JEK

## Jurnal Ekonomika
Journal homepage: www.jurnal.borneo.ac.id/index.php/ekonomika
ISSN 2086-3233    E-ISSN 2685-2977
ANALISIS TATA KELOLA KEUANGAN DESA GUNA MEWUJUDKAN GOOD VILLAGE GOVERNANCE
(Studi di Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul)
Dini Novitasari a ,Gigih Aulia Hilmiawan b*
a Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatu Ulama Yogyakarta, Indonesia
b Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatu Ulama Yogyakarta, Indonesia, gigihhilmiawan@unu-jogja.ac.id

## I N F O   A R T I K E L
Keywords: Financial Governance, Village Government, Village Governance

## Kata Kunci:
Tata Kelola Keuangan, Pemerintahan Desa, Tata Kelola Desa

## A B S T R A C T
Good  governance  is  an  important  principle  in  effective  and sustainable village  government  management.  Good  governance is fundamental  to  achieving  sustainable  development  and  increased village  competitiveness.  It  also  helps  build  trust  between  the village  government  and  the  community  and  ensures  that  village resources are utilised efficiently and in accordance with the public interest.  This  allows  for  a  more  comprehensive  understanding  of how  village  financial  management  is  implemented.  This information  illustrates  the  importance  of  good  financial governance  in  village  governance  in  Pleret  and  efforts  to  meet officially recognised principles of governance. This is important to ensure that village funds are used to the best of their ability for the welfare of local communities.

## A B S T R A K
Tata  kelola  yang  baik  ( Good  Governance )  merupakan  prinsip penting  dalam  pengelolaan  pemerintahan  desa  yang  efektif  dan berkelanjutan. Tata kelola yang baik adalah dasar untuk mencapai pembangunan  yang  berkelanjutan  dan  peningkatan  daya  saing desa.  Ini  juga  membantu  membangun  kepercayaan  antara pemerintah desa  dan masyarakat  serta memastikan  bahwa  sumber daya desa digunakan secara efisien dan sesuai dengan kepentingan publik.  Hal  ini  memungkinkan  untuk  mendapatkan  pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana pengelolaan keuangan desa  dilaksanakan.  Informasi  ini  menggambarkan  pentingnya  tata kelola keuangan yang baik dalam pemerintahan desa di Indonesia dan upaya untuk memenuhi prinsip prinsip tata kelola yang diakui secara  resmi.  Hal  ini  penting  untuk  memastikan  dana  desa digunakan  sebaik  mungkin  untuk  kesejahteraan  masyarakat setempat.

## PENDAHULUAN
Desa  adalah  unit  administratif  yang  diberi  kekuasaan  untuk  mengatur  dan mengawasi  kesejahteraan  masyarakat  lokal,  yang  beroperasi  sesuai  dengan  inisiatif berbasis  masyarakat,  warisan  leluhur,  atau  hak-hak  yang  telah  ditetapkan  dan mendapat  pengakuan  dan  penghormatan  dalam  kerangka  pemerintahan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Desa  memiliki  potensi  dengan  karakteristik  dan keunggulan  yang  beragam  (La  Ode  Anto  et  al.  2023).  Hal  ini  menunjukkan pentingnya  tata  kelola  desa  dalam  memberikan  layanan  kepada  masyarakat  lokal berdasarkan kebutuhan dan karakteristik mereka yang berbeda (Endah 2018). Selain memberikan  layanan  bagi  masyarakat,  tugas  perangkat  desa  juga  melindungi masyarakat.  Bentuk  perlindungan  yang  dapat  diterapkan  seperti  pelayanan  secara cepat  dan  tepat,  mudah,  murah,  dan  tidak  birokratis  (Khairul  Arifin,  Indrianie,  and Author  2023).  Kondisi  keuangan  yang  paling  diterima  adalah  kemampuan pemerintah    daerah  dalam  memenuhi  kewajiban    keuangannya  secara  tepat  waktu dan  kemampuannya  dalam  menjaga  pelayanan  yang  diberikan  kepada    masyarakat (Putri 2023).
Peningkatan  kesejahteraan  dan  keadilan  dalam  masyarakat  desa  dapat diantisipasi melalui penerapan tata kelola pemerintahan desa yang efektif (Wulandari et al. 2014). Struktur pemerintahan yang berjenjang ini dirancang untuk memastikan pelayanan  publik  yang  efisien,  pembagian  kerja  yang  jelas  antara  tingkat pemerintahan,  serta  pengawasan  dan  kontrol  yang  memadai  dalam  sistem pemerintahan  indonesia.  Program  kerja  dalam  pemerintahan  desa  merupakan pedoman  bagi  perangkat  desa  untuk  mencapai  suatu tujuan  tertentu,  sehingga  suatu program  kerja  harus  dibuat  secara  sistematis,  terpadu  dan  tepat  sasaran  (Calnen 2010).  Hierarki  pemerintahan  ini  memungkinkan  pengelolaan  pemerintahan  dan pelayanan publik yang lebih efektif di berbagai tingkat wilayah di Indonesia.
Peraturan  perundang-undangan  UU  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa menggarisbawahi  pentingnya  menyelaraskan  penyelenggaraan  pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan Pancasila, ideologi dasar negara Indonesia. Oleh karena  itu, perlunya tata kelola desa  yang efektif dan akurat menjadi  hal  yang  sangat  penting  dalam  kondisi  ini.  Tata  kelola  dapat  diartikan sebagai  tata  mengelola  (Kaffah  2023).  Hal  ini  juga  mencakup  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  desa,  pembentukan  tata  kelola  yang  transparan  dan bertanggung  jawab,  serta  penguatan  partisipasi  demokratis  di  antara  anggota masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  (Bender  2016).  Tata  kelola  yang baik  ( Good  Governance )  merupakan  prinsip  penting  dalam  pengelolaan
pemerintahan  desa  yang  efektif  dan  berkelanjutan.  Tata  kelola  yang  baik  adalah dasar untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan daya  saing desa,  menjadi  perangkat  desa  memerlukan  tanggung  jawab    keuangan  yang  tinggi. Kapasitas dan pemahaman  harus terus ditingkatkan untuk memastikan akuntabilitas keuangan yang baik ketika melaporkan kepada publik atau pemerintahan yang lebih tinggi (Irawati and Agesta 2019). Ini juga membantu membangun kepercayaan antara pemerintah  desa  dan  masyarakat  serta  memastikan  bahwa  sumber  daya  desa digunakan  secara  efisien  dan  sesuai  dengan  kepentingan  publik.  Hakikat  tata pemerintah  yang  baik  adalah  tidak  adanya  penyalahgunaan  kekuasaan  dan  korupsi, serta  pengakuan  hak  berdasarkan  supremasi  hukum  (Muliawaty  and  Hendryawan 2020).  Penyediaan  alokasi  anggaran  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN)  untuk  mendukung  keuangan  desa  adalah  langkah  strategis  yang dapat  membantu  desa  desa  di  Indonesia  dalam  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat.
Peraturan  Nomor  20  Tahun  2018  tentang  tata  kelola  pengelolaan  keuangan desa  dalam  konteks  Indonesia.  Ini  artinya,  proses  manajemen  keuangan  desa mencakup  perencanaan  pengeluaran  dan  penerimaan,  pelaksanaan  kebijakan keuangan  desa,  pencatatan  dan  penatausahaan  keuangan,  penyusunan  laporan keuangan, serta pertanggungjawaban atas penggunaan dana  desa kepada pihak  yang berwenang.  Peraturan  ini  bertujuan  untuk  mengatur  dan  memastikan  pengelolaan keuangan  desa  dilakukan  secara  transparan,  akuntabel,  dan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik  dan  pembangunan  di  tingkat  desa,  serta  memastikan  bahwa  dana  desa digunakan  dengan  baik  untuk  kepentingan  masyarakat  desa.  Dengan  begitu pemerintah  desa  mendapatkan  kebebasan  untuk  mengelola  keuangan  dan  kekayaan desa tersebut, namun pemerintah desa juga wajib melaporkan kepada pihak pemberi dana  (Puspasari  and  Purnama  2018).  Aspek  penting  dari  pengelolaan  keuangan adalah  penatausahaan  (Ruscitasari,  Nurcahyanti,  and  Nasrullah  2022).Tercapainya tata  kelola  pemerintahan  desa  yang  baik  bergantung  pada  penerapan  praktik pengelolaan keuangan desa yang efektif.
Penerapan  konsep  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  dapat  memastikan pengelolaan  keuangan  desa  bersifat  transparan,  akuntabilitas,  dan  partisipatif,  serta dilakukan  secara  tertib  dan  disiplin  anggaran  secara  fiskal.  Hal  ini  sejalan  dengan siklus  anggaran  yang  berlaku  di  Indonesia  dan  memfasilitasi  perencanaan, pelaksanaan, dan pendokumentasian keuangan desa  yang efektif. Prinsip  tata kelola yang  baik  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  berupaya  untuk  mencegah penyelewengan  dana  desa,  meningkatkan  efisiensi  penggunaan  dana,  dan memaksimalkan  manfaat bagi  masyarakat  lokal dalam pembangunan dan pelayanan
publik (Pasal 2, Permendagri No 37 Tahun 2007). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor  8  tahun  2006,  laporan  keuangan  memainkan  peran  penting  dalam pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  negara  atau  daerah,  baik  dalam  konteks pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Laporan keuangan yang memadai dan  berkualitas  sangat  penting  dalam  pengelolaan  yang  trasparan  dan  akuntabel  di sektor  publik.  Laporan  keuangan  yang  dapat  dibandingkan  membantu  masyarakat memahami sejauh mana kinerja suatu pemerintah (Hasanah, Nurhayati, and Purnama 2020).  Hal  tersebut  membantu  memastikan  bahwa  sumber  daya  keuangan  negara atau daerah dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip-  prinsip akuntansi  yang berlaku.  Elemen  yang  disebutkan  di  atas  mempunyai  arti  penting  dalam  tata  kelola keuangan  desa,  karena  merupakan  komponen  integral  dari  tanggung  jawab pemerintah  desa  untuk  menjamin  transparansi  dan  pertanggungjawaban  kepada masyarakat  setempat  dan  otoritas  pemerintahan  yang  lebih  tinggi.  Selain  itu penyajian  laporan keuangan  yang transparan dan  akuntabel dapat mencegah adanya fraud  dengan  melihat  lingkungan  pengendaliannya  (Rahimah,  Murni,  and  Lysandra 2018).
Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah peraturan  yang  mengatur pedoman pengelolaan  keuangan  desa  di  Indonesia,  dan  dalam  konteks  ini,  itu  juga  mengatur kewajiban untuk menyusun dan  menyampaikan  laporan hasil pengelolaan  keuangan desa.  Penyusunan  laporan  keuangan  desa  yang  berkualitas  juga  didukung  oleh kehadiran  aparatur  desa  yang  berkualitas  (Wahyudi  and  Hasri  2021).  Berdasarkan latar  belakang  diatas,  maka  peneliti  ingin  melakukan  penelitian  dengan  judul “Analisis Tata Keola Keuangan guna mewujudkan Good Village Governance ” pada evaluasi  indikator-indikator good  village  governace yang  dimana  pada  penelitian- penelitian  sebelumnya  hanya  berfokus  pada  pengelolaan  keuangannya  saja.  Tujuan dari  penelitian  ini  peneliti  ingin  mendeskripsikan  tata  kelola  keuangan  desa  yang berlaku serta mengidentifikasi, mengevaluasi kesesuaian pengelolaan keuangan desa berdasarkan prinsip good village governance .

## METODE PENELITIAN
Data  yang  dikumpulkan  dengan  menggunakan  metode  kualitatif  biasanya diwujudkan  dalam  bentuk  narasi,  kutipan,  atau  deskripsi  rinci  yang  memberikan pemahaman komprehensif tentang fenomena yang diselidiki. Dalam konteks analisis induktif, peneliti memperoleh penemuan dan konsep dari data yang diperoleh secara alami dan organik (Sugiyono, & Lestari 2021; Subroto 2023). Data primer mengacu pada  informasi  yang  dikumpulkan  langsung  dari  sumber  asli,  seperti  individu  atau badan,  dengan  menggunakan  berbagai  metode  seperti  wawancara  atau  observasi
langsung  yang  dilakukan  di  lapangan  (Ruscitasari  et  al.,  2022).  Data  sekunder mengacu  pada  suatu  bentuk  data  yang  diperoleh  secara  tidak  langsung,  khususnya data  yang  dikumpulkan  oleh  peneliti  melalui  observasi  langsung  atau  wawancara dengan sumber primer.

## Tabel 1

## Data Informan
(Sumber : data diolah peneliti, 2023)
Teknik  Perolehan  data  dengan  menggunakan  berbagai  metodologi  dianggap sebagai  fase  penting  dan  strategis  dalam  proses  penelitian,  karena  tujuan  utama penelitian  adalah  mengumpulkan  data  yang  relevan  dan  andal.  Sugiyono  (2019 menegaskan  bahwa  analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif  dilakukan  baik bersamaan  dengan  pengumpulan  data  maupun  setelah  selesainya  pengumpulan  data dalam  jangka  waktu  tertentu.  Praktik  pengumpulan  data  dalam  jangka  waktu  lama, berhari-hari  atau  bahkan  berbulan-bulan,  memberikan  kesempatan  kepada  peneliti untuk  mengadaptasi  pendekatan  mereka  sebagai  respons  terhadap  keadaan  yang berkembang  dalam  subjek  penyelidikan,  sehingga  memfasilitasi  pemahaman  yang lebih  mendalam  tentang  fenomena  yang  ada  (Sugiyono,  2019).  Reduksi  Data Sugiyono  (2019)  menegaskan  bahwa  banyaknya  data  yang  diperoleh  dari  lapangan memerlukan  dokumentasi  yang  cermat  dan  komprehensif.  Sugiyono  (2019) menekankan  pentingnya  kesimpulan  dan  verifikasi  data  sebagai  tahapan  penting dalam ranah penelitian kualitatif.  Konteks penelitian  kualitatif, penyajian  data dapat mencakup  beberapa  metode  seperti  penjelasan  ringkas,  representasi  grafis,
No  Inisial Data yang dikumpulkan 1 DZ Pengelolaan keuangan, perancangan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggunjawaban, prinsip Good Village Governance meliputu trasparansi, akuntabilitas, partisipan, tertib anggaran 2 B1 Pengelolaan keuangan, perancangan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggunjawaban, prinsip Good Village Governance meliputu trasparansi, akuntabilitas, partisipan, tertib anggaran 3 MI Mengenai prinsip Good Village Governance meliputi 4 prinsip, tata kelola keuangan
keterkaitan  antar kategori,  diagram  alur,  dan  teknik  serupa.  Tahap  penyajian  data mempunyai arti penting dalam bidang analisis data kualitatif, karena memungkinkan peneliti  menyampaikan  temuannya  secara  efektif  kepada  pembaca  atau  pemangku kepentingan  terkait  lainnya.  Tindakan  menyajikan  data  memfasilitasi  pemahaman peristiwa masa lalu dan memungkinkan perumusan rencana masa depan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh (Sugiyono, 2019).

## Gambar 1 Analisis data kualitatif
(Sumber : Miles Dan Hubberman Dalam Sugiyono, 2007: 333-345)

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pedoman tersebut mencakup berbagai tata cara terkait pengelolaan keuangan desa,mulai  dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan pertanggungjawaban.  Siklus  dalam  alur  pengelolaan  tersebut  merupakan  rangkaian terpadu  dan  terintegritas  (Srirejeki  2015).  Selain  itu,  amanat  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018  bahwa  pengelolaan  keuangan  desa  harus berpegang  pada  prinsip  transparansi,  akuntabilitas,  partisipasi,  ketertiban,  dan disiplin dalam kerangka anggaran. Pengawasan pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan,  pelaksanaan,  pengelolaan,  dan  pelaporan  kepada  penanggung  jawab keuangan  desa.  Tujuan  lain  dari  penerapan  aplikasi  Siskeudes  selain  sebagai  alat monitoring  adalah  untuk  memudahkan  pelaporan  keuangan,  sehingga  diharapkan dapat  meingkatkan  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  pelaporan  keuangan  desa (Wilma and Hapsari 2019).
Sistem  pengelolaan  Alokasi  Dana  desa  dimaksudkan  sebagai  upaya  untuk
mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  ( ggod  governance) (Setiawan 2022) . Dalam mengelola anggaran desa perlu memegang teguh prinsip-prinsip good governance. Efektivitas  tata  kelola  pemerintahan  desa  ditandai  oleh  kemampuan menggerakkan  organisasi  pemerintah  desa  dalam  melayani  masyarakat  dan menguatkan pertimbanganpublikdalam pengambilan keputusan tingkat desa (Somali, Studi, and Pemerintahan 2021) .
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  tentang  implemenetasi  tata kelola  keuangan  Desa  Pleret  ,  “ jadi  implementasi  tata  kelola  keuangan  itu  di jalankan  menggunakan  system  SISKEUDES  yang  bisa  diakses  oleh  semua  warga masyarakat  dan  pengguna ”  (B1)  Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa  (SISKEUDES) merupakan  perangkat  terkomputerisasi  yang  dirancang  untuk  memudahkan pengelolaan keuangan desa. Berbagai tahapan, termasuk perencanaan, penganggaran, administrasi,  pelaporan,  dan  akuntabilitas.  Tujuan  utama  SISKEUDES  adalah mewujudkan  tata  kelola  keuangan  desa  yang  bersih,  tertib,  efektif,  dan  efisien. Aplikasi  ini  menggabungkan  berbagai  fitur  ramah  pengguna  yang  memudahkan pengoperasian  aplikasi  SISKEUDES.  Luaran  yang  diharapkan  dari  penerapan SISKEUDES  adalah  pemerintah  desa  akan  menggunakan  database  berdasarkan prisip efisiensi, ekonomi, efektivitas, transparasi, akuntabilitas dan verkabilitas untuk menerapkan  berbagai  peraturan  pada  setiap  kegiatan  pengelolaan  keuangan  desa (Trisnadewi et al. 2020).
Aplikasi keuangan desa ini menggunakan database Microsoft Accessehingga lebih  portable  dan  mudah  diterapkan  oleh  pengguna  aplikasi  yang  awam  sekalipun (Ridwan  2019).  Sebelum  SISKEUDES  di  luncurkan,  sebagian  besar  desa  membuat anggaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan  menggunakan  Microsoft Excel atau aplikasi lain yang memiliki format yang tidak standar (Pratiwi Hasan et al. 2022).
Desa  Pleret  bisa  diakses  menggunakan  google  dan  sejenisnya  dengan mengunjungi  Pleret.id.  Website  ini  bisa  diakses  oleh  semua  warga  Desa  Pleret bahkan warga dari luar Desa Pleret pun bisa mengakses website tersebut.
Hal  tersebut  juga  di  jelaskan  oleh  informan  masyarakat  mengenai  website desa pleret.
“ Menurut  saya  semua  masyarakat  berhak  mengakses  tata  kelola  keuangan.  Setau saya  pihak  kelurahan  memiliki  website  kalurahan  yang  bisa  diakses  oleh  seluruh masyarakat, bahkan bisa di akses oleh masyarakat diluar kalurahan pleret juga. Nah di  website  tersebut  juga  tertera  mengenai  pengelolaan  anggaran  yang  bisa  diakses oleh  semua  masyarakat,  baik  dari  masyarakat  kalurahan  pleret  sendiri,  maupun masyarakat dari luar kalurahan pleret ” (MI)
Dari  hal  tersebut  dapat  disimpulkan  kalurahan  Desa  Peret  sudah  melakukan
prinsip trasparasi yaitu keterbukaan kepada masyarakat. Dengan adanya web tersebut masyarakat  bisa  mengetahui  pengelolaan  keuangan  dengan  cara  mengakses  website tersebut.  Berdasarkan  wawancara  dengan  informan  juga  menjelaskan  tentang implementasi tata kelola keuangan bahwa, “ impementasi tata kelola keuangan disini itu  pastinya  menggunakan  prinsip  partisipan,  trasparansi,  tertib  dan  disiplin, akuntable dengan didukung dengan aplikasi terinteggrasi (SISKEUDES)” (DZ)
Menurut informan mengenai sistem perancangan tata kelola keuangan di desa pleret “ Dari  RPJM 6 tahunan dari  pk lurah merealisaikan visi  misi  pak lurah terus diturunkan  pertama  RKPK  (rencana  kerja  pemerintahan  kalurahan)  nah  dri  RKPK nanti jadi APBK jadi APBK ini pedoman pelaksanaan setiap tahunnya” (DZ)
Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (RPJM  Desa)  adalah dokumen  perencanaan  yang  sangat  penting  untuk  mengatur  arah  pembangunan  dan pengembangan desa dalam  jangka  waktu yang  lebih panjang, biasanya 6 tahun Visi dan misi RPJM Kalurahan harus selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul,  serta  mendukung  program-program  Pemerintah  Kabupaten  (Pleret.id). Menurut  Undang-undang  No.  8  Tahun  2008,  peran  masyarakat  dimuali  dari  tahap perencanaan,  pelaksanaan,  pembiayaan,  monitoring  sampai  perkembangan  tersebut agar  perencanaan  pembangunan  dapat  berjalab  dengan  demokratisasi,  transparansi, dan  akuntabel  (Wulansari  2015).  Rancangan  RPJM  desa  memuat  visi  dan  misi Kepala  Desa,  arah  kebijakan  pemerintahan  desa,  rencana  kegiatan  atau  usulan sebagai jawaban terhadap masalah masyarakat hasil pengkajian keadaan desa secara partisipatif (Approach 2016).
Hal itu juga didukung dengan pernyataan informan lainya,
“Perancanaan  yang  dilaksanakan  Pemerintah  Kalurahan  Pleret  berawal  dari Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) yang merupakan  visi  dan  misi  dari  Lurah  Terpilih.  Di mana  RPJMKal  berasal  masukan dari musyawarah yang dilakukan di tingkat padukuhan” B1
Berdasarkan hal tersebut perencanaan desa disusun secara berjangka meliputi rencana  pembanguna  jangka  menengah  (RPJM)  untuk  jangka  waktu  enam  tahun, dalam  RPJM  itu  dijelaskan  memuat  visi  misi  kepala  desa  yang  nanti  diturunkan pertama  jadi  RKPK  yan  nantinya  RKPK  ini  menjadi  APBK  yag  menjadi  pedoman pelaksanaan  setiap  tahunnya.  Dari  hasil  wawancara  dengan  informan  menjelaskan mengenai pelaksanaan perancangan tata kelola keuangan,
“ yang  melaksanakan  perancangan  itu  disusun  melewati  musyawarah  ,  yang merancang  jdi  dokumen  itu  semua  yg  disini  ada  timnya,  tim  RKPK  dan  tim  APBK nanti timnya juga melibatkan masyarakat ” (DZ)
Rencana  Kerja  Pembangunan  Kota  (RKPK)  merupakan  dokumen perencanaan  yang  berlaku  untuk  periode  satu  tahun  dan  biasanya  merupakan penjabaran  dari  program  dan  kegiatan  yang  ada  dalam  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tingkat kota Hal tersebut juga di dukung dengan Informan yang  lain  ,yang  menjelaskan  mengenai  pelaksanaan  perancangan  tata  kelola keuangan,

## “Tim  yang  dibentuk  oleh  Pemerintah  Kalurahan  Pleret  melaui  Musyawarah
Kalurahan  yaitu  Tim  RKPKal  dan  penyusun  APBKal  tahun  anggaran  berjalan setelah melakukan pencermatan RPJMKal” (B1)
Proses  perencanaan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  melibatkan  berbagai langkah  penting  yang  melibatkan  seluruh  komponen  yang  ada  di  desa,  termasuk masyarakat.  Dengan  adanya  partisipasi  dari  masyarakat,  perencanaan  pembangunan diharapkan  mampu  untuk  lebih  terarah,  artinya  suatu  rencana  atau  program pembangunan  disusun  sesuai  dengan  apa  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  berarti dalam penyusunan rencana dilakukan penentuan prioritas atau diurutkan berdasarkan tingkat  kepentingan  mana  yang  lebih  diutamakan  (Purwandi  2018).  Pada  hasil wawancara  yang  dilakukan  dengan  informan  mengenai  bagaiaman  pelaksanaan  tata kelola keuangan,
“Nanti  ada  PPKD  terdiri  dari,  lurah,  carik,  pelaksana  kegiatan,  bendahara, pembantu bendahara dan user (sistem aplikasi keuangan)” (DZ)
Pelaksana  Pengelolaan  Keuangan  Desa  (PPKD)  merupakan  alat  yang digunakan  oleh  desa  untuk  mempermudah  proses  pengelolaan  keuangannya.  Hal tersebut  juga  didukung  oleh  informan  lainya  mengenai  pelaksanaan  tata  kelola keuangan ,
“Pelaksanaan tata kelola keuangan Kalurahan Pleret dilaksanakan oleh tim PPKD yang terdiri dari Lurah, Carik, Pelaksana Kegiatan, Bendahara dan User” (B1)
Pada hal ini dijelaskan bahwa pelaksanana tata kelola keuangan dilaksanakan oleh  tim  Pelaksanaan  Pengelolaan  Keungan  Desa  (PPKD)  yang  berwenang  dalam pelaksanaan tersebut.Dalam penatausahaan pengelola keuangan di desa pleret sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan,
“meggunakan sistem keuangan yang pertama SISKEUDES, CMS, Sides PMK” (DZ)
Sistem  SISKEUDES  dirancang  sebagai  instrumen  terkomputerisasi  untuk memudahkan  pengelolaan  keuangan  desa.  Mencakup  banyak  tahapan,  termasuk perencanaan, penganggaran, administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas. Seperti yang disampaikan oleh informan tentang pelaporan keuangan,
“ Masih  dokumen,  prosesnya  melalui  sistem  tapi  nanti  tetep  didokumenkan  ,
pelaporannya ada semesteran ” (DZ)
“Dalam  bentuk  dokumen  fisik  dan  dibuat  rangkap  sebelum  itu  prosesnya  melalui sistem yang sudah terintergrasi” (B1)
Dokumen  ini  berkaitan  dengan  pelaporan  keuangan  desa,  yang  memuat pertanggungjawaban  penatausahaan  uang  desa  yang  dialokasikan  untuk  memenuhi jadwal  kegiatan  yang  telah  mendapat  persetujuan  dari  perangkat  desa.  Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa harus disampaikan paling lambat tiga bulan setelah  berakhirnya  tahun  anggaran,  sesuai  dengan  peraturan  yang  ditetapkan  oleh desa.  Informan  menjelaskan  jenis  pelaporan  yang  dilakukan  dalam  proses pertanggunjawaban pengelolaan keuangan,
“ meliputi Realisasi semester 1, realisasi akhir tahun, realisasi dana desa, realisasi sumber  dana,  sumber  dana  itu  banyak  kan  yg  diminta  itu  biasannya  laporan  dana desa, dana BKK, realisasi APBK” (DZ)
Laporan  Realisasi  Anggaran  merupakan  dokumen  formal  yang  disusun  untuk memberikan  analisis  menyeluruh  mengenai  realisasi  pendapatan  dan  belanja sehubungan  dengan  proyeksi  pendapatan  dan  batas  anggaran  yang  ditetapkan  pada awal tahun  anggaran.  Arti penting  laporan  ini terletak pada posisi krusialnya dalam proses  pemantauan  dan  pelaporan  keuangan,  khususnya  dalam  bidang  pengelolaan keuangan  pemerintah.  Hal  ini  berlaku  di  berbagai  tingkat  administratif,  termasuk pemerintah  desa,  kota,  kabupaten,  dan  pusat.  Hal  tersebut  juga  didukung  oleh Informan lainya mengenai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan,
“pada pelaporan pertanggugjawaban ini terdiri  dari Realisasi semester I, realisasi akhir tahun anggaran berjalan, realisasi dana desa, realisasi sumber dana, laporan dana desa, dana BKK, realiasasi APBKal” (B1)
Jadi  dalam  hal  tersebut  laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan anggaran  pendapatan  dan  belanja  Desa  (APBDesa)  harus  diinformasikan  kepada masyarakat  secara  tertulis  dan  menggunakan  media  informasi  yang  dapat  dipahami oleh masyarakat. memberikan laporan pertanggungjawaban yang mudah diakses dan dipahami kepada masyarakat, pemerintah desa dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Pada  hal  tersebut  juga  dijelaskan oleh informan DZ,
“dalam  betuk  tertulis  melalui  baner,  diwebsite  juga  ada  karna  desa  pleret  ini merupakan desa berbasis digital jdi diwebsite ada dibaner juga ada di setiap tahun” (DZ) Selanjutnya informan lainnya juga menjelaskan hal tersebut,
“Laporan  Pertanggung  jawaban  di  informasi  kan  Kepada  Masyarakat  melalui backdrop  /  banner  yang  dipasang  di  papan  informasi  kalurahan  dan  selain  itu

## laporan juga bisa di akses website milik Pemerintah Kalurahan Pleret” (B1)
Dalam  hal tersebut disimpukan  bahwa ada  informasi pelaporan untuk proses pertanggung  jawaban terdiri dari realisasi  semester 1, realisasi akhir tahun, realisasi dana desa, realisasi sumber dana dan lainnya. Hal tersebut sudah sesuai aturan yang juga  dijelaskan  dalam  Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018.  Selain  itu,  warga  Desa Pleret  juga  diberikan  akses  yang  tidak  terbatas  terhadap  informasi  yang  transparan (AZIS, 2016). Berdasarkan wawancara dengan informan menjelaskan bahwa di desa pleret ini sudah trasparasi,
“Disini  semuanya  sudah  terbuka  dan  tersistem  jdi  dengan  sistem  dan  keterbukaan kepada masyarakat , prinsipnya pak lurah itu seperti itu goog governance jdi semua tersistem  semua  terbuka”  (DZ). Hal  diatas  juga  dikonfirmasi  oleh  salah  satu masyarakat desa pleret,
“good village governance dalam sektor pengelolaan keuagan menitik beratkan pada transparansi  dan  partisipasi  masyarakat.  Menurut  saya  dalam  hal  ini  kalurahan pleret  sudah  menerapkan  prinsip  good  village  governance  dalam  pengelolaan keuangan.  Karena  dari  proses  perencanaan,  proses  realisasi,  dan  setelah  selesai dari  realisasi  anggaran  pun  juga  sudah  terlaporkan  dengan  baik,  begitu  juga  dari sisi  transparansi,  masyarakat  bisa  mengakses  semua  pengelolaan  anggaran  di website” (MI)
Berdasarkan  hasil  dari  wawancara  yang  dilakukan  dengan  aparat  desa  dan juga masyarakat Pleret dapat disimpulkan bahwa keterbukaan pemerintah Desa pleret mengenai  keuangan  desa  sudah  diterapkan  dengan  cukup  baik,  terbukti  dengan adanya  banner  setiap  tahunya  dan  semua  masyarakat  bisa  dapat  melihan  dengan mengakses  website  desa  pleret  dan  juga  dengan  mengadakan  sosialisasi,  akses informasi  yang  mudah  dengan  melalui  pertemuan  khusus  dengan  mengundangnya tokoh masyarakat, dan sumber dana desa dan realisasinya di sampaikan. Desa Pleret dalam semua laporan pertanggungjawaban telah dilaksanakan dengan baik. Terbukti dari  hasil  wawancara  dengan  aparatur  desa  pleret  Hasil  wawancara  dari  informan mengenai  akuntablitas,  “ nanti  ada  laporan  pertanggungjawaban  LPPK  (laporan penyelengaraan pemerintahan kalurahan ) dalam setiap tim pelaksanaan mengenai perkembagan dan pelaksanaan “ (DW)
Hal tersebut juga di dukung dengan informan yang lain,
“  laporan  pertanggungjawaban  diinformasikan  kepada  masyarakat  melalui  banner atau backdrop yang dipasang dipapan informasi selain itu laporan juga bisa diakses di website milik kalurahan pleret” (B1)
Dari  hasil  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  di  kalurahan  pleret
terkait  akuntabilitas  sudah  dilakukan  dapat  dikatakan  cukup  akuntabel  kepada masyarakat.  Proses  wawancara  juga  dijelaskan  oleh  informan  mengenai  tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dana desa,
“Melalui  muskal  semua  keputusan  itu  selalu  di  muskal(musyawarah  kalurahan) masyarakat juga ikut berpartisipasi , menyusun rkp juga ada muskal, menyusun aptk juga  masyarakat  dan  itu  terbuka  timnya  juga  masyaraka,  jdi  rkp  itu  pedoman  kita kegiatan satu tahun klo aptk itu pedoman pelaksanaannya” (DZ)
Hal tersebut juga dikonfirmasi dengan informan lainya,
“Masyarakat selalu diajak bermusyawarah dalam proses perencanaan pengelolaan dana  desa  yang  dimulai  dari  perencanaan  di  tingkat  padukuhan  melalui musyawarah  padukuhan  (musduk)  dan  juga  ditingkat  kalurahan  juga  dilaksanakan musyawarah  untuk  perencanaan  meskipun  yang  diundang  Cuma  sebagian  dari perwakilan Lembaga atau tokoh masyarakat” (B1)
Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh masyarakat,
“Setau saya, ada yang Namanya Bamuskal (Badan Musyawarah Kalurahan). Pihak Bamuskal  selalu  melibatkan  masyarakat  dalam  perencanaan  alokasi  anggaran” (MI)
Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi  masyarakat di desa pleret sudah cukup baik dan terlaksana dengan baik sesuai dengan pedoman yang ada Dalam proses wawancara juga dijelaskan oleh informan mengenai tertib dan disiplin anggaran.
“Untuk  Keuangan  kalurahan  pleret  berdasarkan  PERBUP  Bantul  No  59  Tahun 2022  yang  didalannya  terdapat  peraturan  dan  pedoman  pengelolaan  keuangan menggunakan dan PERKAL Pleret No 12 Tahun 2022 tentang APBKal.” (DZ)
Hal tersebut juga didukung dengan penjelasan informan lainnya.
“Untuk Keuangan kalurahan pleret  itu berdasarkan PERBUP Bantul No 59 Tahun 2022  yang  didalannya  terdapat  peraturan  dan  pedoman  pengelolaan  keuangan menggunakan dan PERKAL Pleret No 12 Tahun 2022 tentang APBKal itu mba”
Hal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  keuangan  kalurahan  pleret  itu  sudah sesuai  dengan  PERBUP  Bantul  No  59  Tahun  2022  yang  didalannya  terdapat peraturan dan pedoman pengelolaan keuangan  menggunakan PERKAL Pleret No 12 Tahun 2022 tentang APBKal.

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN
Implementasi  dikalurahan  desa  pleret  didukung  dengan  aplikasi  yang terintegrasi  (SISKEUDES)  yang  didalamnya  telah  mengcangkup  prinsip  tata  kelola keuangan.  Prinsip  tata  kelola  keuangan  yang  partisipan,  trasparansi,  tertib  dan disiplin  ,  dan  akuntable.  Pada  prinsip  partisipan  masyarakat  juga  ikut  serta  dalam pengelolaan  keuangan.  Masyarakat  juga  ikut  andil  dalam  perencanaan  perencanaan pembangunan  desa.  Partisipasi  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  konteks pengambilan keputusan dan pengelolaan pemerintahan yang baik.
Partisipasi  memiliki  beberapa  tujuan,  salah  satunya  adalah  meningkatkan kemampuan  individu  dan  masyarakat  yang  terlibat,  baik  secara  langsung  maupun tidak  langsung,  dalam  proses  pengambilan  keputusan  atau  MUSKAL  (musyawarah kalurahan).  Partisipasi  dapat  terwujud  melalui  berbagai  cara,  seperti  pemilihan umum,  konsultasi  publik,  kelompok  diskusi,  dan  berbagai  bentuk  partisipasi  dalam proses  pembuatan  kebijakan.  Tujuan  utamanya  adalah  untuk  memastikan  bahwa suara  dan  kepentingan  masyarakat  tercermin  dalam  keputusan  yang  dibuat  oleh pemerintah dan lembaga publik kesesuaian dengan good village governance
Penerapan prinsip trasparasi di desa pleret dapat dilihat dari bagaimana aparat desa  mengikut  sertakan  masyarakat  dalam  pelaksanaan  perancanan  tata  kelola keuangan.  Selain  itu  menyediakan  papan  informasi  dan  memiliki  website,  yang bertujuan  agar  masyarakat  dapat  dengan  mudah  mendapatkan  informasi  mengenai desa  Pleret.  Akuntabilitas  di  Desa  Pleret  dalam  semua  laporan  pertanggungjawaban telah dilaksanakan dengan baik. Terbukti dari hasil wawancara dengan aparatur desa desa  pleret  sudah  melakukan  pelayanan  dan  kinerja  yang  baik  sesua  dengan peraturan yang ada atau sudah ditetapkan.
Partisipasi  tingkat  partisipasi  masyarakat  di  desa  pleret  sudah  cukup  baik. Desa Pleret menjalankan prinsip tersebut dengan baik dimana dilakukan berdasarkan skala prioritas yaitu melibatkan masyarakat melalui musyawarah Dusun atau muskal yang  selanjutnya  dirundingkan  pada  musyawarah  desa  sehingga  akan  tercapainya suatu skala prioritas.  Tertib dan disiplin anggaran Keuangan kalurahan pleret sudah sesuai  dengan  peraturan  yang  sudah  ditentukan.  Berlandaskan  PERBUP  Bantul  No 59  Tahun  2022  yang  didalannya  terdapat  peraturan  dan  pedoman  pengelolaan keuangan. Sedangkan PERKAL Pleret No 12 Tahun 2022 tentang APBKal.
Berdasakan  penelitian  yang  dilakukan  ada  beberapa  keterbatasan  peneliti sebagai  berikut  Peneliti  hanya  fokus  pada  tata  kelola  keuangan  dan good  village governance .  Respon  dalam  proses  wawancara  memberikan  jawaban  yang secukupnya  sehingga  peneliti  hanya  mendapatkan  jawaban  yang  tebatas.  Ada beberapa  saran  yang  diajukan  peneliti  yang  dapat  dipertimbangkan  sebagai  berikut
Informasi  mengenai  tertib  dan  disiplin  anggaran  perlu  di  lengkapi.  Peneliti selanjutnya  disarankan  untuk  meneliti  lebih  dalam  lagi  mengenai  tertib  dan  disiplin anggaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Approach, Common Good. 2016. “ 済無 No Title No Title No Title.” : 1–23.
Bender, Daniel. 2016. “DESA - Optimization of Variable Structure Modelica Models Using Custom Annotations.” ACM International Conference Proceeding Series 18-April-2016: 45–54.
Calnen, Gerald. 2010. “Good Governance.” Breastfeeding Medicine 5(6): 323–24.
Endah,  Kiki.  2018.  “Mewujudkan  Kemandirian  Desa  Melalui  Pengelolaan  Badan Usaha Milik Desa.” Jurnal MODERAT 4(4): 25–33.
Hasanah,  Siti,  Enung  Nurhayati,  and  Dendi  Purnama.  2020.  “Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  Desa:  Studi  Pada  Pemerintah  Desa  Di  Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan.” Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia 4(1). Irawati,  Anik,  and  Caesar  Agesta.  2019.  “Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja.” Jurnal Akuntansi dan Keuangan 10(1): 56.
Kaffah,  Fhisilmi.  2023.  “Serosah  Village  Financial  Management  2015-2020.” 4(September): 39–47.
Khairul  Arifin,  Rifqi,  Mona  Indrianie,  and  Corresponding  Author.  2023. “Peningkatan  Kemampuan  Perangkat  Desa  Dalam  Tata      Kelola  Arsip  Dan Pelayanan  Masyarakat    Di  Desa  Patengan      Kabupaten  Bandung.” Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa 2(4): 209–14.
Muliawaty, Lia, and Shofwan Hendryawan. 2020. “PERANAN E-GOVERNMENT DALAM  PELAYANAN  PUBLIK  (STUDI  KASUS:  MAL  PELAYANAN PUBLIK  KABUPATEN  SUMEDANG).” Kebijakan :  Jurnal  Ilmu Administrasi 11(2): 45–57.
La Ode  Anto et  al. 2023. “OPTIMALISASI TATA KELOLA  KEUANGAN DESA MELALUI PENDEKATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DESA (ZiDes)  DI  DESA  CIALAM  JAYA  KECAMATAN  KONDA  KABUPATEN KONAWE SELATAN.” Jurnal  Pengabdian  Masyarakat  Akademisi 1(4):  30– 34.
Pratiwi  Hasan,  A  Suci  et  al.  2022.  “Analisis  Peran  Sistem  Keuangan  Desa (SISKEUDES)  Dalam  Mewujudkan  Good  Village  Governance.” Center  of
Economic Students Journal 5(1): 57–62.
Purwandi,  Gita  Febi  Putri.  2018.  “Perencanaan  Partisipatif  Dalam  Penyusunan
Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  Di  Kabupaten  Pangandaran.” Moderat 4(3): 87–93.
Puspasari,  Oktaviani  Rita,  and  Dendi  Purnama.  2018.  “Implementasi  Sistem Keuangan  Desa  Dan  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Desa  Di Kabupaten Kuningan.” Jurnal Kajian Akuntansi 2(2): 145.
Putri,  Ferica  Christinawati.  2023.  “Interpretasi  Laporan  Keuangan  Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2019-2021.” Jurnal Ekonomika 14(1): 145–58.
Rahimah,  Laila  Nur,  Yetty  Murni,  and  Shanti  Lysandra.  2018.  “PENGARUH
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DESA, LINGKUNGAN PENGENDALIAN Dan MORALITAS INDIVIDU TERHADAP
PENCEGAHAN  FRAUD  YANG  TERJADI  DALAM  PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus Di Desa Sukamantri, Desa Sukamanah, Desa Sukaresmi Dan Desa Gunungjaya Kecamat.” 8: 622–33.
Ridwan,  Muhammad  Anur.  2019.  “Analisis  Peran  Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa (SISKEUDES)  Dalam  Meningkatkan  Kualitas  Akuntabilitas  Keuangan  Desa Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.” Ekonomi Syariah 6(3): 198.
Ruscitasari,  Zulfatun,  Nailul  Fithroh,  and  Rifqi  Syarif  Nasrulloh.  2022.  “Strategi Peningkatan  Aspek  Keuangan Dan Manajerial  Koperasi Seruni Putih.” Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis 5(1): 83–98.
Ruscitasari,  Zulfatun,  Febriani  Wahyusari  Nurcahyanti,  and  Rifqi  syarif  Nasrullah. 2022. “Analisis Praktik Manajemen Keuangan UMKM Di Kabupaten Bantul.” Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 9(4): 1483–90.
Setiawan,  Ade.  2022.  “Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Mewujudkan  Good Governance.” Prosiding  Seminar  Nasional  Akuntansi  dan  Manajemen (SENAMA) 1(1): 169.
Somali, Soni Gunawan, Program Studi, and Ilmu Pemerintahan. 2021. “Tata Kelola Pemerintahan Desa Village Governance.” Journal.Unla 6: 141–52.
Srirejeki,  Kiky.  2015.  “Tata  Kelola  Desa.” Jurnal  Akuntansi  dan  Bisnis 15(1):  33– 37.
Sugiyono, & Lestari, P. 2021. Buku Metode Penelitian Komunikasi . Trisnadewi, AAAErna et al. 2020. “FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI  KINERJA  SISKEUDES  DALAM  MENINGKATKAN

## KUALITAS  LAPORAN  KEUANGAN  DANA  DESA.” Jurnal  Akuntansi 10(1): 37–52.
Wahyudi,  Agus,  and  Diah  Anggeraini  Hasri.  2021.  “Pengaruh  Kualitas  Perangkat Desa  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Desa.” Jurnal  Ilmiah  Akuntansi Kesatuan 9(2): 293–98.
Wilma,  Angela  Ayu,  and  Aprina  Nugrahesthy  Sulistya  Hapsari.  2019.  “Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan  Aplikasi Siskeudes Desa Banyuanyar.” Perspektif Akuntansi 2(2): 169–93.
Wulandari,  Rafih  Sri,  Riefky  Krisnayana,  Dedy  Rahmat,  and  Universitas Langlangbuana.  2014.  “Peran  Kepala  Desa  Sebagai  Administrator  Dan Supervisor the Head of Village ’ S Role As Administrator and.” : 76–86.
Wulansari,  Tri  Anjar.  2015.  “Peran  Masyarakat  Desa  Landungsari  Kabupaten Malang  Dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (RPJM-Des) Tahun 2013 - 2019.” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 4(3): 487–92.