## KEBIJAKAN PIDANA PENGAWASAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

## CRIMINAL POLICY SUPERVISION IN INDONESIA'S CRIMINAL LAW RENEWAL
Hajairin, Syamsuddin, Kasmar, Gufran Sanusi Universitas Muhammadiyah Bima
Jln Anggrek No. 16 Ranggo Kelurahan Nae Kec. Rasa Nae Barat Kota Bima-NTB hajairin@stihm-bima.ac.id, syamsuddin@stihm-bima.ac.id, kasmar@stihm- bima.ac.id, gufran@stihm-bima.ac.id
Submisson : 31 Mei 2022 Accepted : 31 Mei 2022 Publish : 31 Mei 2022

## Abstract
The  supervision  of  criminal  policy  requires  a  comprehensive  study.  In  the  2019 Criminal  Code  Bill,  criminal  supervision  is  included  in  the  main  criminal category.  To  realize  a  just  punishment,  it  must  be  seen  from  various  points  of view,  including  the  procedure  for  implementing  supervision  over  criminal supervision. The method used is normative juridical research, namely research to examine the application of rules or norms in positive law and take an inventory of positive law, find legal principles and doctrines. The first approach to legislation (statute approach) is to understand the hierarchy and principles in the legislation. The  second  is  a  conceptual  approach  to  examining  concepts,  theories,  and opinions  of  experts  related  to  the  object  under  study  and  the  views  or  doctrines that  develop  in  legal  science.  The  results  show  that  the  repressive  justice paradigm has  changed to a restorative justice-based punishment  paradigm. This can be seen in the formulation of the New Criminal Code Bill, one of which is the criminal  supervision  as  a  new  crime,  the  criminal  supervision  is  an  alternative criminal deprivation of liberty conditional. However, criminal supervision in the Draft  Criminal  Code  is  still  common,  so  it  is  necessary  to  formulate  the  Ius Kontituendum policy on the concept of criminal supervision, such as supervisory procedures  that  must  be  conceptualized  from  an  early  age,  so  that  the implementation of criminal supervision can run effectively.
Keywords : Policy; Supervision Crime; Criminal law

## Abstrak
Kebijakan  pidana  pengawasan  diperlukan  kajian  yang  komprehensif.  RUU KUHP  2019,  pidana  pengawasan  masuk  dalam  katergori  pidana  pokok.  Untuk mewujudkan  pemidanaan  berkeadilan  harus  dilihat  dalam  berbagai  sudut pandang,  termasuk  prosedur  pelaksanaan  pengawasan  terhadap  pidana pengawasan. Metode yang digunakan adalah penelitian normative yuridis , yaitu penelitian  untuk  mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam
hukum  positif  dan  menginventarisasi  hukum  positif,  menemukan  asas  dan doktrin  hukum.  Dengan  pendekatan pertama Perundang-Undangan (statute aprroach) untuk memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang- undangan. Kedua Pendekatan  Konseptual (conceptual  approach)  untuk mengkaji  konsep-konsep,  teori-teori  dan  pendapat  para  ahli  yang  ada  kaitanya dengan objek yang diteliti dan pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa paradigma keadilan retributive yang bersifat represif berubah menjadi paradigma pemidanaan berbasis keadilan restorative.  Hal  ini  terlihat  dalam  formulasi  RUU  KUHP  Baru,  salah  satunya adalah  pidana  pengawasan  sebagai  pidana  baru,  pidana  pengawasan  adalah bersifat  alternative pidana perampasan kemerdekaan bersayarat. Namun pidana pengawasan  dalam  RUU  KUHP  saat  ini  masih  umum  maka  diperlukan kebijakan  formulasi Ius  Kontituendum konsep  pidana  pengawasan,  seperti prosedur  pengawasan  yang  harus  bisa  dikonsepkan  sejak  dini,  agar  dalam pelaksanaan pidana pengawasan dapat berjalan secara efektif.
Kata Kunci : Kebijakan; Pidana Pengawasan; Hukum Pidana

## A. Pendahuluan
Kebijakan  pembaharuan  hukum  pidana  hingga  saat  ini  terus  diperdebatkan pada  lembaga  legislatif,  baik  hukum  pidana  materil,  hukum  pidana  formal maupun  hukum  pelaksanaan  pidana. 1 Paradigma  baru  dalam  kebijakan  hukum pidana nasional tidak sekedar mengganti norma pidana secara teknis, tetapi  yang penting  adalah  merefleksikan  apa  yang  dicita-citakan  bangsa  Indonesia  sebagai Negara  merdeka,  adil  dan  makmur.  Pembaharuan  hukum  pidana  nasional berpihak pada visi dan misi yang melingkupi RUU KUHP. 2
Konsep  yang  paling  fundamental  dalam  pidana  pengawasan  itu  didasari pada  ketidakpuasan  masyarakat  terhadap  pidana  perampasan  kemerdekaan, sehingga  ada  penawaran  altternatif  yakni  pidana  pengawasan. 3 Hal  ini  terlihat dalam  RUU  KUHP  tahun  2019  Pasal  64  menyebutkan  bahwa  Pidana  Pokok terdiri  (a)  Pidana  penjara  (b)  pidana  tutupan  (c)  pidana  pengawasan  (d)  pidana denda  (e)  pidana  kerja  sosial.  Kebijakan  formulasi  pidana  pengawasan  maupun eksekusi  pidana  pengawasan  sebagai  pengganti  pidana  bersyarat  diperlukan
1 Tommy  Leonard,  ‘Pembaharuan  Sanksi  Pidana  Berdasarkan  Falsafah  Pancasila  Dalam Sistem  Hukum  Pidana  Diindonesia.’, Yustisia  Jurnal  Hukum ,  5.2  (2016),  468–83 <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8764>.
2 Faisal  Faisal  and  Muhammad  Rustamaji,  ‘Pembaruan  Pilar  Hukum  Pidana  Dalam  RUU KUHP’, Jurnal  Magister  Hukum  Udayana  (Udayana  Master  Law  Journal) ,  10.2  (2021),  291 <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i02.p08>.
3 R. Hermans, R., Antory, R., & Susi, ‘Kebijakan Pidana Pengawasan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia’ (Universitas Bengkulu, 2013) <http://repository.unib.ac.id/6521/>.
klasifikasi agar mendapatkan pemahaman  yang konprehensif pelaksanaan pidana pengawasan dimasa mendatang.
Penerapan  pidana  bersyarat  diataur  dalam  KUHP  kurang  memberikan perlindungan kepada pelaku tindak pidana karena bukan merupakan jenis pidana , tetapi  cara  menjalankan  pidana.  Oleh  karena  itu  RUU  KUHP  mengatur  pidana pengawasan sebagai sanksi pidana baru dalam pidana pokok. Pidana pengawasan merupakan  pengganti  pidana  bersyarat  dan  alternative  pidana  penjara. 4 Konsep lain  dianggap  bahwa  pidana  pengawasan  adalah  bersifat  alternative  pidana perampasan  kemerdekaan  bersayarat. 5 Secara  umum  fungsi  yang  diberikan  oleh undang-undang  harusnya  dikordinasikan  dengan  baik,  hal  ini  sesuai  dengan tutuntan  profesi  yang  berujung  pada  hasil  pengawasan  yang  dikehendaki,  mutu dari yang diharapkan tergantung dari proses dan manajemen pengawasan. 6
Dalam RUU KUHP tahun 2019 Pasal 51 Menyebutkan bahwa pemidanaan bertujuan  untuk  (a)  mencegah  dilakukanya  tindak  pidana  dengan  menegakan norma hukum demi perlindungan dan pengoyaman masyarakat (b) memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan  dan  pembimbingan agar menjadi orang baik dan berguna (c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan  damai  dalam  masyarakat;  dan  (d)  menumbuhkan  rasa  penyesalan  dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
Konsep  Pidana  Pengawasan  dalam  RUU  KUHP  sejalan  dengan  tujuan pemidanaan,  substansi  pemidanaan  secara  sederhana  adalah  memperbaiki  pola pikir dan perilaku terpidana, sehingga dapat menyesali perbuatan yang dilakukan, bukan  sebaliknya  yakni  justrus  terus  berfikir  akan  melakukan  kejahatan  yang justru  lebih  besar  dari  kejahatan  sebelumnya.  Dalam  RUU  KUHP  Pasal  75
4 .Puteri  Hikmawati,  ‘Pidana  Pengawasan  Sebagai  Pengganti  Pidana  Bersyarat  Menuju Keadilan  Restoratif  (Criminal  Conditional  Supervision  As  a  Substitute  of  Probation  Sentence Towards  Restorative  Justice)’, Negara  Hukum:  Membangun  Hukum  Untuk  Keadilan  Dan Kesejahteraan , vol 7.No.1 (2016), 71–88
<http://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/923>.
5 .Victory  Prawira  Yan  Lepa,  ‘ Pidana  Pengawasan  Dalam  Sistem  Pemidanaan  Di Indonesia’ , Lex Administratum , 1.69 (2014), 5–24.
6 .Tarsisius  Sarkol,  ‘Strategi  Pengawasan  Pelanggaran  Pidana  Pemilu  Pada  Daerah Kepulauan Maluku’, Jurnal Belo , 6.1 (2020), 32–47
<https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page32-47>.
menyebutkan  bahwa  terdakwa  yang  melakukan  tindak  pidana  yang  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dapat  dijatuhi  pidana pengawasan.  Konsep  pemidanaan  berkeadilan  itu  sebenarnya  tercermin  pada pemidanaan  yang  dijauhkan  dapat  memberikan  perubahan  sikap  dan  perbuatan bagi  narapidana.  Tujuan  menjatuhkan  hukuman  dalam  hukum  pidana  adalah untuk  melindungi  dan  memelihara  ketertiban  hukum,  guna  mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan. 7
Dalam  penelitian  ini,  spesifik  penelitian  menggunakan  penelitian  yuridis normatif,  yaitu  penelitian  yang  difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan  kaidah- kaidah  atau  norma-norma  dalam  hukum  positif. 8 Selain  itu  penelitian  untuk menginventarisasi  hukum  positif,  menemukan  asas  dan  doktrin  hukum, singkronisasi  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  dan  melakukan  penelitian dengan  mengkaji  dan  menelaah  serta  menelusuri  berbagai  literature  yang  ada. Tentu fokus pada konsep pengawasan dalam pembaharuan hukum pidana.
Penelitian menggunakan pendekatan pertama Perundang-Undangan (Statute Aprroach)  untuk memahami  hierarki  dan  asas-asas  dalam  peraturan  perundang- undangan. 9 Pendekatan  Konseptual (Conceptual  Approach)  untuk mengkaji konsep-konsep, teori-teori dan pendapat para ahli yang ada kaitanya dengan objek yang  diteliti  dan  pandangan  atau  doktrin  yang  berkembang  dalam  ilmu  hukum dapat  menjadi  pijakan  untuk  menbangun  argumentasi  hukum  ketika menyelesaikan  isu  hukum  yang  dihadapi. 10 Bahan  hukum  dalam  penelitian  ini adalah  bahan  hukum  primer,  terdiri  dari  perundang-undangan,  RUU  dan  risalah pembuat  undang-undang  dalam  konteks  ini  antara  lain  Naskah  akademik  RUU KUHP,  RUU  KUHP,  Kitab  Undang-Undangan  Hukum  Pidana,  Naskah  Akdemi RUU KUHAP, KUHAP dan RUU KUHAP. Bahan hukum sekunder adalah yang
7 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, and Hukum Pidana (Bandung: Alumni Bandung, 1986). hlm 71
8 Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia Publishing, 2006). hlm 295
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Jakarta: Prenada Media Group, 2017). hlm 137
10 Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021). hlm 133
menjelaskan  mengenai  bahan  hukum  primer,  seperti  misalnya  RUU,  Hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. 11
Konsep  pidana  pengawasan  dalam  RUU  KUHP,  masih  dijelaskan  secara umum, sehingga diperlukan prosedur pengawasan terpidana sebagai hukum acara pidana  dalam  pelaksanaan  pidana  pengawasan.  Teori  kebijakan  hukum  pidana sebagai instrumen dalam mengambil kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana  dalam  memberikan  penjelasan  khsusus  yang  berkaitan  dengan  pidana pengawasan  dan  pelaksanaan  pidana  pengawasan.  Oleh  karena  konsep  pidana pengawasan dalam RUU KUHP saat ini masih umum maka diperlukan kebijakan formulasi Ius Kontituendum konsep pidana pengawasan di Indonesia.

## B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Sistem pemidaan yang berlaku di Indonesia masih berdasar pada paradigma keadilan  retributive  yang  bersifat  represif,  sehingga  pidana  penjara  menjadi pidana  paling  sering  dikenakan  kepada  pelaku  perbuatan  pidana.  Untuk  dapat mencapai  tujuan  pemidanaan  yang  diharapkan  yaitu  memenuhi  hak-hak  para pihak,  penting  untuk  membangun  paradigma  pemidanaan  berbasis  keadilan restorative  melalui  perubahan  subtansi  hukum,  struktur  hukum,  dan  budaya hukum sehingga dapat terwujud efektivitas penegakkan hukum pidana. 12
Dalam  menciptakan  sistem  hukum  yang  kerkeadilan  mengenai  tindak pidana  ringan,  diperlukan  kebijakan  dalam  pembaharuan  hukum  pidana  dimasa mendatang,  sehingga  penggunaan  sanksi  pidana  lebih  tepat  dan  efisien  dalam menanggulangi  kejahatan. 13 Aturan-aturan  yang  melarang  suatu  perbuatan  dan ada  ancaman  sanksi  jika  melanggarnya  yang  terintegrasi  dalam  suatu  sistem pemidanaan. 14 Jenis  pidana  ini  juga  berkaitan  dengan  tuntutan  pidana,  untuk  itu harus disusun dengan kerangka yang sistematis berdasarkan fakta-fakta terjadinya tindak  pidana  sebagai  pondasi  konstruksi  hukum  penuntutan.  Penuntutan  harus sesuai  dengan  kondisi  pelaku  dan  korban  serta  kondisi  sosial  masyarakat  dan kearifan  lokalnya,  selain  itu  optimalisasi  penuntutan  pidana  dapat  diilakukan melalui  nilai-nilai  yang  didukung  dengan  akses  keadilan,  sehingga  dapat  sejalan
11 Saifullah, Tipologi Penelitian Hukum: Kajian Sejarah, Paradigma Dan Pemikiran Tokoh (Malang: Intelegensia Media, 2015).
dengan  spritit  nilai-nilai  gotong  royong,  kejujuran  dan  ikhlas  dalam  masyarakat, khususnya pencari keadilan. 15
Rekonstruksi  regulasi  sanksi  pidana  penjara  dalam  KUHP  yang  berbasis nilai  keadilan  adalah  untuk  mewujudkan  pengaturan  dan  pelaksanaan  pidana penjara agar sesuai dengan nilai  keadilan. Kebijakan formulasi  pidana alternastif pengganti  pidana  penjara  dalam  pembaharuan  hukum  pidana  yakni  pidana pengawasan, pidana gabungan antara pidana penjara dan pidana pengawasan serta pidana kerja sosial.
Putusan  hakim  harus  mengambil  asas  manfaat  dengan  mempertimbangkan ringanya  perbuatan,  keadaan  pribadi,  keadaan  pada  waktu  melakukan  perbuatan dan  mempertimbangkan  segi  keadilan  dan  kemanfaatan.  Aspek  ini  juga nanpaknya  akan  dipertimbangkan  sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam  RUU KUHP  Pasal  75  menyebutkan  bahwa  terdakwa  yang  melakukan  tindak  pidana yang  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dapat  dijatuhi pidana pengawasan.
Selain  itu  dijelaskan  dalam  Pasal  76  RUU  KUHP  tentang  konsep pelaksanaan pidana pengawasan dengan penjelasan bahwa:
1) Pidana  pengawasan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  75  dijatuhkan paling lama sama dengan pidana penjara yang ancamkan yang tidak lebih dari 3 (tiga) tahu;
2) Dalam  putusan  pidana  pengawasan  ditetapkan  syarat  umum,  berupa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
3) Selain syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam putusan juga  dapat  ditetapkan  syarat  khusus,  berupa:  (a)  terpidana  dalam  waktu tertentu  yang  lebih  pendek  dari  masa  pidana  pengawasan  harus
12 Brilian  Capera,  ‘Keadilan  Restoratif  Sebagai  Paradigma  Pemidanaan  Di  Indonesia’, Jurnal Lex Renaissance , 6.2 (2021), 225–34 <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art1>.
13 Sahabuddin  Sahabuddin  and  Warfian  Saputra,  ‘Kebijakan  Penjara  Pada  Pidana  Ringan Dalam Hukum Pidana Yang Berkeadilan Dan Berkeindonesiaan’, Wajah Hukum , 5.2 (2021), 629 <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i2.764>.
14 H  Eryke,  H.,  &  Herlambang,  ‘Alternatif  Pidana  Perampasan  Kemerdekaan  Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia’, 2013.
15 agung  Purnomo,  ‘Pembaruan  Tuntutan  Pidana  Yang  Berkeadilan  Dalam  Sistem Peradilan Pidana Indonesia = The Renewal Of Fair Requisitoir In The Indonesian Criminal Justice System’ (UNHAS, 2021).
mengganti  seluruh  atau  sebagian  kerugian  yang  timbul  akibat  tindak pidana yang dilakukan dan/atau (b) terpidana harus melakukan atau tidak melakukan  sesuatu  tanpa  mengurangi  kemerdekaan  beragama  dan kemerdekaan berpolitik;
4) Dalam hal terpidana melanggar syarat umum sebagaimana dimaksud ayat (2),  terpidana  wajib  menjalani  pidana  penjara  yang  lamanya  tidak  lebih dari ancaman pidana penjara bagi tindak pidana itu;
5) Dalam  hal  terpidana  melanggar  syarat  khusus  tanpa  alasan  yang  sah, jaksa berdasarkan pertimbangan pembimbingan kemasyarakatan mengusulkan kepada hakim agar terpidana menjalani pidana penjara atau memperpanjang  masa  pengawasan  yang  ditentukan  oleh  hakim  yang lamanya tidak lebih dari pidana pengawasan yang dijatugkan;
6) Jaksa dapat  mengusulkan pengurangan masa pengawasan kepada hakim jika  selama  dalam  pengawasan  terpidana  menunjukan  kelakukan  yang baik, berdasarkan pertimbangan pembimbingan kemasyarakatan.
Jika  dilihat  dalam  penjelasan  rumusan  diatas  dapat  digambarkan  bahwa pidana  pengawasan  merupakan  salah  satu  jenis  pidana  pokok,  namun  cara pelaksanaan dari pidana penjara sehingga tidak diancamkan secara khusus dalam perumusan suatu tindak pidana. Pidana pengawasan merupakan pembinaan diluar lembaga  atau  diluar  penjara,  yang  serupa  dengan  pidana  penjara  bersyarat  yang terdapat  dalam  wetboek  van  strafrecht  (KUHP  sebagaimana  ditetapkan  dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana). Pidana ini  merupakan  alternative  dari  pidana  penjara  dan  tidak  ditunjukan  untuk  tindak pidana yang berat sifatnya. Sementara Konsep pemidanaan berkeadilan dilakukan dengan  standar  penjatuhan  pidana  pengawasan  terhadap  orang  yang  melakukan tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana  penjara,  sepenuhnya  terletak  pada pertimbangan  hakim,  dengan  memperhatikan  keadaan  dan  perbuatan  terpidana, jenis  pidana  ini  dijatuhkan  kepada  orang  yang  pertama  kali  melakukan  tindak pidana.
Konsep  pemidanaan  dalam  pidana  pengawasan,  selain  dapat  mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat, juga mengurangi banyak kerugian yang  ditimbulkan  oleh  pidana  pencabutan  kemerdekaan,  terutama  dalam  bentuk
gangguan terhadap kehidupan sosial yang normal yang akan menambah kesulitan narapidana  dalam  penyesuaian  diri  kepada  masyarakat  serta  keluarganya  dan seringkali meningkatkan kemungkinan timbulnya residivisme. 16
Dengan  demikian,  agar  pelaksanaan  pidana  pengawasan  berjalan  dengan efektif,  peradilan  pidana  harus  terintegrasi  dengan  baik.  Singkronisasi  subtansi hukum pidana baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil menjadi penting  dilakukan  agar  menghindari  terjadinya  konflik  hukum. 17 Singkronisasi struktur  hukum  memberi  penjelasan  bahwa  semua  lembaga  penegak  hukum seperti  polisi,  jaksa,  hakim,  advokat,  dan  lembaga  permasyarakatan,  tidak  boleh merasa  paling  benar  dan  saling  menyalahkan  antara  satu  dengan  yang  lain. Sementara  Budaya  hukum  haruslah  menyatu  dengan  subtansi  hukum  dan dipertimbangkan oleh struktur hukum  dalam penegakan hukum  pidana.  Integrasi peradilan  ini  penting  diwujudkan  agar  pelaksanaan  pidana  pengawasan  dimasa mendatang  dapat  berjalan  dengan  efektif  dan  tidak  menjadi  beban  baru  dalam penegakan hukum pidana kita.
Sehingga  RUU  KUHP  tahun  2019  sudah  menjelaskan  tentang  pidana pengawasan, namun bagaimana prosedur pengawasan dilakukan dan hukum acara pidana belum dijelaskan secara detail, untuk itu format penegakan hukum pidana pengawasan  harus  bisa  dikonsepkan  sejak  dini,  agar  dalam  pelaksanaan  pidana pengawasan  dapat  berjalan  secara  efektif,  termasuk  lembaga  yang  melakukan pengawasan terhadap terpidana pengawasan.

## C. Penutup
Dalam  RUU  KUHP  tahun  2019  Pasal  75  menyebutkan  bahwa  terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)  tahun  dapat  dijatuhi  pidana  pengawasan.  Pasal  76  RUU  KUHP menjelaskan  tentang  konsep  pelaksanaan  pidana  pengawasan.  Penjatuhan  pidana pengawasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana  penjara,  sepenuhnya  terletak  pada  pertimbangan  hakim,  dengan
16 Hajairin, Politik  Pembaharuan  Sistem  Peradilan  Pidana (Yogyakarta:  Deepublish, 2022).
17 Hajairin, Kriminologi  Dalam  Hukum  Pidana , Graha  Ilmu (Yogyakarta:  Graha  Ilmu, 2017), I .
memperhatikan  keadaan  dan  perbuatan  terpidana,  jenis  pidana  ni  dijatuhkan kepada  orang  yang  pertama  kali  melakukan  tindak  pidana.  Secara  konseptual pidana  pengawasan  terkategori  dalam  pidana  pokok  sehingga  diperlukan  kajian yang  konprehensif,  sebagai  upaya  untuk  mewujudkan  pemidanaan  berkeadilan. Selain  itu  paradigma  keadilan  retributive  yang  bersifat  represif  berubah  menjadi paradigma  pemidanaan  berbasis  keadilan  restorative.  Hal  ini  terlihat  dalam formulasi  RUU  KUHP  Baru,  salah  satunya  adalah  pidana  pengawasan,  pidana pengawasan  adalah  bersifat  alternative  pidana  perampasan  kemerdekaan bersayarat. Konsep pidana pengawasan dalam RUU KUHP saat ini masih umum maka  diperlukan  kebijakan  formulasi Ius  Kontituendum konsep  pidana pengawasan di Indonesia seperti prosedur pengawasan pidana pengawasan belum dijelaskan  secara  detail,  sehingga  harus  bisa  dikonsepkan  sejak  dini,  agar  dalam pelaksanaan pidana pengawasan dapat berjalan secara efektif.

## D. Daftar Pustaka
Capera,  Brilian,  ‘Keadilan  Restoratif  Sebagai  Paradigma  Pemidanaan  Di Indonesia’, Jurnal Lex Renaissance , 6.2 (2021), 225–34 Eryke,  H.,  &  Herlambang,  H,  ‘ALTERNATIF  PIDANA  PERAMPASAN KEMERDEKAAN  DALAM  PEMBAHARUAN  HUKUM  PIDANA INDONESIA’, 2013
Faisal,  Faisal,  and  Muhammad  Rustamaji,  ‘Pembaruan  Pilar  Hukum  Pidana Dalam  RUU  KUHP’, Jurnal  Magister  Hukum  Udayana  (Udayana  Master Law Journal) , 10.2 (2021), 291 Hajairin, Kriminologi  Dalam  Hukum  Pidana , Graha  Ilmu (Yogyakarta:  Graha Ilmu, 2017), I ———, Politik Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana (Yogyakarta: Deepublish, 2022)
Hermans, R., Antory, R., & Susi, R., ‘KEBIJAKAN PIDANA PENGAWASAN DALAM  PEMBAHARUAN  HUKUM  PIDANA  DI  INDONESIA’ (Universitas Bengkulu, 2013)
Hikmawati,  Puteri,  ‘Pidana  Pengawasan  Sebagai  Pengganti  Pidana  Bersyarat Menuju  Keadilan  Restoratif  (Criminal  Conditional  Supervision  As  a Substitute  of  Probation  Sentence  Towards  Restorative  Justice)’, Negara Hukum:  Membangun  Hukum  Untuk  Keadilan  Dan  Kesejahteraan ,  vol 7.No.1 (2016), 71–88
Ibrahim,  Johnny, Teori  Dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif (Malang: Bayumedia Publishing, 2006)
Irwansyah, Penelitian  Hukum  Pilihan  Metode  &  Praktik  Penulisan  Artikel (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021)
Leonard,  Tommy,  ‘Pembaharuan  Sanksi  Pidana  Berdasarkan  Falsafah  Pancasila
Dalam  Sistem  Hukum  Pidana  Diindonesia.’, Yustisia  Jurnal  Hukum ,  5.2 (2016), 468–83
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Jakarta: Prenada Media Group, 2017)
Purnomo, Agung, ‘Pembaruan Tuntutan Pidana Yang Berkeadilan Dalam Sistem Peradilan  Pidana  Indonesia  =  The  Renewal  Of  Fair  Requisitoir  In  The Indonesian Criminal Justice System’ (UNHAS, 2021)
Sahabuddin,  Sahabuddin,  and  Warfian  Saputra,  ‘Kebijakan  Penjara  Pada  Pidana Ringan  Dalam  Hukum  Pidana  Yang  Berkeadilan  Dan  Berkeindonesiaan’, Wajah Hukum , 5.2 (2021) Saifullah, Tipologi  Penelitian  Hukum:  Kajian  Sejarah,  Paradigma  Dan Pemikiran Tokoh (Malang: Intelegensia Media, 2015) Sarkol, Tarsisius, ‘Strategi Pengawasan Pelanggaran Pidana Pemilu Pada Daerah Kepulauan Maluku’, Jurnal Belo , 6.1 (2020) Sudarto, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana,  and  Hukum  Pidana (Bandung:  Alumni Bandung, 1986)
Victory  Prawira  Yan  Lepa,  ‘Pidana  Pengawasan  Dalam  Sistem  Pemidanaan  Di Indonesia’, Lex Administratum , 1.69 (2014), 5–24