## Evolusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia Di Kalimantan Utara

## Muhammad Nizar Hidayat
Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Samarinda
Abstract: This research  aims  to  describe  Indonesian  border  management  in  North Kalimantan Province, this include the previous border policies when the area was still included  in  East  Kalimantan  Province.  Descriptions  of  previous  policies  to contemporary policies is meant to provide some kind of guidelines for stakeholders to formulate  a  better  policy  in  the  future.  That  means,  among  some  descriptions  there will be some analitical views regarding the policies.
Keywords: Border Policies in North Kalimantan
Abstrak :  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  pengelolaan kawasan  perbatasan  Indonesia  di  Provinsi  Kalimantan  Utara,  dalam  hal  ini  termasuk pada  pembahasan  mengenai  kebijakan  pengelolaan  perbatasan  di  kawasan  tersebut ketika  Kalimantan  Utara  masih  tergabung  ke  dalam  Provinsi  Kalimantan  Timur. Deskripsi  dari  kebijakan-kebijakan  pengelolaan  kawasan  perbatasan  sebelumnya hingga  kebijakan  kontemporer  dimaksudkan  untuk  menyediakan  semacam  panduan bagi  para  stakeholder  untuk  merumuskan  kebijakan  pengelolaan  perbatasan  yang lebih  baik  di  kemudian  hari.  Dengan  demikian  maka  diantara  deskripsi  yang dipaparkan akan ada analisis terkait dengan masing-masing kebijakan tersebut.
Kata Kunci : Pengelolaan Perbatasan di Kalimantan Utara
Indonesia  berbatasan  dengan  10  negara  yakni,  Australia,  Papua  Nugini, Malaysia,  Singapura,  Filipina,  Thailand,  Vietnam,  Timor  Leste,  India,  dan  Palau. Diantara  10  negara  yang  berbatasan  dengan  Indonesia,  ada  3  negara  yang berbatasan  langsung  melalui  daratan  yakni  dengan  Papua  Nugini,  Malaysia  dan Timor  Leste.  (Departemen  Kominfo  2006:v)  Dengan  kata  lain,  Indonesia  sebagai entitas  berdaulat  harus  bersinggungan  langsung  dengan  10  entitas  berdaulat lainnya. Untuk itu, Indonesia sangat berkepentingan dalam menjaga perbatasannya, hal ini tidak terlepas dari sejarah panjang perjuangan Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan dan kedaulatan atas Belanda. Sejak diproklamasikan pada tahun 1945, Pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk mencari dukungan bagi legitimasinya. Kehadiran  Negara  pada  kawasan  perbatasan  merupakan  suatu  hal  yang  tidak  bisa ditawar  apabila  Indonesia  sebagai  Negara  kesatuan  ingin  mempertahankan eksistensinya.  Kehadiran Negara  itu  diimplementasikan  dengan  berbagai  kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia baik pada tingkat nasional (pusat) maupun lokal (Pemerintah Daerah).
Salah satu daerah perbatasan Indonesia yang memiliki permasalahan serius adalah  daerah  perbatasan  antara  Indonesia-Malaysia  di  Kalimantan  Utara. Permasalahan  yang  kerap  terjadi  di  Kalimantan  Utara  antara  lain:  1)  Tidak  jelasnya garis  perbatasan  negara  yang  diakibatkan  rusaknya  patok-patok  perbatasan,  2) Tidak sinkronnya kebijakan yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang terkait, 3)
Ketertinggalan  perekonomian  masyarakat  perbatasan  di  Kalimantan  Utara dibandingkan  dengan  masyarakat  di  perbatasan  Negeri  Sabah  dan  Serawak,  4) Aksebilitas  yang  rendah  dikarenakan  terbatasnya  sarana  transportasi  dan komunikasi, 5) Rendahnya komitmen politik  masyarakat dan pemerintah pusat dan daerah  untuk  membangun  kawasan  perbatasan,  6)  Tingkat  kesehatan masyarakatan  yang  rendah,  7)  Kemiskinan  dan  keterisolasian  masyarakat perbatasan,  8)  Globalisasi  ekonomi  yang  menyebabkan  produk-produk  kawasan perbatasan  diklaim  sebagai  produk  Malaysia,  9)  Permasalah  terkait  dengan sumberdaya  alam  yang  ada  di  kawasan  perbatasan,  10)  Permasalahan  terkait dengan aspek keamanan, dan 11) Permasalahan terkait dengan ketidaksiapan sarana dan prasarana aparatur negara di daerah pemekaran perbatasan. (Sudiar 2010:7-8)
Dengan  demikian  kebijakan  pengelolaan  perbatasan  di  Kalimantan  Utara menjadi  penting  untuk  diteliti  mengingat  urgensi  permasalahan  yang  menyertai kawasan  tersebut.  Penelitian  ini  akan  mendeskripsikan  kebijakan  pengelolaan perbatasan Indonesia di Kalimantan Utara dari waktu ke waktu. Diharapkan dengan tersedianya  gambaran  mengenai  kebijakan  pengelolaan  kawasan  perbatasan  di Kalimantan  Utara  ini  akan  berguna  untuk  menjadi  bahan  masukan  bagi  para stakeholders untuk merumuskan kebijakan pengengelolaan kawasan perbatasan di masa yang akan datang.

## Kalimantan Utara Sebagai Provinsi Termuda Di Indonesia
Provinsi  Kalimantan  Utara  secara  resmi  dibentuk  setelah diterbitkannya  UU No.20  Tahun  2012  Tentang  Pembentukan  Provinsi  Kalimantan  Utara  yang ditandatangani  oleh  Presiden  Indonesia  Susilo  Bambang  Yudhoyono  pada  tanggal 16  November  2012.  Ibukota  Provinsi  Kalimantan  Utara  adalah  Tanjung  Selor  yang juga merupakan ibukota dari Kabupaten Bulungan. Secara administratif Kalimantan Utara terbagi menjadi empat Kabupaten serta satu Kota yakni Kabupaten Bulungan, Kabupaten  Malinau,  Kabupaten  Tana  Tidung  dan  Kabupaten  Nunukan  serta  Kota Tarakan. Luas Provinsi ini mencapai 72.567.49 Km 2 dengan jumlah penduduk sekitar 738.163 orang berdasarkan perhitungan pada tahun 2013.
Kalimantan Utara merpakan Provinsi termuda di Indonesia dan menjadi Provinsi ke-34  dalam  NKRI.  Sebelumnya  Provinsi  ini  merupakan  bagian  dari  Provinsi Kalimantan Timur. Namun luasnya wilayah Kalimantan Timur serta kondisi geografis yang  sangat  sulit  untuk  menuju  bagian  utara  dari  Kalimantan  Timur  membuat wilayah  Kalimantan  Timur  di  utara  tertinggal  baik  dari  pertumbuhan  ekonomi maupun  sumber  daya  manusianya.  Untuk  itu  muncul  gagasan  untuk  memisahkan diri  dari  Kalimantan  Timur  dan  membentuk  provinsi  sendiri  untuk  mempermudah pelayanan  publik  yang  datang  dari  masyarakat  setempat.  Gagasan  untuk membentuk  Kalimantan  Utara  sebenarnya  sudah  digulirkan  sejak  tahun  2000, namun baru dua belas tahun kemudian gagasan tersebut direalisasikan. Pemerintah Indonesia kemudian menyadari bahwa memang benar bahwa salah satu faktor yang membuat  kondisi  Kalimantan  Utara  tertinggal  dari  daerah  lainnya  di  Kalimantan Timur dalah karena jauhnya daerah tersebut dengan ibukota Provinsi yang berada di Samarinda, Kalimantan Timur bagian tenggara, hal itu belum lagi ditambah dengan aksesibiltas menuju daerah di utara yang sangat sulit.
Selain  itu  pemerintah  Indonesia  juga  mengharapkan  bahwa  dengan dibentuknya  Provinsi  Kalimantan  Utara,  maka  pengelolaan  wilayah  perbatasan Indonesia-Malaysia  di  sana  akan  lebih  baik.  Hal  itu  seperti  yang  disampaikan  oleh Ketua  Komisi  II  DPR  RI  pada  tahun  2012  Agun  Gunanjar  yang  mengatakan  bahwa pembentukan  Provinsi  Kalimantan  Utara  ditujukan  untuk  meningkatkan  pelayanan publik dan kontrol di perbatasan yang berada di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan.( http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/10/121025_kalimanta nutara.shtml)

## Terminologi Kawasan Perbatasan Menurut Peraturan
Pertama-tama  untuk  menghilangkan  kerancuan  pemikiran  terhadap  konsep “wilayah”  dan  “kawasan”  perbatasan  ada  baiknya  dijelaskan  perbedaan  diantara keduanya.  Jika  mengacu  pada  Peraturan  Badan  Nasional  Pengelola  Perbatasan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan  Perbatasan  Tahun  2013  disebutkan  bahwa “Wilayah  negara  adalah  salah satu  unsur  negara  yang  merupakan  satu  kesatuan  wilayah  daratan,  perairan pedalaman,  perairan  kepulauan,  dan  laut  territorial  beserta  dasar  laut  dan  tanah  di bawahnya,  serta  ruang  udara  di  atasnya,  termasuk  seluruh  sumber  kekayaan  yang terkandung  di  dalamnya”, sedangkan  kawasan  perbatasan  adalah “….bagian  dari wilayah  negara  yang  terletak  pada  sisi  dalam  sepanjang  batas  wilayah  Indonesia dengan  negara  lain,  dalam  hal  batas  wilayah  negara  di  darat,  kawasan  perbatasan berada di kecamatan” . (BNPP:2013)
Sejak  Provinsi  Kalimantan  Utara  resmi  didirikan  pada  tahun  2012,  maka kawasan  perbatasan  yang  dahulu  berada  di  Provinsi  Kalimantan  Timur  sebagian besar masuk ke dalam Provinsi Kalimantan Utara yakni di Kabupaten Nunukan dan Malinau,  sedangkan  kawasan  perbatasan  yang  masih  termasuk  ke  dalam  wilayah Kalimantan  Timur  hanya  Kabupaten  Mahakam  Ulu.  Dari  dua  Kabupaten  yang berbatasan  langsung  dengan  Malaysia  di  Kalimantan  Utara  kemudian  dibagi-bagi lagi  menjadi  beberapa  kecamatan  yakni  Kecamatan  Nunukan,  Nunukan  Selatan, Sebuku, Krayan, Krayan Selatan, Sebatik, Sebatik Selatan, dan Lumbis yang berada di  Kabupaten  Nunukan,  dan  Kecamatan  Kayan  Hulu,  Kayan  Hilir,  Kayan  Selatan, Pujungan, dan Bahau Hulu di Kabupaten Malinau.

## Pengelolaan  Kawasan  Perbatasan  Indonesia  Di  Kalimantan  Utara  Dari  Waktu  Ke Waktu
Untuk mengetahui tentang pengelolaan perbatasan Indonesia di Kalimantan Utara ada baiknya sekilas dipaparkan mengenai dasar hukum dari penentuan batas wilayah Indonesia-Malaysia yang secara resmi diadopsi oleh kedua negara. Menurut hukum  kebiasaan  internasional,  Indonesia  dan  Malaysia  sebagai  negara  bekas jajahan Belanda dan Inggris mewarisi seluruh bekas daerah jajahan dari Belanda dan Inggris sesuai dengan prinsip Uti Possidetis . Selain prinsip tersebut, penetapan batas wilayah negara juga didasarkan oleh prinsip self determination dan perjanjian batas wilayah  dengan  negara  tetangga.  (Arifin  2009:183-204)  Penetapan  batas  wilayah Indonesia-Malaysia  kemudian  merujuk  pada  kesepakatan  batas  wilayah  antara Belanda dan Inggris, serta perjanjian antara kedua negara antara lain: (BNPP:2011)
1. The  Boundary  Convention antara  Belanda  dan  Inggris  yang  disepakati  di London 20 Juni 1891.
2. The  Boundary  Agreement antara  Belanda  dan  Inggris  yang  disepakati  di London 28 September 1915.
3. The  Boundary  Convention antara  Belanda  dan  Inggris  yang  disepakati  di Hague 26 Maret 1918.
4. Memorandum  of  Understanding antara  Indonesia  dan  Malaysia  yang disepakati di Jakarta 26 November 1973.
5. Minute  of  the  First  Meeting  of  the  Joint  Indonesia  Malaysia  Boundary Committee yang  disepakati  di  Kinibalu,  Sabah  Malaysia  pada  16  November 1974.
Berbagai perjanjian tersebut merupakan dasar hukum bagi kedua negara untuk menetapkan batas-batas wilayah mereka di Kalimantan, secara garis besar (Makro) perjanjian-perjanjian  tersebut  memang  memberikan  kepastian  bagi  kedua  negara dalam  mengelola  perbatasan  mereka,  namun  dalam  perkembangan  selanjutnya permasalahan  terkait  dengan  klaim-klaim  territorial  antara  Indonesia  dan  Malaysia terus  terjadi  di  level  mikro  seperti  penentuan  patok  batas  yang  harus  melibatkan survey-survey  lapangan  dan  memerlukan  kesepakatan  mengenai  teknis pelaksanaannya.  (Arifin  2009:183)  Untuk  itulah  pengelolaan  wilayah  perbatasan Indonesia-Malaysia  di  Kalimantan  termasuk  di  Kalimantan  Utara  bukan  merupakan hal  yang  sederhana  dan  banyak  dihadapkan  pada  masalah-masalah  yang  bukan hanya  disebabkan  oleh  faktor  eksternal  seperti  kaburnya  batas  negara  dengan Malaysia,  namun juga  oleh  faktor  internal  terkait  dengan  kebijakan-kebijakan  yang kurang tepat.
Pemerintah pusat sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk mengelola serta  menanggulangi  permasalahan  yang  kerap  terjadi  di  perbatasan  Kalimantan- Malaysia dengan diterbitkannya aturan seperti Keppres No.44 Tahun 1994 tentang Badan  Pengendali  Pelaksanaan  Pembangunan  Wilayah  Perbatasan  di  Kalimantan, namun Keppres tersebut tidak memiliki dampak yang  signifikan sehingga pada era pemerintahan  Presiden  BJ  Habibie  Keppres  tersebut  dicabut  dan  pengelolaan daerah perbatasan dikembalikan ke instansi terkait. (Moeldoko 2012:6)
Untuk konteks lokal, pengelolaan kawasan perbatasan di Kalimantan Utara- yang pada saat itu masih tergabung di dalam Provinsi Kalimantan Timur- sebenarnya sudah  memiliki  institusi  tersendiri  yang  khusus  dibentuk  untuk  mengelola perbatasan.  institusi  tersebut  adalah  Badan  Pengelolaan  Kawasan  Perbatasan, Pedalaman  dan  Daerah  Tertinggal  (BPKP2DT)  Provinsi  Kalimantan  Timur  yang dibentuk  pada  tahun  2009  atas  dasar  Peraturan  Daerah  Kalimantan  Timur  No.13 Tahun  2009  Tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Lembaga  Lain  Perangkat  Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam  melaksanakan  tugasnya,  BPKP2DT  bertanggung  jawab  kepada Gubernur  melalui  Sekertaris  Daerah.  Institusi  ini  bertugas  untuk  melaksanakan penyusunan  dan  pelaksanaan  kebijakan  daerah  di  bidang  pengkajian  wilayah perbatasan  yang  meliputi  pengkajian  mengenai  sumber  daya  alam  di  wilayah perbatasan, peningkatan pembangunan serta insfrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat,  pengembangan  dunia  usaha,  pengembangan  sosial  dan  budaya  serta
kesekertariatan.  (Perda  Prov.  Kaltim  No.12  Tahun  2009)  BPKP2DT  dikepalai  oleh seorang  Kepada  Badan  yang  dibantu  oleh  seorang  Sekertaris,  dan  memiliki  empat Bidang  khusus  yang  meliputi:  (1)  Bidang  Pengembangan  Kawasan  Perbatasan  dan Daerah Tertinggal dengan Sub Bidang Pengembangan Kawasan Perbatasan dan Sub Bidang  Pengembangan  Pedesaan  dan  Daerah  Tertinggal,  kemudian  (2)  Bidang Peningkatan  Pembangunan  Insfrastruktur  dengan  Sub  Bidang  Peningkatan Pengembangan  Trasportasi,  Informasi  dan  Telekomunikasi,  serta  Sub  Bidang Peningkatan  Pengembangan  Sosial,  Ekonomi  dan  Energi,  (3)  Bidang  Pembinaan Ekonomi  dan  Dunia  Usaha  dengan  Sub  Bidang  Kelembagaan  Ekonomi,  Kemitraan Usaha  dan  Pendanaan,  dan  Sub  Bidang  Investasi  dan  UMKM,  dan  terakhir  (4) Bidang  Pembinaan  Lembaga  Sosial  dan  Budaya  yang  membawahi  Sub  Bidang Lembaga Sosial dan Sub Bidang Kebudayaan. (Perda Prov. Kaltim No.12 Tahun 2009)
Namun peran BPKP2DT dalam pengelolaan perbatasan di Kalimantan Timur – dan Kalimantan Utara- sangat terbatas. Hal ini sempat dikemukakan oleh Sekertaris BPKP2DT,  Drs.  H.  Sufian  Agus,  M.Si  yang  mengatakan  bahwa  institusi  ini  hanya mampu  untuk  melakukan  pengkoordinasian  antar  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD)  yang  terkait  dengan  pembangunan  perbatasan  seperti  Dinas  Pekerjaan Umum  dalam  pembangunan  infrastruktur  seperti  bandara,  jalan,  rumah  sakit  dan infrastruktur  dasar  lainnya.  Dalam  hal  itu  BPKP2DT  tidak  membangun  langsung segala  infrastruktur  tersebut,  namun  hanya  mengkoordinasi  Dinas  PU  dan  SKPD lainnya  yang  terkait  misalnya  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika,  Dinas  Kesehatan dan Dinas Kehutanan. Untuk itu, ia merasakan betapa terbatasnya wewenang yang dimiliki oleh instansinya, dan hal itu yang dikeluhkan oleh warga perbatasan  ketika ia dan pejabat-pejabat BPKP2DT berkunjung ke daerah perbatasan untuk melakukan sosialisasi  mengenai  program-program  instansinya. (Wawancara  dengan  Sekertaris BPKP2DT, Drs. H. Sufian Agus, M.Si, 13 Oktober 2014)
Permasalahan  pengelolaan  perbatasan  seperti  yang  dikemukakan  oleh Sekertaris BPKP2DT tersebut memang merupakan permasalahan lama yang berakar pada keterbatasan wewenang lembaga yang secara ideal dibentuk untuk mengurusi semua  persoalan  yang  terkait  dengan  perbatasan,  namun  pada  kenyataannya urusan  teknis  dan  strategis  dikembalikan  kepada  instansi-instansi  terkait  seperti pembangunan infrastruktur kepada Dinas PU.
Selain  institusi  daerah  seperti  BPKP2DT,  pengelolaan  perbatasan  di Kalimantan  Timur  dan  Utara  juga  ditangani  oleh  institusi  bilateral  seperti  Sosek Malindo,  yaitu  suatu  forum  kerjasama  di  bidang  sosial  dan  ekonomi  di  daerah perbatasan.  Forum  kerjasama  Sosek  Malindo  berawal  dari  perluasan  bidang kerjasama  antara  Indonesia  dan  Malaysia  pada  bidang  keamanan  setelah sebelumnya  terlibat  dalam  perseteruan  yang  dikenal  sebagai  ”konfrontasi”  antara dua negara karena Presiden Soekarno menganggap pembentukan negara Federasi Malaysia oleh Tunku Abdul Rahman sebagai bentuk lain dari neo-kolonialisme. (Liow 2005:97-8)
Setelah  menandatangani  perjanjian  untuk  menormalisasi  hubungan  kedua negara pada tahun 1966, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk membentuk suatu kerjasama  di  bidang  pertahanan  dengan  disetujuinya Security  Agreement  in  Border Regions between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of
Malaysia 6  April  1972  di  Kuala  Lumpur.  Salah  satu  hasil  dari  normalisasi  hubungan Indonesia-Malaysia  tersebut  adalah  dibentuknya General  Border  Committee (GBC) sebagai lembaga bilateral untuk mengelola isu-isu yang terkait dengan perbatasan, khusunya di bidang keamanan. (Arifin 2014:112) Kedua negara menghadapi ancaman serius  di  daerah  perbatasan  kedua  negara  dengan  adanya  gerakan  separatis  dan Komunisme, sehingga Indonesia dan Malaysia mengadakan latihan gabungan militer di  bidang  angkatan  udara  ( Joint  Air  Force )  dengan  nama  “Elang  Malindo  IV”  pada tahun 1978 untuk menanggulangi ancaman tersebut. (Anwar 1994:144)
Seiring  dengan  perkembangan  waktu  perjanjian  keamanan  itu  kemudian mengadopsi  bidang-bidang  kerjasama  yang  lebih  luas  yang  meliputi    kerjasama  di bidang  ideologi,  politik,  sosial  budaya  dan  ekonomi.  (Sudiar  2013:4)  Kesepakatan kerjasama  tersebut  kemudian  melahirkan  forum  kerjasama  Sosek  Malindo  tingkat daerah  Provinsi  Kalimantan  Barat-Negeri  Serawak  pada  tahun  1985,  dan  forum kerjasama  Sosek  Malindo  tingkat  daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur-Negeri  Sabah pada  tahun  1995.  Kerjasama  Sosek  Malindo  memiliki  tujuan  untuk  menciptakan kondisi sosial ekonomi dan budaya yang kondusif bagi kesejahteraan masyarakat di masing-masing  daerah  di  kedua  negara,  kemudian  meningkatkan  kerjasama ekonomi  yang  berkeadilan  dan  saling  meguntungkan  serta  berorientasi  pada kelestarian  lingkungan,  dan  terakhir  meningkatkan  kerjasama  sosial  budaya  lewat peningkatan  kualitas  dan  pemberdayaan  sumber  daya  manusia  di  kedua  daerah perbatasan. (Sudiar 2013:42)
Dalam struktur organisasinya, forum kerjasama Sosek Malindo diketuai oleh General  Border  Committee (GBC)  di  masing-masing  negara,  dan  untuk  Indonesia, Ketua  GBC  Sosek  Malindo  dipimpin  oleh  Panglima  TNI.    Namun  beberapa  sumber lain  menyebutkan  bahwa  setelah  sidang  GBC  ke-33  tahun  2004,  Ketua  Sosek Malindo  tidak  lagi  dipimpin  oleh  Panglima  TNI,  melainkan  Menteri  Pertahanan  di kedua  negara.  Perubahan  jabatan  ini  diusulkan  oleh  pihak  Indonesia  yang  merasa bahwa  konteks  perjanjian  kerjasama  GBC  pada  awalnya  melibatkan  Panglima ABRI/TNI  yang  juga  merangkap  sebagai  Menteri  Pertahanan  RI,  sedangkan sekarang,  Menteri  Pertahanan  dan  Panglima  TNI  merupakan  dua  jabatan  yang terpisah. (Valarasi:2013)
Dalam  melaksanakan  kerjasama  Sosek  Malindo,  GBC  di  masing-masing negara  membentuk  Kelompok  Kerja  (KK)  di  tingkat  Pusat,  Provinsi  dan  Peringkat Negeri  (Malaysia)  yang  bertugas  untuk  menentukan  proyek-proyek  yang  terkait dengan  pembangunan  di  bidang  sosial  dan  ekonomi  untuk  kepentingan  kedua negara,  kemudian  merumuskan  hal-hal  yang  berkenaan  dengan  pelaksanaan proyek-proyek  tersebut,  selanjutnya  KK  di  kedua  daerah  bertugas  untuk  menjalin komunikasi  serta  pertukaran  informasi  mengenai  proyek-proyek  pembangunan sosial  ekonomi  yang  telah  dilaksanakan,  dan  terakhir  KK  bertugas  untuk menyampaikan  hasil  dari  kerjasama  yang  telah  dirumuskan  sebelumnya.  (Sudiar 2013:43)  Pertemuan  antara  kedua  negara  dalam  forum  kerjasama  Sosek  Malindo diadakan  setiap  tahun  dengan  tempat  yang  saling  bergantian  di  Indonesia  dan Malaysia.  Untuk Indonesia, KK Sosek Malindo di tingkat Pusat diketuai oleh Asisten Teritorial Kepala Staf Umum TNI (Aster Kasum TNI), sedangkan KK Sosek Malindo di tingkat  Provinsi  dikepalai  oleh  masing-masing  Kepala  Badan  Perencanaan  dan
Pembangunan Daerah (Bappeda) di Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Riau. (Rachmawati dan Fauzan 2009: 95-109)
Sebagian  akademisi  berpendapat  bahwa  forum  kerjasama  Sosek  Malindo telah berhasil dalam mencapai sasasan-sarannya seperti pembangunan infrastruktur maupun  pembangunan  sumber  daya  manusia.  (Arifin  2012:  85-90)Meski  demikian, forum  kerjasama  Sosek  Malindo  banyak  dikritik  baik  sebagian  akademisi  lainnya maupun  khalayak  umum  karena  dianggap  tidak  memberikan  hasil  yang  signifikan. Rachmawati  dan  Fauzan  mengemukakan  setidaknya  dua  sebab  mengapa  forum kerjasama  Sosek  Malindo  tidak  bisa  berjalan  maksimal, pertama terkait  dengan permasalahan  teknis  administrasi.  (Rachmawati  dan  Fauzan  2009:103)  Seperti permasalahan yang dihadapi oleh  BPKP2DT, forum kerjasama Sosek Malindo sangat lemah pada bidang kewenangan. Kelompok kerja baik yang berada di pusat maupun daerah  hanya  sebatas  memberikan  informasi  mengenai  pembangunan  di  bidang sosial  dan  ekonomi  yang  diperlukan  untuk  memberdayakan  masyarakat  di perbatasan  serta  memberikan  masukan  dan  saran  terhadap  kebijakan  yang  akan diambil terkait dengan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat di perbatasan. (Rachmawati dan Fauzan 2009:103)
Selain itu, sebagai forum kerjasama yang bersifat ad hoc , Sosek Malindo tidak memliki sumberdaya yang memadai untuk menjalankan fungsinya secara maksimal. Akibatnya,  semua  hasil  kesepakatan  yang  telah  dicapai  terkait  dengan pembangunan  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  di  perbatasan  tidak  sepenuhnya terealisasi.  Tidak  adanya  payung  hukum  yang  jelas  untuk  mengatur  kerjasama  ini membuat  kewenangan  pemerintah  daerah  yang  terkait  dengan  sosek  Malindo menjadi  sangat  terbatas.  Memang  setelah  era  desentralisasi,  kewenangan  daerah dalam mengatur wilayahnya menjadi semakin luas, namun ada beberapa hal penting dan dianggap sangat vital yang masih dikelola sepenuhnya oleh pemerintah pusat, dan salah satunya adalah masalah politik luar negeri, dan dalam hal ini kewenangan untuk membuat perjanjian internasional dengan negara lain.
Tumpang  tindih atau overlapping baik  dalam  hal  kebijakan  maupun institusi dalam  pengelolaan  perbatasan  memang  merupakan  masalah  yang  selalu  dihadapi oleh  Indonesia.  Ganewati  Wuryandari  adalah  salah  satu  dari  sekian  banyak akademisi  yang  menyinggung  masalah  tumpang  tindih  kebijakan  maupun  institusi pengelolaan perbatasan di Indonesia. Wuryandari menyebutkan setidaknya ada tiga bentuk  kelembagaan  dalam  pengelolaan  perbatasan, pertama, komite-komite perbatasan  bilateral  antara  Indonesia  dan  negara  tetangga  yang  didalamnya termasuk General  Border  Committee (GBC)  yang  menangani  perbatasan  Indonesia- Malaysia,  kemudian Joint  Border  Committee (JBC)  untuk  perbatasan  Indonesia- Papua  Nugini,  dan  perbatasan  Indonesia-Timor  Leste,  dan Border  Committee (BC) untuk perbatasan Indonesia-Filipina. Kedua , lembaga pemerintah baik Kementerian ataupun Non-Kementerian  yang  berjumlah  24  lembaga terkait  dengan  35  program program  perbatasan,  dan ketiga, unit  dan  badan  khusus  di  daerah  yang  dibentuk untuk  menangani  pengelolaan  maupun  kerjasama  bilateral  di  kawasan  perbatasan yang  termasuk  didalamnya  Sosek  Malindo  di  Provinsi  Kalimantan  Barat,  Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Riau, dan badan daerah seperti BPKP2DT di Provinsi
Kalimantan Timur, dan Badan Perbatasan dan Kerjasama Daerah (BPKD) di Provinsi Papua. (Wuryandari:2010)
Tidak  hanya  bentuk  kelembagaan  yang  tumpang  tindih,  persoalan pengelolaan perbatasan juga dihadapkan pada kaburnya garis komando atau hirarki institusi  seperti  komite  perbatasan  bilateral  yang  dipimpin  oleh  instansi  yang berbeda misalnya GBC untuk Indonesia-Malaysia yang diketuai Menteri Pertahanan, JBC  untuk  Indonesia-Timor  Leste  dan  Indonesia-Papua  Nugini  yang  diketuai Kementerian Dalam Negeri, dan BC untuk Indonesia-Filipina yang diketuai Panglima Wirabuana,  yakni  Komando  Kewilayahan  Pertahanan  yang  meliputi  Provinsi Sulawesi  Utara,  Gorontalo,  Sulawesi  Barat, Sulawesi  Tengah, Sulawesi  Selatan dan Sulawesi Tenggara . (Wuryandari:2010)
Selain  itu  Wuryandari  juga  menggarisbawahi  banyaknya  peraturan  legal formal yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk pengelolaan perbatasan. Setidaknya  terdapat  23  peraturan  yang  menjadi  dasar  hukum  bagi  pengelolaan perbatasan Indonesia, namun dari sekian banyak peraturan tersebut ada beberapa peraturan perundangan yang memiliki dampak langsung bagi pengelolaan sebelum dikeluarkannya  UU.No.43  Tahun  2008  Tentang  Wilayah  Perbatasan  dan  PP  No.12 Tahun  2010  Tentang  Badan  Nasional  Pengelola  Perbatasan  perbatasan  antara  lain: (Wuryandari:2010, dan Moeldoko 2012:13)
1. TAP  MPR  RI  No.IV  Tahun  1999  Tentang  Garis  Besar  Haluan  Negara Tahun 1999-2004
2. UU. No.24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional,
3. UU.  No.25  Tahun  2000  Tentang  Program  Pembangunan  Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004
4. UU. No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. UU. No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan
6. UU. No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
7. UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
8. UU.  No.7  Tahun  2005  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009
9. UU.  No.17  Tahun  2007  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025
10. UU.  No.27  Tahun  2007  Tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau Kecil
11. PP No.26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
12. Perpres  No.78  Tahun  2005  Tentang  Pengelolaan  Pulau-Pulau  Kecil Terluar

## Institusi Pengelola Perbatasan Sebagai Mandat Dari UU No.43 Tahun 2008 dan PP No.12 Tahun 2010
Dari  berbagai  peraturan  yang  disebukan  sebelumnya,  terdapat  dua peraturan  yang  penting  dalam  pengelolaan  perbatasan  Indonesia,  yakni  UU  No.43 Tahun  2008  tentang  Wilayah  Negara  dan  PP  No.12  Tahun  2010  tentang  Badan
Nasional  Pengelola  Perbatasan  (BNPP).  Kedua  peraturan  tersebut  berujung  pada pembentukan Badan Pengelola Perbatasan baik di tingkat nasional maupun daerah.
BNPP  memiliki  empat  tugas  pokok  antara  lain:  a)  menetapkan  kebijakan program  pembangunan  perbatasan, b) menetapkan  rencana  kebutuhan anggaran, c) mengoordinasikan pelaksanaan, dan d) melaksanakan evaluasi dan pengawasan. (UU No.43 Tahun 2008).
Di pasal 6 PP 12/2010 disebutkan bahwa struktur organisasi BNPP terdiri dari satu Ketua Pengarah, dua Wakil Ketua Pengarah, Kepala BNPP, dan anggota BNPP. (PP  No.12  Tahun  2010)  Ketua  Pengarah  dijabat  oleh  Menteri  Koordinator  Bidang Politik,  Hukum  dan  Keamanan,  dan  dua  Wakil  Ketua  Pengarah  masing-masing dijabat  oleh  Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian  dan  Menteri  Koordinator Bidang  Kesejahteraan  Rakyat.  Kepala  BNPP  dijabat  oleh  Menteri  Dalam  Negeri secara ex-officio dengan  14  anggota  yang  terdiri  dari  menteri  atau  pimpinan lembaga negara dan Gubernur di Provinsi-Provinsi perbatasan yakni: 1) Menteri Luar Negeri,  2)  Menteri  Pertahanan,  3)  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  4) Menteri  Keuangan,  5)  Menteri  Pekerjaan  Umum,  6)  Menteri  Perhubungan,  7) Menteri  Kehutanan,  8)  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan,  9)  Menteri  Perencanaan Pembangunan Nasional, 10) Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, 11) Panglima Tentara  Nasional  Indonesia,  12)  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  13) Kepala  Badan  Intelijen  Negara,  dan  14)  Kepala  Badan  Koordinasi  Survei  dan Pemetaan Indonesia serta Gubernur di empat belas Provinsi perbatasan Indonesia.
Untuk  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  BNPP  sehari-hari,  maka  dibentuklah Sekertariat Tetap BNPP yang diketuai  oleh Sekertaris BNPP  yang dibantu oleh tiga Deputi  yakni  Deputi  Bidang  Pengelolaan  Batas  Wilayah  Negara,  Deputi  Bidang Pengelolaan  Potensi  Kawasan  Perbatasan  dan  Deputi  Bidang  Pengelolaan Insfrastruktur  Kawasan  Perbatasan.  Sekertaris  dan  tiga  Deputi  BNPP  tersebut berada  dibawah  serta  bertanggung  jawab  kepada  Kepala  BNPP  dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
Sedangkan amanat untuk membentuk institusi serupa yang berada di daerah perbatasan,  Kementerian  Dalam  Negeri  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  No.2  Tahun  2011  Tentang  Pedoman  Pembentukan  Badan  Pengelola Perbatasan  Daerah.  Di  provinsi  Kalimantan  Utara,    pembentukan  Badan  Pengelola Perbatasan  Daerah  (BPPD)  ditetapkan  oleh  Peraturan  Gubernur  (Pergub) Kalimantan Utara No.4  Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah,  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Dan Lembaga  Teknis  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Utara.  Posisi    BPPD  adalah  sebagai lembaga teknis daerah  yang dibentuk khusus untuk melaksanakan tugas di bidang tertentu,  dalam  hal  ini  pengelolaan  perbatsaan.  Dalam  pasal  32  pada  Pergub No.10/2014  itu  disebutkan  bahwa  tugas  utama  BPPD  adalah  untuk  membuat susunan rencana serta melaksanakan kebijakan daerah terkait dengan pengelolaan perbatasan di daerah tersebut. (Pergub Kaltara No.4 Tahun 2013)
Fungsi  dari  BPPD  Kaltara  dijelaskan  lebih  lanjut  di  pasal  selanjutnya  yang memuat  rincian  dari  fungsi  institusi  pengelola  perbatasan  di  daerah  tersebut, namun  dari  sekian  banyak  fungsi  yang  dimiliki  oleh  BPPD  seperti  yang  termuat  di pasal 32 dari Pergub Kaltara No.12/2014 bisa diringkas menjadi tiga fungsi yakni: (1)
Merumuskan,  merencanakan,  membina,  mengkordinasi,  dan  mengendalikan kebijakan teknis yang terkait dengan pengelolaan perbatasan di bidang pengelolaan batas  negara,  pengelolaan  potensi  kawasan,  dan  pengelolaan  infrastruktur kawasan,  (2)  Menyelenggarakan  urusan  kesekertariatan,  dan  (3)  Melaksanakan tugas  lain  yang  terkait  dengan  pengelolaan  perbatasan  sesuai  dengan  kebutuhan daerah. (Pergub Kaltara No.4 Tahun 2013)
Undang-Undang  No.43/2008  dan  PP  No.10/2010  sebagai  dasar  dari pembentukan  BNPP  memang  memberikan  wewenang  yang  terbatas  pada perencanaan,  koordinasi  dan  evaluasi  saja.  Dengan  kata  lain,  BNPP  tidak mengeksekusi  langsung program-program  yang  telah  ditetapkan, dan  jikapun ada, BNPP  terkendala  pada  anggaran  yang  relatif  kecil  sehingga  program  yang  bisa dilaksanakan  terbatas  pada  pekerjaan-pekerjaan  yang  kecil,  sedangkan  program- program  besar  dan  menyerap  banyak  anggaran  seperti  pembuatan  jalan  serta insfrastruktur  dasar  lainnya  dikerjakan  langsung  oleh  Kementerian  terkait  dalam contoh ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum.
Bagi  beberapa  pihak,  hal  ini  dirasa  menghambat  pengelolaan  perbatasan Indonesia  yang  lebih  efisien.  BNPP  belum  terlalu  maksimal  dalam  pengelolaan perbatasan Indonesia karena memang BNPP hanya sebagai koordinator dan bukan sebagai eksekutor. Jika BNPP pusat saja tidak memiliki wewenang yang luas dalam mengatur  kebijakan  terkait  dengan  pengelolaan  perbatasan,  maka  hal  yang  sama dirasakan  pula  oleh  BPPD  yang  berada  di  daerah.  Tidak  ada  perubahan  yang signifikan  setidaknya  dalam  urusan  administrasi  setelah  BNPP  terbentuk.  Jika  ada yang  berubah,  itupun  hanya  dari  nomenklaturnya  saja,  namun  secara  wewenang, BPPD tidak memiliki otoritas untuk mengeksekusi langsung program-program yang terkait dengan pengelolaan perbatasan di Kalimantan Utara.

## Kesimpulan
Pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia di Kalimantan Utara dari waktu ke  waktu  dipegang  oleh  berbagai  institusi  yang  seakan  tumpang  tindih ( overlapping )  secara administratif. Terdapat beberapa institusi yang bertugas untuk mengelola  perbatasan  Indonesia  di  Kalimantan  Utara.  Pertama  adalah  komite perbatasan bilateral antara Indonesia dan Malaysia  yakni General Border Committee (GBC).  Selanjutnya  adalah  lembaga  pemerintah  baik  Kementerian  ataupun  Non- Kementerian  yang  berjumlah  24  lembaga  terkait  dengan  35  program  program perbatasan. Terakhir adalah unit dan badan khusus di daerah yang dibentuk untuk menangani  pengelolaan  maupun  kerjasama  bilateral  di  kawasan  perbatasan  yang termasuk didalamnya Sosek Malindo dan badan daerah seperti BPKP2DT di Provinsi Kalimantan  Timur.  Setelah  BNPP  dibentuk  sesuai  dengan  amanat  dari  UU  No.43 Tahun  2008  dan  PP  No.12  Tahun  2010  maka  pengelolaan  perbatasan  Indonesia termasuk  di  Kalimantan  Utara  dikoordinasi  oleh  BNPP  yang  kemudian mengamanatkan  pembentukan  BPPD  di  Kalimantan  Utara.  Meski  demikian wewenang  BNPP  dibatasi  hanya  sebagai  koordinator  dari  anggota-anggotanya dalam  merumuskan  kebijakan  terkait  dengan  pengelolaan  perbatasan,  sedangkan eksekutor  dari  kebijakan-kebijakan  tersebut  tetap  dipegang  oleh  lembaga  negara yang menangani permasalahan terkait.

## Daftar Pustaka
Buku, Jurnal dan Tulisan Ilmiah Anwar,  Dewi  Fortuna.  (1994). Indonesia  In  ASEAN:  Foreign  Policy  and  Regionalism . Singapura: Institute of Southeast Asian Studies. Arifin,  Saru. (2009).  “Pelaksanaan  Asas Uti  Possidetis Dalam  Penentuan  Titik  Patok Perbatasan  Darat  Indonesia  dengan  Malaysia”, Jurnal  Hukum  Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol.16, No.2, 16 April. Arifin, Saru. (2012). “Trans Border Cooperation Between Indonesia-Malaysia And Its Implication  To  The  Border  Development”, International  Journal  of Business, Economic and Law, Vol.1 Arifin, Saru. (2014). Hukum Perbatasan Darat Antarnegara, Jakarta: Sinar Grafika Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Rencana Induk Pengelolaan Perbatsan Negara (Batas  Wilayah  Negara  dan  Kawasan  Perbatasan)  Tahun  2015-2019, Jakarta
Departemen  Komunikasi  dan  Informatika.  (2006). Menelusuri  Batas  Nusantara Tinjauan Atas Empat Kawasan Perbatasan , Pusat Pengelolaan Pendapat Umum  Badan  Informasi  Publik  Departemen  Komunikasi  dan Informatika
Liow, Joseph Cinyong. (2005). The Politics of Indonesia-Malaysia Relations, New York: RoutledgeCurzon
Moeldoko.  (2012). Kompleksitas  Pengelolaan  Perbatasan  Tinjauan  dari  Perspektif Kebijakan  Pengelolaan  Perbatasan  Indonesia, Universitas  Pertahanan Indonesia
Rachmawati,  Iva  dan  Fauzan.  (2012).  “Problem  Diplomasi  Perbatasan  dalam  Tata Kelola Perbatasan Indonesia-Malaysia, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada , Vol.16, No.2, November
Sudiar,  Sonny.  (2010). Kebijakan  Pembangunan  Perbatasan  dan  Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Perbatasan Pulau Sebatik, Indonesia
Sudiar,  Sonny.  (2013). Sosek  Malindo  Kaltim-Sabah  Kerjasama  Pembangunan Internasional di Wilayah Perbatasan Negara, Surabaya: Pustaka Radja Valarasi,  Ardita.  (2013).  “Kerjasama  Indonesia  Dan  Malaysia  Mengenai  General Border  Committee  Dalam  Perspektif  Hukum  Perjanjian  Internasional”, Electronic  Journal  Opini  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Sriwijaya, Agustus
Wuryandari,  Ganewati. Mewujudkan  Manajeman  Pengelolaan  Batas  Wilayah  Negara dan  Kawasan  Perbatasan  Darat  Secara  Terintegrasi  Dalam  Perspektif Keamanan dan Kesejahteraan. Materi yang disampaikan dalam Seminar “Menggagas  Format  Ideal  Pengelolaan  Batas  Wilayah  Negara  dan Kawasan  Perbatasan  Ssebagai  Halaman  Depan  NKRI”,  Jakarta: Bappenas, 8 Desember 2010 Wuryandari,  Ganewati,  ed.  (2008). Politik  Luar  Negeri  Indonesia  Ditengah  Pusaran Politik Domestik , Yogyakarta: Pustaka Pelajar

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang No.43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara
Perpres No.12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara No.4 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja  Inspektorat,  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah,  Satuan Polisi  Pamong  Praja  Dan  Lembaga  Teknis  Daerah  Provinsi  Kalimantan Utara .
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata  Kerja  Badan  Pembangunan  Perbatasan  Daerah  Provinsi  Kalimantan Timur

## Wawancara
Wawancara  dengan  Sekertaris  BPKP2DT  Provinsi  Kalimantan  Timur,  Drs.  H.  Sufian
Agus,  M.Si,  di  kantor  BPKP2DT  di  Samarinda,  Kalimantan  Timur,  13 Oktober 2014 Internet Anonim, Kalimantan Utara Resmi Jadi Provinsi Baru , dalam http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/10/121025_kalim antanutara.shtml , diakses pada 17 Februari 2015