Penyediaan Fasilitas Publik Di Kota Tanjung Selor Sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Utara
Dewi Rosanti 1 , Adam Idris 2 , Rita Kalalinggi 3

## Abstract
This  study  aims  to  know  public  perception  towards  public  facilities  in Tanjung  Selor  in  regard  to  it’s  status  as  the capital  of  North  Borneo Province based on health facilities which include hospital facilities, health center facilities, North Borneo University Facilities, Local Parks Facilities, and Tourism  Facilities.  Informants in  this  study  are  the  residents  of Tanjung  Selor.  To  obtain  the  data this  study used  observation,  interview guidelines and documentation.This study uses descriptive qualitative data collection techniques based on the observation, interview, documentation. Key Words: Public Perception Public Facilities.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  tanggapan atau persepsi masyarakat tentang Fasilitas Publik di Kota Tanjung Selor sebagai  Ibu  Kota  Provinsi  Kalimantan  Utara  berdasarkan  fasilitas kesehatan  yang  meliputi  Fasilitas  Rumah  Sakit,  Fasilitas  Puskesmas,
Fasilitas Universitas Kalimantan Utara, Fasilitas Taman Kota Tugu Cinta Damai,  Fasilitas  Wisata/Rekreasi  Gunung  Putih.  Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Tanjung Selor. Untuk memperoleh data  digunakan teknik  pengumpulan  data  yaitu  Observasi,  Wawancara, Pedoman  Wawancara  dan  Dokumentasi. Penelitian  ini  menggunakan deskriptif  kualitatif  dengan  melakukan  teknik  pengumpulan  data berdasarkan  hasil  observasi  /  pengamatan,  wawancara,  pedoman wawancara dan dokumentasi.
Kata Kunci : Persepsi Masyarakat, Fasilitas Publik.
Fasilitas  Umum  adalah  sarana  penunjang  pada  perumahan  seperti tempat olahraga, taman dan lain-lainnya. Sementara yang dimaksud dengan fasilitas  sosial  adalah  fasilitas  penunjang  kelengkapan perumahan/ pemukiman  dalam  kegiatan  interaksi  sosial  seperti  sekolah,  tempat  ibadah dan  lainnya.  Sebagaimana  yang  tertera  dalam  pasal  9  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tentang pedoman penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan Pemukiman.
Pasal  9  sarana  perumahan  dan  permukiman  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  7,  antara  lain  : Sarana  Perniagaan/Perbelanjaan; Saran Pelayanan Umum dan Pemerintahan; Sarana Pendidikan; Sarana Kesehatan; Sarana  Peribadatan; Sarana  Rekreasi  dan  Olahraga; Sarana  Pemakaman; Sarana Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau; dan Sarana Parkir.
1 Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fisip Universitas Mulawarman Samarinda 2 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
3 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fisip Universitas Mulawarman Samarinda

## Penyediaan Fasilitas Publik Di Kota Tanjung Selor………………………………………………..…(Dewi Rosanti)
Maka  dalam  penelitian  ini  peneliti  hanya  meneliti  Fasilitas  Publik seperti : penyediaan Fasilitas Kesehatan yang meliputi Fasilitas Rumah Sakit dan  Fasilitas  Puskesmas,  Penyediaan  Fasilitas  Pendidikan  yaitu  Kampus Universitas Kalimantan Utara, Penyediaan Fasilitas Taman Kota Tugu Cinta Damai  dan  Fasilitas  Wisata/Rekreasi  Gunung  Putih.  Guna  mempersempit ruang lingkup agar tidak terlalu luas serta cukup dimengerti. Akan tetapi Kota Tanjung Selor memiliki fasilitas dan penunjang yang masih  kurang  dan  memadai  serta  masih  banyaknya  masyarakat  yang mengeluh atas minimnya fasilitas publik yang disediakan pemerintah saat ini.
Pengertian Kebijakan Publik Tujuan  penelitian  ini  adalah (1) Untuk  mengetahui  persepsi masyarakat tentang Fasilitas Publik yang ada di Kota Tanjung Selor sebagai Ibu  Kota  Provinsi  Kalimantan  Utara, (2) Untuk  menggetahui  ketersediaan fasilitas publik yang ada di Kota Tanjung Selor sebagai Ibu Kota Provinsi, (3) Untuk menggetahui Faktor Pendukung dan Penghambat fasilitas publik yang ada di Kota Tanjung Selor sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara. Dalam peneleitian ini akan menguraikan tentang fokus (1) Penyediaan Fasilitas  Kesehatan,  meliputi: (a) Penyediaan  Fasilitas  Rumah  Sakit  di  Kota Tanjung, (b) Penyediaan  Fasilitas  Puskesmas  di  Kota  Tanjung  Selor, (2) Penyediaan  Fasilitas  Pendidikan  (fasilitas  kampus  Universitas  Kalimantan Utara di Kota Tanjung Selor), (3) Penyediaan Fasilitas Taman Kota (fasilitas Taman  Kota  Tugu  Cinta  Damai  di  Kota  Tanjung  Selor), (4) Penyediaan Fasilitas  Objek  Wisata/Rekreasi  (fasilitas  Gunung  Putih  di  Kota  Tanjung Selor). Kebijakan  Publik  adalah  keputusan  atau  peraturan  yang  dibuat  oleh yang  berwenang  untuk  mengatasi  masalah  publik,  sehingga  diharapkan tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik. Ciri-ciri utama Kebijakan Publik adalah  suatu  peraturan  atau  ketentuan  yang  diharapkan  dapat  mengatasi masalah  publik.  Keputusan  Menteri,  Keputusan  Direktorat  Jendral, Keputusan  Departemen  Terkait,  Keputusan  Pemerintah  Daerah  pada dasarnya  merupakan  Kebijakan  Publik,  namun  membiarkan  sesuatu  tanpa ada  keputusan  juga  merupakan  kebijakan.  Kebijakan  Publik  pada  dasarnya tidak  permanen,  tetapi  harus  selalu  disesuaikan,  karena  adanya  perubahan keadaan,  baik  masalah  politik,  sosial,  ekonomi  maupun  adanya  informasi yang berubah.
Perubahan Kebijakan Publik dilakukan setelah adanya evaluasi.Perubahan  dalam  Kebijakan  Publik  bersifat  dinamis  mengikuti perubahan  yang  didorong  oleh  perubahan  lingkungan  diluar  maupun  dari dalam organisasi publik tersebut. Implikasi dari pengertian kebijakan publik ini  adalah: (1)  kebijakan  publik  mempunyai  suatu  tujuan  tertentu  atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan; (2) kebijakan tersebut berisi tindakan-tindakan pejabat pemerintah; (3) kebijakan itu apa yang  benar-benar  dilakukan  oleh  pemerintah; (4)  kebijakan  publik  itu  bisa bersifat  positif  dalam  arti  merupakan  tindakan  pemerintah  yang  mengenai
suatu  masalah  tertentu,  atau  bersifat  negatif  dalam  arti  merupakan keputusan  pejabat  pemerintah  untuk  tidak  melakukan  sesuatu;  dan (5) kebijakan  pemerintah  setidak-tidaknya  dalam  arti  yang  positif  didasarkan kepada peraturan perundangan yang bersifat memaksa (otoritatif). Kebijakan  publik  merupakan  suatu  ilmu  multidisipliner  karena melibatkan  banyak  disiplin  ilmu  seperti  ilmu  politik,  sosial,  ekonomi,  dan psikologi. Studi kebijakan berkembang pada awal 1970-an terutama melalui tulisan Laswell. Definisi dari kebijakan publik yang paling awal dikemukakan oleh  Laswell  dan  Kaplan  dalam  Howlett  dan  Ramesh  (1995:2)  yang mendefinisikan kebijakan publik / public policy sebagai “suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu”
( a projected of goals, values, and practices ).
Edwards III dan Sharkansky dalam Suwitri (2008: 10) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “suatu tindakan pemerintah yang berupa program- program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan” . Dari dua definisi di atas kita bisa melihat bahwa kebijakan publik memiliki kata kunci “tujuan”, “nilai-nilai”,  dan  “praktik”. Menurut  Dye  dalam  Howlett  dan  Ramesh (2005:2),  kebijakan  publik  adalah  adalah  “segala  yang  dikerjakan pemerintah,  mengapa  mereka  melakukan,dan  perbedaan  yang dihasilkannya” ( what government did, why they do it, and what differences it makes ). Dalam  pemahaman  bahwa  “keputusan”  termasuk  juga  ketika pemerintah  memutuskan  untuk  “tidak  memutuskan”  atau  memutuskan untuk “tidak mengurus” suatu isu, maka pemahaman ini juga merujuk pada definisi Dye dalam Tilaar dan Nugroho (2008:185) yang menyatakan bahwa kebijakan  publik  merupakan “segala  sesuatu  yang  dikerjakan  dan  tidak dikerjakan oleh pemerintah” . Senada dengan definisi Dye, George C. Edwards III  dan  Sharkansky  dalam  Suwitri  (2008:  9)  juga  menyatakan  bahwa kebijakan publik merupakan: Apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan  oleh  pemerintah  yang  dapat  ditetapkan  dalam  peraturan perundang-undangan  atau  dalam policy  statement yang  berbentuk  pidato- pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang  segera  ditindak  lanjuti  dengan  program-program  dan  tindakan pemerintah.

## Fasilitas Publik
Fasilitas  Publik  identik  dengan  pelayanan  masyarakat  baik  yang berkaitan  dengan  kebutuhan  pemerintahan,  perekonomian,  keamanan ataupun  kebutuhan-kebutuhan  yang  lain,  dengan  fasilitas-fasilitas  ini pemerintahan  daerah  dapat  mengembangkan  sayapnya  dengan  selebar- lebarnya  untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat  seperti  yang  dicita- citakan. Fasilitas  umum  atau  publik  adalah  fasilitas  yang  diadakan  untuk kepentingan umum. Contoh dari fasilitas publik adalah seperti jalan, bandara, angkutan  umum,  saluran  air,  trotoar,  jaringan  listrik,  tempat  pembuangan

## Penyediaan Fasilitas Publik Di Kota Tanjung Selor………………………………………………..…(Dewi Rosanti)
sampah  dan  lain-lain. Sedangkan  pengertian  fasilitas  sosial  adalah  fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh  masyarakat  umum  dalam  lingkungan  pemukiman.  Contohnya  adalah seperti  puskesmas,  klinik,  sekolah,  tempat  ibadah,  pasar,  tempat  rekreasi, taman bermain, tempat olah raga, makam, dan sebagainya. Jika di lihat dari pengertian  diatas  sepertinya  tidak  jauh  beda  tetapi  menurut  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  fasilitas  umum  dan  fasilitas  sosial  memiliki  arti  yang berbeda.
Seperti yang terdapat dalam Pasal 9 sarana perumahan dan pemukiman sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  7  antara  lain:  sarana perniagaan/perbelanjaan, sarana pelayanan umum dan pmerintahan, sarana pendidikan,  sarana  kesehatan,  sarana  peribadatan,  sarana  rekreasi  dan olahraga,  sarana  pemakaman,  sarana  pertamanan  dan  ruang  terbuka  hijau dan sarana parkir.

## Fasilitas Pendidikan
Pembangunan dibidang pendidikan merupakan suatu proses investasi manusia  yang  mempunyai  peran  dan  fungsi  yang  penting  dalam  kerangka pembangunan  nasional  secara  global  atau  menyeluruh.  Pendidikan  sebagai suatu  sistem  yang  paling  mempengaruhi,  bergantung,  berkoordinasi  dan sistematis  dalam  mencapai  tujuan  pendidikan  sesuai  dengan  apa  yang diharapkan  bersama  menyelenggarakan  proses  pendidikan  sebagai  upaya mencerdaskan bangsa merupakan tujuan utama yang harus tercapai. Pentingnya sarana dan prasarana guna menunjang proses pendidikan diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB XII Pasal 45 :
(1) Setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana  yang memenuhi  keperluan  pendidikan  sesuai  dengan pertumbuhan  dan  perkembangan  potensi  fisik,  kecerdasan  intelektual, sosial, emosional, dan kewajiban peserta didik.
(2) Ketentuan  mengenai  penyediaan  sarana  dan  prasarana  pendidikan  pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1).
Juga  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  19  Tahun  2005 tentang  Standar  Nasional  Pendidikan,  BAB  VII  pasal  42  ayat  1  dan  2 menyatakan :
(1) Setiap  satuan  pendidikan  wajib  memiliki  sarana  yang  meliputi  :  perabot, peralatan pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta  perlengkapan  yang  diperlukan  untuk  menunjang  proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
(2) Dan  setiap  satuan  pendidikan  meliputi:  lahan,  ruang  kelas,  ruang pimpinan,  ruang  guru,  ruang tata  usaha,  ruang  perpustakaan,  ruang laboratorium,  kantin,  tempat  olahraga,  dan  tempat  ibadah,  tempat bermain, tempat berekreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

## Fasilitas Kesehatan
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  1992  tentang  kesehatan  terdapat pada  bagian  ketiga  sarana  kesehatan  pasal  56  adalah  :  sarana  kesehatan meliputi balai pengobatan, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit umum, rumah  sakit  khusus,  praktik  dokter,  praktik  gigi, praktik  doskter  spesialis, praktik doktet gigi spesialis, praktik bidan, toko obat, apotek, pedagang besar farmasi,  pabrik  obat  dan  bahan  obat,  laboratarium,  sekolah  akademi kesehatan, balai pelatihan kesehatan, dan sarana kesehatan lainnya. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik maupun mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial ekonomis. Faslitas  peayanan  kesehatan  adalah  suatu  alat  dan  atau  tempat  yang digunakan  untuk  menyelenggarakan  upaya  pelayanan  kesehatan,  baik promotif,  preventif,  kuratif  maupun  rehabilitatif  yang  dilakukan  oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat.

## Fasilitas Rekreasi / wisata
Indonesia  telah menjadikan  pariwisata  sebagai  salah  satu  sektor ekonomi penting. Sebagai sektor ekonomi penting, pariwisata mendapatkan perhatian  serius  dari  pemerintah,  dikeluarkannya  Undang-undang  Tahun 2009  No  10  tentang  kepariwisataan  adalah  sebagai  dasar  pijakan penyelenggaraan  kepariwisataan.  Dalam  Undang-undang  tersebut disampaikan  beberapa  tujuan  dari  penyelenggaraan  kepariwisataan  yaitu  : (a) Meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi;  (b) Meningkatkan  kesejahteraan rakyat;  (c)  Menghapus  kemiskinan;  (d) Mengatasi  pengangguran;  (e) Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; (f) Memajukan kebudayaan ;  (g) Mengangkat  citra  bangsa;  (h) Memupuk  rasa  cinta  tanah  air;  (i) Memperkukuh  jati  diri  dan  kesatuan  bangsa; dan (j) Mempererat persahabatan antar bangsa.
Menurut  Sihite  dalam  Marpaung  dan  Bahar  (2000:  46-47) menjelaskan  definisi  pariwisata  sebagai  berikut:  pariwisata  adalah  suatu perjalanan  yang  dilakukan  orang  untuk  sementara  waktu,  yang diselenggarakan  dari  suatu  tempat  ke  tempat  lain  meninggalkan  tempat semula,  dengan  suatu  perencanaan  dan  dengan  maksud  bukan  untuk berusaha  atau  mencari  nafkah  di  tempat    yang  dikunjungi,  tetapi  semata- mata  untuk  menikmati  kegiatan  pertamasyaan  dan  rekreasi  atau  untuk memenuhi keinginan yang beranekaragam.
Fasilitas Taman Kota Taman  Kota sebagai  ruang  terbuka  hijau  (RTH)  kota  adalah  bagian dari  ruang  terbuka  ( open  spaces )  suatu  wilayah  perkotaan  yang  diisi  oleh tumbuhan,  tanaman,  dan  vegetasi  (endemik,  introduksi)  guna  mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota  tersebut  yaitu:  keamanan,  kenyamanan,  kesejahtraan,  dan  keindahan wilayah  perkotaan  tersebut  (Sukawan,  2012:14).  Seperti  halnya  taman-
taman  kota  besar  lainnya,  selain  lapangan  hijau  juga  dilengkapi  dengan jogging  track , pedestrian ,  tempat  duduk,  taman  bermain  anak-anak,  taman air, dan stage, serta parkir.
Ruang  publik  adalah  suatu  ruang  yang  berfungsi  untuk  kegiatan- kegiatan  yang  berkaitan  dengan  interaksi  masyarakat,  peningkatan pendapatan,  pagelaran  kesenian  (Darmawan,  2009:48).  Ruang  publik  yang menarik  akan  selalu  dikunjungi  oleh  masyarakat  luas  dengan  berbagai tingkat  kehidupan  sosial,  ekonomi,  etnik,  tingkat  pendidikan,  perbedaan umur, dan motivasi atau kepentingan yang berlainan (Darmawan, 2009:5). Ruang terbuka publik juga dipahami sebagai ruang yang diperuntukan sebagai sebuah ruang kota yang dapat diakses secara umum dan cuma-cuma oleh  masyarakat  kota  dari  berbagai  lapisan. Secara  umum  ruang  terbuka publik  adalah  ruang  yang  fungsi  dan  manfaatnya  digunakan  sepenuhnya untuk kepentingan publik atau masyarakat luas dan bukan untuk seseorang atau kelompok-kelompok tertentu.
Di  antara  ruang  publik  yang  ramai  dikunjungi  oleh  masyarakat  kota adalah  taman  pusat  kota  ( downtown  parks ).  Taman  ini  biasanya  berada  di kawasan  pusat  kota,  berbentuk lapangan  hijau  dengan  pohon-pohon peneduh  yang  mengelilinginya,  atau  berupa  hutan  kota  dengan  pola tradisional atau dapat pula dengan desain pengembangan baru (Darmawan, 2009:49).  Ruang  publik  dilengkapi  dengan  sarana  prasarana  kegiatan masyarakat  untuk  berinteraksi,  meningkat  kualitas  kesehatan,  menambah pendapatan, dan pertunjukan kesenian.
Interaksi  sosial  adalah  syarat  utama  bagi  terjadinya  aktifitas  sosial dan  hadirnya  kenyataan  sosial,  kenyataan  sosial  didasarkan  pada  motivasi individu  dan  tindakan-tindakan  sosialnya.  Ketika  berinteraksi  seorang individu  atau  kelompok  sosial  sebenarnya  tengah  berusaha  atau  belajar bagaimana memahami tindakan sosial seorang individu atau kelompok sosial lain.  Interaksi  sosial  akan  berjalan  dengan  tertib  dan  teratur  dan anggota masyarakat  bisa  berfungsi  secara  normal,  yang  diperlukan  bukan  hanya kemampuan  untuk  bertindak  sesuai  dengan  konteks  sosialnya,  tetapi  juga memerlukan kemampuan untuk menilai secara objektif perilaku pribadinya dipandang dari sudut sosial masyarakatnya (Narwoko, 2004: 21).

## Pembahasan
Penyediaan Fasilitas Publik Kesehatan di Kota Tanjung Selor Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009  tentang kesehatan adalah keadaan sehat, basik secara fisik maupun mental, spiritual maupun  sosial  yang  memungkinkan  setiap  orang  untuk  hidup  produktif secara sosial ekonomis. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau  tempat  yang  digunakan  untuk  menyelenggarakan  upaya  pelayanan kesehatan,  baik  promotif,  preventif,  kuratif  maupun  rehabilitatif  yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat. Undang-undang  Republik  Indonesia  nomor  23  Tahun  1992  tentang Kesehatan  Bagian  Ketiga  Sarana  Kesehatan  pasal  56: “Sarana  kesehatan
meliputi balai pengobatan, Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit umum, Rumah  sakit  khusus,  Praktik  Dokter,  Praktik  Dokter  Gigi,  Praktik  Dokter Spesialis,  Praktik  Dokter  Gigi  Spesialis,  Praktik  Bidan,  Toko  Obat,  Apotek, Pedagang Besar Farmasi, Pabrik Obat dan Bahan Obat, Laboartorium, Sekolah dan  Akademi  Kesehatan,  Balai  Pelatihan,  Kesehatan,  dan  Sarana  Kesehatan Lainnya.” Dari  hasil  penelitian  tentang  fasilitas  kesehatan mengatakan  bahwa fasilitas kesehatan yang ada di Kota Tanjung selor masih kurang lengkap atau minim dilihat daritidak tersedianya alat-alat medis yang canggihdan adayang menggatakan Fasilitas  Kesehatan  yang  ada  di  Kota  Tanjung  Selor  sudah cukup lengkap dan terjamin di lihat dari ketersediaannya Fasilitas Kesehatan yang ada seperti Fasilitas Rumah Sakit dan Puskesmas.
Menurut hasil wawancara mengatakan bahwa fasilitas kesehatan yang ada di Kota Tanjung selor masih kurang lengkap atau minim dilihat dari tidak adanya alat-alat medis/fasilitas kesehatan yang canggih yang disediakan dan ada yang mengatakan bahwa Fasilitas Kesehatan yang ada di Kota Tanjung Selor  sudah  cukup  lengkap  dan  terjamin  di  lihat  dari  ketersediaannya Fasilitas Kesehatan yang ada seperti Fasilitas Rumah Sakit dan Puskesmas.

## Penyediaan Fasilitas Rumah Sakit Kota Tanjung Selor
Rumah  sakit  Tanjung  Selor  yang  mempunyai  luas  lahan 6  hektar  ini terus melakukan perbaikan infrastruktur, jumlah kamar yang masih 126 unit tetapi  pertengahan  tahun  2015  ini  akan  berupaya  melakukan  penambahan 20 kamar kelas biasa, 2 kamar VIP, dan 8 kamar kelas satu. Dalam  undang-undang  Nomor  44  Tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit, maka harus disusun pedoman teknis fasilitas ruang rawat inap rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan, keamanan, keselamatan, kemudahan dan kenyamanan.  Ruang  rawat  inap  yang  aman  dan  nyaman  merupakan  faktor penting  yang  mempengaruhi proses  penyembuhan  pasien.  Oleh  karena  itu dalam  merancang  ruang  rawat  inap  harus  memenuhi  persyaratan  tertentu yang  mendukung  terciptanya  ruang  rawat  inap  yang  sehat,  aman  dan nyaman.
Dalam  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan  bahwa  sistem  jaminan  sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan  dan  kesejahteraan  sosial  bagi  seluruh  rakyat. PT.  ASKES (Persero)  berubah  menjadi  BPJS  kesehatan  dan  mulai  beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014 ( pasal 60 ayat (1) Undang-undang BPJS ).
Dalam  undang-undang  Nomor  44  Tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit, maka harus disusun pedoman teknis fasilitas ruang rawat inap rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan, keamanan, keselamatan, kemudahan dan kenyamanan.  Ruang  rawat  inap  yang  aman  dan  nyaman  merupakan  faktor penting  yang  mempengaruhi  proses  penyembuhan  pasien.  Oleh  karena  itu dalam  merancang  ruang  rawat  inap  harus  memenuhi  persyaratan  tertentu
yang  mendukung  terciptanya  ruang  rawat  inap  yang  sehat,  aman  dan nyaman.
Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata pasien mengatakan bahwa kamar atau ruang inap pasien kurang diperhatikan oleh petugas  kebersihannya  dan  kurang  nyaman  karna  tidak  adanya  pembatas tiap ranjang pasien yang ada didalam satu ruangan serta ketidakjelasan dari pihak  Rumah  Sakit  mengenai  penguna  BPJS  ( Badan  Penyelengara  Jaminan Sosial ) yang masih menjadi beban bagi pengunanya karena masih di minta biaya pengobatan.

## Penyediaan Fasilitas Puskesmas Tanjung Selor
Puskesmas  adalah  organisasi  kesehatan  fungsional  yang  merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat  dan  memberikan  pelayanan  secara  menyeluruh  dan  terpadu kepada  masyarakat  di  wiliyah  kerjanya  dalam  bentuk  kegiatan  pokok (Depkes RI, 1991). Dengan kata lain puskesmas mempunyai wewenang dan tanggungjawab  atas  pemeliharaan  kesehatan  masyarakat  dalam  wilayah kerjanya.  Menurut  Kepmenkes  RI  No.  128/Menkes/SK/II/2004  puskesmas merupakan  Unit  Pelayanan  Teknis  Dinas  kesehatan  kabupaten/kota  yang bertanggung  jawab  menyelenggarakan  pembangunan  kesehatan  di  suatu wilayah kerja.
Menurut  hasil  penelitian  fasilitas  yang  ada  di  puskesmas  cukup lengkap  dan  menjamin  sehingga  pengobatan  puskesmas  dan  rumah  sakit tidak  jauh  berbeda  ini  di  lihat  dari  fasilitas-fasilitas  yang  lengkap  dan kemampuan puskesmas yang bisa melayani masyarakatnya sebaik mungkin dan terbukti dengan mendapat sertifikat ISO.
Dari  12  unit  pusat  kesehatan  masyarakat  di  Kabupaten  Bulungan, Puskesmas  Tanjung  Selor  mendapat  Sertifikasi  dari  lembaga  Internasional Organization For Standardization (ISO) 9001 : 2008. Hal ini berkaitan dengan tingkat  tingkat  dan  kualitas  pelayanan  yang  sudah  dilakukan.  Seluruh Puskesmas belum  memiliki  akreditasi,  tahun  ini  di  upayakan  akreditasi untuk seluruh puskesmas dan dinilai oleh tim independen.
Penyediaan Fasilitas Universitas Kalimantan Utara di Kota Tanjung Selor Universitas  Kalimantan  Utara  terkait  dengan  fasilitas  masih  banyak kekurangan  dan  perlu  penambahan  lagi  dan  rata-rata  mahasiswa mengatakan  kurangnya  fasilitas  laboratarium  dan  penyediaan  lapangan olahraga  kampus.Dari  hasil  penelitian  bahwa  Universitas  Kalimantan  Utara perlu  melakukan  pembenahan  lagi  baik  dari  segi  gedung,  fakultas  dan jurusan yang tidak ada.
Bahwa fasilitas universitas masih kurang lengkap dan masyarakat lain mendeskripsikan  atau  memandang  dengan  adanya  fasilitas  publik  seperti Unviersitas  Kalimantan  Utara  berarti  Kota  ini  sudah  bisa  membawa masyarakat  untuk  belajar  dan  mengerti  perubahan  jaman  akan  dunia  ini sehingga tidak perlu mencari universitas lain lagi.
Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional menyebutkan bahwa yang  dimaksud  pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk mewujudkan  suasana belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam  undang-undang  nomor  20  tahun  2003  tentang  sistem pendidikan nasional pasal 19 dan 20 mengatakan bahwa : (1) Pendidikan Tinggi  merupakan  jenjang  pendidikan  setelah  pendidikan  menengah  yang mencakup  program  pendidikan  diploma,  sarjana, magister,  spesialis,  dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi; (2) Pendidikan  tinggi diselenggarakan  dengan  sistem  terbuka;  (3) Perguruan  tinggi  dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas; (4) Perguruan tinggi  berkewajiban  menyelenggarakan  pendidikan,  penelitian, dan pengbandian kepada masyarakat; (5) Perguruan
tinggi dapat menyelenggarakan  program  akademik,  profesi,  dan/atau  vokasi;  (6)
Perguruan  tinggi  yang  memenuhi  persyaratan  pendirian  dan  dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya;  (7) Perseorangan,  organisasi,  atau  penyelenggara pendidikan  yang  buka  perguruan  tinggi  dilarang  memberikan  gelar akademik, profesi atau vokasi.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang sistem pendidikan Nasional menyebutkan bahwa yang dimaksud pendidikan adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri, kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
Dalam  undang-undang  nomor  20  tahun  2003  tentang  sistem pendidikan  nasional  pasal  19  dan  20  mengatakan  bahwa  : (1) Pendidikan Tinggi  merupakan  jenjang  pendidikan  setelah  pendidikan  menengah  yang mencakup  program  pendidikan  diploma,  sarjana,  magister,  spesialis,  dan doktor  yang  diselenggarakan  oleh  pendidikan  tinggi;  (2) Pendidikan  tinggi diselenggarakan  dengan sistem  terbuka;  (3) Perguruan  tinggi  dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas; (4) Perguruan  tinggi  berkewajiban  menyelenggarakan  pendidikan,  penelitian, dan  pengbandian  kepada  masyarakat;  (5) Perguruan  tinggi  dapat menyelenggarakan  program  akademik,  profesi,  dan/atau  vokasi;  (6) Perguruan  tinggi  yang  memenuhi  persyaratan  pendirian  dan  dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya;  (7) Perseorangan,  organisasi,  atau  penyelenggara
pendidikan  yang  buka  perguruan  tinggi  dilarang  memberikan  gelar akademik, profesi atau vokasi.
Universitas  Kalimantan  Utara masih  banyak  membutuhkan fasilitas- fasilitas  lainnya  seperti  penambahan  jurusan/fakultas,  kurangnya  lapangan olahraga  buat  mahasiswa  serta  tidak  adanya  ruangan  khusus  seperti laboratarium dan lahan untuk praktek.

## Penyediaan Fasilitas Taman Kota Tugu Cinta Damai Tanjung Selor
Secara umum ruang terbuka umum publik adalah ruang yang fungsi dan  manfaatnya  digunakan  sepenuhnya  untuk  kepentingan  publik  atau masyarakat  luas  dan  bukan  untuk  seseorang atau  kelompok-kelompok tertentu. Taman Kota sebagai ruang terbuka hijau (RTH) kota adalah bagian dari  ruang  terbuka  ( open  spaces )  suatu  wilayah  perkotaan  yang  diisi  oleh tumbuhan,  tanaman,  dan  vegetasi  (endemik,  introduksi)  guna  mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota  tersebut  yaitu:  keamanan,  kenyamanan,  kesejahtraan,  dan  keindahan wilayah  perkotaan  tersebut  (Sukawan,  2012:14).  Seperti  halnya  taman- taman  kota  besar  lainnya,  selain  lapangan  hijau  juga  dilengkapi  dengan jogging  track,  pedestrian,  tempat  duduk,  taman  bermain  anak-anak,  taman air, dan stage, serta parkir.
Ruang  terbuka  hijau  adalah  area  memanjang/jalur  dan/atau mengelompok,  yang  penggunaanya  lebih  bersifat  terbuka,  tempat  tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah  maupun yang sengaja  ditanam. Penyediaan  pemanfaatan  Ruang  Terbuka  Hijau  dimaksudkan  untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi; (1) Kawasan konservasi untuk kelestarian  hidrologis; (2) Kawasan  pengendalian  air  larian  dengan menyediakan  kolam  retensi; (3) Area  pengembangan  keanekaragaman hayati; (4) Area  penciptaan  iklim  mikro  dan  pereduksi  polutan  dikawasan perkotaan; (5) Tempat  rekreasi  dan  olahraga  masyarakat; (6) Tempat pemakaman  umum; (7) Pembatas  perkembangan  kota  kearah  yang  tidak diharapkan; (8) Pengamanan  sumber  daya  baik  alam,  buatan  maupun historis; (9) Penyediaan  Ruang  Terbuka  Hijau  yang  bersifat  privat  melalui pembatasan    kepadatan  serta  kriteria  pemanfaatannya; (10) Area mitigasi/evakuasi bencana; dan (11) Ruang penempatan pertandaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu fungsi utama Ruamg Terbuka Hijau tersebut.
Dapat  disimpulkan  bahwa  persepsi  masyarakat  tentang  adanya fasilitas  Taman  Kota  Tugu  Cinta  Damai  saat  ini  sudah    puas  dan  ada  yang mengatakan  masih  di  pandang  kurang  memuaskan  oleh  pengunjungnya karena dilihat dari fasilitas taman kota yang ada.

## Penyediaan Fasilitas Gunung Putih
Dalam  usaha  mengembangkandan  meningkatkan  penyelenggaraan kepariwisataan,  dilakukan  pembangunan  objek  dan daya  tarik  wisata,  baik dalam  bentuk  mengusahakan  objek  dan  daya  tarik  wisata  yang  sudah  ada
maupun  membuat  objek-objek  baru  sebagai  objek  dan  daya  tarik  wisata. Penyelenggaraan  kepariwisataan  tersebut  dilaksanakan  dengan  tetap memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta objek dan daya tarik wisata itu sendiri, nilai-nilai budaya bangsa yang  menuju  ke  arah  kemajuan  adab,  mempertinggi  derajat  kemanusian, kesusilaan, dan ketertiban umum guna memperkukuh jati diri bangsa dalam rangka perwujudan wawasan nusantara.
Oleh  karena  itu,  pembangunan  objek  dan  daya  tarik  wisata  tersebut tetap  harus dilakukan  dengan  memperhatikan;  (1) Kemampuan  untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya; (2) Nilai-nilai  agama,  adat  istiadat,  serta  pandangan  dan  nilai-nilai yang hidup dalam amsyarakat; (3) Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup; (4) Kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.
Disimpulkan  bahwa  Wisata  Gunung  Putih  memiliki  keindahan tersendiri  yang  patut  dijaga  dan  disyukuri  kejaibannya,  walaupun  dari  segi fasilitas  masih  banyak  yang  kurang  dan  harus  dibenahi  lagi  sehingga  ke depannya pengunjung lebih tertarik untuk datang.

## Kesimpulan dan Saran
Fasilitas Kesehatan di Kota Tanjung Selor masih minim dan perlunya alat-alat medis yang canggih untuk sebuah Rumah Sakit supaya masyarakat tidak perlu berobat ke luar kota  dan persepsi masyarakat lain  mengatakan bahwa  Fasilitas  Kesehatan  sudah  cukup  memadai  dengan  tersedianya fasilitas Rumah Sakit dan Puskesmas di Kota Tanjung Selor. Fasilitas Rumah Sakit  masih  kurang  seperti  fasilitas  tempat  tidur  pasien  dan  kepedulian petugas  kebersihan  Rumah  Sakit  terhadap  kamar  inap  pasien  serta ketidakjelasan  bagi  pengguna  BPJS  (badan  penyelenggara  jaminan  sosial) seperti  yang  di  ungkapkan  oleh  pasien-pasien  Rumah  Sakit  dr.H.Soemarno Sosroatmodjo  Tanjung  Selor. Puskesmas  sudah  memiliki  fasilitas  yang lengkap dan tenaga medis yang cukup seperti dokter tapi untuk memberikan pelayanan  yang  lebih  baik  dan  lengkap  puskesmas  masih  memerlukan fasilitas  lain  agar  dapat  memberikan  pelayanan  yang  lebih  lengkap. Pendidikan  tinggi  khususnya  Universitas  Kalimantan  Utara  masih  banyak membutuhkan fasilitas-fasilitas pendukung seperti penambahan fakultas/jurusan,  kurangnya  lapangan  olahraga  buat  mahasiswa  serta  tidak adanya  ruangan  khusus  seperti  laboratarium  dan  lahan  untuk  praktek. Fasilitas  Taman  Kota  Tugu  Cinta  Damai masih  kurang yang  harus  dibenahi seperti  kebersihan  dan  juga  fasilitas-fasilitas penunjang agar  bisa  menarik minat pengunjung  untuk  datang  dan  masyarakat  pun  bisa  merasakan  cinta damai  seperti  nama  taman  tersebut. Persepsi  masyarakat  Objek  Wisata Gunung Putih rata-rata mengatakan masih belum terawat dengan baik dilihat dari berbagai aspek misal kebersihan lingkungan sekitar Gunung Putih, pagar atau  pintu  masuk  belum  diperbaiki  supaya  orang-orang  tidak  sembarang untuk keluar masuk dengan sembarangnya dan juga toilet umum yang rusak. Penyediaan Fasilitas Publik di Kota Tanjung Selor seperti Fasilitas Kesehatan,
Fasilitas Rumah Sakit, Fasilitas Puskesmas, Fasilitas Universitas Kalimantan Utara, Taman Kota Tugu Cinta Damai,  tempat Wisata Gunung Putih sangat baik  responnya  karena  masyarakat  berharap  supaya  pemerintah  dapat melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  dalam  hal  pembangunan  kota  dan memperbaiki segala kekurangan masing-masing yang dimiliki fasilitas publik ini.
Daftar Pustaka Dunn,  William.  1994. Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik. (Drs.  Somodra Wibawa,  MA,  dkk,  Penterjemah).  Jogyakarta:  Gajah  Mada  University Press.
Miles, Huberman, Saldana. 2004. Analisisi Data Kualitatif. Penerjemah Tjepjep Rohendi Rohidi. UI Press. Jakarta.
Notoadmodjo,  Soekidjo.  2003. Pendidikan  dan  Perilaku  Kesehatan .  Jakarta: Rineka Cipta.
Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Kualitatif . Alfabeta.
Howlett, Michael, dan M. Ramesh (1995) Studying Public Polici: Policy Cyles and Policy Subsystem. Oxford : Oxford University Press.
Undang-undang  Republik  Indonesia  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional Nomor 20 Tahun 2003.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  9  Tahun  2009  tentang  Pedoman Penyerahan Prasarana,  Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman di Daerah.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
Undang-undang Tahun 2009 Nomor 10 tentang Kepariwisataan.
UPT. Puskesmas Tanjung Selor. 2014. Profil Puskesmas Tanjung Selor.