INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 11136-11149 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Agustinus Samgar Friday Fry Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula Email: Samgarfry@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis faktor pengaruh implementasi kebijakan dalam proses Penyusunan RPJMDes yang berpedoman pada Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kulitatif deskriptif melalui kajian kasus.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  Teknik  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Analisis data meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, verfifikasi data dan kesimpulan data. Hasil penelitian menujukan bahwa proses penyusunan RPJMDes  Desa Ngegedhawe dipengaruhi oleh empat indicator menurut model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang  meliputi: standar dana sasaran kebijakan  tidak  dipahami  oleh  pelaksana  menyebabkan  penyimpangan  dalam  pelaksanaan  teknis tahapan  penyusunan  RPJMDes.  Sumber  Daya  Manusia  kurang  memiliki  pengetahuan  dalam  proses penyusunan RPJMDes yang meghambat proses pelaskanaan. Komunikasi Antar Agen Pelaksana antara Pemerintah  Desa  dengan  Dinas  terkait  yang  terhambat  berdampak  pada  kesalahan  dalam  proses penyelarasan  RPJMDes  dan  RPJMD.  Karakteristik  implementor  terjadi  pelampauan  kewenangan pemerintah  desa  yang  berdampak  pada  pengabaian  pasrtispasi  publik  dalam  proses  penyusunan RPJMDes.
Kata Kunci: Penyusunan RPJMDes, Implementasi Kebijakan, Kebijakan Publik

## Abstract
This study aims to describe and analyse faktors influence in the making process of RPJMDes who guided by  Permendagri  Number  114  Of  2014  On  Guidelines  for  Rural  Development.This  study  used  the qualitative  descriptive  also  a  case  report.  Data  collection  is  done  through  observation  techniques, interviews and documentation. The data analysis covering data reduction, presentation of data, data verfifikasi  data  and  conclusions.Research  showing  that  the  formulation  of  RPJMDes  Ngegedhawe influenced by four indicators according to a policy implementation models by Van Meter and Van Horn: The implementor did not not understood the target and standard of policy to cause deviations in the technical RPJMDes drafting stage. Human resources have less knowledge in the process of developing RPJMDes  that  inhibit  the  implementation  process.  Communication  between  the  agent  with  related agencies between the village administration which hampered resulted in.
Keywords: RPJMDes Drafting, Policy Implementation, Public Policy

## PENDAHULUAN
Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  yang  diatur  dalam  peraturan  Menteri Dalam  Negeri  merekomendasikan  bahwa  perencanaan  pembangunan  nasioanl  harus dimulai dari tingkat yang paling bawah, yaitu desa agar mencapai pembangunan nasional yang dapat memajukan masyarakat. Oleh karena sebagian besar rakyat Indonesia tinggal di  desa  dan  memberikan  kontribusi  besar  dalam  menciptakan  stabilitas  untuk pembangunan  nasional,  maka  menempatkan  desa  pada  posisi  penting  dalam pembangunan  nasional.  Pembangunan  desa  dimaksudkan  sebagai  cara  pembangunan untuk  memecahkan  masalah  sosial  ekonomi  negara  melalui  peran  pemerintah  dan masyarakat  merencanakan  pembangunan  desa  untuk  membangun  masyarakat  di pedesaan dengan menggunakan kemampuan mereka) (Jauhariah & Syamsudin, 2019).
Pemerintah  mengeluarkan  beberapa  undang-undang  untuk  mendorong pembangunan desa. Beberapa di antaranya adalah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di Desa, yang memberikan  standar  untuk  perencanaan  pembangunan  di  tingkat  desa.  Dalam mewujudkan otonomi  desa  berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014  tentang  Desa,  pemerintah  desa  diharuskan  untuk  membuat  perencanaan pembangunan  desa  sesuai  dengan  otoritas  mereka  mengacu  pada  perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014).
Desa  Ngegehdawe  Kecamatan  Aesesa  Kabupaten  Nagekeo  adalah  pemerintahan desa  yang  berkewajiban  untuk  merancang  Perencanaan  pembangunan  yaitu  RPJMDes sebagai  pedoman  pembangunan  selama  enam  (6)  tahun  dan  juga  rencana  kerja  desa (RKPDes) untuk jangka waktu satu tahun. Setelah pelantikan Kepala Desa pada Januari 2022,
proses  Perancangan  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  untuk  tahun  2022  harus mengikuti ketentuan yang berlaku dalam kemendagri. Berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, RPJMDes harus disusun dan ditetapkan dalam kurun waktu tiga bulan pasca pelantikan kepala desa.
Dalam kurun waktu satu tahun dokumen RPJMDes belum rampung di buat. Kondisi dokumen perencanan desa masih belum utuh dan belum disahkan, proses penyusunan pun tidak  berjalan  sesuai  aturan  yang  berlaku  seperti  penyelenggaran  Musyawarah  Dusun (Musdus) yang kehadirannya tidak mencapai setengah bagian dari masyarakat yang ada di dusun  tersebut.  Mengingat  bahwa  pemerintah  Desa  Ngegedhawe,  Kecamatan  Aesesa, Kabupaten  Nagekeo,  harus  menyusun  rencana  pembangunan  sesuai  ketentuan  yang berlaku dalam Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa namun pada implementasinya bertentangan.  Suatu desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tidak mungkin terwujud jika pemerintahnya tidak merencanakan secara matang rencana pembangunan  di  daerahnya  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakatnya.  Berdasarkan konteks  latar  belakang  yang  diuraikan,  maka  penulis  mengkaji  lebih  mendalam  tentang Implementasi  Kebijakan  Penyusunan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa RPJMDes)  Ngegedhawe  Berdasarkan  Permendagri  Nomor  115  Tahun  2024  Tentang Pedoman Pembagunan Desa yang di tinjau dari model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn.
Dalam implentasi suatu kebijakan dalam penyusunan RPJMDes,  terdapat beberapa faktor  yang  mempengaruhi  antara  lain  kapabilitas  sumber  daya  penyusun  yang  masih lemah,  kondisi  internal  maupun  eksternal  (Rahman  et  al.,  2018)  kurangnya  parstisipasi masyarakat  dalam  proses  penyusunan  RPJMDes (Musta’ana,  2019) dan  sumber  daya finansial yang minim (Fauzi et al., 2018). Pada dasarnya, partisipasi masyarakat desa dalam tahapan  penyusunan  RPJMDes  dapat  menambah  peluang  untuk  membuat  rencana pembangunan desa yang representatif atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, pada praktiknya dalam beberapa kondisi belum menunjukkan bahwa masyarakat secara aktif terlibat dalam proses tersebut. (Studi et al., 2024). Pada artikel ini penulis menggunakan teori  implementasi  kebijakan  Donald  S.  Van  Meter  dan  Carl  E.  Van  Horn.  Model implementasi kebijakan ini menjelaskan enam variable untuk mengukur keberhasilan dalam implementasi kebijakan yakni Standar Dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Antar Organisasi, Karakteristik Implementor.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif pada umumnya dilakukan melalui cara mendeskripsikan suatu kondisi dalam bentuk fakta dan hasil penelitiannya lebih digambarkan secara konsetual dan menggambarkan kondisi nyata dilapangan (Anggito & Setiawan, 2018). Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus dalam desain penelitian ini. Pendekatan  ini  dilakukan  secara  mendalam  dengan  melibatkan  individu,  kelompok, organisasi, program kegiatan, dan sebagainya selama periode waktu tertentu. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk menghasilkan teori berdasarkan data yang dikumpulkan. Data studi  kasus  diperoleh  melalui  observasi,  arsip,  dan  wawancara,  seperti  halnya  dalam penelitian  kualitatif.  (Abdussamad,  2021).  Metode  pada  penelitian  ini  bertujuan  untuk mendeskirpsikan, menjelaskan, dan menjawab secara detail permasalahan yang akan diteliti mengenai faktor penyebab kesalahan dalam proses penyusunan RPJMDes. Adapun subyek dan obyek pada penelitian ini. Sugiyono (2019) menjelaskan bawah subjek penelitian adalah orang  yang  berhubungan  dengan  subjek  penelitian  (narasumber)  untuk  mendapatkan informasi tentang sampel penelitian. Subjek penelitian dapat memberikan informasi tentang sampel penelitian yang dapat menggabtkan kondisi subjek penelitian dan objek penelitian adalah variabel yang diteliti oleh peneliti di lokasi penelitian. Subjek dalam penelitian adalah Pemerintah Desa Ngegedhawe  sebagai tempat sekaligus  pihak yang  akan  diteliti  terkait proses perumusan RPJMDes. Obyek penelitian ini adalah kemampuan implementor atau agen pelaksana, komunikasi, dan diskresi Pengkajian desa, penyusunan RPJMDes. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi yakni data dukumpulkan menggunakan teknik  pengumpulan  data  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Ketiga  Teknik pengumpula akan digunakan secara bersamaan agar setiap data yang dikumpulan dapat saling terkonfirmasi keakuratan dan keabsahan data. Tiga proses atau alur yang digunakan dalam  pendekatan  ini  akan  digunakan  untuk  melakukan  analisis  data:  reduksi  data, penyampaian data, dan verifikasi atau penyusunan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan langkah-langkah yang sesuai dengan Model Analisis Interaktif Miles dan Hubermen untuk menyediakan data yang mudah dipahami, yang dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. (Asipi et al., 2022). Berikut ini merupakan bagan alur pengumpulan data dalam penelitian ini:
Gambar 1. Bagan Alir Pengumpulan Data

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  lebih  meyoroti  tahapan  implementasi  Kebijakan  dalam  proses penysusunan RPJMDes yang mengacu pada Pertauran Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun  2014  yang  mengatur  tentang  Pembangunan  Desa  termasu  proses  penyusunan RPJMDes.  Dalam  Permendagri  tersebut  mengatur  tentang  tahapan  kegiatan  dalam penyususunan RPJMDes. Pengaturan tersebut menjadi acuaan bagi seluruh Pemerintahan Desa  di  Indonesia  Ketika  melakukan  penysusunan  RPJMDes.  Dalam  proses  penyusunan RJMDes  Ngehedawe  justru  menyimpang  dari  kenetuan-ketetentuan  teknis  yang  telah diatur dalam Kebijakan tersebut.
Dalam  prose  kebijakan  publik,  Implementasi  kebijakan  digambarkan  sebagai  suatu tahapan  dalam  proses  kebijakan  yang  mana  tahapan  ini  dimaknai  sebagai  bentuk manifestasi dari kebijakan. Rumusan kebijakan hanya akan menjadi dokumen kebijakan jika tidak  diimplementasikan  dan  tidak  dapat  mencapai  tujuan.  Oleh  karena  itu  agar  suatu kebijakan dapat mencapai tujuan maka kebijakan yang dimaksud harus dilaksanakan.
Implementasi  kebijakan  dpandang  sebagai  suatu  tugas  yang  dilaksanakan  oleh pejabat  pemerintah yang  berkewenangan  (Ciccia  & Lombardo, 2019) atau implementor. Dalam  mengananalisis  hasil  temuan  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  model implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn.
Dalam  teori  implementasi  kebijakan  Van  Meter  dan  Van  Horn  menjelaskan  enam variable pengukuran keberhasilan suatu kebijakan yakni Standar Dan Sasaran Kebijakan, Sumber  Daya,  Komunikasi  Antar  Organisasi,  Karakteristik  Implementor,  Sikap  Agen Pelaksana dan Kodisi Lingkungan Sosial, Politik dan Ekonomi.
Dari keenam variable tersebut. Penelitian ini akan menjelaskan empat variabel dari model  implementasi  kebijakan  yang  dikemukakan  olen  Van  Meter  dan  Van  Horn  yakni standar dan sasaran kebijakan, Sumber daya, Komunikasi antar agen dan Karakteristik Agen Pelaksana.
Faktor yang Mempengaruhi Formulasi Kebijakan Dalam Perumusan RPJMDes
1. Standar Dan Sasaran Kebijakan
Standar  dan  sasaran  kebijakan  harus  berisikan  keseluruhan  uraian  tujuan  dari kebijakan yang telah diputuskan akan diimplementasikan secara konkrit dan spesifik. Hal  ini  mengartikan  bahwa  dalam  proses  implementasi  kebijakan  harus  adanya peraturan  perundang-unda-ngan  yang  menjadi  standar  atau  acuan  pelaksanaan implementasi  (Farah Kamilah et al., 2024). Oleh  karena  itu sasaran  dan tujuan dari sebuah kebijakan harus terukur dengan jelas.
Dalam  proses  penysunan  (Formulasi)  RPJMDes  Ngegedhawe  mengacu  pada Permendagri  No  114  Tentang  Pedoman  Pembagunan  Desa,  yang  mana  dalam peraturan tersebut mensyaratkat Dalam pasal 7 ayat 3, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam proses penyusunan RPJMDes, melibatkan koordinasi kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, pengkajian keadaan desa, penyusunan rencana  pembangunan  desa  melalui  musyawarah  desa,  penyusunan  rancangan RPJMDes, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa,  dan penetapan  RPJMDes.  Sasaran  dan  satandar  kebijakan  tersebut  jelas  bahwa  dalam peroses penyususnan RJMDes, para penyusun harus melakukan secara terorganisir, terencana berbasis musyawarah dan  selaras dengan arah  kebijakan pembangunan daerah  dan  terencana.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  proses  penyusunan RPJMDes  Ngegedhawe  telah  dilaksnakan  mengikuti  tahapan-tahapan  yang  diatur dalam  permendagri  tersebut  namun  pada  proses  dalam  setiap  tahapan  tidak mencapai  standar  dan  sasaran.  Hal  ini  ditunjukan  pada  proses  pembentukan  tim penysusun  yang  tidak  beranggotakan  unsur  masyarakat  lain,  kurang  dari  sayarat minimal anggota tim dan tidak mengikutsertakan keterlibatan perempuan dalam tim perumus.  Kondisi  ini  sangat  dipengaruhi  oleh  rendahnya  kapasitas  kemampuan sumber  daya manusia masyarakat dalam memahami proses penyusunan RPJMDes
sehingga  pemerintah  desa  memutuskan  untuk  tidak  melibatkan  unsur  lain  seperti yang  disateartkan  dalam  ketentuan  peraturan.  Selain  itu  kondisi  pemerintah  desa kurang memahami sasaran  dari  kebijakan tersebut  bahwa setiap unsur masyarakat wajib  untuk  dilibatkan  berkenaan  dengan  dirinya  sebagai  pemangku  kepentingan atau sebagai pelaku kebijakan. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Fauzy & Rostyaningsih  (2018)  bahwa  pelau  dalam  formulasi  kebijakan  adalah  individu  dan kelompok yang terlibat dalam proses kebijakan publik dan memiliki kekuatan untuk membentuk  kebijakan.  Lebih  lanjut  Menurut  Moore  dalam  (Fauzi  et  al.,  2018) menjelaskan bahwa terdapat tiga aktor dalam perumusan kebijakan pemerintah, aktor swasta, dan aktor masyarakat (civil society) yang terlibat dalam perumusan kebijakan public. Ketiga unsur ini   berkontribusi dalam sebuah proses penyusunan kebijakan publik.  Dalam  proses  pembentukan  tim  yang  tidak  melibatkan  unsur  dalam masyarakat  merupakan  bentuk  lemahnya  kondisi  peengetahuan  pemerintah  desa dalam  pemahaman  tentang  pentingnya  keterlibatan  aktor  dalam  perumusan RPJMDes. Akan tetapi seberapa besar pemerintah ingin melibatkan aktor lain dalam pelaksanaan kebijakan seringkali menentukan posisi aktor.
Sasaran kebijakan harus jelas dan terukur dengan baik jika pembentukan tim tidak memiliki tujan sesuai dengan maksud dan tujuan dari pembentukan tim maka dalam pembentukan tim RPJMDes Ngegedhawe hanya bertujuan untuk terpenuhinya syarat dalam  tahapan  kegiatan  penysusunan  RPJMDes  seperti  yang  diamanatkan  dalam peraturan.
Standar dan tujuan menguraikan tujuan kebijakan keputusan secara keseluruhan. Standar dan tujan untuk memberikan standar yang lebih khusus untuk menilai kinerja implementasi kebijakan dan berjalan di luar generalisasi dokumen legislatif. (Chou et al., 2017). Standar dan tujuan kebijakan dengan sendirinya dan mudah diukur. Dalam konteks  penyusunan  RPJMDes  sesuai  Permendagri  Nomor  114  Tahun  2014,  untuk memastikan tahapan  penyusunan RPJMDes telah  dimplementasikan  sesuai  amanat dalam ketentuan kebijakan tersebut maka harus dapat dinilai dari apakah kegiatan penyusunan  telah  melaksanakan  sesuai  tahapan  mulai  pembentukan  tim  dengan ketentuan yang diatur didalamnya sampai pada penetapan RPJMDes.
2. Komunikasi Antarorganisasi
Komunkasi antar agen pelaksana merupakan  bentuk  interaksi antara organisasi yang berkenaan dengan proses perumusan suatu kebijakan. Bentuk komunikasi yang
dilakukan  dalam  proses  perumusan  RPJMDesa  diakukan  dalam  tahapan  Pelarasan kebijakan. Pelarasan kebijakan adalah pencocokan arah pembangunan pada aras desa dengan pembangunan ditingkat kabupaten/kota yang dilakukan oleh Tim penyusun RPJMDes. (permendagri NO 114 tahun 2014).
Komunikasi  kebijakan  dipahami  sebagai    interkasi  yang  terjadi  di  dalam pemerintahan, yang berarti pemerintah menyampaikan pesan, program, dan gagasan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan (Ayuningtyas & Rahman, 2019).  Salah  satu  bentuk  komunikasi  yang  dilakukan  dalam  penysunan  RPJMDes adalah  pada  tahapan  penyelarasan.  Proses  pelarasan  dimaksudkan  untuk menyesuaikan arah pembangunan daerah, rencana tata ruang publik, rencana tata ruang  khusus,  dengan  rencana  pembangunan  wilayah  pedesaan.  Pendataan  dan pemilahan rencana program dan kegiatan pembangunan dari Kabupaten/Kota yang akan datang ke Desa dilakukan untuk penyelarasan. Rencana program tersebut akan dikelompokkan  kedalam bbeberapa bidang dalam  penyelenggaraan pemerintahan desa, yakni bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan  masyarakat  desa.  Hasil  pendataan  dan  pemilahan  ini  dituangkan dalam format data untuk pembangunan ditingkat desa. Dalam peneltian ditemukan bahwa  dalam  penyusunan  RPJMDes  Desa  Ngegedhawe  pemerintah  desa membangun komunikasi dengan pihak camat dan daerah, untuk membahas program kanbupaten yang masuk ke desa dan juga meminta pelatihan dari daerah berkaitan dengan  penyusunan  RPJMDes.  Dalam  pelarasan  kebijakan  kendala  yang  dialami pemerintah  desa  adalah  waktu  konfirmasi  daerah  yang  terlalu  berlarut  larut  dan penyusunan RPJMDes menggunakan system SDGs. Apabila interaksi dalam organisasi berjalan dengan baik dan efisien maka komunikasi dapat membantu mencapai tujuan organisasi (Ayuningtyas & Rahman, 2019). Sehubungan dengan itu dalam penyusunan RPJMDes pada tahap pelarasan kebijakan jika dilihat dari konsep komunikasi kebijakan public  peneliti  menyimpulkan  pemerintah  desa  Ngegedhawe  tidak  mencapai  nilai efisensi  dan  efektifitas  dalam  melakasanakan  proses  perumusan  RPJMDes.  Hal  ini dapat dibuktikan dengan anggota tim penyusunan RPJMDES Desa Ngegedhawe yang dilakukan  oleh  pemerintah  desa  Ngegedhawe  sudah  melaksanakan  pelarasan kebijakan  sesuai  acuhan  Permendagri  nomor  114  tahun  2014,  namun  yang menghambat yaitu komunikasi dari prangkat desa dengan kabupaten kota dan juga kesibukan  dinas  terkait  sehingga,  dalam  pelarasan  kebijakan  sedikit  dan  juga kekurangan  pengetahuan  dari  prangkat  desa  sehingga  harus  melakukan  pelatihan berkaitan  dengan  penyusunan  RPJMDes.  Temuan  diatas  jika  dilihat  dari  konsep
kebijakan public dapat menghambat aktifitas formulasi kebijakan.
Menurut  George  C.  Edward  dalam  (Siregar  &  Isnaini,  2014)  terdapat  beberapa faktor  penghambat  komunikasi  dan  proses  kebijakan  public  yang  pertama  adalah transmisiSeringkali,  para  pelaksana  tidak  setuju  dengan  instruksi  yang  dikeluarkan oleh pembuat kebijakan saat melakukan transmisi.
Faktor  kedua  adalah  kejelasan.  Petunjuk  pelaksanaan  harus  diterima  dan dikomunikasikan  dengan  jelas  agar  kebijakan  dapat  diterapkan  dengan  benar. Ketidakjelasan dalam komunikasi tentang pelaksanaan kebijakan akan menyebabkan interpretasi yang keliru, bahkan mungkin tidak sesuai dengan maksud dan tujuan.
Faktor ketiga adalah kesesuaian. Perintah pelaksanaan harus sesuai dan jelas jika ingin kebiajakan berhasil dilaksanakan. Meskipun perintah yang diberikan kepada para pelaksana  kebijakan  memiliki  unsur  kejelasan,  tetapi  jika  perintah  tersebut bertentangan, itu tidak akan memudahkan mereka untuk melakukan tugasnya dengan baik.
Komunikas yang terjadi dalam proses perumusan RPJMDes Ngegedhawe adalah tidak  terjadinya  intensistas  dan  kejelasan  informasi  dalam  komunikasi  antara pemerintah desa dengan pihak kabupaten dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat  Desa  sehingga  terjadinya  missing  komunikasi  yang  berdampak  pada ketidak jelasan rancangan penyusunan RPJMDes Naghedawe.
Implementasi kebijakan mengharuskan standar dan sasarannya dapat dipahami oleh  para  akor  pelaksana  kebijakan  sehingga  diperlukan  adanya  keakuratan  dan konsistensi  komunikasi  dalam  penyampaian  informasi  kepada  para  pelaksana. Komunikasi antar orga-nisasi merupakan hal yang sulit, sehingga peran para atasan organisasi dalam mentransmisikan pesan sangat diperlukan.
Dalam  proses  penyususnan  RPJMDes  Ngegedawe  khususnya  pada  tahapan kegaiatan penyeselarasan tidak terjadi proses transmisi informasi terkait bentuk dan teknis penyelarasan dari organisasi pemerintah diatasnya sehingga pemerintah desa menjadi kesulitan dan melaksanakan sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang  dimiliki  dalam  melakukan  penyelarasan  sehingga  berdampak  pada  tidak selesainya dokumen penyususnan RPJMDes.
3. Sumber Daya
Sumber daya menjadi factor penting dalam pelaksanan kebijakan. Sumber daya yang  dimaksudkan  dalam  penelitian  ini  adalah  dalam  bentuk  kemampuan implementor atau agen  pelaksana. Faktor sumber daya manusia atau kemampuan
agen  pelaksana  dalam  memformulasikan  adalah  suatu  salah  satu  faktor  yang menetukan  agar  suatu  kebijakan  dapat  diformulasikan  dan  dilaksanakan  dengan efektif. Dalam proses penyusunan RPJMDes Ngegedhawe khususnya pada Kegiatan pengkajian  Desa  yang  mana  pada  tahapan  ini  dilakukan  dengan  cara mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan keadaan Desa yang dilakukan oleh tim dan melibatkan partisipasi masyarakat desa.
Langka kerja dalam tahapan pengkajiandesa dilakukan cara menyesuaikan data desa  dan  menggali  gagasan  masyarakat.  Hasil  dri  langka-langkah  tersebut menghasilkan  bahan  sebagai  masukan  dalam  musyawarah  Desa  dalam  rangka penyusunan pembangunan Desa.
Berdsarkan hasil penelitian  ditemukan  bahwa  dalam tahap pengkajian keadaan desa pemerintah desa masih minim dalam kemampuan sehingga harus mengadakan pelatihan  baru  dimulai  kegiatan  pengkajian  desa.  Tim  melakukan  pagas  di  setiap dusun  kesibukan  masyarakat  desa  mengakibatkan  kegiatan  pagas  tidak  banyak dihadiri oleh masyarakat dan kegiatan ini kurung waktu hanya dua minggu. Pagas yang dilakukan pemerintah desa beracuh pada SDGs dan masih banyak masyarakat tidak mengetahui SDGs. Penyusunan RPJMDes masyarakat tidak mengetahi agenda pemerintah desa tentang pagas, dalam pagas masyarakat hanya menyampaikan ide- ide.  Kemampuan  agen  pelaksana  rendah  dalam  menterjemahkan  SDGs  kepada masyarakat agar dapat memahami arah pembangunan yang berkelanjutan sehingga usulan ide-ide dari masyarakat tentang pembangunan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan desa yang berkelanjutan. Secara konsep kebijakan public dalam tahap formulasi  kebijakan  tidak  memenuhi  nilai-nilai  efektifitas,  efisensi,  kecukupan, perataan/keadilan, responsive dan kelayakan.
Kemampuan  agen  pelaksana  dapat  dilihat  pada  saat  proses  pembentukan  Tim Penyusun RPJMDes. Tim penyusun RPJMDes mengakui belum memiliki kemampuan untuk  melakukan  penyusunan  RPJMDes.  Faktor  penghambat  kerja  tim  adalah kemampuan dari tim sendiri.
Berdasarkan uraian penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa berdasarkan konsep  kebijakan  publik  pada  tahap  formulasi  kebijakan  pemerintah  desa Ngegedhawe dalam melakukan pembetukan tim tidak mencapai nilai efektifitas serta aspek  kecukupan  dan  pemerataan,  responsive,  bahkan  kelayakan.  Terbatasnya kemampuan dan pengalaman serta berlakunya system SDGs menjadi problematika dalam kegiatan penyusunan RPJMDes.
Sumber daya dalam implementasi kebijakan dapat berupa manusia dan anggaran
Dalam  proses  implementasi  penyusunan  RPJMDes  Ngegedhawe  terdapat  faktor paling  dominan  dalam  proses  Implementasi  penyusunan  RPJMDes    yakni  Sumber Daya  Manusia.  Sumber  Daya  Manusia  penyusun  memilik  fungsi  penting  untuk memastikan  keberhasilan  suatu  kebiajakan.  Sumber  Daya  Manusia  perumus  yang diukur  dari  kemapuan  belum  mampu  untuk  merumuskan  RPJDes  sesuai  dengan ketentuan kebijakan yang berlaku.

## 4. Karakteristik Agen Pelaksana
Watak Implementor menentukan keberhasilan dari pelaksanaan suatu kebijakan.
Hal ini dapat dipahami bahwa watak agen pelaksana kebijakan akan termanifestasi dalam  tindakan.  Tindakan  implementor  menjadi  hal  penting  untuk  diperhatikan karena tindakan implementor dapat dipicu oleh faktor subyektif dan obyektif yang berdampak  pada  bagaimana  implementor  bertindakan  atas    diterapkannya  suatu kebijakan.  Suatu  hal  yang  menjadi  mungkin  bagi  seorang  implementor  untuk bertindak diluar atau melampaui kewenangan dan keliru dalam bertindak Dalam  proses  RPJMDes  Ngeghedhawe  terjadi  penyimpangan  tindakan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  desa  dalam  bentuk  mengambil  alih  peran  Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga penyambung aspirasi masyarakat desa dalam proses  penyusunan  RPJMDes.  Kegagalam  implementasi  kebijakan  terjadi  dalam konteks ini yang mana rancangan  RPJMDes seharusnya mengakomodir kebutuhan dan kepentingan masyarakat melalui proses tersebut akan tetapi menyimpang dari tujuan dan sararan kebijakan tersebut.
Dalam Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 114 Tahun 2014  menjelaskan bahwa penyusunan rencana desa melalui musyawarah adalah  rangkaian proses yang harus dilewati  oleh  pemerintah  desa,  tim  penyusun  dalam  penyusunan  RPJMDes  yang dilakukan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa serta seluruh masyarakat untuk mencapai kesepakatan guna mewujudkan pembangunan desa dalam kurung waktu 6 (enam) tahun.
Dalam prosss penyusunan RPJMDes, laporan hasil pengkajian keadaan desa dari Kepala  Desa  akan  ditindak  lanjuti  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa  dengan menyelenggarakan musyawarah desa setelah menerima laporan tersebut. Di antara hal-hal  yang dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa adalah  laporan hasil pengkajian desa, rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi misi Kepala Desa, rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa,
Namun  dalam  tahapan  penyusunan  yang  dilakukan  tidak  melibatkan  Badan Permusyawaratan Desa. Pada tahapan ini membahas program berdasarkan prioritas dan yang melakukan kegiatan tersebut seharusnya adalah Badan Permusyawaratan Desa akan tetapi pemerintah desa yang mengambil alih kegiatan ini karna kedekatan antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai keluarga. Kegiatan ini   ditetapkan  pada awal tahun 2023. Kegiatan ini berjalan lancar  dan mengalami banyak pro dan kontrak. Kendala-kendala ini diselesaikan dengan cara pendekatan kekeluargaan. Dalam proses penyusunan RPJMDes, Tim perumus hanya berkordinasi dengan  Kepala  Desa  dalam  menjalankan  semua  proses  penyusunan  dan  hasil keputusan  akan  ditetapkan  oleh  kepala  desa  dalam  bentuk  peraturan  desa. Masyarakat hanya mengikuti arahan dari pemerintah desa dan tidak ada usulan dari masyarakat.  Penyusunan  RPJMDes  Ngegedhawe  tidak  dilakukan  melalui  usulan masyarakat. Dalam proses perumusan kebijakan pemerintah perlu membertimbangkan partispasi publik manakala banyak pemangku kepentingan yang terkadang  saling  bertentangan  melakukan  tindakan  yang  tidak  terkoordinasi  dan terpisah sebagai strategi negosiasi antar pemerintah dengan warga (Choi & Wong, 2024). Dalam kasus perumusan RPJMDes Ngegedhawe terjadi pertentangan antara pemangku keperntingan yakni pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang mana tugas dan kewenangan  Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga penyaluran aspirasi masyarakat desa diambil alih oleh kepala desa yang berdampak pada penyalagunaan kewenangan kepala desa dalam penyusunan RPJMDes sehingga menghasilkan suatu keputusan yang menyalahi ketentuan dan tidak mengakomodir kepentingan masyarakat.
Temuan  diatas  menggambarkan  bahwa  pemerintah  desa  dalam mengimplementasikan  proses  penyusunan  RPJMDes  tdak  sesuai  dengan  kebijakan yang telah ditetapkan. Pelaksanakan banyak hal  yang masih keliru dan menyimpang dari  kententuan  dalam  kebijakan.  Penyimpangan-penyimpangan  ini  adalah penyalahgunaan  tugas  dan  fungsi,  kurangnya  pengetahuan  dan  kemampuan  dari masyarakat  desa,  pemerintah  desa  dan  tim  penyusun,  serta  kesibukan  masyarakat dalam budaya  dan kehidupan sehari-hari. Hal-hal tersebut merupakan faktor yang menyebapkan penyusunan Dokumen RPJMDes di Desa Ngegedhawe menyimpang dari kebijakan yang berlaku bagi peroses penyusunan RPJMDes yaitu Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa.

## SIMPULAN
Studi implementasi kebijakan telah menjelaskan banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.  Artikel ini  menjelaskan faktor pengukuran keberhasilan  kebijakan  dalam  peroses  penyusunan  RPJMDes  Ngegehawe  berdasarkan tahapan  penyusunan  dalam  Permendagri  Nomor  114  yang  ditinjau  dari  model implemetansi kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn yakni standar dan sasaran kebijakan, Sumber daya, Komunikasi antar agen dan Karakteristik Agen Pelaksana. Artikel ini  telah  menggambarkan  bagaimana  studi  implementasi  berhasil  menghubungkan antara fakta empiris dilapangan terkait pelaksanaan suatu kebijakan dengan wawasan dan konsep yang dikembangkan dalam penelitian tentang implemetasi suatu kebijakan dalam penysusunan proses RPJMDes.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif (R. Patta (ed.); Cetakan 1).
Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif - Albi Anggito, Johan Setiawan - Google Buku. In CV Jejak (Cetakan Pe).
Asipi, L. S., Rosalina, U., & Nopiyadi, D. (2022). The Analysis of Reading Habits Using Miles and  Huberman  Interactive  Model  to  Empower  Students’  Literacy  at  IPB  Cirebon. International  Journal  of  Education  and  Humanities,  2(3),  117 – 125. https://doi.org/10.58557/ijeh.v2i3.98
Ayuningtyas,  R.  H.,  &  Rahman,  A.  Z.  (2019).  KOMUNIKASI  KEBIJAKAN  PUBLIK  DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG TEMATIK DI KELURAHAN REJOMULYO KOTA SEMARANG.
Jurnal UNDIP
Departemen Administrasi Publik. https://ejournal.undip.ac.id
Choi,  T.  H.,  &  Wong,  Y.  L.  (2024).  Does  public  consultation  affect  policy  formulation? Negotiation strategies between the administration and citizens. Journal of Education Policy, 39(3), 455 – 479. https://doi.org/10.1080/02680939.2023.2269373
Chou, M. H., Jungblut, J., Ravinet, P., & Vukasovic, M. (2017). Higher education governance and  policy:  An  introduction  to  multi-issue,  multi-level  and  multi-actor  dynamics.
Policy and Society, 36(1), 1 – 15. https://doi.org/10.1080/14494035.2017.1287999
Ciccia, R., & Lombardo, E. (2019). Care policies in practice: how discourse matters for policy implementation. In Policy and Society  (Vol. 38, Issue 4, pp. 537 – 553). Taylor and Francis Ltd. https://doi.org/10.1080/14494035.2019.1702278
Farah  Kamilah,  N.,  Rining  Nawangsari,  E.,  Administrasi  Publik,  P.,  &  Timur,  J.  (2024).
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

## PENGELOLAAN
KINERJA PNS POLICY
IMPLEMENTATION  PERFORMANCE  MANAGEMENT  OF  CIVIL  SERVANTS  (Vol.  15, Issue 2). https://jkp.ejournal.unri.ac.idhttps//jkp.ejournal.unri.ac.id Fauzi,  A.  N.,  Rostyaningsih,  D.  D.,  &  Si,  M.  (2018). ANALISIS  PERAN  AKTOR  DALAM FORMULASI KEBIJAKAN SEMARANG SMART CITY. http// www.fisip.undip.ac.id
Jauhariah, J., & Syamsudin, M. (2019). Perencanaan Pembangunan Desa. Meraja Journal, Volume 2,(1), 135 – 147.
Kementerian  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia.  (2014). PERATURAN  MENTERI  DALAM NEGERI  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  114  TAHUN  2014  TENTANG  PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA.
Musta’ana. (2019). Implementasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa  Sawahan  Kecamatan  Rengel  Kabupaten  Tuban. Jurnal  Ilmiah  Administrasi Negara, 1(10), 1 – 7.
Rahman, A., Martoyo, & Erdi. (2018). FORMULASI KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DESA SUNGAI AMBAWANG KUALA KECAMATAN  SUNGAI  AMBAWANG  KABUPATEN  KUBU  RAYA. Jurnal  Untan, Program St.
Siregar, S. M., & Isnaini. (2014). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN KABUPATEN LABUHANBATU DALAM PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2014 DI DESA SEI TAMPANG KECAMATAN BILAH HILIR Surya. Public Administration Journal ISSN:2088-527x, Volume 6, 154 – 173.
Studi, M., Pragaan, K., & Sumenep, K. (2024). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik ( JIAP )
Analisis  Perencanaan  Strategis  dalam  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan Desa. 10(1), 109 – 120.