## FENOMENOLOGI  PRAKTIK  TAX  PLANNING  PADA WAJIB PAJAK BADAN
Nurul  Farida Unti  Ludigdo Gugus Irianto
Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono 165 Malang, Telp 08113423508

## Abstract
This study aims to reveal the meaning of the tax planning practice undertaken by  the  taxpayer.  The  meaning  excavations  carried  out  not  only  on  the  tax- payer,  but  also  carried  on  the  tax consultant.  This  is  done  because  the  tax consultant besides as a taxpayer also serves more than one taxpayer, so the meaning of tax planning practice undertaken by the taxpayer who obtainable much  deeper.  Transcendental  phenomenology  research  method  used  in  this study to reveal the related phenomena to the reason for the tax payers do tax planning practice. The results found that there are five reasons tax payers do tax  planning  practice,  tax  planning  is  permitted  by  the  Act,  the  preferred business goals is to maximize the operating profit after taxes, the lack of fair- ness in taxation, especially in collecting tax, the existing tax system that makes taxpayer less comfortable, and the dualism obligation make taxpayers more likely to run a religious charity than pay taxes.
Key words: meanings, phenomenology, tax planning, tax payers

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna praktik tax planning yang dilakukan oleh wajib pajak. Penggalian makna dilakukan tidak hanya pada wajib pajak saja tetapi juga dilakukan pada konsultan pajak. Hal ini dilakukan karena konsultan pajak selain sebagai wajib pajak juga melayani lebih dari satu wajib

## Fenomenologi Praktik Tax Planning pada Wajib Pajak Badan
pajak, sehingga makna praktik tax planning yang dilakukan oleh wajib pajak yang diperoleh lebih mendalam. Metode penelitian fenomenologi transendental digunakan dalam penelitian ini untuk mengungkap fenomena terkait dengan alasan wajib pajak melakukan praktik tax planning. Hasil penelitian menemukan terdapat lima alasan wajib pajak melakukan praktik tax planning, yaitu tax plan- ning diperkenankan oleh Undang-undang, memaksimalkan laba usaha setelah pajak, belum adanya keadilan pajak terutama dalam pemungutan pajak, sistem perpajakan yang ada yang membuat wajib pajak kurang nyaman, dan adanya dualisme kewajiban membuat wajib pajak lebih cenderung menjalankan religious charity daripada membayar pajak.
Kata kunci: makna, fenomenologi, tax planning, wajib pajak

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini  penerimaan  dari  sektor  perpajakan  merupakan  primadona  dan sumber penerimaan utama yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan dibandingkan penerimaan dari sektor migas dan sektor non pajak. Pada periode 2005–2011, penerimaan dari sektor perpajakan merupakan penerimaan terpenting  dalam  anggaran  pendapatan  dan  belanja,  kurang  lebih  80%  dari penerimaan negara bersumber dari pajak. Sedangkan penerimaan yang lain sebesar 20% bersumber  dari migas, non migas,  bagian laba BUMN, PNBP  lainnya dan pendapatan BLU. Dengan demikian, apabila pengeluaran pemerintah semakin besar dalam rangka pembiayaan negara, tentunya menuntut adanya peningkatan penerima- an negara yang salah satunya berasal dari penerimaan perpajakan sebagai penyum- bang  terbesar  pendapatan  negara.
Kondisi target penerimaan pajak yang semakin meningkat menjadi tugas berat bagi  Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk  merealisasi  penerimaan  tersebut,  berbagai upaya  dilakukan untuk  meningkatkan  penerimaan  perpajakan. Salah  satu  upaya yang  dilakukan  pemerintah  dalam  meningkatkan  penerimaan  perpajakan  adalah dengan melakukan tax reform , yaitu dengan melakukan reformasi terhadap peratur- an perundang-undangan perpajakan sejak tahun 1983 dan terakhir pada tahun 2009 yang  lebih  dikenal  dengan  modernisasi  pajak.  Pada  tahun  2008,  dalam  rangka meningkatkan  penerimaan  dalam  sektor  pajak  pemerintah  menjalankan  program sunset policy (UU No. 28 tahun 2007 tentang KUP Pasal 37A). Usaha ekstensifi- kasi maupun intensifikasi telah dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan  penerimaan  negara  dari  pajak.  Pada  tanggal  30  september  2011, secara serentak Direktorat Jenderal Pajak akan melaksanakan kegiatan besar yang dilakukan  secara  nasional  dalam  rangka  meningkatkan  penerimaan  perpajakan, kegiatan ini dinamakan dengan sensus pajak nasional (SPN) (Rizal, 2011).
Namun, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh DJP dalam rangka meng- optimalisasi penerimaan perpajakan belum menampakkan pencapaian penerimaan
yang diharapkan. Apabila dilihat dari data DJP tentang realisasi penerimaan perpa- jakan yang dihimpun dari berbagai sumber selama 5 (lima) tahun terakhir ini, realisasi penerimaan  perpajakan  yang  dikelola  DJP  terhadap  target APBN  masih  belum menunjukkan hasil yang mengembirakan dari target yang diharapkan, yaitu 100%. Kecuali pada tahun 2008, terjadi surplus realisasi penerimaan pajak yang diakibatkan adanya program sunset policy . Pada tahun 2006, dari target Rp. 333 triliun (di luar PPh migas) hanya mampu direalisasikan oleh DJP sebesar Rp. 314,5 triliun, sehingga terjadi short fall penerimaan perpajakan Rp. 18,5 triliun. Demikian juga yang terjadi pada tahun 2007, dari target Rp.395 triliun, DJP mengalami short fall Rp.47 triliun (Parwito, 2007). Memasuki tahun 2009, setelah program sunset policy tidak lagi dijalankan, target penerimaan pajak DJP pun kembali tidak dapat direalisasikan. Pada tahun 2009 realisasi penerimaan pajak DJP hanya mencapai Rp.565,77 triliun (termasuk  PPh  migas)  atau  sebesar  97,99%  dari  target APBN  sehingga  terjadi short fall 11,6 triliun (Dirjen_Pajak, 2010). Begitu pula yang terjadi pada tahun 2010, penerimaan pajak tahun 2010 tercatat sebesar Rp 649,042 triliun (termasuk PPh migas) atau 98,1% dari target dalam APBN-P 2010 yaitu sebesar Rp 661, 498 triliun, sehingga DJP mengalami lagi short fall sebesar Rp 12,4 triliun (Budi, 2011). Fenomena penerimaan pajak yang belum mencapai target tersebut disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah adanya kendala dari wajib pajak terutama dalam hal  kepatuhan untuk  memenuhi kewajiban  pajak ( tax compliance ).  Kesa- daran individu, pebisnis dan perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan realitas yang ada masih rendah (Subagyo & Oktavia, 2010). Rendahnya tingkat kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  menyebabkan  penerimaan  negara  akan berkurang  dan  roda  kehidupan  bernegara  tidak  akan  bisa  berjalan  dengan  baik karena sumber penerimaan negara terbesar bersumber dari pajak. Bagi perusahaan maupun  pebisnis,  akan  memiliki  keuntungan  tersendiri  dengan  membayar  pajak sesuai realitasnya, karena kelangsungan bisnis dimasa datang dapat terjamin.
Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak berten- tangan dengan tujuan dari Wajib Pajak (WP), dimana WP berusaha untuk mengefi- siensikan beban pajaknya sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam rangka  untuk  mensejahterakan  pemilik  dan  melanjutkan  kelangsungan  hidup perusahannya. Setiap perusahaan berusaha untuk mencapai tingkat laba yang maksi- mal, karena itu perusahaan dituntut untuk dapat selalu mengantisipasi setiap kebu- tuhan dari pada customer , misalnya saja dengan menyediakan produk dengan barang yang berkualitas dan pelayanan yang memuaskan, sehingga diharapkan penjualan/ pelayanan  dapat  ditingkatkan  dan  biaya  dapat  ditekan  seminimal  mungkin  ( cost reduction ). Dalam upaya menekan biaya tersebut diperlukan adanya suatu perenca- naan  yang  baik  terhadap  dimensi-dimensi  biaya  agar  dapat  dicapai  tingkat  laba yang optimum.
Pada dasarnya tidak seorangpun suka membayar pajak dan berpotensi untuk bertahan tidak membayar pajak meskipun status Wajib Pajak (WP) sudah melekat,

## Fenomenologi Praktik Tax Planning pada Wajib Pajak Badan
sehingga selalu berusaha meminimalkan pembayaran pajak terhutang dengan mela- kukan  perencanaan  pajak  ( tax  planning )  dan  cenderung  melakukan tax  evasion (Mills, Erickson, & Maydew, 1998). Perusahaan besar memiliki peluang lebih kecil dibandingkan perusahaan kecil dalam melakukan tax planning (Mills, et al., 1998). Praktik  tax planning yang  umum  dilakukan  wajib  pajak  lebih  cenderung  pada pajak penghasilan (PPh) dan pajak atas real estate serta memanfaatkan kematian sebagai salah satu bagian dari tax planning (Scroggin, 2005). Secara  teoritis tax  planning merupakan  bagian  dari  manajemen  pajak. Tax planning merupakan upaya legal yang dilakukan wajib pajak dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur atau celah yang ada dalam undang-undang dan peraturan perpajakan  ( loopholes )  (Darmayasa  &  Hardika,  2011).  Lebih  jauh, loopholes perpajakan adalah sebuah keadaan, peraturan, transaksi atau kejadian yang memung- kinkan seseorang atau badan usaha mendapatkan peluang penghematan pembayaran pajak atau terhindar dari kewajiban perpajakan tertentu atau terhindar dari penge- naan sanksi administratif perpajakan.
Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa tax planning (perencanaan pajak) berbeda  dengan tax  evasion (penggelapan/penyelundupan  pajak). Tax  evasion adalah upaya wajib pajak dengan penghindaran pajak terutang secara illegal untuk menekan pengeluaran-pengeluaran pajak yang dikelola dalam perusahaan, seperti melanggar undang-undang, double book keeping , pembayaran pajak dengan cek kosong,  penerbitan  atau  menggunakan  faktur  pajak  fiktif  serta  memotong  atau memungut pajak (PPh, PPN) pihak lain tetapi tidak disetorkan dan atau tidak dilapor- kan (Lubis, 2009, p. 38). Cara yang ditempuh berisiko tinggi dan berpotensi dikenakan sanksi pelanggaran hukum/tindak pidana fiskal atau kriminal.
Dalam menyusun sebuah tax planning , terdapat dua cara yang dapat dilakukan oleh perencana pajak ( tax planner ) perusahaan yaitu tax saving dan tax avoidance karena perbuatan seperti itu tidak melanggar undang-undang. Terdapat kemiripan antara tax saving dan tax avoidance, namun secara teoritis pengertiannya berbeda. Tax  saving adalah  usaha  memperkecil  jumlah  pajak  yang  tidak  termasuk  dalam ruang lingkup pemajakan, sedangkan tax avoidance adalah usaha yang sama dengan mengeksploitir  celah-celah yang  terdapat dalam  ketentuan peraturan  perundang- undangan perpajakan, dimana aparat perpajakan tidak dapat melakukan tindakan apa-apa (Pohan, 2011, p. 15).
Suryanti (2010) menemukan bahwa PT Arta Design melakukan tax planning untuk meminimalkan pembayaran pajak penghasilan dengan memanfaatkan celah undang-undang perpajakan dari segi biaya yang diperkenankan sebagai pengurang Penghasilan  Kena  Pajak.  Selain  itu,  PT  Rajawali  Dwi  P.  juga  melakukan tax planning dengan  pemilihan  metode  pembelian  dalam  pembelian  kendaraan  dan akhirnya memilih menggunakan leasing dengan hak opsi sebagai alternatif pembelian tujuh  unit  truk  baru  agar  dapat  melakukan tax  saving (penghematan  pajak) (Chrisdianto & Andrianto, 2009). Selain itu, rasio total benchmarking merupakan
salah  satu  aspek yang  harus  diperhatikan  dalam penyusunan  perencanaan  pajak (Darmayasa & Hardika, 2011). Perubahan tarif pajak juga menjadi salah satu faktor wajib pajak melakukan tax planning . Terkait dengan adanya perubahan tarif pajak, penelitian  yang dilakukan  oleh Scholes, et al. (1992)  telah  membuktikan  bahwa perusahaan di Amerika Serikat melakukan penundaan pengakuan laba kotor pada tahun sebelum diberlakukannya pengurangan tarif pajak. Di Indonesia, Subagyo dan Oktavia (2010) menemukan bahwa perusahaan manufaktur melakukan manaje- men laba ( tax planning ) dalam rangka merespon perubahan tarif pajak Badan di Indonesia. Dengan maraknya praktik tax planning yang dilakukan oleh wajib pajak, pemerintah seharusnya tanggap dan segera mencegah dengan kebijakan pemerintah (Weisbach, 2003).
Dengan  mengacu  kepada  uraian  di  atas,  peneliti  memandang  praktik tax planning merupakan suatu fenomena yang dapat merugikan negara. Oleh karena itu, pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif untuk  mengeksplorasi  alasan  wajib  pajak  melakukan tax  planning .  Dengan  ini maka  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  memahami  alasan  wajib  pajak  dalam melakukan  praktik tax  planning .

## METODE PENELITIAN
Untuk memahami alasan diimplementasikannya praktik tax planning sebagai sarana  dalam  menghitung  jumlah  pajak  penghasilan,  maka  peneliti  membawa penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Paradigma yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  paradigma  interpretif.  Paradigma  interpretif  lebih menekankan pada makna atau interpretasi seseorang terhadap sebuah simbol. Tujuan penelitian dalam paradigma ini adalah memaknai ( to interpret atau to understand , bukan to  explain dan to  predict) sebagaimana  yang  terdapat  dalam  paradigma positivisme (Triyuwono, 2009, p. 217).
Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi. Fenomenologi merupakan pandangan berpikir yang menekankan pada fokus kepada pengalaman-pengalaman subjektif manusia dan interpretasi-interpretasi dunia (Moleong, 2011, p. 15). Pada penelitian ini menggunakan fenomenologi transendental karena tipe ini berorientasi pada penemuan makna dan hakikat dari pengalaman. Hal ini dikarenakan, terdapat perbedaan antara fakta dan esensi dalam fakta, atau dengan kata lain perbedaan antara yang real dan yang tidak (Kuswarno, 2009, p. 40).

## Informan dan Pengumpulan Data
Informan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  4  konsultan  pajak  dan  5  wajib pajak.  Konsultan  pajak  yang  menjadi  narasumber  memiliki  pengalaman  sebagai konsultan rata-rata lebih dari 3 tahun dan salah satu konsultan pajak merupakan mantan pegawai pajak. Adapun wajib pajak yang menjadi informan dalam penelitian

## Fenomenologi Praktik Tax Planning pada Wajib Pajak Badan
ini adalah direktur sekaligus owner dari perusahaan. Pengumpulan data dilakukan melalui interiew dengan teknik wawancara tidak terstruktur, peneliti sebagai partici- pant observation dan Pengamatan terhadap interaksi informan (WP, tax professio- nal, dan konsultan) dalam menyikapi tax planning yang akan dijalankan perusahaan

## Teknik Analisis
Pada  penelitian kualitatif,  proses analisis  data dapat  dilakukan oleh  peneliti pada  saat  maupun  setelah  pengumpulan  data.  Penelitian  ini  menggunakan  tipe fenomenologi transendental maka peneliti menganalisis data dengan mengesamping- kan pengalaman peneliti terlebih dahulu untuk mengambil perspektif pertama ( fresh perspective )  dari  sebuah  fenomena  yang  diamati.  Metode  analisis  data  dalam penelitian ini dibagi dalam tujuh tahap (Kuswarno, 2009, p. 69) yaitu: (1) Membuat daftar dan pengelompokkan awal data yang diperoleh, (2) Mereduksi dan eliminasi informasi,  (3)  Mengelompokkan  dan  memberi  tema  setiap  kelompok invariant constitutes yang tersisa dari proses eliminasi. (4) Identifikasi final terhadap data yang  diperoleh  melalui  proses  validasi  awal  data.  (5)  Mengkonstruksi  deskripsi tekstural  masing-masing  informan,  termasuk  pernyataan-pernyataan  verbal  dari informan, yang berguna bagi penelitian selanjutnya, (6) Membuat deskripsi struktural, yakni penggabungan deskripsi tekstural dengan variasi imajinasi dan (7) Menggabung- kan deskripsi tekstural dan struktural untuk menghasilkan makna dan esensi dari permasalahan penelitian. Hasilnya haruslah representasi tema secara keseluruhan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Tujuan  pemerintah  untuk  memaksimalkan  penerimaan  dari  sektor  pajak bertentangan dengan tujuan dari Wajib Pajak (WP), dimana wajib pajak berusaha untuk  mengefisiensikan  beban  pajaknya  sehingga  memperoleh  keuntungan  yang lebih  optimal  dalam  rangka  untuk  mensejahterakan  pemilik  dan  melanjutkan kelangsungan  hidup  perusahaan.  Setiap  perusahaan  berusaha  untuk  mencapai tingkat  laba  yang  maksimal,  karena  itu  perusahaan  dituntut  untuk  dapat  selalu mengantisipasi setiap kebutuhan dari pada customer , misalnya saja dengan menye- diakan produk dengan barang yang berkualitas dan pelayanan yang memuaskan, sehingga diharapkan penjualan/pelayanan dapat ditingkatkan dan biaya dapat ditekan seminimal mungkin ( cost reduction ). Dalam upaya menekan biaya tersebut diperlu- kan  adanya  suatu  perencanaan  yang  baik  terhadap  dimensi-dimensi  biaya  agar dapat dicapai tingkat laba yang optimum.
Terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah dalam perpajakan akan mempengaruhi wajib pajak untuk mengurangi pembayaran pajak- nya,  atau  dengan  kata  lain  wajib  pajak  enggan  membayar  pajak  sesuai  dengan realitas yang ada. Pada dasarnya tidak seorangpun juga suka membayar pajak dan berpotensi untuk bertahan tidak membayar pajak meskipun status wajib pajak sudah
El-Muhasaba, Vol. 5, No 1, Januari 2014
melekat, sehingga selalu berusaha meminimalkan pembayaran pajak terutang dengan melakukan tax  planning dan  cenderung  melakukan tax  evasion (penyeludupan pajak). Sehingga dalam hal ini sangat wajar jika pemerintah mencegah terjadinya kerugian pajak ( tax losses ) dan mendorong kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan realita yang ada.
Dalam usaha meminimalkan pembayaran pajak, wajib pajak berusaha menggu- nakan cara-cara yang legal ( tax planning ). Namun, wajib pajak juga sering kali menggunakan  cara-cara  yang  illegal  ( tax  evasion ).  Namun,  pada  kenyataannya wajib pajak kurang begitu paham dengan yang dinamakan tax planning. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Heru:
Saya tidak tahu apa yang dinamakan dengan tax planning, yang saya tahu bagaimana caranya supaya saya tidak membayar pajak yang cukup tinggi. Yang penting tidak melanggar Undang-undang dan Laporan pajak saya tertib, bayar tepat waktu dan lapor tepat waktu...
Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Supianto
Saya ini orang bodo, saya tidak tahu apa yang dinamakan tax planning. Sebagai warga negara saya ya harus bayar pajak tapi ya gitu ojo nemen- nemen.  Sebab  banyak  sekali  teman  saya  yang  tidak  membayar  pajak padahal usahanya lebih besar dari saya. Tapi kalau semua berpikiran seperti itu mau dapat uang dari mana negara ini. Oleh sebab itu, yaa mari kita membayar pajak dengan seihklas hati kita .
Kebanyakan wajib  pajak di  Negara kita  menggunakan jasa  konsultan pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Sehingga dalam penyusunan tax planning sebuah perusahaan konsultan pajak juga mempunyai peran yang cukup penting.  Namun,  wajib  pajak  tidak  boleh  percaya  begitu  saja  dengan  konsultan pajak, wajib pajak harus memahami bagaimana teknik tax planning yang dilakukan sehingga tidak menimbulkan kerugian dikemudian hari.
Perencanaan pajak ( tax planning ) merupakan langkah awal dalam manajemen pajak  dimana  pada  tahap  ini  dilakukan  pengumpulan  dan  penelitian  terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak  yang  akan  dilakukan.  Tujuan  perencanaan  pajak  adalah  merekayasa  agar beban  pajak  ( tax  burden )  serendah  mungkin  dengan  memanfaatkan  peraturan yang ada. Tetapi hal ini berbeda dengan tujuan pembuatan Undang-undang maka tax planning disini sama  dengan tax avoidance karena secara  hakikat ekonomis kedua-duanya  berusaha  untuk  memaksimalkan  penghasilan  setelah  pajak  ( after tax  return ),  karena  pajak  merupakan  unsur  pengurang  laba  yang  tersedia  baik untuk  dibagikan  kepada  pemegang  saham  maupun  diinvestasikan  kembali (Attahkrim, 2012).

## Fenomenologi Praktik Tax Planning pada Wajib Pajak Badan
Surahmat dalam Lubis (2009, p. 15) berpendapat bahwa, ”Masalah dalam tax planning bukan terjadi pada saat ini atau dalam waktu dekat, tetapi terjadi dalam lima hingga sepuluh tahun yang akan datang, sehingga sudah menjadi snowball ”. Bapak Sugiharto menyampaikan:
Menurut  saya  tax  planning  itu  diibaratkan  kita  sedang  berjalan  di  atas jurang yang curam apabila sekali salah langkah maka kita akan terperosok ke dalam jurang penggelapan pajak.
Sehingga dalam penyusunan tax planning kita harus berhati-hari agar tidak menimbulkan kerugian  yang lebih besar  dikemudian hari. Terdapat  dua kategori pelaksanaan tax planning yang dilakukan oleh wajib pajak, yang pertama kepatuhan ( compliance ),  yaitu  kepatuhan  manajemen  terhadap  semua  aturan  pajak  yang sifatnya  sudah  rutin  dilakukan  dan  tidak  boleh  terlambat;  dan  yang  kedua tax planning yang sifatnya tidak rutin dan akan bergantung pada kegiatan perusahaan. Pajak merupakan salah satu beban/biaya yang harus dikelola oleh manajemen dalam mencapai tujuan organisasi dengan hasil yang maksimal, efisien dan efektif tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Secara umum tujuan tax planning adalah untuk  meminimalisasi  kewajiban  pembayaran  pajak  (penghematan  pajak)  baik sekarang  maupun  akan  datang  tanpa  melanggar  ketentuan  perpajakan  ( lawful ) agar dicapai laba yang maksimal. Sehingga wajar saja jika wajib pajak berbondong- bongdong  untuk  melakukan tax  planning agar  mencapai  hasil  yang  diinginkan. Bapak Danu mengungkapkan:
Tax  planning menurut  saya  wajar  kita  lakukan,  dengan  melihat  kaidah kaidah, dan payung undang undang perpajakan yang berlaku, dan tidak dilakukan dengan cara illegal.
Wajib  pajak melakukan tax planning tentunya  memiliki maksud  dan  tujuan yang  jelas.  Tidak  mungkin  wajib  pajak  melakukan tax  planning tanpa  didasari alasan-alasan yang mendukung.

## Undang-Undang Perpajakan
Pajak  merupakan  pungutan  yang  pelaksanaanya  didasarkan  pada  undang- undang perpajakan. Secara benar pajak bukan kontribusi yang sifatnya sukarela dan tanpa ada imbalan balas jasa langsung dari pemerintah. Tetapi, pajak merupakan iuran yang dapat dipaksakan berdasarkan pada undang-undang. Undang-undang merupakan peraturan yang harus dipatuhi oleh semua warga negara. Oleh sebab itu, dalam penyusunan sebuah undang-undang harus disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan sehingga dapat tercapai tujuan yang inginkan.
Fenomena  yang  kita  jumpai  dalam  masyarakat  dimanapun  ia  berada,  kalau bisa tidak membayar pajak sama sekali atau jika membayar pajak, bisa dikurangi tanpa harus melanggar Undang-undang (Pohan, 2011, p. 2). Ini hal yang sangat mendasar dari sifat alamiah manusia. Siapapun dia adanya dan apapun pangkat
El-Muhasaba, Vol. 5, No 1, Januari 2014
atau jabatannya akan selalu berusaha bertindak efisien dalam seluruh kehidupan perseoraangan, maupun dalam siklus kehidupan bisnisnya.
Undang-undang  perpajakan  ( tax  law )  yang  mengatur  setiap  permasalahan secara  sempurna,  sehingga  dalam  pelaksanaannya  selalu  diikuti  oleh  ketentuan- ketentuan  lain  (Peraturan  Pemerintah  Keputusan  Presiden,  Keputusan  Menteri Keuangan  dan  Direktur  Jendral  Pajak)  (Attahkrim,  2012).  Sehingga  seringkali ditemukan ketidaksesuain  antara aturan  pelaksanaan dengan  Undang-undang itu sendiri. Adanya  ketidaksesuaian  tersebut  yang  sering  dimanfaatkan  wajib  pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya.
Tax  planning merupakan  upaya  legal  yang  dilakukan  wajib  pajak  dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur atau celah yang ada dalam undang-undang dan peraturan perpajakan ( loopholes ) (Darmayasa & Hardika, 2011). Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sugiharto:
Kalau  Ibu  menanyakan  mengapa  saya  melakukan  tax  planning?,  ya.... karena tax  planning itu  diperbolehkan  oleh  Undang-undang,  jadi tax planning itu  legal  untuk  dilakukan.  Tidak  ada  yang  salah  dengan tax planning ...
Wajib pajak berasumsi tax planning masih legal dilakukan dan marak dilaku- kan. Hal ini dikarenakan dalam  Undang-undang itu sendiri memberikan peluang bagi wajib pajak.
Masing-masing pihak memang berhak mencari cara yang paling efisien bagi kepentingannya, baik itu kepentingan pihak otoritas pajak maupun kepentingan tax payer .  Kata  kunci  yang  utama  adalah  kepastian  hukum  (Undang-undang)  yang ditunjukan adanya hukum positif yang mengatur yang jelas tegas dan tidak bermakna ganda dan berpotensi menimbulkan sengketa-sengketa pajak. Oleh sebab itu, untuk menghindari hal-hal yang menyimpang dari tujuan pokok pembuatan undang-undang, maka diperlukan kesesuaian antara undang-undang dan aturan pelaksanaannya.

## Memaksimalkan Laba dan Mensejahterakan Karyawan
Pajak  merupakan  pungutan  berdasarkan  undang-undang  oleh  pemerintah. Secara administratif pungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung (Wordpress.com, 2012). Pajak langsung dikenakan atas masuknya sumber daya yaitu penghasilan, sedangkan pajak tidak langsung dikeluar- kan terhadap keluarnya sumber daya seperti untuk konsumsi atau barang dan jasa. Beban pajak langsung umumnya ditanggung oleh orang atau badan yang memperoleh penghasilan, sedangkan beban pajak tidak langsung ditanggung oleh konsumen atau masyarakat.
Bagi perusahaan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dianggap sebagai biaya/beban  dalam  menjalankan  atau  melakukan  kegiatan  usaha.  Pajak  sebagai biaya  akan  mempengaruhi  besarnya  laba  yang  diterima  maupun  yang  akan

## Fenomenologi Praktik Tax Planning pada Wajib Pajak Badan
dikembalikan kepada pemegang saham. Jadi pada dasarnya secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagikan atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan.
Dalam praktek bisnis umumnya pengusaha mengidentifikasikan pembayaran pajak  sebagai  beban.  Sehingga  pengusaha  akan  berusaha  untuk  meminimalkan pembayaran pajak tersebut, untuk mengoptimalkan besarnya laba. Hal ini sudah menjadi prinsip ekonomi yang berlaku umum dikalangan pebisnis yaitu dengan biaya sekecil mungkin untuk mencapai untung/laba yang maksimal. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Heru:
Tujuan  kita  dalam  mendirikan  perusahaan  tentunya  ingin  untung  yang banyak, jadi bagaimana caranya biar biaya-biaya yang tidak perlu dikeluar- kan, ditunda pengeluarannya atau kalau mungkin dihapus dan tidak usah dikeluarkan. Salah satu contonhnya ya membayar pajak itu.... Dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing maka pengusaha wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian juga dengan kewajiban membayar pajak, karena merupakan biaya yang menurunkan laba sesudah pajak. Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui perencanaan pajak ( tax planning ).

## Keadilan Pemungutan Pajak
Kewajiban membayar pajak bagi setiap warga negara sesuai dengan kemam- puan dengan aturan yang sangat mendetail, tidak pukul rata. Warga negara yang mempunyai penghasilan besar pasti kewajiban membayar pajaknya besar, begitu pula  sebaliknya warga  negara  yang memiliki  penghasilan  kecil maka  membayar pajaknya juga kecil. Sebagai contoh, PPNBM barang mewah yang pajaknya sampai milyaran,  karena  memang  kemampuannya  besar  (untuk  pembelian  misalnya: Lamborghini atau Jaguar), sebaliknya orang pedesaan hanya terhutang Pajak Bumi dan Bangunan membayar cuma Rp. 10.000,- pertahun. Sementara untuk fasilitas umum  yang  dibiayai  dari  pajak,  secara  umum  tidak  ada  pembedaan  bagi  siapa yang boleh  menikmatinya. Disini  bisa diambil  hikmah bahwa  kita belajar  saling mengisi atau disebut subsidi silang.
Pemahaman diatas seharusnya menjadi pemahaman setiap wajib pajak sehingga membayar pajak dalam jumlah maksimal dapat tercipta. Namun, fenomena yang sering  kita  temui  dalam  masyarakat,  wajib  pajak  dengan  pembayar  pajak  besar tentunya menginginkan sesuatu yang lebih bila dibandingkan pembayar pajak kecil. Sehingga,  wajib  pajak  berusaha  menurunkan  jumlah  pajaknya  dengan  jumlah seminimal mungkin dengan melakukan tax planning agar dirinya mendapat keadilan dalam ukuran wajib pajak tersebut.
Salah satu alasan wajib pajak melakukan tax planning adalah sistem pemu- ngutan pajak yang tidak merata. Karena masih sering ditemukan orang kaya yang
tidak membayar pajak. Pegawai pajak (fiskus) lebih senang untuk memaksimalkan yang sudah ada tanpa harus melakukan ekstensifikasi pajak (penambahan jumlah wajib pajak), atau dengan kata lain fiskus lebih senang berburu dalam kebun binatang. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Mahmudah:
Wajib pajak malas untuk membayar pajak, jangan salahkan wajib pajaknya. Karena  orang  pajak  sendiri  lebih  senang  untuk  duduk  dibelakang  meja dan  mengirimi  surat  wajib  pajak  yang  sudah  ada,  dari  pada  turun kelapangan  untuk  melakukan  pencarian  wajib  pajak  yang  mana  yang seharusnya membayar pajak tinggi dan belum terdaftar. Orang pajak lebih suka ”berburu dalam kebun binatang”. Orang pajak tidak mau sengsara. Selain itu,  alasan wajib pajak  melakukan tax planning adalah tidak  adanya kontra prestasi secara langsung bagi pembayar pajak baik pelayanan maupun fasili- tas. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Lazuardi ketika penulis menanyakan ”Mengapa Bapak melakukan tax planning ?”, dan alasan keadilan menjadi alasan nomor satu yang Beliau ungkapkan.
Karena Negara kita tidak memperdulikan pembayar pajaknya, berapapun yang kita bayarkan yang dapat kita nikmati ya sama saja, tidak ada kekhususan. Atau dengan kata lain tidak ada kontra prestasi langsung yang diterima oleh wajib pajak. Seharusnya Negara ini mencontoh bank-bank yang ada, bank memberikan pelaya- nan lebih terhadap nasabah prioritas jadi nasabah dengan penabung cukup besar diberikan pelayanan dan kenyamanan yang lebih bila dibandingkan nasabah pada umumnya.
Dengan  adanya  pemahaman  tersebut  maka  Ditjen  Pajak  harus  berupaya mengubah pemahaman wajib pajak tersebut.
Keengganan wajib pajak dalam membayar pajak dapat diminimalisasi dengan memberlakukan  fungsi budgetair dan regulered secara  tidak  terpecah.  Pajak sebagai sumber dana dan alat mengatur tatanan sosial ekonomi. Dari sudut pandang kausalitas, beberapa teori pajak yang mendukung Negara berhak memungut pajak, yaitu teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori bakti dan teori asas daya  beli. Teori asuransi,  negara  melindungi  keselamatan  jiwa, harta  benda  dan hak-hak  rakyatnya.  Berbasis  teori  kepentingan,  pembagian  beban  pajak  kepada rakyat di dasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Teori daya pikul, beban pajak  harus  sama  berat  atau  sesuai  dengan  daya  pikulnya.  Teori  bakti,  sebagai warga negara yang berbakti rakyat harus menyadari kewajiban membayar pajak. Teori asas daya beli, dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak, pajak dipungut berarti menarik daya beli masyarakat dimana mesti didistribusikan kembali untuk kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2006, p. 3).
Berdasarkan teori-teori pajak telah dikemukakan, hanya satu teori,yaitu, teori bakti  yang  murni  tanpa  kontraprestasi.  Empat  teori  pajak  lainnya  menyiratkan kontraprestasi. Ini  berarti, keengganan wajib  pajak membayar  pajak dipecahkan dengan benar-benar mengelola kontraprestasi. Seperti berbasis teori asuransi negara

## Fenomenologi Praktik Tax Planning pada Wajib Pajak Badan
hanya berhak memungut pajak jika benar-benar melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. Bila tidak benar-benar dapat dipahami memperbesar keengganan wajib pajak membayar pajak berdampak wajib pajak melakukan tax planning untuk meminimalkan pembayaran pajak. Wajib pajak akan sadar memba- yar pajak dalam keadaan masyarakat mengetahui secara jelas pendistribusian pajak dengan benar. Atau dengan kata lain bukan digencarkan pelayanan satu atap maupun kemudahan  membayar  pajak,  pemecah  persoalan  keengganan  membayar  pajak sebenar-benarnya tidak lain distribusi yang benar.

## Sistem Perpajakan Kurang Nyaman
Sebelum  reformasi  perpajakan  dilakukan,  sistem  pemungutan  pajak  adalah official assesment system. Ketika sistem ini berjalan mutlak, banyak anggota masya- rakat yang memberikan reaksi karena bisa jadi besarnya pajak hasil perhitungan fiskus  tidak  seperti  yang  diperhitungkan  semula,  misalnya  jauh  lebih  besar  dan sebagainya. Guna membangun sistem yang konstruktif dalam perpajakan nasional, melalui reformasi perpajakan tahun 1983 telah dilakukan perubahan mendasar atas sistem  pemungutan  pajak,  yakni  dengan self  assesment  system. Adanya  sistem yang  konstruktif  ini  membawa  manfaat  bagi  wajib  pajak.  Hal  ini  seperti  yang diungkapkan oleh Bapak Prijono sebagai berikut:
Sistem pembayaran pajak sekarang tidak ribet, kita tinggal menghitung berapa yang akan kita bayarkan. Lalu kita pergi ke Bank untuk membayar pajak  dan  bank  persepsi  itu  juga  ada  di  kantor  pajak.  Selanjutnya  kita laporkan ke kantor pajak. Jadi sekali jalan kita bisa bayar sekaligus lapor pajak.
Namun,  dalam  pelaksanaannya self  assesment  system juga  menimbulkan dampak negatif yang dirasakan oleh wajib pajak, pihak fiskus masih kurang percaya dengan laporan yang disampaikan wajib pajak. Seringkali fiskus juga berfikir suudzon terhadap wajib pajak, sehingga membuat wajib pajak kurang nyaman dengan kondisi ini. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Mahmudah:
Sekarang kita kembalikan ke diri kita masing-masing, jika bisa bayar pajak kecil kenapa tidak dilakukan toh bayar pajak besar pun tidak jelas kemana arah tujuannya. Sebagai contoh, kita sudah menghitung, melapor, membayar masih aja  kena periksa. Jadi sistem  pemungutan pajak self  assement di Indonesia sudah tidak sesuai sengan faktanya, karena fiskus tidak percaya kepada hasil wajib pajak yang telah kita sampaikan ke kantor Pajak. Di  sisi  lain,  dampak  negatif  penerapan self  assesment  system dalam  hal melakukan pemeriksaan pajak, fiskus bisa tebang pilih tergantung pada subjektifitas petugas pajak.  Penerbitan surat ketetapan  pajak kurang bayar  (SKPKB) mutlak diterbitkan  jika  terjadi  pemeriksaan  pajak,  agar  meningkatkan  prestasi  pegawai pajak. Hal ini pernaha dialami oleh Bu Veni:
Memang nih dirjen pajak, kalau pengusaha yang kecil dikejar-kejar kalau yang besar dibiarin saja pada gak berani. Kalau dilakukan pemeriksaan selalu  ada  kurang  bayar.  Selama  jadi  wajib  pajak  saya  tidak  pernah merasakan  diperiksa  kantor  pajak,  tidak  ada  temuan  dan  saya  tidak membayar lagi. Selalu saja ada temuan dan ada kurang bayar. Makanya harus pintar-pintarlah  kalau mau  usaha maju,  jangan mau  diperas oleh pajak habis-habisan.
Sehingga  pelaksanaan self  assesment  system juga  harus  diimbangi  dengan sistem modernisasi pegawai pajak dan sistem administrasi pajak yang baik, agar tujuan semua pihak dapat tercapai.

## Religious Charity dan Pajak
Di Indonesia terdapat berbagai macam agama yang dianut oleh penduduknya, antara lain islam,  hindu, budha, khatolik, kristen  dan konghucu. Masing-masing agama  mengisyaratkan  agar  pemeluknya  menunaikan  kewajiban  beragama  di samping kewajiban sebagai warga negara. Salah satu kewajiban beragama yang harus ditunaikan adalah religious charity . Sebagai contoh, religious charity yang dilaksanakan oleh pemeluk agama islam adalah membayar zakat.
Penduduk Negara Indonesia mayoritas muslim, sebagaimana diketahui pendu- duk  muslim  di  Indonesia  berjumlah sekitar  87%  dari  total  penduduk. Walaupun penduduk muslim  87% dari penduduk  Indonesia, tetapi dalam  pemasukan pajak tidak berbanding lurus dengan banyaknya jumlah penduduk muslim yang ada. Hal ini mungkin  saja disebabkan  penduduk muslim  enggan membayar  pajak, karena telah  ada religious  charity dalam  agama  Islam  yang  biasa  disebut  zakat.  Di Indonesia, seorang  muzakki (wajib zakat) adalah  juga wajib pajak.  Jika diminta memprioritaskan, tentu saja umat Islam lebih rela membayar zakat dari pada pajak, karena lebih bersifat profan dan didorong oleh motivasi beragama dan kesadaran atas imannya (Hafidhuddin, 2006).
Dalam  perhitungan  Pajak  Penghasilan juga  telah  mengadopsi  sistem  nishab dalam zakat, yang dikenal sebagai PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak, ada nilai minimalnya baru terhutang pajak. Artinya untuk orang orang yang benar benar mepet untuk kebutuhannya juga masih tetap diperhatikan, sama sekali tidak sama dengan upeti. Sehingga wajib pajak yang mempunyai penghasilan dibawah PTKP tidak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak.
Pajak dan religious charity merupakan dua hal yang harus dijalankan dengan baik karena setiap warga negara juga merupakan umat beragama. Namun, warga negara lebih cenderung menjalankan religious charity daripada membayar pajak dengan berbagai alasan yang mereka ungkapkan. Seperti pendapat Bapak Ardi:
Sebagai  umat  Islam,  yang  penting  kita  harus  membayar  zakat.  Kalau  kita tidak membayar zakat kita akan disiksa oleh Allah, tetapi kalau kita tidak bayar

## Fenomenologi Praktik Tax Planning pada Wajib Pajak Badan
pajak kita akan mendapat surat teguran dan paling jahat saya akan dipenjara. Kalau saya disiksa Allah tentu fisik dan batin saya sakit, karena yang mempunyai fisik saya Allah  dan  siksa  itu  pasti  akan  lama  karena  saya  hidup  di  akhirat  pastinya lama.  Tetapi  kalau  saya  dipenjara  kan  hanya  fisik  saya  saja  tetapi  saya  sudah melaksanakan kewajiban saya sebagai umat Islam dan dipenjara mungkin hanya sebentar saja. Saya lebih takut tidak bayar zakat dari pada tidak bayar pajak.
Tidak hanya penduduk muslim saja, penduduk non muslim juga menyampaikan pemikiran yang sama. Bapak Supianto menyampaikan:
Jika  menyumbang  gereja  bisa  menghapus  kewajiban  pajak  saya,  saya lebih  memilih  untuk  menyumbang  gereja  dan  membantu  orang  miskin, dari pada membayar pajak. Jika kita menyumbang secara jelas pemanfatan- nya dapat kita lihat memang untuk kebaikan masyarakat terutama masya- rakat miskin dan anak yatim/piatu. Sedangkan pajak, pemerintah kita saja kayak gini, pungutan di mana-mana, korupsi merajalela. Jadi uang pajak yang kita bayarkan tidak akan dinikmati masyarakat kecil. Hanya pejabat berdasi dan yang duduk dikursi empuk yang menikmati. Melihat hal tesebut tentunya tugas Dirjen Pajak semakin sulit untuk meningkat- kan penerimaan pajak jika setiap warga negara di Indonesia berpedoman seperti itu. Pihak fiskus harus berupaya menggandeng pemuka agama untuk menggugah niat wajib pajak agar membayar pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Di sisi lain, tidak keseluruhan religious charity bisa dikurangkan dalam penghasilan kena pajak.  Dari  beberapa  alasan  tersebut,  wajib  pajak  akan  berupaya  bagaimana kewajiban perpajakan dijalankan tetapi kewajiban yang utama yaitu religious charity tetap dilaksanakan dengan baik, sehingga wajib pajak berupaya untuk melakukan praktik tax planning dalam membayar pajaknya.
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa hal yang mempe- ngaruhi perilaku wajib pajak untuk meminimumkan pembayaran pajak, antara lain adanya celah undang-undang ( loopholes ), adanya kepentingan bisnis, aspek keadil- an, sistem perpajakan dan adanya kewajiban membayar zakat.
El-Muhasaba, Vol. 5, No 1, Januari 2014

## SIMPULAN
Atas dasar hasil analisis penelitian yang telah dijelaskan di atas, dapat kita lihat bahwa fenomena praktik tax planning marak dilakukan oleh wajib pajak sebagai saah satu wujud resistensi pajak oleh wajib pajak. Beberapa alasan yang dikemuka- kan oleh wajib pajak terkait tax planning yang dilakukan yaitu adanya celah dalam undang-undang ( loopholes ), sistem perpajakan yang ada belum membuat nyaman wajib pajak, wajib pajak merasa belum ada keadilan terutama dalam hal pemungutan pajak, tujuan bisnis yaitu mencapai laba yang maksimal merupakan tujuan utama wajib pajak menjalankan kegiatan usaha, dan adanya religious charity yang lebih diutamakan oleh wajib pajak.
Keterbatasan penelitian ini adalah adanya perbedaan pemaknaan bagi wajib pajak  yang  secara  umum  mengartikan  bahwa tax  planning merupakan  sarana untuk pengelakan pajak dan bukan sarana untuk menghemat pajak, menyebabkan hasil penelitian tidak menjelaskan fenomena yang tampak namun lebih menjelaskan pada fenomena terkait apa yang dipahami oleh subyek penelitian. Selain iru, religious charity yang  diperoleh penulis hanya  berasal dari  3 jenis agama,  sehingga tidak diketahui secara mendalam religious charity terkait agama selain subyek penelitian apakah bersifat wajib atau cenderung bersifat sukarela.
Penelitian ini ibarat suatu gambaran dinamika kehidupan yang tidak memiliki kepastian akan pemberhentian selanjutnya. Untuk itu tidak menutup kemungkinan jika hasil penelitian masih perlu digali dalam konteks dan situasi yang lain mengingat situasi ataupun kondisi baik yang terjadi maupun yang dialami oleh seseorang bersifat dinamis. Dari beberapa keterbatasan yang diungkapkan oleh penulis bisa dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang  senada.  Sehingga  akan  diperoleh  makna  yang  seutuhnya  dari  praktik tax planning yang  ada.
Sumber: hasil penelitian Motivasi Wajib Pajak Melakukan Tax Planning Alasan
dilakukan tax planning Undang- undang Tujuan Bisnis Keadilan Sistem Perpajakan Religious Charity

## Fenomenologi Praktik Tax Planning pada Wajib Pajak Badan

## DAFTAR PUSTAKA
Attahkrim, M. 2012. Perencanaan Pajak. http://tahkrim.blogspot.com/ , diakses 18 Desember 2012. Budi, C. 2011. Mendongkrak Penerimaan Pajak Perorangan. http://www.investor.co.id , diakses 2 Desember 2012.
Cahyono, A.T., & Putri, E.E. 2012. Penerapan Zakat sebagai Perencanaan Pajak untuk Efisiensi PPh Badan pada PT. Alwan Zahira Samarinda. Jurnal Eksis, Volume 8 No. 1 , 2001– 2181. Chariri, A. 2009. Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif . Paper presented at the  Workshop  Metodologi  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif,  Laboratorium Pengembangan Akuntansi  (LPA),  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Diponegoro Semarang.
Chrisdianto & Andrianto. 2009. Penerapan Tax Planning dalam Pengambilan Keputusan terhadap Pilihan Alternatif Pembelian Truk secara Tunai, Kredit Bank dan Leasing dengan Hak Opsi pada PT Rajawali Dwi Putra Indonesia. Jurnal Bisnis Perspektif, Volume 1 No. 1 . Creswell, J.W. 2007. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (2 ed.). California: Sage Publication, Inc. Darmayanti, T.W. 2004. Pelaksanaan Self Assesment System Menurut Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Salatiga). Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume X No. 1 , 109–128.
Darmayasa,  N.,  &  Hardika,  N.S.  2011.  Perencanaan  Pajak  dari  Aspek  Rasio  Total Benchmarking, Kebijakan Akuntansi dan Administrasi sebagai Strategi Penghematan Pajak. Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. 7 (Nopember 2011). Dirjen Pajak. 2010. Siaran Pers: Penerimaan Pajak 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009 dan Kinerja Lainnya. www.pajak.go.id , diakses 2 Desember 2012. Hafidhuddin, D. 2006. Zakat untuk kesejahteraan bersama. www.budpar.go.id , diakses 7 Nopember 2012. Kuswarno, E. 2009. Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi, Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitiannya . Bandung: Widya Padjajaran. Lubis, I. 2009. Memudahkan Urusan Pajak: Bagi Perorangan, Suami-Istri, Usaha dan Yayasan . Jakarta: Kompas Gramedia.
Mangonting, Y. 1999. Tax Planning: Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 1, No. 1 .Universitas Kristen Petra, 43–53. Mardiasmo. 2006. Perpajakan . Edisi revisi. Yogyakarta: Andi Offset. Mills, L., Erickson, Merle, M., & Maydew, Edward, L. 1998. Investments in tax planning. The Journal of the American Taxation Association, Volume 20 No. 1 (ABI/INFORM Research). Moleong, L.J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Muhadjir, N. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif . Yogyakarta: Rake Sarasin. Parwito. 2007. Sampai kapan data pajak bisa dipegang?. http://www.ortax.org , diakses 30 Juli 2012.
Pohan, C.A. 2011. Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini . Jakarta: Bumi Aksara. Rizal. 2011. Sensus Pajak Nasional. http://hitungpajak.wordpress.com , diakses 15 Februari 2012.
Scroggin, J.J. 2005. Income Tax Planning Now That Estate Taxes Are Less Significant. Estate Planning ABI/INFORM Research, 32 No. 6 .
Subagyo & Oktavia. 2010. Manajemen Laba sebagai Respon Atas Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan di Indonesia. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto .
Suryanti. 2010. Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak pada PT. Arta Design. http://www.gunadarma.ac.id , diakses 3 Agustus 2012. Triyuwono, I. 2009. Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah . Jakarta: Rajawali Pers.
Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Weisbach, David. 2003. Corporate Tax Avoidance. Proceeding of the 96 th Annual Conference of Taxation, Chicago.