi  aset  tetap  dan konstruksi  dalam  pengerjaan,  (6)  Konsep akuntansi  kewajiban,  (8)  Konsep  koreksi kesalahan atas laporan keuangan.
Kualitas  atau  mutu  adalah  tingkat baik  buruknya  atau  taraf  atau  derajat sesuatu dari laporan keuangan sektor publik yaitu  relevan,  andal,  dapat  dibandingkan dan dapat dipahami.
Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan
kewajiban  suatu  instansi  pemerintah  untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi
Nugraeni M. Budiantara Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja
dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang telah ditetapkan melalui
alat
pertanggungjawaban secara periodik.Indikatornya adalah: (1)
Komitmen, (2) Sistem yang dapat menjamin penggunaan sumberdaya- sumberdaya  secara  konsisten,  (3)  Tingkat pencapaian  tujuan  dan  sasaran  yang  telah ditetapkan, (4) Berorientasi pada pencapaian  visi  dan  misi  serta  hasil  dan manfaat yang diperoleh, (5) Jujur  obyektif, transparan  dan  inovatif  sebagai  katalisator perubahan.

## Alat Analisis

## Koefisien Jalur
Persamaan  jalur  sub  struktur  pertama adalah:
Y=P YX X +ɛ1
Persamaan jalur sub struktur kedua:
Z=P ZX X + P ZY Y + ɛ2
Keterangan:
X = standar akuntansi pemerintah
Y = kualitas laporan keuangan
Z = akuntabilitas kinerja
PXY  = Koefisien jalur Standar Akuntansi
Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan
PXZ  = Koefisien jalur Standar Akuntansi Pemerintah  terhadap  Akuntabilitas Kinerja
PYZ  =  Koefisien  jalur  Kualitas  Laporan
Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja ɛ = Pengaruh faktor lain
Hasil
Dan
PembahasanBerdasarkan prosentase total tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa penerapan standar  akuntansi  pemerintah  pada  SKPD di  pemerintah  kota  baik.  Hal  ini  berbeda dengan  penelitian  sebelumnya  bahwa penerapan  standar  akuntansi  pemerintah cukup baik (Nugraheni dan Subaweh:2008). Kualitas laporan keuangan pada SKPD di pemerintah kota sangat baik. Dan  akuntabilitas  kinerja  pada  SKPD  di pemerintah kota adalah baik.

## Pengujian Sub Struktur Pertama
Gambar 1 Pengujian Sub Struktur Pertama
Berikut  hasil  output  pengaruh  standar akuntansi  pemerintah  terhadap  kualitas laporan  keuangan  adalah  sebagaimana dalam table 2:
SAP (X) Kualitas Laporan Keuangan (Y) P XY ɛ 1
Nugraeni M. Budiantara
Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja
Sumber: Data diolah P XY = 0,749
ɛ 1 = √ 1 – R 2 = √ 1 – 0,561 2 = 0,828
Persamaannya adalah :
Y = P XY + ɛ 1
Y = 0,749 + 0,828 ɛ 1
Dari  tabel  3  diatas  terlihat  bahwa nilai t  8,976 sedang t tabel dengan df = 63 dan  tingkat  kepercayaan  95%  adalah ±1,998  atau  t  hitung  >  t  tabel,  sehingga hipotesis  1  yang  menyatakan  bahwa penerapan  standar  akuntansi  pemerintah berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan diterima.

## Pengujian Sub Struktur Kedua
Pada  pengujian  sub  struktur  kedua digambarkan sebagai sebagai berikut:
Gambar 2

## Pengujian Sub Struktur Kedua
Persamaannya adalah :
Z = P XZ X + P YZ Y + ɛ 2
Adapun  output  pengaruh  standar akuntansi  pemerintah  dan  kualitas  laporan keuangan  terhadap  akuntabilitas  kinerja yang tersaji dalam tabel 4. Sedangkan nilai signifikansi  variabel  standar  akuntansi pemerintah  (X)  0,055  >  0,05,  atau  standar akuntansi  pemerintah  tidak  berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja secara parsial atau  hipotesis  2  ditolak,  maka  variabel  X dikeluarkan dari sub struktur kedua.

## Tabel 2

## Hasil Output Pengaruh Standar Akuntansi
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Correlations Collinearity Statistics B Std. Error Beta Zero- order  Partial  Part  Tolerance  VIF 1 (Constant)  7,504 4,671 1,607 ,113 X ,620 ,069 ,749 8,976 ,000 ,749 ,749  ,749 1,000  1,000 Tabel 3 Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 ,749 a ,561 ,554 4,052 2,241
a. Predictors: (Constant), X
b. Dependent Variable: Y SAP (X) Kualitas Laporan Keuangan (Y) Akuntabilitas Kinerja (Z) ɛ 2 P XZ
Nugraeni M. Budiantara Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja
Tabel  5  adalah  hasil  hasil  output
setelah variabel standar akuntansi pemerintah dikeluarkan dari persamaan sub struktur  kedua.  Adapun  Persamaan  sub struktur yang baru  adalah:
Z = P YZ Y + ɛ 2
P YZ = 0,800
ɛ 2 = √ 1 – R 2 = √ 1 – 0,640 2 = 0,768
Persamaannya adalah : Y = P YZ + ɛ 2
Y = 0,800 + 0,768 ɛ 2
Berdasarkan  tabel  5  diatas  terlihat bahwa  nilai  signifikansi  kualitas  laporan keuangan  (Y)  0,00  <  0,05  sehingga hipotesis  2  yang  menyatakan  bahwa kualitas  laporan  keuangan  berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja diterima.

## Struktur yang baru
Struktur  Baru  Disajikan  Dalam Gambar Sebagai Berikut:
Gambar 3 Diagram jalur masing-masing variabel

## Pembahasan
Standar Akuntansi Pemerintahan
adalah  prinsip-prinsip  akuntansi  yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan  laporan  keua  ngan  pemerintah. Dengan  demikian  SAP  (Standar  Akuntansi Pemerintahan) merupakan persyaratan yang mempunyai  kekuatan  hukum  dalam  upaya meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan pemerintah di Indonesia.
Kontribusi standar akuntansi
pemerintah  (X)  yang  secara  langsung
Tabel 5 Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 6,081 2,419 2,513 0,015 Y 0,517 0,049 0,800 10,588 0,000 Sumber: Data diolah

## Tabel 4

## Output Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kualitas Laporan
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 3,428 2,727 1,257 0,213 X 0,117 0,060 0,218 1,957 0,055 Y 0,411 0,072 0,637 5,703 0,000
SAP (X)
Akuntabilitas Kinerja (Z) Kualitas Laporan Keuangan (Y) P XY 0,749P YZ ɛ 2 0,800
0,768 ɛ 1 0,828
Nugraeni M. Budiantara
Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja
mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan (Y)  =  0,749 2 =  56,1%,  sedang  sebesar 43,9% dipengaruhi oleh variabel lain. Yaitu diantaranya ketersediaan sarana dan prasarana serta transparansi.Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan dipemerintahan pusat dan daerah.
Penerapan  akuntansi  yang  baik  oleh instansi  pemerintah  akan  menghasilkan laporankeuangan  instansi  pemerintah  yang baik.
Kualitas  laporan  keuangan  sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas.
Kontribusi  kualitas  laporan  keuangan  (Y) yang secara langsung mempengaruhi akuntabilitas  kinerja  (Z)  =  0,800 2 =  64  %, sedang 36% dipengaruhi oleh variabel lain. Dengan  adanya  laporan  keuangan  yang baik atau berkualitas akan berindikasi pada akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas laporan  keuangan  yang  telah  dibuat. Penerapan  akuntansi  yang  baik  oleh instansi  pemerintah  dan  pengawasan  yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi  pemerintah  diharapkan  akan  dapat memperbaiki  akuntabilitas  kinerja  instansi
pemerintah sehingga kinerja
penyelenggaraan urusan-urusan
pemerintahan dapat optimal. Dengan demikian informasi keuangan pemerintahan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan  di  pemerintahan  dan  juga
terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.
Kesimpulan dan Keterbatasan

## Kesimpulan
1. Penerapan standar akuntansi pemerintah    dan  akuntabilitas  kinerja pada  SKPD  di  pemerintah  kota Yogyakarta  baik.  Sedang  Kualitas laporan  keuangan  pada  SKPD  di pemerintah  kota  Yogyakarta  sangat baik.
2. Standar  akuntansi  pemerintah  tidak berpengaruh  terhadap  akuntabilitas kinerja secara langsung, sedang kualitas  laporan  keuangan  secara langsung berpengaruh terhadap akuntabilitas  kinerja.Standar  akuntansi pemerintah
secara
langsung berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan.Standar akuntansi pemerintah dapat mempengaruhi akuntabilitas  kinerja  melalui  kualitas laporan keuangan.
3. Terbentuk  struktur  baru  dari  hasil penelitian  yang  didukung  oleh  bukti empirik.
Keterbatasan dan saran penelitian selanjutnya
1. Sampel  yang  digunakan  adalah  hanya dalam satu pemerintah daerah.
Penelitian berikutnya dapat menggunakan  beberapa  pemerintah daerah  dalam  satu  propinsi,  atau
Nugraeni M. Budiantara Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja menggunakan pemerintah daerah untuk
beberapa propinsi.
2. Data diambil dengan kuisioner.
Penelitian berikutnya data masih menggunakan  kuisioner  tetapi  dengan cara wawancara, sehingga lebih menggambarkan keadaan sebenarnya.

## DAFTAR  PUSTAKA
Aritonang,  A.  S.,  dan  Syarif,  F.,  2009, “Faktor-Faktor
Pendukung Keberhasilan  Penerapan  Peraturan Pemerintah  No.  24  Tahun  2005 Pada Pemerintahan Kabupaten Labuhan  Batu”,  Jurnal  Akuntansi
12.
Bastian,    I.,  2001, Akuntansi  Sektor  Publik di  Indonesia ,  Pusat  Pengembangan Akuntansi, BPFE, Yogyakarta.
Cristanti,  Dianne  Natalia  2010, Pengaruh akuntansi  berbasis  akrual  dan sistem
pengendalian intern terhadap kualitas
laporan keuangan, survey pada biro keuangan setda pemerintahan propinsi  Jawa  Barat ,  skripsi  FE Universitas Komputer Indonesia.
David,  Osborne  dan  Gabler,  Ted,  1995,
Reinventing Goverment , Terjemahan: Abdul Rosyid, Penerbit  PT  Pustaka  Binaman Pressindo. Deddi, Nordiana dan Hartianti Ayuningtyas, 2010, Akuntansi
Sektor Publik , Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta.
Dwiyanto,  Agus,  2006, Mewujudkan  Good Governance melalui Pelayanan Publik ,  Penerbit  Gadjah  Mada University Press, Yogyakarta.
Ghozali, I, 2002, Aplikasi Analisis Multivariate  dengan  SPSS ,  Badan Penerbit  Universitas  Diponegoro, Semarang.
Halim,  Abdul,  2007, Akuntansi  Sektor
Publik: Akuntansi
Keuangan
Daerah ,  Edisi  3,  Salemba  empat,
Jakarta.

## Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Pekalongan
http://pekalongankab.go.id,
Penerapan akuntansi berbasis akrual harus  dilakukan  secara  hati-hati dengan persiapan yang matang.
Jannaini, Yuli,  2012. “Pengaruh Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Survei pada Dinas Kota
Bandung)”, Skripsi,  Universitas Komputer Indonesia.
Kusuma,  Arif  Ardi,  2010, Pengaruh standar  akuntansi  pemerintahan terhadap kualitas laporan
keuangan,  studi  pada  SKPD/OPD Pemerintahan  Kota  Tasikmalaya , Skripsi jurusan akuntansi FE
Universitas Siliwangi.
LAN  dan  BPKP,  2000, Modul  Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Lembaga Akuntansi Negara.
LAN, 1999, Pedoman Penyusunan Pelaporan  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah , Jakarta.
Ledvina,  V.C,  1991,  “Accountability, Corruption  and  Democracy:  A Clarification  of  Concept”, Asian Review  of  Public  Administration Vol III.
Nugraeni M. Budiantara
Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja
Mardiasmo,  2001, Perencanaan  Keuangan Publik  sebagai  Suatu  Tuntutan dalam  Pelaksanaan  Pemerintahan
Daerah yang bersih dan berwibawa ,  makalah  seminar  IAI-
KASP, Maret, Jakarta.
Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik , Andi, Yogyakarta.
Nugraheni,  Purwaniati dan Subaweh, Imam,  2008,  “Pengaruh  penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap
kualitas laporan keuangan”, Jurnal  Ekonomi  Bisnis , No. 1, Vol 13.
Peraturan  Pemerintah  No  24  tahun  2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah basis kas menuju akrual.
Peraturan  Pemerintah  No.  8  tahun  2006 tentang  Pelaporan  Keuangan  dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan    Pemerintah  No.  71  tahun  2010
tentang Standar Akuntansi
Pemerintah basis akrual.
Permendagri  No.  4  tahun  2008  tentang Pedoman  pelaksanaan reviu atas laporan keuangan daerah.
Priyatno,  Duwi,  2009, Belajar  Olah  data dengan SPSS 19 , Andi, Yogyakarta
Santoso,  Urip,  2008,  Pengaruh  penerapan akuntansi  sektor  publik  terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah  dalam  mencegah fraud , Jurnal  Administrasi  Bisnis FISIP Unpar, Vol 4, No. 1: hal 14-33.
Sari,  Diana,  2012,  Pengaruh  pengendalian internal terhadap
transparansi laporan keuangan pemerintah daerah, Proceedings , SNAB,
Bandung.
Solikin,  Akhmad,  2006,  “Penggabungan
Laporan  Keuangan  dan  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah:
Perkembangan  dan  Permasalahan”,
Jurnal  Akuntansi  Pemerintah ,  Vol 2, No 2.
Sumiyati, 2012, Pengaruh penerapan sistem
akuntansi pemerintahan daerah (SAPD),  akuntabilitas  keuangan, ketaatan pada peraturan
perundangan  terhadap  akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah  daerah (AKIP),  SKPD  Kabupaten  Siak, universitas Riau .
UU  No.  17  tahun  2003  tentang  Keuangan

## Negara
UU No. 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara UU No. 15 tahun 2004 tentang Peemriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah UU No. 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah