## ANALISIS KRITERIA PENETAPAN NILAI BAGI HASIL PENDANAAN DENGAN MENGGUNAKAN TEKNIK ANP
(STUDI KASUS PADA BANK JATIM SYARIAH) 1
Lolla Rizky Nanda Devita Program Studi S1 Ekonomi Islam-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga Email: lolla.rizky@yahoo.co.id
Dina Fitrisia Septiarini Departemen Ekonomi Syariah-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga Email: dina-f-s@feb.unair.ac.id

## ABSTRACT:
The purpose of this study was to find out what is the main criteria in determining revenue sharing value of funding based on interdependence level of internal and external factors by using ANP techniques at Bank Jatim Syariah. The research method used is descriptive qualitative approach with study case method. Data collected by interviews, questionnaires, documentation and other literature. Analysis technique used is the technique of Analytic Network Process (ANP) with weighting questionnaires given to the informant. Weighting is done through comparison between the criteria, sub-criteria and sub-criteria traffic. Results from this study are the criteria of internal factors with sub criteria bank revenue of 0.17416 become a major criterion in the decision-making on determination of revenue sharing value of Funding in Bank Jatim Syariah. Results of the weighting of criteria and sub - criteria through the geometric mean of three informants of Bank Jatim Syariah.
Keywords: Islamic Banking, Revenue Sharing of Funding, Analysis Determination, Analytic Network Process (ANP)

## I. PENDAHULUAN
Kondisi ekonomi suatu negara tercemin dari kondisi lembaga
intermediasi
salah satunya yaitu
perbankan.
Jika
perbankan dapat menjalankan fungsinya dengan baik maka perekonomian suatu negara akan berjalan dengan baik pula. Terhitung sejak pertengahan bulan pada tahun 2015 lalu, terdapat sejumlah gejala masalah terkait kondisi ekonomi, antara lain melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, meningkatnya harga barang pokok yang berakibat inflasi, dan lain-lain. Hal ini berimbas pada para pengusaha yang
mengandalkan harga barang pokok sebagai bahan produksi. Melemahnya kemampuan pengusaha dalam proses produksi akan menurunkan kemampuan bank untuk mendapatkan dana baik dari investasi maupun dari kredit. Bank merupakan lembaga intermediasi yang memiliki peran krusial dalam kegiatan ekonomi yang menyediakan beragam jasa keuangan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam
bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat
Devita, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 8 Agustus 2016: 600-614; ANALISIS KRITERIA PENETAPAN NILAI BAGI HASIL PENDANAAN DENGAN MENGGUNAKAN TEKNIK ANP (STUDI KASUS PADA BANK JATIM SYARIAH)
dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk
lainnya
dalam
rangka
                   meningkatkan taraf hidup masyarakat
                     (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998).
Seiring dengan perkembangan
                                 ekonomi Islam yang bertujuan mencapai
                         kesejahteraan ekonomi dan kebutuhan
                  masyarakat melalui distribusi sumber-
            sumber materiil yang merata dan melalui keadilan sosial (Chaudhry, 2012:32), terbentuk bank syariah sebagai lembaga yang melakukan kegiatannya sesuai dengan sistem ekonomi islam atau sesuai syariat islam yang mewujudkan falah bagi seluruh umat. Bank Islam lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank Islam. (Muhammad, 2004:2)
Pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia ditandai dengan
berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992. Bank Muamalat Indonesia merupakan satu-satunya bank syariah yang dapat bertahan secara stabil dalam menghadapi ketidakstabilan ekonomi.
Bank Muamalat Indonesia
dapat menjaga likuiditasnya dengan menggunakan sistem bagi hasil.
Setiap transaksi kelembagaan syari’ah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil, seperti firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah ayat 275:
AllaÐÊna ya’kulËna’r-ribÉ lÉ yaqËmËna illÉ kamÉ yaqËmu’l-laÐÊ yatakha’b-baÏuhu ‘sy-syaiÏÉnu mina’l- massi
ÐÉlika bi-annahum
qÉlË
innamÉ’l-bay’u
miÎlu’r-ribÉ wa’aÍalallaha’l-bay’a waÍarrama’r- ribÉ faman jÉ-ahu maw’iÏatun mi’r- rabbihi fÉntahÉ falahu mÉ salafa wa- amruhu ilÉ’l-Lahi, waman ‘Éda fa’ËlÉ’ika ‘aÎÍabu’nnÉri
hum fihÉ
khÉlidËn.
Artinya:
“Orang-orang
yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada
Allah. Barang siapa
mengulangi, maka mereka itu
penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Departemen Agama RI, 2007:47)
Menurut Tarsidin (2010), bagi hasil merupakan
suatu bentuk
skema pembiayaan alternatif, yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan bunga. Muhammad (2004:19) mendefinisikan sistem bagi hasil sebagai sistem pembagian hasil kerjasama baik berupa keuntungan
Devita, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 8 Agustus 2016: 600-614; ANALISIS KRITERIA PENETAPAN NILAI BAGI HASIL PENDANAAN DENGAN MENGGUNAKAN TEKNIK ANP (STUDI KASUS PADA BANK JATIM SYARIAH)
Bagi Hasil Deposito Bank Jatim Syariah BNI Syariah Nasabah Bank Nasabah Bank 1 bln 52% 48% 49% 51% 3 bln 54% 46% 51% 49% 6 bln 56% 44% 53% 47% 12 bln 58% 42% 55% 45%
( profit ) maupun pendapatan ( revenue ) berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad dari kerjasama minimal antara dua pihak atau lebih, satu pihak berperan sebagai penyandang dana dan pihak lainnya sebagai pekerja.
Berdasarkan penjelasan di atas maka sistem bagi hasil merupakan pembagian atas hasil usaha yang dibiayai dengan pembiayaan dan pemberian bagi hasil atas keuntungan bank syariah kepada pihak nasabah yang menabung dan mendepositkan uangnya sebagai bentuk pendanaan ( funding ) oleh bank.
Bagi hasil dapat diaplikasikan baik pada pembiayaan langsung maupun pada pembiayaan melalui bank syariah (dalam bentuk pembiayaan mudharabah maupun musyarakah), begitu pula dengan produk pendanaan. Diantara produk yang menggunakan prinsip bagi hasil dalam penghimpunan dana adalah giro, tabungan dan deposito sebagai salah satu sumber pendanaan bagi operasional bank. Perbandingan bagi hasil salah satu produk pendanaan yaitu produk deposito antar dua bank syariah dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:
Tabel 1.
Perbandingan Bagi Hasil Deposito
Sumber: Data diolah peneliti.
Tabel 1. menunjukkan adanya tingkat bagi hasil yang bersaing antar bank syariah. Dalam penetapannya, bagi hasil dapat dipengaruhi oleh beberapa kriteria. Kriteria merupakan ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Kriteria tersebut dapat berupa faktor
internal
bank, kondisi perekonomian, dan sikap pemerintah.
Faktor internal bank salah satunya pendapatan merupakan hasil dari suatu perusahaan. Berdasarkan PSAK No. 23, pendapatan didefinisikan sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.
Dana yang telah diperoleh bank syariah
akan dialokasikan untuk memperoleh pendapatan. Dari pendapatan tersebut, kemudian
didistribusikan kepada para nasabah penyimpan dana (Muhammad, 2004:8).
Faktor internal bank juga dapat meliputi profit atau pendapatan laba bank syariah.
Syamsuddin (2007:62)
menyatakan bahwa
Net profit margin adalah merupakan rasio antara laba bersih (net profit) yaitu penjualan sesudah dikurangi dengan seluruh expense termasuk pajak
dibandingkan dengan penjualan. Semakin tinggi NPM,
semakin
baik operasi suatu
perusahaan.
Net profit margin menunjukan seberapa besar imbal hasil yang sanggup diberikan bank terhadap nasabah.
Devita, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 8 Agustus 2016: 600-614; ANALISIS KRITERIA PENETAPAN NILAI BAGI HASIL PENDANAAN DENGAN MENGGUNAKAN TEKNIK ANP (STUDI KASUS PADA BANK JATIM SYARIAH)
Profit bank syariah yang terlalu rendah akan menarik perhatian dewan direksi untuk melakukan kebijakan dalam penetapan bagi hasil. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurus perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas).
Dalam penetapan bagi hasil, sikap pemerintah dalam dalam membuat kebijakan juga perlu diperhatikan.
Pendapatan bank syariah yang akan dialokasikan untuk dibagikan kepada nasabah akan dipengaruhi adanya kebijakan pemerintah terhadap pengusaha salah satunya perizinan usaha. Menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (1997:138) perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan dari fungsi dan pengaturan yang bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.
Menurut UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan, pajak merupakan suatu konstribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada Undang- Undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran
rakyatnya. Kebijakan pemerintah dalam penetapan pajak akan sangat mempengaruhi pergerakan pengusaha dan akan berdampak pada pendapatan yang akan diperoleh oleh bank syariah.
Penetapan bagi hasil juga harus memperhatikan kondisi ekonomi salah satunya yaitu kondisi pasar. Swastha (1998:27) menjelaskan bahwa penjual harus dapat meyakinkan pembeli agar berhasil mencapai sasaran penjualan yang diharapkan untuk maksud tersebut. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menetapkan bagi hasil juga harus sesuai dengan kondisi pasar agar sesuai dengan sasaran.
Kondisi ekonomi lainnya yang juga harus diperhatikan yaitu harga barang pokok. Menurut Kartadinata (2000:1) harga pokok bagi suatu perusahaan perdagangan hanya mengandung satu unsur saja, yakni harga beli produk-produk yang diperdagangkan. Dalam konteks ini, apabila harga barang pokok tinggi maka pengusaha juga akan mengalami kesulitan dalam proses produksi dan akan berdampak pada pendapatan bank syariah.
Bagi hasil pendanaan merupakan suatu ketetapan yang penting bagi bank syariah. Kesalahan dalam penetapan bagi hasil akan berakibat pada hilangnya nasabah yang merupakan suatu hal yang krusial bagi bank syariah itu sendiri. Oleh karena itu dalam penetapannya dibutuhkan analisis terhadap kriteria- kriteria terkait.
Dengan kata
lain penetapan bagi hasil merupakan
Devita, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 8 Agustus 2016: 600-614; ANALISIS KRITERIA PENETAPAN NILAI BAGI HASIL PENDANAAN DENGAN MENGGUNAKAN TEKNIK ANP (STUDI KASUS PADA BANK JATIM SYARIAH)
keputusan yang krusial bagi kesehatan keuangan bank syariah tersebut.
Salah satu metode yang relevan dipakai dalam mengetahui pertimbangan yaitu metode ANP ( Analytic Network Process ). ANP merupakan metode yang relevan dipakai sebab ANP
mengasumsikan faktor atau kriteria yang berpengaruh memiliki interdependensi.
Menurut Ikbar (2007) interdependensi merupakan saling ketergantungan yang mempertemukan kekurangan dari
masing-masing kriteria melalui keunggulan komparatif. Metode ANP yaitu metode yang digunakan untuk menentukan keterkaitan
atau
interdependensi berdasarkan beberapa kriteria yang dipertimbangkan.
Peneliti memilih Bank Jatim Unit Usaha Syariah atau Bank Jatim Syariah (BJS) karena memiliki tingkat bagi hasil yang cukup bersaing dengan bank syariah lainnya. Selama tujuh tahun beroperasi BJS telah hadir dengan banyak melakukan pengembangan dan inovasi guna memberikan layanan financial yang terbaik sesuai kebutuhan nasabah melalui beragam produk dengan prinsip syariah. Pada Penelitian ini peneliti memilih Bank Jatim Syariah
sebagai subjek penelitian karena Bank
Jatim Syariah merupakan bank regional yang besar di Jawa Timur serta tidak dipengaruhi undang-undang dalam pengambilan keputusannya.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
“Analisis Penetapan Nilai Bagi Hasil Pendanaan Berdasarkan Tingkat Interdependensi Faktor Internal dan Eksternal dengan Menggunakan Teknik ANP (Studi Kasus Pada Bank Jatim Syariah)”.
Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan, apa yang menjadi kriteria utama dalam penetapan nilai bagi hasil pendanaan berdasarkan tingkat interdependensi faktor internal dan eksternal dengan menggunakan teknik ANP (Studi Kasus Pada Bank Jatim Syariah)?
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi kriteria utama dalam penetapan nilai bagi hasil pendanaan berdasarkan tingkat interdependensi faktor internal dan eksternal dengan menggunakan teknik ANP (Studi Kasus Pada Bank Jatim Syariah)

## II. LANDASAN TEORI
Menurut Muhammad (2004:1) bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga
keuangan/perbankan yang operasional
dan
produknya dikembangkan berlandaskan pada Al- Qur’an dan Hadits Nabi SAW.
Dana adalah uang tunai yang dimiliki dan dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari
Devita, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 8 Agustus 2016: 600-614; ANALISIS KRITERIA PENETAPAN NILAI BAGI HASIL PENDANAAN DENGAN MENGGUNAKAN TEKNIK ANP (STUDI KASUS PADA BANK JATIM SYARIAH)
titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada saat tertentu akan ditarik kembali. (Arifin, 2002: 160).
Menurut Karim (2007:97), dalam penghimpunan dana bank syariah memiliki produk berupa (1) giro, (2) tabungan dan (3) deposito. Menurut dewan syariah nasional giro dan
tabungan yang boleh dilakukan oleh bank
syariah adalah giro yang dilaksanakan dengan prinsip wadiah dan mudharabah . Sedangkan deposito yang dibolehkan adalah deposito dalam
bentuk
mudharabah .
Berdasarkan kewenangan dari pemilik dana bentuk deposito dapat dibagi dua menjadi mudharabah muttaqah dan mudharabah muqayyadah .
Menurut Bank Indonesia produk yang tersedia di perbankan syariah hampir serupa dengan yang tersedia di bank konvensional, diantaranya titipan, tabungan, deposito, jasa, dan peminjaman. Beberapa jenis produk perbankan syariah saat ini diantaranya:
1. Giro
Giro adalah salah satu produk
simpanan yang berupa titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola oleh bank berdasarkan prinsip syariah, dimana untuk melakukan penarikan dana dapat dilakukan
dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau dengan pemindahbukuan. Ada dua jenis giro yang dibedakan berdasarkan akad yang digunakan
yaitu giro wadiah dan giro mudharabah.
2. Tabungan
Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah (titipan), bagi hasil ( mudharabah ) atau dengan akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Penarikan uang tersebut hanya dapat dilakukan menurut syatar-syarat dan ketentuan tertentu.
Dalam
operasional bank
syari’ah, menerapkan dua aqad dalam tabungan, yaitu wadi’ah dan mudharabah . Tabungan yang menerapkan wadi’ah , mengikuti
prinsip-prinsip wadi’ah yad adh- dhamanah , dimana tabungan ini tidak mendapatkan imbalan bagi hasil, karena sifatnya titipan dan dapat diambil dengan mengunakan buku tabungan atau melalui ATM.
3. Deposito
Deposito merupakan salah satu bentuk simpanan di bank yang dapat menjadi investasi kedepannya. Bank syariah memiliki salah satu produk deposito yang menggunakan akad mudharabah dan sesuai dengan syariah. Muhammad (2004:19) mendefinisikan sistem bagi hasil sebagai sistem pembagian hasil kerjasama baik berupa
keuntungan ( profit ) maupun pendapatan ( revenue )
berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad dari kerjasama minimal antara dua pihak atau lebih, satu pihak berperan sebagai
Devita, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 8 Agustus 2016: 600-614; ANALISIS KRITERIA PENETAPAN NILAI BAGI HASIL PENDANAAN DENGAN MENGGUNAKAN TEKNIK ANP (STUDI KASUS PADA BANK JATIM SYARIAH)
penyandang dana dan pihak lainnya sebagai pekerja.
Muhammad (2012:99) menyatakan bahwa nisbah bagi hasil merupakan presentase keuntungan yang akan diperoleh shahibul mal dan mudharib yang
ditentukan berdasarkan
kesepakatan antara keduanya. Jika usaha tersebut merugi akibat resiko bisnis, bukan akibat kelalaian mudharib , maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal yang disetor oleh masing- masing pihak. Karena seluruh modal yang ditanam dalam usaha mudharib milik shahibul mal ,maka kerugiannya dari usaha tersebut ditanggung sepenuhnya oleh shahibul mal . Oleh karena itu, nisbah
bagi hasil disebut juga dengan nisbah keuntungan.
Larangan riba tercantum dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Dalam Al- Qur’an Surat Al-Imron: 130
kamu beruntung.” (Departemen Agama RI, 2007:66)
Menurut Bank Indonesia, produk pendanaan/simpanan bank syariah, misalnya Tabungan dan Deposito, penentuan nisbah bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi dan biaya operasional bank. Hanya produk simpanan bank syariah dengan skema investasi (mudharabah) yang mendapatkan return bagi hasil. Sementara itu untuk produk simpanan bank syariah dengan skema titipan ( wadiah ), return yang diberikan berupa bonus. ( www.bi.go.id )
Faktor internal merupakan faktor- faktor yang bersumber dari dalam bank yang mempengaruhi manajemen Bank antara
lain berkaitan dengan pengambilan kebijakan dan strategi
operasional bank antara lain:
Dana yang telah diperoleh bank
syariah
akan dialokasikan untuk memperoleh pendapatan. Dari pendapatan tersebut, kemudian
didistribusikan kepada para nasabah penyimpan dana (Muhammad, 2004:8).
                   
Sesuai dengan akad-akad
penyaluran pembiayaan di bank syariah,
                    

maka hasil penyaluran dana tersebut dapat memberikan pendapatan bagi YÉ’ayyuhÉ’l-laÐÊna ‘ÉmanË lÉ
ta’kulË’r-ribÉ aÌ’ÉfammuÌÉ’afatan wÉttaqË’l-Laha la’allakum tufliÍËn.
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah agar
bank syariah. Hal ini dapat dikatakan sebagai
sumber-sumber pendapatan bank syariah. Dengan demikian, sumber pendapatan bank syariah dapat diperoleh dari (Muhammad, 2004):
Devita, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 8 Agustus 2016: 600-614; ANALISIS KRITERIA PENETAPAN NILAI BAGI HASIL PENDANAAN DENGAN MENGGUNAKAN TEKNIK ANP (STUDI KASUS PADA BANK JATIM SYARIAH)
1. Bagi hasil atas kontrak mudharabah dan kontrak musyarakah ;
2. Keuntungan atas kontrak jual-beli ( bai’ );
3. Hasil sewa atas kontrak ijarah ( ijarah wa iqtina/ijarah muntahiyyah bit tamlik );
4. Fee dan biaya administrasi atas jasa- jasa lainnya.
Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurus perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas).
Syamsuddin (2007:62) menyatakan bahwa net profit margin adalah merupakan rasio antara laba bersih (net profit) yaitu penjualan sesudah dikurangi dengan seluruh expense termasuk pajak dibandingkan dengan penjualan.
Semakin tinggi NPM, semakin baik operasi suatu perusahaan.
Sikap pemerintah
merupakan
kebijakan pemerintah yang
mempengaruhi manajemen bank antara lain berkaitan dengan pengambilan kebijakan dan strategi operasional bank antara lain:
Menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (1997:138)
perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan dari fungsi dan pengaturan yang bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-
kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi dan izin untuk melakukan usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.
Menyadari bahwa sektor usaha
kecil dan menengah ini sebagai penunjang ekonomi Indonesia namun umumnya memiliki keterbatasan sumber daya, maka Pemerintah mengeluarkan salah satu kebijakan untuk memberikan kemudahan bagi usaha kecil dan menengah (UKM) ini dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
Kebijakan ini mengatur bagi Wajib Pajak (baik yang berupa perseorangan maupun yang berbentuk badan usaha) dengan peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun pajaknya tidak melebihi Rp 4,8 miliar (diistilahkan sebagai Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu) dikenai Pajak Penghasilan sebesar 1% dari peredaran bruto (omzet) dan bersifat final. Kebijakan ini dibuat dengan tujuan untuk menyederhanakan dan memudahkan dalam melakukan pemenuhan kewajiban PPh bagi Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah.
Kondisi perekonomian
yang
mempengaruhi manajemen bank antara
Devita, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 8 Agustus 2016: 600-614; ANALISIS KRITERIA PENETAPAN NILAI BAGI HASIL PENDANAAN DENGAN MENGGUNAKAN TEKNIK ANP (STUDI KASUS PADA BANK JATIM SYARIAH)
lain berkaitan dengan pengambilan kebijakan dan strategi operasional bank antara lain:
Menurut Mulyadi (2010:65) dalam perusahaan berproduksi umum, informasi harga pokok produksi yang dihitung untuk jangka waktu tertentu bermanfaat bagi manajemen untuk :
1. Menentukan harga jual produk.
2. Memantau realisasi biaya produksi.
3. Menghitung laba atau rugi periodik.
4. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca.
Swastha (1998:27) menyatakan bahwa hal yang harus diperhatikan pada kondisi pasar antara lain :
1. Jenis pasarnya, apakah pasar konsumen, pasar industri, pasar pemerintahan atau pasar Internasional
2. Kelompok pembeli dan segmen pasarnya
3. Daya beli
4. Frekuensi pembeliannya
5. Keinginan dan kebutuhan Metode Analytic Network Process
(ANP) merupakan suatu metode yang mampu memperbaiki kelemahan dari metode
Analytical Hierarchy Process (AHP)
berupa
kemampuan mengakomodasi keterkaitan antar kriteria atau alternative (Saaty, 2004).
Analytic Network Process (ANP) merupakan alat analisis yang mampu merepresentasikan tingkat kepentingan berbagai pihak dengan mempertimbangkan hubungan ketergantungan
baik antar kriteria
maupun sub kriteria. ANP adalah teori umum pengukuran relatif yang digunakan untuk menurunkan rasio prioritas komposit dari skala rasio individu yang
mencerminkan pengukuran relatif dari pengaruh elemen-elemen yang saling berinteraksi berkenan dengan kriteria control (Saaty, 2004).
III. METODE PENELITIAN
Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Menurut Sugiyono (2009:14) metode penelitian kualitatif
adalah
metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah,
(sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambil sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan
dengan triangulasi (gabungan),
analisis data
bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
Menurut Yin (2006:18) metode studi kasus adalah suatu penelitian empiris yang menyelidiki fenomena dengan konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dengan konteks tidak tampak dengan tegas dan multisumber digunakan.
Jenis dan Sumber Data
1. Data primer
Data
primer diperoleh dari
wawancara dan kuisioner kepada 3
Devita, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 8 Agustus 2016: 600-614; ANALISIS KRITERIA PENETAPAN NILAI BAGI HASIL PENDANAAN DENGAN MENGGUNAKAN TEKNIK ANP (STUDI KASUS PADA BANK JATIM SYARIAH)
informan pemegang kebijakan
yang berwenang dalam pengambilan keputusan yang berada di Bank Jatim Syariah yaitu pemimpin divisi bisnis syariah, pemimpin sub divisi dana jasa dan penyelia dana jasa.
2. Data sekunder
Data sekunder diperoleh dari
dokumen-dokumen yang diperoleh dari Bank Jatim Syariah serta dari studi kepustakaan yang memuat literatur- literatur tentang ekonomi Islam, jurnal, buku, artikel, situs-situs web, dan hasil karya ilmiah sebelumnya.

## Prosedur Pengumpulan Data
1. Wawancara
Peneliti menggali segala informasi mengenai profil, latar belakang, serta proses pengambilan keputusan yang ada di
Bank Jatim Syariah melalaui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.
2. Kuesioner
Kuesioner dalam penelitian ini
diberikan kepada informan
yang berperan dalam penetapan nilai bagi hasil pendanaan. Kuesioner ini diberikan bertujuan untuk mendapatkan data penelitian mengenai kriteria yang paling berpengaruh dalam menetapkan nilai bagi hasil pendanaan. Kuesioner dalam bentuk pembobotan atas kriteria dan sub kriteria yang dipertimbangkan dalam penetapan nilai bagi hasil pendanaan yang dilakukan oleh pengambil keputusan di Bank Jatim Syariah.
3. Dokumentasi
Pengumpulan
data untuk dokumentasi ini meliputi, data-data profil Bank Jatim Syariah, data bagi hasil pada berbagai produk pendanaan Bank Jatim Syariah.
Validasi Data
Dalam
penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan mewawancarai informan dari Bank Jatim Syariah untuk mendapatkan data
yang valid. Kemudian
menggunakan triangulasi teknik yaitu dengan menggunakan teknik wawancara pada awalnya, lalu memberikan kuisioner untuk mendapatkan data yang sejenis, dilanjutkan dengan dokumentasi sehingga data yang diperoleh dapat bersifat homogen dan valid.

## Teknik Analisis
Peneliti menggunakan teknik ANP dengan pengolahan data untuk pembobotan ANP menggunakan data yang diperoleh dari hasil kuisioner dan dibantu dengan software SuperDecicion s.
Menurut Yuksel dan Dagdeviren (2007) berikut ini adalah tahapan- tahapan yang harus dilakukan untuk mengerjakan ANP:
1. Mengkonstruksikan model
2. Membuat matriks perbandingan berpasangan dan vektor prioritas
3. Menghitung Rasio Konsistensi
4. Membentuk Supermatriks
5. Pemilihan alternatif terbaik

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kriteria dan sub kriteria yang dihasilkan dari wawancara adalah sebagai berikut:
Devita, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 8 Agustus 2016: 600-614; ANALISIS KRITERIA PENETAPAN NILAI BAGI HASIL PENDANAAN DENGAN MENGGUNAKAN TEKNIK ANP (STUDI KASUS PADA BANK JATIM SYARIAH)
a. Kriteria faktor internal, sub kriteria faktor internal yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu:
1. Pendapatan
2. Sikap dewan direksi
3. Net profit margin
b. Kriteria sikap pemerintah, sub kriteria sikap pemerintah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
1. Penetapan pajak
2. Perizinan usaha
c. Kriteria kondisi perekonomian, sub kriteria kondisi perekonomian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
1. Harga barang pokok
2. Pressing pasar
Analisis penentuan prioritas antar sub kriteria lintas cluster dilakukan dengan menginput output pembobotan masing- masing sub kriteria lintas cluster pada masing-masing
informan untuk
membentuk supermatriks dengan software super decisions. Supermatriks yang dihasilkan berupa unweighted supermatrix, weighted supermatrix, dan Limit matrix. Limit matrix berisi bobot prioritas global dalam
weighted supermatrix yang telah konvergen dan stabil.
Rata-rata geometrik tiap sub kriteria dari ketiga informan. Hasil ANP yang ditunjukkan melalui rata-rata geometrik menunjukkan bahwa urutan prioritas dalam penetapan nilai bagi hasil antara lain pendapatan bank sebesar 0,17416, net profit margin sebesar
0,156803, sikap dewan direksi sebesar
0,1439, harga barang pokok sebesar
0,133746, pajak bagi pengusaha sebesar
0,131959, pressing pasar 0,131374, dan perizinan usaha sebesar 0,127976. Dapat disimpulkan bahwa dari cluster faktor internal yang menjadi pertimbangan paling penting yaitu pendapatan bank. Dari cluster sikap pemerintah yang menjadi pertimbangan paling penting yaitu pajak bagi pengusaha. Kemudian dari cluster kondisi perekonomian yang menjadi pertimbangan paling penting yaitu harga barang pokok.
Tingkat
presentase
prioritas pertimbangan penetapan nilai bagi hasil pendanaan dapat dilihat pada gambar berikut:
Setelah memperoleh nilai setiap sub kriteria pada limit matriks , langkah selanjutnya
adalah
melakukan perhitungan rata-rata geometri. Nilai rata- rata geometri tertinggi akan menunjukkan sub kriteria yang menjadi prioritas dalam penetapan nilai bagi hasil di Bank Jatim Syariah.
Gambar 1.
Presentase Prioritas Penetapan Nilai Bagi Hasil Pendanaan Bank Jatim Syariah
Pendapatan bank menjadi sub
kriteria yang paling dipertimbangkan
Devita, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 8 Agustus 2016: 600-614; ANALISIS KRITERIA PENETAPAN NILAI BAGI HASIL PENDANAAN DENGAN MENGGUNAKAN TEKNIK ANP (STUDI KASUS PADA BANK JATIM SYARIAH)
sebesar 18% dibanding lainnya dalam penetapan nilai bagi hasil pendanaan di Bank Jatim Syariah karena pendapatan
adalah anugerah dari Allah bagi umat manusia.
bank merupakan aktiva produktif yang diperoleh
dari aktivitas pembiayaan
                     maupun dari investasi sehingga paling mudah untuk dilakukan perhitungan bagi hasil. Sedangkan perizinan usaha kurang
                           dipertimbangkan dibanding sub kriteria yang lain karena tidak berdampak secara langsung bagi bank syariah melainkan berdampak bagi pengusaha yang ingin mendirikan usaha sehingga sulit untuk diukur.
Pendapatan merupakan jumlah dana yang diperoleh bank syariah dari bagi hasil atas kontrak mudharabah dan kontrak musyarakah , keuntungan atas kontrak jual-beli ( bai’ ), hasil sewa atas kontrak ijarah ( ijarah wa iqtina/ijarah muntahiyyah bit tamlik ), serta Fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya. Pendapatan bank menjadi kriteria yang menjadi pertimbangan utama penetapan bagi hasil
pendanaan
dengan pertimbangan bahwa
pendapatan
merupakan dana yang telah diperoleh bank syariah dan dari pendapatan tersebut kemudian didistribusikan kepada para nasabah penyimpan dana. Islam mengajarkan keadilan
terhadap
persaudaraan manusia, maka ketidakadilan pendistribusian pendapatan
akan bertentangan dengan Islam. Ketidakadilan akan menghancurkan rasa persaudaraan yang ingin ditumbuhkan oleh Islam. Berdasarkan Al Qur`an Surat Al Baqarah ayat 29 semua sumber daya
Huwal-laÐÊna kholaqo lakummÉ fil- arÌi jamÊ’an śumma-stawÉ  il É-samÉi fasawwÉhunna sab’a samawÉti wa huwa bikulli syaiin ‘alÊm.
Artinya:
“Dia-lah
Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu”
Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa segala yang ada di bumi adalah untuk manusia sehingga pendistribusian pendapatan berupa bagi hasil kepada nasabah penyimpan dana di bank syariah harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan porsi dana masing-masing nasabah.
Tidak ada alasan kekayaan sumber daya tersebut tetap terkonsentrasi pada beberapa pihak saja. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan keadilan distributif dan menerapkannya dalam sistem ekonomi program untuk redistribusi pendapatan dan kekayaan sehingga setiap individu mendapatkan jaminan standar kehidupan yang manusiawi dan terhormat. Hal ini pun selaras dengan perhatian Islam terhadap tugas seorang manusia dalam ajaran Islam yaitu sebagai khalifah atau wakil Allah dimuka bumi seperti dalam Surat Al Baqarah ayat 30
Devita, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 8 Agustus 2016: 600-614; ANALISIS KRITERIA PENETAPAN NILAI BAGI HASIL PENDANAAN DENGAN MENGGUNAKAN TEKNIK ANP (STUDI KASUS PADA BANK JATIM SYARIAH)
                 memakan
sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu
                      mengetahui.”
                             
Dalam ayat tersebut Allah sangat melarang manusia yang memakan harta wa iÐ qÉla robbuka lilmalÉikati innÊ jÉilun fil-arÌi kholifatan qolË ataj’alu fÊhÉ wa yasfikud-dimÉa wa naÍnu nusabbiÍu biÍamdika wa nuqoddisu laka qÉla innÊ a’lamu mÉlÉ ta’lamËna
Artinya: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”
Bank syariah dalam menjalankan kewajibannya salah satunya membuat laporan keuangan harus jujur dan bertanggung jawab. Pendapatan yang diperoleh bank syariah harus dilaporkan secara jelas dan transparan. Di dalam pendapatan yang diperoleh bank syariah ada hak yang harus dibagikan kepada nasabah berupa bagi hasil. Islam sangat melarang manusia untuk memakan hak orang lain. Seperti yang dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 188.
                                             
        walÉ ta‘kulË ‘amwÉ lakum baynakum bil bÉtili watudlË bihÉ ilÉ’l-hukkÉmi lita‘kulË faryqan min ‘amwÉli‘-nÉsi bi‘l-‘ismi wa‘antum ta’lamËna.
Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat
sesama manusia dengan cara yang bathil. Penulisan laporan keuangan salah satunya yaitu penulisan pendapatan bank syariah harus dilakukan secara jujur dan transparan karena memanipulasi atau mengubah besaran penulisan pendapatan pada laporan keuangan bank syariah akan mempengaruhi bagi hasil yang nantinya akan diterima oleh nasabah.

## V. SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dari hasil pengolahan data dengan menggunakan teknik Analytic Network Process (ANP), maka dapat ditarik kesimpulan hasil dari penelitian ini adalah kriteria faktor internal dengan sub kriteria pendapatan bank sebesar 0,17416 menjadi kriteria utama dalam penetapan nilai bagi hasil pendanaan di Bank Jatim Syariah. Sub kriteria sikap pemerintah yang paling utama yaitu pajak bagi pengusaha sebesar 0,131959. Sub kriteria kondisi perekonomian yang paling utama yaitu harga barang pokok sebesar 0,133746.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,Ali. 2002. Membaca Saham . Jakarta:
PT Raja Gramedia .
Bustami Bastian., Nurlela. 2010. Akuntansi Biaya . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Devita, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 8 Agustus 2016: 600-614; ANALISIS KRITERIA PENETAPAN NILAI BAGI HASIL PENDANAAN DENGAN MENGGUNAKAN TEKNIK ANP (STUDI KASUS PADA BANK JATIM SYARIAH)
Chaudhry, Muhammad Sharif. 2012. Sistem
Ekonomi Islam Prinsip Dasar. Jakarta: Kencana.
Departemen Agama RI. 2007. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Bandung: Syaamil
Cipta Media. Ikbar, Yanuar. 2007. Ekonomi Politik Internasional 2: Implementasi Konsep
dan Teori . Bandung: PT Refika Aditama.
Karim, Adiwarman. 2007. Bank Islam Analisis, Fiqih, dan Keuangan . Edisi 3.
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Kartadinata, Abas. 2000. Akuntansi dan Analisis Biaya . Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 1997. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Jilid II/
Edisi Ketiga. Jakarta: Gunung Agung. Muhammad. 2004. Manajemen Dana Bank Syariah. Yogyakarta: Ekonisia.
Muhammad. 2002. Manajemen Bank
Syari’ah . Jogjakarta: (UPP) AMP YKPN
Muhammad. 2012. Teknik
Perhitungan
Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah .
Yogyakarta: UII Press.
Mulyadi. 2010. Sistem Akuntansi . Jakarta: Salemba Empat.
Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah. (online) , (http://www.bi.go.id, diakses tanggal 18 September 2015)
Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang
No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas. (online) , (http://www.legalitas.org,
diakses
tanggal 15 Januari 2016)
Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang UU No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan. (online) , (http://www.legalitas.org, diakses tanggal 15 Januari 2016) Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu . (online) , (http://www.legalitas.org,
diakses tanggal 15 Januari 2016)
Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. PSAK No.
23. 2010. Paragraf 06. Jakarta:
Salemba Empat.
Saaty, Thomas. 2004. Fundamentals Of The Analytic Network Process- Dependence And Feedback In Decicion-Making With
A Single Network . Vol.13 no.2 : 129-157.
Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosidakarya. Swastha, Basu. 1998. Manajemen
Penjualan, Edisi 3 . Yoyakarta: BPFE Universitas Gadjah Mada.
Syamsuddin , Lukman. 2007. Manajemen Keuangan Perusahaan: Konsep Aplikasi dalam Perencanaan, Pengawasan, dan Pengambilan Keputusan. Jakarta: Raja Grafindo
Tarsidin. 2010. Bagi Hasil: Konsep dan
Analisis. Jakarta: FE UI.
Yin, Robert K. 2006. Studi Kasus: Desain dan Metode. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Devita, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 8 Agustus 2016: 600-614; ANALISIS KRITERIA PENETAPAN NILAI BAGI HASIL PENDANAAN DENGAN MENGGUNAKAN TEKNIK ANP (STUDI KASUS PADA BANK JATIM SYARIAH)
Yuksel, I & Dagdeviren, M. 2007. Using the
Analytic network process (ANP) in a SWOT Analysis – A Case Study for Textile Firm. An International Journal of Information Sciences: Elsevier Inc., p.4.
http://www.bankjatim.id Diakses 14
Desember 2015) http://www.bi.go.id/id/perbankan/edukas i/Pages/Menghitung_Bagi_Hasil_iB.aspx( Diakses 23 Oktober 2015)