ISTI'DAL; Jurnal  Studi Hukum  Islam, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni20L5,ISSN  2356-0150

## PENGEMBANGAN HUKUM  ISLAM  TENTANG ZLKNI;
Memahami  Konsep Zakat Obligasi  dalam Pemikiran  Yusuf Qardhalvi
Universitas  Islam Nor Soleh Sultan Agung  (UNISSULA) Semarang mowchin.shell@gmail. com
Keyrvords
The Alms (Zakat), Obligation, Muamalah,

## Abstract
This paper has  an aim to know how the thinking concept ofYusuf  Qardhawi about  the alms's (zakat) obligation and what  is the basic law of the thinking that  used by Yusuf  Qardhawi in establishing that obligation  must be paid through the alms. Along with the times and an increasingly modern economic  system, it is known for their economic activities  through the obligation. Obligation is a valuable  documents that generate  profits. Therefor, Yusuf Qardhawi includes  the obligation into wealth category which shall be issued it's alms  (zakat).  The basic law that  is used by Yusuf Qardhawi  to establish  the obligation as a paft  of wealth which shall be issued it's  alms  (zakat)  is based  on  the interpretation toward the  nash of Qur'an in At-Taubah epistle on the 103th paragraph that still has this mujmal characteristic. To strengthen his thinking, Yusuf  Qardhawi is used the analogy mechanism  (qiyas),  respects  the ijma' of the scholars and considers the benefit (maslahat) through  the social approach.

## Abstrak
Tulisan ini bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana konsep pemikiranYusuf Qardhawi  tentang  zakat  obligasi  dan  apa dasar hukum  pemikiran yang digunakan oleh Yusuf  Qardhawi dalam  menetapkan  bahwa obligasi  wajib dizakati.  Seiring dengan perkembangafl zaman dan  sistem  perekonomian yang  semakin modern, dikenal adanya aktivitas  ekonomi melalui  obligasi. Obligasi  rrerupakan surat-surat  berharga yang rnenghasilkan  keuntungan. Oleh  karenanya, Yusuf Qardhawi memasukkan obligasi ke dalam kategori harta  kekayaan yang wajib dikeluarkan  zakatnya.  Dasar hukum yang dipakai  Yusuf  Qardhawi  dalam menetapkan obligasi sebagai bagian  dari harta yang wajib dikeluarkan  zakatnya  berdasarkan pada interpretasi terhadap  nash al-Qur'an  surat at-Taubah ayat 103  yang  masih bersifat mujmal. Untuk memperkuat  pemikirannya  tersebut, Yusuf Qardhawi menggunakan  mekanisme analogi (;qiyas), menghotmati ijma' para ulama dan mempertimbangkan  manfaat  (maslahat) dengan melalui pendekatan sosial.
Nor Soleh; Pengembangan Hukum  Islam Tentang Zakat I 36

## Pendahuluan
Permasalahan ekonomi merupakan permasalahan yang menempati  pokok pembahasan yang pelik dibanding permasalahan lainnya.Karena  bagaimanapun, manusia akan saling  bersaing  dalam mendapatkan  makanan dan sumber kehidupan lainnya. Oleh karena itu, ekonomi merupakan  salah  satu faktor terpenting terhadap jatuh bangunnya  suatu pemerintahan. Selain itu, ekonomi juga dapat terlihat kadar kesuksesan dan kegagalan perpolitikan yang berperan di dalamnya,  serta merupakan  salah  satu akibat muncul dan padamnya  suatu revolusi. Bisa dilihat, bahwasanya  perbedaan ideologi  yang ada di seluruh negara  dan  benua dunia sekarang ini, pada awalnya dipicu atas sistem perekonomian yang ada (Qardhawi, 2005:2).
Islam bukanlah  agama  yang membiarkan segala  permasalahan ini hadir tanpa batasan. Namun, Islarn  tumbuh  dengan  banyak  kepedulian positif terhadap realitas suatu pennasalahan, seperti fenomena  perekonomian. Zakat yang merupakan rukun Islam ketiga dianggap mempunyai peran yang signifikan dalam mengatasi  pelbagai permasalahan ekonomi. Zakat merupakan ibadah maliyyah ijtima'iyyah. yakni ibadah yang berkaitan dengan ekonomi kemasyarakatan sehingga keberadaannya sangat penting di dalam mengantisipasi  kesenjangan sosial yang ada (Shabir, 2005: 9). Iajuga diperhitungkan sebagai salah satu pondasi  sistem  keuangan dan ekonomi Islaml Selain if't, zakat juga merepresentasikan diri sebagai  sumber utarna dalam pembiayaan adh-dhaman al-ijtima'i (aminan sosial), jihad dalam jalan Allah, sebagairnana ia juga ikut andil dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi dan keunggulan politik (Syahatah,  2004:  3). Melalui zakat, Islam berusaha untuk meningkatkan taraf  hidup dan kesejahteraan rnasyarakat. Selain itu juga berusaha  untuk rnemberantas kemiskinan  karena kemiskinan merupakan  ancaman yang sangat serius terhadap akidah dan moral.
Yusuf Qardhawi  adalah  salah seorang ularna' yang  membahas  zakat secara tersendiri terpisah dari masalah-masalah fiqih lain. Dalam Fiqhal-Zakat, Yusuf  Qardhawi mengemukakan berbagai pendapat  para ulama'  tentang al-amwaal
a I -z ak aw  iyy a h(harta y ang waj ib dike luarkan
zakatnya) yang sangat beragam dengan alasan masing-masing. Ada yang meluaskan pendapatnya  sehingga  semua harta yang memenuhi  nishab termasuk ke dalam objek atau sumber  zakat.  Tetapi ada pula yang menyempitkan pendapatnya,  sehingga al-amwaal  al-zakawiyyah bersifat tidak berubah sesuai dengan zahimya nash Al-Qur'an  dan Hadist Nabi (Hafiduddin, 2002:3-4).
Sektor perdagangan  dan  perusahaan, kini juga melebar  pada perdagangan valuta asing, perdagangan  saham, pasar modal, sertifikat, dan surat-surat  berharga  lainnya  termasuk  obligasi. Dari kajian fiqih zakat, timbul pertanyaan bagaimana  menempatkan  beragam komoditi dan jasa  yang  terus berkembang dari masa ke masa sebagai  sumber  atau objek zakat, termasuk  yang berkaitan dengan nishab, besarnya  zakat, waktu pengeluarannya,  dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya,  terutama jugayang  berkaitan dengan perkembangan ekonomi  modern. Dan diantara sekian banyak  harta, salah satu yang wajib dizakati  menurut Yusuf  Qordhawi  adalah obli gasi.
Berdasarkan  latarbelakang di atas, fulisan ini bertujuan untuk mengetahui  konsep pemikiran YusufQardhawi tentang zakat obligasi serta alasan-alasan yang melatarbelakangi pernikirannya.  Serta untuk mendeskripsikan metode ijtihad  Yusuf Qardhawi  tentang zakat obligasi serta dalil-dalil yang  beliau gunakan.
Biografi  Yusuf Qardhawi
Yusuf  Qardhawi  dilahirkan di desa kecil di Mesir bemama  Shaft Turaab di tengah Delta pada 9 Septernber 1926.Usia 10 tahur-r, ia sudah hafal Al-Qur'an, sefia menamatkan pendidikan  di Ma'had  Thantha dan Ma'had Tsalawi. Qardhawi terrrs  rnelanjutkan ke Universitas al-Azhar Fakultas Ushuluddin dan lulus pada tahun 1952. Tapi  gelar doktomya baru  dia peroleh  pada  tahun 1972  dengan disertasi "Zakat dan Darnpaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian  disempurnakan  menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku  yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.
Sebab  keterlambatannya meraih gelar doctor adalah karena dia sernpat meninggalkan Mesir akibat kejamnya  rezimyang berkuasa saat itu. Ia terpaksa  menuju  Qatar pada tahun I 96 1 dan
31 | Nor Soleh; Pengembangan Hukum Islam  Tentang Zakat
di sana sempat mendirikan Fakultas Syari'ah di Universitas  Qatar. Pada saat yang sama, iajuga  mendirikan Pusat Kajian Sejarah  dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.
Dalam perjalanan hidupnya,  Qardhawi pernah mengenyam pendidikan penjara  sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang  Raja Faruk, dia masuk bui pada tahun I 949 saat umurnya  masih  23 tahun, karena keterlibatannya  dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun  1956,  ia ditangkap lagi saat terjadi  Revolusi Juni di Mesir, dan bulan  Oktober kembali mendekam  di penjara militer selama dua tahun.
Qardhawi  terkenal  dengan khutbah- khutbahnya  yang berani  sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zarnalik. Alasannya,  khutbah-khutbahnya  dinilai menciptakan opini umum  tentang  ketidakadilan rezim saat itu.
Qardhawi memiliki  tujuh anak, empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang  ulama yang sangat terbuka, ia membebaskan anak-anaknya untuk  menuntut ilmu apa  saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecendrungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus  ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya.
Salah  seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalarn bidang nuklir dari Inggris. Putri  keduanya memperoleh  gelar  doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan  yang ketiga masih  menempuh 53. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika.
Anak laki-laki yang pertama  menempuh 53 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan  menempuh pendidikan agaff,e'. Sedangkan yang  lainnya,  mengambil  pendidikan  umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Sebabnya ialah,  karena  Qardhawi  merupakan  seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa islami dan tidak islami, tergantung  kepada  orang yang  memandang dan mempergunakannya.  Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Qardhawi, telah menghambat  kemajuan umat Islam.
Yusuf  Qardhawi dikenal sebagai ulama
istimewa.Keunikan <ian keistimewaannya itu tak lain karena ia memiliki cara atau metodologi khas dalam menyampaikan  risalah Islam.Lantaran  metodologinya  itulah  dai mudah diterima  di kalangan  dunia  Barat  sebagai  seorang pemikir yang  selalu  menampilkan Islam secara ramah,  sanfun,  dan moderat.  Kapasitasnya itulah yang  membuat  Qardhawi  kerap kali menghadiri pertemuan  internasional para pemuka agama di Eropa  maupun Amerika sebagai wakil dari kelompoklslam.
Kary  a-kary a Yusuf  Qardhawi ada sekitar 125 buku  yang  telah beliau tulis dalam  berbagai dimensi ke-Islaman.Sedikitnya ada 13 aspek kategori dalam karya Qardhawi, seperti: masalah- masalah fiqh dan ushul fiqh, ekonomi  Islam, Ulum al-Qur'an dan as-Sunnah, akidah  dan filsafat, fiqh perilaku, dakwah  dan  tarbiyah, gerakan dan kebangkitan Islam, penyatuan pemikiran  Islam, pengetahuan Islam umum, serial tokoh-tokoh Islam, sastra dan lainnya. Sebagian dari karyanya itu, telah diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia.  Tercatat setidaknya ada 55 judul buku Qaradhawi yang telah diterj emahkan  ke dalam bahasa Indonesia.
Zakzt Obligasi Me n u ru t Yu s u f Qardh awi Pada awal tegaknya Islam, zakat hanya meliputi zakat perltanian, zakat peternakan, zakat perdagangan,  zakat emas dan  perak,  dan zakat harta  terpendam. Seiring dengan  perkembangan ekonomi,  sumber zakat pun mengalami perkembangan  berdasarkan dalil ijmali dan qiyas (analogi),  misalnya  zakat profesi, zakat perusahan, zakat surat-surat berharga (obligasi), zakatperdagangan  nang,  zakat  hewan ternak yang diperdagangkan,  zakat  madu  dan produk  hewani, dan sektor modem lainnya.
Zaman modern ini mengenal  satu bentuk kekayaan yang  diciptakan  oleh kemajuan dalam bidang industri dan perdagangal dunia, yang disebut  "saham dan obligasi". Saham  dan obligasi adalah kertas berharga yang berlaku dalam transaksi-transaksi  perdagangan khusus yang disebut "B ursa Kertas-kertas  Berharga".
Dalam hal ini Yusuf Qardhawi  (2006, 494-495),  menyatakan bahwasanya  obligasi adalah perjanjian  tertulis  dari bank, perusahaan, atau pemerintah  kepada  pemegangnya  untuk melunasi  sejumlah pinjaman  dengan masa tertentu
Nor Soleh; Pengembangan Hukum Islam  Tentang Zakat I 38 dan dengan bunga  tertentu pula.
Selanjutnya, Yusuf Qardhawi mengemukakan  perbedaan  antara  saham dan obligasi, sebagai berikut; Pertama, saham merupakan bagian dari harta bank atau perusahaan.Sedangkan obligasi merupakan pinjaman kepada perusahaan, bank atalu pemerintah. Kedua, saham memberikan keuntungan sesuai  dengan keuntungan perusahaan atau bank itu, tetapi juga menanggung kerugiannya.  Sedangkan obligasi memberikan keuntungan tertentu (bunga) atas pinjaman tanpa bertambah atau berkuran g. Ketiga, pemilik saham berarti pemilik sebagian  perusahaan dan bank itu sebesar nilai sahamnya.  Sedangkan pemilik obligasi berarti pemberi utang  atau pinjaman kepada perusahaan, bank atau pemerintah.
Keempat, deviden saham hanya dibayar dari keuntungan  bersih  perusahaan,  sedangkan  bunga obligasi  dibayar setelah waktu  tertentu yang ditetapkan.
Sepanjang perusahan tersebut tidak memproduksi  barang-barang atau komoditas- komoditas  yang dilarang, maka saham menjadi salah  satu obyek  atau sumber  zakal. Sedangkan obligasi  sangat tergantung  dengan  bunga  yang termasuk  kategori riba yang dilarang secara tegas oleh ajaran Islam.
Para ulama  sepakat  mengenai  keharaman bermuamalah dengan  obligasi,  karena sarat dengan unsur ribawi.Namun,  kontroversi  justru terjadi pada hukum  mengeluarkan  zakatnya.
Obligasi  yang diharamkan  tersebut  adalah jenis obligasi konvensional, yaifu merupakan surat hutang dari suatu lembaga, perusahaan  atau negara untuk  jangka waktu tertentu  dan derrgan suku bunga tertentu.  Pihak yang mengeluarkannya (emiten) diibaratkan sebagai peminjam dan pembeli  obligasi (investor) diibaratkan sebagai pemberi  pinjarnan. Para investor akan mendapatkan return, yaitu bunga yang bersifat tetap, dibayarkan secara periodik atas dasar nilai nominalnya.
Mengenai  persoalan ini,  muncul berbagai pendapat.  Pendapat pertama mengatakan  bahwa zakat tidak wajib dikenakan atas obligasi dan bunga yang diperoleh, karena mengandung  unsur riba (bunga) yang diharamkan syara'.
Mengeluarkan  zakat dari sesuatu yang haram hukumnyatidak syah. Hal  senadajuga di tegaskan
oleh Dr. KH. Didin Hafiduddin,  M.Sc. dalam  bukunya "Zakat  Dalam Perekonomian Modern", bahwasanya jika obligasi hanya tergantung pada bunga, maka bukan merupakan obyek atau sumber zakat.Karena zakat  hanyalah diambil  dari harta  yang jelas,  baik dan halal.
Sementara  bunga termasuk  kategori riba, dan riba itu sangat jelas keharamannya,baik dalam jumlah sedikit  maupun berlipat ganda  (Hafi duddin, 2002:
106).
Penjelasan pendapat  pertama ini dilandaskan pada firman Allah SWT sebagai berikut:
"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah  kepada Allah dan tinggalkan sisa riba  (yang  belum  dipungut) jika kamu orang-orang yang  beriman".  (QS. Al- Baqarah 121:278).
Pendapat kedua  agak  moderat.  Pendapat ini mengatakan bahwa meskipun muamalah dengan  obligasi  konvensional  haram s ecarasyara' , tidak berarti pelakunya dibebaskan dari zakat. Kepemilikan si pembeli (investor) atas obligasi tersebut  sah secara syara' dan obligasi tersebut meruapakan harta produktif  yang dapat diperjualbelikan dan memberikan keuntungan bagi pemiliknya.  Zakat wajib dikeluarkan atas harga  atau nilai dari obligasi itu sendiri  dan bukan dari bunganya.  Besarnya suku  zakat adalah  2,5 persen yang  dikeluarkan  setiap akhir tahun, beranalogi pada zakat komoditi perdagangan.
Sementara itu, bunga  atau keuntungan yang diperoleh wajib disedekahkan  semuanya untuk fakir miskin atau kepentingan umum. Ini adalah pendapat Abdul Rahman Isa dalam bukunya  ai- Mu' qmalat al- H a dis tah w a Ahkomuha.
Sedangkan pendapat ketiga, yaitu pendapat Wahbah Zuhayly,  dimana zakat wallb atas obligasi dan bunganya  sekaligus. Mekanisme pengeluaran zakat:.tya dengan menggabungkan nilai keduanya  pada waktu jatuh tempo dan dikeluarkan jika sudah  mencapai haul dan nishab dengan suku zakat sebesar 10 persen, analog dengan zakat p ertani an dan  perkeb unan.
Dalam hal ini, Yusuf  Qardhawi dan ulama-ulama besar seperti Ablu  zahra,  Abdur Rahman Hasan, dan  Khalaf, berpendapat bahwasanya obligasi adalah  kekayaan  yang  dapat
ISTI'DAL; Jumal Studi Hukum  Islam, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni20L5,ISSN 2356-0150
39 | Nor Soleh; Pengembangan Hukum Islam  Tentang Zakat
memperjualbelikan dengan menjual dan membelinya,  dan dari  pekerjaannya itu pemilik memperoleh keuntungan persis seperti  pedagang dengan barang dagangannya,  karena  harga  yang sebenarnya berlaku di pasar berbeda dari harga yang terhrlis  dalam kegiatan jual beli tersebut.
Berdasarkan pandangan ini, maka obligasi termasuk ke dalam kategori  barang dagang, karena itu benar bila termasuk  obyek  zakat seperti kekayaan-kekayaan  dagang lain dan dinilai sama denganbarang  dagang.
Dengan demikian, menurut Yusuf
Qardhawi besarnya zakatyang  harus dibayarkan dari obligasi adalah 2,5 persen dari nilai  obligasi, sesuai dengan  harga pasar pada saat itu dan setelah ditambah dengan  keuntungan, dengan syarat pokok  dan keuntungarumya itu cukup senishab.
Hal ini setelah dikurangi  biaya kebutuhan  sehari- hari.  Pendekatan  moderat inilah yang dipakai oleh Yusuf Qardhawi dalam  menyikapi perbedaan tentang  ketentuan zakat obligasi.
Dasar Hukum Yusuf Qardhawi tentang Zakat Obligasi
Diantara karakteristik Islam  yang paling menonjol adalah ia hadir di dunia ini demi kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.  Maka hukum-hukum syari'at datang dengan misi untuk menegakkan kemaslahatan tersebut dan senantiasa  menjaga eksistensinya dari keterpurukan. Salah satu manifestasinya  adalah tertuang dalam bentuk pengelolaan harta yang  menjadi penopang kehidupan, baik dalam tatararr personal maupun komunal.  Sehingga tidak aneh.kalau kemudian nash-nash syari'at sangat menaruh perhatian terhadap hukum-hukum  yang  bertalian terhadap masalah materi dan kekayaan, baik secara global maupun terperinci.
Demikian halnya para ahli fiqh, khususnya fiqh harta, juga telah menjelaskan syarat-syarat, kaidah-kaidah dan tujuan-tujuan  di balik usaha mencari materi  dan kekayaan, dan bagaimana pula memperoleh dan 'mempergunakannya dengan penjelasan  yang detail.Penjelasan ini dapat menghapus ruang keragu-raguan tentang  perhatian  Islam terhadap masalah harta kekayaan dan juga tentang seruannya kepada  umatnya untuk mencari dan mengumpulkannya  sesuai tujuan-tujuan dan
batasan-batasan syari'at (Abdullah, 2005 : vi).
Secara umum  yang dituju oleh syari'at pada dasarnya  adalah mencapai kesejahteraan dan memberantas hal-hal  yang merusak dan membahayakan  masyarakat. Syari'at yang dimaksudkan disini adalah hukum atau ketetapan yang berkaitan dengan hubugan  manusia  dengan Allah SWT  yang  selanjutnya  dijabarkan secara terperinci  oleh fiqh ibadah,  atau yang berkenaan tentang  hubungan seseorang dengan dirinya sendiri  yang kemudian dijelaskan oleh  frqh halal- haram,  dan adab perilaku individual.
Konsepsi maslahah yang dikedepankan dalam merumuskan hujjah mu'tabarah (yang diakui), Al-Ghozali membatasi tiga syarat yaitu (Al-Zar qa, 20 0 0 : 7 3 -7 4) : 1. Maslahat  tersebut harus daruriyat (primer).  Al-Ghazali  membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu maslahot daruriy at, haj iy at, dan tahs in  iy at. 2. Maslahat  tersebut harus qath'i (pasti). Maksudnya,  maslahat tersebut  pasti dapat menyampaikan  kepada tujuan syara' y ang daruriyat.
3. Maslahat  tersebut harus kulliyar (umum).
Maksudnya, dapat menolak kemadaratan sejumlah kaum  muslimin bukan perorangan.
Mengingat bahwa zakat bukan merupakan ibadah mahdhah maka di dalam menentukan  benda-benda yang wajib zakat tidaklah harus  sepenuhnya  hanya berpedoman pada dalil-dalil naqli saja, akan tetapi bisa dikembangkan lebih banyak lagi sesuai  dengan tujuan utama  zakat  (Shabir, 2005 : I 14).
Yusuf  Qardhau,i  menyatakan  bahwa pada hakikatnya zakat itu merupakan bagian dari peraturan Islam tentang kehartabendaan dan kemasyarakatan  (nizham al-Islam  al-maali wq al- ijtima'i). Oleh karenanya ia dibahas  dalam kitab- kitab as-siyasah asy-syar'iyah wa al- maliyah,' sementara ia disebutkan  dalam bab ibadah karena dianggap merupakan saudara kandung  dari shalat. Untuk menyingkat pembahasan,
bahwasanya dalam menetapkan obligasi sebagai bagian dari  harta yang wajib dizakati adalah dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut (Qardhawi, 2005 : 20 -24):
l.
Berpegang  pada prinsip bahwa
ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum  Islam, Vol. 2 No. l, Januari-Juni20L5,ISSN 2356-0150
Nor Soleh; Pengembangan Hukum Islam  Tentang Zakat | 40
petunjuk  bahwa dalil itu berlaku  khusus.
Mayoritas ulama' ahli fiqh memandang bahwa kedudukan Al-Qur'an dan As-Sunnah  merupakan  dasar  hukum
utama  dalam  menentukan  sebuah hukum atas berbagai  persoalan. Asy-Syaf i memandang Al-Kitab dan As-Sunnah berada dalam satu
martabat, bahkan hanya  keduanyalah  sumber hukum  Islam. Sedangkan sumber-sumber yang lain dipautkan kepada keduanya (Ash-
Shiddieqy, 1974:13).
Sementara itu, Ibnu QayYim menerangkan bahwa dasar-dasar  tasyri'
Ahmad  Ibn Hambal  hanyalah lima, yaitu:
a. Nash, disini meliputi Al-qur'an dan
Hadist.
b. Fatwa shahabat yang tidak diketahui ada yangmenyalahinya.
c. Pendapat  salah seorang  shahabat.
d. Hadist  mursal dan hadist dha'if.
e. Qiyas.
Dalam kaitannya penentuan
terhadap obligasi sebagai harta yang  wajib dikenakan zakat, Yusuf Qardhawi memposisikan Al-Qur'an  dan As-Sunnah sebagai  landasan hukum  yang utama.
Keumuman ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist haruslah dihorrnati dan diperlakukan sebagaimana adanya, sampai  ada dalil tertentu yang tegas yang membuatnya berlakukhusus.
Keumuman  ayat-ayat  Al-Qur'an yang  rnewajibkan  zakat  kepada seluruh kekayaan terdapat dalam surat  at-Taubah [9]:
1 03, sebagaimanaberikut :
I
"Ambillah zakat  dari  sebagian harta mereka,  dengan  zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah  untuk mereka.  Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. DanAllah Maha  mendengar lagi Maha  Mengetahui" (QS. At- Taubah[9]:103).
Kata Amwaalihim menunjukkan pengertian bahwa semua jenis kekayaan apabila sudah mencapai nishab  maka wajib
dikeluarkan zakatny a, dimana fu n gsi dari padazakat  adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta itu sendiri oleh pemiliknya.
Dari ayat ini, Yusuf Qardhawi memandang bahwa  ayat tersebut masih berlaku umum (iimali).Artinya, di situ dijelaskan bahwasanya  mengeluark an zakal tidak hanya  berasal dari harta tertentu saja, melainkan dari seluruh harta kekayaan apapun yang terpenting mengalami
pertumbuhan  dan diperoleh  dengan  cara-cara yang halal serta  mencapai nishab. Oleh karena bunyi ayat tersebut yang masih bersifat umum, maka Yusuf Qardhawi berpendapat  bahwasanya  obligasi merupakan  bagian harta yang  mengalami pertumbuhan serta wajib dikenakan zakat.
2. Menghormati konsensus ulama (ijma') yang pasti kebenarannya.
Ijma' merupakan kesepakatan (konsensus) para fuqaha yang ahli ijtihad tentang  suatu hukum  pada  suatu masa setelah Rasulullah  SAW wafat,  baik fuqaha  sahabat maupun fuqaha sesudahnya.  Ijma' merupakan hujjah  (argumentasi) yang kuat dalam  menetapkan hukum  fiqh, dan  sumber (hukurn Islarn) yang menempati posisi setelah  Sunnah. Posisi ini didukung oleh sejumlah ayat dan hadist yang mengakui konsensus para ahli ihnu (ulama) dan  ahli pikir (cendekiawan).
Berkaitan dengan  masalah obligasi, kebanyakan ulama memandang bahwa obligasi adalah merupakan salah  satu  harta yang wajib dizakati seiring dengan perkernbangan ekonomi modern. Wahbah Zthayly misalnya,  berpendapat bahwa obligasi dan bunganya diwajibkan atas zakal.
Mekanisme  pengeluaran  zakatnya adalah dengan  menggabungkan nilai keduanya pada waktu jatuh tempo dan dikeluarkan jika mencapai haul dannishab dengan  suku  zakat sebesar 1 0 persen, dianalogkan dengan zakat pertanian. Muhammad  Abu Zahrah  (1989;
187), menyatakan  bahwa jika obligasi  itu tidak dibebaskan dari zakat, maka akibatnya orang lebih suka memanfatkan obligasi dari pada saham. Dengan demikian,  orang akan terdorong untuk  meninggalkan  yang halal
ISTI'DAL; Jumal Studi Hukum  Islam, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni20L5,ISSN 2356-0150
4l  I Nor Soleh; Pengembangan Hukum  Islam Tentang Zakat
dan melakukan  yang  haram.  Dan bila ada harta haram, sedangkan pemiliknya tidak diketahui, maka ia disalurkan kepada sedekah.
Berlandaskan pada kesepakatan (ijma) ulama  tentang wajib zakat atas obligasi sebagaimana pendapat di atas  serta pembahasan sebelumnya, Yusuf Qardhawi menyatakan  bahwa harta obligasi tetap  harus dikeluarkan  zakatnya.  Walaupun transaksi muamalah obligasi memberikan bunga, sedangkan oleh mayoritas ulama mengharamkan adanya riba, namun  bagi Yusuf Qardhawi riba tidak dapat
menggugurkan kewajiban mengeluarkan zakat atas kekayaan obligasi tersebut. Ini dikarenakan di dalam kekayaan tersebut terdapat  hak fakir miskin.
Memfungsikan analogi (q iy as) y angbenar.
Analogi adalah memberikan hukum yang  sama kepada sesuatu oleh karena sebab (illat) yang sama, dan hal itu merupakan suatu hal yang  dikamniakan Allah kepada akal dan fitrah manusia. Analogi itLr,  kata Ibnu Qayyim, adalah alat ukur yang diturunkan oleh Allah seiring dengan  al-
Qur'an  dan  merupakan  saudara  kandung  dan pendukung  Qur'an tersebut'.
Dalam proses  penentuan kadar zakat yang  harus dikeluarkan harta  obligasi, Yusuf Qardhawi menyamakan dengan zakat terhadap barang perdagangan.  Alasannya adalah bahwasanya obligasi  merupakan harta produktif  yang dapat diperjualbelikan dan memberikan  keuntungan bagi pemiliknya.
Sehingga  atas dasar analogi tersebut, Yus,;f Qardhawi menetapkan  besarnya suku zakat obligasi adalah 2,5  persen yang dikeluarkan setiap akhirtahun.
Mempertimbangkan tujuan dan manfaat. Para ulama Islam teoritisi menegaskan bahwa  hukum-hukum agama diundangkan semata-mata untuk kebutuhan hidup umat  manusia di dunia dan di akhirat, baik yang bersifat primer, sekunder  maupun tertier.
Bagi Yusuf Qardhawi, zakat sekalipun  disebut seiring  dengan sholat dalam fiqh ibadat, pada dasarnya  bukanlah
ib adah murni. L eb ih tep a t ap abila zakat
disebut sebagai tradisi sehari-hari atau kehidupan sosial  (muamalah),  karena ia merupakan  persoalan  kekayaan bagi umat Islam.
Pertimbangan kemaslahatan menjadi  salah satu perhatianYusuf  Qardhawi dalam menetapkan  obligasi  sebagai obyek zakat. Seiring dengan perkembangan perekonomian  modern,  kedudukan  obligasi menjadi penting  dalam  arus transaksi perdagangan investasi. Jika tidak  dijadikan sebagai obyek zakat maka kebanyakan pengusaha maupun investor akan berbondong-bondong secara massif memilih jalur obligasi  dari pada saham.
Analisis  Terhadap Pemikiran  Yusuf Qardhawi tentangZakat  Obligasi Islam memandang kemiskinan merupakan suatu hal  yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat.Islam pun menganggapnya  sebagai musibah  dan bencana yang harus ditanggulangi.  Terlebih,  jika kemiskinan ini makin meraja, maka ia akan menjadi kemiskinan yang mansiyyan (mampt membuatnya lupa akan Allah dan juga kemanusiaannya)  (Qardh  awi, 2005 : 24).
Dalam konteks ini, zakatmenjadi sumber dana yang sangat  penting. Zakat memiliki beberapa karakteristik yang menjadi ciri khasnya, antara larn: pertama, zakat bukan sekedar kebaikan pribadi atau shadaqah sukarela, tetapi 'hak yang ditentukan',  yang sudah diketahui oleh orang-orang  yang berkewajiban ataupun orang- orang yang herhak  menerimanya. Ia memiliki j,-rmlah nishab  (kadar), haul (wakta) dan alokasi penyaluran yang telah ditentukan. Keduo, memiliki tingkat  pewajiban yang sangat tinggi, yaitu sebagai kewajiban  agam4 moral dan perundang-undangan. Ia merupakan  kewajiban yang agung,  syi'ar terbesar dan rukun  Islam  ketiga. Di dalam Al-Qur'an dan Sunnah ia menempati urutan sesudah syahadatain dan menegakkan shalat.
Ketiga, zakat ini (balk zakat atas  harta maupun zakat fitrah) adalah  suatu ibadah yang dijadikan seorang muslim untuk bertaqamib kepadaAllah, seperti sholat  danpuasa. Disamping itu, ia juga  merupakan paj ak resmi yang
ISTI'DAL; Jumal Studi Hukum  Islam, Yol.2 No. 1, Januari-Juni2015,ISSN 2356-0150
Nor Soleh; Pengembangan Hukum Islam  Tentang Zakat I 42 pemungutannya dilakukan oleh negara Islam dari  para pemilik  harta dan disalurkan kepada orang-orang  yang  berhak menerimanya (melalui  para amilnya) (Arifin, 2008:92).
Melihat kedudukan  dan posisi zakatyang begitu  penting, diharapkan mampu  memberikan kontribusi secara massif terhadap  terciptanya tatanan  kehidupan yang adil, merata dan bermartabat. Islam menginginkan setiap individu masyarakat dapat hidup dengan taraf yang berkecukupan, serta tidak dihinggapi ketakutan, sehingga  dapat menunaikan ibadah  kepada Allah dengan khusyr' dan penuh  dengan kebaikan.
Memandang  kedudukan  dan manfaat dari zakat yang begitu  penting tersebut, Islam mewajibkan  setiap pemeluknya  untuk menunaikan  zakat terhadap  sebagian harta kekayaan yang mereka miliki. Kewajiban menunaikan zakat ini sebagaimana dijelaskan secara komprehensif dalam Al-Qur'an dan SunnahNabi.
Sekedar mengingat uraian pernbahasan sebelumnya, Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwasanya  perintah  melakukan  ibadah zakat tercantum dalam Al-Qur'an disebutkan  sebanyak tiga  puluh kali.Dua  puluh tujuh kali diantaranya disebutkan  secara  bersamaan dengan kata  shalat, dan hanya satu kali disebutkan  dalam konteks yang sama dengan  shalat  tetapi tidak di dalam satu ayat ( Q ardh aw i, 20 0 6 : 3 9 ). P enyeb utan  kata zakat yang dimaksudkan terakhir ini terdapat dalam Surat Al-Mu'minun (23) ayat 2 dan 4, yaiftr sebagaiberikut:
"(yaitu) orang-orang  yang khusyu' dalam sembahyangnya (2). "Dan orang-orang yang  menun  alkan zakat" (4).
Dalil Al-Qur'an yang menyatakan atas kefardluan melaksanakan zakat adalah diantaranya terdapat dalam Surat At-Taubah  (9) ayat  103.  Bermula dari dalil inilah yang pada akhirnya bermunculan ijtihad-ijtihad baru mengenai ketentuan pelaksanaan  zakat.  Tetmasuk dalamhal  ini, Yusuf Qardhawi merumuskan  suatu p emikiran tentan g w aj ibny a zakat atas ob I i ga s i.
Munculnya  pemikiran Yusuf Qardhawi tentang wajibnyazakat atas obligasi ini dipicu atas dalil tentang  kefardluan  zakat yang  masih b ersifat
umum  tersebut.  Interpretasi  terhadap kata amwaalihim menurutnya  sangat signifikan dalam rangka istinbath  hukum terhadap  persoalan  yang tidak secara  khusus disebutkan dalam nash-nash Al-Qur'an rraupun  Hadist.
Secara  tekstual dalil kefardbtan  zakat yang disebutkan dalam surat At-Taubah (9) ayat l03tersebut  dapat  dipahami bahwasanya setiap pemeluk agama Islam  diwajibkan mengeluarkan zakat atas harla kekayaat  yang  mereka miliki.
Sedangkan  secara riil ayat  tersebut tidaklah menjelaskan jenis harla atau kekayaan  apa saja yang waj ib untuk  dike luark an zakatny a.
Pada awalnya zakat difardlukan tanpa ditentukan  kadamya dan  tanpa pula diterangkan dengan jelasharta-hartayangdikenakanzakatnya.
Syara' hanya menyuruh mengeluarkan zakat. Besar sedikitnya terserah kepada kemauan dan kebaikan para  penzakat sendiri. Hal ini berjalan hingga  tahun kedua hijrah. Mereka yang menerima pada  saat itu, dua golongan saja yaitu fakir dan  miskin.  Pada tahun kedua Hijrah bersarnaan dengan tah:un 623 masehi, barulah syara' rnenentukan harta-harta yang  dizakatkary serta  kadarnya  masing-masing  (Asy-Syiddieqy,
1999: 10-1 1).
Walaupun demikian keadaannya,  sampai detik ini pun bagi penulis, pintu ijtihad unfuk memunculkan hukum-hukum baru terkait dengan jenis harta  kekayaan  apa yang wajib dizakati masih  terbuka luas. Dengan berpijak pada keurnuman dalil nash  tersebut serta untuk mewujudkan kemaslahatan  bersama. Dalam hal ini tentunya dibutuhkan persyaratan yang sangat rinci dalam  rnelakukan  istinbath hukum. Untuk menjadi seorang mujtahid sangatlah ketat,  nalnun untuk mengingatkan kernbali bahwasanya sosok Yusuf Qardhawi merupakan  salah satu ulama kontemporer yang ahli dalarn bidang hukum Islam. Dikarenakan beliau hidup pada filasa Mesir rnengalami kemajuan yang pesat, baik dalam ranah pendidikan, ekonomi maupun budayanya, sehingga melihat kondisi sosio-historis yang demikian ini sangat mempengaruhi cara berpikir beliau.
Belum lagi basic  keilmuan yang beliau miliki yaitu berupa disiplin ilmu seperti; Bahasa Arab, Filsafat, Qur'an hadist dan lain sebagainya yang kiranya sangat menunj  ang dalam melakukan
ISTI'DAL; Jurnal  Studi Hukum Islam, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni20I5,ISSN 2356-0150
43 | Nor Soleh; Pengembangan Hukum  Islam Tentang Zakat
kajian,  penelitian  maupun melakukan ijtihad terhadap problematika hukum tertentu.
Dalam kerangka inilah bagi  penulis, pemikiran Yusuf Qardhawi  sangat layak untuk dikaji, dianalisa serta didiskusikan  ulang.
Seiring perkembangan zaman, jenis obyek zakat  terus berkembang.  Para ahli fiqh terus mengadakan  pengkaj  ian, melakukan ij tihad untuk menentukan  harta-harta obyek zakat y ang belum dikenal  dizamanRasulullah.  Imam  Syaf  i, Imam Maliki,Imam Hambali dan Imam Hanafi banyak memberikan  tambahan harta  obyek  zakat. Pada zamarL Umar bin Abdul  Azis, sudah dikenal zakat penghasilan yairu zakat dari  upah karyawannya. Didin Hafiduddin (2002:  89), menjelaskan  bahwa sektor  industri merupakan sektor  yang terus mengalami  peningkatan  peran  dan  memberikan sumbangsih yang semakin besar dalam perekonomian  suatu negara.  Sektor inilah yang kemudian menjadi sumber zakat yang sangat penting di era modern.  Misalnya, penghasilan yang diperoleh  dari keahlian,  peternakan ayarn, lebah, perkebunan, usaha-usaha properti, dan surat-surat  berharga  seperti saham dan obligasi.
Disini, diantara sekian sektor-sektor ekonomi modern  yang merupakan  obyek zakat adalah obligasi. Yusuf Qardhawi memaknai obligasi sebagai  cek  atau semacafirnya  yang berisi pengakuan bahwa bank, perusahaan, ata:o pemerintah  berhutang  kepada pembawanya sejumlah tefientu dengan bunga  tertentu pula. Beliau juga diantara  sekian ulama yang menyatakan bahwa obligasi adalah termasuk bagian dari hartay  angw ajib dizakati.
Obligasi  merupakan  salah  satu berntuk sektor ekonomi  modern  yang membuahkan  bunga (riba). Sedangkan mayoritas ulama' sudah bersepakat atas keharaman riba sebagaimana ters irat dal am Al - Qur'  an S ura t A I -B aqar ah (2) ay at 278. Namun  bagi Yusuf  Qardhawi  keharaman riba tidak dapat  menggugurkan atas zakat terhadap pemilikhartanya.
Beliau berpendapat bahwa obligasi tetap wajib dizakati.  Adapun mekanisme peigeluarannya adalah  setiap akhir tahun dengan besar suku zakat 2,5  persen.Hal ini dianalogikan terhadap zakat komoditi perdagangan, dikarenakan esensi dari obligasi adalah  untuk diperjualbelikan. Sedangkan bunga atau keuntungan  yang diperoleh wajib disedekahkan
semuanya kepada fakir miskin atau kepentinganumum.
Begitu besar pemikiran yang disumbangkan Yusuf Qardhawi dalam rangka membukakan nalar berpikir  umat Islam dalam menyikapi persoalan dan perkembangan yang semakinberubah-ubah.
Analisis Terhadap Dasar Hukum Yusuf Qardhawi Te ntang Zakat Obli gasi
Sumber fiqh Islam adalah  al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan istinboth para mujtahid  dari petunjuk-petunjuk nash  dan kaidah-kaidah syara'. Oleh karena itu, para ulama' menetapkan  empat sumber fiqh, yaitu al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan
Qiyas (Al-Zarqa,  2000: 1). Ajaran  Islam mengandung masalah akidah dan juga mengatur  masalah sistem kehidupan. Oleh karena itu, manusia mempunyai kewajiban untuk  mengeksplorasi  hukum-hukum yang mengatur  kehidupannya dari teks-teks keagamaan,  ajaran-ajaran fundamentalnya dan juga tujuan-tujuan mulianya. Dengan cara ini manusia  akan  terdorong  untuk mempertimbangkan optimalisasi penggunaan akalnya. Dalam sepanjang  sejarah, Islam telah terbukti mampu  mengarahkan  para pemimpin dan tokoh muslim pada setiap generasi untuk menyimpulkan  hukutn-hukum detail dari teks- teks keagamaan global;  Al-Qurlan  dan Sunnah, danjuga dari  semangat  dan tujuan substantif  teks- teks keagamaan  tersebut (Baltaji, 2005 : 25-26).
Masyarakat muslim  berkeyakinan bahwa Islam adalah satu kesatuan sistem yafig mempunyai dasar-dasar fundamental  yang harus diaplikasikan ke dalam dinamika kehidupan  yang terus berkembang. Oleh  karena itu, para cendekiawan di setiap zamanharus  terus  menerus mencurahkan daya pikirnya  untuk menetapkan hukum atas hal-hal  yang tidak disinggung  oleh teks keagamaan  secara detail. caranya dengan menganalogikan  (meng-qiyas-kan)  hal-hal tersebut  dengan hal-hal  yang secara  eksplisit hukumnya disinggung  oleh  teks keagamaan.
Dalam proses analog, substansi  syari'at, tujuan-tujuan  utamanya, dan kemaslahatan manusia pada masa tertentu harus turut diperhatikan.  Umumnya, ada tiga  problem yang melatarbelakangi seorang mujtahid melakukan istinbath  hukum, yaitu:
ISTI'DAL; Jumal Studi Hukum  Islam, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni  2015, ISSN 2356-0150
Nor Soleh;  Pengembangan Hukum Islam  Tentang Zakat I 44
1. Masalah-masalah yang hukumnya tidak disebut secara eksplisit  dalam teks-teks  A1-
Qur'an dan Sunnah,  namun  secara global disinggung oleh teks-teks keagamaan tersebut.
Masalah-masalah yang padanannya pernah terjadi  pada Rasulullah dengan  karakter situasi  dan kondisi yang  khas. Kejadian pada masa  Rasulullah ini mempunyai implikasi hukum  dan tentunya tercatat dalam teks keagamaan.
Masalah-masalah yang disinggung oleh beberapa  teks keagamaan  yang secara sekilas keiihatan kontradiktif atau makna-maknanya tidak begitu jelas.Sehingga,  dibutuhkan kerja keras untuk meneliti  tingkat otentikasi beberapa teks  keagamaan tersebut  terlebih dahulu. Selanjutnya perlu jrrga mengidentifikasi makna  yang dimaksud dari salah satu teks keagamaan tersebut dan mensinergikan  antara  makna-makna yang terkandung  dalarn teks-teks  keagamaan  yang beragam  tersebut.
Dalam  konteks dasar hukurn yang digunakan Yusuf Qardhawi  dalam menentukan obligasi  sebagai salah satu obyek  zakat adalah sebagaimana yang  tertuang dalam Surat At- Taubah (9) ayat 103. Yusuf Qardhawi meletakkan Al-Qur'an  dan Hadist sebagai  landasan utarna untuk  melakukan ij tihad.
Menurut  Qardhawi dalam bukunya "Ijtihad Kontemporer; Kode Etik dan Berbagai Penyirnpangan" yang telah dialihbahasakan  oleh Abu Barzani,  bahwasanya ada dua bidang baru untuk ijtihad. Pertama, bidang hubungan keuangan dan ekonomi. Hal ini berhubungan dengan  kegiatan perbankan,  pertukaran valuta, jaminan surat-surat berharga, deposito,  dan  lain sebagainya.  Kedua,  bidang ilmu pengetahuan dan kedokteran (medis),seperti masalah pencangkokan  organ  tubuh.Bolehkah  organ  tubuh itu diambil dari organ tubuh non muslim  untuk diberikan kepada  orang-orang muslim?Bolehkah donor darah dari orang-orang muslim untuk dib'erikan  kepada orang muslim?Bolehkah rnencangkok organ tubuh binatang untuk nranusia?  Dan seterusnya  (Suhartono ,2009:9). Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang  zakat obligasi ini merupakan bukti wujud nyata terhadap  aplikasi  hukum  dalam  bidang keuangan
dan ekonomi. Hasil interpretasi  Yusuf Qardhawi  terhadap  keumuman dalil Al-Qur'an tentang  zakat  tersebut akhirnya  memunculkan terobosan pemikiran bahwa  obligasi merupakan bagian dari harta yang wajib  dizakali.Ini karena obligasi termasuk harta yang dapat diperjualbelikan dan mendapatkan keuntungan tetentu,  walau keuntungan dari obligasi banyak disebut sebagai riba.
Menurut Ibnu Asyir, kekayaan pada mulanya adalah emas dan perak tetapi kemudian berubah  pengertiannya menjadi sesuatu yang disimpan  dan dimiliki. Menurut Madhzab Hanafi, kekayaan adalah  segala yang dapat dimiliki dan digunakan  menurut kebiasaan. Kekayaan dapat disebut  kekayaan  apabila  memenuhi  dua syarat tesebut, seperti tanah, binatang, barang-barang, perlengkapan,  dan uang. Sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan  tetapi mungkin dimiliki seperti ikan di laut,  binatang di hutan dan burung di udara adalah termasuk  kekayaan.  Sebaliknya, sesuatu yang dimanfatkan tapi tidak mungkin dimiliki seperti  cahayadan  panas matahari, tidak termasuk kekayaan.Begitu juga sesuatu yang secara  nyata dapat dimiliki tetapi tidak dapat dimanfaatkan seperti sebutir  beras,  segenggam  tanah,  setetes air dan sebagainya.
Menurut madzhab Maliki, Syaf i dan Hambali, yang dimaksud  dengan  kekayaan adalah termasuk segala  manfaat yang dapat dikuasai dengan cara menguasai tempat  dan sumbernya. Sementara Ibnu Najm berpendapat bahwa kekayaan,  sesuai dengan yang  ditegaskan oleh ulama-ulama  ushul fiqh adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan disimpan. Setelah mempelajari dan rnemperhatikan berbagai  pendapat tersebut,
Qardhawi  rnenyirnpulkan  bahwa  yang paling tepat adalah pendapat Hambali.  Alasannya adalah pengertian  tersebut lebih  dekat pengertiannya dalam kamus-kamus Arab dan dapat diterapkan pengertiannya melalui nash-nash tentang zakat.
Ilustrasi  tersebut diatas  merupakan model ijtihadintiqa'i ata.u tarjih yaifi memilih suatu pendapat dari beberpa pendapat terkuat yang terdapat  pada warisan fiqh Islam yang penuh dengan fatwa dan putusan hrktm.Ijtihadintiqa'i sebagaimana disebutkan tersebut juga dipakai oleh Yusuf Qardhawi dalam  menentukan obligasi sebagai bagian dari sumber atau obyek zakat.
Sebagaimana  pembahasan  sebelumnya,
ISTI'DAL; Jurnal  Studi Hukum  Islam, Yol.2 No. 1, Januari-Juni2075,ISSN 2356-0150
45 | Nor Soleh; Pengembangan Hukum Islam  Tentang Zakat
bahwasanya para ulama bersilang pendapat terhadap  ketentuan kadar zakat yang dikeluarkan  atas obligasi. Pendapat  pertama menyebutkan bahwa  zakat tidak wajib atas obligasi dan bunga yang diperoleh, karena mengandung unsur riba (bunga) yang diharamkan oleh syara'. Abdurrahman Isa berpendapat lain, bahwasanya meskipun  muamalah  dengan obligasi konvensional haram secara syara',akan tetapi kepemilikan atas obligasi tetap sah secara syara'.Obligasi tersebut merupakan hafia produktif yang dapat diperjualbelikan dan mendapatkan keuntungan. Zakat wajib dikeluarkan atas nilai  obligasi tersebut dan bukan atas bunganya, sedangkan bunganya  wajib disedekahkan  semuanya  kepada fakir miskin. Adapun besar zakatnya  adalah 2,5 persen, di analo gkan terhadap zakat p erdagang  an.
Pendapat yang lain diungkapkan  Wahbah Zt thayly, b ahw a zakat tetap waj ib ata s ob I i gas i dan bunganya  sekaligus. Mekanisme pengeluaran zakatnya adalah dengan cara menggabungkan nilai keduanya pada waktu jatuh tempo dan dikeluarkan jika telah mencapai haul dan nishab dengan suku zakat sebesar 10 persen, analog denganzakatpeftanian.
Dalam hal ini, Yusuf Qardhawi  bersifat moderat dan lebih condong  terhadap pendapat Abdurrahman Isa. Perbedaan penentuan besamya kadar zakat obligasi ini didasarkan  pada analogi yang  berbeda. Pendapat  pertama  menganalogkan terhadap  zakat perdagangan dikarenakan obligasi merupakan modal yang diperjualbelikan. Sedangkan Wahbah Z:uhayly menganalogkan dengan tanah pertanian, oleh karenanya dikeluarkan  zakat I 0 persen.
Dalam  kontek penerapan ijtihad yang dijadikan dasar hukum  dalam merumuskan  bahwa obligasi merupakan bagian dari kekayaan  yang wajib dizakati sebagaimana  proses diatas, maka dapat  disimpulkan  bahwa Yusuf Qardhawi menerapkan  model ij tiha d in t i q a' i ata:u t arj i h. Selain itu Yusuf Qardhawi juga menerapkan konsep  maslahat. Penerapan maslahat yang digunakan  oleh  Yusuf  Qardhawi tercermin dalam perdebatan dalam penentuan besarnya ka dar zakat y ang  dikeluarkan.  Tarik ulur antara 10 persen dan 2,5 persen, disikapi oleh Yusuf Qardhawi dengan kearifan dan mengedepankan maslahah.  Yusuf Qardhawi lebih
cenderung menganalogkan terhadap barang  dagangan dengan kadar zakat2,5 persen. Hal ini berkebalikan dengan Wahbah Zuhayly, beliau  menetapkan 10 persen dengan tujuan agar harta  zakat tersebut lebih menguntungkan fakir miskin. Namun  bagi Yusuf  Qardhawi, atas  dasar perlindungan fakir miskin tidak dapat dibenarkan bila  merugikan  kepentingan pemilik ( muzakki).
Syari'at Islam menghendaki keduanya dilindungi, yakni antara muzakki dan mustahiq. Bagi  Yusuf Qardhawi, yang adil adalah  bila menerapkan  penentuan  sebagaimana pendapat diatas  adalah bahwa  pengenaan l0 persen hanyalah  diterapkan pada hasil dan  pendapatan, tidak pada modal asalnya. Ilka 2,5 persen  adalah terhadap modal asal dan pendapatannya.
Yusuf Qardawi berpendapat bahwa tidaklah benar jika terdapat dua muka dalam pembayaran zakat.  Terdapatnya dua sebab sekaligus  sebagaimana terjadi  dalam obligasi yaitu sebab  perdagangan dan pertanian, maka menurut beliau salah satunya harus digugurkan. Sehingga tidak ada pembayaran zakat secara ganda.
Qardhawi tidak mau terjebak ke dalam dua kelompok yang bertolak  belakang dengan pendiriannnya.Pertama, kelompok  yang ingin menjadikan Islam seperti  "adonan roti" yang lunak dan bisa dibentuk menurut selera, sehingga merekamenetapkan hukum sesuka hati yang tidak sesuai dengan tujuan  umum  syari'at. Kedua  adalah kelompok yang ingin menjadikan Islam "beku seperti batu" yaitu orang  yang taqlid  buta  terhadap madzhab serta orang yang  tidak terikat sama sekali dengan  madzhab yang disebut dengan " zahiriy ah vers  i baru" ( Suhartono, 2009 : 20) . Dalam melakukan ijtihad, Yusuf Qardhawi  telah memegang teguh prinsip-prinsip dan kode etiknya. Diantaranya adalah setiap dalil nash  adalah berlaku umum selama tidak ada petunjuk bahwa dalil itu berlaku khusus, menghormati ijma' ulama  yang  telah dikukuhkan, memfungsikan analogi yang benar, dan mempertimbangkan  tujuan dan manfaat.
Dengan metode ijtihad yang diterapkannya, yakni ijtihad  intiqa'i (arjih),
Qardhawi mampu  menemukan hukumyang tepat, sesuai  dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan tujuan syari'at. Ijtihad tarjih yang dilakukan qardhawi  bukan hanya menyeleksi
ISTI'DAL; Jumal Studi Hukum  Islam, Yol.2 No. l, Januari-Juni20L5,ISSN 2356-0150
Nor Soleh; Pengembangan Hukum  Islam Tentang Zakat I 46
pendapat  madzhab yang melainkan juga menyeleksi yang beraliran  bukan sunni, madzhab.
Kesimpulan
beraliran sunni,
pendapat-pendapat atau bersifat lintas
Dari pembahasan sebelumnya, akhirnya dapat ditarik beberapa  kesimpulan. Bahwa dalam konteks  kehidupan modern, di mana  aktifitas perekonomian  semakin berkembang, maka diperlukan  terobosan baru serta ijtihad untuk menentukan sumber zakat ata.u harta yang wajib dizakati.sebagaimana hasil pemikiran Yusuf
Qardhawi  yang  menjadikan obligasi sebagai obyek zakat  dengankadar zakat 2,5 persen dari nilai  obligasi setelah dikurangi kebutuhan  sehari- hari.
Dasar  hukum yang  dipakai Yusuf
Qardhawi  dalam  menetapkan obligasi sebagai salah satu  harta yang wajib  dikeluarkan  zakatnya adalah: pertama, melakukan  interpretasi  dalil nash yang masih umum  selama tidak ada petunjuk bahwa dalil itu berlaku khusus. Kedua, menghormati ijma' ulama  yang telah dikukuhkan. Ketiga, memfungsikan  analogi yang benar.
Dankempat dengan  mempertimbangkan  tujuan dan manfaat. Dalil yang  dimaksud adalah berlandaskan Surat at-Taubah  (9)  ayat I 03.

## DAFTARPUSTAKA
Al-Zarqa,Mushthafa  Ahmad,200 0, Al-Is tislah wa ol-Mashalih al-Mursqlah .fi al-Syari'ah al-Islamiyyah wa  Ushul Fiqh,Diterjemahkan oleh: Ade Dedi Rohayana "Hukum  Islam dan  Perubahan Sosial; Studi Komparatif Delapan Madzhab Fiqh", Jakarta:  Riora  Cipta.
Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum,Jakarta: PT. Raja Grafindo  Persada.
Arifin,Abdul  Hadi,  2008, Ekonomi Islam; Sejarah,  Teori, Konsep danAplikasinya di Indonesia,  Jakarta: Unimal Press.
Ash-Shiddieqy, I{asbi, 1974, Pokok-pokok
' Pegangan Imam-imam Madzhab  dalam Membina Hukum Islam,Jakarta: Bulan
Bintang.
Ash-Shiddieqy, Muhammad  Hasbi, 1999,Pedoman Zakat, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.