## J  RNA MH  M
• Timothy L.  H.  McCormack
Sixty  Years  from Nuremberg:  What Progress for International Criminal Law?
• Michael Cottier War Crimes in International Law: An Introduction
• Natsri Anshari Tanggung-jawab  Komando menurut  Hukum  International dan  Hukum  Nasional  Indonesia
• Harkristuti Harkrisnowo Kejahatan  Berat dan  Hukum  Humaniter
• Rina Rusman Kejahatan  Perang  dan  Beberapa  Rumusannya dalam Hukum  Pidana  Nasional
• Heru Cahyono Kejahatan  Perang yang  Diatur dalam  Hukum  International dan  Hukum  Nasional
• Konvensi  Den  Haag 1907
• Pasal-pasal tentang  Kejahatan  Perang ( War Crimes )

## Ditert>itkan oleh:
PUSAT STUDI  HUKUM MUMANITER DAN HAM OerllJ FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
Diterbitkan atas kerja sama dengan: Komite lnternasional  Palang  Merah (International Committee of the Red Cross) ICRC

## JURNAL  HUKUM  HUMANITER

## Diterbitkan oleh  Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM (terls)
Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta
Pen a n g g u ng -jawab : Rektor  Universitas  Trisakti Prof  Dr.  Thoby Mutis
Dewan Redaksi Kehormata n : Prof  KGPH.  Haryomataram,  S.H. Prof  Timothy L. H. McCormack Prof  Dr. F. Sugeng  /stanto,  S.H. Prof  Or. Andi  Hamzah,  S.H.
Michael Cottier,  LL. M.
Brigjen.  TN/  (Pum)  PL T. Sihombing,  S.H.,  LL.M. Kol.  Chk.  Natsri Anshari,  S.H.,  LL.M. Rudi  M.  Rizki,  S.H.,  LL.M.

## Pemimpin Reda ksi
Arlina  Permanasari,  S.H.,  M.H.
A n g g ota  Reda ksi : Andrey  Sujatmoko,  S.H.,  M.H. Aji  Wibowo,  S.H.,  M.H. Kushartoyo Budisantosa,  S.H.,  M.H. Amalia  Zuhra,  S.H.,  LL.M. Jun Justinar,  S.H.,  M.H.
Sekretariat: Ade A/fay Alfinur,  S. Sos. Supriyadi,  S. E. Andi  Setiawan,  A. Md.

## Alamat Reda ksi :
Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM (terls) FH-USAKTI JI. Kyai  Tapa  No.  1 Gedung H  Lt.  5 Kampus A Grogol Jakarta  11440 Tlp./Faks.:  (021)  563-7747 E-mail:  terAs_fhusakti@yahoo.com
Jurnal Hukum Humaniter terbit setiap enam bulan pada bulan Juli dan  Desember

## EDITORIAL
Para  pem baca yang kami hormati ,
Puji  syukur  kami  panjatkan  ke  hadirat Allah  Subhanahu  Wata'ala karena berkat  rahmatNya  jualah  maka  J U RNAL  H U KUM  H UMANITER  ini  dapat hadir  di  tangan  para  pembaca  semua.  Jurnal  ini  merupakan  jurnal  yang pertama  kali  terbit di tanah  air,  secara  khusus  mengulas  berbagai  masalah hukum humaniter,  dan akan terbit setiap enam bulan sekali.
Penerbitan  j u rnal  ini  d imaksudkan  sebagai  wahana  bagi  semua  lapisan masyarakat,  baik  dari  kalangan  militer,  aparat  penegak  h ukum,  birokrat, LSM,  akademisi,  mahasiswa ,  maupun  kalangan  lainnya  yang  ingin mengetahui  secara  lebih  mendalam  mengenai  seluk-beluk  hukum humaniter.  Di  samping  itu,  konflik-konflik  yang  terjadi  di  berbagai  wilayah Republik  Indonesia  dalam  dekade  terakhir juga  menjadi  pertimbangan  lain bagi diterbitkannya jurnal ini.
Pada  ed isi  perdana  ini,  topik utama  J U RNAL  H U KUM  H UMAN ITER  adalah tentang  "kejahatan  perang" (war  crimes). Kejahatan  perang  merupakan salah satu tindak pidana yang belum sepenuhnya diakomodasikan ke dalam aturan  h ukum  nasional  I ndonesia.  Oleh  karena  itu,  sejara h   dan  praktik­ prakti k  negara  serta  beberapa  substansi  dasar  dari  peraturan-peraturan mengenai  tindak pidana  kejahatan  perang  akan  dikemukakan dalam  artikel­ artikel  utama  dan  pend ukung .  Tidak  hanya  itu,  pemaparan  h ukum  nasional serta  upaya-u paya  yang telah dilakukan khususnya  dalam  Rancangan  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  Nasional  juga  akan  ditampilkan  guna melengkapi edisi kali ini.
Di  samping  materi  pokok tersebut,  d isertakan  pula " Kolom"  yang  pada edisi ka li  ini  berisikan  tentang  Konvensi  Den  Haag  IV  ( 1 907)  yang  mengatur mengenai  hukum  dan  kebiasaan  berperang  di  darat.  Pemilihan  materi  ini sengaja  dila kukan  mengingat  urgensi  Konvensi  ini  yang  sudah  menjadi hukum  kebiasaan  internasional  dan  berlaku  bagi  semua  negara  serta merupakan  aturan  penting  dalam  hal  pengaturan  alat  dan  cara  berperang yang masih relevan dan berlaku pada saat ini.

## Atas  diterbitka nnya  jurnal  ini,  kami  mengucapkan  terima  kasih  kepada
International  Committee  of the  Red  Cross (ICRC)  yang  memiliki  komitmen tinggi dalam  upaya  mengembangkan hukum humaniter di  I ndonesia dengan mendukung penerbitan jurnal ini.
Akhir  kata ,  ka mi  berharap  semoga  penerbitan  jurrnal  ini  dapat  memenuhi kebutuhan  dan  keingintahuan  yang  mendalam  terhadap  h ukum  humaniter. U ntuk itu,  kami dengan segala kerendahan hati  akan menerima segala  kritik maupun saran-saran yang konstruktif bagi penyempurnaan j u rnal ini di  masa datang.

## Redaksi

## DAFTAR ISi
him.

## Artikel

## 1 .   Timothy L.  H .  McCormack
Sixty  Years  from  Nuremberg:  What Progress for Internatio- nal  Criminal Law? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2. Michael Cottier War Crimes in  International  Law:  An Introduction . . .  . . .  . . .  .. 2 1 3. Natsri Anshari Tanggung-jawab  Komando menurut H ukum lnternasional
dan Hukum Nasional Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 4. Harkristuti  Harkrisnowo
Kejahatan Berat dan  Hukum Hu ma niter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 90 5. Rina Rusman
Kejahatan  Perang dan Beberapa Rumusannya dalam Hu- kum Pidana  Nasional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 6. Heru Cahyono
Kejahatan Perang  yang Diatur dalam H ukum l nternasional dan Hukum Nasional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 21

## Kolom
1 .   Kejahatan  Perang (War  Crimes) dalam Berbagai l nstrumen H ukum l nternasional . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . . . . .  . . . . . . 1 5 7 2. Konvensi Den  Haag  1 907 tentang Alat dan Cara Berperang 1 70 3. Terjemahan Konvensi  Den  Haag IV 1 907 tentang  H ukum dan Kebiasaan  Perang di Darat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 84
4. Teks Konvensi Den  Haag  IV  1 907 dan Lampira nnya (dalam bahasa lnggris) . . . . . .  . .  . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . . . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . 1 98

## KEJAHATAN PERANG DAN  BEBERAPA MASALAH  RUMUSAN NYA DALAM  HUKUM PIDANA NASIONAL

## Rina  Rusman1

## Abstrak
Konvensi  Jenewa  1 949  dan  Protokol  Tambahan  1 977  telah  mewajibkan negara  peserta  perjanjian  tersebut  untuk  membuat  peraturan  perundang­ undangan  mengenai  pelanggaran  berat  hukum  humaniter  yang  secara substansial  merupakan  kejahatan  perang.  I ndonesia  sebagai  negara peratifikasi  Konvensi Jenewa  telah  merumuskan  kejahatan  perang  di  dalam Rancangan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (RKUHP)  tahu n   2004. Dalam  R KUHP  tersebut  berbagai  rumusan  mengenai  kejahatan  perang  di antaranya  telah  mengacu  kepada  Statuta  Roma  1 998.  Namun  demikian, banyak  substansi  dalam  RKUHP  yang  berkaitan  dengan  kejahatan  perang masih  perlu  dikaji  lebih  lanjut.

## A.  Pendahuluan
Jauh sebelum dirumuskannya sanksi kejahatan  perang dalam Statuta Roma  1 998  tentang  Mahkamah  Pidana  l nternasional,  empat  Konvensi Jenewa  1 949  beserta  dua  Protokol  Tambahan  1 977  telah  menegaskan bahwa  negara-negara  anggota  Konvensi  tersebut  akan  memberlakukan aturan  yang  memberikan  sanksi  pidana  efektif  bag i  orang-orang  yang melakukan  atau  memerintahkan  dilakukakannya  perbuatan  tersebut. 2 Adapun  perbuatan  pelanggaran  berat  tersebut,  yang  juga  sering  disebut dengan  istilah  pelanggaran  berat  hukum  humaniter  internasional,  sama dengan  perbuatan  kejahatan  perang  yang diatur dalam  Statuta  Roma  Pasal
1 Rina  Rusman,  S . H . ,   M . H . ,   saat ini  menjabat  sebagai Legal Adviser Komite  l nternasional Palang Merah (International Committee of the Red Cross) Delegasi I ndonesia.
2 Empat  Konvensi  Jenewa  1 949  tentang  Perlindungan  Korban  Perang  sebagaimana termuat  dalam  "Terjemahan  Konvensi  Jenewa  1 949  yang  disusun  dan  diterbitkan  oleh Direktorat  Jenderal  Hukum  dan  Perundang-undangan  Departemen  Kehakiman  pada Agustus  1 999  adalah  sebagai  berikut:  Konvensi  Jenewa  untuk  Perbaikan  Keadaan  yang Luka  dan  Sakit  dalam  Angkatan  Bersenjata  di  Medan  Pertempuran  (Konvensi  I),  Konvensi Jenewa  untuk  Perbaikan  Keadaan  Anggota  Angkatan  Bersenjata  di  Laut  yang  Luka,  Sakit dan  Korban  Karam  (Konvensi  Jenewa  II),  Konvensi  Jenewa  mengenai  Perlakuan Tawanan Perang  (Konvensi  I l l ) ,   Konvensi  Jenewa  mengenai  Perlindungan  Orang  Sipil  di  Waktu perang  (Konvensi  Jenewa  IV) .  Dua  Protokol  Tambahan  1 977  dari  Konvensi  Jenewa  1 949 adalah  Protokol  Tam bahan  I  tentang  Perlindungan  Korban  Sengketa  Bersenjata lnternasional  dan Protokol Tambahan  I I  tentang  Perlindungan Korban  Sengketa  Bersenjata Non-internasional.
8. 1 .2.  (a).3  Suatu  hal  yang  telah  sejalan  dengan  kewajiban  Indonesia  dari Konvensi  Jenewa  yang  telah  diratifikasinya  semenjak  tahun  1 958,  adalah telah  dirumuskannya  perbuatan-perbuatan  kejahatan  perang  tersebut beserta  ancaman  hukumannya  dalam  Rancangan  Kitab  U ndang-undang Hukum  Pidana (RKU H P)  tahun 2004, yaitu dalam  Pasal 392 sampai dengan Pasal 395.4
Diharapkan,  apabila  RKU H P   ini  disahkan,  peradilan  nasional  dapat memidanakan  setiap  perbuatan  yang  dilarang  oleh  h ukum  internasional tersebut.  Dengan  kata  lain,  apabila  setiap  perbuatan  kejahatan  perang tersebut  dilakukan  oleh  warga  negara  I ndonesia  atau  terjadi  di  I ndonesia, tidak  perlu  menunggu  peradilan  pidana  internasional  seperti  yang  diatur dalam Statuta  Roma  1 998.
Untuk memastikan harapan tersebut, perlu ada perhatian ekstra untuk memastikan  bahwa  formulasi  hukum  dalam  RKU H P   tersebut  telah  cukup memungkinkan  untuk  mempidanakan  perbuatan  kejahatan  perang. Perhatian  ekstra  tersebut  menjadi  penting  mengingat  belum  tentu  prinsip­ prinsip  dan  tujuan  Konvensi  Jenewa  yang  berkaitan  dengan  pemidanaan kejahatan perang dapat terangkum seluruhnya dalam RKUHP.
Sepintas  lalu,  ada  beberapa  prinsip  hukum  pidana  dalam  RKUH P yang  tidak  cocok  u ntuk  diberlakukan  terhadap  kejahatan  perang.  Misalnya, ketentuan  tentang  peniadaan  pidana karena  perintah jabatan  tidaklah tepat untuk  diberlakukan  terhadap  perbuatan  kejahatan  perang.  Di  lain  pihak, prinsip-prinsip  hukum  perang  atau  hukum  humaniter  internasional  (HHI) tentang  tanggung  jawab  atasan  dan  komandan terhadap  perbuatan kejahatan  perang  belum tertampung secara  mencukupi dalam RKUHP. Oleh karena  itu,  dalam  kaitannya  dengan  kejahatan  perang,  perum usan  RKU H P harus  disesuaikan  dengan  H H I .   Sekurang-kurangnya,  ketentuan  tentang perintah dan tanggung jawab atasan harus dirumuskan sesuai dengan H H I .
3 Statuta  Roma  1 998  tentang  Mahkamah  Pidana  lntemasional (Rome  Statute  on  the International Criminal Court).
4 Direktorat  Jenderal  Peraturan  Perundang-undangan  Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia, 2004. Lihat juga

## B.  Rumusan Kejahatan  Perang
Sebelum menelusuri  aturan perintah dan tanggung jawab atasan, ada baiknya didahului  dengan  menelusuri  rumusan  kejahatan  perang  itu  sendiri. Dalam  RKUHP,  kejahatan  perang  disebut  dengan  istilah  tindak  pidana perang  dan  konflik  bersenjata.  Rumusan  yang  termuat  dalam  Pasal 392 sampai  dengan  Pasal 396 tersebut  tampak  diterjemahkan  dari  rumusah kejahatan perang yang termuat dalam Pasal 8.2. Statuta  Roma 1 998.
Adapun Pasal 8.1. Statuta  Roma 1998 yang berbunyi " The  Court shall have jurisdiction  in  respect  of  war  crimes  in  particular  when  committed  as part  of  a  plan  or  policy  or  as  part  of  a  large-scale  commission  of  such crimes" tidak  ikut  d isalin  kedalam  RKUHP.  Padahal ,  rum usan  yang menegaskan  yurisdiksi  Mahkamah  Pidana  l nternasional  tersebut juga  turut memberikan gambaran  tentang  perbuatan  kejahatan  perang.  Pasal tersebut memberikan  penegasan  bahwa  biasanya  perbuatan  kejahatan  perang dilakukan  sebagai  bagian  dari  suatu  rencana  atau  kebijakan,  atau  sebagai bagian  dari  suatu  perbuatan  berskala  besar.  Tidak  dimuatnya  rumusan tersebut  dalam  RKUHP  menyebabkan  kesan  bahwa  RKU H P   tidak menegaskan adanya kemungkinan kejahatan  perang yang dilakukan karena rencana penguasa atau perintah jabatan.
Sehubungan  dengan  keterkaitan  antara  rencana  dan  kebijakan penguasa  dengan  perang,  suatu  hal  yang  harus  digarisbawahi  adalah adanya  kekhususan  di waktu  perang.  Kekhususan  tersebut  memungkinkan atau  membolehkan  orang-orang  yang  mendapat  tugas  dalam  perang, khususnya  tentara,  melakukan  tindakan  yang  di  waktu  damai  merupakan tindakan  pidana.  Dalam  hal  ini,  tepat sekali  Pasal 32 Kitab  Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang menyebutkan:
"Tidak  dihukum,  barang  siapa  yang  didalam  keadaan  batas-batas kekuasaannya  melakukan  suatu  perbuatan  yang  menurut  hukum perang  diperbolehkan,  atau  penghukumannya  itu  akan  bertentangan dengan  suatu  persetujuan  yang  berlaku  antara  Indonesia  dengan negara  yang  berperang  dengan  I ndonesia,  atau  dengan  suatu peraturan yang ditetapkan karena perjanjian semacam  itu."
Tampaknya,  peniadaan  pidana  ataupun  pemaaf  perbuatan  pidana karena melakukan tugas yang sesuai hukum perang seperti demikian belum ada  dalam  RKUHP.  Penting nya  penegasan  ketentuan  demikian  semakin dirasakan  apabila  hukum  kejahatan  perang  dirumuskan  dalam  satu kodifikasi  hukum pidana seperti  KUHP dan RKUHP.

## C.  Keterkaitan  Beberapa  Konvensi  di  Bidang  Hukum  Humaniter lnternasional dalam  Perumusan Kejahatan Perang
Mengikuti  rum usan  dalam  Statuta  Roma  1 998,  Rancangan  KU H P memberikan  ancaman  sanksi  pidana  terhadap  kejahatan  perang  yang ditetapkan  dalam  beberapa  konvensi  H H I ,   baik  yang  sudah  diratifikasi  oleh I ndonesia  maupun  yang  belum  diratifikasi.  Sebagaimana  diketahui,  H H I , sebagai  bagian  dari  h ukum  internasional,  memang  berisikan  aturan-aturan yang  berlaku  pada  waktu  konflik  bersenjata,  sehingga  juga  sering  disebut dengan h ukum konflik bersenjata atau hukum sengketa bersenjata.
Pasal  392  dan  Pasal  394  RKU H P   menetapkan  sanksi  pidana  bagi setiap  orang  yang  melakukan  kejahatan  perang  yang  dimuat  dalam konvensi  yang telah  diratifikasi  oleh  I ndonesia ,   yaitu  empat  Konvensi Jenewa  1 949. Adapun  Pasal  393,  395  dan  396  RKU H P  menetapkan sanksi pidana dan batasan terhadap kejahatan perang yang dimuat dalam  konvensi H H I   yang  belum  diratifikasi · oleh  Indonesia,  yaitu  dua  Protokol  Tambahan tahun 1 977 yang merupakan pelengkap dari  Konvensi Jenewa  1 949.
Daftar  kejahatan  perang  yang  dimuat  d alam  Pasal  392  RKU H P mencakup  setiap  tindakan  terhadap  orang  atau  harta  kekayaan  yang dilindungi berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam konvensi berupa : a.  pembunuhan yang disengaja;
b.  penyiksaan  atau perlakuan  tidak  berperikemanusiaan  termasuk percobaan biologis;
c.  menyebabkan  penderitaan  berat  atau  mencederai  berat  tubuh  atau
kesehatan;
d.  perusakan dan pengambilan secara besar-besaran harta kekayaan, yang tidak  dibenarkan  oleh  keperluan  militer  dan  dilakukan  secara  tidak  sah dan secara tidak bermoral;
e.  memaksa  tahanan  perang  atau  orang  yang  dilind ungi  lainnya  untuk bekerja dalam pasukan musuh;
f.  merampas  hak  para  tahanan  perang  atau  orang  yang  dilindungi  lainnya dari  haknya untuk memperoleh pengadilan yang adil dan diakui;
g.  pengusiran atau deportasi,  pemindahan,  atau  perampasan kemerdekaan secara tidak sah; atau
h.  penyanderaan.
Adapun  daftar  kejahatan  perang  yang  dimuat  dalam  Pasal  394 RKU H P   disebutkan  sebagai  kejahatan  perang  yang  terjadi  dalam  konflik bersenjata  yang  tidak  bersifat  internasional,  yaitu  perbuatan-perbuatan terhadap  orang-orang  yang  tidak  terli bat  secara  aktif  dalam  peperangan termasuk anggota angkatan bersenjata yang telah meletakan senjata karena sakit,  Iuka-Iuka ,  ditahan atau karena sebab-sebab lain, berupa:
a.  kekerasan  terhadap  kehidupan  dan  orang  khususnya  pembunuhan
dalam segala bentuknya, mutilasi ,  tindakan kejam dan penyiksaan;
b.  kekejaman  terhadap  martabat  pribadi  khususnya  penghinaan  dan tindakan merendahkan;
c.  penyanderaan;
d.  penerapan  pidana  dan  pelaksanaan  pidana  mati  tanpa  adanya  proses peradilan  sebelumnya  yang  sah,  yang  memberikan  segala  jaminan yudisial yang diperlukan dalam proses peradilan yang adil.
Rumusan  perbuatan  kejahatan  perang  dalam  Pasal  394  RKU H P memang  lebih  umum  dan  lebih  ringkas  dibanding kan  dengan  Pasal  392 RKU HP,  karena  Pasal  392  memang  merupakan  standar minimal  H H I   yang juga berlaku pada situasi  konflik bersenjata  internasional  maupun  yang tidak bersifat internasional. 5
5 Pasal 3 yang bersamaan dari Konvensi Jenewa 1 949.
Berbeda dengan  Pasal  394  RKUHP yang  menggambarkan  kejahatan perang pada waktu konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional,  Pasal 392  harus dipa hami sebagai menggambarkan  kejahatan  perang pada waktu konflik  bersenjata  internasional.  Pemahahaman  demikian  terhadap  Pasal 392  R KU H P   dapat  diperoleh  dengan  mengacu  kepada  Konvensi  Jenewa, khususnya  pada  Pasal  2  yang bersamaan dari  Konvensi Jenewa .
Ketika  Pasal  393  dan  Pasal  395  RKU H P   menetapkan  sanksi  bagi kejahatan  perang  yang  ditetapkan  dalam  Konvensi  yang  belum  diratifikasi oleh  I ndonesia,  seperti  halnya  dalam Statuta  Roma  1 998,  kejahatan  perang tersebut  dirumuskan  sebagai  pelanggaran  berat  terhadap  hukum  dan kebiasaan  yang  berlaku  di  dalam  konflik  bersenjata.  Pasal  393  RKU H P memuat  rumusan  kejahatan  perang  yang  terjadi  pada  waktu  konflik bersenjata  internasional  karena  tampak  diambil  dari  Protokol  Tambahan  I tahun  1 977  tentang  Perlindungan  Korban  Perang  pada  Waktu  Konflik Bersenjata  l nternasional.  Adapun  Pasal  395  RKU H P   mem uat  rumusan kejahatan  perang  yang  terjadi pada  waktu  konflik  bersenjata  non­ internasional karena tampak diambil dari Protokol Tambahan I I  tahun 1 977.
Pelanggaran  berat  hukum  dan  kebiasaan  HHI  pada  waktu  konflik bersenjata yang dimuat dalam Pasal 393 RKU H P  adalah berupa:
a.  melakukan  penyerangan  terhadap  kelompok  penduduk  sipil  atau  orang sipil  perorangan yang tidak terlibat langsung dalam  permusuhan;
b.  melakukan  penyerangan  terhadap  objek-objek  sipil,  yaitu  objek-objek yang bukan merupakan sasaran militer;
c.  melakukan  penyerangan  terhadap  personil,  instalasi,  material,  unit  atau kendaraan  yang  terlibat  dalam  bantuan  kemanusiaan  atau  misi perdamaian  sesuai  dengan  Piagam  Perserikatan  Bangsa  Bangsa, selama  mereka  mempunyai  hak  untuk  memberikan  perlindungan terhadap  orang-orang  sipil  atau  objek-objek  sipil  menurut  hukum internasional tentang konflik bersenjata;
d.  melakukan  penyerangan  yang  diketahuinya  bahwa  serangan  tersebut menyebabkan  kematian  atau  Iuka  terhadap  orang-orang  sipil  atau kerusakan  terhadap  objek-objek  sipil  atau  kerusakan  yang  hebat,
meluas,  dan  berjangka  panjang  terhadap  lingkungan  hidup  yang berkelebihan  dalam  kaitannya  dengan  keseluruhan  keuntungan  militer yang  bersifat nyata dan langsung yang diantisipasi;
e.  menyerang  atau melakukan  pemboman, dengan cara  apapun,  terhadap kota,  desa,  tempat  pemukiman,  atau  gedung  yang  tidak  di pertahankan dan bukan merupakan sasaran militer;
f.  membunuh  a tau  melukai  peserta  perang  yang  tel ah  meletakan senjatanya  atau  tidak  lagi  memiliki  alat  untuk mempertaha nkan diri  yang telah menyerah atas kehendak sendiri;
g.  menyalahgunakan bendera  gencatan senjata ,  bendera  atau  lencana dan seragam  militer  musuh  atau  PBB,  atau  emblem  khusus  Konvensi Jenewa,  yang mengakibatkan kematia n  atau Iuka  berat;
h.  pemindahan,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  penduduk sipil  oleh  kekuasaan  pendudukan  dari  wilayahnya  sendiri  ke  wilayah yang  diduduki,  atau  pengusiran atau  pemindahan  seluruh atau  sebagian penduduk dari wilayah yang diduduki ke luar wilayah tersebut;
i. melakukan  penyerangan terhadap  bangunan-ba ng unan  untuk  keperluan ibadah,  pendidikan,  seni ,  ilmu pengetahuan, atau tujuan amal, monumen bersejarah,  rumah sakit dan tempat-tempat di mana orang sakit dan Iuka dikumpulkan,  dengan  ketentuan  bahwa  bangunan-bangunan  tersebut bukan merupakan sasaran militer;
j.  menjadikan sebagai  objek orang-orang  yang  berada dalam pengawasan pihak  lawan  u ntuk  dijadikan  objek  pemotongan  atau  mutilasi  fisik  atau pengobatan  atau  percobaan  ilmiah  yang  tidak  dapat  dibenarkan  baik oleh  kedokteran ,   kedokteran  gigi  maupun  rumah  sakit  terhadap  orang tersebut,  maupun  dilakukan  u ntuk  kepentingannya  yang  menyebabkan kematian  atau  secara  serius  membahayakan  kesehatan  orang  atau orang-orang tersebut;
k.  membunuh  atau  melukai  secara  curang  orang-orang  atau  tentara dari  pihak musuh;
I.  menyatakan tidak akan memberikan pengampunan;
m.  menghancurkan  atau  menyita  harta  kekayaan  musuh,  kecuali penghancuran  atau  penyitaan  tersebut  secara  sangat  mendesak diminta untuk dilakukan guna keperluan perang;
n.  menyatakan  dalam  pengadilan,  penghapusan ,   penundaan,  atau penolakan hak dan tindakan  para warga negara dari pihak musuh;
o.  memaksa  para  warga  dari  pihak  musuh  untuk  ikut  berperang melawan  negaranya sendiri, walaupun warga tersebut terikat sebagai tentara bayaran sebelum perang tersebut dimulai ;
p.  menjarah kota atau tempat walaupun dilakukan dalam penyerangan;
q.  menggunakan racun atau  senjata-senjata beracun;
r.  menggunakan  gas-gas  yang  menyesakan  nafas,  gas  beracun  atau gas  lainnya,  dan  segala  cairan,  material,  atau  perlengkapan  yang semacam;
s.  menggunakan  peluru-peluru  yang  meluas  atau  merata  di  dalam badan  manusia  seperti  peluru  dengan  suatu  selubung  keras  yang tidak seluruhnya mencakup inti atau ditembus dengan irisan;
t.  menggunakan  senjata-senjata,  proyektil  dan  material  atau  cara-cara berperang  yang  secara  alamiah  menyebabkan  Iuka  yang  berlebihan atau  penderitaan  yang  tidak  perlu  atau  yang  bersifat  tidak  pandang bulu  yang  melanggar  hukum  internasional tentang  konfilk  bersenjata yang  secara  luas dilarang;
u.  kekejaman  terhadap  martabat  perorangan,  khususnya  tindakan­ tidakan yang menghina dan merendahkan ;
v. memperkosa,  memperbudak  sec?ra  seksual,  pelacuran  paksa, penghamilan  paksa,  sterilisasi  paksa ,  atau  suatu  bentuk  lain kekerasan seksual yang beruba pelanggaran berat Konvensi Jenewa;
w.  mendayagunakan  kehadiran  penduduk  sipil  atau  orang-orang  yang dilidungi  untuk  mempertahankan  tempat-tempat  tertentu,  area,  atau pasukan militer yang kebal dari operasi militer;
x. memerintahkan  penyerangan  terhadap  bangunan,  material,  unit medis,  dan  angkutan,  dan  personil  dengan  menggunakan  emblem­ emblem khusus dari  Konvensi Jenewa dari hukum internasional;
y.  menggunakan  penderitaan  penduduk sipil sebagai suatu cara perang melalui  pencabutan  atau  penghilangan  objek-objek  yang  sangat dibutuhkan  terhadap  kehidupan  mereka,  termasuk  merintangi penyediaan  pertolongan  sebagaimana  ditentukan  oleh  Konvensi Jenewa;
z.  wajib  militer  dan  mendaftarkan  anak-anak  di  bawah  usia  lima  belas tahun  ke  dalam  angkatan  bersenjata  nasional  atau  menggunakan mereka untuk berperan serta secara aktif dalam peperangan.
Sebagaimana  halnya  daftar  rumusan  dalam  Protokol  Tambahan  I 1 977,  perbuatan  kejahatan  perang  yang  dimuat  dalam  Pasal  393  RKUHP yang  disebutkan  di  atas  merupakan  tambahan  dan  pelengkap  dari  daftar perbuatan  kejahatan  perang  yang  disebut dalam  Pasal  392  RKU H P.  Begitu juga  daftar  perbuatan  kejahatan  perang  pada  waktu  sengketa  bersenjata non-internasional  yang  termuat  dalam  Pasal  395  RKU H P   merupakan tambahan  dan  pelengkap  perbuatan  kejahatan  perang  yang  disebut  dalam Pasal 394 RKU HP.
Oleh  karena  itu,  sebagaimana  halnya  rumusan  dalam  Protokol Tambahan  II  1 977,  daftar  perbuatan  pelanggaran  h ukum  dan  kebiasaan yang  berlaku  dalam  konflik  bersenjata  non-internasional  dalam  kerangka hukum internasional yang dimuat dalam Pasal 305 RKU H P  lebih sedikit dan lebih  ringkas  daftar  perbuatan  kejahatan  perang yang  disebut  dalam  Pasal 393.  Hal  tersebut  dikarenakan,  ketentuan  dalam  Pasal  3  yang  bersamaan dari  Konvensi  Jenewa  dan  Protokol  Ta m ba han  I I ,   sebagaimana  diakui dalam  konferensi-konferensi  diplomatik  untuk  pembentukannya,  baru memuat perangkat aturan H H I  yang paling elementer.6
6 Jacob  Kellenberger  pada  kata  pengantarnya  dalam  buku Customary  International Humanitarian  Law, Jean-Marie  Hencaerts  and  Louise  Doswald  Beck,  ICRC,  Cambridge University Press,  United  Kingdom, 2005.
J URNAL HUKUM H U MANITER, Vol. 1 , No. 1

## D.  Rum usan  yang  Masih  Memerlukan  Penjelasan  dan  Peraturan Pelaksanaan
Sekalipun  daftar  perbuatan  kejahatan  perang  pada  waktu  konflik internasional  dimuat  dan  dirumuskan  lebih  lengkap  dibandingkan  dengan daftar  dan  rumusan  perbuatan  kejahatan  perang  pada  waktu  konflik bersenjata  non-internasional,  masih terdapat beberapa perbuatan  kejahatan perang  yang  tidak  dimudah  dipahami  oleh  masyarakat  awam  maupun tentara.  Contohnya,  Pasal  393  (d)  dan  (g)  RKU H P   yang  masih membutuhkan sosialisasi dan pengaturan yang lebih jelas.
Pasal  393  (d)  RKUHP  menegaskan  bahwa  yang  dilarang  dilakukan oleh  anggota  pihak  yang  berperang  adalah  perbuatan  yang  menyebabkan kematian  atau  Iuka  terhadap  orang-orang  sipil  atau  kerusakan  terhadap objek-objek  sipil  atau  kerusakan  yang  hebat,  meluas,  dan  berjangka panjang,  walaupun  serangan  tersebut  tidak  diarahkan  langsung  kepada orang atau objek-objek sipil tersebut.
Sepintas  lalu,  aturan  tersebut  dapat  menimbulkan  kesan  sebagai aturan yang mengganggu jalannya suatu operasi militer atau operasi tempur yang diperintahkan secara  sah  oleh  lembaga atau pejabat negara .   Padahal, prinsip  H H I   yang  diambil  dari  Protokol  Tambahan  I  Pasal  85.3.  (b)  ini juga dilengkapi  dengan  prinsip-prinsip  H H I   yang  dapat  dilaksanakan  untuk mengantisipasi  kejahatan  perang  yang  dimuat dalam  Pasal  393  d  tersebut, yaitu  prinsip  tentang  tindakan  pendahuluan  yang  harus dilaksanakan  ketika menjalankan  tugas  tersebut.  Petunjuk  tentang  tindakan  pendahuluan sekaligus  ukuran  tentang  sudah  patut  a' au  belum  patutnya  pelaksanaan suatu  tugas dan  perintah  atasan  untuk  melakukan  serangan  telah  dimuat dalam Protokol Tambahan I  Pasal 57 dan Pasal 58.
Bagi  negara  yang  telah  meratifikasi  Protokol  Tambahan  I,  sudah seharusnya  menuangkan  dan  mengelaborasikan  ketentuan-ketentuan tentang  kewajiban  tindakan  pendahuluan  dari  Protokol  tersebut  dalam perundang-undangan  nasionalnya  dan  termasuk  dalam  perangkat  hukum petunjuk  latihan  angkatan  perang nya.  Bagi  negara  yang  belum  meratifikasi pun  tidak  perlu  rag u   untuk  melakukan  hal  demikian,  mengingat  ketentuan
tersebut  telah  merupakan  kebiasaan  hukum  internasional,  bahkan  sebagai hukum  kebiasaan  dalam  konflik  bersenjata  non-internasional. 7 Penuangan hal tersebut ke dalam  perangkat hukum  nasional diperlukan  untuk kepastian hukum.  Kepastian  hukum  demikian  bukan  saja  diperlukan  untuk kepentingan  tentara  yang  akan  menjalankan  tugas  berperang,  tetapi  juga untuk  masyarakat  pada  umumnya  untuk  menghindari  mereka  dari keterlibatan dalam kejahatan perang.
l mplementasi  dalam  perangkat  hukum  nasional  juga  dibutuhkan untuk  mendukung  tujuan  Pasal 393 (g)  RKU H P   yang  berkaitan  dengan penyalahgunaan  lambang-lambang  yang  dilindungi  oleh  hukum  humaniter intemasional,  antara  lain  lambang  lambang  yang  dimuat  dalam  Konvensi Jenewa.  U ntuk  mengetahui  persis  bentuk  fisik  dan  pemakaian  serta perlindungan  lambang-lambang  tersebut,  perlu  ada  peraturan  perundang­ undangan  yang  memuat aturan tersebut secara jelas.  Di  samping  itu,  untuk mencegah  penyalahgunaan  tanpa  sengaja  oleh  pelaku,  larangan penyalahgunaan seharusnya telah diterapkan pada waktu sebelum konflik.
Saat  ini,  aturan  mengenai  penggunaan  lambang  yang  dimuat  dalam Konvensi  Jenewa,  yaitu  lambang  berbentuk  palang  merah  dan  bulan  sabit merah  terdapat  di  dalam  Keputusan  Presiden  tentang  Pendir1an  dan Pengakuan  Organisasi  Palang  Merah  I ndonesia  dan  Peraturan  Penguasa Perang  Tertinggi  Nomor 1 Tahun 1 962 tentang  Pemakaian/Penggunaan Tanda dan Kata-kata  Palang  Merah.
Adapun  larangan  dan  sanksi  atas  peniruan  dan  penyalahgunaan lambang  tersebut  di  masa  konflik  termuat  di  dalam  Peraturan  Penguasa Perang  Tertinggi  Nomor 1 Tahun 1 962 tentang  Pemakaian/Penggunaan Tanda dan  Kata-kata  Palang  Merah, sedangkan untuk masa  damai termuat dalam  Pasal 508 KUHP.  Melihat ketentuan dalam  Pasal 508 KU H P  ternyata tidak  ada  lagi  dalam  RKUHP,  maka  aturan  tersebut  perlu  dimunculkan kembali  dalam  RKU H P  atau dalam  peraturan  perundang-undangan  lainnya yang relevan.
7 Jean-Marie  Hencaerts  and  Louise  Doswald  Beck, Customary  International  Humanitarian Law, ICRC, Cambridge University  Press,  United  Kingdom 2005, him. 68-76 .

## E.  Perintah  Jabatan  dari  Pejabat  yang  Berwenang  terhadap  Tindak Pidana Pada Umumnya dan Kejahatan Perang
Berkaitan  dengan  tindak  pidana  pada  umumnya,  dalam  rumusan RKU HP,  perintah  jabatan  dari  pejabat  yang  berwenang  telah  ditetapkan sebagai  alasan  pembenar  bagi  pelaku  yang  telah  melakukan  perbuatan dimaksud .  Hal tersebut tidak terlalu berbeda dengan ketentuan yang  dimuat dalam  KUH P  saat ini.
Suatu  h al  yang  menarik,  adalah  contoh  yang  diberikan  oleh  R. Soesilo  dalam  mengomentari  Pasal  5 1   KUHP.  Beliau  memberikan  contoh dengan  menggambarkan  situasi  pada  operasi  militer.  Ketika  itu,  sepasukan militer  harus  bertindak  dan  komandan  memberikan  perintah  aba-aba  untuk menembak,  maka  anak  buah  pasukan  itu wajib taat pada perintah tersebut. Disebutkan  juga  dalam  komentarnya  bahwa  jika  pasukan  tersebut  pada waktu  itu  menembak  mati  orang,  mereka  tidak  dihukum  karena  telah menjalankan perintah jabatan  yang  diberikan oleh  kuasa  yang  berhak untuk itu. 8 Sekiranya  contoh  tersebut  digambarkan  terjadi  pada  waktu  situasi konflik  bersenjata, maka pembahasan dapat  dilanj utkan  dengan menjelaskan a pakah penembakan yang terjadi merupakan kejahatan perang dan  apakah  anggota  pasukan yang  melakukan penembakan tersebut dapat dipidana.
Untuk  memperkirakan  bahwa  perbuatan  tersebut  adalah  kejahatan perang,  langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan  memastikan  dua hal, yaitu:
1 .   sasaran tembakan tersebut merupakan orang-orang yang dilindungi oleh
HHI;
2.  penembakan  dilakukan  dengan  melanggar  H H I ,   misalnya  dilakukan secara  membabi-buta  sehingga  menyebabkan  korban  sampingan  di pihak  masyarakat  sipil  yang  tidak  bersalah.  Apabila  salah  satu  dari  dua hal  tersebut terpenuhi,  maka  penembakan  tersebut  dapat  d ikategorikan sebagai  perbuatan  kejahatan  perang  yang  disebut  dalam  Konvensi
8 R.  Soesilo, Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Boger:  Politeia, 1 985.
Jenewa  dan  Protokol  Tambahannya  serta  Statuta  Roma.  Adapun  untuk menentukan  bahwa  anggota  pasukan  pelaku  perbuatan  tersebut  tidak dapat  dipidana,  tidak  cukup  dari  faktor  adanya  perintah  jabatan  dari pejabat yang berwenang.
Dalam  hat  kejahatan  perang,  perintah  jabatan  hanya  dapat membebaskan  pelaku  apabila  terpenuhi  syarat-syarat  tertentu.  Menurut Pasal 33 Statuta Roma  ada tiga syarat kumulatif yang  harus terpenuhi  untuk membebaskan  pelaku  yang  melakukan  perbuatan  kejahatan  perang  karena perintah  jabatan.  Syarat  atau  faktor  tersebut  adalah  sebagai  berikut: pertama,  orang  tersebut  berada  dalam  suatu  kewajiban  hukum  untuk mematuhi  perintah  dari  pemerintah  atau  dari  atasannya ;  kedua,  orang tersebut tidak tahu  bahwa  perintah  tersebut  melanggar  hukum;  dan  ketiga, perintah tersebut tidak melawan hukum.
Faktor pertama telah disebutkan dalam RKUHP, yaitu dalam Pasal 3 1 nya.  Namun  demikian,  berbeda  dengan  yang  disyaratkan  oleh  Statuta Roma, dalam RKUHP tidak dinyatakan  bahwa  faktor kedua dan ketiga harus dipenuhi  untuk  menentukan  seseorang  tidak  dipidana.  Terlepas  dari  hal tersebut,  Pasal  40  ayat  ( 1 )   RKUHP  memang  menyebutkan  hal-hal  yang dapat  dijadikan  alasan  pemaaf terhadap  seseorang  yang  telah  melakukan suatu  perbuatan  tindak  pidana.  Hal  tersebut  antara  lain  adalah  apabila orang  tersebut  tidak  mengetahui  bahwa  perbuatan  tersebut  adalah  tindak pidana,  atau  apabila  orang  tersebut  sesat  mengenai  keadaan  yang merupakan  unsur perbuatan  tindak pidana.  Demikian  diatur dalam  Pasal 40 ayat ( 1 )  RKU H P  yang  berbunyi:
"Tidak  dipidana,  jika  seseorang  tidak  mengetahui  atau  sesat mengenai  keadaan  yang  merupakan  unsur  tindak  pidana  atau berkeyakinan  bahwa  perbuatannya  tidak  merupakan  suatu  tindak pidana,  kecuali  ketidaktahuan,  kesesatan ,   atau  keyakinannya  itu patut dipersalahkan kepadanya."
Namun  demikian,  keberadaan  Pasal  40  ayat  ( 1 )  RKU H P  tidak dapat dijadikan  dasar  bahwa  tanggung  jawab  yang  ditetapkan  oleh  RKU H P terhadap  pelaku  kejahatan  perang  karena  perintah  jabatan  oleh  pejabat yang  berwenang  sama  besarnya  dengan  tanggung  jawab  yang  ditetapkan
menurut  Pasal 33 Statuta  Roma.  Kesimpulan  tersebut  dapat  diambil mengingat Pasal 40 ayat ( 1 )  RKU H P  bukanlah merupakan bagian dari  Pasal 31 RKU H P   dan  tidak  berkaitan  dengan  perintah  atasan.  Artinya,  jika dibandingkan dengan  RKUHP, Statuta  Roma memberi tanggung jawab yang lebih  luas  dan  tegas  kepada  pelaku  kejahatan  perang ,  sekalipun  perbuatan tersebut dilakukan atas perintah jabatan dari pejabat yang berwenang.

## F.  Perintah Jabatan dari  Pejabat yang Tidak Berwenang
Sepintas  lalu,  ada  ketentuan  dalam  RKU HP,  yang  terkesan  mirip dengan  ketentuan  dalam  Pasal 33 Statuta  Roma,  yaitu  dalam  Pasal  43 RKU HP. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:
"Perintah  jabatan  yang  diberikan  tanpa  wewenang  tidak  mengaki­ batkan  hapusnya  pidana,  kecuali  jika  orang  yang  diperintahkan dengan itikad baik mengira  bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang  dan  pelaksanaannya  termasuk  dalam  lingkungan pekerjaannya."
Tentu  saja  apabila  perhatian  diberikan  semenjak  kata-kata  awal  dari pasal tersebut, jelaslah sangat berbeda dengan  Pasal 33 Statuta Roma.
Kalau  Pasal 33 Statuta  Roma  berbicara tentang  perintah jabatan dari pejabat  yang  berwenang ,  maka  Pasal 43 RKU HP di  atas  berbicara  tentang perintah jabatan tanpa wewenang.  Pasal 43 RKU H P  ini menegaskan bahwa perintah  jabatan  yang  diberikan  tanpa  wewenang  dapat  menyebabkan hapusnya  pidana  bagi  si  pelaku  pelaksana  perintah  yangbersangkutan apabila terpenuhi  beberapa  situasi tertentu.  Adapun  Pasal 33 Statuta  Roma menegaskan  hal  yang  berbeda,  yaitu  jangankan  perintah  jabatan  yang diberikan  tanpa  wewenang,  perintah  jabatan  yang  diberikan  oleh  pejabat berwenang  pun  tidak dapat begitu saja  melepaskan  tanggung jawab pelaku kejahatan perang karena melaksanakan perintah tersebut.

## G.  Tanggung  Jawab Pemberi Perintah
Walaupun  pemberian  perintah  tidak  dapat  begitu  saja  meniadakan tanggung  jawab  pelaku  perbuatan  kejahatan  perang,  pemberi  perintah  itu sendiri ,   atau  yang  disebut  dengan  orang  yang  menyuruh,  jelas  memikul
tanggung jawab  dan  harus  dipidana.  Demikian disebutkan dalam dan  Pasal 25.3. (b) Statuta  Roma 1 998 dan Konvensi Jenewa 1 949. 9
Begitu  juga  dalam  Pasal  55  KUHP,  ditegaskan  bahwa  orang  yang menyuruh  melakukan  peristiwa  pidana  dapat  dihukum  sebagai  orang  yang melakukan.  Dalam pasal tersebut ditegaskan juga sebagai  orang yang dapat dihukum  sebagai  pelaku  peristiwa  pidana,  yaitu  orang  yang  dengan  salah memakai  kekuasaan  atau  pengaruh  sengaja  membujuk  untuk  melakukan sesuatu  perbuatan.  Tidak  berbeda  dengan  yang  ditetapkan  dalam  KU HP, dalam  KUH PM,  khususnya  Pasal  1 35,  juga  ditetapkan  bahwa  orang  yang menghasut  seorang  anggota  tentara  untuk  melakukan  suatu  kejahatan dapat  dihukum  dengan  hukuman  penjara.  Hukuman  yang  lebih  berat  juga dapat dijatuhkan,  berdasarkan  Pasal  1 26  KU H PM,  kepada  anggota  tentara yang  dengan  menyalahgunakan  atau  melanggar hak  atau  kekuasaan  orang lain  memaksa  sesorang  untuk  berbuat  sesuatu.  Dalam  Pasal  20  RKUHP, orang  yang  menyuruh  melakukan  perbuatan  tindak  pidana,  atau  yang melakukan  salah  satu  bentuk  penyertaan  dalam  tindak  pidana,  juga  dapat dipidana  sebagai  pembuat tindak pidana.
Baik  KU H P  maupun  KU HPM  tidak memberikan ketentuan  peniadaan penuntutan  pidana bagi orang yang menyuruh melakukan perbuatan  pidana, walaupun  orang  yang  menyuruh  tersebut  kemudian  dapat  mencegah pelaksanaan  perbuatan  tersebut  dengan  cara  melaporkannya  kepada penguasa.  Padahal  pasal  72  KUH PM  memberikan  maaf kepada  orang yang ikut  serta  melakukan  permufakatan  dalam  kejahatan  terhadap  keamanan negara,  asal  saja  keikutsertaan  orang  tersebut  bukan  sebagai  pemimpin, penganjur  atau  penggerak.  Oleh  karena  itu,  sudah  pada tempatnya  bahwa Pasal  22  RKU H P   menetapkan  bahwa  keadaan  pribadi  seseorang  yang menghapuskan,  mengurangi,  atau  memberatkan  penjatuhan  pidana  hanya diberlakukan  terhadap  pembuat  atau  pembantu  tindak  pidana  yang bersangkutan.
Pada  dasarnya,  tidak  diragukan  lagi  bahwa  orang  yang  memberikan perintah  atau  menyuruh  dilakukannya  perbuatan  kejahatan  perang  dan
9 Pasal 49-50/50-5 1 / 1 29- 1 30/1 46- 1 47 dari Konvensi Jenewa  1 949 1 /II / I l l/ IV.
perbuatan  pidana  pada  umumnya  seharusnya  dapat  dihukum.  Artinya, tanggung  jawab  pidananya  muncul  karena  telah  memberikan  perintah  atau menyuruh.  Hanya  saja  yang  masih  perlu  digarisbawahi  bahwa  tanggung jawab  pemberi  perintah  yang  dirumuskan  dalam  Pasal  22  RKU H P   belum mencakup tanggung jawab komandan dan tanggung jawab atasan.

## H.  Tanggung Jawab Atasan atau Komandan
Berbeda  dengan  tanggung  jawab  orang  yang  memberikan  perintah atau  menyuruh  melakukan  perbuatan,  tanggung jawab  seorang  atasan  dan komandan terhadap perbuatan bawahannya dapat muncul walaupun ia tidak menyuruh  dilakukannya  perbuatan  tersebut.  Berkaitan  dengan  perbuatan kejahatan  perang,  tanggung jawab atasan  dan  komandan ditegaskan dalam Pasal 28  Statuta  yang dapat dikatakan  sejalan dengan ketentuan dari Pasal 87 Protokol Tambahan I .
Tanggung  jawab  atasan  dan  komandan  terhadap  perbuatan kejahatan  perang  belum  diatur  dalam  perundang-undangan  nasional Indonesia,  tetapi  untuk  perbuatan  kejahatan  kemanusiaan  dan  genosida sudah  diatur  dalam  Pasal  43  Undang-undang  Nomor  26  Tahun  2000 tentang  Pengadilan  HAM  Berat.  Ketentuan  dalam  Pasal  43  undang-undang tersebut  juga  tidak  berbeda  dengan  yang  dimuat  dalam  Pasal  28  Statuta Roma .  Seperti halnya  dalam  Protokol  Tambahan I , Pasal 43 tersebut di  atas menyebutkan  bahwa  seorang  komandan  militer  bertanggung  jawab terhadap  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pasukan  yang  berada  di  bawah komandonya  dan  pengendalaian  efektifnya  atau  di  bawah  kewenangan dan pengendalian  e f e k ti fkn y a . Begitu  juga  tanggung  jawab  atasan  terhadap bawahan  yang  berada  di  bawah  kewenangan  dan  pengendalian  efektifnya. Pasal  43  tersebut  menyebutkan  secara  rinci  kewajiban  masing-masing komandan  militer  dan  atasan  untuk  mencegah  atau  menghentikan perbuatan tersebut atau untuk menyerahkan persoalan kepada pejabat yang berkompeten  untuk  investigasi  dan  penuntutan.  Khusus  untuk  komandan militer,  Pasal  43  mengindikasikan  bahwa  dalam  keadaan  tertentu seharusnya  komandan  tersebut  telah  mengetahui  bahwa  pasukannya
sedang  atau  akan  melakukan  tindak  pidana  tersebut.  Di  samping  itu,  lebih berat  dibandingkan  dengan  tanggung  jawab  atasan,  tanggung  jawab komandan  tidak  dibatasi  hanya  pada  perbuatan  yang  berkaitan  dengan kegiatan  yang  berada  dalam  tanggung jawab dan  pengendalian  efektifnya. Oleh  karena  itu,  apabila  Undang-undang  Nomor  26  Tahun  2000  tidak diamandemen  dengan  memasukkan  yurisdiksi  terhadap  perbuatan kejahatan  perang  atau  tidak  ada  perundang-undangan  lain  tentang  hukum kejahatan  perang,  maka  ketentuan  tentang  tanggung jawab komandan  dan atasan harus dirumuskan dalam RKUHP.

## I.  Penyertaan dan Korporasi
Tidak  seperti  yang  dimuat  dalam  Pasal  398  RKU H P ,   seharusnya ketentuan  tentang  korporasi  tidak  dikecualikan  dari  perbuatan  kejahatan perang. Ketentuan  korporasi  dan  penyertaan  juga  perlu  diberlakukan terhadap  perbuatan  kejahatan  perang,  mengingat  sipil  dan  korporasi  dapat saja  melakukan  penyertaan  dalam  kejahatan  perang,  termasuk  dalam kejahatan  perang  yang  dilakukan  oleh  kombatan  atau  anggota  pihak  yang berperang.
Korporasi  dapat  saja  ikut  serta  dalam  perbuatan  kejahatan  perang dengan  menyediakan  bahan-bahan  yang  tidak  boleh  digunakan  sebagai senjata  dalam  perang  sebagaimana  disebut  dalam  Pasal  393  (q)  sampai dengan  (t)  RKUHP.  Bahwa  korporasi  juga  dapat  menanggung  tanggung jawab  pidana  terhadap  perbuatan  kejahatan  perang  demikian  sudah  dapat dilihat dari  kasus-kasus setelah Perang  Dunia  II  yang menyangkut beberapa industrialis atau  pengusaha.  Contohnya adalah  kasus  Zyklon  B  menyangkut dua  orang  industrialis  Jerman  yang  merupakan  orang  sipil.  Mereka  divonis di  pengadilan  Jerman  dengan  hukuman  mati  sebagai  pelaku  kejahatan perang  karena  telah  mensuplai gas  beracun  untuk kamp-kamp  konsentrasi, sementara  mereka  tahu  bahwa  penggunaan  bahan  tersebut  adalah  untuk membunuh warga negara Sekutu. 1 0
1° Knut  Dorman , Elements  of  War  Crimes  under  the  Rome  Statute  of  the  International Criminal Court, Cambridge University Press,  United  Kingdom 2004, him. 34-36.

## J. Sanksi
Sanksi  pidana  maksimal  yang  ditetapkan  terhadap  perbuatan kejahatan  perang  dalam  RKUHP  ini  berbeda  atau  lebih  ringan  dari  sanksi yang  dimuat  dalam  Pasal  77  Statuta  Roma  1 998.  Bahkan  sanksi  dalam RKUHP juga  lebih  ringan  dibandingkan  dengan  sanksi  terhadap  beberapa perbuatan serupa yang dimuat dalam  1 38 KU H PM.
Statuta  Roma  mengenakan  ancaman  sanksi  pidana  penjara  paling lama  30  tahun  dan  memungkinkan  pengenaan  hukuman  seumur  hidup dalam  hal  tertentu.  Di  samping  hukuman  penjara,  Statuta  Roma  juga memberikan kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman denda.
Pasal  1 38  KUH PM  menetapkan  ancaman  pidana  mati,  pidana penjara seumur  hidup atau sementara  maksimum dua puluh tahun terhadap orang  yang  melakukan  kekerasan  kepada  orang  mati,  sakit atau  mendapat Iuka  dalam  peperangan.  Namun  begitu ,  ada  juga  ketentuan  KU H PM  yang jika  d ibandingkan  dengan  RKUHP  tampaknya  memuat  ancaman  hukuman maksimal  yang  lebih  rendah  terhadap  salah  satu  perbuatan  kejahatan perang.  Ketentuan  tersebut  termuat  dalam  Pasal  1 43  KU H PM  yang menetapkan  pidana  penjara  maksimum  dua  belas  tahun  terhadap  orang yang  melakukan  pencurian  dari  atau  terhadap  orang  mati,  sakit  atau  yang Iuka  dalam  perang.  Khusus  ketentuan  Pasal  1 43  KUHPM  tidak mengherankan  jika  ancaman  sanksinya  lebih  ringan  dari  pada  Pasal  392 sampai  dengan  Pasal  397  RKUHP,  karena  perbuatan  yang  disebut  dalam Pasal  1 43  KUHPM  tidak  sama  dengan  perbuatan  kejahatan  perang  yang disebut  dalam  Pasal  392  (d)  RKUHP,  yaitu  belum  merupakan  perusakan dan  pengambilan  secara  besar-besaran  harta kekayaan,  walau pun  tidak dibenarkan oleh  keperluan militer dan dilakukan secara tidak sah dan secara tidak  bermoral.
Pasal  392  RKU H P   menetapkan  pidana  penjara  paling  singkat  tiga tahun  dan  paling  lama  1 5  tahun  terhadap  setiap  orang  yang  melakukan pelanggaran  berat  terhadap  Konvensi  Jenewa  1 949,  termasuk  terhadap perbuatan  yang  disebut dalam  Pasal  1 38  KUHPM. Apabila  rumusan  hukum kejahatan  perang  dalam  perundang-undangan  nasional  akan  disesuaikan
dengan standar internasional, seharusnya sanksi dalam RKU H P  tidak dibuat lebih  rendah daripada KUHPM dan Statuta  Roma  1 998.

## K.  Kesimpulan
1 .   Apabila  RKU H P   ini,  khususnya  pasal-pasal  tentang  kejahatan  perang, akan  diberlakukan  bagi  anggota  militer,  maka  ketentuan  seperti  yang termuat dalam Pasal 32 KUHPM perlu dicantumkan di dalamnya.
2.  Pasal  31 RKU H P   seharusnya  dikecualikan  terhadap  perbuatan kejahatan  perang,  karena  menyebutkan  bahwa  setiap  orang  yang melakukan  tindak  pidana  karena  melaksanakan  perintah  jabatan  yang diberikan oleh pejabat yang berwenang tidak akan dipidana.
3.  Pasal  31  RKU H P   dapat  diberlakukan  bagi  kejahatan  perang  apabila ditambahkan  dengan  harus  terpenuhinya  dua  syarat  tertentu,  yaitu: apabila  orang  tersebut  tidak  mengetahui  bahwa  perbuatan  tersebut adalah tindak pidana dan  orang  tersebut sesat  mengenai  keadaan yang merupakan  unsur  perbuatan  tindak  pidana.  Syarat  pertama  diperlukan sebagai  penegasan bahwa  adalah  kewajiban  setiap  peserta  perang  dan setiap anggota angkatan perang untuk mengetahui prinsip-prinsip hukum perang atau hukum humaniter internaisonal.
4.  Perlu  d ipersiapkan  peraturan  perundang-undangan  nasional  yang mengadopsi  aturan-aturan  hukum  kebiasaan  internasional  seperti  yang termuat dalam  Protokol Tambahan I dan I I .  Terlepas dari  masalah  urutan prioritas  negara  untuk  segera  atau  menunda  ratifikasi  dua  Protokol tersebut,  dengan  mengadopsi  aturan  yang  termuat  di  dalamnya merupakan urgensi untuk kepastian hukum.
5.  Dibandingkan  dengan  Konvensi  Jenewa  dan  Statuta  Roma,  RKU H P terkesan  memberikan  kewajiban  disiplin  yang  lebih  ringan  kepada prajurit.  Hal  ini  disebabkan  oleh  bunyi  Pasal  43  RKU H P   yang memberikan  kemungkinan  bagi  prajurit  untuk  menjalankan  perintah  dari pejabat  yang  tidak  berwenang.  Begitu  juga  Pasal  31  RKU H P   yang terkesan  mengizinkan  anggota  angkatan  perang  atau  prajurit  untuk menjalankan  perintah  tanpa  memastikan  bahwa  perintah  tersebut bukan
perintah  untuk  melakukan  perbuatan  kejahatan  perang  atau  perbuatan lainnya  yang  melanggar hukum.  Dalam  rangka  mengejar standar hukum internasional dan u ntuk memberikan kepastian hukum bagi para  anggota angkatan  perang,  maka  seharusnya  Pasal  31 RKU H P dihapuskan  atau sekurang-kurangnya disesuaikan.
6. Agar ketentuan tentang  larangan dan sanksi terhadap  kejahatan  perang dalam  RKU H P   tidak  sekadar  menjadi  beban  bagi  tentara  dan masyarakat  umumnya,  maka aturan-aturan  yang  dimuat  dalam  Protokol Tambahan  I  dan  I I   perlu  diadopsi  ke  dalam  peraturan  perundang­ undangan nasional.
DAFTAR PUSTAKA
Dorman,  Knut, Elements  of  War  Crimes  under  the  Rome  Statute  of  the International  Criminal  Court, United  Kingdom:  Cambridge  U niversity Press,  2004.
Kellenberger,  Jacob,  pada  kata  pengantarnya  dalam  buku Customary International Humanitarian  Law, Marie  Hencaerts,  Jean  and  Doswald Beck,  Louise,  United Kingdom:  ICRC, 2005.
Marie Hencaerts,  Jean  and  Beck,  Louise  Doswald , Customary  International Humanitarian Law, United  Kingdom:  ICRC, 2005. R.  Soesilo, Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar­ komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogar:  Politeia,  1 985.
Statuta  Roma  1 998 tentang  Mahkamah  Pidana  l nternasional (Rome Statute on the International Criminal Court).
Konvensi Jenewa  1 949. Protokol Tambahan 1 977.