Vol. 1 No. 2 (2019) pp. 14-25 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604
Peran Penyidik  Polri  dalam Penerapan  Diversi Terhadap Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum  (Studi  di Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magelang)
Rengganis Nur Hutami 1* , Ari Kurniawan 2 , Totok Priyo Husodo 3
1,2,3 Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia *email: rengganisnur99@gmail.com
DOI : https://doi.org/10.37729/amnesti.v1i2.645
Submitted: Juni 2019 Revised: Juli 2019 Accepted: Juli 2019

## ABSTRAK
Kata Kunci : Penyidik, Diversi, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Penyelesaian  kasus  anak  yang  berkonflik  berbeda  dengan penyelesaian  perkara  pada  umumnya.  Penyelesaian  ini  perlu dilakukan  dengan  diversi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  peran  polri  dalam  mengahadapi  anak  yang berkonflik. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis empiris yaitu  suatu  bentuk  penelitian  lapangan  untuk  mencari keterangan  berupa  data  atau  informasi  tentang  masalah  yang diteliti.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  peran  penyidik polri  dalam  penerapan  diversi  terhadap  anak  yang  berkonflik dengan  menggunakan  konsep restorative  justice dengan melibatkan  pelaku  dan  korban  serta  pihak  terkait  dengan prinsip  kepentingan  terbaik  terhadap  anak.  Penyidik  dalam waktu  1x24  jam  wajib  meminta  pertimbangan  kepada Pembimbing  Kemasyarakatan  BAPAS  dan  Pekerja  Sosial profesional  untuk  melakukan  pendampingan  saat  pemeriksaan sampai dengan penerapan diversi. Penyidik wajib mengupayakan  diversi  dalam  waktu  7  (tujuh)  hari  setelah dilakukan  penyidikan.  Kesepakatan  Diversi  pada  tahap penyidik dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, menyerahkan kembali kepada orang tua, keikutsertaan  dalam  pendidikan  atau  pelatihan  di  lembaga pendidikan  dan  pelayanan  kemasyarakatan.  Apabila  berhasil dilakukan  diversi  penyidik  menyerahkan  hasil  kesepakatan diversi  ke  Pengadilan  Negeri  untuk  untuk  dikeluarkan penetapan diversi.
Vol. 1 No. 2 (2019)

## ABSTRACT
Keywords :
Investigator, Diversion, Children In Conflict With the Law The  resolution  of  cases  of  children  in  conflict  is  different  from  the resolution  of  cases  in  general.  This  solution  needs  to  be  done  by diversion.  This  study  aims  to  analyze  the  role  of  the police in  dealing with  children  in  conflict.  The  research  was  conducted  by  empirical juridical  method,  a  form  of  field  research  to  seek  information  in  the form of data or information about the problem under study. The results showed  that  the  role  of  the  police  investigators  in  the  application  of diversion  to  children  in  conflict  by  using  the  concept  of  restorative justice  by involving  perpetrators  and  victims  and related  parties  with the principle of the best interests of children. Investigators within 1x24 hours  are  required  to  ask  for  consideration  from  the  BAPAS Community  Advisor  and  professional  Social  Workers  to  assist  in  the examination  until  the  application  of  diversion.  Investigators  are required to seek diversion within 7 (seven) days after the investigation is carried out. Diversion agreements at the investigator stage can be in the form of reconciliation with or without compensation, handing back to  parents,  participation  in  education  or  training  in  educational institutions and community services. If the diversion is successful, the investigator  submits  the  results  of  the  diversion  agreement  to  the District Court for a diversion determination to be issued.

## 1. PENDAHULUAN
Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppress  No.  36  tahun  1990.  Ratifikasi  ini  sebagai  upaya  negara  untuk memberikan  perlindungan  terhadap  anak.  Dari  berbagai  isu  yang  ada  dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian  khusus adalah  anak.  Kategori  anak  yang  memerlukan  perlindungan  khusus diantaranya    anak    yang      berkonflik  dengan  hukum.  Dalam  hukum  nasional perlindungan  khusus  tindak  pidana  oleh  anak  telah  diatur  dalam  Undang- undang  Perlindungan  Anak  No.  23  Tahun  2002  dan  diatur  juga  di  dalam Undang-undang  No.  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak yang  telah  menggantikan  Undang-undang  No.  3  Tahun  1997  Tentang Pengadilan  Anak  yang  bertujuan  untuk  lebih  memberikan  perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).
Anak  merupakan  aset  bangsa,  sebagai  bagian  dari  generasi  muda  anak berperan  sangat  strategis  sebagai  successor  suatu  bangsa.  Dalam  konteks Indonesia,  anak  adalah  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa (Sukarno,  2019) . Peran  strategis  ini  telah  disadari  oleh  masyarakat  Internasional  untuk melahirkan sebuah konvensi The Beijing Rules yang intinya menekankan posisi
anak  sebagai  makhluk  manusia  yang  harus  mendapatkan  perlindungan  atas hak-hak yang dimilikinya (Ananda, 2018) .
Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita leluhur  bangsa.  Calon-calon  pemimpin  bangsa  di  masa  mendatang  sebagai sumber  harapan  bagi  generasi  terdahulu  dan  mendapatan  kesempatan  seluas luasnya  untuk  tumbuh  dan  berkembang  dengan  wajar  baik  secara  rohani maupun  secara  jasmani  dan  sosial.  Perlindungan  anak  merupakan  usaha  dan kegiatan  lapisan  masyarakat  dalam  berbagai  kedudukan  dan  peranan  yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari, jika mereka  telah  matang  dalam  pertumbuhannya  baik  fisik  maupun  mental sehingga  nanti  tiba  saatnya  menggantikan  generasi  terdahulu. (Mertukusumo, 2014) .
Dalam  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak  menentukan  bahwa  perlindungan  anak  adalah  segala kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat hidup  tumbuh,  berkembang  dan  berpartisipasi,  secara  optimal  sesuai  dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari kekerasan    dan  diskriminasi.  Perlindungan  anak  juga  dapat  diartikan  sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan  anak  yang  mengalami  tindak  perlakukan  salah (child  abused), eksploitasi,  dan  penelantaran,  agar  dapat  menjamin  kelangsungan  hidup  dan tumbuh  kembang  anak  secara  wajar,  baik  fisik,  mental  dan  social (M.  Nasir Djamil, 2003).
Kebijakan  Legislatif  tentang  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  melalui  Diversi  dalam  sistem  peradilan  anak adalah  dengan  membentuk  peraturan  perundang-  undangan  yang  men-  gatur tentang Diversi didalam sistem peradilan pidana anak. Dengan diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak pada tanggal 30 Juli Tahun 2012, maka Indonesia sudah secara  sah  memiliki  suatu  peraturan  yang  memberikan  perlindungan  hukum terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  salah  satu  metodenya  adalah Diversi.
Diversi,  merupakan  pemberian  kewenangan  kepada  aparat  penegak hukum  untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan  dalam menangani atau menyelesaikan  masalah  pelanggaran  anak  dengan  tidak  mengambil  jalan formal  antara  lain  menghentikan  atau  tidak  meneruskan  kepada  proses
Vol. 1 No. 2 (2019)
peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat dan bentuk- bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.
Keadilan Restorative  Justice adalah  suatu  proses  dimana  semua  pihak yang  terlibat  dalam  suatu  tindak  pidana  tertentu  bersama  sama  mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya bisa  menjadi  lebih  baik  dengan  melibatkan  korban,  pelaku  (anak)  dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki serta menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan (Gultom, 2008) .
Dari Kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan atau anak yang berkonflik dengan hukum perlu mendapat perhatian khusus. Mengingat anak adalah individu yang masih labil, maka perlu hukum acara  pidana  yang  khusus  anak  harus  diterapkan  secara  maksimal  mengingat dengan  adanya  Undang-undang  yang  mengatur  tentang  sistem  peradilan pidana  anak  di  Indonesia  sehingga  dapat  memberikan  jaminan  perlidungan terhadap anak. Bertitik tolak dari kompleksnya permasalahan berkaitan dengan perlindungan  yang  harus  diberikan  kepada  seorang  anak  yang  berkonflik dengan  hukum  tentu  harus  ada  upaya  dari  berbagai  pihak  untuk menyelamatkan  anak  bangsa.  Polisi  adalah  sebagai  garda  terdepan    dalam penegakan  hukum  memiliki  tanggung-jawab  yang  cukup  besar  untuk mensinergikan  tugas  dan  wewenang  Polri  sebagaimana  yang  telah  diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  yaitu  bahwa  Kepolisian  Republik  Indonesia  memiliki  tugas Memelihara  Keamanan  dan  Ketertiban  Masyarakat,  penegakan  hukum  dan pelindung dan pengayom masyarakat.

## 2. METODE PENELITIAN
Dengan  berpijak  pada  judul  dan  permasalahan  yang  melandasi penelitian  ini,  maka  jenis  penelitian  yang  dilaksanakan  dalam  penulisan  ini menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  empiris  yaitu  suatu  bentuk  penelitian lapangan  untuk  mencari  keterangan  berupa  data  atau  informasi  tentang masalah  yang  diteliti  dengan  menggunakan  metode  pendekatan  normative yaitu  penelitian  yang  mengkaji  literatur-literatur  dan  peraturan  perundang- undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti (Aziz, 2012).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Proses Diversi pada tahap penyidikan
Penyidikan,  adalah  serangkaian  tindakan  penyidik  selama  pemeriksaan pendahuluan,  untuk  mencari  bukti-bukti  tentang  tindak  pidana.  Tindakan  ini meliputi  pemanggilan  dan  pemeriksaan  saksi-saksi,  penyitaan  barang  bukti, penggeledahan, pemanggilan, pemeriksaan tersangka, melakukan penangkapan  dan  penahanan.  Penyelidikan  adalah  serangkaian  tindakan penyelidik  untuk  mencari  dan  menemukan  suatu  peristiwa  yang  diduga sebagai peristiwa pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan dengan cara yang diatur dalam Undang-undang (KUHP).
Dalam  melakukan  penyidikan  terhadap  perkara  anak,  diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita, dalam beberapa hal jika perlu bantuan dengan polisi  pria.  Penyidik  anak  juga  harus  mempunyai  pengetahuan  seperti psikologi,  sosiologi,  harus  juga  mencintai  anak,  berdedikasi  dan  dapat menyelami  jiwa  anak (Agustina  &  Aziz,  2016) .  Secara  umum  berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa penyidikan terhadap anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  hanya  dapat  dilakukan  apabila  pelaku tindak pidana telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai  umur 18  (delapan  belas)  tahun,  terhadap  anak  di  bawah  umur  12  (dua  belas  tahun) ketika  anak  melakukan  tindak  pidana  penyidik  mengambil  keputusan  untuk menyerahkan  kembali  kepada  orang  tua/  wali  dan  mengikut  sertakan  dalam program  pendidikan,  Pembinaan  dan  pembimbingan  di  instansi  pemerintah. Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap perkara anak terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:
a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak;
c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak
Dalam  hal  belum  terdapat  Penyidik  anak  yang  memenuhi  persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (3), tugas Penyidikan dilaksanakan oleh Penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diupayakan  dalam  suasana  kekeluargaan,  dan  untuk  itu  penyidik  juga diwajibkan meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan  setelah  tindak  pidana  dilaporkan  atau  diadukan  sesuai dengan  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012.  Diperiksa  dalam  suasana
Vol. 1 No. 2 (2019)
kekeluargaan,  berarti  pada  waktu  memeriksa  tersangka  anak,  penyidik  tidak memakai  pakaian  seragam/dinas,  dan  melakukan  pendekatan  secara  efektif, aktif, dan simpatik.
Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2012, dikemukakan bahwa  diversi  wajib  diupayakan  setiap  tingkat  pemeriksaan,  baik  itu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri. Dalam Pasal 7 ayat  (2)  juga  disebutkan  mengenai  syarat  diversi  adalah  tindak  pidana  yang dilakukan anak tersebut diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun  serta  bukan  merupakan  pengulangan  tidak  pidana  ketentuan  pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun tersebut mengacu pada hukum pidana. Sedangkan pengulangan  tindak  pidana  yang  dimaksud  dalam  Undang-Undang  No.  11 tahun  2012  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak,  baik  itu  sejenis  maupun tidak  sejenis,  termasuk  juga  tindak  pidana  yang  di  selesaikan  melalui  diversi (Prasetyo, 2015) .
Dalam  Penerapan  diversi,  di  mana  menjadi  suatu  kewajiban  untuk dilaksanakan  pada  tingkat  penyidikan  adalah  tindak  pidana  yang  dilakukan olah  anak,  umur  anak  saat  melakukan  tindak  pidana.  Ketentuan  tersebut merupakan indikator bahwa semakin  rendah  ancaman pidana semakin tinggi prioritas  dilakukannya  diversi (Sumiati  et  al.,  2018) .  Sedangkan  umur  anak yang dimaksud adalah untuk prioritas dalam pelaksanaan diversi dan semakin muda  umur  anak  semakin  tinggi  prioritas  pelaksanaan  diversi.  Apabila kesepakatan  diversi  sudah  dicapai,  maka  harus  ada  persetujuan  dari korban/keluarga  korban.  Kesepakatan  mengenai  hal  tersebut  diatas rekomendasi dari Pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk:
a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban.
b. rehabilitasi medis dan psikososial.
c. penyerahan kembali kepada orang tua/ wali
d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 ( tiga) bulan.
e. pelayanan masyarakat paling lama 3 ( tiga ) bulan.
Kesepakatan diversi antara  kedua belah pihak (anak sebagai pelaku dan korban)  selain  didampingi  oleh  orang  tua/  wali  anak,  pembimbing Kemasyarakatan,  Pekerja  sosial,  Profesional,  pada  tingkat  penyidikan  dapat juga  didampingi  oleh  tokoh  masyarakat  selanjutnya  hasil  kesepakatan  kedua belah pihak dituangkan didalam kesepakatan diversi dan ditanda tangani olah para pihak yang bersangkutan. Kemudian hasil kesepakatan diversi tersebut di
sampaikan  kepada  atasan  langsung  di  tingkat  pemeriksaan  kepolisian  (kanit PPA  Polda,  Polres,  Polsek)  dalam  waktu  3  (tiga)  hari  sejak  tercapainya kesepakatan  diversi,  untuk  kemudian  dikeluarkan  Penetapan  oleh  Ketua Pengadilan Negeri. Penetapan yang dimaksud, harus dikeluarkan dalam waktu paling  lama  3  (tiga)  hari.  Penetapan  tersebut  kemudian  disampaikan  kepada Pembimbing  Kemasyarakatan,  penyidik,  Penuntut  dan  Hakim.  Setelah penerima  surat  penetapan  tersebut  penyidik  POLRI  kemudian  mengeluarkan surat penetapan penghentian penyidikan.

## 3.2 Penerapan Diversi di Unit PPA Polres Magelang
Berdasarkan  Pasal  1  butir  (9)  Peraturan  Kapolri  Nomor  3  Tahun  2008 Tentang  Pembentukan  Ruang  Pelayanan  Khusus  Dan  Tata  Cara    Pemeriksaan Saksi  Dan/Atau  Korban  Tindak  Pidana,  menyebutkan  bahwa  Unit  Pelayanan Perempuan  dan  Anak  yang  selanjutnya  disingkat  UPPA  adalah  unit  yang bertugas  memberikan  pelayanan  dalam  bentuk  perlindungan  terhadap perempuan  dan  anak  yang  menjadi  korban  kejahatan  dan  penegakan  hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak diatur dan dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa Tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak meliputi :
a. penerimaan laporan/pengaduan tentang tindak pidana;
b. membuat laporan polisi;
c. memberi konseling;
d. mengirimkan korban ke PPT atau RS terdekat;
e. melaksanaan penyidikan perkara;
f. meminta visum;
g. memberi  penjelasan  kepada  pelapor  tentang  posisi  kasus,  hak-hak,  dan kewajibannya;
h. menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh;
i. menjamin keamanan dan keselamatan korban;
j. menyalurkan korban ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) / rumah aman;
k. mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan lintas sektoral;
l. memberi tahu perkembangan penanganan kasus kepada pelapor;
m. membuat laporan kegiatan sesuai prosedur
Vol. 1 No. 2 (2019)

## 3.3 Pelaksanaan Diversi di Unit PPA Polres Magelang
Dalam  penerapan  diversi  fungsi  penyidik Researche kriminal  di  unit Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  Polres  Lobar  adalah  salah  satu  fungsi  di kepolisian yang melakukan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) baik proses Penyelidikan, penyidikan sampai dengan penangkapan dan penahanan merupakan salah satu tugas dan fungsi penyidik. Dalam penerapan sistem  peradilan  pidana  anak  telah  diatur  secara  tegas  bahwa  penyidik  di dalam  penanganan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  penyidik  yang menangani  pidana  anak  wajib  mengupayakan  diversi  dengan  menggunakan konsep Restorative  Justice yaitu  penyelesaian  perkara  pidana  dengan  cara kekeluargaan  antara  pelaku  dengan  korban  dan  keluarga  korban (Afandi, 2015) .
Kepolisian  merupakan  institusi  negara  yang  pertama  kali  dalam melakukan  proses  peradilan  terhadap  pelaku  maupun  korban  dalam penegakan  hukum  baik  itu  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum. Penangkapan, penahan, penyelidikan, dan penyidikan merupakan kewenangan  kepolisian  dalam  pelaksanaan  sistem  peradilan  pidana  anak (Susantyo  et  al.,  2016) .  Dalam  menjalankan  proses  penerapan  diversi  dalam peradilan pidana anak dari penyidikan kepolisian diberikan kewenangan yang disebut  dengan  diskresi (discretionary  power). Kewenangan  diskresi  adalah kewenangan  legal  yang  berikan  oleh  Undang-undang  di  mana  kepolisian berhak  untuk  meneruskan  atau  tidak  meneruskan  suatu  perkara.  Berdasarkan kewenangan  ini  pula  kepolisian  dapat  mengalihkan (diversion) terhadap  suatu perkara  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  sehingga  anak  tidak  perlu berhadapan  dengan  penyelesaian  peradilan  pidana  secara  formal (Iman  & Wulansari, 2016).
Secara peraturan perundang-undangan di dalam pelaksanaan peradilan pidana  anak  penyidik  Polri  berpedoman  berdasarkan  Undang-Undang  No.  11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak yang telah mengatur secara detail  tentang  pelaksanaan  penerapan  Diversi  terhadap  anak  yang  berkonflik dengan  hukum.  Secara  garis  besar  terdapat  tiga  bentuk  diversi  yaitu  diversi dalam  bentuk  peringatan;  diversi  informal,  dan  diversi  formal  harus berdampak positif kepada korban, keluarga, dan anak. Melihat pada kenyataan yang terjadi  dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak,  penyidik  sebagai  pihak  yang  melakukan  pemeriksaan  awal  terhadap
anak  dapat  dikatakan  telah  melakukan  upaya-upaya  yang  mengarah  kepada penerapan diversi.
Dalam pelaksanaan di lapangan proses Diversi dengan Restorative Justice penyidik  terkadang  dilibatkan  dan  tidak  dilibatkan  namun  apabila  perkara tersebut  sudah  diselesaikan  secara  damai  biasanya  pihak  korban,  pelaku  dan tokoh    masyarakat  atau  pihak-pihak  yang  terlibat  datang  ke  Unit  PP  Polres Magelang  untuk  meminta  pendapat  dan  saran  namun  apabila  didalam  kasus- kasus  tertentu  seperti  pemerkosaan  dan  pencurian  disertai  dengan  kekerasan sampai  dengan  mengancam  jiwa  seseorang  dimana  korban  atau  orang keluarga  korban  biasanya  tidak  bersedia  melakukan  perdamaian  dengan adanya  surat  pernyataan  yang  ditandatangani  oleh  pihak  korban  maka  dalam kasus seperti ini akan dilanjurkan ke tingkat (Budiyanto, 2018) .
Hasil  penelitian  di  lapangan  bahwa  dalam  penerapan  diversi  terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Magelang tidak harus ditangani atau dilaporkan di unit perlindungan perempuan dan anak yang  ada di Polres tetapi penerapan diversi juga  dilaksanakan di tingkat kesatuan polsek  seluruh jajaran  yang  ada  di  wilayah  hukum  Polres  Magelang  dikarenakan  polsek merupakan  kesatuan  di  bawah  polres  yang  berhubungan  langsung  kepada masyarakat  di  tingkat  kecamatan  maupun  desa  sehingga  dengan  melibatkan peran  serta  Babinkamtibmas  yang  ada  di  setiap  desa  maupun  di  kelurahan untuk  membantu  penyidik  dalam  menerapkan  diversi  ketika  anak  menjadi pelaku  tindak  pidana  sehingga  penerapan  diversi  cenderung  lebih  banyak dilakukan di unit PPA tingkat polsek-polsek.
Diversi  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dapat menghasilkan  kesepakatan  dalam  pelaksanaan  diversi  yaitu:  perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali  kepada orangtua/wali; keikutsertaan  dalam  pendidikan  atau  pelatihan  ke  lembaga  pendidikan, lembaga  penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial  atau  lembaga  kesejahteraan sosial;  program  pelayanan  masyarakat.  Oleh  karena  itu  dalam  tataran pelaksanaan  lembaga  pendidikan,  lembaga  kesejahteraan  sosial  dan  program pelayanan  masyarakat  harus  mampu  sebagai  wadah  atau  agen  perubahan perilaku  anak  pelaku  tindak  pidana  menjadi  pribadi  yang  cerdas  dan berkualitas.  Namun  dalam  tataran  praktek  masih  dipertanyakan,  masih minimnya program-program  yang memihak  kepada anak, dan secara struktur harus  dilakukan  pembenahan  untuk  menunjang  kepentingan  anak  tersebut (Madiasa et al., 2017) .
Vol. 1 No. 2 (2019)
Dimana  pengawasan  pelaksanaan  diversi  di  bawah  atasan  langsung yang  bertanggungjawab  untuk  melakukan  monitoring.  Apabila  hasil kesepakatan  diversi  tidak  dijalankan  dengan  baik  pihak  pelaku  atau keluarganya tidak menyelesaikan kewajibannya. Dalam hal ini secara langsung Bapas menyampaikan kepada penyidik harus memproses ke tahap penyidikan formal,  Sementara  penyidik  telah  mengeluarkan  surat  pemberhentian penyidikan.  Hal  ini  akan  sangat  krusial  apabila  tidak  adanya  laporan  dari Bapas kepada penyidik apakah proses diversi berhasil membuat anak menjadi lebih  baik.  Namun  terkadang  dalam  melaksanakan  tugasnya  penyidik  di  unit Perlindungan  perempuan  dan  anak  Polres  Magelang  tidak  berhasil  dalam mengupayakan penerapan diversi dengan Restorative Justice dikarenakan pihak keluarga  korban  tidak  bersedia  melakukan  perdamaian  yang  ditandai  dengan adanya  surat  pernyataan  yang  meminta  agar  pelaku  dapat  dihukum  dan diproses layaknya pelaku dewasa.
Berdasarkan  temuan  peneliti  di  lapangan,  upaya  yang  dilakukan  oleh penyidik  di  Unit  PPA  khususnya  didalam  penerapan  diversi  terhadap  anak yang berkonflik dengan hukum dengan konsep Restorative Justice kurang efektif dikarenakan  penyidik  yang  ditugaskan  sebagai  penyidik-penyidik  di  Unit Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  di  Polres  Lobar  secara  kemampuan penyidik  sendiri  masih  belum  memahami  konsep  diversi  serta  dari  jumlah penyidik  yang  ada  masih  belum  mempunyai  sikap  sebagai  Penyidik  dan sertifikat pelatihan maupun  kejuruan mengenai pelaksanaan diversi baik yang dilaksanakan  dari  internal  kepolisian  maupun  dari  instansi  terkait.  Sehingga peran  penyidik  di  dalam  penerapannya  masih  kurang  memberikan perlindungan  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  karena  dari beberapa kasus yang di tangani unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) merupakan  permintaan  dari  pihak  pelaku  dengan  korban  yang  meminta penyidik untuk melakukan perdamaian.

## 4. KESIMPULAN
Proses  diversi  pada  tingkat  penyidikan  berdasarkan  Pasal  7  ayat  (1) Undang-undang  No.  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak pada tingkat penyidikan wajib diupayakan diversi  dalam pasal 7 ayat (2) juga disebutkan mengenai syarat diversi adalah tindak pidana yang dilakukan anak tersebut  diancam  dengan  pidana  penjara  kurang  dari  7  (tujuh)  tahun  dan bukan  merupakan  Pengulangan  tindak  pidana.  Pada  pasal  8  ayat (1)  Undang-
Vol. 1 No. 2 (2019)
Undang  No.  11  tahun  2012  dijelaskan  dalam  proses  diversi  pada  tingkat penyidikan dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan orang tua/wali anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial dengan mengedepankan pendekatan Restorative Justice .
Penerapan  diversi  di  Unit  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  Polres Magelang  dalam  hal  ini  Berdasarkan  hasil  penelitian  di  lapangan  bahwa penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak semua kasus dapat diselesaikan  dengan  proses  diversi  melalui  pendekatan Restorative  Justice hal tersebut dikarenakan penyidik melihat ancaman pidananya tidak memungkinkan  untuk  dilakukan  diversi  seperti  tindak  pidana  pemerkosaan dan  pencabulan  sehingga  penyidik  melanjutkan  kasus  tersebut  ke  tingkat kejaksaan.  Penerapan  diversi  dengan  melibatkan  keluarga  korban,  tokoh masyarakat dan Pembimbing kemasyarakatan dari Bapas. Dari hasil Penelitian dalam  penerapan  diversi  wajib  adanya  persetujuan  dari  pihak  korban  dengan pelaku  tetapi  dalam  praktik  di  lapangan  terkadang  dari  pihak  korban  tidak menyetujui  upaya  diversi  dan  meminta  kepada  penyidik  agar  dilanjutkan  ke proses pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi, F. (2015). Problematika Pelaksanaan Diversi Dalam Penyidikan Pidana Dengan Pelaku Anak Di Kepolisian Resort Malang. Arena Hukum , 8 (1), 19– 34. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00801.2
Agustina,  S.,  &  Aziz,  M.  A.  (2016).  Peran  Penyidik  dalam  Melakukan  Diversi Terhadap  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  dengan  Ancaman  Pidana Dibawah 7 Tahun. Yustitiabelen , 2 (1), 20–44.
Ananda,  F.  (2018).  Penerapan  Diversi  Sebagai  Upaya  Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana. Jurnal  Daulat  Hukum , 1 (1),  77–86. https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2566
Aziz,  N.  M.  (2012).  Urgensi  Penelitian  dan  Pengkajian  Hukum  Dalam Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  (Legal  Research  and Assessment  of  urgency  The  Establishment  of  legislation). Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan
Hukum Nasional , 1 (1), 18–19. https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal/JURNAL  VOLUME  1  E-BOOK 2.pdf
Budiyanto,  H.  (2018).  Penegakan  Hukum  Oleh  Polisi  Dalam  Tindak  Pidana Kekerasan  Oleh  Anak  Yang  Berbasis  Keadilan  Di  Kabupaten  Siak Indrapura.
Jurnal Sosial Dan Humaniora , 3 (6), 789–808.
Vol. 1 No. 2 (2019)
https://doi.org/10.47313/ppl.v3i6.472 Gultom,  M.  (2008). Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  dalam  Sistem  Peradilan Pidana Anak di Indonesia .
Iman,  C.  H.,  &  Wulansari.  (2016).  Kebijakan  Pemerintah  Dalam  Implementasi Hukum  Perlindungan  Anak  Dan  Upaya  Penanggulangannya  Terhadap Hak-Hak  Anak  Di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Hukum  DE’JURE:  Kajian  Ilmiah
Hukum , 1 (1),
149–171.
https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/vie w/417
M.  Nasir  Djamil.  (2003). Anak  Bukan  untuk  Dihukum:  Catatan  Pembahasan  UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) .
Madiasa, Marlina, & Ikhsan, E. (2017). Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidik (Studi di POLRESTA Medan). Journal of Chemical Information and Modeling , 5 (1), 147–157.
Mertukusumo, S. (2014). Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar, Edisi kedua .
Prasetyo,  T.  (2015).  Penerapan  Diversi  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.
Refleksi Hukum , 9 (1), 1–14. https://doi.org/10.33506/js.v5i2.543
Sukarno.  (2019). Peran  Pembimbing  Kemasyarakatan  Dalam  Penerapan  Diversi Terhadap  Anak  Yang  Berkonflik  Dengan  Hukum  Menurut  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak . 2 (2).
Sumiati,  Muhdar,  M.,  &  Lisi,  I.  Z.  (2018).  Kontruksi  Hukum  Diversii  Pada Tahap Pelaksanaan Peradilan Anak. Mulawarman Law Review , 3 (2), 111–123.
Susantyo,  B.,  Setiawan,  H.  H.,  Irmayani,  N.,  &  Sabarisman,  M.  (2016). Implementasi  Undang  Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak:  Dalam  Perspektif  Kementerian  Sosial. Sosio Konsepsia , 5 (3). https://doi.org/10.33007/ska.v5i3.174
This  work  is  licensed  under a  Creative  Commons  Attribution  4.0 International License