## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174

## Volume 3, Nomor 1, 2023

## Authors
1 Nomero Armandheo Simamora 2 Edi Pranoto

## Affiliation
1,2, Universitas  17  Agustus  1945 Semarang
Email 1 nomeroas@gmail.com
2 Pranoto.edi@untagsng.ac.id

## Date Submission
13 Januari 2023
Date Accepted 30 January 2023
Date Published 31 January 2023

## DOI
10.52249

## TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN STATUS  SESEORANG  SEBAGAI  JUSTICE COLLABORATOR DI INDONESIA

## Abstract
The justice collaborator map itself is to dismantle and destroy these organized crime groups, namely to dig up information about who are  the  main  actors  in  the  crimes  they  commit,  to  find  out  the organizational  structure  of  organized  crime,  and  to  find  out activities  and  flows  as  well  as  records  of  funds  in  crimes committed.  conducted.  Problems  (1)  Basis  for  determining  a person's  law  as  a  justice  collaborator.  (2)  The  judge's considerations in determining someone as a justice collaborator, the research  objective  to  be  achieved  is  to  analyze  apart from  placing justice  collaborators  in  disclosing  criminal  acts,  as  well  as  what legal  judges  consider  in  determining  the  status  of  justice collaborators. The legal basis for determining a person's status as a justice  collaborator  in  Indonesia,  for  now,  can  be  seen  in  many laws  and  regulations,  including  the  Criminal  Procedure  Code  as well  as  Law  Number  31  of  2014  Concerning  the  Protection  of Witnesses and Victims. The technical regulations for determining justice are SEMA Number 4 of 2011 concerning the Treatment of Whistleblowers  and  Witness  Collaborators  in  Certain  Crimes. Then in the Joint Regulation between Law Enforcement and LPSK concerning  Protection  for  Whistleblowers,  Reporting  Witnesses and  Cooperating  Witnesses.  The  judge's  considerations  in determining  someone  as  a  collaborator  of  justice  are  that  the perpetrator witness is not the main actor, the perpetrator must be able to reveal the crime effectively and also reveal other actors who also  contributed,  and  the  Public  Prosecutor  must  write  in  his indictment the roles of the people presented by the perpetrator.
. Keywords : Justice  Collaborators,  Legal  Protection,  Witnesses and Victims, Whistleblowers

## Abstrak
Penentuan justice  collaborator itu  sendiri  adalah    untuk membongkar  dan  menghancurkan  kelompok-kelompok kejahatan  terorganisasi  tersebut,  yaitu  untuk  menggali informasi tentang siapa pelaku utama dalam kejahatan yang sifatnya  terorganisir,  untuk  mengetahui  struktur  organisasi kejahatan  terorganisir,  dan  untuk  mengetahui  aktivitas  dan aliran  serta  catatan  dana  dalam  kejahatan  terorganisir. Permasalahan    (1)  Dasar  hukum  penetapan  seseorang sebagai justice  collaborator .  (2)  Pertimbangan  hakim  dalam menetapkan  seseorang  sebagai justice  collaborator ,  maka tujuan  penelitian  yang  hendak  dicapai  adalah  selain menganalisis peranan justice collaborator pada pengungkapan tindak pidana, serta apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim  dalam  menetapkan  status justice  collaborator .  Dasar Hukum  penetapan  status  seseorang  sebagai justice
collaborator di  Indonesia  untuk  saat  ini  dapat  dilihat  pada banyak  peraturan  perundang-undangan  antara  lain  yaitu dalam  KUHAP  juga  dalam  Undang-undang  Nomor  31 Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.
Peraturan  teknis  tentang  penetapan Justice yaitu SEMA
Nomor 4 Tahun 2011tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana  ( Whistleblower )  dan  Saksi  Pelaku  Yang  Bekerjasama ( Justice  Collaborator )  di  Dalam  Tindak  Pidana  Tertentu. Kemudian  dalam  Peraturan  Bersama  antara  Penegak Hukum dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor  dan  Saksi  Pelaku  yang  Bekerjasama.  Pertimbangan Hakim  dalam  menetapkan  seseorang  sebagai justice collaborator bahwa saksi pelaku bukan sebagai pelaku utama, pelaku  harus  dapat  mengungkapkan  tindak  pidana  secara efektif  dan  juga  mengungkapkan  pelaku  lain  yang  turut andil, dan  Jaksa Penuntut Umum harus menuliskan dalam dakwaannya  peranan  orang-orang  yang  disampaikan    oleh pelaku.
Kata kunci : Justice  Collaborator ,  Perlindungan  Hukum, Saksi dan Korban, Whistleblower

## Pendahuluan
Pelanggaran tindak pidana kejahatan yang sangat serius dan juga terorganisir di  Indonesia  pada  beberapa  tahun  belakangan  ini  sedang  memprihatinkan, contohnya banyaknya terjadi perkara pidana mengenai kejahatan terhadap hak asasi manusia  (HAM),  tindak  pidana  terorisme,  tindak  pidana  pencucian  uang  ( Money Laundering ), tindak pidana perdagangan manusia ( Human Trafficking ), tindak pidana korupsi  dan  lain  sebagainya.  namun  juga  terdapat  kemajuan  didalam  penanganan dan  pencegahan  terhadap  tindak  pidana  yang  mungkin  sudah  terjadi  maupun belum  terjadi,  seperti  pada  penanganan  terhadap  tindak  pidana  yang  berkaitan dengan korupsi yang sudah ada perbaikan dalam penanganannya.(Suyatmiko, 2019)
Penanganan hukum yang baik tersebut berarti telah terjadi pergeseran dengan secara  estafet  yang  semula  berlandaskan retributive  justice ,  sekarang  berganti menjadi berlandaskan restorative justice di Indonesia pada semulanya hanya berdasar pada  dua  hal  yaitu  keadilan  dan  kepastian,  sekarang  ini  berkombinasi  atau bergabung    lewat  unsur  lainnya  yang  mengedepankan  manfaat  pada  tiap unsurnya.(Atmasasmita, 2017)
Konsep restorative  justice tersebut  sangat  diperlukan    untuk  membongkar kejahatan  yang  sifatnya  terorganisir  dan  sulit  untuk  diungkap,  maka  dari  itu diperlukan saksi pelaku yang bekerjasama yaitu seorang justice collaborator. ( Wijaya, Firman,2012). Fungsi dari  seorang justice  collaborator itu  sendiri  adalah    untuk membongkar  dan  menghancurkan  kelompok-kelompok  kejahatan  terorganisasi
tersebut,  yaitu  untuk  menggali  informasi  tentang  siapa  pelaku  utama  dalam kejahatan  yang  sifatnya  terorganisir,  untuk  mengetahui  struktur  organisasi kejahatan terorganisir, dan untuk mengetahui aktivitas dan aliran serta catatan dana dalam  kejahatan  terorganisir.(Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  & Semendawai, 2017)
Model    kejahatan    besar  dan  sifatnya  terorganisir,    tentu    tidaklah    mudah untuk  membongkar  dalang  utama  dibalik  kejahatan  besar  tersebut,  maka  dari  itu fungsi  dari justice  collaborator inilah  yang  diharapkan  perannya  untuk  dapat membantu  negara  dalam  upaya  membongkar  tindak  pidana  yang  sifatnya terorganisir.(Amalia & Abdul Wahid, t.t.)
Praktek penerapan justice collaborator untuk mengungkap suatu kejahatan yang sifatnya  terorganisir    di  Indonesia  pernah  terjadi,  diantaranya  adalah  penetapan mantan politikus PDIP asal Kabupaten Batang yaitu Agus Condro Prayitno sebagai justice collaborator . (Mulyadi, Lilik,2015) , Nama Agus Condro sendiri melejit pada 2011 karena pengakuannya  ke penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi tentang adanya bagi-bagi  cek  pelawat  yang  terjadi  pada  8  Juni  2004.  Bagi-bagi  cek  itu  dilakukan pada saat kemenangan Miranda Swaray Goeltom yang pada saat itu memenangkan posisi  sebagai  Deputi  Gubernur  Senior  Bank  Indonesia  tahun  2004,    akibat pengakuan  Agus  Condro  ke  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  ini,  empat  anggota dari Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004 menjadi terpidana dan 20 orang terdakwa.(Faisol, t.t.) Apa yang menjadi dasar hukum penetapan seseorang sebagai justice  collaborator serta  Bagaimana  Pertimbangan  hakim  dalam  menetapkan seseorang sebagai justice collaborator?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  karena  dikonsepsikan  dan dikembangkan  dengan  cara  menelaah  kaidah-kaidah,  norma-norma  (Soekamto, Soerjono,2001),  aturan-aturan  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  diteliti dengan  pendekatan  terhadap  Undang-Undang  dan  beberapa  contoh  kasus  yang dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam Peraturan Perundang-Undangan, teori-teori dan literatur-literarur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

## Hasil dan Pembahasan Dasar Hukum Penetapan Seseorang Sebagai Justice Collaborator
Acuan  utama  legislasi  di  Indonesia  secara  umum  yang  mengatur  mengenai saksi termasuk hak dan perlindungannya sampai sekarang ini masih menggunakan kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  dan  peraturan-peraturan lain  di  bawahnya.  Peraturan  dalam  KUHAP  inilah  yang  menjadi  payung  dari seluruh hukum acara pidana di Indonesia yang pertama kali mengatur tentang saksi dan hak-haknya yang akan diperoleh oleh saksi.
Mengenai  pengertian  atau  definisi  dari  saksi  itu  sendiri  dapat  dilihat  dalam pasal  1  angka  26  kitab  undang-undang  hukum  acara  pidana  (KUHAP).  Menurut
pengertianya  di  KUHAP,  saksi  adalah  seseorang  yang  bisa  memberikan  suatu keterangan guna kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu  perkara  pidana  yang  ia  dengar  sendiri,  lihat  sendiri,  dan  alami sendiri.(Muhadar dkk., 2009)
Berdasarkan pengertian yang disebutkan oleh Pasal 1 angka 26 KUHAP diatas diambil beberapa kesimpulan yang merupakan syarat-syarat dari saksi diantaranya:
1. Orang yang melihat atau menyaksikan dengan mata kepala sendiri suatu tindak pidana.
2. Orang yang mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
3. Orang yang mengalami sendiri dan atau orang yang langsung menjadi    korban peristiwa yang merupakan tindak pidana.
Berdasarkan pengertian diatas maka kita mendapatkan suatu kejelasan bahwa saksi  didalam  memberikan  kesaksiannya  di  muka  persidangan  dapat  secara langsung memberikan kesaksiannya pada saat persidangan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan.(Prodjodikoro, 1997)
Selain  yang  diatur  didalam  KUHAP,  Perlindungan  hukum  dan  bantuan hukum terhadap saksi maupun korban juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Perlindungan  terhadap saksi  maupun  korban  tersebut  adalah  bentuk  upaya  dalam  memberikan  suatu tempat berlindung bagi seseorang yang membutuhkan sehingga akan merasa aman dari segala bentuk ancaman sekitarnya. Dimana dalam ketentuan pasal 5 Undang- Undang Perlindungan saksi dan korban berhak untuk: a. Seorang saksi dan korban berhak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadinya, keluarga, dan harta  bendanya,  serta  bebas  dari  segala  bentuk  ancaman  yang  berkenaan  dengan kesaksian  yang  akan,  sedang,  atau  telah  diberikannya,  b.  Ikut  serta  dalam  proses memilih dan menentukan suatu bentuk perlindungan dan dukungan keamanan,  c. Memberikan  suatu  keterangan  tanpa  ada  unsur  tekanan  dan  paksaa,  d.Mendapat penerjemah, e. Bebas dari segala bentuk pertanyaan yang menjerat, f. Mendapatkan seluruh  informasi  mengenai  perkembangan  kasus,  g.Mendapatkan  informasi mengenai  putusan  pengadilan,  h.  Mendapatkan  informasi  dalam  hal  terpidana dibebaskan, i. Dirahasiakan identitas pribadinya,  j. Mendapatkan identitas baru, k. Mendapatkan  tempat  tinggal  sementara,  l.Mendapatkan  tempat  tinggal  baru,  m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, n. Mendapat nasihat  hukum,  memperoleh  bantuan  biaya  hidup  sementara  sampai  batas  waktu perlindungan berakhir, o.Mendapat pendampingan.
Jika  kesemua  hak-hak  yang  ada  dalam  UU  perlindungan  saksi  dan  korban telah  diberikan  kepada  saksi  dan  korban,  maka  beban  terberat  untuk mewujudkannya  hal  tersebut  tentunya  ada  dipundak  lembaga  perlindungan  saksi dan  korban  (LPSK)  yang  merupakan  suatu  lembaga  yang  ditunjuk  untuk memberikan  suatu  perlindungan  hukum  terhadap  saksi  dan  korban  dalam implementasinya.
Berdasarkan  penjelasan  secara  umum    dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa terdapat  empat  bentuk  perlindungan  terhadap  seorang justice  collaborator diantaranya  adalah  perlindungan  terhadap  fisik  dan  psikis,  penanganan  khusus,
perlindungan  hukum  dan  penghargaan.  Secara  rinci  dapat  diuraikan  sebagai berikut:
a) Perlindungan Terhadap fisik dan psikis
Seorang justice  collaborator dapat  diberikan  suatu  perlindungan  terhadap  rasa aman  yaitu  berupa  perlindungan  terhadap  fisik  dan  psikis  mereka.  Perlindungan fisik  dan  psikis  terhadap justice  collaborator tersebut  semestinya  tidak  hanya diterapkan  untuk  keamanan  pribadi  berupa  perlindungan  dari  segala  bentuk ancaman, teror, kekerasan, tekanan, gangguan terhadap diri, jiwa dan harta mereka dari  pihak  manapun,  akan  tetapi  harus  juga  meliputi  jaminan  terhadap perlindungan fisik dan psikis bagi keluarga seorang justice collaborator juga. Mekanisme perlindungan fisik dan psikis terhadap seorang justice collaborator secara  teknis  telah  diatur  dalam  Peraturan  Bersama.  Dimana  dalam  pasal  8 mengatakan bahwa:
1. Perlindungan fisik dan psikis bagi seorang saksi pelaku yang bekerjasama justice collaborator sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a diajukan oleh aparat  penegak  hukum  sesuai  tahap  proses  penanganan  kasusnya    (penyidik, penuntut  umum  atau  hakim)  kepada  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban (LPSK).
2. Perlindungan  fisik  dan  psikis  bagi  saksi  pelaku  yang  bekerjasama justice collaborator sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diputuskan  oleh  Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK)  berdasarkan  rekomendasi  dari  aparat penegak  hukum  sesuai  tahap  penanganannya  (penyidik,  penuntut  umum  atau hakim).
3. Dalam  hal  rekomendasi  aparat  penegak  hukum  memberikan  perlindungan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  diterima  oleh  LPSK,  maka  LPSK  wajib memberikan  perlindungan  yang  pelaksanaanya  dikoordinasikan  dengan  aparat penegak hukum serta pihak-pihak terkait.
b) Penanganan khusus
Seorang justice  collaborator selain  diberikan  fasilitas  berupa  perlindungan terhadap  fisik  dan  psikis  sebagaimana  telah  dijelaskan  di  atas  maka  untuk mendukung  upaya  dalam  memberikan  perlindungan  rasa  aman  dan  nyaman terhadap seorang Justice Collaborator yang telah memberikan sebuah kesaksian yang sangat  berguna  pada  saat  persidangan,  maka  dimungkinkan  juga  diberikan penanganan  khusus  terhadap  seorang justice  collaborator sebagaimana  ketentuan Pasal 10A ayat (2) UU Nomor 31 tahun 2014 berupa:
1. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan  tersangka,  terdakwa,  dan/atau  narapidana  yang  diungkap  tindak pidananya.
2. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa  dalam  proses  penyidikan,  dan  penuntutan  atas  tindak  pidana  yang diuangkapkannya.
3. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

## c) Perlindungan Hukum
Perlindungan  hukum  yang  dimaksud  disini  terdapat  didalam  PP  Nomor  71 Tahun  2000  yaitu  perlindungan  terhadap  “status  hukum”,    bentuk  perlindungan terhadap  status  hukum  ini  secara  teknisnya  sendiri  adalah  tidak  dilanjutkannya terlebih  dahulu  suatu  laporan  mengenai  adanya  pencemaran  nama  baik  oleh tersangka  tindak  pidana  terhadap  saksi  pelapor  sebelum  ada  proses  hukum terhadap  kasus  tindak  pidana  yang  telah  dilaporkan  oleh  saksi  pelapor  itu  selesai terlebih dahulu. Hal ini dapat diartikan proses hukum terhadap tindak pidana yang telah  dilaporkan  oleh  saksi  pelapor  harus  lebih  didahulukan  daripada  tuntutan pencemaran nama baik oleh tersangka terhadap saksi pelapor tindak pidana. Tetapi perlindungan terhadap “status hukum” itu dapat juga dibatalkan apabila dari hasil proses penyelidikan dan penyidikan terdapat bukti yang cukup untuk memperkuat dugaan  keterlibatan  saksi  pelapor  dalam  tindak  pidana  yang  dilaporkan  dan disaksikannya  tersebut.  Pengaturan  perlindungan  terhadap  status  hukum  yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2000 sejalan dengan pengaturan yang ada dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 31 tahun 2014, yang menyebutkan bahwa: 1. Saksi,  Korban,  Saksi  Pelaku,  dan/atau  Pelapor  tidak  dapat  dituntut  secara hukum,  baik  pidana  maupun  perdata  atas  kesaksian  dan/atau  laporan  yang akan,  sedang,  atau  telah  diberikannya,  kecuali  kesaksian  atau  laporan  tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
2. Dalam  hal  terdapat  tuntutan  hukum  terhadap  Saksi,  Korban,  Saksi  Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau  ia  berikan  kesaksian  telah  diputus  oleh  pengadilan  dan  memperoleh kekuatan hukum tetap.
d) Penghargaan
Seorang justice  collaborator mendapatkan  suatu  Perlindungan  dalam  bentuk penghargaan  sangat  penting  keberadaannya,  karena  dapat  mejadi  suatu  upaya untuk  menciptakan  iklim  kondusif  dalam  pengungkapan  tindak  pidana  dalam posisi pelibatan masyarakat didalamnya. Suatu bentuk penghargaan layak diberikan kepada  seorang justice  collaborator sebagai  penegasan  bahwa  yang  bersangkutan telah berjasa bagi aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum, maksud dari pemberian penghargaan ini adalah agar masyarakat yang lain dapat berani juga untuk  mengungkapkan  suatu  tindak  pidana  kepada  aparat  penegak  hukum. Perlindungan  dalam  bentuk  penghargaan  bagi  seorang Justice  Collaborator dapat dilihat dalam ketentuan pasal 10A ayat (3) berupa:
1. Keringanan pada saat penjatuhan vonis pidana atau
2. Pembebasan  bersyarat,  remisi  tambahan,  dan  hak  narapidana  lain  sesuai perundang-undangan  yang  berlaku  apabila  Saksi  Pelaku  yang  berstatus narapidana.(Fahrul dkk., 2022)
Penetapan status seseorang sebagai justice collaborator juga diatur didalam Surat Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2011,  SEMA  ini  lahir  dilatarbelakangi karena banyaknya terjadi kasus tindak pidana tertentu dan juga terorganisir, namun belum  ada  ketentuan  khusus  yang  mengatur  terkait justice  collaborator ,  sehingga tidak  ada  landasan  hukum  dalam  penerapannya.  Maka  dari  itu  keberadaan  dari SEMA  ini  juga  dapat  menjadi  pedoman  bagi  para  hakim  dalam  menangani  kasus tindak  pidana  tertentu  dan  terorganisir,  seperti  tindak  pidana  Korupsi,  Pencucian Uang,  Perdagangan  Orang,  Narkotika  dan  Terorisme  yang  dilakukan  secara sistematis dan terorganisir yang sampai saat ini masih menjadi masalah besar dalam penegakan hukum di Negeri ini.
Tindak  pidana  tertentu  dan  juga  terorganisir  seperti  tindak  pidana  Korupsi, Pencucian  Uang,  Perdagangan  Orang,  Narkotika  dan  Terorisme  dianggap  sebagai tindak  pidana  yang  sangat  serius  karena  dapat  mengganggu  stabilitas  dan keamanan Nasional, serta membahayakan dan dapat meruntuhkan nilai-nilai etika demokrasi,  peradaban  sumber  daya  manusia,  dan  supremasi  hukum.  Sehingga dengan adanya penerapan justice collaborator dalam upaya untuk mengungkap suatu tindak  pidana  diharapkan  dapat  menumbuhkan  partisipasi  masyarakat  dalam memberikan  suatu  informasi  dan  pengetahuan  mereka,  serta  dapat  melaporkan suatu  tidak  pidana  yang  mereka  ketahui,  dan  juga  masyarakat  dapat  turut  serta berpartisipasi  dalam  upaya  memberikan  dukungan  terhadap  penegakan hukum.(Sirait, 2020)
Peraturan  terakhir  yang  mengatur  mengenai  penetapan  status  seseorang sebagai justice  collaborator tertuang  di  dalam  Peraturan  Bersama  antara  Aparat Penegak  Hukum  dan LPSK  tentang  Perlindungan  Bagi  Pelapor,  Saksi  Pelapor  dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama Nomor : H.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor : PER- 045/A/JA/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor : KEPB-02/01-55/12/2011 dan Nomor : 4 Tahun 2011, peraturan bersama  ini memiliki suatu tujuan utama untuk menyamakan persepsi dan pandangan terhadap pelaksanaan tugas aparat penegak hukum  dalam  membantu  menyelesaikan  persoalan  tindak  pidana  tertentu  yang terorganisir,  serta  peraturan  ini  dapat  menjadi  acuan  atau  pedoman  bagi  para penegak  hukum  dalam  upaya  melakukan  kerjasama  terhadap  memberikan  suatu perlindungan  terhadap  pelapor,  saksi  pelapor  dan  saksi  pelaku  yang  bekerjasama dalam suatu tindak pidana.
Selain itu, peraturan bersama ini juga diharapkan dapat membangun integritas antara  aparat  penegak  hukum  dalam  upaya  menyelesaikan  tidak  pidana  tertentu yang  bersifat  terorganisir  melalui  informasi  yang  didapat  dari  masyarakat  yang bersedia untuk menjadi pelapor, saksi pelapor dan atau saksi pelaku yang  bekerja sama  dengan  aparat  penegak  hukum,  melalui  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan Korban    yaitu  LPSK  maka  Pelapor,  Saksi  pelapor  dan  atau  saksi  pelaku  yang bekerjasama diberikan sebuah perlindungan dan rasa aman baik dari tekanan fisik maupun psikis, serta akan diberikan penghargaan bagi warga negara yang bersedia untuk  memberikan  informasi  yang  diketahuinya  dari  suatu  tindak  pidana  yang serius  dan  teroganisir,  sehingga  upaya  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana tersebut dapat dilakukan secara efektif.(Sirait, 2020)
Sejarah  saksi  pelaku  yang  bekerjasama justice  collaborator pertama  kali diperkenalkan  di  Amerika  Serikat  sekitar  tahun  1970-an.  Dimasukkannya  doktrin tentang justice  collaborator di  Amerika  Serikat  sebagai  salah  satu  norma  hukum  di negara tersebut dengan alasan perilaku mafia yang selalu tutup mulut atau dikenal dengan  istilah omerta sumpah  tutup  mulut  .  Oleh  sebab  itu,  bagi  mafia  yang  mau memberikan informasi, diberikanlah fasilitas justice collaborator berupa perlindungan hukum.  Kemudian  terminology justice  collaborator berkembang  pada  tahun selanjutnya  di  beberapa  negara,  seperti  di  Italia  (1979),  Portugal  (1980),  Spanyol (1981), Prancis (1986), dan Jerman (1989).(Sofian, t.t.)
Istilah justice collaborator atau collaborator with justice merupakan suatu hal yang baru  di  Indonesia.  Istilah  ini  bukanlah  istilah  hukum  karena  tidak  bisa  ditemui dalam KUHAP, istilah ini berasal dari Negara yang menganut sistem hukum anglo saxon , yaitu Amerika Serikat, namun istilah ini sudah dipakai pada praktik hukum Indonesia.
Praktik justice collaborator pertama di Indonesia adalah Agus Tjondro Prayitno mantan anggota DPR  Fraksi PDI-P periode 1999- 2004 dalam kasus cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Gultom tahun  1994.  Pada  tahun  2012,  selain  penghargaan  berupa  pemberian  remisi tambahan  dan  pembebasan  bersyarat  terhadap justice  collaborator kasus  korupsi diperoleh  oleh  Agus  Condro,  penghargaan  juga  diperoleh  oleh  Mindo  Rosalina Manulang, dan Sukotjo S. Bambang.(Arjun Alqindy Tumangger,2013).

## Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Seseorang Sebagai Justice Collaborator
Dalil  Pertimbangan  Hakim  Mahkamah  Agung  Dalam  Mengabulkan Permohonan Justice Collaborator.
a. Sadar akan kesalahan dan mengakuinya.
Syarat  utama  sebagai  seorang justice  collaborator yaitu  adalah  pengakuan,  hal tersebut  telah  diatur  berdasarkan  SEMA  Nomor  4  tahun  2011,  dalam  hal  tersebut berarti  saksi  pelaku  mengakui  dengan  secara  sebenar-benarnya  mengenai perbuatan  tindak  pidana  yang  telah  dilakukannya,  pengakuan  dari  seorang  saksi pelaku tersebut dapat dilihat pada awal proses penyidikan hingga pada saat sampai proses persidangan, seorang saksi pelaku yang dijadikan sebagai justice collaborator secara terbuka mengakui atas kesalahannya tanpa tekanan dari pihak manapun dan bersedia  untuk  memberikan  sebuah  kesaksian  yang  sebenar-benarnya  bahwa  ia telah turut serta kedalam suatu tindak pidana dan mengetahui secara nyata kejadian dan urutan dari awal hingga akhir dari suatu tindak pidana yang telah dilakukanya dengan  para  tersangka  lainnya,  pengakuan  dari  saksi  pelaku  tersebut  diakhiri dengan  sebuah  pernyataan  penyesalan  dan  berjanji  untuk  tidak  akan  mengulangi perbuatannya kembali dikemudian hari.
Pengakuan dari saksi pelaku tersebut menjadi dasar, pertimbangan Kejaksaan untuk kembali meninjau tuntutannya terhadap saksi pelaku serta akan meringankan tuntutannya terhadap saksi pelaku. Begitu  juga dengan majelis hakim kasasi dalam pertimbangannya  meyakini  pengakuan  dari  seorang  saksi  pelaku  dan  juga  dalih
yang  telah  diajukan  oleh  saksi  pelaku  dalam  pembelaannya  menerangkan  fakta- fakta  bahwa  saksi  pelaku  telah  melakukan  tindakan  kooperatif  pada  saat    proses hukum  berjalan  dan  juga  beritikad  baik  pada  saat  bekerjasama  dengan  aparat penegak hukum dalam upaya  untuk mengungkap suatu tindak  pidana yang  telah dilakukannya bersama tersangka lainnya.
b. Bukan sebagai pelaku utama dalam suatu tindak pidana.
Syarat pemberian status justice collaborator yang diatur dalam ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dan juga dalam peraturan bersama, adalah bahwa saksi pelaku bukan sebagai pelaku utama dalam suatu tindak pidana. Pengertian  bukan sebagai pelaku utama dapat dibuktikan pada saat saksi pelaku menyampaikan semua fakta- fakta yang dia ketahui dalam suatu peristiwa tindak pidana di persidangan dan juga harus  ada    klarifikasi  dari  saksi-saksi  yang  lain,  mengenai  keterlibatan  dari  saksi pelaku didalam peristiwa tindak pidana tersebut bukan merupakan sebagai pelaku utama  dalam  suatu  tindak  pidana,  melainkan  hanya  sebagai  perantara  didalam suatu  tindak  pidana.(Khamdan,  2022)  Tindakan  pelaku  yang  berperan  sebagai perantara dalam suatu tindak pidana, menurut hukum pidana masuk kedalam delik penyertaan,  bahwa  dimana  perbuatan  saksi  pelaku  turut  serta  dalam  melawan hukum atau melakukan perbuatan tindak pidana secara teroganisir.(Arjun Alqindy Tumangger, 2013)
c.  Bersikap  kooperatif  dan  memberikan  keterangan  yang  jelas  pada  saat persidangan.
Syarat tertentu bagi saksi justice collaborator yang diatur dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seorang saksi pelaku yang bekerjasama harus dapat memberikan suatu keterangan atau kesaksian yang  sebenar-benarnya  pada  saat  persidangan,  sehingga  dalam  pasal  10  ayat  (2) dijelaskan bahwa kesaksian dari seorang justice collaborator dapat dijadikan sebagai pertimbangan  hakim  untuk  meringankan  putusan  pidana  yang  akan  dijatuhkan kepada  seorang justice  collaborator ,  begitu  juga  dalam  SEMA  Nomor  4  Tahun  2011 bahwa saksi Pelaku ketika memberikan keterangan sebagai saksi yang bekerjasama pada  saat  persidangan,  maka  saksi  pelaku  dapat  dikategorikan  sebagai justice collaborator .  Namun  jika  saksi  pelaku  melakukan  hal  sebaliknya,  yaitu  tidak memberikan  suatu  keterangan  sebagai  saksi  pada  saat  persidangan,  maka  saksi pelaku  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai  seorang justice  collaborator dan  tentunya tidak akan mendapat haknya sebagai seorang saksi pelaku yang bekerjasama yaitu hak untuk mendapatkan keringanan putusan pidana .
d. Menyampaikan kronologi tindak pidana secara detail serta peranan semua pelaku yang terlibat didalamnya.
SEMA  juga  memberikan  syarat  yaitu  selain  berperan  sebagai  saksi,  seorang justice collaborator harus dapat mengungkapkan kronologis terjadinya tindak pidana secara  detail  dan  juga  mengungkapkan  keterlibatan  dari  pelaku  lain  yang  turut berperan besar dalam suatu tindak pidana yang telah terjadi, yang dimaksud pelaku
lain  adalah  seluruh  orang  yang  terlibat  secara  langsung  maupun  tidak  langsung atau  turut  berperan  didalam  suatu  perbuatan  tindak  pidana  secara  bersama-sama dan  juga  terorganisir,  dari  sejak  awal  dimulainya  suatu  perbuatan  tindak  pidana sampai pada saat berakhirnya suatu perbuatan tindak pidana.
e.  Penuntut  Umum  mencantumkan  peranan  orang-orang  yang  telah  disampaikan oleh justice collaborator .
SEMA  mengatur  Syarat  terakhir  dalam  ketentuan justice  collaborator yaitu adalah Jaksa Penuntut Umum harus menuliskan dakwaannya mengenai peran dari masing-masing orang yang terlibat dalam tindak pidana tertentu seperti yang telah disampaikan  oleh  pelaku  yang  bekerja  sama  ( justice  collaborator ),  sehingga  dengan jelas  akan  terbukti  siapa  yang  lebih  berperan  sebagai  pelaku  utama  dalam melakukan  tindak  pidana  yang  sifatnya  terorganisir,  dan  juga  akan  terbukti keterlibatan  dari  pelaku  yang  bekerjasama  ( justice  collaborator )  didalam  suatu peristiwa pidana apakah yang  bersangkutan hanya  sebagai orang  yang  turut serta atau bisa jadi sebagai orang yang ikut turut serta sebagai pelaku utama dalam suatu tindak pidana.(Arjun Alqindy Tumangger, 2013).

## Kesimpulan
Dasar  Hukum  penetapan  status  seseorang  sebagai justice  collaborator di Indonesia untuk saat ini dapat dilihat pada banyak peraturan perundang-undangan antara  lain  yaitu  dalam  KUHAP  diatur  secara  umum  mengenai  perlindungan terhadap  saksi  pada  pasal  1  angka  36  kitab  undang-undang  hukum  acara  pidana (KUHAP). Menurut KUHAP saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna  kepentingan  penyidikan,  penuntutan  dan  peradilan  tentang  suatu  perkara pidana  yang  ia  dengar  sendiri,  ia  lihat  sendiri,  dan  ia  alami  sendiri.  Kemudian dalam  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban  memberikan  perlindungan  dan  bantuan  terhadap  saksi  maupun  korban, perlindungan  yang  dimaksud  adalah  bentuk  perbuatan  yang  memberikan  tempat bernaung  dan  perlindungan  bagi  seseorang  yang  membutuhkan  sehingga  merasa aman  terhadap  ancaman  sekitarnya.  Kemudian  dalam  SEMA  Nomor  4  Tahun 2011tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana ( Whistleblower ) dan Saksi Pelaku Yang  Bekerjasama  ( Justice  Collaborator )  di  Dalam  Tindak  Pidana  Tertentu,  latar belakang  lahirnya  SEMA  tersebut  adalah  karena  banyaknya  kasus  tindak  pidana tertentu, namun belum ada ketentuan terkait justice collaborator , sehingga tidak ada landasan  hukum  dalam  penerapannya.  Keberadaan  SEMA  ini  dapat  menjadi pedoman  para  Hakim  dalam  menangani  tindak  pidana  tertentu,  seperti  Korupsi, Pencucian  Uang,  Perdagangan  Orang,  Narkotika  dan  Terorisme  yang  dilakukan secara  sistematis  dan  terorganisir.  Kemudian  dalam  Peraturan  Bersama  antara Penegak  Hukum  dan LPSK  tentang  Perlindungan  Bagi  Pelapor,  Saksi  Pelapor  dan Saksi  Pelaku  yang  Bekerjasam,  peraturan  bersama  tersebut  bertujuan  untuk menyamakan persepsi dan pandangan terhadap pelaksanaan tugas aparat penegak hukum  dalam  menyelesaikan  persoalan  tindak  pidana  khusus  yang  terorganisir, serta peraturan tersebut dapat menjadi panduan atau pedoman bagi para penegak
hukum dalam melakukan kerjasama terhadap perlindungan pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara pidana.
Pertimbangan Hakim dalam menetapkan seseorang  sebagai justice collaborator yaitu, berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2011 bahwa adanya syarat sebagai justice collaborator yaitu  pengakuan.  Dalam  hal  ini  berarti  mengakui  perbuatan  yang dilakukannya,  kesadaran  tersebut  dapat  dilihat  dari  pertama  proses  penyidikan hingga tahap persidangan.  Kemudian dalam ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2011 dan  juga  dalam  peraturan  bersama  antara  Penegak  Hukum  dan  LPSK,  syarat pemberian justice  collaborator adalah  bahwa  saksi  pelaku  bukan  sebagai  pelaku utama. Bukti bukan sebagai pelaku utama dapat dilihat dari fakta-fakta persidangan yang disampaikan oleh saksi pelaku dan juga dari klarifikasi oleh saksi-saksi yang lain. Kemudian dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi  dan  Korban  diatur  syarat  tertentu  bagi  saksi justice  collaborator adalah  dapat memberikan  keterangan  atau  kesaksian  yang  sebenar-benarnya,  sehingga  dalam pasal 10 ayat (2) dijelaskan bahwa kesaksian dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang  akan dijatuhkan. Kemudian dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 juga memberikan syarat selanjutnya, yaitu pelaku harus dapat mengungkapkan tindak pidana secara efektif dan juga mengungkapkan pelaku lain yang  turut  andil  besar  dalam  suatu  tindak  pidana  khusus  serta  terorganisir. Kemudian  syarat  terakhir  dalam  ketentuan justice  collaborator berdasarkan  SEMA Nomor  4  Tahun  2011  adalah  Jaksa  Penuntut  Umum  harus  menuliskan  dalam dakwaannya  peranan  orang-orang  yang  disampaikan    oleh  pelaku,  sehingga  akan terlhat  siapa  yang  lebih  berperan  dalam  melakukan  tindak  pidana,  dan  juga  akan terlihat keterlibatan pelaku didalam peristiwa pidana apakah hanya  sebagai orang yang  turut  serta  atau  orang  yang  ikut  turut  sebagai  pelaku  utama  dalam  suatu tindak pidana khusus dan juga terorganisir.

## Daftar Pustaka
Amalia ,  P.  I.,  &  Abdul  Wahid,  A.  (t.t.). Tinjauan  Yuridis  Saksi  Yang  Dijadikan  Justice Collaborator
Dalam Mengungkap Tindak
Pidana
Korupsi . http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/14451,
Arjun Alqindy Tumangger (2013), Justice Collaborator dalam Driving Simulator SIM di  Korlantas  POLRI,  artikel  diakses  pada  19  Nopember  2013  pada http://legalscraw.wordpress.com/2013/08/30/justice-collaborator-dalam- driving- simulator-sim-di-korlantas-polri
Atmasasmita ,  R.  (2017). Rekonstruksi  asas  tiada  pidana  tanpa  kesalahan  =:  Geen  straf zonder schuld . PT Gramedia Pustaka Utama.
Fahrul ,  M.,  Nawi,  S.,  &  Badaru,  B.  (2022).  Analisis  Undang-Undang  No.  31  Tahun  2014 Tentang  Perlindungan  Saksi  Dan  Korban  Ditinjau  Dari  Aspek  Justice  Collabolator. Journal of Lex Generalis (JLG) , 3 (4), Art. 4.
Faisol ,  E.  (2019). Pembongkar  Kasus  Rasuah  BI,  Agus  Condro  Meninggal  Dunia .  Diambil 11  Januari  2023,  dari  https://nasional.tempo.co/read/1216959/pembongkar-kasus- rasuah-bi-agus-condro-meninggal-dunia
Khamdan ,  K.  (2022).  Tinjauan  Yuridis  Keabsahan  Pengguanan  CCTV  Sebagai  Alat  Bukti Dalam  Proses  Pembuktian  di  Persidangan. Jurnal  JURISTIC , 3 (03),  280. https://doi.org/10.56444/jrs.v3i03.3367
Lembaga Perlindungan  Saksi  dan Korban,  & Semendawai,  A. H. (2017). Penetapan Status Justice  Collaborator  bagi  Tersangka  atau  Terdakwa  dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia. PADJADJARAN  Jurnal  Ilmu  Hukum  (Journal  of  Law) , 3 (3),  468–490. https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a2
Muhadar , Abdullah, E., & Thamrin, H. (2009). Perlindungan saksi & korban dalam sistem peradilan pidana . Putra Media Nusantara.
Mulyadi,  Lilik.(2015),  Perlindungan  Hukum  Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia. Bandung: Penerbit Alumni.
Prodjodikoro ,  R.  W.  (1997). Hukum  acara  pidana  di  Indonesia .  Sumur  Bandung. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=502758
Sirait, A. S. (2020). Kedudukan dan Efektivitas Justice Collaborator di dalam Hukum Acara Pidana . Jurnal  el-Qanuniy:  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Kesyariahan  dan  Pranata  Sosial , 5 (2), 241–256. https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i2.2148
Sofian,  A.  (2018). Justice  Collaborator  dan  Perlindungan  Hukumnya .  Business  Law. Diambil  11  Januari  2023,  dari  https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice- collaborator-dan-perlindungan-hukumnya/
Suyatmiko,  W.  (2019). Corruption  Perceptions  Index  2019 .  Transparency  International Indonesia (TI-Indonesia). Diambil 11 Januari 2023, dari https://riset.ti.or.id/corruption- perceptions-index-2019/
Soekamto,  Soerjono.  (2001)  Penelitian  Normatif  (suatu  Tinjauan  Singkat),  Jakarta, Raja Garfindo Persada.
Wijaya,  Firman.  (2012). Whistle  Blower Dan Justice  Collaborator Dalam  Perspektif Hukum. Jakarta: Penaku.