• Nils Marius Rekkeda/
Insurgency and  Counter Insurgency Some Concepts and Problems
• Heru  Susetyo
International  Hu manitarian  Law  in  Internal Armed  Conflict : Implementing  Common Article 3 and Additional Protocol // to the Geneva  Conventions to Internal and Horizontal  Conflicts in Indonesia
• Arlina Permanasari
Analisis  Yuridis  Status  Hukum  Gerakan Aceh  Merdeka
• Lutfi  Syaeful/ah
Pengelabuan versus Perbuatan Curang dalam Perang di Laut
• Natsri · Anshari
Pergeseran  Konsep Peacekeeping: Operasi  PBB  dalam Sengketa  Bersenjata  di  lrak , Somalia dan Bekas  Negara Yugoslavia
• Laporan  Mahkamah  Pidana  lnternasional kepada  PBB Tahun 2006-2007
Diterbitkan oleh: U  T STUOI HUKUM HUMANITER  DAN  HAM (lldlJ FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTJ
Diterbitkan atas kerja sama dengan: Komite lnternasional  Palang  Merah (International Committee of the Red Cross)
ICRC

## J U RNAL H U KUM H UMANITER
Diterbitkan oleh Pusat Studi Hukum Humaniter dan  HAM (terAs) Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta
Penanggung-jawab: Rektor  Universitas  Trisakti Prof  Dr.  Thoby Mutis
Dewan Redaksi  Kehormatan: Prof  KGPH.  Haryomataram/  S.H. Prof  Timothy L.  H.  McCormack Prof  Dr.  F. Sugeng Jstanto/  S. H.
Prof  Dr. Andi Hamzah  S. H.
Michael Cottier;  LL. M. Brigjen.  TN! (Purn) PLT. Sihombing/  S.H. /   LL.M. Kol.  Chk. Natsri Anshari,  S.H. /  LL. M. Rudi M.  Rizki,  S.H./  LL.M.

## Pemimpin Redaksi
Arlina Permanasari,  S. H. /  M. H.
Anggota  Redaksi : Andrey Sujatmoko/  S.H./  M.H. Aji Wibowo/  S.H./  M.H. Kushartoyo  Budisantosa/  S. H./  M.  H. Amalia  Zuhra/  S.H./  LL. M. Jun Justinar;  S.H. /  M. H.
Sekretariat: Ade A/fay Alfinur;  S. Sos. Supriyadi,  S. £
Alamat Redaksi : Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM  (terAs)  FH-USAKTI JI.  Kyai Tapa No.  1  Gedung H  Lt.  5  Kampus A Grogol Jakarta  1 1440 Tlp./Faks . :  (021) 563-7747 E-mail :  alfay_2002@yahoo.com
Jurnal Hukum Humaniter terbit setiap enam bulan pada bulan April dan Oktober

## EDITORIAL
Pembaca yang budiman,
Segala  puji  dan  ungkapan  rasa  syukur hanya  tertuju  kepada Allah SWT, sehingga atas perkenanNYA jualah maka JURNAL H UKUM HUMANITER ini dapat kembali terbit di tengah-tengah para pembaca sekalian .
Edisi  ini  berisi  artikel  utama  yang  masih  memaparkan  ulasan mengenai konsep dan masalah-masalah yang dihadapi dalam kontra­ insurgensi  dalam  perang  gerilya,  serta  masih  meninjau  mengenai sengketa-sengketa  bersenjata  yang  berlangsung  di  dalam  wilayah suatu negara, baik pada tingkat atau  level yang lebih rendah seperti konfl i k-konfl i k   yang  bersifat  horizonta l  di  Indonesia,  m a u pu n mengenai pasukan pemberontak seperti Gerakan Aceh Merdeka, yang ditinjau  berdasarkan  hukum  humaniter.  Adapun  sebagai  artikel pendukung,  akan  disajikan  ulasan  mengenai  metode  dan  cara berperang khususnya dalam peperangan di  laut. Di samping itu, kali ini untuk pertama kalinya dikemukakan bahasan mengenai Pasukan Pemeliharaan  Perdamaian, sebagai suatu  topik yang berada  dalam tataran 'ius ad bellum'; untuk melengkapi pembahasan-pembahasan mengenai  'ius in bello' sebagaimana telah  dipaparkan  dalam  edisi­ edisi yang terdahulu.
Adapun sebagai isi "Kolom': dipaparkan sejumlah perkembangan yang  terjadi  pada  Mahkamah  Pidana  Internasional ( International Criminal Court), semoga dapat menjadi masukan bagi para pembaca mengenai  perkembangan  terakhir  yang  terjadi  dalam  Mahkamah tersebut.
Atas terlaksananya penerbitan JURNAL HUKUM HUMANITER edisi kali  ini,  ka m i   mengucapkan  terima  kasih  kepada International Committee  of  the  Red  Cross (ICRC),  ya n g   teta p  m e nj aga komitmennya dalam pengembangan hukum humaniter di tanah air. Akhirnya  kami  mengharapkan  tulisan  dari  kalangan  masyarakat pemerhati hukum humaniter, dan juga masukan dari pembaca berupa kritik maupun saran konstruktif lainnya.  Selamat membaca.

## Redaksi

## DAFTAR ISI
ARTIKEL him 1. Nils Marius Rekkedal
Insurgency and Counter Insurgency Some Concepts and Problems. ............................................ ... ......... ............. 656

## 2. Heru Susetyo
International Humanitarian Law in internal Armed Conflict
: Implementing  Common Article 3 and Additional Protocol II  to  the  Geneva  Conventions  to  Internal and Horizontal
Conflicts In Indonesia ... . . ..... ...... ... .... ............ .. ... .. .... .. .... .. 751

## 3.  Arlina Permanasari
Analisis Yuridis Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Menu rut Hukum Humaniter . . . .. .. . .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ... ..  782 4. Lutfi Syaefullah
Pengelabuan  vs  Perbuata n   Curang  d a lam  Peran g   di Laut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830

## 5.  Natsri Anshari
Pergeseran  Konsep Peacekepinq. Operasi  PBB  dalam
Sengketa  Bersenjata  di Irak,  Somalia, dan Bekas  Negara
Yugoslavia . . . .. . . . .. . . . .. .. . . . .. .. . . . .. . . . .. . .. .. . . . . . .. . . . .. . . .. .. . . . . . .. . . . .  844

## KOLOM
Laporan Mahkamah Pidana Intemasional kepada PBB Tahun 2006-2007 . . . . .. . .. . .. . .. . . . .. . .. .. . .. . . .. .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  876
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 3,  No. 4

## PERG ESERAN  KONSEP PEACEKEEPING:

## OPERASI  PBB DALAM  SENGKETA  BERSENJATA DI  IRAK,  SOMALIA  DAN  BEKAS  N EGARA YUGOSLAVIA
Natsri Anshari1

## Abstract
Penggelaran-penggelaran  pasukan  pemeliharaan  perdamaian untuk tujuan tercapainya  perdamaian dan keamanan internasional menunjukkan adanya  pergeseran  dari "peacekeeping operations" menjadi "peace-enforcement  operations' yang  menyebabkan pasukan  pemeliharaan  perdamaian dapat menggunakan  senjata secara aktif dalam pelaksanaan mandatnya.  Penggelaran pasukan "peacekeeping" di  Irak,  Somalia  dan  Bekas  Yugoslavia  telah menimbulkan  kontradiksi  hukum  mengenai  batasan-batasan normatif antara "peacekeeping"dan  ''peace-enfortement Operasi ' 'p eace k eeping" yang dilakukan PBB di ketiga negara tersebut juga telah menimbulkan masalah kewenangan diantara  negara-negara yang  bersangkutan dan  masyarakat internasional dalam menyikapi konflik  internal.

## 1. Pendahuluan
Mantan  Sekretaris Jenderal Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB) Boutros  Boutros-Ghali  mendefinisikan peacekeeping sebagai "penggelaran  kehadiran  pasukan  Perserikatan  Bangsa  Bangsa  di lapangan, sejauh ini didasarkan atas persetujuan semua pihak yang berkepentingan, biasanya melibatkan personil militer dan/atau polisi PBB  dan  juga  seringkali  disertai  personil  sipil".2 Peacekeeping
1 Kolonel  CHK.  Natsri Anshari,  S.H., LL.M., saat ini  menjabat sebagai  Kepala  Sub Direktorat Pembinaan  Perundang-undangan  Direktorat  Hukum  Angkatan  Darat  (Kasubdit  Binundang Ditkumad) dan tercatat sebagai dosen pada Sekolah Staf dan Komandi TNI AD (SESKOAD)
2 Boutros  Boutros-Ghali, Agenda  for  Peace:  Preventive  Diplomacy,  Peacemaking  and Peacekeeping,  Report ofthe Secretary General, UN  SCOR, 47th Sess,  UN  Doc. A/47/277, S/ 241 1 1 (June 1 7,  1992).
845 Pergeseran Konsep Peacekeeping.  Operas! PBB dalam Sengketa Bersenjata di Irak,
Somalia dan Bekas Negara Yugosl11vla
dipandang sebagai salah satu dari beragam cara yang ditempuh oleh Perserikatan  Bangsa-Bangsa  untuk  memelihara  perdamaian  dan keamanan internasional. Cara lainnya adalah preventive diplomacy, peacemaking, peace-encorcement dan peace-building.3 Pembentukan dan  penggelara n   pasukan  peacekeeping  dibawah  komando  dan pengendalian  PBB tidak memiliki  landasan  hukum  yang tegas atau eksplisit  dalam  Piagam  PBB.  Mantan  Sekretaris  Jenderal  PBB  Dag Hammarskjold  berpendapat  bahwa  penggelara n peacekeeping dibenarkan  berdasarkan  Pasal 40 Piagam  PBB .4 Ada  penulis yang menegaskan bahwa meskipun operasi peacekeeping tidak disebutkan dalam  Piagam  PBB,  ia  merupakan  mekanisme  yang  tepat  dalam kerangka Bab VI Piagam PBB yang bertajuk "Penyelesaian Sengketa secara  Damai". Secara spesifik peacekeeping dibentuk berdasarkan Pasal  33 yang  menyebutkan  cara-cara  damai  lainnya  di antara  be­ ragam pilihan yang tersedia .5 Draper berpendapat Pasal 29 Piagam PBB dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk pembentukan peacekeeping, karena  pasukan yang dibentuk utnuk melaksanakan operasi perdamaian ini dapat dianggap sebagai badan subsider  dari Dewan  Keamanan  PBB.6  Perbedaan  pendapat  tentang  landasan hukum  pembentukan pasukan peacekeeping, tidak mempengaruhi kenyataan bahwa peacekeeping merupakan mekanisme  PBB yang terpenting dan terbesar dalam pencegahan dan pembendungan suatu sengketa di  berbagai negara.
3 Untuk penjelasan mengenai istilah-istilah tersebut lihat,  Boutros Boutros-Ghali, Agenda for Peace,  Ibid.
• Mantan Sekjen  PBB  Dag  Hammarskjold berpendapat penggelaran  pasukan  pemeliharaan perdamaian  diberikan berdasarkan Pasal 40 Bab VII Piagam PBB. Letter Dated 13 July 1960 from  the Secretary General Addressed to the President of the Security Council, UN  SCOR,
15th Sess,  1920th  mtg., At 1, UN Doc.  S/4381 1960).
5 Operasi peacekeeping tldak pemah diperhitungkan dalam Piagam PBB.  Namun demikian, operasi-operasi ini merupakan mekanisme yang tepat dalam kerangka Bab VI yang berjudul Penyelesaian  Damai  Sengketa (Pacific  Settlement  of Disputes). Khususnya,  operasi peacekeeping muncul dari  Pasal  33, yang menyebutkan 'cara-cara damai  lainnya' di antara sekian  banyak  pilihan.  John Sanderson, 'Peacekeeping  and Peacemaking.  A  Critical Retrospective: 20 Melboume University Law Review, (1995) him. 37.
6 Draper menyarankan bahwa substansi Pasal 29 Piagam PBB merupakan dasar hukum yang memadai untuk membentuk operasi pemeliharaan perdamaian oleh Dewan Keamanan, karena pasukan-pasukan  yang  dibentuk  untuk  melaksanakan  operasi  ini  dapat dianggap sebagai organ subsider Dewan Keamanan. Uhat, Dan Ciobanu, 'The Power of the Security Council to Organise  Peacekeeping  Operations'  dalam  A cassese  (ed), United  Nations  Peacekeeping (1978),  him.  23.  Bowett  berkeberatan  dengan  konstruksi  Piagam  yang  demikian  karena pembentukan  suatu  organ  subslder  tidak  dapat  dipisahkan  dari  fungsi-fungsi  yang dipercayakan  kepada organ tersebut; Ibid.
JURNAL HUKUM  HUMANITER, Vol. 3, No.  4
Pergeseran  Konsep  Peacekeeping.  Operasi  PBB dalam  Sengketa  Bersenjata  di Irak, 846
Somalia dan Bekas Negara Yugoslavia
Peacekeeping yang  bersifat  konvensional  ata u  tradisional dibentuk  berdasarkan  prinsip-prinsip  sebagai  berikut:  pertama, adanya  persetuj uan  dari  pihak-pi hak  yang  terli bat  mengenai penyelenggaraan  operasi  berikut  mandatnya ;  ked ua,  adanya dukungan yang  kuat dari  Dewan  Keamanan  PBB;  ketiga,  terdapat mandat yang jelas; keempat, penggunaan kekerasan senjata sebagai tindakan  terakhir untuk pembelaan  diri; kelima, kesediaan  negara­ negara anggota untuk menyiapkan personil militer di bawah komando Sekretaris Jenderal  PBB;  dan keenam, pembiayaan secara  bersama oleh negara-negara anggota  PBB. 7
Jika dicermati ketentuan-ketentuan Piagam PBB, tidak ada satu pasalpun di  dalamnya yang menyebutkan secara eksplisit landasan formal peacekeeping. Tetapi  ketiadaan landasan formal itu tidaklah mengakibatkan pembentukan peacekeeping menjadi tidak sah atau inkonstitusional.  Mahkamah  Internasional ( the International  Court of Justice) dalam pendapat hukumnya  menegaskan bahwa jika PBB melakukan tindakan dalam upaya mencapai tujuan-tujuan organisasi, seperti memelihara perdamaian dan keamanan intemasional, tindakan yang demikian itu tidak melampaui kewenangannya (not ultra  vires).8
Peacekeeping adalah suatu improvisasi sebagai terobosan atau jalan pendekat mengatasi hambatan-hambatan yang ditimbulkan oleh Perang Dingin untuk tetap berperan dalam suatu krisis yang spesifik.9 Peacekeeping berkembang menjadi mekanisme manajemen konflik yang paling penting bagi Dewan Keamanan PBB untuk  memelihara dan mempertahankan perdamaian dan  keamanan internasional.
Secara  teoretis,  Dewan  Keamanan  PBB  berwenang  u ntuk menggolongkan suatu pelanggaran yang luar biasa terhadap norma hak  asasi  manusia  atau  norma  hukum  humaniter  sebagai  suatu ancaman  terhadap  perdamaian.  Rumusan  Pasal  39  Piagam  PBB memberikan  kewenangan  kepada  Dewan  Keamanan  untuk  me­ lakukan  operasi  militer  untuk  memulihkan  keadaan (prophylactic
7 Gregory L. Naarden,  'UN  Intervention  After  the  Cold  War:  Political  Will  and  the  United States', 29  Texas International law Jouma�  {1994 ), him. 239 mengutip John Q Blodgett, The Future of UN Peacekeeping, Wash.  Q, Winter 1994. I Ibid., 9 Georges Abi-Saab, 'United Nations Peacekeeping Old and New: An Overview of  the Issues' dalam  Daniel  Warner (ed), New Dimensions of Peacekeeping (1995), him. 2-3.
JURNAL HUKUM  HUMANITER, Vol. 3, No. 4
847 Pergeseran Konsep Peacekeeping.  Operasi  PBB dalam Sengketa  Bersenjata  di  Irak, Somalia  dan Bekas Negara Yugoslavia
military operations), dengan  mengintervensi  situasi  domestik yang secara  potensial  dapat  meletus  menjadi  konflik  internasional . 10 Operasi  pemeliharaan  perdamaian  PBB  di  Irak,  Somalia dan  bekas Yug oslavia  men u nju kka n   perl u nya  tid ak  saj a  mem pe rkokoh perlindungan  hak asasi  manusia tetapi juga tindakan  penggunaan kekerasan  senjata  yang  tepat  untu k  mengatasi  suatu  konflik. Intervensi  PBB  dalam  konflik  interna l   di  suatu  negara  ya ng menimbulkan tragedi kemanusiaan yang serius, sekarang  ini sudah m e nj a d i   sesuatu  ya ng  d i bena rkan  men u rut  atura n   h u ku m internasional  yang  berlaku .  Teta pi,  seperti  a kan  terl ihat  dalam pembahasan  selanjutnya,  penggelaran  pasukan peacekeeping di Irak, Somalia dan Yugoslavia telah menimbulkan kontradiksi hukum mengenai batasan-batasan normatif antara peacekeeping dan peace­ enforcement Operasi peacekeeping yang  dilakukan  PBB  di  ketiga negara tersebut juga menimbulkan masalah kewenangan di antara negara-negara  yang  bersangkutan  dan  masyarakat  internasional dalam menyikapi konflik internal.

## B.  Lingkup Kekuasaan Dewan  Keamanan PBB

## 1. Kekuasaan  di  bidang  Perdamaian  dan  Keamanan Intemasional
Dewan  Keamanan  PBB memiliki  tanggung jawab utama  untuk mem pertahanka n   perdamaian  dan  kea manan  i nternasiona l . 1 1 Pem beria n  tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional bertujuan memberikan kekuasaan kepada PBB untuk melakukan tindakan dini dan efektif terhadap setiap sengketa  yang secara  potensial  dapat berubah  menjadi  a ncaman  terhadap  masyarakat  internasional . Kekuasaan khusus yang diberikan kepada  Dewan  Keamanan untuk melaksanakan tugasnya itu terdapat di dalam Bab VI, VII, VIII, dan
10 Marie R. Hutchinson, 'Restoring Hope:  UN security Council Resolutions For Somalia and An Expanded  Doctrine  of  Humanitarian  Intervention',  34 Harvard  Intemaoonal  Law Journa,
(1993), him. 636.
11 Pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam rangka menjamin kesegeraan dan efektivitas tindakan PBB,  Negara-negara anggotanya memberikan kepada Dewan Keamanan tanggung jawab  utama  utnutk  mempertahankan  perdamaian  dan  keamanan  internasional,  dan menyepakati  bahwa  dalam  melaksanakan  tugasnya  berdasar1can  tanggung-jawabnya  itu Dewan  Keamanan bertindak atas nama mereka.
Pergeseran  Konsep  Peacekeeping.  Operasi  PBB dalam Sengketa Bersenjata di  Irak, 848
Somalia dan Bekas Negara Yugoslavia
XII sebagaimana ditegaskan pada kalimat kedua dari Pasal 24 ayat
(2) Piagam PBB.12 Kekuatan  nyata  dari  Dewan  Keamanan terdapat  pada  Bab VII Piagam  PBB.13  Pasal  39  memberikan  kekuasaan  yang  luas  kepada Dewan  Keamanan ketika  melakukan tindakannya  berdasarkan  Bab VII.14  Pasal  39  mengharuskan  Dewan  Keamanan  menetapkan  dua keputusan  secara  terpisah.15  Pertama,  Dewan  mesti  menentukan adanya  "suatu ancaman atas perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau tindakan agresi". Kedua, setelah Dewan Keamanan menentukan ada nya  ko n d i s i   perta ma  itu,  kem u d i a n   Dewa n  Kea m a n a n "memutuskan  tindakan-tindakan  apa  yang  harus  dilakukan  sesuai dengan ketentuan Pasal  41  dan 42 Piagam guna mempertahankan atau  memulihkan perdamaian dan keamanan internasional . 16
Suatu 'ancaman terhadap perdamaian' adalah suatu konsep yang sangat fleksibel  mencakup setiap bentuk sengketa  internal sampai dengan  seng keta  a nta rnegara . 17  Ba h ka n   anca m a n   terhadap perdamaian itu tampaknya lebih banyak berasal dari sengketa yang terjadi  di dalam  suatu  negara  atau  sengketa  internal  yang  apabila
12 Pasal  24 ayat (2) Piagam PBB menyatakan  bahwa  dalam melaksanakan tugasnya  Dewan Keamanan akan bertindak sesuai dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip PBB. Kewenangan khusus yang diberikan kepada Dewan Keamanan untuk melaksanakan tugas-tugas ini terdapat di dalam Bab VI,  VII,  VIII,  dan  XII.
13  W. Michael  Reisman, 'The Constitutional  Crisis  in  the  United  Nations'  87 The American Journal of International Law, (1993), him. 93. 1• Pasal  39  Piagam  PBB  menyatakan  bahwa  Dewan  Keamanan akan  menentukan  adanya suatu  ancaman  terhadap perdamaian,  pelanggaran  atas perdamaian,  atau  tindakan  agresi dan akan membuat rekomendasi, atau memutuskan tindakan-tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan Pasal 41 dan 42, untuk memelihara dan memulihkan perdamaian dan keamanan intemasional.
15 Keith  Harper, 'Does the United  Nations Security Council  Have the  Competence to Act As court and  Legislature', New York  University Joumal of International Law and Po l itics, (1994), Vol.  1  him. 107.
16 Ibid; Pasal  41  Piagam  PBB menyatakan  bahwa  Dewan  Keamanan  dapat "memutuskan tindakan yang tidak melibatkan penggunaan angkatan bersenjata apa yang digelarkan untuk menjalankan keputusannya . ... Tindakan-tindakan ini dapat mencakup pemutusan sebagian atau seluruh hubungan-hubungan ekonomi dan  kereta  api, laut, udara, pos, telegraf, radio, dan peralatan komunikasi lainnya, dan pemutusan hubungan diplomatic;  Pasal 42 menyatakan bahwa  Dewan  Keamanan "dapat mengambil tindakan melalui pasukan-pasukan  udara,  laut atau daratan  bilamana  diperlukan  untuk  mempertahankan  dan  memulihkan  perdamaian dan keamanan intemasional. Tindakan demikian itu dapat mencakup demonstrasi, blokade, dan operasi-operasi udara, laut, atau darat lainnya".
17 ND White, The United Nations and the Maintenance of International Peace and Security (1990) 41.
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 3, No. 4
849 Pergeseran Konsep Peacekeeping.  Operasi PBB dalam Sengketa Bersenjata di Irak,
Somalia dan  Bekas  Negara Yugoslavia
tidak  diintervensi  oleh  PBB  dapat  menjadi  bencana  terhadap pedamaiana dan keamanan internasional. Oleh karena itu "ancaman terhadap perdamaian" merupakan  istilah yang  dirumuskan  Dewan untuk  digunaka n  dalam  situasi  kekerasan  internal  non-tradisional di mana bahaya utama terhadap perdamaian internasional bukanlan sengketa antara dua atau lebih negara, tetapi muncul terutama dari peristiwa-peistiwa internal di suatu negara.18
Suatu  pelanggara n   atas  perdamaian  bilamana  terjadi  per­ m usuhan  a ntara  satuan-satua n   a ng katan  bersenjata  dari  dua negara . 19  Suatu  pelanggaran  atas  perdamaian  juga  timbul  jika kekuatan senjata digunakan oleh atau menghadapi  rezim independen yang  secara de  facto efektif meskipun  tidak  diakui  sebagai  suatu negara .20 Dalam praktik pelanggaran atas perdamaian jarang sekali ditemukan, terutama digunakan untuk menemukan adanya agresi.21 Pelanggaran  perdamaian  yang  nyata  pernah  terjadi  dalam  kasus Korea,22 kasus Falkland/Malvinas,23 kasus Iran-lrak,24 dan kasus Irak­ Kuwait. Dari kasus-kasus yang disebutkan di atas, tampaknya setiap ti ndaka n   kekerasan  senjata  dengan  mengera h ka n   a n g katan bersenjata  oleh  suatu  negara  terhadap  negara  lain  tanpa  suatu landasan hukum yang sah termasuk ke dalam pengertian pelanggaran atas perdamaian.
Dewan Keamanan PBB memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 39,  untuk memutuskan  apakah  telah terjadi  suatu tindakan agresi.
11 Ibid., him. 43. 19 Bruno Simma (ed), The Charter of the United Nations: A Commentaty (1995), him. 609. 20 Ibid;
21 ND White, op.dt, him.  45.
22 Setelah pasukan Korea Utara menyerang Korea Selatan pada tanggal 25 Juni 1950, Dewan Keamanan menetapkan terjadinya  pelanggaran terhadap perdamaian dalam Resolusi Dewan Keamaman Nomor  82 tanggal  25 Juni  1950;  Resolusi Dewan  Keamanan Nomor 82 Tahun 1950; 5 UN SCOR Resolutions 4 (1950).
23 Pada tanggal  3  April  1982  mengeluarkan  Resolusi  Dewan  Keamanan  PBB  Nomor  502 Tahun  1982 yang menetapkan  terjadinya  suatu  pelanggaran  terhadap  perdamaian  sejak invasi  Argentina  ke  Falkland/Malvinas,  meskipun  pada  saat  itu  tidak  terjadi  pertawanan berkelanjutan di pulau  tersebut.
2• Pada tanggal 20 Juni  1987 Dewan Keamanan menetapkan terjadinya pelar:1ggaran tertladap perdamaian dengan mengeluarkan Resolusi Nomor 598 Thn  1987;  UN  SC Res. 598, 42 UN SCOR  Resolutions  5  (1987).  UN  Docs.  S/195511, S/20094  (1988);  Pelanggaran  tersebut terjadi dalam Perang Teluk antara  Iran dan Irak yang telah bertangsung selama tujuh tahun sebelum  Dewan  Keamanan  menemukan  bahwa  sengketa  antar-negara  lnl  secara  nyata memenuhi ketentuan dalam Pasal  39.  ND White, op.dt., him. 46.
Pergeseran  Konsep  Peacekeeping.  Operasi  PBB dalam  Sengketa  Bersenjata  di  Irak, 850

## Somalia dan Bekas Negara Yugoslavia
Keputusan  Dewan  Keamanan  berlaku  terhadap  sem ua  negara, terlepas dari apakah negara-negara tersebut menyetujui atau tidak putusan  itu  dalam  persidangan  Dewan  Keamanan .25  Dalam  hal  ini, Dewan  Keamanan  memiliki  yurisdiksi  yang  memaksa ( compulsory jurisdiction) . Kewenangan  hukum  ya ng  dimil iki  oleh  Dewa n Keamanan untuk melakukan tindakannya dalam rangka memelihara perdamaian  dan  keamanan  internasional  sebenarnya  tidak  ada pembatasannya yang tegas dalam Piagam. Satu-satunya pembatasan adalah bahwa keputusan Dewan Keamanan itu harus sesuai dengan prinsip- pri nsip  d a n   tujuan-tuj u a n   Piaga m .   Ti n d a ka n   ag resi menunjukkan adanya penggunaan kekerasan senjata secara langsung atau  tidak  langsung.  Agresi  adalah  suatu  bentuk  khusus  dari pelanggaran atas perdamaian. Bila terjadi suatu tindakan agresi, maka ada  pihak agresor.  Pada  tahun  1974,  PBB  mengeluarkan  Resolusi Nomor  3 3 1 4   mengenai  defin isi  agresi . 26  Pasa l  1  Resolusi  ini menentukan agresi sebagai "penggunaan angkatan bersenjata oleh su atu  negara  terhadap  kedau l ata n,  integritas  wilaya h  atau kemerdekaan  politik  negara  lain".  Oleh  karena  itu,  agresi  secara langsung dan tegas berkaitan dengan penggunaan kekerasan senjata yang  dilarang oleh  Pasal  2  ayat ( 4)  Piagam  PBB.27 Conteh  tentang agresi ditemukan dalam Resolusi PBB Nomor  573 tanggal 4 Oktober 1985,28  yang  menentukan  bahwa  serangan  udara  yang  dilakukan Israel  atas  sasaran-sasaran  PLO di Tunisia  dikecam  sebagai  suatu "tindakan agresi bersenjata". Juga dalam Resolusi Dewan Keamanan Nomor 577  tanggal 6 Desember  1985,29 Dewan menentukan bahwa tindakan  Afrika  Selatan  melakukan  invasi  bersenjata  atas  Angola sebagai suatu agresi .
25 Oscar Schachter,  'The  Right of States  to  Use Armed Force' (82) Michigan  Law Review, 1984,  him.  162 1 . 26 Resolusi Majelis Umum Nomor. 3314 Tahun 1974., 29 UN. GAOR Supp. No. 31, UN Doc. N
9631  (1974).  Disahkan  oleh Komite VI (hukum),  dan  dikeluarkan  berdasarkan  consensus pada tanggal  14 Desember 1974.
27 carlos Tunnermann Bernheim, 'United States Armed Intervention in Nicaragua and Artide 2(4) of the United Nations Charter' (11) Yale Journal of International Law, 1985,  him.  117
21 Resolusi Dewan  Keamanan Nomor 573 Tahun 1985; 40 UN SCOR Resolutions 23 (1985).
29 Resolusi  Dewan  Keamanan Nomor 577 Tahun  1985; UN SC Res.  577; S/RES/577 (1985)
6 December  1985.
851 Pergeseran  Konsep Peacekeeping.  Operasi PBB dalam Sengketa Bersenjata di Irak,
Somalia dan  Bekas  Negara  Yugoslavia
2. Keamanan Bersama (Collective Security)
Karakteristik yang menentukan konsep keamanan kolektif adalah sistem  perlindungan  kepada  Negara-negara  anggota  terhadap kemungkinan suatu serangan oleh anggota lainnya yang berada dalam sistem  yang  sa m a .   Konsep  ini  teruta ma  dituj u ka n   terhadap penggunaan kekerasan senjata yang tidak sah dari kelompok Negara­ negara  yang  membentuk  sistem  keamanan  kolektif,  daripada menghadapi  suatu  ancaman eksternal . 30  Persyaratan  hukum  yang utama dari  keamanan kolektif adalah  larangan umum penggunaan kekerasan  senjata,  terkecua li  apabila  diizinkan  oleh  pimpinan organisasi yang memiliki kewenangan untuk itu.
Berdasarkan  Bab VII Piagam  PBB  Dewan  Keamanan  dapat meminta  negara-negara  yang  terlibat  untuk  mematuhi  tindakan­ tindakan sementara  yang  dipandang diperlukan,  31 dan  melakukan tindakan  lanjutan  dengan  meminta  negara-negara  anggota  untuk mengambil  tindakan tanpa  menggunakan  kekuatan  senjata  untuk melaksa naka n   resol usi  Dewa n  Kea manan  seperti  pem utusan hubungan ekonomi dan diplomatik.32 Akhirnya, jika Dewan Keamanan menganggap  tindakan-tindakan  menurut  Pasal 41 tidak  memadai atau terbukti tidak memadai Dewan Keamanan dapat menggunakan kekuatan  pasukan  darat,  laut  dan  udara  yang  diperlukan  untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. 33 Semua negara anggota PBB, bersedia untuk menyiapkan angkatan bersenjata berdasarkan permintaan dan sesuai dengan suatu perjanjian khusus atau perjanjian-perjanjian yang telah disepakati sebagai kontribusinya dalam  pemeliharaan  perdamaian  dan  keamanan  i nternasiona l d i  bawah naungan PBB. 34 Agar PBB dapat melakukan tindakan militer yang  cepat,  negara-negara  anggota  harus  menyiapkan  kontingen angkatan udara nasional untuk digunakan dalam operasi penegakan i nternasio n a l   gabungan35  Komite  Staf  M i l iter ( Military  Staff Committee), yang terdiri atas kepala Staf dari anggota tetap Dewan Keamanan, bertanggung jawab untuk memberikan arahan strategis
30 Bruno Simma, op.cit, him. 51.
31 Pasal 40 Piagam  PBB.
32 Pasal 41 Piagam PBB. 33  Pasal 42 Piagam  PBB. 34 Pasal 43  Piagam  PBB. " Pasal  45 Piagam  PBB.
JURNAL  HUKUM  HUMANITER, Vol. 3, No. 4

## Somalia dan Bekas Negara Yugoslavia
terhadap  setiap  angkatan  bersenjata  yang  ditempatkan  di  bawah komando dan  kendali  PBB.36 Inilah sistem  keamanan kolektif.  Pada kenyataannya, sistem ini tidak pernah terlaksana dalam praktik, dan sampai saat ini tidak pernah dibuat suatu perjanjian untuk penyiapan pasukan siaga (stand by forces) seperti yang ditentukan dalam Pasal 43  Piagam PBB.
Tindakan yang dilakukan oleh Dewan Keamanan mencakup suatu rangkaian  kegiatan  tindakan  koersif  yang  luas,  dan  hanya  dapat dilakukan berdasarkan pada Bab VII Piagam PBB. Dewan berwenang untuk menentukan bahwa suatu tindakan yang dilakukan oleh negara­ negara atau entitas bukan-negara adalah tidak sah dan tidak berdasar, menyerukan  penolakan  pengakuan  secara  kolektif,  menjatuhkan embargo  persenjataan,  menentukan  tindakan-tindakan  di  bidang ekonomi dan diplomatik, mengizinkan penggunaan kekerasan senjata, mem perki rakan  kom pensasi,  memikul  ta ngg ung  jawab  untuk "penarikan garis perbatasan secara teknis, menyusun suatu perjanjian perdamaian, memberlakukan perlucutan senjata, 37 pembekuan aset negara  Irak  dan  membentuk  komisi  kompensasi,38  membentuk mahkamah pengadilan perang di Bekas Yugoslavia,39  dan Rwanda .

## C.  Prinsip  Non-Intervensi menurut Piagam PBB
Prinsip  non-intervensi  adalah  bagian  dari  hukum  kebiasaan internasional .40  Prinsip  ini  terdapat  pada  Pasal  2  Ayat  (1),41  dan
36 Pasal  47 ayat (3) Piagam PBB.
37 Vera  Gowlland-Debbas,  'Security  Council  Enforcement  Actions  and  Issues  of  State Responsibility'  (43) International and Comparative Law Quarterly 1994,  him.  56.
38 Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 670 Tahun 1990; UN SCOR, 45th Sess, 2943d mtg, UN  Doc.  S/INF/46 (1990) dan  Resolusi  Dewan  Keamanan PBB Nomor 692 Tahun 1991; UN SCOR, 45th Sess.,  2987 th mtg.,  UN Doc.  S/IN F/47 (1991).
3 9 Resolusi  Dewan  Keamanan  PBB Nomor 808 Tahun  1993;  UN. SCOR,  48th  Sess.,  3175th mtg.,  UN  Doc.  S/RES/808  (1993).  Lihat,  Ralph  Zacklyn,  'Bosnia  and  Beyond' 34 Virginia Journal of International Law (1994), him. 279.
40 Prinsip non-intervensi sejak semula dilindungi dalam hukum intemasional umum. Ia memiliki dasar hukum dan landasan kebijakan hukum dalam prinsip-prinsip kedaulatan dan persamaan negara-negara,  unsur-unsur  konstitutif dari  tatanan  hukum  intenasional.  Pengakuan  atas kedaulatan  - kemerdekaan  dan  kebebasan  negara-negara  dari  setiap  dominasi  eksternal dalam menentukan kebijakan domestik dan  luar negerinya  dan  persamaan  negara-negara menurut  hukum - secara  prinsip  mengecualikan,  kebolehan  intervensi  oleh  pihak  ketiga. Akan tetapi,  lingkup larangan  intervensi terhadap masalah-masalah internal  atau  domestik
853 Pergeseran  Konsep Peacekeeping. Operasi PBB dalam Sengketa  Bersenjata di Irak, Somalia dan Bekas Negara Yugoslavia
Pasal 2 ayat  (7)  Piagam  PBB.42  Pasal 2 ayat  (7)  menyatakan  bahwa : "Tidak ada dalam Piagam ini yang memberikan kewenangan kepada Perserikatan  Bangsa Bangsa untuk mengintervensi  masalah-masalah yang  secara  faktual  merupakan  yurisdiksi  domestik  suatu  Negara atau  mengharuskan  Negara-negara  anggota  untuk  menyampaikan masalah yang  demikian  itu  untuk diselesaikan  menurut Piagam  ini. tetapi prinsip ini tidak mempengaruhi  penerapan tindakan-tindakan penegakan  menurut Bab VII."43
Menurut Pasal 2 ayat  (7),  prinsip  non-intervensi  berlaku  hanya terhadap  m asalah-masalah  yang  secara  faktual  berada  dalam yurisdiksi  domestik  suatu  negara.  Prinsip  dasar  ini,  yang  biasanya mengatur  hubungan  antara  lembaga-lembaga  PBB  dan  Negara­ negara  anggota  memuat suatu  pengecualian yang penting.  Pasal 2 Ayat  ( 7 )   m e m perjelas  ba hwa  penerapan  tindaka n -ti n d a ka n penegakan ( enforcement measures) tidak tepngaruh  oleh  klausula reservasi .  Tindakan-tindakan  untuk  melindungi  pedamaian  dunia dan  keamanan  internasional  lebih  utama  dai  penghormatan  atas kedaulatan  negara .44  Dalam  hal  tindakan  agresi  dan  ancaman terhadap perdamaian dan keamanan  internasional,  sangatlah jelas bahwa pengertiannya  bukanlah masalah-masalah yang secara faktual berada  pada  yurisdiksi  domestik  negara  atau  negara-negara  yang berkepentingan .45 Keberadaan suatu tindakan agresi atau ancaman,
negara-negara  masih  bersifat  kontroversial.  Di  satu  pihak,  terdapat  negara-negara  yang mendukung konstruksi konsep non-intervensi yang luas yaitu berdasarkan suatu interpretasi yang  luas mengenai konsep kedaulatan . . • Di lain pihak, ada yang menganut suatu penafsiran yang terbatas mengenai prinsip non-intervensi. Jost Delbruck, 'A Fresh Look at Humanitarian Intervention Under the Authority of the United Nations', 67 Indiana law Joumal(1992), him. 889-90. Untuk diskusi mengenai prinsip non-intervensi; Lihat, Jost Delbruck, 'A More Effective International Law or A "New World Law' ? : Some Aspects of the Development of International Law in a Changing International  system', 68 lndiana lawJoumal (1993), him. 705-715. 41 Pasal 2 ayat (1) Piagam menyatakan bahwa organisasi didasarkan pada prinsip persamaan kedaulatan  dari  semua  negara-negara anggota.
42 Prinsip  non-intervensi  terhadap yurisdiksi  domestik  suatu  negara  juga  terdapat  dalam Declaration on Principles of International law Concerning Friendly Relations and Cooperation among  States  in  Accordance  with  the  Charter of the  United Nations, GA  Res.  2625,  UN GAOR,  25th Sess, Supp .. No.  28  at 121, UN Doc . A/8028 (1971); dan Declaration  on the Inadmissibility  of Intervention  in  the Domestic Affairs of the States  and the Protection  of Their Independence and sovereignty, GA Res. 2131, UN  GAOR, Supp. No.14, at 1 1, UN Doc . A/6014 ( 1966). 43 Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB . .. Bruno Simma, op.dt, him. 143. 45 Jost Delbruck, op.dt., him. 892.
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol.  3,  No. 4
Pergeseran  Konsep  Peacekeeping.  Operasi  PBB dalam  Sengketa  Bersenjata di  Irak, 854
Somalia clan Bekas Negara Yugoslavia
atau  pelanggaran  terhadap  perdamaian  internasional  merupakan suatu  landasan  bagi  Dewan  Keamanan  untuk  mengesampingkan kedaulatan suatu bangsa dan melakukan intervensi terhadap urusan­ urusan  bangsa  itu .46  Keadaan  ini  memberikan  kewenangan  kepada Dewan Keamanan  untuk memberlakukan  kekuatan  non-militer atau kekuatan militer.47 Pemberlakuan tindakan-tindakan penegakan dalam Pasal 41 atau Pasal 42 Piagam PBB merupakan pengecualian terhadap prinsip  non-intervensi  dalam  Pasal 2 ayat  (7)  Piagam  PBB.  Pasal 2 ayat  (7)  membuat  pembatasan  yang  jelas  antara  perlindungan terhadap  yurisdiksi  domestik  dan  kewenangan  Dewan  Keamanan menurut Bab VII Piagam  PBB.
Dewasa  ini  ruang  lingku p   yurisdiksi  domestik  suatu  negara men u nju kka n  kecenderungan  semaki n   menyem pit,  teruta ma terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan hak asasi  manusia. Hal  ini  terbukti  dari  banyaknya  deklarasi  dan  konvensi  hak  asasi manusia, keterlibatan berbagai lembaga dan badan PBB hampir setiap hari  mengenai  masalah-masalah  hak  asasi  manusia  yang  aktual; penolakan  berulangkali  oleh  Majelis  Umum dan  Dewan  Keamanan untuk tidak mempertimbangkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius atas dasar alasan  Pasal 2 ayat (7) Piagam  PBB,  dan perhatian serta  pendapat  umum  masyarakat  internasional  mengenai  kasus­ kasus  ekstri m  seperti  Biafra,  Afri ka  Selatan,  Rhodesia  ata u Bangladesh .48  Demikian  juga,  PBB  berwenang  untuk  melakukan intervensi  atas  kasus-kasus  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang serius seperti di Ethiopia, Somalia,  Rwanda, dan Bosnia  Herzegovina dan negara-negara yang bersangkutan tidak dapat mengklaim bahwa masalah tersebut merupakan yurisdiksi domestik dari  negara masing­ masi ng .   Masyarakat  internasional  sangat  mem perhati ka n  cara perlakuan  terhadap rakyat  di  negaranya  sendiri,  dan  dalam  praktik PBB  menunj ukkan  hak asasi  manusia  telah  bergeser  dari  yurisdiksi ekslusif negara-negara  dan diangkat  ke  dalam wilayah  kepentingan internasional .49  Fokus  pembahasan  makalah  ini  hanya  berkaitan dengan  masalah  pelanggaran terhadap  perdamaian  dan  keamanan internasional  yang  terjadi  di  Irak,  Somalia  dan  Bekas  Negara
.. Lihat, Pasal 39 dan Pasal 2 ayat (7). 17 Pasal 41 dan 42 Piagam PBB. 48 Jean-Pierre L. Fonteyne,  'The Customary  International Law Doctrine  of  Humanitarian Intervention:  Its Current Validity Under the UN Charter' 4  catifomia  Westem  Intemational LawJouma/ (1974), him. 240. 49 Ibid.
855 Pergeseran  Konsep Peacekeeping. Operasi PBB dalam Sengketa  Bersenjata di Irak, Somalia dan Bekas Negara Yugoslavia
Yugoslavia  sehingga  mengharuskan  adanya  intervensi  dari  Dewan Keamanan  PBB.

## 4. Yurisdiksi Dewan Keamanan PBB
Langka h-langkah  yang  dilakukan  oleh  Dewan  Keamanan  PBB menangani  masalah  minoritas  Kurdi  di  Irak  telah  menimbulkan persoa l a n   batas  antara  yurisdiksi  internasiona l   dan  yurisdiksi domestik. Dewan Keamanan membenarkan intervensi  PBB atas dasar perlakuan yang buruk terhadap warga sipil sehingga mengakibatkan terjadinya gelombang pengungsi massal dan menyebabkan masalah­ masalah keamanan di negara-negara yang berbatasan. Di sini, Dewan Keamanan  menentukan  adanya  suatu  hubunga n  langsung  antara gelombang  pengungsi  warga  sipil  dan  gangguan  keamanan  antar­ perbatasan  negara  di  satu  pihak,  dan  terjadinya  suatu  ancaman terhadap perdamaian dan  keamanan internasional  di  pihak lainnya .
Pada  tanggal 5 April 1991 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 668, yang menyetujui untuk pertama kali hak  untuk melakukan  intervensi  atas  dasar  alasan  kemanusiaan  terhadap masa lah  i nterna l  suatu  negara  anggota  PBB.50  Resolusi  Dewan Keamanan  Nomor 688 yang  memberikan  bantuan  dan  pelindungan tehadap orang-orang  Kurdi  yang  terusir dari  kampung  halamannya pasca  Perang  Teluk  menimbulkan  implikasi-implikasi  hukum  yang cukup  signifika n .   Pertama,  resolusi  itu  menguku hkan  kekuasaan anggota  tetap  Dewan  Keamanan  menyusun  suatu  rencana  umum tindakan kemanusiaan, meskipun dalam kondisi yang luar biasa dan dengan gabungan pemungutan suara.  Kedua,  resolusi itu menetapkan bahwa  perang  sipil  dan  penindasan  hak  asasi  manusia  yang  massif dapat  merupakan  suatu  anca man  terhadap  perdamaian  dan keamanan  internasional.  Di sini,  istilah  internasional  harus  diinter­ pretasikan secara luas dan fungsional, tidak terbatas pada  hubungan antar  negara  seca ra  sem pit.  Ketiga,  Dewa n  Kea manan  da pat melaksanakan penggunaan kekuatannya  atau memberikan kekuasaan kepada  negara-negara  anggotanya  untuk  menggunakan  kekerasan
50 Resolusi  Dewan  Keamanan  PBB  Nomor.  688 Tahun  1991;  UN  SCOR  46  th  Sess,  2982th mtg,  UN Doc. S/RES/688 {1991).
Pergeseran  Konsep  Peacekeeping.  Operasi  PBB dalam  Sengketa  Bersenjata  di  Irak, 856 Soma6a dan Bekas Negara Yugoslavia
senjata. Keempat, Dewan Keamanan mengurangi langkah kebiasaan untuk mendapatkan persetujuan dari negara sasaran. 51 Tetapi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 688 tidak memberikan otorisasi untuk melakukan intervensi ke lrak terhadap pelanggaran atas ketentuan­ ketentuan  yang  melarang  agresi  terhadap  kelompok-kelompok minoritas.
Di  Somalia,  kewenangan  Dewan  Keamanan  untuk  melakukan i ntervensi  berdasa rkan  atas  temuan  bahwa  luasnya  tragedi kemanusiaan  yang  disebabkan  oleh  konflik yang  terjadi  di a ntara faksi-faksi  yang  bertempur  sudah  meru paka n   suatu  ancaman terhadap  perdamaian  dan  keamanan  internasional.52  Dewan Keamanan  berdasarkan  kewenangan  yang  tegas  dalam  Bab VII Piagam  P B B   dapat  menyi m pangi  persyaratan  mendapatkan persetujuan  pemerintah  untuk  mengintervensi  masalah-masalah domestik yang diharuskan  menu rut Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB. 53 Konflik di Somalia yang dipenuhi dengan kematian, pengungsi, anarki, pelanggaran  hak  asai  manusia  yang  luas,  dan  potensi  bencana terhadap lingkungan adalah suatu batu ujian untuk menguji legalitas i ntervensi  PBB  dalam  suatu  tatanan  dunia  baru.  Tetapi  Dewan Keamanan  PBB  tidak  menjelaskan  pertimbangan-pertimba ngan yuridis  dalam  mengesahkan  intervensi.  Tidak  terdapat  petunjuk tentang bagaimana periuasan doktrin ancaman terhadap perdamaian dan keamanan intemasional dapat dilaksanakan di masa yang akan datang.54  Dari  fakta  tersebut  diatas  dapat  d itegaska n   bahwa intervention hanya boleh dilakukan a pabila konflik tela h  bereskalasi ke suatu tingkatan yang dianggap membahayakan perdamaian dan keamanan  i nternasional .   Oleh  karena  itu,  intervensi  terhadap sengketa-sengketa yang mumi sengketa  sipil, di mana tidak terjadi ancaman  terhadap  perdamaian  dan  keamanan  internasional, bertentangan dengan prinsip non-intervensi. Tetapi sam pai saat ini, tidak ada  pembatasan  yang jelas tentang  kriteria  bilamana  suatu
51 James AR Nafziger, 'Humanitarian Intervention In A Community of Power (Part II}', 22(2,3) Denver .Journal of International Law and .tb'icy (1994), him. 221. 52 Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor.  794 Tahun 1992; UN SCOR, 47th Sess, 3 14Sth mtg., At 3, UN Doc. S/RE.S/794 (1992). 53 Mart R. Hutchinson,  op.dt,  him.  632.
54 Rajendra Ramlogan, 'Towards A New Vision of World Security: The United Nations Security Council  and the  Lessons of Somalia' 16 Houston Journal of International Law (1993), him. 242.
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 3, No. 4
857 Pergeseran Konsep Peacekeepinq.  Operasi PBB dalam Sengketa  Bersenjata di Irak,
Somalia dan Bekas Negara Yugoslavia
konflik i nternal  dapat  di  i ntervensi  oleh  PBB. ss Juga  tidak  terdapat suatu  kriteria  ya ng  berlaku  umum  bi lamana  suatu  konfli k  intern al yang  terj adi  di  suatu  negara  telah  di anggap  membahayakan perdamaian dan keamanan  internasional  menurut Pasal 39 Pi agam PBB.  Untuk menentukan bahwa suatu sengketa internal yang  terjadi di  suatu  negara  telah  membahayakan  perdamaian  dan  keamanan i nternasional  sepenuhnya  merupakan  hak  ekskl usi f  dari  Dewan Keamanan PBB. Tetapi  bencana kemanusiaan yang luas  dan massif sebagai  akibat  dari  suatu  konfli k  seperti  yang  terjadi  di  Somali a, dapat  memicu  pengkategorian  konfli k  itu  sebagai  konflik  yang membahayakan perdamaian  dan  keamanan internasional sehingga memberikan legalitas kepada Dewan Keamanan PBB untuk melakukan i ntervensi .  S etidaknya  terdapat  sepuluh  kri teri a  yang  dapat dipertimbangkan  oleh  PBB  untuk  melakukan  intervensi  atas  dasar pertimbangan kemanusiaan yaitu:56
1 . Nilai -nilai  kemanusiaan  yang  terancam  harus  yang  bersi fat mendasar,  melibatkan penolakan yang ekstrim sehingg a  sangat menggu ncangkan h ati  nurani  umat manusia;
2. Terjadi  kematian yang  berkelanjuta n  dan dalam skala yang luas atau  akan  segera  timbul  risiko  akibat  hal  itu,  bukan  kematian sebagai  akibat insiden-insiden yang terpisah dan berdiri sendiri.
3. Negara  yang  seharusnya  melakukan  tindakan-tindakan  telah menunjukkan dirinya tidak mampu ( unable) atau tidak memiliki kemauan ( unwilling) mencegah  kebuasan  yang sistematik  dan pe�lakuan  buruk  yang  terj adi  secara  luas  terhadap  warga negaranya;
4. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara sasaran, jika tidak terkontrol;  berpotensi  menimbulkan  suatu  ancaman  terhadap perdamaian dan keamanan regional;
55 Jean-Pierre l Fonteyne  merumuskan  tiga  kelompok  besar  krlterla  untuk  intervensi kemanuslaan,  yaitu  kriteria  substantlf,  prosedural,  dan  preferensial.  Lihat,  Jean-Pierre L Fontevne,  op.cit, him. 258-68. Sementara itu, Michael J  Bazyter menyarankan lima  kriteria untuk penerapan doktrin intervensi kemanusiaan: adanya pembantaian yang berskala luas, supremasi motif kemanusiaan,  mendahulukan untuk tindakan bersama, lntervensi terbatas dan telah ditempuh lebih dahulu upaya-upaya lainnya. Uhat,  Michael J. Bazyler, 'Reexamining the Doctrine <* Humanitarian Intervention in Light of the Atrocities In Kampuchea and Ethiopia'
23 Stanford Journal of International Law (1987}, him. 598-607. 56 Gary Klintworth, 'The Right to Intervene in the Domestic Affairs of States' 46(2} Australian Journal of International Atrairs (1992}, him. 253-254.
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol.  3,  No. 4
Pergeseran  Konsep Peacekeeping.  Operasi  PBS dalam Sengketa Bersenjata di  Irak, 858
Somalia dan Bekas Negara Yugoslavia
5. Telah terjadi kegagalan dalam perundingan-perundingan damai, sehingga hanya tinggal sedikit alternatif dalam suatu situasi yang bergerak  dengan  cepat;
6. Pasukan  PBB harus  bertindak tidak memihak (impartialitYJ dan tidak  memiliki  kepentingan  tertentu (disinterestedness), tidak dicemari  oleh  motif-motif tersembunyi;
7. Ketentuan proporsionalitas: harus terjadi suatu dampak minimum terhadap struktur kekuasaan di dalam negara sasaran (meskipun secara  nyata  kejatu h a n   pemerinta h   kem u n g ki n a n   tid a k terhindarkan);
8. Operasi harus bersifat terbatas dan tidak menggunakan kekerasan paksa dan sedapat mungkin netral terhadap kelompok-kelompok politik yang terdapat di  negara  sasaran;
9. Harus  segera  dilakukan  suatu  pemutusan  kontak  senjata  dan penarikan  pasukan.  Pasukan  pendudukan  tidak  boleh  tetap berada di tempat untuk tujuan-tujuan yang bukan  kemanusiaan;
10. Harus terdapat pengawasan operasi oleh Dewan Keamanan PBB sehingga  tidak terjadi  pengambilalihan  pengendalian  oleh  satu negara  yang  dominan.
Di  Somalia, tujuan intervensi  adalah untuk menciptakan situasi yang  aman  bagi  operasi  bantuan  kemanusiaan.57  Tetapi  logika intervensi  yang  pertama  kali  dilakukan  oleh  UNITAF  dan  kemudian digantikan  oleh  UNOSOM,  tidak terlalu  dimotivasi  oleh  persoalan­ persoalan  kemanusiaan  dari pada  kebutuhan  sebagai  pengganti karena  lumpuhnya  pemerintah yang berkuasa dan  untuk mengatasi timbulnya  anarki  yang  membahayakan  perdamaian  dan  keamanan di  kawasan .58  Langkah  untuk  membenarkan  tindakan  kekerasan menurut Bab VII Piagam  PBB berdasarkan argumentasi bahwa tidak ada  lagi  pemerintahan  di  Somalia  yang  dapat  memohon  atau mengijinkan  penggunaan  kekerasan  senjata.  Ketiadaan  penguasa yang sah yang dapat berbicara atas nama Negara,  membuka  peluang kepada kelompok-kelompok lain yang ada di Somalia untuk meminta atau  mengundang  intervensi  PBB. 59 Jadi,  intervensi  PBB  di  Somalia
5 7 Mark R. Hutchinson, op.dt, him. 632. 51 Sergio Vieira De Mello, 'Humanitarian Aspect of Peacekeeping' dalam Daniel Werner (ed}, New {)(mensions of Peacekeeping ( 1995}, him. 140. 59 Mark R. Hutchinson,  op.dt.,  him.  633.
859 Pergeseran  Konsep Peacekeepinq. Operasi PBB dalam Sengketa  Bersenjata di Irak, Somalia dan  Bekas  Negara  Yugoslavia
bukanlah kasus intervensi melawan kehendak suatu pemerintah tetapi intervensi  karena  tidak adanya  suatu  pemerintah.60  Kasus  Somalia memperlihatkan  bahwa  Dewan  Keamanan  sekarang  ini  memiliki kekuasaan  tidak  hanya  melakukan  intervensi  terhadap  masalah­ masalah  domestik  suatu  negara  yang  melakukan  pelanggaran  hak asasi manusia dan hukum humaniter, tetapi juga dapat menjalankan fungsi pemerintahan negara dalam hal tidak ada pemerintahan yang dapat bekerja  dengan  bai k  dan  diterima  semua  pihak di  negara  itu.
Dalam konflik di Yugoslavia tidak ada  negara lain yang  terancam oleh  peperangan  atau  terancam  mengalami  intervensi .  Setelah pertempuran berlangsung sembilan bulan, perang sipil tidak meluas keluar  wilayah  Yugoslavia.61  Konflik yang  semula  diawali  sebagai konfli k  internal  sifatnya  berubah  menjadi  suatu  ancaman terhadap perdamaian  dan  keamanan  internasional  karena  terjadinya  praktik gen o ci d e dalam bentuk pembersihan etnis (ethnic cleansing) di mana banyak  sekali  orang-orang  Bosnia  yang  beragama  Islam  secara sistematik  diusir  dari  rumah-rumah  mereka,  dihabisi  dalam  kamp konsentrasi, disiksa, diperkosa, dan dibunuh oleh tentara Serbia dan Yugoslavia.  PBB  tidak  bertindak  secara  militer  terhadap  pasukan Serbia  karena  khawatir Rusia  akan  memveto  setiap  resolusi  Dewan Keamanan .62  Dengan  demi kian,  PBB  tida k   lagi  ag resif  dalam memaj u kan  hak  asasi  manusia  di  tengah-tengah  ancaman  militer seperti  ya ng  telah  dilaku ka n nya  di  Somalia .  PBB  melaku kan pendekatan  yang  serupa  di  Irak,  meskipun  dalam  tingkatan  yang lebih  kecil  dibandingkan  dengan  yang  dilaku kannya  di  Bosnia­ Herzegovina.  Dewan  Keamanan  memberikan  kekuasaan  kepada negara-negara anggota, untuk bertindak secara  nasional atau melalui organisasi-organisasi regional guna mengambil "semua langkah yang diperlukan,  dengan  penggunaan  kekuatan  udara':  di  dalam  dan disekitar enam  daerah  aman (safe havens) yang  ditetapkan  untuk melindungi  warga  muslim  Bosnia  dan  mendukung  UN PROFOR.63
60 Sadako  Ogata,  'The  Interface  Between  Peacekeeping  and  Humanitarian  Action'  dalam Daniel Werner (ed), New Dimensions of Peacekeeping {1995),  him.  1 24.
61 Mary Ellen O'Connell, 'Continuing limits on UN Intervention  in Civil  War' 67 Indiana  Law Jouma/ (1992), him. 910. 62 Byron F. Burmester,  'On  Humanitarian  Intervention:  The New World  Order and War  to Preserve Human Rights' (1994)  1 Utah  Law Review, him. 320. 63 Resolusi  Dewan  Keamanan PBB Nomor.  836 Tahun 1993; UN. SCOR, 48th Sess.,  3228th mtg.,  UN. Doc. S/RES/836 (1993).
Pergeseran  Konsep  Peacekeeping.  Operasi  PBB dalam  Sengketa  Bersenjata  di Irak, 860

## Somalia dan Bekas Negara Yugoslavia
Tetapi tindakan-tindakan yang diambil oleh  Dewan  Keamanan tidak efektif karena tidak didukung dengan  perlengkapan yang  memadai atau  personil  yang  cukup  guna  melaksanakan  mandatnya.  Dewan Keamanan telah  berupaya  keras  untuk  meminta  semua  pihak yang terlibat dalam sengketa di Bosnia-Herzegovina menghormati h ukum humaniter.  Dewan  Keamanan juga  menetapkan  tindakan-tindakan yang  merupakan  pelanggaran  terhadap  hukum  humaniter  dan mengutuk pelanggaran hukum humaniter serta meminta  pemerintah menga m b i l   tindaka n   khusus  guna  menangani  pel a ng g a ra n ­ pelanggaran tersebut. 64 Eskalasi konflik beserta ekstrimitas bencana kemanusiaan yang ditimbulkannya telah mengguncangkan hati nurani umat  manusia,  sehingga  situasi  sengketa  bersenjata  di  Bosnia Herzegovina  tidak  lagi  dapat  dianggap  sebagai  masalah  domestik bekas negara Yugoslavia.  Kondisi inilah yang  melahirkan  kekuasaan bagi  PBB  untuk  melakukan  intervensi  berdasarkan  alasan-alasan kemanusiaan.
Dengan menetapkan bahwa suatu sengketa  internal merupakan ancaman terhadap perdamaian seperti yang dirumuskan dalam  Pasal 39 Piagam  PBB,  Dewan  Keamanan  telah  mengecualikan  tindakan intervensi  yang  dilakukannya  dari  larangan  yang  ditentukan  dalam Pasal 2 ayat (7) Piagam. Atas dasar resolusi Dewan  Keamanan yang ya ng  menentukan  bahwa  sengketa  internal  yang  terjadi  telah mengancam perdamaian dan keamanan internasional, maka sengketa i nternal  a ntara  pemerinta h   Ira k   dan  bangsa  Ku rdi,  sengketa bersenjata di antara faksi-faksi yang berseteru di Somalia, dan perang sipil  di Yugoslavia  tidak dapat diklaim  oleh  para  pihak yang  terlibat sengketa  sebagai  masalah  domestik  yang  bersifat  eksklusif  dari negara-negara yang bersangkutan. Ketiga sengketa  internal  ini telah berubah  menjadi  suatu  masalah  internasional  yang  memberikan landasan  h u ku m   kepada  Dewa n  Kea manan  u ntuk  mela ku kan intervensi dalam rangka mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional.  Sampai di sini, kita sampai pada pertanyaan, kapankah suatu sengketa  internal yang terjadi di suatu Negara dapat dianggap telah  membahayakan atau mengancam  perdamaian dan keamanan
64 Christopher C. Joyner, 'Enforcing  Human Rights Standards in the Former Yugoslavia: The case for an International  War Crimes Tribunal' 22(2) Denver Journal of Intemational Law and A:1/icy (1994), him. 254.
JURNAL  HUKUM  HUMANITER, Vol. 3,  No. 4
Konsep Pe«ekeeplng. Operasl PBS dalam  Sengketa  Bersenjata di Irak, Somalia dan Bekas Negara Yugoslavia
internasion a l .   Tampaknya  Dewan  Keamanan  perlu  membuat penentuan  ambang  batas  peralihan  dari  suatu  sengketa  internal menjadi  sengketa  yang  mengancam  perdamaian  dan  keamanan internasiona l .   Hal  ini  diperlukan  agar  intevensi  terhadap  suatu sengketa  internal tidak bertentangan dengan  prinsip non-intervensi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (7) Piagam  PBB.  Penentuan ambang batas  yang  demi kian  ini  juga  berguna  agar  Dewan  Keamanan terhindar  dari  penerapan  kekuasaan  yang  tan pa  batas, 65  atau bertindak di  luar ketentuan  Piagam  PBB  yang  berlaku dengan  dalih apa  yang  telah  ditetapkan  oleh  Dewan  Keamanan  adalah  hukum yang harus dipatuhi oleh negara-negara  anggota  PBB.  Berdasarkan praktik PBB dalam menangani sengketa internal yang terjadi di negara tertentu seperti  ditunjukkan  di Irak,  Somalia  dan  Bekas Yugoslavia, dapat disimpulkan bahwa intervensi  PBB terhadap sengketa  internal dapat  dilaku ka n   jika  terdapat  fa ktor-faktor  sim u ltan  seperti pelanggaran hak asasi manusia yang berat, bencana kelaparan massal (mass starvation), terjadinya gelombang besar pengungsi (massive flows of refugees), terjadi  kekerasan  senjata  di wilayah  perbatasan yang mengancam wilayah negara lain dan terjadinya  kekacauan yang tidak  terkendali  disebabkan  oleh  pertarungan  kekuasaan  di  antara faksi-faksi  bersenjata  dan  lumpuhnya  pemerintahan yang berkuasa secara sah .   Dengan  demikian  pelanggaran  terhadap  norma-norma hukum internasional, hukum humaniter dan hukum hak asasi manusia dalam intensitas tertentu, oleh suatu dan/atau lebih  negara anggota PBB  menimbulkan  yurisdiksi  bagi  Dewan  Keamanan  PBB  untuk melakukan intervensi guna memulihkan  perdamaian dan keamanan internasional.
65 Uhat misalnya Martti  Koskenniemi, yang  mempertanyakan kekuasaan  Dewan  Keamanan yang  tanpa  batas  d eng a n  mengacu  pada  pemyataan  yang  dikeluarkan  pada  'Pertemuan Puncak' Dewan  Keamanan: "Ketiadaan perang dan  konflik  militer di antara negara-negara tidak clengan sendirinya menjamin perdamaian dan keamanan intemasional. Sumber-sumber instabilitas  non-militer  dalam  lapangan  ekonomi,  sosial,  kemanusiaan  dan  ekologi  telah menjadi  ancaman  terhadap  perdamaian  dan  keamanan  intemasional".  UN  Doc.  S/23500 (31 Januari  1992);  Uhat,  Martti Koskenniemi, 'The Police In the Temple- Order, Justice and the UN: A Dialectical Vlew'6  European Joumal of International Law (1995), hlm.326.
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 3,  No. 4
Pergeseran  Konsep Peacekeeping. Operasi  PBB dalam  Sengketa  Bersenjata  di  Irak, 862

## Somalia dan Bekas Negara Yugoslavia
E.  Masalah Hukum dalam Penggelaran Peacekeeping

## 1. Irak (UNIKOM dan UNGC)
Berdasarkan  ketentua n-ketentuan  dari  perjanjian  gencatan senjata yang telah diterima  oleh  Irak,  Dewan  Keamanan menetapkan suatu  zona  demiliterisasi  sepanjang  sepuluh  kilometer  ke  dalam wilayah Irak dan lima kilometer ke dalam wilayah  Kuwait.  Kem udian Dewan  Keamanan  menempatkan  di  dalam  zona  tersebut  pasukan pengamat  PBB  untuk  mencegah  terjadinya  pelanggaran  atas  garis perbatasan dan mengawasi setiap bentuk tindakan permusuhan olah salah  satu  Negara .66  Tugas-tugas  yang  diberikan  kepada  U NIKOM juga termasuk pengamatan dan penarikan mundur pasukan pasukan dari zona tersebut,  rekonstruksi  beberapa infrastruktur tertentu dan pengangkatan  ranjau  dan  munisi  artileri  yang  tidak  meledak  serta mendukung Komisi Penarikan Perbatasan Irak-Kuwait.67 Karena terjadi pelanggaran-pelanggaran di zona demiliterisasi  oleh  Irak sepanjang tahun 1992, Dewan Keamanan kemudian mengizinkan penam bahan pasukan  i nfa ntri  m e kanis  u ntuk  menduku ng  Misi  PBB  u ntu k Pengamatan  Irak-Kuwait ( UN Iraq-Kuwait  Observation  Mission/ UNIKOM) u ntuk  mencegah  terjadinya  pelanggaran-pelanggaran tersebut.68  Komandan  pasukan  PBB  memutuskan  bahwa  kehadiran UNIKOM sebagai suatu pasukan pemelihara  perdamaian tidak harus meminta persetujuan dari Irak. Oleh karena itu, keputusan Irak untuk tidak memberikan persetujuannya  atas kehadiran pasukan  PBB tidak menyebabkan penarikan mundur  UNIKOM .  Selain itu,  UNIKOM juga memilki  kemampuan melakukan tindakan fisik terhadap orang-orang yang  melanggar  situasi  di  daerah  perbatasan .69  Dilihat  dari  segi penugasan  operasinya,  maka  UNIKOM  tidak  melaksanakan operasi penegakan  kekuatan (enforcement force). Fungsi  U NIKO M   pada d a sa rnya  teta p  sebagai  p a s u ka n   p e m el i h a ra  p e rd a m a i a n (peacekeeping force).
" Resolusi  Dewan  Keamanan  PBB Nomor 773 Tahun  1992;  UN.  SCOR,  47th Sess, 3108th, mtg,, UN Doc.S/RES/773 (1992);  Resolusi  Dewan Keamanan PBB Nomor 687 Tahun 1991; UN SCOR, 'Hjth Sess,  3200th mtg., Para  5-6, UN Doc. S/RES/687 (1991). • 1 Bruno Simma  (ed), The United Nations and the Maintenance  of International Peace and
Security (1990) him. 582.
68 Resolusi  Dewan  Keamanan  PBB Nomor 806 Tahun  1993;  UN  SCOR,  48th  Sess,  3171st mtg., Para.3 UN  Doc. S/RES/806 (1993).
69 Sean D. Murphy, 'The Security Council, Legitimacy,  and the Concept of Collective Security After the Cold War' 32 Columbia Journal of Transnational Law (1994), him. 219.
863 Pergeseran Konsep Peacekeeping.  Operasi PBB dalam Sengketa  Bersenjata di Irak,
Somalia dan  Bekas Negara Yugoslavia
Kemudian berdasarkan  Resolusi  Dewan  Keamanan  Nomor 688, dibentuklah  Kontingen  Pengawal  PBB ( The  United Nations  Guards Contingent/UNGC) untuk melaksanakan kegiatan pemberian bantuan kemanusiaan, setelah terjadinya  kerusuhan di sejumlah wilayah Irak, khususnya  di  wilayah  Kurdi  dan  penindasan  yang  dilakukan  oleh pemerintah Irak terhadap penduduk Kurdi. Resolusi Dewan Keamanan Nomor 688 mengharuskan  agar  Irak  menghilang kan  ancaman terhadap perdamaian dan keamanan di wilayah itu dengan mengakhiri tindakan-tindaka n   represif  dan  menerapkan  agar  Ira k   segera mengizi n kan  a kses  kepada  organisasi-organisasi  kemanusiaan i nternasional  untuk  membantu  semua  orang  yang  memerlukan bantuan di semua bagian wilayah Irak dan menyiapkan semua fasilitas yang  diperluka n   bagi  pelaksanaan  tugas  UNGC.  Teta pi  operasi pasukan  PBB  untuk  kepentingan  penduduk  Kurdi  tidak  mencapai sasaran  yang  ditetapkan  narena  negara-negara  pengirim  pasukan tidak mau  melaksanakan tindakan penegakan kekuatan seperti yang dilakukan  di  Somalia  and  Bosnia.  Pasukan  PBB  lebih  cenderung mempertahankan  status  quo  politik  dan  menghormati  kedaulatan negara  Irak.70

## 2. Somalia  (UNOSOM)
Semula  Dewan  Keamanan  PBB  mengirim  suatu  satuan  kecil pengamat  PBB  guna  memonitor  gencatan  senjata,71  dan  diikuti dengan  suatu  satuan  kecil  pasukan  keamanan  PBB  yang  bertugas untuk melindungi para petugas bantuan kemanusiaan di  Mogadishu.72 Dewan  Keamanan  membentuk  Operasi  PBB  di  Somalia ( United
70 Operasi PBB membela  orang-orang  Kurdi  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor:  pertama, khususnya Amerika Serikat menginginkan mencegah  meluasnya  perang  ...  Kedua, Amerika Serikat tidak menginginkan campur tangan di pihak Kurdi yang dapat menciptakan kantong­ kantong orang-orang Kurdi atau bahkan negara Kurdi yang merdeka ... Suatu kantong orang­ orang  Kurdi di Irak dapat membawa  tuntutan  baru akan tanah ternpat  tinggal (homeland) sehingga  mengancam  stabilitas  negara  Turki,  Syria  and  Iran.  Terakhir,  dan  mungkin  yang terpenting,  terdapat  suatu  kekhawatiran  umum  di  antara  Negara-negara  anggota PBB, terciptanya  suatu  preseden  intervensi  yang  sewenang-wenang  karena  alasan  adanya pelanggaran  hak asasi  manusia.  Lihat,  Sarah  E Whitesell, 'The  Kurdish  Crisis' 21(2) Denver Journal of International law and A?licy (1993), him. 476-477. 71 Resolusi  Dewan  Keamanan PBB Nomor 775 Tahun  1997;  UN.  SCOR,  47th  Sess,  31 10th mtg.,  para 3,  UN. Doc. S/RES/775 (1992). n Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 751 Tahun 1992; UN SC Res.  751, UN. SCOR, 47th Sess, 3069th mtg.,  para  2-4,UN. Doc. S/RES/751 (1992).
Pergeseran  Konsep  Peacekeeping.  Operasi  PBB dalam  Sengketa  Bersenjata di  Irak, 864

## Somalia dan  Bekas Negara Yugoslavia
Nations  Operations  in  Somalia/UNOSOM-1) pada  tanggal  24  April 1992, tetapi secara prinsip, jumlah personil yang ditempatkan harus dinegosiasikan  dengan  dua  faksi  utama  di  Mogadishu.  Pasukan UNOSOM  tiba di Somalia pada bulan September 1992. Selama proses pengiriman pasukan berlangsung, jumlah korban yang tewas selama tahun 1992 hampir mencapai 400.000 orang sebagai akibat bencana kelaparan yang diciptakan manusia.73  Dalam kenyataannya  UNOSOM- 1 sama  sekali tidak efektif untuk  mengatasi  masalah-masalah yang terjadi  di  Somal i a . 74  Kegagalan  pelaksanaan  tugas  pasuka n pemelihara  perdamaian UNOSOM  paling tidak disebabkan oleh dua faktor:  pertama, PBB telah mengadakan perjanjian saling memberikan persetujuan  dengan  dua  faksi  besar  di  Mogadishu,  tetapi  tidak melakukan  perjanjian  yang  sama  dengan  unsur-unsur  bersenjata yang secara efektif mengendalikan wilayah  pelabuhan laut dan  bandar udara  di  mana  sebagian besar pasukan  UNOSOM  ditempatkan,  dan PBB  mengetahui  bahwa  unsur-unsur  bersenjata  ini  tidak  berada di bawah kendali dua faksi besar tersebut. Keclua, pasukan pemelihara perdamaian melakukan konvoi  atas  pasokan  bantuan  kemanusiaan dengan  pengawa la n   militer  yang  cukup  kuat  untuk  mencegah serangan  dan  menembak  secara  efektif  dalam  rangka  pembelaan diri  j i ka  tindakan  pencegahan  tidak  berjalan  dengan  efektif. 75 Kecermatan  taktis  yang  luput  dari  perhatian  PBB  adalah  bahwa pasukan-pasukan  PBB yang dipersenjatai dengan senjata ringan tidak akan mampu menghadapi pihak-pihak yang terlibat peperangan yang dilengkapi  dengan  senjata  berat.  Dalam  situasi  ini,  terbukti  bahwa pelaksanaan tugas operasi  pasukan  pemeli hara perdamaian seperti UNOSOM tidak memadai  untuk  mengatasi  situasi  permusuhan yang sedang berkecamuk dan tanpa memperoleh persetujuan dari semua pihak yang terlibat dalam sengketa  untuk melaksanakan tugasnya di wilayah  tersebut.  Tetapi,  alasan  utama  kegagalan  dari  UNOSOM adalah  karena  terjadinya  konfrontasi  dengan  faksi  yang  dipimpin
7 3 Serge Lalande, 'Somalia: Major Issues for Future UN Peacekeeping' dalam Daniel Werner
(ed) New Dimensions of Peacekeeping (1995), him. 72.
1• Dalam suatu pernyataan di hadapan Dewan Hubungan Luar Negeri tanggal  1 1  Juni 1993, Madeleine K Albright,  Wakil Amerika Serikat di PBB, menjelaskan bahwa kegagalan operasi pemeliharaan perdamaian di Yugoslavia, Somalia, Angola dan sebagainya, disebabkan oleh 'amatlrisme' PBB.  Lihat,  Maurice  Bertrand,  'The  UN  as  an  Organization:  A  Critique  of its Functioning' 6 European Journal of Intemational Law (1995), him. 351. 75 Serge Lalande, op.dt,hlm. 74.
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol.  3,  No. 4
865 Pergeseran Konsep Peacekeeping.  Operasi PBB dalam Sengketa Bersenjata di Irak, SOmalia dan Bekas Negara Yugoslavia
Jenderal  Farah  Aideed .  Dengan  pertikaian  itu,  U NOSOM  telah melanggar  komitmennya  untuk  bertindak  secara  tidak  memihak sehingga  mencetuskan  konflik.76
Kegagalan misi  UNOSOM-I menggugah Dewan  Keamanan untuk mengkaji  landasan-landasan  dan  prinsip-prinsip dasar pelaksanaan tugas pasukan PBB di Somalia. Berdasarkan kewenangannya  menurut Bab  VII  Piagam  PBB,  Dewan  Keamanan  mengizinkan  pengiriman pasukan militer Amerika Serikat tanpa meminta persetujuan dari faksi­ faksi yang  bertikai di Somalia.n Dewan Keamanan j uga mengizin kan pengiri man  misi  pimpinan  Amerika  Serikat  yaitu  Satuan  Tugas Gabungan  (Unified  Task  Force  /UNITAF),78  untuk  menggunakan semua  cara  yang  diperlukan  guna  menciptakan  kondisi  yang  aman guna pemberian bantuan kemanusiaan.79 Dalam praktik di lapangan ternyata  bahwa  UNITAF  diberi  kewenangan  untuk  menggunakan kekuata n  senjata  dalam  pelaksanaan  tugasnya  ta npa  adanya pengawasan atau pengendalian yang memadai dari Dewan  Keamanan PBB.  Keadaan  ini  membuktikan  ketidakmampuan  dan  kurangnya sum ber  daya  yang  dimilki  oleh  PBB  u ntuk  menghadapi  sengketa seperti yang terjadi  di  Somalia.
Dihadapkan pada situasi yang bergolak dan berbahaya,  kemudian Dewan  Keamanan  memutuskan  membentu k  U NOSOM -II  yang langsung  berada  di  bawah  komando  PBB  untuk  menggantikan UNOSOM-I and UNITAF.  Berbeda dengan UNOSOM-I, maka UNOSOM­ II,  meskipun disebut sebagai suatu pasukan pemelihara perdamaian, melakukan  operasi  koersif  berdasarkan  Bab  VII  Piagam  PBB  dan sama  sekali  berbeda  dengan  konsep peacekeeping.80 UNOSOM-II mungki n  merupakan operasi pemeliharaan perdamaian pertama yang dilaksanakan oleh Dewan Keamanan yang dapat dimasukkan ke dalam jenis  operasi  penega ka n . perdamaian (peace-enforcemenf) .81
" Tom J. Farer, 'Intervention hi Unnatural Humanitarian Emergencies:  Lessons of the First Phase'  18(1) Human Rights Quarterly 1(1996),  him.  5. 77 Sean D. Murphy, op dt, him. 220. · 11 Unified Task Foree (UNITAF) juga dikenal sebagai Operasi Pemulihan Harapan (Operation Restore  Hope). UNITAF  bukanlah  suatu  operasi  pemeliharaan  perdamaian,  karena  ia mempunyai  mandat  untuk  melakukan  tindakan  yang diperlukan,  termasuk  penggunaan kekerasan  senjata  guna  memulihkan  kondisi  normal  di  Somalia.  Lihat,  Resolusi  Dewan Keamanan Nomor 794 tanggal 3 Desember 1992.
19 Ibid. '° Serge Lalande, op.dt, him. 76. 11 Rajendra  Ramlogan,  op.dt,  him.  251.
Pergeseran  Konsep  Peacekeeping:  Operas!  PBB dalam  5engketa  Bersenjata di Irak, 866 Somalia dan Bekas Negara Yugoslavia
UNOSOM-11 digelarkan tanpa ada persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat  sengketa  dan  memilki  kewenangan  untuk  menggu nakan semua  cara  yang  diperlukan  dalam  melaksanakan  mandate  yang diberikan kepadanya. UNOSOM-11 tidak bersikap dan  bersifat netral terhadap pihak-pihak yang terlibat sengketa . Sebaliknya, UNOSOM- 11 mengam bil risiko untuk terlibat pertempuran dengan pihak-pihak yang bersengketa jika hal itu diperlukan untuk mengakhiri tindakan kekerasan  bersenjata  yang  dianggap  membahayakan  perdamaian dan keamanan internasional. Perluasan peran dan fungsi U NOSOM- 1 menjadi UNOSOM-11, mengakibatkan pembedaan antara kedua jenis atau  tipe  operasi  PBB yaitu peacekeeping dan peace-enforcement menjadi kabur dan bahkan hilang.
Perluasan suatu operasi pemeliharaan perdamaian (peacekeeping operation) menjadi  suatu  operasi  penegakan  perdamaian (peace­ enforcement operation) dapat menimbulkan beberapa konsekuensi terhadap  operasi-operasi  pemeliharaan  perdamaian  di  masa  yang akan datang .82 Pengkombinasian atau pencampuran konsep-konsep yang semula sangat berbeda  itu dapat menimbulkan kebingungan, ketidakpastian  dan  ambiguitas  dalam  pemikiran  para  pembuat kebijakan untuk menentukan bentuk keikutsertaan atau keterlibatan dalam  operasi-operasi  pemeliharaan  perdamaian di  bawah  payung PBB.
Perluasan  operasi  pemeliharaan  perdamaian  menjadi  operasi penegakan  perdamaian  menimbulkan  lima  konsekuensi .  Pertama, penerimaan penempatan operasi pemeliharaan perdamaian PBB oleh negara tuan rumah dan pihak-pihak yang bersengketa dalam konflik akan menjadi semakain sulit di masa depan. Kesulitan ini timbul jika operasi  pemeliharaan  perdamaian dimungkinkan berubah  menjadi operasi  penegakan  perdamaian  melawan  salah  satu  pihak  yang semula menerima kehadiran pasukan tersebut, perubahan itu semata­ mata  dika renaka n   ketidakpuasan  PBB  mengenai  implementasi resolusi-resolusinya atau mengenai cara para pihak dalam mematuhi perjanjian  yang  disepakati.  Kedua,  perubahan  menjadi  tindakan koersif akan lebih menyulitkan bagi negara-negara pengirim pasukan u ntuk  menyesuaikan  dengan  nilia-nilai  atau  konstitusi  mereka,
12 Serge Lalande,  op.dt, him. 79-80.
867 Pergeseran Konsep Peacekeeping.  Operasi PBB dalam 5engketa  Bersenjata di Irak,
Somalia dan Bekas Negara Yugoslavia
terutama bagi  negara-negara netral seperti Austria, Finlandia, Swedia, atau Swiss, atau negara seperti Kanada, dan negara-negara Nordik, atau negara-negara yang memuat pembatasan konstitusional untuk pelibatan  militer di  negara  lain  seperti Jepang dan Jerman.  Ketiga, terdapat pertimbangan utama lainnya bagi Negara pengirim pasukan dalam menyikapi transisi dari suatu peacekeeping operation menjadi suatu peace-enforcement operation. Keputusan  untuk melibatkan negara  mereka  untuk mengirimkan  pasukan  dalam suatu sengketa 'menyerupai perang' memerlukan analisis politik mengenai kebijakan dalam negeri dan luar negeri yang sama sekali berbeda dari operasi peacekeeping. Keempat,  dilihat  dari  sudut  doktrin  militer,  suatu operasi pemeliharaan perdamaian secara substansial berbeda dengan suatu  operasi  penegakan  perdamaian.  Pada  operasi  pemeliharaan perdamaian,  komandan  pasukan  tidak  pernah  mengam bil  inisiatif u ntuk  menggunaka n   ke kuatan  se nj ata  dan  beru paya  untuk menurunkan eskalasi atau  intensitas  konflik dalam setiap peristiwa yang  terjadi.  Sedangkan  pada  operasi  penegakan  perdamaian, komandan pasukan harus melakukan operasi ofensif untuk mencapai suatu  tujuan  militer tertentu  dengan cara yang efektif dan  efisien. Keli ma, hubungan dengan para pihak yang bersengketa juga sangat berlainan. Pada operasi pemeliharaan perdamaian hubungan antara pasukan pemelihara perdamaian dengan para pihak yang bersengketa didasarkan  atas  kerjasama  dan  kepercaya a n .   Di  sini  pasuka n pemelihara perdamaian bertindak sebagai pihak ketiga yang netra l . Ketika  status peacekeepers berubah  menjadi peace-enforcer maka hubungan berubah menjadi hubungan antara pihak yang berlawanan. Di mana pasukan berkuasa untuk memaksakan suatu tindakan agresif yang dipandang perlu dengan menggunakan kekuatan senjata.
Kegagalan  operasi  PBB  di  Somalia  memperlihatkan  adanya bahaya dan akibat-akibat yang melemahkan yang melekat pada upaya u ntuk  mengintegrasikan  operasi  pemeliharaan  perdamaian  dan penegakan  perdamaian  dengan  kekuatan  senjata  ke  dalam  suatu operasi .  Dilihat  dari  dari  perspektif hukum  penggabungan  operasi yang demikian ini menyebabkan terjadinya ketidakpastian mengenai dasar hukum penggelaran dan pelaksanaan operasi di bawah naungan PBB.
Pergeseran  Konsep  Peacekeeping.  Operasi  PBB dalam  Sengketa Bersenjata di  Irak, 868 Somalia dan Bekas Negara Yugoslavia

## 3. Former Yugoslavia  (UNPROFOR)
Pada awal tahun 1992, Dewan Keamanan PBB membentuk suatu Pasukan Perlindungan PBB ( UN Protection Force /UNPROFOR') dengan markas  besarnya  di  Serajevo  dengan  tugas  pokok  melaksanakan patroli di tiga daerah yang dilindungi PBB ( United Nations Protected Areas/UNPAs) di Kroasia, karena di daerah itu telah pecah sengketa bersenjata .83 Setelah pecahnya  peperangan di  Bosnia-Herzegovina, UN PROFOR  terpaksa  merelokasi  penem pata n  pasukan nya  ke Beograd dan Zagreb,84 serta Macedonia.85 UNPROFOR melaksanakan operasi  pemeliharaan  perdamaian  berdasarkan  persetujuan  pihak­ pihak yang  bersengketa  di Yugoslavia .86 Secara fungsional, mandat UN PROFOR  diperl uas  sehi ngga  mencakup  pem bukaan  kem bali bandara  Serajevo, 87  perlindungan  konvoi  tahanan-tahanan  yang dilepaskan, 88 dan mengawasi daerah yang berada dalam pengawasan Serbia  yang  terleta k  diluar  daerah-daerah  yang  dilindungi  PBB ( UNPAs) .89 Ternyata  UN PROFOR  tidak  berhasil  melaksanakan tugasnya  sesuai  mandat  yang  diberikan.  Kegagalan  UNPROFOR melaksanakan operasi pemeliharaan perdamaian, 90 menjadi penyebab utama dikeluarkannya  Resolusi Dewan Keamanan PBB  Nomo 836,91
13 Resolusi  Dewan  Keamanan PBB  Nomor 743 Tahun  1992;  UN SCOR,  47th  Sess,  3055th mtg., para 2,  UN  Doc.  S/RES/743  (1992).
14 Sean  D.  Murphy, op.dt., him. 219.
15 Resolusi  Dewan  Keamanan PBB Nomor 795 Tahun  1992, UN. SCOR, 47th Sess,  3 147 mtg., para  2,  UN.  Doc. S/RES/795 (1992).
116 Pada tanggal 27 Nopember 1992, para pihak di Yugoslavia memberikan persetujuan atas kehadiran  pasukan  PBB,  dan  Dewan  mengeluarkan  suatu  resolusi  yang  memutuskan pengiriman  10.000 pasukan, yang kemudian bertambah menjadi  14.000 pasukan.
17 Resolusi  Dewan  Keamanan PBB Nomor  758 Tahun  1992;  UN. SCOR, 47th  Sess,  3088rd mtg., sub-para 2-3,  UN. Doc . S/RES/758 (1992). "Resolusi  Dewan  Keamanan  PBB  Nomor  776 Tahun 1992; UN.  SCOR,  47th Sess,  3114th mtg., para 2, UN. Doc . S/RES/776 (1992). 19 Resolusi  Dewan  Keamanan PBB Nomor  779 Tahun  1992; UN. SCOR, 47th Sess,  3118th mtg., para 2, UN. Doc . S/RE.S/779 (1992). 90 Eric Suy  mengkonstruksikan  dua  alasan  utama  yang  menyebabkan  kegagalan  operasi pemeliharaan  perdamaian  di  Somalia  dan  Bosnia.  Pertama,  PBB  tidak  dirancang  untuk menghadapi  situasi  pertikaian  internal  tetapi  untuk  sengketa  antarnegara.  Kedua,  suatu operasi  pemeliharaan perdamaian  hanya dapat menangani kegiatan  menjaga perdamaian. Jika peacekeepingharus berfungsi dalam suatu situasi sengketa bersenjata, ia harus diberikan peralatan  untuk  menegakkan  perdamaian  internal  agar  dapat  menjaga  perdamaian internasional. Lihat,  Eric Suy, 'International Organization' 63 Netherlands Intemational Law Review (1996), him. 241. 91 Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 836 Tahun 1993; UN SCOR, 48th Sess,  3228th mtg., UN. Doc . S/RES/836 (1993).
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 3, No. 4
869 Pergeseran Konsep Peacekeeping.  Operasi PBB dalam Sengketa  Bersenjata di Irak,
Somalia dan Bekas Negara Yugoslavia
yang  memberikan  mandat  kepada  UNPROFOR  untuk  mencegah serangan-serangan  terhadap  daerah-daearah  yang  dilindungi  dan untuk menduduki posisi-posisi kunci tertentu. Kemudian, pada bulan Februari 1993, Dewan  Keamanan  memutuskan  untuk memberikan kewenangan tambahan berupa tindakan penegakan kekuatan dalam rangka melindungi personil mereka.92 Dengan demikian, UNPROFOR diberi  kekuasaan  untuk. menggunakan  kekuatan  senjata  untuk mencapai tugas pokoknya, sehingga keluar dari lingkup prinsip-prinsip tradisional  dari  operasi  pemeliharaan  perdamaian.93  Realitas  ini menunj u kka n  perkembangan  baru  dari  operasi  pemeliharaan perd a m a i a n ,   keti ka  U N PROFO R  memperol eh  ma ndat  u ntu k melaksanakan pemeliharaan perdamaian dan penegakan perdamaian pada saat yang bersamaan.
PBB tampaknya juga mengamati  terjadinya  penyimpangan atas  penerapan  operasi  pemeliharaan  perdamaian yang dilakukan oleh  negara-negara  pengirim  pasukan  pemelihara  perdamaian  di Somalia dan Irak. Dalam konteks ini, kebijakan PBB mengenai operasi pemeliharaan perdamaian tetap berpegang teguh pada pandangan tradisional atau konvensional. Hal ini mendorong PBB mengeluarkan suatu pernyataan pada bulan Mei 1993 bahwa operasi pemeliharaan perdamaian  PBB  harus dilaksanakan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip sebagai berikut:94
1)  Adanya suatu tujuan politik yang jelas dengan mandat yang tepat yang harus dikaji secara  periodik dan perubahan atas sifat dan lamanya operasi  hanya dilakukan oleh Dewan  Keamanan;
2) Ada persetujuan dari pemerintah danjika diperlukan, para pihak yang berkepentingan, telepas dari kasus-kasus pengecualian;
3) Merupakan dukungan bagi proses penyelesaian politis atau guna penyelesaian sengketa  secara damai;
4)  Melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan dengan tidak memihak;
5)  Kesiapan  Dewan  Keamanan untuk mengambil  langkah-langkah yang  diperlukan  terhadap  pihak-pihak  yang  tidak  mematuhi keputusan-keputusannya;
92 Ove Bring, 'Peacekeeping and Peacemaking: Prospective Issues for the United Nations' 20
Melbourne  University Law Review (1995), him. 60. 93 Lihat, Sean D.  Murphy, op.dt, him. 220. '"Disampaikan oleh Presiden Dewan Keamanan PBB,  UN Doc . S/25859 (1993).
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol.  3,  No. 4
Pergeseran  Konsep  Peacekeeping.  Operasl  PBB dalam  Sengketa  Bersenjata di  Irak, 870 Somalia dan Bekas Negara Yugoslavia
6) Dewan  Keamanan  berhak  memberikan  kewenangan  kepada pasukan-pasukan  PBB  untuk  menggunakan  semua  cara  yang diperlukan guna melaksanakan mandatnya;  dan
7)  Pasukan  PBB  memiliki  hak  yang  melekat  untuk  melakukan tindakan yang tepat dalam rangka pembelaan diri.
Penggelaran  pasuka n   pem elih ara  perdamaian  PBB  u ntuk mengatasi  bereskalasinya sengketa  menjadi ancaman atau  bahaya terhadap perdamaian dan keamanan internasional menghadapi situasi yang cukup kompleks. Mereka acapkali dihadapkan pada dilema dalam menyelesaikan tugas yang ditentukan sesuai dengan mandat Dewan. Pa suka n  pemel i ha ra  perda m a i a n   d i h a ruska n   m e n d a patkan persetujuan terlebih dahulu sebelum mereka ditempatkan dan harus menggu nakan  kekuatan  senjata  untuk  tuj uan  pembelaan  diri . Peacekeeping mulai  meminta  persetujuan  pada  tingkat  strategis, operasional  dan  taktis,  dan  tanpa  persetujuan  yang  demikian, pe acek ee ping dapat merusak dirinya sendiri.95 Sebaliknya, pihak-pihak ya ng  terli bat  seng keta  biasa nya  enggan  u ntu k  m e m berikan persetujuannya,  jika  persetujuan  itu  akan  menguntungkan  lawan­ lawan atau musuh-musuh mereka. Penempatan pasukan pemelihara perdamaian  PBB tanpa  ada  persetujuan  dari  pemerintah  Irak dan pihak-pihak yang  terlibat  peperangan  di  Somalia  berada  di  luar persyaratan tradisional yang  harus dipenuhi dalam operasi-operasi pemeliharaan perdamaian dibawah naungan PBB.96 Guna menghadapi dilema  ini,  PBB memutuskan untuk memberikan  mandat campuran pada  operasi-operasi  pemeliharaan  perdamaian.  Kom binasi  fungsi pemeliharaan perdamaian (peacekeeping) dan penegakan kekuatan ( force  enforcement) dalam  penggela ra n   pasukan  pem e l i hara perdamaian  menyebabkan  timbulnya  kontradiksi  hukum,  karena dalam operasi pemeliharaan perdamaian tradisional pasukan tempur hanya  digunaka n   dengan  persetujuan  para  pihak  yang  terlibat
95 Connie Peck, 'Summary of Colloquium on New Dimensions of Peacekeeping' dalam Daniel Warner {ed) New Dimensions of Peacekeeping (1995),  him.  186.
96 Operasi pemeliharaan perdamaian di Somalia dan Bekas Yugoslavia menandai munculnya generasi  ketiga dari operasi pemeliharaan perdamaian, yaitu operasi-operasi yang berawal dari pemeliharaan perdamaian tetapi  kemudian  bercampur dengan  unsur-unsur penegakan perdamaian  (UNPROFOR)  atau  berubah  menjadi  operasi  penegakan  perdamaian  untuk mendukung tindakan-tindakan kemanusiaan (UNOSOM II). Lihat, Ove  Bring, op.dt, him.  60. Generasi  pertama  operasi  pemeliharaan  perdamaian  terbentuk  untuk  merespon  krisis  di terusan Suez (UNEF) dimana diterapkan tiga prlnsip hukum sebagai dasar tindakan: otonomi
87 1 Pergeseran Konsep Peacekeepinq. Operasi PBB dalam Sengketa  Bersenjata di Irak, Somalia dan  Bekas  Negara Yugoslavia
sengketa,  tetapi  dalam  penegakan  perdamaian  menurut  Bab  VII Piagam, PBB berhak menggunakan kekuatan pasukan tempur tanpa persetujuan dari  negara sasaran. Situasi  ini  menyebabkan pasukan pemelihara  perdamaian  menghadapi  risiko  yang  membahayakan keselamatan  mereka,  karena  mereka tidak memperoleh  dukungan dari pihak-pihak yang bersengketa. Pasukan pemelihara perdamaian juga  akan  mendapatkan  perlawanan  dari  pihak yang  bersengketa ya ng  merasa  dirugika n   dengan  kehadiran  mereka  d i   daerah pertempura n .   Tanpa  ada  persetujuan,  mengakibatkan  pasukan pemelihara  perdamaian  menjadi  rawan  terhadap  serangan  pihak­ pihak yang bersengketa . Perlawanan yang dilakukan oleh pihak yang merasa  dirugikan  atau  pihak yang  menentang  kehadiran  pasukan pemelihara  perdamaian,  sulit  dihadapi  oleh  pasukan  PBB  karena mereka hanya dipersenjatai dengan senjata ringan untuk keperluan pembelaan diri.  Pemberian peran sebagai peace-enforcementkepada pasukan peacekeepingdapat menghilangkan kredibilitas pasukan PBB sebagai pihak netral dalam penyelesaian sengketa.  Selain itu, hal ini dapat  menimbulkan  tindakan  kekerasan  senjata  berlebihan  oleh kontingen  negara  pengirim  pasukan.97  Kecenderungan  ini  secara perlahan  menimbulkan  pergeseran  fungsi  operasi  pemeliharaan perdamaian,  secara  sebagian  atau  keseluruhan,  dari  fungsi  untuk m enja m i n   ke pentingan  masya ra kat  global  ata u  m a syarakat internasional  menjadi  lebih  mengedepankan  kepentingan  negara­ negara  kuat atau super power. Kecenderungan pergeseran ini juga sebagai  akibat tidak  adanya  komando  dan  pengendalian  Dewan Keamanan PBB yang memadai atas kewenangan yang diberikannya
operasi;  otonomi  negara  yang  harus  dihormati  dalam  operasi,;  dan  tidak  menggunakan kekuatan  senjata  kecuali  untuk  pembelaan  diri.  Generasi  kedua  operasi  pemeliharaan perdamaian  muncul  dalam  operasi  di  Namibia  (UNTAG),  Kamboja  (  UNAMIC  and  UNTAC) dan  El  Salvador  (UNOSAL)  yang  mencakup  pelaksanaan  perjanjian  damai  yang  telah disepakati.  Tindakan-tindakan yang dilakukan  pada  operasi  pemeliharaan  perdamaian ini meliputi  pemulangan  pengungsi,  memonitor  pemilihan  umum,  implementasi  perjanjian­ perjanjian tentang hak asasi manusia,  penanganan dan dukungan  terhadap  pemerintahan dan administrasi sipil, dan berbagai tugas pembangunan perdamaian (peace-building) lainnya. Lihat juga, Steven R. Ratner, 'Image and Reality in the UN's Peaceful Settlement of Disputes' ( 1995) 6 European Joumal of International Law, him.  439-40.  Steven  Ratner menegaskan bahwa  pemeliharaan  perdamaian  yang  baru  secara  radikal  telah  mengubah  peran  politik PBB.  Pertama, peran PBB sebagai penjamin telah mengalami perubahan. Kedua, peran PBB sebagai  mediator  telah  mengalami  pergeseran.  Ketiga,  PBB  telah  bertindak  sebagai administrator, atau pelaksana, atau bagian dari penyelesaian politik. 97 Sean D Murphy, op.cit., him.  221.
Pergeseran  Konsep Peacekeeping-. Operasi PBB dalam  Sengketa  Bersenjata  di  Irak, 872 Somalia dan Bekas Negara Yugoslavia
kepada  negara-negara  pengirim  kontingen  untuk  menggunakan semua cara yang diperlukan atas nama PBB.

## F.  Implikasi
Diskusi  mengenai  operasi  pemeliharaan  perdamaian  di  Irak, Somalia and  Bekas Yugoslavia menimbulkan beberapa implikasi :
Perta m a ,   ko n s e p   operasi  p e m e l i h a ra a n   perda m a i a n (peacekeeping operation) mengalami kekaburan atau ketidakjelasan kriteria  dengan  operasi  penegakan  perdamaian  dan  keamanan i nternasi o n a l   d e n g a n   meng g u na kan  kekuata n   m i l iter  ya ng penggelarannya tidak memerlukan persetujuan dari pihak-pihak yang bersengketa .  Tidak  adanya  pembedaan  yang jelas  antara  operasi PBB  yang  berlandaskan  persetujuan ( consent) para  pihak  yang berkepentingan dengan operasi penegakan perdamaian yang bersifat koersif  dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (legal confusion) mengenai  dasar  hukum  operasi-operasi  PBB.  Hal  ini  juga  dapat menyebabkan operasi pemeliharaan perdamaian yang dilakukan oleh PBB kehilangan legitimasinya  sebagai mekanisme terpenting untuk memelihara  perdamaian dan keamanan internasional .
Ked u a ,   pe n g a l a m a n   penggelara n   operasi  pemel i h a ra a n perdamaian  PBB  d i   Somalia  dan  Bekas  Yugoslavia  menunjukkan perlunya  memperhatikan penugasan yang terpisah antara  pasukan yang bertugas dalam rangka pemeliharaan perdamaian (peacekeeping operation) dengan pasukan yang bertugas dalam operasi penegakan perdamaian (peace enforcement operation).
Ketiga,  penegasan  Dewan  Keamanan  PBB  untuk  memberikan kewenangan  menggunakan  semua  cara  yang  diperlukan  kepada pasukan-pasukan PBB dalam melaksanakan mandatnya dalam operasi pemeliharaan  perdamaian  telah  menggeser  konsep  penggunaan kekerasan  senjata  dari "penggunaan senjata  secara  pasif" menjadi "penggunaan senjata secara aktif". Perkembangan ini sekaligus telah mengha p uskan  konsep  asli  me ngenai  operasi  pem e l i h a raan perd a m a i a n   ya n g   pe rta ma  ka l i   d i l a ku ka n   o l e h   PBB  d a l a m mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional.
JURNAL  HUKUM  HUMANITER,  Vol. 3, No. 4
873 Pergeseran Konsep Pe«ekeepi� Operasi PBB dalam Sengketa  Bersenjata di Irak, Somalia dan Bekas Negara Yugoslavia

## DAFTAR PUSTAKA
Abi-Saab, Georges., 1995, 'United Nations Peacekeeping Old and New: An Overview of the Issues' in Daniel Warner (eel), New Dimensions of Peacekeeping.
Bazyler, Michael J., 1987, 'Reexamining the Doctrine of Humanitaria�,.... Intervention  in  Light of the Atrocities in Kampuchea and Ethiopia'
23 Stanford Journal of International Law.
Berdal, Mats.,  1995, 'Military Aspects of UN  Peacekeeping' in  Daniel Werner ( ed), New Dimensions of Peacekeeping.
Bertrand, Maurice.,  1995, 'The UN as an Organization :  A Critique of its Functioning' 6 European Journal of International Law.
Boutros-Ghali,  Boutros.,  (Ju ne  17,  1992), Agenda  for  Peace: Preventive Diplomacy,  Peacemaking  and Peacekeeping,  Report of the  Secretary  General, UN SCOR,  47th  Sess,  UN Doc.  A/47/ 277,  S/24 1 1 1.
Bring,  Ove.,  1995,  'Peacekeeping  and  Peacemaking:  Prospective Issues  for  the  United  Nations'  20 Melbourne  University  Law Review.
Burmester, Byron F.,  1994, 'On Humanitarian Intervention : The New World Order and  War to Preserve  Human  Rights'  1 Utah  Law Review.
Clobanu, Dan .,  1978, 'The Power of the Security Council to Organize Peacekeeping  Operations'  in  A  Cassese  ( ed), United  Nations Peacekeeping.
De Mello, Sergio Vieira.,  1995, 'Humanitarian Aspect of Peacekeeping' in Daniel Werner ( ed), New Dimensions of Peacekeeping.
Farer,  Tom  J .,  1996,  'Intervention  in  Unnatural  H u ma n itarian Emergencies:  Lessons  of the  First  Phase'18( 1) Human  Rights Quarterly.
Fonteyne,  Jean-Pierre  L.,  1974,  'The  Customary International  Law Doctrine of Humanitarian Intervention : Its Current Validity Under the UN Charter' 4 California  Western International Law Journal.
JURNAL HUKUM HUMANITER,  Vol. 3, No. 4
Pergeseran  Konsep  Peacekeeping:  Operasi  PBB dalam  Sengketa  Bersenjata  di  Irak, 874 Somalia dan Bekas Negara Yugoslavia
Hutchinson,  Mark  R., 1993, 'Restoring  Hope:  UN  security  Council Resol utions  Fo r  Som a l i a   and  An  Expanded  Doctrine  of Humanitarian Intervention� 34 Harvard International Law Journal.
Joyner, Christopher C., 1994, 'Enforcing Human Rights Standards in the Former Yugoslavia: The Case for an International War Crimes Tribunal� 22(2) Denver Journal of International law and Policy.
Klintworth, Gary., 1992, 'The Right to  Intervene in the Domestic Affairs of States' 46(2) Australian Journal of International Affairs.
Koskenniemi, Martti., 1995, 'The Police In the Temple- Order, Justice and the UN: A Dialectical View'6 European Journal of International Law.
Lalande,  Serge., 1995, 'Somalia:  Major  Issues  for  Futu re  UN Peacekeeping'  in  Da niel  Werner ( ed) New  Dimensions  of Peacekeeping.
Murphy,  Sean  D., 1994, 'The  Security Council,  Legitimacy,  and  the Concept of Collective Security After the Cold  War' 32  Columbia Journal of Transnational law.
Naarden,  Gregory  L., 1994, 'UN  Intervention  After  the  Cold  War: Political Will and the United  States', 29  Texas International law Journal.
Nafziger,  Ja mes  A. R., 1994, 'Human itarian  Intervention  In  A Community  of  Power  ( Part  II)', 22(2,3)  Denver  Journal  of International law and Policy.
O'Connel, Mary Ellen. 1992, 'Continuing Limits on UN Intervention in Civil War, 67 Indiana law Journal 903 - 13.
Ogata,  Sadako., 1995, 'The  Interface  Between  Peacekeeping  and Humanitarian Action' in  Daniel Werner ( ed), New Dimensions of Peacekeeping.
Peck, Connie., 1995, 'Summary of Colloquium on New Dimensions of Peacekeeping'  in  Daniel  Wa rner  (ed) New  Dimensions  of Peacekeeping.
Petrovic,  Draze n ., 1994, ' Ethnic  Clea nsing  - An  Attem pt  at Methodology' 5  European Journal of International law
875 Pergeseran  Konsep Peacekeeping.  Operasi  PBB dalam Sengketa Bersenjata di Irak, Somalia dan Bekas Negara Yugoslavia
Rajendra, Ramlogan., 1993, 'Towards A New Vision of World Security: The United Nations Security Council and The Lessons of Somalia' 16 Houston Journal of International Law.
Ratner,  Steven  R.,  1995,  'Image  and  Reality  in  the  UN's  Peaceful Settlement of Disputes' 6 European Journal of International Law. Sanderson, John.,  1995, 'Peacekeeping and  Peacemaking: A Critical Retrospective' 20 Melbourne University Law Review. Siekmann, Robert C. R., 1991, National Contingents in  United Nations Peacekeeping Forces, TMC Asser Instituut The Hague, Martin us Nijhoff Publishers. Simma,  Bruno  (ed),  1995, The  Charter  of the  United  Nations:  A Commentary, Oxford University Press. Suy,  Eric.,  1996,  'International  Organization'  63 Netherlands International Law Review.
Whitesell, Sarah  E.,  1993, 'The  Kurdish Crisis' 21(2) Denver Journal of International Law and Policy.
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 3,  No. 4