As- Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## Konsep dan Tantangan Zona Kuliner Halal Aman dan Sehat Perspektif
Maqasid Al-Syariah

## Sovi Santri Susanti, Nurjannah Septyanun, Yulias Erwin
Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram santrisovi@gmail.com nurjannahs@ummat.ac.id yuliaserwin@gmail.com

## ABSTRACT
The existence of a halal, safe and healthy culinary zone is one of the things that supports economic development. With the existence of a halal culinary area, we can provide services that can guarantee that the food and drinks consumed are halal, healthy and comfortable for visitors. Consuming  halal,  safe  and  healthy  food  is  a  consumer's  right,  regardless  of  ethnicity,  race, religion or economy. The halal, safe and healthy culinary zone is not only a place to eat, but also a tourist destination. The aim of this research is to analyze the concept and challenges of the Safe and Healthy Halal Culinary Zone from the Maqashid Al-Syariah perspective. This research uses qualitative  research  methods,  namely  research  that  aims  to  gain  understanding,  develop theories, and describe complex related problems. The sources used in qualitative research are only  secondary  data  consisting  of  written  form  (library),  including  primary  legal  materials, secondary  legal  materials  and  tertiary  legal  materials.  This  research  also  uses  a  conceptual approach and a statutory approach. The results of the research are that the challenges faced by Indonesia are the lack of halal awareness among Indonesian society, the existence of problems in implementing the Halal Product Guarantee Law and the low awareness of Indonesian society to compete. Through this research, it is hoped that many groups will become increasingly aware of the importance of the halal industry so that they can support efforts to advance the Indonesian halal industry. By looking at these potentials and challenges, the government is advised to further promote education for business actors about the importance of maintaining and guaranteeing the  quality  of  goods  and  services  offered  to  the  public,  especially  regarding  guarantees  of halalness  considering that the  majority of  Indonesia's population  is  Muslim.  Apart from that, there  needs  to  be  assistance  for  Micro,  Small  and  Medium  Enterprises  (MSMEs)  in  the  halal certification  process.  Conclusions.  250  words maximum.  Abstract  should  only  be  typed  in  one paragraph and in one column format .
Keywords: SPECIAL Zone, Maqashid Al-Syariah, Halal

## ABSTRAK
Keberadaan  zona  kuliner  halal,  aman  dan  sehat  merupakan  salah  satu  hal  yang menunjang  perkembangan  perekonomian.  Dengan  adanya  Kawasan  kuliner  halal,  dapat memberikan  pelayanan  yang  mampu  menjamin  makanan  dan  minuman  yang  dikonsumsi memenuhi kehalalan, Kesehatan dan kenyamanan bagi pengunjung. Mengonsumsi makanan yang halal, aman dan sehat merupakan hak konsumen, tanpa memandang suku, ras, agama maupun ekonomi. Zona kuliner halal, aman dan sehat bukan hanya sebagai tempat makan saja, tetapi  juga  menjadi  destinasi  wisata.  Tujuan  penelitian  ini  yakni  untuk  menganalisis bagaimana konsep dan tantangan Zona Kuliner Halal Aman dan Sehat perspektif Maqashid Al- Syariah.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif,  yaitu  penelitian  yang
As- Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 3 (2024) 1698 - 1711  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7167
Bertujuan  untuk  memperoleh  pemahaman,  mengembangkan  teori,  dan  menggambarkan secara kompleks permasalahan terkait. Sumber yang digunakan dalam penelitian kualitatif hanyalah data sekunder yang terdiri dalam bentuk tertulis (kepustakaan) antara lain, bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Penelitian  ini  juga menggunakan  pendekatan  konseptual  ( Conceptual  Approach )  dan  pendekatan  undang- undang ( Statute Approach ). Hasil penelitian yaitu Tantangan yang dihadapi Indonesia adalah kurangnya  halal awareness pada  masyarakat  Indonesia,  adanya  problematika  dalam pelaksanaan  Undang-Undang  Jaminan  Produk  Halal  dan  rendahnya  kesadaran  masyarakat Indonesia  untuk  berkompetisi.  Melalui  penelitian  ini,  diharapkan  banyak  kalangan  yang semakin  sadar  akan  pentingnya  industri  halal  sehingga  dapat  mendukung  upaya  untuk memajukan  industri  halal  Indonesia.  Dengan  melihat  potensi  dan  tantangan  tersebut, pemerintah  disarankan  untuk  lebih  menggalakkan  edukasi  kepada  pelaku  usaha  tentang pentingnya  menjaga  dan  menjamin  kualitas  barang  dan  jasa  yang  ditawarkan  kepada masyarakat,  khususnya  terkait  jaminan  kehalalannya  mengingat  mayoritas  penduduk Indonesia beragama Islam. Selain itu, perlu ada pendampingan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam proses sertifikasi halal.
Kata Kunci: Zona KHAS, Maqashid Al-Syariah, Halal

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  laporan  BPS  2019  mencatat  bawah  persentase  pengeluaran pangan  masyarakat  Indonesia  masih  cukup  tinggi  yaitu  49.14%  per  bulan.  Hal  ini ternyata masyarakat Indonesia memiliki tingkat konsumsi yang cukup tinggi (Hamdi, 2022). Dalam hal konsumsi sudah dijelaskan dalam pedoman umat Islam yaitu Al- Quran, di mana terdapat lebih dari tiga puluh ayat Al-Quran yang membahas tentang kewajiban umat Islam untuk menjaga dan memperhatikan apa yang dikonsumsi dan juga didukung oleh hadits yang menjelaskan tentang produk halal dan haram. Konsep makanan  halal  ini,  tidak  hanya  diakui  oleh  umat  Islam  saja,  namun  juga  diakui  di seluruh dunia sebagai tolok ukur alternatif untuk keamanan, kebersihan, dan jaminan kualitas dari apa yang kita konsumsi atau gunakan sehari-hari (Amini et al., 2022).
Dalam  Islam  untuk  memenuhi  kebutuhannya,  seorang  muslim  harus senantiasa sejalan dengan Alquran dan Sunah. Sebagaimana firman Allah SWT(Siti Maheran, et. al 2022):
اَهُّيَآٰ ي ُ ساَّنلا ا ْو ل ك اَّمِم ىِف ُ ِض ْرَ ْلْا ًُل لَح ُ اًبِ يَط َُلْ َّو ا ْو عِبَّتَت ُِت  و ط خ ُ ِن  طْيَّشلا ُ هَّنِا ُْم كَل ُ و دَع ُ نْيِبُّم
168 ) (169) اَمَّنِا ُْم ك ر مْأَي ُِء ْْۤوُّسلاِب ُِءْۤاَشْحَفْلا َو ُْنَا َو ا ْو ل ْو قَت ىَلَع ُِٰاللّ اَم َُلْ َُن ْو مَلْعَت
“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. “ (Qs. Al -Baqarah: 168-169) .
Perintah untuk mengonsumsi makanan dari yang halal dan baik telah jelas dan terang disampaikan Allah SWT di dalam al-Quran. Di dalamnya telah dijelaskan bahwa sudah menjadi perintah Allah yang tidak diragukan lagi kebenarannya untuk mengonsumsi  makanan  yang  halal  dan  baik.  Di  samping  adanya  perintah,  tentu adanya  larangan  dari  Allah  terhadap  mengonsumsi  makanan,  yaitu  makanan  yang
As- Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 3 (2024) 1698 - 1711  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7167
tidak jelas sumbernya ( syubhat ) dan makanan yang haram(Thabrani, 2014). Dari sisi kesehatan,  begitu  banyak  hasil  penelitian  para  ahli  yang  menyatakan  kesalahan dalam mengonsumsi makanan dapat mengganggu kerja tubuh, hingga akhirnya baik langsung ataupun tidak langsung dalam jangka waktu tertentu dapat menimbulkan berbagai penyakit. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Imam Jauhari, bahwa memperhatikan  dan  menjaga  kesehatan  itu  penting,  karena  kesehatan  dipandang sebagai alat atau sarana untuk hidup produktif (Andriyani, 2019). Makanan berfungsi untuk  memelihara  proses  tubuh  dalam  pertumbuhan  atau  perkembangan  serta mengganti jaringan tubuh yang rusak, memperoleh energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari,  mengatur  metabolisme  dan  berbagai  keseimbangan  air  mineral,  dan cairan  tubuh  yang  lain,  juga  berperan  di  dalam  mekanisme  pertahanan  tubuh terhadap berbagai penyakit.
Menurut Quraish Shihab makanan halal merupakan makanan yang sifatnya tidak haram atau tidak dilarang oleh agama Islam untuk dimakan. Dalam Islam sendiri haram dibedakan menjadi 2 macam yaitu haram karena zatnya dan haram karena bukan zatnya (Eva Diyah et al., 2022). Selanjutnya dalam hukum Islam, menjaga atau memelihara sesuatu yang penting dalam kehidupan sudah dikenal di dalam konsep yang  baku,  yang  dikenal  dengan  istilah  maqashid  asy-syariah.  Tujuan  Allah mensyariatkan  hukumnya  (maqashid  asysyariah)  adalah  untuk  menghindari keburukan  (mafsadah)  dan  mewujudkan  kemaslahatan  (maslahah).  Konsep maqashid asy- syariah tersebut telah tertata di dalam lima unsur pokok tasyri‟, yaitu; agama  ( hifdz  ad-Diin ),  jiwa  ( hifdz  an-Nafs ),  akal  ( hifdz  al- „Aql ),  keturunan  ( hifdz anNasl ), dan harta ( hifdz al-Mal ) (Sulistiani, 2019).
Di dunia, makanan   halal berkembang pesat karena tidak hanya umat Islam yang  tergiur  dengan  makanan  halal  tetapi  juga  non-Muslim  karena  makanan  halal dijamin  dari  segi  kebersihan  dan  kesehatannya.    Serbuan  pangan  impor  cukup menjadi  tantangan  apalagi  Indonesia  merupakan  negara  yang  mayoritas penduduknya  beragama  Islam,  negara-negara  lain  akan  berlomba-lomba  untuk meraih konsumen guna meraih keuntungan perusahaannya (Peristiwo, 2019). Dalam mempercepat penerapan  standar  halal  di mana  salah  satu  yang  dibutuhkan adalah sertifikasi   halal   maka    dikeluarkanlah   undang – undang    untuk   mendukung pemberlakuan  standar  halal.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014 tentang Jaminan  Produk  Halal,  Pasal  4  menyebutkan  sertifikasi  halal  produk adalah  bersifat  wajib. Ketentuan  wajib  bersertifikat  halal  bagi  pelaku  usaha  yang memproduksi    pangan    atau  memasukkan    pangan    ke    Indonesia    untuk diperdagangkan  hendaklah  menyatakan  bahwa pangan  yang  bersangkutan  halal bagi  umat  Islam.  Penjelasan  Undang-Undang  Jaminan Produk  Halal  menyatakan bahwa  keterangan  halal  untuk  suatu  produk  sangat  penting  bagi masyarakat Indonesia    yang    mayoritas    memeluk    agama    Islam.    Jaminan    penyelenggaraan produk halal juga bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan  produk  halal  bagi  masyarakat  dalam  mengonsumsi  dan menggunakan  produk (Salam & Makhtum, 2022). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020  tentang  Cipta  Kerja  juga  menjelaskan,  kewajiban memenuhi  jaminan  produk
As- Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
halal  juga  berlaku  terhadap  pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah (UMKM)(Baihaki et al., 2022).
Indonesia  memiliki  potensi  yang  luar  biasa  untuk  mengembangkan  zona kuliner halal, aman dan sehat. Potensi tersebut di antaranya adalah jumlah penduduk muslim  yang  melimpah  hingga  diproyeksikan  mencapai  256  juta  jiwa  pada  tahun 2050,  pertumbuhan  berbagai  sektor  industri  halal  khususnya  sektor  produk makanan halal, mulai diakuinya prestasi Indonesia di mata dunia, kondisi geografis Indonesia  serta  bonus  demografinya,  perkembangan  teknologi,  serta  pengesahan Undang-Undang Jaminan Produk Halal nomor 33 tahun 2014. Produk halal menjadi lebih relevan dan menjadi salah satu perhatian di tengah banyaknya produk global yang masuk ke Indonesia, yang mendorong pelaku usaha lokal maupun global untuk mendapatkan  sertifikasi  halal  dari  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  atas  produknya (Ermelia et al., 2023).
Pemberlakuan sertifikasi halal memberikan implikasi yang besar terhadap bisnis  produk  halal di  Indonesia.    Bisnis  halal  secara  khusus  di  Indonesia  menjadi obyek  yang  sangat  menarik  karena  Indonesia  adalah  negara  dengan  penduduk Muslim  terbesar  didunia.    Keadaan  inilah  yang  menjadikan  Indonesia  mempunyai potensi  yang  sangat  besar  dalam  industri  pengembangan  produk  halal  di dunia(Farida et al., 2023).
Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa, produk halal menjadi lebih relevan dan menjadi salah satu perhatian di tengah banyaknya produk global yang masuk ke Indonesia, yang mendorong pelaku usaha lokal maupun global untuk mendapatkan  sertifikasi  halal  dari  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  atas  produknya (Adila & Filsahani, 2023). Hal ini terlihat dari banyaknya gerai fast food dan produk makanan  impor  yang  berusaha  mendapatkan  sertifikat  halal  dari  MUI.  Ini menunjukkan bahwa Produk halal dengan cepat mendapatkan pengakuan di seluruh dunia sebagai standar baru untuk keselamatan manusia dan jaminan kualitas produk. Sebab, Produk dengan sertifikasi halal tidak hanya lebih percaya diri untuk diterima oleh konsumen muslim, tetapi juga oleh konsumen agama lainnya(Syarif & Adnan, 2019).
Di  NTB  sejatinya  masih  mencari  bentuk  dan  masih  menghadapi  beragam tantangan- tantangan yang mesti diatasinya. Tulisan ini berupaya menelaah konsep dan tantangan Zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat perspektif Maqashid Al-Syariah yang  ada  di  NTB  .  Ada  dua  hal  yang  hendak  dijelaskannya,  pertama,  bagaimana konsep dan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan Zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat di NTB, dan kedua, bagaimana pandangan syatibi mengenai Zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat persperktif Maqashid Syariah..

## METODE PENELITIAN
Dalam    penelitian  ini,  penulis  memilih  metode  penelitian  kualitatif,  yaitu penelitian yang  Bertujuan untuk memperoleh  pemahaman, mengembangkan teori, dan  menggambarkan  secara  kompleks  permasalahan  terkait.    Menurut  Soerjono Soekanto,  penelitian  hukum  dibedakan  menjadi  2  bagian  yakni,  penelitian  hukum
As- Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
normatif  dan  penelitian  hukum  sosiologis  atau  empiris.    Penelitian  ini  termasuk penelitian  normatif  (kepustakaan)  yaitu  hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  kaidah atau  norma  yang  merupakan  patokan  berprilaku  manusia  yang  dianggap  pantas (Zainuddin  &  Karina,  2023).  Sumber  yang  digunakan  dalam  penelitian  normatif hanyalah data sekunder yang terdiri dalam bentuk tertulis (kepustakaan) antara lain, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini  juga  menggunakan  pendekatan  konseptual  ( Conceptual  Approach )  dan pendekatan undang-undang ( Statute Approach ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Konsep dan Tantangan Zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat
Keberadaan zona kuliner halal, aman dan sehat merupakan salah satu hal yang menunjang perkembangan perekonomian. Dengan adanya Kawasan kuliner halal, dapat memberikan pelayanan yang mampu menjamin makanan dan  minuman  yang  dikonsumsi  memenuhi  kehalalan,  Kesehatan  dan kenyamanan bagi pengunjung. Mengonsumsi makanan yang halal, aman dan sehat merupakan hak konsumen, tanpa memandang suku, ras, agama maupun ekonomi.  Zona  kuliner  halal,  aman  dan  sehat  bukan  hanya  sebagai  tempat makan saja, tetapi juga menjadi destinasi wisata.
Zona kuliner halal, aman dan sehat merupakan tempat Di mana semua pihak terkait bekerja sama untuk menyediakan makanan dan minuman yang halal,  sehat,  aman  dan  lingkungan  nyaman  sesuai  dengan  kaidah  syariah. Adapun tujuan dari zona kuliner halal, aman dan sehat :
1. Terwujudnya zona kuliner yang halal, aman dan sehat.
2. Tersedianya  zona  kuliner  dengan  infrastruktur  yang  memenuhi ketentuan  jaminan  produk  halal  dan hygiene sanitasi  pangan  sehingga aman dan sehat untuk dikonsumsi.
3. Terselenggaranya pengelolaan zona kuliner halal, aman dan sehat yang memenuhi ketentuan jaminan produk halal yang berkesinambungan.
4. Terwujudnya  perilaku  pelaku  usaha,  pengelola  dan  pengunjung  dalam menjamin kehalalan produk, pola hidup bersih dan sehat.
Zona kuliner halal, aman dan sehat yang selanjutnya disebut sebagai Zona  KHAS  adalah  area  Lokasi  strategis  yang  telah  ditetapkan  dan berhubungan  dengan  memasak  atau  aktivitas  memasak,  masakan  berupa lauk pauk, panganan maupun minuman yang erat kaitannya dengan konsumsi makanan  sehari-hari  serta  lingkungan  yang  memenuhi  kaidah  halal,  aman dan sehat serta dikelola secara profesional (Ilham et al., 2023).
Zona  kuliner  halal,  aman  dan  sehat  yang  akan  dibangun  dan/atau dikembangkan  harus  memenuhi  kriteria.  Pengelolaan  memiliki  komitmen untuk  menjalankan  usaha  Zona  KHAS  dengan  berlandaskan  pada  prinsip manajemen  syariah.  Sebagian  besar  area  lokasi  dialokasikan  untuk  pelaku usaha  yang  menghasilkan  produk  kuliner  halal,  aman  dan  sehat,  dan/atau
As- Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
sedang  dalam  proses  mendapatkan  sertifikasi  halal.  Zona  KHAS  sudah memiliki sarana dan prasarana yang terletak dalam satu hamparan yang sama dengan  kegiatan  menghasilkan  produk  kuliner  halal,  aman  dan  sehat. Selanjutnya  Zona KHAS juga memiliki minimal 10 (sepuluh) pelaku  UMKM Kuliner  berupa  kedai  atau  warung  atau  yang  sejenis  untuk  Kawasan  yang diperuntukkan bagi Masyarakat umum atau minimal 5 (lima) pelaku UMKM kuliner untuk Kawasan kuliner yang bersifat terbatas (seperti kantin instansi, Lembaga, sekolah atau kementerian, rumah sakit dan sejenisnya). Zona KHAS juga  harus  terletak  didaerah  yang  dekat  dengan  tempat  ibadah  seperti mushollah atau masjid sesuai dengan persyaratan yang berlaku (Tutut Indra Wahyuni, 2022).
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Peraturan Pelaksanaan  UU  JPH  Nomor  31  Tahun  2019  yang  telah  disahkan  dan ditandatangani  oleh  Presiden  Joko  Widodo  pada  tanggal  29  April  2019, diharapkan  mampu  memperkuat  posisi  Indonesia  dalam  menggarap  kue ekonomi  industri  halal  yang  besar.  Namun,  meski  telah  memiliki  payung hukum berupa UU JPH dan PP JPH, zona kuliner halal, aman dan sehat  masih menghadapi  beberapa  tantangan  di  dalam  negeri,  terlebih  lagi  jika  lebih banyak berbicara di tingkat internasional (Hasan & Pasyah, 2022).
Pada  tanggal  17  Juli  2024  di  Gedung  Biro  Perekonomian  Pemprov NTB, pihak KNEKS menyampaikan tahapan implementasi Zona KHAS sebagai berikut:  Pertama,  Penentuan  lokus  Zona  KHAS.  Kedua,  Audensi  Pengelola dengan K/L terkait. Ketiga, Sosialisasi Pedoman Zona KHAS Kepada tenant. Setelah  ke  tiga  tahap  itu  dilakukan,  tahap  selanjutnya  yakni  inspeksi Kesehatan lingkungan (IKL) dan pemeriksaan Lab. Aman dan Sehat kemudian proses  selanjutnya  yakni  sertifikasi  LHS/Stikerisasi  (labelisasi).  Langkah Selanjutnya  pendampingan  NB  dan  sosialisasi  pendampingan  produk  halal menghasilkan  sertifikasi  halal.  Langkah  terakhir  yakni launching nya  Zona KHAS tersebut.
Salah satu upaya Pemda NTB dalam konteks pengembangan syariah adalah  pengaturan  konsep  wisata  syariah  dalam  perda,  upaya  demikian dilakukan untuk menjamin pelaksanaan wisata syariah di NTB. Selanjutnya, ada beberapa tantangan yang dihadapi pemda dalam konteks pengembangan wisata syariah, di antaranya adalah sertifikasi halal bagi industri pariwisata syariah yang meliputi akomodasi, konsumsi, dan fasilitas pendukung lainnya (Fahham, 2017).
Adapun  tantangan-tantangan  Zona  Kuliner  Halal,  Aman  dan  Sehat tersebut: Pertama ,  dari  segi  produk  yang  beredar,  belum  ada  kepastian hukum status kehalalannya karena masih banyak produk yang beredar belum memiliki  sertifikasi  halal.  Padahal,  Pasal  67  UU  JPH  mengamanatkan  lima tahun setelah UU JPH diundangkan, artinya pada tahun 2019, seluruh produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat
As- Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
halal. Kedua ,  pemerintah  belum  mempunyai  jangka  panjang  rencana  yang memuat  visi  pengembangan  industri  halal  nasional.  Padahal,  Indonesia merupakan pangsa pasar industri halal dunia. Berkaca pada Malaysia, negara tersebut  telah  mempunyai  Halal  Master  Plan  pada  tahun  2008. Ketiga , membangun skala ekonomi industri halal. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari tiga sisi: biaya sertifikasi halal, hubungan industri halal, keuangan Islam, dan penelitian  dan  pengembangan  halal. Keempa t,  pemerintah  harus  hadir sebagai pelayan masyarakat yang harus mendukung produksi, distribusi dan konsumsi produk halal dengan menyiapkan infrastruktur produk halal yang memadai.  Karena  produk  halal  menjadi  permintaan  global,  maka  fasilitas distribusi seperti kargo dan pelabuhan harus dikontrol sesuai prosedur halal.
Kelima ,  yang  tidak  kalah  penting  adalah  adanya  lembaga  pengawas  untuk menindak  pelanggaran  yang  terjadi,  terutama  oleh  pelaku  usaha  atau produsen  yang  tidak  memenuhi  kaidah  ketentuan  produksi  halal.  Sebab banyak aturan yang akan menjadi 'macan kertas' (Istilahnya mengacu pada suatu hal atau orang yang diklaim atau terkesan kuat atau mengancam namun tidak  efektif  dan  tidak  mampu  menerima  tantangan)  karena  tidak  disertai pengawasan dan sanksi yang tegas. Kepolisian dan Badan Pengawas Obat dan Makanan  (BPOM)  dapat  berwenang  mengawasi  produk  halal(Muhammad Nizar & Antin Rakhmawati, 2022).
Untuk meningkatkan halal awareness di Indonesia, kuncinya adalah dengan  melakukan  sosialisasi.  Sosialisasi  harus  dilakukan  secara  terus- menerus secara langsung ataupun tidak langsung. Sosialisasi secara langsung bisa  dilakukan  dengan  membuat  kajian  keagamaan  tentang  konsep  halal, mengadakan seminar bertemakan industri halal, mengadakan kunjungan ke lembaga  pendidikan,  serta  mengadakan event dan  pameran  industri  halal.
Sementara  itu,  sosialisasi  secara  tidak  langsung  dapat  dilakukan  dengan perantara  berbagai  media.  Pada  media  cetak,  sosialisasi  bisa  dilakukan dengan membuat artikel pada koran dan majalah, membuat buku dan komik mengenai konsep halal seperti yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Fathoni, 2020).
Rumitnya  implementasi  UU  JPH  akan  terurai  jika  masing-masing pihak  berperan  optimal  dan  mendapat  pemahaman  yang  memadai(Al Mustaqim.D, 2023). Kuatnya jaringan pelaku dan konsumen produk halal di Indonesia  merupakan  tantangan  nyata.  Indonesia  mempunyai  banyak sumber  daya  manusia  yang  mumpuni  untuk  mengatasi  hal  tersebut. Komitmen  pemerintah  tetap  mensinergikan  peran  berbagai  pihak.  Peluang dan  tantangan  produk  halal  diharapkan  semakin  meningkatkan  daya  saing produk Indonesia di era saat ini (Samsul, 2022). Tinggal (bagaimana) upaya penegakan  hukum  dan  perlindungan  hak  konsumen  atas  sertifikasi  dan pelabelan produk halal.
As- Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
2. Pemikiran  Syatibi  Tentang  Kuliner  Halal,  Aman  dan  Sehat  perspektif Maqashid Al-Syariah
Penemuan dalam pembahasan ini adalah makanan yang halal dan baik dalam  Islam  dapat  dicermati  di  dalam  konsep  maqashid  syariah.  Menurut pendapat  para  ahli  fikih,  bahwa  makanan  yang  halal  dan  baik  itu  harus berdasarkan  konsep  maqashid  syariah,  yaitu  berdasarkan  kemaslahatan (maslahah)  dan  berupaya  menghindari  kerusakan  /keburukan  ( mafsadah ). Teori Maqasid syariah dalam wilayah ekonomi Islam dapat ditemukan secara langsung dalam landasan etika.  Para pelaku   ekonomi tidak hanya dituntut untuk dapat menguasai sumber-sumber ekonomi yang strategis tetapi juga memanfaatkannya    untuk    kepentingan    umat    dengan    mengacu    pada kemaslahatan  dharuriyah,  hajiyyah,dan  tahsiniyyah  (Annisa  &  Sri,  2019). Tujuan  daripada  pendekatan  maqashid  syariah  itu  adalah untuk  menjamin hal-hal yang bersifat dharuri, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Tujuan tersebut dapat dicapai bagi seseorang yang sudah dibebani atau taklif, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, yaitu al- Qur’an dan hadis (Aryani, 2017).
Kewajiban  mengonsumsi  makanan  halal  ini  bertujuan  menciptakan kemaslahatan, kebaikan dan kesejahteraan (falah) untuk manusia itu sendiri. Dari  tujuan  ini  dapat  ditemukan  nilai-nilai  yang  terkandung  di  dalamnya sesuai dengan maqashid syariah. Maqasid Syariah terdiri dari dua kata yakni maqasid dan syariah. (Asnawi & Ibrahim, 2018).
Secara  etimologi,  maqashid  al-syari`ah  terdiri  dari  dua  kata,  yakni maqashid dan al-syari`ah. Maqashid adalah bentuk jama` dari maqashid yang berarti kesengajaan atu tujuan. Sementara syari`ah secara bahasa berarti ءاملا
نم ثدحت
عضاوملا yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini  dapat  pula  dikatakan  sebagai  jalan  ke  arah  sumber  pokok  kehidupan. Menurut Syatibi sebagai yang dikutip dari ungkapannya:
هذه ةعيرشلا تعضو قيقحتل ديصاقم عراشلا ىف مايق مهحلاصم ىف نيدلا ايندلاو اعم
(sesungguhnya syari`at itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan, manusia di dalam  agama  dan  dunia  sekaligus.  Dalam  ungkapan  lain  dikatakan  oleh Syatibi: ا دابعل حلاصمل ةعورشم ماكحلأا )  hukum-hukum  itu  disyari`atkan  untuk kemaslahatan  hamba  dan  agama.  Apabila  ditelaah  pernyataan  Syatibi tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  kandungan  maqashid  al-syaria`ah  atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian, semua kewajiban  (taklif)  diciptakan  dalam  rangka  merealisasikan  kemaslahatan hamba.  Tak  satu  pun  hukum  Allah  dalam  pandangan  Syatibi  yang  tidak mempunyai  tujuan.  Lebih  jauh  ia  menyatakan  bahwa  hukum  yang  tidak mempunyai tujuan sama dengan fat taklif ma la yu taq (memberikan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan)(Mansyur, 2020).
Al-Syathibi  mengungkapkan  bahwa  syariat  yang  diturunkan  oleh syari‟ adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan menghindari mafsadat.  Kemaslahatan  itu  sendiri  kemudian  terbagi  menjadi  tiga
As- Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
kebutuhan,  yaitu;  dharuriat  (primer),  haajiyat  (sekunder)  dan  tahsiniat (tersier)(Nurnazli, 2014). Untuk yang pertama adalah sesuatu yang harus ada demi  terwujudnya  kehidupan  manusia.  Seperti  beragama,  makan,  minum, nikah, belajar, dan lain-lainnya, yang terangkum dalam 5 bagian; hifdzu al-din (memelihara  agama ),  hifdzu  al-nafs (memelihara  jiwa), hifdzu  an-nasl (memelihara keturunan), hifdzu al-mal (memelihara harta) dan hifdzu al- „aql (memelihara akal).
1. Terjaga agama ( hifz al-din ) para konsumen. Hal ini diwujudkan dengan industry halal yang produksinya berdasarkan pendekatan Alquran, hadis dan  hukum  Islam  lainnya  sebagai  pedoman  dalam  menjalankan  segala sistem operasional dan produknya. Dengan adanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  membuat  keabsahan produksinya dan nilai-nilai dan aturan Islam semakin terjamin dan Insya Allah dapat dipercaya oleh konsumen muslim dan non-muslim.
2. Terjaga  jiwa  ( hifz  al-nafs )  para  konsumen.  Hal  ini  terwujud  dari  hasil produksi-produksi halal yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam setiap aspek kehidupan, sehingga terjaga dari produk-produk haram yang dapat merugikan masyarakat tersebut.
3. Terjaga akal pikiran ( hifz al-aql ) konsumen. Hal ini terwujud dari adanya tuntutan  bahwa  pihak  yang  melakukan  produksi  halal  harus  selalu mengungkapkan  secara  detail  mengenai  system  produksinya  dan dilarang untuk menutup-nutupi proses produksi tersebut.
4. Terjaga hartanya ( hifz al-mal ). Hal ini terwujud jelas dalam setiap produk- produk  yang  dikeluarkan  oleh  indutri  halal  dimana  pihak  yang memproduksi  berupaya  untuk  menjaga  proses  produksi  yang  sedang berlangsung dengan bahan baku yang baik dan halal. Selain itu, terlihat juga  dari  adanya  penerapan  sistem  zakat  yang  bertujuan  untuk membersihkan harta nasabah secara transparan dan bersama-sama.
5. Terjaga keturunannya ( hifz al-nasl ). Hal ini terwujud dengan terjaganya empat  hal  di  atas,  maka  para  konsumen  yang  Insyaallah  menggunakan produk  halal  dijamin  halal  akan  berdampak  baik  bagi  keluarga  dan keturunan  yang  dinafkahi  dari  barang-barang  yang  dihasilkan  dari industri yang halal (Bakar et al., 2021).
Sedangkan cara untuk melestarikannya adalah dengan 2 cara yaitu; hifdzuha  min  nahiyati  al-  wujud (menjaga  hal-hal  yang  dapat  memelihara keberadaannya) dan hifdzuha min nahiyati al- „adam (mencegah hal-hal yang dapat menghilangkannya). Sebagai contoh; untuk menjaga agama, kita harus beragama dan melaksanakan ibadah salat, zakat, dan sebagainya. Selanjutnya untuk  mencegah  hilangnya  agama  disyariatkan  berjihad,  memerangi  orang murtad  dan  mencegah  hal-hal  bidah.  Sementara  untuk  maslahat  haajiyat adalah  sesuatu  yang  sebaiknya  ada  untuk  menghindari  kesulitan  dalam
As- Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 3 (2024) 1698 - 1711  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7167
melaksanakannya. Seperti s alat jama‟ (dikumpulkan) dan qashar (diringkas) bagi musafir. Sedangkan maslahah tahsiniyat adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi melestarikan akhlak yang baik. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu juga tidak akan menimbulkan  masyaqah  dalam  melaksanakannya,  hanya  saja  dinilai  tidak pantas  dan  tidak  layak  menurut  ukuran  tata  krama  dan  kesopanan. Contohnya adalah menutup aurat dan menghilangkan najis (Aziz, 2017).
Prinsip-prinsip Maqashid  Syariah,  yang  juga  dikenal  sebagai  tujuan- tujuan  atau  hikmah-hikmah   Syariah,   merujuk   pada   kerangka    kerja konseptual   dalam   Islam   yang menetapkan tujuan-tujuan utama dari ajaran agama dan hukum Islam. Prinsip-prinsip ini tidak hanya  merinci  tugas-tugas agama,  tetapi  juga  berfokus  pada  pencapaian  kesejahteraan  dan keadilan dalam  kehidupan  manusia,  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat.  Tujuan- tujuan  ini memberikan panduan bagi individu, masyarakat, dan pemerintah dalam  membentuk  kebijakan  dan  tindakan  yang  sesuai  dengan  prinsip- prinsip agama dan kepentingan bersama (Dede Al Mustaqim, 2023).
Maqashid al- syari‟ah mengandung empat aspek. Keempat aspek itu adalah: 1. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat 2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami 3. Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan, 4. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum. Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan  hakikat  maqashid  al- syari‟ah.  Aspek  kedua  berkaitan  dengan  dimensi bahasa agar  syari‟at  dapat  dipahami  sehingga  dicapai  kemaslahatan  yang dikandungnya.  Aspek  ketiga  berkaitan  dengan  pelaksanaan  ketentuan- ketentuan  syariat  dalam  rangka  mewujudkan  kemaslahatan.  Ini  juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap  hukum-hukum  Allah.  Atau  dalam  istilah  yang  lebih  tegas  aspek tujuan syariat berupaya  membebaskan manusia  dari kekangan hawa nafsu (Ma’rifah, 2019) .

## KESIMPULAN DAN SARAN
Indonesia  memiliki  potensi  yang  luar  biasa  untuk  mengembangkan  zona kuliner halal, aman dan sehat. Potensi tersebut di antaranya adalah jumlah penduduk muslim  yang  melimpah  hingga  diproyeksikan  mencapai  256  juta  jiwa  pada  tahun 2050,  pertumbuhan  berbagai  sektor  industri  halal  khususnya  sektor  produk makanan halal, mulai diakuinya prestasi Indonesia di mata dunia, kondisi geografis Indonesia  serta  bonus  demografinya,  perkembangan  teknologi,  serta  pengesahan Undang-Undang Jaminan Produk Halal nomor 33 tahun 2014. Produk halal menjadi lebih relevan dan menjadi salah satu perhatian di tengah banyaknya produk global yang masuk ke Indonesia, yang mendorong pelaku usaha lokal maupun global untuk mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atas produknya.
As- Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 3 (2024) 1698 - 1711  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7167
Tantangan yang dihadapi Indonesia adalah kurangnya halal awareness pada masyarakat  Indonesia,  adanya  problematika  dalam  pelaksanaan  Undang-Undang Jaminan  Produk  Halal  dan  rendahnya  kesadaran  masyarakat  Indonesia  untuk berkompetisi.  Melalui  penelitian  ini,  diharapkan  banyak  kalangan  yang  semakin sadar  akan  pentingnya  industri  halal  sehingga  dapat  mendukung  upaya  untuk memajukan industri halal Indonesia. Dengan melihat potensi dan tantangan tersebut, pemerintah  disarankan  untuk  lebih  menggalakkan  edukasi  kepada  pelaku  usaha tentang pentingnya menjaga dan menjamin kualitas barang dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat, khususnya  terkait jaminan kehalalannya  mengingat mayoritas penduduk  Indonesia  beragama  Islam.  Selain  itu,  perlu  ada  pendampingan  pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam proses sertifikasi halal.
As- Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## DAFTAR PUSTAKA
Adila, N., & Filsahani, N. (2023). Manfaat Mengonsumsi Makanan dan Minuman Halal bagi  Kesehatan  tubuh. Journal  Islamic  Education , 1 (4),  720 – 730.
https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/849 Al  Mustaqim.D.  (2023).  Sertifikat  Halal  Sebagai  Bentuk  Perlindungan  Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah Dan Hukum Positif. AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics , 1 (2), 54 – 67.
https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.64
Amini,  A.,  Fasa,  M.  I.,  &  Suharto,  S.  (2022).  Urgensi  Halal  Food  Dalam  Tinjauan Konsumsi  Islami. LIKUID:  Jurnal  Ekonomi  Industri  Halal , 2 (2),  1 – 14. https://doi.org/10.15575/likuid.v2i2.16031
Andriyani,  A.  (2019).  Kajian  Literatur  pada  Makanan  dalam  Perspektif  Islam  dan Kesehatan  (Literature  analysis  on  food  in  islam  and  Health  Perspective).
Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan , 15 (2), 178. Annisa &  Sri. (2019). Tinjauan Maqashid  Syariah Terhadap Konsumsi. Jurnal Studi Keislaman , 5 (1), 23 – 33.
Aryani,  Y.  (2017).  Hubungan  Tingkatan  Maslahah  dalam  Maqashid  Al- Syari’ah (Maslahah  Al-Dharuriyat,  Al-Hajiyat,  At-Tahsiniyat)  Dengan  Al-Ahkam  Al- Khamsah. El-Ruysd , 2 (2), 35 – 57.
Asnawi, U. F., & Ibrahim, R. R. (2018). Implementasi jaminan produk pangan halal di Jambi. Ijtihad :  Jurnal  Wacana  Hukum  Islam  Dan  Kemanusiaan , 18 (2),  211. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v18i2.211-226
Aziz,  M.  (2017).  Perspektif  Maqashid  Al-Syariah  dalam  Penyelenggaraan  Jaminan Produk  Halal  di  Indonesia  Pasca  Berlakunya  Undang-undang  Nomor  33 Tahun  2014  Tentang  Jaminan  Produk  Halal. Al  Hikmah:  Jurnal  Studi Keislaman , 7 (2), 78 – 94.
Baihaki,  A.,  Rabiah  Al  Adawiah,  &  Hermawati,  N.  R.  (2022).  Perlindungan  Hukum Terhadap Konsumen Atas Jaminan Produk Halal Pada Makanan Dan Minuman
UMKM  di  Kota  Bekasi. Krtha  Bhayangkara , 16 (2),  315 – 338.
https://doi.org/10.31599/krtha.v16i2.1501
Bakar, A., Pratami, A., & Sukma, A. P. (2021). Analisis fiqih industri halal. Taushiah , 11 (1), 1 – 13.
Dede  Al  Mustaqim.  (2023).  Strategi  Pengembangan  Pariwisata  Halal  Sebagai
Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah. AB-JOIEC: Al- Bahjah Journal of Islamic Economics , 1 (1), 44 – 55. https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.22
Ermelia,  T.,  Imsar,  I.,  &  Harahap,  R.  D.  (2023).  Analisis  Konsep  Green  Economy Terhadap Potensi Pengembangan Pariwisata Halal Di Sumatera Utara. Jurnal Proaksi , 10 (2), 226 – 245. https://doi.org/10.32534/jpk.v10i2.4049 Eva  Diyah,  N.,  Riyanti,  A.,  &  Karim,  M.  (2022).  Implementasi  Sertifikasi  Halal  Pada Kuliner Umkm Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. SIBATIK JOURNAL: Jurnal  Ilmiah  Bidang  Sosial,  Ekonomi,  Budaya,  Teknologi,  Dan  Pendidikan ,
As- Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
1 (12), 2863 – 2874. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.461
Fahham,  A.  M.  (2017).  Tantangan  Pengembangan  Wisata  Halal  di  Nusa  Tenggara
Barat. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial , 8 (1), 65 – 79.
https://doi.org/10.46807/aspirasi.v8i1.1258
Farida,  N.,  Kurniastuti,  T.,  &  Septiawan,  B.  (2023).  Pelatihan  dan  Pendampingan Legalitas Usaha Produk Makanan UMKM Berbasis Produk Halal. Jurnal Altifani Penelitian  Dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 3 (5),  706 – 713.
https://doi.org/10.59395/altifani.v3i5.481
Fathoni, M. A. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 6 (3), 428. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146 Hamdi,  B.  (2022).  Prinsip  dan  Etika  Konsumsi  Islam  (Tinjauan  Maqashid  Syariah). Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam , 23 (1), 1. https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i1.10821 Hasan, K. N. S., & Pasyah, T. (2022). Challenges of Indonesian Halal Industry in the Digital  Economic  Era. Sriwijaya  Law  Review , 6 (2),  319 – 335. https://doi.org/10.28946/slrev.Vol6.Iss2.869.pp319-335
Ilham,  B.  U.,  Dirwan,  D.,  Randa,  A.,  &  Rafiqah,  R.  (2023).  Pengembangan  UMKM Terpadu  Berbasis  Zona  KHAS  (Kuliner  Halal  Aman  dan  Sehat)  di  Kawasan Wisata Lego-Lego Makassar. Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo ,
9 (2), 315. https://doi.org/10.35906/jurman.v9i2.1819
Ma’rifah,  N.  (2019).  Menggali  Dan  Menemukan  Konsep  Maqasid  Syari’ah  Dalam Pohon  Ilmu  Hukum  Indonesia. E-Journal.Metrouniv.Ac.Id , 16 (02),  248 – 264. https://e- journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/1707%0Ahttps:/ /e- journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/download/1707/1395 Mansyur,  Z.  (2020).  Implementasi  Teori  Maqashid  Syari`Ah  Asy-Syatibi  Dalam Muamalah Kontemporer. Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah , 11 (1), 67 – 92.
https://doi.org/10.18860/j.v11i1.7675
Muhammad Nizar, & Antin Rakhmawati. (2022). Tantangan dan Strategi Pemasaran Produk  Halal  di  Indonesia. Malia  (Terakreditasi) , 13 (1),  123 – 140. https://doi.org/10.35891/ml.v13i1.2872
Nurnazli.  (2014).  PENERAPAN  KAIDAH  MAQÂSHID  SYARIAH  DALAM  PRODUK PERBANKAN SYARIAH. Ijtimaiyya , 7 (1), 44 – 62. Salam, D. Q. A., & Makhtum, A. (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui
Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kabupaten Sampang. Qawwam : The Leader’s Writing , 3 (1), 10 – 20. https://www.jurnalfuad.org/index.php/qawwam/article/view/110
Samsul.  (2022).  Peluang  dan  Tantangan  Industri  Halal  Indonesia  Menuju  Pusar Industri  Halal  Dunia. Al- Azhar :  Journal  of  Islamic  Economics , 4 (1),  12 – 24. https://doi.org/10.37146/ajie
Siti Maheran,  et. al. (2022). Pendekatan Maqashid Syariah Terhadap Konsep Makanan Halalan Thoyyiban Dalam Islam. Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum , 4 (No 1),
As- Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 3 (2024) 1698 - 1711  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7167
50.
Sulistiani,  S.  L.  (2019).  Analisis  Maqashid  Syariah  Dalam  Pengembangan  Hukum Industri  Halal  Di  Indonesia.
Law  and  Justice , 3 (2),  91 – 97. https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7223
Syarif,  F.,  &  Adnan,  N.  (2019).  Pertumbuhan  dan  Keberlanjutan  Konsep  Halal Economy  di  Era  Moderasi  Beragama. Jurnal  Bimas  Islam , 12 (1),  93 – 122. https://doi.org/10.37302/jbi.v12i1.97
Thabrani,  A.  M.  (2014).  ESENSI  TA’ABBUD  DALAM  KONSUMSI  PANGAN  (Telaah Kontemplatif atas Makna Halâl-Thayyib). AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata
Sosial , 8 (1), 55 – 68. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v8i1.340
Tutut Indra Wahyuni, D. (2022). Pedoman Zona Kuliner, Halal, Aman, dan Sehat. In Komite  Ekonomi  dan  Keuangan  Syariah .  Komite  Nasional  Ekonomi  dan Keuangan Syariah.
Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan  Kebenaran  pada  Penelitian  Hukum. Smart  Law  Journal , 2 (2),
114 – 123.