Analisis Asesmen Kebijakan Sekolah Ramah Anak Pada Tahap Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Ramah Anak

## Asna Lutfa
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

## Siti Maesaroh
Sekolah Tinggi Agama Islam Walisembilan Semarang

## Abstrak
Penetapan  Sekolah  Ramah  Anak  (SRA)  pada  suatu  sekolah  dilakukan melalui  dua  tahap  yaitu  tahap  persiapan  dan  perencanaan,  kemudian dilanjutkan  dengan  tahap  pembentukan  dan  pengembangan.  Berdasarkan Panduan  Sekolah  Ramah  Anak,  pada  tahap  pembentukan  dan pengembangan  dilakukan  verifikasi  terhadap  enam  komponen,  salah satunya  adalah  komponen  kebijakan  SRA.  Menurut  penulis,  proses penetapan SRA bersifat dinamis, sehingga tidak cukup jika hanya dilakukan proses verifikasi saja. Hal ini melatarbelakangi penelitian yang dilakukan oleh  penulis.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  merumuskan  pengembangan metode  asesmen  komponen  kebijakan  SRA  pada  tahap  pembentukan  dan pengembangan  sehingga  dapat  diperoleh  hasil  asesmen  yang  akuntabel. Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur. Penelitian ini memberikan hasil bahwa metode-metode  asesmen  yang  dapat  dikembangkan  untuk  mencapai  hasil yang  akuntabel  antara  lain  metode  verifikasi,  pengukuran  dengan  rubrik analitik, survei, tes tertulis, esai tertulis, tanya jawab lisan, komentar lisan atau  tertulis,  pekerjaan  rumah,  metode self/peer  assessment ,  portofolio, simulasi,  demonstrasi,  dan  metode  observasi.  Masing-masing  metode memiliki kriteria penilaian yang disesuaikan dengan kebutuhan evaluasi. Keywords:
SRA, Asesmen, Kebijakan

## Corresponding  Author: Asna Lutfa
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia asnalutfa_fis@unusia.ac.id

## Siti Maesaroh
Sekolah Tinggi Agama Islam Walisembilan Semarang © The Author(s) 2022 DOI: 10.47776/alwasath.v3i1.335
CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.
JA 25

## Classification

## Conceptual Article
Submitted: 5 April 2022 Accepted: 16 April 2022 Online: 23 April 2022
JA: Jurnal Al-Wasath 3 No.1: 25-40 Journal homepage: https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/index ISSN 2721-6160 (Online)

## PENDAHULUAN
Sejak  diterbitkannya  Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak (Permen PP dan PA) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan  Sekolah  Ramah  Anak,  sekolah-sekolah  di  Indonesia  berlomba-lomba mendeklarasikan  diri  sebagai  Sekolah  Ramah  Anak  (SRA).  Definisi  Sekolah  Ramah  Anak (SRA) menurut Permen PP dan PA Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 1 adalah satuan pendidikan formal,  nonformal,  dan  informal  yang  aman,  bersih  dan  sehat,  peduli  dan  berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak  dari  kekerasan,  diskriminasi,  dan  perlakuan  salah  lainnya  serta  mendukung  partisipasi anak  terutama  dalam  perencanaan,  kebijakan,  pembelajaran,  pengawasan,  dan  mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. 1
Kebijakan ini merupakan bagian dari pengembangan Kota Layak Anak (KLA). Syarat agar sebuah kabupaten atau kota dapat disebut layak anak adalah harus memenuhi 31 indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  (Permen  PP  dan  PA)  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Indikator Kabupaten/Kota  Layak  Anak.  Salah  satu  indikator  KLA  untuk  klaster  pendidikan  adalah peningkatan  persentase  SRA  yang  ada  di  kota  tersebut  (indikator  nomor  25).  Jika  terdapat peningkatan SRA, maka indikator tersebut akan mendapatkan nilai 20 dari total nilai 1000 yang dibutuhkan. 2
Penetapan SRA pada suatu sekolah dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap persiapan dan  perencanaan,  kemudian  dilanjutkan  dengan  tahap  pembentukan  dan  pengembangan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan dan perencanaan antara lain sosialisasi tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak, penyusunan kebijakan SRA di masing-masing satuan  pendidikan,  konsultasi  anak,  dan  pembentukan  Tim  Pelaksana  SRA.  Pada  tahap pembentukan dan pengembangan, terdapat lima tahap yang mana pada masing-masing tahap dilakukan proses verifikasi terhadap enam komponen, yakni 1) kebijakan SRA, 2) pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak, 3) pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak dan SRA, (4) sarana dan prasarana SRA, (5) partisipasi anak, dan (6) partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, dan alumni. 3 Semakin tinggi  tahap,  maka  semakin  kompleks  kriteria  yang  harus  dipenuhi  oleh  masing-masing komponen tersebut.
Proses  verifikasi  pada  tahap  pembentukan  dan  pengembangan  dilakukan  dengan pengecekan  keterpenuhan  kriteria  masing-masing  komponen.  Jika  kriteria  yang  dimaksud terpenuhi,  maka  verifikator  akan  mencontreng  kolom  “Ya”  dan  jika  tidak  terpenuhi,  maka verifikator  akan  mencontreng  kolom  “Tidak”.  Ketidakterpenuhan  satu  kriteria  akan menyebabkan tahap bagian  pada tahap pembentukan dan pengembangan tidak bisa dilanjutkan ke  tahap  yang  lebih  tinggi.  Oleh  karena  itu,  komponen  yang  tidak  memenuhi  kriteria  perlu dievaluasi dan dilakukan perbaikan sehingga bisa memenuhi tuntutan kriteria yang dimaksud.
Definisi verifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemeriksaan tentang kebenaran  laporan,  pernyataan,  perhitungan  uang  dan  sebagainya. 4 Berdasarkan  definisi tersebut maka proses verifikasi lebih tepat dilakukan terhadap data yang bersifat statis, data yang  hanya  perlu  diuji  kebenarannya  saja,  tanpa  perlu  dilakukan  pengukuran  terhadap  data tersebut.  Proses  penetapan  SRA  yang  bersifat  dinamis,  tentunya  tidak  cukup  jika  hanya dilakukan  proses  verifikasi  saja.  Asesmen  yang  dilakukan  dapat  dikembangkan  dengan
1 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PP dan PA) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak Jakarta
2 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PP dan PA) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Jakarta.
3 Deputi Tumbuh Kembang Anak KPP dan PA. 2015. Panduan Sekolah Ramah Anak . KPP dan PA.
4 Kamus Besar Bahasa Indonesia
berbagai macam metode, termasuk metode yang berbasis pengukuran. Dari latar belakang di atas  maka  rumusan  masalah  penelitian  adalah  Bagaimana  Rumusan  Asesmen  Yang  Tepat Terkait Penetapan Status Sekolah Ramah Anak (SRA), dengan pertanyaan pembantu sebagai berikut:  1)  Metode  asesmen  apa  yang  tepat  untuk  diterapkan  pada  tahap  pembentukan  dan pengembangan  SRA?  2)  Bagaimana  pengembangan  kriteria  masing-masing  komponen sehingga sesuai dengan metode asesmen yang diterapkan?

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan analisis deskriptif. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur.  Dalam  penerapan  metode  studi  literatur,  data-data  yang  relevan  dengan  topik penelitian dikumpulkan melalui pembacaan buku, artikel jurnal, artikel prosiding, artikel di internet dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang menjadi acuan pembahasan. Data-data yang terkumpul  kemudian  dianalis  melalui  proses  deskripsi  dalam  rangka  memperoleh  hasil terhadap permasalahan yang telah dirumuskan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Asesmen pada tahap pembentukan dan pengembangan dilakukan untuk 6 komponen sebagaimana  ketentuan  pada  Panduan  Sekolah  Ramah  Anak.  Dalam  panduan  tersebut dinyatakan bahwa pemenuhan 6 komponen dilakukan maksimal selama 2 tahun sejak sekolah tersebut menginisiasi sebagai sekolah ramah anak. Namun, menurut penulis sekolah belum bisa menginisiasi sebagai SRA jika tindakan asesmen belum dilakukan. Terlebih lagi, penetapan sekolah sebagai SRA akan membawa dampak yang luar biasa bagi anak, sehingga dalam proses penetapannya  membutuhkan  langkah  yang  serius  dan  akuntabel.  Untuk  mewujudkan akuntabilitas  proses  penetapan  SRA,  maka  asesmen  yang  dilakukan  harus  berbasis  skor sehingga perlu ditetapkan skor minimum agar suatu sekolah dapat ditetapkan sebagai SRA.
Penelitian  ini  difokuskan  pada  komponen  Kebijakan  SRA  yang  mencakup  sub-sub komponen sebagai berikut: (a) memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik; (b) melakukan  berbagai  upaya  untuk  melaksanakan  kebijakan  anti  kekerasan  terhadap  peserta didik;  (c)  melakukan  upaya  untuk  mencegah  peserta  didik  putus  sekolah;  (d)  memiliki komitmen  untuk  menerapkan  prinsip-prinsip  SRA  dalam  manajemen  berbasis  sekolah  dan RKAS  setiap  tahun;  (e)  terdapat  proses  penyadaran  dan  dukungan  bagi  warga  satuan pendidikan  untuk  memahami:  gender,  Konvensi  Hak  Anak,  dan  anak  yang  membutuhkan perlindungan khusus (misalnya: anak penyandang disabilitas); (f) memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok; (g) memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan bebas napza; (h) memiliki komitmen untuk menerapkan sekolah/madrasah aman dari bencana secara struktural dan nonstruktural; (i) menjamin, melindungi, dan memenuhi hak peserta didik untuk menjalankan  ibadah  dan  pendidikan  agama  sesuai  dengan  agama  masing-masing;  (j) memastikan  pengarusutamaan  Pengurangan  Resiko  Bencana  (PRB)  di  dalam  proses pembelajaran;  (k)  mengintegrasikan  materi  kesehatan  di  dalam  proses  pembelajaran;  (l) mengintegrasikan  materi  kesehatan  reproduksi  dalam  materi  pembelajaran;  (m) mengintegrasikan materi lingkungan hidup di dalam proses pembelajaran; (n) memiliki sistem rujukan  kepada  satuan  pendidikan  yang  sudah  siap  melaksanakan  pendidikan  inklusi;  (o) pelaksanaan  Kebijakan  Pemantauan  rutin  perlindungan  anak,  dengan  memfungsikan  guru piket, piket anak, dan POMG; (p) menjadi sekolah rujukan untuk SRA dan memiliki imbas minimal untuk 10 sekolah/madrasah di sekitarnya, serta ada kebijakan sekolah yang membuka kelas layanan khusus bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan/atau Penyandang Masalah  Kesejahteraan  Sosial  Anak  (PMKSA);  (q)  memiliki  SOP  untuk  tindak  lanjut  bagi tenaga  pendidik  yang  melakukan  kekerasan;  (r)  melakukan  pengawasan  dalam  kegiatan
ekstrakurikuler; dan (s) mewajibkan orang tua untuk melaporkan riwayat medis anaknya pada saat penerimaan murid baru dan di update setiap tahun untuk deteksi dini dan pencegahan. 5

## Sub Komponen (a)
Kebijakan memiliki dua aspek, yakni kebijakan merupakan praktika sosial, bukan event yang tunggal atau terisolir, serta kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi. 6 Pembuatan  kebijakan  sebagaimana  yang  terdapat  pada  sub  komponen  (a)  bersifat  sangat penting  dalam  rangka  merespon  banyaknya  kasus  kekerasan  yang  terjadi  di  sekolah. Berdasarkan  catatan  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  yang  merupakan  hasil pemantauan media dan KPAI sejak 2 Januari – 27 Desember 2021, selama tahun 2021 terdapat 17 kasus kekerasan yang melibatkan murid dan guru. 7
Kebijakan anti kekerasan perlu diterapkan untuk menghapuskan tindak kekerasan yang terjadi di sekolah. Sebagaimana kebijakan yang diterapkan di SMAN 15 Bandung sebagai SRA terbaik tingkat SMA pada 2017 dan SRA percontohan di Provinsi Jawa Barat, yaitu penerapan disiplin positif dalam konteks pelaksanaan konsekuensi yang diarahkan kepada pembentukan karakter  peserta  didik  khususnya  karakter  religius,  nasionalisme,  dan  juga  karakter  sosial. 8 Sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kebijakan anti kekerasan tersebut, maka kebijakan perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Internal Sekolah atau Surat Keputusan Tim Pelaksana dan  Tim  Pengembang  SRA.  Selanjutnya,  untuk  memeriksa  kebenaran  adanya  kebijakan tersebut  maka  dapat  dilakukan  verifikasi,  apakah  kebijakan  tersebut  benar  ada  atau  tidak. Proses verifikasi ini merupakan asesmen yang dilakukan terhadap sub komponen (a).

## Sub Komponen (b)
Kebijakan  anti  kekerasan  yang  telah  dibuat  harus  dilaksanakan  secara  maksimal. Pelaksanaan  kebijakan  dapat  diukur/dievaluasi  berdasarkan  dimensi-dimensi:  konsistensi, transparansi,  akuntabilitas,  keadilan,  efektivitas,  dan  efisiensi. 9 Konsistensi  kebijakan mencerminkan  keajegan  penerapan  kebijakan  tersebut,  tidak  berubah-ubah,  patuh  terhadap aturan  yang  ditetapkan  dalam  kebijakan.  Transparansi  kebijakan  mencakup  kemudahan masyarakat  untuk  mengakses  kebijakan  tersebut  dan  penegakan  kebijakan  yang  bersifat terbuka.  Akuntabilitas  kebijakan  berkaitan  dengan  pelaksanaan  kebijakan  yang  dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan kebijakan merujuk pada konsep equality dalam penegakan kebijakan, semua objek kebijakan mendapatkan perlakuan yang sama. Efektivitas kebijakan merujuk  pada  tingkat  keberhasilan  pencapaian  tujuan  dari  pembuatan  kebijakan  tersebut. Efisiensi kebijakan merujuk pada jumlah penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan dari pembuatan kebijakan tersebut. Semakin sedikit jumlah sumber daya yang dibutuhkan maka kebijakan tersebut semakin efisien.
Keenam  dimensi  tersebut  dapat  diukur  dengan  menggunakan  rubrik  analitik.  Dalam sebuah rubrik analitik, kinerja dinilai secara terpisah untuk setiap kriteria. 10 Masing-masing dimensi  di  atas  ditentukan  kriteria  penilaiannya  mulai  dari  kriteria  tingkat  rendah,  tingkat
5 Deputi Tumbuh Kembang Anak KPP dan PA, op.cit 15-16.
6 Thoha dalam Ramdhani, A dan Ramdhani, MA. 2017. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik . 11 (01): 1-12.
7 Abdi,  AP.  2021. https://tirto.id/kpai-kasus-kekerasan-banyak-terjadi-di-sekolah-kemendikbud-ristek-gmQL . Diakses tanggal 12 Maret 2022.
8 Mulyani, R., Sumantri, E. dan Budimansyah, D. 2020. The Application of Possitive Discipline in Realizing Non- Violence Education in Child Friendly-Schools. Jurnal Civicus . 20 (1): 40-50.
9 Ramdhani, A. dan Ramdhani, MA. 2017. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik . 11 (01):
1-12.
10 Mueller dalam Ramadhani, R. dkk. 2020. Belajar dan Pembelajaran: Konsep dan Pengembangan . Edisi 1. Yayasan Kita Menulis. Medan. Hal 140.
sedang hingga tingkat tinggi. Oleh karena itu, diperlukan penetapan skor terendah dan skor tertinggi.  Berhubung  lingkup  pelaksanaan  kebijakan  ini  mencakup  guru,  siswa,  pegawai sekolah dan stakeholder , maka pengukuran pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh pihak-pihak yang dilingkupi tersebut. Asesmen menggunakan rubrik analitik ini akan memberikan hasil yang lebih autentik dibandingkan asesmen yang hanya memverifikasi terhadap sub-komponen (b)  di  atas.  Jika  hanya  dilakukan  verifikasi  terhadap  adanya  berbagai  upaya  untuk melaksanakan kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik, maka upaya yang dilakukan menjadi tidak terukur.

## Sub Komponen (c)
Salah satu fenomena negatif yang terjadi di sekolah adalah ketika terdapat siswa putus sekolah.  Dampak  yang  dapat  terjadi  akibat  putus  sekolah  antara  lain:  perilaku  sosial  anak cenderung  kepada  hal-hal  negatif, 11 memicu  rasa  minder,  kematangan  emosi  anak  akan semakin terhambat, semakin kurang terbuka untuk bisa mengembangkan diri, anak menjadi lebih  malas  dari  biasanya,  dan  kehidupannya  seolah  tidak  bisa  dikontrol. 12 Sekolah  perlu melakukan pencegahan putus sekolah untuk menghindari terjadinya dampak-dampak tersebut. Upaya yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk mencegah siswa putus sekolah antara lain: sosialisasi untuk memacu semangat bersekolah, memberikan beasiswa kepada siswa yang tidak mampu, kunjungan ke rumah siswa yang terancam putus sekolah, dan kontrol terhadap siswa yang  izin  sekolah. 13 Upaya-upaya  tersebut  dapat  ditetapkan  untuk  menjadi  bahan  asesmen SRA. Asesmen pada sub komponen (c) dapat dilakukan dengan melakukan proses verifikasi terhadap masing-masing upaya yang telah ditetapkan disertai dengan pembuktian pelaksanaan upaya tersebut. Bukti-bukti pendukung dapat berupa foto, daftar hadir dan bukti-bukti lainnya.

## Sub Komponen (d)
Prinsip-prinsip  yang  mendasari  pembentukan  dan  pengembangan  SRA  antara  lain nondiskriminasi;  kepentingan  terbaik  bagi  anak;  hidup,  kelangsungan  hidup,  dan perkembangan; penghormatan terhadap pandangan anak; dan pengelolaan yang baik. 14 Agar tercipta  manajemen  sekolah  dan  RKAS  (Rencana  Kegiatan  dan  Anggaran  Sekolah)  yang berpihak pada kepentingan dan hak anak,  maka perlu dibuat suatu komitmen yang disepakati oleh warga sekolah, untuk menjamin penerapan prinsip-prinsip tersebut. Adanya komitmen ini berkaitan  dengan  sub  komponen  (d).    Asesmen  terhadap  sub  komponen  (d)  dapat dikembangkan  dengan  melakukan  verifikasi  terhadap  penerapan  tiap  prinsip  SRA  pada komitmen yang disepakati. Jadi, proses verifikasi dilakukan terhadap penerapan prinsip SRA pada dokumen komitmen, bukan verifikasi terhadap kepemilikan komitmen.

## Sub Komponen (e)
Proses  penyadaran  merupakan  proses  yang  dilakukan  agar  seseorang  menjadi  sadar terhadap sesuatu hal. Proses penyadaran dapat dilakukan melalui tiga pilihan pendekatan, yakni pendekatan  massal,  pendekatan  perorangan,  dan  pendekatan  kelompok,  tergantung  pada jumlah  sasaran  yang  ingin  dicapai. 15 Pada  sub  komponen  (e)  di  atas,  proses  penyadaran ditujukan  kepada  warga  satuan  pendidikan.  Cakupan  warga  satuan  pendidikan  ini  meliputi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan warga lain dalam satuan pendidikan. Dengan
11 Madani, M. dan Risfaisal. 2017. Perilaku Sosial Anak Putus Sekolah. Equilibrium Jurnal Pendidikan . 4 (2).
12 Gabriella,  A.  2021. https://bpkpenabur.or.id/news/blog/5-dampak-negatif-anak-putus-sekolah-menurut- psikolog . Diakses tanggal 14 Maret 2022.
13 Ranti, K., Atmadja, NB., dan Sendratari, LP. 2019. Upaya Pencegahan Anak Putus Sekolah di SMP Negeri 1 Gerokgak,  Kecamatan  Gerokgak,  Buleleng,  Bali. E-Journal  Pendidikan  Sosiologi  Universitas  Pendidikan Ganesha . 1 (1): 12-22.
14 Deputi Tumbuh Kembang Anak KPP dan PA. op.cit 14-15.
15 Ningsih,  GM.  2011.  Model  Penyadaran  Keluarga  Petani  Berbasis  Gender  Dalam  Upaya  Meminimalkan Terjadinya Pekerja Anak di Kabupaten Malang. Humanity . 6 (2): 98-105.
cakupan warga satuan pendidikan tersebut, maka proses penyadaran dapat dilakukan dengan pendekatan kelompok.
Capaian yang diharapkan dari proses penyadaran pada sub komponen (e) adalah warga satuan pendidikan memiliki pemahaman tentang gender, Konvensi Hak Anak dan anak yang membutuhkan  perlindungan  khusus.  Tingkat  pemahaman  yang  diperoleh  warga  satuan pendidikan menjadi penentu keberhasilan proses penyadaran yang dilakukan. Oleh karena itu, untuk mengevaluasi proses penyadaran diperlukan pengukuran terhadap tingkat pemahaman warga  satuan  pendidikan.  Pengukuran  tersebut  dapat  dilakukan  melalui  tes  tertulis.  Jadi, penilaian pada pengembangan SRA ini tidak cukup hanya dilakukan verifikasi terhadap adanya proses penyadaran, tetapi perlu dikembangkan ke arah pengukuran capaian proses penyadaran.

## Sub Komponen (f)
Sekolah termasuk bagian dari Kawasan Tanpa Rokok yang diatur secara legal melalui Peraturan  Daerah  di  masing-masing  daerah,  seperti  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di sekolah membutuhkan  komitmen dari warga sekolah (pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik dan  warga  sekolah  lainnya).    Pada  komitmen  tersebut  terdapat  pernyataan-pernyataan  yang harus  dipatuhi  oleh  warga  sekolah.  Namun,  faktanya  masih  terdapat  warga  sekolah  yang merokok  padahal  ia  mengetahui  adanya  aturan  yang  melarang  untuk  merokok  di  kawasan sekolah, sebagaimana kasus yang terjadi di SMP N 13 Kota Tegal. 16 Berdasarkan fenomena tersebut, maka asesmen pengembangan SRA pada sub komponen (f) tidak cukup hanya dengan memverifikasi  adanya  komitmen  untuk  mewujudkan  Kawasan  Tanpa  Rokok,  namun  perlu dilakukan  asesmen  terhadap  implementasi  komitmen  tersebut.  Asesmen  dapat  dilakukan dengan menggunakan metode survei terhadap warga sekolah. Metode survei dilakukan dengan membagikan  kuesioner  kepada  responden.  Kuesioner  yang  dibagikan  berisi  pertanyaan- pertanyaan  terkait  implementasi  pernyataan-pernyataan  yang  terdapat  dalam  komitmen. Penetapan skor perlu dilakukan sebagai ukuran keberhasilan implementasi komitmen.

## Sub Komponen (g)
Selain berkomitmen sebagai Kawasan Tanpa Rokok, sekolah juga harus berkomitmen sebagai  Kawasan  Bebas  Napza.  Napza  merupakan  zat  yang  sangat  berbahaya  dan  apabila dikonsumsi dapat memberikan dampak negatif yang luar biasa. Untuk menjamin agar warga sekolah terbebas dari Napza, maka harus ada komitmen yang disepakati oleh warga sekolah. Implementasi komitmen tersebut harus dikawal ketat. Oleh karena itu, asesmen terhadap sub komponen (g) dapat dilakukan dengan menggunakan metode survei terhadap warga sekolah, sebagaimana asesmen pada sub komponen (f). Selain metode survei, metode verifikasi juga diperlukan  untuk  mengasesmen  upaya  pencegahan  Napza.  Upaya  pencegahan  Napza  yang dapat dilakukan antara lain membuat tata tertib sekolah, melakukan razia intensif dan spontan, bekerjasama  dengan  instansi  terkait  guna  penyuluhan  dan  sosialisasi,  menggunakan ekstrakurikuler sebagai sarana pencegahan, memasukkan materi tentang narkotika ke dalam kurikulum pengajaran, dan memaksimalkan tugas dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Napza. 17 Masing-masing upaya tersebut perlu diverifikasi apakah benar dilakukan atau tidak.
Sub Komponen (h)
16 Prabasiwi, A., Putri, AR., dan Kusnadi. 2017. Perilaku Merokok Guru di Sekolah (Studi Kasus SMP N 13 Kota Tegal). 2 nd Seminar  Nasional  IPTEK  Terapan  (SENIT)  2017 .  2  (1):  239-242.  Pusat  Penelitian  Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama Tegal.
17 Fidrayani dan Utami, D. 2018. Program Sekolah dalam Upaya Pencegahan NAPZA. Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender . 14 (1): 39-49.
Sebagai tempat belajar, sekolah harus aman dari bencana, baik bencana alam maupun bencana  non  alam.  Oleh  karena  itu,  sekolah  perlu  berkomitmen  dalam  penyelenggaraan penanggulangan  bencana.  Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 33, penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri  atas  tiga  tahap,  yakni  tahap  prabencana,  tahap  saat  tanggap  darurat,  dan  tahap pascabencana. Selanjutnya pada Pasal 34, dijelaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana meliputi: dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Cakupan penanggulangan pada tahap prabencana di situasi tidak  terjadi  bencana  dijabarkan  pada  Pasal  35,  antara  lain  perencanaan  penanggulangan bencana,  pengurangan  risiko  bencana,  pencegahan,  pemaduan  dalam  perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang,  pendidikan  dan  pelatihan,  serta  persyaratan  standar  teknis  penanggulangan  bencana. Adapun  cakupan  penanggulangan  pada  tahap  prabencana  di  situasi  terdapat  potensi  terjadi bencana  dijabarkan  pada  Pasal  44,  antara  lain  kesiapsiagaan,  peringatan  dini,  dan  mitigasi bencana.  Kemudian,  pada  Pasal  48  dijabarkan  tentang  penyelenggaraan  penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan,  dan  sumber  daya;  penentuan  status  keadaan  darurat  bencana;  penyelamatan  dan evakuasi  masyarakat  terkena  bencana;  pemenuhan  kebutuhan  dasar;  perlindungan  terhadap kelompok  rentan;  dan  pemulihan  dengan  segera  prasarana  dan  sarana  vital.  Terakhir  untuk tahap pascabencana, meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. 18
Asesmen  yang  diterapkan  untuk  sub  komponen  (h)  dapat  dikembangkan,  tidak  hanya memverifikasi  kepemilikan  komitmen,  tetapi  juga  memverifikasi  pelaksanaan  tahap-tahap penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas.  Sebelum verifikasi  dilakukan,  maka  sekolah  perlu  ditinjau  terlebih  dahulu  terkait  situasinya  berada dalam  situasi  tidak  terjadi  bencana  atau  dalam  situasi  terdapat  potensi  terjadinya  bencana karena situasi ini akan menentukan proses verifikasi tindakan penanggulangan pada tahap pra bencana.  Asesmen  cukup  dilakukan  dengan  verifikasi  saja  karena  sifat  bencana  yang insidental.

## Sub Komponen (i)
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  55  Tahun  2007  tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Pasal 3 ayat 1, setiap satuan pendidikan pada semua  jalur,  jenjang,  dan  jenis  pendidikan  wajib  menyelenggarakan  pendidikan  agama. 19 Dengan  adanya  kewajiban  tersebut,  maka  peserta  didik  memiliki  hak  untuk  memperoleh pendidikan  agama.  Khususnya  untuk  satuan  pendidikan  yang  mendeklarasikan  diri  sebagai sekolah terbuka (dapat menerima siswa dari berbagai macam agama), maka satuan pendidikan tersebut wajib menyediakan Guru Agama sesuai dengan agama-agama yang dianut oleh para peserta  didik. 20 Kemudian  pada  Pasal  4  ayat  5,  disebutkan  bahwa  setiap  satuan  pendidikan menyediakan  tempat  dan  kesempatan  kepada  peserta  didik  untuk  melaksanakan  ibadah berdasarkan ketentuan agama yang dianut oleh peserta didik. 21 Dengan demikian, peserta didik juga memiliki hak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Dalam rangka pengembangan SRA, maka satuan pendidikan harus harus menjamin, melindungi, dan memenuhi hak peserta didik untuk menjalankan ibadah dan pendidikan agama sesuai dengan agama masing-masing (sub komponen (i). Asesmen komponen ini akan memberikan hasil yang lebih obyektif ketika diterapkan metode survei terhadap peserta didik. Kuesioner pada metode survei ini berupa pertanyaan-pertanyaan tentang penjaminan, perlindungan, dan pemenuhan
18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta.
19 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  55  Tahun  2007  Tentang  Pendidikan  Agama  dan  Pendidikan Keagamaan. Jakarta.
20 Nikmah, F., Pramitha, D., dan Puspitasari, FF. 2020. Analisis Kebijakan PP No.55/2007 dalam Pengelolaan Pendidikan Agama. Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam . 9 (02): 175-188.
21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta.
hak  peserta  didik  untuk  menjalankan  ibadah  dan  pendidikan  agama  sesuai  dengan  agama masing-masing.

## Sub Komponen (j)
Indonesia termasuk salah satu dari 35 negara yang paling rawan bencana di dunia, baik bencana hidrometeorologi maupun bencana geologi. 22 Oleh karena itu, masyarakat Indonesia perlu  dibekali  dengan  pengetahuan  mengenai  Pengurangan  Risiko  Bencana  (PRB).  Dalam dunia pendidikan, terdapat dua pilihan untuk menerapkan PRB di satuan pendidikan, yakni PRB diintegrasikan ke dalam kurikulum atau PRB dijadikan sebagai muatan lokal yang berdiri sendiri. 23 Integrasi PRB ke dalam kurikulum tidak hanya di materi Ilmu Sosial tetapi mencakup semua  materi  pembelajaran. 24 Luaran  pembelajaran  yang  diharapkan  dapat  dimiliki  oleh peserta didik melalui integrasi PRB ke dalam kurikulum antara lain, 1) aspek pengetahuan dan pemahaman: pengetahuan tentang peran dan kompetensi diri dan orang lain ketika menghadapi bahaya dan bencana; pengetahuan tentang bahaya dan bencana; pemahaman tentang konsep kunci pengurangan risiko bencana dan tentang praktik konsep tersebut; pengetahuan tentang langkah-langkah keamanan dasar; pengetahuan tentang mekanisme penanggulangan bencana beserta  praktiknya;  pengetahuan  tentang  lingkungan  dan  lingkungan/  hubungan  masyarakat manusia;  pengetahuan  tentang  perubahan  iklim;  pengetahuan  tentang  dampak  bahaya  yang berbeda  dan  tidak  proporsional  pada  orang;  pengetahuan  tentang  interaksi  yang  dapat mengurangi  risiko  bencana/  konflik;  dan  pengetahuan  tentang  aspek  hak  asasi  manusia/hak anak  terkait  bencana;  2)  aspek  keterampilan:  keterampilan  manajemen  informasi  PRB; keterampilan  penegasan  dan  berpikir  kritis  tentang  bahaya  dan  bencana;  keterampilan mengatasi, perlindungan diri dan manajemen diri terhadap bahaya dan bencana; keterampilan komunikasi dan interaksi interpersonal untuk menerapkan PRB; keterampilan mempengaruhi (merespon/dengan  emosi);  keterampilan  bertindak;  dan  keterampilan  sistemik;  3)  aspek perilaku: altruism/penilaian; penghormatan; kasih sayang, perhatian dan empati; keyakinan dan kehati-hatian;  tanggung  jawab;  komitmen  terhadap  kejujuran,  keadilan  dan  solidaritas;  dan harmoni dengan lingkungan. 25
Asesmen  pada  sub  komponen  (j)  tidak  cukup  hanya  dengan  memastikan  adanya pengarusutamaan  PRB  dalam  proses  pembelajaran,  tetapi  perlu  dikembangkan  dengan melakukan asesmen terhadap luaran integrasi PRB ke dalam kurikulum. Asesmen dilakukan terhadap luaran pembelajaran yang mencakup tiga aspek yang telah disebutkan di atas, yakni aspek  pengetahuan  dan  pemahaman,  aspek  keterampilan  serta  aspek  perilaku.  Asesmen terhadap  aspek  pengetahuan  dan  pemahaman  dapat  dilakukan  dengan  metode  tes  tertulis berupa  soal  pilihan  ganda,  esai  tertulis,  tanya  jawab  lisan,  kuesioner,  komentar  lisan  atau tertulis, dan pekerjaan rumah. 26 Asesmen terhadap aspek keterampilan dapat dilakukan dengan metode self/peer assessment , portofolio, simulasi dan demonstrasi. 27 Asesmen terhadap aspek perilaku dapat dilakukan dengan metode observasi. 28
Sub Komponen (k)
22 Intan,  G.  2021. https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-masuk-daftar-35-negara-paling-rawan-bencana- di-dunia/5801062.html . Diakses tanggal 24 Maret 2022.
23 Setiawan, AK. 2010. Pengembangan Model Sekolah Siaga Bencana Melalui Integrasi Pengurangan Risiko Bencana  dalam  Kurikulum .  Lembaga  Pengabdian  kepada  Masyarakat  Universitas  Negeri  Yogyakarta. Yogyakarta.
24 Rahma,  A.  2018.  Implementasi  Program  Pengurangan  Risiko  Bencana  (PRB)  Melalui  Pendidikan  Formal. Jurnal Varidika . 30 (1): 1-11.
25 UNESCO  dan  UNICEF.  2012. Disaster  Risk  Reduction  in  School  Curricula:  Case  Studies  from  Thirty Countries . Spain. UNESCO and UNICEF. Hal 46-51.
26 UNESCO dan UNICEF. Op.Cit. Hal 37.
27 Ibid
28 Ibid
Selain  integrasi  PRB,  materi  kesehatan  juga  perlu  diintegrasikan  ke  dalam  proses pembelajaran.  Melalui  pendidikan  kesehatan,  peserta  didik  dapat  meningkatkan pengetahuannya tentang pentingnya sayur, 29 peserta didik dapat memelihara personal hygiene gigi dan mulut, 30 dan peserta didik dapat meningkatkan perilaku hidup sehat. 31 Dalam proses pembelajaran, pendidikan kesehatan dapat diintegrasikan pada materi pokok yang relevan, baik dalam aspek pengetahuan, perilaku sehat, keterampilan pemecahan masalah, maupun sikap. 32 Sebagaimana asesmen pada sub komponen (j), asesmen pada sub komponen (k) juga dapat dikembangkan dengan menerapkan metode tes tertulis berupa soal pilihan ganda, esai tertulis, tanya jawab lisan, kuesioner, komentar lisan atau tertulis, dan pekerjaan rumah untuk aspek pengetahuan, metode self/peer assessment , portofolio, simulasi dan demonstrasi untuk aspek keterampilan, serta metode observasi untuk aspek perilaku/ sikap.

## Sub Komponen (l)
Secara  khusus,  pendidikan  kesehatan  reproduksi  dapat  diintegrasikan  pada  materi pembelajaran.  Sebagai  contoh,  ketika  pendidikan  kesehatan  reproduksi  diintegrasikan  pada materi  Biologi,  peserta  didik  dapat  mengkaji  tentang  keterkaitan  antara  sistem  reproduksi dengan  kesehatan  reproduksi. 33 Menurut  Citrawathi,  Pendidikan  Kesehatan  Reproduksi Remaja (PKRR) dapat diintegrasikan pada mata pelajaran IPA dengan menggunakan strategi pembelajaran  Edukasi,  kolaborasi,  partisipasi  dan  berbasis  masalah  (Ekoparma). 34 Hasil penelitian  Masfiah  dkk  mengungkapkan  bahwa  meningkatkan  PKRR  dengan mengintegrasikannya  ke  dalam  intra-kurikulum  adalah  strategi  yang  baik  untuk  PKRR  di sekolah. 35 Sebagaimana asesmen pada sub komponen (j) dan (k), asesmen pada sub komponen (l) juga dapat dikembangkan dengan menerapkan metode tes tertulis berupa soal pilihan ganda, esai tertulis, tanya jawab lisan, kuesioner, komentar lisan atau tertulis, dan pekerjaan rumah untuk aspek pengetahuan, metode self/peer assessment , portofolio, simulasi dan demonstrasi untuk aspek keterampilan, serta metode observasi untuk aspek perilaku/ sikap.

## Sub Komponen (m)
Dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup, maka kajian tentang lingkungan hidup  perlu  dipelajari  oleh  siswa.  Pendidikan  lingkungan  hidup  diarahkan  pada  pentingnya aspek sikap dan perilaku siswa didik untuk memahami pentingnya lingkungan bagi kehidupan serta bagaimana mencintai dan menjaga lingkungan menjadi suatu nilai yang tertanam dalam keseharian  mereka. 36 Pendidikan  lingkungan  hidup  dapat  diintegrasikan  pada  proses pembelajaran,  baik  di  tingkat  sekolah  dasar  maupun  di  tingkat  sekolah  menengah.  Konsep pendidikan  lingkungan  hidup  di  sekolah  dasar  dimaknai  secara  terintegrasi  dalam
29 Putri, RM., dan Maemunah, N. 2017. Peran Pendidikan Kesehatan dalam Meningkatkan Pengetahuan Anak tentang Pentingnya Sayur. Jurnal Keperawatan . 8 (1): 54-64.
30 Sulastri. 2018. Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Sikap dan Perilaku Personal Hygiene Gigi dan Mulut Anak Usia Sekolah di SD Negeri Payung. Jurnal Care . 6 (1): 92-101.
31 Sari, IPTP. 2013. Pendidikan Kesehatan Sekolah sebagai Proses Perubahan Perilaku Siswa. Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia . 9 (2): 141-147.
32 Citrawathi,  DM.  2014.  Pengembangan  Model  Pendidikan  Kesehatan  Integratif  dan  Kolaboratif  di  Sekolah. Seminar Nasional FMIPA UNDIKSHA IV . 223-230.
33 Rahmawati, D. 2013. Integrasi Pendidikan Kesehatan Reproduksi pada Pembelajaran Biologi di SMA dengan Penerapan Kurikulum 2013. Seminar Nasional X Pendidikan Biologi FKIP UNS . 10 (2): 1-8.
34 Citrawathi,  DM.  2014.  Pengembangan  Perangkat  Pembelajaran  untuk  Memberikan  Pendidikan  Kesehatan Reproduksi Remaja (PKRR) di SMP. Seminar Nasional Riset Inovatif II . 265-271.
35 Masfiah,  S.,  Shaluhiyah,  Z.,  dan  Suryoputro,  A.  2013.  Pendidikan  Kesehatan  Reproduksi  Remaja  (PKRR) Dalam  Kurikulum  SMA  Dan  Pengetahuan  &  Sikap  Kesehatan  Reproduksi  Siswa. Jurnal  Promosi  Kesehatan Indonesia . 8 (1): 69-78.
36 Widianingsih, L . http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR._PEND._TEKNIK_ARSITEKTUR/197110221998022-
LILIS_WIDANINGSIH/PLH.pdf . Diakses tanggal 30 Maret 2022.
pembelajaran,  artinya  diajarkan  sesuai  dengan  kompetensi  dari  mata  pelajaran  tertentu. 37 Adapun  di  tingkat  sekolah  menengah,  pendidikan  lingkungan  hidup  dapat  diintegrasikan kepada  seluruh  materi  pelajaran. 38 Sebagaimana  asesmen  pada  sub  komponen  (j),  (k),  (l), asesmen pada sub komponen (m) juga dapat dikembangkan dengan menerapkan metode tes tertulis berupa soal pilihan ganda, esai tertulis, tanya jawab lisan, kuesioner, komentar lisan atau  tertulis,  dan  pekerjaan  rumah  untuk  aspek  pengetahuan,  metode self/peer  assessment , portofolio, simulasi dan demonstrasi untuk aspek keterampilan, serta metode observasi untuk aspek perilaku/ sikap.

## Sub Komponen (n)
Beberapa tahun terakhir, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan  sosialisasi  secara  massif  terkait  penyelenggaraan  pendidikan  inklusif  di  setiap sekolah.  Pendidikan  inklusif  adalah  sistem  penyelenggaraan  pendidikan  yang  memberikan kesempatan  kepada  semua  peserta  didik  yang  memiliki  kelainan  dan  memiliki  potensi kecerdasan  dan/atau  bakat  istimewa  untuk  mengikuti  pendidikan  atau  pembelajaran  dalam lingkungan  pendidikan  secara  bersama-sama  dengan  peserta  didik  pada  umumnya. 39 Penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah sangat mencerminkan keramahan pada anak, yang  mana  semua  anak  baik  normal  maupun  berkebutuhan  khusus  berhak  mendapatkan pendidikan  yang  sama.  Pendirian  sekolah  inklusif  harus  mengikuti  mekanisme  yang  diatur dalam  Pedoman  Umum  Penyelenggaraan  Pendidikan  Inklusif  (Sesuai  Permendiknas  No  70 Tahun  2009).  Jika  sekolah  dinyatakan  layak  menyelenggarakan  pendidikan  inklusif,  maka selanjutnya diterbitkan surat penetapan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. 40 Pemerintah  sudah  mewacanakan  bahwa  setiap  sekolah  negeri  wajib  menyelenggarakan pendidikan  inklusif  ,  namun  dalam  pelaksanannya  terdapat  beberapa  kendala,  sehingga pendidikan inklusif belum dapat terselenggara di semua sekolah negeri.
Asesmen  pada  sub  komponen  (n)  dapat  dikembangkan  berdasarkan  kategori  sekolah, apakah sekolah tersebut sudah mendapatkan surat penetapan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan  inklusif  atau  belum.  Jika  sudah,  maka  asesmen  dapat  dilakukan  dengan memverifikasi adanya surat penetapan tersebut. Jika belum, maka asesmen dapat dilakukan dengan  memverifikasi  adanya  sistem  rujukan  ke  sekolah  yang  sudah  mendapatkan  surat penetapan sebagai penyelenggara pendidikan inklusi.

## Sub Komponen (o)
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 54 ayat 1, anak  di  dalam  dan  di  lingkungan  satuan  pendidikan  wajib  mendapatkan  perlindungan  dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik,  tenaga  kependidikan,  sesama  peserta  didik,  dan/atau  pihak  lain.  Kemudian dilanjutkan  pada  ayat  2,  perlindungan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh pendidik,  tenaga  kependidikan,  aparat  pemerintah,  dan/atau  Masyarakat. 41 Mekanisme
37 Rezkita, S. dan Wardani, K. 2018. Pengintegrasian Pendidikan Lingkungan Hidup Membentuk Karakter Peduli Lingkungan di Sekolah Dasar. Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an . 4 (2): 327-331.
38 Miranto, S. 2017. Integrasi Konsep-Konsep Lingkungan Hidup dalam Pembelajaran di Sekolah. Edusains . 9 (1): 81-88.
39 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa, Pasal 1. Jakarta.
40 Direktorat  PPK-LK  Pendidikan  Dasar  Kemdikbud.  2011. Pedoman  Umum  Penyelenggaraan  Pendidikan Inklusif (Sesuai Permendiknas No 70 Tahun 2009) . KEMDIKBUD. Jakarta. Hal 34.
41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta.
perlindungan  terhadap  anak  di  sekolah  dapat  dituangkan  melalui  sebuah  kebijakan.  Dalam mengimplementasikan  kebijakan  tersebut  perlu  dilakukan  pemantauan  agar  terhindar  dari penyimpangan-penyimpangan yang tidak diharapkan. Proses pemantauan ini dapat sekaligus menjadi tindakan asesmen terhadap implementasi kebijakan perlindungan anak di sekolah, dan merupakan pengembangan asesmen pada sub komponen (o). Sebagaimana pada sub komponen (b), asesmen dapat dilakukan dengan penilaian menggunakan rubrik analitik dengan dimensi pengukuran yang sama.

## Sub Komponen (p)
Pada sub komponen (p), disebutkan “menjadi sekolah rujukan untuk SRA dan memiliki imbas minimal untuk 10 sekolah/madrasah di sekitarnya”. Hal ini menjadi tidak logis karena sub komponen ini merupakan bagian dari komponen Kebijakan SRA yang diasesmen untuk Tahap Pembentukan dan Pengembangan SRA. Pada tahap ini kedudukan sekolah masih dalam proses  menuju  SRA,  belum  ditetapkan  sebagai  SRA.  Oleh  karena  itu,  bagian  dari  sub komponen (p) yang disebutkan di atas tidak perlu diasesmen.
Pada sub komponen (p) juga disebutkan “ada kebijakan sekolah yang membuka kelas layanan  khusus  bagi  anak  yang  memerlukan  perlindungan  khusus  dan/atau  Penyandang Masalah  Kesejahteraan  Sosial  Anak  (PMKSA)”.  Berdasarkan  Lampiran  Peraturan  Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012, PMKSA ini mencakup anak balita terlantar, anak  terlantar,  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  anak  jalanan,  Anak  Dengan Kedisabilitasan (ADK), anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus. 42 Anak dengan kondisi demikian memiliki masalah yang kompleks sehingga membutuhkan perhatian khusus dari pihak sekolah dan dapat difasilitasi melalui penyelenggaraan kelas layanan khusus. Berhubung kondisi tersebut bersifat insidental, maka asesmen adanya kebijakan sekolah yang membuka kelas layanan khusus bagi anak  yang  memerlukan  perlindungan  khusus  dan/atau  Penyandang  Masalah  Kesejahteraan Sosial Anak (PMKSA), dapat dilakukan melalui proses verifikasi.

## Sub Komponen (q)
SOP untuk tindak lanjut bagi tenaga pendidik yang melakukan kekerasan, sebagaimana dimaksud pada sub komponen (q), merupakan bagian dari kebijakan anti kekerasan yang pada sub komponen (a). Oleh karena itu, implementasi SOP tersebut tidak perlu diasesmen secara terpisah.  Asesmen  terhadap  implementasi  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  pengukuran menggunakan rubrik analitik, terintegrasi dengan asesmen pada sub komponen (b).

## Sub Komponen (r)
Kegiatan  ekstrakurikuler  perlu  diawasi  secara  ketat.  Ketatnya  pengawasan  diperlukan karena menengok pada kasus-kasus yang pernah terjadi, di mana terdapat keteledoran pada kegiatan  ekstrakurikuler  yang  mengakibatkan  nyawa  peserta  didik  melayang.  Kasus  yang dimaksud antara lain meninggalnya 11 siswa MTs Harapan Baru Ciamis akibat terbawa arus Sungai Cileueur saat susur sungai pada 15 Oktober 2021, 43 meninggalnya dua  orang  siswa SMAN  3  Jakarta  akibat  penganiayaan  pada  saat  mengikuti  kegiatan  ekstrakurikuler pecinta  alam, 44 dan  beberapa  kasus  lainnya.  Kegiatan  pengawasan  ini  dapat  diasesmen
42 Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  08  Tahun  2012  tentang  Pedoman  Pendataan  dan Pengelolaan  Data  Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial  dan  Potensi  dan  Sumber  Kesejahteraan  Sosial. Jakarta.
43 Handayani,  SS.  2021. https://www.solopos.com/tragedi-susur-sungai-sempor-terulang-tahun-lalu-10-siswa- meninggal-1175111. Diakses tanggal 1 April 2022.
44 Tempo.co. 2014. https://metro.tempo.co/read/590552/tersangka-ekskul-maut-minta-penangguhan- penahanan/full&view=ok. Diakses tanggal 1 April 2022.
dengan  metode  survei  terhadap  peserta  ekstrakurikuler  menggunakan  kuesioner  yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait pelaksanaan pengawasan.

## Sub Komponen (s)
Keberhasilan siswa dalam belajar harus didukung dengan kondisi tubuh yang sehat. Apabila  siswa  belajar  dalam  keadaan  sehat,  maka  siswa  akan  lebih  mudah  untuk memusatkan perhatian pada pembelajaran. Namun, bagi siswa yang memiliki penyakit, tidak  menjadi  halangan  untuk  tetap  belajar.  Oleh  karena  itu,  sekolah  harus  memiliki riwayat medis siswa sebagai data agar dapat dilakukan pencegahan terhadap penyakit dan apabila  suatu  saat  terdapat  siswa  yang  penyakitnya  kambuh  dapat  ditangani  sesuai prosedur yang tepat. Pendataan riwayat medis siswa dapat dilakukan dengan mewajibkan orang  tua  untuk  melaporkan  riwayat  medis  siswa  di  awal  pada  saat  penerimaan  murid baru tahun untuk deteksi dini dan pencegahan. Bagi siswa yang tidak memiliki penyakit kronis, riwayat medis wajib di update setiap tahun sekali. Adapun siswa yang memiliki penyakin  kronis,  akan  lebih  baik  jika  pelaporan  riwayat  medis  dilakukan  sesering mungkin.  Dengan  demikian,  sub  komponen  (s)  dapat  diasesmen  dengan  metode verifikasi.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa agar asesmen komponen kebijakan SRA pada tahap pembentukan dan pengembangan dapat diperoleh hasil yang akuntabel, maka asesmen yang dilakukan harus berbasis nilai. Asesmen dilakukan tidak cukup dengan metode verifikasi saja,  tetapi  bisa  dilakukan  dengan  berbagai  metode,  tergantung  pada  sub  komponen  yang diasesmen.  Metode-metode  asesmen  yang  dapat  dilakukan  antara  lain  metode  verifikasi, pengukuran dengan rubrik analitik, survei, tes tertulis, esai tertulis, tanya jawab lisan, komentar lisan  atau  tertulis,  pekerjaan  rumah,  metode self/peer  assessment ,  portofolio,  simulasi, demonstrasi, dan metode observasi. Masing-masing metode memiliki kriteria penilaian yang disesuaikan dengan kebutuhan evaluasi.

## Saran
Penelitian ini menganalisis asesmen komponen kebijakan SRA pada tahap pembentukan dan pengembangan melalui studi literatur. Literatur yang dinamis memungkinkan analisis ini dapat dikritisi lebih lanjut atau dipertajam. Bagi pengembang Panduan Sekolah Ramah Anak, hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk pengembangan proses penetapan SRA di masa yang akan datang.

## REFERENSI Perundang-Undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2007  Tentang  Penanggulangan Bencana. Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta.
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PP dan PA) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Jakarta.

## Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PP dan
PA) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Jakarta.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  70  Tahun  2009  tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa. Jakarta.
Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  08  Tahun  2012  tentang  Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. Jakarta.

## 10221998022-LILIS_WIDANINGSIH/PLH.pdf .
Abdi, AP. 2021.
https://tirto.id/kpai-kasus-kekerasan-banyak-terjadi-di-sekolah- kemendikbud-ristek-gmQL .
Citrawathi, DM. 2014. Pengembangan Model Pendidikan Kesehatan Integratif dan Kolaboratif di Sekolah. Seminar Nasional FMIPA UNDIKSHA IV .
Citrawathi, DM. 2014. Pengembangan Perangkat Pembelajaran untuk Memberikan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja (PKRR) di SMP. Seminar Nasional Riset Inovatif II .
Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kemdikbud. 2011. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Sesuai Permendiknas No 70 Tahun 2009) . KEMDIKBUD. Jakarta.
Fidrayani dan Utami, D. 2018. Program Sekolah dalam Upaya Pencegahan NAPZA. Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender .
Gabriella,  A.  2021. https://bpkpenabur.or.id/news/blog/5-dampak-negatif-anak-putus- sekolah-menurut-psikolog .
Handayani, SS. 2021. https://www.solopos.com/tragedi-susur-sungai-sempor-terulang-tahun- lalu-10-siswa-meninggal-1175111 .
Intan,  G.  2021. https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-masuk-daftar-35-negara-paling- rawan-bencana-di-dunia/5801062.html.
Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Madani,  M.  dan  Risfaisal.  2017.  Perilaku  Sosial  Anak  Putus  Sekolah. Equilibrium  Jurnal Pendidikan .
Masfiah,  S.,  Shaluhiyah,  Z.,  dan  Suryoputro,  A.  2013.  Pendidikan  Kesehatan  Reproduksi Remaja  (PKRR)  Dalam  Kurikulum  SMA  Dan  Pengetahuan  &  Sikap  Kesehatan Reproduksi Siswa. Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia .
Miranto,  S.  2017.  Integrasi  Konsep-Konsep  Lingkungan  Hidup  dalam  Pembelajaran  di Sekolah. Edusains .
Mulyani, R., Sumantri, E. dan Budimansyah, D. 2020. The Application of Possitive Discipline in Realizing Non-Violence Education in Child Friendly-Schools. Jurnal Civicus .
Nikmah, F., Pramitha, D., dan Puspitasari, FF. 2020. Analisis Kebijakan PP No.55/2007 dalam Pengelolaan Pendidikan Agama. Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam .
Ningsih,  GM.  2011.  Model  Penyadaran  Keluarga  Petani  Berbasis  Gender  Dalam  Upaya Meminimalkan Terjadinya Pekerja Anak di Kabupaten Malang. Humanity .
Prabasiwi, A., Putri, AR., dan Kusnadi. 2017. Perilaku Merokok Guru di Sekolah (Studi Kasus SMP  N  13  Kota  Tegal). 2nd  Seminar  Nasional  IPTEK  Terapan  (SENIT)  2017 .  Pusat Penelitian Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama Tegal.
Putri,  RM.,  dan  Maemunah,  N.  2017.  Peran  Pendidikan  Kesehatan  dalam  Meningkatkan Pengetahuan Anak tentang Pentingnya Sayur. Jurnal Keperawatan .
Rahma,  A.  2018.  Implementasi  Program  Pengurangan  Risiko  Bencana  (PRB)  Melalui Pendidikan Formal. Jurnal Varidika .
Rahmawati, D. 2013. Integrasi Pendidikan Kesehatan Reproduksi pada Pembelajaran Biologi di SMA dengan Penerapan Kurikulum 2013. Seminar Nasional X Pendidikan Biologi FKIP UNS .
Ramadhani, R. dkk. 2020. Belajar dan Pembelajaran: Konsep dan Pengembangan . Edisi 1. Yayasan Kita Menulis. Medan.
Ramdhani,  A.  dan  Ramdhani,  MA.  2017.  Konsep  Umum  Pelaksanaan  Kebijakan  Publik. Jurnal Publik .
Ranti, K., Atmadja, NB., dan Sendratari, LP. 2019. Upaya Pencegahan Anak Putus Sekolah di SMP Negeri 1 Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali. E-Journal Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Ganesha .
Rezkita, S. dan Wardani, K. 2018. Pengintegrasian Pendidikan Lingkungan Hidup Membentuk Karakter Peduli Lingkungan di Sekolah Dasar. Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an .
Sari, IPTP. 2013. Pendidikan Kesehatan Sekolah sebagai Proses Perubahan Perilaku Siswa.
Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia .
Setiawan,  AK.  2010. Pengembangan  Model  Sekolah  Siaga  Bencana  Melalui  Integrasi Pengurangan  Risiko  Bencana  dalam  Kurikulum .  Lembaga  Pengabdian  kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
Sulastri. 2018. Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Sikap dan Perilaku Personal Hygiene Gigi dan Mulut Anak Usia Sekolah di SD Negeri Payung. Jurnal Care .
Tempo.co. 2014. https://metro.tempo.co/read/590552/tersangka-ekskul-maut-minta- penangguhan-penahanan/full&view=ok .
UNESCO dan UNICEF. 2012. Disaster Risk Reduction in School Curricula: Case Studies from Thirty Countries . Spain. UNESCO and UNICEF.
Widianingsih,
L. http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR._PEND._TEKNIK_ARSITEKTUR/1971

## Competing interests
No conflict interest.
Funding.
None.

## Acknowledgements.
Thank you to all those who have supported and helped this research.

## About the Authors
The author is a lecture at Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia and lecture at Sekolah Tinggi Agama Islam Walisembilan Semarang