## Probelamatika Minuta Akta Notaris Yang Diberhetikan Secara Tidak Hormat

## Angelina Marsella

## Magister Kenotariatan Universitas Surabaya
Mmarcella248@gmail.com
Volume  22  Nomor  2 Agustus  2024:  DOI: https://doi.org/10.53515/qodiri.2024 Article  History Submission: 16-06-2024 Revised: 23-07-2024 Accepted: 26-07-2024 Published: 18-08-2024

## ABSTRACT
A notary is a public official who has the authority to make an authentic deed.  The authentic deed itself can is said to be authentic if it is made in accordance with the provisions Laws and made by or before officials general who has authority. This authentic deed can be is said to be the most important deed because it is a tool the strongest and fullest written evidence makes a real contribution for resolving cases. Notaries who can make deeds this authenticator is a Notary who is authorized by law determined to still be authorized, namely  a  current  Notary  practicing  and  not  on  leave,  temporarily  dismissed,  honorably  dismissed,  or disrespectfully dismissed. But that's the problem is how the client's good impact on the validity of the minutes deed that has not been signed by a Notary who has dishonorably discharged, and what should be done  carried  out  by  a  Substitute  Notary  regarding  the  minutes  of  the  deed  and  the copies  that have been issued?
Keywords: Notary, Authenthic Deed, Minutes of Deed.

## ABSTRAK
Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Akta autentik itu sendiri dapat dikatakan autentik apabila dibuat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang memiliki wewenang. Akta autentik ini dapat dikatakan sebagai akta yang terpenting  karena  merupakan  alat  bukti  tertulis  terkuat  dan  terpenuh  memberi  sumbangan  nyata  bagi penyelesaian perkara. Notaris yang dapat membuat akta autentik in adalah Notaris yang oleh Undang- Undang ditentukan masih berwenang yakni Notaris yang masih berpraktek dan tidak dalam masa cuti, diberhentikan sementara,  diberhentikan  secara  hormat,  atau  diberhentikan secara  tidak hormat.  Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana dampak bagi klien atas keabsahan minuta akta yang belum ditandatangani oleh Notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat, dan apa yang harus dilakukan oleh Notaris Pengganti terhadap minuta akta dan salian yang telah dikeluarkan tersebut?.
Kata Kunci : Notaris, Akta Autentik, Minuta Akta.

## Angelina Marsella
Probelamatika Minuta Akta Notaris Yang Diberhetikan Secara Tidak Hormat

## PENDAHULUAN
Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  tertulis  bahwa Indonesia  merupakan  Negara  Hukum,  maka  dari  sini  dapat  dikatakan  bahwa  Indonesia  dalam menjalankan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegaranya  akan  melandaskan  semua  perbuatannya berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. (Djuhaendah, n.d.) Tujuan dari negara hukum ini sendiri  sebenarnya  adalah  untuk  mencapai  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan  hukum  dalam kehidupan masyarakat.  Menurut Prof. Dr. Basuki  Rekso Wibowo, negara hukum  pada dasarnya memiliki  konsep  penegakan  hukum  yang  menjadi  sangat  penting  dalam  mengatur  ketertiban masyarakat, penegakan hukum ini dilakukan guna meningkatkan kepastian dan ketertiban hukum dalam  masyarakat,  upaya  yang  dilakukan  dalam  penegakan  hukum  ini  antara  lain  dengan menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas. (Fure, n.d.)
Kehidupan bermasyarakat tidak akan lepas dari adanya permasalahan atau sengketa hukum yang  dapat  terjadi,  dimana  dalam  penyelesaian  sengketa  hukum  ini  dapat  dilakukan  melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan. (Tri Handayani, n.d.) Penyelesaian hukum yang dilakukan melalui  pengadilan  tidak  akan  terlepas  dari  pembuktian,  dalam  Perkara  Perdata  pembuktian  ini bertujuan  sebagai  upaya  untuk  memperoleh  kebenaran  formil,  kebenaran  formil  ini  sendiri didasarkan pada formalitas-formalitas hukum sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Akta otentik ini sendiri apabila dilihat dari Pasal 1868 Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  (yang  kemudian  disingkat  menjadi  KUHPerdata)  adalah  “Suatu  akta otentik  ialah  suatu  akta  yang  dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan  undang-undang  oleh  atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu yang dibuat”. (Prajitno, n.d.)
Akta  otentik  yang  dimaksud  dalam  Pasal  1868  KUHPerdata  ini  hanya  dapat  dibuat dihadapan  pejabat  umum  yang  berwenang,  pejabat  umum  yang  berwenang  yang  dimaksudkan dalam Pasal ini salah satunya adalah notaris. Pasal1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang  Jabatan  Notaris  tertulis  bahwa  “Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang- undang  ini  atau  berdasarkan  undang-undang  lainnya”.  (Adjie,  2008)  Notaris  itu  sendiri  pada mulanya  merupakan  jabatan  yang  tercipta  karena  adanya  kebutuhan  dari  masyarakat,  sehingga dapat  dikatakan  Notaris  merupakan  profesi  yang  terhormat  sebab  jabatan  notaris  itu  sendiri merupakan  jabatan  yang  didasarkan  atas  kepercayaan  masyarakat  sehingga  dalam  menjalankan tugas  jabatannya  Notaris  harus  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  serta  kode  etik  notaris. (Wibowo, n.d.)
Jabatan Notaris seperti yang dikatakan sebelumnya merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan  Negara  secara  atributif  hal  ini  tersirat  melalui  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014

## Angelina Marsella
Probelamatika Minuta Akta Notaris Yang Diberhetikan Secara Tidak Hormat
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disingkat menjadi UUJNP) yakni di Pasal 2, yaitu Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. (Ni Made Ari Yuliartini, n.d.) Notaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri ini  secara  tidak  langsung  mengisyaratkan  bahwa  dalam  pelaksanaan  tugasnya,  Notaris  tidak dipengaruhi oleh pihak lain, sebab Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berwenang dalam  membuat  akta  otentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan  penetapan  yang diharuskan  oleh  suatu  peraturuan  umum  atau  oleh  yang  berkepentingan  dikehendaki  untuk dinyatakan  dalam  suatu  akta  otentik,  menjamin  kepastian  tanggalnya,  menyimpan  aktanya  dan memberikan grosse: Salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum. Wewenang Notaris ini sejalan dengan Pasal 15 ayat (1) UUJNP yang tertulis.
“Notaris  berwenang  membuat  akta  autentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, Salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang yang ditetapkan oleh Undang-Undang”.
Akta asli yang dibuat oleh Notaris dikenal sebagai minuta akta, minuta akta ini sendiri dapat dikatakan asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, para saksi, dan Notaris itu sendiri, minuta akta ini dapat dikatakan sebagai akta autentik apabila dalam pembuatannya sesuai dengan  ketentuan  Undang-Undang.  Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  diwajibkan  untuk bertindak  amanah,  jujur,  mandiri,  dan  terlebih  lagi  memberikan  pelayanan  yang  sesuai  dengan ketentuan  Undang-Undang  hal  ini  sejalan  dengan  Pasal  16  UUJNP.  Salah  satu  pelayanan  yang sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  yang  dapat  diberikan  oleh  Notaris  adalah  dalam pembuatan  akta  autentik  Notaris  haruslah  membacakan  Akta  tersebut  dimana  saat  membacakan akta tersebut harus dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, dan harus ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris itu sendiri, dalam hal pembuatan Akta wasiat di bawah tangan maka saksi yang dibutuhkan paling sedikit 4 (empat) orang saksi, dan apabila dalam pembuatan Akta, Notaris menggunakan seorang penerjemah resmi maka Akta tersebut juga harus ditandatangani oleh penerjemah resmi tersebut. (Agung & Made Gde, n.d.)
Notaris  didalam  menjalankan  tugasnya  dituntut  pula  untuk  teliti  dan  sempurna  dalam menjalankan  tugasnya  terutama  dalam  pembuatan  Akta,  hal  ini  dikarenakan  akta  tersebut merupakan suatu bentuk dari perjanjian, kesepakatan, ataupun hal lain yang diinginkan oleh para pihak  penghadap,  yang  dimana  akta  tersebut  merupakan  alat  bukti  yang  sah,  sempurna,  dan mengikat para pihak, sehingga apabila terdapat cacat hukum pada akta tersebut maka dampaknya dapat merugikan para pihak atau Klien dari Notaris tersebut. (Hayatdian, n.d.)
Praktiknya dalam kehidupan nyata Notaris tidak luput dari kesalahan, baik kesalahan yang

## Angelina Marsella
Probelamatika Minuta Akta Notaris Yang Diberhetikan Secara Tidak Hormat
disengaja maupun tidak disengaja. Notaris yang melakukan kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja yang menyalahi atau melanggar aturan yang berlaku maka dapat dikenakan sanksi. Sanksi yang dapat dikenakan pada Notaris tersebut antara lain berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara,  pemberhentian  dengan  hormat,  maupun  pemberhentian  dengan  tidak  hormat. Permasalahan yang sering muncul dalam praktik adalah  masih terdapat minuta akta yang belum ditandatangan  oleh  Notaris  yang  telah  diberhentikan  secara  tidak  hormat,  padahal  seharusnya segera setelah dibacakan, akta tersebut harus ditandatangan oleh Notaris pembuatnya. (Purnayasa, n.d.)  Jurnal  ini  akan  membahas  bagaimana  dampak  pemberhentian  Notaris  secara  tidak  hormat terhadap  Klien  atas  keabsahan  minuta  akta  yang  belum  ditandatangan  tersebut  serta  akan membahas apa saja yang harus dilakukan oleh Pemegang Protokol terhadap minuta akta dan salinan yang telah dikeluarkan oleh Notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat tersebut.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  penulisan  jurnal  ini  adalah  dengan  penelitian Hukum Yuridis Normatif. Metode penelitian dengan penelitian Hukum Yuridis Normatif adalah suatu  proses  untuk  menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin- doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi 1 .  Sumber  data  yang  digunakan  dalam penulisan jurnal ini adalah:
a. Bahan hukum Primer
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Peberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
b. Bahan hukum sekunduer yang digunakan adalah semua dokumen bacaan yang berhubungan dengan penulisan jurnal ini seperti jurnal, skripsi, buku-buku, serta pendapat para sarjana dan lain-lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Dampak  pemberhentian  Notaris  secara  tidak  hormat  terhadap  Klien  atas  keabsahan minuta akta yang belum ditandatangan
Akta pada dasarnya dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yakni Akta Otentik dan Akta Dibawah Tangan. Akta otentik itu sendiri pada Pasal 1868 KUHPerdata merupakan suatu akta yang dibuat dalam  bentuk  yang  ditentukan  Undang-Undang  oleh  atau  dihadapan  pejabat  umum  yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, sehingga dalam kata lain pada proses pembuatan

## Angelina Marsella
Probelamatika Minuta Akta Notaris Yang Diberhetikan Secara Tidak Hormat
akta  otentik  ini  haruslah  dibuat  dihadapan  pejabat  umum  yang  berwenang.  Pasal  1868 KUHPerdata ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) UUJNP yang tertulis bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik.
Akta notariil itu kemudian dibedakan kembali menjadi 2 (dua) jenis akta menurut jumlah penghadap, maupun cara pembuatannya yaitu :
1. akta pihak ( partij acte ), dan
2. akta berita acara ( relaas acte ).
Akta pihak ( partij acte ) ada 2 (dua) macam bentuk akta yang dibuat atas dasar permintaan dari jumlah pihak, antara lain : permintaan beberapa pihak dan permintaan sepihak, Partij acte permintaan beberapa pihak merupakan akta yang dibuat atas dasar permintaan beberapa pihak dengan minimal adanya 2 (dua) pihak yang menghendaki dibuatnya akte tersebut sehingga pada Partij acte ini menimbulkan hak dan kewajiban yang tidak dapat ditarik kembali atau dicabut sepihak  (kecuali  para  para  pihak  menghendaki),  sedangkan Partij  acte permintaan  sepihak adalah  akta  yang  dikehendaki  oleh  1(satu)  subyek  hukum  berupa  akta  Pernyataan  yang bentuknya berupa akta pemberian kuasa akta pembuatan wasiat. (Gunarto, n.d.)
Akta berita acara (relaas acte) ini dalam pembuatannya Notaris menulis atau mencatatkan semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh Notaris yang dilakukan oleh para  pihak.  (Huru,  n.d.)  Seperti  yang  kita  ketahui  sebelumnya  bahwa  manusia  dalam kehidupannya  tidak  terlepas  dari  perbuatan  hukum  terlebih  lagi  masyarakat  Indonesia  yang merupakan warga negara dari Negara Hukum, dalam perbuatan hukum tidak akan terlepas dari adanya  permasalahan  hukum  yang  timbul  akibat  perbuatan  hukum  tersebut.  Permasalahan hukum dalam Hukum Perdata apabila diselesaikan melalui Pengadilan maka dikenal adanya beban pembuktian, pembuktian itu sendiri sebenarnya diperlukan guna meneguhkan hak atau untuk membantah suatu hak orang lain. Alat pembuktian dalam KUHPerdata Pasal 1866 terdiri dari beberapa alat bukti yakni bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan termasuk sumpah.  Berdasarkan  urutan  jenis  alat  bukti  yang  terdapat  dalam  Pasal  1866  maka  dapat dikatakan bahwa bukti tertulis merupakan alat bukti pertama dan terpenting.
Alat bukti tertulis ini kemudian dibedakan menjadi tulisan otentik dan tulisan dibawah tangan. Alat bukti tulisan otentik dan alat bukti tulisan dibawah tangan ini memiliki perbedaan dalam cara pembuatan dan dalam keabsahan kekuatan hukumnya, pada alat bukti tulisan otentik ini dapat dikatakan sebagai akta otentik apabila dalam pembuatannya dibuat oleh pejabat yang

## Angelina Marsella
Probelamatika Minuta Akta Notaris Yang Diberhetikan Secara Tidak Hormat
berwenang ditempat akta itu dibuat serta dalam pembuatannya dibentuk berdasarkan tata cara yang ada pada Undang-Undang.
Alat  bukti  tertulis  dibawah  tangan  ini  berbeda  dengan  alat  bukti  tulisan  otentik,  pada pembuatan akta dibawah tangan hanya dibuat oleh para pihak atau salah satu pihak itu saja tanpa membutuhkan  pejabat  berwenang  dalam  hal  ini  adalah  pejabat  umum,  serta  hanya membutuhkan tandatangan pihak yang berkepentingan pada pembuatan akta itu saja dan pada akta dibawah tangan ini tercantum tempat dan tanggal pembuatannya. Akta dibawah tangan ini biasanya  terjadi  karena  adanya  suatu  perjanjian,  yang  dimana  sebagai  syarat  sahnya  sebuah perjanjian adalah adanya kesepakatan, cakap dalam melakukan perbuatan hukum, adanya suatu hal tertentu yang diperjanjikan, dan hal yang diperjanjikan tidak melawan hukum.
Perbedaan pembuatan alat bukti otentik dan alat bukti dibawah tangan ini mengakibatkan adanya perbedaan kekuatan hukum dalam pembuktiannya, akta otentik merupakan suatu bukti tertulis yang sempurna (terkuat dan terpenuh) tentang apa yang termuat di dalamnya, sehingga terhadap  akta  otentik  ini  tidak  dapat  disangkal  kebenarannya  kecuali  apabila  terhadap  akta otentik ini dapat dibuktikan sebaliknya, jadi bagi hakim untuk memutus suatu perkara apabila terdapat  akta  otentik  ini  akan  lebih  mudah  untuk  mengabulkan  gugatan  perkara  tersebut, sedangkan  pada  akta  dibawah  tangan  tidak  demikian,  untuk  akta  dibawah  tangan  ini  baru memiliki kekuatan bukti dengan catatan bahwa tanda tangan yang terdapat pada akta dibawah tangan ini diakui oleh para pihaknya beserta keseluruhan isi akta tersebut. Akta otentik dan akta dibawah tangan ini juga memiliki perbedaan pada aspek pembuktiannya, pembuktian pada akta otentik akan dibebankan kepada pihak yang menyangkal keotentikan akta tersebut, sedangkan pada  akta  dibawah  tangan  pembuktiannya  dibebankan  kepada  pihak  yang  mengajukan  akta dibawah tangan sebagai bukti yang harus membuktikan kebenaran aktanya.
Akta  otentik  itu  sendiri  hanya  dapat  diakui  sebagai  akta  otentik  apabila  dibuat  oleh pejabat  umum  yakni  Notaris  yang  berwenang,  seorang  Notaris  dapat  dikatakan  berwenang dalam pembuatan akta apabila Notaris tersebut masih menjabat sebagai Notaris (tidak dalam masa  pensiun),  membuat  akta  didalam  wilayah  kerjanya,  tidak  dalam  masa  cuti,  serta  tidak dalam  masa  hukuman  yang  artinya  sedang  tidak  dikenakan  sanksi  berupa  pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Notaris dalam  menjalankan  jabatannya  memiliki  kewajiban  dan  larangan  yang  telah  di  atur  dalam UUJNP yakni dalam Pasal 16 – Pasal 19, tidak hanya pada UUJNP, tetapi juga di atur dalam Kode Etik Notaris yakni di dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

## Angelina Marsella
Probelamatika Minuta Akta Notaris Yang Diberhetikan Secara Tidak Hormat
UUJNP juga mengatur lebih dalam mengenai tata cara pembuatan akta, hal ini sejalan dengan bunyi dari dari Pasal 1868 KUHPerdata dimana dalam pembuatan akta otentik harus dalam bentuk yang telah ditentukan Undang-Undang, UUJNP mengatur mengenai bagian akta, tata  cara  pembuatan  akta,  syarat  seorang  penghadap,  serta  syarat  dan  jumlah  saksi  yang dibutuhkan  dalam  pembuatan  akta,  dan  kepada  siapa  saja  akta  itu  dapat  diperlihatakan  atau diberitahukan, pengaturan tersebut diatur dalam Pasal 38 – Pasal 54.
Pasal 16 huruf m UUJNP tertulis bahwa akta yang dibuat oleh Notaris haruslah dibacakan dihadapan saksi yakni paling sedikit 2 (dua) orang, dan 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, serta harus ditandatangani oleh penghadap, saksi, dan Notaris saat itu juga, terhadap pembacaan akta dan penandatanganan oleh para penghadap, saksi dan Notaris ini juga terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) UUJNP namun pada Pasal 44 ayat (1) ini terdapat penjelasan lebih detail mengenai tanda tangan para pihak yakni pengecualian apabila para pihak tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dengan disertai alasannya.
Pembacaan  akta  yang  tertulis  dalam  Pasal  16  UUJNP  ini  kemudian  diperjelas  bahwa tidaklah  wajib  untuk  dibacakan  apabila  penghadap  menghendaki  agar Akta  tidak  dibacakan yang karena alasannya adalah penghadap sudah membaca sendiri isi akta tersebut, mengetahui, dan memahami isinya, yang kemudian pada penutup Akta hal ini dan setiap halaman Minuta Akta ditanda tangan oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
Sebelum membahas lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Akta dalam UUJNP, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Notaris selain membuat Akta otentik juga berwenang dalam memberikan grosse, Salinan, dan kutipan Akta. Pengertian Minuta Akta pada Pasal 1 ayat (8) tertulis “Minuta akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris”, protokol notaris itu sendiri merupakan kumpulan dokumen bagian dari arsip negara yang oleh Notaris wajib disimpan dan dipelihara  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.    Salinan Akta  memiliki pengertian sebagai salinan kata demi kata dari seluruh Akta yang kemudian pada bagian bawah Salinan Akta tertulis  “diberikan  sebagai  SALINAN yang sama bunyinya”, hal  ini tercantum pada Pasal 1 ayat (9) UUJNP.
Notaris  dalam  memberikan  salinan  akta  berdasarkan  pengertian  pada  Pasal  1  ayat  (9) UUJNP ini memiliki tata uratan yakni hanya dapat dikeluarkan setelah minuta akta telah selesai dibuat  berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku  salah  satunya  telah  tercantum  tanda  tangan  para penghadap, saksi, dan Notaris pembuat akta tersebut. Minuta akta yang belum lengkap tanda

## Angelina Marsella
Probelamatika Minuta Akta Notaris Yang Diberhetikan Secara Tidak Hormat
tangan  para  penghadap  penghadap,  saksi,  dan  Notaris  pembuatnya  maka  tidak  dapat dikeluarkan salinan aktanya.
Pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris seringkali ditemukan pelanggaran dalam proses pembuatannya yang tidak sesuai dengan Undang-Undang, sehingga dalam Pasal 16 ayat (11) tertulis bahwa bagi Notaris yang melanggar ketentuan pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf  l  maka  dapat  dikenakan  sanksi  peringatan  tertulis,  pemberhentian  sementara, pemberhentian dengan hormat, dan atau pemberhentian dengan tidak hormat. Selain apa yang tertulis  pada  Pasal  16  ayat  (11)  UUJN  ini  Notaris  juga  diberhentikan  dengan  tidak  hormat apabila memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang- Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut UUJN) antara lain:
1. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
2. Berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
3. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
4. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan
5. Dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
Notaris yang dalam proses pembuatan akta tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang selain dapat dikenakan sanksi, juga memiliki dampak bagi keabsahan Akta tersebut. Dampak bagi keabsahan akta antara lain terdapat pada Pasal 84 UUJN yakni apabila terdapat pelanggaran sebagaimana yang terdapat ddalam Pasal 16 ayat (1) huruf I,  Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 maka menyebabkan  akta  tersebut  hanya  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  di  bawah tangan atau akta tersebut menjadi batal demi hukum, akibat hal ini maka bagi para pihak yang mengalami kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga terhadap Notaris tersebut. Ketentuan Pasal 84 UUJN ini juga sejalan dengan yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (5) UUJNP.
Pengaturan  dalam  UUJNP  maupun  UUJN  mengenai  keotentikan  suatu  akta  ini berbanding  sama  dengan  apa  yang  ada  dalam  KUHPerdata,  Pasal  1869  KUHPerdata menjelaskan bahwa tidak semua akta itu dapat dianggap atau diperlakukan sebagai akta otentik.

## Angelina Marsella
Probelamatika Minuta Akta Notaris Yang Diberhetikan Secara Tidak Hormat
Sebab-sebab suatu akta tidak dapat diperlakukan sebagai suatu akta otentik berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdata antara lain :
1. Akta dibuat oleh pejabat umum yang tidak berwenang atau tidak cakap
2. Akta yang telah dibuat tersebut terdapat cacat pada bentuknya.
Berdasarkan  kedua  hal  ini  maka  akta  tersebut  hanya  mempunyai  kekuatan  sebagai tulisan di bawah tangan.
b. Tindakan  yang  perlu  dilakukan  oleh  Pemegang  Protokol  terhadap  Minuta Akta  dan Salinan Akta yang telah dikeluarkan oleh Notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat.
Notaris memiliki kewenangan yang utama yakni membuat akta sebagaimana yang telah ditentukan  Undang-Undang,  akta  otentik  itu  sendiri  dapat  mengenai  suatu  perbuatan, perjanjian  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  atau  karena dikehendaki oleh yang memiliki kepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, tidak hanya sebatas  ini  saja  kewenangan  Notaris,  tapi  juga  dalam  hal  menjamin  kepastian  tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta. Minuta akta itu sendiri apabila dilihat dalam pengertiannya pada Pasal 1 ayat (8) UUJNP yaitu “Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang  disimpan  sebagai  bagian  dari  Protokol  Notaris”.  Sedangkan  salinan  akta  memiliki pengartian  bahwa  merupakan  salinan  kata  demi  kata  dari  seluruh Akta  yang  kemudian  di bagian bawah salinan Akta tersebut  tertulis  frasa “diberikan sebagai  SALINAN yang sama bunyinya”.
Pasal 1 ayat (8) UUJNP yang merupakan penjelasan mengenai pengertian Minuta Akta terdapat  kalimat  bahwa  Minuta  Akta  disimpan  sebagai  bagian  dari  Protokol  Notaris, sedangkan pengertian Protokol Notaris sendiri dapat kita temui dalam Pasal 1 ayat (13) yakni “kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Ketentuan pada Pasal  1  ayat  (8) dan ayat  (13) ini  secara tidak langsung  mengartikan bahwa  Notaris  memiliki  kewajiban  dalam  melakukan  penyimpanan  Protokol  Notaris,  yang kemudian pada Pasal 16 ayat (1) huruf b tertulis secara jelas bahwa hal tersebut merupakan bagian dari kewajiban jabatan Notaris. Protokol Notaris ini tidak dapat dilakukan secara serta merta,  peralihan  Protokol  Notaris  ini  baru  dapat  dilakukan  apabila  terhadap  Notaris mengalami:
1. Meninggal dunia
2. Telah berakhir masa jabatannya

## 3. Minta sendiri
4. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk menjalankan tugas jabatan sebaga Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
5. Diangkat menjadi pejabat negara
6. Pindah wilayah jabatan
7. Diberhentikan sementara
8. Diberhentikan dengan tidak hormat.
Dimana syarat ini terdapat dalam Pasal 62 UUJN, dan sesuai dengan penulisan Jurnal ini maka  apabila  Notaris  diberhentikan  dengan  tidak  hormat  maka  penyerahan  protokol  notaris tersebut  dilakukan  oleh  Notaris  yang  diberhentikan  kepada  Notaris  lain,  penyerahan  porotokol notaris terhadap Notaris lain ini harus berdasarkan usul Majelis Pengawas Daerah yang kemudian akan ditunjuk oleh Menteri, sehingga dalam pemilihan Notaris lain pemegang protokol tersebut bukan ditentukan sendiri melainkan sesuai dengan peraturan.
Keputusan pemberhentian Notaris dari jabatannya dan penetapan Notaris lain ini memiliki jangka waktu dalam penyerahan protokol yakni 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, hal ini terdapat dalam Pasal 70 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan,  Peberhentian,  dan  Perpanjangan  Masa  Jabatan  Notaris  (yang  kemudian  disingkat menjadi PERMENKUMHAM No 25 Tahun 2014).
Masalah  yang  dihadapi  Notaris  pemegang  protokol  adalah  mereka  ditunjuk  bukan berdasarkan keinginan pribadi melainkan karena ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah. Masalah yang kemudian sering terjadi adalah dengan Akta yang telah dibuat oleh Notaris pemberi  protokol,  seperti  pada  Jurnal  ini  terdapat  masalah  pada  Minuta    Akta  yang  belum ditandatangan oleh Notaris namun Salinan Akta telah keluar dan Notaris tersebut telah diberhentikan dengan tidak hormat, maka dalam hal ini Notaris Pemegang Protokol yang ditunjuk dapat melakukan beberapa hal.
Melihat  dari  teori  kepastian  hukum  Jan  M.  Otto  maka  terdapat  5  (lima)  syarat  dalam kepastian hukum, yaitu:
1. Kepastian hukum memberikan aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diakses. Aturan ini harus diterbitkan oleh pemerintah negara dan memiliki tiga karakteristik di dalamnya yaitu : jelas, konsisten, dan mudah diakses
2. Penguasa dan pemerintahan tidak hanya dapat menerapkan undang-undang dengan konsisten, tetapi juga tunduk dan taat kepadanya.

## Angelina Marsella
Probelamatika Minuta Akta Notaris Yang Diberhetikan Secara Tidak Hormat
3. Mayoritas warga negara memiliki keyakinan bahwa menyetujui apa yang ada di dalam muatan isi, yang oleh karena ini maka berdampak pada perilaku warga negara yang mengikuti peraturan yang dibuat oleh pemerintah.
4. Hakim  peradilan  tidak  berpihak  dalam  penerapan  hukum  secara  konsisten,  karena  Hakim memiliki sifat yang mandiri.
5. Peradilan dapat menerapkan hasil keputusan secara konkrit.
Berdasarkan teori kepastian hukum milik Jan M.Otto ini maka Notaris penerima protokol tersebut dapat menolak hal tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 45 PERMENKUMHAM No. 25 Tahun 2014 yang berbunyi
“Dalam  hal  Notaris  yang  ditunjuk  sebagai  pemegang  protokol  tidak  bersedia  melakukan serah terima protokol dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Menteri, Notaris yang bersangkutan  dapat  dijatuhkan  sanksi  oleh  MPW,  MPP,  atau  Menteri  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
Kalimat  yang  terdapat  pada  Pasal  45  ini  dapat  diartikan  bahwa  selama  alasan  dapat diterima maka Notaris lain tersebut dapat menolak sebagai pemegang protokol, kemudian apabila melihat dari Pasal 67 ayat (4) PERMENKUMHAM No. 25 Tahun 2014 yang tertulis
“Dalam  hal  serah  terima  protokol  tidak  dilaksanakan  tanpa  alasan  yang  sah,  MPP mengusulkan  kepada  Menteri  untuk  memberhentikan  dengan  tidak  hormat  Notaris sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  atau  mengusulkan  Notaris  lain  sebagai  pemegang protokol”.
Notaris lain yang ditunjuk apabila melihat teori kepastian hukum maka dapat menolak penunjukan sebagai pemegang protokol selama terdapat alasan yang sah dan dapat diterima, sebab peralihan protokol  notaris  ini  merupakan  bagian  yang  harus  dijalankan  oleh  Notaris  karena  merupakan kewajiban dari jabatan tersebut.
Notaris yang ditunjuk sebagai pemegang protokol bilamana tidak dapat menolak hal tersebut maka  langkah  yang  dapat  diambil  berikutnya  adalah  dalam  proses  penyerahan  protokol,  yakni dalam Pasal 63 ayat (1) UUJN yang tertulis :
“Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris”.
Notaris melakukan pengecekan terhadap Akta yang diterimanya, dan apabila Notaris mendapati Salinan Akta yang dimana Minuta Akta tersebut belum ditandatangan oleh Notaris pembuatnya, atau terdapat cacat hukum pada dokumen yang dialihkan padanya melalui Protokol Notaris, maka Notaris Pemegang Protokol dapat melaporkan hal tersebut dalam berita acara penyerahan Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah, hal ini berkaitan dengan Pasal 63 ayat (1) UUJN. Notaris

## Angelina Marsella
Probelamatika Minuta Akta Notaris Yang Diberhetikan Secara Tidak Hormat
lain yang ditunjuk dapat melakukan pengecekan dokumen terhadap Protokol Notaris tersebut yang terdiri dari:
1. Minuta Akta
2. buku daftar akta atau repertorium
3. buku daftar akta di  bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di  hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar
4. buku daftar nama penghadap atau klapper
5. buku daftar protes
6. buku daftar wasiat
7. buku  daftar  lain  yang  harus  disimpan  oleh  Notaris  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Pengecekan  terhadap  Protokol  Notaris  yang  diterima  Notaris  lain  merupakan  bagian  dari tanggung jawab, seperti teori tanggung jawab yang dikemukakan oleh Hans Kelsen menyatakan bahwa  seseorang  bertanggung  jawab  secara  hukum  atas  suatu  tindakan  tertentu  atau  memikul tanggung jawab hukum; oleh karena itu, subyek bertanggung jawab atas  suatu  tindakan hukum yang  bertentangan.  Tanggung  jawab  menurut  Hans  Kelsen  terbagi  menjadi  4  (empat)  jenis pertanggungjawaban yakni :
1. Pertanggungjawaban individu
2. Pertanggungjawaban kolektif
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan
4. Pertanggungjawaban mutlak
Notaris setelah memberitahu kepada Majelis Pengawas Daerah adanya cacat pada dokumen yang  dialihkan  dalam  Protokol  Notaris,  maka  segera  memberitahu  kepada  pihak  yang berkepentingan  terhadap  dokumen  atau  akta  tersebut,  agar  segera  melakukan  pembaharuan, penggantian,  atau  upaya  lain  apabila  diperlukan  terhadap  dokumen  tersebut,  sebab  salah  satu kewajiban  Notaris  adalah  memberikan  pelayanan  yang  sesuai  dengan  ketentuan.  Upaya  yang dilakukan Notaris lain ini merupakan upaya pertanggungjawaban kolektif berdasarkan teori Hans Kelsen, sebab pada pertanggungjawaban kolektif ini seseorang bertanggungjawab atas pelanggaran yang  dilakukan  oleh  orang  lain,  maka  dari  itu  diperlukannya  kehati-hatian  dalam  menerima Protokol Notaris, sebab kesalahan dapat terjadi tidak saja pada Notaris pemberi Protokol Notaris tersebut, tetapi juga oleh Notaris lain penerima protokol tersebut. Koeswadji memberi pendapat bahwa  Notaris  dapat  menyebabkan  suatu  kesalahan  dalam  menjalankan  tugasnya,  hal  ini dikarenakan kurangnya pengetahuan ( onvoldoende kennis ), kurangnya pengalaman ( onvoldoende ervaring), dan kekurangan pengertian ( onvoldoende inzicht ) 2 .

## Angelina Marsella
Probelamatika Minuta Akta Notaris Yang Diberhetikan Secara Tidak Hormat
Perlu diingat dalam hal terdapatnya cacat pada Akta yang protokol notarisnya telah beralih ke Notaris lain maka selama akta tersebut tidak dibuat oleh Notaris pemegang protokol tersebut maka terhadapnya tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban terkait keabsahan Akta tersebut, sebab pada Pasal 65 UUJNP telah tertulis bahwa
“Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”.
Artinya  hanya  kepada  Notaris  pembuat  aktalah  yang  bertanggung  jawab  atas  Akta  tersebut, sehingga  Notaris  lain  yang  menerima  peralihan  Protokol  Notaris  tidak  dapat  dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan terhadap Akta yang dibuat.
Protokol Notaris yang telah diterima oleh Notaris lain wajib untuk disimpan dan dipelihara, hal ini berkaitan dengan pengertian dari Protokol Notaris itu sendiri  yakni Kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris, artinya wajib bagi Notaris.  Pemeliharaan  dan  penyimpanan  terhadap  Protokol  Notaris  ini  haruslah  sesuai  dengan tempatnya, maksudnya adalah agar Protokol Notaris itu tidak rusak, terbakar, atau hilang ketika disimpan  oleh  Notaris  lain,  sebab  Protokol  Notaris  ini  merupakan  arsip  negara.  Selain penyimpanan dan pemeliharaan ini, Protokol Notaris haruslah disimpan oleh Notaris tersebut, tidak boleh  dialihkan  atau  diberikan  kepada  pegawainya.  Notaris  juga  diwajibkan  untuk  memiliki ketersediaan  tempat  dalam  menyimpan  Protokol  Notaris  ini  sebab  Protokol  Notaris  yang  telah dialihkan  kepada  Notaris  lain  ini  akan  tetap  berada  di  bawah  tanggungjawab  Notaris  tersebut hingga Notaris tersebut tidak lagi menjabat.

## KESIMPULAN
1. Pengertian Notaris dalam UUJNP adalah “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Pengertian Minuta Akta dalam UUJNP adalah “asli Akta  yang  mencantumkan  tanda  tangan  para  penghadap,  saksi,  dan  Notaris,  yang  disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris’. Pengertian Salinan Akta pada UUJNP adalah “salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya””.
2. Akta itu sendiri di dalam KUHPerdata terbagi menjadi 2 jenis Akta yakni : akta otentik dan akta dibawah tangan, Akta otentik pada Pasal 1868 KUHPerdata yaitu “suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undnag-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”, sedangkan untuk akta dibawah tangan adalah akta yang

## Angelina Marsella
Probelamatika Minuta Akta Notaris Yang Diberhetikan Secara Tidak Hormat
dibuat  bukan  dihadapan  atau  oleh  pejabat  umum  yang  berwenang  atau  cakap,  atau  karena adanya cacat dalam bentuknya hal ini terdapat dalam Pasal 1869 KUHPerdata.
3. Notaris dalam menjalankan jabatannya juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan, salah satu dari kewajiban yang harus dijalankan seorang Notaris adalah menandatangan Akta yang telah dibuatnya segera setelah dibacakan di hadapan penghadap, saksi yakni paling sedikit 2 (dua)  orang  saksi,  dan  Notaris  itu  sendiri,  hal  ini  terdapat  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  m UUJNP dan dalam Pasal 44 ayat (1) UUJNP.
Kewajiban Notaris ini harus dijalankan dengan tujuan agar Notaris sebagai pejabat umum dapat memberikan pelayanan terbaik, dan dalam menjalankan tugasnya tidak merugikan pihak manapun, bagi Notaris yang tidak menjalankan kewajibannya dapat dikenakan sanksi, Adapun jenis-jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada Notaris berdasarkan UUJNP adalah :
1) Peringatan tertulis
2) Pemberhentian sementara
3) Pemberhentian dengan hormat
4) Pemberhentian dengan tidak hormat.
Akta maupun dokumen lainnya hanya dapat dibuat oleh Notaris yang masih berwenang, dalam  hal  ini  Notaris  yang  masih  berwenang  adalanh  Notaris  yang  masih  dalam  masa jabatannya tidak sedang dalam masa pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat.
Akta otentik dalam KUHPerdata merupakan alat bukti tertulis yang sifatnya sempurna artinya  terkuat  dan  terpenuh,  sehingga  dalam  pembuktian  Hakim  cenderung  untuk mengabulkan permohonan dari pemegang akta otentik tersebut, namun akta otentik ini hanya dapat  dikatakan  demikian  apabila  dibuat  dan  dalam  pembuatannya  sesuai  dengan  Undang- Undang. Akta otentik di dalamnya harus termuat tandatangan penghadap, saksi, dan Notaris, serta ketika akta otentik tersebut seluruh syarat pembuatannya telah dilakukan, barulah dapat dikeluarkan Salinan Akta dari Akta Otentik tersebut.
Terhadap Akta yang dibuat oleh Notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat apabila minuta aktanya belum ditandatangan oleh Notaris tersebut namun Salinan Akta telah dikeluarkan olehnya, maka Notaris tersebut tidak dapat menandatangan Minuta Akta tersebut, karena bagi Notaris tersebut sudah tidak berwenang sejak diberhentikan dari jabatannya.
Akta otentik yang belum ditandatangan Minuta Aktanya oleh Notaris  namun Salinan Aktanya telah keluar maka terhadap akta tersebut tidak lagi dapat disebut sebagai Akta Otentik,

## Angelina Marsella
Probelamatika Minuta Akta Notaris Yang Diberhetikan Secara Tidak Hormat
karena terdapatnya cacat pada pembuatannya. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 16 ayat (9) UUJNP yang tertulis
“Jika  salah  satu  syarat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  m  dan  ayat  (7)  tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan”.
Hal ini juga sejalan dengan Pasal 44 ayat (5) UUJNP yang berbunyi
“Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di  bawah  tangan  dan  dapat  menjadi  alasan  bagi  pihak  yang  menderita  kerugian  untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris”.
Pasal 16 ayat (9) UUJNP, Pasal 44 ayat (5) UUJNP, dan Pasal 1869 KUHPerdata memberi isyarat  bahwa  dampak  pemberhentian  Notaris  secara  tidak  hormat  terhadap  Klien  atas keabsahan minuta akta yang belum ditandatangan adalah sifat dari Akta Otentik terdegredasi menjadi Akta dibawah tangan, sehingga kekuatan hukum akta tersebut tidak lagi terkuat dan terpenuh.
Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  memiliki  kewajiban  yakni  menyimpan  minuta Akta, buku daftar akta atau repertorium, buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan  di  hadapan  Notaris  atau  akta  di  bawah  tangan  yang  didaftar,  buku  daftar  nama penghadap atau klapper, buku daftar protes, buku daftar wasiat, dan buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Protokol Notaris.
Tujuan dari disimpannya dokumen tersebut sebagai Protokol Notaris adalah karena Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki  masa jabatan yakni hanya selama 65 (enam puluh lima)  tahun  dan  dapat  diperpanjang  2  (dua)  tahun,  dan  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa Notaris dapat berhenti dari jabatannya sebelum 65 (enam puluh lima) tahun yang dikarenakan beberapa  alasan,  salah  satunya  adalah  diberhentikan  dengan  tidak  hormat  dari  jabatannya. Notaris yang merupakan pejabat umum ini terhadap dokumen yang telah dibuatnya menjadi suatu  arsip  negara  yang  harus  disimpan  dan  dialihkan  kepada  Notaris  lain  ketika  tidak  lagi menjabat sebagai Notaris.
Peralihan Protokol Notaris terhadap Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat kepada Notaris lain tidak dilakukan secara bebas, namun peraliihan kepada Notaris lain ini didasarkan atas penunjukkan Menteri berdasarkan usulan Majelis Pengawas Daerah. Protokol Notaris yang dialihkan tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara

## Angelina Marsella
Probelamatika Minuta Akta Notaris Yang Diberhetikan Secara Tidak Hormat
penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.
Protokol Notaris yang diserahkan kepada Notaris lain tidak jarang terdapat banyak masalah yakni terdapatnya cacat dalam Minuta Akta yang dibuat oleh Notaris pembuatnya, sehingga tidak jarang Notaris lain penerima protokol terkena dampaknya, maka dalam hal ini Notaris lain yang ditunjuk sebagai pemegang Protokol Notaris dapat menolak hal tersebut.
Penolakan penunjukan sebagai Notaris pemegang protokol dari Notaris lain ini dapat terjadi apabila Notaris lain yang ditunjuk tersebut memiliki alasan yang kuat sehingga dapat diterima oleh Menteri, hal ini didasarkan pada Pasal 45 PERMENKUMHAM No. 25 Tahun 2014 yang tertulis
“Dalam  hal  Notaris  yang  ditunjuk  sebagai  pemegang  protokol  tidak  bersedia  melakukan serah terima protokol dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Menteri, Notaris yang bersangkutan  dapat  dijatuhkan  sanksi  oleh  MPW,  MPP,  atau  Menteri  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Notaris yang ditunjuk sebagai pemegang protokol apabila tidak dapat menolak karena alasan yang kurang kuat atau tidak dapat diterima oleh Menteri maka dapat melakukan pengecekan terhadap  protokol  notaris  yang  diterimanya,  yang  kemudian  apabila  terdapat  cacat  pada dokumen  yang  diterimanya  Notaris  penerima  protokol  tersebut  dapat  melaporkan  kepada Majelis Pengawas Daerah yang disertai dengan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerhakan dan yang menerima Protokol Notaris.  Laporan yang telah  diberikan  kepada  Majelis  Pengawas  Daerah  ini  setelahnya  dapat  memberitahu  kepada pengahadap atau pihak yang memiliki kepentingan terhadap dokumen atau Akta yang terdapat cacat  tersebut  untuk  segera  mencari  Solusi  karena  ini  bagian  dari  tanggung  jawab  atau kewajiban daripada Notaris yakni memberikan pelayanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie, H. (2008). Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris . Refika Aditama.
Agung,  I.  G.,  &  Made  Gde,  I.  G.  N.  W.  (n.d.).  Kewenangan  Notaris  dan  PPAT  Dalam  Proses Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik. Acta Comitas , I (41), 2017–2018, 48. Djuhaendah. (n.d.). Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Benda Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Penerapan Asas Pemisahan Horizontal . Nuansa Madani.
Fure, J. A. (n.d.). Fungsi Bank Sebagai Lembaga Keuangan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Lex Crimen , V (4), ,.
Gunarto, S. A. S. (n.d.). Akibat Hukum Akta Autenteik Yang Terdegradasi Menjadi Akta Dibawah Tangan. Jurnal Akta , IV (mor 3), 326.
Hayatdian, H. D. (n.d.). Kajian Hukum Surat Kuasa Dibawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Jurnal Repertorium Universitas Sam Ratulangi , 1 (1), 1.
Huru,  F.  F.  (n.d.).  Kedudukan  Hukum Akta  Jaminan  Fidusia  yang Tidak  DIdaftarkan. Jurtama ,
1 (1).
Ni  Made Ari Yuliartini,  I.  M. A.  G.  (n.d.).  Penerapan  Prinsip  5C  Sebagai  Upaya  Perlindungan Terhadap Bank didalam Menyalurkan Kredit. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum , VII (8),
8.
Prajitno,  Aaa.  (n.d.). PENGETAHUAN  PRAKTIS  TENTANG  Apa  dan  Siapa  NOTARIS  di Indonesia? Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014 Cetakan ke 7 . CV. Putra Media Nusantara.
Purnayasa, A. T. (n.d.). Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris Yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik. Acta Comitas , III (3), 399.
Tri Handayani, L. A. (n.d.). Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank. Rechtidee , 13 (1), 2.
Wibowo,  B.  R.  (n.d.). NEGARA  HUKUM  KEPASTIAN,  KEADILAN,  DAN  KEMANFAATAN HUKUM Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia . Pustaka Reka Cipta.