## ISBAT NIKAH Dalam HUKUM ISLAM dan PERUNDANG-UNDANGAN di INDONESIA

## MEITA DJOHAN OE
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

## ABSTRACT
Undocumented  marriage  or  tacit,  or  popular  with  the  term ‘Nikah  Sirri’, is  a phenomenon that often occurs in the community.. The proof is, many requests of isbat (confirmation of marriage) or marriage legalization proposed at the Court of Religion by both husband and wife, that undocumented marriage took place before the adoption of  the  Marriage  Law  Number:  1  of  1974  nor  after  the  adoption  of  its  legislation.The research  method  used  is  juridical  normative  jurisdiction, the  data  used  are  secondary data. The data analysis was done by qualitative analysis.The results of research in this thesis  turned  out  to  be,  not  all  requests  of  marriage  confirmation  of  undocumented marriages can be granted. Religious Court will grant the confirmation of marriage that qualified  one  of criteria in  Article  7,  paragraph  (3)  letter  a  to  letter  e  Compilation  of Islamic  Law and  the  marriage  proven  at  trial appropriate  according  to  Islamic  Law , and theres no violation of marriage ban according to Islamic law and state law .
Keywords : Determination of Tanggamus Court of Religion Judges and isbat (confirmation of marriage).

## I. PENDAHULUAN
Perkawinan  dalam  literatur  fiqh  berbahasa arab  berasal  dari  dua  kata  yaitu na-ka-ha atau za-wa-ja yang mengandung arti kawin. (Departemen  Agama  RI, Al- Qur’an  dan Terjemahannya ,  Sari  Agung,  Jakarta,1993, hlm.140).
Sedangkan secara bahasa (nikah) atau ( tazwij )  berarti  bergabung,  berhubungan kelamin  dan  juga  berarti  perjanjian. Selanjutnya  dalam  istilah  fiqh  diartikan dengan akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan  kelamin  antara  seorang  laki-laki dan  seorang  perempuan.  (Abdul  Aziz Dahlan  et.  al,  (ed) Ensiklopedi  Hukum Islam  (Jilid:  3) ,  Ikhtiar  Baru  Vanhove, Jakarta, 1996, hlm.341). Perkawinan secara umum  dalam  Islam  mengandung  arti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan  diri  antara  seorang  laki-laki dan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar  suka  rela  dan  persetujuan  bersama
demi terwujudnya keluarga (rumah tangga) bahagia  yang  diridhai  oleh  Allah  SWT. (Amir  Syarifuddin, Garis-garis  Besar Fiqih , Kencana, Jakarta, 2002, hlm.129).
Menurut  Pasal  1  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  perkawinan menyebutkan  bahwa,  “Perkawinan  ialah ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”.
Pasal  tersebut  selain  memberikan pengertian  mengenai  perkawinan  juga menjelaskan  tujuan  dari  suatu  perkawinan, yaitu  untuk  membentuk  keluarga  yang bahagia  dan  kekal.  Hal  ini  disebutkan  juga dalam  Pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI), perkawinan bertujuan untuk membangun  kehidupan  berkeluarga  yang sakinah,  mawadah,  dan    rahmah.  Rumusan tujuan  perkawinan  ini  terdapat  dalam firman  Allah  Surat  Ar  Rum  ayat  21  yang artinya: (Abdullah Siddik, Hukum
Perkawinan  Islam ,  Tinta  Mas  Indonesia, Jakarta, 1991, hlm. 214).
“Di  antara  tanda -tanda  kebesaran- Nya  ialah  Dia  menciptakan  untukmu  istri- istri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu cenderung  merasa  tentram  kepadanya,  dan dijadikan-Nya  di  antaramu  rasa  kasih  dan sayang, sesungguhnya pada  yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran- Nya bagi kaum yang berfikir ”.
Pemahaman  bahwa  dua  ayat  dalam Pasal  2  Undang-Undang  Perkawinan  itu secara berdiri sendiri telah mengimplikasikan pemahaman akan keabsahan  perkawinan  yang  dilakukan menurut  agama  saja,  tanpa  pencatatan  atau apa  yang  di  dalam  masyarakat  disebut sebagai  nikah  siri  atau  perkawinan  di bawah tangan. Perkawinan di bawah tangan dapat  diartikan  sebagai  akad  nikah  yang dilakukan  secara  sah  dengan  memenuhi ketentuan  hukum  materiil  perkawinan, tetapi  tidak  memenuhi  ketentuan  hukum formil  sehingga  tidak  dicatat  dan  tidak mendapatkan  buku  (akta)  nikah  karena dilakukan  tanpa  dihadiri  dan  di  luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
Perkawinan  di  bawah  tangan  ada yang  dilakukan  di  bawah  Tahun  1974 sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan  dan  sesudah  Tahun  1974. Apabila  perkawinan  di  bawah  tangan dilakukan  sebelum  berlakunya  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka hal ini wajar  dan  jalan  penyelesaiannya  agar mendapat keabsahan administratif atau agar memiliki buku nikah sebagai bukti autentik adalah  dengan  jalan  isbat  (penetapan)  oleh Pengadilan Agama dan atas dasar itu maka Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mencatatnya  dalam  sebuah  buku  register dan  kemudian  menerbitkan  Akta  Nikah yang  bersangkutan,  tetapi  bila  perkawinan di bawah tangan tersebut dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan maka bagaimanakah penyelesaiannya dan apakah juga dapat diisbatkan.
Perkawinan  merupakan  suatu  peristiwa hukum  dan  akan  mengakibatkan  berbagai
aspek  hukum  lain  dari  akibat  peristiwa tersebut,  karenanya  terlepas  dari  dualisme pemahaman  tersebut  di  atas,  maka  sudah seharusnya  setiap  peristiwa  perkawinan dicatat oleh Petugas yang diberi wewenang untuk  itu  (PPN).  Sebagai  contoh  jika diperhatikan  akad  pinjam  meminjam  saja sebagai  bentuk  mu’amalah  murni,  Allah perintahkan  untuk  mencatatnya  sebagai bentuk  tertib  administrasi  apalagi  akad nikah  yang  merupakan mitsaqon  golidhon lebih pantas untuk diperintahkan pencatatannya  beserta  segala  konsekwensi hukumnya.  Sebagai  mana  firman  Allah Surat  Al  Baqarah  ayat  282  “Hai  orang - orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah  tidak  secara  tunai  untuk waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu menuliskannya  dan  hendaklah  seorang Penulis  diantara  Kamu  menuliskannya dengan  benar  ”. (Abdullah  Siddik, Hukum Perkawinan  Islam ,  Tinta  Mas  Indonesia, Jakarta, 1991, hlm. 214).
Di tengah-tengah kehidupan masyarakat  banyak  ditemukan  peristiwa perkawinan  yang  hanya  memperhatikan keabsahaan  dari  (Departemen  Agama  RI, O p.Cit. ,  hlm.  142).aspek  keagamaan  saja tanpa memperhatikan amanat Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan tentang pencatatan,  bila  syarat  dan  rukun  nikah telah terpenuhi maka mereka merasa cukup. Hal ini terbukti dengan banyaknya permohonan  isbat  nikah  yang  diajukan  ke Pengadilan-Pengadilan  Agama  di  seluruh wilayah tanah air.
Apabila  Akta  Nikah  tidak  ada  atau rusak  maka  jalan  keluarnya  dengan mengajukan  permohonan  isbat  nikah  pada Pengadilan  Agama  di  tempat  tinggal mereka  berdomisili.  Pengadilan  Agama pada dasarnya akan menerima dan memeriksa permohonan isbat nikah tersebut melalui pemeriksaan lengkap pada tahap-tahap  persidangan.  Jika  terbukti perkawinan  tersebut  sah  secara  agama dalam  arti  terpenuhi  rukun  dan  syarat- syaratnya, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan tidak membedakan baik
perkawinan tersebut terjadi sebelum berlakunya  Undang-Undang  Perkawinan maupun  perkawinan  yang  terjadi  setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan. Selanjutnya sehubungan dengan permasalahan di atas, Penulis tertarik untuk melakukan  penelitian  mengenai  penetapan Isbat  Nikah  pada  kasus  perkawinan  bawah tangan, hal ini kemudian dituangkan dalam bentuk  tulisan  yang  diberi  judul:  Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan
Perundang-Undangan di Indonesia .

## II.  PEMBAHASAN

## 1. Pengertian Isbat Nikah
Isbat  nikah berasal  dari dua  suku  kata dalam  bahasa  Arab  yaitu  isbat  dan  nikah. Kata  isbat  adalah  isim  masdar  yang  berasal dari  bahasa  Arab asbata-yasbitu-isbatan yang  berarti  penentuan  atau  penetapan. Istilah  ini  kemudian  diserap  menjadi  istilah kata dalam bahasa Indonesia.
Dalam  kamus  besar  Bahasa  Indonesia kata  isbat  diartikan  dengan  menetapkan yaitu  berupa  penetapan  tentang  kebenaran (keabsahan)  atau  menetapkan  kebenaran sesuatu.  (Abdul  Aziz  Dahlan  et.  al,  (ed) Ensiklopedi Hukum Islam (Jilid: 1) , Ikhtiar Baru Vanhove, Jakarta, 1996, hlm.221).
Ahmad  Warson  Munawwir  dalam kamus  besar  Arab-Indonesia  mengartikan istilah  isbat  dengan  penetapan,  penutupan dan  pengiyaan.  (Abdul  Aziz  Dahlan  et.  al, (ed) Ensiklopedi  Hukum  Islam  (Jilid:  1) , Ikhtiar  Baru  Vanhove,  Jakarta,  1996, hlm.221).
Isbat nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan adalah pengesahan atas perkawinan  yang  telah  dilangsungkan menurut  syariat  agama  Islam,  akan  tetapi tidak  dicatat  oleh  KUA  atau  PPN  yang berwenang.    Isbat  nikah  juga  mengandung arti  suatu  metode  atau  cara  dalam menetapkan sahnya suatu perkawinan yang belum  tercatat  di  KUA  setempat,  sesuai
dengan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang berlaku terkait dengan hal perkawinan yang dilaksanakan di pengadilan. Buku Pedoman Teknis  Administrasi  Peradilan  Agama Tahun  2010  menjelaskan    bahwa  isbat nikah  adalah  pernyataan  tentang  sahnya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan  agama  dan  tidak  dicatat  oleh PPN  yang  berwenang.  (Mahkamah  Agung , Pedoman  Teknis  Administrasi  dan  Teknis Peradilan Agama, (Buku II), Jakarta, 2010, hlm.147).
Undang-Undang  Perkawinan  pada
Pasal 64 menjelaskan bahwa untuk perkawinan  dan  segala  sesuatu  yang berhubungan  dengan  perkawinan  yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah. Dalam  hal  ini  termasuk  masalah  isbat nikah.  Kemudian  dalam  Undang-Undang Nomor 50 Tahun  2009, tentang perubahan kedua  terhadap  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 1989 disebutkan pada  Pasal 49 ayat (2)  yang  dimaksud  dalam  Ayat  1  huruf  a adalah  hal-hal  yang  diatur  berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang  berlaku.  Sedangkan  penjelasan  Pasal 49  Ayat  (2)  tersebut  dikatakan  bahwa salah satu bidang perkawinan yang diatur dalam  Undang-Undang  Perkawinan  yang terdiri  dari  22  item  salah  satunya  adalah pernyataan  tentang  sahnya  perkawinan yang  terjadi  sebelum  undang-undang tersebut, tentang perkawinan yang dijalankan menurut peraturan yang lain. (Mahkamah  Agung ,  Pedoman  Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, (Buku II), Jakarta, 2010, hlm.147).

## 2.   Syarat- Syarat Isbat Nikah.
Perkawinan  hanya  dapat  dibukikan dengan Akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan  Akta  nikah,  dapat diajukan  isbat  nikahnya  ke  Pengadilan Agama.
Adapun  yang  menjadi  syarat  Isbat nikah  sebagaimana  dijelaskan    dalam
Kompilasi  hukum  Islam  Pasal  7  ayat  (3) yaitu :
Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,
Hilangnya Akta Nikah.
Adanya  keraguan  tentang  sah  atau
tidaknya salah satu syarat
perkawinan
Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor I  Tahun 1974 dan Perkawinan yang dilakukan oieh mereka yang  tidak  mempunyai  halangan perkawinan  menurut  Undang-Undang Nomor Tahun 1974.
Berdasarkan syarat-syarat isbat nikah sebagaimana tersebut  di atas  dapat di simpulkan bahwa tidak semua
peristiwa  perkawinan  dapat  diisbatkan oleh Pengadilan Agama, artinya
permohonan  isbat    nikah    yang    diajukan melalui Pengadilan Agama, setelah melalui proses pesidangan ternyata syarat-syarat sebagaimana tersebut secara yuridis  telah  terpenuhi  maka  Majelis hakim  akan  mengabulkan  Permohonan penetapan nikah tersebut, namun sebaliknya
b i l a
syarat-syarat sebagaimana  tersebut  di  atas  tidak terpenuhi  maka  secara  yuridis  Hakim akan menolak permohonan isbat nikahnya tersebut  karena  tidak  sesuai dengan  aturan  hukum  yang  ada, namun dapat  juga  terjadi  sebaliknya  Majelis akan mengabulkan permohonannya apabila Majelis Hakim mempunyai argumentasi
logis
dalam pertimbangannya  seperti  pertimbangan psikologis, sosiologis, atau pertimbangan lainya yang apabila tidak dikabulkan akan menimbulkan  mudharat  bagi  pihak-pihak ataupun  bagi  keluarganya,  misalnya dengan  tidak  dikabulkan  permohonan Pengesahanan  Nikah  akan  menjadikan nasib  seseorang  atau  anaknya  tersebut akan mendapat kesulitan dalam mendapatkan  akta  kelahiran  dan  lain sebagainya.  Dengan  demikian  sesuai dengan  kewenangan  yang  dimilikinya
hakim  berijtihad  kemudian  mengabulkan permohonan  Pengesahan  nikah  yang secara  Yuridis  tidak  terpenuhi  syarat- syarat yang ditentukan di atas.
Sebagaimana  kewenangan  hakim untuk  berijtihad  dijelaskan  di  dalam hadis Nabi yang artinya:
“Dari Amru b in al-'ash :
Sesungguhnya d i a mendengar Rasululiah  saw  Bersabda:  apabila  hakim memutuskan  perkaara  la lu   dia  berijtihad kemudian  dia  benar,  maka  baginya  dua pahala.  lalu  apabila  dia  memutuskan perkara  dan  berijtihad  kemudian  dia salah  maka  baginya  satu  paha la”  ( muttafaq 'alaih).
(Sayyid  Muhammad  bin  Ismail  alkahlani, hlm. 117).

## 3.  Tujuan Isbat Nikah
Sebagaimana diketahui bahwa menurut  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku,  serta  Pasal  7  Kompilasi Hukum  Islam  adanya  perkawinan  hanya dapat  dibuktikan  dengan  akta  nikah, artinya  dalam  hal  perkawinan  tidak mendapatkan  akta  nikah  maka  solusi  yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan itsbat nikah, artinya seseorang  yang  mengajukan  itsbat  nikah bertujuan  agar  supaya  perkawinan  yang dilaksanakannya  mendapat  bukti  secara autentik  berupa  Kutipan  Akta  nikah  dan mendapat  legalisasi  baik  secara  yuridis formal  maupun  di  kalangan  masyarakat luas.  Di  samping  itu  untuk  menghindari fitnah yang sewaktu-waktu dapat saja terjadi dalam  pergaulan  sehari-hari  di      dalam lingkungan masyarakat yang dampak langsungnya adalah perempuan pada umumnya.  Karenanya  isbat  nikah  yang menjadi  kewenangan  peradilan  Agama adalah sebuah solusi yang bijaksana untuk menyelesaikan persoalan di dalam masyarakat,  di  samping  itu  sebagaimana diketahui  bahwa  salah  satu  fungsi  hukum adalah mengatur dan memberi perlindungan  atas  hak-hak  masyarakat, karenanya  adanya  pencatatan  dan  isbat
nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban  perkawinan  dalam  masyarakat yang berimplikasi pada upaya perlindungan pada hak-hak bagi siapa yang terkait dalam perkawinan tersebut. (Satria Efendi M.Zein, Problematika Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer, Pranada Media, Jakarta, 2004, hlm.86).

## 4 . Perkawinan  Bawah  Tangan  yang
Dapat  Diisbatkan  oleh  Pengadilan Agama
Perkawinan  adalah  hak  asasi  bagi setiap  warga  negara  yang  telah  memenuhi persyaratan untuk melaksanakannya, karenanya  perkawinan  haruslah  dilandasi dengan  itikad  baik  bagi  kedua  belah  pihak, dengan niat dan itikad baik maka diharapkan perkawinan  akan  langgeng  dan  mendapat keridhaan Allah dan bernilai ibadah.
Bahwa  perkawinan  adalah  hak  asasi bagi  setiap  warga  negara  dapat  dijumpai pada  Pasal  28  b  ayat  (2)  Undang-Undang Dasar 1945 pada perubahan kedua. Di dalam pasal  tersebut  dinyatakan  bahwa “Setiap orang berhak membentuk dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan  yang  sah. Bila  dicermati bunyi pasal tersebut di atas adanya kata- kata  "Melalui  perkawinan  yang  sah" hal  ini  mengisyaratkan  adanya  suatu ketentuaan  dan  syarat  yang  harus dipenuhi sebelum melaksanakan perkawinan.  (Undang-Undang  Dasar  1945 hasil Amandemen).
Karena Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang penting, sebagaimana peristiwa  kelahiran,  kematian  dan  lain-lain. Untuk  membuktikan  adanya  perkawinan yang  sah  tidak  cukup  hanya  dibuktikan dengan  adanya  peristiwa  itu  sendiri  tanpa adanya bukti tertulis berdasarkan pencatatan di  lembaga  yang  ditunjuk  dengan  demikian pencatatan  yang  kemudian  ditindaklanjuti dengan  dikeluarkannya  akta  berupa  Surat Nikah  oleh  pejabat  yang  berwenang  maka fungsi  akta  merupakan  alat  bukti  yang sempurna dan mengikat (autentik)..
Pengadilan Agama sebagaimana peradilan  lainnya  mempunyai  tugas  utama atau  tugas  pokok  menerima,  memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara dan  Pengadilan  dilarang  menolak  suatu perkara  karena  hukumnya  tidak  jelas  atau belum  ada.  Semua  perkara  harus  diproses sesuai  aturan  yang  berlaku,  demikian  pula halnya dengan perkara isbat nikah. Pengadilan Agama wajib menerima,
memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah  yang  telah  didaftarkan  sesuai  dengan aturan yang berlaku. Dalam tahap persidanganlah  hakim  akan  memutuskan apakah  permohonan  isbat  nikah  tersebut dikabulkan  atau  ditolak.  (Roihan,  A Rasyid ., hlm. 53). Sebagaimana telah dibahas
sebelumnya,  bahwa  dasar  hukum  hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah mengacu pada ketentuan perundang- undangan  sebagai berikut:
1. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: “Perkawinan adalah sah, apabila  dilakukan  menurut  hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.
2.  Pasal  64  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  disebutkan bahwa  “untuk perkawinan  dan  segala  sesuatu  yang berhubungan  dengan  perkawinan  yang terjadi  sebelum  undang-undang  ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan- peraturan  lama  adalah  sah”.
(Undang-Undang Nomor  1  Tahun 1974). Karena  isbat  nikah  adalah  bagian dari  bidang  perkawinan  maka  jelaslah pasal  tersebut  termasuk  bagian  dari dasar  pijakan  Isbat  nikah  yang  menjadi kewenangan Pengadilan Agama.”
3.    Pasal  7  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI):
1. Perkawinan  hanya  dapat  dibuktikan dengan  Akta  Nikah  yang  dibuat  oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam  hal  perkawinan  tidak  dapat dibuktikan dengan  Akta Nikah, dapat
diajukan isbath nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Isbath  nikah  yang  dapat  diajukan  ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
a. Adanya  perkawinan  dalam  rangka penyelesaian perceraian;
b. Hilangnya Akta Nikah;
c. Adanya  keraguan  tentang  sah  atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
d. Adanya  perkawinan  yang  terjadi sebelum berlakunya Undang- Undang  Nomor 1 Tahun 1974;
e. Perkawinan  yang  dilakukan  oleh mereka  yang  tidak  mempunyai halangan perkawinan menurut
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974.
Yang  berhak  mengajukan  permohonan itsbat  nikah  ialah  suami  atau    isteri,  anak- anak  mereka,  wali  nikah,  dan  pihak  yang berkepentingan  dengan  perkawinan  itu. (Direktorat  Pembinaan  Badan  Peradilan Agama Islam/ Direktorat Jenderal Pembinaan  Kelembagaan  Agama  Islam Departemen Agama RI, Op.Cit., hlm. 139). Pasal-Pasal  inilah  diantaranya  yang merupakan  hukum  normatif  sebagai  dasar pijakan  hakim  dalam  memutuskan  suatu permohonan isbat nikah.
Berdasarkan rumusan pasal-pasal tersebut di atas, maka terhadap perkawinan yang  tidak  tercatat  atau  perkawinan  bawah tangan  yang  terjadi  sebelum  tahun  1974 atau  sebelum  lahirnya  Undang-Undang Perkawinan  itu  sendiri,  maka  hal  ini  dapat dimaklumi  karena  memang  belum  ada aturan  baku  yang  mengaturnya  secara menyeluruh  yang  berlaku  secara  nasional sehingga  Terhadap  Perkawinan  bawah tangan  seperti  ini  maka  merujuk  pada ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974,  Pasal  2  ayat  1 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974, hakim mempunyai dasar hukum yuridis dan alasan kuat untuk mengabulkan permohonan  isbat  nikah  tersebut  dengan syarat  terbukti  dalam  proses  persidangan
yakni  pada  tahap  pembuktian  bahwa pernikahan  tersebut  benar-benar  telah dilakukan  menurut  syariat  Islam  yakni terpenuhi  syarat  dan  rukunnya  dan  tidak terdapat  halangan atau larangan perkawinan yang dilanggar yang menyebabkan perkawinan  tersebut  cacat  baik  larangan agama  maupun  larangan  menurut  undang- undang.
Adapun  terhadap  perkawinan  bawah tangan yang terjadi setelah tahun 1974 atau setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan,  maka  hakim  dalam  hal  ini merujuk  pada  ketentuan  Pasal  7  Kompilasi Hukum Islam ayat 3 huruf (e) yang berlaku secara  umum  untuk  setiap  perkawinan bawah  tangan  yang  terjadi  dengan  syarat terbukti  pada  pemeriksaan  di  persidangan bahwa perkawinan tersebut telah berlangsung  secara  sah,  terpenuhi  rukun dan  syaratnya  dan  tidak  ada  larangan perkawinan menurut hukum agama maupun undang-undang  yang  dilanggar,  maka hakim  mempunyai  dasar  hukum  untuk mengabulkannya.  Namun  jika  ternyata terbukti perkawinan tersebut tidak memenuhi  syarat  dan  rukunnya,  atau  ada larangan  perkawinan  yang  dilanggar  baik larangan  agama  maupun  larangan  undang- undang,  maka  permohonan  isbat  nikah tersebut tidak akan dikabulkan atau ditolak.
Dalam kasus Permohonan isbat nikah yang  diajukan  bersama-sama  dengan  gugat cerai  dalam  rangka  mengurus  perceraian (komulasi  obyektif  perkara).  Hal  ini  sering terjadi pada perkara Cerai Gugat atau Cerai Talak yang dikomulasikan dengan permohonan isbat nikah karena perkawinannya  dahulu  tidak  dicatat  oleh Pegawai  Pencatat  Nikah  maka  merujuk pada  ketentuan  Pasal  7  ayat  3  huruf  a yakni:    “Isbath  nikah  yang  dapat  diajukan ke  Pengadilan  Agama  terbatas  mengenai hal-hal  yang  berkenaan  dengan:  a  Adanya perkawinan  dalam  rangka  penyelesaian perceraian.”  maka  berdasarkan  ketentuan pasal  tersebut  hakim  mempunyai  dasar hukum  untuk  mengesahkan  pernikahan tersebut dalam rangka proses perceraian.
Dalam  hal  Permohonan  isbat  nikah yang  diajukan  oleh  mereka  yang  telah memiliki  buku  nikah  namun  di  kemudian hari  ternyata  buku  nikah  tersebut  hilang atau  karena  musibah  alam  dan  sebagainya maka  hakim  memutus  dengan  merujuk pada  ketentuan  Pasal  7  ayat  3  huruf  b Kompilasi  Hukum  Islam  yang  berbunyi: “Isbath  nikah  yang  dapat  diajukan  ke Pengadilan  Agama  terbatas  mengenai  hal- hal  yang  berkenaan  dengan  :  b.  Hilangnya Akta  Nikah.”  Maka    jika  terbukti  di  muka persidangan  perkawinan  tersebut  benar- benar telah dilangsungkan secara resmi dan tercatat,    juga  terpenuhi  syarat  dan rukunnya,  tidak  melanggar  ketentuan larangan  perkawinan  baik  menurut  hukum agama  maupun  undang-undang,  maka hakim  mempunyai  dasar  hukum  untuk mengabulkan  permohonan  isbat  nikah tersebut.
Isbat  nikah  yang  dimohonkan  ke Pengadilan  karena  adanya  keraguan  dari para pihak (para Pemohon) tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan pada waktu  perkawinan  mereka  dilangsungkan dahulu, maka para pihak dapat mengajukan permohonan isbatnya dan dengan mendasar pada  ketentuan  Pasal  7  ayat  3  huruf  c Kompilasi Hukum Islam ’Isbath nikah yang dapat  diajukan  ke  Pengadilan  Agama terbatas  mengenai  hal-hal  yang  berkenaan dengan c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya  salah  satu  syarat  perkawinan”. Pengadilan  melalui  majelis  hakim  akan mensahkan  pernikahan  tersebut  dengan syarat  pernikahan  tersebut  telah  memenuhi ketentuan  syariat  agama  dan  tidak  ada larangan  atau  halangan  perkawinan  yang dilanggar.
Secara  umum  pasangan  suami  isteri yang  melangsungkan  perkawinan  menurut hukum  agamanya  tanpa  dicatat  oleh Pegawai  pencatat  Nikah  kantor  Urusan Agama, maka pasangan suami isteri tersebut dapat mengajukan permohonan isbat nikahnya  ke  Pengadilan  Agama.  Dengan syarat isbat nikah dimaksud hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan
ketentuan  Pasal  7  ayat  (3)  huruf  a  sampai dengan  huruf  e  Kompilasi  Hukum  Islam. Bila  terdapat  salah  satu  dari  kelima  alasan tersebut  di  atas  dapat  diajukan  permohonan isbat  nikah  ke  Pengadilan  Agama,  namun demikian  Pengadilan  Agama  hanya  akan mengabulkan  permohonan  isbat  nikah sepanjang  perkawinan  tersebut  memenuhi rukun  dan  syarat  perkawinan  secara  syariat Islam dan kepastian tidak adanya pelanggaran  terhadap  larangan  perkawinan menurut  Hukum  Islam  (Kompilasi  Hukum Islam) dan Undang-Undang Perkawinan.
Terhadap  Perkawinan  bawah  tangan yang  terjadi  setelah  terbitnya  Undang- Undang  Perkawinan  yang  akhir-akhir  ini banyak  dimohonkan  pengesahannya  (isbat) pada  Pengadilan-Pengadilan  Agama,  maka dalam hal ini pengadilan tetap memprosesnya  sampai  ke  persidangan  dan Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan apabila nikahnya telah memenuhi rukun dan syarat  pernikahan  maka  permohonan  isbat nikah  tersebut  dapat  dikabulkan.  Pasal  7 ayat 3 huruf (e) yang berbunyi: “perkawinan yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak mempunyai  halangan  perkawinan  menurut Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974” menjadi  dasar  hukum  yang  diambil  hakim dalam  mengabulkan  Perkara  isbat  nikah yang  masuk,  karena  pasal  tersebut  berlaku secara umum bagi semua perkawinan bawah tangan  baik  yang  berlangsung  sebelum tahun  1974  ataupun  setelah  tahun  1974 selama memenuhi rukun dan syarat pernikahan.
Namun  demikian,  hakim  harus  penuh kehati-hatian dalam memeriksa dan memutus  perkara  isbat  nikah,  hakim  harus mengetahui  sebab  musabab  yang  melatar belakangi  para  pihak  atau  pasangan  suami isteri  tersebut  tidak  mendapatkan  buku nikah.  Jika  penyebabnya  karena  masalah biaya  pencatatan  perkawinan  bagi  mereka yang tidak mampu atau mereka yang tinggal di  pelosok-pelosok  daerah  yang  tidak terjangkau  oleh  KUA  (kantor  Urusan Agama)  alasan  tersebut  masih  dapat
dimaklumi dan menjadi bahan pertimbangan hakim.
Di samping mendasarkan kepada hukum yuridis, hakim dalam memeriksa  dan  memutus  permohonan isbat nikah juga mengedepankan aspek- aspek  lain  seperti    pertimbangan sosiologis  dan  philosofis  karena  hakim dalam menyelesaikan atau memutuskan perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh- sungguh  nilai-nilai  hukum  yang  hidup (living  law )  dalam  masyarakat,  selain hukum  normatif  sehingga  putusannya sesuai  dan  memenuhi  rasa  keadilan. (Satria  Efendi  M.Zein, Op.Cit., hlm. 89).
Kehadiran  Kompilasi  Hukum  Islam yang merupakan hukum terapan di Pengadilan  Agama  dan  Kompilasi  Hukum Islam  itupulah  telah  mengakomodir  hukum Islam  sebagai  bagian  integral  dari  Hukum Nasional. Kompilasi
Hukum
Islam merupakan  hukum  yang  hidup (living  law) di tengah-tengah masyarakat muslim, karena itu  dalam  praktek  sehari-hari  beberapa bagian  hukum  keperdataan  Islam  seperti, perkawinan, waris, wakaf, telah berlaku dan diamalkan  sejak  dahulu  oleh  masyarakat Indonesia yang mayoritas agama Islam.
Dengan  melihat  kenyataan  banyak masyarakat  mengajukan  isbat  nikah  di Pengadilan  Agama  dengan  alasan  untuk mengurus  akta  lahir  anaknya,  karena  mau mendaftar sekolah, anak yang mau mendaftar  ujian PNS, atau TNI/POLRI dan lain-lain.  Melihat  kenyataan  ini,  dengan alasan kemaslahatan untuk kepastian hukum,  dengan  diisbatkan  pernikahannya mereka mendapat akta nikah, selain itu juga untuk memberi perlindungan hukum terhadap  anak-anak  mereka  yang  dilahirkan dari  perkawinan  tersebut,  karena  anak-anak tidak salah apa-apa sehingga statusnya perlu dilindungi. Ditbinbapera, Berbagai Pandangan  Terhadap  Kompilasi  Hukum Islam, Al-Hikmah, Jakarta, 1993, hlm. 55)( Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  7  ayat  3
huruf  (e)  memberi  peluang  kepada  Majelis Hakim  untuk  mengabulkan  permohonan isbat  nikah  walaupun  nikah  tidak  dicatat dilakukan  setelah  lahirnya  Undang-Undang Perkawinan asalkan aturan hukumnya sesuai dengan  aturan  hukum  agama.  Untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa nikahnya telah  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan hukum islam, maka dalam tahap pembuktian Majelis Hakim akan memerintahkan Pemohon  untuk    menghadirkan  saksi-saksi waktu  akad  nikah  bahkan  sampai  pada modinnya  (penghulu)  dihadirkan  dalam persidangan  sehingga  terbukti  syarat  dan rukun  pernikahan  terpenuhi  dan  pernikahan tersebut  telah  sah  menurut  hukum  agama. (Ditbinbapera, Berbagai Pandangan
Terhadap  Kompilasi  Hukum  Islam, Al- Hikmah, Jakarta, 1993, hlm. 55).
Pertimbangan dan dasar hukum seorang  Hakim  dalam  mengabulkan  Isbat Nikah yang pernikahannya dilakukan setelah lahirnya Undang
Undang
Perkawinan  di  samping  hukum  Normatif Kompilasi  Hukum  Islam    Pasal  7  ayat  3 huruf  (e)  juga  pertimbangan  lain  seperti maslahah Mursalah (Kemaslahatan bersama),  karena  jika  tidak  dikabulkan dikhawatirkan  akan  mempersulit  masa depan  keluarga,  terutama  anak  dari  pelaku nikah  bawah  tangan.  (Makamah,  disampaikan dalam rangka Rakernas MARI).
Adapun  terhadap  permohonan  isbat nikah  perkawinan  bawah  tangan  yang mengandung  unsur  penyelundupan  hukum seperti  poligami  tanpa  izin  pengadilan,  atau untuk  memanfaatkan  celah  demi  menjaga kelangsungan  tunjangan  suami  bagi  wanita yang telah bercerai, atau seorang isteri takut tunjangannya  sebagai  isteri  Pegawai  Negeri sipil  yang  ditinggal  mati  oleh  suaminya hilang maka permohonan isbat nikah seperti ini dapat dipastikan akan ditolak.
Terhadap isbat nikah untuk melegalkan  poligami  liar  maka  untuk mencegah
dan mengeliminasi
penyelundupan  hukum  tersebut,  maka proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan isbat nikah seperti
ini  merujuk  pada  buku  II    hususnya ketentuan  pada  angka  3  dan  4  sebagai berikut:  (Makamah,  disampaikan  dalam  rangka Rakernas MARI, hlm. 142).
”Proses permohonan isbat nikah  yang diajukan  oleh  salah  seorang  suami  atau isteri bersifat kontentius dengan mendudukkan  isteri  atau  suami  yang  tidak mengajukan  permohonan  sebagai  pihak Termohon,  produknya  berupa  putusan  dan terhadap  putusan  tersebut  dapat  diajukan banding dan kasasi”.
Apabila  dalam  proses  pemeriksaan permohonan  isbat  nikah  tersebut,  diketahui bahwa  suaminya  masih  terikat  perkawinan sah  dengan  perempuan  lain  maka  isteri terdahulu  harus  dijadikan  pihak  dalam perkara  tersebut  dan  jika  Pemohon  tidak mau  merubah  permohonannya  dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, maka  permohonan  tersebut  harus  ditolak. Hakim  harus  mempertimbangkan  secara sungguh-sungguh apakah dengan mengisbatkan nikah tersebut akan membawa kebaikan atau justru mendatangkan  mudharat  bagi  pihak-pihak dalam keluarga tersebut. Dari sinilah hakim mempertimbangkan  isbat  nikah  apakah akan  dikabulkan  atau  ditolak  dengan pertimbangan  yang  memadai  dan  tidak terjebak  oleh onvooldoende  gemotiveerd (putusan yang kurang pertimbangan).
Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara dengan mengedepankan:
1. Asas ius  curia  novit yakni  hakim dianggap mengetahui hukum sesuatu dan asas kebebasan hakim untuk menemukan hukumnya  terhadap  masalah  atau  kasus yang tidak terdapat  peraturan hukumnya (rechtsvacuum).
2. Pertimbangan sosiologis yang mendorong  hakim  menganalisis  suatu kasus  dengan  pendekatan  sosiologi hukum dan melakukan penafsiran sosiologis  terhadap  peraturan  lain  yang ada  hubungannya  dengan  masalah  yang dihadapi  supaya  hukum  tidak  stagnan, melainkan berkembang mengikuti
perkembangan  masyarakat  atau  sesuai dengan hukum yang hidup dan berkembang (living  law) di  masyarakat. Atau  disebut  dengan  penemuan  hukum (rechtsvinding).
Pola pikir-pola pikir diatas inilah yang telah  mengarahkan  Pengadilan  Agama untuk dapat menerima perkara permohonan isbat nikah untuk keperluan Akta Kelahiran anak  dengan  merujuk  Pasal  32  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006 tentang  Administrasi  Kependudukan  yang menyatakan  bahwa  pencatatan  kelahiran yang  melampaui  batas  waktu  satu  tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan  yang menyatakan anak itu anak orang  tua  yang  bersangkutan.  Dengan demikian  isbat  nikah  untuk  keperluan membuat  akta  kelahiran  anak  merupakan sintesa  penyimpangan hukum ( distortion  of law )  yang  dibina  atas  dasar  pengisian kekosongan  hukum  ( rechtsvacuum )  karena tidak  ada  peraturan  yang  mengatur  secara khusus  tentang  hal  ini.    (Makamah, disampaikan  dalam  rangka  Rakernas  MARI, hlm. 142).

## III. KESIMPULAN
Pengadilan  Agama  mempunyai  tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan  setiap  perkara  dan  larangan menolak  suatu  perkara  karena  hukumnya belum  jelas  atau  tidak  ada.  Demikian  pula halnya terhadap perkara  isbat  Nikah,  baik  permohonan  isbat nikah  terhadap  perkawinan  bawah  tangan yang  terjadi  sebelum  atau  setelah  lahirnya Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan.  Pengadilan  Agama akan memeriksa dan mengabulkan permohonan  isbat  nikah  tersebut  dengan syarat  memenuhi  ketentuan  Pasal  7  ayat  (3) huruf  a  sampai  dengan  huruf  e  Kompilasi Hukum  Islam  (terdapat  salah  satu  dari kelima  alasan  tersebut)  dan  terbukti  di persidangan  perkawinan  tersebut  telah dilaksanakan menurut syariat Islam, terpenuhi  rukun  dan  syarat  perkawinan  dan kepastian tidak adanya pelanggaran terhadap
larangan  atau  halangan    perkawinan  baik menurut  Hukum  Islam  maupun  larangan undang-undang.  Namun  jika  pernikahan tersebut  terbukti  tidak  sah  menurut  agama, seperti  kurang  syarat  dan  rukunnya  atau terdapat larangan perkawinan yang dilanggar maka  Permohonan  isbat  nikah  terserbut ditolak.  Sebagai  contoh  isbat  nikah  suami yang berpoligami tanpa izin pengadilan atau isbat  nikah  dengan  tujuan  lainnya  yang mengandung unsur penyelundupan hukum.
Sebagai saran di samping dasar hukum yang telah ada, Perlu adanya payung hukum yang lebih  kuat  lagi  terhadap  hukum  isbat  nikah baik  berupa  peraturan  Ketua  Mahkamah Agung  atau  berwujud  Undang-Undang Terapan Peradilan Agama mengenai kebolehan  isbat  nikah  yang  terjadi  setelah berlakuhnya  Undang-Undang  perkawinan, mengingat semakin banyak peristiwa perkawinan  yang  tidak  tercatat  yang  pada saatnya selain merugikan hak sipil perempuan  yang  menjadi  isteri  dalam perkawinan dibawah tangan juga merugikan hak perdata anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Abdul Azis Dahlan et. al, (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1,2,3 , Ikhtiar Baru Vanhope, Jakarta, 1996.
Abdul  Manan  Refleksi  Beberapa  Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan  Agama,  Mandar  Maju, Bandung, 2008.
Abdullah  Siddik, Hukum  Perkawinan Islam ,  Tinta  Mas  Indonesia,  Jakarta,
1991.
Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih , Kencana, Jakarta, 2002.
----------------- , Hukum  Perkawinan  Islam di Indonesia , Prenada Media, Jakarta, 2006.
Departemen  Agama  RI, Al- Qur’an  dan Terjemahannya, Sari  Agung,  Jakarta, 1993.
Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama , RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
Satria  Efendi  M.  Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Pranada Media, Jakarta, 2004
Sayyid  Sabiq, Fiqh  Sunnah    Juz  3, Dam  I Fikri AI-'Arabi, Beirut ,1981
Perundang-Undangan  dan  Peraturan lainnya .
Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 2004  dan  perubahan  kedua  dengan Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 2004  dan  perubahan  kedua  dengan Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006  dan  perubahan  kedua  dengan Undang-Undang  Nomor  50  Tahun 2009.

## SUMBER LAIN
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia , Pedoman  Teknis  Administrasi  dan Teknis  Peradilan Agama, (Buku  II), Jakarta, 2010.

## Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,
Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan Administrasi  Peradilan  Agama  (Buku II,  Edisi  revisi  2010) Mahkamah Agung RI,  Jakarta, 2011.