Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Widya Mandira (UNWIRA),  J Jl. A. Yani No.66, Merdeka, Kec. Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim.
Email:  veronikaboro@yahoo.co.id.

## POLITIKA : Jurnal Ilmu Politik
Vol.11, No. 1, 2020 doi: 10.14710/politika.11.1.2020.115-130
Keterwakilan Perempuan di Ranah Lokal: Studi Kasus di Kecamatan Boawae, Nusa Tenggara Timur dalam Pemilu Legislatif 2014
Veronika Ina Assan Boro 1 , Alexander Efraim Tade Kale 2 1,2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Widya Mandira
Recieved: 19 Maret 2019 Revised: 19 Oktober 2019 Published: 29 April 2020
Kata Kunci: perempuan; pemilu; caleg perempuan; hambatan keterwakilan perempuan

## Pendahuluan
Diskursus mengenai demokrasi sebagai suatu sistem politik telah meniscayakan sebuah  semangat  persamaan  dan  kebersamaan  demi  pencapaian  kebaikan  bersama ( Bonum  Comunnae ). 1 Konteks  hidup  bersama  tersebut  termanifestasikan  dalam  suatu kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dibutuhkan bentuk partisipasi sebagai wujud dari  kesetaraan  dalam  proses  politik  tersebut.  Oleh  karena  itu,  partisipasi  politik merupakan  aspek  penting  dalam  negara  demokrasi  dan  menjadi  penanda  adanya modernisasi politik.
Implikasi partisipasi politik demikian terwujud dalam keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pemilu legislatif merupakan kegiatan warga negara yang bertujuan

## Abstrak :
Penelitian  ini  mendiskusikan  faktor-faktor  yang  menghambat  keterwakilan  caleg perempuan  di  ranah  lokal  dalam  konteks  Pemilu  Legislatif  2014  di  Kabupaten Nagekeo,  Nusa  Tenggara  Timur.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif  dengan  mewawancarai  informan  yang  merupakan  kandidat  pemilu legislative tahun 2014. Temuan penelitian menunjukkan kendala utama keterwakilan perempuan terletak di politik partai yang lebih memprioritaskan calon legislatif (caleg) laki-laki dibandingkan caleg perempuan. Penentuan nomor urut juga berat sebelah. Caleg  perempuan  ditempatkan  pada  nomor  “urut  sepatu”.  Hambatan  kedua  pada faktor  sosial  ekonomi.  Dukungan  sumber-sumber  keuangan  bagi  caleg  perempuan sangat minim. Ketiga adalah hendala kultural budaya terkait dengan kuatnya budaya patriarki  di  daerah.  Perempuan  terikat  dengan  tradisi  belis  yang  dianggap  sebagai warge  kelas  dua.  Keempat  terkait  hambatan  dalam  diri  perempuan  sendiri.  Calon anggota  legislatif  perempuan  tidak  memanfaatkan  kelompok-kelompok  organisasi kemasyarakatan untuk mendukung mereka dalam berkompetisi dengan caleg laki-laki.
untuk  mempengaruhi  pengambilan  keputusan  politik.  Dalam  suatu  sistem  politik demokratis para pemimpin dipilih langsung oleh rakyat guna meneruskan aspirasi rakyat (Dahlerup, 2002: 33; Samego, 2017: 25). Makna pemilu yang paling penting bagi suatu kehidupan  yang  demokratis  adalah  sebagai  institusi  untuk  melakukan  perubahan kebijakan  yang  dilakukan  melalui  pembentukan  regulasi,  norma,  dan  etika,  sehingga sirkulasi  elit  politik  kekuasaan  dapat  dilakukan  secara  damai  dan  beradab  untuk menempatkan wakil rakyat di parlemen baik laki-laki maupun perempuan.
Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat telah berkomitmen secara tegas memberi pengakuan yang sama bagi setiap warganya, baik itu perempuan maupun laki- laki  sama  haknya  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  tanpa  kecuali.  Hak-hak politik  perempuan  ditetapkan  melalui  instrumen  hukum  maupun  dengan  meratifikasi berbagai konvensi yang menjamin hak-hak politik tersebut. Adapun hak itu berupa hak- hak  politik,  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  berpikir,  memiliki  dan menyatakan  pendapatnya,  berserikat  dan  berkumpul,  berpartisipasi  dalam pemerintahan,  termasuk  hak  untuk  mengambil  bagian  dalam  pemerintahan  (Utami, 2001).
Keterwakilan  perempuan  di  lembaga-lembaga  negara  seperti  halnya  parlemen merupakan tuntutan yang harus dilakukan untuk membangun sistem yang benar-benar demokratis  (Sastriyani,  2009:  201). 2 Tuntutan  kesetaraan  gender  dalam  bidang  politik yang disuarakan oleh gerakan-gerakan feminis di Indonesia pada akhirnya membuahkan hasil. Hal ini terbukti dengan dikelurkannya kebijakan affirmatif action, yaitu memberi kuota 30% bagi perempuan dalam persaingan politik di Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang Pemilu No. 12 Pasal 65 Tahun 2003.
Kebijakan  kuota  didasari  pertimbangan  bahwa  keterlibatan  perempuan  dalam politik dianggap penting karena perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya  dapat  dipahami  dengan  baik  oleh  perempuan  sendiri.  Kebutuhan-kebutuhan tersebut  antara  lain  adalah  kesehatan  reproduksi,  masalah  kesejahteraan  keluarga, masalah  kesehatan  dan  pendidikan  anak,  kebutuhan  manusia  lanjut  usia  dan  isu-isu kekerasan seksual (Lovenduski, 2008: 38). Selain itu, keikutsertaan perempuan sebagai pengambil  keputusan  politik  juga  dapat  mencegah  terjadinya  diskriminasi  terhadap perempuan yang selama ini terjadi dalam masyarakat (Fatmariza, 2005).
Namun  demikian,  dalam  praktiknya  keterwakilan  perempuan  di  parlemen terbilang masih rendah, walaupun kebijakan kuota sudah ditetapkan (Dahlerup, 2002). Rendahnya  keterwakilan  perempuan  tersebut  tentu  tidak  bisa  dilepaskan  dari  banyak faktor, antara lain adalah lingkungan sosial masyarakat yang masih terikat oleh budaya patriarki, pemahaman tentang makna politik yang dianggap kotor dan keras (Mulia & Farida,  2005;  16).  Masalah  perempuan  dan  politik  di  Indonesia  terhimpun  sedikitnya dalam empat isu: keterwakilan perempuan yang sangat rendah di ruang publik; komitmen partai politik yang belum sensitif gender sehingga kurang memberikan akses memadai
bagi kepentingan perempuan; kendala nilai-nilai budaya dan interpretasi ajaran agama yang bias gender dan bias nilai-nilai patriarki; dan minat, hasrat, animo, para perempuan untuk terjun dalam kancah politik rendah; tapi untuk yang terakhir ini perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam (Hasyim, 2010: 124).
Berbagai  polemik    yang  mempengaruhi  rendahnya  partisipasi  perempuan  di ranah  publik  adalah  bentuk  pemahaman  masyarakat  umum  (mainstream)  yang menganggap bahwa perempuan yang aktif dan luas bergaul dengan siapapun seringkali dimaknai secara peyoratif (merendahkan). Indikator partisipasi politik perempuan dapat dilihat  dalam  tiga  aspek,  yaitu  akses,  kontrol,  dan  suara  perempuan  dalam  proses pembuatan kebijakan ( policy making process ). Realitas menunjukkan bahwa dalam tiga aspek di  atas  keterlibatan  perempuan  Indonesia  sangat  kurang.  Hal  ini  dapat  dilihat  bahwa hingga  saat  ini  keterwakilan  perempuan  dalam  arena  politik  sangat  minim  (Naqiyah, 2005: 78).
Peran perempuan yang belum signifikan dalam pentas politik serta struktur  sosial yang belum mendukung perempuan, menjadi faktor utama mengapa perempuan harus menjadi prioritas pemilih yang mendapatkan pendidikan politik (Fakih, 2008: 45).  Hal ini untuk menumbuhkan kesadaran politik dan independensi perempuan dalam memilih, perempuan harus memiliki visi misi baru dalam menentukan kandidat yang dipilihnya. Berdasarkan  fenomena-fenomena  yang  terjadi  pada  Pemilu  Legislatif  2014,  kemudian timbul  pertanyaan  bagaimanakah  keputusan  memilih  diambil  oleh  pelaku  pemilih? Memilih  menjadi  suatu  aktifitas  yang  merupakan  proses  menentukan  sesuatu  yang dianggap cocok dan sesuai dengan keinginan seseorang atau  kelompok, baik yang bersifat eksklusif maupun yang inklusif.
Fenomena  inkonsistensi  pemilih  dalam  menentukan  pilihannya  merupakan  isu penting dalam pemilihan legislatif 2014 di Kabupaten Nagekeo. Legitimasi keterwakilan perempuan  sebagai  manisfestasi  kesetaraan  gender  dinilai  sia-sia.  Dalam  Pemilihan Umum Legislatif yang digelar pada tahun 2014, ternyata perilaku politik para caleg dan pemilih  semakin  cenderung  bertransaksi  secara  politik  sehingga  melahirkan  perilaku pragmatis para pemilih, terutama pemilih kalangan bawah. Karakter Perilaku politik ini, berkaitan dengan semakin tingginya daya tawar pemilih untuk memberikan suara kepada salah satu caleg dengan latar belakang parpol.
Hasil  Pemilu  Legislatif  2014  di  Kabupaten  Nagekeo  menunjukkan  bahwa perempuan Nagekeo tidak memiliki satupun keterwakilan anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Nagekeo. Padahal jumlah pemilih perempuan lebih banyak daripada jumlah pemilih laki-laki. Data hasil Pemilu 2014, berdasarkan data di KPUD Nagekeo, jumlah  pemilih  terdaftar  di  Nagekeo  terdiri  dari  41.321  pemilih  laki-laki  dan  45.996 pemilih perempuan.
Pada  Pemilu  Legislatif    2014,  di  Kabupaten  Nagekeo  terdapat  338  TPS  yang terbagi dalam 3 daerah pemilihan. Dapil Nagekeo 1 yang tediri dari Kecamatan Aesesa
dengan  jumlah  pemilih  laki-laki  11.853  orang  dan  pemilih  perempuan  12.628  orang, Kecamatan  Aesesa  Selatan  dengan  jumlah  pemilih  laki-laki  1.917  orang  dan  pemilih perempuan  2.186  orang  serta  Kecamatan  Wolowae  dengan  jumlah  pemilih  laki-laki 1.555  orang  dan  pemilih  perempuan  1.664  orang.  Dapil  Nagekeo  2  yang  terdiri  dari Kecamatan  Nangaroro  dengan  jumlah  pemilih  laki-laki  5.604  orang  dan  pemilih perempuan 6.691 orang, Kecamatan Keo Tengah dengan jumlah pemilih laki-laki 4.184 dan  pemilih  perempuan  5.016  orang,  serta  Kecamatan  Mauponggo  dengan  jumlah pemilih laki-laki 6.377 dan pemilih perempuan 6.997 orang. Dapil Nagekeo 3 yang terdiri dari  Kecamatan  Boawae,  dengan  jumlah  pemilih  laki-laki  9.450  orang  dan  pemilih perempuan 10.225 orang. 3
Dalam penelitian kali ini, penulis bermaksud memotret persoalan keterwakilan perempuan  tersebut  dengan  melihat  salah  satu  dapil,  yaitu  Dapil  III  (Kecamatan Boawae). Sebagaimana data di atas, jumlah pemilih perempuan di Dapil 3 juga lebih banyak perempuan tetapi tidak satupun caleg perempuan yang berhasil terpilih sebagai anggota DPRD. Padahal, nama-nama caleg perempuan juga menghiasi daftar caleg tiap partai  politik.  Tabel  berikut  meringkat  jumlah  caleg  laki-laki  dan  perempuan  di  tiap partai di Kabupate Nagekeo pada Pileg 2014.
Tabel 1. Jumlah Caleg Pemilu 2014 di Kabupaten Nagekeo berdasarkan jenis kelamin
NO  NAMA PARPOL DAPIL I DAPIL II DAPIL III TOTAL L P L P L P L P 1. NASDEM 6 3 7 3 4 2 17 8 2. PKB 7 2 7 3 4 2 18 7 3. PKS 6 2 7 3 3 3 16 8 4. PDIP 6 3 7 3 4 2 17 8 5. GOLKAR 6 3 7 3 4 2 17 8 6. GERINDRA 6 3 7 3 4 2 17 8 7. DEMOKRAT 6 3 7 3 3 3 16 9 8. PAN 7 2 7 2 4 2 18 6 9 HANURA 6 3 7 3 - - 13 6 10 PKPI 6 3 7 3 3 2 16 8 JUMLAH 68 30 77 32 37 22 182 84

## Sumber: Rekapitulasi Suara KPU Nagekeo,2016
Kekalahan  perempuan  dalam  Pileg  tahun  2014  di  Kabupaten  Nagekeo  dapat diinterpretasikan  bahwa  masyarakat  masih  menganggap  potensi  perempuan  sebagai pemimpin  masih  tidak  layak.  Ketidaklayakan  perempuan  untuk  mengambil  bagian dalam keseluruhan proses diskursus politik di Nagekeo akan mengafirmasi sebuah teror patriarki  yang  cenderung  dominan  di  masyarakat  Nagekeo.  Oleh  karena  itu  peneliti merasa perlu untuk melakukan sebuah kajian yang mendalam tentang fenomena tersebut, terutama dari sisi perilaku pemilih. Atas alasan tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji faktor-faktor penghambat terhadap keterwakilan caleg perempuan pada pemilu legislatif
2014 dengan studi kasus Dapil III (Kecamatan Boawae), Nagekeo, NTT  (Samego, 2000: 25).
Beberapa  kajian  telah  mendiskusikan  perihal  caleg  perempuan.  Ada  yang mengidentifikasi melalui strategi kampanye (Kristoforus Rangga, 2014), strategi branding (Anu, 2015), dan pemosisian perempuan di masyarakat (Ananta, Arifin, & Suryadinata, 2004). Kegagalan dan keberhasilan caleg juga terkait erat dengan apa yang Rahardjo, (2006: 26) jelaskan sebagai syarat kedemokratisan Pemilu, yang mencakup keterbukaan (penyelenggaraan), ketepatan (sistem pemilu; distrik atau proporsional), dan keefektifan pelaksanaan (Prihatmoko, 2008), terkait pula dengan kedaulatan untuk menentukan wakil rakyat  yang  memperjuangkan  kepentingan  rakyat  dan  bertanggung  jawab  atas keberhasilannya  (Haryanto,  1984).  Parpol  juga  tidak  bisa  dilepaskan  dari  persoalan keberhasilan dan kegagalan ini (Budiardjo, 2003: 136; Haboddin & Rahman, 2013: 103- 4).
Jika bisa diringkas, maka masalah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif terkait faktor eksternal dan faktor internal (Sridanti, 2010). Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar dan berpengaruh terhadap keterwakilan perempuan. Dalam hal  ini  terdapat  3  (tiga)  faktor.  Pertama  sistem  politik,  dalam  hal  ini  terkait  dengan kebijakan  kuota.  Sejauhmana  sistem  kuota  ditegakkan  akan  berpengaruh  pada keterwakilan perempuan. Padahal, dari sisi jumlah saja  perempuan di legislatif masih sangat terbatas dan tidak representatif (Wijaksana, 2004), mengindikasikan sistem kuota beum  kuat.  Kedua,  faktor  partai  politik;  apakah  terbuka  atau  tidak  terhadap  caleg perempuan.  Ketiga,  faktor  kultural.  Konteks  masyarakat  Indonesia  dikenal  sebagai masyarakat yang kuat akan budaya patriarki, yaitu menempatkan perempuan pada posisi yang selalu berada di bawah laki-laki.  Gaffar (2000) dan Murniati (2004) mendefinisikan patriarki sebagai suatu sistem yang bercirikan laki-laki (ayah). Dalam sistem ini, laki-laki yang  berkuasa  untuk  menentukan  segala  sesuatu  yang  akan  dilakukan  atau  tidak dilakukan. Dalam sistem patriarkhi, perempuan kurang menyadari bahwa dirinya adalah seorang pribadi yang mempunyai hak-hak azasi manusia yang sama. Mereka seringkali kesulitan  menghilangkan  perasaan  malu  dan  perasaan  takut  salah.  Mereka  kurang mampu  berpikir  jenih  dan  logis,  sehingga  sulit  dalam  mengambil  keputusan.  Mereka memiliki beban kerja domestik (Ibrahim, 1996). Mereka selalu mempertimbangkan faktor keluarga, atau tradisi turun temurun keluarga yang aktif di organisasi. Dengan budaya patriarki ini, mereka tidak berminat terjun dalam dunia politik termasuk menjadi calon anggota legislatif (Wijaya, 2001).
Faktor internal yaitu faktor dari dalam diri sendiri faktor-faktor dari dalam diri perempuan.  Shvedova  (1999)  mengkategorikan  masalah  atau  kendala  yang  dihadapi perempuan  yang memasuki kehidupan politik di parlemen menjadi 3 jenis, yaitu kendala politik, kendala sosio-ekonomi, dan kendala psikologi atau sosio-kultural. Kendala politik yang  utama  yang  dihadapi  perempuan  adalah  kurangnya  dukungan  partai,  seperti
terbatasnya dukungan dana bagi kandidat perempuan, terbatasnya akses untuk jaringan politik,  dan  meratanya  standar  ganda,  kurangnya  hubungan  dan  kerja  sama  dengan organisasi  publik  lainnya  seperti  serikat  dagang  (buruh)  dan  kelompok-kelompok perempuan,  tiadanya  sistem  pelatihan  dan  pendidikan  yang  berkembang,  baik  bagi kepemimpinan  perempuan  pada  umumnya  maupun  bagi  orientasi  perempuan  muda pada kehidupan politik pada khususnya. Adapun kendala-kendala sosio-ekonomi yang mempengaruhi  partisipasi  perempuan  dalam  parlemen  yaitu  kemiskinan  dan pengangguran, lemahnya sumber-sumber keuangan yang memadai, dan buta huruf dan terbatasnya akses pendidikan dan pilihan profesi bagi kaum perempuan.
Guna  menjawab  tujuan  yang  diuraikan  sebelumnya,  maka  penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian  untuk  mengkaji  data  baik  berupa  kata-kata  ataupun  lisan  dari  obyek  yang diamati (Sugiyono, 2011). Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu peneliti  melukiskan  fakta  dan  data  yang  didapat  dari  penelitian  sebagaimana  adanya (Hadari, 2005). Penggunaan metode deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan mengidentifikasikan faktor-faktor penghambat keterwakilan caleg perempuan pada pemilu legislatif tahun 2014 di Dapil III  Kecamatan  Boawae  Kabupaten  Nagekeo  berdasarkan  fakta-fakta  atau  data  yang tampak atau sebagaimana adanya. Informan penelitian ini mencakup caleg perempuan (4 orang terdiri dari Regina Klara Dopo dari Partai Golkar caleg nomor urut 3; Maria Theresia Ugha dari PKB caleg nomor urut 5; Eutasia Djati caleg dari Partai Gerindra dengan  No  urut  6;  dan  Maria  Ule,  caleg  dari  PKPI  dengan  no.  urut  3),  pemilih perempuan (2 orang), pengurus Parpol (4 orang), pemilih/masyarakat (5 orang) dan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat (3 orang).

## Pencalonan Perempuan sebagai Anggota Legislatif
Untuk memberikan gambaran awal bagaimana kondisi keterwakilan perempuan di  Dapil  III  Kabupaten  Nagekeo,  berikut  penulis  paparkan  data-data  susunan  caleg perempuan  di  tiap  partai.  Sebagaimana  dapat  dilihat  di  tabel  2,  sebagian  besar perempuan  ada  di  nomor  urut  bawah,  dan  tidak  ada  caleg  yang  lolos  menjadi  wakil rakyat.  Kondisi  penempatan  caleg  perempuan  di  nomor  bawah  ini  merata  di  semua partai  politik,  kecuali  Hanura,  di  Dapil  III  Kabupaten  Nagekeo.  Hal  ini  tentu menjelaskan bagaimana partai politik memandang urgensitas caleg perempuan didalam pencalonan  serta  bagaimana  caleg  perempuan  sendiri  melihat  diri  mereka  di  pemilu. Sebagaimana di tabel 2, kita dapat melihat bahwa partai politik semua memiliki caleg perempuan  didalam  daftar  kandidatnya.  Jumlah  caleg  perempuan  di  masing-masing partai ada 2, yang mengindikasikan jumlah minimalis pemenuhan syarat kuota. Tidak ada  satupun  partai  politik  yang  melampau  syarat  minimal  kuota  30  persen  dalam
pencalonan. Asumsi bahwa caleg perempuan hanya digunakan untuk memenuhi syarat administrative sepertinya terkonfirmasi.
Tabel  2 Penempatan Nomor Urut  Caleg Perempuan di Dapil III Kec. Boawae
Nama Partai Nama Calon Perempuan No Urut Ket NASDEM Fransiska Awi Tai 3 Tidak lolos Blandina Wula, SP 5 Tidak lolos PKB Maria Gaudalupe Bali 3 Tidak lolos Maria Theresia Ugha 5 Tidak lolos PKS Maria H. Bai Nio 3 Tidak lolos Marselina Welu Azi 5 Tidak lolos PDIP Theresia Waso Ea 3 Tidak lolos Rowina Musa 6 Tidak lolos GOLKAR Regina Klara Dopo 3 Tidak lolos Maria Goreti Wae 5 Tidak lolos GERINDRA Bernadetha Balak 3 Tidak lolos Eustasia Djati 6 Tidak lolos DEMOKRAT Kristina Daso 3 Tidak lolos Maria Goreti Mi 6 Tidak lolos PAN Anna Marllinda M.B S.Sos 3 Tidak lolos Adelfina Magi Talo 6 Tidak lolos HANURA Martina Ngengo 1 Tidak lolos Dra. Kornelia Taso 4 Tidak lolos PKPI Maria Ule 2 Tidak lolos Bonafantiana Guyu 4 Tidak lolos Sumber : KPUD Nagekeo
Lalu, bagaimana secara keseluruhan perolehan suara para caleg perempuan di dalam Pemilu Legislatif 2014? Berdasarkan data yang diperoleh dari KPUD Nagekeo, sebetulnya  ada  1  caleg  yang  potensial  memenangkan  kursi.  Akan  tetapi,  dalam rekapitulasi akhir, jumlah akumulasi suara masih belum mencukupi. Tabel berikut data lebih  detil  tentang  perolehan  suara  masing-masing  informan,  sebagaimana  di  tabel  3. Sebagaimana  dapat  kita  lihat  didalam  tabel,  sebetulnya  dari  20  caleg  perempuan, terdapat 2 nama yang berhasil memperoleh lebih dari 500 suara. Di samping itu, potensi lain, ada 4 calon yang berhasil meraih lebih dari 100 suara. Sebetulnya ini merupakan potensi dan menggambarkan pengakuan warga terhadap para caleg perempuan. Akan tetapi,  dukungan  structural  yang  diperoleh  para  caleg  perempuan  ini  masih  jauh  dari harapan  sehingga  meskipun  mereka  memiliki  potensi,  mereka  masih  belum  berhasil memenangkan kursi didalam Pemilu. Hasilnya, tidak satupun dari caleg-caleg ini yang berhasil terpilih duduk di kursi legislatif kabupaten.
Tabel 3. Rekapitulasi Perolehan Suara Caleg Perempuan Dapil III Kabupaten Nagekeo
Nama Partai Nama Calon Perempuan No Urut Jumlah Suara Ket NASDEM Fransiska Awi Tai 3 34 Tidak lolos Blandina Wula, SP 5 16 Tidak lolos PKB Maria Gaudalupe Bali 3 6 Tidak lolos Maria Theresia Ugha 5 12 Tidak lolos PKS Maria H. Bai Nio 3 62 Tidak lolos Marselina Welu Azi 5 13 Tidak lolos PDIP Theresia Waso Ea 3 809 Tidak lolos Rowina Musa 6 127 Tidak lolos GOLKAR Regina Klara Dopo 3 52 Tidak lolos Maria Goreti Wae 5 398 Tidak lolos GERINDRA Bernadetha Balak 3 12 Tidak lolos Eustasia Djati 6 20 Tidak lolos DEMOKRAT Kristina Daso 3 104 Tidak lolos Maria Goreti Mi 6 18 Tidak lolos PAN Anna Marllinda M.B S.Sos 3 706 Tidak lolos Adelfina Magi Talo 6 3 Tidak lolos HANURA Martina Ngengo 1 29 Tidak lolos Dra. Kornelia Taso 4 357 Tidak lolos PKPI Maria Ule 2 88 Tidak lolos Bonafantiana Guyu 4 8 Tidak lolos Sumber : KPUD Nagekeo
Bagian  berikut  mendiskusikan  lebih  dalam  hambatan-hambatan  yang  dihadapi  para caleg perempuan untuk dapat menjadi wakil di legislatif.

## Hambatan Politik Keterwakilan  Perempuan
Hambatan  politik  keterwakilan  perempuan  pertama-tama  dikaitkan  dengan implementasi aturan keterwakilan 30 persen, baik dalam  kepengurusan partai politik dan penempatan daftar urut caleg perempuan. Kebijakan kuota 30 persen yang termaktub dalam Undang-undang Pemilu No. 12 Pasal 65 Tahun 2003 mewajibkan partai merekrut perempuan  untuk  ikut  serta  dalam  pencalonan  sebagai  caleg  anggota  dewan.  Hal demikian  merupakan  satu  syarat  partai  bisa  diikutsertakan  dalam  pertarungan  pemilu legislatif.
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa keterwakilan perempuan dinilai sudah memenuhi aturan kuota 30% dalam kepengurusan partai politik dan perekrutan caleg perempuan oleh partai politik di Dapil III Kecamatan Boawae dan partai politik berusaha untuk menempatkan caleg perempuan pada nomor urut muda/nomor urut jadi setelah  berunding  secara  internal  partai.  Penempatan  nomor  urut  lebih  sering ditempatkan  pada  nomor  urut  “sepatu”.  Berdasarkan  informasi  dari  para  caleg perempuan yang diwawancarai, caleg-caleg perempuan di Dapil III hanya ada 1 orang yang ditempatkan di nomor urut 1, tetapi juga tidak lolos. Paling atas diberikan nomor
urut 3, lainnya hanya ditempatkan di nomor urut sepatu. Bahkan ada yang telah berjuang menjadi caleg sebanyak 3 kali pemilu namun belum berhasil lolos sebagai wakil rakyat. Mereka ini masuk partai 1 tahun sebelum Pemilu sehingga layak diduga jika keberadaan mereka ditujukan agar partai politik peserta pemilu memenuhi amanat undang-undang pemilu  agar  tidak  mengalami  diskualifikasi  dalam  pemilu.Partai  tidak mempertimbangkan  peningkatan  kapasitas  caleg  perempuan  sehingag  mereka  layak didukung dalam kompetisi politik.
Tentu  saja,  para  pengurus  partai  berkilah  bahwa  mereka  sudah  emmenuhi prosedur  Undang-undang.  Partai  hanya  melihat  bahwa  perekrutan  perempuan  di legislatif itu dalam kepengurusan partainya dan pencalegan adalah untuk keikutsertaan partai  dalam  pemilu.  Kedua,  pemberian  nomor  urut  bagi  setiap  caleg  dilihat  sebagai urusan  internal  internal  elit  partai.  Sementara  itu,  posisi  sebagai  pengurus  hanya mengesahkan saja.
Para  pemilih  sendiri  mengaku  tidak  memilih  caleg  perempuan  bukan  karena merasa para caleg ini tidak pantas dipilih. Seorang informan menjelaskan, “(kebanyakan) mereka (warga) tidak terlalu paham apa yang disebut dengan keterwakilan perempuan 30% dikarenakan mereka baru mendengar soal aturan yang mengharuskan adanya wakil perempuan  di  kursi  DPR.  Informasi  tersebut  diketahui  dari  televisi.  Pada  dasarnya mereka  senang  dengan  adanya  undang-undang  yang  mengatur  soal  keterwakilan perempuan di kursi DPR, karena menurut mereka paling tidak suara perempuan bisa didengarkan.  Tapi  berkaitan  dengan  isi  undang-undang  tersebut  mereka  kurang memahaminya.”
Namun demikian, masyarakat pada dasarnya menyambut baik regulasi tersebut. Tokoh  masyarakat  dan  tokoh  agama  yang  diwawancara  menjelaskan,  “berbicara mengenai undang-undang yang mengatur bahwa harus adanya keterwakilan 30% bagi perempuan di kursi DPR saya salah satu orang yang sangat menyetujui, kenapa? Karena bicara  soal  perempuan  yang  bisa  menjawabinya  hanya  perempuan  sendiri,  karena mereka  mengerti  kebutuhan  mereka.  Tuntutan  suara  perempuan  harus  didengarkan telah dijawab oleh pemerintah dengan menetapkan undang-undang untuk keterwakilan perempuan.  Hal  ini  berarti  paling  tidak  aspirasi  perempuan  bisa  terjawab  lewat pengambilan keputusan di DPR. Oleh karenanya partai politik jangan hanya merekrut perempuan demi kepentingan pemenuhan kuota saja tetap harus diimplementasikan.” Namun dukungan ini masih belum berarti karena partai tidak memberikan respon yang memadai untuk mendukung keterwakilan perempuan.

## Hambatan Sosial dan Ekonomi Pencalonan
Lemahnya  sumber-sumber  keuangan  baik  dari  parpol  maupun  dukungan keluarga  bagi  caleg  perempuan  dalam  aktifitas  penggalangan  massa  seperti  biaya sosialisasi,  biaya  kampanye  dan  atribut  kampanye  (biaya  stiker,  biaya  baliho),  beban ganda perempuan serta kurang adanya caleg perempuan yang dijadikan figur merupakan
kendala  yang  menghambat  keterwakilan  perempuan  di  lembaga  legislatif  Kabupaten Nagekeo.
Hambatan sosial ekonomi ini pertama terkait dengan lemahnya sumber keuangan dalam  aktivitas  penggalangan  masa  serta  atribut  kampanye.  Dari  hasil  wawancara langsung  bersama  keempat  informan  caleg  perempuan,  ditemukan  bahwa  sumber- sumber keuangan yang kurang memadai baik dari parpol maupun dukungan keluarga dalam aktifitas penggalangan massa seperti biaya sosialisasi, biaya kampanye dan atribut kampanye  (biaya  stiker,  biaya  baliho),  menjadi  satu  hal  yang  menyebabkan  caleg perempuan tidak terpilih.
Para caleg perempuan mengakui bahwa uang mempunyai peranan penting dalam meloloskan mereka sebagai wakil rakyat di legislatif. Para caleg perempuan di Dapil III mengakui  bahwa  kendala  keuangan  sangat  mempengaruhi  aktivitas  politik  mereka. Informan  mengatakan  bahwa,  “Dari  segi  finansial  kurang  menunjang  dalam  aktivitas politiknya  seperti    kurangnya  dana  untuk  membuat  stiker  dan  atribut  lainnya,  serta minimnya  biaya  transportasi  untuk  tim  yang  menjaring  suara  pemilih.  Akan  tetapi beginilah yang terjadi, saya maju dengan dana yang pas-pasan” ( wawancara Ibu Klara Dopo, 19 januari 2017).
Informan lain mengatakan bahwa, “faktor uang untuk menang bukan rahasia lagi, inilah kenyataan politik. Serangan fajar tidak bisa disembunyikan lagi, ada uang berarti menang.  Tanpa  uang  semuanya  tidak  bisa  dijalankan.  Tim  sukses  saja  diminta  untuk turun  mencari  suara  harus  diberi  uang  jalan  saat  bekerja.  Faktor  inilah  yang menyebabkan kekalahan saya dalam pemilihan.” Hal sama juga diakui oleh caleg tidak terpilih dari PKB dan Partai Gerindra bahwa mereka mengalami hal yang sama yaitu dari segi finansial. Maju menjadi caleg tanpa persiapan modal yang banyak itulah yang menjadikan alasan mengapa caleg perempuan yang terjun ke kursi parlemen tidak ada satupun  yang  lolos.  Partai  sendiri  sebetulnya  tidak  lepas  tangan.  Beberapa  partai memberikan  dukungan  dalam  kampanye.  Akan  tetapi,  sumber  daya  dukungan  partai bagi  para  caleg  ini  tidak  memadai.  Lemahnya  sumber  keuangan  membuat  ketidak- beruntungan bagi caleg perempuan dan keterlibatan partai pengusung tidak sepenuhnya memberikan kontribusi kepada setiap caleg pada partainya. Sedangkan pada sisi yang lain  ditemukan  bahwa  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  setiap  caleg  dalam  menyiapkan atribut,  penggalangan  massa  dalam  kampanye  cukup  banyak  namun  kemampuan finansial dari para caleg perempuan lemah.

## Hambatan Kultural
Sedangkan  untuk  faktor-faktor  budaya  yang  menghambat  keterwakilan perempuan menjadi salah satu alasan mengapa perempuan tidak terpilih: Pertama, ini terkait dengan labelisasi dan marginalisasi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa label stereotype yang ditanamkan kepada kaum perempuan turut mempengaruhi citra baku yang melekat pada peran, fungsi dan tanggung jawab yang membedakan antara laki-laki dan
perempuan  baik  dalam  keluarga  maupun  masyarakat.  Cara  berpikir stereotype tentang peran  gender  ini  sangat  mendalam  merasuki  mayoritas  masyarakat.  Para  tokoh masyarakat  mempunyai  persepsi  yang  sama  terhadap  perempuan,  yang  diungkapkan dalam bahasa lokal yaitu sea mai (datang atau dibelis dari luar)“ pu’u nebu-nebu jeka leza di vine gae kena ta beo dhe pedhe rubha, beo ko apa hoga, pedhe rubha jaga ana (dari dulu-dulu sampai sekarang tugas perempuan itu cuma di dapur dan menjaga anak dan pekerjaan rumah lainnya karena perempuan sudah dibelis atau dibeli).
Perempuan sebagai masyarakat kelas kedua ditetapkan oleh nenek moyang tidak bisa dipungkiri karena sudah menjadi budaya yang tidak bisa diubah lagi. Contoh kecil bila  si  perempuan  bekerja  di  kantor  siapa  yang  mengurus  anak  dan  memaksakan nantinya. Ini bisa menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Boleh berbicara soal gender tapi  sulit  untuk  membalikan  fakta  budaya  yang  sudah  mengakar  ( wawancara Henrikus Mite,  10 Januari 2017).
Kuatnya pelabelan negatif pada caleg perempuan akibat kuatnya budaya patriarki merupakan  faktor  budaya  yang  menjadi  kendala  terwakilnya  perempuan  di  lembaga legislatif Kabupaten Nagekeo. Situasi ini dibenarkan oleh para caleg perempuan tidak terpilih  dalam  Pemilu  Tahun  2014  bahwa  budaya  Nagekeo  cukup  sulit  untuk dipengaruhi, sangat kental sekali budaya patriarki yang lebih mengagungkan laki-laki dan menempatkan  perempuan  pada  posisi  nomor  dua,  apalagi  kalau  perempuan  tersebut telah dibelis saat menikah harus taat pada aturan adat. Akibat adanya budaya suda sea mai (pendatang akibat dibelis) masyarakat yang kental budaya menyatakan sikap tidak memilih perempuan yang telah dibelis ( wawancara Maria Ule, 19 januari 2017). Dengan demikian  pelabelan  negatif  kepada  perempuan  merupakan  hal  yang  sudah  menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat Nagekeo pada umumnya ( wawancara Maria Ugha, 24  januari  2017),  yaitu  adat  istiadat  sangat  kuat  didominasi  oleh  kaum  laki-laki  dan menganggap  perempuan  cuma  bisa  mengurus  didapur,  sehingga  dijadikan  kelompok kelas kedua dalam hidup bermasyarakat ( wawancara Eustasia Djati,  25 Januari 2017). Pelabelan strereotype dan marginalisasi yang diberikan kepada perempuan yang ada di  Nagekeo  sangat  mempengaruhi  nilai  jual  perempuan  untuk  menjadi  seorang  caleg yang  berimbas  pada  ketidakterwakilnya  perempuan  di  lembaga  legislatif  Kabupaten Nagekeo.  Situasi  dan  kondisi  terkait  faktor  kultur  dibenarkan  pula  oleh  pemilih  yang sangat kuat memegang tradisi Nagekeo, yaitu penilaian masyarakat Nagekeo sudah pas untuk  perempuan,  hal  yang  sangat  fatal  bila  seorang  laki-laki  dipimpin  oleh  seorang perempuan,  apa  laki-laki  yang  disebut  sebagai  mosalaki  (orang  terpandang)  harus mendengar  apa  yang  disampaikan  oleh  perempuan.  “Budaya  kita  tidak  seperti  itu, budaya kita sudah dibekali oleh nenek moyang bahwa perempuan sebagai penunjang apa yang dikerjakan laki-laki”, demikian seorang informan menjelaskan ( wawancara Thomas Lowa,  18 Januari 2017). Secara hukum adat orang menilai vine gae kena ngaza ne’e raza re hoga mae moku ghi ne’e ana haki, hoga bhoda uru ato ka inu mena dapu (perempuan itu kalau
ada duduk omong adat dorang tidak boleh duduk bersama dengan laki-laki, mereka harus siap makan, minum di dapur ( wawancara Henrikus Mite, 10 Januari 2017).
Seorang informan laki-laki menjelaskan, “dengan demikian dalam hal memilih, para pemilih laki-laki merasa perlu untuk melihat latar belakang setiap caleg. Itu yang jadi  alasan  kenapa  pada  waktu  pencoblosan  laki-laki  memilih  caleg  laki-laki,  karena mereka  lebih  mampu  dalam  mengambil  keputusan.  Kalau  saya  memilih  caleg perempuan saya masih ragu-ragu karena mereka sanggup atau tidak untuk mengambil keputusan. Lagian budaya kita sangat mengutamakan posisi laki-laki karena lebih pantas untuk menjadi pemimpin” ( wawancara Krispinus Sipo, 23 Februari 2017).
Gambaran stereotype dan marginalisasi berdampak pada kesempatan perempuan untuk  memperjuangkan  hak-haknya  menjadi  sangat  kecil,  meskipun  secara  kuantitatif jumlah  penduduk  perempuan  di  Nagekeo  lebih  banyak  dibanding  laki-laki,  tetapi kenyataannya  tidak  ada  jaminan  bagi  hak-hak  mereka.  Pemahaman  inilah  yang mengakar  kuat  dalam  tradisi  masyarakat  kita  sehingga  peran  perempuan  semakin dijauhkan dalam ranah politik.
Labelisasi  ini  sangat  terkait  dengan  konteks  masyarakat  Indonesia,  lebih khususnya  di  Kabupaten  Negakeo,  yang  dikenal  sebagai  masyarakat  yang  kuat  akan budaya patriarki, dimana penempatan posisi perempuan selalu berada di bawah laki-laki. Faktor  utama  caleg  perempuan  tidak  terpilih  bisa  dilihat  dari  aspek  budaya,  karena masyarakat yang memegang teguh adat istiadat sering menilai perempuan itu pada kelas kedua. Apalagi kalau caleg perempuan itu dikatakan Se’a mai (pendatang), maka, akan sulit mendapat dukungan. Seorang informan caleg perempuan menjelaskan, “Susah kita hidup di budaya yang dominannya kaum lelaki, kalau bilang mampu ya saya mampu sekali. Saya kan pendatang dari luar ikut suami di sini, wajar saja lah orang tidak memilih saya yang latar belakang saya adalah pendatang. Ini yang membuat saya tidak terpilih. Penilaian  pemilih  terhadap  perempuan  yang  bisa  cuma  di  dapur  itulah  yang  ada dibenaknya” ( wawancara Eustasia Djati,  25 januari 2019). Memiliki latar belakang sebagai seorang  pendatang  (se’a  mai)  dan  dicalonkan  sebagai  seorang  caleg  anggota  legislatif sangat mempengarui tidak terpilihnya perempuan, itulah pengakuan dari para caleg tidak terpilih. Budaya yang kental akan kehadiran perempuan sebagai penunjang pekerjaan kaum laki-laki, bukan sebagai penentu dalam mengambil sebuah keputusan. Situasi ini dibenarkan  oleh  tokoh  adat  bahwa  kekuatan  budaya  Nagekeo,  budaya  patriarki mengharuskan wanita untuk urusan di dapur, wanita dibelis datang ke rumah laki-laki dengan tujuan membantu pasangannya untuk menunjang pekerjaan keluarga laki-laki, dari  turun-temurun  diwariskan  nilai  ini.  Akan  ada  masa  dimana  adanya  aturan  yang mengharuskan  perempuan  sebagai  caleg  itu  wajar  saja,  kita  jalani  saja  dengan perkembangan zaman suatu saat perempuan akan berperan penting dalam kehidupan perpolitikan ( wawancara Ignas Mema, 29 Februari 2017).
Informan laki-laki yang lain menyatakan, “Saya menganggap bahwa perempuan maju  menjadi  caleg  sama  dengan  membangkang  dari  aspek  budaya  yang  bersepakat
bahwa perempuan itu mengurus di dapur, laki-laki mencari nafkah, kodrat tidak bisa kita abaikan, negara mengakui persamaan gender tapi kita susah, masa seorang perempuan harus duduk didepan, lalu siapa yang harus mengurus dapur? Saya tidak bisa memilih perempuan karena takdir ini. Perempuan tidak bisa mengambil keputusan, rata-rata kami di desa ini susah memilih perempuan mungkin ada yang pilih karena faktor keluarga.”
Berdasarkan  analisa  hasil  penelitian  baik  hasil  wawancara  dengan  tokoh  adat, tokoh masyarakat, dan agama, dan pemilih ditemukan bahwa kekuatan budaya tidak bisa dibantah lagi, terbukti bahwa perempuan diberikan belis untuk datang ke rumah laki-laki untuk  membantu  setiap  pekerjaan  yang  dikerjakan  oleh  laki-laki.  Pemilih  perempuan sebenarnya mendukung kaumnya, akan tetapi memiliki ketergantungan terhadap lelaki sebagai suami sangat tinggi, sehingga setiap keputusan didiskusikan bersama, termasuk keputusan untuk memilih caleg ditentukan oleh kepala rumah tangga, yakni suami.

## Hambatan  dari dalam Diri Perempuan
Faktor  penghambat  yang  berasal  dari  dalam  diri  caleg  perempuan  berupa pertama  mencakup  kurangnya  rasa  percaya  diri  yang  diakibatkan  terlalu  banyaknya beban yang ditanggung perempuan. Pengalaman dalam berpolitik yamg minim, tidak pernah melakukan kampanye langsung untuk bertemu masyarakat, dan tidak memiliki hasrat  yang  kuat  untuk  bersaing,  serta  memiliki  beban  ganda  yakni  harus  berperan sebagai ibu rumah tangga sekaligus berperan sebagai wanita karier, membuat perempuan tidak yakin untuk maju di Pileg.
Akibatnya,  banyak  caleg  perempuan  yang  kurang  maksimal  menunjukkan eksistensinya sebagai caleg. Hal ini berdampak pada pemilih yang kurang mengenal caleg perempuan (baik dari segi kompetensi dan sepak terjang politiknya) yang bertarung dalam pileg 2014 di Dapil III Kabupaten Nagekeo. Hal ini dikarenakan semua urusan politik terkait  pileg  baik  yang  terkait  dengan  sosialisasi    calon,  pembagian  atribut  kampanye maupun pelaksanaan kampanyenya dipercayakan pada tim sukses untuk mengurusnya. Tidak banyak caleg perempuan yang mau terjun langsung ke akar rumput/masyarakat pemilih untuk memperkenalkan diri untuk menjaring suara pemilih.
Kedua, hasrat untuk bersaing dengan kaum laki-laki di antara kaum perempuan rendah.  Tidak  semua  perempuan  memiliki  hasrat  untuk  bersaing  di  legislatif.  Dalam mengikuti pemilihan umum untuk menjadi caleg pun itu dipaksakan atau diminta oleh partai,  bisa  jadi  lebih  karena  keluarga  untuk  memenuhi  kuota.  Kemauan  untuk dicalonkan sebagai caleg tidak datang dari diri caleg perempuan tersebut, tetapi lebih karena dorongan dari luar diri, yaitu terpaksa menerima tawaran/bujukan dari partai politik agar dapat menjadi peserta pemilu.
Hasilnya,  tidak  sedikit  yang  sekedar  coba-coba.  Sebagaimana  salah  informan caleg  perempuan  menjelaskan,  “Bergelut  di  partai  baru  mulai  satu  tahun,  sebenarnya belum saaatnya saya ikut calon. Saya ingin belajar lebih banyak lagi di Partai Gerindra. Akan tetapi mau bagaimana lagi kalau dari partai meminta, terpaksa coba-coba saja.”
Tentu saja, keputusan untuk coba-coba jadi tidak terukur. Hal ini mengindikasi hasrat perempuan  untuk  bersaing  dalam  pemilu  rendah,  sehingga  tidak  mengherankan  jika mereka tidak terpilih.
Dari penjelasan di atas, kita bisa melihat bahwa berbicara tentang keterwakilan perempuan memang sudah menjadi bahan kajian yang jamak. Akan tetapi, selalu tidak ada perubahan yang berarti. Pengalaman di Dapil III Kabupaten Nagekeo menjelaskan kepada  kita  bahwa  persoalan  politik,  sosial  ekonomi  dan  budaya  serta  hambatan  dari dalam  diri  perempuan  sendiri  merupakan  penjelas  susahnya  perempuan  memperoleh kursi didalam lembaga legislative, menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan.

## Penutup
Berdasarkan diskusi di atas, kita dapat melihat bahwa hambatan-hambatan yang menjadi  faktor  penjelas  rendahnya  keterwakilan  perempuan  di  Kabupaten  Nagekeo, NTT sangat terkait erat dengan kendala politik. Partai lebih memprioritaskan caleg laki- laki  dibandingkan  caleg  perempuan,  sehingga  terkesan  keberadaan  caleg  perempuan hanya  untuk  memenuhi  aturan  30%  keterwakilan  perempuan  sebagai  syarat  bagi pencalonan  anggota  legislatif  oleh  partai  politik  peserta  pemilu.  Kedua,  hal  ini  terkait dengan  kendala  sosial  ekonomi.Tidak  terpilihnya  caleg  perempuan  dipengaruhi  oleh kurangnya sumber-sumber keuangan baik dari parpol maupun dukungan keluarga dalam aktifitas  penggalangan  massa  seperti  biaya  sosialisasi,  biaya  kampanye  dan  atribut kampanye  (biaya  stiker  dan  biaya  baliho).  Ketiga  terdapat  hambatan  Budaya.Faktor utama penyebab tidak terpilihnya caleg perempuan dipengaruhi oleh budaya patriarki. Bagi  masyarakat  Nagekeo  yang  secara  khusus  di  Dapil  III  Kecamatan  Boawae, keberadaan perempuan dipandang sebagai kelas kedua karena perempuan itu mengikuti suami (tradisi belis) yang hanya bisa bekerja di dapur, mengurus suami serta anak-anak, dan  apabila  melanggar  dianggap  sebagai  perempuan  yang  sedang  membangkang terhadap  tradisi  budaya  Nagekeo.  Keempat,  penting  juga  melihat  faktor  dari  dalam perempuan  sendiri.  Dalam  berkampanye,  para  caleg  perempuan  tidak  memanfaatkan kelompok-kelompok  organisasi  kemasyarakatan  yang  ada  di  masyarakat.  Caleg perempuan mempercayai tim sukses, sehingga tidak turun langsung ke masyarakat untuk bersosialisasi  memperkenalkan  diri,  dan  tidak  terlibat  dalam  kampanye  disebabkan kurang percaya diri akibat dari kurangnya pengalaman dan pendidikan politik dari partai pengusung. Fungsi pendidikan politik (diklat politik) dari partai politik tidak berjalan baik. Jadi  wajarlah  masyarakat  tidak  memilih  mereka.  Dengan  demikian,  jelas  bahwa ketidakterwakilan perempuan melibatkan faktor penyebab yang kompleks.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian dan penulisana artikel ini.

## Pendanaan
Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (authorship), dan publikasi dari pihak manapun.

## Daftar Pustaka
Ananta, A., Arifin, E. N., & Suryadinata, L. (2004). Indonesian Electoral Behaviour: A Statistical Perspective . Institute of Southeast Asian Studies. Budiardjo, M. (2003). Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Dahlerup,  D.  (2002).  Menggunakan  Kuota  untuk  Meningkatkan  Representasi  Politik Perempuan dalam Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah. IDEA . Fakih, M. (2008). Analisis Gender dan Transformasi Sosial . Insist Press. Fatmariza,  F.  (2005).  Representasi  Perempuan  dalam  Lembaga  Legislatif  di  Sumatra Barat Pasca Quota 30%. Jurnal Demokrasi , 4 (1).
Gaffar, A. (2000). Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi. Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta . Haboddin, M., & Rahman, F. (2013). Gurita Korupsi Pemerintah Daerah . Kaukaba Dipantara. Hadari,  N.  (2005).  Metode  Penelitian  Bidang  Sosial.  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Haryanto. (1984). Partai Politik: Suatu Tinjauan Umum . Jogjakarta: Liberty. Hasyim, S. (2010). Perempuan dalam Fiqih Politik . Bandung: Mizan.
Kristoforus Rangga, W. (2014). Strategi Kampanye Calon Anggota Legislatif Perempuan dalam  pemilu  Legislatif  2014  di  Dapil  II  Kecamatan  Keo  tengah  Kabupaten Nagekeo.
Lovenduski, J. (2008). Politik Berparas Perempuan . Kanisius. Mulia, M., & Farida, A. (2005). Perempuan dan politik . Gramedia Pustaka Utama.
Murniati, A. N. P. (2004). Getar Gender . Indonesiatera. Naqiyah, N. (2005). Otonomi Perempuan . Malang: Bayumedia Publishing.
Prihatmoko, J. J. (2008). Mendemokratiskan PEMILU . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Rahardjo, S. (2006). Ilmu Hukum. VI, Bandung: Citra Aditya Bakti . Samego,  I.  (2000). Book  Review  Ekonomi  Politik .  Jakarta:  Pasca  Sarjana  Ilmu  Politik, Universitas Nasional.
Samego, I. (2017). Politisasi Intelijen di Era Soekarno, 1945-1965. In I. N. Bhakti, D. M. Mengko, & S. N. Siregar (Eds.), Intelijen dan Politik Era Soekarno . Jakarta: LIPI Press. Sastriyani, S. H. (2009). Gender and Politics. Yogyakarta: Tiara Wacana . Shvedova,  N.  (1999). Kendala-Kendala  Terhadap  Partisipasi  Perempuan  di  Parlemen  dalam Perempuan  di  Parlemen,  Bukan  Sekedar  Jumlah,  Bukan  Sekedar  Hiasan .  Jakarta:  Yayasan Jurnal Perempuan.
Sridanti. (2010). Jurnal Perempuan 45 . Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan. Sugiyono. (2011). Statistika untuk Penelitian . Bandung: Alfabeta. Utami,  S.  W.  H.  (2001). Perempuan  Dalam  Pusaran  Demokrasi,  Dari  Pintu  Otonomi  ke Pemberdayaan . Bantul: IP4 Lappera Indonesia. Wijaksana, W. (2004). Politik dan Keterwakilan Perempuan . Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan (Vol. 34). Jakarta.
Wijaya, H. (2001). Perempuan dalam Pusaran Demokrasi . Bantul: IP-4 Lapera.

## Catatan
1 Politik  mewujudkan  diri  dalam  diskusi  dan  perbincangan  dimana  “ruang  antara” (antarmanusia  terbuka  dan  sebuah  dunia  bersama  terbentuk).  Dalam  politik,  dunia bersama dibangun atas dasar komunikasi. Keputusan politis tidak semata diambil atas dasar  suara  terbanyak,  tapi  harus  lahir  dari  sebuah  proses  diskursus.  Diskursus menciptakan dunia bersama yang memungkinkan sebuah hidup bersama.
2 Dalam proses demokratisasi, persoalan partisipasi politik perempuan menjadi prasyarat mutlak  bagi  terwujudnya  demokrasi  yang  lebih  bermakna  di  Indonesia.  Bahkan, tuntutan representasi perempuan bukan semata soal demokratisasi, teteapi juga untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, egaliter dan akuntabel. Demokrasi yang  bermakna  adalah  demokrasi  yang  memperjuangkan  kepentingan  kelompok tertindas seperti perempuan. Bdk. Sri Wahyuni dan Hedwigis Esti R, Pandangan Publik tentang  Keputusan  Perempuan  dalam  Kancah  Politik  Indonesia ‖ dalam  Siti  Hariti Sastriyani, Gender and Politis, (Yogyakarta: Tiara Wacana,  2009), p. 201.
3 Diolah dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nagekeo tentang data pemilih pada Pemilu 2014.

## Tentang Penulis
Veronika Ina Assan Boro adalah Dosen Ilmu Pemerintahan di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
Alexander Efraim Tade Kale adalah mahasiswa Ilmu Pemerintahan di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.