Vol.12, 1 (Januari- Juni, 2023).

## PERNIKAHAN ANAK USIA DINI DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM
1 Rahmad Effendi Rangkuti, 2 Nur Aisyah, 3 Masyhurul Fauzi, 4 Chairun Nabila, 5 Faradila, 6 Siti Aisyah Pohan, 7 Solehah Dhara Adha Sianipar,
8 Reza Ilfandra, 9 Reda Eriska
Universitas  Islam  Negri  Sumatra  Utara  Medan,  Indonesia
1 rahmasefendi@uinsu.ac.id , 2 nuraisyah20521@gmail.com , 3 fauzimasyhurul@gmail.com , 4 chairunnabila01@gmail.com , 5 fdilla689@gmail.com , 6 aisyahpohan73@gmail.com , 7 dharasnpr22@gmail.com , rezailfandra10@gmail.com , redaeriska425@gmail.com Abstract
Keywords:
Early marriage; Islamic law; Child protection. This research is based on the author's desire to find out how the  law  is  applied  in  the  country  of  Indonesia  and  from  the perspective or view of Islamic law related to the issue of early child marriage to see whether in a legal view both such things are  permissible  or  violate  some  norms,  both  social  norms  , religious norms, and other norms. The research method used is normative  law  or  library  law  research.  Early  marriage  is  a social  phenomenon  that  often  occurs  in  various  regions.  The phenomenon of early marriage is like an iceberg phenomenon that only appears to be a small part on the surface, very little is exposed in the public domain, but in reality it happens a lot in the wider community. When we trace the historical roots of early marriage in Indonesia, especially on the island of Java, it has actually become something that was commonly done by our grandparents. In their context, there is a negative stigma if a  woman  marries  at  a  mature  age  in  their  community.  This paper  will  discuss  the  phenomenon  of  early  marriage  in  the context  of  Islamic  law  and  based  on  Indonesian  child protection laws.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
Article history: Received : 2023-01-05 Revised   : 2023-03-29 Accepted : 2023-05-29
Corresponding Author: Rahmad Effendi Rangkuti:
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan rahmadefendi@uinsu.ac.id

## PENDAHULUAN
Istilah pernikahan dini atau pernikahan muda sebenarnya tidak dikenal dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Istilah yang lebih popular adalah pernikahan di bawah umur, yaitu pernikahan pada usia di mana seseorang belum mencapai usia dewasa (Koro, 2012: 72). Umumnya  pernikahan  ini  dilakukan  oleh  pemuda  pemudi  yang  belum  mencapai  taraf  ideal untuk  melangsungkan  pernikahan.  Bisa  dikatakan  mereka  belum  mapan  secara  emosional, finansial, serta belum siap secara fisik dan psikis.
Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun  satu di antara kedua mempelainya belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggungjawab kerumahtanggaan.
Maka, dalam UU Perkawinan dasar hukum yang digunakan tidak lain adalah Pasal 29 UUD 1945, sehingga setiap pasal-pasal yang ada di dalam suatu norma harus dijiwai dan tidak boleh bertentangan  dengan  ketentuan  Pasal  29  UUD  1945.  Artinya,  semua  ketentuan  (termasuk perkawinan) harus sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 yang menjadi syarat mutlak.
Hukum  Islam  secara  umum  meliputi  lima  prinsip  yaitu  perlindungan  terhadap  agama,  jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, salah satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (hifdzu al nasl).
Islam memang tidak melarang adanya pernikahan dini, asalkan dari masing – masing pihak  telah  mampu  memenuhi  segala  persyaratannya,  dan  pernikahan  tersebut  dilaksanakan untuk  menguatkan  rasa  keberagamaan  antara  keduanya.  Melihat  lebih  banyaknya  dampak negative  dari  pada  dampak  positifnya,  sebaiknya  pernikahan  dini  tidak  dilakukan  jika tujuannya hanya untuk pemuasan nafsu saja, mengapa hal tersebut tidak diperbolehkan, karena hal  tersebut  dapat  diqiyaskan  dengan  berbahaya.  Berbahaya  disini,  apabila  dalam  suatu pernikahan nantinya akan menimbulkan KDRT, tujuan pernikahan tidak sesuai dengan syariat islam, dan merugikan salah satu pihak.
Dalam Pandangan Salah salah satu tokoh Agama di sulawesi tenggara, KH. Hamzah Mappa  dalam  penuturanya  beliu  mengatakan  bahwa  :  Persoalan  pernikahan  dini    baik  yang dilaksanakan  oleh  pasangan  pada  usia  muda  maupun  suda  layak  tuk  menikah  berdasarkan pandangan  sejarah  tidak  ada  kespekatan  para  ulama  namun  ketika  kita  dihadapkan  dengan masalah  tersebut  maka  tentu  kita  harus  mencari  solusi  yang    terbaik  dengan  tetap
Vol.12, 1 (Januari- Juni, 2023).
memperhatihakn segala pertimbangan kemaslahatan tampa mengabaikan hukum syari, yakni diblehkan,  dengan  catatan  tidak  ada  yang  menghalangi  secara  syar’i  untuk  melangsungkan pernikahan artinya laki laki yang akan mengawininya itu bukan suami dari kakak kandungnya, atau anak tirinya karna kalau hal itu terjadi maka sudah jelas melanggar larangan agama.

## Pernikahan dini menimbulkan problematika,  baik dari segi perspektif kompilasi hukum
Islam maupun dalam Undang-Undang  Perkawinan. Mengenai batasan usia  perkawinan, dalam UU Perkawinan mengacu  pada pasal 7 ayat 1 tahun 1974 yang  kemudian di revisi dan menjadi UU  Perkawinan Nomor 16 tahun 2019.  Kemudian dalam hukum Islam tidak ada dalil  dalam al-Qur’an  maupun  Hadits  yang    menyebutkan  berapa  batasan  usia  perkawinan.  Hal  itu kemudian  yang    menyebabkan  para  ulama  memberikan    penafsiran  yang  berbeda  mengenai batasan    usia  perkawinan.    Tujuan  dari  pembatasan  usia  pernikahan  ini  adalah  untuk membentuk  keluarga  sakinah,    mawaddah,  warrahmah,  bahagian  baik  di    dunia  maupun  di akhirat kelak yang di ridhoi  oleh Allah Swt.
Tujuan  pernikahan  ini  telah  disinggung    dalam  Undang-undang  No.1/1974  Tentang Perkawinan, dimana telah dijelaskan bahwa  perkawinan yakni sebuah ikatan baik secara  lahir maupun batin, yang dilakukan kedua  belah pihak yakni  pihak pria dengan pihak     wanita dalam ikatan statusnya adalah “suami  dan isteri” dengan tujuan dari pada  pernikahan ini yakni membentuk  keluarga    yang  bahagia  serta  kekal  berdasarkan  Ke-  tuhanan  Yang  Maha  Esa. Sedangkan  jika    ditelusuri  dari  pada  Tujuan  perkawinan  sebagaimana  termaktub  di  dalam Kompilasi  Hukum Islam (KHI1991/1992) pada pasal 3  (tiga) yakni tujuan  dari pernikahan tiada lain adalah untuk terjalinnya kehidupan rumah  tangga yang sakiinah, mawaddah wal al- rahmah, yang mana tujuan pernikahan ini  adalah menuntut kesiapan pihak si calon  suami dan pihak (istri), baik itu siap secara lahiriyah (fisik) maupun siap secara bathiniyah (mental) guna memikul bersama- sama sikap dalam mengarungi bahtera keutuhan keluarga.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif,  yaitu  metode  penelitian  asas-asas  dan teori-teori.  Data  yang  digunakan  adalah  berupa  suatu  bahan  sekunder  yang  diperoleh  dari kepustakaan  (menelusuri  bahan  pustaka).  Data  yang  digunakan  adalah  berupa  suatu  bahan sekunder yang diperoleh dari kepustakaan menggunakan buku, jurnal  dan dokumen analisis normatifnya dari penelitian dapat menggunakan secara logis dan normatif yang berdasarkan
Vol.12, 1 (Januari- Juni, 2023).
peraturan perundang undangan dan logika, penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan di usia dini yang semakin meningkat dengan signifikan dan melanggar akan hak-hak anak seperti hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak untuk mendapatkan kesehatan, dan hak untuk hidup sehingga dilakukan upaya upaya pencegahan agar pernikahan dini tidak terjadi lagi  karena  akan  merusak  generasi  dari  penerus  bangsa,  dengan  upaya  pencegahan  yang dilakukan  dengan  memberikan  pendidikan  yang  berkualitas  kepada  anak-anak  perlu  juga diberikan kesadaran kepad masyarakat dan orangtua akan bahaya dna dampak dari pernikahan yang  sangat  muda  ini,  artinya  kedepannya  harus  dipikirkan  secara  matang  jika  ingin melaksanakan  pernikahan  di  usia  dini  dikarenakan  harus  adanya  kematangna  jiwa  dan psikologi dari anak tersebut .

## PEMBAHASAN

## 1. Hukum Menikahkan Anak Usia Dini Dari Perspektif Hukum Islam
Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia baik  di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hukum Islam bersifat luas dan luwes, humanis, dan  selalu  membawa  rahmat  bagi  seluruh  manusia  di  alam  ini.  Termasuk  dalam  ranah pemikiran  tentang  hal  ini  adalah  ayat-ayat  dan  hadis-hadis  Nabi  yang  mengupas  masalah pernikahan,  karena  pada  prinsipnya  semua  perbuatan  orang  muslim  yang  sudah  akil  baligh tidak bisa terlepas dari hukum syara’ sebagaimana terumuskan dalam kaidah syara’ al ashlu fi al ’af’aal at­taqayyudu bi al­hukmi al­syar’iyy.
Pada mulanya hukum menikah adalah sunnah sesuai dengan Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 3:
نِا َو مُت ف ِخ َلَّا ا  وُطِس قُت ىِف ى ٰمٰتَي لا ا  وُحِك ناَف اَم َباَط مُكَل َن ِ م ِءۤاَسِ نلا ىٰن ثَم َثٰلُث َو َعٰب ُر َو ۚ نِاَف مُت ف ِخ َلَّا ا  وُلِد عَت ةَد ِحا َوَف وَا اَم تَكَلَم مُكُناَم يَا ۗ َكِلٰذ ىٰٰٓن دَا َلَّا ۗا  وُل  وُعَت
Artinya :
“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga
atau  empat.  Tetapi  jika  kamu  khawatir  tidak  akan  mampu  berlaku  adil,  maka  (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”
Perintah untuk menikah pada ayat di  atas merupakan tuntutan untuk melakukan pernikahan (thalabul  fi’li),  namun  tuntutan  tersebut  bersifat  sunnah,  bukan  sebuah  keharusan  karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan pemilikan budak. Namun  hukum asal sunnah ini dapat  berubah  menjadi  wajib,  haram,  maupun  makruh,  jika  seseorang  tidak  bisa  menjaga kesucian diri dan  akhlaknya kecuali dengan menikah, maka  menikah menjadi wajib baginya. Sebab  menjaga  kesucian  dan  akhlak  hukumnya  wajib  bagi  setiap  muslim.  Adapun  menikah dini,  yaitu  menikah  pada  usia  remaja  atau    muda,  bukan  usia  tua,  hukumnya  sunnah  atau mandub, demikian menurut Imam  Taqiyuddin An-Nabhani dengan berlin daskan pada hadis Nabi yang artinya: “Wahai  para pemuda, barang siapa yang telah mampu,  hendaklah menikah, sebab  dengan  menikah  itu    akan  lebih  menundukkan  pandangan  dan  akan    lebih  menjaga kehormatan.  Kalau  belum  mampu,    hendaklah  berpuasa,  sebab  puasa  akan  menjadi  perisai bagimu” (HR. Bukhari dan Muslim) (Rifiani, D., 2011).
Dan dari Menurut istilah hukum  Islam, yang disampaikan Abu Yahya Zakariya   Al- Anshari mendefinisikan sebagai berikut: "bahwasan nya Nikah menurut istilah syara‟  akad yang  mengandung  ketentuan  hukum  kebolehan  hubungan  seksual    dengan  lafaz  nikah  atau dengan  kata-kata  yang  semakna  dengannya"  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  di Indonesia menjelaskan bahwa istilah perkawinan sebagai istilah Indonesia untuk pernikahan melalui  kompilasi  ini  sudah  dibakukan  dalam  Hukum  Islam  Indones.  Sebagai  negara  yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah ketuhanan yang maha Esa.
Maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai  peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia serta  membangun  hubungan  dengan  keturunan,  yang  merupakan  tujuan  perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua (Pratama, N., 2017).
Dalam firman Allah diterangkan tentang perintah untuk menikah sesuai dengan Al-Qur‟an QS. An Nuur (24) : 32, sebagi berikut:
اوُحِك نَا َو ى ٰماَيَ  لّا مُك نِم َن ي ِحِلّٰصلا َو نِم مُكِداَبِع ۗ مُكِٕىۤاَمِا َو نِا ا  وُن  وُكَي َءۤا َرَقُف ُمِهِن غُي ُّٰاللّ ن ِم ۗ هِل ضَف ُّٰاللّ َو عِسا َو م يِلَع
P-ISSN 1411-4380   E-ISSN 2541-5263

## Artinya :
“ Dan  nikahkanlah  orang-orang  yang  masih  membujang  di  antara  kamu,  dan  juga  orang- orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka  miskin,  Allah  akan  memberi  kemampuan  kepada  mereka  dengan  karunia-Nya.  Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.Penegrtian mumayyiz atau baligh bisa dikatakan dewasa seperti  penjelasan   menurut Sulaiman Rasjid. Beliau menjelaskan bahwa anak-anak dianggap “
baligh (dewasa) apabila padanya sudah ada salah satu sifat dibawah ini:
1. Telah berumur 15 tahun;
2. Telah keluar mani;
3. Telah haid bagi anak perempuan
Para  ulama  mazhab  sepakat70  bahwa  pernikahan  yang  dilakukan  oleh    anak  yang  belum dewasa  harus  memperoleh  izin  dari  seorang  wali.  Dan  wali    anak  kecil  yang  akan melangsungkan pernikahan ialah ayahnya, sedangkan  ibunya tidak mempunyai hak perwalian, kecuali menurut pendapat sebagian  ulama Syafi‟i. Selanjutnya, para ulama mazhab berbeda pendapat tentang wali yang bukan ayah.
Dalam  agama  Islam  secara  tegas  tidak  terdapat  kaidah-kaidah  yang  sifatnya menentukan batas usia perkawinan, berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan usia dapat melakukan ikatan perkawinan. Dalam Islam syarat perkawinan itu adalah ‘aqil dan baligh yang tidak memandang batas usia. Adapun dalil As-Sunnah, adalah Hadits dari Aisyah RA, Dia berkata: “Bahwa Nabi SAW telah menikahi ‘A`isyah RA sedang ‘A`isyah berumur 6 tahun, dan berumah tangga dengannya pada saat ‘Aisyah berumur 9 tahun, dan ‘Aisyah tinggal bersama Nabi SAW selama 9 tahun.” (HR Bukhari, hadits no 4738, Maktabah Syamilah).
Berdasarkan  hadist  ini,  jelaslah  bahwa  mubah  hukumnya  seorang  laki-laki  menikah dengan anak perempuan kecil yang belum haid. Hukum nikahnya sah dan tidak haram. Namun syara’  hanya  menjadikan  hukumnya  sebatas  mubah  (boleh),  tidak  menjadikannya  sebagai sesuatu anjuran atau keutamaan (sunnah/mandub), apalagi sesuatu keharusan (wajib). Dalam Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  ketentuan  batas  usia  dalam  perkawinan  disebutkan  dalam pasal  15  ayat  (1)  didasarkan  pada  pertimbangan  kemaslahatan  keluarga  dan  rumah  tangga
Vol.12, 1 (Januari- Juni, 2023).
perkawinan, yakni suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.
Dari  perbedaan  definisi  ini  mengakibatkan  berbedaan  pula  hukum  nikah  tentang menikahi  anak  yang  bukan  dari  akibat  perkawinan  yang  sah.  Dalam  bukunya  Wahbah  al- Zulhaily  mendefinisikan  perkawinan  adalah  “akad  yang  telah  ditetapkan  oleh  syari’  agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan istimta’ dengan seorang wanita atau  sebaliknya”  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  memberikan  definisi  tentang  perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2, yaitu:
“Perkawinan  menurut  hukum  Islam  adalah  pernikahan,  yaitu  akad  yang  sangat  kuat  atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.
2 . Peraturan  Terkait Pernikahan Dini Berdasarkan UU Perlindungan Anak
Penerapan  dari  Aturan  atau  UndangUndang  dengan  Tahun  2002  dan  bernomor  23 mengenai Perubahan dari Tahun 2014 dengan Nomor 35 tentang perlindungan mengenai Anak disebutkan atau dinyatakan bahwa negara, dan pemerintah, ataupun keluarga dan juga bahkan seluruh lapisan masyarakat luas berkewajiban dalam dan atau memberikan adanya pemenuhan dari hak hak dan atau perlindungan terhadap anak dalam keadaan atau secara optimal.
Bahkan dalam ketentuan dalam Pasal 26 ayatnya yang ke- 1 dalam poin c dijelaskan atau disebutkan bahwa kewajiban dari orang tua adalah untuk mencegah atau jangan sampai terjadinya  akan  adana  pernihakan  diusia  dini  anak    Pencegahan  tersebut  selain  menerpkan aturan yang ada, bahwa orang tua sangat berkewajiban dan keharusan mencegah pernikahan dini tersebut dengan tujuan perlindungan akan keberadaan dari hak-hak anak, pencegahan yang dimaksudkan disini adalah melarang anak untuk melakukan pernikahan atau melangsungkan pernikahan  yang  belum  waktunya  kepada  anak,  walaupun  dikatakan  bahwa  kehidupan ekonomi atau faktor lain tetap tidak memperbolehkan anak melakukan perkawinan di usiai dini orang tua berkewajiban  melindungi anaknya dan jika dilakukan atau terjadi  pembiaran baik karena  kesengajaan  ataupun  karena  kelalaian  maka  dapat  diberikan  hukuman  kepadanya, berbagai  bentuk  pencegahan  atau  keharusan  melarang  anak-anak  agar  tidak  terjebak  dalam
Vol.12, 1 (Januari- Juni, 2023).
pernikahan dalam usia dini atau pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil di luar pernikahan dan  akhirnya  harus  dinikahkan  dalam  usia  yang  sangat  muda,  artinya  orang  tua  selalu mengawasi, siap siaga tidak lengah ataupun teledor, baik dalam pergaulan anak-anak di rumah ataupun  di  sekolah  serta  lingkungan  masyarakat,  memberikan  dan  menceritakan  bahaya pernikahan dini serta efek dan danpaknya ke masa depan, membatasi pergaulan anak. dan tidak membiarkan  menonton  film  film  atau  melihat  gambar  gambar  yang  berbau  atau  berisikan pornografi (Eleanora, F. N., & Sari, A., 2020).
Batas Usia Anak dalam Hukum Positif di Indonesia
Berbagai  undang-undang  mengatur  batas  usia  anak  secara  berbeda-beda.  Perbedaan  batasan yang  diberikan  berkaitan  erat  dengan  pokok  persoalan  yang  diatur.  Pembatasan  usia  aanak- anak  merupakan  cara  negara  melindungi  warganya  yang  belum  mampu  mengemukakan pendapat  dengan  benar  dan  belum  menyadari  konsekuensi  dari  perbuatannya.  Berikut  ini merupakan  perbandingan  batas  usia  anak  dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan (Suherman, A. M., & Satrio, J. (2010).
Tabel 1. Perbandingan Batas Usia Anak NO Undang undang Batas Usia Anak 1 Kitab undang undang hukum perdata Janin  dalam  kandungan  sampai  usia  21 tahun  atau  pernah  kawin  (Pasal  330 KUHPerdata) 2 UU  Nomor  4  tahun  1979  tentang kesejahtraan anak Usia 21 tahun atau pernah kawin (Pasal 1 poin 2) 3 Keputusan presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan konvensi Hak anak 18 tahun (Pasal 1) 4 UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM Usia 18 tahun atau pernah menikah (Pasal 1 poin 5 5 UU  Nomor  13  tahun  2003  tentang ketenagakerjaan 18 Tahun (Pasal 1 poin 26) 6 UU nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional. 23  tahun,  sudah  bekerja,  atau  telah menikah (Pasal 41)
7 UU  No  30  tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris Usia 18 tahun atau telah menikah (Pasal 39) 8 UU Nomor 36 Tahun 2006 tentang pajak penghasilan Usia  18  tahun  atau  telah  menikah (penjelasan Pasal 8 ayat (2)) 9 UU  Nomor  23  tahun  2006  tentang administrasi kependudukan. 7 tahun atau pernah kawin (Pasal 6 10 UU  No  12  Tahun  2006  tentang kewarganegaraan. 18 tahun atau telah kawin (Pasal 4) 11 UU  nomor  21  tahun  2007  tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang anin  dalam  kandungan  sampai  usia  18 tahun (Pasal 1 poin 5) 12 UU  Nomor  10  Tahun  2008  tentang pemilihan DPR,DPD dan DPRD. 7 tahun atau pernah kawin (Pasal 1 poin 22) 13 UU  Nomor  42  tahun  2008  pemilihan umum presiden dan wakil presiden 17 tahun atau pernah kawin (Pasal 1 poin 21) 14 UU  nomor  44  tahun  2008  tentang pornografi Usia 18 tahun (Pasal 1 poin 4) 15 UU Nomor 2 tahun 2008 Jo.UU Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik 17 tahun atau pernah kawin (Pasal 14) 16 UU  Nomor  22  tahun  2009  tentang  lalu lintas dan angkutan jalan raya 7 tahun (Pasal 81) 17 UU Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak Minimal  12  tahun  dan  maksimal  18  tahun (Pasal 1 poin 3) 18 UU  Nomor  35  tahun  2014  tentang perlindungan anak.
Janin dalam kandungan sampai usia 18 tahun (Pasal 1 poin 1)
Pernikahan Dini dalam Pandangan Hukum Islam Pernikahan merupakan salah satu sunah dan syariat  Nabi  Muhammad  Saw.  Secara  etimologis,  kata  nikah  berasal  dari  bahasa  Arab menggabungkan, menghimpun atau menambahkan. Kata nikah sama juga memiliki arti al-wath yang  artinya  berhubungan  seksual.  Sementara  nikah  secara  terminologis  menurut  para  ahli fikih adalah akad (kontrak) sebagai cara agar sah melakukan hubungan seksual (Taqiyudin Abi
Vol.12, 1 (Januari- Juni, 2023).
Bakr  Ibn  Muhammad  al-Husaini,  tt ) .  Hukum  asal  pernikahan  adalah  jawaz/mubah (dibolehkan).  hukumnya  sunah.  Sementara  az-Zahiri  menyatakan  wajib.  Menurut  Ulama Malikiyah,  bagi  sebagian  orang  sunnah,  sebagian  lainnya  mubah.  Perubahan  hukum  ini mengikuti berbagai latarbelakang penyebab terjadinya perkawinan.

## 3.Proses Dan Aturan Hukum Menikah Dini Dalam UU Perkawinan
Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUHPer)  pasal  29  menyebutkan  bahwa  usia minimal  laki-laki  adalah  18  tahun  dan  perempuan  minimal  15  tahun  dapat  melaksanakan perkawinan, sedangkan batas kedewasaan seseorang dalam buku KUHPerdata pasal 330 dalam pada saat berusia 21 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan. Berdasar pertimbangan terhadap peraturan 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan pada pasal 66 bahwa semua hal  yang  berkaitan  dengan  perkawinan  berdasarkan  undang-undang  ini,  maka  ketentuan ketentuan dalam buku KUHPerdata dinyatakan tidak berlaku.
Hal ini juga berlaku untuk batasan umur yang ditetapkan oleh dalam KUHPerdata, karena pada undangundang No. 1 tahun 1974 juga mengatur tentang batasan umur perkawinan.8 Pada pasal 7 ayat 1 menjelaskan tentang batasan umur minimal seseorang dapat menikah yaitu laki-laki minimal berusia 19 tahun sedangkan perempuan berusia minimal 16 tahun.
Dengan  berdasar  eturan  pemerintah  Indonesia  tentang  pernikahan  maka  mempelai harus  mendapat  persetujuan  orang  tuanya  (UU  RI  1974).  Merujuk  pasal  2  menjelaskan  bila terjadi penyimpangan terhadap ayat 1 seseorang bisa meminta dispen kepada pengadilan atau pejabat lain. Pejabat dan pengadilan merupakan yang ditentukan oleh kedua orang tua pihak calon mempali laki- laki dan perempuan. 9Kelonggaran peraturan diberikan oleh pemerintah kepada  pasangan  yang  akan  melakukan  proses  pernikahan.  Kelonggaran  tersebut  diberikan kepada mempelai yang belum cukup umur di salah satu mempelai tetapi ingin melaksanakan pernikahan  (UU  RI  1974).  10Orang  tua  harus  melindungi  anaknya  dari  pernikahan  dini merupakan isi dari pasal 26 UU R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU RI 1974)  hal  ini  menunjukkan  peran  penting  orang  tua  dalam  mendampingi  dan  menyiapkan anakanak mereka sehingga benar- benar siap secara umur dan mental ketika memutuskan untuk berumah  tangga.  Undang-undang  perkawinan  di  indonesia  menjelaskan  tentang  perubahan ketentuan  batasan  minimal  usia  seseorang  diperbolehkan  untuk  menikah  yang  sebelumnya batasan usia laki-  laki 19 tahun dan perempuan  16 tahun berubah menjadi  usia kedua calon mempelai masing-masing sudah harus mencapai 19 tahun, pada usia ini baik calon pengantin
Vol.12, 1 (Januari- Juni, 2023).
laki-laki ataupun perempuan dianggap cakap untuk melangsungkan perkawinan dengan segala konsekuensinya  (UU  RI  1974).  Perkawinan  itu  juga  mempertimbangkan  kemaslahatan keluarga dan rumah tannga dengan tercapainya usia berdasar pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974. Hal  tersebut  sudah  dijelaskan  dalam  kompilasi  hukum  islam  pasal  15  (Almahisa,  Y.  S.,  & Agustian, A., 2021).
Perkawinan anak masih marak terjadi hingga sekarang. Komnas Perempuan mencatat, sepanjang  tahun  2021,  ada  59.709  kasus  pernikahan  dini  yang  diberikan  dispensasi  oleh pengadilan.Walaupun ada sedikit penurunan dibanding tahun 2020, yakni 64.211 kasus, namun angka  ini  masih  sangat  tinggi  dibandingkan  tahun  2019  yang  berjumlah  23.126  pernikahan anak.
Dispensasi menikah adalah keringanan yang diberikan pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.
Perihal  dispensasi  ini  diatur  dalam  UU  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut undang-undang ini, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat  mendesak  disertai  bukti-bukti  pendukung  yang  cukup.Terdapat  sejumlah  faktor, menurut  Komnas  Perempuan,  yang  menjadi  penyebab  mudahnya  pengadilan  mengabulkan permohonan dispensasi kawin, yaitu:
1. alasan situasi mendesak, seperti anak perempuan telah hamil, anak berisiko atau sudah berhubungan seksual,  anak dan pasangannya sudah saling mencintai,  serta anggapan orang  tua  bahwa  anak  berisiko  melanggar  norma  agama  dan  sosial,  atau  untuk menghindari zina;
2. ada  kemungkinan  anak  sedemikian  terpapar  oleh  gawai  sehingga  anak  lebih  cepat merespon  berbagai  informasi  yang  mungkin  belum  dipahami  efek  samping  dari aktivitas seksual yang menyebabkan terjadinya ‘kehamilan tidak diinginkan’ sehingga harus mengajukan dispensasi kawin
3. belum  meratanya  program  terkait  pemahaman  tentang  hak  seksual  dan  kesehatan reproduksi  komprehensif  yang  seharusnya  dapat  menjadi  acuan  bagi  remaja  di Indonesia.
Berikut beberapa contoh kasus pernikahan anak di Indonesia :

## 1. Syekh Puji dan anak 12 tahun
Pada tahun 2008, nama Pujiono Cahyo Widiyanto alias Syekh Puji menarik perhatian publik setelah menikahi anak berusia 12 tahun bernama Lutfiana Ulfa saat ia berusia 43 tahun.
Akibatnya,  Pujiono  harus  mendekam  di  penjara  setelah  divonis  hakim  empat  tahun penjara. Banding dan kasasi yang ia ajukan pun ditolak.
Setelah  keluar  penjara,  di  tahun  2020,  nama  Pujiono  kembali  disebut  telah  menikah dengan anak usia 7 tahun pada 2016. Namun, ia menyebut isu ini hanya isapan jempol yang disebarkan oleh orang yang ingin memerasnya.
Polisi juga menyatakan tidak menemukan bukti telah terjadi pernikahan anak tersebut
2. Pernikahan pelajar SMP di Banteng
Sepasang  remaja  asal  Banteng,  Sulawesi  Selatan,  FA  dan  SY  menikah  di  hadapan penghulu KUA pada April 2018. Saat menikah, FA yang berusia 14 tahun dan SY, 15 tahun, masih berstatus pelajar SMP.
Berdasarkan  penjelasan  tantenya,  sang  perempuan  yang  disebut  sebagai  siswa berprestasi tersebut tidak hamil dan tidak dijodohkan.
Remaja  tersebut  ingin  menikah  lantaran  takut  tidur  sendiri  di  rumah  setelah  ibunya meninggal, sementara ayahnya selalu pergi ke luar kota untuk bekerja.
3. Pernikahan dini untuk menghindari zina
Pada November 2017, sepasang remaja, APA (waktu itu berusia 17 tahun) dan APR (saat itu 15 tahun) menikah di Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
Pihak  KUA  menyebutkan  pernikahan  ini  sah  secara  hukum,  agama  dan  adat  karena telah memenuhi ketentuan dan tata cara pernikahan yang berlaku.
Orang  tua  pasangan  tersebut  menjelaskan,  pernikahan  digelar  karena  kedua  anak mereka tersebut saling suka dan sering pulang bersama setiap subuh.
Untuk  mencegah  anggapan  negatif,  maka  keluarga  sepakat  untuk  menikahkan keduanya.
Setelah  resmi  menikah,  APA  melanjutkan  sekolahnya  di  kelas  II  SMA,  sementara istrinya, APR yang baru tamat SMP melanjutkan sekolahnya ke SMA (Kompas.com, 2022).

## KESIMPULAN
Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada Kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam Mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan  Kerohanian  meliputi  kehidupan  lahir  batin,  kemanusiaan  Dan  kebenaran.  Selain  itu perkawinan juga berdasarkan Religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar Pokok kehidupan  rumah  tangga  dengan  melaksanakan  Keimanan  dan  ketaqwaan  kepada  Allah. Sedangkan  dasar-Dasar  pengertian  perkawinan  itu  berpokok  pangkal  kepada  Tiga  keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum Melaksanakanya, yaitu: iman, Islam dan ikhlas.
Pernikahan  dini merupakan  Fenomena puncak  es yang terus Menerus terjadi dan semakin marak,  Lemahnya  pengetahuan  dan  Pemahaman  masyarakat  akan  persepsi  Dari  pernikahan anak  usia  dini  Mengakibatkan  anak  mengalami  Trauma  yang  mendalam  karena  Banyaknya faktor  pengahambat  akibat  Pernikahan  tesebut  seperti,  rusaknya  Reproduksi,  kesehatan terganggu, Terjadinya kekerasan dalam rumah Tangga, karena anak belum siap untuk Berumah tangga.
Dalam firman Allah diterangkan tentang perintah untuk menikah sesuai dengan Al-Qur‟an QS. An Nuur (24) : 32, sebagi berikut:
ُّٰاللّ ُمِهِنْغُي َءۤاَرَقُف ا ْوُن ْوُكَّي  ْنِا ْْۗمُكِٕىۤاَمِا َو ْمُكِداَبِع  ْنِم َنْي ِحِلّٰصلا َو ْمُكْنِم ى ٰماَيَ ْلْا اوُحِكْنَا َو ُّٰاللّ َو ْۗ هِلْضَف  ْنِم

## ٌمْيِلَع ٌعِسا َو
Artinya  :  Dan  nikahkanlah  orang-orang  yang  masih  membujang  di  antara  kamu,  dan  juga orang-orang  yang  layak  (menikah)  dari  hamba-hamba  sahayamu  yang  laki-laki  dan perempuan.  Jika  mereka  miskin,  Allah  akan  memberi  kemampuan  kepada  mereka  dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.
Para  ulama  mazhab  sepakat70  bahwa  pernikahan  yang  dilakukan  oleh    anak  yang belum  dewasa  harus  memperoleh  izin  dari  seorang  wali.  Dan  wali    anak  kecil  yang  akan melangsungkan pernikahan ialah ayahnya, sedangkan  ibunya tidak mempunyai hak perwalian, kecuali menurut pendapat sebagian  ulama Syafi‟i. Selanjutnya, para
Vol.12, 1 (Januari- Juni, 2023).
Dalam  agama  Islam  secara  tegas  tidak  terdapat  kaidah-kaidah  yang  sifatnya menentukan batas usia perkawinan, berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan usia dapat melakukan ikatan perkawinan.Dalam Islam syarat perkawinan itu adalah ‘aqil dan baligh yang tidak memandang batas usia. Adapun dalil As-Sunnah, adalah Hadits dari Aisyah RA, Dia berkata: “Bahwa Nabi SAW telah menikahi ‘A`isyah RA sedang ‘A`isyah berumur 6 tahun, dan berumah tangga dengannya pada saat ‘Aisyah berumur 9 tahun, dan ‘Aisyah tinggal bersama Nabi SAW selama 9 tahun.” (HR Bukhari, hadits no 4738, Maktabah Syamilah)
Berdasarkan hadist ini, jelaslah bahwa mubah hukumnya seorang laki-laki menikah dengan anak perempuan kecil yang belum haid. Hukum nikahnya sah dan tidak haram. Namun syara’ hanya  menjadikan  hukumnya  sebatas  mubah  (boleh),  tidak  menjadikannya  sebagai  sesuatu anjuran atau keutamaan (sunnah/mandub), apalagi sesuatu keharusan (wajib).
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  ketentuan  batas  usia  dalam  perkawinan disebutkan dalam pasal 15 ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, yakni suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan  tujuan  perkawinan  secara  baik  tanpa  berakhir  pada  perceraian  dan  mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.

## DAFTAR PUSTAKA
Rifiani, D. (2011). Pernikahan dini dalam perspektif hukum islam. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah,  3(2).  Pratama,  N.  (2017).  TINJAUAN  HUKUM  ISLAM  TERHADAP DAMPAK PERNIKAHAN DINI KARENA PAKSAAN ORANG TUA (Studi Kasus di  Dusun  KenituPekon  Serungkuk  Kec.  Belalau  Kab.  Lampung  Barat)  (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
Setiawan, H. (2020). Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam. Borneo: Journal Of Islamic Studies, 3(2), 59-74.
Eleanora,  F.  N.,  &  Sari,  A.  (2020).  Pernikahan  anak  usia  dini  ditinjau  dari  perspektif perlindungan anak. PROGRESIF: Jurnal Hukum, 14(1).
Suherman, A. M., & Satrio, J. (2010). Penjelasan hukum tentang batasan umur. Nasional Legal Reform Program.
Almahisa, Y. S., & Agustian, A. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 3(1), 27-36.
Taqiyudin  Abi  Bakr  Ibn  Muhammad  al-Husaini,  Kifayat  Al-Akhyar  Fi  Halli  Ghayah  Al- Ikhtishar  (Kediri:  -Islam  Salafy,  t.t.),  36;  Al-Fairuzzabady,  Al-Qamus  Al-Muhith (Beirut: Dar al-Jil, t.t.),