## MENUNTASKAN KONSENSUS LOKAL-NASIONAL
(YANG) BERKELANJUTAN:
(Membaca Ulang Rasionalisasi dan Idealisasi Pembangunan Model GBHN)
Rendy, M.A. 1

## Abstract:
This paper analyses GBHN critically as an instrument of managing the concencus building to reinforce GBHN, the Pancasila state policy. It reviews the development of the GBHN model between idealization and rationalization. To present an ideal and adequate concept on framing ideal and rational model is very important toward the sustainable national development. GBHN is a manifestation of the doctrine of ‘state-led economic development’, a development plans model to the basis of the direction of a state development. Therefore, the effort to re-create the GBHN model development which is certainly different from the New Order context is important and relevant, especially the Pancasila-oriented GBHN. New GBHN model is a joint project to harmonize the long-term grand design of National development forward which is of course highly prioritizing discursive and democratic processes. Strengthening GBHN built on the basis of a consensus that involves the various parties actively and massively, especially the academic community as well as the non-government community is very urgent to be implemented.

## Keywords :
GBHN model, Concencus Building, development plans, and sustainable national development.
1 Penulis adalah Staf Pengajar Program Studi Ilmu Politik FISIP UBB. Penulis juga aktif sebagai peneliti The Ilal- ang Institute (pusat kajian politik, kebijakan, dan demokrasi lokal).
Adanya kehendak untuk kembali menghi- dupkan ‘roh’ pembangunan model GBHN bukan tanpa alasan. Beberapa tahun pasca tumbangnya rezim Orde Baru, sekaligus pasca gegap gempita reformasi, terkesan seolah tidak ada haluan jelas dan terarah pembangunan Nasional. Hal ini diperparah dengan praksis politik dan demo krasi kekuasaan yang justru tidak jarang menghadirkan rezim kuasa yang tidak stabil. Hal tersebut diakibatkan oleh berbagai praktik politik pembangunan yang sangat koruptif dan manipulatif.
Ini pada gilirannya menjadi dilema tersendiri bagi proses tumbuh-kembang demokrasi dan demokratisasi pembangunan, baik di aras lokal maupun nasional yang banyak menemui kondisi paradoks yang sangat rumit dan stagnan. Konteks ini bisa jadi akibat dari praktik pembangunan yang sarat KKN akibat dari adanya ‘penjahat demokrasi’ dalam setiap ruang dan dinamika

## A. PENDAHULUAN
Pembangunan model GBHN 2 menjadi dis- kursus publik yang kembali mencuat, sekaligus juga menjadi arena perdebatan serius terkait urgensi untuk menghadirkan ulang format dan skenario pembangunan berencana yang terarah serta berkelanjutan. Pembangunan model GBHN sendiri dianggap menjadi arena penting sekaligus sebagai kerangka strategis untuk meraih, seka- ligus mengelola konsensus publik.
2 Istilah ‘GBHN’ sendiri merupakan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Ini menjadi model dan instrumen utama sebagai pendekatan pembangunan beren- cana dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan rezim Orde Baru yang saat itu terke- nal sangat Jakartasentris, sentralistis, dan otoriter. Tulisan ini dikembangkan dari substansi paparan penulis yang pernah dipresentasikan bersama pi- hak Tim Pengkajian dari MPR RI, dan kerjasama antara pihak Center for Electoral and Political Par- ties (CEPP) FISIP UI bersama FISIP UBB pada medio 2016.
proses yang berlangsung. 3
Ruang perdebatan terkait konsep dan konteks sistem ketatanegaraan saat ini memang menjadi  relevan  untuk  menjadi  bahan  refleksi dan perdebatan diskursif semua pihak, khususnya dalam rangka mengupayakan gagasan ide dari semua pihak untuk pada akhirnya mencapai konsensus bersama tentang konteks ideal dan rasional bagi arah dan nasib pembangunan Indonesia, baik jangka pendek maupun jangka panjang, khususnya dalam situasi rezim politik dan kekuasaan yang berubah-ubah. Oleh karena itu, maka menjadi harapan besar semua pihak, agar trajektori pembangunan antar rezim yang terus berubah tersebut, tidak saling menegasi, akan tetapi saling menopang dan memiliki konteks ketersambungan yang kuat dan selaras dengan visi misi pembangunan Nasional jangka panjang.

## B. PEMBAHASAN
Di tengah gagapnya bangsa Indonesia dalam menjalani fase-fase perjalanan politik sebagai hasil pergulatan panjang amandemen UUD 1945, yang dalam praktiknya dianggap liberal, tentu ada begitu banyak konteks sistem dan praksis politik pembangunan yang perlu disikapi dan dikritisi bersama. Oleh karena itu, tentu menjadi perlu kembali memikirkan ulang model praksis yang ideal dan rasional bagi konteks pembangunan Nasional, khususnya yang berkaitan dengan perlu tidaknya kita menghadirkan kembali semacam haluan negara sebagai kerangka pembangunan Nasional.
Di tengah situasi yang terus berubah, me- mang tantangan pembangunan Nasional terus meng hadapi kondisi yang paradoks dan sangat kompleks. Tentunya, hal tersebut juga berkaitan
3 Istilah ‘penjahat demokrasi’ merupakan adagium yang dikembangkan oleh Verdi Hadiz dalam melihat adanya ancaman serius dan berpotensi besar mem- bajak kehidupan demokrasi dan politik suatu negara akibat dari prilaku aktor atau elit-eli tpenyelenggara negara dari berbagai arena dan level kekuasaan, baik di pemerintahan maupun mereka dunia pebis- nis. Baginya, politik dan demokrasi tetap akan men- jadi ‘mainan’ elit (baca: ‘Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat’, J.Linz, Juan, 2001)
erat dengan sistem kewenangan lembaga MPR dalam situasi perubahan sistem ketatanegaraan yang sudah terjadi selama ini. Untuk itu, penting sekali melakukan agenda penataan secara efektif dan  reflektif,  baik  dalam  konteks  politis­yuridis ketatanegaraan, maupun yang menyesuaikan dengan realitas sosial historis kehidupan masyarakat.
Tulisan ini mencoba melakukan semacam refleksi  kritis  terkait  dirkursus  pembangunan Nasional. Tulisan ini bermaksud untuk meng- hadirkan sebuah kerangka berpikir kritis untuk mempertanyakan, menguji, sekaligus menimbang ulang GBHN sebagai model yang mengkerangkai sistem perencanaan pembangunan nasional, dan pada saat yang sama juga mencoba menghadirkan pe tunjuk sekaligus masukan akademis dalam rangka menimbang peluang dan tantangan atas ikhtiar besar perubahan terkait sistem ketatanegaraan bangsa ini.
Lebih lanjut, tulisan ini mencoba melakukan telaah kritis dalam rangka meninjau ulang terkait dinamika wacana reformulasi perencanaan pembangunan Nasional dengan model GBHN. Oleh karena itu, tentu menjadi sangat penting kemudian menghadirkan semacam konsep yang ideal dan memadai dengan tujuan mengkerangkai model ideal dan rasional terkait pembangunan Nasional yang berkelanjutan.

## 1.   Konteks Ketatanegaraan
Debat wacana untuk kembali menguatkan model GBHN sebagai isu pokok dalam konteks ketatanegaraan merupakan respon diskursif yang berangkat dari realitas dinamika politik pembangunan yang terkesan bertumbuh secara liar dan tak terkendali. Selama ini terkesan seolah telah terjadi overlapping concencus Nasional- Lokal terkait diskursus model perencanaan pembangunan yang terlanjur terlekati dengan berbagai ketidakjelasan dan ketidakberesan: pragmatis-oportunis, koruptif-manipulatif, boros- mubazir,  inefisiensi­inefektifitas,  penerabasan aturan main dan entah apapun itu yang terlekati oleh berbagai stereotip negatif.
Tentu menjadi penting dan relevan untuk didiskusikan ulang terkait GBHN sebagai semacam manifestasi doktrin ‘ state - led economic development’ 4 melalui pembangunan berencana tersebut, apakah kemudian masih relevan atau tidak? kalaupun iya, apa yang mesti dikoreksi dan dievaluasi? Apakah dan kemudian dengan konteks kekiniannya, apakah memang ada harapan dan peluang besar untuk menghadirkan semacam haluan pembangunan yang relevan dengan konteks penguatan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk jangka panjang, khususnya yang berkorelasi kuat dengan konteks penguatan nilai-nilai Pancasila.
Bahwa, model dan paradigma pembangunan lokal-Nasional yang sejauh ini telah banyak memunculkan kondisi paradoksal, khususnya sejak bergulirnya era otonomi daerah, itu mung kin tidak bisa disangkal. Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk membela secara membabi- buta tentang model GBHN sebagai model ideal atau formula terbaik terkait sistem pembangunan Lokal-Nasional. Yang menjadi masalah yaitu, realitas arah pembangunan dalam satu dasawarsa lebih ini, tepatnya saat uforia arus otonomi daerah terus berjalan, malahan menjadi tidak jelas, tidak terarah, seperti berjalan sendiri-sendiri, hebat sendiri-sendiri, dan ironisnya bagus dan berhasil menurut versi sendiri-sendiri pula. Kondisi ini diperparah dengan realitas kepemimpinan di aras lokal yang cenderung lebih banyak didominasi oleh orang-orang bermasalah.
Kondisi tersebut tentunya akan berpengaruh sedikit banyak terhadap upaya penataan dan penguatan ruang pembangunan yang sejalan dengan konteks Pancasilais. Konteks yang memastikan sebesar-besar peluang bagi semua pihak, tanpa pembedaan dan dikotomi kelas atau strata sosial ekonomi, agar semua penduduk di berbagai wilayah dan daerah di Indonesia mampu merasakan konteks pembangunan berkeadilan yang digelorakan pemerintah pusat maupun daerah dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4 Lihat Purwo Santoso, 2016. ‘GBHN sebagai Kerang- ka Penggalangan Konsensus’.
Persoalan ini tentu tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan konteks pragmatisme politik elit di berbagai aras yang selama ini jamak ditemukan lebih banyak yang terjebak pada sikap prilaku politik yang pragmatis dan oportunis. Hal ini terjelaskan, misalnya saat sebagian besar para pejabat daerah yang terpilih, justru mereka sibuk terlibat pada mobilitas kampanye normatif yang tidak idealogis dan tidak jelas dan kuat visi misinya.
Hal tersebut terkait sekali dengan persoalan visi misi yang dibuat di daerah yang acapkali sangat formal-normatif dan kaku sekali. Visi misi nyaris tak pernah dijadikan instrumen penting, bahkan visi misi yang ada hanya bersifat teknokratis dan lebih sibuk pada isu-isu seksi yang punya daya market yang kuat.
Makanya, tidak heran ketika ada begitu banyak kepala daerah yang setelah dilantik, mereka linglung kebingungan, dan bahkan gagal menjalankan visi misinya karena berhadapan dengan banyak persoalan; misalnya harus ber- hadapan dengan regulasi, relasi dan realitas sosial, konektivitas anggaran dengan pusat, dan  berbagai  persoalan  demografis,  dan  lain sebagainya. Hal tersebut tentu juga diakibatkan oleh  berbagai  konflik  kepentingan,  baik  pribadi maupun kelompok yang memiliki fragmentasi yang sangat bermacam ragam.
Lebih lanjut, hal ini tentunya juga sangat terkait dengan beban para elit di daerah dengan tanggung jawab demi menyatukan kepentingan kolektif. Inilah konsekuensi dari warisan kon- disi pemerintahan yang dalam kondisi tidak koheren, tidak seintegralistik yang dibayangkan sebelumnya. Jadi, siapapun elit yang berperan, maka akan dihadapkan pada pilihan yang sulit dan rumit oleh beragam model fragmentasi. Demikianlah mengapa justru para elit akan lebih banyak menghabiskan banyak energi untuk mencari rasionalitas yang lebih mendahulukan, sekaligus lebih menguntungkan kepentingan pribadi, dan kelompoknya dalam setting liberal yang memang memaksa mereka untuk saling berebut dan memastikan diri jadi pemenang
dalam setiap ruang kontestasi dan kompetisi. 5

## 2 .  Menelaah Kembali Model GBHN secara Cermat.
Munculnya desakan di berbagai aras, terkait diskursus GBHN sebagai model dan acuan mendasar dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional, tentu sangat bertalian kuat dengan isu sentralisasi pemerintahan. Belakangan ini muncul beragam ekspresi, di satu sisi ada yang menangkap ini sebagai pertanda buruk bagi menguatnya kembali hasrat sentralisasi yang pernah mendominasi begitu lama sejak rezim Orde Baru.
Nyaris tidak ada peluang atau ruang sedikitpun waktu itu bagi konteks lokalitas untuk bisa berdaya dan berkreativitas. Ini juga menandai betapa lemah dan buruknya daulat rakyat. Yang pasti, semuanya seolah serba dikendalikan oleh Jakarta. Sementara itu, di sisi lain, ada yang menangkap ini sebagai momentum besar untuk mengembalikan ruh pembangunan yang lebih terkonsolidasi untuk jangkauan nasib bangsa dan negara dalam jangka panjang. Ini diharapkan menjadi ruang lebar dan leluasa bagi proses deliberasi politik yang berbasis kedaultan rakyat. 6
Ini semua berangkat dari realitas perpolitikan pada masa Orde Baru yang sudah terlampau lama melumpuhkan daulat rakyat untuk ikut terlibat menentukan nasib, kepentingan, dan apa saja yang baik untuk mereka.
Demikianlah mengapa pada konteks selanjut- nya muncul tarik-menarik kepentingan yang begitu kuat antara pusat dan daerah, hingga akhirnya munculnya ledakan gerakan yang menghendaki adanya pemencaran kekuasaan lewat proyek desentralisasi, atau kemudian disebut sebagai
5   Purwo Santoso, 2012.
6  Ruang baru yang dimaksud yaitu spirit dan model yang tentunya harus jauh lebih berbeda dibanding- kan saat diberlakukan pada konteks rezim Orde Baru, yang faktanya jika mengutip hasil kajian Samsduddin Haris (2002) yang menyatakan bahwa hal itu justru telah mengakumulasi kekecewaan rakyat terhadap arah dan kecenderungan pembangunan yang ekspolitatif, memarjinalkan peran serta kontribusi publik lokal di dalamnya di satu pihak, serta rasa keadilan masyarakat di lain pihak.
otonomi daerah. Persoalan lain yang kemudian muncul juga tidak kalah kompleks, apalagi jika merujuk Smith 7 , yang mengungkapkan bahwa pelaksanaan desentralisasi tidak hanya ditujukan untuk kepentingan pemerintah pusat, melainkan juga dalam rangka kepentingan lokal. di antara kepentingan daerah yang penting itu diantaranya yaitu terwujudnya persamaan politik ( political equality ), pemerintahan lokal yang bertanggung jawab ( local accountability ),  responsifitas masyarakat setempat ( local responsiveness ) terhadap berbagai persoalan publik di aras lokal.
Persoalannya adalah model perencanaan dan pemtumbuhan pembangunan justru terkesan terpisah dengan berbagai irisan kebijakan dan arah pembangunan lokal yang berbeda-beda pula, terkesan seolah tidak ada tujuan dan proyek bersama demi kemajuan lokal-nasional yang seimbang dan setara. Inilah kemudian yang dianggap sebagai gagalnya concencus building dalam kancah politik pembangunan di negeri ini.
Lalu, dengan berbagai motif sebagai latar belakangnya, fenomena ini menggejala dengan sangat kuat. Yang pasti, realitas politik pem- bangunan dalam beberapa tahun terakhir me- mang telah menghadirkan paradoks tersendiri ter kait model perencanaan model pembangunan yang terkesan yang gampang berubah-ubah, terkesan adanya inkonsistensi dari setiap adanya perubahan rezim. Dengan model GBHN, maka muncul harapan dan desakan di berbagai aras.
Dengan begitu, setiap kebijakan yang terlahir dari pusat pemerintah Nasional di Jakarta, maka akan bisa diikuti oleh daerah. Itu tentu dilandasi oleh konsensus bersama Lokal- Nasional. Termasuk dalam memperlakukan daerah yang berkarakteristik berbeda-beda tentu harus dikerangkai secara kuat dengan model pembangunan Nasional yang sensitif lokal. Hal ini hanya bisa dilakukan secara optimal jika ruang intervensi tersebut betul-betul mampu pada akhirnya membuka ruang diskursif dan ‘deliberatif’ 8 bagi khalayak publik.
7  Lihat dalam Samsuddin Haris (2002)., ”Otonomi Dae- rah, Demokratisasi, dan Pendekatan Alternatif Resolu- si Konflik Pusat-Daerah”.
8  Model ini tentu berkiblat pada model demokrasi delib-
Upaya penyatuan sistem pembangunan Nasional model GBHN tersebut pada gilirannya sangat menghendaki hadirnya proses membangun konsensus secara masif. Hal ini tentunya harus melibatkan banyak aktor, tidak hanya di lingkungan pemerintahan, akan tetapi juga instrumen di luar pemerintahan, seperti elemen- elemen ‘ Civil Society’ 9 , dan sebagainya.

## 3.   Lalu, Resentralisasi Model Apa Lagi ?
Spirit dan ikhtiar terkait wacana reformulasi perencanaan pembangunan Nasional dengan model GBHN pada prinsipnya bisa ditangkap sebagai upaya pemerintah pusat untuk mendorong berlangsungnya periode kepemimpinan politik yang bisa saling mendorong dan berkontribusi secara aktif dan masif pula demi mengakselerasi tujuan-tujuan krusial pembangunan Nasional. Untuk itulah mengapa muncul gagasan diskursif terkait pentingnya model perencanaan dan kebijakan yang berkelanjutan ( sustainable policy ). Pada akhirnya, kebijakan tersebut diarah  kan mampu memberi petunjuk jelas terkait bagaimana kebijakan pada semua level peme- rintahan bisa bersumbu pada sumbu pemerintahan pusat di Jakarta. Seluruh visi misi lokal harus sejalan dan bernalar selaras beriringan dengan konteks yang ada di pusat.
Memang harus diakui pula bahwa selama ini faktanya, justru ada banyak kepala daerah yang visi misinya di daerah justru bertolak belakang dengan visi misi Presiden. Ada visi misi di daerah yang tidak konek dengan pusat. Untuk itu, perlu
eratif yang digagas oleh Jurgen Habermas terkait ruang deliberatif sebagai ruang publik. Kalau Irish Marion Young, lebih menyebutnya sebagai communicative de- mocracy , sementara John S Dryzek, menyebutnya se- bagai discursive democracy. Ini bisa dimaknai sebagai peluang positif bagi berdayanya people power (Lihat F.Budi Hardiman:2009; Larry Diamond:2003). 9  Berbicara soal Civil Society tentu tidak sekedar dari aspek aksi kolektif saja, akan tetapi perlu juga melihat ‘kepadatan asosiasi sipil’ model Touevillean. Terma- suk dalam konteks ini bisa berkiblat dari pengalaman efektivitas pemerintahan daerah di Italia Utara yang demokratis dengan padatnya jaringan kerja keterlibatan sipil yang dikembangkan oleh asosiasi sipil setempat. Lihat pengantar Sutoro Eko dalam buku Larry Dia- mond (2003), ‘Developing Democracy: Toward Con- solidation” (terjemahan).
adanya penguatan koneksi atas relasi pusat dan daerah.
Ikhtiar pemerintah yang termaktub dalam Undang-Undang Otonomi Daerah No.32 Tahun 2005 yang arasnya adalah bermaksud untuk memangkas otoritas lokal di daerah, khususnya daerah tingkat II. Kemudian, mengembalikan otoritas yang dipangkas tersebut ke pemerintah provinsi. Ini artinya level pemerintah daerah akan sangat kuat berada di level gubernur, yang sekaligus juga berfungsi sebagai perpanjangan tangan presiden. Bisa jadi kalau begini, akan muncul konflik diskursus soal kemungkinan akan kembalinya Pilkada ke konteks parlemen.
Yang menarik dicermati di sini yaitu terkait isi dan substansi dari revisi UU N.32 Tahun 2015 yang dianggap sebagai babakan baru untuk kembali menguatkan isu resentralisasi politik. Jadi ada semacam mobilisasi wacana untuk menarik lagi kewenangan ke pusat. Nanti kebijakan harus didasarkan pada konsensus bersama yang sudah termaktub di dalam GBHN.
Dengan begitu, daerah tidak lagi bisa ‘macam-macam’ atau dalam artian tidak begitu patuh dan sejalan dengan tujuan jangka pan- jang pemerintahan secara Nasional. Model kepatuhan yang dibangun bukanlah sentralisasi yang represif dan kaku, yang seolah dipaksa menerima begitu saja apa yang dipikirkan di Jakarta sehingga terkesan tidak sensitif dan tidak menerima berbagai inisiatif yang terlahir di tingkat lokal. Adapun model ideal yang hendak dibangun semestinya merupakan model ideal yang dibangun dari spirit deliberasi politik yang diseriusi secara mendalam.

## 4.   Menimbang  Ulang  Kewenangan  MPR dalam menetapkan GBHN.
Sebenarnya, sejak awal sudah terbangun kesadaran para tokoh pemimpin bangsa di masa lalu, yang menyadari betul bahwa nyaris selalu ada konteks keterbatasan waktu pada saat itu untuk menetapkan sebuah ketetapan atau aturan. Pun demikian, jelas bahwa harus selalu upaya untuk menyempurnakannya. Jadi
konteks amandemen tidak lagi bisa dihindarkan. Pengalaman romantisme Orde Baru memang tidak bisa kita ulang kembali dalam rangka membangun pembangunan. Apalagi jika melihat konteks ketimpangan pembangunan yang jika merujuk pada pengalaman GBHN yang begitu lama, buktinya ada begitu banyak yang telah menyisakan kegagalan. 10
Kaitannya dengan konteks implementasi dan dinamika sistem ketatanegaraan Indonesia, maka terlihat bahwa sampai saat ini sudah ada 3 periodisasi presiden kita yang konteks dan realitasnya tanpa GBHN. Konteks ini terlihat bahwa Negara tanpa adanya haluan yang jelas, telah menyebabkan model dan arah pembangunan tidak jelas dan berkelanjutan. Hal ini diakibatkan oleh ‘rezimisasi’ kekuasaan, jadi setiap ganti pejabat atau pemimpin otomatis juga berubah arah pembangunannya. Jika dikaitkan dengan adanya desakan untuk segera menghidupkan kembali GBHN sebagai haluan negara, tentu yang tidak bisa dihindari dari publik yaitu konteks kecurigaan yang tidak bisa dihindari sebagai akibat dari efek traumatik kolektif politik.
Jadi, dalam hal ini yang penting ditegaskan sekaligus dikomitmenkan yaitu praksis GBHN harus mampu memperkuat konteks kemakmuran yang  adil dan merata. Perlu konsensus dan keje- lasan bersama untuk mewujudkan hal tersebut.
Pun demikian, konteks publik dalam hal ini haruslah diarusutamakan karena publik rakyatlah selaku pemegang daulat tertinggi dalam konstitusi negara. Sejauh ini realitasnya, publik justru kerap diabaikan dan tidak ada ruang yang memadai bagi keterlibatan publik secara aktif dan diskursif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kajian pembangunan.
Sementara itu, tugas dan kewenangan MPR diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 17 tentang  MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). MPR secara politis dapat mengambil prakarsa-prakarsa untuk mewujudkan kehendak politik rakyat Indonesia. MPR merupakan lembaga negara yang cukup bergengsi karena MPR terdiri dari anggotaDPR dan DPD. Mereka 10   Rendy, 2016., “Ketatanegaraan Transformatif”.
dipilih secara langsung sehingga MPR bisa dikatakan sebagai lembaga penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.
Lalu, terkait adanya keinginan MPR untuk diberikan kewenangan kembali untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, itu bisa saja dilakukan asal tidak dibarengi dengan keinginan untuk mengembalikan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Keinginan untuk menghidupkan GBHN murni dikarenakan untuk menentukan arah pembangunan nasional ke depan.
Lebih lanjut, rumusan model perencanaan pembangunan nasional menjadi sebuah ruang pertaruhan jangka panjang bagi nasib pem- bangunan di berbagai aras. Oleh karena itu, maka inkon sistensi pembangunan oleh perubahan rezim akan menyebabkan nasib pembangunan terjebak dalam kemandegan pembangunan yang tak jelas arah. Oleh karena itu, hadirnya wacara reformulasi perencanaan pembangunan nasional model GBHN sebaiknya dijadikan momentum untuk lebih menjadikan nalar pembangunan sebagai bagian sakral yang sangat mementingkan rasionalitas jangka panjang pembangunan.
Dengan begitu, maka diperlukan komitmen kuat semua pihak untuk terus-menerus mem- bangun konsensus bersama terkait model peren- canaan pembangunan yang benar-benar sensitif dan terbuka terhadap berbagai gagasan deliberatif dan diskursif dari publik.
Yang tidak kalah pentingnya yaitu dalam proses penyusunan GBHN bercitarasa Pancasila harus lah mampu menghadirkan ruang dan peluang yang luas bagi publik lintas unsur daerah, setidaknya harus mampu membuka proses diskursif terkait rangkaian kajian yang melibatkan banyak pihak dan pakar dalam menggarap kajian yang lebih kritis, teliti dan komphrehensif. Yang tidak kalah penting tentu yaitu hasil proses deliberasi politik dan ruang publik diskursif jangan sampai kemudian menghilangkan atau mengabaikan banyak rekomendasi dan catatan kritis yang sempat muncul di berbagai aras lokal. 11
11 Realitas kekhawatiran ini bukan tanpa alasan mengin- gat kembali pengalaman rezim Orde Baru, bahkan saat

## C. PENUTUP
Beberapa poin penting yang bisa menjadi rujukan dalam rangkaian dari penulisan ini, diantaranya yaitu:
Pertama, MPR pada gilirannya memang perlu diberi wewenang kembali untuk menyusun GBHN untuk kemudian ditetapkan bersama sebagai haluan negara dalam melakukan berbagai program pembangunan Nasional. Tentu model GBHN ini sangat berbeda dibandingkan dengan konteks Orde Baru. Bedanya, GBHN dalam konteks saat ini dan nanti tentu harus diupayakan menjadi model GBHN yang berhaluan Pancasila. Lebih lanjut, upaya penguatan lembaga DPD RI juga sangat mendesak dalam rangka mengimbangi proses politik dan distribusi wewenang secara seimbang dan proporsional bersama pihak DPR RI.
Dalam konteks tersebut, maka menjadi rele- van kemudian bagi seluruh stakeholders untuk mempersiapkan proses dan langkah me nuju amandemen UUD 1945.
Untuk itu, tentu sangat diperlukan sinergitas model kontrol dan kerjasama yang kuat dan konsolidatif agar GBHN benar-benar mampu menggiring model perencanaan pembangunan yang sensitif lokal dan berkelanjutan. Begitu juga kaitannya dengan konteks otonomi daerah, tentu dengan model GBHN ini, nantinya akan mampu mengurangi tensi dan potensi konflik horizontal antar unsur pemerintah daerah.
Kedua, perlu sekali mengkerangkai model era reformasi, justru konteks hilang dan terputusnya ha- rapan, ide dan gagasan publik di aras lokal akibat dari politik pembahasan di level elit di kabupaten, provinsi, dan bahkan di tingkat pusat acapkali mengebiri proses saluran komunikasi yang sudah sempat di masyarakat dalam berbagai tingkatan terkecil sekalipun. Konteks ini bisa terlihat dari model pembahasan mulai dari Musrenbangdes yang banyak missing link ketika sudah berada di tingkatan yang lebih tinggi. Kondisi juga dit- ambah dengan buruknya sistem representasi suara akar rumput ketika proses pembahasan perencanaan pem- bangunan yang sangat elitis dan terkesan sangat nor- matif sehingga tidak jarang justru hanya menjadi ajang pembahasan yang kurang mengakar, baik secara politis maupun emosional. Untuk lebih jauh lihat model delib- erasi politik ruang publik Habermas yang diinterpretasi oleh F.Budi Hardiman (2009); ‘ Demokrasi Delibera- tif’ .
pembangunan yang fokusnya kuat, yang dike- rangkai dengan konsep Repelita yang ada dalam GBHN.  Pun demikian itu semua harus tetap diseriusi serta dikerangkai dengan pelibatan komunitas akademik secara serius dan masif, termasuk juga dalam menangkap sekaligus memahami sedalam mungkin realitas makna dan harapan yang perlu telaah akademik untuk memahami ‘real need’ dari masyarakat yang beragam itu sendiri. Jadi tidak akan memadai jikalau hanya mengandalkan nalar para anggota parlemen dalam merumuskan sebuah isu dan kebijakan strategis tanpa adanya mobilisasi pendekatan akademis yang ‘teliti dan hati-hati’.
Ketiga, perlu ikhtiar serius semua pihak, khususnya institusi politik formal untuk sepenuh hati dan tulus dalam mengapresiasi kehadiran ‘ruang’ politik informal untuk kemudian bisa dimanfaatkan  dan diinstitusionalisasi kultur dan watak berpikirnya yang selama ini jelas sekali begitu efektif, dan sangat sensitif terhadap berbagai kepentingan publik yang sangat plural.
Intinya, perlu menjelatahkan diri secara serius dan mendalam terkait model diskursif yang terbangun di ruang-ruang informal, seperti misalnya: di warung kopi, di ruang-terbuka yang sangat memungkin publik dengan berbagai keragaman dan kerumitan yang ada, mampu menghasilkan derajat konsensus yang lebih bermutu tinggi.
Keempat, perlu sekali mendorong semua pihak di berbagai aras untuk bisa menghadirkan sekaligus memperkuat model kepemimpinan yang kuat ‘ sense of public accountability- nya’. Itu bisa dilakukan dengan tetap melakukan pendelegasian wewenang dalam rangka memperkuat prakarsa dan kreativitas lokalitas dalam mengakselerasi tujuan pembangunan Nasional. Untuk itu, perlu dibangun konsensus secara serius dan mendalam.
Kelima, perlu dan mendesak sekali untuk memperkuat basis kemitraan ( partnership ) dengan semua stakeholders di pemerintahan maupun swasta, termasuk dengan pihak masyarakat pemangku adat dalam rangka mengafirmasi  sekaligus  mengakselerasi  tujuan pembangunan Nasional.

## 3.1   Kesimpulan
Semestinya memang seluruh ikhtiar pem- ba ngunan bisa berjalan sinergis dan berke- lanjutan walaupun periode kepemimpinan politik berubah. Oleh karena itu, perlu kemudian untuk kembali memperkuat posisi, eksistensi, tugas dan wewenang MPR sebagai salah satu lembaga tertinggi negara yang bertugas menyususn dan menetapkan GBHN yang kemudian diimplementasikan dalam bentum Repelita.
Menjadi penting dan mendesak juga kemu- dian untuk menghadirkan konteks GBHN yang berhaluan Pancasila, agar model pembangunan ini bisa berkontribusi kuat dalam menyelaraskan berbagai  ikhtiar  pembangunan  fisik  maupun nir­fisik  dengan  menjadikan  setiap  nilai­nilai Pancasila yang terkandung dalam setiap silanya bisa terejahwantahkan secara kuat dan bermakna, dan tentunya dengan tetap memastikan setiap proses yang berlangsung bisa berdimensi demo- kratis.
Pun demikian, tentu harus terjalin konsolidasi serius dan sepenuh hati yang bisa menjadi arus utama dalam kerangka berpikir dan praksis politik para anggota parlemen. Ini tentunya harus diikuti ikhtiar semua pihak, khususnya dalam harmonisasi politik parlemen, eksekutif di aras lokal dan nasional. Ini tentu menjadi proyek ambisius untuk modeling otonomi daerah ideal yang tetap dikerangkai dengan model GBHN. Itu artinya akan ada dan memang perlu dilakukannya amandemen konstitusi oleh MPR RI.
Model perencanaan pembangunan nasional menjadi sebuah ruang pertaruhan jangka panjang bagi nasib pembangunan di berbagai aras. Inkonsistensi pembangunan oleh perubahan rezim akan menyebabkan nasib pembangunan terjebak dalam kemandegan pembangunan yang tak jelas arah. Oleh karena itu, hadirnya wacara reformulasi perencanaan pembangunan nasional model GBHN sebaiknya dijadikan momentum untuk lebih menjadikan nalar pembangunan sebagai bagian sakral yang sangat mementingkan rasionalitas jangka panjang pembangunan. Untuk
itu, diperlukan komitmen kuat semua pihak untuk terus-menerus membangun konsensus bersama terkait model perencanaan pembangunan yang benar-benar sensitif dan terbuka terhadap berbagai gagasan deliberatif dan diskursif dari publik. Oleh karena itu, diperlukan konsolidasi di berbagai aras dan penegasan kembali haluan negara agar penyelenggaraan negara, dari pusat hingga daerah, berjalan lebih fokus dan kompak.
GBHN model baru adalah proyek bersama untuk menyelaraskan grand design jangka panjang pembangunan Nasional. Memperkuat konteks GBHN yang dibangun dengan basis di atas konsensus yang melibatkan secara aktif dan masif berbagai pihak, khususnya komunitas akademik dan juga komunitas gerakan dan swadaya masyarakat menjadi sangat mendesak dilakukan.

## Daftar Pusataka
Sumber buku/dokumen:
Diamond, Larry, 2003 (terjemahan)., “ Developing Democracy: Toward Consolidation, IRE Press, Yogyakarta.
F.Budi Hardiman, 2009., “Demokrasi Deliberatif: Menimbang ‘Negara Hukum’ dan ‘Ruang Publik’ dalam Teori Diskursus Jurgen Haberman, Pustaka Filsafat-Kanisius, Yogyakarta.
Riswandha Imawan, dkk, 2002., “Konflik  dan Kinerja Pemerintah Daerah”, Jurnal Ilmu Politik AIPI, Jakarta.
Rendy Hamzah, 2016., (Desember) “Transformasi Kewenangan MPR”, paper makalah pembahas Workshop Pancasila, Konstitusi, dan Ketatanegaraan’. Kerjasama Badan Pengkajian MPR RI dan UBB.
Rendy Hamzah, 2016., (April) “ Paper FGD ‘ Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Model
GBHN ’, kerjasama Center For Electoral and Political Parties (CEPP) FISIP Universitas
Indonesia bersama FISIP Universitas Bangka Belitung.
Rendy Hamzah, 2016., (oktober) “ Ketatanegaraan Transformatif: Meretas Konsensus, Ruang, dan Peluang- Membendung Traumatik Politik Publik”.
Paper Diskusi Ketatanegaraan, Kerjasama Badan Pengkajian MPR RI dan UBB.
Abdul Munir Mulkhan, dkk, 2007., “ Teori Demokrasi Deliberatif”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fisipol UGM Vol.11, No.1 Juli 2007, Yogyakarta
J.Linz, Juan, 2001, ‘ Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat, Belajar dari Kekeliruan Negara- Negara Lain. Mizan, Bandung.
J. Linz, Juan, 2001, Menjauhi Demokrasi
Kaum Penjahat, Belajar dari Kekeliruan Negara-Negara Lain. Bandung, Mizan

## Sumber internet:
Purwo Santoso. “ Melepas Bingkai Pemikiran Patologis: Membaca Ulang Dinamika Elit Lokal Dalam Pemerintahan Daerah”, didownload dari http://www.academia.edu/ paperupload/melepas-bingkai-pemikiran- patologis: membaca -ulang–dinamika-elit- lokal-dalam-pemerintahan-daerah.html; didownload pada Minggu, 17 April 2016, 19.00.
Purwo Santoso, https://www.academia. edu/24503010/GBHN_Sebagai_Kerangka_ Penggalangan_Konsensus . Didownload pada 19 Juni 2017. Pkul 13.18.
http://www.ugm.ac.id/id/berita/4481pakar:. gbhn.dihapus.pembangunan.nasional. mengalami.kemunduran ; didownload pada Jumat, 15 April 2016, 19.25
http://m.suarakarya.id/2015/09/15/negara-tanpa- haluan.html?replytocom=7507 , didownload pada 17 April 2016, 19.30.