## Keterlambatan Pendaftaran Perubahan Data Perseroan Terbatas Kepada Kemenkuham
Hana Kartika Widodo, Patricia Inge Felany, Aurellia Tiffany hana.kartika.widodo-2022@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
The presence of a Limited Liability Company as a means of economic activity in everyday life can no longer be ignored. In the establishment of a Limited Liability Company, it is certain that data changes will occur as stipulated in Article 8 paragraph (1) of Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 21 of 2021 concerning Registration of Establishment, Amendment, Dissolution of Limited Liability Company Legal Entities, and must be registered with the Minister and declared in the notary deed. However, Limited Liability Companies often forget to register these changes. Therefore, this research will discuss the legal consequences and legal remedies for delays in registering changes to Limited Liability Company data to the Ministry of Law and Human Rights. To answer these problems the research method used is normative research using a statutory approach and a conceptual approach.
Keywords: Limited liability company; Data change; Affirmation Deed.

## Abstrak
Kehadiran Perseroan Terbatas sebagai sarana kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Didalam pendirian Perseroan Terbatas, sudah pasti terjadi perubahan data seperti yang diatur didalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, dan harus didaftarkan ke Menteri dan dinyatakan didalam akta notaris. Namun Perseroan Terbatas seringkali lupa dalam mendaftarkan perubahan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas terkait akibat hukum dan upaya hukum atas keterlambatan pendaftaran perubahan data Perseroan Terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk menjawab permasalahan tersebut metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statue approach ) dan pendekatan konseptual ( conseptual approach ). Kata Kunci: Perseroan Terbatas; Perubahan Data; Akta Penegasan.

## Jurist-Diction
Volume 6 No. 3, Juli 2023
How to cite: Hana Kartika Widodo, Patricia Inge Felany, Aurellia Tiffany, ‘Keterlambatan Pendaftaran Perubahan Data Terbatas Kepada Kemenkuham’ (2023) Vol. 6 No. 3 Jurist-Diction
Histori artikel: Submit 26 Januari 2023; Diterima 23 Mei 2023; Diterbitkan 31 Juli 2023.
DOI:
10.20473/jd.v6i3.44000 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2023 Hana Kartika, Patricia Inge Felany, Aurellia Tiffany
464 Hana Kartika, et.al : Keterlambatan Pendaftaran Perubahan...

## Pendahuluan
Pada awal berdirinya Indonesia, pengaturan Hukum Perseroan disenderkan pada Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berasal dari Wetboek van Koophandel Staatsblad 1847:23. Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan PT) dulunya dikenal dengan istilah ( Naamloze Vennootschap , disingkat NV). 1 Namun dikarenakan pengaturan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik secara nasional maupun internasional, maka diciptakanlah Undang-Undang Perseroan Terbatas untuk pertama kalinya di tahun 1995. Dalam rangka meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, tentu perlu didukung oleh suatu Undang-Undang yang mengatur tentang PT yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif. Sehingga setelah 12 tahun lamanya, Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Hadirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (selanjutnya disebut dengan UUPT) dalam perekonomian nasional sebagai wujud pengokohan lembaga perekonomian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UUPT, PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. PT terdiri dari dua kata, yaitu Perseroan dan Terbatas. Kata “perseroan” merujuk
1 Ridwan Khairandy, Pokok Pokok Hukum Dagang Indonesia (FH UII Press 2014).[63].
pada modal PT yang terdiri dari serosero atau saham-saham. Sedangkan kata “terbatas” merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya. 2 Penunjukkan terbatas tanggung jawab pemegang saham tersebut dapat dilihat di dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT yang menentukan bahwa “pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilki”. Dapat dimaknai bahwa konsep dasar PT merupakan  usaha  yang  merupakan asosiasi modal dari para pemegang saham yang memiliki tanggung jawab terbatas. 3 Bertitik dari ketentuan dan pengertian PT yang telah dipaparkan, elemen pokok yang melahirkan suatu Perseroan sebagai badan hukum ( rechtspersoon , legal person , legal entity ), harus terpenuhi beberapa syarat sebagai berikut: 4
1.  Merupakan persekutuan modal;
2.  Didirikan berdasarkan perjanjian;
3.  Melakukan kegiatan usaha;
4.  Lahirnya perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah. PT merupakan subjek hukum yang berhak menjadi pemegang hak dan kewajiban, termasuk menjadi pemilik dari suatu benda atau harta kekayaan tertentu. Sebagai badan hukum, PT ialah bentuk artificial  person , yaitu sesuatu yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi perkembangan kebutuhan kehidupan masyarakat. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 519 Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut dengan BW) yang berbunyi, “Ada barang yang bukan milik siapapun, barang lainnya adalah milik negara, milik persekutuan atau milik perorangan”. 5 Dengan demikian dapat dilihat dan disimpulkan bahwa pada dasarnya suatu PT memiliki ciri-ciri sekurang-kurangnya sebagai berikut: 6
2 Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Peraturan PerundangUndangan, Dan Yurisprudensi (Total Media 2009).[1].
3 Ridwan Khairandy, ‘Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak’ (2011) 18 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.[36].
4 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas (Sinar Grafika 2018).[65]
5 Frans Satrio Wicaksono, Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, Dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT) (Visimedia 2009).[2].
6 Gunawan Widjaja, Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT (Forum Sahabat 2008).
[11-12].
466 Hana Kartika, et.al : Keterlambatan Pendaftaran Perubahan...
1.  Memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai suatu badan hukum, yaitu subjek hukum artificial , yang sengaja diciptakan oleh hukum untuk membantu kegiatan perekonomian, yang dipersamakan dengan individu manusia, orang- perorangan;
2.  Memiliki harta kekayaan sendiri yang dicatatkan atas namanya sendiri, dan pertanggungjawaban sendiri atas setiap tindakan, perbuatan, termasuk perjanjian yang dibuat. Artinya, Perseroan dapat mengikatkan dirinya dalam satu atau lebih perikatan, yang berarti menjadikan Perseroan sebagai subjek hukum mandiri ( persona standi in judicio ) yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk dapat menggugat dan digugat di hadapan pengadilan;
3.  Tidak lagi membebankan tanggungjawabnya kepada pendiri, atau pemegang sahamnya, melainkan hanya untuk dan atas nama dirinya sendiri, untuk kerugian dan kepentingan dirinya sendiri;
4.  Kepemilikannya tidak digantungkan pada orang perorangan tertentu, yang merupakan pendiri atau pemegang sahamnya. Setiap saat saham perseroan dapat dialihkan kepada siapapun juga menurut ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan undang-undang yang berlaku pada suatu waktu tertentu;
5.  Keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak lagi dihubungkan dengan eksistensi dari pemegang sahamnya;
6.  Pertanggungjawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepanjang para pengurus (direksi), dewan komisaris dan atau pemegang saham tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan.
Setiap aktivitas pelaku ekonomi tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan prosedur dan syarat yang harus dipenuhi sesuai peraturan yang berlaku, baik pada tingkat pusat maupun daerah dalam hal syarat formal maupun persyaratan materiil. Sebagaimana telah dijelaskan bahwasannya eleman pokok yang melahirkan sebuah PT ialah memenuhi syarat legalitas, minimal terdiri atas dua legalitas utama, yaitu legalitas institusional dan legalitas operasional. 7 Legalitas institusional terpenuhi apabila semua persyaratan dan prosedur pendirian usaha dari PT sudah dipenuhi, dan diikuti perolehan atau pengesahan atau izin dari Kementerian Hukum dan HAM (selanjutnya disebutkan sebagai Kemenkumham). Sementara itu yang berhubungan dengan pendaftaran dan perizinan lain merupakan rangkaian legalitas operasional. Pelaku usaha dan badan usaha yang telah memperoleh legalitas institusional sajalah yang dapat memperoleh legalitas operasional. 8 Konsekuensi dianutnya pengertian PT adalah badan hukum ( rechtspersoon ) yang didirikan
7 Sri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia (Bayumedia Publishing 2007).[126].
8 ibid .
berdasarkan perjanjian, maka Pasal 7 ayat (1) UU PT mensyaratkan bahwa PT harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Orang yang dimaksud adalah dalam arti orang pribadi ( persoon , person ) atau badan hukum ( rechtspersoon ). Persyaratan minimal 2 (dua) orang pendiri PT, berangkat dari hakekat perjanjian yang setidaknya melibatkan 2 (dua) pihak. Orang dalam hal ini tidak selalu berarti orang perorangan, melainkan dapat juga merupakan badan hukum. Sehingga dimungkinkan dua PT melakukan perjanjian untuk membentuk PT baru. Perjanjian tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia. Dalam perjanjian atau akta pendirian PT tersebut dimuat Anggaran Dasar PT dan keterangan lain. 9
Pendaftaran pendirian PT sebagai bentuk pemenuhan legalitas institusional juga berperan sebagai kewajiban hukum pertama dari PT atas kedudukannya sebagai badan hukum. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UUPT, dijelaskan bahwa akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseorangan Terbatas (selanjutnya disebut Permenkumham 21/2021) pada Pasal 5 menyampaikan bahwa pendirian Perseroan persekutuan modal dilakukan oleh pemohon melalui notaris dengan mengisi format isian pendirian secara elektronik melalui SABH. Pengisian format pendirian Perseroan persekutuan modal yang dimaksud, harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang terdiri atas:
a.  Pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian Perseroan yang telah lengkap;
b.  Salinan akta pendirian Perseroan yang diunggah ke SABH;
c.  Minuta akta pendirian Perseroan atau minuta akta perubahan pendirian Perseroan;
d.  Minuta akta peleburan dalam hal pendirian Perseroan dilakukan dalam rangka peleburan;
e.  Bukti setor modal Perseroan.
9 Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
468 Hana Kartika, et.al : Keterlambatan Pendaftaran Perubahan...
Pendaftaran tersebut dimohonkan kepada Kemenkumham dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak ditandatanganinya akta pendirian. Kemenkumham akan memeriksa antara lain:
1.  Nama dan tempat kedudukan Persero;
2.  Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
3.  Jangka waktu berdirinya Persero;
4.  Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
5. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
6.  Nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris;
7.  Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
8.  Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberitahuan anggota direksi dan dewan komisaris;
9.  Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.
Apabila permohonan dikabulkan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan pengesahan berdirinya PT, maka PT sudah memiliki status sebagai badan hukum. Langkah selanjutnya adalah pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan PT. Setelah pengumuman ini, maka legalitas institusional PT telah terpenuhi dan PT resmi berdiri sebagai badan hukum. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) UUPT, Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
Berdasarkan Pasal 15 UUPT, anggaran dasar merupakan bagian dari akta pendirian yang memuat aturan dalam PT yang menentukan setiap hak dan kewajiban dari seluruh pihak yang ada dalam anggaran dasar, baik PT itu sendiri, pemegang saham, maupun pengurus. Sedangkan menurut Yahya Harahap, anggaran dasar adalah ketentuan tertulis mengenai kekuasaan dan hak-hak yang dapat dilakukan oleh pengurus PT, dokumen yang berisi aturan internal dan pengurusan PT, serta memuat aturan mengenai modal, penerbitan saham, hak suara, direksi, perolehan
saham, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan sebagainya. 10 Anggaran Dasar merupakan landasan hukum bagi Organ Perseroan dalam hal organ melakukan pengurusan, pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan usaha perseroan. Setiap kegiatan Perseroan yang dilakukan selain dibatasi oleh peraturan perundang-undangan namun juga aturan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Menurut Pasal 15 ayat (1) UUPT, Anggaran Dasar Perseroan sekurang-kurangnya memuat:
1.  Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
2.  Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
3.  Jangka waktu berdirinya Perseroan;
4.  Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal Disetor;
5. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
6.  Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
7.  Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);
8.  Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
9.  Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.
Pada UUPT, dikenal dengan 3 jenis perubahan dalam PT, yaitu perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, perubahan Anggaran Dasar yang diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM dan perubahan data PT yang diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Data tentang Perseroan yang termaktub dalam Daftar Perseroan, menurut Pasal 29 ayat (2) UUPT, meliputi:
1.  Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan;
2.  Alamat lengkap Perseroan;
3.  Nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan;
4.  Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri;
5.  Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri;
6.  Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar;
470 Hana Kartika, et.al : Keterlambatan Pendaftaran Perubahan...
7.  Nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Dalam hal Perseroan yang menjalankan keguatan usahanya memiliki kepentingan untuk mengganti, memperbaharui atau memperbaiki data perseroan tersebut, Pasal 8 ayat (1) Permenkumham 21/2021 menjelaskan bahwa perubahan data PT harus didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Permenkumhan 21/2021, Perubahan data yang dimaksud meliputi:
a.  Perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki;
b.  Perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris; c.  Penggabungan, pengambilalihan, dan pemisahan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar;
d.  Pembubaran Perseroan;
e.  Berakhirnya status badan hukum Perseroan;
f.  Perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama;
g.  Perubahan alamat lengkap Perseoran.
Berdasarkan Pasal 9 Permenkumham 21/2021, perubahan data PT pada huruf a sampai dengan huruf e harus ditetapkan melalui RUPS, dan segala perubahan data dan anggaran dasar harus dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perubahan data Perseroan berupa perubahan anggota direksi dan dewan komisaris, direksi wajib memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal perubahan tersebut, sedangkan apabila terdapat perubahan data Perseroan selain perubahan anggota direksi dan dewan komisaris diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. Apabila permohonan perubahan data Perseroan melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka permohonan tersebut tidak dapat diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 94 ayat (8) UUPT yang menguraikan bahwa dalam hal pemberitahuan pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi belum dilakukan,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak setiap permohonan yang
diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan. Namun, peraturan perundang-undangan belum secara holistik menjelaskan bagaimana akibat hukum terhadap tindakan lanjutan dari keterlambatan pengajuan pendaftaran perubahan data Perseroan serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan Perseroan agar perubahan data Perseroan dapat diterima dan dicatatkan pada Kemenkumham
Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini ingin mengkaji akibat hukum atas keterlambatan pendaftaran perubahan PT kepada Kemenkumham dan upaya hukum sebagai penyelesaian keterlambatan pendaftaran perubahan data PT kepada Kemenkumham.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, antara lain penelitian yang bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum sebagai dasar fundamental guna menjawab persoalan hukum. 11
Apabila menghubungkan tipe penelitian yang digunakan dengan penelitian ini, penulis menggunakan bermacam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Burgerlijk Wetboek (BW) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini turut menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang- undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan atau statute approach adalah suatu pendekatan yang secara umum digunakan dalam suatu penelitian normatif dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai aturan hukum yang menjadi tema sekaligus fokus yang utama dari suatu penelitian. 12
Sedangkan pendekatan konseptual atau conceptual approach adalah pendekatan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam suatu ilmu hukum. 13
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2011).[11].
12 ibid. [302].
13 ibid. [177].

## 472 Hana Kartika, et.al : Keterlambatan Pendaftaran Perubahan...

## Akibat Hukum Atas Keterlambatan Pendaftaran Perubahan PT Kepada Kemenkumham
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseorang Terbatas (selanjutnya disebut Permenkumham 21/2021) Pasal 8 ayat (1), perubahan data Perseroan Terbatas harus didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perubahan data tersebut wajib dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan Permenkumhan 21/2021 Pasal 9 ayat (2). Akta notaris adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu untuk dibuktikan atau ditambah alat bukti lainnya.  Apabila ada orang atau pihak lain yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar maka orang atau pihak lain tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian dari akta notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan Notaris. 14
Apabila terjadi perubahan data Perseroan berupa perubahan anggota direksi dan dewan komisaris maka sesuai dengan Permenkumhan 21/2021 Pasal 9 ayat (5), direksi wajib melakukan pemberihatuan perubahan data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perubahan tersebut. Namun jika perubahan data Perseoran yang terjadi adalah perubahan data selain perubahan anggota direksi dan dewan komisaris, maka direksi wajib melaporkan perubahan data yang ada kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar tersebut, sesuai dengan Permenkumham Pasal 9 ayat (6).
Akibat hukum yang dapat terjadi jika perubahan data Perseroan tidak dilaporkan sesuai dengan jangka waktu yang ada, maka perubahan data Perseroan
14 Habib Adjie, Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik (Refika Aditama 2009).[35].
tersebut tidak dapat diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Permenkumham Pasal 9 ayat (7). Selain itu, tidak dilaporkannya perubahan data Perseroan Terbatas kepada Kementerian Hukum dan HAM dalam jangka waktu yang telah ditentukan dapat menimbulkan akibat hukum terhadap Perseroan Terbatas yaitu perubahan yang ada, belum tercatat dalam daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan Pasal 94 ayat (7) dan Pasal 111 ayat (7) UUPT 15 sehingga, permohonan perubahan yang ada menjadi terhalang hak-haknya secara administrasi karena dalam Pasal 94 ayat (8) UUPT dinyatakan bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berhak menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseoran.
Perubahan data Perseroan yang tidak memenuhi persyaratan yaitu belum dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM dalam jangka waktu yang telah ditentukan, sifatnya belum sah dan belum mengikat pihak ketiga 16 sehingga setiap perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi yang ada, menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan berdasarkan Pasal 95 ayat (4) UUPT. Jika Perseroan Terbatas tersebut wanprestasi, maka pihak ketiga juga berhak untuk mengajukan gugatan kepada Perseroan Terbatas dikarenakan hak-hak pihak ketiga yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang tidak dilaporkan belum diangap sah.
Selain itu, t idak dilaporkannya perubahan data Perseroan Terbatas juga merupakan sebuah kelalaian dan dapat dikegorikan sebagai perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 Undang-Undang Hukum Perdata. 17 Perseroan Terbatas lalai dalam melaporkan perubahan data yang ada dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang yaitu dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perubahan tersebut, jika perubahannya
15 L Angelina, ‘Tanggung Jawab Notaris Dalam Akta Jual Beli Dan Pengalihan Hak Atas Saham Yang Dibuat Dengan Tanggal Mundur’ (Back-Dated)’ 1 Indonesian Notary.[1].
16 M. Yahya Harahap (n 4).[54].
17 ibid .
474 Hana Kartika, et.al : Keterlambatan Pendaftaran Perubahan...
adalah perubahan anggota direksi dan dewan komisaris dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar tersebut jika perubahannya adalah perubahan data selain perubahan anggota direksi dan dewan komisaris. Akta perubahan yang ada meskipun tetap berkedudukan sebagai akta autentik namun akta tersebut tidak memenuhi asas publikasi sehingga rawan mengandung perbuatan melawan hukum oleh oknum- oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga juga menyebabkan akta perubahan data Perseroan Terbatas tidak dapat digunakan sebagaimana maksud dan tujuannya.

## Upaya Hukum sebagai Penyelesaian Keterlambatan Pendaftaran Perubahan Data PT kepada Kemenkumham
Atas adanya akibat hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak menolak setiap permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar, sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) UUPT, yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan, tentu diperlukan upaya hukum agar akibat hukum tersebut dapat ditanggulangi. Upaya yang dapat dilakukan agar Perseroan Terbatas mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan sebuah tanggung jawab bagi perusahaan akibat kelalaian yang dilakukannya. 18 Hans Kelsen yang terkenal dengan Teori Tanggung Jawab Hukum, membagi jenis tanggung jawab kedalam 3 bagian yang terdiri dari: 19
1.  Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2.  Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3.  Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4.  Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung
18 Made Yoga Pramana Sugitha & I Nyoman Suyatna, ‘Akibat Hukum Keterlambatan Pendaftaran Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Kepada Menteri Hukum Dan HAM’ (2022) 7 Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan.[55].
19 Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni (Nuansa & Nusa Media 2006).[140].
jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.
Atas kesalahan Perseroan Terbatas yang terlambat memberitahukan perubahan data tersebut, Perseroan Terbatas patut bertanggung jawab dengan mengulang mekanisme RUPS terkait adanya perubahan data Perseroan. Tujuan diadakannya RUPS ulang adalah agar dikeluarkannya keputusan yang disepakati dalam RUPS, untuk membuat akta pengukuhan atau akta penegasan tersebut, sehingga akta penegasan atau pengukuhan atas akta perubahan yang sebelumnya, dapat di muat di dalam akta Notaris. 20 Berdasarkan Pasal 90 ayat (1) UUPT, dinyatakan bahwa setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perseroan Terbatas” menjelaskan tentang ketentuan risalah RUPS sebagai berikut: 21
1.  Pembuatan Risalah RUPS Bersifat Imperatif. Setiap penyelenggaraan RUPS “wajib” dibuat risalahnya, karena itu pembuatannya bersifat “imperatif” ( mandatory rule). RUPS yang tidak dibuat risalahnya, tidak sah dan dianggap tidak pernah ada (never existed), akibatnya hal-hal yang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan.
2.  Yang Wajib Menandatangani Risalah RUPS yang Tidak Dibuat dengan Akta Notaris. Apabila risalah RUPS tidak dibuat dengan “akta notaris”, y ang dibebani kewajiban untuk “menandatangani” adalah:
(1) Ketua rapat; dan
(2) Paling sedikit 1 orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
Menurut Penjelasan Pasal 90 ayat (1) UUPT, tujuan dari penandatanganan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS.
20 Vivy Julianty & Mohamad Fajri Mekka Putra, ‘Kedudukan Hukum Akta Penegasan Notar- is Terhadap Akta Perubahan Perseroan Terbatas Yang Tidak Didaftarkan’ (2022) 5 Jurnal USM Law Review [250].
21 M. Yahya Harahap (n 4).[240].
476 Hana Kartika, et.al : Keterlambatan Pendaftaran Perubahan...
3.  Risalah RUPS yang Dibuat Dengan Akta Notaris, Tidak Disyaratkan Ditandatangani. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 90 ayat (2) UUPT, risalah RUPS yang dibuat dalam bentuk akta notaris, tidak disyaratkan harus ditandatangani ketua rapat dan 1 orang pemegang saham. Tanpa ditandatangani, risalah RUPS yang dibuat dengan akta notaris, isi yang terdapat di dalamnya dianggap pasti kebenarannya. Sebagaimana bunyi Pasal 1870 Burgerlijk Wetboek, yang menyatakan bahwa “bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya”. Unsur dari ke-otentikan suatu akta terdapat dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek yang menyebutkan bahwa:
a.  Akta dibuat dan disahkan dengan bentuk menurut hukum;
b.  Akta dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
c.  Akta dibuat oleh atau dihadapan pejabat berwenang, sesuai dengan wewenang pejabat yang membuatnya.
Sehingga akta otentik mempunyai ketentuan pembuktian yang sempurna (volledig) tentang apa yang dimuat di dalamnya dan mengikat (bindend) kepada para pihak yang membuatnya serta terhadap orang yang mendapat hak dari mereka.
Selain adanya kewajiban pembuatan risalah RUPS atas diselenggarakannya RUPS tersebut, mengenai perubahan data sebuah Perseroan Terbatas, juga perlu memperhatikan ketentuan dalam Pasal 10 Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 yang menjelaskan bahwa Permohonan perubahan anggaran dasar dan/atau data Perseroan diajukan secara elektronik melalui SABH dengan cara mengisi format perubahan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Yang dimaksud dokumen perubahan data Perseroan Terbatas tersebut akan berbeda-beda untuk setiap perubahan data yang dilakukan Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 12 ayat (2) Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021, dokumen perubahan data Perseroan Terbatas yang dibutuhkan untuk:
a.  Perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau
perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki, berupa:
1)  Akta tentang perubahan susunan pemegang saham yang meliputi nama dan jumlah saham yang dimiliki; dan/atau
2)  Akta pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.  Perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham melakukan ganti nama, berupa:
1)  Akta pernyataan dan dokumen lainnya tentang ganti nama pemegang saham; dan
2)  Keputusan instansi terkait mengenai perubahan nama pemegang saham badan hukum atau orang perseorangan.
c.  Perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris berupa akta tentang RUPS atau akta keputusan pemegang saham di luar RUPS tentang perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris;
d.  Fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung, instansi yang berwenang, atau asli surat pernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh direksi Perseroan;
e.  Penggabungan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar berupa:
1)  Salinan akta penggabungan Perseroan;
2)  Akta RUPS atau keputusan pemegang saham diluar RUPS tentang persetujuan rancangan penggabungan dari Perseroan yang akan menggabungkan diri maupun yang menerima penggabungan Perseroan;
3)  Salinan laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan penggabungan; dan
4)  Pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar mengenai ringkasan rancangan penggabungan Perseroan.
5)  Pembubaran Perseroan berupa:
1)  Akta tentang RUPS, akta keputusan pemegang saham di luar RUPS, atau dokumen lainnya yang menyetujui pembubaran Perseroan dan bukti pengumuman pembubaran dalam surat kabar jika pembubaran Perseroan berdasarkan keputusan RUPS, atau jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
2)  Akta mengenai pernyataan likuidator tentang pembubaran Perseroan berdasarkan penetapan pengadilan yang dilampiri fotokopi penetapan pengadilan jika Perseroan bubar berdasarkan penetapan pengadilan;
3)  Akta mengenai pernyataan likuidator tentang pembubaran Perseroan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan yang dilampiri fotokopi putusan pengadilan niaga yang telah berkekuatan hukum tetap;
4)  Akta mengenai pernyataan kurator tentang pembubaran Perseroan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena harta pailit dalam keadaan insolvensi yang dilampiri fotokopi putusan pengadilan niaga; atau
5)  Akta mengenai pernyataan direksi tentang pembubaran Perseroan
478 Hana Kartika, et.al : Keterlambatan Pendaftaran Perubahan...
berdasarkan surat pencabutan izin usaha dari instansi pemberi izin usaha yang dilampiri fotokopi surat pencabutan izin tersebut yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya.
f.  Telah berakhirnya Perseroan berupa:
1)  Pemberitahuan tertulis dari likuidator atau kurator mengenai pertanggungjawaban hasil akhir proses likuidasi dan pengumuman dalam surat kabar mengenai pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau kurator, dan akta mengenai pertanggungjawaban hasil akhir proses likuidasi yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya; dan
2)  Pengumuman dalam surat kabar mengenai hasil penggabungan, peleburan, atau pemisahan.
g.  Salinan neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit; dan
h.  Salinan nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak Perseroan.
Berdasarkan penjabaran diatas, dapat dipahami bahwa akta perubahan data
Perseroan Terbatas menduduki posisi sentral dalam mendukung. Eksistensi akta tersebut, dikenal dengan sebutan akta penegasan, yang dapat dibuat apabila di dalam akta perubahan tersebut tidak mengalami perubahan, dan masih tetap sama isi serta bunyinya dengan akta perubahan sebelumnya yang tidak memiliki persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain disebutnya akta penegasan kembali karena isi dari akta tersebut adalah berupa penegasan terhadap akta terdahulu yang mana isi keputusan RUPS dalam akta terdahulu dicantumkan kembali pada akta penegasan. 22
Akta Penegasan merupakan sebuah dokumen hukum yang dibuat oleh notaris dan mengacu pada Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH) dan Pasal 165 HIR. 23 Bahwa yang dimaksud dengan akta penegasan tersebut, bukan (keberadaan) aktanya yang ditegaskan, tapi perbuatan/tindakan para pengahdap yang tersebut/tercantum dalam akta tersebut ditegaskan kembali oleh para penghadap sendiri di hadapan Notaris. Yang juga perlu diperhatikan adalah penegasan tersebut
22 D Handayani, T. K., Sanusi, D., & Darmawan, ‘Ketepatan Waktu Notaris Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Pada Lembaga Pembiayaan’ (2019) 8 Jurnal Magister Hukum Udayana.[226].
23 Raden Ajeng Cendikia Aurelie Maharini, ‘Akta Penegasan Perjanjian Perkawinan Kaitannya Dengan Pemenuhan Prinsip Publisitas’ (2021) 4 Jurnal Notaire.[290].
dilakukan dengan batasan/ketentuan: 24
1.  Untuk perbuatan/tindakan hukum yang masih berlaku dan mengikat, bukan terhadap yang dapat dibatalkan atau batal demi hukum.
2.  Bukan untuk akta yang menurut undang-undang/peraturan perundang- undangan dinyatakan tidak berlaku jika tidak memenuhi syarat yang diminta dalam undang-undang/peraturan perundang-undangan tertentu.
Dalam pembuatan akta penegasan tersebut, harus memperhatikan beberapa poin dibawah ini, antara lain: 25
a.  Bahwa antara sejak tanggal akta dibuat sampai dibuat akta penegasan jika terjadi tindakan hukum yang merugikan atau menguntungkan para penghadap (atau pihak lain) menjadi tanggung jawab penghadap sepenuhnya.
b.  Dalam premis tidak menyebutkan alasan dibuatnya akta penegasan tersebut, kecuali para penghadap sendiri yang meminta/menginginkannya.
c.  Dalam premis tidka perlu diuraikan alasan keterlambatan tersebut. Jika keterlambatan tersebut karena kelalaian Notaris sendiri dan bisa dibuktikan, Notaris dapat dituntut ganti rugi oleh para penghadap.
d.  Jika ingin masuk ke sistem (secara daring), maka nomor dan tanggal/bulan/ tahun akta penegasan tersebut yang didaftarkan.
Dalam ranah hukum lain, akta penegasan juga dikenal pada ranah hukum Perkawinan yang digunakan dalam Perjanjian Perkawinan.  Terdapat suatu  perbuatan  hukum  setelah  akta  notaris  dibuat  harus  dilaporkan  atau diberitahukan  kepada  instansi  yang  bersangkutan ataupun untuk memperoleh pengesahan atau pendaftaran, karena dengan alasan tertentu jika hal tersebut menjadi kewajiban Notaris, ternyata lupa untuk  melaporkan atau  memberitahukan  atau mendaftarkannya,  Notaris  dapat  membuat  akta  penegasan  yang  di  dalam  akta tersebut  sekaligus  menerangkan  adanya kesalahan redaksi dan alasan dibuatnya akta penegasan. 26
24 Habib Adjie & Muhammad Hafidh, Contoh-Contoh Akta Notaris Yang Tidak Biasa (CV Bintang Semesta Media 2022).[23].
25 ibid . 26 Amalia, ‘Peran Notaris Dalam Proses Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas’ (Universitas Indonesia 2009).[67].
480 Hana Kartika, et.al : Keterlambatan Pendaftaran Perubahan...

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa akibat hukum yang dapat terjadi jika perubahan data Perseroan tidak dilaporkan adalah perubahan data yang ada belum tercatat dalam daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan Pasal 94 ayat (7) dan Pasal 111 ayat (7) UUPT sehingga, permohonan perubahan yang ada menjadi terhalang hak-haknya secara administrasi karena dalam Pasal 94 ayat (8) UUPT dinyatakan bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berhak menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan, dengan kata lain sifatnya belum sah dan tidak mengikat pihak ketiga.
Kesalahan Perseroan Terbatas yang terlambat memberitahukan perubahan data tersebut, dapat dikenai upaya dengan mengulang mekanisme RUPS terkait perubahan data atas sebuah Perseroan. RUPS ulang ditujukan untuk dikeluarkannya keputusan yang disepakati dalam RUPS berupa akta pengukuhan atau akta penegasan, sehingga akta penegasan atau pengukuhan atas akta perubahan yang sebelumnya, dapat di muat di dalam akta Notaris. Penyebutan terminologi akta penegasan kembali didasarkan pada isi dari akta tersebut berupa penegasan terhadap akta terdahulu yang mana isi keputusan RUPS dalam akta terdahulu dicantumkan kembali pada akta penegasan. Tidak lupa, pembuatan akta penegasan tersebut harus memperhatikan tindakan hukum yang dilakukan antara tanggal akta dibuat sampai dibuat akta penegasan apakah merugikan/menguntungkan para penghadap (atau pihak lain) menjadi tanggung jawab penghadap sepenuhnya.

## Daftar Pustaka

## Buku
Frans Satrio Wicaksono, Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT) (Visimedia 2009).
Gunawan Widjaja, Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT (Forum Sahabat

## 2008).
Habib Adjie, Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik (Refika Aditama 2009).
Habib Adjie & Muhammad Hafidh, Contoh-Contoh Akta Notaris Yang Tidak Biasa (CV Bintang Semesta Media 2022).
Hartono Sri Redjeki, Hukum Ekonomi Indonesia (Bayumedia Publishing 2007).
M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas (Sinar Grafika 2018).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2011.
Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni (Nuansa & Nusa Media 2006.
Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Peraturan PerundangUndangan, Dan Yurisprudensi (Total Media 2009).
——, Pokok Pokok Hukum Dagang Indonesia (FH UII Press 2014).

## Jurnal
Angelina L, ‘Tanggung Jawab Notaris Dalam Akta Jual Beli Dan Pengalihan Hak Atas Saham Yang Dibuat Dengan Tanggal Mundur’ (Back-Dated)’ 1 Indonesian Notary 1.
Handayani, T. K., Sanusi, D., & Darmawan D, ‘Ketepatan Waktu Notaris Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Pada Lembaga Pembiayaan’ (2019) 8 Jurnal Magister Hukum Udayana 226.

## Khairandy Ridwan, ‘Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak’ (2011) 18
Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 36.
Made Yoga Pramana Sugitha & I Nyoman Suyatna, ‘Akibat Hukum Keterlambatan Pendaftaran Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Kepada Menteri Hukum Dan HAM’ (2022) 7 Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan 55.
Raden Ajeng Cendikia Aurelie Maharini, ‘Akta Penegasan Perjanjian Perkawinan Kaitannya Dengan Pemenuhan Prinsip Publisitas’ (2021) 4 Jurnal Notaire 290.
Vivy Julianty & Mohamad Fajri Mekka Putra, ‘Kedudukan Hukum Akta Penegasan Notaris Terhadap Akta Perubahan Perseroan Terbatas Yang Tidak Didaftarkan’
482 Hana Kartika, et.al : Keterlambatan Pendaftaran Perubahan...
(2022) 5 Jurnal USM Law Review 250.

## Karya Ilmiah
Amalia, ‘Peran Notaris Dalam Proses Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas’ (Universitas Indonesia 2009).

## Perundang-undangan
Kitab Undang-undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek ) (Staadsblat Tahun 1847 Nomor 23).
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 470).