TAJDID Vol. XV, No. 2, Juli - Desember 2016 | 127

## NIKAH MUT‘AH PERSPEKTIF SHI<‘AH
Mut'ah  marriage  or  temporary  marriage,  a  marriage  with  the  agreed period  of  time,  experienced  double  licensing  and  twice  the  prohibition by the Apostle. With a historical background is quite complicated legal status, this practice is ultimately debatable to this day. Is Shi> 'ah a large group  in  Islam  that  justifies  this  practice,  based  on  understanding  the arguments  of  al-Qur'an  the  same  with  Sunni  groups,  but  through  a different  perspective.  The  point  of  difference  lies  in  the  perception  of their deletion or not the arguments of mut'ah.
Nikah Mut„ah atau nikah temporer, sebuah nikah dengan jangka waktu yang  disepakati,  mengalami  dua  kali  perizinan  dan  dua  kali  pelarangan oleh Rasul. Dengan latar sejarah status hukum yang cukup rumit, praktik ini akhirnya debatable hingga saat ini. Adalah Shi>‘ah sebuah kelompok besar  dalam  Islam  yang  menghalalkan  praktik  ini,  berdasarkan pemahaman  dalil  al-Qur‟an  yang  sama  dengan  kelompok  Sunni  tetapi melalui  cara  pandang  berbeda.    Titik  perbedaan  tersebut  terletak  pada persepsi tentang adanya penghapusan atau tidak terhadap dalil mut„ah.

## Shi>‘ah, Mut‘ah

## Pendahuluan
Shi>‘ah sebagai sebuah kelompok besar dalam Islam, disebutkan oleh T}abat}aba’i> memiliki  dua  signifikansi  untuk  senantiasa  ditelaah. Pertama, karena Islam Shi>‘ah hadir sebagai sebuah kenyataan sejarah yang penting dalam Islam. Kedua, karena serangan yang dilancarkan kepada  Islam  dan  kesatuannya  oleh  beberapa  penulis  Barat,  yang menunjukkan  perpecahan Sunni-Shi>‘ah dengan  menyembunyikan
128 | TAJDID Vol. XV, No. 2, Juli - Desember 2016
perpecahan  serupa  pada  agama-agama  lainnya. 1 Tindakan  ini  tentu menunjukkan  upaya  mereka  untuk  mempertontonkan  sisi  “negatif” Islam kepada dunia non -Muslim, khususnya.
Kajian  tentang Shi>‘ah telah  banyak  dilakukan.  Selain  masalah Ima>mah (baca: kepemimpinan), hal lain yang menarik untuk diungkap dari Shi>‘ah adalah persoalan nikah mut„ah. Praktik pernikahan yang di Indonesia  lebih  dikenal  dengan  “kawin  kontrak”  ini,  sebenarnya merupakan warisan tradisi masyarakat Arab pra-Islam. Ulama sepakat bahwa nikah mut„ah pernah dibolehkan dan menjadi salah satu bentuk perkawinan  pada  periode  awal  pembinaan  hukum  Islam.  Mereka berpendapat  bahwa nikah mut‟ah diperbolehkan  karena  pada  saat  itu umat  Islam  jumlahnya  sedikit  dan  keadaan  ekonominya  terbatas, sedangkan  tenaganya  dikonsentrasikan  untuk  menghadapi  musuh Islam. Keadaan seperti ini tidak memungkinkan mereka dapat hidup berkeluarga  secara  ideal  sebagaimana  dikehendaki  dari  sebuah perkawinan.
Berbeda  dengan  keadaan  umat  Islam  yang  terus  berkembang baik dari segi sosial dan ekonomi, hukum nikah temporer (nama lain dari  nikah  mut„ah)  tetap  stagnan  pada  posisinya  sebagai  sebuah praktik  pernikahan  yang  sah  di  samping  nikah  permanen,  sampai paruh  kedua  masa  kepemimpinan  Khalifah  ke-II.  Setelah  sang Khalifah mengeluarkan aturan dan sanksi bagi pelaku nikah tersebut, terjadilah  “perpecahan”  umat  Islam,  terlebih  antara  kubu  Sunni  dan Shi>’i>, hingga detik ini. Sehingga, kajian mengenai ini dipandang tetap relevan  dan  menarik  untuk  senantiasa  dilakukan.  Dalam  tulisan  ini, akan  diungkap  argumentasi Shi>‘ah dalam  memahami  kebolehan mut„ah.
Sekilas tentang Shi>’ah
Menurut  Ibn Manz}u>r ,  secara  etimologi  kata shi>’ah mempunyai arti  pengikut  atau  partisan. 2 Abdullah  Annan  menyebutkan  bahwa Shi>’ah adalah mereka yang sejak Rasulullah mangkat mendukung Ali untuk  menaiki  kursi  kekhalifahan  sampai  berhasil.  Setelah  Ali  wafat,
1 T{abat}aba’i> , Islam Syiah; Asal-Usul dan Perkembangannya, terj. Djohan Effendi (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), 3.
2 Lihat  Ibn Manz}u>r, Lisa>n  al-‘Arab dalam  DVD  ROM  al-Maktabah al- Sha>milah (Solo: Ridwana Press, 2005), vol. 8, 188. Lihat juga T{abat}aba’i , Islam Syiah;  Asal-Usul  dan  Perkembangannya, terj.  Djohan  Effendi (Jakarta:  Pustaka Utama Grafiti, 1989), 32.
TAJDID Vol. XV, No. 2, Juli - Desember 2016 | 129
dukungan  itupun  berlanjut  kepada  putra-putra  serta  cucu-cucu  Ali. 3 Karena  kegigihannya  dalam  hal  politik  itu, Shi>’ah disebut  oleh  Abu Zahrah sebagai pelopor mazhab politik dalam Islam. 4
Para  pemikir  Barat  berbeda  pendapat  mengenai  asal-muasal faham Shi>‘ah .  Sebagian  mereka  berasumsi  bahwa Shi>‘ah lebih banyak  dipengaruhi  oleh  bangsa  Yahudi, dengan  argumentasi  bahwa ‘Abd Alla>h Ibn Saba’ , orang yang pertama mengembangkan faham tentang  kesucian ‘Ali> adalah  orang  Yahudi.  Bahkan  lebih  dari  itu, menurut mereka mazhab Shi>‘ah juga menyerupai agama orang-orang Asia  Kuno  layaknya  Budha.  Namun,  menurut  peneliti  lain  seperti Profesor  Douzy  menyebutkan  bahwa  mazhab Shi>‘ah berasal  dari bangsa  Persia,  karena  keberagamaan  orang  Arab  bersifat  merdeka, sedangkan  keberagamaan  orang  Persia  menganut  sistem  monarki, yaitu  dengan  cara  pewarisan  istana  Raja,  tidak  dengan  pemilihan Khalifah. 5 Oleh  karena  Nabi  Muhammad  wafat  tanpa  meninggalkan anak laki-laki, maka berdasarkan paradigma logis Shi>‘ah , yang paling dekat dengan Nabi secara biologis adalah anak pamannya, yaitu ‘Ali> Ibn Abi>  T{a>lib .  Atas  dasar  itu,  orang-orang  yang  pernah  menjabat sebagai  Khalifah  yaitu Abu>  Bakr,  ‘Umar serta Uthma>n ,  dianggap telah  merampas  jabatan  tersebut  dari  orang  yang  berhak menerimanya. 6 Pendapat  kedua  ini  yang  menyatakan Shi>‘ah berasal dari  Persia,  dianggap  lebih  logis  dan  lebih  bisa  diterima  mengingat terdapat kesesuaian antara pemikiran mazhab Shi>‘ah dengan undang- undang kerajaan Persia. Adapun terkait „ Abd Alla>h Ibn Saba’ , orang-
3 Menurutnya,  tidak  benar  sebuah  asumsi  bahwa Shi>’ah lahir  di  saat sebagian  pendukung  Ali  memisahkan  diri  dan  membentuk Khawa>rij (baca: penentang Ali), sedang yang tetap setia mendukung Ali disebut Shi>’ah Ali. Lihat Abdullah  Annan  ML, Gerakan-Gerakan  yang  Mengguncang  Islam;  Sejarah  Awal Perpecahan Umat, terj. Shaleh Mahfudz (Surabaya: Pustaka Progressif, 1993), 67.
4 Abu> Zahrah, Aliran  Politik  dan  Aqidah  dalam  Islam, terj.  Abd.  Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib (Jakarta: Logos, 1996), 34.
5 Persia memiliki tradisi mensakralkan Raja atau menganggap Raja memiliki kesucian. Bangsa Persia memandang ‘Ali> Ibn Abi> T{a>lib dan keturunannya dengan pandangan yang demikian. Bagi mereka mematuhi imam adalah wajib, karena itu berarti mematuhi Allah.
6 Perhatikan Abu>  Zahrah , Aliran  Politik  dan  Aqidah  dalam  Islam, terj.  Abd.
Rahman  Dahlan  dan  Ahmad  Qarib  (Jakarta:  Logos,  1996),  38-39.  Bandingkan dengan Ahmad Amin, Fajr al-Isla>m (Mesir: Maktabah al-Nahd}ah, 1975).
130 | TAJDID Vol. XV, No. 2, Juli - Desember 2016
orang Shi>‘ah dewasa  ini  tidak  menganggapnya  sebagai  seorang muslim, apalagi termasuk dari golongan Shi>‘ah . 7
Secara politis-geografis, Abu> Zahrah menyebutkan bahwa faham yang  semakin  berkembang  dan  fanatik  terhadap ‘Ali> pada  masa pemerintahan Umayah ini 8 , untuk pertama kali muncul di Mesir dan kemudian  tersebar  luas  di  Irak.  Faham  ini  tidak  berkembang  di Makkah dan Madinah, serta kawasan Hijaz yang lain karena saat itu di kota-kota tersebut sedang ramai dengan tumbuh kembangnya sunnah dan  hadis,  sementara  di  sisi  lain  Syam  menjadi  buaian  orang-orang Umawi. Di samping itu, „ Ali> Ibn Abi> T{a>lib menjadikan Irak sebagai kediaman  pada  masa  kekhalifahannya,  karena  di  sana  ia  bertemu dengan  rakyat  yang  memandangnya  memiliki  banyak  kelebihan  yang membuat  mereka  menghargainya  melebihi  terhadap  para  penguasa Umawi  yang  tidak  pernah  mereka  patuhi.  Tak  heran  kiranya,  jika ketika itu Shi>‘ah mengambil markas besar di Irak. 9
Namun  demikian,  penganut  mazhab Shi>‘ah pada  abad belakangan ini lebih banyak ditemui di Iran. Menurut data hasil sensus penduduk Iran pada tahun 1990 dari 52 juta jiwa total penduduk, 43 juta  jiwanya  merupakan  penganut  faham Shi>‘ah .  Sementara  di  Irak sendiri yang dulu menjadi base camp Shi>‘ah jumlah penganutnya hanya sekitar  55%  dari  total  penduduk.  Di  Semenanjung  Arab,  faham  ini masih tidak berhasil berkembang karena lebih didominasi oleh faham Wahabi. Saudi Arabia hanya 5% penduduk negerinya yang berfaham Shi>‘ah .  Uni  Emirat  Arab  6%  dan  Kuwait  hanya  10%  penduduknya
7 Abu>  Zahrah , Aliran  Politik  dan  Aqidah  dalam  Islam, terj.  Abd.  Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib (Jakarta: Logos, 1996), 39.
8 Masa  pemerintahan  Umayah  merupakan  masa  yang  kondusif  bagi pengkultusan ‘Ali>. Hal  ini  karena  Mu‟awiyyah  yang  saat  itu  berkuasa  telah menciptakan  tradisi  buruk  pada  masanya  yang  kemudian  berlanjut  pada  masa anaknya, Yazi>d dan para penggantinya sampai masa Khalifah ‘Umar Ibn ‘Abd al- ‘Azi>z . Tradisi buruk itu ialah  mengutuk Ima>m  al-Huda>, ‘Ali>  Ibn  Abi>  T{a>lib pada setiap  penutup  khutbah  Jumah.  Para  sahabat  telah  berusaha  melarang Mu‟awiyyah  dan  pejabat-pejabatnya  dari  melakukan  hal  itu.  Bahkan Umm  al- Sala>mah ,  isteri  Nabi,  pernah  menulis  surat  kepada  Mu‟awiyyah,  “ Sesungguhnya anda telah mengutuk Allah dan Rasul-Nya karena Anda mengutuk ‘Ali> Ibn Abi> T{a>lib dan orang-orang  yang  dicintainya. Saya bersaksi bahwa  Rasulullah mencintainya.” Lihat Abu> Zahrah, Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam, terj. Abd. Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib (Jakarta: Logos, 1996), 36.
9 Abu> Zahrah, Aliran  Politik  dan  Aqidah  dalam  Islam, terj.  Abd.  Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib (Jakarta: Logos, 1996), 36-37.
TAJDID Vol. XV, No. 2, Juli - Desember 2016 | 131
yang menganut mazhab Shi>‘ah . Namun, berbeda dengan Bahrain dan Qatar  jumlah  golongan Shi>‘ah masing-masing  mencapai  70%  dan 20%  dari  total  penduduk  negaranya.  India  yang  saat  ini  merupakan negara  dengan  penduduk  Muslim  terbanyak  kedua  di  dunia,  15%- 20%-nya merupakan penganut Shi>‘ah . Sementara di Afganistan hanya sekitar 15% dari total penduduknya, dan di Pakistan mencapai 12 juta jiwa  penduduk  yang  berfaham Shi>‘ah yang  berpusat  di  Punjab, kawasan Lahore. 10
Shi>‘ah yang  awalnya  sebagai  gerakan  pencari  kebenaran  dalam sistem  kekhalifahan  dari  kelas  tertindas 11 ,  ternyata  pada  masa berikutnya  tepatnya  setelah  keimaman ‘Ali>,  H{asan  dan  H{usayn, terpecah menjadi beberapa sekte. Pasca kematian H{usayn, mayoritas Shi>‘ah menerima  keimaman  putranya  yaitu ‘Ali>  Ibn  H{usayn  al- Sajja>d sebagai Imam ke-empat. Namun, kelompok kecil mereka yang dikenal dengan golongan Kisa>niyyah lebih mempercayai putra ketiga ‘Ali> dari isteri yang berasal dari kaum Hanafi, yaitu Muh}ammad Ibn H{anafiyyah sebagai  Imam  ke-empat.  Bahkan  lebih  dari  itu,  mereka menganggap bahwa Muh}ammad Ibn H{anafiyyah sebagai Mahdi yang dijanjikan,  yang  telah  menghilang  ke  dalam  persembunyian  di Pegunungan  Radwa  (dekat  Madinah)  dan  pada  suatu  saat  akan muncul kembali. 12
Golongan  mayoritas,  untuk  selanjutnya  menerima Muh}ammad al-Baqi>r  putra  ‘Ali>  Ibn  H{usayn  al-Sajja>d sebagai  pewaris  tahta keimaman  berikutnya.  Sedangkan  minoritas,  lebih  memilih  putra al- Sajja>d yang  lain  yaitu Zayd  al-Sha>hid sebagai  Imam  kelima. Golongan  ini  kemudian  dikenal  dengan  kelompok Zaydiyyah. Pewarisan  kepemimpinan-pun  terus  berlanjut.  Mayoritas  kemudian
10 Lebih  jelas  lihat  Yann  Richard, Shi‟ite  Islam, terj.  Antonia  Nevill (Cambridge: Blackwell Publisher, 1995), 2-4. 11 Kaum Shi>‘ah enggan  untuk  menerima  jalan  yang  ditentukan  sejarah. Mereka mengingkari kepemimpinan yang menguasai sejarah dan menipu orang banyak  lewat  kekhalifahan  Nabi.  Kaum Shi>‘ah berpaling  darimasjid-masjid mewah  dan  istana-istana  megah  para  khalifah  Islam  serta  menuju  ke  rumah Fatimah yang sepi dan berlumpur. Mereka menemukan slogan-slogannya dalam perwujudan  kesengsaraan  dan  harapan  kaum  tertindas  untuk    kebenaran  sejati dalam  kepemipinan.  Lihat  Ali  Syari‟ati, Islam  Mazhab  Pemikiran  dan  Aksi, terj.
M.S. Nasrulloh dan Afif Muhammad (Bandung: Mizan, 1995), 44-45.
12 Perhatikan T{abat}aba’i , Islam  Syiah;  Asal-Usul  dan  Perkembangannya, terj. Djohan Effendi (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), 79-80.
132 | TAJDID Vol. XV, No. 2, Juli - Desember 2016
menerima Ja‘far al-S{a>diq putra al-Baqi>r sebagai Imam ke-enam, dan kemudian  dilanjutkan  kembali  oleh  putranya  Musa  al-Kazim  untuk Imam  ke-tujuh.  Akan  tetapi,  satu  kelompok  memilih  keluar  dari barisan  mayoritas  karena  lebih  mempercayai Isma>‘i>l ,  anak  Imam Ja„far yang lebih tua, sehingga kelompok ini terkenal dengan sebutan Isma>‘i>liyyah . Orang-orang  yang  berada  pada  kelompok  mayoritas, setelah  kematian  Musa  al-Kazim,  menerima  putranya, ‘Ali>  al-Rid}a>’ sebagai  imam  ke-delapan.  Sebagian  orang  berhenti  pada  Imam  ke- delapan  ini,  mereka  kemudian  dikenal  dengan  sebutan  golongan Waqfiyyah. Untuk  imam  ke-sembilan  hingga  ke-dua  belas,  tidak  ada perpecahan  dari  golongan Shi>‘ah mayoritas,  yakni  berurut Muh}ammad  Ibn  ‘Ali>,  ‘Ali>  Ibn  Muh}ammad,  H}asan  Ibn  ‘Ali> dan Mahdi. Menurut T{abat}aba’i>, seluruh sekte yang memisahkan diri dari golongan mayoritas semuanya lebur dalam waktu yang singkat, kecuali Zaydiyyah  dan Isma>‘i>liyyah yang  masih  eksis  hingga  saat  ini  di samping golongan mayoritas yang mempercayai dua belas imam atau yang dikenal dengan Ithna>’ ‘Asy‘a>riyyah. 13

## Mut‘ah dalam Definisi dan Sejarah
Mut‟ah berasal  dari  akar  kata mata„a yang  berarti  kesenangan, kenikmatan  dan    kelezatan. 14 Dalam  terminologi fiqh  muna>kaha>t , definisi  mut‟ah  memiliki  tiga  pengertian  umum,  yaitu:  (1)  nikah mut‟ah itu sendiri; (2) pemberian suami kepada isterinya yang dicerai berupa  uang  atau  harta  benda  lainnya  di  luar  pemberian  nafkah selama „iddah untuk menyenangkan mantan isterinya itu karena adanya perceraian; dan (c) pemberian isteri kepada suami sejumlah uang atau harta benda lainnya menurut adat setempat yang sudah membudaya. 15
A.  Syarafuddin  al-Musawiy,  berpandangan  bahwa  kata mut‟ah berarti  sesuatu  yang  dinikmati  atau  diberikan  untuk  dinikmati. Misalnya benda yang diberikan sebagai ”ganti rugi” kepada isteri yang telah  diceraikan.  Demikian  juga  kata  kerja tamatta„a dan istamta„a berasal  dari  akar  kata  yang  sama,  yakni  menikmati  atau  bernikmat-
13 Baca T{abat}aba’i , Islam Syiah; Asal-Usul dan Perkembangannya, terj. Djohan Effendi (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), 80-81.
14 Abu  al-Qasim  al-Gourji, Izdiwaj  Mu‟aqqat  (Mut‟ah)  Dar  Qanun  Islami , diterjemahkan  oleh  Sachiko  Murata, Temporary  Marriage  (mut‟a)  in  Islamic  Law , (Qum: Ansariyan Publisher, 2005), 72-73. 15 A. Dzarrin al-Hamidy, “Nikah Mut‟ah dalam Sorotan Hukum Islam dan
Hukum Positif” Jurnal al-Qa>nu>n , vol. 11, No. 1, Juni 2008.
TAJDID Vol. XV, No. 2, Juli - Desember 2016 | 133
nikmat  dengan  sesuatu.  Haji tamattu‟ disebut  demikian  karena memberikan kemudahan (kenikmatan) bagi yang mengerjakannya. 16
Nikah mut„ah di  kalangan  para  ahli  fiqh  ( fuqaha‟ )  disebut  juga nikah muaqqat (kawin  sementara  waktu)  atau  nikah inqit } a > ’ (kawin terputus).  Oleh  karena  laki-laki  yang  menikahi  perempuan  itu  untuk jangka  tertentu:  sehari,  seminggu,  atau  sebulan  sesuai  dengan perjanjian.  Disebut  nikah mut„ah ,  karena  laki-laki  bermaksud  untuk bersenang-senang dengan wanita untuk sementara waktu sampai batas yang  ditentukan.  Defenisi  lain  yang  hampir  sama  juga  dikemukakan oleh  ulama  madzhab  Syafi‟i  dan  Maliki 17 ,  yang  pada  dasarnya menunjuk  adanya  pembatasan  waktu  tertentu.  Menurut  Ulama mazhab  Syafi‟i,  mazhab  Hanbali,  dan  Mazhab  Maliki,  nikah mut„ah disebut  juga  dengan  nikah mu‟aqqat (nikah  yang  dibatasi  waktunya). Akan  tetapi,  ulama  madzhab  Hanafi  ada  perbedaan  antara  nikah mut‟ah dan mu‟aqqat . Akad dalam nikah mut‟ah menggunakan kata-kata mut‟ah seperti kalimat mata‘tuka nafsi> , sedangkan pada nikah muaqqat tidak demikian. 18
Sementara  menurut Shi>‘ah Imamiyah,  nikah  mut‟ah  adalah apabila  seorang  perempuan  menikahkan  dirinya  dengan  laki-laki dalam  keadaan  tidak  ada  hambatan  apapun  (pada  diri  perempuan) yang membuatnya haram dinikahi, sesuai dengan aturan hukum Islam. Hambatan  tersebut  baik  berupa  nasab,  periparan,  persusuan,  ikatan perkawinan dengan orang lain, „iddah atau sebab lain yang merupakan hambatan yang ditetapkan dalam agama. Perempuan yang bebas dari hambatan-hambatan  tersebut  dapat  menikahkan  dirinya  kepada seorang laki-laki dengan mahar tertentu sampai batas waktu yang telah ditentukan  dan  disetujui  bersama  dan  dengan  cara  akad  nikah  yang memenuhi  seluruh  persyaratan  keabsahannya  menurut  syariat. Kemudian setelah tercipta kesepakatan dan kerelaan antara keduanya, wanita  itu  mengucapkan,  ”Engkau  kukawinkan,”  atau  ”Engkau kunikahkan,”atau  ”Engkau  ku- mut„ah -kan  atas  diriku,  dengan  mas kawin sekian, selama sekian hari (bulan atau tahun atau selama masa tertentu yang harus disebutkan dengan pasti),”. Kemudian orang laki-
16 A.  Syarafuddin  al-Musawiy, Isu-isu  Penting  Ikhtilaf  Sunnah Shi>‘ah , terj.
Mukhlis (Bandung: Mizan, 1993), 87.
17 Lihat  dalam  Ibn Abi>  Zayd  Al-Qayrawa>ni>, Risa>lah  Ibn  Zayd  Ma‘a T{amridda>ni> (Beirut: Dar al- Fikr, tth), vol. II, 56.
18 Robitul  Firdaus,  “Kalau  Ada  Mut„ah  Mengapa  Harus  Pakai  Kondom”, Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia, 1-2. (tidak diterbitkan)
134 | TAJDID Vol. XV, No. 2, Juli - Desember 2016
laki  tersebut  harus  segera  berkata  tanpa  diselingi  ucapan  apapun, ”Aku terima”. 19
Merupakan suatu fakta sejarah yang tidak dapat dipungkiri bahwa pada permulaan Islam, yaitu antara wahyu pertama dan hijrah Nabi ke Madinah,  nikah mut„ah telah  dipraktikkan  oleh  kaum  Muslimin,  di samping nikah permanen. Sejarah merekam bahwa Zubayr al-S{ah}a>bi> yang  menikahi  Asma‟,  putri Abu>  Bakr dalam  suatu  perkawinan sementara,  yang  dari  perkawinan  itu  melahirkan  „Abd  Allah  Ibn Zubayr  dan  „Urwah  Ibn  Zubayr.  Tokoh-tokoh  tersebut  tergolong sahabat Nabi terkemuka. 20
T{abat}aba’i juga  menyebutkan  bahwa  pernikahan  yang  di Indonesia  lebih  dikenal  dengan  sebutan  “kawin  kontrak”  ini, dipraktikkan semenjak hijrah hingga wafatnya Nabi. Bahkan, melewati peristiwa  tersebut,  selama  pemerintahan  Khalifah  pertama  dan sebagian masa pemerintahan Khalifah kedua, umat Islam melanjutkan praktik mut„ah hingga turun larangan dari Khalifah II. ‘Umar Ibn al- Khat}t}a>b yang  saat  itu  menjabat  sebagai  Khalifah  kedua  (581-644) mengancam  pelaku  praktik  tersebut  dengan  saksi rajam (baca: lemparan  batu  hingga  mati).  Dengan  lantang,  „Umar  menegaskan larangan  mut‟ah: “Saya  telah  melarang  dua  jenis  mut‟ah  yang  ada  di  masa Nabi  dan Abu> Bakr,  dan  saya  akan  memberikan  hukuman  kepada  mereka yang tidak mematuhi perintah-perintah saya. Kedua mut‟ah ini adalah mut„ah haji  dan  mut„ah  wanita.” 21 Larangan  Umar  ini  dapat  menghentikan secara total praktik nikah mut‟ah . Keadaan ini tetap terpelihara sampai generasi  berikutnya.  Pada  masa  pemerintahan  al- Ma’mu>n (Khalifah ke-7  Abbasiyah,  813-833  M),  nikah mut‟ah secara  formal  dibolehkan kembali. Akan tetapi, nikah mut‟ah ini dilarang kembali oleh khalifah berikutnya, al-Mu‟tashim (833-842 M). 22
Meskipun  pada  permulaannya  beberapa  Sahabat  dan  pengikut mereka  menentang  larangan  Khalifah  II  ini,  namun  sejak  saat  itu kaum  Sunni  akhirnya  menganggap  nikah mut„ah tidak  sah  lagi.  Lain
19 Lihat  A.  Dzarrin  al-Hamidy,  “Nikah  Mut‟ah  dalam  Sorotan  Hukum Islam dan Hukum Positif” Jurnal al-Qa>nu>n , vol. 11, No. 1, Juni 2008 , 216. 20 T{abat}aba’i , Islam  Syiah;  Asal-Usul  dan  Perkembangannya, terj.  Djohan
Effendi (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), 263.
21 Baca T{abat}aba’i, Islam Syiah; Asal-Usul dan Perkembangannya, terj. Djohan
Effendi (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), 264.
22 Robitul  Firdaus,  “Kalau  Ada  Mut„ah  Mengapa  Harus  Pakai  Kondom”, Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia, 2. (tidak diterbitkan)
TAJDID Vol. XV, No. 2, Juli - Desember 2016 | 135
halnya dengan Shi>‘ah yang mengikuti ajaran-ajaran para imam Ahl al- Bayt masih  meyakininya  tetap  berlaku  menurut  syari‟at  sebagaimana halnya selama masa hidup Nabi itu sendiri. 23
Shi>‘ah dan Mut‘ah dalam Pemahaman dan Praktik
Terkait  kebolehan  nikah  mut„ah,  menurut al-Khat}t}a>bi>, kelompok-kelompok  dalam Shi>‘ah berbeda  pendapat. Shi>‘ah Zaydiyyah  sependapat  dengan  Sunni  mengharamkan  praktik  nikah mut„ah setelah  fatwa  „Umar.  Sementara Shi>‘ah Imamiyyah  tidak menganggap  benar  fatwa  „Umar  tersebut,  mereka  masih menggunakan  aturan  kebolehan  nikah mut„ah yang  berlaku  pada zaman Rasulullah dan Abu> Bakr. 24
T{abat}aba’i> menjelaskan,  praktik  nikah  mut„ah  ini  tergolong upaya  kaum  Muslimin  dalam  memelihara  kemaluan  mereka  dari perzinaan.  Dalam  Shi„ite  Islam,  ia  mendasarkan  semangat  ini  dari  6 ayat  yang  persis  sama  dalam  dua  surat  yang  berbeda,  yaitu al- Mu’minu>n ayat5-7 dan al-Ma‘a>rij , 29-31. 25
)(  َ نُُ ظِ فبَ ح  ْ مٍِِجَُشُفِ ل  ْ مُ ٌ  َ هيِ ز َّ لاَ َ َّ لِّإ ْ جَ ََ ََ َ  بَ َ  ْ ََ َ  ْ مٍِِجاََْص َ َ  َّ ََ ػ )(  َ هيِ َُُ ََ َ  ُ شْ يَ غ  ْ مُ ٍَّ وِ ئَ ف  ْ مُ ٍُ وبَ مْ يَ َ ُ مُ ٌ َكِ ئ َ لَُ أَ ف َكِ لَ ر  َ ءاَ سَ َ  َّ غَ خْ با ِهَمَف َ نَُ دبَ ؼ ْ لا :نُىَؤملا( ٥ - ٧ )
Artinya:  “Dan  orang-orang  yang  memelihara  kemaluannya,  kecuali  terhadap isteri-isteri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka  tidak  tercela.  Tetapi  barang  siapa  mencari  di  balik  itu  (zina  dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.” 26
23 Baca T{abat}aba’i, Islam Syiah; Asal-Usul dan Perkembangannya, terj. Djohan
Effendi (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), 264.
24 A. Dzarrin al-Hamidy, “Nikah Mut‟ah dalam Sorotan Hukum Islam dan
Hukum Positif” Jurnal al-Qa>nu>n , vol. 11, No. 1, Juni 2008 , 222. 25 T{abat}aba’i , Islam  Syiah;  Asal-Usul  dan  Perkembangannya, terj.  Djohan
Effendi (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), 264-265.
26 Yayasan  penyelenggara  penerjemah  al-Qur‟an, al-‘Ali>m:  al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2011), 343.
136 | TAJDID Vol. XV, No. 2, Juli - Desember 2016
Ayat-ayat  ini  tergolong  ayat-ayat Makiyyah, dan  semenjak diturunkannya  hingga  hijrah,  nikah mut„ah dipraktikkan  oleh  kaum Muslimin.  Apabila  nikah mut„ah bukan  merupakan  pernikahan  yang sebenarnya, dan para perempuan yang sudah menikah berdasarkan itu bukan  merupakan  isteri-isteri  yang  sah  menurut  syari„at,  maka berdasarkan ayat-ayat al-Qur‟an tersebut tentulah mereka itu dianggap sebagai  pelanggar-pelanggar  hukum  dan  sudah  pasti  mereka  itu dilarang untuk mempraktikkan mut„ah . Pengesahan nikah mut„ah secara syar‟i  berlanjut  dari  saat  tersebut  hingga  Nabi  wafat,  sebagaimana dibuktikan dengan turunnya ayat berikut pasca hijrah:
َّ هُ ٍْ ىِ َ  ِ ًِ ب  ْ مُ خْ ؼَ خْ مَ خْعا  بَ مَ ف  ... تيلآا  ...تَ ضيِشَف  َّهُ ٌَ سُُ جُ َ  َّ هُ ٌُُ حَ آَ ف :ءبغىلا( ٤٢ )
Artinya: “...maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dai mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban...” 27
Sahabat-sahabat  Rasul  seperti Ubay  Ibn  Ka‘b,  Ibn  ‘Abba>s, Sa‘i>d Ibn  Zubayr  membaca  ayat  tersebut  dengan  tambahan  qira‟at sebagai berikut:
َّ هُ ٍْ ىِ َ ِ ًِ ب ْ مُ خْ ؼَ خْ مَ خْعا  بَ مَ ف ٍ لَ جَ َ َّلِإ َّّ مَغُ َ تَ ضيِشَف َّهُ ٌَ سُُ جُ َ َّ هُ ٌُُ حَ آَ ف
Penambahan  bacaan Ila> ajalin  musamman (hingga  waktu  yang ditentukan),  disampaikan al-T{abari>  dalam Tafsi>r  al-Kabi>r dari riwayat Qata>dah, ‘Umayr dan „Amr Ibn Murrah. 28 Al-Zamakhsha>ri> setelah  menerima  riwayat  ini,  ia  berkomentar: ‚Demikian  pula bacaan  Ibn  ‘Abba>s, dan  ia  berkata  lagi:  “umat  Islam  tidak
27 Yayasan  penyelenggara  penerjemah  al-Qur‟an, al-‘Ali>m:  al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2011), 83.
28 Al-T{abari>, Tafsi>r  al-Kabi>r dalam  DVD  ROM  al-Maktabah al-Sha>milah (Solo: Ridwana Press, 2005), 82.
TAJDID Vol. XV, No. 2, Juli - Desember 2016 | 137
mengingkari  bacaan  ‟Ubay  Ibn  Ka„b  dan  Ibn ‘Abba>s dan  umat sepakat dengan kebenaran riwayat qira‟ah ini.” 29
Dengan  demikian  menjadi  jelas  bahwa  ayat  tersebut  dengan adanya  tambahan ila> ajalin  musamman dalam  pandangan Shi>‘ah memang  membolehkan mut‟ah .  Hal  ini  diperkuat  oleh al-T{abrasi dalam Majma’ al-Baya>n , ia menerangkan bahwa Ibn Abbas pernah ditanya tentang mut‟ah. Ia menjawab: “Tidakkah engkau pernah membaca surat  al-Nisa? ” ”Tentu” jawab  penanya.  Ibn  Abbas  melanjutkan: “Tidakkah  engkau  membaca  “ famastamta’tum  bihi> minhunna ila> ajalin musamman fa’a>tu> hunna uju>rahunna fari>d}ah ?” Penanya  berkata: “Aku tidak pernah membaca ayat yang seperti itu” Ibn Abbas melanjutkan: “Demi Allah,  beginilah  Allah  mewahyukan  ayat  ini” ,  seraya  mengulangi pernyataannya  dua  kali.  Lebih  lanjut  al-Tabarsi  menjelaskan  bahwa para Ta>bi’i>n yang berpendapat demikian adalah Ismail Ibn ‘Abd al- Rah}ma>n al-Suddi dan Sa‘i>d Ibn Zubayr al-Asadi. 30
Terkait  asumsi  bahwa  ayat  tersebut  telah  dihapus  ( mansu>kh ) sebagaimana  diyakini  oleh  golongan  Sunni,  seorang  sahabat ‘Imra>n Ibn H{usayn tidak menyetujuinya. Menurutnya, ayat ini tidak di- naskh, sampai  seseorang  melarang  menurut  pendapat  pribadinya  sendiri. 31 T{abat}aba’i menambahkan,  dengan  adanya  larangan  „Umar  sebagai khalifah  ke-dua  saat  itu,  merupakan  bukti  terkuat  bahwa  sampai dengan saat larangan itu ia keluarkan, pernikahan semacam itu masih dipraktikkan.  Menurutnya,  tidak  logis  jika  hukum  kebolehan mut„ah telah  dihapuskan  ( mansu>kh )  dan  berganti  menjadi  dilarang,  tetapi masih  terus  dilakukan  oleh  kaum  Muslimin  selama  hidup  Nabi  dan setelah  wafatnya  hingga  masa  awal  Khalifah  „Umar;  bahwa  apabila mut„ah  telah  di- mansukh- kan  tentu  tidak  perlu  ada  tindakan pelarangannya. 32
Perlu  ditegaskan  bahwa  masyarakat Shi>‘ah menganggap  dan menjaga mut‟ah sebagai praktik yang sah dan hidup dalam masyarakat Islam.  Keberadaan mut„ah sebagai  tradisi  yang  hidup  dan  sah  ini
29 O.  Hashem, Shi>‘ah    Ditolak  Shi>‘ah    Dicari (Jakarta:  Pusat  Penelitian  al- Huda, 2000), 222-223. 30 Abu  Ali  al-Fadhl  Ibn  al-Hasan al-T{abrasi , Majma‟  al-Bayan (Tehran:  tp., tth.), Juz III, 32.
31 Dikutip  dari  O.  Hashem, Shi>‘ah    Ditolak  Shi>‘ah Dicari (Jakarta:  Pusat Penelitian al-Huda, 2000), 223. 32 T {abat}aba’i , Islam  Syiah;  Asal-Usul  dan  Perkembangannya, terj.  Djohan Effendi (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), 265.
138 | TAJDID Vol. XV, No. 2, Juli - Desember 2016
ditegaskan  dalam  fiqh Shi>‘ah .  Fiqh Shi>‘ah selalu  merujuk  kepada Imam Ja‟far S{a>diq yang merupakan pendiri fiqh Ja‟fari. Oleh karena itu,  sudah  selayaknya  jika  fiqh Shi>‘ah mendasarkan  hukumnya  pada fatwa  Imam  Ja‟far,  khususnya  –dalam  pembahasan  ini-  berkaitan dengan mut„ah . Dengan tegas, sambil merujuk kepada QS. Al-Nisa (4): 24, Imam Ja‟far berfatwa: “Mut„ah disebutkan dalam Alqur‟an dan menjadi bagian dari Sunnah Nabi.” 33
Di samping fatwa Imam Ja‟far, al-Tu>si>, pemrakarsa al-Fiqh al- Istidla>li> dan  peletak  dasar-dasar fiqh Shi>‘ah, secara  sistematis menyatakan bahwa mut„ah diperbolehkan. Ia mengemukakan beberapa alasan sebagaimana diringkaskan oleh al-Gourji sebagai berikut:
Ijma’masyarakat dan Ulama’ Shi>‘ah
Kata istimta‟ dalam  QS.  Al-Nisa  (4):  24  menandakan mut„ah, Qira>’ah Ibn Abbas terhadap QS. Al-Nisa (4): 24. Fakta bahwa mut‟ah diperbolehkan  pada  awal  Islam,  maka  bagi  yang  menyatakan  bahwa ayat tersebut di- naskh harus memberikan bukti. 34
Jika ditelusuri sabab al-nuzu>l - nya, ayat dimaksud turun pada masa permulaan  Nabi  dan  para  sahabat  tinggal  di  Madinah  setelah  hijrah dari Mekah sekitar tahun 622 M. Pada masa itu, penduduk Madinah memiliki  kebiasaan  “mencari  kesenangan  seksual dengan  perempuan dalam  periode  waktu  tertentu  yang  mereka  batasi,  dengan memberikan  imbalan  sejumlah  uang.  Dengan  turunnya  ayat  tersebut di  atas,  membenarkan  dan  mengakui  kebiasaan  tersebut  dan menekankan  bahwa  laki-laki  yang  melakukannya  harus  memenuhi janji  mereka  yaitu  memberikan  sejumlah  imbalan  yang  telah  mereka janjikan  dan  mereka  sepakati.  Di  Madinah,  kebiasaan  ini  dianggap sebagai  suatu  jenis  pernikahan  temporer  yang  mereka  sebut  dengan istimta„ ,  terminologi  yang  sama  dengan  yang  dipakai  oleh  ayat  al- Qur‟an  di  atas.  Oleh  karena  itu,  makna  ayat  di  atas  mesti  dipahami menurut  terminologi  konvensional  yang  digunakan  pada  saat turunnya.  Hal  ini  sudah  sewajarnya  demikian  mengingat  al-Qur‟an kadang-kadang  mengikuti  –baik  dengan  modifikasi  atau  tidak-
33 Abu> al-Qa>sim al-Gourji, Izdiwa>j Mu’aqqat (Mut’ah) Dar Qanun Islami, terj. Sachiko  Murata, Temporary  Marriage  (mut‟a)  in  Islamic  Law ,  (Qum:  Ansariyan Publisher, 2005), 72-73. 34 Abu> al-Qa>sim al-Gourji, Izdiwa>j Mu’aqqat (Mut‟ah) Dar Qanun Islami , terj.
Sachiko  Murata, Temporary  Marriage  (mut‟a)  in  Islamic  Law ,  (Qum:  Ansariyan Publisher, 2005), 72-73.
TAJDID Vol. XV, No. 2, Juli - Desember 2016 | 139
kebiasaan  masyarakat  beserta  hukum  dan  aturannya,  seraya melegitimasi  pemberlakuan  hukum  kebiasaan  tersebut  dalam  syari‟at Islam.  Pun  demikian  menurut T{abat}aba’i ,  rangkaian  beberapa  ayat dalam  QS.  Al-Nisa  tersebut  yang  meliputi  ayat  19-26  sebenarnya turun  dalam  rangka  memberikan  legitimasi  terhadap  beberapa kebiasaan bangsa Arab –dalam hal ini Madinah dan sekitarnya-, baik menegaskan pemberlakuannya maupun menghapusnya. 35
Pada  ayat  19  dan  22,  keduanya  berkaitan  dengan  peristiwa meninggalnya  Abu  al-Qays  Ibn  al-Aslat.  Dikabarkan sepeninggalnya, isterinya “diwarisi” oleh anaknya yang bernama Muhsin. Mantan anak tiri  sekaligus  suami  barunya  ini  enggan  memberinya  biaya  belanja, bagian dari harta warisan peninggalan suaminya, bahkan melarangnya mengunjungi  keluarganya.  Hal  yang  dilakukan  Muhsin  ini  adalah berdasar  pada  kebiasaan  Arab  kuno  pra-  Islam  yang  membolehkan seorang  anak  mewarisi  ibu  tiri  dari  ayahnya  yang  meninggal  dengan cara  meletakkan  jubah/bajunya  pada  tubuh  ibu  tirinya  tersebut. Konsekuensi  pewarisan  ini  adalah  bahwa  ia  berhak  mengawini  ibu tirinya tersebut tanpa harus membayar mahar, menikahkannya dengan orang  lain  dan  mengambil  maharnya  untuk  keperluannya  sendiri, melarangnya menikah dengan orang lain, dan mengambil harta milik mantan  ibu  tirinya  tersebut  jika  memang  ia  memiliki  harta.  Pendek kata,  Ibu  tirinya  dapat  ia  perlakukan  sekehendak  hatinya  bagai tawanan sekalipun selama hidupnya. Dalam konteks ini, ayat 19 dan 22 tersebut turun untuk menghapuskan kebiasaan buruk bangsa Arab pra Islam tersebut. 36
Adapun  ayat  20  turun  dalam  rangka  melarang  kaum  laki-laki  - yang  ingin  menceraikan  isterinya  kemudian  menikah  lagi  dengan perempuan  lain-  mengambil  kembali mahar yang  pernah  ia  berikan pada  mantan  isterinya.  Ayat  23  menegaskan  larangan  al-Qur‟an terhadap praktik pernikahan atas lima belas kategori perempuan yang haram  dinikahi,  yang  mana  beberapa  di  antara  lima  belas  kategori tersebut dipraktikkan pada masa pra Islam.
Selanjutnya, khusus mengenai ayat 24, awal ayat ini menyatakan bahwa  seseorang  boleh  mengawini  perempuan  selain  yang  termasuk dalam  lima  belas  kategori  di  atas.  Hal  ini  menegaskan  kebolehan
35 Dikutip  dari  artikel  “Mut„ah  dalam  Masyarakat  Syi„ah  Imamiyah:  Kota Qum al-Muqaddasah.” (tidak diterbitkan).
36 Dikutip  dari  artikel  “Mut„ah  dalam  Masyarakat  Syi„ah  Imamiyah:  Kota Qum al-Muqaddasah.” (tidak diterbitkan).
140 | TAJDID Vol. XV, No. 2, Juli - Desember 2016
mengadakan  tali  pernikahan  dan  atau  melakukan  hubungan  seks dengan perempuan melalui pernikahan atau kepemilikan budak. Ayat selanjutnya  adalah “famastamta„tum bihi> minhunna  fa a>tu>hunna uju>rahunna fari>d}ah “ . Partikel fa menunjukkan bahwa bagian ayat ini merupakan  lanjutan  dari  ayat  sebelumnya.  Potongan  ayat  ini  bisa merupakan  bagian  sekaligus  menyempurnakan  isi  dari  ayat sebelumnya atau -secara partikular- sebagai salah satu contoh dari isi ayat  sebelumnya.  Dengan  demikian,  karena  potongan  ayat sebelumnya menjelaskan mengenai jenis hubungan seksual yang sah – yaitu  melalui  pernikahan  atau  kepemilikan  budak-  maka  dapat disimpulkan  bahwa  potongan  ayat  ini  menerangkan  tambahan  dari jenis  pernikahan  yang  tidak  disebutkan  sebelumnya  (yaitu  nikah mut„ah).  Ayat  selanjutnya,  ayat  25  menyatakan  kebolehan  menikahi budak jika merasa tidak mampu menikahi perempuan merdeka. Dan ayat  26  Allah  memperingatkan  hendaknya    manusia  terbimbing  dari melakukan kesalahan kebiasaan-kebiasaan yang telah lalu. 37
Dengan  tidak  ada naskh dalam al-Nisa>’ ayat  24  ini,  adanya riwayat qira‟ah lain yang menambahkan ila> ajalin musamman, kemudian secara sabab al-nuzu>l ayat  tersebut  turun  masih  dalam  rangka membahas  nikah  warisan  pra-Islam  yang  dihalalkan;  cukup  menjadi alasan  dasar  bagi Shi>‘ah untuk  tetap  melaksanakan  praktik mut„ah . Pengesahan  nikah mut„ah dalam  Islam Shi>‘ah ,  menurut T{abat}aba’i dilakukan dengan tujuan untuk memperbolehkan dalam syariat agama kemungkinan-kemungkinan  yang  memperkecil  kejahatan  sebagai akibat  nafsu  manusia,  yang  bila  tidak  disalurkan  -menurut  syariat- akan  memicu  dirinya  dalam  melakukan  berbagai  cara  yang  lebih berbahaya di luar syariat agama. 38
Hal  ini  sesuai  dengan  ungkapan ‘Ali> ketika  ditanya  perihal al- Nisa>’ ayat 24 itu:
بىثذح  ،لبق  ّىثملا  هب  محمد  بىثذح هػ ،تبؼش بىثذح ،لبق شفؼج هب محمد يزٌ  هػ  ًخلأع  :لبق  مَحلا
37 Dikutip  dari  artikel  “Mut„ah  dalam  Masyarakat  Syi„ah  Imamiyah:  Kota Qum al-Muqaddasah.” (tidak diterbitkan).
38 T{abat}aba’i, Islam  Syiah;  Asal-Usul  dan  Perkembangannya, terj.  Djohan
Effendi (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), 267.
TAJDID Vol. XV, No. 2, Juli - Desember 2016 | 141

## يلآا
لّإ  ءبغىلا  هَ  ثبىصحملاَ":ت ازٌ  ّلإ  "مَوبميَ  جَََ  بَ
ًب مخؼَ خْ مخعا
بمف":غضُملا
.لّ  :لبق  ؟يٌ  تخُغىََ  ،"هٍىَ الله  يضس  يَػ  لبقَ  :مَحلا  لبق ٍّو ًىػ الله يضس شمػ نَ لُّل :ًىػ يِ قَش لّإ ّوص بَ تؼخملا هػ 39
Artinya:  “...Dari al-H{akam ,  aku  bertanya  kepada  Ali  tentang  ayat  ini, apakah  dihapuskan?  „Ali  menjawab:  tidak!.  Kemudian  „ Ali> melanjutkan perkataannya,  „Seandainya  „Umar  Ibn al-Khat}t}a>b tidak  melarang  mut„ah, maka tidak akan ada yang berzina, kecuali yang benar-benar jahat.”
Dr.  O.  Hashem  yang  getol  menulis  tentang Shi>‘ah , membeberkan  dua  puluh  sahabat  Nabi  dan Ta>bi‘i>n yang meriwayatkan kebolehan praktik mut„ah, yaitu:
1)‘Imra>n Ibn H{usayn,
2) Ja>bir ‘Ibn ‘Abd Allah,
3)’Abd Allah Ibn Mas‘u>d,
4)’Abd Allah Ibn ‘Umar,
5) Mu‘a>wiyah Ibn Abi> Sufyan,
6) Abu> Sa‘i>d al-Khudri>,
7) Salmah Ibn ‘Umayyah Ibn Khalaf,
8) Ma‘bad Ibn ‘Umayyah,
9) Zubayr Ibn ‘Awwa>m,
10) Kha>lid Ibn Muha>jir,
11) ‘Amr Ibn H{ari>th,
12) Ubay Ibn Ka‘b,
39 Al-T{abari>, Tafsi>r  al-Kabi>r dalam  DVD  ROM  al-Maktabah al-Sha>milah (Solo: Ridwana Press, 2005), 82. Riwayat ini bersanad s}ah}i>h}.
142 | TAJDID Vol. XV, No. 2, Juli - Desember 2016
13) Rabi>‘ah Ibn Umayyah,
14) Samurah Ibn Jundab,
15) Sa‘i>d Ibn Zubayr,
16) T{a>wus al-Yama>ni>,
17) ‘At}a>, 18) Al-Su>di>, 19) Muja>hid, dan
20) Ja‘far Ibn Aws al-Madani>. 40
Adapun mengenai larangan mut„ah yang terdapat dalam beberapa hadis yang disebutkan kaum Sunni, seperti menurut hadis riwayat ‘Ali> Ibn Abi> T{a>lib, nikah mut‟ah itu diharamkan pada saat perang Khaybar (628 M), bersamaan  dengan  diharamkannya  memakan  daging  himar. Hadis tersebut berbunyi:
َ تَ بْ يَش  ِّ بَ َ  ُ هْ ب  ِشََْ ب  ُُ بَ َ  بَ ىَ ثَّ ذَ ح بً ؼيِ مَ ج ٍةْ شَ ح ُ هْ ب ُ شْ يَ ٌُ صَ َ ٍشْيَمُ و ُ هْ باَ َ ِهْ با ِهَػ َ تَ ىْ يَ يُ ػ - بَ ىَ ثَّ ذَ ح ٌ شْ يَ ٌُ ص َ لبَ ق َ تَ ىْ يَ يُ ػ ُ هْ ب ُ نبَ يْ فُع - ِهَػ ِ ِِشٌُّْضلا ِهَػ ِهْ ب  ِ ذَّ مَ حُ َ  َّْىْ با  َِّ للَّا  ِ ذْ بَ ػَ َ  ِهَغَح ْ لا َِّّبَّىلا َّ نَ َ ٍ ََِّػ ْهَػ بَمٍِيِب َ َ ْ هَ ػ ٍ ََِّػ - صلى الله عليه وسلم - َ مْ َُ ي  ِ تَ ؼْ خُ م ْ لا  ِحبََِو  ْهَػ  َّ ٍَ و َ خ ِ تَّ يِ َْ ٌَلأا ِشُمُح ْ لا ِمُُحُ ل ْ هَ ػَ َ َ شَ بْ ي .
41
Menurut  hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Imam  Muslim  dari Al- Rabi>‘  Ibn Saburah,  larangan  itu  terjadi  pada  saat  haji wada„ Nabi, sebagai  berikut:
40 O.  Hashem, Shi>‘ah    Ditolak  Shi>‘ah Dicari (Jakarta:  Pusat  Penelitian  al-
Huda, 2000), 225-231.
41 Muslim, S{ah}i>h Muslim dalam DVD ROM al-Maktabah al-Sha>milah (Solo: Ridwana Press, 2005), vol. IV, 134.
TAJDID Vol. XV, No. 2, Juli - Desember 2016 | 143

## ٍشْيَمُ و ِهْ
ب َِّ للَّا ِ ذْ بَ ػ ُ هْ ب  ُ ذَّ مَ حُ َ بَ ىَ ثَّ ذَ ح ُ هْ ب ِضيِضَؼ ْ لا ُ ذْ بَ ػ بَ ىَ ثَّ ذَ ح ِّ بَ َ بَ ىَ ثَّ ذَ ح َ ةَ شْ بَع  ُ هْ ب  ُ غيِ بَّ شلا  ِّ ىَ ثَّ ذَ ح  َ شَ مُ ػ َ نبَ ك  ُ ًَّ وَ َ  ُ ًَ ثَّ ذَ ح  ُ يبَ بَ َ  َّ نَ َ  ُِّّ ىَ ٍُ ج ْ لا َِّ للَّا ِلُُعَس َغَ َ - صلى الله عليه وسلم - َ لبَ قَ ف « بَ ٍُّ يَ َ بَ ي ِ ف ْ مُ َ َ ل ُ جْ وِ رَ َ ُ جْ ىُ ك  ْ ذَ ق ِّ وِإ ُطبَّىلا ّ ْ ذَ ق ََّ للَّا  َّ نِإََ  ِ ءبَغِ ىلا َ هِ َ ِعبَخْمِخْعِلّا ْ هَ مَ ف  ِ تَ َبَ يِ ق ْ لا  ِمَُْ ي  ّ َ لِإ َكِ لَ ر  َ مَّ شَ ح ُ ًَ َيِبَع ِ لَخُ يْ ََ ف ٌ ءَّْش َّ هُ ٍْ ىِ َ ُ يَ ذْ ىِ ػ َ نبَ ك بً ئْ يَش  َّ هُ ٌُُ مُ خْ يَ حآ  بَّ مِ َ  اَُ زُ خْ أَ ح َلَّ َ .» 42
Menurut hadis yang diriwayatkan oleh  Imam Muslim  dari Ilya>s Ibn Salamah dari ayahnya, Rasulullah saw melarang para sahabat pada hari ketiga setelah perang Autas, sebagai berikut:
َ تَ بْ يَش  ِّ بَ َ  ُ هْ ب  ِشََْ ب  ُُ بَ َ  بَ ىَ ثَّ ذَ ح ُ ذْ بَ ػ  بَ ىَ ثَّ ذَ ح  ٍ ذَّ مَ حُ َ ُ هْ ب ُظُ وُُ ي  بَ ىَ ثَّ ذَ ح َّ ذَ ح ٍ دبَ يِص ُهْ ب ِ ذِحاَ ُ ْ لا ٍظْيَ مُ ػ ُُ بَ َ بَ ىَ ث َ لبَ ق  ِ ًيِ بَ َ  ْ هَ ػ  َ تَ مَ ََع ِهْ ب ِطبَ يِإ  ْهَػ َِّ للَّا  ُ لُُعَ س َصَّخَ س - صلى الله عليه وسلم - ِّ ف ٍطبَطَْ َ َ َ مبَ ػ .بَ ٍْ ىَ ػ َّ ٍَ و َّ مُ ث بً ثَلاَ ث ِ تَ ؼْ خُ م ْ لا 43
Begitupun,  Imam  al-Nawawi  menegaskan  kronologi  terjadinya perubahan  dari  dibolehkan  sampai  dilarangnya  nikah mut‟ah oleh Rasulullah Saw. Pertama, nikah mut‟ah dibolehkan sebanyak dua kali, yaitu  sebelum  perang  khaibar  dan  ketika futuh (penaklukan)  mekah
42 Muslim, S{ah}i>h Muslim dalam DVD ROM al-Maktabah al-Sha>milah (Solo: Ridwana Press, 2005), vol. IV, 132. 43 Muslim, S{ah}i>h Muslim dalam DVD ROM al-Maktabah al-Sha>milah (Solo: Ridwana Press, 2005), vol. IV, 131.
144 | TAJDID Vol. XV, No. 2, Juli - Desember 2016
atau  perang  Autas  sampai  hari  ketiga.  Kedua,  larangannya  juga  dua kali, yaitu pada masa perang Khaybar dan setelah fath} Mekah. Setelah itu,  menurutnya  lebih  lanjut,  Nabi  Saw  mengharamkan  untuk selamanya sampai hari kiamat. 44 Shi>‘ah tidak menghiraukan kronologi perubahan status hukum mut„ah dalam hadis tersebut. Hal ini karena berbeda bagi  mereka  dengan  kaum Sunni dalam  hal penelitian  hadis, keadilan  sahabat  adalah  suatu  hal  yang  mutlak  dan  tidak  perlu diperdebatkan.  Sehingga Al-Jarhu  wa  at-Ta‟dil tidak  berlaku  pada kalangan  sahabat.  Sementara  dalam  keyakinan Shi>’ah , tidak  semua sahabat  Nabi  termasuk  orang  yang  adil.  Sehingga  untuk  menjaga otentisitas hadis, kaum Shi>’ah hanya  menerima  hadis  dari  ahlul  bait saja.  Itulah  mengapa  hadis-hadis  yang  meriwayatkan  pengharaman nikah dari kaum Sunni tidak diakui oleh Syi‟ah . 45
Selanjutnya,  terkait  dengan  hadis  riwayat ‘Ali> sendiri,  kaum Shi>‘ah tetap tidak menerima pengharaman mut„ah sekalipun terdapat riwayat dengan jalur ‘Ali>, karena tidak semua perawinya berasal dari ahl bayt . Di sisi lain, setelah keluarnya hadis ini, ulama sepakat bahwa Nabi  masih  membolehkan  melakukan  nikah mut‟ah kembali.  Baru kemudian  terjadi  perbedaan  apakah  nabi  melarangnya  kembali  atau tidak. Sabab Wuru>d secara  umum  menyatakan  bahwa  hadis  ini bermula  ketika  Ibn ‘Abba>s memberikan  ajaran rukhsah untuk melakukan mut‟ah ,  kemudian ‘Ali> mengingatkannya  bahwa  Nabi pernah  melakukan  larangan  terhadapnya.  Disamping  itu,  Ibn  Abbas sendiri tetap mempertahankan keyakinan yang Ia miliki sampai akhir hayatnya. 46
Terlepas  dari  kontroversi  hukum  nikah mut„ah, Shi>‘ah yang bersikukuh  pada  pendapatnya  yang  membolehkan,  sementara  Sunni mengharamkan, pada praktiknya dewasa ini, kawin kontrak tersebut di
44 Robitul  Firdaus,  “Kalau  Ada  Mut„ah  Mengapa  Harus  Pakai  Kondom”, Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia, 4. (tidak diterbitkan)
45 Lebih  lanjut  lihat  dalam  konsep  „Adalat  as-Sahabat  atau  penerimaan terhadap  perkataan  sahabat  di  kitab Sunni seperti  Abdul  Wahab  Khallaf, „Ilmu Us}u>l al-Fiqh (Cairo: Da>r al-Qalam, 1978), Cet. XII, 94-96. Sementara keyakinan Shi>’ah terhadap  sahabat  dapat  dilihat  dalam  Muhammad Balta>jji , Manaahij  Al Tasyri‟ al Isla>mi fi> Al Qurni Al Tsani> Al Hijriy (Kairo: Dar as-Salam, 2004), Jilid I, 173.  Lihat  juga  Robitul  Firdaus,  “Kalau  Ada  Mut„ah  Mengapa  Harus  Pakai Kondom”, Artikel  Pondok  Pesantren  Universitas  Islam  Indonesia,  6 .  (tidak diterbitkan) 46 Ibn Hibba>n, S{ah}i>h} Ibn Hibba>n (Beirut: Dar Al- Fikr, tth), Juz VI, 329.
TAJDID Vol. XV, No. 2, Juli - Desember 2016 | 145
Republik Islam Iran (yang menganut paham Shi>’ah diatur dalam bab enam  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Pelaksanaannya  dilakukan secara ketat dan hati-hati. Dalam undang-undang tersebut disebutkan beberapa hal:
a. Perkawinan mut‟ah untuk  waktu  tertentu  karena  diputuskan untuk suatu jangka waktu tertentu pula,
b. Masa  perkawinan  sementara  itu  harus  disepakati  secara spesifik, dan
c. Hukum  yang  berkenaan  dengan mahar dan  pewarisan  sama dengan  yang  disebutkan  dalam  bab  yang  berkaitan  dengan mahar dan pewarisan.
Berdasarkan  undang-undang  ini,  seluruh  pasal  yang  berlaku untuk nikah permanen berlaku pula untuk nikah mut‟ah , kecuali untuk pasal-pasal  yang  menunjuk  secara  khusus.  Begitu  pula  syarat-syarat yang  ditentukan  bagi  orang-orang  yang  ingin  membuat  ikatan  nikah permanen berlaku bagi nikah mut‟ah. 47
Selanjutnya, menindaklanjuti ungkapan ‘Ali> Ibn Abi> T{a>lib pada pembahasan sebelumnya yang menyatakan bahwa “seandainya „Umar Ibn  al- Khat}t}a>b tidak  mengharamkan mut„ah, maka  tidak  akan  terjadi perzinaan  kecuali  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  celaka”,  penulis mengklarifikasikan  hipotesis ‘Ali> ini  kepada ‘Ali>  Rabba>ni>,  warga Shi>‘i> berkebangsaan  Iran,  yang  di  negaranya  diberlakukan  praktik nikah mut„ah .  Menurutnya,  nikah  berjangka  ini  di  Iran  dilakukan dengan  syarat  dan  peraturan  yang  sangat  ketat  sekali,  mulai  dari persyaratan  nikah  sebagaimana  lazimnya  nikah  permanen,  hingga pemeriksaan  kesehatan.  Pemeriksaan  kesehatan  dilakukan  untuk menghindari  kemungkinan  adanya  penyakit  HIV  karena  seringnya berganti pasangan disebabkan mut„ah. ‘Ali> Rabba>ni> -pun menjelaskan bahwa dengan diberlakukannya praktik nikah mut„ah di samping nikah permanen,  mampu  meminimalisasi  bahkan  meniadakan  angka kejahatan  perzinaan. 48 Terlepas  dari  benar  atau  tidaknya  informasi yang  diberikan,  karena  dalam  ajaran Shi>‘ah terdapat  prinsip taqiyyah (menyembunyikan/menutupi), akan tetapi setidaknya ini bisa menjadi sebuah  data  bahwa  hipotesis ‘Ali>  Ibn  Abi>  T{a>lib, tidak  akan  ada
47 Abdul Aziz Dahlan ( et.al ), Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), jilid IV, 1346. 48 Keterangan  didapat  dari ‘Ali>  Rabba>ni>, mahasiswa  program  S3  SPs  UIN Syarif  Hidayatullah  Jakarta,  pada  diskusi  perkuliahan  al-Qur‟an  and  Hadith: Textual and Contextual Studies, Selasa 9 April 2013.
146 | TAJDID Vol. XV, No. 2, Juli - Desember 2016
perzinaan  jika  ada mut„ah, ada  kemungkinan  benar  dan  patut dipertimbangkan untuk diteliti lebih lanjut.

## Kesimpulan
Nikah mut„ah yang  dalam  istilah  fiqh  lebih  mashur  dengan al- Zawa>j al-Mu’aqqat , dalam pandangan Shi>‘ah Ima>miyyah, boleh dan sah  untuk  dilakukan.  Pemahaman  mereka  berdasarkan  atas  lima  hal yaitu; pertama mereka meyakini tidak adanya naskh pada ayat 24 surah al-Nisa>’; kedua,  adanya  riwayat qira‟ah dari  Ibn ‘Abba>s, Ubay  Ibn Ka‟b  dan Sa‘i>d Ibn  Zubayr  yang  menambahkan ‚ila>  ajalin musamman‛ setelah famastamta‟tum  bih  min  hunna yang  secara  jelas menunjukkan adanya kontrak waktu; ketiga secara bahasa, diksi yang digunakan al-Qur‟an adalah istamta„a yang masih satu akar kata dengan mut„ah; juga kata uju>r untuk menunjuk arti mahar yang arti sebenarnya adalah  upah,  berbeda  dengan mahar untuk  nikah  permanen  yang dipilih  adalah  kata shaduqa>t, keempat Sabab  al-nuzul ayat  tersebut masih  membicarakan  pernikahan  yang  dibolehkan;  dan  kelima  tidak adanya  hadis  dari Ahl  Bayt yang  benar-benar  bisa  mereka  percayai secara kualitas keseluruhan perawi yang mengharamkan nikah mut„ah , sementara  hadis  dengan  jalur  yang  ada  tidak  bisa  mereka  terima, sekalipun  ada  dari  jalur ‘Ali>  Ibn  Abi>  T{a>lib. Dengan  demikian, melihat  argumentasinya,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa Shi>‘ah Ima>miyyah dalam  kasus  nikah mut„ah lebih  dominan  menggunakan pemahaman tekstual.

## Daftar Pustaka
Abu>  Zahrah,  Ima>m  Muh}ammad. Aliran  Politik  dan  Aqidah  dalam Islam ,  terj.  Abd.  Rahman  Dahlan  dan  Ahmad  Qarib.  Jakarta Selatan: Logos Publishing House, 1996 . Amin, Ahmad. Fajr al-Isla>m. Mesir: Maktabah al-Nahd}ah, 1975. Balta>jji>,  Muhammad.  Mana>hij  al-Tashri>‘  al  Isla>mi>  fi>  al-Qarn  al- Tha>ni> al-H{ijri>. Cairo: Dar al-Sala>m, 2004.
Dahlan,  Abdul  Aziz  ( et.al ). Ensiklopedi  Hukum  Islam. Jakarta:  Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
Firdaus,  Robitul.  “Kalau  Ada  Mut„ah  Mengapa  Harus  Pakai Kondom”,  Pondok  Pesantren  Universitas  Islam  Indonesia,  4. (tidak diterbitkan)
Al-Gat}a>‘, Muh}ammad A<l ka>shif. As}l al-Shi>’ah wa As}luha>. Beirut: Mu‘assasah al-‘A’lami> li al-Mat}bu>’ah, 1993.
TAJDID Vol. XV, No. 2, Juli - Desember 2016 | 147
Al-Gourji,  Abu>  al-Qa>sim. Izdiwa>j Mu‟aqqat  (Mut‟ah)  Dar  Qanun Islami ,  terj.  Sachiko  Murata, Temporary  Marriage  (mut‟a)  in  Islamic
Law . Qum: Ansariyan Publisher, 2005 . Al-Ha>di>,  Abu>  Sari>’  Muh}ammad  ‘Abd. Zawa>j  al-Mut}’ah. Cairo: Da>r al-Dhahabiyyah, 1994. Halm,  Hein. Shi‟ism, terj.  Janet  Walson  dan  Marian  Hill.  United Kingdom: Edinburgh University Press, 2004. Al-Hamidy, A. Dzarrin. “Nikah Mut‟ah dalam Sorotan Hukum Islam dan Hukum Positif” Jurna l al-Qa>nu>n, vol. 11, No. 1, Juni 2008. Hashem, O. Shi>‘ah  Ditolak Shi>‘ah Dicari. Jakarta: Pusat Penelitian Islam Al-Huda, 2000. Hibba>n, Ibn. S{ah}i>h} Ibn Hibba>n . Beirut: Da>r Al- Fikr, tth. Khalla>f, ‘Abd al-Waha>b. ‘Ilmu Us}u>l al-Fiqh . Cairo: Da>r al-Qalam, 1978. Lalani,  Arzina  R.  Early Shi>’i> Thought:  The  Teaching  of  Imam Muh}ammad al-Ba>qir. London: I.B. Taurist & Co Ltd, 2004. Mahdi>,  Muni>r  al-Shaykh. al-Zawa>j al-Mu‘aqqat wa al-Ru‘yah al- Mu’a>s}irah. Beirut: Mu‘assasah al-Bala>g, 2000. Al-Musawi>,  A.  Syarafuddin. Isu-isu  Penting  Ikhtilaf  Sunnah Shi>‘ah  , terj. Mukhlis. Bandung: Mizan, 1993 .
Al-Mus}uli,  ‘Abd  Allah  Ibn  ‘Abd  Allah. Hakikat  Shi>‘ah  , terj. Rusjdi Malik. Kayu Tanam: Al-Hidayah, 1993. Nasr,  Vali.  The  Shia  Revival:  How  Conflicts  within  Islam  Will Shape  the  Future.  Newyork:  W.W>.  Norton  &  Company  Inc,
2006.
Al-Qayrawa>ni>, Ibn Abi> Zayd. Risa>lah Ibn Zayd Ma‘a T{amridda>ni> . Beirut: Dar al- Fikr, tth. Richard,  Yann. Shi‟te  Islam:  Polity,  Ideology  and  Creed, terj.  Antonia Nevill. Cambridge: Blackwell Publisher, 1995.
Syari‟ati,  Ali. Islam  Mazhab  Pemikiran  dan  Aksi, terj.  M.S.  Nasrulloh dan Afif Muhammad. Baandung: Mizan, 1995.
Al-T{abat}aba‘i>,  Muh}ammad Husayn. Islam  Syiah:  Asal-Usul  dan Perkembangannya, terj.  Djohan  Effendi.  Jakarta:  PT.  Pustaka Utama Grafiti, 1989.
Al-T{abat}aba‘i>,  Muh}ammad  Husayn. Shi’a. Manila:  Al-Hidaya.
Inc, 1995.
Al-T{abrasi,  Abu>  ‘Ali>  al-Fad}l  Ibn  al-H{asan. Majma’  al-Bayan. Tehran: tp., tth.