## Universitas Dharmawangsa
PERANAN KOMUNIKASI DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT PEDESAAN

## Oleh : Evi Zahara

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan komunikasi dalam melakukan pembangunan masyarakat pedesaan. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur (library research).  Pembahasan pada penelitian ini didasarkan  pada  pendapat  para  ahli  tentang  topik  pembahasan.  Dapat disimpulkan bahwa peranan komunikasi dalam pembangunan terkait dengan arah  perubahan  yang  berarti  kegiatan  komunikasi  harus  mampu mengantisipasi  gerak  pembangunan.  Adanya  perbedaan  orientasi pembangunan  dan  komunikasi  yang  lama  serta  orientasi  pembangunan  dan komunikasi  yang  baru  memberikan  penilaian  tentang  komunikasi  dalam pembangunan masyarakat pedesaan agar tidak tersentralisasi, linear dengan proses  yang  terisolasi  perlu  merefleksikan  difusi  partisipasi  dengan memperhatikan  kebutuhan-kebutuhan  masyarakat,  sehingga  pembangunan dapat  terealisasi  dengan  baik.  Untuk  menyatukan  adanya  kepentingan kebijakan  pemerintah  dengan  keinginan  dan  kebutuhan  masyarakat,  maka secara ideal dapat dilakukan perencanaan bersama antara pemerintah dengan masyarakat.  Perencanaan  bersama  ini  memadukan  antara  kebijakan  yang bersifat top-down dan bottom-up.
Kata kunci : komunikasi, pembangunan dan masyarakat desa

## 1. Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang
Dewasa  ini,  peran  komunikasi  dirasakan  sangat  penting terutama  dalam  pembangunan.  Penggunaan  komunikasi  pun disesuaikan  dengan  fungsi  serta  tujuan  yang  diinginkan.  Tujuan komunikasi  tersebut  mencakup  menyelesaikan  tugas-tugas  yang penting  bagi  kebutuhan  hidup  serta  menciptakan  dan  memupuk
hubungan  dengan  orang lain.  Adapun  fungsi yang  berkaitan  dengan tujuan tersebut sebagai fungsi isi yang melibatkan pertukaran informasi yang  diperlukan  dan  fungsi  hubungan  yang  melibatkan  informasi mengenai suatu hubungan dengan orang lain (Mulyana, 2001).
Melalui  komunikasi  yang  baik  antara  pemerintah  dan masyarakat  begitu  juga  sebaliknya,  maka  pembangunan  yang direncanakan  bersama  antara  pemerintah  dengan  masyarakat  akan memberikan  manfaat  positif  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.  Secara  terminologi,  komunikasi  dapat  diartikan  sebagai proses  penyampaian  suatu  pernyataan  (pesan)  oleh  sumber  kepada penerima  baik  secara  verbal  maupun  non-verbal  yang  menimbulkan makna tertentu yang dapat dipahami baik sumber maupun penerima ( feedback )  melalui  saluran  tertentu. Adapun  pengertian  pembangunan itu sendiri adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang  luas  dalam  suatu  masyarakat  yang  bertujuan  untuk  kemajuan sosial  dan  material.  Termasuk  didalamnya  bertambah  besarnya keadilan,  kebebasan,  kualitas  lainnya  yang  dihargai  untuk  mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang diperoleh dari lingkungan mereka. (Rogers, 1983 dalam Nasution, 1996).
Komunikasi  dan  pembangunan  ini  merupakan  dua  hal  yang saling  berhubungan.  Adapun  kedudukan  komunikasi  dalam  konteks pembangunan  adalah  as  an  integral  part  of  development,  and communication  as  a  set  of  variables  instrumental  in  bringing  about development. (Jayaweera dan Anumagama,1987 dalam Nasution, 1996). Dalam arti luas, komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi  (sebagai  suatu  aktivitas  pertukaran  pesan  secara  timbal- balik) di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama  antara  masyarakat  dengan  pemerintah,  sejak  dari  proses perencanaan,  kemudian  pelaksanaan,  dan  penilaian  terhadap pembangunan.  Dalam  arti  sempitnya,  komunikasi  pembangunan merupakan segala upaya dan cara, serta teknik penyampaian gagasan, dan keterampilan-keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang  memprakasai  pembangunan  dan  ditujukan  kepada  masyarakat luas.  Kegiatan  tersebut  bertujuan  agar  masyarakat  yang  dituju  dapat
memahami,  menerima,  dan  berpartisipasi  dalam  melaksanakan gagasan-gagasan yang telah disampaikan. Saat ini pembangunan yang telah  dilakukan  pemerintah  masih  menggunakan  sistem  top-down yang berarti arah komunikasinya masih searah berupa strategi dari atas ke  bawah,  seperti  instruksi.  Sistem  top-down  ini  cenderung memaksakan  kehendak  pemerintah  kepada  masyarakat  yang  mana pemerintah menganggap paling mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat.  Dalam  praktiknya,  pemerintah  belum  memberikan kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  memutuskan  apa  yang diinginkan  masyarakat  dalam  upaya  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  itu  sendiri.  Pembangunan  yang  berorientasi  pada kebutuhan masyarakat masih merupakan wacana pemerintah semata.

## 1.2. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan komunikasi dalam melakukan pembangunan masyarakat pedesaan.

## 1.3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  tinjauan  literatur  ( library research ).  Pembahasan pada penelitian ini didasarkan pada pendapat para ahli tentang topik pembahasan.

## 2. Uraian Teoritis

## 2.1. Komunikasi Pembangunan
Komunikasi dalam pengertian paradigmatis
bersifat intensional,  mengandung  tujuan;  karena  itu  harus  dilakukan  dengan perencanaan. Sejauh mana kadar perencanaan itu, bergantung kepada pesan  yang  akan  dikomunikasikan  dan  pada  komunikan  yang dijadikan sasaran.’ (Effendy, 2000: 5). Pada bagian lain juga dinyatakan bahwa komunikasi merupakan dasar dari perubahan sosial. Perubahan yang  dikehendaki  dalam  pembangunan  tentunya  perubahan  ke  arah yang  lebih  baik  atau  lebih  maju  keadaan  sebelumnya.  Pembangunan adalah merupakan proses yang penekanannya pada keselarasan antara aspek  kemajuan  lahiriah  dan  kepuasan  batiniah.  ’Secara  sederhana
pembangunan  adalah  perubahan  yang  berguna  menuju  suatu  sistem sosial  dan  ekonomi  yang  diputuskan  sebagai  kehendak  dari  suatu bangsa (Rogers, 1983 dalam Nasution,1996).
Pembangunan  tersebut  dianggap  perlu memiliki unsur-unsur, seperti:  1)  pemerataan  penyebaran  informasi,  keuntungan  sosial ekonomi, dan sebagainya, 2) partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dicerminkan oleh desentralisasi kegiatan-kegiatan tertentu di daerah pedesaan, 3) bersifat madiri dalam pembangunan  dengan  mengandalkan  potensi  sumberdaya  setempat, dan  4)  memadukan  sistem  tradisional  dan  modern,  untuk menimbulkan  sinkretisasi  pemikiran  lama  dan  baru,  dengan perimbangan  yang  berbeda  di  setiap  daerah.  (Rogers  terjemahan Dasmar Nurdin, 1985 dalam Jahi, 1993: 111) Peranan  komunikasi  pembangunan  telah  banyak  dibicarakan oleh  para  ahli  dengan  adanya  kesepakatan  bahwa  komunikasi mempunyai  peranan  penting  dalam  pembangunan.  Oleh  karena  itu, peranan komunikasi dalam pembangunan harus dikaitkan dengan arah perubahan  tersebut  yang  berarti  kegiatan  komunikasi  harus  mampu mengantisipasi  gerak  pembangunan.  Peranan  yang  dapat  dilakukan komunikasi  dalam  pembangunan,  yaitu  pertama,  komunikasi  dapat menciptakan  iklim  bagi  perubahan  dengan  membujukkan  nilai-nilai, sikap  mental,  dan  bentuk  perilaku  yang  menunjuk  modernisasi, mengajarkan  keterampilan-keterampilan  baru.  Kedua,  membantu masyarakat  menemukan  norma-norma  baru  dan  keharmonisan  dari masa  transisi,  membuat  orang  lebih  condong  untuk  berpartisipasi dalam pembuatan keputusan di tengah kehidupan bermasyarakat, serta mengubah  struktur  kekuasaan  pada  masyarakat  yang  bercirikan tradisional, dengan membawakan pengetahuan kepada massa. Ketiga, meningkatkan  aspirasi yang  merupakan  perangsang  untuk  bertindak nyata, menciptakan rasa kebangsaan sebagai sesuatu yang mengatasi kesetiaan-kesetiaan  lokal.  Keempat,  membantu  mayoritas  populasi menyadari pentingnya arti mereka sebagai warga negara, (membantu meningkatkan  aktivitas  politik).  Kelima,  memudahkan  perencanaan dan  implementasi  program-program  pembangunan  yang  berkaitan
dengan kebutuhan penduduk, dan membuat pembangunan ekonomi, sosial,dan politik menjadi suatu proses yang berlangsung sendiri (self- perpetuating).  Media  massa juga  dapat  bertindak  sebagai  pengganda sumber-sumber  daya  pengetahuan,  dan  mengantarkan  pengalaman- pengalaman  yang  seolah-olah  dialami  sendiri.  (Hedebro,  1979  dalam Nasution, 1996: 86-89).

## 2.2.  Komunikasi  Pembangunan  dan  Komunikasi  Penunjang Komunikasi
Penerapan  komunikasi  pembangunan  di  sektor  kehidupan menunjukkan  kesamaan  sejumlah  karakteristik  antara  lain:  1) menerapkan prinsip, sistem, dan teknologi komunikasi, sebagai salah satu  komponen  yang  tergolong  utama  dalam  pencapaian  tujuan kegiatannya,  2)  memberikan  peranan  yang  terbilang  penting  bagi komunikasi di dalam rangkaian struktur kegiatan pembangunan yang bersangkutan, 3) menggunakan dan mengembangkan metodologi serta pendekatan  yang  sistematik  dalam  pemanfaatan  komunikasi  pada lingkup  kegiatannya,  dan  4)  memperlihatkan  kesinambungan  dan saling belajar dari pengalaman di bidang yang lain khususnya dalam hal  pemanfaatan  teknologi  komunikasi.  Dalam  karakteristik  tersebut adanya  kecenderungan  dalam  menggunakan  teknologi  komunikasi yang  bermanfaat  bagi  penerapannya.  Adapun  terdapat  istilah komunikasi penunjang pembangunan yang mana kata pembangunan berarti  bahwa  setelah  semua  unsur  yang  dasar  dari  suatu  program pembangunan  seperti  teknologi,  harus  sudah  ada  sebelum  di  tempat tersebut dengan diadakan aktivitas komunikasi yang bermakna. Dalam konsep  komunikasi  penunjang  pembangunan,  komunikasi  harus merupakan  bagian  dari  bagian  yang  integral  dari  suatu  program pembangunan (Woods, 1982 dalam Nasution, 1996). Secara  luas  komunikasi  penunjang  pembangunan  dapat didefinisikan sebagai suatu penggunaan yang berencana sumberdaya- sumberdaya ( resources ) informasi dan komunikasi oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuannya yang mencakup tenaga, biaya, fasilitas dan peralatan,  bahan-bahan,  dan  media  komunikasi.  Organisasi  yang
dimaksud  adalah  yang  bertujuan  menyampaikan  pelayanan  yang berorientasi  pembangunan  di  daerah  pedesaan  untuk  meningkatkan kondisi  sosial  ekonomi  keluarga  orang  desa.  Dengan  menggunakan pesan  yang  tepat  dan  metode-metode  komunikasi,  maka  suatu komunikasi  penunjang  pembangunan  yang  baik  akan  membantu meningkatkan  keterampilan  dan  membekali  mereka  untuk melaksanakan  tugasnya  lebih  baik  serta  keefektifan  mendidik  dan memotivasi  masyarakat  pada  program  yang  dituju  di  lapangan. Masalah  penerapan  teknologi  bagi  kepentingan  pembangunan memerlukan  penelaahan  yang  cermat  dan  mendalam  menuju pemilihan  alternatif  terbaik  yang  dapat  menghasilkan  karya-karya teknologi  yang  tepat  guna  dan  tepat  lingkungan,  berdaya  guna  dan berhasil  guna  bagi  peningkatan  kesejahteraan  rakyat.  Untuk  itu penerapan  teknologi  komunikasi  harus  ditujukan  bagi  kepentingan masyarakat  yang  diabdikan  bagi  kepentingan  pembangunan  bangsa dan  negara.  Dalam  era  pembangunan  diperlukan  komunikasi  yang konstektual  yang  disesuaikan  dengan  karakteristik  sosial  budaya masyarakat.

## 2.3. Pembangunan Pedesaan
Menurut  UU  No.  32  Tahun  2004,  desa  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas-batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Adanya undang-undang tersebut agar dapat terlaksananya pemerataan pembang unan  desa.  ’Secara  teoritis,  setidaknya  ada  empat  strategi pembangunan  pedesaan  yang  dapat  diterapkan,  yaitu  strategi modernisasi  pertanian,  strategi  antikemiskinan,  strategi  pola  baru pertumbuhan, dan strategi land-reform (Syahyuti, 2006).
Hakikat  pembangunan  pedesaan  adalah  memanusiawikan manusia  pedesaan  supaya  menjadi  manusia  yang  dinamis,  dewasa, mandiri, dan berani menghadapi dan mengatasi tantangan lingkungan. Kedudukan  sebagai  subjek  penduduk  pedesaan  melahirkan

## Universitas Dharmawangsa
pendekatan pembangunan pedesaan sebagai suatu totalitas (Kasiyanto, 1994).
Usaha pembangunan pedesaan perlu didekati dengan berbagai cara,  seperti  penggalian  potensi-potensi  oleh  masyarakat  setempat, pembinaan  teknologi  tepat  guna  yang  meliputi  penciptaan, pengembangan,  penyebaran  sampai  digunakannya  teknologi  itu, pembinaan  organisasi  usaha  atau  unit  pelaksana  yang  melaksanakan penerapan  berbagai  teknologi  tepat  guna  untuk  mencapai  tujuan pembangunan, serta pembinaan kebijakan pendukung yang mencakup input, biaya, kredit, pasaran, dan lain-lain yang memberikan iklim yang serasi untuk pembangunan. (Slamet, 2003). Dalam suatu pembangunan itu sendiri, tujuan akhir yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

## 3. Pembahasan

## 3.1. Partisipasi Masyarakat
Partisipasi  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  partisipasi vertikal dan horizontal. Partisipasi vertikal terjadi karena dalam kondisi tertentu  masyarakat  terlibat  atau  mengambil  bagian  dalam  suatu program  pihak  lain  yang  mana  masyarakat  berada  posisi  bawah, sedangkan  partisipasi  horizontal  terjadi  pada  saat  masyarakat mempunyai  kemampuan  untuk  melakukan  usaha  dengan  adanya keterampilan  yang  dimiliki.  Setiap  anggota  kelompok  masyarakat berpartisipasi  secara  horizontal  satu  dengan  yang  lain  yang  berarti melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain. Partisipasi ini dapat menunjukkan  bahwa  masyarakat  dapat  berkembang  secara  mandiri. Akan tetapi, partisipasi masyarakat perlu digerakkan melalui adanya suatu  proyek  pembangunan  desa  yang  mudah  dikelola  oleh masyarakat,  organisasi,  dan  lembaga  kemasyarakatan  yang  mampu menggerakkan  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat.  Adanya peningkatan peranan masyarakat dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Namun demikian, untuk dapat mencapai hakikat pembangunan  diperlukan  juga  pendekatan  dari  atas  agar  sistem  dan struktur  pembangunan  pedesaan  dapat  terlaksana.  Partisipasi
masyarakat  dalam  pembangunan  pedesaan  juga  perlu  dibangkitkan karena pada gilirannya dapat meningkatkan usaha perbaikan  kondisi dan  taraf  hidup  masyarakat  desa.  Kesediaan  masyarakat  untuk berpartisipasi  merupakan  tanda  adanya  kemampuan  untuk berkembang secara mandiri.
Dalam proses pembangunan, partisipasi juga berfungsi sebagai masukan dan keluaran. Sebagai masukan, partisipasi masyarakat dapat berfungsi  dalam  enam  fase  proses  pembangunan,  yaitu  fase penerimaan informasi, fase pemberian tanggapan terhadap informasi, fase perencanaan pembangunan, fase pelaksanaan pembangunan, fase peneriman  kembali  hasil  pembangunan,  dan  fase  penilaian pembangunan. Sebagai masukan, partisipasi berfungsi menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri dan secara keluaran,  partisipasi  dapat  digerakkan  atau  dibangun.  Partisipasi masyarakat desa dalam setiap fase proses pembangunan suatu proyek merupakan ciri yang ideal yang membedakannya dari pembangunan lain. Kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi ditumbuhkan melalui usaha  penerapan  demokrasi  dalam  pembangunan  yang  akan  dapat menumbuhkan  kemampuan  desa  untuk  berkembang  secara  mandiri melalui  perbaikan  kondisi  dan  peningkatan  taraf  hidup  masyarakat melalui pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa.

## 3.2. Komunikasi yang Digunakan dalam Pembangunan Masyarakat Pedesaan
Komunikasi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat pedesaan sebaiknya bersifat interaktif dan partisipatif. Hal ini diperkuat oleh  pernyataan  FAO  (FAO,  1975 dalam Asngari,  2001)  bahwa penggalangan  partisipasi  dilandasi  adanya  pengertian  bersama,  dan adanya  pengertian  tersebut  adalah  karena  di  antara  orang-orang tersebut  saling  berkomunikasi  dan  berinteraksi  sesamanya.  Dalam menggalang  peranserta  semua  pihak  diperlukan:  (1)  terciptanya suasana  yang  bebas  atau  demokratis  dan  (2)  terbina  kebersamaan. Suasana  yang  bebas  akan  memperlancar  komunikasi  semua  pihak. Dengan adanya komunikasi yang komunikatif dan intim, akan terjalin
suasana saling asah, saling asuh, dan saling asih, sehingga tergeraklah masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  kegiatan  pembangunan  dan pembaruan.

## 3.3. Peran Pemerintah dalam Melakukan Pembangunan Masyarakat Pedesaan
Pemerintah  memegang  peranan  dalam  membangkitkan  dan membentuk  partisipasi  masyarakat.  Peranan  pemerintah  dalam pembangunan  dimulai  dari  hal  yang  bersifat  pelayanan  operasional sampai  pada  hal  yang  bersifat  ideologi  dan  spiritual.  Dalam kedudukannya,  pemerintah  memegang  peranan  strategis.  Peranan strategis  ini  berhubungan  dengan  penyelenggaraan  pembangunan yang disebut juga peranan strategis administratif. Peranan pemerintah melalui  kemampuan  administratifnya  dapat  melakukan  berbagai  hal dalam  mewujudkan  pembangunan  pedesaan.  Perincian  dan pelaksanaan peranan dasar disebut sebagai peranan administratif, yaitu pola  perilaku  yang  diharapkan  dari,  atau  yang  telah  ditetapkan  bagi pemerintah  selaku  administrator  di  setiap  jenjang  pemerintahan. (Mokhzani, 1979 dalam Ndraha, 1990).
Kemampuan  administratif  di  bidang  pembangunan  adalah kemampuan  untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan  melalui (dalam arti  melalui  dan  dengan  dukungan)  sistem-sistem  pendukung pembangunan.  Sistem-sistem  tersebut  adalah  pelaksanaan  tugas ( performance ),  struktur  ( structure ),  dan  hubungan  dengan  lingkungan ( environmental linkages ) (Katz, 1969 dalam Ndraha, 1990). Pemerintah  berperan  memberikan  bimbingan  dan  bantuan teknis  kepada  masyarakat  desa  agar  masyarakat  mampu melakukannya sendiri. Dalam hal perencanaan, pemerintah melakukan perencanaan untuk masyarakat ( planning for the community ), kemudian perencanaan  bersama  masyarakat  ( planning  with  the  community ),  dan akhirnya  perencanaan  oleh  masyarakat  ( planning  by  the  community ) (Dube, 1964 dalam Ndraha 1990).
Menggerakkan  partisipasi  suatu  masyarakat,  pemerintah menyesuaikan  programnya  dengan  kebutuhan  nyata  masyarakat
tersebut.  Disini  dibutuhkan  sistem  komunikasi  bottom-up.  Namun demikian,  pemerintah  masih  dapat  melakukan  pembinaan  terhadap organisasi masyarakat yang berfungsi memudahkan komunikasi antara pemerintah  dan  masyarakat  untuk  meningkatkan  keberhasilan pembangunan desa. Pola peranan pemerintah tersebut bersifat dari atas ke  bawah  ( top-down ).  Untuk  menyatukan  adanya  kepentingan kebijakan  pemerintah  dengan  keinginan  dan  kebutuhan  masyarakat, maka  secara  ideal  dapat  dilakukan  perencanaan  bersama  antara pemerintah dengan masyarakat. Perencanaan bersama ini memadukan antara  kebijakan  yang  bersifat top-down dan bottom-up sehingga masyarakat  pedesaan  dapat  dilibatkan  dalam  proses  penyusunan perencanaan  pembangunan.  Keterlibatan  tersebut  akan  memberikan keuntungan bagi masyarakat pedesaan.
Peranan pemerintah semakin dominan yang dapat dilihat dalam Lembaga  Sosial  Desa  (LSD)  dan  Unit  Daerah  Kerja  Pembangunan (UDKP).  LSD  berfungsi  sebagai  pembimbing  dan  penyuluh  berbagai pekerjaan  sosial  di  desa  dan  mampu  menjadi  saluran  aspirasi masyarakat.  Kemudian,  LSD  diubah  menjadi  Lembaga  Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) berdasarkan Keppres Nomor 28 Tahun 1980. LKMD  ini  berfungsi  sebagai  perangkat  perencana,  pelaksana pembangunan  desa,  dan  membantu  kepala  desa  dalam mengkoordinasikan pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat,  dan  mendorong  kegiatan  gotong-royong  masyarakat dalam membangun desanya. UDKP berfungsi sebagai sistem akselerasi pencapaian  Desa  Swasembada  di  bawah  koordinasi  camat.  Dalam Pelita IV, UDKP diubah menjadi UDKP Kecamatan (UDKPK).

## 4. Kesimpulan dan Saran

## 4.1. Kesimpulan
Peranan komunikasi dalam pembangunan terkait dengan arah perubahan  yang  berarti  kegiatan  komunikasi  harus  mampu mengantisipasi  gerak  pembangunan.  Adanya  perbedaan  orientasi pembangunan dan komunikasi yang lama serta orientasi pembangunan dan komunikasi yang baru memberikan penilaian tentang komunikasi
dalam  pembangunan  masyarakat  pedesaan  agar  tidak  tersentralisasi, linear  dengan  proses  yang  terisolasi  perlu  merefleksikan  difusi partisipasi dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, sehingga  pembangunan  dapat  terealisasi  dengan  baik.  Untuk menyatukan  adanya  kepentingan  kebijakan  pemerintah  dengan keinginan  dan  kebutuhan  masyarakat,  maka  secara  ideal  dapat dilakukan  perencanaan  bersama  antara  pemerintah  dengan masyarakat.  Perencanaan  bersama  ini  memadukan  antara  kebijakan yang  bersifat top-down dan bottom-up .  Dengan  adanya  keterpaduan kedua  pendekatan  tersebut,  masyarakat  pedesaan  dapat  dilibatkan dalam  proses  penyusunan  perencanaan  pembangunan.  Keterlibatan tersebut  akan  memberikan  keuntungan  bagi  masyarakat  pedesaan karena dalam pembangunan masyarakat pedesaan itu sendiri, tujuan akhir  yang  ingin  dicapai  adalah  untuk  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat pedesaan tersebut.

## 4.2 Saran
Komunikasi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat pedesaan  sebaiknya  bersifat  interaktif  dan  partisipatif  dengan mengedepankan perencanaan bersama (memadukan antara pendekatan top-down dan bottom-up). Selain  itu dalam perencanaan pembangunan masyarakat pedesaan, perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan.

## Daftar Pustaka
Asngari,  Pang  S.  2001. Peranan  Agen  Pembaruan/Penyuluh  dalam  Usaha Memberdayakan  (Empowerment)  Sumberdaya  Manusia  Pengelola Agribisnis  (Orasi  Ilmiah) .  Bogor:  Fakultas  Peternakan  Institut Pertanian Bogor. Effendy,  Onong  Uchjana.  1999. Ilmu  Komunikasi:  Teori  dan  Praktek. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
_________.  2000. Dinamika  Komunikasi. Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Universitas Dharmawangsa
Jahi, Amri. 1993. Komunikasi Massa dan Pembangunan Pedesaan di Negara- Negara  Dunia  Ketiga:  Suatu  Pengantar. Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama. Kasiyanto,  M.J.  1991. Masalah  dan  Strategi  Pembangunan  Indonesia. Jakarta: PT Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara. Mulyana, Deddy. 2001. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Nasution, Zulkarimein. 1996. Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Ndraha,  Taliziduhu.  1990. Pembangunan  Masyarakat:  Mempersiap-kan Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta: Rineka Cipta. Pembangunan. Bogor: IPB Press. Syahyuti.  2006. 30  Konsep  Penting  dalam  Pembangunan  Pedesaan  dan Pertanian. Jakarta: Bina Rena Pariwara