## ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

## TERHADAP MONEY POLITICS PADA PEMILU
Is Susanto UIN Raden Intan Lampung issusanto@radenintan.ac.id

## Abstract
Money politics or risywah in Islamic law in the elections is a form of  campaign  violations.  Money  politics  is  generally  done  sympa- thizers,  cadres of  political  party officials even before Day general election.  Money  politics  is  done  by  granting  the  form  of  money, basic  foods  such  as  rice,  oil  and  sugar  to  the  public  in  order  to attract the sympathy of the public for them to vote for the party or legislative  candidates  (candidates)  are  concerned.  Noting  the  fact that the practice of  money politics  has  been  embedded in  people's lives,  starting  from  the  bottom  up.  Certainly  not  an  easy  job  to remove  the  practice,  of  at  least  the  process  of  public  awareness through  knowledge  and  understanding  is  a  shared  responsibility, and  one  of  them  through  this  article.  The  article  concludes  that money  politics  still  persist  because  people  are  still  not  ready  for democratic  life  as  a  whole,  as  well  as  the  low  awareness  of  the public in  enforcing  the law  in  Indonesia.  Islamic law and positive law have the same view that money politics is prohibited because of the impact a broad impact on society and the economy.
Keywords : Islamic Law, Positive Law, Money Politics.

## Abstrak
Money  politics  atau  risywah  dalam  hukum  Islam  dalam  pemilu adalah  sebuah  bentuk  pelanggaran  kampanye.  Money  politics umumnya  dilakukan  simpatisan,  kader  bahkan  pengurus  partai politik  menjelang  hari  H  pemilihan  umum.  Money  politics dilakukan  dengan  cara  pemberian  berbentuk  uang,  sembako seperti  beras,  minyak dan gula  kepada masyarakat  dengan tujuan untuk  menarik  simpati  masyarakat  agar  mereka  memberikan suaranya  untuk  partai  atau  calon  legislatif  (caleg)  yang
bersangkutan.    Melihat  kenyataan  bahwa  praktek  money  politics telah  telah  melekat  dalam  kehidupan  masyarakat,  mulai  dari tingkat  bawah  sampai  atas.  Tentunya  bukan  pekerjaan  mudah untuk  menghapus  praktek  tersebut,  minimal  melakukan  proses penyadaran  masyarakat  melalui  pengetahuan  dan  pemahaman yang  merupakan  tanggung  jawab  bersama,  dan  salah  satunya melalui artikel ini. Artikel ini menyimpulkan bahwa money politics masih  tetap  berlangsung  disebabkan  karena  masyarakat  masih belum  siap  untuk  hidup  berdemokrasi  secara  utuh,  serta  masih rendahnya  kesadaran  masyarakat  dalam  menegakkan  hukum  di Indonesia.  Hukum  Islam  dan  hukum  positif  memiliki  pandangan yang  sama  bahwa  money  politics  merupakan  tindakan  yang dilarang karena akibat yang ditimbulkan berdampak luas terhadap masyarakat dan perekonomian.
Kata Kunci : Hukum Islam, Hukum Positif, Money Politics.

## Pendahuluan
Setelah  berakhirnya  kepemimpinan  rezim  orde  baru  di bawah  kepemimpinan  Suharto  yang  dinilai  otoriter  pada  21  Mei 1998,  Indonesia  bergerak  menuju  sistem  politik  yang  demokratis yang  diidentikan  dengan  penyelenggaraan  pemilihan  umum (Pemilu)  yang  relatif  adil,  dan  memiliki  ruang  yang  lebih  terbuka untuk masyarakat yang memiliki pandangan politik yang berbeda. 1
Pemilihan umum dalam demokrasi Barat merupakan upaya implementasi  dari  kedaulatan  rakyat,  sehingga  apa  pun  alasannya agar  hak-hak  rakyat  dapat  disalurkan  maka  pemilulah  yang  harus diselenggarakan.  Pemilu  dinilai  sebagai  instrumen  penting  dalam demokrasi  yang  menganut  sistem  perwakilan.  Pemilu  memiliki fungsi  penyeleksi  bagi  “politikus-politikus”  yang  akan  mewakili suara  rakyat  masuk  dalam  lembaga  perwakilan,  mereka  yang terpilih  dianggap  sebagai  orang  atau  kelompok  yang  mempunyai kemampuan  atau  kewajiban  untuk  bicara  dan  bertindak  atas  nama suatu  kelompok  yang  lebih  besar  melalui  partai  politik.  Oleh karenanya  partai  politik  menjadi  sebuah  keharusan  dalam kehidupan  politik  modern  yang  demokratis.  Hal  tersebut dimaksudkan  untuk  mengaktifkan  dan  menggerakkan  masyarakat,
1 Fuad  Fachruddin, Agama  dan  Pendidikan  Demokrasi ,  (Jakarta:
Pustaka Alvabet, 2006), h. 54
mewakili  kepentingan  tertentu,  memberi  jalan  kompromi  bagi pendapat  yang  berlawanan,  serta  menyediakan  sarana  suksesi kepemimpinan politik secara sah dan damai. 2
Pemilu  adalah  sarana  demokrasi  untuk  membentuk  sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Kekuasaan negara yang lahir dengan pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilu bertujuan untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat. 3
Bagi Negara Indonesia yang merupakan Negara demokrasi, Pemilu  dinilai  sangat  penting  karena  dinilai  dapat  menyalurkan kehendak asasi politik bangsa, yaitu sebagai pendukung/ pengubah personil-personil  dalam  lembaga  negara,  mendapatkan  dukungan mayoritas  rakyat  dalam  menentukan  pemegang  kekuasaan  negara terutama  pemegang  kekuasaan  eksekutif  serta  rakyat  secara periodik  dapat  mengoreksi  dan  mengawasi  lembaga  eksekutif  dan lembaga negara lainnya.
Hiruk  pikuk  penyelenggaraan  pemilu  di  Indonesia,  baik pemilu  kepala  daerah,  legislatif  maupun  presiden  dan  wakil presiden,  dilaksanakan  dalam  rangka  untuk  memenuhi  kedaulatan rakyat  yang  merupakan  suatu  praktek  ketatanegaraan  untuk mengisi jabatan publik, dan pemilu sebagai sebagai langkah dalam pemenuhan hak-hak asasi manusia. Akan tetapi, setiap pemilu yang diselenggarakan selalu menimbulkan masalah, dan terjadi sengketa antara peserta pemilu maupun dengan penyelenggara pemilu. 4
Salah satu tahapan dari pemilu yaitu kampanye. Kampanye merupakan  kegiatan  penting  sebagai  usaha  untuk  mempengaruhi rakyat  secara  persuasif  (tidak  memaksa)  dengan  melakukan kegiatan retorika, publik relasi, komunikasi massa, lobby dan lain- lain.  Kampanye  adalah  bagian  dari  proses  pemilu  yang  memiliki pengaruh terhadap hasil pemilu. Kampanye bertujuan mendapatkan pencapaian  dukungan, yang  umumnya  dicanangkan oleh sekelompok  orang  yang  terbentuk  secara  terorganisir  demi melakukan strategi  pencapaian dalam rangka untuk  menyukseskan kampanye  tersebut.  Demi  memperoleh  dan  memenangkan
2 Moh.  Mahfud  MD, Politik  Hukum  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Rajawali Press, 2009), h. 60-61
3 Siti Waridah, dkk., Sejarah Nasinonal dan Umum , (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 7
4 Sodikin,  Pemilihan  Umum  Menurut  Hukum  Islam, Jurnal  Ahkam, Vol.XV, No. 1, (Januari 2015), h. 59
perhitungan  suara,  banyak  upaya  dilakukan  untuk  menarik  dan memperoleh  suara  diperbolehkan  dan  dilakukan,  sepanjang  tidak melanggar  hukum  resmi.  Itulah  pelaksanaan  yang  telah  disepakati dalam “sopan-santun politik”. 5
Kejadian-kejadian berupa pelanggaran dalam pemilu sering terjadi  khususnya  pada  masa  kampanye,  salah  satunya  adalah money  politics .  Kegiatan money  politics yang  banyak  dilakukan oleh  para  calon  kandidat  maupun  dari  tim  sukses  guna  meraup suara  dan  simpatisan.  Kasus money  politics pada  pemilu diantaranya    kasus  di  daerah  kabupaten  Pangkep  dimana  seorang kepala  dusun  di  pulau  Sagara  Desa  Mattiro  Bombang,  Kecamatan Liukang  Tumpabiring  Utara,  Kabupaten  Pangkajene  Kepulauan, Sulsel  tertangkap  sedang  membagikan  uang  Rp.  50  ribu  kepada beberapa warga pulau. Uang itu diduga digunakan sebagai ongkos mengikuti  kampanye  salah  satu  pasangan  calon  bupati  di Kabupaten Pangkep. 6
Adapun    bukti    lain  kasus money  politics dapat  ditemukan dari  media  Tempo  yang  menunjukkan  bahwa  maraknya  tindakan money  politics yang  terjadi  dalam  berbagai  jenjang  pemilu  dan hampir  di  semua  daerah  di  Indonesia.  Adapun  data  lain  guna memperkuat  bukti  adanya  kejadian money  politics dimana  adanya temuan  dari  kepolisian  yang  menyita  barang  bukti  berupa  uang ratusan  juta  rupiah,  yang  ditengarai  menjadi  alat  untuk memengaruhi  warga  dalam  menggunakan  hak  pilihnya  seperti penyitaan  barang  bukti  terbesar  dilakukan  di  wilayah  Gunung Kidul,  Yogyakarta.  Barang-barang  ini  pun  diduga  dipakai  untuk menyuap calon pemilih. 7
Perbuatan money  politics sulit  untuk  diartikan  secara  pasti karena masing-masing orang memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang  perbuatan money  politics sehingga  pengertian  dari money politics masih  belum  di  pastikan  secara  rinci.  Abdul  Kholiq menggambarkan money  politics merupakan  suatu  tindakan membagi-bagikan uang atau materi lainnya baik  milik pribadi dari
5 Roem  Topatimasang, Menutup  Pintu  Masuk  Politik  Uang ,  (Jakarta: Maarif Institute, 2011), h. 92
6 Liputan 6. “ Money politik di kabupaten Pangkep ”, situs resmi liputan
6. Dalam http://pilkadaserentak-2015./timses-calon-bupati-di-pangkep- kedapatan-bagikan-uang-ke-warga/, (diakses pada 1 Juli 2018).
7 Angga Sukma Wijaya, “Pemilu, Polisi Tangkap Pelaku Praktek Politik Uang, Temponews dalam https://pemilu.tempo.co/read/news/2014/04/09/ 269569279/Pemilu-Polisi-Tangkap-Pelaku-Praktek-Politik-Uang ,  (diakses 1 Juli 2018).
seorang politisi (calon legislatif/calon presiden dan wakil presiden, calon  kepala  daerah)  atau  milik  partai  untuk  mempengaruhi  suara pemilu  yang  diselenggarakan.  Abdul  Kholiq  menjelaskan  bahwa money  politics adalah  suatu  bentuk  pemberian  berupa  uang  atau barang/ materi lainnya (seperti sembako) atau pemberian janji yang merupakan upaya untuk mempengaruhi seseorang atau masyarakat pemilik  suara  baik  supaya  orang  itu  tidak  menjalankan  haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. 8
Money  Politics atau  lebih  dikenal  dengan  istilah  suap  bagi masyarakat  awam  adalah  memberi  uang  dan  sebagainya  kepada petugas  (pegawai),  dengan  harapan  mendapatkan  kemudahan dalam  suatu  urusan,  sedangkan  dalam  hukum  Islam  termasuk dalam katagori risywah . Risywah didefinisikan sebagai pemberian cara yang tidak benar yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk mendapatkan hal  yang diinginkan dengan cara  yang tidak  benar.  Dengan  cara  bathil  inilah  sebuah  ketentuan  berubah, sehingga  menyakiti  banyak  orang.  Maka  wajar  bila  ulama  sepakat mengharamkan risywah yang  terkait  dengan  pemutusan  hukum bahkan  perbuatan  ini  termasuk  dosa  besar.  Sebab  sogokan  akan membuat  hukum  menjadi  tidak  adil,  selain  itu  tata  kehidupan menjadi tidak jelas. 9
Jika  dilihat  dalam  konteks  sistem, money  politics terjadi karena  mekanisme  yang  ada  dalam  proses  kebijakan  memiliki celah-celah.  Argumentasi  yang  dikemukakan  tiap  pihak  menjadi mentah karena apa yang dipikirkan hanyalah kepentingan golongan masing-masing  tidak  hanya  terjadi  di  lingkungan  kehidupan birokrasi. Akan tetapi prilaku menyimpang seperti itu juga menjadi budaya  ditengah  masyarakat  seperti  fenomena  kisruh  Pemilu Kepala  Daerah  ahir-ahir  ini  hakikatnya  berangkat  dari  persoalan suap. Seorang kandidat tidak lagi merasa malu untuk menawarkan sejumlah  uang  untuk  meraup  suara  terbanyak  dalam  pemilihan. Pada  sisi  lain,  masyarakatpun  telah  menempatkan  diri  sebagai obyek  komoditas  yang  siap  memberikan  pelayanan  suara  bagi
8 M.  Abdul  Kholiq,  “Perspektif  Hukum  Pidana  tentang  Fenomena Money  Politics dan Korupsi Politk dalam Pemilu”. Disampaikan  pada Seminar Nasional Mewujudkan Pemilu yang Demokratis , (Yogyakarta: Forum Kajian dan Penulisan  Hukum  (FKPH)  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Indonesia Yogjakarta Tanggal 22 Maret 2014).
9 Abdullah  bin  Abd.  Muhsin, Suap  dalam  Pandangan  Hukum  Islam ,
(Jakarta: Gema Insana, 2001), h. 9.
calon  yang  membutuhkan.  Maka  lahirlah  komitmen  yang  hanya karena  hawa  nafsu  dalam  bentuk  transaksi  politik  busuk  antara yang disuap dengan yang menyuap (penyogok dan yang disogok).
Selain  terjadi  pertikaian  yang  berdampak  pada  tindakan hukum, lantaran memperoleh suara tidak diridhai oleh Allah  SWT. dan  juga  para  penyuap  dan  yang    disuap  harus  menangung  resiko dan  dari  dosa  akibat  melanggar  aturan  agama,  seperti  yang disampaikan oleh Rasulullah Saw dalam hadistnya  yang berbunyi: Dari  ibnu  umar  Ra,  ia  berkata:  “Rasullulah  Saw  melaknat  orang yang memberi suap dan menerima suap”. (HR. At-Tirmidzi).
Dalam catatan sejarah Indonesia, money politic diatur dalam Undang-Undang  No.  10  Tahun  2001  dan  Undang-Undang  Anti Korupsi  atau  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi,  misalnya  tindak  pidana  suap  adalah  bagian  dari  tindak pidana korupsi. Dan menurut ketentuan KUHP yaitu pasal 149 ayat (1) dan (2) untuk  menjerat  pelaku politik uang.  Ayat  (1) “Barang siapa  pada  waktu  diadakan  pemilihan  berdasarkan  aturan-aturan umum dengan memberi atau menjanjikan sesuatu menyuap seorang supaya  tidak  memakai  hak  pilihnya  atau  supaya  memakai  hak  itu menurut  cara  tertentu  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama sembilan  bulan  atau  pidana  denda  paling  besar  empat  ribu  lima ratus  rupiah.”  Menurut  ayat  (2)  “Pidana  yang  sama  diterapkan kepada  pemilih  yang  dengan  menerima  pemberian  atau  janji  mau disuap”. 10
Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  sebenarnya  telah menerbitkan aturan tentang money politics ini. Money politics yang dimaksud  mempunyai  pengertian  tindakan  membagi-bagi  uang bagi  sebagai  milik  partai  atau  pribadi  untuk  membeli  suara masyarakat  melalui  undang  undang  No.  3  Tahun  1999  pasal  73 ayat  3,  dan  diperbaharui  pada  tahun  2008  yang  diterbitkan  oleh Presiden SBY dalam lembar Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 84, Ayat 1Huruf J.

## Money Politics Dalam Pemilu
1. Money Politics dalam Pemilu
Pemilihan umum adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara  demokrasi.  Pemilu  menjadi  sarana  yang  penting  untuk rakyat dalam kehidupan negara, yaitu dengan jalan memilih wakil-
10 Moeljatno, KUHP dan KUHAP , (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 52
wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerin- tahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan  dengan  kebebasan  berpendapat  dan  kebebasan berserikat,  dianggap  mencerminkan  dengan  agak  akurat  mencer- minkan  aspirasi  dan  partisipasi  masyarakat.  Walaupun  demikian pemilihan umum bukan satu-satunya tolak ukur dan di samping itu harus  dilengkapi  juga  dengan  pengukuran  kegiatan  lainnya  yang lebih  bersifat  berkesinambungan,  seperti  kegiatan  partai, lobbying dan sebagainya. 11
Money  politics atau  politik  uang  yang  dilaksanakan  dalam pemilu  juga  merupakan  upaya  untuk  memengaruhi  putusan  para pemilih  agar  menentukan  pilihannya  pada  kontestan  tertentu dengan  memberikan  sesuatu  dalam  bentuk  janji,  imbalan  atau pemberian  materi  agar  orang  yang  bersangkutan  dalam  pemilu untuk  beberapa  hal  yakni  tidak  menggunakan  hak  pilihnya, memilih  peserta  pemilu  tertentu  dengan  cara  tertentu,  memilih parpol  peserta  pemilu  tertentu  dan/atau  memilih  pasangan  calon tertentu, melaksanakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat  suaranya  tidak  sah.  Politik  uang  tergolong  ke  dalam  modus korupsi  pemilu.  Ada  empat  model  korupsi  pemilu  yang berhubungan  dengan  politik  uang,  yaitu  beli  suara  ( vote  buying ), beli kandidat ( candidacy buying ), manipulasi pendanaan kampanye dan  manipulasi  administrasi  dan  perolehan  suara  ( administrative electoral corruption ). 12
Money  politics sendiri dalam  Bahasa  Indonesia  diartikan dengan “suap”. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia mengartikan suap dengan  uang  sogok. 13 Suap  dalam  bahasa  Arab   adalah rishwah atau rushwah, yang  berasal  dari  kata al-risywah yang  diartikan dengan sebuah tali yang menyambungkan  sesuatu ke air. 14 Al-rosyi adalah  orang  memberi  sesuatu  yang  batil,  sedangkan murtasyinya adalah  yang  menerima. Al-raisy adalah  perantara  keduanya
11 Miriam  Budirdjo, Dasar-dasar  Ilmu  Politik ,  (Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 461.
12 Kompas,  11  Februari  2005  dalam  Elza  Faiz, Urgensi  Calon Independen  Dalam  Pemilihan  Presiden  dan  Pemilihan  Kepala  Daerah , (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII Yogyakarta, tt.), h. 21.
13 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai   Pustaka, Edisi kedua, 1994), h.965
14 Mahmud  Yunus, Kamus  Bahasa  Arab-Indonesia, (Jakarta:  PT.
Handika Agung, 2006), h. 142.
sehingga Rasulullah melaknat kesemuanya  pihak. 15 Money politics
(politik  uang)  ialah  menggunakan  uang  untuk  memengaruhi keputusan  tertentu,  dalam  hal  ini  uang  dijadikan  alat  untuk memengaruhi  seseorang  dalammenentukan  keputusan. 16 Dengan adanya politik uang ini, maka putusan yang dihasilkan tidaklah lagi berdasarkan  idealita  mengenai  baik  tidaknya  keputusan  tersebut, melainkan semata-mata didasarkan oleh kehendak si pemberi uang, karena yang bersangkutan sudah merasa teruntungkan.
Money  politics dapat  didefinisikan  dengan  suatu  upaya mempengaruhi  orang  lain  dengan  menggunakan  imbalan  materi atau  dapat  juga  diartikan  jual  beli  suara  pada  proses  politik  dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih ( voters ). 17
Money  politics adalah  suatu  usaha  untuk  mempengaruhi seseorang  atau  kelompok  agar  menuruti  kehendak  seseorang  atau kelompok dengan menggunakan uang atau harta benda baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan dalam perkembangannya modus ini seolah-olah tidak bisa dikendalikan lagi. Setidaknya ada 2  alasan  yang  mendorong  menjamurnya  modus  ini  yakni:  Secara budaya  kebiasaan  masyarakat  pada  umumnya  cenderung  terbiasa untuk  meminta,  mendapatkan  sesuatu  yang  instan  atau  gratis. 18
Kebiasaan tersebut kemudian diperparah dengan kondisi kehidupan masyarakat  yang  sebagian  besar  berada  di  bawah  garis subsisten (garis  kemiskinan).  Secara  hukum  meskipun  praktek  ini  dinyataka ilegal namun  dalam  kenyataanya  modus Money  politics tetaplah menjamur,  hal  ini  dikarenakan  seseorang  atau  kelompok masyarakat  yang  sudah  “menerima  uang  atau  material”  tidak mungkin  melaporkan  adanya  sebuah  upaya  atau  kegiatan Money politics sebab secara moral ia telah berhutang budi pada si pemberi dan  secara  hukum  ia  pasti  kena  jeratan  hukum  juga.  Akan  tetapi jika  dilihat  dari  asas  manfaatnya  modus  dari money  politics bagaikan  senjata  boomerang  yang  sedang  dilemparkan,  hal  ini dikarenakan  dari  sudut  pandang  “si  penerima”  secara  ekonomi memang  menguntungkan  karena  pemberian  uang  atau  material
15 Hamidy  Mu’ammal,dkk., Terjamahan  Nailul  Authar  Himpunan Hadits-Hadits Hukum , (Surabaya :PT. Bina Ilmu, 2002), h.112
16 Ebin Danius, Politik Uang dan Uang Rakyat , Universitas Halmahera,
1999, dalam www.uniera.ac.id/pub/1/1/ , Diakses tanggal 1 Juli 2018.
17 Elvi Juliansyah, Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 4
18 Simuru  Kristianto, Menyimak  Bentuk-bentuk  Kampanye  dalam Sebuah Pemilukada , (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.1
tersebut  sifatnya  “sukarela”  namun  dari  sudut  pandang  “si pemberi”  belum  ada  sebuah  jaminan  yang  besar  bahwa  mereka yang  telah  menerima  sejumlah  uang  itu  akan  memiliki  ikatan emosional  yang  kuat  dengan  bakal  calon  yang  telah  memberikan sejumlah  uang.  Jadi  ketika  seseorang  telah  memutuskan  akan mengunakan  praktek money  politics dalam  kampanyenya  maka  ia secara  sadar  sedang berjudi mempertaruhkan  sebagian  bahkan keseluruhan dari harta bendanya. 19
Pakar  hukum  Tata  Negara  Universitas  Indonesia  Yusril Ihza  Mahendra,  definisi money  politics sangat  jelas,  yaitu mempengaruhi  massa  pemilu  dengan  imbalan  materi. 20 Dalam pelaksanaanya  demokrasi  selalu  dikotori  dengan  cara-cara  yang tidak  baik. Money  Politics kini  tidak  hanya  terjadi  ditingkat pemerintahan pusat tapi  sudah sampai dipelosok daerah yang jauh dari  pusat  pemerintahan.  Kegiatan  ini  sudah  tidak  asing  lagi, bahkan pelakunya tidak lagi sembunyi-sembunyi tapi sudah berani terang-terangan.  Baik  lewat  sumbangan  sarana  prasarana, perbaikan   jalan,  renovasi  sarana  sosial,  sampai  masing-masing individu  menerima   uang  “panas”,  dengan  syarat  memberikan suaranya pada ajang pemilihan dan pemungutan suara. 21
Keberadaan money  politics ,  sering  dinistakan  karena  dalam banyak  hal  melahirkan  malapetaka  kehidupan  bersama.  Pada  sisi lain, manusia modern mempraktekkannya atas dasar kesadaran dan keyakinan filosifinya agar dapat memenangkan persaingan. Filosofi manusia  modern  mempunyai  beberapa  ciri  Diantaranya,  pertama, manusia  moderen  hidup  berdasarkan  rasionalitas  yang  tinggi. Kedua,  kebutuhan  manusia  terfokus  pada  materi  kebendaan. Diantara materi kebendaan yang dipandang memiliki nilai tertinggi adalah  uang. Money   politics muncul  karena  adanya  hubungan mutualisme  antara  pelaku  (partai, politisi, atau perantara)  dan korban (rakyat). Keduanya saling mendapatkan keuntungan dengan mekanisme money politics . Bagi politisi, money politics merupakan media  instan  yang  dengan  cara  itu  suara  konstituen  dapat  dibeli. Sebaliknya,  bagi  rakyat, money  politics ibarat  bonus  rutin  di  masa Pemilu yang lebih riil dibandingkan dengan program-program yang dijanjikan.
19 Ibid., h. 1 20 Indra  Ismawan, Money  Politiks  Pengaruh  Uang  Dalam Pemilu,( Yogyakarta :Penerbit Media Presindo, 1999), h. 4.
21 http://politik.kompasiana.com/2012/03/08/Money-politik-dua-sisi- mata-uang-demokrasi/ ., Diakses tanggal 1 Juli 2018.
Transisi menuju demokratisasi Indonesia sekarang ini dapat terhambat  pada  suatu  permasalahan  yang  mungkin  tidak diperhitungkan,  seperti money  politics . Apabila money  politics tidak dapat  dicegah, akan  berpotensi  menempatkan  reformasi  pada posisi deadlock ,  bahkan setback. Dan pada  akhirnya  mereka  yang punya uang saja  yang  akan  memegang kedaulatan dan mengontrol kekuasaan,  jargon-jargon  kedaulatan  rakyat  akan  tereliminasi  pada tataran  praksis.  Tanpa  mengurangi  arti  penting Politikal financing bagi  keberhasilan  sebuah  partai, money  politics bisa  menyebabkan parpol  menjadi  sebuah  lembaga  akumulasi  modal. Partai  menjadi sebuah  “jembatan”  untuk  mendapatkan  akses  politik  dan kekuasaan, bukan institusi yang mewadahi kepentingan masyarakat secara luas. 22

## 2. Larangan Money Politics Dalam Pemilu
Menurut ketentuan Undang-Undang No. 3 tahun 1999 Pasal 73 Ayat  (3) Tentang Pemilihan Umum  dijelaskan bahwa: “Barang siapa  pada  waktu  diselenggarakannya  pemilihan  umum  menurut undang-undang  ini  dengan  pemberian  atau  janji  menyuap seseorang,  baik  supaya  orang  itu  tidak  menjalankan  haknya  untuk memilih  maupun  supaya  ia  menjalankan  haknya  dengan  cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara  paling lama tiga tahun.  Pidana  itu  dikenakan  juga  kepada  pemilih  yang  menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu”. 23
Larangan money  politics dapat  dilihat  juga  dalam  Undang- Undang  No.  32  Tahun  2004  Tentang  Pilkada,  hal  ini  dapat  dilihat pada  pasal  117  ayat  (2)  yaitu:  “Setiap  orang  yang  dengan  sengaja memberi  atau  menjanjikan  uang  atau  materi  lainnya  kepada seseorang  supaya  tidak  menggunakan  hak  pilihnya,  atau  memilih pasangan  calon  tertentu,  atau  menggunakan  hak  pilihnya  dengan cara  tertentu  sehingga  surat  suaranya  menjadi  tidak  sah,  diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan atau denda paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak sepuluh juta rupiah”.
Dalam perspektif hukum, praktek ini jelas dinyatakan ilegal namun  dalam  kenyataannya  modus money  politics tetaplah menjamur,  hal  ini  dikarenakan  seseorang  atau  sekelompok
22 Indra Ismawan, op.cit., h.68 23 H. Nursyahid HN., Undang-Undang RI Tahun 1999 Tentang Parpol dan Pemilu , (Jakarta: Panca Usaha, 1999), h. 20
masyarakat yang sudah menerima uang atau barang tidak mungkin melaporkan  adanya  sebuah  upaya  atau  kegiatan money  politics . Sebab  secara  moral  ia  telah  berhutang  budi  pada  si  pemberi  dan secara hukum ia pasti kena jeratan hukum juga.  Hal ini dijelaskan dalam  Undang-Undang  No.  10  Tahun  2008  Pasal  84  Tentang Pemilu  Anggota  DPR,  DPD  dan  DPRD  yangberisi  bahwa  dalam hal  terbukti  dalam  pelaksanaan  kampanye  menjanjikan  atau memberikan  uang  atau  materi  lainnya  sebagai  imbalan  kepada peserta  kampanye  secara  langsung  agar  memilih  calon  Anggota DPR,  DPRD  Provinsi,  DPRD  Kabupaten/kota  tertentu  atau memilih  calon  Anggota  DPD  tertentu  (huruf  d  dan  e),  dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

## 3. Sebab dan Dampak Money Politics Dalam Pemilu
Penyebab  terlaksananya  praktek money  politics yaitu peserta  pemilu  (calon  anggota  legislatif)  dan  masyarakat  sebagai pemilih.  Salah  satu  alasan  mengapa  para  caleg  melakukan  politik uang  adalah mereka takut  kalah bersaing dengan  caleg lain. Caleg yang baru bersaing masih mencari bentuk serangan  fajar.  Mereka berpotensi    melakukan    politik    uang.    Para  caleg  yang  pernah mencalonkan  diri  pada  pemilu  sebelumnya  tentu  lebih  ahli  dalam politik uang dan dipastikan akan mengulangi hal yang sama. 24
Setidaknya  ada  8  penyebab  masyarakat  terlibat  dalam money  politics ,  yaitu:  sudah  tradisi;  haus  kejayaan;  lingkungan yang mendukung; hukum yang bisa dibeli; lemah iman; masyarakat miskin;  rendahnya  pengetahuan  masyarakat  tentang  politik;  dan kebudayaan. 25 Sudah  tradisi  pada  kegiatan money  politics pada dasarnya  adalah kegiatan  yang buruk  dan dilarang. Money politics bukanlah  nilai-nilai  yang  diajarkan  nenek  moyang  kita,  tetapi money  politics seakan  sudah  mendarah  daging  dan  jadi  tradisi terutama  bagi  kelompok  orang-orang  yang  banyak  uang.  Jika menengok dari dalam catatan sejarah, budaya tersebut dapat dilihat dari  zaman  kolonialisme.  Para  kolonialisme  memberikan  suap pejabat  pribumi  untuk  mendapatkan  apa  yang  mereka  mau. Kebiasaan buruk itu ternyata ditiru dan masih berkelanjutan hingga saat ini.
24 Indra Ismawan, op.cit., h. 80 25 Leo  Agustino, Pilkada  dan  Dinamika  Politik  Lokal ,  (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2009), h. 43.
Dilihat  dari  penyebab  akan  haus  kejayaan  bahwa  sudah menjadi  kodrat  manusia  jika  manusia  selalu  menginginkan kekayaan,  kekuasaan  dan  jabatan.  Dan  untuk  mendapatkannya manusia  rela  melakukan  dan  menempuh  jalan  “belakang”  jika perlu,  yaitu  dengan  memberikan  sesuatu  bisa  berupa  uang  atau benda-benda  lain  agar  niatnya  dapat  dilaksanakan.  Hal  paling sederhana adalah praktik suap  yang dilakukan oleh para pelanggar lalu lintas pada polisi yang menangkapnya agar kasusnya tak jatuh ke meja pengadilan.
Penyebab  lingkungan  yang  mendukung  ini  bukan  sebuah rahasia lagi  dan praktik money politics ini dipraktikkan mulai  dari institusi  kecil  sampai  kekalangan  pejabat  tinggi  negara  adalah sebuah  jaringan  yang  terorganisir.  Lingkungan  yang  paling  rentan terhadap  ini  adalah  pengadilan,  tentu  saja  yang  menjadi  targetnya adalah  para  hakim.  Terkadang  jika  terdakwa  tidak  ada  inisiatif untuk  memberi  suap,  justru  oknum-oknum  hakim  yang  tidak “bersih” memberikan penawaran kepada terdakwa.
Penyebab hukum yang bisa dibeli ini bukanlah rasia umum, hal ini sudah dikenal masyarakat bahwa hukum di Indonesia adalah hukum  yang  bisa  dibeli  dengan  uang.  Bukan  berarti  hukumnya yang  salah,  tapi  oknum  penegaknya  yang  membuat  hukum  jadi tidak  mempan  bagi  orang-orang  yang  banyak  uang.  Dengan memberikan  suap  para  hakim  atau  bahkan  para  penjaga  tentara dengan sejumlah uang, para terdakwa bisa menikmati hidup mewah dipenjara.
Iman  yang  lemah  otomatis  akan  membuat  seseorang  akan jauh  dari  Tuhan  yang  maha  esa.  Hal  itu  merupakan  faktor  utama yang  menyebabkan  seseorang  dengan  mudah  melakukan  dan menerima  suap.  Mengesampingkan  fakta  bahwa  apa  yang  mereka lakukan itu adalah perbuatan dosa. Tidak ada rasa takut sama sekali akan  perbuatan  itu,  sehingga  perbuatan money  politics dianggap perbuatan yang wajar dan sudah biasa dilakukan.
Penyebab  yang  paling  mendukung  saat  ini  adalah  keadaan ekonomi masyarakat yang rendah. Masyarakat miskin di Indonesia cukup  tinggi.  Kemiskinan  adalah  keadaan  dimana  terjadi ketidakmampuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  seperti makanan,  pakaian,  tempat  berlindung,  pendidikan,  dan  kesehatan. Kemiskinan  dapat  disebabkan  oleh  kelangkaan  alat  pemenuh kebutuhan  dasar,  ataupun  sulitnya  akses  terhadap  pendidikan  dan pekerjan.  Kondisi  miskin  tersebut  seperti  memaksa  dan  menekan
sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang. 26 Money politics pun  menjadi  ajang  para  rakyat  untuk  berebut  uang.  Mereka  yang menerima  uang  terkadang  tidak  memikirkan  konsekuensi  yang akan  diterima,  yaitu  tindakan  suap  dan  jual  beli  suara  yang  jelas melanggar hukum. Karena bagi masyarakat miskin yang terpenting adalah mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
Sedangkan dampak dari money politics dalam pemilu dapat dilihat  dari  dampak  terhadap  pribadi,  dampak  terhadap  ekonomi, dampak  terhadap  masyarakat,  dan  dampak  terhadap  para  calon legislative. 27
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa money  politics atau risywah merupakan  penyakit  kronis  yang  dapat  meruntuhkan  jati  diri seseorang.  Demikian  itu,  karena  tindakan money  politics atau risywah , baik pemberi atau penerimanya dapat menciderai pondasi akhlak  yang  paling  tinggi,  yaitu al-'Adl (keadilan)  dan  seseorang. Sementara  baik  dan  buruknya  akhlak  seseorang  menjadi  ukuran keimanannya ihsan (berbuat baik).
Dampak  terhadap  ekonomi,  perilaku  memberikan  dan menerima  suap  yang  merupakan  bagian  dari  tindakan  korupsi  ini dapat  menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara.  Dari hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Paolo  Mauro,  secara  ekonomi keberadaan money  politics akan  menganggu  mekanisme  transmisi pendapatan  dan  kekayaan  sehingga  timbulnya  korupsi  akan menyebabkan  timbulnya  kesenjangan  pendapatan. 28 Dengan menggunakan  studi  lintas  negara  Mauro  (1995,  1997,  2004) menunjukkan  bahwa money  politics berhubungan  negatif  dengan pertumbuhan  ekonomi  dan  merusak  investasi  yang  ada.  Artinya, jika  korupsi  meningkat  maka  investasi  domestik  akan  terganggu dan pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan.
Dilihat dari dampak terhadap masyarakat, tentunya tindakan money  politics yang  dilakukan  oleh  banyak  pihak  akan menyebabkan  kekacauan  dalam  tatanan  hidup  bermasyarakat  dan bernegara. Tidaklah mengherankan jika Islam mengharamkan suap dan  bersikap  keras  terhadap  semua  pihak  yang  terlibat  di  dalam praktik itu. Demikian itu, karena tersebarnya praktik suap di tengah
26 Amrullah  Ahmad,  dkk, Dimensi  Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum Nasional , (Jakarta: Gema Insan Press, 2005), h. 146 27 Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram Dalam Islam , (Solo: Era Intermedia, 2003), h. 27 28 Abdullah    al-Mushlih    ash-Shawi, Fikih  Ekonomi  Keuangan  Islam ,
(Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 57
masyarakat  berarti  merajalelanya  kerusakan  dan  kezhaliman, berupa  hukum  tanpa  asas  kebenaran  atau  ketidakpedulian  untuk berhukum  dengan  kebenaran,  mendahulukan  yang  seharusnya diakhirkan  dan  mengakhirkan  yang  seharusnya  didahulukan,  juga merajalelanya  mental  oportunisme  dalam  masyarakat,  bukan mental tanggung jawab melaksanakan kewajiban.
Di samping itu, money politics juga berpotensi memunculkan konflik kebencian dan permusuhan di antara anggota masyarakat.  Karena  pada  hakikatnya, money  politics hanya merupakan  alat  orang-orang  yang  memegang  kebijakan  untuk menindas  kaum  yang  lemah.  Di  lain  pihak,  mereka  yang menyerahkan hartanya kepada para penerima suap ini, memberikan harta mereka dengan sangat terpaksa.
Sedangkan  dampak  bagi  para  calon  legislatif  sendiri, apabila  mereka  berhasil  terpilih  karena  suksesnya money  poltics yang  mereka  lakukan,  maupun  dampak  dari  kekalahan  para  calon legislatif  yang  gagal  dalam money  politics yang  mereka  lakukan. Bagi para calon legislatif yang gagal dampaknya ialah bila mereka imannya kurang, mereka bisa saja menjadi gila, atau psikologi nya terganggu,  karena  kita  bisa  banyak  temukan  para  calon  legislatif yang  gila  karena  mereka  gagal  menduduki  kursi  legislatif.  Selain karena  kurang  suara,  tidak  sedikit  para  calon  legislatif  yang  gagal karena terbukti melakukan pelanggaran, ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa  tangga,  sudah  keluar  uang  banyak  tapi  tidak  terpilih  dan akhirnya  tertangkap  pula,  akibatnya  rumah  sakitlah  yang  menjadi ujung perjuangan mereka.
Analisis  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif  Terhadap Money
Politics Pada Pemilu
1. Hukum dan Sanksi Money Politics Menurut Hukum Islam
Praktek jual beli suara ( money politics ) dalam pemilu dapat dikategorikan pada risywah . Bahkan tindakan serupa yaitu meneri- ma dan mengambil sesuatu yang bukan haknya sama dengan tinda- kan  korupsi.  Korupsi  merupakan  tindakan  penyelewengan  dan  pe- nggelapan harta negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
Menurut ketentuan dalam hukum Islam, istilah yang terkait dengan  mengambil  harta  tanpa  hak,  misalnya: ghasb,  ikhtilas, sariqoh, hirabah , dan ghulul . Semuanya mengandung makna yang berbeda,  tetapi  semua  istilah  itu  bermuara  pada  penggunaan  hak dan pengambilan harta dengan cara  yang tidak benar. Oleh karena
itu  banyak  orang  yang  mengidentikkan  korupsi  dengan risywah . Hal  ini  disebabkan  karena risywah dalam  berbagai  literatur  fikih adalah sesuatu  yang diberikan  guna membatalkan  yang benar  atau membenarkan yang salah.
Ibn  al-Atsir  menyebutkan  bahwa al-risywah adalah al- wushlah  ila  al-hajab  bi  al-mushana’  ah (mengantarkan  sesuatu yang diinginkan dengan mempersembahkan sesuatu). Dengan kata lain, al-risywah adalah  sesuatu  (uang  atau  benda)  yang  diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Al- risywah diambil  dari  kata al-Risya yang  berarti  tali  yang  dapat mengantarkan  ke  air  di  sumur.  Dua  kata  tersebut  mempunyai  arti yang  sejalan,  yakni  menggunakan  sesuatu  untuk  mendapatkan sesuatu yang diinginkan. 29
Menurut  Ibrahim  an-Nakha’i  suap  adalah  suatu  yang diberikan  kepada  seseorang  untuk  menghidupkan  kebathilan  atau untuk menghancurkan kebenaran. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin  Baz  mendefinisikan  suap  dengan  Memberikan  harta  kepada seseorang  sebagai  kompensasi  pelaksanaan  maslahat  (tugas, kewajiban)  yang  tugas  itu  harus  dilaksanakan  tanpa  menunggu imbalan atau uang tips. 30
Suap  bisa  terjadi  apabila  unsur-unsurnya  telah  terpenuhi. Unsur-unsur  suap  meliputi,  pertama  yang  disuap  ( al-Murtasyi ), kedua,  penyuap  ( al-Rosyi ),  dan  ketiga,  suap  ( al-Risywah ).  Suap dilarang  dan  sangat  dibenci  dalam  Islam  karena  sebenarnya perbuatan tersebut (suap) termasuk perbuatan yang bathil.
Suap  dengan  segala  bentuknya  haram  hukumnya.  Diantara bentuk  suap  adalah  hadiah.  Seorang  pejabat  haram  hukumnya menerima  hadiah.  Bahkan  termasuk  hadiah  yang  diharamkan  bagi seorang  pejabat  yang  meski  tidak  sedang  terkait  perkara  atau urusan,  telah  membiasakan  saling  memberi  hadiah  jauh  sebelum menjadi  pejabat,  namun  setelah  menduduki  jabatan  terjadi peningkatan  volume  hadiah  dari  kebiasaan  sebelumnya. 31 Seorang pejabat  juga  haram  menerima  hadiah  dari  seseorang  yang  jika
29 Ervyn  Kaffah  dan  Moh.  Asyiq  Amrulloh  (eds), Fiqh  Korupsi: Amanah  Vs  Kekuasaan ,  (NTB:  Solidaritas  Masyarakat  Transparansi,  2003),  h. 276.
30 Abu  Abdul  Halim  Ahmad.  S., Suap:  Dampak  dan  Bahayanya  Bagi Masyarakat, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), h. 20-21.
31 Muhammad Amin Ibn Abidin, Rad al Mikhtar Ala al Dar al Mukhtar Hashiyat Ibn Abidin, Juz IV , (Beirut: Dar al Ihya’, 1987), h. 34.
bukan  karena  jabatannya,  niscaya  orang  tersebut  tidak  akan memberikannya.
Umar  bin  Abdul  Aziz  suatu  ketika  diberi  hadiah  oleh seseorang  tapi  ditolaknya  karena  waktu  itu  dia  sedang  menjabat sebagai  khalifah.  Orang  yang  memberi  hadiah  kemudian  berkata: “ Rasulullah  pernah  menerima  hadiah ”. Lalu Umar menjawab: hal itu  bagi  Rasulullah  merupakan  hadiah  tapi  bagi  kita  itu  adalah risywah (suap)”. 32 Pokoknya  setiap  hadiah  yang  diberikan  kepada pejabat  karena  posisinya  sebagai  seorang  pejabat  tidak  boleh diterima  dan  haram  hukumnya  karena  andaikan  pejabat  tersebut tidak sedang menjabat dan hanya tinggal di rumahnya niscaya tidak akan ada orang yang memberinya hadiah.
Menurut  ketentuan  al-Qur’an, risywah digolongkan  dalam kata umum batil,  yaitu  meliputi  juga perbuatan  pidana lain seperti merampok,  menipu,  memeras  dan  termasuk  praktik  jual  beli  hak suara untuk kepentingan tertentu. Di negara ini, dari segi peraturan perundang-undangan  semua  perkataan  “memberi  dan  menerima suapan” adalah bagian dari perbuatan dan kesalahan pidana. Islam sangat melarang umatnya dari perbuatan semacam itu. Sebagaimana  sabda  Rasulullah  Saw.  yang  menjelaskan  bahwa: Rasulullah  Saw  telah  mengutuk  orang  yang  suka  memberi  suap dan  orang  yang  suka  menerima  suap. (HR.  Turmuzi).  Hadist  ini menurut syaikh al-Albani dinyatakan shahih. 33
Hadits lain yang diriwayat oleh Ahmad menjelaskan bahwa bukan orang yang menyuap dan yang disuap yang dilaknat, tetapi perantara  suapan,  yakni  orang  yang  memberikan  jalan  atas keduanya . 34 Dengan  demikian,  jika  dicermati  lebih  jauh,  hadist Rasulullah  tersebut  bukan  hanya  mengharamkan  seseorang  yang memakan  harta  hasil  dari  suap-menyuap,  tetapi  juga  diharamkan melakukan hal-hal  yang  bisa membuat  suap-menyuap itu berjalan. Maka  yang  diharamkan  itu  bukan  hanya  satu  pekerjaan  yaitu memakan harta suap menyuap, melainkan tiga pekerjaan sekaligus, yaitu penerima suap, pemberi suap, dan mediator suap. Sebab tidak akan mungkin terjadi perbuatan suap jika tidak ada seseorang yang memberikan jalan terjadinya suap tersebut.
32 Muhammad Yusuf Qardawi, Al-Halal wa al-Haram , (ttp.: Dar Ihya’ al Kitab al-‘Arabiyah, tt.), h. 230.
33 Sulayman  Ibn  al-Ash’ath  al-Sajastaniy  Abu  Dawud, Sunan  Abi Dawud, (juz II, No. 3580), (Beirut: Dar al Fikr, 2007), h. 324
34 Muhammad  bin  Ismail  Kahlani  Ash-Sau’ani, Subul  As-Salam,
(Bandung: Dahlan, tt.), h. 43
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  maka  praktik money politics dalam pemilu tergolong perbuatan risywah , merupakan suatu  perkara  yang  diharamkan  oleh  Islam,  baik  memberi ataupun  menerimanya  sama-sama  diharamkan  di  dalam syari’at. Oleh karena itu, setiap perolehan apa saja di luar gaji dan  dana  resmi  dan  legal  yang  terkait  dengan  jabatan  atau pekerjaan merupakan harta ghulul atau korupsi yang hukumnya tidak  halal  meskipun  itu  atas  nama  “hadiah”  dan  tanda “terimakasih” akan tetapi dalam perspektif hukum Islam bukan merupakan hadiah tetapi dikategorikan sebagai “ risywah ” atau “ syibhu  risywah ” yaitu semi suap, atau juga risywah masturoh yaitu suap terselubung dan sebagainya.
Apabila  dilihat  dari  segi  isensi risywah yaitu  “Pemberian” dalam  bahasa  Arab  disebut  “ Athiyyah ”.  Dalam  hukum  Islam ada beberapa istilah yang memiliki keserupaan risywah dengan athiyyah, 35 yaitu: Pertama: Hadiah,  yaitu  pemberian  yang diberikan  kepada  seseorang  sebagai  penghargaan  atau ala sabilil  ikram .  Perbedaannya  dengan risywah adalah  jika risywah diberikan dengan tujuan untuk  mendapatkan apa  yang diinginkan,  sedangkan  hadiah  diberikan  dengan  tulus  sebagai penghargaan dan rasa kasih sayang.
Kedua: Hibah,  yaitu  pemberian  yang  diberikan  kepada seseorang  dengan  tanpa  mengharapkan  imbalan  dan  tujuan tertentu. Perbedaannya dengan risywah adalah bahwa Ar-Rasyi yaitu  pemberian  suap,  memberikan  sesuatu  karena  ada  tujuan dan  kepentingan  tertentu,  sedangkan al-Waahib atau  pemberi hibah  memberikan  sesuatu  tanpa  tujuan  dan  kepentingan tertentu.
Ketiga: Shadaqah,  yaitu  pemberian  yang  diberikan  kepada seseorang  karena  mengharapkan  keridhaan  dan  pahala  dari Allah SWT. seperti halnya zakat, ataupun infaq. Perbedaannya dengan risywah adalah  bahwa  seseorang  yang  bersedekah,  ia memberikan  sesuatu  hanya  karena  mengharapkan  pahala  dan keridhaan  Allah  SWT.  semata  tanpa  unsur  keduniawian  yang dia  harapkan  dari  pemberian  tersebut,  sedangkan risywah ada unsur kepentingan dan tujuan dibalik pemberian itu.
Kaitannya  dengan  hal  tersebut,  para  ulama  berpendapat bahwa  segala  sesuatu  yang  dihasilkan  dengan  cara  yang  tidak halal  seperti risywah ,  maka  harus  dikembalikan  kepada
35 A. Djaizuli, Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah) , (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 349
pemiliknya,  jika  pemiliknya  diketahui  atau  kepada  ahli warisnya  jika  pemiliknya  sudah  meninggal  dunia.  Apabila pemiliknya  tidak  diketahui,  maka  harus  dikembalikan  kepada baitul maal atau dikembalikan kepada negara jika itu dari uang negara  dalam  hal  ini  adalah  uang  rakyat  atau  digunakan  untuk kepentingan umum. 36
Adapun  sanksinya,  perbuatan money  politics atau al- risywah termasuk  di  dalamnya al-ghulul adalah  tindak  pidana ( jarimah )  karena  perbuatan  itu  dilarang  syara’  dan  dikenai sanksi.  Dalam  ayat  al-Qur’an  yang  berisi al-risywah (seperti Qs. al-Baqarah ayat 188) dan yang berisi al-ghulul (seperti Qs. Ali-Imran  ayat  161)  serta  hadits-hadits  nabi  yang  berkaitan diungkapkan  bahwa  perbuatan-perbuatan  itu  adalah  perbuatan jahat  yang  dilarang  oleh  syara’  dan  pelakunya  diancam. Ancaman  yang  ada  dalam  nash-nash  tersebut  adalah  ancaman siksa  neraka  di  akhirat.  Sedangkan  ancaman  di  dunia  tidak disebutkan  dalam  nash-nash  itu.  Karena  perbuatan  itu  ( al- risywah dan al-ghulul ) tidak ada ketentuan yang tegas hukuman dunia  dalam  nash,  dalam  kitab-kitab  fiqh  klasik  ditentukan hukuman ta’zir . 37 Hukuman ta’zir ini  diserahkan  sepenuhnya oleh  yang  berwenang  (hakim)  melalui  ijtihadnya  berdasarkan besar-kecilnya perbuatan yang dilakukan dan dampaknya.
Sanksi  atau  hukuman  terhadap  pelaku  tindak  kejahatan risywah (suap)  bervariasi,  sesuai  dengan  tingkat  kejahatannya; mulai dari sanksi material, penjara, pemecatan jabatan, cambuk, pembekuan  hak-hak  tertentu  sampai  hukuman  mati.  Hal  ini karena  tidak  ada  nash qath’i yang  berkaitan  dengan  tindak pidana ini.
Sanksi material ( al-ta’zir bi al mal ) adalah bentuk hukuman material,  yaitu  dengan  cara  menyita  harta  yang  dijadikan pelicin  atau  suap,  kemudian  dimasukkan  ke  dalam  kas  negara. Para  ulama’  berbeda  pendapat  tentang  kebolehan  sanksi  ini, namun  terlepas  dari  pro  dan  kontra,  sanksi  ini  cukup  efektif untuk  membuat  para  pelakunya  jera.  Bentuk  sanksi  material bisa  berupa: al-itlaf, perusakan  atau  penghancuran  seperti pemusnahan  minuman  keras;  a l-taghyir (merubah),  seperti merubah  tempat  maksiat  menjadi  tempat  yang  bermanfaat; al- tamlik (penguasaan  atau  pemilikan)  sebagaimana  tindakan
36 Ibid.
37 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh (juz VI), (Beirut:
Dar al-Fikr, tt.), h. 197.
sahabat  Umar  ra.  menyita  dan  kemudian  memasukkan  hadiah yang diberikan kepada Abu Hurairah ke dalam baitul mal. 38
Kemudian tentang sanksi penahanan dalam terminologi fiqh yuridis  penahanan  ( al  hubs )  berarti  menunda  dan  mencegah seseorang  (terdakwa)  dari  kebebasan  bertindak.  Sanksi  ini berpijak  pada  al-Qur’an  surat  An-Nisa  ayat  15.  Penahanan dalam  lintasan  sejarah  Islam  yakni  pada  masa  khalifah  Umar bin  Khattab,  beliau  pernah  membeli  rumah  dari  Shofwan  bin Umayyah  seharga  4000  dirham  kemudian  ia  jadikan  sebagai penjara. Dari sinilah mulai ada rumah tahanan dalam Islam. 39
Kemudian  Sanksi  Pemecatan  Jabatan,  yang  dimaksud  di sini adalah penghentian segala keterikatan kerja yang berkaitan dengan jabatan. Rasulullah pernah memecat jabatan komandan yang dipegang Sa’ad bin ‘Ubadah. Para ulama’ mazhab Hanafi dan  Syafi’i  menetapkan  sanksi  ini  kepada  para  pejabat  yang melakukan  tindak  kriminal  suap.  Selanjutnya  adalah  sanksi mengulangi kejahatan yaitu orang yang telah pernah melakukan kejahatan  kemudian  mengulanginya  lagi  maka  dia  bisa dikenakan unsur pemberatan hukuman. 40
Tujuan  adanya  sanksi  atau  hukuman  dalam  Islam  ada  tiga, yaitu:  pertama, al-himayah ( preventif );  yaitu  supaya  seseorang berfikir  dan  menyadari  akibat  yang  akan  dialami  bila  suatu jarimah dilakukan.  Kedua, al-Tarbiyyah ;  yaitu  supaya seseorang  memperbaiki  diri  atau  menjauhkan  dirinya  dari jarimah dengan  peretimbangan  dijatuhi  hukuman  yang  setara dengan perbuatannya. Ketiga, al-‘Adalah ; yaitu terciptanya rasa keadilan.  Jadi  hukuman  harus  ditegakkan  tanpa  pandang  bulu sebagaimana hadits Rasulullah mengenai pemberlakuan potong tangan  terhadap  pencuri  termasuk  terhadap  Fatimah  sekalipun putri beliau seandainya ia berbuat mencuri. 41
2. Hukum  dan  Sanksi Money  Politics Menurut  Undang-

## Undang
Pemilu  merupakan  ajang  pemilihan  pemimpin  baru  di Indonesia  yang  akan  berlangsung  di  setiap  daerah,  sesuai
38 A’la  Rofiqul,  “Membongkar  Suap”, Jurnal  Teras  Pesantren , (Rembang: M3S PP. MUS Sarang Rembang, 1424 H), h. 18-21
39 Ibid ., h. 21 . 40 Ibid ., h. 21-23.
41 Muhammad  Abu  Zahrah, al-‘Uqubah  wa  al-Jarimah  Fi  al-Fiqh  al- Islami , (ttp.: Dar al Fikr al Arabi, tt.), h. 221
dengan  periodesasi  kepemimpinan  yang  diamanatkan  oleh Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2003  Tentang  Pemilu. Dalam  pelaksanaan  pemilu,  setiap  warga  negara  diperlakukan sama  di  muka  hukum  dan  memiliki  hak  suara  atau  hak  pilih. Hak  suara  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  hak  yang  melekat pada  diri  warga  dan  termasuk  bagian  dari  Hak  Asasi  Manusia (HAM),  sekaligus  merupakan  salah  satu  hak  konstitusional warga  negara  dalam  bidang  politik. 42 Namun  demikian, penggunaan hak tersebut dalam pemilu mestilah sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  dan  kepentingan  kemaslahatan umat  bukan  sebaliknya  untuk  kepentingan  tertentu  sehingga mendorong  terjadinya money  politics ,  dengan  menjual  hak suaranya dalam pemilu. 43
Dalam  pemilu,  sebagian  besar  bakal  calon  telah  meninjau dan  terjun  langsung  ke  ruang  publik  demi  mendapat  simpati masyarakat. Setiap bakal calon memiliki pandangan-pandangan tersendiri  mengenai  ihwal  yang  harus  dibenahi  dalam  jangka waktu  terdekat.  Sasaran  para  politikus  kebanyakan  ialah pedagang  pasar  atau  kalangan  menengah  ke  bawah.  Kalangan menengah  ke  bawah  ini  masih  samar-samar  bahkan  buta mengenai politik. Selain itu, masyarakat kalangan menengah ke bawah  lebih  cepat  merespon  komunikasi  politik  yang dijalankan  calon  pemimpin.  Modus  kampanye  paling  gencar dilakukan ialah dengan cara bekerja sama dengan karang taruna di  daerah-daerah  dan  bernegosiasi  mengenai  kesepakatan pembelian  suara.  Biasanya  tim  sukses  mematok  jumlah  suara yang  dibutuhkan,  sedangkan  karang  taruna  meminta  imbalan berupa  sejumlah  uang.  Kegiatan  tersebut  dalam  pemilu  sudah lumrah  dilakukan  dan  bukan  lagi  rahasia  umum.  Mengingat praktik  ini  berlangsung  terus-menerus  dan  tidak  tercium  oleh aparat hukum.
Permainan  politik  yang  buruk,  khususnya  terkait  dengan money  politics dilakukan  secara  rapi  dan  tertutup  rapat-rapat. Hal  ini  disebabkan  karena  adanya  aktifitas  keagamaan  yang sering  menutupi  praktek money  politics .  Prosedurnya  dengan mengadakan  acara  pengajian,  dan  bakal  calon  pemimpin
42 Muhammad Hasbi Umar, Paradigma Baru Demokrasi di  Indonesia: Analisis Terhadap Pelaksanaan Pemilu Legislatif, (Jambi: Syariah Press, 2009), h. 17
43 Ahmad  Khoirul  Umam,  Membajak  Nilai  Sosial-Agama,  Dalam Republika, Kolom Opini , 12 desember 2012, h. 4. Diakses tanggal 1 Juni 2018.
diundang  sebagai  pembicara  pengajian.  Setelah  berakhirnya pengajian,  terjadilah  kesepakatan  kedua  belah  pihak  mengenai pembelian  suara.    Praktik  jual  beli  suara  ini  tentu  tidak  etis. Mengingat  negara  ini  terus  mengumandangkan  anti  korupsi, sementara  praktik  suap  terus  menggelayuti  setiap  elemen masyarakat. Ironisnya, praktek ini berlangsung setelah kegiatan keagamaan.  Bujukan  kepada  pemilih  untuk  mencoblos pasangan  calon  tertentu  dalam  bentuk  sejumlah  uang,  berkisar antara  Rp.  50.000  hingga  Rp.  75.000  bahkan  sampai  Rp. 100.000  lebih  untuk  setiap  orangnya.  Ataupun  berbentuk doorprize , pakaian hingga bahan makanan pokok.
Keterbatasan  masyarakat  akan  ekonomi  yang  kurang memadai  dijadikan  peluang  oleh  calon  pemimpin  untuk menguasai  hak  pemilih.  Sebagian  besar  masyarakat  Indonesia tergolong  miskin  dan  berpendidikan  rendah,  sehingga  praktik politik  uang  begitu  mudah  merambah  dalam  masyarakat Indonesia,  terutama  bagi  mereka  yang  memerlukan  untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Persoalan money politics harus dilihat dari segi unsur-unsur yang  melingkupi. Money  politics setidaknya  mengandung  dua unsur: pertama unsur sebab, yakni ada maksud dan tujuan untuk mempengaruhi  aspirasi  dan  pandangan  politik  seseorang  dan kedua  unsur  akibat,  yakni  dari  tindakan  pemberian  uang  atau barang  tertentu.  Jika  demikian  adanya  maka  mempengaruhi massa pada saat pemilu sama dengan risywah , karena di antara unsur-unsur risywah itu  adalah  adanya athiyyah (pemberian) dan ada niat istimalah (menarik simpati orang lain atau massa).
Tindak  pidana money  politics merupakan  tindak  pidana jenis  pelanggaran  terhadap  undang-undang  yang  telah  disusun oleh  KPU.  Dan  tindak  pidananya  merupakan  delik  aduan. Karena money  politics adalah  delik  aduan  maka  pelanggaran tersebut  hanya  bisa  ditindak  lanjuti  apabila  ada  pihak  yang dirugikan. Dan berdasarkan asas hukum Lex Specialis De raget Lex  Generalis ,  artinya  bahwa  peraturan  khusus  dapat mengenyampingkan peraturan umum dan juga atas pertimbangan  tujuan  lahirnya  undang-undang  yang  baru (Undang-Undang Pemilu), maka terhadap tindak pidana pemilu yang  setelah  undang-undang  pemilu  lahir  (sejak  tanggal  17
Desember  1969,  untuk  pertama  sejak  orde  baru),  yang  akan diterapkan adalah Undang-Undang Pemilu, bukan KUHP. 44
Hubungan antara ketentuan pidana dalam pemilu dan tindak pidana  yang  diatur  dalam  KUHP.  Jikalau  undang-undang diubah setelah perbuatan itu dilakukan maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya, berarti jika perbuatan  dilakukan  setelah  undang-undang  yang  baru  lahir, tidaklah  perlu  dipertimbangkan  ketentuan  yang  mana  yang lebih menguntungkan si tersangka. Sejalan dengan asas hukum Lex Posteriori Derogat Lex Priori yang artinya undang-undang yang  datangnya  kemudian  boleh  menyimpang  dari  undang- undang yang dahulu.
Menurut  ketentuan  Undang-Undang  No.  12  Tahun  2003 pasal 139 ayat (2) Tentang Pemilu menyebutkan bahwa “Setiap orang  yang  dengan  sengaja  member  atau  menjanjikan  uang kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih  peserta  pemilu  tertentu  atau  menggunakan  hak pilihnya  dengan  cara  tertentu  sehingga  surat  suaranya  menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua bulan)  atau  paling  lama  12  (dua  belas)  bulan  dan/atau  denda paling  sedikit  Rp  1.000.000,-  (satu  juta  rupiah)  atau  paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”.
Menurut  ketentuan  administratif  Undang-Undang  No.12 Tahun 2003 pasal 77 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD,  dan  DPRD  yang  menyatakan  bahwa  calon  Anggota DPRD/DPD  (pasangan  calon  presiden  dan/atau  tim  kampanye yang  terbukti  menjanjikan  dana  dan/atau  memberi  materi lainnya  untuk  untuk  mempengaruhi  pemilih  dapat  dibatalkan pencalonannya oleh KPU, sedangkan ketentuan pidananya pada pasal 139 ayat (2) disebutkan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja  memberi  atau  menjanjikan  uang  atau  materi  lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih  peserta  pemilu  tertentu,  atau  menggunakan  hak pilihnya  dengan  cara  tertentu  sehingga  surat  suaranya  menjadi tidak  sah,  diancam  pidana  2-12  bulan  penjara  dan/atau  denda Rp 1  – Rp 10 juta”. 45
44 Sintang  Silaban, Tindak  Pidana  Pemilu ,  (Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan, 2002), h. 57
45 Titik  Triwulan  Tutik, Pemilihan  Kepala  Daerah  Berdasarkan  UU No.  32  Tahun  2004  Dalam  Sistem  Pemilu  Menurut  UUD  1945 ,  (Jakarta: Publisher, 2006), h. 32
Undang-Undang No. 12  Tahun 2003 Pasal  77 ayat  (1) dan (2) Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Pemilihan Umum Presidan dan Wakil Presiden 2014 Tentang Kampanye dan Dana Kampanye dalam pasal 42 ayat  (1)  yang  intinya  menyebutkan  bahwa  “Pasangan  calon dilarang  menjanjikan  atau  memberikan  uang  atau  materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih”. Dan diperjelas ayat  (2) yang  dimaksudkan  apabila  terbukti  melakukan  pelanggaran berdasarkan putusan pengadilan  yang telah  mempunyai hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon.
Pasal  berikutnya  yaitu  pada  Bab  XII  Ketentuan  Pidana Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 pasal 90 ayat (2) Tentang Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  berbunyi “Setiap orang  yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang  atau  materi  lainnya  kepada  seseorang  supaya  tidak menggunakan  hak  pilihnya,  atau  memilih  pasangan  calon tertentu,  atau  menggunakan  hak  pilihnya  dengan  cara  tertentu sehingga  surat  suaranya  menjadi  tidak  sah,  diancam  dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua  belas) bulan dan/atau denda paling sedikit RP 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000,  -(sepuluh juta  rupiah)”.
Pada  KUHP  pasal  149  pada  Bab  IV  Tentang  Kejahatan Terhadap  Melakukan  Kewajiban  Hak  dan  Kenegaraan, menyebutkan, ayat (1) yaitu “Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan  berdasarkan  aturan-aturan  umum,  dengan  memberi atau  menjanjikan  sesuatu,  menyuap  seseorang  supaya  tidak memakai  hak  pilihnya  atau  supaya  memakai  hak  itu  menurut cara  tertentu,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama sembilan  bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak  empat  ribu lima ratus rupiah”. Dan pada ayat (2) yaitu “Pidana yang sama diterapkan  kepada  pemilih,  yang  dengan  menerima  pemberian atau janji mau disuap”.
Pasal  di  atas  diperjelas  lagi  oleh  KUHP  pasal  103  yang menyebutkan  pasal-pasal  dalam  Bab  I  sampai  Bab  VIII  buku ini juga berlaku bagi perbuatan yang oleh ketentuan perundang- undangan  lainnya  diancam  dengan  pidana,  kecuali  jika  oleh undang-undang ditentukan lain.
Berdasarkan  gambaran  yang  ada,  selain  undang-undang khusus  ( lex  specialis )  yang  telah  disusun  oleh  KPU,  dalam KUHP  juga  diperjelas  oleh  pasal  di  atas.  Dalam  perspektif
hukum,  kasus money  politics belum  tentu  dapat  dipersalahkan karena  harus  dibuktikan  dari  pengadilan,  tetapi  ada  kaidah normatif yang menganggap money politics sesuatu yang negatif karena dapat merusak sistem demokrasi yang sedang dibangun.

## 3. Persamaan  dan  Perbedaan Money  Politics Pada  Pemilu
Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif
Jika  dilihat  dalam  pandangan  hukum  Islam  dan  hukum positif,  pada  prinsipnya money  politics (politik  uang)  dan risywah (suap-menyuap) memiliki makna yang sama. Suap atau politik  uang  dalam  hukum  Islam  disebut risywah .  Macam- macam risywah diantaranya  adalah  politik  uang  atau money politics .  Oleh  karena  itu,  praktik-praktik  seperti  ini  harus mampu dihindari dalam memilih pemimpin yang amanah, jujur dan  membawa  kemashlahatan  untuk  masyarakat.  Makna risywah atau money  politics adalah  pemberian  yang  diberikan kepada  seseorang  agar  mendapatkan  kepentingan  tertentu. Berdasarkan  definisi  tersebut,  suatu  yang  dinamakan risywah atau money  politics adalah  jika  mengandung  unsur  pemberian atau athiyah ,  ada  niat  untuk  menarik  simpati  orang  lain  atau istimalah ,  serta  bertujuan  untuk  membatalkan  yang  benar
( ibtholul  haq ),  merealisasikan  kebatilan  ( ihqoqul  bathil ). Mencari  keberpihakan  yang  tidak  dibenarkan  ( al-Mahsubiyah bighoiri  haq ),  mendapat  kepentingan  yang  bukan  menjadi haknya dan memenangkan perkaranya atau alhukmu lahu . Jika mengkaji secara seksama tentang money politics dalam pemilu,  baik  hukum  Islam  yang  bersumber  dari  al  -Qur’an, hadist,  dan  pendapat  para  ulama  serta  hukum  positif  yang bersumber pada undang-undang terkait masalah money politics dalam  pemilihan  umum,  setidaknya  memiliki  beberapa persamaan, yaitu sebagai berikut:
Pertama : Persamaan terletak pada penerapan asas legalitas. Baik ketentuan hukum Islam maupun hukum positif sama-sama menerapkan  asas  legalitas,  yaitu  asas  yang  menyatakan  bahwa tidak  ada  pelanggaran  dan  tidak  ada  hukuman  sebelum  ada undang-undang yang mengaturnya. Asas legalitas dalam hukum Islam  tercantum  dalam  surat  Al-Isra’  ayat  15.  Ayat  tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT. tidak akan meng’azab sebelum mengutus  seorang  Rasul.  Disinilah  asas  legalitas  dikehendaki
dan  diterapkan  dalam  hukum  Islam. 46 Sedangkan  menurut hukum  positif,  asas  legalitas  ini  terdapat  pada  KUHP  pasal  1 yaitu  “Tidak  suatu  perbuatan  boleh  dihukum,  melainkan  atas ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada  perbuatan  itu”.  Pasal  ini  menjelaskan  bahwa  hukum pidana  harus  ditetapkan  dalam  undang-undang  yang  sah,  yang berarti  bahwa  larangan-larangan  menurut  adat  tidak  berlaku untuk  menghukum  orang.  Selanjutnya  menuntut  pula,  bahwa ketentuan  pidana  dalam  undang-undang  tidak  dapat  dikenakan kepada  perbuatan  yang  telah  dilakukan  sebelum  ketentuan pidana dalam undang-undang itu diadakan yang berarti undang- undang  tidak  berlaku  surut  (mundur).  “ Nullum  delictum  sine praevia  lege  poenali ”, 47 yang  artinya  peristiwa  pidana  tidak akan  ada  jika  ketentuaan  pidana  dalam  undang-undang  tidak ada  terlebih  dahulu.  Dengan  adanya  ketentuan  ini,  dalam menghukum orang hakim terkait oleh undang-undang sehingga terjaminlah hak kemerdekaan diri pribadi orang.
Kedua:  Ketentuan  hukum.  Terkait  ketentuan  hukum  dari hukum Islam maupun hukum positif (undang-undang) memiliki kesamaan  yaitu  sama-sama  menganggap money  politics atau risywah dalam pemilu  itu haram  atau dilarang dan apabila  ada yang  melanggarnya  akan  diancam  dengan  hukuman  dunia (ta’zir)  maupun  diakherat  (siksaan).  Jadi,  hukum  Islam  dan hukum positif (undang-undang) berpandangan bahwa perbuatan money  politics atau risywah itu  diharamkan  atau  tidak diperbolehkan.  Karena  merugikan  negara  dan  prekonomian terhadap  masyarakat  dan  pelakunya  akan  mendapatkan  sanksi atau hukuman atas perbuatannya.
Adapun perbedaannya dapat dilihat dari aspek pembuktian, objek  praktek  atau  pelaksaannya,  dan  sanksi  hukum.  Pada aspek  pembuktian,  hukum  Islam  dan  hukum  positif  memiliki kriteria yang sama tetapi perbedaannya terdapat pada pelaporan penerima money  politics. Dalam  ketentuan  hukum  Islam, dilaporkan  atau  tidak money  politics akan  dianggap  sebagai risywah .  Sedangkan  dalam  hukum  positif,  jika  seseorang  atau pejabat  yang  melakukan money  politics tidak  dilaporkan  maka tidak  ada  sanksi  baginya  dan  jika  dilaporkan  maka  pelaku money politics akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-
46 A. Djaizuli, Op.cit. , h. 47
47 M. Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Islam , (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), h. 185
undang  yang  mengaturnya.  Ini  artinya  dari  segi  pembuktian dalam  hukum  Islam  dan  hukum  positif  memiliki  perbedaan. Dilaporkan  atau  tidak  dalam  hukum  Islam  penerima  atau pemberi  tetap  berstatus  sebagai  tersangka.  Tetapi  di  dalam hukum  positif  hal  ini  jika  dilaporkan  pada  Bawaslu,  Panwaslu dan KPU maka penerimanya tidak dapat dijadikan tersangka.
Kemudian  jika  dilihat  dari  aspek  objek  praktek  atau pelaksaannya,  hukum  Islam  dan  hukum  postif  memiliki perbedaan  dari  segi  objek  pelaksanaanya.  Menurut  hukum Islam,  dalam  praktek  atau  pelaksanaanya  suap-menyuap sasarannya  tidak  hanya  dikalangan  masyarakat  bahkan  sampai kepada para pejabat negara atau penyelenggara negara baik itu berhubungan  dengan  jabatan,  partai  maupun  kepentingan dirinya  sendiri.  Sedangkan  menurut  hukum  positif money politics dalam  praktek  atau  pelaksanaanya  hanya  sasarannya kepada masyarakat saja demi memperlancar atau mempermudah dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat  agar  mereka  memberikan  suaranya  untuk  partai atau seseorang yang bersangkutan dalam pemilu.
Dilihat  dari  segi  sanksi,  oleh  karena  tidak  ada  ketentuan nash  secara  tegas  mengenai  penerima money  politics ,  maka jenis  hukuman  yang  diberikan  kepada  pelaku  diserahkan kepada  hakim  atau  penguasa  setempat.  Jenis  hukuman semacam  ini  di  dalam  hukum  Islam  disebut  dengan  istilah ta’zir ,  dimana  besar  kecil  dampak  yang  ditimbulkan  akibat penerimaan money  politics sepenuhnya  diserahkan  kepada keputusan  hakim  atau  penguasa  setempat.  Di  samping  sanksi ta’zir ,  ada  juga  sanksi  moral,  sosial,  dan  ancaman  akhirat. Dimana  hukuman  jenis  ini  tidak  ditemukan  dalam  hukum positif.  Jadi  perbedaan  dari  segi  sanksi  hukum  adalah  dimana pada hukum Islam memiliki ancaman hukuman yang diberikan oleh  Allah  SWT.  ketika  sudah  diakhirat  nantinya,  juga  sanksi moral  yaitu  perbuatanya  akan  dikabarkan  kepada  masyarakat agar  pelaku  tidak  menggulangi  perbuatannya  karna  malu  atas perbuatannya  tersebut.  Sedangkan  dalam  hukum  positif ketentuan  hukumnya  hanya  berupa  hukuman  dunia  yaitu penjara dan denda.

## Simpulan
Money politics merupakan tindakan yang menyimpang dari kegiatan  kampanye  sebelum  Pemilu  dilaksanakan  yang  bentuknya dengan  cara  memberikan  uang  kepada  simpatisan  ataupun masyarakat  lainnya  agar  mereka  mengikuti  keinginan  orang  yang memiliki  kepentingan  tersebut. Money  politics yang  dimaksud bukan hanya sekdar berbentuk uang, namun juga berbentuk bahan- bahan  sembako  atau  yang  lainnya  dengan  tujuan  untuk  menarik simpati  masyarakat. Money  politics masih  tetap  berlangsung disebabkan  karena  masyarakat  masih  belum  siap  untuk  hidup berdemokrasi  secara  utuh,  serta  masih  rendahnya  kesadaran masyarakat dalam menegakkan hukum di Indonesia.
Hukum  Islam dan hukum positif memiliki pandangan yang sama  bahwa money  politics merupakan  tindakan  yang  dilarang karena  akibat  yang  ditimbulkan  berdampak  luas  terhadap masyarakat  dan  perekonomian.  Sedangkan  perbedaannya, money politics sebagai  tindakan  yang  dilarang  oleh  hukum  Islam dikategorikan  sebagai  perbuatan risywah yang  berlawanan  dengan al-Qur’an  dan  Hadis,  sedangkan  dalam  hukum  positif  perbuatan money  politics dikategorikan  sebagai  tindakan  yang  melanggar undang-undang  yang  mengatur  tentang  pemilu.  Dari  segi  sanksi hukum,  hukum  Islam  memiliki  ancaman  hukuman  yang  diberikan oleh Allah SWT. ketika sudah diakhirat nantinya dan sanksi moral yaitu perbuatanya akan dikabarkan kepada masyarakat agar pelaku tidak  menggulangi  perbuatannya  karna  malu  atas  perbuatannya tersebut.  Sedangkan  dalam  hukum  positif  ketentuan  hukumnya hanya berupa hukuman dunia yaitu penjara dan denda.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Djaizuli, Hukum  Pidana  Islam  (Fikih  Jinayah) ,  Bandung: Pustaka Setia, 2000.
A’la  Rofiqul,  “Membongkar  Suap”, Jurnal  Teras  Pesantren , Rembang: M3S PP. MUS Sarang Rembang, 1424 H.
Abidin,  Muhammad  Amin  Ibn, Rad  al  Mikhtar  Ala  al  Dar  al Mukhtar Hashiyat Ibn Abidin, Juz IV , Beirut: Dar al Ihya’,
1987.
Agustino,  Leo, Pilkada  dan  Dinamika  Politik  Lokal ,  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2009.
Ahmad,  Amrullah,  dkk, Dimensi  Hukum  Islam  dalam  Sistem Hukum Nasional , Jakarta: Gema Insan Press, 2005.
Ahmad. S., Abu Abdul Halim, Suap: Dampak dan Bahayanya Bagi
Masyarakat, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006. al-Zuhaili,  Wahbah, Al-Fiqh  al-Islami  wa  Adillatuh (juz  VI),
Beirut: Dar al-Fikr, tt.
Angga  Sukma  Wijaya,  “Pemilu,  Polisi  Tangkap  Pelaku  Praktek
Politik Uang, Temponews dalam https://pemilu.tempo.co/read/news/2014/04/09/ 269569279/Pemilu-Polisi-Tangkap-Pelaku-Praktek-Politik-
Uang , (diakses 1 Juli 2018).
Ash-Sau’ani,  Muhammad  bin  Ismail  Kahlani, Subul  As-Salam, Bandung: Dahlan, tt. ash-Shawi,  Abdullah  al-Mushlih, Fikih  Ekonomi  Keuangan  Islam , Jakarta: Darul Haq, 2004.
Budirdjo, Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik , Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama, 2008.
Dawud,  Sulayman  Ibn  al-Ash’ath  al-Sajastaniy  Abu, Sunan  Abi Dawud, (juz II, No. 3580), Beirut: Dar al Fikr, 2007.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai   Pustaka, Edisi kedua, 1994 .
Ebin  Danius, Politik  Uang  dan  Uang  Rakyat ,  Universitas Halmahera, 1999, dalam www.uniera.ac.id/pub/1/1/ , Diakses tanggal 1 Juli 2018.
Fachruddin,  Fuad, Agama  dan  Pendidikan  Demokrasi ,  Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
Faiz,  Elza, Urgensi  Calon  Independen  Dalam  Pemilihan  Presiden dan  Pemilihan  Kepala  Daerah ,  Yogyakarta:  Pusat  Studi Hukum Konstitusi FH UII Yogyakarta, tt.
H.  Nursyahid  HN., Undang-Undang  RI  Tahun  1999  Tentang Parpol dan Pemilu , Jakarta: Panca Usaha, 1999. http://politik.kompasiana.com/2012/03/08/Money-politik-dua-sisi- mata-uang-demokrasi/ ., Diakses tanggal 1 Juli 2018.
Irfan,  M.  Nurul, Korupsi  Dalam  Hukum  Islam ,  Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.
Ismawan,  Indra, Money  Politiks  Pengaruh  Uang  Dalam  Pemilu,
Yogyakarta :Penerbit Media Presindo, 19994. Juliansyah,  Elvi, Pilkada  Penyelenggaraan  Pemilihan  Kepala
Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah, Bandung:  Mandar
Maju, 2007.
Kaffah,  Ervyn  dan  Moh.  Asyiq  Amrulloh  (eds), Fiqh  Korupsi: Amanah  Vs  Kekuasaan ,  NTB:  Solidaritas  Masyarakat Transparansi, 2003.
Kholiq,  M.  Abdul,  “Perspektif  Hukum  Pidana  tentang  Fenomena Money  Politics dan  Korupsi  Politk  dalam  Pemilu”.
Disampaikan  pada  Seminar  Nasional  Mewujudkan  Pemilu yang Demokratis , Yogyakarta: Forum Kajian dan Penulisan Hukum  (FKPH)  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Indonesia Yogjakarta Tanggal 22 Maret 2014. Kristianto,  Simuru, Menyimak  Bentuk-bentuk  Kampanye  dalam
Sebuah Pemilukada , Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Liputan  6.  “ Money  politik  di  kabupaten  Pangkep ”,  situs  resmi liputan  6.  Dalam http://pilkadaserentak-2015./timses-calon- bupati-di-pangkep-kedapatan-bagikan-uang-ke-warga/,
(diakses pada 1 Juli 2018).
Mahfud MD., Moh., Politik Hukum di Indonesia , Jakarta: Rajawali
Press, 2009.
Moeljatno, KUHP dan KUHAP , Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
Mu’ammal,  Hamidy  dkk., Terjamahan  Nailul  Authar  Himpunan Hadits-Hadits Hukum , Surabaya :PT. Bina Ilmu, 2002.
Muhsin, Abdullah bin Abd., Suap dalam Pandangan Hukum Islam ,
Jakarta: Gema Insana, 2001.
Qardawi,  Muhammad  Yusuf, Al-Halal  wa  al-Haram ,  ttp.:  Dar Ihya’ al Kitab al-‘Arabiyah, tt.
-------, Halal dan Haram Dalam Islam , Solo: Era Intermedia, 2003. Silaban,  Sintang, Tindak  Pidana  Pemilu ,  Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan, 2002.
Sodikin, Pemilihan  Umum  Menurut  Hukum  Islam, Jurnal  Ahkam, Vol.XV, No. 1, Januari 2015.
Topatimasang, Roem, Menutup Pintu Masuk Politik Uang , Jakarta: Maarif Institute, 2011.
Tutik, Titik Triwulan, Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan UU
No.  32  Tahun  2004  Dalam  Sistem  Pemilu  Menurut  UUD
1945 , Jakarta: Publisher, 2006.
Umam,  Ahmad  Khoirul,  Membajak  Nilai  Sosial-Agama,  Dalam
Republika,  Kolom  Opini ,  12  desember  2012,  h.  4.  Diakses tanggal 1 Juni 2018.
Umar,  Muhammad  Hasbi, Paradigma  Baru  Demokrasi  di Indonesia: Analisis Terhadap Pelaksanaan Pemilu Legislatif, Jambi: Syariah Press, 2009.
Waridah,  Siti,  dkk., Sejarah  Nasinonal  dan  Umum ,  Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003. Yunus , Mahmud, Kamus  Bahasa  Arab-Indonesia, Jakarta:  PT.
Handika Agung, 2006.
Zahrah, Muhammad Abu, al-‘Uqubah wa al-Jarimah Fi al-Fiqh al- Islami , ttp.: Dar al Fikr al Arabi, tt.