## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174
Volume 4, Nomor 1, 2024

## Authors
1 Arfina Lailatul Faizah
2 Syamsuddin
3 Baehaqi

## Affiliation
1,2,3 Institut  Islam  Mambaul  Ulum
Surakarta
Email 1 arfinalailatul@gamil.com
2 Syamsuddin63.msi@gmail.com
3 baehaqi2904@gmail.com

## Date Submission
26 August 2023

## Date Accepted
27 January 2024
Date Published 28 January 2024

## DOI
10.52249

## PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.

## 16 TAHUN 2019 DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI

## Abstract
This study aims to find out how the implementation of Law no. 16 of 2019 Article 7 at the Nogosari KUA, supporting and inhibiting factors in the implementation of Law Number 16 of 2019 Article 7 at  the  Religious  Affairs  Office  of  Nogosari  District.The  approach taken in this study is  a qualitative approach, a type of normative empirical research or field research. This means that the data comes from  interviews,  observations,  personal  documents  and  other official documents. Data analysis technique used is data collection is  data  collection,  data  reduction,  data  presentation  and  drawing conclusions. Data validity assurance techniques are carried out by checking trust, transferability and dependency checks. The results of this study found that the application of the age limit for marriage according to Law no. 16 of 2019 at the KUA in Nogosari District, it  has  been  effective  with  a  decrease  in  the  number  of  early marriages every year. In its application there are inhibiting factors, namely:  1)  level  of  education;  2)  lack  of  legal  awareness;  3) uncontrolled association; and 4) the decision on the PA's marriage dispensation. The supporting factors are: 1) the level of community education; 2) socialization; 3) public awareness Keywords: Marriage Age Limit, Law No. 16 of 2019

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana Pelaksanaan  UU  No.  16  Tahun  2019  Pasal  7  di  KUA Nogosari,  faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nogosari. Pendekatan yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan Kualitaif  jenis  penelitian  normative  empiris  atau  penelitian lapangan  field  research.  Artinya  data  berasal  dari wawancara,  obeservasi,  dokumen  pribadi  dan  dokumen resmi  lainnya.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah pengumpulan data adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik penjamin keabsahan data dilakukan dengan pemeriksaaan kepercayaan,  pemeriksaan  keteralihan  dan  pemeriksaan ketergantungan.    Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa pelaksanaan  pembatasan  usia  menikah  menurut  Undang- undang  No.  16  Tahun  2019  di  KUA  Kecamatan  Nogosari sudah  efektif  dengan  menurunya  angka  pernikahan  dini setiap  tahunnya.  Dalam  pelaksanaannya  terdapat  faktor penghambat  yaitu:  1)  tingkat  pendidikan;  2)  kurangnya kesadaran  hukum;  3)  pergaulan  tidak  terkontrol;  dan  4)
1,2,3 Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta
putusan dispensasi nikah PA. Adapun faktor pendukungnya yaitu:  1)  tingkat  pendidikan  masyarakat;  2)  sosialisasi;  3) kesadaran masyarakat Kata Kunci : Batas Usia Nikah, Undang – Undang No. 16 Tahun 2019

## PENDAHULUAN
Pernikahan  adalah  salah  satu  masalah  yang  dibahas  dalam  ajaran  islam.  Al-Qur’an menjelaskan  akan adanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah bagi setiap pasangan yang secara  langsung  mengarungi  rumah  tangga.  Banyak  cara  yang  dapat  dilakukan  untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya adalah upaya mencari calon istri dan calon suami yang baik. Upaya tersebut merupakan kunci dari ajaran Rasulullah SAW kepada umatnya yang keberadaanya dapat menentukan perjalanan bahtera rumah tangga (Rambe, 2017).
Berdasarkan  ilmu  Fiqih,  usia  perkawinan  salah  satu  faktor  penting  dalam  persiapan perkawinan  karena  tolak  ukur  seseorang  dapat  dikatakan  cukup  dewasa.  Dalam perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dan matang dari masing-masing calon. Menurut kamus umum bahasa Indonesia, dewasa yaitu sampai umur atau baligh . Usia dewasa dalam hukum islam dikenal dengan istilah baligh (Armiya, 2018).
Seorang laki-laki dianggap dewasa (akil baligh) jika ia telah bermimpi mengeluarkan air mani laki-laki (ihtilam) dan wanita tersebut mengalami haid (menstruasi). Sementara itu, usia kematangan seksual masing-masing laki-laki/wanita juga berbeda, ada yang cepat ada yang  lambat.  Kondisi  ini  tergantung  pada  kesehatan  fisik  seseorang,  pengaruh  biologis, kondisi  lingkungan,  kondisi  kehidupan  sosial  ekonomi  dan  kebiasaan.  Oleh  karena  itu, batas usia untuk menikah adalah keluarnya air mani  pada laki-laki dan haid (menstruasi) pada perempuan. Namun karena masa ihtilam dan haid pada umumnya sekitar 12 atau 13 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan (Rachman, 2020).
Di  Indonesia  sendiri  sejak  di  Undang-Undangkannya  Undang-Undang  Perkawinan Tahun  1974,  warga    sudah  menjadikan Undang-Undang  tersebut  sebagai  pedoman dalam setiap  melangsungkan  perkawinan.  Salah  satu  prinsip  yang  dianut  Undang-Undang perkawinan  di  Indonesia  artinya  bahwa  calon  suami  istri  wajib  sudah  matang  secara jasmani maupun rohani sesuai dengan yang tertera pada pengertian perkawinan itu sendiri “perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seseorang  wanita  dan  laki-laki”  (Summa, 2005).  Memakai  azas  ini  tujuan  perkawinan  akan  bisa  lebih  mudah  dicapai  Jika  kedua mempelai  telah matang  jiwa  raganya  maka  standar yang  dipergunakan  adalah penetapan usia.
Islam  memang  telah  membuka  jalan  bagi  manusia  untuk  tidak  mempersulit  dirinya sendiri karena Allah SWT justru memberikan kesempatan bagi manusia tersebut yang ingin memperbaiki diri dengan ikhlas karena Allah SWT. Islam sangat bijak dan sempurna dalam membahas masalah kehidupan, tidak ada satu aspek pun yang tidak dibahas dalam hukum Allah,  termasuk  semua  aspek  kehidupan  mengatur  hubungan  dengan  Pencipta-Nya  serta mengatur hubungan dengan yang lain. (Ghazali, 2003).
Usia  Perkawinan  Menurut  Pasal 1  Undang-Undang  No.  16  Tahun 2019,  perkawinan hanya  diperbolehkan  bagi  laki-laki  dan  perempuan  yang  telah  mencapai  usia  19  tahun. Pada  dasarnya  tujuan  penetapan  usia  nikah  adalah  untuk  kemaslahatan  dan  kebaikan,
1,2,3 Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta
terutama  bagi  calon  mempelai.  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019  Nomor  4  hufuf  d tentang  Perkawinan  menjelaskan  bahwa  prinsipnya  adalah  calon  mempelai  harus  matang lahir dan batin agar dapat mencapai tujuan perkawinan dengan baik tanpa harus berakhir dengan  perceraian  dan  mendapat  keturunan  yang  baik  dan  sehat.  Pembatasan  usia perkawinan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia (Tim  Redaksi  Nuansa  Aulia,  2020).Batas  usia  pada  perkawinan  sangatlah  penting  sebab dalam  perkawinan  menghendaki  kematangan  psikologis.  Usia  perkawinan  yang  terlalu muda  bisa  mengakibatkan  meningkatnya  masalah  perceraian  sebab  kurangnya  kesadaran untuk bertanggung jawab pada kehidupan berumah tangga (Mustofa, 2019).
Batasan  usia  minimal  perkawinan  diperlukan  karena  perkawinan  merupakan peristiwa hukum yang mengubah status, hak, dan kewajiban seseorang. Perubahan tersebut meliputi perubahan hak dan kewajiban seorang anak menjadi suami atau istri. Karena itulah pernikahan  membutuhkan  persiapan  yang  sungguh  matang,  baik  secara  fisik  maupun psikis. Termasuk persiapan keuangan untuk kehidupan keluarga (Mustofa, 2019).
Perubahan  batas  usia  calon  pasangan  tersebut  adalah  agar  pasangan  yang  ingin menikah  sudah  dewasa  dan  matang  dan  dapat  menjalani  pernikahan  dengan  baik,  tidak berakhir  dengan  perceraian  dan  memiliki  keturunan  yang  sehat.  Undang-Undang  ini tentang  pelaksanaan  ini  terutama  tentang  batas  usia  perkawinan,  ada  yang  mengikutinya ada  juga  yang  tetap  melanjutkan  perkawinan  dan  mengajukan  permohonan  dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.
Keharmonisan dalam rumah tangga adalah harapan setiap pasangan suami istri yang melangsungkan  pernikahan.  keluarga  yang  serasi  terlihat  dari  keluarga  yang  rukun, bahagia,  penuh  cinta  kasih  dan  jarang  terjadi  konflik  dalam  keluarga  tersebut.  Keluarga yang  bahagia  akan  terwujud  bila  berasal  pasangan  suami  istri  telah  mengikuti  apa  yang diajarkan  oleh  agamanya,  menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawab  masing-masing,  saling menghormati,  saling  menghargai,  saling  mengasihi,  saling  bekerja  sama,  serta    menjaga komunikasi.
Salah satu penyebab ketidakharmonisan pernikahan di usia muda adalah kurangnya kesiapan  pasangan  dalam  menghadapi  kehidupan  pernikahan.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh usia pasangan yang masih muda saat menikah. (Mustofa, 2019). Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis di KUA Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. Kepala KUA memberi data yaitu ada 14 Pasangan yang menikah di bawah umur di dalam satu tahun yaitu tahun 2019,11 pasang pada tahun 2020, 8 pasangan di tahun 2021 sama halnya ada pasangan yang menikah  dibawah  umur  dan  tahun  2022  ada  6  pasangan  yang  menikah  bawah  umur. Walaupun Undang-undang tersebut sudah diterapkan di KUA Kecamatan Nogosari, tetapi pernikahan  di  bawah  umur  masih  terjadi.  Terlebih  sebagian  besar  wilayah  kecamatan Nogosari adalah wilayah pedesaan dengan mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani, dimana proses sosial, pergaulan yang sangat tinggi mengakibatkan kehamilan di luar nikah dan  rendahnya  kesadaran  akan  pentingnya  pendidikan  menjadi  salah  satu  penyebab terjadinya  pernikahan  dini.  Orang  tua  juga  menjadi  salah  satu  penyebab  terjadinya pernikahan dini, karena faktor ekonomi yang tidak stabil menjadi alasan orang tua untuk menikahkan anaknya.

## METODE PENELITIAN
1,2,3 Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta
Metode  penelitian  yang  digunakan  normatif  empiris  atau  penelitian  lapangan field research .  Penelitian  lapangan  adalah  untuk  mempelajari  secara  intensif  tentang  latar belakang,  keadaan  sekarang  dan  interaksi  lingkungan  suatu  unit  sosial,  individu, kelompok,lembaga  atau  masyarakat  (Narbuko&Ahmadi,  2005).  Selain  itu,  penelitian  ini pula  menggunakan  penelitian  pustaka  ( library  research )  sebagai  pendukung  penelitian lapangan ( field  research ) dengan mencari  surat keterangan terkait dari sumber tertulis baik buku,  jurnal,  maupun  artikel.  Penelitian  ini  bersifat  kuantitatif  artinya  suatu  prosedur penelitian  yang  menghasilkan  data-data  bersifat  deskriptif  dalam  bentuk  istilah/kata tertulis atau verbal dari orang-orang dan sikap yang diamati.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Pelaksanaan pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 di KUA Nogosari
Pembatasan usia nikah dalam pelaksanaan pernikahan pada dasarnya bertujuan agar kedua  calon  suami  dan  istri yang  sudah  dewasa  tersebut  dapat  memikul  tanggung  jawab sebagai kepala keluarga dan sebagai ibu rumah tangga. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan  akhirnya  mengalami  penyegaran  (Fauzy,  2022).  Pasal  7  ayat  1  yang semula  menyatakan  bahwa  batas  usia  minimum  bagi  wanita  untuk  menikah  adalah  16 tahun  kemudian  diubah  dengan  menaikkannya  menjadi  19  tahun  setara  sama  laki-laki. Perubahan  ini  mengakomodir  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  13522/PUU-XV/2017, Regulasi  Dispensasi  dalam  Penguatan Aturan Batas  Usia  Kawin  atas  permohonan  judicial review  terhadap  Pasal  7  ayat  1  karena  dianggap  tidak  konstitutional  dan  diskriminatif. Perubahan  tersebut  secara  resmi  dituangkan  dalam  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang diundangkan  pada  tanggal  15  Oktober  2019,  Pemerintah  berharap  perubahan  Undang- undang  Perkawinan  tersebut  dapat  menekan  angka  perkawinan  anak  di  bawah  umur (Setiawan, 2020).
Adanya larangan dari segi hukum mengenai pernikahan di bawah umur dikarenakan terdapat beberapa dampak psikologis yang bisa terjadi akibat pernikahan muda. dari segi psikologis,  seorang  anak  bisa  saja  memiliki  emosi  yang  tidak  berkembang.  Akhirnya menjadi  pribadi  yang  mudah  marah,  tertutup,  sampai  putus  harapan.  Hal  tersebut dikarenakan,  si  anak  masih  belum  siap  menjadi  suami  atau  istri  atau  orang  tua  dan pasangan  seksual.  Selain  itu,  pernikahan  muda  juga  bisa  mengakibatkan anak  mengalami gangguan  kognitif  seperti  sulit  untuk  memecahkan  maslaah,  tidak  berani  mengambil keputusan,  serta  gangguan  memori.  Pasangan  yang  mendominasi  akan  menyebabkan terjadinya KDRT, ketidakadilan, bahkan menyebabkan terjadinya perceraian diusia muda.
Pernikahan  di  bawah  umur  juga  lebih  mudah  untuk  terjadinya  gangguan  mental setelah  melahirkan,  contohnya  baby  blues  sampai  depresi  yang  dikarenakan  perubahan hormon,  tekanan  mental,  kelelahan,  sampai  merasa  kurangnya  bantuan  dari  orang  lain setelah  melahirkan.  Banyaknya  dampak  tersebut  juga  yang  membentuk  hukum-hukum dimana melarang pernikahan kurang dari 19 tahun agar dilaksanakan.
Mengutip  penelitian  yang  dilakukan  oleh  May  Minarmi,  dkk,  tentang  dampak biologis  dan  psikologis  remaja  yang  menikah  dini  ditemukan  bahwa  sebanyak  52%  dari sejumlah  responden  mengalami  dampak  biologis  serta  psikis  tinggi.  Diantara  dampaknya terhadap  biologis  adalah  terjadi  kurang  darah  karena  pada  umumnya  remaja  yang  hamil
1,2,3 Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta
kurang  memperhatikan  pola  hidup  serta  nutrisi  bagi  dirinya  maupun  janinnya.  juga, kondisi rahim yang masih pada tahap perkembangan akan sangat lemah untuk melakukan pembuahan, sehingga pertumbuhan janin akan terhambat dan rentan terjadinya keguguran pada usia muda. Adapun akibat yang ditimbulkan dari pernikahan dini terhadap psikologis adalah  rasa  cemas,  depresi,  kemampuan  jiwa  serta  pikiran  yang  lemah  (kurang  dewasa) untuk  mendapatkan  permasalahan-pertarungan  dalam  keluarga,  dan  paling  fatal  ialah terjadinya perceraian dini (May Minarmi, 2014).
Setiap perubahan regulasi tentang suatu hal pasti juga akan mengubah pola pemikiran pada masyarakat. Pembaruan undang-undang perkawinan terkait batas usia menikah dari minimal  16  tahun  bagi  perempuan  dan  19  tahun  bagi  laki-laki  menurut  Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 menjadi tidak kurang dari 19 tahun bagi wanita maupun laki-laki pasti akan memunculkan respon berbeda dari masyarakat yang akan menyegerakan pernikahan anaknya.  Maka  untuk  mengantisipasi  kesalahpahaman  masyarakat  terhadap  Undang- Undang, Bapak M.Muslih menyebutkan bahwa kegiatan sosialisasi menjadi suatu kepastian lembaga untuk mewujudkan pola pemikiran warga  supaya sinkron dengan tujuan undang- undang. juga sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan bagi warga agar lebih   mengetahui perundang-undangan  di  Indonesia  harus  dijunjung  tinggi  dilaksanakan,  sehingga terciptalah kehidupan yang sejahtera.
Proses  sosialisasi dilakukan kepada warga  melalui majlis taklim, pertemuan  warga, penyuluhan di balai desa serta kepada  calon pengantin bersama walinya terkait perubahan batas  minimal  usia  menikah  19  tahun  untuk  laki-laki  serta  perempuan.  Ketika  ada  calon pengantin  yang  mendaftarkan  pernikahan  di  KUA  namun  usia  belum  mencukupi,  maka keduaorang  tua  laki-laki  juga  perempuan  bisa  meminta  dispensasi  atas  ketentuan  umur pada  Pengadilan  Agama.  Pengajuan  dispensasi  tersebut  diajukan  ke  Pengadilan  sesuai daerah  tempat  tinggal  pemohon.  Adapun  syarat  pengajuan  dispensasi  nikah  untuk perkawinan  dibawah  umur  pada  pasal  5  ayat  1  Perma  nomor  5  Tahun  2019  mengatakan bahwa  terdapat  beberapa  syarat  nikah  dibawah  umur  yang  haru  dipenuhi  ketika  ingin mengajukan dispensasi nikah:
a. Akta  kelahiran  anak  (calon  pengantin)  atau  fotocopy  ijazah  terakhir  sebanyak1  lembar yang diberkan materai.
b. Fotocopy Kartu Keluarga.
c. Fotocopy KTP orang tua yang mengajukan dispensasi.
d. Surat  penolakan  dari  KUA.  Surat  ini  akan  berisi  mengenai  tidak  diberikannya  izin pernikahan anak dibawah umur atau kurang dari 19 tahun.
Selain  beberapa  syarat  nikah  di  bawah  umur  tersebut,  pada  sidang  nikah  di  bawah umur  juga diperlukan  bukti-bukti.  Bukti  tadi  seperti  surat  keterangan  bahwa  kedua  calon pengantin  masih  dibawah  umur.  Pengajuan  dispensasi  nikah  juga  membutukan  surat keterangan  dari  tenaga  kesehatan  setempat  sebagai  pendukung  agar  pernikahan  dibawah umur  tersebut  segera  dilaksanakan.  Hal ini  akan  menjadi  pertimbangan  dalam  pengajuan dispensasi  nikah.  Pemohon  dispensasi  juga  harus  membayar  biaya  sidang  nikah  dibawah umur yang diurus sendiri atau melalui kuasa hukum.
Apabila  keputusan  hakim  mengabulkan  permohonan  dispensasi  nikah,  maka  calon pengatin  dapat  melangsungkan  pernikahan  di  KUA  dengan  menyertakan  putusan  hakim tersebut.  Disahkannya  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019  Salah  satu  tujuannya  adalah
1,2,3 Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta
untuk mencegah pernikahan usia anak-anak atau pernikahan dini. Oleh karena itu, pasal 7 alinea  pertama  mengatur  bahwa  laki-laki  dan  perempuan  yang  telah  mencapai  umur  19 tahun  boleh  menikah.  Artinya,  laki-laki  dan  perempuan  tidak  boleh  menikah  sampai mereka berusia 19 tahun. Kecuali jika Pengadilan Agama memutuskan untuk mengizinkan pria dan wanita di bawah umur menikah dengan alasan dan bukti yang Kuat.
Pelaksanaan Undang-Undang  No. 16 tahun 2019 efektif dalam mengatasi pernikahan dini  di  Kecamatan  Nogosari.  Pelaksanaan  sosialisasi  secara  bertahap  dan  adanya  surat penolakan nikah bagi yang belum cukup umur setidaknya dapat memperdalam wawasan masyarakat  dan  mengurungkan  niatnya  untuk  segera  menikahkan  atau  menikahkan anaknya. Namun, jika surat penolakan nikah dari KUA dibawa ke pengadilan agama dan hakim  mengabulkan  permohonan  nikah,  maka  KUA  tidak  berhak  menolak  menikahkan pasangan  tersebut.  Grafik  berikut  ini  membandingkan  jumlah  pernikahan  dini  di  KUA Kecamatan Nogosali berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undnag-Undnag No. 16 Tahun 2019.
Tabel 4.1
Jumlah Pernikahan Dini Sebelum dan Sesudah UU No. 16/2019
Grafik  di  atas  menunjukkan  bahwa  jumlah  pernikahan  dini  di  KUA  Kecamatan Nogosari mengalami penurunan setelah berlakunya UU No. 16 Tahun 2019. Berkurangnya angka pernikahan dini di KUA Kecamatan Nogosari dikarenakan adanya  perbedaan batas usia  minimal  pernikahan,  berdasarkan  statistik  data  pernikahan  tersebut  diatas,  diketahui bahwa  terjadi  penurunan  kasus  pernikahan  dini  yang  cukup  signifikan  di  Kecamatan Nogosari, yaitu sejumlah 11 kasus pada tahun 2020, 8 kasus pada tahun 2021, 6 kasus pada tahun 2022, pada tahun 2023 bulan Januari-Juli terdapat 3 kasus pernikahan dini.

## Faktor  Penghambat  dan  Pendukung  Pelaksanaan  UU  No.  16  Tahun  2019  di  KUA kecamatan Nogosari
Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan cukup efektif untuk  menangani  perkara  pernikahan  dini  di  KUA  Kecamatan  Nogosari.  Tetapi,  dalam proses  pelaksanaannya  tidak  terlepas  dari  berbagai  macam  kendala.  Ada  beberapa  faktor yang  menghambat  pelakasnaan  undang-undang  perkawinan  terhadap  pernikahan  dini  di Kecamatan Nogosari
Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Retno  Sulistyowati,  faktor  yang menyebabkan orang tua memilih menikahkan anaknya, terutama anak perempuan, di usia dini  adalah karena  orang  tua  memiliki  tingkat  pendidikan  yang rendah.  Ketika orang  tua memiliki  tingkat  pendidikan  yang  rendah,  mereka  cenderung  tidak  mementingkan pendidikan.  Sehingga  pendidikan  anak  juga  akan  rendah,  dan  cara  berpikir  anak  akan
1,2,3 Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta
menyerupai cara berpikir orang tuanya. Hal ini akan terus berlanjut ke generasi berikutnya. (Sulistyowati, 2014).
Tingkat  pendidikan  menjadi  tolak  ukur  utama  kesejahteraan  suatu  rumah  tangga. Pasangan  yang  melakukan  pernikahan  dini  sebagian  besar  dilakukan  oleh  seorang  yang tidak  menyelesaikan  pendidikannya  ke  jenjang  yang  lebih  tinggi.  Sehingga,  pengetahuan serta  wawasan  juga  akan  terbatas  seperti  pengetahuan  tentang  membina  keluarga  yang harmonis, kesehatan reproduksi, ilmu tentang cara mengasuh anak dan mengelola ekonomi yang  sempurna.  Akhirnya,  pengetahuan  kerumahtanggaan  yang  terbatas  tersebut mengakibatkan problematika-problematika dalam keluarga tidak bisa teratasi dengan baik. Akibatnya, banyak terjadi perceraian diusia belia, anak-anak yang terlantar karena kurang perhatian orang tua, serta tindak kriminalitas berdalih kesulitan ekonomi (Eka Dwi, 2017). Faktor  lain  yang  menghambat  implementasi  efektif  dari  amandemen  Undang-Undang Perkawinan  adalah  isi  dari  undang-undang  tersebut  dalam  Pasal  7  ayat  2,  yang menyatakan:
“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak laki-laki dan atau orang tua pihak perempuan dengan bukti- bukti pendukung yang cukup, meminta kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi khusus  dengan  alasan-alasan  yang  sangat  mendesak”.  Dengan  demikian,  KUA  sebagai pelaksana UU Perkawinan tidak memiliki hak untuk menolak dan harus tetap melanjutkan proses pernikahan bagi pasangan di bawah umur yang telah mendapatkan surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.
KUA  dan  penyuluh  Agama  Islam,  sebagai  lembaga  penegak  hukum  di  masyarakat, bertanggung  jawab  atas  proses  sosialisasi.  Karena  keterbatasan  pengetahuan  dan pendidikan,  masyarakat  tidak  memahami  hukum.  Salah  satu  contohnya  adalah pembaharuan  UU  Perkawinan  yang  menetapkan  usia  pengantin  perempuan  menjadi  19 tahun.  Dari  uraian di  atas,  terdapat  beberapa  kendala  yang  mempengaruhi  pengaruh  UU No. 16 Tahun 2019 terhadap pembaharuan usia perkawinan di KUA Kecamatan Nogosali. Namun,  dibalik  kendala  tersebut  juga  terdapat  faktor  yang  mendukung  terwujudnya perubahan UU Perkawinan tersebut, M. Muslih dan Ihsan menjelaskan ada beberapa faktor. Di antara faktor-faktor yang mendukung efektivitas undang-undang tersebut adalah :

## 1) Tingkat Pendidikan
Menurut pendapat Bapak M. Muslih faktor yang menghambat pelaksanaan Undang- Undang  Perkawinan,  tingkat  pendidikan  juga  menjadi  faktor  yang  mendukung  efektifitas hukum. Orang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan lebih bijak dalam memahami  maksud  dari  undang-undang  tersebut.  Mereka  tidak  akan  segera melangsungkan  pernikahan  sebelum  kehidupan  mereka  mapan.  Selain  itu,  dalam  hal memilih  pasangan,  tentu  saja  orang  yang  berpendidikan  tinggi  akan  memilih  pasangan yang  berpendidikan  tinggi  pula.  Dengan  demikian,  pernikahan  secara  tidak  langsung bukanlah suatu prioritas yang harus diburu-buru, melainkan sebuah perjalanan hidup yang dilandasi dengan persiapan mental dan materi dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera.
Selain  itu,  tingkat  pendidikan  yang  lebih  tinggi  berarti  wawasan  yang  lebih  luas terhadap  suatu  hal,  salah  satunya  adalah  wawasan  tentang  pekerjaan  rumah  tangga  dan kesehatan wanita. Perempuan yang memiliki pemahaman yang baik tentang ruang lingkup
1,2,3 Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta
pekerjaan rumah tangga memiliki keterampilan untuk mengurus suami dan anak-anaknya dengan  baik  dan  terhindar  dari  hal-hal  yang  dapat  menimbulkan  pertengkaran  dalam rumah  tangga.  Demikian  pula,  seorang  pria  dengan  wawasan  yang  baik  mampu  bekerja keras  untuk  menjaga  keharmonisan  dalam  rumah  tangga,  melindungi  istri  dan  anak- anaknya, membimbing keluarga ke arah yang benar dan memperkaya rumah tangga.

## 2) Sosialisasi i
Sosialisasi  merupakan  media  yang  sangat  penting  untuk  mengkomunikasikan maksud  negara  melalui  legislasi.  UU  Perkawinan  yang  memperbarui  beberapa  pasal, khususnya ketentuan batas usia perkawinan, dikomunikasikan kepada masyarakat melalui sosialisasi  yang  efektif  dan  berkelanjutan.  Sebaliknya,  tanpa  proses  sosialisasi,  pembaruan batas usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 hanya akan menjadi wacana dan tidak akan  berpengaruh  pada  kehidupan  masyarakat.  (Bintang  Puspayoga,  “Menteri  PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan,” Kemenpppa , 7 Agustus 2020, diakses 9 Agustus 2023) Aparat  penegak  hukum  memainkan  peran  penting  dalam  proses  sosialisasi  ini. Kebijaksanaan  dan  kemampuan  mereka  dalam  memberikan  sosialisasi  memiliki  dampak yang  signifikan  terhadap  tingkat  pemahaman  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  seperti  yang dinyatakan  dalam  teori  efektivitas  hukum  Soerjono  Soekanto,  para  penegak  hukum  harus dilengkapi  dengan  fasilitas  dan  peralatan  yang  memadai.  Memastikan  bahwa  sosialisasi batas usia pernikahan UU No. 16 Tahun 2019 di KUA Nogosari berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Sosialisasi  tidak  hanya  dilakukan  di  KUA,  tetapi  juga  di  instansi  lain  yang bertanggung  jawab  di  bidang  kesehatan,  kependudukan,  dan  masyarakat  secara  umum. Sosialisasi  di  ranah  yang  lebih  luas  diharapkan  dapat  mempermudah  akses  masyarakat terhadap  pengetahuan  dan  menumbuhkan  kesadaran  hukum  untuk  tidak  melakukan pernikahan dini.  Sosialisasi  dapat dilakukan  di  berbagai  tempat,  seperti  di  majelis  taklim, lembaga  pendidikan,  balai-balai  warga,  dan  melalui  media  massa,  serta  dapat  dilakukan oleh siapa saja.
3) Kesadaran masyarakat t
Setelah  proses  sosialisasi  berjalan  sesuai  dengan  yang  diharapkan,  meningkatkan kesadaran  masyarakat  juga  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  mengatasi  kasus pernikahan  dini.  Masyarakat  adalah  aktor  utama  dalam  undang-undang  perkawinan  ini. Masyarakat  yang  mengerti  hukum  akan  bijak  dalam  memahami  maksud  dari  undang- undang tersebut. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat, terutama di  daerah  pedesaan,  memiliki  ketertarikan  yang  rendah  terhadap  peraturan  perundang- undangan:  mengutip  penelitian  Abdul  Kadir  (Abdul  Kadir,  2019:13),  tingkat  kesadaran hukum  masyarakat  umum  di  Kota  Batu  bersifat  instrumentalis  daripada  fundamentalis, yaitu  kesadaran  hukum  yang  masih  didasarkan  pada  adanya  ancaman  jika  hukum  tidak ditaati.  Oleh  karena  itu,  penting  adanya  korelasi  antara  penegak  hukum  dengan masyarakat,  sehingga  strategi  dan  program  yang  direncanakan  dalam  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  dan  Rencana  Strategis  Kementerian  Hukum  dan Hak Asasi Manusia dapat diimplementasikan dengan pendekatan persuasif, edukatif, dan konsiliasi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
1,2,3 Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta
Selain  itu,  masyarakat  tidak  hanya  harus  sadar  akan  hukum,  tetapi  juga  akan konsekuensi  dari  pernikahan  di  bawah  umur.  Sebagian  besar  dampaknya  lebih  banyak negatif daripada positif. Biasanya, dampak negatif dialami oleh perempuan. Dalam berbagai kasus  keluarga,  sebagian  besar  perempuan  menjadi  korban.  Mulai  dari  penelantaran  istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan hal-hal lain yang berujung pada perceraian (Abdul Kadir, 2019).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  hasil  temuan  penelitian  tentang  Pelaksanaan  pembatasan  usia perkawinan  dalam  Pasal  7  UU  No.  16  Tahun  2019  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan Nogosari, maka dapat disimpulkan bahwa
a. Pelaksanaan pembatasan usia perkawinan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di Kantor Urusan  Agama  Kecamatan  Nogosari  sudah  efektif.  Berdasarkan  data  statistik pernikahan,  kasus  pernikahan  dini  adalah  sebagai  berikut.  penurunan  pada  setiap tahunnya.  Sebelum  di  terapkan  Undang–Undang  No.  16  tahun  2019  terdapat  12  kasus pernikahan dini (Januari–Oktober 2019), Setelah diterapkan (Nopember–Desember 2019) ada  2  peristiwa  pernikahan  dini.  Tahun  2020  ada  11  peristiwa  pernikahan  dini.  Tahun 2021 8  peristiwa  pernikahan  dini,  tahun 2022  terdapat 6  peristiwa  pernikahan dini  dan tahun 2023 (Bulan Januari–Juli ) ada 3 peristiwa pernikahan dini.
b. Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  di  Kecamatan  Nogosari  memiliki beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambatnya antara lain: a)  rendahnya  tingkat  pendidikan  dan  pemahaman  masyarakat  terhadap  hukum, khususnya  pembaharuan  Undang-Undang  Perkawinan;  b)  kurangnya  kesadaran masyarakat  akan  dampak  pernikahan  dini;  c)  kebebasan  remaja  untuk  bergaul;  dan  d) keputusan Pengadilan Agama mengabulkan pernikahan dini. Ada juga beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019: a) tingkat pendidikan yang tinggi di sebagian masyarakat; b) sosialisasi yang tepat dan cermat terkait pembaruan batas usia pernikahan dalam UU Perkawinan; c) kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku dan konsekuensi dari pernikahan dini.

## DAFTAR PUSTAKA
Armiya. (2018). Fikih Munakahat. Medan: Manhaji. Bungain, Burhan. (2003). Analisis Data Penelitian Kualitatif Cet.Ke-1. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
Eka,  Dwi.(2017). Pengaruh  Pernikahan  Dini  Terhadap  Keharmonisan  Keluarga  dan  Pola
Pengasuhan Anak. IAIN Metro Lampung: Undergraduate thesis,
https/3A/2F/repository.metrouniv.ac.id/2Fid/eprint/2F1784/2F1/EKA2520DEWI/ 2520-/25201398251
Fauzy,  Mohammad  Yasir,  (2022)  “ Pergeseran  Paradigma  Pembatasan  Usia  Perkawinan  Dan Penerapannya  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Dispensasi  Kawin, ”  El-Izdiwaj:  Indonesian Journal  of  Civil  and  Islamic  Family  Law,  no.  1  (Juni  2022):  38, http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj
Ghazali, Abdul Rahman. (2003). Fiqih Munakahat. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
1,2,3 Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta
Kadir,  Abdul.(2019). Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Kota  Batu  Terhadap  Kepemilikan  Akta Kelahiran  Perspektif  Legal  Culture. SAKINA,  no.  3  vol.  3  http://urj.uin- malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/421 Kemeterian Agama RI. (2020). Al-qur'an. Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an. May Minarmi. (2014). Gambaran  Dampak Biologis  dan Psikologis  Remaja yang  Menikah Dini  di Desa Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang ”. Jurnal Keperawatan Anak , vol.
2, no. 2 https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/JKA/article/view/3976 Meleong, Lexy J. (2002). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Mustofa, Syahrul. (2019). Hukum Perceraian Pernikahan Dini. Jakarta: Gramedia. Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi.(2005). Metode Penelitian . Jakarta: PT. Bumi Aksara Nazir, Muhammad. (2011). Metode Penelitian . Bogor: Ghalia Indonesia. Puspayoga, Bintang. (2020). Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan Kemenpppa . 7 Agustus 2020, diakses 9 Agustus 2023, https://www.kemenpppa.go.id/ index .php/page/read/29/2822/menteri-pppa- perkawinan-anak-harus-dihentikan
Rachman,  Anwar.  (2020). Hukum  Perkawinan  Indonesia  Dalam  Prespektif  Hukum  Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi. Jakarta: Prenadamedia Group. Rambe, Khairul Mufti. (2017). Psikology Keluarga Islam. Medan: Al-Hayat S. Nasution.(1996). Metode Research. Jakarta: Bumi Aksara.
Setiawan, Wahyudi, dkk.(2020) “Dasar Yuridis Sosiologis Pengesahan RUU NO. 16 Tahun 2019”, Hikmatina:Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam ,Vol. 2, No. 3. Sulistyowati, Retno. (2014). Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Menikahkan Anak Perempuannya Pada Usia Dini . Jember: Universitas Jember https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/72060 Sulistyowati, Retno. (2014). Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Menikahkan Anak Perempuannya Pada Usia Dini . Jember: Universitas Jember https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/72060
Summa,  Muhammad  Amin.  (2005). Hukum  Keluarga  Islam  di  Negara  Islam. Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2020). Kompilasi Hukum Islam, cet. Ke 8. Bandung: Cv. Nuansa Aulia.
Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  No.  1  Tahun  1974  Tentang  perkawinan  dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara.