## JURNAL

## JURNAL SOSIAL DAN SAINS
VOLUME 3 NOMOR 11 2023 P-ISSN 2774-7018, E-ISSN 2774-700X

## PELUANG DAN TANTANGAN BAGI PERUSAHAAN MULTINASIONAL DI TENGAH AGENDA MIC 2025 TIONGKOK
Hasna Dherin Syakira, Aisyah Zakiyah Nur Aini, Sovira Hikari Luna Shinkoo Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Email: hasnadherinsyakira@student.uns.ac.id, aisyahzakiyah1@student.uns.ac.id, sovirahikarilunashin@student.uns.ac.id
Kata kunci: MiC 2025; MNC;
China
Keywords: MiC 2025; MNCs; China

## ABSTRAK
Latar Belakang: Sejak reformasi ekonomi pada tahun 1978, perusahaan multinasional mulai  berdatangan,  berinvestasi,  dan  beroperasi  di  Tiongkok.  Hal  ini  dikarenakan Tiongkok memiliki upah yang rendah, pasar yang besar, dan kebijakan pemerintah yang longgar. Tiongkok sering dikaitkan dengan persepsi negatif sebagai pusat tenaga kerja murah  dan  produk  berkualitas  rendah.  Agenda  MiC  2025  bertujuan  untuk  mengubah persepsi  negatif  tersebut.  Selain  itu,  agenda  ini  juga  bertujuan  untuk  mengejar ketertinggalan  Tiongkok  dalam  bidang  teknologi  tinggi  di  pasar  global.  Tulisan  ini menggunakan  teori  neo-merkantilisme  dengan  asumsi  bahwa  inisiasi  pemerintah Tiongkok untuk mengakumulasi kekayaan negara dengan cara melindungi pasar dalam negeri  dan  mendukung  investasi  asing.  Melalui  MiC  2025,  pemerintah  berencana memperkuat dominasi Tiongkok di pasar global.
Tujuan: Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  pengaruh  agenda  MiC  2025 terhadap perusahaan multinasional (MNC) di Tiongkok.
Metode : Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.
Hasil : Hasilnya menunjukkan bahwa MNC mendapatkan peluang sekaligus tantangan dari  realisasi  agenda  MiC  2025  yang  penulis  bagi  menjadi  4  subbab  besar  yaitu  1) persaingan ekonomi, 2) kolaborasi dan transfer teknologi, 3) robotisasi tenaga kerja, dan 4) perang tarif dengan Amerika Serikat.
Kesimpulan : MNC perlu beradaptasi dan melakukan restrukturisasi di tengah agenda MiC 2025 yang dicanangkan pemerintah agar dapat beroperasi secara optimal.

## ABSTRACT
Background: Since the economic reforms in 1978, multinational companies have begun to arrive, invest, and operate in China. This was because China had low wages, huge markets,  and  loose  government  policies.  China  is  often  associated  with  a  negative perception as a center for cheap labor and low-quality products. The MiC 2025 agenda aims to change that negative perception. Besides, this agenda also plans to catch up with China's  high-tech  in  the  global  market.  This  paper  uses  the  neo-mercantilism  theory, assuming  that  the  Chinese  government's  initiation  to  accumulate  state  wealth  by protecting the domestic market and supporting foreign investment. Through MiC 2025, the government plans to strengthen China's dominance in the global market.
Purpose:  This  paper  aims  to  describe  the  influence  of  the  MiC  2025  agenda  on multinational companies (MNCs) in China.
Methods: This research uses descriptive qualitative research methods.
Results: The results show that MNCs receive both opportunities and challenges from the realization of the MiC 2025 agenda, which the author divides into 4 major subchapters,
namely  1)  economic  competition,  2)  collaboration  and  technology  transfer,  3) robotization of labor, and 4) tariff war with the United States.
Conclusion: MNCs need to adapt and restructure amidst the MiC 2025 agenda initiated by the government to operate optimally.

## PENDAHULUAN
Desakan  dunia  internasional  untuk  membuka  pasar  global  mendorong  Tiongkok untuk melakukan reformasi ekonomi pada tahun 1978. Reformasi di era Deng Xiaoping ini memberlakukan kebijakan Politik Pintu Terbuka ( Open Door Policy ) yang menyebabkan banyak  perusahaan  multinasional  ( Multi  National  Company/MNC )  berdatangan  ke Tiongkok dan beroperasi baik dalam lingkup domestik maupun internasional (Oswin et al., 2019).  Tiongkok  menjadi  tujuan  potensial  bagi  perusahaan  asing  karena  beberapa  hal, diantaranya  gaji/upah  pekerja  yang  minim,  target  pasar  yang  besar,  dan  kebijakan pemerintah yang longgar (Goldstein, 2019). Pada kuarter pertama tahun 2023, Tiongkok menjadi negara ketiga terbesar penerima dan pemberi investasi asing langsung ( Foreign Direct Investment/FDI ) dengan masing-masing jumlah investasi mencapai 21 miliar USD dan 50 miliar USD (Pantelopoulos, 2023). Perusahaan multinasional cukup memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Tiongkok dengan pertumbuhan PDB riil sekitar 10% per tahun dalam kurun waktu 29 tahun terhitung sejak 1990-2019 (Peng, 2012). Keuntungan ini didapat dari lapangan kerja yang diserap dan proporsi ekspor yang tinggi dari perusahaan multinasional terutama perusahaan yang menanamkan modal asing (Foreign Invested Enterpises/FIE).
Kesuksesan  perusahaan  multinasional  di  Tiongkok  tidak  terlepas  dari  tantangan yang mengiringinya. Rendahnya upah tenaga kerja beriringan dengan tingginya pasar lokal menimbulkan persepsi yang melekat pada Tiongkok yaitu sebagai pusat pabrik dunia yang menghasilkan produk murah dengan kualitas rendah (Fang & Walsh, 2018). Oleh karena itu, pemerintah Tiongkok menginisiasi agenda Buatan Tiongkok (Made in Tiongkok/MiC 2025)  sebagai  bentuk  perubahan  persepsi  negatif  terhadap  idustri  Tiongkok.  MiC  2025 berusaha  untuk  mengurangi  ketergantungan  industri  Tiongkok  terhadap  teknologi  asing dengan menargetkan penambahan komponen teknologi lokal sebesar 40% pada tahun 2020 dan 70% pada tahun 2025 (Kennedy, 2015). Agenda MiC 2025 dianggap sebagai langkah yang tepat untuk mengatasi persaingan dagang internasional yang semakin mengedepankan penggunaan teknologi, salah satunya dalam industri manufaktur.
Namun,  agenda  MiC  2025  tidak  sepenuhnya  menjadi  langkah  yang  tepat  bagi perusahaan  multinasional.  Brown,  (2016)  dalam  artikel  jurnal  yang  berjudul “Made  in Tiongkok  2025:  Implications  of  Robotization  and  Digitalization  on  Perusahaan Multinasional Labor Supply Chains and Workers’ Labor Rights in Tiongkok” , menjelaskan mengenai  pengaruh  agenda  MiC  2025  terhadap  rantai  pasokan  tenaga  kerja  perusahaan multinasional di Tiongkok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agenda MiC 2025 yang berusaha  melakukan  perubahan  fungsi  tenaga  kerja  dengan  robot  berdampak  pada menurunnya efektifitas nilai tenaga kerja. Hal ini menyebabkan perusahaan multinasional berpotensi untuk menarik investasi dari Tiongkok dan kembali beroperasi di negara asal dengan menggunakan teknologi robot daripada menggunakan tenaga kerja Tiongkok. Hal ini terjadi karena asumsi bahwa teknologi robot akan lebih efisien daripada tenaga kerja yang masih harus memerhatikan hak dan hukum dalam mempekerjakan tenaga kerja (L. D. Brown,  2003).  Artikel  ini  menguraikan  secara  singkat  mengenai  peluang  dan  tantangan perusahaan  multinasional.  Digitalisasi  dapat  meningkatkan  persaingan  ekonomi  secara besar-besaran  antara  perusahaan  lokal  dengan  perusahaan  multinasional.  Namun, digitalisasi ini juga dapat memberikan peluang bagi perusahaan yang bergerak dalam sektor prioritas  agenda  MiC  2025.  Perusahaan  multinasional  dapat  berkolaborasi  dan menyediakan komponen penting, teknologi, dan manajemen kepada perusahaan lokal (C. M. Brown et al., 2021).
Tulisan  ini  berusaha  untuk  menguraikan  secara  rinci  pengaruh  agenda  MiC  2025 terhadap  eksistensi  perusahaan  multinasional  di  Tiongkok.  Penulis  berargumen  bahwa perusahaan  multinasional  berpotensi  mendapatkan  peluang  dan  ancaman  dari  agenda reformasi ekonomi ini. Oleh karena itu, tujuan dari tulisan ini adalah untuk memberikan langkah  yang  tepat  bagi  perusahaan  multinasional  dalam  memanfaatkan  peluang  dan mengatasi ancaman yang mungkin muncul dalam keberlangsungan agenda MiC 2025.
Penelitian  ini  menggunakan  teori  neo-merkantilisme  sebagai  landasan  teori  untuk menganalisis peluang dan tantangan bagi perusahaan multinasional di tengah agenda MiC 2025 Tiongkok. Teori neo-merkantilisme merupakan teori yang dikembangkan dari teori merkantilisme  klasik.  Teori  merkantilisme  klasik  merupakan  teori  yang  mengukur kemakmuran suatu negara dari banyaknya emas dan perak yang dimiliki. Oleh karena itu, teori  ini  menjustifikasi  pengumpulan  kekayaan  sebesar-besarnya  guna  mencapai kepentingan  nasional.  Teori  ini  juga  menjelaskan  bahwa  suatu  negara  berpotensi menerapkan  kebijakan  proteksionisme  untuk  melindungi  perekonomian  dalam  negeri, salah  satunya  dengan  mendorong  ekspor  dan  membatasi  impor.  Timothy  C.  Lim mengungkapkan  pembaruan  dalam  neo-merkantilisme  dimana  suatu  negara  tidak  lagi bergantung kepada cadangan emas dan perak, tetapi juga cadangan devisa negara terutama mata uang asing (Lim, 2014). Negara juga cenderung protektif dan lebih memperhatikan industri  pasar  domestiknya  (Lim,  2014).  Pemerintah  kerap  kali  ikut  campur  dalam pengembangan  industri  pasar  domestik,  salah  satunya  dengan  menggunakan  kampanye nasionalisme untuk mendorong penjualan produk domestik agar tidak kalah dengan produk asing  (Lim,  2014).  Oleh  karena  itu,  pemerintah  memegang  peran  penting  dalam pertumbuhan ekonomi negara.
Teori  neo-merkantilisme menganggap  bahwa  campur tangan  pemerintah pusat  itu penting  tidak  hanya  pada  pasar  internasional,  tetapi  juga  pada  pasar  domestik  untuk mengelola  perekonomian  di  suatu  negara.  Teori  ini  dapat  melihat  bagaimana  campur tangan pemerintah Tiongkok terkait dengan kebijakan domestik agenda MiC 2025. Sebagai inisiator,  pemerintah  ikut  berkontribusi  dalam  mewujudkan  agenda  MiC  2025  dengan tujuan untuk mendominasi pasar global. Teori neo-merkantilisme cocok digunakan untuk analisis  kebijakan  pemerintah  Tiongkok  yang  lain,  seperti  ketika  Tiongkok  menerapkan Dual  Circulation  Strategy (GIS  Reports,  2021),  yang  mana  strategi  tersebut  bertujuan untuk  menguatkan  pasar  domestik  dengan  cara  meningkatkan  peran  konsumen, memajukan  teknologi,  serta  meningkatkan  industri  manufaktur  dan  jasa.  Di  samping memperkuat  pasar  domestik,  Tiongkok  juga  membuka  investasi  untuk  asing  yang dimanfaatkan  untuk  transfer  teknologi  agar  pasar  lokal  juga  berkembang  (Rooi  et  al., 2023).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Metode deskriptif diartikan sebagai metode penelitian dengan menggambarkan subjek dan objek beserta fakta-fakta dari sumber yang dapat dipercaya, seperti karya ilmiah, buku, artikel, dan publikasi relevan yang berkaitan dengan topik penelitian. Penggambarannya dilakukan secara  kualitatif  berdasarkan  keadaan  sebenarnya  dengan  menggali  fakta  secara menyeluruh  dan  mendalam.  Melalui  metode  ini  akan  membantu  mengeksplorasi  dan menganalisis  tentang  peluang  dan  tantangan  bagi  perusahaan  multinasional  di  tengah agenda MiC 2025 tiongkok.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perusahaan Multinasional di Tiongkok
Perusahaan  Multinasional  adalah  perusahaan  yang  beroperasi  di  dua  negara  atau lebih.  Perusahaan  Multinasional  di  Tiongkok  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  perusahaan multinasional milik Tiongkok yang beroperasi di Tiongkok, dan yang kedua yaitu Foreign Invested Enterprise (FIE). FIE merupakan perusahaan multinasional asing yang melakukan investasi di Tiongkok dan beroperasi di Tiongkok, FIE biasanya akan menaati norma dan
aturan pemerintah yang ada pada home country (Dalla Valle, 2021)vv.Istilah FIE sendiri sering digunakan di wilayah Asia terutama Tiongkok.
Tiongkok  adalah  negara  dengan  perekonomian  terbesar  kedua  di  dunia  (IDX Channel,  2023).  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  pendapatan  PDB  Tiongkok  pada  tahun  2022 sebesar $17,96 triliun kemudian pada tahun 2023 pendapatan PDB Tiongkok $19,3 triliun (The  World  Bank,  2019).  Perkembangan  yang  cukup  pesat  ini  didasari  oleh  keinginan Tiongkok  untuk  terus  mengembangkan  perekonomiannya.  Melihat  perkembangan Tiongkok yang begitu pesat, para investor asing melihat hal tersebut sebagai peluang untuk berinvestasi  terutama  para  perusahaan  multinasional  asing  (Seong  et  al.,  2023).  Oleh karena  itu,  Tiongkok  menjadi  salah  satu  negara  tujuan  perusahaan  multinasional  untuk menanamkan modalnya.
Selain menjadi negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia, faktor populasi menjadi faktor lain yang menjadikan Tiongkok sebagai tempat strategis oleh perusahaan multinasional  asing  untuk  menanamkan  modalnya.  Populasi  Tiongkok  yang  mencapai 1,425 miliar jiwa pada tahun 2023 Yao et al., (2013), dipastikan bahwa tingkat konsumen di  Tiongkok  tinggi  (Wang,  2000).  Hal  tersebut  menjadikan  Tiongkok  sebagai  ladang pekerja bagi perusahaan multinasional yang ingin berinvestasi. Jika dibandingkan dengan negara lain Tiongkok merupakan pilihan yang tepat bagi perusahaan multinasional yang ingin berhemat, karena tingkat efisiensi pekerja di Tiongkok lebih tinggi dan dapat dibayar dengan  upah  yang  rendah.  Jika  dibandingkan  dengan  negara  lain  rata-rata  upah  pekerja dalam  bidang  manufaktur  adalah  $6.50  perjam  dan  efisiensinya  lebih  tinggi  jika dibandingkan  dengan  negara  bidang  manufaktur  dengan  pekerja  upah  rendah  lainnya seperti Vietnam dan Mesiko. Meskipun jika dibandingkan dengan Vietnam yang memiliki upah rata-rata $2.99 namun efisiensi pekerja Vietnam adalah sepertiga pekerja Tiongkok, jadi jika dipertimbangkan akan lebih murah menanamkan modal di Tiongkok.
Selain  itu,  ada  beberapa  kebijakan  pemerintah  Tiongkok  yang  dianggap menguntungkan bagi perusahaan asing yang ingin menanamkan modalnya, hal ini menjadi magnet  tersendiri  bagi  perusahaan  multinasional.  Kebijakan  tersebut  diantaranya  seperti fleksibilitas  dalam  merekrut  pekerja,  kemudahan  dalam  mengurus  administrasi pemerintahan, untuk impor peralatan pada proyek penanaman modal asing dibebaskan dari bea masuk,  akses  harga  lahan  yang  lebih murah serta  peraturan penggunaan  lahan  yang lebih longgar.
Banyaknya perusahaan perusahaan multinasional yang melakukan FDI di Tiongkok membuat perusahaan multinasional lokal Tiongkok harus bersaing dan menemukan target pasarnya tersendiri agar tidak kalah dengan perusahaan multinasional asing yang masuk dan meluaskan pasarnya di Tiongkok. Hal tersebut dikarenakan dulunya Tiongkok dikenal sebagai negara dengan persaingan pasar yang rendah jika dibandingkan dengan negara Asia lainya  yang  pada  saat  itu  sudah  mengembangkan  tekhnologi  modern.  Setelah  adanya kebijakan Open Door Policy , banyak perusahaan barat maupun asia yang berinvestasi dan beroprasi  di  Tiongkok.  Sebagai  contoh,  Korea  Selatan  dalam  industri  elektronik  dan otomotifnya,  seperti  merk Hyundai,  Samsung,  LG,  dan  Kia    (Lundvall &  Rikap,  2022). Kemudian, untuk perusahaan tekhnologi dan retail dari barat seperti Apple dan Walmart (Lundvall & Rikap, 2022).
Disamping beroperasinya perusahaan multinasional asing di Tiongkok, perusahaan multinasional  lokal  Tiongkok  juga  terus  berinovasi  dan  mengikuti  perkembangan tekhnologi.  Ada  beberapa  perusahaan  multinasional  lokal  Tiongkok  yang  terus-terusan bersaing dan berkembang pesat, seperti Lenovo, Huawei, dan EV Maker NIO.

## Agenda MiC 2025
MiC (Made in Tiongkok) 2025 adalah sebuah strategi nasional yang diterbitkan oleh pemerintah Tiongkok pada tahun 2015. Strategi ini dimaksudkan untuk mengembangkan dan mengkonsolidasi perekonomian pada bidang industri manufaktur secara menyeluruh (Balderrama  &  Trejo,  2018).  MiC  2025  merupakan  fase  pertama  dari  3  fase  yang
diupayakan  Tiongkok  untuk  mendominasi  rantai  pasokan  global  serta  mempengaruhi standar internasional (CRS, 2019). Pada fase berikutnya yaitu pada tahun 2035, pemerintah Tiongkok akan fokus pada pengembangan industri manufaktur di tingkat menengah serta meningkatkan  inovasi  dan  menciptakan  produk  terobosan  baru.  Kemudian  pada  fase terakhir  yaitu  pada  tahun  2049,  perkembangan  industri  manufaktur  di  Tiongkok  akan mencapai puncaknya yang mana produk-produk Tiongkok akan mendominasi pasar global. Fase terakhir pada tahun 2049 memiliki makna tersendiri untuk pemerintah dan masyrakat Tiongkok  yang  mana  tahun  tersebut  menepati  peringatan  100  tahun  berdirinya  RRC (Balderrama & Trejo, 2018).
Strategi  MiC  2025  juga  dimaksudkan  untuk  melindungi  posisi  Tiongkok  sebagai kekuatan internasional dalam industri teknologi tinggi (ISDP, 2018). Pemerintah Tiongkok melalui  Kementrian  Perindustrian  dan  Teknologi  Informasi  mengambil  langkah modernisasi struktur produktif dalam industri manufaktur sebagai langkah awal dalam MiC 2025. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas produksi dan juga menjadi  peluang  untuk  menciptakan  produk-produk  unggul  yang  sesuai  dengan perkembangan  zaman.  Modernisasi  struktur  produktif  juga  merupakan  salah  satu  upaya pemerintah Tiongkok untuk mengubah persepsi global mengenai produk Tiongkok yang dikenal sebagai produk murah dengan kualitas rendah.
Pada  projek  MiC  2025,  Pemerintah  Tiongkok  berusaha  untuk  mengurangi ketergantungan Tiongkok dalam impor teknologi asing. Tiongkok menargetkan kenaikan jumlah kandungan komponen serta bahan inti dalam negeri yaitu 40% pada tahun 2020 dan 70% pada tahun 2025 (Kennedy, 2015). Pemerintah Tiongkok juga melakukan investasi dalam jumlah besar kepada inovasi-inovasi lokal, sehingga perusahaan lokal dapat bersaing baik pada tingkat nasional maupun internasional (ISDP, 2018).  Investasi yang diberikan berupa  bantuan  dana  dalam  bentuk  pinjaman  serta  subsidi  untuk  penelitian  dan pengembangan  terkait  dengan  inovasi  baru  yang  menekankan  pada  kualitas  produk. Investasi yang berfokus pada kualitas produk ini nantinya akan mengembangkan inovasi teknologi dan manufaktur yang unggul sehingga teknologi-teknologi yang dihasilkan akan sulit  untuk  ditiru.  Hal  tersebutlah  yang  nantinya  menjadikan  produk  Tiongkok  sebagai produk yang mendominasi pasar global.
Sejauh ini menurut para ahli, dukungan Pemerintah Tiongkok dalam hal finansial sangatlah besar. Setiap proyek pengembangan MiC 2025 akan mendapatkan bantuan dana sebesar 30 - 50 juta Yuan (Zheng & Lavruhina, 2019). Angka tersebut jika dikonversikan ke  dalam  USD  akan  setara  dengan  4,10  juta  -  6,83  Juta  USD.  Selain  itu,  para  ahli  juga menyebutkan  untuk  proyek-proyek  teknologi  umum  atau  utama  akan  memperoleh dukungan  dana  lebih  dari  100  juta  Yuan  atau  lebih  dari  13,66  Juta  USD  (Zheng  & Lavruhina, 2019). Terhitung pada tahun 2019, jumlah proyek MiC 2025 yang mendapatkan dukungan finansial dari pemerintah Tiongkok telah mencapai lebih dari 100 proyek (Zheng & Lavruhina, 2019). Hal tersebut berarti bahwa pemerintah Tiongkok sudah menyalurkan lebih dari 10 miliar Yuan untuk projek MiC 2025 pada tahun 2019.
Projek  MiC  2025  berfokus  pada  10  sektor  industri  yang  menjadi  prioritas  utama. Sektor-sektor  tersebut  adalah  teknologi  informasi  baru,  peralatan  mesin  otomatis  dan robotika,  peralatan  dirgantara  dan  penerbangan,  peralatan  teknik  kelautan  dan  kapal teknologi  tinggi,  peralatan  kereta  api,  kendaraan  hemat  energi  dan  energi  terbarukan, peralatan listrik, peralatan pertanian, bahan baru, serta biofarmasi dan produk kesehatan tingkat lanjut (Balderrama & Trejo, 2015). Pada sektor tersebutlah, pemerintah Tiongkok menyalurkan bantuan dana berupa investasi yang akan mendukung perkembangan masing- masing  sektor.  Pemerintah  Tiongkok  juga  melakukan  beberapa  upaya  untuk  mengukur kinerja  masing-masing  sektor  dari  2015  hingga  2025.  Upaya  tersebut  berupa  indikator kinerja  utama  yang  meliputi  biaya  penelitian  dan  pengembangan,  paten,  daya  saing manufaktur, penetrasi Broadband dan lain-lain (Sprugel, 2023).
Tabel 1.Perusahaan Besar di 10 Sektor Utama di MiC 2025 (O'Connor, 2018) Sektor Industri Perusahaan Besar Tiongkok Perusahaan Asing Teknologi Informasi Baru ● Perusahaan Huawei Teknologi ● Perusahaan ZTE ● Tencent ● America Movil ● Telesistem Seluler Peralatan Mesin Otomatis dan Robotika ● Perusahaan Peralatan CNC GSK ● Perusahaan Kontrol Numerik Huazhong Wuhan (HNC) ● Perusahaan Peralatan Mesin Shenyang ● Mori Seiki
● Matsuura
● Yamazaki Mazak
● Perusahaan Robot & Otomasi SIASUN ● Perusahaan Industri Riland Shenzhen
● Teknologi Jasic Shenzhen
● ABB Ltd.
● Perusahaan Robotika
KUKA ● Perusahaan FANUC Peralatan Dirgantara dan Penerbangan ● Perusahaan Industri Penerbangan Tiongkok (AVIC) ● COMAC ● Perusahaan Pesawat Xi'an ● Perusahaan Mesin Aero Honeywell Suzhou
● Ltd, GE, Pratt & Whitney Peralatan Teknik Kelautan dan Kapal Teknologi Tinggi ● Perusahaan Pembuatan Kapal Negara Tiongkok (CSSC) ● Perusahaan Industri Pembuatan Kapal Tiongkok (CSIC) ● Perusahaan CMA CGM ● Perusahaan Maersk ● Perusahaan Pengiriman Mediterania ● Hapag-Lloyd Peralatan Kereta Api ● Perusahaan Terbatas CRRC ● Perusahaan Sinyal Kereta Api Shenyang ● Perusahaan Grup Listrik Chuan Tse ● Bombardier Inc
● Industri Berat Kawasaki ● Alstom Kendaraan Hemat Energi dan Energi Terbarukan ● Perusahaan BYD ● Perusahaan BAIC Grup
● Perusahaan Mobil Chery
● Peusahaan Nissan
● Perusahaan Hyundai
● Perusahaan GM
Peralatan Listrik ● Perusahaan Grup XUJI ● Perusahaan Teknologi ARI ● Perusahaan ‘Tiongkok Datang’ ● Perusahaan Listrik Schneider ● Alstom
● Perusahaan GE
Peralatan Pertanian ● Perusahaan Grup Yunchai ● Perusahaan Industri Berat Internasional Foton Lovol ● Perusahaan Listrik Weichai ● Perusahaan John Deere ● Perusahaan CNH
● Perusahaan Grup  YTO Bahan Baru ● Perusahaan Teknologi Tinggi Huateng Beijing ● Perusahaan Dongguan EONTEC ● Perusahaan ENE-Karbon
● Perusahaan DuPont
● Perusahaan BASF
● Perusahaan BHP Billiton Biofarmasi dan Produk Kesehatan Tingkat Lanjut ● Perusahaan Grup Farmasi Yantai Dongcheng ● Perusahaan Tongrentang (TRT) ● Perusahaan Instrumen Medis Zhuhai Hokai ● Perusahaan Johnson
& Johnson
● Perusahaan GE
● Perusahaan Siemens
AG
Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Tiongkok telah melakukan konsolidasi di beberapa perusahaan lokal pada sektor-sektor penting yang menjadi fokus utama  MiC  2025.  Tabel  tersebut  juga  menunjukkan  bahwa  tujuan  Tiongkok  dalam meningkatkan  kapasitas  bahan  inti  dalam  negeri  tidak  serta  merta  menghilangkan kesempatan untuk bekerjasama dengan perusahaan multinasional dalam 10 sektor utama.
Rencana perwujudan MiC 2025 didukung oleh beberapa kebijakan, salah satunya adalah kebijakan ‘Internet Plus’ yang diresmikan ditahun yang sama dengan MiC 2025 yaitu pada tahun 2015. Kebijakan Internet plus merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mengintegrasi  penggunaan  internet  pada  industri  manufaktur  tradisional  di  seluruh wilayah/prefektur  Tiongkok  terutama  yang  menjadi  pusat  pengembangan  10  sektor  inti dalam  MiC  2025  (Hvistendahl  &  Pardhi,  2020).  Prefektur/wilayah  tersebut  antara  lain adalah Shenzen, Beijing, Shanghai, Shenyang, Guangdong, dan lain-lain.
Perusahaan teknologi Huawei yang berfokus pada sektor teknologi dan informasi diyakini menjadi salah satu kunci pemerintah Tiongkok dalam MiC 2025 (Hvistendahl & Pardhi,  2020).  Salah  satu  produk  yang  dikembangkan  oleh  Huawei  adalah  teknologi jaringan 5G yang menjadi strategi pemerintah Tiongkok dalam MiC 2025. Pengembangan teknologi 5G ini diyakini akan sangat membantu, tidak hanya pada pereknomian negara tetapi juga pada asek sosial masyarakat. 5G menciptakan revolusi industri keempat dengan mengintegrasikan  dunia  digital,  biologis,  dan  fisik (TEKİR,  2020).  Adanya  jaringan  5G menciptakan  sistem  yang  otonom  dan  cerdas  melalui  dorongan  data  dan  pembelajaran mesin sehingga meningkatkan dan mengembangkan produksi industri.
Upaya pemerintah Tiongkok dalam mendukung pengembangan jaringan 5G dapat dilihat melalui pembangunan jaringan kabel optik lintas batas. Pemerintah Tiongkok telah meningkatkan  7%  pembangunan  kabel  optik  lintas  batas  di  wilayah  selatan  pada  tahun 2012-2015 serta 20% pada tahun 2016-2019 (TEKİR, 2020). Kabel optik ini akan sangat penting bagi perkembangan jaringan 5G. Kabel inilah yang akan meningkatkan arus lalu lintas  data  antar  negara.  Dengan  pembangunan  infrastruktur  kabel  optik  lintas  batas, perusahaan-perusahaan di Tiongkok dapat memanfaatkan jaringan 5G dengan lebih baik dan dapat memasuki pasar jaringan telekomunikasi.

## Dampak Agenda MiC 2025 terhadap Perusahaan Multinasional
1. Persaingan ekonomi
Perlu dipahami bahwa perusahaan multinasional di Tiongkok terbagi menjadi dua jenis, perusahaan asal Tiongkok dan perusahaan asing (Foreign-Invested Enterprises). Adanya  MiC  2025  menyebabkan  adanya  persaingan  antara  keduanya.  MiC  2025
seperti yang telah dijelaskan, adalah sebuah strategi dari pemerintah Tiongkok untuk mengembangkan  dan  meningkatkan  industri  manufaktur  dalam  negeri.  Salah  satu langkahnya  adalah  dengan  memberikan  bantuan  finansial  kepada  perusahaan- perusahaan asal Tiongkok untuk mengembangkan dan meningkatkan produk-produk yang  dihasilkan.  Pemberian  subsidi  atau  bantuan  dana  inilah  yang  dinilai  menjadi sebuah  kesenjangan  antara  perusahaan  lokal  dan  perusahaan  asing.  Selain  itu, kebijakan pemerintah Tiongkok yang mendukung penuh perusahaan-perusahaan lokal juga menjadi tantangan tersendiri.
Persaingan ekonomi meliputi 10 sektor utama MiC 2025, salah satu satunya adalah sektor  teknologi  informasi.  Adanya  agenda  MiC  2025  mendorong  masyarakat Tiongkok  untuk  mendukung  produk-produk  dalam  negeri,  salah  satunya  adalah penggunaan handphone dari perusahaan lokal yaitu Huawei. Hal tersebut juga yang mendasari pemerintah untuk melarang iPhone masuk ke pasar Tiongkok. Perusahaan Huawei  sendiri  merupakan  perusahaan  manufaktur  telepon  terbesar  kedua  setelah Samsung, dan perusahaan penyedia telekomunikasi terbesar di pasar global (Pranto & Nazmul,  2020).  Hubungan  baik  antara  perusahaan  Huawei  dengan  pemerintahan Tiongkok mempermudah jalan Huawei dalam mendominasi pasar domestik dan juga Internasional.
Pelarangan  penggunaan  iPhone  di  Tiongkok  telah  mengakibatkan  berkurangnya jangkauan  pasar  Apple.  Meskipun  sumber  penghasilan  Apple  bukan  hanya  pada penjualan  iPhone,  tetapi  penjualan  iPhone  merupakan  sumber  penghasilan  terbesar Apple. Adanya pelarangan iPhone ini mengakibatkan Apple kehilangan penghasilan sebesar 19% di pasar Tiongkok (Pranto & Nazmul, 2020). Hal tersebut dikarenakan Tiongkok merupakan pasar besar dengan kapasitas penduduk yang besar. Disisi lain, harga jual iPhone yang tinggi mengakibatkan konsumen-kosumen di Tiongkok beralih pada produk lain seperti Huawei. Selain harga Huawei lebih terjangkau, Huawei juga sudah menawarkan kualitas produk yang unggul serta dilengkapi dengan inovasi baru Huawei  yaitu  teknologi  jaringan  5G  (Terry,  2019).  Dukungan  penuh  pemerintah dengan  pembangunan  infrastruktur  untuk  jaringan  5G  berdampak  besar  pada peningkatan penjualan produk Huawei.
2. Kolaborasi dan transfer teknologi
Persaingan  ekonomi  secara  ketat  dapat  diatasi  melalui  kolaborasi  dan  transfer teknologi antara perusahaan multinasional lokal dan perusahaan multinasional asing. Langkah ini merupakan salah satu alternatif yang dapat menguntungkan kedua belah pihak  di  tengah  inisiasi  MiC  2025.  Transfer  teknologi  dapat  memenuhi  ekspektasi pemerintah agar perusahaan lokal yang bergerak di sektor prioritas lebih mudah dalam mengelola dan memajukan teknologinya. Alih-alih bersaing dengan perusahaan lokal yang  disokong  pemerintah  Tiongkok,  perusahaan  multinasional  asing  dapat berkolaborasi untuk memperoleh keuntungan yang stabil.
Bentuk kolaborasi antara perusahaan lokal dengan perusahaan multinasional asing dilakukan oleh perusahaan SAIC Motor (Sanghai Automotive Industry Corporation) yang melakukan kemitraan (joint venture) dengan perusahaan asing asal Jerman, Audi AG.  Pada  Juli  2023  lalu, Audi  dan  SAIC  mengkonfirmasi  kolaborasi  dalam  projek kendaraan  elektronik  berbasis  listrik  (Mihalascu,  2023).  Sebelumnya,  perusahaan induk Audi, Volkswagen Group sudah pernah melakukan joint venture dengan SAIC Motor  dalam  produksi  mobil  bertenaga  bensin.  Kolaborasi  antara  SAIC  dan  Audi termasuk dalam transfer teknologi antarkedua perusahaan. Tujuan dari kolaborasi ini adalah  untuk  mempercepat  elektrifikasi  portofolio  kedua  perusahaan  dalam  pasar kendaraan listrik yang berkembang pesat di Tiongkok (Mihalascu, 2023).
Meskipun  begitu,  transfer teknologi juga  dapat  memberikan  dampak  buruk  bagi perusahaan multinasional asing. Perusahaan lokal bersama-sama dengan pemerintah Tiongkok  berpotensi  untuk  menggunakan  teknologi  hasil  transfer  sebagai  alat penyeimbang dan bersaing dengan perusahaan multinasional asing di pasar global. Hal
ini tidak terlepas dari tujuan utama dari MiC 2025 yaitu untuk menciptakan dominasi Tiongkok  dalam  sektor  industri  utama  pasar  global.  Oleh  karena  itu,  perusahaan multinasional  perlu  waspada  dan  mempertimbangkan  ajakan  kolaborasi  dengan perusahaan lokal. Ajakan kolaborasi harus memberikan keuntungan yang sebanding dengan teknologi yang dibagikan.
3. Robotisasi pekerja
Salah  satu  alasan  perusahaan  multinasional  mendirikan  perusahaan  cabang  di negara  lain  adalah  melimpahnya  tenaga  kerja  dengan  upah/gaji  yang  terjangkau. Namun,  digitalisasi  industri  Tiongkok  ini  mendorong  perubahan  fungsi  pekerja dengan  teknologi,  salah  satunya  adalah  robot.  Bagi  pemerintah,  robotisasi  pekerja dianggap  sebagai  langkah  yang  efektif  di  tengah  banyaknya  kasus  kurangnya pemenuhan hak pekerja dan buruknya kondisi kerja. Langkah ini menekankan aspek efektifitas dan efisiensi industri manufaktur untuk memaksimalkan rencana MiC 2025 yang tujuan utamanya adalah dominasi Tiongkok dalam pasar global.
Bagi perusahaan multinasional, robotisasi pekerja dapat menjadi peluang sekaligus ancaman  yang  signifikan  dalam  hal  teknis  dan  operasional  perusahaan.  Upaya pengubahan persepsi “tenaga kerja murah” di Tiongkok akan mendorong perusahaan multinasional untuk melakukan restrukturisasi pasokan tenaga kerja di Tiongkok dan lebih  memerhatikan  profit  yang  didapat.  Dalam  industri  bidang  tertentu,  robotisasi pekerja  memberikan  keuntungan  bagi  perusahaan  multinasional  dengan  tidak  perlu membayar  asuransi  pekerja  dan  tidak  perlu  terjerat  dalam  ketidakpastian  hukum ketenagakerjaan  (Brown,  2021).  Dampak  lainnya  dari  robotisasi  pekerja  adalah hengkangnya  perusahaan  multinasional  dari  Tiongkok.  Hal  ini  akan  mengurangi inflow FDI dan berakibat buruk terhadap stabilitas ekonomi Tiongkok. Efisiensi robot yang  lebih  memberikan  keuntungan  daripada  tenaga  kerja  murah  akan  mendorong perusahaan multinasional untuk kembali ke negara asal dengan menerapkan teknologi robot daripada beroperasi di luar negeri (Brown, 2021). Terlebih lagi, image tenaga kerja murah yang melekat pada Tiongkok sudah perlahan hilang.
4. Perang tarif dengan Amerika Serikat
Rencana  Tiongkok  dalam  digitalisasi  industri  mendapatkan  reaksi  yang  cukup negatif dari dunia internasional. Agenda ini dianggap dapat mengancam perusahaan pemasok  teknologi  tinggi  asing  dan  bahkan  melanggar  peraturan  Organisasi Perdagangan  Dunia  (WTO).  Pemerintah  Tiongkok  merespon  kritikan  ini  dengan memastikan  bahwa  MiC  2025  bersifat  transparan,  terbuka,  dan  tidak  diskriminatif (CRS, 2019). Ketika inisiasi ini diluncurkan pada tahun 2015 lalu, presiden Amerika Serikat  merupakan  salah  satu  pihak  yang  menentang  rencana  MiC  2025.  Donald Trump mengeluarkan  pernyataan  bahwa  usaha  Tiongkok  dalam  digitalisasi industri merupakan  kebijakan  distorsi  terkait  transfer  teknologi,  kekayaan  intelektual,  dan inovasi (CRS, 2019). Pernyataan ini berujung pada pemberlakuan tindakan pasal 301 termasuk kenaikan tarif selama dua tahun kepada Tiongkok pada tahun 2018 lalu oleh Perwakilan  dagang  AS  (US  Trade  Representative/USTR)  (CRS,  2019).  Meskipun mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan, pemberlakuan pasal ini dianggap kurang efektif karena belum mampu menghentikan tekad Tiongkok untuk menguasai pasar global melalui realisasi MiC 2025.
Pemerintah  Tiongkok  merespon  dengan  kebijakan  penambahan  tarif  balasan kepada  Amerika  Serikat.  Perang  tarif  ini  cukup  memberikan  dampak  negatif  bagi perusahaan multinasional di Tiongkok, salah satunya adalah hilangnya pasar Amerika Serikat. Menurut data dari statistica.com, impor barang dari Tiongkok menurun dari 538,51 milliar  USD  pada tahun  2018 menjadi  432,68  miliar  USD  pada  tahun  2020 (Statistica, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif ini membuat konsumen Amerika Serikat lebih memilih produk lokal dibandingkan dengan produk Tiongkok karena  keterjangkauan  harga.  Di  samping  itu,  perusahaan  multinasional  kesulitan dalam menekan harga jual barang di pasar global. Survei dari Cambridge University Press menunjukkan  lebih  dari  63%  perusahaan  multinasional  Amerika  Serikat  di
Tiongkok  terkena  dampak  buruk  dari  perang  tarif,  22%  diantaranya  menyuarakan penolakan, dan 7% lainnya hengkang dari Tiongkok (R. et al., 2022).

## KESIMPULAN
MiC  2025  telah  mencipatakan  tantangan  dan  peluang  untuk  perusahaan multinasional  di  Tiongkok.  Adanya  kebijakan-kebijakan  yang  mendukung  strategi  MiC 2025  turut  serta  menjadi  penyebab  tantangan  dan  peluang  bagi  para  perusahaan multinasional.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  pemerintah  Tiongkok  memegang  kendali penuh  terhadap  perekonomian  nasional  melalui  MiC  2025.  Pada  10  sektor  utama  yang berusaha  dikembangkan  oleh  pemerintah  Tiongkok,  perusahaan  multinasional  dituntut untuk mencari peluang yang menguntungkan. Pada kondisi ini, perusahaan multinasional baik  perusahaan  lokal  Tiongkok  maupun  perusahaan  asing  haruslah  mematuhi  atau beradaptasi dengan kebijakan yanng telah ditetapkan.
Strategi  MiC  2025  sendiri  merupakan  perwujudan  dari  kebijakan  proteksionisme terhadap  perekonomian  nasional.  Hal  tersebut  dapat  dijelaskan  melalui  teori  neo merkantilis  yang  mana  melalui  MiC  2025,  pemerintah  Tiongkok  berusaha  untuk membatasi jumlah impor dan ketergantungan pada produk asing serta mendorong jumlah ekspor. Pemerintah Tiongkok juga berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan dan  meningkatkan  kualitas  produk  yang  dihasilkan.  Melalui  3  tahap  pengembangan, pemerintah Tiongkok berusaha untuk membangun perekonomian secara perlahan. Langkah modernisasi  struktur  produktif  meningkatkan  dan  menguatkan  produktifitas  industri manufaktur di Tiongkok. Dengan menekankan pada kualitas dan daya jual, produk-produk tersebut  nantinya  menjadi  komoditas  ekspor  yang  akan  meningkatkan  perekonomian Tiongkok.
Selain  menaikkan  jumlah  produk  ekspor,  pemerintah  Tiongkok  juga  secara  jelas melakukan  kampanye  nasionalisme  yang  mana  pemerintah  berusaha  untuk  menaikkan penjualan  produk  domestik.  Salah  satunya  adalah  sikap  pemerintah  Tiongkok  yang melarang pemasaran produk Apple untuk mendukung produk domestik yaitu Huawei. Hal tersebut  dilakukan  untuk  mengantisipasi  dominasi  produk  asing  pada  pasar  domestik. Adanya  MiC  2025  sebagai  upaya  kebijakan  proteksionisme  terhadap  ekonomi  nasional sudah  menunjukkan  upaya  Tiongkok  untuk  menjamin  ketahanan  dan  keberlangsungan ekonomi di masa depan. Selain berorientasi pada keuntungan, pemerintah Tiongkok juga menargetkan dominasi pasar untuk menjamin keamanan ekonomi nasionalnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Balderrama,  R.,  &  Trejo,  A.  (2018).  made  in  china  2025.  ReVista  (Cambridge),
18(1), 63-1A.
Brown,  C.  M.  …  Schubert,  P.  L.  (2021).  Outbreak  of  SARS-CoV-2  infections, including COVID-19 vaccine breakthrough infections, associated with large public gatherings—Barnstable County, Massachusetts, July 2021. Morbidity and Mortality Weekly Report, 70(31), 1059.
Brown,  L.  D.  (2003).  Ranking  journals  using  social  science  research  network downloads. Review of Quantitative Finance and Accounting, 20, 291–307.
Brown,  R.  C.  (2016).  Made  in  China  2025:  Implications  of  Robotization  and Digitalization on MNC Labor Supply Chains and Workers’ Labor Rights in China. Tsinghua China L. Rev., 9, 186.
Dalla  Valle,  C.  (2021).  Foreign  Invested  Enterprises  in  China:  evolution  and revolution  of  the  legal  framework  with  Chinese-English  terminological glossary.
Fang,  J.,  &  Walsh,  M.  (2018).  Made  in  China  2025:  Beijing’s  manufacturing
blueprint and why the world is concerned. ABC News. Goldstein, S. M. (2019). China briefing, 1984. Routledge. Kennedy,  S.  (2015).  Made  in  China  2025  In  CSIS  Analysis.  Available athttps://www. csis. org/analysis/made-china-2025.
Lim, T. C. (2014). International political economy: An introduction to approaches, regimes, and issues. [KNXB].
Lundvall, B.-Å., & Rikap, C. (2022). China’s catching-up in artificial intelligence seen as a co-evolution of corporate and national innovation systems. Research Policy, 51(1), 104395.
Oswin, A. A. … Nana, K. N. (2019). The 1978 economic reforms of China and its impact on economic growth-A time series data analysis. Journal of Statistics and Management Systems, 22(8), 1511–1538.
Pantelopoulos,  G.  (2023).  Human  Capital,  Gender  Equality  and  Foreign  Direct Investment:  Evidence  from  OECD  Countries.  Journal  of  the  Knowledge Economy, 1–17.
Peng, M. W. (2012). The global strategy of emerging multinationals from China. Global Strategy Journal, 2(2), 97–107.
Rooi, N. … Van der Waldt, G. (2023). Corporate social responsibility applications in  the  retail  sector:  Lessons  from  the  international  experience.  Journal  of Contemporary Management, 20(1), 499–535.
Seong, J. Leung, M. N. (2023). The China imperative for multinational companies.
Sprugel,  L.  M.  (2023).  China  Market  Entry.  In  Contemporary  Strategic  Chinese American Business Negotiations and Market Entry (pp. 231–280). Springer.
Wang, Y. (2000). Menembus Pasar Cina. Kepustakaan Populer Gramedia. Yao, W. … Hamori, S. (2013). An empirical analysis of the relationship between economic development and population growth in China. Applied Economics, 45(33), 4651–4661.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License.