Vol 1 No 1 2021, Hal 25-42

## LEGAL PROTECTION AGAINST CHILDREN ONLINE PORNOGRAPHIC CRIME OBJECTS BASED ON LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 44 OF 2008 CONCERNING PORNOGRAPHY

## Amsori and Debby Rizky Isnia
Departement of Law, IBLAM School of Law Jalan Kramat Raya No.25, Jakarta Pusat

## Abstrack
The issue of legal protection for children who are the object of crime in Indonesia is very important because they are the future generation of the nation. One of the threats to children is the influence of online pornography, where the online world is  now  common  to  society.  So  that  the  public  knows  whether  the  state  has  made efforts  to  provide  legal  protection  for  children  who  are  objects  of  online pornography  crimes  through  the  Pornography  Law  and  to  find  out  the  extent  to which  the  Pornography  Law  is  used  as  a  reference  to  get  legal  protection  from perpetrators  of  online  pornography  crimes.  In  this  research,  it  is  analyzed juridically  with  deductive  explanation  regarding  the  provisions  contained  in  the Law  on  Pornography  in  relation  to  the  legal  protection  of  children  as  objects  of pornography  crimes.  It  was  found  that  since  the  early  part  of  the  Pornography Law  has  shown  the  spirit  of  legal  protection  for  children  starting  from  the definition  of  age  limits  categorized  as  children,  the  purpose  of  the  law  which clearly contains the words to protect children, to criminal provisions that stipulate an  additional  sentence  of  one  third  of  the  maximum  a  criminal  threat  if  the pornographic crime involves a child. In decision Number 1363 / Pid.Sus / 2017 / PN JKT.SEL, the Pornography Law is mentioned as a reference in the ruling other than  the  Law  on  Electronic  Information  and  Transactions,  however  in imprisonment and fines in the verdict it does not indicate that what was used is a criminal  provision  in  the  Pornography  Law.  In  fact,  according  to  the  Criminal Code,  if  there  are  different  rules,  the  heavier  the  criminal  provisions  are  used. From the foregoing, it can be seen that the Pornography Law is here to answer the need  for  legal  protection  for  children  as  objects  of  online  pornography  crimes. Then,  criminal  decisions  related to  pornography  crimes  should  consistently  refer to  the  Pornography  Law  in  order  to  play  an  optimal  role  in  preventing  similar crimes from recurring and ensuring legal protection for children.
Keywords:  Legal Protection, Children as Objects of Online Pornography Crime, Pornography Law
IBLAM LAW REVIEW SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 1 2021, Hal 25-42

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK OBJEK KEJAHATAN
PORNOGRAFI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI
Studi Kasus Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL

## Amsori dan Debby Rizky Isnia
Program Studi Sarjana Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jalan Kramat Raya No. 25 Jakarta Pusat

## Intisari
Masalah  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  menjadi  objek  kejahatan  di Indonesia  sangat  penting  karena  mereka  adalah  generasi  penerus  masa  depan bangsa. Salah satu ancaman bagi anak adalah pengaruh pornografi online dimana dunia  online  saat  ini  adalah  hal  yang  umum  bagi  masyarakat.  Agar  masyarakat mengetahui  apakah  negara  telah  berupaya  memberikan  perlindungan  hukum terhadap  anak  objek  kejahatan  pornografi  online  melalui  Undang-Undang Pornografi  dan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  Undang-Undang    Pornografi dijadikan  sebagai  acuan  mendapatkan  perlindungan  hukum  dari  pelaku  kejahatan pornografi  online.  Pada  penelitian  ini  dianalisa  secara  yuridis  dengan  pemaparan deduktif  mengenai  ketentuan-ketentuan  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang Pornografi  dalam  kaitannya  dengan  perlindungan  hukum  anak  objek  kejahatan pornografi.  Didapati  bahwa  sejak  bagian  awal  Undang-Undang  Pornografi  telah menunjukkan  semangat  perlindungan  hukum  terhadap  anak  dimulai  dari  definisi batasan  usia  yang  dikategorikan  anak,  tujuan  Undang-Undang  yang  dengan  jelas memuat  kata-kata  melindungi  anak,  hingga  ketentuan  pidana  yang  mengatur adanya  tambahan  hukuman  sepertiga  dari  maksimum  ancaman  pidana  jika kejahatan pornografi melibatkan anak. Dalam putusan
Nomor
1363/Pid.Sus/2017/PN  JKT.SEL,  Undang-Undang  Pornografi  disebutkan  sebagai acuan  dalam  amar  putusan  selain  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik,  namun  dalam  penjatuhan  pidana  penjara  dan  pidana  denda  dalam putusan tidak menunjukkan bahwa yang digunakan adalah ketentuan pidana dalam Undang-Undang  Pornografi.  Padahal  menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana, jika ada aturan yang berbeda maka  yang lebih berat ketentuan pidananya yang  digunakan.  Dari  hal  tersebut  di  atas  dapat  terlihat  bahwa  Undang-Undang Pornografi sudah hadir untuk menjawab kebutuhan perlindungan hukum terhadap anak  objek  kejahatan  pornografi  online.  Kemudian  putusan  pidana  terkait kejahatan  pornografi  sebaiknya  konsisten  mengacu  kepada  Undang-Undang Pornografi  agar  dapat  berperan  optimal  dalam  pencegahan  terjadinya  kejahatan serupa terulang kembali dan menjamin perlindungan hukum bagi anak.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak Objek Kejahatan Pornografi Online, Undang-Undang Pornografi
Vol 1 No 1 2021, Hal 25-42

## A. Pendahuluan
Perkembangan  dunia  senantiasa membawa  sisi  baik  dan  sisi  buruk.
Ibarat  dua  sisi  mata  uang  yang gambarnya kerap
berbeda,
konsekuensinya  secara  perseptif  pun berbeda.  Termasuk  salah  satunya adalah  perkembangan  dunia  di  sisi informasi  dan  komunikasi.  Saat  ini dengan semakin berkembangnya dunia  digital,  mendapatkan  informasi atau  berkomunikasi  antar  manusia menjadi  semakin  mudah.  Namun  di balik  kemudahan  itu  tentunya  dapat membawa  kesulitan  yang  lebih  rumit dibandingkan sebelumnya.
Kemudahan  akses  informasi  dan komunikasi  saat  ini  tidak  hanya menyentuh  kalangan  dewasa,  namun anak  pun  merasakannya  dimana  saat ini  sudah  sangat  biasa  dijumpai  di area  publik  ataupun  di  kehidupan sehari-hari  saat  kita  bertamu  ke  salah satu  rumah  tangga,  sang  anak  terlihat sangat  menikmati  menekan  tombol- tombol  layar  sentuh  alat  komunikasi handphone di saat di era sebelumnya, anak-anak lebih memilih untuk bermain  bersama  temannya  di  luar rumah,  bermain  layangan,  jungkat- jungkit,  bersepeda,  tapak  gunung, galah  asin,  sepak  bola,  bulu  tangkis dan  berbagai  aktivitas  yang  sangat baik untuk sensor motorik anak.
Kemudahan  itu  tidak  pernah didapatkan  oleh  anak-anak  di  era sebelumnya  dimana  hingga  sebelum booming -nya gadget atau  dikenal dalam istilah bahasa indonesia sebagai gawai,  sarana  komunikasi  adalah dominasi  kalangan  dewasa  yang hanya menggunakannya untuk
mempermudah komunikasi dalam bekerja.  Anak-anak  era  sebelumnya
(bisa dikatakan di bawah tahun 2000) hanya  berkomunikasi  dengan  anak sebaya atau sepantarannya atau dalam lingkungan  terbatasnya  dan  untuk mendapatkan  informasi  pun  sebatas hanya  di  media  massa  cetak  atau televisi atau radio.
Terbatasnya akses informasi maupun  komunikasi  anak  di  era sebelumnya  membuat  mereka  juga terbatas  aksesnya  kepada  orang  asing dan  informasi  asing  yang  saat  ini dengan  begitu  mudahnya  muncul  di depan  mata  seorang  anak  begitu  saja dengan  cukup  menekan  tombol  demi tombol layar sentuh handphone.
Keterbatasan itu seakan-akan terlihat sebagai hal yang menghambat perkembangan  anak  pada  masa  itu, namun di satu sisi dapat pula menjadi pelindung  kemurnian  dunia  anak mereka karena orang tua atau keluarganya dapat mengetahui batasan pikiran  atau  pengetahuan  si  anak karena  untuk  hal  yang  tidak  dapat mereka  langsung  lihat  atau  ketahui begitu  saja,  mereka  cenderung  akan bertanya ke orang tua atau keluarganya.
Saat ini keterbatasan akses informasi dan komunikasi anak sudah sangat  jauh  berbeda  dibandingkan masa  itu,  dikarenakan  orang  tua kebanyakan telah memberikan handphone kepada anak dengan berbagai  alasan,  semisal  agar  tidak merasa  berbeda  dibandingkan  rekan sebayanya,  mempermudah  belajar, atau  pengalih  fokus  agar  anak  tidak bermain  di  luar  karena  berita  demi berita  di  televisi  atau  media  massa lainnya  yang  semakin  banyak  yang memberitakan  bahaya  orang  asing bagi  anak  sehingga  membiarkan  anak
bermain  di  luar  rumah  saat  ini menjadi  suatu  hal  yang  paranoid  bagi orang tua.
Tujuan  baik  dari  orang  tua  untuk memberikan
perlindungan
bagi anaknya  ini  terkadang  memberikan sisi negatif, baik untuk perkembangan sensor  motorik  bagi  si  anak  maupun orang  tua  tidak  lagi  mempunyai  filter (saringan) apa yang dilakukan anak di dunia  maya  yang  bagaikan  jagad  tak berbatas. Dalam bahasa lain, orang tua hanya  dapat  melihat  fisik  anaknya secara terus-menerus berada di dekatnya  baik  itu  di  rumah  atau  di kendaraan,  namun  orang  tua  tidak dapat melihat pikiran anaknya sedang menerawang  ke  bagian  mana  dari jagad dunia maya.
Pikiran anak salah satunya dipicu dari  apa  yang  dia  lihat,  termasuk  apa yang  dia  lihat  melalui  handphone, komputer  atau  perangkat  lain  yang digunakannya untuk mengakses informasi  atau  berkomunikasi.  Hal tersebut  sangatlah  riskan  dimana  saat ini berbagai macam informasi kadang muncul begitu saja di layar handphone atau  laptop.  Informasi  itu  biasanya berbentuk pop  up promosi  yang mengundang anak untuk terus melakukan  klik  pada  hal-hal  yang dianggapnya baru atau menarik.
Adanya klik yang dilakukan anak tidak  menutup  kemungkinan  akan mengarahkannya  ke  informasi  baru yang  belum  pantas  untuk  usianya maupun  berkenalan  dengan  orang dewasa  dengan  niat  jahat.  Baik  anak tersebut  dijadikan  sebagai  obyek kejahatan  atau  dibuat  tertarik  untuk melihat  hasil  kejahatan  pun  bisa terjadi  mengingat  orang  tua  atau keluarga  belum  tentu  bisa  memonitor apa  yang  anak  tersebut  lakukan  di dunia maya (internet) secara online.
Salah satu berita terkait kriminalitas dalam hubungannya dengan  perilaku  online  ini  adalah Polda Metro menangkap para tersangka  tindak  pornografi  online anak. Mereka diduga memperjualbelikan video berkonten  pornografi anak dengan sesama  jenis  atau  dikenal  dengan video  gay  kids  (VGK). Dalam  kasus video  gay  kids  (VGK),  Tersangka YUL  yang  berperan  sebagai  admin akun  twitter  @VGKSale  dan  grup telegram VGK Premium. YUL dibekuk  di  kediamannya,  Purworejo,
Jawa Tengah, pada 5 September 2017. HER  alias  UHER  yang  berperan sebagai penyedia konten melalui akun twitter @NeoHermawan2 dan @febrifebri745,  ditangkap  di  Garut, Jawa  Barat,  pada  7  September  2017. Sedangkan tersangka IK yang
merupakan  pengguna  akun  twitter @FreeVGK69  dan  blog  pribadinya freevgk.blogspot.co.id  diringkus  di Bogor,  Jawa  Barat.  Para  pelaku bergabung dalam berbagai grup aplikasi seperti Telegram dan Whatsapp  untuk  mendapatkan  foto dan  video  gay  kids  tersebut.  Dan mereka  memiliki  afiliasi  dengan  49 negara  untuk  mencari,  menjual,  dan menyebarluaskan  konten  foto  dan video pornografi anak. Masing- masing  tersangka  memiliki  follower kurang lebih dari 1.000 orang. 1
Hukum  yang  kerap  digunakan untuk penanganan kasus-kasus seperti ini adalah Undang-Undang Pornografi dan  Undang-Undang  Informasi  dan
1 Icjr.or.id. Institute  for  Criminal  Justice Reform . https://icjr.or.id/pengungkapan-kasus- video-gay-kids-vgk-langkah-maju- pemberantasan-child-online-pornography-cop- di-indonesia/,  (diakses  pada  9  April  2020 pukul 11.05)
Vol 1 No 1 2021, Hal 25-42
Transaksi  Elektronik.  Terkait  berita kriminalitas  di  atas,  salah  satu  pelaku telah diputus melakukan tindak pidana oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL. Berdasarkan  latar  belakang  tersebut, penulis  merumuskan  judul  skripsi ”Perlindungan Hukum Terhadap Anak Objek  Kejahatan  Pornografi  Online Berdasarkan Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Kasus Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL)”.
Selain  dari  pemilihan  studi  kasus diatas ada lagi beberapa yang menjadi pendorong  dilakukannya  penelitian dengan  memilih  judul  ini  adalah diantaranya:

## B. Metode Penelitian
Metode  yuridis  normatif,  artinya data yang digunakan berasal dari studi kepustakaan, dilakukan dengan
mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi,  menganilisis,  dan mempelajari data  berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan penegakan
hukum  terhadap  pelaku    tindak pidana  pencurian  dengan pemberatan Perlindungan  hukum    terhadap  anak objek    kejahatan    ponografi  online berdsarkan undang – undang Republik Indonesia  Nomor    44  Tahuu  2008 tentang pornografi.

## Pengaruh Media Massa Online  dan Perlindungan Hukumnya
Media komputer memiliki kualitas  atraktif  yang  dapat  merespon segala  stimulus  yang  diberikan  oleh penggunanya. Terlalu atraktifnya membuat  penggunanya  seakan-akan menemukan  dunianya  sendiri  yang
membuatnya  merasa  nyaman  dan tidak mau melepaskannya. Contohnya banyak aplikasi yang ada di komputer serta  di  handphone,  membuat  semua orang  mudah  untuk  menggunakannya seperti game online dan lainnya. 2
Para ilmuwan sosial telah membuktikan bahwa pesan-pesan yang  disampaikan  melalui  media massa  (televisi,  radio,  film,  internet, surat  kabar,  makalah,  buku,  dan seterusnya)  memberikan  pengaruh bagi  perkembangan  diri  seseorang, terutama anak-anak. Beberapa penelitian menyatakan bahwa sebagian  besar  waktu  anak-anak  dan remaja  dihabiskan  untuk  menonton televisi,  bermain  game  online  dan berkomunikasi melalui internet, seperti  contohnya  facebook.  Banyak pihak  mengaku  bahwa  media  massa telah berperan dalam proses homogenisasi,  sehingga  masyarakat dari  berbagai  belahan  dunia  memiliki struktur  dan  kecenderungan    cara hidup yang sama. 3
Teori  Jarum  hipodermik  yang menyatakan  media  massa  sangat berpengaruh dilandasi konsepsi behaviorisme yang memandang manusia sebagai mahluk yang digerakkan semaunya oleh lingkungan (Homo Mechanicus). Teori
pengelolaan  informasi  dibentuk  oleh konsepsi  psikologi  kognitif  yang melihat  manusia  sebagai  makhluk yang  aktif  mengorganisasikan  dan
2 Aris  Kurniawan , “ Teknologi  Informasi  dan Komunikasi  -    Sejarah,  Pengertian,  Manfaat,
Dampak, Pengelompokan, Komponen, Pendidikan, Klasifikasi ” , https://www.gurupendidikan.co.id/teknologi- informasi-dan-komunikasi/  (diakses  pada  2 April 2020 pukul 09.35)
3 Hendra  Akhdhiat  &  Rosleny  Marliani,
Psikologi  Hukum (Bandung  :  CV  Pustaka Setia, 2011), h.41
Vol 1 No 1 2021, Hal 25-42
mengelola  stimulus  yang  diterimanya (Homo Sapiens). Teori–teori komunikasi interpersonal banyak dipengaruhi konsepsi psikologi humanistis yang menggambarkan manusia  sebagai  pelaku  aktif  dalam meneruskan strategi transaksional dengan lingkungan (Homo Ludens). 4
Salah  satu  efek  negatif  penggunaan media  massa  ini  adalah  adanya berbagai  aplikasi  dan  situs  yang memudahkan  para  perilaku  kejahatan berperan  untuk  memuaskan  hasratnya sendiri  dan  kemudian  membuka  situs yang    berbau  pornografi    dan menindaklanjutinya dengan melakukan  jebakan  pada  orang  lain untuk melayani  hasratnya.
Dengan  demikian,  hukum  dan pendidikan  memainkan  peran  sentral di  dalam  pemikiran  fungsionalis dalam  memastikan  pelaksanaan  peran secara baik. Masyarakat harus dididik untuk  melaksanakan  peran  mereka dengan tujuan untuk menjamin keharmonisan  sosial.  Hukum  dan sistem  hukum  karenanya  memainkan peran dalam memenuhi salah satu dari prasyarat-prasyarat  fungsional  dalam persepsi Parsons tentang masyarakat. 5
Roscoe  Pound  mengkaji  hukum dari sudut pandang konflik kepentingan dan nilai. Dalam pandangan  Pound,  hukum  bukan hanya  merupakan  kumpulan  norma- norma  abstrak  atau  suatu  tertib hukum,  tetapi  juga  merupakan  suatu proses  ( process )  untuk  mengadakan keseimbangan  antara  kepentingan- kepentingan  dan  nilai-nilai  yang saling  bertentangan.  Proses  itu  pada
4 Jalaluddin  Rakhmat, Psikologi  Komunikasi (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012), h.18
5 Achmad  Ali, Sosiologi  Hukum  :  Kajian
Empiris  Terhadap  Pengadilan (Jakarta  : Penerbit STIH IBLAM, 2004), h.101-102
akhirnya  melahirkan  keseimbangan- keseimbangan baru membuat masyarakat terekayasa menuju keadaan  baru  yang  lebih  baik  dengan keseimbangan-keseimbangan baru.
Pound  tidak  menunjuk  pihak tertentu  sebagai  yang  paling  berjasa untuk merekayasa masyarakat menuju keseimbangan-keseimbangan yang baru. Dengan demikian, semua  pihak, baik anggota masyarakat yang melakukan  unjuk  rasa,  mass  media yang  membentuk  pendapat  umum ( public opinion) , hakim yang menjatuhkan  putusan  dalam  hal  suatu perkara dibawa ke pengadilan,
maupun  pemerintah  yang  membuat peraturan perundang-undangan, memiliki  perannya  masing-masing dalam melahirkan keseimbangan- keseimbangan yang baru tersebut.
Contohnya,  di  Amerika  Serikat dahulu ada konflik kepentingan antara pengusaha ( business ) dengan
masyarakat  di  sekitar  perusahaan, yang pada akhirnya melahirkan konsep moral tentang tanggung jawab sosial dari pengusaha ( social responsibility  of  business). Dalam pandangan  teori  ini,  hukum  tidak berada  di  belakang  atau  di  depan perkembangan masyarakat karena hukum  adalah  proses  perkembangan masyarakat itu sendiri. 6
Ada  perbedaan  antara  tugas pembentuk Undang-Undang dan tugas hakim.  Tugas  pembentuk  Undang- Undang  adalah  hanya  merumuskan aturan umum, sedangkan tugas hakim adalah tidak hanya menerapkan Undang-Undang,  tetapi  berdasarkan asas-asas  yang  dirumuskan  oleh pembentuk Undang-Undang menerapkannya pada perbuatan
6 Donald  Albert  Rumokoy  &  Frans  Marantis,
op.cit, h.36-37
Vol 1 No 1 2021, Hal 25-42
factual.  Sejalan  dengan  itu  patut diperhatikan  apa  yang  dikatakan  oleh Paul  Scholten  tentang Open  Systeem van  het  recht (sistem  terbukanya umum)  bahwa  setiap  putusan  hakim, sebagai  unsur  yang  mandiri  selalu menemukan sesuatu yang baru. 7
Teori  Muller  dalam  tulisannya “De  Straf  in  het  Strafrecht”, Tijdschrift  van  Strafech, 44  (1935) yang mengatakan bahwa akibat preventif pidana tidaklah terletak pada eksekusi pidana maupun dalam ancaman pidana, tetapi pada penentuan  pidana  oleh  hakim  secara konkret (de  concrete  straf  pleging door de rechter). Dalam teori ini delik dipertanggungjawabkan kepada golongan  orang  tertentu.  Ada  anasir mendidik  dalam  teori  ini.  Menurut Utrecht teori Muller ini sesuai dengan masyarakat  kolektivistis  dan  mungkin pada  kemudian  hari  hukum  pidana Indonesia  (mengingat  hukum  adat) akan lebih kolektif. 8
Prevensi khusus  yang dianut oleh Van  Hamel  (Belanda)  dan  Von  Liszt (Jerman)  mengatakan  bahwa  tujuan prevensi  khusus  ialah  mencegah  niat buruk pelaku ( dader ) bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya  atau  mencegah  bakal pelanggar  melaksanakan  perbuatan jahat  yang  direncanakannya.  Van Hamel  menunjukkan  bahwa  prevensi khusus suatu pidana ialah :
1.  Pidana  harus  memuat  suatu  unsur menakutkan  supaya  mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
7 Ibid, h.25
8 Andi  Hamzah, Asas-Asas  Hukum  Pidana (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h.35
2.  Pidana  harus  mempunyai  unsur memperbaiki terpidana.
3.  Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
4.  Tujuan  satu-satunya  suatu  pidana ialah  mempertahankan  tata  tertib hukum. 9
Mengenai  penerapan  dari  pidana ini,  ada  pendapat  yang  menyatakan bahwa  pemenjaraan  yang  singkat justru  banyak  segi  negatifnya,  yaitu penjahat  pemula  yang  kecil-kecilan dapat  berguru  di  penjara  kepada penjahat  kawakan  dan  residivis, sehingga tujuan pemasyarakatan justru tidak tercapai, bahkan sebaliknya. 10
Dalam  konstitusi  suatu  negara salah satu materinya adalah mengenai jaminan  perlindungan  hak-hak  asasi manusia bagi warga negaranya. Demikian juga dengan konstitusi atau undang-undang dasar Negara Republik Indonesia. 11 C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Hak  Anak  untuk  Mendapatkan Perlindungan Hukum Undang-Undang Perlindungan
Anak  Pasal  67A  menyebutkan  Setiap Orang  wajib  melindungi  Anak  dari pengaruh  pornografi  dan  mencegah akses  Anak  terhadap  informasi  yang mengandung unsur pornografi. 12
Undang-Undang  Perlindungan  Anak Pasal  69  berisi  tentang  ketentuan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan  fisik  dan/atau  psikis  yakni dilakukan melalui upaya :
9 Ibid, h.36
10 Ibid, h.30
11 Muchsin, Ikhtisar Sejarah Hukum (Jakarta : Penerbit STIH IBLAM, 2004), h.45
12 Ibid.
Vol 1 No 1 2021, Hal 25-42
a.  penyebarluasan  dan  sosialisasi ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  melindungi  Anak korban tindak Kekerasan; dan
b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. 13
Selain itu mengenai hak-hak seorang anak secara rinci diatur dalam
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 1979  tentang  Kesejahteraan  Anak. Berdasarkan ketentuan Undang-
Undang  Nomor  4  Tahun  1979 tentang  Kesejahteraan  Anak  sebagai upaya  untuk  menjamin  terwujudnya kesejahteraan  anak,  yaitu  suatu  tata kehidupan  dan  penghidupan  anak yang  dapat  menjamin  pertumbuhan dengan  wajar,  baik  secara  rohani, jasmani,  maupun  sosial,  terutama terpenuhinya  kebutuhan  pokok  anak. Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ini membedakan  hak-hak  seorang  anak secara  umum  dan  hak-hak  anak secara  khusus  bagi  anak-anak  yang mengalami
hambatan rohani, jasmani,  sosial  dan  memerlukan pelayanan khusus. 14
Ketentuan  tersebut  di  atas  diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 1979  tentang  Kesejahteraan  Anak, yang secara umum anak-anak berhak atas kesejahteraan,
perawatan,
asuhan,  dan  bimbingan  berdasarkan kasih sayang, baik
dalam keluarganya maupun di dalam asuhan  khusus  untuk  tumbuh  dan berkembang dengan wajar. Kesejahteraan  dimaksud  bukan  saja diberikan pada waktu
anak dilahirkan,  tetapi  juga  pada  saat  dan semasa  dalam  kandungan.  Semasa
13 Ibid. 14 Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1979 tentang Kesejahteraan Anak.
dalam  masa  kandungan  maupun sesudah  dilahirkan,  anak  berhak  atas pelayanan  untuk  memgembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.  Terhadap  lingkungan  hidup yang  dapat  membahayakan  atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, anak  berhak  mendapat  perlindungan. Bahkan  anaklah  yang  pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan,  dan  perlindungan  dalam keadaan yang membahayakan. 15

## Tinjauan Undang-Undang terkait
Anak sebagai Objek Kejahatan Pornografi
Undang-Undang  Pornografi  Bab
III  (Perlindungan  Anak)  Pasal  15 menyebutkan Setiap orang berkewajiban  melindungi  anak  dari pengaruh  pornografi  dan  mencegah akses anak terhadap informasi pornografi. 16
Undang-Undang  Pornografi  Bab  VII Ketentuan  Pidana  Pasal  37  berisi tentang Setiap orang  yang melibatkan anak  dalam  kegiatan  dan/atau  sebagai objek  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama  dengan  pidana  sebagaimana dimaksud dalam :
a.  Pasal  29,  yakni  Setiap  orang  yang memproduksi, membuat,
memperbanyak, menggandakan,
menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor,
menawarkan,  memperjualbelikan, menyewakan,  atau  menyediakan
15 Rosnidar  Sembiring. Hukum  Keluarga  : Harta-harta Benda dalam Perkawinan (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h.153-154
16 Ibid.
Vol 1 No 1 2021, Hal 25-42
pornografi  Setiap  orang  yang memproduksi,
membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor,
menawarkan,  memperjualbelikan, menyewakan,  atau  menyediakan pornografi  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  4  ayat  (1)  dipidana dengan  pidana  penjara  paling singkat  6  (enam)  bulan  dan  paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00  (dua  ratus  lima puluh  juta  rupiah)  dan  paling banyak  Rp6.000.000.000,00  (enam miliar rupiah);
b.  Pasal  30,  yakni  Setiap  orang  yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal  4  ayat  (2)  dipidana    dengan pidana  penjara  paling  singkat  6 (enam)  bulan  dan  paling  lama  6 (enam)    tahun    dan/atau  pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00  (dua  ratus  lima puluh  juta  rupiah)  dan  paling banyak  Rp3.000.000.000,00  (tiga miliar rupiah); c.  Pasal  31,  yakni  Setiap  orang  yang meminjamkan  atau  mengunduh pornografi  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  5  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  4
(empat)  tahun  dan/atau  pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00  (dua  miliar rupiah);
d. Pasal  32,  yakni  Setiap  orang  yang memperdengarkan,
mempertontonkan,  memanfaatkan, memiliki,  atau  menyimpan  produk pornografi  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  6  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  4 (empat)  tahun  dan/atau  pidana
denda
paling banyak Rp2.000.000.000,00  (dua  miliar rupiah); e.  Pasal  34,  yakni  Setiap  orang  yang dengan sengaja atau atas
persetujuan  dirinya  menjadi  objek atau  model  yang  mengandung muatan  pornografi  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  8  dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00  (lima  miliar rupiah); f.   Pasal  35,  yakni  Setiap  orang  yang menjadikan  orang  lain  sebagai objek atau model yang mengandung  muatan  pornografi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal  9  dipidana    dengan  pidana penjara  paling    singkat  1  (satu) tahun  dan  paling  lama  12  (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling  sedikit  Rp500.000.000,00 (lima  ratus  juta  rupiah)  dan  paling banyak  Rp6.000.000.000,00  (enam miliar rupiah); dan g.  Pasal  36,  yakni  Setiap  orang  yang mempertontonkan  diri  atau  orang lain    dalam  pertunjukan  atau  di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan,  eksploitasi  seksual, persenggamaan, atau yang
bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal  10  dipidana    dengan  pidana penjara  paling  lama  10  (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak  Rp5.000.000.000,00  (lima miliar rupiah), ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya. 17
Undang-Undang  Pornografi  Pasal  38 menyebutkan  Setiap  orang  yang
17 Ibid.
Vol 1 No 1 2021, Hal 25-42
mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan
kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  12  dipidana    dengan pidana  penjara  paling    singkat  6 (enam)  bulan  dan  paling  lama  6 (enam)  tahun  dan/atau pidana  denda paling    sedikit    Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling  banyak  Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 18
Undang-Undang  Pornografi  Pasal  39 menyebutkan Tindak pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal
33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 adalah kejahatan. 19
Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  Buku  Kesatu  :  Aturan  Umum
Bab IX Tentang Arti Beberapa Istilah
Yang  Dipakai  Dalam  Kitab  Undang-
Undang Pasal 86 menyebutkan
Apabila disebut kejahatan, baik dalam arti kejahatan pada umumnya maupun dalam  arti  suatu  kejahatan  tertentu, maka  di  situ  termasuk  pembantuan dan  percobaan  melakukan  kejahatan, kecuali  jika  dinyatakan  sebaliknya oleh suatu aturan. 20 Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016
Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008
Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (Undang-Undang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik) BAB  VII  (Perbuatan  Yang  Dilarang) Pasal  27  Ayat  1  menyebutkan  Setiap Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan dan/atau
18 Ibid. 19 Ibid. 20 Moeljatno ,  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (Jakarta : Bumi Aksara, 2016), h.36
mentransmisikan  dan/atau  membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang memiliki  muatan  yang  melanggar kesusilaan. Kemudian Undang- Undang  Informasi  dan  Transaksi
Elektronik Bab XI (Ketentuan Pidana) Pasal  45  Ayat  1  menyebutkan  juga bahwa  Setiap  Orang  yang  memenuhi unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  27  ayat  (1)  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  6  (enam) tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).  Di  Pasal  52 Ayat  1 disebutkan  Dalam  hal  tindak  pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 27  ayat  (1)  menyangkut  kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan  pemberatan  sepertiga  dari pidana pokok. 21
Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  Buku  Kesatu  :  Aturan  Umum Bab  III  Tentang  Hal-Hal  yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan  Pidana  Pasal  47  berisi tentang  pengurangan  pidana  dapat diberikan  jika  penuntutan  pidana dilakukan terhadap orang  yang belum dewasa  karena  melakukan  suatu perbuatan  sebelum  umur  enam  belas tahun. 22
Hal  yang  memperingan  lainnya disebutkan  di  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  Bab  IV  Tentang Percobaan  Pasal  53  Ayat  2  yang menyebutkan maksimum pidana pokok  terhadap  kejahatan,  dalam  hal percobaan  dapat  dikurangi  sepertiga. Selain itu, Bab V Tentang Penyertaan dalam  Melakukan  Perbuatan  Pidana
21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
22 Moeljatno, op.cit ., h.23
Vol 1 No 1 2021, Hal 25-42
Pasal  57  Ayat  1  menyebutkan  Dalam hal  pembantuan,  maksimum  pidana pokok  terhadap  kejahatan,  dikurangi sepertiga.  Ayat  2  menyebutkan  Jika kejahatan  diancam  dengan  pidana mati  atau  pidana  penjara  seumur hidup,  dijatuhkan  pidana  penjara paling lama lima belas tahun. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku  Kesatu (Aturan Umum) Bab VI Tentang  Perbarengan  ( Concursus ) Pasal  63  Ayat  1  menyebutkan  Jika suatu  perbuatan  masuk  dalam  lebih dari  satu  aturan  pidana,  maka  yang dikenakan  hanya  salah  satu  di  antara aturan-aturan  itu;  jika  berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman  pidana  pokok  yang  paling berat. Kemudian di Ayat 2 pasal yang sama  disebutkan Jika  suatu  perbuatan masuk  dalam  suatu  aturan  pidana yang  umum,  diatur  pula  dalam  aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Terkait  hal  ini,  Undang-Undang Pornografi  tidak mencantumkan  pasal yang  meringankan  hukuman  dalam Ketentuan Pidananya. 23
Undang-Undang  Pornografi  Bab VII  Ketentuan  Pidana  Pasal  37  berisi tentang Setiap orang  yang melibatkan anak  dalam  kegiatan  dan/atau  sebagai objek  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama  dengan  pidana  sebagaimana dimaksud dalam :
a.  Pasal  29,  yakni  Setiap  orang  yang memproduksi,
membuat,
memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan,
mengimpor, mengekspor, menawarkan,  memperjualbelikan, menyewakan,  atau  menyediakan pornografi  Setiap  orang  yang
23 Ibid., h.27
memproduksi,
membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan,  memperjualbelikan, menyewakan,  atau  menyediakan pornografi  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  4  ayat  (1)  dipidana dengan  pidana  penjara  paling singkat  6  (enam)  bulan  dan  paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00  (dua  ratus  lima puluh  juta  rupiah)  dan  paling banyak  Rp6.000.000.000,00  (enam miliar rupiah);
b.  Pasal  30,  yakni  Setiap  orang  yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal  4  ayat  (2)  dipidana    dengan pidana  penjara  paling  singkat  6
(enam)  bulan  dan  paling  lama  6 (enam)    tahun    dan/atau  pidana denda paling sedikit
Rp250.000.000,00  (dua  ratus  lima puluh  juta  rupiah)  dan  paling banyak  Rp3.000.000.000,00  (tiga miliar rupiah);
c.  Pasal  31,  yakni  Setiap  orang  yang meminjamkan  atau  mengunduh pornografi  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  5  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  4 (empat)  tahun  dan/atau  pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00  (dua  miliar rupiah);
d. Pasal  32,  yakni  Setiap  orang  yang memperdengarkan,
mempertontonkan,  memanfaatkan,
memiliki,  atau  menyimpan  produk pornografi  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  6  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  4 (empat)  tahun  dan/atau  pidana denda paling banyak
Vol 1 No 1 2021, Hal 25-42
Rp2.000.000.000,00  (dua  miliar rupiah);
e.  Pasal  34,  yakni  Setiap  orang  yang dengan sengaja atau atas persetujuan  dirinya  menjadi  objek atau  model  yang  mengandung muatan  pornografi  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  8  dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00  (lima  miliar rupiah); f.   Pasal  35,  yakni  Setiap  orang  yang menjadikan  orang  lain  sebagai objek atau model yang mengandung  muatan  pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal  9  dipidana    dengan  pidana penjara  paling    singkat  1  (satu) tahun  dan  paling  lama  12  (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling  sedikit  Rp500.000.000,00 (lima  ratus  juta  rupiah)  dan  paling banyak  Rp6.000.000.000,00  (enam miliar rupiah); dan g.  Pasal  36,  yakni  Setiap  orang  yang mempertontonkan  diri  atau  orang lain    dalam  pertunjukan  atau  di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan,  eksploitasi  seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal  10  dipidana    dengan  pidana penjara  paling  lama  10  (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak  Rp5.000.000.000,00  (lima miliar rupiah),
ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya. 24
Undang-Undang  Pornografi  Pasal  38 menyebutkan  Setiap  orang  yang mengajak, membujuk, memanfaatkan,
24 Ibid.
membiarkan, menyalahgunakan
kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  12  dipidana    dengan pidana  penjara  paling    singkat  6 (enam)  bulan  dan  paling  lama  6 (enam)  tahun  dan/atau pidana  denda paling    sedikit    Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling  banyak  Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 25
Undang-Undang  Pornografi  Pasal  39 menyebutkan Tindak pidana
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal
37, dan Pasal 38 adalah kejahatan. 26
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Kesatu : Aturan Umum  Bab IX Tentang  Arti  Beberapa  Istilah  Yang
Dipakai Dalam Kitab Undang- Undang Pasal 86 menyebutkan Apabila disebut kejahatan, baik dalam arti kejahatan pada umumnya maupun dalam  arti  suatu  kejahatan  tertentu, maka  di  situ  termasuk  pembantuan dan  percobaan  melakukan  kejahatan, kecuali  jika  dinyatakan  sebaliknya oleh suatu aturan. 27
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  19  Tahun  2016  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) BAB VII (Perbuatan  Yang  Dilarang)  Pasal  27 Ayat  1  menyebutkan  Setiap  Orang dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat
25 Ibid. 26 Ibid.
27 Moeljatno ,  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (Jakarta : Bumi Aksara, 2016), h.36
Vol 1 No 1 2021, Hal 25-42
dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang memiliki  muatan  yang  melanggar kesusilaan. Kemudian Undang- Undang  Informasi  dan  Transaksi
Elektronik Bab XI (Ketentuan Pidana) Pasal  45  Ayat  1  menyebutkan  juga bahwa  Setiap  Orang  yang  memenuhi unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  27  ayat  (1)  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  6  (enam) tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  Di  Pasal  52 Ayat  1 disebutkan  Dalam  hal  tindak  pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 27  ayat  (1)  menyangkut  kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan  pemberatan  sepertiga  dari pidana pokok. 28
Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  Buku  Kesatu  :  Aturan  Umum Bab  III  Tentang  Hal-Hal  yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan  Pidana  Pasal  47  berisi tentang  pengurangan  pidana  dapat diberikan  jika  penuntutan  pidana dilakukan terhadap orang  yang belum dewasa  karena  melakukan  suatu perbuatan  sebelum  umur  enam  belas tahun. 29
Hal  yang  memperingan  lainnya disebutkan  di  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  Bab  IV  Tentang Percobaan  Pasal  53  Ayat  2  yang menyebutkan maksimum pidana pokok  terhadap  kejahatan,  dalam  hal percobaan  dapat  dikurangi  sepertiga. Selain itu, Bab V Tentang Penyertaan dalam  Melakukan  Perbuatan  Pidana Pasal  57  Ayat  1  menyebutkan  Dalam
28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
29 Moeljatno, op.cit ., h.23
hal  pembantuan,  maksimum  pidana pokok  terhadap  kejahatan,  dikurangi sepertiga.  Ayat  2  menyebutkan  Jika kejahatan  diancam  dengan  pidana mati  atau  pidana  penjara  seumur hidup,  dijatuhkan  pidana  penjara paling lama lima belas tahun.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku  Kesatu (Aturan Umum) Bab VI Tentang  Perbarengan  ( Concursus ) Pasal  63  Ayat  1  menyebutkan  Jika suatu  perbuatan  masuk  dalam  lebih dari  satu  aturan  pidana,  maka  yang dikenakan  hanya  salah  satu  di  antara aturan-aturan  itu;  jika  berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman  pidana  pokok  yang  paling berat. Kemudian di Ayat 2 pasal yang sama  disebutkan Jika  suatu  perbuatan masuk  dalam  suatu  aturan  pidana yang  umum,  diatur  pula  dalam  aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.
Terkait  hal  ini,  Undang-Undang Pornografi  tidak mencantumkan  pasal yang  meringankan  hukuman  dalam Ketentuan Pidananya. 30
PERLINDUNGAN HUKUM

## TERHADAP
ANAK OBJEK KEJAHATAN PORNOGRAFI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  NOMOR  44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI
Analisis  Pasal-Pasal  terkait  Anak dalam  Undang-Undang  Nomor  44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Bagian awal Undang-Undang Pornografi  telah  menunjukan  bahwa penetapan  Undang-Undang  tersebut mendasarkan  pada  semangat  untuk
30 Ibid., h.27
memberikan  perlindungan  bagi  anak. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  Undang-
Undang Pornografi
diputuskan ditetapkan  mengingat  pada  Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28B 31 yang salah satu intinya adalah menggarisbawahi  bahwa  setiap  anak berhak atas perlindungan dari kekerasan. Hal  ini  semakin  terlihat  pada  Bab  1 Ketentuan  Umum  Undang-Undang Pornografi yang
memberikan klasifikasi  yang  jelas  bagi  anak  yakni seseorang  yang  belum  berusia  18 (delapan belas) tahun. 32 Klasifikasi ini penting  karena  memberikan  batasan yang  tegas  klasifikasi  usia  anak sehingga  tidak  ada  relativitas  dalam kategori,  karena  terang  disebutkan patokan usia yang dikategorikan anak. Penekanan  pentingnya  hak  anak kembali  ditekankan  pada  Pasal  2 mengenai tujuan Undang-Undang Pornografi yakni pada huruf d dengan terang  menyebutkan    memberikan kepastian  hukum  dan  perlindungan bagi  warga  negara  dari  pornografi, terutama bagi anak dan perempuan. 33 Pentingnya anak kembali digarisbawahi  di  dalam    Bab  2 Undang-Undang  Pornografi  Pasal  4
Ayat  1  mengenai  Larangan  dan Pembatasan yang dengan jelas melarang pornografi anak sebagaimana  disebutkan  pada  huruf  f pasal  tersebut.  Hal  ini  dikuatkan dengan adanya pengulangan penekanan pada pasal-pasal berikutnya  bahwa  yang  tercantum pada  Pasal  4  Ayat  1  menjadi  dasar larangan-larangan
lainnya
31 Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945
32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi 33 Ibid.
sebagaimana  yang  disebutkan  dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10. 34
Perhatian kepada anak semakin dipertegas  di  Pasal  11  Undang- Undang Pornografi yang isinya melarang  melibatkan  anak  dalam kegiatan dan/atau sebagai objek pornografi.  Dilanjutkan  dengan  Pasal 12  yang  berisi  larangan  mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan  atau  memaksa  anak  dalam menggunakan produk atau jasa pornografi. 35
Perhatian yang besar mengenai perlindungan  anak  di  dalam  Undang- Undang  Pornografi  semakin  terlihat jelas  dengan  adanya  Bab  III  yang judulnya  adalah  Perlindungan  Anak. Di Pasal 15 Bab ini terang menncantumkan  bahwa  melindungi anak  dari  pengaruh  pornografi  dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi adalah kewajiban setiap orang 36 , jadi perlindungan  merupakan  hak  anak yang  melekat  menjadi  tanggungan kewajiban setiap orang, siapapun itu. Pelanggaran terkait tindakan
pornografi  anak  sebagaimana  tersebut di  atas  dengan  serius  diancam  di dalam  Undang-Undang  Pornografi melalui Ketentuan Pidana yang tercantum di Bab VII Pasal 15 bahwa setiap  orang  yang  melibatkan  anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek tindakan  pornografi  anak  dipidana dengan pidana yang sama baik pidana penjara dan/atau pidana denda sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal 29.  30,  31,  32,  34,  35  dan  36  dengan penekanan  jika  itu  dilakukan  dengan melibatkan  anak  maka  ditambah  1/3
34 Ibid.
35 Ibid.
36 Ibid.
Vol 1 No 1 2021, Hal 25-42
(sepertiga)  dari  maksimum  ancaman pidananya. 37 Dengan ini, dapat diartikan  bahwa  tindakan  pornografi anak  sanksinya  adalah  lebih  berat karena ditambah sepertiga dari maksimum ancaman pidananya dibandingkan  jika  itu adalah  tindakan pornografi bukan anak.
Pidana  penjara  yang  dimaksudkan  di atas  sebelum  ditambah  sepertiga  dari maksimum ancaman pidana bervariasi sesuai  kategori  pidananya,  paling singkat  6  (enam)  bulan  hingga  paling lama 12 (dua belas) tahun. Sedangkan untuk pidana denda, variasinya adalah paling  sedikit  Rp250.000.000,00  (dua ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  hingga paling  banyak  Rp6.000.000.000,00 (enam  miliar rupiah).
Satu-satunya  ketentuan  pidana  yang tidak mencantumkan bahwa pelanggaran  tersebut  sanksinya  tidak ditambah  sepertiga  dari  maksimum ancaman pidana adalah jika pelanggarannya dalam bentuk
melibatkan  anak  dalam  menggunakan produk  atau  jasa  pornografi.  Hal  ini disebutkan  dalam  Pasal  38  Undang- Undang Pornografi. Pidananya adalah pidana  penjara  paling  singkat  6 (enam)  bulan  dan  paling  lama  6 (enam) tahun sedangkan pidana
dendanya Rp250.000.000,00 (dua ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  dan paling  banyak  Rp6.000.000.000,00 (enam  miliar rupiah). 38
Penegasan bahwa tindakan melibatkan anak dalam pornografi adalah kejahatan  terang  disebutkan  pada
Pasal 39. 39 Analisis Perlindungan Hukum Anak dalam Undang-Undang
37 Ibid.
38 Ibid. 39 Ibid.
Nomor  44  Tahun  2008  Tentang
Pornografi berdasarkan Teori

## Hukum
Dapat  dikatakan  bahwa  Undang- Undang  Pornografi  ditetapkan  untuk mengadakan  keseimbangan  dalam masyarakat  dimana  di  satu  sisi  anak memiliki  akses  terhadap  informasi namun  mesti  diatur  juga  mengenai haknya untuk mendapatkan perlindungan.  Hal  ini  berdasar  pada Undang-Undang Pornografi yang merujuk  pada  Undang-Undang  Dasar 1945  yang  menyebutkan  tentang  hak anak untuk mendapatkan perlindungan.  Dengan  kata  lain, Undang-Undang Pornografi merupakan  turunan  atau  penguat
Undang-Undang  Dasar  1945  untuk memastikan  anak  mendapatkan  hak perlindungannya.
Mengenai  keseimbangan  tersebut  di atas, sesuai dengan pandangan Roscoe Pound  yang  menyatakan  hukum bukan  hanya  merupakan  kumpulan norma-norma abstrak atau suatu tertib hukum,  tetapi  juga  merupakan  suatu proses  ( process )  untuk  mengadakan keseimbangan  antara  kepentingan- kepentingan  dan  nilai-nilai  yang saling  bertentangan.  Proses  itu  pada akhirnya  melahirkan  keseimbangan- keseimbangan baru membuat masyarakat terekayasa menuju keadaan  baru  yang  lebih  baik  dengan keseimbangan-keseimbangan baru. 40
Hal  tersebut  di  atas  serupa  dengan beberapa  pengertian  hak,  karena kepentingan  anak  dilindungi  oleh Undang-Undang  Pornografi.  Melalui
Undang-Undang  Pornografi,  maka tata  hukum  memberikan  kepada  anak haknya, yakni hak kepentingan mendapatkan  perlindungan  hukum
40 Donald Albert Rumokoy, & Frans  Marantis, op.cit. , h.36-37
Vol 1 No 1 2021, Hal 25-42
atau kuasa untuk mendapatkan perlindungan hukum. Beberapa pengertian  hak  yang  dimaksudkan adalah 41 sesuai dengan pengertian hak menurut  Rudolf  von  Ihering  (hak adalah  kepentingan  yang  dilindungi oleh  hukum,  Bernhard  Windscheid (hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh  tata  hukum),  dan  menurut  L.J. van  Apeldoorn  (dalam  kepentingan yang dilindungi oleh hukum terkandung kekuasaan karena perlindungan berarti kekuasaan; sedangkan  dalam  kekuasaan  yang diberikan  oleh  hukum  terkandung unsur  kepentingan  karena  kekuasaan diberikan untuk melindungi
kepentingan. Jadi hak adalah kepentingan dan juga kekuasaan). Sebagaimana Undang-Undang
mengatur  mengenai  larangan,  maka untuk  kepentingan  pencegahan  atau pemberian  sanksi,  Undang-Undang mesti  mengaturnya.  Hal  ini  sesuai dengan  pendapat  Backy  Krisnayudha yang  menyebutkan  aturan  Negara harus  ada  ketentuan  hukum  yang mengaturnya;  harus  ada  hak  dan kewajiban yang diberikan oleh hukum tersebut; harus ada tata cara pelaksanaannya; dan harus ada sanksinya. 42 Begitu  pula  Undang- Undang  Pornografi,  yang  tidak  hanya mengatur mengenai larangan-larangan namun  juga  mencantumkan  dengan jelas  sanksi  (ketentuan  pidana)  yang akan  diberikan  jika  larangan  itu dilanggar oleh pelaku.
Jika  dikaji  dari  ketentuan  pidana, Undang-Undang Pornografi memberikan  pilihan  kepada  hakim untuk menentukan lama waktu pidana penjara  dan  jumlah  besaran  pidana
41 Ibid., h.123 42 Backy Krisnayudha, op.cit. , h.30
denda,  meskipun  nilai  paling  singkat atau paling lama untuk pidana penjara dan  paling  kecil  dan  paling  besar untuk  pidana  denda  tetap  ditentukan. Dalam  hal  ini  jawaban  terhadap permasalahan  praktis  bagaimana  anak dilindungi  masih  diserahkan  secara lebih  lanjut  ke  hakim.  Hal  ini sepertinya berdasarkan pemikiran Montesquieu yang menyatakan bahwa hakim mesti berfungsi sebagai corong undang-undang  atau  menerjemahkan undang-undang  dan  sebagai  orang baik yang menilai dari sudut keadilan. 43
Pentingnya  putusan  hakim  karena  hal tersebut akan menjadi preseden seperti yang disampaikan Paul Scholten bahwa setiap putusan hakim, sebagai  unsur  yang  mandiri  selalu menemukan  sesuatu  yang  baru 44 , sehingga  berapa  lama  masa  pidana penjara  dan  berapa  besar  denda  akan menjadi  rujukan  jika  tindak  pidana pornografi  terjadi  lagi,  maka  putusan sebelumnya  dapat  menjadi  acuan (menimbulkan  sesuatu  yang  baru). Apalagi  jika  pemikiran  Muller 45 dipertegas  di  sini  dimana  pencegahan untuk  berulangnya  kejadian  serupa ada  di  penentuan  pidana  oleh  hakim, bukan  di  eksekusi  pidana  atau ancaman pidana.
Dapat dikatakan oleh karena Undang- Undang Pornografi tidak mencantumkan    tapi  memberikan pilihan  kepada  hakim,  maka  hakim mesti  meninjau  jika  ada  hal  yang mampu meringankan terdakwa.
Meninjau  hal  ini,  mesti  mengacu kepada Ketentuan dalam Kitab
Undang-Undang  Hukum  Pidana  Bab
43 Philipus  M.  Hadjon  &  Tatiek  Sri  Djatmiati, op.cit , h.24 44 Ibid, h.25
45 Andi Hamzah, op.cit , h.30
III  Pasal  47 46 dan  atau  Bab  IV  Pasal 53  Ayat  2 47 dan  atau  Bab  V  Pasal  57 Ayat 1 48 . Pasal 47 menyatakan bahwa hal  yang  meringankan  adalah  jika terdakwa  belum  berusia  enam  belas tahun.  Lebih  dari  usia  itu  maka  tidak ada  disebutkan  mengenai  adanya keringanan terhadap terdakwa, apalagi jika  dakwaan  menyangkut  pornografi anak  kecuali  dalam  hal  terkait menyebabkan anak menggunakan produk  atau  jasa  pornografi,  maka mesti  diberikan  tambahan  hukuman sepertiga  dari  maksimum  ancaman pidananya.
Selain  dari  batasan  tersebut  dalam Pasal  47 Kitab  Undang-Undang
Hukum  Pidana,  peringan  lainnya yakni  sebagaimana  tercantum  dalam Pasal  53  Ayat  2  menyebutkan mengenai percobaan. Jadi jika terdakwa baru sampai tahap
percobaan  melakukan  tindak  pidana, baru  peringanan  hukuman  dapat diberikan.
Peringan  lainnya  yang  disebutkan dalam Pasal 57 Ayat 1 Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  menyebutkan jika  tindakan  yang  dilakukan  adalah pembantuan  melakukan  kejahatan, baru  dapat  diperingan  hukumannya. Selain  dari  ketiga  hal  tersebut  ini, karena  di  dalam  Undang-Undang Pornografi  tidak  menyebutkan  apa yang  dapat  memperingan  hukuman, maka  tidak  ada  hal  lain  yang  dapat meringankan secara yuridis.
Mengenai  ketentuan  sepertiga  dari maksimum  ancaman pidana ini,
Undang-Undang Pornografi memberikan  kemudahan  bagi  hakim dalam  menetapkan  putusan  pidana sesuai  fungsi  melindungi  anak  sesuai
46 Moeljatno, op.cit. , h.23 47 Ibid, h.25
48 Ibid, h.26
Undang-Undang  Pornografi  karena tegas disebutkan hal tersebut. Pemberian tambahan hukuman sepertiga  dari  maksimum  ancaman pidana  menunjukkan  bahwa  sengaja ditekankan oleh Undang-Undang
Pornografi  bahwa  bagi  yang  berniat melakukan kejahatan pornografi anak, maka  akan  disanksi  lebih  berat.
Dalam hal ini, Undang-Undang Pornografi ditunjukkan sebagai pelindung  bagi  anak.  Hal  ini  sesuai dengan  pendapat  Van  Hamel  yang menunjukkan  bahwa  prevensi  khusus suatu  pidana  salah  satunya  adalah harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat  buruknya. 49 Dapat  dikatakan bahwa  Undang-Undang  Pornografi ditetapkan dengan niat untuk memastikan pemenjaraan yang singkat  tidak  terjadi  bagi  para  pelaku kejahatan  pornografi  kecuali    dalam hal terkait menyebabkan anak menggunakan produk atau jasa pornografi  yang  tidak  menyebutkan adanya  tambahan  hukuman  sepertiga dari  ancaman  pidana  maksimum. Dalam hal tambahan hukuman tersebut,  Undang-Undang  Pornografi menunjukkan supaya mencegah penjahat  atau  calon  penjahat  yang mempunyai  kesempatan  untuk  tidak melaksanakan  niat  buruknya,  ada upaya  untuk  memuat  suatu  unsur menakutkan.  Dengan  adanya  unsur menakutkan tersebut, diharapkan dapat  mencegah  kejahatan  pornografi terhadap  anak  baik  online  maupun non  online  sehingga  hak  anak terlindungi.
49 Andi Hamzah, op.cit. , h.36
Vol 1 No 1 2021, Hal 25-42
PENERAPAN  HUKUM  TERKAIT

## KEJAHATAN
PORNOGRAFI ONLINE  YANG  MENJADIKAN ANAK SEBAGAI OBJEK DALAM PUTUSAN NOMOR 1363/PID.SUS/2017/PN JKT.SEL BERDASARKAN UNDANG- UNDANG  NOMOR  44  TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI Ringkasan Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2017/PN JKT. SEL Pada  hari  Rabu,  tanggal  14  Februari 2018, Sidang Permusyawaratan Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri Jakarta  Selatan  terdiri  dari    Akhmad Jaini,  S.H..,M.H,  sebagai  Hakim
Ketua,  Riyadi  Sunindyo  Florentinus,
S.H., Lenny  Wati  Mulasimadhi, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota memutuskan mengadili menyatakan Terdakwa Yulianto  Bin  Suwoto  telah  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  “tanpa  hak atau melawan hukum, menyebarluaskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik  yang  memiliki  muatan yang melanggar kesusilaan dan memperjualbelikan pornografi anak”. Saat persidangan, terdakwa menghadap Pengadilan tanpa didampingi  oleh  Penasihat  Hukum dan  hanya  memohon  keringanan hukuman.    Tuntutan  Penuntut  Umum yakni  pidana  penjara  selama  3  (tiga) tahun  dan  pidana  denda  sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah),  jika  tidak  dibayar  diganti dengan  penjara  selama  6  (enam) bulan.
Mendengar  permohonan  terdakwa,
Penuntut Umum tetap pada tuntutannya. Terdakwa setelah mendengarkan  tanggapan  Penuntut Umum, juga tetap pada permohonannya yakni memohon keringanan hukuman. Pidana  dijatuhkan  terhadap  Terdakwa dengan  mempertimbangkan  keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa : 1.  Keadaan  yang  memberatkan: -   Perbuatan terdakwa dapat merusak  moral  dan  ahlak  generasi muda -  Perbuatan terdakwa dapat merusak  masa  depan  generasi muda bangsa;
2.  Keadaan yang meringankan:
-   Terdakwa mengakui terus terang  perbuatannya  dan  berjanji tidak akan mengulanginya lagi -   Terdakwa  masih  muda  dan diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya dimasa mendatang -   Terdakwa belum pernah dihukum Pertimbangan-pertimbangan lain untuk  menjatuhkan  putusan  sebagai berikut ;
1.  Terdakwa  tanpa  hak atau melawan hukum  dengan  sengaja  dan  tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki  muatan  yang  melanggar kesusilaan;
2.  terdakwa  tanpa  hak  atau  melawan hukum  dengan  sengaja  dan  tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki  muatan  yang  melanggar kesusilaan  atau  pornografi  anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal  29  juncto  Pasal  4  Ayat  1
Vol 1 No 1 2021, Hal 25-42
huruf  f  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  44  Tahun  2008 Tentang Pornografi; 3.  terdakwa memohon kepada Majelis
Hakim  untuk  kiranya  menjatuhkan hukuman  yang  seringan-ringannya bagi  Terdakwa,  Majelis  Hakim menyatakan akan mempertimbangkan  hal-hal  yang meringankan terdakwa; 4.  oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan  adanya  alasan  pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah  atas  perbuatannya  yang telah  dinyatakan  terbukti  tersebut sehingga  untuk  itu,  Terdakwa harus dijatuhi pidana; 5.  oleh  karena  ancaman  pidana  yang diatur dalam Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008
Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik    dan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  44 Tahun  2008  Tentang  Pornografi bersifat  kumulatif  yaitu  berupa pidana  penjara  dan  pidana  denda, maka  kepada  Terdakwa  disamping harus  dijatuhkan  pidana  badan berupa  pidana  penjara  harus  pula dijatuhkan pidana denda. Putusan dijatuhkan setelah
memperhatikan    Pasal    27  ayat  1 Juncto Pasal 45 ayat 1 Juncto Pasal 52 ayat  1  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik    dan  Pasal  29 juncto Pasal 4 ayat 1 huruf f Undang-
Undang  Republik  Indonesia  Nomor 44  Tahun  2008  Tentang  Pornografi dan  Undang-undang  Nomor  8  Tahun 1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana serta  peraturan  perundang-undangan lain yang bersangkutan.
Putusan  tersebut  diucapkan  dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan  tanggal  itu  juga  oleh  Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlelawati,  SH.,  MH,,  Panitera
Pengganti  pada  Pengadilan  Negeri Jakarta  Selatan,  serta  dihadiri  oleh Marshel  Julia  Simbiak,  S.H..,  M.H., Penuntut  Umum    dan  Terdakwa
Hakim. Terdakwa dalam amar putusan tersebut dijatuhi pidana penjara selama  2  (dua)  tahun  dan  denda sebesar  Rp.1.000.000.000,00  (satu milyar  rupiah)  dengan  ketentuan  jika denda  tersebut  tidak  dibayar,  diganti dengan  pidana  kurungan  selama  3 (tiga)  bulan.  Putusan  yang  dijatuhkan oleh  Majelis  Hakim  lebih  ringan daripada tuntutan Penuntut Umum. Dalam amar putusan tidak disebutkan bahwa  terdakwa  dijatuhi  pemberatan sepertiga  dari  ancaman  hukuman maksimum, baik untuk pidana penjara maupun  pidana  denda.  Pun  tidak disebutkan  bahwa  terdakwa  hanya melakukan  percobaan  tindak  pidana atau  pembantuan  terjadinya  tindak pidana.
Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam  menjatuhkan  putusan  pidana, Majelis Hakim menyebutkan mempertimbangkan  keadaan  yang memberatkan  maupun  keadaan  yang meringankan. Menurut Majelis
Hakim,  yang  memberatkan  terdakwa adalah  perbuatan  terdakwa  dapat
Vol 1 No 1 2021, Hal 25-42
merusak  moral  dan  ahlak  generasi muda  dan  dapat  merusak  masa  depan generasi muda bangsa.
Dalam  pertimbangan  tersebut,  dapat diartikan  Majelis  Hakim  menekankan pentingnya  putusan  dijatuhkan  karena tindakan  ybs  dapat  berakibat  buruk bagi  generasi  muda  bangsa.  Merujuk pada  pasal  yang  digunakan  untuk rujukan  bagi  putusan,  dapat  diartikan perhatian  Majelis  Hakim  tertuju  pada Undang-Undang  Pornografi.  Dalam hal  ini,  Majelis  Hakim  menempatkan Undang-Undang  Pornografi  sebagai inti  pertimbangan  menjerat  pelaku dalam putusannya sedangkan Undang- Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  untuk  menjerat  cara  si terdakwa melakukan perbuatan melawan hukumnya. Berdasar  dari  pertimbangan  yang disebutkan  dalam  putusan  tersebut, dapat diartikan Majelis Hakim merujuk  pada  salah  satu  tujuan
Undang-Undang  Pornografi yakni yang  tercantum  di  Pasal  3  huruf  d yakni  memberikan  kepastian  hukum dan  perlindungan  bagi  anak. 50 Hal  ini senada  pula  dengan  Undang-Undang Pornografi  Bab  III  (Perlindungan Anak)  Pasal  15  yang  menyebutkan setiap orang berkewajiban melindungi anak  dari  pengaruh  pornografi 51 dimana    hal  ini  sesuai  dengan pendapat  Roscoe  Pound  yang  tidak menunjuk pihak tertentu sebagai yang paling  berjasa  untuk  merekayasa masyarakat  menuju  keseimbangan- keseimbangan  yang  baru.  Dengan demikian,  semua  pihak,  baik  anggota masyarakat  yang  melakukan  unjuk rasa,  mass  media  yang  membentuk pendapat  umum  ( public  opinion) ,
50 Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008
Tentang Pornografi 51 Ibid.
hakim  yang  menjatuhkan  putusan dalam  hal  suatu  perkara  dibawa  ke pengadilan,  maupun  pemerintah  yang membuat peraturan perundang- undangan, memiliki perannya masing- masing dalam melahirkan keseimbangan-keseimbangan yang baru tersebut. 52
Kemudian  apa  yang  meringankan menurut Majelis Hakim adalah terdakwa  mengakui  terus  terang perbuatannya,  berjanji  tidak  akan mengulanginya,  masih  muda  dan diharapkan dapat memperbaiki kesalahan  di  masa  mendatang  dan belum pernah dihukum. Jika mengacu kepada  Ketentuan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana,  tidak  ada salah  satu  dari  hal  di  atas  secara yuridis  yang dapat dijadikan peringan hukuman,  karena  seperti  disebut  di dalam Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana,  hal  yang  mampu meringankan  adalah  jika  terdakwa belum berusia 16 (enam belas) tahun 53 tidak  ada  dalam  fakta  yang  diuraikan di  persidangan.  Jelas  disebutkan bahwa terdakwa berusia 19 (sembilan belas) tahun.
Hal  lain  yang  dapat  memperingan hukuman  yakni  seperti  disebutkan  di Pasal  53  Ayat  2  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana yakni terdakwa melakukan percobaan kejahatan. 54 Hal  ini  juga  tidak  ada disebutkan  dalam  putusan  karena dalam  amar  putusan  menyebutkan terdakwa  melakukan  tindak  pidana melawan  hukum  menyebarluaskan dan  memperjualbelikan  pornografi anak,  bukan  melakukan  percobaan menyebarluaskan
dan
atau
52 Donald  Albert  Rumokoy  &  Frans  Marantis, Ibid., h.36-37
53 Moeljatno, op.cit. , h. 22
54 Ibid, h.25
Vol 1 No 1 2021, Hal 25-42
memperjualbelikan  pornografi  anak. Dengan  demikian,  peringan  hukuman sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal 53  Ayat  2  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  juga  dapat  diartikan tidak  berpengaruh  dalam  penetapan putusan tersebut.
Hal berikutnya yang
dapat meringankan yakni sebagaimana tercantum  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana Pasal 57 Ayat 1 55 yakni dalam hal pembantuan maka pidananya  diperingan,  melihat  ke putusan  perkara  tersebut  tidak  juga menyebutkan  bahwa  terdakwa  hanya melakukan  perbuatan  pembantuan terjadinya  tindak  pidana,  sehingga peringan hukuman berdasar dari Pasal 57  Ayat  1  pun  dapat  diartikan  tidak mempengaruhi  pertimbangan  Majelis Hakim dalam memperingan penetapan putusan tersebut.
Dalam hal yang meringankan tersebut, dapat diartikan Majelis Hakim meringankan pidana berdasar pertimbangan non yuridis dari Majelis Hakim  sendiri.  Hal  ini  dimungkinkan karena  saat  persidangan,  terdakwa memohon keringanan hukuman, sehingga  meskipun    Penuntut  Umum menuntut  terdakwa  dijatuhi  pidana penjara  3  (tiga)  tahun  dan  pidana denda  Rp1.000.000.000,00  (1  miliar rupiah),  Majelis  Hakim  menjatuhkan pidana  di  bawah  tuntutan  Penuntut Umum  pada  pidana  penjara  namun mengabulkan tuntutan
Penuntut Umum pada pidana denda. Analisis Putusan Majelis Hakim menyebutkan menjatuhkan putusannya dengan memperhatikan Undang-Undang
Informasi  dan  Transaksi  Elektronik
55 Ibid., h.26
dan Undang-Undang Pornografi dimana  Pasal  yang  digunakan  untuk menjerat  terdakwa  pada  Undang- Undang  Pornografi  adalah    Pasal  4 Ayat  1  Huruf  f 56 yang  menyebutkan
Setiap  orang  dilarang  memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan,
menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat pornografi anak.
Ketentuan  pidana  untuk  kejahatan pornografi  tercantum  pada  Pasal  4 Ayat  1  Huruf  f  bergantung  pada tindakannya.
Dalam Putusan disebutkan  tindakan  terdakwa  adalah menyebarluaskan dan memperjualbelikan,  sehingga  mesti merujuk  pada  Pasal  29  Undang- Undang  Pornografi  yang  berbunyi
Setiap  orang  yang  memproduksi, membuat,
memperbanyak, menggandakan,
menyebarluaskan,
menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan,
memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  4  ayat  (1)  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat 6  (enam)  bulan  dan  paling  lama  12 (dua  belas)  tahun  dan/atau  pidana denda paling sedikit
Rp250.000.000,00  (dua  ratus  lima puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak Rp6.000.000.000,00  (enam    miliar rupiah) 57 sehingga  terdakwa  mesti dijatuhi  pidana  penjara  paling  singkat 6  (enam)  bulan  dan  paling  lama  12 (dua  belas)  tahun  dan/atau  pidana denda paling sedikit
Rp250.000.000,00  (dua  ratus  lima
56 Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008
Tentang Pornografi
57 Ibid.
Vol 1 No 1 2021, Hal 25-42
puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak Rp6.000.000.000,00  (enam    miliar rupiah).  Dan  mesti  ditambahkan sepertiga  dari  ancaman  hukuman maksimum  berdasarkan  Pasal  37 58
Undang-Undang Pornografi yang menyebutkan  Setiap  orang  yang melibatkan  anak  dalam  kegiatan dan/atau  sebagai  objek  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  11  dipidana dengan  pidana  yang  sama  dengan pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam salah satunya Pasal 29 tersebut di atas dan  ditambah  1/3  (sepertiga)  dari maksimum ancaman pidananya. Jika  diasumsikan  pidana  penjara paling  rendah  adalah  6  (enam)  bulan dan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh  juta  rupiah),  maka  hakim  dapat menjatuhkan  pidana  penjara  paling rendah  6  (enam)  bulan  ditambah  4 (empat) tahun (sepertiga dari ancaman hukuman  maksimum  12  tahun),  total 4  (empat)  tahun  6  (enam)  bulan. Dapat diartikan putusan pidana penjara  yang  dijatuhkan  Majelis Hakim  yakni  2  tahun  tidak  mengacu kepada Undang-Undang Pornografi. Kemudian  mengenai  pidana  denda jika diasumsikan paling rendah adalah Rp250.000.000,00  (dua  ratus  lima puluh  juta  rupiah),  maka  hakim  dapat menjatuhkan  pidana  denda  paling rendah  Rp250.000.000,00  (dua  ratus lima  puluh  juta  rupiah)  ditambah Rp2.000.000.000,00
(dua miliar rupiah) yang merupakan sepertiga dari ancaman hukuman maksimum Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), total Rp2.250.000.000,00
(dua  miliar  dua  ratus  lima  puluh  juta rupiah).  Dapat  diartikan  putusan pidana denda yang dijatuhkan majelis hakim yakni Rp1.000.000.000,00
58 Ibid.
(satu  miliar  rupiah)  tidak  mengacu kepada Undang-Undang Pornografi. Merujuk  pada  kedua  hal  tersebut  di atas,  dapat  dikatakan  bahwa  Majelis Hakim  pada  perkara  tersebut  tidak mengacu  kepada  ketentuan  minimum pidana penjara dan pidana denda yang tercantum pada Undang-Undang Pornografi  padahal  Majelis  Hakim dengan jelas menyebut bahwa perbuatan  melawan  hukum  terdakwa adalah  bentuk  pelanggaran  yang sanksinya adalah sebagaimana tercantum  pada  Pasal  29  Undang- Undang  Pornografi.  Berbeda  jika Majelis Hakim menyebutkan pelanggaran tersebut sanksinya adalah sesuai  yang  tercantum  di  Pasal  38 Undang-Undang Pornografi yang berbunyi Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  12  dipidana    dengan pidana  penjara  paling    singkat  6 (enam)  bulan  dan  paling  lama  6 (enam)  tahun  dan/atau pidana  denda paling    sedikit    Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling  banyak  Rp3.000.000.000,00 (tiga  miliar  rupiah).  Jika  yang dicantumkan  oleh  Majelis  Hakim adalah  Pasal  38  maka  terdakwa  dapat diputus  pidana  penjara  paling  singkat 6  (enam)  bulan  dan  pidana  denda paling  sedikit  Rp250.000.000,00  (dua ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  serta tidak  dikenakan  pemberatan  sepertiga dari maksimum ancaman pidananya. Jika menurut Majelis Hakim, terdakwa mesti diringankan hukumannya  dari  yang  semestinya pidana  penjara  4  (empat)  tahun  6 (enam)  bulan  dan  pidana  denda
Vol 1 No 1 2021, Hal 25-42
Rp2.250.000.000,00  (dua  miliar  dua ratus  lima  puluh  juta  rupiah),  maka merujuk  pada  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana,  ada  3  (tiga)  hal  yang secara  yuridis  dapat  meringankan pidana,  yakni  usia  pelaku  belum  16 (enam  belas)  tahun,  tindak  pidana yang  dilakukan  bersifat  percobaan, dan  tindak  pidana  yang  dilakukan bersifat pembantuan.
Dalam  hal  yang  dapat  meringankan adalah  jika  penuntutan  dilakukan terhadap  seorang  yang  belum  berusia 16  (enam  belas)  tahun.  Karena  dalam perkara  tersebut  terdakwa  sudah berusia  19  (Sembilan  belas)  tahun maka keringanan
hukuman semestinya  tidak  diberikan  kepada terdakwa. Hal ini semestinya merujuk pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  Buku  Kesatu  :  Aturan  Umum Bab  III  Tentang  Hal-Hal  yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan  Pidana  Pasal  47  berisi tentang  pengurangan  pidana  dapat diberikan  jika  penuntutan  pidana dilakukan terhadap orang  yang belum dewasa  karena  melakukan  suatu perbuatan  sebelum  umur  enam  belas tahun.
Dalam  hal  yang  dapat  meringankan adalah tindak pidana bersifat percobaan,  telah  terang  disebutkan bahwa terdakwa telah menyebarluaskan dan memperjualbelikan  sehingga  alasan peringan  ini  tidak  dapat  digunakan, maka keringanan
hukuman semestinya  tidak  diberikan  kepada terdakwa. Hal ini semestinya merujuk pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  Bab  IV  Tentang  Percobaan Pasal  53  Ayat  2  yang  menyebutkan maksimum  pidana  pokok  terhadap kejahatan,  dalam  hal  percobaan  dapat dikurangi  sepertiga,  dimana  jika  hal
tersebut  sifatnya  bukan  percobaan maka  peringan  hukuman  dengan alasan percobaan tidak dapat diberikan. Dalam  hal  yang  dapat  meringankan adalah tindak pidana bersifat pembantuan,  telah  terang  disebutkan bahwa  terdakwa  adalah  pelaku  yang menyebarluaskan dan memperjualbelikan  sehingga  alasan peringan pembantuan juga tidak dapat digunakan, maka
keringanan hukuman  semestinya  tidak  diberikan kepada  terdakwa.  Hal  ini  semestinya merujuk  kepada  Selain  itu,  Bab  V Tentang Penyertaan dalam Melakukan Perbuatan  Pidana  Pasal  57  Ayat  1 menyebutkan  Dalam  hal  pembantuan, maksimum  pidana  pokok  terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga, namun karena yang dilakukan bukan pembantuan, namun terdakwa melakukan perbuatannya sendiri maka peringan  hukuman  dengan  alasan pembantuan tidak dapat diberikan.
Mencermati  amar  putusan  yang  juga menyebutkan bahwa perbuatan melawan  hukum  terdakwa  dijatuhi pidana  karena  melanggar  Undang- Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik, ternyata setelah ditinjau di dalam  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik,  dapat  diartikan Majelis  Hakim  dalam  menjatuhkan putusan  lebih  cenderung    merujuk pada Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik dikarenakan    tidak  adanya  ketentuan pidana  penjara  paling  singkat  dan pidana  denda  paling  rendah,  namun hanya menyebutkan maksimum ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Vol 1 No 1 2021, Hal 25-42
Sehingga  dapat  dikatakan  penjatuhan pidana  terhadap  terdakwa  yakni  2 (dua)  tahun  lebih  mengacu  kepada Undang-Undang Informasi
dan
Transaksi  Elektronik.  Namun  jika menelisik  lebih  detail  bahwa  amar putusan  juga  menyebutkan  terdakwa melanggar  Pasal  52  Ayat  1  Undang- Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  yang  menyebutkan  tindak pidana tersebut dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok, sedangkan  di  putusan  pidana  penjara dan pidana denda tidak ada disebutkan rinci  adanya  pemberatan  sepertiga dari  pidana  pokok,  maka  tidak  dapat diasumsikan begitu saja bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan  ketentuan  Pasal 52  Ayat  1  Undang-Undang  Informasi dan Transaksi Elektronik telah digunakan  untuk  memperhitungkan pidana penjara dan pidana denda bagi terdakwa.
Tidak  dijadikannya  Undang-Undang Pornografi  sebagai  acuan  penetapan pidana penjara dan pidana denda bagi terdakwa  menjadi  hal  yang  bisa dicermati  mengingat  ketentuan  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 63  Ayat  1  menyebutkan  bahwa  jika ada  aturan  yang  berbeda,  maka  yang dikenakan  adalah  ancaman  pidana pokok  yang  paling  berat.  Dalam perkara tersebut, Undang-Undang Pornografi  ancaman  pidana  pokoknya baik  pidana  penjara  maupun  pidana denda  lebih  berat  dibanding  ancaman pidana  pokok  di  Undang-Undang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, jadi  dapat  diartikan  semestinya  yang digunakan adalah ketentuan pidana di dalam  Undang-Undang  Pornografi. Hal  ini  semestinya  merujuk  pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku  Kesatu (Aturan Umum) Bab VI
Tentang  Perbarengan  ( Concursus ) Pasal  63  Ayat  1  menyebutkan  Jika suatu  perbuatan  masuk  dalam  lebih dari  satu  aturan  pidana,  maka  yang dikenakan  hanya  salah  satu  di  antara aturan-aturan  itu;  jika  berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman  pidana  pokok  yang  paling berat. Kemudian di Ayat 2 pasal yang sama  disebutkan Jika  suatu  perbuatan masuk  dalam  suatu  aturan  pidana yang  umum,  diatur  pula  dalam  aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus  itulah  yang  diterapkan.  Jadi semestinya  yang  dijadikan  acuan penetapan  acuan  mestinya  adalah Undang-Undang Pornografi. Tidak  dijadikannya  Undang-Undang Pornografi  sebagai  acuan  yuridis utama dalam putusan tersebut sehingga  tidak  diberikan  pula  sanksi yang  lebih  berat  dalam  putusan perkara tersebut dapat diartikan bahwa  putusan  yang  ditetapkan  oleh Majelis  Hakim  tidak  sejalan  dengan pendapat mengenai langkah rechtsvinding (upaya  memberikan jawaban yang jelas terhadap persoalan hukum  praktis)  dimana  menurut  Neil MacCormick, hampir setiap peraturan hukum  menunjukkan  hubungan  yang membingungkan dan tidak jelas dalam berbagai  sengketa.  Aturan  hukum yang  dirumuskan  dalam  bahasa, seringkali  merupakan  rumusan  yang terbuka atau kabur tersebut.
Singkatnya  aturan  hukum,  dalam rumus  yang  membingungkan  dan hanya dapat diterapkan apabila kebingungan  itu  sudah  teratasi. 59 Jika melihat pendapat Montesquieu, langkah rechtsvinding yang
dibutuhkan pun tidak tercapai, dimana Hakim  adalah  corong  undang-undang
59 Philipus  M.  Hadjon  &  Tatiek  Sri  Djatmiati, op.cit , h.24
(hakim  menerapkan  Undang-Undang dan melaksanakan secara harfiah) atau setiap hakim harus mengatakan
sebagaimana  yang  termaktub  dalam undang-undang  atas  segala  kegiatan atau  aktivitasnya  agar  tidak  terjebak
dalam  situasi  yang  kacau  atau  hakim sebagai corong undang-undang, sebagai  penerjemah  undang-undang, dan  sebagai  orang-orang  yang  baik yang  menilai  dari  sudut  keadilan; 60 padahal  secara  yuridis,  Undang- Undang  Pornografi  telah  memberikan panduan  mengenai  ancaman  pidana yang  dapat  dijatuhkan  dalam  perkara tersebut.
Jika putusan tersebut dibahas berdasar Teori  Muller  maka  dapat  diartikan akibat  preventif  (pencegahan)  dari penjatuhan  tindak pidana dalam putusan  tidak  tercapai,  dikarenakan penentuan  pidana  oleh  hakim  tidak dilakukan secara konkret sesuai acuan yuridis  yang  tertera  pada  Undang- Undang  Pornografi  sebagai  Undang- Undang  yang  ketentuan  pidananya lebih  berat  dibandingkan  Undang- Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik dalam perkara tersebut. Meninjau pendapat mengenai prevensi (pencegahan) sebagaimana
disampaikan  oleh  Van  Hamel  dan Von  Liszt,  maka  jika  putusan  pidana tidak memuat suatu unsur menakutkan maka  pencegahan  pelaku  mengulangi melakukan perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan  perbuatan  jahat  yang direncanakannya tidak tercapai.
Dalam  konteks  yang  lebih  jauh, pemenjaraan  yang  singkat  dapat memunculkan  segi  negatifnya,  yaitu penjahat  pemula  malah  belajar  di penjara  kepada  penjahat  yang  lebih
60 Ibid.
berpengalaman, sehingga tujuan pencegahan  dan  korektif  justru  tidak tercapai, bahkan sebaliknya.

## D. Kesimpulan
1.  Undang-Undang Pornografi memuat ketentuan yang menunjukkan semangat perlindungan hukum terhadap anak.  Sejak  di  Pasal  1,  sudah didefinisikan  mengenai  kategori anak. Dalam  tujuan Undang- Undang,  sudah  disebutkan  bahwa salah satu tujuannya adalah melindungi  anak.  Dalam  Larangan dan Pembatasan, juga berulang kali disebutkan  mengenai  perlindungan hukum kepada anak. Bahkan dalam ketentuan  pidana,  disebutkan  bagi yang  melibatkan  anak  termasuk tetapi  tidak  terbatas  sebagai  objek ditambah sepertiga dari maksimum ancaman pidananya. Namun Undang-Undang  Pornografi  tidak memberikan  ancaman  pemberatan sepertiga  dari  maksimum  ancaman pidana  jika  tindakan  pidana  yang dilakukan  adalah  dalam  bentuk melibatkan anak dalam menggunakan  produk  atau  jasa pornografi. 2.  Dalam putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2017/PN  JKT.SEL, Undang-Undang Pornografi disebutkan  sebagai  acuan  dalam amar  putusan  selain  Undang- Undang  Informasi  dan  Transaksi
Elektronik, namun dalam penjatuhan  pidana  penjara  dan pidana  denda  dalam  putusan  tidak menunjukkan bahwa yang digunakan adalah ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pornografi. Padahal  menurut  Kitab  Undang-
Vol 1 No 1 2021, Hal 25-42
Undang  Hukum  Pidana,  jika  ada aturan  yang  berbeda  maka  yang lebih  berat  ketentuan  pidananya yang digunakan.
E. Daftar Pustaka Buku Akhdhiat, Hendra & Rosleni Marliany. Psikologi  Hukum . Bandung  :  CV  Pustaka  Setia,
2011. Ali,  Achmad. Sosiologi  Hukum  ; Kajian Empiris Terhadap Pengadilan. Jakarta  :  Penerbit STIH IBLAM, 2004. Arief,  Barda  Nawawi. Beberapa Aspek  Kebijakan  Penegakan dan Pengembangan Hukum
Pidana .  Bandung  :  Citra  Aditia Bakti, 1998.
Hadjon,  Philipus  M.  &  Tatiek  Sri Djatmiati. Argumentasi  Hukum.
Yogyakarta  :  Gadjah  Mada University Press, 2017.
Hamzah,  Andi. Asas-Asas  Hukum Pidana. Jakarta  :  Rineka  Cipta, 2010.
Krisnayuda,  Backy. Pancasila  dan Undang-Undang  :  Relasi  dan Transformasi  Keduanya  dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta : PrenadaMedia Group, 2016. Moeljatno .  Kitab  Undang-Undang
Hukum  Pidana .  Jakarta  :  Bumi Aksara, 2016.
Muchsin. Ikhtisar  Sejarah  Hukum.
Jakarta : Penerbit STIH IBLAM, 2004. Nasrullah, Rulli. Media Sosial Perspektif  Komunikasi,  Budaya dan  Sosioteknologi .  Bandung  :
Simbiosa Rekatama Media, 2015.
Nasrullah,  Rulli. Komunikasi  Antar

## Budaya  di  Era  Budaya  Siber.
Jakarta  :  Prenada  Media  Group,
2012.
Rohman,  Muhammad  &  Sofan  Amri. Manajemen Pendidikan Analisis dan  Solusi  terhadap  Kinerja Manajemen  Kelas  dan  Strategi Pengajaran yang Efektif. Jakarta : Prestasi Pustaka, 2012. Rakhmat, Jalaluddin. Psikologi Komunikasi. Bandung  :  Remaja Rosdakarya, 2012. Rumokoy,  Donald  Albert  &  Frans Marantis. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Rajawali Pers, 2014. Sembiring, Rosnidar. Hukum Keluarga  :  Harta-harta  Benda dalam  Perkawinan. Jakarta  : Rajawali Pers, 2016. Soekanto, Soerjono & Mustafa Abdullah. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat. Jakarta : CV Rajawali, 1980. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian  Hukum. Jakarta  :  UI Press, 2010. Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang–Undang  Republik  Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang–Undang  Republik  Indonesia Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang Informasi Dan Transaksi  Elektronik.

## IBLAM LAW REVIEW SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 1 2021, Hal 25-42
Undang–Undang  Republik  Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
Internet
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan Republik Indonesia, 2016. “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, https://kbbi.kemdikbud.go.id/ent ri/Objek  (Diakses,  12  Agustus 2020) Febriansyah. 2019. “ Penelitian Ungkap Sexting Banyak Dilakukan Remaja”, https://tirto.id/penelitian- ungkap-sexting-banyak- dilakukan-remaja-dgM2.
Diakses pada 9 April 2020.
Icjr.or.id., “ Pengungkapan Kasus Video Gay Kids (VGK): langkah  maju  Pemberantasan Child Online Pornography (COP)  di  Indonesia”,  23 September 2017. < https://icjr.or.id/pengungkapa
n-kasus-video-gay-kids-vgk- langkah-maju-pemberantasan- child-online-pornography-cop- di-indonesia/  (Diakses,  9  April 2020)
Id.wikipedia.org, “Anomie”, 20 Maret 2020. <https://id.wikipedia.org/wiki/A nomie>  (Diakses,  16  April 2020)
Kurniawan,  Aris.  2019.  “Teknologi
Informasi  dan  Komunikasi  - Sejarah,  Pengertian,  Manfaat, Dampak, Pengelompokan, Komponen, Pendidikan, Klasifikasi” https://www.gurupendidikan.co. id/teknologi-informasi-dan- komunikasi/.  Diakses  pada  2
April 2020. Siadari, Ray Pratama. “ Teori Perlindungan Hukum”, https://raypratama.blogspot.com /2015/04/teori-perlindungan- hukum.html.  Diakses  pada  16
April 2020