## Penerapan Prinsip Ekstrateritorialitas terhadap Pengawasan Pengambilalihan Saham dalam Hukum Persaingan Usaha
Alifa Nurin Sabrina alifanurinsabrina@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstrak
Definisi mengenai pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha  Tidak  Sehat  hanya  mencakup  Pelaku  Usaha  yang  didirikan serta  berkedudukan  atau  sepanjang  melakukan  aktifitas  usaha  di Indonesia.  Definisi  pelaku  usaha  tersebut  masih  terlalu  sempit  dan justru  menjadi  penghambat  dalam  penegakan  hukum  persaingan usaha  apabila  terjadi  praktik  anti  persaingan  yang  dilakukan  oleh pelaku  usaha  dari  luar  wilayah  Indonesia,  yang  memiliki  dampak bagi  iklim  persaingan  usaha  Indonesia.  Maka  dari  itu  diperlukan penerapan Prinsip Ekstrateritorialitas dalam rangka penegakan hukum persaingan usaha yang sehat di Indonesia, salah satunya terkait dengan pengawasan pengambilalihan saham asing. permasalahan pengawasan pengambilalihan saham yang memperlukan Prinsip Ekstrateritorialitas terdapat  dalam  perkara  keterlambatan  notifikasi  Pengambilalihan Saham  Toray  Adavanced  Materials  Korea  Inc.  terhadap  Woongjin Chemical kepada oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam perkara tersebut, KPPU dianggap tidak memiliki kewenangan terhadap dua pelaku usaha karena berdomisili di luar wilayah hukum Indonesia.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  penerapan  prinsip ekstrateritorialitas  pada  penegakan  hukum  persaingan  usaha  di Indonesia KPPU, dalam upaya pengawasan pengambilalihan saham pelaku usaha yang berdomisili di luar wilayah hukum Indonesia. Kata Kunci :  Prinsip  Ekstrateritorialitas;  Penegakan  Hukum Persaingan Usaha; Pengawasan Pengambilalihan Saham.

## Pendahuluan
Secara umum hukum persaingan usaha dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Aturan hukum dalam bidang persaingan usaha di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha). Tujuan utama dibentuknya UU Persaingan Usaha di  Indonesia  adalah  untuk  memperbaiki  kondisi  perekonomian  Indonesia  pasca terjadinya  krisis  ekonomi  pada  tahun  1997-1998.  UU  Persaingan  Usaha  juga

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 4, Juli 2020
How to cite: Alifa Nurin Sabrina, ‘Penerapan Prinsip Ekstrateritorialitas terhadap Pengawasan Pengambilalihan Saham dalam Hukum Persaingan Usaha’ (2020) Vol. 3 No. 4 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 15 Mei 2020; Diterima 16 Juni 2020; Diterbitkan 1 Juli 2020.
DOI:
10.20473/jd.v3i4.20207

## 1286 Alifa Nurin: Penerapan Prinsip Ekstrateritorialitas
bertujuan untuk melindungi keberlangsungan persaingan antar pelaku usaha agar tercipta efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. 1
Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  merupakan  suatu  lembaga negara komplementer ( state auxiliary organ ) yang mengawasi serta menegakkan pelaksanaan  UU  Persaingan  Usaha  di  Indonesia. 2 Tugas  dan  wewenang  KPPU dalam  UU  Persaingan  Usaha  menunjukan  bahwa  KPPU  berhak  melakukan langkah  preventif  dan  langkah  represif  terhadap  pelaku  usaha.  Yang  dimaksud dengan  langkah  preventif  KPPU  adalah  tugas  dan  kewenangan  KPPU  dalam melakukan pencegahan sebelum terjadinya suatu pelanggaran yang dapat menjadi suatu perkara, sedangkan langkah represif merupakan langkah penegakan hukum persaingan  usaha  terhadap  pelaku  usaha  melanggar  ketentuan  UU  Persaingan Usaha.  Salah  satu  bentuk  langkah  preventif  yang  menjadi  tugas  dan  wewenang KPPU adalah melakukan pengendalian terhadap Penggabungan, Peleburan badan usaha dan Pengambilalihan Saham yang mempengaruhi kondisi persaingan pada pasar domestik Indonesia.
Pengawasan  Penggabungan,  Peleburan  Badan  Usaha  dan  Pengambilalihan Saham ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang  Dapat  Mengakibatkan Terjadinya  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak Sehat (PP No. 57 Tahun 2010). Instrumen hukum lain yang juga digunakan untuk  pengawasan  Penggabungan,  Peleburan  badan  usaha  dan  Pengambilalihan Saham adalah Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 3 Tahun 2019 tentang  Penilaiani  Terhadap  Penggabungan  atau  Peleburan  Badan  Usaha,  atau Pengambilalihan  Saham  Perusahaan  yang  Dapati  Mengakibatkan  Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019).
1 Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya (Penerbit Prenadamedia Group 2012).[1].
2 Andi Fahmi Lubis [ et., al ] ., Buku Teks Hukum Persaingan Usaha, (Penerbit Komisi Pen- gawas Persaingan Usaha 2017).[378].
Meskipun  KPPU  telah  memiliki  instrumen  hukum  mengenai  pengawasan Penggabungan, Peleburan badan usaha dan Pengambilalihan Saham, KPPU masih memiliki hambatan dalam melakukan pengendalian tersebut. Hambatan bagi KPPU justru berasal dari pelaksaan UU Persaingan Usaha yang memiliki beberapa celah- celah hukum yang dapat menimbulkan multitafsir bagi pelaku usaha maupun KPPU. Salah satu celah hukum yang cukup krusial dalam penegakan hukum persaingan usaha terkait pengawasan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Saham adalah  mengenai  definisi  pelaku  usaha  dalam  UU  Persaingan  Usaha.  Definisi pelaku  usaha  yang  tertuang  dalam  Pasal  1  angka  5  UU  Persaingan  Usaha  tidak mengatur secara eksplisit bagi pelaku usaha berkedudukan diluar wilayah hukum Indonesia. Padahal faktanya Penggabungan, Peleburan, dan Pegambilalihan Saham tidak  hanya  melibatkan  pelaku  usaha  domestik,  namun  juga  melibatkan  pelaku usaha diluar wilayah hukum Indonesia. Dalam beberapa perkara yang melibatkan pelaku  usaha  asing  seperti  perkara  penjualan  kapal  tangker Very Large Crude Carrier dan perkara kelompok usaha Temasek, para pelaku usaha asing tersebut berdalih ketentuan UU Persaingan Usaha tidak berlaku bagi mereka karena UU Persaingan  Usaha  tidak  menerapkan  Prinsip  Ekstrateritorialitas.  Maka  dari  itu penerapan Prinsip Ekstrateritorialitas sangat dibutuhkan KPPU dalam menegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.
Perkara  Toray Advanced  Material  Korea  Inc.(TAK)  merupakan  salah  satu perkara  berkaitan  dengan  penerapan  Prinsip  Ekstrateritorialitas  yang  menjadi perhatian KPPU. Perkara ini bermula pada TAK yang melakukan pengambilalihan saham terhadap Woongjin Chemical CO. Kedua perusahaan tersebut berdomisili di luar wilayah hukum Indonesia, namun melakukan kegiatan usaha secara tidak langsung melalui perusahaan yang dikendalikannya di Indonesia. TAK merupakan perusahaan  pengendali  dari  PT  Toray  Polytech  Jakarta  sedangakan  Woongjin Chemical  Co  merupakan  pengendali  dan  sister  company  PT  Woongjin  Textile Indonesia,  sehingga  Pengambilalihan  Saham  antara  kedua  perusahaan  tersebut menjadi  perhatian  KPPU  karena  diduga  dapat  berdampak  pada  pasar  domestik.
Dalam  skripsi  ini  akan  dibahas  secara  mendalam  bagaimana  penerapan  Prinsip

## 1288 Alifa Nurin: Penerapan Prinsip Ekstrateritorialitas
Ekstrateritorialitas dalam Pengawasan Penggabungan, Peleburan badan usaha dan Pengambilalihan  Saham  serta  kewenangan  KPPU  sebagai  pengawas  persaingan usaha terhadap perkara TAK.

## Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Saham dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
Sifat  dinamis  dalam  persaingan  usaha  memaksa  pelaku  usaha  untuk melakukan  berbagai  strategi  dan  upaya  agar  dapat  bertahan  dan  berkembang dalam berkompetisi. Beberapa bentuk strategi untuk ekspansi usaha adalah melalui Perbuatan  Hukum  Penggabungan,  Peleburan  dan  Pengambilalihan.  PP  No.  57 Tahun  2010  sebagai  peraturan  pelaksana  dari  UU  Persaingan  Usaha  mengatur secara  jelas  istilah  Penggabungan,  Peleburan,  dan  Pengambilalihan  Saham  agar tidak  menimbulkan  multitafsir.  Definisi  penggabungan  dalam  Pasal  1  angka  1 sampai dengan 3 PP No. 57 Tahun 2010 berbunyi bahwa :
1. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu badan usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan badan usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari badan usaha yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada badan usaha yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum;
2. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua badan usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu badan usaha baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari badan usaha yang meleburkan diri dan status badan usaha yang meleburkan diri berakhir karena hukum;
3. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk  mengambilalih  saham  badan  usaha  yang  mengakibatkan  beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut.
Berdasarkan Pasal 1 angka 3 PP No. 57 Tahun 2010 Pengambilalihan Saham memiliki unsur-unsur yaitu diantaranya, adanya perbuatan hukum yang dilakukan pelaku usaha, unsur mengambilalih saham badan usaha, dan unsur mengakibatkan
beralihnya  pengendalian  atas  badan  usaha  tersebut.  Berdasarkan  3  (tiga)  unsur Pengambilalihan  Saham  tersebut  terlihat  bahwa  dalam  Pengambilalihan  Saham menitik  beratkan  pada  adanya  akibat  beralihnya  pengendalian  atas  badan  usaha yang diambilalih sahamnya, sehingga apabila terdapat transaksi pembelian saham berapapun presentasenya jika tidak mengakibatkan adanya peralihan pengendalian maka tidak dapat dikatakan sebagai Pengambilalihan Saham.
Dalam  praktik  persainganjusaha  di  Indonesia  terdapat  3  (tiga)  jenis Penggabungan,  Peleburan  dan  Pengambilalihan  Saham. 3 Jenis  yang  pertama adalah  Penggabungan,  Peleburan,  dan  Pengambilalihan  Saham  horizontal,  yaitu dilakukan oleh perusahaan yang cenderung berada di pasar bersangkutan ( relevant market )  yang  sama.  Jenis  yang  kedua  adalah  Penggabungan,  Peleburan,  dan Pengambilalihan Saham vertikal. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Saham  vertikal  dilakukan  oleh  perusahaan  yang  bergerak  dibidang  usaha  yang berbeda  namun  saling  terkait  satu  sama  lainnya.  Secara  vertikal  dapat  diartikan melibatkan mulai dari perusahaanj yang bertindak di hulu hingga ke hilir. 4 Jenis Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Saham yang ketiga adalah secara konglomerat. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Saham konglomerat dilakukan oleh 2 (dua) perusahaan atau lebih yang memiliki linilusaha berbeda, serta memiliki pangsal pasar yang berbeda pula. 5
Ketentuan  mengenai  Penggabungan,  Peleburan,  dan  Pengambilalihan Saham  dalam  perspektif  persaingan  usaha  berpedoman  pada  UU  Persaingan Usaha dan PP No. 57 Tahun 2010. UU Persaingan Usaha melarang pelaku usaha melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Saham apabila dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat hal ini tertuang pada pasal 28 dan 29 UU Persaingan Usaha yang berbunyi:
3 Budi Kagramanto, Mengenal Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 , (Penerbit Laros 2012).[227]. 4 Andi Fahmi Lubis [ et., al ]. Op.Cit .[268]. 5 ibid.

## 1290 Alifa Nurin: Penerapan Prinsip Ekstrateritorialitas
Pasal 28:
(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usahaj yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktekl  monopoli  dan  atau  persaingan usaha tidak sehat;
(2) Pelaku  usahaj  dilarang  melakukan  Pengambilalihan  Saham  perusahaan  lain apabila  Perbuatan  tersebut  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
(3) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  penggabungan  atau  peleburan  badan usaha  yang  dilarangl  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  dan ketentuan  mengenai  Pengambilalihan  Saham  perusahaan  sebagaimana dimaksud  ayat  dalam  (2)  pasal  ini,  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah.

## Pasal 29 :
(1) Penggabungan  atau  peleburan  badan  usaha,  atau  Pengambilalihan  Saham sebagaimana dimaksudi dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya  melebihi  jumlah  tertentu,  wajib  diberitahukan  kepada  Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penggabungan, Peleburan, dan pengambillalihan tersebut;
(2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuanl sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Perbuatan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Saham sejatinya dalam UU Persaingan Usaha bukanlah suatu hal yang illegal atau dilarang. Perbuatan tersebut menjadi dilarang dan melanggar UU Persaingan Usaha apabila Perbuatan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Saham dapat menyebabkan suatu praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Hal tersebut tercemin pada Pasal 28 dan Pasal 29 UU Persaingan Usaha terbukti menerapkan pendekatan Rule of Reason . Pendekatan Rule of reason merupakan pendekatan yang digunakan oleh KPPU untuk membuat evaluasi akibat dari suatu perjanjian atau kegiatanJ usaha tertentu, untuk menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat
menghambat atau mendukung persaingan. 6
Pendekatan Rule of reason ini juga digunakan terhadap pengawasan Perbuatan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Saham di Indonesia, salah satunya adalah Pengambilalihan Saham TAK terhadap Woongjin Chemical Co. Perbuatan hukum  yang  dilakukan TAK  terhadap Woongjin  Chemical  Co.  pada  tanggal  28 Februari 2014 yang berlaku efektif tanggal 3 maret 2014 dapat dikatakan sebagai bentuk  Pengambilalihan  Saham  karena  memenuhi  unsur-unsur  Pengambilalihan Saham.  Jika  ditinjau  dari  unsur  pertama,  jelas  terlihat  adanya  perbuatan  hukum TAK mengambilalih saham sebesar 56% (lima puluh enam persen) atas perusahaan Woongjin  Chemical  Co.  yang  dilakukan  di  Korea  Selatan. Terkait  unsur  kedua, Pengambilalihan Saham tersebut dilakukan oleh suatu entitas badan hukum dalam hal ini adalah TAK yang merupakan perusahaan yang berdomisili di Seoul, Korea Selatan. Terkait unsur ketiga, dalam hal ini terdapat peralihan pengendalian atas Woongjin Chemical Co. karena persentase saham yang diambilalih adalah lebih dari 50% serta dalam press release TAK terlihat bahwa dengan Pengambilalihan Saham ini selanjutnya TAK akan memiliki kontrol terhadap bisnis yang dijalankan Woongjin Chemical Co, dengan begitu terlihat jelas bahwa terdapat pengendalian atas Woongjin Chemical Co oleh TAK. 7
Perusahaan yang melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Saham memiliki tujuan agar perusahaannya menjadi lebih baik dan mampu bersaing dengan perusahaan lain. Di samping tujuan untuk menjadi lebih baik dan mampu bersaing, terdapat beberapa alasan-alasan yang menjadi motivasi suatu perusahaan melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Saham. Alasan pelaku usaha  melakukan  Penggabungan,  Peleburan  dan  Pengambilalihan  Saham  pada umumnya yaitu, meningkatkan kekuataan pasar, meningkatkan efisiensi, masuknya pelaku usaha baru ke dalam pasar, resiko pengembangan produk baru, Disverifikasi
6 ibid. [66].
7 Toray Industries Inc, ‘ Toray’s Consolidated Subsidiary Signs Agreement to Purchase Stake in Woongjin Chemical in Korea ’, (Toray Industries News 2014) < https://www.toray.com/news/man- age/nr131106.html >, dikunjungi pada 27 Desember 2019.

## 1292 Alifa Nurin: Penerapan Prinsip Ekstrateritorialitas
produk,  keuangan  atau  finansial,  menyelamatkan  perusahaan  dari  kebangkrutan, dan alasan personal.
Pada Pengambilalihan Saham TAK terhadap Woongjin Chemical Co tentunya juga memiliki alasan di balik Pengambilalihan Saham tersebut. Beberapa Alasan TAK mengambilalih saham Woongjin Chemical Co antara lain merupakan alasan yang telah diuraikan di atas, yaitu adanya alasan kesulitan finansial yang dialami Woongjin Chemical Co, adanya motivasi TAK untuk meningkatkan kekuatan pasar dengan pengembangan bisnis. 8

## Dampak Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Saham terhadap Iklim Persaingan Usaha
Tindakan  Penggabungan,  Peleburan,  dan  Pengambilalihan  Saham  oleh pelaku usaha tentunya akan berdampak pada kondisi perusahaan yang melakukan tindakan tersebut. Beberapa dampak akibat dari tindakan Penggabungan, Peleburan badan usaha dan Pengambilalihan Saham bagi perusahaan yang bertahan (survivor) maupun perusahaan target yaitu: 9
1. Peralihan kepemilikan aktiva ( tangible & itangible asset ) dan saham perusahaan, namun dalam pengambilalihan saham aktiva tidak beralih;
2. Peralihan pasiva perusahaan yaitu berupa tanggung jawab atas hutang, dalam pengambilalihan saham pasiva tidak beralih;
3. Peralihan hak dan tanggung jawab terhadap kontrak yang sedang berlangsung ( on going contract );
4. Perubahan  pemegang  saham,  Apabila  pada  pengambilalihan  saham,  maka akan  terjadi  peralihani  pengendalian  saham  perusahaan  kepada  pihak  yang mengambilalih;
5. Perubahan manajemen perusahaan, Hal ini disebabkan karena Perusahaan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal penggabungan atau peleburan mulai berlaku.
Penggabungan,  Peleburan,  dan  Pengambilalihan  Saham  tidak  hanya  dapat menimbulkan  dampak  atau  akibat  bagi  pelaku  usaha  atau  perusahaan  yang
8 ibid.
9 Asril Sitompul, Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat : Tinjauan Terha- dap UU No. 5 Tahun 1999 , (Penerbit Citra Aditya Bakti 1999).[62].
melakukan,  namun  juga  dapat  menimbulkani  dampak  bagi  masyarakat. 10 Bagi masyarakat,  dampak  yang  dapat  timbul  akibat  semakin  besarnya  market  power dapat  menyebabkan  perusahaan  memiliki  kekuatan  untuk  memainkan  harga menjadi semakin tinggi harga produk barang dan/atau jasa tersebut. Hal ini dapat berakibat pada semakin berkurangnya jumlah barang dan jasa yang beredar di pasar padahal  permintaan  akan  produk  tidak  mungkin  akan  berkurang.  Dampak  lain yang juga dapat timbul dan dirasakan masyarakat adalah dengan semakin besarnya kekuatan  pasar  akibat  tindakan  Penggabungan,  Peleburan,  dan  Pengambilalihan Saham, maka akan mengancam kelangsungan hidup bagi pelaku usaha berskala kecil. Di samping memberikan dampak bagi pelaku usaha dan masyarakat, tindakan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Saham juga dapat berdampak pada iklim persaingan usaha. Hal ini dikarenakan, tindakan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Saham mengakibatkan adanya koordinasi antar perusahaan yang melakukan tindakan tersebut, sehingga pangsa pasar perusahaan akan bergabung menjadi satu dan menjadi lebih besar.
Bersatunya pangsa pasar menjadi lebih besar akan menciptakan atau bahkan meningkatkan  kekuatan  pasar  ( market power ).  Kekuatan  pasar  ( market power ) yang  juga  dikenal  dengan  dominasi  pasari  merupakan  kemampuan  perusahaan dalam mempengaruhi harga dari barang dan/atau jasa yang dijualnya. 11 Penguasaan kekuatan  pasar  sebagai  dampak  dari  tindakan  Penggabungan,  Peleburan  dan Pengambilalihan Saham inilah yang berkaitan erat dengan tindakan antipersaingan berupa penyalahgunaan posisi dominan. Keterkaitan ini terbukti dengan pengaturan Penggabungan,  Peleburan  dan  Pengambilalihan  Saham  dalam  UU  Persaingan Usaha yang masuk kedalam BAB posisi dominan. Penyalahgunaan posisi dominan yang dilarang dalam Pasal 25 UU Persaingan Usaha diantaranya yaitu :
(1)  Pelaku  usaha  dilarangi  menggunakan  posisi  dominan  baik  secara  langsung maupun tidak langsung untuk:
10 Budi Kagramanto, Op.cit. [h.221]. dikutip dari Munir Fuady, Hukum Antimonopoli : Men- yongsong Era Persaingan Sehat , (Citra Aditya Bakti 1999).[90].
11 Andi Fahmi Lubis [ et., al ] ., Op.cit .[234].

## 1294 Alifa Nurin: Penerapan Prinsip Ekstrateritorialitas
a. menetapkan  syarat-syarat  perdagangan  dengan  tujuan  untuk  mencegah dan atau menghalangil konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
c. menghambat  pelaku  usaha  lain  yang  berpotensi  menjadi  pesaing  untuk memasuki pasar bersangkutan.
Rangkaian  merger  berupa  Penggabungan,  Peleburan,  dan  Pengambilalihan Saham  memang  dapat  menimbulkan  berbagai  dampak,  baik  bagi  perusahaan, masyarakat,  serta  struktur  pasar,  sehingga  keseluruhan  dampak  tersebut  akan memengaruhi iklim persaingan usaha. Dampak merger yang sangat memperlukan perhatian adalah yang mengarah pada tindakan anti persaingan seperti penyalahgunaan posisi dominan. Jadi tindakan Pengambilalihan Saham juga dapat berdampak pada iklim persaingan usaha, karena merupakan salah satu bentuk merger.
Uraian  mengenai  dampak  dari  tindakan  Penggabungan,  Peleburan,  dan Pengambilalihan Saham terhadap iklim persaingan diatas mendasari dilakukanya pengawasan  Pengambilalihan  Saham.  Dengan  berdasar  pada  dampak  terhadap persaingan  usaha  pula,  Pengawasan  perlu  dilakukan  terhadap  Pengambilalihan Saham  yang  dilakukan TAK  terhadap Woongjin  Chemical  Co.  untuk  mencegah terjadinya Praktik Antipersaingan di Indonesia.

## Pengawasan Penggabungan, Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham
Dalam  rangka  pengawasan  terhadap  Penggabungan,  Peleburan  dan Pengambilalihan  Saham,  diperlukan  instrumen  pengendalian  merger  ( merger control ) . Instrumen  ini  bertujuan  untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan perlindungan hukum terhadap setiap pelaku usaha atas suatu tindakan Penggabungan,
Peleburan,  dan  perngambilalihan  saham.  Setiap  negara  memiliki  instrumen pengendalian merger yang berbeda sesuai dengan hukum persaingan usaha yang berlaku  di  negara  tersebut.  Di Amerika  Serikat,  Instrumen  pengendalian  merger didasarkan pada pengaturan Antritrust dalam Sherman Act 1890 dan Clayton Act
1955. Upaya pencegahan tindakan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan
Saham yang menyebabkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Amerika Serikat berpedoman pada Merger Guidelines yang diterbitkan oleh US Departement of Justice, yang kemudian disempurnakan dengan Horizontal Merger Guidelines oleh Federal Trade Comission (FTC). 12 Upaya pencegahan diterapkan dengan  melakukan  penilaian  terhadap  tindakan  Penggabungan,  Peleburan,  dan Pengambilalihan  Saham.  Berdasarkan Horizontal Merger Guidelines terdapat  5 (lima) hal pokok yang harus diperhatikan dalam penilaian yaitu, Konsentrasi pasar, akibat  Antipersaingan  yang  dapat  terjadi,  potensi  masuknya  pelaku  usaha  baru dalam pasar bersangkutan, efisiensi merger, dan masalah kegagalan merger. 13
Berbeda dengan Amerika Serikat, European Union (EU) upaya menghindari timbulnya persaingan tidak sehat dilakukan dengan merger control yang tertuang dalam EU Merger Control Regulation (EUMR). Merger control yang digunakan EU adalah dengan metode ex-ante adalah mencegah merger yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. 14 Ex-ante dalam merger control oleh EU diterapkan melalui dua (2) macam notifikasi, yaitu prior notifikasi dan pre-notifikasi.
Indonesia  juga  memiliki  instrumen  pengendalian  untuk  Pengawasan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Saham. Instrumen pengendalian tindakan  Penggabungan,  Peleburan,  dan  Pengambilalihan  Saham  di  Indonesia berdasar pada UU Persaingan Usaha, PP No. 57 Tahun 2010, dan peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019. PP No. 57 Tahun 2010 dan Peraturan KPPU No.3 Tahun 2019 menganut metode notifikasi yang sedikit berbeda dengan negara-negara lain karena menganut dual sistem notifikasi, yaitu Pra-notifikasi dan Post-notifikasi. 15
Pra-notifikasi diterapkan melalui konsultasi mengenai rencana Penggabungan, Peleburan  atau  Pengambilalihan  Saham  yang  diatur  dalam  Pasal  10  PP  No.  57
12 Gunawan Widjaja, Merger dalam Perspektif Monopoli , (Penerbit PT Grafindo Persada 2002).[123].
13 ibid .[109].
14 Ria Setyawati, Ex Ante dalam European Union Merger Control : Sebuah Perbadingan dengan Pengendalian Pengggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan  dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Penerbit PT Revka Petra Media 2013).[h.32], dikutip dari Catalin S. Rusu, European Merger Control:The challenges Raised by Twenty Years of Enforcement Experience Eu- ropean Company Law , (Wolters Kluwer, 2010).[81].
15 ibid .[49].

## 1296 Alifa Nurin: Penerapan Prinsip Ekstrateritorialitas
Tahun 2010, namun hal ini bersifat sukarela bukan suatu kewajiban. Konsultasi berdasarkan  PP  No.  57  Tahun  2010  merupakan  permohonan  saran,  bimbingan, dan  atau  pendapat  tertulis  yang  diajukan  oleh  pelaku  usaha  kepada  KPPU  atas rencana Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan  sebelum Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan  berlaku efektif secara yuridis. 16
Sistem  post-notifikasi  menurut  Pasal  5  PP  No.  57 Tahun  2010  jo.  Pasal  7 Peraturan KPPU No.3 Tahun 2019 merupakan pemberitahuan tertulis yang wajib diberikan oleh perusahaan yang melakukan merger kepada KPPU paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan Saham berlaku efektif secara yuridis. Ketentuan Pasal 5 PP No.57 Tahun 2010 ini merupakan suatu kewajiban menyambung ketentuan pada Pasal 29 ayat (1) UU Persaingan Usaha yang juga menganut metode ex-post.
Pelaku  usaha  yang  wajib  melakukan  notifikasi  berdasarkan  PP  No.  57 Tahun  2010  jo.  Peraturan  KPPU  No.  3  Tahun  2019,  adalah  pelaku  usaha  hasil Penggabungan, pelaku usaha Pengambilalih Saham, pelaku usaha hasil Peleburan, yang juga telah memenuhi ketentuan syarat untuk melakukan pemberitahuan dalam Peraturan tersebut. Ketentuan syarat untuk melakukan pemberitahuan yang pertama adalah harus memenuhi thresholds, dan syarat yang kedua adalah bahwa tindakan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Saham bukan antara perusahaan yang terafiliasi.
Thresholds merupakan batas nilai aset dan nilai penjualan dalam notifikasi tindakan Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan Saham. Ketentuan batas nilai aset dan nilai penjualan dalam PP No. 57 Tahun 2010 dan Peraturan KPPU No.3 Tahun 2019 merupakan pelaksanaan dari Pasal 29 ayat (2) UU Persaingan Usaha.  Ketentuan  mengenai  batas  nilai  aset  dalam  Pasal  5  ayat  (2)  huruf  a  PP No. 57 Tahun 2010 jo. Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan KPPU No.3 Tahun 2019 mengatur  bahwa  batas  nilai  aset  hasil  tindakan  Penggabungan,  Peleburan  atau
16 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Mo- nopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Ps.10.
Pengambilalihan  Saham  sebesar  Rp2.500.000.000.000,00  (dua  triliun  lima  ratus miliar  rupiah).  Sedangkan  batas  nilai  penjualan  hasil  tindakan  Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan Saham berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf b PP No. 57 Tahun 2010 jo. Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan KPPU No.3 Tahun 2019 adalah sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah), sehingga apabila nilai aset dan penjualannya melebihi jumlah yang diatur dalam PP No. 57 Tahun 2010 dan Peraturan KPPU No.3 Tahun 2019 maka pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melakukan notifikasi berupa pemberitahuan tertulis kepada KPPU.
Apabila nilai aset atau nilai penjualan hasil Penggabungan atau Peleburan atau  Pengambilalihan  tidak  melebihi  batasan  nilai  seperti  pada  ketentuan  dalam PP No. 57 Tahun 2010 dan Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019, maka pelaku usaha tersebut tidak diwajibkan melakukan notifikasi kepada KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Persaingan Usaha. Di lain sisi meskipun nilai aset dan nilai penjualan  hasil  Penggabungan,  Peleburan  atau  Pengambilalihan  Saham  tidak melebihi batasan nilai, pelaku usaha tersebut tetap tidak dapat lepas dari ketentuan pada Pasal 28 UU Persaingan Usaha.
Setelah  adanya  notifikasi  berupa  pemberitahuan  dari  pelaku  usaha,  KPPU dapat  melakukan  penilaian  terhadap  tindakan  Penggabungan,  Peleburan  atau Pengambilalihan  Saham  yang  dapat  mengakibatkan  praktik  monopoli  dan persaingan usaha tidak sehat, penilaian ini dilakukan dengan menganalisis: 17
a. Konsentrasi pasar;
b. Hambatan masuk pasar;
c. Potensi perilaku anti persaingan;
d.  Efisiensi; dan / atau;
e. Kepailitan.
KPPU  melakukan  penilaian  terhadap  notifikasi  tersebut  yang  hasilnya dikeluarkan  selambat-lambatnya  90  (sembilan  puluh)  hari  sejak  formulir  dan dokumen pemberitahuan telah lengkap. Hasil penilaian merupakan pendapat tertulis
17 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Mo- nopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Ps. 3.

## 1298 Alifa Nurin: Penerapan Prinsip Ekstrateritorialitas
KPPU mencakup ada tidaknya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat atas hasil penggabungan atau peleburan badan usaha dan Pengambilalihan Saham perusahaan. 18 Pendapat tertulis KPPU dalam Pasal 18 Peraturan KPPU No.
3 Tahun 2019 disebut juga dengan penetapan notifikasi.
Jika  ditinjau  kembali  sistem  notifikasi  di  Indonesia  yang  menganut  dual sistem kurang begitu efektif bila dibandingkan negara lain seperti Amerika Serikat dan EU yang cenderung menggunakan salah satu metode yaitu dengan sistem Pra- notifikasi.  Ketidak  efektifan  dual  sistem  ini  justru  tidak  memberikan  kepastian hukum kepada pelaku usaha karena pra-notifikasi berupa konsultasi hanya bersifat sukarela dan tidak mengikat, pelaku usaha tetap harus melakukan post-notifikasi dan  menunggu  hasil  penilaian  notifikasi  apakah  terindikasi  melanggar  Pasal  28 UU Persaingan Usaha atau tidak. Selain itu apabila hasil penilaian post-notifikasi menunjukan adanya pelanggaran Pasal 28 UU Persaingan Usaha, KPPU berwenang menjatuhkan sanksi berupa penetapan pembatalan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan  Saham  yang  mana  bentuk  sanksi  ini  tidak  mudah  ekskusinya karena  tindakan  Penggabungan,  Peleburan  dan  Pengambilalihan  Saham  telah berlaku efektif secara yuridis sehingga status badan usahanya pun juga bisa saja telah berubah.
Ketidak efektifan dual sistem notifikasi ini sebenarnya tidak hanya bagi pelaku usaha,  namun  juga  bagi  KPPU  karena  kerepotan  dalam  melakukan  pengawasan Penggabungan,  Peleburan  dan  Pengambilalihan  Saham  yang  melibatkan  pelaku usaha asing. Sebagai contoh dalam Pengambilalihan Saham asing TAK terhadap Woongjin  Chemical  Co,  apabila  ternyata  dari  hasil  penilaian  post-notifikasi menunjukan adanya pelanggaran Pasal 28 UU Persaingan usaha maka KPPU tentu akan mengalami kesulitan untuk menjatuhkan sanksi pembatalan Pengambilalihan Saham karena pelaku usaha yang melanggar berkedudukan hukum di luar wilayah hukum  Indonesia  yang  persetujuan  dan  penetapan  Pengambilalihan  Sahamnya bukan dari Pemerintah Indonesia.
Maka  dari  itu  alangkah  lebih  baiknya  apabila  sistem  notifikasi  di  Indonesia tidak  menganut  dual  sistem  melainkan  hanya  menerapkan  kewajiban  melakukan Pra-notifikasi.  Pra-notifikasi  lebih  efektif  digunakan  dalam  pengawasan  tindakan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Saham karena sistem ini dilakukan sebelum tindakan tersebut berlaku efektif secara yuridis sehingga memungkinkan untuk dilakukan suatu pencegahan. Selain itu sistem Pra-notifikasi juga lebih memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang terlibat dalam tindakan Penggabungan, Peleburan,  dan  Pengambilalihan  Saham  karena  tidak  perlu  ragu  dan  cemas  karena penilaian dilakukan sebelum tindakan tersebut berlaku efektif secara yuridis.

## Pengambilalihan Saham TAK Terhadap Woongjin Chemical di Luar Wilayah Hukum Indonesia
Pengawasan  terhadap  Penggabungan,  Peleburan  dan  Pengambilalihan Saham asing yang dilakukan di luar wilayah hukum Indonesia sering kali menjadi permasalahan  bagi  KPPU.  Permasalahan  tersebut  dikarenakan  definisi  pelaku usaha dalam Pasal 1 huruf e UU Persaingan Usaha hanya berlaku bagi perorangan atau  badan  usaha  yang  didirikan  dan  berkedudukaniatau  melakukan  kegiatan  di Indonesia, sehingga ketentuan dalam UU tersebut tidak berlaku bagi pelaku usaha asing yang berkedudukan diluar wilayah hukum Indonesia. Definisi pelaku usaha dalam  UU  Persaingan  Usaha  menunjukan  bahwa  UU  Persaingan  Usaha  masih menerapkan  prinsip  teritorial.  Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut,  Prinsip Ekstrateritorialitas  perlu  diterapkan  apabila  permasalahan  persaingan  usaha menyangkut pelaku usaha asing.
Berdasarkan Black’s Law Dictionary ,  Ekstrateritorial  didefinisikan  sebagai sesuatu di luar batas territorial atau batas-batas wilayah suatu negara. 19 Jadi yang dimaksud dengan Prinsip Ekstrateritorialitas adalah kekuatan hukum yang diklaim suatu negara atas suatu aktifitas, akan tetapil lokasi orang atau aktifitas tersebut muncul  berada  di  luar  batas  wilayah  nasional,  yaitu  di  wilayah  negara  asing.
19 Anthony J. Calongelo, ‘What is Extrateritorial Jurisdiction?’ (2014) 99 Cornell Law Re- view.[1312].

## 1300 Alifa Nurin: Penerapan Prinsip Ekstrateritorialitas
Berbagai negara telah mengadopsi Prinsip Ekstrateritorialitas yang diterapkan dalam perkara-perkara  yang  memengaruhi  iklim  persaingan  usaha  di  negara  tersebut. Negara-negara  yang  telah  mengadopsi  Prinsip  Ekstrateritorialitas  diantaranya adalah Amerika Serikat, EU atau yang biasa dikenal dengan Uni Eropa, Australia, dan Jepang.
Di Indonesia, UU Persaingan Usaha memang tidak mengatur secara eskplisit mengenai Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan asing, namun berdasarkan Lampiran  PP  No.  57  Tahun  2010  KPPU  berwenang  untuk  mengendalikan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan asing yang memengaruhi kondisi persaingan  pada  pasar  domestik  Indonesia.  Jika  Penggabungan,  Peleburan  atau Pengambilalihan  asing  yang  terjadi  di  luar  wilayah  yurisdiksi  Indonesia  tidak memengaruhi kondisi persaingan domestik, maka tidak menjadi perhatian KPPU. Berdasarkan  Lampiran  PP  No.  57  Tahun  2010  yang  dimaksud  dengan
Penggabungan,  Peleburan  dan  Pengambilalihan  asing  adalah  Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan  yang memenuhil faktor-faktor sebagai berikut: 20
1. Penggabungan,  Peleburani  dan  Pengambilalihan  j  dilakukan  di  luar  wilayah yurisdiksil Indonesia
2. Berdampakj langsung padal pasar Indonesia, yaitu:
a. Seluruhl pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan j melakukan kegiatan usahal di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnyal melaluil perusahaanj di Indonesial yang dikendalikannya; atau
b. Hanya  satu  pihakj  yang  melakukan  Penggabungan,  Peleburan  dan Pengambilalihan melakukan kegiatan usaha di Indonesia namun pihak lain di dalam Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan memiliki penjualan ke Indonesia; atau
c. Hanya  salah  satu  pihak  yang  melakukanj  Penggabungan,  Peleburan  dan Pengambilalihan  melakukan kegiatan usahal di Indonesia sedangkan pihak lainnya  tidak  melakukan  kegiatan,  namun  memiliki  sister  companyi  yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia.
3. Penggabungan,  Peleburani,  dan  Pengambilalihan  memenuhil  batasan  nilai ( thresholds ) .
4. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan terjadi antar perusahaan yang tidaki terafiliasi.
Selain dalam Lampiran PP No. 57 Tahun 2010, pengaturan terbaru mengenai Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Saham asing telah diatur dalam Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019, yang dituangkan ke dalam Pasal 23 Peraturan KPPU  tersebut.  Pasal  23  Peraturan  KPPU  No.  3  Tahun  2019  berbunyi  bahwa Transaksi Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan yang memenuhi batasan nilai aset dan penjualan dalam Pasal 4 serta terjadi di luar wilayah Republik Indonesia wajib menyampaikan Notifikasi kepada KPPU, apabila seluruh pihak atau salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan,  atau  Pengambilalihan  Saham  dan/atau  Aset  Perusahaan  melakukan kegiatan  usaha  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  atau  melakukan penjualan di Wilayah Republik Indonesia.
Berdasarkan pengaturan Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan Asing pada Lampiran PP No. 57 Tahun 2010 dan Pasal 23 Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019 di atas, keduanya tidak menganut effect doctrine yaitu doktrin untuk mengklaim hukum suatu negara terhadap aktifitas di luar wilayah negara tersebut  (ekstrateritorial)  yang  memiliki  dampak  negatif  terhadap  negara tersebut.  Dengan  begitu  maka  yang  menjadi  perhatian  KPPU  berdasarkan pengaturan  Lampiran  PP  No.  57  Tahun  2010  dan  Pasal  23  Peraturan  KPPU No.  3  Tahun  2019  tidak  harus  tindakan  Penggabungan,  Peleburan  atau Pengambilalihan  Asing  yang  menimbulkan  dampak  negatif,  namun  cukup Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan Asing yang dapat berdampak langsung pada pasar Indonesia.
Adanya pengaturan mengenai Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan asing  dalam  PP  No.  57  Tahun  2010  dan  Peraturan  KPPU  No.  3  Tahun  2019 memberikan  peluang  bagi  KPPU  untuk  menerapkan  Prinsip  Ekstrateritorialitas dalam Pengawasan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Saham di luar wilayah Indonesia. Peluang KPPU untuk menerapkan Prinsip Ekstrateritorialitas salah satunya adalah dalam hal pengawasan Pengambilalihan Saham TAK terhadap Woongjin Chemical Co yang terjadi dan merupakan perusahaan berkedudukan di luar yurisidiksi Indonesia, yaitu di Korea Selatan.

## 1302 Alifa Nurin: Penerapan Prinsip Ekstrateritorialitas
Selanjutnya Pengambilalihan Saham TAK terhadap Woongjin Chemical Co harus dikaitkan dengan 4 (empat) faktor sebagai Pengambilalihan Asing yang diatur dalam PP No. 57 Tahun 2010 dan Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019. Bila dikaitkan dengan  faktor  pertama,  Tindakan  Pengambilalihan  Saham  yang  juga  dikenal sebagai akuisisi antara TAK terhadap Woongjin Chemical Co , merupakan bentuk pengambilaliham saham asing di luar wilayah hukum Indonesia. Dikatakan sebagai Pengambilalihan Saham asing karena TAK dan Woongjin merupakan perusahaan yang  berkedudukan  di  Korea  Selatan,  serta  tindakan  Pengambilalihan  ya  juga terjadi di Korea Selatan. Pada tanggal 28 Februari 2014 TAK telah menyelesaikan seluruh  proses  akusisi  dengan  membeli  sebesar  56%  (lima  puluh  enam  persen) saham Woongjin Chemical Co, 21 dengan fakta tersebut maka TAK dan Woongjin telah memenuhi ketentuan faktor pertama dalam Lampiran PP No. 57 Tahun 2010 jo.  Pasal  23  Peraturan  KPPU  No.  3  Tahun  2019  yaitu  sebagai  Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dilakukan di luar wilayah yurisdiksi Indonesia.
TAK dan Woongjin Chemical Co memang berkedudukan di Korea Selatan, namun kedua perusahaan tersebut secara tidak langsung melakukan kegiatan usaha di Indonesia. TAK melakukan kegiatan usaha di Indonesia melalui perusahaan yang dikendalikannya yaitu PT. Toray Polytech Jakarta, sedangkan Woongjin Chemical
Co juga melakukan kegiatan usaha melalui perusahaan yang dikendalikannya yaitu PT. Woongjin Textile. Dengan adanya kegiatan usaha yang dilakukan di Indonesia maka  dengan  begitu  tindakan  Pengambilalihan  Saham  TAK  terhadap  Woongjin memenuhi faktor kedua dalam Lampiran PP No. 57 Tahun 2010 jo. Pasal 23 Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019, yaitu pihak yang melakukan Pengambilalihan Saham melakukan kegiatan usaha di Indonesia melakui perusahaan yang dikendalikannya sehingga dapat berdampak langsung pada pasar Indonesia.
Terkait  faktor  Pengambilalihan  asing  yang  ketiga  yaitu  harus  memenuhi ketentuan batasan nilai aset dan penjualan atau thresholds . Nilai aset gabungan hasil
21 Toray Industries Inc, ‘ Toray’s Consolidated Subsidiary Completes Purchase of Shares in Korea’s Woongjin Chemical ‘ ( Toray Industries News 2014) <https://www.toray.com/news/manage/ nr140228.html> dikunjungi pada 18 Oktober 2019.
Pengambilalihan Saham TAK dengan Woongjin rata-rata tahun 2011, 2012, dan 2013 adalah sebesar Rp. 4.301.231.144.470,00 (empat triliun tiga ratus satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah),  sedangkan  nilai  penjualannya  adalah  sebesar  Rp.  5.651.631.521.283,00 (lima triliun enam ratus lima puluh satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah). Maka dalam hal nilai aset dan nilai penjualan hasil Pengambilalihan Saham TAK telah memenuhi ketentuan thresholds sesuai  Pasal  5  ayat  (2)  PP  No.  57 Tahun  2010  jo.  Pasal  4 Peraturan KPPU No.3 Tahun 2019.
Pengambilalihan Saham TAK terhadap Woongjin Chemical Co. merupakan Pengambilalihan  Saham  antar  perusahaan  yang  tidak  terafiliasi.  Dikatakan  tidak terafiliasi  karena  TAK  merupakani  anak  perusahaan  dari  Toray  Indutries  Inc yang  merupakan  perusahaan  induk  tertinggi , sedangkan  Woongjin Chemical Co. merupakan  anakj  perusahaan  dari  Wooongjin  Group. 22 Dengan  begitu  TAK dan  Woongjin  Chemical  Co.  dikendalikan  oleh  perusahaan  yang  berbeda  satu sama  lain  sehingga  tidak  ada  hubungan  perusahaan  berupa  dikendalikan  dan mengendalikan anatara kedua perusahaan tersebut, maka dalam hal faktor keempat dari Pengambilalihan Saham asing pun terpenuhi.
Dengan begitu keempat ketentuan faktor sebagai Pengambilalihan Saham asing yang dapat berdampak langsung pada pasar Indonesia yang diatur dalam Lampiran PP No. 57 Tahun 2010 jo. Pasal 23 Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019 terpenuhi secara keselurahan. Sebagai Pengambilalihan Saham asing, maka Pengambilalihan Saham TAK terhadap Woongjin Chemical Co termasuk Pengambilalihan Saham asing  yang  tunduk  pada  instrumen  pengendalian  merger  di  Indonesia.  Dengan begitu KPPU berwenang menerapkan Prinsip Ekstrateritorial terhadap pengawasan Pengambilalihan Saham TAK dan Woongjin Chemical Co, termasuk apabila kedua perusahaan tersebut melakukan pelanggaran.
22 Muchamad Arifin,’Pertanggungjawaban Hukum atas Keterlambatan Pemberitahuan Akui- sisi Asing kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha’ (2017) 2 Jurnal Hukum Lex Renaissance. [270].

## 1304 Alifa Nurin: Penerapan Prinsip Ekstrateritorialitas
Pengambilalihan  Saham  TAK  terhadap  Woongjin  Chemical  Co  menjadi perhatian  KPPU  untuk  menerapkan  Prinsip  Ekstrateritorialitas  karena  perbuatan Pengambilalihan Saham TAK terhadap Woongjin Chemical Co meskipun dilakukan di luar wilayah Indonesia serta kedua perusahaan tersebut berdomisili di luar wilayah Indonesia pula, namun kedua perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha secara tidak langsung di Indonesia. TAK melakukan kegiatan usaha tidak langsung melalui perusahaan  yang  dikendalikannya  yaitu  PT  Toray  Polytech  Jakarta,  sedangkan Woongjin Chemical Co mengendalikan perusahaan PT Woongjin Textile Indonesia yang  juga  memiliki  hubungan sister company yaitu  perusahaan  yang  tergabung dalam  group  perusahaan  yang  sama.  Melalui  kegiatan  usaha  tidak  langsung  di Indonesia tersebutlah Pengambilalihan Saham TAK terhadap Woongjin Chemical ini dapat berdampak pada pasar domestik Indonesia, karena dalam Pengambilalihan Saham  akan  mengakibatkan  peralihan  pengendalian  sehingga  terjadi  perubahan kepemilikan saham pula di perusahaan yang dikendalikannya di Indonesia.

## Peran KPPU dalam Penerapan Prinsip Ekstrateritorialitas terhadap Perkara Keterlambatan Notifikasi Toray Advanced Materials Korea Inc.
KPPU  merupakan  lembaga  yang  berwenang  melakukan  pengawasan persaingan usaha di Indonesia berdasarkan UU Persaingann Usaha, termasuk untuk menerapkan  Prinsip  Ekstrateritorialitas  terhadap  pengawasan  Pengambilalihan Saham  asing  antara  TAK  terhadap  Woongjin  Chemical  Co.  Dengan  begitu Pengambilalihan  Saham  TAK  terhadap  Woongjin  Chemical  Co  harus  menaati ketentuan dan prosedur dalam instrumen pengendalian merger di Indonesia yang terdiri dari UU Persaingan Usaha, PP No. 57 Tahun 2010 dan Peraturan KPPU. Pada  proses  Pengambilalihan  Saham  TAK  terhadap  Woongjin  Chemical Co diduga terjadi pelanggaran berupa keterlambatan melakukan notifikasi tertulis kepada  KPPU.  Notifikasi  tertulis  atas  Pengambilalihan  Saham  kepada  KPPU merupakan hal yang wajib dilakukan apabila nilai aset dan nilai penjualan hasil Pengambilalihan  Saham  melebihi thresholds ,  notifikasi  selambat-lambatnya  30 (tiga  puluh)  hari  sejak  tanggal  Pengambilalihan  tersebut  berlaku  secara  yuridis
berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 jis. Pasal 7 Peraturan KPPU No.3 Tahun 2019.
Pelanggaran  keterlambatan  melakukan  notifikasi  tertulis  Pengambilalihan Saham kepada KPPU dapat dikenakan sanksi dalam Pasal 6 PP No. 57 Tahun 2010. Berdasarkan Pasal 6 PP No. 57 Tahun 2010, Pelaku Usaha yang yang terlambat melakukan  notifikasi  tertulis  kepada  KPPU  dikenakan  sanksi  berupa  denda administratifi  sebesar  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  untuk  setiap  hari keterlambatan,  dengan  ketentuan  denda  administratif  secaral  keseluruhan  paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
Dengan  adanya  dugaan  pelanggaran  keterlambatan  notifikasi  atas Pengambilalihan  Saham  TAK  terhadap  Woongjin  Chemical  Co,  maka  KPPU memeriksa TAK sebagai perusahaan pengambilalih dengan Nomor Register Perkara 17/KPPU-M/2015. KPPU dalam memeriksa pelanggaran keterlambatan notifikasi Pengambilalihan  Saham TAK  yang  terjadi  di  luar  wilayah  yurisdiksi  Indonesia, menerapkan prinsip ekstrateritorialitas yang berpedoman pada PP No. 57 Tahun 2010 dan Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2013, Karena pada saat itu belum terbentuk Peraturan  KPPU  No.  3  Tahun  2019.  Penerapan  prinsip  ekstrateritorialitas  oleh KPPU ini dimaksudkan agar nantinya putusan dari perkara No.17/KPPU-M/2015 dapat mengikat bagi TAK dan Woongjin Chemical Co.
Pada  Putusan  KPPU  Perkara  Nomor  17/KPPU-M/2015,  KPPU  memutus bahwa TAK bersalah dan terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU Persaingan Usaha jo. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. TAK terbukti melakukan keterlambatan notifikasi kepada KPPU, sehingga TAK dihukum untuk membayar denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)  ke  kas  Negara  Indonesia.  Namun  pihak  TAK  merasa  keberatan  dengan putusan tersebut  sehingga TAK selanjutnya mengajukan keberatan permohonan atas Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-M/2015 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakarta Pusat).
TAK  mengajukan  2  (dua)  poin  keberatan  yaitu,  bahwa  KPPU  tidak berwenang  menghukum  TAK  yang  merupakan  pelaku  usaha  di  luar  wilayah

## 1306 Alifa Nurin: Penerapan Prinsip Ekstrateritorialitas
yurisidiksi  Indonesia,  karena  UU  Persaingan  Usaha  tidak  memiliki  yurisdiksi ekstrateritorial  dan  poin  keberatan  kedua  adalah  bahwa  KPPU  telah  melakukan diskrimintif dalam menjatuhkan sanksi denda kepada TAK. Padahal seperti yang telah diuraikan sebelumnya, KPPU memiliki kesempatan untuk menerapkan prinsip ekstrateritorialitas berdasarkan PP No. 57 Tahun 2010 dan Peraturan KPPU No.2 Tahun 2013 yang saat ini telah dicabut dengan Peraturan KPPU No.3 Tahun 2019. Maka dengan begitu penerapan prinsip ekstrateritorialitas inilah yang selanjutnya di periksa kembali oleh PN Jakarta Pusat, apakah KPPU telah tepat dalam menerapkan prinsip tersebut.
Dalam  Putusan  No.  510/Pdt.G/KPPU/2016/PN.JKT.PST,  Majelis  Hakim memutuskan  menolak  permohonan  keberatan  dari  TAK  untuk  seluruhnya  dan menguatkan Putusan KPPU No.17/KPPU-M/2015 tanggal 11 Maret 2016. Majelis menolak permohonan keberatan TAK dengan pertimbangan bahwa terkait keberatan poin  pertama,  KPPU  berwenang  dalam  menerapkan  prinsip  ekstrateritorialitas terhadap TAK karena telah memenuhi 4 (empat) faktor sebagai pengambilalihan asing PP No. 57 Tahun 2010 . Sehingga KPPU dapat mengenakan Pasal 29 UU Persaingan Usaha jo. Pasal 6 PP No. 57 Tahun 2010. Kemudian terkait keberatan poin kedua, Majelis berpendapat KPPU tidak melakukan diskriminatif pengenaan denda,  karena  telah  mengikuti  pedoman  tindakan  administratif  Pasal  47  UU Persaingan Usaha dan perhitungan besaran denda dalam Pasal 6 PP No. 57 Tahun 2010,  disamping  itu  KPPU  telah  memberikan  keringanan  denda  sebanyak  50%
(lima puluh persen) sesuai dengan ketentuan “hal-hal yang meringankan” dalam Lampiran Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2009.
Upaya  hukum  atas  keberatan TAK  tidak  berhenti  di  Putusan  PN  Jakarta Pusat No. 510/Pdt.G/KPPU/2016/PN.JKT.PST saja, TAK selanjutnya mengajukan permohonan  kasasi  ke  Mahkamah  Agung  atas  keberatanya  terhadap  Putusan KPPU  Nomor  17/KPPU-M/2015  yang  telah  dikuatkan  oleh  Putusan  PN  Jakarta Pusat  No.  510/Pdt.G/KPPU/2016/PN.JKT.PST.  Keberatan  yang  terdapat  dalam memori  kasasi  yang  diajukan  TAK  memuat  3  (tiga)  poin  keberatan.  Keberatan pertama menekankan pada kekeliruan Judex facti yaitu PN Jakarta Pusat, dalam
menerapkan prinsip ekstrateritorial untuk menghukum TAK. Sedangkan keberatan kedua adalah kekeliruan PN Jakarta Pusat terkait effect doctrine dalam menerapkan prinsip ekstrateritorial, karena tidak ada pernyataan bahwa Pengambilalihan Saham TAK berdampak negatif bagi iklim persaingan Indonesia. Keberatan terakhir dalam memori kasasi adalah mengenai permohonan pengurangan besaran denda atas sikap kooperatif  TAK yang sudah melakukan notifikasi kepada KPPU.
Mahkamah  Agung  berpendapat  bahwa  keberatan  dalam  memori  kasasi  dari TAK tersebut tidak dapat dibenarkan, karena keberatan tersebut pada intinya berisil pengulangan  terhadap  hal-hal  yang  sebenarnya  telah  dipertimbangkan  oleh Judex Facti atau  PN  Jakarta  Pusat.  Terkait  keberatan  pertama,  Mahkamah Agung  dalam pertimbanganya berpendapat KPPU jelas memiliki kewenangan menerapkan yurisdiksi ekstrateritorial karena TAK sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia melalui perusahaan yang dikendalikannya telah melanggar ketentuan Pasal 29 UU Persaingan Usaha. Mengenai keberatan kedua, Mahkamah agung berpendapat bahwa kewajiban notifikasi atas Pengambilalihan Saham bersifat formil admnistrasi dengan  telah  terpenuhinya  kriteria thresholds dan  bukan  perusaahan  terafiliasi.
Setelah  adanya  notifikasi  barulah  KPPU  dapat  memberikan  hasil  penilaian  adanya dampak negatif atau tidak sesuai dengan effect doctrine, jadi keberatan kedua tidak dapat dibenarkan. Sedangkan keberatan ketiga TAK mengenai keringanan denda telah dipertimbangkan dan diberikan dalam judex facti , sehingga dapat dikesampingkan.
Maka  secara  keseluruhan  putusan  PN  Jakarta  Pusat  Nomor  510/Pdt.G/ KPPU/2016/PN.JKT.PST  tidak  salah  dalam  menerapkan  hukum,  sehingga permohonan  kasasi  harus  ditolak.  Dengan  pertimbangan  tersebut,  Putusan Mahkamah Agung No.310 K/Pdt.Sus-KPPU/2017 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Toray Advance Materials Korea Inc. tersebut, dan Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
Adanya  Putusan  Mahkamah  Agung  No.310  K/Pdt.Sus-KPPU/2017  atas prosedur keberatan yang mana telah memiliki kekuatan hukum tetap, membuktikan bahwa KPPU dapat menerapkan prinsip ekstrateritorialitas terhadap perkara TAK.

## 1308 Alifa Nurin: Penerapan Prinsip Ekstrateritorialitas
Penerapan prinsip Ekstrateritorialitas dapat diterapkan dalam perkara TAK karena tindakan Pengambilalihan Saham yang dilakukanya telah memenuhi unsur-unsur sebagai Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Saham asing sebagaimana diatur dalam Lampiran PP No. 57 Tahun 2010 dan Peraturan KPPU No.2 Tahun 2013  (yang  saat  ini  telah  dicabut  dengan  Peraturan  KPPU  No.3  Tahun  2019). Sehingga KPPU dapat menjatuhkan Pasal 29 UU Persaingan Usaha jo. Pasal 6 PP No. 57 Tahun 2010 kepada TAK.
Dikuatkannya Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-M/2015 dengan Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 510/Pdt.G/KPPU/2016/PN.JKT.PST dan Putusan Mahkamah Agung No.310 K/Pdt.Sus-KPPU/2017, maka Putusan tersebut telah berkekuatan hukum  tetap. Terkait  ekskusi  terhadap  Putusan  tersebut  selanjutnya  berdasarkan UU Persaingan Usaha dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyelesaian Pekara, maka KPPU akan mengajukan penetapan ekskusi terhadap Putusan atas prosedur keberatan.
Mengenai kekuatan Putusan perkara keterlambatan notifikasi Pengambilalihan Saham TAK  yang  dikeluarkan  Indonesia,  maka  harus  memerhatikan  pengakuan dan  penegakan  atas  putusan  luar  negri  ( recognition and enforcement of foreign judgements ) di Korea Selatan sebagai negara domisili TAK dan Woongjin Chemical Co.  Perlunya  memerhatikan  hal  tersebut  karena  setiap  negara  memiliki  sistem pengakuan dan penegakan atas putusan luar negri yang berbeda satu sama lain.
Korea Selatan memang belum meratifikasi perjanjian bilateral maupun multilateral tentang pengakuan dan penegakan atas putusan luar negri, namun Korea Selatan memiliki  ketentuan  yang  relevan  dan  memungkinkan  untuk  pengakuan  dan penegakan  atas  putusan  luar  negeri.  Ketentuan  pengakuan  dan  penegakan  atas putusan luar negri terdapat pada Article 217 dan 217bis dalam Civil Procedure Act (CPA) dan Article 26 dan 27 dalam Civil Enforcement Act (CEA). Dengan adanya ketentuan tersebut maka memungkinkan disini untuk Putusan Perkara TAK diakui dan ditegakan di Korea Selatan agar memberikan finalitas penyelesaian sengketa yang  telah  dicapai  dalam  Putusan  Perkara  TAK,  Namun  dalam  hal  ini  KPPU dituntut aktif agar Putusan tersebut dapat diakui dan ditegakan di Korea Selatan.

## Kesimpulan
Pengambilalihan  Saham  tidak  hanya  menimbulkan  dampak  bagi  pelaku usaha yang melakukan, namun juga akan berdampak pada masyarakat dan stuktur pasar sehingga memengaruhi iklim persaingan usaha. Maka dari itu membutuhkan pengawasan  KPPU  agar  tidak  terjadi  dampak  yang  mengarah  pada  tindakan antipersaingan. terdapat penerapan prinsip ekstrateritorialitas oleh KPPU terhadap perkara keterlambatan notifikasi Pengambilalihan Saham TAK. Penerapan prinsip Ekstrateritorialitas  diperlukan  dalam  menghukum  TAK  yang  berdomisili  diluar wilayah yurisdiksi Indonesia, karena terbukti melanggar Pasal 29 UU Persaingan Usaha.  Kewenangan  untuk  menerapkan  Prinsip  Ekstrateritorialitas  terhadap pengawasan Pengambilalihan Saham asing telah diatur dalam Lampiran PP No. 57 Tahun 2010 jo. Pasal 23 Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019. KPPU menerapkan Prinsip Ekstrateritorialitas dengan menitik beratkan bahwa Pengambilalihan Saham TAK dan Woongjin dapat berdampak pada pasar domestik karena kedua perusahaan tersebut  melakukan  kegiatan  usaha  di  Indonesia  secara  tidak  langsung  melalui perusahaan yang dikendalikannya.

## Daftar Bacaan

## Buku
Andi Fahmi Lubis [ et., al ] ., Buku Teks Hukum Persaingan Usaha, (Penerbit Komisi Pengawas Persaingan Usaha 2017).
Asril Sitompul, Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat : Tinjauan Terhadap UU No. 5 Tahun 1999 , (Penerbit Citra Aditya Bakti 1999).
Budi Kagramanto, Mengenal Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 , (Penerbit Laros 2012).
Gunawan  Widjaja, Merger dalam Perspektif Monopoli ,  (Penerbit  PT  Grafindo Persada 2002).
Ria Setyawati, Ex Ante dalam European Union Merger Control : Sebuah Perbadingan dengan Pengendalian Pengggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Penerbit  PT  Revka  Petra Media 2013)

## 1310 Alifa Nurin: Penerapan Prinsip Ekstrateritorialitas
Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya (Penerbit Prenadamedia Group 2012).

## Jurnal
Anthony J. Calongelo, ‘What is Extrateritorial Jurisdiction?’ (2014) 99 Cornell Law Review.
Muchamad Arifin, ‘Pertanggungjawaban Hukum atas Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Asing kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha’ (2017) 2 Jurnal Hukum Lex Renaissance.

## Laman
Tora y Industries Inc, ‘ Toray’s Consolidated Subsidiary Signs Agreement to Purchase Stake in Woongjin Chemical in Korea ’, (Toray Industries News 2014) <https:// www.toray.com/news/manage/nr131106.html> dikunjungi pada 27 Desember 2019.
Toray  Industries  Inc,  ‘ Toray’s Consolidated Subsidiary Completes Purchase of Shares in Korea’s Woongjin Chemical ‘ (Toray Industries News 2014) <https:// www.toray.com/news/manage/nr140228.html> dikunjungi 18 Oktober 2019.

## Perundang-undangan
Undang-Undang  No  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  Tahun  2010  tentang  Penggabungan  atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan  Terjadinya  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89).
Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat  Mengakibatkan  Terjadinya  Praktik  Monopoli  dan/atau  Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Peraturan  KPPU  No.  4  Tahun  2009  tentang  Pedoman  Tindakan  Administratif Sesuai Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.