## J  RNA MH  M
• Timothy L.  H.  McCormack
Sixty  Years  from Nuremberg:  What Progress for International Criminal Law?
• Michael Cottier War Crimes in International Law: An Introduction
• Natsri Anshari Tanggung-jawab  Komando menurut  Hukum  International dan  Hukum  Nasional  Indonesia
• Harkristuti Harkrisnowo Kejahatan  Berat dan  Hukum  Humaniter
• Rina Rusman Kejahatan  Perang  dan  Beberapa  Rumusannya dalam Hukum  Pidana  Nasional
• Heru Cahyono Kejahatan  Perang yang  Diatur dalam  Hukum  International dan  Hukum  Nasional
• Konvensi  Den  Haag 1907
• Pasal-pasal tentang  Kejahatan  Perang ( War Crimes )

## Ditert>itkan oleh:
PUSAT STUDI  HUKUM MUMANITER DAN HAM OerllJ FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI

## Diterbitkan atas kerja sama dengan:
Komite lnternasional  Palang  Merah (International Committee of the Red Cross) ICRC

## JURNAL  HUKUM  HUMANITER

## Diterbitkan oleh  Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM (terls)
Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta
Pen a n g g u ng -jawab : Rektor  Universitas  Trisakti Prof  Dr.  Thoby Mutis
Dewan Redaksi Kehormata n : Prof  KGPH.  Haryomataram,  S.H. Prof  Timothy L. H. McCormack Prof  Dr. F. Sugeng  /stanto,  S.H. Prof  Or. Andi  Hamzah,  S.H.
Michael Cottier,  LL. M.
Brigjen.  TN/  (Pum)  PL T. Sihombing,  S.H.,  LL.M. Kol.  Chk.  Natsri Anshari,  S.H.,  LL.M.
Rudi  M.  Rizki,  S.H.,  LL.M.

## Pemimpin Reda ksi
Arlina  Permanasari,  S.H.,  M.H.
A n g g ota  Reda ksi : Andrey  Sujatmoko,  S.H.,  M.H. Aji  Wibowo,  S.H.,  M.H. Kushartoyo Budisantosa,  S.H.,  M.H. Amalia  Zuhra,  S.H.,  LL.M. Jun Justinar,  S.H.,  M.H.
Sekretariat: Ade A/fay Alfinur,  S. Sos. Supriyadi,  S. E. Andi  Setiawan,  A. Md.

## Alamat Reda ksi :
Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM (terls) FH-USAKTI JI. Kyai  Tapa  No.  1 Gedung H  Lt.  5 Kampus A Grogol Jakarta  11440 Tlp./Faks.:  (021)  563-7747 E-mail:  terAs_fhusakti@yahoo.com
Jurnal Hukum Humaniter terbit setiap enam bulan pada bulan Juli dan  Desember

## EDITORIAL
Para  pem baca yang kami hormati ,
Puji  syukur  kami  panjatkan  ke  hadirat Allah  Subhanahu  Wata'ala karena berkat  rahmatNya  jualah  maka  J U RNAL  H U KUM  H UMANITER  ini  dapat hadir  di  tangan  para  pembaca  semua.  Jurnal  ini  merupakan  jurnal  yang pertama  kali  terbit di tanah  air,  secara  khusus  mengulas  berbagai  masalah hukum humaniter,  dan akan terbit setiap enam bulan sekali.
Penerbitan  j u rnal  ini  d imaksudkan  sebagai  wahana  bagi  semua  lapisan masyarakat,  baik  dari  kalangan  militer,  aparat  penegak  h ukum,  birokrat, LSM,  akademisi,  mahasiswa ,  maupun  kalangan  lainnya  yang  ingin mengetahui  secara  lebih  mendalam  mengenai  seluk-beluk  hukum humaniter.  Di  samping  itu,  konflik-konflik  yang  terjadi  di  berbagai  wilayah Republik  Indonesia  dalam  dekade  terakhir juga  menjadi  pertimbangan  lain bagi diterbitkannya jurnal ini.
Pada  ed isi  perdana  ini,  topik utama  J U RNAL  H U KUM  H UMAN ITER  adalah tentang  "kejahatan  perang" (war  crimes). Kejahatan  perang  merupakan salah satu tindak pidana yang belum sepenuhnya diakomodasikan ke dalam aturan  h ukum  nasional  I ndonesia.  Oleh  karena  itu,  sejara h   dan  praktik­ prakti k  negara  serta  beberapa  substansi  dasar  dari  peraturan-peraturan mengenai  tindak pidana  kejahatan  perang  akan  dikemukakan dalam  artikel­ artikel  utama  dan  pend ukung .  Tidak  hanya  itu,  pemaparan  h ukum  nasional serta  upaya-u paya  yang telah dilakukan khususnya  dalam  Rancangan  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  Nasional  juga  akan  ditampilkan  guna melengkapi edisi kali ini.
Di  samping  materi  pokok tersebut,  d isertakan  pula " Kolom"  yang  pada edisi ka li  ini  berisikan  tentang  Konvensi  Den  Haag  IV  ( 1 907)  yang  mengatur mengenai  hukum  dan  kebiasaan  berperang  di  darat.  Pemilihan  materi  ini sengaja  dila kukan  mengingat  urgensi  Konvensi  ini  yang  sudah  menjadi hukum  kebiasaan  internasional  dan  berlaku  bagi  semua  negara  serta merupakan  aturan  penting  dalam  hal  pengaturan  alat  dan  cara  berperang yang masih relevan dan berlaku pada saat ini.

## Atas  diterbitka nnya  jurnal  ini,  kami  mengucapkan  terima  kasih  kepada
International  Committee  of the  Red  Cross (ICRC)  yang  memiliki  komitmen tinggi dalam  upaya  mengembangkan hukum humaniter di  I ndonesia dengan mendukung penerbitan jurnal ini.
Akhir  kata ,  ka mi  berharap  semoga  penerbitan  jurrnal  ini  dapat  memenuhi kebutuhan  dan  keingintahuan  yang  mendalam  terhadap  h ukum  humaniter. U ntuk itu,  kami dengan segala kerendahan hati  akan menerima segala  kritik maupun saran-saran yang konstruktif bagi penyempurnaan j u rnal ini di  masa datang.

## Redaksi

## DAFTAR ISi
him.

## Artikel

## 1 .   Timothy L.  H .  McCormack
Sixty  Years  from  Nuremberg:  What Progress for Internatio- nal  Criminal Law? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2. Michael Cottier War Crimes in  International  Law:  An Introduction . . .  . . .  . . .  .. 2 1 3. Natsri Anshari Tanggung-jawab  Komando menurut H ukum lnternasional
dan Hukum Nasional Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 4. Harkristuti  Harkrisnowo Kejahatan Berat dan  Hukum Hu ma niter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 90 5. Rina Rusman
Kejahatan  Perang dan Beberapa Rumusannya dalam Hu- kum Pidana  Nasional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 6. Heru Cahyono
Kejahatan Perang  yang Diatur dalam H ukum l nternasional dan Hukum Nasional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 21

## Kolom
1 .   Kejahatan  Perang (War  Crimes) dalam Berbagai l nstrumen H ukum l nternasional . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . . . . .  . . . . . . 1 5 7 2. Konvensi Den  Haag  1 907 tentang Alat dan Cara Berperang 1 70 3. Terjemahan Konvensi  Den  Haag IV 1 907 tentang  H ukum dan Kebiasaan  Perang di Darat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 84
4. Teks Konvensi Den  Haag  IV  1 907 dan Lampira nnya (dalam bahasa lnggris) . . . . . .  . .  . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . . . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . 1 98

## KEJAHATAN  BERAT DAN HUKUM HUMANITER1

## Harkristuti Harkrisnowo2

## Abstrak
Bentuk-bentuk  kejahatan  berat (grave  breaches) sebagaimana  tercantum  di dalam  Konvensi  Jenewa 1 949, ternyata  ekuivalen  dengan  ketentuan  di dalam  sejumlah  pasal  dalam  Kitab  Undang-undang  H ukum  Pidana  (KUHP). Adapun  pertanggungjawaban  pidana  atas  kejahatan  berat  tersebut  dapat diletakkan  pada  setiap  orang  yang  memenuhi  persyaratan  tertentu .  Dalam hal  pemidanaan .  berlaku  pula  dasar-dasar  pem idanaan  secara  umum, misalnya  penerapan  asas  legalitas  sebagai  asas  umum  hukum pidana, yang berlaku  pula  dalam  kasus  terjadinya  kejahatan  berat  menu rut  Konvensi Jenewa .

## A. Pendahuluan
Dalam  keadaan  perang  atau  situasi  darurat  umum  (istilah  yang  juga dikenal  dalam  berbagai  konvensi  i nternasional),  dimungkinkan  adanya pembatasan  penikmatan  HAM .   Kondisi  yang  dimaksudkan  adalah  "in time  of public  emergency  with  threatens  the  life  of  a  nation,  to  the  extent  strictly required by the exigencies of the situation . . . " .
Konfli k   bersenjata,  di  manapun  di  dunia  ini,  selalu  membawa  korban; mulai dari tingkat individu,  komunitas,  sampai  ke tingkat  nasional.  Sebut  saja beberapa  peristiwa,  misalnya:  konflik  bersenjata  di  Aceh,  perselisihan antarwarga  di Ambon,  di Peso, dan konflik bersenjata  pasca tragedi Gedung WTC  ( World  Trade  Centre)  dan  Pentagon.  l ronisnya,  d ari  berbagai  peristiwa tersebut,  selai n   mengorbankan  jutaan  jiwa,  korbannya  bukan  hanya militer/pasukan  atau  angkatan  bersenjata  yang  terli bat  langsung  dalam konflik.  Akan  tetapi,  rakyat  atau  masyarakat  sipil  yang  tidak  berdosa  yang justru menerima akibat lebih tragis.
Berd asarkan  pengalaman  yang  dialami  banyak  negara  di  berbagai kurun  waktu  dan  belahan  dunia.  Maka,  tercetuslah  dasar-dasar  hukum
1 Tulisan  ini  pernah  dimuat  dalam
dan  dimuat  kembali  atas
seizin  penulis.
2 Prof.  Harkristuti  Harkrisnowo,  S . H . ,   M.A.,  Ph.  D . . saat ini  menjabat  sebagai  Guru  Besar Hukum Pidana, Fakultas H ukum Universitas I ndonesia.
humaniter yang bertuj uan melindungi dan membatasi  akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa tersebut.

## B. Pri nsip Hukum Humaniter
Hukum  humaniter  merupakan  sejumlah  prinsip  dasar  dan  aturan mengenai  pembatasan  penggunaan  kekerasan  dalam  situasi  konflik bersenjata.  Tidak  seperti  perangkat  hukum  lainnya,  hukum  humaniter mempunyai  sejarah  yang  belum  cukup  panjang  namun  sangat  signifikan. Tujuan  Hukum  Humaniter  yang  dirumuskan  oleh  Perserikatan  Bangsa Bangsa  adalah  untuk  melindungi  orang  yang  tidak  terlibat  atau  tidak  lagi terlibat  dalam  suatu  permusuhan (hostilities) , seperti  orang-orang  yang terluka,  yang  terdampar dari  kapal,  tawanan  perang,  dan  orang-orang  sipil; untuk  membatasi  akibat  kekerasan  dalam  peperangan  dalam  rangka mencapai tujuan terjadinya  konflik tersebut.
Pada dasarnya, masyarakat internasional mengakui bahwa peperangan antarnegara  atau dalam suatu  negara  d alam  banyak  kasus tidak dapat  d ihindari .   Kemudian,  sudah  pasti  dalam  situasi  perang  atau  konflik bersenjata  tersebut  akan  jatuh  korban,  bukan  hanya  dari  pihak-pihak  yang bermusuhan.  Akan  tetap i ,   orang-orang  yang  tidak  terlibat  secara  langsung dengan  situasi  tersebut juga  ikut  menjadi  korban.  Dengan  demikian  semua orang  harus  tetap  dilindungi  HAM-nya,  baik  dalam  keadaan  damai  maupun perang.
Kelahiran  hukum  humaniter  dapat  dikatakan  dimulai  dengan kepedulian dan keprihatinan Henry  Dunant.  la adalah satu dari  ribuan prajurit Prancis  dan  Austria  yang  terluka  setelah  perang  di  Solferino  ( Italia  Utara) pada  tahun  1 859.  Dalam  buku  yang  ditulisnya,  "Un  Souvenir  de  Solferino", Dunant  menghimbau  dua  hal,  pertama,  agar  dicipatkan  suatu  lembaga international  yang  khusus  menangani  orang-orang  sakit dan terl uka,  apapun kebangsaan,  agama  maupun  rasnya.  Kedua,  negara-negara  di  d unia dihimbau  untuk  membuat kesepakatan yang  mengakui  keberadaan  lembaga semacam  ini,  termasuk  mem beri  jaminan  agar  orang-orang  sakit  dan  Iuka lebih diperhatikan.
Hal  yang  paling  menyenangkan  adalah  bahwa  Dunant  bukan  sekedar menghimbau  belaka,  ia  bersama  beberapa  orang  temannya  juga  beraksi dengan  mendirikan International  Committee  for  Aid  to  the  Wounded yang kemudian diberi  nama International  Committee  of the Red  Cross. Komite  ini pada  akhirnya  mendapat  tanggapan  positif  dari  sejumlah  Negara  dan selanjutnya  menghasilkan  Konvensi  Jenewa  yang  pertama,  yang  diadopsi oleh  1 6   Negara  Eropa  pada  tahun  1 864,  dan  Konvensi  ini  dinamakan Convention  for the Amelioration  of Condition  of the  Wounded in Armies in  the Field.
Tidak  dapat  diingkari  bahwasannya  konvensi  ini  menjadi  simbol peletakkan  batu  pertama  dari  hukum  humaniter  internasional ,  dengan mengutamakan  p rinsip-prinsip  universalitas  dan  toleransi  dalam  hal  ras, kebangsaan dan agama. Tragedi  kemanusiaan yang ditimbulkan oleh Perang Saudara  di  Spanyol  ( 1 936-1 939)  dan  Perang  Dunia  Kedua  ( 1 939- 1 945) , menggugah  Liga  Bangsa  Bangsa  untuk  melanjutkan  penetapan  sejumlah konvensi  berikutnya.  Konvensi  Kedua,  berkenaan  dengan  Anggota  Tentara yang  Terluka, Sakit,  Terdampar di  Lautan;  Konvensi  Ketiga tentang  Tawanan Perang,  dan  Konvensi  Keempat,  tentang  Perlindungan terhadap Orang  Sipil. Kesemua  konvensi  ini  mempunyai  kesamaan,  yakni  adanya  penetapan mengenai  aturan  minimum  yang  harus  dipatuhi  pada  saat  terjadinya  konflik bersenjata secara internal.
Berdasarkan  uraian  di  atas.  nampak  bahwasanya  konflik  bersenjata yang  dimaksudkan  dapat terjadi  secara  internal  maupun  inetrnasional.  Pasal 3  Konvensi  Jenewa  tahun  1 949  meletakkan  dasar hukum  humaniter dengan merumuskan bahwa  dalam  masa konflik bersenjata.  Maka,  orang-orang yang dilindugi  oleh  konvensi  ini  harus  "in  all  circumstances  be  treated  humanely, without  any adverse  distinction  founded  on  race,  color.  religion  or faith,  sex, birth ,  or  wealth,  or  other  similar  criteria . . .  "  padahal  sebelum  tahun  1 949, perlindungan hukum hanya diberikan  pada personil militer.
Perangkat  internasional  yang  paling  signifikan  dalam  konteks  ini mencakup tiga golongan besar, yakni:
1 . Law  of  Geneva, yakni  konvensi-konvensi  dan  protokol-protokol
internasional  yang  ditetapkan  d i   bawah  li ngkup  Komite  l nternasional Palang  Merah  (I C RC),  di  mana  perlindungan  bagi  korban  konflik  menjadi perhatian utama;
2. Law  of  the  Hague, ketentuan  ini  dilandasi  oleh  hasil  Konferensi
Perdamaian  yang  diselenggarakan  di  lbukota  Belanda  pada  tahun  1 899 dan  1 907,  yang  utamanya  menyangkut  sarana  dan  metode  perang  yang diperkenankan;
3.  U paya-upaya  PBB untuk memastikan agar dalam situasi konflik bersenjata,
HAM tetap dihormati ,  dan sejumlah senjata dibatasi pemakaiannya.
Protokol  I  dari  konvensi  Jenewa  memberikan perlindungan bagi orang­ orang  sipil  yang  jatu h  ke  tangan  musuh,  sedangkan  Protokol  II  memuat ketentuan-ketentuan  yang  berkenaan  dengan  korban  konflik  bersenjata internal  (bukan  internasional).  I ndonesia  telah  meratifikasi  Konvensi  Jenewa beserta  dengan  paling  tidak  1 90  negara  lai nnya.  Konvensi  J enewa  ini diterapkan  melalui  kerjasama Protecting  Power, atau  negara  ketiga  yang menjadi pihak netral dalam konflik tersebut,  di bawah  pengawasan ICRC.
Dalam  kaitannya  dengan  kondisi  di  I ndonesia  saat  ini,  yang  paling relevan  adalah konflik bersenjata  internal  yang sampai detik ini masih terjadi. Situasi  konflik  internal  yang  tengah  terjadi  di  Aceh  misalnya,  yang  sering disebut sebagai perang saudara  ini  lebih  kompleks sifatnya,  dan memerlukan penanganan yang arif. Internal disturbances dirumuskan sebagai berikut:
" . . . . .  situations,  in which there  is no international armed conflict as such, but there  exists  a  confrontation  within  the  country,  characterized  by  a certain  seriousness  or  duration,  and  which  involves  acts  of  violence from  the  spontaneous  generation  of  acts  of  revolt  to  the  struggle between  more  or  less  organized  g roups  the  authorities  in  power  call upon  extensive  police  force  or  even  armed  forces  to  restore  internal order the hig h  num ber of victims  had  made  necessary  the  applications of minimum of humanitarian rules . . . "
Dengan  demikian  unsur-unsur  yang  harus  diperhatikan  dalam  situasi seperti di atas adalah:
1 .   l ntensitas dan lamanya  konflik;
2.  Perilaku dengan kekerasan yang terjad i ;
3.  Dilakukan secara  spontan ataukah terorganisir;
4.  Kekuatan kepolisian yang besar;
5.  Kekuatan angkatan  bersenjata.
Dalam  Konvensi  Jenewa  I l l   1 949,  Pasal 3 ayat  ( 1 )  dicantumkan bahwa:
" . . .  Persons taking  no active part in the hostilities,  including members of armed forces who have  laid down their arms and  those placed hors  de combat . . . shall  in  all  circumstances  be  treated  humanely,  without  any adverse distinction . . . "
Angkatan  bersenjata  dan  kepolisian  dilarang  untuk  melakukan tindakan-tindakan  di  bawah  ini  terhadap  orang-orang  dalam  kelompok terse but:
1 .   Kekerasan terhadap tubuh maupun nyawa;
2. Menyandera orang;
3. Melakukan  tindakan  yang  melecehkan  martabat,  menghina  dan merendahkan orang;
4.  Menjatuhkan  dan  melaksanakan  pidana  tanpa  proses  peradilan  yang menjamin hak-hak seseorang;
Dalam  Pasal  4  Protokol  Tambahan  II  1 977  terdapat  perumusanan bahwa:
"All  persons  who  do  not  take  part  or  have  ceased  to  take  part  in hostil ities,  whether  or not their  liberty  has  been  restricted ,  are entitled to  respect  for  their  persons,  honour,  and  convictions  and  religious practices.  They shall  in  all  circumstances be  treated  humanely without any adverse distinction . . . "
Perilaku yang dilarang terhadap orang-orang  dalam  kelompok tersebut di atas mencakup:
1 .   Melakukan  kekerasan  terhadap  nyawa,  kesehatan  dan  kesejahteraan mental  maupun jasmani orang collective punishment,
2. Menyandera orang;
3.  Melakukan terorisme;
4.  Melecehkan  harkat  dan  martabat  seseorang  terutama  perilaku  yang merendahkan  dan  menghina,  perkosaan,  pemaksaan  prostitusi,  dan semua bentuk serangan terhadap kesusilaan;
5. Melakukan perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya;
6.  Melakukan penjarahan;
7.  Mengancam untuk melakukan  perilaku-perilaku di atas.
Bentuk-bentuk  kejahatan  berat  tindak-tindak  pidana  yang  termasuk dalam  pelanggaran  berat  atau grave  breaches dalam  Konvensi  Jenewa mencakup:
1 . Willful killing
Willful  Killing  merupakan  tindakan  pembunuhan  dengan  sengaja  yang ekuivalen dengan Pasal 340 dan 338 KU HP.
2 . Torture  or  in  human  treatment,  including  biological  experiment
Penyiksaan  atau  perlakuan yang tidak manusiawi  memang tidak dijumpai secara  eksplisit  dalam  KU HP,  akan  tetapi  menurut  Konvesi  Menentang Penyiksaan yang telah  diratifikasi  RI  tindakan ini mencakup  perilaku yang cukup  luas,  tidak  hanya  berkenaan  dengan  penderitaan jasmani  belaka, yakni:  " . . .  setiap  perbuatan  yang  dilakukan  dengan  sengaja,  sehingga menimbulkan  rasa  sakit  atau  penderitaan  yang  hebat,  baik  jasmani maupun  rohani,  pada  sese-orang  untuk  memperoleh  pengakuan  atau keterangan  dari  orang  itu  atau  dari  orang  ketiga,  dengan  menghukumnya atas  suatu  perbuatan  yang  telah  dilakukan  atau  diduga  telah  dilakukan oleh  orang  itu  atau  orang  ketiga,  atau  mengancam  atau  memaksa  orang itu  atau  orang  ketiga,  atau  untuk  suatu  alasan  yang  didasarkan  pada bentuk  dikriminasi  apapun,  apabila  rasa  sakit  atau  penderitaan  tersebut ditimbulkan oleh,  atas hasutan, dengan persetuju-an,  atau  sepengetahuan pejabat publik .. . "

## 3.  Willfully  causing  suffering  or  serious  injury  to  body  are  health
Dengan  sengaja  mengakibatkan  penderitaan  atau  Iuka  yang  serius  pada kesehatan atau  tubuh  seseorang . Ketentuan  ini  dapat  memakai  Pasal 351
dst.  dari  KUHP yang berkenaan dengan penganiayaan.
4 .   Extensive destruction or appropriation  of property
Perusakan  atau  penghancuran  atau  peram pasan  harta  benda  seseorang.
Pasal  406  KU H P  merupakan  salah  satu  contoh  ketentuan domestik yang dapat digunakan sehubungan dengan  perilaku ini.
5.  Compelling  a  prisoner of war  or protected  person  to  serve  in  the  armed forces of hostile power
Memaksa  seorang  tawanan  perang  atau  orang  yang  melindungi  (oleh hukum) untuk bekerja bagi angkatan bersenjata pihak musuh
6. Willfully  depriving a prisoner of war of protected person of the right to  a fair and regular trial.
Dengan sengaja menghalanghalangi
tawanan perang untuk memperg unakan  haknya  untuk  memperoleh  peradilan  yang  bebas  dan tidak memihak.

## C. Pelaku  Kejahatan  Berat
Pertanggungjawaban  pidana  atas  kejahatan  berat  yang  diuraikan  di sini ini dapat diletakkan pada orang-orang yang:
1 .   memenuhi semua unsur tindak pidana;
2.  memerintahkan  dilakukannya  tindakan  tersebut,  termasuk  dalam  bentuk percobaan;
3.  gagal  mencegah  atau  menindak  perilaku  kejahatan  yang  dilakukan  oleh bawahannya,  sedang kan  si  atasan  mengetahui  bahwa  bawahannya tengah atau akan  melakukan kejahatan tersebut;
4.  dengan  sengaja  membantu  dilakukannya  kejahatan  tersebut,  baik  secara langsung  maupun  secara  substansial,  termasuk  menyediakan  sarana untuk penyelesaian kejahatan tersebut;
5. langsung berpartisipasi  dalam  merencanakan atau  menyepakati kejahatan tersebut,  dan kejahatan itu dilakukan;
6.  secara  langsung  dan  umum  menghasut  seseorang  untuk  melakukan kejahatan tersebut, dan kejahatan itu dilakukan;
7. mencoba  melakukan  kejahatan  itu  dengan  memulai  perbuatan,  namun tidak selesai karena h al-hal yang ada di luar dirinya .
Melihat  uraian  di  atas,  untuk  I ndonesia  Pasal  55  KUHP  (tentang penyertaan  tindak  pidana),  Pasal  56  KUHP  (tentang  pembantuan  tindak pidana),  dan  Pasal  53  KUHP (tentang  percobaan  tindak  pidana),  sudah jelas akan  menj adi  acuan  apabila  kasus-kasus  semacam  ini  diproses  dalam peradilan di I nd onesia .

## D. Pemidanaan
Dasar-dasar  pemidanaan  yang  berlaku  secara  umum  juga  berlaku dalam  hukum  humaniter.  Satu  hal  yang  sangat  penti ng  adalah  penegasan asas  legalitas,  bahwasanya  seseorang  tidak  dapat  dihukum  atas  sesuatu perbuatan  yang  belum  dirumuskan  sebagai  suatu  tindak  pidana  dalam undang-undang  negara  yang  bersangkutan.  Hukum  acara  pidana  yang dipergunakan  dalam  proses  peradilan  bagi  kasus-kasus  semacam  ini  tentu saja  mendapat perhatian yang sangat besar.
Pasal 6  Protokol Tambahan  1 977 m isalnya,  memberikan  rambu-rambu bagi  penuntutan  dan  penghukuman  terhadap  tindak  pidana  yang  berkaitan dengan  situasi  konflik  bersenjata .  Pidana  tidak  dapat  dijatuhkan  dan dilaksanakan  terhadap  seseorang  yang  dibuktikan  bersalah  dalam  proses peradilan  yang  menjamin  adanya  kebebasan  dan  ketidakberpihakan pengadilan. Secara khusus ditentuka pula bahwa:
1 .   Prosedur  yang  diterapkan  harus  memberikan  hak  pada  terdakwa  untuk diberitahu  dengan  segera  mengenai  tindak  pidana  yang  dituduh-kan padanya ,  beserta  sej u mlah  hak  dan  sarana  untuk melakukan  pembelaan, baik sebelum maupun selama persidangan;
2.  Tak  seorangpun  dapat  dijatuhi  pidana  atas  tindak  pidana  yang dilakukannya  kecuali  berdasarkan  pertanggungjawaban  pidana  secara pribadi;
3. Tak seorangpun dapat dinyatakan  bersalah atas  suatu tindak  pidana yang pada  saat dilakukannya perbuatan tersebut tidak dirumuskan  oleh  hukum sebagai suatu tindak pidana;
4. Tidak  dibenarkan  menjatuhkan  pidana  yang  lebih  berat  daripada  sanksi pidana  yang  dirum uskan  dalam  hukum  yang  ada  pada  saat dilakukannya
perbuatan  tersebut;  apabila  setelah  terjadinya  perbuatan  dilakukan perubahan  perundang-undangan  yang  menjatuhkan  sanksi  yang  lebih ringan.  Maka,  terdakwa harus dijatuhi pidana yang lebih  ringan tersebut;
5. Setiap  orang  yang  dituduh  melakukan  tindak  pidana  harus  dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut h ukum;
6.  Setiap orang yang diadili berhak untuk menghadiri  persidangannya;
7.  Tak  seorangpun  dapat  dipaksa  untuk  memberikan  kesaksian  yang memberatkan d irinya sendiri  atau untuk mengakui kesalahannya.
Bagian  selanj utnya  dari  Pasal  ini  menetukan  sejumlah  ketentuan  lain yakni:
1 .   Bahwa  setiap  orang  yang  dijatuhi  pidana  harus  diberitahukan  mengenai upaya-upaya hukum yang dapat dilakukannya;
2.  Pidana  mati  tidak  boleh  dijatuhkan  pada  orang-orang  yang  berusia  di bawah  18  tahun,  wanita  hamil,  dan  perempuan  yang  mempunyai  anak kecil;
3.  Pada  akhir  masa  konfl ik  atau  permusuhan,  pihak  penguasa  harus berupaya  untuk  mem-berikan  amnesti  pada  orang-orang  yang  terlibat dalam  konflik  bersenjata,  atau  orang-orang  yang  ditahan/dipenjara berdasarkan alas-an-alasan yang  berkenaan dengan konflik bersenjata;
Kewajiban  untuk  melakukan  proses  peradilan  yang  bebas  dan  tidak memihak  meru pakan  suatu  ketentuan  internasional  yang  telah  d irumuskan dalam  berba-gai  konvensi  internasional .  Hak-hak  yang  wajib diberikan  pada seorang  tersangka/terdakwa  telah  jelas  dalam  ketentuan International Covenant  on  Civil  and  Political  Rights, terutama  Pasal  9  sampai  dengan Pasal 1 5, yang pada dasarnya berisikan asas-asas a ntara lain:
1 .  Praduga tak  bersalah (presumption of innocence);
2.  Persamaan di  muka  hukum (equality before the law) ;
3.  Asas legalitas (principle of legality);
4. Ne bis in  idem (double jeopardy);
5. Asas tidak berlaku surut (non retroactivity), kecuali  apabila ada  perubahan
undang-undang yang meringankannya.
Apabila yang  bersangkutan  dijatuhi  pidana  penjara.  Maka,  yang  harus
diperhatikan  adalah Basic  Principles  for  the  Treatment  of Prisoners, beserta Body  of  Principles  for  the  Protection  of All Persons  under  any  Form  ol Detention  or Imprisonment.