Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 01. Maret 2013

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  ANAK YANG BEKERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Oleh:
Risdalina, SH Dosen tetap STIH Labuhanbatu

## ABSTRAK
Pekerja  anak  merupakan  masalah  yang  cukup  kompleks.  Namun  demikian,  berbagai penelitian  menunjukkan  bahwa  kemiskinan  ternyata  berhubungan  positif  dengan  kecenderungan anak  untuk  bekerja.  Selain  faktor  kemiskinan,  faktor  budaya  juga  tampaknya  turut  berpengaruh terhadap  kecenderungan  anak  untuk  bekerja.  Banyak  orangtua  yang  berpendapat  bahwa  bekerja merupakan proses belajar yang akan berguna bagi perkembangan anak di kemudian hari.
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Anak yang dipekerjakan haruslah diberikan perlindungan  yang  khusus  dari  pemerintah.  Karena  keadaan  anak  masih  lemah  baik  secara  fisik, mental  maupun  sosial.  Seorang  anak  yang  terpaksa  bekerja  adalah  bentuk  penelantaran  hak  anak, karena  pada  saat bersamaan akan  terjadi  pengabaian hak  yang harus  diterima mereka.  Seperti hak untuk  memperoleh  pendidikan,  bermain,  akses  kesehatan  dan  lain-lain.  Keadaan  ini  menjadikan pekerja anak masuk kategori yang memerlukan Perlindungan Khusus (Children In Need Of Special Protection)  yang  menuntut  penanganan  serius  dari  orangtua,  keluarga,  masyarakat  dan  kelompok terkait serta pemerintah sebagai pembuat kebijakan.
Secara  umum  dari  pengaturan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan  khususnya  yang  mengatur  mengenai  pekerja  anak  dapat  ditarik  sebuah saran/rekomendasi  yaitu  seperti  dilakukan  langkah  penegasan  secara  normatif  yang  lebih  konkrit mengenai batasan umur anak yang dapat diperbolehkan bekerja. Selain itu perlu adanya seperangkat peraturan  pelaksanaan  dari  ketentuan  yang  menyatakan  kewajiban  bagi  pemerintah  untuk menanggulangi pekerja anak yang bekerja di luar sektor formal. Perlunya pengawasan yang optimal oleh seluruh elemen hubungan industrial serta penerapan sanksi  yang tegas atas pelanggaran  yang terjadi terhadap pekerja anak guna terciptanya implementasi yang efektif dari pengaturan khususnya di bidang pekerja anak di lapangan ketenagakerjaan.
Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Anak, dan UU No. 13 Tahun 2003

## I. PENDAHULUAN
Manusia dalam kehidupannya
mempunyai  kebutuhan  yang  beraneka  ragam.
Dalam upaya memenuhi berbagai kebutuhannya  itu  manusia  dituntut  untuk bekerja, karena dengan bekerja dapat diperoleh suatu penghasilan. Pekerjaan tersebut  dapat  diusahakan  secara  sendiri maupun  dengan  bekerja  pada  orang  lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya  adalah  bekerja  atas  modal  dan
tanggung  jawab  sendiri.  Sedangkan  bekerja pada  orang  lain  bergantung  pada  orang  lain yang memberi perintah dan mengutusnya dan harus  tunduk  dan  patut  pada  orang  lain  yang memberikan pekerjaan tersebut. Bekerja pada orang  lain  inilah  yang  berkaitan  dengan Hukum Perburuhan.
Hukum  Perburuhan  adalah  sebagian dari  hukum  yang  berlaku  (segala  peraturan- peraturan) yang menjadi dasar dalam mengatur  hubungan  kerja  antara  buruh
(pekerja) dengan majikan atau perusahaannya, mengenai  tata  kehidupan  dan  tata  kerja  yang langsung  bersangkut  paut  dengan  hubungan kerja tersebut.
Pada  dasarnya  setiap  orang  memiliki kesempatan  yang  sama  untuk  memperoleh pekerjaan  dan  berhak  memperoleh  perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Namun  di  era  perkembangan  teknologi  yang semakin  pesat  seperti  saat  ini,  persaingan tidak  lagi  dapat  di  hindari.  Jurang  perbedaan antara  kaya  dan  miskin  semakin  jelas  terlihat di  Indonesia.  Masalah  kemiskinan  telah menjadi sebuah polemik yang berkepanjangan bagi  semua  negara  termasuk  di  Indonesia. Secara signifikan jumlah keluarga miskin juga semakin  meningkat,  yang  salah  satunya memberi  dampak  dalam  peningkatan  jumlah pekerja anak.
Pekerja anak merupakan masalah yang cukup  kompleks.  Hal  ini  dapat  dipengaruhi oleh  berbagai  faktor  seperti  kemiskinan, kondisi anak, keluarga dan budaya masyarakat.  Namun  demikian,  berbagai penelitian  menunjukkan  bahwa  kemiskinan ternyata berhubungan positif dengan kecenderungan  anak  untuk  bekerja.  Selain faktor  kemiskinan,  faktor  budaya  juga tampaknya turut berpengaruh terhadap kecenderungan  anak  untuk  bekerja.  Banyak orangtua  yang  berpendapat  bahwa  bekerja merupakan  proses  belajar  yang  akan  berguna bagi perkembangan anak di kemudian hari.
Anak  yang  bekerja  merupakan  salah satu  bentuk  strategi  kelangsungan  hidup
rumah  tangga  (Household  Survival  Strategy). Hal  ini  terjadi  dalam  masyarakat  yang mengalami  transisi  ekonomi  atau  kelompok miskin  di  perkotaan.  Bila  kondisi  keluarga dalam kemiskinan, mereka akan memanfaatkan  sumber  yang  tersedia.  Salah satu upaya untuk beradaptasi dengan kemiskinan  adalah  memanfaatkan  tenaga kerja  keluarga.  Akibatnya  banyak  orang  tua harus rela melepaskan anaknya untuk bekerja demi membantu meningkatkan perekonomian keluarga.  Problematika  pekerja  anak  dalam skala  dunia  merupakan  masalah  sosial  yang cukup  pelik  bagi  semua  negara.  Bagi  yang bersangkutan, di usia mereka yang semestinya dipergunakan  untuk  menuntut  ilmu  dan menambah  keterampilan  di  sekolah,  bahkan untuk  bermain  dengan  anak  seusianya,  justru digunakan untuk bekerja.
Seorang  anak  yang  terpaksa  bekerja adalah  bentuk  penelantaran  hak  anak,  karena pada  saat  bersamaan  akan  terjadi  pengabaian hak  yang  harus  diterima  mereka.  Seperti  hak untuk  memperoleh  pendidikan,  bermain, akses  kesehatan  dan  lain-lain.  Keadaan  ini menjadikan pekerja anak masuk kategori yang memerlukan  Perlindungan  Khusus  (Children In  Need  Of  Special  Protection)  yang menuntut  penanganan  serius  dari  orangtua, keluarga,  masyarakat  dan  kelompok  terkait serta pemerintah sebagai pembuat kebijakan.
Pemerintah  bersama  legislatif  telah mengeluarkan  sebuah  peraturan  tentang Ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang Nomor  13  tahun  2003  yang  merupakan
penyempurnaan  dari  Undang-Undang  Nomor 14 Tahun  1964 tentang  Pokok-Pokok
Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan  hukum  bagi  pekerja  dan pemberi kerja

## II. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan  diatas,  dapat  dirumuskan  masalah yaitu  :    Bagaimana  bentuk  perlindungan terhadap  anak  yang  bekerja  ditinjau  dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ?

## III. PEMBAHASAN
Menurut  KUH  Perdata  bahwa  orang dikatakan  masih  di  bawah  umur  apabila  ia belum mencapai usia 21 tahun, kecuali jikalau ia  sudah  kawin.  Jka  ia  sudah  kawin  ia  tidak akan  menjadi  orang  di  bawah  umur  lagi, meskipun  perkawinannya  itu  diputuskan sebelum ia mencapai usia 21 tahun.
Menurut The Minimum Age Convention  Nomor  138  (1973)  pengertian anak  adalah  seseorang  yang  berusia  15  tahun kebawah.  Sebaliknya,  dalam  Convention  On The  Rights  Of  Child  (1989)  yang  telah diratifikasi  pemerintah  Indonesia  melalui Keppres  Nomor  39  Tahun  1990  disebutkan bahwa  anak  adalah  mereka  yang  berusia  18 tahun  kebawah.  Sementara  itu,  UNICEF mendefinisikan  anak  sebagai  penduduk  yang berusia  0  sampai  dengan  18  tahun.  Undang- Undang  RI  Nomor  4  Tahun  1979  tentang Kesejahteraan  Anak,  menyebutkan  bahwa
anak  adalah  mereka  yang  belum  berusia  21 tahun dan belum menikah.
Permasalahan  anak  dianggap  sesuatu yang  penting  hingga  membutuhkan  perhatian dan kepedulian yang sungguh-sungguh, tetapi di  sisi  lain,  dalam  realitasnya  permasalahan anak,  tindakan  kekerasan  dan  penelantaraan anak  masih  belum  dapat  tertangani  dengan baik.  Masih  terjadi  kesenjangan  antara harapan (das sollen) dan kenyataan (das sein) yang dihadapi oleh anak Indonesia.
Anak adalah setiap orang yang berusia di  bawah  18  (delapan  belas)  tahun,  kecuali berdasarkan  hukum  yang  berlaku  terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya (Pasal  1  Convention  On  The  Rights  Of  The Child).  Anak  adalah  seseorang  yang  belum berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk anak  yang  masih  dalam  kandungan  (Pasal  1 ayat  (1)  Undang-Undang  No.23  tahun  2002 tentang Perlindungan Anak).
Pekerja  anak  merupakan  istilah  yang lebih  santun  dari  buruh  anak.  Namun  sapaan yang  lebih  santun ini  ternyata  tidak mengurangi  beban  masalah  yang  dihadapi mereka,  anak-anak  yang  terpaksa  bekerja. Kondisi  pekerja  anak  ini  pun  semakin terpuruk,  terutama  setelah  terjadinya  krisis ekonomi  yang menerpa  negeri  ini  pada tahun 1997.
Haryadi  dan  Tjandraningsih  (1995) mengutip definisi pekerja anak dari Departemen  tenaga  Kerja  dan  Biro  Pusat Statistik. Departemen Tenaga Kerja (sekarang menjadi  Departemen  Tenaga  Kerja  dan
Transmigrasi)  menggunakan  istilah  ”anak- anak yang terpaksa bekerja” sebagai pengganti  istilah  buruh  anak.  Sementara  Biro Pusat statistik (sekarang badan Pusat statistik) memakai istilah ”anak-anak  yang aktif secara ekonomi”.  Sedangkan  ILO/IPEC  (Organisasi Buruh  Internasional/Program  Internasional Penghapusan  Pekerja  Anak)  menyebutkan bahwa  anak  adalah  anak  yang  bekerja  pada semua  jenis  pekerjaan  yang  membahayakan atau  mengganggu  fisik,  mental,  intelektual, dan moral.
Mempekerjakan  anak  pada  dasarnya merupakan suatu hal yang buruk di Indonesia, tetapi  keadaan  seperti  itu  sudah  ada  sejak Indonesia  masih  dijajah  oleh  pemerintah Belanda.  Sejarah  perlindungan  bagi  anak yang bekerja dimulai sejak zaman pemerintahan  Belanda  yang  ditandai  dengan dikeluarkannya beberapa peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  sosial pelarangan  untuk  mempekerjakan  anak. Namun  upaya-upaya  yang  dilakukan  dalam rangka  memberikan  perlindungan  bagi  anak yang  bekerja  tersebut  melalui  peraturan perundang-undangan  lebih  menitik  beratkan kepada  perlindungan  bagi  anak  yang  bekerja dan bukan khusus ditujukan untuk menghapus secara keseluruhan pekerja anak.
Anak  yang  bekerja  merupakan  salah satu  bentuk  strategi  kelangsungan  hidup rumah  tangga  (Household  Survival  Strategy). Hal  ini  terjadi  dalam  masyarakat  yang mengalami  transisi  ekonomi  atau  kelompok miskin  di  perkotaan.  Bila  kondisi  keluarga
dalam kemiskinan, mereka akan memanfaatkan  sumber  yang  tersedia.  Salah satu upaya untuk beradaptasi dengan kemiskinan  adalah  memanfaatkan  tenaga kerja  keluarga.  Akibatnya  banyak  orang  tua harus rela melepaskan anaknya untuk bekerja demi membantu perekonomian keluarga.
menurut  Soetarso  mengungkapkan pengertian  pekerja  anak  yang  lebih  luas.  Ia berpendapat bahwa pekerja anak adalah : a. Anak  yang dipaksa  atau  terpaksa bekerja mencari  nafkah  untuk  dirinya  sendiri dan/atau  untuk  keluarganya  di  sektor ketenagakerjaan  formal  yang  melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga anak terhenti sekolahnya dan mengalami permasalahan fisik,  mental,  maupun  sosial.  Dalam profesi  pekerjaan  sosial,  anak  ini  disebut mengalami  perlakuan  salah  (abuse), dieksploitasi (exploited), dan di telantarkan (neglected).
b. Anak yang dipaksa, terpaksa atau dengan kesadaran  sendiri  mencari  nafkah  untuk dirinya  sendiri  dan/atau  keluarganya  di sektor  ketenagakerjaan  informal,  di jalanan  atau  di  tempat-tempat  lain,  baik yang  melanggar  peraturan  peraturan perundang-undangan (khususnya di bidang  ketertiban),  atau  yang  tidak,  baik yang  masih  sekolah  maupun  yang  tidak lagi  bersekolah.  Anak  ini  ada  yang mengalami  perlakuan  salah  dan/atau dieksploitasi, ada pula yang tidak.
Menurut Soetarso bahwa tidak dikategorikan  sebagai  pekerja  anak  adalah anak  yang  dibimbing  oleh  orang  tua  atau sanak keluarganya atau atas kesadaran sendiri membantu pekerjaan orang tua atau orang lain yang  tidak  diarahkan  untuk  mencari  atau membantu  mencari  nafkah,  tetapi  untuk menanamkan  atau  memperoleh  pengetahuan, keterlampilan,  dan/atau  sikap  kewirausahaan sejak dini, anak tersebut masih bersekolah dan kegiatan  tersebut  tidak  mengganggu  prosos belajar di sekolahnya.
Dalam Undang-Undang yang mengatur  mengenai  Ketenagakerjaan  yaitu Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003 memberikan  perlindungan  hukum  terhadap pekerja  anak  yang  diatur  dalam  Pasal  68-75. Pasal  68  UU  No.13  tahun  2003  menegaskan bahwa  pengusaha  dilarang  mempekerjakan anak.  Perlindungan  terhadap  larangan  anak untuk  dipekerjakan  dimaksudkan  agar  anak dapat memperoleh haknya untuk mengembangkan  kepribadiannya  serta  untuk memperoleh pendidikan karena anak merupakan generasi bangsa. Namun demikian ketentuan  tersebut  dikecualikan  dalam  Pasal 69 ayat (1) bahwa bagi anak berumur 13 (tiga belas)  tahun  sampai  dengan  15  (lima  belas) tahun  dapat  dipekerjakan  untuk  melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu  perkembangan  dan  kesehatan fisik, mental dan sosial.
Pasal 69 ayat (2) memberikan ketentuan bagi pengusaha yang mempekerjakan  anak  pada  pekerjaan  ringan
sebagaimana  ayat  (1)  harus  memenuhi persyaratan antara lain :
a. Izin tertulis dari orang tua atau wali ;
b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali ;
c. Dilakukan  pada  siang  hari  dan  tidak mengganggu waktu sekolah ;
d. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam ;
e. Keselamatan dan kesehatan kerja ;
f. Adanya hubungan kerja yang jelas ; dan
g. Menerima  upah  sesuai  dengan  ketentuan yang berlaku.
Ketentuan  a,  b,  f  dan  g  dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.
Anak  dapat  melakukan  pekerjaan  di tempat  kerja  yang  merupakan  bagian  dari kurikulum  pendidikan  atau  pelatihan  yang disahkan  oleh  pejabat  yang  berwenang.(pasal 70  ayat  1).  Anak  sebagaimana  dimaksud dalam ayat 1 paling sedikit berumur 14 tahun (ayat  2).  Pekerjaan  sebagaimana  dimaksud dilakukan dengan syarat :
a. Diberi  petunjuk  yang  jelas  tentang  cara pelaksanaan  pekerjaan  serta  bimbingan dan  pengawasan  dalam  melaksanakan pekerjaan; dan
b. Diberi  perlindungan  keselamatan  dan kesehatan kerja. (ayat 3)
Anak  dapat  melakukan  pekerjaan untuk  mengembangkan  bakat  dan  minatnya Pasal 71 ayat (1). Pengusaha yang mempekerjakan  anak  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat :
a. Dibawah  pengawasan  langsung  dari orang tua atau wali ;
b. Waktu  kerja  paling  lama  3  (tiga)  jam sehari ; dan
c. Kondisi  dan  lingkungan  kerja  tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.
Pasal 71 ayat 1 memberikan penjelasan  bahwa  ketentuan  ini  adalah  untuk melindungi  anak  agar  pengembangan  bakat dan  minat  anak  pada  umumnya  muncul  pada usia ini tidak terhambat.
Pasal  72  menegaskan  dalam  hal  anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh  dewasa,  tempat  kerja  anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh  dewasa.  Pasal  73  menyatakan bahwa  anak  bekerja  bilamana  berada  di tempat  kerja,  kecuali  dapat  dibuktikan sebaliknya. Pasal 74 menegaskan bahwa siapa pun  dilarang  mempekerjakan  dan  melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. Pekerjaan  terburuk  yang  dimaksud  adalah meliputi :
a. Segala  jenis  pekerjaan  dalam  bentuk perbudakan atau sejenisnya ;
b. Segala  pekerjaan  yang  memanfaatkan, menyediakan,  atau  menawarkan  anak untuk  pelacuran,  produksi  pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian ;
c. Segala  pekerjaan  yang  memanfaatkan, menyediakan,  atau  melibatkan  anak untuk produksi atau perdagangan minuman  keras,  narkotika,  psikotropika, dan zat adiktif lainnya ; dan/atau
d. Semua  pekerjaan  yang  membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
Pasal 75 menegaskan bahwa pemerintah  berkewajiban  melakukan  upaya penanggulangan  anak  yang  bekerja  di  luar hubungan kerja.
Jika  konsep  perlindungan  hukum terhadap pekerja anak dalam Undang-Undang ketenagakerjaan  ditinjau  berdasarkan  konsep teori  perlindungan  hukum  menurut  Iman Soepomo  maka  akan  didapatkan  sebuah keutuhan  konsep  perlindungan  hukum  yang legitimate berdasarkan dengan hukum positif, karena konsep tersebut merupakan perpaduan dari  nilai-nilai  normatif  dan  aspek  hukum doktrinal. 1
Perlindungan  hukum  terhadap  pekerja menurut  Iman  Soepomo  meliputi  3  (tiga) unsur yaitu :
1. Perlindungan  secara  ekonomis,  yaitu suatu  jenis  perlindungan  yang  berkaitan dengan  usaha-usaha  untuk  memberikan kepada  pekerja  suatu  penghasilan  yang cukup untuk memenuhi keperluan sehari- hari baginya beserta keluarganya,
termasuk  bila  pekerja  tidak  mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya.
2. Perlindungan  sosial,  yaitu  suatu  jenis perlindungan  pekerja  berkaitan  dengan usaha  kemasyarakatan,  yang  tujuannya memungkinkan  pekerja  itu  mengenyam dan
memperkembangkan
1 Imam  Soepomo,  Pengantar  Hukum  Perburuhan, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1987
perikehidupannya  sebagai  manusia  pad umumnya, dan sebagai anggota masyarakat  dan  anggita  keluarga.  Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk jaminan  kesehatan  kerja,  dan  kebebasan berserikat  dan  perlindungan  hak  untuk berorganisasi.
3. Perlindungan  teknis,  yaitu  suatu  usaha perlindungan  pekerja  yang  berkaitan dengan  usaha-usaha  untuk  menjaga pekerja  dari  bahaya  kecelakaan  yang dapat  ditimbulkan  dari  alat  kerja  atau bahan  yang  diolah  oleh  perusahaan.  Hal ini  diwujudkan  dalam  bentuk  keamanan dan keselamatan kerja. 2
Ketentuan  sanksi  bagi  pihak  yang melanggar  ketentuan  Pasal  69  ayat  (2) diakomodir dalam Pasal 185 bahwa barangsiapa melanggar ketentuan yang dimaksud  dikenakan  sanksi  pidana  penjara paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  denda paling seingkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,-  (seratus  juta  rupiah)  dan paling  banyak  Rp.400.000.000,-  (empat  ratus juta  rupiah).  Tindak  pidana  sebagaimana dimaksud merupakan tindak pidana kejahatan.
Bagi  pihak  yang  melanggar  ketentuan Pasal 71 ayat (2) diatur dalam Pasal 187 yaitu barangsiapa melanggar ketentuan yang dimaksud  dikenakan  sanksi  pidana  kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama
2 Asikin, Zainal, dkk.. Dasar-Dasar Hukum Perburuhan.  Raja  Grafindo  Persada.  Jakarta. 2002. Hal. 97
12  (dua  belas)  bulan  dan/atau  denda  paling sedikit  Rp.10.000.000,-  (sepuluh  juta  rupiah) dan  paling  banyak  Rp.100.000.000,-  (seratus juta rupiah).
Bagi pihak yang mempekerjakan anak pada jenis-jenis pekerjaan terburuk sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  74, ketentuan sanksi diatur dalam Pasal 183 yaitu pihak  sebagaimana  dimaksud  dikenakan sanksi  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,-  (dua  ratus  juta  rupiah)  dan paling  banyak  Rp.500.000.000,-  (lima  ratus juta rupiah).
Dalam kaitannya dengan perlindungan anak  telah  diatur  dalam  beberapa  peraturan baik  dalam  konvensi  internasional  maupun undang-undang di Indonesia.
Dalam  Undang-undang  Nomor  39 Tahun  1999  tentang  hak  asasi  manusia,  hak anak  telah  diatur.  Menyebutkan  setiap  anak berhak  atas  perlindungan  oleh  orang  tua, keluarga,  masyarakat  dan  negara  (Pasal  52 ayat (1)). Hak anak adalah hak asasi manusia dan  untuk  kepentingannya  hak  anak  diakui dan  dilindungi  oleh  hukum  bahkan  sejak dalam kandungan (ayat (2)). Setiap anak sejak dalam  kandungan  berhak  untuk  hidup, mempertahankan  hidup  dan  meningkatkan taraf kehidupannya (Pasal 53 ayat (1)).
Setiap anak berhak untuk mendapatkan untuk
mendapatkan perlindungan  hukum  dari  segala  bentuk kekerasan  fisik  atau  mental,  penelantaran, perlakuan  buruk,  dan  pelecehan  seksual
selama  dalam  pengasuhan  orang  tua  atau walinya,  atau  pihak  lain  manapun  yang bertanggungjawab  atas  pengasuhan  anak tersebut (Pasal 58  ayat  (1)).  Dalam  hal orang tua,  wali  atau  pengasuh  anak  melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran,  perlakuan  buruk  dan  pelecehan seksual  termasuk  pemerkosaan  dan  atau pembunuhan  terhadap  anak  yang  seharusnya dilindungi maka harus  dikenakan pemberatan hukuman (ayat 2)).
Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan  dan  pengajaran  dalam  rangka pengembangan  pribadinya  sesuai  dengan minat,  bakat,  dan  tingkat  kecerdasannya, mencakup  pendidikan  tata  krama  dan  budi pekerti (Pasal 60 ayat (1)). Setiap anak berhak mencari, menerima dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan  usianya  demi  pengembangan  dirinya sepanjang sesuai dengan niali-nilai kesusilaan dan  kepatuhan  (ayat  (2)).  Setiap  anak  berhak beristirahat,  bergaul  dengan  anak  yang sebayanya,  bermain,  berekreasi  dan  berkreasi sesuai  dengan  bakat,  minat  dan  tingkat kecerdasannya  demi  pengembangan  dirinya (Pasal  61).  Setiap  anak  berhak  untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan  sosial  yang  layak,  sesuai  dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya (Pasal 61).  Setiap  anak  berhak  untuk  memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu  pendidikan,  kesehatan  fisik,
moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya (Pasal 64).
Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan  dari  kegiatan  eksploitasi  dan pelecehan  seksual,  penculikan,  perdagangan anak serta dari bnerbagai bentuk penyalahgunaan  narkotika,  psikotropika  dan zat  adiktif  lainnya.  Dengan  penjelasan, berbagai  bentuk  penyalahgunaan  narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya mencakup  kegiatan  produktif,  peredaran  dan perdagangan  sampai  dengan  penggunaannya yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  peratuan perundang-undangan (Pasal 65).
Setiap  anak  berhak  untuk  tidak dijadikan  sasaran  penganiayaan,  penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi  (Pasal  66  ayat  (1)).  Hukum  mati atau  hukuman  seumur  hidup  tidak  dapat dijatuhkan  untuk  pelaku  tindak  pidana  yang masih anak (ayat 2). Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum  (ayat  3).  Penangkapan,  penahanan atau  pidana  penjara  anak  hanya  boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan  hanya  boleh  dilaksanakan  sebagai  upaya terakhir  (ayat  4).  Setiap  anak  yang  dirampas kebebasannya barhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan  pengembangan  pribadi  sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan diri dari orang  dewasa,  kecuali  demi  kepentingannya (ayat  5).  Setiap  anak  yang  dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh  keadilan  di  depan  pengadilan
anak  yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum (ayat 7).
Perlindungan  anak  juga  telah  diatur secara  khusus  dalam  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2002  tentang  perlindungan  anak. Peraturan  ini  dikeluarkan  dengan    dasar pertimbangan bahwa anak adalah amanah dan karunia  Tuhan  yang  juga  melekat  harkat  dan martabat  sebagai  manusia  seutuhnya,  anak adalah  tunas,  potensi,  dan  generasi  muda penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa  memiliki peranan  yang  strategis  dan  mempunyai  ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan  eksistensi  bagsa  dan  negara  di masa  depan,  anak  jga  kelak  akan  memikul tanggungjawab,  maka  ia  perlu  mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik,  mental  maupun  sosial  dan  berakhlak mulia,  perlu  dilakukan  upaya  perlindungan serta  untuk  mensejahteraan  anak  dengan memberikan  jaminan  terhadap  pemenuhan hak-haknya  serta  adanya  perlakuan  tanpa diskriminasi.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002  menyatakan  dalam  Pasal  1  bahwa  yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun, termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan (angka  1).  Perlindungan  anak  adalah  segala kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup, tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari  kekerasan  dan diskriminasi (angka 2).
Pasal  2  menyatakan  penyelenggaraan perlindungan  anak  berasaskan  Pancasila  dan berlandaskan  Undang-undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip- prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi:
a. Non diskriminasi;
b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
c. Hak  untuk  hidup,  kelangsungan  hidup, dan perkembangan; dan
d. Perhargaan terhadap pendapat anak.
Pasal 3 menyatakan bahwa perlindungan  anak  bertujuan  untuk  mejamin terpenuhinya  hak-hak  agar  dapat  hidup, tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari  kekerasan  dan diskriminasi demi  terwujudnya  anak  Indonesia  yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
Hak  dan  kewajiban  anak  juga  diatur dalam Undang-Undang ini, diantaranya dalam Pasal 4 menyatakan bahwa anak berhak untuk dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi  secara  wajar  sesuai  dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.  Pasal  6  menyatakan  anak  juga berhak  untuk  beribadah  menurut  agamanya, berfikir,  dan  berekspresi  sesuai  dengan tingkat  kecerdasan  dan  usianya,  dalam bimbingan orang tua.
Anak selama dalam pengasuhan orang tua,  wali  atau  pihak  lain  manapun  yang
bertanggungjawab  atas  pengasuhan,  berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
a. Diskriminasi;
b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
c. Penemantaran;
d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
e. Ketidakadilan; dan
f. Perlakuan salah lainnya.
Dalam  hal  orang  tua,  wali  atau pengasuh  anak  melakukan  segala  bentuk perlakuan sebagaimana di atas maka dikenakan pemberatan hukuman (Pasal 13).
Dalam  Pasal  17  Setiap  anak  yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
a. Mendapatkan
perlakuan
secara
manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan  lainnya  secara  efektif  dalam setiap  tahapan  upaya  hukum  yang berlaku; dan
c. Membela  diri  dan  memperoleh  keadilan di  depan  pengadilan  anak  yang  objektif dan  tidak  memihak  dalam  sidang  yang terbuka untuk umum.
d. Setiap  anak  yang  menjadi  korban  atau pelaku  kekerasan  seksual  atau  yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
Kewajiban  dan  tanggungjawab  baik untuk pemerintah, masyarakat maupun keluarga  dan  orangtua  juga  diatur  dalam Undang-undang ini. Bahwa Negara,
Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan
Orangtua
berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan anak  (Pasal  20).  Negara  dan  Pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati  dan  menjamin  hak  asasi  setiap anak  tanpa  membedakan  suatu  agama,  ras, golongan,  jenis  kelamin,  etnik,  budaya  dan bahasa,  status  hukum  anak,  urutan  kelahiran anak dan kondisi fisik dan/ atau mental.(Pasal 21). Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab  memberikan  dukungan sarana  dan  prasarana  dalam  penyelenggaraan perlindungan  anak  (Pasal  22).    Negara  dan Pemerintah menjamin perlindungan., pemeliharaan,  dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan  hak  dan  kewajiban  orangtua, wali  atau  orang  lain  yang  secara  hukum bertanggungjawab terhadap anak. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23).
Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat  terhadap  perlindungan  anak dilaksanakan  melalui  kegiatan  peran  serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 25).
Kewajiban dan tanggungjawab keluarga dan orangtua adalah :
1. Mengasuh,  memelihara,  mendidik,  dan melindungi anak.
2. Menumbuh  kembangkan  anak  sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
3. Mencegah  terjadinya  perkawinan  pada usia anak-anak (Pasal 26).
Penyelenggaraan  perlindungan  anak dapat  dilaksanakan  baik  dalam  sektor  agama, kesehatan, pendidikan, sosial yang juga diatur dalam  undang-undang  ini.  Perlindungan khusus  dalam  Pasal  59  menyatakan  bahwa pemerintah dan lembaga negara lain berkewajiban  dan  bertanggungjawab  untuk memberikan  perlindungan  khusus  kepada anak  dalam  situasi  darurat,  anak  yang berhadapan  dengan hukum,  anak  dari kelompok  minoritas  dan  terisolasi,  anak tereksploitasi  secara  ekonomi  dan/  atau seksual,  anak  yang  diperdagangkan,  anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat aditif lainnya  (NAPZA),  anak  korban  penculikan, penjualan  dan  perdagangan,  anak  korban kekerasan  fisik  dan/  atau  mental,  anak  yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
Pasal  66  menyatakan  perlindungan khusus  bagi  anak  yang  dieksploitasi  secara ekonomi  dan/  atau  seksual  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban  dan  tanggungjawab  pemerintah dan  masyarakat.  Perlindungan  khusus  bagi anak  yang  tereksploitasi  tersebut  dapat dilakukan melalui :
a. Penyebarluasan  dan/  atau  sosialisasi ketentuan perundang-undangan yang
berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi  secara  ekonomi  dan/  atau seksual
b. Pemantauan, pelaporan, pemberian sangsi dan
c. Pelibatan  berbagai  instansi  pemerintah, perusahaan,  serikat  pekerja,  lembaga swadaya  masyarakat,  dan  masyarakat dalam  penghapusan  eksploitasi  terhadap anak secara ekonomi dan/ atau seksual.
Setiap orang dilarang menempatkan,  membiarkan,  melakukan, menyuruh  melakukan,  atau  turut  serta melakukan eksploitasi terhadap anak.
Peran  masyarakat  adalah  masyarakat dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk  berperan  dalam  perlindungan  anak. Peran  masyarakat  tersebut  dilakukan  oleh orang-perseorangan,  lembaga  perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa (Pasal 72).
Pasal 77 mengatur mengenai ketentuan  pidana  bagi  setiap  orang  yang melakukan tindakan :
a. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan  anak  mengalami  krugian, baik  secara  materil  maupun  moril sehingga  menghambat  fungsi  sosialnya atau
b. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan  anak  mengalami  sakit atau  penderitaan,  baik  fisik,  mental, maupun sosial,
Dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  5  (Lima)  tahun  dan  atau denda  paling  banyak  Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
Bagi  setiap  orang  yang  mengetahui dan  sengaja  membiarkan  anak  dalam  situasi darurat,  anak  yang  berhadapan  dengan hukum,  anak  dari  kelompok  minoritas  dan terisolasi,  anak  yang  tereksploitasi  secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan,  anak  yang  menjadi  korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat  aditif lainnya  (NAPZA), anak  korban  penculikan,  anak  korban perdagangan  dan  anak  korban  kekerasan, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan  dan  harus  dibantu,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (Lima) tahun  dan  atau  denda  paling  banyak Rp.100.000.000,-  (seratus  juta  rupiah)  (Pasal 78).
Pasal  80  memberikan  ketentuan  yaitu bagi setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan,
penganiayaan  terhadap  anak  dipidana  dengan pidana  penjara    paling  lama  3  (Tiga)  tahun  6 (Enam)  bulan  dan/  atau  denda  paling  banyak Rp.72.000.000,-  (Tujuh  Puluh  Dua  Juta Rupiah).

## DAFTAR PUSTAKA
Asikin,  Zainal,  dkk..  Dasar-Dasar  Hukum Perburuhan.  Raja  Grafindo  Persada. Jakarta. 2002
Soepomo, Imam.
Pengantar Hukum
Perburuhan, Penerbit
Djambatan, Jakarta, 1987
Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Penerbit PT. Intermasa. Jakarta, 2003
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  1999 Tentang  Pengesahan  Konvensi  ILO Nomor  138  Tahun  1973  Tentang  Usia Minimum Diperbolehkan Untuk Bekerja
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2000
Tentang  Pengesahan  Konvensi  ILO Nomor  182  Tahun  1999  Tentang Pelarangan dan Tindakan Segera
Penghapusan  Bentuk-Bentuk  Pekerjaan
Terburuk Untuk Anak
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan