## Journal of Instructional and Development Researches
Homepage: https://www.journal.iel-education.org/index.php/JIDeR e-ISSN: 2807-5471 ; p-ISSN: 2807-548X
JIDeR, Vol. 4, No. 4, August 2024 © 2024 Journal of Instructional and Development Researches Page: 192-203

## Keterbatasan dalam Kebebasan: Evaluasi Implementasi Kurikulum MBKM PTKIN
Namira Choirani Fajri 1* , Widayat Mintarsih 2 , Ema Hidayanti 3 , Riyani Juaniati 4 1,2,3,4 Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia *Email: namira.c@walisongo.ac.id (Corresponding Author)
DOI: https://doi.org/10.53621/jider.v4i4.319 Informasi Artikel ABSTRAK Riwayat Artikel: Diterima: 30 Mei 2024 Revisi Akhir: 15 Juli 2024 Disetujui: 16 July 2024 Terbit: 20 Agustus 2024 Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kurikulum MBKM yang telah dilaksanakan  di  Prodi  BPI/BKI  PTKIN  di  Jawa  Tengah.  Berjalannya kurikulum MBKM di PTKIN tentu tidak bebas dari tantangan serta harapan. Oleh karena itu, sebagai upaya mengoptimalisasikan program MBKM maka diperlukan  evaluasi  untuk  menentukan  rekomendasi  langkah  yang  tepat. Data penelitian diperoleh dari in depth interview , Focus Group Discussion , dan dokumentasi  catatan  serta  laporan  pelaksanaan  MBKM.  Pengambilan  data dilakukan  pada  Prodi  BPI/BKI  di  tiga  PTKIN,  yaitu  UIN  Walisongo Semarang, UIN Saizu Purwokerto, dan IAIN Kudus sebagai sampel PTKIN yang  ada  di  Jawa  Tengah.  Analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif  ini menggunakan interaction  analysis model  Miles  dan  Huberman  dengan  tiga alur  kegiatan,  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  verifikasi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari delapan kegiatan yang ditawarkan oleh program MBKM, hanya empat kegiatan yang sudah dan akan dijalankan oleh PTKIN.  Empat  kegiatan  itu  adalah  pertukaran  pelajar,  magang,  penelitian atau riset, dan KKN tematik. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa  pelaksanaan  MBKM  di  PTKIN  belum  optimal.  Pelaksanaan kurikulum  MBKM  yang  harusnya  menawarkan  banyak  kebebasan  masih harus menemui tantangan dan hambatan yang kompleks. Kebebasan yang ditawarkan oleh kurikulum MBKM pun pada akhirnya masih terkungkung keterbatasan-keterbatasan sehingga implementasinya belum maksimal.
Kata Kunci: BKI; BPI; Kurikulum;
MBKM; PTKIN.

## PENDAHULUAN
Pada  Tahun  2020,  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  mengeluarkan  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)  ( Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka ,  2020).  Kebijakan  ini  mengubah  kurikulum pendidikan yang sebelumnya telah dijalankan selama bertahun-tahun. Perubahan yang ditetapkan merupakan  suatu  keniscayaan  mengingat  bahwa  sebuah  lembaga  pendidikan  perlu  menyikapi tantangan dan kecenderungan perubahan zaman ( Suryaman , 2020). Begitu pula dengan peraturan menteri  yang  berkaitan  dengan  kurikulum  MBKM  ini.  Hadirnya  peraturan  tersebut  merupakan merupakan respons atas kebutuhan zaman.
Berjalannya  program  MBKM  ini  perlu  mendapatkan  evaluasi  mendalam  terhadap implementasinya. Penelitian-penelitian sebelumnya berfokus pada aspek konseptual dan potensi manfaat program secara umum, tetapi belum membahas tentang tantangan spesifik, hambatan, dan kebutuhan  khusus  yang  dihadapi  PTKIN  dalam  mengimplementasikan  MBKM.  Oleh  sebab  itu, penelitian  ini  melakukan  evaluasi  empiris  yang  memetakan  sejauh  mana  kebebasan  yang ditawarkan kurikulum dapat diimplementasikan di lapangan.
Pada  luaran  MBKM,  mahasiswa  disiapkan  untuk  menjadi  sarjana  yang  tangguh,  relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin. Melalui program merdeka belajar-kampus merdeka,  mahasiswa  tidak  dicetak  sebagai  sarjana  yang  identik.  Kurikulum  merdeka  belajar- kampus  merdeka  mengarahkan  mahasiswa  memperoleh  kesempatan  untuk  meningkatkan keterampilan sesuai dengan minat dan bakatnya. Peningkatan kapasitas diri tersebut diatur dalam peraturan  menteri.  Mahasiswa  pun  diperbolehkan  belajar  di  luar  program  studinya  selama  tiga semester. Pembelajaran yang lebih otonom dan fleksibel inilah yang mendorong terciptanya

## Keterbatasan dalam Kebebasan: Evaluasi Implementasi Kurikulum MBKM PTKIN
lingkungan belajar yang inovatif, realistis, variatif, dan bebas bagi mahasiswa ( Baharuddin , 2021). Hal ini menunjukkan bahwa MBKM memberikan kebebasan yang luas untuk mahasiswa.
Kurikulum  MBKM  bertujuan  agar  mahasiswa  tidak  hanya  unggul  di  bidang  akademis, melainkan  juga  dapat  memiliki  keterampilan  yang  diperlukan  pasar  ( Hasim ,  2020).  Hadirnya kurikulum  MBKM  ini  pun  disambut  baik  oleh  mahasiswa.  Di  UIN  Walisongo  sendiri,  tercatat bahwa persepsi mahasiswa mengenai kebijakan MBKM dapat dikategorikan positif ( Rachma , 2022). Pada  penelitian  lain  yang  dilakukan  oleh Kholik et  al.,  (2022)  tercatat  bahwa  61,6%  mahasiswa antusias  mempersiapkan  diri  untuk  mengikuti  program  MBKM.  Hal  senada  juga  diungkapkan Meke et al., (2022) dalam penelitiannya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut mayoritas mahasiswa telah  menyiapkan  diri  untuk  mengikuti  program  MBKM.  Begitu  pula  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh Suwanti et  al.,  (2022).  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  mahasiswa  yang telah mengimplementasikan kurikulum MBKM memiliki persepsi positif.
Di sisi lain, pelaksanaan MBKM tidak hanya berfokus pada kesiapan mahasiswa, melainkan juga  bergantung  pada  kesiapan  perguruan  tinggi.  Di  PTKIN  sendiri,  kesiapan  masing-masing perguruan tinggi memiliki level yang berbeda. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo kemampuan  internal  perguruan  tinggi  sudah  dapat  dikategorisasikan  sangat  kuat  dan  mampu mengatasi  kelemahannya  dalam  penerapan  kurikulum  MBKM  ( Triani ,  2023).  Namun,  di  IAIN Parepare dan IAIN Ternate, fakultas belum dapat dinyatakan siap sepenuhnya dalam pelaksanaan MBKM  ( Rustan  Efendy,  Muh.  Amri ,  2023).  Menyikapi  perbedaan  tersebut,  maka  penelitian  ini menyajikan  pandangan  dari  sudut  pandang  lain.  Penelitian  ini  meninjau  tentang  implementasi pelaksanaan kurikulum MBKM Prodi BPI/BKI PTKIN di Jawa Tengah.
Menyiapkan  lulusan  untuk  menjadi  pembelajar  seumur  hidup  dan  masyarakat  yang  siap menghadapi masa depan tidak terduga merupakan salah satu tujuan perguruan tinggi ( Chan & Luk , 2022). Lembaga perguruan tinggi dengan ini tidak hanya bertugas mengimplementasikan program, melainkan juga mengevaluasi kinerja agar mampu beradaptasi dengan tantangan zaman. Evaluasi kurikulum merupakan suatu proses evaluasi terhadap konteks, proses, dan efektivitas kurikulum. Lebih  dari  sekadar  mengungkapkan  kelebihan  dan  kekurangan  kurikulum,  evaluasi  juga  dapat mendorong  perbaikan  pengajaran  agar  lebih  tepat  sasaran  serta  memberikan  informasi  yang berguna untuk pengambilan keputusan selanjutnya ( Zhao et al., 2017).
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  meninjau implementasi kurikulum MBKM Prodi BPI/BKI PTKIN di Jawa Tengah. Peninjauan implementasi kurikulum MBKM dimulai dengan deskripsi konsep dan struktur MBKM di tiga Prodi BPI/BKI PTKIN Jawa Tengah yang menjadi sampel penelitian. Selanjutnya, dilakukan identifikasi terhadap tantangan dan hambatan yang dialami oleh masing-masing PTKIN. Berbekal keduanya, berikutnya disimpulkan evaluasi atas pelaksanaan kurikulum MBKM Prodi BPI/BKI PTKIN di Jawa Tengah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif kualitatif  untuk  mengevaluasi  implementasi kurikulum MBKM di Prodi BPI/BKI PTKIN di Jawa Tengah. Pendekatan kualitatif menghasilkan data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  diamati ( Lexy ,  2011).  Metode  ini  digunakan  untuk  menggali  secara  mendalam  berbagai  aspek  terkait pelaksanaan kurikulum, termasuk tantangan dan hambatan yang dihadapi. Pendekatan kualitatif memberikan  keleluasaan  untuk  memahami  konteks,  dinamika,  dan  persepsi  para  pelaksana program  sehingga  dapat  menghasilkan  gambaran  yang  komprehensif  dan  mendetail  mengenai implementasi  kurikulum  MBKM.  Penelitian  ini  difokuskan  pada  3  PTKIN  di  Jawa  Tengah  yang mengimplementasikan  Kurikulum  Merdeka  Belajar  kampus  Merdeka  yaitu  UIN  K.H.  Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Prodi BPI FDK UIN Walisongo Semarang, dan IAIN Kudus.
Sumber  data  primer  adalah  sumber  data  primer  merujuk  pada  sumber  informasi  yang diperoleh  langsung  dari  sumber  aslinya,  yang  dikumpulkan  secara  khusus  untuk  keperluan penelitian  atau  studi.  Sumber  data  primer  dapat  berupa  data  yang  dikumpulkan  melalui wawancara, survei, observasi, dan penelitian lapangan langsung. Menurut Sekaran & Bougie (2016)
sumber data primer merujuk pada data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui metode penelitian seperti wawancara, observasi, atau pengumpulan data langsung.
Sumber  data  sekunder  merujuk  pada  data  yang  telah  dikumpulkan  oleh  pihak  lain  untuk tujuan yang berbeda dan kemudian digunakan kembali oleh peneliti dalam studi atau penelitian mereka. Data sekunder dapat berupa data yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah, laporan penelitian, statistik pemerintah, basis data, atau sumber-sumber lain yang tersedia secara umum ( Creswell , 2013). Data penelitian diperoleh melalui: 1) in dept interview kepada sumber primer; 2). Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan Wakil Dekan 1, Kaprodi/Sekprodi, dan key persons di atas; 3) Dokumentasi berupa catatan dan laporan pelaksanaan.
Teknik  analisis  data  menggunakan interaction  analysis model  analisis Huberman  &  Miles (2002) yang terbagi dalam beberapa tahap. Pertama, data reduction artinya merangkum, memilih hal- hal pokok, memfokuskan hal-hal penting dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Tahap awal ini, disajikan data tentang konsep . Kedua , data display adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif biasanya berupa teks yang bersifat naratif, dan bisa dilengkapi dengan grafik, matrik,  network  dan  chart.  Pada  tahap  ini  diharapkan  peneliti  mampu  menyajikan  data  narasi tentang Konsep dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar kampus Merdeka Prodi BPI/BKI PTKIN di Jawa Tengah serta tantangan dan hambatannya. Ketiga, conclusion drawing atau verification maksudnya  penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi.  Pada  tahap  ini  merupakan  tahap  menjawab rumusan  masalah,  dan  dapat  menemukan  temuan  baru  tentang  evaluasi  atas  implementasi kurikulum MBKM Prodi BPI/BKI PTKIN di Jawa Tengah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil

## 1. Implementasi Kurikulum MBKM Prodi BPI/BKI PTKIN di Jawa Tengah
Tujuan MBKM dapat tercapai melalui berbagai bentuk kegiatan MBKM yang disarankan oleh pemerintah.  Kegiatan  tersebut  berupa  pertukaran  pelajar,  magang  atau  praktik  kerja,  asistensi mengajar  di  satuan  pendidikan,  penelitian  atau  riset,  proyek  kemanusiaan,  kegiatan  wirausaha, studi  atau  proyek  independen,  membangun  desa  atau  kuliah  kerja  nyata  tematik.  Berikut    hasil identifikasi pelaksanaan kegiatan MBKM yang diimplementasikan di Prodi BPI/BKI PTKIN Jawa Tengah. Adapun implementasi kurikulum MBKM Prodi BPI/BKI PTKIN di Jawa Tengah tertuang dalam tabel berikut.
Tabel 1. Implementasi Kurikulum MBKM Prodi BPI/BKI PTKIN di Jawa Tengah
Kegiatan MBKM UIN K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto UIN Walisongo Semarang IAIN Kudus Pertukaran Pelajar ✔️ ✔️ ✔️ Magang/Praktek Kerja ✔️ ✔️ ❌ Asistensi Mengajar ❌ ❌ ❌ Penelitian atau Riset ✔️ ✔️ ✔️ Proyek Kemanusiaan ❌ ❌ ❌ Kegiatan Kewirausahaan ❌ ❌ ❌ Proyek Independen ❌ ❌ ❌ KKN Tematik ✔️ ✔️ ✔️
Berdasarkan  tabel  di  atas,  diketahui  bahwa  dari  delapan  kegiatan  yang  dapat  dilakukan untuk  menunjang  pelaksanaan  pendidikan  berbasis  MBKM,  baru  empat  di  antaranya  yang
terlaksana. Terlaksananya empat kegiatan tersebut pun belum dapat berjalan dengan maksimal. Uraian hasil tentang pelaksanaan kegiatan MBKM tersebut dipaparkan dalam poin-poin berikut.
a. Pertukaran Pelajar
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertukaran pelajar di Prodi BPI/BKI PTKIN Jawa Tengah masih dominan antar program studi pada perguruan tinggi yang sama. Meskipun tata aturan  MBKM  memungkinkan  dilakukannya  pertukaran  pelajar  antar  program  studi  pada perguruan  tinggi  yang  berbeda  secara  daring,  tetapi  implementasinya  masih  minim.  Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan jumlah pertukaran pelajar antar program studi di berbagai perguruan tinggi. Perkuliahan daring dapat dijadikan sebagai opsi strategis untuk  meminimalkan  kesulitan  bagi  mahasiswa  dan  meningkatkan  efektivitas  pertukaran pelajar secara luas.
b. Magang/Praktek Kerja
Hasil penelitian menunjukkan bahwa program magang merupakan program unggulan yang  akan  dilaksanakan  di  IAIN  Kudus  di  semester  mendatang.  UIN  Walisongo  Semarang dalam program ini mengimplementasikannya dalam mata kuliah Praktik Pengalaman Profesi (PPP).  Namun,  karena  keterbatasan  dana  maka  pelaksanaannya  tidak  sesuai  durasi  yang diinginkan,  yaitu  1-2  bulan.  Di  Prodi  BPI  UIN  Walisongo  Semarang  program  PPP  hanya berlangsung selama kurang lebih 1 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa program magang telah berjalan,  tetapi  dalam  pelaksanaannya  masih  belum  sesuai  dengan  ketentuan  durasi  yang diusulkan.
c. Asistensi Mengajar
Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada panduan dan dorongan khusus kepada mahasiswa untuk melaksanakan program asistensi mengajar. Dengan kata lain, PTKIN belum memfokuskan  untuk  melaksanakan  keseluruhan  amanat  MBKM.  Perlu  dilakukan  langkah- langkah lebih lanjut untuk memastikan kelancaran dan efektivitas program asistensi mengajar di satuan pendidikan bagi mahasiswa Prodi BPI/BKI PTKIN Jawa Tengah.
d. Penelitian atau Riset
Hingga  saat  ini,  PTKIN  masih  berupaya  untuk  melatih  mahasiswa  dalam  melakukan penelitian bersama dosen, memberikan ruang dan kesempatan bagi riset kolaboratif. Namun, program  riset  bersama  lembaga  riset  belum  diterapkan  di  Prodi  BPI/BKI  PTKIN  di  Jawa Tengah.  Terkait  kebebasan  riset,  kelulusan  mahasiswa  tidak  hanya  terpaku  pada  skripsi; mahasiswa dapat lulus dengan tugas akhir berupa skripsi, penerbitan artikel, atau pembuatan karya yang sesuai dengan kompetensi luaran program studi. Dalam konteks Prodi BPI/BKI PTKIN di Jawa Tengah, program riset bersama lembaga riset belum sepenuhnya terlaksana. Meskipun PTKIN memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan riset kolaboratif dengan  dosen,  program  riset  bersama  lembaga  riset  masih  perlu  lebih  diaktifkan  dan diintegrasikan  ke  dalam  kurikulum.  Langkah-langkah  lebih  lanjut  perlu  diambil  untuk meningkatkan  partisipasi  mahasiswa  dalam  kegiatan  riset  bersama  lembaga  riset  di  PTKIN Jawa Tengah.
e. Proyek Kemanusiaan
Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa program proyek kemanusiaan di Prodi BPI/BKI PTKIN di Jawa Tengah masih perlu regulasi yang lebih terstruktur. Konsep konversi nilai  juga  perlu  diperjelas  untuk  menggantikan  mata  kuliah  yang  terkait  dengan  program proyek  kemanusiaan.  Hingga  saat  ini,  jenis  kegiatan  ini  belum  diimplementasikan  dan dimanfaatkan  sebagai  pengganti  mata  kuliah  yang  ada  dalam  kerangka  MBKM  di  Prodi BPI/BKI  PTKIN  di  Jawa  Tengah.  Upaya  lebih  lanjut  perlu  dilakukan  untuk  menyelaraskan proyek kemanusiaan dengan struktur kurikulum dan regulasi yang berlaku.
f. Kegiatan Wirausaha
Pada  praktiknya,  pembelajaran  terkait  wirausaha  bagi  mahasiswa  BPI/BKI  PTKIN  di Jawa Tengah saat ini terbatas pada aspek teoritis di dalam kelas. Dengan kata lain, pembelajaran yang  diterima  bersifat  lebih  teoritis  daripada  praktis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa kegiatan  wirausaha  belum  diakui  sebagai  konversi  SKS,  dan  regulasi  terkait  konversi  nilai
masih  belum  jelas.  Sebagai  akibatnya,  mahasiswa  yang  aktif  dalam  wirausaha  belum  dapat mengajukan konversi SKS, menyoroti perlunya klarifikasi regulasi agar kontribusi nyata dari kegiatan wirausaha dapat diakui dalam sistem akademik.
g. Proyek Independen
Mahasiswa  sebagai  generasi  muda  menunjukkan  ketertarikan  yang  tinggi  untuk menciptakan karya inovatif yang memajukan. Salah satu wujud dari aspirasi ini adalah melalui kegiatan  studi  atau  proyek  independen  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  ide-ide  kreatif mahasiswa dalam bentuk produk inovatif. Pada program studi BPI/BKI di PTKIN Jawa Tengah upaya  untuk  mewujudkan  kegiatan  ini  masih  dalam  proses  pengembangan.  Hal  ini menunjukkan perlunya dukungan dan perencanaan yang lebih matang agar mahasiswa dapat mengakses dan mengambil manfaat penuh dari kegiatan studi atau proyek independen dalam konteks MBKM.
h. KKN Tematik
Program KKN Tematik telah dilaksanakan di UIN Walisongo Semarang dan UIN Saizu Purwokerto.  Pelaksanaan  KKN  Tematik  telah  menjadi  bagian  integral  dari  Program  Studi BPI/BKI  PTKIN  di  Jawa  Tengah,  bahkan  sebelum  pemberlakuan  kurikulum  MBKM.  Ini menegaskan  bahwa  KKNT  telah  menjadi  suatu  bentuk  komitmen  dalam  menerapkan  tri dharma perguruan tinggi, terutama dalam konteks pengabdian masyarakat.

## 2. Tantangan dan Hambatan Pelaksanaan Kurikulum MBKM Prodi BPI/BKI PTKIN di Jawa Tengah
Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan dari Prodi BPI/BKI PTKIN di Jawa Tengah dan observasi, diperoleh hasil bahwa terdapat lima poin utama yang berkaitan dengan tantangan dan hambatan pelaksanaan MBKM. Adapun lima poin tersebut dijabarkan sebagai berikut.
a. Kurang Jelasnya Regulasi MBKM
Masing-masing PTKIN telah menerbitkan buku panduan untuk mendukung pelaksanaan MBKM.  Namun,  hadirnya  buku  panduan  tersebut  dinilai  belum  mampu  menjelaskan keseluruhan  regulasi  MBKM  yang  sedang  dan  atau  akan  dilaksanakan.  Di  sisi  lain,  MBKM merupakan  sistem  baru  yang  memerlukan  regulasi  detail  untuk  meminimalkan  kesalahan dalam pelaksanaannya.
MBKM  merupakan  inovasi  pembelajaran  yang  baru  dan  masih  dalam  proses pengembangan. Regulasi MBKM yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2020 sudah memuat tujuan, prinsip implementasi, kebijakan, pengelolaan, dan evaluasi. Namun, pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh perguruan tinggi adalah detail-detail pelaksanaan program. Adapun detail-detail yang perlu dijabarkan meliputi  sistem  pendaftaran,  pelaksanaan,  pembiayaan,  dan  penilaian.  Perguruan  tinggi memiliki  wewenang  untuk  mengatur  sistem-sistem  tersebut,  tetapi  belum  semua  PTKIN  di Jawa Tengah memiliki detail yang jelas untuk melaksanakannya.
Absennya detail-detail tersebut dalam regulasi MBKM menjadikan mahasiswa dan dosen ragu  merekomendasikan  program  tersebut.  Mahasiswa  dan  dosen  pun  kemudian  masih diliputi keraguan untuk menjalankan program MBKM dengan sepenuhnya karena mendapat kekhawatiran  akan  birokrasi  yang  belum  jelas  dan  berbelit.  Oleh  sebab  itu,  sejalan  dengan tujuan untuk menyukseskan program MBKM, regulasi pelaksanaannya pun perlu detail.
Selain itu, diperlukan evaluasi terus menerus atas kekurangan pelaksanaan MBKM agar tercipta desain kurikulum yang sistematis dan tidak memberatkan seluruh civitas akademika. Kemudahan  dan  kejelasan  sistematika  pelaksanaan  dapat  meningkatkan  kepercayaan  diri mahasiswa,  dosen,  dan  civitas  akademika  lainnya  untuk  mengikuti  program  ini.  Beriringan dengan itu, minat mahasiswa untuk mengikuti program ini pun akan meningkat.
b. Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran Civitas Akademika Mahasiswa  dinilai  belum  memahami  tujuan  dan  manfaat  program  MBKM.  Hal  ini menjadikan  mahasiswa  enggan  mengikuti  program  ini.  Berdasarkan  hasil  wawancara, diketahui  bahwa  sebagian  besar  mahasiswa  masih  enggan  mengikuti  mata  kuliah  di  luar
program studi. Hal ini dikarenakan nihilnya pengetahuan mahasiswa PTKIN di Jawa Tengah tentang  tujuan  dan  manfaat  MBKM.  Problem  serupa  juga  di  Universitas  Sahid  Jakarta. Berdasarkan  penelitian,  diperoleh  kesimpulan  bahwa  mahasiswa  tertarik  dengan  program MBKM,  tetapi  pengetahuan  mereka  masih  minim  ( Medhiatika et  al.,  2021).  Oleh  sebab  itu, diperlukan sosialisasi secara mendalam dan berkala agar mahasiswa dapat memahami betul tujuan dan manfaat program MBKM.
Tidak  hanya  mahasiswa,  tetapi  dosen  dan  tenaga  administrasi  pun  perlu  mengetahui dengan detail dan update tentang pelaksanaan program MBKM. Berdasarkan hasil wawancara diketahui  bahwa  belum  semua  dosen  serta  civitas  akademika  memiliki  pengetahuan  yang seragam terkait pelaksanaan MBKM di masing-masing PTKIN. Hal ini menyebabkan patahnya informasi antara civitas akademika satu dengan yang lainnya sehingga program belum dapat dilaksanakan  dengan  optimal.  Sebab  itu,  sosialisasi  idealnya  tidak  hanya  berfokus  kepada mahasiswa saja, melainkan seluruh civitas akademika
c. Kurangnya Kemampuan Sumber Daya
Berdasarkan  hasil  wawancara,  tidak  semua  mahasiswa  memperoleh output yang  ia butuhkan setelah mengikuti program MBKM. Mata kuliah yang menjadi pilihannya ternyata dinilai tidak sesuai dengan keilmuan yang ia jalani. Untuk itu, mahasiswa perlu lebih adaptif untuk  belajar  di  luar  zona  nyamannya.  Sebelum  memilih  dan  mengikuti  program  MBKM, mahasiswa  tentu  perlu  mengetahui  output  output  yang  akan  diperoleh.  Dalam  hal  ini, mahasiswa  juga  akan  mempelajari  hal  yang  baru  di  luar  kebiasaannya.  Oleh  sebab  itu, mahasiswa perlu mencari tahu dan belajar lebih giat untuk memutuskan kegiatan MBKM yang lebih sesuai dengan kebutuhannya.
Selain mahasiswa, dosen pun kerap kali masih menemui kesulitan apabila berhadapan dengan mahasiswa dari luar program studi. Dosen masih terbiasa mengajar mahasiswa prodi sendiri sehingga terminologi serta kemampuan menjelaskannya masih terbatas. Oleh karena itu,  tidak  hanya  mahasiswa  yang  harus  menyesuaikan  diri,  tetapi  pengajar  atau  dosen  pun harus siap keluar dari zona nyamannya.
Tenaga administrasi dan pemangku kebijakan pun perlu meningkatkan kapasitasnya untuk menyukseskan  program  MBKM.  Salah  satunya  adalah  dalam  proses  transfer  mata  kuliah sekaligus  nilai  dari  Prodi  asal  ke  Prodi  tujuan  MBKM.  Proses  ini  masih  sering  mengalami kendala  sehingga  mahasiswa  pun  sulit  mentransfer  nilai  sebagai  bentuk  haknya  setelah menjalankan MBKM sesuai prosedur. Problem ini pula lah yang menghalangi minat mahasiswa untuk mengikuti program MBKM.
d. Kurangnya Kesediaan Mitra PTKIN
Salah satu faktor utama dalam kelancaran pelaksanaan MBKM. Setiap bentuk kegiatan yang ditawarkan oleh program MBKM memerlukan mitra. Tanpa mitra, baik mitra perguruan tinggi  ataupun  perusahaan,  kegiatan  MBKM  tidak  dapat  berjalan  dengan  maksimal. Berdasarkan hasil wawancara,  diketahui  bahwa kerja  sama yang  dibangun  di PTKIN masih didominasi  sebatas  perjanjian  kerja  sama  di  atas  kertas.  Namun,  perjanjian  tersebut  belum menyertakan  kebijakan-kebijakan  kerja  sama  yang  konkret  sehingga  belum  dapat diimplementasikan.
Adanya mitra MBKM dinilai sangat penting. Mitra membantu mahasiswa memperoleh kesempatan  untuk  mengimplementasikan  teori  yang  dipelajari  di  bangku  kuliah.  Selain  itu, adanya mitra  membantu mahasiswa  menerapkan  keterampilan  umum  dan  khusus  di dunia kerja. Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan di Universitas Sajanawiyata Tamansiswa ditemukan bahwa mitra dapat meningkatkan mutu lulusan yang siap bersaing ( Aswita , 2022). Hasil  serupa  juga  diperoleh  dari  penelitian  di  Universitas  Muhammadiyah  Riau.  Mitra membantu  meningkatkan  kompetensi  mahasiswa  baik  secara hard  skill maupun  soft  skill ( Arisandi et al., 2022). Mitra memegang peranan penting dalam implementasi kegiatan MBKM. Oleh  sebab  itu,  kesediaan  mitra  harus  dijadikan  salah  satu  prioritas  untuk  optimalisasi pelaksanaan kurikulum MBKM.
e. Kurangnya Kesediaan Teknologi Informasi yang Dibutuhkan
Saat  ini,  masing-masing  PTKIN  telah  memiliki  sistem  teknologi  informasi  untuk membantu,  tetapi  hadirnya  sistem  teknologi  informasi  tersebut  dinilai  masih  belum  dapat memenuhi  kebutuhan.  UIN  Walisongo  telah  memiliki  sistem  teknologi  informasi  yang menghubungkan antara mahasiswa calon peserta kurikulum MBKM dengan Prodi. Begitu pula dengan UIN Saizu Purwokerto dengan aplikasi SIPINTER dan  IAIN Kudus dengan aplikasi SIKADU  serta  MERPATI.  Namun,  berdasarkan  hasil  wawancara,  kehadiran  teknologi informasi  tersebut  belum  mampu  memenuhi  seluruh  kebutuhan  penyelenggara.  Hadirnya teknologi informasi dinilai dapat mempermudah pelaksanaan MBKM.
f. Belum Adanya Transparansi Alokasi Dana untuk Pelaksanaan MBKM Pendanaan  merupakan  salah  satu  aspek  yang  memperoleh  perhatian  khusus  dari mahasiswa.  Berdasarkan  hasil  wawancara,  diperoleh  data  bahwa  aspek  ini  mempengaruhi minat  mahasiswa  mengikuti  MBKM.  Kaprodi  UIN  Walisongo  mengungkapkan  bahwa anggaran yang dialokasikan masih sebatas kegiatan reguler seperti untuk Praktik Pengalaman Profesi (PPP) dan Praktik Profesi Dakwah (PPD). Namun, alokasi dana untuk kegiatan MBKM dalam bentuk lain belum ada. Hal ini merupakan salah satu hambatan mengingat mengikuti MBKM merupakan hak mahasiswa, bukan kewajiban. Oleh karena hal ini bukan merupakan kewajiban,  maka  mahasiswa  keberatan  untuk  mengeluarkan  dana  pribadi.  Dari  sini,  dapat disimpulkan bahwa alokasi dana untuk kelancaran pelaksanaan MBKM diperlukan. Perguruan tinggi  harus  mengambil  langkah  untuk  menentukan  kebijakan  yang  tepat  untuk menjembataninya.

## Pembahasan
Perubahan  kurikulum  merupakan  respons  atas  perubahan  zaman.  Pada  perjalanannya, kurikulum  perguruan  tinggi  sebelumnya  berfokus  pada  pengembangan  hard  skill.  Mahasiswa difokuskan untuk melakukan transfer pengetahuan teoritisnya. Namun, seiring perkembangannya, mahasiswa  dibekali  dengan  kemampuan soft  skill sebagai  upaya  untuk  mempersiapkan  mereka menghadapi tantangan zaman.
Tuntutan zaman memberikan dorongan kepada perguruan tinggi untuk menyiapkan SDM yang inovatif agar dapat meraih capaian pembelajaran yang optimal dan sesuai kebutuhan masa ( Sabriadi ,  2020).  Oleh  karena  itu,  pengembangan  soft  skill  untuk  mendampingi  hard  skill mahasiswa sangat diperlukan. Pengembangan soft skill perlu memperhatikan integrasi kurikuler dan ekstrakurikuler. Namun, integrasi ini bukanlah hal yang mudah untuk diajarkan di bangku perkuliahan  ( Rohaeni  &  Wijiharta ,  2022).  Berbagai  kendala  yang  berkaitan  dengan  pola penyelenggaraan  program  ekstrakurikuler  pun  terjadi  di  tingkat  pendidikan  tinggi  yang  lebih kompleks.
Hadirnya  kurikulum  Merdeka  Belajar-Kampus  Merdeka  (MBKM)  menyajikan  paradigma baru dalam dunia pendidikan tinggi Indonesia. Konsep ini berfokus pada pemberian kemerdekaan yang  lebih besar  kepada  mahasiswa  dalam menentukan jalannya  pendidikan.  Pokok-pokok  dari kebijakan MBKM meliputi: (1) pembukaan program studi baru yang diatur pada Permendikbud No.  7  Tahun  2020  tentang  Pendirian,  Perubahan,  Pembubaran  Perguruan  Tinggi  Negeri,  dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, serta Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; (2) sistem akreditasi perguruan tinggi yang  diatur  pada  Permendikbud  No.  5  Tahun  2020  tentang  Akreditasi  Program  Studi  dan Perguruan Tinggi; (3) perguruan tinggi badan hukum yang diatur pada Permendikbud No. 4 Tahun 2020  tentang  Perubahan  Tinggi  Negeri  menjadi  Perguruan  Tinggi  Negeri  Badan  Hukum  dan Permendikbud No 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana pada Perguruan Tinggi  Negeri;  dan  (4)  hak  belajar  tiga  semester  di  luar  program  studi  yang  diatur  pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ( Yusuf & Arfiansyah , 2021).
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang MBKM telah dikeluarkan sejak tahun 2020. Namun, pada praktiknya, masing-masing perguruan tinggi memiliki kebijakan dan kesiapan
yang  berbeda  dalam  pelaksanaan  MBKM.  Ketiga  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  Negeri (PTKIN) Jawa Tengah yang menjadi sampel pada penelitian ini memulai kurikulum MBKM selama kurun waktu 2022-2023. UIN Walisongo Semarang dan UIN Saizu Purwokerto memulai kurikulum MBKM pada tahun 2022, sedangkan IAIN Kudus menyusul pada tahun 2023.
Prodi  BPI/BKI  dari  PTKIN  yang  menjadi  sampel  penelitian  seluruhnya  telah  menyusun program  sesuai  amanah  yang  tertuang  pada  peraturan  menteri,  yaitu  mengalokasikan  40-60  sks untuk  pelaksanaan  kurikulum  MBKM.  Ketiga  PTKIN  telah  menyusun  kurikulum  MBKM  sejak turunnya peraturan menteri tahun 2020, tetapi pelaksanaannya berlangsung di tahun yang berbeda. Penyusunan  kurikulum  baru  ini  pun  telah  disesuaikan  dengan  era  revolusi  industri  4.0  sebagai upaya mempersiapkan lulusan ke dunia kerja. Kurikulum MBKM yang dikembangkan sesuai era revolusi industri ini memang telah umum digunakan. Prodi Hadits UIN Imam Bonjol Padang pun sudah menggunakan kurikulum MBKM berbasis era revolusi industri 4.0 ( Fatia & Gusmaneli , 2022). Tidak  hanya  pada  tataran  jenjang  strata  pertama,  penyesuaian  kurikulum  dengan  era  revolusi industri 4.0 juga dilakukan di jenjang strata kedua. Perubahan ini dilakukan di IAIN Purwokerto (saat ini menjadi UIN Saizu Purwokerto). Dalam latar belakang penyusunannya, PTKIN tersebut menjabarkan dinamika perubahan kurikulum yang disesuaikan oleh zaman juga harus diterapkan di jenjang pendidikan, termasuk pascasarjana ( Sunhaji & Misbah , 2021).
Berdasarkan tinjauan dari beberapa PTKIN tersebut, diketahui bahwa susunan mata kuliah MBKM tidak hanya sebatas pengubahan skema perkuliahan, tetapi juga mempertimbangkan mata kuliah yang kompatibel untuk menghadapi perubahan zaman. Prinsip ini turut mendukung tujuan utama dari diselenggarakannya kurikulum MBKM.  Artinya, PTKIN di Jawa Tengah sudah dapat dikatakan responsif untuk penyusunan basis kurikulum yang baru dan sudah mempertimbangkan luaran agar sejalan dengan amanat yang tertuang dalam peraturan menteri.
Penyusunan kurikulum baru telah diikuti juga dengan penerbitan buku panduan akademik. UIN  Walisongo  Semarang  telah  mengeluarkan  panduan  pada  tahun  2020,  sementara  UIN  Saizu Purwokerto merilis panduan terbarunya pada tahun 2022. Selain itu, IAIN Kudus juga memiliki panduan  akademik  MBKM  yang  diterbitkan  pada  tahun  2021.  Panduan-panduan  ini  menjadi landasan  yang  digunakan  oleh  masing-masing  Prodi  untuk  mengarahkan  pengembangan  dan pelaksanaan MBKM di lingkungan akademik mereka. Saat menyusun panduan akademik untuk MBKM, Prodi BPI/BKI di semua PTKIN Jawa Tengah mengacu pada prinsip-prinsip MBKM yang didasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Dengan  begitu,  mereka menegaskan  komitmen  untuk  mematuhi  regulasi  yang  berlaku  dalam  menyusun  panduan akademik MBKM sebagai bagian integral dari penyelenggaraan program tersebut.
Adanya  buku  panduan  akademik  merupakan  salah  satu  komponen  penting  sebelum melaksanakan kurikulum. Perguruan tinggi yang akan menyelenggarakan kurikulum MBKM pun menyusun buku panduan sebagai salah satu bentuk kesepakatan serta landasan pelaksanaan kuliah ( Sopiansyah et  al.,  2022).  Selain  itu,  penyusunan  buku  panduan  merupakan  serangkaian  proses akademik  untuk  menganalisis  kebutuhan  agar  seluruh  tahapan  pelaksanaan  kurikulum  masih berpegang  pada  Capaian  Pembelajaran  Lulusan  (CPL)  dan  bahan  kajian  yang  telah  disepakati ( Effendi et al., 2021),
Hadirnya  buku  panduan  ini  merupakan  langkah  awal  yang  baik  untuk  kelancaran pelaksanaan  MBKM.  Di  sisi  lain,  berdasarkan  hasil  wawancara,  tidak  semua  dosen  di  PTKIN memahami  isi  buku  panduan  MBKM.  Hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa  perwakilan  dari PTKIN yang menjadi objek penelitian sepakat bahwa masih diperlukannya sosialisasi lebih lanjut kepada dosen agar pemahaman tentang MBKM diperbarui secara berkala.
Selain  sosialisasi  berkala  kepada  jajaran  dosen,  sosialisasi  kepada  mahasiswa  pun  dinilai penting. Sejauh ini, dosen wali dan Kaprodi telah mengedukasi dan memberi motivasi mahasiswa untuk mengikuti program MBKM. Namun, edukasi tersebut masih dinilai kurang sehingga minat mahasiswa untuk mengikuti MBKM pun belum tinggi. Mahasiswa UIN Walisongo yang mengikuti program MBKM masih minim, mahasiswa UIN Saizu Purwokerto yang mengikuti MBKM sekitar 20%, dan mahasiswa IAIN Kudus belum ada yang mengikuti program MBKM.

## Keterbatasan dalam Kebebasan: Evaluasi Implementasi Kurikulum MBKM PTKIN
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pratama & Astuti (2023) diketahui bahwa faktor internal  memiliki  pengaruh  lebih  signifikan  daripada  faktor  eksternal  dalam  hal  ketertarikan mahasiswa untuk mengikuti program MBKM. Faktor internal yang memiliki dampak besar adalah pengetahuan dan motivasi mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan motivasi yang lebih dalam  serta  menyeluruh  untuk  meningkatkan  minat  keikutsertaan  mahasiswa.  Edukasi  dan motivasi ini pun tidak sebatas kepada dosen saja atau mahasiswa saja, melainkan seluruh civitas akademika agar seluruhnya dapat bahu-membahu menyukseskan program MBKM.
Dari  segi  kerja  sama,  UIN  Walisongo  Semarang  telah  melakukan  serangkaian  kerjasama dengan berbagai universitas melalui Memorandum of Understanding (MoU) dalam konteks Merdeka Belajar-Kampus  Merdeka  (MBKM).  Meskipun  telah  ada  sejumlah  perjanjian  kerjasama  yang ditandatangani dengan beberapa prodi BKI dan BPI di berbagai universitas IAIN dan STAIN di Indonesia,  kenyataannya  implementasi  MoU  tersebut  belum  berjalan  secara  komprehensif. Kerjasama  yang  tertera  dalam  MoU  pada  umumnya  masih  belum  terwujud  secara  formal. Mahasiswa  hanya  terlibat  dalam  mengikuti  mata  kuliah  atau  pertukaran  dosen  tamu  sebagai langkah awal dari kemitraan MBKM. Namun, pembelajaran yang melibatkan pengalaman penuh di luar prodi atau pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi yang telah disepakati dalam MoU, hingga kini masih belum terealisasi sepenuhnya.
Sementara itu, UIN Saizu Purwokerto telah menjalin kemitraan dengan Universitas Padjajaran Bandung  (Unpad).  Kerjasama  ini  berfokus  pada  pelaksanaan  perkuliahan  online  MBKM  yang terjadi antara kedua institusi tersebut. Program ini memiliki bobot setara dengan 3 Satuan Kredit Semester (SKS) yang diikuti oleh mahasiswa. Adanya kemitraan ini menandai langkah awal dalam implementasi MBKM yang melibatkan praktik pembelajaran lintas prodi dan perguruan tinggi yang telah terlaksana dengan baik.
Di sisi lain, IAIN Kudus pada awal pelaksanaan MBKM belum berhasil menjalin kemitraan dengan institusi pendidikan luar kampus. Pada tahap awal implementasi, belum terdapat mitra dari luar kampus yang terlibat dalam program MBKM. Meskipun demikian, upaya untuk membentuk kemitraan dan kerjasama dengan perguruan tinggi lainnya masih menjadi fokus untuk memperluas jaringan dan peluang pembelajaran lintas perguruan tinggi bagi mahasiswa IAIN Kudus di masa mendatang.
Program kerja sama antar-universitas memiliki peranan penting bagi minat mahasiswa untuk mengikuti program MBKM ( Yunitasari & Rahmadanik , 2023) selain faktor internal seperti edukasi dan motivasi. Sebagai upaya peningkatan minat mahasiswa terhadap program MBKM perlu pula memperbanyak mitra. Selain itu, adanya mitra juga turut meningkatkan pengalaman pembelajaran sehingga mahasiswa dapat lebih fleksibel dan adaptif ( Wianto et al., 2023). Formula yang digunakan oleh  UIN  Saizu  Purwokerto,  yaitu  penyelenggaraan  kuliah  daring  dalam  pelaksanaan  kuliah bersama  mitra-universitas  dapat  dijadikan  sebagai  tahap  awal  yang  baik.  Strategi  ini  dapat diterapkan di PTKIN lain agar mempermudah proses dan mobilisasi perkuliahan berbasis MBKM.
Selain  mitra  universitas,  ketiga  PTKIN  di  Jawa  Tengah  juga  masih  kesulitan  untuk membangun kerja sama dengan mitra industri. Padahal, adanya mitra industri dalam pelaksanaan MBKM  memegang  fungsi  penting.  Perguruan  tinggi  dan  mitra  dapat  melakukan  simbiosis mutualisme.  Kedua  belah  pihak  yang  bekerja  sama  dapat  melakukan  diskusi  serta  pengenalan model dunia kerja dengan karakteristik industri. Dalam hal ini, industri bisa melibatkan diri untuk membekali  mahasiswa  tentang  dunia  praktisi.  Selain  itu,  mitra  industri  juga  dapat  memberikan kesempatan  kepada  mahasiswa  untuk  berinovasi  ketika  menyelesaikan  masalah  di  lapangan. Dengan begitu, pengalaman yang diperoleh mahasiswa lebih nyata dan komprehensif ( Fatah , 2021). Berdasarkan paparan di atas, diketahui bahwa dari delapan bentuk kegiatan yang diusulkan baru, baru empat program yang dijalankan di Prodi BPI/BKI Jawa Tengah. Adapun empat kegiatan tersebut  adalah  pertukaran  pelajar,  magang,  dan  KKN  Tematik.  Penelitian  sebelumnya  juga menunjukkan bahwa dari delapan kegiatan MBKM yang ditawarkan, baru empat di antaranya yang sering  diimplementasikan  di  universitas.  Pertama,  pertukaran  pelajar  seperti  yang  dilakukan  di Universitas 17 Agustus 1945 dan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ( Yunitasari & Rahmadanik , 2023). Selain itu, kegiatan yang masih berhubungan dengan pertukaran pelajar adalah pertukaran
dosen dan mahasiswa yang dilakukan oleh Pascasarjana IAIN Curup ke Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan Pascasarjana UIN Sultan Kasim Riau ke Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang ( Sumarto & Harahap , 2022).  Kedua, kegiatan pengabdian ke masyarakat dan magang yang dilakukan oleh mahasiswa Institut Teknologi Nasional Yogyakarta ( Astutik & Tondang , 2024). Ketiga, penelitian atau riset yang mewadahi mahasiswa untuk melakukan penelitian selain skripsi. Keempat,  pelaksanaan  kegiatan  MBKM  yang  berfokus  pada  kegiatan  magang  sebagai  sarana peningkatan  soft  skill  dan  hard skill  mahasiswa  Universitas  Muhammadiyah  Riau ( Putra ,  2023). Dominasi empat bentuk kegiatan MBKM tersebut di antara 8 yang diusulkan menunjukkan bahwa kebebasan  yang  ditawarkan  oleh  program  kurikulum  MBKM  belum  sepenuhnya  dapat diimplementasikan di perguruan tinggi Indonesia.

## KESIMPULAN
Kurikulum berbasis MBKM telah dilaksanakan di 3 Prodi BPI/BKI PTKIN di Jawa Tengah. Namun,  berdasarkan  hasil  yang  diperoleh,  diketahui  bahwa  dari  8  program  MBKM  yang dicanangkan oleh Kemdikbud, tercatat hanya empat program yang dijalankan oleh PTKIN. Empat program tersebut meliputi: pertukaran pelajar, magang, penelitian atau riset, dan KKN tematik. Hal ini  menunjukkan  bahwa implementasi  MBKM  masih  belum  maksimal.  Evaluasi  yang  dilakukan menunjukkan bahwa kebebasan yang ditawarkan oleh program MBKM ternyata masih terhalang keterbatasan yang dimiliki oleh PTKIN. Upaya yang sudah dilakukan PTKIN, yaitu penyusunan kurikulum,  buku  panduan,  dan  pelaksanaan  sosialisasi  ternyata  belum  dapat  menyelesaikan kendala pelaksanaan MBKM. Keterbatasan yang masih dimiliki PTKIN dalam rangka pelaksanaan MBKM  meliputi:  kurang  jelasnya  regulasi  MBKM  yang  dibuat  oleh  masing-masing  PTKIN, kurangnya pengetahuan dan kesadaran civitas akademika, kurangnya kemampuan sumber daya, kurangnya  kesediaan  mitra  PTKIN,  kurangnya  kesediaan  teknologi  informasi  yang  dibutuhkan, dan belum adanya transparansi alokasi dana untuk pelaksanaan MBKM. Adanya keterbatasan di tengah  kebebasan  yang  ditawarkan  itulah  yang  menjadi  faktor  utama  penghalang  optimalisasi implementasi  pelaksanaan  MBKM  di  PTKIN.  Tanpa  penyelesaian  atas  keterbatasan  yang  ada, kebebasan yang ditawarkan oleh MBKM pun akan menjadi sebatas angan bagi mahasiswa PTKIN.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Artikel  jurnal  ini  ditulis  berdasarkan  hasil  penelitian  Implementasi  Kurikulum  MBKM Prodi  BPI/BKI  PTKIN  di  Jawa  Tengah  yang  dibiayai  oleh  Fakultas  Dakwah  dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

## DAFTAR PUSTAKA
Arisandi, D., Mutiara, M. W., & Mawardi, V. C. (2022). Dampak kegiatan Merdeka Belajar Kampus  Merdeka  (MBKM)  magang  dan  studi  independen  dalam  meningkatkan kompetensi mahasiswa. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni , 6 (1), 174 – 181. Astutik, H. P., & Tondang, B. C. (2024). Pendampingan Mahasiswa Implementasi MBKM Kegiatan  Magang  di  Dinas  Perhubungan  Kota  Yogyakarta. INTEGRITAS:  Jurnal Pengabdian , 8 (1), 31 – 45.
Aswita, D. (2022). Merdeka belajar kampus merdeka (MBKM): inventarisasi mitra dalam pelaksanaan magang Mahasiswa fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Prosiding Seminar Nasional Biologi, Teknologi Dan Kependidikan , 9 (2), 56 – 61.
Baharuddin, M. R. (2021). Adaptasi kurikulum merdeka belajar kampus merdeka (Fokus: model MBKM program studi). Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran , 4 (1), 195 – 205. Chan, C. K. Y., & Luk, L. Y. Y. (2022). Eight years after the 3-3-4 curriculum reform: The current  state  of  undergraduates’  hol istic  competency  development  in  Hong  Kong. Studies in Educational Evaluation , 74 , 101168. Creswell, J. W. (2013). Steps in conducting a scholarly mixed methods study .

## Keterbatasan dalam Kebebasan: Evaluasi Implementasi Kurikulum MBKM PTKIN
Effendi, D. I., Lukman, D., Eryanti, D., & Garnita, A. (2021). Dokumen Kurikulum Mbkm-Kkni Bki Fdk Uin Sgd Bandung .
Fatah,  A.  (2021).  Eksplorasi  Dukungan  Industri  Mitra  Dalam  Pelaksanaan  Magang  Pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Seminar Nasional Teknologi Pembelajaran , 1 (1), 282 – 290.
Fatia,  A.,  &  Gusmaneli,  G.  (2022).  The  development  of  the  curriculum  of  the  science  of hadith  study  program  in  univercities  highly  islamic  religion. 2nd  UIN  Imam  Bonjol International Conference on Islamic Education , 1 – 11.
Hasim, E. (2020). Penerapan kurikulum merdeka belajar perguruan tinggi di masa pandemi covid-19. E-Prosiding Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo .
Huberman, M., & Miles, M. B. (2002). The qualitative researcher’s companion . sage.
Kholik, A., Bisri, H., Lathifah, Z. K., Kartakusumah, B., Maufur, M., & Prasetyo, T. (2022). Impelementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) berdasarkan persepsi dosen dan mahasiswa. Jurnal Basicedu , 6 (1), 738 – 748. Lexy, J. M. (2011). Qualitative research methods. Bandung: Teenager Rosda Karya .
Medhiatika, N. L. M. V., Ratnasari, K., & Farida, F. (2021). Analisis Ketertarikan Mahasiswa Manajemen atas Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Sahid Jakarta. Management and Accounting Expose , 4 (2).
Meke,  K.  D.  P.,  Astro,  R.  B.,  &  Daud,  M.  H.  (2022).  Dampak  Kebijakan  Merdeka  Belajar Kampus  Merdeka  (MBKM)  pada  Perguruan  Tinggi  Swasta  di  Indonesia. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan , 4 (1), 675 – 685.
Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka.  (2020).  Buku  Panduan  Merdeka  Belajar-Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan , Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka , ‘Buku  Panduan  Merdeka  Belajar - Kampus  Merdeka’ , Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan , 2020 . Pratama, A., & Astuti, C. D. (2023). PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP  MINAT  MAHASISWA  AKUNTANSI  UNTUK  MENGIKUTI PROGRAM MBKM. Journal of Social and Economics Research , 5 (2), 2038 – 2050. Putra, M. Y. (2023). Eksplorasi Kegiatan Mahasiswa dalam Program Magang MBKM: Studi Kasus di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pekanbaru. Inisiatif: Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat , 2 (1), 25 – 31. Rachma, N. L. F. (2022). Analisis persepsi mahasiswa mengenai kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka di UIN Walisongo Semarang .
Rohaeni, A., & Wijiharta, W. (2022). Training soft skill bekal kesuksesan lulusan perguruan tinggi. Youth & Islamic Economic Journal , 3 (01), 6 – 13. Rustan Efendy, Muh. Amri, S. Y. (2023). Idealitas dan Realitas Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Studi Komparatif pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri . Sabriadi,  H.  R.  (2020).  Manifestasi  hidden  curriculum  dalam  pendidikan  agama  islam.
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan , 19 (1), 947 – 954. Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research methods for business: A skill building approach . john wiley & sons.
Sopiansyah,  D.,  Masruroh,  S.,  Zaqiah,  Q.  Y.,  &  Erihadiana,  M.  (2022).  Konsep  dan Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal , 4 (1), 34 – 41. Sugiyono. (2010). Metode Penelitiaan Kuantitatif, Kualitatif, dan RND . Alfabeta. Sumarto, S., & Harahap, E. K. (2022). Bentuk Kerja Sama Pascasarjana IAIN Curup dalam Penerapan  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka  (Mbkm). Jurnal  Literasiologi , 8 (2), 556627.

## Keterbatasan dalam Kebebasan: Evaluasi Implementasi Kurikulum MBKM PTKIN
Sunhaji,  H.,  &  Misbah,  M.  (2021). Evaluasi  Kurikulum  Pascasarjana  PTKIN  di  Era  Revolusi Industri 4.0 (Teori dan Implementasinya) (Vol. 1). Zahira Media Publisher. Suryaman,  M.  (2020).  Orientasi  pengembangan  kurikulum  merdeka  belajar. Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Dan Sastra , 13 – 28.
Suwanti, V., Suastika, I. K., Ferdiani, R. D., Harianto, W., & Ketut Suastika, I. (2022). Analisis dampak implementasi program mbkm kampus mengajar pada persepsi mahasiswa. JURNAL PAJAR (Pendidikan Dan Pengajaran) , 6 (3), 814 – 822. Triani,  H.  (2023). ANALISIS  KESIAPAN  PENERAPAN  PROGRAM  MBKM  (MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA) DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO . Institut Agama Islam Negeri Palopo.
Wianto, E., Tjandra, M., Clara, B., & Fiona, S. (2023). Fleksibilitas Kurikulum MBKM dalam Menanggapi  Dinamika  Proyek  Kemanusiaan. Jurnal  ABDINUS:  Jurnal  Pengabdian Nusantara , 7 (2), 475 – 485.
Yunitasari, R., & Rahmadanik, D. (2023). Implementasi MBKM Terhadap Minat Pertukaran Mahasiswa  Program  Studi  Administrasi  Negara. Journal  of  Administrative  and  Social Science , 4 (1), 88 – 93.
Yusuf, M., & Arfiansyah, W. (2021). Konsep “merdeka belajar” dalam pandangan filsafat konstruktivisme. AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman , 7 (2), 120 – 133. Zhao,  D.,  Ma,  X.,  &  Qiao,  S.  (2017).  What  aspects  should  be  evaluated  when  evaluating graduate  curriculum:  Analysis  based  on  student  interview. Studies  in  Educational Evaluation , 54 , 50 – 57.