## Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam. Vol. 11, No.1.
Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No.323 K/Ag/2019 Tentang Hak Waris Janda Atas Harta Waris Suami Yang Meninggal Terlebih Dahulu Dari Orang Tuanya
Zayani Syarif Universitas Jember zayanisyarif16@gmai.com

## Abstract
Keywords :
Supreme
Court Decision;
Inheritance  Rights; Widow
This study analyzes the position of a widow regarding the inheritance of a husband who died before his parents, whether the presence of substitute heirs eliminates  the  widow's  inheritance  rights,  and  whether  the  judge's considerations provide legal certainty. This normative legal research uses statutory and conceptual approaches, as well as an analysis of Islamic law theory  and  KHI.  The  findings  show  that  the  widow  still  inherits  the husband's assets, but only those acquired during the marriage. The presence of  substitute  heirs  does  not  eliminate  the widow's inheritance  rights.  The Supreme  Court's  decision  No.  323  K/Ag/2019  is  in  accordance  with  the regulations, but the judge should also mention Article 46 of Law No. 1 of 1974 or Article 321 of the Civil Code as obligations for substitute heirs.
Abstrak
Kata Kunci : Putusan  MA;  Hak Waris; Janda
Penelitian ini menganalisis kedudukan janda terhadap harta waris suami yang  meninggal  sebelum  orang  tuanya,  serta  apakah  keberadaan  ahli waris  pengganti  menghilangkan  hak  mewaris  janda  dan  apakah pertimbangan  hakim  memberikan  kepastian  hukum.  Penelitian  hukum normatif ini menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual, serta analisis teori hukum Islam dan KHI. Hasilnya menunjukkan bahwa janda  tetap  mewarisi  harta  suami,  tetapi  hanya  yang  diperoleh  selama pernikahan. Keberadaan ahli waris pengganti tidak menghilangkan hak mewaris  janda.  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  323  K/Ag/2019  sudah sesuai  ketentuan,  namun  hakim  sebaiknya  menyebutkan  Pasal  46 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 atau Pasal 321 KUHPerdata sebagai kewajiban ahli waris pengganti.

## Pendahuluan
Berdasarkan hukum Faraid, dzawil furudh atas harta peninggalan isteri/ janda adalah termasuk  ahli  waris  suaminya  yang pembagiannya  sudah  ditentukan  secara
pasti  dalam  al-Quran  khususnya  dalam surah an-Nisa ayat 12, dimana isteri/ janda mendapat  bagian  seperempat  jika  pewaris tidak  ada  meninggalkan  anak  dan  janda mendapat  bagian seperdelapan apabila
seorang
pewaris menyisakan atau meninggalkan  anak  keturunan  atau  ahli waris.
Ketentuan  tersebut  diatur  dan  sesuai dengan  ketetapan  yang  terkandung  dalam Pasal  180  KHI,  menerangkan  bahwasanya janda akan memperoleh seperempat bagian apabila  seorang  pewaris  tidak  menyisakan atau  meninggalkan  anak  dan  jika  pewaris meninggalkan  anak,  maka  dari  itu  bagian janda/  istri  memperoleh seperdelapan
bagian.
Bila  ada  kematian  seseorang,  timbullah akibat hukum, yaitu tentang bagaimana cara pengurusan  hak–hak  dan  kewajiban seseorang  yang  telah  meninggal  dunia  itu. Hal  ini  diatur  oleh  Hukum  Waris. (Humaira, 2021 p.558 )
Ketentuan hak waris istri/ janda tersebut jika  dihubungkan  dengan  ketentuan  Pasal 185 KHI terjadi kontradiksi/ konflik norma, karena  dalam  hukum  faraid,  Jo  ketentuan Pasal  180  KHI  dengan  tegas  ditentukan isteri/ janda berhak mewaris atas harta waris peninggalan  suaminya,  sedangkan  dalam Pasal 185 ayat (1) KHI menentukan ahli waris yang  meninggal  terlebih  dahulu  dari
pewaris  maka  anak  keturunannya  akan dapat untuk menggantikan atas kedudukannya. Selanjutnya dalam Pasal 185 ayat (2) KHI menentukan “bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”.
Dalam  KHI  pengaturan  tentang  ahli waris  dan  bagian  ahli  waris  dimuat  dalam buku  II  secara  jelas  dan  yang  merupakan ketentuan yang diatur dan berlakunya ahli waris pengganti dalam pembagian warisan, yang selama ini tidak dikenal dalam mazhab Syafi’i (Zaelani, 2020, p.101 ).
Karena  terjadinya  kontradiksi/  konflik norma  antara  Pasal  180  degan  Pasal  185, maka  hal  tersebut  akan  menimbulkan dampak bagi janda dimana dalam Pasal 185 seakan-akan  tidak  mencerminkan  rasa keadilan  kepada  isteri/  janda,  sedangkan isteri/janda  kedudukannya  dalam  Hukum Faraid  Jo  Pasal  180  KHI  adalah  sama kuatnya,  dimana  isteri/janda  dan  anak sama-sama tidak ada ahli waris yang dapat menghijab/ menghalangi hak warisnya atas harta  waris  peninggalan  suami/ayah  dari anak-anaknya.
Hal  tersebut  juga  tidak  sejalan  dengan asas  hukum,  yang  menentukan  Undang- undang  atau  peraturan  itu  dibentuk  atau dibuat untuk  memberi  keseimbangan atau keadilan  serta  untuk  memberikan  suatu jaminan dari adanya suatu kepastian hukum dan tertib hukum dalam masyarakat.
Kasus  yang  terjadi  dalam  Putusan Mahkamah  Agung  RI  No.  323  K/Ag/2019, bermula  dari  pernikahan  almarhum  H. Abdullah  Syafei  dengan  almarhumah  Hj. Asiyah  Zaenab,  pada  tahun  1954  dikarunai satu orang keturunan anak perempuan dan dikaruniai  tiga  orang  anak  laki-laki  yang bernama  Musyahrie,  H.M  Ja`far,  Hasan Bukhari, Hj. Sumaiyah.
Almarhum  Musyahrie  yang  merupakan anak  laki-laki  pertama  yang  meninggal terlebih  dahulu  dari  orang  tuanya,  semasa hidupnya pernah satu kali melangsungkan pernikahan dengan isterinya yang bernama Maimanah  binti  H.  Abdul  Majid,  pada tanggal  05  Mei  1985,  dan  dalam  masa perkawinannya  tersebut  dikaruniai  satu orang  anak  laki-laki  yang  bernama  Luthfi Zufraidy.
Kemudian  Almarhum  Hasan  Bukhari yang merupakan anak ketiga laki-laki selaku
ahli  waris  yang  meninggal  terlebih  dahulu dari pewaris, pada masa hdiupnya menikah satu kali dan dalam perkawinannya tersebut dikaruniai  dua  orang  anak  laki-laki  yaitu Rivqi Ananda, Nauval Hamdani.
Karena cucu dari almarhum H. Abdullah Syafei dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab selaku  ahli  waris  pengganti  ayahnya  tidak mendapatkan  bagian  atas  harta  warisan maka  cucu  dari  almarhum  H.Abdullah Syafei dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab selaku  ahli  waris  penggati  ayahnya  yaitu Luthfi  Zufraidy,  Rifqi  Ananda,  Nauval Hamdani  mengajukan  gugatan  melalui kuasa  hukumnya  ke  Pengadilan  Agama Tabanan  tanggal  18  Januari  2018,  dengan register  perkara  No.0007/Pdt.G/2018/ PA.Tabanan, diputus tanggal 26 September 2018,  yang  amar  putusannya  menyatakan menolak eksepsi para Tergugat.
Pengadian  Agama  Tabanan  dalam mengambil  putusan  tersebut  berdasarkan pertimbangan hukumnya yang menyatakan “Pasal 176 KHI dan Aquraan surah An Nisa (4) ayat 11 dipandang tidak adil.
Berdasar  pada  prinsip  keadilan, kemanfaatan  sebagaimana  tujuan  hukum, Majelis  Hakim  menetapkan  bagian  anak
laki-laki dan anak perempuan adalah sama, tetapi  tidak  mengakui  adanya  ahli  waris pengganti.
Oleh karena putusan Pengadilan Agama Tabana  tersebut  tidak  sesuai  ketentuan hukum  yang  berlaku  dan  putusnnya  tidak tuntas,  karena  ada  hal-hal  yang  tidak  di putus  dan  tidak  dipertimbangkan,  maka Para  Penggugat  mengajukan  permohonan banding  kepada Pengadilan Tinggi  Agama Mataram tanggal 03 Oktober 2018.
Terhadap permohonan banding tersebut,  Pengadilan  Tinggi  Agama Mataram telah memberikan putusan tanggal 11  Desember  2018,  yaitu  Putusan No.0082/Pdt.G/2018/PTA.Mataram,  yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa permohonan  banding  Para  Pembanding secara formal dapat diterima, membatalkan Putusan  Pengadilan  Agama  Tabanan No.0007/Pdt.G/  2018/PA.  Tabanan,  dan dengan mengadili sendiri dan Menyatakan gugatan Para Penggugat Pembanding tidak dapat  diterima  (niet  ontvankelijke  verklaard) berdasarkan pertimbangannya pada intinya menyatakan bahwa gugatan para Penggugat/ Para pembanding terdapat cacat
formil  karena:  termasuk  gugatan  yang kabur, atau tidak jelas (abscuur libel).
Terhadap  putusan  Pengadilan  Tinggi Agama tersebut, para Penggugat mengajukan  permohonan  Kasasi  kepada Mahkamah  Agung  RI,  dan  permohonan Kasasi  Para  Pengugat  tersebut  telah  di putusan oeh Mahkamah Agung RI, tanggal 30 April 2019, No.323 K/Ag/2019, yang amar putusannya menyatakan :
1. Mengabulkan keseluruhan isi permohonan  kasasi  kepada  Para Pemohon  Kasasi  1.  Luthfi  Zufraidi,  bin Musyahrie,  2.  Rifqi  Ananda  bin  Hasan Bukhari,  3.  Nauval  Hamdani  bin  Hasan Bukhari.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan
Tinggi Agama Mataram No.
82/Pdt.G/2018/  PTA.Mataram,  Tanggal 11 Desember 2011.
3. Dengan  mengadili  sendiri  dan  tidak menerima  atau  menolak  eksepsi  Para Tergugat dan mengabulkan gugatan bagi Para  Penggugat  sebagian,  yang  pada pokoknya  menyatakan  ahli  waris almarhum  H  Abdlllah  Syafei  dan almarhumah Hj Asiyah Zaenab adalah:
a. H.  M.  Ja`far  bin  H  Abdullah  Syafei,
mendapat 14 (empat belas) bagian.
b. Hj.Sumaiyh binti H Abdulllah Syafei, mendapat 7 (tujuh) bagian.
c. Luthfi   Zufraidy bin  Musyahrie,
mendapat 14 (empat belas) bagian.
d. Rifqi  Ananda  bin  Hasan  Bukhari, mendapat 7 (tujuh) bagian.
e. Nauval Hamdani bin Hasan Bukhari, tersebut mendapat 7 (tujuh) bagian.
Mahkamah Agung RI dalam mengambil putusan tersebut berdasarkan
pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan
“Pembagian waris dilaksanakan  setelah  wafatnya  pewaris  H Abdullah  Syafei  dan  almarhumah  Hj. Asiyah  Zaenab  serta  ahli  warisnya  adalah anak-anak  dan  cucunya,  maka  untuk memudahkan  pembagiannya,  harta  tirkah almarhum  H.  Abdullah  Syafei  dan almarhumah  Hj  Aisyah  Zaenab  disatukan dan dibagi kepada setiap ahli warisnya.
Dalam  putusan  tersebut  tidak  ada pertimbangan  Hakim/  penetapan  terkait dengan masalah kedudukan janda terhadap harta waris suami yang meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya, hanya di tetapkan Lutfi Zufraidy/ Pengguat- I sebagai ahi waris
pengganti  ayahnya  almarhum  Musyahrie, mendapat  14  bagian,  Rifqi  Ananda  bin Hasan  Bukhari/Penggugat  –  II  Nauval Hamdani bin Hasan Bukhari/Tergugat – III, masing-masing mendapat 7 bagian.
Dari putusan tersebut  jika dihubungkan  dengan  ketentuan  hukum
Faraid  Jo  Pasal  174  KHI  Jo  Pasal  185  KHI, menurut  penulis  terjadi  ketidakadilan dalam pembagian warisan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  hal  yang mendasari  untuk  mengkaji  lebih  dalam mengenai kedudukan janda terhadap harta waris  suaminya  yang  meninggal  terlebih dahulu  dari  orang  tuanya  adalah  menurut hukum  faraid,  janda/  duda  dan  anak derajatnya  sama-sama  sebagai  ahli  waris yang  tidak  bisa  dihijab  atau  tidak  dapat digantikan  oleh  ahli  waris  lainnya,  karena dalam pasal 185 KHI ditentukan bahwa ahli waris  pengganti  dari  ayahnya  yang meninggal terebih dahulu dari pewaris/orang  tuanya  adalah  anaknya, sedangkan  kedudukan  janda/  isteri  terkait masalah  tersebut  tidak  diatur  dalam  KHI, terdapat  suatu  ketidakadilan  terhadap posisi janda.
Metode
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:
1. Pendekatan  Peraturan  Perundang- Undangan (statute approach),
pendekatan  Peraturan  Perundang- Undangan  dilaksanakan  dengan  cara mempelajari  dan  memahami  hingga menganalisis  Peraturan  Perundang- Undang  dan  berbagai  regulasi  yang berkaitan  dengan  isu  hukum  yang sedang  dikaji  oleh  penulis  saat  ini. (Marzuki, 2016, p.133).
2. Pendekatan  secara  Konseptual (conceptual  approach),  pendekatan  secara konseptual  digunakan  ketika  penelitian tidak terlepas dari suatu aturan hukum yang telah ada, hal yang seperti ini dilaksanakan apabila belum terdapat aturan hukum dalam masalah  yang  sedang  dihadapi.  (Marzuki, 2016, p.177.)
Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan adalah  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum  sekunder.  Bahan  hukum  primer dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  al-Qur`an surah an-Nisa` ayat 11, 12, 176.
Dan  juga  Instruksi  Presiden  Nomor  1 Tahun  1991  Tentang  Penyebarluasan  KHI,
Putusan No.0007/Pdt.G/2018/PA.
Tabanan,  Putusan  No.0082/Pdt.G/2018/ PTA.  Mataram,  Putusan  MA  RI  No.  323 K/Ag/2019.
Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku  hukum,  kamus-kamus  hukum, jurnal-jurnal hukum, skripsi, tesis, maupun disertasi  hukum,  ensiklopedia  hukum, komentar  putusan  pengadilan  komentar peraturan  perundang-undangan  dan  lain sebagainya.  Dari  data  yang  berasal  dari bahan  hukum  yang  telah  terkumpul kemudian  di  analisis  dengan  metode analisis deduktif
Kedudukan  Janda  Terhadap  Harta  Waris Suami  yang  Meninggal  Terlebih  Dahulu Dari Orang Tuanya
Isteri  atau  janda  termasuk  kedalam golongan  ahli  waris  dzawil  furudh.  Hal  ini sesuai dengan Pasal 180 KHI yang berbunyi isteri/  janda  mendapatkan  seperempat bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak,  namun  jika  ada  anak  maka  bagian janda/ istri mendapat seperdelapan bagian.
Ketentuan hak waris istri/ janda tersebut jika  dihubungkan  dengan  ketentuan  Pasal
185 KHI terjadi kontradiksi/ konflik norma, karena dalam hukum faraid Jo Pasal 180 KHI dengan  tegas  ditentukan  isteri/  janda berhak  mewaris  atas  harta  waris peninggalan  suaminya,  sedangkan  dalam Pasal 185 ayat (1) KHI menentukan ahli waris yang  meninggal  terlebih  dahulu  dari pewaris  maka  kedudukannya  dapat digantikan  oleh  anaknya.  Selanjutnya dalam  Pasal  185  ayat  (2)  KHI  menentukan “bagian  ahli  waris  pengganti  tidak  boleh melebihi  bagian  ahli  waris  yang  sederajat dengan yang diganti”.
Kedudukan janda dalam hukum faraid Jo Pasal 180 KHI, janda ialah seorang ahli waris yang berhak mewaris atas harta tirkah/ harta waris suaminya yang diperoleh dalam masa perkawinan  maupun  harta  bawaan  suami yang diperoleh dari warisan, hibah/ hadiah, maka secara hukum bagian waris suaminya yang meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya, seharusnya janda berhak mewarisinya,    karena  berdasarkan  syariat/ hukum  waris  Islam  segala  sesuatu  yang dimiliki  almarhum  suami  adalah  menjadi harta waris yang menjadi hak ahli warisnya.
Kedudukan  isteri/  janda  dalam  KHI tidak  diatur  sebagai  ahli  waris  atas  harta
waris  suaminya  yang  diperoleh  dari  orang tuanya, karena suaminya meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya, maka isteri/ janda tersebut  hanya  mewaris  atas  seluruh  harta waris  peninggalan  suaminya,  selain  harta waris  yang  diperoleh  suami  dari  pewaris, karena suaminya meninggal terlebih dahulu dari pewaris.
Bagian  hak  waris  isteri/  janda  yang berkedudukan  sebagai  ahli  waris  dzawil furudh dalam hukum Faraid Jo Pasal 180 KHI telah  ditentukan  secara  jelas  hak  bagian warisnya yaitu:
1. Apabila ada anak maka bagian hak waris isteri/janda adalah seperempat bagian.
2. Apabila tidak ada anak maka bagian hak waris  isteri/janda  adalah  seperdelapan bagian.
Berdasarkan ketentuan  Pasal  185 KHI tersebut, kedudukan istri/ janda tidak mendapat hak waris atas harta waris suami yang diperoleh dari pewaris/ orang tuanya karena suaminya meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya/ pewaris.
Dan jika terjadi sengketa terhadap harta waris  suami  yang  diperoleh  dari  orang tuanya/  pewaris,  karena  suami  dari  janda yang  meninggal  terlebih  dahulu  dari
pewaris,  pengadilan memutus berdasarkan Pasal 185 KHI.
Dalam  hukum  faraid  Jo  Pasal  180  KHI, janda adalah ahli waris yang berhak mewaris atas harta tirkah/ harta waris suaminya yang diperoleh dalam masa perkawinan maupun harta  bawaan  suami  yang  diperoleh  dari warisan, hibah/hadiah, maka secara hukum bagian  waris  suaminya  yang  meninggal terlebih  dahulu  dari  pewaris,  seharusnya janda  berhak  mewarisinya,  karena berdasarkan  syariat/  hukum  waris  Islam segala  sesuatu  yang  dimiliki  almarhum suami  adalah  menjadi  harta  waris  yang menjadi hak ahli warisnya.
Kedudukan  isteri/  janda  dalam  KHI tidak  diatur  sebagai  ahli  waris  atas  harta waris  suaminya  yang  diperoleh  dari pewaris/  orang  tuanya,  karena  suaminya meninggal  terlebih  dahulu  dari  pewaris, maka isteri/ janda tersebut hanya mewaris atas  seluruh  harta  waris  peninggalan suaminya, selain harta waris yang diperoleh suami  dari  pewaris,  karena  suaminya meninggal terlebih dahulu dari pewaris.
Pembagian  waris  anak-anak  yang diperoleh sebagai ahli waris pengganti sama
halnya  dengan  pembagian  waris  menurut hukum  Faraid/  KHI,  jika  ahli  waris pengganti tersebut terdiri dari anak laki-laki saja  maka  pembagiannya  sama  rata,  tetapi jika ahli pengganti itu terdiri dari anak laki- laki  dan  perempuan,  maka  pembagiannya sesuai hukum faraid Jo Pasal 176 KHI, anak laki-laki mendapat 2 (dua) bagian dan anak perempuan  mendapat  1(satu)  bagian,  jika ahli waris pengganti itu hanya ada satu anak perempuan bagiannya ½ (setengah) dan jika lebih dari seorang bagiannya adalah ⅔ (dua pertiga),  sehingga  anak  perempuan  tidak bisa menghabiskan harta waris peninggalan pewaris.
Demikian  pula  menurut  hukum  faraid, janda/duda dan anak derajatnya sama-sama sebagai  ahli  waris  yang  tidak  bisa  dihijab oleh  ahli  waris  lain,  karena  dalam  psal  185 KHI  ditentukan  ahli  waris  pengganti  dari ayahnya  yang  meninggal  terebih  dahulu dari pewaris/ orang tuanya adalah anaknya, sedangkan  kedudukan  janda/  isteri  terkait masalah  tersebut  tidak  di  atur  dalam  KHI, terdapat  suatu  ketidakadilan  terhadap posisi janda.
Dalam  perkara  putusan  mahkamah agung  RI  No.  323  K/Ag/2019,  yang berkedudukan sebagai janda dari almarhum Musyahhrie  bin  H  Abdulah  Syafei  dan janda dari almahum Hasan Buchari adalah Maimanah  binti  Abdul  Majid,  karena suaminya  meninggal  terlebih  dahulu  dari orang  tuanya/  H.  Abdullah  Syafei  yang merupakan anak pertama dari almarhum H.
Abdullah Syafei/pewaris.
Dalam  pernikahan  Musyahrie  bin  H. Abdullah  Syafei  dengan  Maimanah  binti Abdul Majid dikaruniai seorang anak laki- laki  yang  bernama  Luthfi  Zufraidy  bin Musyahrie,  berkedudukan  sebagai  ahli waris pengganti dalam putusan mahkamah agung  RI  No.323  K/Ag/2019  yang menggantikan kedudukan ayahnya almarhum  Musyahrie  bin  H.  Abdullah Syafei.
Setelah  almarhum  Musyahrie  bin  H. Abdullah Syafei meninggal pada tanggal 31 Desember  1989,  kemudian  isterinya  yang bernama  Maimanah  binti  Abdul  Majid menikah  dengan  saudara  kandung  dari almarhum  Musyahrie  bin  H.  Abdullah Syafei yang bernama Hasan Bukhari bin H.
Abdullah Syafei.
Dalam pernikahannya Almarhum Hasan Bukhari  bin  H  Abdullah  Syafei  dikaruniai dua  orang  anak  laki-laki  yang  bernama Rivqi  Ananda  bin  Hasan  Bukhari  dan Nauval Hamdani bin Hasan Bukhari, yang disebut  sebagai  ahli  waris  pengganti  yang menggantikan kedudukan almarhum ayahnya  yang  bernama  Hasan Bukhari bin H. Abdullah Syafei.
Dalam putusan mahkamah agung RI No. 323  K/Ag/2019,  Maimanah  binti  Abdul Majid  selaku  janda  tidak  mendaapat  hak bagian  waris  atas  harta  waris  peninggalan suaminya yang di peroleh dari orang tuanya almarhum H. Abdulllah Syafei/ pewaris dan yang berhak mewaris hanyalah anaknya/Lutfi  Zfraidy  sebagai  ahli  waris yang mengganikan posisi ayahnya almarhum Musyahrie bin H. Abdullah bin Syafei,  sedangkan  bagian  hak  waris almarhum  Hasan  Bukhari  bin  H.  Adullah Syafei yang meninggal terlebih dahulu dari ibunya Hj. Asiyah Zaenab posisinya sebagai ahli  waris  dari  orang  tuanya,  digantikan oleh  anaknya  bernama  Rivqi  Ananda  bin Hasan  Bukhari  dan  Nauval  Hamdani  bin Hsan Bukhari.
Teori  tentang  ahli  waris  pengganti adalah  konsep  pembagian  waris  kepada kerabat keluarga yang dapat menggantikan posisi  ahli  waris  sebenarnya,  teori  ini diambil  dari  kata  “al-mawali”  dalam penggalan ayat surah an-Nisa ayat 33, teori al mawali atau lebih dikenal dengan ahli waris pengganti  pada  esensinya  bukanlah  hal yang baru dalam sistem hukum kewarisan, dalam KUHperdata teori ini dikenal dengan plaatsvervuling. (Fitriyah, 2022 , p.8-9 )
Jika berbicara tentang apakah ahli waris pengganti  menghilangkan  hak  mewaris janda atas harta peninggalan suaminya yang diperoleh  dari  orang  tuanya  karena  suami meninggal  terlebih  dahulu  dari  orang tuanya,  tentu  jawabannya  adalah  jika terdapat ahli waris yang meninggal terlebih dahulu  dari  orang  tuanya  setelah  wafat meninggalkan isteri dan anak, maka hanya anak keturunannya lah yang dapat menjadi ahli  waris  penggantinya  atau  anak keturunan  dari  ahli  waris  yang  meninggal terlebih  dahulu  dari  orang  tuanya  sesuai dengan Pasal 185 KHI.
Sehingga  apabila  terjadi  permasalahan seperti yang ada dalam putusan mahkamah
agung  RI  No.  323  K/Ag/2019,  maka  jika merujuk  pada  Pasal  185  KHI  yang  berhak untuk menggantikan kedudukan ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya/ pewaris adalah anak keturunan dari ahli  waris  yang  meninggal  terlebih  dahulu dari  orang  tuanya,  sedangkan  isteri/janda tidak mempunyai hak waris atas harta waris suami  yang  di  peroleh  dari  harta  warisan orang  tuanya,  karena  suaminya  meninggal terebih dahulu dari orang tuanya/pewaris.
Isteri/janda  hanya  mewaris  terhadap harta  waris  suami  yang  telah  ada/yang diperoleh pada saat suaminya masih hidup, baik  harta  yang  diperoleh  dalam  masa perkawinan maupun harta bawaan.
Menurut  ketentuan  hukum  Islam isteri/  janda  merupakan ahli  waris  dzawil furudh  yang  bagian  atau  kedudukannya tidak  dapat  dihijab/  dihalangi  oleh  ahli waris lainnya isteri/ janda menurut hukum waris  Islam  tetap  menerima  bagian  atas harta  peninggalan  suami  baik  itu  harta yang  diperoleh  suami  dari  orang  tuanya sebab proses waris dan/atau harta bawaan ataupun  harta  yang  diperoleh  suami
selama masa pernikahan, sesuai ketentuan hukm faraid Jo Pasal 180 KHI.
Janda  sebagai  ahli  waris  dzawil  furudh, namun dalam Pasal 185 KHI tidak di atur dengan  jelas  apakah  janda      berhak  atau tidak mewaris atas harta orang tua suami sebagai pewais, karena suaminya meninnggal  terlebih  dahulu  dari  orang tuanya.
Pasal 185 ayat satu (1) KHI dengan jelas menentukan  “ahli  waris  yang  telah meninggal  terlebih  dahulu  dari  orang tuanya/pewaris  posisinya/  kedudukan digantikan oleh anaknya”.
Dari  ketentuan  Pasal  185  ayat  (1)  KHI tersebut,  penulis  berkesimpulan  bahwa ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari  orang  tuanya/pewaris,  ia  tetap berkedudukan  sebagai  ahli  waris  dan berhak  mendapat  hak  bagian  waris  atas harta waris peninggalan orang tuanya/pewaris dan berdsarkan ketentuan Pasal  185  KHI  tersebut  isteri/janda  tidak berhak mewris atas harta waris suaminnya yang  di  peroleh  dari  harta  waris  oang tuanya,  karena  suaminya  meninggal terebih dahulu dari orang tuanya/pewaris.
Pertimbangan  Hukum  Dalam  Putusan Mahkamah Agung RI No. 323 K/Ag/2019 .
Pertimbangan hukum merupakan pendapat  hakim  dalam  upaya  untuk memutus  suatu  perkara  di  persidangan, yang nantinya pertimbangan tersebut akan menjadi  suatu  keputusan  akhir  bagi  para pemohon dalam perkara apakah permohonannya  itu  dapat  kabulkan ataupun ditolak oleh pengadilan.
Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 323 K/Ag/ 2019, bermula dari pernikahan  almarhum  H.  Abdullah  Syafei dengan  almarhumah  Hj.  Asiyah  Zaenab, pada  tahun  1954  dan  dikaruniai  tiga  orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, yang  masing-masing  bernama  Musyahrie, H.M  Ja`far,  Hasan  Bukhari,  Hj.  Sumaiyah, kemudian anak pertama dari almarhum H. Abdullah  Syafei  dan  Almarhumah  Hj. Asiyah  Zaenab,  yang  bernama  Musyahrie meninggal terlebih dahulu dari kedua orang tuanya, dimana Musyahrie meninggal pada tanggal  31  Desember  1989,  kemudian  pada tanggal  15  Desember  1998  H.  Abdullah meninggal, setelah meninggalnya almarhum H.  Abdullah  Syafei  tidak  meninggalkan wasiat  dan  harta  waris/tirkahnya  belum
dibagi  ke  semua  ahli  waris  yang ditinggalkan, kemudian pada tanggal 24 Juli 2013 anak ke tiga laki-laki dari almarrhum H. Abdullah  dan  Hj.  Asiyah  Zaenab  yang bernama Hasan Bukhari meninggal, setelah meninggalnya  Hasan  Bukhari  kemudian pada tanggal 01 November 2014 isteri dari H. Abdullah  Syafei  yaitu  Hj.  Asiyah  Zaenab meninggal.
Setelah  meninggalnya  almarhumah  Hj. Asiyah  Zaenab,  almarhumah  Hj.  Asiyah Zaenab  juga  tidak  meninggalkan  wasiat sehingga  anak-anaknya  yang  masih  hidup merasa  berhak  atas  seluruh  harta waris/tirkah dari almarhum dan almarhumah kedua orang tuanya, sehingga anak  ke  dua  dan  anak  ke  empat  yang bernama H.M Ja`far dan Hj. Sumaiyah yang masih  hidup  langsung  mengambil  alih seluruh  harta  waris/tirkah  orang  tuanya, padahal  pada  kenyataannya  almarhum Muryahrie  yang  merupakan  anak  laki-laki pertama  selaku  ahli  waris  yang  meninggal terlebih  dahulu  dari  kedua  orang  tuanya dan  Hasan  Bukhari  yang  merupakan  anak kedua  laki-laki  selaku  ahli  waris  yang meninggal  terlebih  dahulu  dari  orang
tuanya/ibunya,  meninggalkan  anak  yang menjadi  ahli  waris  pengganti  ayahnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 185 KHI.
Almarhum  Musyahrie  anak  laki-laki pertama  H.  Abbdullah  Syafei  dalam perkawinannya dengan Hj. Asiyah Zaenab, yang meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya, semasa hidupnya menikah satu kali dengan  isterinya  yang  bernama  Maimanah binti H. Abdul Majid, pada tanggal 05 Mei 1985,  dalam  perkawinannya  tersebut dikaruniai  seorang  anak  laki-laki  yang bernama  Luthfi  Zufraidy.  yang  lahir  pada tanggal 20 Maret 1986.
Kemudian  Almarhum  Hasan  Bukhari yang  merupakan  anak  laki-laki  H. Abbdullah  Syafei  dalam  perkawinannya dengan Hj. Asiyah Zaenab, yang ketiga yang meninggal  terlebih  dahulu  dari  ibunya  Hj. Asiyah  Zaenab/pewaris,  pada  masa hdiupnya  menikah  satu  kali  dengan isterinya yang bernama Maimanah. binti H. Abdul Majid, (mantan isteri dari almarhum Musyahrie  bin  H.  Abdullah  Syafei),  pada tanggal  09  April  1993,  dan  dalam perkawinannya  tersebut  dikaruniai  dua orang  anak  laki-laki  yaitu  Rivqi  Ananda,
lahir pada tanggal 04 Agustus 1994, Nauval Hamdani,  lahir  pada  tanggal  22  Agustus 2000.
Ketiiga  cucu  almarhum  H.  Abdullah Syafei dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, adalah  berkedudukan  sebagai    ahli  waris pengganti  ayahnya,  Pasal  185  ayat  (1)  KHI dan  forsi  bagaian  hak  warisnya  sama besarnya  dengan  forsi  hak  bagian  waris ayahnya Pasal 185 ayat (2) KHI dan  ahli waris yang  yang  meninggal  terlebih  dahulu  dari orang  tuanya/pewais,  maka  bagian  hak waarnya  ayahnya  itu  di  bagi  sesuai ketentuan hukum faraid/KHI, sebagaimana almarhum  Hasan  Bukhari  bin  H.  Abullah Syafei mempunyai dua orang anak laki-laki, maka    bagian  hak  waris  almarhum  Hasan Bukhaari  bin  H  Abdullaah  Syafei  menjadi hak waris kedua anaknya denngan pebagian masing-masing  mendapat  1/2  (setengah) bagian.
Oleh  karena  cucu  dari  almarhum  H.
Abdullah  Syafei  dan  almarhumah  Hj. Asiyah Zaenab selaku ahli waris pengganti ayahnya  yaitu  Luthfi  Zufraidy,  Rifqi Ananda,  Nauval  Hamdani  tidak  diberikan hak  bagian  warisan  oleh  paman  dan bibiknya,  maka  dia  mengajukan  gugatan
melalui  kuasa  hukumnya  ke  Pengadilan Agama  Tabanan  tanggal  18  Januari  2018, dengan register perkaaNo.0007/Pdt.G/2018 /PA.Tabanan, diputus tanggal 26 September  2018,  yang  amar  putusannya menyatakan menolak eksepsi para Tergugat dan  dalam  pokok  perkara  pada  pokoknya menyatakan ahli waris almarhum H.Abdullah Syafei adalah :
1. Almarhumah Hj Asiyah Zaenab, sebagai istri mendapatkan
¼
(seperempat) bagian atau (7/32) bagiaan.
2. Luthfi  Zufraidy/Penggugat  –  I,  sebagai ahli waris pegganti almarrhum Musyahrie mendapatkan ¼ (seperempat) bagian atau (7/32) bagian.
3. H. Ja`far. BA/Tergugat – I, anak laki-aki sebagai ahli waris ashabah mendapatkan ¼  (seperempat)  bagian  atau  (7/32) bagian.
4. Hasan Bukhari, anak laki-aki sebagai ahli waris ashabah mendapatkan ¼
(seperempat) bagian (7/32) bagian
5. Hj.  Sumaiyah,  anak  prempuan  sebagai ahli  waris  ashabah  mendapatkan  ¼ (seperempat) bagian atau (7/32)bagian.
Pengadian  Agama  Tabanan  dalam mengambil  putusan  tersebut  berdasarkan
pertimbangan hukumnya yang menyatakan “Pasal 176 KHI dan Alquran surah An Nisa (4)  ayat  11  dipandanng  tidak  adil.  Oleh karena  itu  dengan  memegang  perinsip  ke adilan  ke  manfaatan  sebaimana  tujuan hukum  Majelis  Hakim  menetakan  bagian anak  laki-laki  dan anak  perempuan  adalah sama.
Masalah   kedudukan  Luthfi  Zufraidy /Penggugat – I sebagai ahli waris pengganti almarhum  Musyahrie  mejelis  Hakim mengambil  keputusan  berdasaarkan  Pasal 185  KHI,  tetapi  Pengadilan  Agama  tanpa memberi  pertimbangaan  kedudukan  Rifqi Ananda  bin  Hasan  Bukhari/Penggugt  –  II dan  Nauval  Hamdani  bin  Hasan  Bukhari. Sm.HK/Penggugat – III dan tanpa memberi putusan tentang harta peniggalan almarhum  Hj  Asiyah  Zaenab  serta  tanpa memberi  pertimbangan  hukum  terhadap kedudukan  janda  almarhum  Hasan Bukhari.  Sm.Hk,sehinngga  putusannya tidak tuntas.
Oleh karena putusan Pengadilan Agama Tabana  tersebut  tidak  sesuai  ketentuan hukum  yang  berlaku  dan  putusnnya  tidak tuntas,  karena  ada  hal-hal  yang  tidak  di
putus  dan  tidak  dipertimbangkan,  maka Para  Penggugat  megajukan  permohonan banding  kepada Pengadilan Tinggi  Agama Mataram tanggal 03 Oktober 2018.
Terhadap permohonan banding tersebut,  Pengadilan  Tinggi  Agama Mataram telah memberikan putusan tanggal 11  Desember  2018,  yaitu  Putusan No.0082/Pdt.G/2018/PTA.Mataram,  yang amar  putusannya  menyatakan  bahwa permohonan  banding  Para  Pembanding secara formal dapat diterima, membatalkan Putusan  Pengadilan  Agama  Tabanan No.0007/Pdt.G/2018/PA.Tabanan, dan dengan  mengadili  sendiri  Menyatakan gugatan Para Penggugat Pembanding tidak dapat  diterima  (niet  ontvankelijke  verklaard) berdasarkan pertimbangannya pada intinya menyatakan bahwa gugatan para Penggugat/ Para pembanding terdapat cacat formil  karena:  termasuk  gugatan  yang kabur, atau tidak jelas (abscuur libel) :
1. Tentang  pengesahan  nikah  yang diajukan  para  pembanding  positanya (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtgrond).
2. Penggabungan  (komulasi)  dua  gugatan yang  masing-masing  berdiri  sendiri
antara gugatan waris dengan pengesahan nikah  yang  tidak  ada  korelasinya  serta mempunyai  mekanisme  acara  yang berbeda dalam pengajuan dan
penyelesaiannya.
3. Gugatan para Pembanding mengandung eror in persona, karena para pembanding
bukan  persona  standi  in  judicio  (bukan orang  yang  mempunyai  hak  dan kepentingan/  tidak  ada  hubungan hukum dengan pewaris).
Terhadap  putusan  Pengadilan  Tinggi Agama tersebut, para Penggugat mengajukan  permohonan  Kasasi  kepada Mahkamah  Agung  RI,  dan  permohonan Kasasi  Para  Pengugat  tersebut  telah  di putusan oeh Mahkamah Agung RI, tanggal 30 April 2019, No.323 K/Ag/2019, yang amar putusannya menyatakan :
1. Mengabulkan permohonan  kasasi
Para Pemohon Kasasi 1. Luthfi Zufraidi, bin  Musyahrie,  2.  Rifqi  Anandabin Hasan  Bukhari,  3.  Nauval  Hamdani  bin Hasan Bukhari.
2. Membatalkan
Putusan  Pengadilan
Tinggi Agama Mataram No.
82/Pdt.G/2018/PTA.Mataram,Tanggal 11
Desember 2011.
3. Mengadili  sendiri  menolak  eksepsi Para Tergugat dan mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian, yang pada pokoknya  menyatakan  ahli  waris almarhum  H  Abdlllah  Syafei  dan almarhumah Hj Asiyah Zaenab adalah :
a. H. M. Ja`far   bin   H
Abdullah
Syafei,  mendapat  14
(empat belas) bagian.
b. Hj.Sumaiyah   binti   H  Abdulllah Syafei, mendapat 7 (tujuh) bagian.
c. Luthfi   Zufraidy, bin Musyahrie, mendapat 14 (empat belas) bagian.
d. Rifqi  Ananda  bin  Hasan  Bukhari, mendapat 7 (tujuh) bagian.
e. Nauval  Hamdani bin Hasan Bukhari, tersebut mendapat 7 (tujuh)
bagian. Mahkamah Agung RI dalam mengambil
putusan tersebut berdasarkan pertimbangan  hukum  yang  pada  pokonya menyatakan
“Pembagian waris dilaksanakan  setelah  wafatnya  pewaris  H Abdullah  Syafei  dan  almarhumah  Hj. Asiyah  Zaenab  serta  ahli  warisnya  adalah anak-anak  dan  cucunya,  maka  untuk
memudahkan  pembagiannya,  harta  tirkah almarhum  H.  Abdullah  Syfei  dan almarhumah  Hj Aisyah  Zaenab  di  satukan dan di bagi kepada ahli warisnya.
Dalam  putusan  tersebut  tidak  ada pertimbangan  Hakim/  penetapan  terkait dengan masalah kedudukan janda terhadap harta waris  suami yang  meninggal  terlebih dahulu dari orang tuanya, hanya di tetapkan Lutfi Zufraidy/Pengguat- I sebagai ahi waris pengganti  ayahnya  almarhum  Musyahrie, mendapat  14  bagian,  Rifqi  Ananda  bin Hasan Bukhari/Penggugat–II Nauval
Hamdani bin   Hasan  Bukhari.  Sm .HK/ Tergugat–III, masing-masing mendapat 7 bagian.
Dari putusan  tesebut  jika  di hubungakan  dengan  ketentuan  hukum Faraid  Jo  Pasal  174  KHI  Jo  Pasal  185  KHI, menurut  penulis  terjadi  ketidak  adilan dalam pembagian warisan, karena berdasarkan  ketentuan  Pasal  174  KHI  ayat (1)  ditentukan  kelompok-kelompok  ahli waris terdiri dari:
1. Menurut hubungan darah:
a. Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak  laki-laki,  saudara  laki-laki, paman dan kakek.
b. Golongan  perempuan  terdiri  dari  : ibu,  anak  perempuan,  saudara perempuan dari nenek.
2. Menurut  hubungan  perkawinan  terdiri dari :
a. Duda atau janda.
b. Ayat   (2) menentukan  Apabila semua  ahli  waris  ada,  maka  yang berhak  mendapat  warisan  hanya  : anak, ayah, ibu, janda atau duda.
Berdasarkan  urutan  persidangan  dari putusan No. 007/Pdt.G/2018/P.A Tabanan, putusan No. 0082/Pdt.G/2018/P.A Mataram  dan  putusan  Mahkamah  Agung RI No.323 K/Ag/2019, dalam pertimbangan hakim dalam ketiga putusan tersebut sama sekali  tidak  ada  atau  tidak  disebutkan kedudukan  Maimanah  binti  Abdul  Majid selaku  janda  yang  ditinggal  mati  oleh suaminya  yaitu  almarhum  Musyahrie  bin H.Abdullah  Syafei  dan  almarhum  Hasan Bukhari  bin  H.Abdullah  Syafei,  sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI
No. 323 K/Ag/2019 tidak dapat memberikan kepastian  hukum  bagi  isteri/janda  yang ditinggal  mati  oleh  suaminya  yang berkedudukan  sebagai  ahli  waris  yang meninggal  terlebih  dahulu  dari  orang tuanya,  sebab  kedudukan  maimanah  atas harta  peninggalan  suami  yang  diperoleh dari  orang  tuanya  karena  meninggal terlebih  dahulu  dalam  putusan  tersebut sama sekali tidak disebutkan.
Jika  dicermati  lebih  dalam  putusan  323 K/Ag/2019 mengacu pada ketentuan dalam Pasal  185  KHI,  sehingga  Maimanah  yang berkedudukan  sebagai  isteri/janda  yang ditinggal  mati  suaminya  selaku  ahli  waris yang meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya,  maka  Maimanah  hanya  akan mendapat  bagian  harta  dari  harta peninggalan suami semasa pernikahan saja karena  yang  menggantikan  kedudukan suaminya sebagai ahli waris yang meninggal terlebih dahulu adalah anaknya.
Semestinya  menurut  penulis  hakim dalam  memberikan  pertimbangan  hukum dalam  perkara  putusan  323  K/Ag/2019, hakim  memberikan  kepastian  hukum kepada Maimanah selaku isteri/janda yang ditinggal mati suaminya yang
berkedudukan  sebagai  ahli  waris  yang meninggal  terlebih  dahulu  dari  orang tuanya, dengan cara menyebutkan Pasal 46 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ataupun menyebutkan Pasal 321 KUHPerdata,  sebagai  kewajiban ahli  waris pengganti  kepada  ibunya  yang  besetatus janda karena ditinggal mati oleh suaminya yang berkedudukan sebagi ahli waris yang meninggal  terlebih  dahulu  dari  orang tuanya, dengan demikian maka isteri/janda yang ditinggalkan suami yang berkedudukan  sebagai  ahli  waris  yang meninggal  terlebih  dahulu  dari  orang tuanya akan mendapat kepastian hukum.
Simpulan
Kedudukan  isteri/janda  atas  harta peninggalan  suami  yang  diperoleh  dari orang  tuanya  karena  meninggal  terlebih dahulu dari orang tuanya, menurut hukum Islam isteri/janda masuk kedalam golongan ahli  waris  dzawil  furudh  yang  kedudukan dan bagiannya telah diatur dalam al-Qur`an surah  an-Nisa`,  namun  berdasarkan ketentuan Pasal 185 KHI ayat (1) jika terdapat ahli  waris  yang  meninggal  terlebih  dahulu dari  orang  tuanya,  maka  akan  digantikan oleh anaknya.
Jadi menurut hukum positif di Indonesia yang  mengacu  pada  Pasal  185  KHI isteri/janda  hanya  berhak  mewaris  atas harta  peninggalan  suami  yang  diperoleh semasa pernikahan saja.
Ahli waris pengganti tidak menghilangkan hak mewaris janda, karena janda  akan  tetap  mewarisi  harta peninggalan  suaminya  yang  diperoleh semasa  pernikahan,  sedangkan  harta  yang diperoleh  suami  dari  orang  tuanya  karena meninggal  terlebih  dahulu  akan  menjadi hak  anaknya  yang  berkedudukan  sebagai ahli waris pengganti, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 KHI.
Penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan  hakim  dalam  Putusan Mahkamah  Agung  RI  No.  323  K/Ag/2019, belum dapat memberikan kepastian hukum kepada Maimanah selaku isteri/janda yang ditinggal mati suaminya yang berkedudukan  sebagai  ahli  waris  yang meninggal  terlebih  dahulu  dari  orang tuanya, upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan  kepastian  hukum  bagi isteri/janda dengan cara menyebutkan Pasal 46  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974
tentang Perkawinan ataupun menyebutkan Pasal  321  KUHPerdata,  sebagai  kewajiban ahli  waris  pengganti  kepada  ibunya  yang besetatus  janda  karena  ditinggal  mati  oleh suaminya  yang  berkedudukan  sebagi  ahli waris  yang  meninggal  terlebih  dahulu dari orang  tuanya,  dengan  demikian  maka isteri/janda  yang  ditinggalkan  suami  yang berkedudukan  sebagai  ahli  waris  yang meninggal  terlebih  dahulu  dari  orang tuanya akan mendapat kepastian hukum. Daftar Pustaka
Alhamdani,  A.  K.  (2021)  ‘Ijtihad  Hakim terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama The exercising of discretionary  judgement  on  the Solution  of  Joint  Ownership  of Property  Disputes’,  Jurnal  At-Tatbiq:
Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah, 06(1), pp.
58–77.
Basyir,  A.  A.  (1984)  Hukum  Waris   Islam. Yogyakarta: Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
Dilapanga,  M.  M.  S.,  Astati,  D.  and
Nurjannah,  E.  (2021)  ‘Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Memperoleh Harta Waris Menurut Hukum Islam’, Jurnal  Komunikasi  Hukum,  7(1),  pp. 450–461.
Fidhayanti,  D.  and  Nur  Arifah,  R.  (2021)
‘Penerapan  Prinsip  Rule  Of  Reason
pada  Putusan  Perkara  Nomor 08/KPPU-I/2020  tentang  Dugaan Praktik  Diskriminasi  antara  Telkom- Telkomsel  dan  Netflix’,  Jurnal Persaingan Usaha, 1(1), pp. 70–83.
Fitriyah,  A.  W.  (2022)  ‘Ahli  Waris Pengganti  dalam  Penerapan  Pasal  185 KHI  (Studi  Analisis  Terhadap Putusan  Pengadilan  Agama  Jember Nomor: 1378/Pdt.G/2019/PA. Jember)’, Al Fuadiy, 4(1), pp. 1–12.
Humaira,  S.,  Mustamam  and  Zulkifli  AR
(2021)  ‘Kedudukan  Ahli  Waris Pengganti  Dalam  Hukum  Waris Islam’,  Al-Hikmah:Jurnal  Hukum  dan Kemasyarakatan, 2(3), pp. 557–568.

## Marzuki, P. M. (2016) Penelitian Hukum (Edisi
Revisi).  Jakarta:  Kencana  Prenada
Group.
Permana, A. R. (2021) ‘Peranan Yurisprudensi  Dalam  Membangun Hukum  Nasional  Di  Indonesia’,
Khazanah Multidisiplin, 2(2), pp. 70–84.
Rahman, F. (1981) Ilmu Waris. Bandung: Al ma’arif.
Sabiq,  S.  (1987)  Fikih  Sunnah  14.  Bandung:
Alma’arif.
Subekti (1980) Pokok-Pokok Hukum Perdata.
Jakarta: Intermasa.
Syarief,  O.  A.  (2021)  ‘Kewenangan  Hakim
Pengadilan Agama Dalam Menetapkan  Wasiat  Wajibah  Bagi Pewaris  Yang  Tidak  Menetapkan Wasiat’, Tahkim, 17(2), pp. 209–226.
Taqiyuddin,  H.  (2019)  ‘Konsep  Islam Tentang Keadilan’, Aqlania, 10(2), pp. 157–181.
Zaelani,  A.  Q.  (2020)  ‘Kedudukan  Ahli Waris  Pengganti  (Plaatsvervulling)
Dalam  Khi  Dan  Pemecahannya’,
ADHKI: Journal of Islamic Family Law,
2(1), pp. 91–105.