Volume : 23, Nomor : 3, ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340

## PELAKSANAAN HAK RETENSI DAN PELELANGAN BARANG OLEH PT PEGADAIAN APABILA DEBITUR WANPRESTASI
Oleh :
Agus Armaini Ry 1 email: agusarmaini2016@gmail.com, Diana Lubis 2 email: dianabeby147@gamil.com Universitas Prima Indonesia Medan, Universitas Darma Agung Medan

## Abstrak
PT. Pegadaian sebagai Badan Uusaha Milik Negara yang mempunyai misi khususnya yaitu memenuhi kebutuhan  dana  skala  kecil,  dan  pada  akhir-akhir  ini  PT.  Pegadaian  semakin  membudaya  dan memasyarakat  di  kalangan  masyarakat  kelas  bawah  dan  masyarakat  kelas  atas.  Pelaksanaan  hak retensi  dan  lelang  di  PT.  Pegadaian    Merupakan  salah  satu  perusahaan  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN)  yang  bergerak  di  bidang  jasa  keuangan  yang  berfokus  membantu  masyarakat  yang membutuhkan  pendanaan  dengan  cara  menggadaikan  berbagai  barang  berharga  dan  surat-surat berharga  lainnya.  Akibat  hukum  yang  timbul  jika  terjadi  pelelangan  terhadap  barang  jaminan  di  PT. Pegadaian    adalah  pihak  PT.  Pegadaian  mengambil  sejumlah  dana  yang  dipinjamkannya  kepada pihak  debitur  setelah  dipotong  bunga,  modal  sewa  dan  juga  biaya  pelelangan.  Oleh  karena  itu disarankan  agar  dalam  hal  pelaksanaan  lelang  atas  barang-barang  bergerak  pada  PT.  Pegadaian dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku    dan  agar  pihak  PT.  Pewgadaian    menjelaskan akibat hukum jika terjadi pelelangan kepada debitur.
Kata Kunci : Retensi, Pelelangan, Pegadaian, Wanprestasi

## Abstract
PT.  Pegadaian  as  a  State-Owned  Enterprise  has  a  special  mission,  namely  meeting  small-scale funding needs, and recently PT. Pawnshops are increasingly becoming a culture and popularity among lower class and upper class society. Implementation of retention and auction rights at PT. Pegadaian is a  State-Owned  Enterprise  (BUMN)  company  that  operates  in  the  financial  services  sector  which focuses on helping people who need funding by pawning various valuables and other securities. Legal consequences  that  arise  if  an  auction  occurs  for  collateral  at  PT.  Pegadaian  is  part  of  PT.  The pawnshop takes the amount of funds it  lends to the  debtor after deducting  interest, rental capital and auction fees. Therefore, it is recommended that when carrying out auctions for movable goods at PT. Pawnshopping  is  carried  out  in  accordance  with  applicable  regulations  and  so  that  PT.  Pewgadaian explains the legal consequences if an auction occurs to the debtor.
Keywords: Retention, Auction, Pawnshop, Default

## PENDAHULUAN
PT. Pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa keuangan,  yang  kegiatan  usaha  utamanya adalah  pemberian  pinjaman  kepada  masyarakat berdasarkan  hak  gadai.  Sebagai  perusahaan yang  terus  berkembang,  PT.  Pegadiaan  selain menjalankan  jasa  gadai  sebagai  kegiatan  usaha utamanya,  juga  mempunyai  usaha  lain  seperti usaha  gadai  syariah,  pinjaman  angsuran  sistem amanah  (Kreasi),  pinjaman  angsuran  sistem gadai  (Krasida),  dll.  Kami  juga  mengatasi dinamika dan tantangan bisnis dengan melakukan  diversifikasi  ke  bidang  bisnis  lain. Jasa  penilai,  jasa  konsinyasi,  Kredit  Penundaan Penjualan  Gabah  (KTJG),  Pinjaman  Rumah Tangga  (Crysta),  Transfer  Tunai  (KUCICA), Penyewaan  Ruang  Konferensi.  PT.  pegadaian sebagai  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang mempunyai  misi  khususnya  yaitu  memenuhi kebutuhan dana skala kecil, dan pada akhir-akhir ini  PT.  Pegadaian  semakin  membudaya  dan memasyarakat  di  kalangan  masyarakat  kelas bawah  dan  masyarakat  kelas  atas.  Suatu perikatan  pada  dasarnya  akan  membawa  akibat hukum jika para pihak tidak melakukan kewajiban yang telah disepakati  dalam perikatan tersebut.  Akibat  yang  secara  jelas  dari  suatu perikatan  adalah  pihak  yang  dirugikan  dapat meminta  pertanggung  jawaban  pihak  yang melalaikan  kewajibannya  untuk  melaksanakan prestasinya.
Salah  satu  perjanjian  yang  secara jelas  menimbulkan    prestasi  antara  berbagai pihak baik itu debitur maupun kreditur dewasa ini adalah perjanjian hutang piutang yang dilaksanakan di PT. Pegadaian. Jika debitur lalai memenuhi kewajibannya kepada kreditur yang di dalam hal ini adalah PT. Pegadaian, maka pihak kreditur memiliki hak retensi dan dapat melaksanakan  pelelalangan  atas  jaminan  kredit yang  diberikan  debitur.  Pasal  1150  Sapi.  Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan  bahwa  gadai  adalah  suatu  hak  yang diberikan  kepada  seseorang  yang  berhutang atas  barang  bergerak  yang  diserahkan  oleh debitur  atau  kuasanya,  dan  memberikan  kuasa kepada  debitur  untuk  meminta  pembayarannya. Anda  harus  menanggung  biaya  pelelangan barang tersebut dan biaya pengembalian barang tersebut  setelah  digadaikan.  Pasal  509  KUH Perdata  menyatakan,  “Karena  benda  itu  adalah benda bergerak, maka benda itu dapat dipindahkan  atau  dipindahkan”.  Pasal  499 KUH.Perdata menyebutkan bahwa yang dikatakan barang adalah tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”.
Hak retensi adalah  hak  menahan  suatu benda  sampai  suatu  piutang  yang  berhubungan dengan  benda  itu  dilunasi.  Contoh  nasabah menggadaikan  sebuah  sepeda  motor,  maka  jika setelah  jangka  waktu  perjanjian  gadai  berakhir, tetapi  debitur  tidak  melunasi  hutangnya,  maka pihak Pegadaian berhak menahan sepeda motor tersebut  sampai  dilunasinya  hutang  debitur
tersebut.  Adapun  yang    menjadi    permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan  hak  retensi  dan  pelelangan  barang jaminan oleh PT. Pegadaian Padang Sidempuan apabila  debitur  wanprestasi,  bagaimana  akibat hukum  dengan  dilaksanakan  pelelangan  barang terhadap hutang debitur

## METODE PENELITIAN
Subyek penyidikan ini adalah penegakan hak gadai oleh PT dan lelang barang. pegadaian dalam hal debitur terlambat membayar. Spesifikasi penelitian ini ``bersifat deskriptif, yaitu dimulai  dengan  pengumpulan  data  yang  relevan dengan  pembahasan  di  atas,  menyusunnya, mengklasifikasikannya, dan menganalisisnya sehingga  membentuk  gambaran  yang  jelas tentang  fenomena  yang  diteliti.''  Pendekatan yang  digunakan  adalah  pendekatan  hukum preskriptif.  Data  sekunder  yang  diperoleh  dari penelitian  ini  dianalisis  secara  kualitatif  untuk memberikan  gambaran  mengenai  permasalahan utama.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Ketentuan  yang  menyangkut  lembaga pelaksanaan  lelang    diatur  menurut  Keputusan Menteri  Keuangan  RI  Nomor  119/PMK.07/2005. Keputusan  Menteri  Keuangan  ini  menunjuk Kantor Lelang Negara sebagai lembaga pelaksanaan  lelang  BUPLN  di  bidang  pelayanan lelang  berdasarkan  teknis  yang  ditetapkan  oleh Kepala BUPLN. Di dalam melaksanakan tugsnya,  Kantor  Lelang  Negara  mempunyai
fungsi  (Pasal  129  Keputusan  Menteri  Keuangan RI Nomor 119/PMK.07/2005)
Penjualan secara lelang didahului dengan  tindakan  dari  juru  sita  Bank  membuat konsep  pengumuman  lelang  dan  meneruskan konsep pengumuman ini kepada seksi penagihan  untuk  diiklankan  dalam  surat  kabar atau  media  cetak,  media  elektronik  dan sebagainya.
1. Dalam hal barang bergerak.
Apabila  barang  yang  akan  dilelang  adalah barang  bergerak,  maka  periklanannya  dilakukan sesuai  dengan  adat  istiadat  setempat,  misalnya melalui  penggunaan  brosur  atau  pemberitahuan oleh  pemerintah  setempat  (tidak  diwajibkan dengan periklanan di surat kabar/media cetak/media  elektronik  yang  ada).  tidak).  . Penjualan  barang  tidak  boleh  dilakukan  sampai 14 hari setelah penyitaan barang.
2 ． Untuk benda-benda yang tidak bergerak.
Jika  barang  tidak  bergerak  maupun  barang bergerak  akan  dilelang,  maka  harus  diadakan dua  kali  pengumuman  umum  dengan  selang waktu  15  hari,  salah  satunya  pada  waktu  yang bersamaan,  dan  pemberitahuan  umum  hanya dapat diumumkan di surat kabar dan media cetak 14  hari  setelahnya.  pengumuman  publik.  /Media iklan  elektronik.Pelaksanaan  lelang  ini  terjadi akibat  wanprestasi  debitur  terhadap  kreditur (Pegawaian)  dalam  perjanjian  gadai,  sehingga kreditur  yang  mempunyai  hak  untuk  menuntut pemenuhan perikatan dapat melakukan tindakan penyitaan  terhadap  benda  jaminan  debitur  untuk melunasi hutang debitur pada kreditur.” Tindakan
penyitaan  ini  diikuti  dengan  eksekusi  pelelangan benda  jaminan  meskipun  tindakan-tindakan kreditur  itu  tidak  disetujui  oleh  debitur.  Pasal  1 Peraturan  Lelang  menyebutkan  bahwa  lelang  di muka  umum  adalah    pelelangan  dan  penjualan barang  yang  dilaksanakan    di  muka  umum dengan penawaran harga yang semakin meningkat  atau  dengan  persetujuan  harga  yang semakin  menurun  atau  dengan  pendaftaran harga  dimana  orang-orang  diundang  atau sebetulnya sudah diberitahukan tentang pelelangan itu dan diberi kesempatan kepadanya untuk  membeli  dengan  jalan  menawar  harga atau dengan jalan pendaftaran.
Perjanjian  gadai  yang  dilaksanakan  di PT.  Pegadaian    adalah  atas  dasar  adanya jaminan debitur. Jaminan tersebut adalah berupa benda bergerak. Besarnya jaminan yang diberikan  kepada  kreditur  akan  memberikan besarnya  jaminan  kredit  kepada  debitur.Jika debitur  lalai  menjalankan  kewajibannya  kepada kreditur  yang  dalam  hal  ini  adalah  PT. Pegadaian, maka pihak kreditur dapat melaksanakan  pelelangan  atas  benda  jaminan yang  diberikan  debitur.  Lelang  dapat  diartikan dengan penjualan umum atas suatu barang atau benda  yang  dilaksanakan  di  muka  umum  sesuai yang  digariskan  di  dalam  Peraturan  Lelang ( Vendu  Reglement Pasal  1).  Dengan  demikian terlihat  bahwa  objek  dari  pelelangan  itu  tidak terlepas dari barang atau benda.
Pada  perjanjian  gadai  jika  debitur melalaikan  kewajibannya,  maka  PT.  Pegadaian yang  menerima  barang-barang  milik  debitur
sebagai  jaminan  gadai  secara  khusus  dapat melaksanakan  pelelangan  atas  barang-barang yang  dijadikan  objek  jaminan  sesuai  dengan pengaturannya yang terdapat di dalam peraturan pelaksanaan  pelelangan.  Jika  pinjaman  tidak dilunasi  tepat  pada  waktu  yang  telah  ditentukan oleh  PT.  Pegadaian,  misalnya  peminjaman dilakukan  pada  tanggal  26  Oktober  2022,  maka apabila  pinjaman  ini  tidak  dikembalikan  pada tanggal  jatuh  tempo  pembayaran  22  Februari 2023,  diberi  waktu  kelonggaran  sampai  20  hari, yaitu  6  Maret  2023,  maka  apabila  sampai  6 Maret  2023  tidak  dibayar,  maka  akan  diadakan pelelangan.  Tanggal  pelelangan  diumumkan dengan tulisan pada papan pengumuman 10 hari sebelum lelang melalui radio, bisa juga pemberitahuan  tertulis  kepada  orang  yang mempunyai  barang.  Lelang  harus  dipimpin  oleh Kacab sendiri, apabila Kacab berhalangan, maka sah  lelang  boleh  dipimpin  oleh  wakilnya.  Dan pada  waktu  lelang  Kepala    juga  dibantu  oleh seorang  pemegang  kas,  dan  pegawainya  dan seorang penawar lelang.
Biaya  lelang  dikenakan  untuk  setiap barang  yang  dilelang.  Ini  adalah  9%  dari  biaya lelang  pembeli  ditambah  7%  dari  jumlah  lelang. Misal  pembeli  ditawari  Rp  200.000  dalam  suatu lelang,  bukan  berarti  pembeli  akan  membayar sejumlah  penawaran,  namun  pembeli  akan menambahkan 9% dari biaya lelang pembeli dan 7%  dari  jumlah  kekurangan  pada  penawaran. jumlah tersebut. Anda wajib membayar apa yang telah  Anda  tambahkan.  Jika  tawaran  yang menang kurang dari jumlah pembayaran
ditambah  bunga  ditambah  3%  dari  biaya  lelang, maka  nasabah  harus  membayar  sejumlah tertentu  untuk memastikan bahwa jumlah pinjaman  sepadan  dengan  nilai  penilaian  yang akan  ditentukan  kemudian.  Apabila  terdapat kelebihan  uang  akibat  lelang  barang  sitaan, pembayaran  dilakukan  segera  setelah  lelang berakhir. Pembayaran (kelebihannya) akan dilakukan
melalui pengelola setelah menunjukkan SBK asli. Rincian atau perhitungan kelebihan  dana  dapat  berupa  sebagai  berikut, misalnya:  A  meminjam  Rp200.000  bila  harga lelang  Rp1.  300.000,  kelebihannya  dalam  hal  ini bukan  Rp  100.000,  namun  rinciannya  sebagai berikut:
Uang pinjaman Rp.200.000,- Uang bunga Rp.  26.000,- 3 % ongkos lelang penjualan Rp.   9.000,- Jumlah Rp.235.000,-
jadi uang kelebihan adalah         Rp.300.000,-
Rp.235.000,- Rp.  65.000,-
Jadi uang kelebihan yang diterima pemberi gadai sebesar Rp.  65.000,- inilah  yang  diberikan sebagai  lebihnya.  Mengenai  proses  perjanjian gadai  di  PT.  Pegadaian    disebutkan  hak  dari pemberi gadai adalah :
1.  Menerima  sejumlah  uang  yang  diperjanjikan terlebih  dahulu  dengan  barangnya  sebagai jaminan.
2.  Berhak menuntut penggantian atas hilangnya barang gadai
3.  Berhak  menerima  kembali  barang  gadainya bila telah dilunasi utang yang dipinjam
4.  Berhak  menerima  uang  kelebihan  apabila barangnya telah dilelang.
Sedangkan  kewajiban  dari  pemegang gadai  adalah  menyerahakan  barang  jaminan  ke tangan pihak kreditur setelah adanya persetujuan antara  kedua  belah  pihak  yang  berdasarkan pada  perikatan  pokok,  yaitu  perjanjian  pinjam uang dengan jaminan gadai.
Sedangkan hak-hak dari penerima gadai adalah :
1.  Hak  debitur  untuk  menyimpan  harta  gadai (reservasi) sampai utangnya lunas, termasuk bunga dan biaya-biaya yang harus dibayar.
2.  Pegadaian  berhak  menerima  pelunasan utangnya dari keuntungan pegadaian.
3.  PT.Pegadaian berhak menjual atas kuasanya sendiri setelah lewat jangka waktu yang disepakati baik oleh pegadaian maupun pegadaian, namun tidak memenuhi kewajiban  membayar  kembali  utang  yang telah diperjanjikan.
4.  Pegadaian  berhak  mendapat  penggantian atas  biaya-biaya  yang  perlu  dan  sah  yang dikeluarkan  untuk  mengamankan  barang yang digadaikan.
5.  Pegadaian  berhak  menyimpan  barang  bukti sejumlah tertentu di pegadaian sampai hakim menentukan  jumlah  yang  harus  dibayar, termasuk bunga dan biaya yang berlaku.
Di samping itu penerima gadai mempunyai  hak  yang  diterima  dari  pemberi gadai,  maka  pihak  pegadaian  juga  mempunyai kewajiban yaitu :
1.  Pegadaian  bertanggung  jawab  atas  segala kehilangan  atau  kerusakan  barang  gadai karena kelalaiannya.
2.  Apabila pemberi gadai telah melunasi utang, bunga,  dan  biaya-biaya  yang  timbul  dalam pemeliharaan  barang  itu,  maka  pemberi gadai  harus  mengembalikan  barang  sitaan itu kepada pemberi gadai.
3.  Penerima  gadai  bertanggung  jawab  atas hasil penjualan barang gadai.
Oleh  karena  itu,  penerima  gadai  berhak atas  penyelesaian  yang  disederhanakan  di samping tuntutan pokok.
1.  Pemberi  gadai  bertanggung  jawab  atas hilangnya,  rusaknya,  atau  rusaknya  barang gadai, bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya  sendiri.  (KUHPerd.Pasal  1157 Ayat  1).  Pegadaian  dengan  sendirinya bertanggung jawab atas kerusakan, kehilangan  atau  kemerosotan  barang  gadai yang  dikuasainya.  Karena  pemberi  gadai membebankan beban kepada pemberi gadai untuk  biaya  pemeliharaan  dan  pengamanan barang  yang  digadaikan,  maka  pemberi gadai  bertanggung  jawab  atas  segala kerugian  yang  disebabkan  oleh  kegagalan pemberi  gadai  dalam  mempertahankan penguasaan atas barang yang digadaikan.
2.  Kewajiban
memberitahukan kepada penerima  gadai  pada  saat  menjual  barang gadai  (KUHPerd.  Pasal  1156  Ayat  2). Penerima  gadai  harus  memberitahukan terlebih  dahulu  mengenai  penjualan  barang sitaan,  apa  pun  alasannya.  Anda  wajib
melaporkan  hal  ini  paling  lambat  keesokan harinya  sebelum  menjual  barang  gadai tersebut  kepada  orang  lain.  Pemberitahuan ini  dapat  diberikan  melalui  surat,  telepon, atau surat kabar. Pemberitahuan ini dikeluarkan  untuk  melindungi  pegadaian agar  tidak  dijual  di  bawah  harga  normal sehingga  mengakibatkan  kerugian  sepihak bagi pegadaian.
3.  Tanggung jawab atas hasil penjualan barang gadai.  (KUHPerd.Pasal  1159  Ayat  1).  Jika penjualan  dilakukan  oleh  penerima  gadai atau  penerima  gadai,  maka  penerima  gadai harus bertanggung jawab atas hasil penjualan  itu.  Apabila  jumlah  yang  dipinjam kepada  pegadaian  melebihi  jumlah  yang terutang, maka kelebihannya harus dikembalikan  kepada  pegadaian,  dan  hal  ini menjadi  tanggung  jawab  pegadaian/pemberi gadai.
Berkenaan  dengan  surat  bukti  kredit  di  dalam perjanjian  lelang ini  dapat  mempengaruhi penyebab  timbulnya  lelang.  Berdasarkan  uraian di  atas  bahwa  di  dalam  perjanjian  lelang  telah memberi  penekanan  bahwa  jika  hutang  tidak  di lunasi  pada  waktu  yang  telah  ditentukan  barang sebagai jaminan  akan di  lelang.  Oleh karena  itu, suatu  lelang  disebabkan  oleh  kelalaian  salah satu  pihak,  dalam  hal  ini  debitur  (nasabah)  yang memenuhi  kewajibannya.  Berdasarkan  kriteria  di atas,  berarti  ada  kesalahan  di  pihak  debitur  dan disebut  wanprestasi.  Default  mengacu  pada situasi  di  mana  layanan  tidak  berjalan  meskipun diwajibkan  untuk  melakukannya.  Dari  pengertian
wanprestasi secara umum  tersebut di atas kalau dihubungkan  perjanjian  lelang  dengan  dasar surat  bukti  kredit  yang  terdapat  di  dalam  kredit gadai maka hal ini dapat terjadi yang merupakan dasar penyebab timbulnya lelang. Hal tersebut di atas  dimaksudkan  bahwa  di  dalam  penyebab timbulnya atau terjadinya lelang adalah kelalaian atau  ingkar  janji  dari  pihak  nasabah  yang  telah mengikatkan  diri  terhadap  perjanjian  lelang sesuai  dengan  surat  bukti  kredit  yang  diperbut antara  nasabah  dengan  pihak  kreditur  (PT. Pegadaian).
Berkenaan  dengan  Pasal  1243  KUH Perdata menyebutkan tentang masalah wanprestasi atau kelalaian yang di lakukan oleh pihak  nasabah  atau  si  kreditur  di  dalam  hal penggantian  atau  tidak  terpenuhinya  suatu perikatan  sebagai  berikut  :  Penggantian  biaya, rugi  dan  bunga  karena  tidak  dipenuhinya  suatu perikatan,  barulah  mulai  diwajibkan,  apabila  si berhutang,  setelah  di  nyatakan  lalai  memenuhi perikatan,  atau  jika  sesuatu  yang  harus diberikan  atau  dibuatnya  hanya  dapat  diberikan atau  dibuat  dalam  tenggang  waktu  yang  telah dilampaukannya. Berdasarkan keadaan tersebut di atas, dihubungkan dengan wanprestasi  jelas  memberikan  suatu  ketegasan kepada  pihak  kreditur terhadap  haknya  didalam pelunasan  hutang  terhadap  barang  bergerak  si debitur atau si berhutang, kepada pihak kreditur di  dalam  pelunasan  hutangnya.  Dalam  hal  ini berkenaan  dengan  jaminan  barang  yang ditahan  atau  dikuasai  oleh  kreditur  dalam pelaksanaan  perjanjian  kredit  gadai  merupakan
suatu  hak  atau  kewajiban  dari  pihak  kreditur untuk  menahan  barang  tersebut  dengan  batas waktu pelunasan hutang oleh nasabah terhadap pihak PT. Pegadaian .
Hal  tersebut  mengenai  penahanan terhadap  barang  persetujuan  kredit  telah dijelaskan  di  dalam  pasal  1152  Kitab  Undang- undang  Hukum  Perdata  sebagai  berikut  :  Hak gadai  atas  benda-benda  bergerak  dan  atas piutang-piutang bahwa diletakkan dengan membawa barang gadai di bawah kekuasaan si piutang  atau  seorang  pihak  ketiga,  tentang siapa  yang  disetujui  oleh  kedua  belah  pihak. Berkenaan  dengan  pasal  tersebut  di  atas  jelas memberikan  hak  kepada  pihak  kreditur  atau  si berpiutang untuk menahan barang gadai di atas kekuasaannya  oleh  pihak  pajak  penggadaian  di dalam  hal  perjanjian  lelang  yang  berkaitan dengan  menyebabkan  timbulnya  lelang.  Hal tersebut di atas di maksudkan bahwa pemberian jaminan kebendaan selalu
menyendirikan  suatu  bagian  dari  kekayaan seseorang,  si  pemberi  jaminan  (nasabah),  dan menyediakannya guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (utang) seorang debitur. Memberikan suatu barang dalam
jaminan, berarti melepaskan sebagian kekuasaan  atas  barang.  Pada  azasnya  yang harus  dilepaskan  itu  adalah  kekuasaan  untuk memindahkan  hak  milik  atas  barang  itu  dengan cara  apapun.  Cara  yang  paling  efektif  untuk memindahkan  hak  miliknya  debitur  adalah menarik  dari  kekuasaannya  (debitur),  sesuai
dengan  ketentuan  yang  dimaksud  di  dalam
Pasal 1152 KUH Perdata tersebut di atas.Maksudnya  tidak  lain  bertujuan  pelunasan hutang  dalam  hal  ini  kredit  gadai  yang  timbul  di dalam  perjanjian  lelang.  Setelah  dijelaskan tentang penyebab timbulnya lelang ada baiknya penulis melanjutkan dengan menjelaskan mengenai  pelaksanaan  lelang  yang  terjadi  di PT.  Pegadaian.  Pelaksanaan  lelang  di  PT. Pegadaian  merupakan  langkah  yang  diambil oleh  pihak  kreditur  di  dalam  pelunasan  hutang terhadap  suatu  barang  sebagai  jaminan  yang diserahkan  oleh  nasabah  kepada  pihak  kreditur dalam hal ini PT. Pegadaian Berkenaan dengan pelunasan hutang kredit tersebut terhadap pihak nasabah  yakni  dengan  menjual  barang  sebagai jaminan  kepada  pihak  pembeli  dalam  artian bahwa  pembeli  dimaksud  tidak  dibatasi  siapa yang dikatakan pembeli.
Posisi  PT  pada  saat  menjual  agunan. Pegadaian adalah penjual yang berhak memutuskan  untuk  menjual  jaminan  barangnya dengan tujuan melunasi utangnya dalam bentuk gadai. Apabila nasabah lalai melakukan pembayaran  di  atas,  maka  barang  jaminan tersebut akan dilelang oleh pegadaian.Ketentuan Penjualan yang
diberlakukan  oleh  PT.  Pegadaian  yang  menjual barangnya adalah :
1.  Setelah  berakhirnya  jangka  waktu  akad gadai,  apabila  nasabah  tidak  melakukan pelunasan, cicilan atau perpanjangan pinjaman,  maka  barang  itu  tetap  disimpan. Segera dilelang sebagai jaminan. Dalam hal
lelang  yang  dilakukan  oleh  PT.  Lelang Pegadaian  dilaksanakan  pada  bulan  ke-7 (untuk  pinjaman  kelas  A/B)  dan  bulan  ke-5 (untuk kelas D/D).
2.  Sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam akad lelang, dalam hal ini PT. Apabila barang agunan akan dilelang, maka pemberi gadai harus memberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah (pihak yang menjaminkan  agunan  pinjaman)  mengenai lelang  tersebut  sekurang-kurangnya  dua minggu  sebelum  tanggal  lelang.  tanggal lelang. Tujuannya adalah untuk menawarkan  pelanggan  kesempatan  untuk membayar  kembali  atau  memperpanjang pinjaman gadai mereka.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  hak  retensi  dan  lelang  di PT.  Pegadaian    adalah  berdasarkan  Keputusan Menteri  Keuangan  RI  No.119/PMK.07/2005 Tentang Pelaksanaan Lelang dan juga berdasarkan perjanjian gadai yang telah disepakati  oleh  pihak  pegadaian  dan  pihak debitur. Dalam perjanjian gadai di PT. Pegadaian , pihak debitur mempunyai hak untuk menerima  kredit  sesuai  dengan  kesepakatan dan  hal  ini  merupakan  kewajiban  dari  pihak pegadaian sedangkan pihak debitur berkewajiban  untuk  melunasi  kreditnya  kepada PT.  Pegadaian  dan  hal  ini  merupakan  hak  dari pihak  pegadaian.  Jika  dalam  perjanjian  gadai pihak debitur tidak mampu, lalai atau melakukan wanprestasi  atas  perjanjian  kreditnya  maka
barang  yang  dijadikan  jaminan  atas  kreditnya dapat dilakukan pelelangan oleh PT. Pegadaian sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Akibat hukum  yang  timbul  jika  terjadi  pelelangan terhadap  barang  jaminan  di  PT.  Pegadaian adalah pihak PT. Pegadaian mengambil sejumlah  dana  yang  dipinjamkannya  kepada pihak  debitur  setelah  dipotong  bunga,  modal sewa  dan  juga  biaya  pelelangan.  Sedangkan bagi  pihak  debitur  akibat  dari  pelaksanaan pelelangan  atas  barang  jaminannya  adalah sebagai  suatu  kesepakatannya  apabila  ia  tidak membayar  kreditnya.  Dan  dalam  hal  ini  jika ternyata  hasil  pelelangan  atas  barang  debitur melebihi  kreditnya  setelah  dipotong  modal, bunga  dan  biaya  lelang  dikembalikan  kepada debitur.

## DAFTAR PUSTAKA
J.  Satrio, Hukum  Jaminan,  Hak-hak  Jaminan kebendaan , PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2013
KRM. Tirtodiningrat., Ikhtisar Hukum Perdata dan
Hukum Dagang , PT. Pembangunan
Rakyat, Jakarta, 2013
Mariam  Darus  Badrulzaman., Bab-Bab  Tentang
Credit  Verband,  Gadai  dan  Fiducia ,
Alumni, Bandung, 2012.
M.  Yahya  Harahap., Eksekusi  Barang  Jaminan ,
Alumni, Bandung, 2015.
Poerwoko, Sejarah  Jawatan  Pegadaian ,  PT.
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
Rahmat  Soemitro., Peraturan  dan  Instruksi
Lelang ,Eresco, Bandung, 2017
R.  Wirjono  Prodjodikoro., Hukum  Perdata  Hak
Atas Benda , PT. Intermasa, Jakarta, 2016
Sri  Soedwi  Maschoen  Sofwan., Hukum  Perdata,
Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta, 2014.