Korelasi Antara Redesain Organisasi Dengan Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia di UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
Sopian, 1 Adam Idris, 2 Heryono Susilo Utomo 3

## Abstrak
Tujuan Penelitian ini adalah untuk menemukan korelasi antara Redesain Organisasi  dengan  fungsi  manajemen  Sumber  Daya  Manusia  di  UPTD Pengembangan  Perlindungan  Tanaman  Perkebunan  Dinas  Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Adanya Korelasi yang positif artinya Apabila ReDesain  Organisasi dibuat  dengan profesional dengan  memperhatikan asas-asas  Organisasi  seperti  Struktur  Organisasi,  Pembagian  Kerja, Wewenang  dan  Tanggung  Jawab,  Kesatuan  Perintah,  maka  Fungsi Manajemen  Sumber  Daya  Manusaia  seperti  Pendidikan  dan  Pelatihan serta  Kreativitas  Pegawai  akan  meningkat  dan  berjalan  dengan  baik. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  apabila  dilakukan  ReDesain Organisasi  di  UPTD  P2TP    (Pengembangan  Pengendalian  Tanaman Perkebunan)  Provinsi  Kalimantan  Timur  pada  Dinas  Perkebunan Propinsi  Kalimantan  Timur  melalui  Struktur  Organisasi,  melalui Pembagian  Kerja,  melalui  Wewenang  dan  Tanggung  Jawab  serta kesatuan  Perintah,  maka  Fungsi  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia seperti  pendidikan  dan  Pelatihan  serta  Kreativitas  Pegawai  akan meningkat.
Kata Kunci: redesain organisasi, fungsi manajemen sumber daya manusia

## Pendahuluan
Sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang  Undang  Dasar  1945  pada pasal 33 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, sebagai  karunia  dan  amanat  Tuhan  yang  Maha  Esa  yang  dianugrahkan kepada  bangsa  Indonesia,  merupakan  potensi  yang  sangat  besar  dalam Pembangunan  Perekonomian  Nasional  dalam  mewujudkan  kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.
Ketersediaan  sumberdaya  alam  seperti  Pertambangan  dan  Migas adalah sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui, dimana pada suatu saat nanti akan habis. Sementara sektor Pertanian dalam arti luas termasuk sub  sektor  Perkebunan  adalah  merupakan  sumberdaya  alam  yang  dapat diperbaharui.
1 Alumni Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda 2 Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
3 Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
Dalam  pembangunan  masa  datang  sub  sektor  Perkebunan  akan memegang  peran  yang  strategis  dikarenakan  sektor  Pertambangan  dan kehutanan dimasa datang tidak dapat lagi diandalkan sebagai Leading Sector untuk perekonomian khususnya Kalimantan Timur.
Untuk  mewujudkan  hal  tersebut  Perkebunan  perlu  dijamin keberlanjutannya  serta  ditingkatkan  fungsi  dan  perannya.  Perkebunan ebagai  salah  satu  bentuk  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  dapat diperbaharui,  perlu  dilakukan  secara  terencana,  transparansi,  terpadu, profesional dan bertanggung jawab.
Bahwa  untuk  menjamin  penyelenggaraan  perkebunan  yang  sesuai dengan perkembangan lingkungan Strategis, maka perkebunan perlu diatur dalam  suatu  Kebijakan.  Untuk  itu  Undang  -  Undang  No  :  18  Tahun  2008 Tentang
Perkebunan merupakan jawaban untuk mengatur penyelenggaraan perkebuanan tersebut. Perkebunan  diselenggarakan  berdasarkan  atas  asas  manfaat  dan berkelanjutan,  keterpaduan,  kebersamaan,  keterbukaan  dan  keadilan. Sedangkan tujuan penyelenggaraan Perkebunan adalah :
a) Meningkatkan pendapatan masyarakat.
b) Meningkatkan penerimaan Negara.
c) Meningkatkan penerimaan Devisa Negara.
d) Menyediakan lapangan kerja.
e) Meningkatkan Produktivitas, Nilai tambah dan Daya Saing.
f) Memenuhi  kebutuhan  Konsumsi  dan  bahan  baku  Industri  dalam negeri.
g) Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan. Sedangkan fungsi dari pada penyelenggaraan Perkebunan adalah :
a.  Ekonomi,  yaitu:  peningkatan  kemakmuran  dan  kesejahteraan masyarakat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional.
b.  Ekologi,  yaitu:  peningkatan  konservasi  tanah  dan  air,  penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung.
c. Sosial Budaya, yaitu: sebagai perekat dan pemersatu bangsa.
Adapun ruang lingkup pengaturan perkebunan tersebut meliputi:
a.  Perencanaan
b.  Penggunaan tanah
c.  Pemberdayaan dan pengelolaan usaha.
d.  Pengolahan dan pemasaran hasil
e.  Penelitian dan pengembangan
f.   Pengembangan sumber daya manusia
g.  Pembiayaan
h.  Pembinaan dan Pengawasan.
Lebih  lanjut  dikatakan  dijelaskan,  bahwa  Undang-Undang  tersebut yakni  Tentang  Penelitian  dan  Pengembangan  Perkebunan  dimaksudkan untuk  menghasilkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  dibutuhkan dalam  pengembangan  usaha  perkebunan  agar  berdaya  saing  tinggi  dan
ramah lingkungan dengan menghargai kearifan tradisional dan budaya lokal. Dimana  Penelitian  dan  Pengembangan  perkebunan  dapat  dilakukan  oleh perorangan,  perguruan  tinggi,  lembaga  penelitian  dan  pengembangan pemerintah dan / atau swasta, serta Lembaga penelitian dan pengembangan lainnya.
Didalam  melakukan  penelitian  dan  pengembangan  perkebunan  dapat dilakukan kerja sama dengan:
a. Sesama pelaksana penelitian dan pengembangan
b. Pelaku usaha perkebunan
c. Asosiasi komoditas perkebunan
d. Organisasi profesi terkait
e. Lembaga penelitian dan pengembangan perkebunan asing.
Selanjutnya  dikatakan  bahwa  Pemerintah,  provinsi,  kabupaten/kota dan/atau pelaku usaha perkebunan dalam hal tertentu:
1.  Menyediakan  fasilitas  untuk  mendukung  peningkatan  kemampuan pelaksana  penelitian  dan  pengembangan  perkebunan  untuk  menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi perkebunan.
2.  Mendorong  agar  pelaku  usaha  perkebunan  baik  secara  sendiri-sendiri maupun  bersama-sama  membentuk  unit  penelitian  dan  pengembangan perkebunan  atau  melakukan  kemitraan  antara  pelaku  usaha,  pelaksana penelitian dan pengembangan, dan perguruan tinggi.
3.  Melalui  instrumen  kebijakannya  memotivasi  pelaku  usaha  perkebunan asing untuk melakukan alih teknologi.
4.  Memfasilitasi  pelaksana  penelitian  dan  pengembangan,  pelaku  usaha perkebunan dan masyarakat dalm mempublikasikan dan mengembangkan  sistim  pelayanan  informasi  hasil  penelitian  dan pengembangan  perkebunan  dengan  memperhatikan  hak  kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5.  Pelaksana penelitian dan pengembangan melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan hasil penelitian perkebunan.
Untuk  melakukan  usaha  Perekebunan  terkecuali  Petani/Pekebun diperlukan Izin Usaha Perkebunan, dimana diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian  Nomor:  357/kpts/HK.350/5/2002  Tentang  Pedoman  Perizinan Perkebunan.  Dimana  masalah  Kewenangan  Proses  Perizinan  Usaha Perkebunan  (IUP)  dilandasi  oleh  nafas  Otonomi  Daerah  yang  dituangkan dalam  Undang-Undang  Nomor:  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan Daerah.
Pengaturan Perangkat Daerah dalam undang undang Nomor 32 Tahun 2004    yakni  pada  Pasal  120  Dibentuklah  Perangkat  Daerah,  baik  untuk Propinsi,  Kabupaten  dan  Kota.  Dimana  perangkat  daerah  tersebut  adalah Sekretariat  Daerah,  Sekretariat  DPRD,  Dinas  Daerah  dan  Lembaga  Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
Menindak  lanjuti  Perda  tersebut,  Pemerintah  Propinsi  Kalimantan Timur  melalui  Keputusan  Gubernur  mengeluarkan  Surat  Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Dinas-Dinas  Lingkup  Daerah    Popinsi Kalimantan Timur.
Maksud dari pada diterbitkannya SK Gubernur tersebut, salah satunya adalah  untuk  melaksanakan  Kebijakan  Pemerintah  Propinsi  Kalimantan Timur dalam pembangunan Perkebunan, dimana pembangunan perkebunan menempati  Prioritas  ke  III  yaitu  :  Pembangunan  Pertanian  dalam  arti  luas sehingga  menghasilkan  produk-produk  unggulan  yang  mampu  bersaing dalam mengisi pasar Regional, Nasional dan Internasional.
SK  Gubernur  Kalimantan  Timur  No:  08  Tahun  2008  Tentang Pembentukan,  Susunan  dan  tata  Kerja  Dinas-Dinas  Lingkup  Pemerintah Propinsi  kalimantan  Timur,  meletakan  Sub  Bagian  Umum  berada  langsung di Sekretariat .
Tugas  Pokok  Sub  Bagian  Umum  Dinas  Perkebunan  Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan Penatausahaan Administrasi Umum pada  Dinas  Perkebunan  Provinsi  Kalimantan  Timur  yang    sesuai  dengan bidang  keahliannya.  Dengan  melihat  pada  kenyataan  yang  ada, bagaimanakah dengan  Fungsi manajemen Sumber Daya Manusia? Kegiatan Perencanaan  Pendidikan  dan  Pelatihan,  meliputi  a)  Perencanaan  Pelatihan Bidang  Teknis  Fungsional  ditempat  kerja  ( On  The  Job  Training)  masih minim,  b)  Belum  optimalnya  Analisa  kebutuhan  Pelatihan,  c)  Kemampuan ( competency) pegawai seperti : Pengetahuan (knowladge), dan d) Kegiatan Pendidikan  dan  Pelatihan  Keuangan  dirasakan  masih  kurang  memadai. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan hingga sampai saat ini.
Penelitian  ini  mengkaji  apakah  ada  hubungan  antara  Redesain Organisasi dengan Fungsi manajemen  Sumber Daya Manusia di UPTD P2TP (Pengembangan  Pengendalian  Tanaman  Perkebunan)  Dinas  Perkebunan Provinsi    Kalimantan  Timur  pada  Dinas  Perkebunan  Propinsi  Kalimantan Timur?

## Dimensi Kebijakan
Menurut  Keban  (2004)  Dimensi  Kebijakan  berkenan  dengan keputusan  tentang  apa  yang  harus  dikerjakan.Dimensi  Kebijakan dianalogikan  dengan  pekerjaan  otak  yang  selalu  memutuskan  apa  yang hendak  dikerjakan  agar  jantung  dan  urat  nadi  (Dimensi  Managemen)  dan organ  tubuh  (Dimensi  Organisasi)  siap  bergerak  dan  melaksanakan  apa yang  telah  diputuskan.Apa  yang  hendak  dikerjakan  harus  didasarkan  atas masalah, kebutuhan tertentu, atau aspirasi tertentu.
Selanjutnya  menurut  Graycar  yang  dikutip  oleh  Donovan  and  Jackson (1991)  mengemukakan:
1. Kebijakan sebagai suatu konsep filosofis adalah  dimana kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan.
2. Kebijakan  sebagai  suatu  produk,  yaitu:  kebijakan  dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi.
3. Kebijakan sebagai suatu proses adalah  sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang
diharapkan  darinya,  yaitu:  Program  dan  mekanisme  dalam mencapai produknya.
4. Kebijakan  sebagai  suatu  Kerangka  Kerja  adalah  Kebijakan merupakan  suatu  proses  tawar  menawar  dan  negosiasi  untuk merumuskan isu-isu metode implementasinya.
Relevansinya  penulisan  Dimensi  kebijakan  disini  dengan  penelitian  adalah sebagai berikut:
1. Pada Latar belakang penelitian kita mengevaluasi kebijakan yaitu : SK  Gubernur  Kalimantan  Timur  No:  08  Tahun  2008  Tentang Pembentukan,  Susunan  Organisasi  dan  tata  Kerja  Dinas-Dinas Lingkup
2. Solusi  yang  diberikan  disini,  pada  Dimensi  Kebijakan  termasuk dalam Perumusan Kebijakan.
3. Pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  peneitian,  maka  dalam Dimensi kebijakan termasuk pada Analisa Kebijakan.

## Ruang Lingkup Kebijakan Publik
Menurut Thoha (2005) mengemukakan bahwa Public Policy mengatur banyak  hal,  mulai  dari  mengatur  perilaku,  mengorganisasikan  birokrasi, mendistribusikan  penghargaan  sampai  pula  penarikan  pajak-pajak  dari anggota masyarakat.
Sedangkan  Gerald  Caiden  dalam  Miftah  Thoha  (2005)  merumuskan ruang  lingkup  Public  Policy  ada  2  (dua)  yaitu:  a)  Public  Participation  atau adanya  partisipasi  masyarakat.  Adalah  membangkitkan  partisipasi masyarakat  untuk  bersama-sama  memikirkan  cara-cara  yang  baik  untuk mengatasi persoalan masyarakat. Tanpa adanya partisipasi masyarakat dan rakyat banyak, maka public policy kurang bermakna.
Dalam  masyarakat  yang  Tradisional  pemerintah  dan  urusan-urusan politik menjadi  tanggung jawab elit, masyarakat pada  umumnya tidak tahu apa  yang  dikerjakan  oleh  pemerintah. Public  Policy  menjadi  urusan  elit tersebut.  Akan  tetapi  dalam  masyarakat  modern,  demokratis,  dan  yang kekuasaan  tertinggi  ada  ditangan  rakyat,  maka  partisipasi  masyarakat sangat penting dalam urusan-urusan  pemerintah termasuk didalam urusan public  policy.  Itulah  sebabnya  partisipasi  masyarakat  merupakan  kajian dalam public  policy;  b)  Partisipasi  Mandiri,  adalah  suatu  usaha  berperan serta  yang  dilakukan  sendiri  oleh  pelakunya  untuk  mempengaruhi  policy yang  akan  dibuat.  Contoh  :  Rakyat  yang  ingin  mempengaruhi  pemerintah agar  diadakannya  Undang  Undang  Perkawinan,  agar  supaya  para  wanita tidak  diremehkan  oleh  kaum  pria.  Maka  banyak  rakyat  yang  usul  kepada pemerintah  dengan  inisiatifnya  sendiri,  dengan  mengirimkan  delegasi, menulis  di  surat  kabar,  kampanye,  pengajian,  atau  lewat  berkhotbah dimasjid-masjid.  c)  Partisipasi  Mobilisasi/Partisipasi  Seremonial,  adalah keikutsertakan  dalam  berperan  serta  untuk  mepengaruhi  kebijaksanaan pemerintah  dengan  cara  dimobilisasikan  oleh  pihak  lain.  Sebagai  contoh agar  mau  melakukan  keluarga  berencana  sehingga  program  ini  berhasil,
keikutsertaan  ulama  di  dalam  memberikan  fatwa-fatwanya  yang mendukung  program  ini  sangat  menentukan.  Partisipasi  yang  mendukung yang  dimobilisasikan  dengan  cara-cara  demonstrasi,  pawai,  upacara- upacara dan yang sejenisnya dinamakan partisipasi yang serimonial.
Kerangka Kerja Policy (Policy Framework)
Adapun  faktor-faktor  pembentuk  Kerangka  Kerja  Policy/Policy  Framework adalah :
1.  Apakah tujuan yang ingin dicapai ?
2.  Bagaimana dan apakah nilai-nilai yang perlu dipertimbangkan ?
3.  Apakah  sumber-sumber  yang  mendukung  tersedia  dan  dapat dimanfaatkan ?
4.  Siapakah Pelaku-Pelaku yang terlibat dan apakah mereka mampu serta mau melaksanakannya ?
5.  Bagaimanakah  dengan  faktor  lingkungan,  apakah  mendukung, menolak, pasif terhadap policy yang akan dibuat ?
6.  Bagaimanakah Strategi yang dijalankan dalam membuat,
melaksanakan dan mengevaluasi Public Policy ?
7.  Faktor waktu dan lain sebagainya.
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  ruang  lingkup  Public  Policy  disini, menyangkut  Partisipasi  masyarakat,  Policy  Framework,  Strategi  Kebijakan, Public  Interest/Kepentingan  Masyarakat,  Lembaga-Lembaga    dibidang Public  Poilicy,  isi  Kebijakan  itu  sendiri  dan  Evaluasi  Public  Policy  untuk mengetahui  apakah  ada  perbedaan  atau  tidak,  sebelum  dan  sesudah  ada Kebijakan tersebut.

## Redesain Organisasi
Chung  and  Megginson  (Keban,2004)  desain  organisasi  adalah  suatu proses  yang  berkenaan  dengan  bagaimana  aktivitas-aktivitas  organisasi distrukturkan atau dituangkan dalam suatu bentuk struktur, dengan tujuan membantu  manager  untuk  mencapai  tujuan  secara  efisien  dan  efektif. Dimana yang dikembangkan dalam desain organisasi adalah:
1.  Hirarki  dari  tujuan  organisasi  (hubungan  antara  tujuan  dengan cara).
2.  Konsep pembagian kerja.
3.  Sistim koordinasi dan kontrol.
Dengan  demikian  dapatlah  disimpulkan  bahwa  desain  organisasi adalah Proses aktivitas dalam sebuah organisasi dan hubungannya/interaksi diantara orang-orang yang dituangkan kedalam struktur organisasi.
Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia
Menurut  Garson  dan  Overman  (Keban,2004)  Manajemen  SDM merupakan Pengembangan dari Staffing, Directing dan Coordinating. Fungsi managemen Sumber Daya Manusia  menurut Marihot Tua Efendi Hariandja
(2002)  adalah  Keseluruhan  penentuan  dan  pelaksanaan  berbagai  aktivitas (melakukan  perencanan,  pengorganisasian,  pengawasan,  pengarahan, analisa  jabatan,  rekrutmen,  seleksi,  orientasi,  memotivasi  dan  lain-lain), policy  (sebagai  arah  tindakan  seperti  lebih  mengutamakan  sumber  dari dalam  untuk,  mengisi  jabatan  yang  kosong,  memberikan  kesempatan  pada setiap  orang  untuk  mengisi  jabatan  dan  lain-lain)  dan  program  (seperti melakukan program latihan dalam aspek metode yang dilakukan,orang yang terlibat dan lain-lain).
Tujuannya  adalah  untuk  mendapatkan  tenaga  kerja,  pengembangan, dan  pemeliharaan  dalam  usaha  meningkatkan  dukungannya  terhadap efektifitas  organisasi  dengan  cara  yang  secara  etis  dan  sosial  dapat dipertanggung jawabkan.
Selanjutnya  E.  Gumbira  Said,  Rachmayanti  dan  M.  Zahrul  Muttaqin (2001)  mengemukakan  bahwa  Salah  satu  Komponen  Teknologi  adalah Perangkat  Manusia  (Humanware),  yang  berhubungan  dengan  tugas  dan kewajiban  pekerja  seperti  pengetahuan,  keterampilan,  keahlian  yang bersifat teknis, dan kreativitas.

## Metode Penelitian
Dalam      penelitian     ini    jenis     penelitian      yang      digunakan      adalah Kuantitatif.  Dimana  datanya  berbentuk  angka  atau  data  kualitatif  yang diangkakan. Pada penelitian ini digunakan Pendekatan  Asosiatif/Hubungan, dimana  penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  hubungan  antara  dua  variabel atau  lebih.  Tempat  Penelitian  Pada  Dinas  Perkebunan  Propinsi  Kalimantan Timur  di Samarinda.
Adapun alasan dipilihnya lokasi ini didasarkan pada pertimbangan:
1.  Keberadaan  Semua  Bidang,  UPTD  dan  Kelompok  Jabatan  tersebut ada di Samarinda.
2.  Kesemua  unit  kerja  merupakan  bagian  dari  Dinas  Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur.
3.  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  akan  dijadikan  responden  kesemuanya adalah  Pegawai  Negeri  Sipil  dari  Dinas  Perkebunan  Propinsi Kalimantan Timur, yang tersebar di Bidang-Bidang, UPTD-UPTD dan Kelompok  jabatan  Fungsional.  Adapun  Waktu  yang  dibutuhkan dalam  penelitian  ini  sampai  dengan  penulisan  Laporan  Hasil Penelitian, diperkirakan selama 1,5 Bulan.
Sebagai  Populasi  disini  adalah  Pegawai  Negeri  Sipil    pada    Dinas Perkebunan  Propinsi  Kalimantan  Timur  yang  berjumlah  116  orang  yang akan dipilih sebagai Sampel. Cara Menentukan Besarnya Ukuran Sampel: n  = N / N d + 1
n  = Sampel
N = Populasi
d = Presisi/besar sampel yang harus diambil 10 % (0,1) 1 = Bilangan tetap Jadi n = 116 / 116 x 0,1 + 1
= 116 / 116 x 0,01 + 1 = 116 / 2,16 = 53,7037037 n = 54 orang
Dengan  demikian  besarnya  sampel  adalah  54  orang,  dimana  tingkat ketelitian/tarap  kepercayaan  adalah  95%  dan  tingkat  kesalatan  yang dikehendaki adalah 5% (0,05). Semakin kecil tingkat kesalahan, maka akan semakin besar jumlah anggota sampel yang diperlukan sebagai sumber data. Teknik  Sampling  yang  digunakan  adalah  Systematic  Sampling  (SS).  Sebuah sampel  berukuran  n  dikatakan  sebgai  Systematic  Sampling  (SS)  apabila secara  random  hanya  dilakukan  sekali  saja  dan  pemilihan  selanjutnya dilakukan secara systimatic.
Langkah kerja Systimatic Sampling adalah :
1. Populasi / N = 116 orang
2. Sampel / n = 54 orang
3. Interval ( I ) = N / n = 116 / 54 = 2,148148148 = 2
4. Random  Start  (RS)  adalah  nomor  urut  30  atas  nama    Rahmilawati (diperoleh  dari    mengundi  dengan  menjatuhkan  binder  clip  pada Daftar  Urutan  Kepangkatan  (DUK)  Dinas  Perkebunan  Provinsi Kalimantan Timur).
5. Nomor berikutnya adalah : RS + Interval yaitu : 30 + 2 = 32
6. Membuat  tabel  kesimpulan  tentang  nomor-nomor    dari  responden yang terpilih dari hasil SS
Sumber  Data  terdiri  atas  data  primer  yaitu  Responden,  dan  data  sekunder adalah  berbagai  literatur,  Laporan  Dinas  Perkebunan  Provinsi  Kaltim, Laporan,  Dokumentasi  Photo,  Photo  copy    Surat  Penataan  Kelembagaan, Hasil  Seminar,  Peraturan  perundangan.  Teknik  Pengumpulan  Data  dengan Kuesioner (Angket. Penggunaan Kuesioner melalui angket adalah salah satu teknik  pengumpulan  data  yang  akan  dilakukan,  dimana  diantar  langsung oleh  peneliti  kepada  Responden  agar  responden  dapat  dengan  sukarela, senang hati dan obyektif  untuk mengisi angket.

## Hasil Penelitian
Dinas  Perkebunan  adalah  Unsur  Pelaksana  Pemerintah  Propinsi Kalimantan Timur dibidang Perkebunan yang dipimpin oleh Seorang Kepala dibantu  oleh  Sekretaris  dan  Bidang-Bidang  yang  dalam  melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Adapun  Dasar  Pembentukan  Organisasi  Dinas  Perkebunan  Propinsi Kalimantan  Timur  yang  terakhir  adalah  Pada  Tanggal  10  Februari  2008 dengan    Surat  Keputusan  Gubernur  Kalimantan  Timur  Nomor  :  08  Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Propinsi Kalimantan Timur.
Susunan  Organisasi  yang  ada  di  Dinas  Perkebunan  Propinsi Kalimantan Timur adalah:
Susunan Organisasi  Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim a. Kepala b. Sekretaris c. Bidang Usaha
d. Bidang Pengembangan
e. Bidang Produksi f. Bidang Perlindungan g. UPTD T2P; h. UPTD PBP; i. UPTD P2TP.
j. Kelompok Jabatan fungsional
Struktur  Organisasi  Dinas  Perkebunan  Propinsi  kalimantan  Timur  adalah sebagai berikut:
1. Struktur  Organisasi  Dinas  Perkebunan  Prop.Kaltim  sebagaimana tersebut dalam lampiran I.
2. Struktur  Organisasi  UPTD  P2TP  (Pengembangan  Perlindungan Tanaman  Perkebunan)  Provinsi  Kalimantan  Timur  sebagaimana tersebut dalam lampiran II Tesis ini.

## Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas Pokok
Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur adalah : Melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan Dekonsentrasi.
Fungsi Adapun fungsi Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur adalah :
a. Perumusan  kebijakan  teknis  bidang  Perkebunan,  sesuai  dengan rencana strategis yang telah ditetapkan pemerintah daerah;
b. Penyusunan  perencanaan  dan  program  serta  mengevaluasi  hasil kegiatan dibidang perkebunan;
c. Pembinaan dan pengembangan produksi perkebunan;
d. Pembinaan dan koordinasi usaha perkebunan;
e. Pembinaan dan perlindungan tanaman perkebunan;
f. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
g. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan;
h. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional
Visi, Misi, Tujuan
a.  Visi
Terwujudnya  Perkebunan  yang  efisien,  produktif  dan  berdaya  saing tinggi  untuk  kemakmuran  masyarakat  Kalimantan  Timur  secara berkeadilan  dan  berkelanjutan  melalui  pengelolaan  sumber  daya  secara optimal dan berkelanjutan.
b.  Misi
1. Mendorong berkembangnya usaha yang efisien, produktif dan mampu memberikan jaminan kehidupan masyarakat yang lebih baik.
2.  Menumbuhkembangkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan Perkebunan.
3.  Mengoptimalkan  pengelolaan  sumber  daya  lahan  dan  kebun  secara Profesional dan lestari.
4.  Meningkatkan  penguasaan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  melalui peningkatan kwalitas sumber daya manusia.
c.  Tujuan
1.  Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani pekebun.
2.  Meningkatnya kontribusi perkebunan terhadap perekonomian daerah.
3.  Tumbuhnya  kesempatan  kerja  dan  kesempatan  berusaha  yang berkeadilan.
4.  Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil perkebunan.
5  Meningkatkan kwalitas Sumber daya manusia dibidang perkebunan.
6.  Terselenggaranya  sistim  informasi  perkebunan  yang  akurat  dan efisien.
7.  Terkelolanya sumber daya lahan yang efisien dan efektif.
8.  Meningkatnya investasi dibidang agrobisnis dan agroindustri.

## ReDesain Organisasi
ReDesain  Organisasi  adalah  suatu  proses  mengulang  kembali aktivitas-aktivitas  dan  interaksi  yang  dituangkan/tergambar    kedalam struktur  organisasi,  tergambar  pembagian  kerja/pembidangan  urusan termasuk tugas pokok dan fungsi,didalamnya juga tergambar wewenang dan tanggung jawab dan ada kesatuan perintah.
Dengan  adanya  ReDesain  Organisasi,  Fungsi  manajemen  terutama fungsi manajemen sumber daya manusia dapat dikelola dan berjalan dengan baik  untuk  memanfaatkan  dan  menggerakan  segala  sumber  daya lainnya.Dengan  demikian  maka  ReDesain  Organisasi  disini  sebagai Independen  Variabel/Variabel  Bebas.  Untuk  mengoperasionalkan  ReDesain Organisasi,  maka  diukur  dan  dipergunakan  indikator-indikatornya  sebagai berikut:

## Struktur Organisasi
Adapun  yang  dimaksud  dengan  struktur  organisasi  adalah  interaksi antar  anggota  organisasi  atau  Hubungan  antar  macam-macam  fungsi  atau aktivitas  mengenai  pekerjaan  didalam  organisasi.  Untuk  Indikator  Struktur Organisasi  dapat  disimpulkan  bahwa  mayoritas  pegawai  Setuju  dengan adanya  ReDesain  Organisasi,  dimana  dengan  adanya  Struktur  Organisasi yang  ada  pada  ReDesain  Organisasi  tersebut  hubungan  dan  interaksi  yang akan  dilakukan  jelas  dan  tegas  dalam  tugas  pokok  dan  fungsi  serta    tidak
terjadi lagi tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan pengendalian OPT di  UPTD-P2TP  (Pengembangan  Pengendalian  Tanaman  Perkebunan)    pada Dinas  Perkebunan  Propinsi  Kalimantan  Timur  sehingga  Fungsi  Manajemen Sumber Daya manusia dapat berjalan dengan baik dan meningkat.
Pembagian Kerja
Pembagian  Kerja  dapat  dihubungkan  dengan  satuan  organisasi  dan dapat  pula  dihubungkan  dengan  pejabat.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  secara  keseluruhan  (item  pertanyaan  mulai  nomor  lima  sampai dengan  nomor  delapan)  rata-rata  jawaban  Responden  terhadap  Indikator Pembagian  Kerja    adalah    Sangat  Setuju  dan  Tingkat  Persetujuannya mencapai  angka  80,19%  artinya  Responden  Sangat  Setuju  dengan  akan adanya  perubahan  Pembagian  Kerja  di  UPTD-P2TP  (Pengembangan Pengendalian Tanaman Perkebunan) Provinsi  Kalimantan Timur pada Dinas Perkebunan  Propinsi  Kalimantan  Timur.  Untuk  Indikator  Pembagian  Kerja dapat disimpulkan bahwa mayoritas pegawai Sanagat Setuju dengan adanya Perubahan  Pembagian  Kerja  di  UPTD-P2TP  (Pengembangan  Pengendalian Tanaman  Perkebunan  (P2TP)  pada  Dinas  Perkebunan  Propinsi  Kalimantan Timur.

## Wewenang dan Tanggung Jawab
Wewenang  adalah  hak  seorang  pejabat  untuk  mengambil  tindakan yang diperlukan  menurut hukum untuk membuat permintaan atau tuntutan tertentu,  agar  tugas  serta  tanggung  jawabnya  dapat  dilaksanakan  dengan baik.  Tanggung  Jawab  adalah  sanggup  memikul  beban  yang  dibebankan padanya  dan  menanggung  konsekwensinya  atas  tindakan  yang  diambil. Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  secara  keseluruhan  (  item  pertanyaan mulai  nomor  sembilan  sampai  dengan  nomor  empat  belas  )  rata-rata jawaban  Responden  terhadap  Indikator  Wewenang  dan  Tanggung  Jawab adalah  Sangat Setuju dan Tingkat Persetujuannya mencapai angka 83,89% artinya Responden Sangat Setuju dengan adanya perubahan Wewenang dan Tanggung  Jawab  di  UPTD-P2TP  (Pengembangan  Pengendalian  Tanaman Perkebunan)  Provinsi    Kalimantan  Timur  pada  Dinas  Perkebunan  Propinsi Kalimantan Timur.
Kesatuan Perintah
Adapun  yang  dimaksud  dengan  Kesatuan  Perintah  adalah  tiap-tiap pejabat  dalam  organisasi  hendaknya  hanya  dapat  diperintah  dan bertanggung  jawab  kepada  seorang  atasan  tertentu.  Lebih  lanjut dikatakannya bahwa garis-garis saluran perintah dan tanggung jawab harus dengan  jelas  menunjukkan  dari  siapa  seorang  pejabat  menerima  perintah dan  kepada  siapa  ia bertanggung  jawab  serta  kepada  siapa  ia  melapor  dan dari siapa ia memperoleh laporan. Untuk Indikator Wewenang dan tanggung Jawab  dapat  disimpulkan  bahwa  mayoritas  pegawai  Sangat  Setuju  dengan adanya  Pendelegasian  Wewenang  dan  Tanggung  Jawab  terhadap
Pelaksanaan  Pengendalian  Organisme  Pengganggu  Tanaman  (OPT) diberikan  kepada  Kelompok  Jabatan  Fungsional  POPT  ,  dimana  untuk menghindari  terjadinya  kekaburan  wewenang  dan  saling  lempar  tanggung jawab  serta  keseimbangan  antara  tugas,Wewenang  dan  tanggung  Jawab terhadap pelaksanaan pengendalian OPT di Kaliamantan Timur oleh UPTD- P2TP Dinas Perkebuanan Propinsi Kalimantan Timur.

## Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia
Pendidikan dan Pelatihan
Untuk Indikator Pendidikan dan Pelatihan dapat disimpulkan bahwa mayoritas  Pegawai  Sangat  Setuju  dengan  adanya  ReDesaian  Organisasi dimana  diharapkan  penentuan  kebutuhan  pendidikan  dan  pelatihan pengendalian  Organisme  Pengganggu  Tanaman  (OPT)  dapat  direncanakan dengan  baik,  sehingga  dalam  Pelaksanaan  pendidikan  dan  pelatihan pengendalian  OPT  dapat  sesuai  dengan  rencana  serta  dapat  dilakukan Evaluasi dengan baik oleh UPTD P2TP.

## Kreativitas
Untuk  Indikator  Kreativitas  dapat  disimpulkan  bahwa  mayoritas Pegawai  Sangat  Setuju  dengan  adanya  ReDesaian  Organisasi  sehingga diharapkan Kelompok Jabatan Fungsional POPT dapat lebih mengusahakan cara-cara kerja baru tentang Pengendalian Organisme Pengganggu tanaman (OPT)  disentra-sentra  perkebunan  khususnya  perkebunan  rakyat  dan  agar timnya  dapat  bekerja  secara  berkesinambungan  dan  efektif  dalam menghadapi  tantangan  sehari-hari  dan  dimasa  yang  akan  datang  serta mendukung tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Perkebunan Propinsi kalimantan Timur.
Dengan  demikian  apabila  dilakukan  ReDesain  Organisasi  di  UPTD P2TP    (Pengembangan  Pengendalian  Tanaman  Perkebunan)  Provinsi KalimantanTimur  pada  Dinas  Perkebunan  Propinsi  Kalimantan  Timur melalui  Struktur  Organisasi,  melalui  Pembagian  Kerja,  melalui  Wewenang dan  Tanggung  Jawab  serta  kesatuan  Perintah,  maka  Fungsi  Manajemen Sumber  Daya  Manusia  seperti  pendidikan  dan  Pelatihan  serta  Kreativitas Pegawai akan meningkat.
Kesimpulan
Hasil  perhitungan  dengan  menggunakan  Koefisien  Korelasi  Rank Spearman  diperoleh  angka  rs  hitung  sebesar  0,303,  sedangkan  rs  tabel menunjukan  angka  0,262  ,  ini  berarti  bahwa  rs  hitung  >  rs  tabel.  Dengan hasil  perhitungan  Koefisien  Korelasi  Rank  Sperman  rs  hitung  >  rs  tabel, membuktikan  bahwa  dari  Rumusan  Masalah  Penelitian  ternyata  ada hubungan  antara  Redesain  dengan  Fungsi  Manajemen  Sumber  Daya Manausia  di  UPTD  P2TP  (Pengembangan  Pengendalian  Tanaman Perkebunan)  pada  Dinas  Perkebunan  Propinsi  Kalimantan  Timur. Selanjutnya  dari  hasil  Uji  Hipotesa  dengan  Uji  t  diperoleh  angka  t  hitung
adalah 2,293, sedangkan t tabel menunjukan angka 2,000  ini berarti bahwa t  hitung  >  t  tabel,  maka  ada  Korelasi  yang  Positif  dan  signifikan  antara ReDesain Organisasi dengan Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia.
Ada  Korelasi  yang  positif  artinya  Apabila  ReDesain  Organisasi  dibuat dengan  profesional  dengan  memperhatikan  asas-asas  Organisasi  seperti Struktur  Organisasi,  Pembagian  Kerja,  Wewenang  dan  Tanggung  Jawab, Kesatuan Perintah, maka Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusaia seperti Pendidikan  dan  Pelatihan  serta  Kreativitas  Pegawai  akan  meningkat  dan berjalan dengan baik. Sedangkan Signifikan artinya dapat diberlakukan pada Populasi dimana Sampel tersebut diambil.
Adapun Hipotesa Statistiknya adalah Ha : p ≠ 0 , tidak sama dengan nol (Menerima  Ha  dan  Menolak  Ho)  berarti  >  dari  nol  artinya  ada  hubungan antara ReDesain Organisasi dan Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia.
Daftar Pustaka Adam  I,Indra  Wijaya,1983, Perubahan  Dan  Pengembangan  Organisasi, Cetakan Pertama, Sinar Baru bandung, Bandung.
A.Dile  Timpe,2000, Kepemimpinan  (  Seri  Manajemen  SDM  ),  Susanto Boedidharmo (Alih bahasa ), PT. Gramedia, Jakarta
A.Dale Timpe,2000, Mengelola waktu, Susanto Boedidharma ( Alih Bahasa ), Cetakan Kelima, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
A.Dale  Timpe,1992, Kreativitas,  Sofyan  Cikmat  (  penterjemah),  PT.  Elex
Media Komputindo , Jakarta Abdul  Wahab,  Solichin,  2005, Analisis  Kebijakan,  Cetakan  Kelima,  Bumi
Aksara, Jakarta
Departemen Pertanian,2004. Undang-Undang Perkebunan Nomor 18 Tahun 2004, Jakarta h.1-18
Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur,2011. Statistik Disbun
Prop.Kaltim Tahun 2010, Samarinda.
David  Freemantel,1992. Super  Bos  Mencapai  Sukses  Melalui  Karyawan Anda,Cetakan Kedua,PT.Sabdodadi, Jakarta Gubernur  Kalimantan  Timur,2008. Surat  Keputusan  Gubernur  Kalimantan
Timur  Nomor : 08  Tahun  2008  Tentang  Pembentukan,  susunan dan  Tata  Kerja  Dinas-Dinas  Lingkup  Pemerintah  Propinsi kalimantan Timur, Samarinda Gumbira,Rachmayati,  Muttaqin,2001. Manajemen  Teknologi  Agribisnis,
Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta
Inu  Kencana,  Djamaludin,  Supardan,  1999. Ilmu  Administrasi  Negara,
Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta
Irfan,1984. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Publik, Cetakan Keempat,
PT.Bina Aksara, Jakarta. Keban,2004. Enam  Dimensi  Starategis  Administrasi  Publik,  Edisi  Pertama,
Gava Media, Yogyakarta
Kementrian MENPAN,2004. Rencana Strategik Kementrian MENPAN, Jakarta
MarihotTua,2002. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Pertama , Grasindo, Jakarta. Osborn, Gaebler, 2003. Mewirausahakan Birokrasi, Abdul Rasyid (penterjemah), Jakarta
Patton,Adri,2006. Manajemen Pengembangan Organisasi, Edisi Pertama,
Fajar Harapan, Surabaya
Presiden  RI,1999. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  :  43  Tahun
1999 Tentang Perubahan Pokok-Pokok Kepegawaian, Jakarta
Procton,Thorton,1993, Latihan Kerja, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta
Sutarto,1993, Dasar–Dasar Organisasi, Cetakan Keenambelas, Gadjah Mada
University Press, Yogyakarta Siagan,Sondang,1995, Teori Pengembangan Organisasi, Cetakan Pertama, PT Bumi Aksara, Jakarta
Sutopo,Sugiyono.2001. Analisa Kebijakan Publik, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta
Sianipar,Entang,2001. Teknik-Teknik Analisa Managemen, Lembaga
Administrasi Negara, Jakarta
Simbolon,2004. Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen, Cetakan Pertama,
Ghalia Indonesia, Jakarta Sugiyono,2004. Metode  Penelitian  Administrasi,  Edisi  ke  11,  Alfabeta,
Bandung Siagian,Sondang,2003. Sistim  Informasi  Manajemen,  Cetakan  Ketiga,  Bumi
Aksara, Jakarta
Thoha,2005. Dimensi-Dimensi  Prima  Ilmu  Administrasi  Negara,  Edisi  Satu, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta Veithzal Rivai,2003. Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi, Cetakan Pertama, PT.Radja Grafindo Persada, Jakarta