Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2023, Vol 4 (1): 17-31 ISSN: 2722-2853. Homepage: govsci.fisip-unmul.ac.id
© Copyright 2023 under a CC BY-SA 4.0 license DOI: https://doi.org/10.54144/govsci.v4i1.41
Pencegahan pernikahan usia dini melalui Program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK - R) di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

## Kabupaten Karawang
Prevention of early marriage through the Adolescent Information and Counseling Center (PIK - R) Program at the Karawang Regency
Population Control and Family Planning Office
Rachmat Ramdani 1 , Cucu Sugiarti 2 , Rizzka Aulia Anggriani 3 123 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang Email Correspondence: rachmat.ramdani@fisip.unsika.ac.id

## Abstract
This research highlights the concept of preventing early marriage through the Adolescent  Information  and  Counseling  Center  (PIK - R)  program  at  the Karawang  Regency  Population  Control  and  Family  Planning  Office.  This research  uses  qualitative  research  methods  with  case  study  design  and  data analysis using the Miles and Huberman model. The theory that researchers use in this study is the prevention of early marriage according to Noorkasiani, et al (Ulfah, 2018). Based on the  findings in the field, the four dimensions have not gone well. First, in the dimension of directing adolescents who are not married, it was found that there was no formation of the PIK - R group and the absence of supporting  facilities  and  infrastructure.  Second,  the  education  dimension  of adolescents who are married was found that adolescents who are married have not  received  PAP  (First  Child  Delay)  education  from  ppkb  Pedes  and  KUA districts and lack of budget to implement the PAP program. Third, regarding the dimension  of  counseling  families  who  have  adolescents,  the  findings  of researchers  in  the  field,  namely  the  establishment  of  Adolescent  Family Development (BKR) in Pedes District have not been evenly distributed and there are only two groups that get a District Decree and the absence of regeneration of  BKR  members  which  causes  the  education  provided  unevenly  to  other communities.  Fourth,  namely  in  the  dimension  of  socialization  of  young marriage  culture,  it  was  found  that  there  was  no  socialization  provided  by related agencies that socialize the culture of marrying young in society so that the culture of marrying young would continue to develop. The non - running of these  four  dimensions  in  preventing  early  marriage  causes  the  spread  of reproductive  education  and  early  marriage  to  adolescents  not  to  run.  So  that this  is  one  of  the  factors  causing  free  behavior  in  adolescents  who  end  up  in early marriage.
Keywords : Prevention of early marriage, PIK-R, Karawang Regency

## Pendahuluan
Indonesia  saat  ini  menduduki  posisi  keempat  sebagai  negara  yang memiliki  jumlah  penduduk  terbanyak  di  seluruh  dunia  setelah  China,  India, bahkan Amerika Serikat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun  2020,  jumlah  penduduk  Indonesia  sebanyak  272,6  juta  jiwa.  Sebesar 25,6%  dari  jumlah  penduduknya  adalah  remaja  umur  10-24  tahun  yakni sebanyak  69,8  juta  jiwa  (Statistik,  2020).  Menurut  Peraturan  Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dengan rentang usia  10-18  tahun,  sedangkan  menurut  Badan  Kependudukan  dan  Keluarga Berencana  (BKKBN)  rentang  usia  remaja  adalah  10-24  tahun  dan  belum menikah (Kesehatan RI, 2019).
Jumlah  penduduk  usia  remaja  mengalami  peningkatan  setiap tahunnya.  Dengan  bertambahnya  jumlah  penduduk  tersebut,  saat  ini menimbulkan  masalah-masalah  baru  seperti  kenakalan  pada  remaja  yaitu narkoba, seks bebas, dan pernikahan usia dini. Berdasarkan hasil kajian Pusat Kajian  dan  Advokasi  Perlindungan  dan  Kualitas  Hidup  Anak  (Puskapa) bersama United  Nations  Children's  Fund  (UNICEF) ,  Badan  Perencanaan Pembangunan  Nasional  (Bappenas),  dan  Badan  Pusat  Statistik  dilaporkan bahwa  pada  tahun  2018  Indonesia  menempati  posisi  ke-10  dalam perkawinan anak di dunia (Noor et al., 2018).
Pernikahan usia dini akan mengakibatkan adanya ledakan penduduk yang akan berdampak kepada kualitas penduduk itu sendiri (Prijatni, 2016). Sehingga  menjadi  tantangan  bagi  pemerintah  dalam  meningkatkan kesejahteraan masyarakyat,  menyediakan kesempatan kerja, menghilangkan kemiskinan, meningkatkan mutu dan kesehatan, meningkatkan infrastruktur dan  pelayanan  publik  guna  memaksimalkan  proses  pembangunan  nasional bangsa  (Rakhmatullah  Et  Al.,  2018).  Saat  ini  permasalahan  dalam pertumbuhan  penduduk  telah  menjadi  prioritas  kebijakan  dalam  rangka pembangunan nasional.
Undang-Undang  Nomor  52  Tahun  2009  tentang  Perkembangan Kependudukan  dan  Pembangunan  Keluarga  mengamanatkan  perlu  adanya pengendalian  kuantitas,  peningkatan  kualitas,  dan  pengarahan  mobilitas penduduk,    agar  mampu  menjadikan  penduduk  sebagai  sumber  daya  yang tangguh  bagi  pembangunan  dan  ketahanan  nasional  (Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  52  Tahun  2009  Tentang  Perkembangan Kependudukan  Dan  Pembangunan  Keluarga,  2009).  Dalam  mengatasi permasalahan  kependudukan  di  Indonesia  pemerintah  membuat  suatu kebijakan  melalui  Badan  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  Nasional (BKKBN)  dengan  mengembangkan  suatu  program  yang  bernama  Generasi Berencana  (GenRe)  yang  diperuntukan  bagi  remaja  dan  keluarga  yang memiliki remaja melalui wadah Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK- R) dan Bina Keluarga Remaja (BKR).
Kabupaten  Karawang  menjadi  salah  satu  kabupaten  dengan pertumbuhan  penduduk  usia  remaja  setiap  tahunnya  yang  kemudian melahirkan  permasalahan  pernikahan  usia  dini.  Adapun  usia  menikah  yang
L P L P
L P 1 Pangkalan 24,00 20,00 22,38 19,63 21,50 14,75 2 Tegalwaru 25,60 21,40 25,60 21,40 25,60 21,40 3 Ciampel 22,00 20,00 22,43 20,00 23,00 21,14 4 Telukjambe Timur 24,00 22,00 24,33 22,44 25,56 23,56 5 Telukjambe Barat 24,00 23,00 25,00 21,00 25,00 21,00 6 Klari 22,30 20,00 22,36 20,01 22,36 20,01 7 Cikampek 22,00 21,00 22,00 21,10 22,00 21,10 8 Purwasari 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 9 Tirtamulya 25,00 22,00 21,00 19,00 21,00 19,00 10 Jatisari 26,00 22,00 24,00 20,00 24,00 20,00 11 Banyusari 25,00 22,00 24,00 20,00 24,00 20,00 12 Kotabaru 25,00 22,00 25,00 23,00 25,00 23,00 13 Cilamaya Wetan 21,00 20,00 24,00 22,00 24,00 22,00 14 Cilamaya Kulon 25,00 20,00 25,00 20,00 25,00 20,00 15 Lemahabang 24,00 22,00 24,00 22,00 24,00 22,00 16 Telagasari 21,01 20,97 23,00 22,00 23,00 22,00 17 Majalaya 25,00 22,00 24,00 23,00 24,00 23,00 18 Karawang Timur 23,00 19,00 24,00 22,00 24,00 22,00 19 Karawang Barat 24,25 23,34 23,00 22,00 23,00 22,00 20 Rawamerta 24,69 20,92 24,69 20,92 25,62 22,85 21 Tempuran 23,07 20,86 22,36 20,07 22,36 20,07 22 Kutawaluya 22,00 20,00 22,00 20,42 22,00 20,42 23 Rengasdengklok 25,00 21,00 22,00 21,00 22,00 21,00 24 Jayakerta 21,81 19,89 21,81 19,89 22,75 21,00 25 Pedes 20,00 17,00 20,00 17,00 20,00 17,00 26 Cilebar 21,88 19,82 21,88 19,82 21,88 19,82 27 Cibuaya 23,00 20,00 22,55 19,73 22,55 19,73 28 Tirtajaya 23,00 20,00 23,91 20,00 23,91 20,00 29 Batujaya 21,00 20,00 21,00 20,00 21,00 20,00 30 Pakisjaya 22,63 22,38 22,63 22,38 20,00 20,00 23,21 20,15 23,49 21,08 23,00 20,66 Rata-Rata Umur Menikah Pertama Kecamatan No Rata-Rata 2019 2020 2021
ideal menurut BKKBN adalah perempuan di usia 21 tahun dan laki-laki di usia 25 tahun. Hal tersebut ditujukan agar remaja telah siap secara fisik, ekonomi, pendidikan,  dan  psikologis.  Berikut  rata-rata  usia  menikah  pertama  di Kabupaten Karawang :
Tabel 1.
Rata-Rata Usia Menikah Pertama di Kabupaten Karawang Tahun 2019- 2021
Berdasarkan  tabel  di  atas,  rata-rata  usia  menikah  pertama  di Kabupaten  Karawang  tahun  2019-2021  untuk  laki-laki  (lajang)  berusia  23 tahun,  dan  perempuan  (gadis)  berusia  20  tahun.  Terdapat  beberapa Kecamatan yang penduduknya menikah pada usia dini, salah satu Kecamatan yang kerap terjadinya pernikahan usia dini adalah Kecamatan Pedes. Tahun 2019-2020  rata-rata  usia  menikah  pertama  di  Kecamatan  Pedes  adalah  20 tahun  untuk  laki-laki  dan  17  tahun  untuk  perempuan.  Hal  tersebut menjadi perhatian  bagi  penulis  karena  rata-rata  usia  menikah  di  Kecamatan  Pedes masih sangat rendah sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Pedes.
Pernikahan usia dini dapat terjadi karena beberapa faktor, mengingat bahwa  sumber  nilai  yang  ada  di  negara  kita  cukup  banyak  yaitu  Undang - Undang Dasar, pancasila, agama, dan budaya. Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk mayoritas memeluk agama islam menjadi suatu landasan besar,  bahwa  dalam  agama  islam  menikah  di  perbolehkan  ketika  remaja sudah  baligh  dari  pada  harus  terjerumus  ke  dalam  perzinahan.  Kabupaten Karawang  merupakan  salah  satu  kabupaten  yang  masih  kental  akan keagamaan  islamnya,  karena  masih  banyak  pasantren - pasantren  yang berkembang  baik  di  Karawang.  Selain  itu,  karawang  memiliki  nilai  budaya tinggi  seperti  kata  pepatah  “musim  panen  musim  kawin”  yaitu  ketika  para petani  memanen  hasil  sawahnya,  saat  itulah  musim  kawin  (nikah)  terjadi karena modal yang cukup besar. Nilai - nilai tersebut dapat menjadi penyebab adanya  pernikahan  di usia  dini selain  dari faktor pergaulan  bebas  (Mustofa, 2019).
Dalam  upaya  melaksanakan  program  GenRe  untuk  mencegah pernikahan  usia  dini,  Pemerintah  Kabupaten  Karawang  memberikan kewenangannya  kepada  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana  (DPPKB)  sebagai  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD) Kabupaten  Karawang.  Dalam  Bab  3  Pasal  4  Peraturan  Bupati  Karawang Nomor  54  Tahun  2016  Tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten  Karawang,  tugas  DPPKB  adalah  membantu  Bupati  dalam melaksanakan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah bidang  pengendalian  penduduk  dan  keluarga  berencana  serta  tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah (Bupati Karawang Provinsi Jawa Barat Peraturan Bupati Karawang, 2016).
DPPKB  Kabupaten  Karawang  dalam  mengembangkan  Program Generasi  Berencana  (GenRe)  dengan  membentuk  Pusat  Informasi  dan Konseling  Remaja  (PIK-R)  di  Kabupaten  Karawang  dengan  beranggotakan para siswa dan mahasiswa yang ada di Kabupaten Karawang. Program GenRe merupakan  program  pemerintah  yang  dirancang  untuk  mengentaskan persoalan  kependudukan  Indonesia.  Inisiatif  GenRe  juga  merupakan  bagian dari  tujuan  pemerintah  untuk  membantu  generasi  muda  Indonesia  menjadi pemimpin  visioner  yang  terhindar  dari  bahaya  Triad  KRR  (seksualitas, HIV/AIDS,  dan  narkoba).  Remaja  juga  akan  dibekali  pengetahuan  tentang
pentingnya kesehatan reproduksi, life skills and skills, layanan konseling, dan rujukan  KRR  sebagai  bagian  dari  perencanaan  generasi  guna  mewujudkan keluarga  kecil  yang  bahagia  dan  sejahtera  (Yulianti,  2017).  Sedangkan  PIK- Remaja  adalah  program  yang  memberikan  layanan  informasi  dan  konseling tentang  usia  berkembang  untuk  menikah,  fungsi  keluarga,  seksualitas,  HIV AIDS  dan  narkoba,  keterampilan  hidup,  dan  pembentukan  generasi  yang direncanakan.  PIK-Remaja  tidak  terbatas  pada  wilayah  administratif,  tetapi mendampingi semua remaja dari mana pun mereka berasal, termasuk remaja dari luar wilayah administrative (Nurochim, 2021).
Duta  Genre  dan  DPPKB  Kabupaten  Karawang  menaungi  kelompok kegiatan  PIK-R  tersebut  yang  tersebar  di  masing-masing  kecamatan  di Karawang.  Organisasi  tersebut  bergerak  dalam  bidang  konseling  remaja dengan  mengajak  para  remaja  baik  di  lingkungan  keluarga  maupun masyarakat untuk menerapkan kehidupan yang berencana.  Adapun edukasi yang  diberikan  dalam  PIK-R  yaitu  mengenai  8  fungsi  keluarga,  Triad  KRR (Kesehatan  Reproduksi  Remaja),  edukasi  Pendewasaan  Usia  Pernikahan (PUP) serta Penundaan Anak Pertama (PAP), serta memberikan pemahaman peran remaja dalam kehidupan bermasyarakat.
Dengan  adanya  program  PIK-R  oleh  Dinas  Pengendalian  Penduduk dan  Keluarga  Berencana  Kabupaten  Karawang,  akan  menghasilkan kesejahteraan  dalam  masyarakat,  meningkatkan  kualitas  Sumber  Daya Manusia (SDM) dalam menghadapi bonus demografi 2045, dan menghindari berbagai  dampak  negatif  pernikahan  usia  dini  seperti  tingginya  angka fertilitas,  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT),  remaja  tidak  mampu mencapai  pendidikan  yang  lebih  tinggi,  risiko  kematian  ibu  dan  bayi, kemiskinan, dan lain-lain.
DPPKB  Kabupaten  Karawang  sebagai  salah  satu  SKPD  Kabupaten Karawang  harus  menjalankan  fungsi  pemerintahan  dalam  mengatasi permasalahan  pernikahan  usia  dini.  Adapun  fungsi  pemerintahan  menurut Ryas  Rasyid  adalah  fungsi  pelayanan,  fungsi  pembangunan  dan  fungsi pemberdayaan  (Atmaja  et  al.,  2019).  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  lebih menitikberatkan  kepada  fungsi  pembangunan  yaitu  pembangunan kesejahteraan  dalam  masyarakat.  Penelitian  ini  berusah  untuk  melihat bagaimana  model  pencegahan  pernikahan  usia  dini  melalui  program  PIK-R. Kebaharuan penelitian ini secara kontekstual dilakukan di Kecamatan Pedes Kabupaten  Karawang  dan  secara  konseptual  menggunakan  teori  sebagai pisau analisis dalam menganalisis pencegahan pernikahan usia dini.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan desain studi kasus. Menurut Hardani dkk (2017) metode penelitian kualitatif merupakan  sebuah  metode  penelitian  dalam  konteks  permasalahan  tentang fenomena  sosial,  budaya,  dan  tingkah  laku  manusia.  Sumber  data  yang peneliti  gunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  data  primer  dan  sekunder. Sumber  data  utama  yang  digunakan  yaitu  dari  hasil  wawancara  dengan
narasumber  terkait,  serta  dokumen  atau  pedoman  yang  peneliti  amati dilakukan  dengan  cara  direkam  menggunakan  alat  perekam  suara  selama proses wawancara dan observasi penelitian berlangsung. Dalam menganalisis hasil  dari  wawancara  yang  peneliti  peroleh,  peneliti  menggunakan  teknik analisis  data  model  Miles  dan  Huberman  dengan  proses  reduksi  data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Hardani & Ustiawaty, 2017).

## Hasil dan Pembahasan
Dalam  rangka  meningkatkan  pembangunan  kesejahteraan  dalam masyarakat,  perlu  adanya  pengendalian  kependudukan  yang  dilakukan  oleh pemerintah.  Karena  permasalahan  pertambahan  jumlah  penduduk  telah menjadi  prioritas  kebijakan  dalam  pembangunan  nasional.  DPPKB  perlu berperan  aktif  dalam  mengatasi  permasalahan  yang  ada  dalam  masyarakat terutama  yang  berkaitan  dengan  kependudukan  termasuk  penduduk  usia remaja.  Menurut  Noorkasiani,dkk  terdapat  empat  cara  dalam  pencegahan pernikahan  usia  dini  (Ulfah,  2018).  Lebih  lanjut  akan  dibahas  pada  bagian selanjutnya.

## Pengarahan Remaja yang Belum Berkeluarga
Salah  satu  bentuk  pencegahan  pernikahan  usia  dini  dapat  dilakukan dengan  memberikan  pengarahan  kepada  remaja  yang  belum  berkeluarga. Pengarahan  terhadap  remaja  yang  belum  berkeluarga  dapat  dilakukan melalui  kegiatan  pendidikan  seperti  sekolah  maupun  melalui  kegiatan sosialisasi  (Noorkasiani,dkk  dalam  (Ulfah,  2018).  Dengan  diarahkannya remaja  yang  belum  berkeluarga,  dapat  meningkatkan  pengetahuan  remaja tentang arti dan peran perkawinan serta dampak negatif yang timbul akibat adanya pernikahan di usia dini.
Badan  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  Nasional  (BKKBN) membuat  program  yang  dibuat  secara  nasional  melalui  Dinas  Pengendalian Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Kabupaten  Karawang  yaitu  Pusat Informasi  dan  Konseling  Remaja  (PIK-R).  PIK-R  merupakan  wadah  yang dikembangkan  dari  program  Generasi  Berencana  (GenRe)  dengan  tujuan mengedukasi para remaja tentang Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP), triad KRR  (Kesehatan  Reproduksi  Remaja),  dll.  PUP  adalah  suatu  upaya meningkatkan  batasan  usia  pada  perkawinan  pertama  agar  dapat  mencapai usia cukup yaitu minimal 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Tujuan dari  adanya  edukasi  PUP    yaitu  untuk  memberikan  pengertian  serta kesadaran  kepada  remaja  dalam  merencanakan  suatu  keluarga  dengan mempertimbangkan  berbagai  aspek  seperti  kesiapan  fisik,  mental, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya (T. Adzlan, 2016).
PIK-R  tersebar  dan  dibentuk  di  masing-masing  desa  di  kecamatan yang  ada  di  Karawang.  Berikut  merupakan  data  Pusat  Informasi  dan Konseling Remaja (PIK-R) di Kabupaten Karawang Tahun 2022.

## Tabel 2. Jumlah PIK-R di Kabupaten Karawang Tahun 2022
S M P / S E T A R A S M A / S E T A R A P E R G UR UA N T IN G G I O R G A N IS A S I KE A G A M A A N LS M /  O R G A N IS A S I KE P E M UD A A N / O R G A N IS A S I KE M A S Y A R A KA T A N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 01 KARAWANG BARAT 5 3 2 0 2 0 1 2 0 0 3 5 02 PANGKALAN 8 2 6 0 1 0 0 7 0 4 3 6 03 TELUKJAMBE TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 CIAMPEL 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 05 KLARI 4 4 0 0 4 0 0 0 4 0 3 4 06 RENGASDENGKLOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 KUTAWALUYA 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 08 BATUJAYA 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 09 TIRTAJAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 PEDES 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 CIBUAYA 10 1 9 0 1 0 1 8 0 0 0 0 12 PAKISJAYA 3 1 2 0 2 0 0 1 3 0 1 0 13 CIKAMPEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 JATISARI 4 3 1 1 2 0 0 1 4 0 4 1 15 CILAMAYA WETAN 3 2 1 0 1 0 2 0 1 0 3 1 16 TIRTAMULYA 5 0 5 0 0 0 5 0 0 2 0 3 17 TELAGASARI 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 18 RAWAMERTA 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 19 LEMAHABANG 2 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 20 TEMPURAN 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 21 MAJALAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 JAYAKERTA 2 0 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 23 CILAMAYA KULON 3 3 0 1 0 0 2 0 0 0 3 3 24 BANYUSARI 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 25 KOTA BARU 6 6 0 0 0 0 1 5 5 0 5 4 26 KARAWANG TIMUR 6 2 4 0 1 0 0 5 1 1 2 5 27 TELUKJAMBE BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 TEGALWARU 11 8 3 0 0 0 0 11 9 0 8 10 29 PURWASARI 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 30 CILEBAR 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 86 47 39 4 19 1 14 48 31 8 43 48 Jumlah Total KO D E KE C A M A T A N J UM LA H  P IK R E M A J A KE P E M ILIKA N  S K P E N G UKUH A N B A S IS KE T E R P A D UA N KE LO M P O K J UM LA H  P IK R E M A J A P R O  P N J UM LA H  P IK R E M A J A  P A D A KA M P UN G  KB A D A T ID A K J A LUR  P E N D ID IKA N J A LUR  M A S Y A R A KA T Y A T ID A K TABEL 12A JUMLAH PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA/MAHASISWA (PIK REMAJA)

## BERDASARKAN IDENTITAS DAN INFORMASI KELOMPOK KEGIATAN
TAHUN:   2022
Prov :  JAWA BARAT
Kab  :  KARAWANG

## Sumber : Dinas Pengedalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang, 2022
Dari  tabel  di  atas,  jumlah  PIK-R  masih  sangat  sedikit  serta  tidak merata di setiap desa di Kabupaten Karawang. Hanya terdapat 86 kelompok PIK-R di Kabupaten Karawang, sedangkan total desa di Karawang adalah 309 desa, karena seharusnya setiap desa memiliki minimal satu kelompok PIK-R.
Kecamatan  Pedes  sebagai  kecamatan  yang  memiliki  usia  menikah terendah  di  Karawang  serta  kelompok  PIK-R  yang  hanya  berjumlah  satu menjadikan Kecamatan Pedes sebagai lokus dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil  penelitian  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  benar  kelompok  PIK-R  di Kecamatan Pedes tidak berjalan dengan baik karena terdapat satu kelompok PIK-R  yang  telah  di  SK-kan  pada  November  2021  tetapi  kelompok  tersebut sudah  tidak  aktif  lagi.  Kelompok  tersebut  dibentuk  pada  jalur  pendidikan tepatnya di SMAN 1 Pedes. Bapak Sanin,SE selaku koordinator  satpel PPKB Kecamatan  Pedes  menuturkan  bahwa  kelompok  PIK-R  biasanya  hanya dibentuk ketika akan ada suatu acara yang berkaitan dengan PIK-R setelah itu kelompok tersebut tidak aktif lagi. Peneliti juga menemukan data pada PIK-R tersebut bahwa tidak tersedianya pedoman pengelolaan PIK-R,  tidak adanya ruang sekretariat, dan materi yang tersedia hanya materi reproduksi.
Gambar 1.
Pelaksanaan Monetoring Evaluasi PIK-R Kecamatan Pedes

## Sumber : Olahan Peneliti,2022
Pada  gambar  tersebut  menemukan  fakta  di  lapangan  pada  saat penelitian,  peneliti  mengikuti  kegiatan  Monitoring  Evaluasi  PIK-R  yang
diselenggarakan oleh Duta GenRe Kabupaten Karawang di Kecamatan Pedes. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut bukan dihadiri oleh kelompok PIK- R,  namun  dihadiri  oleh  remaja  yang  saat  itu  sedang  berada  di  lingkungan kantor  Kecamatan  Pedes.  Hal  tersebut  karena  saat  penelitian  ini  dilakukan, Kecamatan  Pedes  belum  memiliki  kelompok  PIK-R  dan  masih  dalam pembentukan.  Tentu  kejadian  tersebut  menjadikan  cerminan  bahwa  upaya yang dilakukan oleh DPPKB Kabupaten Karawang belum berjalan baik dalam mencegah  pernikahan  usia  dini  di  Kabupaten  Karawang  khususnya  di Kecamatan Pedes.
Kepala  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Pedes  menuturkan bahwa  minat  menikah  di  KUA  Kecamatan  Pedes  menurun  setelah  adanya amandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Amandemen tersebut mengubah batasan  usia  menikah  yang  semula  perempuan  16  tahun  menjadi  sama dengan  laki-laki  yaitu  19  tahun.  Bapak    Saefudin,  S.  Ag  sebagai  kepala  KUA Kecamatan  Pedes  menuturkan  kemungkinan  para  remaja  menikah  secara agama saja tidak menikah secara negara karena dilihat dari penurunan minat menikah  di  Kecamatan  Pedes  tahun  2019  sampai  2021.  Menurunnya  minat menikah  pada  tahun  tersebut  sesuai  dengan  data  dari  DPPKB  bahwa  pada tahun yang sama yaitu 2019 sampai 2021 rata-rata usia menikah pertama di Kecamatan Pedes adalah 17 tahun perempuan dan 20 tahun laki-laki. Meilhat bahwa  usia  tersebut  tidak  sesuai  dengan  Undang-Undang  Perkawinan  yang telah diamandemenkan, serta tidak sesuai dengan batasan usia menikah yang dianjurkan  oleh  BKKBN  sehingga  benar  adanya  bahwa  Kecamatan  Pedes memiliki rata-rata usia menikah pertama yang sangat dini.
Dari  uraian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pencegahan pernikahan  usia  dini  melalui  pengarahan  remaja  yang  belum  berkeluarga belum  berjalan  dengan  baik  karena    belum  adanya  kelompok  PIK-R  yang terbentuk  sehingga  menyebabkan  berkembangnya  perilaku  menikah  di  usia dini.

## Edukasi Remaja yang Sudah Berkeluarga
Menurut Noorkasiani dkk penundaan kehamilan dan melahirkan pada remaja  yang  telah  berkeluarga  penting  dilakukan  karena  hal  tersebut berkaitan  dengan  reproduksi  remaja  yang  masih  belum  siap  dalam menghadapi  kehamilan  serta  melahirkan.  Hal  tersebut  dikarenakan  masih belum siapnya remaja baik dari segi fisik, reproduksi, ekonomi, dan lain-lain (Ulfah, 2018). Maka dari itu, perlu adanya pendidikan atau edukasi terhadap remaja  yang  sudah  berkeluarga  agar  dapat  menunda  kehamilan  dan melahirkan  di  usia  yang  masih  dini.  Selain  itu,  edukasi  kepada  remaja  yang telah berkeluarga dilakukan agar remaja tersebut mengetahui bahwa mereka memiliki  masa  subur  yang  lebih  panjang  (fertilitas)  sehingga  perlu dikendalikan agar tidak terjadinya ledakan penduduk.
Ledakan  penduduk  dapat  terjadi  apabila  adanya  tingkat  kelahiran yang  tinggi  di  masyarakat.  Salah  satu  yang  dapat  memicu  tingginya  angka
kelahiran  yaitu  adanya  pernikahan  usia  dini.  Remaja  yang  menikah  di  usia dini  memiliki  masa  subur  yang  panjang  karena  usia  mereka  yang  masih sangat  dini.  Sehingga  remaja  yang  berkeluarga  akan  memiliki  kesempatan melahirkan  yang  banyak  dari  pada  pasangan  yang  menikah  di  usia  yang cukup. Untuk dapat mengendalikan penduduk Indonesia pemerintah melalui Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  membuat  suatu program berupa edukasi dan informasi kepada remaja yang telah berkeluarga yaitu  Penundaan  Anak  Pertama  (PAP).  PAP  merupakan  salah  satu  program dari DPPKB Kabupaten Karawang dalam upaya mengendalikan penduduk di Kabupaten Karawang agar remaja yang menikah di usia dini dapat menunda kehamilannya  karena  akan  berdampak  pada  fisik  serta  berdampak  pula kepada  peningkatan  jumlah  penduduk  karena  memiliki  fertilitas  yang panjang.  PAP  biasanya  diselenggarakan  di  KUA  pada  saat  pra  pernikahan dengan melibatkan PPKB.
Peneliti  melakukan  wawancara  kepada  dua  remaja  yang  telah menikah  di  usia  dini.  Kedua  remaja  tersebut  memilih  menikah  di  usia  dini karena telah terjadinya “ kecelakaan ” atau Marrie By Acident (MBA). Salah satu informan menikah secara agama saja karena belum cukup umur (dibawah 19 tahun).  Sedangkan  satu  informan  lain  menikah  di  KUA  walau  sudah  hamil. Kedua  informan  tidak  mengetahui  program  PAP,  termasuk  informan  yang menikah  di  KUA  tidak  pernah  menerima  edukasi PAP  tersebut.  Kepala  KUA Kecamatan Pedes menuturkan bahwa program PAP di KUA Kecamatan Pedes hanya berjalan selama 4 kali dalam setahun karena minimnya anggaran.
Dapat  disimpulkan  bahwa  pencegahan  pernikahan  usia  dini  melalui edukasi remaja yang sudah berkeluarga guna menunda anak pertama belum dapat  berjalan  dengan  baik  karena  kurangnya  anggaran  serta  kurangnya kerja sama antara PPKB Kecamatan dengan KUA Kecamatan Pedes.

## Penyuluhan Keluarga yang Memiliki Remaja
Perilaku  pernikahan  usia  dini,  seks  bebas,  serta  narkoba  yang dilakukan oleh remaja dapat disebabkan oleh banyak faktor, salah satu faktor dari  terjadinya  perilaku  negatif  pada  remaja  akibat  kurangnya  pengawasan dari orang tua terhadap anaknya. Penyebaran edukasi tidak hanya diberikan kepada remaja saja, tetapi orang tua perlu dibina dan diberikan pengetahuan untuk mendidik anak remajanya terutama yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi.  Di  pedesaan  yang  ekonominya  terbilang  rendah,  banyak  orang tua  yang  kurang  memahami  bahaya  dari  menikahkan  anaknya  di  usia  dini. Biasanya  faktor  penyebab  dari  orang  tua  menikahkan  anaknya  di  usia  dini yaitu akibat faktor ekonomi (Noorkasiani,dkk dalam (Ulfah, 2018)).
Penyuluhan  kepada  keluarga  yang  memiliki  remaja  perlu  dilakukan, agar menghilangkan kebiasaan orang tua untuk menikahkan anaknya di usia dini serta faktor ekonomi tidak dijadikan alasan untuk melepas beban orang tua terhadap anaknya. Peran keluarga dan orang tua sangatlah penting dalam pencegahan  serta  penanganan  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  remaja. Karena  keluarga  sebagai  tempat  belajar  dan  tumbuh  kembangnya  seorang
remaja,  keluarga  menanamkan  delapan  fungsi  keluarga  agar  keluarga tersebut  menjadi  keluarga  yang  sejahtera.  Adapun  delapan  fungsi  tersebut yaitu  fungsi  agama,  melindungi,  sosial  budaya,  sosialisasi  dan  pendidikan, cinta kasih, reproduksi, ekonomi, dan pembinaan lingkungan (Wirdhana et al., 2013).
DPPKB  Kabupaten  Karawang  ikut  menjalankan  program  nasional yaitu  Bina  Keluarga  Remaja  (BKR).  Sama  seperti  PIK-R,  BKR  di  bentuk  di masing-masing  Desa  yang  ada  di  Kecamatan  di  Karawang  dan  setiap kelompok  BKR  memiliki  namanya  sendiri.  BKR  ini  menjadi  wadah  atau tempat  para  orang  tua  atau  keluarga  yang  memiliki  remaja  diberikan penyuluhan  terkait early  detection. Orang  tua  yang  memiliki  remaja  dengan diberikan pengetahuan untuk meningkatkan sikap, pengetahuan, dan perilaku orang  tua  dalam membimbing  serta  mengasuh  tumbuh  kembang  remaja.  Di Kabupaten Karawang, BKR sudah lama dibentuk dan menjadi program setiap PPKB Kecamatan untuk membentuk kelompok BKR. Tabel 3 merupakan data kelompok BKR yang peneliti peroleh dari DPPKB Kabupaten Karawang.
Berdasarkan  tebel  3,  jumlah  kelompok  BKR  yang  tebentuk  di Kabupaten Karawang pada tahun 2021 adalah sebanyak 298 kelompok BKR. Walaupun total kelompok BKR tidak mencapai 309 sesuai jumlah desa,  tapi jumlah  tersebut  sudah  mendekati.  Namun,  hal  tersebut  tetap  perlu diperhatikan  oleh  DPPKB  Kabupaten  Karawang  karena  kelompok  BKR  di Karawang  tersebut  tidak  merata  jumlahnya.  Dengan  jumlah  yang  tidak merata  maka  penyebaran,  pembinaan,  atau  edukasi  yang  diberikan  tidak tersebar  dengan  baik.  Pencapaian  sasaran  setiap  Kecamatan  berbeda-beda, dari tertinggi di atas 90% hingga terendah di bawah 5%.
Kecamatan  Pedes  menjadi  kecamatan  terendah  dalam  mencapai sasaran pembentukan kelompok BKR. Sasaran keluarga di Kecamatan Pedes untuk program BKR ini adalah 5.085 keluarga, namun jumlah keluarga yang tergabung  dalam  BKR  hanya  sebanyak  184  keluarga.  Pencapaian  sasaran tersebut  hanya  mencapai  angka  3,62%  dengan  2  kelompok  BKR  yang terbentuk di Kecamatan Pedes.
Hasil penelitian dengan bapak Yayan bahwa di Kabupaten Karawang sendiri,  partisipasi  masyarakatnya  dinilai  kurang  untuk  mengikuti  kegiatan ini terutama di masa pandemi. Selain di bentuk di setiap desa di Karawang, DPPKB  Kabupaten  Karawang  biasanya  menggelar  acara  BKR  tingkat Kabupaten  dengan  mengumpulkan  para  orang  tua  yang  bergabung  dengan BKR. Karena adanya larangan tatap muka secara langsung di masa pandemi, kegiatan  BKR  ini  menjadi  pasif  karena  terhalang  oleh  teknologi.  Gagap teknologi yang di alami oleh para orang tua menyebabkan DPPKB Kabupaten Karawang menunda kegiatan ini, karena jika memaksakan dengan melakukan virtual meeting akan menyulitkan para orang tua tersebut. Koordinator Satpel PPKB Kecamatan Pedes menuturkan bahwa Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kecamatan Pedes telah dibentuk di beberapa Desa namun  tidak  merata.  Tidak  semua  desa  telah  memiliki  kelompok  BKR,  BKR lebih  banyak  di  bentuk  di  Desa  yang  memiliki  Kampung  KB.  Terdapat  dua
BKR yang ada di Kecamatan Pedes, namun BKR tersebut baru akan di susun dan di SK-kan kembali karena lama tidak aktif akibat pandemi serta adanya kebaharuan susunan kelompok.
Peneliti mewawancarai dua informan lainnya yakni Ibu Acih dan Ibu Atikah. Kedua informan tersebut tidak mengetahui program BKR bahkan baru pertama  kali  mendengar.  Hal  tersebut  terjadi  karena  kelompok  BKR  tidak adanya  regenerasi  anggota,  sehingga  penerima  edukasi  mengenai  bahaya menikahkan  anak  di  usia  dini  tidak  menyebar  dengan  baik.  Namun, berdasarkan  hasil  penelitian  di  lapangan  kepada  kedua informan, orang  tua saat ini berpikiran lebih terbuka, tidak lagi menikahkan anak di usia dini. Hal serupa juga dituturkan oleh bapak  H. Yayan Sugih Harya,  AMK., SKM  selaku Kasi  Pemberdayaan  Ketahanan  Keluarga,  dan  bapak  Sanin,  SE  selaku Koordinator Satpel PPKB Kecamatan Pedes.
Tabel 3.

## Data Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kabupaten Karawang Tahun 2021
1 Karawang Barat 10208
1443 14,14% 18 2 Pangkalan 423 230 54,37% 8 3 Telukjambe Timur 225 201 89,33% 6 4 Ciampel 6514 1055 16,20% 7 5 Klari 864 363 42,01% 13 6 Rengasdengklok 1817 911 50,14% 13 7 Kutawaluya 1945 1127 57,94% 12 8 Batujaya 2155 430 19,95% 10 9 Tirtajaya 175 174 99,43% 11 10 Pedes 5085 184 3,62% 2 11 Cibuaya 5237 307 5,86% 11 12 Pakisjaya 429 397 92,54% 8 13 Cikampek 1697 1118 65,88% 10 14 Jatisari 581 350 60,24% 14 15 Cilamaya Wetan 671 653 97,32% 6 16 Tirtamulya 329 149 45,29% 10 17 Telagasari 2558 1992 77,87% 14 18 Rawamerta 240 115 47,92% 6 19 Lemahabang 2557 295 11,54% 11 20 Tempuran 475 420 88,42% 14 21 Majalaya 225 210 98,33% 6 22 Jayakerta 3973 197 4,96% 8 23 Cilamaya Kulon 381 363 95,28% 12 24 Banyusari 9529 461 4,84% 12 25 Kota Baru 1937 210 10,84% 5 26 Karawang Timur 2410 410 17,01% 16 27 Telukjambe Barat 1065 132 97,64% 9 28 Tegalwaru 381 372 97,64% 9 29 Purwasari 457 199 43,54% 8 30 Cilebar 465 377 81,08% 10 Total 65008 14845 22,84% 298
No. Kecamatan
Jumlah Keluarga Sasaran
Jumlah Keluarga jadi anggota Presentase Jumlah Kelompok BKR

## Sumber  :  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Kabupaten Karawang, 2021
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pencegahan pernikahan usia dini melalui penyuluhan keluarga yang memiliki remaja belum berjalan dengan  baik,  karena  di  baik  di  seluruh  Kabupaten  Karawang  ataupun  di Kecamatan Pedes pembentukan BKR ini belum merata, sehingga edukasi yang disebarkan tidak menyerap banyak ke masyarakat.

## Sosialisasi Budaya Menikah Muda
Menurut  Noorkasiani  dkk  mensosialisasikan  pernikahan  usia  dini perlu  dilakukan  terutama  kepada  masyarakat  yang  masih  memiliki  paham atau  budaya  dalam menikahkan  anaknya  di  usia yang  muda.  Karena  remaja akan  kehilangan  kesempatannya  dalam  peluang  pekerjaan  yang  lebih  baik. Pernikahan  di  usia  dini  dapat  terjadi  karena  beberapa  faktor  salah  satunya dapat  terjadi  karena  budaya  yang  berkembang  dalam  masyarakat.  Budaya tersebut  seperti  adanya  keharusan  remaja  untuk  menikah  di  usia  tertetu sehingga menuntut remaja untuk menikah di usia dini (Ulfah, 2018).
Kecamatan  Pedes  adalah  kecamatan  yang  berada  di  wilayah  utara Kota  Karawang,  artinya  cukup  jauh  dari  kota.  Karena  letaknya  cukup  dekat dengan  pesisir  laut,  memungkinkan  berkembangnya  suatu  budaya  terkait menikah di usia dini. Masyarakat Pedes selain bermata pencaharian sebagai nelayan, sebagian mata pencaharian masyarakatnya adalah  petani. Sehingga biasanya  di  masyarakat  pedesaan  yang  mata  pencahariannya  petani, berkembang  istilah  “musim  panen , musim  kawin”.  Maksud  dari  istilah tersebut  yaitu  biasanya  masyarakat  pedesaan  melakukan  pesta  perkawinan setelah panen selesai karena hasil panen tersebut dijadikan modal menikah.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  lapangan  menunjukkan  saat  ini adanya kemodernan dalam pola pikir yang berkembang di masyarakat Pedes. Saat  ini  masyarakat  Pedes  sudah  mulai  terdampak  pola  pikir  yang  modern yaitu  berpikir  lebih  maju.  Teknologi  yang  berkembang  saat ini  memberikan dampak kepada masyarakat pedes baik untuk orang tua atau remaja. Dengan meningkatnya  teknologi,  masyarakat  dengan  mudahnya  mencari  informasi pendidikan  atau  pekerjaan  sehingga  hal  tersebut  memotivasi  sebagian masyarakat  yang  pola  pikirnya  sudah  maju  untuk  sukses  dalam  berkarir terlebih dahulu.
Teknologi  memberikan  dampak  yang  positif  bagi  sebagian  orang, termasuk  berdampak  dalam  memudarkan  budaya  menikah  muda  di masyarakat.  Namun,  perkembangan  teknologi  saat  ini  justru  memberikan dampak  yang  buruk  bagi  sebagian  masyarakat  khususnya  remaja  yang  ahli menggunakan  teknologi  seperti  telepon  seluler.    Dampak  negatif  dari perkembangan  teknologi  ini  menimbulkan  budaya  baru  yaitu  pergaulan remaja yang semakin bebas. Karena adanya perkembangan teknologi saat ini, menyebabkan adanya suatu tekanan terhadap manusia untuk bertindak atau berperilaku sebagaimana yang tampak dari teknologi tersebut.
Jejaring  teknologi  yang  luas  seperti  media  sosial,  banyak menyuguhkan  hal-hal  negatif  jika  masyarakat  tidak  pandai  menyaringnya. Masuknya kebebasan perilaku dari barat melalui teknologi seperti seks bebas, meminum minuman beralkohol, atau konsumsi narkoba menjadi budaya yang semakin  berkembang  di masyarakat  khususnya  kalangan  muda.  Jika  dahulu menikah di usia dini akibat dari dorongan orang tua yang ingin menikahkan anaknya tepat setelah musim panen, saat ini budaya yang terjadi adalah orang tua menikahkan anaknya akibat dari hasil pergaulan bebas.
Peran instansi diperlukan dalam  penganan hal ini, walaupun saat ini masyarakatnya  sudah  mulai  modern  dalam  berpikir,  tapi  tidak  semua masyarakat  mengetahui  bahaya  dan  dampak  dari  menikah  di  usia  dini. Penyebab  terjadinya  pernikahan  usia  dini  saat  ini  bukan  lagi  karena  suatu budaya  yang  berkembang  di  masyarakat  sejak  dulu  yang  mana  menikah karena  keinginan  orang  tua,  tetapi  saat  ini  penyebab  pernikahan  usia  dini lebih  sering  diakibatkan  oleh Married  By  Accident akibat  pergaulan  bebas. Kultur baru yang ditimbulkan oleh teknologi ini akan menjadi permasalahan ke depannya apabila tidak segera pemerintah benahi.
Dari  uraian  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  pencegahan pernikahan usia dini melalui sosialisasi budaya menikah muda belum berjalan dengan baik, peran dan instansi atau kelompok yang peduli akan remaja atau kependudukan  belum  terlihat  sehingga  budaya  baru  yang  menyebabkan menikah usia muda karena Married By Accident semakin berkembang.

## Kesimpulan
Pencegahan  pernikahan  usia  dini  melalui  program  Pusat  Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang belum berjalan dengan baik jika dilihat dari teori yang peneliti gunakan. Tidak meratanya kelompok PIK-R di Kabupaten Karawang serta tidak berjalannya PIK-R di Kecamatan Pedes, tidak meratanya kelompok BKR di Karawang dan tidak berjalannya BKR di Kecamatan Pedes, minimnya  anggaran  dalam  melaksanakan  program  PAP  (Penundaan  Anak Pertama)  bagi  remaja  yang  telah  berkeluarga,  serta  tidak  adanya  peran sosialisasi  dari  instansi  atau  kelompok  terkait  untuk  mengedukasi  remaja terhadap  berkembangnya  budaya  baru  yang  dapat  menjerumuskan  remaja kepada  pernikahan  usia  dini  akibat  perilaku  bebas.  Tidak  berjalannya keempat  dimensi  tersebut  sebagai  tolak  ukur,  bahwa  memang  pernikahan usia  dini  di  Kabupaten  Karawang  khususnya  Kecamatan  Pedes  masih berlangsung  sampai  saat  ini,  karena  upaya  pencegahan  dari  DPPKB Kabupaten Karawang belum berjalan dengan baik.

## Daftar Pustaka
Atmaja,  S.,  Badan,  K.,  Daerah,  P.,  &  Tangerang,  K.  (2019). Peran  Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Dampak the Role of the Local Government in the Implementation of the Impact of New City Development and Social Changing in Tangerang Regency , Banten Province . 9 (2), 123–133.
Bupati karawang provinsi jawa barat peraturan bupati karawang, (2016). Kesehatan RI, K. (2019). InfoDatin Pusat Data dan Informasi Kementerian Hardani.  Ustiawaty,  J.  A.  H.  (2017). Buku  Metode  Penelitian  Kualitatif  dan Kuantitatif (Issue April). Kesehatan RI. In Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja (p. 1).
Noor, M. S., Rahman, F., Yulidasari, F., Santoso, B., Rahayu, A., Rosadi, D., Laily, N.,  Putri,  A.  O.,  Hadianor,  Anggraini,  L.,  Fatimah,  H.,  &  Ridwan,  A.  M. (2018). “Klinik  Dana”  Sebagai  Upaya  Pencegahan  Pernikahan  Dini .  CV Mine.
Nurochim,  N.  (2021).  Analisis  SWOT  (strengths,  weaknesses,  opportunities, threats)  pusat  informasi  dan  konseling  remaja  (pik - remaja). Jurnal Konseling dan Pendidikan , 9 (1), 11 - 16.
Prijatni,  I.  (2016).  Kesehatan  Reproduksi  dan  Keluarga  Berencana.  In Modul Bahan Ajar Cetak Kebidana . Pusdik SDM Kesehatan. RAKHMATULLAH, M., Widodo, S., & Effendi, S. (2018). EFEKTIVITAS PROGRAM GENERASI  BERENCANA  DI  KOTA  PALEMBANG  (Studi  Pada  Badan Keluarga  Berencana  dan  Pemberdayaan  Perempuan  Kota (Issue September). https://repository.unsri.ac.id/12496/ Syahrul Mustofa, S.H., M. H. (2019). Hukum Pencegahan Pernikahan Dini “jalan baru melindungi anak” (A. Gani (ed.); 2019th ed.). Guepedia.
T. Adzlan. (2016). PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN . https://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pend ewasaan - usia - perkawinan - 47
Ulfah,  N.  A.  (2018). Pernikahan  Dini  Di  Kecamatan  Saptosari  Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 .
Wirdhana, I., Muin, M. E., Windrawati, W., Hendardi, A., Nuranti, A., Trihantoro, D., Angkawijaya, A., Isyanah, A., Suparyati, R., Marifah, K., Kusumastuti, I., Suharno, R., Soetriningsih, Zuhdi, A., Setiadi, E., & Susilo, P. (2013). Buku Pegangan  Kader  BKR  Tentang  Delapan  Fungsi  Keluarga .  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
Yulianti,  D.  (2017).  Program  generasi  berencana  (genre)  dalam  rangka pembangunan manusia menuju pembangunan nasional berkualitas. Jurnal Analisis Sosial Politik
, 1 (2), 93-108.

## Regulasi
UNDANG - UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  52  TAHUN  2009 TENTANG  PERKEMBANGAN  KEPENDUDUKAN  DAN  PEMBANGUNAN KELUARGA