PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT
(STUDI PUTUSAN NOMOR:  992 K/PID.SUS/2017)
LEGAL PROTECTION AGAINST VICTIMS OF CRIMINAL ACTS OF DOMESTIC VIOLENCE THAT CAUSE SERIOUS
INJURY
(STUDY DECISION NUMBER: 992 K/PID.SUS/2017)
Amsori, AA Rohmatulloh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Kramat Raya No.25 Senen Jakarta Pusat amsori.sh@gmail.com Submission : 17 Januari 2022 Accepted : 25 Januari 2022 Publish : 31 Januari 2022

## Abstract
This study aims to determine the legal protection for victims of domestic violence and  to  find  out  the  judge's  legal  considerations  in  making  decisions  on  cases  of criminal  acts  of  domestic  violence  that  resulted  in  serious  injuries  in  case Number:  992  K/Pid.sus/2017.  The  type  of  research  in  this  thesis  is  Juridical Normative Law Research. Normative Legal Research is a legal research method that principally conducts research on legal rules in legislation, jurisprudence and doctrine  which  is  carried  out  qualitatively.  From  the  research  conducted,  the authors  get  the  following  results:  First,  that  legal  protection  for  victims  of criminal  acts  of  domestic  violence  is  an  effort  to  recover  victims  of  domestic violence, which is an integral part of the legal process. In this case, it is a shared responsibility  between  the  government  and  service  providers,  including  medical, psychological,  legal  and  safe  house  services.  Second, that  based  on the  author's analysis,  the  consideration  of  the  Supreme  Court  Judge  in  case  Number:  992 K/Pid.Sus/2017  contradicts  the  authority  of  the  judex  juris  because  he  did  not receive a cassation request from the Public Prosecutor who clearly questioned the application of the law in judex facti. So, the author should state that the Supreme Court Judge's Decision Number: 992 K/Pid.Sus/2017 does not contain a sense of justice and does not contain the principle of law enforcement.

## Keywords: Crime, Domestic Violence, Serious Injury

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  terhadap  korban kekerasan  dalam  rumah  tangga  dan  untuk    mengetahui  pertimbangan  hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah  tangga  yang  mengakibatkan  luka  berat  pada  perkara  Nomor:      992 K/Pid.sus/2017.  Jenis  Penelitian  dalam  Skripsi  ini  adalah  Penelitian  Hukum Normatif  Yuridis.  Penelitian  Hukum  Normatif  adalah  Metode  penelitian  Hukum yang  ada  prinsipnya  dilakukan  penelitian  terhadap  kaidah  hukum  dalam Perundang-undangan, Yurisprudensi dan Doktrin yang dilakukan secara kualitatif. Dari  penelitian  yang  dilakukan,  penulis mendapat  hasil  sebagai  berikut:  Pertama bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  korban  tindak  pidana  Kekerasan  dalam Rumah  tangga  adalah  upaya  pemulihan  korban  KDRT  menjadi  salah  satu  hal yang tidak terpisahkan dari proses hukum. Dalam hal ini sudah menjadi tanggung jawab  bersama  antara  pemerintah  dan  penyedia  layanan  baik  layanan  medis, psikologis,  hukum  dan  rumah  aman.  Kedua  bahwa  berdasarkan  analisis  penulis pertimbangan  Hakim  Mahkamah  Agung  dalam  perkara  Nomor  :  992 K/Pid.Sus/2017  bertentangan  dengan  kewenangan judex  juris karena  tidak menerima  permohonan  kasasi  dari  Penuntut  Umum  yang  secara  jelas mempermasalahkan  penerapan  hukum  pada judex  facti .  Maka,  penulis  patut menyatakan  bahwa  Putusan  Hakim  Mahkamah  Agung  Nomor:  992 K/Pid.Sus/2017 tidak memuat rasa keadilan dan tidak memuat prinsip penegakan hukum.
Kata Kunci : Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Luka Berat

## A. Pendahuluan
Semenjak  dilahirkan  manusia  sudah  mempunyai  naluri  untuk  hidup berkawan  sehingga  dia  disebut  social  animal.  Sebagai  social  animal  manusia mempunyai  naluri  yang  disebut gregariousness .  Pada  hubungan  antara  manusia dengan  sesamanya,  agaknya  yang  penting  adalah  reaksi  yang  timbul  sebagai akibat adanya hubungan tadi. Reaksi-reaksi itu mengakibatkan bertambah luasnya sikap  tindak  seseorang.  Menteri  Yohana  menambahkan  bahwa  jajaran kementeriannya  telah  membangun  upaya  strategis  memerangi  Kekerasan  Dalam Rumah  Tanggga  di  Indonesia.  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia  membuat  beragam  regulasi  yang melindungi  perempuan  dan  anak  dari  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  yang berakar dari konvensi global mengenai pencegahan kekerasan domestik.
Ia  juga  menengarai  pentingnya  keluarga  sebagai  fondasi  utama  mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga. Hanya saja, dengan belum adanya kementerian
yang  khusus  menangani  keluarga,  pihaknya  terus  melakukan  koordinasi  dengan beragam  kementerian  dan lembaga  negara  yang  mengurus  berbagai  aspek  dalam keluarga  seperti  aspek  sosial,  kesehatan,  dan  ekonomi.  Ia  juga  berharap  bahwa peraturan  daerah  (Perda)  yang  mengatur  mengenai  ketahanan  keluarga  pada beberapa  provinsi  dapat  diadopsi  oleh  provinsi-provinsi  lainnya  di  Indonesia untuk dapat diterapkan.Dalam rangka menanggulangi terjadinya Kekerasan dalam Rumah  Tangga,  Yohana  berpesan  bahwa  negara  melindungi  segenap  warganya dari  setiap  kekerasan  tanpa  diskriminasi.  Ia  juga  berharap  agar  setiap  elemen masyarakat menyadari betapa strategisnya posisi perempuan dan anak-anak dalam masyarakat  Indonesia  sehingga  kejadian  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  dapat diminimalisir. 1
Saat  seorang  istri  mengalami  kekerasan  dari  suami,  mereka  jarang melaporkan  suaminya  ke  polisi.  Bahkan  ketika  peraturan  mengenai  Kekerasan dalam  Rumah  Tangga  yang  termaktub  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2004  tentang  Penghapusan  Kekeran  dalam  Rumah  Tangga,  sebagian  besar perempuan  lainnya  lebih  memilih  untuk  menempuh  jalan  damai  atau  mediasi karena  para  perempuan  ini  masih  memiliki  ketergantungan  ekonomi  dan  psikis pada  pelaku  (pasangan).  Keterbatasan  ekonomi  dan  kebutuhan  untuk  dilindungi serta  disayang  orang  lain  (pasangan),  adalah  penyebab  utama  keengganan  para korban melaporkan pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga. Meskipun kekerasan yang  dialami  terkadang  tergolong  dalam Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  berat, korban tidak ingin pelaku dihukum atau dipenjara. Mereka hanya berharap pelaku dapat  mengubah  perilakunya  tersebut.  Dari  sini,  tak  jarang  korban  baru menempuh proses pidana saat kekerasan benar-benar sudah berat dan berulangkali terjadi. Sedangkan bagi korban yang mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga dan  memperkarakannya  ke  hukum  pidana,  jumlahnya  lebih  kecil  lagi.  Dengan demikian,  perempuan  sebagai  pihak  yang  hampir  selalu  menjadi  korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, menemui beban berlapis yang datang dari luar dan  diri  sendiri.  Yakni  kerap  dilempar  kesalahan  oleh  masyarakat  atau  keluarga,
1 Soerjono  Soekanto, Sosiologi  Suatu  Pengantar ,  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 2012, hal.23.
serta  masih  sangat  bergantung  secara  ekonomi  dan  psikis  terhadap  pelaku Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga.  Tetapi  anggapan  mengenai  hal  tersebut  belum semuanya  benar,  karena  sekarang  ini  banyak  sekali  terjadi  tindakan  Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Tindak  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  sebenarnya  bukan  suatu  hal  yang baru,  Kekerasan  sering  dilakukan  bersamaan  dengan  salah  satu  bentuk  tindak pidana,  tindak  kekerasan  dapat  dilakukan  dengan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan  dilakukan  atau  alat  apa  yang  dipakai,  masing-masing  tergantung  pada kasus  yang  timbul.  Perbuatan  tersebut  dapat  menimpa  siapa  saja,  baik  laki-laki maupun  perempuan,  dari  anak-anak  sampai  dengan  dewasa,  apalagi  kalau kekerasan terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, seringkali tindak kekerasan ini  disebut  hidden  crime  (kejahatan  yang  tersembunyi)  disebut  demikian,  karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. 2
Secara  hukum  yang  dimaksud  dengan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga adalah  setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan,  yang  berakibat timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis, dan/atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum dalam lingkup rumah tangga.
Penyebab  utama  terjadinya  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  bertitik  pada tidak adanya kesetaraan dalam keluarga. Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga pun,  tidak  dapat  dipukul  rata  karena  jenjang  pendidikan  yang  tinggi  maupun rendah. Usia berapapun dalam pernikahan dapat menjadi pelaku utama Kekerasan dalam  Rumah  Tangga.  Status  ekonomi  maupun  sosial  juga  tidak  berpengaruh untuk  tidak  melakukan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga.  Dari  Pejabat  sampai rakyat  semua  berpotensi  untuk  dapat  melakukan  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga. Juga  Agama, maupun ras. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa kejahatan ini terjadi akibat tidak adanya kesetaraan dalam rumah tangga.
2 Ahmad thahir, Hukum dalam Rumah Tangga, Internusa Press, Jakarta, 2014, hal. 20.
Cara  yang  lain  misalnya  ketika  suami  melarang  istri  dalam  bekerja  atau sebaliknya.  Hal ini menyebabkan istri memiliki ketergantungan seacara ekonomi pada  pasangan.  Itu  sudah  masuk  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  atau  seorang istri  dipaksa  bekerja  untuk  memenuhi  kebutuhan  sendiri  tanpa  diberikan  nafkah oleh suami. Itu merupakan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 3
Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  merupakan  sebuah  persoalan  serius, karena  di  dalam  rumah  tanggalah  kehidupan  setiap  manusia  dimulai.  Kekerasan dalam Rumah Tangga bisa disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, baik itu secara perseorangan maupun secara bersama-sama.
Keutuhan    dan   kerukunan    rumah   tangga    dapat terganggu    jika    kualitas dan pengendalian  diri  tidak  dapat  dikontrol,  yang  pada  akhirnya  dapat  terjadi Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  sehingga  timbul  ketidakamanan  atau ketidakadilan  terhadap  orang  yang  berada  dalam  lingkup  rumah  tangga  tersebut. Aparat  kepolisian  sebagai  penegak  hukum  mempunyai  tugas  yang  berat  untuk menangani  suatu  tindak  pidana  yang  ada  terutama  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga dan tindakan kekerasan  yang terjadi di suatu wilayah terkait erat dengan situasi dan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakatnya.
Ada  kesenjangan  antara  Undang  –  Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  dengan  sesuatu  yang  terjadi dimasyarakat  karena  enggan  melaporkan  bahkan  sudah  diproses  di  Pengadilan pun divonis bebas. 4
Berdasarkan  uraian  diatas,  permasalahan  yang  akan  diambil  dalam penulisan  artikel  ini  adalah  “PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP KORBAN  TINDAK  PIDANA  KEKERASAN  DALAM  RUMAH  TANGGA YANG  MENGAKIBATKAN  LUKA  BERAT  (PUTUSAN  NOMOR:    992 K/PID.SUS/2017)”.
3 Badriyah  Khaleed,  S.H., Penyelesaian  Hukum  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  dan  Upaya  Pemulihannya ,  Yogyakarta,  2015, hal.12.
4 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 55.

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
I. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
A. Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2004  tentang  Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga
Dalam kekerasan dalam rumah tangga terdapat juga hal-hal yang mengatur tentang  hak  korban.  Pasal  ini  menerangkan,  bahwa  korban  KDRT  berhak mendapatkan  perlindungan,  pelayanan,  dan  pendampingan  secara  khusus  dari setiap  instansi  terkait  maupun  masyarakat  sekitar  yang  mengetahui  kasus  KDRT tersebut. Diantaranya kepolisisan, Instansi Sosial, Pengadilan dan lembaga hukum lainnya yang terkait masalah tersebut. Perlindungan kepada korban diberikan 1 x 24  jam  terhitung  sejak  mengetahui  dan  menerima  laporan,  kepolisisan memberikan perlindungan pada korban atas dasar surat izin dari pengadilan.
Walapun  kepolisian  hanya  memberikan  perlindungan  sementara  selama  7 hari.  Ketika  dalam  masa  perlindungan  kepolisian  tidak  hanya  melindungi,  tapi membimbing  korban  dengan  bimbingan  rohani,  bekerja  sama  dengan  instansi social yang tersedia. 5
Disamping  itu  polisi  pun  wajib  memberikan  pengertian  tentang  hak-hak yang mesti diterima oleh korban dalam pelayanan dan pendampingan. Selain dari itu  polisi  atau  petugas  wajib  memberikan  identitasnya  kepada  korban,  karena korban  mesti  mengetahui  dengan  jelas  siapa  dari  pihak  polisi  yang  memberikan pelayanan  dan  pendampingan.  Dalam  rangka  memberikan  rasa  aman  bagi korban.Sarana  kesehatan  yang  tersedia  baik  itu  milik  masyarakat,  pemerintah daerah  atau  pemerintah,  harus  menunjang  kelangsungan  pemeriksaan  kesehatan kepada  korban  dengan  standar  profesinya.  Jika  Visum  ingin  dilakukan,  maka
5 https://zirscorp.wordpress.com/2019/02/28/hak-korban-kdrt-dari-pemerintah-dan- masyarakat/diakses tanggal 28 Juni 2021
harus disertai dengan persetujuan/permintaan dari keluarga korban, dengan dasar mencari alat bukti.
Psikologis  dan  fisik  korban  dilindungi,  salah  satunya  dengan  memberi tahukan  korban  hak-haknya  selaa  dalam  perlindungan  agar  dapat  merasa terlidungi  dan  aman.  Lebih  jauhnya  koban  dikuatkan  baik  dari  psikologis  dan fisiknya. Arahan dari bidang rohani kepada korban adalah memberikan penguatan iman  dan  taqwa  kepada  korban.  Advokat  mendampingi  korban  selama  dia berususan  dengan  hokum  terkait  undang-undang  KDRT  dan  memberikan pejelasan  kepada  korban,  tentang  hal  yang  akan  dihadapinya  baik  dalam persidangan  dan  lain-lain.  Korban  dapat  melaporkan  secara  langsung  ataupun diberikan  kepada  kuasa  hukumnya  baik  di  kalangan  keluarga  ataupun  kerabat yang  lainnya.  Jika  korban  adlah  seorang  anak  maka  dia  berhak  melaporkannya melalui  wali,  orang  tua,  pengasuh  atau  anak  yang  bersangkutan  yang  disusun dalam  undang-undang  yang  berlaku.  Dalam  keadaaan  tertentu  pemohon  dapat mengajukan tanpa persetujuan korban.
Hak-Hak  Korban  KDRT  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara jelas bahwa :
1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,advokat,  lembaga  social,  atau  pihak  lainnya  baik  sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahisaan korban
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelayanan bimbingan rohani. 6
B. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan  dan  Kerja  Sama  Pemulihan  Korban  Kekerasan Dalam Rumah Tangga
6 Moerti  Hadiati  soeroso,  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  Jakarta:  Sinar  grafika, 2011,hal.116.
Dalam  perkembangannya  perlindungan  terhadap  korban  kekerasan  dalam rumah  tangga  semakin  ditingkatkan  oleh  pemerintah  karena  banyaknya  kasus yang  terjadi  dan  kurang  diperhatikannya  korban.Hal  ini  membuat  Pemerintah menetapkan  sebuah  Undang-undang  yang  diharapkan  mampu  membantu  dan memperhatikan korban yang selama ini kurang diperhatikan.
Upaya pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan amanat dari  Pasal  43  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.  Untuk  menunjang  pelaksanaan tersebut,  perlu pengaturan  mengenai  penyelenggaran  dan  kerjasama  pemulihan  korban  dengan menentukan tugas dan fungsi masing-masing dan kewajiban serta tanggung jawab tenaga  kesehatan,  pekerja  sosial,  pembimbing  rohani,  dan  relawan  pendamping. Untuk  lebih  mengefektifkan  pelayanaan  terpadu,  maka  dalam  peraturan  ini dibentuk  forum  koordinasi  yang  akan  mengkoordinasikan  antar  petugas pelayanan,  sekaligus  menyusun  rencana  program  bagi  peningkatan  upaya pemulihan  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Forum  koordinasi  tersebut dibentuk  dipusat  dan  didaerah.  Menteri  membentuk  forum  koordinasi  di  tingkat pusat, sedangkan ditingkat daerah dibentuk oleh gubernur.
Penyelenggaran  kerjasama  pemulihan  korban  kekerasan  dalam  rumah tangga  diarahkan  pada  pulihnya  kondisi  korban  seperti  semula  baik  secara  fisik maupun  psikis  dalam  waktu  yang  tidak  terlalu  lama,  sehingga  korban  dapat menjalankan  aktivitasnya  sehari-hari  dan  dapat  hidup  di  masyarakat  seperti semula.  Oleh  karena  itu,  pelayanan  harus  dilakukan  semaksimal  mungkin  segera setelah  adanya  pengaduan  atau  pelaporan  dari  korban  untuk  memperoleh pelayanaan bagi pemulihan kondisi korban kekerasan dalam rumah tangga. Upaya bertujuan menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan korban kekerasan dalam rumah tangga, penyelenggaraan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga pada  dasarnya  menjamin  efektivitas  dan  efisiensi  bagi  proses  pemulihan  korban kekerasan  dalam  rumah  tangga  dan  tercipta  kerjasama  dan  koordinasi  yang  baik dalam  pemulihan  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  antar  instansi,  antar petugas pelaksanaan dan antar lembaga terkait lainnya.
Lingkup  kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  perbuatan  terhadap seseorang  terutama  perempuan,  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan kemerdekaan  secara  melawan  hukum  dalam  lingkup  rumah  tangga.  Sebagian besar  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  kaum  perempuan  (istri)  dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang- orang  yang  tersubordinasi  di  dalam  rumah  tangga  itu.  Pelaku  atau  korban kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  orang  yang  mempunyai  hubungan  darah, perkawinan,  persusuan,  pengasuhan,  perwalian  dengan  suami,  dan  anak  bahkan pembatu  rumah  tangga  yang  tinggal  dalam  sebuah  rumah  tangga.  Tidak  semua tindakan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dapat  ditangani  secara  tuntas  karena korban  sering  menutup-nutupi  dengan  alasan  ikatan  struktur  budaya,  agama,  dan belum  dipahaminya  sistem  hukum  yang  berlaku.  Padahal  perlindungan  oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.
Pemerintah  sebagai  instansi  yang  mempunyai  tugas  dan  fungsi  sebagai penyrelenggara  pemulihan  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  wajib memberikan fasilitas kepada korban kekerasan dalam rumah tangga meliputi:
1. Ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian;
2. Tenaga yang ahli dan professional;
3. Pusat pelayanan dan rumah aman;dan
4. Sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban.
Pada Pasal 4 dan Pasal 5 PP Nomor 4 Tahun 2006 mengatur kegiatan yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan pemulihan korban berupa:
1. Pelayanan kesehatan
Pelayan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, termasuk swasta dengan cara memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan korban.
2. Pendampingan korban
Pendampingan  korban  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan,  pekerja  sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani dengan cara memberikan konseling,  terapi,  bimbingan  rohani  dan  advokasi  guna  penguatan  dan pemulihan korban.
3. Pemberian konseling
Pemberian  konseling  dilakukan  oleh  pekerja  sosial,  relawan  pendamping, dengan  mendengarkan  secara  empati  dan  menggali  permasalahan  untuk penguatan psikologis korban.
4. Bimbingan rohani
Bimbingan  rohani  dilakukan  oleh  pembimbing  rohani  dengan  cara memberikan  penjelasan  mengenai  hak  dan  kewajibannya,  serta  penguatan iman dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
5. Resosialisasi korban
Resosialisasi  korban  dilaksanakan  oleh  instansi  sosial  dan  lembaga  sosial agar  korban  dapat  kembali  melaksanakan  fungsi  sosialnya  dalam masyarakat.Untuk kepentingan pemulihan korban yang mengalami kekerasan fisik,  korban  berhak  mendapatkan  pelayanan  dari  tenaga  kesehatan  yang berupa  pengobatan  dan  pemulihan  kesehatan  sesuai  dengan  standar  profesi, standar  prosedur  operasional,  dan  kebutuhan  medis  korban.  Pelayanan pemulihan  kesehatan  dapat  dilakukan  di  sarana  kesehatan  dasar,  sarana kesehatan  rujukan  milik  pemerintah  maupun  milik  swasta.  Dalam memberikan pelayanan kepada korban, tenaga kesehatan melakukan upaya:
a. Anamnesis kepada korban;
b. Pemeriksaan kepada korban;
c. Pengobatan penyakit;
d. Pemulihan kesehatan, baik fisik maupun psikis;
e. Konseling; dan/atau
f. Merujuk ke sarana kesehatan lebih memadai bila diperlukan.
Selain  upaya  tersebut  di  atas,  khususnya  untuk  kasus  tertentu  seperti pemerkosaan,  tenaga  kesehatan  juga  memberikan  pelayanan  keluarga  berencana
darurat dan pelayanan reproduksi lainnya sesuai dengan kebutuhan medis. Tenaga kesehatan  juga  harus  membuat  rekam  medis  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Untuk  kepentingan  penyidikan,  tenaga  kesehatan  yang berwenang  harus  membuat  “visum  et  repertum”  atau  membuat  surat  keterangan medis.
Pekerja  sosial  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  korban  kekerasan dalam  rumah  tangga,  dapat  dilakukan  di  rumah  aman,  pusat  pelayanan  atau tempat  tinggal  alternatif  milik  pemerintah,  pemerintah  daerah,  atau  masyarakat. Dalam  memberikan  pelayanan  pemulihan  harus  dengan  persetujuan  korban, korban  dapat  ditempatkan  oleh  pekerja  sosial  di  rumah  aman,  pusat  pelayanan, atau tempat tinggal alternatif yang aman untuk melindungi korban dari ancaman. Pengadaan  rumah  aman,  pusat  pelayanan,  atau  tempat  tinggal  alternatif  yang dilakukan  masyarakat  dapat  difasilitasi  oleh  pemerintah  dan/atau  pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Beberapa  upaya  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  kegiatan  pemulihan korban kekerasan dalam rumat tangga yaitu:
1. Upaya  yang  harus  dilakukan  pekerja  sosial  dalam  memberikan  pelayanan pemulihan kepada korban, yaitu berupa:
a. Menggali permasalahan korban untuk membantu pemecahan masalah;
b. Memulihkan korban dari kondisi traumatis melalui terapi psikososial;
c. Melakukan  rujukan  rumah  sakit  atau  rumah  aman  atau  pusat  pelayanan atau tempat alternatiflainnya sesuai dengan kebutuhan korban;
d. Mendampingi  korban  dalam  upaya  pemulihan  melalui  pendampingan konseling; dan/atau
e. Melakukan  resosialisasi  agar  korban  dapat  kembali  melaksanakan  fungsi sosialnya di dalam masyarakat.
Selain  upaya  di  atas  untuk  mempermudah  dalam  memproses  pelaksanaan pelayanan  pemulihan  korban juga  dilakukan  upaya  pendampingan,  yaitu  sebagai berikut:
a. Membangun hubungan yang setara dengan korban agar bersedia membuka diri dalam mengemukakan persoalannya;
b. Berempati  dan  tidak  menyalahkan  korban  mengenai  atau  yang  berkaitan dengan permasalahannya;
c. Menyakinkan korban bahwa tidak seorang pun boleh melakukan tindakan kekerasan;
d. Menanyakan apa yang ingin dilakukan dan bantuan apa yang diperlukan;
e. Memberikan  informasi  dan  menghubungkan  dengan  lembaga  atau perorangan yang dapat membantu mengatasi persoalannya; dan/atau
f. Membantu memberikan informasi tentang layanan konsultasi hukum.
2. Upaya  yang  harus  dilakukan  pembimbing  rohani  dalam  memberikan pelayanan pemulihan kepada korban, yaitu berupa:
a. Menggali informasi dan mendengarkan keluh kesah dari korban;
b. Mempertebal  keimanan  dan  ketakwaan  korban  serta  mendorong  untuk mejalankan  ibadat  menurut  agama  dan  kepercayaan  masing-masing korban;
c. Menyarankan pemecahan masalah kekerasan dalam rumah tangga menurut agama dan kepercayaan masing-masing korban;
d. Memberikan pemahaman mengani kesetaraan laki-laki dan perempuan.
Pemerintah  daerah  untuk  melakukan  pemulihan  korban  dapat  melakukan kerjasama  antar  instansi  terkait  dengan  masyarakat  yang  peduli  terhadap penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Kerjasama  dilakukan  oleh  suatu badan yang khusus mendampingi pemberdayaan perempuan dan anak. Dalam hal tertentu,  tenaga  kesehatan,  pekerja  sosial,  relawan  pendamping  dan/atau pembimbing rohani dapat menjalin kerjasama dengan:
1. Kepolisian,  untuk  melaporkan  dan  memperoses  pelaku  tindak  pidana kekerasan dalam rumah tangga;
2. Advokat, untuk membantu korban dalam proses peradilan;
3. Penegak hukum lainnya, untuk membantu korban dalam proses di sidang pengadilan;
4. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
5. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI);
6. Pihak tertentu yang diinginkan demi kepentingan korban.
Pasal  22  PP  Nomor  4  Tahun  2006 menetapakan  bahwa  segala  biaya  untuk pelaksanaan  pemulihan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  pemerintah  daerah terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dibebankan pada:
1. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); dan
3. Sumber pendapatan lain yang yang sah perolehannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pemulihan  perempuan  korban  kekerasan  harus  dapat  dimaknai  secara luas,tidak  saja  intervensi  yang  dilakukan  secara  medis,  hukum,  maupun psikososial,  tetapi  juga  penciptaan  situasi  dimana  perempuan  korban  kekerasan dapat  kembali  bentuknya  secara  utuh,  sehingga  mampu  mengambil  keputusan- keputusan  dalam  hidupnya  dan  bisa  kembali  menjalankan  perannya  ditengah masyarakat  sebagai  perempuan  dan  warga.  Tindakan  ini  tidak  saja  menuntut keseriusan  negara  selaku  pemikul  tanggung  jawab,  namun  juga  menghendaki adanya dukungan dan keterlibatan dari masyarakat dan keluarga. 7
Upaya  pemberian  layanan  dengan  memadukan  berbagai  disiplin  telah dikembangkan  oleh  berbagai  pihak,  namun  kecenderungan  untuk  menyikapi layanan secara sebagian (parsial) tetap saja terjadi, padahal untuk kembali berdaya dibutuhkan  paduan  multi  disiplin  dengan  pendekatan  yang  holistik.  Tantangan pertama  dalam  memberikan  pemulihan  adalah,  bagaimana  agar  korban  tidak semakin merasa tertekan atau mengalami reviktimasi ( kekerasan yang berulang). Langkah  penting  untuk  mencegah  ini  dengan  menbangun  kerjasama  yang  saling melengkapi  antar  penyelenggara  layanan  dalam  memberikan  pelayanan  kepada korban  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  pilihannya.  Kerjasama  berarti  mampu melakukan  koordinasi  serta  pembagian  kerja  yang  jelas  dan  realistis  antar
7 Heni  Hendrawati  dan  Agna  Susila,  Kajian  Yuridis  PP  No  4  Tahun  2006  Tentang Penyelenggaraan  dan  Pemulihan  Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  Fakultas  Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang,Jurnal Hukum Vol 13 No.2, Oktober 2017, hal. 120
lembaga,  termasuk  kesiapan  mekanisme  yang  disepakati  bersama  dan  didukung oleh kebijakan serta sumber daya yang memadai. Di sisi lain negara berkewajiban menyediakan  anggaran  yang  cukup  untuk  penanganan  perempuan  korban kekerasan.
Melalui Sub Komisi Pemulihan,Komnas Perempuan mencoba menjembatani  sinergisitas  antara  negara  dan  masyarakat  dalam  mengembangkan sistem  pemulihan  yang  menyeluruh  dan  bermakna  luas  bagi  perempuan  korban kekerasan.  Komnas  Perempuan  tidak  hanya  memfasilitasi  dialog  kebijakan  dan mengembangkan  sistem  layanan  yang  berpihak  kepada  korban,  tetapi  juga mendorong  lahirnya  kebijakan  yang  berpihak  pada  pemenuhan  hak  korban  dan membantu  organisasi  pengada  layanan  untuk  meningkatkan  kapasitasnya  dalam memberikan layanan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. 8
Dengan  lahirnya  Undang-undang  ini  diharapkan  perhatian  terhadap  korban kekerasan dalam rumah tangga semakin diperhatikan sehingga tidak menimbulkan trauma yang berkelanjutan terhadap korban yang selama ini kerap ditemui dalam setiap kasu yang terjadi di Indonesia.Undang-undang ini diharapkan juga sebagai pedoman  yang  harus  diikuti  semua  pihak  yang  terlibat  sehingga  penggunaannya yang efisien dan ditaati.
Peran  semua  lembaga  yang  berkaitan  sangat  diharapkan  dalam  penegakan hukum  yang  adil  bagi  korban  yang  selama  ini  para  korban  kurang  diperhatikan karena  pemerintah  cenderung  lebih  memperhatikan  hukuman  bagi  pelaku  tanpa ada  bantuan  terhadap  para  korban  yang  sebenarnya  merupakan  titik  utama  yang harus dibantu .
Amanat  dari  Pasal  43  Undang  -Undang  Nomor  23  tahun  2004  Tentang Penghapusan  kekerasan  Dalam  rumah  Tangga  adalah  adanya  upaya  Pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga antara pemerintah dan masyarakat. Adanya Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai upaya untuk memulihkan kondisi korban kekerasan  seperti  kondisi  fisik,psikis  dalam  waktu  yang  tidak  terlalu lama.Fasilitas  pelayanan  yang  dilaksanakan  pemerintah    dan  lembaga  sosial
8 Ibid , hal. 121
meliputu  ruang  pelayanan  khusus    dijajaran  kepolisian  ,tenaga  ahli,dan professional,  pusat  pelayanan  dan  ruang  aman,  dan  sarana  prasarana  lain  yang diperlukan untuk pemulihan korban.
Bentuk  kerja  sama  pemulihan  yang  bisa  dilakukan  menurut  Peraturan Pemerintah  ini  termasuk  kerja  sama  dengan  lembaga  sosial  yang  mengurusi korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga,tenaga  kesehatan,pekerja  sosial, relawan,dan  pendamping  rohani.Peraturan  Pemerintah  ini  juga  mengatur  tentang pembiayaan pelaksanaan pemulihan. Lahirnya Peraturan ini tentunya menandakan semakin  diperhatikannya  nasib  korban  keekerasan  oleh  pemerintah  yang  selama ini  dikesampingkan.Hal  ini  sangat  menjamin  keselamatan  para  korban  setelah adanya kekerasan sehingga diharapkan dapat sembuh.

## II. PERTIMBANGAN  HUKUM  HAKIM  DALAM  MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA  KEKERASAN DALAM  RUMAH  TANGGA  YANG  MENGAKIBATKAN  LUKA BERAT PADA PERKARA NOMOR:   992 K/PID.SUS/2017
A. Penerapan  Hukum  Pidana Materiil  Putusan Mahkamah Agung Nomor:   992 K/PID.SUS/2017
1. Kasus Posisi
Bahwa  Terdakwa  NOVI  TRIONO  alias  NOPE  bin  ISHAK  MARIM  pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 WIB atau pada waktu lain tahun  2016  bertempat  di  Warung  Makan  Lesada  Dusun  Lodadi  Umbulmartani Ngemplak Kabupaten Sleman atau pada tempat lain  yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat,  perbuatan  Terdakwa  dilakukan  dengan  cara-cara  sebagai  berikut:  Bahwa bermula  Terdakwa  NOVI  TRIONO  alias  NOPE  bin  ISHAK  MARIM  pada  hari Senin  tanggal  01  Agustus  2016  sekira  pukul  11.00  WIB  masuk  ke  dalam  kamar kos WARSONO RAKA SIWI lalu Terdakwa menemukan barang-barang pribadi milik   istri   Terdakwa   yang   bernama   saksi   SRI   ASTUTI SUDARSIH, lalu Terdakwa menemui saksi SRI ASTUTI SUDARSIH di Warung Makan Lesada di
Dusun  Lodadi  Umbulmartani  Ngemplak  Sleman,  selanjutnya  ketika  Terdakwa melihat  saksi  WARSONO  RAKA  SIWI  langsung  emosi  lalu  mengambil  pisau gobang  (pisau  besar),  selanjutnya  Terdakwa  mengarahkan  pisau  gobang  yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa ke arah saksi WARSONO RAKA SIWI hingga  mengenai  saksi  WARSONO  RAKA  SIWI  pada    bagian    leher,    kepala bagian kiri, paha, pundak.
Bahwa  selanjutnya  saksi  SRI  ASTUTI  SUDARSIH  pasang  badan  / menghalangi  Terdakwa  agar  tidak  menganiaya  saksi  WARSONO  RAKA  SIWI, lalu  Terdakwa  terus  mengarahkan  pisau  gobang  untuk  menganiaya  WARSONO RAKA  SIWI  hingga  mengenai  saksi  SRI  ASTUTI  SUDARSIH  pada  bagian lengan  tangan  kiri,  punggung  dan  jari  saksi  SRI  ASTUTI  SUDARSIH  hingga mengeluarkan darah.
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum tanggal 21  Agustus  2016  atas  nama  WARSONO  RAKA  SIWI,  yang  dibuat  dan ditandatangani  oleh  dr.  Sesarius  Bimo  W,  dokter  pada  Rumah  Sakit  Panti Nugroho dengan pemeriksaan khusus : pada lengan kanan tampak luka robek + 4 cm,  pada  pipi  kiri  tampak  luka  robek  +  6  cm,  pada  bagian  temporupanetal  kiri luka  robek  +  7  cm,  pada  paha  kiri  luka  robek  sampai  lapisan  otot  +  4  cm,  pada punggung tangan kanan tampak luka robek + 4 cm, luka lecet dibahu 9 cm dan 6 cm, leher belakang 9 cm, bahu kanan belakang 9 X 3 cm, leher depan 12 cm, 6 cm dan 10 cm, kesimpulan : perlukaan akibat kekerasan benda tajam;
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum tanggal 21  Agustus  2016  atas  nama  SRI  ASTUTI  SUDARSIH,  yang  dibuat  dan ditandatangani  oleh  dr.  Sesarius  Bimo  W,  dokter  pada  Rumah  Sakit  Panti Nugroho  dengan  pemeriksaan  khusus  :  pada  lengan  bawah  kiri tampak luka robek  sampai  lapisan  otot  ukuran  kurang  lebih  4  cm  dan  pada  punggung  bagian kanan  tampak  luka  robek  kurang  lebih  3  cm  kesimpulan  :  perlukaan  akibat kekerasan benda tajam.
2. Dakwaan Penuntut Umum
Adapun    isi    dakwaan    Penuntut    Umum    yang    diajukan    dalam  kasus  ini yakni  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa  NOVI  TRIONO  alias  NOPE  bin  ISHAK MARIM adalah sebagai berikut :
a. Kesatu;
1) Dakwaan Primair
Perbuatan  Terdakwa  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.
2) Dakwaan Subsidiair
Perbuatan  Terdakwa  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
b. Kedua;
1) Dakwaan Primair
Perbuatan  Terdakwa  sebagaimana  diatur    dan    diancam    pidana    dalam Pasal    44    Ayat    (2)    Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Berdasarkan  dari  fakta-fakta  yang  ada  dipersidangan,  maka Jaksa  Penuntut Umum dalam perkara ini pada pokoknya menuntut sebagai berikut :
1) Menyatakan  Terdakwa  NOVI  TRIONO  alias  NOPE  bin  ISHAK  MARIM bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  oleh  Pasal  351  Ayat  (2) KUHP  dalam  dakwaan  Kesatu  Primair  dan  melakukan  tindak  pidana “Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf a” sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Kedua Subsidiair;
2) Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  NOVI  TRIONO  alias  NOPE  bin ISHAK  MARIM  tersebut  berupa  pidana  penjara  selama  2  (dua)  tahun dengan  dikurangi  selama  Terdakwa  ditahan  dan  dengan  perintah  agar
Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3) Menyatakan barang bukti berupa:
- 1  (satu)  buah  pisau  daging/gobang  berukuran  besar  terbuat  dari  bahan stainless  steel  merek  EAGLE  panjang  lk  30  (tiga  puluh)  cm  lebar  10 (sepuluh) cm dengan gagang terbuat dari aluminium croom / silver;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4) Menetapkan  agar  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
4. Amar Putusan
a. Putusan  Pengadilan  Tingkat  Pertama  (Putusan  Pengadilan  Negeri  Sleman Nomor 472/Pid.Sus/2016/PN.Smn:
- Menyatakan Terdakwa NOVI TRIONO alias NOPE bin ISHAK MARIM tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana  sebagaimana  dalam  dakwaan  Kesatu  Primair  dan  Kedua Primair;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  tindak  pidana  Penganiayaan  dan  melakukan  perbuatan kekerasan fisik dan dalam lingkup rumah tangga;
- Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 1  (satu)  buah  pisau  daging/gobang  berukuran  besar  terbuat  dari bahan stainless steel merek EAGLE panjang lebih kurang 30 (tiga
Studi Putusan Nomor:992 K/PID.SUS/2017)
puluh)  cm  lebar  10  (sepuluh)  cm  dengan  gagang  terbuat  dari alumunium croom / silver,
untuk dimusnahkan;
- Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
b. Putusan  Tingkat  Banding  (Pengadilan  Tinggi  Yogyakarta  Nomor 3/Pid.Sus/2017/PT YYK):
- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Sleman  tanggal  13  Desember 2016,  Nomor  472/Pid.Sus/2016/PN.Smn  yang  dimintakan  banding tersebut;
- Membebankan  biaya  perkara  kepada  Terdakwa  dalam  kedua  tingkat peradilan,  yang  untuk  tingkat  banding  sebesar  Rp2.500,00  (dua  ribu lima ratus rupiah);
c. Putusan Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung Nomor: 992 K/PID.SUS/2017):
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tersebut;
- Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
B. Dasar  Hukum  dan  Pertimbangan  Hakim  Mahkamah  Agung dalam memutus perkara Nomor: 992 K/PID.SUS/2017
Sebelum  penulis  menguraikan  dasar  hukum  dan  pertimbangan- pertimbangan  Hakim,  perlu  dipahami  bahwa judex  facti dalam  hukum  adalah Majelis  Hakim  di  tingkat  pertama  yang  wajib  memeriksa  bukti-bukti  dari  suatu kejadian perkara dan menerapkan aturan serta ketentuan hukum lainnya terhadap fakta-fakta  dari  perkara  tersebut.  Dengan  kata  lain, judex  facti artinya  adalah sistem  peradilan  dimana  Majelis  Hakim  berperan  sebagai  penemu  fakta  mana yang benar. Putusan yang diambil dari sistem peradilan ini disebut Putusan Judex Facti dan  Lembaga  peradilan judex  facti adalah  Pengadilan  Negeri  dan Pengadilan Tinggi.
Kasasi pada Mahkamah Agung merupakan ranah judex juris , dimana kasasi berarti  pembatalan  putusan  oleh  Mahkamah  Agung  apabila  terdapat  salah penerapan  hukum  atau  Undang-Undang  dalam  Putusan  Pengadilan  Tinggi. Pengadilan  kasasi  adalah  pengadilan  yang  memeriksa  apakah judex  facti tidak salah  dalam  melaksanakan  peradilan.  Upaya  hukum  kasasi  adalah  upaya  agar putusan judex  facti dibatalkan  oleh  Mahkamah  Agung  karena    salah    dalam melaksanakan peradilan. 9
1. Dasar Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara
Adapun Dasar Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara Nomor: 992 K/PID.SUS/2017, Hakim merujuk dan memperhatikan:
a. Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
b. Pasal  44  Ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
d. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara
Adapun  hal-hal  yang  dipertimbangkan  oleh  Hakim  Mahkamah  Agung sebelum memutus perkara Nomor: 992 K/PID.SUS/2017, sebagai berikut:
a. Hakim  Mahkamah  Agung  mempertimbangkan  Akta  Permohonan  Kasasi Nomor  5/Akta.Pid.Sus/2017/PN  Smn  yang  dibuat  oleh  Panitera  pada Pengadilan  Negeri  Sleman,  yang  menerangkan  bahwa  pada  tanggal  27 Februari  2017  Penuntut  Umum  pada  Kejaksaan  Negeri  Sleman mengajukan  permohonan  kasasi  terhadap  putusan  Pengadilan  Tinggi Yogyakarta tersebut.
b. Hakim Mahkamah Agung memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Maret 2017  dari  Penuntut  Umum  pada  Kejaksaan  Negeri  Sleman  sebagai Pemohon  Kasasi,  yang  diterima  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri
9 H.  A.  Mukti  Arto,  Praktek  Perkara  Perdata  Pada  Pengadilan  Agama,  Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008, hal. 292.
Sleman  pada  tanggal  13  Maret  2017  Membaca  surat-surat  yang bersangkutan.
c. Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi  Yogyakarta  tersebut  telah  diberitahukan  kepada  Penuntut  Umum pada    Kejaksaan  Negeri  Sleman  pada  tanggal  20  Februari  2017  dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2017  serta  memori  kasasinya  telah  diterima  di  Kepaniteraan  Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 13 Maret 2017, dengan demikian permohonan kasasi  beserta  dengan  alasan-alasannya  telah  diajukan  dalam  tenggang waktu  dan  dengan  cara  menurut  undang-undang,  oleh  karena  itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;
d. Hakim  Mahkamah  Agung  mempertimbangkan  alasan  permohonan  kasasi yang  diajukan  oleh  Pemohon  Kasasi/Penuntut  Umum  pada  pokoknya, sebagai berikut:
1) Bahwa  Penuntut  Umum  sependapat  dengan  sebagian  amar  dari putusan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Sleman  yang  dikuatkan oleh  putusan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi  Yogyakarta,  yang dalam  hal  menyatakan  Terdakwa  NOVI  TRIONO  alias  NOPE  bin ISHAK  MARIM  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  “kekerasan  fisik  dalam  lingkup  rumah tangga” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf a” terhadap saksi korban  SRI  ASTUTI  SUDARSIH  sebagaimana  dalam  dakwaan Kedua Subsidiair.
2) Bahwa  namun  Pemohon  Kasasi  tidak  sependapat  dengan  amar  dari putusan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Sleman  yang  dikuatkan oleh putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam hal menyatakan  Terdakwa  NOVI  TRIONO  alias  NOPE  bin  ISHAK MARIM  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindak  pidana  “penganiayaan”  terhadap  saksi  korban  WARSONO RAKA  SIWI  sebagaimana  dalam  dakwaan  Kesatu  Subsidiair,  karena
Studi Putusan Nomor:992 K/PID.SUS/2017)
sudah  jelas  bahwa  luka  yang  didertita  oleh  saksi  korban  saksi WARSONO  RAKA  SIWI  adalah  termasuk  dalam  pengertian  luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP yaitu yang dimaksud dengan luka berat adalah “jatuh sakit atau mendapat luka  yang tidak memberi  harapan  akan  sembuh  sama  sekali  atau  yang  menimbulkan bahaya maut”;
3) Berdasarkan Visum  et  Repertum tertanggal  21  Agustus  2016  atas nama WARSONO RAKA SIWI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sesarius Bimo W, dokter pada Rumah Sakit Panti Nugroho dengan pemeriksaan  khusus:  pada  lengan  kanan  tampak  luka  robek  +  4  cm, pada  pipi  kiri  tampak  luka  robek  tampak  luka  robek  +  6  cm,  pada bagian  temporupanetal  kiri  luka  robek  +  7  cm,  pada  paha  kiri  luka robek  sampai  lapisan  otot  +  4  cm,  pada  punggung  tangan  kanan tampak luka robek + luka lecet dibahu 9 cm dan 6 cm, leher belakang 9 cm, bahu kanan belakang 9X3 cm, leher depan 12 cm, 6 cm dan 10 cm, kesimpulan: perlukaan akibat kekerasan benda tajam;
4) Berdasarkan visum  et  Repertum terhadap  saksi  korban  WARSONO RAKA  SIWI  tersebut  di  atas  terdapat  luka  pada  bagian  vital  saksi korban  yaitu  pada  leher  belakang,  leher depan  dan  pada  pipi  korban, di  mana  luka  karena  bacokan  pisau  daging  Terdakwa  tersebut  bisa menimbulkan bahaya maut terhadap korban WARSONO;
5) Sehingga  menurut  Pemohon  Kasasi  yang  seharusnya  terbukti  adalah dakwaan Kesatu Primair yaitu Terdakwa NOVI TRIONO alias NOPE bin  ISHAK  MARIM  melakukan  tindak  pidana  penganiayaan  berat sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  351  Ayat  (2) KUHP;
6) Bahwa  dengan  demikian  Majelis  Hakim  telah  salah  atau  keliru menafsirkan  unsur  luka  berat  dalam  Pasal  351  Ayat  (2)  KUHP sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Sleman di  Sleman  Nomor  472/Pid.Sus/2016/PN.Smn  tanggal  13  Desember
2016  pada  halaman  20  menyatakan  bahwa  “Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penganiayaan yang mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi”, sehingga  dalam  amar  putusannya  membebaskan  Terdakwa  NOVI TRIONO  alias  NOPE  bin  ISHAK  MARIM  dari  dakwaan  Kesatu Primair;
7) Bahwa  Penuntut  Umum  juga  tidak  sependapat  dalam  amar  putusan Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Sleman  yang  dikuatkan  oleh putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang berbunyi “Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa    oleh  karena  itu  dengan pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun”  tanpa  dikenai  pidana  denda, karena  pidana  tersebut  menurut  Pemohon  Kasasi  terlalu  ringan  bagi Terdakwa  jika  dibandingkan  dengan  perbuatan  Terdakwa  yang mengakbatkan  2  (dua)  orang  korban  yaitu  saksi  korban  WARSONO RAKA  SIWI  mengalami  luka  berat  dan  saksi  korban  SRI  ASTUTI SUDARSIH  mengalami  luka-luka,  karena  tidak  mempertimbangkan perlunya  diberikan  efek  jera  bagi  para  pelaku  tindak  pidana penganiayaan  yang  mengakibatkan  luka  berat  dan  tindak  pidana kekerasan  fisik  dalam  lingkup  rumah  tangga,  sehingga  jika  para pelaku  tindak  pidana  tersebut  diberi  hukuman  ringan  maka dikhawatirkan  akan  terulang  kembali  tindak  pidana  tersebut  di kemudian hari;
e. Hakim  Mahkamah  Agung  mempertimbangkan  alasan  permohonan  kasasi dari  Pemohon  Kasasi  /  Penuntut  Umum  tersebut,  Mahkamah  Agung berpendapat  sebagai  berikut:  Bahwa  alasan  kasasi  Penuntut  Umum  tidak dapat  dibenarkan  karena  putusan Judex  Facti /  Pengadilan  Tinggi Yogyakarta  yang  menguatkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Sleman  yang menyatakan  Terdakwa  terbukti  bersalah  melakukan  tindak  pidana “Penganiayaan  dan  melakukan  perbuatan  kekerasan  fisik  dalam  lingkup rumah tangga”, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya,  oleh  karena  itu Judex  Facti tidak  salah  dalam  menerapkan hukum;
f. Selanjutnya  Hakim  Mahkamah  Agung  menerangkan  bahwa  keberatan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada  Terdakwa.  Hal  tersebut  merupakan  wewenang Judex  Facti untuk menentukannya  dan  tidak  tunduk  pada  penilaian  dalam  pemeriksaan tingkat kasasi; in casu Judex Facti juga telah mempertimbangkan dengan cukup  mengenai  keadaan  yang  memberatkan  dan  yang  meringankan Terdakwa,  termasuk Judex  Facti telah  mempertimbangkan  mengenai adanya  perdamaian  antara  Terdakwa  dengan  saksi  korban  WARSONO RAKA  SIWI  serta  antara  Terdakwa  dan  istri  Terdakwa  yang  menjadi korban  kekerasan,  mereka  telah  berdamai  dan  berjanji  untuk  memulai membangun kembali kehidupan rumah tangga yang lebih baik;
g. Pada  akhirnya,  Hakim  Mahkamah  Agung  menyatakan  bahwa  tidak  ada alasan lagi bagi Mahkamah Agung untuk menilai pidana dan pemidanaan yang telah dijatuhkan oleh Judex Facti a quo . Lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus ditolak.
C. Analisis  penulis  terhadap  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  :

## 992 K/Pid.Sus/2017
Adapun  Amar  Putusan  Mahkamah  Agung  dalam  Putusan  Nomor  :  992 K/Pid.Sus/2017, pada pokoknya menyatakan bahwa menolak permohonan kasasi dari  Pemohon  Kasasi/Penuntut  Umum  pada  Kejaksaan  Negeri  Sleman,  yang artinya  bahwa  secara  otomatis  Hakim  Mahkamah  Agung  menguatkan  dan membenarkan
Putusan Pengadilan
Negeri Sleman Nomor
472/Pid.Sus/2016/PN.Smn  dan  Putusan  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Yogyakarta Nomor: 3/Pid.Sus/2017/PT YYK.
Adapun  alasan  hukum  Hakim  Mahkamah  Agung  menyatakan  demkian adalah bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang  dijatuhkan  kepada  Terdakwa.  Hal  tersebut  merupakan  wewenang Judex Facti untuk  menentukannya  dan  tidak  tunduk  pada  penilaian  dalam  pemeriksaan tingkat  kasasi, in  casu  Judex Facti juga  telah  mempertimbangkan  dengan  cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, termasuk Judex  Facti telah  mempertimbangkan  mengenai  adanya  perdamaian  antara Terdakwa dengan saksi korban WARSONO RAKA SIWI serta antara Terdakwa dan  istri  Terdakwa  yang  menjadi  korban  kekerasan,  mereka  telah  berdamai  dan berjanji untuk memulai membangun kembali kehidupan rumah tangga yang lebih baik, menurut Peneliti keputusan tersebut  sudah sesuai karena memenuhi unsur- unsur dalam pengambilan keputusan oleh Hakim.
Analisis  penulis  merujuk  pada  alasan  Pemohon  Kasasi  (Penuntut  Umum) yang  menyatakan  bahwa  yang  seharusnya  terbukti  adalah  dakwaan  Kesatu Primair  yaitu  Terdakwa  NOVI  TRIONO  alias  NOPE  bin  ISHAK  MARIM melakukan  tindak  pidana  penganiayaan  berat  sebagaimana  diatur  dan  diancam pidana  dalam  Pasal  351  Ayat  (2)  KUHP,  sehingga  Pemohon  Kasasi  menyatakan bahwa Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkan unsur luka berat dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Sleman di Sleman Nomor 472/Pid.Sus/2016/PN.Smn tanggal 13 Desember 2016  pada  halaman  20  menyatakan  bahwa  “Menimbang,  bahwa  berdasarkan pertimbangan  tersebut  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  unsur  penganiayaan yang mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi”, sehingga dalam amar putusannya membebaskan  Terdakwa  NOVI  TRIONO  alias  NOPE  bin  ISHAK  MARIM  dari dakwaan Kesatu Primair.
Menurut analisa penulis bahwa Hakim Mahkamah Agung hendaknya tidak menolak  permohonan  kasasi  dari  Penuntut  Umum  tersebut  karena  Pemohon Kasasi  mempermasalahkan  mengenai  penerapan  hukum  Hakim  Pada  Pengadilan Negeri  dan  Hakim  Pada  Pengadilan  Tinggi  Negeri  yang  menjatuhkan  hukuman kepada  pelaku  atau  Terdakwa  dengan  merujuk  pada  Dakwaan  Subsidair.
Lagipula,  Pemohon  Kasasi  telah  menjelaskan  permasalahannya  yaitu  kekeliruan pada judex facti yaitu salah atau keliru menafsirkan unsur luka berat dalam Pasal 351  Ayat  (2)  KUHP.  Artinya  bahwa  seharusnya  patut  secara  hukum  Hakim Mahkamah  Agung  menerima  dan  mempertimbangkan  alasan  permohonan  kasasi dari Penuntut Umum tersebut.
Berkaitan dengan itu, penulis menganalisis Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang menjadi  alasan  permohonan  kasasi  dari  Penuntut  Umum.  Perlu  diketahui  bahwa bunyi Pasal 351 Ayat (2) KUHP adalah Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Dari bunyi  pasal  tersebut, terlihat  sangat  jelas bahwa  pasal  inilah  yang  memuat  unsur pidana  yang  seharusnya  dipenuhi  oleh  Terdakwa  karena  saksi  korban  memang mengalami  luka  berat  yang  dibuktikan  dengan Visum  et  Repertum tanggal  21 Agustus 2016 atas nama WARSONO RAKA SIWI.
Oleh  karena  itu,  seharusnya  Hakim  Mahmakah  Agung  menerima permohonan  kasasi  dari  Penuntut  Umum  karena  memang  Penuntut  umum mempersoalkan masalah penafsiran hukum dan penerapan hukum yang diberikan oleh judex  facti dan  bukan  semata-mata  untuk  mempermasalahkan  berat ringannya  hukuman  sebagaimana  disebut  oleh  Hakim  Mahkamah  Agung  dalam pertimbangan  hukumnya.  Sehingga  secara judex  juris seharusnya  Hakim Mahkamah  Agung  menerima  permohonan  kasasi  tersebut  demi  keadilan  hukum dan  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga.
Lagipula,  karena  perbuatan  si  Terdakwa  mengakibatkan  2  orang  korban dengan  luka  berat  yang  seharusnya  dapat  menambah  keyakinan  Hakim Mahkamah Agung untuk menerima permohan kasasi itu. Karena pada judex facti terdakwa  hanya  di  hukum  1  (satu)  tahun  penjara  tanpa  pidana  denda,  padahal korban  2  orang  dan  mengalami  luka  berat.  Maka,  seharusnya  korban  dapat dipidana lebih tinggi sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku.
Dengan  demikian,  berdasarkan  analisis  penulis  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  Putusan  Hakim  Mahkamah  Agung  Nomor:  992  K/Pid.Sus/2017
bertentangan dengan kewenangan judex juris karena tidak menerima permohonan kasasi  dari  Penuntut  Umum  yang  secara  jelas  mempermasalahkan  penerapan hukum  pada judex  facti .  Maka,  penulis  patut menyatakan  bahwa  Putusan  Hakim Mahkamah  Agung  Nomor:  992  K/Pid.Sus/2017  tidak  memuat  rasa  keadilan  dan tidak memuat prinsip penegakan hukum.

## C. Penutup
Perlindungan  hukum  terhadap  korban  tindak  pidana  Kekerasan  dalam Rumah  tangga  adalah  upaya  pemulihan  korban  KDRT  menjadi  salah  satu  hal yang tidak terpisahkan dari proses hukum. Dalam hal ini sudah menjadi tanggung jawab  bersama  antara  pemerintah  dan  penyedia  layanan  baik  layanan  medis, psikologis, hukum dan rumah aman.
Bahwa berdasarkan analisis penulis pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam  perkara  Nomor  :  992  K/Pid.Sus/2017  bertentangan  dengan  kewenangan judex juris karena tidak menerima permohonan kasasi dari Penuntut Umum yang secara jelas mempermasalahkan penerapan hukum pada judex facti. Maka, penulis patut  menyatakan  bahwa  Putusan  Hakim  Mahkamah  Agung  Nomor:  992 K/Pid.Sus/2017 tidak memuat rasa keadilan dan tidak memuat prinsip penegakan hukum.
Diharapkan kepada semua pihak dalam hal ini keluarga korban, pemerintah dan  penegak  hukum  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  korban tindak  pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  sehingga  dapat  tercapai  tujuan perlindungan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak- hak korban.
Diharapkan  kepada  Hakim  Mahkamah  Agung  dalam  memeriksa  dan memutus  perkara  terkait  judex  juris  hendaknya  dalam  pertimbangannya  lebih mengutamakan  asas  keadilan  dan  prinsip  penegakan  hukum  agar  terciptanya tujuan  dari  hukum  itu  sendiri  yaitu  menciptakan  ketertiban,  ketentraman,  dan kedamaian,  dan  membuat  setiap  permasalahan  dapat  diselesaikan  dengan  adil melalui pengadilan dengan menjalankan ketentuan hukum yang berlaku.

## D. Daftar Pustaka
Amiruddin,  Zainal  Asiki,  2012,  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum,  (Jakarta: Rajawali Pers)
Arief,  Barda  Nawawi,  2010,  Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum Pidana  Dalam  Penanggulangan  Kejahatan,  (Jakarta:Kencana  Prenada Media Group)
Arto,  H.  A.  Mukti,  2008,  Praktek  Perkara  Perdata  Pada  Pengadilan  Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
Fuadi,  Munir,  2018,  Metode  Riset  Hukum  :  Pendekatan  Teori  dan  Konsep, (Jakarta: PT.Raja Grafido Persada)
Hendrawati,  Heni  dan  Agna  Susila,  2017,  Kajian  Yuridis  PP  No  4  Tahun  2006
Tentang  Penyelenggaraan  dan  Pemulihan  Korban  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga,  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Magelang, Jurnal Hukum Vol 13 No.2
https://zirscorp.wordpress.com/2019/02/28/hak-korban-kdrt-dari-pemerintah-dan- masyarakat/diakses tanggal 28 Juni 2021
Khaleed, Badriyah, 2015, Penyelesaian Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya,
(Yogyakarta: Pustaka Yustisia)
Soekanto, Soerjono, 2012, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
Soeroso,  Moerti  Hadiati,  2011,  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  (Jakarta:Sinar grafika)
Suratman, 2015, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, CV.)
Thahir, Ahmad, 2014, Hukum dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Internusa Press)
Undang-Undang    Republik    Indonesia    Nomor    1    tahun   1946    tentang    Aturan Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor  8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang    Republik    Indonesia    Nomor    23   Tahun   2004   tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman.