…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bagi Prajurit TNI dalam Operasi Militer Selain Perang
Berlian Marpaung 1 , Suparno 2 Universitas Jakarta E-mail: berlian.mrp28@gmail.com
Article History : Received: 01 Agustus 2024 Revised: 22 Agustus 2024
Accepted: 24 Agustus 2024
Abstract: Protection of human rights for TNI soldiers in carrying out their duties in general and OMSP is very important to guarantee the welfare and protect soldiers in serving the country. Protection of human rights for TNI soldiers in carrying out their duties and during OMSP is an important thing to guarantee. One example of human rights violations against TNI soldiers is the number of soldiers who died during law enforcement operations in Papua, where TNI soldiers became victims and lost their right to live due to the prolonged conflict situation in Papua which was caused by development failure, marginalization and discrimination of indigenous Papuans. state violence and accusations of human rights violations, as well as the history and political status of the Papua region. The conclusion of this research is that human rights protection for TNI soldiers in carrying out their duties in general and when carrying out OMSP is provided in the form of a legal framework for movement which is prepared by authorized officials and provided before soldiers carry out OMSP duties to protect soldiers from human rights violations that are prone to occur while soldiers are on duty in the operational field.
Keywords: Protection of human rights, Military Operations Other Than War, TNI Soldiers
PENDAHULUAN Undang-Undang Dasar Negara Kesatuaan Republik Indonesia Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, maka setiap perangkat negara dalam bertindak dan tindakannya harus berdasar dan sesuai dengan hukum.
TNI sebagai komponen utama mempunyai tugas pokok adalah menjaga kedaulatan negara,mempertahankan utuhnya wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Tahun 1945, serta melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara. Setiap prajurit TNI dalam melaksanakan tugas opersi militer selain perang adalah mewakili intitusi negara akan kehilangan hak asasinya, jika kemudian ada prajurit yang melakukan tindakan sebagai pribadi dan bukan untuk negara lalu mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari aparat negara lainnya maka dapat dikatagorikan sebagai korban pelanggaran Hak Asasi Manusia.
TNI berperan Menurut Undang-Undang TNI No.34 Tahun 2004 TNI berperan sebagai
alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. 1 Selain mempunyai peran TNI mempunyai fungsi sebagai berikut; Ayat (1) TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai;
a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Ayat (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.
TNI mempunyai Tugas pokok sebagai berikut;
(1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. Operasi Militer Untuk Perang
b. Operasi Militer Selain Perang Dalam pengertian Operasi Militer Selain Perang bertugas untuk mengatasi ; 1). Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
2). Mengatasi pemberontakan bersenjata;
3). Mengatasi aksi terorisme;
4). Mengamankan wilayah perbatasan;
5). Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
6). Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
7). Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
8). Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
9). Membantu tugas pemerintahan di daerah;
10).Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang; 11).Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
12).Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
13)Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta 14).Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.
Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip yang mendasari keberadaan pada individu, termasuk prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), baik Nasional maupun Internasional. Secara implisit dan ekplisit Perlindungan Hak Asasi Manusia telah dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 . Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang
1 Indonesia,Undang-Undang,TNI NO.34 Tahun 2004, LN. 2004/ No. 127, TLN NO. 4439, LL SETNEG : 37 HLM
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
HAM (Undang-Undang HAM) lahir sesudah adanya Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa HAM sebagai hak-hak yang mendasar pada diri manusia dimana hak tersebut sebagai karunia Allah SWT, dan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, yang menyatakan Pengadilan HAM mempunyai peran dan kewenangan memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat.
Bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak setiap individu yang harus di jaga dan harus dihormati oleh setiap orang di Indonesia dimana aturan ini terdapat pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dalam dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” Pengertian pasal tersebut semua mengandung Hak Asasi Manusia, termasuk prajurit TNI. Perlindungan HAM bagi prajurit TNI sangat penting dalam menegakkan harga diri dan menjamin kesejahteraannya dalam mengabdi kepada negara. Penting untuk disadari bahwa prajurit TNI adalah individu yang berhak mendapatkan penghormatan dan perlindungan hak yang sama seperti warga negara lainnya. Perlindungan HAM bagi prajurit TNI tidak hanya bersifat keharusan secara etis tetapi juga mengikat secara hukum.Perlindungan hukum menjamin terpenuhinya hak-hak prajurit TNI dan setiap pelanggaran ditangani dengan baik.
Selain itu, konsep HAM telah berkembang untuk mencakup pemahaman yang lebih luas yang melampaui hak-hak dasar dan mencakup aspek-aspek universal dari keberadaan manusia. Lebih lanjut, perlindungan HAM bagi prajurit TNI sejalan dengan prinsip-prinsip Perundang- Undangan Hak Asasi Manusia internasional. Sehubungan dengan UU Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia merupakan, hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng.
Oleh karenanya pelibatan kekuatan, tindakan-tindakan prajurit dan satuan jajaran TNI harus sesuai dengan batas-batas wewenang yang telah ditetapkan dalam peraturan Perundang- Undangan yang berlaku khususnya perlindungan Hak Asasi Manusia dan perlindungan hukum bagi mereka yang memerlukannya. Oleh karena itu, hak asasi manusia semuanya mendasar dan mendasar, selalu terkait dengan tujuan tersebut. Hak Asasi Manusia pengertian dalam bahasa Indonesia adalah sebagai Hak Asasi Manusia yang sangatn mendasar.Dalam pengertian ini, meskipun setiap orang dilahirkan dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kebangsaan yang berbeda, namun mereka tetap mempunyai hak-hak tersebut.
Artinya, betapapun buruknya seseorang diperlakukan , mereka tidak lantas berhenti menjadi manusia dan oleh karena itu tetap mempunyai hak-hak seperti diatas.Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia yang diciptakan oleh Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan semua demi kehormatan dan perlindungan harga diri manusia Negara dan hak asasi manusia.
HAM menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang bersifat mendasar yang menyatu pada jati diri manusia, adanya hak tersebut berarti seseorang mempunyai suatu “keistimewaan” yang memungkinkan baginya diperlakukan sessuai kesitimewaan yang dimilikinya.Juga adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada orang lain.
METODE PENELITIAN Metode penelitian digunakan untuk memudahkan dalam memperoleh temuan-temuan, melakukan analisis, dan menarik kesimpulan serta memberikan saran-saran .Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka untuk menganalisis peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perlindungan HAM bagi prajurit TNI dalam pelaksanaan tugas dan OMSP. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis dan mengevaluasi peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk menentukan apakah perlindungan hukum dan HAM bagi prajurit telah terjamin dengan baik dalam pelaksanaan tugas dan OMSP. Pembahasan hak-hak asasi tentang ekonomi ,sosial budaya dan politik.(UU No.39 Tahun 1999 ) 1. Setiap warga negara berhak untuk berkumpul, berkumpul dan menyatakan pendapat secara damai.
2. Setiap warga negara mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dalam lembaga perwakilan nasional.
3. Setiap warga negara dapat diangkat ke jabatan publik.
4. Setiap orang berhak memperoleh dan memilih pekerjaan yang sah dan bermartabat.
5. Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapatkan kompensasi dan menerima perlakuan yang memadai dalam hubungan kerja yang adil.
6. Setiap orang mempunyai hak untuk memiliki properti pribadi.
7. Setiap warga negara berhak atas kehidupan yang layak dan jaminan sosial yang diperlukan untuk pembangunan yang layak
Setiap orang berhak berkomunikasi dan menerima informasi. Setiap orang berhak menerima dan memilih pendidikan dan pelatihan. Setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan umat manusia. Negara menjamin penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat lokal sesuai dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa. Negara mengakui setiap kebudayaan sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Negara melindungi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan oleh setiap agama dan menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menganut dan mengamalkan ajaran agamanya.
Pembahasan tentang hak-hak khusus dan pembangunan
1. Setiap warga negara yang mempunyai permasalahan sosial, termasuk kelompok masyarakat terpencil dan masyarakat yang tinggal di lingkungan terpencil, berhak mendapatkan pelayanan dan perlakuan khusus untuk menjamin adanya kesempatan yang sama. Berasal dari Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, disesuaikan dengan sistematika susunan kata seluruh pasal yang membahas persoalan negara dalam kaitannya dengan warga negara.Hak-hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mencapai kesetaraan gender dalam kehidupan berbangsa. Hak-hak khusus yang timbul dari kegiatan reproduksi perempuan dijamin dan dilindungi undang- undang. Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian dan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara bagi pertumbuhan jasmani, rohani, dan perkembangan pribadinya. Setiap warga negara berhak ikut serta dalam pengelolaan sumber daya alam dan menikmati manfaat pengelolaan sumber daya alam. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Kebijakan sementara, perlakuan khusus, atau tindakan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk menyamakan tingkat perkembangan kelompok tertentu yang mengalami diskriminasi dengan kelompok sosial lain, serta perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal ini tidak termasuk dalam Pasal 1. definisi diskriminasi dalam Pasal 1(13).Materi tentang tanggung jawab dan kewajiban negara terkait hak asasi manusia1. Setiap
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
orang wajib menghormati hak orang lain dalam masyarakat, bangsa, dan negara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib mengikuti batasan yang ditetapkan oleh undang-undang, yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain serta memenuhi persyaratannya. keadilan sesuai dengan hukum nilai-nilai agama, kesusilaan dan kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.
3. Negara bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, pelaksanaan dan realisasi hak asasi manusia.Untuk menjamin terwujudnya hak asasi manusia, dibentuklah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang independen dan imparsial, yang susunan, susunan dan statusnya diatur dengan undang-undang. dari.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor Perlakuan secara Individu Seorang Prajurit Pada dasarnya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari maupun dalam kontek Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) masih terdapat kurangnya pemahaman tentang ketentuan-ketentuan bagaimana harus bertindak sesuai kerangka hukum yang sudah diberikan untuk mengatur tindakan TNI.Perlu disadari setiap prajurit TNI dalam melaksanakan tugas opersi militer selain perang adalah mewakili intitusi negara akan kehilangan hak asasinya, jika kemudian ada prajurit yang melakukan tindakan sebagai pribadi dan bukan untuk negara lalu mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari aparat negara lainnya maka dapat dikatagorikan sebagai korban pelanggaran HAM.
Konflik pada tanah Papua yang berkepanjangan memiliki latar belakang sebagai berikut; 2
1. Permasalahan masa lalu dan status politik integrasi di Papua. Permasalahan sejarah dan integrasi seringkali menimbulkan intimidasi dan diskriminasi terhadap masyarakat Papua. Salah satu contohnya adalah tindakan keras terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya. Adanya praktik rasis selama penumpasan juga membuat marah mahasiswa dan masyarakat Papua serta menimbulkan protes besar- besaran.
2. Kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia telah terjadi di Papua sejak tahun 1965 melalui operasi militer tanpa adanya akuntabilitas dari negara.Kekerasan yang dialami masyarakat Papua terjadi sejak Operasi Trikora yang dipimpin oleh Soekarno. Menurut Direktur Persatuan Hak Asasi Manusia (PAK) Papua, Mathius Murib, permasalahan HAM di Papua bukannya membaik namun justru semakin rumit atau memburuk.Misalnya, aksi kekerasan terus meningkat dan penyanderaan terus terjadi.
3. Perasaan diskriminasi dan marginalisasi akibat dikucilkannya masyarakat Papua dari formula pembangunan di tanahnya permasalahan pembangunan tersebut membuat masyarakat Papua merasa tidak diperhatikan yang seringkali berujung pada diskriminasi. Salah satu contohnya adalah proyek pertambangan yang masuk ke Papua tanpa persetujuan masyarakat Papua.
2 https://nasional.tempo.co/read/1856485/inilah-4-akar-masalah-papua-menurut-lipi
4. Kegagalan pembangunan di Papua
Dalam laporan LIPI, kegagalan pembangunan di Papua merupakan salah satu permasalahan mendasar yang harus diatasi oleh negara. Perkembangan tersebut mencakup bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan.
Beberapa pihak berharap pendekatan baru ini dapat membantu mengakhiri konflik bersenjata antara TNI/Polri dengan kelompok sipil bersenjata di Papua.Adriana Elizabeth, anggota Kelompok Penelitian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), berharap pendekatan baru ini dapat mengurangi frekuensi kekerasan di wilayah tersebut.“Sebaiknya mereka yang terkena dampak langsung [konflik bersenjata] diprioritaskan. Sejak 2018 belum ada yang mengurus mereka,” kata Adriana saat dihubungi BBC News Indonesia. Dia juga menyarankan yang baru. Pendekatan yang dilakukan Panglima TNI adalah melalui "konsultasi publik" dengan melibatkan pemangku kepentingan di Papua.
Namun, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Sebby Sambom menilai “pendekatan baru” ini tidak akan menyelesaikan permasalahan Papua. "Apapun kegiatan yang ingin mereka lakukan, tidak akan berhasil, kandas. Sama saja, hampa," kata Sebby kepada BBC News Indonesia. Secara terpisah, Ketua Inisiatif Keamanan dan Demokrasi Al Araf mengaku tidak terlalu berharap pada janji pemerintah untuk menyelesaikan masalah Papua melalui pendekatan baru."Ini belum teruji, nanti kita lihat prakteknya sebenarnya.
Karena banyak sekali elite politik atau keamanan yang berjanji akan menyelesaikan Papua dengan cara yang lebih damai, namun kenyataannya tidak ada." berubah,” kata Al Araf. Hal tersebut merujuk pada kebijakan pemerintahan Joko Widodo yang awalnya bertujuan untuk mengatasi permasalahan HAM di Papua, namun hingga saat ini belum juga terselesaikan. Yang terjadi justru pendekatan keamanan melalui operasi militer yang berdampak kepada maraknya kehadiran pengungsi di Papua Itu yang seharusnya sesungguhnya dievaluasi," katanya, Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem, mengatakan, dirinya" tidak bisa terlalu percaya penuh" dengan janji pemerintah tersebut. " Bukan Panglima TNI yang bisa mengambil kebijakan soal Papua, semua kebijakan yang ada pada Presiden, sebagai panglima tertinggi," kata Theo Hasegem,
Bagaimanapun, pernyataan- pernyataan ini muncul ketika frekuensi konflik antara pasukan TNI/ Polri dan kelompok bersenjata di Papua mengalami kenaikan dalam setahun terakhir.Ribuan orang di wilayah kawasan pegunungan tengah telah mengungsi dan korban tewas berjatuhan di pihak TNI/ Polri atau kelompok bersenjata. Penanganan kasus kekerasan yang terjadi di Papua memerlukan pendekatan kolaboratif dan holistik agar persoalan yang terjadi dapat segera selesai.
Masih terjadinya kasus kekerasan menjadi bukti bahwa pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk menangani konflik tersebut dinilai kurang tepat. Berdasarkan data Amnesty International Indonesia, terdapat 69 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan di Papua dalam rentang waktu Januari 2010 hingga Februari 2018. Pelaku kekerasan didominasi aparat kepolisian dengan 34 kasus, lalu anggota TNI 23 kasus. Sementara 11 kasus lain dilakukan bersama- sama oleh anggota Polri dan TNI. Sedangkan, satu kasus dilakukan oleh satuan polisi pamong praja.
Akibat tindakan kekerasan oleh aparat keamanan, sebanyak 85 warga Papua meninggal dunia aksi kekerasan juga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata( KKB) yang dalam sebulan terakhir turut menewaskan aparat.Selanjutnya bagaimana dengan perlindungan hukum bagi prajurit TNI yang melaksanakan tugas operasi disana ?.Penulis mencoba menganalisa atas perlindungan hukum berdasarkan sederet kasus diatas.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 5138
Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah prinsip yang mendasari keberadaan setiap individu, termasuk prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), di dalam maupun di luar negeri. Secara implisit dan ekplisit Perlindungan Hak Asasi Manusia telah dinyatakan dalam Undang-Undang dasar 1945 di tahun 2002.Selanjutnya aturan tersebut dikuatkan lagi dengan lahirnya dua aturan lainnya yaitu Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM (Undang-Undang HAM) menyatakan bahwa HAM sebagai hak-hak yang mendasar pada diri manusia dimana hak tersebut sebagai karunia Allah SWT, dan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, yang menyatakan Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat. Bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak setiap individu yang harus di jaga dan harus dihormati oleh setiap orang di Indonesia,dimana aturan ini terdapat pada pasal 6 ayat (1) UUD 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dalam dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” yang artinya semua mempunyai Hak Asasi Manusia, termasuk prajurit TNI .
Perlindungan HAM bagi prajurit TNI sangat penting dalam menegakkan harga diri dan menjamin kesejahteraannya dalam mengabdi kepada negara. Penting untuk disadari bahwa prajurit TNI adalah individu yang berhak mendapatkan penghormatan dan perlindungan hak yang sama seperti warga negara lainnya.Perlindungan HAM bagi prajurit TNI tidak hanya bersifat keharusan secara etis tetapi juga mengikat secara hukum.
Perlindungan hukum menjamin terpenuhinya hak-hak prajurit TNI dan setiap pelanggaran ditangani dengan baik.Selain itu, konsep HAM telah berkembang untuk mencakup pemahaman yang lebih luas yang melampaui hak-hak dasar dan mencakup aspek-aspek universal dari keberadaan manusia.Penting untuk disadari bahwa prajurit TNI, seperti semua individu, memiliki kebutuhan dan HAM yang melekat yang harus dilindungi dan dihormati.
Mengacu pada Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia merupakan, hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. yang artinya setiap orang dilindungi atas hak asasinya entah sipil atau aparat negara secara individu dilindungi hak-haknya.Oleh karenanya pelibatan kekuatan, tindakan-tindakan prajurit dan satuan jajaran TNI harus sesuai dengan batas-batas wewenang yang telah ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undanganyang berlaku khususnya perlindungan Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Hukum bagi mereka yang membutuhkannya.
Hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, yaitu haqq yang di ambil dari kata haqqa, yahiqqu, haqqaan yang artinya adalah benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib,Maka asasi adalah segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya. Dalam pengertian ini, meskipun setiap orang dilahirkan dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kebangsaan yang berbeda, namun mereka tetap mempunyai hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak tersebut adalah miliknya sebagai manusia,manusia tetap memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya sebagai makluk insani. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia yang diciptakan oleh Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan semua demi kehormatan dan perlindungan.
HAM diartikan hak yang di miliki manusia sejak dia dilahirkan dan tidak dapat di ganggu gugat oleh siapapun yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa karena kodratnya sebagai manusia.HAM menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang bersifat mendasar yang menyatu pada jati diri manusia, adanya hak tersebut berarti seseorang mempunyai suatu “keistimewaan”
yang memungkinkan baginya diperlakukan sessuai kesitimewaan yang dimilikinya.Juga adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada orang lain.Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan inheren dengan jati diri manusia secara universal.
Salah satu pengertian pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja atau kelalaian yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, termasuk pejabat publik, yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan/atau menghilangkan hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang. dijamin oleh undang-undang dan ia tidak dapat atau khawatir tidak dapat memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan tepat berdasarkan mekanisme hukum yang sah.
Ada dua hal yang perlu dipertimbangkan ketika mendefinisikan hak asasi manusia. Pertama, siapapun yang merampas hak asasi manusia seseorang atau suatu kelompok, dan kedua, tidak mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan tepat berdasarkan mekanisme hukum yang ada. Menurut penjelasan tersebut, pelanggaran hak asasi manusia terjadi apabila seseorang yang melakukan tindak pidana merampas hak asasi seseorang dengan cara membunuh, mencuri, menganiaya, melakukan perbuatan merugikan, menuntut hak milik dan perbuatan lainnya, namun pelaku pidana tidak diperlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku itulah penjelasan ini. Persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang hukum yang berlaku menerima hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Faktanya, kami melihat pelanggaran hak asasi manusia sebagai kejahatan yang dilakukan oleh aparat keamanan atau aparat keamanan individu. Berbagai pihak mengklaim militer telah melakukan pelanggaran HAM di beberapa zona konflik Indonesia, seperti Papua yang pernah dijadikan wilayah operasi militer (DOM) untuk meredam separatisme, karena belum adanya regulasi yang mengizinkan operasi separatis. Kalaupun ada kewenangan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap aparat keamanan, kewenangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap penjahat yang mengancam negara dan dilaksanakan secara terukur dan proporsional. Namun, kita tidak bisa mengetahui fakta di lapangan secara pasti. Dalam beberapa insiden, militer bertanggung jawab atas penembakan terhadap warga sipil. Konvensi Jenewa melarang penembakan terhadap warga sipil selama perang atau konflik bersenjata, baik yang dilakukan oleh personel militer atau kelompok sipil bersenjata.
Memang sangat sulit membedakan warga sipil biasa dengan warga sipil bersenjata, karena mereka tidak memiliki ciri pembeda kecuali senjata yang mereka bawa. Akibatnya, banyak klaim pelanggaran HAM terhadap pihak militer datang dari wilayah Aceh, Maluku, dan Papua (tiga wilayah tempat kelompok separatis beroperasi), meski wilayah seperti Lampung juga mengklaim kasus Talangsar. Perkembangan terakhir adalah beredarnya video di YouTube mengenai penyiksaan warga Papua yang diakui pemerintah dilakukan oleh anggota TNI.

## KESIMPULAN
Perlindungan HAM prajurit TNI sangat luas, selain dalam situasi OMSP, perlindungan HAM juga di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari prajurit TNI, meskipun terbatas. Menjamin perlindungan HAM prajurit TNI tidak hanya menjadi tugas hukum negara, namun penting juga untuk meningkatkan kesadaran dan menciptakan Tentara profesional di kalangan TNI, dimana penghormatan terhadap HAM merupakan bagian dari komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Jika hal ini tercapai, TNI tidak hanya akan menjadi pembela keutuhan wilayah negara, namun juga akan menjaga dan mewujudkan nilai- nilainya. Perlindungan HAM prajurit TNI hanya berlaku jika konflik di Papua termasuk
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
5140
konflik bersenjata non-internasional, yakni antara pemerintah dan kelompok separatis yakni OPM. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan memastikan bahwa tentara yang bertugas di Papua tidak hanya menjalankan tugasnya dengan lebih efektif, namun juga dilindungi sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia
2. Penerapan batasan kewenangan untuk Prajurit TNI yang melaksanakan tugas OMSP adalah dengan membuat kerangka hukum operasi dalam bentuk ROE atau aturan penyerangan yang dikeluarkan oleh Panglima TNI atau pihak lain yang berwenang untuk menerapkan syarat dan pembatasan kewenangannya, dari Angkatan Darat,Angkatan Laut dan Angkatan Udara bila operasi bersama dengan pasukan musuh atau pihak lain.

## DAFTAR REFERENSI
Ali Mahrus, Nurhidayat Syarif, 2011, Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, Jakarta, Gramata Arifin Firdaus, Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan , Yogyakarta: Thafa Media, 2019, Aprita Serlika dan Hasyim Yonani , Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bogor: Mitra Wacana Media Babinkum TNI, Pedoman Penerapan Hak Asasi Manusia. (Jakarta : Badan Pembinan Hukum TNI 2020).
C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet Ke-27 Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
Dirdjosisworo Soedjono, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. Hidayat, Komarudin (2003). Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. Jakarta: Prenada Media.
M. Hardjon Philipus, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1988. Martokusumo Sudikno, Mengenal Hukum Satu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2005. Majda El Muhtaj, 2005, Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia , Jakarta: Prenada Media ______, 2009, Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
Riyadi Eko , Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional , Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018, Subekti R. dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999. Riyadi Eko , Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional , Depok: PT Raja Grafindro Persada, 2018. Rhona K.M. Smith ( et.al ), Hukum Hak Asasi Manusia , Yogyakarta: PUSHAM UII, 2010. Syarif Nurhidayat, Syarif Nurhidayat, 2011, Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, Jakarta, Gramata Publishing,
Smith, Human Rights in a Pluralst World: Individuals and Collectivities Tahun 1990, Satjipro Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003. Sasongko Wahyu, Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.
Smith Rhona K.M. Dan all, Hukum Hak Asasi Manusia, Cetakan Pertama, Maret 2008 Penerbit: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham Uii) Yogyakarta. Wibowo Wahyu, Pengantar Hukum HAM, Cet. 1, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer, 2014).