DIMENSI KEMANUSIAAN DALAM HUKUM ALQURAN

## Achyar Zein
Dosen dan Ketua Program Studi Ilmu Hadis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Email: achyar.zein@yahoo.com

## Abstrak
Para ulama sepakat menempatkan Alquran pada urutan pertama dan utama sebagai  sumber  hukum  Islam.  Pada  satu  sisi,  ayat-ayat  Alquran  sangat  terbatas khususnya  ayat-ayat  yang  berkenaan  dengan  hukum.  Pada  sisi  lain,  perbuatan- perbuatan  manusia  yang  berkenaan  dengan  hukum  terus  saja  mengalami perkembangan. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa ada perbuatan manusia yang  secara  tegas  tidak  terdapat  aturan  hukumnya  dalam  Alquran.  Menurut penulis  artikel  ini,  disebabkan  Alquran  menyatakan  bahwa  kehadirannya  adalah untuk  petunjuk  bagi  manusia  dalam  berbagai  aspek,  maka  diperlukan  langkah- langkah pengembangan. Berupa kajian kriteria supaya perbuatan yang disebutkan oleh  Alquran  dapat  dikembangkan.  Melalui  pendekatan  lughawi  dan  mengacu kepada prinsip-prinsip al-wadh‟u, al-isti‟mâl dan al-âmlu, penulis artikel ini coba memaparkan  dan  menganalisis  dimensi-dimensi  kemanusiaan  dalam  Alquran dalam kontesnya dengan perbuatan manusia.
Kata Kunci : kemanusiaan, kriteria dan hukum Alquran

## Pendahuluan
Pendapat  ulama  yang  menempatkan  Alquran  pada  posisi  pertama  dalam kajian  hukum  Islam  menunjukkan  adanya  upaya  untuk  menangkap  pesan-pesan Alquran  baik  teks  maupun  konteks.  Ketika  Alquran  yang  secara  tekstual menjatuhkan sanksi potong tangan kepada pencuri maka yang dipahami dari ayat ini  secara  kontekstual  adalah  kriteria  yang  dapat  membuat  seseorang  dianggap sebagai pencuri sehingga layak mendapatkan hukuman potong tangan.
Melalui  penemuan  kriteria  ini  maka  perbuatan-perbuatan  lain  yang berindikasi kepada pencurian seperti perbuatan korupsi, illegal loging , pencucian uang  dan  lain-lain  dapat  dimasukkan  ke  dalam  kriteria  mencuri.    Dengan demikian,  sanksi yang akan diterapkan kepada pelaku kejahatan yang terindikasi sama dengan mencuri adalah sama.
Patut disayangkan, bahwa keberadaan hukum  Islam akhir-akhir ini belum menjadi  alternatif  yang  sesungguhnya.  Hal  ini  disebabkan  adanya  upaya-upaya yang  kurang  sistemtis  dalam  menggali  prinsip-prinsip  yang  terkandung  di  dalam
Alquran  tersebut.  Kajian  terhadap  keberadaan  hukum  Alquran  ini  dilakukan melalui pendekatan-pendekata yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan.
Jika  dilihat  melalui  perspektif  historis  ternyata  hukum  Alquran  mendapat tempat  terhormat  pada  masyarakat  ketika  itu.  Hal  ini  disebabkan  kejelian  para sahabat  menangkap  pesan-pesan  hukum  Alquran  yang  kemudian  mereka aplikasikan dalam kehidupan ketika itu. Dengan kata lain, tidak ada satu ketetapan hukum di dalam Alquran yang bertentangan dengan kondisi kehidupan ketika itu.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  para  sahabat  ini  patut  dijadikan  sebagai metodologi  dalam  mengkaji  hukum-hukum  Alquran  sekarang  ini.  Para  sahabat tidak  berupaya  menekankan  hukum  Alquran  sebagai  titah  yang  harus  diterima dalam  kondisi  apapun.  Akan  tetapi  para  sahabat  berupaya  mencari  beberapa penyesuaian  bahwa  hukum  Alquran  tidak  pernah  berbenturan  dengan  budaya masyarakat.
Prinsip taqlîl  al-takâlîf (meminimalisir  beban)  adalah  sebagai  bentuk upaya  yang  dilakukan  para  sahabat  dalam  mengaplikasikan  hukum-hukum Alquran. Hal ini mereka lakukan agar masyarakat tidak merasakan bahwa hukum- hukum Alquran adalah beban yang memberatkan. Tentu saja apa yang dilakukan oleh para sahabat terkesan kontras dengan apa  yang dilakukan sekarang ini  yaitu taktsîr al-takâlîf (menambah beban).

## Karakteristik Hukum Alquran
Hukum  Alquran  yang  dipublikasikan  selama  ini  sebagai  hukum  yang sangat memperhatikan dimensi kemanusiaan tidak berlaku secara otomatis. Dalam tataran  ini  harus  ada  upaya-upaya  konkrit  untuk  menggali  nilai-nilai  filosopis yang terkandung di dalamnya.
Oleh  karena  itu,  untuk  menjadikan  Alquran  sebagai  solusi  terhadap problema-problema  yang berkaitan dengan kehidupan manusia tentu tidak cukup hanya  dengan  menangkap  makna  tekstualnya  akan  tetapi  harus  diikuti  pula dengan  makna  kontekstualnya.  Upaya  ke  arah  ini  sudah  dilakukan  oleh  ulama- ulama pada masa awal.
Posisi  yang  seperti  ini  -menurut  Syamsul  Anwar-  menunjukkan  bahwa Alquran  bukanlah  sebuah  kitab  undang-undang  hukum  ( legal  code )  akan  tetapi sebuah  kitab  petunjuk  dan  bimbingan  agama  secara  umum.  Dengan  demikian, ketentuan  hukum  dalam  Alquran  tidak  bersifat  rinci  kecuali  hanya  merupakan
kaidah-kaidah  umum.  Adapun  yang  terinci  dalam  Alquran  hanya  beberapa  butir ketentuan yaitu mengenai ayat-ayat  perkawinan dan kewarisan. 1
Alquran  dengan  tegas  menyatakan  bahwa  kehadirannya  adalah  petunjuk bagi manusia. Dengan demikian, semua aturan-aturan  yang terdapat di dalamnya sudah pasti mengacu kepada nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan ini dipertegas  lagi  bahwa  prinsip  hukum  Alquran  adalah  untuk  memberikan kemudahan  kepada  manusia  bukan  untuk  mempersulit  sebagaimana  disebutkan pada ayat berikut:
ِه َذِهَش  ْيَوَف  ِىاَقْشُفْلاَو يَذُهْلا  َيِه ٍثاٌَِّيَبَو ِطاٌَّلِل يًذُه  ُىآْشُقْلا ِهيِف  َلِضًُْأ ٌِزَّلا  َىاَضَهَس ُشْهَش( ُنٌُُْ
َّشلا
َلَو  َشْسُيْلا ُنُُِب ُ َّاللَّ ُذيِشُي َشَخُأ ٍماَّيَأ  ْيِه ٌةَّذِعَف ٍشَفَس ًَلَع  ْوَأ اًضيِشَه  َىاَك  ْيَهَو ُهْوُصَيْلَف َشْه
ُذيِشُي
) َىوُشُُْشَت ْنَُُّلَعَلَو ْنُكاَذَه اَه ًَلَع َ َّاللَّ اوُشِّبَُُتِلَو َةَّذِعْلا اىُلِوُُْتِلَو َشْسُعْلا ُنُُِب
. 2
"Beberapa  hari  yang  ditentukan  itu  ialah)  bulan  Ramadhan,  bulan  yang  di dalamnya  diturunkan  (permulaan)  Alquran  sebagai  petunjuk  bagi  manusia  dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang  bathil).  Karena  itu,  barangsiapa  di  antara  kamu  hadir  (di  negeri  tempat tinggalnya)  di  bulan  itu,  maka  hendaklah  ia  berpuasa  pada  bulan  itu,  dan barangsiapa  sakit  atau  dalam  perjalanan  (lalu  ia  berbuka),  maka  (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.  Allah  menghendaki  kemudahan  bagimu,  dan  tidak  menghendaki  kesukaran bagimu.  Dan  hendaklah  kamu  mencukupkan  bilangannya  dan  hendaklah  kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur".
Pernyataan  ini  seolah-olah  menunjukkan  adanya  keinginan  Alquran  agar hukumnya tetap dinamis di dalam kehidupan manusia. Hal yang hampir sama juga disebutkan di dalam ayat tayammum sebagai  ganti dari wudhu' bagi orang-orang yang kesulitan mendapat air.
َهىُجُو  اىُلِسْغاَف  ِة َلََّصلا  ًَلِإ  ْنُتْوُق  اَرِإ  اىٌَُهآ  َييِزَّلا  اَهُّيَأاَي( اىُحَسْهاَو  ِقِفاَشَوْلا  ًَلِإ  ْنَُُيِذْيَأَو  ْنُُ
َفَس ًَلَع  ْوَأ ًَض ْشَه  ْنُتٌُْك  ْىِإَو اوُشَّهَّطاَف اًبٌُُج  ْنُتٌُْك  ْىِإَو  ِيْيَبْعَُْلا ًَلِإ  ْنَُُلُجْسَأَو  ْنُُِسوُءُشِب ْوَأ  ٍش
ْنَلَف  َءاَسٌِّلا  ُنُتْسَه َل  ْوَأ  ِظِئاَغْلا  َيِه  ْنٌُُِْه  ٌذَحَأ  َءاَج
اىُحَسْهاَف  اًبِّيَط  اًذيِعَص  اىُوَّوَيَتَف  ًءاَه  اوُذِجَت
ِلَو  ْنُكَشِّهَطُيِل  ُذيِشُي  ْيَُِلَو ٍجَشَح  ْيِه  ْنُُْيَلَع  َلَعْجَيِل ُ َّاللَّ ُذيِشُي اَه ُهٌِْه  ْنُُيِذْيَأَو  ْنُُِهىُجُىِب
ُهَتَوْعًِ  َّنِتُي
) َىوُشُُْشَت ْنَُُّلَعَل ْنُُْيَلَع . 3
"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh)  kakimu  sampai  dengan  kedua  mata  kaki,  dan  jika  kamu  junub  maka mandilah,  dan  jika  kamu  sakit  atau  dalam  perjalanan  atau  kembali  dari  tempat buang  air  (kakus)  atau  menyentuh  perempuan,  lalu  kamu  tidak  memperoleh  air, maka  bertayammumlah  dengan  tanah  yang  baik  (bersih);  sapulah  mukamu  dan
tanganmu  dengan  tanah  itu.  Allah  tidak  hendak  menyulitkan  kamu,  tetapi  Dia hendak  membersihkan  kamu  dan  menyempurnakan  nikmat-Nya  bagimu,  supaya kamu bersyukur".
Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa melakukan interaksi dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial maka secara otomatis manusia ingin berkembang dan dapat melakukan interaksi dengan baik.  Untuk  melanggengkan  interaksi  ini  maka  Alquran  membuat  seperangkat hukum  dan  aturan  agar  manusia  tidak  saling  menzalimi  guna  mewujudkan kemaslahatan yang dengannya manusia dapat hidup dengan tenang.
Alquran  menggambarkan  keberadaan  manusia  pada  dua  dimensi  yaitu dimensi  positif  dan  dimensi  negatif.  Pada  dimensi  positif  Alquran  menyatakan bahwa  manusia  adalah  makhluk  yang  mulia  dan  punya  potensi  untuk  mengelola dan  memakmurkan  bumi.  Pada  dimensi  negatif  Alquran  menyebutkan  bahwa manusia adalah makhluk yang bakhil, bodoh, zalim dan lain-lain.
Hukum  yang  tujuannya  untuk  menciptakan  kemaslahatan  sosial  maka esensi  dan  eksistensinya  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  kehidupan  sosial  itu sendiri.  Dengan  kata  lain,  bahwa  prinsip-prinsip  dan  asas-asas  hukum  hubungan sosial  harus  seimbang  dan  berjalan  secara  harmonis  dan  dinamis.  Tanpa  adanya keseimbangan  ini  maka  hukum  tidak  akan  berjalan  dan  bahkan  terkesan  hukum tersebut  akan  statis  dan  jauh  dari  tujuan  kemaslahatan  yang  dicita-citakan  oleh hukum.
Sebagai  sumber  pertama  dan  utama  dalam  penetapan  hukum  Islam  maka Alquran  diyakini  memiliki  prinsip  dan  asas  supaya  hukum  dimaksud  bersifat harmonis  dan  dinamis.  Hal  ini  sudah  pasti  agar  hukum-hukum  Alquran  dapat dijadikan  sebagai  kerangka  acu  di  setiap  masa  dan  tempat.  Selain  itu,  ayat-ayat hukum di dalam Alquran terbatas sementara perbuatan manusia yang memerlukan status  hukum  terus  saja  berkembang  dan  untuk  menyahuti  hal  diperlukan penafsiran terhadap ayat-ayat dimaksud.
Melihat kuatnya interaksi antara prinsip dan asas hukum dengan hubungan sosial  maka  makalah  ini  mencoba  untuk  mendiskripsikan  dan  menganalisis tentang  prinsip  dan  asas  hukum  dan  korelasinya  dengan  konteks  sosial.  Adapun sasaran  yang  ingin  dicapai  adalah  untuk  menunjukkan  bahwa  hukum  di  dalam Alquran  sangat  dinamis  dan  fleksibel.  Selain  itu,  sasaran  lain  yang  ingin  dicapai adalah bahwa penafsiran dan pengaplikasian terhadap hukum Alquran tidak akan
pernah  seragam  karena  hukum  Alquran  tetap  sejalan  dengan  perkembangan  dan perubahan sosial itu sendiri.

## Fleksibelitas Hukum Alquran
Upaya  yang  dilakukan  oleh  Alquran  agar  hukumnya  tetap  dinamis  di dalam  kehidupan  manusia  adalah  bentuk  hukumnya  yang  fleksibel.  Sebagai contoh, bagi yang sedang musafir atau dalam keadaan sakit, boleh tidak berpuasa tetapi  diganti  pada  hari  yang  lain.  Adapun  bagi  yang  tidak  punya  kesanggupan sama sekali untuk mengerjakan puasa, boleh tidak puasa selamanya tetapi diganti dalam bentuk membayar fidyah. 4
Banyak  lagi  dijumpai  ketetapan-ketetapan  hukum  dalam  Alquran  yang bersifat  fleksibel.  Di  antaranya  hukum qishâsh yang  dapat  dialihkan  ke  dalam bentuk  diyat  jika  pihak  keluarga  korban  bersedia  tidak  memberlakukan qishâsh. Demikian  juga  dalam  hal  pelaksanaan  ibadah  shalat  yang  dapat  dijama' (dihimpun)  atau  diqashar  (diringkas)  bagi  orang-orang  yang  sedang  dalam keadaan musafir.
Meskipun  Alquran  memiliki  hak  otoritatif  untuk  memberlakukan  suatu hukum  tanpa  ada  alternatif  namun  Alquran  sendiri  tidak  memberlakukannya. Padahal  para  ulama  sudah  sepakat  menempatkan  Alquran  pada  posisi  pertama dalam  penetapan  hukum  meskipun  Alquran  sendiri  tidak  pernah  menyatakannya secara tegas. Kesepakatan ini dilandasi melalui pernyataan Alquran bahwa dirinya sebagai  kitab  petunjuk  bagi  semua  umat  manusia. 5 Sebagai  kitab  petunjuk  maka peraturan  dan  pesan-pesan  yang  terdapat  dalam  kandungan  Alquran  sudah seharusnya  dijewantahkan  dalam  segala  lini  kehidupan  untuk  dijadikan  solusi alternatif terhadap problem-problem sosial.
Sebagai  solusi  alternatif  maka  teks-teks  hukum  dalam  Alquran  selalu berbicara  dalam  tataran  universal  yang  tingkat  akurasinya  dapat  diinterpretasi dalam  konteks  lokal  agar  teks-teks  Alquran  terkesan  lebih  dinamis,  cocok  dan sesuai kapan dan dimana saja. Ungkapan ( ىصخب ل ظفللا مىوعب ةشبعلا ببسلا ص ) al-
‘ibrat bi ‘umûm al-lafzh lâ bi khushûsh al-sabab pada dasarnya mengindikasikan bahwa pesan-pesan Alquran tetap sejalan dengan perubahan-perubahan sosial.
Tujuan  hukum  sebagaimana  yang  tergambar  dalam  Alquran,  menurut interpretasi Sachedina, menunjukkan bahwa pesan-pesan hukum yang terkandung
di  dalamnya  bertujuan  untuk  memberikan  ketenteraman  dan  kegairahan masyarakat  di  atas  bumi ini berdasarkan prinsip  etika dan keadilan.  Berdasarkan prinsip  inilah  maka  Alquran  memberikan  jaminan  bahwa  masyarakat  akan tenteram  bilamana  petunjuk-petunjuknya  direalisasikan  sebagaimana  yang  sudah dicontohkan oleh Nabi. 6
Petunjuk-petunjuk  Alquran  dimaksud,  menurut  „Afîf  „Abd  al-Fattâḥ Thabbârah,  tidak  mesti  diterjemahkan  dalam  format  yang  statis  karena  Alquran tidak  pernah  menetapkan  hukuman  dalam  format  tertentu  dan  begitu  juga  teknis pelaksanaannya.  Adapun  yang  ditetapkan  oleh  Alquran  adalah  prinsip-prinsip dasar  yang  wajib  dilaksanakan  untuk  mewujudkan  keadilan.  Hal  ini  disebabkan bahwa  ukuran  kemaslahatan  manusia  berbeda  dengan  berbedanya  lingkungan, masa dan situasi. Oleh karena itu, suatu hukum dapat mewujudkan kemaslahatan pada waktu tertentu namun belum tentu pada waktu-waktu lain. 7
Melalui  prinsip  ini  pulalah  maka  „Umar  dikenal  sebagai  sosok  sahabat yang selalu berijtihad dan menata komunitas sosial secara tegas dan jelas melalui prinsip  persamaan  dan  persaudaraan  serta  keadilan. 8 Prinsip  ini  dipegang  teguh oleh  „Umar  walaupun  kadang-kadang  terkesan  bahwa  hasil  ijtihad  „Umar melenceng dari makna lahiriyah teks-teks Alquran dan al-sunnah.
Fungsi  Alquran  bila  dianalisis  melalui  ayat-ayatnya  maka  terdapat  dua tujuan  utama  yang  adakalanya  berhubungan  dengan  kehidupan  Nabi  sendiri  dan adakalanya  pula  berhubungan  dengan  kepentingan  umat  manusia  termasuk  Nabi sendiri.  Dari  tujuan  yang  nomor  dua  inilah  (manusia  dan  Nabi  sendiri)  maka hukum  Alquran  membentuk  tata  aturan  kehidupan  manusia  baik  yang berhubungan dengan Tuhan maupun sesama manusia. Tata aturan hukum ini jika diaplikasikan secara baik dan benar akan dapat menjamin kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat. 9
Hukum Islam, meskipun telah diatur melalui Alquran yang kadang-kadang dijabarkan  oleh  al-sunnah  namun  diyakini  tidak  menyerap  semua  kasuistik  yang terjadi  karena  keduanya  merupakan  sumber  hukum  dalam  tataran  filosofis.  Pada tataran  filosofis  inilah  prinsip-prinsip  dan  asas-asas  hukum  Islam  dibina  yang kemudian  diaplikasikan  dalam  kehidupan  sosial  tanpa  terikat  batas  ruang  dan waktu.
Adanya  keselarasan  hukum-hukum  Alquran  dengan  perubahan  sosial maka  hukum-hukum  Alquran  dianggap  sangat  efektif  dalam  rangka  membina
ketertiban dan mewujudkan kemaslahatan sosial sehingga redaksi-redaksi Alquran terkesan  fleksibel  yang  dapat  diinterpretasikan  dalam  konteks  kekinian  dan kedisinian.
Redaksi yang fleksibel ini pada prinsipnya bertitik-tolak dari pertimbangan rasa  keadilan  sosial  yang  menjadi  prioritas  utama  dalam  menetapkan  suatu hukum.  Berdasarkan  prinsip  keadilan  ini  pulalah  maka  pengaplikasian  hukum tidak boleh semena-mena dan harus memperhatikan  berbagai aspek.
Beranjak  dari  isyarat Alquran  ini  maka  hukum  baik  dari  segi  prinsip  dan asasnya  tidak  bisa  dilepaskan  dari  hubungan  sosial.  Korelasi  ini  dapat  ditandai melalui  fungsi  dan  tujuan  hukum  itu  sendiri  yang  mengatur  ketertiban  untuk mewujudkan kemaslahatan.
Indikasi dari korelasi ini menunjukkan bahwa hukum harus dinamis sesuai dengan perkembangan sosial itu sendiri sebagaimana statement yang diungkapkan oleh  para  ahli  fikih  ( تٌهصلأاو  تٌُهلأا  شيغتب  ماُحلأا  شيغت ) taghayyur  al-ahkâm  bi taghayyur al-amkinah wa al-azminah yang artinya perubahan situasi dan kondisi akan membawa kepada perubahan hukum.
Teori taghayyur ini  akan  membawa  perkembangan  hukum  dalam  suatu kehidupan  sosial  yang  dapat  dijadikan  indikator  tentang  perkembangan masyarakat  itu  sendiri.  Perkembangan  ini  dapat  pula  dipantau  melalui  norma- norma  dan  kaedah-kaedah  serta  adat-istiadat  yang  berlaku  di  masyarakat  yang selalu  diadopsi  untuk  dijadikan  hukum  atau  sebaliknya  dimana  kaedah-kaedah hukum dapat menjadi tradisi dalam kehidupan sosial.
Dengan  demikian  pembentukan  dan  ketetapan  suatu  hukum  sangat dipengaruhi  oleh  sosio  kultural  dimana  hukum  tersebut  berlaku.  Sebagai  contoh, memberikan  batasan  waktu  bagi  wanita  haidh  seharusnya  mengacu  kepada  letak geografis  setempat.  Kuat  dugaan,  bahwa  letak  geografis  suatu  daerah  sangat menentukan ukuran waktu haidh seseorang.
Sulit  diterima  akal  jika  waktu  yang  ditetapkan  oleh  fikih  terlampaui  oleh wanita  yang  sedang  haidh  dengan  memvonis  bahwa  darah  yang  keluar  adalah istiḥâdhah (darah  penyakit).  Padahal,  sifat-sifat  darah  yang  keluar  sama  sekali tidak  berbeda  dengan  darah  haidh.  Demikian  juga  dalam  hal  menetapkan  umur dewasa (mukallaf) tentu tidak harus mengacu kepada satu tempat saja.
Menarik  sekali  ketika  Alquran  tidak  pernah  memberikan  definisi  tentang harta  karena  berkaitan  dengan  persoalan  zakat.  Bagi  Alquran  anggapan  terhadap sesuatu  sebagai  harta  atau  tidak  sangat  tergantung  sosio  kultural  dan  juga generasi.  Boleh  jadi  pada  masa  dulu  tidak  dianggap  harta  tetapi  pada  masa sekarang dianggap sebagai harta.
Rincian-rincian  tentang  harta  yang  dizakati  sebagaimana  yang  telah dilakukan  oleh  Rasulullah  tidak  mesti  dipahami  sebagai  rincian  yang  bersifat mutlak.  Rincian  ini  harus  dipahami  sebagai  tindakan  yang  bijaksana  dari Rasulullah  supaya  pesan-pesan  Alquran  tidak  jauh  dari  budaya  dan  kehidupan masyarakat.
Sebagai  contoh,  rumah  pada  Rasulullah  tidak  dizakati  karena  tidak memiliki  harga  sama  sekali.  Bahkan  keadaan  rumah  pada  masa  tidak  dijadikan indikator  tentang  kekayaan  seseorang.  Terlebih  lagi  kehidupan  masyarakat  pada zaman  Rasul  adalah  masyarakat  yang  nomaden  (berpindah-pindah).  Tentu  saja berbeda  dengan  kondisi  sekarang  dimana  rumah  dianggap  harta  yang  sangat berharga  dan  bahkan  rumah  selalu  dijadikan  indikator  tentang  kekayaan seseorang.
Menyahuti  sosio  kultural  inilah  maka  „Umar  telah  menapaktilasi  suatu penemuan besar dimana ayat-ayat hukum di dalam Alquran tidak mesti dimaknai secara literal. Bahkan makna literal terkesan mengebiri keumuman hukum-hukum Alquran  sehingga  membuatnya  kurang  berdaya  dalam  menghadapi  fenomena- fenomena sosial yang dapat berimplikasi kepada statisnya tujuan hukum di dalam Alquran.
Terobosan  yang  dilakukan  oleh  „Umar  sebagaimana  disebutkan  di  atas menunjukkan  bahwa  ayat-ayat  hukum  di  dalam  Alquran  tidak  pernah  berhenti kepada  satu  pengertian.  Dengan  kata  lain,  makna-makna  ini  terus  saja  bergerak sesuai dengan keadaan perkembangan peradaban manusia.
Dalam  tataran  ini  yang  perlu  ditekankan  ialah  adanya  konsistensi  dalam menjalankan  kaidah taghayyur sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas.  Kaidah  ini patut dijadikan sebagai pisau analisis terhadap kemultimaknaan ayat-ayat Alquran supaya tidak ada celah untuk berkilah dari tuntutan hukum. Karena bagaimanapun situasi dan kondisi sekarang tentu sudah jauh berbeda bila dibanding dengan masa terdahulu.
Berkenaan dengan hal ini, al-Qurâfî (salah seorang ahli ushûl al-fiqh yang wafat pada tahun 684 H) membagi makna lafaz kepada tiga kategori. Pertama, al- wadh’u yaitu  makna  asal  dari  suatu  lafaz.  Kedua, al-isti’mâl yaitu  makna  suatu lafaz yang selalu digunakan (dipakai). Ketiga, al-ḥaml yaitu kemungkinan makna lain yang dapat diberikan kepada lafaz dimaksud. Menurutnya lebih lanjut, bahwa makna al-wadh’u adalah  makna  yang  telah  lewat, al-ḥaml adalah  makna  yang akan  datang  sedangkan al-isti’mâl adalah  makna  yang  berada  di  antara keduanya. 10
Adanya kemungkinan makna lain yang dapat diberikan kepada suatu lafaz mengindikasikan  bahwa  lafaz-lafaz  Alquran  bersifat  fleksibel.  Sifat  inilah  yang membuat  hukum-hukum  Alquran  terus  saja  berkembang  sesuai  dengan perkembangan  peradaban  manusia  itu  sendiri.  Dalam  tataran  ini,  yang  perlu diperhatikan  adalah  prinsip-prinsip  hukum  yang  terkandung  di  dalam  ayat dimaksud.

## Prinsip-prinsip Hukum dalam Alquran
Pengertian  "prinsip"  secara  etimologi  sebagaimana  disebutkan  dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia adalah  "asas  atau  dasar",  yaitu  asas  kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya. 11 Di dalam bahasa Arab  kata  "prinsip"  ini  disebut  dengan al-mabda' ( أذبولا )  yang  bentuk  jamaknya adalah ( ئدابولا ). 12
Menurut  Juhaya  S.  Praja  bahwa  prinsip  diartikan  dengan  permulaan, tempat  pemberangkatan,  titik  tolak  atau al-mabda’. Menurutnya  lebih  lanjut bahwa  prinsip  adalah  kebenaran  universal  yang  inheren  di  dalam  hukum  Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya; prinsip yang membentuk hukum Islam dan setiap cabang-cabangnya. 13
Dengan  demikian,  prinsip  adalah  suatu  kebenaran  yang  kemudian dijadikan sebagai landasan berpikir dan bertindak agar pikiran dan tindakan yang dilakukan  tetap  berada  dalam  koridor  kebenaran.  Dengan  kata  lain,  kebenaran pikiran  dan  tindakan  yang  akan  dilakukan  tidak  menyimpang  dari  prinsip kebenaran  semula  sehingga  tidak  muncul  tuduhan-tuduhan  yang  sifatnya pengklaiman sepihak seperti “sesat, bid‟ah dan lain-lain”. Biasanya, tuduhan yang
seperti ini muncul dari pandangan bahwa pemaknaan terhadap ayat-ayat Alquran harus satu dan seragam tanpa pernah melihat perbedaan tatanan sosial yang ada.
Menurut  Jamâl  al-Dîn  Rif„at  bahwa  prinsip-prinsip  ajaran  Islam  itu mengandung keadilan dan persamaan di antara manusia serta berprilaku tasâmuḥ terhadap  non  Muslim. 14 Prinsip  yang  dikemukakan  oleh  Rif„at  ini  nampaknya lebih  terkesan  menonjolkan  hikmah  dan  tujuan  hukum  sementara  peran  aktif sosial  untuk  mewujudkan  prinsip  dimaksud  tidak  kelihatan  sama  sekali.  Dengan kata  lain,  bahwa  prinsip  hukum  yang  disinyalir  oleh  Rif‟at  hanya  bernuansa informatif.
Berlainan  halnya  dengan  Prof.  Juhaya  dimana  prinsip-prinsip  hukum hubungan  sosial  menurutnya  datang  dari  dua  arah  yaitu  adanya  informasi  dari sumber  hukum  itu  sendiri  (dalam  hal  ini  Alquran)  dan  adanya  motivasi  kepada manusia  untuk  bersikap  dan  bertindak  agar  prinsip-prinsip  dimaksud  dapat terwujud. Dalam tataran ini Prof. Juhaya menegaskan bahwa prinsip hukum Islam bertumpu kepada prinsip tauhid, keadilan, al-amr bi al-ma‘rûf wa al-nahy ‘an al- munkar, al-ḥurriyah, al-musâwah, al-ta‘âwun dan al-tasâmuḥ. 15 Ketujuh prinsip- prinsip  hukum  sebagaimana  yang  digambarkan  oleh  Juhaya  ini  semuanya berkaitan dengan hubungan sosial untuk membina kemaslahatan.
Prinsip  tauhid  misalnya  merupakan al-mabda’ dalam  membangun kepatuhan  seseorang  terhadap  hukum  dan  ketentuan  Tuhan. 16 Hal  ini  diperkuat lagi ketika Rasulullah berdomisili di Makkah maka topik ayat-ayat Alquran yang diturunkan  berkenaan  dengan  ketuhanan.  Setelah  para  sahabat  mampu menginternalisasi sifat-sifat Tuhan maka ayat-ayat hukum yang turun di Madinah yang  notabenenya  mengekang  kebebasan  tradisi  mereka  yang  jahiliyah  akhirnya dapat  diterima  dengan  baik  karena  prinsip-prinsip  hukum  dalam  Alquran berkaitan erat dengan kehidupan sosial mereka.
Prinsip-prinsip  keadilan  yang  terdapat  dalam  prinsip  hukum  hubungan sosial  adalah  menyamaratakan  kedudukan  manusia  di  depan  hukum.  Prinsip  ini merupakan  ciri  khas  dari  hukum  Alquran  bila  dibanding  dengan  prinsip  hukum sekuler  yang  bernuansa  kepastian.  Qanun  yang  di  dalamya  terdapat  lembaga pengadilan  adalah  bertujuan  untuk  membantu  masyarakat  memperoleh  hak-hak mereka namun harus sesuai dengan kondisi masyarakat itu sendiri.
Oleh karena itu -menurut „Abd al-Qâdir „Awdah- apapun alasannya bahwa qanun tidak boleh menyendiri dari masyarakat karena dengan qanun ini kehidupan
masyarakat  akan  teratur,  kezaliman  akan  tertolak,  hak  mereka  akan  terpelihara, keadilan  akan  merata  dan  masyarakat  akan  terarah.  Dengan  demikian,  maka keberadaan  qanun  tidak  lain  merupakan  pelayan  masyarakat. 17 Menurut  Imam Khomeyni  bahwa  lembaga  pengadilan  harus  sesuai  dengan  apa  yang  dibutuhkan oleh  masyarakat  Muslim  dalam  hidup  dan  kehidupan  mereka  yang  berkaitan dengan kemaslahatan serta mengatur politik agama. 18
Prinsip amar  ma’rûf dan nahy munkar merupakan  upaya  dalam mewujudkan kemaslahatan sosial yang datang dari dua dimensi. Dimensi pertama mengajak  manusia  untuk  melakukan  aktifitas-aktifitas  yang  baik  dan  sekaligus memberikan  penghargaan  kepada  pelakunya.  Dimensi  kedua  mencegah  manusia untuk  melakukan  perbuatan-perbuatan  yang  munkar  dan  sekaligus  memberikan sanksi  bagi  pelakunya.  Prinsip  ini  mengindikasikan  bahwa  sekecil  apapun  jenis perbuatan  manusia  tetap  saja  akan  mendapatkan  konsekwensi  dari  perbuatan tersebut. 19
Prinsip al-hurriyah adalah  kebebasan  yang  diberikan  kepada  manusia untuk  memilih perbuatannya. 20 Kebebasan dimaksud tidak bisa diartikan sebagai kebebasan  yang  mutlak  karena  wahyu  memberikan  bimbingan  kepada  manusia untuk melakukan hal-hal yang baik. Mengenai kebebasan ini pada prinsipnya akal mausia  dapat  memilah  antara  yang  baik  dan  yang  buruk  dan  justru  itu  Alquran kadang-kdang menyebutkan dirinya sebagai nazîr yaitu memberi peringatan. Hal ini mengindikasikan bahwa perbuatan baik dan buruk bisa dipahami oleh manusia akan  tetapi  sebagian  manusia  banyak  yang  melanggarnya  sehingga  Alquran memberikan peringatan.
Prinsip al-musâwah (egalitarian) adalah persamaan nilai-nilai kemanusiaan  yang  mencakup  keyakinan  dimana  manusia  secara  totalitas  adalah sama  dari  segi  kejadian. 21 Oleh  karena  itu,  tidak  ada  kelompok  yang  dilebihkan dari  yang  lain  bila  dilihat  melalui    unsur-unsur  kemanusiaan  begitu  juga  proses awal  kejadian  manusia  berikut  asal-muasalnya  yang  diciptakan  dari  tanah. Adapun  perbedaan  yang  terdapat  dalam  kehidupan  manusia  pada  prinsipnya hanyalah  perbedaan-perbedaan  external  yang  keluar  dari  watak,  unsur  dan kejadiannya seperti pengetahuan, akhlak dan aktifitas-aktifitas. Berdasarkan prisip ini  pulalah  maka  hukum  Islam  menekankan  urgennya  tauhid  sehingga  setiap muslim wajib memeganginya. 22
Prinsip al-ta‘âwun yaitu  prinsip  saling  tolong-menolong  karena  manusia adalah  makhluk  sosial  yang  sulit  hidup  sendirian. 23 Prinsip  ini  adakalanya memberikan  fasilitas  kepada  seseorang  untuk  melakukan  aktifitas  kebaikan  dan juga  menahan  seseorang  untuk  tidak  melakukan  perbuatan  yang  tidak  terpuji. Justru  itu  penghargaan  yang  diberikan  kepada  seseorang  setelah  melakukan kebaikan  atau  menghukum  seseorang  setelah  melakukan  kejahatan  termasuk kedalam  prinsip al-ta‘âwun ini  begitu  juga  membantu  seseorang  untuk mendapatkan haknya.
Al-Tasâmuḥ ialah  bersikap  toleransi  kepada  orang-orang  yang  berbeda pandangan baik kepada sesama umat Islam maupun yang non Muslim. 24 Adanya peralihan  hukum  dari al-qishâs kepada al-diyat atau  memaafkannya  sama  sekali merupakan  salah  satu  prinsip  hukum  yang  diatur  dalam  Alquran.  Menurut Thabbârah  toleransi  ini  dapat  dilihat  melalui  dibolehkannya  memakan  makanan ahl al-kitâb, menghalalkan sembelihan mereka serta membolehkan kawin dengan puteri-puteri ahl  al-kitâb. Kemudian  menyebut  orang-orang  yang  non  Muslim dengan sebutan ahl al-zimmah termasuk ke dalam prinsip al-tasâmuḥ. 25
Asas-asas  hukum  Islam,  sebagaimana  yang  tergambar  dalam  Alquran, menurut  „Alî  al-Sâys  ada  tiga  yaitu ‘adam  al-haraj (tidak  memberatkan), qillah al-takâlîf (sedikit  beban)  dan al-tadarruj  fî  al-tasyrî‘ (berangsur-berangsur). Kemudian  al-Sâys  mencontohkan  ada  tujuh  konsep  tentang  keringanan  hukum. Pertama , ( al-isqâth ) yaitu menggugurkan  ibadah  ketika  uzur  seperti  naik  haji ketika  aman.  Kedua , ( al-naqsh )  mengurangi  kewajiban  seperti  mengqasar  shalat ketika  musafir.  Ketiga , ( al-ibdâl )  seperti  mengganti  wudhû‟  dengan  tayammum. Keempat , ( al-taqdîm )  seperti  menjama„  salat  di  „Arafah.  Kelima , ( al-ta’khîr ) seperti  seperti  menjama„  salat  di  Muzdalifah.  Keenam , ( al-taghyîr )  seperti merubah  tatacara  shalat  ketika  takut.  Ketujuh , ( al-tarkhîsh )  seperti  memakan bangkai ketika darurat. 26
Asas  yang  dibangun  dalam  hukum  Alquran  adalah  kemudahan,  keadilan dan  rahmat  serta  kemaslahatan  manusia  di  dunia  dan  di  akhirat.  Selanjutnya hukum  Alquran  ini  mampu  memenuhi  kebutuhan  setiap  masyarakat  yang diaturnya,  dapat  menuntaskan  segala  problem  yang  menimpanya  dengan  cara pemecahan  yang  paling  adil  dan  bermaslahat.  Selain  itu  Hukum  Islam  memiliki asas  yang sangat kuat dan  sekaligus dapat mewujudkan tujuan hukum tanpa ada kesulitan dan kesukaran. 27
Pemahaman  terhadap  asas-asas  hukum  inilah  yang  menurut  Fazlur Rahman  membuat  kemajuan  fiqh  pada  awal  masa  al-Khulafâ‟  al-Râsyidûn  dan didukung  oleh  prilaku  kaum  Muslimin  yang  telah  terjalin  secara  religius  karena telah  diatur  oleh  fiqh  Islam  sehingga  prilaku  tersebut  telah  membudaya  dalam kehidupan mereka sehari-hari. 28
Adapun  dari  segi  sosial  maka  hukum  Islam  mengatur  hak-hak  dan kebebasan  manusia  sebagaimana  mengatur  hak-hak  sosial  dan  negara  sekaligus. Justru  itu  hukum  Islam  mengharamkan  tindakan  anarkis  seperti  kezaliman  dan pengrusakan  darimanapun  datangnya.  Hal  ini  mengindikasikan  adanya  korelasi antara politik hukum Islam dengan fitrah alami manusia karena dengan menafikan fitrah  ini  maka  dapat  dipastikan  bahwa  asas-asas  hukum  tidak  mungkin  dapat dipahami. 29
Adapun menurut al-Qardhâwî, bahwa tujuan hukum Islam ialah mencetak manusia  yang  salih  untuk  memakmurkan  bumi  dengan  mengetahui  hak  Tuhan, menyembah  dan  melaksanakan  syi„ar-syi„ar-Nya,  mengetahui  hak  dirinya, membersihkan  diri  dengan  perbuatan  salih,  mengetahui  hak  sosial,  memberi sesuai dengan yang diambilnya, wasiat tentang kebenaran dan kesabaran, tolong- menolong atas taqwa dan kebaikan. 30
Contoh-contoh  yang  dikemukakan  di  atas  adalah  pengejawantahan  dari asas-asas  hukum  hubungan  sosial  mengingat  bahwa  prilaku  sosial  yang  terus mengalami  perubahan  maka  asas-asas  hukum  perlu  dipahami  secara  baik  dan benar.  Pemahaman  terhadap  asas-asas  ini  memiliki  sebuah  konsekwensi  dimana perjalanan  hukum  akan  senantiasa  mengalami  perubahan  dan  perubahan  hukum ini bukanlah merupakan suatu „aib. Disinilah terlihat dengan jelas bahwa melalui asas-asas hukum ini dengan hubungan sosial menunjukkan bahwa cabang-cabang hukum  Islam  yang  berkaitan  dengan  hubungan  sosial  lebih  menekankan  kepada kemaslahatan.

## Penutup
Berdasarkan  paparan  di  atas,  maka  prinsip  dan  asas  hukum  tidak  hanya terpaku  kepada  teks  akan  tetapi  lebih  ditekankan  kepada  tataran  konteks  selama prinsip  dan  asas  hukum  dimaksud  masih  terjamin  akurasinya.  Tujuan  hukum sebagaimana  yang  dipahami  selama  ini  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  sosial
maka dapat  dikategorikan sebagai  hukum  Alquran meskipun tidak menggunakan atribut-atribut  keislaman  asalkan  tujuan  hukum  dapat  tercapai  dan  tidak berseberangan dengan prinsip dan asas hukum itu sendiri.

## Catatan
1 Syamsul  Anwar, Hukum  Perjanjian  Syari‘ah:  Studi  tentang Teori  Akad  dalam  Fikih Muamalat, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2007), hlm. 15-16.
2 Q.S. al-Baqarah ayat 185.
3 Q.S. al-Mâ'idah ayat 6.
4 Q.S. al-Baqarah ayat 184.
5 Alquran  menyatakan  dirinya  sebagai  petunjuk  bagi  manusia  dapat  dilihat  dalam  Q.S.  al- Baqarah  ayat  185  dan  Q.S.  Âli  „Imrân  ayat  4.  Selain  itu  Alquran  juga  menjadi  petunjuk  bagi orang-orang yang taqwa sebagaimana informasi Q.S. al-Baqarah ayat 2, Q.S. Âli „Imrân  138 dan Q.S. al-Mâ‟idah ayat 46, petunjuk bagi sekalian alam sebagaimana tertera dalam Q.S. Âli „Imrân ayat 96, petunjuk bagi orang-orang yang beriman lihat Q.S. al-A‟râf ayat 203, Q.S. Yûnus ayat 57, Q.S.  Yûsuf  ayat  111,  Q.S.  al-Nahl  ayat  64  dan  89,  Q.S.  al-Naml  ayat  2  dan  77,  Q.S.  Fushshilat ayat  44,  petunjuk  bagi  orang-orang  Muslim  sebagaimana  terdapat  dalam  Q.S.  al-Nahl  ayat  16, petunjuk bagi orang-orang yang Muhsin terdapat dalam Q.S. Luqmân ayat 3, petunjuk bagi ûlî al- albâb sebagaimana  terdapat  dalam  Q.S.  al-Mu‟min  ayat  54  dan  petunjuk  bagi  kaum  yang  yakin terdapat dalam Q.S. al-Jâtsiyah ayat 20.
6 Abdulaziz  Abdulhussein  Sachedina, The  Just  Ruler  (al-sultān  al-‘ādil)  in  Shī‘ite  Islam, (New York: Oxford University Press, 1988), hlm. 120.
7 „Afîf  „Abd  al-Fattâh  Thabbârah, Rûh al-Dîn  al-Islâmî, Cet. XXVI,  (Bayrût:  Dâr  al-„Ilm  li al-Malâyîn, 1985), hlm. 290.
8 „Abd  al-Ghaffâr  „Azîz, al-Islâm  al-Siyâsî  bayna  al-Râfidhinâ  lahu  wa  al-Mughâlinâ  fîhi, (T.tp: Dâr al-Haqîqah li al-„Ilm al-Dawlî, 1989), hlm. 76.
9 Amir  Syarifuddin, Pengertian  dan  Sumber  Hukum  Islam, dalam  Zaini  Muchtarom  (et.el), Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 28-29.
10 Syihâb  al-Dîn  Abû  al-„Abbâs  Aḥmad  bin  Idrîs  al-Qurâfî, Syarḥ  Tanqîḥ  al-Fushûl  fî Ikhtishâr al-Maḥshûl fî al-Ushûl, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1973, hlm. 20-22.
11 Tim  Penyusun, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Cet.  III,  (Jakarta:  Balai  Pustaka,  1990), hlm. 52.
12 Asad M. Alkalali, Kamus Indonesia Arab, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 421.
13 Juhaya  S.  Praja, Filsafat  Hukum  Islam, (Bandung:  Pusat  Penerbitan  Universitas,  2002), hlm. 69.
14 Selengkapnya  lihat  Muḥammad  Jamâl  al-Dîn  Rif„at, Adab  al-Mujtama’  fî  al-Islâm, (Qathar: Idârah Ihyâ‟ al-Turrâts al-Islâmî, t,th.), hlm. 235-244.
15 Selengkapnya silakan lihat Juhaya, Filsapat ..., hlm. 69-78.
16 Lihat Q.S. al-Naḥl ayat 22, Q.S. al-Ḥajj ayat 34 dan Q.S. al-„Ankabût ayat 46.
17 „Abd  al-Qâdir  „Awdah, al-Islâm  wa  Awdhâ‘unâ  al-Qânûniyah, Cet.  IV,  (Bayrût: Muassasah al-Risâlah, 1982), hlm. 21.
18 Ayatullah  Ruhullah  al-Khomaynî, Tahzîb  al-Uhsûl, Juz  2,  (Iran:  Muassasah  al-Nasyr  al- Islâmî, 1405 H), hlm. 522.
19 Prinsip  amar  ma„rûf dan  nahi  munkar ini  dapat  dilihat  dalam  Q.S.  Âli  „Imrân  ayat  104, 110,  114,  Q.S.  al-A‟râf  ayat  157,  Q.S.  al-Tawbah  ayat  67,  71  dan  112,  Q.S.  al-Ḥajj  ayat  41  dan Q.S. Luqmân ayat 17.
20 Lihat, Q.S. al-Nisâ‟ ayat 85, Q.S. al-Kahfi ayat 29.
21 Lihat,  Q.S.  al-Ḥijr  26,  al-Naḥl  ayat  4,  al-Mu‟minûn  ayat  12,  al-Ḥujurât  ayat  13  dan  lain- lain.
22 Ali „Abd al-Wâhid Wâfî, al-Musâwah fî al-Islâm, (Arab Saudi: Maktabah „Ukkâzh, 1983), hlm. 9.
23 Anjuran tentang prinsip al-ta’âwun ini dapat dilihat dalam Q.S. al-Mâ‟idah ayat 2.
24 Anjuran untuk al-tasâmuḥ dapat dilihat dalam Q.S. al-Mâ‟idah ayat 5.
25 Thabbârah, Rûḥ …, hlm. 283.
26 Muhammad „Ali al-Sâys, Târîkh al-Fiqh al-Islâmî, (Kairo: Muhammad „Ali Shabîḥ, t.th.), hlm. 25-26.
27 Shâliḥ bin  Ghanîm al-Sadlân, Wujûb Tathbîq al-Syari‘ah al-Islâmiyah fî kull ‘Ashr, edisi Indonesia, terj. Kathur Suhardi, Aplikasi Syari’at Islam, (Jakarta: Darul Falah, 2002), hlm. 56-57.
28 Fazlur  Rahman, Islam, Cet.  I,  edisi  Indonesia,  terj.  Ahsin  Muhammad, Islam, (Bandung: Pustaka,  1989), hlm. 91.
29 Fatḥî  al-Daraynî, Khashâ’ish  al-Tasyrî‘  al-Islâmî  fî  al-Siyâsah  wa  al-Ḥukm, Cet.  I, (Bayrût: Muassasah al-Risâlah, 1982), hlm. 107-108
30 Yûsuf al-Qardhâwî, Syarî‘at al-Islâm Shâliḥah li al-Tathbîq fî kull Zamân wa Makân, Cet. 5, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), hlm. 18-36.

## DAFTAR PUSTAKA
„Awdah, „Abd al-Qâdir, al-Islâm wa Awdhâ‘unâ al-Qânûniyah, Cet. IV, (Bayrût: Muassasah al-Risâlah, 1982).
„Azîz,  „Abd  al-Ghaffâr, al-Islâm  al-Siyâsî  bayna  al-Râfidhinâ  lahu  wa  al- Mughâlinâ fîhi, (T.tp: Dâr al-Haqîqah li al-„Ilm al-Dawlî, 1989).
Al-Dâraynî, Fathî, Khashâ’is al-Tasyrî‘ al-Islâmî fî al-Siyâsah wa al-Hukm, Cet. I, (Bayrût: Muassasah al-Risâlah, 1982).
Alkalali, Asad M., Kamus Indonesia Arab, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987).
Al-Khûmaynî,  Ayatullah  Ruhullah, Tahzîb  al-Uhsûl, Juz  2,  (Iran:  Muassasah  al- Nasyr al-Islâmî, 1405 H).
Al-Qardhâwî,  Yûsuf, Syarî‘at  al-Islâm  Shâlihah  li  al-Tathbîq  fī  kull  Zamân  wa Makân, Cet. 5, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), hlm. 18-36.
Al-Qurâfî, Syihâb al-Dîn Abû al-„Abbâs Aḥmad bin Idrîs, Syarḥ Tanqîḥ al-Fushûl fî Ikhtishâr al-Maḥshûl fî al-Ushûl, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1973).
Al-Sadlân,  Shâlih  bin  Ghanîm, Wujûb  Tathbîq  al-Syari‘ah  al-Islâmiyah  fî  kull ‘Ashr, edisi Indonesia terj. Kathur Suhardi, Aplikasi Syari’at Islam, (Jakarta: Darul Falah, 2002).
Al-Sâys,  Muhammad  „Ali, Târîkh  al-Fiqh  al-Islâmî, (Kairo:  Muhammad  „Ali Shabîh, t.th.).
Amir Syarifuddin, Pengertian dan Sumber Hukum Islam, dalam Zaini Muchtarom (et.el), Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992).
Fazlur  Rahman, Islam, Cet.  I,  edisi  Indonesia,  terj.  Ahsin  Muhammad, Islam, (Bandung: Pustaka,  1989).
Juhaya  S.  Praja, Filsafat  Hukum  Islam, (Bandung:  Pusat  Penerbitan  Universitas,
2002).
Rif‟at,  Muhammad  Jamâl  al-Dîn, Adab  al-Mujtama’  fî  al-Islâm, (Qathr:  Idârah Ihyâ‟ al-Turrâts al-Islâmî, t,th.).
Sachedina, Abdulaziz Abdulhussein, The Just Ruler (al-sultān al-‘ādil) in Shī‘ite Islam, (New York: Oxford University Press, 1988).
Syamsul  Anwar, Hukum  Perjanjian  Syari‘ah:  Studi  tentang Teori  Akad  dalam Fikih Muamalat, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2007).
Thabbârah, „Afîf „Abd al-Fattâh, Rûh al-Dîn al-Islâmî, Cet. XXVI,  (Bayrût: Dâr al-„Ilm li al-Malâyîn, 1985).
Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka,
1990).
Wafî,  Ali  „Abd  al-Wâhid, al-Musâwah  fî  al-Islâm, (Arab  Saudi:  Maktabah „Ukkâzh, 1983).