## Tinjauan Kritis Terhadap Deviasi Akad Murabahah Dalam Aplikasinya Pada Perbankan Syari’ah

## Syu’aibun
Dosen Fakultas Syariah UIN SU syuaibun.hf14@gmail.com

## Abstract
This  article  explains  that  the murabahah contract  applications  on  Shariah  banking  has some deviation (deviation), including murabahah financing practices that often occur in Shariah banks are not purely as a seller of goods as in the trade industry that sells goods directly  to  the  buyer,  because  at  large  banks  ( Ba'i )  do  not  have  the  goods.  The  role  of banks  as  ba'i  in murabahah financing  is  more  aptly  described  as  a  financier  and  not  a seller of goods, because the bank does not hold the goods, nor to take risks with it. Banks work as ba'i almost everything is only associated with the handling of documents. Mark- up  imposed  on murabahah contract  is  basically  not  much  different  from  the  system  of interest. On the basis of these deviations, then the application syari'ah murabahah in the banking  system  cannot  be  expressed  fully  in  accordance  with  the  principles  of  shariah economy.
Keywords : contract murabahah , syariah murabahah , shariah economy

## Abstrak
Artikel  ini  menjelaskan  bahwa  aplikasi  akad murabahah di  perbankan  syariah memiliki  beberapa  penyimpangan  (deviasi),  termasuk  praktek  pembiayaan murabahah yang  sering  terjadi  di  bank  Syariah  tidak  murni  sebagai  penjual barang  seperti  dalam  industri  perdagangan  yang  menjual  barang  langsung  ke pembeli,  karena  di  bank-bank  besar  ( Ba'i )  tidak  memiliki  barang.  Peran  bank sebagai Ba'i dalam  pembiayaan murabahah lebih  tepat  digambarkan  sebagai pemodal  dan  bukan  penjual  barang,  karena  bank  tidak  memegang  barang,  atau mengambil risiko dengan itu. Bank bekerja sebagai Ba'i hampir semuanya hanya terkait  dengan  penanganan  dokumen. Mark - up yang  dikenakan  pada  akad murabahah pada  dasarnya  tidak  jauh  berbeda  dengan  sistem  bunga.  Atas  dasar penyimpangan  tersebut,  maka  aplikasi  syari'ah murabahah dalam  sistem perbankan  tidak  dapat  diungkapkan  sepenuhnya  sesuai  dengan  prinsip-prinsip ekonomi syariah.
Kata Kunci : akad murabahah, syariah murabahah, ekonomi syariah

## Pendahuluan
Konsep awal murabahah merupakan transaksi dalam sistem perdagangan berkaitan dengan jual beli yang melibatkan tiga pihak, yaitu A meminta B untuk membelikan  suatu  barang,  namun  B  tidak  memiliki  barang  sebagaimana  yang dikehendaki  oleh  A  tersebut,  tetapi  B  berjanji  akan  membelikannya  dari  pihak
ketiga  yaitu  C.  Dalam  realitas  ini  pihak  B  merupakan  perantara  dan  yang dimaksud dengan kontrak murabahah adalah antara A dan B. Untuk itu jual beli murabahah dinyatakan juga sebagai jual beli komisi, dimana si pembeli biasanya tidak  dapat  memperoleh  barang  yang  diinginkannya  kecuali  lewat  seorang perantara.
Seiring  dengan  semakin  berkembangnya  sistem  perbankan  syari‟ah (khususnya di Indonesia), konsep murabahah dijadikan sebagai salah satu konsep transaksi  pembiayaan  dalam  perbankan  syari‟ah.  Dinyatakan  oleh  Hasballah Thaib murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli, dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank Islam (Thaib,  2005:  122).  Al-Tamimi  (1986:  55-62)  mengemukakan  bank-bank  Islam pada  umumnya  telah  menggunakan murabahah sebagai  metode  pembiayaan mereka yang utama, meliputi kira-kira tujuh puluh lima persen dari total kekayaan mereka. Semenjak awal 1984 di Pakistan, pembiayaan jenis murabahah mencapai sekitar delapan puluh tujuh persen dari total pembiayaan dalam investasi deposito PSL  (Khan,  1987:  14-50.  Dalam  kasus Dubai  Islamic  Bank (1979-1992),  bank Islam  terawal  di  sektor  swasta,  pembiayaan murabahah mencapai  delapan  puluh dua  persen  dari  total  pembiayaan  selama  tahun  1989.  Bahkan  bagi Islamic Development  Bank (IDB,  1980-1993),  selama  lebih  dari  sepuluh  tahun  periode pembiayaan,  tujuh  puluh  tiga  persen  dari  seluruh  pembiayaannya  adalah murabahah ,  yaitu  dalam  pembiayaan  dagang  luar  negeri.  Untuk  kasus  Indonesia sebagaimana  yang  diperoleh  dari  sumber  Bank  Indonesia  bahwa  pembiayaan murabahah di  Bank  Syari‟ah  hingga  akhir  Desember  2005  adalah  62,2999  % merupakan parsentase terbesar (Prabowo, 2012: 27).
Berangkat  dari  realitas  akad murabahah yang  mendominasi  transaksi pembiayaan  pada  Bank  Syari‟ah  sebagaimana  dikemukakan  di  atas, dihubungankan  dengan  konsep  aslinya  akad murabahah sebagai  akad  murni transaksi pada sistem jual beli (perdagangan)  bukan pembiayaan pada perbankan syari‟ah,  maka  menurut  pandangan  penulis  cukup  beralasan  untuk  membahas masalahan  ini  dalam  suatu  kajian  terutama  untuk  menelusuri  berbagai  deviasi akad  murabahah  dalam  aplikasinya  pada  sistem  perbankan  syari‟ah.  Diharapkan kajian ini dapat mencari solusi terbaik bagi pengembangan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syrai‟ah di masa aakan datang.

## Konsep Murabahah dan Persyaratan Aplikasinya Pada Perbankan Syari’ah
Secara  etimlogi  kata  “ murabahah ”  berasal  dari  bahasa  Arab,  yaitu rabaha, yurabihu, murahabatan yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan  “ tijaratun  rabihah,  wa  baa’u  asy-syai  murahabatan ”  yang  artinya perdagangan  yang  menguntungkan,  dan  menjual  sesuatu  barang  yang  memberi keuntungan (al-Jundi, 1986: 15). Kata “ murabahah ” juga berasal dari kata ribhun atau rubhun yang berarti tumbuh, berkembang dan bertambah (Syubair: 216).
Dalam fikih Islam murabahah merupakan suatu bentuk jual beli tertentu ketika  penjual  menyatakan  biaya  perolehan  barang,  meliputi  harga  barang  dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan (Ascarya, 2007: 81-2). Jual beli murabahah berbeda dengan jual beli musawwamah . Murabahah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian si penjual yang diketahui oleh  si  pembeli  dan  keuntungan  si  penjual  pun  diberitahu  kepada  pembeli. Sedangkan musawwamah adalah transaksi yang terlaksana antara si penjual dan si pembeli  dengan  suatu  harga  tanpa  melihat  harga  asli  barang.  Jual  beli musawwamah ini  disebut  juga  dengan  jual  beli  tawar  menawar  (Thaib,  2005: 121).
Setidaknya  ada  tiga  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  penjualan murabahah .  A  meminta  B  untuk  membeli  beberapa  barang  untuk  A.  Sedang  B tidak  memiliki  barang-barang  dimaksud,  tetapi  ia  berjanji  untuk  membelikannya dari  pihak  ketiga,  yaitu  C.  Dalam  posisi  ini  B  adalah  perantara,  dan  kontrak murabahah adalah  antara  A  dan  B.  Oleh  karena  itu  kontrak murabahah dapat dinyatakan  sebagai  penjualan  suatu  komoditas  dengan  harga  yang  si  penjual  (B) telah membelinya dengan harga asli, ditambah dengan sekian laba yang diketahui oleh si penjual (B) dan si pembeli (A) (Saeed, 2004: 119).
Ada  beberapa  peristilahan  yang  digunakan  terhadap murabahah ,  yaitu jual  beli  komisi,  jual  beli  pembayaran  tunda  dan  jual  beli  yang  bersifat  amanah. Murabahah dinyatakan sebagai jual beli komisi, dimana si pembeli biasanya tidak dapat  memperoleh  barang  yang  ia  inginkan  kecuali  lewat  seseorang  perantara, atau ketika si pembeli tidak mau susah-susah mendapatkannya sendiri, sehingga ia mencari jasa seorang perantara (Udovitcs, 1970: 221). Murabahah dengan istilah jual  beli  dengan  pembayaran  tunda  (Muhammed,  1989:  3-4)  ( deffered  payment ) dihubungkan  dengan  transaksi  pembayaran  di  perbankan,  dengan  pelibatan  bank
sebagai  pihak  ketiga  untuk  membelikan  suatu  barang  yang  dikehendaki  oleh seseorang,  namun  ia  tidak  memiliki  biaya  untuk  membelinya  secara  langsung. Oleh  karena  itu  pembayarannya  oleh  pihak  ketiga  tersebut  dengan  cara ditangguhkan.  Murabahah  diistilahkan  dengan  jual  beli  yang  bersifat  amanah (Bank Muamalat, 1999: 39) dihubungkan disyaratkannya keterbukaan para pihak disebabkan adanya penetapan keuntungan di awal (al-Mun‟im, 2010: 63; Zuhaili, 1989:  708).  Demikian  pula  murabahah  tidak  dapat  digunakan  sebagai  bentuk pembiayaan  kecuali  ketika  nasabah  memerlukan  dana  untuk  membeli  sesuatu komoditas/barang, bukan untuk tujuan-tujuan lain (Usmani, 1999: 85).
Menurut Usmani (1999: 84-5) ada dua hal utama yang harus diperhatikan dalam murabahah , yaitu : (1) pada mulanya murabahah bukan merupakan bentuk pembiayaan,  melainkan  hanya  alat  untuk  menghindar  dari  bunga  dan  bukan merupakan  instrumen  ideal  untuk  mengembangkan  tujuan  riil  ekonomi  Islam. Instrumen  ini  hanya  digunakan  sebagai  langkah  transisi  yang  diambil  dalam proses  islamisasi  ekonomi,  dan  penggunaannya  hanya  terbatas  pada  kasus-kasus ketika mudharabah dan musyarakah tidak/belum  dapat  diterapkan;  (2) murabahah muncul bukan hanya untuk menggantikan bunga dengan keuntungan, melainkan  sebagai  bentuk  pembiayaan  yang  dibolehkan  oleh  ulama  Syari‟ah dengan  syarat-syarat  tertentu.  Apabila  syarat-syarat  ini  tidak  dipenuhi,  maka murabahah tidak boleh digunakan dan cacat menurut syariah.
Menurut  Fatwa  Dewan  Syari‟ah  Nasional  No.  04/DSN-MUI/IV/2000, murabahah  adalah  menjual  suatu  barang    dengan  menegaskan  harga  belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Sedangkan menurut Bank Indonesia, murabahah merupakan akad jual beli  antara bank  dengan  nasabah.  Bank  membelikan  barang  yang  diperlukan  nasabah  dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati (BI,2004: 65). Sementara itu dalam Penjelasan Pasal 19  huruf  d  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syari‟ah dikemukakan pengertian akad murabahah secara teknis yuridis, akad murabahah adalah  akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang  disepakati.  Sementara  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  Nomor 9/19PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syari‟ah  Dalam  Kegiatan Penghimpunan  Dana  dan  Penyaluran  Dana  Serta  Pelayanan  Jasa  Bagi  Bank
Syari‟ah  sebagaimana  telah  diubah  dengan  PBI  Nomor  10/16/PBI/2008, pengertian murabahah adalah  transaksi  jual  beli  suatu  barang  sebesar  harga perolehan  barang  ditambah  dengan  margin  yang  disepakati  oleh  para  pihak, dimana  penjual  mengimformasikan  terlebih  dahulu  harga  perolehan  kepada pembeli.
Menurut Abdul Ghofur  Anshori (2010:  53-4), pengertian  yang dijumpai dalam  PBI  lebih  tepat  dari  pada  pengertian  dalam  Undang-Undang  Perbankan Syari‟ah. Terkandung dalam kata pembiayaan adalah sebuah kegiatan penyediaan dana,  sehingga  bisa  mengarah  kepada  riba  yang  dilarang  dalam  Islam.  Bank syari‟ah  hanya  memberikan  dana  saja  untuk  pembelian  barang  dan  kepemilikan atas  barang  yang  harusnya  ada  pada  penjual  (bank)  kemungkinan  belum terpenuhi.  Praktik  yang  terjadi  nasabah  sudah  diminta  menandatangani  kontrak, padahal bank belum mengorder barang itu ke suppliernya .
Berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bank Syari‟ah atau Unit Usaha Syari‟ah (UUS) dalam memberikan pembiayaan murabahah sebagaimana tertuang  dalam  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  (SEBI)  Nomor  10/14/DPBS tertanggal  17  Maret  2008.  Kegiatan  penyaluran  dana  dalam  bentuk  pembiayaan atas dasar akad murabahah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :
1. Bank  bertindak  sebagai  pihak  penyedia  dana  dalam  rangka  membelikan barang  terkait  dengan  kegiatan  transaksi murabahah dengan  nasabah sebagai pihak pembeli barang.
2. Barang  adalah  objek  jual  beli  yang  diketahui  secara  jelas  kuantitas, kualitas, harga peolehan dan spesifikasinya..
3. Bank  wajib  menjelaskan  kepada  nasabah  mengenai  karakteristik  produk pembiayaan  atas  dasar  akad murabahah ,  serta  hak  dan  kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalalm ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi  imformasi  produk  bank  dan  penggunaan  data  pribadi nasabah.
4. Bank  wajib  melakukan  analisis  atas  permohonan  pembiayaan  atas  dasar akad murabahah dari  nasabah  yang  antara  lain  meliputi  aspek  personal berupa analisa atas karakter (Character) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (Capacity), keuangan (Capital), dan/atau proyek usaha (Condition).
5. Bank  dapat  membiayai  sebagian  atau  seluruh  harga  pembelian  barang yang telah disepakati kualifikasinya.
6. Bank  wajib  menyediakan  dana  untuk  merealisasikan  penyediaan  barang yang dipesan nasabah.
7. Kesepakatan  atas  marjin  ditentukan  hanya  satu  kali  pada  awal pembiayaan  atas  dasar murabahah dan  tidak  berobah  selama  periode pembiayaan.    Bank  dan  nasabah  wajib  menuangkan  kesepakatan  dalam bentuk  perjanjian  tertulis  berupapa  Akad  Pembiayaan  atas  dasar Murabahah .
8. Jangka  waktu  pembayaran  harga  barang  oleh  nasabah  kepada  bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
Bank juga dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa  diperjanjikan  dimuka.  Di  sisi  lain  bank  dapat  meminta  ganti  rugi  kepada nasabah atas pembatalan pesanan oleh nasabah sebesar biaya riil.
Bentuk  pembiayaan murabahah memiliki  beberapa  ciri/elemen  dasar, dan  yang  paling  utama  adalah  bahwa  barang  dagangan  harus  tetap  dalam tanggungan  bank  selama  transaksi  antara  bank  dan  nasabah  belum  diselesaikan. Ciri-ciri/elemen pokok pembiayaan murabahah dikemukakan oleh Usmani (dalam Ascarya, 2007: 85-8) sebagai berikut :
a) Pembiayaan murabahah bukan  pinjaman  yang  diberikan  dengan  bunga. Pembiayaan murabahah adalah  jual  beli  komoditas  dengan  harga tangguh yang termasuk margin keuntungan di atas biaya perolehan yang disetujui bersama.
b) Sebagai  bentuk  jual  beli,  dan  bukan  untuk  pinjaman,  pembiayaan murabahah harus memenuhi  semua syarat-syarat  yang diperlukan untuk jual beli yang sah.
c) Murabahah tidak  dapat  digunakan  sebagai  bentuk  pembiayaan,  kecuali ketika nasabah memerlukan dana untuk membeli suatu komoditas/barang. Misalnya, jika nasabah menginginkan untuk membeli kapas  sebagai  bahan  baku  pabrik  pemisah  biji  kapas  (ginning),  bank dapat  menjual  kapas  kepada  nasabah  dalam  bentuk  (pembiayaan) murabahah. Akan tetapi, ketika dana diperlukan untuk tujuan-tujuan lain, seperti  membayar  komoditas  yang  sudah  dibeli,  membayar  rekening listrik,  air,  atau  lainnya,  atau  untuk  membayar  gaji  karyawan/karyawati,
maka murabahah tidak dapat digunakan karena murabahah mensyaratkan jual  beli  riil  dari  suatu  komoditas,  dan  tidak  hanya  menyalurkan pinjaman.
d) Pemberi  pembiayaan  harus  telah  memiliki  komoditas/barang  sebelum dijual kepada nasabahnya.
e) Komoditas/barang  harus  sudah  dalam  penguasaan  pemberi  pembiayaan secara  fisik  atau  konstruktif,  dalam  arti  bahwa  resiko  yang  mungkin terjadi  pada  komoditas  tersebut  berada  di  tangan  pemberi  pembiayaan meskipun untuk jangka waktu pendek.

## Fatwa-Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (Dsn) Tentang Murabahah
Setidaknya terdapat delapan fatwa Dewan Syari‟ah Nasional yang terkait dengan murabahah , yaitu :
1. Fatwa  Dewan  Syari‟ah  Nasional  Nomor  04/DSN-MUI/IV/2000  tentang Murabahah .
2. Fatwa  Dewan  Syari‟ah  Nasional  Nomor  13/DSN-MUI/IX/2000  tentang Uang Muka dalam Murabahah .
3. Fatwa  Dewan  Syari‟ah  Nasional  Nomor  16?DSN-MUI/IX/2000  tentang Diskon dalam Murabahah .
4. Fatwa  Dewan  Syari‟ah  Nasional  Nomor  23/DSN-MUI/III/2002  tentang Diskon Pelunasan dalam Murabahah .
5. Fatwa  Dewan  Syari‟ah  Nasional  Nomor  46/DSN-MUI/II/2005  tentang Diskon Tagihan Murabahah (khusus fi al-murabahah )..
6. Fatwa  Dewan  Syari‟ah  Nasional  Nomor  47/DSN-MUI/II/2005  tentang Penyelesaian  Piutang Murabahah Bagi  Nasabah  Tidak  Mampu Membayar.
7. Fatwa  Dewan  Syari‟ah  Nasional  Nomor  48/DSN-MUI/II/2005  tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah .
8. Fatwa  Dewan  Syari‟ah  Nasional  Nomor  49/DSN-MUI/II/2005  tentang Konversi Akad Murabahah .
Dari  keseluruhan  fatwa-fatwa  tersebut  dapat  dikemukakan  ketentuan- ketentuan  tentang murabahah pada  bank  syari‟ah  dapat  disimpulkan  sebagai berikut :
1. Akad murabahah bebas dari riba.
2. Barang yang diperjual belikan tidak  diharamkan oleh syari‟ah.
3. Bank  membeli  barang  yang  diperlukan  nasabah  atas  nama  bank  sendiri. Kemudian  menjual  barang  tersebut  kepada  nasabah  (pemesan)  dengan harga jual senialai harga beli ditambah keuntungannya. Dalam hal ini bank harus  memberitahu  secara  jujur  jika  pembelian  secara  utang  dan  harga pokok  dan  harga  asal  barang  itu  kepada  nasabah  akan  dikenakan pembiayaan atau cost yang diperlukan.
4. Nasabah  membayar  harga  barang  yang  telah  disepakati  tersebut  dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
5. Untuk  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  atau  perusakan  akad,  pihak bank dapat melakukan perjanjian khusus dengan nasabah.

## Beberapa  Deviasi  dalam  Aplikasi  Akad  Murabahah  Pada  Perbankan Syari’ah
Sebelum  penulis  memaparkan  beberapa  deviasi  dalam  aplikasi  akad murabahah pada  perbankan  syari‟ah,  maka  terlebih  dahulu  dikemukakan  bahwa akad murabahah merupakan akad  yang mendominasi produk perbankan syari‟ah diberbagai negara Islam, sebagaimana dikemukakan Hasballah Thaib (2005: 83-4) murabahah merupakan  bagian  terpenting  dari  jual  beli,  dan  prinsip  akad  ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank Islam. Al-Tamimi  (1986:  55-62) mengemukakan bank-bank  Islam pada umumnya telah menggunakan murabahah sebagai  metode  pembiayaan  mereka  yang  utama, meliputi kira-kira tujuh puluh lima persen dari total kekayaan mereka. Semenjak awal  1984  di  Pakistan,  pembiayaan  jenis murabahah mencapai  sekitar  delapan puluh  tujuh  persen  dari  total  pembiayaan  dalam  investasi  deposito  PSL  (Khan, 1987:  14-50).  Dalam  kasus Dubai  Islamic  Bank (DIB,  1979-1992),  bank  Islam terawal  di  sektor  swasta,  pembiayaan murabahah mencapai  delapan  puluh  dua persen  dari  total  pembiayaan  selama  tahun  1989.  Bahkan  bagi Islamic Development  Bank (IDB,  1980-1993),  selama  lebih  dari  sepuluh  tahun  periode pembiayaan,  tujuh  puluh  tiga  persen  dari  seluruh  pembiayaannya  adalah murabahah ,  yaitu  dalam  pembiayaan  dagang  luar  negeri.  Untuk  kasus  Indonesia sebagaimana  yang  diperoleh  dari  sumber  Bank  Indonesia  bahwa  pembiayaan murabahah di  Bank  Syari‟ah  hingga  akhir  Desember  2005  adalah  62,2999  % merupakan parsentase terbesar (Prabowo, 2012: 27).
Beberapa  alasan  yang  dapat  dikemukakan  transaksi  akad murabahah menjadi idola atau dominan dalam pembiayaan di bank syari‟ah adalah (Wiroso, 2005: 12):
1. Jual  beli murabahah mudah  diimplementasikan  dan  dipahami  karena para  pelaku  bank  syari‟ah  menyamakan murabahah ini  sama    dengan kredit  investasi  konsumtif  seperti  misalnya  kredit  kenderaan  bermotor, kredit  kepemilikan  rumah  dan  kredit  lainnya.  Walaupun  kedua  jenis transaksi  ini  sangat  jauh  berbeda,  namun  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa saat  ini  banyak  bank  syari‟ah  yang  menjalankan  transaksi  dengan  pola yang  tidak  jauh  berbeda  dengan  pemberian  kredit  pada  bank konvensional.
2. Pendapatan  bank  dapat  diprediksi  karena  dalam  transaksi murabahah hutang  nasabah  adalah  harga  jual,  sedangkan  dalam  harga  jual terkandung porsi pokok  dan porsi keuntungan. Sehingga dalam keadaan yang normal, bank dapat memprediksi pendapatan yang akan diterima.
3. Tidak  perlu  mengenal  nasabah  secara  mendalam  karena  hubungan  bank dan  nasabah  adalah  hubungan  hutang  piutang,  sehingga  dalam  keadaan bagimanapun  nasabah  harus  membayar  hutang  harga  barang  yang diperjual  belikan.  Bank  tidak  perlu  menganalisa  dan  mencari  sumber pengembaliannya secara khusus, tetapi cukup secara singkat dan global.
4. Menganalogikan murabahah dengan  pembiayaan  konsumtif,  mika diperhatikan  sepintas  memang  terdapat  persamaan  antara  kjual  beli dengan  pembiayaan  konsumtif.  Misalnya  saja  pembiayaan  yang diberikan  adalah  komoditi  (barang)  bukan  uang,  dan  pembayarannya dapat  dilakukan  dengan  cara  tangguh  atau  cicilan  maupun  cara  lainnya. Namun  jika  dilihat  ketentuan  fatwa  yang  ada  dan  dijalankan  sesuai dengan  konsep  syari‟ahnya,  keduanya  mempunyai  karakteristik  yang berbeda.
Menurut  Abdullah  Saeed  (2004:  121),  ada  sejumlah  alasan  yang  dapat digunakan  untuk    menjelaskan  popularitas  murabahah  dalam  operasi  investasi perbankan Islam, yaitu :
1. Murabahah adalah  suatu  mekanisme  investasi  jangka  pendek,  dan dibandingkan  dengan  sistem Profit  and  Loss  Sharing (PLS)  cukup memudahkan.
2. Mark-up dalam murabahah dapat  ditetapkan  sedemikian  rupa  sehingga memastikan  bahwa  bank  akan  memperoleh  keuntungan  yang  sebanding dengan  keuntungan  bank-bank  berbasis  bunga  yang  menjadi  saingan bank Islam.
3. Murabahah menjauhkan  ketidak  pastian  yang  ada  pada  pendapatan  dari bisnis-bisnis dengan sitem PLS, dan
4. Murabahah tidak  memungkinkan  bank-bank  Islam  untuk  mencampuri manajmen  bisnis,  karena  bank  bukanlah  mitra  si  nasabah,  sebab hubungan mereka dalam murabahah adalah hubungan antara kreditur dan debitur.
Kekhawatiran  akan  terjadinya  defiasi  (penyimpangan)  terhadap pelaksanaan  akad murabahah pada  perbankan  syari‟ah,  pada  dasarnya  telah pernah dikemukakan oleh pakar ekonomi Islam yang menyatakan akan terjadinya pelanggaran  terhadap  syari‟at  bila  praktek murabahah tidak  dilakukan pengawasan  yang ketat.  Jika ditelusuri  secara historis  dalam konsep fikih klasik, akad murabahah pada  dasarnya  merupakan  akad  dalam  kegiatan  jual  beli,  atau perdagangan/perniagaan.  Dalam  fikih  Islam  dikenal  adanya  macam-macam  jual beli  yang  dapat  dilihat  dari  beberapa  sisi,  diantaranya  dari  sisi  cara  menatapkan harga, maka jual beli dapat dibagi kepada :
1. Jual  beli musawwamah (tawar-menawar),  yaitu  jual  beli  biasa  ketika penjual  tidak  memberitahukan  harga  pokok  dan  keuntungan  yang didapatnya.
2. Jual beli amanah , yaitu jual beli dimana penjual memberitahukan ,modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli amanah ada tiga, yaitu :
a. Jual  beli murabahah ,  yaitu  jual  beli    ketika  penjual  menyebutkan harga pembelian barang (termasuk biaya perolehan) dan keuntungan yang diinginkan.
b. Jual  beli muwadha’ah ( discont ),  yaitu  jual  beli  dengan  harga dibawah  modal  dengan  jumlah  kerugian  yang  diketahui,  untuk penjualan  barang  atau  aktiva  yang  nilai  bukunya  sudah  sangat rendah.
c. Jual  beli tauliyah ,  yaitu  jual  beli  dengan  harga  modal  tanpa keuntungan dan kerugian.
3. Jual  beli  dengan  harga  tangguh  ( Bai’  Bitsaman  Ajil ),  yaitu  jual  beli dengan penetapan harga
Paling  tidak  ada  beberapa  deviasi  (penyimpangan)  akad murabahah dalam aplikasinya pada sistem perbankan syari‟ah, yaitu :
1. Praktik pembiayaan murabahah yang sering terjadi di bank syari‟ah tidak murni  sebagai  penjual  barang  seperti  pada  industri  perdagangan  yang menjual barang secara langsung kepada pembeli,  karena pada umumnya bank (ba‟i) tidak mempunyai persediaan barang, bank juga bukan sebagai agen investasi karena tidak menawarkan barang yang menjadi objek jual beli (Prabowo, 2011: 5).
2. Peran  bank  selaku ba’i dalam  pembiayaan murabahah lebih  tepat digambarkan  sebagai  pembiaya  dan  bukan  penjual  barang,  karena  bank tidak memegang barang, tidak pula mengambil  resiko  dengannya. Kerja bank  sebagai ba’i hampir  semuanya  hanya  terkait  dengan  penanganan dokumen-dokumen (Prabowo, 2011: 5).
3. Kontrak murabahah pada  umumnya  ditandatangani  sebelum  ba‟i mendapatkan  barang  yang  dipesan  oleh musytari’ .  Dalam  kontrak tersebut musytari lah  yang  harus  berhati-hati  dan  mematuhi  hukum  dan aturan yang terkait dengan pengiriman barang, rasio laba, dan spesifikasi yang  benar. Musytari sendirilah  yang  menanggung  semua  tanggung jawab  atas  denda  atau  sanksi  hukum  yang  diakibatkan  dari  pelanggaran hukum tersebut. Ba’i tidak berkeinginan memikul tanggung jawab yang terkait  dengan  barang,  karena  itu  segala  resiko  yang  terkait  dengannya yang  secara  teoritis  harus  ditanggung ba’i ,  secara  efektif  telah terhindarkan,  seperti  dengan  keterlibatan  pihak  asuransi  yang pembiayaannya  dibebankan  kepada  pihak musytari’ .  Demikian  juga dengan  adanya  pembayaran  uang  muka,  jaminan,  dan  denda  yang kesemuanya menjadi beban musytari’ .
4. Terdapat  kesenjangan  antara  pedoman/acuan  dengan  praktik  dalam  hal kedudukan  jaminan dalam pembiayaan murabahah. Ketentuan aturannya menyatakan  bahwa  kedudukan  jaminan  dalam  pembiayaan  murabahah bukanlah  untuk  meng-cover  kerugian  yang  menungkin  terjadi  atas  nilai modal  yang  dikeluarkan  oleh  ba‟i  serta  jaminan  bukanlah  syarat  wajib dari  suatu  pembiayaan  murabahah,  jaminan  hanya  diperbolehkan  agar
musytari  serius  dengan  pesanannya  sesuai  dengan  yang  telah diperjanjikan  di  muka.  Namun  praktiknya,  jaminan  merupakan  suatu keharusan  di  mana  apabila  suatu  pembiayaan  murabahah  diadakan dengan  tanpa  adanya  jaminan  maka  pembiayaan  tersebut  tidak  akan dikabulkan oleh pihak ba‟i, dan besarnya jaminan harus mengcover nilai atas  modal  yang  dikeluarkan  oleh  ba‟i  serta  resiko  kerugian-kerugian yang mungkin terjadi (Prabowo, 2011: 103).
5. Akad murabahah pada dasarnya tidak mengikat para pihak ( ghair lazim ) dan  tetap  ada khiyar menurut  seluruh  mazhab  fikih.  Bahkan  menurut mazhab  Maliki,  ketika  informasi  harga  tidak  pasti  dan  keadaan  barang kurang  sesuai  dengan  keinginan  pembeli,  maka  pemesan  barang  atau orang  yang  mau  membeli  barang  itu,  boleh  menggagalkan  akadnya.
Sedangkan menurut mazhab Hanafi, Syafi‟i dan Hambali pembeli boleh mengambil  kelebihan  harga  barang  iti.  Ketentuan  dalam  fatwa  Dewan Syari‟ah  Nasional  akad murabahah terikat  secara  hukum,  bahwa  bank menawarkan  asset  itu  kepada  nasabah  yang  harus  menerimanya  karena janji  yang  mengikat  secara  hukum.  Kedua  belah  pihak  harus  membuat kontrak  jual  beli.  Kenyataan  ini  merupakan  tuntutan  dalam  praktek  di dunia perbankan untuk menghindari pembatalan akad oleh pemesan yang akan menimbulkan kerugian pada pihak bank.
6. Pada  kenyataannya  praktek murabahah pada  bank  syari‟ah  mencoba untuk tidak memberikan penekanan terhadap transaksi pembelian barang, karenanya  pihak  bank  syari‟ah  menggunakan  akad wakalah dengan memberikan  kuasa  kepada  nasabah  untuk  membeli  barang  yang dikehendakinya.  Dalam  kenyataannya  akad murabahah sering  kali mendahului pemberian wakalah dan pemberian dana barang. Bagaimana dapat dikatakan barang telah menjadi miliki bank, jika pembelian barang dilakukan setalah akad murabahah ditandatangani.
7. Mark-up  yang  diberlakukan  pada  akad  murabahah  pada  dasarnya  tidak jauh  berbeda  dengan  sistem  bunga  sebagaimana  dikemukakan  Husain Kamil  dari Faisal  Islamic  Bank  of  Egypt (FIBE)  (Saeed,  2004:  129). Penelitian  pasar  yang  memakan  biaya,  kertas  kerja  yang  dihasilkan  dari memproses daripermintaan pembiayaan murabahah, kontak dengan para penyalur,  penanganan  dokumen,  pemantauan  yang  terus  menerus
terhadap  perkembangan  penjualan  barang-barang    murabahah  setelah diberikan kepada nasabah, kesemuanya ini memerlukan keterlibatan yang lebih  dari  personil  bank,  jika  dibandingkan  dengan  pemiayaan  berbasis bunga.  Kenaikan  biaya  akan  tercermin  dalam  harga  total  barang-barang murabahah.  Dalam  pengertian  lain  dapat  dikemukakan  sistem  mark-up bisa lebih mahal dari sistem bunga.
8. Pembiayaan murabahah yang  dilakukan  oleh  ba‟i  dan  musytari  adalah perjanjian jual beli, jika seseorang datang kepada bank syari‟ah dan ingin meminjam dana untuk membeli barang tertentu, misalnya membeli mobil atau  rumah,  suka  atau  tidak  suka  ia  akan  melakukan  jual  beli  dengan bank  syari‟ah  tersebut.  Begitulah  cara  dari  bank  syari‟ah  untuk memperoleh keuntungan yaitu dari laba dari penjualan atas barang bukan dari kelebihan yang diisyaratkan dalam perjanjian Terkait dengan penyimpangan aplikasi akad murabahah pada perbankan syrai‟ah, dengan bahasa lain dikemukakan oleh Fathurrahman Djamil (2010: 123-
6)  adanya  beberapa  persoalan  hukum  dalam murabahah ,  yaitu  :  penyerahan barang,  resiko  atas  barang  dan  pembayaran,  agunan  dan  pajak.  Cukup  menarik pula untuk dicermati pernyataan Ascarya (2007: 223) yang menyatakan beberapa deviasi pembiayaan murabahah yang perlu digaris bawahi adalah sebagai berikut:
1. Kurangnya  informasi  dari  pihak  bank  untuk  menjelaskan  secara  penuh esensi  dari  pembiayaan  murabahah  dan  keterangan  lain  yang  berkaitan dengan keberadaan produk tersebut.
2. Dalam pembiayaan murabahah, pengikatan akad jual beli pada umumnya dilakukan mendahului kepemilikan barang oleh bank. Hal ini jelas telah menyalahi baik prinsip fikih itu sendiri maupun hukum universal bahwa hak menjual merupakan hak turunan dari kepemilikan.
3. Dalam pembiayaan murabahah terdapat praktik perwakilan/wakalah yang secara esensi telah menyalahi dua prinsip, yaitu pertama : esensi penjual yang  memiliki  kewajiban  dan  kesanggupan  untuk  menyediakan  barang, dan kedua : esensi murabahah itu sendiri (Murabahah: kesepakatan untuk membelikan  barang  untuk  pihak  ketiga  yang  memesan,  dengan transparansi harga pokok dan margin).
4. Dalam  pembiayaan  murabahah  terdapat  praktik  pencairan  dana pembiayaan  ke  rekening  nasabah  yang  selanjutnya  diminta  kepada
nasabah  untuk  melakukan  pembayaran  kepada  supplier.  Hal  ini  akan menimbulkan  kesan  adanya  transaksi  hutang  piutang  antara  bank  dan nasabah, dan bukan transaksi jual beli.

## Kesimpulan
Bertitik  tolak  dari  uraian-uraian  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya, maka  secara  umum  dapat  disimpulkan  yang  dimaksud  dengan  akad murabahah secara  teknis  yuridis,  adalah  akad  pembiayaan  suatu  barang  dengan  menegaskan harga  belinya  kepada  pembeli  dan  pembeli  membayarnya  dengan  harga  yang lebih  sebagai  keuntungan  yang  disepakati.  Konsep  awal  akad murabahah dilaksanakan  dalam  transaksi  jual  beli  pada  sistem  perdagangan,  namun  seiring dengan perkembangannya akad murabahah dilaksanakan dalam sistem perbankan syari‟ah sebagai salah satu sistem pembiayaan berdasarkan jual beli.
Dalam  aplikasi  akad  murabahah  pada  perbankan  syari‟ah  terdapat beberapa  deviasi  (penyimpangan),  diantaranya  praktik  pembiayaan murabahah yang  sering  terjadi  di  bank  syari‟ah  tidak  murni  sebagai  penjual  barang  seperti pada industri perdagangan yang menjual barang secara langsung kepada pembeli, karena  pada  umumnya  bank  ( ba’i )  tidak  mempunyai  persediaan  barang.  Peran bank selaku ba’i dalam pembiayaan murabahah lebih tepat digambarkan sebagai pembiaya dan bukan penjual barang, karena bank tidak memegang barang, tidak pula  mengambil  resiko  dengannya.  Kerja  bank  sebagai ba’i hampir  semuanya hanya terkait dengan penanganan dokumen-dokumen.
Kontrak murabahah pada  umumnya  ditandatangani  sebelum  ba‟i mendapatkan  barang  yang  dipesan  oleh musytari’ .  Dalam  kontrak  tersebut musytari lah yang harus berhati-hati dan mematuhi hukum dan aturan yang terkait dengan  pengiriman  barang,  rasio  laba,  dan  spesifikasi  yang  benar. Musytari sendirilah  yang  menanggung  semua  tanggung  jawab  atas  denda  atau  sanksi hukum yang diakibatkan dari pelanggaran hukum tersebut. Demikian juga dengan adanya  pembayaran  uang  muka,  jaminan,  dan  denda  yang  kesemuanya  menjadi beban musytari’ .
Terdapat  kesenjangan  antara  pedoman/acuan  dengan  praktik  dalam  hal kedudukan    jaminan  dalam  pembiayaan murabahah .  Kedudukan  jaminan  dalam pembiayaan  murabahah  bukanlah  untuk  meng-cover  kerugian  yang  menungkin terjadi atas nilai modal yang dikeluarkan oleh ba‟i serta jaminan bukanlah syarat
wajib  dari  suatu  pembiayaan  murabahah,  namun  dalam  kenyataannya  jaminan merupakan  suatu  keharusan  di  mana  apabila  suatu  pembiayaan  murabahah diadakan  dengan  tanpa  adanya  jaminan  maka  pembiayaan  tersebut  tidak  akan dikabulkan  oleh  pihak  ba‟i,  dan  besarnya  jaminan  harus  mengcover  nilai  atas modal  yang  dikeluarkan  oleh  ba‟i  serta  resiko  kerugian-kerugian  yang  mungkin terjadi.
Akad murabahah pada dasarnya tidak mengikat para pihak ( ghair lazim ) dan  tetap  ada khiyar menurut  seluruh  mazhab  fikih.  Ketentuan  dalam  fatwa Dewan  Syari‟ah  Nasional  akad murabahah terikat  secara  hukum,  bahwa  bank menawarkan asset itu kepada nasabah yang harus menerimanya karena janji yang mengikat  secara  hukum.  Kedua  belah  pihak  harus  membuat  kontrak  jual  beli. Kenyataan  ini  merupakan  tuntutan  dalam  praktek  di  dunia  perbankan  untuk menghindari  pembatalan  akad  oleh  pemesan  yang  akan  menimbulkan  kerugian pada pihak bank.
Pada  kenyataannya  praktek murabahah pada  bank  syari‟ah  mencoba untuk  tidak  memberikan  penekanan  terhadap  transaksi  pembelian  barang, karenanya pihak bank syari‟ah menggunakan akad wakalah dengan  memberikan kuasa  kepada  nasabah  untuk  membeli  barang  yang  dikehendakinya.  Dalam kenyataannya  akad murabahah sering  kali  mendahului  pemberian  wakalah  dan pemberian dana barang.
Mark-up  yang  diberlakukan  pada  akad  murabahah  pada  dasarnya  tidak jauh berbeda dengan sistem bunga. Penelitian pasar  yang memakan biaya, kertas kerja  yang  dihasilkan  dari  memproses  dari  permintaan  pembiayaan  murabahah, kontak  dengan  para  penyalur,  penanganan  dokumen,  pemantauan  yang  terus menerus  terhadap  perkembangan  penjualan  barang-barang    murabahah  setelah diberikan  kepada  nasabah,  kesemuanya  ini  memerlukan  keterlibatan  yang  lebih dari  personil  bank,  jika  dibandingkan  dengan  pembiayaan  berbasis  bunga. Kenaikan  biaya  akan  tercermin  dalam  harga  total  barang-barang  murabahah. Dalam  pengertian  lain  dapat  dikemukakan  sistem  mark-up  bisa  lebih  mahal  dari sistem bunga.
Pembiayaan murabahah yang  dilakukan  oleh  ba‟i  dan  musytari  adalah perjanjian  jual  beli,  jika  seseorang  datang  kepada  bank  syari‟ah  dan  ingin meminjam  dana  untuk  membeli  barang  tertentu,  misalnya  membeli  mobil  atau rumah,  suka  atau  tidak  suka  ia  akan  melakukan  jual  beli  dengan  bank  syari‟ah
tersebut.  Begitulah  cara  dari  bank  syari‟ah  untuk  memperoleh  keuntungan  yaitu dari laba dari penjualan atas barang bukan dari kelebihan yang diisyaratkan dalam perjanjian
Atas  dasar  penyimpangan-penyimpangan  tersebut,  maka  aplikasi murabahah pada sistem perbanankan syri‟ah dapat dinyatakan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syari‟ah.

## Daftar Pustaka
A. Udovitcs. 1970. Patnershif and Profit in Medieval Islam (Princeton : Princeton University Press.
Al-Jundi, Asy-Syihab. 1986. Al-‘Aqdu al-Murabahah Baina al-Fiqh al-Islami wa al-Ta’amuli al-Mashrafi . Saudi Arabia: Dar al-Nahdhah al-„Arabiyah.
Al-Tamimi,  Younes.  1986. Exprerience  of  Islamic  Banks  in  the  Middle  East . Journal of Islamic Banking and Finance.
Ascarya.  2007. Akad  &  Produk  Bank  Syari’ah .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Bank  Indonesia, Petunjuk  Pelaksanaan  Pembukaan  Kantor  Bank  Syari’ah , Lampiran Daftar Istilah,
Dubai Islamic Bank (DIB), Annual Reports , 1979-1992,.
Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000.
Islamic Development Bank, Twelft Annual Reports , 1980-1993.
Khan,  Sharkh  Rafi.  1987. Profit  and  Loss  Sharing:  An  Islamic  Expriment  in Finance and Banking . Karachi: Oxford University Press.
Muhammed,  Ismail  Hasan. Islamic  Bank’s  Practices  in  Murabahah ,  Makalah yang  dipresentasi-kan  pada  Pertemuan  Tinhkat  ke-5,  Mengenai  Kajian- Kajian Perbnkan Islam diselenggarakan di Abu Dhabi.
Nurdin,  Ridwan.  2010. Akad-Akad  fiqh  Pada  Perbankan  Syari’ah  di  Indonesia (sejarah, Konsep dan Perkembangannya) . Banda AcehYayasan PeNa.
Prabowo,  Bagya  Agung.  2012. Aspek  Hukum  Pembiayaan  Murabahah  Pada Perbankan Syari’ah. Yogyakarta: UII Press.
Prabowo,  Bagya  Agung. Kedudukan  Dhoman  Dalam  Akad  Murabahah  Pada Perbankan  Syari’ah  (Analisa  Kritis  Terhadap  Aplikasi  Konsep  Akad Murabahah  di  Indonesia  dan Malaysia) dalam Equality, Jurnal  Hukum,
Fakultas  Hukum  Universitas  Sumatera  Utara,  Volume  16,  Nomor  1, Media Februari 2011
Saeed,  Abdullah.  2004. Islamic  Banking  And  Interest ,  Terjemah  Arif  Maftuhi, Menyoal Bank Syari’ah . Jakarta: Paramadina.
Surat  Edaran  Bank  Indonesia  (SEBI)  Nomor  10/14/DPBS  tertanggal  17  Maret 2008.
Syubair, Muhammad Usman. 1996. al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’ashirah fi al- Fiqh al-Islami . Yordania: Dar al-Nafais.
Thaib,  H.M.  Hasabllah.  2005. Hukum  Akad  (Kontrak)  Dalam  Fiqh  Islam  dan Praktek  Di  Bank  Sistem  Syari’ah .  Medan:  Program  Pasca  Sarjana Universitas Sumatera Utara.
Tim  Asistensi  Pengembangan  LKS  Bank  Muamalat,  Ed.,  1999. Perbankan Syari’ah Perspektif Praktisi. Jakarta: Muamalat Institute.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbnkan Syari‟ah.
Usmani,  M.  Taqi.  1999. An  Introduction  to  Islamic  Finance .  Karachi:  Idaratul Ma‟arif.
Wiroso. 2005. Jual Beli Murabahah . Yogyakarta: UII Press.
Zuhaili, Wahbah. 1989. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu , Juz IV. Beirut : Dar al- Fikr.