## Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang- Undang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan

## Rahmatsyah
Universitas Nusa Putra Sukabumi E-mail: rahmadsyah68@gmail.com
Article History: Received: 01 Juli 2024 Revised: 25 Juli 2024
Accepted: 31 Juli 2024
Abstract: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya keterlibatan publik dalam pembentukan UU Cipta Kerja yang kuat dalam kemajuan hukum di Indonesia.
Setelah pemberlakuan UU Cipta Kerja, terdapat kritik yang signifikan dari berbagai sektor di Indonesia. Penentangan ini berasal dari keyakinan bahwa banyak pasal-pasal dalam UU tersebut yang merugikan beberapa
individu dan diimplementasikan secara tergesa-gesa, sehingga menimbulkan persepsi yang buruk di masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran keterlibatan masyarakat dalam membentuk UU Cipta Kerja dan dampaknya terhadap efektivitas legislasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris. Menurut penelitian ini, pelibatan masyarakat merupakan kebutuhan penting dan perwujudan dari tercapainya pemerintahan yang demokratis. Pengembangan undang-undang Cipta Kerja harus melalui proses yang lebih teliti dan hati-hati, termasuk pelibatan masyarakat, untuk mengurangi kesenjangan. Pemerintah juga harus berkolaborasi dalam merangkul sudut pandang yang diutarakan oleh masyarakat.
Keywords: Cipta Kerja; Partisipasi Masyarakat
PENDAHULUAN Dalam kapasitasnya sebagai negara hukum, Indonesia dituntut untuk memastikan terciptanya kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakatnya melalui penggunaan undang- undang yang dibuat oleh pemerintah, DPR, dan DPD. Berbagai masalah, termasuk masalah ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan, dan politik, harus diatasi oleh undang-undang tersebut. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Ranggawijaya (1998): 33, sistem legislasi Indonesia terdiri dari kumpulan hukum tertulis yang saling berkaitan, saling mempengaruhi, dan terintegrasi satu sama lain. Karena konsep Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber inspirasi bagi komponen-komponen tersebut, maka tidak mungkin untuk memisahkannya satu sama lain.
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tahun 1945 memberikan penjelasan tentang fakta bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjamin kesejahteraan warga negaranya dan berkomitmen untuk menegakkan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 2818
negara dituntut untuk menjaga dan memperhatikan masyarakat yang tinggal di dalam wilayahnya. Di Republik Indonesia, pembentukan undang-undang merupakan hal yang sangat penting dan harus menjadi prioritas utama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh negara. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka dalam tulisan ini akan dibahas mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Penjelasan ini dilakukan dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain hal tersebut di atas, asas-asas tersebut antara lain: a) Kejelasan tujuan; b) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d) Dapat dilaksanakan; e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan; f) Kejelasan rumusan; dan g) Keterbukaan.
Sejalan dengan asas keterbukaan yang merupakan salah satu konsep yang telah dibahas sebelumnya, maka setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk perlu memperhatikan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di masyarakat dalam keseluruhan prosesnya. Untuk menjamin agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai dengan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat, yang tidak hanya memiliki daya laku tetapi juga memiliki daya guna, maka pelibatan dan keikutsertaan masyarakat dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan, khususnya melalui pembentukan Lembaga Kemasyarakatan (LKM), dilakukan dalam rangka menjamin agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai dengan masyarakat.
Keikutsertaan masyarakat dalam pembahasan usulan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk tata kelola pemerintahan yang baik yang sesuai dengan prinsip- prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Konsep-konsep tersebut antara lain sebagai berikut: keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi (Santosa, 2001:87). Rahardjo (1998:127) menyatakan bahwa tujuan mempertahankan netralitas adalah untuk menjamin adanya transparansi dan interaksi publik dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan pernyataan sebelumnya. Netralitas adalah sebuah gagasan yang merepresentasikan suasana konflik yang terjadi di antara berbagai kekuatan dan kepentingan yang ada di masyarakat. Netralitas merupakan konsep yang merefleksikan suasana tersebut. Dalam konteks masyarakat, netralitas merupakan representasi dari kesetaraan, keadilan, dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Kebutuhan dan keinginan masyarakat tercermin dalam pilihan yang diambil dan hasil yang dicapai melalui keterlibatan. Fakta bahwa mereka merupakan sumber pengetahuan dan wujud kesetiaan terhadap sistem demokrasi adalah manfaat lain yang mereka berikan.
Selama tahap penyusunan undang-undang yang akan menciptakan lapangan kerja, partisipasi Organisasi Sosial Kemasyarakatan (LSM) tidak diikutsertakan dalam tahap diskusi. Faktanya, yang ikut serta dalam pembahasan RUU Cipta Kerja hanyalah anggota pemerintah sendiri, termasuk Presiden dan DPR. Setelah pembahasan dokumen oleh pemerintah, yang kemudian diikuti dengan penyerahannya kepada DPR, pemerintah meminta bantuan kelompok- kelompok non-pemerintah untuk menyerahkan draf RUU Cipta Kerja. Menurut Asfinawati, Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Indonesia, hal ini hanya semacam legitimasi dan digunakan untuk menjelaskan bahwa pemerintah telah merangkul masyarakat sipil (Aprillia Jultje Saiya dkk, 2021). Asfinawati adalah orang yang mengirimkan informasi ini kepada kami.
Menurut Aprillia Jultje Saiya dan rekan-rekannya (2021), tahapan proses pembentukan UU Cipta Kerja dianggap tidak sesuai dengan standar yang mengatur pembentukan peraturan
perundang-undangan yang baik. Ini adalah kesimpulan yang telah dicapai. Individu-individu yang bertanggung jawab atas penulisan undang-undang tidak mematuhi prinsip-prinsip pembuatan undang-undang secara konsisten. Proses perdebatan RUU Cipta Kerja, misalnya, terkesan tergesa-gesa, dan hal ini dianggap telah melanggar ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lebih jauh lagi, hal ini diklaim telah menyebabkan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuannya. Selain itu, kebutuhan untuk menjaga keterbukaan juga ditekankan di salah satu bagiannya.
Perumusan dan pengesahan RUU Cipta Kerja mendapat kritik dari berbagai kalangan, dan diketahui secara luas bahwa proses penyusunan dan pengesahan RUU tersebut sarat dengan polemik. Bahwa substansi UU Cipta Kerja telah menimbulkan kekacauan, bahwa perumusan dan pembahasan RUU Cipta Kerja dinilai tidak transparan, dan pengesahannya dinilai terlalu terburu- buru, merupakan pendapat yang dipegang oleh beberapa kalangan yang menentang RUU Cipta Kerja. Terlepas dari fakta bahwa pemerintah dan DPR RI masih berada di tengah-tengah pro dan kontra, serta berbagai aksi penolakan yang masih bergulir di masyarakat, RUU Cipta Kerja tetap disahkan dalam rapat paripurna DPR pada hari Senin, 5 Oktober 2020. Dalam rapat ini, RUU ini akan dicatatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020, dan diundangkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang ini selanjutnya akan disebut sebagai Undang-Undang Cipta Kerja. Proses legislasi UU Cipta Kerja telah menjadi subyek dari sejumlah besar kontroversi, dan secara luas dianggap sebagai praktik legislasi yang buruk. Ini adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri. Sebagai akibat dari fakta bahwa UU Cipta Kerja tidak dilaksanakan dengan cara yang transparan dan partisipatif di seluruh proses legislasi, ada beberapa individu yang berpendapat bahwa proses legislasi tersebut salah. Selain itu, proses legislasi UU Cipta Kerja dianggap terlalu tergesa-gesa, yang dikatakan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku saat ini.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian empiris di bidang hukum. Lebih tepatnya, prosedur ini menggunakan pendekatan kasus dan strategi legislatif. Ada tiga jenis bahan hukum yang memasok informasi yang digunakan dalam bidang hukum: sumber hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yang berfokus pada penyediaan informasi deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Tahap-Tahap Penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja Menurut informasi yang dimuat di situs web Maritim, proses pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja mengikuti pedoman yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang berkaitan dengan perumusan undang-undang. Seluruh proses perumusan Omnibus Law ini benar-benar mengikuti norma-norma hukum, tanpa ada contoh yang melewati atau melanggar mekanisme apapun. Proses perumusan UU Cipta Kerja terdiri dari beberapa tahapan berikut:
1. Penyusunan Awal a. Substansi apa yang dibahas dalam Rapat Kabinet? Sidang Kabinet terbatas, rapat koordinasi, dan rapat panja antar K/L.
b. Melibatkan akademisi, pengamat, pakar, serikat pekerja, pelaku usaha mikro dan kecil,

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 2820
lembaga swadaya masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya.
c. Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan sinkronisasi isi dan susunan hukum naskah akademik dengan RUU Cipta Kerja. Sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 121 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 138 Tahun 2020, Pemerintah melibatkan serikat pekerja, praktisi, dan pelaku usaha..
2. RUU Cipta Kerja telah mencapai tahap finalisasi dan telah disampaikan kepada Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 15 Januari 2020.
3. RUU Cipta Kerja telah ditetapkan sebagai prioritas dalam Prolegnas 2020. RUU Cipta Kerja telah ditetapkan sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020 oleh DPR RI pada Rapat Paripurna tanggal 22 Januari 2020.
4. Diajukan ke DPR RI a. Presiden menyampaikan RUU Cipta Kerja kepada Ketua DPR RI melalui surat bernomor R - 06/Pres/02/2020 tertanggal 7 Februari 2020.
b. Pada tanggal 12 Februari 2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bersama para Menteri terkait menyampaikan Surat Presiden dan RUU Cipta Kerja kepada Ketua dan Wakil Ketua DPR RI.
5. Konsultasi Publik a. Dialog Publik yang diselenggarakan di Universitas Airlangga, Surabaya pada tanggal 28 Februari 2020
b. Penjaringan Aspirasi Publik di Universitas Padjajaran Bandung pada tanggal 11 Maret 2020.
c. Diskusi Publik di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 11 Maret 2020. d. Diskusi Publik di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada tanggal 12 Maret 2020.
e. Diskusi publik di Universitas Trisakti Jakarta pada tanggal 13 Maret 2020..
6. Pada tanggal 14 April 2020, Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, DPD RI, dan Pemerintah melakukan rapat pertama untuk membahas RUU Cipta Kerja. Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja secara resmi dibentuk dalam rapat tersebut. Berdasarkan definisi tahapan yang telah disebutkan di atas, proses pengesahan undang- undang melibatkan beberapa tahapan yang tidak dilakukan oleh pembuat undang-undang. Tahapan yang dihilangkan tersebut terjadi pada tahap awal penyusunan UU Cipta Kerja huruf b. Proses perumusan aturan telah melibatkan partisipasi akademisi, pengamat/ahli, serikat pekerja/serikat buruh, pelaku UMK, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya, seperti yang dijelaskan pada huruf b. Di antara berbagai kategori kelompok kepentingan tersebut, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan partisipan yang paling aktif dalam proses legislasi. Secara khusus, LSM yang terlibat langsung dalam mengadvokasi hak-hak masyarakat marjinal dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan di DPR telah memainkan peran yang signifikan. Salah satu contohnya adalah Koalisi Kebijakan Partisipatif, yang merupakan LSM yang berfokus pada advokasi pembuatan kebijakan publik yang partisipatif. LSM lain yang disebutkan oleh Eny Susilowati pada tahun 2017 juga bekerja untuk tujuan yang sama. Namun demikian, implementasi di industri tidak sejalan dengan deskripsi yang disebutkan di atas karena pembuat UU Cipta Kerja tidak memberikan undangan kepada serikat pekerja/buruh. Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Iswan Abdullah, mengatakan bahwa mereka tidak mendapatkan draf RUU Cipta Kerja dan tidak dilibatkan dalam penyusunannya. Ia mengakui adanya keterlibatan pemerintah pada bulan Desember
2019 dan Januari 2020, tetapi mengatakan bahwa tidak ada kemajuan yang dicapai karena ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan draf dan naskah akademis. LSM-LSM yang diundang ke Kantor Staf Presiden (KSP) menolak untuk hadir karena adanya masalah terkait kejelasan draf RUU Cipta Kerja. Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan bahwa mereka tidak diberikan draf RUU yang diminta (Aprillia Jultje Saiya dkk, 2021).
B. Konsepsi Aspirasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Istilah "aspirasi publik" mengacu pada serangkaian tindakan yang dilakukan secara metodis dan terkoordinasi. Kegiatan-kegiatan ini dapat berupa permintaan atau "perlawanan" terhadap suatu kebijakan. Dalam upaya menyampaikan kepentingan masyarakat, tujuannya adalah untuk memberikan pengaruh terhadap perumusan atau modifikasi kebijakan di dalam masyarakat. Individu masih dapat mengekspresikan keinginannya melalui berbagai media, termasuk media cetak, media elektronik, dan media konvensional lainnya, yang dilindungi secara hukum demi menjaga hak asasi manusia. Hal ini memungkinkan setiap individu untuk menyampaikan pemikirannya. Hal ini memungkinkan untuk membuat materi yang disampaikan menjadi lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat jika seseorang memahami arti penting dari aspirasi masyarakat. Jika materi muatan disalahgunakan dengan cara yang tidak diarahkan untuk kepentingan rakyat, hal ini menjadi pengingkaran terhadap hakikat keberadaan hukum di dalamnya. Ada risiko bahwa kelangsungan tatanan kehidupan masyarakat yang lebih besar akan terancam jika undang-undang yang disahkan tidak berpihak pada kepentingan umum. Kehadiran lembaga legislatif yang otonom dan independen diperlukan untuk mewujudkan konsep pembentukan undang-undang yang mengutamakan kepentingan umum.
Dalam hal pembentukan hukum, Asshidiqie (2005:315) berpendapat bahwa hampir semua pihak, baik yang berada di dalam struktur negara maupun yang berada di luar kerangka negara, memiliki kemampuan untuk mencetuskan gagasan. Sudah menjadi hal yang umum bagi Departemen Hubungan Masyarakat (DPR), melalui alat kelengkapannya yang bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang, untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini sering kali berbentuk rapat dengar pendapat umum (RDPU), seminar, dan kegiatan lain yang sejenis, serta kunjungan. Kunjungan ke daerah atau mengunjungi pemerintah daerah, DPRD, dan perguruan tinggi merupakan cara penyerapan aspirasi yang paling sering digunakan. Jika proses pembuatan undang-undang mempertimbangkan aspirasi masyarakat, maka proses pembentukan undang-undang tersebut dapat dikatakan aspiratif.
Dalam hal pembentukan undang-undang, keterlibatan masyarakat merupakan komponen yang sangat penting. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui berbagai cara, antara lain: a. Rapat Dengar Pendapat Umum; b. Kunjungan kerja; c. Sosialisasi; dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Hak ini diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa masyarakat berhak untuk berperan serta dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Jika suatu peraturan perundang-undangan mampu membentuk aturan yang memiliki kualitas sebagai berikut, maka peraturan perundang-undangan tersebut dikatakan aspiratif dan partisipatif, seperti yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo (1986: 114). 1. Bersifat luas dan mencakup segala sesuatu, yang dengan demikian mencakup kebaikan maupun sifat-sifat yang unik dan terbatas; 2. Bersifat universal, karena hukum dibuat untuk menghadapi kejadian-

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 2822
kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, peraturan tidak dapat dirancang untuk mengatasi kejadian tertentu dengan tujuan hanya untuk mengatasinya; dan 3. memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dan memperbaiki diri. Apakah sering terjadi bahwa suatu peraturan mencantumkan bahasa yang memungkinkan adanya potensi peninjauan kembali?.
C. Unsur Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan
Penerapan konsep keterbukaan yang merupakan salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, berupa pelibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan wujud dari pelaksanaan asas tersebut. Dalam Penjelasan Pasal 5 huruf g UU No. 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, semua proses tersebut dilakukan secara transparan dan terbuka." Oleh karena itu, kesempatan untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terbuka seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadjon berpendapat bahwa ide keterbukaan berhubungan dengan ide keterlibatan masyarakat, yang mana sesuai dengan gagasan ini. Seperti yang dikatakan oleh Rahendro Jati (2012), sulit bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah jika pemerintah tidak menjalankan pemerintahan yang terbuka.
Partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah individu atau kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis, setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat (Yahya Ahmad Zein dkk, 2016).
Dalam hal pembentukan undang-undang Cipta Kerja, hal ini tidak berlaku untuk penyediaan akses yang mudah bagi masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam evaluasi rancangan undang-undang yang digariskan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Akibat dari fakta bahwa individu atau kelompok masyarakat yang menjadi target dari peraturan tersebut tidak mendapatkan draf RUU Cipta ketika mereka memintanya, maka pelibatan masyarakat dalam perumusan UU Cipta Kerja diyakini tidak ada. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan serikat pekerja merupakan jenis individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran aturan dalam proses penyusunan UU Cipta Kerja. Konsep aksesibilitas, yang diusulkan oleh Gert-Jan Verrman, telah dilanggar sebagai akibat dari tindakan ini, yang merupakan salah satu prinsip yang mengatur perumusan peraturan perundang-undangan. Aksesibilitas adalah filosofi yang menganjurkan peraturan yang seragam dan mudah dipahami, serta dapat diakses oleh mereka yang menjadi penerima kebijakan tersebut. Hal ini juga melanggar asas keterbukaan yang tertuang dalam Pasal 5 huruf g Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Rahendro Jati, 2012) bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU Cipta Kerja melanggar asas keterbukaan. Hal ini dikarenakan proses pembentukan UU Cipta Kerja tidak memperhatikan asas keterbukaan sejak awal dalam hal mendapatkan akses yang mudah untuk mengetahui kejelasan draft RUU Cipta Kerja sehingga menyebabkan masyarakat enggan untuk berpartisipasi dalam memberikan masukan. Selain itu, Pasal 59 UU Ketenagakerjaan yang mengatur tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dihilangkan. Hal ini ditambah lagi dengan proses penyusunan UU Cipta Kerja yang tidak mengindahkan asas transparansi. Sebagai akibat dari pencabutan Pasal 59
UU 13/2003, ada kemungkinan bahwa tidak akan ada batasan waktu kapan kontrak akan selesai. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dapat terus menggunakan pekerja kontrak. Selain itu, UU tersebut menghilangkan fungsi serikat pekerja dalam proses penentuan gaji. Tidak hanya itu, masih ada beberapa hal yang akan merugikan kepentingan pekerja.
Diharapkan UU Cipta Kerja akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat, antara lain terciptanya iklim investasi yang kondusif dan akan berdampak pada terciptanya lebih banyak lapangan pekerjaan, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbanding lurus dengan menurunnya angka pengangguran, dan peningkatan produktivitas pekerja. Jika tujuan UU Cipta Kerja tercapai, maka akan berdampak besar pada perluasan ekonomi, penciptaan lingkungan yang mendukung investasi, dan perluasan kesempatan kerja. Di sisi lain, UU Cipta Kerja telah mendapat banyak kritik dari masyarakat umum, termasuk mahasiswa dan aktivis, serta profesor dan pejabat. Ada sejumlah faktor yang dianggap merugikan masyarakat, yang menjadi alasan dari beberapa penentangan ini. Secara formal, proses pembentukan UU Cipta Kerja ini dapat dikategorikan sebagai otoriter karena terkesan tertutup dan kurang melibatkan masyarakat.
D. Akibat Hukum Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang Tidak Melibatkan Partisipasi Masyarakat
Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perumusan peraturan perundang-undangan agar peraturan yang diundangkan tidak memberikan dampak negatif bagi individu yang menjadi subjek dari peraturan tersebut. Selain itu, peraturan-peraturan tersebut harus diimplementasikan dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual, sesuai dengan Pancasila yang merupakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Heillen M.Y. Tita, 2014).
Dengan adanya Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur pelibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka dapat ditegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu kebutuhan yang esensial untuk menghasilkan produk hukum yang demokratis. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan hilangnya tujuan mendasar dari pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu, ada empat dampak negatif yang akhirnya terjadi, yaitu sebagai berikut: 1) peraturan tersebut tidak efektif, dalam arti tidak dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 2) peraturan tersebut tidak implementatif, dalam arti tidak dapat diimplementasikan karena tidak diundangkan atau gagal sejak awal, seperti UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang seharusnya diundangkan oleh pemerintah. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang harus diamandemen kurang dari satu tahun setelah diundangkan; 3) peraturan tersebut tidak responsif, dimana sejak dirancang hingga diundangkan mendapat penolakan keras dari masyarakat, contohnya UU Penanggulangan Keadaan Bahaya; dan 4) peraturan tersebut alih-alih menyelesaikan masalah sosial justru menimbulkan kesulitan baru di masyarakat, salah satunya UU Yayasan yang mulai berlaku pada bulan Agustus 2002 (Kamarudin, 2017).
Sejumlah besar informasi yang salah akan tersebar di masyarakat sebagai akibat dari peraturan perundang-undangan yang tidak menganut konsep transparansi pelibatan publik dalam proses perumusan undang-undang. Hal ini terjadi pada saat proses penyusunan UU

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 2824
Cipta Kerja, yang terjadi setelah UU Cipta Kerja diundangkan pada tanggal 2 November 2020. Sebuah gugatan diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) setelah UU Cipta Kerja diundangkan. Gugatan tersebut meminta Mahkamah Konstitusi untuk melakukan peninjauan kembali atau uji materi terhadap undang-undang tersebut. Selain itu, protes juga dilakukan oleh mahasiswa dan pekerja di berbagai tempat karena UU Cipta Kerja dianggap hanya menguntungkan pengusaha. Akibatnya, mereka meminta agar Presiden menghapuskan UU Cipta Kerja dengan mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (Aprillia Jultje Saiya, 2021). Ada beberapa pasal yang menjadi perdebatan atau kontroversi jika dilihat dari sudut pandang masyarakat itu sendiri. Pertama, pada Pasal 56 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang secara khusus membahas hubungan kerja yang terjalin antara perusahaan outsourcing dengan pekerja/buruh yang dipekerjakan untuk waktu tertentu. Berdasarkan modifikasi yang telah dilakukan pada halaman ini, sekarang dinyatakan bahwa pekerja PKWT dapat direkrut untuk jenis pekerjaan apa pun, dan tidak ada batasan jangka waktu pada status kontrak mereka. Oleh karena itu, perusahaan dapat mempekerjakan seseorang tanpa harus membatasi jangka waktu kerja mereka. Selain itu, berbeda dengan UU No. 13/2003, pekerja yang dialihdayakan dapat digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk proses manufaktur. Namun demikian, hal ini akan mengakibatkan nasib pekerja yang dialihdayakan menjadi tidak menentu dan mungkin tidak memiliki perlindungan yang memadai, hal ini akan terjadi.
Ketentuan kedua dari RUU Cipta Kerja adalah Pasal 88B yang mengindikasikan bahwa peraturan yang mengatur pengupahan pekerja diatur berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil. Selain itu, RUU Cipta Kerja juga melakukan perubahan terhadap peraturan yang mengatur upah minimum yang akan diterima oleh pekerja. Menurut Pasal 88 C, "Gubernur bertanggung jawab menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman." Seperti yang dinyatakan pada ayat pertama, upah minimum yang dimaksud adalah upah minimum provinsi.
Ketiga, RUU Cipta Kerja mengatur bahwa pasal 77 menyatakan, "Pemerintah pusat dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan kegiatan dalam hal Pemerintah Pusat menilai Pemerintah Daerah dengan sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran berat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup." Berdasarkan penafsiran ini, RUU Omnibus Law hanya mengatur tentang sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Pengusaha tidak lagi dapat dijerat dengan tuntutan pidana apabila terdeteksi melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain.
Poin keempat, pada ayat satu pasal 1536, yaitu tentang pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK), besarannya diturunkan dari 32 kali gaji menjadi 25 kali upah. Pasal-pasal lain yang menjadi bahan kritikan di kalangan masyarakat umum antara lain adalah pasal-pasal yang mengatur tentang jam kerja yang eksploitatif, tenaga kerja asing (TKA) yang secara teoritis bebas masuk ke Indonesia, hilangnya jaminan sosial, dan tidak adanya ancaman pidana. Sebagai hasil dari faktor-faktor ini, masyarakat umum telah sampai pada kesimpulan bahwa pengesahan RUU Cipta Kerja akan merugikan hak asasi manusia dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Tidak hanya itu, mereka juga percaya bahwa hal ini bertentangan dengan Pancasila, yang merupakan landasan negara kita. Di masa depan, para pekerja, buruh, dan sejumlah besar masyarakat yang menjadi mayoritas akan mengalami
kerugian akibat UU Cipta Kerja. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa proses penyusunannya memiliki banyak ketidakkonsistenan dan kelemahan prosedural.

## KESIMPULAN
Perwujudan pemerintahan yang demokratis sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat, yang juga merupakan cerminan dari perwujudan tersebut. Tanpa partisipasi dan hanya bergantung pada mobilisasi, pengembangan demokrasi dalam kerangka sistem pemerintahan negara hampir tidak mungkin terjadi. Atas fakta pembentukan UU Cipta Kerja yang sejak awal tidak terbuka dalam melibatkan publik dalam penyusunan RUU Cipta Kerja, sehingga terjadi disinformasi di masyarakat tentang isi UU Cipta Kerja saat diundangkan pada 2 November 2020, Mahkamah Konstitusi (MK) diminta oleh KSPSI untuk melakukan judicial review atau uji materiil terhadap UU Cipta Kerja.
Seharusnya ada pertimbangan yang lebih serius dalam perancangan undang-undang Cipta Kerja, dan perumusan undang-undang tersebut harus melibatkan masyarakat. Selain itu, penting untuk mensosialisasikan penerapan undang-undang tersebut kepada masyarakat untuk mengurangi jumlah ketidaksesuaian tambahan secara signifikan. Selain itu, pemerintah perlu bekerja sama untuk menerima ide-ide yang dikomunikasikan oleh masyarakat.

## DAFTAR REFERENSI
Asshidiqie, Jimly. 2008. Menuju Negara Hukum Demokratis. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
Assiddiqie, Jimly. 2005. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
Jati, Rahendro. 2012. “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 1, no. 3 : 329– 42. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.88.
Kamarudin. 2017. “Tinjauan Yuridis Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang.” Perspektif Hukum 15, no. 2: 165–84.
Rahardjo, Satjipto. 1998. Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah. Surakarta: Penerbit Muhammadiyah University Press.
Riyanto, Sigit, Maria S W Sumardjono, Eddy O S Hiariej, Sulistiowati, Ari Hernawan, Zainal Arifin Mochtar, Totok Dwi Diantoro, Mailinda Eka Yuniza, I Gusti Agung Made Wardana, and Nabiyla Risfa Izzati. 2020. Kertas Kebijakan: Catatan Kritis Dan Rekomendasi Terhadap RUU Cipta Kerja. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
Santosa, Mas Achamad. 2001. Good Government dan Hukum Lingkungan. Jakarta: ICEL. Susilowati, Eny. 2017. “Tingkat Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang- Undang.” MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2: 46–58.
Tita, Heillen M Y. 2014. “Kajian Yuridis Tentang Problematika Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/UUP-IX/2011.” SASI 20, no. 1: 56–63.
Zein, Yahya Ahmad, Ristina Yudhanti, and Aditia Syaprillah. 2016. Legislative Drafting Perancangan Undang-Undang. Yogyakarta: Thafa Media.