## IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH PEDALAMAN  DI KECAMATAN MALINAU SELATAN KABUPATEN MALINAU
Royanto 1 , Adam Idris 2 , Nur Fitriyah 3
1 Alumni Magister Administrasi Publik FISIP Unmul
2,3 Magister Administrasi Publik FISIP Unmul Alamat Korespondensi: jurnal.paradigma.mianunmul@gmail.com

## Abstract
The purpose of this research is to know how the Implementation of Infrastructure Development  in  Acceleration  of  Development  of  Inland  Region  in  Kecamatan Malinau Selatan Malinau District. This research uses descriptive research and will be analyzed  by  using  inductive  approach  method.  From  the  results  of  the  research, Implementation  of  Infrastructure  Development  in  Acceleration  of  Rural Development  in  Kecamatan  Malinau  Selatan  has  been  running  well,  from  year  to year,  there  is  a  significant  change  but  still  needed  sustainable  development. Keywords : Infrastructure, Development, Acceleration

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  Implementasi Pembangunan  Infrastruktur  dalam  Percepatan  Pembangunan  Daerah  Pedalaman, di  Kecamatan  Malinau  Selatan  Kabupaten  Malinau.  Penelitian  ini  menggunakan penelitian Deskriptif dan akan dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan induktif.  Dari  hasil  penelitian,  Implementasi  Pembangunan  Infrastruktur  dalam Percepatan Pembangunan Daerah Pedalaman di Kecamatan Malinau Selatan telah berjalan  dengan  baik,  dari  tahun  ke  tahun  terlihat  adanya  perubahan  yang signifikan namun masih tetap diperlukan pembangunan yang berkelanjutan.
Kata Kunci : Infrastruktur, Pembangunan, Percepatan

## Pendahuluan
Pembangunan  infrastruktur  dalam  rangka  upaya  memperkuat  landasan  bagi terciptanya  pertumbuhan  ekonomi.  Disisi  lain  pembangunan  infrastruktur  akan meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi akan  memberikan  dampak  pada  pertumbuhan  ekonomi  dan  peningkatan  kualitas hidup.  Pertumbuhan  ekonomi  sendiri  akan  berpengaruh  terhadap  investasi. Sedangkan  peningkatan  kualitas  hidup  akan  berpengaruh  terhadap  kesejahteraan masyarakat,  karena  dengan  pembangunan  infrastruktur  dapat  mengurangi kemiskinan dan jumlah pengangguran. Selama ini, Pemerintah telah berupaya dalam rangka  meningkatkan  pembangunan  baik  waktu,  tenaga  dan  pembiayaan  untuk pembangunan  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Hasil  pembangunan  dapat  dilihat diseluruh  wilayah  Indonesia  meskipun  terdapat  ketimpangan  yang  menunjukkan adanya  perbedaan  kecepatan  pembangunan  antara  daerah  satu  dengan  daerah lainnya.  Telihat  ketimpangan  yang  cukup  besar  antar  daerah,  seperti  halnya  pada daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. Salain itu Provinsi Kalimantan Utara merupakan Provinsi baru  yang dalam tahap proses pembangunan.
Mencermati  permasalahan  tersebut  maka  perlu  dilakukan  suatu  kajian  yang lebih  mendalam  sehingga  dapat  diketahui  secara  jelas  pentingnya  pembangunan infrastruktur  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Oleh  Karena  itu,  maka perlu  strategi  dalam  mempercepat  laju  pertumbuhan  dan  pembangunan  sehingga terdapat keselarasan antara pembangunan infrastruktur dengan sektor lainnya.
Pembangunan  infrastruktur  merupakan  salah  satu  bentuk  investasi  yang sangat  vital  bagi  pertumbuhan  ekonomi,  baik  skala  regional  maupun  nasional. Pembangunan  infrastruktur  merupakan  determinan  penting  dalam  mendukung percepatan pembangunan daerah, karena mempunyai fungsi sebagai sarana untuk memperlancar  dan  mendukung  kehidupan  masyarakat  serta  mempercepat  laju pertumbuhan ekonomi di daerah, khususnya daerah pedalaman.
Sesuai  dengan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  makan  penulis  tertarik untuk  meneliti  implementasi  pembangunan  infrastruktur  dalam  percepatan pembangunan  daerah  pedalaman  di  Kecamatan  Malinau  Selatan  Kabupaten Malinau.

## Kerangka Konsep dan Teori

## Implementasi Kebijakan
Menurut Syaukani,dkk (2004:295) Implementasi merupakaan salah satu tahap dalam  proses  kebijaksanaan  publik  dalam  sebuah  negara.  Biasanya  implementasi dilaksanakan  setelah  sebuah  kebijakan  dirumuskan  dengan  tujuan  yang  jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang.
George Edward III, mengemukakan bahwa implementasi adalah sebagai tahap pembuatan  kebijakan  diantara  penetapan  suatu  kebijakan  sperti  tahap  hukum, legislative  pengeluaran  eksekutif,  penjatuhan  keputusan  pengadilan  atau pengumuman, peraturan dan konsekuensi bagi individu yang terkait.
Menurut  pendapat  Daniel  dan  Paul  Sabatier  dalam  Leo  Agustino  (2006:139) Implementasi  Kebijakan  sebagai  Pelaksanaan  keputusan  kebijakan  dasar,  biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.
Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2006:139) implementasi  kebijakan  sebagai  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  baik  oleh individu-individu  atau  pejabat-pejabat  atau  kelompok-kelompok  pemerintah  atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

## Model Implementasi Kebijakan
Dalam  Implementasi  kebijakan  publik  terdapat  beberapa  model  kebijakan yang sering digunakan oleh para decision maker antara lain model top-down, model bottom  up  dan  model  sintesis.  Pemahaman  mengenai  model  kebijakan  tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Model Top-Down (Shatier dan Mazmanian dalam sunarko, 2001) Model  kerangka  analisis  implementasi  kebijakan  yang  dikembangkan  oleh kedua ahli ini disebut sebagai model top down karena suatu implementasi akan efektif  apabila  birokrasi  pelaksanaannya  mematuhi  apa  yang  telah  digariskan oleh  peraturan.  Inti  dari  pemikiran  Mazmanian  dan  Sabatier,  melihat implementasi  kebijakan  merupakan  fungsi  dari  tiga  variable  yaitu  (1) karakteristik  masalah  (2)  struktur  manajemen  program  yang  tercermin  dalam berbagai  aturan  yang  mengoperasionalkan  kebijakan,  (3)  faktor-faktor  di  luar peraturan  implementasi  yang  efektif  memerlukan  adanya  perangkat  kondisi
yang  optimal,  yaitu  dimana  para  implementor  harus  memiliki  keahlian  secara profesional. Tidak mungkin implementasi bisa dilakukan jika kondisinya kurang optimal  atau  kurang  ideal.  Walaupun  dalam  model  aslinya  terpusat  pada formulasi  dengan  implementasi,  keunggulan  implementasi  untuk  mencapai tujuan  yang  telah  ditetapkan,  signifikan  hubungan  antara  para  aktor  yang terlibat  dalam  suatu  kebijakan.  Implementasi  sangat  tergantung  pada  tipologi pelaksana.  Titik  berat  pada  analisis  hipotesis  dan  cara-cara  untuk  mencapai tujuan.
b. Model Bottom-Up (Thomas A. Smith) Model Smith melihat proses kebijaksanaan dan perspektif perubahan sosial dan politik  kebijakan  pemerintah  dibuat  untuk  mengadakan  perubahan  dalam masyarakat.  Smith  lebih  lanjut  mengemukakan  adanya  empat  variable  yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan,

## Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan
Keberhasilan  implementasi  kebijakan  akan  ditemukan  oleh  banyak  variable atau  faktor  dan  masing-masing  variable  tersebut  saling  berhubungan  satu  sama yang  lain.  Menurut  Edward  III  ada  empat  faktor  yang  berrpengaruh  terhadap keberhasilan  atau  kegagalan  suatu  implementasi  kebijakan.  Empat  faktor  tersebut antara lain faktor communication, resources, disposition dan bureaucratic strcture .

## Teori Pembangunan
Pembangunan adalah proses perubahan berbagai dimensi kehidupan manusia yang berlangsung terus menerus. Perubahan ini bisa terjadi dengan sendirinya (self- sustaining  process)  bisa  juga  dengan  pengaruh  atau  arahan  dari  pemerintah (Bintoro  Tjokroamidjojo  dan  Mustopadidja  A.R,1990:1),  selain  itu  menurut  Siagian (1994)  memberikan  pengertian  tentang  pembangunan  yaitu  sebagai  suatu  usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara  sadar  oleh  suatu  bangsa,negara  dan  pemerintah  menuju  modernitas  dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)
Dalam  rangka  mempercepat  pembangunan  di  suatu  daerah  harus  didukung dengan berbagai faktor, diantarnya pembangunan infrastruktur. Todaro, 2000:218) bahwa  pembangunan  infrastruktur  memiliki  peran  penting  dalam  mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat.  Pembangunan  infrastruktur merupakan salah satu faktor penentu dalam menunjang kelancaran pengembangan dan perkembangan suatu daerah, karena tanpa adanya infrastruktur yang memadai cenderung  dalam  proses  pembangunan  akan  terhambat,  bahkan  hasilnya  kurang optimal.
Dalam  hal  pembangunan  infrastruktur  di  daerah  terkait  dengan penyelenggaraan  tugas-tugas  pemerintah,  pembangunan  dan  pelayanan  umum sangatlah penting dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan disuatu daerah  yang  aksesbilitasnya  rendah.  Pentingnya  pembangunan  infrastruktur  bagi suatu  daerah  ditandai  oleh  nilai  manfaat  dan  kegunaan  terhadap  infrastruktur
tersebut.  terutama  dapat  dilihat  dari  aksesbilitas  yang  menghubungkan  antar wilayah kewenangan, mobilitas ekonomi, transportasi dan lain sebagainya.

## Pembangunan Daerah Pedalaman
Menurut  lembaga  ilmu  Pengetahuan  Indonesia  (2009),  bahwa  secara  garis besar  permasalahan  pembangunan  daerah  pedalaman  dan  perbatasan  mencakup bebagai  masalah,  baik  kondisi  geografis,  topografi  wilayah  dan  berbagai  dimensi lokal  berupa  kemiskinan.  Permasalahan  yang  berdimensi  Nasional  berupa kesenjangan  sosial  antara  penduduk  negeri  sendiri  dengan  penduduk  Negara tetangga.  Serta  pergeseran  garis  tapal  batas,  permasalahan  berdimensi  ekonomi yaitu  belum  berkembangnya  komoditas  ungulan  yang  sinergis  dengan  industry pengolahan  sehingga  mengakibatkan  terjadinya  penyelundupan  dan  permasaran yang berorientasi ke luar.
Disisi  lain  pentingnya  infrastruktur  bukan  hanya  untuk  meningkatkan aksesbilitas  pembangunan  daerah  pedalaman  juga  dapat  mendukung  peningkatan keserasian  pertumbuhan  antara  daerah  tentunya  dapat  memacu  pertumbuhan ekonomi  dan  mengurangi  kesenjangan  antar  daerah  dengan  mengembangkan potensi sesuai dengan kondisi daerah.

## Metode Penelitian
Pada  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  Deskriptif  dan  akan  dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan induktif. Penelitian Deskriptif dimaksud untuk  mendeskripsikan  realitas  sebuah  peristiwa  untuk  memperoleh  gambaran yang  lebih  jelas  mengenai  fenomena  yang  terjadi  di  objek  penelitian.  Menurut Sugiyono  (2004:11)  metode  deskriptif  adalah  “metode  penelitian  yang  dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa  membuat  perbandingan  atau  menghubungkan  antara  variabel  satu  dengan variabel  yang  lain”.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  model  analisis data interaktif.

## Hasil dan Pembahasan
Pembangunan  infrastruktur  merupakan  salah  satu  faktor  penting  sebagai penentu  percepatan  pembangunan,  khususnya  di  Kecamatan  Malinau  Selatan. Karena itu pembanngunan infrasrtuktur perlu mendapat perhatian yang lebih besar dari Pemerintah.
Urgensi  pembangunan  infrastruktur  yaitu  sebagai  penunjang  kelancaran aktivitas masyarakat juga memperlancar penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan.  Dilihat  dari  manfaatnya  infrastruktur  yang  baik  akan  berpengaruh pada  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi,  sosial  budaya  dan  peningkatan kesehatan  dan  sebagainya  sehingga  sudah  selayaknya  pembangunan  infrastruktur menjadi prioritas dalam rencana pembangunan daerah.
Dalam  upaya  pembangunan  daerah,  terlebih  dahulu  yang  perlu  dipersiapkan adalah infrastruktur yang memadai, dengan adanya infrastruktur aksesibilitas dalam segala hal dapat dilaksanakan dengan mudah, efektif dan efesien .
Kecamatan Malinau Selatan merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten  Malinau  yang  tergolong  daerah  pedalaman.  Secara  umum  kondisi infrastruktur  yang  ada  di  Kecamatan  Malinau  Selatan  dapat  dikatakan  cukup memadai  namun  tetap  perlu  peningkatan    kedepannya.  Akses  dari  Ibu  Kota Kabupaten  menuju  Kecamatan  pada  saat  sekarang  ini  telah  terbuka  masyarakat tidak lagi menggunakan alat trasportasi sungai melainkan transportasi darat (Mobil) sehingga  dapat  lebih  memudahkan  masyarakat  dalam  beraktifitas,  meghemat tenaga, waktu dan biaya.

## Pembangunan Prasarana Jalan
Pembangunan  jalan  merupakan  prasarana  yang  sangat  prinsip  dalam menunjang  kelancaran  sarana  transportasi  sekaligus  penggerak  perekonomia masyarakat  serta  sebagai  jalur  bagi  trasportasi  lokal.  Karena  itu  sudah  selayaknya pembangunan sarana jalan mendapat perhatian yang lebih besar, sehingga harapan masyarakat untuk mendapatkan akses dapat diwujudkan.Jika ditinjau dari nilai dan manfaat  bahwa  pembangunan  sarana  jalan  akan  membawa  konsekuensi  untuk menunjang kelancaran hubungan antar desa, maupun antar wilayah kecamatan dan sekitarnya.
Dengan  maksud  tersebut  maka  perlu  ditunjang  dengan  sarana  jalan  yang memadai.  Jika  kondisi  jalan  kurang  memadai,  bukan  hanya  mengakibatkan  suatu wilayah menjadi terisolir tetapi dapat menghambat aksesbiitas masyarakat. Bahkan menimbulkan  rasa  ketidaknyamanan  dan  rasa  aman  bagi  kehidupan  warga masyarakat.  Untuk  mengetahui  keadaan  jalan  di  Kecamatan  Malinau  Selatan Kabupaten Malinau dilihat pada tabel berikut ini.

## Tabel 1 Fasilitas Jalan di Malinau Selatan
No Fasilitas Jalan Panjang Jalan (M) Kondisi 2017 1 Jalan Aspal Kecamatan 11 KM Sedang 2 Pemeliharaan/Perbaikan Jalan Malinau – Malinau Selatan 72 KM Sedang Jumlah 83 KM
Dari  data  di  atas  menunjukkan  bahwa  pembangunan  sarana  jalan  di kecamatan  Malinau  Selatan  mengalami  perubahan  dari  sebelumnya  baik  untuk pembukaan,  perbaikan  dan  perawatan  jalan.  Kondisi  ini  bukan  hanya  penghubung antar ibu kota Kabupaten ke Kecamatan namun pula akses dari ibu kota kecamatan ke desa-desa sudah mengalami peningkatan yang sangat pesat.
Dengan  dibangunnya  jalan  tersebut  dapat  merubah  keadaan  jalan  di Kecamatan  Malinau  Selatan  menjadi  lebih  baik.  Dalam  dua  tahun  terakhir  ini, kecamatan  Malinau  Selatan  mengalami  kemajuan  di  bidang  pembangunan prasarana jalan, dengan ditingkatkan fasilitas jalan maka aksesbilitas transportasi di
daerah  tersebut,  masyarakat  merasa  aman  dan  kegiatan  masyarakat  lebih  lancar. Pembangunan jalan tersebut merupakan adanya peran kerjasama dari  Pemerintah Daerah dan Perusahaan.

## Pembangunan Sarana Ekonomi
Pembangunan  bidang  ekonomi  dalam  rangka  pencapaian  tingkat kesejahteraan  masyarakat  selalu  terus  ditingkatkan.  Pembangunan  ekonomi  tidak hanya dengan menciptakan sistem regulasi yang mengatur mengenai sentra-sentra ekonomi  dan  perdagangan  dilakukan,  namun  juga  harus  didukung  dengan ketersediaan infrastruktur ekonomi yang mampu mendukung proses perdagangan itu  sendiri,  terutama  dalam  masyarakat  sehingga  roda  jalannya  perekonomian masyarakat dapat dilakukan dengan sebaik-bainya.
Kecamatan  Malinau  Selatan  merupakan  pusat  aktivitas  pertambangan  batu bara dimana daerah tersebut memiliki potensi alam yang luar biasa dan tempat bagi para warga masyarakat sekitar bekerja di Perusahaan. Kondisi seperti ini merupakan peluang  besar  bagi  masyarkat  yang  berada  di  daerah  tersebut,  karena  adanya kesempatan untuk menambah pendapatan masyarakat, serta dapat memanfaatkan peluang  yang  ada  untuk  berusaha  seperti  membuka  dagangan  dan  berjualan  di pasar.  Kebutuhan  sembilan  pokok  merupakan  kebutuhan  utama  bagi  perusahaan setiap harinya perlu ada pasokan sembako dan sayur-sayuran.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pembangunan  infrastruktur  bidang ekonomi  seperti  pasar  yang  ada  sebagaimana  yang  dimasukkan  dalam  rencana program  yang  telah  direalisasikan  merupakan  usulan  yang  dihimpun  dari musyawarah oleh warga masyarakat dan aparatur desa-desa menghendaki perlunya pembagunan  pasar  baik  yang  dipusatkan  di  Kecamatan  Maupun  di  desa  masing- masing di wilayah Kecamatan Malinau  Selatan. Sebagai mana  harapan  pemerintah pembangunan  infrastruktur  bidang  ekonomi  dapat  memberi  kontribusi  lebih  dan adanya aktivitas perekonomian serta memperlihat kondisi masyarakat yang berada di wilayah tersebut dengan dapat memanfaatkan dan memfungsikan pasar sebagai tempat transaksi konsumen dan produsen untuk berjualan dan berbelanja dari hasil pertanian  dan  perkebunan.  Namun  hal  itu  tidak  seperti  apa  yang  diharapkan  oleh pemerintah.  Tetapi  pemerintah  terus  berupaya  mendorong  dan  membiasakan warga untuk berbelanja di pasar.
Pembangunan  Infrastruktur  ekonomi  selalu  mendapat  penekanan  dari pemerintah di  samping infrastruktur lainnya. Oleh karena  ketersediaan sarana  dan prasarana  ekonomi  ini  erat  kaitannya  dengan  urat  nadi  kehidupan  masyarakat. Dalam  konteks  ini,  meskipun  jalan,  jembatan  berhubungan  sarana  ekonomi masyarakat  umum  yang  dimaksud  adalah  sarana  dan  prasarana  pasar  untuk kegiatan ekonomi.
Dari  hasil  penelitian  dilapangan  pada  pembangunan    sarana  ekonomi  untuk aktifitas  kegiatan  perekomian  rakyat  penulis  mengambil  kesimpulan  bahwa pembangunan fasilitas sarana dan prasarana pasar sudah terbangun namun belum memiliki  dampak  positif  bagi  perekonomian  masyarakat.    hal  ini  dilihat  dari  belum difungsikan pasar tradisional dan pasar modern tersebut sebagaimana mestinya hal
ini  disebabkan  karena  lokasi  pasar  yang  kurang  strategis  jauh  dari  pemukiman masyarakat.

## Pengawasan Pembangunan Infrastruktur
Dalam  kegiatan  pembangunan  salah  satu  faktor  yang  paling  penting  adalah pengawasan,  dengan  adanya  pengawasan  maka  dapat  diketahui,    kegiatan pembangunan  tersebut  sudah  sesuai  dengan  rencana  awal.    Pengawasan hendaknya dilakukan sejak awal hingga akhir kegiatan pembangunan. Pengawasan yang  dilakukan  petugas  pengawas  baik  yang  berkenaan  dengan  pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan dan pembangunan dibadang ekonomi di Kecamatan  Malinau  Selatan  sudah  dilaksanakan  sesuai  dengan  mekanisme  yang berlaku  dan  menunjukkan  indikasi  efektif.  Soal  pengawasan  pembangunan Infrastruktur  tersebut,  telah  melibatkan  beberapa  orang  pengawas  yang  berasal dari  instansi,  seperti  Dinas  Pekerjaan  Umum,  Perusahaan,  Pemerintah  Kecamatan dan  Pemerintah  Desa.  Pengawasan  penting  agar  semua  kegiatan  pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan rencana pembangunan.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Pengawasan  terkait  dengan pembangunan  infrastruktur,  dalam  pembangunan  pengawasasan  yang  sudah dilakukan  secara  baik  oleh  pemerintah  maupun  instansi  terkait  dalam  melakukan pengawasan  dilakukan  juga  supervisi.  Supervisi  dilakukan  untuk  mengetahui sejauhmana  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  itu  dilakukan  dan  untuk dipertanggungjawabkan.
Pengawasan  pembangunan  Infrastruktur  melibatkan  pengawas  yang  berasal seperti  Dinas  Pekerjaan  Umum,  DPRD,  Perusahaan,  Pemerintah  Kecamatan  dan Pemerintah Desa. Pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur di kecamatan Malinau  Selatan  dilakukan  sesuai  ketentuan  yang  berlaku,  atau  sesuai  petunjuk pelaksanaan  kerja  (Juklak).  Dari  hasil  pengawasan  tidak  ditemukan  tindakan  yang meyimpang dari kontrak kerja, dan semua pekerjaan, baik yang berkenaan dengan pembangunan  jalan  dan  pembangunan  sarana  prasarana  bidang  ekonomi,  telah dilaksanakan sesuai rencana kerja yang dibuat dalam perencanaan.

## Koordinasi antar Instansi Terkait
Koordinasi  penting  dilakukan  agar  semua  kegiatan  pembangunan infrastruktur  dapat  dicapai  secara  efektif.  Koordinasi  adalah  suatu  kegiatan  untuk menyatupadukan  dari  berbagai  unit/instansi  agar  terdapat  kesamaan  tindakan dalam  rangka  mencapai  tujuan  yang  diharapkan.  Mengingat  pembangunan infrastruktur  di  Kecamatan  Malinau  Selatan,  melibatkan    berbagai  instansi  terkait maka koordinasi harus dilakukan agar terdapat keselarasan dan keasamaan tindak antara pembangunan infrastruktur yang satu dengan yang lainnya dapat mencapai hasil yang efektif.
Dengan  adanya  koordinasi  antar  lembaga/instansi  yang  baik  niscaya pembangunan infrastruktur, yang meliputi berbagai bidang kegiatan di Kecamatan Malinau  Selatan  dapat  diselesaikan  lebih  efektif  dan  efisien.  Disisi  lain  dengan membangun  koordinasi  merupakan  sebagai  suatu  proses  kegiatan  untuk mengintegrasikan  seluruh  unsur  pelaksana  yang  terlibat  dalam  pembangunan
infrastruktur  dapat  bekerja  terintegrasi  sehingga  sasaran  yang  dibuat  dalam rencana kerja dapat dicapai sesuai rencana.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  koordinasi  yang dilakukan oleh unsur pelaksana mampu menyelaraskan semua kegiatan yang terkait dengan  pembangunan  infrastruktur  di  Kecamatan  Malinau  Selatan  Kabupaten Malinau  dan  mampu  menyelaraskan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  instansi  yang terlibat  dalam  pembangunan  infrastruktur  seperti  Dinas  Pekerjaan  Umum, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan pihak swasata/Perusahaan.
Dengan  koordinasi  yang  dibangun  oleh  unsur  pelaksana  ternyata  semua program  pembangunan  infrastruktur  di  Kecamatan  Malinau  Selatan  dapat dilaksanakan  dengan  baik  sehingga  pembangunan  infrastruktur  dapat  berjalan sebagaimana mestinya.

## Faktor Pendukung
a. Adanya  Komitmen  dan  keseriusan  Pemerintah  dalam  merealisasikan percepatan  pembangunan  di  wilayah  Malinau  Selatan  .  Hal  itu  terlihat  dari adanya  kerjasama  pemerintah  daerah  Kabupaten  Malinau  dengan  Pihak Perusahaan  yang  ada  di  sekitar  wilayah  Kecamatan  Malinau  Selatan  untuk pembangunan,  peningkatan,  perbaikan  dan  perawatan  jalan  dan  jembatan dengan anggaran ± 130 Milyar khususnya jalan penghubung ibu Kota Kabupaten Malinau  ke  Ibu  Kota  Kecamatan  Malinau  Selatan  dan  wajib  bagi  Perusahaan untuk memelihara jalan.
b. Adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan hal itu dapat dilihat  dari  peran  aktifnya  masyarakat  dalam  kegiatan  musrenbang  baik ditingkat desa sampai ke Kabupaten.

## Faktor Penghambat
a. Terbatasnya alokasi anggaran yang disetujui pihak pimpinan organisasi vertikal dan kondisi pemerintah daerah / nasional hingga saat ini  dalam kondisi devisit.
b. Kurangnya  kesadaran  masyarakat  terhadap  pemanfaatan  dan  fungsi pembangunan  infrastruktur  yang  disediakan  oleh  Pemerintah,  sehingga pembangunan  yang  ada  tidak  terpelihara  dengan  baik  dan  tidak  memberi kontribusi untuk masyarakat malinau selatan sehingga tidak maksimal.
c. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang ekonomi masih dirasakan tidak tepat  sasaran.  Dikatakan  tidak  tepat  sasaran  dikarenakan  pada  saat perencanaan  kurang  matang  dan  sehingga  pada  saat  pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan perencanaan awal.
d. Terdapatnya  beberapa  desa  yang  masih  belum  memiliki  akases  jalan  sendiri. dalam  hal  ini  desa-desa  yang  masih  berada  dilokasi  tambang,  sehinga  untuk menuju desa tersebut masih menggunakan jalur tambang.

## Kesimpulan  dan Saran
Berdasarkan  pada  uraian-uraian  yang  telah  penulis  kemukakan  pada  bagian sebelumnya, maka penulis membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut.
Pembangunan  prasarana  jalan  di  Kecamatan  Malinau  Selatan  sudah  berjalan dengan  baik  hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  akses  jalan  penghubung  dari Kecamatan  ke  Kabupaten  Malinau  yang  dapat  digunakan  oleh  masyarakat  dalam melakukan  aktifitasnya  atau  kegiatan  masyarakat  untuk  memperlancar  kegiatan ekonomi  masyarakat,  kegiatan  pemerintahan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan optimal. Meskipun secara kualitas prasarana jalan yang  ada  belum  memadai  yaitu  pada  titik  tertentu  kondisi  jalan  yang  kurang  baik, namun disisi lain kegiatan pembangunan prasarana jalan seperti pemeliharaan, jalan terus dilakukan di Kecamatan Malinau Selatan.
Pembangunan  sarana  dan  prasarana  pasar  untuk  kegiatan  ekonomi masyarakat  sudah  terbangun  namun  belum  memiliki  dampak  positif  bagi perekonomian  masyarakat.    hal  ini  dilihat  dari  belum  difungsikannya  pasar tradisional  Long  Loreh,  Pasar  Langap  dan  pasar  baru  Kecamatan  Malinau  Selatan tersebut sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan karena lokasi pasar yang kurang strategis jauh dari pemukiman masyarakat.
Pengawasan  pembangunan  infrastruktur  telah  dilakukan  dengan  efektif, pengawasan  tersebut  melibatkan  pengawas  yang  berasal  dari  Dinas  Pekerjaan Umum,  DPRD,  Perusahaan,  Pemerintah  Kecamatan  dan  Pemerintah  Desa. Pengawasan  terhadap  pembangunan  infrastruktur  di  Kecamatan  Malinau  Selatan dilakukan  sesuai  ketentuan  yang  berlaku,  atau  sesuai  petunjuk  pelaksanaan  kerja (Juklak).  Dari  hasil  pengawasan  tidak  ditemukan  tindakan  yang  meyimpang  dari kontrak  kerja,  dan  semua  pekerjaan,  baik  yang  berkenaan  dengan  pembangunan jalan  dan  pembangunan  sarana  prasarana  bidang  ekonomi,  telah  dilaksanakan sesuai rencana kerja yang dibuat dalam perencanaan.
Koordinasi yang baik terarah dan efektif  antar instansi terkait dilakukan oleh unsur  pelaksana  mampu  menyelaraskan  semua  kegiatan  yang  terkait  dengan pembangunan  infrastruktur  di  Kecamatan  Malinau  Selatan  dan  mampu menyelaraskan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  instansi  yang  terlibat  dalam pembangunan infrastruktur seperti Dinas Pekerjaan Umum, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan pihak swasata sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan program pemerintah Daerah.
Faktor  –faktor  pendukung  dan  faktor  penghambat  pembangunan infrastruktur  di  kecamatan  Malinau  Selatan  dalam  percepatan  pembangunan pedalaman  diantaranya  faktor  pendukung  meliputi;  Komitmen  dan  keseriusan Pemerintah  dalam  merealisasikan  percepatan  pembangunan  di  wilayah  Malinau Selatan,  tingkat  partisipasi  masyarakat  yang  tinggi  dalam  perencanaan pembangunan  hal  itu  dapat  dilihat  dari  peran  aktif  masyarakat  dalam  kegiatan musrenbang  baik  ditingkat  desa  sampai  ke  kabupaten.  Sedangkan  Faktor penghambat  pembangunan  infrastruktur  diantaranya;  Terbatasnya  alokasi anggaran yang disetujui pihak pimpinan organisasi vertikal dan kondisi pemerintah daerah/nasional  hingga  saat  ini  dalam  kondisi  defisit.  Kurangnya  kesadaran masyarakat  terhadap  pemanfaatan  dan  fungsi  pembangunan  infrastruktur  yang disediakan  oleh  Pemerintah  sehingga  pembangunan  yang  ada  tidak  terpelihara dengan baik dan tidak memberi kontribusi untuk masyarakat Malinau Selatan.
Sesuai  dengan  hasil  pembahasan  dan  kesimpulan  di  atas,  maka  penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :
1. Koordinasi  antar  pemerintah  dan  stakeholder  terkait  perlu  ditingkatkan  lagi agar dalam pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik.
2. Perlu adanya pendekatan kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisai tentang pemanfaatan dan fungsi pembangunan yang telah disediakan oleh pemerintah
3. Perlu adanya perencanaan yang matang sebelum melaksanakan Pembangunan khususnya  infrastruktur  ekonomi  (pasar).  Pemilihan  lokasi  pasar  hendaknya melihat dan mempertimbangkan kondisi kebutuhan masyarakat.

## Daftar Pustaka
Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijaksanaan Publik. Alfabeta: Bandung. Edward  III,  George  C.  1980. Implementing  Public  Policy. Congressional  Quartely Press: USA.
Siagian,  SP.  1998. Administrasi  Pembangunan .  Cetakan  Kesebelas.  Gunung  Agung:
Jakarta
Sugiono,  2006. Metode  Penelitian  Administrasi : Dilengkapi  metode  R  &  D. Alfabeta: Bandung.
Sunarko, Bambang. 2001. Beberapa Pendekatan Riset Bioremediasi . Pusat Penelitian Bioteknologi – LIPI No. 3 Vol. 15.
Syaukani, dkk. 2004. Otonomi Dalam Kesatuan . Yogya Pustaka: Yogyakarta. Tjokroamidjojo, Bintoro. 1974. Pengantar Administrasi Pembangunan . LP3ES: Jakarta. Todaro,  Michael  P.  2000. Pembangunan  Ekonomi  di  Dunia  Ketiga .  Jilid  I.  Edisi Keenam. Erlangga: Jakarta.