## PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA KEPADA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 10/Pid.Sus Anak/2015/PN.Stb)
1 Achmad Ratomi dan 2 Khairunnisa
1,2 Fakultas Hukum ULM Banjarmasin - Polres Barito Kuala
1 ratomi79ach@gmail.com
2 nisyadtn43@gmail.com

## Abstract
The research aimed to analyze the legal basis applied by the Panel of Judges and the type of crime  imposed  by  the  Panel  of  Judges  in  the  Decision  of  the  District  Court  of  Stabat  No 10/Pid.Sus  Anak/2015/PN  had been appropriate.  The result of the research showed from the second indictment that the Public prosecutor charged with article 114 paragraph (2) of the  Narcotics  act  while  the  Panel  Judges  in  their  deliberations  outlined  the  elements  of  a criminal  act  contained  in  article  112  paragraph  (1)  of  the  Narcotics  law,  in  the  form  of possessing without permission. In addition, the Panel of Judges stated in their decision that the  defendant  was  legally  and  convincingly  proven  to  be  an  intermediary  in  buying  and selling. However, there was discrepancy in their consideration that the proper criminal to be imposed was criminal oversight as regulated in article 71 paragraph (1) letter b number 3 and  article  77  paragraph  (2)  of  low  number  11  year  2012,  while  in  their  decision,  they sentenced the defendant to imprisonment and fines. Nevertheless, the imposition of criminal fines was contrary to the article 71 paragraph (3) Low number 11 year 2012.
Keywords : Narcotics, Judges’ Consideration, Children’s Crime,.

## Abstrak
Penelitian  bertujuan  untuk  menganalisis  dasar  hukum  yang  diterapkan  oleh  Majelis Hakim  dan  jenis  pidana  yang  dijatuhkan  oleh  Majelis  Hakim  dalam  Putusan  Pengadilan Negeri  Stabat  No.  10/Pid.Sus  Anak/2015/PN.Stb  telah  tepat.  Dari  penelitian  tersebut diperoleh hasil di dalam dakwaan yang kedua Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal  114  ayat  (2)  UU  Narkotika,  sementara  Majelis  Hakim  di  dalam  pertimbangannya menguraikan tentang unsur-unsur tindak pidana yang  terdapat di dalam Pasal  112 ayat (1)  UU  Narkotika,  yaitu  dalam  bentuk  memiliki  tanpa  izin.  Padahal  di  dalam  amar putusannya  Majelis  Hakim  menyatakan  bahwa  terdakwa  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan menjadi perantara dalam jual beli. Dan terdapat ketidaksesuaian yaitu pada pertimbangnnya Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang tepat untuk dijatuhkan adalah pidana pengawasan sebagaimana diatur di dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 dan Pasal  77 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012, sementara di dalam amar putusannya Majelis Hakim  menjatuhkan  pidana  penjara  dan  denda.  Penjatuhan  pidana  denda  itu bertentangan dengan Pasal 71 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012.
Kata Kunci: Narkotika, Pertimbangan Hakim, Pidana Anak

## PENDAHULUAN
Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan  standar  pengobatan  dapat  menimbulkan  akibat  yang  sangat  merugikan  bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika  disertai  dengan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika  yang  dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.
Adapun  yang  dimakud  narkotika  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika  adalah  tanaman  papever,  opium  mentah,  opium  masak,  seperti candu, jicing, jicingko, opium obat, morfina, tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, kokaina,  ekgonina,  tanaman  ganja,  damar  ganja,  garam-garam  atau  turunannya  dari morfin dan kokaina. Bahan lain, baik alamiah, atau sitensis maupun semi sitensis yang belum  disebutkan  yang  dapat  dipakai  sebagai  pengganti   morfina  atau  kokaina  yang ditetapkan  mentri  kesehatan  sebagai  narkotika,  apabila  penyalahgunaannya  dapat menimbulkan  akibat  ketergantungan  yang  merugikan,  dan  campuran-campuran  atau sediaan-sediaan  yang  mengandung  garam-garam  atau  turunan-turunan  dari  morfina dan kokaina, atau bahan-bahan lain yang alamiah atau olahan yang ditetapkan mentri kesehatan sebagai narkotika.
Pada  saat  ini  narkotika  sudah  merambah  kepada  setiap  kalangan.  Bahkan penyalahgunaan  narkotika  yang  dilakukan  oleh  anak  sudah  sering  terjadi  sehingga sudah sampai pada tingkatan yang meresahkan masyarakat. Anak yang seharusnya bisa bebas  dari  segala  bentuk  tindak  pidana  narkotika,  malahan  bisa  terjerumus  di  dalam peredaran gelap narkotika.
Salah  satu  contoh  kasus  keterlibatan  anak  dalam  jaringan  peredaran  gelap narkotika  adalah  sebagaimana  yang  terjadi  di    Stabat  Kabupaten  Langkat  Sumatera Utara. Bahwa ia  anak MJ,  pada hari  Kamis tanggal 15Oktober 2015 sekitar pukul 04.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015 atau pada tahun 2015  bertempat di Depan Pos Lantas Polsek Gebang di Jalan Lintas sumatera Dusun III Desa Paluh ManisKecamatan Gebang  Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum membawa,  mengirim,  mengangkut,  atau mentransito Narkotika Golongan  Idalam  bentuk  tanaman  yang  beratnya  melebihi  1(satu)  kilogram  atau melebihi 5(lima) batang pohon beratnya melebihi  5 (lima) gram.
Perbuatan  tersebut  dilakukan  pada  waktu  dan  tempat  tersebut  di  atas,  bermula ketika saksi Nazri Lubis, saksi Anggiat Simanjuntak dan saksi Aldolf Simanjuntak(ketiga saksi  anggota  Polri  Polsek  Gebang)  bersama  personil  Polsek  Gebang  melakukan sweeping terhadap kendaraan yang lewat. Saat itu para saksi polisi menghentikan bus PT. Putra Pelangi Perkasa BL.7520.AA, kemudian saksi Anggiat Simanjuntak dan saksi Aldolf Simanjuntak masuk ke dalam bus dan melakukan pemeriksaanterhadap bawaan
para  penumpang  bus,    ketika  sampai  pada  tempat  duduk  nomor  21/22,  dimana  anak Muhajir  alis  Bulek  duduk,  saksi  Anggiat  Simanjuntak  dan  saksi  Aldolf  Simanjuntak meminta anak untuk membuka tas ransel hitam merk Elgini milik  anak,  ketika dibuka ditemukan 4 (empat) bal Narkotika Golongan I jenis ganja kering dibalut lakban kuning, ketika ditanya dimana lagianak simpan ganja tersebut, anak mengaku menyimpan ganja dalam  kardus  pop  mie  di  bagasi  bus  sebelah  kiri,  kemudian  anak  dibawa  untuk menunjukkan  kardus  bawannya,  dan  ketika  dibuka  kardus  bawaan  anak  tersebut ditemukan lagi barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Ganja sebanyak 11 bal yang dibalut  lakban kuning. Ketika ditanya, anak mengaku bahwa  15 bal ganja kering tersebut dibawa dari Sawang (Aceh) menuju Medan dan ganja tersebut milik Hamdan (DPO) sedangkan anak hanya bertugas sebagai kurir dengan upah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per kilogram atau per bal nya. Karena tidak memiliki izin anak dan barang bukti  berupa  15  bal  Narkotika  golongan  I  jenis  ganja  dibawa  ke  Polsek Gebang  untuk diperiksa  lebih  lanjut.  Berdasarkan  berita  acara  penimbangan  barang  bukti  dari PT.Pegadaian Pangkalan Brandan No: 30/IL.010700/IX/2015 tanggal 15 Oktober 2015 dengan  hasil  penimbangan  barang  bukti  berupa  15  bal/bungkus  besar  yang  diduga berisikan Narkotika jenis ganja kering dengan berat kotor  16.500 (enam belas ribu lima ratus)  gram  yang  disisihkan  untuk  keperluan  Laboratorium  Narkotika  Medan  seberat 129 (seratus dua puluh sembilan) gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Medan No. Lab: 9580/NNF/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang dibuat, diperiksa  dan  ditanda  tangani  oleh  Zulni  Erma  dan  Deliana  Nairbohu,  S.Si.,  Apt menyimpulkan bahwa barang bukti berupa: 1(satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan  berat  netto  129  (seratus dua  puluh sembilan) gram  dan  pengembalian barang bukti sesudah labfor dengan berat netto 125 (seratus dua puluh lima) gramgram milik  tersangka  Muhajir  Alias  Bulek  adalah  benar  positif  Ganja  dan  terdaftar dalam golongan  I(satu)  nomor  urut  8  Lampiran  I  Undang-Undang  RI  No.    35    tahun    2009    tentang Narkotika,    sertaBerita  Acara  Analisis  Laboratorium  Barang  Bukti  Narkotika  Medan  No.  Lab  : 9579/ NNF/2015  tanggal  19  Oktober  2015  yang  dibuat,  diperiksa  dan  ditanda  tangani oleh  Zulni  Erma  dan  Deliana  Nairbohu,  S.Si.,  Apt  menyimpulkan  bahwa  barang  bukti berupa  :  1(satu)  botol  plastik  berisi  35  ml  urine  milik  tersangka  Muhajir  Alias  Bulek adalah  benar  mengandung  positif Tetrahydrocannabinol (THC)  dan  terdaftar  dalam golongan  I(satu)  nomor  urut  9  Lampiran  I  Undang-Undang  RI  No.  35  tahun  2009 tentang Narkotika.
Berdasarkan  pada  kronologis  itu,  Jaksa  Penuntut  Umum  mendakwa  MJ  dengan dakwaan alternatif:
1. Kesatu : Pasal 115 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Dalam  hal  perbuatan  membawa,  mengirim,  mengangkut,  atau  mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
2. Kedua : Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Dalam  hal  perbuatan  menawarkan  untuk  dijual,  menjual,  membeli,  menjadi perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  menyerahkan,  atau  menerima  Narkotika Golongan  I  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  yang  dalam  bentuk  tanaman beratnya  melebihi  1  (satu)  kilogram  atau  melebihi  5  (lima)  batang  pohon  atau dalam  bentuk  bukan  tanaman  beratnya  5  (lima)  gram,  pelaku  dipidana  dengan pidana  mati,  pidana  penjara  seumur  hidup,  atau  pidana  penjara  paling  singkat  6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
3. Ketiga : Pasal 111 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Dalam  hal  perbuatan  menanam,  memelihara,  memiliki,  menyimpan,  menguasai, atau  menyediakan  Narkotika  Golongan  I  dalam  bentuk  tanaman  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang  pohon,  pelaku dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan pidana  denda  maksimum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditambah  1/3 (sepertiga).
Dalam  kasus  itu  Majelis  Hakim  melalu  Putusan  Pengadilan  Negeri  Stabat  No. 10/Pid.Sus  Anak/2015/PN.Stb  menjatuhkan  putusan  berupa  menyatakan  MJ  terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“Tanpa hak dan melawan hukum  menjadi  perantara  jual  beli  Narkotika  Golongan  I  dalam  bentuk  tanaman”, sebagaimana  dalam dakwaan  Pasal  114  ayat(2) Undang  Undang  RI  No.  35  tahun2009 tentang Narkotika Jo Undang Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.  Menjatuhkan  pidana  terhadap  anak  Muhajir  Alias  Bulekoleh  karena  itu  dengan pidana  penjara  selama  4(empat)  tahun  dan  denda  sebesar  Rp.  1.000.000.000,-(satu milyar  rupiah)    dengan  ketentuan  apabila  anak  tidak  membayar  denda  tersebut  akan diganti dengan menjalani pelatihan kerja selama 2(dua) bulan.
Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis mencoba untuk membahas tentang analisis terhadaap Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 10/Pid.Sus Anak/2015/PN.Stb yang  akan  dihubungkan  dengan  penerapaan  pasalnya  dan  jenis  pidana  yang dijatuhkannya  dengan  rumusan  masalahnya  adalah  (1)  Apakah  dasar  hukum  yang diterapkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 10/Pid.Sus Anak/2015/PN.Stb  telah  tepat?  Dan  (2)  Apakah  jenis  pidana  yang  dijatuhkan  oleh Majelis  Hakim  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Stabat  No.  10/Pid.Sus Anak/2015/PN.Stb telah tepat?.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Dasar Hukum yang Diterapkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan
Negeri Stabat No. 10/Pid.Sus Anak/2015/PN.Stb
Di dalam KUHAP tidak menetapkan bagaimana bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh  penuntut  umum.  Mengenai  bentuk-bentuk  surat  dakwaan  adalah  merupakan produk yang timbul dari ilmu pengetahuan hukum dan praktek peradilan. Ada beberapa bentuk perumusan dakwaan di dalam surat dakwaan, yaitu (Harahap, 2009: 398-404):
a. Dakwaan Tunggal/Biasa Bentuk  surat  dakwaan  biasa  adalah  surat  dakwaan  yang  disusun  dalam rumusan “tunggal”. Surat dakwaan hanya berisi satu saja dakwaan. Umumnya perumusan  dakwaan  tunggal  dijumpai  dalam  tindak  pidana  yang  jelas  serta tindak  mengandung  fakta  “penyertaan”  ( mededaderschap )  atau  faktor concursus  maupun  faktor  “alternatif”  atau  factor  “subsidair”.  Baik  pelakunya maupun  tindak  pidana  yang  dilanggar  sedemikian  rupa  jelas  dan  sederhana, sehingga  surat  dakwaan  cukup  dirumuskan  dalam  bentuk  tunggal.  Hal  ini berarti bahwa penyusunan surat dakwaan tunggal mempunyai sifat sederhana yaitu  sederhana  dalam  perumusannya  maupun  sederhana  dalam  pembuktian dan penerapan hukumnya.
b. Dakwaan Alternatif Surat dakwaan ini didakwakan beberapa perumusan tindak pidana, tetapi pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya ingin membuktikan satu tindak  pidana  saja  diantara  tindak  pidana  yang  didakwakan.  Dakwaan  ini digunakan  dalam  hal  antara  kualifikasi  tindak  pidana  yang  satu  dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak atau ciri yang sama atau hampir  bersamaan  dan  bila  belum  didapat  keputusan  tentang  tidak  pidana mana  yang  paling  tepat  dapat  dibuktikan.  Dalam  dakwaan  ini  terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Meskipun dakwaan  terdiri  dari  beberapa  lapisan,  tetap  hanya  satu  dakwaan  yang  akan dibuktikan.  Pembuktian  dakwaan  tidak  perlu  dilakukan  secara  berurut  sesuai lapisan  dakwaan,  tetapi  langsung  kepada  dakwaan  yang  dipandang  terbukti. Apabila  salah  satu  telah  terbukti  maka  dakwaan  pada  lapisan  lainnya  tidak perlu dibuktikan lagi.
c. Dakwaan Subsidair Susunan dakwaan subsidair ini umumnya dalam lingkup suatu perbuatan yang parallel atau satu jurusan yang dalam dakwaan disusun berdasar pada urutan berat  ringannya  perbuatan  yang  tentu  akan  berbeda  tentang  berat  ringan ancaman pidananya. Dalam dakwaan ini terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang  disusun  secara  berlapis  dengan  maksud  lapisan  yang  satu  berfungsi sebagai  pengganti  lapisan  sebelumnya.  Sistematik  lapisan  disusun  secara
berurut  dimulai  dari  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana  terberat sampai  dengan  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana  teringan. Pembuktian  dilakukan  secara  berurut  dimulai  dari  lapisan  teratas  sampai dengan lapisan terbawah.
d. Dakwaan Kumulatif Bentuk  surat  dakwaan  ini  terdapat  beberapa  tindak  pidana  masing-masing berdiri  sendiri  artinya  tidak  ada  hubungan  antara  tindak  pidana  yang  satu tehadap yang lain dan didakwakan secara serempak. Dalam hal ini didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus dari kesemua dakwaan harus dibuktikan satu demi  satu.  Tindak  pidana  yang  didakwakan  masing-masing  berdiri  sendiri, tetapi  didakwakan  secara  serempak  asal  saja  pelaku  dari  tindak  pidana  itu adalah sama. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal  terdakwa  melakukan  beberapa  tindak  pidana  yang  masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.
e. Dakwaan Kombinasi atau Gabungan Dakwaan  kombinasi  adalah  merupakan  kombinasi  dari  dakwaan  yang berbentuk alternatif dengan dakwaan subsidair atau antara dakwaan komulatif dengan  dakwaan  subsidair  atau  antara  dakwaan  komulatif  dengan  dakwaan alternatif,  dan  sebagainya.  Dakwaan  ini  harus  diperhatikan  secara  teliti mengenai  bentuk-bentuk  dari  kumulasinya,  dan  jangan  sampai  upaya  untuk mencegah  terdakwa  lepas  dari  dakwaan.Timbulnya  bentuk  ini  seiring  dengan perkembangan di bidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk atau jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan.
Berkaitan  dengan  kasus  yang  telah  disidang  melalui  Putusan  Pengadilan  Negeri Stabat  No.  10/Pid.Sus  Anak/2015/PN.Stb,  maka  Jaksa  Penuntut  Umum  merumuskan surat dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu :
Kesatu :
Perbuatan  Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang- Undang RI No.11 Tahun 2102 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 115 ayat (2) UU Narkotika berbunyi :
Dalam  hal  perbuatan  membawa,  mengirim,  mengangkut,  atau  mentransito Narkotika  Golongan  I  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dalam  bentuk tanaman  beratnya  melebihi  1  (satu)  kilogram  atau  melebihi  5  (lima)  batang pohon  beratnya  melebihi  5  (lima)  gram,  pelaku  dipidana  dengan  pidana penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

## Atau Kedua :
Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35  tahun  2009  Tentang Narkotika  Jo Undang- Undang RI No.11 Tahun 2102 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika berbunyi :
Dalam  hal  perbuatan  menawarkan  untuk  dijual,  menjual,  membeli,  menjadi perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  menyerahkan,  atau  menerima  Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6  (enam)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan pidana  denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

## Atau Ketiga :
Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI No.35  tahun  2009  Tentang Narkotika  Jo Undang- Undang RI No.11 Tahun 2102 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 111 ayat (2) UU Narkotika berbunyi : Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I  dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1) beratnya  melebihi  1  (satu)  kilogram  atau  melebihi  5 (lima)  batang  pohon,  pelaku  dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup atau  pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Kemudian  Majelis  memutus  terdakwa  dengan  “Menyatakan  anak  Muhajir  Alias Bulek  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana“ Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk  tanaman”,sebagaimana  dalam  dakwaan  Pasal  114  ayat(2)  Undang  Undang  RI No. 35 tahun2009 tentang Narkotika Jo Undang Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak”.
Di  dalam Pasal  114  ayat  (2) UU  Narkotika  terdapat  beberapa bentuk  perbuatan, yaitu  menawarkan  untuk  dijual,  menjual,  membeli,  menjadi  perantara  dalam jual  beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I. Menawarkan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya  dibeli,  dikontrak,  diambil,  dipakai). Menjual menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  adalah  memberikan  sesuatu  kepada  orang  lain  untuk  memperoleh  uang pembayaran  atau  menerima  uang. Membeli menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia adalah  memperoleh  sesuatu  melalui  penukaran  (pembayaran)  dengan  uang. Menjadi perantara  dalam  jual  beli menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  pialang; makelar;  calo  (dalam  jual  beli  dan  sebagainya). Menukar Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  adalah  mengganti  (dengan  yang  lain);  menyilih;  mengubah  (nama  dan sebagainya);  memindahkan  (tempat  dan  sebagainya). Menyerahkan menurut  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  memberikan  (kepada);  menyampaikan  (kepada): memberikan  dengan  penuh  kepercayaan;  memasrahkan. Menerima menurut  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  menyambut;  mengambil  (mendapat,  menampung,  dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya.
Pertimbangan  hakim  di  dalam  menjatuhkan  Pasal  114  ayat  (2)  UU  Narkotika dalam  bentuk  perbuatan menjadi  perantara  dalam  jual  beli adalah  menimbang, bahwa  Anak  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum  dengan  dakwaan  yang berbentukalternatif,  yaitu  Pasal  115  ayat(1)  UURI  No.  35  Tahun2009  jo.  UURI  No.  11 Tahun 2012 tentang SPPA atau Pasal 114 ayat(1) UURI No. 35 Tahun 2009 jo. UURI No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA atau pasal 111ayat(2) UURI No. 35 Tahun 2009 jo. UURI No.  11  Tahun  2012  tentang  SPPA  sehingga    Majelis  Hakim    dengan  memperhatikan fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas  akan  memilih  langsung  dakwaan    Jaksa  Penuntut Umum  sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat(1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika  jo.  UURI  No.  11  tahun  2012  tentang  SPPA  yang  unsur-unsurnya  adalah sebagai berikut:
1. Setiap Orang.
2. Tanpa  Hak  dan  Melawan  Hukum  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau menyediakan Narkotika Gol. I jenis ganja yang dilakukan oleh Anak.
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Setiap Orang
Bahwa  yang  dimaksud  Setiap    orang    adalah  sama  dengan  pengertian  “barang siapa”  sebagaimana  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  adalah subjek hukum  yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum  yang diwakili  oleh  person  yang  menampakkan  daya  berfikir  sebagai  persyaratan mendasar  kemampuan  bertanggungjawab,    yang  berdasarkan  ketentuan  dalam Pasal  44  ayat  (1)  KUHP  dapat  diketahui  bahwa  orang  yang  dipandang  mampu mempertanggung  jawabkan  perbuatan  yang  dilakukannya  adalah  orang  yang sehat akal pikirannya;
Menimbang,  yang  menjadi  subjek  hukum  yang  diajukan  kepersidangan  karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Anak bernama Muhajir  alias  Bulek  sesuai  dengan  identitasnya  dalam  Surat  Dakwaan  dan  Anak juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Hakim berpendapat Anak sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  perkara  a  quo  adalah  benar  dan  bukan  orang  lain daripadanya sehingga tidak terjadi error in persona, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;
Ad.2. Tanpa  Tanpa  Hak  dan  Melawan  Hukum  memiliki,  menyimpan, menguasai,atau  menyediakan  Narkotika  Gol.  I  jenis  ganja  yang  dilakukan  oleh Anak;
Menimbang,  bahwa  unsur  ini  telah  mengatur  tentang  beberapa  perbuatan  yang dilarang  yang  bersifat  alternatif  sehubungan  dengan  peredaran  Narkotika Golongan I.  Sementara itu,  sesuai dengan fakta di persidangan dan dihubungkan pula  bahwa  berdasarkan  berita  acara  penimbangan  barang  bukti  dari PT.Pegadaian Pangkalan Brandan No.  30/IL.010700/IX/2015  tanggal 15 Oktober
2015 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 15 bal/bunngkus besar yang dibawa oleh  anak anak Muhajir aias Bulek diduga berisikan Narkotika jenis ganja kering  memiliki  berat  kotor  16.500(enam  belas  ribu  lima  ratus)  gram,  dan disisihkan untuk keperluan Laboratorium Narkotika Medan seberat 129 (seratus dua  puluh  sembilan)  gram  dan  berdasarkan  berita  acara  anlisis  laboratorium barang bukti narkotika medan No.  Lab:9580/NNF/2015 tanggal 19 Oktober 2015 menyimpulkan  bahwa  barang  bukti  berupa  :  1(satu)  plastik  bening  berisi  daun dan  biji  kering  dengan  berat  netto  129(seratus  dua  puluh  sembilan)  gram  dan pengembalikan  barang  bukti  sesudah  labfor  dengan  berat  adalah  benar  positif ganja  dan  terdaftar  dalam  golongan  I(satu)  nomor  urut  8  lampiran    1    Undang- Undang  RI  No.  35  tahun    2009    tentang  Narkotika  dengan  demikian  unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perkara ini;
Menimbang,  bahwa  unsur  ini  telah  mengatur  beberapa  perbuatan  yang  dilarang yaitu  meliputi  perbuatan    memiliki,    menyimpan,    menguasai  atau  menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU  No.  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  yang  mengatur  tentang  peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa“Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;
Menimbang,    bahwa  berdasarkan  fakta  yang  terungkap  di  persidangan  sebagai berikut :
• Bahwa  pada  hari  Kamis  tanggal  15  Oktober  2015  sekitar  pukul  04.30  wib bertempat di Depan Pos Lantas Polsek Gebang di Jalan Lintas Sumatera Dusun III  Desa  Paluh  Manis  Kecamatan  Gebang  Kabupaten  Langkat  anak  ditangkap pihak kepolisan karena membawa ganja.
• Bahwa  benar    ketika    personil  Polsek  Gebang  melakukan  sweeping  terhadap kendaraan yang lewatdan pada saat itu para saksi Polisi menghentikan bus PT. Putra Pelangi Perkasa BL 7520 AA.
• Bahwa  benar  kemudian  saksi  Anggiat  Simanjuntak  dan  saksi  Aldolf Simanjuntak  masuk  ke  dalam  bus  melakukan  pemeriksaan  terhadap  bawaan para penumpang bus,
• Bahwa  benar  ketika  sampai  pada  tempat  duduk  nomor  21/22,  dimanaanak duduk, saksi Anggiat Simanjuntak dan saksi Aldolf Simanjuntak meminta anak untuk membuka tas ransel hitam merk Elgini milik anak.
• Bahwa  benar  Tas  diperiksa  ketika  dibuka  ditemukan  4(empat)  bal  Narkotika Golongan I jenis ganja kering dibalut lakban kuning.
• Bahwa  benar  para  saksi  tanyai  kepada  kepada    anak    dimana  lagidisimpan ganja  tersebut,    anak    mengaku  menyimpan  ganja  dalam  kardus  pop  mie  di bagasi bus sebelah kiri.
• Bahwa  benar    kemudian    anak    dibawa  untuk  menunjukkan  kardus  bawan anak,  dan ketika dibuka kardus bawaan  anak  tersebut ditemukan lagi barang
bukti  berupa  Narkotika  Golongan  I  jenis  Ganja  sebanyak  11  bal  yang  dibalut lakban kuning  yang anak bawa dari Lokseumawe.
• Bahwa  benar  ketika  saksi  tanya  anak  mengaku  bahwa  15  bal  ganja  kering tersebut  dibawa  dari  Sawang(Aceh)  menuju  Medan  dan  ganja  tersebut  milik Hamdan(DPO) .
• Bahwa  anak  hanya  bertugas  sebagai  kurir  dengan  upah  Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per kilogram atau per bal nya.
• Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT.Pegadaian Pangkalan  Brandan  No.  30/IL.010700/IX/2015  tanggal15  Oktober  2015 dengan  hasil  penimbangan  barang bukti  berupa  15  bal/bunngkus besar  yang dibawa  oleh  anak  anak  Muhajir  aias  Bulek  diduga  berisikan  Narkotika  jenis ganja  kering memiliki  berat  kotor  16.500(enam belas  ribu lima  ratus)   gram, dan  disisihkan  untuk  keperluan  Laboratorium  Narkotika  Medan  seberat 129(seratus dua puluh sembilan) gram.
• Bahwa  berdasarkan  berita  acara  anlisis  laboratorium  barang  bukti  narkotika medan  No.  Lab:9580/NNF/2015  tanggal  19  Oktober  2015menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1(satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 129(seratus dua puluh sembilan)  gram dan pengembalikan barang  bukti  sesudah  labfor  dengan  berat  adalah  benar  positif  ganja  dan terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 8 lampiran 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun2009 tentang Narkotika.
Menimbang, bahwa dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikasecara limitatif  telah  membuat  pembatasan  bahwa  yang  dapat  memiliki,menyimpan, menguasai,    menyediakan  hanyalah  pedagang  besar  farmasi  tertentu,  lembaga ilmu  pengetahuan  dan  sarana  penyimpanan  sediaan  farmasi  pemerintah. Sedangkan  tujuan  peredaran  Narkotika,    terutama  Narkotika  Golongan    I    hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi; Menimbang,    bahwa  dengan  demikian,    unsur  tanpa  hak  atau  melawan  hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat(1) UU No. 35 Tahun2009  Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo Pasal  8,  Pasal  41  dan  Pasal  38  UU  No.35  Tahun  2009Tentang  Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain;
Menimbang,  bahwa  benar  Anak  tidak  ada  memiliki  izin  yang  sah  untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;
Menimbang,    bahwa  berdasarkan  hal-hal  diatas,    Majelis  Hakim  berpendapat bahwa  perbuatan  Anak  yang  memilki  Narkotika  jenis  sabu  tersebut  merupakan perbuatan yang bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur  tanpa hak dan melawan  hukum  memiliki  Narkotika  Golongan  I  dalan  bentuk  tanaman  telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;
Menimbang, bahwa oleh karena semuaunsur dari Pasal 114 ayat(1) UU RI No. 35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  telahterpenuhi,  maka  Anak  haruslah  dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.
Putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
Padahal  tujuan  dan  guna  surat  dakwaan  adalah  sebagai  dasar  dan  landasan pemeriksaan  di  dalam  sidang  pengadilan.  Hakim  di  dalam  memeriksa  suatu  perkara tidak boleh menyimpang menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. dengan  demikian,  seorang  terdakwa  yang  dihadapkan  ke  sidang  pengadilan  hanya dapat  dijatuhi  hukuman  karena  telah  terbukti  melakukan  tindak  pidana  seperti  yang disebutkan  atau  yang  dinyatakan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  surat  dakwaan. Fungsi  surat  dakwaan  bagi  hakim  Surat  dakwaan  bagi  hakim  merupakan  dasar pemeriksaan,  membatasi  ruang  lingkup  pemeriksaan,  dasar  pertimbangan  dan  dasar pengambilan keputusan tentang bersalah tidaknya terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
Melihat  pada  pertimbangan  di  atas,  maka  dasar  hukum  yang  digunakan  oleh Majelis Hakim sangat keliru karena tidak sinkron dengan isi dari dakwaan yang kedua. Di mana di dalam dakwaan yang kedua Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 114  ayat  (2)  UU  Narkotika,  sementara  Majelis  Hakim  di  dalam  pertimbangannya menguraikan tentang unsur-unsur tindak pidana yang terdapat di dalam Pasal 112  ayat (1)  UU  Narkotika,  yaitu  dalam  bentuk memiliki  tanpa  izin .  Padahal  di  dalam  amar putusannya  Majelis  Hakim  menyatakan  bahwa  terdakwa  terbuki  secara  sah  dan meyakinkan menjadi perantara dalam jual beli .

## Jenis Pidana yang Dijatuhkan Oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 10/Pid.Sus Anak/2015/PN.Stb
Sistem  pemidanaan  yang  sampai  sekarang  terkadang  masih  memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa.  Anak  ditempatkan  dalam  posisi  sebagai  seorang pelaku  kejahatan  yang  patut  untuk  mendapatkan  hukuman  yang  sama  dengan  orang dewasa  dan  berlaku  di  Indonesia.  Pemidanaan  itu  sendiri  lebih  berorientasi  kepada individu  pelaku  atau  biasa  disebut  dengan    pertanggungjawaban  individual  atau personal  dimana  pelaku  dipandang  sebagai  individu  yang  mampu  untuk  bertanggung jawab  penuh  terhadap  perbuatan  yang  dilakukannya.  Sedangkan  anak  merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam  berpikir.  Oleh  sebabitu  dengan  memperlakukan  anak  itu  sama  dengan  orang dewasa maka dikhawatirkan si anak akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang- orang yang ada di dekatnya.
Ada  tiga  teori  tujuan  pemidanaan  yang  terkenal,  yaitu  teori  absolute  (teori pembalasan), teori relative (teori tujuan) dan teori gabungan.
1. Teori absolute atau teori pembalasan atau teori retributive.
Teori  ini  melegitimasi pemidanaan  sebagai  sarana  pembalasan  atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang immoral  dan  asusila  di  dalam  masyarakat,  oleh  karena  itu  pelaku  kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Tujuan pemidanaan dilepaskan dari tujuan  apapun,  sehingga  pemidanaan  hanya  mempunyai  satu  tujuan,  yaitu pembalasan (Bammelen, 1997: 25).
Menurut Remmelink, teori retributive atau teori absolute dapat dikatakan sama tuanya  dengan  pemikiran  tentang  pidana.  Syarat  pembenaran  penjatuhan pidana  tercakup  dalam  kejahatan  itu  sendiri.  Pemikiran  ini  beranjak  dari pandangan  yang  absolute  terhadap  pidana.  Dalam  konteks  ajaran  ini,  pidana merupakan rez absoluta ab affectu futuro (suatu keniscayaan yang terlepas dari dampaknya  di  masa  depan).  Dilakukkanya  kejahatan,  maka  membawa konsekuensi dijatuhkannya pemidanaan ( Remmelink, 1993: 600 ).
Penjatuhan pidana pada pelaku kejahatan dalam teori retributive ini, menurut Romli  Atmasasmita  mempunyai  sandaran  pembenaran  sebagai  berikut ( Atmasasmita, 1995: 83-84 ):
1) Dijatuhkannya  pidana  akan  memuaskan  perasaan  balas  dendam  si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya, maupun keluarganya. Perasaan  ini  tidak  dapat  dihindari  dan  tidak  dapat  dijadikan  alasan untuk  menuduh  tidak  menghargai  hukum.  Tipe  aliran retributive ini disebut vindicative
2) Penjatuhan  pidana  dimaksudkan  sebagai  peringatan  kepada  pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lainnya bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara  tidak  wajar,  maka  akan  menerima  ganjarannya.  Tipe  aliran retributive ini disebut fainess .
3) Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara bertanya suatu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe aliran retributive ini disebut proportionality .
2. Teori relative atau teori tujuan
Teori  memandang  bahwa  pemidanaan  mempunyai  tujuan  lain  yang  lebih berarti  dari  tujuan  pembalasan,  yaitu  perlindungan  masyarakat  dan pencegahan  kejahatan, baik  prevensi  umum  maupun  prevensi  khusus.  Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat  supaya  tidak  melakukan  kejahatan.  Prevensi  umum  ini  menurut van  Veen  mempunyai  tiga  fungsi,  yaitu  menegakkan  wibawa  pemerintah, menegakkan  norma  dan  membentuk  norma.  Prevensi  khusus  dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan, menberikan deterrence effect kepada si pelaku  sehingga  tidak  mengulangi  perbuatannya  kembali.  Sedangkan  fungsi perlindungan  kepada  masyarakat  memungkinkan  bahwa  dengan  pidana pencabutan  kebebasan  selama  waktu  tertentu,  maka  masyarakat  akan
terhindar dari kejahatan yang mungkin dilakukan oleh pelaku ( Bemmelen, 1997 :28 ).
3. Teori gabungan
Teori ini berusaha mencari jalan dan menemukan benang merah antara kedua teori  di  atas.  Teori  gabungan  mengakui  bahwa  pembalasan  ( retrivutif) merupakan  dasar  dan  pembenaran  dijatuhkannya  pidana,  namun  seharusnya perlu  diperhatikan  bahwa  penjatuhan  pidana harus membawa  manfaat  untuk mencapai  tujuan  lain,  misalnya  kesejahteraan  masyarakat  ( social  welfare ). Teori  ini  mencoba  menyatukan  tujuan  pemidanaan  sebagai  pembalasan  dan juga  untuk  pencegahan.  Kedua  tujuan  ini  merupakan  gabungan  antar  teori retributive dan teori relative di atas. Ketiga teori ini masih mengakui peranan pidana  dalam  menanggulangi  kejahatan,  tinggal  menempatkan  tujuan  pidana ini secara proporsional ( Bemmelen, 1997 :28 ).
Anak  sebagai  individu  yang  belum  dewasa  perlu  mendapatkan  perlindungan hukum/yuridis  ( legal  protection )  agar  terjamin  kepentingannya  sebagai  anggota masyarakat.  Masalah  penegakan  hak-hak  anak  dan  hukum  anak,  pada  dasarnya  sama dengan  masalah  penegakkan  hukum  secara  keseluruhan.  Oleh  karena  itu,  masalah pengimplementasian  hukum  anak  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor-faktor  ( Tanamas, 1999: 90 ):
1. Peraturan  hukumnya,  yakni  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur tentang  masalah  hukum  tertentu.  Dalam  hal  ini,  masalah  peraturan  hukum tentang hak-hak anak berkenaan dengan :
a. Cara pembentukan dan persyaratan yuridis pembentukannya.
b. Materi hukum tersebut apakah telah sesuai dengan semangat, nilai, asas, atau kaidah hukumnya maupun sanksi hukumnya.
c. Peraturan  pelaksanaan  yang  dikehendaki  perlu  dipersiapkan  untuk mencegah kekosongan hukum.
Aparat  penegak  hukum,  yakni  para  petugas  hukum  atau  lembaga  yang berkaitan  dengan  proses  berlangsungnya  hukum  dalam  masyarakat.  Dalam hal  penegakkan  hukum  di  Indonesia,  aparat  yang  bertugas  menegakkan hukum dikenal dengan
2. catur  wangsa  yang  meliputi  kepolisian  (lembaga  penyidik),  kejaksaan (penuntut),  hakim  (peradilan),  dan  pengacara  atau  advokat.  Untuk menegakkanhak-hak  anak  dan  menegakkan  hukum  anak,  menghadapi permasalahan  umum  yang  melanda  Indonesia  yakni  keterbatasan  kemampuan para penegak hukum yang memahami hukum anak dan hak-hak anak, kualitas, pendidikan  dan  keahlian  masing-masing  aparat  penegak  hukum,  dan kemampuan organisasi dalam menegakkan hukum anak dan hak-hak anak.
3. Budaya  hukum  masyarakat,  yakni  struktur  sosial  dan  pandangan  kultural  yang berlangsung dan diyakini masyarakat dalam menegakkan hukum sebagai sebuah pedoman tingkah laku sehari-hari. Masalah budaya hukum merupakan masalah
penting  dalam  menegakkan  hukum  di  Indonesia  yang  menyangkut  keyakinan masyarakat pada hukum dan para penegak hukum.
4. Masyarakat hukum, yakni tempat bergeraknya hukum dalam kehidupan sehari- hari yang mencakup dengan sejauh mana kepatuhan masyarakat kepada hukum, kepedulian masyarakat untuk menegakkan hukum untuk menuju ketertiban dan kedamaian.  Dalam  hal  penegakkan  hak-hak  anak  dalam  praktek  kehidupan sehari-hari.  Hukum  anak  hanya  pedoman  yang  bisa  dijadikan  acuan  untuk mengarahkan bagaimana masyarakat bertindak jika masalah anak ditemukan. Menurut  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak,  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  (anak  sebagai  pelaku) hanya  dapat  dijatuhkan  pidana  atau  tindakan.  Adapun  pidana  yang  dapat    dijatuhkan kepada Anak menurut Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012 adalah:
Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
a. Pidana peringatan;
b. Pidana dengan syarat:
1) pembinaan di luar lembaga;
2) pelayanan masyarakat; atau
3) pengawasan.
c. Pelatihan kerja;
d. Pembinaan dalam lembaga; dan
e. Penjara.
Pidana tambahan terdiri atas:
a. Perampasan  keuntungan  yang  diperoleh  dari tindak pidana; atau
b. Pemenuhan kewajiban adat.
Untuk  sanksi  tindakan  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  anak  sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 82 UU No. 11 Tahun 2012 adalah
a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
b. Penyerahan kepada seseorang;
c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
d. Perawatan di LPKS;
e. Kewajiban    mengikuti    pendidikan    formal    dan/atau  pelatihan    yang diadakan  oleh  pemerintah  atau badan swasta;
f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
g. Perbaikan akibat tindak pidana.
Di  dalam  menjatuhkan  jenis  dan  besarnya  pidana,  Majelis  Hakim menggunakan perimbangannya sebagai berikut :
1. Bahwa Pasal  81 ayat(5) UU No. 11  Tahun 2012  tentang SPPA menentukan pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;
2. Bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha  preventif  dan  represif  atau  lebih  tegas  lagi  pidana  yang  dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Anak,  tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif  dan  motivatif  dengan  harapan  agar  Anak  tersebut  tidak
mengulangi  perbuatannya  kelak  setelah  selesai  menjalani  pidana  yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya
3. Bahwa oleh karena  anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
4. Bahwa laporan hasil penelitian kemasyarakatan atas diri Anak tersebut telah pula  menguraikan  tentang  bagaimana  kehidupan  Anak,  keluarga  dan lingkungannya  serta  latar  belakang  terjadinya  tindak  pidana  tersebut,  dan laporan penelitian kemasyarakatan menyarankan agar Anak dijatuhi pidana seringan-ringannya jika dinyatakan bersalah, sehingga oleh karena itu Hakim menilai tuntutan Penuntut Umum yakni tentang jenis penjatuhan pidana dan masa  pidana  yang  akan  dijatuhkan  kepada  Anak  tersebut  sudah    dianggap ringan,  dengan  mempertimbangkan  hal-hal  yang  memberatkan  dan meringankan yaitu:
Keadaan yang memberatkan :
• Perbuatan  Anak  tidak  mendukung  program  Pemerintah  dalam memberantas Narkoba.Keadaan yang meringankan :
• Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
• Anak belum pernah dihukum.
5. Bahwa oleh karenanya Hakim akan memilih  penjatuhan pidana yang paling tepat untuk Anak;
6. Bahwa  Pasal  71  ayat  (1)  huruf  b  angka  3  UU  No.  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak(selanjutnya  disingkat  SPPA)  menentukan pidana  pokok  bagi  Anak  terdiri  atas  pidana  dengan  syarat  dengan pengawasan;
7. Bahwa Pasal 73 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang  SPPA menentukan agar  Anak  tidak  akan  melakukan  tindak  pidana  lagi  selama  masa  pidana dengan syarat;
8. Bahwa Pasal  77 ayat (2) UU No. 11  Tahun 2012  tentang SPPA menentukan dalam  hal  Anak  dijatuhi  pidana  pengawasan.    Anak  ditempatkan  di  bawah pengawasan  Penuntut  Umum  dan  dibimbing  oleh  Pembimbing Kemasyarakatan;
9. Bahwa    setelah  menguraikan  mengenai  pidana  yang  akan  dijatuhkan, menurut  hemat  Hakim,  jenis  pidana  yang  paling  tepat  dijatuhkan  kepada Anak adalah pidana dengan syarat dengan pengawasan;
Apabila  melihat  jenis  pidana  yang  dijatuhkan  oleh  Majelis  Hakim  di  dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 10/Pid.Sus Anak/2015/PN.Stb sebagaimana yang terdapat  di  dalam  amar  putusannya  adalah  “Menjatuhkan  pidana  terhadap  anak Muhajir Alias Bulek oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)  dengan ketentuan apabila anak tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan menjalani pelatihan kerja selama 2(dua) bulan”.
Dengan  demikian,  maka  terdapat  dua  bentuk  pidana  yang  dijatuhkan  oleh Majelis Hakim dalam bentuk kumulatif, yaitu pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda  sebesar    Rp.  1.000.000.000,-(satu  milyar  rupiah).  Apabila  pidana  denda  tidak dapat dibayar oleh anak, maka akan diganti dengan menjalani pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan”.
Apabila  melihat  pada  ketentuan  ancaman  pidana  yang  terdapat  di  dalam  Pasal 114  ayat  (2)  UU  Narkotika,  maka  pidana  yang  dijatuhkan  oleh  Majelis  Hakim  tidak bertentangan  dengan  uu.  Di  mana  ancaman  pidananya  adalah  pidana  mati,  pidana penjara  seumur  hidup,  atau  pidana  penjara  paling  singkat  6  (enam)  tahun  dan  paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  ditambah  1/3  (sepertiga).  Pidana  denda  menurut  ayat  (1)  nya  adalah  paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah).  Dengan  demikian,  maka  hakim  dapat memutu  pidana  denda  maksimum  ditambag  1/3  sehingga  pidana  denda  maksimum menjadi sekitar Rp. 13.000.000.000.
Namun apabila pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dihubungkan dengan pertimbangannya,  maka  terdapat  ketidaksesuain  yaitu  pada  pertimbangnnya  Majelis Hakim menilai bahwa pidana  yang  tepat  untuk  dijatuhkan  adalah pidana  pengawasan sebagaimana diatur di dalam Pasal Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 dan Pasal  77 ayat (2)  UU  No.  11  Tahun  2012,  sementara  di  dalam  amar  putusannya  Majelis  Hakim menjatuhkan pidana penjara dan denda.
Dilihat  dari  ketentuan  sistem  pemidaan  terhadap  anak  yang  terdapat  di  dalam UU No. 11 Tahun 2012, maka penjatuhan pidana denda itu bertentangan dengan uu. Di mana  pada  Pasal  71  ayat  (3)  UU  No.  11  Tahun  2012  menyatakan  “ Apabila dalam hukum  materiil  diancam  pidana kumulatif  berupa  penjara  dan  denda,  pidana denda  diganti  dengan  pelatihan  kerja ”.  UU  No.  11  Tahun  2012  tidak  mengenal adanya  pidana  denda  kepada  anak,  sehingga  sudah  tidak  selayaknya  Hakim menjatuhkan pidana denda kepada anak. Dalam memahami ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU  No.  11  Tahun  2012  tersebut,  maka  sikap  Majelis  Hakim  yang  seharusnya  adalah dapat  menjatuhkan  pidana  penjara  dan  pidana  pelatihan  kerja  tanpa  menyebutkan terlebih  dahulu  pidana  denda.  Penerapan  denda  yang  digunakan  sebagai  dasar  bagi hakim dalam memutus tindak pidana anak masih dipengaruhi oleh paham positivistik / legalistik yang artinya menerapkan apa yang dinormakan di dalam Undang-undang.

## KESIMPULAN
Pertimbangan  hakim  di  dalam  menjatuhkan  Pasal  114  ayat  (2)  UU  Narkotika sebagaimana yang terdapat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 10/Pid.Sus Anak/2015/PN.Stb dalam bentuk perbuatan menjadi perantara dalam jual beli adalah tidak sesuai dengan pasal yang dipertimbangkan, yaitu di mana di dalam dakwaan yang kedua  Jaksa  Penuntut  Umum  mendakwa  dengan  Pasal  114  ayat  (2)  UU  Narkotika, sementara Majelis Hakim di dalam pertimbangannya menguraikan tentang unsur-unsur tindak  pidana  yang  terdapat  di  dalam  Pasal  112  ayat  (1)  UU  Narkotika,  yaitu  dalam
bentuk  memiliki  tanpa  izin.  Padahal  di  dalam  amar  putusannya  Majelis  Hakim menyatakan  bahwa  terdakwa  terbuki  secara  sah  dan  meyakinkan  menjadi  perantara dalam jual beli.
Di  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Stabat  No.  10/Pid.Sus  Anak/2015/PN.Stb Majelis  Hakim  menjatuhkan  pidana  dengan  merujuk  pada  Pasal  114  ayat  (2)  UU Narkotika  dalam  bentuk  kumulatif,  yaitu  pidana  penjara  selama  4  tahun  dan  pidana denda  sebesar    Rp.  1.000.000.000,-(satu  milyar  rupiah).  Apabila  pidana  denda  tidak dapat dibayar oleh anak, maka akan diganti dengan menjalani pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan”. Apabila pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dihubungkan dengan pertimbangannya,  maka  terdapat  ketidaksesuain  yaitu  pada  pertimbangnnya  Majelis Hakim menilai bahwa pidana  yang  tepat  untuk  dijatuhkan  adalah pidana  pengawasan sebagaimana diatur di dalam Pasal Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 dan Pasal  77 ayat (2)  UU  No.  11  Tahun  2012,  sementara  di  dalam  amar  putusannya  Majelis  Hakim menjatuhkan  pidana  penjara  dan  denda.  Penjatuhan  pidana  denda  itu  bertentangan dengan Pasal 71 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 . UU No. 11 Tahun 2012 sebagaimana dimaksud  di  dalam  Pasal  71  tidak  mengenal  adanya  pidana  denda  kepada  anak, sehingga sudah tidak selayaknya Hakim menjatuhkan pidana denda kepada anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmasasmita, Romli.  (1995). Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi. Bandung: Mandar Maju.
Bammelen, J.M. van. 1997. Hukum Pidana I. Bandung: Bina Cipta.
Harahap, M. Yahya. 2009. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan . Jakarta: Sinar Grafika.
Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 10/Pid.Sus Anak/2015/PN.Stb.
Remmelink,  Jan.  (1993). Hukum  Pidana,  Komentar  atas  Pasal-pasal  Terpenting  dari KUHP  Belanda  dan  Padanannya  dalam  KUHP  Indonesia .  Jakarta:  Gramedi Pustaka Utama.
Tanamas, Joni, Moh dan Zulchaini Z. (1999). Aspek Hukum Perlindungan Anak , Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak .