## Perjanjian Tertutup dan Penguasaan Pasar Dalam Prespektif Hukum Persaingan Usaha (Studi  Perkara Putusan
22/KPPU-I/2016)

## Eris Joni Alviansyah Erisjoni43@gmail.com
Universitas Airlangga

## Abstrak
Persaingan usaha secara sehat merupakan upaya mewujudkan iklim usaha yang kondusif dengan tetap menjunjung tinggi kepentingan umum serta tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Penelitian ini sendiri merupakan bentuk keresahan penulis karena maraknya pelanggaran ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larang Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa dari Putusan Perkara 22/KPPU-I/2016 atas tindakan anti monopoli yang dilakukan oleh PT. Tirta Investama yang bekerja sama dengan PT. Balina Agung Perkasa serta menganalisa bentuk pelanggaran yang dilakukan. Jenis penelitian yang diguakan adalah yuridis normatif yang disetai dengan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendektan konsep (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa analisis hukum Putusan Perkara 22/KPPU-I/2016 yang dinyatakan bahwa PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa dinyatakan melanggar Pasal 15 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan diwajibkan menggantirugi sesuai dengan asas kelayakan dan kepatutan. Kata Kunci :Persaingan Usaha; Perjanjian Tertutup; Penguasaan Pasar.

## Pendahuluan
Dunia usaha adalah dunia persaingan, upaya untuk memperoleh keuntungan  (profit)  yang  sebesar-besarnya  merupakan  perilaku  yang  wajar, sepanjang perilaku tidak menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, setiap menjalankan kegiatan usaha harus sesuai dan sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999), sehingga dapat berperan sebagai instrumen penting dalam mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat.

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 5, September 2020
How to cite: Eris Joni Alviansyah, ‘Perjanjian Tertutup Dan Penguasaan Pasar Dalam Prespektif Hukum Persaingan Usaha (Studi  Perkara Putusan 22/KPPU-I/2016)’ (2020) Vol. 3 No. 5 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 28 Juli 2020; Diterima 14 Agustus 2020; Diterbitkan 1 September 2020.
DOI:
10.20473/jd.v3i5.21972

## 1664 Eris Joni: Perjanjian Tertutup dan Penguasaan
Asas hukum yang terkandung dalam UU 5/1999 telah disebutkan dalam Pasal 2 yang  menyebutkan bahwa, “ pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum ”. 1
Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa asas yang terkandung dalam UU ini adalah asas demokrasi ekonomi. Secara umum, asas demokrasi ekonomi adalah asas yang menjiwai ketentuan-ketentuan yang bersinggungan dengan ekonomi dalam UUD 1945. 2
Berdasarkan asas dan tujuan hukum yang telah disebutkan, dapat digarisbawahi beberapa poin yang menjadi alasan lahirnya peraturan terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Diantaranya yaitu mewujudukan demokrasi ekonomi, menjamin sistem persaingan usaha yang bebas dan adil serta menciptakan sistem yang efisien dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat.Pada intinya, tujuan utama penyelenggaraan perlindungan pada persaingan usaha adalah terwujudnya kebijakan ekonomi, yaitu menyediakan barang dan jasa yang optimal bagi para konsumen.
Sama halnya dengan asas hukum, tujuan hukum juga memiliki peran penting sebagai transportasi yang membantu memahami maksud dari sebuah pengaturan dalam Undang-Undang. Hal ini karena Undang-Undang juga dibentuk sebab tujuan tertentu secara pasti dan jelas. Di antara tujuan-tujuan UU 5/1999, yang telah diatur dalam Pasal 3 disebutkan ada 4 (empat) tujuan sebagai berikut:
(a)   men jaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi perekonomian nasional sebagai upaya yang dilakukan dalam mencapai kesejahteraan rakyat;
(b)  perwujudan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sama atau equal , diantaranya baik bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil; (c)  pencegahan praktik-praktik yang dikategorikan sebagai persaingan tidak sehat, salah satunya berupa praktik monopoli;
(d)  terciptanya  efektivitas  dan  efisiensi  dalam  kegiatan  usaha  yang  melibatkan banyak pelaku  usaha. 3
1 Andi Fahmi Lubis, et.al., Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks (GTZ,2009).[14-17].
2 Widjojo Nitisastro, Pengalaman Pembangunan Indonesia: Kumpulan Tulisan dan Uraian , Penerbit (Buku Kompas 2010).[50].
3 Andi Fahmi Lubis, [et.al]., Op.Cit.
Berdasarkan asas dan tujuan hukum yang telah disebutkan, dapat digarisbawahi beberapa poin yang menjadi alasan lahirnya peraturan terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Diantaranya yaitu mewujudukan demokrasi ekonomi, menjamin sistem persaingan usaha yang bebas dan adil serta menciptakan sistem yang efisien dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat . Pada intinya, tujuan utama penyelenggaraan perlindungan pada persaingan usaha adalah terwujudnya kebijakan ekonomi, yaitu menyediakan barang dan jasa yang optimal bagi para konsumen.
Selain melalui Undang-Undang, pengentasan masalah-masalah yang terjadi pada persaingan usaha di Indonesia adalah berupa dibentuknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Secara prinsip, KPPU merupakan lembaga pengawas pelaksanaan undang-undang dan bukan sebagai lembaga yang menegakkan hukum di bidang pidana seperti polisi, jaksa, dan hakim yang memiliki upaya paksa untuk menghadirkan tersangka dalam persidangan. 4 Sebagai badan yang mengawasi adanya persaingan di antara pelaku usaha, KPPU telah mencatat adanya pertumbuhan yang fluktuatif pada jumlah laporan dugaan persaingan tidak sehat yang masuk dari tahun ke tahun. Terdapat sedikitnya 78 laporan yang masuk dan dicatat oleh KPPU pada tahun 2017 lalu. Ini selanjutnya meningkat secara drastis di tahun 2018, laporan yang masuk menjadi 101 laporan. Di akhir tahun 2019 lalu, jumlah laporan ini menurun menjadi sedikitnya 97 laporan.
Sebagaiamana dalam kasus ini, produsen Aqua PT. Tirta Investama diduga melanggar tiga pasal sekaligus, yaitu Pasal 15 ayat (3), Pasal 19 dan Pasal 25 UU 5/1999. Aqua dituduh melarang outlet di Jabetabek untuk menjual produk Le Minerale. Hal itu tertuang dalam surat perjanjian yang harus disepakati oleh pedagang outlet. Pedagang mengaku dihalangi oleh pihak PT. Tirta Investama untuk menjual produk Le Minerale yang diproduksi PT. Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group). Salah satu klasul perjanjian ritel menyebutkan, apabila pedagang menjual
4 Rai Manli, Hazar Kusmayan, dan Anita Afriana, ‘Problemaka Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepasan Hukum’ (2016) PJIH, Volume 3 Nomor 1 PJIH

## 1666 Eris Joni: Perjanjian Tertutup dan Penguasaan
produk Le Minerale maka statusnya akan diturunkan dari star outlet (SO) menjadi wholesaler (eceran). Atas perbuatan itu, PT Tirta Fresindo Jaya ini melayangkan somasi terbuka terhadap PT Tirta Investama di surat kabar pada 1 Oktober 2017. Somasi ini selanjutnya ditanggapi oleh otoritas KPPU.
Sejalan dengan fakta tersebut, maka perlu penegakan hukum persaingan usaha secara menyeluruh dalam rangka menciptakan kepastian hukum untuk dilakukan, dengan tetap memperhakan rambu-rambu persaingan usaha yang ada agar tidak merugikan pelaku usaha lain maupun konsumen. Banyaknya kasus yang terjadi dan meningkat setiap tahunnya baik yang diselesaikan pada tingkat KPPU maupun keberatan di PN dipandang perlu untuk dibahas karena terdapat kelemahan dalam KPPU sebagai bukan lembaga resmi penegak hukum yang memiliki kewenangan banyak sehingga mampu menyelidik dan memutus namun masih mengalami cukup banyak hambatan untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha yang diindikasikan perbuatan melawan hukum dalam praktiknya.
KPPU menyebut praktik PT. Tirta Investama dianggap dalam persaingan usaha tidak sehat dalam industri AMDK. Berdasar sidang di KPPU diketahui bahwa tim investigator setidaknya memiliki tiga bukti. Salah satu bukti yang dimiliki tim investigator yakni bukti komunikasi berupa e-mail. Investigator mengaku menemukan komunikasi dua arah antara terlapor I dan II, yang saling dikirim melalui alamat e-mail kantor. E-mail yang ditemukan tim investigator berjudul “ Degradasi Star Outlet (SO) menjadi Wholesaler ” berisi sanksi yang diterapkan oleh terlapor II kepada pedagang SO. Bahkan, terlapor II disebut telah mengeksekusi sanksi tersebut kepada salah satu SO. Menanggapi tuduhan tersebut,
PT Tirta Investasma melalui kuasa hukumnya, Rikrik Rizkiyana dari kantor hukum Assegaf Hamzah & Partners, mengatakan Aqua berbisnis sesuai undang-undang. Diakui memang ada hubungan antara perseroan dengan terlapor II berupa prinsipal dan ditributor. Namun, Aqua tidak pernah bersepakat menghambat kompetitor lain untuk bersaing di pasar yang sama. Sistem distribusi Tirta Investasma menganut sistem jual putus kepada distributor, sehingga ketika perusahaan menjual produk ke distributor independen, proses setelahnya bukan menjadi domain Aqua.
Sementara itu PT. Balina Agung Perkasa, distributor Aqua, menganggap e-mail kantor juga dapat digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga bukti surat elektronik tentang klausul penurunan level pedagang merupakan pertanggungjawaban pribadi. Kuasa hukum PT Balina Agung Perkasa Ketut Widya mengatakan tugasnya distributor adalah menjual produk, dan tidak seperti apa yang dituduhkan lewat temuan surat elektronik. Menurutnya, di perusahaan penggunaan e-mail kantor juga dapat dimungkinkan untuk kepentingan pribadi. PT.
Inbisco Niagatama merupakan perusahaan yang mendistribusikan produk Mayora, termasuk Le Minerale.
Meninjau kasus posisi di atas, maka dapat dikemuakan perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan sebagai perjanjian tertutup dan penguasaan pasar yang merupakan salah satu perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sebagaimana PT. Tirta Investama yang melakukan larangan yang dilakukan sebagai pelaku usaha dengan memonopoli dan mengadakan perjanjian-perjanjian tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Disamping PT. Balina Agung Perkasa, menjadi pihak yang dirugikan dengan mengurangi persaingan usaha AMDK langsung.
Melalui analisis penegakan hukum persaingan usaha apakah putusan tersebut telah sah dan menenuhi syarat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum perlu dikaji baik aturan yang dibentuk melalui proses peradilan.

## Rumusan Masalah
1. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat;
2. Permohonan ganti rugi pada PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa akibat pelanggaran yang di lakukannya.

## 1668 Eris Joni: Perjanjian Tertutup dan Penguasaan

## Perjanjian Tertutup Dan Penguasaan Pasar Sebagai Perbuatan Melawan
Hukum.
Persaingan berasal dari bahasa Inggris yaitu competition yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan, dan kompetisi. Konteks ekonomi, memperluas pengertian tersebut dengan terjemahan bahwa persaingan adalah usaha-usaha dari pihak-pihak/lebih pelaku usaha yang masing- masing bergiat memperoleh konsumen dengan menawarkan harga/syarat yang paling menguntungkan. 5 Persaingan ini kemudian dalam bidang ekonomi disebut persaingan usaha ( bussiness competition ) yang secara sederhana bisa didefenisikan sebagai persaingan antara para penjual di dalam ‘merebut’ pembeli dan pangsa pasar. Persaingan usaha dapat terdiri dari beberapa bentuk pemotongan harga, iklan/promosi, variasi dan kualitas, kemasan, desain, dan segmentasi pasar. 6
Pengertian  lain  juga  menyebutkan  bahwa  persaingan  usaha  didefinisikan  ketika pihak-pihak/lebih perusahaan atau perorangan berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti konsumen, pangsa pasar, peringkat survei, atau sumber daya yang dibutuhkan.
Persaingan  usaha  dapat  diklasifikasikan  atas  persaingan  sehat  ( healthy competition ) dan persaingan tidak sehat atau ( cut throat competition ). Klasifikasi tersebut dapat dijelaskan bahwa kompetisi dan persaingan tersebut memiliki tujuan dengan perspektif positif atau negatif, bergantung pada sikap dan mental persepsi pihak-pihak pebisnis/perusahaan yang masing-masing bergiat dalam memaknai persaingan tersebut. Perspektif positif atau persaingan sehat juga memiliki tujuan dalam meningkatkan daya saing. Tujuan ini diantaranya adalah untuk mendapatkan laba (keuntungan), mendorong pebisnis meningkatkan efisiensi dan kualitas produk untuk dapat bersaing dengan kompetitor (perusahaan) demi kepuasan pelanggan. 7
Perspektif negatif atau persaingan tidak sehat atau ( cut throat competition ) dapat dikemukakan bahwa persaingan dilakukan antara perusahaan-perusahaan atau
5 B.N. Maribun, Kamus Manajemen (Pustaka Sinar Harapan  2013).[276].
6 Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha (Ghalia Indonesia 2012).[23].
7 Ningrum Natasya Sirait, Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha (Gramedia 2010).[31].
pelaku bisnis yang diyakini tidak sehat atau not fair , dimana terjadi perebutan pasar antara beberapa pihak yang melakukan usaha yang mengarah pada menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan lawan atau kompetitor (perusahaan), sehingga salah satu tersingkir dari pasar dan salah satunya menjual barang dibawah harga yang berlaku di pasar. Perspektif negatif atau persaingan tidak sehat juga memiliki tujuan dalam meningkatkan daya saing. Tujuan ini diantaranya adalah melakukan praktik monopoli dengan berbagai cara seperti mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa.
Terlepas dari paparan tersebut, secara yuridis konstitusional, kebijakan dan pengaturan hukum persaingan usaha didasarkan kepada ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengamanatkan tidak pada tempatnya adanya monopoli yang merugikan masyarakat dan persaingan usaha yang tidak sehat. Pasal tersebut telah memiliki ciri khas yang proses perwujudannya oleh semua anggota masyarakat, bahwa persaingan usaha untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya perwujudan demokrasi ekonomi yang sehat, maka disusunlah Undang-Undang tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menjadi dasar hukum menegakkan hukum dan dapat memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha dalam upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat. Ketentuan hukum ini terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 33 pada tanggal 5 Maret 1999 dan berlaku secara efektif 1 (satu) tahun sejak diundangkan. 8
Secara eksplisit, UU No. 5 Tahun 1999 menjelasakan mengenai pengertian dari persaingan usaha. Pengertian persaingan usaha yang tercantum pada Pasal 1 Angka (6) UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau

## 1670 Eris Joni: Perjanjian Tertutup dan Penguasaan
melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Pengertian persaingan usaha tidak sehat ini dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang serta penyalah gunaan posisi dominan.

## Perjanjian Tertutup Sebagai Perbuatan Melawan Hukum
Perjanjian tertutup ( Exclusive dealing ) merupakan kesepakatan yang terjadi antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang berada pada tingkatan yang berbeda. Adapun syarat yang disepakati ialah segala bentuk penjualan atau penyewaan barang/jasa hanya dapat dilakukan jika konsumen melakukan pembelian atau penyewaan pada barang/jasa lainnya. 9
Perjanjian tertutup juga dapat disebut sebagai exclusive dealing atau exclusive agreement , artinya persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu. 10 Perjanjian tertutup dianggap merugikan salah satu pihak, karena dilakukan pelaku usaha selaku pembeli dan penjual sebagai strategi mengingkatkan kekuatan pasar ( market power ), dimana pelaku usaha melakukan kesepakatan secara eksklusif yang dapat berakibat menghalangi atau menghambat pelaku usaha lain untuk melakukan kesepakatan yang sama. Di samping itu, perjajian tertutup dilakukan juga untuk menikatkan efisiensi, dimana terdapat kontrak jangka panjang yang eksklusif antara produsen dan distributor sehingga secara positif akibatnya dapat mengurangi biaya observasi, biaya transaksi, biaya monitoring sistem distribusi.
Perjajian tertutup juga sering dijadikan sebagai alat dalam menjaga persaingan intrabrand atau menjaga sistem distribusi untuk menambah kekuatan pasar, meskipun persaingan antar produk cukup ketat. 11 Sebagaimana diketahui sebelumnya, bahwa dalam perumusan jadi sebuah regulasi dalam UU, terdapat
9 Ahmad Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak (Rajawali Press 2010).[27].
10 Andi Fahmi Lubis, et.al., Op.Cit. [118].
11 Peraturan KPPU No. 5/2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Un- dang No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
landasan atau filosofi yang melatarbelakangi terbentuknya sebuah peraturan yang nantinya digunakan sebagai pedoman pelaksanaannya. Dalam perumusan Pasal 15 UU 5/1999, terdapat draft atau rancangan pedoman pelaksanaan regulasi pasal tersebut. Rancangan pedoman ini dibuat dalam rangka memahamkan pandangan KPPU terkait dengan pengertian perjanjian tertutup sebagaimana yang dimaktubkan dalam Pasal 15. Termasuk prinsip-prinsip umum dan standar-standar dasar yang digunakan oleh KPPU dalam membentuk regulasi tersebut. Dalam Pasal 15 UU 5/1999 ini, disebutkan bahwa exclusive dealing atau exclusive agreement merupakan strategi dalam perjanjian tertutup yang dirumuskan menjadi beberapa bentuk, diantaranya exclusive distribution agreements , tying agreement dan vertical agreement on discount.
Exclusive distribution agreements dapat diterjemahkan sebagai kondisi di mana pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain dengan menyebabkan berkurang atau hilangnya persaingan pada tingkat distributor yang membawa implikasi kepada harga produk lebih mahal sehingga konsumen harus mengeluarkan biaya lebih mahal. Prinsip rule of reason memaknai benuk perjanjian tertutup tersebut sebagai dampak negatif disamping juga sebagai dampak yang positif. Dampak ini dirumuskan secara per se illegal melalui Pasal 15 Ayat (1) dan Pasal 15 Ayat (3) Poin (b) UU No. 5 Tahun 1999, dimana:
•  Pasal 15 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999
Perjanjian yang memuat persyaratan bahwaa pihak yang menerima barang hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang yang dan jasa tersebut kepada pihak tertentu dan pada tempat tertentu ( exclusive dealing distribution ).
•  Pasal 15 Ayat (3) Poin (b) UU No. 5 Tahun 1999
Perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan jasa dari pelaku usaha pemasok tidak akan membeli barang dan jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok dikaitkan dengan potongan harga).
Sementara tying agreement diterjemahkan dengan tujuan untuk mempersulit

## 1672 Eris Joni: Perjanjian Tertutup dan Penguasaan
masuk pasar, untuk meningkatkan penghasilan dengan menggunakan kekuatan monopoli pada salah satu barang atau jasa, serta menjaga kualitas barang.
Berdasarkan seluruh paparan regulasi tentang bentuk-bentuk perjanjian tertutup di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian tertutup merupakan perbuatan melawan hukum dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh KPPU dalam rancangan pedoman diantaranya harus memenuhi ketentuan Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana diuaraikan di muka. Ketentuan Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999 dapat dijadikan dasar pembuktian dengan memenuhi kriteria-kriteria berikut:
1. Perjanjian tertutup yang dilakukan harus menutup volume perdagangan secara substansi atau mempunyai potensi untuk melakukan hal tersebut;
2. Perjanjian tertutup dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar, dan kekuatan tersebut dapat semakin bertambah karena strategi perjanjian tertutup yang dilakukan;
3. Tying agreement pada produk yang dikaitkan dalam suatu perjanjian harus berbeda dari produk utamanya;
4. Pelaku usaha yang melakukan tying agreement harus memiliki kekuatan pasar yang signifikan sehingga dapat memaksa pembeli untuk membeli juga produk yang diikat.
Secara keseluruhan, dari empat poin di atas, dalam rancangan pedoman ini disebutkan bahwa ukuran kekuatan pasar telah ditentukan sesuai dengan Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1999, yaitu adanya dampak pangsa 10% atau lebih dari pemberlakuan perjanjian tertutup antar pelaku usaha.Beberapa sanksi yang diberikan kepada pelanggar yaitu:
1. Tindakan Administratif, yaitu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan adminstrasi berdasarkan ketentuan dari komisi penyelesaian sebagai akibat dari adanya keputusan atau tindakan yang merugikan yang dimunculkan oleh pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Diantaranya yaitu menetapkan pembatalan perjanjian kepada pelaku usaha yang melakukan perjanjian tertutup, memerintahkan pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti telah menimbulkan praktik monopoli, persaingan usaha tidak sehat, atau lain sebagainya yang merugikan masyarakat, membayar ganti rugi, dan denda paling sedikit satu milyar rupiah hingga paling banyak dua puluh lima milyar rupiah;
2. Pidana Pokok, yaitu sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan dan dilaksanakan oleh Kepolisian/Kejaksaan kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran. Sanksi pidana biasanya berupa sesuatu yang menimbulkan perasaan sengsara bagi pelanggarnya. Dalam hal ini, pidana pokok yang dijatuhkan belupa dimasukkan ke dalam jeruji penjara selama- lamanya adalah 5 (lima) bulan atau dikenakan denda paling sedikit satu milyar rupiah hingga paling banyak dua puluh lima milyar rupiah;
3. Pidana Tambahan, merupakan sanksi pidana yang sama halnya dengan pidana pokok, di mana yang memiliki wewenang memutuskan perkara adalah pihak Pengadilan. Melalui rancangan pedoman pelaksanaannya, Pasal 15 UU 5/1999 menetapkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, pelarangan pelaku usaha menduduki jabatan direksi/komisaris sedikitnya selama 2 (dua) tahun, dan sebanyaknya selama 5 (lima) tahun. 12

## Penguasaan Pasar Sebagai Perbuatan Melawan Hukum
Penguasaan pasar merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam rangka menghilangkan sejumlah pesaing. hal ini dilakukan oleh pelaku usaha dalam rangka menghasilkan keuntungan atau kekayaan bagi diri dan kelompoknya. Monopoli berasal dari kata mono yang artinya satu dan polein yang artinya menjual. Berdasarkan pengertian tersebut, maka monopoli dalam pasar didefinisikan sebagai struktur yang hanya terdapat satu produsen atau satu orang penjual saja. Pasar ini memungkinkan tidak ada produsen lain yang menjadi pesaing barang/jasa yang sama yang dihasilkan oleh satu produsen. 13
Berdasar paparan kegiatan penguasaan pasar di atas, maka syarat-syarat perbuatan melawan hukum harus memenuhi ketentuan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana diuaraikan di muka. Ketentuan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1999 dapat dijadikan dasar pembuktian
12 KPPU, Pasal 15, Op.Cit.
13 Bambang Prishardoyo, Agus Trimarwanto, dan Shodiqin, Pelajaran Ekonomi , (Grasindo n.d.).[9].

## Eris Joni: Perjanjian Tertutup dan Penguasaan
dengan memenuhi kriteria-kriteria berikut:
Menolak pesaing ( refusal to deal )
Menolak atau menghalang-halangi pelaku usaha tertentu (pesaing) dalam hal melakukan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Salah satu cara yang sering kali digunakan untuk menyingkirkan pesaing adalah dengan menerapkan strategi refusal to deal .
Adapun sanksi yang ditentukan untuk pelanggar Pasal 17 diklasifikasi menjadi sanksi administratif, sanksi pidana pokok, dan sanksi pidana tambahan sebagai berikut:
1.  Sanksi Administratif, yaitu sanksi yang berhubungan dengan administrasi. Dalam hal ini berupa menghentikan kegiatan-kegiatan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan pihak lain; menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; membayar ganti rugi, hingga pengenaan denda sedikitnya satu milyar rupiah dan sebanyaknya dua puluh lima milyar rupiah.
2.  Sanksi Pidana Pokok, yaitu sanksi yang secara umum dapat membuat sengsara pelanggarnya. Dalam hal ini berupa kurungan sebagai ganti dari pembayaran denda, selama-lamanya 6 (enam) bulan.
3.  Sanksi Pidana Tambahan, yaitu tambahan sanksi bagi pelanggar berupa mencabut izin usaha, melarang pelaku usaha menduduki jabatan direksi/ komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) tahun, hingga menghentikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan pelanggar yang telah menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

## Ganti Rugi Sebagai Akibat Perjanjian Tertutup Dan Penguasaan Pasar
Ganti  rugi  telah  didefinisikan  oleh  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha sebagai mana termuat dalam Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang pedoman tindakan administratif sesuai pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ganti rugi merupakan kompensasi yang harus di bayarkan oleh pelanggar terhadap kerugian yang timbul akabat tindakan anti persaingan yang dilakukanya. Dalam ketentuan Pasal 38 ayat (2) memberikan panduan bagi siapapun
yang merasa dirugikan akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka diberikan hak untuk melaporkan kepada KPPU dengan ketentuan laporan tersebut haruslah disampaikan dengan ketentuan:
a. Laporan disampaikan secara tertulis;
b. Keterangan yang jelas dan lengkap telah terjadi pelanggaran; c. uraian kerugian yang di derita;
d. identitas pelapor.
Dalam konteks ganti rugi yang dapat diterapkan oleh KPPU ialah jenis ganti rugi aktual ( Actual damage) yaitu kerugian yang benar-benar diderita secara aktual dan dapat dihitung dengan mudah samapai ke nilai rupiah. Besar kecilnya ganti rugi sendiri di tetapkan KPPU berdasarkan pada pembuktian kerugian senyatanya oleh pelaku. Dalam hal ini KPPU akan menerapkan prinsip-prinsip penetapan ganti rugi sesuai dengan konteks hukum perdata dimana pembuktian berada pada pelaku usaha yang meminta ganti kerugian. Proses perhitungan ganti rugi dilakuakan berdasar pihak yang menerima kompensasi ganti rugi, untuk melakukan perhitungan ganti kompensasi ganti rugi pada pelaku usaha maka pelaku usaha tersebut wajib membuktikan besar kerugian senyatanya yang diderita, lalu KPPU akan melakuakan perhitungan mengenai kebenaran perhitungan tersebut berdasarkan asas kesesuaian,
keadilan dan kepatutan.
Tuntutan kerugian dengan jalur keperdataan sangatlah dimungkinkan. Hal ini dikarenakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Junto Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif, diberiakan penjelasan bagaimana tuntutan ganti rugi dalam Hukum Persaingan Usaha menggunakan prinsip-prinsip hukum perdata. Berdasarkan pemaparan fakta-fakta hukum yang didapat, maka dapat disimpulkan bahwa fakta-fakta hukum Putusan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016 atas kasus PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa dengan PT Fresindo Jaya atas dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam produk Air Minum Dalam Kemasan di wilayah Jabodetabek dirasa cukup bagi majelis hakim dalam melakukan pertimbangan hukum. Pertimbangan dalam hal terbuktinya adanya praktik monopoli dan

## 1676 Eris Joni: Perjanjian Tertutup dan Penguasaan
persaingan usaha tidak sehat tersebut dapat diberikan sanksi melalui ganti rugi secara perdata. Sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Dalam hukum perdata dapat dipersoalkan apakah ada perbedaan pengertian antara (1) kerugian sebagai akibat suatu perbuatan melawan hukum di satu pihak; dan (2) kerugian sebagai akibat tidak terlaksananya suatu perjajian di lain pihak. Oleh karena itu, Pasal 1365 KUHPerdata menamakan kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai “ schade ” (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat wanprestasi oleh Pasal 1246 KUHPerdata dinamakan “ kosten, scaden, en interesten ” (biaya, kerugian,
dan bunga).
Secara perundang-undangan hukum ganti rugi akibat melawan hukum tidak diatur. Kendati Pasal 1243 KUHPerdata memuat ketentuan tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena wanprestasi. Untuk penentuan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat diterapkan ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan tentang ganti kerugian karena wanprestasi. Pitlo menegaskan bahwa biasanya dalam menentukan besarnya kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diterapkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdata, melainkan paling tinggi ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdata secara analogis. Sehubungan dengan hal tersebut, ketentuan dalam Pasal 1247 dan 1250 KUHPerdata tidak dapat diterapkan untuk perbuatan melawan hukum karena:
1. Pasal 1247 KUHPerdata
Adanya “perbuatan perikatan” yang berarti bahwa perikatan tersebut dilahirkan dari persetujuan, sedang perbuatan melawan hukum tidaklah merupakan perikatan yang lahir dari persetujuan.
2. Pasal 1250 KUHPerdata
Membebankan pembayaran bunga atas penggantian biaya, rugi, dan bunga dalam hal terjadi kelambatan pembayaran sejumlah uang, sedang yang dialami karena perbuatan melawan hukum bukan disebabkan karena tidak dilakukannya pembayaran uang tepat pada waktunya.
Mengenai penggantian kerugian bagi pelaku perbuatan melawan hukum pada umumnya berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata diwajibkan mengganti kerugian idiil. Maka konsekuensi dari arrest tersebut adalah menerapkan Pasal 1365 KUHPerdata Juga dapat dituntut penggantian kerugian dengan catatan akan diperhitungkan ex aequo et bono (menurut kelayakan dan kewajaran).

## Kesimpulan
Syarat-syarat perbuatan melawan hukum yang dapat dijadikan dasar pembuktian perjanjian tertutup harus memenuhi ketentuan Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999. Syarat tersebut termasuk perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan cara menutup volume perdagangan secara substansi, memiliki kekuatan pasar, tying agreement pada produk, dan memaksa pembeli untuk membeli juga produk yang diikat. Sementara syarat perbuatan melawan hukum yang dapat dijadikan dasar pembuktian kegiatan penguasaan pasar harus memenuhi ketentuan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1999, yakni mencakup menolak pesaing ( refusal to deal ), menghalangi konsumen, pembatasan peredaran produk, diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu pesaingnya, melakukan jual rugi ( predatory pricing ), serta penetapan biaya setara curang.
Sanksi ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum dalam persaingan usaha sebagaimana Putusan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016 dapat merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Sebagaimana juga dalam Pasal 15 Ayat (3) huruf b UU No. 5 Tahun 1999 mengenai perjanjian tertutup dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1999 mengenai kegiatan
Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan di atas, penelitian ini menyampaikan beberapa saran sebagai berikut: Diharapkan kepada pihak KPPU dapat melakukan pengawasan kepada PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa supaya tidak mengulang kembali pelanggaran yang dilakukan yaitu melakukan perjanjian tertutup yang merupakan salah satu dari perjanjian terlarang dalam persaingan usaha serta dapat melakukan bisnis dan aktivitasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sesuai dengan persaingan

## 1678 Eris Joni: Perjanjian Tertutup dan Penguasaan
usaha yang sehat serta membuat produk peraturan mengenai ganti rugi agar pihak yang dirugikan dapat kepastian hukum. Selanjutnya untuk pelaku usaha khusunya PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa tidak mengulang kembali pelanggaran yang telah diperbuat yaitu melakukan kegiatan yang dilarang karena mempunyai kekuatan penguasaan pasar.
Kegiatan yang dilarang tersebut yaitu menghalang-halangi pelaku usaha lain untuk melakukan persaingan usaha secara sehat sehingga kegiatan tersebut tergolong dalam kegiatan persaingan usaha tidak sehat. Serta dilakukannya pengawasan agar PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa dapat melakukan bisnis dan aktivitasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sesuai dengan persaingan usaha yang sehat.

## Daftar Bacaan

## Buku
Andi Fahmi Lubis, et.al., Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks (GTZ 2009).
Widjojo Nitisastro, Pengalaman Pembangunan Indonesia: Kumpulan Tulisan dan Uraian (Buku Kompas 2010).
Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Rajagrafindo Persada 2014).
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986).
Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek (Sinar Grafika 2002).
Mukti Fajardan Achmad Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Pustaka Pelajar 2009).
B.N. Maribun, Kamus Manajemen (Pustaka Sinar Harapan 2013).
Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha (Ghalia Indonesia 2012).
Ningrum Natasya Sirait, Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha (Gramedia 2010).
Budi Kagramanto, Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Laras 2010).
Ahmad Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak (Rajawali Press 2010).
Bambang Prishardoyo, Agus Trimarwanto, dan Shodiqin, Pelajaran Ekonomi , (Grasindo, n.d.).

## Jurnal
Rai Manli, Hazar Kusmayan, dan Anita Afriana, ‘Problemaka Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepasan Hukum’, (2016) Volume 3 Nomor 1 PJIH.

## Perundang-undangan
Peraturan KPPU No. 5/2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## Eris Joni: Perjanjian Tertutup dan Penguasaan
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--