## Tinjauan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Perlindungan Tanaman Obat Tradisional Di Taman Nasional Wasur
Muhammad Saiful Fahmi 1 , Rudini Hasyim Rado 2 1,2 Universitas Musamus Merauke, Papua, Indonesia Email Konfirmasi: m.saifulfahmi@unmus.ac.id

## Abstrak
Perkembangan  teknologi  kesehatan yang  semakin  maju  ternyata tidak  mengurangi minat  masyarakat  baik  itu  yang  berada  di  perkotaan  maupun  di  wilayah  terpencil dalam pemanfaatan tanaman obat-obat tradisional. Dimana hal tersebut dipengaruhi oleh  keanekaragaman  budaya  dan  kearifan  lokal  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  di Indonesia,  salah  satunya  adalah  pengobatan  tradisional  yang  memiliki  spesies tanaman  obat  yang  jumlahnya  sekitar  9.606.  Namun  demikian,  ada  permasalahan yang ditemukan saat ini adalah: pertama dalam prespektif Hak Kekayaan Intelektual (HKI)  berkenaan  dengan  perlindungan  hukum  terhadap  tanaman  obat-obat tradisional  belum  optimal  dan  kedua  adalah  minimnya  kontribusi  langsung  dari Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah  Daerah  dalam  pemanfaatan  pengetahuan obat-obat  tradisional.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menemukan kaitan antara perlindungan Kekayaan Intelektual dengan penggunaan tanaman obat- obat  tradisional  di  Taman  Nasional  Wasur  Papua  Selatan  sehingga  dapat  memiliki potensi  manfaat  dari  sisi  ekonomi  berdasarkan  beberapa  ketentuan  peraturan perundang-undangan tentang HKI. Metode penelitian yang digunakan oleh penulias adalah penelitian hukum normatif-empiris (applied law research) yang yaitu metode penelitian yang  memadukan antara  implementasi hukum normatif yang  kemudian didukung oleh data serta aspek dilapangan. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan khasanah bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya  perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  tumbuhan  obat  di  Taman Nasional Wasur Papua Selatan.
Kata kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Tanaman Obat-Obat, Wasur

## Pendahuluan
Perkembangan  teknologi  kesehatan  yang  semakin  maju  tidak  menyurutkan minat  masyarakat  baik  di  pedesaan  maupun  di  perkotaan  untuk  memanfaatkan tanaman obat tradisional (Okaiyeto & Oguntibeju, 2021). Hal ini tidak terlepas dari keanekaragaman budaya dan kearifan lokal yang  dimiliki Indonesia, salah satunya adalah pengobatan tradisional yang memiliki jenis tanaman obat yang mencapai 9.606 macamnya. Secara umum, kehidupan sehari-hari masyarakat pada daerah pedalaman sangat mempengaruhi pemanfaatan lingkungan dan bergantung juga terhadap apa yang  ada  di  sekitar  mereka  (Semple,  2023).  Salah  satunya  adalah  pemanfaatan
tumbuhan  pada  wilayah  hutan sebagai obat tradisional,  Oleh karena itu,  sangatlah penting  untuk  memahami  dan  mengetahui  cara  mengelola  serta  memanfaatkan lingkungan  untuk  keperluan  kebutuhan  sehari-hari  masyarakat  tersebut,  termasuk juga  bagaimana  upaya  masyarakat  di  daerah  tersebut  dalam  menjaga  kesehatan mereka (Berkes et al., 2000).
Indonesia memiliki lebih dari 2.850 spesies tumbuhan obat dan lebih dari 22.000 jenis tumbuhan obat tradisional yang telah teridentifikasi. Sekitar 940 spesies tanaman yang  dibudidayakan  digunakan  sebagai  obat  tradisional,  menurut  World  Health Organization (WHO ) Global Center Traditional Medicine , mencatat bahwa lebih dari 80% penduduk  yang  ada  di  dunia  ini  pernah  menggunakan  pengobatan  secara  alami sebagai  sebuah  bentuk  pengobatan  alternatif  (Tanjung  &  Kameubun,  2009),  salah satunya  adalah  produk  obat-obatan  tradisional  yang  terbuat  dari  bahan-bahan tumbuhan  alami.  Masyarakat  di  Indonesia  menggunakan  pengobatan  alami khususnya  pengobatan  yang  disebut  dengan  obat  herbal  dimana  obat  tersebut diturunkan  secara  turun-temurun  oleh  nenek  moyang  dalam  suatu  bentuk pengobatan tradisional (Pal & Shukla, 2003).
Mengingat  nilai  sejarah  dan  potensi  tanaman  obat  tradisional  yang  dimiliki oleh Indonesia, maka tanaman tersebut patut untuk dilindungi oleh pemerintah pusat maupun  daerah,  terlebih  bagi  pemerintah  daerah  sebagai  sebagai  pelaksanaan otonomi daerah. Permintaan obat herbal oleh pemerintah Indonesia sebagai warisan budaya takbenda kepada United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan, dilihat belum bisa memberikan manfaat  yang  optimal  bagi  upaya  pengembangan  dan  pemanfaatan  obat-obat tradisional  dimana  harusnya  hal  ini  bisa  dijadikan  sebagai  sebuah  nilai  tambah ekonomi bagi masyarakat.(Susanti et al., 2019).
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara sederhana bisa dimaknai sebagai suatu hak  yang  muncul  atas  gagasan  yang  menghasilkan  suatu  produk  diamana  produk tersebut digunakan dan mampu memberikan manfaat bagi manusia lainnya. HKI juga dapat dimaknai sebagai suatu hak bagi seseorang atau kelompok dimana orang atau kelompok  tersebut  telah  membuat  sesuatu  yang  berguna  bagi  sebagian  orang  atau kelompok  lain,  Merujuk  pada  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1994  tentang Pengesahan Agreement  Establishing  The  World  Trade  Organization (Persetujuan Pembentukan  Organisasi  Perdagangan  Dunia) Trade  Related  Aspects  of  Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods /TRIPs (Aspek-aspek dagang yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, termasuk perdagangan barang palsu) (Setyoningsih,  2021),  hak  kekayaan  intelektual  adalah  hak  yang  timbul  dari  hak intelektual manusia dalam kaitannya dengan hak-hak individu seseorang, yaitu hak asasi manusia.
Objek atau hal-hal yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan  intelektual  manusia  secara  garais  besar  dibagi  menjadi  dua  yaitu: pertama Copyright (hak  cipta)  dan  kedua Industrial  Property  Right (hak  kekayaan industri).  Atau  dengan  kata  lain,  HKI  adalah  hal-hal  yang  memiliki  sifat  eksklusif dimana Pemerintah memberikan perlindungan bagi para penemu atau pencipta, atau pendesain atas berbagai macam karya cipta yang telah dihasilkannya (Fahmi et al., 2022).
Secara normatif Hak Kekayaan Intelektual dimaknai sebagai hak yang memiliki hubungan  dengan  penemuan  dan  kreativitas  yang  dilahirkan  dari  seseorang  atau kumpulan  orang  (kelompok)  yang  berhubungan  dengan  perlindungan  menegenai reputasi (commercial reputation) dan tindakan/jasa dalam bidang komersial (goodwill) . dimana kekayaan intelektual itu sendiri mendapatkan perlindungan hukum pertama kali di Indonesia atas kekayaan yang dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1994  tentang  Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO) (Rizkia & Fardiansyah, 2022).  Jadi dari definisi  tersebut  jelas  terlihat  bahwa  ruang  lingkup  HKI  itu  merupan  semua kreativitas  dan  hasil-hasil  kemampuan  intelektual  manusia  yang  lahir  dari kapabilitasnya di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
Namun  demikian,  tidak  serta  merta  bahwa  melimpahnnya  sumber  daya  di bidang obat-obat tradisional yang dimiliki oleh Indonesia dapat dimanfaatkan secara maksimal  dan  memberikan  manfaat  secara  ekonomi.  Hal  ini  juga  berlaku  bagi masyarakat yang tinggal di kawasan Taman Nasional Wasur, terutama jika kita telaah secara  hukum  melalui  perlindungan  Kekayaan  Intelektual  di  bidang  Industrial Property Right (hak kekayaan industri). Permasalahan yang ditemukan oleh peneliti saat terkait dengan penelitian ini adalah: pertama, Hak Kekayaan Intelektual belum dapat  memberikan  perlindungan  hukum  secara  maksimal  terhadap  berbagai  jenis tumbuhan  obat  tradisional  di  Taman  Nasional  Wasur  dan  kedua,  kurangnya kontribusi langsung dari pemerintah daerah terhadap pemanfaatan pengetahuan obat tradisional yang mendukung perlindungan Hak Kekayaan Intektual.

## Metode Penelitian
Untuk  dapat  menerangkan  serta  menjawab  permasalahan  yang  telah dirumuskan  di  dalamn  penelitian  ini,  maka  penulis  menggunakan  sebuah  metode penelitian  hukum  yang  dinamakan  penedekatan  normatif-empiris.(Muhammad Syahrum,  2022)  Dalam  penelitian  hukum  yang  sifatnya  normatif-empiris  ini  objek kajian di dalam penelitian hukumnya bersumber dari berbagai ketentuan perundang- undangan  (in  abstracto) dan  bagaiama  cara  menerapkan  aturan  tersebut  pada serangkaian  peristiwa  hukum (in  concreto) yang  terdapat  di  dalam  masyarakat, khususnya  bagaimana  penerapan  perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  atas tanaman obat-obatan di Taman Nasional Wasur. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data
sekunder sebagai  bahan dasar penelitian dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan  dan  literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang diteliti.
Pendekatan  penelitian  yuridis  normatif  dilakukan  dengan  cara  penelitian kepustakaan (library  research) (Suyanto,  2023),  dalam  penelitian  ini  dilakukan penelaahan  dan  analisis  terhadap  ketentuan  Pasal  26  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2016  tentang  Paten  diamana  mengatur  mengenai  perlindungan  hukum terhadap  obat-obat  tradisional  berdasarkan  atas  HKI,  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2016 tentang Merek: Melindungi merek dagang produk yang menggunakan tanaman obat, termasuk nama dan logo yang terkait dengan produk obat tradisional, dan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta: Melindungi  karya tulis  yang  mendokumentasikan  pengetahuan  tentang  tanaman  obat  tradisional, seperti buku atau artikel.
Sedangkan  teori  hukum  yang  digunakan  adalah  teori  perlindungan  hukum, yaitu perlindungan dengan menggunakan hukum atau perlindungan yang diberikan oleh  hukum  itu  sendiri,  dimana  perlindungan  tersebut  dimaksudkan  untuk melindungi  kepentingan-kepentingan  tertentu,  yaitu  dengan  cara  mengubah kepentingan-kepentingan yang dilindungi tersebut menjadi suatu hak yang sah yang dimiliki oleh individu maupun kolektif (Nainggolan & SH, 2023). Dalam termonologi hukum, kata “ hak" dimaknai sebagai sebuah hukum yang bersifat subyektif. Hukum subyektif  ini  merupakan  aspek  yang  bersifat  aktif  dari  hubungan  hukum  yang disediakan  oleh  hukum  obyektif,  dalam  hal  ini  yang  dimaksud  dengan  hukum subyektif adalah norma atau kaidah.
Sedangkan  metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:  meliputi:  pertama,  studi  kepustakaan  yang  berarti  data  yang  dikaji  dalam penelitian  dapat  berupa  data  yang  diperoleh  melalui  bahan  kepustakaan  atau langsung  dari  masyarakat.  Kedua,  metode  dokumentasi  dalam  penelitian  ini membantu peneliti mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat, pengumuman,  ringkasan  rapat,  catatan  beberapa  pedoman  dan  dokumen  tertulis lainnya. Metode pengambilan data ini menguntungkan karena dapat dilakukan tanpa mengganggu objek atau lingkungan dalam pelaksanaan penelitian.

## Pembahasan/hasil

## A. Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  terhadap  tanaman  obat-obat tradisional
Pengobatan  tradisional  adalah  jenis  pengobatan  yang  dipraktekkan  secara turun  temurun,  berdasarkan  referensi,  tradisi,  kepercayaan,  serta  adat-istiadat setempat, dimana pengetahuan atas ramuan obat-obat tradisional tersebut diperoleh secara  turun-temurun  (Maden  et  al.,  2008).  Dengan  demikian  dapatlah  dikatakan bahwa  lahirnya  pengobatan  tradisional  tersebut  melibatkan  “pembuatan”  atau penciptaan sumber daya yang disediakan alam dalam suatu proses penyembuhan atas
berbagai  penyakit  yang  ada  atau  kita  sering  menyebutnya  sebagai  pengobatan alternatif (Reddy, 2006; Xia, 2023). Oleh karena itu jika membahas tentang pengertian daripada Hak Kekayaan Intelektual yang mana dikatakan bahwa ciri-ciri kekayaan intelektual adalah hasil kreativitas manusia baik secara individu maupun kelompok dalam berbagai hal menyangkut aspek kehidupan dan tentunya memiliki kegunaan dalam  kehidupan,  maka  kita  harus  juga  difahami  bahwa  ilmu  tentang  pengobatan tradisional juga merupakan bagian dari kekayaan intelektual itu sendiri.
Meningkatnya  perkembangan  pengobatan  yang  dilakukan  dengan  metode secara  tradisional,  baik  itu  pengguanaan  obat-obatan  tradisional  untuk  kecantikan, untuk  diononsumsi  yang  berupa  makanan  dan  minuman  telah  meningkatkan penggunaan tanaman obat-obat tradisional tersebut (Valduga et al., 2019). Tanaman obat-obat  tradional  itu  senditi  meliputi  pemanfaaatan  atas  akar,  daun,  bunga,  biji- bijian,  buah-buahan,  dan  kulit.  Oleh  sebab  itu  yang  dinamakan  tumbuhan  obat tradisional  adalah  tumbuhan  yang  salah  satu,  beberapa  atau  seluruh  bagian tumbuhan tersebut mengandung zat atau zat aktif yang bermanfaat bagi kesehatan untuk  digunakan  sebagai  (pengobatan  penyakit)  tradional  atau  alternative.  Obat tradisional semakin populer dewasa ini, hal ini karena pengobatan secara tradional tidak menimbulkan efek samping yang serius terhadap penggunanya.
Oleh  sebab  itu  masyarakat  khususnya  pada  Taman  Nasional  Wasur  harus mengetahui, mempelajari, melestarikan, dan mewariskan secara turun temurun serta menjaga  hubungan  antara  dirinya  dengan  lingkungannya,  terutama  mengenai tumbuhan  dan  pemanfaatannya  sebagai  bahan  pangan,  perlindungan  atau  tempat tinggal,  obat-obatan,  pakaian,  mata  pencaharian,  dan  juga  pemenfaatan  untuk digunakan sebagaiu sarana dalam upacara adat. Sistem pengetahuan tentang sumber daya  tumbuhan  termasuk  dalam  bidang  ilmu  yang  mempelajari  bagaimana masyarakat  lokal  berinteraksi  dengan  lingkungan  alamnya.  Untuk  meningkatkan pemahaman  masyarakat  tentang  pemanfaatan  tumbuhan  sebagai  obat  tradisional, maka mereka harus senantiasa.
Taman Nasional Wasur jika dilihat berdasarkan letak geografis maka wilayah ini berada di bagian tenggara pulau Papua, pada koordinat 140027'-14102' BT dan 805'- 907' LS (Setyarini et al., 2020). Di dalam kawasan Taman Nasional Wasur, penduduk asli  yang  disebut  suku  Marind  memiliki  hak  ulayat  atas  tanah  di  sekitar  kawasan Taman Nasional Wasur yang saat ini dijadikan sembagai tempat tinggal mereka yang tersebar di dua belas kampung. Sub-suku yang mendiami wilayah di sekitar Taman Nasional Wasur tersebut ada tiga yaitu: Marind Marori, Men-Gey, dan juga Marind Kanum,  Marind  Kondo,  dan  (Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Merauke,  1999) (Rentandatu  et  al.,  2021).  Dari  ketiga  sub-suku  tersebut  keberadaannya  menempati mulai dari dataran tinggi sampai ke pesisir pantai Onggaya, Tamerau, Barattar, dan Kondomiraf (perbatasan Papua Nugini). Pada umumnya masyarakat tradisional pada kawasan  Taman  Nasional  Wasur  erat  kaitannya  dengan  lingkungan  hidup  serta
kegiatan  sosial.  Meski  terdapat  fasilitas  kesehatan  seperti  halnya  puskesmas  di kawasan tersebut, namun masyarakat juga masih memanfaatkan sumber daya alam terutama  tumbuhan  obat-obat  yang  digunkan  sebagai  pengobatan  tradional  untuk mengobati penyakitnya.
Di kawasan Taman Nasional Wasur, Kabupaten Merauke, setidaknya kurang lebih terdapat 46 jenis tumbuhan obat-bat tradional  dari 29 famili yang tersebar di tujuh kampung (Nasem; Kuler; Onggaya; Wasur; Yanggandur; Rawa Biru; dan Sota). Empat  puluh  enam  spesies  tumbuhan  ini  memiliki  nama  lokal  atau  nama  lisan masing-masing.  SukuMarind  menggunakan  berbagai  jenis  tumbuhan  obat-bat tersebut untuk mengobati berbagai penyakit, termasuk juga bagian-bagian mana yang nantinya dimanfaatkan dari tumbuhan tersebut untuk melakukan pengobatan secara tradisional (Tanjung & Kameubun, 2009).
Hampir  semua  kampung  menggunakan  beberapa  jenis  tumbuhan,  namun masing-masing  memiliki  manfaat  dan  bagian  yang  berbeda.  Suku  Marind  yang berada di kawasan Taman Nasional Wasur sering menggunakan tumbuhan sebagai media pengobatan tradional, adapun tumbuhan yang sering mereka gunakan antara lain sebagai berikut: (Andrographis pamuculata Ness.), (Alstonia scholaris L.), (Cassia alata (Lamk.) Pers.), (Carica papaya L.), (Moringa oleifera Lamk.), (Musa paradisiacal L.), dan (Morinda citrifolia Rump.), dimana tentu pada masing-masing tanaman obat tersebut memiliki bagian-bagian yang berbeda pula sampai dapat digunakan untuk pengobatan tradional.
Namun  demikian,  masyarakat  pada  suku  Marind  secara  umum  hanya mengetahui bahwa tumbuhan dapat  digunakan sebagai obat dengan cara dimakan atau  digunakan  secara  parsial  dari  berbagai  tanaman  obat  tersebut.  Pengetahuan masyarakat  saat  ini  hanya  berasal  dari  interaksi  mereka  dengan  lingkungannya, terutama  tentang  tumbuhan  yang  memang  sangat  erat  dengan  kehidupan  meraka sehari-hari.  Meskipun  pelayanan  kesehatan  di  Indonesia  pada  tiap  tahunnya menunjukkan perkembangan yang signifikan, namun faktanya jumlah masyarakat di Indonesia  yang  memanfaatkan  obat  tradisional  dari  tumbuhan  obat-obat  tersebut masih sangat tinggi. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan pada tahun 2001, mancatat bahwa dari total 57,7% penduduk Indonesia pada tahun tersebut melakukan  pengobatan  sendiri  atau  pengobatan  tradisional  (alternative)  tanpa menggunakan bantuan medis dan obat-obatan sintetis, tidak terkecuali masyarakat di kawasan Taman Nasional Wasur (Atmojo, 2013). Terlebih, di wilayah Papua Selatan Saat  ini  pun  kondisi  dari  fasilitas-fasilitas  kesehatan  dan  juga  ketersediaan  tenaga kesehatan masih sangat terbatas.
Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  terhadap  tanaman  obat  tradisional melibatkan berbagai aspek hukum dan kebijakan. Pemerintah dan lembaga terkait di Indonesia telah menetapkan beberapa regulasi dan kebijakan untuk melindungi dan
mempromosikan  penggunaan  serta  pengembangan  tanaman  obat  tradisional  (R Hapsara Habib Rachmat, 2018), yaitu sebagai berikut (Maharani & Prasetyo, 2020):

## 1. Ketentuan Hukum
a. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Paten:  Memberikan perlindungan  untuk  penemuan  baru,  termasuk  formulasi  dan  proses  terkait tanaman obat yang baru ditemukan atau dikembangkan.
b. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek:  Melindungi  merek dagang  produk  yang  menggunakan  tanaman  obat,  termasuk  nama  dan  logo yang terkait dengan produk obat tradisional.
c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta: Melindungi karya tulis yang mendokumentasikan pengetahuan tentang tanaman obat tradisional, seperti buku atau artikel.
2. Perlindungan Pengetahuan Tradisional
a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penggunaan Obat Tradisional: Mengatur penggunaan obat tradisional, termasuk prosedur pendaftaran dan standarisasi produk.
b. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  29  Tahun  2019  tentang Perlindungan  Pengetahuan  Tradisional  dan  Ekspresi  Budaya  Tradisional**: Menyediakan  mekanisme  untuk  melindungi  pengetahuan  tradisional  dan ekspresi budaya tradisional, termasuk terkait dengan tanaman obat.
Namun demikian, dari aturan-aturan yang ada akan melindungi tanaman obat- obat  tradisonal  tersebut  dengan  mudah,  misalnya  saja  seiring  lahirnya  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Paten,  namun  demikian,  terkait  upaya pemanfaatan  paten  di  bidang  pengobatan  yang  berasal  dari  bahan  alam  (tanaman obat) pada masyarakat yang tinggal dan mendiami kawasan Taman Nasional Wasur itu sendiri belum dapat dimanfaatkan secara maksimal baik secara individu, kolektif, maupun inisiatif yang lahir dari Pemerintah Daerah  Kabupaten Merauke, terutama dalam upayanya memanfaatkan guna mendapatkan keuntungan secara ekonomi.
Joseph  E.  Stiglitz  dalam  bukunya  Making  Globalization  Work,  mengatakan bahwa  berdasarkan  TRIP ’ s  yang  ditetapkan  oleh  negara-negara  maju  terhadap negara-negara  anggota  (berkembang),  semua  negara  anggota  harus  menerapkan sistem kekayaan intelektual yang menyatakan beberapa standar yang telah ditetapkan untuk  negara-negara  anggota  (negara  maju  maupun  berkembang)  sama  tanpa adannya pembedaan jenis negaranya (Stiglitz, 2007). Karakteristik dan kemampuan negara-negara di dunia tidaklah sama atau setara, dan penggunaan standar HKI yang tinggi  dengan  dalih  untuk  mengidentifikasi  dan  mendukung  kelompok  yang mempunyai  pekerjaan  dengan  pikiran  yang  kuat  dan  tidak  menghiraukan keterbatasan  dan  konvensi.  negara-negara  berkembang  hanya  untuk  kepentingan negara-negara maju maka hal ini juga sangat memeberatkan. Kenyataan ini tentunya juga menjadi pintu masuk bagi negara seperti Indonesia untuk dapat memanfaatkan
bidang obat yang berasal dari bahan alam dalam skala industrialisasi farmasi, namun juga disisi lain standarisasi dan kepentingan penggunaan obat-obat tradisional vis a vis dengan  industri  obat  modern    dan  dikotomi  antara  negara  maju  dan  negara berkembang  tentu  akan  memberatkan  Indonesia  untuk  melakunan  industrialisasi farmasi atas obat-obat tradisional.

## B. Peran Pemerintah Terhadap Penggunaan Obat Tradisional
Kelompok  masyarakat  tradisional  dan  pedalaman  di  Indonesia  sejatinya memiliki ciri-ciri karakteristik dan identitas akan nilai budaya masing-masing. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan cara pandang dan pemahaman masyarakat terhadap sumber daya tumbuhan pada lokasi dimana mereka menetap juga memiliki perbedaan  masing-masing,  hal  demikian  juga  berlaku  terhadap  cara  mereka  untuk bisa  memanfaatkan  berbagai  macam  tanaman  obat  yang  dijadikan  sebagai  sarana pengobatan  tradisional.  Di  Indonesia,  telah  banyak  penelitian  yang  dilakukan mengenai berbagai macam warisan ilmu serta  bagaiman cara pemanfaatan tumbuhan obat-obatan oleh kelompak masyarakat lokal di setiap wilayah (Sutardi, 2007).
Oleh  sebab  itu  maka  peran  serta  pemerintah  daerah  sebagai  pemegang kekuasaan  otonom  atas  suatu  wilayah  tertentu  sangat  diperlukan  untuk  bisa memberikan informasi kepada masyarakat di wilayahnya tentang  bagaiamana cara memanfaatkanberbagai macam  tanaman yang ada disekitarnya  sebagai bahan obat tradisional.  Tujuan  dari  pengenalan  kepada  masyarakat  tersebut  adalah  untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang  tanaman di sekitar mereka tinggal untuk dapat digunakan sebagai obat, yang dimana hal tersebut dapat meningkatkan kesehatan  dan  kesejahteraan  masyarakat  jika  produk  obat  dari  tumbuhan  tersebut dibuat dan dikemas dengan baik.
Namun,  tingkat  pemanfaatan  tanaman  sebagai  bahan  obat  tradisional  pada masyarakat  yang  berada  di  kawasan  Taman  Nasional  Wasur  masih  bisa  dikatakan terbatas.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  upaya  untuk  memberikan  edukasi  kepada masyarakat  tentang  bagaimana  strategi  yang  tepat  dalam  pemanfaatan  tumbuhan- tumbuhan  tersebut  sebagai  obat.  Masyarakat  di  wilayah  perbatasan  Kabupaten Merauke termasuk didalamnya masyarakat yang mendiami Taman Nasional Wasur yang masih terbatas belum bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal.
Selain  dari  perhitungan  biaya  dikeluarkan  untuk  mendapatkan  pelayanan kesehatan  yang  mahal,  obat  sintetis  dan  berbagai  macam  efek  bagi  tubuh,  penting untuk memberikan pemahaman yang lebih terhadap kesadaran masyarakat tentang penggunaan  berbagai  macam  obat-obat  tradisional  yang  berasal  dari  sumber  daya alam  di  wilayah  masyarakat  tersebut.  Pengetahuan  tradisional  masyarakat  yang diwariskan  secara  turun  temurun,  memelihara,  dan  memanfaatkannya  merupakan cara  yang  bisa  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  yang  bisa  meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menggunakan tanaman yang berkhasiat
sebagai obat  alternatif (obat-obat tradisional) sehingga hal ini tentunya menjadi solusi yang  efektif  bagi  masyarakat  di  Merauke  terkait  kesehatan  di  tengah  keterbatasan fasilitas  dan  layanan  kesehatan  yang  bisa  disediakan  oleh  Pemerintah  Daerah (Fadillah, 2021).
Oleh  sebab  itu  dalam  konteks  ini  penting  untuk  bisa  menyadari  bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat signifikan berkenanan dengan penggunaan obat-obatan  tradisional  oleh  sebab  itu  pemerintah  seharusnya  memiliki  program tertentu  dalam  upayanya  menjaga  serta  meningkatkan  penggunaan  obat-obat tradisional  yaitu  dengan  cara,  pertama  Pemerintah  Daerah  sebagai  institusi  negara harus  dapat  memberikan  pemahaman  dan  kesadaran  terhadap  masyarakatnya tentang    potensi  dari  sisi  kekayaan  intelektual  khususnya  pada  pengetahuan tradisional Kabupaten Merauke mengenai keberadaan obat-obatan tradisional yang terdapat  pada  wilayah  masyarakat.  Kedua,  dengan  pemahaman  dan  kesadaran terhadap  yang  kekayaan  tumbuhan  obat-obatan  tradisional  yang  dimiki  oleh masyarakat  tersebut  mereka  secara  perlahan  akan  sadara  bahwa  tidak  semua  jenis masalah kesehatan yang mereka hadapi harus diobati dengan cara menggunakan obat modern.  Dengan  demikian  warisan  akan  penggunaaan  obat-obat  tradisional  oleh masayarakat  di  sekitar  Taman  Nasional  Wasur  tidak  akan  hilang  seiring  dengan perkembangan  teknologi  di  bidang  kesehatan  dan  harapannnya  bisa  berjalan beriringan dan saling menjadi pelengkap satu dengan yang lainnnya.
Peran dari pemerintah juga bisa dimaknai sebagai upaya untuk menciptakan pemahaman  yang  tepat  mengenai  cara  pengobatan  bila  masyarakat  ingin menggunakan obat-obat tradisional yang ada pada tanaman-tanaman obat di sekitar masyarakat tinggal sehingga masyarakat dapat memahami cara memanfaatkan obat tradisional  terhadapa  masala-maslah  kesehatannnya  dengan  tepat.  Selain  itu, pemerintah  juga  memiliki  berbagai  data  dan  informasi  mengenai  tumbuhan  obat- obatan serta produk dari  obat tradisional dengan tujuan jika ada  orang, kelompok, perusahaan, atau bahkan negara lain yang tyang melanggar terkait klaim sepihak atas tumbuhan  obat-obatan  serta  produk  dari  obat  tradisional  maka  pemerintah  siap dengan  informasi  yang  dimilikinya.  Terakhir,  pemerintah  menentukan  kedudukan atas  pemegang  hak  moral,  karena  pemegang  Hak  Kekayaan  Intelektual  termasuk pengetahuan  tradisional  dan  hak  paten  harus  dilindungi  secara  maksimal,  karena keberadaan hak  tersebut  merupakan bagian  dari hak  moral maupun hak  ekonomi. Upaya  perlindungan  tersebut  haruslah  diimplementasikan  melalui  perlindungan hukum  terutama  menyangkut  Hak  Kekayaan  Intelektual  dengan  cara mengimplementasikan aturan tersebut secara nyata berkenaan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap tanaman obat-obatan dan warisan pengetahuan pengobatan tradisional di Kabupaten Merauke di Taman Nasional Wasur.

## Kesimpulan
Perlindungan hukum terhadap tanaman dan obat-obat tradisional dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual sangatlah banyak, dimana salah satunya ada di dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dimana pasal ini merupakan salah satu instrumen untuk melakukan perlindungan hukum terhadap tanaman obat- obat tradisional. Namun, demikian perlindungan ini tidaklah mudah, karena memang syarat dari sebuah produk paten hanya akan diberikan dengan syarat memenuhi tiga hal utama, yaitu:  memiliki sifat kebaharuan (nowelty), mengandung langkah invensi (invention  step)  dan  dapat  diaplikasikan  dalam  industri  (industrial  applicable). Sementara itu, obat tradisional biasanya merupakan warisan turun-temurun sehingga bukan harus bisa dibuktikan daya pembedanya dengan yang lainnnya. Oleh sebab itu penting bagi Pemerintah Daerah untuk bisa memiliki data terkait dengan tumbuhan obat-obatan yang ada, metode dalam penggunaan obat-obat tradional, serta produk dari  obat-obat  tradisional  tersebut,  sehingga  harapannnya  dapat  digunakan  untuk memberikan informasi mengenai pemanfaatan yang selama ini telah digunakan oleh masyarakat yang mendiami wilayah Taman Nasional Wasur, hal ini ditujukan untuk mewujudkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (pengetahuan tradisional, hak paten, Indikasi Geografis, dan juga merek akan produk  yang dihasilkan dari tanaman- tanaman obat tersebut. Tujuan dari pengenalan atas tanaman obat-obatan ini adalah untuk  meningkatkan  pengetahuan  masyarakat  tentang  tumbuhan  yang  dapat digunakan  sebagai  obat,  yang  dapat  meningkatkan  kesehatan  dan  kesejahteraan masyarakat apabila produk obat dari tumbuhan tersebut dibuat dalam skala industri. Dalam  perspektif  Hak  Kekayaan  Intelektual  mengenai  tanaman  obat-obatan  di wilayah Kabupaten Merauke, menurut penulis peran pemerintah dalam implementasi pemanfaatan pengetahuan pengobatan tradisional bisa dilakuan dengan cara sebagai berikut:  kemitraan  dan  pengetahuan  untuk  melindungi  warisan  pengetahuan tradisional tersebut, pemetaan dan pengorganisasian terhadap produk-produk obat tradisional, dan eksplorasi atas pengetahuan tradisional, yaitu dengan memberikan panduan  terhadap  aset  tidak  berwujud  yang  berkaitan  dengan  pengetahuan tradisional di bidang obat-obatan tradisional.

## Daftar Pustaka
Fadillah, A. (2021). Seni dan budaya dalam pengobatan tradisional banjar . Nevada Corp.
Muhammad  Syahrum,  S.  T.  (2022). Pengantar  Metodologi  Penelitian  Hukum:  Kajian Penelitian  Normatif,  Empiris,  Penulisan  Proposal,  Laporan  Skripsi  dan  Tesis .  CV. Dotplus Publisher.
Nainggolan, D. B., & SH, M. H. (2023). Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif . Penerbit Alumni.
R Hapsara Habib Rachmat, D. P. H. (2018). Penguatan upaya kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Indonesia . UGM PRESS.
Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar (E.
Damayanti (ed.); I). Penerbit Widina.
Semple, E. C. (2023). Influences of Geographic Environment. On the Basis of Ratzel’s System of Anthropo-Geography . Good Press.
Stiglitz, J. E. (2007). Making globalization work . WW Norton & Company.
Sutardi,  T.  (2007). Antropologi:  Mengungkap  keragaman  budaya .  PT  Grafindo  Media Pratama.
Atmojo,  S.  E.  (2013).  Pengenalan  etnobotani  pemanfaatan  tanaman  sebagai  obat kepada  masyarakat  Desa  Cabak  Jiken  Kabupaten  Blora. Jurnal  Ilmiah  WUNY ,
15 (1), 1 – 6.
Berkes,  F.,  Colding,  J.,  &  Folke,  C.  (2000).  Rediscovery  of  traditional  ecological knowledge as adaptive management. Ecological Applications , 10 (5), 1251 – 1262.
Fahmi,  M.  S.,  Klau,  R.  G.,  &  Utami,  G.  A.  (2022).  Kesiapan  Pelaku  Pariwisata  Di Lombok Barat Terhadap Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI)  Pasca  Diresmikannya  Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK)  Pariwisata Mandalika. Jurnal Komunitas Yustisia , 5 (3), 459 – 468.
Maden,  K.,  Kongren,  R.,  &  Limbu,  T.  M.  (2008).  Documentation  of  indigenous knowledge,  skill  and  practices  of  Kirata  nationalities  with  special  focus  on biological resources. Unpublished Research .
Maharani, A.  R., &  Prasetyo, H. (2020). Legalitas status hukum tanaman kratom di Indonesia. National Conference on Law Studies (NCOLS) , 2 (1), 662 – 674.
Okaiyeto, K., & Oguntibeju, O. O. (2021). African herbal medicines: Adverse effects and  cytotoxic  potentials  with  different  therapeutic  applications. International Journal of Environmental Research and Public Health , 18 (11), 5988.
Pal, S. K., & Shukla, Y. (2003). Herbal medicine: current status and the future. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention , 4 (4), 281 – 288.
Reddy, S. (2006). Making heritage legible: Who owns traditional medical knowledge? International Journal of Cultural Property , 13 (2), 161 – 188.
Rentandatu, B., Alwi, A., & Djabbari, M. H. (2021). Local Community-based Tourism in The Frame Institutional Theory. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) , 112 – 130.
Setyarini, A. A. Y., Agape, H., Sila, S. A., & Abner, W. (2020). Biodiversity mapping of Dendrobium Sw. section Spathulata Lindl. in the Ramsar Site of Wasur National Park of Indonesia New Guinea. World Journal of Advanced Research and Reviews ,
5 (2), 167 – 176.
Setyoningsih,  E.  V.  (2021).  Implementasi  Ratifikasi  Agreement  on  Trade  Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agremeent) terhadap Politik Hukum
di Indonesia. Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan , 2 (2), 117 – 129.
Susanti, D. I., Sudhiarsa, R. I., & Susrijani, R. (2019). Ekspresi budaya tradisional dan hak kekayaan intelektual . Percetakan Dioma Malang.
Suyanto, S. H. (2023). Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan . Unigres Press.
TANJUNG, D. W. I. H. R. H. R., & KAMEUBUN, D. A. N. K. M. B. (2009). Pemanfaatan Tumbuhan  Obat  Masyarakat  Marind  yang  Bermukim  di  Taman  Nasional  Wasur, Merauke .
Valduga,  A.  T.,  Gonçalves,  I.  L.,  Magri,  E.,  &  Finzer,  J.  R.  D.  (2019).  Chemistry, pharmacology and new trends in traditional functional and medicinal beverages. Food Research International , 120 , 478 – 503.
Xia, N. (2023). Intellectual property protection for traditional medical knowledge in China’s context: a round peg in a square hole? Medical Law Review , 31 (3), 358 – 390.