## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174
Volume 3, Nomor 3, 2023

## Authors
1 Rian Van Frits Kapitan 2 Tontji Christian Rafael

## Affiliation
1,2 Universitas  Kristen  Artha Wacana
Email 1 Riankapitan87@gmail.com,
2 tontjirafael12@gmail.com
Date Submission 29 August 2023
Date Accepted 15 September  2023
Date Published 30 September  2023
DOI 10.52249

## HARAPAN VS KENYATAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

## Abstract
National  Police  Chief  Regulation  Number.  8  of  2021  concerning Handling of Crimes based on Restorative Justice as if or implicitly can be applied in the process of investigating and investigating criminal acts of forgery of documents in Article 263 of the Criminal Code and Article 266 of  the  Criminal  Code.  Therefore,  the  issue  analyzed  in  this  paper  is whether the National Police Chief's Regulation on Restorative Justice can be applied to terminate investigations and investigations into criminal acts of document forgery in Article 263 of the Criminal Code and Article 266  of  the  Criminal  Code?  The  purpose  of  this  article  is  to  find  out whether  or  not  the  National  Police  Chief's  Regulation  on  Restorative Justice can be applied to stop investigations and inquiries into criminal acts of document forgery in Article 263 of the Criminal Code and Article 266 of the Criminal Code. The method used in this research is a normative juridical  research  method  with  several  approach  methods,  namely  the conceptual  approach  method  and  the  statutory  approach  method.  The conclusion obtained is that the criminal act of forgery of documents in 263 of the Criminal Code and Article 266 of the Criminal Code cannot be stopped  and  the  investigation  process  uses  the  National  Police  Chief's Regulations  on  Restorative  Justice  based  on  several  reasons.  First, basically the criminal act of falsifying documents is a shame in se. Second, the  serious  threat  of  imprisonment  for  perpetrators  of  the  crime  of document forgery. Third, stopping the investigation is in direct conflict with Article 108 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. Fourth, the  termination  of  investigations  and  investigations  is  contrary  to  the principle  of  dominis  litiis.  Fifth,  the  termination  of  investigations  and inquiries cannot be carried out because the loss paradigm in the National Police Chief's Regulations is purely material loss. Sixth, the termination of investigations and investigations is very contrary to the principle of litis  finiri  opportet.  Seventh,  the  termination  of  investigations  and inquiries does not fulfill the material requirements of restorative justice in the National Police Chief Regulations.
Keywords: Crime, Forgery of Letter, Restorative Justice

## Abstrak
Peraturan  Kapolri  Nomor.  8  Tahun  2021  tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif seolah-olah atau terimplisit dapat diterapkan dalam proses penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana  pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP. Karena itu,  isu  yang  dianalisis  dalam  tulisan  ini  adalah  apakah Peraturan  Kapolri  tentang  Keadilan  Restoratif  dapat diterapkan untuk penghentian penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP? Tujuan dari tulisan ini adalah untuk  mengetahui  dapat  tidaknya  Peraturan  Kapolri tentang Keadilan Restoratif diterapkan untuk penghentian penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana  pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP. Metode
yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode p enelitian  yuridis  normatif  dengan  beberapa  metode pendekatan,  yaitu  metode  pendekatan  konseptual (conseptual      aprroach)  dan      metode  pendekatan perundang-undangan (statute aprroach).  Kesimpulan yang diperoleh adalah tindak pidana pemalsuan surat dalam 263
KUHP dan Pasal 266 KUHP tidak dapat dihentikan proses penyelidikan  dan  penyidikannya  menggunakan  Peraturan Kapolri  tentang  Keadilan  Restoratif  berdasarkan  beberapa alasan.  Pertama,  pada  dasarnya  tindak  pidana  pemalsuan surat  merupakan malum  in  se .  Kedua,  beratnya  ancaman pidana penjara bagi pelaku dalam tindak pidana pemalsuan surat. Ketiga, penghentian penyidikan sangat bertentangan dengan Pasal 108 ayat (2) KUHAP. Keempat, penghentian penyelidikan  dan  penyidikan  bertentangan  dengan  asas dominis  litiis.  Kelima,  penghentian  penyelidikan  dan penyidikan  tidak  dapat  dilakukan  karena  paradigma kerugian dalam Peraturan Kapolri murni kerugian materil.
Keenam, penghentian penyelidikan dan penyidikan sangat bertentangan  dengan  asas litis finiri oportet.  Ketujuh,
penghentian penyelidikan dan penyidikan tidak memenuhi syarat materil keadilan restorative dalam Peraturan Kapolri.
Kata  Kunci:  Pemalsuan  Surat,  Restorative  Justice,
Tindak Pidana

## PENDAHULUAN
Restorative  justice merupakan  teori  keadilan  yang  menekankan  pada  pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana (Eko Syaputra, 2021). Sedangkan perbuatan pidana itu sendiri menurut Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Eddy, O.S. Hiariej adalah perbuatan  yang  dilarang  oleh-undang-undang  dan  diancam  dengan  pidana  barang  siapa melanggar  larangan  itu  (Eddy  O.S.  Hiariej,  2016).  Hampir  senada,  Aryo  Putranto Saptohutomo  menyatakan keadilan  restoratif  adalah  suatu  metode  yang  secara  filosofi dirancang untuk menjadi suatu resolusi penyelesaian dari konflik yang sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan atau pun kerugian yang ditimbulkan dari konflik tersebut ( Aryo Putranto Saptohutomo, 2022) .
Kerugian tersebut  dapat  berupa  kerugian  materil  maupun  kerugian  immateriil. Kerugian materil adalah suatu kerugian yang nyata-nyata ada dan diderita oleh seseorang, contohnya dapat berupa musnah atau berkurangnya properti yang dapat dinilai dengan uang akibat  suatu  tindak  pidana,  sedangkan  kerugian immateriil  menurut  hukum  adalah  suatu kerugian yang tidak bisa dibuktikan secara nyata, sehingga kerugian immateriil merupakan kerugian  yang  tidak  dapat  dibuktikan,  dipulihkan  kembali  atau  menyebabkan  terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung nilainya berdasarkan uang (Rai Mantili, 2019). Kerugian immateriil juga diartikan sebagai kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh seseorang di kemudian hari mau pun kerugian dari kehilangan keuntungan yang harusnya diterima di kemudian hari (Titin Apriani, 2021).
Berdasarkan  hal-hal  di  atas,  Para  Penulis  memahami restorative  justice atau  dalam terjemahan  bahasa  Indonesia  berarti  keadilan  restoratif  sebagai  suatu  metode  atau  cara penyelesaian tindak pidana yang menekankan pada pemulihan kerugian korban oleh pelaku agar tindak pidana yang diduga dilakukan oleh pelaku tidak lagi diselesaikan melalui proses hukum  lebih  lanjut.  Secara  kontekstual,  landansan  filosofisnya  adalah  penyelesaian  suatu tindak  pidana  melalui  proses  hukum  sampai  dengan  adanya  putusan  pengadilan  yang berkekuatan  hukum  tetap  terhadap  pelaku  merupakan ultimum  remedium atau  pilihan terakhir.
Konteks penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana di Indonesia terdapat dalam berbagai peraturan, baik yang diterbitkan oleh instansi Kepolisian, Kejaksaan mau  pun  Mahkamah  Agung.  Kepolisian  menerbitkan  Peraturan  Kapolri  Nomor.  8  Tahun 2021  tentang  Penanganan  Tindak  Pidana  berdasarkan  Keadilan  Restoratif,  Kejaksaan menerbitkan Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor.  15  Tahun  2020  tentang Penghentian  Penuntutan  berdasarkan  Keadilan  Restoratif  dan  Mahkamah  Agung menerbitkan  Keputusan  Direktur  Jendral  Badan  Peradilan  Umum  Mahkamah  Agung Republik Indonesia Nomor. 1691/09/DJU/SK/PS.001/12/2020, tanggal 22 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan restoratif ( Restorative Justice ) Direktur Jendral  Badan  Peradilan  Umum,  namun  kemudian  ditangguhkan  pemberlakuannya berdasarkan  Keputusan  PLT.  Direktur  Jendral  Badan  Peradilan  Umum  Nomor. 12/09/DJU/PS.001/11/2021,  tanggal  15  November  2021  tentang  Penangguhan  Keputusan Direktur  Jendral  Badan  Peradilan  Umum  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor. 1691/09/DJU/SK/PS.001/12/2020.
Tulisan  ini  akan  memfokuskan  pada  penerapan  keadilan  restoratif dalam Peraturan Kapolri  Nomor.  8  Tahun  2021  tentang  Penanganan  Tindak  Pidana  berdasarkan  Keadilan Restoratif yang seolah-olah atau terimplisit dapat diterapkan dalam proses penyelidikan dan penyidikan  tindak  pidana  pemalsuan  surat.  Padahal  berdasarkan  beberapa  karakteristik tindak  pidana  pemalsuan  surat  yang  diatur  dalam  BAB  XII  KUHP,  khususnya  Pasal  263 KUHP dan Pasal 266 KUHP, penyelesaian menggunakan penerapan keadilan restoratif dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan yang output -nya berupa penghentian penyelidikan dan penyidikan tidak mungkin dapat dilakukan. Serta apabila tetap dipaksakan penerapan itu,  seyogianya  akan  menabrak  prinsip-prinsip  hukum  dan  sejatinya  perdamaian  yang dihasilkan hanyalah perdamaian yang semu, sehingga tindak pidana yang dianggap selesai itu sebenarnya tidak selesai. Hal ini telah tergambar dari judul tulisan ini yang secara tegas menggambarkan gap antara keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pemalsuan surat. Makna filosofisnya adalah   upaya penyelesaian tindak pidana pemalsuan surat dengan motede  keadilan  restoratif  dalam  tahap  penyelidikan  mau  pun  penyidikan  secara  yuridis bagaikan peribahasa maksud hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai .
Berdasarkan  uraian-uraian  di  atas,  maka  setidaknya  muncul  persoalan  krusial  yang harus  dianalisis  dalam  tulisan  ini,  yaitu:  apakah  Peraturan  Kapolri  tentang  Keadilan Restoratif dapat diterapkan untuk penghentian penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP? Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui dapat tidaknya Peraturan Kapolri tentang Keadilan Restoratif diterapkan untuk penghentian penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  p enelitian  yuridis normatif  yang  memfokuskan  kepada  beberapa  metode  pendekatan,  yaitu  metode pendekatan  konseptual  ( conseptual      aprroach )  dan      metode  pendekatan  perundang- undangan ( statute aprroach ) (Amiruddin & Zainal Asikin, 2003).

## HASIL PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Kuhp
Tindak pidana dalam KUHP dibagi atas dua jenis/varian. Pertama jenis kejahatan dan kedua  adalah  pelanggaran.  Kejahatan  diatur  dalam  Buku  II  KUHP,  mulai  dari  Pasal  106 KUHP  sampai  dengan  Pasal  488  KUHP,  sedangkan  pelanggaran  diatur  dalam  Buku  III KUHP, mulai dari Pasal 489 KUHP sampai Pasal 569 KUHP. Bentuk kesalahan pelaku dalam kejahatan sesuai hukum pidana dibedakan atas dua, yakni kesengajaan dan kelalaian/kurang hati-hati. Atau dengan kata lain entah pelaku sengaja atau pun lalai/kurang hati-hati dalam melakukan  suatu  tindak  pidana  tetap  saja  itu  adalah  kejahatan.  Jika  pembentuk  Undang- Undang tidak memasukan kelalaian/kurang hati-hati sebagai salah satu bentuk kesalahan dalam kejahatan, apabila terjadi suatu kejahatan, pelaku akan mengelak dengan menyatakan bahwa ia tidak sengaja sehingga tidak dapat dihukum karena melakukan kejahatan (A. Patra M.Zen dan Daniel Hutagalung,2006).
Kejahatan pada prinsipnya tanpa perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan pun  sejak  dahulu-kala  karena  bertentangan  dengan  moralitas,  maka  sudah  merupakan perbuatan yang tercela, dalam hukum pidana disebut dengan malum in se (Shidarta, 2013), sedangkan  pelanggaran  merupakan malum  in  prohibitum ,  artinya  baru  merupakan  suatu perbuatan yang tercela karena dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
Contoh singkat malum in se adalah tindakan pemalsuan, pencurian, pemerkosaan,dan penganiayaan yang tanpa perlu diatur dalam Undang-Undang Pidana pun sebenarnya sejak dahulu  sudah  merupakan  perbuatan  yang  tercela.  Sedangkan,  contoh  singkat malum  in prohibitum adalah  ketentuan  Undang-Undang  Lalu-Lintas  dan  Angkutan  Jalan  tentang kewajiban menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor. Seorang pengendara sepeda motor wajib menggunakan helm ketika berkendara karena kewajiban penggunaan helm baru dimasukan  dalam  Undang-Undang,  bandingkan  dahulu  kala  karena  tidak  ada  kewajiban penggunaan helm/pelindung kepala saat berkuda, maka tindakan menunggang kuda atau unta tanpa helm/pelindung kepala bukanlah suatu perbuatan yang tercela.
Tindak  pidana  pemalsuan  surat  secara  eksplisit  diatur  dalam    Buku  II  KUHP, khususnya dalam BAB XII KUHP yang dimulai dari Pasal 263 KUHP sampai Pasal 276 KUHP. Oleh  karena  itu,  tindak  pidana  pemalsuan  surat  merupakan  tindak  pidana  yang jenis/variannya  adalah  kejahatan  bukan  pelanggaran.  Sebab  untuk  menentukan  apakah suatu tindak pidana merupakan kejahatan ataukah pelanggaran secara hukum harus dilihat di  Buku  ke  berapakah  tindak  pidana  itu  diatur  dalam  KUHP  ?  Jika  diatur  dalam  buku  II KUHP,  maka  tindak  pidana  itu  merupakan  kejahatan,  namun  jika  diatur  dalam  Buku  III KUHP otomatis tindak pidana itu adalah pelanggaran. Selain itu juga untuk membedakan manakah tindak pidana kejahatan dan manakah tindak pidana pelanggaran, cukup dilihat dari ancaman hukuman berupa pidana perampasan kemerdekaan bagi pelakunya. Bentuk perampasan  kemerdekaan  pelaku  kejahatan,    berupa  ancaman  hukuman  pidana  penjara, sedangkan    bentuk  pidana  perampasan  kemerdekaan  bagi  pelaku  pelanggaran  berupa
ancaman  hukuman  pidana  kurungan  saja.  Secara  normatif,  pidana  penjara  tidak  dapat diganti/ditukar dengan denda, sedangkan pidana kurungan dapat diganti/ditukar dengan denda.  Artinya  pelaku  tidak  perlu  menjalani  pidana  kurungan  kalau  mimilih  membayar denda.
Ruang  lingkup  tulisan  ini  sesuai  bagian  pendahuluan  hanya  dibatasi  menyangkut tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP  dan Pasal 266 KUHP, sebab kedua tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pemalsuan surat yang paling sering terjadi dalam masyarakat.
Pasal 263 KUHP selengkapnya berbunyi: ( 1). Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan,  dengan  maksud  akan  menggunakan  atau  menyuruh  orang  lain  menggunakan surat-surat  itu  seolah-olah  surat  itu  asli  dan  tidak  dipalsukan,  maka  kalau mempergunakannya  dapat  mendatangkan  sesuatu  kerugian  dihukum  karena  pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun; (2). Dengan hukuman serupa itu  juga  dihukum,  barang  siapa  dengan  sengaja  menggunakan  surat  palsu  atau  yang dipalsukan  itu  seolah-olah  surat  itu  asli  dan  tidak  dipalsukan,  kalau  hal  mempergunakan surat itu dapat mendatangkan sesuatu kerugian. Sementara Pasal 266 KUHP berbunyi: (1). Barangsiapa  menyuruh  masukkan  keterangan  palsu  dalam  suatu  akta  otentik  mengenai sesuatu  hal  yang  kebenarnanya  harus  dinyatakan  oleh  akta  itu,  dengan  maksud  untuk memakai  atau  menyuruh  orang  lain  memakai  akta  itu  seolah-olah  keteranganya  sesuai dengan  kebenaran,  diancam,  jika  pemakaian  itu dapat  menimbulkan  kerugian  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  tujuh  tahun;  (2).  Diancam  dengan  pidana  yang  sama barang  siapa  dengan  sengaja  memakai  akta  tersebut  seolah-olah  isinya  sesuai  dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.
Berdasarkan hal tersebut, menurut Para Penulis dalam tindak pidana pemalsuan surat setidaknya terdapat beberapa kategori pelaku.  Dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ada pelaku membuat  surat  palsu  atau  pun  pelaku  yang  memalsu  surat. Membuat  surat  palsu  dan memalsu surat merupakan dua perbuatan yang berbeda tetapi menurut Para Penulis tidak perlu  dua-duanya  terjadi  dalam  suatu  tindak  pidana  pemalsuan  surat  secara  komulatif. Pertama , pelaku yang membuat surat palsu, maksudnya pelaku membuat suatu surat yang sebagian  atau  seluruh  isinya  tidak  benar/palsu.  Ini  berarti  sebelum  membuat  surat  palsu tidak  ada  surat  yang  seluruh  isinya  sama  dengan  surat  yang  akan  dipalsukan,  kemudian dibuatlah  suatu  surat  yang  berbeda  dengan  fakta  yang  sebenarnya.  Misalnya,  menuliskan keterangan yang tidak benar ke dalam suatu surat daftar pertanyaan, sehingga keterangan dalam  surat  itu  bertentangan  dengan  fakta  sesungguhnya. Kedua ,  pelaku  yang  memalsu surat,  maksudnya  perbuatan  mengubah  suatu  surat  dengan  cara  sedemikian  rupa  oleh pelaku  yang  dasarnya  tidak  berhak  yang  berakibat  sebagian  atau  seluruh  isi  surat  tadi menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula, hal ini berarti bahwa surat itu sebelumnya sudah ada tetapi kemudian surat itu ditambah, dikurangi, atau dirubah isinya sehingga surat itu tidak lagi sesuai dengan aslinya. Misalnya, dalam suatu surat tertulis Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) kemudian ditambah nolnya satu lagi sehingga berubah menjadi Rp. 5000.000 ,- (lima juta).
Sementara kategori pelaku dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP adalah orang yang dengan sengaja menggunakan surat palsu atau biasa disebut dengan pengguna surat palsu. Pengguna
surat palsu dalam banyak kasus merupakan orang yang membuat surat palsu atau memalsu surat  juga,  maksudnya  setelah  pelaku  membuat  surat  palsu  atau  memalsu  surat,  ia menggunakan surat palsu itu lagi padahal sebagai pembuat secara logis tahu bahwa surat itu isinya adalah palsu. Namun, ada juga kasus yang mana surat palsu itu digunakan oleh orang lain, sehingga ada pelaku yang membuat surat palsu atau memalsu surat dan ada pelaku lain yang  menggunakan  surat  itu,  asalkan  saat  menggunakan  dia  telah  mengetahui ketidakbenaran surat tersebut sekali pun pengetahuannya itu bukan bersumber dari pelaku yang membuat surat palsu atau memalsu surat.  Contohnya, yang membuat surat palsu atau memalsu surat adalah si A, namun kemudian si B menggunakan surat itu untuk suatu hal padahal diketahui dengan sungguh-sungguh bahwa surat itu isinya palsu.
Tidak  jauh  berbeda,  pelaku  tindak  pidana  pemalsuan  akta  otentik  dalam  Pasal  266 KUHP  juga  dibagi  ke  dalam  dua  kategori. Pertama , pelaku  yang  menyuruh  memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik. Kata menyuruh dalam rumusan pasal  menurut Para Penulis  tidak  diartikan  sebagai  perintah  atasan  kepada  bawahan  tetapi  menyuruh  dalam pengertian  yang  luas,  sebab  pada  dasarnya  memasukan  keterangan  ke  dalam  suatu  akta otentik  memang  harus  dilakukan  oleh  Pejabat  Umum  yang  berwenang  atau  paling  tidak dimasukan  di  hadapan  Pejabat  Umum  tersebut.  Menyuruh  memasukan  keterangan  tidak benar ke dalam akta otentik juga sudah terpenuhi kalau  pemberian  keterangan dilakukan secara  lisan oleh pelaku asal dengan maksud agar dimasukan keterangan itu ke dalam akta otentik  oleh  Pejabat  Umum  yang  berwenang  atau  pun    dengan  cara  memberikan  / mengajukan  surat  tertentu    yang  berisikan  keterangan  tidak  benar    untuk  dimasukan  ke dalam suatu akta otentik oleh Pejabat Umum yang berwenang.
Misalkan,  pelaku  memasukan  keterangan  yang  tidak  benar  ke  dalam  suatu  Surat Keterangan Catatan Kepolisian dengan cara mengisi/memasukan  keterangan tersebut  ke dalam Daftar Pertanyaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, sehingga Pejabat Kepolisian sebagai  Pejabat  Umum  yang  berwenang  akhirnya  menerbitkan  Surat  Keterangan  Catatan Kepolisian  yang  isinya  berdasarkan  keterangan/isian  dari  pelaku  tadi.  Atau  contoh  lain, pelaku sengaja menggunakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang sudah habis masa berlakunya  serta  isinya  tidak  benar  untuk  melakukan  perpanjanganl,  sehingga  Pejabat Kepolisian  sebagai  Pejabat  Umum  yang  berwenang,  kemudian  menerbitkan  Surat Keterangan Catatan Kepolisian baru  yang berakibat isinya tidak benar/palsu.
Kedua , pelaku yang menggunakan akta otentik yang isinya tidak benar atau pengguna akta  otentik  palsu.  Pelaku  yang  menyuruh  memasukan  keterangan  tidak  benar  ke  dalam suatu akta otentik dapat sekaligus menjadi pelaku yang menggunakan akta otentik palsu atau pun  pelaku  yang  menyuruh  memasukan  keterangan  ke  dalam  akta  otentik  palsu  berbeda dengan pelaku yang menggunakan akta otentik tersebut, asalkan saja saat menggunakan akta otentik palsu itu si pelaku kategori kedua ini mengetahui bahwa akta otentik itu isinya tidak benar/palsu.
Tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP sesuai ajaran  hukum pidana sering  disebut  pemalsuan  surat  biasa  atau    oleh  S.R  Sianturi    disebut    pemalsuan  surat sederhana ( S.R. Sianturi,  1983) , sedangkan tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 266 KUHP disebut pemalsuan akta otentik. Suatu akta otentik pada dasarnya juga merupakan sebuah  surat,  namun  dilihat  pada  proses  pembuatannya  suatu  akta  otentik  dibuat  oleh dan/atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu. Baik pemalsuan surat biasa maupun    pemalsuan  akta  otentik dua-duanya  merupakan  kejahatan  yang  di  dalamnya
mengandung  unsur  keadaan  tidak  benar  atau  palsu  atas  suatu  surat,  sehingga  surat  itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal isinya bertentangan dengan fakta yang sebenarnya (Feby Egatri Gulo & R. Rahaditya, 2023).
Pembuktian  suatu  tindak  pidana  tidak  akan  lepas  dari  istilah  unsur-unsur  tindak pidana,  yang  hakikatnya  melekat  pada  setiap  pasal  dalam  Undang-Undang  Pidana,  tidak terkecuali  pembuktian  terhadap  ada  atau  tidaknya  tindak  pidana  pemalsuan  surat  dalam Pasal  263  KUHP    dan  Pasal  266  KUHP.  Dalam  penyelidikan  suatu  dugaan  tindak  pidana pemalsuan  surat  yang  hakekatnya  untuk  menentukan  apakah  suatu  peristiwa  yang dilaporkan  ke  pihak  kepolisian  merupakan  peristiwa  pidana  pemalsuan  surat  atau  bukan sejatinya diperlukan adanya penggalian untuk membuktikan unsur-unsur pemalsuan surat itu  sendiri.    Unsur-unsur  dari  Pasal  263  ayat  (1)  KUHP  sebagai  berikut  ( Christellia  G.  N. Lamatenggo.,  et  all,    2021) :  1.  Unsur barang  siapa  ;  2.  Unsur  membuat  surat  palsu  atau memalsukan surat; 3. Unsur yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal; 4. Unsur dengan maksud; 5. Unsur untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu; 6. Unsur bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Sementara, Pasal 263 ayat (2) KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut:  1. Barang siapa; 2. dengan sengaja; 3. menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak  dipalsukan;  4.  kalau  hal  mempergunakan  surat  itu  dapat  mendatangkan  sesuatu kerugian.
Sementara unsur-unsur Pasal 266 KUHP tidak jauh berbeda dengan unsur-unsur Pasal 263 KUHP, selengkapnya unsur Pasal 266   ayat (1) KUHP sebagai berikut: 1. Unsur barang siapa; 2. Unsur menyuruh masukkan keterangan palsu; 3. Unsur dalam suatu akta otentik; 4. Unsur mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu ;5.  Unsur dengan  maksud  untuk  memakai  atau  menyuruh  orang  lain  pakai  akta  itu  seolah-olah keteranganya sesuai dengan kebenaran. Sementara, unsur Pasal 266 ayat (2) KUHP sebagai berikut: 1. Unsur barang siapa ;2. Unsur dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran ;3. Unsur jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.
Kendati pun seluruh unsur tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP dan 266  KUHP  sama  pentingnya,  namun  karena  pisau  analisis  Para  Penulis  cenderung  lebih relevan pada unsur dapat mendatangkan sesuatu kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana pemalsuan surat, maka pembahasan dalam tulisan ini lebih difokuskan kepada unsur kerugian tersebut. Kerugian dalam tindak pidana pemalsuan surat dapat berupa kerugian materil dan kerugian immateriil sebagaimana diuraikan sebelumnya di bagian pendahuluan. Kerugian materil dan kerugian immaterill tidak perlu muncul bersamaan dalam suatu tindak pidana  pemalsuan  surat,  cukup  satu  jenis  kerugian  saja  sudah  memenuhi  unsur  kerugian dalam pemalsuan surat (Aswanto dan Tarmizi,2012).
Kemudian dengan penggunaan kata dapat pada unsur kerugian dalam Pasal 263 KUHP maupun 266 KUHP,  secara eksplisit kerugian materil dan/atau  kerugian immateriil yang ditimbulkan dari tindak pidana pemalsuan surat sudah terpenuhi pada saat surat palsu itu selesai  digunakan  oleh  pelaku,  sebab  maknanya  adalah    berpotensi  suatu  ketika  akan merugikan atau dengan kata lain kerugian yang timbul dalam tindak pidana pemalsuan surat tidak  perlu  kerugian  yang  nyata  secara  fisik  atau  kerugian  yang  diartikan  secara  harfiah, melainkan pada saat pelaku membuat dan menggunakan surat palsu lalu menerima manfaat
dari tindakan tersebut maka kemungkinan hal itu akan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, sudah memenuhi unsur mendatangkan kerugian dalam tindak pidana pemalsuan surat.
Paradigma pontensi kerugian sebagai unsur kerugian dalam tindak pidana pemalsuan surat tidak terlepas dari jenis delik tindak pidana pemalsuan surat itu sendiri. Delik adalah suatu  perbuatan  yang  yang  bertentangan  dengan  hukum  pidana  dan  diancam  dengan hukuman,  biasa  disebut  tindak  pidana  atau  pun  perbuatan  pidana  (P.A.F  Lamintang  & Franciscus Theojunior Lamintang, 2014). Tindak pidana pemalsuan merupakan delik formil, yang dalam hukum pidana tidak berfokus pada akibat yang dikendaki oleh pelaku dalam melakukan  tindak  pidana  tetapi  lebih  kepada  selesainya  perbuatan  yang  dilakukan  oleh pelaku tanpa perlu memandang apakah akibat perbuatan pelaku tersebut benar-benar telah terjadi  atau  belum  terjadi  sama  sekali.  Bandingkan  dengan  delik  materil  yang menitikberatkan pada akibat perbuatan pelaku, misalkan dalam tindak pidana pembunuhan berencana terpenuhi kesengajaan dan adanya perencanaan terlebih dahulu oleh pelaku tetapi saat melakukan perbuatan yang dimaksudkan untuk menghilangkan nyawa korban, ternyata korban  tidak  mati  karena  berhasil  melarikan  diri,  dalam  kasus  ini  pelaku  tidak  dapat dihukum  karena  pembunuhan  berencana  sebab  perbuatan  pelaku  tidak  mengakibatkan korban kehilangan nyawanya/mati.

## Peraturan Kapolri Tentang Keadilan Restoratif
Kapolri  menerbitkan Peraturan  Kapolri  Nomor.  8  Tahun  2021  tentang  Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (disingkat Perkap Keadilan Restoratif dalam tulisan  ini).  Pasal  1  angka  3  Perkap  Keadilan  Restoratif  menetapkan  :  Keadilan  Restoratif adalah  penyelesaian  tindak  pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku, keluarga korban, tokoh Masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk  bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil  melalui  perdamaian  dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula.
Konsep restorative  justice atau  keadilan  restoratif  merupakan  perkembangan  dari positisitisve  ke  progresif.  Dalam  keadilan  restoratif  ini  semua  pihak  yang  terlibat  dalam pelanggaran hukum memilih menyelesaikan secara bersama-sama tanpa proses pengadilan. Konsep ini sebenarnya adalah metode, bukan putusan terhadap kejahatan sebagai resolusi penyelesaian masalah dengan memperbaiki keadaan atau kerugian yang dialami korban (Dr. Hamidah Abdurachman, 2022).
Oleh sebab itu, perdamaian dalam konsep keadilan restoratif bukanlah suatu keharusan atau keniscayaan tetapi akan diupayakan secara maksimal ( Hendri Yasuti.,2013). Perdamaian diupayakan  secara  maksimal  dalam  penanaganan  suatu  tindak  pidana  oleh  kepolisian dengan suatu keharusan berupa pemulihan kerugian yang dialami oleh korban oleh pelaku sebagaimana ditegaskan dalam frasa : dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan  semula dalam  Pasal  1  angka  3  Perkap  Keadilan  Restoratif  di  atas,  tanpa  adanya pemulihan  kembali  keadaan/kerugian  korban  seperti  keadaan  semula,  maka  harapan perdamaian dalam penerapan keadilan restoratif  hanyalah sebuah kesia-siaan.
Lebih lanjut jika membaca Pasal 3 ayat (1) Perkap Keadilan Restoratif, secara eksplisit memuat syarat penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif harus memenuhi syarat umum dan/atau khusus. Syarat umum dan/atau khusus tersebut hanya  berlaku pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Syarat umum sesuai Pasal 4 Perkap Keadilan Restoratif meliputi syarat materil dan syarat formil.
Syarat  materil  berdasarkan  Pasal  5  Perkap  Keadilan  Restoratif  adalah:  a.  tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan masyarakat; b. Tidak berdampak konflik sosial; c. tidak berpotensi memecah belah bangsa; d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme; e. bukan  pelaku  pengulangan  tindak  pidana  berdasarkan  putusan  pengadilan;  dan  f.  bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Sedangkan syarat formil menurut Pasal 6 ayat (1) meliputi: a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba dan; b. pemenuhan  hak-hak  korban  dan  tanggungjawab  pelaku,  kecuali  untuk  tindak  pidana narkoba. Bentuk pemulihan hak korban dan tanggung jawab pelaku menurut Pasal 6 ayat (3) Perkap meliputi: a. Mengembalikan barang; b. Mengganti kerugian ; c. Mengganti biaya yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana dan/atau; d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.
Syarat  Khusus  sesuai  Pasal  7  Perkap  Keadilan  Restoratif  hanya  merupakan  syarat tambahan dalam penyelesaian tindak pidana informasi, transaksi elektronik dan lalu-lintas. Dengan  demikian  menurut  Para  Penulis  dalam  penyelesaian  tindak  pidana  selain  tindak pidana informasi, transaksi elektronik  dan lalu-lintas tidak perlu memenuhi syarat khusus sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  3    ayat  (1)  Perkap  Keadilan  Restoratif.  Jika  tercapai kesepakatan antara korban dan pelaku untuk berdamai dalam penerapan keadilan restoratif, maka output -nya  berupa  penghentian  penyelidikan  dan  penyidikan  oleh  kepolisian  sesuai Pasal 15 Perkap Keadilan Restoratif.
Penghentian penyidikan karena penerapan Keadilan Restoratif menurut Para Penulis sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  (dalam  tulisan  ini  disingkat KUHAP ).  Pasal  108  ayat  (2)  KUHAP  secara  limitatif membatasi  penghentian  penyidikan  hanya  boleh  dilakukan  dengan  beberapa  alasan. Pertama , perkara tidak cukup bukti. Kedua, peristiwa yang disidik bukan peristiwa pidana. Ketiga , penyidikan dihentikan demi hukum. Penyidikan dihentikan demi hukum bukanlah dihentikan  dengan  penerapan  keadilan  restoratif  melainkan  dihentikan  karena  beberapa alasan. Pertama ,  pelaku  sudah  pernah  diadili  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana yang sementara disidik atau dalam hukum disebut ne  bis  in  idem . Kedua ,  tersangka  meninggal  dunia. Ketiga , adanya  daluarsa, maknanya  tindak  pidana  yang  dilakukan  telah  lewat  waktu  untuk  dilakukan  penuntutan oleh  negara,  misalkan  dalam  tindak  pidana  pemalsuan  surat  tidak  dapat  lagi  dilakukan penuntutan terhadap pelaku setelah lewat dua belas tahun yang dihitung sejak pertama kali surat  palsu  itu  digunakan.  Kalau  penggunaan  surat  palsu  itu  dilakukan  pada  bulan  April 2023, maka daluarsanya ada pada bulan April 2035 atau dua belas tahun kemudian. Oleh sebab itu, Perkap Keadilan Restoratif sebagai aturan yang lebih rendah bertentangan dengan KUHAP  sebagai  aturan  yang  kedudukannya  lebih  tinggi  dari  Perkap  dalam  hierarki peraturan perundang-undangan.
Peraturan  Kapolri  Tentang Keadilan  Restoratif  Tidak  Dapat  Diterapkan  Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Surat
Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa ruang lingkup tindak pidana pemalsuan surat dalam tulisan ini dibatasi hanya pada tindak pidana pemalsuan surat biasa dan akta otentik yang diatur dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP, sebab kedua tindak pidana inilah yang paling sering terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan karakteristik tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP, maka kedua tindak pidana
tersebut  tidak  dapat  diselesaikan  dengan  penerapan  keadilan  restoratif  dalam  tahap penyelidikan maupun penyidikan oleh kepolisian menggunakan Perkap Keadilan Restoratif berdasarkan beberapa alasan:
Pertama , dari sisi ajaran hukum pidana, pemalsuan surat merupakan malum in se yang dalam  sejarah  peradaban  manusia  sejak  semula  sudah  dianggap  sebagai  suatu  perbuatan yang  tercela  meski  seandainya  pun  ( quot  non) kejahatan  pemalsuan  surat  itu  tidak dirumuskan  secara ekspresif  verbis (perumusan  secara  tegas)  dalam  peraturan  perundang- undangan.  Dengan  menerapkan Perkap  Keadilan  Restoratif  dalam  penyelesaian  tindak pidana  pemalsuan  surat mutatis-mutandis akan  merusak  sendi  moralitas  masyarakat  yang merasa  dikucilkan  dengan  sikap  pelaku  yang  melakukan  tindak  pidana  pemalsuan  surat. Kedua ,  dilihat  dari  beratnya  ancaman  hukuman  pidana  penjara  dalam  tindak  pidana pemalsuan surat, ancaman hukuman bagi pelaku pemalsuan surat biasa adalah paling tinggi enam  tahun  penjara  dan  bagi  pelaku  pemalsuan  akta  otentik  adalah  tujuh  tahun  penjara, sehingga sangat tidak relevan apabila diselesaikan dengan metode keadilan restoratif yang pada  prinsipnya  hanya  diberlakukan  untuk  tindak  pidana  ringan  maupun  tindak  pidana yang  ancaman  hukumanya  tidak  lebih  dari  lima  tahun  penjara  oleh  Peraturan  Keadilan Restoratif Kejaksaan mau pun Mahkamah Agung.
Ketiga ,  penyelesaian  tindak  pidana  pemalsuan  surat  dengan  menggunakan  Perkap Keadilan  Restoratif  dalam  tahap  penyidikan  sangat  bertentangan  dengan  KUHAP,  sebab Pasal 108 ayat (2) KUHAP secara ekspresif verbis hanya membolehkan penghentian penyidikan suatu perkara pidana dilakukan dengan alasan tidak cukup bukti atau peristiwa yang disidik bukan peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. Keempat , apabila tindak pidana  pemalsuan  surat  diselesaikan  menggunakan  Perkap  Keadilan  Restoratif,  akan bertentangan dengan prinsip dominis litiis dalam hukum acara pidana yang artinya Kejaksaan sebagai pengendali perkara pidana. Kejaksaan sebagai pengendali perkara pidana saja secara limitatif  membatas  tindak  pidana  yang  dapat  dihentikan  penuntutannya  menggunakan keadilan restoratif dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor. 15 Tahun 2020  tentang  Penghentian  Penuntutan  berdasarkan  Keadilan  Restoratif,  yakni  hanya membolehkan  penghentian  penuntutan  terhadap  tindak  pidana  berdasarkan  keadilan restoratif  terhadap  tindak  pidana  yang  ancaman  pidana  penjaranya  tidak  lebih  dari  lima tahun, sementara tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP diancam dengan pidana  paling  tinggi  enam  tahun  penjara  dan  pemalsuan  surat  dalam  Pasal  266  KUHP diancam dengan pidana paling tinggi tujuh tahun penjara.
Kelima ,  salah  satu  kategori  kerugian  dalam  tindak  pidana  pemalsuan  surat  adalah kerugian immateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang atau properti tertentu, sedangkan bentuk tanggungjawab pelaku dalam memulihkan kerugian korban sesuai Pasal 6 ayat (1) Perkap  Keadilan  Restoratif  paradigmanya  murni  pemulihan  kerugian  materil. Keenam , kerugian immateriil dalam tindak pidana pemalsuan surat dampaknya bersifat masif/besar- besaran.  Katakanlah  pemalsuan  surat  yang  dilakukan  oleh  pelaku  secara  kebetulan  hanya dilaporkan  oleh  sepuluh  orang  korban  yang  seketika  pemalsuan  surat  terjadi  langsung menggunakan haknya untuk melapor berdasarkan Pasal 102 KUHAP, sementara sejatinya tindak pidana pemalsuan surat oleh pelaku  merugikan lima ratus orang secara immateriil yang  kebetulan  belum  mau  menggunakan  haknya  untuk  melapor  sampai  selesai  masa daluarsa  hak  menuntut  oleh  negara  hingga    dua  belas  tahun  kemudian  terhadap  pelaku pemalsuan surat. Jika seandainya pun ( quot non ) dapat diterapkan Perkap Keadilan Restoratif
untuk  menyelesaikan  laporan  dari  sepuluh  orang  pelapor  tindak  pidana  pemalsuan  surat tadi,  maka  penyelesainnya  hanya  berlaku  bagi  sepuluh  orang  pelapor  dan  pelaku  tanpa sedikit pun menghalangi hak hukum dari empat ratus sembilan puluh orang yang belum mau menggunakan haknya untuk melaporkan tindak pidana pemalsuan surat tersebut yang suatu waktu  akan  melaporkan  tindak  pidana  pemalsuan  surat  oleh  pelaku  sebelum  lewat  masa daluarsa dua belas tahun ke depan. Oleh sebab itu, penyelesaian tindak pidana pemalsuan surat  menggunakan  Perkap  Keadilan  Restoratif  sangat  bertentangan  dengan asas litis finiri oportet , yang bermakna setiap perkara harus ada akhirnya .
Ketujuh , karena tindak pidana pemalsuan surat kerugiannya bersifat masif, otomatis menimbulkan  keresahan  dan  penolakan  dan karenanya  tidak  memenuhi  salah  satu  syarat materil penyelesaian tindak pidana pemalsuan surat menggunakan keadilan restoratif dalam Pasal  5 Perkap  Keadilan  Restoratif.    Oleh  sebab  itu,  tindak  pidana  pemalsuan  surat  tidak dapat diselesaikan dengan metode keadilan restoratif melalui Perkap Keadilan Restoratif.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  di  atas,  Para  Penulis  sampai  pada  kesimpulan bahwa tindak pidana pemalsuan surat dalam 263  KUHP dan Pasal 266 KUHP tidak dapat dihentikan penyelidikan  dan  penyidikannya    menggunakan  Peraturan  Kapolri  tentang Keadilan  Restoratif  berdasarkan  alasan-alasan  sebagai  berikut  : pertama ,  tindak  pidana pemalsuan surat dalam 263  KUHP dan Pasal 266 KUHP  merupakan malum in se , sehingga dari sisi kepantasan tidak layak dihentikan penyelidikan dan penyidikannya menggunakan Peraturan Kapolri tentang Keadilan Restoratif. Kedua , beratnya ancaman pidana bagi pelaku dalam  tindak  pidana  pemalsuan  surat  dalam  263  KUHP  dan Pasal  266  KUHP  tidak dimungkinkan  untuk  dihentikan  penyelidikan  dan  penyidikannya  berdasarkan  Peraturan Kapolri  tentang  Keadilan  Restoratif. Ketiga ,  penghentian  penyidikan  tindak  pidana pemalsuan  surat  dalam  263  KUHP  dan Pasal  266  KUHP menggunakan Peraturan  Kapolri tentang  Keadilan  Restoratif  bertentangan  dengan  Pasal  108  ayat  (2)  KUHAP. Keempa t, penghentian penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pemalsuan surat dalam 263  KUHP dan Pasal  266  KUHP  sangat  bertentangan  dengan  asas dominis  litiis . Kelima ,  penghentian penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pemalsuan surat dalam 263  KUHP dan Pasal 266 KUHP  tidak  dapat  dilakukan  karena  Peraturan  Kapolri  tentang  Keadilan  Restoratif paradigmanya  murni  pemulihan    kerugian  materil,  sedangkan    ada  kasus  tindak  pidana pemalsuan  surat  yang  kerugiannya  berupa  kerugian  Immateriil. Keenam ,  kerugian immateriil  yang sifatnya masif dalam tindak pidana pemalsuan surat  pada Pasal 263  KUHP dan Pasal 266 KUHP menyebabkan penghentian penyelidikan dan penyidikan menggunakan Peraturan  Kapolri  tentang  Keadilan  Restoratif  tidak  dimungkinkan  karena  akan menyebabkan perkara pidana tidak ada akhirnya, padahal dalam penanganan perkara harus berpatokan pada asas litis finiri oportet , yang bermakna setiap perkara harus ada akhirnya. Ketujuh , penghentian  penyelidikan  dan  penyidikan  pidana  pemalsuan  surat    Pasal  263 KUHP  dan Pasal  266  KUHP  menggunakan  Peraturan  Kapolri  tentang  Keadilan  Restoratif tidak dapat dilakukan karena tidak memenuhi syarat materil dalam   Pasal 5 Perkap Keadilan Restoratif, sebab tindak pidana pemalsuan surat dengan bentuk kerugian immateriil sudah pasti menimbulkan keresahan dan penolakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurachman, Dr. Hamidah Abdurachman,  (2022),  Restorative  Justice  versi  Polisi,
dimuat dalam kolom Kompas :
https://nasional.kompas.com/read/2022/11/09/13102661/restorative-justice- versi-polisi .
Amiruddin  &  Asikin,  Zainal,  (2003),  “Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum”, Matarram: PT. Raja Grafindo.
Apriani,  Titin,  (2021)  Konsep  Ganti  Rugi  Dalam  Perbuatan  Melawan  Hukum  Dan Wanprestasi  Serta  Sistem  Pengaturannya  Dalam  Kuh  Perdata,  Jurnal  Ganec Swara, 15 (1), 929-934.
A.  Patra  M.Zen  dan  Daniel  Hutagalung,  (2006),  Panduan  Bantuan  Hukum  di Indonesia – Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum. Jakarta: YLBHI.
Aswanto  dan  Tarmizi,  (2012),  Pertanggungjawaban  Medis  Terhadap  Terjadinya Abortus Provokatus Criminalis, JIM Bidang Hukum Pidana, Vol.1 No.3, Banda Aceh
Gulo, Feby Egatri & Rahaditya, R., (2023), Analisis Pemidanaan Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Rapid Test Antigen, Jurnal Serina Sosial Humaniora, 1 (1), 446- 455.
Hendri Yasuti. (2013). “Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan yang terpinggirkan)” Jurnal Menara Vol. 12 No. 1 Januari – Juni 2013
Hiariej,  Eddy,  O.S.  Hiariej,  Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana,  (2016), Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
Lamatenggo,  Christellia  G.  N.,  Muaja,  Harly  S.,  Rompas,  Deizen  D,  (2021),  Kajian Yuridis Pemalsuan Surat Sederhana (Pasal 263 Kuhp) Dalam Kaitannya Dengan Pemalsuan Akta Otentik (Pasal 264 Ayat (1) Ke 1 KUHP), Jurnal Lex Crimen, X (1), 70-78.
Lamintang, P.A.F & Lamintang, Franciscus Theojunior, (2014), Dasar- dasar hukum pidana di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
Mantili, Rai, (2019), Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam  Praktik:  Perbandingan  Indonesia  Dan  Belanda,  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum, 4 (2), 298-32.
Saptohutomo,  Aryo  Putranto,  Restorative  Justice,  Pengertian  dan  Penerapannya dalam  hukum  di  Indonesia,  (2022) ,  dimuat  dalam  kolom  Kompas  : https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice- pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia?page=all . Shidarta,  (2013),  Konsep  ‘Malum  In  Se’  Dan  ‘Malum  Prohibitum’  Dalam  Filosofi Pemberantasan Korupsi, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 42 (1), 88-96.
Sianturi,  S.R,  (1983),  Tindak  Pidana  di  KUHP  Berikut  Uraiannya,  Jakarta:  Alumni AHM-PTHM, 1983.
Syaputra,  Eko,  Analisis  Hukum  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Pencabulan  Oleh Penyidik Melalui Restorative Justice , (2021), Jurnal Halu Oleo Legal Research, 5 (1), 2017-233