DOI http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i3.417 e-ISSN 2721-2246 Published by
Rifa Institute
JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246 Vol. 5, No. 3, Juli 2024
Peran  Pemerintah  dalam  Menjaga  Hak-Hak  Masyarakat  Hukum  Adat: Tantangan Di Masa Kini
Muhammad Fahrizal Fiqri, Daniel Pahala Hasiholan Sitorus, Dhedhe Nur Bahtera, Aryo Subroto
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Indonesia Email: mfahrizalfiqree18@gmail.com , danielphs27@gmail.com , dedenurbahtera22@gmail.com , aryosubroto@fh.unmul.ac.id
Article Information Submitted: 22  Juni 2024 Accepted: 12 Agustus 2024 Online  Publish: 12 Agustus 2024

## Abstrak
Masyarakat  hukum  adat  adalah  entitas  yang  memiliki  otonomi  dengan  hak-hak konstitusional  yang  harus  dilindungi.  Namun,  pada  kenyataannya,  pengakuan terhadap  masyarakat  hukum  adat  sebagai  subjek  hukum  sering  kali  masih  lemah. Oleh  karena  itu,  jurnal  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  hambatan  dalam implementasi  pengakuan  terhadap  masyarakat  hukum  adat  serta  menjelaskan mekanisme pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat hukum adat melalui peraturan perundang-undangan. Penelitian  ini menggunakan pendekatan metodologi  hukum  normatif  kualitatif  yang  menjelaskan  permasalahan  hukum berdasarkan undang-undang sebelumnya yang relevan dan melalui kajian pustaka.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  masyarakat  adat  di  Indonesia  memiliki otonomi  dalam  mengatur  kehidupan  mereka  yang  berkembang  bersama komunitasnya.  Namun,  pengakuan  terhadap  keberadaan  masyarakat  hukum  adat masih  menghadapi  hambatan  struktural,  terutama  dalam  proses  legislatif  yang lambat  dan  rumit.  Keterlambatan  dalam  pengesahan  undang-undang  yang mengakui  dan  melindungi  masyarakat  adat  menyebabkan  berbagai  masalah, termasuk  pelanggaran  hak  individu  dan  kolektif  masyarakat  hukum  adat.  Oleh karena  itu,  pemahaman  dan  pengakuan  terhadap  masyarakat  hukum  adat  di Indonesia  sangat  penting  untuk  memastikan  keberlanjutan,  keadilan,  dan  harmoni dalam  masyarakat.  Tindakan  konkret  dari  pemerintah,  lembaga  legislatif,  dan lembaga negara terkait lainnya diperlukan untuk secara efektif menangani masalah perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat.
Kata  Kunci : Masyarakat  Hukum  Adat,  Pengakuan,  Hak-Hak,

## Hambatan

## Abstract
Customary  law  communities  are  entities  that  have  autonomy  with  constitutional rights  that  must  be  protected.  However,  in  reality,  recognition  of  customary  law communities  as  legal  subjects  is  often  still  weak.  Therefore,  this  journal  aims  to describe  the  obstacles  in  the  implementation  of  recognition  of  customary  law communities and explain the government's mechanisms in  protecting the rights of customary  law  communities  through  legislation.  This  study  uses  a  qualitative normative  legal  methodology  approach  that  explains  legal  issues  based  on relevant  previous  laws  and  through  literature  reviews.  The  results  of  the  study show  that  customary  law  communities  in  Indonesia  have  autonomy  in  regulating their  lives  that  develop  together  with  their  communities.  However,  recognition  of the  existence  of  customary  law  communities  still  faces  structural  obstacles, especially  in  the  slow  and  complicated  legislative  process.  Delays  in  the ratification  of  laws  that  recognize  and  protect  customary  law  communities  cause various  problems,  including  violations  of  the  individual  and  collective  rights  of customary  law  communities.  Therefore,  understanding  and  recognition  of
customary  law  communities  in  Indonesia  are  very  important  to  ensure sustainability,  justice,  and  harmony  in  society.  Concrete  actions  from  the government, legislative institutions, and other related state institutions are needed to  effectively  address  the  issue  of  protection  and  recognition  of  customary  law communities.

## Keywords: Customary Law Communities, Recognition, Rights, Obstacles

## Pendahuluan
Hak-hak  masyarakat  adat  diakui  dalam  Pasal  18B  ayat  (2)  dan  Pasal  28I  ayat  (3) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen IV. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa  negara  menghormati  dan  mengakui  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  serta hak-hak tradisional mereka selama masih eksis dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  diatur  dalam  undang-undang (Thontowi, 2015). Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Selain itu,  Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Pedoman Pengakuan  dan  Perlindungan  Masyarakat  Hukum  Adat  menyatakan  bahwa  perlindungan masyarakat  hukum  adat  merupakan  bentuk  pelayanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat hukum  adat  di  Kalimantan  Timur  untuk  memastikan  hak-hak  mereka  terpenuhi  agar  dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sebagai kelompok masyarakat (Burhanudin, 2021).
Namun,  seiring  waktu,  berbagai  masalah  terkait  lemahnya  pengakuan  masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dipenuhi sering terjadi. Pelanggaran dan perampasan hak-hak masyarakat hukum adat oleh berbagai pihak kerap kali terjadi. Misalnya, ketika pemerintah melakukan pembangunan di berbagai wilayah, tindakan tersebut sering kali mengakibatkan hilangnya hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat (Ndaumanu, 2018).
Masalah ini terjadi karena adanya berbagai tantangan, seperti sedikitnya kepala daerah yang  memiliki  tanggung  jawab  dan  kepemimpinan  untuk  menyelenggarakan  pengakuan masyarakat hukum adat. Akibatnya, tidak ada lembaga daerah yang ditugaskan secara khusus untuk  mengidentifikasi  dan  memverifikasi  keberadaan  masyarakat  hukum  adat  beserta wilayahnya.  Oleh  karena  itu,  peraturan  dan  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah seharusnya memperhatikan secara khusus hak-hak masyarakat hukum adat (Wardiyanto et al., 2016).
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa implementasi dari Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah yang berkuasa. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang hambatan dalam mengimplementasikan  pengakuan  terhadap  masyarakat  hukum  adat,  serta  menjelaskan mekanisme  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  melindungi  hak-hak  masyarakat  hukum adat dalam peraturan perundang-undangan.

## Metode Penelitian
Masalah yang dibahas dalam penelitian ini dianalisis dengan menekankan pada bahan- bahan primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan, untuk mengevaluasi sejauh mana  Masyarakat  Hukum  Adat  memiliki  peluang  dan  harapan  sebagai  legal  standing  atau badan  hukum  yang  fungsional.  Metodologi  penelitian  hukum  normatif  digunakan  untuk menjelaskan  permasalahan  hukum  berdasarkan  undang-undang  terdahulu  yang  relevan dengan  topik  yang  dibahas.  Oleh  karena  itu,  dalam  penelitian  ini,  untuk  membahas permasalahan hukum terkait berbagai jenis metodologi penelitian hukum beserta karakteristik
dan  fungsinya  dalam  mengurai  permasalahan  hukum  kontemporer,  digunakan  studi kepustakaan sebagai dasar untuk menjawab permasalahan tersebut.

## Hasil dan Pembahasan

## Konsep Masyarakat Hukum Adat
Masyarakat  adat  adalah  entitas  yang  memiliki  otonomi  untuk  mengatur  kehidupan mereka. Menurut Hazairin (1990), hukum adat mencakup semua aspek hukum yang dihadapi masyarakat, disebut masyarakat hukum. Van ValleinHoven menyebut ada 19 wilayah hukum adat di Indonesia, seperti Aceh, Minangkabau, Kalimantan, dan Bali, masing-masing dengan pemimpin adat yang mengelola tanah dan menjaga hukum serta keseimbangan spiritual dan materi  (Van  Vollenhoven,  1918).  Selain  itu,  pemimpin  adat  juga  menangani  perkawinan dengan pendekatan demokratis (Ragawino, 2008; Wahidah, 2015).
Teori  keputusan  Ter  Haar  mengidentifikasi  masyarakat  adat  berdasarkan ikatan  darah, wilayah,  atau  kombinasi  keduanya.  Pengakuan  terhadap  masyarakat  hukum  adat  adalah konsep  pengakuan  terbatas,  di  mana  hak  masyarakat  adat  bisa  diabaikan  jika  bertentangan dengan hukum positif negara. Hal ini sering menimbulkan konflik antara masyarakat adat dan negara, karena perbedaan hukum adat dan hukum positif (Murdiyanto, 2020).
Menurut  kepercayaan  kosmis  tradisional  Indonesia,  menjaga  keseimbangan  antara duniawi dan gaib sangat penting. Hukum adat berfungsi menjaga harmoni dan menyelesaikan konflik  dengan  nilai  moral,  agama,  dan  budaya.  Masyarakat  tradisional  percaya  manusia adalah  bagian  dari  alam  semesta  ciptaan  Tuhan,  dan  mereka  memiliki  mekanisme  efektif menyelesaikan sengketa dengan fokus pada kepentingan bersama (Wibisono, 2020).
Ter  Haar  menyatakan  pelanggaran  terhadap  keseimbangan  harus  ditindak  untuk memulihkan  keseimbangan,  sering  melalui  kompensasi.  Dalam  masyarakat  modern, pengadilan  sering  menjadi  tempat  penyelesaian  sengketa,  namun  hukum  adat  lebih menekankan  penyelesaian  harmonis.  Dalam  masyarakat  tradisional,  nilai  kebersamaan  dan integritas komunitas dijunjung tinggi (Putnam & Goss, 1995)
Sanksi  adat  seperti  denda,  pengusiran,  atau  pengucilan  diterapkan  untuk  menjaga kehidupan sosial. Masyarakat percaya sanksi ini setara dengan undang-undang formal karena sudah  disetujui  oleh  tokoh  adat.  Tokoh  adat  tergabung  dalam  lembaga  adat  formal  maupun nonformal.

## Masalah Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat
Pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  masyarakat  hukum  adat  di  Indonesia  masih mengalami  banyak  hambatan  struktural.  Rancangan  Undang-Undang  yang  tertunda  di parlemen selama sekitar 17 tahun menjadi sumber hambatan utama dalam upaya pengakuan dan  perlindungan  terhadap  masyarakat  adat,  berbeda  dengan  UU  IKN  yang  hanya memerlukan 42 hari untuk disusun.
RUU  Masyarakat  Adat  mengalami  banyak  perubahan  nama  dalam  Prolegnas  dan Prolegnas  Prioritas,  namun  belum  juga  disahkan.  Menurut  Prof.  Laksanto,  pemerintah dianggap  inkonstitusional  jika  tidak  menggunakan  kewenangannya  untuk  mengakui  dan menghormati  masyarakat  adat.  RUU  Pertanahan  dan  RUU  Desa  lebih  dulu  diperdebatkan dibandingkan  RUU  Pengakuan  dan  Perlindungan  Masyarakat  Hukum  Adat.  Meskipun demikian,  anggaran  untuk  distribusi  uang  desa  memungkinkan  pengesahan  UU  Desa.  RUU Perkelapasawitan dibahas bersamaan dengan RUU Masyarakat Hukum Adat.
Berbagai  kepentingan  kapitalis  melihat  masyarakat  adat  sebagai  penghalang  investasi dengan  stigma  separatisme.  Prof.  Laksanto  khawatir  UU  Masyarakat  Hukum  Adat  hanya akan  menjadi  penghias  atau  bahkan  hilang  dari  Prolegnas.  Laporan  investigasi  berjudul
"Inkuiri  Nasional  tentang  Hak-Hak  Masyarakat  Adat  atas  Wilayahnya  di  Kawasan  Hutan" menunjukkan  pelanggaran  hak  individu  dan  kolektif  masyarakat  adat,  terutama  perempuan dan anak-anak yang rentan.
Penelitian  mencatat  perselisihan  internal  besar  yang  didorong  oleh  pemerintah  dan perusahaan terjadi di semua situasi, menawarkan daftar perbaikan cepat dan saran kebijakan. Laporan  memberikan  saran  kebijakan  kepada  lembaga  terkait  termasuk  aparat  keamanan, namun belum ada tindakan untuk menerapkan saran tersebut. Salah satu rekomendasi utama dari  Komnas  HAM  adalah  agar  Presiden  Indonesia  membentuk  lembaga  independen  untuk mengurus  pengakuan,  penghormatan,  perlindungan,  dan  pemajuan  hak-hak  masyarakat hukum  adat,  serta  mengesahkan  RUU  PPMHA  (Pengakuan  dan  Perlindungan  Hak-Hak Masyarakat  Hukum  Adat).  Ini  konsisten  dengan  janji  Presiden  untuk  membentuk  Satuan Tugas  Masyarakat  Adat,  namun  pemerintah  lamban  dalam  pembentukannya  karena  kendala fiskal dan kompleksitas birokrasi.
Pemerintah Indonesia harus segera memperkuat mandat dan operasional Komnas HAM, termasuk  menyediakan  sumber  daya  yang  memadai.  DPR  dan  lembaga  terkait  harus  segera melaksanakan rekomendasi Inkuiri Nasional tentang Hak Masyarakat Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. Presiden akan segera membentuk Satuan Tugas Masyarakat Hukum Adat dengan mandat dan sumber daya memadai.
Laporan Komnas HAM menyebutkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia masyarakat hukum  adat  disebabkan  oleh  kurangnya  pengakuan  hukum,  membuat  klaim  mereka  atas hutan  menjadi  ambigu.  Dalam  konfrontasi  berikutnya,  banyak  pemimpin  dan  aktivis masyarakat  hukum  adat  dikriminalisasi.  Pemerintah  Indonesia  harus  membuat  dan menjalankan  sistem  rehabilitasi  bagi  pemimpin  dan  aktivis  masyarakat  adat  yang  menjadi korban kriminalisasi, serta Presiden harus segera memberikan pengampunan.
Negara  Indonesia  harus  membuat  hukum  dan  prosedur  untuk  mencegah  intimidasi terhadap  aktivis  masyarakat  hukum  adat,  serta  melaksanakan  program  perlindungan  yang menyeluruh,  tidak  memihak,  dan  didanai  memadai  bagi  para  pembela  HAM,  bekerja  sama dengan  Komnas  HAM,  termasuk  melaksanakan  rekomendasi  dari  saran-saran  yang  telah diberikan kepada Komnas HAM.

## Kesimpulan
Masyarakat  hukum  adat  didefinisikan  sebagai  entitas  yang  memiliki  otonomi,  yang mengatur  sistem  kehidupan  mereka  sendiri  yang  tumbuh  dan  berkembang  bersama komunitasnya.  Pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  masyarakat  hukum  adat  diatur  dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia,  yang  diatur  dalam  undang-undang.”  Selain  itu,  identitas  budaya  dari  masyarakat tradisional dihormati sejalan dengan perkembangan zaman dan peradaban.
Namun, penerapan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat di Indonesia masih  menghadapi  banyak  hambatan  struktural,  seperti  Rancangan  Undang-undang  yang tertunda  di  parlemen  selama  sekitar  17  tahun.  Sebaliknya,  penyusunan  UU  IKN  hanya memerlukan waktu 42 hari. Kepentingan kapitalis dan stigma terhadap masyarakat adat dapat menghambat  pengakuan  dan  perlindungan  mereka,  karena  masyarakat  adat  sering  dianggap sebagai  penghalang  investasi  dengan  kekhawatiran  akan  gerakan  separatisme.  Aktivis  dan pemimpin  masyarakat  adat  sering  kali  mengalami  kriminalisasi  dan  intimidasi,  yang menyebabkan  hilangnya  hak-hak  mereka.  Ini  terlihat  dalam  konflik  tenurial  dengan pemerintah dan korporasi.
Oleh  karena  itu,  diperlukan  tindakan  konkret  dari  pemerintah  Indonesia  untuk mengakui,  melindungi,  dan  memajukan  hak-hak  masyarakat  hukum  adat,  serta  memperkuat penegakan hukum dan perlindungan terhadap aktivis dan pemimpin masyarakat hukum adat. Hal ini akan mendukung terciptanya harmoni antara masyarakat hukum adat dan negara, serta menjaga keberagaman budaya dan hak asasi manusia di Indonesia.

## BIBLIOGRAFI
Burhanudin,  A.  A.  (2021).  Eksistensi  Hukum  Adat  di  Era  Modernisasi. Salimiya:  Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam , 2 (4), 96–113. Murdiyanto, E. (2020). Sosiologi perdesaan Pengantar untuk Memahami Masyarakat Desa . Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UPN� Veteran��.
Ndaumanu,  F.  (2018).  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Upaya  Perlindungan  Dan Penghormatan  Masyarakat  Hukum  Adat  Di  Kabupaten  Alor  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur. Jurnal HAM , 9 (1), 37–49.
Putnam,  R.  D.,  &  Goss,  K.  A.  (1995).  Robert  D.  Putnam. Bowling  alone:  America�s declining social capital, Journal of Democracy , 6 (1), 65–78.
Ragawino, B. (2008). Pengantar dan asas-asas hukum adat Indonesia. Bandung, Fisip-Unpad . Thontowi, J. (2015). Pengaturan masyarakat hukum adat dan implementasi perlindungan hak- hak tradisionalnya. Pandecta Research Law Journal , 10 (1). Van Vollenhoven, C. (1918). Study of Indonesian Customary Law. Ill. LR , 13 , 200. Wahidah,  W.  (2015).  Pemikiran  hukum  hazairin. Syariah:  Jurnal  Hukum  Dan  Pemikiran , 15 (1).
Wardiyanto,  B.,  Aminah,  S.,  &  Martanto,  U.  (2016). Percikan  pemikiran  tata  kelola  dan pembangunan desa . Airlangga University Press. Wibisono,  M.  Y.  (2020). Sosiologi  Agama .  Prodi  S2  Studi  Agama-Agama  UIN  Sunan Gunung Djati Bandung.
Copyright holder:
Muhammad Fahrizal Fiqri, Daniel Pahala Hasiholan Sitorus, Dhedhe Nur Bahtera, Aryo Subroto (2024)

## First publication right:
Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
This article is licensed under: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)