Respon  Terhadap  Konflik  Oleh  Masyarakat  Komunitas  Kontu  Dalam  Kawasan  Hutan  Lindung Jompi Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara
Laode Muhammad Iqbal 1* , Muhammad Dassir 1 , Risma Illa Maulany 1
1 Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, Makassar Email: laodemuh.iqbal@gmail.com
ABSTRACT: The case of conflict occurring in the Jompi protected forest is a conflict between the Kontu community and the Muna District Forest Service. The problems that occur because the community is not allowed to enter the protected forest area while the people from the past have lived and has dependent in the forest. The community's productive land is within Jompi's protected forest area. History notes that the protected forest area of Jompi has been traditionally utilized by the community of Kontu communities. So that social pressure of the community then manages the land in the Forest area without permission from the Forest Service. This is done by Kontu and the poor from the city of Raha to make ends meet. Based on this case, this study examines how the responses about the conflicts by Kontu communities in utilizing the Jompi protected forest area, Muna Regency, Southeast Sulawesi. Data analysis is done descriptively narrative which presents data descriptively in the form of chart, matrix to facilitate comprehension of data analysis result which have obtained more integrated. The results obtained in this study that the causes of the  conflict  that  occurred  between  Kontu  Community  and  Muna  District  Forest  Service  began  in  1999, when the issuance of Forestry Ministerial Decree No. 454 / Kpts-II / 1999 by the Ministry of Forestry which designates  the  forest  area  of  Southeast  Sulawesi.  Communities  respond  to  conflict  in  different  ways. Some communities respond strongly that those expressed in the form of resistance as their resistance to conflict and there is also a weak response, expressed by migration although not so much.
Key Words : Land, Protected Forest, Conflict, Kontu Communities. DOI : http://dx.doi.org/10.24259/jhm.v11i1.4774

## 1. PENDAHULUAN
Pemanfaatan  hutan  oleh  masyarakat  sekitar disekitar  hutan  telah terjadi  secara  terus  menerus  dan dalam    pengelolaanya  mendapat  tantangan yang  cukup  berat  untuk  mengelola  hutan  secara lestari  dan berkelanjutan. Banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap hutan menjadi alasan dari masing-masing pihak  berbeda  kebutuhan  dan  tujuannya.  Kondisi  inilah  yang  menimbulkan  konflik  antara  masyarakat dengan institusi negara.  Konflik adalah suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang- orang  atau  kelompok-kelompok  yang  saling  menantang  dengan  ancaman  kekerasan.  Penelitian  Dassir (2014) menjelaskan bahwa dalam bentuknya yang ekstrem, konflik itu dilangsungkan tidak hanya sekadar untuk mempertahankan hidup dan eksistensi (jadi bersifat defensive), akan tetapi juga bertujuan sampai ke  taraf  pembinasaan  eksistensi  orang  atau  kelompok  lain  yang  dipandang  sebagai  lawan  atau sainganya.
Konflik menjadi hal yang tidak terhindarkan dalam pengelolaan hutan di Indonesia.  Konflik  mulai mencuat  ketika  Indonesia  dilanda  krisis  moneter  dan  terjadi  reformasi  pada  tahun  1998,  kehidupan ekonomi masyarakat semakin memburuk sehingga masyarakat mengandalkan sumberdaya hutan karena hanya itu saja komoditas yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Wulan et al (2004) menulis, setelah era Orde Baru peningkatan jumlah dan frekuensi konflik makin besar terjadi dan  cenderung disertai  kekerasan.  Kecenderungan ini  antara lain disebabkan  karena  dampak  reformasi terhadap  perilaku  masyarakat  local.  Reformasi  telah  membuat  masyarakat  sadar  kan  haknya  dan
akhirnya berani menuntut untuk mendapatkan porsi manfaat yang wajar dari keberadaan hutan diwilayah mereka.  Akibat  tuntutan  mereka  kurang  ditanggapi  dengan  baik  dan  ketidakpastian  dalam  penegakan hukum,  keberanian  masyarakat  lokal  akhirnya  diekspresika  dalam  bentuk  perlawanan  terbuka  terhadap pengelola hutan.
Konflik  yang  terjadi  dalam  pengelolaan  hutan  umumnya  berkaitan  dengan  penguasaan  lahan, kondisi  ini  yang  terjadi  pada  masyarakat  Kontu  yang  bermukim  pada  kawasan  hutan  lindung  Jompi. Permasalahan konflik yang terjadi pada kawasan hutan lindung Jompi diawali dengan beberapa kebijakan yang  muncul  dan  kemudian  menyebabkan  kontroversi  bagi  masyarakat  di  sekitar  hutan  lindung  Jompi . Kasus  konflik  yang  terjadi  di  hutan  lindung  Jompi  adalah  konflik  antara  masyarakat  Kontu  dengan Pemerintah  Daerah  dalam  hal  ini  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Muna,  karena  masyarakat  tidak diperbolehkan  masuk  ke  kawasan  hutan  lindung  sedangkan  masyarakat  dari  dulu  sudah  bergantung hidup  pada  hutan.  Masyarakat  lalu  memaksa  masuk  ke  kawasan  hutan  dan  mengambil  sumberdaya hutan tanpa izin dari Dinas Kehutanan. Sumberdaya hutan yang ada pada kawasan hutan lindung Jompi adalah  kayu.  Selain  itu  masyarakat  juga  memaksa  untuk  menanam  tanaman  jangka  pendek  pada kawasan hutan tersebut tersebut.
Menurut  Larson  (2013)  penguasaan  lahan  hutan  menentukan  siapa  yang  diizinkan  untuk menggunakan  sumber  daya  apa,  dengan  cara  bagaimana,  selama  berapa  lama  dan  dengan  syarat  apa dan siapa yang berhak mengalihkan  kepada pihak lain bagaimana caranya. Berdasarkan hasil observasi dan  wawancara  dengan  beberapa  responden  diketahui  bahwa  respon  masyarakat  terkait  konflik  ini didefinisikan  sebagai  suatu  sikap  masyarakat  dalam  menanggapi  konflik  sumberdaya  hutan  yang  terjadi antara pihak pemerintah dan masyarakat. Oleh sebab itu dalam upaya melihat sejauh mana konflik yang terjadi dikawasan hutan lindung Jompi perlu dilakukan penelitian untuk menggali informasi terkait respon masyarakat terhadap konflik.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sikap positif masyarakat digambarkan respon yang kuat  yaitu  konflik  yang  terjadi  harus  dilawan  dan  sikap  negatif  masyarakat  digambarkan  dengan  respon yang  lemah  yaitu  masyarakat  masih  ada  alternatif  lain  yang  bisa  dilakukan  untuk  memenuhi  kebutuhan tanpa perlawanan.  Selain itu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam kajian_kajian terkait konflik pengelolaan hutan.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1.  Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di  kawasan  Hutan  Lindung  Jompi  pada  Komunitas  Kontu  Kabupaten Muna  Provinsi  Sulawesi  Tenggara.  Pengumpulan  data  lapangan,  pengolahan  dan  analisis  data berlangsung dari awal bulan Agustus sampai akhir bulan Oktober 2017.

## 2.2.  Populasi dan Sampel
Populasi  pada  penelitian  ini  adalah  beberapa  komponen  masyarakat  sekitar  Kawasan  Hutan Lindung  Jompi,  tokoh  masyarakat,  apparat  pemerintah  setempat,  LSM,  dan  Dinas  Kehutanan.  Jumlah responden  untuk  masing-masing  komponen  akan  ditentukan  kemudian,  namun  penentuan  lokasi pengambilan  data  responden  ditentukan  berdasarkan  keberadaan  konflik  pada  daerah  tersebut  denga Pemerintah Daerah Kabupaten Muna

## 2.3.  Tahapan Pelaksanaan

## 2.3.1  Studi Literatur
Studi  Literatur  dipakai  untuk  memperoleh  data  melalui  bahan-bahan  tertulis  berupa  dokumen peraturan,  laporan  pelaksanaan  arsip  lain  yang  relevan  dengan  penelitian.  Studi  dokumentasi dimaksudkan  untuk  menghimpun  sebanyak  mungkin  pengetahuan  sesuai  dengan  permasalahan penelitian  dan  bertujuan  untuk  mengotipmalkan  kerangka  teori  dalam  menentukan  arah  konsep  dan pembahasan  penelitian  serta  menjelaskan  kedudukan  masalah  dalam  konteks  yang  sesuai.  Dokumen- dokumen  yang  ada  akan  dianalisis  dengan  analisis  isi  teknik  ini  dilakukan  untuk  melengkapi  informasi peneliti disamping untuk mendukung teknik-teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi.

## 2.3.2  Wawancara
Adapun  yang  menjadi  sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  informan.  Informan  dipilih  secara purposive,  objek  penelitian  yang  dianggap  kompeten  dan  representative  berdasarkan  tujuan  penelitian (key mendalam informan). Di dalam  melakukan wawancara peneliti dilengkapi dengan instrument dalam bentuk  pedoman  wawancara  yang  disusun  berdasarkan  parameter  yang  dibutuhkan  dan relevan  sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian namun tetap membuka peluang memperoleh informasi yang tidak terungkap  melalui  cara-cara  lain.  Wawancara  akan  dilakukan  secara  mendalam  dari  pertanyaan- pertanyaan  yang  diajukan  secara  fleksibel,  terbuka,  dan  tepat  sasaran  dengan  penelitian  ini.  Pedoman wawancara  terdiri  dari  beberapa  pertanyaan  utama  yang  dijadikan  pedoman  oleh  peneliti.  Pertanyaan tersebut  dapat  dikembangkan  pada  saat  wawancara  sehingga  sangat  dimungkinkan  bagi  peneliti  untuk menggali  jawab  lebih  mendalam  kepada  informan  sampai  peneliti  merasa  cukup  untuk  menjawab permasalahan penelitian.

## 2.4.  Analisis Data
Dalam  penelitian  kualitatif,  analisis  data  dilakukan  sejak  awal  penelitian  dan  selama  proses penelitian dilaksanakan. Data yang diperoleh digunakan untuk mengidentikasi konflik-konflik yang terjadi pada Kawasan Hutan Lindung Jompi. Kemudian data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, analisis dokumen/literature  direduksi  melalui  proses  pemilihan,  pengkategorian  data-data  berdasarkan
kepentingan  sub-bab  yang dibahas,  disesuaikan  dan  dijabarkan  secara  subjektif  dengan sudut  pandang informan dan responden.
Penyajian data dilakukan secara naratif deksriptif yang menyajikan data secara deskriptif dengan menggunakan  bentuk  bagan,  table  atau  matriks  untuk  mempermudah  pemahaman  mengenai  hasil analisis  data  yang  telah  diperoleh  secara  lebih  terpadu.  Terakhir,  penarikan  kesimpulan  dengan melakukan  verifikasi  data  yaitu  melakukan  pemikiran  ulang  dan  peninjauan  ulang  data  untuk  menarik kesimpulan yang kokoh dan tepat.

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1.  Faktor Penyebab Konflik
Konflik  yang  terjadi  di  Kawasan  Hutan  Lindung  Jompi  diidentifikasi  juga  berdasarkan  hasil wawancara  dan  observasi  dengan  berbagai  pihak.    Sebagian  besar  konflik  atas  sumberdaya  hutan mempunyai  sebab-sebab  ganda,  biasanya  kombinasi  dari  masalah-masalah  dalam  hubungan  antara pihak  yang  mengarah  pada  konflik  terbuka.  Karena  seringkali  menjadi  rumit,  sangat  penting  untuk mendefinisikan masalah-masalah dalam hubungan antara pihak yang bertikai.
Penyebab konflik yang terjadi antara Komunitas Kontu dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Muna berawal  di  tahun  1999,  ketika  dikeluarkannya  SK  Menhutbun  No.  454/Kpts-II/1999  oleh  Departemen Kehutanan yang menunjuk kawasan hutan Sulawesi Tenggara yang menurut terjemahan Pemkab. Muna, kawasan  Kontu  adalah  kawasan  hutan  lindung  yang  harus  dikosongkan  oleh  masyarakat.  Masyarakat sendiri  sampai  saat  ini  tetap  berada  pada  kawasan  hutan  lindung  karena  menganggap  bahwa  Kontu adalah warisan adat leluhur mereka. Perbedaan pandangan inilah yang membuat konflik sempat mencuat antara masyarakat dan Dinas Kehutanan Kabupaten Muna. Menurut masyarakat seperti yang diutarakan oleh salah satu responden (Wa Ndoria):
“ Aturan itu jelas membuat keterbatasan terhadap jumlah lahan milik, sementara kebutuhan selalu meningkat baik fungsi maupun manfaat lahan tersebut bagi masyarakat”
Perbedaan pemahaman lebih disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara pihak pemerintah dan masyarakat.  Masyarakat  beranggapan  bahwa  sebelum  penetapan  kawasan  hutan  lindung  tidak  ada sosialisasi awal, seperti yang dituturkan oleh salah satu responden (La Jumerda):
“Tahun 2002 tiba-tiba Polisi Pamong Praja datang merusak tanaman kami dengan mecabutinya dan membakarnya, termasuk pondokan yang ada dalam kebun. Pemerintah menganggap bahwa masyarakat melakukan tindakan penyerobotan lahan milik negara sehingga harus dihentikan tanpa
melihat kondisi dan kei nginan masyarakat”.
Menurut  pemerintah  tindakan  yang  dilakukan  masyarakat  adalah  hal  yang  tidak  benar  secara aturan  kehutanan.  Sedikit  banyak  pemerintah  tahu  kalau  masyarakat  membutuhkan  lahan  guna membantu kebutuhan hidup mereka.  Menurut UU RI No. 41 tahun 1999 pasal 26 ayat (1) dan (2) dan PP RI No. 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan  Dan  Penggunaan  Kawasan  Hutan  pasal  18-21,  pemanfaatan  hutan  lindung  dapat  berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan  jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHNK). Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan  jasa  lingkungan  dan  izin  pemungutan  HHNK.  Terdapat  larangan  melakukan  kegiatan budidaya  kecuali  yang  tidak  mengganggu  fungsi  lindung  berdasar  Keppres  RI  No.  32  tahun  1990.Jika dilihat  dari  sisi  masyarakat,  konflik  yang  terjadi  merupakan  bentuk  perlawanan  dari  masyarakat  yang bermotif  ekonomi.  Perlawanan  dengan  motif  ekonomi  tampak  pada  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat, dengan  cara  menanami  lahannya  dengan  tanaman  pertanian  seperti  jagung,  pisang,  ubi  kayu  dan sayuran, meski tidak diizinkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Muna. Perlawanan juga bersumber dari kebutuhan  akan  ruang  kelola  (kebutuhan  atas  lahan  pertanian)  oleh  masyarakat,  hal  ini  disebabkan karena tingkat kepemilikan lahan masyarakat pada umumnya kecil.
Akibat  dari  perbedaan  pandangan  ini  adalah  terjadinya  sengketa  antara  pihak  Pemerintah  yakni Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Muna  dan  pihak  masyarakat  Kontu  yang  berujung  pada  konflik  fisik  pada tahun  2003  dan  2005.  Pihak  Pemerintah  memiliki  beberapa  acuan  yang  dijadikan  sebagai  landasan hukum yaitu:
a.  Penetapan  Belanda  bersama  Raja  Muna  dan  Kepala  Distrik  Katobu  Muna  sesuai  dengan  yang tertuang dalam SK No.32 Reg.H.1.1933.
b.  SK  Menhutbun  No.  454/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan  Kawasan  Hutan  dan  Perairan Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.
c.  UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Pemerintah  Kabupaten  Muna  menjadikan  peraturan  tersebut  sebagai  acuan  bahwa  Kontu merupakan bagian hutan lindung Jompi yang harus dijaga kelestarianya. Oleh karena itu tidak dibenarkan bila  ada  aktivitas  warga  yang  mengancam  kelestarian  hutan  dan  hal  ini  tentu  merupakan  pelanggaran peraturan  kehutanan  yang  sistematis  dan  perlu  ditindaki  secara  tegas.  Masyarakat  yang  mendiami Kawasan  hutan  lindung  Jompi  menolak  anggapan  Pemerintah  Kabupaten  Muna  bahwa  lahan  yang mereka  tempati  adalah  hutan  negara.  Apa  yang  menjadi  penolakan  masyarakat  didasarkan  atas beberapa  alasan.  Pertama,  adanya  kisah  asal-usul  komunitas Watopute  yang  menempati  Kontu  secara turun temurun sebagai warisan tanah adat dari Raja Muna, sebelum Kawasan itu ditanami oleh Belanda sekitar 1930-an. Kedua, didalam Kawasan Kontu tersebar beberapa perkuburan tua yang diyakini makam leluhur mereka asal Watopute. Ketiga, penetapan Kontu sebagai kawasan hutan lindung merupakan hal yang  semena-mena  tanpa  ada  sosialisasi  kepada  masyarakat  seperti  yang  diutarakan  La  Kolo  warga
yang  pernah  ditangkap  dan  dipenjara  karena  dituduh  merambah  hutan  lindung.  Sejak  kawasan  Kontu dihuni  secara  besar-besaran  pasca  reformasi  1998,  kasus  ini  telah  melewati  rentetan  yang  cukup panjang,  kompleks  dan  hingga  kini  belum  terselesaikan.  Penggusuran,  pembakaran  lahan  perkebunan hingga  konfrontasi  fisik  pada  2003  dan  2005  terhadap  yang  dilakukan  Pemerintah  tetap  membuat masyarakat bertahan hingga sekarang.

## 3.2.  Respon Terhadap Konflik
Respon  ini  dipengaruhi  oleh  kapital  sosial  yang  ada  dalam  masyarakat.  Apabila  kapital  social masyarakat  lemah  maka  masyarakat  merespons  konflik  dengan  lemah  juga,  yaitu  ditandai  oleh  tidak adanya tindakan yang menggambarkan perlawanan terhadap pihak lain yang berkonflik (Dinas Kehutanan Kabupaten  Muna),  misalnya  dengan  melakukan  migrasi  untuk  bekerja  di  luar  kota.  Sedangkan  apabila masyarakat memiliki kapital social yang kuat maka masyarakat akan merespons konflik dengan kuat juga yang ditandai dengan adanya perilaku yang menggambarkan suatu perlawanan terhadap pihak lain yang berkonflik  (Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Muna),  melakukan  penebangan  kayu  secara  illegal  atau melakukan demonstrasi.
Pada  kasus  yang  terjadi  di  Kawasan  hutan  lindung  Jompi,  pada  periode  sebelum  reformasi masyarakat  memberikan  respons  terhadap  konflik  dengan  cara  yang  berbeda.  Sebagian  masyarakat memberikan  respon  yang  kuat  yaitu  yang  dieskpresikan  dalam  bentuk  perlawanan  sebagai  resistensi mereka terhadap konflik yang terjadi dan terdapat pula yang memberikan respons yang lemah, yaitu yang dieskpresikan  dengan  melakukan  migrasi  meskipun  jumlahnya  tidak  begitu  banyak.  Orang  yang melakukan  migrasi  ini  adalah  yang  memiliki  kesempatan  bekerja  di  kota,  mereka  biasanya  diajak  oleh sanak  keluarga  yang  telah  lebih  dulu  bekerja  di  kota.  Sedangkan  pada  periode  setelah  reformasi masyarakat memberikan respons yang sama yaitu merespons dengan kuat dan mengekspresikan dengan cara  menebang  pohon  di  Kawasan  hutan  lindung  Jompi  dan  melakukan  demonstrasi  hingga  berakhir dengan kontak fisik.
Perlawanan ini dilakukan masyarakat untuk mendapatkan akses kedalam Kawasan hutan lindung dan untuk  dapat  melangsungkan  hidup.  Masyarakat  mengorganisasikan  diri  dalam  perlawanan  ini.  Seperti yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  perlawanan  masyarakat  juga  dilakukan  dalam  bentuk  penanaman tanaman  pertanian  dalam  jumlah  yang  besar  seperti  pisang,  ubi  kayu,  ubi  jalar,  talas,  kangkung,  dan tanaman  sayur  lainnya.  Masyarakat  datang  ke  hutan  ketika  petugas  kehutanan  tidak  berpatroli,  seperti waktu subuh atau sore hari. Hal ini seperti yang diutarakan Pak Martens sebagai berikut:
“... Biasanya setelah sholat subuh bapak ke hutan, petugas kehutanan kan belum berpatroli di waktu seperti itu...”
Masyarakat  tetap  melakukan  aktivitas  penanaman  meski  aturannya  jelas  telah  dikeluarkan  oleh pemerintah  karena  mereka  tetap  menganggap  Kawasan  yang  mereka  tempati  adalah  warisan  leluhur
mereka,  disatu  sisi  juga  masyarakat  mempunyai  kebutuhan  yang  mendesak  yang  harus  dipenuhi sehingga  mereka  tetap  melakukan  aktivitas  didalam  Kawasan  hutan  lindung  Jompi  dan  mengambil sumberdaya yang terdapat dihutan. Seperti penuturan dari Pak La Ode Ndailesa sebagai berikut:
“...Bapak terpaksa bukanya tidak tahu aturan tapi ini demi kelangsungan hidup keluarga Bapak...”
Selain  itu,  ada  juga  yang  memilih  untuk  meninggalkan  desa  dan  bermigrasi  ke  Kota  Kendari  untuk bekerja di sana. Tetapi dengan terjadinya krisis moneter dan reformasi, keadaan semakin memburuk.

## 3.3.  Pohon  Konflik
Pohon  konflik  dilakukan  untuk  membantu  dalam  menyepakati  masalah  inti,  merangsang  berbagai sebab  dan  efek  dalam  suatu  konflik,  membantu  dalam  mengambil  keputusan  tentang  prioritas  untuk mengatai berbagai isu konflik dan untuk menghubungkan berbagai sebab dan efek satu sama lain serta untuk memfokuskan actor lainya. Pohon konflik merupakan alat bantu untuk mengurutkan isu-isu konflik (Fisher,  et  al.  2001).  Penggunaan  pohon  konflik  dilakukan  dengan  menggambar  pohon  yang  terdiri  dari batang  pohon  sebagai  masalah  inti  (isu  pokok  konflik),  akar  sebagai  penyebab  masalah  dan  ranting sebagai  efek  atau  dampak  dari  masalah  yang  ditimbulkan.  Melalui  pohon  konflik,  akan  diketahui permasalahan inti atau isu pokok konflik yang terjadi dalam pengelolaan kawasan hutan lindung Jompi.
Gambar 1. Pohon Konflik Pengelolaan Sumber Daya Hutan

## 4.  KESIMPULAN
Adapun kesimpulan yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap masyarakat yakni masyarakat memberikan  respons  terhadap  konflik  dengan  cara  yang  berbeda.  Sebagian  masyarakat memberikan respon yang kuat yaitu yang dieskpresikan dalam bentuk perlawanan sebagai resistensi mereka terhadap konflik yang terjadi dan terdapat pula yang memberikan respons yang lemah, yaitu yang dieskpresikan dengan melakukan migrasi meskipun jumlahnya tidak begitu banyak.

## DAFTAR PUSTAKA
Dassir,  M.  2012.  Dinamika  Sistem  Tenure  dan  Formasi  Sosial  Petani  Membangun  dan  Melestarikan Hutan. Makassar. P3I Cipta Media.
Fisher, S.; D. I. Abdi; J. Ludin; R. Smith; S. Williams & S. Williams. 2001. Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak. S.N. Kartika Sari; M.D. Tapilatu; R. Maharani & D.N. Rini. Jakarta. The British Council.
Hafrida,  Haryadi,  Taufik  Yahya,  Retno  Kusniati,  Isran  Idris.  2914.  Penyuluhan  Hukum  Resolusi  Konflik Sumber Daya Alam Di Kabupaten Batanghari. Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Vol. 29, No 4.
Handoyo,  Suka  AP,  Ginoga  KL.  2011.  Identifkiasi  Tenurial  sebagai  Pra-Kondisi  Untuk  Implementasi REDD+. Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan. 8 (4):306-320.
Hendricks,  W.  1996.  Bagaimana  Mengelola  Konflik.  A.  Santoso  (Penterjemah).  Bumi  Aksara.  Jakarta.
Terjemahan
Iskandar,  J.,  1992.  Ekologi  Perdagangan  di  Indonesia,  Studi  Kasus  Dari  Daerah  Badui  Selatan,  Jawa Barat. Pernit Jamban, Jakarta.
Larson,  Anne  M  2013.  Hak  Tenurial  dan  Akses  ke  Hutan  Manual  Pelatihan  untuk  Penelitian.  CIFOR.
Bogor
Wulan,  Yuliana  Cahya.  et  al.  2004.  Konflik  Kehutanan  di  Indonesia  Sebelum  dan  Sesudah  Reformasi. Centre of International Forestry Research. Bogor.