## INSTITUSIONALISASI KESEJAHTERAAN KOMUNAL
(Studi Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kepemilikan Bersama Di Desa Kemuja Kabupaten Bangka)
Muhammad Anshori, S.S., M.A

## ABSTRAK
Berfokus pada pengelolaan sumberdaya kepemilikan bersama melalui Lembaga Karet Desa yang berlokus  di  Desa  Kemuja  Kabupaten  Bangka,  tulisan  ini  hendak  menyoroti  bagaimana kesejahteraan  sebagai  produk  hilir  dari  pengelolaan  sumberdaya  diberi  makna  secara institusional oleh masyarakat komunal. Institusionalisasi kesejahteraan ala Masyarakat komunal Kemuja  menyajikan  warna  yang  unik  dan  khas  yang  diturunkan  dari  nilai-nilai  lokalitas  yakni kearifan  lokal.  Oleh  karena  itu,  artikel  ini  hendak  menjawab  pertanyaan  bagaimana  proses institusionalisasi  kesejahteraan  yang  berbasis  kearifan  lokal  dipraktikkan  oleh  masyarakat Kemuja dalam rangka pecapain kesejahteraan bersama.
Menjawab  persoalan  diatas,  artikel  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Metode  ini dipilih karena mempertimbangkan aspek kehandalanya dalam menguak dan menginterpretasikan secara  lebih  mendalam  tentang  makna  terdalam  dari  berbagai  informasi  mengenai  pengelolaan sumberdaya  bersama.  Data  diperoleh  melalui  informasi,  narasi  dan  pernyataan  langsung  dari berbagai infroman serta dari berbagai naskah peraturan dan profil masyarakat desa.
Temuan  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  inisiasi  pelembagaan  pengelolaan  sumberdaya kepemilikan bersama berangkat dari rasa kegelisahan dan kecemasan atas kondisi perekonomian dan  keagamaan  masyarakat.  Atas  dasar  pertimbangan  dan  kebutuhan  tersebut  muncul  berbagai kreatifitas  berbalut  kearifan  lokal  (mekanisme,  nilai  dan  institusi)  dalam  pengelolaan sumberdaya.  Dalam  persoalan  ekonomi  komunal,  masyarakat  Kemuja  menginisiasi  berdirinya Lembaga  Karet  Desa  (LKD).  Dalam  persoalan  pendidikan  keagamaan  mereka  mendirikan Pondok  Pesantren,  dan  dalam  persoalan  sosial-keagamaan  mereka  mendirikan  Masjid.  Tiga tungku kelembagaan ini menjadi sumber inti dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Kemuja.
Kata kunci: Institusionalisasi, Kesejahteraan, dan Kearifan lokal

## A. Pendahuluan

## Resesi Ekonomi dan Kegelisahan Komunal
Tulisan  ini  diawali  dengan  sebuah pertanyaan  langsung  yakni,  bagaimanakah masyarakat  Kemuja  mengelola  sumberdaya kepemilikan  bersama?  Pertanyaan  ini  penting diajukan mengingat terdapatnya berbagai macam  institusi  komunal  yang  diciptakan  dan dipraktikkan  oleh  Masyarakat  Kemuja.  Selain itu,  Masyarakat  Kemuja  adalah  salah  satu masyarakat yang relatif berhasil dalam mengelola konflik yang terjadi dalam pengelollan  sumberdaya  hak  bersama  mereka. Keberhasilan ini  diduga  berbasis  pada  kapasitas mereka dalam membangun dan menginstitusionalisasian nilai-nilai kearifan lokal. Meski demikian, pengelolaan hak bersama ini  tidak  luput  dari  berbagai  persoalan  yang pelik.    Peliknya  masalah  tersebut,  misalnya, dapat  dilacak  dari  proses  konversi  sumberdaya Hutan  Larangan  Rakyat 21 (HLR)  menjadi sumberdaya Perkebunan  Karet  Rakyat 22 (PKR) yang  dipayungi  oleh  institusi  komunal  ―baru‖ yaitu  Lembaga  Kesejahteraan  Desa 23 (LKD).
Berbagai  masalah  tersebut  misalnya  tampak pada proses inisiasi dan wacana awal pembentukan  institusi  LKD,  pada  proses
21 Hutan  larangan  rakyat adalah  hutan  primer  yang terletak  di  Desa  Kemuja  yang  luasnya  sekitar  ±  160 Ha yang selanjutnya disingkat dengan HLR.
22 Perkebunan karet rakyat adalah perkebunan karet yang  dikelola  oleh  masyarakat  Kemuja  secara mandiri  dan  independen  yang  selanjutnya  disingkat menjadi PKR.
23 Lembaga kesejahteraan Desa adalah salah satu institusi komunal yang ada dibentuk oleh masyarakat Desa Kemuja yang selanjutnya disingkat LKD.
pengambilan keputusan dalam kebijakan pengelolaan PKR, dan pada hadirnya aktor-aktor tertentu  yang  mencoba  ―mengusik‖  hak  atau kepemilikan  atas  PKR  dan  institusi  LKD. Singkatnya,  berbagai  masalah  dalam  proses pengelolaan  PKR  yang  dikelola  LKD  tersebut diwarnai  dengan  ketegangan,  konflik  antara yang pro dan kontra, tarik menarik kepentingan, negoisasi dan konsensus para aktor.
Sementara itu, paradoks dengan berbagai  masalah  yang  dihadapi  PKR  di  atas, eksistensi  PKR  nyatanya  sangat  berpengaruh dan penting bagi kehidupan komunal masyarakat Kemuja.  Usaha  perkebunan  maupun  hasil  atau keuntungan  darinya  tidak  hanya  menjadi  alat dan sumber finansial bagi kesejahteraan masyarakat namun juga menjadi simbol konsensus  kepentingan,  resolusi  konflik  dan kekuatan  kolektif  masyarakat  Kemuja.  Hal  ini setidak-tidaknya  tampak  pada  kucuran  bantuan dana bagi pembangunan institusi-institusi komunal  lainnya  seperti  pesantren,  masjid  dan kegiatan  sosial-keagamaan  lainnya;  bantuan sembako,  pembangunan  rumah  maupun  uang kepada  warga  masyarakat  yang  kurang  mampu; menjadi lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat  Kemuja;  dan  menjadi  medium  dan jembatan  dalam  mengakomodasikan  perbedaan kepentingan tiap-tiap individu warga masyarakat misalnya dengan menyelamatkan posisi sumberdaya  HLR  sebagai  sumberdaya  kolektif dari exploitasi individual para penumpang gelap ( free riders ).
Dengan  demikian  maka  signifikansi yang  dapat  diangkat  dari  fenomena  tersebut, yaitu  penelitian  ini  diharapkan  mampu  mengali mekanisme,  metode  dan  teknis,  serta  nilai-nilai dan  kearifan  lokal  yang  terkandung  dalam pengelolaan sumberdaya milik bersama terutama pada  pengelolaan  PKR  yang  dipayungi  oleh LKD  di  Desa  Kemuja.  Dengan  demikian,  maka riset  tentang  PKR  ini  diharapkan  dapat memperkaya pustaka penelitian tentang institusi- institusi kebersamaan lainnya ditengah langkanya  penelitian  serupa  seperti  penelitian tentang subak di Bali, lubuk larangan di Jambi, sasi  di  Maluku , hutan  larangan di  Kalimantan, awig-awig dan lain sebagainya.
Meskipun  demikian  penelitian  PKR  ini tidak  serta  merta  dapat  disamakan  dengan penelitian  tentang  institusi  komunal  tersebut karena  setiap  daerah  memiliki  konteks  yang beranekaragam  yang  dituruni  dari  latar  kultur, sosial,  politik  dan  ekonomi  yang  khas  yang membuat  proses  dan  dinamika  pengelolaan  dan pemanfaatan  terhadap  suatu  sumberdaya  dari tiap  daerah  bervariasi.  Perbedaan  tersebut misalnya  tampak  pada  perubahan  fungsi  vital terhadap  sumberdaya  asli  dari  HLR  menjadi PKR.  Ini  tentu  saja  berbeda  dengan  institusi komunal dari daerah lain yang hanya menetapkan rule  of  use terhadap  pengelolaan sumberdayanya tanpa merubah bentuk fisik dari sumberdaya  aslinya  seperti  aturan  penetapan waktu  yang  dilarang  dan  diperolehkan  dalam memanfaatkan  sumberdaya  tersebut.  Selain  itu, perbedaan lain juga tampak pada nilai-nilai yang
diadopsi dalam pengelolaan PKR misalnya para peserta diwajibkan menanam ubi sebanyak 1000 batang pohon selama lima kali dalam lima tahun berturut-turut dan lain sebagainya yang mungkin tidak  sama  dengan  institusi-institusi  komunal dari daerah lain.
Kongruen  dengan  itu,  perhatian  serius yang  diberikan  oleh  masyarakat  internasional dan nasional tentang pentingnya melihat hak-hak dan  kearifan  lokal  adat  terhadap  sumberdaya. Hal  ini  setidaknya  dapat  dilihat  dari  deklarasi PBB  tentang  WGIP  ( Working  Group  on Indigeneous People ) yang telah merancang Draf Deklarasi  Hak  Mayarakat  Adat  PBB  ( UN  Draft Declaration  on  the  Rights  of  Indigeneous People ,  DDIP)  sejak  tahun  1984  sampai  tahun 1994 24 dan  bergulir  asas  desentralisasi  dan Otonomi  daerah  yang  ditandai  dengan  hadirnya Undang-Undang  Nomor  22  dan  25  tahun  1999 yang  kemudian  direvisi  dengan  UU  No.  32  dan No.  33  Tahun  2004.  Kedua  kebijakan  ini mengindikasikan terbukanya celah untuk mereviw  nilai  dan  mekanisme  lokalitas  yang telah  lama  terkubur  dalam  masyarakat  lokal. Dengan  demikian  maka  diharapkan  dapat membawa  harapan  baru  bagi  bangkitnya keanekaragaman  dan  spirit  pengakuan  kembali pada  nilai-nilai  dan  kearifan  lokal  masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdayanya.
24 Lihat  Eddie  Riyadi.  Prolog:  Masyarakat  Adat, Eksistensi  dan  Problemnya:  Sebuah  Diskursus  Hak Asasi  Manusia  dalam  buku  karya  Rafael  Edy  Bosko. Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam. 2006. Hal. 15
B. Pembahasan Mekanisme Pengelolaan Berbasis Kearifan Lokal
Istilah  Kearifan  lokal  ( local  wisdom atau  local  genius )  merupakan  istilah  yang muncul  dari  gagasan  dan  praktik  masyarakat lokal. Menurut  Undang-Undang  32 Tahun  2009 kearifan  lokal  diartikan  sebagai  nilai-nilai  luhur yang  berlaku  dalam  tata  kehidupan  masyarakat untuk  antara  lain  melindungi  dan  mengelola lingkungan  hidup  secara  lestari.  Definisi  dari undang-undang tersebut merefleksikan beberapa hal  antara  lain:  nilai-nilai,  tata  kehidupan, masyDengan  demikian,  secara  umum local wisdom dapat  dipahami  sebagai  gagasan- gagasan  setempat  ( local )  yang  diproduksi  dan direproduksi  oleh  masyarakat  setempat  yang mengandung kebijaksanaan, kearifan, keberlanjutan,  dan  bernilai  baik  yang  dirawat secara turun-menurun dalam kesadaran masyarakat  serta  berfungsi  dalam  mengatur kehidupan  masyarakat  dan  diikuti  oleh  anggota masyarakatnya.
Masyarakat  lokal  sendiri  merupakan sekelompok  orang  yang  mendiami  wilayah tertentu  (lokal)  yang  melangsungkan  berbagai interaksi  yang  diikat  oleh  nilai-nilai,  norma- norma,  dan  kepercayaannya.  Ini  berarti  yang mempoduksi  nilai-nilai  dan  praktik-praktinya adalah  masyarakat  lokal.  Dengan  demikian, kearifan lokal berarti nilai-nilai bertutut praktik- praktiknya  yang  arif  dan  bijak  yang  diproduksi oleh masyarakat lokal.
Dalam  memproduksi  dan  mereproduksi kearifan lokal, masyarakat lokal menerjemahkan gagasan abstrak tersebut melalui nilai, mekanisme  dan  institusi.  Dalam  konteks mekanisme, masyarakat lokal memiliki cara dan strategi  yang  khas  yang  didalamnya  terdapat nilai  dan  filosofisnya  tersendiri.  Mekanisme  ini adalah mekanisme pengelolaan dalam kebersamaan masyarakat lokal. Dalam penelitian  ini,  mekanisme  tersebut  disebut sebagai  mekanisme  pengelolaan  sumberdaya kepemilikan bersama.
Mekanisme  pengelolaan  sumberdaya kepemilikan  bersama  dikenal  dengan  istilah common-pool resources: CPRs. Konsep ini pada mulanya  diperkenalkan  dan  dipostulasikan  oleh Elinor  Ostrom  dalam  bukunya  yang  terkenal yang  berjudul “Governing  the  Commons:  The Evolution of Institutions for Collective Action” 25 sebagai  upaya  bagaimana  tindak  bersama ( collective action ) bisa dilakukan.
CPR  adalah  sumber  daya  alam  atau sumberdaya yang dibuat oleh manusia ( a natural or  man-made  resources )  yang  di  dalamnya terdapat  banyak  pengguna  ( joint users )  yang sulit  untuk  melarang  ( exclude) dan  membatasi prilaku  mereka  terhadap  sumberdaya  tersebut sementara disisi lain pemanfaatan ( consumption ) terhadap  unit  sumberdaya  oleh  seseorang  akan mengurangi ketersediannya ( substract ) bagi para
25 Lihat Elinor Ostrom dalam Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press: USA. 1990.
pengguna lain. 26 CPRs juga dapat dipahami dari barang atau sumberdaya yang dapat diidentifikasikan dan dikuantifikasikan 27 misalnya  dapat  berupa  danau,  laut,  hutan, padang  rumput  untuk  gembala,  atmosphere  dan lainnya.
Karakteristik barang yang dimiliki CPR mempunyai  tingkat exclusion yang  sulit  dan tingkat subtractability yang  tinggi.  Ini  artinya banyak orang yang menginginkannya akan tetapi individu  itu  tidak  mungkin  bisa  efisien  untuk memiliknya.  Sebagai  misal,  bisa  saja  pantai ( common  fishing )  di  kapling-kapling  menjadi miliki-milik  individu  ( privat  goods )  atau  dijaga sepenuhnya oleh institusi negara ( public goods ).
Tetapi  kedua  pilihan  ini  tidak  efisien.  Lebih efisien  jika  dikelola  oleh  masyarakat  setempat (CPR).  Dengan  demikian,  CPR  merupakan sumberdaya  yang  terbatas  keberadaanya  namun kemanfaatannya dan signifikansinya sangat luas yang dikelola bersama secara kolektif. 28
Menurut Ostrom et.al dalam membangun  tindak  bersama  ( collective  actions ) hubungan antar aktor dipengaruhi dan ditentukan  oleh  tiga  atribut:  atribut physical world ,  atribut community yang  berinteraksi  dan atribut rule-in-use .  Atribut physical  world adalah  merupakan  karakteristik  yang  melekat pada  sumberdaya  kepemilikan  bersama  yang
26 Lihat Elinor Ostrom, Coping With Tragedies of The Commons, Workshop in Political Theory and Policy Analisys , hal 497.
27 Lihat Joanna Burger and Michael Gochfeld, The Tragedy of the Commons: 30 years later, Dec 1998; 40, 10; Alt-Press Watch (APW), hal, 7.
28 Lihat Pratikno, Op Cit. hal, 7.
meliputi  bentuk  fisik  dari  sumberdaya  tersebut baik  berupa  hutan,  danau,  tempat  pemancingan, dan lain  sebagainya. Karakter  Community  yaitu komunitas  yang  meliputi  aktor-aktor  yang terlibat  dalam  pengelolaan  CPRs  tersebut. Sedangkan Rules-in-Use adalah  aturan  yang hanya  berlaku  di  dalam  arena  interaksi  yang menentukan games dalam interaksi para aktor. 29
Ostrom et.al mengidentifikasi  ada  tujuh jenis rule-in-use ,  yaitu: Position  rules meliputi kapabilitas dan  tanggungjawab  partisipan ; Boundary rules meliputi ciri-ciri partisipan yang terlibat , Authority rules meliputi apa yang harus dan  tidak  harus  dilakukan  oleh  partisipan , Aggregation  rules yaitu  bagaimana  tindakan individual  ditransformasikan  dalam  hasil  final (final outcomes), Scope rules meliputi hasil-hasil yang  dibolehkan,  dimandati  dan  dilarang  dalam pengelolaan ,  Information  rules meliputi  jenis informasi  yang  ada  atau  tidak  dalam  setiap situasi  pengelolan ,  dan Payoff  rules merupakan aturan cost dan benefit dalam tindakan-tindakan dan outcomes . 30
Penjelasan Rule-in-use tersebut  dapat diuraikan  dalam  beberapa  disain  prinsip  aturan bagi  keberhasilan  manajemen  CPRs  yaitu: Pertama , aturan-aturan ( rules ) harus didefinisikan secara jelas oleh orang-orang yang berhak. Kedua ,  mekanisme-mekanisme  resolusi
29 lihat Elinor Ostrom et al, 1994, Rules, games, and Common-Pool Resources , Op Cit, hal, 37-45.
30 Lihat  Elinor  Ostrom  dalam  Economic  Governance, Economic  Sciences  Prize  Committee  of  the  Royal Swedish  Academy  of  Sciences,  Kungl.  Vetenskaps- Academien, Stockholm: Sweden, 12 oktober 2009.
konflik yang cukup memadai harus ditempatkan pada  tempatnya. Ketiga ,  tugas  individu  untuk memelihara sebuah sumberdaya harus diutamakan  pada  alasan  yang  proporsional daripada  hanya  untuk  sebuah  keuntungan semata. Keempat ,  monitoring  dan  sanksi  harus dilaksanakan  baik  oleh  pada  pengguna  sendiri maupun oleh seseorang yang akuntabel (bertanggungjawab) pada para pengguna.
Kelima ,  yaitu  sanksi  seharusnya  dilakukan secara  bertahap,  misalnya  dengan  memberi peringatan  pada  pelanggaran  pertama  dan  keras pada  pelanggaran  yang  selalu  diulang-ulang. Keenam ,  governance  dapat  lebih berhasil  ketika proses keputusan demokratis, dalam pemahaman bahwa  mayoritas pengguna diperbolehkan berpartisipasi dalam sebuah perubahan- perubahan  aturan.  Dan ketujuh ,  hak  para pengguna  untuk  mengorganisasikan  diri  sendiri (self-organization)  diakui  secara  jelas  oleh kewenangan-kewenangan  di  luarnya. 31 Ketujuh prinsip desain di atas dilakukan diatas keaktifan partisipasi para aktor yang terlibat.
Menguliti Mekanisme Pengelolan PKR Dari Persfektif Manajemen CPR
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan Ostrom  bahwa  ada  tiga  varabel  penting  yang harus diperhatikan dalam pengelolaan sumberdaya kepemilikan bersama (CPR manajement )  yaitu  pelacakan  terhadap physical world lokal  dari  CPR, community yang menguasai CPR dan mekanisme aturan pengelolaan ( rules-in-use ) CPR. Ketiga variable
31 Ibid.
ini  akan  dijelaskan  pada  sub-bab  dibawah  ini yaitu sebagai berikut.
Proses  Terbentuknya  PKR  Sebagai Physical World CPR
Proses terbentuknya PKR sebagai physical world CPR merujuk pada dua hal yaitu pada  dinamika  dalam  perubahan  bentuk  fisik terhadap sumberdaya tersebut dan pada kategori jenis  sumberdaya  yang  mana  posisi  PKR tersebut  berada.  Kedua  elemen  ini  penting dielaborasi  guna  menguak  proses  terbentuknya PKR sebagai physical world dari CPR.
Dinamika yang termanifes dalam proses terbentuknya PKR sebagai physical world dalam pengelolaan  hak  bersama  di  Desa  Kemuja  ini dipahami  sebagai  bertransformasinya  bentuk fisik  sumberdaya  dari  HLR  menjadi  PKR  yang di  naungi  LKD.  HLR  adalah  ekosistem  alami (hutan primer/hutan belantara) yang di dalamnya terdapat beraneka biodata seperti ditumbuhi oleh berbagai  pohon  dan  tempat  hidupnya  berbagai jenis  binatang  yang  penguasaannya  berada  di bawah  masyarakat  komunal  Kemuja.  Sistem penguasaan HLR ini dapat dilihat sebagai sistem penguasaan  dalam  bentuk  territorial  ( territorial system )  yaitu  berangkat  dari  adanya  persepsi masyarakat lokal atas sumberdaya hutan tersebut misalnya  memiliki  norma-norma,  magis,  dan tingkat sakralitas yang tinggi.
Namun  setelah  menjadi  PKR,  bentuk dan  sistem  sumberdaya  ini  menjadi  berubah. Perubahan bentuk fisik sumberdaya tampak dari hadirnya  ekosistem  baru  berupa  perkebunan karet  sedangkan  sistem  penguasaan  tidak  hanya
berntuk territorial saja seperti pada HLR namun juga  mencakupi  penguasaan  tenurial  dimana adanya  investasi  masyarakat  lokal  dalam sumberdaya  hutan  tersebut  baik  dalam  bentuk tenaga, modal, dan fisik.
Implikasi  dari  perubahan  status  bentuk fisik  dari physical  world ini  mengalami konfliktual  antara  masyarakat  yang  setuju  dan tidak  setuju  terhadap  perubahan  tersebut. 32
Masyarakat  yang  kontra  terhadap  perubahan tersebut  mayoritas  berasal  dari  Kampung  Lama (Kampung  Dalam).  Mereka  ini  menganggap bahwa  perubahan  ini  hanya  akalan-akalan pemerintah dan segelintir elit Kemuja yang ingin mengambil  keuntungan  dari  sumberdaya  hutan tersebut. Mindset ―kebencian‖ terhadap pemerintah  ini  sebenarnya  telah  lama  terbentuk dalam pikiran sebagian masyarakat Kemuja. Hal ini  karena  pemerintah  dianggap  sebagai  pihak yang  sering  membohongi  dan  memanipulasi rakyat  dengan  program-program  dan  janji-janji yang  tidak  pernah  ditepati.  Apalagi  ketika  itu mayoritas  pemerintah  adalah  orang-orang  yang berasal  dari  Partai  Golongan  Karya  (Golkar) sementara  mayoritas  masyarakat  Desa  Kemuja merupakan basis kuat Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 33
Logika  lain  yang  digunakan  oleh  pihak yang kontra adalah berubahnya status sumberdaya  ini  secara  tidak  langsung  dapat menutup ruang, kebiasaan dan mata pencaharian pribadinya  terutama  dalam  meramu,  berburu,
32 Wawancara dengan Imron Ja’far, Op Cit.
33 Wawancara dengan Puad Ahmad, Op Cit.
berkebun,  mencari  madu,  mencari  kayu  bakar dan  junjung  sahang  (cagak  lada),  dan  lainnya. Secara  otomatis  aktifitas  individual  ini  akan berhenti seiring dengan berubahnya status hutan primer menjadi hutan tanaman karet. 34
Sementara  itu  mayoritas  masyarakat yang setuju berasal dari Kampung Baru. Mereka ini  didukung  oleh  pihak  Pemerintahan  Desa (saat  itu  bernama  kelurahan),  Pihak  Kenegrian, Kecamatan  dan  Puterpera.  Pihak  masyarakat yang  setuju  dengan  perubahan  bentuk  fisik sumberdaya  dari  HLR  menjadi  PKR  ini menganggap  bahwa  perubahan  ini  merupakan strategi  untuk  menyelamatkan  kepentingan bersama  (kolektif)  dari  ekspoloitasi  berlebihan oleh  individu  warga.  Ketika  masih  berstatus HLR  pemanfaatan  sumberdaya  ini  hanya dimanfaatkan  oleh  segelintir  individu  secara terpisah-pisah (parsial). Kondisi ini jika dibiarkan  tidak  hanya  mengurangi  kuantitas kayu dan tanah HLR, namun juga membuat pola kehidupan  masyarakat  menjadi  individualistis. Dengan  begitu,  masyarakat  yang  pro  ini mengapresiasi atas inisiasi sebagian warga yang merubah bentuk fisik dari HLR menjadi PKR ini dengan  tujuan  untuk  menyatukan  kembali semangat  kebersamaan  dan  gotong  royong masyarakat sekaligus menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat Kemuja. 35
Sedangkan  proses  terbentuknya  PKR sebagai physical  world CPR dari  kategorisasi sumberdaya dapat dilihat dari beberapa hal yang
34 Wawanara dengan Imron Ja’far, Op Cit.
35 Ibid.
saling  terkait  yaitu: pertama, dapat  dilihat  dari kategori goods (barang). Sebagaimana  yang telah  diketahui  dalam  konseptual  teoristik sebelumnya  bahwa  terdapat  empat  (4)  kategori goods  yaitu public  goods,  privat  goods, common-pool resources , dan club goods . Hutan larangan  rakyat (HLR)  ataupun perkebunan karet  rakyat (PKR)  tersebut  masuk  dalam kategori common-pool resources karena HLR/PKR  merupakan  sumber  daya  alam ( natural  resources )  atau  benda  kongkrit  yang dapat  diidentifikasikan  dan  dikuantifikasikan 36 misalnya  seperti  hutan,  danau,  laut,  sistem irigasi, daerah pemancingan dan lainnya.
Kedua ,  dapat  dilihat  dari  kategori resources  systems yaitu  kemampuan  ekosistem memproduksi unit  resources ,  atau  tempat dimana resources unit  berada.  Dalam  konteks pengelolaan  LKD,  PKR  merupakan unit resources dari  ekosistem  besar  yang  awalnya merupakan  sumberdaya  tanah  dan  hutan larangan  rakyat.  HLR  sendiri  yaitu  sebuah ekosistem  yang  didalamnya  terdapat  sebidang tanah  dan  hutan  primer  yang  tumbuh  berbagai macam  tumbuhan  serta  hidup  berbagai  macam mahluk  hidup  yang  keberadaaannya  terletak  di Desa Kemuja.
Selain itu, kemampuan ekosistem ( resources systems ) memproduksi unit resources juga dapat dilihat dari bermanfaatnya ekosistem tanah dan hutan larangan rakyat tersebut dalam memproduksi  ubi,  lada,  jagung,  ketela  dan
36 Lihat Joanna Burger dan Michael Gochfeld, Op Cit.
tanaman  palawija,  karet,  sawit  lainnya. 37
Fenomena  ini  menunjukan  bahwa  ekosistem yang awalnya areal HLR mempunyai kemampuan dalam memproduksi unit sumberdaya ( resources unit ).
Ketiga ,  dapat  dilihat  dari resources unit yaitu sesuatu yang dapat diekstraks atau diambil manfaat  dari  suatu  CPR  tersebut.  Untuk  itu dapat  dikategori  pada  dua  hal  yaitu  akses pemakai ( excludability ) dan distribusi pemanfaatannya  ( subtractability ).    CPR  adalah sumber daya alam atau sumberdaya yang dibuat manusia  ( natural  or  man-made  resources )  yang sulit  atau  tidak  mudah  untuk  membatasi ( exclude )  orang  lain  dalam  memanfaatkan barang atau sumber daya alam tersebut ,  namun pemakaian  ( substract )  yang  berlebihan  dari seseorang tersebut akan menyebabkan sumber  daya  alam  atau  barang  tersebut tersebut  dapat  dengan  mudah  berkurang bagi  pengguna  lain  karena  pemanfaatanya tersebut  (dapat  berkurang).  Aspek  kedua  ini adalah  yang  paling  penting  karena  akan membedakan  apakah  PKR  tersebut  masuk dalam kategori barang ( goods ) yang mana.
Dalam konteks LKD, PKR ini tampaknya  termasuk  pada  kategori  CPR  karena dua  alasan  pertama,  sumberdaya  alam  atau barang  yang  meliputi  hutan  dan  tanah  larangan rakyat  tersebut  memiliki  tingkat excludability yang  sulit,  yang  berarti  sulit  atau  tidak  mudah untuk  seseorang  membatasi,  mencegah  atau
37 Wawancara dengan Saimi, Ketua LKD periode IX (2008-saat ini), 20 September 2010.
melarang  orang  lain  dalam  memanfaatkan barang atau sumber daya alam dari HLR ataupun PKR tersebut;  dan  kedua,  sumberdaya  tersebut memiliki subtractability tinggi  yang  berarti mudahnya  sumberdaya  alam  atau  barang  yang meliputi  hutan  dan  tanah  larangan  rakyat maupun  perkebunan  karet  rakyat  tersebut berkurang  sebab  pemanfaatanya  (kemampuan dapat berkurang atau mudah habis manfaatnya).
Menurut  H.  Tajo  ekosistem  HLR  yang saat  ini  menjadi  ekosistem  PKR  merupakan sumberdaya  yang  dimiliki  secara  bersama-sama dan  terbuka  bagi  tiap-tiap  individu  warga masyarakat  Kemuja  untuk  memanfaatkan  hutan tersebut.  Meskipun  demikian,  keterbukaan hanya  diperlakukan  secara  ekslusif  pada masyarakat  Kemuja  semata  namun  tertutup untuk  komunitas  di  luarnya  terutama  dari masyarakat di luar Desa Kemuja. 38
Dalam memanfaatkan sumberdaya tersebut, aktivitas warga diatur dengan mekanisme  adat.  Misalnya  ketika  masih  berupa hutan  HLR,  individu  warga  dilarang  menebang kayu  secara  berlebihan  untuk  kepentingan pribadi,  dilarang  memanfaatkan  tanahnya  untuk areal  perkebunan  pribadi  dan  lain  sebagainya. Meskipun  demikian  dalam  praktiknya  masih dijumpai juga oknum warga yang mengeksploitasi  sumberdaya  tersebut  untuk kepentingan  pribadinya.  Hal  ini  jika  dibiarkan akan mengurangi bahkan menghabiskan manfaat
38 Wawancara dengan H. Sa’at ( familiar dengan H.
Tajo), tokoh masyarakat, Op Cit.
bagi pengguna lainnya. 39 Kondisi ini menunjukan  bahwa  HLR/PKR tersebut  dapat diakses  oleh  siapapun  dari  golongan  komunitas Kemuja,  sementara  itu  pemakaian  terhadap sumberdaya yang berlebihan dapat menyebabkan  sumberdaya  itu  berkurang  atau dapat  habis  dan  menyebabkan  para  pengguna lain tidak dapat menikmatinya.
Keempat ,  dapat  dilihat  dari  rezim property  rights .  Sebagaimana  yang  diklasifikasi oleh Broomley bahwa property rights regims itu ada  empat  yaitu private  property  regime, common property regime, state property regime dan open  access  regime .  Meskipun common pool  resources itu  bebas  masuk  dalam  berbagai rejim property  rights manapun,  namun  dalam konteks HLR/PKR sumberdaya ini masuk dalam kategori common property rights. Hal ini karena HLR/PKR  tersebut  dimiliki,  dikuasai  diatur aksesnya ( regulate access ) secara eksklusif oleh komunitas masyarakat Kemuja sebagai community  of  users an  sich.  Oleh  karena  itu, LKD  merupakan  kepemilikan  oleh  sekelompok orang tertentu dimana hak, kewajiban dan aturan ditetapkan dan berlaku untuk anggota kelompok tersebut.
Meskipun HLR/PKR ini memiliki tingkat  kepastian  kepemilikan  dan  mekanisme pengelolaanya  dibawah  kuasa  nilai-nilai  adat, namun  dalam  realitasnya  sulit  untuk  membatasi atau  mencegah  para  penumpang  gelap  ( free rider )  atau  pengguna  lain  dari  komunitas  yang sama untuk tidak berlebihan dalam
39 Ibid.
memanfaatkan  hasil  hutan  tersebut.  Disisi  lain penggunaan  yang  tanpa  aturan  ini  akan  mudah mengpengaruhi  atau  menghabisi  manfaat  dari hutan larangan tersebut.
Berbagai argumentasi di atas mencerminkan  bahwa  physical  world  yang berupa  HLR  atau  PKR  ini  termasuk  dalam kategori  CPR.  Ini  berarti  HLR/PKR  tidak termasuk  pada private  goods yang  memiliki tingkat ekslusi yang mudah dan tingkat subtract yang  tinggi;  tidak  termasuk  pada public  goods yang  memiliki  tingkat  ekslusi  yang  sulit  dan tingkat  subtrak  yang  rendah;  atau toll  goods memiliki tingkat ekslusi yang mudah dan tingkat subtrak  yang  rendah.  Dengan  demikian  maka pengelolaan PKR hanya dapat dilakukan dengan mekanisme  CPR  yang  sesuai  dengan  konteks lokal dimana sumberdaya itu berada.
Proses
Terbentuknya PKR Sebagai
Community CPR
Proses terbentuknya PKR sebagai community CPR dimaknai sebagai dinamika dan tahapan-tahapan yang terjadi dalam pembentukan  komunitas  pengelola  PKR  LKD. Tahapan-tahapan tersebut misalnya dapat dilacak dari proses berkumpul dan terbentuknya tiap-tiap individu menjadi satu kesatuan individu atau users ( community )  yang  terlibat  dalam situasi aksi yang kemudian dapat mempengaruhi strukur arena aksi dalam PKR LKD. Singkatnya, community ini  merupakan  aktor-akor  yang menyepakati  tentang  norma  prilaku  dalam struktur  arena  aksi  tersebut,  yang  memiliki tingkat  pemahaman  bersama  tentang  arena
tindakan,  yang  memiliki  preferensi  yang homogen dan distribusi sumberdaya yang merata pada anggotanya.
Dinamika  yang  terjadi  dalam  proses pembentukan community CPR dalam pengelolaan  PKR  berangkat  dari  kegelisahan yang  melanda  sebagian  individu  masyarakat terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kemuja  saat  itu.  Seiring  dengan  itu  adanya kehawatiran  terhadap stock sumberdaya  HLR yang terus mengalami penipisan dan pengurangan akibat ulah penumpang gelap yang mengambil  keuntungan  pribadi  tanpa  merawat dan  menjaganya  kembali.  Kedua  hal  tersebut dipadukan  dengan  kesamaan  visi,  persepsi, geneologis, teritorial dan sepenanggungan  nasib yang  sama  kemudian  memantik  rasa  solidaritas komunalitas sebagian masyarakat untuk berkumpul  dan  bersatu  dalam  memecahkan permasalah tersebut. Kesamaan-kesamaan tersebut  pada  akhirnya  menyatu  dan  terikat dalam naungan sebuah institusi yaitu LKD.
Meskipun demikian, proses terbentuknya community ini  terpolarisasi  dalam dua  kubu  yaitu  komunitas  yang  pro  dan  kontra seperti  yang  telah  dibahas  sebelumnya.  Selain itu  dinamika  lain  yang  tampak  dari  proses terbentuknya community ini  dapat  dilihat  dari pemaknaan  terhadap  makna community yang dapat  dipahami  setidak-tidaknya  dari  dua  hal yaitu  apakah community itu  sebagai  individu- individu  yang  kemudian  berpartisipasi  menjadi anggota  LKD  atau  seluruh  warga  masyarakat Kemuja? kedua argumentasi dari masing-masing
pihak  sangat  rasional  dan  kuat.  Dalam  hal  ini, polemik  yang  terjadi  hanya  dikalangan  elit masyarakat  Desa  Kemuja.  Polemik  pemaknaan ini  terjadi  di  saat  PKR  LKD  menjadi  organisasi yang  memperoleh  akumulasi  capital  yang  besar dari penjualan hasil karetnya.
Sebagian  elit  yang  menjadi  anggota LKD  mengatakan  bahwa  komunitas  pengelola terhadap  PKR  adalah  sebagai  individu  atau kumpulan  individu  yang  berasal  dari  warga masyarakat  Kemuja  yang  berpartisipasi  dalam perintis  HLR,  pengelola  tanah  PKR  dan sekaligus menjadi anggota LKD. Mereka ini lah yang  kemudian  memiliki  hak  untuk  mengakses, memanfaatkan  (utilize),  mengelola  atas  sesuatu, mengubah  atau  mentransfer  sebagian  atau seluruh  hak  atas  sesuatu  tersebut  pada  pihak lain. Untuk itu maka community yang mempunyai  hak  atas  PKR  yang  dikelola  LKD tersebut dapat dilihat dari siapa yang  mengelola sumberdaya tersebut yang ada di lapangan.
Pengukuhan  anggota  PKR  sebagai community pengelola  didasari  oleh  status  PKR yang  dipayungi  organisasi  LKD.  Makna  dari organisasi  ini  secara  tidak  langsung  menjadi penguat bahwa areal maupun PKR yang tumbuh di  atasnya  merupakan  milik  organisasi  semata yang  notabenenya  juga  milik  anggota  yang mempunyai ―saham‖  terhadap  organisasi tersebut.  Terlebih  lagi  ketika  LKD  berubah status  menjadi  yayasan,  maka  secara  tidak langsung anggota-anggota LKD tersebut terdaftar  secara  formal  pada  cacatan  negara. Dengan  demikian  maka  klaim  atau  hak  anggota
atas PKR LKD ini dapat ditegakkan ( enforceable )  dan  dihormati  oleh  pihak  lain. Klaim  hak  secara  komunal  ini  tidak  berarti secara serta merta keseluruhan anggota masyarakat  Kemuja  masuk  dalam  keanggotaan LKD.  Para  anggota  LKD sendiri  adalah  mereka yang  telah  diberi  ―mandate‖  untuk  mengurus organisasi ini.
Sedangkan  sebagian  elit  yang  lain mengatakan  bahwa  komunitas  yang  berhak  atas PKR  tersebut  tidak  hanya  dipahami  sebagai anggota  LKD  semata  namun  seluruh  warga masyarakat  Kemuja.  Kritik  yang  diajukan  oleh elit  ini  yaitu  jika community PKR  hanya diartikan  sebagai  anggota  LKD  semata,  maka posisi PKR LKD tidak berbeda dengan koperasi yang  hanya  berfungsi  untuk  mensejahterakan anggotanya  saja.  Hal  ini  berbeda  dengan  LKD yang  fungsinya  tidak  hanya  bagi  kesejahteraan anggota  namun  bertanggungjawab  secara  sosial kepada seluruh masyarakat Kemuja. 40
Dua  polemik  tersebut  mencerminkan bahwa  pemaknaan  terhadap community berubah seiring  dengan  perubahan  yang  terjadi  pada sumberdaya  kongkrit  tersebut.  Jika  awalnya community diartikan  secara  luas  yaitu  seluruh warga  masyarakat  Kemuja  karena  status sumberdaya  masih  berupa  HLR,  maka  ketika sumberdaya kongkrit berubah menjadi PKR lalu terjadi  penyempitan  makna community yang diartikan hanya sebatas anggota LKD semata.
Namun  demikian,  bila  mengacu  pada konsep CPR maka community dalam
40 Wawancara dengan Nusro, Op Cit.
pengelolaan  PKR  LKD tersebut dapat  dipahami sebagai common property rejim (rezim kepemilikan bersama) yaitu komunitas masyarakat  adat  Desa  Kemuja.  Mereka  ini adalah  persekutuan  sosial  yang  mempunyai sistem  nilai  relasional  yang  membentuk  suatu kesatuan entitas  yang  menempati ruang wilayah Desa  Kemuja  yang  di  dalamnya  terdapat  nilai- nilai  tradisi,  adat  istiadat,  kekayaan  alam  dan sebagainya  yang  membentuk  interaksi  dan  pola relasinya tersendiri. Selain itu, community dalam PKR  juga  dapat  dilihat  dari  status  sumberdaya awal yaitu berupa HLR. HLR ini adalah physical world asli  yang  dimiliki,  dikelola,  dan  dikuasai oleh  komunitas  masyarakat  Kemuja.  Dengan demikian maka siapa pun dari warga masyarakat Kemuja  berhak  atas  sumberdaya  tersebut  baik ketika  masih  menjadi  HLR  atau  ketika beralihfungsi menjadi PKR.
Proses  Terbentuknya  PKR  Sebagai Rules-in- Use CPR
Sedangkan  proses  terbentuknya  PKR sebagai rules-in-use CPR dipahami  sebagai dinamisasi  terbentuk  dan  berubahnya  aturan main  yang  diperlukan  ( required ),  dilarang ( prohibited ),  diizinkan  ( permitted ),  dan  sangsi- sangsi  pelanggaran  bagi  para user dalam berbagai  tindakan  atau outcome .  Pemahaman terhadap  proses  terbentuknya rules-in-use ini penting  karena  dapat  diketahui  bagaimana strategi, mekanisme dan nilai-nilai yang diterapkan oleh komunitas lokal dalam mengelola  sumberdaya  bersama  yang  mereka miliki.
Dalam  konteks  masyarakat  Kemuja, dinamisasi  proses  terbentuk  dan  berubahnya aturan-aturan  pengelolaan  CPR  tersebut  dapat dilihat  dari  dua  masa,  yaitu  masa  ketika  CPR masih  berupa  HLR  dan  masa  ketika  HLR dikonversikan menjadi PKR. Pertama, jauh hari sebelum  PKR  tersebut  terbentuk,  mekanisme aturan  dalam  pengelolaan  CPR  yang  berwujud HLR  tersebut  sudah  ditetapkan  meski  hanya bersifat lisan dan informil.   Kata larangan yang melekat pada hutan tersebut menegaskan bahwa kepemilikan  hutan  ini  dikuasai  secara  eksklusif dan  kolektif  oleh  seluruh  warga  masyarakat Kemuja  yang  pemanfaatan  terhadap  hasilnya diatur  sesuai  dengan  nilai-nilai  dan  mekanisme adat.
Nilai dan norma tersebut misalnya setiap masyarakat  Kemuja  boleh  memanfaatkan  hasil hutan  berupa  mencari  madu,  berburu,  mencari junjung  sahang  (cagak  lada)  dan  kayu  bakar. Sementara  larangan  yang  dilarang  adalah menebas  hutan  untuk  berkebun  secara  individu, menebang  kayu  secara  berlebihan,  membakar hutan  dan  lain  sebagainya.  Aturan-aturan  ini sebenarnya  telah  lama  dijalani  oleh  warga masyarakat  Kemuja.  Meskipun  demikian  masih terdapat  para  penumpang  gelap  ( free  riders ) yang  mengeksploitasi  hutan  untuk  kepentingan pribadinya. 41
Pada  masa  ini  dapat  dilihat  terjadinya berbagai problem dalam pemanfaatan HLR baik berupa appropriation  problem yang  terkait dengan  masalah  pemanfaatan  CPR  yang non
41 Wawancara dengan H. Tajo, Op Cit.
excludable dan subtractable maupun provision problem yang terkait dengan masalah pemeliharaan  dan  peningkatan  kapasitas  atau menghindari  degradasi  produksi  CPR.  Problem appropriation  externalities misalnya  terjadi  di saat  munculnya  sebagian  warga  masyarakat Kemuja  yang  memanfaatkan  hasil  dari  HLR yang  secara  tidak  langsung  dapat  mengurangi manfaat yang bisa diambil warga lainnya. Selain itu  juga  dapat  dilihat  dari assigment  problems yaitu  ketidakmerataan  alokasi  manfaat  HLR dimana ada sebagian masyarakat yang mendapat keuntungan  lebih  besar  dari  HLR  tersebut  dan ada masyarakat yang mendapat sedikit.
Problem di atas disebabkan karena tidak efektifnya  pengawasan  yang  dilakukan  oleh komunitas  Kemuja  yang  selanjutnya  juga  dapat memunculkan provision  problem baik  yang meliputi demand side yaitu problem pemanfaatan  CPR  yang  melebihi  kapasitas produksi  yang  dapat  menurunkan  kemampuan produktivitas  CPR  dalam  memenuhi  kebutuhan pengguna; dan supply side yaitu problem dimana setiap  individu  memiliki  insentif  untuk  menjadi penumpang  gelap  ( free  rider )  atau  ingin mendapat manfaat dari CPR tapi tidak mau turut memelihara.
Kedua, pada  masa  ketika  sumberdaya HLR  telah  dikonversi  dalam  bentuk  PKR, dinamika rules-in-use tersebut dapat dilihat dari perubahan-perubahan pada substansi dan bentuk rules-in-use.  Hal  ini  misalnya  dibakukan  atau diformalkannya  rules-in-use  tersebut  dalam bentuk  Anggaran  Dasar,  Angaran  Rumah
Tangga dan Peraturan Khusus. Adapun rinciannya,  yaitu  sebagai  berikut:  Anggaran Dasar  LKD  terdiri  dari  XII  Bab  dan  18  Pasal, Anggaran Rumah Tangga terdiri dari X Bab dan 21  Pasal,  dan  Peraturan  Khusus  yang  berisi tentang teknis teknis lapangan dan sanksi-sanksi pelanggaran.  Poin-poin  pokok  institusionalisasi dari rules-in-use tersebut  berupa  mekanisme pengrekrutan anggota LKD, mekanisme pengelolaan  LKD,  mekanisme  kepemimpinan LKD,  mekanisme  sangsi  LKD,  dan  mekanisme distribusi  LKD.  Tujuannya  rules-in-use  yang diformalkan  ini  adalah  untuk  meminimalisir, mencegah  dan  mengatasi  ( coping  with )  segala macam  problem  dan  hambatan  kolektif  serta menciptakan kerjasama spontanitas dalam sebuah masyarakat.
Proses  terbentuknya rule  of  use dalam pengelolaan  PKR  LKD  tersebut  dapat  dilihat dari  beberapa  hal  yaitu pertama ,  terbentuk berdasarkan pada hasil konsensus atau kesepakatan  bersama  antar  berbagai  pengguna atau aktor LKD pada saat proses awal berdirinya LKD  yaitu  pada  musyawarah  rakyat  Desa Kemuja ke-I Tanggal 25 April 1964 di Kemuja. Jika merunut pada sejarah awal berdirinya LKD maka aktor pengguna sumberdaya LKD tersebut dapat  dipetakan  kedalam  dua  entitas  yaitu  aktor masyarakat sipil (masyarakat Kemuja) dan aktor negara yang diwakili pihak desa dan kecamatan. Aktor-aktor  inilah  kemudian  yang  menentukan dan dan menghasilkan rules-in-use tersebut.
Hasil  kesepakatan rules-in-use dari berbagai  aktor  tersebut  misalnya  memutuskan
beberapa hal yaitu pertama, perlunya mendirikan organisasi rakyat yang berusaha untuk mencapai kesejahteraan  masyarakat  yang  demokratis  dan terorganisir  (ada  aturan  Anggaran  Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan khusus) yang selanjutnya diberi nama Lembaga Kesejahteraan Desa, kedua, perlunya mengusahakan  HLR  Kemuja  menjadi  tanah pertanian, 42 dan  ketiga  perlunya  membagi  areal HLR tersebut dengan membuat suatu mekanisme  misalnya  mekanisme cabut  lut (lotre)  terhadap  areal  yang  telah dipatok sebelumnya  (dibatasi  luas  areal  tanah)  dengan ukuran  mulai  dari  1/5  Ha  sampai  1  Ha  per individu. 43
Mekanisme pendirian organisasi kemasyarakatan  dan  mengalihfungsikan  HLR menjadi  lahan  pertanian  bersama  (PKR)  ini merupakan  strategi  berbagai  aktor  dalam mengatasi  problem appropriation terutama appropriation externalities yaitu kegiatan pemanfaatan  oleh  seseorang  dapat  mengurangi manfaat yang bisa diambil orang lain.
Sebagaimana  yang  telah  diceritakan  misalnya terdapat  banyak  oknum  masyarakat  Kemuja yang hanya memanfaatkan hasil dari sumberdaya  hutan  larangan  untuk  kepentingan pribadinya.  Fenomena  ini  bila  dibiarkan  secara terus-menurus  dapat  menutup  kesempatan  bagi pengguna  lainnya  dan  bahkan  sumberdaya tersebut dapat habis. 44
42 Lihat AD LKD, Op Cit. 43 Wawancara dengan Imron Ja’far, Op Cit.
44 Wawancara dengan H. Tajo, Op Cit.
Sedangkan mekanisme cabut lut terhadap  areal  yang  telah dipatok sebelumnya yang  diperuntukan  bagi  individu  masyarakat Kemuja  yang  ingin  mengelola  tanah  dan berpartisipasi menjadi anggota LKD merupakan mekanisme dalam mengatasi assigment problems yaitu  berupa  problem  yang  terjadi akibat  ketidakmerataan  alokasi  manfaat  CPR yang dapat memicu konflik. Dengan mekanisme tersebut alokasi manfaat dari HLR tersebut dapat merata dan adil dilakukan. 45
kedua, proses  terbentuk  PKRLKD sebagai rules-in-use dari  CPR  didasari  pada konsensus  yang  memutuskan  untuk  meletakan nilai-nilai  dan  tradisi  lokal  dalam  pengaturan pengelolaan  LKD.  Nilai-nilai  tersebut  misalnya nilai-nilai  kebersamaan  (gotong  royong),  nilai- nilai  kesejahteraan  dan  nilai-nilai  dakwah 46 sedangkan  tradisi  lokal  tersebut  misalnya  dapat dilihat  dari  diwajibkannya  individu  yang  akan menjadi anggota LKD menanam ubi sejumlah1000  pohon  dan  lima  kali  lima  tahun berturut-turut. 47
Pengadopsian  nilai-nilai  dan  kearifan lokal  terutama  pada  penyeragaman  dalam menanam  ubi  bagi  masyarakat  yang  ingin menjadi  anggota  LKD  diatas  pada  dasarnya dapat  dipergunakan  sebagai  strategi  untuk mengatasi problem aproriation terutama technological  externalities yaitu  penggunaan
45 Ibid.
46 Lihat AD LKD, Log cit.
47 Meskipun demikian tanaman palawija lainnya juga dapat ditanam seperti sayur-mayur, padi, ketela, dan lainnya. Wawancara dengan Imron Ja’far, Op Cit.
suatu  teknologi  oleh  seorang user CPR  dapat meningkatkan biaya penggunaan tekhnologi lain yang  dipakai user lain.  Menanam  ubi  pada dasarnya  tidak  memerlukan  teknologi  yang canggih  dan  tanaman  ini  tidak  mengurangi dampak  pemanfaatannya  bagi  pengguna  lain karena  proses  penanamnya  cukup  langsung ditanam dalam tanah. Selain itu tradisi memakan ubi  merupakan  tradisi  turun  menurun  bagi masyarakat  tradisional  Kemuja.  Selain  menjadi makanan  sampingan  tidak  jarang  ubi  menjadi makanan pokok masyarakat tradisional Kemuja. 48
Ketiga, proses  terbentuk  LKD  sebagai rules-in-use dari  CPR  didasari  pada  hasil konsensus  para  anggota  dan  pengurus  LKD dengan  memutuskan  aturan-aturan  kondisional setelah mengamati dinamika dan perkembangan yang  terjadi  ketika  itu.  Hal  ini  karena  situasi kondisi  yang  berbeda  dari  kondisi  perkiraan semula  misalnya  dapat  dilihat  dari  kebijakan politik stock untuk  mengatur  harga  karet, larangan penggunaan asam semut sebagai cairan perangsang  getah  karet,  larangan  menyadap karet  disaat  karet  lagi  masa cukur (daun  karet berguguran/musim gugur) dan kebijakan pelelangan tertutup dan terbuka dalam penjualan getah  karet. Rules-in-use ini  sebelumnya  tidak ada atau tidak tertulis baku dalam AD/ART/Peraturan Khusus LKD namun berlangsung  secara  kondisional. 49 Hasil-hasil kesepakatan  aturan  di  atas  pada  dasarnya
48 Wawancara dengan Puad Ahmad, Op Cit.
49 Wawancara dengan Saimi, Op Cit.
merupakan  strategi  kondisional  LKD  dalam mengatasi provision  problem yang  terkait dengan pemeliharaan dan peningkatan kapasitas atau  menghindari  degradasi  produksi  CPR  baik problem demand  side maupun supply  side seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.
Secara  lebih  rinci,  kesemua  hasil konsensus  yang  berbentuk rules-in-use LKD diatas bila dianalisis dari perspektif rules-in-use CPR akan  menghasilkan  elemen-elemen rules- in-use CPR yaitu position rules, boundary rules, authority,  aggregation  rules,  scope  rules information  rules, dan payoff  rules. Kesemuan elemen tersebut akan dijelaskan secara terperinci dibawah ini.
Position rules adalah aturan-aturan yang meliputi peranan, kapabilitas dan tanggungjawab partisipan  terhadap  LKD.  Adapun  rincian  dari position rules tersebut dapat dilihat dari susunan struktur  kepengurusan  organisasi  LKD  mulai dari  pelindung,  seksi-seksi  dan  anggotanya. 50
Penjelasan  dari  susunan  struktur  kepengurusan LKD  ini  juga  dapat  ditemui  pada  Anggaran Dasar  (AD)  tentang  kepengurusan  LKD  yang diatur  dalam  Bab  VI  yang  terdiri  dari  pasal  10. Bab VI Pasal 10 ini menegaskan tentang elemen kepengurusan serta jumlah dan masa jabatannya, kewenangannya,  mekanisme  pemilihan  jabatan kepengurusan dan kepegawaian.
Yang menarik dari struktur kepengurusan  tersebut  adalah  dilibatkannya Pemerintahan  Kecamatan  dan  Desa  dalam  hal
50 Lihat struktur kepengurusan LKD dalam Anggaran Dasar LKD.
ini  Camat  Mendobarat,  Kepala  Desa  dan  P3N (penghulu) yang merupakan bagian dari struktur Negara  sebagai  pelindung  dalam  struktur kepengurusan  LKD.  Dari  data  yang  penulis temukan  misalnya  dari  period  ke-VI  (April 1993-April  1998)  kepemimpinan  H.  Nasrudin sampai period ke-VII (1998-2003) kepemimpinan  Harmi  Dulah  posisi  pelindung ditempati oleh Kepala Desa dan P3N. Sementara itu  pada  period  ke-VIII  masa  bakti  tahun  2003- 2008  kepemimpinan  Ali  Ruzi  posisi  pelindung ditempati  Camat  dan  Kepala  Desa.  Adanya pergeseran  posisi  baru  yang  dipegang  oleh camat  ini  menandakan  bahwa  negara  dalam tingkatnya yang lebih tinggi (kecamatan) hendak menancapkan  penetrasi  kekuasaannya  pada LKD. 51
Menurut H. Saat (H. Tajo) posisi Camat dan  Kepala  Desa  sebagai  pelindung  LKD  di dasari  oleh  konsensus  bersama  berdasarkan apresiasi  dari  keterlibatan  pengurus  kecamatan dan  desa  pada  sejarah  awal  pembentukan  LKD. Selain  itu  Camat  dan  Kepala  Desa  ditempatkan sebagai  orang  yang  bertanggungjawab  dalam mengawal atas beroperasinya pengelolaan LKD. Meskipun  demikian  independensi  LKD  sebagai organisasi komunal kemasyarakatan tetap dijunjung tinggi. 52
Untuk  keanggotaan,  LKD  mempunyai mekanisme  pengrekrutan  secara  terbuka  kepada seluruh  masyarakat  Desa  Kemuja  semata
51 Pembicaraan tentang penetrasi kekuasaan negara ini akan disampaikan pada bab IV.
52 Wawancara dengan H. Tajo, Op Cit.
misalnya  melewati  pengumuman  di  Masjid, maupun  penyebaran  pamplet  ditempat  umum. Ketetapan  keanggotaan  didefinisikan  sebagai orang-orang  yang  ikut  andil  dan  berjasa  dalam merintis hutan  larangan  rakyat maupun  areal pemugaran karet yang sudah tua dan keanggotaan  mereka  tidak  diwarisi  pada  anak atau  keturunanya.  Berdasarkan  penelitian  yang dilakukan  jumlah  anggota  LKD  masih  tersisa  ± 128  orang  (anggota  lama  dan  baru)  dan  sekitar 80  orang  yang  masih  aktif.  Setelah  berdiri sebagai  lembaga  yang  mengelola  perkebunan karet rakyat mekanisme pengrekrutan keanggotaan  LKD  baru  dilakukan  disaat pemugaran karet tua yang telah berlangsung tiga kali. 53
Dalam  perjalanannya posisition  rules dalam  PKR  LKD  tersebut  telah  mengatur periodeisasi  struktur  kepemimpinan  LKD  yang terhitung  sejak  berdirinya  pada  Tahun  1964 sampai  sekarang.  Periode  ini  setidaknya  telah mengalami lima (5) kali pergantian kepemimpinan  dan  melewati  IX  periodeisasi. Beberapa ketua dalam pereodeisasi kepemimpinan itu yaitu kepemimpinan H. Mufti (almarhum),  H.  Khomasi  (almarhum),  H. Nasarudin,  Harmi  Dulah,  Ali  Ruzi  dan  Saimi Sahwi.  Periode  kepemimpinan  I  dipimpin  oleh H. Mufti yaitu dari tahun 1968-1973. Periode II sampai ke V dipimpin oleh H. Khomasi  dengan rincian  sebagai  berikut  periode  ke  II  dari  1973- 1978  ,  periode  ke  III  dari  tahun  1978-1983, periode  IV  dari  tahun  1983  sampai  tahun  1988,
53 Wawancara dengan Saimi, Op Cit .
dan periode ke V dari tahun 1988 sampai tahun 1993.  Periode  ke  VI  dari  tahun  1993  sampai tahun  1998  dipimpin  oleh  H.  Nasarudin  Harun. Periode  ke  VII  dari  tahun  1998  sampai  tahun 2003  dipimpin  oleh  Harmi  Dulah.  Periode  ke VIII  dari  tahun  2003-2008  dipimpin  oleh  Ali Ruzi. Dan periode ke IX dari tahun 2008 sampai sekarang  dipimpin  oleh  Saimi.  Sedangkan  dari tahun  berdirinya  yaitu  1964  sampai  tahun  1968 (4  tahun)  adalah  masa  konsolidasi  organisasi antara anggota LKD yang ada. Akhir tahun 1968 menandai  bahwa  tanaman  karet  yang  telah ditanam sebelumnya siap disadap. 54
Dalam hal ini periodeisasi kepemimpinan  H.  Khomasi  berlangsung  lama yaitu  20  tahun  (1973-1993).  Hal  ini  karena beliau  dikenal  sangat  karismatik,  tegas,  berani dan  dihormarti  sekaligus  orang  yang  dituakan dalam  masyarakat  Desa  Kemuja  ketika  itu. Selain itu beliau juga salah satu pendiri Pondok Pesantren  Al-Islam  Kemuja. 55 Semua  ketua tersebut  selain,  Harmi  Dullah,  Ali  Ruzi  dan Saimi  adalah  tokoh  masyarakat  Desa  Kemuja dan  tidak  termasuk  orang-orang  yang  terlibat dalam  struktur  pemerintahan  Desa  Kemuja. Saimi misalnya salah satu ustadz yang mengajar di Pesantren Al-Islam Kemuja. Sedangkan yang lainnya  adalah  para  pengurus  kepemerintahan Desa  Kemuja.  H.  Mufti  dan  H.  Nasaruddin adalah mantan Kepala Desa Kemuja, sedangkan
54 Diolah berdasarkan wawancara dengan Imron Ja’far, Op Cit.
55 Wawancara dengan Saimi, Op Cit.
H.  Khomasi  adalah  mantan  Sekretaris  Desa Kemuja.
Fenomena  diatas  menunjukan  bahwa konteks  lokalitas,  pengaruh  stuktur  sosial, kekuasaan  dan  tradisi  lokal  yang  melingkupi sumberdaya  CPR  LKD  dapat  mempengaruhi proses dan hasil position rules dalam pengelolaan  LKD.  Dengan  demikian  upaya lokalitas dalam pengelolaan sumberdaya bersamanya tersebut tidak dapat dinilai dari baik dan buruknya melainkan sebagai keanekaragaman pengelolaan.
Sama  halnya  dengan position  rules , authority  rules menunjukan  pada  aturan-aturan tentang  kewenangan  posisi  jabatan  pengurus LKD baik dari pengurus umum, pengurus seksi, pengurus  harian  misalnya  yang  juga  dapat dilihat  pada  Bab  VI  Pasal  11  Anggaran  Dasar (AD)  LKD;  Pada  Anggaran  Rumah  Tangga (ART)  Bab  IV  pasal  7  dan  pasal  8  tentang kewajiban  dan  hak  anggota  dan  Bab  V  pasal  9, 10, 11, 12, 13, dan 14 tentang kewajiban dan hak pengurus, 56 dan  pada  Peraturan  Khusus  LKD tentang tugas tekhnis lapangan buruh penyadapan,  buruh  mandur,  buruh  latek, pengurus dan pegawai kantor. 57
Sementara itu scope rules lebih menekankan  pada  hal-hal  yang  dibolehkan, dimandati,  dan  dilarang  dalam  pengelolaan LKD.  Dalam  hal  ini scope    rules dapat  dilihat pada  Bab  IV  tentang  alokasi  proyek  dan usahanya  yang  berisi  pasal  5,  6  dan  7;  dan  Bab
56 Ibid.
57 Lihat AD dan Peraturan Khusus LKD, Op Cit.
V  pasal  9  tentang  larangan  bagi  anggota  LKD; Bab  XI  Pasal  16  tentang  pelanggaran;  Bab  IX ART  LKD  pasal  20;  serta  pada  sangsi-sangsi pelanggaran dalam Peraturan Khusus LKD.
Yang  menarik  dari  Bab  IV  yaitu  pada pasal 6 diperbolehkannya anggota LKD menanam ubi atau palawija di areal tanah LKD. Mekanisme  penanaman  ubi  serta  tanaman palawija  lainya  seperti  sahang  (lada),  padi, ketela,  dan  sayur  mayur  lainnya  dapat  ditanam disela-sela  tanaman  karet  LKD  yang  baru ditanam tersebut tersebut. Jika tanaman ubi atau palawija  tersebut  sudah  panen  maka  sang penanam  berhak  secara  penuh  memetik  hasil dari  tanaman  yang  mereka  tanam  tersebut. Sedangkan  karet  berserta  lahannya  akan dikembalikan  kepada  LKD  dan  tidak  dapat dimiliki secara perorangan. 58
Pola  penanaman  LKD  yang  dibolehkan ini dapat dilihat ketika masih berbentuk lembaga informal yang belum berbadan hukum, pelaksanaan penanaman karet LKD melalui lima (5)  tahapan. 59 Tahapan  pertama  (I)  yaitu  pada tahun  1964.  Pada  tahap  ini  para  anggota  LKD melakukan  proses  pembukaan  lahan,  menebas dan  menebang  hutan  seluas  54  hektar.  Setahun setelah  itu  yaitu  pada  tahun  1965  lahan  yang berisi  kayu  yang  ditebang  tersebut  dibakar. Lahan  tersebut  kemudian  menjadi  ladang penanaman  padi,  ubi  dan  palawija lainnya  yang dilakukan  secara  kolektif.  Diatas  lahan  tersebut berikutnya  penanaman  karet  secara  serentak
58 Wawancara dengan Saimi, Op Cit.
59 Lihat sejarah LKD, Op Cit.
sebanyak 23.000 pohon dengan empat jenis bibit karet yaitu Ciranji 1, Ciranji 16, Avros 185, dan LCB 1320.
Tahapan kedua (II) yaitu dilakukan pada Tahun  1975  yaitu  dengan  memperluas  atau menambah  areal  penanaman  karet  dengan  luas 13,5  hektar.  Lahan  tersebut  sebelum  ditanam karet  terlebih  dahulu  ditanam  sahang  (lada). Jumlah  bibit  karet  yang  ditanam  diatas  areal tersebut  berjumlah  5.200  bibit  pohon  karet dengan  jenis  bibit  GT  1  Medan.  Tahap  ketiga (III)  yaitu  dilaksanakan  pada  tahun  1978  yaitu membuka lahan baru lagi seluas 26 hektar. Areal ini sama dengan tahapan sebelumnya yaitu juga ditanami  sahang  dan  selanjutnya  dilakukan penanaman  karet  sebanyak  10.200  bibit  karet dengan jenis GT 1 Medan.
Sedangkan  tahap  keempat  (IV)  yaitu terjadi  pada  tahun  1980  yaitu  dengan  membuka lahan  seluas  26,  5  hektar.  Areal  tersebut ditanami sahang serta penanaman karet sebanyak 10.400 hektar dengan jenis yang sama dengan tahapan ketiga yaitu bibit karet jenis GT 1  Medan.  Tahap  yang  terakhir  yaitu  tahapan  ke lima  (v)  dilaksanakan  pada  tahun  1982  yaitu dengan  membuka  lahan  seluas  40  Ha.  Seperti pola  penanaman  sebelumnya  yaitu  ditanami sahang  terlebih  dahulu  dan  setelah  itu  bibit pohon karet sejumlah 16.000 dengan jenis GT 1 Medan juga  dilakukan.  Dari  lima  tahap tersebut luas  areal  perkebunan  karet  LKD  yang memanfaatkan  hutan  larangan  rakyat  tersebut berjumlah  160  Ha  dengan  jumlah  pohon  karet kira-kira 64.800 pohon karet.
Setelah  penanaman  tersebut  dilakukan, karet LKD tersebut memasuki tahap pemeliharaan. Tahapan pemeliharaan ini setidaknya  dilakukan  dengan  tiga  tahapan. Tahap  pertama  yaitu  pemeliharaan  samping yaitu  tanah  ditanam  padi,  ubi,  dan  palawija sampai  tahun  1970.  Dan  pada  tahap  ini  pula dilakukan  pembabatan  atau  penyiangan  lorong- lorong  karet  agar  tidak  semak  (ditumbuhi  oleh rumput, ilalang dan sebagainya). Penyiangan ini dilakukan dua kali setahun sampai karet tersebut siap  untuk dikere t (disadap).  Tahap  kedua  yaitu pemeliharaan samping yaitu tanah ditanam padi, ubi,  dan  palawija  sampai  pohon  karet  cukup besar. Dan pemeliharaan selanjutnya yaitu setiap dua  tahun  sekali  lorong-lorong  karet  disiangi dan  dibabat  dari  semak-semak  yang  ada.  Selain itu juga dilakukan pemupukan dan penyemprotan dengan pembasmi hama meskipun  hanya  sekali-sekali  atau  jarang dilakukan. Pupuk yang dipakai yaitu menggunakan  pupun  Urea  1,5  Kg  per  batang pohon  dan  racun  yang  dipakai  yaitu  racun  jenis Rebaist.
Sedangkan scope  rules yang  berisi tentang  aturan  larangan  LKD  terdapat  pada Peraturan Khusus LKD yang merupakan tafsiran dari  Anggaran  Dasar  Bab  XI  pasal  16  yaitu tentang  larangan  bagi  anggota  LKD  dan  diberi sangsi-sangsi apabila mereka melanggar misalnya  dengan  mekanisme  pengurangan  gaji, pemecatan,  diberhentikan  dan  sampai  dituntut dimuka Hakim atau pihak yang berwajib.
Selanjutnya  yaitu aggregation  rules yaitu  suatu  mekanisme reward bagi  anggota LKD  yang  mendapatkan  poin  dari  tugas  yang telah  dijalankannya  yaitu  dapat  dilihat  dari Peraturan  Khusus  yang  mengatur  tentang  buruh penyadapan. 60 Sedangkan boundary  rules yaitu tentang  mekanisme  larangan  atau  batasan  yang mengatur  siapa  saja  para  partisipan  ( user )  yang terlibat  dalam  pengelolaan  LKD.  Dalam  hal  ini partisipan  diartikan  sebagai  orang-orang  yang termasuk  dalam  keanggotaan  LKD.  Aturan tersebut  diatur  pada  bab  ke  V  yaitu  terdiri  dari pasal  8  tentang  klasifikasi  dan  mekanisme individu masyarakat yang dapat menjadi anggota LKD. 61
Aturan  tersebut  menyiratkan  bahwa anggota LKD dapat bertambah. Proses pengrekrutan  keanggotaan  LKD  dilakukan dengan  mekanisme  partisipasi  terbuka  yaitu dengan  melibatkan  tiap-tiap  individu  dari komunitas  masyarakat  Kemuja  yang  bersedia menggarap  tanah  LKD  tersebut.  Meskipun demikian  nyatanya  tidak  semua  anggota  warga masyarakat  Kemuja  dapat  terlibat  dalam pengelolaan  tanah  LKD  dan  sekaligus  menjadi anggota  LKD  tersebut.  Hal  ini  senada  dengan apa  yang  dikatakan  oleh  Puad  Ahmad  berikut ini:
“mekanisme pengrekrutan anggota LKD lah  dilakon  dengan  tebuke,  melalui sosialisasi umah ke umah, pengumuman liwat  pengeras  suara  di  masjid  saat
60 Lihat Peraturan Khusus LKD.
61 Lihat AD LKD, Op Cit .
urang sembahyang jum‟at atau ditempet warga  bekumpul.  Namun,  dek  semua urang  pacak  jadi  anggota,  mesege  ade yang  dek  mampu  bekebun  dan  dek semua  urang  nek  terlibat  bekebun besama-sama” (mekanisme pengrekrutan  keanggotaan  LKD  sudah dilakukan  secara  terbuka  Namun,  tidak semua  orang  dapat  terlibat  karena  tidak mampu  untuk  berkebun  dan  juga  tidak semua  orang  tertarik  dengan  urusan perkebunan karet bersama tersebut). 62
Statemen  diatas  menyiratkan  bahwa faktor  kemampuan  ekonomi  individu  dan  sikap yang  tidak  mau  terlibat  dengan  urusan kepemilikan  bersama  menyebabkan  regenerasi anggota dan pengurus inti LKD berjalan lamban. Hal  ini  disebabkan  karena  sempitnya  ruang rekrutmen  keanggotaan  LKD  yang  hanya terbuka  disaat  pemugaran  karet  tua.  Selain  itu karena  minimnya  mencari  orang-orang  yang mempunyai ghiroh (semangat) untuk mengabdikan  dirinya  sepenuh  hati  dalam mengelola  sumberdaya  kepemilikan  bersama tersebut.  Kebanyakan  dari  masyarakat  lebih tertarik dengan kepentingan dalam pengusahaan ekonomi  peribadi  dan  keluarganya  dari  pada kepentingan bersama melalui LKD ini.
Selanjutnya  yaitu information  rules yaitu  suatu  mekanisme  yang  mengatur ―lalu lintas‖  pertukaran  dan  penyaluran  informasi LKD.  Penyaluran  informasi  itu  dapat  dilihat dalam  mekanisme  pengambilan  keputusan  pada
62 Wawancara dengan Puad Ahmad, Op Cit .
organisasi LKD yang tersurat pada Bab VII pada pasal 12 misalnya tentang klasifikasi musyawarah dalam organisasi LKD. Mekanisme tersebut  misalnya  dapat  dilihat  dari  rapat-rapat atau  halal  bihalal  yang  dilakukan  oleh  LKD. Pelaksanaan  musyawarah  dalam  LKD  biasanya dilaksanakan  secara  informal  dan  biasanya dilakukan  dirumah  anggota-anggotanya.  Hal  ini untuk  menjaga  rasa  kekeluargaan  diatara anggota  LKD.  Rapat  LKD  jarang  sekali dilakukan  di  kantor  LKD  karena  selain tempatnya  juga  tidak  terlalu  besar  disisi  lain kesan  formil,  kurang  membaur  dan  tidak  dekat dengan masyarakat sangat terasa. 63
Dalam  konteks day  to  day LKD, mekanisme information  rules misalnya  tampak dari musyawarah pengambilan keputusan kebijakan  LKD  tentang  pengembangan  lahan perkebunan LKD kedaerah lain dan pemberagaman diversifikasi komoditi perkebunan.  Perluasan  diversifikasi  komoditi misalnya  dijadikannya  kelapa  sawit  sebagai komoditi  lainnya.  Penanaman  komoditi  kelapa sawit dilakukan di areal pemugaran pohon karet lama  LKD  yang  ada  di  Desa  Kemuja  dengan Luas 20 Ha dan baru memproduksi tandan buah sekitar  9  Ha.  Menurut  Ketua  LKD  Saimi perkembangan  penanaman  kelapa  sawit  yaitu karena  pertimbangan  keputusan  rapat  yang dilaksanakan  LKD  dan  dinilai  menguntungkan bagi  pengelolaan  LKD.  Meskipun  demikian dalam  praktiknya  pengembangan  komoditas baru  ini  mendapat  tentangan  dari  pihak  yang
63 Ibid.
kontra  terhadap  keputusan  tersebut  karena menganggap  kelapa  sawit  akan  merusak  tanah dan air yang telah ada selama ini. 64
Dan  yang  terakhir  adalah payoff  rules yaitu  aturan  tentang cost  and  benefit dalam tindakan  outcome  dan  distribusinya.  Hal  ini dapat  dilihat  pada  bab  VIII  Pasal  13  tentang bagian  keuangan  LKD.  Untuk cost misalnya dipergunakan  untuk  perongkosan  penyadapan dan produksi; perongkosan perlengkapan produksi  karet;  dan  pembayaran  gaji  buruh penyadapan, latek dan mandur. Sedangkan untuk benefitnya didistribusikan untuk biaya cadangan 25  %,  dana pendidikan  dan  pembangunan  50%, dana sosial 10%, kesejahteraan pengurus, buruh, dan pegawai 5%, dan untuk biaya pemeliharaan atau pembenahan kebun sebesar 10%. 65
Rincian  dari  alokasi  dan  distribusi  dana tersebut  dapat  dilihat  dari  data  rekapituasi keuangan  LKD. 66 Data  tersebut  menunjukan bahwa  distribusi  pendapatan  LKD  disalurkan kedalam  dua  hal  yaitu  distribusi  internal  dan distribusi  eksternal.  Distribusi  internal  adalah ragam  biaya  yang  dikeluarkan  LKD  untuk pembiayaan  dalam  organisasi  LKD  itu  sendiri seperti  pembiayaan  rekening  PLN,  gaji  buruh LKD  berupa  gaji  penyadap,  latek,  mandur, pengurus  LKD,  biaya  inventarisasi,  biaya piutang  buruh  dan  umum,  perongkosan  mobil dan  motor,  perongkosan  produksi  karet,  biaya administrasi,  biaya  penyiangan,  peremajaan
64 Wawancara dengan tokoh Masyarakat Kemuja.
65 Lihat Anggaran Rumah Tangga LKD, Bab VII Pasal 17 tentang penggunaan hasil usaha LKD.
66 Lihat Rekapitulasi Keuangan YLKD.
karet,  biaya  perkebunan  sawit,  biaya  karet  yang bekerjasama dengan masyarakat Desa Pelangges, dan perongkosan lainnya.
Sedangkan  distribusi  ekternal  adalah ragam biaya yang diperuntukan untuk pembiayaan  diluar  organisasi  seperti  bantuan sosial  baik  bagi  masyarakat  umum  maupun pengurus,  bantuan  kepada  Yayasan  Pondok Pesantren  Al-Islam  Kemuja  baik  rutin  dan  non rutin  serta  bantuan  rutin  untuk  pemerintahan desa  (kas  desa).  Distribusi  ini  sebagai  bentuk pertanggungjawaban sosial yang dilakukan LKD pada masyarakat Kemuja sebagai lembaga yang dimiliki  secara  bersama-sama.  Yang  menarik dicermati  dari  fenomena  ini  dapat  dimaknai sebagai pengambilalihan peran dan posisi negara oleh  LKD  disaat  Negara  alpa  dalam  memberi kesejahteraan bagi masyarakatnya.
Dari  fenomena  di  atas  dapat  ditarik benang  merah  bahwasanya  proses  terbentuknya PKR  LKD  sebagai  ruang  dan  interest  dapat dilihat  dari  dinamisasi  proses  terbentuknya physical world, community, rules-in-use. Dinamika  dalam physical  world misalnya tampak dari perubahan bentuk fisik sumberdaya dari  HLR  menjadi  PKR  yang  dalam  proses peralihanya  mengalami  konflik  horizontal  di tingkat  masyarakat  Desa  Kemuja.  Adapun dinamika  dalam community dapat  dilihat  dari pergeseran dan penyempitan pemaknaan terhadap community atau user dari  seluruh warga masyarakat Kemuja ketika masih berbentuk  HLR  menjadi  orang-orang  yang ―berjasa‖  atau  anggota  LKD  setelah  menjadi
PKR LKD. Sedangkan dinamika dalam rules-in- use dilihat  dari  perubahan  substansi  dan formalisasi  bentuk rules-in-use misalnya  yang tampak  dari  perubahan  aturan  yang  awalnya masih bersifat lisan dan informal terutama ketika sumberdaya  masih  berbentuk  HLR  kemudian dibakukan  atau  diformalkan  dalam  bentuk Anggaran  Dasar,  Angaran  Rumah  Tangga  dan Peraturan  Khusus  serta  aturan  kondisionil lainnya.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai  politik  pengelolaan  hak  bersama: relasi  kuasa  dalam  pengelolaan  PKR  yang dipayungi  oleh  LKD  di  Desa  Kemuja,  dapat diambil  kesimpulan  bahwa  pengelolaan  PKR tersebut berlangsung sangat dinamis.
Kedinamisan  itu  tampak  dari  mekanisme pengelolaan PKR terutama pada proses terbentuknya  PKR  sebagai physical  world, community dan rules-in-use serta pada berlangsungnya relasi kuasa berbagai aktor yang berkepentingan  di  atas  arena  berbasis  interest yang  telah  di  petakan  pada  proses  terbentuknya PKR LKD tersebut.
Pada  proses  terbentuknya  PKR  LKD sebagai physical  world,  community, dan rules- in-use dari  CPR  terjadi  ketegangan,  tarik menarik dan konflik antara masyarakat yang pro dan  kontra.  Konflik  tersebut  misalnya  tampak dari  pergeseran physical  world dari  HLR menjadi  PKR  LKD,  polemik  dalam  memahami kategorisasi community apakah  hanya  anggota
LKD atau semua warga masyarakat Kemuja, dan adanya  beberapa  proses  konsensus  antara berbagai  aktor  pengguna  dan  diadopsinya  nilai- nilai tradisi komunal dalam pembentukan rules- in-use PKR LKD tersebut.
Berbagai  poin  kesimpulan    setidak- tidaknya  merefleksikan  perlunya  mereview ulang mekanisme pengelolaan sumberdaya milik bersama  (CPR)  yang  selama  ini  telah  mendarah daging  dalam  kehidupan  masyarakat  komunal lokal.  Mekanisme  komunal  tersebut  terbukti memberikan  jaminan  berupa  kearifan  dan kebijaksanaan  meskipun  tidak  menjanjikan keahlian.  Berbeda  dengan  pengelolaan  ala privatisasi  yang  berkolaborasi  dengan  state terkadang  cenderung  over-exploitasi,  arogansi, korupsi,  dan  manipulasi.  Tidak  hanya  itu pengelolaan  sumberdaya  yang  dilakukan  secara privatisasi  ini  tidak  jarang  meninggalkan ―lobang-lobang‖  penderitaan  bagi  masyarakat sekitarnya.
Dalam  konteks  pengelolaan  PKR  LKD telah membuktikan bahwa bagaimana mekanisme  lokal  mampu  mencegah  terjadinya ― tragedy  of  the  commons ‖  seperti  pada appropriation problem yang meliputi appropriation  externality , assignment  problem dan technological  exsternality dan  juga  pada provision  problem yang  meliputi demand  side dan supply  side. Selain  itu  mekanisme  lokal  ini juga  mampu  memberi  harapan  keberlanjutan sumberdaya  ( sustainability ).  Bagaimana  tidak jika  mereka  menggarap  sumberdaya  secara brutal  dan  tanpa  kearifan,  maka  mereka  juga
yang  akan  menanggung  dampaknya  sendiri. Meskipun  demikian  tidak  dapat  dipungkiri bahwa masih banyak kelemahan dalam mekanisme pengelolaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Sumber Buku
Franz  &  Keebet  von  Benda-Beckmann.
Jaminan  Sosial,  Sumber  Daya  Alam dan  Kompleksitas  hukum;  dalam Sumber  Daya  Alam  dan  Jaminan Sosial .  Ed.  Franz  von  Benda- Beckmann  at  al.  Pustaka  Pelajar: Yogyakarta. 2001.
Hudayana,  Bambang  dan  AA  GN  Ari Dwipayana. Modul  Bahan-Bahan Kuliah  Manajemen  Hak-Hak  dan Kelembagaan Masyarakat Adat .
UGM: Yogyakarta.
Malik, Ichsan et al. Buku Sumber
Menyeimbangkan  Kekuatan:  Pilihan Strategi  Menyelesaikan  Konflik  Atas Sumber  Daya  Alam. Yones  K.
Pellokila  (Ed).  Yayasan  Kemala: Jakarta. 2003.
Mandatory. Politik  Kesejahteraan  di  Tanah Republik .  IRE:  Yogyakarta.  Edisi
3/Tahun3/2007.
Masri  Singarimbun  dan  Sofian  Effendi. Metode Penelitian  Survey .  ed.  Revisi.  LP3ES:
Jakarta. 1986.
Ostrom,  Elinor. Governing  The  Commons,  The evolution  of  institutions  for  collective action .  Cambridge  University  Press: USA. 1990.
Ostrom,  Elinor,  et  al. Rules,  Games,  and Common-Pool Resources . The University  of  Michigan  Press:  USA. 1994. Pratikno. Manajemen Jaringan dalam Perspektif Strukturasi , Jurnal Administrasi Kebijakan Publik,
Volume  12,  Nomor  1  (Mei  2008), hal  7,  Yogyakarta:  MAP  UGM. 2007.
Pratikno,  et  al. Penyusunan  Konsep  perumusan Pengembangan  Kebijakan  Pelestarian Nilai-Nilai Kemasyarakatan (Social Capital) untuk Integrasi Sosial.

## FISIPOL UGM: Yogyakarta.
Ruwiatuti,  Maria  Rita  et  al.  Penghancuran Hak  Masyarakat  Adat  Atas  Tanah: Sistem  Penguasaan  Tanah,  Sengketa
Dan Politik Hukum Agraria,
Konsorsium  Pembaruan  Agraria, INPI-Pact: Bandung. 1997.
Salim,  Agus. Teori  &  Paradigma  Penelitian Sosial,  Buku  Sumber  Untuk  Penelitian Kualitatif .  Ed.  Kedua.  Tiara  Wacana:
Yogyakarta. 2006. Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara.
Menggugat  Posisi  Masyarakat  Adat terhadap  Negara .  AMAN  dan  LSPP: Jakarta. 1999.
Surakhmad,  Winarno. Dasar-Dasar  Teknik Research . Transito: Bandung.
1970.
Syafa‘at,  Rachmad  et  al. Negara,  Masyarakat Adat  Dan  Kearifan  Lokal .  In- TRANS:  Malang  Jawa  Timur.
2008.
Syam, Nur. Mazhab-Madzhab Antropologi , LKiS: Yogyakarta. 2007.
Zulkifli. Kontinuitas Islam Tradisional di Bangka . Shiddiq Press: Bangka. 2007.
______. Islamisasi Di Bangka . Seminar
Nasional  di  Bangka  Belitung.  19 Agustus 2009.

## Draf Peraturan dan Risalah
AD/ART  dan  Peraturan  Khusus  Lembaga
Kesejahteraan Desa. Kemuja Kabupaten Bangka. 1996.
LKD.  Sejarah  Lembaga  Kesejahteraan  Desa (LKD). Kemuja Bangka. 1990.
Rekapitulasi  Keuangan  YLKD  Tahun  2003- 2008.
Profil  Desa  Kemuja  Kecamatan  Mendo  Barat Kabupaten Bangka Tahun 2008.

## Situs-situs Internet
Economic Sciences Prize Committee of the
Royal Swedish Academy of Sciences, Economic
Governance, Kungl.
Vetenskaps-Academien, Stockholm: Sweden, 12
oktober 2009. ( www.google.com )
Elinor Ostrom. Coping with Tragedies of the Commons . Workshop in Political Theory and Policy Analysis; Center for the Study of Institutions, Population, and Environmental Change, Indiana University, Bloomington. 1999. (http://arjournals.annualreviews .org/doi/abs/10.1146/annurev.p olisci.2.1.493)
Joanna Burger dan Michael Gochfeld, The
Tragedy of the Commons : 30 Years Later , Dec 1998; 40, 10; Alt-Press Watch (APW). (http://www.astepback.com/GE P/Tragedy%20of%20the%20C ommons%20at%2030%20yrs.p df)
Profil Daerah Kepulauan Bangka.
<http://www.bangka.go.id/cont ent.php?id_content=Asal_Mula >
Suadi, Masyarakat dan Sumberdaya Kepemilikan Bersama .
(http://suadi.staff.ugm.ac.id/)
Sukasmanto. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Adat, Modul Pemberdayaan Masyarakat
Adat, IRE, Yogyakarta.
(http://www.ireyogya.org/adat/ modul_pemberdayaan_ekonm. htm)
Tomas M. Koontz dalam An introduction to the institutional analysis and development (IAD) framework for forest manajement research .
(http://www.forestry.ubc.ca/fnc onditions/_documents/Tomkoo ntzPaper.pdf)