## KONSEP KOPERASI BUNG HATTA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

## RUSTAM EFFENDI
Universitas Islam Riau Jl. Kaharuddin Nasution, No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru 28284 e-mail: bsb_bm@yahoo.co.id
BOY SYAMSUL BAKHRI Universitas Islam Riau Jl. Kaharuddin Nasution, No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru 28284 e-mail: bsb_bm@yahoo.co.id

## ZUL IHSAN MU’ARRIF
Universitas Islam Riau Jl. Kaharuddin Nasution, No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru 28284 e-mail: bsb_bm@yahoo.co.id
Abstrak: Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  belum  banyaknya tokoh  ekonomi Indonesia    yang  berkontribusi  dalam  perkembangan  ekonomi  syariah.  Bung  Hatta merupakan salah satu tokoh intelektual di bidang ekonomi yang mencurahkan idenya untuk kemajuan bangsa. Konsep koperasi merupakan bukti keprihatinan  Bung Hatta akan  kondisi  ekonomi  masyarakat  Indonesia  yang  terjebak  hutang  oleh  lintah  darat. Konsep  koperasi  yang  ditawarkan  oleh  Bung  Hatta  merupakan  bentuk  modern  dari adat  istiadat  dan  tradisi  masyarakat  Indonesia,  yaitu  semangat  kolektivisme  (gotong royong  dan  tolong  menolong).  Konsep  tersebut  diduga  memiliki  keterkaitan  dengan konsep ekonomi syariah. Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep koperasi Bung Hatta dalam perspektif ekonomi syariah. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  konsep  koperasi  Bung  Hatta  dalam perspektif ekonomi syariah. Subjek penelitian ini adalah Bung Hatta. Sementara objek dalam  penelitian  ini  adalah  konsep  koperasi  Bung  Hatta  dalam  perspektif  ekonomi syariah.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  kepustakaan. Pendekatan  yang  digunakan  melalui  pendekatan  filosofis  dan  komparatif.  Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni kualitaitif, yaitu dengan proses editing,  klasifikasi,  memberi  kode,  dan  penafsiran.  Penafsiran  dilakukan  dengan membandingkan  konsep  koperasi  Bung  Hatta  dengan  konsep  ekonomi  syariah.  Hasil penelitian  adalah  terdapat  persamaan  konsep  koperasi  Bung  Hatta  dengan  ekonomi syariah,  yaitu  pada  akad,  nilai-nilai  dasar,  prinsip  tolong  menolong,  prinsip  manfaat, prinsip mashlahah, fungsi, karakteristik, produksi, dan distribusi.
Kata kunci: Koperasi, Bung Hatta, Ekonomi Syariah
PENDAHULUAN Manusia  membutuhkan  penghidu- pan  yang  lebih  baik  untuk  bertahan hidup.  Karena  itu  merupakan  ketetapan yang  sudah  digariskan  kepada  manusia.
Untuk  dapat  bertahan  hidup,  diperlukan sebuah  usaha untuk memperoleh keperluan hidupnya.
Seiring dengan bertambahnya kemampuan  dan  kecerdasannya  dalam
menghadapi permasalahan untuk memperoleh  kemakmuran  hidupnya, diperlukan sebuah ilmu untuk mengelola penghidupan  manusia.  Ilmu  itu  adalah ilmu ekonomi.
Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup secara berkelompok sehingga diperlukan sebuah sistem untuk memenuhi  kebutuhan.  Sistem  ekonomi yang  dianut,  berbeda  di  setiap  kelompok masyarakat.  Tergantung  dari  kebutuhan masing-masing  kelompok.  Ada  yang menganut  sistem liberalisme/kapitalisme dan  ada  yang  menganut  sistem sosialisme/komunisme . Dalam  perkembangan  selanjutnya, berbagai  landasan  teoritis  ekonomi syariah  telah  memberikan  konstribusi pemikiran  bagi  sistem  ekonomi  liberal dan  sosialis.  Kebijakan  dan  praktik ekonomi  yang  berlangsung  pada  masa Rasulullah Shallallahu  ‘Alaihi  Wasallam dan al-Khulafa  al-Rasyidin merupakan contoh empiris yang dijadikan dasar bagi para cendikiawan muslim dalam melahirkan teori-teori ekonominya. Di  Indonesia,  tidak  sedikit  tokoh pemikir ekonomi  syariah  pada  abad  18- 19 yang belum banyak diketahui. Seperti Haji  Samanhoedi,  H.O.S.  Cokroaminoto, Haji  Agus  Salim,  Buya  Hamka,  dan  Bung Hatta.
Adapun,  salah  satu  tokoh  yang memberikan kontribusi pemikiran ekonomi  syariah  hingga  abad  20  adalah Bung Hatta.  Sistem  ekonomi  yang dikembangkan oleh Bung Hatta, didasarkan  kepada  kondisi  sosial masyarakat  Indonesia  yang  kental  akan kultur dan budayanya.
Bung  Hatta  merupakan  salah  satu pemimpin  bangsa,  pemikir,  dan  juga peletak  dasar  Indonesia.  Bung  Hatta dikenal  sebagai  ekonom  Indonesia  yang banyak  mencurahkan  pemikirannya terhadap kemajuan bangsa pada umumnya  dan  bidang  ekonomi  pada khususnya (Setiyarini, 2014: 212).
Dari  latarbelakang  dan  kehidupan- nya  sehari-hari,  ajaran-ajaran  agama Islam  sudah  melekat kuat  didalam  diri Hatta.  Hal  ini  menandakan  bahwa  Hatta adalah  orang  yang  sangat  berpegang teguh terhadap ajaran Islam.
Di  dalam  pergerakan  keislaman memang  Hatta  tidak  menampakkan  diri, namun  Hatta  memiliki  prinsip  tersendiri dalam  perjuangan  Islam.  Bagaikan  air tenang  yang  menghanyutkan.  Tanpa disadari  oleh  beberapa  pihak,  Hatta membawa  nilai  Islam  kedalam  bagian Konstitusional.
Jika dilihat dari pemikiran- pemikiran  Hatta,  walaupun  secara simbolis  tidak  menunjukkan  simbol keislaman, akan tetapi sarat akan makna keislaman.Undang-Undang  Dasar  1945 Pasal  33  Ayat  1  menyatakan  bahwa perekonomian  disusun  sebagai  usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Artinya,  setiap  anggota  masyarakat berpartisipasi  dalam  mengendalikan jalannya  roda  perekonomian  nasional. Kegiatan  yang  dilakukan  masyarakat ialah  dengan  usaha  bersama.  Kerugian dan  keuntungan,  ditanggung  bersama sebagai prinsip atas asas kekeluargaan. Ternyata,  di  dalam  istilah  ekonomi syariah,  sistem  tersebut  dinamakan dengan  sistem  bagi  hasil  ( ْﺔَﺒْﺴِﻧ ). Dimana, sistem  tersebut  adalah  sistem  kemitraan beberapa  pihak  dalam  sebuah  usaha tertentu,  serta  keuntungan  dan  kerugian ditanggung  oleh  kedua  belah  pihak. Sistem  ini,  didalam  ekonomi  syariah terdapat beberapa akad, seperti mudharabah , musyarakah , muzara’ah , musaqah dan mugharasah . Salah satu bentuk badan usaha dari sistem  ekonomi  kerakyatan  adalah koperasi. Konsep  awal  koperasi  yang dibawa  oleh  Hatta  sangat  sesuai  dengan sistem ekonomi syariah, walaupun dalam perjalanannya  banyak  terjadi  perubahan sistem hingga saat sekarang ini. Koperasi merupakan  sebuah  usaha  bersama  dari setiap anggota koperasi yang
dioperasikan  oleh  orang  seorang berdasarkan  asas  kekeluargaan.  Wujud dari  koperasi  adalah  sebuah  usaha bersama sebagai bentuk dari persaudaraan  karena  berdasarkan  asas kekeluargaan.  Usaha  bersama  yang dilakukan bukan merupakan keuntu-ngan satu  pihak  saja.  Prinsip  kebersamaan yang  diutamakan.  Keuntungan  dan kerugian pun akan ditanggung bersama. Konsep  koperasi  Bung  Hatta, didalam ekonomi syariah dikenal dengan syirkah .  Menurut  Mardani  (2013:  220), syirkah merupakan  bentuk  kerjasama antara  dua  orang  atau  lebih  dalam  hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan,  dalam  usaha  tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah .  Antara  koperasi Bung  Hatta  dengan syirkah ,  memiliki prinsip  yang  sama  dan  sejalan  yaitu prinsip kebersamaan.
Konsep  koperasi  merupakan  bukti keprihatinan  Bung  Hatta  atas  kondisi masyarakat Indonesia yang memprihatinkan akibat penjajahan terutama kondisi ekonomi.
Pemikiran  Bung  Hatta  yang memiliki  nilai-nilai  keislaman  menjadi sangat  menarik  untuk  dikaji,  melihat masih  minimnya  pembahasan  pemikiran ekonomi  Bung  Hatta  dari  perspektif ekonomi syariah.
Oleh  karena  itu  penulis tertarik untuk  meneliti pemikiran  Bung  Hatta sebagai  seorang  tokoh  intelektual  dalam sejarah  Indonesia  yang  menempatkan nilai-nilai  dan  perjuangan  Islam  secara strategis melalui konstitusionalnya dengan  judul  “ Konsep  Koperasi  Bung
Hatta  dalam  Perspektif Ekonomi Syariah  (Studi  dengan  Pendekatan Filosofis dan Komparatif)” . Agar  penelitian  ini  lebih  terarah pada  sasaran  yang  diinginkan  dengan benar  dan  tepat,  maka  penulis memfokuskan  pembahasan  penelitian  ini pada  konsep  koperasi  Bung  Hatta  dalam perspektif ekonomi syariah. Adapun yang
menjadi  perumusan  masalah  dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana  konsep koperasi  Bung  Hatta  dalam  perspektif ekonomi  syariah? Sedangkan  yang menjadi  tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  konsep  koperasi  bung Hatta dalam perspektif ekonomi syariah.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan  ( literer ).  Jenis  penelitian kepustakaan  adalah  salah  satu  jenis metode  penelitian  kualitatif  yang  lokasi atau  tempat  penelitiannya dilakukan  di pustaka,  dokumen,  arsip,  dan  lain sejenisnya (Prastowo, 2016: 190). Oleh karena itulah, studi kepustakaan  terhadap  penelitian  yang didominasi  oleh  pengumpulan  data  non- lapangan  sekaligus  meliputi  objek  yang diteliti  dan  data  yang  digunakan  untuk membicarakannya,  sebagai  objek  utama (primer)  sekaligus  sekunder  (Prastowo, 2016: 191). Adapun,  pendekatan  merupakan sifat ilmu pengetahuan. Melaluinya, objek diungkapkan secara lebih objektif. Dalam kaitannya  dengan  hal  ini,  tampil pendekatan sosiologis, historis, psikologis, antropologis, ekonomis, politis,  dan  sebagainya  (Ratna  dalam Prastowo, 2016: 180). Jadi, pendekatan memiliki hubungan erat  dengan  model  analisis  yang  akan digunakan.  Pendekatan  secara  filosofis, menjelaskan konsep koperasi Bung Hatta dan konsep ekonomi syariah. Pendekatan secara komparatif membandingkan konsep  koperasi  Bung  Hatta  dengan konsep koperasi syariah Adapun  yang  menjadi  subjek penelitian  ini  adalah  Bung  Hatta. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini  adalah  konsep  koperasi  Bung  Hatta menurut perspektif ekonomi syariah.
Untuk  melengkapi  data  yang diperlukan  dalam  penelitian  ini,  teknik pengumpulan  data  yang  digunakan
adalah  teknik  dokumentasi.  Teknik dokumentasi  dipilih  sebagai  metode untuk pengumpulan data pada penelitian ini  dikarenakan  sumber  penelitian  pada penelitian ini dalam bentuk dokumen. Hal ini  juga  berdasarkan  pada  objek penelitian  ini  adalah  pemikiran  Bung Hatta yang tertuang pada beberapa karya tulisnya.

## KAJIAN TEORI
Koperasi Menurut Echols dan Hassan Shadily (2010:  147),  koperasi  dikenal  dengan istilah co-operation yang  artinya  kerja sama.  Dalam Kamus  Belanda-Indonesia (Moeimam  dan  Hein  Steinhauer,  2008: 208)  disebut  dengan  istilah coöperatie yang berarti bekerja sama. Dalam Kamus al-Maurid (2006:  988),  dikenal  dengan istilah ( ن ُوﺎَﻌَﺗ ) yang artinya kerja sama, dan tolong menolong.
Dalam Kamus  Bahasa  Indonesia (2008:  753),  koperasi  merupakan perserikatan  yang  bertujuan  memenuhi keperluan  kebendaan  para  anggotanya dengan  cara  menjual  barang-barang kebutuhan  dengan  harga  murah  (tidak bermaksud mencari untung).
Chaniago memberi definisi koperasi sebagai  suatu  perkumpulan  yang beranggotakan  orang-orang  atau  badan hukum  yang  memberi  kebebasan  masuk dan  keluar  sebagai  anggota  dengan bekerja  sama  secara  kekeluargaan; menjalankan  usaha  untuk  mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya (dalam Soesilo, 2008: 3). Organisasi Buruh
Sedunia ( International  Labor  Organization  / ILO) dalam  resolusinya  nomor  127  yang dibuat  pada  tahun  1966,  mendefinisikan koperasi  ialah  suatu  kumpulan  orang, biasanya  yang  memiliki  kemampuan ekonomi  terbatas,  yang  melalui  suatu bentuk  organisasi  perusahaan  yang diawasi  secara  demokratis.  Masing- masing  memberikan  sumbangan  yang setara  terhadap  modal  yang  diperlukan
dan  bersedia  menanggung  resiko  serta menerima  imbalan  yang  sesuai  dengan usaha  yang  mereka  lakukan  (dalam Soesilo, 2008: 4).
Erdman mengatakan bahwa koperasi ialah usaha bersama, merupakan badan hukum, anggota ialah pemilik, yang menggunakan jasanya, dan mengembalikan  semua  penerimaan  di atas  biayanya  kepada  anggota,  sesuai dengan  transaksi  yang  mereka  jalankan dengan  koperasi  (dalam  Subandi,  2010: 19). Dari  beberapa  pengertian  diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa koperasi merupakan  perkumpulan  dari  orang- orang  secara  sukarela  dengan  tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

## Sejarah  Perkembangan  Koperasi  di Indonesia
Koperasi  di  Indonesia  dipelopori oleh R. Aria Wiratmadja, seorang patih di Purwekorto  pada  tahun  1896,  yang mendirikan koperasi  simpan  pinjam dengan modal sebagian besar berasal dari dirinya  sendiri.  Kegiatan  R.  Aria Wiriatmadja  dikembangkan  lebih  lanjut oleh  De  Wolf  van  Westerrode,  asisten residen wilayah Purwokerto di
Banyumas,  dengan  mengembangkan model  koperasi  simpan pinjam  lumbung dengan  modal  yang  diambil  dari  zakat (Hendar, 2010: 6).
Ide koperasi
kemudian dikembangkan  oleh  Boedi  Oetomo  pada tahun 1908 dan Serikat Islam tahun 1911. Keduanya  sama-sama  mengembangkan koperasi  konsumsi  untuk  memenuhi kebutuhan  rumah  tangga  dengan  cara membuka  toko-toko  koperasi  (Hendar, 2010: 7). Pada  tahun  1927  di  Surabaya didirikan Indonesische  Studieclub oleh dokter  Soetomo  (pendiri  Boedi  Oetomo) dan  melalui  organisasi  tersebut  beliau menganjurkan berdirinya koperasi. Kegiatan  serupa  juga  dilakukan  oleh
Partai  Nasional  Indonesia  di  bawah pimpinan  Ir.  Soekarno  dan  pada  tahun 1929 mereka menyelenggarakan kongres koperasi  di  Betawi.  Keputusan  kongres tersebut  menyatakan  bahwa  untuk meningkatkan kemakmuran  penduduk bumi  putera,  harus  didirikan  berbagai macam  koperasi  di  seluruh  pulau  Jawa khususnya dan Indonesia pada umumnya (Hendar, 2010: 7). Setelah
Indonesia
memproklamasikan kemerdekaan, dengan  tegas  perkoperasian  ditulis  di dalam  UUD  1945.  Drs.  Moh.  Hatta berusaha memasukkan rumusan perkoperasian  di  dalam  “konstitusi”.
Pasal  33  UUD  1945  ayat  1  beserta penjelasannya menyatakan bahwa perekonomian  disusun  sebagai  usaha bersama  berdasarkan  asas  kekeluargaan. Dalam  penjelasannya  disebutkan  bahwa bangun  pereko-nomian  yang  sesuai dengan  asas  kekeluargaan  tersebut adalah koperasi (Hendar, 2010: 7).
Ekonomi Syariah Pengertian Ekonomi Syariah Kata  ekonomi  syariah  merupakan gabungan  dari  dua  kata,  yaitu “ekonomi” dan  “syariah”.  Adapun,  kata  ekonomi berasal  dari  bahasa  Yunani,  yaitu oikosnomos yang  dalam  bahasa  Inggris disebut dengan management of household or estate (tata laksana rumah tangga atau pemilikan) (Rosyidi, 2014: 4).
Sedangkan kata syariah atau syariat ( ُﺔَﻌْﯾ ِﺮَﺷ )  dalam Kamus  Al-Maurid (2006: 712)  bermakna  syariat,  ajaran,  undang- undang,  dan  hukum.  Pada  asalnya,  kata syari’ah ( ُﺔَﻌْﯾ ِﺮَﺷ ) berarti jalan lempang dan terang  menuju  mata  air.  Mata  air  yang menjadi sumber air minum bagi manusia dan  hewan (Ammar  dan  Abu  Fatiah  al Adnani, 2016: 202).
Adapun  defenisi  syariah  secara istilah  adalah  apa  yang  Allah  tetapkan dalam  kitab-Nya  (Alqur’an)  dan  melalui lisan  Rasul-Nya  agar  mereka  meraih kebahagiaan  hidup  di  dunia  dan  akhirat
(Ammar dan Abu Fatiah al Adnani, 2016: 202). Pengertian  ilmu  ekonomi  syariah yang dikemukan oleh Akram Khan adalah Islamic  economics  aims  the  study  of  the human  falah  (well-being)  achieved  by organizing  the  resources  of  the  earth  on the basic of cooperation and participation (ilmu  ekonomi  syariah  bertujuan  untuk melakukan  kajian  tentang  kebahagiaan hidup  manusia  yang  dicapai  dengan mengorganisasikan  sumber  daya  alam atas  dasar  bekerja  sama  dan  partisipasi) (dalam Huda, et.al., 2008: 1).
Menurut  Manan, Islamic  economics is  a  social  science  which  studies the economics  problems  of  a  people  imbued with  the  values  of  Islam (ilmu  ekonomi syariah  adalah  ilmu  pengetahuan  sosial yang  mempelajari  masalah-masalah ekonomi  masyarakat  yang  diilhami  oleh nilai-nilai  Islam)  (dalam  Huda,  et.al., 2008: 2). Dari  keterangan diatas,  dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mengatur penghidupan manusia  secara  aktual,  baik  dalam produksi,  distribusi,  maupun  konsumsi, sesuai dengan syariat Islam, berdasarkan Alqur’an,  Hadis,  serta  ijma’  para  ulama, untuk  mencapai  kebahagiaan  dunia  dan akhirat.
Nilai-nilai Dasar Ekonomi Syariah Terdapat tiga nilai dasar (Misanam, et.al.,  2011:  58)  yang  menjadi  pembeda ekonomi  syariah  dengan  lainnya,  yaitu: (a) Adl. Keadilan  ( adl )  merupakan  nilai paling  asasi  dalam  ajaran Islam. Menegakkan  keadilan  dan  memberantas kezaliman  adalah  tujuan  utama  dari risalah  para  Rasul-Nya.  Keadilan,  sering kali diletakkan sederajat dengan kebajikan  dan  ketakwaan  (Misanam, et.al.,  2011:  59);  (b) Khilafah. Nilai khilafah secara  umum  berarti  tanggung jawab  sebagai  pengganti  atau  utusan Allah  di  alam  semesta.  Manusia diciptakan  Allah  untuk  menjadi  khalifah
di  muka  bumi,  yaitu  menjadi  wakil  Allah untuk  memakmurkan  bumi  dan  alam semesta  (Misanam,  et.al.,  2011:  62);  dan (c) Takaful. Jaminan masyarakat ( takaful ) merupakan  bantuan  yang  diberikan masyarakat  kepada  anggotanya  yang terkena  musibah  atau  masyarakat  yang tidak  mampu.  Jaminan  masyarakat  ini tidak  saja  bersifat  material,  melainkan juga  bersifat  nonmateri  (Misanam,  et.al., 2011: 63).
Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah Adapun prinsip-prinsip  ekonomi syariah,  yaitu: Pertama, Prinsip  Tauhidi ( Unity ). Dalam  bermuamalah  yang  harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya  menciptakan  suasana  dan kondisi  bermuamalah  yang  tertuntun oleh  nilai-nilai  ketuhanan.  Paling  tidak dalam  setiap  melakukan  aktivitas bermuamalah  ada  semacam  keyakinan dalam hati bahwa Allah selalu mengawasi seluruh  gerak  langkah  kita  dan  selalu bersama  kita.  Kalau  pemahaman  ini terbentuk dalam setiap pelaku muamalah (bisnis),  maka  akan  terjadi  muamalah yang  jujur,  amanah,  dan  sesuai  tuntunan syariah  (Mardani,  2013:  8). Allah  SWT berfirman:
......                                                              Artinya: “ Dan Dia bersama kamu di mana saja  kamu  berada.  Dan  Allah Maha  melihat  apa  yang  kamu kerjakan ” (Al-Hadiid, 57: 4)
Kedua, Prinsip  Halal. Dalam melakukan muamalah,  benda  yang  akan ditransaksikan  harus  suci  zatnya,  sesuai dengan  Firman  Allah  dalam  Alqur’an surat:
                                          ........
Artinya:  “ Dan  makanlah  dari  apa  yang telah  diberikan  Allah  kepadamu
sebagai  rezeki  yang  halal  dan baik, ........ ” (Al-Maidah, 5: 88).
Halalan-thayyiban pada  ayat  ini mengandung  pengertian  bahwa  zat  pada benda  yang  di  transaksikan  harus  halal dan  cara  memperoleh  benda  tersebut harus  dengan  cara  yang  halal  pula. Dengan demikian, Islam tidak membenarkan  seseorang  melakukan muamalah  terhadap  benda  yang  haram secara  zatnya  dan  tidak  dibenarkan melakukan  muamalah  terhadap  benda yang  diperoleh  dengan  cara  yang  tidak sah (Rozalinda, 2016: 5).
Ketiga,
Prinsip Mashlahah. Mashlahah adalah sesuatu yang ditunjukkan  oleh  dalil  hukum  tertentu yang
membenarkan atau membatalkannya  atas  segala  tindakan manusia  dalam  rangka  mencapai  tujuan syara’,  yaitu  memelihara  agama,  jiwa, akal,  harta  benda,  dan  keturunan (Mardani, 2013: 10). Prinsip  ini sejalan  dengan  tujuan syariat ( maqashid syariah ) yakni mendatangkan kemaslahatan dan menghindari  kemudaratan  pada  setiap transaksi  yang  dilakukan,  sesuai  dengan kaidah (Rozalinda, 2016: 7).
Keempat, Prinsip  Mubah. Prinsip dasar  dalam  setiap  bentuk  muamalah dalam  Islam  adalah  mubah  atau  boleh. Setiap  akad  muamalah  yang  dilakukan manusia  dalam  rangka  pemenuhan kebutuhan hidupnya adalah boleh selama tidak  ada  dalil  yang  menyatakan keharamannya.  Hal  ini  didasarkan  pada kaidah fiqih (Rozalinda, 2016: 4).
Kelima , Prinsip Manfaat. Benda yang ditransaksikan harus mempunyai manfaat,  baik  manfaat  yang  dapat dirasakan  secara  langsung  maupun  tidak langsung. Jadi tidak dibenarkan melakukan  transaksi  terhadap  benda yang  akan  mendatangkan  kesia-siaan. Kesia-siaan  itu  termasuk  sikap  mubazir dan  orang  yang  melakukan  tindakan mubazir  termasuk  saudara  setan
(Rozalinda,  2016:  6).  Allah  SWT berfirman:
                                                      
                             Artinya:  “ Sesungguhnya  orang-orang pemboros  itu  adalah  saudara setan  dan  setan  itu  sangat ingkar  kepada  Tuhannya ”. (Al- Isra’, 17: 27).
Keenam , Prinsip  Kerelaan. Dalam Islam,  setiap  akad  atau  transaksi  yang dilakukan dengan sesama manusia harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau keralaan.  Hal  ini  dilakukan  agar  dalam setiap  transaksi  tidak  terjadi  karena paksaan  dan  intimidasi  pada  salah  satu pihak  atau  pihak  lain  (Rozalinda,  2016: 7). Allah SWT berfirman:
                                                                                                                                                                
       
Artinya:  “ Wahai  orang-orang  yang beriman, janganlah kamu saling memakan  harta  sesamamu dengan  jalan yang  batil  (tidak benar),
kecuali
dalam perdagangan  yang  berlaku  atas dasar suka sama suka di antara kamu ”. (An-Nisa’, 4: 29).
Ketujuh, Prinsip  Tolong  Menolong. Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa  membutuhkan  manusia  lain dalam rangka memenuhi segala kebutuhan  hidupnya.  Untuk  itu,  perlu dikembangkan  sikap  hidup  tolong- menolong dengan sesama manusia dalam
setiap aspek kehidupan (Rozalinda, 2016: 9). Allah SWT berfirman:
.....                                                              
                       .....
Artinya:  “..... Dan  tolong-menolonglah kamu  dalam  (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong  menolong  dalam  berbuat dosa  dan  permusuhan....... ”. (Al- Maidah, 5: 2).
Kedelapan, sesuai dengan ketentuan syariat  dan  aturan  pemerintah. Dalam Islam  prinsip  yang  berlaku  adalah melukan  transaksi  harus  sesuai  dengan apa  yang  diatur  dalam  syariat  dan peraturan  pemerintah.  Transaksi  yang dilakukan  dengan  cara  melawan  hukum yang  berlaku  atau  bertentangan  dengan ketentuan  syariat  dipandang  tidak  sah (Rozalinda,  2016:  6). Allah  SWT berfirman:
                                                                                         .....
Artinya:  “ Wahai  orang-orang  yang beriman,  taatilah  Allah  dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu ”. (An-Nisa’, 59)
Karakteristik Ekonomi Syariah Ada  beberapa  karakteristik  dalam ekonomi  syariah (Nasution,  et.al.,  2010: 18),  yaitu: Pertama, Harta  kepunyaan Allah  dan  manusia  merupakan  khalifah atas  harta.  Karakteristik  pertama  ini terdiri  dari  dua  bagian  (Nasution,  et.al., 2010:  18),  yaitu: (1) Semua  harta  baik benda maupun alat produksi adalah milik Allah. Allah SWT berfirman:
                                                     
                                                                                                                 
       
Artinya:  “ Milik  Allah-lah  apa  yang  ada  di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di  dalam  hatimu  atau  kamu menyembunyikan,  niscaya  Allah memperhitungkannya  (tentang perbuatan  itu)  bagimu.  Dia mengampuni  siapa  yang  Dia kehendaki  dan  mengazab  siapa yang  Dia  kehendaki.  Allah Mahakuasa  atas  segala  sesuatu .” (Al-Baqarah, 2: 284). Dan  (2) Manusia  adalah  khalifah  atas harta miliknya, Allah SWT berfirman:
                                                                                                   
                                                                
                                     
Artinya:  “ Dan  Dialah  yang  menjadikan kamu  sebagai  khalifah-khalifah di  bumi  dan  Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia)  yang  diberikan-Nya kepadamu.
Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman  dan  sungguh,  Dia Maha Pengam-pun, Maha Penyayang ”  (al-An’aam  ayat 165)
Kedua, ekonomi terikat  dengan akidah,  syariah  (hukum),  dan  moral. Hubungan  ekonomi  syariah  dengan akidah  dan  syariah,  memungkinkan aktivitas  ekonomi  dalam  Islam  menjadi ibadah.  Sedangkan  di  antara  bukti hubungan  ekonomi  dan  moral  dalam Islam  (Nasution,  et.al.,  2010:  22) adalah: (1) Larangan  terhadap  pemilik  dalam penggunaan  hartanya  yang  dapat menimbulkan  kerugian  atas  harta  orang lain  atau  kepentingan  masyarakat;  (2) Larangan  melakukan  penipuan  dalam transaksi;  (3) Larangan  menimbun (menyimpan)  emas  dan  perak  atau sarana-sarana  moneter  lainnya,  sehingga mencegah  peredaran  uang;  dan  (4) Larangan melakukan pemborosan, karena akan  menghancurkan  individu  dalam masyarakat. Allah SWT berfirman:
                                                         
                                                           
Artinya:  “ Wahai  anak  cucu  Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada  setiap  (memasuki)  masjid, makan  dan  minumlah,  tetapi janganlah berlebih-lebihan. Sungguh,  Allah  tidak  menyukai orang-orang yang  berlebih- lebihan .” (al-A’raf, 7: 31). Ketiga, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan.
Sesungguhnya,  Islam  tidak  memisahkan antara  kehidupan  dunia  dengan  akhirat. Setiap  aktivitas  manusia  di  dunia  akan berdampak  pada  kehidupannya  kelak  di akhirat.  Oleh  karena  itu,  aktivitas keduniaan kita tidak boleh mengorbankan kehidupan akhirat (Nasution, et.al., 2010: 23). Keempat, Ekonomi syariah menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan  umum. Arti  keseimbangan dalam Islam adalah Islam tidak mengakui
hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai  batasan-batasan  tertentu, termasuk dalam bidang hak milik. Hanya keadilan yang dapat melindungi keseimbangan  antara  batasan-batasan yang  ditetapkan  dalam  sistem  Islam untuk  kepemilikan  individu  dan  umum (Nasution, et.al., 2010: 24).
Kelima ,  kebebasan  individu  dijamin dalam  Islam. Individu-individu  dalam perekonomian Islam diberikan kebebasan untuk beraktivitas, baik secara perorangan  maupun  kolektif,  untuk mencapai  tujuan.  Namun,  kebebasan tersebut  tidak  boleh  melanggar  aturan- aturan  yang  telah  digariskan  Allah Shubhanahu  Wata  ‘Ala dalam  Alqur’an maupun  Hadis.  Dengan  demikian, kebebasan tersebut sifatnya tidak mutlak (Nasution, et.al., 2010: 26). Keenam, Social  Justice (Keadilan Sosial). Gabungan  nilai  khilafah  dan  nilai ma'ad melahirkan prinsip keadilan sosial. Keadilan  diartikan dengan  suka  sama suka ( antarraddiminkum ) dan satu pihak tidak  menzalimi  pihak  lain  ( latazlimuna wa la tuzlamun ) (Karim, 2010: 43). Ketujuh, Negara  diberi  wewenang turut campur dalam perekonomian. Islam memperkenankan negara untuk mengatur  masalah perekonomian  agar kebutuhan masyarakat–baik secara individu  maupun  sosial–dapat  terpenuhi secara proporsional. Dalam Islam, negara berkewajiban  melindungi  kepentingan masyarakat  dari  ketidakadilan  yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok  orang  ataupun dari  negara lain. Negara juga berkewajiban memberikan  jaminan  sosial  agar  seluruh masyarakat  dapat  hidup  secara  layak (Nasution, et.al., 2010: 27).
Kedelapan, bimbingan  Konsumsi. Dalam  hal  bimbingan  konsumsi, Allah SWT berfirman:
                                                                                                                  
Artinya:  “ Wahai  manusia!  Makanlah  dari (makanan)  yang  halal  dan  baik yang  terdapat  di  bumi,  dan janganlah  kamu  mengikuti langkah-langkah
setan.
Sungguh,  setan  itu  musuh  yang nyata  bagimu ".(Al-Baqarah,  2: 168)
Kesembilan, larangan  Riba. Islam menekankan  pentingnya  memfungsikan uang  pada  bidangnya  yang  normal,  yaitu sebagai  fasilitas  transaksi  dan  alat penilaian  barang.  Di antara  faktor  yang menyelewengkan  uang  dari  bidangnya yang  normal  adalah  bunga  (riba) (Nasution,  et.al.,  2010:  29). Allah  SWT berfirman:
                                                                   
                                                               Artinya: “Dan karena mereka menjalankan riba,  Padahal  Sesungguhnya mereka  telah  dilarang  darinya, dan  karena  mereka  memakan harta benda orang dengan jalan yang tidak  sah  (batil).  Maka kami  telah  menyediakan  untuk orang-orang yang  kafir  di antara mereka azab yang pedih.” (An-Nisa, 4: 161).

## Koperasi Syariah
Gambaran tentang Koperasi Syariah Secara  umum  prinsip  operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para  anggota  dalam  bentuk gotong royong  dan  tentunya  prinsip  tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah  yaitu  prinsip  gotong  royong ( ta'awun  ‘alal  birri )  dan  bersifat  kolektif (berjemaah) dalam membangun kemandirian  hidup.  Melalui  hal  inilah, perlu  adanya  proses  internalisasi terhadap  pola  pemikiran  tata  cara pengelolaan,  produk-produk,  dan  hukum yang  diberlakukan  harus  sesuai  dengan syariah.  Dengan  kata  lain,  koperasi
syariah  merupakan  sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan  yang  sesuai  dengan  syariat Islam  dan  peneladanan  ekonomi  yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya (Buchori, 2009: 5).
Konsep utama operasional koperasi syariah  adalah  menggunakan  akad syirkah  mufawadhoh yakni  sebuah  usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua  orang  atau  lebih,  masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja  dengan  bobot  yang  sama  pula. Masing-masing partner saling menanggung  satu  sama  lain  dalam  hak dan kewajiban (Buchori, 2009: 5).

## Landasan  Dasar Sistem  Koperasi
Syariah
Landasan  dasar  koperasi  syariah (Buchori,  2009:  16)  antara  lain koperasi melalui pendekatan sistem syariah, yakni: (a) Merupakan  sistem  ekonomi  Islam yang  integral  dan  merupakan  suatu kumpulan  dari  barang-barang  atau bagian-bagian  yang  bekerja  secara bersama-sama sebagai suatu keseluruhan (Buchori,  2009:  17);  dan  (b) Merupakan bagian  dari  nilai-nilai  dan  ajaran-ajaran Islam yang mengatur bidang
perekonomian umat yang tidak terpisahkan  dari  aspek-aspek  lain  dari keseluruhan
ajaran Islam yang komprehensif  dan  integral  (Buchori, 2009: 17).
Menurut Buchori (2009: 17), tujuan sistem  koperasi  syariah  yaitu: (a) Mensejahterakan  ekonomi  anggotanya sesuai  norma  dan  moral  Islam;  (b) Menciptakan  persaudaraan  dan  keadilan sesama  anggota;  dan  (c) Pendistribusian pendapatan  dan  kekayaan  yang  merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya.  Agama  Islam  mentolerir kesenjangan  kekayaan  dan  penghasilan karena  manusia  tidak  sama  dalam  hal karakter,  kemampuan,  kesungguhan,  dan bakat.  Perbedaan  di  atas  tersebut
merupakan  penyebab  perbedaan  dalam pendapatan dan kekayaan(Buchori, 2009: 20). Allah SWT berfirman:
                                              ......
Artinya:  “ Dan  Allah  melebihkan  sebagian kamu  atas  sebagian  yang  lain dalam  hal  rezeki, .......” (An-Nahl,
16: 71).
Adapun  kebebasan  pribadi  dalam kemaslahatan  sosial  yang  didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan  hanya  untuk  tunduk  kepada Allah (Buchori, 2009: 22). Selain  itu,
Buchori  (2009:  23) menjelaskan  ada  beberapa karakteristik koperasi syariah, yaitu: (a) Mengakui hak milik  anggota  terhadap  modal usaha; (b) Tidak  melakukan  transaksi  dengan menetapkan bunga (riba); (c) Berfungsinya  institusi ziswaf ; (d)
Mengakui mekanisme pasar yang ada; (e) Mengakui  motif  mencari  keuntungan;  (f) Mengakui  kebebasan  berusaha;  dan  (g) Mengakui adanya hak bersama.
Sumber Dana, Produk, dan Jasa-jasa Sumber  dana  dapat  diperoleh  dari anggota,  pinjaman  atau  dana-dana  yang bersifat  hibah  atau  sumbangan.  Semua jenis  sumber  dana  tersebut  dapat diklasifikasikan  sifatnya  ada  yang komersil,  hibah  atau  sumbangan  atau sekedar titipan saja(Buchori, 2009: 28). Secara  umum,  sumber  dana koperasi diklasifikasikan sebagai berikut: (a) Simpanan  pokok. Simpanan  pokok merupakan  modal  awal  anggota  yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara  anggota.  Akad  syariah  simpanan pokok  tersebut  masuk  katagori  akad musyarakah .  konsep  pendirian  koperasi syariah  tepatnya  menggunakan  konsep syirkah  mufawadhoh yakni  sebuah  usaha yang didirikan secara  bersama-sama dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja
dengan  bobot  yang  sama  pula. (Buchori, 2009:  28-29);  (b) Simpanan  wajib. Simpanan  wajib  masuk  dalam  kategori modal  koperasi  sebagaimana  simpanan pokok  dimana  besar  kewajibannya diputuskan  berdasarkan  hasil  syuro (musyawarah) anggota serta penyetorannya  dilakukan  secara  kontinu setiap  bulannya  sampai  seseorang dinyatakan  keluar  dari  keanggotaan koperasi syariah (Buchori, 2009: 29); dan (c) Simpanan sukarela. Simpanan anggota merupakan bentuk investasi dari anggota atau  calon  anggota  yang  memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di koperasi syariah (Buchori, 2009: 29). Sesuai  dengan  sifat  koperasi  dan fungsinya,  maka  sumber  dana  yang diperoleh  haruslah  disalurkan  kepada anggota  maupun  calon  anggota.  Sifat penyaluran  dananya  adalah  yang berkategori  komersil  yakni  dengan menggunakan  bagi  hasil  ( mudharabah atau musyarakah )  dan  juga  dengan  jual beli  (piutang murabahah ,  piutang salam , piutang istsihna' dan sejenisnya), bahkan ada  juga  yang  bersifat  jasa  umum, misalnya  pengalihan  piutang  ( hawalah ), sewa  menyewa  barang  ( ijarah )  atau pemberian  manfaat  berupa  pendidikan dan sebagainya (Buchori, 2009: 32).
Disamping  produk  kerja  sama  dan jual  beli  koperasi  syariah  juga  dapat melakukan  kegiatan  jasa  layanan (Buchori,  2009: 33)  antara  lain Jasa al- Ijarah (sewa), Jasa wadi’ah (titipan), Hawalah (anjak  piutang), Rahn (gadai), Wakalah (perwakilan),
Kafalah (penjaminan),  dan Qardh (pinjaman lunak) (Buchori, 2009: 38). Distribusi bagi hasil Distribusi
pendapatan yang dimaksud  adalah  pembagian  pendapatan atas  pengelolaan  dana  yang  diterima koperasi  syariah  dibagi  kepada  para anggota  yang  memiliki  jenis  simpanan atau  kepada  para  pemilik  modal  yang telah  memberikan  pinjaman  kepada
koperasi syariah dalam bentuk mudharabah atau musyarakah .
Sedangkan  pembagian  yang  bersifat tahunan (periode khusus) maka distribusi pendapatan  tersebut  termasuk  kategori SHU  (Sisa  Hasil  Usaha)  dalam  aturan koperasi (Buchori, 2009: 39). Untuk pembagian bagi hasil kepada anggota  yang  memiliki  jenis  simpanan atau pemberi pinjaman adalah didasarkan  kepada  hasil  usaha  riil  yang diterima  koperasi  pada  saat  bulan berjalan. Umumnya ditentukan berdasarkan nisbah yaitu rasio keuntungan  antara  koperasi  syariah  dan anggota atau pemberi pinjaman terhadap hasil  riil  usahanya.  Misalnya  nisbah  30  : 70,  yaitu  jenis  simpanan  qurban  anggota adalah  30  sedangkan  untuk  koperasi  70 terhadap  keuntungan  bersih  koperasi (laba bulan berjalan). Lain halnya dengan koperasi  konvensional  pendapatan  dari jasa  pinjaman  koperasi  disebut  jasa pinjaman  (bunga)  tanpa  melihat  hasil keuntungan riil melainkan dari saldo jenis simpanan.  Maka  dengan  demikian pendapatan  bagi  hasil  dari  koperasi syariah bisa naik turun sedangkan untuk konvensional  bersifat  stabil  alias  tetap dari  saldo  tanpa  melihat  jerih  payah usaha  koperasi  syariah.  Selanjutnya apabila  koperasi  syariah  menerima pinjaman  khusus  ( restricted  investment atau mudharabah  muqayyadah ),  maka pendapatan  bagi  hasil  usaha  khusus tersebut hanya dibagikan kepada Pemberi pinjaman  dan  koperasi  syariah.  Bagi koperasi  pendapatan  tersebut  dianggap sebagai pendapatan jasa atas mudharabah muqayyadah (Buchori, 2009:
39-40).

## BUNG HATTA DAN KONSEP KOPERASI
Biografi Bung Hatta Mohammad Hatta lahir di Bukittinggi  pada  12  Agustus  1902  dari ayah yang bernama Haji Mohammad Jamil dan  ibu  bernama  Siti  Saleha.  Ayahnya berasal  dari  daerah  Batu  Hampar,
sementara  ibunya  berasal  dari  kota Bukittinggi (Abbas, 2010: 23-24). Nama  Mohammad  Hatta  yang sebenarnya  adalah  Mohammad  Athar. Kata Mohammad diambil dari nama Nabi, sementara kata Athar berasal dari bahasa Arab  yang  artinya  harum.  Oleh masyarakat  Minangkabau,  kata  Athar  ini sering  diucapkan  Atta,  lama  kelamaan berubah menjadi Hatta (Abbas, 2010: 24). Ayah  Hatta  adalah  anak  dari  Syekh Arsyad,  seorang  guru  agama  dan pimpinan  Tariqat  Naqsyabandi  yang cukup  terkenal  didaerahnya.  Sedangkan ibunya  adalah  anak  dari  Ilyas  Bagindo Marah,  yaitu  seorang  pedagang  yang cukup  kaya  di  kota  Bukittinggi  (Abbas, 2010: 24).
Dalam  keluarga,  Hatta  adalah  anak kedua,  kakaknya  bernama  Rafi’ah    yang lahir  tahun  1900  dari  hasil  perkawinan ibunya dengan Mas Agus Haji Ning, yaitu seorang  pedagang  dari  Palembang  yang sudah  sering  berhubungan  dagang dengan  Ilyas  Bagindo Marah  (Abbas, 2010: 24).
Dimasa  kecil,  Hatta  bersekolah  di Bukittinggi  (beberapa  tahun  disekolah dasar  yang  mulanya  ditempuhnya  lebih secara  privat),  di  Padang  di  ELS ( Europeesche  Largere  School ,  sekolah dasar  untuk  orang  kulit  putih)  sampai 1913  (dari kelas  5  sampai  kelas  7), kemudian  di  MULO  ( Meer  Uitgebreid Lager Onderwijs ,  SMP  berbahasa Belanda) sampai 1917 (Noer, 2012: 5). Selain  keluarga,  pergaulan  juga banyak  memengaruhi  perhatian  Hatta pada  perekonomian.  Di  Padang  ia mengenal  para  pedagang  yang menjadi anggota  Serikat  Usaha,  semacam  kamar dagang bersifat lokal, terutama sekretarisnya, Taher Marah Sutan. Juga di Padang  ini  ia  mengenal  dan  aktif  dalam pergerakan  Jong  Sumatranen  Bond  (JSB, Perkumpulan  Pemuda  Sumatera)(Noer, 2012: 9).
Setelah  tamat  dari  Padang,  Hatta melanjutkan  studi  ke  Sekolah  Dagang
Hendrik School di Jakarta. Di Jakarta, dia tinggal  di  rumah  Radja  bangsawan  dari Bengkulu,  yaitu  seorang  bekas  inspektur kepala  sekolah  untuk  wilayah  Sumatera bagian Selatan (Abbas, 2010: 30).
Di  Jakarta  tentu  wawasan  Hatta tentang  pergerakan  nasional  bertambah luas dan dalam. Apalagi ketika bersekolah di  Jakarta  itu,  seperti  telah  dikatakan,  ia menjadi  bendahara  pimpinan  pusat  JSB. Sebagai  pelajar,  Hatta  juga  sering berkunjung  ke  rumah  Haji  Agus  Salim, yang terkenal dekat hubungannya dengan para  pemuda.  Rumah  Salim  ketika  itu menjadi  pusat  kaderisasi  para  pemuda secara tidak resmi, suatu kebiasaan yang terus  dilakukan  tokoh  ini  sampai Indonesia merdeka, terutama pada tahun- tahun  1950-an,  sebelum  ia  meninggal dunia pada 1954 (Noer, 2012: 15). Setelah  tiga  tahun  belajar.  Hatta menyelesaikan  studi  di  Sekolah  Dagang PHS  tahun  1921  dengan  menempati ranking  ketiga.  Semula  dia  sempat tertarik  untuk  kembali  bekerja  dengan imbalan  gaji  permulaan  f350.  Tetapi kemudian  Hatta  memutuskan  untuk melanjutkan  studinya  ke  negeri  Belanda. Di  Belanda,  Hatta  kuliah  di  Handels Hoogere  School,  yaitu  sebuah  sekolah tinggi  ekonomi  di  Rotterdam.  Dia mengambil jurusan ekonomi perdagangan.  Dua  tahun  kemudian  dia telah  meraih  gelar  sarjana  muda.  Hatta kemudian melanjutkan ke tingkat sarjana tetapi ketika dia bersiap-siap menempuh ujian  sarjana  lengkap  dia  pindah  ke jurusan  lain.  Jurusan  yang  dimasukinya adalah  jurusan  ekonomi  kenegaraan, karena  itu  ia  terpaksa  memperpanjang masa  kuliahnya.  Kuliah  ini  baru diselesaikan  Hatta  dalam  tahun  1932 (Abbas, 2010: 35).
Selain  aktif  di  dalam  pergerakan keorganisasian, Bung Hatta juga produktif di  dalam  membuat  sebuah  karya.  Hal  ini dilakukan  sebagai  bentuk  kontribusinya dalam  perkembangan  ekonomi. Diantara karyanya  antara  lain: Beberapa  Fasal
Ekonomi  I , Beberapa  Fasal  Ekonomi  II , Kumpulan  Karangan , Masalah  Bantuan Perkembangan  Ekonomi  Bagi  Indonesia , Teori  Politik  dan  Orde  Ekonomi , Membangun  Koperasi  dan  Koperasi Membangun ,  dan Pengantar  ke  Djalan Ilmu dan Pengetahuan.
Bung  Hatta  meninggal  dunia  pada Jumat,  14  maret  1980  setelah  siangnya, dengan  susah  payah  karena  sakit, menunaikan  shalat  Jumat  di  masjid Mataram,  masjid  yang  tetap  ia  kunjungi tiap  Jumat  atau  pun  shalat  tarawih, semenjak  ia  tinggal  di  Jalan  Diponegoro, dan bila tidak sedang ke luar kota (Noer, 2015: 173).

## Konsep Koperasi Bung Hatta
Dasar Ideologi Koperasi Bung Hatta Koperasi merupakan usaha bersama berdasar  atas  asas  kekeluargaan. Semangat kolektivisme Indonesia itu yang akan dihidupkan  kembali  dengan koperasi,  mengutamakan  kerjasama dalam  suasana  kekeluargaan  antara manusia  pribadi,  bebas  dari  penindasan dan paksaan (Hatta, 1967: 35 dan 37).
Disini  tak  ada  pertentangan  antara majikan dan buruh; antara pemimpin dan pekerja.  Segala  yang  bekerja  adalah anggota  daripada  koperasinya,  sama- sama bertanggungjawab atas keselamatan rumah tangganya. Demikian pula  para  anggota  koperasi,  sama-sama bertanggungjawab  atas  koperasi  mereka (Hatta, 1954: 203). Koperasi  tujuannya  yang utama bukanlah mencari  keuntungan,  tetapi mencapai  keperluan  hidup  bersama. Keuntungan  hanya  terbawa  dalam melaksanakan  usaha.  Usaha  yang terutama  untuk  memperkuat  sendi perusahaan ialah menyimpan. Uang yang disimpan  itu,  dijadikan  pokok  tolong- menolong  bagi  koperasi kredit.  Dengan pinjaman  bergiliran,  masing-masing perusahaan  koperasi  dapat  memperkuat modal usahanya (Hatta, 1967: 36).
Koperasi  artinya  bekerja  bersama membela  keperluan  bersama,  dalam waktu  baik,  maupun  waktu  buruk.  Laba sama  dipungut,  rugi  sama  dipikul. Peraturan  seperti  itu  menjadi  suatu didikan kepada anggota-anggota koperasi.  Peraturan  itu  saja  dapat mencegah  orang  yang  setengah  hati masuk  menjadi  anggota  (Hatta,  1954: 191). Wujud  koperasi  ialah  memenuhi keperluan  bersama,  bukan  mencari keuntungan,  maka  perlu  dinyatakan dasarnya.  Koperasi,  jika  mau  subur hidupnya, mestilah berdiri atas dua tiang, yaitu solidaritet (setia  bersekutu)  dan individualitet (kesadaran  akan  harga  diri sendiri) (Hatta, 1954: 126). Apabila  anggota  koperasi  tidak mempunyai  rasa solidaritet ,  ia  tidak merasa  kepentingan  bersama.  Koperasi baginya  jalan  untuk  pembela  keperluan dirinya sendiri. Dalam keadaan semacam itu,  koperasi  mudah  dirusak  oleh konkurennya  yang  menjual  barang keperluan umum. Lawan tadi, menurunkan  buat  sementara  harga barang-barangnya.  Anggota  yang  tidak mempunyai  rasa solidaritet ,  mudah terpedaya  dengan  taktik  semacam  itu.  Ia lari membeli ketempat lawan koperasinya sendiri. Nanti, jika koperasi sudah mati, ia baru  merasa  sakitnya. Karena,  toko  yang menjual murah tadi, sekarang menaikkan kembali  harga  barangnya  (Hatta,  1954: 128). Sadar  diri  adalah  suatu  sifat, karakter  kukuh,  yang  tidak  boleh disamakan  artinya  dengan  individua- lisme  (dasar  yang  mendahulukan  hak orang-seorang daripada hak masyarakat). Individualisme menuntut  kemerdekaan orang-seorang bertindak untuk mencapai keperluan  hidupnya.  Ia  tak  mau  orang- seorang  diikat  oleh  masyarakat.  Tetapi, indivualitet adalah  sifat  pada  orang- seorang  yang  menandakan  kehalusan budi beserta dengan ketaguhan wataknya,  yang  memaksa  orang  lain
menghargai  dan  memandang  akan  dia (Hatta, 1954: 126).
Koperasi  sebagai  persekutuan  cita- cita  mempunyai  syaratnya  sendiri  yang harus  dipenuhi  oleh  barangsiapa  yang hendak mendirikannya. Oleh karena cita- cita yang mengikat persekutuan ini, maka koperasi  itu  hendaklah  dipikul  dan dijunjung  oleh  mereka  yang  sama  cita- citanya.  Koperasi  adalah  persekutuan merdeka,  bukan  perseku-tuan  paksaan. Itulah  sebabnya,  maka  tiap-tiap  koperasi mengemukakan dalam peraturan dasarnya  bahwa anggotanya  boleh berhenti setiap waktu (Hatta, 1954: 190). Anggota  itu  tidak  terikat,  sebagai anggota  Firma  atau  si  empunya  andil pada  M.A.B.  Hanya  uang  andilnya  tidak dapat  ditariknya  keluar  dengan  seketika itu  juga.  Biasanya,  ditetapkan  bahwa anggota  yang  keluar  boleh  menerima kembali  uang  andilnya  sesudah  ia berhenti  setahun  lamanya.  Tanggung jawabnya terus sekian lama (Hatta, 1954: 190). Ini  maksudnya  bukan  untuk menahan  anggota  yang  mau  keluar  itu, melainkan  supaya  kegoncangan  hatinya itu jangan membahayakan akan kedudukan koperasi.  Sebab,  jika  uang andilnya  serentak  dikeluarkan  bersama- sama  dengan  dia,  kas  koperasi  bisa mendapat kesukaran (Hatta, 1954: 190). Pendidikan  moral  yang  ditekankan Hatta  tidak  terlepas  dari  pemahamannya tentang  agama.  Tujuan  agama  ialah memberi  pegangan  hidup  kepada manusia  sebagai  individu  dan  sebagai anggota  masyarakat  untuk  berbuat  yang benar,  yang  baik,  yang  adil,  yang  jujur, dan  yang  suci  supaya  ada  kesejahteraan dalam hidup manusia dan bangsa (Hatta, 1954: 45).
Koperasi dan Demokrasi Ekonomi Demokrasi yang sebenarnya menghargai  kritik,  dan  kritik  dalam demokrasi  harus  dipikul  oleh  rasa tanggung  jawab.  Perasaan  tanggung
jawab  itulah  yang  senantiasa  dipupuk oleh  perkumpulan  koperasi.  Dasar koperasi  menghidupkan  rasa  tanggung jawab  itu,  sebab persekutuan  koperasi, selain  dari  membela  keperluan  bersama, membangunkan  dalam  jiwa  tiap-tiap anggotanya  manusia  merdeka  dan  insaf akan  harga  dirinya.  Betapa  juga  lain sifatnya  dari  negeri  ke  negeri,  ada  lima dasar  pokok  yang  tetap  tidak  berubah sejak timbulnya koperasi yang pertama di Rochdale  tahun  1844,  yaitu:  (1) Perkumpulan koperasi dikemudikan oleh anggotanya  sendiri. Seluruh  anggota  ikut serta membicarakan dalam rapat berkala segala  hal  yang  mengenai  keselamatan perusahaan.  Oleh  karena  itu,  tiap-tiap anggota  merasa  bertanggung  jawab tentang  jalannya  perusahaan  dan  belajar cara  bagaimana  ia  harus  mengamatinya dangan tiada mengganggu atau menyukarkan  kerja  pimpinan.  Memang tepat,  apabila  dasar  ini  disebut  dasar demokrasi  koperatif  (Hatta,  1954:  220); (2) Tiap-tiap  anggota  mempunyai  hak suara  yang  sama. Satu  orang,  satu  suara. Tak  peduli  apakah  iuran  pokoknya  atau simpanan pokoknya besar atau kecil. Tak ada anggota yang besar dan anggota yang kecil,  semuanya  sama  rata,  sama  rasa. Dasar  persamaan  ini adalah  corak  yang kedua daripada demokrasi dalam gerakan koperasi (Hatta, 1954: 220); (3) Tiap-tiap orang  dapat  diterima  menjadi  anggota koperasi. Sebab itu, koperasi memperkuat kemauan  harga-menghargai,  sebab  itu pula  memberikan  sumbangan  yang sebaik-baiknya  kepada  perkembangan sifat  sportif,  yang  sangat  perlu  untuk menumbuhkan  demokrasi  (Hatta,  1954: 220);  (4) Keuntungan  dibagi  antara anggota  menurut  jasa  mereka  dalam memajukan  perkumpulan. Misalnya, anggota  yang  banyak  membeli  barang- barang keperluannya pada koperasi, lebih banyak  pula  memperoleh  bagian keuntungan  daripada  anggota  yang sedikit  membeli.  Dasar  ini  disebut  dasar demokrasi  ekonomi  dalam  koperasi
(Hatta,  1954:  220);  dan  (5) Satu  bagian yang  tertentu  daripada  keuntungan diuntukkan guna pendidikan. Apabila kita mau  mengatur  masyarakat  kita  di  atas dasar  koperasi,  maka  perlulah  tiap-tiap cabang  penghasilan,  menurut  jenis perusahaannya, didudukkan di atas dasar koperasi.  Dengan  organisasi  koperasi, produksi  itu  hendaklah  rakyat  kita lambat-laun pandai dan dapat mengerjakan  sendiri  bahan-bahan  yang dihasilkan (Hatta, 1987: 22).
Anggaran  dasar  koperasi  itu  mesti menerangkan  maksudnya  dan  usahanya dengan  sejelas-jelasnya.  Hak  dan kewajiban  anggota  mesti  diatur  betul- betul.  Kalau  anggota  keluar  dari perkumpulannya,  sampai  berapa  lama terus  tanggungannya.  Dan  kalau  ada kerugian, bagaimana memikulnya kepada anggota-anggota koperasi itu. Kedudukan koperasi membawa pertanggungan bersama. Tetapi, oleh karena anggotanya tidak sama mampu, pembagian pertanggungan  itu  menurut  keadilan harus ditentukan (Hatta, 1954: 133).
Sebaik-baik  koperasi  mempunyai badan penasihat dan badan pengawas. Ini menguatkan kedudukan koperasi di mata orang  luar.  Dalam  anggaran  dasar, disebutkan juga beberapa aturan tentang menjalankan  pengawasan  itu,  supaya jangan timbul persengketaan kelak antara pengawas  dan  pengurus  yang  diawasi (Hatta, 1954: 133-134).
Bagi  koperasi  konsumsi,  dimuat dalam  anggaran  dasarnya,  larangan kepada  anggotanya  membeli  barang ketempat  lain,  selama  barang  itu  ada dijual  oleh  koperasi.  Kecuali  kalau pengurus  mengizinkannya  berhubung dengan keadaan yang luar biasa. Anggota pun tidak boleh menjual kembali kepada orang  lain  barang  yang  dibelinya  pada koperasinya.  Maksud  koperasi  konsumsi ialah  membeli  bersama  untuk  keperluan sendiri, bukan untuk menjualnya kembali. Dalam  keadaan  yang  biasa,  orang  lain juga  boleh  membeli  kepada  koperasi  itu.
Anggota  yang  membeli  dan  menjual  lagi itu  biasanya  anggota  yang  curang. Maksudnya  ialah  mecari  keuntungan baginya sendiri dari penjualannya kepada orang lain itu. Anggota yang semacam itu melanggar  dasar  perkumpulannya  dan tak  patut  ditahan  dalam  koperasi. Larangan  menjual  kembali  itu,  mesti disebutkan  didalam  anggaran  dasar (Hatta, 1954: 134). Bagi koperasi kredit, mesti diadakan dalam  anggaran  dasarnya  peraturan meminjamkan  uang  kepada  anggotanya. Disebutkan  juga  aturan  denda  kepada anggota yang melanggar aturan meminjam  itu.  Selanjutnya,  disebutkan pula  asas-asas  tentang  mengurus  dan menjalankan  modal  dan  uang  simpanan, yang  tidak dipinjamkan  kepada  anggota. Ini perlu, karena anggota semuanya yang menanggung  akibat  tindakan  pengurus atau  pemimpin  usaha  (Hatta,  1954:  134- 135). Suatu  pasal  yang  penting  juga  bagi koperasi ialah cara memelihara kerukunan.  Perselisihan  antara  anggota atau  antara  anggota  dengan  pengurus harus  diperdamaikan  dengan  memberi kepuasan kepada kedua belah pihak. Oleh karena itu, anggaran dasar mestilah pula memuat peraturan tentang memperdamaikan perselisihan itu (Hatta, 1954: 135). Siapa yang hendak membangun-kan koperasi,  hendaklah  tahu  membedakan antara  koperasi  dan  badan  perusahaan yang  lain,  seperti  Firma,  P.T.,  dan  M.A.B (Hatta, 1954: 189). Firma, P.T., dan M.A.B. didirikan  untuk  keperluan  dagang. Dagang  wujudnya  mencari  keuntungan (Hatta, 1954: 189).
Koperasi  bukan  persekutuan  yang didirikan  untuk  mencari  keuntungan, melainkan  untuk  membela  keperluan bersama.  Oleh  karena  itu,  koperasi sifatnya  “persekutuan  cita-cita”.  Karena cita-cita  yang  sama,  orang  mendirikan koperasi.  Kalau  tidak  ada  cita-cita  tinggi, yang  menjadi  pedoman  berusaha,
koperasi tidak bagus jalannya. Kepentingan  diri  sendiri  jauh  daripada koperasi.  Koperasi  yang  sebenarnya berdasarkan  kepada  cita-cita  tolong- menolong  serta  keinginan  akan  bantu- membantu  dalam  kesukaran  hidup (Hatta, 1954: 190).
Konsep  Rente  (Bunga)  menurut  Bung Hatta
Jika  kaum  ulama  tidak  memberi petunjuk  yang  jelas  akan  soal  rente,  kita coba  bertanya  kepada  Alqur’an.  Kata “rente”,  tidak  disebut  dalam  Alqur’an, yang  tersebut  hanya  pasal  riba.  Ada  dua kali  dikemukakan  dengan  nyata,  dalam surat al-Baqarah (ayat 275 dan 276) dan surat  ali-Imran  (ayat  130)  (Hatta,  1958: 212). Riba sifatnya semata-mata konsumtif,  Ia  dimakan  dari  pada  orang yang meminjamkan uang untuk melepaskan sesak hidupnya. Riba semata- mata  dipungut  dari  orang  yang  miskin, yang meminjamkan uang untuk keperluan hidupnya sebentar itu, dengan tiada berpikir panjang tentang melaratnya dikemudian hari. Tak pernah riba  dapat  dipungut  dari  orang  yang meminjamkan  uang  buat  membuka perusahaan,  menimbang  dulu  “bunga uang”  yang  mesti  dibayarnya  (Hatta, 1958: 214-215).
Bunga  uang  yang  dibayar  bagi pinjaman uang untuk membuka perusahaan,  disebut rente  produktif . Rente  itu  adalah  sebagian  dari  pada keuntungan  yang  diperoleh  dengan bantuan  uang  orang  lain  itu.  Bagi  orang yang meminjamkan,  perhitungannya didasarkan kepada kemungkinan mendapatkan laba dari pada uangnya itu (Hatta, 1958: 215). Menurut  Hatta  (1958:  217), mengambil  rente  produktif,  sifatnya berbagi  keuntungan  dengan  orang  yang menjalankan uang itu, dengan menetapkan bagian  yang  empunya kapital terlebih dahulu. Selagi ada masyarakat individualisme, yang berdasarkan pertukaran  barang  dan  jasa  antara seorang  dengan  seorang,  dan  diantara badan-badan  partikulir,  selalu  ada pembayaran. Jadinya, jasa kapital dibayar dengan rente,  sebagaimana  orang membayar  jasa  buruh  dengan  upah (Hatta, 1958: 217).
PERSAMAAN, PERBEDAAN, DAN KONTRIBUSI KONSEP KOPERASI BUNG
HATTA  DENGAN  KONSEP  EKONOMI
SYARIAH Adapun persamaan konsep koperasi Bung  Hatta  dengan  konsep  Ekonomi Syariah dapat dilihat pada  tabel berikut:

## Tabel 1:
Persamaan Konsep Koperasi Bung Hatta dengan Konsep Ekonomi Syariah Unsur-unsur Konsep Koperasi Bung Hatta Konsep Ekonomi Syariah Akad Koperasi  merupakan  usaha  bersama berdasar  atas  asas kekeluargaan.  Artinya setiap  anggota  koperasi  bertanggung jawab  dalam  perkembangan  koperasi. Berbeda  halnya  dengan  PT,  karena anggota terbanyak tinggal pasif, sedangkan  pimpinan  dan  penyelengga- raan  perusahaan  diserahkan  kepada beberapa  orang  saja.  Di  dalam  koperasi, anggota  ikut  serta  dengan  aktif  untuk memajukan koperasinya.
Dari  penjelasan  diatas,  terlihat  Hatta memberikan sebuah konsep bahwa dalam menjalankan  sebuah  usaha  sebaiknya
Pandangan  Hatta  ini  jelas  sangat  sesuai dengan  konsep  ekonomi  syariah,  yaitu syirkah .  Dimana sistem  tersebut  adalah sistem  kemitraan  beberapa  pihak  dalam sebuah  usaha  tertentu,  serta  keuntungan dan  kerugian  ditanggung  oleh  kedua belah pihak. Dengan demikian nilai usaha bersama  di  dalam  koperasi  memiliki persamaan  dengan  konsep  ekonomi syariah, yaitu syirkah .
dengan  bersama  sesuai  dengan  yang termuat dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang  menyatakan  bahwa  perekonomian disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasar atas asas kekeluargaan. Nilai-nilai Dasar Bung  Hatta  juga  menjelaskan  bahwa koperasi  harus  berdiri  atas  dua  tiang, yaitu solidaritet (setia  bersekutu) dan individualitet (kesadaran  akan  harga  diri sendiri). Rasa  tanggung  jawab  terhadap sesama maupun diri sendiri harus ada di dalam  anggota  koperasi.  Dengan  adanya rasa  tanggung  jawab  terhadap  sesama, setiap  anggota  koperasi  memiliki  rasa persaudaraan  yang  kuat  sehingga  tidak terpengaruh  terhadap konkurennya.  Satu sama  lain  saling  membantu  untuk meringankan beban yang lain. Nilai  solidaritet  dan  individualitet memiliki  kesamaan  dengan  konsep ekonomi  syariah,  yaitu  khilafah  yang secara  umum  berarti  tanggung  jawab sebagai  pengganti  atau  utusan  Allah  di alam  semesta.  Manusia  diciptakan  Allah untuk  menjadi  khalifah  di  muka  bumi, yaitu  menjadi  wakil  Allah  untuk memakmurkan  bumi  dan  alam  semesta. Rasa  tanggung  jawab  sebagai  seorang muslim,  menjadikan  seseorang  memiliki rasa solidaritas dan individualitas. Prinsip tolong menolong Dengan  adanya  rasa  persaudaraan  antar anggota,  menciptakan  rasa  tolong- menolong.  Anggota  yang  kekurangan  di tolong  oleh  anggota  yang  memiliki kelebihan.  Anggota  yang  kekurangan  di tolong  oleh  anggota  yang  memiliki kelebihan. Setiap  anggota  menolong anggota  yang  lain  karena  asas  kekeluar- gaan  dari  koperasi  itu  sendiri.  Semangat tolong menolong didorong oleh keinginan memberikan  jasa  kepada  yang  lain.  Baik harta, tenaga, pikiran, dan waktu sebagai bentuk rasa tolong menolong. Prinsip tolong menolong dalam pandangan  Hatta  jelas  sesuai  dengan prinsip  ekonomi  syariah. Hal  itu  sesuai dengan firman Allah dalam Alqur’an surat al-Maidah ayat 2 ( ى َﻮْﻘﱠﺘﻟا  َو ِّﺮِﺒْﻟا  ﻰَﻠَﻋ  ْاﻮُﻧ َو  ﺎَﻌَﺗ َو ) “ Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa ” Ta’awun merupakan  konsep  dasar  yang dijadikan  asas  untuk  mengaplikasikan teori  Islam  atas  harta,  dengan  tanpa adanya ta’awun , maka teori tersebut tidak dapat  diwujudkan.  Harta  kekayaan bukanlah  menjadi  tujuan  hidup,  harta berfungsi sebagai fungsi pokok kehidupan dan  mempunyai  tugas-tugas  sosial  yang cukup  urgen,  manusia  sama  di  hadapan Allah,  dan  yang  membedakan  adalah kadar  takwa  yang  akan  menyampaikan seorang hamba pada rahmat Allah. Prinsip Manfaat Koperasi  bertujuan  untuk  mencapai keperluan  hidup  bersama. Tidak  hanya sebatas  mencari  keuntungan  semata. Sehingga  koperasi  harus  memperhatikan kondisi  baik  di  dalam  tubuh  koperasi  itu sendiri maupun di luar kopersi. Di dalam koperasi,  setiap  anggota  koperasi memberikan  manfaat  kepada  anggota yang  lainnya,  tidak  hanya  mementingkan diri  sendiri.  Begitu  juga  koperasi  juga harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitarnya. Prinsip  ini  memiliki  kesamaan  dengan prinsip  manfaat  di  dalam ekonomi syariah. Harta yang ada seharusnya dapat memberi  manfaat  kepada  sesama,  baik manfaat  yang  dapat  dirasakan  secara langsung  maupun  tidak  langsung.  Jadi tidak  dibenarkan  melakukan  transaksi terhadap benda yang akan mendatangkan kesia-siaan.  Kesia-siaan  itu  termasuk sikap mubazir dan orang yang melakukan tindakan  mubazir  termasuk  saudara setan,  sesuai  dengan  firman  Allah  dalam Alqur’an surat al-Isra’ ayat 27 ( َﻦﯾ ِرِّﺬَﺒُﻤْﻟا  ﱠنِإ ِﻦﯿِﻄَﯿﱠﺸﻟا  َنا َﻮْﺧِإ  ا ْﻮُﻧﺎَﻛ )  “ Sesungguhnya  orang- orang pemboros itu adalah saudara setan ”
Prinsip Mashlahah Salah  satu  tugas  koperasi  adalah memperbaiki  harga.  Perbaikan  harga dapat  membantu  masyarakat  yang berkekurangan kemakmurannya. Sehingga mereka dapat membeli kebutuhan  sehari-hari.  Koperasi  menjadi solusi dari oknum-oknum pedagang yang suka  menaikkan  harga  barang,  karena usaha bersama yang dilakukan berdasarkan asas kekeluargaan. Jelas,  tugas  tersebut  memiliki  kesamaan dengan  prinsip mashlahah dalam ekonomi  syariah.  Prinsip  ini  sejalan dengan tujuan syariat ( maqashid syariah ) yakni  mendatangkan  kemaslahatan  dan menghindari  kemudaratan  pada  setiap transaksi  yang  dilakukan.  Perbaikan harga  yang  dilakukan  oleh  koperasi merupakan  salah  satu  tujuan  yang mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat yang memang membutuhkan. Fungsi Di  dalam  konsep  koperasi  Bung  Hatta, selain  badan  ekonomi,  juga  merupakan badan sosial. Hal ini bertentangan dengan paham  koperasi  barat,  dimana  koperasi barat  hanya  sebatas  badan  ekonomi semata. Koperasi  sebagai  bagian  dari masyarakat. Sebagian dari hasil usahanya yang merupakan keuntungan disumbangkan dengan kepada masyarakat. Segala  kegiatan  yang dilakukan  harus  memberikan  manfaat kepada  sesama  umat  manusia.  Koperasi bukan hanya mementingkan kepentingan anggotanya semata, akan tetapi lebih jauh dari  itu  koperasi  harus  memberikan kontribusi  kepada  masyarakat  Indonesia seperti  yang  terdapat  pada  tugas-tugas koperasi. Konsep  koperasi  di  dalam  ekonomi syariah pun, juga dapat berfungsi sebagai badan  sosial.  Konsep  koperasi  syariah mengharuskan  memberikan  pelayanan sosial  baik  kepada  anggota  yang membutuhkannya maupun kepada masyarakat dhu’afa. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat ( emergency  loan )  dapat  diberikan pinjaman kebajikan dengan pengembalian pokok ( al-Qard ). bagi anggota masyarakat dhuafa  dapat  diberikan  pinjaman kebajikan dengan atau tampak pengembalian  pokok  ( qardhul  hasan ) yang  sumber  dananya  dari  dana  ZIS (zakat, infak dan shadaqoh). Karakteristik Hatta menjelaskan bahwa dalam menjual barang  di  koperasi  harus  benar  ukuran dan  timbangannya.  Hal  ini  menjadi pendidikan  bagi  anggotanya  untuk  jujur dalam bertransaski.  Jika  barang  yang dijual  sudah  tidak  sesuai  dengan  harga yang  di  tawarkan,  maka  keseimbangan pasar akan terganggu.
Pendidikan moral yang diberikan Hatta ke dalam  koperasi  tidak  terlepas  dari pemahamannya  tentang  agama.  Tujuan agama  ialah  memberi  pegangan  hidup kepada  manusia  sebagai  individu  dan sebagai  anggota  masyarakat  untuk berbuat yang benar, yang baik, yang adil, yang  jujur,  dan  yang  suci  supaya  ada kesejahteraan  dalam  hidup  manusia  dan bangsa. (Hatta, 1954: 45) Hatta  menjelaskan  dengan adanya koperasi,  membentuk  moral  yang  tinggi dan  menciptakan  rasa  tanggung  jawab untuk menjaga keselamatan perusahaannya  dan  kepada  sesama manusia. Salah  satu  karakteristik  ekonomi  syariah yaitu  ekonomi  terkait  dengan  moral. Dimana Islam melarang terhadap pemilik dalam  penggunaan  hartanya  yang  dapat menimbulkan  kerugian  atas  harta  orang lain  atau  kepentingan  masyarakat, melarang  melakukan  penipuan  dalam transaksi, melarang menimbun (menyimpan)  emas  dan  perak  atau sarana-sarana  moneter  lainnya,  sehingga mencegah peredaran uang, dan melarang melakukan  pemborosan,  karena  akan menghancurkan individu dalam masyarakat. Harta  yang  ada  juga  harus  halal  zatnya maupun  cara  mendapatkannya.  Firman Allah dalam Alqur’an surat al-Maidah ayat 88  ( َﻗ َز َر  ﺎﱠﻤ ِﻣ  ا ْﻮُﻠُﻛ َو ﺎًﺒِّﯿَط  ًﻼَﻠَﺣ  ُﷲ  ُﻢُﻜ )  “ Dan makanlah  dari  apa  yang  telah  diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik ” Halalan-thayyiban pada ayat ini mengandung  pengertian  bahwa  zat  pada benda  yang  di  transaksikan  harus  halal dan  cara  memperoleh  benda  tersebut harus dengan cara yang halal pula.
Produksi Menurut  Hatta,  koperasi  seharusnya memperbanyak produksi barang makanan,  kerajinan,  dan  pertukangan yang  dibutuhkan  oleh  rakyat.  Koperasi pertanian  memperbanyak  produksi  hasil taninya, koperasi kerajinan memperbanyak  hasil  kerajinannya,  dan koperasi  pertukangan  memperbanyak hasil  yang  sudah  dikerjakannya.  Dengan memperbanyak  hasil  produksi,  rakyat tidak  lagi  ada  kekurangan  yang mengakibatkan harga menjadi stabil. Tugas  ini  memiliki  persamaan  dengan kaidah-kaidah  berproduksi  dalam  Islam, dimana  produksi  dimaksudkan  untuk memenuhi  kebutuhan  individu  dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Dengan memperbanyak produksi, masyarakat tidak lagi merasa berkekurangan dalam memenuhi kebutuhannya. Koperasi  memperbaiki  barang-barang yang  dihasilkan  oleh  rakyat.  Hal  ini  bisa dilakukan dengan memberikan pelatihan- pelatihan  kepada  produsen,  sehingga mutu  kualitas  yang  dihasilkan  bernilai tinggi.  Hatta  menjelaskan  dengan  adanya koperasi,  berbagai  macam  barang penghasilan  rakyat  dapat  diperbaiki kualitasnya,  bahkan  kualitas  produksi nasional  juga  harus  diperbaiki.  Hatta memberikan contoh getah yang dihasilkan,  dimana  kualitasnya  demikian rendah sehingga perlu digiling kembali ke Singapura.  Dengan  perbaikan  kualitas sedikit  saja  di  Singapura  harganya menjadi  tiga  kali  lipat.  Disini  Hatta mengharapkan apabila di antara pengusaha karet dapat didirikan koperasi, maka  dapat  dibangun  rumah-rumah pengasapan  karet  kepunyaan  bersama, sehingga harganya meningkat sampai tiga kali harga karet mentah tadi. Hal  ini  sejalan  dengan  kaidah-kaidah berproduksi dalam Islam, yaitu meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia,  baik  kualitas  spiritual  maupun kualitas  mental  dan  fisik. Menurut  Islam, kualitas  rohiah  individu  mewarnai kekuatan-kekuatan  lainnya,  sehingga membina kekuatan rohiah menjadi unsur penting  dalam  produksi  Islami.  Firman Allah  dalam  Alqur’an  surat  al-Hasyr  ayat 18  ( َنﻮُﻠَﻤْﻌَﺗ  ﺎَﻤِﺑ  ٌﺮﯿِﺒَﺧ  َﷲ  ﱠنِا )  “ Sesungguhnya Allah  Maha  mengetahui  apa  yang  kamu kerjakan ”. Dari  ayat  tersebut,  jelas  bahwa  Allah mengetahui  setiap  pekerjaan  yang dilakukan. Bagi seorang muslim, hasil dari pekerjaan  yang  dilakukan  seharusnya berkualitas,  bukan  asal-asalan  sehingga mengurangi  kualitas  barang  yang dihasilkan  karena  Allah  mengetahui setiap pekerjaan yang dilakukan. Distribusi Tujuan  koperasi  adalah  melengkapi keperluan  bersama.  Jadi  koperasi memperbaiki pendistribusian barang dari satu  tempat  ke  tempat  lain  untuk melengkapi keperluan  yang  dibutuhkan.
Jika  distribusi  menjadi  terhambat,  akan berdampak  kepada  kenaikan  harga barang  yang  akan  memberatkan  rakyat kecil.  Hal  lain  yang  menjadi  penghambat distribusi adalah penimbunan barang dari oknum yang suka mempermainkan harga. Dengan adanya koperasi yang melengkapi keperluan  bersama  akan  lebih  mudah memperbaiki pendistribusian barang. Keselarasan  ini  juga  berkaitan  dengan prinsip  distribusi  dalam  Islam.  Islam mengarahkan  mekanisme  berbasis  moral spiritual  dalam  pemeliharaan  keadilan sosial  pada  setiap  aktivitas  ekonomi. Latar belakangnya karena ketidakseimbangan  distribusi  kekayaan adalah hal yang mendasari hampir semua konflik individu maupun sosial. Penimbunan  barang  ( Ihtikar )  terhadap kebutuhan  barang-barang  masyarakat dilarang dalam  Islam  karena  dapat mengurangi  tingkat  produksi  pasar  dan mengganggu kestabilan harga. Sedangkan perbedaan konsep koperasi  Bung  Hatta  dengan  konsep
Ekonomi  Syariah dapat  dilihat  dalam tabel berikut:

## Tabel 2:
Perbedaan Konsep Koperasi Bung Hatta dengan Konsep Ekonomi Syariah
Unsur-Unsur Konsep Koperasi Bung Hatta Konsep Ekonomi Syariah Landasan 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 2) Undang-Undang  Republik  Indonesia nomor  25  tahun  1992  tentang perkoperasian Landasan konsep ekonomi syariah sendiri berasal dari Alqur’an dan hadits. Dimana setiap  teori  yang  dikemukan  harus memiliki dasar dari Alqur’an dan hadits. Bunga Hatta  menjelaskan  bahwa  anggota  yang meminjam ditentukan jumlah pinjamannya  dan  jangka  waktu  untuk mengembalikan  uang  pinjaman  itu beserta rente yang sudah dimufakati. Rente  menurut  Hatta  merupakan sebagian  dari  pada  keuntungan  yang diperoleh  dengan  bantuan  uang  orang lain.  Bunga  uang  yang  dibayar  bagi pinjaman uang untuk membuka perusahaan,  disebut rente  produktif. Menurut Hatta, mengambil rente produktif,  sifatnya  berbagi  keuntungan dengan orang yang menjalankan uang itu, dengan menetapkan bagian  yang empunya kapital terlebih dahulu. Hatta  menjelaskan  bahwa  riba  sifatnya konsumtif yang dipungut dari orang yang miskin  untuk  keperluan  hidupnya. Sedangkan  dalam  hal  bunga,  Hatta menyebutnya  dengan  rente  produktif, karena  bunga  yang  diberikan  sudah diperhitungkan dari orang yang meminjamkan  uang  buat  membuka perusahaan,  menimbang  dulu “bunga uang” yang mesti dibayarnya. Islam menekankan pentingnya memfungsikan uang pada bidangnya yang normal,  yaitu  sebagai  fasilitas  transaksi dan alat penilaian barang. Di antara faktor yang  menyelewengkan  uang  dari bidangnya  yang  normal  adalah  bunga (riba).
Memang  paradoks  dengan  ekonomi syariah,  karena  bunga  bank  bukan merupakan  karekteristik  dari  ekonomi syariah. Dimana bunga bank sama dengan riba,  karena  adanya  penambahan  dari nilai peminjaman sebelumnya.
Namun  hal  ini  juga  menjadi  beralasan karena  bank  syariah  belum  berdiri  pada saat  itu,  sehingga  Bung  Hatta  mencari alternatif untuk kemaslahatan masyarakat  dalam  meningkatkan  taraf hidup  masyarakat  setelah  terlepas  dari penjajahan bangsa asing. Badan Pengawas Konsep  koperasi  Bung  Hatta  hanya memiliki badan pengawas yang berfungsi untuk mengawasi kebijakan koperasi Dalam  konsep  ekonomi  syariah,  koperasi tidak  hanya  memiliki  badan  pengawas, tetapi juga badan pengawas syariah yang berfungsi  untuk  mengawasi  kesesuaian kegiatan operasional sesuai syariah.

## Kontribusi  Konsep  Koperasi  Bung
Hatta  terhadap  Perkoperasian  di Indonesia dan Ekonomi Syariah Konsep  koperasi  Bung  Hatta menjadi  pilar  perekonomian  kerakyatan di Indonesia. Perekonomian kerakyatanmerupakan  kancah  kegiatan ekonomi  orang  kecil,  yang  karena merupakan  kegiatan  keluarga,  tidak merupakan  usaha  formal  berbadan hukum, tidak secara resmi diakui sebagai sektor ekonomi yang berperanan penting dalam  perekonomian  nasional.  Sehingga
keunggulannya  adalah  konsep  koperasi Bung Hatta dapat diimplementasikan dari abad  19  hingga  abad  20  pada  saat sekarang  ini  dan  tidak  bertentangan dengan ekonomi syariah.
Konsep  koperasi  yang  ditawarkan oleh  Bung  Hatta  berkontribusi  dalam perkembangan  koperasi  di  Indonesia. Salah  satu  kontribusi  Bung  Hatta  dalam mengembangkan koperasi adalah dengan memasukkan  konsep  koperasi  di  dalam UUD  1945,  yaitu  terdapat  pada  pasal 33 ayat  1  yang  menyatakan  bahwa
perekonomian merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, artinya  mengutamakan  kepentingan kolektif. Usaha  bersama  dilakukan dengan  rasa  persaudaraan  karena berdasar atas asas kekeluargaan. Berbeda halnya  dengan Perseroan  Terbatas  yang hanya diserahkan kepada beberapa orang saja.  Sehingga  keunggulannya  adalah koperasi  memiliki  dasar  hukum  menjadi sebuah lembaga hingga saat sekarang ini dan  terbentuknya  koperasi  syariah  pun tidak  terlepas  dari  UUD  1945  pasal  33 ayat 1.
Rasa  solidaritas  dan  individualitas memberikan kontribusi dalam meningkatkan
taraf perekonomian masyarakat  Indonesia.  Hal  ini  bisa terwujud  jika  anggota  koperasi  benar- benar  memiliki  rasa  solidaritas  dan individualitas.  Bentuk  rasa  solidaritas yaitu tolong  menolong,  gotong  royong, dan  tanggung  jawab  terhadap  sesama, memberikan  dampak  yang  besar  bagi pemerataan  ekonomi.  Sedangkan  rasa individualitas memberikan sebuah pemahaman kepada anggota untuk dapat meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia.  Dengan adanya  peningkatan kualitas  sumber  daya,  akan  dapat meningkatkan  tingkat  produksi  sehingga rakyat  tidak  lagi  ada  kekurangan  yang mengakibatkan  harga  menjadi  stabil. Peningkatan kualitas juga dapat dilakukan  dengan  memperbaiki  barang- barang  yang  dihasilkan oleh  rakyat.  Hal ini  bisa  dilakukan  dengan  memberikan pelatihan-pelatihan  kepada  produsen, sehingga  mutu  kualitas  yang  dihasilkan bernilai  tinggi.  Diharapkan  dengan adanya rasa solidaritas dan individualitas, koperasi  memberikan  kontribusi  dalam mengatasi permasalahan  perekonomian bangsa  Indonesia.  Keunggulan  dari  sifat solidaritas  dan  individualitas  adalah setiap  anggota  memiliki  rasa  tanggung jawab, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap  sesama  sehingga  koperasi memiliki  pertumbuhan  ekonomi  yang
stabil  dan  sifat  ini  sangat  sesuai  dengan konsep ekonom syariah.
Koperasi  memberikan  kontribusi dalam  pelayanan  sosial.  Tidak  hanya berorientasi  kepada  fungsi  ekonomi, melainkan  juga  fungsi  sosial  yang memang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia  pada  saat  sekarang  ini.  Hal inilah  yang  membedakan  koperasi  barat dengan  konsep  koperasi  Bung  Hatta. Keunggulan  dari  konsep  koperasi  Bung Hatta, selain  badan  ekonomi,  juga merupakan  badan  sosial. Hal  ini bertentangan  dengan  paham  koperasi barat,  dimana  koperasi  barat  hanya sebatas badan ekonomi semata. Koperasi sebagai bagian dari masyarakat. Sebagian dari  hasil  usahanya  yang  merupakan keuntungan disumbangkan dengan kepada masyarakat. Segala kegiatan yang dilakukan  harus  memberikan  manfaat kepada sesama umat manusia. Koperasi  memberikan  kontribusi dalam  hal  pendidikan.    Dengan  adanya pendidikan  koperasi  ditanamkan  kepada seluruh  orang  yang  terlibat  di  koperasi agar punya sifat gotong royong, toleransi, saling  bekerja  sama,  mandiri,  gemar menyimpan,  sabar,  dan  sikap-sikap  baik lainnya.  Justru  tujuan  utama  koperasi menurut Bung Hatta adalah agar koperasi menjadi  sarana  pendidikan  moril  bagi masyarakat  dan  anggota  koperasi  pada khususnya.  Dari  moril  dan  sikap  yang baik  itu  maka  sudah  setengah  jalan menuju  masyarakat  yang  sejahtera sebagaimana dicita-citakan oleh koperasi. Bahkan  Bung  Hatta  memberikan  usulan untuk  didirikan  sekolah  menengah koperasi  yang  memberikan  didikan sistematis  untuk  membangun  jiwa koperasi.  Pendidikan  moral  yang ditekankan  Hatta  tidak  terlepas  dari pemahaman-nya  tentang  agama.  Tujuan agama  ialah  memberi  pegangan  hidup kepada  manusia  sebagai  individu  dan sebagai  anggota  masyarakat  untuk berbuat yang benar, yang baik, yang adil, yang  jujur,  dan  yang  suci  supaya  ada
kesejahteraan  dalam  hidup  manusia  dan bangsa.
Lebih  jauh  sebagai  sebuah  badan usaha,  koperasi  berkontribusi  bagi pertumbuhan  perekonomian  nasional. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  berbagai  tugas dari  koperasi  yang  tidak  hanya menyentuh  sektro  mikro  akan  tetapi sudah mencakup sektor makro. Sehingga, konsep  koperasi  Bung  Hatta  memiliki keunggulan, yaitu Dengan memperbanyak hasil  produksi,  rakyat  tidak  lagi  ada kekurangan  yang  mengakibatkan  harga menjadi  stabil,  dengan  memperbaiki kualitas  dapat  meningkatkan  harga barang,  dan dengan  memperbaiki distribusi  harga  barang  kebutuhan menjadi stabil.

## SIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  oleh  penulis, dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  konsep koperasi  Bung  Hatta,  meliputi: (a) Koperasi  merupakan  usaha  bersama berdasar  atas  asas  kekeluargaan;  (b) Konsep  koperasi  Bung  Hatta  didasarkan kepada semangat kolektivisme masyarakat  yang  sudah  ada  di  dalam kebiasaan  masyarakat  Indonesia;  (c) Koperasi bukan hanya merupakan badan ekonomi,  akan  tetapi  juga  merupakan badan  sosial  yang  bertanggung  jawab terhadap  masyarakat  disekitarnya; (d) Koperasi  juga  sebagai  wadah  untuk mendidik  para  anggotanya  untuk memiliki sifat solidaritet (setia berekutu) dan individualitet (kesadaran akan harga diri  sendiri);  (e) Koperasi  memberikan pendidikan  moril  agar  anggotanya memiliki  cita-cita  yang  tinggi;  dan  (f) Koperasi bertugas memperbanyak produksi,  memperbaiki  kualitas,  dan memperbaiki distribusi Sedangkan  pandangan  konsep koperasi  Bung  Hatta  dalam  perspektif ekonomi  syariah,  yaitu:  (a) Adanya kesamaan  antara  konsep  koperasi  Bung Hatta  dengan  konsep  ekonomi  syariah, yaitu  tentang  konsep syirkah (usaha
bersama), menciptakan  persaudaraan dan  keadilan  sesama,  prinsip  manfaat, prinsip mashlahah ,  nilai khilafah , distribusi,  dan ta’awun ;  (b) Terdapat perbedaan  antara  konsep  koperasi  Bung Hatta  dengan  konsep  ekonomi  syariah, yaitu landasan  konsep  koperasi  Bung Hatta yaitu tersapat pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 dan Undang-Undang Republik  Indonesia  nomor  25  tahun 1992. Sedangkan konsep ekonomi syariah yang  berlandaskan  Alqur’an  dan  hadits dan  mencantumkan  dalil  di  setiap teorinya; (c) Konsep koperasi Bung Hatta memiliki  keterkaitan  dengan  konsep ekonomi  syariah.  Hal  ini  dapat  diketahui dari  beberapa  persamaan  konsep koperasi  Bung  Hatta  yang ternyata terdapat  nilai-nilai  ekonomi  syariah;  dan (d) Konsep  koperasi  Bung  Hatta memberikan kontribusi terhadap perkoperasian di Indonesia dan ekonomi syariah.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Amalia,  Euis. 2010. Sejarah  Pemikiran Ekonomi  Islam  dari  Masa  Klasik hingga
Kontemporer . Depok: Gramata Publishing.
Ammar,  Abu  dan  Al-Adnani,  Abu  Fatiah.
2016. Mizanul  Muslim,  Barometer Menuju  Muslim  Kaffah . Solo: Cordova Mediamata.
Arifin,  E.  Zaenal  dan Tasai, S.  Amran.
2009. Cermat  Berbahasa  Indonesia untuk  Perguruan  Tinggi . Jakarta: Akademika Pressindo. Baalbaki dan Baalbaki, Rohi. 2006. Kamus Al-Maurid,  Arab-Inggris-Indonesia . Surabaya: Halim Jaya.
Bakhri, B. S. 2011. Sistem Ekonomi Islam dalam  Perbandingan. Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan , 8(1), 42-49. Basya,  Ahmad  Fahmi. 2015. Analisis Pemikiran  Bung  Hatta  tentang Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia dalam Perspektif
Ekonomi  Islam. Skripsi .  Surabaya:
Universitas  Islam  Negeri  Sunan Ampel.
Buchori,  Nur  S.,  2009. Koperasi  Syariah . Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka.
Case, Karl E. dan Far, Ray C. 2007. Prinsip- prinsip  Ekonomi  Mikro . Klaten: Macanan Jaya Cemerlang. Departemen  Agama  RI. 2010. Alqur’an Terjemahan  Perkata . Bandung: Mizan Pustaka.
Departemen  Pendidikan  Nasional. 2008.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia . Jakarta: Pusat Bahasa.
Echols, John M. dan Shadily, Hassan. 2010. An  English  Indonesian  Dictionary . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Effendi,  Rustam. 2002. Produksi  dalam Perspektif  Islam. Tesis . Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
_______________. 2003. Produksi dalam Islam . Yogyakarta: Magistra Insania Press.
Fauzia, Ika Yunia dan Riyadi, Abdul Kadir. 2014. Prinsip  Dasar  Ekonomi  Islam . Jakarta:  Kencana  Prenadamedia Group.
Hak,  Nurul. 2011. Ekonomi  Islam  Hukum Bisnis Syari’ah . Yogyakarta: Teras. Hatta,  Mohammad. 1958. Beberapa  Fasal Ekonomi,  Djalan  Keekonomi  dan Bank . Jakarta: Balai Pustaka.
_______________. 1954. Beberapa  Fasal Ekonomi,  Djalan  Keekonomi  dan Kooperasi . Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementrian.
_______________. 1954. Kumpulan  Karangan .
Jakarta: Balai Buku Indonesia. _______________. 1968. Masalah  Bantuan Perkembangan Ekonomi Bagi
Indonesia . Jakarta: Djambatan.
_______________. 1967. Teori  Politik  dan Orde Ekonomi . Jakarta: Tintamas. _______________. 1987. Membangun Koperasi dan  Koperasi  Membangun .  Jakarta:
Inti Idayu Press. _______________. 1954. Pengantar  ke  Djalan Ilmu  dan  Pengetahuan . Jakarta:
Pembangunan.
Hendar. 2010. Manajemen  Perusahaan Koperasi . Jakarta: Erlangga. Hendrojogi. 2007.
Koperasi:  Asas-asas, Teori dan Praktik . Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hoeve, Ichtiar Baru van. 2008. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. Jakarta.
Huda,  Nurul.  et.al., 2008. Ekonomi  Makro Islam:  Pendekatan  Teoritis . Jakarta:
Prenada Media Group. Ibrahim. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif, Panduan Penelitian beserta  Contoh  Proposal  Kualitatif . Pontianak: Perpustakaan Nasional. Junaidi,  Hindi. 2011. Studi  terhadap Konsep Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta Menurut Perspektif  Ekonomi  Islam. Skripsi .
Universitas  Islam Negeri  Sultan Syarif Kasim, Riau.
Karim, Adiwarman Azwar. 2010. Ekonomi Mikro Islam . Jakarta: Rajawali Pers. _____________________. 2010. Sejarah Pemikiran  Ekonomi  Islam . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Mardani. 2013. Fiqh  Ekonomi  Syariah: Fiqh  Muamalah . Jakarta:  Kencana Prenadamedia Group.
Misanam,  Munrokhim,  et.al.,  2011. Ekonomi  Islam . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Moeimam  dan Steinhauer, Hein. 2008. Kamus  Belanda-Indonesia . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Mubyarto, et.al. 2014. Ekonomi
Kerakyatan . Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara.
Muljono,  Djoko. 2012. Buku  Pintar Strategi  Bisnis  Koperasi  Simpan Pinjam . Yogyakarta: Andi.
Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. 2012. Metodologi Penelitian . Jakarta: Bumi
Aksara. Nasution, Mustafa Edwin.
2010. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam .
Jakarta: Prenada Media Group.
Noer,  Deliar. 2012. Mohammad  Hatta,
Hati  Nurani  Bangsa . Jakarta:
Kompas Media Nusantara. Praptanto,  Eko. 2010. Sejarah  Indonesia, Zaman Kebangkitan
Nasional .
Jakarta: Bina Sumber Daya MIPA.
Prastowo,  Andi. 2016. Metode  Penelitian Kualitatif . Jakarta: Ar-Ruzz Media. Rosyidi, Suherman. 2014. Pengantar Teori Ekonomi . Depok: Rajagrafindo Persada.
Rozalinda. 2016. Fikih  Ekonomi  Syariah . Jakarta: Rajawali Pers. Sanusi, Anwar. 2014. Metodologi
Penelitian Bisnis .  Jakarta:  Salemba Empat.
Setiyarini, Herlina. Pemikiran Mohammad Hatta  Tentang  Ekonomi  Koperasi Tahun  1925-1953. Avatara,  Jurnal Pendidikan Sejarah Vol.2, No.3, 211- 223, 2014.
Setyawan, Dharma. 2014. Haji Agus Salim, The  Grand  Old  Man . Bandar Lampung: Indepth Publishing.
Soesilo,  H.M.  Iskandar. 2008. Dinamika Gerakan  Koperasi  Indonesia,  Corak Perjuangan  Ekonomi  Rakyat  dalam Menggapai  Sejahtera  Bersama . Jakarta: Wahana Semesta Intermedia. Subandi. 2010. Ekonomi  Koperasi  (Teori dan Praktik) . Bandung: Alfabeta.
Swasono,  Meutia  Farida. 1981. Bung Hatta,  Pribadinya  dalam  Kenangan .
Jakarta: Sinar Harapan.
Teeuw,  A., 2009. Kamus  Indonesia
Belanda . Jakarta: Gramedia.
Widiyanti,  Ninik  dan Sunindhia, Y.W.
2008. Koperasi  dan  Perekonomian Indonesia . Jakarta: Rineka Cipta.
Zulkifli,  Z.,  &  Murdiana,  D. 2018. Hubungan  Kompetensi  Lulusan Sarjana  Ekonomi  Syariah  dengan Dunia  Kerja. Al-Hikmah:  Jurnal Agama  dan  Ilmu  Pengetahuan ,
12(1), 24-112.