## Penyelesaian Sengketa Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

## Krishna Darari Hamonangan Putra Krishna_rz@yahoo.com
Universitas Airlangga

## Abstract
The goods or services procurement agreement is basically made based on the principle of Pacta Sunt Servanda. In the implementation of the fulfillment of the goods or services procurement agreement, it is possible for an obstacle to occur as a reason for failure of one of the parties involved in fulfilling the agreement in part or in full. These failures usually form the basis of a dispute between the parties involved in the agreement. With the existence of the dispute between the parties involved in the agreement, the next effort that could be taken is to settle the dispute. Dispute resolution in government goods or services procurement activities can be carried out either through inside or outside the court in accordance with the provisions of laws and regulations that apply specific regulations regarding procurement of government goods or services. The types of ways to resolve government procurement of goods or services dispute, especially through outside court or alternative ways, are very diverse. With the issuance of the latest regulation on government procurement of goods or services, namely Presidential Regulation Number 16 Year 2018 along with the implementing regulations, there is a new dispute resolution method that can be used by disputing parties in government goods or services procurement activities, namely through Contract Dispute Resolution Services. Keywords: Government  Goods  or  Services  Procurement;  Dispute  Settlement;  Contract  Dispute Settlement Services.

## Abstrak
Perjanjian pengadaan barang/jasa pada dasarnya dibuat dengan berdasar pada asas Pacta Sunt Servanda, dalam pelaksanaan pemenuhan perjanjian pengadaan barang/jasa ini dimungkinkan terjadinya suatu hambatan yang dapat menjadi alasan  terjadinya kegagalan dari salah satu pihak yang terlibat dalam pemenuhan perjanjian tersebut baik sebagian maupun seluruhnya. Kegagalan- kegagalan tersebut seringkali menjadi dasar atas timbulnya sebuah sengketa diantara para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dengan adanya sengketa diantara para pihak yang membuat perjanjian, maka upaya yang dapat ditempuh selanjutnya adalah penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilaksanakan baik melalui jalur pengadilan maupun jalur diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. Macam cara penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya melalui jalur diluar pengadilan atau alternatif sangatlah beragam. Dengan terbitnya aturan terbaru mengenai pengadaan barang/ jasa pemerintah yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta aturan pelaksananya, ada cara penyelesaian sengketa  baru yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak. Kata Kunci: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Penyelesaian Sengketa; Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak.
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 4, Juli 2019

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 4, Juli 2019
Histori artikel: Submit 4 Juni 2019; Diterima 17 Juni 2019; Diterbitkan online 1 Juli 2019.

## 1304 Krishna Darari: Penyelesaian Sengketa Kontrak

## Pendahuluan
Pada era globalisasi ini, masyarakat yang hidup di dalam sebuah negara akan terus berusaha untuk berkembang dan selalu mencukupi kebutuhannya masing-masing karena hingga saat ini belum ada batasan yang pasti terkait sampai manakah manusia dapat berkembang. Diantara sekian banyak daftar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masyarakat, kebutuhan atas barang dan jasa menjadi salah satu kebutuhan yang dimana masyarakat baik sebagai perorangan maupun sebagai sebuah badan usaha akan saling berusaha untuk melakukan perjanjian atau kontrak dengan pihak lain demi memenuhi kebutuhannya terkait dengan pengadaan barang dan jasa tersebut.
Sehubungan dengan tujuan pemerintah untuk memajukan kesejahteraan rakyat yang ada di dalam pemerintahannya, pemerintah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berpotensi untuk memajukan kesejahteraan rakyat salah satunya dengan menyediakan sarana dan prasarana diwujudkan dengan adanya kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. 1 Pengadaan barang dan jasa sebagai salah satu perjanjian yang sangat mempengaruhi infrastruktur sebuah negara memiliki aturan main utama terbaru yang ada pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang telah menggantikan posisi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang cukup lama berperan menjadi aturan main perjanjian tersebut. Tetapi pada dasarnya, perjanjian pengadaan barang dan jasa dalam pembuatannya tetap mengikuti apa yang telah ada dalam Burgerlijk Wetboek . Contohnya dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa, keabsahan menjadi hal yang penting dalam pembuatan perjanjian tersebut. Keabsahan dalam hal ini tetap mengikuti apa yang ada pada Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek .
Perjanjian pengadaan memiliki fungsi yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian negara jumlah uang negara yang terlibat di dalam perjanjian ini sangat besar dan dapat dikatakan efektif sebagai sebuah strategi untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi. 2 Pengadaan Barang/Jasa pada dasarnya
1 Emanuel Sudjatmoko, ‘Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ’ (2004) 19 Yu- ridika.[286].
2 Y. Sogar Simamora. Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah (Laksbang PRESSindo 2009).[5].
merupakan sebuah upaya dari pihak pengguna anggaran untuk mewujudkan barang atau jasa yang dikehendaki dengan menggunakan metode-metode serta proses tertentu yang tidak menyalahi peraturan yang ada. 3 Sama halnya dengan perjanjian- perjanjian lain, dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa suatu prestasi yang terdapat pada isi perjanjian dapat terpenuhi maupun tidak terpenuhi baik sebagian atau seluruhnya. Dengan tidak terpenuhinya suatu prestasi oleh salah satu pihak karena wanprestasi maupun force majeure. Kegagalan pemenuhan prestasi ini seringkali menjadi dasar bagi pihak yang dirugikan untuk memutuskan perjanjian. Dengan adanya pemutusan perjanjian maka seringkali timbul sengketa karena ada pihak yang merasa dirugikan akibat hal tersebut.
Penyelesaian sengketa adalah upaya yang dilakukan oleh para pihak demi memenangkan kepentingannya masing-masing. Penyelesaian sengketa dalam hukum perdata pada umumnya dapat melalui pengadilan maupun dilakukan diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan memang lebih banyak dipilih oleh para pihak yang bersengketa, yaitu dengan mengikuti proses peradilan dengan menyerahkan keputusan akhir kepada para hakim yang bertugas menangani sengketa para pihak di dalam pengadilan. Tetapi proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini tidak jarang malah merugikan para pihak akibat prosesnya yang kaku, rumit, dan membutuhkan biaya yang banyak. Hal-hal tersebut sangat bertentangan dengan asus berperkara di pengadilan yang dilakukan dengan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. 4
Sedangkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau yang sering disebut penyelesaian sengketa alternatif adalah upaya penyelesaian yang dilakukan tanpa memasuki lingkup pengadilan sehingga dapat dikatakan lebih sederhana dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, serta bertujuan untuk menghemat biaya dan waktu. 5
3 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa ( Sinar Grafika 2003).[3].
4 Basuki Rekso Wibowo, ‘ Menyelesaikan Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan’ ( Pidato Pen- gukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2005).[6].
5 Abu Sopian, ‘Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah’ (BPPK, 2014)<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/images/file/palembang/attachments/362_PENYELESA - IAN%20SENGKETA%20KONTRAK%20PENGADAAN%20BARANG%20JASA%20PEMER- INTAH.pdf, hal 7-9.> accessed 23 Oktober 2018.

## 1306 Krishna Darari: Penyelesaian Sengketa Kontrak
Mengingat hukum selalu berkembang mengikuti masyarakat yang diaturnya, penyesaian sengketa di dalam bidang hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga kerap kali mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya masyarakat terutama yang berkecimpung dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Pada Keputusan Presiden ini, aturan tentang penyelesaian sengketanya masih menggunakan istilah penyelesaian perselisihan yang diatur Pasal 38, di dalam pasal ini telah disebutkan macam-macam cara yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa terseut seperti musyawarah, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau melalui pengadilan. Setelah beberapa tahun, terbitlah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang mencabut Keputusan Presiden tersebut.
Di dalam Peraturan Presiden ini, mengenai penyelesaian sengketa masih menggunakan istilah penyelesaian perselisihan yang diatur pada pasal 94 tentang penyelesaian perselisihan yang menjelaskan bahwa pertama-tama penyelesaian sengketa harus di lakukan melalui musyawarah. Tetapi apabila musyawarah tersebut gagal, baru penyelesaian sengketa dapat memasuki tahapan selanjutnya seperti arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, atau pengadilan. Tetapi setelah beberapa tahun kemudian, terbitlah aturan yang terbaru yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang diundangkan pada tanggal 22 Maret 2018.
Pada peraturan presiden yang baru ini barulah digunakan istilah penyelesaian sengketa yang diatur pada pasal 85. Pada pasal ini penyelesaian sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak, arbitrase, atau melalui pengadilan. Layanan tersebut dapat dikatakan merupakan sebuah forum yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang ditujukan kepada para pihak yang bersengketa terkait dengan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerimtah. Pengaturan mengenai forum tersebut tidak dijelaskan secara rinci pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tetapi terdapat pada Peraturan Lembaga Nomor 18 Tahun 2018. Walaupun telah diatur dalam Peraturan Lembaga tersebut, masih banyak penjelasan yang
justru menimbulkan pertanyaan bagi para pihak yang memiliki sengketa terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## Prosedur Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Berhubungan dengan perubahan-perubahan yang kerap kali terjadi terhadap peraturan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyebabkan cara penyelesaian sengketa berubah mengikuti aturan yang terbaru, maka Lembaga penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah pun ikut berubah setiap ada peraturan baru terkait pengadaan barang/jasa pemerintah yang diterbitkan. Pada masa berlakunya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, cara penyelesaian sengketan dapat melalui cara seperti:
1.  Musyawarah;
2.  Mediasi;
3.  Konsiliasi;
4.  Arbitrase;
5.  Pengadilan.
Maka dari cara-cara yang telah disebutkan tersebut dapat dikatakan pada masa berlakunya keputusan presiden tersebut Lembaga-Lembaga yang berwenang dalam memasuki proses penyelesaian sengketa terkait pengadaan barang/jasa pemerintah adalah Lembaga Mediasi, Lembaga Konsiliasi, Lembaga Arbitrase, dan Lembaga Pengadilan. Tetapi tidak lama setelah itu terbitlah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta aturan pelaksananya terkait penyelesaian sengketa pengadaan barang/ jasa pemerintah yang mengatur bahwa penyelesaian sengketanya dapat melalui:
1.  Musyawarah;
2.  Arbitrase;
3.  Alternatif penyelesaian sengketa (Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi);
4.  Pengadilan.
Berdasarkan cara-cara penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan oleh
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Lembaga penyelesaian sengketa yang berwenang dalam turut menangani sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah Lembaga arbitrase, Lembaga penyelesaian sengketa alternatif dan Lembaga

## 1308 Krishna Darari: Penyelesaian Sengketa Kontrak
pengadilan. Lalu selang beberapa tahun, terbitlah peraturan presiden terbaru yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang menjadi aturan main dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sampai sekarang.
Di dalam peraturan Presiden tersebut, terkait dengan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara-cara seperti:
1.  Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak;
2.  Arbitrase;
3.  Pengadilan.
Berdasarkan cara-cara yang telah ditetapkan oleh peraturan presiden terbaru tersebut, Lembaga yang hingg saat ini berwenang untuk turut menangani sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/ jasa Pemerintah sebagai penyedia Layanan penyelesaian sengketa kontrak, Lembaga arbitrase, dan lembaga pengadilan.

## Forum Penyelesaian Sengketa Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perkembangan cara penyelesaian sengketa alternatif juga terjadi pada kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perkembangan ini terjadi karena seiring dengan berjalannya waktu kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi salah satu faktor yang dapat memajukan Negara. Dengan banyaknya perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka diperlukan juga cara penyelesaian sengketa yang menjanjikan khususnya dengan cara alternatif akibat banyaknya sengketa yang timbul di dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan terbitnya Keputusan Kepala LKPP Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Tim Pengembangan Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada dasarnya diterbitkan demi pengembangan efektivitas layanan penyelesaian sengketa pengadaan. Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan yang dimaksud pada Keputusan Kepala LKPP tersebut adalah Layanan yang disediakan oleh LKPP.
LKPP dalam hal ini menyediakan Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan karena memiliki tugas utama dalam pengembangan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Keputusan Kepala LKPP
ini menetapkan sekelompok orang yang akan tergabung dalam satu tim yang dimana mereka memiliki tugas utama yaitu untuk mengembangkan layanan penyelesaian sengketa pengadaan khususnya melalui jalur alternatif. Pengembangan layanan penyelesaian sengketa pengadaan yang dimaksud pada keputusan ini adalah dalam bidang Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase.
Setelah kurang lebih setahun sejak Keputusan Kepala LKPP tersebut diterbitkan, LKPP menerbitkan Peraturan Lembaga Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Layanan Penyelesaian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan yang mencabut Peraturan Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2016. Peraturan Lembaga LKPP ini diterbitkan guna menjadi peraturan pelaksana Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 khususnya dalam hal penyelesaian sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga LKPP ini menjelaskan lebih lanjut mengenai cara penyelesaian sengketa pengadaan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak yang merupakan hal baru dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan terdapat pada Pasal 85 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016.
LKPP Menerbitkan Peraturan Lembaga LKPP terbaru ini dengan tujuan untuk menyempurnakan Layanan Penyelesaian Sengketa Barang/Jasa Pemerintah yang telah dimiliki oleh LKPP melalui Peraturan Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2016. Istilah Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan yang dipakai selama ini berganti menjadi Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan bersamaan dengan terbitnya Peraturan Lembaga LKPP yang baru.
Cara Penyelesaian sengketa alternatif yang disediakan oleh LKPP yang sebelumnya hanya melalui Arbitrase dirubah melalui Peraturan Lembaga ini, macam cara penyelesaian sengketa pada Peraturan Lembaga Nomor 18 Tahun 2018 terdapat pada Pasal 3 (tiga) yaitu melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

## Mediasi dalam Forum Penyelesaian Sengketa Kontrak
Mediasi adalah salah satu cara dalam penyelesaian sengketa melalui jalur diluar pengadilan atau seringkali disebut dengan cara alternatif. Aturan mengenai Mediasi secara umum terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

## 1310 Krishna Darari: Penyelesaian Sengketa Kontrak
Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Tetapi jika dikaitkan dengan Mediasi yang ada pada Peraturan Lembaga Nomor 18 Tahun 2018, terdapat sedikit perbedaan yang dapat dilihat dari isi Pasal pada masing-masing Peraturan. Pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 pengaturan terkait Mediasi terdapat pada Pasal 6 ayat (3), 6 ayat (4), dan 6 ayat (5).
Dari ketiga ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang merupakan tahapan kelanjutan dari gagalnya proses negosiasi yang harus dimulai paling lama 7 (tujuh) hari setelah penunjukan mediator oleh Lembaga Arbitrase atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Pengertian lain mediasi adalah merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yaitu mediator sebagai pihak pengengah yang bersifat netral yang aktif dalam memberikan arahan bagi para pihak yang bersengketa demi tercapainya penyelesaian. Selain itu mediator tidak berungsi sebagai hakim sehingga tidak mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan. 6
Mediasi pada Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari apabila memenuhi ketentuan yang ada pada Pasal 23 Peraturan Lembaga ini. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Lembaga ini, Mediasi pada Layanan Penyelesaian sengketa Kontrak bersifat tertutup. Tetapi dimungkinkan untuk dilaksanakan secara terbuka apabila para pihak sepakat untuk itu. Selain itu mediasi wajib dihadiri oleh para pihak yang bersengketa dan dapat didampingi oleh Kuasanya dengan menunjukan Surat Kuasa Khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dan 26 Peraturan Lembaga ini. Dalam hal mediasi mencapai Kesepakatan, maka para pihak dengan dibantu oleh Mediator wajib merumuskan kesepakatan tersebut kedalam sebuah akta perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak dan juga mediator yang kemudian hasil tersebut dilaporkan oleh mediator kepada Sekretaris Layanan sesuai dengan Pasal 30 Peraturan Lembaga ini. Tetapi dalam hal proses mediasi gagal, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan
6 Gatot Soemarsono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia (Gramedia Pustaka Utama 2006).[122].
Lembaga ini para pihak dapat melanjutkan proses penyelesaian sengketa ke tahap selanjutnya yaitu Konsiliasi.

## Konsiliasi dalam Forum Penyelesaian Sengketa Kontrak
Konsiliasi juga merupakan salah satu cara dalam penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif. Konsiliasi juga merupakan cara penyelesaian sengketa yang dimiliki oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Walaupun tidak ada  satu  Pasal  pun  dalam  Undang-Undang  tersebut  yang  memberikan  definisi yang jelas terkait konsiliasi, tetapi konsiliasi disebutkan menjadi salah satu cara penyelesaian sengketa alternatif dalam ketentuan Pasal 1 ayat (10) Undang- Undang tersebut. Pengertian konsiliasi secara umum adalah salah satu cara penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yaitu konsiliator yang mempunyai kewenangan untuk melakukan intervensi dengan bersifat aktif dalam menyusun serta merumuskan langkah-langkah penyelesaian. 7 Meskipun demikian, konsiliator dalam hal ini tidak berwenang untuk membuat putusan melainkan hanya berwenang untuk membuat rekomendasi. 8 Tetapi dalam hal para pihak yang bersengketa tidak mampu untuk merumuskan sebuah kesepakatan, maka konsiliator dengan kewenangannya dapat mengajukan usulan-usulan yang bertujuan untuk menemukan jalan keluar dari sengketa tersebut.
Pada Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak, Konsiliasi merupakan tahapan penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh para pihak yang bersengketa apabila para pihak tersebut telah gagal menempuh Mediasi. Pengertian Konsiliasi pada Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak terdapat pada Pasal 1 ayat (5) Peraturan Lembaga Nomor 18 Tahun 18 yang berbunyi: “Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh Konsiliator”.
7 Aga Yurista Tambunan, ‘ Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Di Pemerintah Kabupaten Sleman’, TESIS , (Universitas Islam Indonesia 2016).[33].
8 Ros Angesti Anas Kapindha, Salvatia Dwi M, and Winda Rizky Febrina, ‘Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia’ (2014) 1-2 Privat Law.[7].

## 1312 Krishna Darari: Penyelesaian Sengketa Kontrak
Pada Peraturan Lembaga ini, pengaturan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan jalannya proses Konsiliasi diatur mulai Pasal 14 sampai dengan Pasal 32. Setelah serangkaian proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi, apabila tidak ditemukan sebuah kesepakatan maka para pihak yang bersengketa dapat membawa sengketa tersebut ke tahap selanjutnya yaitu Arbitrase.

## Arbitrase dalam Forum Penyelesaian Sengketa Kontrak
Pengertian Arbitrase pada Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak terdapat pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Lembaga Nomor 18 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa Arbitrase adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan yang dilakukan oleh Arbiter atau Majelis Arbiter. Penunjukan Arbiter pada Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak berbeda dengan penunjukan arbiter yang ada pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Arbiter pada layanan penyelesaian sengketa yang disediakan oleh LKPP ini ditunjuk oleh Sekretaris Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Lembaga Nomor 18 Tahun 2018. Pengaturan terkait hal-hal yang berhubungan dengan jalannya proses Arbitrase pada Peraturan Lembaga ini diatur mulai dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 42.
Prosedur Pelaksanaan Arbitrase memiliki aturan main yang terdapat mulai dari Pasal 33 hingga Pasal 42 Peraturan Lembaga Nomor 18 Tahun 2018. Dalam pelaksanaannya, Arbitrase berlangsung paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak permohonan diterima. Tetapi apabila permohonan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa tersebut tidak diputus selama 90 (Sembilan puluh) hari tersebut, maka Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan sesuai dengan aturan yang ada pada Pasal 33 ayat (2) memiliki kewajiban untuk memutus sengketa tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak jangka waktu yang ada pada Pasal 33 ayat (1) terlampaui. Arbitrase dalam Layanan Penyelesaian Sengketa yang disediakan oleh LKPP ini bersifat terbuka dan dihadiri oleh para pihak yang telah bertandatangan dalam kontrak baik dengan didampingi maupun diwakili oleh kuasa hukumnya dengan syarat wajib menunjukkan surat kuasa khusus. Setelah
serangkaian tahapan prosedut arbitrase seperti Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon, Pemanggilan, Pemeriksaan, dan Pembuktian sudah terlaksana, maka masuklah arbitrase kepada tahapan Kesimpulan.
Dijelaskan pada Pasal 41 Peraturan Lembaga Nomor 18 Tahun 2018 bahwa dalam tahapan kesimpulan Para pihak yang bersengketa memiliki hak yang diberikan oleh arbiter untuk menyampaikan kesimpulan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender dimulai sejak Arbiter menyatakan bahwa tahapan pembuktian telah selesai. Setelah tahapan kesimpulan selesai, maka masuklah Arbitrase ketahapan yang paling ahir yaitu dimana arbiter melakukan pengambilan Keputusan. Arbiter dalam Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dengan berpedoman pada pengaturan tentang Pengambilan Keputusan yang diatur pada Pasal 42 Peraturan Lembaga Nomor 18 Tahun 2018. Setelah arbiter menetapkan putusan, maka paling lama 7 (tujuh) hari putusan yang telah ditandatangani oleh arbiter tersebut harus dikirimkan kepada para pihak yang bersengketa.
Pada ketentuan Pasal 42 ayat (13) dijelaskan bahwa apabila terjadi salah satu pihak tidak melaksanakan keputusan secara sukarela, maka pihak lawannya dapat mengajukan gugatan baru ke ketua Pengadilan Negeri setempat atau dimungkinkan juga bagi para pihak untuk bersepakat agar menuangkan isi dari putusan tersebut ke dalam sebuah akta perdamaian dan terkait dengan pelaksanaan putusannya dapat dimintakan kepada Pengadilan agar putusan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada pada Pengadilan tersebut.
Di dalam pengaturan pelaksanaan Arbritrase yang ada pada Peraturan Lembaga Nomor 18 Tahun 2018 terdapat beberapa penjelasan yang justu menimbulkan pertanyaan baru bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketanya melalui forum ini. Di dalam peraturan ini tidak dijelaskan mengenai apakah klausul penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase yang  disediakan oleh LKPP ini harus dicantumkan di dalam kontrak agar forum ini dapat ditempuh. Selain itu pada Pasal 34 peraturan ini dijelaskan bahwa forum Arbitrase yang disediakan oleh LKPP inibersifat terbuka, sedangkan pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor

## 1314 Krishna Darari: Penyelesaian Sengketa Kontrak
30 Tahun 1999 dijelaskan bahwa arbitrase bersifat tertutup. Kemudian penjelasan menyimpang yang terahir adalah dalam Pasal 42 ayat (13) peraturan ini dijelaskan bahwa terhadap putusan arbitrase dapat diajukan gugatan baru. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menjelaskan dengan tegas bahwa Arbitrase bersifat final dan mengikat.

## Daya Mengikat Forum Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Pada dasarnya tidak ada kewajiban bagi para pihak yang ingin membuat sebuah kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk menuangkan klausul pemilihan forum penyelesaian sengketa di dalam sebuah kontrak yang akan dibuat. Pemilihan forum penyelesaian sengketa bergantung pada kesepakatan diantara kedua pihak yang bersengketa karena para pihak memiliki kebebasan untuk memilih dan menyepakati forum penyelesaian sengketa tertentu yang akan digunakan. 9
Kesepakatan tersebut dapat dituangkan pada saat perjanjian akan dibuat maupun pada saat sengketa telah timbul diantara kedua belah pihak.
Untuk pemilihan sengketa yang dituangkan di dalam perjanjian, ketika timbul sengketa diantara kedua pihak tersebut maka penyelesaiannya dapat langsung melalui forum yang telah disetujui dan tertulis di dalam perjanjian tersebut. Ketika telah ditentukan salah satu forum penyelesaian sengketa tertentu, maka salah satu pihak tidak dapat membawa sengketa tersebut ke forum penyelesaian sengketa lain kecuali mendapatkan persetujuan dari pihak yang lain, karena kembali lagi kita mengingat bahwa hukum perdata tidak bersfifat mengikat tetapi dapat dirubah sesuai dengan kesepakatan para pihak yang terlibat. Dalam hal pemilihan forum penyelesaian sengketa tidak dituangkan di dalam kontrak, maka secara otomatis penyelesaian sengketanya mengikuti apa yang telah diatur oleh peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai hal-hal yang ada dalam perjanjian tersebut.
9 Rahmanisa Purnamasari dan Muhammad Agus Salim, ‘Penggunaan Klausul Pemilihan Fo- rum Penyelesaian Sengketa Pasar Modal yang Efektif Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional’ (2018) 7 RechtsVinding.[102].
Dalam kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, jika tidak terdapat klausul perjanjian dalam kontrak maka penyelesaian sengketanya mengikuti apa yang telah diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta aturan pelaksananya.
Berkaitan dengan forum penyelesaian sengketa kontrak, tidak ada kewajiban yang mengikat para pihak yang ingin membuat kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk menuangkan pemilihan forum ini sebagai forum peneylesaian sengketa kedalam perjanjian yang akan mereka buat. Kemudian terkait dengan kewajiban para pihak yang bersengketa untuk menyelesaiakan sengketanya melalui forum ini tidak dijelaskan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 maupun Peraturan Lembaga Nomor 18 Tahun 2018, sehingga dapat disimpulkan bahwa dibentuknya forum penyelesaian sengketa kontrak ini hanyalah sebatas menjadi pilihan bagi para pihak yang bersengketa dan bukan merupakan forum yang wajib ditempuh oleh para pihak yang bersengketa dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Pada praktiknya, seringkali ditemukan salah satu pihak yang tidak ingin bersepakat terkait dengan pemilihan forum penyelesaian sengketa maupun tidak menghadiri forum penyelesaian sengketa yang telah disepakati dan membuat proses penyelesaian sengketa menjadi memakan waktu yang lama, maka demi menghindari hal tersebut pihak lain yang merasa dirugikan dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan. Dengan diajukannya gugatan oleh pihak yang dirugikan ke pengadilan, hakim dalam pengadilan mempunyai hak untuk memanggil tergugat. Sehingga dengan secara terpaksa, mau tidak mau tergugat harus menghadiri proses pemeriksaan sesuai dengan prosedur pengadilan yang berlaku. Karena jika salah satu pihak tidak hadir di dalam proses pemeriksaan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR pihak tersebut dapat dinyatakan kalah melalui Putusan Verstek yang dijatuhkan Hakim Pengadilan tersebut.

## Kesimpulan
Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah merupakan salah satu kegiatan yang saat ini seringkali dilakukan oleh pemerintah demi memajukan Negara
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 4,Juli 2019

## 1316 Krishna Darari: Penyelesaian Sengketa Kontrak
dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta aturan pelaksananya sebagai aturan terbaru dalam kegiatan tersebut.. Dalam proses pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah ini tidak jarang timbul sebuah sengketa diantara para pihak yang melakukan perjanjian. Dengan adanya sengketa-sengketa tersebut maka beberapa cara penyelesaian sengketa dibuat baik melalui jalur pengadilan maupun jalur diluar pengadilan dengan tujuan demi terselesaikannya sengketa-sengketa tersebut. khususnya melalui jalur diluar pengadilan.
Tiap-tiap cara penyelesaian sengketa memiliki prosedur pelaksanaannya masing-masing agar dapat dibedakan satu sama lain. Kemudian Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak merupakan istilah dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Layanan ini disediakan oleh LKPP guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelesaian sengketa pengadaan. Dalam Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak ini terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa yang dapat dipilih seperti Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase dengan prosedur dan mekanismenya masing- masing yang terdapat pada Peraturan Lembaga tersebut. Tetapi ditemukan beberapa perbedaan diantara Arbitrase yang disediakan oleh LKPP dengan Arbitrase pada umumnya yang mengikuti aturan yang ada pada Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 sehingga dapat dikatakan ada ketidakpastian hukum di dalam aturan baru ini.

## Daftar Bacaan

## Buku
Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa ( Sinar Grafika 2003).
Gatot Soemarsono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia (Gramedia Pustaka Utama 2006).
Y. Sogar Simamora. Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah (Laksbang PRESSindo 2009).

## Jurnal
Emanuel Sudjatmoko, ‘Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah’ (2004)
19 Yuridika.
Rahmanisa Purnamasari dan Muhammad Agus Salim, ‘Penggunaan Klausul Pemilihan Forum Penyelesaian Sengketa Pasar Modal yang Efektif Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional’ (2018) 7 RechtsVinding.
Ros Angesti Anas Kapindha, Salvatia Dwi M, and Winda Rizky Febrina, ‘Efektivitas dan  Efisiensi  Alternative  Dispute  Resolution  (ADR)  Sebagai  Salah  Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia’ (2014) 1-2 Privat Law.

## Skipsi/Tesis/Desertasi
Aga Yurista Tambunan, ‘ Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Di Pemerintah Kabupaten Sleman’ , TESIS (Universitas Islam Indonesia 2016).

## Pidato
Basuki Rekso Wibowo, ‘Menyelesaikan Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan’ (Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2005).

## Internet
Abu Sopian, ‘Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah’ (BPPK,  2014)  <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/images/file/palembang/ attachments/362_PENYELESAIAN%20SENGKETA%20KONTRAK%20 PENGADAAN%20BARANG%20JASA%20PEMERINTAH.pdf, hal 7-9.>.

## Perundang-undangan
Bu rgerlijk Wetboek (BW).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138).
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).
Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314).

## 1318 Krishna Darari: Penyelesaian Sengketa Kontrak
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 771) yang mencabut Peraturan Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 662).
Keputusan Kepala LKPP Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Tim Pengembangan Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
HOW TO CITE : Krishna Darari Hamonangan Putra , ‘Penyelesaian Sengketa Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah’ (2019) Vol. 2 No. 4 Jurist-Diction.