Analisa Yuridis Perbedaan Pembuktian Hukum Risiko Medik dan Kelalaian Medik
1 Minarma, 2 M. Nasser 1,2 Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Indonesia Email: emha2502@gmail.com, nasserkelly@yahoo.com
ABSTRAK
Kata kunci: Risiko  Medik,  Kelalaian Medik,  Tanggung  Jawab Hukum Hubungan  dokter  dan  pasien  dapat  terbentuk  dikarenakan  terjadinya  kontrak terapeutik dan hubungan karena peraturan perundangan.  Dalam hubungan yang pertama,  diawali  dengan  perjanjian  (tidak  tertulis)  sehingga  kehendak  kedua belah  pihak  diasumsikan  terakomodasi  pada  saat  kesepakatan  tercapai.
Kesepakatan  yang  dicapai  antara  lain  berupa  persetujuan  tindakan  medis  atau malah  penolakan  pada  sebuah  rencana  tindakan  medis.  Hubungan  karena peraturan-perundangan  biasanya  muncul  karena  kewajiban  yang  dibebankan kepada  dokter  karena  profesinya  tanpa  perlu  dimintakan  persetujuan  pasien. Kedua  hubungan  tersebut  melahirkan  tanggung  jawab  hukum,  tanggung  jawab profesi dan tanggung jawab etika dari seorang dokter. Seorang dokter atau dokter gigi yang melakukan pelanggaran dapat saja dituntut dalam beberapa pengadilan, misalnya  dalam  bidang  hukum  ada  pengadilan  perdata,  pengadilan  pidana  dan pengadilan  administratif.  Penyebab  kegagalan  upaya  kesehatan  dapat  berupa kondisi  akibat  risiko  medik,  maupun  akibat  kelalaian  yang  dilakukan  dalam pelaksanaan  upaya  kesehatan  itu.    Penentuan  kegagalan  upaya  kesehatan  oleh tenaga  medik  tergolong  sebagai  risiko  medik  atau  kelalaian  medik  seringkali tidak jelas, sehingga dapat mengakibatkan kerugian terhadap kedua belah pihak. Perundang-undangan  yang  ada  belum  merumuskan  secara  eksplisit  pengertian dari risiko medik, namun kata “risiko” muncul pada beberapa dokumen hukum dibidang kesehatan, seperti Undang  – Undang nomor 17 tahun 2023 pasal 293 ayat (3) poin d – f, tentang persetujuan tindakan pelayanan kesehatan, khususnya risiko  dan  komplikasi  yang  mungkin  terjadi;  alternatif  tindakan  lain  dan risikonya; risiko apabila tindakan tidak dilakukan.  Pada ayat (5) dikatakan setiap tindakan  yang  invasif  dan/atau  mengandung  risiko  tinggi  harus  memperoleh persetujuan tertulis dari pasien dan keluarga yang bersangkutan. ABSTRACT Keywords: Medical  Risk,  Medical Negligence, Legal Responsibility The  relationship  between  doctors  and  patients  can  be  established  through therapeutic contracts and regulations. In the first type of relationship, it begins with an (often unwritten) agreement where the consent of both parties is assumed to be accommodated once the agreement is reached. This agreement may include consent  to  medical  procedures  or  rejection  of  a  proposed  medical  plan.  The relationship  due  to  regulations  typically  arises  from  obligations  imposed  on doctors by their profession without requiring patient consent. Both relationships give rise to legal, professional, and ethical responsibilities for doctors. A doctor or dentist who commits violations may be sued in various courts, including civil courts, criminal courts, and administrative courts. Failures in healthcare efforts can result from medical risks or negligence during the execution of healthcare measures.  Determining  whether  a  healthcare  failure  by  medical  personnel  is classified as a medical risk or negligence is often unclear, which can result in harm to both parties. Current legislation does not explicitly define medical risk, although the term "risk" appears in several health-related legal documents, such as  Article  293,  paragraphs  (3)  points  d-f  of  Law  No.  17  of  2023,  concerning consent for healthcare services, specifically  regarding risks and complications
that may occur, alternative actions and their risks, and the risks of not performing the  action.  Paragraph  (5)  states  that  any  invasive  procedure  and/or  high-risk procedure must obtain written consent from the patient and their family .

## PENDAHULUAN
Dokter dan pasien memiliki hubungan yang unik dan khas.  Pasien datang kepada dokter untuk  mencari  kesembuhan  atas  penyakit  yang  dideritanya  (resultaat  verbintennis).    Dokter tersebut  dengan  itikad  baik  disertai  nilai  –  nilai  moral  yang  dianutnya  bersedia  memberikan pertolongan  kepada  pasien  tersebut  semaksimal  mungkin  berdasarkan  keilmuan  yang  dimiliki (inspanning verbintenis), yaitu suatu perikatan yang harus dilakukan dengan hati-hati dan usaha keras (met zorg en inspanning), karena prestasinya berupa suatu upaya, maka hasilnya jelas belum pasti.    Hubungan  ini  diikat  oleh  perjanjian  yang  dinamakan  perjanjian  terapeutik.    Terapeutik adalah  terjemahan  dari  therapeutic  yang  artinya  ilmu  pemeriksaan  dan  pengobatan.  Kontrak terapeutik merupakan perjanjian yang dibuat atas dasar persetujuan, mencakup bidang diagnostic, preventif, rehabilitatif maupun promotif.  Hubungan hukum pasien dengan dokter terjadi karena kontrak atau perjanjian antara dokter dan pasien ini dalam bentuk pasien memberikan kewenangan kepada dokter untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap dirinya, serta hubungan karena undang  –  undang,  didasari  adanya  kewajiban  yang  dibebankan  kepada  profesi  dokter.    Kedua hubungan  tersebut  melahirkan  tanggung  jawab  hukum,  tanggung  jawab  profesi,  dan  tanggung jawab etika dari seorang dokter.
Kecacatan  atau  kematian  yang  merupakan  hak  prerogatif  Yang  Mahakuasa  diartikan kegagalan  ketika  itu  terjadi  ditengah-tengah  pelaksanaan  upaya  kesehatan  disuatu  fasilitas kesehatan  dibawah  pengawasan  tenaga  medik.  Kegagalan  ini  seringkali  menimbulkan  konflik akibat kekecewaan karena hasil yang didapat tidak sesuai dengan yang diharapkan.  Konflik terjadi karena adanya perbedaan persepsi diantara banyak pihak mengenai Upaya kesehatan dan hasilnya. Penyebab kegagalan upaya  kesehatan dapat  berupa kondisi  akibat risiko  medik, maupun akibat kelalaian  yang  dilakukan  dalam  pelaksanaan  upaya  kesehatan  itu.    Penentuan  kegagalan  upaya kesehatan oleh tenaga medik tergolong sebagai risiko medik atau kelalaian medik seringkali tidak jelas, sehingga dapat mengakibatkan kerugian terhadap kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perbedaan pembuktian pada sengketa akibat risiko medis dan kelalaian medis.

## METODE
Penelitian  ini  termasuk  dalam  kategori  penelitian  yuridis  normatif,  yang  berfokus  pada analisis terhadap norma-norma hukum yang ada. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Dengan pendekatan ini, penelitian akan mengeksplorasi  dan  mendalami  konsep-konsep  hukum  serta  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan  yang  relevan  dengan  topik  yang  dibahas.  Dalam  proses  penelitian  ini,  data  yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang telah ada, seperti undang-undang, peraturan, literatur hukum, serta dokumen-dokumen resmi lainnya. Data sekunder ini kemudian akan dianalisis dengan metode deskriptif analitik.
Metode  deskriptif  analitik  bertujuan  untuk  mendeskripsikan,  menjelaskan,  dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis dan mendalam. Dalam hal ini, penelitian akan menyajikan  informasi  secara  rinci  mengenai  ketentuan  hukum  dan  konsep-konsep  yang  terkait dengan topik, serta menganalisis implikasi hukum dari ketentuan-ketentuan tersebut. Analisis ini akan dilakukan dengan merujuk pada dokumen-dokumen hukum dan literatur yang relevan, serta mengaitkan hasil temuan dengan teori-teori hukum yang ada untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif  tentang  topik  penelitian.  Hasil  dari  analisis  ini  diharapkan  dapat  memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan pengetahuan hukum serta praktik hukum yang lebih baik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Upaya  kesehatan  yang  dilakukan  di  Fasilitas  Kesehatan  memiliki  keistimewaan  dimata hukum.    Perlukaan  yang  dilakukan  tenaga  medis  dan  tenaga  kesehatan  terhadap  pasien  tidak diperhitungkan sebagai tindak pidana atau melawan hukum.  Tindakan operasi, pemasangan jarum infus, penyuntikan adalah beberapa upaya kesehatan yang dapat dikatakan melukai tubuh pasien yang  bertujuan  untuk  memberikan  pengobatan  terhadap  penyakit  yang  dideritanya.    Tentu perlukaan ini dilakukan berdasarkan etika profesi, standar prosedur operasional dan mengandung itikad baik kedua belah pihak.  Perbedaan pengertian antara inspanning verbintenis dan resultaat verbintenis  acapkali  mengaburkan  target  dari  upaya  kesehatan  yang  dilakukan.    Pihak  pasien berharap target adalah kesembuhan, namun tenaga medis berjanji menolong semaksimal mungkin sambil berharap tubuh yang sakit bereaksi positif terhadap pengobatan yang diberikan.  Sehingga muncul dogma pengobatan yang gagal.
Penentuan kegagalan upaya kesehatan oleh tenaga medik tergolong sebagai risiko medik atau kelalaian medik seringkali tidak jelas, sehingga dapat mengakibatkan kerugian terhadap tenaga medis maupun pasien dan keluarganya.  Hubungan unik antara dokter dan pasien menciptakan suatu ilusi  mengenai  standar  keberhasilan  upaya  kesehatan.    Pasien  datang  kepada  dokter  dengan membawa  penyakitnya  dan  langsung  menentukan  target  harus  sembuh.    Sementara  dokter memberikan  janji  akan  melakukan  yang  terbaik  untuk  menolong  pasien,  bukan  untuk menyembuhkan penyakit yang diderita pasien.  Karena seyogyanya kesembuhan adalah dari Tuhan Yang  Mahakuasa,  bagian  manusia,  baik  itu  manusia  dokter  maupun  manusia  pasien,  adalah berupaya.  Perbedaan persepsi mengenai kontrak terapeutik antara dokter dan pasien ini sering kali menjadi latar belakang terjadinya sengketa medik yang berujung menjadi pidana medik.
Risiko yang melekat pada upaya kesehatan, reaksi hipersensitivitas dan komplikasi/penyulit yang  terjadi  secara  tiba  –  tiba  dan  tidak  terduga  merupakan  jenis  –  jenis  resiko  medis,  yang
merupakan hasil dari suatu perjalanan penyakit, dan sering kali tidak berhubungan dengan upaya kesehatan  yang  dilakukan  oleh  tenaga  medik,  maupun  hasil  dari  suatu  risiko  yang  tidak  dapat dihindari.  Namun  hal  diatas  sulit  diterima  oleh  masyarakat,  sehingga  acapkali  risiko  medis disamakan  atau  bahkan  dituntut  sebagai  kelalaian  medik.    Tentu  diperlukan  pembuktian  untuk membedakan risiko medik dengan kelalaian medik.
Risiko  medik  dalam  World  Medical  Association  State  on  Medical  Malpractice,  yang diadaptasi dari 44th World Medical Assembly Marbela – Spain, September 1992, yang dikutip oleh Herkutanto, menyebutkan: “An injury occurring in the course of medical treatment which could not be  foreseen  and  was  not  the  result  of  any  lack  of  skill  or  knowledge  on  the  part  of  the  treating physician  is  an  untoward  result,  for  which  the  physician  should  not  bear  any  liability.” Diterjemahkan bebas menjadi suatu kejadian luka/risiko yang tidak diharapkan dari suatu tindakan medik, bukan akibat dari ketidakmampuan atau ketidaktahuan dokter yang bersangkutan sehingga tidak memerlukan pertanggungjawaban hukum.
Yusuf  Hanafiah merumuskan  kelalaian sebagai  melakukan  tindakan kedokteran  dibawah standar pelayanan medik.  Kelalaian bukan merupakan pelanggaran hukum atau kejahatan jika tidak membawa kerugian atau cedera kepada orang lain dan orang itu dapat menerimanya.  Jika kelalaian sampai  menimbulkan kerugian  materi,  mencelakakan, dan  bahkan merenggut  nyawa  orang  lain, maka kelalaian tersebut merupakan kelalaian berat (culpa lata) dan dapat diklasifikasikan tindak pidana.  Dari  beberapa  definisi  tindak  pidana  yang  dibuat  oleh  para  ahli  hukum,  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  suatu  perbuatan  akan  menjadi  suatu  tindak  pidana  apabila  perbuatan  itu: Melawan hukum; Merugikan masyarakat; Dilarang oleh aturan pidana; Pelakunya akan diancam dengan pidana; Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 1 ayat (1) KUHP “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana  dalam  perundang-undangan  yang  telah  ada  sebelum  perbuatan dilakukan”.  Ketentuan ini merupakan  wujud  dari  keberadaan  Asas  Legalitas  dalam  hukum  pidana  Indonesia.  Perumusan tindak pidana harus dalam bentuk perundang-undangan (lex certa, lex stricta, lex scripta tidak ada perbuatan yang dapat dihukum tanpa adanya ketentuan yang tertulis).  Pasal 6 Ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi  pidana,  kecuali  apabila  pengadilan  karena  alat  pembuktian  yang  sah  menurut  undang- undang,  mendapat  keyakinan  bahwa  seseorang  yang  dianggap  dapat  bertanggung  jawab,  telah bersalah  atas  perbuatan  yang  didakwakan  atas  dirinya”.    Hal  ini  merupakan  asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (geen straf zonder  schuld;  actus  non  facit  reum  nisi  mens  sir  rea).    Seorang  dokter  akan  diminta pertanggungjawaban  dalam  hukum  pidana  jika  ditemukan  kesalahan  dalam  bentuk kelalaian/kealpaan.    Pasal  440  Undang  –  Undang  Nomor  17  tahun  2023  tentang  Kesehatan menyebutkan  kealpaan  yang  dilakukan  oleh  setiap  tenaga  medis  atau  tenaga  kesehatan  yang mengakibatkan pasien luka berat dan kematian, digolongkan kepada pidana medik kesehatan.
Hukum Acara Pidana mewajibkan adanya pembuktian.  Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana adalah suatu perbuatan membuktikan yang berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan  sesuatu  kebenaran,  melaksanakan,  menandakan  menyaksikan  dan  meyakinkan  yang bertujuan untuk memberikan kepastian yang diperlukan dalam menilai sesuatu hal tertentu tentang fakta  –  fakta.    R.  Subekti  berpendapat  bahwa  membuktikan  ialah  meyakinkan  Hakim  tentang kebenaran dalil atau dalil – dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa.
Dalam  konteks  hukum  pidana,pembuktian  merupakan  inti  persidangan  perkara  pidana, karena  yang  dicari  adalah  kebenaran  materiil.  Pembuktiannya  telah  dimulai  sejak  tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. KUHP menganut sistem pembuktian Negatif Wettelijk dilihat dari pasal 183 KUHAP: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya  2  (dua)  alat  bukti  yang  sah,  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak pidana benar – benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya”.  Alat bukti yang sah terdapat  dalam  Pasal  184  KUHAP  adalah:  Keterangan  saksi;  Keterangan  ahli;  Surat;  Petunjuk; Keterangan terdakwa.
Dalam ilmu hukum pidana, pemidanaan terhadap suatu perbuatan harus memenuhi syarat – syarat pemidanaan.  Syarat – syarat tersebut berkaitan dengan penilaian terhadap aspek perbuatan maupun  aspek  sikap  batin  pelakunya.    Dari  aspek  perbuatan  (actus  reus)  disyaratkan  bahwa perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar yang menghapus sifat  melawan  hukum  perbuatan  tersebut.    Syarat  ini  merupakan  konsekuensi  berlakuknya  asas legalitas.  Sedangkan dari sikap batin pelakunya (mens rea) disyaratkan bahwa pada pelakunya ada kemampuan bertanggungjawab, ada kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf yang menghapus kesalahan  tersebut.    Syarat  ini  merupakan  konsekuensi  dari  dianutnya  asas  culpabilitas.    Semua syarat tersebut bersifat kumulatif dan harus dipenuhi (imperative) dalam setiap pemidanaan.
Sehingga  kegagalan  pada  upaya  kesehatan  dianggap  sebagai  risiko  medik  apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1) Tindakan medik  yang  dilakukan dokter  sesuai  dengan  standar pelayanan, standar  profesi dan standar prosedur operasional
2) Dokter telah melakukan tindakan antisipasi atau penduga-duga atau penghati-hatian dalam melaksanakan tindakan medik terhadap pasien
3) Kondisi tersebut terjadi bukan karena kelalaian medik
4) Ada upaya penanggulangan terhadap kemungkinan akibat yang ditimbulkan dari tindakan medik
5) Pasien mempunyai kontribusi/peran/andil terhadap terjadinya akibat yang timbul/terjadi
6) Adanya alasan pembenar dan/atau pemaaf yang dijadikan dasar penghapus pidana.  Alasan pembenar  adalah  alasan  yang  menghapus  sifat  melawan  hukum  suatu  tindak  pidana. Sedangkan  alasan  pemaaf  adalah  alasan  yang  menghapus  kesalahan  dari  si  pelaku  suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum.
Sementara  kelalaian  medik  diklasifikasikan  sebagai  Kelalaian  Medik  jika  memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1) Tindakan medik yang dilakukan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan, Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional
2) Dokter tidak melakukan penduga-duga atau antisipasi/sikap hati-hati
3) Tindakan dokter dilakukan dengan kelalaian atau kesengajaan
4) Dokter tidak melakukan upaya penanggulangan terhadap akibat yang timbul dari tindakan medik yang dilakukan
5) Akibat yang terjadi/timbul tidak terdapat peran/konstribusi dari pasien

## 6) Tidak ada alasan pemaaf dan pembenar

## KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini menyoroti bahwa kegagalan dalam upaya kesehatan dapat disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu risiko medik dan kelalaian medik. Dalam situasi seperti ini, penting untuk melakukan upaya pembuktian yang jelas dan terukur guna membedakan antara risiko  medik  dan  kelalaian  medik.  Jika  terbukti  bahwa  kegagalan  tersebut  terjadi  karena  risiko medik,  maka  tidak  diperlukan  adanya  pertanggungjawaban  hukum  bagi  tenaga  medik  yang terlibat.  Namun,  jika  terbukti  bahwa  kegagalan  disebabkan  oleh  kelalaian  medik,  maka  tenaga medik yang bersalah dapat dikenakan sanksi hukum, termasuk hukum pidana. Untuk menentukan apakah  kegagalan  tindakan  medik  termasuk  dalam  kategori  risiko  medik  atau  kelalaian  medik, standar  profesi,  standar  pelayanan,  dan  Standar  Prosedur  Operasional  (SPO)  berperan  sebagai pedoman yang krusial. Pedoman-pedoman ini memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk menilai  tindakan  medik  secara  objektif  dan  memastikan  bahwa  setiap  keputusan  yang  diambil berdasarkan pertimbangan hukum dan etika yang tepat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Kholib.    Al  –  Manhaj:  Jurnal  Hukum  dan  Pranata  Sosial  Islam  Analisis  Yuridis Perbandingan Risiko Medis Dengan Kelalaian Medis. Ponorogo: 2020. Volume 2, Nomor 2. http://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/index
Achmad Ali. Asas – Asas Hukum Pembuktian Perdata. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2012. Adami Chazawi. Malpraktik Kedokteran Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum. Bayu Media.2010 Ali Muhammad Mulyohadadi.  Kemitraan dalam Hubungan Dokter dan Pasien.  Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia, 2006.
Andi Sofyan. Hukum Acara Pidana. Makasar: Kencana. 2014.
Ani  Isfandyarie.  Malpraktik  dan  Risiko  Medik  dalam  Kajian  Hukum  Pidana.    Jakarta:  Prestasi Pusaka, 2005
Aprianto  Muhaling.    Lex  Crimen  Kelalaian  Yang  Mengakibatkan  Matinya  Orang  Menurut
Perundang-undangan Yang Berlaku. Manado: 2019.
http://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen
Ari  Krisnawati.    Diktat  Kuliah  Pembuktian  Perkara  Perdata  (Bagian  Hukum  Acara  Perdata).
Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015.
Ari  Yunanto  Helmi.  Hukum  Pidana  Malpraktik  Medik,  Tinjauan  dan  Perspektif  Medikolegal.
Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009.
Bahder  Johan  Nasution.    Yustisia  Kajian  Filosofis  Tentang  Konsep  Keadilan  Dari  Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Moderen.  Surakarta: 2014.  http://jurnal.uns.ac.id/yustisia/
Busthomi,  A.  F.,  Sutarno,  S.,  Nugraheni,  N.,  &  Huda,  M.  K.  Jurnal  Kertha  Semaya  Urgensi Pengadilan  Kesehatan  Sebagai  Upaya  Solusi  Masalah  Sengketa  Medis  di  Indonesia.  Bali: 2023.  https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya
Catherine Tay Swee Kian.  Medical Negligence Get the Law on Your Side. Singapore; Time Books International, 2001.
Christiana Jullia Maksenggehe.  Lex Privatum Aspek Hukum Transaksi Terapeutik Antara Tenaga Medis Dengan Pasien.  Manado: 2023.  http://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum Danel Aditia Situngkir.  Soumatera Law Review Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional. Padang: 2018.Volume 1, Nomor 1. http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw
Dewa Gede Atmadja.  Kertha Wicaksana Asas – Asas Hukum Dalam Sistem Hukum. Denpasar: 2018. Volume 12, Nomor 2. Hal 145 – 155.  http://dx.doi.org/10.22225/kw.12.2.721.145-155 Eddi Junaedi. Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medik. Jakarta: Raja Grafindo, 2011. Eko  Pujiono.    Perspektif  Hukum  Restatement  Kelalaian  Dalam  Malpraktik  Medis.  Surabaya:
2023.  https://doi.org/10.30649/ph.v23i1.171
Endang Kusuma Astuti.  Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit.
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009
F. Soegeng Istanto. Hukum Internasional. Yogyakarta: Penerbitan UAJ, 1994. Greene, Brenda. Essential Medical Law. London Sydney: Cavendish Publishing. 2001. Hari Sasangka, Lily Rosita.  Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana.  Jakarta: Mandar Maju,
2003.
Healy John.  Medical Negligence: Common Law Perspective.  London: Sweet and Maxwell, 1999. Imam Al Gazali.  Sang Dokter. Bekasi: Megapoin, 2002.
Indonesia.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  2052/Menkes/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.  LN no. Tahun 2011, TLN no. Indonesia.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  290/Menkes/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.  LN No. Tahun 2008, TLN No.
Indonesia. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.  LN No. 105 Tahun 2023, TLN No. 6887
Indonesia.  Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi Manusia.  LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886
Indonesia.  Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen.  LN No. 22 Tahun 1999, TLN No. 3821.
Isharyanto. Hukum Pelayanan Kesehatan. Depok: Herya Media, 2016
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 434/Menkes/SK/X/1983 tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia
Materi Kuliah Pengantar Ilmu Hukum. Asas Hukum. Bagian 1.
Ngesti Lestari. Masalah Malpraktik Etik dalam Praktik Dokter (Jejaring Bioeta dan Humaniora),
Kumpulan  Makalah  Seminar  tentang  Etika  dan  Hukum  Kedokteran  diselenggarakan  oleh

## RSUD Syaiful Anwar. Malang.2001
Risma  Situmorang.    Final  Disertasi  Penyelesaian  Sengketa  Medis  Yang  Berkeadilan  Menuju Pembaruan Hukum Medis Nasional.  Jakarta: 2022.
Suryono.  Makalah  Dewan  Pembina  Ikatan  Mediator  Kesehatan  Indonesia  dalam  Presentasi  di Pusat Mediasi Indonesia Best Practice dalam Penyelesaian Sengketa Kesehatan. 2011
Tiberius Zaluchu, Dhoni Yusra.  Penyelesaian Sengketa Medis Antara Pasien atau Keluarga Pasien dengan Dokter Berdasarkan Ketentuan Hukum di Indonesia.
Wahyu  RIzki  Kartika  Ilahi.    Skripsi  Risiko  Medis  dan  Kelalaian  Medis  Dalam  Aspek Pertanggungjawaban Pidana.  Surabaya. 2015
I  Gede  Made  Wirabrata.    Jurnal  Analisis  Hukum  Tinjauan  Yuridis  Informed  Consent  Dalam
Perlindungan Hukum Bagi Pasien dan Dokter. Denpasar: 2018. http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/index.

## work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License