## ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya
Volume 12, Nomor 2, Juni 2023: 315 – 334 10.33772/etnoreflika.v12i2.1308 ISSN: 2252-9144 (Cetak)
ISSN: 2355-360X (Online)

## PERKEMBANGAN PRANATA PERTANAHAN DALAM PENGEMBANGAN KOTA BARU PADANG

## THE DEVELOPMENT OF LAND REGULATION IN THE DEVELOPMENT OF THE NEW CITY OF PADANG
Diana Rahayu Evelina 1 , Lita Sari Barus 2
1 Kajian Pengembangan Perkotaan, Sekolah Sekolah Kajian Statejik dan Global, Universitas Indonesia, Jl. Salemba Raya No. 4, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Indonesia
2 Email korespondensi: lita_barus@ui.ac.id
Diterima: 25 November 2021; Direvisi: 11 Juni 2022; Disetujui: 30 September 2022
Copyright © 2023 The Author
This is an open access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
How to cite (APA): Evelina, D. R., Barus, L. S. (2023). Perkembangan pranata pertanahan dalam pengembangan  Kota  Baru  Padang. ETNOREFLIKA:  Jurnal  Sosial  dan  Budaya , 12 (2),  315 – 334 https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v12i2.1308 .

## ABSTRACT
After the earthquake that hit Padang City in 2009, the city development has been changed its direction. The city development which previously centered on the coast has turn to the east of the city, which was an agriculture area. Development of Eastern Area carry out a fairly large function as the central government area and residential development area. The emergence of The New City of Padang development policy is expected to become a policy in city management as a mandate from National Medium-Term Development Plan (RPJMN). The problem in developing this function is the lands in this area are customary lands/land controlled by the tribes in the eastern  region  of  Padang.  Therefore,  it  is  necessary  to  know  how  the  development  of  land regulation  in  Padang  City  in  the  management  of  the  city.  According  to  Tjuk  Kuswartojo ’s Human Habitat Development, land regulations in Padang City can be described in responding to the challenges of developing new cities in this region. The land institutions in Padang City is heavily influenced by customary system, therefore collaboration between the local government and customary authorities in Padang City is needed to create a new city.
Keyword : Padang City, regulation, new city, and customary land

## ABSTRAK
Pasca  gempa  yang  mengguncang  Kota  Padang  pada  tahun  2009,  merubah  arah perkembangan kota yang tadinya berpusat pada pesisir mengarah ke timur kota yang sebelumnya  merupakan  daerah  kawasan  pertanian  (sawah).  Perkembangan  ke  arah timur  mengemban  fungsi  yang  cukup  besar  sebagai  pusat  pemerintahan  dan pengembangan  permukiman.  Penguasaan  tanah  di  Kota  Padang,  khususnya  pada daerah  timur  dikuasai  oleh  tanah  adat.  Kebijakan  pengembangan  kota  baru  Padang menjadi  kebijakan  dalam  pengelolaan  kota  sebagai  amanat  dari  RPJMN.  Hal  yang menjadi  permasalahan  dalam  pengembangan  fungsi  ini adalah  lahan-lahan  yang  ada pada kawasan ini merupakan lahan/tanah adat yang dikuasai oleh suku-suku yang ada di  wilayah  timur  Padang.  Perlunya  mengetahui  bagaimana  perkembangan  pranata tanah  di  Kota  Padang  dalam  pengelolaan  kota.  Metodologi  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif  yang  menggambarkan  tentang  kebijakan pembangunan  Kota  Padang  dan  status  tanah  yang  ada  pada  kawasan  kota  baru. Berdasarkan  perkembangan  habitat  manusia  yang  diuraikan  oleh  Tjuk  Kuswartojo, dapat diuraikan pranata pertanahan di Kota Padang  dalam menjawab tantangan dalam pengembangan kota baru pada wilayah ini. Pranata pertanahan di Kota Padang sangat dipengaruhi  oleh  sistem  adat,  dan  perlu  kolaborasi  antara  pemerintah  daerah  dan penguasa adat di Kota Padang untuk mewujudkan kota baru.
Kata kunci : Kota Padang, kebijakan, kota baru, pranata pertanahan, lahan adat

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  tanah  sesungguhnya  merupakan  instrumen  penting  dalam pengelolaan  kota  (Kuswartojo,  Tjuk,  2019).  Persoalannya  adalah  bahwa  tanah kota  cenderung  terbatas,  sementara  perkembangan  kota  terus  menuntut kebutuhan akan tanah. Pada saat yang sama, komersialisasi dan privatisasi tanah kota semakin meningkat penguasaan dan akumulasi tanah perkotaan semakin terjadi.  Akibatnya,  semakin  sulitnya  mendapatkan  tanah  untuk  kepentingan publik,  dan  semakin  tergesernya  masyarakat  miskin  tidak  mempunyai  akses terhadap tanah dan kecendrungannya kemudian menjarah tanah-tanah umum yang  seringkali  mempunyai  fungsi  lingkungan  dan  terbentuknya  bangunan ilegal (MPWK,UGM).
Pemerintah membuat suatu kebijakan untuk mengantisipasi pengembangan  kota  yang  mengakibatkan  tidak  bisa  diaksesnya  sarana prasarana oleh masyarakat berpenghasilan rendah untuk tetap tinggal di kota. Kebijakan pengembangan kota baru telah dituangkan dalam RPJMN tahun 2015 – 2019  yang  mengamanatkan  10  pengembangan  kota  baru  dan  salah  satunya Kota Padang.
Pola perkembangan Kota Padang setelah Indonesia merdeka, banyak ke arah utara kota yang ditandai dengan sebaran permukiman yang berada pada kawasan pesisir. Perkembangan permukiman yang banyak disepanjang pesisir pantai membangun image sebagai kota pantai. Setelah gempa yang terjadi pada
tahun  2009,  membuat  arah  perkembangan  kota  berubah  ke  arah  timur  yang berada  jauh  dari  pesisir  pantai.  Kondisi  eksisting  di  bagian  timur  kota  masih berupa kawasan pertanian dan semak belukar.
Pembentukan kota baru merupakan salah satu bentuk pengelolaan kota yang akan berkaitan dengan pengelolaan tanah. Sistem pertanahan yang ada di Kota  Padang  cukup  berbeda  dengan daerah lainnya.  Hampir  60%  tanah  yang ada  di  Kota  Padang  adalah  tanah  ulayat,  ini  merupakan  permasalahan  klasik yang setiap kegiatan pembangunan terjadi di kota ini.
Untuk pengembangan kota baru membutuhkan ruang untuk menyiapkan tempat  bermukim dan  sarana  prasarana  kota.  Penyediaan  pengisian ruang  ini bukan  pada  tanah  kosong  yang  tidak  bertuan  yang  bisa  langsung  dapat dilakukan  pembangunan  fisik.  Pengadaan  tanah  dalam  pembangunan  untuk mencipkan kota baru, merupakan langkah awal yang harus disiapkan terlebih dahulu. Pengembangan Kota Baru Padang tidak semudah dalam pembangunan kota-kota baru yang ada di daerah Jawa. Sistem tanah ulayat/adat yang ada di Sumatera Barat akan memberikan masalah dalam pengembangan kebijakan ini. Atas  dasar  hal  tersebut,  dalam  tulisan  ini  mencoba  untuk  menguraikan bagaimana  pranata  dalam  pengadaan  lahan/tanah  untuk  pembangunan  kota baru.
Anggapan  awal  saya  terkait  dengan  makalah  ini  adalah  bahwa  belum jelasnya  sistem  kepranataan  dalam  penyediaan  lahan  yang  dilakukan  dalam pengembangan kota baru Padang. Pemerintah beranggapan bahwa penyediaan lahan tidak akan menjadi kendala pengembangan kebijakan ini. Padahal lokasi pembentukan  kota  baru  merupakan  lahan-lahan  adat  yang  dikuasai  oleh kaum/masyarakat adat yang ada di Kota Padang. Keberadaan tanah adat/ulayat yang  masih  memiliki  persentase  yang  cukup  besar  pada  kota  ini,  akan mempengaruhi  dalam  pengembangan  kota  baru  yang  direncanakan  oleh pemerintah. Selain itu, saya melihat kebijakan pengembangan kota  baru yang diamanatkan  dalam  RPJMN  2015 – 2019  ini,  tidak  memperhatikan  bagaimana pranata dalam pengembangan Kota Padang. Untuk menguatkan anggapan saya dalam penelitian dengan pendekatan emic Hans Dieter Evers dan Rudger Korff dalam bukunya Urbanisme Asia Tenggara, pernah melakukan penelitian dengan pendekatan  emic  pada  tahun  1975an  tentang  pengelolaan  tanah  ulayat  di kawasan  di  Pusat  Kota  Padang  dengan  hasil  penelitian  pada  tahun  tersebut, tanah  ulayat  yang  ada  di  Kota  Padang  akan  tetap  bertahan  lama  meskipun tingkat arus urbanisasi meningkat.
Kebijakan  pengembangan  Kota  Baru  Padang  merupakan  bagian  dalam mengantisipasi  perkembangan  kota  di  masa  yang  akan  datang.  Kebijakan  ini bertujuan  untuk  menyiapkan  ruang  baru  kota  yang  bisa  diakses  oleh  publik. Pengembangan  kota  baru  publik  oleh  pemerintah,  bukan  meyiapkan  ruang kosong yang nantinya penyiapkan permukiman bagi masyarakat, tapi pada kota
yang sebelumnya telah memiliki masyatakat yang telah mempunyai prilaku dan aturan  dalam  berkehidupan.  Pembentukan  kota  baru  oleh  pemerintah  seperti mengambil suatu ruang dari masyarakat asli untuk harus menerima kebijakan.
Tulisan  ini  menggali  bagaimana  perkembangan  pranata  pengelolaan tanah dalam penyediaan lahan untuk pengembangan kota baru yang ada di Kota Padang.  Kajian  terkait  dengan  perkembangan  Kota  Padang  telah  banyak dilakukan  dalam  studi-studi  terdahulu,  perbedaan  dalam  makalah  saya  ada mencoba  menguraikan  bagaimana  pranata  pertanahan  merupakan  bagian penting  dalam  pengelolaan  kota.  Dengan  uraian  terkait  dengan  pranata pertanahan  Kota  Padang  akan  terlihat  gambaran  penyediaan  lahan  untuk pengembangan kota baru di Kota Padang yang masih dipengaruhi oleh sistem adat.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif  deskriptif  untuk  mendapatkan  data  dan  informasi  yang lebih jelas terkait dengan rencana pengembangan kota baru dan kondisi tanah ulayat.    Data  yang  dikumpulkan  bersifat  data  sekunder  dan  primer  untuk menggambarkan kondisi kawasan kota baru Padang. Data awal terkait dengan pengembangan kota baru Padang dilakukan berasal dari data sekunder berupa studi  literatur,  dokumen,  peraturan  perundangan,  artikel,  jurnal  dan  buku informasi  lainnya  terkait  dengan  perkembangan  Kota  Padang  pasca  gempa tahun  2009.  Untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian  terkait  dengan perkembangan  pranata  pertanahan  di  Kota  Padang,  didukung  wawancara. Narasumber kunci dalam menggali  perkembangan pranatan pertanahan untuk menyiapkan kota baru adalah tokoh adat (ketua adat) dan pemerintah daerah (Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dan BPN) dan masyarakat pada  lokasi  kota  baru,  memberikan  gambaran  yang  lebih  jelas  dalam menjabarkan masalah tanah/lahan untuk pengembangan kota.
Untuk  mengulas  analisis  bagaimana  perkembangan  pranata  pertanahan dalam  pengembangan  kota  baru  menggunakan  konsep  Tjuk  Kuswartojo, seorang  pakar  permukiman  dan  habitat  perkotaan  Indonesia  dalam  bukunya Kaca  Benggala:  Perkembangaan  Habitat  Manusia  di  Indonesia,  menjelaskan bagaimana pranata dalam mengatur kota terus mengalami perubahan dari masa ke masa. Kajian terhadap pranata lahan/tanah karena merupakan elemen dalam pengelolaan kota. Dalam buku Kaca Benggala, Tjuk membuat kerangka tentang perkembangan di  Indonesia kedalam tiga fase, yaitu sebelum pengaruh  Eropa (kerajaan),  pengaruh  Eropa,  dan  menjadi  NKRI  (Kuswartojo,  Tjuk,  2019). Pengadaan tanah merupakan instrumen penting pengelolaan kota, oleh karena itu  untuk  megetahui  bagaimana  pranata  penyediaan  tanah/lahan  di  Kota Padang, dapat dilihat dari tiga fasesebagaimana yang dikemukan oleh pak Tjuk
dalam melihat perkembangan habitat manusia di Indonesia (Kuswartojo, Tjuk, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Kondisi Kota Padang
Secara geografis, Kota Padang terletak antara 00°44’00’’ – 01°08’35’’ LS dan 100°05’05’’ - 100°34’06’ BT yang memiliki luas sebesar 694,96 Km² yang memiliki batas-batas  sebagai  berikut  dengan  batas  utara  dengan  Kabupaten  Padang Pariaman, batas selatan dengan Kabupaten Pesisir Selatan, batas timur dengan Selat Mentawai dan batas barat dengan Kabupaten Solok. Kondisi topografi Kota Padang secara umum bervariasi yang merupakan perpaduan daratan yang lantai dan  perbukitan  yang  bergelombang  curam.  Untuk  kondisi  topografi  Kota Padang, dilalui oleh aliran sungai besar dan kecil yang berada sepanjang 123,9 Km. Berdasarkan data tutupan lahan, Kota Padang didominasi oleh hutan seluas 35.448  Ha  atau  hampir  63,97%  dari  luas  kota.  Untuk  peruntukan  perumahan seluas 6.749, 17 Ha atau seluas 9,69%, dan perkebunan yang juga memiliki luas yang  cukup  besar  sebesar  13.625,50  Ha.  Kota  Padang  memiliki  11  kecamatan, yang paling luas adalah kecamatan Koto Tangah seluas 694,96 Ha atau 33,42% dari  luas  kota.  Dari  11  kecamatan  tersebut  sebanyak  6  kecamatan  berada  di pesisir  barat  Pantai  Sumatera.  Adapun  5  kecamatan  tersebut  adalah  Bungus Teluk Kabung, Padang Selatan, Padang Barat, Padang Timur, dan Koto Tangah.

## Gambar 1. Peta Administrasi Kota Padang
Jumlah  penduduk  Kota  Padang  pada  tahun  2020  sebayak  909.040  jiwa, yang  tersebar  ke  dalam  sebelas  kecamatan  yang  ada  di  Kota  Padang.  Jumlah penduduk  terbanyak  berada  di  Kecamatan  Kota  Tangah,  Kuranji,  dan  Lubuk Begalung. Sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Bungus
Teluk  Kabung  dan  Kecamatan  Padang  Barat.  Untuk  kepadatan  penduduk berdasarkan  dengan  luasan  masing-masing  kecamatan,  diketahui  jumlah penduduk  terpadat  berada  di  Kecamatan  Padang  Timur  dengan  kepadatan mencapai 9.540 jiwa/km2, sedangan kepadatan terendah berada di Kecamatan Bungus  Teluk  Kabung  hanya  mencapai  272  jiwa/km2.  Berdasarkan perkembangan  dan  pertumbuhan  penduduk  dalam  10  tahun  terakhir, menunjukan  jumlah  penduduk  kota  semakin  bertambah.  Jika  dilihat perkembangannya  selama  sepuluh  tahun  terakhir,  rata-rata  laju  pertumbuhan kota  ini  sekitar  0,84%,  jika  dibandingkan  dengan  laju  pertumbuhan  nasional masih berada di bawah pertumbuhan nasional.
Ditinjau  dari  kondisi  ekonomi  kota,  untuk  mengetahui  besarnya  nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas perekonomian di Kota Padang, dapat diukur dengan menggunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).  Nilai  PDRB  atas  harga  berlaku  tahun  2020  sebesar  43.631,43  miliar rupiah. Sementara pertumbuhan perekonomian Kota Padang pada tahun 2020, mengalami penurunan menjadi -1,86 persen. Jika dilihat masing-masing sektor, sektor informasi dan komunikasi dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu 11,66 persen dan 11,04 persen.
Setelah  mengetahui  kondisi  Kota  Padang  dalam  rencana  tata  ruang wilayah  (RTRW),  diketahui  bahwa  tujuan  penataan  ruang  kota  adalah mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Metropolitan Berbasis Mitigasi Bencana dengan  didukung  oleh  pengembangan  sektor  perdagangan,  jasa,  industri  dan pariwisata.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  ada  beberapa  strategi pengembangan  kota  yang  terdiri  dari  strategi  penataan  ruang  yang  meliputi memisahkan  pusat  pelayanan  kota  dan  pusat  pelayanan  regional  pada  ruang yang  aman  terhadap  bencana  dan  mengintegrasikan  dengan  pengembangan wilayah  sekitar,  mengembangkan  pusat  pelayanan  kota  dengan  skala pelayanana regional dan skala pelayanan kota sebagai penggerak pertumbuhan kota yang berbasiskan mitigasi bencana, dan mengembangkan pusat pelayanan kota  yang  disesuaikan  dengan  kecenderungan  perkembangan  dan  skenario pengembangan kota, serta menetapkan pusat pelayanan sesuai dengan kesatuan fungsional pengembangan dan wilayah. Untuk mewujudkan kota yang berbasis bencana,  ada  beberapa  strategi  pengembangan  terhadap  aksesibilitas  dengan pengembangan jaringan transportasi jalan darat, perkeretaapian dan laut yang menghubungkan  Kota  Padang  dengan  wilayah  sekitarnya  dan  bebera pengembangan moda umum angkutan untuk melayani penduduk dari kota inti dengan kota satelit.
Berdasarkan  kondisi  eksisting  dan  kebijakan  yang  mengarah  ke  Kota Padang,  ada  beberapa  isu  strategis  kota  yang  meliputi  :  fungsi  Kota  Padang sebagai  pusat  pertumbuhan  kota  dan  regional  yang  dilalui  jalur  lintas  Barat Sumatera.

## Pengertian Kota Baru
Secara terminologis, pengertian kota baru telah berkembang di berbagai negara  sesuai  dengan  perwatakan  serta  tata  lakunya  yang  tipikal.  Beberapa istilah kota baru telah banyak diungkapkan oleh para ahli. Prof. Djoko Sutarjo mengungkapkan  bahwa  kota  baru  merupakan  hal  yang  esensial  sebelum  kita memahami pengertian kota baru yang tipikal serta yang dapat dikembangkan di Indonesia. Defisini kota baru dapat dilihat dari beberapa sudut pandangan dan ruang  lingkup  tinjauan  yang  meliputi  masa  atau  kurun  waktu  pembangunan atau pendirian, segi letak geografis, fungsi dan jangkauan pelayanannya, serta sifat  kemampuan  perannya  secara  internal  maupun  eksternal.  Urban  land institute  Amerika  Serikat,  mengungkapkan  kota  baru  sebagai  suatu  proyek pengembangan  lahan  yang  luasnya  mampu  menyediakan  unsur-unsur pelengkap yang mencakup perumahan, perdagangan dan industri yang secara keseluruhan  dapat  memberikan  dan  mampu  dalam  kesempatan  hidup  dan bekerja dalam lingkungan tersebut, suatu spektrum jenis dan harga rumah yang lengkap, ruang terbuka bagi kegiatan pasif dan aktif yang permanen serta ruang terbuka  yang  melindungi  kawasan  tempat  tinggal  dari  dampak  kegiatan industri.
Kota  baru  merupakan  kota  yang  direncanakan,  dibangun  dan dikembangkan pada saat suatu atau beberapa kota lainnya yang direncakanakan dan dibangun sebelumnya telah tumbuh dan berkembang. Kota yang lengkap, ditentukan,  direncanakan,  dibangun  dan  dikembangkan  pada  suatu  wilayah yang belum terkonsentrasi jumlah penduduknya. Kota baru juga dapat berupa suatu lingkungan permukiman berskala besar yang direncanakan dan dibangun untuk mengatasi masalah kekurangan perumahan di suatu kota besar, meskipun secara fungsional masih banyak tergantung dengan kota induknya.
Hal  yang  berbeda  terkait  dengan  kota  baru  secara  fungsi  ada  dua pengklasifikasiannya, yang pertama adalah kota baru yang direncakanakan dan dikembangkan  dalam  kaitannya  dengan  suatu  kota  yang  telah  tumbuh  dan berkembang. Kota baru yang dimaksud pada fungsi ini adalah untuk membantu memecahkan permasalahan yang terjadi pada kota yang telah ada. Fungsi yang kedua  yaitu  kota  baru  yang  direncanakan  dan  dikembangkan  tersendiri  yang walaupun  fungsinya  mempunyai  kaitan  dengan  kota-kota  yang  telah  tumbuh dan  berkembang,  tetapi  kota  ini  dikembangkan  dengan  fungsi  khusus  yang berkaitan  dengan  potensi  tertentu.  Kota  ini  lebih  banyak  dikenal  sebagai kota mandiri,  dimana  dibangun  di  wilayah  yang  masih  perawan  atau  dari  suatu permukiman  yang  kemudian  dikembangkan  kelengkapannya  untuk  menjadi suatu kota.

## Tanah Ulayat
Tanah  ulayat pada masyarakat Sumatera Barat merupakan bagian yang cukup  besar  kepemilikannya,  hal  ini  juga  sama  halnya  dengan  Kota  Padang. Keberadaan  tanah  ulayat  diakui  dan  untuk  mendukung  hal  tersebut  telah diterbitkan  Peraturan  Daerah  No  16  tahun  2008  tentang  tanah  ulayat  dan pemanfaatannya. Tanah  ulayat terdiri dari yang beraspek privat dan beraspek publik privat (Simarmata, 2018). Hak ulayat merupakan hubungan hukum yang tercipta antara masyarakat adat sebagai subjeknya dan ulayat sebagai objeknya, sehingga  terwujud  adanya  kewenangan  bagi  masyarakat  untuk  melakukan perbuatan hukum untuk melindungi objeknya (Sembiring, 2018).
Perda  No.  16  Tahun  2008  mengatur  tanah-tanah  dalam  lingkungan masyarakat  hukum  adat  yang  pengurusan,  penguasaan  dan  kepemilikan  dan pemanfaatannya berdasarkan pada ketentuan hukum adat setempat. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk tetap melindungi keberadaan tanah ulayat menurut hukum adat Minangkabau untuk kelangsungan kehidupan turun temurun dan tidak terputus pada masyarakat hukum adat. Tanah ulayat nagari adalah tanah ulayat beserta sumberdaya alam yang ada di atas dan di dalamnya, merupakan hak  penguasaan  oleh  ninik  mamak  kerapatan  Adat  Nagari  (KAN)  dan dimanfaatkan  sebesar-besarnya  untuk  kepentingan  masyarakat  nagari (Sutaryono dkk, 2020).

## Penataan Kota dan Pengelolaan Tanah
Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  peraturan  dasar  pokok- pokok  agraria,  yang  didalamnya  masih  belum  mapan  terkait  dengan kelembagaan  yang  mengatur  tentang  pertanahan  dan  terlihat  ditingkat  pusat yang masih berubahnya kelembagaan yang mengurus pertanahan. Tapi dalam perkembangannya,  undang-undang  ini  tidak  terpengaruh  oleh  perubahan sistem perpolitikan yang ada, dari zaman orde baru sampai dengan reformasi, aturan ini masih tetap ada. Tanah sebagai sarana pokok produksi pertanian atau penyimpanan  kekayaan  alam  di  perdesaan,  sedangkan  tanah  menjadi  barang dagangan di perkotaan tapi tidak dianggap berkaitan dengan undang-undang agrarian/pertanahan. Komoditas tanah yang menyingkirkan lapisan masyarakat lapisan  bawah  di  perkotaan  dan  terhalangnya  penyediaan  tanah  bagi kepentingan  umum,  dianggap  sebagai  masalah  dalam  penataan  ruang  dan bukan masalah pertanahan. Hal ini dianggap bahwa tanah  merupakan bagian dari ruang, dan perlu diatur arahan dan peruntukannya.
Permasalahan tanah masing-masing daerah tidak sama, karena berkaitan dengan  hukum  adat  dan  tingkat  perkembangan  kota  yang  terjadi.  Dalam perkembangan kelembagaan terkait dengan pertanahan untuk level daerah baru, terbentuk  tahun  1972  berupa  unit  kerja  pertanahan  yang  sebelumnya  berupa kantor  pendaftaran  tanah.  Pada  tahun  1965 – 1988,  pertanahan  sudah  memiliki lembaga yang agak lumayan jelas dibawah lembaga tingkat direktorat jenderal dan pada masa ini terlihat ada yang mengkaitkan antara hak atas tanah dengan
penggunaan tanah. Pada Tahun 1978 diterbitkan Peraturan Menteri dalam negeri nomor 3 tentang fatwa tata guna tanah. Pada peraturan ini adanya izin untuk pengubahan  penggunaan  tanah.  Jenis  penggunaan  tanah  tersebut  adalah penggunaan jasa, perumahan, industri dan pertanian dalam arti yang lebih luas. Pada  fatwa  tersebut  berisikan  penilaian  terhadap  keadaan  penggunaan  tanah, kemampuan tanah, persediaan air, kemungkinan pengaruh penggunaan tanah terhadap  daerah  sekitarnya,  renca  induk  dan  denah,  aspek  ekonomi penggarapan tanag dan aspek asas penggunaan tanah.
Pada    tahun  1986  muncul  semangat  deregulasi  untuk  menarik  banyak investasi, sehingga fatwa tentang penggunaan tanah dicabut. Pengganti aturan tersebut  menjadi  Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  No  3  Tahun  1987  tentan penyediaan  dan  pemberian  hak  atas  tanah  untuk  keperluan  perusahaan pembangunan perumahan yang memperkenalkan adanya izin lokasi. Izin lokasi adalah menunjukan penggunaan tanah yang diberikan pada suatu perusahaan seluas yang diperlukan untuk pembangunan perumahan. Untuk izin lokasi ini, ditetapkan  oleh bupati/walikota dan tidak lebih dari lima belas hektar. Dalam pemberian  izin  tersebut  kepada  daerah,  harus  menataati  hal  sebagai  berikut  : menaati  pola  dasar  rencana  pembangunan  daerah  atau  rencana  induk  kota, menghindari  penggunaan  tanah  pertanian  yang  subur,  memanfaatkan  tanah yang kurang subur, mengusahakan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Pada  proses  untuk  memperoleh  izin  ini,  adanya  analisis  dampak  lingkungan sebagai pengganti fatwa tata guna tanah.
Peraturan terkait pertanahan tidak hanya sampai pada tahap itu saja, pada tahun  1993  kembali  adanya  semangat  deregulasi  dengan  terbitnya  Peraturan Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  Nomor  3 Tahun  1993  tentang  tata cara  memperoleh izin  lokasi dan  hak  atas  tanah  bagi perusahaan  dalam  rangka  penanaman  modal.  Pada  peraturan  ini,  lebih menekankan  kecepatan  prosedur  dan  kurang  memperhatikan  aspek pengendalian. Dalam aturan ini menjelesakan, izin lokasi dapat diberikan sesuai dengan tata ruang wilayah dan mendapat persetujuan penanaman modal atau persetujuan  prinsip  dari  departemen  teknis  atau  persetujuan  presiden.  Jika dikaitkan  antara  peraturan  menteri dalam  negeri dan  menteri  agrari  ini,  tidak ada  keterkaitakan  dengan  penggunaan  tanah  dan  tidak  berfungsi  sebagai pengendali  terhadap  penggunaan  tanah  atau  pemanfaatan  ruang.  Meskipun dalam aturan menteri agraria telah mencoba untuk mengaitkan dengan rencana pembangunan kota atau rencana tata ruang kota, namun hal ini hanya bersifat reaktif sebagai instrument pengendalian.
Jika kembali kepada amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yang tercantum  dalam  pasal  2  ayat  4  menyebutkan  bahwa  pelaksanaan  hak  untuk menguasai tanah oleh negara dapat diberikan kepada daerah atau masyarakat hukum adat. Dalam aturan tersebut, mencantumkan bahwa pemerintah daerah
mengatur  untuk  penyediaan,  peruntukan  dan  penggunaan  bumi,  air,  ruang angkasa  dan  kekayaan  didalamnya  berdasarkan  dengan  rencana  umum  yang ada.  Berdasarkan  amanat  tersebut,  harusnya  pada  tahun  1960an  telah disiapkannya rencana umum peruntukan dan penggunaan tanah  oleh daerah, tapi pada kenyataannya penggunaan peruntukan itu belum ada dan tidak sesuai dengan amanat yang telah dituangkan dalam aturan tersebut.
Perkembangan  terkait  pengaturan  tanah  tidak  hanya  sampai  pada pengeluaran aturan oleh peraturan menteri. Untuk mendukung undang-undang pertanahan, pada tahun 2012 diterbitkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentant  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum.  Undang-undang  ini menetapkan  prosedur  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum,  mengatur hak dan pengelolaannya dan mendefinisikan 18 penggunaan tanah yang disebut sebagai kepentingan umum. Adapun 18 definisi dalam undang-undang tersebut meliputi  :  pertanahan  dan  keamanan  nasional,  jalan  umum,  jalan  tol, terowongan,  jalur  kereta  api,  stasiun  kereta  api  dan  fasilitas  kereta  api, peruntukan  pembangunan  waduk,  bendungan,  bendungan  irigasi,  saluran  air minum, saluran pembuatan air dan sanitasi serta bangunan pengairan lainnya, pembangunan  bandar  udara  Pelabuhan  dan  terminal,  pembangunan infrastruktur minyak, gas dan panas bumi, pembangunan pembangkit transmisi, gardu,  jaringan  dan  distribusi  tenaga  listrik,  pembangunan  jaringan telekomunkasi  dan  informatika  oleh  pemerintah,  pembangunan  tempat pembuangan dan pengelolaan sampah, pembangunan rumah sakit pemerintah, pembangunan fasilitas keselamatan umum, pembangunan tempat pemakaman umum  pemerintah,  pembangunan  fasilitas  sosial,  fasilitas  umum  dan  ruang terbuka hijau public, pembangunan cagar alam dan cagar budaya, pembangunan kantor pemerintahan, pembangunan penataan permukiman kumuh perkotaan, konsolidasi  tanah,  serta  perumahan  untuk  masyrakat  berpenghasilan  rendah, pembangunan  prasarana  pendidikan  atau  sekolah  pemerintah,  pembangunan prasarana olahraga pemerintah, dan pembangunan pasar umum dan lapangan parkir umum. Meskipun aturan dalam undang-undang tersebut telah mengatur terkait dengan penggunan tanah untuk kepentingan umum, tapi intervensi atas nilai tanah, pembatasan hak atas tanah seperti hak guna bangunan, konsolidasi tanah,  kompensasi  atas  intensitas  penggunaan  tanah  sebagai  instrument pengelolaan  kota,  belum  dikembangkan  dalam  aturan  tersebut.  Rangkaian pranata terkait pengelolaan tanah dalam penataan kota masih belum terintegrasi untuk menjawab fungsi tanah dalam penataan kota. Pranata pengaturan terkait dengan pemanfaatan tanah yang ada, masih memiliki keterbatasan dan belum mengatur  bagaimana  pengaturannya  berpihak  untuk  kepentingan  masyarakat banyak.  Semangat  investasi  yang  tinggi  tapi  masih  mengesampingkan kebutuhan tanah akan kehidupan masyarakat menjadi catatan bagi pemerintah
untuk menyiapkan aturan terkait dengan pengelolaan tanah yang menciptakan pembangunan  menuju masyarakat yang sejahtera.

## Perkembangan Pranata Pengelolaan Tanah di Kota Padang
Pengelolaan  tanah  sesungguhnya  merupakan  instrumen  penting  dalam pengelolaan  kota.  Persoalannya  adalah  bahwa  tanah  kota  cenderung  terbatas, sementara perkembangan kota terus menuntut kebutuhan akan tanah. Pada saat yang  sama,  komersialisasi  dan  privatisasi  tanah  kota  semakin  meningkat penguasaan dan akumulasi tanah perkotaan semakin terjadi. Akibatnya semakin sulitnya  mendapatkan  tanah  untuk  kepentingan  publik,  dan  semakin tergesernya  masyarakat  miskin  tidak  mempunyai  akses  terhadap  tanah  dan kecendrungannya  kemudian  menjarah  tanah-tanah  umum  yang  seringkali mempunyai fungsi lingkungan dan terbentuknya bangunan ilegal.
Peran  tanah  yang  cukup  penting  dalam  pengembangan  kota,  menurut Doxiadis  dalam  bukunya human  settlement sebagai  permukiman mengidentifikasi  ada the  content (isi),   dan the  container (tempat/wadah  tempat yang berupa elemen alam dan buatan). Dua unsur tersebut dapat dibagi menjadi lima  eleman  utama  yang  disebut  sebagai  elemen  ekistisc  yaitu  alam  ( nature ), manusia  ( man ),  masyarakat  ( society ),  lindungan  ( shell s),  dan  jaringan  ( network ). Tanah merupakan salah satu wadah untuk bermukim. Perkembangan  pranata pengelolaan tanah terus berkembang seiring bertambahnya manusia. Perlunya alur  norma/pranata  dalam  pengelolaan  tanah    agar  terciptanya  alam pengembangan kota mulai dari konsep bemukim pada zaman kerajaan, zaman kolonial dan zaman Indonesia Merdeka.

## Pranata Pengelolaan Tanah Zaman Kerajaan
Pada  zaman  kerajaan,  pranata  dalam  pengelolaan  tanah  diatur  oleh Kepala Nagari dan Datuk (Kepala Suku) yang bertanggung jawab kepada raja. Fungsi Datuk untuk kaumnya adalah memelihara harta pusaka kaum/sukunya. Tanah merupakan salah satu harta pusaka yang harus dijaga dan dipelihara oleh Datuk  untuk  anak  kemenakannya  di masa  yang  akan  datang  (Dt.  Rajo  Mudo, Emral  Djamal,  Boy  Yendratamin,  2015).  Pengaturan  terhadap  tanah  diatur sepenuhnya  oleh  Pangulu  dan  Datuk,  sedangkan  raja  hanya  melakukan pengawasan  saja.  Pemanfaatan  tanah  oleh  kaum/suku  adalah  untuk  bercocok tanam  dan  untuk  membangun  tempat  bermukim  juga  harus  dilakukan  oleh persetujuan datuk. Pengaturan tata letak masyarakat yang akan menggunakan tanah juga diatur oleh Datuk, hal ini menunjukan peran datuk sebagai pimpinan kaum/suku sangat berpangaruh pada pengelolaan tanah.
Awal  terbentuknya  Padang  merupakan  nagari  yang  dihuni  oleh masyarakat  rantau  rantau  Payagarung  atau  bagian  dari  Kerajaan  Pagaruyung dan  dipimpinan  seorang  Kepala  Nagari/Pangulu  yang  berasal  dari  kerajaan.
Pengaturan untuk pemanfaatan tanah di Padang  pada zaman kerajaan masih diatur oleh Pangulu dan Datuk yang berada di bawah naungan Raja Pagaruyung atau  hukum  yang  berlaku  dalam  pengelolaan  tanah  adalah  hukum  adat. Pengelolaan tanah di Padang pada zaman ini dimiliki secara berkelompok/suku. Sistem pemerintahan kerajaan yang diolah dari tambo adat Minangkabau yang mendasari dalam pengaturan pengelolaan tanah di Minangkabau pada zaman kerajaan dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar 2. Struktur Pemerintahan Kerajaan Pagaruyung dan Peran Datuk dalam Pemerintahan Kerajaan
(Sumber: Hasil Olahan)
Keterangan : Raja/Rajo adalah pimpinan tertinggi pada kerajaan Pangulu/Kapalo Nagari: Pimpinan tertua

## Pranata Pengelolaan Tanah Zaman Belanda
Pada  zaman  VOC  pengaturan,  pemilikan  dan  penguasaan  tanah menerapkan hukum barat dengan tidak memperdulikan hak-hak tanah rakyat dan raja-raja di Indonesia. Hukum adat sebagai hukum yang mempunyai corak dan  sistem  sendiri,  tidak  dipersoalkan  VOC,  bahkan  membiarkan  rakyat Indonesia  hidup  menurut  adat  dan  kebiasaannya  ( 1 Singgih  Praptodihardjo, 2019).
Padang merupakan suatu daerah kecil yang disebut Nagari Padang yang terbentuk  karena  adanya  masyarakat  yang  dikepalai  oleh  seorang datuk/penghulu  suku  yang  bermukim  di tepi Sungat  Batang  Arau. Kelompok imi  awalnya  yang  memiliki  kuasa  di  Padang.  Setelah  VOC  masuk  dan menggunakan  politik  untuk  mendekati  datuk/penghulu  untuk  mendapatkan lahan di pesisir barat, akhirnya bekerja sama dengan menjadi "patner" Kompeni dalam  kegiatan  perdagangan  (Mestika  Zed,  2009).  Tanah-tanah  adat  yang tadinya  dibawah  pengaturan  penghulu/datuk,  berubah  menjadi  pengaturan hukum barat yang diatur oleh VOC untuk wilayah pesisir barat. Dengan kata
RAJA/RAJO DATUK MASYARAKAT DATUK DATUK PANGULU/KAPALA NAGARI DATUK MASYARAKAT MASYARAKAT
MASYARAKAT
lain, hukum adat terkait tanah ulayat pada tidak berlaku dan semua pengaturan terkait dengan tanah dikuasi oleh VOC.
Gambar 3 : Peta Perkembangan Kota Padang (Sumber: Makalah Perancangan Kota Padang, Ayu T.Dewi,)
Pengusaan  lahan/tanah  yang  sebelumnya  dikuasai  raja    dan  diatur  oleh Pangulu/Datuk untuk kaumnya, diambil alih dan dikuasasi oleh VOC.  VOC menguasai tanah-tanah yang ada di Padang dan dijadikan sebagai miliknya dengan menerapkan hukum barat untuk  secara bebas menjualnya kepada pedagang asing seperti India dan Cina  yang  masuk  untuk  berdagang  ke  Indonesia  (Sejarah  Perkembangan  Hukum Indonesia, Universitas Lampung).
Sebagai  akibat  dikuasainya  tanah  oleh  VOC,  masyarakat  Nagari  Padang bergeser ke arah dalam  dengan membentuk kampung-kampung yang berada di daerah Pauh dan Koto Tangah, pada masa Belanda daerah ini dianggap bagian dari luar Padang (Mestika Zed, 200). Kampung-kampung selanjutnya berkembang dan memiliki  seorang penghulu/datuk untuk mengatur masyarakat dan kepemilikan tanah secara adat yang ada di kampung tersebut.
Perubahan  pada  masa  kolonial/Belanda  ini  adalah  terjadinya  pergeseran kepemilikan  lahan  dari  tanah  kaum  menjadi  milik  perseorangan  yang  dikuasi  oleh kelompok/bangsa  tertentu  yang  melakukan  aktivitas  di  Padang.  Pada  masa  ini bergesernya  peran  penghulu/datuk  dalam  pengaturan  terkait  dengan  tanah, melemahnya kekuatan seorang pemimpin karena terbuai oleh kekuasaan.

## Pranata Pengelolaan Tanah Setelah Menjadi NKRI
Setelah  Indonesia  merdeka,  aturan  terkait  dengan  pengelolaan  tanah masih  menjadi  kendala  terutama  dalam  pengembangan  kota.  Uraian  pada bagian  di  atas,  telah  menjelaskan  bagaimana  tanah  merupakan  instrumen pentingan dalam  pengelolaan  sebuah  kota.  Pengelolaan tanah  setelah  menjadi
NKRI  yang  menjadi  puncak  dalam  perkembangan  pengelolaan  pertanahan adalah  terbitnya  Undang-Undang  No  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok  Agraria.  Dalam  undang-undang  ini,  pengaturan  terkait  dengan tanah  ulayat/adat kembali hadir tapi tidak memberikan pengaturan yang jelas terkait dengan pengelolaan tanah ulayat/adat secara jelas.
Untuk  mendukung  perkembangan  kota,  amanat  undang-undang  No  5 Tahun 1960 tencantum pada pasal 2 ayat (4) bahwa pelaksanaan hak menguasai tanah oleh negara diberikan kepada kepala daerah atau masyarakat hukum adat. Sedang  Pasal  14  Ayat  (2)  menyebutkan  pemerintah  daerah  mengatur penyediaan,  peruntukan,  dan  penggunaan  bumi,  air,  ruang  angkasa,  dan kekayaan lainnya berdasarkan dengan rencana umum (Kuswartojo, Tjuk, 2019, Hal 166-167). Jika dilihat dari pranata yang berlaku sekarang terkait peruntukan rencana  umum  diatur  dengan  Undang-Undang  No  26  Tahun  2007  tentang penataan ruang didalam pasal (7) dan (8) terkait dengan tugas dan wewenang pemerintah  daerah  yang  didalamnya  mengatur  tentang  kewenangan penyusunan rencana umum.
Perkembangan perjalanan negara dari merdeka – orde baru – reformasi, undang-undang  agraria  masih  mengacu  pada  kondisi  awal  kemerdekaan, padahal  perkembangan  jumlah  penduduk,  perubahan  bentuk  kota  akan mempengaruhi dalam pengelolaan tanah khususnya untuk tanah perkotaan.
Pengaturan hak ulayat memang telah diatur dalam UUPA, tapi melihat perkembangan  norma  lainnya/kebijakatan  sektoral  lainnya  tidak  mendukung dalam perlindungan terhadap tanah ulayat. Jadi dalam perkembangan pranata pengelolaan  pertanahan  pada  masa  menjadi  NKRI,  bergeser  menjadi pengelolaan  oleh  perorangan,  kelompok  dan  tanah  ulayat,  hal  ini  juga  yang berlaku  di  Kota  Padang.  Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Ibu Lili  Rahmaini  Bappeda  Kota  Padang  pada  tanggal  27  Mei  2020  pukul  10.30 bahwa  kepemilikan  lahan  saat ini  yang  ada  di Kota  Padang terdiri  dari tanah milik sendiri, tanah milik adat dan tanah negara.
Untuk  mengetahui  perkembangan  pranata  pengelolaan  tanah  dari periode  kerajaan – zaman  kolonial – menjadi  NKRI  dapat  dilihat  pada  tabel berikut.
Tabel 1. Periode pranata pengelolaan tanah di Padang Periode Sistem tanah Pelaku Pemanfaatan Masa Kerajaan Tanah Ulayat/Kaum/Suku diatur oleh hukum adat Raja, Angku Lareh/Raja Kecil, Kepala Nagari, dan Penghulu/Datuk (Pimpinan Suku) Masyarakat Suku Untuk kegiatan bertani dan bermukim Masa Zaman Kolonial Tanah diakui milik VOC dengan hukum VOC Pedagang Cina Pedagang Arab Bermukim
Periode Sistem tanah Pelaku Pemanfaatan barat (hukum Belanda) Masyarakat Kegiatan ekonomi (terjadi jual beli lahan) Masa Menjadi NKRI Tanah Negara Tanah Ulayat Tanah milik perorangan Negara Penghulu/Datuk/kepala suku Masyarakat Bermukim Kegiatan perekonomonian (Industri,
perdagangan)
Sumber: Olahan Penulis, 2020

## Kebijakan Kota Baru Padang
Pengembangan  kota  baru  bukan  konsep  baru  yang  ada  di  Indonesia. Sebelum menyerahkan kekuasaannya (Belanda) telah menggagas aturan terkait pembentukan  kota  yang  dikenal  dengan  pembentukan  kota  Ordonansi Pembentukan Kota (SVO: Stadsvorming Ordonantie ). Kota Baru Kebayoran Baru merupakan  rencana  pembentukan  kota  yang  mengacu  pada  ordonansi pembentukan kota atau SVO. Aturan pembentukan kota baru ini, menjelaskan terkait rencana kota menunjukan dan memuat perkembangan kota yang sesuai dengan  sifat-sifat  kemasyarakatannya  dan  sifat-sifat  geografisnya  serta pertumbuhan  yang  tidak  dapat  diduga-duga,  dan  rencana  tersebut  harus menuju  kebutuhan  segala  golongan  penduduk  sesuai  dengan  sifatnya  untuk mencapai kota yang harmonis (Kuswartojo, Tjuk, 2019. Hal 143-146).
Pengembangan konsepsi kota baru dimulai sekitar dekade tahun 1950-an dengan konsep kota baru modern yang nyata. Kota baru di Indonesia pada tahun 1983-1988  (Repelita  IV)  dilakukan  sebagai  upaya  dalam  pemecahan  masalah permukiman (Sujarto, Djoko, 1993). Dalam perkembangannya, banyak kota-kota baru  yang  dikembangkan  oleh  pihak  swasta,  terutama  pada  wilayah Jabodetabek.
Kebijakan  pembentukan  Kota  Baru  Padang  merupakan  suatu  langkah yang  baru  yang  diciptakan  oleh  pemerintah  untuk  mengantispasi pengembangan  kota  dimasa  yang  akan  datang.  Bencana  gempa  besar  yang terjadi pada tahun 2009 menjadi salah satu pertimbangan dalam pembentukan kota  baru  Padang.    Berdasarkan  amanat  RPJMN  dan    Renstra  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015 – 2019, pengembangan kota baru  Padang  menjadi  prioritas  dalam  pembangunan.  Merujuk  pada  kebijakan yang ada pada pemerintah pusat untuk mendukung dalam pengembangan kota baru,  diterbitkan  SK  Walikota  Padang  Tahun  2018  tentang  deliniasi  kawasan kota  baru  Padang  terdiri dari  3  Kecamatan  meliputi  : Koto  Tangah,  Nanggalo dan Kuranji dengan luas sebesar 4.308,77 hektare (gambar 2). Deliniasi Kota Baru Padang didasarkan juga pada rencana struktur ruang dalam rencana tata ruang wilayah pada PPK II dengan rencana mewujudkan Kota Padang sebagai Pusat Pelayanan  Kota  (PPK)  pada  10  tahun  pertama  yang  dikembangkan  untuk
pemulihan perekonomian kota yang menurun akibat bencana gempa bumi dan mewujudkan  Air  Pacah  sebagai  pusat  pelayanan  kota  (PPK)  pada  10  tahun kedua  untuk  mengintegrasikannya  dengan  pengembangan  Metropolitan Padang dan sekitarnya (RTRW Kota Padang).
Lihat gambar (3) terkait kondisi yang ada pada deliniasi Kota Baru Kota Padang,  penggunaan  lahan  pada  daerah  tersebut  masih  menunjukan  adanya areal  persawahan.  Penggunaan  lahan  sawah  beririgasi  teknis,  juga  ada  pada kawasan ini. Atas temuan tersebut, perlu arah pengembangan kota baru terkait dengan  kondisi  eksisting.  Selain  itu  yang  menjadi  perhatian  saya  adalah permukiman  yang  telah  ada  pada  Kota  Baru  Padang  ini  juga  menjadi pertimbangan  dalam  pengembangan  kota  baru.  Selain  itu,  pada  kawasan eksisting  ini,  telah  ada  prilaku  dan  norma  yang  ada  saat  masyarakatnya bermukim.
Gambar 3. Deliniasi Kota Baru Padang Sumber: Bappeda Kota Padang
Gambar 4 : Kondisi Eksisting Kota Baru Padang Sumber : Bappeda Kota Padang
Berdasarkan kajian terkait dengan Kota Baru Padang, beberapa skenario dalam  pengembangan  yang  meliputi:  Pengembangan  Hiltop  town  berupa perumahan  kepadatan  rendah  dengan  tujuan  sebagai  pengendali  dalam urbanisasi di pusat Kota Padang yang memiliki tren perkembangan menuju arah timur (menjauhi tepi pantai), pengembangan rivertfront pada kawasan kota baru yang dilalui oleh tiga sungai yaitu Sungai Batang Balimbing, Sungai Batang Air Dingin,  dan  Sungai  Batang  Kandis  yang  berpotensi  untuk  pengembangan kawasan riverfront .  Selain  itu  beberapa  skenario  lainnya  yaitu  CBD  kawasan perdagangan dan jasa, karena kawasan dekat dengan jalan Padang By Pass yang merupakan  jalan  arteri  yang  berfungsi  untuk  menghubungkan  antar  pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan. Posisi CBD ini akan menarik ribbon ( urban  system )  bagi  kota-kota  yang  dikembangkan.  Pengembangan  lainnya adalah pengembangan kawasan perkantoran ( civic center ) sebagai pusat kegiatan masyarakat  di  Kota  Baru  Padang.  Pengembangan  ini  dikarenakan  pusat pemerintahan  kota  akan  menjadi  pusat  pertumbuhan  dan  migrasi  penduduk dikarenaka  posisi  Kota  Baru  Padang  yang  aman  dari  bahaya  tsunami. Pengembangan  kota  baru  ini  memiliki  skenario  untuk  mendukung pengembangan  kota  baru  dengan  konsep  pengembangan  industry pergudangan,  urban  village,  kawasan  campuran,  real  estate  dan  sawah  lestari atau kawasan pertanian.
Dari temuan yang diuraikan dari pranata pengelolaan tanah yang ada di Kota  Padang,  dapat  diketahui  dari  zaman  kerajaan  pengaturan  terhadap tanah/lahan  telah  diatur  oleh  kaum/berkelompok  dan  tidak  ada  kepemilikan perorangan.  Tanah  merupakan  salah  satu  elemen  dalam  bermukim  yang diungkapkan  oleh  doxiadis  dalam  buku  ekisticnya.  Tanah,  bangunan  dan jaringan yang menjadi wadah bermukim, saling terkait untuk menunjang isinya (manusia dan kelompok) dalam menata kehidupannya.
Tanah/lahan  merupakan  instrumen  dasar  dalam  pembangunan  kota, dalam perkembangan kepranataannya dapat diketahui bahwa tanah di Padang itu  muncul  karena  kepemilikan  adat  atau  lebih  dikenal  dengan  tanah  adat. Meskipun terjadi pergeseran pada zaman kolonial dan munculnya tanah yang dikuasi  oleh  perorangan  dan  berkelompok,  tapi  fungsi  kepemimpinan  adat masih  berpengaruh  dalam  penentuan  tanah  karena  sistem  adat  Minang  yang cukup  kental.  Akibat  perubahan  pengaturan  terhadap  tanah,  masyarakat bergerak kedalam dan membentuk kampung-kampung dengan tetap memiliki pimpinan suku/datuk.
Setelah  NKRI  perkembangan  terkait dengan  kepranataan, telah  memiliki aturan yang cukup jelas dengan adanya Undang-Undang 5 Tahun 1960, dalam aturan  tersebut  pengaturan  terhadap  tanah  adat/ulayat  kembali  menjadi  hak oleh kaumnya. Pengelolaan tanah sesungguhnya merupakan instrumen penting dalam pengelolaan kota, dengan ditetapkan undang-undang agraria ini masih
belum matangnya kelembagaan dalam mengurus urusan tanah, karena masalah pertanahan  pada  masing-masing  daerah  berbeda-beda.  Pada  masa perkembangan  kepranataan  tanah  dalam  pembangunan  kota  telah  didukung dengan aturan sektor lainnya meskipun aturan tersebut ada yang tidak selaras. Pada  bagian  temuan  sudah  dijelaskan  dalam  UUPA  telah  diamanatkan pengaturan terhadap ruang, tapi pada sistem kebijakan tidak dilaksanakan. Pada masa  NKRI  pemanfaatan  lahan  telah  banyak  mengalami  kemajuan  dengan pranata  terkait  dengan  pengaturan  tersebut  tidak  sejalan.  Dalam  sistem pertanahan  yang  ada  di  Kota  Padang,  kembali  pada  kepemilikan  lahan adat/ulayat dan adanya milik sendiri dan kelompok.
Perkembangan  pranata  tanah  di  Kota  Padang  seperti  penjelasnya  di  atas bahwa  dari  awal  terbentuknya  Kota  Padang  berasal  dari  tanah  yang  ada merupakan  kepemilikan  kaum/suku.  Meskipun  terjadi  perkembangan  dalam pranata tanah, tapi sampai saat ini kepemilikan tanah yang ada di Padang masih banyak  dimiliki  oleh  kaum/suku.  Pranata  yang  mengatur  kota  masih  bersifat sektoral sehingga penanganan permasalahan perkotaan mengikuti aturan atau norma yang terhadap permasalahannya.
Pengembangan  Kota  Baru  Padang  dan  ketersediaan  tanahnya  menurut saya  pemerintah  daerah  dan  pemerintah  adat  membuat  suatu  kebijakan terhadap pengembangan pembangunan dengan tetap mempertahankan kearifan lokasi  dan  tidak  melanggar  pranata  yang  ada.    Skenario  pengembangan  Kota Baru  Padang  yang  disusun  oleh  pemerintah  melalui  Kementerian  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat,  perlu  memperhatikan  aspek  penyediaan lahan/tanah dalam mewujudkan kota baru pada saat proses perencanaan. Seperti yang telah dijelaskan terkait dengan pengertian kota baru dari beberapa ahli bisa dijadikan referensi dalam pengembangan kota baru Padang. Pranata pertanahan yang ada di Kota Padang menjadi aspek pertimbangan yang paling tinggi untuk mewujudkan pengembangan kota baru.
Pelibatan
Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam mendukung pengembangan  kota  baru  merupakan  salah  satu  bentuk  pelibatan  masyarakat hukum adat untuk menentukan pemanfaatan tanah  pada kawasan Kota Baru. Bentuk kerjasama antara pemerintah adat dan pemerintah Kota  Padang diatur juga dalam peraturan Walikota Padang No 50 Tahun 2020 tentang Lembaga adat untuk mendukung pembangunan yang ada di Kota Padang.

## KESIMPULAN
Perkembangan  pranata  pertanahan  terus  mengalami  perubahan  dan banyaknya  kebijakan  yang  tumpang  tindih  dalam  mengelola  kota. Pengembangan kota baru Padang, menyebabkan adanya interaksi dan aksi yang dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  selaku  pembuat  kebijakan  kota  baru  dan pemerintah adat (Pengulu/Datuk) selaku pemegang kewenangan terhadap tanah
adat/ulayat membuat pranata dalam pengelolaan ruang kota yang dikuasai oleh tanah-tanah  adat.  Peraturan/aturan  terkait  dengan  pertanahan  yang  masih berubah-rubah  memberikan  peluang  untuk  pemanfaatan  tanah  yang  tidak sesuai  dengan  perkembangan  dan  kebutuhannya.  Pada  perkembangan pertanahan  yang  telah  diatur  dari  awal  terbentuknya  kota,  menjadi pertimbangan  yang  mendasar  dalam  pembangunan  kota,  khusus  untuk  kota- kota  yang  memiliki  syarat  adat  yang  kental  menjadi  hal  yang  sangat diperhatikan  dalam  penentuan  kebijakan  ruangnya.  Jika  pranata  pertanahan telah  diatur  sesuai  dengan  perkembangan,  maka  arahan  pengembangan pembangunan  tidak  akan  mengalami  permasalahan.  Untuk  menciptakan  kota baru yang menunjang kota intinya untuk pengembangan di Kota Padang, perlu merujuk pada pranata pertanahan yang ada dan telah berlaku pada daerah ini. Pengembangan  kota  baru  akan  membutuhkan  lahan  perawan  untuk pengembangan  kebutuhan  penghuni  kotanya.  Skenario  yang  telah  diuraikan dalam pengembangan kota baru, pasti akan membutuhkan tanah sebagai wadah untuk  pengembangannya.  Atas  dasar  hal  tersebut,  pengembangan  kota  baru Kota Padang memerlukan waktu yang lumayan panjang untuk mengintegrasikan  maksud  pembangunan  dengan  wadah/tanah  yang  masih dikuasai oleh kepemilikan adat. Peran Lembaga adat merupakan point penting dalam mendukung pengembangan kota baru Padang, dan juga didasarkan pada perkembangan pranata tanah untuk kegiatan pembangunan.

## DAFTAR  PUSTAKA
Doxiadis,  C.  A.  (1967). Ekistics:  An  Introduction  to  The  Science  of  Human Settlements. New York: Oxford University Press.
Dewi, A. T. (2014). Perkembangan Morphologi Kota Padang.
Mudo,  D.  R.,  Djamal,  E.,  Yendratamin,  B.  (2015). Tanah  Ulayat  di  Nagari Minangkabau .
Evers, H. D. & Korrf, R. (2002). Urbanisme di Asia Tenggara : Makna dan Kekuasaan Dalam Ruang Sosial . Yayasan Obor Indonesia.
Kuswartojo, T. (2019). Kaca Benggala : Perkembangan Habitat Manusia di Indonesia . Bandung : Ukara.
Lynch, K. (1981). Good City Form . Cambridge : The MIT Press. Praptodihardjo, S. (2019). Sejarah Hukum Tanah Indonesia . Universitas Pancasila. Rutz, W. (1987), Cities and Town in Indonesia . Stuttgard : Gebruder Borntraeger. Sembiring,  J.  (2018). Dinamika  Pengaturan  dan  Permasalahan  Tanah  Ulayat . Yogyakarta: STPN Press.
Simarmata, R. (2018). Transkip Presentasi. Dalam dalam Shohibuddin, M,Lutffi, A.N.,  dan  Utami,W.  (penyunting)  2019. Meninjau  Ulang  Pengaturan  Hak Adat . Yogyakarta: STPN Press.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kebijakan . Bandung : PT. Alfabeta.
Sujarko, D. (1993). Telaah Perkembangan Kota Baru . Jurnal PWK.
Sutaryono,  A.  R.  D.,  Nurhimahwati,  A.  (2020). Faktor  yang  Menentukan Keberhasilan/Kegagalan  Pengadataanb  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum  Pada Tanah Nagari . Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional : Kementerian ATR/BPN.
Universitas  Lampung, Tinjauan  Pustaka  :  Sejarah  Perkembangan  Hukum  Agraria Indonesia .
Zed,  M.  (2009). Kota  Padang  Tempoe  Doeloe  Zaman  Kolonial.  Pusat  Kajian  Sosial Budaya dan Ekonomi , Universitas Negeri Padang.