p ISSN 2338-168X – E ISSN 2686-5742

## KETERJANGKAUAN TARIF RETRIBUSI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA KOTA BATU DENGAN METODE WILLINGNES TO PAY

## AFFORDABILITY OF DECEPTION LEVY RATES IN BATU CITY USE METHOD WILLINGNES TO PAY
Kartika Eka Sari *1 , Sara Irawati 2
Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya 12
Jalan Mayjen Haryono 167 Malang 65145 - Telp (0341)567886 12
e-mail * : kartikaeka@ub.ac.id 1

## ABSTRAK
Interaksi yang kuat antara individu dengan penyedia layanan sanitasi merujuk pada peningkatan Kesehatan dan kontribusi masyarakat dan dapat diterapkan sebagai konep peningkatan layanan sanitasi  Pengaruh dari kualitas layanan  sanitasi  buruk,  terutama  di  perkotaan  dapat  mencemari  lingkungan,  selain  itu  keberadaan  limbah domestik yang mengandung mikroorganisme patogen dapat  menularkan berbagai jenis penyakit apabila masuk ke dalam tubuh manusia. Sehingga, untuk mencegah dan mengatasi masalah tersebut, perlu adanya pengelolaan limbah. Kota Batu merupakan kota dengan perkembangan yang cukup pesat, terutama dengan jumlah penduduk yang mencapai 205.788 jiwa. Adapun sumber dana pengelolaan limbah salah satunya berasal dari retribusi. Salah satu retribusi yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah kota adalah retribusi penyedotan kakus.  Perhitungan  tarif  retribusi  pembersihan  atau  penyedotan  kakus  di  Kota  Batu  dilakukan  berdasarkan Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi SPALD, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan WTP yang berasal dari persepsi masyarakat. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, tarif retribusi terbagi menjadi tiga kelompok tarif, yaitu kelompok tarif rendah dengan rentang harga sebesar Rp. 280.000 – Rp. 470.000, kelompok tarif sedang Rp.  312.000  –  Rp.  502.000, dan  kelompok  tarif  tinggi  Rp.  343.200  –  Rp.  533.200.  Hal  tersebut  masih  sesuai dengan  hasil  perhitungan  WTP,  dimana  menunjukkan  bahwa  rata-rata  WTP  dari  pengelolaan  sanitasi  sebesar Rp.287.258,06.
Kata Kunci : ketercukupan, retribusi, lumpur, tinja.

## ABSTRACT
Solid interaction between individuals and sanitation service providers refers to improving health and community contributions and can be applied as a concept of improving sanitation services. Impact of poor sanitation service, particularly in urban area can pollute the environment, In addition, the presence of domestic waste containing pathogenic microorganisms can transmit various types of diseases when it enters the human body. So that, to prevent and overcome sanitation problems, it is necessary to have  an effective water waste management. Batu City is a city with a fairly rapid development, especially with a population of 205,788 people. One of the sources of water waste management funds comes from user fees. One of the levies levied for services provided by the city government is the levy for septictank suction. The calculation of the retribution rate for septictank suction in Batu City is carried out based on the Guidelines for Compiling the SPALD Levy Tariff, taking into account the results of the calculation of WTP derived from public perception. Based on the calculations carried out, the levy tariffs are divided into three tariff groups, namely the low tariff group with a price range of Rp. 280,000 – Rp. 470,000, medium tariff group Rp. 312,000 – Rp. 502,000, and the high tariff group of Rp. 343,200 – Rp. 533,200. This is still in accordance with the results of the calculation of WTP, which shows that the average WTP from sanitation management is Rp. 287,258,06,. abstract..
Keywords: sufficiency, retribution, faecal mud.

## PENDAHULUAN
Sanitasi  layak  dan  sehat  adalah  salah  satu hak  dasar  manusia  dan  secara  global  telah dicanangkan sebagai salah satu tujuan
1 Naskah diterima   : 19 Agustus 2022 Naskah disetujui  : 20 Desember 2022 DOI : https://doi.org/10.21776/ub.takoda.2022.014.02.10
pembangunan  berkelanjutan  (1).  Pengelolaan limbah domestik berupa pengelolaan lumpur tinja merupakan  pelayanan  publik  dan  salah  satu prioritas pencapaian Universal Access 100-0-100, yaitu  100%  akses  air  minum  layak,  0% permukiman  kumuh,  100%  akses  sanitasi  layak
(2).  Pengelolaan  sanitasi  perkotaan  yang  buruk mengarah pada rendahnya peningkatan Kesehatan masyarakat  (3).  Berdasarkan  (4),  selain  dapat mencemari  lingkungan, keberadaan limbah domestik  yang  mengandung  mikroorganisme patogen dapat menularkan berbagai jenis penyakit apabila masuk ke dalam tubuh manusia. Sehingga, untuk mencegah dan mengatasi masalah tersebut, perlu  adanya  pengelolaan  limbah.  Pada  kawasan perkotaan, peningkatkan kualitas layanan sanitasi meningkat lebih cepat daripada kawasan pedesaan.  Fenomena  tersebut  kemudian  tidak dapat  diartikan  disebabkan  karena  kurangnya fasilitas sanitasi di perkotaan karena beberapa hal yang  menyebabkan  tinggi  peningkatan  layanan sanitasi  perkotaan  disebabkan  oleh  urgenitas pertumbuhan  penduduk  yang  pesat  di  kawasan perkotaan berdampingan dengan semakin tingginya resiko layanan sanitasi yang yang buruk (1).
Penyelenggaran program pemerintah berupa Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) didukung  oleh  UPT  Pengelolaan  Air  Limbah Domestik  (PALD).  Dengan  adanya  LLTT diharapkan dapat mengurangi potensi pencemaran lingkungan, sekaligus dapat memperbaiki tingkat kesehatan  masyarakat.  Hal  tersebut  perlu didukung dengan adanya aturan retribusi Pelayanan  Penyediaan  dan/atau  Penyedotan Kakus  di  Kota  Batu.  pada  negara  berkembang, Pemerintah  perlu  melakukan  inovasi  dalam penyediaan  dana  untuk  layanan  public,  salah satunya  melalui  peran  serta  masyarakat  dan merupakan  salah  satu  metode  efektif  untuk meningkatkan  kualitas  layanan  public  di  negara berkembang (5).
Kota  Batu  memiliki  kawasan  perkotaan dengan  perkembangan  aktifitas  dan  penduduk yang  besar  karena  dorongan  aktifitas  pariwisata Kota  Batu  (6)  sehingga  Pemerintah  selaku penyedia  jasa  layanan  Sanitasi  terus  melakukan peningkatan  layanan  Sanitasi  melalui  program Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP). Kendala yang dihadapi selama implementasi program ISSDP di Kota Batu antara lain  belum  adanya  aturan  baku  mengenai pengolahan air limbah serta kurangnya kesadaran masyarakat  mengenai  kontribusi  dan  peran  serta masyarakat dalam peningkatan layanan pengolahan air limbah (7).

## Pengolahan Air Limbah Domestik
Sistem pengelolaan air limbah domestik di Indonesia  terbagi  menjadi  dua  yaitu  Sistem Pengelolaan  Air  Limbah  Domestik  Setempat
(SPALD-S)  dan  Sistem  Pengelolaan  Air  Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).
a) Sistem  Pengelolaan  Air  Limbah  Domestik Setempat (SPALD – S)
Sistem  pengelolaan  air  limpah  domestik setempat  menurut  Buku  Sistem  Pengelolaan  Air Limbah  Domestik-Terpusat  Skala  Permukiman (2016) terbagi menjadi sistem individu, MCK dan komunal 2-10 RT. Dalam Sistem Pengelolaan Air Limbah  Domestik-Setempat Up-Flow Filter (2016)  disebutkan  bahwa  sistem  pengelolaan  air limbah  domestik  setempat  merupakan  sistem pengelolaan  air  limbah  di  suatu  perkotaan  yang sebagian  rumah  tangganya  menggunakan  sistem setempat berupa tangki septic.
b) Sistem  Pengelolaan  Air  Limbah  Domestik Terpusat (SPALD-T)
Sistem  pengelolaan  air  limpah  domestik terpusat  menurut  Buku  Sistem  Pengelolaan  Air Limbah  Domestik-Terpusat  Skala  Permukiman (2016)  terbagi  menjadi  skala  permukiman,  skala kawasan  tertentu  dan  skala  perkotaan.  Dalam menetukan  SPALD-T  skala  kota  maka  hal  yang perlu  direncanakan  ialah  lokasi  IPAL  terpusat, jalur  pipa  induk  (trunk  sewer)  dan  sekunder, daerah prioritas pelayanan sanitasi skala permukiman dan juga lokasi IPLT.
c) Kontribusi  Masyarakat  dalam  Pengolahan Air Limbah Domestik
Berdasarkan  diagram  WASH  (Water Sanitation  and  Hygiene)  yang  digunakan  untuk mengukur  keterkaitan  Lembaga,  partisipasi  dan pemberdayaan  di  sektor  air  dan  sanitasi menunjukkan  bahwa  sumber  daya  individu  yang berinteraksi  erat  dengan  penyedia  dan  sistem layanan  akan  berkontribusi  pada  kesehatan  dan kesejahteraan manusia (2)
Melalui  peran  aktif  masyarakat  dalam bentuk retribusi untuk layanan public, maka akan muncul  rasa  kepercayaan  masyarakat  kepada Pemerintah  untuk  dapat  meningkatkan  kualitas layanan public (5).

## METODE
Pengumpulan data dilakukan melalui survei primer  (kuesioner)  serta  survei  sekunder  (studi literatur  dan  instansi.  Jumlah  sampel  pada penelitian  ini  sebanyak  30  responden  yang tersebar di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan  Junrejo,  dan  Kecamatan  Bumiaji. Teknik  analisis  yang  digunakan  untuk  penelitian adalah sebagai berikut.

## Analisa Perhitungan Tarif Retribusi
Berdasarkan  Pedoman  Penyusunan  Tarif Retribusi  SPALD  tipe  S(8),  perhitungan  tarif retribusi  pengelolaan  limbah  dihitung  dengan mempertimbangkan beban pelayanan yang ditanggung oleh pemberi jasa layanan air limbah domestik.  Sedangkan  beban  pada  sub-sistem pengolahan  setempat  menjadi  tanggung  jawab pelanggan.  Adapun  beban  yang  merupakan tanggung  jawab  pemberi  jasa  layanan  air limbah domestik antara lain, beban pengangkutan, beban pengolahan  lumpur  tinja,  dan  beban  operasional lainnya. Analisis perhitungan tarif retribusi terdiri dari beberapa tahap, yaitu :
a) Perhitungan Tarif Dasar
Perhitungan tarif dasar dihitung berdasarkan data historis dengan mempertimbangkan proyeksi tingkat  harga,  proyeksi  tingkat  inflasi,  efisiensi biaya, rencana tingkat produksi, rencana investasi, dan rencana sumber pendanaannya.
b) Proyeksi Tarif Dasar
Proyeksi  besar  tarif  dilakukan  dengan menggunakan  hasil  dari  perhitungan  tarif  dasar dan data historis inflasi serta proyeksi penggunaan sistem pengelolaan sanitasi.
c) Struktur Tarif
Struktur tarif merupakan perhitungan besar tarif retribusi yang didasarkan dengan komposisi pelanggan  menurut  kelompok  pelanggan  dan golongan pelanggan.

## Analisis Willingness To Pay
Willingness  To  Pay seringkali  diartikan sebagai kesediaan pengguna untuk mengeluarkan imbalan  (dalam  bentuk  uang)  atas  jasa  yang diperolehnya  (Whitehead,  2005).  Kemauan  atau kesediaan  konsumen  untuk  membayar  jasa  yang diperolehnya dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu dengan cara mengamati  dan menempatkan  model pemanfaatan  jasa  pelayanan  di  masa  lalu, pengeluaran  terhadap  harga  pelayanan,  dan wawancara langsung kepada masyarakat seberapa besar kemampuan dan kemauan untuk membayar jasa pelayanan yang ditawarkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kota  Batu  merupakan  salah  satu  wilayah administrasi  dari  hasil  pemekaran  Kabupaten Malang  yang  memiliki  luas  wilayah  sebesar 199,09 km² dengan jumlah penduduk sebanyak
207.490  jiwa.  Kota  Batu  yang  dikenal  sebagai salah satu kota wisata di Indonesia memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian, baik  skala  wilayah  Malang  Raya  maupun  skala wilayah Provinsi Jawa Timur.

## Kondisi  Pengolahan  Air  Limbah  Domestik Kota Batu
Pengelolaan air limbah di Kota Batu terdiri dari  sistem  setempat  dan  sistem  terpusat.  Sistem setempat  ditunjukan  dengan  banyaknya  rumah yang memiliki tangki septic pribadi di rumahnya lalu dialirkan menuju IPLT yang terdapat di Kota Batu. IPLT Batu terletak di Tlekung, Junrejo, Kota Batu. Sedangkan sistem sanitasi terpusat di Kota Batu  ditunjukan  dengan  adanya  61  IPAL  Kota Batu (Gambar 1).
Gambar 1. Kategori Penyedotan Septic Tank
Berdasarkan ( Gambar 1) diketahui bahwa jumlah  tangki  septik  yang  terkuras  oleh  UPT PALD  dari  tahun  2016-2019  sebanyak  645  unit, dimana  kategori  paling  banyak  melakukan pengurasan  adalah  kategori  komersial,  sebesar 56%, yaitu 361 unit.
Tabel 1. Data Historis Pengurasan Tangki Septik Kota Batu Tahun 2016-2019
No Tahun Jumlah Konsumen Keterangan 1 2016 38 56 RIT 2 2017 124 184 RIT 3 2018 211 319 RIT 4 2019 272 296 RIT Total 645 855 RIT
Berdasarkan  data  UPT.  PALD,  Kota  Batu memilki  61  IPAL  Komunal.  Terdapat  23  IPAL Komunal yang dapat dikuras sementara 38 IPAL Komunal  tidak  bisa  dikuras.  Hal  tersebut dikarenakan IPAL sudah tidak aktif, lokasi IPAL susah  dijangkau,  IPAL  tertutup  paving,  IPAL tidak dapat dibuka, IPAL dicor, IPAL tidak kuat dikuras  atau  IPAL  tidak  ada  pengurus  sehingga IPAL tidak bisa dikuras.
Gambar 2. Kondisi IPAL Kota Batu
Sistem  penyedotan  kakus  di  Kota  Batu dilakukan on  demand berdasarkan  kebutuhan masyarakat, sehingga jumlah kegiatan pembersihan  kakus  setiap  bulannya  bersifat fluktuatif.
Tabel 2. Data Historis Pengurasan Tangki Septik Kota Batu Tahun 2016-2019
No Bulan Jumlah IPAL Keterangan 1 Januari 11 21 RIT 2 Februari 0 0 RIT 3 Maret 0 0 RIT 4 April 14 14 RIT 5 Mei 1 2 RIT 6 Juni 0 0 RIT 7 Juli 16 16 RIT 8 Agustus 15 30 RIT 9 September 3 5 RIT 10 Oktober 14 28 RIT 11 November 14 28 RIT 12 Desember 0 0 RIT TOTAL 88 144 RIT
Berdasarkan  ( Tabel  2) diketahui  bahwa pengurasan  IPAL  Komunal  di  Kota  Batu  pada Tahun 2019 tertinggi terjadi  pada bulan Juli yaitu sebanyak  16  unit.  Pada  tahun  2019,  pengurasan IPAL Komunal di Kota Batu mengalami kenaikan dan  penurunan.  Sementara  jumlah  RIT  IPAL Komunal  yang  dikuras  di  Kota  Batu  pada  tahun 2019,  setiap bulannya juga mengalami penurunan dan kenaikan. Jumlah RIT yang dikuras tertinggi di  Kota  Batu  terjadi  pada  bulan  Agustus  sebesar 30 RIT.

## Analisa Tarif Retribusi Pembersihan Kakus
a)     Perhitungan Tarif Dasar
Tarif  dasar  dihitung  berdasarkan  biaya operasional dan pemeliharaan yang meliputi biaya variabel,  biaya  tetap,  serta  biaya  pengadaan  aset dan  penyusutan.  Berikut  merupakan  rincian mengenai biaya variabel dan biaya tetap truk tinja. (Tabel 3).

## Tabel 3. Biaya Variabel dan Biaya Tetap
No Uraian Jumlah Satuan Asumsi Jumlah Pelayanan Per Hari 2 – 3
No Uraian Jumlah Satuan Volume yang bisa di angkut dalam satu kali penyedotan 4 m3 Jumlah hari kerja per tahun 292 Hari Jumlah pelayanan per tahun 564 Biaya Variabel 1 Bahan Bakar untuk Truk Tinja - Harga bahan bakar Rp. 9.500,- Per liter - Konsumsi bahan bakar 5 Km/Liter - Jumlah kilometer pemakaian per hari
100 Km - Biaya bahan bakar per hari
Rp. 190.000,-
Rp/Hari/Truk - Biaya bahan bakar per tahun Rp. 55.480.000,- Rp/Tahun/Truk Jumlah Biaya Variabel Rp. 55.480.000,- Rp/Tahun/Truk Biaya Tetap 1 Upah Tenaga Kerja - Satu Armada Truk : • 1 orang pengemudi Rp. 28.300,- Satu kali penyedotan • 1 orang pembantu (kernet) Rp. 28.300,- Satu kali penyedotan • 1 orang pembantu (kernet) Rp. 28.300,- Satu kali penyedotan - Jumlah biaya tenaga kerja per satu kali penyedotan Rp. 84.900,- ~ dibulatkan menjadi Rp. 85.000,-
Rp/Satu kali penyedotan
- Jumlah biaya tenaga kerja per hari (1 hari = maksimal 3 penyedotan) Rp.  255.000,- Rp/Hari/Truk - Jumlah biaya tenaga kerja per tahun Rp. 74.460.000,- Rp/Tahun/Truk 2 Pemeliharaan Truk Tinja - Konsumsi oli pompa 1 Liter/Satu kali penyedotan - Harga oli pompa Rp. 40.000,- Rp/Galon ( 1 Galon = 4 Liter) - Biaya
penggantian oli pompa per satu kali penyedotan
Rp. 10.000,-
Rp/Satu kali penyedotan - Biaya penggantian oli pompa per hari
Rp. 30.000,-
Rp/Hari/Truk - Biaya penggantian oli pompa per tahun Rp. 8.760.000,-
Rp/Tahun/Truk
3 - Pemakaian Tarif Kekayaan Daerah (Perda
No. 8 Tahun 2010) Rp. 125.000,- Rp/Tangki
No Uraian Jumlah Satuan - Pemakaian  Tarif Retribusi Per
Tahun Rp. 109.500.000,- Rp/Tahun/Tan gki Jumlah Biaya Tetap Rp. 192.720.000,- Rp/Tahun/Truk
Berdasarkan  ( Tabel  3) Perhitungan  biaya operasional dan pemeliharaan truk tinja terdiri dari biaya variabel yang mencakup biaya bahan bakar dan  biaya  tetap  yang  mencakup  biaya  pegawai, biaya pemeliharaan, dan pemakaian tarif kekayaan daerah.

## Tabel 4. Total Biaya Operasional dan Pemeliharaan
Uraian Jumlah Satuan Jumlah Biaya Variabel Rp. 55.480.000,- Rp/Tahun/Truk Jumlah Biaya Tetap Rp. 192.720.000,- Rp/Tahun/Truk Total Biaya Operasional dan Pemeliharaan Rp. 248.200.000,- Rp/Tahun/Truk Tingkat Keuntungan yang Diharapkan 10 % Total Biaya Operasional dan Pemeliharaan dengan Keuntungan Rp. 273.020.000,- Rp/Tahun/Truk Total Biaya Operasional dan
Pemeliharaan Per Hari Rp. 935.000,-
Rp/Hari/Truk Total Biaya Dalam Satu Kali Penyedotan Rp. 312.000,- Rp/Satu Kali Penyedotan Total Biaya Penyedotan Per Meter Kubik Rp. 78.000,- Rp/M3
(Tabel  4) Menunjukkan  bahwa  tarif  dasar retribusi penyedotan kakus sebesar Rp. 312.000,. Hal  tersebut  didapatkan  melalui  total  biaya operasional  dan  pemeliharaan  dengan  besar keuntungan yang diharapkan sebesar 10%.
b)     Proyeksi Tarif Dasar
Proyeksi  tarif  dasar  dihitung  berdasarkan tingkat inflasi perekonomian wilayah. Berdasarkan  data  yang  diperoleh  melalui  BPS Kota  Batu,  diketahui  bahwa  rata-rata  tingkat inflasi perekonomian Kota Batu pada tahun 2012 hingga 2016 sebesar 4,87 %. Pehitungan proyeksi tarif  dasar  retribusi  dilakukan  menggunakan metode  eksponensial.  Berikut  merupakan  rumus perhitungan eksponensial
P t = P 0 . e 𝑟.𝑡 ........................................................................................... (1)
Keterangan:
P t = Tarif retribusi tahun t P 0 = Tarif retribusi tahun dasar r   = Tingkat inflasi perekonomian t   = Waktu e  = 2,718292
Hasil  perhitungan  proyeksi  tarif  dasar retribusi  penyedotan  kakus  di  Kota  Batu  sebagai berikut (Tabel 5)
Tabel 5. Perhitungan Proyeksi Tarif Dasar
Tahun Tarif Retribusi 2020 312.000 2021 327.577 2022 343.932 2023 361.103 2024 379.132 2025 398.060
Berdasarkan  hasil  perhitungan  proyeksi diatas,  dapat  diketahui  bahwa  dengan  rata-rata tingkat  inflasi  perekonomian  Kota  Batu  sebesar 4,87  %  menunjukkan  apabila  sampai  lima  tahun ke depan tarif dasar retribusi penyedotan kakus di Kota Batus masih berkisar antara Rp. 300.000,00 hingga  Rp.  400.000,00,  yaitu  sebesar  Rp. 398.060,00 pada tahun 2025.
c)     Struktur Tarif
Struktur  tarif  merupakan  pengelompokkan pelanggan yang bertujuan sebagai upaya pelaksanaan  konsep  keadilan  bagi  pelanggan. Berdasarkan  Pedoman  Tarif  Retribusi  SPALD, terdapat  tiga  jenis  atau  kategori  tarif  yang  akan dikenakan kepada pelanggan, yaitu:
i. Tarif Rendah
Tarif  rendah  merupakan  nilai  tarif  yang nilainya lebih rendah dari biaya dasar. Kelompok pelanggan  yang  mendapatkan  pengenaan  biaya retribusi pada tarif rendah meliputi :
• Rumah tangga I (RSS, jalan gang)
• Rumah ibadah
• Sekolah Negeri / Swasta
• Yayasan Yatim Piatu
• MCK / IPAL Komunal
ii. Tarif Dasar
Tarif  dasar  merupakan  nilai  tarif  yang nilainya  sama  dengan  biaya  dasar.  Kelompok pelanggan  yang  mendapatkan  pengenaan  biaya retribusi pada tarif dasar meliputi :
• Rumah tangga II (jalan poros, tipe rumah ≥ 21 - ≤ 45)
• Instansi Pemerintah
• Asrama TNI / POLRI
iii. Tarif Tinggi
Tarif  tinggi  merupakan  nilai  tarif  yang nilainya  lebih  tinggi  dari  biaya  dasar.  Kelompok pelanggan  yang  mendapatkan  pengenaan  biaya retribusi pada tarif tinggi meliputi :
• Rumah  tangga  III  (  tipe  ≥  50  keatas,  jalan poros)
• Pertokoan
• Mall / pusat belanja / supermarket
• Rumah mewah
• Terminal / Stasiun
• Komplek Perkantoran
Penentuan  tarif  tinggi,  yaitu  persentase kenaikan
dari tarif dasar harus mempertimbangkan jumlah pelanggan yang akan dikenakan  tarif  rendah  sebagai  konsekuensi  dari subsidi silang antar kelompok pelanggan. Adapun persentase  kenaikan  dan  pengurangan  tarif retribusi  untuk  kelompok  tarif  tinggi  dan  tarif rendah adalah 10%. Berikut merupakan perhitungan  tarif  pada  masing-masing  kelompok tarif (Tabel 6)
Tabel 6. Struktur Tarif Retribusi Penyedotan Kakus
Tarif Keterangan Besar Tarif (Rp) Rendah • Tarif Rendah = Tarif Dasar – 10% Tarif Dasar • Tarif  Rendah  =  Rp.  312.000 – Rp. 31.200 280.800 Dasar • Tarif  Dasar  =  Tarif  Dasar  + 0% Tarif Dasar • Tarif Dasar = Rp. 312.000 + 0 312.000
Tinggi
• Tarif Tinggi = Tarif Dasar +
10% Tarif Dasar • Tarif Tinggi = Rp. 312.000 +
Rp. 31.200
343.200

## Analisa Keterjangkauan Tarif Retribusi
Analisa  WTP  ( Willingness  To  Pay ) dilakukan dengan menggunakan data karakteristik masyarakat,  terutama  konsumen  pengelolaan sanitasi  di  Kota  Batu  yang  diperoleh  melalui kuesioner. Kuesioner dibagikan sampel masyarakat  Kota  Batu.  Berikut  merupakan  hasil perhitungan analisis WTP ( Willingnes To Pay ).
a)     Dugaan Nilai Rataan WTP
Perhitungan  dugaan  nilai  rataan  WTP responden  diperoleh  berdasarkan  data  distribusi WTP  responden.  Rumus  yang  digunakan  dalam menghitung rataan WTP , ialah sebagai berikut:
𝐸𝑊𝑇𝑃 = 𝑊𝑇𝑃×𝑋𝑖
𝑁 ..............................................(2)
Keterangan : EWTP  = Dugaan rata-rata WTP (Rp)
WTP  = Nilai WTP tiap responden (Rp)
N
= Jumlah total responden (orang)
Tabel 7. Distribusi Nilai WTP
No. WTP Jumlah Responden WTP x Jumlah Responden (WTP x Xi) (Rp) 1. 100.000 2 200.000 2. 150.000 4 600.000 3. 200.000 2 400.000 4. 250.000 5 1.250.000
No. WTP Jumlah Responden
WTP x Jumlah Responden (WTP x Xi) (Rp) 5. 270.000 1 270.000 6. 285.000 1 285.000 7. 300.000 8 2.400.000 8. 350.000 5 1.750.000 9. 500.000 2 1.000.000 10. 750.000 1 750.000 Total 31 890.5000
Berdasarkan  ( Tabel  7) diketahui  bahwa dugaan  rata-rata  WTP  dari  pengelolaan  sanitasi sebesar Rp.287.258,06,-. Nilai tersebut mencerminkan  besar  tarif  retribusi  yang  sedia dikeluarkan  oleh  masyarakat/pelanggan  terhadap operasional dan pemeliharaan pengelolaan sanitasi di Kota Batu.
b)     Kurva WTP
Kurva  WTP  dapat  diperkirakan  dengan menggunakan  jumlah  kumulatif  dari  jumlah individu  yang  memilih  suatu  nilai  WTP.  Kurva WTP  ini  menggambarkan  tingkat  WTP  yang bersedia  dibayar  dengan  jumlah  respondennya. Berikut  merupakan  kurva  WTP  tarif  retribusi pengelolaan sanitasi di Kota Batu.
Gambar 3. Kurva WTP
Dapat dilihat pada Gambar 6. bahwa kurva WTP  restribusi  penyedotan  kakus  di  Kota  Batu mengalami  fluktuatif  dan  cenderung  menguat pada tarif 250.000, 300.000 dan 350.000.
c)     Total WTP
Perhitungan  total  WTP  ( Willingness  To Pay ) menggunakan rumus sebagai berikut.
TWTP =EWTP×Ni……………………………(3)
Keterangan :
TWTP  = Total WTP (Rp) EWTP  = Rataan WTP (Rp)
Ni
= Populasi (orang)
Berdasarkan  hasil  dari  perhitungan  dari rataan  WTP  pengelolaan  sanitasi  dan  jumlah penduduk Kota Batu tahun 2020 sebesar 207.490 Jiwa,  maka  nilai  TWTP  untuk  tarif  distribusi
pengelolaan
sanitasi adalah sebesar
Rp.287.258,06 x 207.490 = Rp.59.603.174.869.
d)     Biaya Retribusi Berdasarkan Keterjangkauan
Berdasarkan hasil perhitungan tarif dasar serta  analisis  WTP  yang  telah  dilakukan sebelumnya, berikut merupakan hasil perhitungan tarif retribusi penyedotan kakus di Kota Batu yang diklasifikasikan  berdasarkan  kelompok  tarifnya. Pada  masing-masing  kelompok  tarif,  konsumen atau  pengguna  jasa  penyedotan  kakus  juga dibedakan  berdasarkan  kelompok  jarak  yang harus ditempuh dalam satu kali pelayanan (Tabel 8).
Tabel 8. Tarif Retribusi Penyedotan Kakus di Kota
Kelompok Tarif Objek Tarif (Rp) Rendah Kelompok Jarak I (0 – 5 km) 280.800 Kelompok Jarak II (5,1 - 10 km) 318.800 Kelompok Jarak III (10,1 - 15 km) 375800 Kelompok Jarak IV (5,1 - 10 km) 470.800 Sedang Kelompok Jarak I (0 – 5 km) 312.000 Kelompok Jarak II (5,1 - 10 km) 350.000 Kelompok Jarak III (10,1 - 15 km) 407.000 Kelompok Jarak IV (5,1 - 10 km) 502.000 Tinggi Kelompok Jarak I (0 – 5 km) 343.200 Kelompok Jarak II (5,1 - 10 km) 381.200 Kelompok Jarak III (10,1 - 15 km) 438.200 Kelompok Jarak IV (5,1 - 10 km) 533.200

## KESIMPULAN
Tarif retribusi berdasarkan perhitungan tarif retribusi terbagi menjadi tiga kelompok tarif, yaitu kelompok  tarif  rendah  dengan  rentang  harga sebesar  Rp.  280.000  –  Rp.  470.000,  kelompok tarif  sedang  Rp.  312.000  –  Rp.  502.000,  dan kelompok tarif tinggi Rp. 343.200 – Rp. 533.200.
Tarif  retribusi  yang  ditetapkan  sesuai dengan hasil perhitungan WTP atau keterjangkauan, dimana menunjukkan bahwa rata- rata  WTP  dari  pengelolaan  sanitasi  sebesar Rp.287.258,06.  Nilai  tersebut  mencerminkan besar  tarif  retribusi  yang  sedia  dikeluarkan  oleh masyarakat/pelanggan  terhadap  operasional  dan pemeliharaan pengelolaan sanitasi di Kota Batu.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kepada  tim  surveyor  yang telah  melakukan  pengumpulan  data  untuk kebutuhan  Analisa  tarif  dan  keterjangkauan masyarakat.  Bersama  rasa  hormat,  penulis  ingin mengucapkan  terima  kasih  kepada  Departemen Perencanaan  Wilayah  dan  Kota  Universitas Brawijaya  yang  mendukung  proses  penelitian sampai selesai.

## PUSTAKA
Acey C, Kisiangani J, Ronoh P, Delaire C,
Makena E, Norman G, et al. Cross-subsidies for  improved  sanitation  in  low  income settlements: Assessing the willingness to pay of  water  utility  customers  in  Kenyan  cities. World  Dev  [Internet].  2019;115:160–77.
Available from: https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.11.0 06 Barthel, S. & Isendahl, C. (2013). Urban gardens, agriculture,  and  water  management:  Sources of  resilience  for  long-term  food  security  in cities.  Ecological  Economics,  86,  224-234. doi: 10.1016/j.ecolecon.2012.06.018
Dickin  S,  Bisung  E,  Nansi  J,  Charles  K.
Empowerment  in  water,  sanitation  and hygiene  index.  World  Dev  [Internet].
2021;137:105158. Available from: https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.1051
58
Hise  G,  Melosi  M  V.  The  Sanitary  City:  Urban Infrastructure  in  America  from  Colonial Times  to  the  Present.  J  Am  Hist. 2001;87(4):1538.
Mc  Granahan  G.(2015).  Realizing  the  Right  to Sanitation  in  Deprived  Urban  Communities: Meeting the Challenges of Collective Action, Coproduction,  Affordability,  and  Housing Tenure.  World  Dev  [Internet].  2015;68:242–
53. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.12 .008 Muaddama  F,  Usman  H,  Studi  Magister  Pesisir dan  Teknologi  Kelautan  P.  Analysis  of Phosphate and N-Nitrogen Content (Ammonia,  Nitrate  and  Nitrite)  in  Ponds  in Coastal  Areas  in  Ma’Rang  Sub  District, Ppangkep Regency. 2018;59–67.
Prakoso  ID.  Correlation  Between  Access  of Drinking Water and Sanitation With Diarrhea Incidence  in  East  Java.  J  Berk  Epidemiol. 2020;8(1):42.
Rakyat  KPU  dan  P.  Pedoman  Penyusunan  Tarif SPALD. 2019.
Sari_2021_IOP_Conf._Ser.%3A_Earth_Environ. _Sci._916_012003-2.pdf.