## Pengembangan Minat dan Bakat Anak yang Berimplikasi Tindak Pidana

## Muhammad Mughoni Zakariya
Muhammad.mughoni.zakariya-2015@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
Children are human beings who have a great opportunity to develop their talents, but in extreme cases they also become victims of exploitation. Law must regulate the boundaries between actions in the name of talent development and actions in the name of exploitation. In this paper examines these events with a law approach and conceptual approach. By using the child protection law, the child welfare law, the law on combating trafficking in persons and the law on combating domestic violence to find out the concept of exploitation. Then use the reference to be able to know the boundaries between developing the potential of children's talents with acts of exploitation. Meanwhile, conceptually reviewing the meaning of exploitation itself and analyzing the nature of work that should not be done by children and forms of work that are harmful to children as well applying sanctions based on child protection laws and labor laws that include sanctions can be imposed on perpetrators who exploit children.
Keywords: Talent; Developing Children’s Talent; Economics; Child;
Responsibilty.

## Abstrak
Anak adalah sosok insan yang sangat berpeluang besar dalam pengembangan bakat, akan tetapi sangat rawan juga menjadi korban eksploitasi. Maka dalam hukum harus mengatur batas – batas antara tindakan yang mengatasnamakan pengembangan bakat dan tindakan yang mengatasnamakan eksploitasi. Dalam penulisan ini mengkaji peristiwa tersebut dengan pendekatan undang – undang dan pendekatan konseptual. Dengan menggunakan undang-undang perlindungan anak, undang-undang kesejahteraan anak, undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan undang-undang pemberantasan tindakan kekerasan dalam rumah tangga untuk mengetahui konsep dari eksploitasi. Kemudian menggunakan acuan tersebut untuk dapat mengetahui Batasan-batasan antara mengembangkan potensi bakat anak dengan tindakan eksploitasi. Sementara itu secara konseptual mengkaji mengenai pengertian dari eksploitasi itu sendiri serta menganalisa sifat-sifat pekerjaan yang tidak boleh dilakukan oleh anak dan bentuk bentuk pekerjaan yang berbahaya bagi anak. Serta menerapkan sanksi berdasarkan undang-undang perlindungan anak dan undaang-undang ketenagakerjaan yang mencantumkan sanksi dapat dikenakan bagi pelaku yang mengeksploitasi anak. Kata Kunci: Pengembangan Potensi Anak; Ekonomi; Anak; Pertanggungjawaban.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 3, Mei 2022

## How to cite:
Muhammad Mughoni Zakariya, ‘Pengembangan Minat dan Bakat Anak  Yang Berimplikasi Tindak Pidana’ (2022) Vol. 5 No. 3 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 26 April 2022; Diterima  23 Mei 2022; Diterbitkan 27 Mei 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i3.35794
p-ISSN: 2721-8392
e-ISSN: 2655-8297

## 990 Muhammad Mughoni: Pengembangan Minat dan...

## Pendahuluan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)  menjamin pemenuhan hak– hak setiap warga negaranya sebagaimana yang tercantum bdalam konstitusi Negara Republik Indonesia. Yang termuat dalam Pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara mendasar mengatur mengenai hak – hak yang semestinya diterima oleh warga negara Indonesia dan wajib dipenuhi oleh Negara.
Dirumuskannya hak – hak bagi tiap - tiap warga negara yang tercantum dalam Undang – Undang Dasar NRI 1945 menjadi hak dasar yang memang sepatutnya diterima oleh warga negara Indonesia.
Dengan dirumuskannya hak- hak Dasar yang tercantum dalam UUD NRI 1945 bertujuan supaya terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Namun perlunya diperhatikan bahwa warga negara Indonesia bukan hanya orang- orang dewasa saja. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia 1945 merumuskan bahwa “warga negara Indonesia adalah orang orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan menurut Undang-Undang sebagai warga negara”. Dalam rumusan ini tidak dijelaskan secara luas bahwa siapa saja warga negara itu dan juga tidak ada batasan sama sekali mengenai siapa saja warga negara itu. Sehingga warga negara juga tidak mengecualikan adanya batasan umur dalam penyebutan warga negara.Maka dari itu dapat dikatakan bahwa anak-anak juga merupakan warga negara yang juga berhak menyandang hak – hak dasar yang ada dalam Konstitusi Republik Indonesia.
Kesejahteraan merupakan salah satu wujud dari pemenuhan hak-hak dasar dalam konstitusi.Kesejahteraan bagi warga negara yang termasuk ada di dalamnya juga adalah anak-anak.Yang mana anak merupakan warga negara yang berhak menyandang hak asasi manusia seperti yang diatur dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.Berdasarkan Pasal 28B ayat (2) yang merumuskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi’’. Hal ini merupakan wujud dari perlindungan hak anak yang telah disediakan oleh Negara sebagai pengayom masyarakat  dan sebagaipemenuh hak bagi warga negaranya.
Pengaturan mengenai hak anak diatur secara khusus dalam Pasal 28 ayat (2) ini karena anak merupaka elemen penting dalam memajukan suatu bangsa dan negara. Hal itu dikarenakan anak merupakan perwujudan dari generasi penerus suatu bangsa yang akan membawa bangsa dan negara kelak kedepannya. Karena pada dasarnya anak masih dapat berkembang dalam memenuhi potensi dalam dirinya.Anak secara umum masih memiliki banyak kesempatan untuk membentuk karakter dalam dirinya sendiri. Pembentukan karakter tersebut merupakan faktor yang dapat menentukan masa depan dirinya sendiri.
Dalam proses menuju berkembangnya anak dalam hidupnya, anak didampingi oleh orang tuanya agar anak tersebut tidak salah dalam mengembangkan potensi dalam dirinya. Sehingga peran orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak demi menuju kedewasaannya haruslah dengan bijak dan tidak sampai mengurangi atau bahkan merampas  hak – hak yang seharusnya didapatkan oleh anak -anak. Karena anak inilah suatu saat akan memiliki peran strategis untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa nanti.
Dalam berbagai pengaturan perundang-undangan tidak mengatur secara jelas mengenai pengertian anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 2 berbunyi “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban  tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana.
Semantara lebih ditekankan pada anak yang menjadi korban tidak pidana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang  berumur  18  tahun  yang  mengalami  penderitaan  fisik,  mental,  dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. 1 Dalam pengaturan ini menjelaskan bahwa terdapat syarat seseorang dapat dikatakan anak. Yaitu dalam hal usia orang tersebut telah berumur sedikit-dikitnya 8 (delapan) tahun dan sebanyak-banyaknya 18 (delapan belas) tahun. Kemudian syarat selanjutnya kedua anak tersebut haruslah belum kawin.
1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak Perlindungan Anak.

## 992 Muhammad Mughoni: Pengembangan Minat dan...
Pada proses pengembangan bakat yang dapat menghasilkan uang pada selebriti Instagram ini, pada produsen barang atau jasa melakukan kegiatan pengiklanan dengan menggunakan selebriti Instagram ini sebagai model untuk iklan. Produsen menggunakan jasa pengiklanan seperti ini dengan mempertimbangkan jumlah pengikut seseorang tersebut karena untuk menilai akan efektif atau tidaknya jika menggunakan jasa pengiklanan pada selebriti Instagram tersebut.
Dalam hal Selebgram ini terdapat hal yang menjadikan sebuah benturan konsep dalam pemikiran.Dalam satu sisi pentingnya peran orang tua ketika mendidik dan mengembangkan potensi anak. Dan dalam sisi lain pentingnya perlindungan orang tua dalam mencegah terjadinya tindakan eksploitasi dalam mengembangkan bakat anaknya.
Seperti yang diberitakan dalam media massa atas tindakan yang dilakukan oleh artis ibukota berinisial TM yang membawa keponakannya yang berusia 5 tahun yang berinisial ADM dengan tuduhan penculikan anak dan eksploitasi. 2 Akan tetapi dalih dari artis yang dituduh tersebut mengatakan itu bukan merupakan tindakan eksploitasi karena sama sekali tidak merugikan si anak karena yang dilakukan oleh artis hanya mengambil foto dan mengungah ke media sosial. Adapula tindakan artis ibukota lain yang berinisial RA dan anaknya berinisial R sebagai pemain film dan jasa pengiklanan melalui aplikasi Instagram . 3
Dalam contoh diatas banyak sekali anggapan bahwa tindakan orang tua tersebut merupaka tindakan eksploitasi karena menggunakan kelebihan anak kecil dalam hal apapun demi mendapatkan uang.Namun Karena orang tua terkadang tidak menyadari bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan kepada anaknya dengan niat mengembangkan potensi bakat dari anaknya secara semaksimal mungkin namun ternyata malah berujung pada tindakan yang merugikan anaknya atau bahkan menuju tindakan yang eksploitatif. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka jurnal ini diberi judul : Pengembangan Minat dan Bakat Yang Berimplikasi Tindak Pidana.
2 Nurul Hanna ”Tyas Mirasih Dituduh Eksploitasi Anak untuk Kebutuhan”. (Tribunnews 2017)<https://www.tribunnews.com/seleb/2018/03/09/tyas-mirasih-dituduh-eksploitasi-anak-un- tuk-kebutuhan-endorse> accesed12 Januari 2018.
3 FajrinaNurin,”Begini Tanggapan Raffi Ahmad atas Tuduhan Eksploitasi Anak”, (Liputan6 2016)  <https://www.liputan6.com/showbiz/read/2670354/begini-tanggapan-raffi-ahmad-atas-tudu - han-eksploitasi-anak> accesed 9 Februari 2018.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang hendak dikaji dan dianalisa dalam jurnal ini adalah:
1. Bagaimana  kualifikasi  batasan  dalam  mengembangkan  potensi  anak  yang mengakibatkan tindak pidana eksploitasi;
2.  Bagaimana pertanggungjawaban pihak terkait yang melakukan tindakan eksploitasi terhadap anaknya.
Penelitian ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya serta dimaksudkan pula sebagai sumber informasi dan bahan referensi bagi mahasiswa tentang peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat khususnya mengenai pertanggungjawaban orang tua dalam menjadikan anaknya untuk dikembangkan potensi bakatnya yang memiliki tujuan sebagai berikut:
1. Menganalisis kualifikasi mengembangkan potensi bakat anak berlebihan yang berimplikasi tindakan eksploitasi anak;
2.  Untuk menganalisis mengenai pertanggungjawaban pihak terkait yang melakukan tindakan eksploitasi terhadap anak.

## Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.
a.  Manfaat Teoritis
Secara teoritis, hasil dari kajian penelitian ini diharapkan dapat digunakan referensi atau hal lain yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan menambah kajian ilmu hukum, khususnya yang terkait tanggung jawaborang tua yang mengembangkan potensi bakat anaknya secara berlebihan sehingga berimplikasi tindakan eksploitatif.
b.  Manfaat Praktis
Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang berkepentingandalam halorang tua yang mengembangkan potensi

## 994 Muhammad Mughoni: Pengembangan Minat dan...
anaknyasecara berlebihan serta mampu membantu pihak aparat penegak hukum dalam menangani kasus eksploitasi anak.

## Metode Penelitian

## Tipe Penelitian Hukum
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu menganalisa kesesuaian antara aturan hukum yang berlaku dengan norma hukum dan adakah norma tersebut sesuai dengan prinsip hukum yang ada. 4
Dalam penelitian jurnal ini akan dibahas asas-asas, konsep hukum, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kasus anak yang dikembangkan potensi bakatnyasecara berlebihan sehingga berimplikasi tindakan eksploitatis  dalam batasanya dari tindakan yang eksploitatifyang membahayakan perlindungan anak.

## Pendekatan Masalah
Dalam penulisan jurnal ini, Pendekatan masalah yang digunakan adalah Statute Approach (Pendekatan secara Peraturan Perundang-undangan), dan Conceptual Approach (Pendekatan secara Konsep). 5 Statute approach merupakan tindakan pengkajian secara mendalam mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus eksploitasi selebgram anak  antara lain, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Conceptual approach merupakan analisa dari beberapa pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum berupa pengertian hukum, konsephukum dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi, yakni mengenai eksploitasi anak serta tanggung jawab orang tua dalam memenuhi hak-hak anak. Dalam pemenuhan sumber bahan hukum
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Prenadamedia 2016).[47].
5 Johnny Ibrahim, Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif (Banyu Media Publishing 2005.[252].
yang relevan, penyelesaian tulisan memperoleh sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1946  Jo. Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana - dengan perubahan dan tambahan - untuk seluruh Indonesia yang untuk selanjutnya disebut KUHP,. Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder berasal dari bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan, baik yang tersedia pada media cetak maupun elektronik, 6 Prosedur pengumpulan bahan hukun dalam penulisan jurnal ini diperoleh dengan membaca aturan hukum yang terkait materi pembahasan dan digabung dengan bahan hukum sekunder melaui pendapat pakar hukum, ajaran hukum, literatur non peraturan, koran, dan karya ilmiah  serta wawancara dengan pihak terkait dengan pengembangan potensi anak dan konsep eksploitasi pada anak.
Bahan hukum yang telah di kumpulkan di kaji serta dianalisa untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan. Jawaban atas analisa masalah disampaikan secara deskriptif untuk ditarik kesimpulan. Secara sistematis, penulisan jurnal ini terbagi menjadi 4 (empat) bab. Dalam Bab I (Bab Pendahuluan) akan diuraikan mengenai latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari type penelitian hukum, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan sistematika penelitian. Dalam Bab II, membahas  atas rumusan masalah yang pertama yaitu kualifikasi mengembangkan potensi bakat anak berlebihan yang berimplikasi tindakan eksploitasi anak.Permasalahan yang pertama yaitu terbagi menjadi 3 (tiga) sub-bab. Sub-bab pertama adalah perlindungan hukum terhadap hak anak. Kemudian dalam sub-bab yang lain akan dibahas mengenai eksploitasi anak dan pengaturan perundang-undangan yang terkait eskploitasi kepada anak yang berimplikasi pidana. Dalam Bab III, menjelaskan mengenai rumusan permasalahan

## 996 Muhammad Mughoni: Pengembangan Minat dan...
yang kedua yaitutanggung jawab hukum orang tua yang melakukan eksploitasi terhadap anaknya. Mengenai rumusan masalah yang kedua, terbagi menjadi 2 (dua) sub bab yaitu konsep pertangung jawaban pidana sebagai inti pertanggung jawaban hukum. Dan sub bab lain akan dibahas bentuk tanggung jawab secara pidana. Dalam Bab IV (Bab Penutup)sebagai Bab penutup akan dibahas kesimpulan dan saran yang nantinya diharapkan bermanfaat untuk pihak yang berkepentingan.

## Pengembangan Potensi Bakat Anak Secara Berlebihan Yang Berimplikasi Eksploitasi Ekonomi Anak

## Pengembangan Potensi Anak Secara Berlebihan
Minat seseorang terhadap sesuatu akandieskpresikan melalui kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan minatnya. Sehingga untuk mengetahui indikator minat dapat dilihat dengan cara menganalisa kegiatan-kegiatan yang dilakukan individu atau objek yang disenanginya. Karena minat merupakan motif yang dipelajari yang mendorong individu untuk aktif dalam kegiatan tertentu.
Potensi merupakan merupakan sesuatu untuk melihat atau menentukan berbagai hal seperti untuk melihat inteligensi (IQ), bakat, prestasi, dan sebagainya.
Dalam hal ini pengembangan potensi yang dimiliki oleh anak dilakukan dengan cara mengenali bakat dan minat yang dimiliki oleh anak mulai dari kecil. Bakat diartikan juga sebagai potensi atau kemampuan kalau diberikan kesempatan untuk dikembangkan melalui belajar akan menjadi kecakapan yang nyata. Sedangkan minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenai beberapa kegiatan. Kegiatan yang dimiliki seseorang diperhatikan terus menerus yang disertai dengan rasa sayang. Disamping itu, minat juga merupakan kecenderungan yang menetap dalam subyek untuk merasa tertarik pada bidang/hal tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam hal itu.

## Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak
Dalam melakukan pengembangan, pembinaan, serta dalam melakukan pengawasan kepada anak, baik itu melalui lembaga yang memiliki tugas dan
wewenang untuk melindungi anak seperti lembaga perlindungan anak pemerintahan, ataupun non pemerintahan, lembaga swadaya dari masyarkat , serta organisasi yang didirikan oleh kemsyarakatan, organisasi sosial, media massa, atau lembaga pendidikan pemerintahan ataupun non pemerintahan.
Dalam rumusan pengertian ini dapat di uraikan bahwa mengenai perlindungan anak yakni adalah suatu kegiatan yaitu kegiatan untuk melindungi dan kegiatan untuk menjamin. Kemudian kegiatan itu bertujuan agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpatisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Kemudian adanya tujuan lain perlindungan anak adalah untuk melindungi anak dari  kekerasan dan diskriminasi. Pengertian dari perlindungan anak dalam Pasal tersebut dilengkapi dengan Pasal 2 mengenai Asas dari Undang- Undang ini yaitu:
a.  Non diskriminasi;
b.  Kepentingan yang terbaik bagi anak;
c.  Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
d.  Penghargaan anak.
Dari prinsip-prinsip tersebut dapat di temukan bahwa, dalam memberikan perlindungan anak haruslah dalam melakukan segala tindakan terkait anak, baik yang diterpkan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan berlangsungnya kesejahteraan anak menjadi hal yang diutamakan. Dengan berdasarkan hak untuk hidup, kelangsungan untuk hidup dan perkembangan diri anak.Serta perlunya penghormatan anak dalam mengambil keputusan dan menyampaikan pendapat sebagai bentuk perhargaan hak anak.

## Eksploitasi Ekonomi Anak

## Pengertian Eksploitasi Ekonomi
Eksploitasi ekonomi adalah pemanfaatan oleh seseorang atau lembaga yang dilakukan secara sewenang-wenang serta berlebihan terhadap anak untuk kepentingan  finansial  pihak  tertentu  semata  tanpa  membpertimbangkan  perihal kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak. Tindakan tersebut ditinjau dari dari segala perlakuan  dan jenis pekerjaan yang dilakukan/

## 998 Muhammad Mughoni: Pengembangan Minat dan...
dibebankan kepada anak serta ancaman resiko yang berkemungkinan dihadapi anak, terdapat pekerjaan pekerjaan yang dapat dimasukkan dalam keadaan yang masuk  dalam  kualifikasi  eksploitasi  anak  berbahaya  atau  eksploitasi  anak  yang tidak dapat ditolerir lagi. 7
Eksploitasi ekonomi bukan hanya tercetus pada orang tua/pelaku yang memaksa anak untuk bekerja kemudian hasil dari bekerja anak dinikmati oleh orang tua/pelaku. Namun juga beberapa tindakan yang mengatasnamakan demi kebaikan anak seperti tindakan yang dikatan untuk mendidik atau melatih atau mengembangkan bakat anak,  namun sejatinya sangat merugikan bagi anak karena dilakukannya tindakan tindakan yang bersifat sedikit memaksa kepada anak. Atas adanya unsur pemaksaan itu yang menjadi titik berat atas terwujudnya tindakan eksploitasi.
Bahkan dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan mengenai Eksploitasi bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentranplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau emanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapat keuntungan baik materiil maupun imateril.

## Permasalahan Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak
Bagi sebagian pihak, kehadiran  anak di tengah keluarga merupakan hal yang membahagiakan, akan tetapi ada pula yang berpandangan bahwa anak hanya membawa masalah, terutama yang berkaitan dengan ekonomi. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya kasus eksploitasi terhadap anak yang telah terjadi.Kepolisian dan Komisi Nasional yang bergerak di bidang perlindungan anak sebagai lembaga yang
7 Octalina Benedhicta Desca Prita, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Ekslpoitasi Ekonomi’ (2014) 3 Justitia et Pax.[10].
focus mengenai kasus – kasus kekerasan terhadap anak ini sudah banyak menerima laporan dari berbagai pihak. Hal ini dapat menjadi bukti bahwa anak Indonsesia cukup mengalami tindakan eksploitasi 8 UNICEF dalam hal ini telah menetapkan beberapa kriteria pekerja anak yang eksploitatif yaitu bila menyangkut:
a)  Kerja full time bagi anak yang masih belum cukup usia;
b)  Waktu yang digunakan didominasi untuk bekerja;
c) Pekerjaan yang berakibat timbulnya tekanan fisik, social, dan psikologis yang tidak patut terjadi;
d)  Upah yang tidak patut;
e)  Tanggung jawab yang dinilai terlalu banyak dan memberatkan;
f)  Pekerjaan yang menghambat kegiatan pendidikan;
g)  Pekerjaan yang mengurangi kehormatan dan harga diri anak, seperti perbudakan atau profesi kontrak paksa dan ekploitasi secara seksual;
h)  Pekerjaan yang merusak perkembangan social serta perkembangan mental secara penuh. 9
Dalam kriteria diatas dapat ditinjau bukan hanya pekerjaan pekerjaan yang dianggap tidak bermoral bagi anak, namun pekerjaan yang dianggap wajar namun masih mengandung beberapa hal diatas dapat berpotensi untuk menjadikan anak sebagai korban eksploitasi.

## Pengaturan Perundang-Undangan yang Terkait Eksploitasi Kepada Anak yang Berimplikasi Pidana Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Dalam undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mendefinisikan  anak  pada  Pasal  1  angka  26  bahwa  yang  dimaksud  anak  adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Menurut undang- undang ini yang dapat dikatakan sebagai anak adalah setiap orang yang berusia 0-18 tahun. Kemudian pengaturan lebih lanjut mengenai anak sendiri diatur dalam Pasal 68 bahwa pada Pasal tersebut Pengusaha dilarang/tidak diperbolehkan untuk mempekerjakan anak.
8 Emmanuel Kau Suni ‘Menghilang Dari Rumah, Siswi SMP Jadi Korban Prostitusi’ (Sindonews 2019) <https://daerah.sindonews.com/topic/5076/eksploitasi-anak> accessed 10 Desember 2018.
9 Aris Ananta, Pekerja Anak di Indonesia (GramediaWidiasarana Indonesia 2008).[74].

## 1000 Muhammad Mughoni: Pengembangan Minat dan...
Namun pengaturan Pasal 68 tidak berlaku secara mutlak karena dapat disimpangi berdasarkan Pasal 69 bahwa pengusaha dapat mempekerjakan anak dengan rentang usia antara 13 (tiga belas) hingga usia 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan social. Penyimpangan pada Pasal 69 dapat dilakukan dengan syarat, yaitu:
a)  Izin secara tertulis dari orang tua/wali yang bertanggung jawab penuh pada anak tersebut;
b)  Perjanjian pekerjaan antara pengusaha dengan orang tua/wali;
c)  Waktu untuk anak yang bekerja maksimum 3 (tiga) jam;
d)  Dilakukan pada waktu waktu yang tidak mengganggu anak, bisa di siang hari ataupun sore hari;
e)  Keselamatan,dan kesehatan kerja(K3);
f)  Adanya perjanjian hubungan kerja secara jelas;
g)  Menerima upah/gaji sesuai aturan yang berlaku.
Syarat-syarat diatas bersifat komulatif pada anak-anak yang bekerja pada pengusaha yang bukan keluarganya saja. Pada syarat huruf a,b,f dan g mengenai izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja, hubungan kerja yang jelas dan upah yang sesuai dapat disimpangi juga namun penyimpangan pada syarat huruf a,b,f, dan g hanya dapat dilakukan pada anak yang bekerja pada keluarganya. Dan syarat pada huruf c,d dan e harus tetap dipenuhi.

## Pekerjaan yang memenuhi kriteria
Pekerjaan yang memenuhi kriteria agar anak dapat melakukan pekerjaan dengan maksud  mengembangkan bakat dan minat haruslah memenuhi kriteria berikut ini:
a)  Pekerjaan tersebut biasa dikerjakan atau sering dilakukan  anak sejak usia dini;
b)  Pekerjaan tersebut diminati dan disukai oleh anak;
c)  Pekerjaan tersebut didasarkan pada kemampuan anak;
d) Pekerjaan  tersebut  dapat  menimbulkan  kreatifitas  yang  sesuai  dengan  minat anak.

## Kepentingan terbaik untuk anak
Perlibatan pekerjaan pengembangan bakat dan minat dengan melibatkan anak dalam pekerjaan harus memperhatikan segala kepentingan yang terbaik bagi anak
tersebut, beberapa kepentingan terbaik bagi anak sebagi berikut:
a)  Pendapat yang diutarakan oleh anak didengar dan dihormati;
b)  Perlakuan terhadap anak harus tanpa menghambat pertumbuhan dan perkembangan fisik, intelektual dan mental;
c)  Pendidikan tetap harus didapatkan oleh anak;
d)  Perlakuan yang sama serta tanpa paksaan bagi setiap anak.

## Pengawasan langsung oleh orang tua/wali
Pengusaha tidak diperbolehkan mempekerjakan anak untuk  mengembangkan bakat serta minat anak tanpa adanya  pengawasan langsung dari orang tua atau wali. Pengawasan secara langsung oleh orang tua/wali dilakukan dengan:
a)  Adanya pendampingan setiap anak melakukan pekerjaan;
b)  Pencegahan perlakuan yang eksploitatif yang diterima oleh anaknya;
c)  Penjaminan atas keselamatan, kesehatan dan moral anak selama bekerja.
Pengusaha yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat harus melaporkan dengan menggunakan formulir.Formulir tersebut merupakan laporan yang instansi/lembaga yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota dalam yurisdiksi anak yang di pekerjakan, dengan tembusan kepada menteri yang bertanggung jawab dibidangketenagakerjaan di  Provinsi  yang  bersangkutan.Berikut  merupakan  Laporan  yang  pengusaha  yang mempekerjakan anak dalam rangka mengembangkan minat dan bakat.
Pada undang-undang ketenagakerjaan juga mengatur mengenai pencegahan tindakan-tindakan yang cenderung eksploitatif pada anak. Tindakan tindakan yang termasuk tindakan eksploitatif merupakan tindakan yang sangat merugikan bagi anak. Dalam undang-undang ini mengkualifikasikan pekerjaan yang terburuk bagi anak. Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk bagi anak meliputi:
a)  Segala pekerjaan yang berbentuk perbudakan;
b)  Segala pekerjaan yang menawarkan, memanfaatkan atau menyediakan anak untuk pertunjukan porno, produksi pornografi, pelacuran atau perjudian;
c)  Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan miras atau NAPZA;
d)  Segala jenis pekerjaan yang berbahaya bagi keselamatan, kesehatan serta moral anak.

## 1002 Muhammad Mughoni: Pengembangan Minat dan...
Mengenai jenis-jenis pekerjaan terburuk bagi anak disebutkan pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP/235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak. Jenis-jenis pekerjaan tersebut adalah :
a)  Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi mesin dan peralatan lainnya meliputi: Pekerjaan produksi, perakitan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan .
b)  Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya bagi anak meliputi: bahaya kimia, bahaya fisik, bahaya biologis.
c)  Pekerjaan yang bersifat keadaan berbahaya tertentu
d)  Pekerjaan yang membahayakan moral dan akhlak anak, meliputi: bar, diskotik, panti pijat atau tempat prostitusi, dan pekerjaan yang berhubungan dengan seksualitas. 10

## Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Dalam pengaturan mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang, menjelaskan bahwa eksploitasi adalah tindakan/kegiatan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada perbudakan, penindasan, pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  oragan  reproduksi,  atau  secara  mealwan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun imateril.
Berdasarkan undang-undang ini golongan perempuan dan anak-anak sering menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban disini tidak hanya dimaksudkan untuk tujuan pelacuran saja ,akan tetapi juga bentuk eksploitasi lainnya misal kerja paksa atau pelayanan dengan paksaan serta perbudakan atau praktik serupa perbudakan tersebut. Praktik perdagangan orang tersebut dilakukan dengan perekrutan baik secara halus maupun paksaan, penyembunyian, pemindahan atau dengan memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala jenis
10 Keputusan Menteri nomor 235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.
tindakan seperti kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi manfaat dengan maksud memperoleh kendali atas orang tersebut.

## Pertanggungjawaban pelaku yang melakukan tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak

## Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan crminal responsibilty yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukkan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.
Pertanggung jawaban pidana menjurus pada pemidanaan pelaku, dalam hal ini, tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan apabila tindakan-tindakan tersebut melawan hukum untuk itu. Kemudian dalam hal kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan.

## A.  Kemampuan Bertanggungjawab
Pertanggungjawaban mengarah pada pemidanaan pelaku, jika telah  melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur – unsur sesuai peraturan hukum yang berlaku. Dalam hal suatu tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan tindakan tersebut apabila tindakan tersebut adalah tindakan melawan hukum serta harus tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Jika ditemukannya alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka sifat melawan hukum dalam tindakan yang diduga merupakan tindak pidana akan tiada. 11
Dalam hal kemampuan bertanggung jawab seseorang akan dipertanggung jawabkan hanya jika seseorang tersebut dinyatakan mampu bertanggung jawab. Dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggungjawab meliputi,

## 1004 Muhammad Mughoni: Pengembangan Minat dan...
a. Keadaan jiwanya:
1. Tidak menalami gangguan oleh penyakit baik secara terus menerus atau temporal;
2. Tidak mengalami kecacatan dalam pertumbuhan fisik dan mental seperti: gagu, idiot, imbecile dan sebagainya;
3. Tidak mengalami gangguan kerena terkejut, hypnotisme, amarah, pengaruh alam bawah sadar, mengigau, mengidam dan sebagainya. Dengan kata lain dalam keadaan sadar.
b. Kemampuan jiwanya;
1.  Dapat menyadari atas tindakan yang dilakukan;
2.  Dapat memilih dan menyadari atas tindakan itu hendak dilakukan atau tidak; dan
3.  Dapat memahami ketercelaan atas tindakan tersebut.
Lebih lanjut E.Y. Kanter dan Sianturi menjelaskan bahwa, kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan jiwa dan kemampuan  jiwa  dan  bukan  pada  keadaan  dan  kemampuan  berfikir. 12

## B. Unsur Kesalahan
Dalam hukum pidana dikenal istilah Geen straf zonder schuld yang bermakna tidak mungkin orang dipidana tanpa adanya kesalahan.  Unsur kesalahan disini sangat penting karena menjadi acuan bagi penegak hukum dalam kegiatannya. Bentuk- bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan. Dalam Teorinya kesengajaan dibagi menjadi tiga corak yaitu:
1.  Kesengajaan sebagai maksud, yaitu kesengajaan berdasarkan hubungan antara perbuatan dengan kehendak atau volition terdakwa, tidak dapat dinamakan corak tersendiri disamping kedua corak tersebut diatas karena mengenai erbuatan yang diingini atau dimaksud. Adapun terhadap akibat dan keadaan yang  menyertai  ada  dua  kemungkinan  yaitu,  terdakwa  menginsafi  bahwa pasti akan ada atau mungkin ada. Jadi yang dikehendaki, dalam rangka teori pengetahuan, kesengajaannya dapat dimasukkan dalam corak kepastian/dan
12 Kanter E.Y. & Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya (Storia Grafika 2012).[249].
atau kemungkinan.
2.  Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu kesengajaan yang biasanya tidak timbul kesukaran. Akibat/keadaan yang menyertainya betul akan ada adanya baik mengenai hal yang dikehendaki atau hal yang tidak dikehendaki.
3.  Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu kesengajaan Yang akibat atau keadaannya yang diketahui kemungkinan adanya, tetapi tidak disetujui. Namun demi mencapai apa yang dimaksud, risiko yang timbul akibat hal yang dimaksudkan dapat diterima. Dalam corak kesengajaan ini diperlukan dua syarat yaitu : 1). Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat keadaan merupakan delik. 2) Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar-benar timbul harus disetujui dan berani bertanggung jawab atas risikonya. 13

## C. Kealpaan
Teori mengenai kealpaan dibagi menjadi dua yaitu :
1.  Kealpaan yang disadari yaitu kealpaan ketika berbuat kemungkinan menimbulkan akibat yang dilarang itu telah diinsafi, tetapi karena kepandaian atau diadakan tindakan-tindakan yang mencegahnya kemungkinan itu diharapkan tidak akan timbul.
2. Kealpaan yang tidak disadari yaitu kealpaan yang tidak diinsafi sama sekali, akibat dari tidak tahu, tidak berpikir lebih panjang atau tidak bijaksana.
Mengenai pembahasan tentang perbuatan pelaku yang mengembangkan potensi anak yang mengakibatkan tindak pidana masuk dalam kategori kesengajaan sebagai kemungkinan, dari perbuatan itu seharusnya orang tua atau pengusaha tau bahwa apabila anak yang akan dijadikan sebagai pekerja pasti akan terkurangi hak- hak yang seharusnya didapatkan oleh anak, seperti hak untuk bermain, menikmati masa kecil, ataupun bahkan untuk sekolah. Dalam hal ini munculnya kemungkinan- kemungkinan yang muncul yang diketahui oleh orang tua atau pelaku usaha. 14

## D. Tidak adanya alasan Penghapus pidana
Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan
13 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 2015).[185].
14 ibid.

## 1006 Muhammad Mughoni: Pengembangan Minat dan...
pidana dibedakan menjadi:
a.  Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar.
b.  Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yan dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan tindak pidana, tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.

## Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua yang Melakukan Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anaknya
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Pengaturan mengenai tanggung jawab pidana bagi pelaku yang melanggar ketentuan mempekerjakan anak untuk mengembangkan minat dan bakat diatur pada Pasal 187 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Pada Pasal ini berbunyi “ Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 (2), Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 85 ayat (3) dan Pasal 144, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Pada Pasal ini dititik beratkan pada pelanggaran atas Pasal 71 ayat (2) mengenai syarat pengusaha yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan minat dan bakat. Yang diatur lebih lanjut di Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 115/MEN/VII/2004 tentang perlindungan bagi anak yang melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat. Sesuai dengan Pasal 187 ayat (2) yang mengkualifikasikan pelanggaran atas Pasal 187 ayat  (1),  mengkualifikasikan  tindak  pidana  tersebut  masuk  dalam  kualifikasi tindak pidana pelanggaran.

## Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Dalam aturan undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang hanya mengatur mengenai tindakan eksploitasi itu sendiri, Dalam Pasal 2 undang-undang tindak pidana perdagangan orang terdapat pengaturan untuk dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Pengaturan dalam Pasal ini tidak mengatur mengenai korban anak secar terperinci, hanya mengatur mengenai setiap orang yang melakukukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun mendapatkan persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut.
Sebelum pengaturan dalam undang-undang tindak pidana perdagangan orang telah diatur mengenai anak yang menjadi korban eksploitasi yang terdapat pada undang-undang perlindungan anak yang dimuat dalam Pasal 88 bahwa bagi setiap orang yang mengeksploitasi anak secara ekonomi maupun seksual dengan maksud menguntungkan diri sendiri maupun orang lain. Dalam Pasal ini hanya memberikan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Serta dalam dalam penjelasan umum pada undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang menilai bahwa ketentuan perdagangan orang yang terdapat pada Pasal 297 KUHP yang menentukan mengenai larangan perdagangan  wanita  dan  anak  laki-laki  belum  dewasa  dan  mengkualifikasikan tindakan tersebut adalah kejahatan. Serta Pasal 83 undang-undang perlindungan anak dinilai terlalu ringan dan tidak sepdan dengan penderitaan korban. Sehingga diperlukan landasan hukum materiil dan formil untuk mengantisipasi semua jenis tindakan dalam proses, cara atau semua bentuk eskploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang.

## 1008 Muhammad Mughoni: Pengembangan Minat dan...

## Kesimpulan
Unsur kemampuan bertanggungjawab atas masalah ini telah terpenuhinya unsur kesengajaan sebagai kemungkinan serta tidak adanya alasan penghapus pidana, sehingga pelaku yang memenuhi unsur-unsur kemampuan bertanggungjawab tetap dapat dipidana sesuai aturan yang berlaku. Pelaku tidak terbatas pada orang tua saja namun juga pengusaha yang melakukan kesepakatan pekerjaan dengan orang tua yang melakukan proses mengembangkan bakat anak melalui kegiatan pekerjaan. Dalam hal ini secara pidana sudah dijelaskan pada undang-undang perlindungan anak yang mana adanya pidana penjara bagi pelanggar namun tidak di spesifikasikan atas setiap orang, maka dapat di simpulkan setiap orang tersebut adalah orang atau badan hukum. Kemudian dalam undang-undang ketenagakerjaan mengatur mengenai syarat formil atas tindakan orang tua yang melakukan kegiatan pengembangan bakat anak dengan lanjutan keputusan oleh menteri tenaga kerja, sehingga apabila ketentuan dari syarat formil tersebut dilanggar bagi para pelaku dikenakan sanksi pidana kurungan serta denda.

## Daftar Bacaan

## Buku
Abu Huraerah, Child Abuse Kekerasan Terhadap Anak (Nuansa 2007).
Amir Ilyas, Asas-Asas  Hukum  Pidana  Memahami  Tindak  Pidana  dan Pertanggungjawaban  Pidana  Sebagai  Syarat  Pemidanaan (Mahakarya Rangkang Offset 2012).
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 2004).
Arief Gosita, Masalah  Korban  Kejahatan  Kumpulan  Karangan (Akademika Pressindo 1993).
Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan (Sinar Grafika 2011).
Dan Nimmo, Komunikasi Politik: Komunikator (Pesan dan Media 2009).
Dedi Mulyadi, Kebijakan Legislasi Tetntang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia Dalam Perspektif Indonesia (Gramata Publishing 2012).
Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana (Airlanga Univesity Press 2014).
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 2015).
Muhadar, Viktimisasi Kejahatan Pertanahan (LaksBang PRESSindo 2006).
P.A.F  Lamintang  dan  Franciscus  Theojunior  Lamintang., Dasar  Dasar  Hukum Pidana Di Indonesia (Sinar Grafika 2014).
Sri Sanituti Hariadi dan Bagong Suyanto, Anak-Anak  Yang  Dilanggar  Haknya (Lutfansah Mediatama 2001).
Topo Santoso, Tindak Pidana Pemilu (Sinar Grafika 2006).

## Jurnal, Majalah, dan Sumber Lain
Anugerah Indra Permana, “Restorative Justice Dalam Rangka Pemulihan Anak Pecandu Narkotika” (2017) Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

## Faridha Tasya Hanafiah, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Mengedarkan
Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya” (2017) Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
Fauzan Ali Rasyid, “Kampanye Politik dan Persoalan Bangsa” (2009) Mimba r.
Meta Suriyani, “Pertentangan Asas Perundang-undangan dalam Pengaturan Larangan Mob ilisasi Anak pada Kampanye Pemilu” (2016) Jurnal Konstitusi .

## Laman
Arg adhia Aditama dan Lely Anna Puspa Sari, “Perlindungan Anak Dalam Negara Hukum Dan Demokrasi Melalui Pemilihan Umum Ramah Anak”, http:// www.academia.edu/6801080/PERLINDUNGAN_HAK_ANAK_DALAM_ NEGARA_HUKUM_DAN_DEMOKRASI_MELALUI_PEMILIHAN_ UMUM_RAMAH_ANAK,  dikunjungi pada tanggal 13 Oktober 2018 pk 20:30 WIB.
Imam Sukadi, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak”, 2013, https://media.neliti.com/media/publications/23659-ID-tanggung-jawab- negara-terhadap-anak-terlantar-dalam-operasionalisasi-pemerintah.pdf, dikunjungi pada 2 Agustus 2018 pk 10.00 WIB.
Muhammad Joni “Penyalahgunaan Anak Dalam Kegiatan Politik”, http://www. mjoni.com/opini/perlindungan-anak/penyalahgunaan-anak-dalam-kegiatan-

## Muhammad Mughoni: Pengembangan Minat dan...
politik.html#, dikunjungi pada tanggal 04 Oktober 2018 pk 19:00 WIB.
Rika  Lestari  ”Tinjauan  Yuridis  Pelibatan  Anak-Anak  Dalam  Penyelenggaraan Pemilu”, 2008, https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JK/article/view/47, dikunjungi pada 1 Agustus 2018 pk 22.00 WIB.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608).

## Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum.  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017  Nomor  182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

## Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1281).
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 973).