Vol. 5 No. 1 (2023) pp. 66-82 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604

## Perlindungan  Hukum  atas  Data  Pribadi  Pengguna SIM

## Card Telepon Seluler
Anggianti Nurhana 1* , Yana Indawati 2 1*,2 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia *email: anggiantinurhana@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.37729/amnesti.v5i1.2706
Submitted: Desember 2022 Revision: Januari 2023 Accepted: Februari 2023

## ABSTRACT
Kata Kunci: Privacy Policy, Perlindungan Data Pribadi, Ganti Kerugian
Era  disrupsi  digital  telah  mendorong  penggunaan  telepon  seluler sebagai  salah  satu  media  komunikasi  yang  tidak  terbatas  jarak  dan waktu.  Guna  menunjang  efektivitas  dari  telepon  seluler  tersebut, dibutuhkan  layanan  dari  penyelenggara  jasa  telekomunikasi  yang mensyaratkan  adanya  aktivasi Subscriber  Module  Card  (SIM  card) menggunakan  data  pribadi.  Data  pribadi  selanjutnya  akan  diproses oleh  penyelenggara  jasa  telekomunikasi  tepat  setelah  pengguna SIM card telepon  seluler  menyetujui privacy  policy untuk  menggunakan layanan  dengan  klik  tombol accept .  Ketentuan  ini  membuat  urgensi perlindungan  hukum  atas  data  pribadi  pengguna SIM  card telepon seluler  semakin  tinggi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui kedudukan hukum privacy policy yang dibuat oleh penyelenggara jasa telekomunikasi  bagi  pengguna SIM  card telepon  seluler,  serta perlindungan  hukumnya.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  oleh penulis  adalah  pendekatan  penelitian  yuridis  normatif  dengan meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  melalui  literatur  yang berkaitan  dengan  penelitian.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa privacy policy yang ditawarkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi dengan  diikuti  penerimaan  dari  pengguna SIM  card telepon  seluler berkedudukan  hukum  sebagai  kontrak  baku  yang  mengikat  para pihak.  Keberadaan privacy  policy di  sisi  lain  juga  dapat  memberikan perlindungan  hukum  secara  preventif  agar  pelanggaran  data  pribadi tidak  terjadi.  Adapun  perlindungan  hukum  secara  represif  juga diperlukan  apabila  penyelenggara  jasa  telekomunikasi  melakukan kelalaian  yang  menyebabkan  kegagalan  perlindungan  data  pribadi
Vol. 5 No. 1 (2023)
dengan alasan force majeure. Dalam hal terjadi kerugian, pengguna SIM card telepon  seluler  berhak  menuntut  dan  penyelenggara  jasa telekomunikasi  juga  wajib  bertanggung  jawab  untuk  mengganti kerugian.

## ABSTRAK
Keywords:
Privacy Policy, Personal Data Protection, Indemnification
The era of digital disruption has encouraged the use of cellular phones as one of the communication media that is not limited by distance and time. In order to  support  the  effectiveness  of  these  cellular  phones,  services  from telecommunications service providers are needed which require the activation of  Subscriber  Module  Cards  (SIM  cards)  using  personal  data.  Personal  data will  then  be  processed  by  the  telecommunication  service  provider  right  after the SIM card user agrees to the privacy policy to use the service by clicking the  accept  button.  This  provision  makes  the  urgency  of  legal  protection  of personal  data  of  cellular  SIM  card  users  even  higher.  This  study  aims  to determine  the  legal  position  of  privacy  policy  made  by  telecommunication service  providers  for  cellular  SIM  card  users,  as  well  as  its  legal  protection. The  approach  method  used  by  the  author  is  a  normative  juridical  research approach by examining library materials or secondary data through literature related  to the  research.  The  results  showed that  the privacy  policy  offered by telecommunication service providers followed by acceptance from cellular SIM card users has legal status as a standard contract that binds the parties. The existence of privacy policy on the other hand can also provide preventive legal protection  so  that  personal  data  violations  do  not  occur.  Repressive  legal protection  is  also  needed  if  the  telecommunication  service  provider  commits negligence that causes the failure of personal data protection by reason of force majeure. In the event of loss, cellular SIM card users have the right to sue and telecommunications  service  providers  are  also  obliged  to  be  responsible  for compensating losses.

## 1. PENDAHULUAN
Transformasi  teknologi  digital  telah  melahirkan  berbagai  jenis  media komunikasi.  Media  komunikasi  yang  banyak  digunakan  kini  adalah  telepon seluler.  Telepon  seluler  telah  menciptakan  dunia  baru  yang  menghubungkan setiap orang dalam sebuah jaringan raksasa sehingga tidak terbatas pada jarak dan  waktu (Ahmad,  2012) .  Guna  menunjang  efektivitas  dari  penggunaan telepon  seluler,  dibutuhkan  layanan  dari  penyelenggara  jasa  telekomunikasi yang  mensyaratkan  adanya  aktivasi Subscriber  Identification  Module  Card (SIM Card) (Anwar et al., 2016) . SIM card berbentuk papan sirkuit kecil berkode dan diintegrasikan  ke  dalam  telepon  seluler.  SIM  card  dapat  merekam  informasi berlangganan dan data pribadi pengguna seperti nomor telepon, Nomor Induk
Vol. 5 No. 1 (2023)
Kependudukan  (NIK),  hingga  nomor  Kartu  Keluarga  (KK).  Namun, perkembangan teknologi tersebut pada kenyataannya belum didukung dengan regulasi, strategi, dan pengamanan yang mumpuni sehingga sejumlah kendala harus dihadapi.
Kendala  yang  sering  terjadi  di  Indonesia  adalah  permasalahan  terkait perlindungan  data  pribadi.  Perlindungan  terhadap  data  pribadi  semakin penting untuk dilakukan sejalan dengan tingginya angka kebocoran data yang menciderai hak privasi pemilik data pribadi (Hadita, 2018) .  Berdasarkan data perusahaan  keamanan  siber  surf  shark  yang  dilansir  dari  Katadata.co.id, Indonesia menjadi negara ketiga dengan jumlah kasus kebocoran data pribadi terbanyak  di  dunia.  Kebocoran  data  pribadi  tersebut  telah  terjadi  pada  12,74 juta akun sebagaimana yang tercatat hingga September 2022 (Dihni, 2022) .
Kebocoran  data  pribadi  tersebut  secara  lebih  spesifik  juga  terjadi  pada SIM  card  telepon  seluler  yang  diproduksi  oleh  beberapa  perusahaan penyelenggara  jasa  telekomunikasi  besar  di  Indonesia  seperti  Telkomsel, Indosat  Ooredoo,  dan  XL  Axiata.  Pada  tanggal  31  Agustus  2022  dilaporkan telah  terjadi  kebocoran  sebanyak  3,1  miliar  data  pribadi  pengguna  SIM  card telepon  seluler  di  Indonesia.  Data  pribadi  yang  bocor  mencakup  nomor telepon,  NIK,  nama  provider,  hingga  tanggal  pendaftaran.  Data  pribadi  dari pengguna SIM card telepon seluler sebesar 87 Gigabyte (GB) tersebut diperjual belikan di forum Breached oleh akun bernama Bjorka dengan harga USD 50.000 atau  setara  Rp  743.000.000,00.  Kebocoran  data  oleh  peretas  hingga  diperjual belikannya mengindikasikan bahwa perlindungan data pribadi pengguna SIM Card telepon seluler belum terpenuhi (Ditjen Aptika, 2022).
Tingginya  angka  kasus  kebocoran  data  pribadi  tersebut  dapat  menjadi sebuah  tantangan  bagi  sistem  hukum  di  Indonesia.  Pengaturan  terkait  pihak yang  harus  bertanggung  jawab  serta  bentuk  pertanggungjawabannya  sebagai pengendali data yang menimbulkan kerugian bagi pengguna SIM card telepon seluler  pun  perlu  diatur  secara  spesifik (Delpiero  et  al.,  2021) .  Sebelumnya Indonesia  telah  mempunyai  beberapa  peraturan  terkait  data  pribadi  yang terpisah secara sektoral. Beberapa peraturan tersebut, yakni seperti yang diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (UU  ITE),  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  1999  Tentang Telekomunikasi (UU  Telekomunikasi), dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).  Kondisi peraturan yang
Vol. 5 No. 1 (2023)
tersebar dalam berbagai Undang-Undang ini justru menimbulkan ketidakpastian  hukum  dalam  penegakannya.  Oleh  karena  itu,  Indonesia  baru saja  mengesahkan  produk  legislasi  yang  mengatur  terkait  perlindungan  data pribadi  yang  secara  kodifikatif  sehingga  terintegrasi,  komprehensif,  dan sistematik  melalui  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU Perlindungan Data Pribadi) pada 20 September tahun 2022.
Pemerintah  melalui  Permen  Kominfo  Nomor  20  Tahun  2016  tentang Perlindungan Data Pribadi dalam sistem elektronik juga telah mengamanatkan bagi  penyelenggara  sistem  elektronik  untuk  mewujudkan  perlindungan  data pribadi  melalui  pembentukan  aturan  internal  yang  secara  khusus  mengatur terkait perlindungan data pribadi. Berdasarkan aturan tersebut, setiap layanan penyelenggara jasa telekomunikasi wajib membentuk privacy by design sehingga permasalahan  kebocoran  data  pribadi  dapat  dihindari. Privacy  by  design tersebut biasa dikenal dengan sebutan privacy policy (Prabowo et al., 2020) .
Privacy  policy dibuat  oleh  penyelenggara  jasa  telekomunikasi  untuk mengumpulkan,  mengungkapkan,  dan  mengelola  data  pribadi  penggunanya. Artinya, dengan adanya privacy policy yang jelas diharapkan dapat melindungi pengguna  dan  penyelenggara  secara  legal.  Penyelenggara  jasa  telekomunikasi akan  menawarkan  ( offer )  dan  diikuti  oleh  penerimaan  ( acceptance )  dari pengguna  SIM  card  telepon  seluler  dengan  klik  tombol accept (Badrulzaman, 2001) .  Persetujuan  ini  mengandung  konsekuensi  bahwa  pengguna  SIM  card telepon  seluler  diakui  telah  membaca,  memahami  dan  tunduk  secara  penuh terhadap  seluruh  isi  dari privacy  policy .  Oleh  karena  itu,  pengguna  SIM  card telepon  seluler  wajib  memahami  setiap  klausula  baku  yang  telah  dibuat sepihak oleh penyelenggara jasa telekomunikasi tersebut sebelum menyetujuinya.
Pemahaman terhadap setiap klausul yang tercantum dalam privacy policy dimaksudkan  untuk  mengerti  sejauh  mana  perlindungan  yang  diberikan terhadap data pribadi pengguna SIM card telepon seluler. Namun, berdasarkan survei  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  bersama  Katadata  Insight Center  (KIC)  yang  dilansir  dari  Katadata.co.id,  kesadaran  masyarakat Indonesia terhadap perlindungan data pribadi masih tergolong rendah. Survei tersebut mencatat bahwa hanya 46,4% dari 10.000 responden pada 34 provinsi di  Indonesia  yang  peduli  terhadap  keamanan  data  pribadinya.  Kondisi  ini
membuat  perlindungan  hukum  data  pribadi  pengguna  SIM  card  telepon seluler perlu untuk dikaji lebih dalam (Annur, 2022) .
Beberapa  penelitian  sebelumnya  diketahui  belum  ada  yang  membahas secara  spesifik  terkait  kedudukan  hukum privacy  policy yang  dibuat  oleh penyelenggara  jasa  telekomunikasi  bagi  pengguna  SIM  Card  telepon  seluler. Lebih  lanjut,  penelitian  ini  juga  akan  memberikan  pandangan  terkait perlindungan  hukum  atas  data  pribadi  pengguna  SIM  card  telepon  seluler secara perdata di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, penting kiranya bagi penulis  untuk  melakukan  penelitian  terkait  perlindungan  hukum  atas  data pribadi pengguna SIM card telepon seluler.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  yuridis normatif,  yakni  dengan  menganalisis  peraturan  yang  berkaitan  dengan  suatu permasalahan  hukum  sehingga  dapat  digunakan  dalam  memprediksi rancangan hukum di masa depan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) (Marzuki, 2011) . Adapun sumber yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  dari bahan-bahan  pustaka  yang  relevan.  Metode  pengumpulan  data  dilakukan melalui  studi  kepustakaan  dengan  cara  menelaah  jurnal  ilmiah,  situs  internet, buku,  hasil  penelitian  terdahulu,  serta  peraturan  perundang-undangan  yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Selanjutnya, data tersebut akan dianalisis dengan metode deskriptif analitik untuk menjabarkan pemecahan  suatu  permasalahan  secara  sistematis  sehingga  dapat  timbul pandangan baru mengenai status gejala yang ditemukan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Kedudukan Hukum Privacy Policy yang Dibuat oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi bagi Pengguna SIM Card Telepon Seluler
Privacy  policy dibentuk  oleh  penyelenggara  jasa  telekomunikasi  guna memproses  data  pribadi  penggunanya . Pengguna  pada  umumnya  akan ditanya  tentang  ketersediaannya  untuk  menerima privacy  policy yang  telah dibuat  oleh  penyelenggara  jasa  telekomunikasi  tersebut  melalui  alternatif  “ i accept ” atau “ i don’t accept ”. Privacy policy ini lazim dipilih dan digunakan oleh beberapa  penyelenggara  jasa  telekomunikasi.  Adapun  penulis  mengambil sampel  penyelenggara  jasa  telekomunikasi  yang  mendasarkan  perlindungan
Vol. 5 No. 1 (2023)
data  pribadi  penggunanya  menggunakan  konsep  perjanjian  dalam  bentuk privacy policy, yakni Indosat Ooredoo, Telkomsel, dan XL Axiata.
Merujuk  pada privacy  policy Indosat  Ooredoo,  disebutkan  bahwa pengguna SIM card telepon seluler IM3 yang tetap menggunakan layanan dari Indosat Ooredoo setelah membacanya, secara otomatis diakui telah menyetujui privacy policy. Artinya, pengguna hanya diberikan pilihan untuk menerima dan tetap menggunakan layanan dengan konsekuensi dianggap menyetujui seluruh isi privacy  policy atau  menolak  dengan  tidak  sama  sekali  dapat  mengakses layanan dari Indosat Ooredoo. Contoh lainnya adalah privacy policy Telkomsel yang  berlaku  untuk  menjelaskan  pemrosesan  data  yang  diperoleh  ketika pengguna SIM  card telepon  seluler  menggunakan  layanan  dari  Telkomsel. Privacy  policy ini  berlaku  mengikat  bagi  seluruh  pengguna  layanan  Telkomsel yang login menggunakan  nomor  telepon SIM  card Telkomsel sehingga  secara otomatis  diakui  pula  telah  menyetujui  seluruh  syarat  dan  ketentuan  dalam privacy  policy .  Begitu  pun  pada privacy  policy yang  telah  dibentuk  oleh  XL Axiata,  pengguna  dianggap telah  menyetujui  pengelolaan  data  pribadi  yang telah  diberikan  ketika  registrasi SIM  card dengan  membaca,  memahami,  dan menyetujui privacy policy. Adapun persamaan antara Telkomsel dan XL Axiata untuk  mendapatkan  persetujuan  atas  tawarannya,  yakni  pengguna SIM  card telepon  seluler  yang  ingin  menggunakan  seluruh  layanannya  hanya  perlu mencentang kotak accept. Dengan mencentang kotak accept, pengguna otomatis diakui telah memahami seluruh privacy policy.
Berdasarkan ketiga sample privacy policy tersebut diatas, menggambarkan bahwa privacy policy yang dibuat oleh penyelenggara jasa telekomunikasi pada umumnya  menggunakan  format  perjanjian  baku  yang  biasa  dikenal  dengan take it or leave it contract (Mahendar & Budhayati, 2019) . Bentuk kontrak ini juga seringkali  ditawarkan  kepada  pengguna  melalui  lisensi click  wrap  agreement. Penyelenggara  jasa  telekomunikasi  akan  melakukan  penawaran  dan  diikuti oleh penerimaan dari pengguna SIM card telepon seluler. Pengguna yang telah melakukan persetujuan terhadap penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara  jasa  telekomunikasi  melalui  kotak accept tersebut  secara otomatis dianggap telah menyetujui dan patuh terhadap privacy policy sehingga data pribadi pengguna yang telah diberikan ketika registrasi SIM card telepon seluler akan sepenuhnya menjadi kendali penyelenggara.
Keabsahan privacy  policy sebagai  kontrak  baku  elektronik  dapat  ditinjau dari Pasal 1 angka 17 UU ITE, Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun
2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP Perdagangan Melalui Sistem  Elektronik),  serta  Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata). Dalam Pasal 1 angka 7 UU Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui adanya kontrak elektronik sebagai suatu perjanjian yang dibuat oleh para  pihak  melalui  sistem  elektronik.  Pasal  18  UU  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  mengamanatkan  bahwa  transaksi  elektronik  yang  dituangkan  ke dalam kontrak elektronik akan mengikat bagi para pihak.
Sesuai dengan bunyi Pasal 52 PP Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, suatu  kontrak  dikatakan  sah  dan  memiliki  daya  ikat  bagi  para  pihak  apabila telah  sesuai  dengan  kondisi  dan  syarat  saat  terjadinya  penawaran  secara elektronik, yakni adanya kesepakatan antara para pihak, kesesuaian informasi dalam penawaran, kecakapan para pihak, terdapat suatu hal tertentu, dan objek transaksi  tidak  bertentangan  dengan  ketertiban  umum  maupun  kesusilaan. Adapun dalam KUHPerdata, kontrak dagang elektronik dikategorikan sebagai perjanjian tidak bernama (onbenoemde contract). Dengan demikian, privacy policy dianggap  sah  jika  memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian  sebagaimana  diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian
Kesepakatan  terhadap privacy  policy dapat  diwujudkan  dengan  proses penawaran  yang  diberikan  oleh  penyelenggara  yang  diikuti  dengan penerimaan  dari  pengguna SIM  card telepon  seluler. privacy  policy dibuat dengan  menjelaskan  secara  lengkap  terkait  hak  dan  kewajiban  para  pihak, termasuk  didalamnya  terkait  perlindungan  data  pribadi  pengguna. Selanjutnya, pengguna akan ditanya tentang ketersediaannya untuk menerima atau menolak privacy policy tersebut melalui lisensi click wrap agreement (Sinaga &  Wiryawan,  2020) . Jika  menerima,  pengguna  dapat  melakukan  persetujuan dengan  mencentang  kotak accept sehingga  secara  otomatis  dianggap  telah menyetujui  dan  patuh  terhadap  seluruh privacy  policy. Artinya  kesepakatan dapat  tercapai  jika  pengguna SIM  card telepon  seluler  menyetujui  isi privacy policy yang ditawarkan dengan klik tombol accept (Putra, 2021) .
b. Cakap melakukan perbuatan hukum
Dalam kontrak elektronik umumnya sangat sulit untuk mengetahui pihak yang menyetujui privacy policy tersebut telah dewasa dan dikategorikan sebagai orang  yang  cakap  hukum  atau  belum.  Kondisi  ini  terjadi  karena  proses penawaran  dan  penerimaan  dari  para  pihak  tidak  dilakukan  secara  langsung, melainkan  hanya  melalui  media  virtual.  Dalam  Permen  Kominfo  Nomor  12
Vol. 5 No. 1 (2023)
Tahun  2016  tentang  Registrasi  Pelanggan  Jasa  Telekomunikasi  juga  tidak ditentukan  ditentukan  batas  umur  untuk  mendaftar.  Pada  saat  registrasi, pelanggan  hanya  diminta  untuk  memasukkan  Nomor  Induk  Kependudukan (NIK) bagi pengguna yang telah berusia lebih dari 17 tahun dan nomor Kartu Keluarga bagi pengguna yang belum berusia 17 tahun.
c. Suatu hal tertentu
Hal  tertentu  diartikan  sebagai  objek  yang  diperjanjikan.  Artinya,  suatu perjanjian  harus  memiliki  objek  tertentu  yang  sekurang-kurangnya  dapat ditentukan  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  1333  KUHPerdata. Privacy policy yang dibuat oleh penyelenggara jasa telekomunikasi telah memiliki objek yang  jelas,  yakni  pemanfaatan  terhadap  seluruh  layanan  yang  disediakan. Privacy policy ini secara lebih khusus juga mengatur terkait perlakuan terhadap informasi  pribadi  pengguna  yang  mana  telah  diberikan  pada  saat  registrasi SIM  card telepon  seluler . Artinya, privacy  policy tersebut  dibuat  oleh penyelenggara  jasa  telekomunikasi  untuk  memperjelas  hak  dan  kewajiban setiap  pihak  ketika  menggunakan  layanan,  terutama  dalam  hal  perlindungan data pribadi (Setiawan, 2019) .
d. Suatu sebab yang halal
Sebab  diartikan  sebagai  motif  yang  mendasari  suatu  kontrak  dibuat. Perjanjian harus dibuat dengan suatu sebab tertentu yang tidak dilarang dalam Undang-Undang. Dalam Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat secara sah  akan  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  para  pihak  yang  membuat perjanjian.  Dan  harus  dilaksanakan  dengan  itikad  yang  baik.  Merujuk  pada Pasal 1338 KUHPerdata tersebut menyiratkan bahwa privacy policy yang dibuat oleh para pihak dengan cara yang sah dengan mengikuti syarat-syarat sahnya memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat  bagi  para  pihak  yang  membuat perjanjian.  Kemudian  objek  kontrak  elektronik  berupa  pemanfaatan  seluruh layanan  yang  tersedia  bukanlah  sesuatu  yang  dilarang  oleh  hukum  positif sepanjang  tidak  dilakukan  dengan  maksud  yang  bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan.
Perjanjian  yang  dibuat  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1320  KUHPerdata ini  harusnya  telah  memiliki  kekuatan  mengikat  bagi  para  pihak  yang mengadakannya.  Namun,  apabila  dikaji  secara  lebih  mendalam  terkait kekuatan mengikat, perjanjian baku secara teoritis yuridis pada dasarnya tidak memenuhi elemen yang dikehendaki oleh Pasal 1320 jo. 1338 KUHPerdata. Hal ini  didasarkan  pada  perbedaan  posisi  antara  pembuat  perjanjian  yang  dalam
hal  ini  adalah  penyelenggara  jasa  telekomunikasi  dan  pengguna SIM  card telepon seluler yang tidak seimbang . Mengutip pendapat dari Hondius, bahwa perjanjian baku adalah konsep janji tertulis  yang dibuat tanpa diskusi tentang konten dan biasanya ditentukan dalam perjanjian tertentu sehingga melanggar asas  kebebasan  berkontrak (Zulham,  2013) .  Adapun  menurut  Pitlo  yang merumuskan  bahwa  perjanjian  baku  termasuk  dalam  perjanjian  paksa (dwang contract). Dengan  demikian,  perjanjian  ini  secara  teoritis  tidak  sesuai  dengan ketentuan undang-undang dan telah ditolak  oleh beberapa ahli  hukum, tetapi kenyataannya  kehendak  hukum  berlawanan  dengan  kebutuhan  masyarakat (Iskandar, 2017) .
Di  dalam  perkembangannya,  beberapa  ahli  hukum  telah  menyampaikan bentuk  dukungannya  terhadap  eksistensi  dari  adanya  kontrak  baku.  Stein menyampaikan  bahwa  perjanjian  baku  dapat  diterima  sebagai  sebuah perjanjian  yang  didasari  oleh  adanya  kemauan  dan  kepercayaan  bahwa  para pihak bersedia untuk mengikatkan diri pada perjanjian itu. Apabila pengguna menyetujui  dengan  klik accept atau  tetap  menggunakan  layanan  setelah mengetahui adanya privacy policy, kondisi ini membangun kepercayaan bahwa pengguna  secara  otomatis  telah  menyetujui  seluruh  isi  perjanjian.  Berikutnya menurut  Asser  Rutten  yang  menyatakan  pula  bahwa  setiap  orang  yang menandatangani  perjanjian  harus  bertanggung  jawab  atas  isi  perjanjian  yang telah  disetujui (Widodo,  2010) .  Jika  pengguna  telah  membubuhkan  tanda tangan  atau  dalam  hal  ini  menyetujui  dengan  klik accept membangkitkan kepercayaan  bahwa  pengguna  telah  mengetahui  dan  menghendaki  isi  dari privacy policy tersebut.
Sutan  Remy  Sjahdeini  berpendapat  bahwa  keabsahan  dari  suatu perjanjian  baku  ini  tidak  perlu  dipersoalkan  kembali  karena  eksistensi perjanjian baku ini telah ada dan dipakai secara luas dalam dunia bisnis sejak lebih dari 80 tahun lamanya (Roesli et al., 2019) . Kenyataan ini terbentuk karena perjanjian  baku  ini  lahir  didasarkan  pada  kebutuhan  dari  masyarakat  itu sendiri.  Oleh  karena  itu, privacy  policy sebagai  kontrak  baku  elektronik  yang mengatur  terkait  pemanfaatan  terhadap  seluruh  layanan  serta  pengolahan terhadap  data  pribadi  pengguna  yang  diberikan  ketika  registrasi SIM  card telepon  seluler tetap  diakui  sebagai  perjanjian  yang  mengikat  bagi  para  pihak sepanjang tidak diajukan pembatalan. Aturan-aturan dasar dalam pembuatannya juga harus tetap diperhatikan.
Vol. 5 No. 1 (2023)
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas, privacy  policy berkedudukan  hukum sebagai perjanjian baku yang mengikat bagi penyelenggara jasa telekomunikasi dan  pengguna SIM  card telepon  seluler . Perjanjian  baku  ini  dibuat  oleh  para pihak  melalui  sistem  elektronik  yang  selanjutnya  diakui  sebagai  kontrak elektronik  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  angka  17  UU  ITE.  Hal  ini  juga diperkuat  oleh  Pasal  4  Permen  Kominfo  Nomor  20  Tahun  2016  tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang mengamanatkan agar setiap  penyelenggara  sistem  elektronik  dapat  membuat  dan  memiliki  aturan internal khusus terkait perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, kedudukan hukum privacy  policy sebagai  perjanjian  baku  dapat  menjadi  dasar  dalam pemrosesan  terhadap  data  pribadi  sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh  Pasal 20  ayat  (2)  UU  Perlindungan  Data  Pribadi.    Pemrosesan  data  pribadi  hanya dapat  dilakukan  atas  dasar  persetujuan  yang  sah  dari  pengguna SIM  card telepon seluler sebagai subjek data pribadi melalui privacy policy.
3.2 Perlindungan  Hukum  Atas  Data  Pribadi  Pengguna SIM  Card Telepon Seluler
Perlindungan  hukum  pada  hakikatnya  bertujuan  untuk  memberikan pengayoman  terhadap  hak-hak  setiap  warga  negara.  Kewajiban  untuk memberikan  perlindungan  hukum  bagi  seluruh  masyarakat  Indonesia ditemukan  dalam  Pasal  28D  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945).  Philipus  M.  Hadjon  mengungkapkan teorinya  bahwa  perlindungan  hukum  sejatinya  bertujuan  untuk  melindungi harkat  dan  martabat,  serta  memberi  pengakuan  terhadap  hak  asasi  manusia dari  kesewenang-wenangan.  Lebih  lanjut,  Philipus  M.  Hadjon  juga mengklasifikasikan  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  melalui  sarana preventif  dan  represif (Kansil,  1989) .  Sarana  perlindungan  hukum  preventif bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  suatu  sengketa.  Sedangkan  sarana perlindungan  hukum  represif  bertujuan  untuk  menyelesaikan  suatu  sengketa. Merujuk pada teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon  tersebut,  pengguna SIM  card telepon  seluler  tentu  berhak  atas perlindungan  terhadap  privasinya  sebagaimana  yang  diamanatkan  secara tersirat oleh konstitusi melalui Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Hal ini berkaitan dengan kewajiban pengguna SIM card telepon seluler yang harus memberikan data  pribadi  miliknya  sebagai  syarat  untuk  dapat  mengakses  seluruh  layanan
Vol. 5 No. 1 (2023)
yang  disediakan  oleh  penyelenggara  jasa  telekomunikasi.  Data  pribadi  yang diberikan pada umumnya meliputi nomor telepon, NIK hingga nomor KK.
Pengguna wajib memberikan data pribadinya ketika proses registrasi SIM card berlangsung sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (3) Permen Kominfo Nomor  12  Tahun  2016  tentang  Registrasi  Pelanggan  Jasa  Telekomunikasi. Selanjutnya, data pribadi pengguna akan diproses untuk mendukung layanan sehingga  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  setiap  penyelenggara  jasa telekomunikasi membutuhkan beberapa data pribadi pendukung lainnya. Data pribadi  lainnya  dapat  berupa  data  pribadi  yang  bersifat  umum  maupun  data pribadi  yang  bersifat  spesifik  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  4  UU Perlindungan  Data  Pribadi.  Pemrosesan  terhadap  data  pribadi  tersebut  wajib dituangkan secara lengkap melalui privacy policy . Dalam hal ini penulis memilih tiga sampel, yakni privacy policy Indosat Ooredoo, privacy policy Telkomsel, dan privacy policy XL Axiata.
Merujuk  pada  poin  informasi  identifikasi  pribadi  dalam privacy  policy yang dibentuk oleh Indosat Ooredoo, pengguna SIM card telepon seluler yang memilih  untuk  menggunakan  layanan  dari  Indosat  Ooredoo  wajib menyediakan  informasi  identifikasi  pribadi  meliputi  nomor  telepon  seluler, nama push  notification (jika  ada),  informasi  tagihan  (jika  ada),  serta  informasi perangkat seluler lainnya. Selanjutnya, dalam privacy policy bentukan Telkomsel dijelaskan  bahwa  data  pribadi  pengguna SIM  card Telkomsel  Prabayar  yang akan  dikumpulkan  untuk  menyelenggarakan  layanan  meliputi  NIK  dan  KK. Adapun  dalam privacy  policy XL  Axiata  juga  menjelaskan  dengan  rinci  terkait data  pribadi  apa  saja  yang  dikumpulkan  dari  penggunanya,  seperti  informasi kontak,  informasi  identifikasi,  informasi  demografis,  foto,  informasi  spesifik produk,  informasi  perbankan,  informasi  akun  layanan,  jenis  dan  versi  sistem operasi, serta informasi lokasi geografis guna menyelenggarakan layanannya.
Pemrosesan  terhadap  data  pribadi  tersebut  hanya  dapat  dilakukan  atas dasar  persetujuan  yang  sah  secara  eksplisit  dari  pengguna SIM  card telepon seluler  sebagai  subjek  data  pribadi  sesuai  dengan  tujuan  yang  telah disampaikan  oleh  penyelenggara  jasa  telekomunikasi  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  20  ayat  (2)  huruf  (a)  UU  Perlindungan  Data  Pribadi.  Selanjutnya, dalam Pasal 22 UU Perlindungan Data Pribadi disampaikan bahwa persetujuan pemrosesan  data  pribadi  harus  dilakukan  secara  tertulis  dan  terekam. Persetujuan  ini  dapat  dilakukan  melalui  elektronik  maupun  nonelektronik. Dalam  konteks  ini,  penyelenggara  jasa  telekomunikasi  cenderung  memilih
Vol. 5 No. 1 (2023)
untuk  mendapatkan  persetujuan  dari  pengguna  melalui  sistem  elektronik. Adapun berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU ITE, sekumpulan data yang disimpan melalui sistem elektronik dikategorikan sebagai informasi elektronik ( electronic information ).
Kebutuhan  atas  perlindungan  terkait electronic  information yang  sangat rahasia  ini  demikian  menjadi  sangat  tinggi  sejalan  dengan  peluang-peluang kejahatan baru terkait keamanan data pribadi, salah satunya adalah kebocoran data  oleh  peretas (Sjahdeini,  2016) .  Pada  tanggal  31  Agustus  2022  dilaporkan telah  terjadi  kebocoran  sebanyak  3,1  miliar  data  pribadi  pengguna SIM  card telepon  seluler  di  Indonesia.  Data  pribadi  yang  bocor  mencakup  nomor telepon,  NIK,  nama  provider,  hingga  tanggal  pendaftaran.  Data  pribadi  dari pengguna SIM  card telepon  seluler  sebesar  87GB  tersebut  diperjual  belikan  di forum Breached oleh akun bernama Bjorka dengan harga USD 50.000 atau setara Rp 743.000.000,00.
Merujuk  pada  contoh  kasus  tersebut,  diperlukan  adanya  perlindungan hukum  yang  kuat  terhadap  usaha  dari  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggung jawab dalam mendapatkan akses informasi pengguna SIM card telepon seluler. Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan sarana preventif melalui privacy policy atau  sarana  represif  melalui  pengadilan.  Perlindungan  hukum  secara preventif  dilakukan  agar  setiap  pengguna SIM  card telepon  seluler  dapat memahami  seluruh  ketentuan  pemrosesan  data  pribadinya  sehingga meminimalisir  adanya  kebocoran  data  pribadi.  Sedangkan  dalam  kasus kebocoran data akibat pihak ketiga ini, pengguna SIM card telepon seluler juga berhak  mendapatkan  perlindungan  hukum  secara  represif  dengan  diberikan kesempatan untuk menuntut sesuai dengan kerugiannya.
Privacy  policy yang  dibentuk  oleh  penyelenggara  jasa  telekomunikasi seharusnya  dapat  efektif  dalam  mencegah  terjadinya  kebocoran  data  pribadi apabila  dipahami  dengan  baik.  Namun,  pada  kenyataannya  masih  terdapat beberapa pengguna SIM card telepon seluler yang kurang teliti terhadap isi dari privacy  policy yang  ditawarkan  tersebut . Pengguna SIM  card telepon  seluler cenderung  dengan  mudah  memberikan  data  pribadi  miliknya  tanpa memperhatikan  setiap  ketentuan  pemrosesan  data  pribadi  yang  dituangkan dalam privacy policy. Kurangnya perhatian terhadap keamanan data pribadi ini sejalan  dengan  survei  yang  dilakukan  oleh  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika  bersama  Katadata Insight  Center (KIC),  bahwa  kesadaran masyarakat  Indonesia  terhadap  perlindungan  data  pribadi  masih  tergolong
rendah.  Survei  tersebut  mencatat  hanya  46,4%  dari  10.000  responden  pada  34 provinsi  di  Indonesia  yang  peduli  terhadap  keamanan  data  pribadinya, padahal  urgensi  terkait  kesadaran  masyarakat  terhadap  perlindungan  data pribadi melalui privacy policy begitu tinggi.
Berdasarkan Pasal 20 UU Perlindungan Data Pribadi, privacy policy dapat menjadi alas hukum untuk melindungi data pribadi pengguna SIM card telepon seluler.  Pasal  tersebut  mewajibkan  adanya  suatu  dasar  sebelum  melakukan pemrosesan terhadap data pribadi. Melalui privacy policy ini penyelenggara jasa telekomunikasi dapat mengkomunikasikan hak dan kewajiban dari para pihak sekaligus  mendapat  persetujuan  atas  apa  yang  telah  dijelaskan.  Persetujuan pengguna SIM  card telepon  seluler  terhadap  pemrosesan  data  pribadinya secara tidak langsung juga akan membebankan tanggung jawab atas keamanan data pribadinya kepada penyelenggara jasa telekomunikasi.
Merujuk  pada privacy  policy yang  dibentuk  oleh  Indosat  Ooredoo, terdapat  klausula  dimana  pengguna  secara  tegas  mengakui  bahwa  telah membaca dan memahami seluruh ketentuan yang diatur jika menekan tombol accept dan/  atau  tetap  melanjutkan  untuk  menggunakan  layanan  dari  Indosat Ooredoo.  Begitu  pun  dalam privacy  policy pada  poin  pengakuan  dan persetujuan,  Telkomsel  menekankan  bahwa  pengguna  mengakui  telah membaca  dan  memahami  seluruh  ketentuan  dengan  melakukan  persetujuan. Persetujuan tersebut otomatis memperbolehkan Telkomsel untuk melaksanakan  pengumpulan,  pengolahan,  penganalisisan,  penyimpanan, pengungkapan,  perbaikan  dan  penghapusan  data  pribadi  milik  pengguna sesuai  dengan privacy  policy .  Sedangkan  dalam privacy  policy XL  Axiata, pengguna  diakui  telah  menyetujui  seluruh  ketentuan  yang  diatur  sejak pengguna  bersedia  untuk  memberikan  data  pribadinya.  Kondisi  tersebut mengharuskan  pengguna SIM  card telepon  seluler  untuk  memahami  dengan teliti setiap klausul dari privacy policy yang ditawarkan sebelum menerimanya. Dalam  hal  tidak  ada  persetujuan  yang  sah  secara  eksplisit  dari  subjek  data pribadi  terkait  pemrosesan  data  pribadi  akan  dinyatakan  akan  diakui  batal demi  hukum  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  23  UU  Perlindungan  Data Pribadi.
Persoalan  terkait  kebocoran  data  pribadi  pada  kenyataannya  tidak berhenti  hanya  dengan  upaya  preventif  saja. Hal  ini  dikarenakan  pada  kasus tersebut tidak hanya disebabkan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu  kontrak  saja.  Kebocoran  data  pribadi  juga  dapat  dilakukan  oleh  peretas
Vol. 5 No. 1 (2023)
sebagai  pihak  ketiga  yang  tidak  mengikatkan  diri  dalam  suatu  kontrak.  Oleh karena  itu,  diperlukan  juga  sarana  perlindungan  hukum  represif  bagi pengguna SIM card telepon seluler sebagai subjek data pribadi yang mengalami kerugian atas keadaan tersebut. Perlindungan hukum secara represif sejatinya diberikan  untuk  memulihkan  dan  mengembalikan  hak-hak  keperdataan  yang dirugikan dalam suatu kontrak (Asnawi, 2017) .
Kebocoran  data  pribadi  akibat  pihak  ketiga  tersebut  dapat  dikategorikan sebagai force  majeure dalam  perjanjian  jika  penyelenggara  jasa  telekomunikasi sebagai pengendali data pribadi dapat membuktikan bahwa keadaan memaksa tersebut  terjadi  tanpa  bisa  diduga  dan  diantisipasi  sebelum  membuat privacy policy . Berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdata, penyelenggara jasa telekomunikasi sebagai  pengendali  data  pribadi  dapat  melepaskan  diri  dari  tanggung  jawab mengganti  kerugian  jika  berhasil  membuktikan  bahwa  peretasan  terhadap sistem  keamanannya  sungguh-sungguh force  majeure dan  penyelenggara  jasa telekomunikasi  tidak  ikut  andil  dalam  peristiwa  yang  menghambat  prestasi tersebut.  Agar  dapat  dikategorikan  sebagai force  majeure, penyelenggara  jasa telekomunikasi harus membuktikan bahwa:
a. Tidak mempunyai kesalahan atas timbulnya halangan prestasi.
b. Halangan tersebut tidak dapat diduga sebelumnya.
c. Tidak  memiliki  kewajiban  untuk  menanggung  resiko  baik  menurut undang-undang maupun ketentuan dalam kontrak.
Pertanggungjawaban  penyelenggara  jasa  telekomunikasi  akan  tetap berlaku  jika  tidak  dapat  dibuktikan  adanya force  majeure yang  dapat  diduga sebelumnya. Pihak yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi pengguna SIM card telepon seluler akibat kegagalannya dalam melakukan  perlindungan data pribadi  berkewajiban  untuk  memberikan  ganti  rugi.  Hal  ini  sesuai  dengan Pasal  47  UU  Perlindungan  Data  Pribadi  yang  mengamanatkan  bahwa pengendali  data  wajib  bertanggung  jawab  atas  pemrosesan  data  pribadi  dan menunjukkan pertanggungjawabannya dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip perlindungan data pribadi.
Merujuk  pada  Pasal  1239  dan  Pasal  1243,  KUHPerdata  memperincikan kerugian  yang  harus  diganti  dalam  tiga  komponen  sebagai  berikut (Fuady, 2014) :
a. Biaya
b. Rugi
c. Bunga
Vol. 5 No. 1 (2023)
Biaya  adalah  setiap  uang  yang  harus  dikeluarkan  oleh  pihak  yang  telah dirugikan  akibat  tidak  terpenuhinya  suatu  prestasi  dalam  suatu  kontrak. Adapun  rugi  dalam  hal  ini  didefinisikan  sebagai  kerugian  yang  sungguh- sungguh  atas  apa  yang  telah  dikeluarkan  dan  telah  menimpa  harta  benda. Sedangkan bunga adalah keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh namun tidak  terpenuhi  karena  tidak  terpenuhinya  prestasi  dalam  kontrak.  Pada persoalan ini, penyelenggara jasa telekomunikasi harus bertanggung jawab atas rugi  yang  diterima  oleh  pengguna SIM  card telepon  seluler.  Kerugian  yang diderita  akibat  pelanggaran  terhadap  perlindungan  data  pribadi  cenderung sulit  dinilai  dengan  nominal.  Kerugian  yang  dirasakan  jauh  lebih  besar  dari kerugian  fisik  karena  telah  masuk  dan  mengganggu  dalam  ranah  kehidupan pribadi.  Oleh  karena  itu,  apabila  terdapat  kerugian  yang  diderita  oleh pengguna SIM card sebagai korban wajib diberikan ganti rugi atau kompensasi. Pengguna SIM  card telepon  seluler  yang  dirugikan  akibat  pelanggaran terhadap  data  pribadinya  berhak  menuntut  dan  mendapatkan  ganti  rugi sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  14  UU  Perlindungan  Data  Pribadi. Pengguna  dapat  memilih  untuk  menyelesaikan  sengketa  perlindungan  data pribadi melalui arbitrase, pengadilan, maupun lembaga penyelesaian sengketa alternatif  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Apabila pengguna memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, penyelesaian  sengketa  perlindungan  data  pribadi  ini  akan  dilaksanakan berdasarkan  hukum  acara  yang  berlaku.  Ketentuan  terkait  penyelesaian sengketa  dan  hukum  acara  perlindungan  data  pribadi  ini  telah  diatur  dalam Pasal 64 UU Perlindungan Data Pribadi.

## 4. KESIMPULAN
Privacy policy berkedudukan hukum sebagai kontrak baku yang mengikat jika penawaran yang diberikan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi diikuti dengan penerimaan dari pengguna SIM card telepon seluler dengan klik tombol accept . Berdasarkan  Pasal  1  Angka  17  UU  ITE,  kontrak  yang  dibuat  melalui platform digital  ini  selanjutnya  juga  diakui  sebagai  kontrak  elektronik. Privacy policy yang  telah  disetujui  oleh  pengguna SIM  card telepon  seluler  menjadi dasar  yang  wajib  dimiliki  oleh  penyelenggara  jasa  telekomunikasi  sebelum melakukan pemrosesan data pribadi  sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 UU  Perlindungan  Data  Pribadi.  Di  sisi  lain,  keberadaan privacy  policy sebagai dasar  pemrosesan  data  pribadi  tersebut  mampu  memberikan  perlindungan
Vol. 5 No. 1 (2023)
hukum  secara  preventif  apabila  dibuat  dengan  memperhatikan  ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun perlindungan hukum secara represif juga  apabila  penyelenggara  jasa  telekomunikasi  melakukan  kelalaian  yang menyebabkan  kegagalan  perlindungan  data  pribadi  akibat force  majeure. Pengguna SIM card telepon seluler berhak untuk menuntut dan  mendapatkan ganti  rugi  atas  pelanggaran  terhadap  data  pribadi  miliknya  sebagaimana diamanatkan  dalam  Pasal  14  UU  Perlindungan  Data  Pribadi.  Begitu  pun sebaliknya  sesuai  dengan  Pasal  74  UU  Perlindungan  Data  Pribadi, penyelenggara  jasa  telekomunikasi  sebagai  pengendali  data  juga  wajib bertanggung  jawab  dan  memberikan  ganti  rugi  kepada  pengguna SIM  card telepon seluler yang menderita kerugian.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  A.  (2012).  Perkembangan  Teknologi  Komunikasi  dan  Informasi:  Akar Revolusi dan Berbagai Standarnya. Dakwah Tabligh , 13 (1), 137–149.
Annur, C. M. (2022). Pelindungan Data Pribadi Warga RI Masih Tergolong Rendah . Https://Databoks.Katadata.Co.Id. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/09/pelindungan-data- pribadi-warga-ri-masih-tergolong-rendah
Anwar,  N.,  Riadi,  I.,  &  Luthfi,  A.  (2016).  Forensic  SIM  Card  Cloning  Using
Authentication  Algorithm. Int.  J.  of  Electronics  and  Information  Engineering ,
4 (2), 71–81. https://doi.org/10.6633/IJEIE.201606.4(2).03
Asnawi, M. N. (2017). Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer. Masalah - Masalah Hukum , 46 (1), 55–68.
Badrulzaman, M. D. (2001). Kompilasi Hukum Perikatan . Citra Aditya Bakti.
Delpiero,  M.,  Reynaldi,  F.  A.,  Ningdiah,  I.  U.,  &  Muthmainnah,  N.  (2021). Analisis  Yuridis  Kebijakan  Privasi  dan  Pertanggungjawaban  Online Marketplace  Dalam  Perlindungan  Data  Pribadi  Pengguna  Pada  Kasus Kebocoran Data. Padjadjaran Law , 9 (1), 1–22.
Dihni, V. A. (2022). Kasus Kebocoran Data di Indonesia Melonjak 143% pada Kuartal
II 2022 . Www.Databoks.Katadata.Co.Id.
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/09/kasus-kebocoran- data-di-indonesia-melonjak-143-pada-kuartal-ii-2022
Ditjen  Aptika.  (2022). Dugaan  Kebocoran  Data  SIM  Card,  Kominfo  Lakukan Koordinasi dengan Ekosistem Pengendali Data . Https://Aptika.Kominfo.Go.Id/. https://aptika.kominfo.go.id/2022/09/dugaan-kebocoran-data-sim-card- kominfo-lakukan-koordinasi-dengan-ekosistem-pengendali-data/
Fuady, M. (2014). Konsep Hukum Perdata . Raja Grafindo Persada.
Hadita,  C.  (2018).  Provision  of  Personal  Information  in  Prepaid  SIM  Card
Registration from Human Rights Perspective. Jurnal HAM , 9 (2), 191–204.
Iskandar,  M.  R.  (2017).  Pengaturan  Klausula  Baku  Dalam  Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perjanjian Syariah. Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah , 1 (2), 200–216.
https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2539 Kansil,  C.  S.  T.  (1989). Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia .  Balai Pustaka.
Mahendar,  F.,  &  Budhayati,  C.  T.  (2019).  Konsep  Take  It  or  Leave  It  Dalam Perjanjian  Baku  Sesuai  Dengan  Asas  Kebebasan  Berkontrak. Jurnal  Ilmu
Hukum: ALETHEA , 2 (2), 97–114.
https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no2.p97-114
Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum . Kencana Prenada Media Group.
Prabowo, W., Wibawa, S., & Azmi, F. (2020). Perlindungan Data Personal Siber di  Indonesia. Padjadjaran  Journal  of  International  Relations , 1 (3),  218. https://doi.org/10.24198/padjir.v1i3.26194
Putra,  G.  A.  (2021).  Reformulasi  Ketentuan  Pengelolaan  Data  Pribadi  sebagai Ius Constituendum dalam Menjamin Perlindungan Data Pribadi Pengguna Layanan  Media  Sosial. Jurnal  Hukum  Lex  Generalis , 2 (8),  684–700. https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.105
Roesli,  M.,  Sarbini,  &  Nugroho,  B.  (2019).  Kedudukan  Perjanjian  Baku  dalam Kaitannya  dengan  Asas  Kebebasan  Berkontrak. DiH:  Jurnal  Ilmu  Hukum , 15 (1), 1–8.
Setiawan, I. K. O. (2019). Hukum Perikatan . Sinar Grafika.
Sinaga,  D.  H.,  &  Wiryawan,  I.  W.  (2020).  Keabsahan  Kontrak  Elektronik  (E- Contract) Dalam Perjanjian Bisnis. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum , 8 (9),
1385–1395. https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i09.p09
Sjahdeini, S. R. (2016). Kompilasi Hukum Perikatan . Citra Aditya Bakti.
Widodo,  E.  (2010).  Relevansi  Sistem  Civil  Law  dan  Common  Law  dalam Peraturan Hukum Perjanjian Baku di Indonesia. De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum , 2 (2), 120–128.
Zulham.  (2013). Hukum  Perlindungan  Konsumen .  Kencana  Prenada  Media Group.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License