## UNSUR-UNSUR PENIPUAN DALAM PASAL 378 KUHP DIKAITKAN DENGAN JUAL BELI TANAH
Oleh : H. Dudung Mulyadi, S.H., M.H. *)

## Abstract
Land has an important role for human life. The need for land by the community is increasingly seen with the advancement of the economy, many people are caught in  economic  activities  such  as  increased  sales  and  purchase,  lease,  credit  and others. This makes the land has a high economic value. So that society as much as possible to own and control the land to meet the needs of life and survival of the next generation. One of the land ownership rights that can be owned by the community is property rights.
The  criminal  act  of  fraud  in  general  (bedrog)  is  a  criminal  act  that  is  set  in chapter  XXV  of  the  Criminal  Code  stretching  between  Articles  378-395.  That  the elements of deception in the sale and purchase of land are contained in Article 378 of the Criminal Code. For anyone who do the sale and purchase with the tricks will be in criminal  wear  in  accordance  with  the  provisions  in  the  Criminal  Code.  The  criminal offenses set forth in chapter XXV of the Criminal Code have many forms, including: basic  deception,  minor  fraud,  fraud  in  buying  and  selling,  fraud  removing  the boundaries  of  the  pages,  etc.From  each  of  these  fraudulent  forms,  having  different elements-different.
Keywords: Sale and Purchase; Soil

## Abstrak
Tanah  memiliki  peranan  penting  bagi  kehidupan  manusia.  Kebutuhan  akan tanah  oleh  masyarakat  semakin  meningkat  dilihat  dengan  adanya  kemajuan ekonomi,  banyak  masyarakat  yang  tersangkut  dalam  kegiatan  ekonomi  seperti bertambah  banyak  jual  beli,  sewa-menyewa,  pemberian  kredit  dan  lain-lain.  Hal tersebut  membuat  tanah  memiliki  nilai  ekonomis  yang  tinggi.  Sehingga  masyarakat semaksimal  mungkin  untuk  memiliki  dan  menguasai  tanah  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  dan  kelangsungan  hidup  generasi  berikutnya.  Salah  satu  hak penguasaan atas tanah yang dapat dimiliki oleh masyarakat yaitu hak milik.
Tindak  pidana  penipuan  secara  umum (bedrog) adalah  tindak-tindak  pidana yang  di  atur  dalam  bab  XXV  KUHP  yang  terentang  antara  Pasal  378-395.Bahwa unsur-unsur  penipuan  dalam  dengan  jual  beli  tanah  terdapat  dalam  Pasal  378 KUHP. Bagi siapa saja yang melakukan jual beli dengan adanya tipu muslihat maka akan di kenakan pidana sesuai dengan ketentuan dalam KUHP. Tindak pidana yang diatur  dalam  bab  XXV  KUHP  tersebut,  mempunyai  banyak  sekali  bentuk, diantaranya : penipuan pokok, penipuan ringan, penipuan dalam jual  beli,  penipuan menyingkirkan  batas  halaman,  dan  lain-lain.  Dari  setiap  bentuk-bentuk  penipuan tersebut, mempunyai unsur-unsur yang berbeda-beda.
Kata Kunci : Jual Beli; Tanah.
*) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh

## 1.  Pendahuluan
Tanah memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia. Kebutuhan akan tanah  oleh  masyarakat  semakin  meningkat  dilihat  dengan  adanya  kemajuan ekonomi,  banyak  masyarakat  yang  tersangkut  dalam  kegiatan  ekonomi  seperti bertambah  banyak  jual  beli,  sewa-menyewa,  pemberian  kredit  dan  lain-lain.  Hal tersebut  membuat  tanah  memiliki  nilai  ekonomis  yang  tinggi.  Sehingga masyarakat  semaksimal  mungkin  untuk  memiliki  dan  menguasai  tanah  untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidup generasi berikutnya. Salah satu  hak  penguasaan  atas  tanah  yang  dapat  dimiliki  oleh  masyarakat  yaitu  hak milik.
Dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  pengertian  akan  Hak  Milik  seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 20 UUPA yang disebutkan dalam Pasal (1), hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi, yang dapat dipunyai orang atas tanah; (2), hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hak milik adalah  hak  yang  terkuat  dan  terpenuhi,  di  dalam  penjelasan  Pasal  demi  Pasal bahwa  dalam  Pasal  20  Undang-Undang  Pokok  Agraria  disebutkan  sifat-sifat daripada  hak  milik  yang  membedakannya  dengan  hak-hak  lainnya.  (Soedharyo Soimin; 2001;1)  Hak Milik itu memberikan wewenang kepada yang punya, yang paling  luas  jika  dibandingkan  dengan  hak  yang  lain.  Hak  Milik  dapat  dialihkan kepada pihak lain boleh dengan  jual-beli,  hibah, wasiat, tukar menukar dan lain- lain. (Effendi Perangin; 1991 : 238)
Hukum agraria yang terdapat dalam UUPA merupakan hukum pertanahan nasional yang tujuannya adalah :
1.  Meletakan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agrarian nasional yang akan merupakan  alat  untuk  membawa  kemakmuran,  kebahagiaan  dan  keadilan bagi  Negara  dan  rakyat  terutama  rakyat  tani,  dalam  rangka  masyarakat  adil makmur.
2.  Meletakan  dasar-dasar  untuk  mengadakan  kesatuan  dan  kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
3.  Meletakan  dasar-dasar  untuk  memberikan  kepastian  hukum  mengenai  hak- hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.
Salah  satu  cara  mendapatkan  tanah  sekarang  ini  adalah  melalui  jual  beli tanah. Dilihat dari pengertian dan eksistensi tanah dan peraturan mengenai tanah begitu  tegas,  tidak  sedikit  orang  melakukan  hal-hal  yang  bertentangan  dengan
undang-undang  berkaitan  dengan  tanah.  Hal  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai sebuah  kejahatan  dan  dapat  dikenakan  sanksi  berupa  pemidanaan  apabila memenuhi unsur-unsur yang dimaksud.
Kejahatan  sebagai  suatu  fenomena  yang  kompleks  harus  dipahami  dari berbagai  sisi  yang  berbeda.  Hal  ini  dibuktikan  dalam  keseharian,  kita  dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda- beda  satu  dengan  yang  lain.  Perkembangan  teknologi  informasi,  pengetahuan, bahkan  perkembangan  hukum,  ikut  pula  berimbas  kepada  perkembangan kejahatan. Sederhananya, peraturan perundang-undangan yang semakin banyak dan  rumit  seolah-olah  memaksa  pelaku  kejahatan  untuk  semakin  kreatif  dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan kejahatannya.
Perkembangan  teknologi  informasi,  pengetahuan,  bahkan  perkembangan hukum,  ikut  pula  berimbas  kepada  perkembangan  kejahatan.  Sederhananya, peraturan  perundangundangan  yang  semakin  banyak  dan  rumit  seolah-olah memaksa  pelaku  kejahatan  untuk  semakin  kreatif  dan  inovatif  dalam melaksanakan  kejahatannya.  Kejahatan  sebagai  fenomena  sosial  yang  terjadi dimuka  bumi  mungkin  tidak  akan  ada  habis-habisnya.  Tindak  pidana  di masyarakat  dapat  terjadi  kapan  saja  dan  di  mana  saja.  Jenis  tindak  pidana  itu sendiri beraneka ragam, mulai dari pencurian, pemerkosaan, narkotika, perjudian dan  penipuan.  Hal  ini  berdampak  pada  Perkembangan  hukum  dalam  kehidupan bermasyarakat,  semakin  menuntut  adanya  kepastian  hukum,  baik  hubungan hukum individu maupun subyek hukum.
Seiring  dengan  perkembangan  yang  ada,  tindak  pidana  penipuan  juga mengalami  perkembangan  yang  cukup  menyita  perhatian.  Tindak  pidana penipuan  yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan  berbagai  modus  yang  bermacam-macam  telah  membuat  para  penegak hukum semakin harus berpikir lebih keras untuk dapat membuktikannya. Banyak hal  yang  menjadi  faktor  dari  kejahatan  penipuan  tersebut  misalnya  faktor kemiskinan,  lingkungan,  dan  adanya  kesempatan  ataupun  keinginan  untuk memperoleh uang tanpa harus bekerja keras.
Kejahatan  yang  semakin  meningkat  dan  sering  tersebut  merupakan  hal yang  sangat  diperhatikan,  sehingga  mengundang  pemerintah  (negara)  sebagai pelayan,  pelindung masyarakat  untuk  menanggulangi  meluasnya  dan bertambahnya  kejahatan  yang  melanggar  nilai-nilai  maupun  norma-norma  yang
hidup  dan  berlaku  di  dalam  suatu  masyarakat  sehingga  kejahatan  tersebut  oleh negara  dijadikan  sebagai  perbuatan  pidana  untuk  tindak  pidana.  Hukum  pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai  obat  dalam  memberantas  kejahatan  yang  meresahkan  dan  merugikan masyarakat  pada  umumnya  dan  korban  pada  khususnya.  Penanggulangan kejahatan  tersebut  dapat  dilakukan  secara preventif (pencegahan)  dan refresif (penindakan).  Sehubungan  dengan  itu,  tulisan  ini  akan  menganalisis  lebih  jauh terkait  dengan  unsur-unsur  penipuan  dalam  Pasal  378  KUHP  dikaitkan  dengan jual beli tanah.
Sebagai  contoh  ada  kasus  jual  beli  tanah  yang  ada  di  Kabupaten  Ciamis salah  satunya  yakni  terdapat  kasus  jual  beli  tanah  dimana  penjual  menyatakan kepada  pembeli  bahwa  tanah  tersebut  telah  bersertifikat  padahal  belum bersertifikat dan tanah tersebut telah dijual pada A dan di jual kembali pada B.

## 2.  Penipuan

## 2.1. Penipuan Menurut Bahasa
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  disebutkan  bahwa  tipu  berarti kecoh,  daya  cara,  perbuatan  atau  perkataan  yang  tidak  jujur  (bohong,  palsu, dsb),  dengan  maksud  untuk  menyesatkan,  mengakali,  atau  mencari  untung. Penipuan  berarti  proses,  perbuatan,  cara  menipu,  perkara  menipu  (mengecoh). (Ananda,  S.  2009;  364.)  Dengan  demikian  maka  berarti  bahwa  yang  terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang  yang  tertipu.  Jadi  penipuan  dapat  diartikan  sebagai  suatu  perbuatan  atau membuat,  perkataan  seseorang  yang  tidak  jujur  atau  bohong  dengan  maksud untuk  menyesatkan  atau  mengakali  orang  lain  untuk  kepentingan  dirinya  atau kelompok.
Penipuan berasal dari kata tipu yang artinya menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan  maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan itu  sendiri  berarti  proses,  cara,  perbuatan  menipu.  Kejahatan  penipuan  itu termasuk materiel  delict yang  artinya  untuk  kesempurnaannya  harus  terjadi akibatnya.  Unsur-unsur  penipuan  yaitu  perbuatan  yang  dilakukan  untuk mendapatkan  barang  atau  uang  milik  orang  lain  dan  keuntungan  dengan  cara yang  buruk.  Karena  menggunakan  identitas  palsu  seperti  nama  palsu  dan
kedudukan  palsu,  dengan  rangkaian  kebohongan,  atau  menggunakan  tipu muslihat.  Dalam  penipuan  harus  ada  kausalitas  antara  tipu  muslihat  dengan pemberian  barang  tertentu  yang  jika  tidak  adanya  tipu  muslihat  tersebut,  maka tidak akan ada pemberian barang tersebut.

## 2.2. Penipuan Menurut Pengertian Yuridis
Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395.  Kejahatan  penipuan  di  dalam  bentuknya  yang  pokok  diatur  di  dalam  Pasal 378  KUHP  yang  dirumuskan  sebagai  berikut:  “Barang  siapa  dengan  maksud menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan  hukum  dengan memakai  nama  palsu  atau  martabat  palsu;  dengan  tipu  muslihat,  ataupun rangkaian  kebohongan,  menggerakkan  orang  lain  untuk  menyerahkan  barang sesuatu  kepadanya,  atau  supaya  memberi  utang  maupun  menghapuskan piutang,  diancam,  karena  penipuan,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  empat tahun”.
Sebagai  cara  penipuan  dalam  Pasal  378  KUHP,  menurut  M.  Sudrajat Bassar menyebutkan  :
1.  Menggunakan nama palsu
2.  Menggunakan kedudukan palsu
3.  Menggunakan tipu muslihat
4.  Menggunakan susunan belit dusta.
Barang  siapa  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau orang  lain  secara  melawan  hukum  dengan  memakai  nama  palsu  atau  martabat (hoedanigheid)  palsu,  dengan  tipu  muslihat  ataupun  rangkaian  kebohongan, menggerakan  orang  lain  untuk  menyerahkan  barang  sesuatu  kepadanya,  atau supaya  memberi  utang  maupun  menghapuskan  piutang,  diancam  karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
Pengertian  Tindak  Pidana  Penipuan  dengan  melihat  dari  segi  hukum sampai  sekarang  belum  ada,  kecuali  apa  yang  dirumuskan  dalam  KUHP. Rumusan  penipuan  dalam  KUHP  bukanlah  suatu  definisi  melainkan  hanyalah untuk  menetapkan  unsur-unsur  suatu  perbuatan  sehingga  dapat  dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.
Penipuan  menurut  Pasal  378  KUHP  oleh  Moeljatno  (2007  :  133)  sebagai berikut : “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang  lain  secara  melawan  hukum  dengan  memakai  nama  palsu  atau  martabat (hoedanigheid)  palsu;  dengan  tipu  muslihat,  ataupun  rangkaian  kebohongan, menggerakkan  orang  lain  untuk  menyerahkan  barang  sesuatu  kepadanya,  atau supaya  memberi  utang  maupun  menghapuskan  piutang,  diancam,  karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan  yang terkandung  dalam rumusan  Pasal  378  KUHP  di  atas.  Maka  R.  Sugandhi  (1980  :  396-397) mengemukakan  pengertian  penipuan  bahwa:  “Penipuan  adalah  tindakan seseorang  dengan  tipu  muslihat,  rangkaian  kebohongan,  nama  palsu  dan keadaan  palsu  dengan  maksud  menguntungkan  diri  sendiri  dengan  tiada  hak. Rangkaian  kebohongan  ialah  susunan  kalimat-kalimat  bohong  yang  tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan- akan benar”.
Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang  dimaksud  dengan  penipuan  adalah  tipu  muslihat  atau  serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan  benar.  Biasanya  seseorang  yang  melakukan  penipuan,  adalah menerangkan  sesuatu  yang  seolah-olah  betul  atau  terjadi,  tetapi  sesungguhnya perkataannya  itu  adalah  tidak  sesuai  dengan  kenyataannya,  karena  tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya,  begitu  pula  dengan  menggunakan  kedudukan  palsu  agar  orang yakin  akan  perkataannya.  Penipuan  sendiri  dikalangan  masyarakat  merupakan perbuatan  yang  sangat  tercela  namun  jarang  dari  pelaku  tindak  kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana  korban  tidak  melaporkannya  membuat  pelaku  penipuan  terus mengembangkan aksinya yang pada  akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

## 2.3. Unsur-Unsur Penipuan Di dalam KUHP
Tentang  penipuan  terdapat  dalam  Buku  II  Bab  XXV.  Keseluruhan  Pasal pada  Bab  XXV  ini  dikenal  dengan  nama  bedrog  atau  perbuatan  curang.  Bentuk pokok  dari  bedrog  atau  perbuatan  curang  adalah  Pasal  378  KUHP  tentang
penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka Tindak Pdana Penipuan memiliki unsur pokok, yakni :

## A.  Unsur-unsur Objektif :
1)  Dengan  maksud untuk  menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana  penjelasan dari unsur ini  yaitu tujuan terdekat  dari  pelaku  artinya  pelaku  hendak  mendapatkan  keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian  maksud  ditujukan untuk menguntungkan dan melawan  hukum,  sehingga  pelaku  harus  mengetahui  bahwa  keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.
2)  Dengan  menggunakan  salah  satu  atau  lebih  alat  penggerak  penipuan (nama palsu,  martabat palsu/ keadaan palsu, tipu  muslihat dan rangkaian kebohongan).  Maksudnya  adalah  sifat  penipuan  sebagai  tindak  pidana ditentukan  oleh  cara-cara  dengan  mana  pelaku  menggerakkan  orang  lain untuk menyerahkan barang (R. Soenarto Soerodibroto, 1992 : 241).
Adapun  alat-alat  penggerak  yang  dipergunakan  untuk  menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :
a.  Nama Palsu, dalam  hal  ini  adalah  nama  yang  berlainan  dengan  nama yang  sebenarnya  meskipun  perbedaan  itu  nampaknya  kecil.  Lain halnya  jika  si  penipu  menggunakan  nama  orang  lain  yang  sama dengan  namanya  dengan  ia  sendiri,  maka  ia  dapat  dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.
b.  Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan- perbuatan  yang  dilakukan  sedemikian  rupa,  sehingga  perbuatan  itu menimbulkan  kepercayaan  atau  keyakinan  atas  kebenaran  dari sesuatu  kepada  orang  lain.  Jika  tipu  muslihat  ini  bukanlah  ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.
c.  Martabat  /  keadaan  Palsu,  pemakaian  martabat  atau  keadaan  palsu adalah  bilamana  seseorang  memberikan  pernyataan  bahwa  ia  berada dalam  suatu  keadaan  tertentu,  yang  mana  keadaan  itu  memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.
d.  Rangkaian  Kebohongan,  beberapa  kata  bohong  saja  dianggap  tidak cukup  sebagai  alat  penggerak.  Hal  ini  dipertegas  oleh  Hoge  Raad
dalam  arrestnya  8  Maret  1926  (Soenarto  Soerodibrooto,  1992  :  245), bahwa  :  “Terdapat  suatu  rangkaian  kebohongan  jika  antara  berbagai kebohongan  itu  terdapat  suatu  hubungan  yang  sedemikian  rupa  dan kebohongan  yang  satu  melengkapi  kebohongan  yang  lain  sehingga mereka  secara  timbal  balik  menimbulkan  suatu  gambaran  palsu seolah- olah merupakan suatu kebenaran”. Jadi rangkaian kebohongan Itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang  dapat  diterima  secara  logis  dan  benar.  Dengan  demikian  kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain.
3)  Menggerakkan  orang  lain  untuk  menyerahkan  sesuatu  barang,  atau memberi  utang,  atau  menghapus  utang.  Dalam  perbuatan  menggerakkan orang  lain  untuk  menyerahkan  barang  diisyaratkan  adanya  hubungan kausal  antara  alat  penggerak  dan  penyerahan  barang.  Hal  ini  dipertegas oleh  Hoge  Raad  dalam  arrestnya  Tanggal  25  Agustus  1923  (Soenarto Soerodibroto, 1992 : 242) bahwa : “Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab  antara  upaya  yang  digunakan  dengan  penyerahan  yang dimaksud dari itu.
Penyerahan  suatu  barang  yang  terjadi  sebagai  akibat  penggunaan  alat- alat  penggerak  dipandang  belum  cukup  terbukti  tanpa  menguraikan pengaruh  yang  ditimbulkan  karena  dipergunakannya  alat-alat  tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu  harus  menimbulkan  dorongan  dalam  jiwa  seseorang  sehingga  orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.”
Adapun  Unsur-unsur  tindak  pidana  penipuan  menurut  Moeljatno  (2002  : 70) adalah sebagai berikut :
1)  Ada  seseorang  yang  dibujuk  atau  digerakkan  untuk  menyerahkan  suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
2)  Penipu  itu  bermaksud  untuk  menguntungkan  dirinya  sendiri  atau  orang  lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
3)  Yang  menjadi  korban  penipuan  itu  harus  digerakkan  untuk  menyerahkan barang itu dengan jalan :
a.  Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
b.  Sipenipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di  atas,  maka  seseorang  baru  dapat  dikatakan  telah  melakukan  tindak penipuan  sebagaimana  dimaksud  di  dalam  Pasal  378  KUHP,  apabila unsur-unsur  yang  disebut  di  dalam  Pasal  378  KUHP  terpenuhi,  maka pelaku  tindak  pidana  penipuan  tersebut  dapat  dijatuhi  pidana  sesuai perbuatannya.

## B.  Unsur-Unsur Subjektif :
a.  Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Maksud si  pelaku  dalam  melakukan  perbuatan  menggerakkan  harus  ditujukan pada  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain,  adalah  berupa  unsur kesalahan dalam penipuan.
b.  Secara  melawan  hak  melawan  hukum  di  sini  tidak  semata-mata  diartikan sekedar  dilarang  oleh  undang-undang  atau  melawan  hukum  formil, melainkan  harus  diartikan  yang  lebih  luas  yakni  sebagai  bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat.
Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang  baru  dapat  dikatakan  telah  melakukan  tindak  penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut  di  dalam  Pasal  378  KUHP  terpenuhi,  maka  pelaku  tindak  pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

## 2.3. Bentuk-Bentuk Penipuan, Unsur, dan Akibat Hukumnya
Adapun  secara  lebih  detail,  bentuk-bentuk  penipuan  tersebut  adalah seperti yang tersaji dalam pembahasan berikut.

## 1.  Penipuan Pokok
Menurut  Pasal  378  KUHP  penipuan  adalah  barang  siapa  dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik  menggunakan  nama  palsu  atau  keadaan  palsu,  maupun  dengan  tipu daya,  ataupun  dengan  rangkaian  perkataan-perkataan  bohong,  membujuk
orang  supaya  menyerahkan  barang  atau  supaya  membuat  utang  atau menghapus piutang.
Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penipuan tidak menggunakan  paksaan  akan  tetapi  dengan  tipu  muslihat  seseorang  untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut bertindak tanpa kesadaran penuh.
Unsur-unsur penipuan pokok tersebut dapat dirumuskan :
a.  Unsur-unsur objektif :
1.  Perbuatan : menggerakkan atau membujuk;
2.  Yang digerakkan : orang
3.  Perbuatan tersebut bertujuan agar:
a)  Orang lain menyerahkan suatu benda;
b)  Orang lain memberi hutang; dan
c)  Orang lain menghapuskan piutang.
4.  Menggerakkan tersebut dengan memakai:
a)  Nama palsu;
b)  Tipu muslihat,
c)  Martabat palsu; dan
d)  Rangkaian kebohongan.
b.  Unsur-unsur subjektif :
1.  Dengan maksud (met het oogmerk);
2.  Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3.  Dengan melawan hukum.

## 2.  Penipuan Ringan
Penipuan  ringan  telah  dirumuskan  dalam  Pasal  379  KUHP  yang berbunyi :
“Perbuatan  yang  dirumuskan  dalam  Pasal  378  jika  benda  yang diserahkan  itu  bukan  ternak  dan  harga  dari  benda,  hutang  atau  piutang  itu tidak  lebih  dari  Rp.  250,00  dikenai  sebagai  penipuan  ringan,  dengan  pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 900,00”. Dalam masyarakat kita binatang ternak dianggap mempunyai nilai yang lebih khusus,  sehingga  mempunyai  nilai  sosial  yang  lebih  tinggi  dari  binatang
lainnya.  Akan  tetapi,  apabila  nilai  binatang  ternak  tersebut  kurang  dari  Rp. 250,00,-
Unsur-unsur penipuan ringan adalah :
a.  Semua unsur yang merupakan unsure pada Pasal 378 KUHP b.  Unsur-unsur khusus, yaitu:
1.  Benda objek bukan ternak;
2.  Nilainya tidak lebih dari Rp. 250,00-
Selain penipuan ringan yang terdapat menurut Pasal  379 di atas, juga terdapat  pada  Pasal  384  dengan  dinamakan (bedrog) penipuan  ringan tentang  perbuatan  curang  oleh  seorang  penjual  terhadap  pembeli  adalah dengan rumusan :
Perbuatan  yang  dirumuskan  dalam  Pasal  383  dikenai  pidana  paling  lama  3 bulan dan denda paling banyak Rp. 900,00- jika jumlah keuntungan tidak lebih dari Rp. 250.00.

## 3.  Penipuan dalam Jual Beli.
Penipuan  dalam  hal  jual  beli  digolongkan  menjadi  2  bentuk,  yaitu; penipuan  yang  dilakukan  oleh  pembeli  yang  diatur  dalam  Pasal  379a  dan kejahatan yang dilakukan oleh penjual yang diatur dalam Pasal 383 dan 386. A.  Penipuan yang dilakukan oleh pembeli.
Menurut Pasal 379a yang berbunyi :
Barang siapa menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli benda-benda, dengan maksud supaya dengan tanpa pembayaran seluruhnya, memastikan kekuasaanya terhadap benda-benda itu,  untuk  diri  sendiri  maupun  orang  lain  diancam  dengan  pidana  penjara paling lama 4 tahun.
Dalam  bahasa  asing  kejahatan  ini  dinamakan flessentrekkerij .  Dan  baru dimuat  dalam  KUHP  pada  tahun  1930.  Kejahatan  ini  biasanya  banyak terjadi di kota-kota besar, yaitu orang yang biasanya membeli secara bon barang-barang  untuk  dirinya  sendiri  atau  orang  lain  dengan  maksud sengaja  tidak  akan  membayar  lunas.  Model  yang  dilakukan  biasanya dengan  mencicil  atau  kredit.  Dengan  barang  yang  sudah  diserahkan apabila  pembeli  tidak  membayarnya  lunas,  sehingga  merugikan  penjual. Dalam  hukum  perdata  hal  ini  disebut  wanprestasi.  Akan  tetapi,  apabila
sudah dijadikan mata pencaharian atau kebiasaan seperti maksud semula tidak ingin membayar lunas, maka disebut tindak pidana.
Unsur-unsur kejahatan pembeli menurut Pasal 379a yaitu:
a.  Unsur-unsur objektif:
1.  Perbuatan membeli;
2.  Benda-benda yang dibeli;
3.  Dijadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.
b.  Unsur-unsur Subjektif :
1.  Dengan  maksud  menguasai  benda  tersebut  untuk  menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2.  Tidak membayar lunas harganya.
Agar  pembeli  tersebut  bisa  menjadikan  barang-barang  tersebut sebagai  mata  pencaharian  maka  setidaknya  harus  terdiri  dari  dua perbuatan  dan  tidaklah  cukup  apabila  terdiri  dari  satu  perbuatan saja.  Akan  tetapi,  hal  ini  tidak  mutlak  harus  terdiri  dari  beberapa perbuatan.
B.  Penipuan yang dilakukan oleh penjual.
Adapun bunyi Pasal 383 adalah :
Diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  satu  tahun  empat  bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli:
1.  karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli;
2.  mengenai  jenis  keadaan  atau  banyaknya  barang  yang  diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.
C.  Penipuan yang dilakukan oleh penjual kedua.
Hal ini disebutkan dalam Pasal 386 yang merumuskan sebagai berikut :
1.  barang  siapa  menjual,  menyerahkan,  atau  menawarkan  barang makanan,  minuman  atau  obat-obatan,  yang  diketahui  bahwa  itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2.  bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu palsu, jika nilainya atau faidahnya menjadi kurang karena sudah dicampur dengan bahan lain. Adapun  yang  ditekankan  dalam  Pasal  ini  adalah  apabila  setelah dicampurnya  barang  makanan,  minuman,  atau  obat-obatan  tersebut
berkurang nilai atau faidahnya, atau bahkan nilai atau faidah barang tersebut hilang  sama  sekali,  maka  kasus  ini  termasuk  dalam  kasus  pidana  dan termasuk  pemalsuan  barang.  Oleh  karena  itu,  tidak  menjadi  kasus  pidana apabila  setelah  dicampur  tidak  berkurang  atau  hilang  nilai  dan  faidahnya, maka tidak melanggar Pasal ini.

## 4.  Penipuan dalam Karya Ilmiah dan Lain-Lain
Tindak pidana membubuhkan nama atau tanda palsu pada karya-karya di  bidang  sastra,  di  bidang  ilmu  pengetahuan  dan  di  bidang  seni  telah  diatur dalam Pasal 380 KUHP, yang menyatakan :
1.  Diancam dengan  pidana  penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah: (1) barang siapa menaruh nama atau tanda secara  palsu  di  atas  atau  di  dalam  sebuah  kesusastraan,  keilmuan, kesenian,  atau  memalsukan  nama  atau  tanda  yang  asli  dengan  maksud untuk  menimbulkan  kesan  bahwa  karya  tersebut  berasal  dari  orang  yang nama  atau  tandanya  ditaruh  di  atas  atau  di  dalam  karya  tersebut,  (2) barang  siapa  dengan  sengaja  menjual,  menawarkan,  menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke Indonesia karya- karya  sastra,  ilmiah,  seni  atau  kerajinan  yang  di  dalam  atau  di  atasnya dibubuhi nama atau tanda palsu, atau yang nama atau tandanya yang asli telah  dipalsu  seakan-akan  itu  benar-benar  buah  hasil  orang  yang  nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi.
2.  Jika  karya  tersebut  kepunyaan  terpidana,  hakim  dapat  menyatakan  karya itu disita untuk kepentingan Negara.
Selain itu, juga melanggar ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yang berbunyi : “Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi  adalah  Ciptaan  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni,  dan  sastra, yang  mencakup:  buku,  Program  Komputer,  pamflet,  perwajahan  (lay  out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; ceramah, kuliah, pidato,  dan  Ciptaan  lain  yang  sejenis  dengan  itu;  alat  peraga  yang  dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni  kaligrafi,  seni  pahat,  seni  patung,  kolase,  dan  seni  terapan;  arsitektur;
peta;  seni  batik;  fotografi;  sinematografi;  terjemahan,  tafsir,  saduran,  bunga rampai, database, dan karya lain dari has il pengalihwujudan”.

## 5.  Penipuan dalam Asuransi
Penipuan  dalam  Asuransi  dibahas  dalam  dua  Pasal,  yaitu  Pasal  381 dan 382 KUHP. Yang pertama dalam Pasal 381 KUHP merumuskan sebagai berikut  :  Barang  siapa  dengan  jalan  tipu  muslihat  menyesatkan  penanggung asuransi  mengenai  keadaan  yang  berhubungan  dengan  pertanggungan, sehingga  disetujui  perjanjian,  hal  mana  tentu  tidak  akan  disetujuinya  atau setidak-tidaknya  tidak  dengan  syarat-syarat  yang  demikian,  jika  diketahuinya keadaan-keadaan sebenarnya diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan.

## 6.  Penipuan Persaingan Curang
Bentuk  penipuan  ini  diatur  dalam  Pasal  382,  yang  menyatakan  : Diancam denagan maksimum hukuman penjara satu tahun empat bulan atau denda  sebesar  Rp  900,-  barang  siapa  dengan  maksud  menetapkan, memelihara,  atau  menambah hasil perdagangan atau perusahaannya sendiri atau  orang  lain,  melakukan  perbuatan  yang  bersifat  menipu  untuk memperdayakan  khalayak  ramai  atau  seorang  tertentu,  jika  perbuatan  itu dapat  menimbulkan  kerugian  pada  lawannya  bersaing  atau  lawan  bersaing dari orang lain itu.

## 7. Stellionaat
Tindak pidana stellionaat atau dapat disebut penipuan dalam  hal  yang berhubungan  dengan  hak  atas  tanah  dirumuskan  dalam  Pasal  385  yang rumusannya adalah sebagai berikut :
1.  Barang siapa  dengan  maksud  menguntungkan diri sendiri  atau  orang lain secara  melawan  hukum,  menjual,  menukar,  atau  membebani  dengan credietverband suatu  hak  tanah  Indonesia,  suatu  gedung,  bangunan, penanaman  atau  pembenihan  diatas  tanah  dengan  hak  tanah  atas Indonesia  padahal  diketahui  bahwa  yang  mempunyai  hak  di  atasnya adalah orang lain.
2.  Barang  siapa  dengan  maksud  yang  sama  menjual,  menukar,  atau membebani  dengan  kredit  verband  suatu  hak  tanah  Indonesia  yang  telah
dibebani  kredit  verband,  atau  suatu  gudang  bangunan,  penanaman  atau pembenihan  di  atas  tanah  yang  juga  telah  dibebani  demikian,  tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak lain.
3.  Barang  siapa  dengan  maksud  yang  sama  menggadaikan  kredit  verband mengenai  suatu  hak  tanah  Indonesia  dengan  menyembunyikan  kepada pihak  lain  bahwa  tanah  yang  behubungan  dengan  hak  tadi  sudah digadaikan.
4.  Barang  siapa  dengan  maksud  yang  sama  menggadaikan  atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia padahal diketahui bahwa orang lain mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu.
5.  Barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan  hak  Indonesia  yang  telah  digadaikan  padahal  tidak  diberitahukan pada pihak lain bahwa tanah itu telah digadaikan.
6.  Barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan  hak  Indonesia  untuk  suatu  masa,  padahal  diketahui  bahwa  tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.
Dari  setiap  rumusan  mempunyai  unsur  masing-masing.  Unsur-unsur tersebut adalah :
1.  Unsur obyektif
a)  Perbuatan : menjual, menukarkan membebani dengan kredit verband, menggadaikan, menyewakan,
b)  Obyeknya : hak atas tanah  Indonesia, gedung, banguan,  penanaman atau pembenihan diatas tanah dengan hak Indonesia.
2.  Unsur Subjektif
a)  Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
b)  Dengan melawan hukum
c)  Yang  diketahui  bahwa  yang  mempunyai  atau  yang  turut  mempunyai hak diatasnya adalah orang lain.

## 8.  Penipuan dalam Pemborongan
Jenis  pidana  ini  biasanya  dilakukan  oleh  seorang  pemborong bangunan.  Biasanya,  pelaku  menggunakan  modus  mengurangi  berbagai campuran  bahan  bangunan  dari  yang  semestinya,  menggunakan  bahan- bahan  bekas  atau  yang  berkualitas  rendah  yang  tidak  sesuai  dengan
perjanjian.  Adapun  motif  dari  penipuan  ini  adalah  untuk  mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.
Tindak  pidana  jenis  ini  diatur  dalam  Pasal  387  KUHP,  yang menyatakan :
(1) Diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  tujuh  tahun,  seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan-bahan bangunan, yang pada  waktu  membuat  bangunan  atau  pada  pada  waktu  menyerahkan bahan-bahan  bangunan,  melakukan  suatu  perbuatan  curang  yang  dapat membahayakan  keamanan  orang  atau  barang,  atau  keselamatan  Negara dalam keadaaan perang.
(2) Diancam  dengan  pidana  yang  sama,  barang  siapa  yang  tugasnya mengawasi penyerahan barang-barang itu, sengaja membiarkan perbuatan curang.
Adapun  unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  Pasal  387  KUHP  tersebut adalah :
a.  Pasal 387 KUHP ayat (1) :
1.  Seorang  pemborong  atau  ahli  bangunan  atau  penjual  bahan-bahan bangunan,
2.  Pada waktu membuat bangunan
3.  Pada waktu menyerahkan bahan bangunan
4.  Yang  dapat  berakibat  :  (a)  menimbulkan  bahaya  bagi  keselamatan manusia  atau  barang,  (b)  menimbulkan  bahaya  bagi  negara  pada waktu perang.
b.  Pasal 387 ayat (2) :
1.  Seorang yang diberi tugas penyerahan barang.
2.  Membiarkan perbuatan curang dilakukan.
3.  Dengan sengaja.

## 9.  Penipuan Terhadap Batas Pekarangan
Adapun  yang  dimaksud  dengan  batas  halaman/pekarangan  adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai batas pekarangan. Batas itu diantaranya bisa  berupa  tembok,  kawat  berduri,  tanggul,  dan  sebagainya  yang  berfungsi membatasi antar pekarangan milik orang lain.
Bentuk penipuan ini diatur dalam Pasal 389 KUHP, yang menyatakan: Barang  siapa  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang lain  secara  melawan  hukum,  menghancurkan,  memindahkan,  membuang, atau  membikin  tak  dapat  dipakainya  sesuatu  yang  digunakan  untuk menentukan batas pekarangan, diancam dengan  pidana penjara paling  lama dua tahun delapan bulan.

## 10. Penyiaran Kabar Bohong
Yang  dimaksud  penyiaran  kabar  bohong  di  sini  adalah  perbuatan menyiarkan  kabar  bohong  yang  dimaksudkan  oleh  pelakunya  untuk mempengaruhi berbagai harga barang di pasaran supaya naik turun.

## 11. Penipuan  dengan  Memberikan  Gambaran  Tidak  Benar  Tentang  Surat Berharga
Tindak  pidana  dilakukan  dengan  modus  tidak  memberikan  gambaran yang  senyatanya  yang  sengaja  dilakukan  untuk  menarik  orang  lain  agar tertarik  untuk  ikut  serta  dalam  usaha  tersebut.Tindak  pidana  ini  diatur  dalam Pasal 391 KUHP.

## 12. Penipuan dengan Penyusunan Neraca Palsu
Bentuk  pidana  ini  diatur  dalam  Pasal  392  KUHP,  yang  menyatakan: Seorang  pengusah,  seorang  pengurus  atau  komisaris  perseroan  terbatas, maskapai  andil  Indonesia  atau  koperasi,  yang  sengaja  mengumumkan keadaan  atau  neraca  yang  tidak  benar,  diancam  dengan  pidana  penjara paling lama satu tahun empat bulan.
Demikian pembahasan mengenai bentuk-bentuk penipuan. Akan tetapi, masih  ada  beberapa  bentuk  yang  tidak  dicantumkan,  misal:  Penipuan terhadap penyerahan barang untuk keperluan militer, penipuan dengan nama perdagangan atau merk orang lain, dll. Karena menurut hemat penulis bentuk- bentuk  penipuan  tersebut  tidak  lagi  dipandang  dari  perspektif  KUHP, melainkan dari UU yang lebih khusus mengatur tentang bentuk-bentuk tindak pidana tersebut.

## 3. Penutup
Dari  pemaparan  yang  sedemikian  ringkas  di  atas,  maka  dapat  kami simpulkan  bahwa  tindak  pidana  penipuan  secara  umum (bedrog) adalah  tindak- tindak  pidana  yang  di  atur  dalam  bab  XXV  KUHP  yang  terentang  antara  Pasal
378-395.Bahwa  unsur-unsur  penipuan  dalam  engan  jual  beli  tanah  terdapat dalam Pasal 378 KUHP. Bagi siapa saja yang melakukan jual beli dengan adanya tipu  muslihat  maka  akan  di  kenakan  pidana  sesuai  dengan  Ketentuan  dalam KUHP.  Tindak  pidana  yang  diatur  dalam  bab  XXV  KUHP  tersebut,  mempunyai banyak  sekali  bentuk,  diantaranya:  penipuan  pokok,  penipuan  ringan,  penipuan dalam  jual  beli,  penipuan  menyingkirkan  batas  halaman,  dll.Dari  setiap  bentuk- bentuk penipuan tersebut, mempunyai unsur-unsur yang berbeda-beda.

## DAFTAR PUSTAKA
Chazawi,  Adami,  2008,  Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  I,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Effendi, Erdianto, 2011, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung.
Harsono,  Boedi,  2005,  Hukum  Agraria  Indonesia  :  Sejarah  Pembentukan  Undang- Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya, Djambatan, Jakarta.
Lamintang,  P.A.F,  1997,  DasarDasar  Hukum  Pidana  Indonesia,  PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung.
Perangin,  Effendi,  1991,  Hukum  Agraria  di  Indonesia  :  Suatu  Telaah  dari  sudut pandang praktisi hukum, CV. Rajawali. Jakarta.
______________,1990, Praktek Jual Beli Tanah, CV. Rajawali, Jakarta.
Prodjodikoro, Wirjono, 2009, AsasAsas Hukum Pidana Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
Projodikoro,  Wirjono.  1997.  Hukum  Perdata  tentang  Persetujuan-persetujuan Tertentu. Sumur. Bandung.
Retnoningsih, Ana. 2011. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Widya Karya. Semarang.
Soesilo,  R.  ,  1995,  Kitab  UndangUndang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Dei Pasal, Politeia, Bogor.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (Burgerlijk  Wetbook  voor  Indonesie) diterjemahkan oleh Subekti dan R.Tjitrosubidio.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria.