## INOVASI LAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DALAM PERSPEKTIF

## DIGITAL GOVERNMENT
Cathas Teguh Prakoso 1
1 Program Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman Alamat Korespondensi : cathas.prakoso@fisip.unmul.ac.id
Abstract: This  article  will  discuss  the  online  population  service  innovation  carried out by the Kutai Kartanegara Regency Population and Civil Registration Service in terms of service innovation characteristics and their achievements in the context of digital  government.  By  using  qualitative  methods  and  analysis,  the  research findings  indicate  that  the  online  service  innovations  that  have  been  carried  out have  met  the  characteristics  of  service  innovation.  From  a  digital  government perspective, this online population service innovation has reached stage 2 of digital government, Transformation or Electronic Government.
Keywords : innovation, population service, digital government
Abstrak: Artikel  ini  akan  membahas    inovasi  layanan  kependudukan  online  yang dilakukan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  pencatatan  Sipil  Kutai  Karatnegara  dari sisi  karaketeristik  inovasi  layanan  dan  capaiannya  dalam  konteks  digital government.  Dengan  menggunakan  metode  dan  analisis  kualitatif,  temuan penelitian menunjukkan bahwa inovasi layanan online yang telah dilakukan sudah memenuhi  karakteristik  inovasi  layanan.  Dalam  perspektif  digital  government, inovasi  layanan  kependudukan  online  ini  sudah  mencapai  tahapan  2  dari  digital government, yaitu Transformasi atau Pemerintahan Elektronik.
Kata Kunci : inovasi, layanan kependudukan, digital government

## Pendahuluan
Pandemi Covid-19 sejauh ini dapat dikatakan mengubah layanan publik yang diberikan  oleh  Pemerintah.  Sebelum  masa  pandemi,  layanan  publik  masih  banyak dilakukan  secara  manual  dimana  pertemuan  langsung antara  pemberi  layanan  dan penerimaan  layanan  terjadi.  Dalam  konteks  layanan  kependudukan,  masyarakat masih  banyak  yang  harus  mendatangi  langsung  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  guna  mendapatkan  layanan  yang  diinginkan.  Dengan  adanya pandemi,  pemerintah  menerapkan  kebijakan  untuk  pembatasan    pertemuan, menjaga jarak serta menerapkan protokol kesehatan, yang kemudian pada akhirnya melahirkan kebijakan bekerja dari rumah (Mungkasa, 2020). Penerapan kebijakan ini kemudian  berimbas  pada  sektor  layanan  publik  dimana  mau  tidak  mau  harus mengubah  model  layanan  yang  sebelumnya  masih  banyak  yang  dilakukan  secara luring, namun harus bergerak cepat menjadi layanan yang mampu mengakomodasi sistem layanan daring.
Sistem  layanan  publik  berbasis  daring  bukanlah  hal  yang  baru.  Sejak  tahun 2003  pemerintah  Indonesia  sudah  membuat  cetak  biru  dari  pengembangan pemerintahan  elektronik  atau e-government (Irawan,  2013).  Namun  namun  dalam kurun  waktu  selama  17  tahun,  pengembangan e-government belum  banyak mengubah  tatanan  layanan  publik.  Jika  mengacu  pada  angka e-government development  index pada  tahun  2020,  Indonesia  berada  pada  posisi  88  dari  193 negara  (United  Nations,  2020).  Dari  sudut  pandang  administrasi  publik,  tantangan
utama  yang  dihadapi  dalam  abad  21  bagi  pemerintah  adalah  membangun e- government yang  empiris  dan  efektif  dimana  pemerintah  mampu  memberikan layanan publik melalui internet (Bonsón, Torres, Royo, & Flores, 2012).
Indonesia saat ini tengah memasuki era Revolusi Industri 4.0 dimana banyak penemuan  baru  yang  sifatnya  disruptif.  Teknologi  berkembang  dengan  cepat sehingga  jika  tidak  dimanfaatkan  akan  mengancam  eksistensi  institusi  yang  tidak mau  berubah,  termasuk  pemerintah.  Salah  satu  kunci  keberhasilan  dalam menghadapi  era  Revolusi  Industri  4.0  adalah  efisiensi  dalam  pelayanan  dan  proses internal (Bappenas, 2018). Layanan publik adalah sektor yang paling penting untuk segera  berubah  dimana  mekanisme    yang  paling  penting  untuk  diterapkan  adalah digitalisasi  administrasi  publik  dan  otomatisasi  proses  bisnisnya  yang  kemudian dikenal  dengan Government  4.0 (Bappenas,  2018).  Di  tengah  perkembangan teknologi  yang  masif  seperti cloud  computing , social  media , mobile  technology , memberikan  peluang  bagi  pemerintah  dalam  melayani  publik  serta  meningkatkan partisipasi  dan  kolaborasi  publik  dalam  menghasilkan  layanan  publik  yang  efisien, cepat,  dan  terjangkau  semua  kalangan  serta  dapat  diakses  melalui  genggaman tangan.  Hal  ini  merupakan  suatu  keharusan  yang  bersifat  mutlak  untuk  dilakukan sebagai  upaya  untuk  memordenisasi  pelayanan  publik  yang  saat  ini  masih cenderung  sifatnya  terlalu  birokratis  dan  lambat  untuk  dilakukan  peningkatan melalui  adopsi  teknologi  digital  dan  mengintegrasikannya  di  dalam  sektor  publik atau yang kemudian dapat disebut sebagai digital government .
Salah satu layanan publik penting yang terdampak pandemi covid-19 adalah layanan  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  di  wilayah  kabupaten  Kutai Kartanegara. Pandemi Covid-19 mewajibkan masyarakat untuk melakukan social dan physical distancing agar mampu  menekan penyebaran penyakitnya. Dengan kondisi yang  demikian,  masyarakat  yang  ingin  mendapatkan  pelayanan  publik,  terutama dalam  hal  kependudukan  dan  catatan  sipil  tidak  dapat  atau  harus  sangat  berhati- hati  dalam  melakukan  urusan-urusan  dalam  pelayanan  publik  yang  disediakan pemerintah  jika  masih  harus  melaksanakan  proses  pelayanan  yang  birokratis  dan bertemu  secara  langsung  dengan  pemberi  layanan.  Gerak  fisik  yang  terbatas  mau tidak  mau  membuat  interaksi  antar  manusia  kini  banyak  bergantung  pada keberadaan  teknologi  informasi.  Kondisi  geografis  Kabupaten  Kutai  Kartanegara yang  sangat  luas  juga  membuat  masyarakat  terlalu  jauh  untuk  mengurus  berkas kependudukan  di  pusat  kabupaten,  selain  itu  kondisi  pandemi  yang  membatasi masyarakat  untuk  keluar  rumah.  Namun  saat  ini,  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  (Disdukcapil  Kukar)  sudah  tanggap terhadap perkembangan teknologi informasi dalam melayani masyarakat khususnya dalam hal Pendaftaran Penduduk (Pindah, Datang, Kartu Keluarga/KK, KTP-EL, Surat Keterangan  Rekam,  dan  Kartu  Identitas  Anak/KIA)  dan  Pencatatan  Sipil  (Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, Akta  Pengangkatan  Anak,  dan  Akta  Pengesahan  Anak)  (Disdukcapil  Kab.  Kutai Kartanegara,  2019).  Bentuk  ketanggapan  dalam  menghadapi  situasi  pandemi  yang membatasi mobilitas warga adalah dengan melakukan inovasi layanan publik dalam bentuk Sistem Pelayanan Mandiri dimana layanan ini mengakomodasi Permohonan Penerbitan  Kartu  Keluarga,  Permohonan  Pencetakan  KTP  Elektronik,  Surat
Keterangan  Pindah  WNI/SKPWNI,  Surat  Keterangan  Datang  WNI/SKDWNI, Permohonan Pencetakan Akta Kelahiran, Permohonan Pencetakan Akta Kematian, Permohonan  Pencetakan  Akta  Perkawinan,  Perbaikan  Data  kependudukan, Sinkronisasi Data, dan  Daftar Dokumen yang sudah didistribusikan dimana layanan tersebut dapat diakses di http://disdukcapil.kutaikartanegarakab.go.id/layanan_online/ .
Kajian terkait inovasi layanan dan penggunaan e-government dalam layanan kependudukan  bukan  merupakan  hal  yang  baru.  Kajian  terbaru  terkait  inovasi layanan kependudukan seperti mislanya dalam hal akta kelahiran (Putri & Pambudi, 2018),  penggunaan  aplikasi  (Cahyaningrum  &  Ardhian  Nugroho,  2019)  maupun inovasi  pelayanan  kependudukan  secara  umum  (Soraya  &  Astuti,  2019).  Dalam semua  kajian  terdahulu  memperlihatkan  bahwa  inovasi  layanan  yang  dilakukan masih  dikaji  dalam  perspektif  e-government  dan  kajian  dilakukan  belum mempertimbangkan  kondisi  pandemi  covid-19.  Kajian-kajian  ini  belum  melihat  dari perspektif  lain  bahwa  inovasi  layanan  kependudukan  yang  dilakukan  secara  online juga dapat dikaji capaiannya dari perspektif digital government . Artikel ini berupaya untuk mengisi gap yang belum  terisi tersebut.
Artikel ini akan menganalisis inovasi layanan kependudukan dan pencatatan sipil  yang  dilakukan  oleh  Disdukcapil  Kukar  saat  menghadapi  pandemi  covid-19 melalui penggunaan sistem pelayanan mandiri pada tahun 2020.  Secara pragmatis, riset  ini  akan  melihat  lanskap  inovasi  yang  dilakukan  dalam  kurun  waktu  satu terakhir ini dan mengukur capaiannya menggunakan perspektif digital government . Dengan  memahami  capaiannya,  maka  riset  ini  akan  mampu  menjawab  bagaimana inovasi  layanan  kependudukan  dalam  perspektif digital  government beserta efektifitas dan efisiensi yang dihasilkan.

## Kerangka Teori
Inovasi  layanan  publik  merupakan  bentuk  lain  dari  pengembangan  studi administrasi dan kebijakan publik. Inovasi sendiri merupakan ide, praktik atau objek yang baru dan dapat mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang baru dan lebih baik (Muluk,  2008;  Tanye,  2016).  Rogers  (dalam  Suwarno,  2008)  menjelaskan  bahwa untuk  melihat  inovasi  layanan,  dapat  dilihat  dari  indikator  atau  karakteristiknya, yaitu  kemanfaaatan  relatif,  kesesuaian,  kompleksitas,  kemungkinan  untuk  dicoba, dan pengamatan. Karakteristik ini menjadi acuan dalam melihat inovasi layanan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pemberi layanan  publik.
Tantangan dalam model administrasi publik di abad ke 21 adalah penerapan e-government . Dalam suatu studi yang sifatnya empiris, e-government efektif dalam administrasi karena telah memungkinkan pemerintah untuk melayani warga negara menggunakan  teknologi  internet  (Bonsón  et  al.,  2012).  Selain  itu,  teknologi  telah memungkinkan  pemerintah  untuk  mendapatkan,  memproses,  memanipulasi, menyimpan, mengambil dan melaporkan data secara efisien dan andal (Glybovets & Mohammad, 2017). E-government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik  atau  proses  kepemerintahan  yang  demokratis  (Irawan,  2013).  Relasi e- government sendiri  terdiri  dari  tiga  aspek  yaitu Government  to  Citizens  (G2C),
Government to Business (G2B) , dan Government to Government (G2G) (Evans & Yen, 2005). Relasi e-government dalam penelitian ini lebih menekankan pada arah  relasi government  to  citizen  (G2C) dimana  dalam  hal  ini  pemerintah  diwakili  oleh Disdukcapil  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  dan citizen adalah  masyarakat  yang berkepentingan  dalam  hal  data  kependudukan  dan  pencatatan  sipil.  Relasi  G2C sendiri  merupakan bentuk  relasi  yang  fokus pada  pelayanan  publik  yang dilakukan secara  online    dimana  pemerintah  bekerja  untuk  warga  negaranya.  G2C  juga merupakan  bentuk  relasi  pelayanan  yang  memfokuskan  pada  kemampuan pemerintah, yang dalam hal ini adalah pemerintah di tingkat daerah, untuk bertukar informasi satu sama lain dalam sebuah bentuk elektronik yang efisien (Evans & Yen, 2005).
Peningkatan  partisipasi  dan  kolaborasi  publik/masyarakat  merupakan  suatu hal  yang  sifatnya  penting  atau  mutlak  harus  dilakukan  pemerintah  sebagai  upaya modernisasi pelayanan publik melalui adopsi teknologi digital dan mengintegrasikannya  di  dalam  sektor  publik  atau  yang  disebut  dengan Digital Government (Bappenas,  2018). Digital  government merupakan  satu  turunan  kajian dari pengembangan konsep e-government sehingga kajian digital government tidak bisa  dilepaskan  atau  memiliki  keterkaitan  yang  erat  dengan e-government karena merupakan  satu  kesatuan  yang  saling  terikat.  Berdasarkan  apa  yang  dikemukakan oleh  OECD, digital  government atau  pemerintah  digital  dapat  didefinisikan  sebagai penggunaan  teknologi  digital,  sebagai  bagian  terpadu  dari  strategi  modernisasi pemerintah  dan  bergantung  pada  ekosistem  pemerintah  digital  yang  terdiri  dari aktor  pemerintah,  organisasi  non-pemerintah,  bisnis,  asosiasi  warga  dan  individu yang mendukung produksi dan akses ke data, layanan, dan konten melalui interaksi dengan  pemerintah  (OECD,  2014).  Tahapan  dalam  pencapaian  dalam  digital government  memiliki  sedikit  perbedaan  dengan e-government .  Mengacu  pada evolusi digital  government sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Janowski  tahapan digital  government terdiri  dari Stage  1  -  Digitization  or  Technology  in  Government, Stage  2  -  Transformation  or  Electronic  Government,  .  Stage  3  -  Engagement  or Electronic  Governance,  Stage  4  -  Contextualization  or  Policy-Driven  Electronic Governance (Janowski,  2015).  Tulisan  ini  akan  melihat  perspektif  layanan kependudukan  online  Disdukcail  Kukar  dari  sudut  pandang  capaian  tahapan  pada digital government, khususnya pada capaian di Stage 2 - Transformation or Electronic Government .

## Metode Penelitian
Model kualitatif penulis gunakan dalam riset ini dimana dengan pendekatan dan model kualitatif, bisa lebih mngeksplorasi dan menganalisis permasalahan yang muncul dari fenomena sosial yang terkait dengan layanan kependudukan (Cresswell, 2017)  serta  mampu  meberikan  gambaran  yang  spesifik,  penataan  sosial  dan hubungannya  (Neuman,  2017:44).  Riset  ini  sendiri  dilaksanakan  selama  2  bulan  di bulan  Agustus-September  2020  di  Kantor  Disdukcapil  Kukar.  Pengumpulan  data dilakukan  dengan  cara  observasi,  wawancara,  studi  literatur  dan  dokumentasi (Cresswell,  2017;  Neuman,  2017).  Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah analisis data kualitatif (Cresswell, 2017)

## Hasil dan Pembahasan
Inovasi layanan merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukanmengingat  zaman  yang  bergerak  cepat  dimana  teknologi  informasi menjadi  satu  hal  yang  penting  untuk  diadaptasikan  dalam  layanan  publik. Pemanfaatan teknologi informasi yang kemudian berkembang pada pengembangan digital  government  semakin  diperkuat  dengan  keluarnya  Peraturan  Presiden  RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan dalam konteks  penelitian  ini,  pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam  layanan kependudukan  di  lingkup  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  mengacu  pada  dokumen Rencana Strategis  Disdukcapil Kukar 2017-2021 (Disdukcapil Kab. Kutai Kartanegara, 2019). Kedua dokumen kebijakan itu yang kemudian menjadi dasar bagi Disdukcapil Kukar  untuk  melakukan  inovasi  layanan  publik  di  bidang  kependudukan  dan pencatatan  sipil.  Inovasi  yang  dilakukan  itu  memiliki  tujuan  untuk  memudahkan, mendekatkan,  dan  meningkatkan  layanan  publik  pada  masyarakat  Kutai Kartanegara.

## Inovasi Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Disdukcapil Kukar
Inovasi layanan kependudukan yang dilakukan oleh Disdukcapil Kukar adalah dengan membuat kanal layanan kependudukan yang dapat diakses melalui website resmi
disdukcapil yang beralamat di
http://disdukcapil.kutaikartanegarakab.go.id/layanan_online/ . Saat ini memang tidak semua layanan bisa dilakukan secara online mengingat pada layanan kependudukan dan  catatan  sipil  beberapa  layanan  mengharuskan  masyarakat  datang  untuk melakukan  perekaman  data  seperti  misalnya  saat  membuat  e-KTP  dimana masyarakat  harus  merekam  identitas  fisik  diri  seperti  sidik  jari,  mata,  dan  tanda tangan.  Melalui  portal  layanan  online  yang  ada  ini,  masyarakat  bisa  mengakses secara langsung 9 layanan kependudukan yang ada seperti permohonan penerbitan kartu  keluarga,  cetak  e-KTP,  Surat  keterangan  Pindah  WNI,  Surat  Keterangan Datang  WNI,  Cetak  Akta  kelahiran,  Cetak  Akta  kematian,  perbaikan  data kependudukan, sinkronisasi data yang tidak dapat diakses oleh lembaga pengguna dan  daftar  dokumen  kependudukan  yang  sudah  didistribusikan  oleh  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## Gambar 1. Layanan Online Disdukcapil Kukar
Guna  menganalisis  inovasi  layanan  kependudukan,  peneliti  menggunakan teori atribut inovasi Rogers (dalam Tanye, 2016:8) yang meliputi relative advantage, compatibility, complexity, triability dan observability.
Pada relative  advantage ,  inovasi  dilakukan    untuk  memberikan  kebaruan terhadap  inovasi  yang  sudah  dilakukan  sebelumnya.  Dengan  melakukan  inovasi, maka akan ada perubahan terhadap proses layanan  yang sebelumnya ada. Adanya kebaruan dalam melakukan inovasi layanan publik yang diberikan dalam hal layanan kependudukan,  hasil  temuan  penelitian  menunjukkan  animo  masyarakat  atau jumlah pengguna layanan yang melakukan pengurusan melalui kanal layanan online yang  tersedia  cukup  tinggi.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  jumlah  dokumen  bukti penerbitan  dokumen  yang  dikeluarkan  oleh  Disdukcapil  Kukar  yang  berasal  dari permohonan  yang  diajukan  melalui  kanal  layanan  online  yang  juga  dapat  diakses secara  online  pada  halaman  muka  website  sebagaimana  yang  ditampilkan  pada gambar 1. Tingginya animo masyarakat ini disebabkan karena hampir sebagian besar masyarakat,  terutama  yang  berusia  muda  sudah  memiliki smartphone yang  dapat digunakan untuk mengakses layanan online tersebut dengan mudah dan juga dapat membantu  orang  tuanya  juga.  Selain  itu,  hampir  di  semua  kecamatan  memiliki jaringan internet yang memadai guna mengakses layanan dan yang terakhir, karena sedang  dalam  masa  pandemi  yang  membatasi  pergerakan  masyarakat  membuat banyak  masyarakat  memilih  mengakses  layanan  yang  bisa  dilakukan  melalui    kanal layanan  online  ketimbang  mendatangi  kantor  kecamatan  atau  Kantor  Disdukcapil Kukar.
Pada  aspek  indikator compability atau  kesesuaian  dengan  inovasi sebelumnya, Suwarno (Suwarno, 2008:19) menjelaskan terdapat beberapa tahapan pada  proses  pengembangan  inovasi  yaitu  pengenalan  kebutuhan,  riset dasar/aplikatif,  aspek  pengembangan,  komersialisasi,  difusi  dan  adopsi,  serta konsekuensi. Inovasi layanan online kependudukan yang dilakukan oleh Disdukcapil Kukar tidak hadir dari ruang yang hampa namun hadir melalui pengenalan masalah sosial  yang  memerlukan  skala  prioritas  yang  membutuhkan  pelayanan.  Temuan penelitian  menunjukkan  bahwa  masalah  sosial  yang  dikenali  dimana  masalah  yang muncul adalah masalah kondisi geografis tiap kecamatan yang berjarak cukup jauh dari  ibukota  kecamatan  sehingga  membutuhkan  inovasi  layanan  untuk mendekatkan  layanan  kependudukan  kepada  warga.  Masalah  sosial  yang  kedua adalah  kehadiran  pandemi  covid-19  yang  membatasi  pergerakan  warga  sehingga mau  tidak  mau  inovasi  harus  dilakukan  agar  pelayanan  tetap  berjalan  dengan normal.
Tahapan  yang  kedua  adalah  riset  dasar  dan  aplikatif  yang  selalu  identik dengan  teknologi.  Pemanfaatan  penggunaan  teknologi  dalam  pengembangan inovasi  untuk  mengembangkan  dan  meningkatkan  pelayanan  publik,  partisipasi masyarakat  serta  transparansi  dalam  melaksanakan  inovasi  (Muluk,  2008:43). Inovasi  layanan  publik  yang  dilakukan  oleh  Disdukcapil  Kukar  dalam  layanan kependudukan  menggunakan  teknologi  internet  melalui  penggunaan  website sebagaimana yang terlihat pada gambar 1.  Pengembangan teknologi dalam sektor publik  harus  memperhatikan  dua  hal  yaitu  material  dan software (Suwarno,
2008:19).  Material  yang  menunjang  dalam  inovasi  publik  yang  dilakukan  oleh Disdukcapil  Kukar  adalah  dengan  penggunaan  media  komunikasi  seperti  telepon, komputer,  jaringan  kabel,  dan  aspek  material  lainnya  yang  mendukung.  Dalam  hal software  itu  sendiri  terdiri  dari  pengetahuan,  keterampilan  dan  prosedur  yang digunakan  yaitu  dari  kualitas  SDM  yang  ada  dimana  SDM  yang  ada  di  Disdukcapil Kukar memiliki keterampilan dalam mengoperasionalkan teknologi yang digunakan.
Tahapan yang ketiga adalah aspek pengembangan dimana ide-ide baru yang ada  dikembangkan  dan  dituangkan  dalam  bentuk  produk  layanan  online  yang  ada dan  memang  tercantum  dalam  dokumen  pengembangan  yang  tertuang  dalam rencana  strategis  Disdukcapil  Kukar.  Tahapan  yang  keempat  adalah  komersialisasi dimana  untuk  inovasi  dalam  sektor  publik  tidak  mengenal  adanya  istilah komersialisasi.  Pada  pelaksanaan  inovasi  layanan  kependudukan  di  Disdukcapil Kukar, yang dimaksud dengan komersialisasi adalah distribusi dan konsumsi inovasi oleh  masyarakat  Kukar  itu  sendiri.  dalam  proses  distribusinya  dilakukan  melalui kegiatan zoom meeting dengan masyarakat, diinformasikan melalui website, hingga pemasangan flyer informasi di tiap Kantor Kecamatan yang ada sehingga jangkauan distribusi  layanan  menjadi  lebih  luas.  Pada  tahapan  kelima,  yaitu  difusi  inovasi  dan adopsi, inovasi layanan kependudukan online yang dilakukan oleh Disdukcapil Kukar hadir  sebagai  upaya  pemenuhan  kebutuhan  layanan  masyarakat.  Mengacu  pada konteks  difusi  inovasi, critical  mass adalah  era  dimana  masyarakat  memiliki  pilihan untuk  mengakses  layanan  yang  tersedia  baik  itu online maupun offline dan masyarakat  mampu  mengenali  produk  layanan  yang  ada.  Animo  masyarakat  Kukar yang  menggunakan  layanan online menunjukkan  adanya  gerakan  yang  signifikan dalam  mengakses  layanan  menjadi  bukti  bahwa  masyarakat  memiliki  pengetahuan terkait  layanan  tersebut.  Tahapan  yang  terakhir  adalah  konsekuensi  dimana  dalam tahapan  ini,  Disdukcapil  Kutai  Kartanegara  telah  memberikan  masyarakat  pilihan untuk  mengakses  layanan  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  secara online sehingga  masyarakat  lebih  mudah  dalam  mengakses  jenis  layanan  kependudukan. Bukti  dari  adanya  konsekuensi  kehadiran  layanan  online  ini  adalah  peningkatan jumlah pengakses layanan online yang disediakan.
Pengembangan produk inovasi layanan publik mungkin tidak akan langsung memecahkan masalah yang ada bahkan bisa jadi memunculkan permasalahan yang baru  (Suwarno,  2008:22).  Inovasi  layanan  publik  yang  dilakukan  seandainya  tidak berhasil,  akan  dapat  menimbulkan  kebutuhan  akan  inovasi  yang  baru  yang  dapat memecahkan permasalahan pada inovasi layanan yang sebelumnya ada. Inilah yang kemudian  disebut  dengan  siklus  inovasi.  Dalam  konteks  inovasi  layanan  online kependudukan  yang  dilakukan  oleh  Disdukcapil  Kukar  bukanlah  sebuah  hal  yang baru.  Ada  banyak  daerah  lain  yang  juga  sudah  menerapkan  inovasi  yang  hampir serupa.  Artinya  inovasi  yang  dilakukan  juga  mengadopsi best  practice yang  sudah dilakukan sebelumnya oleh daerah lain. Dalam konteks indikator aspek compability , dapat  dikatakan  bahwa  inovasi  layanan  yang  dilakukan  sudahh  sesuai  dengan inovasi  yang  sebelumnya  ada.  Pelayanan  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  yang diberikan  oleh  Disdukcapil  Kukar  memiliki  beragam  layanan  yang  diberikan  secara reguler  sehingga  kehadiran  inovasi  layanan  online  ini  melengkapi  inovasi  atau layanan  yang  sebelumnya  ada,  yang  kemudian  menjadi  titik  pembeda  adalah  pada
mekanisme  layanannya  dimana  inovasi  layanan  sebelumnya  masih  banyak  yang bersifat  manual  dan  berbasis  pada  kertas  ( paper  based )  dan  kehadiran  langsung pengguna  di  lokasi kantor  layanan  berubah  menjadi  hampir  sepenuhnya  dijalankan dengan  mekanisme online dan  persyaratan yang  diajukan  menjadi  dokumen  digital saja,  bukan  kertas  lagi.  Aspek compability ini  mensyaratkan  adanya  kemudahan adaptasi  terhadap  perubahan  layanan  yang  ada  dimana  berdasarkan  hasil  temuan penelitian  menunjukkan  bahwa  proses  adaptasi  baik  sisi  internal  Disdukcapil  Kukar cukup  sigap  dalam  menghadapi  perubahan  layanan  yang  ada.  hal  ini  dipengaruhi oleh  tersedianya  SDM  yang  handal  dalam  mengolah  sistem  yang  ada  sehingga model  layanan  online  yang  dilakukan  menjadi user  friendly dan  mudah  untuk dilaksanakan (Mankiw, 2019).
Indikator  ketiga  dalam  inovasi  layanan  publik  adalah complexity atau kompleksitas/kerumitan  dengan  hal  yang  baru.  Inovasi  layanan  publik  tidak  dapat dipisahkan  dari  hal  yang  sifatnya  kebaruan  yang  bisa  jadi  akan  memiliki  tingkat kompleksitas  yang  lebih  dari  yang  sebelumnya.  Mulgan  dan  Albury  (dalam  Muluk, 2008:44)  menjelaskan  keberhasilan  inovasi  adalah  hasil  dari  perbuatan  dan pelaksanaan  proses, produk layanan dan metode yang digunakan yang berasal dari pengembangan  dalam  hal  efisiensi,  efektivitas  dan  kualitas  hasil.  Hasil  temuan penelitian menunjukkan kesesuaian dengan apa yang diungkapkan oleh Mulgan dan Albury  dimana  inovasi  yang  dilakukan  oleh  Disdukcapil  Kukar  tidak  menunjukkan komplektisitas  yang  tinggi  dimana  dari  segi  akses  oleh  masyarakat  maupun kemampuan  pegawai  hampir  tidak  meunjukkan  kendala  yang  berarti.  Ini  dapat diartikan  sebagai  bentk  inovasi  yang  menawarkan  nilai  dan  cara  yang  lebih  baru serta  lebih  baik  dari  sebelumnya.  Kekurangan  dalam  penelitian  sebelumnya  dalam hal kompleksitas dimana tidak ada pegawai khusus yang melayani pelayanan secara online (Putri & Pambudi, 2018) tidak ditemukan dalam penelitian ini. Di Disdukcapil Kukar,  terdapat  pegawai  khusus  yang  menangani  layanan  kependudukan  online, baik dari sisi pengembangan layanan maupun teknis layanannya.
Indikator  yang  keempat  dalam  inovasi  layanan  adalah triability atau kemungkinan untuk dicoba. Dalam melakukan inovasi layanan, satu hal yang penting adalah  bagaimana  ketika  inovasi  layanan  itu  dicoba  untuk  digunakan.  Dari  hasil temuan penelitian, layanan kependudukan online Disdukcapil Kukar telah melalui uji publik saat peluncuran perdananya pada bulan Maret 2020. Dengan dilakukannya uji publik  terhadap  inovasi  layanan,  maka  transformasi  perubahan  layanan  dalam konsepsi  inovasi e-government telah  dilakukan.  Tahapan  kunci  dalam  melakukan inovasi e-government adalah dengan melaksanakan prinsip perubahan dari service to citizens menjadi service  by  citizens (Indrajit,  2005:25).  Dalam  tahapan  kunci  ini, inovasi yang dilakukan oleh Disdukcapil Kukar melalui layanan online kependudukan mengubah model layanan dari yang sebelumnya melayani masyarakat secara offline (satu arah), menjadi masyarakat dapat melayani dirinya sendiri secara mandiri secara online  meskipun  belum  semua  layanan  diakomodir  (parsial).  Tahapan  kunci  yang kedua  adalah  mengubah  fenomena citizen  in  line menuju citizen  on  line (Indrajit, 2005:25).  Tahapan  ini  mengisyaratkan  adanya  perubahan  dari  masyarakat  yang sebelumnya antri di Kantor Kecamatan maupun di Kantor Disdukcapil Kukar, saat ini masyarakat dapat mengakses layanan kependudukan secara mandiri dari rumah dan
kapan  saja  bisa  dilakukan.  Masyarakat  pun  dapat  memantau  progres  layanan  yang mereka  ajukan  secara  online  dengan  memasukkan  nomor  registrasi  layanan  ke dalam web yang mereka peroleh setelah  mengajukan layanan. Tahapan kunci yang ketiga  adalah  mengatasi  permasalahan  kesenjangan  digital  dan  menjamin terciptanya demokrasi digital (Indrajit, 2002:29). Dengan melakukan inovasi layanan kependudukan  secara  online,  maka  Disdukcapil  Kukar  telah  membuka  ruang  atau lingkungan  yang  lebih  demokratis  dimana  akses  informasi  maupun  akses  layanan telah  dibuka  secara  umum  kepada  masyarakat  luas  dan  masyarakat  juga  dapat memeberikan  saran,  kritik,  maupun  berinteraksi  langsung  dengan  petugas  melalui kanal  aduan  layanan  yang  disediakan  di  website  Disdukcapil  Kukar.  Ketersediaan informasi, kemudahan dalam akses, serta ketersediaan layanan aduan secara online membuat kesenjangan digital dapat dikurangi. Dengan adanya kemajuan teknologi, masyarakat  dapat  memiliki  kemudahan  dalam  akses  layanan  maupun  untuk memperoleh  informasi.  Tahapan  kunci  berikutnya  adalah  efisensi  dan  efektivitas pemerintahan dari layanan berbasis kertas menjadi layanan yang sepenuhnya online (g overnment  online ).  Dalam  temuan  penelitian,  saat  ini  Disdukcapil  Kukar  masih belum sepenuhnya menerapkan layanan secara online, masih ada beberapa layanan yang  masih  menggunakan  kertas.  Hal  lain  yang  juga  masih  menghambat  adalah belum adanya aturan terkait penggunaan layanan kependudukan yang sepenuhnya harus dilakukan secara online, baik itu aturan dari pusat maupun dari tingkat daerah. Tahapan  kunci  yang  terakhir  adalah  mencoba  untuk  menggunakan  pengetahuan digital atau digital knowledge . Inovasi layanan kependudukan onine yang dijalankan oleh Disdukcapil Kukar selain memberikan layanan kepada masyarakat, didalamnya juga  terdapat  proses  pengolahan  data  dan  informasi  yang  diperoleh  dari masyarakat.  data  dan  informasi  yang  diolah  ini  yang  kemudian  dapat  digunakan sebagai  sumber  pengetahuan  bagi  yang  membutuhkan,  baik  itu  dari  masyarakat maupun  dari  para  pengambil  kebijakan.  Pelaksanaan  pengetahuan  digital  dalam konteks  inovasi  layanan  kependudukan  Disdukcapil  Kukar  sendiri  sudah  berjalan dengan baik dimana dari sisi sosialisasi maupun dari sisi peningkatan penggunaaan menunjukkan angka yang meningkat.
Indikator yang  terakhir  adalah  kemudahan  untuk  diamati  atau observability . Inovasi  layanan  publik  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  harus  memiliki  kemudahan dalam  pengawasan  terutama  layanan  publik  yang  sifatnya  penting  seperti  layanan kependudukan. Partisipasi publik dalam hal ini menjadi suatu hal yang mutlak untuk disediakan  kanal  penyalurannya  dalam  rangka  perbaikan  dan  evaluasi  kebijakan termasuk didalamnya inovasi layanan publik. Dalam konteks penelitian ini, indikator observability melihat  bagaimana  pelayanan  kependudukan  online  yang  ada  di Disdukcapil  Kukar  bekerja  dan  menghasilkan  produk  layanan  yang  lebih  baik. Temuan  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  output  layanan  yang  diberikan  oleh layanan kependudukan online sangatlah baik dan diterima oleh masyarakat dengan baik.  Hal  ini  jelas  terlihat  dari    upaya  untuk  dapat  membuat  layanan  yang  diajukan dapat dipantau secara online dan masyarakat pun dapat kejelasan mengenai kapan produk layanan bisa diperoleh. Upaya Disdukcapil Kukar dalam rangka mengenalkan inovasi layanan ini juga dilakukan dengan masif dimana sosialisasi dilakukan melalui penyebaran media sosial, maupun melalui pengumuman dan flyer di tiap kecamatan
yang  ada.  Langkah  strategis  lainnya  adalah  dengan  memunculkan pop  up layanan kependudukan  online  ketika  kita  mengakses  situs  Disdukcapil  Kukar.  Dengan demikian masyarakat dapat berpartisipasi langsung pada inovasi layanan yang ada.
Inovasi  Layanan  Kependudukan  Online  dalam  Perspektif  Capaian Digital Government: Stage 2 – Transformation or Electronic Government
Pada  tahap  ini,  transformasi  perubahan  bertujuan  untuk  meningkatkan proses  dalam  internal,  struktur,  dan  praktek  kerja  organisasi  melalui  penggunaan dan  penerapan  teknologi    digital.  Perubahan-perubahan  yang  terjadi  merupakan bagian  dari  reformasi  administrasi  dimana  penggunaan  teknologi  digital  dalam lingkup orgnaisasi pemerintahan ditujukan dengan maksud ingin mencapai efisiensi internal,  efektivitas,  rasionalisasi,  penyederhanaan  dan  tujuan  terkait  reformasi lainnya.  Mekanisme  utama  untuk  melakukan  peningkatan  tersebut  adalah  dengan melakukan  inovasi  teknologi  dan  organisasi,  termasuk  pemikiran  mendasar mengenai apa yang dilakukan atau harus dilakukan oleh pemerintah, yang didukung teknologi  dalam  istilah  digital  dan  bagaimana  menyelaraskan  hal  tersebut  dengan perkembangan  teknologinya.  Faktor  utama  guna  mendukung  perbaikan  dan perubahan  tersebut  adalah  menciptakan  lingkungan  yang  berbasis  digital  dan teknologi (Janowski, 2015). Ada 4 kategori dalam melihat capaian pada tahapan dua atau  tahapan transformasi  ini  yaitu Organizational  change  and  change  management (perubahan  organisasi  dan  manajemen  perubahan); Project,  program  and  portfolio management (memanajemen  kegiatan,  program  dan  portofolio); Development according  to  stage  of  growth  models (melakukan  pengembangan  sesuai  dengan tahapan  pertumbuhan);  dan Information  sharing  and  collaboration (berkolaborasi dan berbagi informasi).
Dalam  konteks  penelitian  ini,  tahapan  ini  lebih  melihat  pada  transformasi sebagai  pola  dalam  internal  organisasi  dan  bagaimana  mereka  berinteraksi  satu sama  lain.  Perubahan  dari  pola  manual  menuju  ke  arah  digitalisasi  layanan  publik akan  melibatkan  banyak  orang  dimana  warga  negara,  bisnis,  dan  pelaku  eksternal lainnya mungkin mengalami interaksi pemerintah yang lebih baik karena perubahan internal,  tetapi  dampaknya  tidak  akan bisa  dirasakan secara  langsung namun lebih perlahan.
Pada  kategori Organizational  change  and  change  management (mengubah organisasi  dan  manajemen  organisasi),  aspek  yang  dapat  dilihat  dari  penerapan digital  government  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  adalah:  saling ketergantungan  antara  pengembangan e-government dan  transformasi  organisasi dalam  organisasi  sektor  publik  (Nograšek  &  Vintar,  2014)  serta  menerapkan teknologi  digital  untuk  mendukung  operasional  organisasi  birokrasi  melalui  e- birokrasi  serta  penyederhanaan  dan  penutupan  layanan  yang  sifatnya  fungsional (Cordella & Tempini, 2015). Mengacu pada dua aspek ini, berdasarkan hasil temuan dan observasi penelitian di lapangan, ditemukan fakta bahwa Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  sudah  melakukan  pengembangan e-government dan  sudah melakukan  transformasi  organisasi  melalui  penerapan  dan  penggunaan  perangkat elektronik  yang  didukung  dengan  jaringan  internet  serta  menggunakan  sistem aplikasi kependudukan yang terhubung satu sama lain.
Aspek  pertama  ini  kemudian  terkait  erat  dengan  aspek  kedua  yaitu menerapkan  teknologi  digital  untuk  mendukung  operasional  organisasi  birokrasi melalui  e-birokrasi  serta  penyederhanaan  dan  penutupan  layanan  yang  sifatnya fungsional.  Pengembangan e-government baik  dalam  layanan  kependudukan maupun  dalam  manajemen  organisasi  kelembagaan  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  merupakan  bentuk  penerapan  teknologi  digital  guna  mendukung operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar lebih efektif dan efisien. Ada  banyak  pemangkasan  birokrasi  yang  dilakukan  dengan  menerapkan  teknologi digital,  seperti  misalnya  saat  ini  untuk  tanda  tangan  pejabat  yang  bersangkutan tidak lagi menggunakan tanda tangan basah, melainkan sudah menggunakan tanda tangan elektronik sehingga bila pejabat yang bersangkutan tidak berada di tempat, persetujuan  penandatangan  berkas  dapat  direspon  darimana  saja  selama  pejabat yang  bersangkutan  bisa  mengakse  internet.  Hal  yang  sama  juga  berlaku  misalnya pada dokumen Kartu Keluarga yang saat ini juga sudah menggunakan tanda tangan digital  sehingga  masyarakat  dapat  mencetak  Kartu  Keluarga  dimana  saja  dan dokumen tersebut dianggap sah sehingga tidak perlu melakukan legalisir, demikian pula juga dengan dokumen-dokumen lain yang sudah membubuhkan tanda tangan digital di berkasnya.
Dari  hasil  temuan  penelitian,  memang  saat  ini  baik  dalam  layanan kependudukan maupun dalam menajemen birokrasi organisasi Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  sudah  menerapkan e-government dan  hal tersebut membentuk hubungan yang saling ketergantungan antara pengembangan e-government dengan  transfromasi  perubahan  dalam  manajemen  birokrasi  di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Pada kategori yang kedua, yaitu Project, program and portfolio management (manajemen kegiatan, program dan portofolio). Pada kategori ini aspek yang dilihat adalah  dampak  yang  timbul  dari  pengambilan  keputusan  dan  pengaruhnya  pada penerapan e-government dan  menilai  rasionalitas  teknis  serta  adopsi  praktik  yang sudah  disesuaikan  dengan  kondisi  organisasi  pemerintah  (Nielsen  &  Pedersen, 2014).  Pada  aspek  ini,  dalam  lingkup  proses  pengambilan  keputusan  yang  terkait dengan  kependudukan,  pengambilan  keputusan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki dampak langsung dan  tidak  langsung  baik  itu  dampak  politik  maupun  dampak  yang  tidak  terduga lainnya.  Dampak  langsungnya  adalah  misalnya  dalam  proses  pengambilan keputusan  untuk  mengubah  kartu  identitas  kependudukan  yang  semula  manual menjadi elektronik.
Aspek  yang  kedua  adalah  tata  kelola  modern  yang  melihat e-government sebagai konsep jaringan. Penerapan konsep jaringan seperti politik pemilihan mitra kerja,  pencapaian  tujuan  jaringan,  proses  pelembagaan,  penataan  jaringan,  dan desain  insentif  dapat  membuat e-government menjadi  lebih  realistis  (Guha  & Chakrabarti,  2014).  Pada  konteks  penelitian  di  aspek  ini,  penerapan e-government pada  inovasi  layanan  kependudukan  dan  sistem  manajemen birokrasi  organisasi  di Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  dilihat  sebagai  suatu  konsep  jaringan dimana  dalam  konsep  ini  sistem  yang  ada  saling  terhubung  baik  secara  vertikal maupun horizontal dengan lembaga negara atau daerah lainnya. Dari hasil temuan
penelitian  menunjukkan  bahwa  memang  secara  konsep  dan  penerapan, e- government di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhubung sebagai suatu  jaringan  data  kependudukan  hingga  ke  level  pusat,  atau  mengarah  secara vertikal ke atas dimana semua pusat data terkumpul di Data Ware House yang ada di Kementerian Dalam Negeri.
Kategori  ketiga  pada  stage  ini  adalah Development  according  to  stage  of growth models (melakukan pengembangan sesuai dengan tahapan pertumbuhan). Pada  kategori  ini  terdapat  dua  aspek  yang  dilihat  yaitu  model  tahapan yang  dapat memandu kemajuan pemerintah menuju struktur gabungan dalam pengembangan e-government yang  lebih  luas,  termasuk  pengembangan  kemampuan  untuk berpindah  dari  satu  tahap  ke  tahap  lainnya  (Klievink  &  Janssen,  2009)  dan  aspek transisi lembaga pemerintah dari pendekatan organisasi ke pendekatan perusahaan untuk melakukan komputasi, dan serangkaian perencanaan strategis terkait dengan upaya  penyelarasan  program e-government ke  dalam  visi-dan  misi  organisasi (Sawyer,  Hinnant,  &  Rizzuto,  2008).  Pada  aspek  yang    pertama,  dari  hasil  temuan dan  observasi  penelitian,  bahwa  dalam  penerapan e-government di  lingkup  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipandu oleh adanya tahapan pengembangan e-government atau  sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik  yang  tertuang  dalam peraturan  pemerintah.  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  saat  ini  sudah sampai  di  tahap  yang  mampu  berpindah  dari  satu  tahapan  ke  tahapan  yang  lain dalam  proses  pengembangan e-government nya.  Dari  yang  semula  hanya  memiliki website sebagai  sarana  informasi  namun  saat  ini  sudah  mampu  memberikan pelayanan  secara  digital,  menggunakan  sistem  informasi  digital  dalam  setiap pekerjaan  di  lingkup  organisasi  dan  mampu  melakukan  sinkronisasi  penggunaan data dengan sesama lembaga pemerintah maupun swasta.
Pada aspek yang kedua, berdasarkan hasil temuan dan observasi penelitian, saat  ini  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  sudah  mengubah  pendekatan dalam  memberikan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat  dimana  dalam  transisi perubahannya  berorientasi  pada pengguna,  yang dalam  hal  ini  adalah  masyarakat. Hal  ini  dapat  dilihat upgrade sarana  dan  prasarana  yang  digunakan  hingga  tool perangkat  layanan  dalam  bentuk  sistem  informasi  dan  webiste  yang comfortable untuk  digunakan.  Artinya  kepuasan  masyarakat  diutamakan  disini.  Perkembangan dunia  teknologi  tidak  dapat  dihindari  telah  mampu  mengubah  model  pelayanan yang sebelumnya berbasis manual menuju ke arah digitalisasi layanan. Dalam upaya pencapaian penyelarasan e-government ke dalam visi dan misi Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil,  telah  dituangkan  dalam  dokumen  Perubahan  Renstra  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021, terutama yang termasuk dalam program keserasian Kebijakan Kependudukan yang meliputi  Satu  Rukun  Tetangga  (RT)  Satu  Laptop  se-Kabupaten  Kutai  Kartanegara, Pemeliharaan  Jaringan  dan  Pengoperasian  SIAK  Secara  Terpadu,  Pengembangan Database Kependudukan,  Penyajian  Informasi  Kependudukan,  Penyusunan  Profil Perkembangan  Kependudukan,  Pengembangan  Sistem  Informasi  Pelayanan Mandiri, Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Administrasi  Kependudukan, dan Sosialisasi  Administrasi  Kebijakan  Kependudukan  (Disdukcapil  Kab.  Kutai Kartanegara, 2019).

## Kesimpulan dan Rekomendasi
Inovasi  layanan  kependudukan  online  yang  dilakukan  oleh  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  saat  ini  sudah berjalan dengan baik yang dapat dilihat dari sisi kemudahan akses, mobilitas, serta tersedianya  kanal  saluran  aduan  terkait  dengan  evaluasi  layanan.  Dari  indikator inovasi  layanan, inovasi  layanan  kependudukan  online  yang  dikeluarkan oleh  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  hampir memenuhi smeua indikator inovasi layanan publik yang baik meskipun untuk saat ini belum  secara  keseluruhan  layanan  bisa  diakomodir  terutama  yang  terkait  dengan perekaman data secara langung seperti Pembuatan e-KTP. Dalam perspektif digital government , khususnya pada capaian stage 2, inovasi layanan publik yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara  telah meningkatkan proses dalam internal, struktur, dan praktek kerja organisasi melalui penggunaan  dan  penerapan  teknologi    digital.  Perubahan-perubahan  yang  terjadi merupakan bagian dari reformasi administrasi dimana penggunaan teknologi digital dalam  lingkup  organisasi  pemerintahan  ditujukan  dengan  maksud  ingin  mencapai efisiensi  internal,  efektivitas,  rasionalisasi,  penyederhanaan  dan  tujuan  terkait reformasi  lainnya.  Reformasi  administrasi  yang  dimulai  dengan  melakukan  inovasi layanan publik
Adapun  saran  yang  penulis  berikan  adalah  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  harus  terus  melakukan  inovasi layanan  publik,  terutama  perluasan  layanan  yang  dapat  diakses  secara  daring dimana  hal  ini  yang  harus  dilaksanakan  demi  kepentingan  daerah,  efisiensi  biaya, dan efektifitas dalam pengolahan data kependudukan. Perluasan layanan juga akan membuat  kinerja  dinas  akan  semakin  mudah  sebab  semua  sudah  dilakukan  oleh sistem teknologi informasi

## Daftar Pustaka
Bappenas. (2018). Pengembangan Digital Government . Jakarta.
Bonsón,  E.,  Torres,  L.,  Royo,  S.,  &  Flores,  F.  (2012).  Local  e-government  2.0:  Social media and corporate transparency in municipalities. Government Information Quarterly , 29 (2), 123–132. https://doi.org/10.1016/j.giq.2011.10.001
Cahyaningrum, A., & Ardhian Nugroho, R. (2019). Inovasi Pelayanan melalui Aplikasi “Dukcapil  Dalam  Genggaman”  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kota  Surakarta. Publikauma :  Jurnal  Administrasi  Publik  Universitas Medan Area , 7 (2), 103. https://doi.org/10.31289/publika.v7i2.2999
Cresswell, J. W. (2017). Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Ketiga).
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Disdukcapil  Kab.  Kutai  Kartanegara.  (2019). Perubahan  Rencana  Strategis  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Tahun  2017  -  2021 .  Tenggarong:  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Kutai  Kartanegara.  Retrieved from
http://disdukcapil.kutaikartanegarakab.go.id/upload/ijang2020/PERUBAHAN RENSTRA 2016-2021.pdf
Evans,  D.,  &  Yen,  D.  C.  (2005).  E-government:  An  analysis  for  implementation:
Framework  for  understanding  cultural  and  social  impact. Government Information Quarterly , 22 (3), 354–373.
https://doi.org/10.1016/j.giq.2005.05.007
Glybovets,  A.,  &  Mohammad,  A.  (2017).  E-Government  Versus  Smart  Government: Jordan  Versus  the  United  States. EUREKA:  Social  and  Humanities , 3 (3),  3–11. https://doi.org/10.21303/2504-5571.2017.00338
Indrajit,  R.  E.  (2002). Electronic  Government,  Strategi  Pembangunan  dan Pengembangan  Sistem  Pelayanan  Publik  Berbasis  Teknologi  Digital . Yogyakarta: Andi Offset.
Indrajit,  R.  E.  (2005). E-Government  In  Action:  Ragam  Kasus  Implementasi  Sukses  di Berbagai Belahan Dunia . Yogyakarta: ANDI.
Irawan,  B.  (2013).  Studi  Analisis  Konsep  E-Government:  Sebuah  Paradigma  Baru dalam Pelayanan Publik. Jurnal Paradigma , 2 (1), 174–201.
Janowski,  T.  (2015).  Digital  government  evolution:  From  transformation  to contextualization. Government  Information  Quarterly , 32 (3),  221–236. https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.07.001
Mankiw, N. G. (2019). Macroeconomics (Tenth Ed.). USA: Macmillan.
Muluk,  M.  R.  K.  (2008). Knowledge  Management  (Kunci  Sukses  Inovasi  Pemerintah Daerah) . Malang: Banyumedia.
Mungkasa,  O.  (2020).  Bekerja  dari  Rumah  (Working  From  Home/WFH):  Menuju Tatanan Baru Era Pandemi COVID 19. Jurnal Perencanaan Pembangunan: The
Indonesian Journal of Development Planning , 4 (2), 126–150. https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.119
Neuman,  W.  L.  (2017). Metodologi  Penelitian  Sosial:  Pendekatan  Kualitatif  dan Kuantitatif (Edisi 7). Jakarta: Pearson Education Inc dan Indeks. OECD.  (2014).  Recommendation  of  the  Council  on  Digital  Government  Strategies. Public Governance and Territorial Development Directorate , July , 12.
Putri, E. K., & Pambudi, A. (2018). INOVASI PELAYANAN AKTA KELAHIRAN MELALUI EGOVERNMENT  DI  DINAS  KEPENDUDUKAN  DAN  PENCATATAN  SIPIL  KOTA YOGYAKARTA. NATAPRAJA , 6 (1), 69. https://doi.org/10.21831/jnp.v6i1.20740 Soraya,  T.,  &  Astuti,  P.  (2019).  INOVASI  PELAYANAN  ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  SECARA  ONLINE  DI  KABUPATEN  PATI. Journal  of  Politic and Government Studies , 8 (4). Suwarno, Y. (2008). Inovasi di Sektor Publik . Jakarta: STIA-LAN Press.
Tanye,  H.  A.  (2016).  Perceived  Attributes  of  Innovation:  Perceived  Security  as  an Additional Attribute to Roger’s Diffusion of Innovation Theory. International
Journal of Multicultural and Multireligious Understanding , 3 (6). https://doi.org/10.18415/ijmmu.v3i6.57
United Nations. (2020). E-Government Survey 2020: Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development With addendum on COVID-19 Response . New York. Retrieved from https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2 020-Survey/2020 UN E-Government Survey (Full Report).pdf