## PENGUATAN KELEMBAGAAN KETAHANAN PANGAN DI KOTA PAREPARE
(REINFORCEMENT OF FOOD SECURITY INSTITUTIONAL IN THE CITY OF PAREPARE)

## Ansar Arifin
Departemen Antropologi FISIP UNHAS Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 10 Makassar, 90245 Telepon/Faks  (0411) 585024, Hp. 081355661234 Sur-el : ansararifin@gmail.com

## Syamsul Bahri
Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan Jalan Sultan Alauddin Km. 7 Makassar Hp. 081524032180 Sur-el: syamsulbahrihabibi@yahoo.co.id

## ABSTRACT
The  article  explains  two  important  things,  i.e.  the  problem  of  food  security  institutional  in  the  poor households in the city of Parepare; alternative models of food security institutional for poor fishermen households  that  are  in  accordance  with  the  demands  of  development.  This  study  uses  the  Cluster Porpose Sampling method. The samples are social groups, service social institutions, and community organizations that are purposively selected, and analyzed using sociometric and descriptive analysis models.  Data  collection  techniques  use  survey  methods  and  in-depth  interviews,  as  well  as  focus- group  discustion  (FGD)  methods.  The  result  of  this  study  indicates  that  traditional  food  security institutional is already exist for a long time in poor fishing communities in the city of Parepare as a form  of  adaptation  to  the  problem  of  poverty.  Nevertheless,  population  growth  and  food  needs  are increased,  it is  necessary  to  manage  more  complex  food  security.  Therefore,  local  food  institutional needs  to  be  supported  by  modern  organizational  system  in  order  to  strengthen  local  food  security institutional.  Vice  versa,  modern  institutional  needs  to  be  supported  by  local  institutional  that  have been practiced for a long time by the poor in the city of Parepare.
Keywords: food security; institutional strengthening; poorness.

## ABSTRAK
Artikel  ini  menjelaskan  dua  hal  penting,  yakni  soal  kelembagaan  ketahanan  pangan  dalam  rumah tangga  miskin  di  Kota  Parepare  dan  model  alternatif  kelembagaan  ketahanan  pangan  rumah  tangga nelayan  miskin  yang  sesuai  dengan  tuntutan  perkembangan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode Cluster  Porpose  Sampling .  Sampelnya  adalah  kelompok-kelompok  sosial,  lembaga-lembaga  sosial kenelayanan, dan organisasi kemasyarakatan yang dipilih secara purposif dan dianalisis dengan model analisa  sosiometrik  dan  deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  metode  survei  dan in- depth interview (wawancara mendalam) serta metode focus-group discustion (FGD). Hasil penelitian ini  menunjukkan  bahwa  kelembagaan  ketahanan  pangan  tradisonal  telah  ada  sejak  dahulu  dalam masyarakat nelayan miskin di Kota Parepare sebagai bentuk adaptasi terhadap persoalan kemiskinan. Tetapi, karena pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhan pangan meningkat sehingga dibutuhkan manajemen ketahanan pangan yang lebih kompleks. Oleh sebab itu, kelembagaan pangan lokal perlu ditopang  oleh  sistem  organisasi  modern  demi  memperkuat  kelembagaan  ketahanan  pangan  lokal. Demikian  pula  sebaliknya,  kelembagaan  modern  perlu  ditopang  oleh  kelembagaan  lokal  yang  sudah lama dipraktikkan oleh masyarakat miskin di Kota Parepare.
Kata Kunci : ketahanan pangan; penguatan kelembagaan; kemiskinan.

## PENDAHULUAN
Kelaparan  tidak  memiliki  tempat tinggal, bila sakit tidak memiliki dana untuk berobat  merupakan  beberapa  ciri  yang dikaitkan dengan suatu kondisi ketidakcukupan yang disebut sebagai kemiskinan  (Sallatang,  2002).  Masalah kemiskinan  sudah  merupakan  isu  global yang berkaitan langsung dengan kemanusiaan  dan  telah  banyak  menguras para  ahli  untuk  merumuskan  konsep penyelesaiannya.  Salah  satu  pendapat  yang muncul  adalah  pendapat  Ickis  (dalam Supriatna,  2000)  bahwa  kemiskinan  itu terkait  erat  dengan  strategi  pembangunan pedesaan. Dengan demikian, Ickis mengajukan empat strategi penanggulangan kemiskinan,  salah  satunya  adalah the welfare  strategy yang  berkaitan  dengan persoalan  ketahanan  pangan (Supriatna, 2000) . Ketahanan pangan pada tataran nasional  merupakan  kemampuan  suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya  memperoleh  pangan  dalam jumlah  yang  cukup,  mutu  yang  layak, aman, dan juga halal  yang didasarkan pada optimasi  pemanfaatan  dan  berbasis  pada keragaman  sumber  daya  domestik.  Salah satu  indikator  untuk  mengukur  ketahanan pangan  adalah  soal  ketergantungan  dan ketersediaan  pangan  nasional  terhadap import.
Ketahanan  pangan  telah  menjadi  isu sentral  dalam  kerangka  pembangunan nasional.  Namun,  persediaan  pangan  yang cukup  secara  nasional  tidak  serta-merta menjamin ketahanan pangan, baik di tingkat regional  maupun  rumah  tangga  dan individu. Meskipun secara nasional persediaan  pangan  mencukupi,  namun munculnya  kasus  kerawanan  pangan  dan ditemukannya bayi dan anak balita berstatus  gizi  buruk  di  berbagai  daerah  di Indonesia merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri.
Peningkatan  kebutuhan  pangan  harus berbanding  lurus  dengan  peningkatan jumlah  penduduk  dan  kesempatan  kerja. Ketahanan  pangan  terkait  dengan  kondisi
terpenuhinya  pangan  bagi  rumah  tangga yang  tercermin  bagi  tersedianya  pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Hal ini tentu saja  berkaitan  dengan  banyak  faktor,  di antaranya;  jenis  pangan,   produksi,  dan distribusinya.  Namun,  yang  lebih  penting, ialah  norma-norma  sosial  yang  beroperasi mengatur  sehingga  ketahanan  pangan  tidak hanya  terwujud,  tetapi  juga  terpelihara. Singkatnya,  ketahanan  pangan  menjadi bagian  dari  sistem  sosial  masyarakat  Kota Parepare.
Belakangan ini, permasalahan pemantapan  ketahanan  pangan  terkait dengan   berbagai  aspek,  terutama  isu-isu tentang  meningkatnya  jumlah  penduduk, keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya  manusia,  meningkatnya  kasus  kurang gizi, kemiskinan, bencana alam, instabilitas sosial  ekonomi  politik,  tuntutan  mutu  dan liberalisasi perdagangan internasional, pemenuhan hak asasi manusia, dan sebagainya. Isu-isu ini mendorong perlunya menciptakan  ketahanan  pangan  secara nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan,  sampai  pada  ketahanan  pangan pada tingkat rumah tangga. Hal ini menjadi lebih penting karena terbukti bahwa selama ini  ketahanan  pangan  belum  sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan penduduk.
Mewujudkan  ketahanan  pangan  yang berkelanjutan sebagai upaya untuk membangun integrasi nasional yang mantap,  diperlukan  perubahan  sosial,  yaitu percepatan proses perubahan dan pertepatannya  secara  berencana,  ke  arah yang lebih baik atau lebih tinggi tingkatannya  dari  waktu  ke  waktu,  tahap demi tahap secara berkelanjutan. Lebih baik atau  lebih  tinggi  tingkatannya,  berdasarkan atas  atau  sesuai  dengan  nilai-nilai  ( values ) yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.  Oleh  karena  itu,  perlu melakukan pembangunan lembaga ketahanan pangan secara reformatif. Artinya, melakukan improvisasi (pengembangan/  penyempurnaan)  lembaga ketahanan pangan yang telah ada sekarang.
Perwujudan  ketahanan  pangan  tanpa memperhatikan  kelembagaan  masyarakat relatif  tidak  menunjang  keberlanjutan ketahanan  pangan,  baik  pada  tingkat nasional  maupun   pada  tingkat  rumah tangga. Ketahanan pangan dapat berkelanjutan apabila memanfaatkan kelembagaan ketahanan pangan masyarakat yang menjadi lingkungan sosial budayanya. Untuk mengidentifikasi kelembagaan masyarakat  yang  menunjang  ketahanan pangan   rumah  tangga  masyarakat,   perlu dikaji  tentang  kelembagaan  ketahanan pangan dalam rumah tangga miskin di Kota Parepare  dan  model  alternatif  kelembagaan ketahanan  pangan  rumah  tangga  miskin yang sesuai dengan tuntutan perkembangan.
Berkaitan dengan kelembagaan
masyarakat Robert MacIver (1931)
mengemukan bahwa kelembagaan masyarakat  menyangkut  tata  cara  atau prosedur  yang  telah  diciptakan  untuk mengatur  hubungan  antara  manusia  yang berkelompok dalam suatu kelompok kemasyarakatan  yang  dinamakan  asosiasi. Horton dan Hunt (1993) menyatakan bahwa kelembagaan adalah suatu sistem hubungan sosial yang terorganisasi yang memperlihatkan  nilai-nilai  dan  prosedur bersama  dan  yang  memenuhi  kebutuhan dasar  tertentu  masyarakat.  Adapun  Berger & Luckman (1991) mendefinisikan sebagai pola  yang  sudah  pasti  mengenai  tingkah laku manusia.
Paul  B.  Horton  dan  Chester  L.  Hunt (1993)  mendefinisikan  institusi  sebagai sistem  hubungan  sosial  yang  terorganisasi yang   mewujudkan  nilai-nilai   dan   tata cara  umum   tertentu   dan   memenuhi kebutuhan    dari    masyarakat    tertentu. Suatu  kelembagaan  yang  berkembang  dan dipertahankan  dalam  suatu  masyarakat, sedikitnya mempunyai tiga fungsi, yaitu; 1) memberikan  pedoman  kepada  anggota- anggota  masyarakat  bagaimana  mereka harus  bertingkah  laku  atau  bersikap  dalam menghadapi berbagai masalah dalam masyarakat,  utamanya  yang  menyangkut kebutuhan-kebutuhannya; 2) menjaga keutuhan  masyarakat  yang  bersangkutan;
dan  3)  memberikan  pegangan  kepada masyarakat  untuk  keperluan  dalam  sistem pengendalian atau pengawasan sosial
( social control ).
Lembaga
kemasyarakatan atau lembaga  sosial  ( social  institusion )  adalah keseluruhan  norma  dari  semua  jenis  dan tingkatan  untuk  keperluan  pokok  di  dalam kehidupan masyarakat, untuk mempertahankan nilai-nilai penting ( pattrened  norm  integrated  around  a principal a function of society ).
Lembaga  kemasyarakatan  senantiasa terbentuk  atas  dasar  corak  daerah  tertentu sesuai  dengan  ciri masyarakat yang mendiami daerah tersebut. Meskipun semua   lembaga   mempunyai   sifat    saling ketergantungan dalam masyarakat, namun masing-masimg  lembaga  disusun dan diorganisasi secara sempurna di sekitar rangkaian-rangkaian pola-pola norma,  nilai perilaku yang diharapkan. Ide-ide   lembaga pada  umumnya   diterima   oleh mayoritas anggota  masyarakat,  tidak  peduli   apakah mereka    turut   berpartisipasi   atau   tidak dalam lembaga tersebut.
Pembangunan  lembaga  adalah  suatu perspektif  tentang  perubahan  sosial  yang direncanakan dan dibina. Hal itu menyangkut inovasi-inovasi yang menyiratkan
perubahan-perubahan kualitatif  dalam  norma-norma,  pola-pola kelakuan,  hubungan-hubungan  perorangan dan  hubungan-hubungan  kelompok,  dan persepsi-persepsi  baru  mengenai  tujuan- tujuan  maupun  cara-cara.  Temanya  yang dominan adalah inovasi.
Titik tolak untuk pembangunan lembaga adalah definisi mengenai pembangunan  lembaga  yang  dirumuskan, sebagai; perencanaan, penataan, dan bimbingan  dari  organisasi-organisasi  baru atau  yang  disusun  kembali  yang;  (a) mewujudkan  perubahan-perubahan  dalam nilai-nilai, fungsi-fungsi, teknologi- teknologi fisik, dan/atau sosial; (b) menetapkan, mengembangkan, dan melindungi  hubungan-hubungan  normatif dan  pola-pola  tindakan  yang  baru;  dan  (3)
memperoleh  dukungan  dan  kelengkapan dalam lingkungan tersebut.
Kerangka  konseptual  ini  memberikan suatu  cara  untuk  mengidentifikasi  metode- metode  operasional  dan  strategi  tindakan yang  dapat  membantu  orang-orang  praktik dan  mereka  secara  aktif  berkecimpung sebagai  pengantar-pengantar  perubahan, khususnya  dalam  keadaan-keadaan  lintas budaya.  Mac.Iver   (1931),  mengemukakan syarat-syarat kelompok sosial antar lain; (1) setiap   anggota  kelompok  harus  sadar
bahwa   dia  merupakan   sebagian  dari kelompok  yang   bersangkutan;  (2)  ada hubungan timbal balik antara  anggota  yang satu   dengan  anggota   yang   lain;  (3)  ada suatu   faktor   yang   dimiliki  bersama, sehingga hubungan antara mereka bertambah   erat.  Faktor  ini  dapat  berupa nasib  yang  sama,  kepentingan   yang  sama, tujuan   yang  sama,  idiologi  politik  yang sama   dan  lain-lain;  dan  (4)  berstruktur, berkaidah  dan  mempunyai   pola  perilaku; dan bersistem dan berproses.
Gambar 1. Universum Pembangunan Lembaga.
Gambar  di  atas  memperlihatkan  lima kelompok variabel lembaga yang dirumuskan  dengan  cara  sebagai  berikut: Pertama; Kepemimpinan  menunjuk  pada „kelompok  orang  yang  secara  aktif berkecimpung  dalam  perumusan  Doktorin dan  program  dari  lembaga  tersebut  dan yang  mengarahkan  operasi-operasi  dan hubungan-hubungannya  dengan lingkungan tersebut. Kepemimpinan dipandang sebagai satu-satunya unsur yang paling kritis dalam pembangunan  lembaga  karena  proses- proses  perubahan  yang  dilakukan  dengan sengaja  itu,  memerlukan  manajemen  yang intensif, terampil, dan yang telah mengikatkan  dirinya  secara  mendalam, baik  dalam  hubungan-hubungan  intern maupun  lingkungan.  Kedua ,  Doktorin dirumuskan  sebagai:  „spesifikasi  dari  nilai- nilai,  tujuan-tujuan,  dan  metode-metode operasional yang mendasari tindakan sosial‟. Doktorin dipandang sebagai sederetan  tema  yang  memproyeksi,  baik  di dalam  organisasi  itu  sendiri  maupun  dalam
lingkungan  eksternnya,  seperangkat  citra dan  harapan-harapan  mengenai  tujuan- tujuan  lembaga  dan  gaya-gaya  tindakan. Ketiga, Program menunjuk pada „tindakan- tindakan tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan dari fungsi-fungsi dan jasa-jasa yang  merupakan  keluaran  dari  lembaga tersebut.  Dengan  demikian,  maka  program adalah  terjemahan  dari  doktorin  ke  dalam pola-pola  tindakan  yang  nyata,  dan  alokasi energi-energi  dan  sumber  daya-sumber daya  lainnya  di  dalam  lembaga  itu  sendiri dan  yang  berhubungan  dengan  lingkungan ekstern. Keempat, sumber  daya  adalah masukan-masukan keuangan, fisik, manusia,  teknologi,  dan  penerangan  dari lembaga tersebut. Jelaslah bahwa persoalan-persoalan  yang  tercakup  dalam pengerahan dan dalam menjamin tersedianya  sumber  daya  tersebut  secara mantap dan yang dapat diandalkan mempengaruhi  tiap  segi  dari  kegiatan- kegiatan lembaga dan merupakan kesibukan yang  penting  dari  semua  kepemimpinan
lembaga. Kelima, struktur intern dirumuskan  sebagai  struktur  dan  proses yang  diadakan  untuk  bekerjanya  lembaga tersebut dan bagi pemeliharaannya.
Untuk memudahkan analisa, dibedakan  empat  jenis  kaitan:  (1)  Kaitan- kaitan  yang  memungkinkan  ( enabling ), yakni  „dengan  organisasi-organisasi  dan kelompok-kelompok sosial yang mengendalikan  alokasi  wewenang  dan sumber-sumber  daya  yang  diperlukan  oleh lembaga  tersebut  untuk  berfungsi‟.  (2) Kaitan-kaitan  fungsional  yakni  „dengan organisasi-organisasi  yang  menjalankan fungsi-fungsi dan jasa-jasa yang merupakan pelengkap  dalam  arti  produksi,  yang menyediakan  masukan-masukan  dan  yang menggunakan keluaran-keluaran dari lembaga tersebut. (3) Kaitan-kaitan normatif,  yakni  „dengan  lembaga-lembaga yang  mencakup  norma-norma  dan  nilai- nilai lokal (positif dan negatif) yang relevan bagi  doktrin  dan  program  dari  lembaga tersebut‟.  (4)  Kaitan-kaitan  tersebar,  yakni „dengan  unsur-unsur   dalam  masyarakat yang tidak dapat dengan jelas diidentifikasi oleh keanggotaan dalam organisasi formal‟.

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  di  seluruh wilayah Kota Parepare, meliputi: Kecamatan Bacukiki, Bacukiki Barat Kecamatan Soreang, dan Kecamatan Ujung. Pada dasarnya ada beberapa jenis studi dan teknik  pengumpulan  data  yang  diterapkan untuk  kajian  ini  adalah:  (1) Community Studies, dengan maksud untuk mendapatkan data mengenai profil masyarakat miskin terutama yang berhubungan dengan kelembagaan ketahanan pangan. (2) Stakeholders studies, dimaksudkan  untuk  mendapatkan  data  dan informasi  mengenai  pandangan/penilaian para pemangku kepentingan atau stakeholders (Pemerintah, DPRD, kalangan Lembaga  non-pemerintah,  pakar/akademisi dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya tentang berbagai regulasi, kebijakan maupun  implementasi  dari  kebijakan  yang berhubungan dengan berbagai aspek
kelembagaan  yang  distudi.  (3) Policy Impact  Studies  (PIS). (4) Studi  literatur . Sebelum penelitian lapangan dilakukan, tim peneliti  terlebih  dahulu  melakukan  kajian terhadap  laporan-laporan  studi  mengenai kelembagaan  pangan.  (5) Kajian  historis mengenai kelembagaan pangan.
Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode Cluster Porpose  Sampling .  Sampelnya  adalah kelompok-kelompok/lembaga/ organisasi yang  ditarik  secara  purposif,  dan  dianalisa dengan  model  analisa  sosiometrik  dan deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data,  yaitu survei, in-depth  interview dan focus-group disussion (FGD).

## PEMBAHASAN

## Kelembagaan Ketahanan Pangan Lokal di Kota Parepare
Masyarakat  di  daerah  penelitian,  baik pada  tipe  agroekosistem  pantai,  sawah maupun  pada  tipe  agroekosistem  lahan kering, bahwa dalam pemenuhan kebutuhan pokok  sehari-hari,  hampir  semua  pekerjaan yang  dilakukan  selalu  berhubungan  dengan kelompok.  Hampir  tidak  ada  pekerjaan yang  dapat  dilakukan  dengan  sendiri- sendiri.  Anggota  kelompok  ini  saling bekerja  sama  satu  sama  lain.   Dalam  kerja sama  tersebut  untuk  melakukan  pekerjaan diterapkan  aturan-aturan  atau  norma-norma yang  telah  lama  mereka  yakini  dan pertahankan.  Karena  itu  hampir  seluruh masyarakat  (juga  responden)  mengatakan bahwa  dalam  urusan  ketersediaan  bahan makanan terdapat aturan-aturan atau norma- norma  yang  berkaitan  dengan  pekerjaan mereka sehari-hari. Hal ini dapat dikategorikan sebagai modal sosial di mana masyarakat memiliki nilai-nilai yang diyakini  bersama  sebagai  perekat  sosial  ke arah  yang  positif  (Fukuyama,  2005;  2006). Khususnya  di  tipe agroekosistem  pantai , kelompok yang berkembang adalah kelompok  kerja  sama  nelayan yang beranggotakan  5-7  orang,  antara  lain kelompok pa’bagang yang  beranggotakan
12-15 orang dan kelompok nelayan pancing ( pa’tongkol ) yang beranggotakan 2-5 orang. Dari  penuturan  masyarakat  (melalui responden  dan  informan)  kerja  sama  ini berfungsi  untuk  meningkatkan  keberanian dan  meningkatkan  semangat  kerja,  bukan sebaliknya  munculnya  rasa  takut  dan kesepian.  Selain  itu,  kerja  sama  ini berfungsi sebagai sarana peningkatan kerukunan  dan  kekompakan  antarsesama yang  bukan  hanya  anggota  kelompok, melainkan juga seluruh anggota keluarga.
Kelembagaan nelayan di Kota Parepare  terdapat  beberapa  kelompok  kerja nelayan, antara lain: (1) Pa’roppong adalah kelompok  nelayan  yang  menggunakan perahu sande’ dengan alat pemikat rumpon, yaitu  rangkaian  bambu  yang  dibentuk menyerupai  rakit    dan  diberi  batu  labuh sebagai  jangkar  agar  tidak  mudah  hanyut serta  di  bahagian  bawahnya  diikatkan beberapa  pelepah  daun  kelapa  tempat  ikan berkerumun.  Daun  kelapa  dan  bambu  pada alat rumpon mengeluarkan  bau  yang disukai  oleh  ikan-ikan  kecil  sehingga berkumpul disekitar alat rumpon . Kemudian, ikan-ikan kecil yang berkumpul menjadi santapan bagi ikan-ikan besar.  (2) Pangoli adalah kelompok  nelayan  yang sifatnya  “liar”  karena  mereka  menangkap ikan  pada  rumpon  milik  orang  lain  yang sedang  tidak  digunakan  pemiliknya.  (3) Pajjala adalah kelompok  nelayan  yang menggunakan  perahu  jenis ba’go’ .  (4) Pappuka’ adalah  kelompok  nelayan  yang menggunakan  jaring  insang  ( puka’ )  untuk menangkap  ikan  terbang.  (5) Palladung adalah  nelayan  yang  menangkap  ikan merah/bambangan  dengan  menggunakan pancing  ladung.  (6) Potangga adalah kelompok nelayan yang lebih terfokus pada penangkapan ikan terbang dengan telurnya. Nelayan  ini  menggunakan  bubu  yang terbuat dari bambu ( buaro ). Bubu itu diberi rumput-rumput  agar  ikan  terbang  senang berkerumun  dan  bertelur  di  tempat  itu. Mereka  biasanya  menggunakan  12  sampai 25  buah  bubu.  Bubu-bubu  ini  sengaja dihamparkan ke laut dan diberi tali pengikat yang dikaitkan pada perahu.
Bagi masyarakat Kota Parepare, makanan dalam kehidupan mereka merupakan hal yang sakral untuk diberlakukan karena itu dalam memperoleh, mengelolah, dan menghidangkannya terdapat  aturan-aturan  yang dianut.  Aturan- aturan  ini  diyakini  dapat  mendatangkan rezeki  untuk  kelangsungan  pangan  dalam rumah  tangga.  Aturan  atau  norma  ini  telah menjadi kebiasaan masyarakat yang diperoleh  secara  tak  tertulis  (secara  turun temurun)  dari  orang  tua  dan  tetangga mereka.
Aturan-aturan
tersebut dilaksanakan tanpa paksaan berjalan seiring dengan kehidupan mereka. Dalam memperoleh  (produksi)  bahan  makanan   di Kota  Parepare,  berdasarkan  keterangan informan dan responden terdapat keterangan  tentang  aturan-aturan  atau norma-norma  yang  dianut  masyarakat. Selanjutnya,  terdapat  pula  aturan-aturan atau  norma-norma  yang  mereka  yakini  dan senantiasa  masih  dilaksanakan.  Selain  itu, aturan-aturan  ini  relatif  masih  disampaikan pada  anak-anak  mereka  untuk  tetap diperhatikan  dan  dilaksanakan.  Aturan- aturan  itu  antara  lain;  pada  saat  akan berangkat  melaut  (menangkap  ikan)  tidak boleh  ada  alat-alat  yang  akan  digunakan jatuh  ke  tanah,  tidak  boleh  ada  anak-anak kecil  yang  menangis  apabila  menjelang keberangkatan, tidak boleh berselisih dengan  anggota  keluarga  (terutama  istri), selalu  berkata  jujur  dan  bertutur  kata  yang baik,  dilarang  duduk-duduk  di  pintu, dilarang  mencari  kutu  di  tangga  khususnya kaum wanita, dilarang menyapu ketika akan pergi  melaut,   apabila  ada  yang  meminta pinjaman,  baik  itu  berupa  uang  maupun barang, sebaiknya ditunda hingga suami/anggota  keluarga  telah  kembali  dari laut. Sebaliknya, pada saat hendak melaut/berlayar  untuk  mencari  ikan,  ada beberapa  syarat  (norma)  yang  harus dipenuhi  antara  lain;  hati  yang  tenang, keadaan/situasi yang tenang, dan alam yang tenang.
Tingkah laku yang umumnya dilakukan  oleh  para  nelayan  sebelum berangkat  untuk  berlayar  mencari  ikan,
yaitu; hati yang tenang sebelum meningalkan rumah untuk berlayar; keadaan  tenang,  tidak  ada  masalah  dalam rumah  tangga;  alam  tenang,  tidak  ada tanda-tanda  yang  mengkhawatirkan  ketika di  tengah  laut  nantinya;  tidak  boleh  ada teguran  yang  menanyakan  tujuan  pada  saat hendak berangkat melaut/berlayar; dan cuci kaki sebelum naik ke perahu atau kapal.
Dalam agroekosistem pantai terutama  usaha  tani  tambak,  terdapat  pula unsur-unsur budaya (norma, nilai, kepercayaan, pengetahuan, dan simbolisasi) antara  lain:  Bibit  ikan  (nener)  dan  udang (benur)  dilemparkan  dalam  sebuah  baskom pada  saat  ada  transaksi  antara  pedagang bibit  dengan  petani  tambak.  Petani  tambak akan  mengamati  bibit,  jika  bibit  berputar dalam  baskom  ke  arah  kanan,  akan dipercaya  bahwa  bibit  tersebut  akan menguntungkan  untuk  dipelihara.  Ke  arah kanan adalah arah yang berlawanan dengan arah  jarum  jam.  Pada  saat  penebaran  bibit akan  dilakukan  keadaan  harus  tenang (konsentrasi  dalam niat),  air dalam baskom bibit  harus  tenang,  dan  alam  pun  harus tenang.
Berpakaian  lengkap  (celana,  baju, sarung, kopiah) dan bersih (baru). Sebelum penebaran  benih  duduk  berjongkok  di pinggir/tepi  tambak  menghadap  ke  arah tertentu  dan  mengucapkan  mantra  kepada malaikat  yang  menguasai  tambak  sebagai ungkapan  pemberitahuan.  Sebelum  panen, petani  tambak  mengamati  ikan  di  dalam tambak  lebih  dahulu  untuk  mengamati gerakannya,  yaitu  apabila  serupa  seperti pada  saat  menabur  benih.  Jika  ikan bergerak  ke  kanan  dinyatakan  telah  siap panen.  Gerakan  ke  kanan  melambangkan arti/makna  yang  baik,  rezeki  masuk  –  ini dianalogikan gerak melingkar tangan kanan ke arah kiri dan masuk ke bagian tubuh.
Ketenangan  dianalogikan  bahwa  tidak ada  gangguan  baik  pada  ikan  dan  tambak, maupun  petani  tambak  serta  seluruh keluarganya.  Adapun  gerak  ikan  ke  kanan pada  saat  hendak  dipanen  melambangkan keuntungan dan rezeki yang diperoleh. Pada masyarakat tipe  agroekosistem  sawah
berkembang pula norma-norma atau aturan- aturan  yang  berkenaan  dengan  padi.  Padi merupakan  salah  satu  hasil  produksi  pada usaha  tani  sawah  dan  merupakan  bahan makanan pokok. Dalam proses produksinya terdapat  juga  unsur-unsur  budaya  yang diyakini/dipercaya  oleh  masyarakat  seperti berikut;  ketika  hendak  menabur  benih petani membaca mantra; pada saat melempar/menabur  benih  padi  diharuskan mengisap  nafas  panjang,  maknanya  yaitu mengisap  nafas  artinya  berisi,  adapun buang nafas akan berarti kosong. Demikian pula  dengan  padi  yang  ditanam  akan dipercaya  berisi  untuk  dinikmati  hasilnya. Makan-makan  dahulu  sebelum  menabur benih/bibit (nasi/ songkolo ). Diadakan dengan sederhana dan memohon keselamatan  agar  padi  yang  ditanam terhindar dari segala macam gangguan serta bisa  dinikmati  dalam  waktu  yang  tidak terlalu lama.
Menyambut kembali bibit yang ditabur  dengan  cara  memercikkan  ramuan air tertentu dengan maksud mengusir segala bala yang mungkin akan menimpa. Selanjutnya,  untuk tipe  agroekosistem lahan kering , sektor perkebunan merupakan  lahan  yang  sangat  potensial untuk  mengembangkan  berbagai  komoditi. Dicatat bahwa kemampuan komoditi tertentu  untuk  membantu  kesejahteraan rumah  tangga  pada  umumnya  berhubungan dengan  penyesuaian  antara  tanaman,  lahan dan  iklim.  Pada  lahan  kering  dapat dikembangkan  berbagai  komoditi  seperti cengkeh,  kakao(coklat),  kopi,  lada,  vanili, dan banyak lagi. Komoditi-komoditi tersebut  merupakan  komoditi  ekspor  yang memiliki  prospek  pasar  cukup  tinggi. Tanaman-tanaman ini memerlukan pengelolaan  dan  perawatan  yang  efektif agar  dapat  dinikmati  hasilnya  secara optimal.
Petani  kebun  atau  lahan  kering sebagian  besar  memercayai  dan  meyakini adanya norma-norma dan nilai-nilai budaya dalam  bercocok  tanam.  Ada  beberapa  cara yang  biasa  mereka  lakukan,  misalnya  pada saat akan menanam atau memanen tanaman
jangka  panjang  mereka,  seperti  berikut: Disediakan terlebih dahulu tanaman- tanaman  yang  hendak  mereka  tanam  yang bisa  dinikmati.  Dinikmati  berarti  bahwa mereka  (petani)  akan  bisa  menikmati langsung hasil usahanya sebelum meninggal. Pada saat bibit akan dimasukkan  ke  dalam  lubang/tanah,  harus menarik  nafas  agar  apa  yang  ditanam  bisa berhasil.  Menarik  nafas  diartikan  tanaman akan  berisi,  adapun  buang  nafas  berarti akan  kosong.  Cara  menanam  pisang,  yakni tanaman  yang  akan  ditanam  disimpan sejauh sembilan langkah dari lubang dalam beberapa  saat.  Pisang  tersebut  dipikul hingga sampai ke lubang dan mengembungkan  mulut/pipi  ketika  hendak memasukkannya  ke  dalam  lubang  tersebut. Sembilan langkah dianalogikan bahwa pada saat pisang berbuah kelak bisa menghasilkan sembilan sisir, adapun dipikul  artinya  agar  pisang  yang  berbuah kelak  akan  membuat  pemiliknya  mendapat beban  yang  berat  untuk  mengangkutnya (jumlah/hasilnya  besar).  Menggembungkan mulut/pipi  artinya  buah  yang  dihasilkan kelak  akan  berukuran  besar  (membuat mulut/pipi menggembung jika memakannya).
Keyakinan masyarakat terhadap unsur-unsur budaya (nilai, norma, kepercayaan,  teknologi,  dan  simbolisasi) menjadi  kebiasaan  dan  sudah  menjadi tradisi  yang  turun  temurun.  Adapula  cara atau  unsur  budaya  yang  terkandung  dalam hal  menyimpan  hasil  produksi,  mengambil bahan  makanan,  mengolah  bahan  makanan dan  sikap  ketika  menghadapi  makanan, antara lain: Menyimpan padi di tempat yang patut/semestinya  ( lumbung ).  Menyimpan padi dan mengambil dari lumbung dilakukan  dengan  khidmat,  sekurang- kurangnya  mencuci  kaki  terlebih  dahulu, memakai baju serta sarung ikat. Pada waktu menjemur  dan  menumbuk  padi,  harus dijaga jangan sampai terburai dan dilarikan ayam.  Ketika  makan  tidak  boleh  bercakap- cakap  atau  berjalan-jalan,  sehingga  jangan sampai  nasi  terburai  dan  ada  tersisa  di piring sesudah kenyang. Api di dapur tidak
boleh padam. Tempayan tempat
menyimpan  air  ( gusi )  tidak  boleh  kering dan tempat menyimpan beras ( pabbarasang )  harus  ditutup  dan  tidak boleh  kosong.  Perempuan  tidak  boleh bertengkar  di  depan  dapur.  Semua  aturan- aturan  atau  norma-norma  ini  kalau  tidak dilaksanakan dan diyakini akan mendatangkan  kesialan  atau  malapetaka serta  rendahnya  atau  tidak  adanya  rezeki dalam berusaha. Hal ini akan mengakibatkan  kesengsaraan  dunia  dan akhirat.
Sekalipun  kearifan  lokal  mengenai ketahanan  pangan  sudah  ada  dalam  detak dalam  jantung  kebudayaan  masyarakat miskin  Kota  Parepare  seperti  yang  sudah dipaparkan  di  atas.  Namun,  pertumbuhan jumlah  penduduk  menjadikan  masalah ketahanan  pangan  ini  semakin  kompleks. Kebutuhan  pangan  ini  berbanding  lurus dengan  jumlah  populasi  dan  berbanding lurus  pula  dengan  tingkat  eksploitasi lingkungan; semakin tinggi jumlah populasi semakin  tinggi  pula  kebutuhan  pangan  dan semakin  tinggi  kebutuhan  pangan,  semakin tinggi  pula  daya  eksploitasi  demi  produksi pangan  secara  besar-besaran  (Diamond, 2015). Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan  negara  sebagai  manifestasi kekuasaan  yang  mengatur  dan  memenuhi kebutuhan populasi yang jumlahnya banyak,  termasuk  dalam  hal  pemenuhan pangan (Diamond, 2015).
Lingkup  kota  seperti  Parepare  tak dapat  lagi  disamakan  dengan  bentuk komunitas  yang  memenuhi  kebutuhannya secara  subsistem.  Lingkup  kota  adalah lingkup  kekuasaan  negara  yang  secara langsung  bersentuhan  dengan  masalah peningkatan jumlah populasi dan peningkatan kebutuhan pangan. Oleh sebab itu,  manajemen  ketahanan  pangan  lokal harus  beradaptasi  dengan  peningkatan kebutuhan pangan ini. Dibutuhkan manajemen kelembagaan ketahanan pangan yang  lebih  kompleks  yang  diatur  menurut pola-pola  modern  tanpa  mengabaikan manajemen  ketahanan  pangan  lokal  yang
sudah  ada.  Berikut  akan  dijelaskan  model- model alternatif kelembagaan.

## Alternatif Model Pelembagaan
Berbicara  tentang  kelembagaan  atau institusi,  umumnya  pandangan  orang  lebih diarahkan  kepada  organisasi,  wadah  atau pranata.  Organisasi  hanyalah  wadahnya saja, adapun pengertian lembaga mencakup juga  aturan  main,  etika,  kode  etik,  sikap, dan  tingkah  laku  seseorang  atau  suatu organisasi  atau  suatu  sistem.  Bayangkan apa  yang  akan  terjadi  di  dalam  suatu  tim kerja,  kelompok  masyarakat  atau  tim olahraga tertentu ada organisasi tetapi tidak ada aturan mainnya?
Kebijakan adalah intervensi pemerintah (dan publik) untuk mencari cara pemecahan  masalah  dalam  pembangunan dan  mendukung  proses  pembangunan  yang lebih  baik.  Kebijakan  adalah  upaya,  cara, dan pendekatan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan yang sudah dirumuskan.
Kebijakan
bisa juga merupakan upaya pemerintah untuk memperkenalkan model pembangunan baru berdasarkan  masalah  lama.  Kebijakan  juga adalah  upaya  untuk  mengatasi  kegagalan dalam  proses  pembangunan.  Kegagalan  itu bisa  kegagalan  kebijakan  itu  sendiri, kegagalan pemerintah dan negara, kegagalan  dalam  bidang  kelembagaan, kegagalan dalam ketahanan pangan, perdagangan dan pemasaran dan sebagainya.
Kelembagaan  dan  kebijakan  selalu menjadi  isu  penting  dalam  pengelolaan pesisir, pertanian atau pembangunan umumnya.  Sejarah  menunjukkan  bahwa  di negara-negara maju kelembagaan yang baik merupakan kunci dari keberhasilan pengelolaan  negara,  pembangunan,  pasar, perdagangan  atau  bisnis.  Selama  ini pemerintah  cenderung  lebih  menekankan pada  pembangunan  ketahanan  pangan dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur  fisik,  teknologi,  ketahanan pangan dan politik. Sangat sedikit diperhatikan  pembangunan  infrastruktur kelembagaan  (institusi).  Di  lain  pihak
kebijakan  pemerintah  cenderung  tidak konsisten, selalu berubah dan sulit dilaksanakan secara utuh.
Ini  memerlukan  perhatian  yang  serius karena  pada  dasarnya  hampir  semua kegagalan  pembangunan  bersumber  dari dua persoalan fundamental, yaitu kegagalan kebijakan dan kegagalan kelembagaan. Hal ini  karena  perlu  model optimalisasi pembangunan  lembaga.  Dalam  rangka  ikut menangani  masalah  penyediaan  pangan bagi  masyarakat  telah banyak kelembagaan yang  dibentuk.  Mulai  dari  kelembagaan yang menangani produsen pangan, pemasaran dan distribusi pangan, permodalan  untuk  kegiatan  terkait  pangan, keamanan  pangan,  industri  pangan,  dan berbagai aspek pangan lainnya. Kelembagaan  ini  ada  yang  merupakan kelembagaan  resmi  pemerintah,  murni swadaya  masyarakat,  atau  yang  merupakan kolaborasi  formal  atau  non-formal  antara pemerintah dan masyarakat.
Kinerja  kelembagaan  pangan  tersebut masih  belum  memenuhi  harapan  berbagai pihak.  Hal  ini  sering  disebabkan  karena pengelola  kelembagaan  tersebut  tidak berasal dari populasi individu yang memang secara langsung menggeluti masalah  pangan.  Sebagai  contoh,  pengurus organisasi petani sering bukan dari kalangan  petani  sehingga  sulit  untuk diharapkan  dapat  memahami  masalah- masalah  aktual  dalam  kegiatan  usaha  tani dan sulit untuk diharapkan akan memperjuangkan  secara  tepat  kepentingan- kepentingan petani. Pada dasarnya memang kelembagaan  petani  tersebut  (koperasi, kelompok tani) dibentuk terutama membantu  tugas  pemerintah,  bukan  untuk meningkatkan  marjin  keuntungan  usaha tani.
Kelembagaan  non-pemerintah  yang memayungi  petani,  nelayan,  peternak,  atau kelompok  masyarakat  pangan  lainnya sering  memanfaatkan  besarnya  populasi kelompok  ini  untuk  kepentingan  politik, sehingga warna kelembagaan yang seharusnya  lebih  berbasis  profesi  menjadi kabur.  Kegiatan  pertanian,  peternakan,
perkebunan,  perikanan,  industri  pangan, dan lainnya sering hanya digunakan sebagai „kendaraan‟  untuk  mencapai  tujuan  politik. Kondisi ini sangat berbeda dengan organisasi serupa di negara-negara maju.
Kelembagaan pemerintah yang ditugasi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan  komoditas  pangan  telah  lama terbentuk,  tetapi  baru menjamah komoditas beras  saja.  Adapun  komoditas  pangan lainnya  belum  ditangani  sehingga  baik stabilitas  harga,  maupun  ketersediaannya masih jauh dari kondisi terkendali. Pengendalian  ketersediaan  dan  harga  beras masih  sering  menghadapi  kendala,  baik disebabkan  oleh  fluktuasi  produksi  dan keragaman mutu beras yang dihasilkan oleh petani, maupun terkendala oleh keterbatasan  kapasitas  finansial  dan  sarana penyimpanan yang dimiliki oleh kelembagaan  tersebut.  Perubahan  status kelembagaan ini menjadi perusahaan umum (perum)  yang  akan  membatasi  perannya dalam pengendalian ketersediaan dan harga beras.
Dalam  hal  pelembagaan  ketahanan pangan  rumah  tangga  miskin,  ada  dua model  pendekatan  yang  relevan  dalam pengambilan  kebijakan,   yaitu: Pertama; Model  zero-sum ,  merupakan  hasil  adaptasi dari fenomena pengalihan kekuasaan dalam kajian  ilmu  politik.  Teori  ini  mendasarkan diri  pada  konstanta  bahwa  sedemokratis apapun  sebuah  tata  pemerintahan,  selalu ada konflik dalam pengelolaan kewenangan,  sebab  besaran  kewenangan yang  dimiliki  lebih  didasarkan  pada preferensi  politik  kaum  elit.  Apabila penguasa  melimpahkan  kewenangannya secara  luas  kepada  masyarakat,  pemerintah akan  kehilangan  daya  untuk  mengatur  dan menciptakan social  order .  Teori zero  sum game merefleksikan  adanya  pengambil- alihan  peran  secara  drastis  dari  penguasa kepada  pihak  yang  sebelumnya  tidak memiliki  kekuasaan.  Transfer  otoritas  ini mengakibatkan pemerintah menjadi kehabisan  energi  sehingga  tidak  mampu berperan dominan dalam manajemen sektor publik.  Implikasi  dari pendekatan zero-sum
adalah  pemerintah  enggan  melakukan pemberdayaan  kepada  masyarakat  atau institusi masyarakat sipil.
Terdapat  garis  demarkasi  yang  jelas antara  pemerintah vis  a  vis warga  sipil dalam relasi negara dan masyarakat. Model ini  banyak  ditemukan  pada  pengalaman pemberdayaan civil  society dalam  tradisi Anglo-Amerika  yang  melihat  asosiasi  atau lembaga  pemberdayaan  sebagai  elemen dalam masyarakat yang menjadi intermediator  antara  individu  dan  keluarga dengan  institusi  negara.  Hal  ini  penting sebab  ketika  demokrasi  terlembaga  dalam pemerintahan  perwakilan,  mereka  yang memegang  peran  cenderung  membangun jarak  dengan  konstituen  sehingga  warga membangun  solidaritas  mengekspresikan interest dalam  sebuah  institusi  untuk pemenuhan hak-hak mereka dalam berbagai bidang.
Aktualisasi  konsep  tersebut  terlihat ketika  rakyat  yang  selama  ini  hanya menjadi silent  majority dan  banyak  di manupulasi  kepentingannya,  secara  drastis memiliki  akses  yang  luas  untuk  terlibat dominan dalam arena perumusan kebijakan. Ruang  kekuasaan  pemerintah  menjadi menyempit  dan  mengakibatkan  nilai  tawar organisasi masyarakat sipil menjadi meningkat. Model ini efisien dari segi biaya sebab kewenangan yang dilimpahkan menjadi  tanggung  jawab  mandiri  pihak yang  mengelola  kewenangan  tersebut. Dalam  konteks  pelembagaan  ketahanan pangan  sebagai  institusi  masyarakat  lokal (sipil), lahirlah kebijakan-kebijakan pemberdayaan  yang  bersifat  pragmatis  dan berusaha  memberikan  kewenangan  yang luas  kepada  masyarakat  untuk  melakukan perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring & evaluasi kebijakan.
Institusi partisipasi ini kemudian dibekali  sistem  dan  dibebankan  program yang bersifat blue print , dimana kelengkapan  alat,  metode  pelaksanaan, anggaran  dan  sumber  daya  manusia  harus diupayakan  sendiri  oleh  institusi  yang bersangkutan. Kelembagaan ketahanan pangan  secara  independen  memfasilitasi
pembentukan struktur kerja sama antarinstistusi  dan  melakukan  pembinaan intensif  dengan  simpul-simpul  jaringan lembaga.  Harapannya  adalah  perluasan peran  yang  terjadi  di  puncak  stuktur  akan merembes  ke  unit-unit  terkecil  dalam insitusi.  Hubungan  kemitraan  dibangun secara struktural  dengan  pemerintah daerah dan  pembagian  kewenangan  yang  detail  di antara  kedua  belah  pihak  dan  diatur  secara legal-formal.
Prinsipnya  bahwa  pemerintah  daerah tidak  memiliki  wewenang  dan  peran  yang cukup  untuk  mengintervensi  setiap  usulan program  yang  ditawarkan  oleh  warga. Tingkat akomodasi usulan program ditentukan  dengan  kemampuan  jejaring organisasi  masyarakat  untuk  membangun kekuatan dalam arena pengambilan keputusan. Dalam konteks upaya pelembagaan  ketahanan  pangan, level individu disentuh dengan melakukan pembenahan  drastis  melalui  pelimpahan wewenang untuk peningkatan pengetahuan, keahlian, kompetensi, dan pemberian motivasi  personal  yang  diupayakan  secara internal oleh anggota organisasi petani/nelayan miskin.
Pada level  organisasi ,  intervensi pemerintah dalam pola rekruitmen, penataan struktur kerja, distribusi wewenang  dan  penguatan  jejaring  relatif menjadi  tanggung  jawab  mandiri  pihak organisasi petani/nelayan miskin. Pemerintah hanya berperan dalam membangun  sistem  melalui  perangkat hukum, kebijakan pendukung dan lingkungan yang kondusif guna mengontrol aktivitas institusi dalam kegiatan ketahanan pangan masyarakat. Model ini membutuhkan  prakondisi  berupa  kapasitas individu  yang  memadai  dan  kapasitas organisasi  yag  adaptif  sehingga  mampu bernegosiasi  dan  berkompetisi  dengan pihak  pemerintah  dalam  memobilisasi sumber  daya  pembangunan. Kedua; Model Positive-Sum . Model yang kedua merupakan  antitesis  dari  model  yang pertama.  Jika  pada  proses  pelimpahan kewenangan model zero-sum
mengakibatkan  berkurangnya power  and authority bagi  pihak  penguasa,  model positive-sum mencerminkan  prinsip  yang berlawanan. Ketika terjadi proses
pengembangan
kapasitas dan
pemberdayaan  dari  pihak  yang  berkuasa atau  pemerintah  kepada  pihak  yang  lemah, justru akan semakin memperkuat power dan otoritas  pihak  yang  pertama.  Selain  itu, keyakinan  diusung  model  ini  adalah penekanan aspek generatif.
Model positive-sum lebih  fokus  pada pengidentifikasian  dan  pemecahan  isu-isu secara  kolektif,  lebih  menekankan  pada penilaian (appraisal) terhadap  lingkungan ekternal  dan internal,  dan berorientasi  pada tindakan. Model ini mensyaratkan pengumpulan informasi secara luas, ekplorasi alternatif, dan menekankan implikasi masa depan. Kewenangan startegis  pemerintahan  tidak  mengalami difracted (pemencaran) secara drastis, tetapi lebih  kepada  hal-hal  yang  bersifat  teknis dan  operasional.  pelaksanaan  kewenangan yang  dilimpahkan  didasarkan  pada  aspek efektivitas out-come yang diperoleh. Dalam hal  pelembagaan  ketahanan  pangan  rumah tangga  miskin,  pemerintah  membangun kemitraan  yang  sejajar  dengan  pihak anggota  masyarakat  dalam  menggerakkan perluasan  partisipasi  secara  gradual  dan memberikan asistensi teknis pada operasionalisasi  kegiatan  pemberdayaan kelembagaan.
Kelompok-kelompok
tani/nelayan miskin berupaya memanfaatkan  fasilitas  dan  anggaran  yang disediakan  pemerintah  untuk  melakukan peningkatan kapasitas individual dan penataan  organisasi.  Tingkatan  sistem dibenahi  dengan  melalukan  penyesuian terhadap  tuntutan  dan  aspirasi  masyarakat yang berkembang.
Pemerintah menyiapkan strategi kebijakan  dalam  skala  waktu  opersional tertentu hingga pengembangan kelembagaan ketahanan pangan telah mengarah pada kemandirian yang terbangun  dari  hasil  sinergi  antar  stake - holders pembangunan.  Pola  pembinaan yang dilakukan secara menyebar di seluruh
unit  terkecil  kelompok  sehingga  dapat memperkuat basis legitimasi dalam mengambil  tindakan  yang  berdimensi  luas bagi masyarakat.
Model positive-sum ini  memiliki prasyarat  yang  harus  disiapkan  untuk keberlanjutan  opersionalnya.  Faktor  utama adalah  ruang  dan  waktu  yang  cukup,  oleh sebab  tindakan  manajemen  model  ini dilakukan secara demokratis dan melibatkan  para stake-holder kebijakan yang lain. Tahapan-tahapan yang ditempuhnya  pun  harus  diasistensi  dan dikontrol  secara  ketat  oleh  kedua  belah pihak  guna  meminimalkan  inkonsistensi tindakan  dalam  operasionalisasi  kebijakan. Tindakan intervensi yang dilakukan pemerintah  lebih  pada  bersifat  teknis  dan pengelolaan  kewenangan  strategis  dan oprasional menjadi otoritas internal kelompok-kelompok masyarakat.
Pendekatan  ini  dapat  memfasilitasi terjadinya proses pemberdayaan kelembagaan  yang  berkelanjutan  dengan diikuti adanya iktikad baik untuk mengubah keadaan,  dari  tidak  berdaya  maupun menjadi  penuh  daya.  Pengalihan  energi  ini tidak  melalui  medium  konflik  melainkan lahir dari suatu sinergi yang egaliter dengan kesadaran  akan  pentingnya  aspek  generatif untuk terus berlangsung.
Kekuatan dan kapasitas yang meningkat dalam lembaga ketahanan pangan  akan  memberikan  kontribusi  yang positif  bagi  pemerintah,  bukan  sebaliknya mengambilalih  kewenangan  dan  peran pemerintah.  Kapasitas  individu,  organisasi dan  sistem  yang  meningkat  pada  institusi masyarakat sipil akan menjadi penyeimbang bagi public sector dan private sector dalam menjalin kemitraan yang lebih bermakna.

## PENUTUP
Salah  satu  unsur  pokok  yang  harus ditekankan  dalam  model  pelembagaan ketahanan  pangan  adalah  nilai-nilai  lokal (modal sosial) yang sudah lama dianut oleh suatu masyarakat. Secanggih apapun konsep  kelembagaan  yang  dirumuskan  dari
luar,  mustahil  dapat  bekerja  lebih  baik  jika mengabaikan  nilai-nilai  budaya  lokal  yang ada. Oleh sebab itu, demi membangun suatu kelembagaan  yang  kuat  dan  utuh  adalah tetap  penting  untuk  memahami  secara mendalam nilai-nilai yang bermakna modal sosial (social  capital) yang  dianut  oleh suatu  masyarakat  dan  mengorganisirnya atau  menyandingkannya  dengan  pola-pola dan manajemen kelembagaan modern.
Di  sini  terdapat  dua  model  alternatif kelembagaan ketahanan pangan yang ditawarkan,  yakni: Pertama,  Model  zero- sum , merupakan model yang merefleksikan adanya pengambilalihan peran secara drastis  dari  penguasa  kepada  pihak  yang sebelumnya  tidak  memiliki  kekuasaan. Dengan  demikian,  model  ini  menekankan pada  pengalaman  pemberdayaan civil society dalam  tradisi  Anglo-Amerika  yang melihat assosiasi atau lembaga pemberdayaan sebagai elemen dalam masyarakat  yang  menjadi  intermediator antara  individu  dan  keluarga  dengan institusi negara. Kedua, Model positive-sum yang  lebih  fokus  pada  pengidentifikasian dan pemecahan isu-isu secara kolektif, lebih menekankan  pada  penilaian (appraisal) terhadap  lingkungan  ekternal  dan  internal, dan berorientasi pada tindakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Berger,  Peter.  L.  &  Luckman  Thomas. 1991. The  Social  Construction  of Reality . Penguin Books: London.
Diamond,  Jared.  2015. The  World  Until
Yesterday:  Apa  yang  Dapat  Kita Pelajari
dari Masyarakat
Tradisional? .  Kepustakaan  Populer Gramedia (KPG): Jakarta.
Fukuyama,  Francis.  2005. Guncangan Besar:  Kodrat  Manusia  dan  Tata Sosial  Baru. PT.  Gramedia  Pustaka Utama: Jakarta.
Fukuyama,  Francis.  2002. Trust  Kebajikan Sosial  dan  Penciptaan  Kemakmuran . Yogyakarta: Penerbit Qalam.
Hobsbawn, D. J. Poverty, Dalam International  Encyclopedia  Of  The Social  Sciences,  Editor  David  L.  Sill, Vol.  XII,  Macmillan  and  Free  Press,
hal. 398.
Horton, Paul B. & Chester L. Hunt, (1993).
Sosiologi . Penerbit Erlangga: Jakarta.
Kerlingger,  Fred  N,  2005. Asas-asas Penelitian  Behavioral ,  Gadjah  Mada
University Press, Yogyakarta.
Klijn  Eric-Hans  and  Joop  Koppenjan,
2000). ‘Public  Management  And Policy  Network  Foundation  Of  a Network  Approach  to  Governance’,
Public  Management, Vol.  2  Issue  2, 2000.
MacIver,  Robert  Morrison.  1931. Society: Its Structure and Changes . R. Long & R. R. Smith, Incorporated: New York.
Sallatang, M. Arifin. 2002. Krisis multidimensional di Indonesia .
Universitas Hasanuddin, Makassar.
Supriana, Tjahya, 2000, Strategi Pembangunan dan Kemiskinan,
Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.