## JURNAL SOSAINS

## JURNAL SOSIAL DAN SAINS
VOLUME 3 NOMOR 12 2023 P-ISSN 2774-7018, E-ISSN  2774-700X
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA INVESTOR DENGAN NEGARA

## Fajar Ardiansah Wahyu, Abdul Muiz Nuroni
Institut Daarul Qur’an, Indonesia Email: fajarardiansah310797@gmail.com, Abdulmuiznuroni@gmail.com
Kata kunci: Newmont Mining Corporatio n,
sengketa, penyelesaian konflik, Indonesia, pertambangan
Keywords:
Newmont Mining Corporation, dispute, conflict resolution, Indonesia, mining

## ABSTRAK
Latar Belakang: Penyelesaian konflik sengketa antara Newmont Mining Corporation dan  Indonesia  pada  tahun  2014  menjadi  perhatian  utama  dalam  hubungan  bilateral antara kedua pihak. Sengketa ini timbul akibat perbedaan pandangan dan kepentingan antara  perusahaan  pertambangan  asal  Amerika  Serikat  tersebut  dan  pemerintah Indonesia terkait dengan kegiatan pertambangan emas di Indonesia.
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian konflik sengketa tersebut dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasilnya.
Metode : Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan mengumpulkan dan menganalisis data sekunder, termasuk dokumen-dokumen hukum, laporan media, dan laporan terkait.
Hasil : Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  penyelesaian  konflik  sengketa  antara Newmont Mining Corporation dan Indonesia pada tahun 2014 melibatkan serangkaian negosiasi antara kedua pihak yang diprakarsai oleh pemerintah Indonesia. Faktor-faktor yang  mempengaruhi  penyelesaian  konflik  ini  antara  lain  kepentingan  politik  dan ekonomi,  tekanan  masyarakat  dan  lingkungan,  serta  peraturan  hukum  yang  berlaku. Pemerintah  Indonesia  mengambil  langkah-langkah  strategis  untuk  menyelesaikan konflik  ini,  termasuk  melakukan  restrukturisasi  kontrak  pertambangan  dan meningkatkan partisipasi negara dalam kegiatan pertambangan.
Kesimpulan: Kesimpulannya, penyelesaian konflik sengketa antara Newmont Mining Corporation dan Indonesia pada tahun 2014 merupakan hasil dari serangkaian negosiasi yang  melibatkan  berbagai  faktor  politik,  ekonomi,  dan  hukum.  Penyelesaian  ini memberikan pelajaran penting bagi Indonesia dalam mengelola konflik sengketa dengan perusahaan  asing  di  sektor  pertambangan.  Dengan  memahami  faktor-faktor  yang mempengaruhi  penyelesaian  konflik,  pemerintah  dapat  mengambil  langkah-langkah yang efektif dalam menyelesaikan sengketa serupa di masa depan.

## ABSTRACT
Background:  The  resolution  of  the  dispute  conflict  between  Newmont  Mining Corporation  and  Indonesia  in  2014  became  a  major  concern  in  bilateral  relations between  the  two  parties.  This  dispute  arose  due  to  differences  in  views  and  interests between  the  mining  company  from  the  United  States  and  the  Indonesian  government related to gold mining activities in Indonesia.
Purpose: This study aims to analyze the conflict resolution of such disputes and identify the factors that influence the outcome.
Method:  The  method  used  by  the  authors  in  this  study  is  qualitative  analysis  by collecting and analyzing secondary data, including legal documents, media reports, and related reports.
Results:    The  results  of  the  analysis  show  that  the  settlement  of  the  dispute  conflict between  Newmont  Mining  Corporation  and  Indonesia  in  2014  involved  a  series  of negotiations between the two parties initiated by the Indonesian government. Factors affecting  the  resolution  of  this  conflict  include  political  and  economic  interests, community  and  environmental  pressures,  and  applicable  legal  regulations.  The Indonesian  government  is  taking  strategic  steps  to  resolve  this  conflict,  including restructuring mining contracts and increasing state participation in mining activities.
Conclusion:  In  conclusion,  the  dispute  conflict  resolution  between  Newmont  Mining Corporation and Indonesia in 2014 was the result of a series of negotiations involving various  political,  economic,  and  legal  factors.  This  settlement  provides  important lessons for Indonesia in managing conflict disputes with foreign companies in the mining sector. By understanding the factors affecting conflict resolution, governments can take effective steps in resolving similar disputes in the future.

## PENDAHULUAN
Pada tahun 2014, Indonesia menjadi sorotan internasional akibat konflik sengketa yang terjadi  di  Negara  Indonesia  antara  perusahaan tambang  yang  berasal  dari Amerika Serikat,  Newmont  Mining  Corporation.  Ini  adalah  salah  satu  sengketa  dari  banyak permasalahan  yang  muncul  dalam  industri  pertambangan  di  Indonesia,  yang  sering  kali melibatkan  kepentingan  berbagai  pihak  yang  berbeda.  Konflik  ini  mencerminkan kompleksitas hubungan antara pemerintah, perusahaan tambang asing, dan masyarakat di negara  yang  wilayahnya  mempunyai  sumber  daya  alam  yang  sangat  melimpah  seperti Indonesia (Anshori, Kriyantono, & Wulandari, 2017).
Newmont  Mining  Corporation  adalah  salah  satu  perusahaan  tambang  ternama  di dunia ini, telah beroperasi di Indonesia selama bertahun-tahun (Amoako, Lord, & Dixon, 2017).  Perusahaan  ini  terlibat  dalam  kegiatan  pertambangan  emas  di  Papua,  yang mempunyai  sumber  daya  alam  yang  melimpah  dan  sangat  berharga.  Namun,  perjalanan Newmont di Indonesia tidaklah selalu mulus. Konflik muncul akibat perbedaan pandangan dan kepentingan antara Newmont dan pemerintah Indonesia terkait dengan berbagai aspek kegiatan pertambangan, termasuk masalah lingkungan, ekonomi, dan kebijakan pajak.
Sengketa  ini  menjadi  pusat  perhatian  publik  karena  dampaknya  yang  luas  dan kompleks  (Widowaty  &  Fitriyanti,  2014).  Konflik  antara  Newmont  dan  pemerintah Indonesia tidak hanya melibatkan aspek hukum dan bisnis, tetapi juga memiliki implikasi politik  dan  sosial  yang  signifikan.  Pemerintah  Indonesia  berupaya  untuk  menjaga kedaulatan  negara  dan  melindungi  kepentingan  nasional,  sementara  Newmont  mencoba untuk mempertahankan operasionalnya dan melindungi keuntungan bisnisnya.
Penyelesaian konflik sengketa ini menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kepastian investasi di Indonesia. Upaya penyelesaian dilakukan melalui serangkaian negosiasi antara kedua belah pihak, dengan peran aktif dari pemerintah Indonesia sebagai mediator dan pengatur (Usboko, 2016). Pemerintah berusaha menemukan titik tengah yang
dapat  memenuhi  kepentingan  kedua  belah  pihak,  sekaligus  memastikan  keberlanjutan operasional perusahaan asing dan melindungi kepentingan nasional.
Salah satu faktor penting dalam penyelesaian konflik ini adalah kepentingan politik dan  ekonomi  yang  berkaitan  dengan  sektor  pertambangan  di  Indonesia.  Pertambangan merupakan  salah  satu  bidang  yang  paling  tinggi  dalam  memajukan  perekonomian Indonesia,  karena  memberikan  kontribusi  signifikan  terhadap  pendapatan  negara  dan lapangan  kerja.  Oleh  karena  itu,  kebijakan  yang  diambil  dalam  penyelesaian  konflik  ini harus  mempertimbangkan  dampaknya  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan  stabilitas politik di negara ini (Soetarto, 2016).
Selain itu, tekanan dari masyarakat dan kelompok lingkungan juga memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik ini. Masyarakat dan kelompok lingkungan memiliki kekhawatiran terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan, seperti  kerusakan  ekosistem  dan  pencemaran  lingkungan.  Tekanan  ini  mendorong pemerintah  Indonesia  untuk  mempertimbangkan  aspek  lingkungan  dalam  kebijakan penyelesaian konflik, dengan tujuan menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Selain  faktor  politik,  ekonomi,  dan  tekanan  masyarakat,  peraturan  hukum  juga memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik ini (Djumati, Lengkong, & Tulung, 2020). Pemerintah Indonesia memiliki wewenang untuk mengatur kegiatan pertambangan melalui  undang-undang  dan  peraturan  yang  berlaku.  Selama  penyelesaian  konflik, pemerintah  harus  memastikan  bahwa  langkah-langkah  yang  diambil  sesuai  dengan kerangka  hukum  yang  berlaku,  serta  memperhatikan  prinsip  keadilan  dan  kepentingan nasional.
Dalam penelitian ini, kami akan menganalisis penyelesaian konflik sengketa antara Newmont Mining  Corporation  dan  Indonesia  pada  tahun  2014.  Metode  yang  digunakan adalah analisis kualitatif dengan mengumpulkan dan menganalisis data sekunder, termasuk dokumen-dokumen hukum, laporan media, dan laporan terkait. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil penyelesaian konflik dan mendapatkan pelajaran yang dapat diambil untuk mengelola konflik serupa di masa depan (Ahmad Redi, 2022).
Dengan memahami kompleksitas dan faktor-faktor yang terlibat dalam penyelesaian konflik ini, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang  dinamika  sengketa  antara  perusahaan  tambang  asing  dan  pemerintah  di  negara- negara dengan sumber daya alam melimpah. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan oleh  peneliti  bisa  memberikan  pertimbangan  bagi  kebijakan  yang  lebih  efektif  dalam mengelola konflik sengketa di sektor pertambangan, dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis, lingkungan, dan kepentingan nasional.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penyelesaian  konflik  sengketa  antara  Newmont Mining  Corporation  dan  Indonesia  pada  tahun  2014  dapat  dilihat  melalui  tinjauan  studi pustaka.  Dalam  studi  pustaka,  peneliti  mengumpulkan  dan  menganalisis  berbagai dokumen, artikel, dan laporan yang relevan dengan kasus tersebut.
Studi  pustaka  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  memahami  latar  belakang  konflik, faktor-faktor yang mempengaruhi konflik, strategi yang digunakan oleh kedua belah pihak, serta  hasil  penyelesaian  yang  dicapai  (Aminati  &  Purwoko,  2013).  Melalui  tinjauan literatur, peneliti dapat memperoleh wawasan yang komprehensif tentang dinamika konflik tersebut, termasuk langkah-langkah yang diambil dalam proses penyelesaian.
Selain itu, studi pustaka juga memberikan akses kepada peneliti untuk mempelajari peraturan hukum yang relevan dengan kasus ini. Peneliti dapat mengkaji undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan yang terkait dengan pertambangan di Indonesia. Dalam hal  ini,  studi  pustaka  dapat  membantu  peneliti  dalam  memahami  kerangka  hukum  yang mengatur kegiatan pertambangan dan dampaknya terhadap konflik sengketa.
Selain itu, studi pustaka juga dapat memberikan perspektif dari berbagai pemangku kepentingan  yang  terlibat  dalam  konflik  ini.  Peneliti  dapat  mempelajari  laporan  media, laporan  LSM,  atau  penelitian  akademik  yang  melibatkan  perspektif  masyarakat  sipil, kelompok  lingkungan,  dan  aktor-aktor  lain  yang  terkait  dengan  konflik  ini.  Dengan memperoleh  berbagai  sudut  pandang  ini,  peneliti  dapat  menggambarkan  secara  lebih lengkap dinamika konflik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Melalui metode studi pustaka, peneliti dapat melakukan analisis mendalam terhadap kasus  konflik  sengketa  antara  Newmont  Mining  Corporation  dan  Indonesia  pada  tahun 2014. Keuntungan dari metode ini adalah bahwa peneliti dapat memanfaatkan sumber daya literatur yang telah ada untuk memahami konflik tersebut secara holistik dan menganalisis peran berbagai faktor yang mempengaruhi penyelesaiannya.
Namun, perlu diingat bahwa metode studi pustaka memiliki keterbatasan, terutama dalam hal akses terhadap informasi terbaru dan kesulitan untuk memverifikasi keabsahan dan  keakuratan  data  yang  tersedia.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  peneliti  untuk memperhatikan sumber-sumber  yang terpercaya  dan membandingkan hasil  dari banyak- nya sumber sumber untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang penyelesaian konflik ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyelesaian  konflik  sengketa  antara  Newmont  Mining  Corporation  dan Indonesia pada tahun 2014 melibatkan berbagai faktor, termasuk aspek hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang di Negara Indonesia. UU tersebut memberikan kerangka kerja dan landasan hukum bagi penyelesaian konflik, serta mengatur hak, kewajiban,  dan  tanggung  jawab  kedua  belah  pihak  yang  terlibat  (Salim,  2022). Salah  satu  Undang-Undang  yang  relevan  dalam  konteks  penyelesaian  konflik pertambangan adalah UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU ini mengatur segala aspek terkait pertambangan, termasuk perizinan, pengelolaan,  dan  pemanfaatan  sumber  daya  mineral  dan  batubara  di  Indonesia. Dalam hal konflik sengketa, UU ini memberikan landasan hukum bagi penyelesaian sengketa melalui mekanisme perundingan, mediasi, atau arbitrase.
Dalam  penyelesaian  konflik  antara  Newmont  Mining  Corporation  dan Indonesia, peranan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sangat penting. Undang- Undang  ini  memberikan  kerangka  kerja  untuk  mengatur  hubungan  antara perusahaan  tambang  asing  dan  pemerintah  Indonesia,  Salah  satu  perspektif  yang diatur  dalam  Undang-Undang  ini  adalah  perizinan.  Undang-Undang  ini menetapkan  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  perusahaan  tambang  dalam memperoleh  izin  operasi  di  Indonesia  (Agassi,  Hendrawan,  &  Mubarak,  2023). Perusahaan  tambang,  termasuk  Newmont  Mining  Corporation,  harus  mematuhi persyaratan tersebut agar dapat melaksanakan kegiatan pertambangan dengan sah.
Selain itu, UU tersebut juga mengatur tanggung jawab perusahaan tambang terhadap  lingkungan.  Pertambangan  yang  dilakukan  oleh  Newmont  Mining Corporation harus mematuhi standar lingkungan yang ditetapkan dalam Undang- Undang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara.  Perusahaan  wajib  melaksanakan upaya  perlindungan  dan  pemulihan  lingkungan  yang  terdampak  akibat  kegiatan pertambangan.  Dalam  penyelesaian  konflik  sengketa,  aspek  lingkungan  menjadi salah satu perhatian penting yang diatur dalam UU tersebut.
Selain UU Nomor 4 Tahun 2009, ada juga Undang-Undang lain yang relevan dalam konteks penyelesaian konflik pertambangan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang- Undang ini menetapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dipatuhi oleh perusahaan tambang. Dalam penyelesaian konflik sengketa,  aspek  lingkungan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  ini  menjadi pertimbangan penting dalam mencapai kesepakatan yang berkelanjutan (Raharja & Harjiyatni, 2014).
Selain  dari  sisi  peraturan,  penyelesaian  konflik  sengketa  antara  Newmont Mining Corporation dan Indonesia juga melibatkan prosedur penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang ini memberikan kerangka kerja bagi  penyelesaian  sengketa  melalui  mekanisme  arbitrase  atau  alternatif penyelesaian sengketa, diantaranya seperti mediasi atau negosiasi.
Dalam penyelesaian konflik sengketa antara Newmont Mining Corporation dan Indonesia, mekanisme mediasi atau negosiasi menjadi pilihan yang digunakan untuk  mencapai  kesepakatan.  Mekanisme  ini  diatur  dalam  Undang-Undang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  sebagai  upaya  untuk  mencapai penyelesaian yang lebih cepat, efisien, dan lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak  (Winarta,  2022).  Melalui  mekanisme  ini,  pemerintah  Indonesia  berperan sebagai  mediator  antara  Newmont  Mining  Corporation  dan  pihak-pihak  terkait lainnya  untuk  mencapai  kesepakatan  yang  menguntungkan  semua  pihak  yang terlibat.
Selain  Undang-Undang  yang  secara  langsung  terkait  dengan  penyelesaian konflik  sengketa,  juga  terdapat  regulasi-regulasi  yang  mengatur  pajak  dan penerimaan negara lainnya yang relevan dalam konteks penyelesaian konflik ini. Penyelesaian konflik sengketa ini juga dapat melibatkan kajian terhadap kebijakan pajak dan mekanisme penerimaan negara yang diatur dalam Undang-Undang dan peraturan yang terkait.
Secara keseluruhan, penyelesaian konflik sengketa antara Newmont Mining Corporation dan Indonesia pada tahun 2014 melibatkan berbagai aspek yang diatur dalam Undang-Undang di Indonesia. Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara,  Undang-Undang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup, Undang-Undang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  serta  regulasi- regulasi  terkait  lainnya,  memberikan  kerangka  kerja  dan  landasan  hukum  bagi penyelesaian konflik ini (Pemerintah, 2009). Dalam penyelesaian konflik ini, aspek perizinan,  lingkungan,  mekanisme  penyelesaian  sengketa,  serta  aspek  pajak  dan penerimaan  negara  menjadi  pertimbangan  penting  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  tersebut.  Dengan  mengikuti  landasan  hukum  yang  ada,  penyelesaian
konflik  dapat  dicapai  dengan  menghormati  hak,  kewajiban,  dan  tanggung  jawab kedua  belah  pihak  yang  terlibat,  serta  memperhatikan  kepentingan  nasional  dan keberlanjutan operasional perusahaan tambang asing di Indonesia.
Sebagai  tambahan,  dalam  penyelesaian  konflik  sengketa  antara  Newmont Mining  Corporation  dan  Indonesia  pada  tahun  2014,  terdapat  pula  aspek-aspek penting  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  tentang  Penanaman  Modal.  Undang- Undang ini memberikan kerangka kerja yang mengatur investasi asing di Indonesia, termasuk investasi dalam sektor pertambangan.
Undang-Undang tentang Penanaman Modal menetapkan hak, perlindungan, dan kewajiban bagi investor asing, termasuk dalam hal penyelesaian konflik. Salah satu  mekanisme  yang  diatur  adalah  penyelesaian  sengketa  melalui  Badan Penyelesaian  Sengketa  Perusahaan  Penanaman  Modal  (BPS-SP).  BPS-SP merupakan  lembaga  yang  bertugas  menyelesaikan  sengketa  yang  melibatkan investor  asing  dan  pemerintah  Indonesia.  Melalui  mekanisme  ini,  penyelesaian konflik  dapat  dilakukan  secara  adil  dan  objektif  dengan  melibatkan  pihak  yang independen dan ahli di bidang hukum.
Selain itu, penting juga untuk  mencermati aspek hukum  internasional yang dapat  mempengaruhi  penyelesaian  konflik  sengketa  antara  Newmont  Mining Corporation dan Indonesia. Indonesia adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  dan  telah  menandatangani  berbagai  perjanjian  internasional  yang  relevan, termasuk  dalam  hal  perlindungan  investasi  asing.  Prinsip-prinsip  hukum internasional, seperti perlakuan yang adil dan setara terhadap investor asing, juga menjadi pertimbangan dalam penyelesaian konflik ini.
Dalam konteks penyelesaian konflik sengketa, perlu dicatat bahwa Undang- Undang di Indonesia merupakan instrumen yang menjadi acuan dan pedoman bagi penyelesaian  sengketa.  Namun,  dalam  prakteknya,  penyelesaian  konflik  bukan hanya  aspek  hukum  yang  dilihat,  tetapi  juga  melibatkan  faktor-faktor  politik, ekonomi,  dan  sosial.  Proses  penyelesaian  konflik  yang  efektif  dan  berkelanjutan memerlukan kerja sama antara pemerintah, perusahaan, dan pihak terkait lainnya, serta  mengintegrasikan  berbagai  aspek  yang  melibatkan  kepentingan  nasional, lingkungan, dan keadilan.
Dalam  kasus  konflik  sengketa  antara  Newmont  Mining  Corporation  dan Indonesia pada tahun 2014, penyelesaian yang akhirnya dicapai dapat dipandang sebagai hasil dari kompromi antara kedua belah pihak, dengan mempertimbangkan kepentingan  nasional,  perlindungan  lingkungan,  dan  keberlanjutan  operasional perusahaan.  Penyelesaian  konflik  ini  juga  memberikan  pelajaran  berharga  bagi pemerintah  Indonesia  dalam  mengatur  sektor  pertambangan,  termasuk  perluasan peraturan dan kebijakan yang lebih memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Oleh  karena  itu,  Undang-Undang  di  Indonesia,  termasuk  Undang-Undang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara,  Undang-Undang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Undang-Undang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa,  Undang-Undang  tentang  Penanaman  Modal,  serta perjanjian  internasional  yang  relevan,  memberikan  kerangka  kerja  dan  landasan hukum  penting  dalam  penyelesaian  konflik  sengketa  antara  Newmont  Mining Corporation  dan  Indonesia.  Namun,  penyelesaian  konflik  juga  harus
mempertimbangkan  faktor-faktor  lain  yang  melibatkan  kepentingan  nasional, lingkungan, dan keadilan demi mencapai penyelesaian yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak yang terlibat (Abib, 2018).

## KESIMPULAN
Penyelesaian konflik sengketa antara Newmont Mining Corporation dan Indonesia pada tahun  2014  merupakan  proses yang melibatkan berbagai  aspek  hukum  yang  diatur dalam  Undang-Undang  di  Indonesia.  Undang-Undang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara,  Undang-Undang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Undang- Undang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  Undang-Undang  tentang Penanaman Modal,  serta  perjanjian internasional  yang  relevan  menjadi landasan  hukum yang penting dalam penyelesaian konflik ini.
Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan kerangka kerja untuk  mengatur  hubungan  antara  perusahaan  tambang  asing  seperti  Newmont  Mining Corporation dan pemerintah Indonesia. Perizinan, persyaratan lingkungan, dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan adalah beberapa aspek yang diatur dalam undang- undang  ini.  Undang-Undang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  juga menjadi  penting  dalam  penyelesaian  konflik  ini,  mengatur  prinsip-prinsip  perlindungan dan pemulihan lingkungan yang harus dipatuhi oleh perusahaan tambang.
Selain  itu,  Undang-Undang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang bisa digunakan dalam penyelesaian konflik  ini.  Melalui  mediasi,  negosiasi,  atau  arbitrase,  pihak-pihak  yang  terlibat  dapat mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan. Undang-Undang tentang Penanaman Modal juga memberikan perlindungan dan kewajiban bagi investor asing, termasuk dalam penyelesaian sengketa dengan pemerintah Indonesia.
Dalam  penyelesaian  konflik  ini,  perlu  diperhatikan  pula  aspek-aspek  lain  yang melibatkan  faktor  politik,  ekonomi,  dan  sosial.  Penyelesaian  konflik  yang  efektif  dan berkelanjutan  memerlukan  kerja  sama  antara  pemerintah,  perusahaan,  dan  pihak  terkait lainnya. Selain itu, penyelesaian konflik juga harus memperhatikan kepentingan nasional, perlindungan  lingkungan,  dan  keadilan.  Hal  ini  penting  untuk  memastikan  bahwa penyelesaian  yang  dicapai  tidak  hanya  memenuhi  persyaratan  hukum,  tetapi  juga menghasilkan dampak positif dalam jangka panjang.
Dalam  kasus  penyelesaian  konflik  antara  Newmont  Mining  Corporation  dan Indonesia,  terdapat  kompromi  antara  kedua  belah  pihak  yang  mempertimbangkan kepentingan nasional, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan operasional perusahaan. Proses  ini  memberikan  pelajaran  berharga  bagi  pemerintah  Indonesia  dalam  mengatur sektor  pertambangan  secara  lebih  berkelanjutan  dan  memperhatikan  kesejahteraan masyarakat.  Selain  itu,  penyelesaian  konflik  ini  juga  menunjukkan  pentingnya memperhatikan  hukum  internasional  dan  perjanjian  yang  relevan  dalam  proses penyelesaian sengketa dengan investor asing.

## DAFTAR PUSTAKA
Abib,  Agus  Saiful.  (2018).  Penyelesaian  Perselisihan  Antara  Negara  Dengan  Warga Negara  Asing  Mengenai  Penanaman  Modal  Berbasis  Pancasila. Humani  (Hukum Dan Masyarakat Madani) , 8 (1), 70–89.
Agassi, Muhammad Adhe, Hendrawan, Rikki, & Mubarak, Arkan Aziz. (2023). Analisis Politik  Hukum  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  Tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin , 1 (11). Ahmad  Redi,  S.  H.  (2022). Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Pertambangan  Mineral  Dan
Batubara . Sinar Grafika.
Aminati, Arfiani Yulia, & Purwoko, Budi. (2013). Studi kepustakaan mengenai landasan teori dan praktik konseling resolusi konflik interpersonal. Jurnal BK Unesa , 3 (01),
222–235.
Amoako,  Kwame  Oduro,  Lord,  Beverley  R.,  &  Dixon,  Keith.  (2017).  Sustainability reporting: Insights from the websites of five plants operated by Newmont Mining Corporation. Meditari Accountancy Research , 25 (2), 186–215.
Anshori,  M.  Syukron,  Kriyantono,  Rachmat,  &  Wulandari,  Maulina  Pia.  (2017). Negotiation  intermediaries  dan  identifikasi  penyelesaian  sengketa  hak  atas  tanah masyarakat adat cek bocek salesek reen sury di Kabupaten Sumbawa. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan , 5 (3), 481–496. Djumati, Ninggimus Yolemal, Lengkong, Johny P., & Tulung, Trilke E. (2020). Kebijakan politik luar negeri Indonesia pada pemerintahan Jokowi dalam upaya penyelesaian konflik di Myanmar. POLITICO: Jurnal Ilmu Politik , 8 (4). Pemerintah, R. I. (2009). Undang Undang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Uu No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Dan Batubara , 4 .
Raharja, Sunarya, & Harjiyatni, Fransisca Romana. (2014). Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara  dalam  Menyelesaikan  Sengketa  Lingkungan  (Studi  Gugatan  Organisasi Lingkungan Hidup). Jurnal Mimbar Hukum , 26 (2), 40764. Salim,  H.  S.  (2022).  Model  Pengelolaan  Pertambangan  Di  Indonesia. Jurnal  Risalah Kenotariatan , 3 (1).
Soetarto, Endriatmo. (2016). Contestations Access to Agrarian Resources in Forest Area of  Dodo  Jaran  Pusang,  Sumbawa  District,  NTB. Sodality:  Jurnal  Sosiologi Pedesaan , 4 (2).
Usboko, Ignasius. (2016). Role Players Analysis dalam Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam  (Studi  Kasus  Konflik  Pertambangan  Mangan  Di  Kabupaten  Timor  Tengah Selatan,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  Tahun  2010-2011). Politika:  Jurnal  Ilmu Politik , 7 (1), 16–36.
Widowaty,  Yeni,  &  Fitriyanti,  Fadia.  (2014).  Membangun  Model  Perlindungan  Hukum Terhadap  Masyarakat  Sebagai  Korban  Pencemaran  Dan/Atau  Perusakan Lingkungan  Oleh  Korporasi  Dengan  Prinsip  Restorative  Justice. Jurnal  Media Hukum , 21 (1), 19. Winarta,  Frans  Hendra.  (2022). Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Arbitrase  Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua . Sinar Grafika.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.