## PENETRASI KONTEKS SOSIAL BUDAYA DALAM MEMBANGUN
COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA GUGUS TUGAS

## PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI PROVINSI JAWA BARAT
Rahmat Hidayat 1 , Syamsuddin 2
1 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa , Karawang, Jawa Barat, Indonesia.
Email : rahmah.hidayat74@yahoo.com
2 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia
Email : syammal@yahoo.com

## Abstract.
Penentuan  topik  dilatarbelakangi  oleh  pertimbangan  bahwa  kompleksitas  persoalan trafficking dan  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  tidak  hanya  dipicu  oleh  belum adanya  penyamaan  visi,  tujuan,  strategi,  dan  aktifitas  diantara  para  pihak  dalam  kerjasama kolaboratif  akan  tetapi  disebabkan  pula  oleh  penetrasi  konteks  sosial  budaya  masyarakat Sunda  di  Provinsi  Jawa  Barat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  dan mengeksplorasi  konteks  sosial  budaya  di  Provinsi  Jawa  Barat. Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  deskriptif  kualitatif  dengan  metode  studi  kasus.  Tekhnik  pengumpulan  data menggunakan  observasi  partisipan,  wawancara  mendalam,  dan  studi  literatur.  Untuk  menilai validitas  dan  reliabilitas  hasil  penelitian  maka  peneliti  menggunakan  teknik  triangulasi  sumber, yaitu  peneliti  melakukan  pemeriksaan  data  hasil  penelitian  yang  diperoleh  dari  hasil  observasi partisipan,  wawancara  mendalam  dengan  informan  penelitian. Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  penetrasi  dimensi  sosial  budaya  sebagai  salah  satu  faktor  pemicu  belum  efektifnya collaborative  governance pada  Gugus  Tugas  Pencegahan  dan  Penanganan  Korban Perdagangan  Orang,  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Dan  Anak  di  Provinsi  Jawa  Barat adalah  kemiskinan,  tingkat  pendidikan,  permasalahan  administratif,  terbatasnya  kesempatan kerja, anak perempuan sebagai aset ekonomi, perkawinan dini, budaya komsumtif sebagaian masyarakat sunda.
Kata  Kunci :  Penetrasi;  Konteks  Sosial  Budaya; Collaborative  Governance ;  Gugus  Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

## PENETRATION OF SOCIAL CULTURE CONTEXT IN COLLABORATIVE GOVERNANCE BUILDING OF TASK FORCE TO PREVENT AND HANDLING WOMEN AND CHILDREN VIOLANCE AS HUMAN TRAFFICKING VICTIMS IN WEST JAVA PROVINCE
Rahmat Hidayat 1 , Syamsuddin 2
1 Government Science Major, Faculty of Social and Political Science,
Singaperbangsa University, Karawang, West Java, Indonesia.
Email : rahmah.hidayat74@yahoo.com
2 Public Administration Major, Faculty of Social and Political Science, Bosowa University, Makassar, South Sulawesi, Indonesia
Email : syammal@yahoo.com

## Abstract.
The topic was  motivated by the  consideration that  the complexity of trafficking  and  also  women and  children  violence  problems  was  not  only  triggered  by  the  lack  of  vision  equation,  goals, strategies  and  activities  among  the  parties  in  teamwork  collaboration  but  was  also  caused  by  the penetration of the social culture context of the Sundanese in West Java Province. This study aims to  identify  and  explore  the  social  culture  context  in  West  Java  Province.  This  study  used  a qualitative descriptive approach with  a case study method.  The technique  of collecting data used participant  observation,  in-depth  interviews,  and  literature  studies.  To  assess  the  validity  and reliability  of  the  study  result,  the  researcher  used  the  source  triangulation  technique,  namely  the researcher  examined  the  results  of  research  data  obtained  from  the  results  of  participant observation, in-depth interviews with research informants. The results of the study indicate that the penetration  of  the  social  culture  dimension  as  one  of  the  trigger  factors  for  collaborative governance which has not been effective in task force to prevent and handling women and children violance  as  human  trafficking  victims  in  West  Java  Province  are  poverty,  education  level, administrative  problems,  limited  employment  opportunities,  girls  as  economic  assets,  early marriage, a consumptive culture in some Sundanese societies.
Keywords :  Penetration;  Social  Culture  Context; Collaborative  Governance ;  Task  Force  of prevention and handling human trafficking

## PENDAHULUAN
Perdagangan anak ( Child Trafficking ) menjadi salah satu Trend Issue dalam kebijakan sosial  sehingga  menjadi  kajian  yang  menarik  untuk  dibahas,  mengingat  perdagangan  anak terutama  yang  terjadi  di  Asia  muncul  sebagai  masalah  pokok  yang  menjadi  sorotan  dunia. Perdagangan  anak  merupakan  kejahatan  terorganisasi  yang  melampaui  batas-batas  negara dan  dikenal  sebagai  kejahatan  transnasional,  dengan  alasan  apapun  juga,  merupakan pelanggaran  serius  yang  bertentangan  dengan  harkat  dan  martabat  manusia  serta  melanggar Hak Azasi Manusia (Irwanto, Fentiny Nugroho, Johanna Debora Imelda, 2001).
Kinerja  Pemerintah  Indonesia  dalam  pencegahan  dan  penanganan  trafficking  telah lama  menjadi  perhatian  dunia  internasional.  Berdasarkan  Laporan US  Depatement  of  State yang tertuang dalam The Trafficking Victim Protection Act Of 2000, kondisi pencegahan dan penanganan  perdagangan  manusia  di  Indonesia  khususnya  anak-anak  dalam  aspek  ligitasi maupun  nonligitasi  dinilai  masih  belum  maksimal  sehingga  Indonesia  termasuk  salah  satu negara  Tier  3 dalam  pemberantasan  perdagangan  manusia,  yang  berarti  bahwa  pemerintah negara  Republik  Indonesia  belum  sepenuhnya  memenuhi The  Trafficking  Victim  Protection Act Of 2000, dan tidak melakukan upaya yang signifikan (Nuh, 2005).
Dengan  posisi  Indonesia  tersebut,  maka  untuk  pencegahan  dan  penanganan perdagangan anak ini, dalam concluding observations atas Laporan Kedua Pelaksanaan KHA di  Indonesia  pada  tahun  2004,  Komite  Hak  Anak  PBB  merekomendasikan  agar  pemerintah Indonesia  menetapkan  definisi  yang  tepat  dari  perdagangan  manusia  khususnya  anak, meningkatkan  perlindungan  hukum  untuk  anak-anak  yang  menjadi  korban,  mengambil tindakan-tindakan  efektif  untuk  mempertegas  penegakan  hukum,  dan  meningkatkan intensitas  daya  upaya  untuk  menggalang  kesadaran  masyarakat  tentang  penculikan  dan perdagangan  anak-anak.  dari  rekomendasi  Komite  Hak  Anak  PBB  tersebut  jelaslah  bahwa pemerintah  Indonesia  harus  maksimal  berbenah  diri  dan  mengambil  kebijakan  yang  tepat dalam pencegahan dan penanganan anak yang diperdagangkan.
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  sebagai  langkah  awal  dalam  pencegahan  dan penanganan perdagangan manusia khususnya anak-anak, maka pada bulan Desember Tahun 2000  di  Palermo  Italia,  Pemerintah  Indonesia  telah  menandatangani  Konvensi  PBB Menentang  Kejahatan  Terorganisir  Lintas  Negara  ( United  Nation  Convention  Against Transnational Organized Crime ), beserta dua Protokolnya yaitu Protocol to Prevent Supress and  Punnish  Trafficking  in  Persons,  Especially  Women  and  Children dan Protocol  the
Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air . Kedua Protokol tersebut merupakan instrumen hukum  internasional  yang  sangat  membantu  dalam  mencegah  dan  menangani  perdagangan orang khususnya perempuan dan anak-anak, melindungi serta membantu korban perdagangan orang  khususnya  perempuan  dan  anak-anak  dengan  tetap  menghormati  hak  azasi  manusia (Sahala, 2004).
Sebagai tindak lanjut, maka pada tahun 2000 pula pemerintah RI mengadopsi definisi trafficking berdasarkan  Protokol  PBB  (Protokol  Palermo)  dengan  mengeluarkan  kebijakan melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  88  Tahun  2002  Tentang  Rencana  Aksi  Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN-P3A). Rentang waktu Rencana Aksi Nasional ini untuk lima tahun. dari 2003 hingga 2007. Terbitnya Keputusan Presiden tersebut dalam jangka pendek dinilai cukup penting sebagai alternatif untuk menyikapi berbagai kasus trafficking di  Indonesia  yang  sudah  memprihatinkan.  Namun  demikian,  dalam  jangka panjang tetap penting untuk melahirkan aturan hukum yang jelas bagi penanganan trafficking (Nuh, 2005) .
di akhir jangka waktu Rencana Aksi Nasional 2002-2007, pada tanggal 19 April 2007 lahirlah kebijakan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) yang ditetapkan  melalui  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007.  Dalam  mendefinisikan perdagangan  manusia,  sesungguhnya  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  insudah merujuk  pada  Protokol  Palermo,  namun  belum  mendefinisikan  secara  tegas  untuk  definisi perdagangan  anak.  Menurut  persepsi  penulis  bahwa  perdagangan  manusia  antara  orang dewasa  dan  anak  adalah  sama  yakni  harus  memenuhi  tiga  unsur  yakni  proses,  cara,  dan tujuan eksploitasi.  Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).
Pada  tanggal  4  Februari  2008,  lahir  kebijakan  mengenai  tata  cara  dan  mekanisme pelayanan  terpadu  bagi  saksi  dan  atau  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang,  yang dikeluarkan  melalui  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  9  Tahun  2008.  Lahirnya  peraturan pemerintah  ini  berdasarkan  mandat  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 46 untuk melindungi saksi dan atau korban dalam pelayanan terpadu.
Akan  tetapi  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  9  Tahun  2008  dalam  melaksanakan perlindungan  dan  pemenuhan  hak  saksi  dan  atau  korban  atas  rehabilitasi  kesehatan, rehabilitasi  sosial,  pemulangan,  reintegrasi  sosial,  dan  bantuan  hukum,  dirasakan  belum komprehensif  dalam  memberikan  perlindungan  dan  pemenuhan  hak  saksi  dan  atau  korban sehingga  kondisi  tersebut  memicu  dicetuskannya  kebijakan  mengenai  Gugus  Tugas
Pencegahan  dan  Penanganan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  tertanggal  24  Juni  Tahun 2008.  Kebijakan  ini  dikeluarkan  melalui  Peraturan  Presiden  Nomor  69  Tahun  2008. Peraturan  Presiden  Nomor  69  Tahun  2008  merupakan  mandat  dari  Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTTPO) pasal 58, dimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengambil langkah-langkah untuk pencegahan  dan  penanganan  tindak  pidana  perdagangan  orang,  dan  untuk  mengefektifkan dan  menjamin  pelaksanaan  langkah-langkah  tersebut  pemerintah  membentuk  Gugus  Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana perdagangan orang.
Akan  tetapi  Peraturan  Presiden  mengenai  Gugus  Tugas  ini,  hanya  sebatas  mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas, dan organisasi  Gugus Tugas pusat.  Termasuk juga Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten/ Kota, mekanisme kerja, serta anggaran. Sehingga pada bulan April 2009, tercetuslah kebijakan mengenai Standar Pelayanan Minimal Pelayanan  Terpadu  Bagi  Saksi  dan  atau  Korban  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  di Kabupaten/  Kota,  yang  dikeluarkan  melalui  Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2009.
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  untuk  menjamin  sinergitas  dan  kesinambungan langkah-langkah  pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan  orang  khususnya  anak  secara terpadu, maka pemerintah membuat kebijakan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  dan  Eksploitasi  Seksual  Anak  Tahun  2009-2014.  Kebijakan Rencana  Aksi  Nasional  ini  dikeluarkan  melalui  Peraturan  Menteri  Koordinator  Bidang Kesejahteraan  Rakyat  Nomor  25/Kep/Menko/Kesra/IX/2009,  pada  tanggal  11  September 2009. Rencana Aksi Nasional (RAN) ini merupakan landasan dan pedoman pelaksanaan bagi Gugus  Tugas  dalam  melaksanakan  pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan  orang  dan eksploitasi  seksual  anak.  Pada  Rencana  Aksi  Nasional  sebelumnya  hanya  fokus  kepada penghapusan  perdagangan  perempuan  dan  anak,  akan  tetapi  pada  Rencana  Aksi  Nasional 2009-2014, telah memasukkan isu eksploitasi seksual anak. Masuknya isu eksploitasi seksual anak  pada  Rencana  Aksi  nasional  ini,  didasarkan  pada  banyaknya  korban  tindak  pidana perdagangan  orang  khususnya  anak  dan  perempuan  seringkali  digunakan  untuk  tujuan eksploitasi seksual, misalnya dalam bentuk pelacuran dan paedophilia.
Dengan  berbagai  ragam  kebijakan  yang  ditetapkan  serta  berbagai  usaha  yang dilakukan,  sayangnya  status  Indonesia  dalam  pemberantasan  perdagangan  manusia khususnya anak-anak hanya meningkat menjadi  satu tahap  yaitu Tier 2 ,  Sebagaimana  yang tertuang  dalam  Laporan  Kementrian  Luar  Negeri  Amerika  Serikat  yang  menerbitkan Trafficking in Persons Report Juli 2015. Hal ini berarti bahwa Indonesia belum sepenuhnya
memenuhi  standar  minimum  pencegahan  dan  penanganan  perdagangan  orang  khususnya anak,  namun  pemerintah  Republik  Indonesia  sedang  berusaha  secara  signifikan  untuk memenuhinya,  dan  posisi  ini  masih  senantiasa  diduduki  Indonesia  sejak  tahun  2008,  2009, 2010, 2012, 2013, 2014, dan 2015 (Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2015).
Perubahan  mekanisme  penyelenggaraan  pemerintahan  Republik  Indonesia  dari Sentralisasi  ke  Desentralisasi,  disertai  dengan  diberlakukannya  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  maka  pemerintah  daerah (Provinsi,  Kabupaten  dan  Kota)  dapat  mengambil  tanggung  jawab  yang  lebih  besar  dalam pelayanan  umum  kepada  masyarakat  setempat  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah tangganya  sesuai  dengan  kepentingan  masyarakat  setempat.  Oleh  karena  itu  menurut Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  Otonomi  daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.  Adapun  daerah  otonom  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang mempunyai  batas-batas  wilayah  yang  berwenang  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rosidin, 2015).
Selain  amanah  dari  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang  Pemerintahan  Daerah,  kebijakan  pemerintah  mengenai  Pemberantasan  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  (PTPPO)  yang  ditetapkan  melalui  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2007  juga  memberikan  mandat  kepada  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  untuk melakukan pencegahan dan penanganan korban perdagangan manusia khususnya anak-anak.
Berdasarkan    hal  tersebut,  untuk  mengantisipasi  korban  perdagangan  anak,  baik dalam  maupun  luar  negeri,  Provinsi  Jawa  Barat  berupaya  melindungi  warganya  dengan mengeluarkan  kebijakan  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  korban  Perdagangan  anak  di Jawa  Barat,  melalui  Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2008  tentang  Pencegahan  dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Provinsi Jawa Barat, pasal 6 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Anak.
Berdasarkan  hal  tersebut,  dalam  rangka  mengimplementasikan  Peraturan  Daerah Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  3  Tahun  2008  Tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Korban Perdagangan  Orang  di  Provinsi  Jawa  Barat,  pasal  6  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan Korban Perdagangan Anakdi Provinsi Jawa Barat, maka dikeluarkanlah Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 89 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Provinsi Jawa Barat, pasal 7 Tentang Pencegahan Perdagangan Anak, dan pasal 20 Tentang  Penanganan  Korban  Perdagangan  Anak,  yang  merupakan  acuan  bagi  Pemerintah Daerah, penegak hukum, masyarakat dan pihak yang berkepentingan.
Dalam  rangka  mengimplementasikan  kebijakan  pencegahan  dan  penanganan  korban perdagangan  anak  di  daerah,  maka  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat,  membentuk Rencana Aksi Daerah. Rencana Aksi daerah. Rencana Aksi Daerah merupakan pedoman bagi Pemerintah  Daerah  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  serta  organisasi  non  pemerintah  dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang khususnya anak, serta Rencana Aksi Daerah merupakan  sebuah  upaya  untuk  membangun  aliansi  dengan  berbagai  instansi  atau  sektor terkait serta pemangku kepentingan untuk membuat komitmen bersama secara sinergis dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang khususnya anak.
Untuk melaksanakan Rencana Aksi Daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat  melalui  Keputusan  Gubernur  Jawa  Barat  Nomor  467.2/Kep.287-BP3AKB/2015 membentuk  Gugus  Tugas  Pencegahan  dan  Penanganan  Korban  Perdagangan  Orang, Kekerasan  Terhadap  Perempuan  dan  Anak  di  Provinsi  Jawa  Barat.  Gugus  Tugas  yang berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggungjawab  langsung  kepada  Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
Gugus  Tugas  Pencegahan  dan  Penanganan  Korban  Perdagangan  Orang,  Kekerasan Terhadap  Perempuan  dan  Anak  di  Provinsi  Jawa  Barat  merupakan  lembaga  kerjasama kolaboratif Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan stakeholders lain di luar dirinya. Kerjasama  yang  dimaksud  baik  dalam  perumusan  kebijakan  maupun  pelaksanaan  program (Nuh, 2005).
Pemikiran  yang  sama  dikemukakan  (Subarsono,  2016)  menegaskan  bahwa  karena keterbatasan kemampuan, sumber daya maupun jaringan dalam penerapan sebuah kebijakan dan pelaksanaan program mendorong pemerintah untuk melaksanakan kerjasama kolaboratif dengan  berbagai  pihak,  baik  dengan  sesama  pemerintah,  pihak  swasta  maupun  masyarakat dan komunitas masyarakat sipil sehingga tujuan program atau kebijakan dapat terealisasi.
Kerjasama  kolaboratif  yang  dimaksudkan  “di  atas  dan  melebihi”  setiap  kerjasama yang  diatur  dalam  kontrak  kerjasama  pemerintah  dan  swasta.  Kolaborasi  membutuhkan kerjasama  pemerintah  dan  swasta  yang  lebih  intensif  dan  interaktif  yang  walaupun  masing- masing  memiliki  independensi  namun  memiliki  komitmen  untuk  mewujudkan  tujuan Bersama sehingga kontrak buka menjadi syarat mutlak suatu kerjasama kolaboratif (Bovaird, 2004).
Sekalipun lembaga tersebut telah terbentuk namun belum efektif dalam mencegah dan menangani  korban  perdagangan  orang,  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  di  Provinsi Jawa Barat. Indikasinya bahwa Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu daerah yang ada dalam wilayah  Indonesia,  masih  dinyatakan  rawan  korban  perdagangan  anak  dan  bahkan  menjadi salah  satu  daerah  pengirim  terbesar  korban  perdagangan  perempuan  dan  anak  di  Indonesia, besaran jumlah kasus setiap tahunnya meningkat cukup signifikan, akan tetapi jumlah korban perdagangan  anak  yang  terlaporkan  dan  tertangani  oleh  Gugus  Tugas  Pencegahan  dan Penanganan Perdagangan Anak (GTPPPO) Provinsi Jawa Barat, selama ini masih rendah dari keadaan yang sebenarnya ( (Nuraeny, 2011). Pernyatan tersebut ditunjang dengan perolehan data dari http://www.verbivora.com/2018/04/telaah-human-trafficking-di-indonesia.html (15 Mei,  2019)  yang  menunjukkan  bahwa  Provinsi  Jawa  Barat  menempati  posisi  teratas sebagai  daerah  yang mengalami human trafficking pada tahun 2015, dengan jumlah korban mencapai  2151  orang.  Posisi  ke  dua  ditempati  Jawa  Tengah  dengan  jumlah  korban  909 orang.  Kalimantan  berada  di  posisi  ke  tiga  dengan  jumlah  korban  732  orang. Pada  tahun 2017,  pemerintah  menetapkan  lima  daerah  yang  masuk  kategori  zona  merah human trafficking. Ke lima daerah tersebut antara lain Jawa Barat, NTT, NTB, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  Hasil  penelitian  Hidayat  (2017)  mengidentifikasi bahwa  faktor  internalisasi  kolaborasi  semisal  penyamaan  visi,  tujuan,  strategi,  dan  aktifitas diantara  para  pihak  bukan  pemicu  tunggal  ketidakefektifan  kerjasama  kolaboratif  namun disebabkan  pula  oleh  faktor  eksternal  melalui  penetrasi  konteks  sosial  budaya  masyarakat sunda di Provinsi Jawa Barat.

## METODE
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  dengan pertimbangan  bahwa  letak  permasalahan  kolaborasi  kompleks,  dinamis,  dan  penuh  makna sehingga  tidak  mungkin  data  pada  situasi  sosial  tersebut  dijaring  dan  dikumpulkan  dengan metode  penelitian  kuantitatif,  selain  itu  peneliti  memiliki  tujuan  untuk  memahami  situasi sosial  secara  mendalam  dan  menemukan  ataupun  mengembangkan  suatu  teori  (Prastowo, 2011). Selain hal tersebut, pertimbangan lain bahwa metode deskriptif dengan menggunakan studi kasus berupaya mencari kebenaran ilmiah dengan cara mempelajari dan mengeksplorasi lebih  dalam  mengenai  fakta-fakta  yang  berhubungan  dengan  implementasi  kebijakan pencegahan  dan  penanganan  korban  perdagangan  anak  di  Provinsi  Jawa  Barat  (Noeng Muhadjir; 2000) dalam (Prastowo, 2011).
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.  Data  primer  adalah  data  asli  yang  dikumpulkan  untuk  keperluan  penelitian diperoleh  melalui  observasi  partisipan  dan  wawancara  mendalam  dengan  informan penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi literatur seperti dokumen-dokumen tertulis, studi kepustakaan, dan hasil-hasil penelitian terkait.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  observasi  partisipan,  wawancara mendalam, dan studi literatur. Untuk selanjutnya peneliti sendirilah yang menjadi kunci dan instrumen  utama  yang  terjun  ke  lapangan  serta  berusaha  sendiri  mengumpulkan  informasi melalui observasi partisipan dan wawancara mendalam ( Indepth Interview ).
Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Proses analisis kualitatif pada penelitian  ini  dikembangkan  dari  model  penelitian  kualitatif  dari  Miles  dan  Huberman (Nugroho, 2014), yang dapat digambarkan sebagai berikut:

## Gambar 1. Analisis Data Kualitatif Model Miles dan Huberman
(Sumber: Nugroho, 2014)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  faktor  eksternal  melalui  penetrasi  konteks  sosial budaya  yang  dapat  memicu  belum  efektifnya collaborative  governance pada  Gugus  Tugas Pencegahan  dan  Penanganan  Korban  Perdagangan  Orang  Kekerasan  Terhadap  Perempuan dan Anak di Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

## KEMISKINAN
Untuk  mengukur  kemiskinan,  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  menggunakan  konsep kemampuan  memenuhi  kebutuhan  dasar  ( basic  need  approach ).  Dengan  pendekatan  ini,
Data Koleksi (Data Collection)
Penyajian Data
( Data Dishplay ) Reduksi Data (Data Eduction)
Penarikan Kesimpulan/
Verifikasi (Conclusions Drawing/
Verifying)
kemiskinan  dipandang  sebagai  ketidakmampuan  dari  sisi  ekonomi  untuk  memenuhi kebutuhan  dasar  makanan  dan  bukan  makanan  yang  diukur  dari  sisi  pengeluaran.  Kondisi kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dapat dijelaskan melalui Tabel berikut:
Tabel Statistik Kemiskinan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2015 Uraian 2013 2014 2015 Jumlah Penduduk Miskin (000 Jiwa) 4.382,648 4.238,960 4.485,654 Garis kemiskinan 276.825 291.474 318.602 Persentase Penduduk Miskin 9,61% 9,18% 9,57%

## Sumber: (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2016)
Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa garis kemiskinan di Provinsi Jawa Barat sejak  tahun  2013  hingga  tahun  2015  mengalami  peningkatan.  Dengan  jumlah  penduduk miskin  sebesar  4.382,648  ribu  jiwa,  meningkat  jumlahnya  menjadi  4.485,7  ribu  jiwa  atau sekitar 9,57% pada tahun 2015. Garis kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, Indeks Kedalaman Kemiskinan,  dan  Indeks  Keparahan  Kemiskinan  pun  mengalami  peningkatan  pada  tahun 2015,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  pengeluaran  penduduk  miskin  di  Provinsi  Jawa  Barat semakin dibawah garis kemiskinan dan menyebabkan penduduk miskin semakin meningkat. Meningkatnya penduduk miskin  dan kesempatan kerja  yang rendah di  Provinsi  Jawa Barat, telah menyebabkan banyaknya masyarakat Provinsi Jawa Barat mencari pekerjaan di daerah atau  negara  lain,  dan  keadaan  perekonomian  tersebut  pun  menjadi  faktor  pemicu  seseorang rentan menjadi korban trafficking salah satu contohnya adalah negara Malaysia.
Beberapa  kasus  teridentifikasi  Di  Provinsi  Jawa  Barat  salah  satu  contohnya  adalah  ke Malaysia dengan melalui jalur perbatasan Kalimantan Barat.

## TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK DI PROVINSI JAWA BARAT
Meskipun  Angka  Harapan  Lama  Sekolah  (HLS)  atau Expected  Years  of  Schooling (EYS) anak  di  Provinsi  Jawa  Barat  sejak  tahun  2012  hingga  tahun  2015  terus  mengalami peningkatan,  yang  mana  pada  tahun  2012  EYS  sebesar  11,24  tahun,  meningkat  menjadi 12,15  pada  tahun  2015.  Artinya  harapan  seorang  anak  di  Provinsi  Jawa  Barat  untuk bersekolah  semakin  membaik,  yang  mengindikasikan  bahwa  secara  umum  masyarakat Provinsi  Jawa  Barat  sudah  sadar  akan  pentingnya  pendidikan.  Selain  hal  tersebut,  fasilitas pendidikan  yang  lengkap  terindikasi  dengan  penambahan  jumlah  sekolah  baik  swasta
maupun negeri yang ada di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015, yakni jumlah SD sebanyak 19.915  sekolah,  SLTP  sebanyak  4.867  sekolah  dan  SLTA  sebanyak  2.712  sekolah, merupakan salah satu wujud kesadaran pemerintah daerah akan pentingnya pendidikan. Akan tetapi  masih  banyak  anak-anak  yang  mengecap  pendidikan  tidak  lebih  dari  beberapa  tahun pendidikan  di  bangku  Sekolah  Dasar  (SD)  atau  kisaran  tamat  SMP,  hal  tersebut  tergambar dari  data  yang  menunjukkan  bahwa  Rata-rata  lama  sekolah  atau Mean  years  of  Schooling (MYS) yang  merupakan  jumlah  tahun  yang  digunakan  oleh  penduduk  dalam  menjalani pendidikan  formal  Di  Jawa  Barat.  Rata-rata  seseorang  anak  mengenyam  pendidikan  sekitar 7-8 tahun atau kisaran tamat SLTP. MYS Tahun 2015 di Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 7,86  persen  (Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Barat,  2016).  Hal  ini  cukup  memberi indikasi  bahwa  adanya  persebaran  pendidikan  yang  belum  merata  di  Provinsi  Jawa  barat. Selain  menggunakan  indikator  Rata-rata  Lama  Sekolah  dan  angka  Harapan  Lama  Sekolah, perhitungan  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  dapat  pula  diukur  melalui  Angka Partisipasi Sekolah (APS), Untuk lebih jelasnya dapat ditinjau pada diagram berikut:

## Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015
Sumber: (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2016)
Diagram tersebut menunjukkan bahwa Angka partisipasi sekolah pada penduduk usia sekolah  yang  sedang  bersekolah  menurut  perjenjangan  usia,  yaitu  usia  SD,  usia  SLTP,  usia SLTA,  dan  usia  Perguruan  Tinggi  Di  Provinsi  Jawa  Barat,  menunjukkan  bahwa  Angka Partisipasi Sekolah paling tinggi yaitu pada usia SD yaitu 7-12 tahun, dengan APS diatas 98 persen, artinya hampir semua penduduk usia sekolah SD atau yang berusia 7-12 tahun sedang
99,57% 93,19% 65,72% 19,40% 7-12 Tahun 13-15 Tahun 16-18 Tahun
19-24 Tahun
mengenyam  pendidikan  di  SD.  Angka  Partisipasi  Sekolah  (APS)  tertinggi  berikutnya  pada kelompok  usia  SLTP  yaitu  13-15  tahun,  dengan  APS  sejumlah  93,19%,  dan  Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Provinsi Jawa Barat sudah rendah pada usia SLTA yaitu 16-18 tahun, dengan APS sejumlah 65,72%, dan Angka Partisipasi Sekolah  yang paling rendah di Provinsi  Jawa  Barat  yaitu  usia  19-24  tahun  atau  di  Perguruan  Tinggi,  diantara  Angka Partisipasi Sekolah lainnya di berbagai jenjang umur.
Data  tersebut  ditunjang  dengan  hasil  observasi  dilokasi  penelitian  menunjukkan bahwa masih  banyaknya penduduk khususnya  anak di  pedesaan  yang mengecap tidak lebih dari  beberapa  tahun  pendidikan  di  bangku  sekolah  dasar.  Selain  itu  keluarga  miskin  yang tidak  mampu  mengirimkan  semua  anak  mereka  ke  sekolah,  prioritas  umumnya  akan diberikan kepada anak laki-laki, selain itu adanya kesenjangan besar pada tingkat pendidikan yang  mampu  dicapai  penduduk  kota  dengan  yang  mampu  dicapai  oleh  penduduk  desa, dimana  anak  perempuan  di  daerah  pedesaan,  pada  umumnya  memiliki  pendidikan  yang rendah  bahkan  masih  dijumpai  ketidakmampuan  dalam  membaca  dan  menulis  serta  hanya pernah sekolah selama beberapa tahun, sehingga dalam berbicara hanya menggunakan bahasa daerah saja dan bukan bahasa Indonesia yang biasanya diajarkan di sekolah.
Kondisi  seperti  ini  semakin  menyulitkan  sebagian  anak  untuk  mencari  pertolongan ketika  mereka  menghadapi  kesulitan  atau  mencari  pekerjaan.  Mereka  mungkin  tidak  tahu bagaimana mengakses sumber daya yang tersedia, tidak dapat membaca atau mengerti brosur atau iklan layanan masyarakat lain mengenai rumah singgah atau nomor telepon yang dapat dihubungi untuk mendapatkan bantuan, atau bahkan mereka tidak merasa cukup percaya diri untuk mencari bantuan. Tingkat pendidikan  yang rendah dan kebutahurufan membuat  anak- anak  menghadapi  resiko  yang  lebih  besaruntuk  mengalami  eksploitasi  dan  perdagangan, karena  mereka  tidak  mampu  membaca  atau  memahami  kontrak  kerja  atau  dokumen  resmi lainnya  seperti  dokumen  perjalanan  dan  paspor,  bahkan  seringkali  anak  secara  lisan dijanjikan  akan  mendapatkan  pekerjaan  atau  jumlah  gaji  tertentuoleh  seorang  agen,  akan tetapi  kontrak  yang  mereka  tandatangani  dan  mungkin  tidak  dapat  mereka  baca, mencantumkan ketentuan kerja serta gaji yang didapat tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
Hasil  observasi  tersebut,  sesuai  dengan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  Lembaga Perlindungan  Anak  (LPA)  Provinsi  Jawa  Barat  yang  menyatakan  bahwa  pendidikan  anak yang  rendah  khususnya  di  pedesaan  menyebabkan  anak  tidak  memiliki  alternatif  pekerjaan yang banyak. Walaupun terdapat pabrik-pabrik yang masih bisa dijangkau dengan kendaraan umum,  namun  anak-anak  tidak  bisa  mengaksesnya  karena  persyaratan  minimal berpendidikan SLTP-SLTA yang harus mereka miliki. Sementara dari hasil rekapitulasi dan
survey,  sebagian  besar  anak  khususnya  di  pedesaan  hanya  berpendidikan  Sekolah  Dasar (SD),  kondisi  seperti  ini  membuat  anak  terjebak  menjadi  korban Child  Trafficking dan tereksploitasi  bekerja  di  sektor  non  formal  seperti  pembantu  rumah  tangga,  dan  pekerjaan- pekerjaan rawan bagi anak seperti pekerja seks komersial anak, pengedar narkotika dan obat- obat  terlarang.  Memiriskan  bahwa  anak-anak  yang  terjebak  dalam  kegiatan  tersebut, seringkali  mendapatkan  perlakuan  kasar,  bekerja  tidak  sesuai  dengan  pekerjaan  yang dijanjikan, bekerja tanpa batas waktu, dan bahkan gaji tidak pernah dibayar.

## KETIADAAN AKTA KELAHIRAN DAN PEMALSUAN KTP
Pemalsuan  KTP  dan  rendahnya  registrasi  kelahiran  anak,  masih  marak  terjadi khususnya  di  pedesaan  di  Provinsi  Jawa  Barat.  Praktek  pemalsuan  KTP  telah  mempersulit pemerintah  daerah  Provinsi  Jawa  Barat  dalam  upaya  mencegah  perdagangan  orang khususnya  anak.  Pemalsuan  KTP  telah  menjadi  bisnis  yang  menguntungkan  bagi  beberapa oknum pemerintah dan trafficker khususnya dalam memuluskan sindikatnya.
Hasil  wawancara  peneliti  dengan  informan  yang  bekerja  di  BPPKB  Kabupaten Indramayu  menyatakan  bahwa  banyak  calon  tenaga  kerja  perempuan  dibawah  umur  (anak) yang  menjadi  korban  trafficking  di  Kabupaten  Indramayu  dan  berhasil  berangkat  ke  daerah tujuan atau ke luar negeri karena ada upaya manipulasi  administratif secara sistematis  yang dimulai  dari  tingkat  keluarga,  RT/RW,  Kelurahan/Kantor  Desa,  Kecamatan,  Kabupaten/ Kota. Hal  ini terjadi disebabkan adanya intervensi  pihak trafficker dengan pendekatan uang dan  berhasil  mendapatkan  KTP,  Paspor,  Visa,  dan  lain-lain  secara  sah  dan  legal  bagi kepentingan  calon  tenaga  kerja  perempuan  dibawah  usia  (anak).  Selain  itu,  jalan  lain  yang biasanya  ditempuh  untuk  mendapatkan  paspor  bagi  calon  tenaga  kerja  perempuan  dibawah usia adalah mempercayakan sepenuhnya pengurusan itu mulai dari pembuatan KTP, Paspor, Visa,  dan  dokumen  pendukung  untuk  bekerja  kepada  pihak  trafficker  atau  agen-agen  yang biasanya  beroperasi  di  desa-desa  Kabupaten  Indramayu.  Dari  hasil  wawancara  diperoleh informasi  bahwa  modus  operandi  yang  ditempuh  oleh  trafficker  dalam  meloloskan  tenaga kerja  perempuan  dibawah  umur,  setelah  ada  kesepakatan  antara  trafficker  dengan  calon tenaga kerja perempuan dibawah usia dan orang tuanya di daerah asal, maka pihak trafficker yang  selanjutnya  mengurus  semua  kelengkapan  administrasi  kependudukan,  dokumen keimigrasian, tiket pesawat, dan transpor lokal, penginapan, dan makan.
Biasanya  pihak  trafficker  membawa  calon  tenaga  kerja  perempuan  dibawah  usia (korban  trafficking)  dari  desa-desa  dengan  mobil  langsung  ke  Bandara  Soekarno-Hatta ataupun bandara lainnya, dan pada hari itu juga langsung berangkat dengan pesawat menuju daerah  transit  (kota  transit)  misalnya  Batam.  Di  daerah  transit,  pihak  trafficker  terus
mendampingi  korban  trafficking,  sementara  jaringannya  bekerja  untuk  mendapatkan  KTP korban  trafficking  dari  kantor  Kelurahan/  Desa  setempat.  Setelah  semuanya  beres  dan  KTP setempat  sudah  diperoleh  atas  nama  korban  trafficking,  jaringan  trafficking  atau  trafficker mulai  melanjutkan  tugasnya  untuk  mengajukan  permohonan  Paspor  kepada  kepada  Kantor Imigrasi setempat.
Pada  akhirnya,  Paspor  dan  mungkin  juga  Visa  perjalanan  wisata  dengan  masa penggunaan  3  (tiga)  bulan,  dipeoleh  oleh  trafficker,  dan  selesailah  tugas  berat  tersebut, sementara  korban  trafficking  menunggu  di  tempat  tinggal  sementara  di  daerah  transit, trafficker  juga  berusaha  mencarikan  tiket  pesawat  atau  kapal  laut/  ferry  untuk memberangkatkan  calon  tenaga  kerja  perempuan  dibawah  usia  ke  negara  tujuan. Keberangkatan  korban  trafficking  biasanya  didampingi  oleh  agen  trafficking  atau  bisa  juga tanpa  didampingi,  tetapi  di  Bandara  atau  Pelabuhan  di  daerah  tujuan  (negara  tujuan), trafficker jaringan telah menunggu korban. Korban trafficking kemudian digiring ke sebuah tempat  tinggal  sementara  atau  dormitory.  Pada  saat  menunggu  penempatan  kerja  itulah, biasanya  para  trafficker  telah  memulai  aksinya  dengan  memberikan  penjelasan  terus  terang atau  tidak  terus  terang  kepada  korban  trafficking  bahwa  dirinya  telah  berada  dalam kekuasaan  trafficker  karena  korban  sudah  dibeli  dari  pihak  trafficker  yang  menjualnya  di Indonesia.  Situasi  demikian  sudah  tidak  memungkinkan  lagi  bagi  korban  untuk  melakukan aksi  protesnya  dan  lain  sebagainya.  Akhirnya,  korban  trafficking  diserahkan  kepada  pihak end users,  yakni pihak majikan yang akan mempekerjakan korban trafficking untuk industri seks.
Dengan  bekerja  sebagai  budak  seks,  korban  trafficking  mulai  menyadari  bahwa pekerjaannya tidak sesuai dengan harapan dan janji muluk yang pernah ditawarkan oleh para agen  trafficker  ketika  datang  ke  desa-desa  mereka,  tapi  nasi  sudah  jadi  bubur,  korban trafficking  telah  terjerat  dalam  situasi  yang  sangat  tidak  berprikemanusiaan.  Beberapa diantara  korban  berhasil  melarikan  diri  dari  kekangan  majikan.  Biasanya  korban  trafficking yang  berhasil  melarikan  diri  dari  majikan  akan  melaporkan  kejadiannya  kepada  KBRI  di negara  tujuan,  atau  menunjukkan  kesedihan  dan  kekecewaannya  di  depan  publik  di  negara tujuan,  sehingga  muncul  rasa  kepedulian  dari  masyarakat  setempat  untuk  memberikan pertolongan  kepada  mereka.  Tetapi  banyak  pula  korban  trafficking  yang  tidak  mampu melakukan  pemberontakan  seperti  itu,  sehingga  segala  tekanan  dan  derita  yang  menimpa dirinya akan dipendam. Banyak diantara mereka yang hanyut kedalam dunia prostitusi yang sebenarnya.  Mereka  melaporkan  atau  tidak  melaporkan  hal  ikhwal  pekerjaannya  di  luar negeri  kepada  orang  tua  dan  keluarganya  di  desa-desa  daerah  asal.  Sementara  itu  korban
trafficking  seperti  ini  malah  mampu  mengirimkan  sejumlah  uang  melalui  jasa  bank  kepada orang  tua  dan  keluarganya  di  daerah  asal  sebagai  bukti  bahwa  yang  bersangkutan  telah mendapatkan pekerjaan tetap di luar negeri. Kiriman uang ini demikian besar menurut ukuran daerah asal sehingga tidak mengherankan bila orang tua dan keluarganya di desa asal mampu menginvestasikan  uang  tersebut  kedalam  bangunan  rumah,  sawah,  kebun,  mobil,  motor, televisi,  kulkas,  mesin  cuci,  mesin  jahit,  dan  sebagainya.  Ada  juga  sejumlah  kasus  dimana uang kiriman yang dikirim sang istri dari luar negeri, ternyata dipakai suaminya yang tinggal di desa untuk kawin lagi dengan perempuan lainnya.
Masih  terkait  dengan  pemalsuan  KTP  bagi  korban  perdagangan  anak  demi memuluskan bisnis sindikat perdagangan orang khususnya anak-anak, Di Kabupaten Cianjur sebagai  salah  satu  lokasi  penelitian,  peneliti  dengan  didampingi  oleh  salah  seorang  tenaga penyidik  dari  Kepolisian  Resor  Kabupaten  Cianjur  berhasil  melakukan  wawancara  dengan salah seorang korban child trafficking bernama Wini (18 Tahun). Korban menerangkan bahwa dirinya pertama kali mengenal saudari Dewi ( trafficker ) sebagai ibu dari teman korban yang bernama  Neng  Silvia.  Korban  menyatakan  bahwa  dirinya  pernah  dikirim  ke  Batam Kepulauan  Riau  oleh  Dewi  untuk  berpura-pura  sebagai  tenaga  kerja  ilegal.  Korban menuturkan bahwa yang menawarkan KTP palsu tersebut awalnya adalah ibu Dewi pada saat dirumahnya  menyuruh  korban  dan  teman-teman  korban  menggunakan  KTP  palsu  agar  usia mereka menjadi diatas 20 (dua puluh) tahun, kemudian setelah mereka bertemu dengan pak Agus  (  Batam)  di  Bandung,  pak  Agus  pun  melihat  KTP  korban  dan  teman-temannya, kemudian pak Agus menyuruh mereka mengganti alamat dan akan dibuatkan lagi KTP palsu oleh pak Toni di rumahnya di Kabupaten Garut. Menurut pengakuan Wini (korban), pak Toni membuat KTP palsu tersebut dengan tujuan agar usia korban dan teman-temannya dituakan menjadi  diatas  20  (dua  puluh)  tahun  kemudian  alamat  mereka  pun  diganti  oleh  pak  Toni menjadi alamat palsu dan KTP palsu tersebut demi membeli tiket penerbangan dan membuat paspor.
Selain  pemalsuan  KTP,  ketiadaan  akta  kelahiran  pun  masih  marak  khususnya  di pedesaan  Provinsi  Jawa  Barat.  Ada  bermacam  alasan  mengapa  begitu  banyak  anak  tidak terdaftar kelahirannya. Alasannya tidak terlepas dari faktor kemiskinan dan adanya persepsi dari  para  orang  tua  yang  miskin  bahwa  akta  kelahiran  tidak  penting,  alasan  registrasi  KTP membutuhkan  biaya  tinggi,  dan  banyak  diantaranya  yang  belum  tahu  bagaimana mendaftarkan  seorang  bayi  yang  baru  lahir.  Menurut  analisa  peneliti,  kemungkinan  besar penduduk di pedesaan, jarang mendaftarkan bayi mereka atau tidak memiliki akta kelahiran ketimbang penduduk di perkotaan.
Rendahnya  registrasi  kelahiran,  khususnya  di  kalangan  masyarakat  desa, memfasilitasi trafficking orang khususnya anak. Agen dan pelaku trafficking memanfaatkan ketiadaan  akta  kelahiran  asli  untuk  memalsukan  umur  anak  agar  mereka  dapat  bekerja  di dalam dan di luar negeri. Bepergian dengan menggunakan dokumen palsu, dapat dituntut dan dideportasi.  Ketiadaan  akta  kelahiran  dan  KTP  yang  dimiliki  oleh  anak,  menyebabkan  para trafficker, majikan, pemilik rumah bordir dan sebagainya, dapat dengan leluasa menjalankan aksinya untuk memeras uang dari korban dan bahkan memaksa mereka untuk tinggal dalam kondisi  yang  amat  buruk.  Banyak  dari  korban  yang  tidak  berani  melarikan  diri  atau mengadukan  kekerasan  yang  dialami  kepada  pemerintah  dan  pihak  berwenang  karena  takut jika dideportasi atau dipenjara.

## TERBATASNYA KESEMPATAN KERJA
Penduduk  usia  kerja  didefenisikan  sebagai  penduduk  yang  berumur  15  tahun  dan lebih.  Mereka  terdiri  Angkatan  Kerja  dan  Bukan  Angkatan  Kerja.  Proporsi  penduduk  yang tergolong  Angkatan  Kerja  adalah  mereka  yang  aktif  dalam  kegiatan  ekonomi.  Untuk  lebih jelasnya dapat digambarkan melalui tabel berikut:
Diagram Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Usia 15 Tahun Bekerja, Dan Tingkat Pengangguran Tahun 2012-2015
Sumber: (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2016)
Berdasarkan diagram  tersebut  diatas, dapat  dijelaskan bahwa jumlah penduduk  yang bekerja pada tahun 2012 sebanyak 18,32 juta orang dari jumlah angkatan kerja sebesar 20,15 juta orang. Pada tahun 2013 meningkat menjadi 18,73 juta orang dari jumlah angkatan kerja
20.15 20.62
21 20.58 18.32 18.73 19.23 18.79
9.08 9.16 8.45 8.72 0 5 10 15 20 25 2012 2013 2014 2015 Angkatan Kerja Penduduk Bekerja
Pengangguran Terbuka
sebesar  20,62  juta  jiwa,  selanjutnya  pada  tahun  2014  meningkat  menjadi  19,23  juta  orang dari  jumlah  angkatan  kerja  sebesar  21,00  juta  jiwa.  Terjadi  penurunan  pada  tahun  2015, jumlah penduduk bekerja turun menjadi 18,79 juta orang dari jumlah angkatan kerja sebesar 20,58 juta jiwa. Kondisi tersebut berdampak pada jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat, dimana pada tahun 2012 menggambarkan jumlah pengangguran terbuka sebesar 9,08 juta jiwa, dan pada tahun 2013 meningkat jumlahnya menjadi 9,16 juta jiwa. Pada tahun 2014,  jumlah  pengangguran  terbuka  mengalami  penurunan  jumlah  hingga  8,45  juta  jiwa, akan tetapi pada tahun 2015, jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 8,72 juta jiwa.
Pada  tahun  2015,  penduduk  usia  15  tahun  keatas  yang  masuk  dalam  angkatan  kerja berjumlah  20.586.356  jiwa  yang  terdiri  dari  yang  bekerja  sebanyak  18.791.482  jiwa  dan pengangguran  sebanyak  1.794.874  jiwa.  Dari  total  angkatan  kerja  tersebut,  jumlah  laki-laki yang  menganggur  lebih  banyak  dari  pada  jumlah  perempuan.  Sedangkan  yang  bukan angkatan  kerja  di  Provinsi  Jawa  Barat  pada  tahun  2015  mencapai  13.531.127  jiwa,  dengan jumlah  perempuan  lebih  banyak  jika  dibandingkan  dengan  jumlah  laki-laki.  Dari  sejumlah 18.791.482 jiwa  usia 15 tahun keatas yang bekerja, terdapat sejumlah 286 ribu anak usia 15- 17 tahun yang bekerja di Provinsi Jawa Barat. Jika dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Indonesia, maka kelompok anak umur 15-17 tahun yang bekerja paling banyak bekerja adalah  di  Provinsi  Jawa  Barat  (Kementrian  Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan Anak, 2015), padahal sesungguhnya secara fisiologis maupun psikologis, pada usia tersebut anak-anak  belum  diperbolehkan  bekerja  karena  waktu  mereka  selayaknya  dimanfaatkan untuk  bergembira, belajar, bermain,  berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan  fasilitas  untuk  mencapai  cita-citanya  sesuai  dengan  perkembangan  fisik,  psikologis, intelektual, dan sosialnya. Namun pada kenyataannya masih banyak anak-anak yang berusia dibawah  usia  18  tahun  di  Provinsi  Jawa  Barat  khususnya  yang  telah  terlibat  aktif  dalam kegiatan ekonomi, menjadi  pekerja  anak dengan alasan tekanan ekonomi  yang dialami  oleh orang tuanya ataupun faktor lainnya.
Pekerja  anak  dapat  ditemui  di  seluruh  Provinsi  Jawa  Barat  dalam  berbagai  jenis pekerjaan,  tidak  semua  bentuk  pekerjaan  tersebut  berbahaya  bagi  anak,  khususnya  apabila anak-anak masih bisa bersekolah dan jam kerjanya tidak melebihi 3-4 jam perhari, sekalipun beberapa  macam  jenis  pekerjaan  lainnya  dikategorikan  pekerjaan  berbahaya  bagi  anak  baik secara  fisik  maupun  psikhologis  bagi  kesejahteraan  hidup  anak-anak.  Misalkan  saja  anak- anak  yang  merantau  jauh  dari  rumahnya  dan  kemudian  bekerja  di  pekerjaan-pekerjaan berbahaya tersebut, memungkinkan untuk dikategorikan sebagai anak yang diperdagangkan.
Bentuk-bentuk  pekerjaan  paling  berbahaya  untuk  anak,  yang  selama  ini  terkait  dengan trafficking adalah pelacuran anak dan pekerja rumah tangga anak.
Berbicara  soal  upah/  gaji  sebagai  jenis  imbalan  atau  penghasilan  bersih  selama sebulan baik berupa uang maupun barang yang diterima oleh pekerja dan diukur dalam uang rupiah.  Rata-rata  upah/  gaji  anak  15-17  tahun  yang  bekerja  sebagai  buruh/  karyawan/ pegawai  perbulan  sangat  kecil,  yaitu  hanya  sekitar  800  ribu  rupiah.  Pola  pengupahan  yang pada  umumnya  terjadi  pada  anak  yang  bekerja  di  Provinsi  Jawa  Barat  adalah  berdasarkan umur si anak, semakin tinggi umur si anak, maka upah yang diberikan pun bertambah. Selain hal  tersebut,  besarnya  upah  yang  diterima  pekerja  anak,  sangat  dipengaruhi  oleh  wilayah tempat  kerjanya.  Upah/  gaji  yang  diberikaan  di  wilayah  perkotaan,  umumnya  lebih  besar dibandingkan di pedesaan yang hanya berkisar 750.000 rupiah.
Hal senada terjadi pada anak-anak yang merantau jauh dari rumahnya dan kemudian bekerja  di  pekerjaan-pekerjaan  berbahaya  tersebut  dan  memungkinkan  untuk  dikategorikan sebagai  anak  yang  diperdagangkan,  gaji  yang  mereka  peroleh  ketika  pertama  kalinya menjalani profesi tersebut adalah berkisar 900.000 rupiah hingga 1.200.000 rupiah, di tambah dengan  uang-uang  tips  dari  para  tamu.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  hasil  wawancara  peneliti dengan  korban  perdagangan  anak,  sebut  saja  namanya  Indri  (17  tahun)  berasal  dari Kabupaten  Indramayu.  Indri  seorang  gadis  siswi  Kelas  2  SLTP  Tsanawiyah  di  desanya. Dengan  ajakan  salah  seorang  teman  dan  masih  terbilang  kerabat  dekat  bernama  Susi,  Indri menjalani profesi sebagai terafis pijat plus-plus di Pulau Bali. Menurut Indri, jam kerja yang harus dijalani setiap hari adalah mulai dari jam 10 pagi hingga jam 11 malam, dan biasanya melayani tamu minimal 10 (sepuluh) orang setiap hari. Hal tersebut rutin dilakukan selama 7 (tujuh)  bulan  dan  hanya  memperoleh  upah  sebesar  Rp.1.200.000  (satu  juta  dua  ratus  ribu rupiah)  perbulan  selama  dia  berada  di  Pulau  Bali  hingga  kemudian  terjadi  razia  atau  target operasi dari petugas kepolisian Denpasar Bali.
Hasil  observasi  dan  wawancara  mendalam  peneliti  dengan  Kepala  Bidang Rehabilitasi  Dinas  Sosial,  Tenaga  Kerja,  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Indramayu  diperoleh informasi  bahwa  munculnya  masalah trafficking khususnya  pada  anak-anak  di  Kabupaten Indramayu  Provinsi  Jawa  Barat  adalah  disebabkan  oleh  kondisi  perekonomian  di  daerah tersebut  yang  tidak  mampu  memberikan  stimulus  bagi  perkembangan  ekonomi  baik  sektor formal  maupun  informal,  sehingga  hampir  tidak  ada  peningkatan  bahkan  terbatasnya lapangan kerja yang mampu menyerap atau menampung angkatan kerja setempat dan kondisi ini akan menimbulkan pengangguran  yang cukup tinggi, sehingga memperburuk kerentanan angkatan  kerja  perempuan  khususnya  anak  terhadap  ancaman  trafficking.  Kerentanan  ini
mampu  dimanfaatkan  oleh  mediator  atau  fasilitator  penyedia  lapangan  kerja  (ilegal)  atau selanjutnya  disebut trafficker untuk  memperoleh  keuntungan  dengan  mudah.  Lebih  lanjut dijelaskan  bahwa,  anak  yang  terjebak  dalam  kondisi  rentan/  pekerjaan  buruk  di  daerah  ini, umumnya  akan  tereksplotasi  sebagai  pekerja  seks  komersial  (PSK),  dan  pada  umumnya tersebar di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bandung, Kota Batam dan Karimun Provinsi Kepulauan  Riau  dan  Internasional  seperti  Malaysia  dan  Singapore.  Jumlah  korban  yang berprofesi  sebagai  PSK  yang  tersebar  di  berbagai  kota  besar  (nasional  dan  Internasional), diperkirakan  jumlahnya  lebih  besar  dibandingkan  dengan  yang  beroperasi  di  Kabupaten Indramayu sendiri.

## FAKTOR BUDAYA (ANAK PEREMPUAN SEBAGAI ASET EKONOMI)
Keadaan  sosial  budaya  menjadi  salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya trafficking  in  persons khususnya  pada  anak-anak.  Kondisi  sosial  budaya  keluarga  dan masyarakat  di  Provinsi  Jawa  Barat  sebagian  besar  masih  bersifat  patriarki,  dimana perempuan  dan  anak-anak  masih  ditempatkan  pada  posisi  dibawah  kekuasaan  laki-laki.  Hal ini  menyebabkan  perempuan  dan  anak-anak  menjadi  sasaran  rentan  korban  perdagangan manusia.
Budaya patriarki yang masih kuat di Provinsi Jawa Barat khususnya, mengakibatkan ketidaksetaraan  dan  ketidakadilan  gender.  Hal  ini  terindikasi  dengan  adanya  peran  dan tanggung  jawab  anak-anak  dalam  keluarga.  Dimana  kedudukan  anak  dalam  keluarga  yang harus  selalu  mematuhi  dan  menghormati  orang  tuanya.  Selain  itu  anak  dituntut  pula  untuk membantu ekonomi keluarganya apabila dibutuhkan. Kepatuhan anak terhadap orang tua dan tanggung  jawab  mereka  untuk  membantu  orang  tua  mereka  menyebabkan  anak  ini  rentan menjadi korban child trafficking.
Dalam kehidupan masyarakat sunda, hubungan Patriarki masih melekat dan dirasakan oleh  setiap  orang  yang  memiliki  keadaan  ekonomi  yang  rendah  (miskin).  Kemiskinan  telah menyebabkan seseorang terkucilkan dan tersisihkan dari masyarakat, karena adanya tekanan yang  berasal  dari  struktur  sosial  dalam  masyarakat  yaitu  adanya  derajat  tinggi  dan  derajat rendah. Ketika seseorang tersisihkan dari masyarakat, telah menyebabkan mereka memegang kekuasaan  sosial  yang  lebih  kecil.  Sebagai  upaya  untuk  mencapai  kepentingannya  yaitu memenuhi  hak-hak  yang  dimilikinya,  maka  memicu  munculnya  dorongan  untuk  mencari pekerjaan di kota-kota besar dan di luar negeri.
Hasil  observasi  penelitian  menunjukkan  bahwa  keberhasilan  sesorang  atau  lebih dalam mencari pekerjaan dan kehidupan lebih baik di perkotaan maupun di luar negeri, telah menjadi  faktor  pendorong  seseorang  dalam  upaya  mendapatkan  hak-haknya  yang  tidak
terpenuhi. Ketika ada orang ataupun anak  yang berhasil memperbaiki keadaan ekonomi diri dan keluarganya dengan cara bekerja di kota-kota besar dan luar negeri misalnya, maka akan menjadi  faktor  pendorong  bagi  korban  lain  untuk  ikut  bekerja  di  kota-kota  besar  dan  luar negeri  sebagai  upaya  memperbaiki  keadaan  perekonomian  dan  strata  sosial  dalam masyarakat.
Hasil  observasi  tersebut,  ditunjang  dengan  wawancara  mendalam  peneliti  dengan Sekretaris  Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Indramayu menyatakan bahwa faktor kebiasaan di Kabupaten Indramayu, yang mana adanya stereotip di Kabupaten  Indramayu,  bahwa  orang  tua  memiliki  kebanggaan  jika  anak  perempuan  berasal Kabupaten  Indramayu  dapat  menjadi  pekerja  seks  komersial  yang  berhasil,  bahkan  ketika anak  tersebut  kembali  kedaerahnya,  maka  anak  tersebut  dijamu  besar-besaran  dan dibentangkan karpet oleh orang tua dan keluarganya. Streotip ini disebabkan karena praktik ini telah berlangsung sejak masa kesultanan dulu, ketika orang tua dapat  mengirimkan anak perempuannya untuk menjadi anggota harem  milik sultan, merupakan suatu kehormatan bagi orang tua. Praktik tersebut akhirnya menjadi suatu kebiasaan dan kebudayaan di  Kabupaten Indramayu, sehingga orang tua akan lebih menjaga keadaan fisik anaknya sejak kecil karena anggapan bahwa keadaan fisik lebih penting dibandingkan dengan pendidikan. Kondisi sosial budaya  seperti  inilah  menjadi  pemicu  banyaknya  korban  Child  trafficking  dalam  wujud pekerja seks komersial anak yang banyak dijumpai berasal dari Kabupaten Indramayu.

## PERKAWINAN DINI
Pernikahan  dini  mempunyai  dampak  serius  bagi  pelakunya,  terlebih  bagi  anak perempuan.  Mereka  tidak  hanya  diintai  oleh  oleh  bahaya  yang  berpengaruh  kepada kesehatannya  namun  juga  kesempatan  menempuh  pendidikan  pun  semakin  terbatas  bagi mereka.  Pernikahan  dini  berdampak  pula  pada  kesempatan  kerja  terbatas  sehingga  situasi ekonomi  mereka  semakin  terjepit.  Pernikahan  dini  juga  menghambat  perkembangan psikologis  anak,  sehingga  hal  ini  menimbulkan  gangguan  perkembangan  pribadi,  dan rusaknya hubungan dengan pasangan, bahkan tidak menutup kemungkinan dapat terjadi pula perceraian dini. Pada anak perempuan, apabila mereka sudah menikah, maka sudah dianggap sebagai  wanita dewasa,  dan apabila sewaktu-waktu  mereka bercerai,  mereka tetap dianggap sudah  dewasa.  Anak-anak  inilah  yang  rentan  menjadi  korban  tindak  perdagangan  manusia (TPPO)  yang  dapat  disebabkan  oleh  kerapuhan  ekonomi,  emosi  yang  masih  stabil,  dan sebagainya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2011), Provinsi Jawa Barat (52,26%) menjadi Provinsi yang memiliki angka pernikahan anak dalam tiga besar tertinggi selain Kalimantan
Selatan (53,71%) dan Jawa Timur (52, 89%). Hal tersebut sesuai dengan hasil laporan Survey Sosial  Ekonomi  Nasional  Indonesia  (Susenas)  tahun  2012,  diperoleh  data  bahwa  Provinsi Jawa  Barat  dan  Provinsi  Jawa  Timur  memiliki  prevalensi  perkawinan  usia  anak  tertinggi diantara  33  (tiga  puluh  tiga)  provinsi  yang  ada  di  Indonesia,  yang  mana  jumlah  anak perempuan  yang  sudah  menikah  di  Provinsi  Jawa  Barat  menurut  Susenas  tahun  2012 sebanyak 220.501 anak dan Provinsi jawa Timur sejumlah 236.404 anak.Berdasarkan jumlah tersebut, maka Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa  Barat,  merupakan  wilayah  yang  memiliki  prevalensi  perkawinan  anak  tertinggi  (lebih tinggi dari 20 persen) dibanding kota dan kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Jawa Barat (Badan Pusat Statistik, 2015).
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  berdasarkan  data  Kementrian  Kesehatan  Republik Indonesia pada tahun 2014, Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat tertinggi dalam jumlah Angka Kematian Ibu (AKI) karena menjadi penyumbang 50 persen jumlah kematian ibu. Hal tersebut  terjadi  karena  situasi  anak-anak  yang  telah  menjadi  ibu  dan  mengalami  persoalan- persoalan  kesehatan  reproduksi  kemudian  terancam  nyawanya.  Diantara  kedua  puluh  enam kabupaten/  kota  di  Provinsi  Jawa  Barat,  Kabupaten  Sukabumi,  Kabupaten  Cianjur,  dan Kabupaten  Indramayu  menyumbangkan  angka  paling  besar  dibanding  kota/  kabupaten lainnya.  Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  Kepala  Seksi  Pencegahan  dan Penanganan  Trafficking/  KTKDRT  Dinas  Sosial  Dan  Tenaga  Kerja  Kabupaten Sukabumimenyatakan  bahwa  prevalensi  pernikahan  dini  paling  besar  berada  di  Kabupaten Sukabumi  wilayah  selatan,  paling  jauh  dari  pusat  kota  Sukabumi  yang  akses  jalan  dan infrastrukturnya sangat buruk.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Seksi  Pencegahan  dan  Penanganan Trafficking/  KTKDRT  Dinas  Sosial  Dan  Tenaga  Kerja  Kab  Sukabumi  menyatakan  bahwa bagi penduduk desa, menikah di usia muda adalah hal  yang biasa, meskipun data di Kantor Urusan  Agama  (KUA)  hanya  memperlihatkan  angka  yang  kecil  tentang  pernikahan  usia muda  karena  sebaagian  besar  pernikahan  dilakukan  dengan  cara menikah  di  bawah  tangan . Motif  lain  yang  melatarbelakangi  mengapa  anak  di  usia  muda  khususnya  perempuan dikawinkan dari orang tuanya, selain dari motif yang telah dijelaskan sebelumnya, motif lain adalah  karena  keluarga  ingin  melepaskan  tanggung  jawab  ekonomi  atas  anaknya.  Selain alasan tersebut, terdapatnya anggapan bahwa bila anak perempuan yang telah akil balik (telah menstruasi) tidak cepat-cepat dikawinkan maka ditakutkan akan menjadi perawan tua. Alasan lain yang tak kalah pentingnya adalah karena aturan main untuk menjadi seorang tenaga kerja wanita  (TKW)  adalah  lebih  mudah  bila  berstatus  menikah  atau  janda.  Dijelaskannya  lagi
bahwa  jika  seseorang  hendak  pergi  jauh  misalnya  ke  Arab  Saudi  untuk  bekerja,  maka  izin dari suami adalah salah satu syarat utama untuk lebih memudahkan administrasinya. Kondisi ini juga menjadi pemicu berat mengapa banyak wanita usia muda melakukan pernikahan dini.
Lebih lanjut dipaparkan bahwa selain tingginya tingkat perkawinan dini di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, tingkat perceraian pun menjulang tinggi. Hal ini disebabkan oleh  sebagian  besar  ketidaksiapan  mental  kedua  insan  tersebut.  Keberangkatan  para  istri keluar desa, justru memunculkan permasalahan rumah tangga. Masalah rumah tangga seperti suami selingkuh dengan  wanita lain atau suami langsung menikah dengan teman wanitanya dibawah tangan menjadi cerita biasa yang sering terdengar di wilayah ini (Hasil Wawancara Mendalam  dengan  Kepala  Seksi  Pencegahan  dan  Penanganan  Trafficking/  KTKDRT  Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kab Sukabumi.
Kepatuhan  anak  terhadap  orang  tua  dan  tanggung  jawab  mereka  untuk  membantu para  orang  tua  mereka  menyebabkan  anak  ini  rentan  menjadi  untuk  menjadi  korban trafficking karena tidak jarang orang tua justru menjerumuskan anaknya dengan menikahkan anaknya pada usia dini. Akibat menikahkan anak dalam usia dini, maka mempunyai tingkat kegagalan  yang  sangat  tinggi  (menjadi  janda  muda),  dimana  cenderung  masuknya  anak kedalam child trafficking untuk eksploitasi seksual.
Hasil  observasi  dan  wawancara  peneliti  dengan  Kepala  Bidang  Rehabilitasi  Dinas Sosial,  Tenaga  Kerja,  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Indramayu  menyatakan  bahwa  jaringan trafficking di desa-desa Kabupaten Indramayu berjalan begitu rapi dan mulus, bahkan dengan melibatkan  tokoh-tokoh  desa,  yang  mana  anak  perempuan  dianggap  sebagai  penanggung jawab ekonomi keluarga. Hal ini pula yang membuat perkawinan muda sering terjadi di desa ini, perkawinan muda dianggap sebagai salah satu solusi keluar dari kemiskinan. Lebih lanjut ditegaskan  bahwa  banyak  pasangan  muda  dari  aksi  perkawinan  dini  tersebut  yang  tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA), salah satu contohnya adalah di Desa  Bongas  Kabupaten  Indramayu,  yang  mana  beberapa  pasangan  muda  di  desa  ini  yang hanya menikah di KUA Patrol, selain itu banyak pasangan terutama pelacur yang insyaf dan diperistri orang luar desa Bongas, hanya menikah secara agama (bawah tangan) atau bahkan hanya  kumpul  kebo  saja.  Hal  ini  dapat  dimengerti  tuturnya,  karena  jika  mau  dinikahkan  di catatn  sipil,  banyak  syarat  yang  harus  dipenuhi  seperti  mendapatkan  surat  ijin  dari  istri pertama jika ia sudah menikah sebelumnya dan sebagainya. Menurutnya, banyak wanita desa Bongas  Kabupaten  Indramayu  yang  hanya  dijadikan  sebagai  istri  simpanan  saja  dan dikunjungi  dua  minggu  atau  sebulan  sekali.  Hal  memiriskan  dan  sekaligus  cerita  lucu tuturnya,  bila  ada  cerita  yang  sering  dibicarakan  oleh  penduduk  jika  membahas  soal  istri
simpanan  ini  yaitu  beberapa  kali  terjadi  di  tengah  pesta  pernikahan  antara  seorang  wanita Desa  Bongas  dan  laki-laki  dari  kota,  ada  sekelompok  orang  yang  menyeret  pengantin  laki- laki  untuk  dibawa  pulang,  ternyata  orang-orang  itu  adalah  keluarga  istri  terdahulu  dari  si pengantin pria yang mencium kedok perbuatannya.
Hal  tersebut didukung  dengan hasil wawancara  peneliti dengan hasil dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPPKB Kab Indramayu menyatakan bahwa di Kabupaten Indramayu hingga saat ini masih berlangsung suatu kebiasaan masyarakat dimana anak-anak perempuan  dinikahkan  dalam  usia  relatif  muda.  Hal  ini  dilakukan  karena  ada  semacam perasaan  sosial-psikhologis  dalam  masyarakat  daerah  pedesaan  Kabupaten  Indramayu  yang dikenal  “budaya  malu”  apabila  anak-anak  perempuan  yang  sudah  menginjak  usia  akil  balig (remaja)  belum  juga  menikah,  maka  akan  menimbulkan  rasa  malu  bagi  orang  tua  karena anaknya  sulit  mendapatkan  jodoh.  Hal  inilah  yang  mendorong  terjadinya  perkawinan  usia dini,  selain  pemikiran  tersebut,  adanya  pandangan  orang  tua  yang  mungkin  bisa  dipahami apabila  didasarkan  pada  kondisi  dan  norma  yang  berkembang  di  daerah  tersebut,  yaitu  dari pada  anak-anak  perempuan  terjerumus  ke  dalam  seks  bebas  dan  anak-anak  perempuan menjadi  korban,  maka  lebih  baik  secepat  mungkin  dikawinkan.  Kebiasaan  ini  sudah berlangsung  lama,  sehingga  perkawinan  dini  merupakan  sebuah  strategi  yang  digunakan orang tua untuk mengatasi kemiskinan dan mengantisipasi terjadi seks bebas.
Lebih  lanjut  dipaparkan  bahwa,  setelah  terjadi  perkawinan,  memang  anak-anak mereka  menjadi  mandiri  dan  beban  ekonomi  orang  tua  berkurang  karena  anggota keluarganya  sudah  ada  yang  memikirkan.  Tanggung  jawab  sosial  pemeliharaan  anak-anak perempuan  beralih  kepada  menantunya.  Banyak  pasangan  muda  seperti  ini  yang  tinggal  di rumah  orang  tua  dari  pihak-pihak  laki-laki,  tetapi  adapula  pasangan  muda  itu  yang  tetap tinggal  dirumah  orang  tua  pihak  perempuan.  Tetapi  perlu  diingat  bahwa  ketika  pasangan muda  tinggal  di  orang  tua  pihak  laki-laki,  maka  orang  tua  laki-laki  pun  pada  akhirnya bertambah  bebannya  dengan  kedatangan  anggota  keluarga  baru.  Hal  yang  sama  pula dirasakan  oleh  orang  tua  dari  pihak  perempuan.  Jadi  strategi  perkawinan  dini  sebenarnya bukan sebuah solusi yang tepat bagi keluarga.
Ditegaskannya  bahwa  perkawinan  dini  seolah  dipaksakan  orang  tua  dan  anak-anak mereka  (menantu  laki-laki  maupun  menantu  perempuan)  secara  fisik,  psikologis,  mental, sosial,  dan  ekonomi  sebenarnya  belum  siap  memasuki  kehidupan  berkeluarga  karena  aspek kedewasaan  suami  istri  masih  belum  muncul,  maka  hubungan  suami  istri  menjadi  sangat rentan terhadap perceraian. Banyak terjadi perceraian pada pasangan usia muda seperti itu di daerah  pedesaan  Indramayu.  Walaupun  usia  perkawinan  sangat  singkat  karena  terjadi
perceraian bagi  pasangan usia muda, tetapi tidak jarang mereka telah mempunyai  anak dari hasil  perkawinannya.  Walaupun  tidak  ada  kesengajaan  satupun  orang  tua  yang  bermaksud menjerumuskan anaknya kedalam situasi kehidupan berumah tangga yang berantakan seperti itu,  tetapi  disadari  atau  tidak,  orang  tua  memegang  kontribusi  penting  bagi  terciptanya suasana kondusif bagi perkawinan dini. Kalau sudah menjadi janda muda apalagi kalau sudah mempunyai  anak,  maka  alam  pemikiran  dan  motivasi  seorang  janda  adalah  bagaimana mencari  penghasilan  untuk  memenuhi  tuntutan  biaya  hidup  bagi  dirinya  dan  anak-anaknya. Sementara  itu  sudah  lama  berkembang  sebuah  paradigma  orang  tua  terhadap  anak  ketika anak  sudah  menikah,  yakni  dari  anak  menjadi  sanak.  Sanak  memang  statusnya  masih  tetap anak,  tetapi  tanggung  jawab  atas  segala  kebutuhan  materi  dan  non  materi  sudah  beralih kepada menantu terutama menantu laki-laki, dan segala keputusan sepenuhnya terletak pada anak  itu.  Kalau  sudah  menjadi  janda  berarti  menjadi  sanak.  Ketika  seorang  janda  harus memutuskan untuk bekerja di luar desa, maka orang tua hanya merestui dan mengiringi doa supaya  selamat.  Trafficker  mencari  kesempatan  seperti  ini  karena  relatif  mudah  untuk mendapatkan  tenaga  kerja  perempuan  yang  masih  muda  tetapi  mempengaruhinya  relatif mudah  bila  dibandingkan  dengan  mempengaruhi  anak-anak  perempuan  yang  masih  gadis atau belum berkeluarga karena harus menghadapi orang tuanya.
Informasi  yang  diperoleh  peneliti  dari  hasil  wawancara  tersebut,  ditunjang  dengan hasil  wawancara  peneliti  dengan  Kepala  Sub  Bidang  Pemberdayaan  Perempuan Kab.Indramayu  menyatakan  bahwa  motivasi  anak-anak  perempuan  di  daerah  pedesaan Kabupaten  Indramayu  untuk  bekerja  di  luar  negeri  demikian  tinggi,  tetapi  untuk  bekerja diluar  negeri  tidak  mudah,  karena  ada  persyaratan  yang  sangat  ketat  seperti  tingkat pendidikan, keterampilan, dan yang lebih penting adalah usia sudah dewasa atau sudah kawin atau sudah pernah kawin. Karena kurangnya pemahaman terhadap persyaratan bekerja di luar negeri,  maka  banyak  kasus  terjadi  dimana  motivasi  perkawinan  hanya  untuk  mendapatkan legitimasi sosial untuk untuk memenuhi persyaratan bekerja di luar negeri. Lanjut dijelaskan bahwa  sebagaimana  diketahui  seseorang  bisa  berangkat  ke  luar  negeri  adalah  memiliki paspor. Salah satu persyaratan mendapatkan paspor adalah (paspor hijau) dari kantor Imigrasi adalah memiliki dokumen kependudukan terutama Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Lebih lanjut dijelaskannya bahwa sesuai dengan regulasi Departemen Dalam Negeri, seseorang  berhak  untuk  mendapatkan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  bila  usianya  telah mencapai  18  (delapan  belas  tahun)  atau  sudah  menikah,  dan  tidak  dipersoalkan  apakah setelah  menikah  yang  bersangkutan  brcerai  atau  tetap  utuh  dalam  ikatan  hubungan  suami- istri.  Mengetahui  ada  celah-celah  yang  dapat  diterobos  dalam  rangka  mendapatkan  KTP
sebagai  tahap  awal  untuk  bekerja  di  luar  negeri,  maka  banyak  anak-anak  di  pedesaan Kabupaten  Indramayu  memanfaatkan  peluang  ini.  Dengan  demikian,  bagi  anak-anak perempuan  yang  memiliki  perspektif  masa  depan  untuk  bekerja  diluar  negeri,  maka perkawinan adalah jalan pintas untuk menembus kendala usia. Usia berapapun bagi seorang perempuan yang masih termasuk kedalam kategori di bawah usia yang sudah menikah, pasti akan  mendapatkan  KTP  dari  pejabat  kelurahan  atau  pejabat  desa,  karena  Kartu  Tanda Penduduk (KTP) adalah hak bagi setiap penduduk desa. Karena persepsi dan motivasi orang tua  dan  anak-anak  perempuan  terhadap  masa  depan  anak-anaknya  sudah  sama,  maka  tidak sulit  bagi  anak-anak  perempuan  untuk  mendapatkan  izin  dan  restu  dari  orang  tua  untuk bekerja di luar negeri. Inilah awal dari proses perjalanan panjang untuk bekerja ke luar negeri bagi anak-anak perempuan di daerah pedesaan Kabupaten Indramayu.

## BUDAYA  KOMSUMTIF  SEBAGIAN  MASYARAKAT  SUNDA  PROVINSI  JAWA BARAT
Keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi masih mewarnai sebagian  masyarakat  Provinsi  Jawa  Barat,  hal  ini  dapat  menjadi  memicu  terjadinya  migrasi migrasi  ke  kota-kota  besar  yang  ada  di  Indonesia  maupun  keluar  negeri.  Situasi  ini  bisa menjadi  faktor  penyebab  orang-orang  khususnya  anak  rentan  terhadap  perdagangan  orang atau trafficking child.
Hasil  Wawancara  peneliti  dengan  Kepala  Bidang  Rehabilitasi  Dinas  Sosial,  Tenaga Kerja,  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Indramayu  menyatakan  bahwa  dalam  masyarakat Kabupaten  Indramayu  dan  beberapa  kota  dan  kabupaten  lainnya  yang  ada  di  Provinsi  Jawa Barat, diketemukan sebuah kondisi dimana anak perempuan yang pergi mencari pekerjaan ke luar  kota,  keluar  daerah,  bahkan  sampai  menerima  tawaran  kerja  menjadi  TKW  (Tenaga Kerja  Wanita)  keluar  negeri,  mereka  akan  mengrimkan  penghasilannya  kekeluarganya  dan pada waktu-waktu tertentu dia akan kembali kerumahnya dengan menunjukkan keberhasilan yang  diperolehnya.  Keberadaan  ini  akan  menjadi  daya  tarik  bagi  perempuan  lain  di daerahnya  untuk  mengikuti  jejaknya.  Padahal  mereka  tidak  mengetahui  secara  jelas gambaran  kehidupan  atau  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  tetangganya  itu,  karena  yang diketahui  hanya  yang  terlihat  saja  yaitu  membawa  sejumlah  uang  untuk  keluarganya,  dan bahkan ada yang sampai mampu memperbaiki atau membangun rumahnya.
Lebih  lanjut  dipaparkannya  bahwa  Tenaga  Kerja  Wanita  (TKW)  menampilkan  gaya hidup modern hasil pengalamannya selama hidup di kota besar atau di luar negeri, mulai dari pakaian,  perhiasan  (aksesori),  makanan,  handphone,  sampai  gaya  berbicara  dan  kebebasan bergaul,  semuanya  menunjukkan  gaya  hidup  kota  besar  atau  luar  negeri.  Belum  lagi  jika
memperoleh  keberhasilan  spektakuler,  mereka  bisa  memamerkan  mobil,  sepeda  motor, rumah lebih baik, perabotan rumah tangga lebih mewah, televisi berwarna dan lemari es yang menambah panjang daftar pajangan rumah mereka.
Apa  yang  dilihat  perempuan  desa  melalui  tayangan  televisi  mengenai    maupun mewah  orang-orang  kota  di  Indonesia,  baik  kehidupan  nyata  maupun  artifisial  melalui sinetron  dan  film  drama  keluarga  Indonesia,  nampaknya  bukan  hanya  suatu  impian tetangganya yang menjadi TKW yang sering pulang kampung halaman mereka dan menjadi suatu  pembuktian  bahwa  kehidupan  mewah  atau  glamour  gaya  perkotaan  itu  bisa  dicapai oleh  mereka  kalau  menjadi  TKW  atau  PSK  di  luar  negeri.  Tayangan  selebriti        Indonesia dalam  televisi  ditambah  dengan  sering  tampilnya  TKW  dan  PSK  yang  pulang  desa  atau kembali untuk selamanya ke desa dengan segala kesuksesannya. Adanya motivasi yang kuat bagi anak perempuan desa di Kabupaten Indramayu untuk bekerja di luar negeri, maka pada saat  itulah  trafficker  memanfaatkan  situasi  antara  impian  dengan  kenyataan  mengenai perubahan  nasib  anak  perempuan  desa  merupakan  stimulan  trafficker  untuk  melakukan operasinya  dengan  dengan  mudah  dalam  mencari  calon  korban  (  Hasil  Wawancara Mendalam dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu).
Dalam  trafficking  terhadap  ana-anak  khususnya  anak  gadis  desa,  ada  aktor  yang terlibat  di  dalamnya,  mulai  dari  proses  rekruitmen,  pengiriman,  transit,  penampungan,  dan penjualan  kepada  majikan  dan  industri  seks,  telah  banyak  pemikiran  dan  argumentasi  yang menyatakan  bahwa  tidak  banyak  hal  yang  baru  tentang  teknik  rekruitmen  terhadap  anak perempuan  untuk  prostitusi,  justru  dengan  semakin  meningkatnya  perbaikan  sarana transportasi dan transit, telah membuat pergerakan anak perempuan dalam prostitusi baik di kota-kota  besar  maupun  dunia  Internasional  semakin  mulus  dan  lancar.  Aktor  atau  pelaku trafficking pada anak, dikenal dengan trafficker. Mereka yang mengerjakan proses trafficking pada anak dari daerah asal, transit, dan tujuan. Trafficker sebenarnya merupakan bagian dari mata rantai trafficking. Trafficker didanai oleh organisasi kriminal, tetapi sumber dan segala pendanaan itu adalah industri seks dunia, atas segala pekerjaan rumit mulai dari daerah asal, transit,  hingga  tujuan.  Pihak  penyandang  dana  memberikan  imbalan  kepada  trafficker, penampung  calon-calon  PSK  ditempat  penampungan  sementara  di  daerah  transit  seperti Batam  dan  Singkawang,  bahkan  di  dormitory  (diasramakan)  sebelum  korban  trafficking diserah-terimakan kepada end-users.
Lebih lanjut dipaparkannya bahwa disamping pembayaran resmi dari pihak pemesan (industri seks) di kota-kota besar baik di dalam maupun diluar Provinsi Jawa Barat serta luar
negeri, pihak trafficker pun memperoleh keuntungan tambahan  yang cukup besar dari calon korban karena rendahnya pengetahuan mereka. Oleh karena semua informasi dan dana untuk mendukung  rekruitmen  calon  PSK  anak  sepenuhnya  dipegang  oleh  trafficker,  maka  besar kecilnya  uang  jaminan  bagi  calon  PSK  anak  bergantung  kepada  kebijaksanaan  trafficker. Boleh  jadi,  uang  jaminan  yang  diberikan  kepada  calon  PSK,  jauh  lebih  kecil  dibandingkan dengan yang trafficker peroleh dari penyandang dana. Istilah lokal bagi agen-agen trafficker adalah  perantara  atau  calo.  Tugas  calo  atau  perantara  adalah  membujuk  anak-anak perempuan  dengan  janji-janji  yang  indah  sehingga  anak-anak  perempuan  desa  terkecih kedalam trafficking. Tugas  calo berikutnya adalah mengirim  calon PSK dari daerah asal ke tempat-tempat  penampungan  sementara  yang  biasanya  dimiliki  oleh  germo.  Insentif  bagi calo/makelar/  perantara  cukup  besar.  Apabila  mereka  berhasil  membujuk  dan  membawa korban  trafficking  sampai  ke  tempat  penampungan  di  daerah  transit,  maka  bisa  mendapat insentif  sebesar  Rp.1.000.000  (Satu  juta  Rupiah)  persetiap  korban  sebagai  uang  tanda  jadi. Menurut Kanit Trafficking Polres Cianjur, Calo atau makelar biasanya berasal dari penduduk desa setempat dengan calon korban maupun pun penduduk luar desa. Disamping itu bagi para calo yang berhasil membujuk anak korban child trafficking menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK)  dan  berhasil  menyerahkannya  kepada  broker,  maka  calo  akan  mendapatkan  insentif tambahan/ pelunasan sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) untuk setiap korban.
Lebih  lanjut  Kanit  Trafficking  Polres  Kabupaten  Cianjur,  memaparkan  bahwa  harga korban trafficking sebagai calon PSK yang ditransaksikan oleh calo kepada broker, nilainya bervariasi. Hal ini bergantung kepada kondisi kegadisan calon korban. Jika korban trafficking masih  gadis,  maka  harganya  bisa  mencapai  Rp.4.000.000  (Empat  Juta  Rupiah)  persetiap anak.  Semakin  bagus  bentuk  tubuh  korban  trafficking  dan  cantik  parasnya,  maka  harga transaksinya  akan  sangat  tinggi.  Bagi  korban  trafficking  yang  berstatus  janda  atau  sudah kawin  dan  atau  memiliki  suami,  maka  nilai  transaksi  antara  calo  dan  broker  bergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak dengan melihat kondisi korban child trafficking. Bila bentuk  tubuh  dan  parasnya  cantik,  maka  harganya  juga  akan  tinggi,  namun  tidak  semahal dengan harga yang masih gadis. Tinggi rendahnya nilai transaksi korban child trafficking ini, sangat  dipengaruhi  oleh  selera  konsumen  akhir  di  daerah  tujuan.  Konsumen  biasanya  lebih menyukai anak-anak gadis karena memberikan kepuasan tersendiri ketika menggunakannya, disertai mereka mempunyai pemikiran bahwa PSK yang masih gadis dan belia, pasti terbebas dari  berbagai  penyakit  menular  sehingga  konsumen  berani  membayar  tinggi.  Hal  ini  terjadi akibat dari semakin pesatnya perkembangan penyakit menular dan HIV/ AIDS. Sementara itu dikalangan  Users,  berkembang  pula  suatu  pemikiran  dan  kepercayaan  bahwa  berhubungan
badan  dengan  anak-anak  gadis  maka  dapat  menambah  tenaga  dan  bisa  mempertahankan kemudaan  (awet  muda).  Lebih  lanjut  dipaparkannya  bahwa  dengan  adanya  imbalan  yang tinggi  banyak  orang  yang  tidak  bermoral  dan  veteran  PSK  untuk  terjun  kedalam  bisnis pengadaan  PSK  anak  untuk  konsumen  dalam  negeri  dan  luar  negeri.  Trafficker  semakin menjamur  dan  berlomba-lomba  mendatangi  desa-desa  untuk  mencari  calon  PSK,  karena disitu terdapat uang yang dapat memenuhi ambisi untuk menjadi orang kaya, namun korban trafficking  tetap  menjadi  korban  pemerasan  dan  eksploitasi  yang  tetap  miskin.  Kisah-kisah sukses  PSK  anak  yang  mereka  ceritakan  kepada  tetangganya,  hanyalah  kamuflase, kesuksesan  yang penuh kepalsuan, sehingga akhirnya mereka kembali miskin sekembalinya dari perantauan kota-kota besar baik di dalam negeri maupun luar negeri.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  hasil  penelitian  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  belum efektifnya  collaborative  governance  Gugus  Tugas  Pencegahan  dan  Penanganan  Korban Perdagangan Orang, Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Jawa tidak hanya disebabkan  oleh  faktor  internal  kolaborasi  semisal  penyamaan  visi,  tujuan,  strategi,  dan aktifitas diantara para pihak dalam kerjasama kolaboratif akan tetapi tetapi pemahaman yang berhubungan  dengan  pemetaan  persoalan  penetrasi  konteks  sosial  budaya  masyarakat  di Provinsi Jawa Barat.
Penetrasi konteks sosial budaya masyarakat di Provinsi Jawa Barat yang dimaksudkan adalah  faktor  kemiskinan,  tingkat  Pendidikan  penduduk,  ketiadaan  Akta  Kelahiran  dan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk, terbatasnya kesempatan kerja, faktor budaya dimana anak perempuan sebagai  aset  ekonomi,  perkawinan dini, budaya komsumtif sebagian masyarakat di Provinsi Jawa Barat.

## DAfTAR  PUSTAKA
Nuh, M. (2005). Jejaring Anti Trafficking. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan
Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
Nuraeny, H. (2011). Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya. Bandung: Sinar Grafika.
Irwanto, Fentiny Nugroho, Johanna Debora Imelda. (2001). Perdagangan Anak di Indonesia. Jakarta: Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia.
Nuh, M. (2005). Jejaring Anti Trafficking Strategi Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan.
Nugroho,  R.  (2004).  Kebijakan  Publik  (Formulasi,  Implementasi,  dan  Evaluasi).  Jakarta: Elex Media Komputindo.
Prastowo, A. (2011). Metode Penelitian Kualitatif. Jogjakarta: AR-RUZZ Media.
Rosidin, U. (2015). Otonomi Daerah Dan Desentralisasi. Bandung: Pustaka Setia.
Sahala, S. (2004).  Masalah Perdagangan Anak  Dan Wanita Berdasarkan  Protokol Konvensi TOC. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Hak Asasi Manusia RI.
Subarsono, A. (2016). Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
Bovaird, T. (2004). Public Private Partnership from Contested Concepts to Prevalent Practice. International Review of Administrative Sciences.
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2016). Statistik Daerah Provinsi Jawa Barat. Bandung: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. (2015). Profil Anak Indonesia. Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
Badan Pusat Statistik. (2015). Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Keputusan  Gubernur  Jawa  Barat  Nomor  467.2/Kep.287-BP3AKB/2015  Tentang  Gugus Tugas  Pencegahan  Dan  Penanganan  Korban  Perdagangan  Orang,  Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Provinsi Jawa Barat
Peraturan  Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Perdagangan Orang di Provinsi Jawa Barat
Peraturan  Gubernur  Jawa  Barat  Nomor  89  Tahun  2009  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2008  Tentang  Pencegahan  Dan  Penanganan Perdagangan Orang Di Provinsi Jawa Barat
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Website: http://www.verbivora.com/2018/04/telaah-human-trafficking-di-indonesia.html (15 Mei, 2019)