## ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN INSENTIF PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK YANG TERKENA DAMPAK PANDEMI VIRUS CORONA DI KOTA MEDAN
Lusia Sirait 1 , Michael Luahambowo 2 , Willy Tanjaya 3 123 Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia
* Koresponden Author willytanjaya@unprimdn.ac.id

## ABSTRACT
In the event of a worldwide pandemic, the government will of course continue to draft laws to address  the  problem  scaused  by  the  corona  virus  in  Indonesia's  tax  system.  Some  of  its policies, particularly in the area of taxation, are designed to create incentives. Incentives to collect  taxes  and  levies  are  additional  money  offered  in  exchange  for  a  certain  level  of performance  in  enforcing  taxes  and  levies.  Government  incentives  are  intended  to  boost  the country's  economy.  This  study  uses  a  descriptive  research  design  and  empirical  normative research techniques. This research includes some original data, such as source interviews, as well  as  secondary  data,  such  as  primary,  secondary,  and  tertiary  legal  publications.  The government through the Directorate General of Taxes has developed a reporting system for the use of tax incentives for taxpayers that facilitates reporting. However, there are still many obstacles in its implementation at KPP Pratama Medan, and many taxpayers are not aware of the tax incentives available during the COVID-19 pandemic.

## Keywords: Economic Stimulus, Tax Incentives, Corona Virus Pandemi

## ABSTRAK
Jika  terjadi  pandemi  di  seluruh  dunia,  pemerintah  tentunya  akan  terus  menyusun  undang- undang  untuk  mengatasi  permasalahan  yang  ditimbulkan  virus  corona  dalam  sistem perpajakan  Indonesia.  Beberapa  kebijakannya,  khususnya  di  bidang  perpajakan,  dirancang untuk  menciptakan  insentif.  Insentif  untuk  memungut  pajak  dan  retribusi  adalah  uang tambahan  yang  ditawarkan  sebagai  imbalan  atas  tingkat  kinerja  tertentu  dalam  menegakkan pajak  dan  retribusi.  Insentif  pemerintah  dimaksudkan  untuk  mendongkrak  perekonomian negara. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dan teknik penelitian normatif empiris.  Penelitian  ini  mencakup  beberapa  data  asli,  seperti  wawancara  sumber,  serta  data sekunder,  seperti  publikasi  hukum  utama,  sekunder,  dan  tersier.  Pemerintah  melalui Direktorat  Jenderal  Pajak  telah  mengembangkan  sistem  pelaporan  pemanfaatan  insentif perpajakan  bagi  wajib  pajak  yang  memudahkan  pelaporan.  Namun,  masih  banyak  hambatan dalam  pelaksanaannya  di  KPP  Pratama  Medan,  dan  banyak  wajib  pajak  yang  tidak mengetahui insentif pajak yang tersedia selama pandemi COVID-19.
Kata Kunci : Stimulus Ekonomi, Insentif Pajak, Pandemi Virus Corona

## I. PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Individu  dan  bisnis  berutang  pajak kepada  pemerintah  sesuai  dengan  undang-
undang, tanpa imbalan langsung, dan uang tersebut  digunakan  untuk  mendukung persyaratan  bersama  untuk  kesuksesan terbaik rakyat.
Meluasnya pajak memerlukan kerangka hukum  pelaksanaannya.  Hal  ini yang  menjadi  dasar  bagi  Undang-Undang untuk mengatur pungutannya. 1
Sifat konstraktif pada pajak memerlukan kecermatan dalam pengelolaan  pemungutan  pajak  karena pemungutan  pajak  dapat  menimbulkan dampak yang negatif bagi beberapa usaha. 2
Di  tengah  pandemi  global,  pemerintah tentu  saja  menerapkan  regulasi  untuk menjawab  tantangan  yang  ditimbulkan virus  corona  dalam  sistem  perpajakan  di Indonesia.  Pemungutan  pajak  secara  teori harus  memperhatikan  sisi  keadilan  dan netralitas  wajib  pajak;  akibatnya,  insentif pajak  ditawarkan  yang  terkait  dengan keadilan dan netralitas. Beberapa kebijakannya  adalah  memberikan  insentif terutama di bidang perpajakan.
Insentif  pengumpulan  pajak  dan retribusi,  sering  dikenal  sebagai  insentif saja, adalah dana tambahan yang dibayarkan  sebagai  hadiah  untuk  tingkat keberhasilan  tertentu  dalam  pengumpulan pajak  dan  retribusi. 3 Pemberian  insentif
1 Undang-Undang  No.  6  Tahun  1983  Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang  No.  16 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 1
2 Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Pasal 23A HasilAmandemen
3 AlloysiusBayunanto, “Perlukah InsentifPajak Untuk Menarik Investasi dibidang EksplorasiMinya k dan  Gas  Bumi”, Journal  Unnes, Vol.  6.  No.  1, Maret  2014.  hlm.  75.    Diaksespada  2  April  2021 jam 13.50.
pemerintah  bertujuan  untuk  meningkatkan perekonomian negara.
Perjanjian  adalah  suatu  hubungan antara  dua  orang  atau  dua  pihak  dalam bidang  hukum  harta  benda,  berdasarkan hubungan tersebut salah satu pihak berhak untuk  meminta  sesuatu  kepada  pihak  lain, dan  pihak  yang lain berkewajiban untuk memenuhi  permintaan  tersebut. 4 Pada dasarnya  ada  dua  pihak  dalam  suatu perjanjian,  pihak  pertama  adalah  pihak yang berhak menuntut sesuatu dan disebut kreditur,  dan  pihak  kedua  adalah  debitur, yang dalam undang-undang disebut sebagai “hak kreditur”. prestasi". 5
Pemerintah telah menerapkan sejumlah  langkah  fiskal  dan moneter  yang komprehensif  untuk  membantu  pemulihan ekonomi. Dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penanggulangan wabah COVID-19, pemerintah  telah  memberikan  stimulus fiskal  di  berbagai  bidang,  antara  lain kesehatan, jaring pengaman sosial, bantuan industri, dan berbagai program. Pemerintah telah  menyiapkan  dana  sebesar  Rp695,2 triliun  dana  APBN  untuk  pemulihan ekonomi nasional; pemulihan ini diproyeksikan mampu mendorong
4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.
69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan P emanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 1.
5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan P emanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 1.
pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020, mengurangi kontraksi, dan memungkinkan perekonomian nasional pulih secara keseluruhan. 6
Pemerintah sebelumnya telah menginformasikan kepada masyarakat bahwa  penerimaan  pajak  negara  akan direalisasikan  pada  Agustus  2020  melalui Menteri  Keuangan.  Menurut  Kementerian Keuangan,  penerimaan  pajak  tahun  2020 sebesar  Rp.  72  miliar,  menunjukkan penurunan  15,6  persen  dalam  pemungutan pajak negara hingga akhir Agustus. Terkait realisasi penerimaan pajak yang turun 15,6 persen  akibat  wabah  tersebut,  pemerintah segera  menerapkan  skema  insentif  pajak untuk  meningkatkan  pemungutan  pajak negara. 7
Lain sisi tampaknya industri tertentu belum mendapatkan keuntungan dari  keuntungan  pajak  Covid-19.  Dalam surat kepada Menteri Koordinator Perekonomian,  Asosiasi  Pengusaha  Pusat Belanja  Indonesia  (APPBI)  meminta keringanan  pajak.  APPBI  menyatakan masih  ada  beberapa  sektor  yang  belum
6 Sutrisno Ali, Bunasor Sanim dan Setiadi Djo har,“Analisis Manfaat Insentif Pajak Penghasilan d an pengaruhnya pada Kepatuhan Wajib Pajak”, hlm . 3 Diakses dari Jurnal.Unsyiah.Ac.Idpada tanggal 12 Maret 2020 Jam 22.19 WIB
7 Kementrian Keuangan,“Menkeu Paparkan Re alisasi Penerimaan Perpajakan HinggaAgustus 2020”  di  Akses Melalui  www.kemenkeu.go.id, PadaTanggal 12 Maret 2021 Pukul 22:53 WIB
menerima  insentif  pajak  salah  satunya pusat perbelanjaan. 8
Lebih  lanjut  di  sisi  lainnya  jika pemerintah ingin mengevaluasi  efektivitas insentif  pajak,  pemerintah  harus fokus pada memaksimalkan manfaat pajak negara kepada pembayar pajak. Pemerintah menyatakan pada  31  Agustus  2020  telah  selesai memberikan  insentif  pajak  kepada  pelaku korporasi dalam menghadapi wabah tersebut,  senilai  total  Rp.  18,85  triliun rupiah  atau  15,6  persen  dari  rupiah Indonesia.  Ada  120,61  triliun  dolar  di dunia.  Manfaat  perpajakan  diberikan dalam  bentuk  insentif  PPh  Pasal  21, insentif  final,  insentif  PPh  Pasal  22, insentif  PPh  impor  Pasal  25,  dan  insentif PPN,  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 86/PMK. 9

## Perumusan Masalah
Permasalahan yang diselidiki dalam  penelitian  ini  didasarkan  pada  latar belakang  berikut  dari  permasalahan  yang tercantum di atas:
8 Ferry  Sandi,  “Pak  Menko,  Pengusaha  Mal TeriakBelumDapatKeringananPajak”,
di
AksesMelalui https://www.cnbcindonesia.com/new s/20200925092208-4-189358/pak menko- pengusaha-mal-teriak-belum-dapat keringanan- pajak,  PadaTanggal  14  Januari  2021  Pukul  8:04 WIB.
9 Dian Kurniati, “AkhirAgustus 2020 , Realisas iInsentifPajakBaruTerserap 15,6%”, di AksesMela lui  News.ddtc.co.id,  PadaTanggal  13  Maret  2020 Pukul 10:27 WIB
1. Aturan  dan  regulasi  apa  yang  mengatur pemungutan pajak di Indonesia?
2. Bagaimana Peraturan
Menteri
Keuangan  No.  86/PMK.03/2020  yang menawarkan  keringanan  pajak  untuk berbagai  perusahaan  akan  diterapkan  di Medan?
Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis Manfaat teoritis, agar dapat dijadikan bahan kajian terhadap perkembangan hukum yang berkaitan dengan wanprestasi. 2. Manfaat Praktis
Menjelaskan bahwa hasil penelitian untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan dalam pemberian insentif pajak.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  hukum  normatif  serta empiris  yang  disatukan.  Jenis  penelitian hukum normatif adalah serangkaian kegiatan  yang  dilakukan  dengan  tujuan mendapatkan  referensi  terhadap  sebuah permasalahan yang diambil dengan menjadikan  bahan-bahan  hukum  sebagai indikatornya. Sedangkan penelitian hukum empiris  adalah  penelitian  yang  mana menggunakan data primer/dasar, yaitu data yang  diambil  langsung  dari  masyarakat yang  terdampak  sebagai  sebuah  sumber utama  dalam  penelitian,  pengambilan  data
dilakukan  dengan  tahap  wawancara  pada narasumber terkait. 10

## III. PEMBAHASAN
1. Landasan Hukum Pemungutan Pajak di Indonesia
Indonesia  merupakan  negara  yang terus  menerus  melakukan  pembenahan struktur  perpajakannya.  Berikut  ini  adalah beberapa peraturan perpajakan yang ada di Indonesia setelah kemerdekaan: 11
1) Undang-UndangPajak  Radio  tahun 1947 (UU No. 12).
2) UU Pajak Pembangunan  1947  (UU No. 14).
3) PeraturanUmumPajak  Daerah  (UU No. 11 DrtTahun 1957).
4) Undang-Undang Pajak Luar Negeri No. 74, diundangkanpadatahun 1958.
5) PajakPengalihanKepemilikanKendar aanBermotor  (UU  No.  27  PrpTahun 1959).
Pemerintah daerah memiliki kemampuan  untuk  memungut  16  jenis pajak  yang  berbeda  berdasarkan  ketentuan Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009, yang  mengatur  tentang  pajak  dan  retribusi daerah.  Lima  jenis  pungutan  pemerintah provinsi  dan  sebelas  jenis  pajak  lainnya yang dipungut oleh pemerintah
10 Jonaidi Efendi dan Johnny Ibrahim , Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Jakarta:  Prenada  Media  Group, 2018) hlm. 149
11 BustamarAyza  “Hukum Pajak  Indonesia” (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 4
kabupaten/kota  merupakan  distribusinya. Pemisahan  ini  dilakukan  dalam  rangka mendongkrak  pendapatan  daerah  dengan menyalurkan pendapatan asli daerah. 12
Untuk meningkatkan penerimaan n egara, pemungutan pajak merupakan pilihan terbaik. karena pajak pada umumnya bersifat konstan, dan dapat juga berfungsi sebagai representasi
partisipasi masyarakat dalam kemajuan negara. 13

## a. Asas asas dalam Pemungutan Pajak
Harus  ada  keseimbangan  antara pemungutan dan tujuan pemungutan pajak, serta  prinsip  pemungutan  pajak  yang berkaitan dengan kesadaran akan perlakuan  pajak  tertentu. 14 Berikut  prinsip pemungutan  pajak  yang  berlaku  di Indonesia.
1) Asas  domisili,  menyatakan  bahwa perpajakan  dipungut  sesuai  dengan domisili  wajib  pajak  di  suatu daerah  dengan  mempertimbangkan penghasilan wajib pajak. 15
12 Desi Trisnawati, Siti Ragil Handayani dan N urlita Sukma Alfandia Trisnawati,“Analisis Prosedu r Pemungutan Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Sumenep (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumen ep )”, media.neliti , Vol. 10, No. 1, 2016. hlm. 1. 13 SuhaBahmid,  Nabila  dan  HerryWahyudi, “PengaruhPemnugutanPajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap PeningkatanPendapata nAsli  Daerah  Kota  Medan ”,  jurnal.umsu ,  Vol.  18, No. 1, Maret 2018. hlm. 15.
14 WaluyodanWirawan  B.  Ilyas, “Perpajakan Indonesia”, (Jakarta: SalembaEmpat, 2002), hlm. 7 15 RismawatiSudirmandanAntongAmiruddin, “PerpajakamPendekatanTeoridanPraktek”, (JawaTimur: Empatdua Media, 2016), hlm. 4-5
2) Asas  sumber  menyatakan  bahwa perpajakan didasarkan pada pendapatan  yang  diperoleh  wajib pajak berdasarkan sumber
pendapatan di daerah tertentu. 16
3) Asas Kebangsaan, pemungutan pajak dilakukan oleh negara kepada penduduk lokal dan merupakan warga  negara  asli wialayah tersebut. 17

## b. Sistem Pemungutan Pajak
Sistem  pemungutan  adalah  suatu cara  pemungutan  pajak  dari  wajib  pajak atas  suatu  objek  pajak. 18 Berikut  metode pemungutan  pajak  yang  dibagi  dalam  tiga sistem terdiri dari :
1) Wajib  Pajak  dapat  menghitung  dan menyerahkan sendiri beban pajaknya dengan menggunakan Self-Assessment System. 19
2) Pemungut cukai diperbolehkan menggunakan Official  Assessment System ,  atau  sistem  pemungutan pajak,  untuk  menentukan  besarnya pajak  yang  harus  dibayar  oleh wajib pajak. 20
3) Withholding  mechanism ,  adalah sistem  yang  memungkinkan  pihak ketiga  untuk menghitung,
16 Ibid 17 Ibid
18 RismawatiSudirmandanAntongAmiruddin, op.cit.,hlm. 9.
19 AristantiWidyaningsih, “HukumPajakdanPerpajakandenganPendekatan Mind Map”, (Jawa Barat: Alfabeta, 2017), hlm 16
20 Ibid
memutuskan, dan melaporkan pajak yang  telah  dipungut  dari  wajib pajak. 21

## c. Syarat Pemungutan Pajak
Pemungutan  pajak,  tentu  saja, membutuhkan  serangkaian  keadaan  untuk menghilangkan semua hambatan potensial, dengan persyaratan sebagai berikut:
1) Tujuan pengaturan pemungutan pajak  adalah  untuk  memberikan kejelasan  hukum  bagi  pemungut pajak  dan  wajib  pajak,  sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 A Undang  Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945 yang  menyatakan  bahwa  tujuan pengaturan pemungutan pajak adalah untuk mewujudkan keadilan.
2) Pemungutan  pajak  harus  adil  dan sesuai  dengan  hak  dan  kewajiban wajib  pajak,  dan  sanksi  yang dikenakan  kepada  penghindar  pajak harus  diterapkan  kepada  semua wajib pajak yang melanggar hukum. 22
3) Pemungutan  pajak  harus  seefisien dan sejelas mungkin sehingga mereka  yang  ingin  membayar  pajak dapat  melakukannya  dengan  cepat dan mudah. 23
21 Ibid
22 AristantiWidyaningsih, op.cit.,hlm. 18
23 Suparmonodan  Theresia  WoroDamayanti, “Perpajakan
Indonesia
4) Pemungutan  pajak  tidak  menggangu perekonomian,  pemungutan  pajak yang  dilakukan  pemerintah  tidak boleh  menganggu  produksi  serta perdaganganmasyarakat  agar  tidak menggangu stabilitas ekonomi.

## d. Hambatan Pemungutan Pajak
Pemungutan pajak terus menghadapi  kendala  berupa  resistensi, seperti  menghindari  kewajiban  membayar pajak  karena  kurangnya  keinginan  atau ancaman  hukuman  berat  jika  pajak  tidak dibayar.  Berikut  beberapa  hambatan  atau perlawanan  dalam  pemungutan  pajak antara lain :
1) Perlawanan  aktif,  merupakan  bentuk perlawanan  berasal  dari  para  wajib pajak, dengan cara sistematis dengan tujuan  untuk  mengurangi  pajak bahkan  menghindari  beban  pajak yang  dibebankan  padanya.  Bentuk perlawanan ini terdiri dari : pelanggaran  pajak,  kejahatan  pajak, dan penghindaran pajak. 24
2) Perlawanan pasif, merupakan bentuk perlawanan untuk menghambat pemungutan  pajak  Ketika  sistem kontrol  tidak  bekerja  dengan  baik, atau ketika  sistem  kontrol  tidak
MekanismedanPerhitungan”, (Yogyakarta:  CV. Andi, 2010), hlm. 4.
24 Tony  Marsyahrul,  “PengantarPerpajakan”, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 15
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 09 No. 02 September 2021
bekerja  sama  sekali,  resistansi  pasif ini digunakan. 25

## e. Cara Pemungutan Pajak
Dalam  pemungutan  pajak  terdapat beberapa prosedur yang harus diperhatikan, antara lain proses pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut:
1) Stelsel nyata.  Dalam  prosedur  ini,
pemungutan  pajak  harus  dilakukan pada akhir tahun pajak, tepatnya saat pendapatan  sebenarnya  dari  wajib pajak diketahui.
2) Stelsel anggapan.  Menurut  prosedur ini,  pemungutan  pajak  dilakukan sesuai dengan hukum. Pajak dikumpulkan sepanjang tahun, bukan menunggu sampai akhir tahun.
3) Stelsel campuran.  Pemungutan  pajak dilakukan dengan menghitung
besarnya  pajak  pada  awal  tahun sebelumnya dan
kemudian
disesuaikan  dengan  keadaan  pada akhir tahun.
2. Prosedur  Pelaporan  Penggunaan Insentif  Pajak  di  Kota  Medan  pada Pandemi Virus Corona
a. Proses Pelaporan Insentif Pajak
Berikut adalah proses
pelaporan penggunaan insentif pajak Wajib pajak: 26
1) Untuk memulai, wajib pajak terlebih dahulu harus mengaktifkan layanan e-reporting Insentif COVID-19,  yang  dapat  ditemukan di bagian pemilihan profil situs web DJP.  Kemudian  masuk  ke  menu layanan,  pilih  pelaporan  elektronik Insentif  COVID-19,  lalu  kembali ke fitur layanan.
2) Kedua, Wajib Pajak harus menggunakan  opsi  layanan  untuk mengakses aplikasi e-reporting Insentif Covid-19 .
3) Wajib  Pajak  dapat  melakukan penambahan dan pengambilan sesuai dengan insentif pajak Corona Virus  Disease  2019  dengan  cara menambah  simbol  penjumlahan pada akhir prosedur.
Berikut  adalah  daftar  komponen yang  harus  dilaporkan  untuk  setiap  jenis insentif. 27
1) Laporan pajak wajib pajak pemberi kerja  dan  jumlah  pekerja  yang mendapatkan  pengurangan  pajak berdasarkan PPh Pasal 21 DTP.
2) Laporan pemenuhan insentif perpajakan  untuk  DTP  PPh  final harus mencantumkan identitas Wajib Pajak. Rekapitulasi prakiraan bruto untuk transaksi yang
26 Wawancaradengan  Jamil  Handy ,  Account Representative Kantor PelayananPajakPratama Medan Petisah, PadaTanggal 19 Maret 2021
27 Nora GaluhCandraAsmarani, loc.cit.
melibatkan  pemungutan  pajak  juga akan dimasukkan dalam laporan.
3) Keterangan  Wajib  Pajak  dan  Masa Pajak  wajib  dicantumkan  dalam laporan  pelaksanaan  PPh  Pasal  22 impor.  Mulai  dari  nomor,  tanggal Pemberitahuan Impor  Barang (PIB), nilai impor, dan PPh   Pasal 22, masing-masing laporan memberikan informasi rinci tentang impor  yang  akan  mendapatkan insentif.
4) Angsuran  PPh  Pasal  25  meliputi keterangan  Wajib  Pajak  dan  masa pajaknya. Laporan realisasi menunjukkan  pajak  terutang  dan pemotongan   untuk
setiap pembayaran.
Berikut  manfaat  pajak  yang  tersedia bagi  Wajib  Pajak  Covid-19  yang  melapor menggunakan insentif di Kota Medan:
1) Ada  851  Wajib  Pajak  yang  telah menggunakan insentif untuk menyampaikan PPh   Pasal 21 untuk DTP, sehingga total
pendapatannya mencapai
Rp. 1.926.414.727.
2) Ada 2.882 Wajib Pajak yang  telah menggunakan insentif untuk
melaporkan  PPh  Final  PP  23, sehingga  totalnya  mencapai  Rp.
2.859.738.011 dalam pendapatan.
3) Insentif digunakan untuk
membujuk  48  wajib  pajak  yang
diperlukan  dengan  penghasilan  Rp. 1.800.948.000  untuk  menyatakan impor PPh Pasal 22.

## b. Hambatan Pemberian   Insentif Pajak di Kota Medan
Menurut  Kantor  Pelayanan  Pajak Kota  Medan,  banyak  kendala  dalam pemberian  keuntungan  pajak  di  Medan, diantaranya banyak wajib pajak yang tidak mengerti  atau  tidak  mengetahui  bahwa manfaat  pajak  dapat  digunakan  oleh  wajib pajak  untuk  mempertahankan  usahanya selama  wabah  virus  corona  sedang berlangsung. 28
Di tengah merebaknya virus corona, wajib pajak yang memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat pajak memerlukan sosialisasi baik offline maupun online untuk menggunakan haknya dan memanfaatkan insentif pemerintah. 29
Kementerian  Keuangan  melalui Direktorat  Jenderal  Pajak  telah  membuat sistem  pelaporan  online  bernama e- Reporting  Incentive  COVID-19 untuk membantu masyarakat. 30
Pemerintah mensosialisasikan Insentif  Pajak  COVID-19  melalui  media
28 Wawancaradengan  Jamil  Handy, Account Representative Kantor PelayananPajakPratama Medan Petisah, PadaTanggal 19 Maret 2021.
29 Ibid
30 Kurnia Sari, Halimah “e-Reporting, LaporanInsentifPajakSelamaWabah COVID-19”, di AksesMelalui https://www.pajak.go.id/, PadaTanggal 20 Maret 2021 Pukul 14:25.
massa  seperti  televisi,  surat  kabar,  dan internet.  Wajib  Pajak  dapat  bersosialisasi secara online dan fisik di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Medan. 31
c. Implikasi Peraturan
Menteri Keuangan  Nomor86/PMK.03/2020 Sebagai  Dasar  Hukum  Penawaran Insentif Pajak kepada Wajib Pajak.
Penagihan  pajak  dari  perusahaan pajak  yang  memberikan  manfaat  pajak telah  menurun,  menurut  Kantor  Pelayanan Pajak  (KPP)  Pratama  Medan..  Menurut KPP,  kelangsungan  bisnis  wajib  pajak lebih vital dan harus diutamakan.
Pada tahun 2019, Kantor Pelayanan Pajak Medan Pratama mengalami peningkatan penerimaan pajak yang cukup signifikan, dengan total penerimaan sebesar  Rp.  1.347.281.874.000  dan  Rp. 1.222.323.030.181  masing-masing  (90,73 persen  )  Total  target  pendapatan  untuk tahun  2020  adalah  Rp.  989.228.000.000, dengan  Rp.  786.380.998.000  terealisasi dan tingkat keberhasilan 79 persen. 32
d. Penggunaan  Insentif  Pajak  sebagai
Stimulus  Ekonomi  Nasional  pada Pandemi  Virus  Corona  di  Kota Medan
31 Wawancaradengan  Jamil  Handy, Account Representative Kantor PelayananPajakPratama Medan Petisah, PadaTanggal 19 Maret 2021.
32 Wawancaradengan  Jamil  Handy, Account Representative Kantor PelayananPajakPratama Medan Petisah, PadaTanggal 19 Maret 2021.
Ada  banyak  faktor  yang  harus dibenahi agar insentif pajak dapat berfungsi dengan baik, antara lain mengenakan  pajak  pada  waktu  yang  tepat dan  tidak  terlambat  dalam  membebankan insentif  pajak,  karena  akan  meningkatkan inflasi. Pemberian insentif pajak juga perlu memperhatikan  sasaran  yang  jelas  dan tepat bagi wilayah yang terdampak di masa pandemi  virus  corona.  Pemberian  insentif perlu memperhatikan tenggat waktu apabila terlalu lama juga akan mengakibatkan dampak yang buruk terhadap perekonomian jangka panjang .
Jika  beberapa  alasan  di  atas  telah dilaksanakan,  maka  pemberian  insentif dapat  diterapkan  dengan  tepat.  Kantor Pelayanan  Pajak  Kota  Medan  menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan  apakah  pemberian  insentif pajak untuk stimulasi ekonomi sudah tepat karena  hanya  bertanggung  jawab  untuk menegakkan  aturan  pemerintah.  Insentif perpajakan  harus  diberikan  sesuai  dengan ketentuan  perpajakan  yang  diatur  dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan  yang  telah  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
Pelaksanaan kewajiban pemungutan  pajak  dapat  dilihat  pada pemberian  insentif  perpajakan.  Di  tengah wabah  virus  corona,  ketika  pemungutan pajak tidak boleh mengganggu perekonomian  suatu  negara,  pemungutan
pajak masih menjadi beban bagi para wajib pajak  yang  terdampak  krisis.  Dengan keberadaannya, diyakini dengan memberikan  manfaat  pajak  di  tengah wabah  virus  corona,  beban  wajib  pajak akan  lebih  ringan  dan  dunia  usaha  bisa tetap beroperasi. 33
Terlepas dari permasalahan tersebut,  pemberian  insentif  pajak  kepada wajib  pajak  sebagai  stimulus  ekonomi  di tengah  pandemi  virus  corona  merupakan keputusan  yang  tepat  karena  membantu wajib pajak yang kesulitan dan diharapkan mampu mempertahankan stimulus ekonomi karena daya beli wajib pajak yang kuat dipertahankan. 34

## IV. KESIMPULAN
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK 03/2020 memberikan keuntungan pajak bagi Wajib Pajak yang terkena Pandemi
Corona  Virus  Disease,  dimana peraturan tersebut mengatur
tentang  pembagian  insentif  pajak oleh  pemerintah  kepada  Wajib Pajak  di  masa  pandemi  virus corona.  Dalam  peraturan  tersebut tidak  ada  sedikit  pun  menjelaskan
33 Wawancaradengan  Jamil  Handy, Account Representative Kantor PelayananPajakPratama Medan Petisah, PadaTanggal 19 Maret 2021.
34 Wawancaradengan  Jamil  Handy, Account Representative Kantor PelayananPajakPratama Medan Petisah, PadaTanggal 19 Maret 2021.
apa yang dimaksud dengan insentif pajak  dikarenakan  insentif  pajak sudah  dijabarkan  dalam  beberapa peraturan.
2. Pemerintah melalui Direktorat
Jenderal  Pajak  telah  menetapkan sistem pelaporan yang memudahkan  wajib  pajak  untuk mengungkapkan penggunaan
manfaat  pajaknya.  Namun,  masih banyak kendala dalam
pelaksanaannya di Kantor
Pelayanan  Pajak  Medan  Pratama, dan masih banyak masyarakat yang belum  mengetahui  manfaat  pajak beberapa  kendala  telah  diupayakan untuk  dihilangkan  oleh  Kantor Pelayanan  Pajak  Medan  Pratama yang  telah  melakukan  kegiatan sosialisasi  baik  offline  maupun online untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada wajib pajak di Medan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Aristanti  Widyaningsih,  “Hukum  Pajak dan  Perpajakan  dengan  Pendekatan Mind  Map”,  (Jawa  Barat:  Alfabeta, 2017).
BustamarAyza  “HukumPajak  Indonesia” (Jakarta: Kencana, 2017).
Jonaidi  Efendi  dan  Johnny  Ibrahim,
MetodologiPenelitianHukumNormatifd anEmpiris,  (Jakarta:  Prenada  Media Group, 2018).
Mardalis, MetodePenelitianSuatuPendekatan Proposal, BumiAskara, Jakarta,2004.
RiantoAdi,
MetodePenelitianSosialdanHukum, Granit, Jakarta, 2004.
RismawatiSudirmandanAntongAmiruddin, “PerpajakamPendekatanTeoridanPrakte k”,  (JawaTimur:  Empatdua  Media,
2016).
SoerjonoSoekanto,
PengantarPenelitianHukum,  UI  Press, Jakarta, 2014.
Suparmonodan  Theresia  WoroDamayanti, “Perpajakan Indonesia MekanismedanPerhitungan”, (Yogyakarta: CV. Andi, 2010). Tony Marsyahrul, “Pengantar Perpajakan”,
(Jakarta:   Grasindo, 2008).
WaluyodanWirawan B. Ilyas, “Perpajakan Indonesia”, (Jakarta:SalembaEmpat, 2002). PeraturanPerundang-Undangan dan Putusan PeraturanMenteriKeuangan No. 86/PMK.03/2020 TentangInsentifPajakUntukWajibPajak Terdampak  Corona  Virus  Diseases
2019
PeraturanPemerintahRepublik
Indonesia No.  69  Tahun  2010  Tentang  Tata  Cara PemberiandanPemanfaatanInsentifPem ungutanPajak Daerah danRetribusi Daerah Undang-UndangDasar Negara Republik  Indonesia. Undang-Undang  No.  16  Tahun  2009 TentangKetentuanUmumdan Tata Cara Perpajakan. Jurnal Alloysius Bayunanto, “Perlukah Insentif Pajak Untuk Menarik Investasi dibidang  Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi”,   Journal Unnes, Vol. 6. No. 1, Maret 2014. Desi  Trisnawati,  Siti  Ragil  Handayani dan  Nurlita Sukma Alfandia Trisnawati,  “Analisis Prosedur Pemungutan Penerimaan   Pajak
Hotel di Kabupaten   Sumenep (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep)”,   media.neliti, Vol. 10, No. 1, 2016. Lili  Marlinah,  “Memanfaatkan  Insentif Pajak UMKM Dalam Rangka Pemulihan  Ekonomi Nasional”, Journals.Upi, Vol.  4 No. 2 Juli   2020. Suha Bahmid, Nabila dan Herry
Wahyudi,   “Pengaruh Pemnugutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan”, jurnal.umsu, Vol. 18, No.  1,  Maret 2018.
Sutrisno Ali, Bunasor Sanim dan
Setiadi  Djohar,  “Analisis  Manfaat Insentif Pajak Penghasilan dan
pengarhnya pada   Kepatuhan
WajibPajak”,   Jurnal.Unsyiah.Ac.Id

## Website
Dian  Kurniati,  “AkhirAgustus  2020,
Realisasi  Insentif  Pajak  BaruTerserap 15,6%”, di AksesMelalui News.ddtc.co.id, KementrianKeuangan,  “Menkeu  Paparkan Realisasi Penerimaan Perpajakan HinggaAgustus 2020” di Akses Melalui www.kemenkeu.go.id ,
Kurnia  Sari,  Halimah  “e-Reporting,
Laporan InsentifPajakSelama Wabah COVID- 19”, di
AksesMelalui https://www.pajak.go.id/ ,

## Wawancara
Wawancara dengan Jamil Handy,  Account Representative  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Medan Petisah.