BERITA SEBAGAI REPRESENTASI IDEOLOGI MEDIA (Sebuah Telaah Kritis)

## Acan Mahdi

## ABSTRAK
Tulisan ini hanya telaah singkat mengenai praktik pewacanaan dalam media massa. Berita dan  artikel  media  massa  merupakan  bagian  kecil  dari  praktik  pewacanaan.  Bagaimana berita  atau  sebuah  artikel  disuguhkan kepada  publik,  sangat  ditentukan oleh  ideologi  yang dianut  oleh  media  tersebut.  Singkatnya,  dalam  praktik  pewacaanan  yang  terpenting  bukan “apa” yang diangkat, namun lebih pada bagaimana berita ditulis oleh media masa. Karena bagimana sebuah fakta sosial digambarkan oleh media masa merupakan representasi dari ideologi  yang  bersemayam  di  belakangnya.  Dalam  konteks,  peranan  bahasa  sangat menentukan dalam pertarungan wacana.
Kata Kunci: berita, ideologi, media

## A. Media Massa dan Kritikal Teori
Dalam  paradigma  kritis,  asumsi yang  berlaku  terhadap  media    adalah wacana kecurigaan. Segala bentuk wacana  dalam  media  harus  dicurigai pemaknaanya  dalam  konteks  fenomena yang terjadi di masyarakat. Di sini terdapat anggapan bahwa tidak yang netral di bumi ini. Segala sesuatu yang terjadi di bumi ini tidak  terlepas  dari  kepentingan,  nilai-nilai dan  ideologi  yang  diyakini  dan  berlaku  di masyarakat.  Demikian  juga  pemaknaan tradisi  kritis  terhadap  media  dan  pers. Media  dan  segala    yang  ada  di  dalamnya termasuk  berita  yang  disampaikan  kepada
masyarakat  tidaklah  bebas  nilai  dan  tanpa kepentingan.  Berita  yang  setiap  hari  kita baca  melaui  koran,  majalah,  bulletin, media  visual  maupun  audiovisual  lainnya merupakan  dialektika  antara  fenomena yang  terjadi  dan  nilai-nilai  yang  berlaku  di masyarakat, termasuk nilai-nilai dan kaedah-kaedah  yang  berlaku  dimedia masa dan pers itu sendiri. Menurut Piliang (2004:  133),  ada  dua  kepentingan  besar yang bekerja dibalik media, yaitu kepentingan  ekonomi (ekonomic  interest) dan kepentingan kekuasaan (power interest) .  Relasi  antara  kedua  hal  itulah, jelas  Piliang,  yang  kemudian  membentuk isi media (media content) .
Tradisi  kritis  menelisik  jauh  lebih dalam,  mengamati  keseluruhan  proses yang terjadi di newsroom, teks, kontekstual serta  nilai-nilai  dan  ideologi  yang  bermain dibelakang    media.  Teori  kritis  (Bungin, 2008:  259)  selalu  mengkaji  kondisi-kondisi sosial dalam usahanya untuk mengungkap struktur-struktur  yang  sering  tersembunyi. Bungin,  selanjutnya  menjelaskan  bahwa pengetahuan adalah kekuatan untuk memahami  bagaimana  seseorang  ditindas sehingga orang dapat mengambil tindakan untuk mengubah kekuatan penindas.
Sejalan  dengan  apa  yang  dikatakan Bungin  di  atas,  Guba  dan  Lincoln  (2009: 138)  mengatakan  bahwa  ”suara”  yang kembang kan  teori  kritis  adalah  ”suara” intelektual  transformatif  sebagai  pembela dan aktivis.
Dalam banyak kajian sosial budaya, ekonomi dan politik, kehadiran media tidak dapat  dinafikan  begitu  saja.  Media  selalu ditepatkan  sebagai  variabel  determinan dalam  mempangaruhi  persepsi  dan  opini bublik.  Sebagaimana  dikatakan  Deutch (dalam Effendy, 2000: 325), media merupakan  ”the  Nerves  of  government”. Deutch  mensinyalir  bahwa  hanya  mereka yang  memiliki  pemahaman  atau  akses informasi,  yang  menguasai  percaturan kekuasaan.  Pernyataan  Deutch  di  atas bukanlah  tanpa  alasan –  dan  memang begitu nyatanya.
Media  dengan  kelebihan  yang dimilikinya,  lebih-lebih  media  audiovisual
yang  dapat  menjangkau  pemirsa  di  rumah dalam space yang  lebih  luas  dengan simultan,  menjadikan  dirinya  “hulu  ledak” dengan  daya  gempur  yang  lebih  dahsyat. Persis, fakta ini menjadikan media sebagai entitas  yang  sangat    strategis  bagi  kelas tertentu dalam rangka tranformasi nilai-nilai dan  ideologi  kepada  khayak,  pembaca, pendengar dan penonton di rumah. Pihak- pihak yang berkepentingan berebut pengaruh,  dalam  melancarkan  ideologinya melalui media.
Jauh  sebelumnya,  Gramsci  (dalam Patria,  2003:  127)  menjelaskan  bahwa dalam  membentuk  konsensus  seperti  apa yang  diinginkan,  kelas  tertentu  biasanya menggunakan  mekanisme  kelembagaan sebagai transmisi. Media adalah salah satu mekanisme kelembagaan itu, yang menurut  Gramsci  sebagai  “tangan-tangan” kelompok yang berkuasa untuk menentukan  ideologi  yang  mendominir. Bahasa, dalam pandangan Gramsci menjadi  sarana  penting  untuk  melayani fungsi    hegemonis  itu.  Konflik  sosial  yang ada dibatasi baik intensitas maupun ruang lingkupnya,  karena  ideology  yang  ada membentuk  keinginan-keinginan,  nilai-nilai dan  harapan  menurut  system  yang  telah ditentukan.
Sangatlah  beralasan  apa  yang dijelaskan Gramsci, bahwa media merupakan ”tangan-tangan” kelompok tertentu  untuk  menentukan  ideologi  yang mendominir, yang akhirnya bermuara pada
hegemoni  terhadap  golongan  lainnya. Mengingat, media dalam kerjanya membentuk opini dan persepsi dan bahkan hegemoni  terhadap  masyarakat  melalui consensus –  bukan    suatu  pemakasaan dengan penindasan dan kekerasan.
Dalam konteks ini, tidaklah berlebihan  jika  kita  katakan  bahwa  proses kerja media dalam menghegemoni masyarakat  adalah  proses  kerja  alam bawah  sadar.  Sesuatu  yang  tidak  kita sadari  dengan  indra  “telanjang”.  Hall (dalam  Em Grifin, 2003: 369)  menjelaskan bahwa hegemoni media bukan merupakan alur  cerita  yang  sadar,  tidak  teralu menekan, kursif, dan pengaruh- pengaruhnya  tidak  total.  Penyiaran  dan media  cetak,  jelas  Hall,  menyajikan beragam gagasan-gagasan kemudian mereka  cenderung  untuk  mendukung status  quo  dengan  mengistimewakan tentang  realita  yang  telah  diterimanya. Hasilnya,  peran  media  masa  ternyata menjadi  produksi  persetujuan,  bukannya pencerminan  dari  konsensus  yang  sudah ada.  Produksi  persetujuan  menurut  Chris Barker  (2000:  11)  berarti  khalayak  ramai- ramai  mengidentifikasi  diri  dengan  makna- makna kultural yang dibentuk lewat praktik- praktik  signifikasi teks hegemonik.

## B. Ideologi dan Kepentingan Politik Media
Jika  kita  membaca  Surat  Kabar Kompas terkait  kemelut Palestina – Israel,
maka  kita  akan  dapatkan  bahwa  bangsa Palestina  dengan  unsur-unsur  yang  terkait dengannya  adalah  atau  seolah  biang  dari segala  kemelut  yang  terjadi.  Bangsa Palestina  ddwacanakan  sebagai  bangsa yang anti perdamaian, identik dengan bom, selalu  menebar  teror  dan  ketakutan terhadap  bangsa  Yahudi,  yang  pada akhirnnya  menciptakan  reaksi  dari  bangsa Yahudi,  dengan  membalas  atau  membela diri  dari  serangan  bom  atau  kekerasan yang  dilakukan  oleh  pihak  Palestina. Dalam  konteks  ini,  Bangsa  Palestina digambarkan  sebagai  pihak  yang  aktif dalam  menyulut  koflik,  semantara  bangsa Yahudi dideskripsikan sebagai anak manis yang  hanya  membela  diri  dari  kekerasan dan serangan bangsa Palestina.
Sebaliknya,  akan terjadi kontradiktif jika  kita  membaca  Surat  Kabar  Republika mengenai  kemelut  yang  terjadi  antara Palestina  dan  Israel  itu.  Surat  Kabar Republika,  sebaliknya,  melihat  kemelut yang  terjadi  sebagai  akibat  inperialisme yang  dilakukan  oleh  bangsa  Yahudi terhadap  Palestina.  Kererasan,  teror,  dan bom  yang  dilakukan  pihak  Palestina dengan  berbagai  macam  elemen  yang berafiliasi dengannya, diwacanakan sebagai aksi menentang atau aksi membela  tanah  air  dari  keangkuhan inperialisme bangsa Yahudi. Dalam konteks  ini,  bangsa  Yahudi  digambarkan sebagai  pihak  yang  aktif  dalam  menyulut ”api”  konflik,  sementara  teror,  bom,  dan
kekerasan  yang  dilakukan  oleh  rakyat Palestina diwacanakan bentuk ijtihat dalam rangka membebaskan diri dan bangsa dari inperialisme Yahudi.
Berita  sebagai  hasil  konstruksi media  bukanlah  hadir  dengan  sendirinya. Media  dan  berita  tidak  hadir  diruang vakum, tapi hidup di tengah-tengah realitas sosial  yang  sarat  konflik,  nilai-nilai  dan ideolgi. Berita dengan demikian merupakan  refleksi  dialektika  fenomena sosial  dengan  nilai-nilai  dan  ideologi  yang berlaku  di  sebuah  entitas,  dengan  media sebagai agen konstruksinya. Berita, dengan  sendirinya  mencerminkan  ideologi dan  keyakinan  entitas  yang  mendominasi di sebuah entitas.
Para teoritisasi berbeda pandangan dalam  memaknai  kata  ideologi,  sesuai dengan  sudut  pandang  masing-masing. Gramsci  (dalam  Syaiful  Arief,  2001:  68) misalnya.  Bagi  Gramsci,  ideologi  dimaknai historis  ( historically  organics  ideologi ).
Menurutnya,  ideologi  harus  menjadi  suatu kesadaran kolektif yang mampu mengakomodasikan kepentingan kelompok  lain  dan  menarik  kelompok  lain itu ke kelompok ”penghegemoni”.
Ideologi  bagi  Althusser  (1989) bukan  ”kesadaran  palsu”  seperti  yang dikatakan Karl Marx, melainkan profoundly unconcius, sebagai  hal-hal  yang  secara mendalam  tidak  disadari,  yang  tertanam dalam  diri  individu  sepanjang  hidupnya. History  turn  into  nuture, produk  sejarah
yang  seolah-oleh  menjelma  jadi  sesuatu yang alamiah. Kepercayaan yang tertanam tanpa  disadari  itulah  yang  dinamakan ideologi.
Raymond  William  (dalam  Fiske,
1990: 164), mengklasifikasikan
penggunaan    ideologi  tersebut  dalam  tiga ranah. Pertama, sebuah sistem kepercayaan  yang  dimiliki  oleh  kelompok atau  satu  kelas  tertentu.  Definisi  ini jelasnya,  terutama  dipakai  oleh  kalangan psikologis  yang  melihat  ideologi  sebagai seperangkat  sikap  yang  dibentuk  dan diorganisasikan dalam bentuk yang koheren. Kedua , sebuah sistem kepercayaan yang  dibuat – ide palsu atau kesadaran  palsu –  yang  bisa  dilawankan dengan pengetahuan ilmiah. Ideologi dalam  pengertian  ini  adalah  seperangkat kategori  yang  dibuat  dan  kesadaran  palsu dimana  kelompok  yang  berkuasa  atau dominan menggunakannya untuk mendominasi  kelompok  lain  yang  tidak dominan.  Karena  kelompok  yang  dominan mengontrol kelompok lain dengan menggunakan  perangkat  ideologi  yang disebarkan  ke  dalam  masyarakat,  akan membuat kelompok yang didominasi melihat  hubungan  tampak  natural,  dan diterima  sebagai  kebenaran.  Di  sini, ideologi desebarkan lewat berbagai instrumen  dari  pendidikan,  politik,  sampai media  massa.  Ideologi  di  sini  bekerja dengan membuat hubungan-hubungan sosial  tampak  nyata,  wajar  dan  alamiah,
dan  tanpa  sadar  kita  menerima  sebagai kebenaran.
Terkait peranan media dalam mengukuhkan  ideologi  tertentu,  Eriyanto (2001:  103),  menjelaskan  bahwa  Gramsci membangun suatu teori yang menekankan bagaimana  penerimaan  kelompok  yang didominasi  terhadap  kehadiran  kelompok dominan  berlangsung  dalam  suatu  proses yang  damai,  tanpa  tindakan  kekerasan. Media dapat menjadi sarana di mana suatu kelompok  mengukuhkan  posisinya  dan merendahkan  kelompok  lain.  Ini  bukanlah berarti  media  adalah  kekuatan  jahat  yang secara  sengaja  merendahkan  masyarakat bawah. Proses bagaimana wacana mengenai bagaimana gambaran masyarakat  kelas  bawah  bisa  buruk  di media,  berlangsung  dalam  proses  yang komplek.  Proses  marjinalisasi  wacana  itu berlangsung  secara  wajar,  apa  adanya, dan  dihayati  bersama.  Khalayak  tidak merasa  dibodohi  atau  dimanipulasi  oleh media.  Konsep  hegemoni  menolong  kita menjelaskan bagaimana proses ini berlangsung.
Menurut  Gramsci,  kekuatan  dan dominasi  kapitalis  tidak  hanya  melalui dimensi  material  dari  sarana  ekonomi  dan relasi  produksi,  akan  tetapi  kekuatan ( force )  dan  hegemoni.  Jika  yang  pertama menggunakan  daya  paksa  untuk  orang banyak  mengikuti  dan  mematuhi  syarat- syarat  suatu  cara  produksi  atau  nilai-nilai tertentu,  maka  yang  terakhir  meliputi
peluasan  pelestarian  ”kepatuhan  aktif” (secara  sukarela)  dari  kelompok-kelompok yang  didominasi  oleh  kelas  penguasa lewat  prektek  penggunaan  kepemimpinan intelektual, moral dan politik.
Menurut  Santoso  &  Sunarto  (2003: 89),  konsep  hegemoni  Gramsci,  diambil secara dialektis melalui dikotomi tradisional yang berkarakteristik pemikiran Italia, yakni dari  Machiavelli  (kekuatan, farce )  sampai Pareto (persetujuan, consent ), dan dengan Lenin  (strategi).  Teori  Gamsci  tentang hegemoni,  jelasnya  merupakan  langkah maju dalam rangka menyelamatkan Marxisme  itu  sendiri  dari  defenisi  yang pasif  tentang  revolusi.  Teori  hegemoni tambahnya, sesungguhnya merupakan kritik  inplisit  terhadap  reduksionisme  dan esensialisme yang melanda banyak penganut Marxisme dan juga non-Marxian. Reduksionisme  dan  esensialisme  menurut Faqih (pengantar, dalam Simon, 1999: xiv) adalah  paham  yang  mereduksi  dan menganggap esensi sebagai sebuah entitas  tertentu  yang  bertindak  sebagai kebenaran  mutlak  dan  doktrin  yang sesungguhnya benar.
Hegemoni (Patria & Arif, 1999: 121) merujuk  pada  pengertian  tentang  situasi sosial  politik  yang  dalam  terminologi Gramsci  disebut  ’momen’,  di  mana  filsafat dan  praktik  sosial  masyarakat  menyatu dalam  keadaan  seimbang.  Dominansi merupakan  konsep  dari  realitas  yang menyebar melalui masyarakat dalam
sebuah lembaga dan manifestasi perorangan.  Pengaruh  spirit  ini  berbentuk moralitas,  adat,  religi,  prinsip  politik  dan semua relasi sosial, terutama dari intelektual.  Hegemoni  selalu  berhubungan dengan  penyusunan  kekuatan  negara sebagai  kelas  diktator.  Konsep  hegemoni ini  menurut  Patria  dan  Arif  (1999:  121) dapat  dilacak  melalui  penjelasan  Gramsci tentang  Supremasi  kelas.  Menurutnya supremasi  sebuah  kelompok  mewujud dalam dua cara: dominasi dan kepeminpinan intelektual. Hegemoni menunjuk pada kuatnya pengaruh kepemimpinan dalam bentuk moral maupun  intelektual,  yang  membentuk sikap kelas yang dipimpin. Ini terjadi dalam citra  konsensual.  Konsensus  yang  terjadi antara  dua  kelas  ini  diciptakan  melalui pemaksaan maupun pengaruh terselubung melalui  pengetahuan  yang  disebarkan perangkat-perangkat  kekuasaan.  Dengan kata  lain,  hegemni  adalah  sebuah  rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme  konsensus  daripada  melalui penindasan  terhadap  kelas  sosial  lainnya. Pada  hakikatnya,  hegemoni  merupakan upaya  untuk  menggiring  orang  agar menilai  dan  memandang  problematika sosial dalam kerangka yang ditentukan.
Tidak  jauh  berbeda,  Yudi  Latif (dalam  Subandy  Ibrahim  &  Djamaludin Malik,  1997:  294),  mengatakan  bahwa hegemoni menekankan pada bentuk ekspresi,  cara  penerapan,  mekanisme
yang  dijalankan  untuk  dipertahankan,  dan mengembangkan  diri  melalui  kepatuhan para korbannya, supaya upaya itu berhasil mempengaruhi  dan  membentuk  alam pikiran mereka.
Raymond  William  (Berger,  1991: 49) menjelaskan bahwa, hegemoni bekerja melalui  dua  saluran:  ideologi  dan  budaya melalui mana nilai-nilai itu bekerja. Melalui hegemoni,  ideologi  kelompok    dominan dapat  disebarkan,  nilai  dan  kepercayaan dapat  dipertukarkan.  Akan  tetapi,  berbeda dengan manipulasi atau indoktrinasi, hegemoni  justru  terlihat  wajar,  orang menerima sebagai kewajaran dan sukarela.  Ideologi  hegemonik  itu  menyatu dan  tersebar  dalam  praktik  kehidupan, persepsi,  dan  pandangan  dunia  sebagai sesuatu  yang  dilakukan  dan  dihayati secara sukarela.
Terkait peranan media dalam mengukuhkan  ideologi  tertentu,  Eriyanto (2001:  103),  menjelaskan  bahwa  Gramsci membangun suatu teori yang menekankan bagaimana  penerimaan  kelompok  yang didominasi  terhadap  kehadiran  kelompok dominan  berlangsung  dalam  suatu  proses yang  damai,  tanpa  tindakan  kekerasan. Menurut  Eriyanto,  media  dapat  menjadi sarana di mana suatu kelompok mengukuhkan posisinya dan merendahkan kelompok  lain.  Ini  bukanlah  berarti  media adalah kekuatan jahat yang secara sengaja  merendahkan  masyarakat  bawah. Proses  bagaimana  wacana  mengenai
bagaimana  gambaran  masyarakat  kelas bawah  bisa  buruk  di  media,  berlangsung dalam  proses  yang  komplek.  Proses marjinalisasi wacana itu berangsung secara  wajar,  apa  adanya,  dan  dihayati bersama.  Khalayak  tidak  merasa  dibodohi atau dimanipulasi oleh media.
Sebagai  agen  konstruksi,  media merupakan  wadah  yang  strategis  dalam rangka  mengkonstruksi  realitas  sosial.  Hal ini,  merujuk  kepada  berbagai  macam kepentingan  di  dalamnya,  baik  politik, ekonomi, sosial budaya dan agama. Dalam konteks  politik  dan  kekuasaan,  media, sebagaimana penjelasan sebelumnya, menjadi alat yang hegemoni untuk mempertahankan dominasi dan kekuasaan kelas yang mendominasi.
Dalam  prakteknya,  suatu  media melakukan seleksi terhadap wacana (berita)  yang  akan  siarkan.  Proses  ini adalah keseluruhan aktivitas yang komplek dan  rumit.  Tidak  sekedar  itu,  proses selektif juga dikakukan dalam penempatan terhadap  berita  tertentu,  pilihan  kata, struktur  bahasa,  dan  gaya  bercerita  yang telah  ditetapkan.    Dalam  kajian  kritis, proses  ini  biasanya  disebut  framing,  yaitu bagaimana  media  membingkai  sebuah peristiwa sosial dalam realitas konstruksinya (berita).
Kajian  kritis  memandang  bahwa proses  produksi  berita  di  madia  massa merupakan  pertarungan  ideologis  atau kepentingan tertentu. Pertarungan itu yang
kemudian menghasilkan teks berita sebagai simbol-simbol yang mencerminkan dominasi ide dan kepentingan dari kelompok  yang  memenangkannya. News room sebagaimana  arena  sosial  lainya terdiri dari seperangkat struktur dan agensi serta  hubungan-hubungan  di  antaranya. Struktur  dalam news  room dapat  berupa peraturan  yang  tertulis  maupun  tidak tertulis, kebiasaan-kebiasaan, sumber daya  dibutuhkan  untuk  beroperasinya news room tersebut, serta tatanan hubungan  antara human  agent yang berinteraksi  di  dalamnya. Human  agent merujuk  pada  setiap  orang  yang  memiliki wewenang  dan  tanggung  jawa  masing- masing dalam news room , yaitu wartawan, editor,  redaktur,  kameramen,  presenter, penanggung  jawab,  bidang  usaha,  wakil penguasa  atau  negara  dan  lain-lain. Sedangkan agensi adalah tindakan- tindakan  sosial  dari  para human  agents tersebut.  Dedy  Hidayat  (2000:  432), menjelaskan  pilihan  terhadap  dualitas  dan dualisme sruktur-agensi harus harus dilakukan  sesuai  dengan  kondisi  empirik dan  spesifik.  Masing-masing  memiliki tugas  dan  wewenang  tersendiri.  Dalam suatu setting sosial  tertentu,  konsepsi dualisme  mungkin  lebih  tepat,  namun dalam setting yang  lain  konsep  dualisme justru lebih memadai.
Terkait  posisi  struktur  dan human agent , dapat dilihat dengan dua pendekatan. Pertama, adalah menurut
pandangan  aliran  instrumentalism, human agent selalu  dapat  menjadikan  media (termasuk  strukturnya)  sebagai  instrumen mereka.  Chomsky  dan  Herman  (1988:  xi) adalah orang yang pernah menggambarkan  dimana  pemilik  modal mampu menetapkan premis-premis wacana  publik,  menentukan  informasi  apa yang  boleh  dikonsumsi  publik  dan  terus menerus mengelola pendapat publik melalui propaganda. Di sisi lain pendekatan  ini  juga  mengakui kemanpuan jurnalis untuk memproduksi berita sebagaimana  yang  mereka  inginkan,  dan karena  itu  jurnalis  juga  dapat  menjadikan media sebagai instrumen mereka.
Kedua, dengan pendekatan strukturalisme.  Pendekatan  strukturalism berpendapat bahwa isi media semata-mata merupakan  representasi  dari  struktur  yang ada,  mengabaikan  interaksi  sosial  antara agen pelakunya. Bahkan menurut Schudson
(Hidayat, 2000: 437)
mengatakan  hasil  dari  produksi  berita berkaitan langsung dengan struktur ekonomi  media  atau  industri  media. Sedangkan  hal-hal  lain  di  antaranya merupakan  sebuah  ”black  box”  yang  tidak bermanfaat untuk diperiksa. Dalam konteks  ini,  Golding  dan  Murdoch  (J. Curran,  dalam  J.  Curran  &  M.  Gurevitch, 1996:  19)  memberikan  alternatif  lain dengan menyatakan bahwa sesungguhnya terdapat interplay antara  struktur  dan agensi.      Dijelaskan  Golding  dan  Murdoch
bahwa, human  agent beroperasi  dalam struktur  -  struktur  yang  mungkin  saja menghambat atau memfasilitasi, memaksa batas  -  batas  tertentu  atau  menawarkan peluang-peluang.
Dengan demikian, keseluruhan dinamika  yang  terjadi  pada  ruang  berita dapat  dilihat  sebagai  serangkaian  kecil interaksi  antara  sruktur  dan  agensi  pada beberapa  konteks  historis  spesifik,  secara khusus  sebagai  kontestasi  antara  pemilik dan jurnalis dikaitkan dengan peluang dan kemampuan  mereka  menguasai  elemen- elemen  pada  struktur,  dimana  kontestasi ini  dilatarbelangi  oleh  ideologi  masing- masing  (sejalan  dengan  perkembangan kapitalisme tertentu).

## C. Bahasa dalam Wacana Media
Susanne K. Langer (dalam Mulyana,  2000:  46)  mengatakan  bahwa salah  satu  kebutuhan  pokok  manusia adalah  kebutuhan  akan  simbolisasi  atau penggunaan lambang-lambang. Sobur, mengutif  pendapat  Wieman  dan  Walter (dalam Johannesen,
1996: 46),
mengatakan  bahwa  salah  satu  sifat  dasar manusia,
adalah kemampuan menggunakan simbol. Tanda-tanda ( signs ) adalah  basis  dari  seluruh  komunikasi (Littlejohn, 1996: 64).
Menarik  apa  yang  dikatakan  para pakar di atas. Littlejohn misalnya, mengatakan  bahwa  tanda  adalah  basis
dari  seluruh  komunikasi.  Apa  yang  akan terjadi, jika kita tidak mengenal tanda, atau seandainya  tanda-tanda  itu  tidak  ada dibenak  kita.  Kita  mungkin  tidak  akan pernah  bisa  berkomunikasi  satu  sama lainnya.  Manusia  dengan  perantaraan tanda-tanda,  dapat  melakukan  komunikasi dengan  sesamanya.  Tanda-tanda  ( signs ) menunjuk bentuk pesan secara keseluruhan  yaitu  pesan  verbal  dan  non verbal,  dan  bahasa  yang  kita  gunakan sehari-hari  merupakan  wujud  dari  pesan itu.
Bahasa  merupakan  salah  satu sistem  tanda  ( signs )  itu.  Dengan  bahasa manusia yang satu atau satu entitas dapat berkomunikasi dengan manusia atau entitas  lainnya.  Dengan  bahasa  kita  dapat mengungkapkan  apa  yang  ada  dipikiran kita  kepada  lawan  bicara,  demikian  juga sebaliknya. Dengan bahasa, kita mengetahui  sejarah  masa  lalu.  Dengan bahasa,  kita  dapat  membaca  lingkungan sosial  di  sekitar  kita.  Dengan  bahasa,  kita dapat  memahami  orang  atau  kelompok lain,  demikian  juga  sebaliknya.  Dalam konteks  penelitian  ini,  komunikasi  yang dimaksud adalah komunikasi antara media massa sebagai komunikator dan  khalayak sebagai komunikan.
Realitas  media  (teks  berita)  adalah hasil konstruksi media.   Dengan demikian, realitas  media  bukanlah  produk  yang orisinil,  tapi  produk second  hand dengan media  sebagai  agen  konstruksinya . Ini
adalah  sinyalemen  bahwa,  realitas  media tidak  merefleksikan    realitas  sosial  yang sesungguhnya,  melainkan  realitas second hand .  Dengan  bahasa  lain,    fakta  yang sesungguhnya  adalah  bahwa,  realitas media (teks berita) merefleksikan subjektivitas  media  dan  wartawan,  karena memang,  realitas  media  diproduksi  oleh media  yang  secara  notabene  tidak  lepas dari  subjektivitas  individual  wartawan, organisasi,  kepemilikan  dan  kepentingan lain diluar media itu sendiri.
Bahasa merupakan perangkat utama media dalam rangka merekonstruksi fakta-fakta  sosial  itu.  Hal  ini  menunjuk adanya manipulasi terhadap realitas, dengan bahasa sebagai alat manipulasinya.  Pemilihan  kosakata,  dan kalimat  tertentu  untuk  menggambarkan sebuah  peristiwa  yang  terjadi,  dengan harapan  mengarahkan  persepsi  khalayak untuk berpikir sesuai dengan yang diinginkan  media  atau  dalam  rangka membentuk opini publik, merupakan rantai kemenangan  yang  harus  dilakukan  oleh media.
Bahasa  dalam  konteks  ini  (Sobur, 2001:  88)  bukan  saja  sebagai  alat merepresentasikan  realitas,  namun  juga menentukan  relief  seperti  apa  yang  akan diciptakan  oleh  bahasa  tentang  realitas tersebut. Akibatnya, media massa mempunyai  peluang  yang  besar  untuk mempengaruhi makna dan gambaran yang dihasilkan dari realitas yang
dikonstruksikannya. Dijelaskan Sobur, bahwa kegiatan jurnalistik memang menggunakan bahasa sebagai bahan baku guna  memproduksi  berita.  Akan  tetapi, bagi  media,  bahasa  bukan  sekedar  alat komunikasi  untuk  menyampaikan  fakta, informasi,  atau  opini.  Bahasa  juga  bukan sekedar alat komunikasi untuk menggambarkan  realitas,  namun  juga menentukan  gambaran  atau  citra  tertentu yang  hendak  ditanamkan  kepada  publik. Terkait  hal  ini,  Becker  (Littlejohn  1996: 236)  mengatakan  bahwa  setiap  bahasa – setiap  simbol  hadir  bersamaan  dengan ideologi,  maka  pilihan  atas  seperangkat simbol,  disadari  atau  tidak,  merupakan pilihan atas ideologi.
Ideologi dalam kajian kritis, dipandang  sebagai  faktor  eksternal  media massa, yang ikut mempengaruhi konstruksi  realitas  (teks  media).  Dengan nilai-nilai  yang  dipercaya  dan  diyakininya, media  massa,  dengan  bahasa  sebagai perangkatnya,  memberikan  cara  pandang tertentu  kepada  khalayak  atau  pembaca dalam memandang fenomena sosial. Media  massa  mencoba  mengarahkan khalayak atau pembaca dalam mendefinisikan  sesuatu,  sesuai  dengan yang  diinginkan  media  massa  itu  sendiri sebagai  pihak  yang  memproduksi  makna. Terkait  dengan  hal  ini,  Fowler  dkk (Eriyanto,  2001:  137)  mengatakan  bahwa bahasa pada dasarnya bersifat membatasi kita –  kita  diajak  berfikir  untuk  memahami
seperti  itu,  bukan  yang  lain.  Singkatnya, Piliang  (2004:  134)  mengatakan  bahwa membincang  media  tidak  lepas  dari ideologi  yang  membentuknya,  yang  pada akhirnya  mempengaruhi  bahasa  (gaya, ungkapan, kosakata, tanda) yang digunakan  dan  pengetahuan  (keadilan, kebenaran, realitas) yang dihasilkannya.
Media  massa  adalah  sarana  yang strategis,  dalam  rangka  menanamkan ideologi  dan  nilai-nilai  tertentu.  Hal  ini karena  media  menurut  Althusser  (1984), memiliki  kesanggupan  sebagai  sarana legitimasi.  Media  massa  sebagaimana lembaga-lembaga pendidikan, agama, seni, dan kebudayaan merupakan alat dari yang  bekerja  secara  ideologis  untuk membangun  kepatuhan  khalayak  ”ideologi aparatus”.
Berbeda dengan apa yang disampaikan  Althusser  di  atas,  Gramsci (1991),  menilai  media  sebagai  ruang dimana  berbagai  ideologi  dipresentasikan. Hal ini mengindikasikan bahwa  media bisa menjadi  sarana  diseminasi  dan  alat legitimasi  ideologi  kelas  dominan  atas wacana publik. Akan tetapi, disisi yang lain media juga menjadi alat resistensi terhadap kelas dominan itu.
Menurut Gramsci ( ibid , hlm: 57-58), dominasi kekuasaan dipejuangkan, disamping  lewat  kekuatan  senjata,  juga melalui  persetujuan/penerimaan  publik, yaitu diterimanya ide dan gagasan tertentu
oleh  masyarakat  luas,  yang  diekspresikan melalui mekanisme opini publik.
Terkait dengan hal ini, pembentukan  opini  publik  merupakan  isu sentral  dalam  prinsip  hegemoni,  yang mengisyaratkan adanya ruang publik sebagai  mediasi.  Dalam  konteks  inilah, Gramsci  menilai  penting  adanya  institusi- institusi  yang  berperan  menyebarluaskan hegemoni  ideologi.  Gramsci,  kemudian menjelaskan institusi dan strukturnya sebagai  alat  hegemoni  seperti  sekolah, rumah  ibadah,  nama  jalan  dan  media massa.
Media massa sebagai simbol ruang publik,  yang  di  dalamnya  bahasa  dan simbol-simbol  diproduksi  dan  disebarkan, tidak  dilihat  Gramsci  sebagai  sebuah  alat hegemoni yang pasif semata.
Sebagaimana yang dikatakan sebelumnya, media  massa  membentuk  sebuah  ruang tempat  berlangsungnya  perang  bahasa atau  perang  simbol  untuk  memperebutkan ruang  penerimaan  publik  atas  gagasan- gagasan ideologi yang diperjuangkan.
Dalam rangka memperebutkan penerimaan  publik  ini,  maka  kekuatan bahasa  dan  kekuatan  simbol  menjadi sangat  penting.  Gramsci  melihat  makna ( meaning )  dan  nilai-nilai  ( value )  dominan yang dihasilkannya (lewat berbagai media) sangat menentukan proses dominasi sosial itu  sendiri.  Meskipun  demikian,  dalam prinsip  hegemoni,  makna,  bahasa  dan nilai-nilai  dominan  tersebut  tidak  pernah
berada dalam kondisi stabil. Keberadaannya selalu dipertanyakan, digugat,  ditantang  dan  dilawan  lewat berbagai bentuk perjuangan politik pertandaan ( politic of signification ).

## D. Daftar Pustaka
Arthur  Asa  Berger,  1991. Media  Analysis Techniques, resived  edition,  Beverly Hills : Sage Publication;
Bachtiar Effendy, 2000. ”Media Massa dan Politik”  dalam  Sudrajat  A.S  (ed), Repolitisasi  Islam:  Pernahkah  Islam Berhenti Berpolitik?, Bandung:
Mizan;
Burhan  Bungin,  2008. Konstruksi  Sosial Media Massa , Jakarta: Kencana;
Chris  Barker,  2000. Cultural  Studies:
Theory dan Praktik , Nurhadi (penerjemah),  Yogyakarta:  Kreasi
Wacana;
Dedy  N.  Hidayat,  2000. Revolusi  Mei:
Runtuhnya
Sebuah Hegemoni,
Jakarta: Gramedia;
Em  Griffin,  2003. Communication  Theory, A  First  Look  At  (Fifth  Edition), New York: The McGRAW –  HILL COMPANIES, INC; Eriyanto, 2005.
Analisis Framing , Jogjakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara;
Idi  Subandy  Ibrahim  &  Dedy  Djamaludin Malik,  1997. Hegemoni  Budaya , Yogyakarta: Bentang;
John Fiske, 1990. Introduction to
Communication Studies, second
edition ,  London  and  New  York:
Routledge;
James  Curran  &  M.  Guravitch,  1996.
Media  and  Society, London:  Edward
Arnold;
Louis  Althusser,  1984. Essay  on  Ideology ,
London: Verso;
Listiyono  Santoso,  Sunarto  &  Dkk,  2003.
Epistemologi Kiri , Jogjakara: Ar-Russ
Media;
Norman  K.  Denzin  &  Yvonna  S.  Lincoln,
2009. Handbook of Qualitative
Research , Edisi Bahasa Indonesia,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar;
Nezar  Patria  &  Andi  Arief,  2003. Antonio
Gramsi; Negara & Hegemoni ,
Jakarta: Pustaka Pelajar;
Roger  Simon,  1999. Gagasan-Gagasan
Politik Gramsci , Yogyakarta: Pustaka
Pelajar & Insist;
Syaiful  Arif,  2001. Pemikiran-Pemikiran
Revolusioner , Malang: Averroes
Press & Pustaka Pelajar;
Yasraf  Amir  Piliang,  2004. Posrealitas:
Realitas  Kebudayaan  Dalam  Era Posmetafisika , Yogyakarta:
Jalasutra;