## Upaya Penagihan Utang Pajak Terhadap Wajib Pajak yang Telah diputus Pailit

## Talitha Belvarini Candraningrum
talithabelvarini@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
The bankruptcy procedure aims to settle all debt obligations owed by the debtor. However, in practice, there is a misconception related to the management of Debtor Debtors by Creditors who are not willing to follow bankruptcy legal procedures on the basis of differences in the responsibilities of a type of debt regulated in other laws, such as tax debt. Research with this normative legal research method aims to analyze the applicability of the appropriate types of preferences between  tax  law  and  bankruptcy  law  as  well  as  the  efforts  of  the Republic of Indonesia, represented by the Director General of Taxes (DGT) as the creditor to be able to collect the tax debt of taxpayers who have been bankrupt. with the right provisions.
Keywords: Bankcruptcy; Tax; Director General of Taxes.

## Abstrak
Proses kepailitan memiliki tujuan untuk menyelesaikan segala kewajiban utang yang dimiliki oleh Debitor. Namun dalam prakteknya, seringkali terjadi suatu miskonsepsi terkait prosedur penagihan utang Debitor oleh Kreditor yang tidak bersedia mengikuti prosedur hukum kepailitan atas dasar perbedaan pertanggungjawaban suatu jenis utang tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya misalnya utang pajak. Penelitian dengan metode penelitian hukum normatif ini memiliki tujuan untuk menganalisa keberlakuan jenis asas preferensi yang berlaku antara hukum pajak dan hukum kepailitan serta upaya Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP) selaku Kreditor untuk dapat melakukan penagihan utang pajak wajib pajak yang telah dipailitkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tepat.
Kata Kunci: Pailit; Pajak; Direktur Jenderal Pajak.

## Pendahuluan
Terdapat 3 (tiga) jenis kreditor yang diakui di dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang (Selanjutnya disebut UU KPKPU) yakni Kreditor separatis, Kreditor preferen, dan Kreditor konkuren. Berbeda halnya dengan pengertian Kreditor Preferen dalam hukum perdata, hukum kepailitan mendefinisikan Kreditor preferen sebagai

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 2, Maret 2022
Jurist-Diction. 2022; 781-796

## How to cite:
Talitha Belvarini Candraningrum, ‘Upaya Penagihan Utang Pajak Terhadap Wajib Pajak yang Telah diputus Pailit’ (2022) Vol. 5 No. 2 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 13 Januari 2021; Diterima  18 Februari 2022; Diterbitkan 31 Maret 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i2.34913 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297 Copyright © 2022 Talitha Belvarini Candraningrum

## 782 Talitha Belvarini: Upaya Penagihan Utang...
Kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayarannya. 1
Kreditor preferen yang akan dikaji dalam penelitian hukum ini adalah Negara Indonesia dalam kaitannya dengan piutang pajak. Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009  (Selanjutnya disebut UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU KUP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Piutang pajak di dalam hukum kepailitan dikategorikan sebagai Kreditor preferen karena memiliki hak istimewa yang diatur dalam peraturan perundang- undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam hal ini adalah Pasal 21 ayat (1) UU KUP yang berbunyi bahwa Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak. Dalam penjelasan dari Pasal 21 ayat (1) UU KUP, ayat ini menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi.
UU KUP memberikan beberapa ketentuan khusus yang mengatur terkait hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam kategori tertentu salah satunya badan yang dinyatakan pailit. Pasal 32 ayat (1) huruf b UU KUP menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan, Wajib Pajak badan yang dinyatakan pailit harus diwakilkan
1 M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan (Prenada Media 2008).[1].
oleh Kurator. Namun dalam beberapa kasus, Negara Indonesia diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tiap daerah, dalam melakukan penagihan utang pajak tidak melalui pihak Kurator. Padahal Wajib Pajak yang bersangkutan telah diputus pailit oleh pengadilan niaga.

## Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan masalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk menjawab masalah-masalah hukum yang ada dengan menggunakan legislasi dan regulasi. 2 Sedangkan pendekatan konseptual merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip hukum dapat ditemukan dalam pandangan sarjana maupun doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif-analisis. Metode ini memusatkan perhatian pada rumusan masalah yang dihadapi dengan menghimpun sumber bahan hukum yang telah tersedia untuk selanjutnya dilakukan analisis dan identifikasi dengan menguraikan tiap-tiap masalah yang ada. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memberikan preskripsi mengenai isu hukum terkait permasalahan norma yang bertabrakan yakni antara hukum pajak dan hukum kepailitan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pencerahan terhadap praktisi maupun akademisi yang bergerak dalam bidang hukum kepailitan dan/atau hukum pajak.

## Asas Preferensi yang Berlaku antara Hukum Pajak dan Hukum Kepailitan
Sistem dan prosedur pemungutan pajak di Indonesia secara umum diatur di dalam UU KUP. Secara khusus, sistem dan prosedur pemungutan pajak di sesuaikan dengan jenis-jenis bentuk pajak. UU KUP merupakan peraturan perpajakan yang disahkan sebagai bentuk reformasi perpajakan (tax reform).
2 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Prenada Media 2005).[137].

## 784 Talitha Belvarini: Upaya Penagihan Utang...
Definisi  dari  penagihan  pajak  menurut  ketentuan  dalam  Pasal  1  angka  9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Selanjutnya disebut UU PPSP) adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
Semenjak diberlakukannya reformasi pajak di dalam hukum perpajakan Indonesia, penagihan pajak secara umum yang berlaku bersifat pasif yang bercorak self assesment system . Self assesment system berarti bahwa Wajib Pajak diperintahkan oleh undang-undang untuk melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya. 3 Wajib Pajak diwajibkan untuk mengitung sendiri dasar pengenaan pajak, pajak terutang, dan memperhitungkan pajak yang telah dibayar dan menyampaikannya kepada kantor DJP tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan DJP. 4 Perhitungan ini disampaikan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 11 UU KUP memiliki definisi yakni merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kewajiban menyampaikan SPT berlaku terhadap jenis Pajak Penghasilan (PPh),
Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM).
Pailit menurut M. Hadi Shubhan adalah keadaan dimana Debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para Kreditornya. 5 Pailit berbeda konsepnya dengan kepailitan. Kepailitan adalah putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan Debitor pailit,
3 ibid .[161].
4 Pasal 3 ayat (1) UU KUP.
5 M Hadi Shubhan, Op.Cit. [1].
termasuk harta atau aset yang telah ada maupun aset yang akan di masa depan. 6
Konsep ini sejalan dengan isi dari Pasal 1 angka 1 UU KPKPU: “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”. 7 Syarat permohonan pailit diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU KPKPU yang berbunyi:  “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya”. 8 Melalui ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa Debitor dapat dinyatakan pailit apabila:
1.  Memiliki dua atau lebih Kreditor;
2.  Tidak membayar lunas minimal satu utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Pengadilan niaga wajib memberikan putusan pailit apabila unsur-unsur yang disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU faktanya telah terpenuhi.
Kepailitan menyebabkan Debitor kehilangan hak pengelolaan dan pengurusan hartanya. Seluruh Kreditor juga menanggung akibat dari kepailitan tidak terkecuali para Kreditor yang piutangnya belum jatuh tempo. Hal ini disebabkan kepailitan sebagai sita umum atas harta Debitor mengakibatkan semua utang menjadi jatuh tempo dan semua transaksi bisnis dengan Debitor dibekukan atau dihentikan, kecuali ditentukan oleh UU KPKPU untuk dilanjutkan. 9 Kepailitan juga memberikan kewajiban kepada Kreditor untuk mendaftarkan tagihannya kepada Kurator untuk dilakukan pencocokan piutang. 10 Segala tuntutan mengenai hak maupun kewajiban yang ada kaitannya dengan harta pailit harus ditujukan oleh atau kepada Kurator. 11
Putusan pailit secara demi hukum, menghilangkan hak Debitor pailit untuk mengelola ( daden van behooren ) serta melakukan perbuatan kepemilikan ( daden
6 ibid.
7 Pasal 1 angka 1 UU KPKPU.
8 Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU.
9 Elyta Ras Ginting, Hukum Kepailitan Buku Kesatu: Teori Kepailitan (Sinar Grafika 2018).
[172].
10 Pasal 136, Pasal 137 jo. Pasal 115, Pasal 26, dan Pasal 27 UU KPKPU.
11 Pasal 26 UU KPKPU.
786

## Talitha Belvarini: Upaya Penagihan Utang...
van beschikking ) atas harta pailit. 12 Ratio legis dari ketentuan tersebut adalah bahwa kepailitan pada dasarnya hanya berhubungan dengan aset Debitor saja. Tujuannya adalah untuk dapat melakukan distribusi harta pailit Debitor untuk melunasi utang- utangnya terhadap para Kreditor. 13
Terdapat ketentuan khusus dalam hal menjalankan hak dan kewajiban peraturan perundang-undangan perpajakan yakni mengenai perwakilan Wajib Pajak dalam keadaan tertentu. Berkaitan dengan penelitian hukum ini, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b UU KUP bahwa Wajib Pajak harus diwakili oleh Kurator dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit. Artinya, dalam kepailitan, Kurator bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang.
Melihat ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b UU KUP, dapat dikatakan bahwa segala hal yang berkaitan dengan urusan perpajakan Debitor, semuanya harus melalui Kurator. Menurut peraturan perundang-undangan perpajakan, secara umum penagihan utang pajak dilakukan secara pasif yakni dengan menyetorkan SPT kepada pejabat pajak yang berwenang. 14 Apabila ketentuan tersebut tidak dijalankan dengan baik, maka DJP berhak menindaklanjutinya melalui prosedur penagihan pajak secara aktif. Penagihan pajak secara aktif ini dilakukan dengan memberitahukan surat paksa terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan. 15 Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (5) UU PPSP menyatakan bahwa dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, maka Surat Paksa diberitahukan kepada Hakim Komisaris atau Balai Harta Peninggalan. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 19 ayat (1) Permenkeu 24/PMK.03/2008 yang menyatakan bahwa dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, maka surat paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas, atau Balai Harta Peninggalan.
Berdasarkan penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan khusus mengenai Kurator sebagai perwakilan Wajib Pajak yang dinyatakan pailit tersebut diatas,
12 Pasal 24 ayat (1) UU KPKPU sebagaimana dikutip oleh Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan (Prenada Media 2008).[165].
13 M. Hadi Shubhan, Op.Cit. [164].
14 Pasal 3 ayat (1) UU KUP.
15 Pasal 20 ayat (1) UU KUP.
maka hak dan kewajiban perpajakan yang sebelumnya dimiliki oleh Wajib Pajak dilimpahkan kepada Kurator yang menangani proses kepailitan Wajib Pajak yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal ini, maka Negara sebagai salah satu Kreditor dari Wajib Pajak yang dinyatakan pailit tetap diwajibkan untuk mendaftarkan utangnya melalui Kurator sesuai ketentuan dalam UU KPKPU.
Asas preferensi adalah asas hukum yang digunakan dalam menentukan hukum mana yang diberlakukan jika terjadi peristiwa hukum yang berkaitan dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. 16 Penggunaan asas preferensi sangat erat kaitannya dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Di Indonesia sendiri, ketentuan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 (Selanjutnya disebut UU 12/2011) yang secara berurutan terdiri atas:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Terdapat beberapa jenis asas preferensi diantaranya:
1.  Lex superiori derogat legi inferiori
Asas ini memberikan pengertian bahwa apabila terdapat pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis memiliki kedudukan berbeda, maka peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah harus disisihkan. 17

## 2.  Lex specialis derogat legi generalis
Asas ini ditujukan kepada peraturan perundang-undanagan yang secara
16 Shinta Agustina, ‘Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam Sistem Peradilan Pidana’, (2015) 4 Masalah-masalah Hukum.[504].
17 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit. [139].

## 788 Talitha Belvarini: Upaya Penagihan Utang...
hierarkis kedudukannya sama namun memiliki ruang lingkup muatan yang berbeda. 18 Melalui asas ini, peraturan perundang-undangan yang materi muatannya bersifat lebih umum yang harus disisihkan.
3.  Lex posteriori derogat legi priori
Asas ini memiliki arti bahwa peraturan perundang-undangan yang paling baru menyisihkan peraturan perundang-undangan yang lama.
Melihat ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b UU KUP, penagihan utang pajak Wajib Pajak yang telah diputus pailit harus melalui perwakilan dari Wajib Pajak yakni Kurator. Dengan kata lain, penagihan pajak Wajib Pajak pailit oleh Pejabat Pajak harus melalui pendaftaran piutang kepada kreditor, seperti kreditor lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 136, Pasal 137 jo. Pasal 115, Pasal 26, dan Pasal 27 UU KPKPU sebagai ketentuan yang lebih khusus. Menurut ketentuan dalam Pasal 121 jo Pasal 173 ayat (2) dan (3), pendaftaran piutang ini harus dilakukan melalui rapat verifikasi utang. Rapat verifikasi utang adalah rapat yang diselenggarakan untuk mencocokkan utang-utang debitor. Rapat ini bertujuan untuk mengklasifikasikan tagihan-tagihan yang masuk dan memperinci besar piutang-piutang yang dapat dibayarkan kepada kreditor. 19 Dalam rapat ini, Kurator akan menentukan piutang-piutang yang diakui dapat dibayar dari harta pailit atau ditolak. 20 Apabila Pejabat Pajak menolak daftar piutang yang diterima oleh Kurator dan kedua belah pihak tidak dapat dilakukan perdamaian, maka dapat dilakukan prosedur renvooi. Renvooi merupakan bantahan yang dikembalikan kepada majelis hakim pengadilan niaga yang memberikan putusan pailit sehingga pihak yang dirugikan tidak perlu mengajukan gugatan secara terpisah. Tujuan dari adanya renvooi adalah untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam rapat verifikasi dengan pemeriksaan secara sumir. 21
18 ibid .[139]. 19 M. Hadi Shubhan, Op.Cit. [139].
20 Elyta Ras Ginting, Hukum Kepailitan Buku Kedua: Rapat-rapat Kreditor (Sinar Grafika 2018).[29].
21 Paulus Effendi Lotulung, Pencocokan Piutang (2001), sebagaimana dikutip oleh Rudhy A. Lontoh, [ Et.al ] . , Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alumni). [390-391] sebagaimana dikutip oleh M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan (Prenada Media 2008).[139].
Melihat kedudukan UU KUP dan UU KPKPU yang sejajar dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, maka asas preferensi yang berlaku atas kasus ini dalam menentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal penagihan utang pajak wajib pajak yang telah diputus pailit adalah asas lex specialis derogat legi generalis dengan hukum kepailitan (UU KPKPU) sebagai lex specialis -nya.

## Prosedur Penagihan Utang Pajak terhadap Wajib Pajak Pailit
Kedudukan negara dalam hal piutang pajak sebagai salah satu kreditor dalam kepailitan adalah sebagai kreditor preferen karena memiliki hak didahulukan milik negara. Pasal 1137 BW secara tegas menyatakan bahwa:
“Hak didahulukan milik negara, kantor lelang, dan badan umum lain yang diadakan oleh penguasa, tata tertib pelaksanaannya, dan lama jangka waktunya, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang berhubungan dengan hal-hal itu. Hak didahulukan milik persekutuan atau badan kemasyarakatan yang berhak atau yang kemudian mendapat hak untuk memungut bea-bea, diatur dalam undang-undang yang telah ada mengenai hal itu atau yang akan diadakan”.
Ketentuan yang mengatur mengenai utang pajak yang memiliki hak didahulukan oleh negara berada dalam Pasal 21 UU KUP dan Pasal 19 UU PPSP. Negara memiliki hak mendahulu dalam utang pajak atas barang-barang miliki wajib pajak meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak. 22 Selain itu, Pasal 21 ayat (3a) UU KUP secara gamblang menyatakan bahwa Kurator dilarang untuk melakukan pembagian harta Wajib Pajak pailit kepada para Kreditor sebelum harta tersebut digunakan untur melunasi tagihan utang pajak dari Wajib Pajak tersebut. 23 Artinya, posisi dari piutang pajak berada diatas pembayaran utang-utang Kreditor-kreditor lain tidak terkecuali Kreditor Separatis.
Utang pajak bukan merupakan satu-satunya utang yang memiliki hak mendahulu negara. Terdapat jenis utang lain yang juga memiliki hak mendahulu
22 Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU KUP.
23 Pasal 21 ayat (3a) UU KUP.

## 790 Talitha Belvarini: Upaya Penagihan Utang...
yang diberikan negara melalui peraturan perundang-undangan lain yakni upah buruh sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 (Selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan). Ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) UU KUP dan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan adalah norma-norma yang overlapping sehingga menyebabkan disharmoni peraturan perundang-undangan. Pada tanggal 30 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan dengan nomor register 67/PUU-XI/2013 untuk menyelesaikan permasalahan norma-norma yang overlapping tersebut. Amar putusan dari putusan MK 67/PUU- XI/2013 pada intinya menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan diputuskan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai:
“Pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”.
Putusan MK 67/PUU-XI/2013 memberikan kesimpulan bahwa pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas segalah tagihan, termasuk utang pajak. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa urutan prioritas pembayaran kreditor dalam kepailitan adalah sebagai berikut:
1.  Piutang upah pekerja/buruh;
2.  Piutang Pajak;
3.  Kreditor Separatis;
4.  Kreditor Preferen;
5.  Kreditor Konkuren.
Berdasarkan hasil analisa atas rumusan masalah mengenai asas preferensi hukum yang berlaku antara hukum pajak dan hukum kepailitan yang dibahas sebelumnya dalam sub judul sebelumnya, bahwa berdasarkan asas preferensi lex
specialis derogat legi generalis, UU KPKPU merupakan ketentuan yang lebih khusus dibandingkan UU KUP dalam hal penagihan utang pajak terhadap Wajib Pajak yang telah dinyatakan pailit. Oleh karena itu, prosedur penagihan utang pajak Wajib Pajak yang telah dinyatakan pailit tunduk terhadap ketentuan dalam UU KPKPU. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia dengan diwakili oleh DJP dalam hal piutang pajak yang terlibat dalam kepailitan wajib mengetahui hak dan kewajibannya sebagai salah satu Kreditor dalam kepailitan Wajib Pajak. Hak dari Kreditor dalam kepailitan terdiri atas:
a. Meminta tanda terima pendaftaran piutang dari Kurator; 24
b. Menerima surat mengenai daftar piutang yang disetujui dan dibantah; 25
c. Meminta agar Kurator memberikan keterangan mengenai tiap piutang serta penempatan piutang itu dalam daftar, dapat membantah kebenaran piutang, adanya hak untuk didahulukan, hak untuk menahan suatu benda, atau dapat menyetujui bantahan kurator; 26
d. Menerima surat keterangan sumpah yang Hakim Pengawas, kecuali apabila sumpah tersebut diucapkan dalam Hakim Pengawas dalam rapat kreditor; 27
e. Menerima laporan keadaan harta pailit beserta keterangan yang diminta Kreditor; 28
f. Menerima pelunasan utang Deitor pailit dari dari Kurator. 29
Sedangkan kewajiban utama dari Kreditor dalam kepailitan adalah mendaftarkan piutangnya masing-masing disertai sengan perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menujukkan sifat dan jumlah piutang dengan dilampirkan surat bukti, salinan, atau surat pernyataan mengenai ada atau tidaknya Kreditor memiliki hak istimewa kepada Kurator yang telah ditunjuk maksimal 14 hari sebelum rapat verifikasi utang diselenggarakan. 30
DJP sebagai Kreditor dapat mengajukan keberatan apabila merasa dirugikan oleh daftar piutang atau daftar pembagian yang ditetapkan oleh Kurator dalam kepailitan Wajib Pajak. Apabila DJP tidak sepakat dengan daftar piutang yang telah
24 Pasal 115 ayat (2) UU KPKPU.
25 Pasal 120 jo. Pasal 119 jo. Pasal 117 UU KPKPU.
26 Pasal 124 ayat (2) UU KPKPU.
27 Pasal 125 ayat (3) UU KPKPU.
28 Pasal 143 ayat (1) UU KPKPU.
29 Pasal 189 ayat (4) UU KPKPU.
30 Pasal 115 ayat (1) jo. Pasal 113 UU KPKPU.

## 792 Talitha Belvarini: Upaya Penagihan Utang...
dibacakan dalam rapat verifikasi utang, DJP dapat mengajukan keberatan melalui prosedur renvooi sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU KPKPU.
Renvooi merupakan bantahan yang dikembalikan kepada majelis hakim pengadilan niaga yang memberikan putusan pailit sehingga pihak yang dirugikan tidak perlu mengajukan gugatan secara terpisah. Tujuan dari adanya renvooi adalah untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam rapat verifikasi dengan pemeriksaan secara sumir oleh majelis hakim prsedur renvooi. Prosedur renvooi dilakukan di pengadilan niaga dalam persidangan yang sifatnya terbuka untuk umum oleh majelis hakim yang telah ditunjuk oleh pengadilan yang bersangkutan. Pihak-pihak yang berperkara melalui prosedur renvooi akan diperiksa secara sederhana dan wajib diwakili oleh advokat.
Apabila DJP sebagai Kreditor dalam kepailitan Wajib Pajak merasa dirugikan oleh daftar pembagian yang disetujui oleh Hakim Pengawas, DJP dapat mengajukan perlawanan kepada panitera pengadilan niaga yakni dengan cara mengajukan surat keberatan yang terlampir dalam daftar permbagian yang disertai dengan alasan dan tanda bukti penerimaan. Pengajuan ini harus dilakukan selama tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas pada waktu daftar pembagian tersebut disediakan oleh kepaniteraan pengadilan untuk dilihat oleh Kreditor. Setelah berakhirnya tenggang waktu tersebut, Hakim Pengawas perlu segera menetapkan hari untuk memeriksa perlawanan melalui sidang pengadilan terbuka untuk umum.

## Kesimpulan
Asas preferensi yang dijadikan acuan untuk menentukan hukum yang berlaku dalam hal penagihan utang pajak terhadap Wajib Pajak yang telah diputus pailit antara hukum perpajakan dan hukum kepailitan adalah asas lex specialis derogat legi generalis . Berdasarkan asas lex specialis derogat legi generalis , penagihan utang pajak mengikuti ketentuan dalam hukum kepailitan. Negara diwakili oleh DJP sebagai kreditor kepailitan dalam piutang pajak berposisi sebagai kreditor preferen yang diistimewakan oleh undang-undang sehingga memiliki hak mendahului negara diatas utang-utang lainnya (kecuali utang hak buruh). Sebagaimana kreditor
lainnya dalam kepailitan, DJP harus mendaftarkan tagihannya melalui Kurator untuk mendapatkan pembayaran utang pajak. Apabila DJP merasa dirugikan oleh daftar piutang yang dibacakan oleh Kurator Wajib Pajak, maka DJP dapat melakukan bantahan melalui prosedur renvooi. Sedangkan apabila DJP merasa dirugikan oleh daftar pembagian yang disetujui oleh Hakim Pengawas, maka DJP dapat melakukan upaya perlawanan melalui pengadilan niaga.

## Daftar Bacaan

## Buku
Bustamar Ayza , Hukum Pajak Indonesia (Prenada Media Group 2017).
Elyta Ras Ginting, Hukum Kepailitan Buku Kedua: Rapat-rapat Kreditor (Sinar Grafika 2018).
Elyta Ras Ginting, Hukum Kepailitan Buku Buku Kesatu: Teori Kepailitan (Sinar Grafika 2018).
Elyta Ras Ginting, Hukum Kepailitan Buku Buku Ketiga: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit (Sinar Grafika 2018).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenada Media Group 2005).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenada Media Group 2008).
Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan (Prenada Media Group 2008).
Deddy Sutrisno dan Indrawati, Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Pajak Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2009)

## Jurnal
Ratih Candrakirana et al ., ‘ Hak Mendahului Negara Atas Pembayaran Utang Pajak dalam Putusan Pengadilan Niaga’ (2017) Jurnal Hukum Universitas Brawijaya.
Siti Hapsah Isfardiyana, ‘Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit’ (2016) 3 Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran.
Gerard McCormack, ‘Universalism in Insolvency Proceedings and the Common

## Talitha Belvarini: Upaya Penagihan Utang...
Law’ (2012) 32  Oxford Journals.
Thomas H. Jackson, ‘Bankcruptcy, Non-Bankcruptcy Entitlements, and the Creditor’s Bargain’ (1982) 91 The Yale Law Journal.
Mark J Roe and Frederick Tung Roe, ‘Breaking Bankcruptcy Priority: How Rent- Seeking Upends the Creditors Bargain’, (2013) 91 The Yale Law Journal.
Evans Samuel Sinulingga, ‘Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000’, (2013) 1 Lex Administratum.
Jessica Tanuwijaya dan Doni Budiono, ‘Proses Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa’, (2014) 4 Tax and Accounting Review.
Saran Hasibuan et. Al., ‘Asas Ultimum Remedium dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perpajakan oleh Wajib Pajak’ (2015) 3 Universitas Sumatera Utara Law Journal.
Paulus Herdianto Manurung, ‘Hak Mendahului Tagihan Utang Pajak untuk Wajib Pajak yang Dinyatakan Pailit’, (2015) 11 Premise Law Journal.
Evalina Yessica, ‘Karakteristik dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi’ (2014) 1 Repertorium.

## Laman
Rizky Dwinanto, ‘Urutan Prioritas Pelunasan Utang dalam Kepailitan’(HukumOnline,2019)< https://www.hukumonline.com/klinik/ detail/ulasan/lt5dca8aad69118/urutan-prioritas-pelunasan-utang-dalam- kepailitan> dikunjungi pada tanggal 30 Oktober 2020.

## Perundang-undangan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2000 Tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Seketika dan Sekaligus.

## Talitha Belvarini: Upaya Penagihan Utang...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--