PRANATA PRANATA H U K U M H U K U M JURNAL ILMU HUKUM I KETUT SEREGIG

## ERLINA, B

## MUHAMMAD RAFI
DARAJATI DAN

## MUHAMMAD SYAFEI
RISTI DWI RAMASARI DWI PUTRI
MELATI
OKTA AINITA
NITA RIA ANGKASA FATHUR RACHMAN 1-12 13-20 21-33 34-43 44-53 54-63 64-72

## Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 12 Nomor 2 Juli 2017 ISSN 1907-560X
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu
hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat,
maupun perorangan yang berminat terhadap bidang
hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat
dalam jurnal ini.
Melalui PRANATA HUKUM diharapkan tejadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

## Alamat Redaksi

## PRANATA HUKUM

## Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng
Bandar Lampung
Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261
Email: pranatahukum@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com
JURNAL
T A HUKUM V OLUME 12 NOMOR 2 - JULI  2017 73-81 Analisis Yuridis Diskresi Kepolisian Dalam Penerapan Diversi
Analisis  Penyelesaian  Sengketa  Terhadap  Anak  Yang
Melakukan  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Sewa Menyewa  Antara  Pemilik  Bangunan  Dengan  Pt.
Indomarco Prismatama
Konsep United Nations Global Compact Dalam Isu Hak Asasi  Manusia  Untuk  Terwujudnya Corporate
Sustainability Analisis Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Atas
Tanah  Bagi  Warga  Negara  Asing  Dengan  Cara Pelangsungan  Perkawinan  Dengan  Warga  Negara Indonesia
Implementasi Penanganan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  Terhadap  Perempuan  Berdasarkan
Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2004  Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Analisis  Fungsi  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Dalam Penertiban  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  Berdasarkan Peraturan  Daerah  Kota  Bandar  Lampung  Nomor  08
Tahun  2000  Tentang  Pembinaan  Umum,  Ketertiban, Keamanan,  Kebersihan,  Kesehatan  Dan  Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung
Development Of Investment In Indonesia
Implementasi  Penegakan  Hukum  Bagi  Pengedar Narkotika Di Indonesia
ISSN 1907-560X
PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung
Terbit pertama kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, setiap Januari dan Juli

## PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung
KETUA PENYUNTING Dr. Erlina B., S.H., M.H.

## WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.
PENYUNTING PELAKSANA Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum. Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H. Benny Karya Simantar, S.H., M.H. Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, S.H., M.H. Melisa Safitri, S.H., M.H
PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI) Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung) Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret) Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (UIN Raden Intan Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Alamat:
Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 89 Gedongmeneng, Bandar Lampung Telp: 0721-789825  Fax: 0721-770261
Alamat Unggah Online: http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/

## ISSN 1907-560X
Email: pranata.hukum@yahoo.com dan tamirusli963@gmail.com
Penulisan  hasil  penelitian  terdiri  dari  4  (empat)  bab,  yaitu:  Bab  I Pendahuluan  (Latar  Belakang  dan  Rumusan  Masalah),  Bab  II  Metode Penelitian,  Bab  III  Hasil  Penelitian  dan  Analisis,  Bab  IV  Penutup (Kesimpulan dan Saran).

## ANALISIS PENYELUNDUPAN HUKUM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA ASING  DENGAN CARA PELANGSUNGAN PERKAWINAN DENGAN WARGA NEGARA INDONESIA
RISTI DWI RAMASARI
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung E-mail: risti@ubl.ac.id

## ABSTRACT
Issues  concerning  the  land  can  be  prevented,  at  least  to  reduce  the  potential  to  avoid  the cause,  the  problems  are  legal  events,  so  the  causes  can  be  known  and  recognized  by  re- looking  through  existing  legal  ground  view.  From  the  problems  in  court,  the  process  of settling  the  case  takes  a  long  time,  sometimes  for  many  years,  it  is  because  of  the  level  of court  that  must  be  passed  the  District  Court  or  Administrative  Court,  High  Court,  and Supreme  Court.The  problem  in  this  paper  is  how  the  legal  protection  of  land  ownership rights  for  foreigners  with  the  marriage  with  the  citizens  of  Indonesia?egal  protection  of ownership  of  land  rights  for  foreign  nationals  with  marital  sustainability  with  Indonesian citizens  as  a  means  of  tenure  of  land  ownership  by  foreign.  By  applying  the  nominee agreement,  foreign  nationals  may  control  land  as  possessing  land  rights  as  Indonesian citizens.  However,  this  agreement  has  not  been  regulated  in  Indonesia,  especially  the  legal system  of  agreements  set  forth  in  the  Civil  Code  (KUHPdt),  so  it  is  categorized  into  the category  of  legal  smuggling  of  land  ownership  rights  for  foreigners.  The  legal  effort  to  be taken in solving the problem of legal smuggling of land ownership rights for Foreigners with Marriage  Sustainability  with  Indonesian  Citizens  is  inseparable  from  the  provisions  of Article 1320 and Article 1338 of the Civil Code (KUHPdt).
Kata Kunci: Legal Protection, Right Ownership, Mixed Marriage

## I. PENDAHULUAN
Hubungan  hukum  antara  manusia dengan  tanah  di  Indonesia  telah  lama mendapat  perhatian.Sifat  hubungan  itu berkembang  mengikuti  berkembangnya budaya,  terutama  oleh  pengaruh  sosial, politik, dan ekonomi.Kuatnya sistem penguasaan tanah oleh masyarakat merupakan  cermin  dari  sistem  budaya  dan perekonomian  tradisional  yang  ada  di Indonesia.Masalah tanah merupakan masalah yang senantiasa menarik perhatian dikarenakan tanah adalah sumber kehidupan  selain  air.Dalam  kehidupan  ini
tidak ada manusia yang tidak membutuhkan tanah, apalagi negara-negara yang  masih  agraris.Oleh  karena  itu, masalah  pertanahan  masih  merupakan masalah  yang  utama  yang  masih  dihadapi oleh negara yang penghidupan ekonominya masih ditunjang dari sektor pertanian.Indonesia sebagian besar penghidupan masyarakatnya masih mengandalkan  ekonomi  mereka  di  sektor agraris, banyak sekali usaha yang berkaitan dengan pertanahan.
Permasalahan-permasalahan di bidang  pertanahan  yang  mengakibatkan
belum  diperolehnya  jaminan  dan  kepastian hak  atas  tanah  yang  dikuasai  oleh perorangan  atau  keluarga  dan  masyarakat pada  umumnya,  sebagai  akibat  tidak mempunyai  bukti  tertulis.  Dalam  proses pendaftarannya  untuk  mendapatkan  hak tertulis atau sertifikat sering terjadi masalah yang  berupa  permasalahan,  baik  dalam  hal batas  tanah  maupun  permasalahan  dalam hal  siapakah  yang  sebenarnya  berhak  atas tanah tersebut.
Seperti  halnya  yang  terjadi  di Indonesia yaitu permasalahan atau sengketa mengenai  tanah  yang  diakibatkan  tidak mutlaknya  status  sertifikat  sebagai  tanda bukti  kepemilikan,  telah  terjadi  pula permasalahan  mengenai  tanah  oleh  warga negara  asing  dengan  cara  pelangsungan perkawinan dengan Warga Negara
Indonesia Permasalahan  mengenai  tanah  dapat dicegah,  paling  tidak  dapat  diminimalkan apabila diusahakan menghindari penyebabnya,  permasalahan-permasalahan itu  adalah  peristiwa  hukum,  sehingga sebab-sebabnya dapat diketahui dan dikenali  dengan  kembali  melihat  melalui pandangan-pandangan  hukum  tanah  yang ada.  Dari  permasalahan-permasalahan  di pengadilan, proses penyelesaian perkaranya memerlukan  waktu  yang  panjang,  ada kalanya sampai bertahun-tahun, hal tersebut  dikarenakan  adanya  tingkatan pengadilan yang  harus  dilalui  yaitu Pengadilan  Negeri  atau  Pengadilan  Tata Usaha  Negara,  Pengadilan  Tinggi,  dan Mahkamah Agung.
Pemerintah yang diwakili oleh instansi yang berwenang untuk mengadakan dan menyelenggarakan administrasi pertanahan melakukan tugasnya  dengan  baik  dan  benar,  serta dapat  sebaik  mungkin  meminimalkan terjadinya  hal-hal  yang  dapat  memicu
terjadinya  permasalahan,  maka  hal-hal yang menyebabkan terjadinya permasalahan  tanah  dapat  dihindari.  Hal yang dapat memicu terjadinya permasalahan  dapat  terlihat  dari  sistem publikasi pendaftaran tanah yang digunakan  di  Indonesia,  yaitu  publikasi negatif  yang  mengandung  unsur  positif, sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  19 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor: 5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA),  bahwa pendaftaran  tanah  diantaranya  meliputi pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat dan bukan mutlak, (surat tersebut tidak bisa diganggu  gugat  oleh  pihak  lain).  Sehingga tanah yang sudah didaftarkan dan dikeluarkan  tanda  bukti  haknya  tidak dijamin  kebenarannya  sebagai  milik  dari orang  yang  terdaftar  namanya  dalam  tanda bukti  hak  atas  tanah  tersebut  atau  dengan kata  lain  apabila  ada  orang  lain  yang merasa  berhak  dan  dapat  menunjukkan bukti bahwa tanah itu miliknya, maka pihak tersebut  dapat  menggugat  si  pemilik  yang merasa  telah  mendaftarkan  tanah  tersebut untuk  pertama  kalinya  serta  memiliki sertifikat  tanah,  harus  membuktikan  bahwa tanah  yang  dimilikinya  adalah  sah  secara hukum sebagai miliknya.
Sehingga  peran  negara  dalam  hal  ini sebagai  penjamin  seperti  tidak  berfungsi, padahal  dalam  kenyataannya  negaralah yang  memiliki  badan  yang  bertugas mengukur, memetakan, melakukan pendaftaran, menyimpan datanya, mengeluarkan  tanda  buktinya  yang  berupa sertifikat  dan  juga  ternyata  memungut biaya  atas  semua  kegiatan  tersebut.  Hal yang  lebih  menguatkan  keberadaan  negara sebagai  institusi  yang  seharusnya  menjadi penjamin  kekuatan  suatu  sertifikat  hak milik yang sah, tercantum pula dalam Pasal
19  Ayat  (1)  Undang-Undang  Pokok Agraria  yang  isinya  menyatakan  bahwa: “Untuk  menjamin  kepastian  hukum,  oleh Pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah  di seluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dengan peraturan  pemerintah”. Kata-kata  menjamin kepastian hukum seharusnya mengakomodir  kekuatan  hak  atas  tanah yang  mana  tidak  ada  orang  lain  yang  bias menggugatnya  apabila  telah  didaftarkan dan  diperiksa  oleh  Badan  Pertanahan Nasional  sebagai  pelimpahan  wewenang dari  pemerintah  dan  juga  sebagai  pendata dan  pengatur  keberadaan  dan  kepemilikan tanah-tanah di Indonesia
Seperti  halnya  yang  terjadi  di Indonesia yaitu permasalahan atau sengketa mengenai  tanah  yang  diakibatkan  tidak mutlaknya  status  sertifikat  sebagai  tanda bukti  kepemilikan,  telah  terjadi  pula permasalahan  mengenai  tanah  oleh  warga negara  asing  dengan  cara  pelangsungan perkawinan dengan Warga
Negara Indonesia
Permasalahan  dalam  penulisan  jurnal ini  adalah  Bagaimanakah  perlindungan hukum  kepemilikan  hak  atas  tanah  bagi Warga Negara Asing  dengan pelangsungan perkawinan dengan Warga Negara Indonesia?

## II. PEMBAHASAN
A. Perlindungan  hukum  kepemilikan  hak atas  tanah  bagi  Warga  Negara  Asing dengan pelangsungan perkawinan dengan Warga Negara Indonesia?
Tanah  adalah  salah  satu  aset  penting yang  diperlukan  masyarakat  terutama  bagi petani, tanah atau lahan saat ini tidak hanya diperebutkan oleh petani saja tetapi banyak pihak non pertanian yang menginginkannya.  Persepsi  tentang  tanah atau  lahan  mulai  bergeser  sejak  manusia
menetap.Dulu  sebelum  manusia  menetap tanah  atau  lahan  hanya  dianggap  sebagai jalan  yang  dilewati  atau  tempat  yang didiami  sementara.Akan  tetapi dalam perkembangannya  tanah  memiliki  makna penting  tidak  lagi  sebagai  tempat  singgah sementara, tetapi sebagai tempat hidup.Ketika  konsep  pertanian  dikenal, manusia mulai memanfaatkan tanah sebagai  sumber  produksi  untuk  bertahan hidup bahkan menjadi sumber kekuasaan. Peralihan hakatastanahyang
menjadiobjekjualbeli telahterjadisejak
ditandatanganinyaaktajualbelidihadapanPP
ATyang berwenang dan pemindahan penguasaan secarayuridisdansecarafisik sekaligus. Sejak akta jualbeliditandatanganididepanPPATyang berwenang,hak milik
atastanahyang dijualberalih kepadapembeli. Undang- Undang  Pokok  Agraria  dalam  Pasal- Pasalnya    mengatur  mengenaiHakAtas tanah,bahwahak-hakatas
tanahdapatberalihdan dialihkan kepadapihak lain,sepertiyangtercantumdalam:
1) Pasal20ayat(2):Hakmilikdapatberalihd andialihkankepada pihak lain.
2) Pasal28 ayat(3):Hakgunausahadapatberalih dan dialihkan kepada pihak lain.
3) Pasal35ayat(3):Hakgunabangunandapa tberalihdandialihkan kepadapihak lain. Sebelum  berlakunya  UUPA  terdapat dualisme hukum agraria di Indonesia yakni hukum  agraria  adat  dan  hukum  agraria barat.  Dualisme  hukum  agraria  ini  baru berakhir  setelah  berlakunya  UUPA  yakni sejak tanggal 24 September 1960 dan sejak itu  untuk  seluruh  wilayah  Republik Indonesia  hanya  ada  satu  hukum  agraria, yaitu  hukum  agraria  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  5  tahun  1960  tentang peraturan  dasar  pokok-pokok  agraria  atau UUPA.Unifikasi hukum tanah dalam
UUPA  berupaya  melembagakan  hak-hak atas  tanah  yang  baru.  Pembentukan  HTN kemudian  diikuti  dengan  dikeluarkannya berbagai  peraturan  perundang-undangan baru.  Hasilnya,  hak-hak  atas  tanah  yang baru  dapat  dibuat  dalam  hierarki  yang berjenjang.(Budi Harsono, 2003)
Dalam KUHPerdata pengertian perkawinan  tidak  dengan  tegas  diatur ketentuan yang mengatur mengenai perkawinan  seperti  Pasal  26  memandang soal  perkawinan  hanya  dalam  hubungan- hubungan perdata dan Pasal 27 perkawinan menganut  prinsip  monogami.  Pasal  103 menyatakan  bahwa  suami  dan  isteri  harus saling  setia,  tolong  menolong  dan  bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah  definisipun  tentang  perkawinan, akan tetapi ilmu hukum berusaha membuat rumusan  perkawinan  sebagai  berikut: Perkawinan  merupakan  suatu  ikatan  antara seorang  pria  dan  seorang  wanita  yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk dan membina  kehidupan  keluarga  yang  kekal dan abadi. (Soedharyo Soimin, 2004:6).
Perkawinan  dapat  dianggap  sebagai suatu  perjanjian  (persetujuan),  asalkan adanya  kehendak  yang  sesuai  antara seorang  pria  dengan  seorang  wanita  serta adanya  kehendak  tersebut  (Pasal  28 KUHPerdata) Berdasarkan pendapat Scholten merumuskan pengertian perkawinan  adalah  suatu  hubungan  antara seorang  pria  dan  dengan  seorang  wanita untuk  hidup  bersama  dengan  kekal  yang diakui  oleh  Negara.(Sodharyo  Soimin, 2004:5)
Pasal 57 Undang-Undang
Nomor1Tahun  1974  tentang  Perkawinan memberikan  pengertian  tentang  apa  yang dimaksud  dengan  perkawinan  campuran menurut undang-undang tersebut, yakni: “ Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini
ialahperkawinanantaraduaorangyangdiIndon esiatundukpadahukum yangberlainan,karenaperbedaankewarganega raandan salahsatupihak berkewarganegaraanAsing dansalahsatu pihak berkewarganegaraan Indonesia ”
Pasal  58  Undang-undang  Nomor  1 Tahun    1974      tentang    Perkawinan selanjutnyamengatakan,bagiorang- orangyang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran,dapat memperoleh kewarganegaraan  dari  suami/i  strinya  dan dapat pula kehilangan
kewarganegaraannya,    menurut    cara-  cara yang  telah    ditentukan  dalam    Undang- undangKewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Pasal  35  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974
tentang Perkawinan menyebutkan  bahwa  harta  benda  yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami  dan  istri  dan  harta  benda  yang diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah atau  warisan,  adalah  dibawah  penguasaan masing-masing  sepanjang  para  pihak  tidak menentukan  lain.  KUHPdt/BW  (Pasal  119 sampai  dengan  121)  berbunyi:  jika  tidak ada perjanjian kawin maka terjadi persatuan bulat demi hukum, sehingga baik harta  bawaan  maupun  harta  yang  didapat selama  perkawinan  semuanya  menjadi harta persatuan.
Istilah Penyelundupan hukum mungkin agak asing bagi sebagian masyarakat.tapi yang namanya penyelundupan hukum sudah sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia bahkan  dunia  sadar  ataupun  tidak  dengan tindakan tersebut,yang namanya penyelundupan  hukum  merupakan  suatu cara  yang  dapat  terpikir  oleh  individu ataupun  banyak  individu  untuk  menyiasati
suatu  masalah  hukum  yang  melibatkan mereka  dan  mengubah  akibat  hukum  dari perbuatan  tersebut  dari  merugikan  menjadi menguntungkan  dengan  dilatarbelakangi alasan  dan  bermacam  tujuan.  (Bayu  Seto, 2006 : 89).
Penyelundupan hukum adalah kaidah-kaidah hukum asing yang terkadang dikesempingkan menggunakan hukum nasional  atau  sebaliknya  untuk  keuntungan atau tujuan tertentu.  Ketertiban hukum  dan penyelundupan hukum mempunyai hubungan  erat,  keduanya  bertujuan  agar hukum nasional dipakai
dengan
mengesampingkan  hukum  asing.Hukum asing dianggap tidak berlaku jika dipandang sebagai penyelundupan hukum.Keduanya  hendap  mempertahankan hukum  nasional  terhadap  kaidah-kaidah hukum asing.Penyelundupan hukum mengandung  unsur  perseorangan  atau subjektif  yaitu  suatu  maksud  seseorang yang luput melaksanakan hukum. (Purbacaraka dkk, 2007:79).
Perbedaan  antara  ketertiban  hukum dan  penyelundupan  hukum  adalah  dimana ketertiban  hukum  merupakan  suatu  hukum nasional dianggap tetap berlaku, sedangkan penyelundupan  hukum  merupakan  hukum nasional  tetap  berlaku  dan  dianggap  tepat pada  suatu  peristiwa  tertentu  saja,  karena pada saat ini untuk mendapatkan
berlakunya  hukum  asing  telah  melakukan suatu tindakan yang
bersifdat menghindarkan  pemakaian  hukum  nasinal tersebut. Jadi hukum asing yang dikesampingkan  karena  penyelundupan hukum  akan  mengakibatkan  bahwa  untuk hal-hal lainnya akan selalu boleh dipergunakan  hukum  asing  itu.  Hanya dalam  hal-hal  khusus  kaidah  asing  tidak dipergunakan karena hal ini telah
dimungkinkan  oleh  suatu  cara  yang  tidak dibenarkan. (Sunarjati Hartono, 2007:117).
Peralihan hakatastanahyang
menjadiobjekjualbeli
telahterjadisejak ditandatanganinyaaktajualbelidihadapanPP ATyang berwenang dan pemindahan penguasaan secarayuridisdansecarafisik sekaligus. Sejak akta jualbeliditandatanganididepanPPATyang berwenang,hak milik atastanahyang dijualberalih kepadapembeli. Undang- Undang  Pokok  Agraria  dalam  Pasal- Pasalnya    mengatur  mengenaiHakAtas tanah,bahwahak-hakatas tanahdapatberalihdan
dialihkan kepadapihak lain,sepertiyangtercantumdalam:
4) Pasal20ayat(2):Hakmilikdapatberalihd andialihkankepada pihak lain.
5) Pasal28 ayat(3):Hakgunausahadapatberalih dan dialihkan kepada pihak lain.
6) Pasal35ayat(3):Hakgunabangunandapa tberalihdandialihkan kepadapihak lain.
Peralihanhakatastanahbisa terjadikarenapewarisan tanpawasiat
danperbuatan hukumpemindahan hak.Peralihanhakmilik atastanah diatur
dalamPasal20  ayat(2)  UUPA,yaitu  hak milik dapatberalih dan dialihkan kepadapihak lain yaitu:
1) Pewarisan tanpawasiatatau  Beralih Beralihartinyaberpindahnyahakmilikat astanahdaripemiliknya kepadapihak lain dikarenakan suatu peristiwahukum. Menuruthukumperdata jikasuatupemegang hakatastanah
meninggal  dunia,    haktersebut  karena hukum beralih kepadaahli warisnyayaitusiapa- siapayangtermasukahliwarisnyasepanj ang ahli warisnya
memenuhisyaratsebagaisubjek hak milik.
Beralihnya  Hak  milik  atas  tanah  yang telah  bersertifikat  harus  didaftarkan  ke Kantor    Pertanahan  Kabupaten/  Kota setempat dengan melampirkan surat keterangan  kematian  pemilik  tanah  yang dibuat  oleh  pejabat  yang  berwenang. Maksud    pendaftaran  peralihan  Hak Milik atas  tanah  ini  adalah  dicatat  dalam  buku tanah  dan  dilakukan  perubahan  nama pemegang  hak    dari  pemilik  tanah  kepada para ahli warisnya.
2) Dialihkan/pemindahan hak Dialihkan
ataupemindahanhakartinyaberpindahn yahakmilikatas tanahdaripemilikyakepadapihaklain dikarenakanadanyasuatu
perbuatan
hukum.Bentuk perbuatanyabisa:
a) Jual-beli
b) Tukar-menukar
c) Hibah
d) Pemberian menurut adat
e) Pemasukan  dalamperusahaan  atau inbreng
f) Hibah-wasiat atau legaat Perbuatan-perbuatanitudilakukanpada waktupemegang haknyamasihhidupdan merupakanperbuatanhukumpemindahan hakyang bersifat tunai, kecualihibah wasiat.Artinyabahwadengan
dilakukannyaperbuatanhukumtersebut, hakatastanahbersangkutan
berpindah kepadapihak lain.
Peralihantanahhakmilikatastanahbaiksecara langsung  atau    tidak    langsung    kepada orang    asing,  kepada  seseorang  yang kawindenganorangasing tanpaperjanjianpisahhartaataukepada  badan hukum yang tidak ditunjuk oleh pemerintah
adalah batal karenahukumdantanahnyajatuhkepadanegar a,artinyatanahnya  kembali  menjaditanah
yangdikuasai langsungoleh negara.
Dalam  sistem  hukumIndonesia sama sekali  tidak  dikenal  mengenai  perjanjian nominee ,  sehingga  dengan  demikian  tidak ada pengaturan secarakhususdan tegasmengenaiperjanjian  ini.  Dalamkamus hukumatauBlac k’s Law  Dictionary,artidari nominee adalah: “O nedesignatedtoact foranotherashisrepresentative inaratherlimitedsense.Itisused sometimestosignifyanagentor  trustee.    It hasno    connotation,    however,    otherthan that of acting for another, in representation ofanother,
orasthegranteeofanother. ” Terjemahannya, seseorangditunjuk bertindak atas pihak lain sebagaiperwakilan
dalampengertian terbatas. Inidigunakan sewaktu- waktuuntukditandatanganioleh agenatauorang kepercayaan.Tidakada pengertianlaindaripadahanyabertindaksebag aiperwakilanpihaklain atau sebagaipenjamin pihak lain. Perjanjian nominee dibidang
pertanahandalampraktikadalah  memberikan kemungkinan bagiwarganegara asing memiliki tanah yang dilarang  UUPAadalah dengan jalan ” Meminjam Nama
( Nominee ) ” warga negara Indonesia khususnya  oleh  warga  Negara  Asing dengan  Pelangsungan  Perkawinan  Dengan Warga  Negara  Indonesia  dalam  melakukan jual  beli,    sehingga  secara  yuridisformal tidakmenyalahiperaturan. Akan tetapi jikaditelaah
lebih lanjut mengenaiPasal1320  KUHPerdatamengenai sahnya  suatu  perjanjian  ayat  (4)  yang menyatakan bahwa “ suatu sebabyang terlarang ” makadilihatdariPasal26 ayat(2) UUPAyangmenyatakan bahwa:
“ Setiap
jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiatdanperbuatan-perbuatanlainyang dimaksudkanuntuk  langsung  atau    tidak
langsung  memindahkan  hak    milik  kepada orang asing,kepadaseorang warga negarayang  disamping  kewarganegaraan Indonesia  mempunyai  kewarganegaraan asing atau kepadasuatu badanhukum, kecualiyang  ditetapkan  oleh  Pemerintah termaksud  dalamPasal21  ayat(2),  adalah batalkarena  hukum  dan    tanahnya  jatuh kepada Negara, dengan ketentuan,
bahwahak-hakpihaklainyangyang membebaninyatetap berlangsung sertasemuapembayaranyang telahditerimaoleh pemilik tidak
dapatdituntutkemba li” .
Makaperjanjianyang disepakatikeduabelahpihakdengan
sendirinyabataldemi hukum dansesuaidenganketentuanPasal 26UUPA tersebutmakatanahnya jatuh ketangan negara.Sehubungandenganpenguasaantanah olehwarganegara asing, makabentukperjanjianyang dibuatoleh Notaris/PPATbagiwarganegara asingdalamperalihan hak milikatastanahadalah sebagaiberikut:
a. AktaJualBelidenganmeminjamnamas eorangwarganegara
Indonesia.Melaluiaktajualbelitersebut seolah-olahterjadinya kepemilikan semuatas  tanah  tersebut,    karena nama warga negaraIndonesiahanyadipinjamsaja untukdisertifikat, sedangkansesungguhnyauang untukmembelitanahtersebut berasaldariwarganegara asing.
b. Akta PengakuanHutang. Melalui
aktapengakuan hutang seolah- olahseseorang warganegaraIndonesiayang  namanya dipinjamitumempunyaihutang kepadawarganegaraasing karenasumberdanaatauuangnyaberasa ldariwarganegara asing.
c. AktaSewaMenyewa.Melaluiaktasewa menyewainimakaseorang
warganegaraasing akanbisamemanfaatkan
tanahyang telah dikuasainyadenganjangkawaktusewa yang terusbisadiperpanjang dan diteruskan olehahliwarisnya.
d. AktaPemberianHakTanggungan.Mela luiaktapengakuanhutang
yang dibuatsebelumnyaolehwarganegaraIn donesiadenganwarga negaraasing,makaharusdiikatdengana ktapemberian hak tanggungan,karenatanahyang atasnamawarganegaraindonesia sendiridijadikanjaminanataspelunasa n hutangtersebut.
e. Pernyataan.Melalui pernyataanwarganegaraIndonesiame mberikan pernyataan- pernyataannyauntuk memberikan perlindungan hukum kepadawarganegaraasing danakanmelakukanperbuatanhukum apabila adanya perintah dan petunjuk dari seorang  warga negara asing.
f. Kuasa.  Dengan  adanyakuasa  maka tanah yang dikuasai dengan meminjam nama warga negara Indonesia  nantinya  dapat  dialihkan atas permintaanwarganegaraasing.Danden ganadanyakuasa mengelolamakawarganegaraasing dapatmemanfaatkandan memunguthasildari tanah yangdikuasainya. Adapunbentuk penguasaan tanaholehwarganegaraasing sesuai dengan tata carayang ditetapkanolehpemerintah,dapatdiidentif ikasi sebagaiberikut:
a. PenguasaantanahdenganHakPakai(P asal42UUPA)
b. PenguasaantanahdenganHakSewaun tukbangunan(Pasal4UUPA)
c. Kepemilikan  rumah    tempat  tinggal atau    hunian    oleh  warga  negara asing    diatastanah  Hak  Pakai  (PP
No.41 Tahun 1996 tentangPemilikanRumahTempat TinggalatauHunianoleh OrangAsingYangBerkedudukandiIn donesia) Sedangkan  carapenguasaan  tanah yang
mengindikasikan adanya penyelundupanhukum,adalahsebagaiber ikut. a. Penguasaan  tanah  dengan  cara menggunakan
” kedok/pinjam nama/ nominee ” , praktikyang
sering  dilakukanberkaitandengan modelpenguasaan tanahdengan menggunakan  kedok  ini,misalnya melakukanjual  beli  atas  nama seorang  warga   negara  Indonesia dengan    sumber  uangnya  dari seorang    warga  negara  asing, sehingga secara yuridisformaltidak menyalahiperaturan.Namun,disam ping itu dilakukan upaya pembuatan perjanjian antara warga negaraasing dengan warganegaraIndonesiatersebutdeng an carapemberiankuasa(yang menjadikuasamutlak),yang memberikanhak yang tidakdapatditarikoleh pemberikuasa (warganegaraIndonesia) dan memberiwewenang kepada penerima    kuasa    (warga  negara asing) untuk melakukan segalaperbuatanhukumberkenaand enganhakatas tanah tersebut yangmenuruthukummestinya hanya dapat dilakukanolehpemeganghak(warga negaraIndonesia).
b. Penguasaantanah yangjugamerupakan
bentuk
penguasaan
tanaholehwarganegaraasingsecarat
erselubung adalah penguasaan tanaholehpasangan kawincampur antara warga negaraasingdenganwarganegaraInd onesia,  yang  tidak  mempunyai perjanjian kawin khususnya mengenai pemisahan harta, dimana mereka  membeli  sebidang    tanah hakmilik, yang padaumumnyasumberdananyaadal ahdari warga negaraasingakan tetapimereka tidakmemunculkan identitas
perkawinannya, sehingga  secara  yuridis    formal tidak  menyalahiperaturan,  tetapi secarasubstansialterjadi penguasaan  tanah  (hak  milik)  oleh pasangan dengan kewarganegaraan ganda  yang    tentunya  sudah    tidak memenuhisyaratsebagaisubjekhak milik.
c. Penguasaantanahdenganmodus
pemberianhaktanggungan  dengan kreditur warga negaraasing, pemberian hak tanggungan dengan kreditur warga negara asing berpotensi menjadipemindahanhakatas tanah(hakmilik) secara
terselubung.
Padapraktiknya  warganegaraasing lebih  memilih  menggunakan  instrumen perjanjian.    Perjanjian    yangdimaksud dalam
hal ini adalah perjanjian nominee .Mengenai artidari istilah nominee dalampraktik penguasaantanah, nominee atau trustee adalah perjanjian dengan menggunakan kuasa kepada Warga
Negara Indonesia melalui proses perwakilan..Perjanjian dengankuasayang dimaksud  adalahjenis-jenisperjanjianyang telahdibahas  sebelumnya,  yaituperjanjian yang menggunakannamaWarga Negara
IndonesiadanpihakWarga Negara  Indonesia menyerahkan  surat  kuasa  kepada  orang asing  untuk  bebas  melakukan  perbuatan hukum apapun terhadap tanah yangdimilikinya.
Istilah nominee tersebutsering disamakandenganistilahperwakilan atau pinjamnama,  berdasarkan  suratpernyataan atau suratkuasayangdibuatkedua pihak, orang  asing meminjam nama warga negara
Indonesia untuk dicantumkannamanyasebagaipemilik tanahpadasertifikatnya,tetapi kemudian
warga negara Indonesia  berdasarkan   akta pernyataan
yang dibuatnyamengingkaribahwapemiliksebana rnyaadalahwarganegaraasing selakupihakyangmengeluarkanuanguntukpe mbeliantanahtersebutdan penguasaannya dilakukan  atau  diwakilkan  kepada  warga negara
asing tersebut. Dengan menggunakan perjanjian nominee , maka warga
negara
asingdapatmenguasaitanahlayaknyahak
milik

## III. PENUTUP
Perlindungan hukum kepemilikan hak atas  tanah  bagi  warga  negara  asing  dengan pelangsungan  perkawinan  dengan  warga negara
Indonesia sebagai saranapenguasaanhak milik  atastanah  oleh warga negara asing. Dengan menggunakan  perjanjian nominee ,  maka warganegaraasing dapatmenguasaitanah layaknya  memiliki  hak  milikatas  tanah sepertiwarganegara Indonesia. Namun perjanjian ini belum mendapatkan pengaturannyadiIndonesia
khususnyasistemhukumperjanjian yang diatur pada Kitab Undang Undang HukumPerdata(KUHPerdata),  sehigga  hal ini  dikategorikan  ke  dalam  kategori penyelundupan  hukum  kepemilikan  hak
atas  tanah  bagi  Warga  Negara  Asing. Sebagai  saran  dari  tuulisan  ini  adalah Dalampenguasaanhakmilikatas tanaholehwarganegaraasing, merekaharus mematuhiperaturan- peraturanmengenaihukum  pertanahanyang berlakudiIndonesiadenganmemintapenjelas an yang lebihdetailkepadayang berwenang,sehinggamerekadapat  terhindar dariperbuatan  melanggar  hukum.  Bagi Notaris/PPAT sebagai pejabat yang berwenangmembuat aktaotentik, hendaknyadapat memberikan pengertianbagiwarga negaraasing bahwamerekadiperb olehkanmenguasaitanah  dengan  statusHak
Pakai, karenasesuaidengan peraturan perundang-undanganyang berlakudiIndonesia.Pihaknotaris jangansampai
melakukan hal-hal
yangkarenakewenangannya justrumemudahkanpenguasaan tanaholehdengan Pelangsungan Perkawinan dengan Warga Negara Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA A. BUKU-BUKU:
Bayu  Seto, Dasar-Dasar  Hukum  Perdata Internasional , PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
Budi Harsono, UUPA Bagian Pertama Jilid Pertama ,  Penerbit  Kelompok  Belajar
ESA, Jakarta. 2003 Purbacaraka, Purnadi dan Agus Brotosusilo.. Sendi-Sendi Hukum Perdata  Internasional .  PT  Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
Soedharyo  Soimin, Hukum  Orang  dan Keluarga,  Perspektif  Hukum  Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat ,  Edisi  Revisi,  Sinar  Grafika,
Jakarta, 2004.
Sunarjati  Hartono. Pokok-Pokok  Perdata Internasional ,  Binacipta,  Bandung,
2007.

## B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA:
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria  (Lembaran  Negara  RI  Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043). Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  dan  Kompikasi
Hukum  Islam  (Lembaran  Negara  RI Tahun  1974  Nomor  1,  Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019).
C. SUMBER LAIN
Ali,  Muhammad. KamusLengkapBahasa Indonesia Modren.  Pustaka  Amani.
Jakarta. 1980.
Lukman  Hakim. Kamus  Bahasa  Inggris . Penerbit: Tangga Pustaka. 1987 JCT  Simorangkir,  et.al, Kamus  Hukum , Sinar Grafika, Jakarta. 2003

## PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Universitas Bandar Lampung
Terbit pertama kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, setiap Januari dan Juli

## PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

## KETUA PENYUNTING
Dr. Erlina B., S.H., M.H.

## WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.

## PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, S.H., M.H.
Melisa Safitri, S.H., M.H

## PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung) Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (UIN Raden Intan Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Alamat: Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 89 Gedongmeneng, Bandar Lampung
Telp: 0721-789825  Fax: 0721-770261
Alamat Unggah Online: http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/

## ISSN 1907-560X
Email: pranata.hukum@yahoo.com dan tamirusli963@gmail.com
Penulisan  hasil  penelitian  terdiri  dari  4  (empat)  bab,  yaitu:  Bab  I Pendahuluan  (Latar  Belakang  dan  Rumusan  Masalah),  Bab  II  Metode Penelitian,  Bab  III  Hasil  Penelitian  dan  Analisis,  Bab  IV  Penutup (Kesimpulan dan Saran).
PRANATA PRANATA
H U K U M
H U K

## U
M

## JURNAL ILMU HUKUM

## I KETUT SEREGIG
ERLINA, B
MUHAMMAD RAFI DARAJATI DAN MUHAMMAD SYAFEI
RISTI DWI RAMASARI DWI PUTRI MELATI OKTA AINITA
NITA RIA ANGKASA FATHUR RACHMAN 1-12 13-20 21-33 34-43 44-53 54-63 64-72
Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 12 Nomor 2 Juli 2017
ISSN 1907-560X
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah. Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan tejadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa. Alamat Redaksi

## PRANATA HUKUM

## Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng
Bandar Lampung Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261 Email: pranatahukum@yahoo.com dan tamirusli963@gmail.com
JURNAL ILMU HUKUM PRANA
T A HUKUM
V OLUME 12 NOMOR 2 - JULI  2017
Analisis Yuridis Diskresi Kepolisian Dalam Penerapan Diversi
Analisis  Penyelesaian  Sengketa  Terhadap  Anak  Yang Melakukan  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Sewa Menyewa  Antara  Pemilik  Bangunan  Dengan  Pt. Indomarco Prismatama
Konsep United Nations Global Compact Dalam Isu Hak Asasi  Manusia  Untuk  Terwujudnya Corporate Sustainability
Analisis Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah  Bagi  Warga  Negara  Asing  Dengan  Cara Pelangsungan  Perkawinan  Dengan  Warga  Negara Indonesia
Implementasi Penanganan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  Terhadap  Perempuan  Berdasarkan Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2004  Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Analisis  Fungsi  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Dalam Penertiban  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  Berdasarkan Peraturan  Daerah  Kota  Bandar  Lampung  Nomor  08 Tahun  2000  Tentang  Pembinaan  Umum,  Ketertiban, Keamanan,  Kebersihan,  Kesehatan  Dan  Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung
Development Of Investment In Indonesia
Implementasi  Penegakan  Hukum  Bagi  Pengedar Narkotika Di Indonesia
ISSN 1907-560X