## Article History
accepted 25/6/2024 approved 25/7/2024 published 31/7/2024

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  understand  how  inclusive  education  is  implemented  at  Public Elementary School 1 Bocor. The research method used is qualitative research with a case study approach. Data was collected through participant observation, in-depth interviews with teachers and  school  staff,  as  well  as  documentation  and  analysis  of  documents  related  to  inclusive education policies in the school. The results of the study show that the implementation of inclusive education at ublic Elementary School 1 Bocor is still in its early stages. However, the school has shown its commitment to providing quality education services for all students, including students with special needs. Teachers do not hesitate to provide full support with clear and firm guidance for the activities of all students. Although there are students with special needs, teachers never consider  them  a  burden.  All  students  have  the  same  opportunity  to  actively  participate  in classroom activities. The challenges faced, such as lack of resources and support from the local government, are still obstacles to optimizing inclusive education at SD Negeri 1 Bocor. The results of this study show that the local government needs to increase support and allocate adequate resources  to  support  the  implementation  of  more  efficient  inclusive  education  in  elementary schools.
Keywords : Education, Elementary School, Inclusion, Implementation, Special Needs Children

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  memahami  bagaimana  pendidikan  inklusi diimplementasikan di SD Negeri 1 Bocor. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Data  dikumpulkan  melalui  observasi  partisipan, wawancara mendalam dengan guru dan staf sekolah, serta dokumentasi dan analisis dokumen terkait  kebijakan  pendidikan  inklusi  di  sekolah  tersebut.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pelaksanaan  pendidikan  inklusi  di  SD  Negeri  1  Bocor  masih  dalam  tahap  awal.  Meskipun demikian,  sekolah  telah  menunjukkan  komitmennya  untuk  menyediakan  layanan  pendidikan yang berkualitas bagi semua peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Guru tidak ragu untuk memberikan dukungan penuh dengan arahan yang jelas dan tegas terhadap aktivitas  seluruh  siswa.  Meskipun  terdapat  siswa  berkebutuhan  khusus,  guru  tidak  pernah menganggap  mereka  sebagai  beban.  Semua  peserta  didik  memiliki  kesempatan  yang  sama untuk terlibat aktif dalam kegiatan di kelas. Tantangan yang dihadapi seperti kurangnya sumber daya  dan  dukungan  dari  pemerintah  daerah  masih  menjadi  hambatan  dalam  optimalisasi pendidikan  inklusi  di  SD  Negeri  1  Bocor.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah daerah  perlu  meningkatkan  dukungan  serta  alokasi  sumber  daya  yang  memadai  untuk mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif yang lebih efisien di sekolah dasar.
Kata Kunci: Pendidikan, Sekolah Dasar, Inklusi, Pelaksanaan, Anak Berkebutuhan Khusus
Social, Humanities, and Education Studies (SHEs): Conference Series https://jurnal.uns.ac.id/shes
p-ISSN 2620-9284 e-ISSN 2620-9292
Efektivitas  Pelaksanaan  Pendidikan  Inklusi  terhadap  Prestasi  Belajar  Siswa Berkebutuhan Khusus di SD Negeri 1 Bocor
Faizah  Nurrahman  Widhiarti,  Alya  Hanifah,  Chanifatun  Chasanah,  Candra Efendi 4
Universitas Sebelas Maret faizahnurrahmanwidhi@student.uns.ac.id

## PENDAHULUAN
Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat (Pristiwanti, 2022). Sekolah sebagai lembaga pendidikan  formal  memiliki  peran  yang  sangat  penting  untuk  saat  ini,  tidak  hanya sebagai  sumber  pengetahuan  tetapi  juga  sebagai  tempat  untuk  memperoleh keterampilan hidup yang bermanfaat di masyarakat. Keberadaan sekolah tidak hanya penting bagi anak-anak normal saja, tetapi juga bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang memiliki keterbatasan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain.
Pendidikan inklusi merupakan sebuah metode pendidikan yang memungkinkan semua siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus, untuk belajar bersama dalam satu lingkungan yang sama. Metode ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang adil dan setara bagi setiap anak agar dapat menerima pendidikan sesuai dengan kebutuhan mereka, tanpa memandang perbedaan fisik, intelektual, sosial, emosional, atau bahasa. Konsep pendidikan inklusi didasarkan pada prinsip bahwa setiap anak memiliki hak yang sama  untuk  belajar  dan  berkembang  dalam  lingkungan  yang  mendukung  serta menghargai  keragaman.  Pemerintah  melalui  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional Nomor  70  Tahun  2009  pasal  2  menegaskan  bahwa  pendidikan  inklusif  bertujuan  (1) membantu  menyediakan  kesempatan  yang  seluas-luasnya  dalam  memperoleh pelayanan  pendidikan  kepada  siswa  yang  berkebutuhan  khusus  dibandingkan  siswa reguler.  Perbedaan  kebutuhan  tersebut  disebabkan  oleh  adanya  keterbatasan  fisik, emosi, perilaku, mental, dan sosial, maupun siswa yang berpotensi memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa sehingga mereka berhak memperoleh pendidikan yang sesuai kebutuhannya  dan  (2)  merealisasikan  penyelenggaraan  pendidikan  dengan memerhatikan  keberagaman  serta  tidak  diskriminatif  pada  semua  siswa  seperti  yang dimaksud pada pernyataan 1 di atas (Permendiknas, 2009).
Paradigma  pendidikan  inklusif  tidak  hanya  menjadi  solusi  untuk  mengatasi permasalahan pendidikan yang ada, namun juga merupakan langkah penting menuju terciptanya masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Dengan menerapkan paradigma ini, kita  dapat  memastikan  bahwa  semua  anak  mempunyai  kesempatan  untuk menggunakan  seluruh  potensinya  dan  berkontribusi  kepada  masyarakat.  Hak pendidikan  bagi  peserta  didik  berkebutuhan  khusus  tertuang  dalam  UU  No.  Pasal  5, Pasal 1 Sistem Pendidikan Nasional, Bab 20 Tahun 2003, Bab IV yang mengatur tentang hak  dan  kewajiban  warga  negara,  orang  tua,  masyarakat,  dan  negara  menyatakan: “Setiap  warga  negara  mempunyai  hak  yang  sama  atas  pendidikan  yang  bermutu”. Konsep  ini  menjunjung  tinggi  hak  setiap  anak  untuk  mendapatkan  pendidikan  yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhannya. Penerapan pendidikan inklusi telah diatur dalam  berbagai  kebijakan  dan  peraturan,  yang  mendorong  sekolah-sekolah  untuk menerima dan mendukung siswa berkebutuhan khusus dalam proses belajar mengajar.
Adapun contoh permasalahannya diera masa kini yaitu dalam rri.co.id , sekolah umum  wajib  menerima  anak  berkebutuhan  khusus  untuk  bersekolah.  Anak berkebutuhan  khusus adalah anak  yang  memiliki  kondisi  fisik,  mental,  sosial,  atau emosional yang berbeda dari anak-anak lain pada umumnya. Kondisi ini dapat bersifat bawaan atau didapat seiring dengan perkembangan anak. Setiap Sekolah umum saat ini  wajib  menerima  anak  berkebutuhan  khusus  untuk menuntut ilmu  kejenjang yang lebih  tinggi  baik  dari  tingkatan  SD,  SMP,  SMA hingga  sekolah  lanjutan  lainnya.  (Sari, 2024).
Kepala  SDN  Percobaan  Palangka  Raya, Mulyati mengatakan  berdasarkan acuan peraturan  dari  Mentri  Pendidikan  dan  kebudayaan  No  70  tahun  2009  tentang pendidikan  inklusif bagi  peserta  didik  yang  memiliki  kelainan  dan  potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dan mengacu pada asas penerimaan PPDB  yang

## Social, Humanities, and Educational Studies
bersifat obyektif, transparan akuntabel dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan. ”Untuk kelayakan anak berkebutuhan khusus yang dapat di terima di  sekolah  umum  merupakan  anak berkebutuhan  khusus  cerdas  istimewa, keterlambatan  dalam  belajar  dan  lain  sebaginya,”  ujarnya.  Sementara  itu,  Kepala Sekolah SDN-4 Menteng, Norliana menambahkan kondisi anak-anak sekarang memang jauh berbeda dari masa sebelumnya dan kecerdasan yang dimiliki banyak di dapat dari pengalaman yang diperolehnya. ”Kita tidak bisa sembarangan dengan anak sekarang karena  mereka  sangat  kritis,”  katanya,  Rabu  (15/5/2024).  Meski anak  berkebutuhan khusus   bersekolah di sekolah umum, namun hak untuk menerima pendidikan seperti anak  normal  biasa  dapat  diwujudkan  hingga  cerdas  dengan  kebutuhan  khusus  tetap sama rata atau berimbang.
Menurut data statistik yang dipublikasikan Kemenko PMK pada Juni 2022, angka kisaran  disabilitas  anak  usia  5-19  tahun  adalah  3,3%. Sedangkan  jumlah  penduduk pada usia tersebut (2021) adalah 66,6 juta jiwa. Dengan demikian jumlah anak usia 5- 19  tahun  penyandang  disabilitas  berkisar  2.197.833  jiwa.  Kemudian,  data Kemendikburistek  per  Agustus  2021  menunjukkan  jumlah  peserta  didik  pada  jalur Sekolah  Luar  Biasa  (SLB)  dan  inklusif  adalah  269.398  anak.Dengan  data  tersebut, presentase  anak  penyandang  disabilitas  yang  menempuh  pendidikan  formal  baru sejumlah 12.26%. Artinya masih sangat sedikit dari anak penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia yang seharusnya mendapatkan akses pendidikan inklusif, padahal dari tahun ke tahun jumlahnya terus meningkat. sehingga setiap sekolah umum wajib menerima anak berkebutuhan khusus.
SD  Negeri  1  Bocor  merupakan  salah  satu  sekolah  yang  telah  menerapkan pendidikan  inklusi  dalam  kurikulumnya.  Sekolah  ini  berkomitmen  untuk  menyediakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung bagi semua siswa, termasuk mereka yang  berkebutuhan  khusus.  Pelaksanaan  pendidikan  inklusi  di  SD  Negeri  1  Bocor meliputi  berbagai  aspek,  mulai  dari  penyesuaian  kurikulum,  pelatihan  guru,  hingga penyediaan fasilitas yang memadai. Namun, implementasi pendidikan inklusi ini tetap menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Dengan demikian, penelitian mengenai efektivitas  pelaksanaan  pendidikan  inklusi  di  sekolah  ini  menjadi  penting  untuk dilakukan.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  sejauh  mana  program  inklusi  yang diterapkan  mampu  meningkatkan  prestasi  belajar  siswa  berkebutuhan  khusus. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan inklusi serta strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasinya.

## METODE
Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 1 Bocor yang merupakan salah satu sekolah penyelenggara  program  sekolah  inklusif  di  Kabupaten  Kebumen.  Untuk  mengetahui sejauh  mana  tingkat  efektivitas  layanan  program  sekolah  inklusif  terhadap  prestasi belajar  siswa,  maka  dilakukanlah  pengambilan  data  melalui  observasi  dan  kegiatan wawancara kepada Kepala Sekolah, guru, dan staf sekolah. Dalam proses observasi, menggunakan formulir isian evaluasi diri sekolah inklusi. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditampilkan. Menurut Danin (2002),  penelitian  kualitatif  percaya  bahwa  kebenaran  itu  adalah  dinamis  dan  dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka, karena lebih memberikan peluang untuk mendapatkan informasi secara mendalam terkait topik penelitian yang diangkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan pendidikan inklusi terhadap prestasi belajar siswa berkebutuhan khusus di SD Negeri 1 Bocor. Dalam proses pengumpulan data, hal yang pertama dilakukan yaitu kegiatan observasi  guna mengetahui gambaran pelaksanaan layanan program sekolah inklusif di SD Negeri  1 Bocor  sebagai acuan
pandangan  terhadap  efektivitas  layanan yang   berpengaruh  terhadap  prestasi belajar siswa.
Ditinjau dari sumber dan jenis data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan metode  kualitatif  yang  didasarkan  pada  hasil  observasi  dan  wawancara  yang digambarkan  melalui  data  evaluasi  diri  sekolah  inklusi.  Penetapan  kriteria  dilakukan sebelum  evaluasi  dilaksanakan,  namun  kriteria  tersebut  dapat  dikembangkan  selama pelaksanaan evaluasi berdasarkan pendapat teoritis, pedoman, serta hasil kesepakatan dari  acuan-acuan  yang  ditentukan  di  lapangan.  Dasar  acuan  penentuan  kriteria keberhasilan  evaluasi  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  berbagai  sumber,  termasuk kebijakan  dan  peraturan  serta  ketentuan  perundang-undangan  mengenai penyelenggaraan  pendidikan  inklusif.  Selain  itu,  dasar  acuan  juga  didapat  dari  buku- buku pedoman serta teori-teori dan pendapat ahli tentang pendidikan inklusif.
Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber  data  sekunder.  Sumber  data  primer  dalam  penelitian  ini  mencakup  Kepala Sekolah,  guru  pembimbing Anak  Berkebutuhan Khusus (ABK),  guru  kelas,  dan  siswa ABK.  Sedangkan  sumber  data  sekunder  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan,  yaitu dengan  membaca  literatur  dan  dokumen  yang  ada  di  sekolah  dan  tempat  lain  yang relevan, serta mengkaji peraturan dan kebijakan perundang-undangan yang berkaitan dengan fokus penelitian (Kartika, 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tingkat  efektivitas  pendidikan  inklusi  di  SD  Negeri  1  Bocor  masih  rendah. Rendahnya prestasi akademik dan keterampilan sosial-emosional siswa berkebutuhan khusus menunjukkan bahwa banyak aspek pelaksanaan pendidikan inklusi yang perlu diperbaiki.Berdasarkan hasil observasi dan wawancara digambarkan melalui data isian evaluasi  diri  sekolah  inklusi,  pelaksanaan  program  pendidikan  inklusi  di  SD  Negeri  1 Bocor  mendapatkan  nilai  69%.  Persentase  ini  membuktikan  bahwa tingkat  efektivitas pendidikan  inklusi  masih  harus  ditingkatkan.  Berikut  ini  rekapitulasi  jumlah  nilai  yang dicapai SD Negeri 1 Bocor dalam data isian evaluasi diri sekolah inklusi:

## Tabel 1. Data Formulir Isian Evaluasi Diri Sekolah Inklusi
Aspek Penilaian Skor Ideal  Skor yang diperoleh FORM-1 DATA UMUM SEKOLAH 19 16 FORM-2 DATA KHUSUS SEKOLAH INKLUSI 1. Sarana dan Prasarana Sekolah 91 68 2. Data Tenaga Pendidik dan Kependidikan 20 14 3. Data Kesiswaan 27 20 FORM-3 IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF 1. Aspek Kelembagaan 35 17 2. Aspek Kurikulum 12 12 3. Aspek Pembelajaran 33 31 4. Aspek Penilaian dan Kenaikan Kelas 36 28 5. Aspek Kesiswaan 39 19 6. Aspek Sumberdaya Manusia 24 19 7. Aspek Sarana dan Prasarana 24 6 8. Aspek Peran serta Masyarakat 14 11 9. Aspek Pembiayaan 7 5 Jumlah 381 266
SHEs: Conference Series 7 (3) (2024) 572 - 579
Dari tabel tersebut diperoleh gambaran  persebaran data skor yang didapat pada penelitian.  Pada  data  umum  sekolah  mendapatkan  skor  16  dari  19  skor  ideal,  hal  ini menunjukkan bahwa data umum sekolah inklusi SD Negeri 1 Bocor sudah cukup baik jika dilihat dari perolehan skor data umum yang mencapai 84%. Hal ini bertolak belakang dengan skor yang diperoleh dari data sarana dan prasarana SD Negeri 1 Bocor yang hanya memperoleh skor 68 dari 91 skor ideal, hal ini menunjukkan bahwa SD Negeri 1 Bocor  memiliki  kekurangan  dalam  hal  sarana  dan  prasarana,  padahal  sarana  dan prasarana berperan sangat krusial dalam penyelenggaraan sekolah inklusi. Tak hanya itu  ketersediaan  tenaga  pengajar  yang  kompeten    dalam  menangani  ABK  masih tergolong  rendah,  jika  dilihat  dari  skor  yang  diperoleh  dari  tenaga  pendidik  terbilang rendah  yaitu  14  dari  20  skor  ideal  atau  hanya  70%  saja.  Sedangkan  pada  aspek implementasi    pendidikan  inklusi  lagi-lagi  sarana  dan  prasarana  memperoleh  skor terendah yaitu 6 dari 24 skor ideal atau hanya memperoleh 25% saja. Sedangkan skor keseluruhan dari efektivitas pembelajaran  inklusi di SD Negeri 1 Bocor adalah 266 dari 381 skor ideal atau 69%.
Dalam  pelaksanaan  pendidikan  inklusi,  siswa  berkebutuhan  khusus  masih mengalami  kesulitan  dalam  berinteraksi  dengan  teman  sebaya  dan  menunjukkan perkembangan sosial-emosional yang terbatas. Berdasarkan wawancara terhadap wali kelas yang menangani siswa berkebutuhan khusus, mengatakan bahwa dalam proses pembelajaran,  siswa  berkebutuhan  khusus  memang  tidak  dapat  disamakan  tempo pengajarannya  dengan  siswa  yang  normal.  Siswa  berkebutuhan  khusus  sering  kali tertinggal  dengan  siswa  normal.  Siswa  berkebutuhan  khusus  harus  mendapatkan pengajaran yang lebih supaya dapat mencapai nilai rata-rata kelas. Dalam hal ini guru adalah faktor kunci dalam keberhasilan pendidikan inklusi. Namun, banyak guru di SD Negeri 1 Bocor merasa kurang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengelola kelas  inklusif  secara  efektif.  Pelatihan  berkelanjutan  sangat  diperlukan  untuk meningkatkan  kompetensi  mereka.  Dari  hasil  wawancara  kepada  beberapa  guru,  SD Negeri 1 Bocor, mengatakan bahwa hanya beberapa guru saja yang mengikuti pelatihan dalam  penanganan  anak  berkebutuhan  khusus.  Sehingga  tidak  semua  guru  di  SD Negeri  1  Bocor  dapat  memahami  bagaimana  proses  pelaksanaan  pendidikan  inklusi. Kurikulum  yang  digunakan  kurang responsif terhadap  kebutuhan siswa berkebutuhan khusus.  Kurikulum  yang  lebih  fleksibel  dan  dapat  disesuaikan  dengan  kebutuhan individual  sangat  diperlukan  untuk  mendukung  pembelajaran  mereka.  Keterbatasan sumber  daya  dan  fasilitas  di  sekolah  juga  menjadi  hambatan  dalam  pelaksanaan pendidikan  inklusi.  Berdasarkan  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi  yang  telah dilakukan. Dihasilkan dalam data hasil observasi pada bagian sarana dan prasarana , SD Negeri 1 Bocor mendapatkan 68 poin dari skor ideal 91. Data ini membuktikan bahwa SD  Negeri  1  Bocor  masih  kurang  dalam  ketersediaan  sarana  dan  prasarana  yang mendukung  pelaksanaan  pendidikan  inklusi. Alat  bantu  belajar,  teknologi  pendidikan, dan lingkungan fisik yang ramah sangat penting untuk mendukung pendidikan inklusi.
Pendidikan  inklusif  merupakan  sistem  penyelenggara  pendidikan  yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik dari berbagai kondisi dan latar belakang pendidikan dan pembelajaran dalam satu lingkungan secara bersama-sama. Layanan  pendidikan  di  sekolah  inklusi  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dana  dan kemampuan siswa (Direktorat Pembinaan Luar Biasa, 2003). Menurut Candra  Pratiwi (2015)    bahwa   manusia   secara   umum   memiliki  kebutuhan  yaitu kebutuhan  dalam aspek  fisik  atau  terkait  kesehatan,  kebutuhan  dalam  aspek  sosial  emosional,  dan kebutuhan untuk memperoleh pendidikan. Setiap anak harus memperoleh pendidikan yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa seluruh warga Negara  yang  memiliki  kelainan  fisik,  emosional,  mental,  intelektual  dan  sosial  berhak memperoleh  pendidikan  khusus. Tanpa  terkecuali  anak  berkebutuhan  khusus.  Dalam hal ini manusia memiliki kebutuhan untuk memperoleh pendidikan yang merata, serta
untuk  belajar  di  kelas  yang  sama  dengan  siswa  yang  lainnya,  maka  dilaksanakan sekolah inklusif yang didalamnya terdapat program tentang pendidikan inklusif.

## Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi
Penyelenggaraan  pendidikan  inklusi  diharapkan  dapat  memberikan  layanan pendidikan  kepada  berbagai  anak  di  kelas  reguler,  dan  diperlukan  program pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. Selanjutnya, beberapa fokus dilakukan:
1.  Asesmen Hasil penilaian siswa menjadi landasan perencanaan pembelajaran inklusif. Dengan menggunakan  alat  teknis  yang  tepat,  asesmen  adalah  proses  pengumpulan informasi  tentang  perkembangan  siswa  sehingga  penempatan  pendidikan  dan keputusan program dapat dibuat untuk siswa tersebut (Kustawan, 2013: 80).
2.  Perencanaan pembelajaran inklusi Sistem  kelas  tarik  digunakan  dalam  pelaksanaan  perencanaan  pembelajaran inklusi,  artinya  siswa ABK  belajar  bersama  siswa  reguler  selama  mereka  dapat mengikuti pembelajaran di kelas reguler.
3.  Evaluasi pembelajaran inklusi Melalui ulangan harian, UTS, ujian akhir semester, ujian akhir sekolah, dan tugas lainnya,  kegiatan  pembelajaran  inklusif  dapat  dievaluasi.  Hasil  belajar  siswa, termasuk sudah atau belumnya memenuhi indikator atau standar yang ditetapkan, akan ditentukan oleh kegiatan evaluasi ini.
4.  Faktor pendukung dan penghambat pendidikan inklusi Keputusan  yang  menyatakan  bahwa  sekolah  yang  ditunjuk  berhak  memfasilitasi pendidikan  bagi  anak  berkebutuhan  khusus  merupakan  salah  satu  hal  yang mendukung pendidikan  inklusi  di  sekolah  yang menyelenggarakannya. Tanggung jawab  selanjutnya  adalah  memberikan  pelatihan  dan  mengirimkan  guru pendamping khusus atau GPK ke workshop atau pelatihan pendidikan inklusi guna mengikuti keahlian GBK.

## Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Pendidikan Inklusi
Faktor-faktor  yang mendukung  pelaksanaan  pendidikan  inklusi  di  SD  Negeri  1 Bocor Kebumen antara lain adalah penghargaan tinggi dari siswa reguler terhadap siswa ABK,  siswa  normal  di  SD  Negeri  1  Bocor  dapat  menghargai  teman  mereka  yang berkebutuhan  khusus  sehingga  dapat membantu  menjaga  kepercayaan diri  dari  anak berkebutuhan  khusus;  kesediaan  siswa  reguler  membantu  ABK  yang  mengalami kesulitan  dalam  memahami  materi  melalui  tutor  sebaya,  siswa  yang  normal  mau membantu  teman-teman  mereka  yang  berkebutuhan  khusus  dan  tidak  menjauhi  atau memilih-milih dalam pertemanan; kesabaran guru dalam membimbing siswa, guru kelas berupaya menciptakan suasana belajar yang ramah untuk siswa berkebutuhan khusus, guru juga memperhatikan hal-hal kecil demi kenyamanan ABK saat belajar di sekolah; dukungan dari orangtua yang memotivasi anak untuk mengembangkan kemampuannya, orang  tua  dapat  mendampingi  siswa  berkebutuhan  khusus  dalam  pembelajaran  di rumah;  lingkungan  pembelajaran  yang  mendukung,  pertemanan  yang  sehat  dan lingkungan yang dapat menerima dengan baik serta tidak mencaci menjadi salah satu faktor  yang  dapat  mendukung  efektivitas  pendidikan  inklusi;  serta  pelatihan,  seminar, atau workshop tentang pendidikan inklusi bagi guru sehingga mereka dapat menangani siswa  ABK  dengan  lebih  baik,  walaupun  keikutsertaan  guru-guru  SD  Negeri  1  Bocor masih  belum  sepenuhnya,  artinya  hanya  sebagian  guru  saja  yang  sudah  pernah mengikuti  kegiatan  pelatihan,  seminar,  atau  workshop  tentang  penanganan  anak berkebutuhan khusus untuk menunjang pelaksanaan pendidikan inklusi; selain itu faktor yang  mendukung  terselenggaranya  program  pendidikan  inklusi  di  SD  Negeri  1  Bocor

## Social, Humanities, and Educational Studies
adalah  kerjasama  kepala  sekolah,  guru,  dewan  pendidikan  dan  masyarakat  untuk mendukung  inklusi.  Kerja  sama  tersebut  tercermin  dalam  kebijakan  sekolah  yang mendorong pelaksanaan program pelatihan pendidikan inklusif yang terintegrasi dalam proses  pembelajaran.  Faktor  pendukung  tersebut  merupakan  keunggulan  bagi lingkungan sekolah dan masyarakat serta bagi siswa dalam berinteraksi, bersosialisasi, dan  toleran  terhadap  perbedaan  lingkungan  sekolah  dan  masyarakat  (Natalia  & Mundilarno, 2019).
Adapun faktor penghambat pelaksanaan pendidikan inklusi di SD Negeri 1 Bocor antara lain  seperti terbatasnya tenaga pendamping (guru pembimbing khusus),  Guru Pendamping Khusus (GPK) hanya bertugas selama satu semester saja, dan mayoritas guru  di  SD  Negeri  1  Bocor  tidak  memiliki  latar  belakang  pendidikan  inklusif  yang menyebabkan  pengetahuan  tentang  karakteristik  ABK  terbatas;  fasilitas  yang  kurang memadai  untuk  ABK,  untuk  fasilitas  yang  bersifat  umum  tersedia  dengan  baik  dan memadai, akan tetapi untuk fasilitas yang menunjang pelaksanaan pendidikan inklusi di SD Negeri 1 Bocor belum tersedia, dalam pelaksanaannya hanya menggunakan jenis media  hasil  kreativitas  guru  kelas;  dan  keterbatasan  anggaran  terutama  untuk penyelenggaraan asesmen, saat ini dari pihak sekolah dilarang memungut biaya kepada orang tua siswa, sehingga mengakibatkan sekolah kebingungan dalam mengalokasikan dana  sekolah,  sehingga  sekolah  menggunakan  dana  untuk  kepentingan  yang  lebih mendesak.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  menunjukkan  bahwa pelaksanaan  pendidikan  inklusi  di  SD  Negeri  1  Bocor  masih  belum  mencapai  tingkat efektivitas  yang  diharapkan.  Hal  ini  terlihat  dari  prestasi  belajar  siswa  berkebutuhan khusus  yang  masih  rendah  dibandingkan  dengan  prestasi  siswa  normal.  Beberapa faktor yang memengaruhi antara lain adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan guru  dalam  menangani  siswa  berkebutuhan  khusus,  serta  keterbatasan  sarana  dan prasarana  yang  mendukung  pelaksanaan  pendidikan  inklusi.  Beberapa  guru  belum memiliki  pelatihan  yang  memadai  untuk  menangani  siswa  berkebutuhan  khusus,  dan infrastruktur yang tersedia di sekolah belum cukup untuk mendukung kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Untuk meningkatkan efektivitas pendidikan inklusi di SD Negeri 1 Bocor,  diperlukan  upaya  yang  lebih  besar  dalam  meningkatkan  kualitas  guru  melalui pelatihan yang berkelanjutan. Sekolah dapat menyediakan Guru Pendamping Khusus (GPK)  yang  dapat  membantu  mengontrol  pelaksanaan  program  inklusi.  Guru  juga diharapkan  dapat  menerapkan  metode  pembelajaran  yang  lebih  ramah  terhadap kebutuhan  anak  berkebutuhan  khusus.  Selain  itu  sekolah  juga  dapat  menyediakan fasilitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa berkebutuhan khusus.

## DAFTAR PUSTAKA
C andra Pratiwi, J. (2015). Sekolah Inklusi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus: Tanggapan Terhadap  Prosiding  Seminar  Nasional  Pendidikan  “Meretas  Sukses Publikasi"Ilmiah Bidang Pendidikan. Jurnal Bereputasi , 237–242.
Depdiknas. (2009). Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan atau memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Jakarta: Depdiknas.
Direktorat Pembinaan Luar Biasa. (2003). Pedoman umum penyelenggaraan pendidikan inklusif. . Jakarta: Direktorat Pembinaan Luar Biasa. Indonesia.  (2003). UNDANG-UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  20  TAHUN 2003  TENTANG  SISTEM  PENDIDIKAN  NASIONAL. Jakarta:  Sekretariat Negara.
Kartika,  D.  S.  (2024).  Implementasi  Pendidikan  Inklusi  di  Sekolah  Dasar  . Jurnal  of Creative and Innovative Research, 1(3) , 30-35. Kustawan, D. (2013). Analisis Hasil Belajar. Jakarta: Luxima Metro Media. Maghfiroh  ,  M.  N.,  Andika,  D.  S.,  Marcela,  I.  N.,  &  Afifah,  A.  F.  (Vol.  3  (2)  2022). PERMASALAHAN  YANG  DIHADAPI  DALAM  PELAKSANAAN  SEKOLAH INKLUSI DI INDONESIA. Jurnal Pendidikan Dasar Flobamorata , 314-318. Mularsih,  H.  (2019).  Jurnal  Muara  Ilmu  Sosial,  Humaniora,  dan  Seni. GAMBARAN PELAKSANAAN  PENDIDIKAN  INKLUSI  SEKOLAH  DASAR  NEGERI  DI JAKARTA BARAT .
Pristiwanti,  D.,  dkk.  (2022).  Pengertian  Pendidikan. Jurnal  Pendidikan  dan  Konseling , 7911.
Sari,  S.  I.  (2024,  May  15). Radio  Republik  Indonesia .  Diambil  kembali  dari  rri.co.id: https://www.rri.co.id/daerah/692514/sekolah-umum-wajib-menerima-anak- berkebutuhan-khusus-untuk-bersekolah