INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 10650-10663 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Peran Regulasi Izin Jalan Dalam Meningkatkan Keselamatan Transportasi Publik:

## Studi Kasus Dari Tragedi Kecelakaan Siswa SMK Lingga
Kencana Depok Di Subang
Adam Ramadhan 1 ✉ , Suprima 2
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Email: ramadhanadam167@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Melihat dari Kasus kecelakaan Bus yang mengangkut anak SMK Lingga Kencana Depok pada 11 Mei 2024. Dalam hal ini berkaitan dengan regulasi izin jalan yang diberikan kepada bus travel/pariwisata tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang memeriksa teori, konsep, asas, dan peraturan hukum yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah tersebut. Pada penelitian ini didapatkan hasil yaitu peran regulasi mengenai  Izin  Jalan  sangat  penting  untuk  keselamatan,  keamanan  dan  kenyamanan  pengguna transportasi  publik  khususnya.  Pemerintah  pun  sudah  menerbitkan  beberapa  peraturan  guna mengatur  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  (kendaraan),  beberapa  Regulasi  yang  mengatur  ialah Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan. Regulasi tersebut berperan penting dalam menjaga keselamatan pengguna jalan, menjaga lalu lintas aman, dan membantu keberlanjutan ekonomi. Penulis juga berharap pemerintah daerah dan  semacamnya  dapat  mengadakan  operasi  Uji  KIR  agar  setiap  kendaraan  khususnya  dalam Perusahaan  Otobus  (PO)  memiliki  Surat  Izin  Angkutan  dan  status  lulus  uji  berkala  pada  setiap kendaraan yang dimilikinya.
Kata Kunci: Regulasi, Kendaraan, dan Kecelakaan.

## Abstract
Looking at the case of the bus accident that transported the children of SMK Lingga Kencana Depok on May 11, 2024. In this case, it is related to the regulation of the road permit given to the travel/tour bus. This research uses a qualitative method with a literature study approach that examines relevant theories, concepts, principles, and legal regulations to gain a better understanding of the problem. This research found that the role of regulations regarding Road Permits is very important for the safety, security  and  comfort  of  public  transportation  users  in  particular.  The  government  has  also  issued several  regulations  to  regulate  Road  Traffic  and  Transportation  (vehicles),  some  of  the  Regulations governing are Law No. 22 of 2009, Minister of Transportation Regulation No. 19 of 2017 concerning Periodic Testing of Motor Vehicles, and Government Regulation No. 55 of 2012 concerning Vehicles. These regulations play an important role in maintaining the safety of road users, keeping traffic safe, and helping economic sustainability. The author also hopes that local governments and the  like can organize  KIR  Test  operations  so  that  every  vehicle,  especially  in  the  Otobus  Company  (PO),  has  a Transportation License and a status of passing periodic tests on every vehicle it owns.
Keywords: Regulation, Vehicle, and Accident.

## PENDAHULUAN
Kehidupan  perkotaan  kontemporer  sangat  bergantung  pada  sistem  transportasi publik. Transportasi publik, baik itu dalam bentuk bus, taksi, kereta api, atau aplikasi, yang memberikan  aksesibilitas  penting  bagi  masyarakat  untuk  bergerak  dari  satu  tempat  ke tempat  lain.  Transportasi  publik  terdapat  beberapa  kekurangan,  terutama  dalam  hal keselamatan, meskipun memiliki banyak keuntungan. Keselamatan adalah faktor penting dalam operasional transportasi publik. Kecelakaan atau insiden di transportasi publik tidak hanya mengancam jiwa penumpang tetapi juga dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan psikologis.  Akibatnya,  keamanan  harus  menjadi  prioritas  utama  di  setiap  aspek  sistem transportasi publik.
Regulasi  yang  baik  adalah  dasar  keselamatan  transportasi  publik.  Regulasi  ini mencakup  berbagai  hal,  mulai  dari  persyaratan  teknis  untuk  kendaraan  hingga  standar operasional  untuk  pengemudi.  Salah  satu  bentuk  undang-undang  yang  paling  penting adalah  izin  jalan,  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  operator  yang  memenuhi persyaratan  keselamatan  yang  ditetapkan.  Proses  pemberian  izin  jalan  oleh  pemerintah termasuk evaluasi kepatuhan terhadap regulasi keselamatan, penilaian teknis kendaraan, dan verifikasi kepatuhan terhadap standar operasional. Namun, izin jalan tidak cukup untuk memastikan bahwa operator terus mematuhi standar keselamatan yang ditetapkan.
Untuk  memastikan  bahwa  kendaraan  yang  diizinkan  beroperasi  memenuhi persyaratan  yang  telah  ditetapkan,  peraturan  izin  jalan  harus  menerapkan  standar
keselamatan yang ketat. Standar ini termasuk pemeriksaan kendaraan yang rutin, pelatihan dan sertifikasi pengemudi, dan penerapan sistem keselamatan seperti penandaan jalan yang jelas dan pengereman darurat. Regulasi izin jalan yang efektif memiliki dampak positif yang signifikan terhadap keselamatan transportasi publik. Pemerintah dapat mengurangi risiko kecelakaan dan insiden dengan menjamin bahwa operator mematuhi standar keselamatan yang  ketat,  meningkatkan  rasa  aman  dan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  layanan transportasi publik.
Meskipun  regulasi  izin  jalan  sangat  penting  untuk  meningkatkan  keselamatan transportasi  publik,  masih  ada  masalah  baru.  Dengan  kemajuan  teknologi  seperti  mobil otonom  dan  transportasi  berbasis  aplikasi,  ada  kompleksitas  baru  dalam  masalah keselamatan. Oleh karena itu, regulasi pemerintah harus terus disesuaikan untuk menerima perubahan ini dan memberikan keselamatan terbaik bagi masyarakat. Regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif sangat penting untuk keselamatan transportasi publik. Untuk menjamin bahwa layanan transportasi publik beroperasi dengan tingkat keselamatan yang tinggi, izin jalan adalah alat regulasi penting.
Hukum mengharuskan pengangkut untuk menjaga barang tersebut dengan hati-hati dan bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang timbul selama pengiriman. Ini adalah  peraturan  yang  mengatur  tanggung  jawab  pengangkut  atas  kerugian  atau kerusakan barang selama pengiriman. Ada juga ketentuan tentang asuransi pengangkutan barang, di mana pengangkut biasanya harus mengasuransikan barang yang diangkut untuk melindungi pemiliknya dari kerugian. Tujuan dari kerangka hukum ini adalah untuk menjaga kepentingan  penumpang  dan  pemilik  barang  dalam  angkutan  jalan  raya.  Adanya perlindungan  hukum  yang  kuat  diharapkan  dapat  mendorong  praktik  yang  aman, meminimalkan  risiko,  dan  menjamin  bahwa  hak-hak  penumpang  dan  barang-barang tersebut dihormati dan dilindungi (Saputri, 2024, hal. 2). Maksud dari pernyataan tersebut ialah  Hukum  juga  mengatur  mengenai  melindungi  penumpang  transportasi  publik  dan pemilik barang dalam angkutan jalan raya, dengan tujuan membuat penumpang merasa aman dan terlindungi.
Menyusul  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas Angkutan  Jalan  (LLAJ),  Satlantas  Polri  mempunyai  tugas  mengawasi  dan  mendisiplinkan angkutan kota. Dinas angkutan kabupaten dan kota hanya berwenang mengawasi terminal dan sub terminal, memperoleh alat uji KIR, membangun sarana dan prasarana jalan, serta membeli rambu lalu  lintas berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas  dan Angkutan Jalan yang  baru.  Dalam  bahasa  Belanda,  KIR  mengacu  pada  serangkaian  prosedur  yang digunakan  untuk  menguji  kendaraan  bermotor  dan  menunjukkan  bahwa  kendaraan
tersebut  layak  untuk  penggunaan  resmi.  Tidak  ada  perpanjangan  karena  KIR  bukan merupakan  kontraksi  kalimat.  Kendaraan  dengan  pelat  nomor  kuning  seringkali  perlu didaftarkan untuk dapat mengikuti tes KIR. Kendaraan yang wajib menjalani uji KIR antara lain mobil sewaan, mobil penumpang, ojek online, bus, segala jenis truk, dan mobil pick up. (Suhargon, 2021, hal. 427).
Melihat  dari  Kasus  kecelakaan  Bus  yang  mengangkut  anak  SMK  Lingga  Kencana Depok pada 11 Mei 2024. Dalam hal ini berkaitan dengan regulasi izin jalan yang diberikan kepada bus travel/pariwisata tersebut, karena yang kita ketahui dari berita yang muncul. Kecelakaan itu terjadi di Ciater, Subang, pada Sabtu, 11 Mei 2024, sekitar pukul 18.45 WIB. Terjadi saat rombongan siswa dan guru dari SMK Lingga Kencana kembali ke Depok setelah acara  perpisahan.  Tiga  bus  secara  keseluruhan  mengangkut  siswa  dan  guru.  Peristiwa tersebut melibatkan lima kendaraan: mobil Daihatsu Feroza D-1455-VCD, bus Trans Putera Fajar  AD-7524-OG,  dan  tiga  motor.  Kasus  ini  mengakibatkan  kematian  sebelas  orang (Akbar, 2024).
Ada beberapa keterangan dari saksi siswa pada kecelakaan ini, yang mana sebelum kejadian kecelakaan, ia mengeluhkan bahwa AC pada bus tidak menyala, ban bus nya sudah tidak bagus dan sempat terjadi mogok. Lalu dari keterangan Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah  Jawa  Barat,  Kombes  Wibowo  ia  mengatakan  bahwa  jarak  antara  kampas  rem dibawah standar seharusnya, dan juga terjadi kebocoran O-Ring di dalam ruang relief foam, dan ia menyimpulkan bahwa kecelakaan ini terjadi akibat kegagalan fungsi rem. Akan tetapi, sebenarnya Supir Bus yang terjadi kecelakaan ini mengetahui jika bus tersebut bermasalah dalam hal pengereman, ia mengungkapkan terdapat campuran oli dan air didalam ruang udara kompresor, dan juga oli dalam keadaan keruh, serta terdapat air yang melebihi 4 persen dalam minyak rem (Tim detikcom, 2024).
Kecelakaan  ini  terjadi  akibat  kelalaian  dari  pihak  pemerintah  yang  tidak  mengecek kelayakan  secara  konstan pada  setiap  kendaraan  dalam Perusahaan  Otobus  (PO), untuk meminimalisir kecelakaan yang terjadi akibat ketidaklayakan bus untuk Jalan. Maka dari itu, penulis  merasa  perlu  untuk  kita  ketahui  peran Regulasi  Izin  Jalan  dalam  Meningkatkan Keselamatan Transportasi Publik dengan studi kasus kecelakaan bus yang terjadi di Subang dan juga kami ingin menganalisis pasal-pasal yang dapat dikenakan dalam kasus ini.

## TINJAUAN PUSTAKA
Lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  diselenggarakan  dengan  tujuan  sebagai  berikut, berdasarkan Pedoman Praktis Lalu Lintas (2009): a. mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tenteram, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda transportasi
lain  untuk  memajukan  perekonomian  nasional,  meningkatkan  kesejahteraan  umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, dan menjaga harkat dan martabat bangsa; B. menetapkan etika lalu lintas dan transportasi jalan yang sesuai standar; C. penegakan hukum
Penelitian  Ida  Farida  dan  Wimpy  Santosa  menunjukkan  bahwa  menjaga  ketertiban administrasi,  persiapan  pengemudi,  dan  kelayakan  kendaraan  atau  fasilitas  jalan  sangat penting  untuk  meningkatkan  keselamatan  angkutan  bus  dan  menurunkan  frekuensi kecelakaan lalu lintas. Salah satu strategi yang dapat dicapai adalah dengan menerapkan Sistem  Manajemen  Keselamatan  Transportasi  Umum.  Sistem  ini  akan  melibatkan pengawasan  yang  lebih  besar  terhadap  penegakan  hukum  di  lapangan,  perbaikan  dan pemeliharaan  gedung  dan  infrastruktur,  pemeriksaan  kendaraan  angkutan  umum  di terminal  dan  pool,  serta  pengawasan  melalui  observasi,  audit,  dan  inspeksi  (Farida  & Santosa, 2018, hal. 217 ).
Dalam kajiannya,  Zulfiqor mengkaji kelayakan jalan dan spesifikasi teknis angkutan umum bus medium di wilayah Malang,  serta kekhawatiran pengemudi  dan penumpang terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kegagalan undang-undang tersebut pelaksanaannya disebabkan oleh dua faktor. Awalnya, kajian  yang  dilakukan  Kementerian  Perhubungan,  Komunikasi,  dan  Informatika mengungkapkan  bahwa  polisi  tidak  mengetahui  kelaikan  jalan  dan  spesifikasi  teknis kendaraan bermotor. Selanjutnya, evaluasi yang dilakukan oleh penyedia jasa transportasi menunjukkan  bahwa  pengemudi  dan  penyedia  layanan  mengabaikan  kondisi  fisik kendaraan sebelum dioperasikan. Selain itu, tidak semua angkutan jalan raya menawarkan layanan pelanggan yang sangat baik. (Pinayungan, Kusmanto, & Isnaini, 2018, hal. 111).
Menurut pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, yang berbunyi: “ Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian  atau  komponen  Kendaraan  Bermotor,  Kereta  Gandengan,  dan  Kereta  Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.”. Persyaratan teknis yang  dimaksud  meliputi  ukuran,  perlengkapan,  rancangan  teknis,  bodi,  penggunaan, pemuatan,  penyambungan,  dan/atau  lampiran  kendaraan  bermotor  sesuai  dengan peruntukannya.
Pengawasan  pemerintah  diperlukan,  menurut  Desmon  et  al.,  untuk  menjamin keselamatan  kendaraan  penumpang  atau  barang  (bus,  truk,  dan  angkutan  umum). Pengujian digunakan untuk melakukan pengawasan secara berkala. Pedoman yang jelas mengenai  pengujian  berkala  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  khususnya  Kementerian Perhubungan,  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Junto  Peraturan
Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan  Bermotor  (Permenhub  PBKB)  .  Kendaraan  penumpang  umum,  bus,  gerbong barang, trailer, dan kereta tempel yang digunakan di jalan umum wajib menjalani pengujian secara  berkala  sesuai  Pasal  53  ayat  (1).  Ayat  (2)  menjelaskan  bahwa  pemeriksaan  fisik, pengujian, dan validasi temuan pengujian semuanya termasuk dalam pengujian kendaraan secara berkala. Inisiatif pemerintah dimaksudkan untuk menurunkan jumlah kecelakaan dan polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan yang tidak aman. (Simanjuntak, Asnawi, & Azmi, 2022, hal. 360).
Pada  pasal  311  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan, yang berbunyi:
“ 1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu  Lintas  dengan  kerusakan  Kendaraan  dan/atau  barang  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban  luka ringan dan kerusakan Kendaraan  dan/atau barang sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  229  ayat  (3),  pelaku  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”
Pada pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:
“ (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan pas jalan atau surat penggantinya, kartu  keamanan,  surat  perintah  jalan  atau  surat  yang  diberikan  menurut  ketentuan undang-undang tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia, ataupun barang siapa menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu
atau  nama  kecil  yang  palsu  atau  dengan  menunjuk  pada  keadaan  palsu,  dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah sejati dan  tidak  dipalsukan  atau  seolah-olah  isinya  sesuai  dengan  kebenaran,  diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.”
Menurut  penelitian,  tiga  penyebab  utama  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas  di Indonesia  adalah  faktor  pengguna  jalan  (road  user),  faktor  kendaraan  (vehicle),  dan faktor  lingkungan  jalan  (road  environment).  Faktor  jalan  menyumbang  2%,  faktor kendaraan 4,03%, faktor pejalan kaki 5%, dan faktor manusia 93% (88% disebabkan oleh  pengemudi  dan  5%  oleh  pejalan  kaki).  Menurut  Warpani,  kecelakaan  bisa disebabkan oleh empat hal: manusia, mobil, jalan, dan lingkungan. (Yudianto, 2013, hal. 47).

## METODE PENELITIAN
Untuk  memahami  persoalan  ini  dengan  lebih  baik,  penulis  penelitian  ini menggabungkan teknik kualitatif dengan pendekatan studi literatur, dengan melihat teori, gagasan, prinsip, dan batasan hukum terkait. Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai strategi penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang pernyataan dan  perilaku  tertulis  atau  lisan  masyaraka t  dalam  buku  mereka  “Metode  Penelitian Kualitatif.” Latar belakang dan pribadi secara keseluruhan menjadi subjek utama strategi penelitian  ini  (Abdussamad,  2021,  p.  30).  Selanjutnya,  studi  perpustakaan  adalah  jenis penelitian di mana fakta dan informasi dikumpulkan melalui  penggunaan berbagai  item perpustakaan,  termasuk  buku,  terbitan  berkala,  makalah,  catatan,  dan  catatan  sejarah. (Syafitri & Nuryono, 2020, hal. 55).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kecelakaan  adalah  setiap  kejadian  di  jalan  raya  yang  tidak  direncanakan,  tidak disengaja, yang melibatkan kendaraan, dengan atau tanpa orang lain, yang menimbulkan kerusakan harta benda atau korban jiwa. Dalam hal  ini,  pengangkutan  diartikan sebagai perjanjian timbal  balik antara  pengirim dan pengangkut, dimana pengirim berkomitmen untuk  mengirimkan  produk  dan/atau  orang  dengan  cara  yang  aman  dan  pengangkut berkomitmen  untuk  mengangkutnya.  (Halaman  18,  Sintya,  2022).  Setiap  peraturan perundang-undangan  bersifat  memaksa  dan  bersifat  regulasi  karena  kita  hidup  dalam
budaya  yang  memahami  peraturan  yang  dibuat  oleh  pemerintah.  Ketika  kita  melihat kejadian kecelakaan mobil di jalan raya, terutama ketika kesalahan manusia mengakibatkan pelanggaran  peraturan  lalu  lintas,  hal  ini  meresahkan  kita  karena  yang  bersalah  adalah pelakunya, namun ada beberapa mobil atau orang yang terlibat.
Dalam rangka memajukan dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman,  tenteram,  tertib,  dan  lancar,  pemerintah  telah  menetapkan  undang-undang  yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (LLAJ). Hal ini juga berupaya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan  membantu  kohesi  dan  pertumbuhan  nasional.  Pengguna  kendaraan  bermotor  dan pengelola  jalan harus mematuhi pedoman ini karena, seperti yang kita lihat dari jumlah kasus  kecelakaan  yang  tercatat,  kesalahan  manusia  dan  kondisi  jalan  yang  rusak  adalah penyebabnya.
Warpani juga mengatakan, individu, mobil, jalan, dan lingkungan merupakan empat variabel  yang  mungkin  menentukan  penyebab  terjadinya  kecelakaan.  Hal  ini  semakin diperkuat dengan data penelitian di Indonesia yang menunjukkan bahwa faktor pengguna jalan (road user), faktor kendaraan (vehicle), dan faktor lingkungan jalan (road environment) merupakan tiga penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Dalam hal ini, faktor jalan menyumbang 4% (yaitu, faktor jalan raya adalah 2%, dan faktor lingkungan jalan raya adalah 1%), faktor kendaraan menyumbang 4,03%, dan faktor manusia mencakup 93% (yaitu, 88% penyebabnya adalah disebabkan oleh pengemudi dan 5% oleh  pejalan kaki). (Yudianto, 2013, hal. 47).
Akhir-akhir ini kita di kejutkan dengan berita duka cita dari rombongan study tour SMK Lingga Kencana Depok yang mengalami tragedi kecelakaan maut pada salah satu bus yang di tumpanginya dengan nomor polisi AD-7524-OG di Jalan Raya Ciater, Subang. Laporan dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) menyebutkan bahwa kecelakaan ini terjadi akibat tidak bekerjanya rem pada saat itu, dikarenakan tidak terlihat tanda proses pengereman, akan tetapi hanya terlihat pergesekkan ban pada aspal. Kejadian ini pula di melibatkan kendaraan mobil Daihatsu, dan tiga motor. Juga menyebabkan korban jiwa sebanyak 11 orang.
Melihat  dari  bukti-bukti  yang  muncul  dalam  media,  bahwa  sebenarnya  bus  yang digunakan sudah tidak ada/tidak berlaku izin jalannya, dan bus ini juga hasil dari modifikasi yang mana terdapat perubahan karoseri yang tdinya low deck menjadi high deck, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dan mengancam keselamatan, sehingga diharuskan untuk di tes kembali, dikarenakan terdapat perubahan tipe body bus. Hal ini Perusahaan Otobus (PO) sudah melanggar aturan yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu pada Pasal 52 yang berbunyi “ (1) Modifikasi
Kendaraan  Bermotor  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  50  ayat  (1)  dapat  berupa modifikasi  dimensi,  mesin,  dan  kemampuan  daya  angkut.  (2)  Modifikasi  Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui. (3) Setiap Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan  konstruksi  dan  material  wajib  dilakukan  uji  tipe  ulang.  (4)  Bagi  Kendaraan Bermotor yang telah diuji tipe ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang.”.
Media berita juga mengungkapkan bahwa sopir bus telah melakukan banyak upaya untuk  memperbaiki  rem  bus,  menunjukkan  pengetahuan  sebelumnya  tentang  masalah pengereman  kendaraan.  Pertama,  untuk  memperbaiki  bagian  rem  yang  rusak  di  dekat Gunung  Tangkubanparahu,  pengemudi  (Sadira)  menelepon  teknisi.  Belakangan,  bus tersebut  melanjutkan  perjalanan  dan  mengalami  masalah  rem  di  sebuah  restoran  di kawasan Ciater. Sopir dan pramugari bus berusaha memperbaiki salah satu komponen rem dan juga berusaha meminjam satu dari bus lain, namun ukuran bus yang lain menghalangi mereka untuk menyelesaikan perbaikan. Alhasil, Sadira sang sopir bus tetap melanjutkan perjalanan,  dan  tragedi  tersebut  terjadi  akibat  memaksa  kondisi  bus  yang  sedang mengalami gangguan komponen rem (Permadi & Susanti, 2024). Pada kendaraan bermotor, rem merupakan komponen yang paling krusial karena berfungsi sebagai fitur keselamatan dan menjamin keselamatan pengoperasian. Rem, menurut para ahli sistem, sangat penting untuk  keselamatan  berkendara  dan  memungkinkan  mobil  parkir  di  permukaan  miring (Antara, 2018, hlm. 21).
Karena pengemudi mengetahui bus yang dioperasikannya mengalami masalah sistem pengereman, namun ia tetap mengemudikannya, maka ia dapat dijerat dengan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pasal 311 ayat 5  yang  berbunyi,  “  Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). ." Inilah alasan mengapa orang lain meninggal. Izin angkutan dan status bus yang telah menyelesaikan uji berkala tidak berlaku lagi dalam hal ini; Izin terakhir berlaku pada  6  Desember  2023,  dan  bus  tragis  penyebab  musibah  tersebut  tampaknya  belum menjalani Uji Berkala atau KIR (Tim Detikcom, 2024).
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan, Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  133  Tahun  2015  tentang  Pengujian  Berkala Kendaraan  Bermotor  yang  telah  diperbaharui  dengan  Peraturan  Menteri  Perhubungan
Nomor  19  Tahun  2017  tentang  Pengujian  Berkala  Kendaraan  Bermotor,  dan  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun Tahun 2012 tentang Kendaraan merupakan peraturan yang ditetapkan pemerintah mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Peraturan ini dimaksudkan untuk  memberikan  rasa  aman,  nyaman,  dan  keselamatan  kepada  pengemudi  selama berkendara;  Namun,  masih  ada  masyarakat  yang  tidak  menaati  peraturan  tersebut,  dan pemerintah daerah perlu melakukan pemeriksaan rutin terhadap kendaraan umum yang membawa  banyak  orang.  yang  dalam  hal  ini  adalah  Perusahaan  Otobus  (PO),  guna mencegah terjadinya kecelakaan yang diakibatkan oleh kecerobohan pemerintah daerah dalam melakukan verifikasi Surat Izin Angkutan dan kondisi setiap kendaraan yang lolos uji berkala.
Regulasi ini sangat berperan demi menjaga keselamatan, keamanan dan kenyamanan masyarakat  dalam  berkendara  di  Jalan.  Akan  tetapi  regulasi  ini  sering  di  hiraukan  oleh beberapa oknum dari perusahaan otobus, sehingga terjadi kejadian atau tragedi yang tidak diinginkan. Beberapa peran dari adanya Regulasi ini ialah:
1. Memelihara Keselamatan Pengguna Jalan:
1) Memastikan kendaraan memenuhi standar keamanan
Untuk  menurunkan  risiko  kecelakaan,  kendaraan  dengan  izin  jalan  harus  memenuhi standar keamanan dasar seperti rem, lampu, dan ban yang berfungsi dengan baik.
2) Membatasi muatan dan dimensi kendaraan
Untuk  mengurangi  kerusakan  jalan  raya  dan  kecelakaan  akibat  kendaraan  yang kelebihan muatan, izin jalan membatasi muatan dan dimensi kendaraan.
3) Menerapkan persyaratan kelaikan pengemudi
Seorang  pengemudi  harus  memiliki  kemampuan  dan  pengetahuan  yang  memadai untuk mengemudi dengan aman untuk mendapatkan izin mengemudi.

## 2. Menjaga Lalu Lintas Aman:
1) Mencegah kemacetan
Regulasi izin jalan mengurangi jumlah kendaraan yang melintasi jalan raya.
2) Menertibkan angkutan umum
Operator angkutan umum dengan izin usaha memenuhi persyaratan pelayanan dan keselamatan.
3) Mengumpulkan pajak dan biaya
Izin  jalan  berfungsi  sebagai  dasar  untuk  mengumpulkan  pajak  dan  biaya  yang digunakan untuk membangun dan memelihara infrastruktur jalan raya.
3. Membantu Keberlanjutan Ekonomi
1) Memudahkan mobilitas orang dan barang
Izin jalan yang baik memungkinkan orang dan barang bergerak dengan lancar, yang penting untuk kegiatan ekonomi.
2) Mendorong Investasi
Jika  ada  regulasi  izin  jalan  yang  jelas  dan  stabil,  investasi  dapat  menarik  ke  sektor transportasi.
3) Menciptakan lapangan kerja
Transportasi, termasuk angkutan umum, mempekerjakan banyak orang.
Oleh  karena itu, menurut penulis, pemerintah daerah atau organisasi sejenis dapat melakukan kegiatan Uji KIR untuk memastikan bahwa setiap kendaraan, khususnya milik Perusahaan  Otobus  (PO),  memiliki  Izin  Angkut  dan  lolos  uji  berkala.  .  Karena  sangat berpengaruh  terhadap  penentuan  kelayakan  kendaraan  yang  digunakan  Perusahaan Otobus (PO), tragedi dan kejadian seperti kecelakaan bus di Jalan Raya Ciater, Subang, tidak bisa  terulang  kembali  karena  masalah  pada  rem  kendaraan  tersebut.  Hal  tersebut  juga pernah diarahkan oleh Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo dari kelompok PKS. Dia meminta Perusahaan Otobus (PO) yang tidak memiliki izin operasional mendapat sanksi berat dari Kementerian Perhubungan, termasuk sanksi pidana dan administratif. (Ameliya, 2024).

## SIMPULAN
Kita dapat menyimpulkan bahwa kecelakaan didefinisikan sebagai insiden yang tidak direncanakan, tidak terduga, dan terkait dengan kendaraan yang terjadi di jalan — dengan atau  tanpa  orang  lain — dan  menyebabkan  kerusakan  harta  benda  atau  korban  jiwa. Menurut  penelitian  ini,  pembatasan  izin  jalan  raya  berperan  penting  dalam  menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna angkutan umum. Meski pemerintah telah menerbitkan sejumlah undang-undang yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan (kendaraan),  namun  sejumlah  karyawan  Perusahaan  Otobus  (PO)  tetap  melakukan usahanya secara melawan hukum atau tanpa izin yang diperlukan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor,  dan Peraturan  Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan  adalah  beberapa  aturan  yang  mengaturnya.  Selain  membantu  memastikan keselamatan lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan, undang-undang ini juga penting untuk mendorong keberlanjutan ekonomi.
Instruksi Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS yang meminta agar Kementerian Perhubungan  menindak  tegas  Perusahaan  Otobus  (PO)  yang  tidak  memiliki  izin  usaha, didukung penulis. Selain itu, penulis mengharapkan agar kegiatan Uji KIR dapat dilakukan
oleh  pemerintah  daerah  dan  lembaga  sejenis  agar  seluruh  kendaraan,  khususnya  milik Perusahaan Otobus (PO), mempunyai Surat Izin Angkut dan dalam keadaan lulus uji berkala. Terjaganya  keamanan,  kenyamanan,  dan  keselamatan  penumpang  dan  pengguna angkutan umum — khususnya dalam hal ini Perusahaan Otobus (PO) — sangat terdampak dengan hasil pengujian ini. Penulis berharap dari penelitian ini, semoga dapat dijalankan beberapa saran dan pendapat dari penulis guna memberikan kesalamatan, kenyamanan dan keamanan bagi para pengguna transportasi publik. Serta, penulis berharap pimpinan dari Perusahaan Otobus (PO) ataupun yang sedang ingin membangun Perusahaan Otobus (PO) dapat menjalankan usahanya dengan memperhatikan aturan-aturan yang diterapkan oleh  pemerintah, dan  juga menjunjung tinggi keselamatan,  keamanan dan  kenyamanan pengguna/pelanggan Perusahaan Otobus (PO).

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Syakir Media Press.
Jurnal:
Antara, I. N. (2018, Maret). Analisis Gangguan Sistem Rem Pada Mobil Daihatsu Xenia Serta Penanganannya. Jurnal Logic, 18(1), 20-25.
Farida, I., & Santosa, W. (2018, Desember). Keselamatan Angkutan Bus di Kabupaten Garut. Jurnal Transportasi, 18(3), 211-218.
Pinayungan,  J.,  Kusmanto,  H.,  &  Isnaini.  (2018,  Juni).  Implementasi  Peraturan  Menteri Perhubungan  Republik  Indonesia  Tentang  Standar  Keselamatan  Lalu  Lintas  Dan Angkutan Jalan. Jurnal Administrasi Publik, 8(1), 108-123.
Saputri, F. A. (2024). Perlindungan Hukum dalam Transportasi Jalan Raya: Keselamatan, Hak- Hak Penumpang, dan Tanggung Jawab Pengangkut. Leges Privatae, 1(1).
Sari, N., & Saleh, K. (2022). Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22Tahun 2009 TentangLalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah, 4(2), 282-292.
Simanjuntak, D., Asnawi, E., & Azmi, B. (2022). Pencabutan Izin Usaha Perjalanan Karena Tidak  Ada  Uji  Berkala  Di  Kota  Pekanbaru  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 2009. NCSSR: National Conference on Social Science and Religion, 1(1), 359-364.
Suhargon,  R.  (2021).  Kebijakan  Pemerintah  dalam  Penataan  Angkutan  Umum  dalam Menambah Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 4(2),
426-430.
Syafitri, E. R., & Nuryono, W. (2020). Studi Kepustakaan Teori Konseling "Dialectical Behavior Therapy". 53-59.
Skripsi:
Sintya, I. (2022). Tanggung Jawab Perusahaan Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) Terhadap Kerugian  Pihak  Ketiga  Yang  Menjadi  Korban  Kecelakaan  Menurut  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru . (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
Yudianto, H. P. (2013). PENGARUH SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TERHADAP  PENEKANAN  ANGKA  KECELAKAAN  LALU  LINTAS  DAN  KESELAMATAN JALAN. Masters thesis, Universitas Diponegoro.

## Peraturan Perundang-undangan from website:
Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara.
(200p, Juni 22). Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dipetik Mei 19, 2024, dari peraturan.bpk.go.id: https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009
Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara.
(2012, Mei 15). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Dipetik Mei 20, 2024, dari peraturan.bpk.go.id:
https://peraturan.bpk.go.id/Details/5268/pp-no-55-tahun-2012
Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara.
(2015, Agustus 27). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Dipetik Mei 20, 2024, dari peraturan.bpk.go.id: https://peraturan.bpk.go.id/Details/103531/permenhub-no-133-tahun-2015
Website:
Akbar, A. (2024, Mei 13). 7 Penjelasan SMK Lingga Kencana Usai Kecelakaan Bus Tewaskan
Siswa-Guru. Dipetik Mei 19, 2024, dari news.detik.com:
https://news.detik.com/berita/d-7336637/7-penjelasan-smk-lingga-kencana-usai- kecelakaan-bus-tewaskan-siswa-guru
Ameliya,  T. W. (2024, Mei 12). Anggota DPR  minta tindak tegas  bus yang tak miliki izin.
Dipetik Mei 21, 2024, dari antaranews.com:
https://www.antaranews.com/berita/4099728/anggota-dpr-minta-tindak-tegas-bus- yang-tak-miliki-izin
Permadi, A., & Susanti, R. (2024, Mei 14). Bus Rombongan SMK Lingga Kencana Melaju Tanpa Rem  Saat  Kecelakaan  di  Subang.  Dipetik  Mei  21,  2024,  dari  bandung.kompas.com: https://bandung.kompas.com/read/2024/05/14/124817078/bus-rombongan-smk- lingga-kencana-melaju-tanpa-rem-saat-kecelakaan-di-subang
Tim detikcom. (2024, Mei 14). Buntut Panjang Bus Tak Layak Jalan Berujung Kecelakaan di Subang. Dipetik Mei 21, 2024, dari news.detik.com: https://news.detik.com/berita/d- 7338549/buntut-panjang-bus-tak-layak-jalan-berujung-kecelakaan-di-subang/2
Tim  detikcom.  (2024,  Mei  15). Fakta  Terkini  Bus  Kecelakaan  Maut  di  Subang  Ternyata
Dimodifikasi. Dipetik Mei 19, 2024, dari news.detik.com:
https://news.detik.com/berita/d-7342256/fakta-terkini-bus-kecelakaan-maut-di- subang-ternyata-dimodifikasi/2