## FORMALIN DALAM JAJAN ANAK SEKOLAH SESUAI DENGAN KAJIAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN DAN PANGAN
Diah Winatasari STIKES Ar-Rum email: diahwinatasari0102@gmail.com

## Abstrak
Anak sekolah masih mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan, sehingga membutuhkan konsumsi  pangan  yang  cukup  dengan  gizi  seimbang.  Rendahnya  tingkat  keamanan  Pangan Jajanan  Anak  Sekolah  (PJAS)  masih  menjadi  permasalahan  penting.  Salah  satu  bahan  yang mungkin  di  campurkan  dalam  malamam  adalah  formalin.  Hal  ini  perlu  dilakukan  pengkajian tentang  peraturan  Undang-Undang  yang  mengatur  hal  tersebut.  Penulisan  artikel  ini menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif,  dengan  spesifikasi  penelitian  deskriptif analitis.  Berdasarkan  hasil  penelitian  formalin  dalam  jajanan  sekolah  adalah  perbuatan mencampur  makanan  dan/atau  minuman  dengan  campuran  bahan  berbahaya  formalin merupakan  tindak  pidana  menurut  undangundang  Pangan  dan  undang-undang  Kesehatan. Masyarakat dapat melakukan tuntutan terhadap pelaku usaha yang melakukan tindak pidana di bidang  pangan  tersebut  dengan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.  Simpulan,  perlindungan  terhadap  jajanan  anak  sekolah  juga  perlu  diperhatikan mengingat anak-anak adalah generasi penerus bangsa.
Kata Kunci : Formalin; jajan anak sekolah; kajian undang-undang

## FORMALIN IN SCHOOL CHILDREN’S SNACK ACCORDING TO THE STUDY OF HEALTH AND FOOD LAW

## Abstract
School  children  are  still  experiencing  a  period  of  growth  and  development,  so  they  need sufficient  food  consumption  with  balanced  nutrition.  The  low  level  of  food  safety  for  school children  (PJAS)  is  still  an  important  problem.  One  of  the  ingredients  that  may  be  mixed  in malamam is formalin.  It is necessary to conduct a review of the Laws that regulate the matter. The writing of this article uses the normative juridical approach method, with the specification of analytical descriptive research. Based on the research results of formalin in school meals, the act  of  mixing  food  and/or  drinks  with  a  mixture  of  dangerous  substances  formalin  is  a  crime according to the Food Law and the Health Law. The public can make demands against business actors  who  commit  crimes  in  the  food  sector  with  Law  Number  8  of  1999  on  Consumer Protection.  The  protection  of  school  children's  snacks  also  needs  to  be  considered  considering that children are the next generation of the nation.
Keywords : Formalin, snacks for school children, law studies

## Pendahuluan
Kualitas  dari  Sumber  Daya  Manusia
(SDM) yang menjadi penggerak pembangunan  dimasa  yang  akan  datang  di tentukan  oleh  bagaimana  pengembangan SDM  saat  ini  termasuk  pada  usia  sekolah. Pembentukan  kualitas  SDM  sejak  masa sekolah  akan  mempengaruhi  kualitas  pada saat  mereka  mencapai  usia  produktif. Kualitas  anak  sekolah  penting  diperhatikan karana  pada  masa  ini  masa  pertumbuhan anak  dan  sangat  penting  peranan  zat  gizi serta keamanan panganan yang di konsumsi di sekolah. 1
Anak  sekolah  masih  mengalami  masa pertumbuhan  dan  perkembangan,  sehingga membutuhkan  konsumsi  pangan  yang cukup  dengan  gizi  seimbang.  Tingkat kecukupan  energi  dan  protein  untuk  anak umur  7–12  tahun  berkisar  antara  71,6– 89,1%  dan  antara  85,1–137,4%.  Namun data menunjukkan bahwa 44,4% dan 30,6% anak  mengonsumsi  energi  dan  protein  di bawah angka kecukupan minimal. 2 Penelitian mengenai pemantauan kualitas  makanan  di  dapatkan  hasil  bahwa fasilitas  sanitasi  penjual  makanan  belum memenuhi persyaratan kesehatan dan penjamah  makanan  belum  berperilaku hidup bersih dan sehat. 3 Dukungan penelitian lain yang menunjukan bahwa ada hubungan usia,  jenis kelamin, lama berjualan  dan  pendidikan  dengan hygine
dan sanitasi pedagang makanan. 4 Penelitian lain  menunjukan  bahwa  ada  hubungan antara  pengetahuan  dan  keamanan  PJAS, ada  hubungan  antara  sikap  dan  keamanan PJAS dan  ada hubungan  antara praktik dan keamanan PJAS. 5
Pangan  Jajanan  Anak  Sekolah  (PJAS) umumnya  dikenal  sebagai  pangan  siap  saji yang  ditemui  di  lingkungan  sekolah  dan secara rutin dikonsumsi oleh sebagian besar anak  sekolah. 6 tingkat  pengetahuan  gizi PJAS  anak  sekolah  tergolong  dalam kategori tinggi namun dalam prakteknya hal ini  tidak  mendasari  pemilihan  PJAS  yang sesuai  oleh  anak  sekolah.  Salah  satu penyebabnya adalah keterbatasan ketersediaan PJAS yang sesuai dilingkungan sekolah. 7 Berdasarkan laporan akhir hasil monitoring  dan  verifikasi  profil  keamanan PJAS  nasional  tahun  2008  menunjukkan bahwa  98,9%  anak  jajan  di  sekolah  dan hanya  1%  yang  tidak  pernah  jajan.  Data selanjutnya  menunjukkan  bahwa  PJAS menyumbang 31,1% kebutuhan  kalori serta 27,4% protein dari konsumsi pangan harian anak  sekolah,  PJAS  selain  berfungsi sebagai  sumber  pangan  jajanan  juga berfungsi sebagai sumber pangan sarapan. 8
Hasil  survei  Badan  diPengawas  Obat dan  Makanan  Republik  Indonesia  (BPOM RI)  menunjukkan  bahwa  terdapat  141 kejadian  luar  biasa  (KLB)  keracunan
pangan  terjadi.  Dari  141  kejadian  15% disebabkan  oleh  PJAS  dengan  tingkat kejadian tertinggi 69 % sampai dengan 79% terjadi  di  Sekolah  Dasar  (SD).  Keracunan pangan  dapat  diakibatkan  oleh  tingginya konsumsi  PJAS  oleh  anak  sekolah  yang tidak  diikuti  dengan  penerapan  cara produksi  pangan  yang  baik  (CPPB)  oleh para penjaja pangan. 8
Hasil  pengujian  10.429  sampel  PJAS yang  diambil  di  seluruh  indonesia  tahun 2014 menunjukan 75,18%
sampel memenuhi  syarat  (MS) dan 23,82% sampel tidak  memenuhu  syarat  (TMS)  dari  data tahun  2010  sampai  dengan  tahun  2013 presentase  PJAS  yang  memenuhi  syarat mengalami peningkatan dari 55,52% menjadi  80,79%  sedangkan  pada  tahun 2014  terjadi  penurunan  presentase  PJAS yang  memenuhi  syarat  yaitu  sebesar 76,18%.  Sehingga  untuk  tahun  2012  dan 2013  capaian  Indikator  Kinerja  Utama (IKU)  sudah  tercapai  yaitu  76,11%  dan 80,79%,  sedangkan  pada  tahun  2014 capaian  IKU  tidak  tercapai  yaitu  76,18% sementara targetnya adalah 90%. 1
Penyebab  PJAS  yang  tidak  memenuhi syarat di Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 paling tinggi disebabkan oleh  pencemaran  mikroba  yang  terus mengalami  peningkatatan  sebesar  59,0%
menjadi 76,0%, penggunaan bahan berbahaya  mengalami  penurunan  18,0% menjadi  5,9%    dan  penggunaan  Bahan Tambahan Pangan (BTP) berlebihan mengamali penurunan 23% menjadi 15,7%. Sedangkan  pada  tahun  2014  paling  tinggi masih  di  sebabkan  oleh  pencemaran mikroba  sebesar  74,9%  penggunaan  bahan berbahaya  mengalami  peningkatan  yaitu sebesar  9,0%  dan  penggunaan  Bahan  BTP berlebihan sebesar 15,7%. Hal ini menunjukan  bahwa  belum  ada  perubahan yang  signifikan  mengenai  pencemaran mikroba,  penggunaan  bahan  berbahaya  dan penggunaan  bahan  tambahan  pangan  yang berlebihan. 2
Berdasarkan data profil kesehatan
Indonesia  tahun  2014  Jawa Tengah menduduki  presentase  tempat  pengolahan makanan  yang  memenuhi  syarat  kesehatan sebesar  71,42  %  dan  belum  memenuhi target  Rencana  Strategi  (Renstra)  2014
sebesar  75%. 9 Berdasarkan  data  profil kesehatan  kota  Salatiga  tahun  2014  sarana pengawasan  tempat  pengelolaan  makanan meliputi  jasa  boga,  rumah  makan  atau restoran,  depot  air  minum  dan  makanan jajanan capaian Tempat Pengelolaan
Makanan  (TPM)  memenuhi  syarat  sebesar 84,55%.  Sedangkan  TPM  yang  belum memenuhi  syarat  sebanyak  15,45%  dan yang  di  uji  petik  sebanyak  17,10  % sehingga  belum  memenuhi  target  yang diharapkan.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa masalah  utama  keamanan  pangan  adalah masalah  cemaran  mikrobiologis  akibat sanitasi dan higiene  yang  kurang baik pada proses  produksi  dan  penyiapan  PJAS  serta masalah cemaran kimiawi akibat penyalahgunaan  bahan  kimia  berbahaya pada pangan. Dukungan penelitian ini yang menunjukan  bahwa    Beberapa  bahan makanan  dan  makanan  jajanan  yang  dijual di  Pasar  Tradisional  di  Sragen  (Provinsi Jawa  Tengah)  dan  Gianyar  (Provinsi  Bali) masih  ada  yang  mengandung  zat  pencemar bakteri  dan  kimiawi. 10 Hasil  penelitian  lain juga  menunjukkan  hasil  yang  positif terhadap  adanya  bakteri  pada  media  umum yaitu bakteri Coliform dan bakteri Escherichia  coli pada  sampel  yang  telah  di uji. 11
Berdasarkan wawancara yang di lakukan kepada  bidang  PSDK  (Pengembangan Sumber  Daya  Kesehatan)  Dinas  Kesehatan Kota  Salatiga  pada  tahun  2016  uji  petik pemeriksaan  sampel  PJAS  di  lakukan  di  6 wilayah  puskesmas  yaitu  pemeriksaan  zat perwarna  makanan  (rhodamin  B,  metil yellow)  dan  formalin  sebanyak  240  sampel di  dapatkan  hasil  yang  mengandung rhodamin  B  sebanyak  3,75  %,  formalin sebanyak 0,42%.

## Metode
Penulisan  artikel  ini  menggunakan  metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi  penelitian  deskriptif  analitis. Data-data  dikumpulkan  dari  bahan  hukum primer,  baik  berupa  ketentuan  peraturan perundangan-undangan  dan  pelaksanannya; bahan  hukum  sekunder  maupun  bahan hukum tersier yang dilakukan melalui studi
kepustakaan  untuk  selanjutnya  diolah  dan dianalisa secara yuridis kualitatif.

## Hasil Penelitian
Kandungan  formalin  dan  bahayanya bagi  kesehatan  Formalin  merupakan  cairan tidak  berwarna  yang  digunakan  sebagai desinfektan, pembasmi serangga, dan pengawet  yang  digunakan  dalam  industri tekstil  dan  kayu.  Formalin  memiliki  bau yang  sangat  menyengat,  dan  mudah  larut dalam  air  maupun  alkohol.  Formalin berguna  bila  memang  digunakan  sesuai dengan  peruntukannya,  tetapi  bahan  itu tidak  boleh  dijadikan  sebagai  pengawet makanan  karena  ada  pengaruhnya  terhadap kesehatan. Walaupun begitu, banyak produsen  makanan  tetap  menggunakan bahan  ini  karena  bahan  ini  mudah digunakan  dan  mudah  didapat,  karena harganya  relatif  murah  dibanding  bahan pengawet  lain.  Pada  kasian  ini  ditemukan beberapa undang-undang yang sesuai antara lain:
1. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1996 tentang Pangan
2. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun 2004  tentang  Keamanan  Mutu  dan  Gizi Pangan
4. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor
722/Menkes/ Permenkes/1988 junto Permenkes Nomor 1168/Menkes/PER/X/1999 tentang Perubahan  Atas  Permenkes  Nomor 722/Menkes/Permenkes/  1988  tentang Bahan Tambahan Makanan 5. Permenkes Nomor 1168/Menkes/PER/X/1999 dinyatakan sebagai  bahan  tambahan  pangan  yang dilarang penggunaannya dalam
makanan.

## Pembahasan
Formalin adalah nama umum dan secara kimiawi  disebut  Formaldehida  biasanya yang  dimanfaatkan  sebagai  pembersih, lantai, kapal, gudang dan pakaian.
Formaldehida dapat digunakan untuk membasmi sebagian besar bakteri, sehingga sering  digunakan  sebagai  disinfektan  dan juga sebagai bahan pengawet. Formaldehida juga dipakai sebagai pengawet  dalam  vaksinasi.  Dalam  bidang medis,  larutan  formaldehida  dipakai  untuk mengeringkan  kulit,  misalnya  mengangkat kutil.  Larutan  dari  formaldehida  sering dipakai dalam membalsem untuk
mematikan  bakteri  serta  untuk  sementara mengawetkan  bangkai. Dalam  industri,
formaldehida  kebanyakan  dipakai  dalam produksi  polimer  dan  rupa-rupa  bahan kimia.  Jika  digabungkan  dengan  fenol, urea, atau melamina, formaldehida menghasilkan  resin  termoset  yang  keras. Resin  ini  dipakai  untuk  lem  permanen, misalnya yang dipakai untuk kayulapis/tripleks atau karpet. Lebih  dari  50%  produksi  formaldehida digunakan untuk produksi resin formaldehida.  Untuk  mensintesis  bahan- bahan  kimia,  formaldehida  dipakai  untuk produksi  alkohol  polifungsional  seperti pentaeritritol,  yang  dipakai  untuk  membuat cat  bahan  peledak.  Turunan  formaldehida yang lain adalah metilena difenil diisosianat,  komponen  penting  dalam  cat dan  busa  poliuretana,  serta  heksametilena tetramina,  yang  dipakai  dalam  resin  fenol- formaldehida  untuk  membuat  RDX  (bahan peledak). Sebagai formalin, larutan senyawa kimia ini sering digunakan sebagai insektisida  serta  bahan  baku  pabrik-pabrik resin  plastik  dan  bahan  peledak.  Kegunaan formalin  dalam  dunia  medis  dan  industri, antara  lain:  pengawet  mayat;  pembasmi lalat  dan  serangga  pengganggu  lainnya; bahan pembuatan sutra sintetis, zat pewarna,  cermin,  kaca;  pengeras  lapisan gelatin  dan  kertas  dalam  dunia  Fotografi; bahan pembuatan pupuk dalam bentuk urea; bahan  untuk  pembuatan  produk  parfum; bahan  pengawet  produk  kosmetika  dan pengeras  kuku;  pencegah  korosi  untuk sumur minyak; dan dalam konsentrasi yang sangat  kecil  (kurang  dari  1%),  formalin digunakan sebagai pengawet untuk berbagai barang konsumen seperti
pembersih  barang  rumah  tangga,  cairan pencuci  piring,  pelembut  kulit,  perawatan sepatu, shampoo mobil, lilin, dan pembersih karpet. Karena resin formaldehida dipakai dalam bahan konstruksi seperti kayu lapis/tripleks,
karpet,  dan  busa  semprot  dan  isolasi,  serta karena  resin  ini  melepaskan  formaldehida secara pelan-pelan, formaldehida merupakan  salah satu polutan ruangan yang sering ditemukan.  Apabila  kadar  di  udara  lebih dari 0,1 mg/kg, formaldehida yang terhisap dapat  menyebabkan  iritasi  kepala  dan membran  mukosa,  yang  menyebabkan keluarnya  air  mata,  pusing,  teggorokan serasa  terbakar,  serta  kegerahan.  Paparan formaldehida dalam jumlah banyak, misalnya  terminum,  dapat  menyebabkan kematian. Dalam tubuh manusia, formaldehida  dikonversi  menjadi  asam format yang meningkatkan keasaman darah, tarikan  nafas  menjadi  pendek  dan  sering, hipotermia,  juga  koma,  atau  bahkan kematian.
Formalin merupakan  senyawa yang bisa memperbaiki  tekstur  makanan  sehingga menghasilkan  rupa  yang  bagus,  misalnya bakso  dan  kerupuk.  Menurut  Pasal  1  ayat (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun 2004  tentang  Keamanan  Mutu  dan  Gizi Pangan,  diberi  batasan  sebagai  segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air,  baik  yang  diolah  maupun  yang  tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan  atau  minuman  bagi  konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan  baku  pangan  dan  bahan  lain  yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan  dan/atau  pembuatan  makanan atau minuman. 12
Secara  lebih  khusus  ketentuan  tentang bahan tambahan pangan diatur dalam Pasal 11  dan  Pasal  12  Peraturan  Pemerintah  ini. Pasal  11  ayat  (1)  menyatakan  setiap  orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai  tambahan  pangan  yang  dinyatakan terlarang.  Sedangkan  dalam  Pasal  11  ayat (2)  dinyatakan  bahan  yang  dinyatakan terlarang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) ditetapkan oleh kepala Badan9. Masing- masing  menyatakan  bahwa  dilarang  untuk memasukkan  bahan  apapun  sebagai  bahan tambahan pangan yang dinyatakan dilarang. Pasal  12  ayat  (1)  dinyatakan  bahwa  setiap orang  yang  memproduksi  pangan  dengan menggunakan  bahan  tambahan  pangan untuk diedarkan wajib menggunakan bahan
tambahan pangan yang diizinkan. Selanjutnya  Pasal  12  ayat  (2)  mengatur mengenai  nama  dan  golongan  bahan tambahan  pangan  yang  diizinkan,  tujuan penggunaan dan batas maksimal penggunaannya.  Ketentuan  dalam  kedua pasal  tersebut  di  atas  bertujuan  melindungi konsumen  dari  kerugian  atas  kegiatan mengkonsumsi  pangan  yang  mengandung bahan  pangan  yang  tidak  sesuai  dengan ketentuan.  Sepert  diketahui,  fungsi  bahan tambahan pangan antara lain untuk mengawetkan makanan, mencegah pertumbuhan  mikroba  perusak  pangan, mencegah  terjadinya  reaksi  kimia  yang dapat  menurunkan  mutu  pangan  dan membentuk  makanan  menjadi  lebih  baik, renyah serta lebih enak. 13
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1996 tentang Pangan menyatakan bahwa kualitas pangan  yang  dikonsumsi  harus  memenuhi beberapa kriteria, antara lain aman, bergizi, bermutu  dan  dapat  terjangkau  oleh  daya beli  masyarakat.  Aman  yang  dimaksud  di sini mencakup bebas dari cemaran biologis, mikrobiologis,  kimia,  logam  berat  dan cemaran  lain  yang  dapat  mengganggu, merugikan  dan  membahayakan  kesehatan manusia. 13
Hal serupa yang berkait dengan keamanan  atas  pangan  ditemukan  juga dalam  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  a  Peraturan Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2004  yang mengatur  pencegahan  pencemaran  pangan segar  oleh  cemaran  biologis,  kimia  dan benda  lain  yang  mengganggu,  merugikan dan  membahayakan  kesehatan  dari  udara, tanah,  air,  pakan,  pupuk,  pestisida,  obat hewan  atau  bahan  lain  yang  digunakan dalam  produksi  pangan  segar.  Selain keamanan  untuk  pangan  segar,  aspek keamanan  juga  diterapkan  pangan  olahan (Pasal  6),  cara  distribusi  pangan  dalam (Pasal 7), cara ritel pangan yang baik (Pasal 8)  serta  cara  produksi  pangan  siap  saji (Pasal  9),  termasuk  juga  produk  pangan hasil  rekayasa  genetika, 5 sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor  28  Tahun  2004.  Penggunaan  bahan tambahan  pangan  yang  dimasukkan  dalam makanan  bukanlah  hal  baru  dalam  proses produksi pangan. Biasanya bahan tambahan pangan  ini  digunakan  untuk  berbagai
macam tujuan yaitu mulai dari penambah/penguat rasa, mempercantik penampilan  sampai  dengan  agar  produk makanan tahan lama.
Penggunaan  bahan  tambahan  pangan sudah  diatur  sejak  tahun  1988  lewat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/ Permenkes/1988 junto Permenkes Nomor 1168/Menkes/PER/X/1999 tentang Perubahan Atas Permenkes Nomor 722/Menkes/Permenkes/ 1988 tentang Bahan Tambahan Makanan. Dalam Permenkes  diatas  antara  lain  disebutkan bahwa  yang  termasuk  bahan  tambahan makanan adalah: pewarna, pemanis buatan, pengawet, antioksidan,
antikempal, penyedap  dan  penguat  rasa,  pengatur keasaman,  pemutih  dan  pematang  tepung, pengemulsi, pengental, pengeras dan sekuestran  (untuk  memantapkan  warna  dan tekstur makanan).
Namun demikian akhir-akhir ini muncul di masyarakat produkproduk makanan yang ternyata  menggunakan  bahan  kimia  pada makanan  yang  sebenarnya  tidak  layak dikonsumsi  oleh  manusia.  Beberapa  bahan tambahan  pangan  tersebut  adalah  borax, formalin, zat pewarna methanyl yellow dan rhodamin  B  yang  menurut  Permenkes
Nomor 1168/Menkes/PER/X/1999 dinyatakan sebagai bahan tambahan pangan yang dilarang penggunaannya dalam makanan.  Secara  jelas  dinyatakan  dalam
Pasal  10  ayat  (1)  Undang-Undang  Pangan, bahwa  setiap  orang  yang  memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apa pun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang atau  melampaui  ambang  batas  maksimal yang ditetapkan. Pasal 16 ayat (1), berbunyi setiap  orang  yang  memproduksi  pangan untuk  diedarkan  dilarang  menggunakan bahan  apa  pun  sebagai  kemasan  pangan yang  dinyatakan  terlarang  dan  atau  yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau  membahayakan  kesehatan  manusia. Juga  ditentukan  dalam  Pasal  21  huruf  a, bahwa  setiap  orang  dilarang  mengedarkan pangan  yang  mengandung  bahan  beracun, berbahaya, atau  yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia.
Sanksi  bagi  pelaku  usaha  juga  sangat jelas  diatur  dalam  UndangUndang  Pangan, yakni  dalam  Pasal  55  huruf  (b),  “Barang siapa  yang  dengan  sengaja,  menggunakan bahan  yang  dilarang  digunakan  sebagai bahan tambahan pangan atau menggunakan bahan  tambahan  pangan  secara  melampaui ambang  batas  maksimal  yang  ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);  Pasal  55  huruf  (c),  “menggunakan bahan  yang  dilarang  digunakan  sebagai kemasan  pangan  dan  atau  bahan  apa  pun yang  dapat  melepaskan  cemaran  yang merugikan  atau  membahayakan  kesehatan manusia,  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  16  ayat  (1),  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda  paling  banyak  Rp600.000.000,00 (enam  ratus  juta  rupiah).  Pasal  56  Undang- Undang Pangan berbicara tentang kelalaian, yang  sanksinya  berupa  pidana  penjara paling  lama  1(satu)  tahun  dan  atau  denda paling  banyak  Rp120.000.000,00  (seratus dua  puluh  juta  rupiah).  Pasal  57  berbicara tentang pemberatan pidana, yaitu tambahan seperempat dari pidana pokok, jika mengakibatkan menimbulkan kerugian terhadap  kesehatan  manusia  atau  ditambah sepertiga apabila menimbulkan kematian. Kajian dalam Undang-Undang
Kesehatan  dan  Undang-Undang  Pangan Dalam suatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian  terhadap  seseorang,  maka  sudah tentu  pihak  yang  melakukan  kesalahan wajib  mengganti  kerugian.  Seseorang, dalam hal ini korban, dari tindakan tersebut mengalami  kerugian  baik  material  maupun moril  sehingga  adalah  sudah  wajar  kiranya kalau  orang  yang  dirugikan  tersebut mendapat  imbalan  berupa  ganti  rugi  dari pihak  yang  merugikan.  Dalam  menentukan pertanggungjawaban  suatu  tindakan  bagi pihak  yang  dirugikan  (konsumen),  maka pihak  korban  dapat  memperoleh  sejumlah ganti kerugian yang pantas untuk mengganti  kerugian  yang  telah  dideritanya. Pihak  penimbul  kerugian  wajib  untuk memberikan  sejumlah  ganti  kerugian  pada korbannya.  “Menurut  hukum  yang  berlaku menyebutkan  bahwa  si  pelaku  perbuatan berkewajiban  memberi  ganti  kerugian  pada seorang penderita kerugian”. 12
Pada dasarnya ketentuan yang mengatur perlindungan  hukum  bagi  konsumen  dapat dijumpai  dalam  Pasal  1365  KUH  Perdata yang  berbunyi  sebagai  berikut:  “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian  kepada  seorang  lain,  mewajibkan orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan kerugian  tersebut”.  Di  dalam  Undang-
Undang Kesehatan disebutkan juga perlindungan  terhadap  konsumen,  yaitu Pasal  55  yang  berisikan  ketentuan  antara lain  sebagai  berikut:  (1)  Setiap  orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian  yang  dilakukan  tenaga  kesehatan, (2)  Ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1)  dilaksanakan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Pemberian  hak  atas  ganti  rugi merupakan  suatu  upaya  untuk  memberikan perlindungan  bagi  setiap  orang  atas  suatu akibat  yang  timbul,  baik  fisik  maupun  non fisik karena kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan.
Perlindungan  ini  sangat  penting  karena akibat kelalaian atau kesalahan itu mungkin dapat menyebabkan kematian atau menimbulkan cacat permanen. Yang dimaksud  dengan  kerugian  fisik  adalah hilangnya  atau  tidak  berfungsinya  seluruh atau  sebagian  organ  tubuh,  sedangkan kerugian  non  fisik  berkaitan  dengan martabat seseorang.peraturan tentang penggunaan  formalin  dan  bahan  kimia tertentu  (BKT)  dalam  produk  pangan seperti  tercantum  dalam  Undang-Undang Nomor 7  Tahun  1996  tentang  Pangan  serta UndangUndang  Perlindungan  Konsumen, kelihatannya  telah  terdistorsi.  Kementrian Perindustrian  dan  Kementrian  Perdagangan sebenarnya sudah membuat regulasi tentang tata  niaga  BKT,  seperti  formalin  dan rhodamin  B.  Bahan-bahan  itu  seharusnya hanya  dijual  kepada  pengguna  akhir  (end user), tetapi ternyata masih terjadi
penyimpangan  pada  tahap  distribusi.  Sebab itu,  pemerintah  hendaknya  memperketat distribusi peredaran formalin dan
sejenisnya,  di  samping  mencari  alternatif bahan  pengawet  lain  yang  murah  tetapi aman untuk produk pangan.

## Kesimpulan
Kesimpulan  dari  pemakaian  formalin pada jajanan sekolah adalah suatu perbuatan  mencampur  makanan  dan/atau minuman dengan campuran bahan berbahaya  formalin  merupakan  tindak pidana menurut undang-undang Pangan dan undang-undang Kesehatan. Masyarakat dapat  melakukan  tuntutan  terhadap  pelaku usaha  yang  melakukan  tindak  pidana  di bidang  pangan  tersebut  dengan  Undang-
Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan terhadap  jajanan  anak  sekolah  juga  perlu diperhatikan  mengingat  anak-anak  adalah generasi penerus bangsa.

## Daftar Pustaka
1. Kementrian Kesehatan RI. Situasi Pangan Jajanan Anak Sekolah. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI. 2015.
2. Kementrian Kesehatan RI. Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2018. Jakarta: Kementerian
Kesehatan RI. 2018.
3. Susanna, D. and Hartono, B. Pemantauan kualitas makanan  ketropak  dan  gado-gado  di  lingkungan kampus UI Depok melalui Pemeriksaan Bakteriologi.  Departemen  kesehatan  lingkungan, Fakultas  Kesehatan  Masyarakat,  Universitas Indonesia, Depok 16424, Indonesia, 2003;7(1):21–9.
4. Agustina, F., Pambayun, R. and Febry, F. Higiene dan  sanitasi  pada  pedagang  makanan  jajanan tradisional  di  lingkungan  sekolah  dasar  di Kelurahan  Demang  lebar  daun  Palembang  tahun 2019. Jurnal Kesehatan. 2019.
5. Supandi,  Nurliyani  and  Suhartini.  2013.  Analisis faktor-  faktor  resiko  yang  berhubungan  dengan keamanan  pangan  jajanan  anak  sekolah  dasar  di wilayah  Kecamatan  Tegal  Selatan  Kota  Tegal. Jurnal  Human  Media  BBTKL  PP  Yogyakarta. 2013;7:64–75.
6. Kementerian  Kesehatan  RI.  Pedoman  Keamanan Pangan  di  Sekolah  Dasar.  Jakarta:  Ditjen  Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. 2015
7. Tanziha,  I  dan  Prasojo,  G.  Pemberian  makanan tambahan  anak  sekolah  dalam  upaya  perbaikan gizi  dan  kesehatan.  Bogor:  Fakultas  Ekologi Manusia IPB. 2016.
8. BPOM RI. Pedoman pangan jajanan anak sekolah untuk pencapaian gizi seimbang: Orang tua, guru dan pengelola kantin. Jakarta: Direktorat Standarisasi  Produk  Pangan  Deputi  Bidang Pengawasan  Keamanan  Pangan  dan  Bahan Berbahaya BPOM RI. 2016.
9. Depkes  RI.  Profil  Kesehatan  Indonesia  2014. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. 2015.
10. Supraptini,  Nainggolan,  R.,  Elsi,  E.  and Dharmayanti,  I..  Kualitas  bahan  makanan  dan makanan  jajanan  yang  dijual  di  pasar  tradisional
di  beberapa  kota  di  Indonesia.  Jurnal  Ekologi Kesehatan. 2016;10(4):208–18.
11. Puspitasari, R.L., 2014. Kualitas jajanan siswa di sekolah  dasar.  Seri  sains  dan  teknologi. 2014;2(1): 52–56.
12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan. 2004.
13. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1996  tentang
Pangan. 1996.