Tadbiruna: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIS) Dalam Pendidikan Perspektif Gender Menuju Indonesia Emas 2045
Aida Maqbulah 1 Syafruddin 2 Pipin Yosepin 3 STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyyah Jakarta 123
Jl KayuManis Barat No. 99 Jakarta Timur aidahasyim723@gmail.com 1 abunasywal72@gmail.com 2 pipin.nurjannah@gmail.com 3

## ABSTRAK
Penulisan    ini  mengulas  peran  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  (PTKIS)  dalam  pendidikan perspektif  gender  sebagai  komponen  utama  menuju  Indonesia  Emas  2024.  Pendidikan  gender melibatkan  pemahaman  tentang  peran  gender  dan  hak  asasi  manusia.  PTKIS  memiliki  tanggung jawab untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan pendidikan gender, membentuk pemimpin yang  sadar  akan  kesetaraan  gender,  dan  mampu  mengatasi  tantangan  sosial  yang  rumit.  PTKIS dapat  memainkan  peran  utama  dalam  mengatasi  hal  ini.  Dengan  memahami  konsep  pendidikan gender, mengintegrasikannya dalam kurikulum, serta melibatkan dosen dalam penyampaian materi gender,  PTKIS  dapat  menciptakan  lingkungan  pendidikan  yang  inklusif  dan  beradab.  Melalui kebijakan  inklusifitas  gender,  pencegahan  kekerasan  berbasis  gender,  dan  partisipasi  aktif mahasiswa dalam kesetaraan gender, PTKIS memiliki potensi untuk membentuk masyarakat  yang lebih inklusif, adil, dan berdaya saing, sesuai dengan visi Indonesia Emas 2024 yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemajuan yang berkelanjutan.
Kata Kunci : Peran, PTKIS, Pendidikan, Gender, Indonesia, Emas

## ABSTRACT
This  paper  reviews  the  role  of  Islamic  Higher  Education  Institutions  (HEIs)  in  gender  perspective education  as  a  key  component  towards  Indonesia  Emas  2024.  Gender  education  involves  an understanding  of  gender  roles  and  human  rights.  HEIs  have  a  responsibility  to  integrate  religious values with gender education, shaping leaders who are aware of gender equality, and able to address complex social challenges. HEIs can play a major role in addressing this. By understanding the concept of gender education, integrating it in the curriculum, and involving lecturers in the delivery of gender materials,  PTKIS  can  create  an  inclusive  and  civilised  educational  environment.  Through  gender inclusivity  policies,  prevention  of  gender-based  violence,  and  active  student  participation  in  gender equality,  PTKIS  has  the  potential  to  shape  a  more  inclusive,  just,  and  competitive  society,  in accordance  with  the  vision  of  Indonesia  Emas 2024  that  reflects  the  values  of  justice,  equality,  and sustainable progress.
Keywords: Role , PTKIS, Education, Gender, Indonesia, Gold
Volume 4 Nomor 1 Agustus 2024
http://jurnal.iuqibogor.ac.id
Tadbiruna: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

## PENDAHULUAN
Pendidikan  gender  menjadi  aspek  krusial  dalam  pembangunan  suatu  negara, terutama dalam mencapai visi Indonesia Emas 2024 yang mengedepankan kesetaraan dan kesejahteraan  seluruh  lapisan  masyarakat.  Namun,  dalam  perjalanan  menuju  tujuan tersebut,  terdapat  sejumlah  tantangan  yang  perlu  diatasi,  khususnya  dalam  konteks Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIS) di Indonesia.
Beberapa permasalahan yang memperjelas urgensi peran PTKIS dalam pendidikan perspektif  gender,  yaitu  pertama,  keterbatasan  kesadaran  gender  dalam  pendidikan keagamaan. Dalam hal ini  PTKIS memiliki peran sentral dalam mendidik generasi muda dengan  nilai-nilai  agama  dan  moral.  Namun,  sering  kali  konsep  gender  masih  kurang ditekankan  dalam  konteks  pendidikan  keagamaan.  Hal  ini  bisa  mengakibatkan pemahaman yang terbatas mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam ajaran agama. Kedua,      Patriarki  dalam  Lingkungan  Pendidikan  Islam:  Tradisi  patriarki  yang  kadang- kadang  melekat  dalam  lingkungan  pendidikan  Islam  bisa  membatasi  peran  perempuan dalam  mendapatkan  akses  yang  sama  terhadap  ilmu  pengetahuan  dan  kepemimpinan. Diperlukan  upaya  untuk  merangkul  perspektif  gender  yang  inklusif  dan  progresif  dalam lingkungan  PTKIS.  Ketiga,  adanya    kesenjangan  gender  dalam  akses  dan  partisipasi. Kendala  ekonomi,  sosial,  dan  budaya  masih  mempengaruhi  akses  dan  partisipasi perempuan  dalam  pendidikan  tinggi,  termasuk  di  PTKIS.  Hal  ini  mengakibatkan kesenjangan  gender  dalam  jumlah  mahasiswa  dan  dosen  perempuan  dibandingkan dengan  laki-laki.    Ketiga,  kurangnya  integrasi  gender  dalam  kurikulum.  Walaupun  upaya telah  dilakukan  untuk  mengintegrasikan  pendidikan  gender  dalam  kurikulum  PTKIS, namun  sering  kali  hal  ini  masih  bersifat  terpisah  dan  kurang  terintegrasi  secara menyeluruh  dalam  seluruh  mata  kuliah  dan  program  studi.  Kurikulum  yang  belum mencerminkan nilai-nilai kesetaraan gender dapat menghambat pembentukan pemikiran kritis  tentang  isu-isu  gender.  Keempat  adanya  peran  dosen  dalam  penyampaian  materi gender.
Peran dosen sangat penting dalam membentuk persepsi mahasiswa tentang isu-isu gender.  Namun,  jika  dosen  belum  memahami  sepenuhnya  konsep  gender  atau  tidak mampu menyampaikan materi dengan baik, dampak positif dari pendidikan gender dapat terhambat. Kelima,  ketidaktoleranan  terhadap  keberagaman  gender.  Lingkungan kampus yang kurang toleran terhadap berbagai identitas gender dan orientasi seksual bisa menjadi hambatan  dalam  menciptakan  suasana  belajar  yang  inklusif  dan  aman  bagi  semua individu.
Dalam  menghadapi  tantangan-tantangan  ini,  PTKIS  memiliki  potensi  untuk memainkan peran  penting dalam  memperkuat  pendidikan  gender,  mengubah  paradigma budaya patriarki, dan membentuk generasi yang lebih sadar gender, yang pada gilirannya akan memberi sumbangan signifikan bagi pencapaian Indonesia Emas 2024.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  metode  kualitatif  dengan  studi kepustakaan.  Pencarian  sumber  data  dalam  penelitian  ini  diakses  melalui  berbagai database  elektronik  sperti  google  scholar,  scopus,  resarchgate,  sciencedirect,  ERIC  dan lain-lain.  Ada  beberapa  kata  kunci  yang  digunakan  dalam  pencarian  data  yaitu  gender,
Tadbiruna: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
kesetraan gender, ketidaksetaraan gender, pengarusutamaan gender dan pendidikan tinggi (gender,  gender  equality  ,  gender  inequality,  gender  mainstreaming,higher  education). Selanjutnya dari data yang diperoleh tersebut di reduski lalu di analisis dan disimpulkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pendidikan Gender dan Konsep Teori Gender
Pendidikan  gender  terdiri  atas  dua  suku  kata,  yaitu  pendidikan  dan  gender. Menurut  Definisi  pendidikan  secara  luas  bisa  dilihat  dari  beberapa  definisi  berikut. Menurut  Draf UU  Nomor  20  Tahun  2003,  Pendidikan  adalah  usaha  sadar dan  terencana untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan, pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara 1 . Syaefudin Achmad (2019), mengacu pada  Endang  Hangestinisngsih,  mengidentifikasi  konsepsi  dasar  pendidikan  yang mencakup: pertama, pendidikan seumur hidup; Kedua, tanggung jawab bersama keluarga, masyarakat,  dan  pemerintah;  Ketiga,  pendidikan  sebagai  keharusan,  membentuk kemampuan dan kepribadian manusia. 2 .
Menurut  Syaefudin  Achmad  (2019),  John  M.  Echols  dan  Hassan  Shadily mendefinisikan  gender  sebagai  jenis  kelamin.  Muhammad  Zawil  Kiram  (2020),  dengan mengutip  West  and  Zimmerman,  membedakan  gender  dari  sex  meskipun  keduanya berasal dari istilah yang sama, yaitu jenis kelamin. Sex mengacu pada perbedaan anatomi biologis antara laki-laki dan perempuan, sedangkan gender lebih terkait dengan dimensi sosial,  budaya,  dan  aspek  non-biologis  lainnya.  Gender  tidaklah  bawaan  sejak  lahir, melainkan  suatu  peran  yang  dijalankan  dalam  kehidupan. 3 Musdah  Mulia  dalam pendapatnya  mengatakan  bahwa  gender  adalah  seperangkat  sikap,  peran, tanggungjawab,fungsi,hak,  dan  perilaku  yang  melekat  pada  diri  laki-laki dan  Perempuan akibat  bentukan  budaya  atau  lingkungan  masyarakat    trmpat  manusia  itu  tumbuh  dan dibesarkan. 4 Dalam  hal  ini  pengertian  gender  merujuk  pada  sifat  dan  ciri  khas  yang dimiliki  laki-laki  danperempuan  bukan  sebatas  pada  perbedaan  biologis  semata.  Dalam pemaknaannya yang lebih jauh istilah gender merujuk pada peran dan hubungan antara laki-laki dan Perempuan.
Menurut  Mansour  Fakih  perbedaan  gender  sebenarnya  tidak  menjadi  masalah sepanjang  tidak  melahirkan  ketidakadilan  gender.  Masalah  itu  akan  muncul  ketika perbedaan  gender  melahirkan  berbagai  ketidakadilan,  terutama  bagi  kaum  perempuan. Dalam  memahami  keadilan  gender  perlu  dilihat  manifestasi  untuk  melihat  penyebab ketidakadilan  pada  gender.  Manisfestasi  ketidakadilan  gender  tidak  dapat  dipisah-
1 Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, Draf UU Nomor 20 Tahun 2003
2 Syaefudin Achmad, (2019), Membangun Pendidikan Berwawasan Gender Jurnal YINYANG: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak, Vol. 14 Nomor 1 2019, hlm 70-91
3 Muhammad Zawil Kiram (2020), Pendidikan Berbasis Gender Dalam Keluarga Masyarakat Aceh, Jurnal Community Pengawas Dinamika Sosial, Vol. 6 No. 2, hlm. 180-191
4 Rizki Amalia, penerapan Konseling Eksistensial Humanistic Berbasis Nilai Budaya Minangkabau Dalam Kesetaraan Gender Untuk Meningkatkan Self Esteem Pada Remaja, Jurnal Bimbingan Konseling Ar Rahman, Vol.2 No.2, 2016,h.10.
Tadbiruna: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
Creative Commons Attribution 4.0 International License
pisahkan  karena  saling  berkaitan  dan  saling  mempengaruhi  secara  dialektis  dan  dapat dilihat dalam bentuk marginalisasi,  subordinasi, stereotip,kekerasan (violence) dan beban kerja. 5
Menurut    teori  equilibrium,  dikutip  dalam  buku  Gender  dan  Wanita  Karir  yang ditulis  Dr.  Dra  Alifiulathin  Utaminingsih,M.  Si  menyebutkan  bahwa  teori  ini  berbeda dengan  teori  gender  sebelumnya  yang  bersifat  kompromistis  atau  menjembatani pemahaman  para  penganutnya.  Namun  teori  ini    lebih  menekankan  pada  konsep kemitraan  atau  keharmonisan  dalam  hubungan  atau  relasi  antara  perempuan  dan  laki- laki.  Teori  equilibrium  merupakan  teori  yang  menjelaskan  realias  relasi  antara  laki-laki dan Perempuan(relasi gender) secara seimbnag yang merupakan paha kompromistis yang dikenal  dengan  keseimbangan  (equilibrium).  Pandangan  ini  tidak    mempertentangkan antara  relasi  kaum  perempuan  dan    laki-laki.  Pandangan  tersebut  tidak mempertentangkan  antara relasi kaum Perempuan dan laki-laki karena keduanya harus bekerjasama  dalam  kemitraan  dan  keharmonisan  relasi  gender  dalam  kehiduapan keluarga,  masyarakat  ,bangsa  dan  negara.  Hubungan  keduanya  membentuk  pola hubungan komplementer guna saling melengkapi satu sama lain, dengan kata lain saling memahami kelebihan maupun kekurangan serta  mendukung aktualisasi potensi masing- masing. 6
Dengan  demikian,  dalam  hubungannya  dengan  pendidikan  gender  Islami    yaitu berupaya  menciptakan  keseimbangan  aktivitas  sosial  antara  laki-laki  dan  perempuan sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Pendekatan ini  menekankan  keadilan,  menghindari  merugikan,  merendahkan,  atau  menghasilkan hipotesis  negatif  yang  dapat  menyakiti  baik  laki-laki  maupun  perempuan.  Pendidikan gender  Islami  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  kehidupan  bersama  secara  saling menguntungkan. 7
Menurut  Syarifah  Rahmah  dengan  mengutip  Fakih,  laki-laki  dan  perempuan memiliki peluang yang setara dalam pendidikan yang mendorong kreativitas. Kreativitas seseorang  secara  umum  dinilai  melalui:  pertama,  kemampuan  kognitif,  termasuk kecerdasan  dan  ide-ide  baru;    kedua,    sikap  terbuka,  penerimaan  gagasan  dari  luar, dorongan  untuk  belajar  dan  berkembang;  Ketiga,    keyakinan diri,  optimisme,  ketahanan terhadap  provokasi  dan  hoaks;  Keempat,  kerja  sama  dengan  pihak  terkait;  Kelima, pembuatan ide-ide inovatif; Keenam,  ketekunan menghadapi kegagalan sebagai langkah menuju kesuksesan. 8

## Pentingnya Pendidikan Gender dalam Pembangunan Negara
Pendidikan  gender  adalah  kunci  untuk  mencapai  kesetaraan  gender  dan transformasi  sosial  inklusif.  Ini  memberi  perempuan  akses  setara  terhadap  pendidikan,
5 Mansour Fakih, Analisis Gender & Tranformasi Sosial , (Yogyakarta:
PustakaPelajar,2013),h.10.
6 Alifiulahtin Utamingningsih, Gender dan Wanita Karir, (Malang: UB Perss, 2017), h. 20-26
7 Shabri  Shaleh  Anwar,  Said  Maskur,  Sudirman  Anwar, Pendidikan  Gender  dalam  Pandang Islam, jkt : PT Indragiri Dot Com, hlm. 4 8 Syarifah Rahmah (2019), Pendidikan dan Kesetaraan Gender dalam Islam di Aceh, Gender Equality International Journal Of Chilp And Gender Studies, hlm. 25-42
Tadbiruna: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
pemberdayaan  ekonomi,  serta  pencegahan  kekerasan  gender.  Dengan  menghapus stereotip  gender,  menciptakan  lingkungan  inklusif,  dan  meningkatkan  pemahaman  hak asasi  manusia,  pendidikan  gender  membentuk  masyarakat  adil,  budaya,  dan berkelanjutan.  Ini  juga  mendukung  pengambilan  keputusan  bijaksana  dan  tujuan pembangunan  berkelanjutan.  Kesimpulannya,  pendidikan  gender  adalah  dasar  penting bagi  perkembangan  individu,  masyarakat,  dan  negara  yang  lebih  baik.  Mengacu  pada prinsip  pembelajaran  dalam  kurikulum  gender,  seperti  diungkapkan  oleh  Khusnul Khotimah  (2008)  dalam  jurnal  "INSANIA,"  penting  untuk  memahami  peran  vital pendidikan  gender dalam pembangunan  negara,  antara  lain:  pertama  kesiapan  pendidik dalam kemampuan berwacana gender, kedua, sikap pendidik adalah harus adil dan setara dalam memberlakukan peserta didik, laki-laki maupun perempuan perlu mendapat tugas dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Ketiga, tidak mengajari atau menggurui. Keempat, terbuka. Kelima, Menggunakan pendekatan holistik dan dialog. 9

## Tantangan Gender dalam Pendidikan di Indonesia
Meskipun ada kemajuan dalam mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan di Indonesia, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi: Pertama, akses tidak merata. Beberapa  daerah,  terutama  di  wilayah  pedalaman  dan  terpencil,  menghadapi  kesulitan dalam memberikan akses pendidikan yang setara bagi perempuan. Hal ini disebabkan oleh faktor  geografis,  sosial,  dan  ekonomi.  Kedua,  stereotip  gender.    Stereotip  gender  yang masih  kuat  di  masyarakat  dapat  mempengaruhi  pilihan  pendidikan  dan  karir,  terutama bagi  perempuan.  Pilihan  yang  terbatas  ini  bisa  menghambat  perkembangan  mereka  di bidang-bidang tertentu.
Ketiga,  kurikulum  dan  materi  tidak  merata:  Kurikulum  yang  tidak  sepenuhnya mencerminkan  perspektif  gender  dapat  mengabaikan  kontribusi  perempuan  dalam sejarah,  sains,  dan  bidang  lainnya.  Ini  dapat  memperkuat  ketidaksetaraan  gender  dalam pendidikan. Keempat, pelecehan dan kekerasan berbasis gender. Kekerasan dan pelecehan berbasis  gender  di  lingkungan  pendidikan,  termasuk  seksisme,  pelecehan  seksual,  dan intimidasi,  dapat  menghambat  partisipasi  dan  kesejahteraan  siswa.  Kelima,  kurangnya guru berpendidikan gender. Guru yang tidak memahami konsep gender mungkin kurang mampu  menghadapi  isu-isu  gender  di  dalam  kelas  dan  kurang  memahami  perlunya pendidikan gender.
Keenam,  kurangnya  partisipasi  perempuan  dalam  posisi  pimpinan.    Kurangnya perempuan  dalam  posisi  kepemimpinan  di  dunia  pendidikan  bisa  mengurangi  peran model perempuan yang menginspirasi dan merugikan perkembangan kesetaraan gender. Ketujuh,  adanya  pengaruh  norma  budaya.  Norma  budaya  dan  tradisi  patriarki  masih mempengaruhi  persepsi  masyarakat  tentang  peran  gender.  Ini  dapat  mempengaruhi ekspektasi  terhadap  perempuan  dan  laki-laki  dalam  pendidikan  dan  masyarakat.  Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, dibutuhkan upaya lintas sektor, termasuk pendidikan formal,  pelatihan  guru,  serta  kampanye  kesadaran  gender  di  masyarakat.  Pendidikan gender yang kuat dan kurikulum inklusif dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan
9 Khusnul Khotimah (2008), Urgensi Kurikulum Gender dalam Pendidikan Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan, Vol . 13 No. 3, hlm. 1-10
Tadbiruna: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
ini  dan  mendorong  kesetaraan  gender  yang  lebih  besar  di  dalam  sistem  pendidikan Indonesia.

## Peran Ptkis Dalam Pendidikan Perspektif Gender
Perguruan Tinggi agama Islam Swasta (PTKIS) sebagai lembaga tinggi yang paling advance memandang berbagai kajian mengenai problema hidup manusia dapat dijalankan secara  lebih  intensif  dan  serius,  terutama  terkait  dengan  persoalan  pembangunan masyarakat  dan  persoalan  gender  sebagai  salah  satu  persoalan  yang  saat  ini  dipandang perlu sebagai  kajian intensif. 10 Dalam hal ini berbagai perguruan tinggi PTKIS memiliki peran  dalam    kajian  mengenai  gender.  Kajian  tersebut  selain  konsep-konsep,  dalam implementasi kehidupan juga diterapkan.
Masalah  gender  adalah  persoalan  pembangunan  persoalan  masyarakat  dan persoalan  yang  dipandang  perlu  oleh  agama  Islam  sebagainya  sebagaimana  yang dikemukakan  di  atas.  Kajian  konsep  meliputi:  Pertama,    pencarian  berbagai  konsep mengenai gender teknologi sosial maupun dalam kaitan peranannya dalam pembangunan kajian  tersebut  dilakukan  antara  lain  dari    berbagai  seminar  diskusi  dengan  berbagai pertemuan. Selain itu  dalam berbagai penelitian baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa  dalam  menyusun  skripsi  mereka  ketiga  dalam  berbagai  mata  kuliah  yang menyinggung  wanita  misalnya  fiqih,  pemikiran  modern  dalam  Islam,    Pendidikan  Islam dan  lain-lain  telah  dilakukan  kajian  yang  mendalam  mengenai  wanita. 11 Kedua,  kajian- kajian  mengenai  gender  telah  dilakukan  dalam  bentuk  pendirian  lembaga  pengkajian mengenai  perempuan.  Salah  satu  contoh  yang  dapat  dikemukakan  adalah  pusat  kajian wanita  yang  telah  terbentuk  di  seluruh  PTKIS  di  berbagai  perguruan  tinggi  Islam  di Indonesia.
Kajian-kajian  gender  PTKIS  tersebut  diharapkan  dapat  berfungsi  ganda  yaitu pertama,    menjadi  upaya  untuk  pengembangan  pengkajian  terhadap  perempuan  dan peranannya dalam perkembangan masyarakat. Kedua menjadi pembimbing bagi berbagai kajian terhadap perempuan baik yang dilakukan secara kelembagaan maupun perorangan agar tetap berjalan di atas nilai-nilai dan norma-norma yang sesuai dengan agama dan jati diri  bangsa  tidak  terjerumus  pada  konsep-konsep  dan  pandangan  sekuler  mengenai perempuan.  Kedua menjadi pembimbing bagi berbagai kajian terhadap perempuan baik yang dilakukan secara kelembagaan maupun perorangan agar tetap berjalan di atas nilai- nilai  dan norma-norma  yang sesuai  dengan  agama dan jati diri  bangsa tidak terjerumus pada konsep-konsep dan pandangan sekuler mengenai perempuan. 12
Dalam  Workshop  Penguatan  Pelembagaan  Pengarusutamaan  Gender  (PUG)  dan Pengarusutamaan  Hak  Anak  (PUHA)  di  Perguruan  Tinggi  untuk  Penerapan  Perguruan Tinggi yang Responsif Gender yang diselenggarakan pada 4 – 6 Desember 2019 di Depok,
10 Mulyono, Kajian Gender di Perguruan Tinggi Agama Islam , Jurnal Egalita Vol1,No.2 ,2006. 11 Chalijah Hasan, Kajian Gender dan Perguruan Tinggi, dalam Perguruan Tinggi Islam di Era Globalisasi, Syahrian Harahap (Ed.), IAIN Sumatera Utara Bekerjasama dengan Tiara Wacana Yogya, 1998, hlm. 193-194.
12 Chalijah Hasan, Kajian Gender dan Perguruan Tinggi, dalam Perguruan Tinggi Islam di Era Globalisasi , Syahrian Harahap (Ed.), IAIN Sumatera Utara Bekerjasama dengan Tiara Wacana Yogya, 1998,. 193-194.
Tadbiruna: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
Agustina menjelaskan bahwa  pentingnya peran para Akademisi dan Lembaga Riset dalam pengarusutamaan gender sangat diperlukan agar seluruh sivitas Perguruan Tinggi dapat menjadi  perpanjangtangananan  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  (Kemen  PPPA)  dalam  menjangkau  masyarakat  luas,  terutama melibatkan  mahasiswa  sebagai  agen  perubahan  serta  penerapan  Tridharma  Perguruan Tinggi  dan  manajemen  kampus  yang  responsif  gender  oleh  jajaran  pimpinan  Perguruan Tinggi.  Bila  kesetaraan  gender  dapat  diwujudkan  di  Perguruan  Tinggi,  kesempatan perempuan  sebagai  pembuat  keputusan  dan  menempati  posisi  strategis  di  kampus semakin meningkat dan terhapusnya kekerasan dalam kampus secara tuntas.“Isu gender di kampus masih banyak mulai dari pelecehan hingga kekerasan seksual, sehingga peran seluruh elemen kampus sangat dibutuhkan untuk menuntaskannya secara maksimal dan serius,  terutama  pelibatan  laki-laki  agar  lebih  responsif  terhadap  isu-isu  gender. Diharapkan  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM),  Indeks  Pemberdayaan  Gender  (IDG), dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia bisa merata peningkatannya. 13
Pada  peraturan  di  tingkat  Perguruan  Tinggi,  Undang-Undang  No  12  Tahun  2012 tentang  Pendidikan  Tinggi  pasal  6  poin  (b)  berbunyi  bahwa  Pendidikan  Tinggi diselenggarakan  dengan  prinsip  demokratis  dan  berkeadilan  serta  tidak  diskriminatif dengan  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  nilai  agama,  nilai  budaya,  kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Kasubdit Pengakuan Kualifikasi, Direktorat Pembelajaran Mahasiswa,  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  menyatakan  bahwa  pendidikan responsif gender adalah perlakuan dalam memberi kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pendidikan. Perguruan Tinggi sedang mengusahakan adanya pengenalan materi tentang gender kepada para mahasiswa sejak awal memasuki kampus atau menyelipkan dalam mata kuliah khusus. 14
Permasalahan terkait gender ada dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, salah satunya  adalah  di  dunia  pendidikan  tinggi.  Menurut  data  yang  dipublikasikan  oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saat ini terdapat 4597 Perguruan Tinggi swasta dan  negeri  yang  tersebar  di  seluruh  Indonesia,  baik  itu  yang  berbentuk  universitas, institut,  sekolah  tinggi,  akademi,  akademi  komunitas  maupun  politeknik  (Dikti,  2018). Perguruan  Tinggi  ini  menaungi  8.400.877  orang  mahasiswa  dan  286.116  orang  dosen. Mahasiswa  terbagi  menjadi  mahasiswa  laki  –  laki  sebanyak  3.099.783  dan  mahasiswa perempuan  sebanyak  3.250.158. 15 Sedangkan  untuk  dosen,  286.116  orang  ini  terbagi menjadi 166.979 dosen berjenis kelamin laki – laki dan 129.021 dosen perempuan. 16 Dalam  hal  ini  perguruan  tinggi  dalam  kesetaraan  gender  bukan  berarti memberikan suatu hak spesial dan dispensasi khusus hanya untuk perempuan melainkan memberikan  akses,partisipasi  ,control  dan  manfaat  yang  sama  baik  Perempuan  maupun laki-laki.  “Pendidikan  responsif  gender  adalah  perlakuan  dalam  memberi  kesempatan
13 Agustina  Erni,  Workshop  Kemen  PPPA Rangkul  Sivitas  Perguruan  Tinggi  Wujudkan Kesetaraan Gender, 7  Desember 2019, diakses tgl 14 agustus 2023, 09.12 wib,
15 Ika Arinia Indriyany , M. Dian Hikmawan , Wahyu Kartiko Utami, Gender dan Pendidikan Tinggi: Studi tentang Urgensitas Kampus Berperspektif Gender, Dalam  JIIP: JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN , Vol.6, No. 1, 2021, hlm.1.
16 PDDIKTI Kemdikbud. (2020). Statistik PDDikti.

## Tadbiruna: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
yang  sama  antara  laki-laki  dan  perempuan  untuk  memperoleh  pendidikan.  Perguruan Tinggi  sedang  mengusahakan  adanya  pengenalan  materi  tentang  gender  kepada  para mahasiswa sejak awal memasuki kampus atau menyelipkan dalam mata kuliah khusus. Menurut Susanto 17 dalam penelitiannya menemukan bahwa persoalan gender dalam mata kuliah ilmu sosial keagamaan (c ivic education , ISD, IBD) dan matakuliah keagamaan (fiqh, tafsir dan hadits). Meskipun pengkajian gender di STAIN Pamekasan masih sebatas dalam wujud wacana intelektual, dalam arti meski mengungkapkan problem ketimpangan gender dalam dinamika kehidupan sosial, tetapi tidak sampai pada hal-hal detail seperti pemilihan diksi, istilah dan hal-hal teknis lainnya. Namun demikian, sampai batas tertentu, mahasiswa  telah  mulai  memahami  dan  mulai  mampu  membedakan  antara  problem  sex dan gender, meskipun dalam tataran kulit luar dan belum mendalam.
Dalam  konteks  menciptakan  pemahaman  yang  holistik  tentang  kesetaraan  gender dan inklusivitas dalam kerangka agama dan budaya Islam PTKIS berperan penting dalam Pendidikan  gender  disebabkan  untuk  menghindari  peafsiran  yang  salah.  Dalam  konteks ajaran  Islam  seringkali  terjadi  penafsiranyang  salah  atau  diskriminatif  terhadap  isu-isu gender.  PTKIS  dapat  berperan  dalam  mengajarkan  interpretasi  yang  akurat  dan menyeluruh  tenatng  ajaran  agama  yang  mendukung  kesetaraan  dan  keadilan  gender. Selian  itu  PTKIS  dapat  menajdi  tempat  dimana  streotip  dan  diskriminasi  gender  dapat diatasi  melalui  edukasi  dan  peningkatan  pemahaman.  dengan  mendidik  mahasiswa tentang  kesetaraan  gendner  PTKIS  dapat  bekontribusi  pada  eprubahan  pandangan  dan sikap yang lebih inklusif.  PTKIS juga dapat memberikan dasar teologis yang kuat utnuk mendukung kestaraan gender denga nmerujuk pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam yang mendorong perlakuan yang adil terhadap semua individu tanpa memandang gender.

## Pemahaman Pendidikan Gender di PTKIS
Dalam  mewujudkan  pendidikan  adil  gender  komitmen  pemerintah  menuangkan berbagai macam regulasi salah satunya dengan peraturan menetri pendidikan Nomor 84 Tahun  2008,  tentang  pengarusutaman  Gender  Bidang  Pendidikan.  Pada  Permendiknas tersebut  dinyatakan  bahwa  setiap  satuan  unit  kerja  bidang  pendidikan  yang  melakukan perencaanaan,  pelaksanaan,  pemantauan  dan  evaluasi  dari  seluruh  kebijakan  dan program  pembangunan  bidang  pendidikan  agar  mengintegarisikan  gender  di  dalamnya. Berdasarkan  pasal  tersebut  tidak  ada  lagi  alasan  bagi  stakeholders  pendidikan  untuk mengabaikan  integrasi  keadilan  dan  kesetaraan  gender  dalam  pembangunan pendidikan . 18
Pada  kenyataannya  kesenjangan  gender  bidang  pendidikan  masih  terjadi. Beberapa kesenjangan gender yang ada antara lain: 1) materi bahan ajar pada umumnya masih  bias  gender.  2)  proses  pembelajaran  di  kelas  belum  sepenuhnya  mendorong partisipasi aktif secara seimbang antara siswa laki-laki dan Perempuan. 3) lingkungan fisik sekolah  belum  menjawab  kebutuhan  spesifik  anak  laki-laki  dan  Perempuan.  4)
17 Edi  Susanto,  Sensitivitas  Gender  Dalam  Mata  Kuliah  Ilmu  Sosial  Keagamaan  di  Sekolah Tinggi  Agama  Islam  Negeri  Pamekasan,  Nuansa, Jurnal  Penelitian  Ilmu-ilmu  Sosial  &  Keagamaan STAIN Pamekasan, Vol. II, No. 2 Juli-Desember 2006., hlm. 113-114.
18 https://psw.ugm.ac.id/2015/09/22/tot-peningkatan-kompetensi-mengajar-bagi-dosen- dan-guru-yang-responsif-gender-gelombang-ke-2/ diakses 18 Agustus 2023, pukul 20.33 wib
Tadbiruna: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
Peneglolaan  pendidikan  belum  sepenuhnya  dilaksanakan  ke  arah  adil  gender  atau memberikan  peluang  yang  seimbang  bagi  laki-laki  dan  perempuan  untuk  berpartisipasi dalam  proses pengambilan keputusan.  Oleh  karena  itu  perlu  peingkatan  kesetaraan dan keadilan  gender  di  bidang  pendidikan  sangat  penting  utnuk  dilakukan  agar  lebih menjamin  semua  warga  negara  baik  laki-laki  maupun  Perempuan  dapat  mengakses pelayanan  pendidkan,  berpartisipasi  aktif,  dan  mempunyai  control  serta  mendapat manfaat  dari  Pembangunan  pendidikan,  sehingga  laki-laki  dan  perempuan  dapat mengembangkan potensinya secara maksimal.
Konsep  penting  yang  perlu  dipahami  dalam  membahas  hubungan  kaum perempuan  dan  laki-laki  adalah  membedakan  antara  konsep  jenis  kelamin  (sex)  dan konsep  gender.  Pemahaman  dan  perbedaan  antara  kedua  konsep  tersebut  sangat diperlukan  dalam  melakukan  analisis  untuk  memahami  persoalan  ketidakadilan  sosial yang  menimpa  kaum  perempuan.  Hal  ini  disebabkan  karena  ada  kaitan  erat  antara perbedaan  gender  ( gender  differences )  dan  ketidakadilan  gender  ( gender  inequalities ) dengan  struktur  ketidakadilan  masyarakat  secara  luas.  Pemahaman  atas  konsep  gender sangat  diperlukan  mengingat  dari  konsep  ini  telah  lahir  suatu  analis  gender,  lebih tepatnya  analisis  gender  adalah  memilah  kekuatan  yang  menciptakan  atau melanggengkan ketidakadilan dengan mempertanyakan siapa berbuat apa, siapa memiliki apa, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan, siapa yang memutuskan, laki-laki atau perempuan? 19
Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga, bukan berarti memposisikan  laki-laki  dan  perempuan  harus  diperlakukan  sama.  Memperlakukan  laki- laki dan perempuan secara sama dalam semua keadaan justru menimbulkan bias gender. Memperlakukan  sama  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  kerja  rumah  tangga  pada satu keadaan, misalnya, suami juga berkewajiban mengurus anaknya, sama halnya isteri memiliki kewajiban mengurus anaknya. Artinya, kewajiban mengurus anak tidak mutlak menjadi  kewajiban  isteri  semata,  tetapi  merupakan  kewajiban  bersama.  Islam memandang  kaum  perempuan  sejajar  dengan  laki-laki  dalam  potensi  intelektualnya, mereka dapat berpikir, mempelajari kemudian mengamalkan segala hal yang dihayati dari dzikir pada Allah Swt. serta yang dipikirkan dari alam raya ini.
Pendidikan  juga  merupakan  kunci  terwujudnya  keadilan  gender  dalam masyarakat,  karena  di  samping  merupakan  alat  untuk  mentransfer  norma-norma masyarakat, pengetahuan dan kemampuan manusia, juga sebagai  alat untuk mengkaji dan menyampaikan ide-ide dan nilai baru. Dengan demikian, lembaga pendidikan merupakan sarana  formal  untuk  sosialisasi  sekaligus  transfer  nilai-nilai  dan  norma-norma  yang berlaku  dalam  masyarakat,  termasuk  nilai  dan  norma  gender.  Nilai  dan  norma  tersebut ditransfer  secara  lugas  maupun  secara  tersembunyi,  baik  melalui  buku-buku  teks  yang digunakan  maupun  pada  suasana  dan  proses  pembelajaran.  Pendekatan  gender  dalam pendidikan  merujuk  pada  integrasi  pemahaman  yang  holistik  tentang  peran  gender, kesetaraan,  dan  keragaman  dalam  seluruh  aspek  pendidikan.  Tujuan  utamanya  adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, yang menghormati dan memperhatikan
19 Umi  Hanik, Skripsi,  Kurikulum  Perspektif  Gender, (Studi  Kasus  di  Institut  Studi  Islam Fahmina Cirebon)
Tadbiruna: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
perbedaan  gender  serta  mendorong  kesetaraan  hak  dan  peluang  bagi  semua  individu, tanpa memandang gender.

## Integrasi Konsep Gender dalam Kurikulum PTKIS
Dalam  mewujudkan  pendidikan  adil  gender  komitmen  pemerintah  menuangkan berbagai macam regulasi salah satunya dengan peraturan menetri pendidikan Nomor 84 Tahun  2008,  tentang  pengarusutaman  Gender  Bidang  Pendidikan.  Pada  Permendiknas tersebut  dinyatakan  bahwa  setiap  satuan uniy  kerja  bidang pendidikan  yang melakukan perencaanaan,  pelaksanaan,  pemantauan  dan  evaluasi  dari  seluruh  kebijakan  dan program  pembangunan  bidang  pendidikan  agar  mengintegarisikan  gender  di  dalamnya. Berdasarkan  pasal  tersebut  tidak  ada  lagi  alasan  bagi  stakeholders  pendidikan  untuk mengabaikan  integrasi  keadilan  dan  kesetaraan  gender  dalam  pembangunan pendidikan . 20
Hal  ini sesuai  dengan  pendapat  Dr  Phil  Syafiq  Hasyim  yang  berpendapat   bahwa kesetraan  gender  merupakan  amanat  Presiden  dan  undang-undang  yang  harus diperjuangankan  serius  oleh  sivitas  seperguruan  tinggi  yang  juga  yang  harus diperjuangakan oleh para sivitas akademika di lingkungan PTKIS. Namun demikian pada kenyataannya,  kesenjangan  gender  bidang  pendidikan  masih  terjadi.  Beberapa kesenjangan  gender  yang  ada  antara  lain:  pertama,    materi  bahan  ajar  pada  umumnya masih bias gender;  kedua,  proses pembelajaran di kelas belum sepenuhnya mendorong partisipasi  aktif  secara  seimbang  antara  siswa  laki-laki  dan  perempuan;  dan  ketiga, lingkungan  fisik  sekolah  belum  menjawab  kebutuhan  spesifik  anak  laki-laki  dan perempuan; Keempat,  Pengelolaan pendidikan belum sepenuhnya dilaksanakan ke arah adil gender atau  memberikan peluang yang seimbang bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi  dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Untuk  itu,  peningkatan  kesetaraan dan  keadilan  gender  di  bidang  pendidikan  sangat  penting  untuk      dilakukan  agar  lebih menjamin  semua  warga  negara  baik  laki-laki  maupun  perempuan  dapat  mengakses pelayanan  pendidikan,   berpartisipasi  aktif,  dan  mempunyai  kontrol  serta  mendapat manfaat  dari  pembangunan  pendidikan,  sehingga  laki-laki  dan  perempuan  dapat mengembangkan potensinya secara maksimal.
Sistem  pendidikan  nasional  merupakan  perpaduan  dari  beberapa  elemen,  baik yang menyangkut sarana pendidikan, para pendidik, masyarakat yang dididik, kurikulum (baik  kurikulum  nasional  maupun  kurikulum  lokal)  dan  dana  Pendidikan.  Kurikulum merupakan  Kumpulan  mata  Pelajaran  yang  harus  disampaikan  guru  atau dipelajari oleh siswa. 21 Anngapan ini sejak zaman Yunnai Kuno sudah ada. Saat ini pandangan klasik ini masih dipakai “... a racecourse of subject matters to be mastered ”.(Robert S. Azia, 1976) Ada pendapat mengatakan bahwa kurikulum: “ a course, as a specific fixed course of study, as in school or college, as one leadang to a degree ”. 22
Al Shaybani dikutip Hasan Langgulung menyatakan bahwa kurikulum merupakan sejumlah  pengalaman  Pendidikan,  kebudayaan  ,  social  ,  olahraga  dan  kesenian  yang
20 https://psw.ugm.ac.id/2015/09/22/tot-peningkatan-kompetensi-mengajar-bagi-dosen- dan-guru-yang-responsif-gender-gelombang-ke-2/ dikases 18 Agustus 2023, pukul 20.33 wib
21 Sukmadinata, 2000,
22 Webster, 1993
Tadbiruna: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
disediakan  oleh  sekolah  bagi  murid-murid  di  dalam  dan  diluar  sekolah  dengan  maksud menolongnya  untuk  berkembang  menyeluruh  dalam  segala  segi  dan  merubah  tingkah laku  mereka  sesuai  dengan  tujuan-tujuan  pendidikan. 23 Dalam  hal  ini  al-Shaybani sebagaimana  dikutip  Hasan  Langgulung  mengatakan:  Kurikulum  adalah  sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan, sosial, olahraga, dan kesenian yang disediakan oleh sekolah  bagi  murid-murid  di  dalam  dan  di  luar  sekolah  dengan  maksud  menolongnya untuk  berkembang  menyeluruh  dalam  segala  segi  dan  merubah  tingkah  laku  mereka sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan.
Mauritz  Johnson dalam pendapatnya mengatakan bahwa pengalaman hanya akan muncul  apabila  terjadi  interaksi  antara  siswa  dengan  lingkungannya.  Interaksi  tersebut bukan  kurikulum  namun    pengajaran.  Kurikulum  hanya  menggambarkan  atau mengantisipasi  hasil  dari  pengajaran.  Johnson  membedakan  dengan  tegas  antara kurikulum  dengan  pengajaran.  Semua  yang  berkenaan  dengan  perencanaan  dan pelaksanaan,  seperti  perencanaan  isi,  kegiatan  belajar  -mengajar,  evaluasi,  termasuk pengajaran.  Sedangkan  kurikulum  hanya  berkenaan  dengan  hasil-hasil  belajar  yang diharapkan dicapai oleh siswa. Menurut Johnson kurikulum adalah ... a structured series of intended learning. 24
Sedangkan  kirikulum  berperspektif  gender  memberikan  kesempatan  kepada semua  peserta  didik  tanpa  diskriminasi  dalam  memperoleh  pengalaman  belajar sebagaimana  yang  tercantum  dalam  kurikulum  yang  berlaku.  Semua  mahasiswa  diberi hak,  tanggungjawab,  kesempatan,  perlakuan  dan  penilaian  yang  sama  dalam  proses pembelajaran.  Sedangkan Kurikulum dalam arti luas dan modern bukan sekedar sejumlah mata  pelajaran,  tetapi  mempunyai  cakupan  pengertian  yang  lebih  luas.  Yakni,  sesuatu yang  nyata  terjadi  dalam  proses  pendidikan.  Pendapat  para  ahli  di  bawah  ini mencerminkan  pengertian  kurikulum  di  atas,  antara  lain:  Ronald  Doll 25 mengemukakan bahwa kurikulum ... all the experiences which are offered to learners under the auspices or direction  of  the  school .  Kurikulum  meliputi  semua  pengalaman  yang  disajikan  kepada murid di bawah bantuan atau bimbingan sekolah.

## Peran Dosen dalam Menyebarkan Pendidikan Gender
Dosen  merupakan  tenaga  pendidik  dalam  suatu  perguruan  tinggi.  Kualitas  dari seorang  dosen  akan  menentukan  bagaimana  kualitas  dari  mahasiswa  perguruan  tinggi tersebut  sehingga  pada  akhirnya  akan  menentukan  bagaimana  kualitas  dari  perguruan tinggi  itu  sendiri.  Keberhasilan  kinerja seorang  dosen  dapat dilihat  dari  hasil  yang telah dicapai  dalam  pelaksanaan  tri  dharma  perguruan  tinggi.    Peraturan  Pemerintah  (PP) nomor 60/1999 tentang Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa dosen merupakan tenaga pendidik  atau  kependidikan  pada  perguruan  tinggi  yang  khusus  diangkat  dengan  tugas utama  mengajar.  Dosen  sebagai  unsur  pelaksana  akademik  jurusan  merupakan  bagian
23 Langgulung , Manusia dan Pendidikan: Suatu Analisa Psikologik dan Pendidikan , (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1989).
24 Mauritz Johnson, Intentionality in Education. New York: Center for Curriculum Research and Services , 1976. 25 Ronald Doll, Curriculum Improment Decision Making and Process . t.tp.: Ally and Bacon, 1974.
Tadbiruna: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
dari  perguruan  tinggi,  dimana  menurut  Undang-undang  nomor  20/2003  pasal  20 dijelaskan  bahwa  perguruan  tinggi  berkewajiban  menyelenggarakan  pendidikan, penelitian  dan  pengabdian  kepada  masyarakat.  Ketiga  hal  tersebut  dikenal  dengan  tri dharma perguruan tinggi. 26
Pekerjaan  di  bidang  pendidikan  bagi  Perempuan  merupakan  salah  satu  pilihan terbaik  untuk  mengaktualisasikan dirinya atas  ilmu  yang  dimiliki  selain  itu juga  mampu mandiri secara ekonomi. Hal tersebut menjadikan perempuan  yang mengajar di tingkat pendidikan  tinggi  semakin tinggi  tiap  tahunnya  dan  semakin  banyak permpuan  menjadi dosen  sebagai  profesi.  Perguruan  Tinggi  sebagai  salah  satu  lembaga  pendidikan  yang teritinggi  dalam  dunia  informal  merupakan  tempat  yang  terbaik  bagi  perempuan Indonesia  mengembangkan  dirinya  baik  seacra  kelimuan  tanpa  melupakan  keluarganya. Pilihan  ini  jatuh  di  sektor  pendidikan  karena  banyaknya  perempuan  tidak  bisa meninggalkan terlalu lama anak-anaknya di rumah walaupun adanya pengasuh bagi buah hati  mereka.  Hal  tersebut  terjadi  karena  ada  sikap    tanggungjawab  dan  pengabdian seorang ibu dan istri untuk rumah tangganya, walaupun berpendidikan tinggi. Dalam hal ini  dosen  bukan  tanpa  sebab  dosen  yang  mengajar  diwajibkan  memiliki  pendidikan minimal  strata  dua  alias  pendidikan  magister  atau  master,  yang  artinya  pendidikan  ini bisa optimal dimanfaatkan jika berada di dunia pendidikan yang memang mengharapkan demikian sebagai mana dalam undang-undang No.14 tahun 2005 pasal 46, tentang guru dan dosen yang menyebutkan bahwa dosen memiliki kualfikasi akademik minimal adalah lulusan  program  magister  untuk  program  diploma  atau  program  sarjana  dan  lulusan program  doktor  untuk  program  pascasarjana.  Dalam  menentukan  kualitas  sebuah perguruan  tinggi  dalam  hal  ini  PTKIS  harus  dilihat  dari  faktor-faktor  yang    berperan terutama dalam pelaksanaan pendidikan di PTKIS tersebut. Tenaga kerja yang profesional sangat dibutuhkan dalam  pengelolaan PTKIS mulai dari top management sampai dengan lower  management ,  seperti  halnya  pada  pelaksanan  akademik  maupun    pegawainya. Kinerja yang dilakukan oleh pegawai tersebut sangat menentukan kualitas dari PTKIS itu sendiri.  Hasil kerja, prestasi kerja, atau kinerja merupakan istilah lain dari performance . 27
Menurut  Mondy  (1993)  kerja  adalah  hasil  dari  kontribusi  seseorang  atau kelompok dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Dari  penelitian yang dilakukan oleh Setyowati 28 ,  T.L.A.D  dan  Arisanti,  A.T  (2015)  diungkapkan    bahwa  adanya  keinginan perempuan untuk terlibat dalam dunia kerja dan memilih sebagai dosen di dominasi oleh beberapa faktor, yaitu karena faktor tingkat pendidikan, kebutuhan untuk aktualisasi diri, dan faktor ekonomi. Dan alasan keterlibatan dosen perempuan dalam jabatan struktural lebih  pada  kebutuhan  mengaktualisasikan  diri.  Sejumlah  pendekatan  seperti  timebased conflict,  strain-based  conflict, serta behavior-based  conflict digunakan  untuk  mengatasi women  family  confict pada  dosen  perempuan..  Sedangkan  problem focused  dan  emotion
26 Mardatillah,  Aktualisasi Diri Dosen Perempuan,  Psikoborneo, Jurnal Imiah Psikologi No.2 Vol.9, Juni 2021,h.452 . 27 Mardatillah,  Aktualisasi Diri Dosen Perempuan,  Psikoborneo, Jurnal Imiah Psikologi No.2 Vol.9, Juni 2021,h.452.
27 28 Mardatillah,  Aktualisasi Diri Dosen Perempuan,  Psikoborneo, Jurnal Imiah Psikologi No.2 Vol.9, Juni 2021,h.453.
Tadbiruna: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
Creative Commons Attribution 4.0 International License
focused yang dilakukan secara pribadi maupun melibatkan orang lain merupakan strategi yang  biasa  digunakan  dalam  mengatasi women  family  confict yang  terjadi.    Hal  ini  juga diungkapkan  bahwa  perempuan  berperan  ganda  sebagai  wanita  karir  dan  ibu  rumah tangga  mempunyai  latar  belakang  yang  berbeda  dalam  bekerja.  Perempuan  yang mempunyai latar belakang pendidikan tinggi dapat mengaktualisasi dirinya dengan sangat baik  namun  tidak  minimal  dalam  mengurus  rumah  tangga  titik  berat  sebaliknya perempuan  yang  bekerja  karena  ekonomi  tidak  dapat  menikmati  pekerjaannya  tetapi dapat mengaktualisasikan dirinya dengan mengurus rumah tangga. sebaliknya perempuan yang  bekerja  karena  ekonomi  tidak  dapat  menikmati  pekerjaan  tetapi  dapat mengaktualisasikan dirinya dengan mengurus rumah tangga dengan baik. 29
Menurut  Dirjen  Sumber  Daya  Iptek  Dikti,  Kementrian  Riset,  Teknologi  dan Pendidikan Tinggi (kemenristekdikti) jumlah dosen Indonesia ada sekitar 285.273 orang dengan  rincian  162.016  dosen  laki-laki  dan  123.257  dosen  perempuan,meski  jumlah dosen laki-laki banyak dari perempuan namun untuk tren dosen usia muda yakni dibawah usia 40 tahun didominasi perempuan. Khusu dosen perempuan yang berusia 25-34 tahun berjumlah  50.000  an,  sedangkan  jumlah  dosen  laki-laki  di  usia  yang  sama  berjumlah 40.000-an. 30
Kajian  gender  di  PTKIS    akan  berkembang  cepat  apabila  dilakukan  kebijakan- kebijakan diantaranya: pertama, ditumbungkembangkannya positive policy pada the ruler point terhadap  gender  mainstreaming.  Dengan  demikian  wacana  tentang  gender  tidak sekedar  berada  pada  kalangan  segelintir  academical  grass  roots.  Namun  justru  menjadi kebijakan  Lembaga  pendidikan  secara  otoritatif  yang  didukung  sekaligus ditumbuhkembangkan oleh pihak sivitas akademika.   Kedua, melakukan kerjasama yang baik  secara  insidental,  terutama  kerjasama  permanen  patnership  anaar  lembaga  utnuk menjadikan  gender mainstreaming guna  mewujudkan  pemahaman  lebih  survible  dan lebih baik tentang  gender dengan segala dinamikanya.  Ketiga, mendukung sepenuhnya studi    para  tenaga  pendidikan  terhadap  dinamika  gender  baik    dalam  bentuk  penelitian maupun pengabdian masyarakat.
Keempat, PTKIS dala hal ini perlu memberikan dukungan penuh terhadap badan otonom  yangmengurusi  persoalan  gender  yakni  pusat  studi  Wanita  dengan membedayakan empowerment baik dukungan pelaksanaan dan mutu kegiatannya melalui pemberian  dukugan  finansial  yang  memadai.  Kelima,  membuat  mata  kuliah  baru  yang bebrbasi sgender fouced tersendiri sebagai mata kuliah otonom baik dalam rumpun ilmu social  dan  ilmu  keagamaan  sebagai  matakuliah  umum  lintas    program  studi  sehingga pendekatan yang dipilih tidak lagi additive approach tetapi contributional approach yang akhirnya  dapat  mengantarkan  pada transformation  approach bahkan social  action approach . 31
29 Mardatillah,  Aktualisasi Diri Dosen Perempuan,  Psikoborneo, Jurnal Imiah Psikologi No.2 Vol.9, Juni 2021,h.454. 30 pddikti.kemdikbud.go.id/dosen,
31 Edi Susanto, Sensitivitas Gender Dalam Mata Kuliah Ilmu Sosial Keagamaan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan, Nuansa , Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial & Keagamaan STAIN Pamekasan, Vol. II, No. 2 Juli-Desember 2006. Hlm. 113-114.
Tadbiruna: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

## Penerapan Pendidikan Gender dalam Kehidupan Kampus PTKIS
Perguruan Tinggi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan. Disana mahasiswa dituntut untuk aktif dalam berbagai kegiatan terutama yang terkait dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi yang bergerak dibidang keagamaan tentunya lebih  banyak  menstimulasi  mahasiswanya  untuk  berkegiatan  yang  mengandung  nilai agama. Menjadi menarik bila di dalam mata kuliah sebuah perguruan tinggi terdapat mata kuliah  pendidikan perspektif  gender.  Hanya  sayangnya  mata  kuliah  ini  merupakan mata kuliah  pilihan,  sehingga  tidak  semua  perguruan  tinggi  dan  program  studi  memilih  mata kuliah ini karena masih banyak warga kampus yang mempertanyakan urgensi mata kuliah gender  bagi  mahasiswa  yang  dianggap  sebagai  “pelajar  dewasa”  yang  berusia  diatas  17 tahun  dan  dianggap  telah  memiliki  sikap  dan  prilaku  baik  karena  telah  mengenyam bangku sekolah belasan tahun. Apalagi para pengajar di perguruan tinggi adalah manusia yang mapan dalam pendidikan hingga ke jenjang strata dua atau tiga. Persoalannya adalah masih  banyak  yang  bertanya  mengenai  arah  pendidikan  perspektif  gender  di  kampus terutama kampus Islam swasta yang seringnya dikaitkan dengan pemahaman keagamaan yang mereka miliki dan selalu dikaitkan dengan dalil yang mereka pahami secara sempit. Belum lagi pertanyaan mengenai keterkaitan antara pendidikan perspektif gender dengan gerakan  keagamaan  yang  selama  ini  dilakukan  oleh  mahasiswa  perguruan  tinggi keagamaan Islam swasta.
Jika  ditela’ah  ketidakadilan  gender  dalam  pendidikan  sering  kali  muncul  melalui beberapa  aspek.  Aspek  yang  banyak  kita  temukan  adalah  pada  aspek  kurikulum.  Dalam kurikulum  pendidikan  di  Indonesia,  sektor  publik  selalu  diperuntukkan  dan dikembangkan untuk laki-laki sedangakn perempuan hanya dikait-kaitkan dengan sektor domestik.  Seolah  secara  sadar  kurikulum  tersebut  memupuk  pola  fikir  peserta  didik bahwa beberapa ranah tertentu tidak bisa dikuasai oleh perempuan. Terkait erat dengan aspek  kurikulum  adalah  penjabaran  atau  penjelasan  terhadap  mata  pelajaran  seringkali dijelaskan  dengan  kalimat  yang  bias  gender,  termasuk  juga  didalamnya  gambar-gambar yang tercetak dalam buku-buku teks pelajaran di sekolah. 32
Aspek lainnya yaitu aspek kesempatan bagi perempuan. Melihat kondisi wilayah di Indonesia  yang  beberapa  diantaranya  memiliki  territorial  yang  sulit  dijangkau  atau menjangkau  cakrawala  dunia  luar  yang  erat  dengan  kemajuan,  maka  kesempatan  anak perempuan  untuk  ikut  andil  dalam  dunia  pendidikan  semakin  kecil.  Dalam  pola  fikir masyarakat tradisional, lebih baik anak perempuan mereka tidak sekolah dari pada harus pergi  jauh  dari  pandangan  mata  mereka  hanya  untuk  mengenyam  bangku  sekolah  yang belum tentu bisa menghasilkan sesuatu yang posisitif.
Bentuk  ketidakadilan  gender  lain  kerap  dimunculkan  pada  aspek  jurusan  atau  program studi.  Dalam  pembangunan  pendidikan  masih  terjadi  gejala  pemisah  gender ( gendersergregation )  dalam  jurusan  atau  program  studi  sebagai  salah  satu  bentuk diskriminasi gender secara sukarela “ voluntarily dicriminatioan” kedalam bidang keahlian dan  selanjutnya  pekerjaan  yang  berlainan.  Hal  ini  disebabkan  oleh  nilai  dan  sikap  yang dipengaruhi  faktor-faktor    sosial  budaya  masyarakat  yang  secara  melembaga  telah memisahkan  gender  ke  dalam  peran-peran  sosial  yang  berlainan.  Pemilihan  jurusan-
32 Maqbulah, Pendidikan Dalam Perspektif Gender, Jurnal Edu Power,
Tadbiruna: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
jurusan bagi anak perempuan lebih dikaitkan dengan fungsi domestik, sementara itu anak lelaki  diharapkan  berperan  dalam  menopang  ekonomi  keluarga  sehingga  harus  lebih banyak memilih keahlian-keahlian ilmu kerar, teknologi dan industry. 33

## Kebijakan Inklusifitas Gender di Lingkungan Kampus PTKIS
Sebelum  memasuki  pembahasan  lebih  jauh,  mengetahui  makna  dari  inklusifitas adalah  hal  yang  niscaya  agar  pada  penjelasan  berikutnya  dapat  dipahami  maksud  dan tujuan  pembahasan  ini.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  inklusif  yaitu termasuk atau terhitung. Namun dalam konteks yang lebih luas, penggunaan kata inklusif dan  eksklusif  lebih  dari  itu.  Definisi  kamus  tentang  inklusif  adalah  sesuatu  yang  tidak meninggalkan siapa pun,  bagian  atau  kelompok.  Itu  berarti  bila didalam  suatu  organisasi menetapkan suatu  aturan  baku,  maka  seluruh  unsur  dan  organ  yang  terlibat  didalamnya diharuskan  mengikuti  aturan  yang  telah  disepakati  tersebut.  Dalam  pelaksanaan inklusisfitas  gender  di  lingkungan  perguruan  tinggi  terutama  pergutuan  tinggi  Islam swasta, hal ini tidaklah mudah karena kadang budaya patriaki lebih kuat digenggam oleh masyarakat  agamis  dengan  mengatasnamakan  dalil.  Seringkali  agama  dijadikan  tameng penolakan terhadap “budaya baru” yang mempersamakan hak kaum perempuan terhadap kaum lelaki. Ketimpangan gender di perguruan tinggi sangat kental sehingga perlu adanya pemberian kesadaran kepada warga kampus secara berkesinambungan.
Asumsi dasar untuk melacak ketimpangan gender adalah melihat relasi kekuasaan antara  laki-laki  dan  perempuan.  Laki-laki  diasumsikan  memiliki  kekuasaan  yang  lebih tinggi  sehingga  diposisikan  lebih  superior  dibandingkan  perempuan.  Relasi  ini  kemudian dilanggengkan  dalam  masyarakat  dengan  menilai  budaya  patriarki  yang  kuat.  Patriarki sendiri  merupakan  sebuah  sistem  di  mana  laki-laki  mendominasi  dan  menguasai  aspek kehidupan  sehingga  bentuk  penomorduaan  pada  perempuan  dianggap  sebagai  hal  yang wajar oleh masyarakat. 34
Pengarusutamaan  gender  merupakan  suatu  strategi  dalam  rangka  meningkatkan kedudukan  peran  dan  kualitas  perempuan  serta  upaya  mewujudkan  kesetaraan  dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengarusutamaan  gender  dilaksanakan  dalam  seluruh  proses  pembangunan  nasional. Sebagai  proses  yang  berlangsung  dalam  seluruh  proses  pembangunan  maka pengarusutamaan  gender  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, tidak terkecuali lembaga perguruan tinggi yang ada di negeri ini.
Dalam hal ini perlu adanya regulasi yang mengatur pelaksanaan keadilan gender di perguruan tinggi Islam swasta dan ini dibuat terstruktur dan menyeluruh sehingga hasil yang dicapai dapat terukur. Pola yang dibangun adalah dengan menerapkan aturan tertulis maupun  tidak  tertulis  yang  menunjukkan  keberpihakan  kampus  terhadap  kepentingan perempuan. Dimulai dari yang sifatnya umum seperti struktur kepemimpinan sampai yang
33 Maqbulah, Pendidikan Dalam Perspektif Gender, Jurnal Edu Power,
34 Hannam, dalam Fatmawati dan I.A. Indrivany,M.D. Hikmawan dan W.K. Utami, Gender dan Pendidikan Tinggi: Studi Tentang Urgensitas Kampus Berperspektif Gender, JIIP, Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan ,  No.1 Vol.6,2021,  hlm 55-72.
Tadbiruna: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
sifatnya  pribadi  seperti  penggunaan  ruang-ruang  kampus  diantaranya  ruang  toilet  dan lain-lain.  Minimnya representasi perempuan pada jabatan struktural pimpinan perguruan tinggi ini menyiratkan asumsi bahwa perempuan dianggap tidak memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin. Apalagi ditambah dengan  akses yang tertutup akibat konstruksi sosial maupun  pengkondisian  lingkungan  yang  tidak  memberikan  kesempatan  bagi  perempuan untuk  menduduki  jabatan  tertinggi.  Konstruksi  sosial  terhadap  perempuan  ini  terkait dengan  kodrat  yang  selama  ini  melekat  pada  perempuan  bahwa  perempuan  dianggap hanya bisa menyelesaikan urusan domestik. 35
Dalam  hal  ini  Kementrian  Agama  melalui  Ditjen  Pendidikan  Islam  akan memperkuat  program  responsif  gender  di  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  (PTKI). Dalam RPJMN, pengarusutamaan gender merupakan salah satu prioritas nasional.Karena itu,  pengembangan  program  responsive  gender  di  lingkungan  PTKI  menjadi  salah  satu upaya penerjemahan dari amanat pemerintah. Menurut Ishom, pengembangan  program responsif  gender  di  lingkungan  perguruan  tinggi  Keagamaan  islam  (PTKI)  juga  menjadi salah  satu  upaya  untuk  memutus  mata  rantai  budaya  bias  gender.  Dalam  hal  ini difokuskan pada tiga isu atau kebijakan nasional terkait pengarustutamaan gender yaitu peningkatan  kualitas  hdup  dan  peran  Perempuan  dalam  Pembangunan,  perlindungan Perempuan  terhadap  berbagai  tindak  kekerasan dan  peningkatan  kapsitas  kelembagaan dan pemberdayaan Perempuan. Selain itu langkah afirmatif dalam peningkatan program responsive  gender    pentingnya  penguatan  regulasi,  structural,  dan  kebebasan  mimbar akademik dosen yang adil dan setara. Sealin itu setiap studi gender dan anak di lingkungan PTKI harus memiliki jejaring yang luas sehingga bisa menajdi mitra dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilakukan. 36

## Pencegahan Pelecehan dan Kekerasan Berbasis Gender di Kampus PTKIS
Istilah  pelecehan  sosial  seksual  terbagi  dalam  beberapa  bentuk  yang dikelompokkan  ke  dalam  lima      bentuk  pelecehan  yaitu:  pertama,  pelecehan  fisik, Perbuatan  yang  termasuk  dalam    kategori  pelecehan  fisik  adalah  perhatian  yang  tidak diinginkan  yang  disampaikan  dengan  cara  bersentuhan  secara  fisik  yang  mengarah  ke perbuatan  seksual  seperti  rabaan  ataupun  pandangan  penuh  pada  bagian  badan  seolah sedang  menelanjangi  fisik  lawan  jenis.  Kedua,  pelecehan  lisan,  berupa  panggilan  lelucon maupun  komentar  yang  tidak  diinginkan  seperti  bernada  seksual  tentang  pribadi  atau bagian  tubuh  atau  penampilan  seorang  dikategorikan  sebagai  suatu  pelecehan  lisan  atau verbal. Ketiga, Pelecehan isyarat, berupa bahasa tubuh atau gerakan tubuh bernada seksual seperti kerlingan mata yang dilakukan berulang kali juga isyarat dengan jari serta menjilat bibir dengan maksud seksual dikategorikan ke dalam pelecehan isyarat.
Keempat,  pelecehan  tertulis  atau  gambar.  Dalam  hal  yang  terkait  dengan  pelecehan tertulis  atau  gambar  merupakan  pelecehan  dengan  cara  mempertontonkan  pornografi seperti  foto,  video,  screensaver,  poster  seksual  atau  pelecehan  lewat  email  dan  sarana komunikasi  lainnya. Kelima, pelecehan psikologis  atau  emosional yaitu  pelecehan  berupa
35 Alfirahmi,  2018
36 Kementrian Agama, Kemenag Perkuat Program REsponsif Gender di PTKI,  Artikel dari https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-perkuat-program-responsif-gender-di-ptki-mgsc5b , diakses 21 Agustus 2024, pukul 3.36 wib.
Tadbiruna: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
permintaan-permintaan  dan  ajakan-ajakan  yang  terus-menerus  dan  tidak  diinginkan, ajakan kencan yang  tidak diharapkan  serta  penghinaan atau  celaan yang  bersifat  seksual merupakan suatu pelecehan psikologis atau emosional. 37
Perempuan  dan  hak-haknya  sering  menjadi  objek  pelecehan  dan  mereka  tidak berdaya  menghadapi  secara  individual  baik  itu  merupakan  kekuatan  kultural  maupun struktural  yang  notabene  laki-laki  sering  dibenarkan  oleh  kultur  dan  buadaya  karena memiliki  kekuasaan.  Nilai-nilai  kesusilaan  yang  seharusnya  dijaga  kesuciannya  pada kenyataannya  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  remeh  sehingga  dengan  mudahnya dinodai oleh  naluri  kebinatangan  yang  dilakukan  oleh  lelaki  yang  berlaku  sebagai  “penguasa”. Kekerasan  pelecehan  dan  eksploitasi  seksual  bukan  menimpa  perempuan  dewasa  saja tetapi juga perempuan yang tergolong di bawah umur atau anak-anak. Kejahatan seksual ini tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran atau di tempat-tempat tertentu bahkan di lingkungan kampus pun dapat terjadi kejahatan seksual yang korbannya merupakan mahasiswa-mahasiswi. 38
Rektor  Universitas  Riau,  Prof.  Dr.  Sri  Indiarti,  SE.,  M.SI  dalam  pidatonya  saat membuka  acara  Sosialisasi  Pedoman  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual (PPKS)  pada hari Selasa,  tanggal 14 Maret 2023 lalu  menyampaikan tentang tiga hal yang menjadi  tantangan  bagi  pendidikan  di  Indonesia  adalah  intoleransi,    perundungan  dan kekerasan  seksual.  Dampak  dari  kondisi  semacam  itu  selain  menghambat  terwujudnya lingkungan yang tidak baik juga akan memberikan trauma bagi korban dan akan membuat citra negatif bagi dunia pendidikan.
Pencegahan agar tindakan kekerasan dan pelecehan seksual dapat diminimalisir di dunia  pendidikan  diantaranya  dengan:  pertama,  menyamakan  persepsi  mengenai pencegahan  dan  penanganan  kekerasan  seksual  yang  terdapat  dalam  Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Harus ada  komitmen dari seluruh warga dan staek holder untuk menjadikan kampus sebagai tempat yang nyaman untuk belajar, sehat, dan aman. 39 Unsur lain  yang  mesti  diperhatikan  oleh  PTKIS  diantaranya  adalah  kedua,  konseling.  Ini  perlu dikuatkan  perannya  sebagai  tempat  pendidikan  dan  penguatan  moral.  Ketiga,    adanya pengawalan  dan  perhatian terhadap  lingkungan  serta  komunikasi  yang  baik  antar warga kampus, diharapkan kekerasan seksual bisa dicegah secara preventif.

## Partisipasi Aktif Mahasiswa dalam Kesetaraan Gender
Mahasiswa sebagai duta negara dalam bidang pendidikan harus segera melakukan pembongkaran bias gender, dilakukan mulai dari pribadi dan rumah tangga masing-masing hingga  sampai  pada  kebijakan  pemerintah  yang  tertuang  dalam  undang-undang,  tafsir agama dan epistimologi ilmu pengetahuan. Untuk itu berbagai aksi  mahasiswa menjawab tantangan strategis perlu dilakukan seperti melakukan kampanye keberpihakan terhadap perempuan,  pendidikan  gratis,  advokasi  untuk  merubah  kebijakan  pemerintah  yang ambigu,  tafsir  ulang  terhadap  wacana  keagamaan  yang  dalam  penafsirannya  sedikit
37 IAA Dewi, “Catcalling : Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual”, Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 4 No. 2 Agustus 2019, h. 198 – 212. 38 Sumera 2013 dalam Fajarini & Handayani, Jurnal Harkat, Media Komunikasi Gender, 17 (1), 2021, 49-66 http//jurnal.uinjkt.ac.id/index.php/psga
39 Mukmin, https://unri.ac.id/pentingnya-tindakan-preventif-kekerasan-seksual/2023.
Tadbiruna: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
Creative Commons Attribution 4.0 International License
memarjinalkan hak kaum perempuan, serta memberi ruang epistimologi perspektif feminis untuk memberikan makna terhadap realitas dunia. 40
Mahasiswa  harus  mampu  membawa  perubahan  terutama  merubah  pola  fikir warga  perguruan  tinggi  keagamaan  Islam  melalui  diskusi  dan  kajian  terhadap  tafsir alquran yang sering dijadikan dalil memarjinalkan kaum perempuan. Sebagai pelaksana Tri Dharma  Perguruan  Tinggi  yang  berwawasan  maju  menuju  Indonesia  Emas  2045  dengan bonus  demografinya  saat  mereka  terjun  ke  masyarakat  kelak  mahasiswa  diharapkan mampu  memberikan  estafet  pemikiran  yang  baik  kepada  penerus  mereka  kelak.  Masa depan Indonesia berada ditangan mahasiswa saat ini. Perbedaan hak lelaki dan perempuan diharapkan selesai hingga pada masanya nanti. Lelaki dan perempuan saling topang bahu membahu  mensukseskan  program  pendidikan  perspektif  gender  di  kampus  hingga  pada lingkungan  yang  lebih  besar  dengan  melibatkan  seluruh  mahasiswa  secara  aktif  dan kontinyu.
Dalam  setiap  kegiatan  mahasiswa  diarahkan  untuk  selalu  berwawasan  gender dengan  melibatkan  mahasiswi  (perempuan)  dan  ditempatkan  di  posisi  penting  dalam Dewan  Eksekutif  Mahasiswa  (DEMA)  serta  kepanitiaan  misal  sebagai  ketua  panitia  atau posisi  lain  yang  berspektif  gender.  Penggunaan  ruang-ruang  public  di  kampus  yang berkeadilan gender serta komunikasi yang baik antara seluruh warga kampus (mahasiswa, dosen, karyawan / tenaga kependidikan hingga penjaga kantin maupun security (satpam) akan sangat membantu mensukseskan program pendidikan pers[ektif gender di perguruan tinggi keagamaan Islam swasta (PTKIS).

## SIMPULAN
Pengarus  utamaan  gender  di  Indonesia  sudah  mulai  meningkat  meski masih  butuh  perjuangan  yang  berat  untuk  mencapai  penyetaraan  hak  kaum perempuan terutama  dibidang pendidikan. Capacity building yang dibangun  oleh seluruh  organ  masyarakat  pendukung  keadilan  gender  serta  advokasi  untuk mereka  yang  termarjinalkan  yaitu  kaum  perempuan  harus  segera  direalisasikan tanpa  menunggu  waktu  yang  berlarut-larut.  Pada  masa  Indonesia  Emas  2045 diharapkan sudah tidak ada lagi perdebatan mengenai tafsir pemahaman terhadap pendidikan  perspektif  gender.  Bonus  demografi  yang  dimiliki  Indonesia  saat  itu adalah sebuah anugerah dari Yang Maha Esa yang akan membawa Indosesia maju dan  sukses.  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  Swasta  (PTKIS)  diharapkan menjadi  pelopor  kesuksesan  Indonesia  kedepan  dan  mahasiswa  saat  ini merupakan pilar yang kokoh dalam menopang kesuksesan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad,  Syaefudin.  (2019).  Membangun  Pendidikan  Berwawasan  Gender.  Jurnal YINYANG: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak, 14(1), 70-91.
Anwar,  S.  S.,  Maskur,  S.,  &  Anwar,  S.  (Tahun  tidak  disebutkan).  Pendidikan Gender dalam Pandangan Islam. PT Indragiri Dot Com, hlm 4.
40 Maqbulah, ..h.16.
Tadbiruna: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
Creative Commons Attribution 4.0 International License
Arinia,  Ika    Indriyany  ,  M.  Dian  Hikmawan  ,  Wahyu  Kartiko  Utami.  (  2021).    Gender  dan Pendidikan Tinggi: Studi tentang Urgensitas Kampus Berperspektif Gender, Dalam JIIP: JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN , Vol.6, No. 1, 2021, hlm.1.
Doll,Ronald.  (1974). Curriculum  Improment  Decision  Making  and  Process .  t.tp.:  Ally  and Bacon
Dewi  IAA.  (2019).  Catcalling  :  Candaan,  Pujian  atau  Pelecehan  Seksual”,  Acta  Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 4 No. 2 Agustus 2019, hlm. 198 – 212. Erni, Agustina. (2019). Workshop Kemen PPPA Rangkul Sivitas Perguruan Tinggi Wujudkan Kesetaraan Gender, 7  Desember 2019, diakses tgl 14 Agustus 2023, 09.12 wib, Hasan,  Chalijah.  (  1998). Kajian  Gender  dan  Perguruan  Tinggi,  dalam  Perguruan  Tinggi Islam di Era Globalisasi, Syahrian Harahap (Ed.), IAIN Sumatera Utara Bekerjasama dengan Tiara Wacana Yogya, 1998, hlm. 193-194.
Hanik,Umi. Skripsi,  Kurikulum  Perspektif  Gender, (Studi  Kasus  di  Institut  Studi  Islam Fahmina Cirebon)
Hannam, dalam Fatmawati dan I.A. Indrivany,M.D. Hikmawan dan W.K. Utami, Gender dan Pendidikan  Tinggi:  Studi  Tentang  Urgensitas  Kampus  Berperspektif  Gender, JIIP, Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan ,  No.1 Vol.6,2021,  hlm 55-72.
Johnson,  Mauritz.  (  1976). Intentionality  in  Education.  New  York:  Center  for  Curriculum Research and Services
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (Tahun 2003). Draf UU Nomor 20 Tahun 2003. Khotimah,  Khusnul.  (2008).  Urgensi  Kurikulum  Gender  dalam  Pendidikan.  Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan, 13(3), 1-10.
Kiram,  Muhamamad  Zawil.  (2020).  Pendidikan  Berbasis  Gender  Dalam  Keluarga Masyarakat Aceh. Jurnal Community Pengawas Dinamika Sosial, 6(2), 180-191.
Langgulung.(1989)  , Manusia  dan  Pendidikan:  Suatu  Analisa  Psikologik  dan  Pendidikan . Jakarta: Pustaka al-Husna.
Mulyono, Kajian Gender di Perguruan Tinggi Agama Islam , Jurnal Egalita Vol 1,No.2 ,2006. Mardatillah,  Aktualisasi Diri Dosen Perempuan,  Psikoborneo, Jurnal Imiah Psikologi No.2 Vol.9, Juni 2021,hlm.452.
Mukmin.  (2023),  artikel  dari.    https://unri.ac.id/pentingnya-tindakan-preventif- kekerasan-seksual.
Maqbulah, Pendidikan Dalam Perspektif Gender, Jurnal Edu Power, PDDIKTI Kemdikbud. (2020). Statistik PDDikti.
Rahmah,  S.  (2019).  Pendidikan  dan  Kesetaraan  Gender  dalam  Islam  di  Aceh.  Gender Equality, International Journal Of Child And Gender Studies, hlm. 25-42.
Susanto,  Edi.  (2006).    Sensitivitas  Gender  Dalam  Mata  Kuliah  Ilmu  Sosial  Keagamaan  di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan, Nuansa, Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial & Keagamaan STAIN Pamekasan, Vol. II, No. 2 Juli-Desember 2006., hlm. 113- 114.
Sumera  2013  dalam  Fajarini  &  Handayani,  Jurnal  Harkat,  Media  Komunikasi  Gender,  17 (1), 2021, 49-66 http//jurnal.uinjkt.ac.id/index.php/psga https://psw.ugm.ac.id/2015/09/22/tot-peningkatan-kompetensi-mengajar-bagi-dosen- dan-guru-yang-responsif-gender-gelombang-ke-2/ diakses 18 Agustus 2023, pukul  20.33 wib