## Deskripsi Indikator Program Keluarga Berencana di Provinsi Kalimantan Utara
1 M. Rasyid Ridha, 2 Edwardus I. Goma*
1 Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur
2 Pendidikan Geografi Universitas Mulawarman
Korespondensi: *edwardus@fkip.unmul.ac.id

## Abstrak
Permasalahan  jumlah  dan  komposisi  penduduk  menjadi  masalah  utama  di  bidang kependudukan  bagi  sebagian  besar  negara  berkembang.  Dalam  beberapa  dekade terakhir  sejak  era  tahun  1980-an  negara-negara  berkembang  dan  tertinggal  mulai menyadari pentingnya mengurangi tingkat pertumbuhan penduduk. The International Conference on Population and Development Program of Action (ICPD) 1994 secara eksplisit  menjadikan  target  program  demografi  dan  keluarga  berencana  untuk mendukung  kebijakan  secara  luas  yang  mencakup  kebijakan  reproduksi  termasuk didalamnya  program  keluarga  berencana.  Hasil  sensus  penduduk  tahun  2010 menunjukkan kenaikan laju pertumbuhan penduduk Indonesia dari 1,45 persen pada periode 1990-2000 menjadi 1,49 persen pada periode 2000-2010. Kalimantan Utara merupakan  provinsi  pemekaran  yang  terbentuk  tahun  2011  baru  menjadi pembahasan  dalam  SDKI  secara  terpisah  dari  Provinsi  Kalimantan  Timur  pada tahun  2017.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk  memberikan  menggambarkan  kondisi capaian  program  Keluarga  Berencana  di  Provinsi  Kalimantan  Utara  berdasarkan beberapa  indikator  TFR,  CPR,  Modern  CPR,  MKJP, Unmeet  Need dan Pengetahuan Akseptor Keluarga Berencana dibandingkan dengan capaian Provinsi lainnya  di  wilayah  Regional  Kalimantan  dan  Nasional.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah data sekunder hasil SDKI 2017 dengan  menggunakan analisis deskriptif. Indikator – indikator program Keluarga Berencana disajikan dan dianaliss dalam bentuk grafik. Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 menunjukkan capaian Provinsi Kalimantan Utara untuk indikator TFR 2,8; CPR 52,8; Modern CPR 46.9;  MKJP  8,5; Unmeet  Need 15,8.  Hampir di semua indikator yang digunakan untuk mengukur program keluarga berencana provinsi Kalimantan Utara mendapatkan  nilai  di  bawah  provinsi-provinsi  lainnya  yang  berada  di  regional Kalimantan dan juga nasional.
Kata Kunci: Keluarga Berencana, Indikator, Kalimantan Utara

## Description of Family Planning Program Indicators in North Kalimantan Province

## Abstract
The  problem  of  population  size  and  composition  is  the  main  problem  in  the population  sector  for  most  developing  countries.  In  the  last  few  decades  since  the 1980s  developing  and  underdeveloped  countries  have  begun  to  realize  the importance  of  reducing  their  population  growth  rates.  The  International  Conference on Population and Development Program of Action (ICPD) in 1994 explicitly targeted demography  and  family  planning  programs  to  support  broad  policies  covering
reproductive  policies,  including  family  planning  programs.  The  results  of  the  2010 population  census  have  shown  an  increase  in  Indonesia's  population  growth  rate from 1.45 percent in the 1990-2000 period to 1.49 percent in the 2000-2010 period. North  Kalimantan  is  a  new  province  that  was  formed  in  2011  and  has  only  been discussed in the IDHS separately from East Kalimantan Province in 2017. This paper aims to describe the condition of the achievements of the Family Planning program in  North  Kalimantan  Province  based  on  several  indicators  of  TFR,  CPR,  Modern CPR,  long-term  contraceptive  methods,  Unmeet  Need  and  Knowledge  of  Family Planning  Acceptors  compared  to  the  achievements  of  other  Provinces  in  the Kalimantan  Regional  and  National  regions.  The  data  used  in  this  research  is secondary  data  from  the  2017  IDHS  results  with  descriptive  analysis.  Family planning  program  indicators  are  presented  and  analyzed  in  graphical  form.  The results  of  the  2017  Indonesian  Demographic  and  Health  Survey  (IDHS)  show  the achievements  of  North  Kalimantan  Province  for  the  TFR  indicator  2.8,  CPR  52.8, Modern CPR 46.9, LTCM 8.5, Unmeet Need 15.8. Almost all the indicators used to measure  the  family  planning  program,  the  province  of  North  Kalimantan  scored below other provinces in the Kalimantan region as well as nationally.
Keywords: family planning, Indicators, North Kalimantan

## Pendahuluan
Permasalahan kependudukan telah menjadi kajian utama berbagai negara di dunia.  Setiap  negara  berusaha  untuk  membangun  sumber  daya  manusia  yang dimiliki dalam mencapai stabilitas politik, ekonomi, sosial, maupun budaya sehingga tercipta  rakyat  yang  sejahtera.  Masalah  kependudukan  bukanlah  sekedar  masalah jumlah,  tetapi  juga  menyangkut  masalah  kepentingan  pembangunan  dan kesejahteraan  masyarakat.  Jumlah  penduduk  yang  besar,  tingkat  pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, serta penyebaran penduduk antar daerah yang kurang seimbang  merupakan  ciri  kondisi  kependudukan  di  sebagian  besar  negara berkembang.  Kondisi  kependudukan  tersebut  sangat  mempengaruhi  jumlah  dan komposisi penduduk sehingga menjadi masalah utama di bidang kependudukan.
Beberapa  dekade  terakhir  sejak  era  tahun  1980-an,  negara-negara berkembang  dan  tertinggal  mulai  menyadari  pentingnya  mengurangi  tingkat pertumbuhan  penduduk. The International  Conference  on  Population  and Development  Program  of  Action (ICPD)  tahun  1994  secara  eksplisit  menjadikan target  program  demografi  dan  keluarga  berencana  untuk  mendukung  kebijakan secara  luas  yag  mencakup  kebijakan  reproduksi  termasuk  didalamnya  program keluarga  berencana,  (UNFPA,  2004).  Sebanyak  179  negara  ikut  serta  dalam Program  Aksi  ICPD  tahun  1994  yang  ditetapkan  untuk  menyediakan  akses  secara menyeluruh  terhadap  program  keluarga  berencana  dan  pelayanan  kesehatan
seksual  dan  hak-hak  reproduksi.  Delegasi  negara  peserta  ICPD  tahun  1994 mencapai  kesepakatan  bahwa  kesetaraan  dan  pemberdayaan  perempuan merupakan  prioritas  global.  Variabel  fertilitas  dan  kematian  yang  didalamnya termasuk masalah kesehatan, KB, dan pertumbuhan penduduk, merupakan variabel utama yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat suatu negara. Namun, pembahasan mengenai kebijakan kependudukan di berbagai negara masih menjadikan fertilitas sebagai permasalahan utama.
Pemerintah Indonesia memandang pertumbuhan penduduk Indonesia sangat tinggi  sehingga  menjadi  salah  satu  permasalahan  utama  (United  Nation,  2013). Kebijakan  kependudukan  ( Population  Policy )  di  Indonesia  memang  secara  sempit diartikan sebagai pengendalian fertilitas ( Fertility Control ). Kebijakan kependudukan sesungguhnya  tidak  hanya  pada  permasalahan Fertility  Control yang  di  Indonesia dikenal dengan program Keluarga Berencana melainkan lebih luas dari itu ( Beyond Family Planning ). Disamping pengendalian tingkat kelahiran, kebijakan kependudukan  juga  termasuk  kebijakan  mobilitas  penduduk  dan  kebijakan kesehatan  yang  pada  akhirnya  bertujuan  untuk  mengurangi  tingkat  kematian (mortalitas), khususnya kematian ibu dan anak.
Keluarga  Berencana  pertama  kali  ditetapkan  sebagai  program  pemerintah Indonesia  pada  tanggal  29  Juni  1970,  bersamaan  dengan  dibentuknya  Badan Koordinasi  Keluarga  Berencana  Nasional.  Namun  untuk  program  Keluarga berencana  itu  sendiri  sudah  mulai  dilakukan  sejak  tahun  1957  (Goma,  2019). Kelembagaan  program  keluarga  berencana  di  Indonesia  dimulai  ketika  Presiden Soeharto  menandatangani  deklarasi  pemimpin  dunia  tentang  kependudukan  pada tahun  1967,  mendirikan  lembaga  keluarga  berencana  pada  tahun  1968,  dan menjadikan  status  lembaga  keluarga  berencana  menjadi  dewan  koordinator  yang bertanggung  jawab  langsung  kepada  presiden  pada  tahun  1970  sehingga  program Keluarga berencana mempunyai kedudukan formal dan melembaga (Hull, 2007).
Jumlah  penduduk  yang  besar,  tingkat  pertumbuhannya  yang  masih  tinggi, dan  penyebaran  antar-daerah  yang  kurang  seimbang  merupakan  merupakan masalah  pokok  di  bidang  kependudukan.  Laju  pertumbuhan  penduduk  yang  tinggi berpengaruh  terhadap  pembangunan  kualitas  penduduk  yang  dapat  dilihat  pada angka  Indeks  Pembangunan  Manusia  yang  masih  tertinggal  bila  dibandingkan negara-negara  lain.  Penanganan  terkait  laju  pertumbuhan  yang  tinggi  yang  tidak
diikuti  dengan  peningkatan  kualitas  penduduk  yaitu  dengan  program  keluarga berencana  (Handayani,  2010).  Program  keluarga  berencana  nasional  merupakan program  yang  diharapkan  akan  membantu  keluarga  termasuk  individu  anggota keluarga  dalam  kehidupan  berkeluarga  sehingga  dapat  tercipta  sebuah  keluarga berkualitas.  Hasil  sensus  penduduk  tahun  2010  menunjukkan  kenaikan  laju pertumbuhan  penduduk  Indonesia  dari  1,45  persen  pada  periode  1990-2000 menjadi 1,49 persen pada periode 2000-2010 (BPS, 2011).
Beberapa  indikator  yang  digunakan  dalam  mengukur  keberlangsungan program  KB  adalah  Angka  Fertilitas  Total  (TFR),  Tingkat  Pemakaian  Kontrasepsi (CPR),  Kebutuhan  ber-KB  yang  tidak  terpenuhi  ( Unmeet  Need )  dan  faktor  faktor lainnya (UNFPA, 2017). Provinsi Kalimantan Utara merupakan yang baru terbentuk pada tahun 2011 dan pada pelaksanaan SDKI tahun 2012 masih bergabung dengan Provinsi  Kalimantan  Timur.  Merupakan  hal  yang  menarik  untuk  melihat  bagaimana capaian program keluarga berencana di provinsi paling muda dalam hal capaian dan target  Nasional,  seperti  untuk  indikator  CPR, Unmet  Need dan  indikator – indikator lainnya berdasarkan SDKI 2017. Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi capaian  program  Keluarga  Berencana  di  Provinsi  Kalimantan  Utara  berdasarkan beberapa  indikator  dibandingkan  dengan  capaian  Provinsi  lainnya  di  wilayah Kepualauan Kalimantan dan capaian program Keluarga Berencana secara Nasional.

## Metode
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh orang, badan, instansi lembaga maupun telaah pustaka yang berkaitan dengan tema penelitian. SDKI 2017 menyediakan gambaran menyeluruh  tentang  kondisi  terkini  mengenai  kependudukan,  keluarga  berencana (KB), kesehatan reproduksi, dan kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Tujuan utama SDKI  2017  adalah  menyediakan  estimasi  terbaru  indikator  demografi  dan kesehatan.  Survei  ini  dilaksanakan  di  34  (tiga  puluh  empat)  provinsi  di  seluruh Indonesia, menghimpun informasi mengenai latar belakang sosial-ekonomi, fertilitas, kontrasepsi,  kehamilan  dan  pemeriksaan  sesudah  melahirkan,  imunisasi  anak, kesehatan  dan  gizi  anak,  perkawinan  dan  kegiatan  sosial,  preferensi  fertilitas, HIVAIDS, dan isu kesehatan lainnya (BKKBN, 2018).
Data  sekunder  dalam  penelitian  ini  merupakan  hasil  Survei  Demografi  dan Kesehatan  Indonesia  (SDKI)  tahun  2017  tentang  beberapa  indikator  Keluarga Berencana, seperti Total Fertility Rate (TFR), Contraceptive Prevalence Rate (CPR), Jenis  Kontrasepsi,  dan  Unmet  Need  (UN).  Analisis  yang  digunakan adalah analisis deskriptif terhadap Indikator – indikator program Keluarga Berencana. Hasil analisis disajikan  dalam  bentuk  grafik  sehingga  bisa  memberikan  gambaran  hasil  survei. Penelitian  ini  hanya  sebatas  medeskripsikan  beberapa  indikator  Keluarga Berencana  di  Provinsi  Kalimantan  Utara  dibandingkan  dengan  provinsi  lain  di wilayah Kalimantan dan Nasional.

## Hasil dan Pembahasan
Total Fertility Rate
Total Fertility Rate atau angka kelahiran total merupakan salah satu indikator untuk  mengukur  capaian  program  KB.  Angka  kelahiran  total  secara  sederhana diartikan sebagai jumlah total anak yang lahir dari seorang wanita selama masa usia subur.  Idealnya  CPR  dan  TFR  memiliki  hubungan  terbalik,  artinya  semakin  tinggi pasangan  usia  subur  yang  menjadi  peserta  KB  aktif  maka  angka  kelahiran  total (TFR)  akan  semakin  rendah.  Indonesia  menargetkan  tingkat  TFR  berada  di  angka 2,28 pada RPJMN 2015 – 2019, sedangkan UN menargetkan TFR sebesar 2,2 pada tahun 2050 sehingga replacement level fertility secara global belum tercapai hingga 2050 (UN 2019).
Gambar 1. Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) Provinsi
Regional Kalimantan dan Nasional, SDKI 2017 2.4 2.4 2.5 2.7 2.7 2.8 Nasional Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Kalimantan Timur Kalimantan Utara
Data  SDKI  tahun  2017  menunjukkan  bahwa  secara  nasional  TFR  sebesar 2,4;  nilai  ini  mengalami  penurunan  0,2  dibandingkan  nilai  TFR  hasil  SDKI  2012 sebesar  2,6.  Meskipun  secara  nasional  mengalami  penurunan,  akan  tetapi  semua provinsi  yang  berada  di  regional  Kalimantan  masih  mempunyai  nilai  TFR  di  atas rata-rata  Nasional.  Provinsi  Kalimantan  Utara  menjadi  Provinsi  dengan  nilai  TFR tertinggi di region Kalimantan dengan nilai TFR 2,8. Nilai 2,8 mempunyai arti bahwa setiap  perempuan  di  Provinsi  Kalimantan  Utara  akan  memiliki  dua  atau  tiga  orang anak sampai pada masa akhir kesuburannya.

## Contraceptive Prevalency Rate (CPR)
Program  aksi  ICPD  1994  mencakup  komitmen  yang  sangat  jelas  untuk memastikan  bahwasanya  setiap  penduduk  baik  itu  wanita  dan  laki-laki  memiliki akses  yang  mudah  dan  berkualitas  terhadap  metode  alat  kontrasepsi  yang  aman dan  efektif  menurut  usia,  paritas,  preferensi  jumlah  anggota  keluarga  dan  faktor lainnya  (UN,  1995).  CPR  merupakan  proporsi  wanita  atau  pasangannya  yang sedang  menggunakan  paling  tidak  salah  satu  metode  kontrasepsi,  biasanya dilaporkan  sebagai  persentase  wanita  yang  sudah  menikah  atau  sudah  menikah pada usia reproduksi (UN, 2018). CPR menjelaskan seberapa besar peserta KB aktif yang menggunakan paling tidak salah satu alat kontrasepsi
Gambar 2. Angka Contraceptive Pevalency Rate (CPR) Provinsi
Regional Kalimantan dan Nasional, SDKI 2017 63.6 68.1 73.2 66.9 66.5 52.8 50 60 70 80 Nasional Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Kalimantan Timur Kalimantan Utara
Berdasarkan  data  SDKI  tahun  2017  CPR  secara  nasional  sebesar  63,6 persen  meningkat  selama  5  tahun  sebesar  1,7  dari  61,9  persen  pada  SDKI  2012. Apabila CPR Nasional dibandingkan dengan CPR provinsi region Kalimantan maka ditemukan  bahwa  hampir  semua  provinsi  berada  di  atas  CPR  Nasional  kecuali Provinsi  Kalimantan  Utara  yang  berada  di  bawah  level  Nasional  dengan  nilai  52,8 persen.

## Modern CPR (mCPR)
Beberapa  metode  kontrasepsi  telah  berkembang  sejak  lama  misalnya kondom pria dan pantang berkala. Metode kontrasepsi PIL dan IUD mulai digunakan pada tahun 1960-an kemudian berkembang pula metode suntikan dan implan (UN, 2019).  Metode  kontrasepsi  yang  tersedia  memiliki  kelebihan  dan  kekurangan. Beberapa  metode  kontrasepsi  dikembangkan  untuk  menjamin  keberlangsungan penggunaan metode kontrasepsi menjadi sangat efektif bagi akseptor.
Gambar 3. Angka Modern Contraceptive Pevalency Rate (mCPR) Provinsi Regional Kalimantan dan Nasional, SDKI 2017
Kenaikan  jumlah  pengguna  kontrasepsi  (CPR)  secara  Nasional  SDKI  2017 tidak dibarengi dengan kenaikan pengguna kontrasepsi modern. SDKI 2017 jumlah pengguna  kontrasepsi  modern mencapai  57,2 menurun  dari  57,9 pada  SDKI  2012.
57.2 64.4 69.4 61 59.3 46.9 40 45 50 55 60 65 70 75 Nasional Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Kalimantan Timur Kalimantan Utara SDKI 2017
Secara  region  provinsi  di  region  Kalimantan  berada  di  atas  level  Nasional,  kecuali provinsi Kalimantan Utara dengan 46,9.

## MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)
Metode  kontrasepsi  jangka  panjang  merupakan  salah  satu  metode kontrasepsi yang sangat efektif untuk mencegah dan menurunkan tingkat kelahiran. tindakan  yang  membantu  individu  atau  pasangan  usia  subur  yang  sangat  efektif untuk  menghindari  kelahiran,  mengatur  interval  kelahiran,  dan  tidak  mempengaruhi hubungan seksual (Hartanto, 2003). MKJP pemakaiannya dapat berfungsi minimal 3 tahun  sampai  seumur  hidup.  Jenis  alat  kontrasepsi  ini  yaitu  IUD,  MOP,  MOW,  dan Implan.

## Gambar 4. Angka pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Provinsi Regional Kalimantan dan Nasional, SDKI 2017
Data  SDKI  2017  menunjukkan  bahwa  secara  Nasional  13,4  persen  Wanita Usia  Subur  yang  menikah  menggunakan  salah  satu  metode  kontrasepsi  jangka panjang.  Apabila  dibandingkan  dengan  capaian  provinsi  region  Kalimantan  maka nilai  disimpulkan  bahwa  semua  provinsi  region  Kalimantan  berada  di  bawah  level Nasional  dengan  Provinsi  Kalimantan  Utara  merupakan  provinsi  terendah penggunaan MKJP dengan 8,5 persen.
13.4 7.6 9.9 9.2 11.9 8.5 Nasional Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Kalimantan Timur Kalimantan Utara

## Unmet Need (UN)
Salah  satu  indikator  dalam  pencapaian  program  keluarga  berencana  adalah terpenuhinya  kebutuhan  akseptor  alat  kontrasepsi.  UN  menunjukkan  adanya kesenjangan  antara  keinginan  reproduksi  seorang  wanita  dengan  perilaku  yang berhubungan  dengan  kontrasepsi  wanita  tersebut.  UN  diartikan  sebagai  besarnya proporsi  wanita  yang  ingin  berhenti  dan  menunda  kelahiran  akan  tidak menggunakan  metode  kontrasepsi  apapun  (UN,  2019).  Semakin  rendah  nilai Unmeet Need maka semakin baik dalam mendukung peningkatan jumlah CPR.
Gambar 5. Angka Unmeet Need Provinsi Regional Kalimantan dan Nasional, SDKI 2017
Secara  nasional Unmeet  Need Indonesia  masih  berada  pada  angka  10,6 berdasarkan  data  SDKI  2017  menurun  0,8  dari  angka  11,4  pada  SDKI  2012. Walaupun  angkanya  menurun  akan  tetapi  nilai  10,6  masih  cukup  besar.  Secara regional hampir semua provinsi di Kalimantan berada di bawah nilai Nasional kecuali Provinsi Kalimantan Utara (15,8).

## Pengetahuan Akseptor Keluarga Berencana
Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  tingkat  penggunaan  metode kontrasepsi oleh pasangan usia subur adalah pengetahuan tentang alat kontrasepsi yang berasal dari pemberian informasi dan konseling. Metode kontrasepsi termasuk di  dalamnya  alat  maupun  cara  kontrasepsi  modern  dan  tradisional.  Metode kontrasepsi modern terdiri atas metode operasi wanita (MOW), metode operasi pria (MOP), Intra Uterine Divice (IUD), Implan, Pil, suntik, kondom, dan Metode Amenore
10.6 8.5 6.3 9.8 10.2 15.8 Nasional Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Kalimantan Timur Kalimantan Utara
Laktasi  (MAL).  Metode  Tradisional  termasuk  di  dalamnya  pantang  berkala, senggama terputus, serta metode tradisional lainnya.

## Gambar 6. Angka Pengetahuan Akseptor Keluarga
Berencana Provinsi Kalimantan Utara, SDKI 2017
Berdasarkan  SDKI  2017  untuk  provinsi  Kalimantan  Utara,  seluruh  wanita kawin  yang  menjadi  responden  menyebutkan  metode  kontrasepsi  yang  dapat digunakan  baik  suatu  alat/cara  maupun  alat/cara  modern.  Data  menunjukkan pengetahuan  pria  kawin  tentang  metode  kontrasepsi telah  cukup  tinggi,  kecuali  1,6 persen  yang  tidak  bisa  menyebutkan  suatu  alat/cara  kontrasepsi  yang  dapat digunakan untuk mencegah kehamilan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  terhadap  data  SDKI  tahun  2017,  maka  ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1.  Secara  nasional  tingkat  TFR  mengalami  penurunan,  akan  tetapi  provinsi  yang berada  di  regional  Kalimantan  masih  mempunyai  nilai  TFR  di  atas  rata-rata Nasional. Provinsi Kalimantan Utara menjadi Provinsi dengan nilai TFR  tertinggi di region Kalimantan dengan nilai TFR 2,8.
2.  Data  SDKI  tahun  2017  secara  nasional  menunjukkan  angka  CPR  sebesar  63,6 persen meningkat selama 5 tahun sebesar 1,7 dari 61,9 persen pada SDKI 2012. Apabila  CPR  Nasional  dibandingkan  dengan  CPR  provinsi  region  Kalimantan maka  ditemukan  bahwa  hampir  semua  provinsi  berada  di  atas  CPR  Nasional
100 98.4 100 97.4 96 97 98 99 100 Wanita Kawin Pria Kawin Suatu alat/cara KB
Suatu alat/cara KB Modern
kecuali Provinsi Kalimantan Utara yang berada di bawah level Nasional dengan nilai 52,8 persen.
3.  Kenaikan jumlah pengguna kontrasepsi (CPR) secara Nasional SDKI 2017 tidak dibarengi  dengan  kenaikan  pengguna  kontrasepsi  modern.  SDKI  2017  jumlah pengguna  kontrasepsi  modern  mencapai  57,2  menurun  dari  57,9  pada  SDKI 2012. Secara region provinsi di region Kalimantan berada di atas level Nasional, kecuali provinsi Kalimantan Utara dengan 46,9.
4.  Data SDKI menunjukkan bahwa secara Nasional 13,4 persen Wanita Usia Subur yang  menikah  menggunakan  salah  satu  metode  kontrasepsi  jangka  panjang. Apabila  dibandingkan  dengan  capaian  provinsi  region  Kalimantan  maka  nilai disimpulkan  bahwa  semua  provinsi  region  Kalimantan  berada  di  bawah  level Nasional  dengan  Provinsi  Kalimantan  Utara  merupakan  provinsi  terendah penggunaan MKJP.
5. Unmeet Need Indonesia masih berada pada angka 10,6 berdasarkan data SDKI 2017  menurun  0,8  dari  angka  11,4  pada  SDKI  2012.  Walaupun  angkanya menurun  akan  tetapi  nilai  10,6  masih  cukup  besar.  Secara  regional  hampir semua  provinsi  di  Kalimantan  berada  di  bawah  nilai  Nasional  kecuali  Provinsi Kalimantan Utara di angka 15,8
6.  Seluruh  wanita  kawin  di  Provinsi  Kalimantan  Utara  bisa  menyebutkan  metode kontrasepsi  yang  dapat  digunakan  baik  suatu  alat/cara  maupun  alat/cara modern. Data menunjukkan pengetahuan pria kawin tentang metode kontrasepsi telah  cukup  tinggi,  kecuali  1,6  persen  yang  tidak  bisa  menyebutkan  suatu alat/cara kontrasepsi yang dapat digunakan untuk mencegah kehamilan.

## Daftar Pustaka
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2018). Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017 . BKKBN: Jakarta. Badan  Pusat  Statistik.  2011. Pertumbuhan  dan  Persebaran  Penduduk  di  Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2010 .https://sp2010.bps.go.id/files/ebook/pertumbuh an%20dan%20persebaran%20penduduk%20indonesia/index.html.
02
September 2020.
Goma,  Edwardus  Iwantri.  (2020).  “Situasi  Keluarga  Berencana  di  Provinsi Kalimantan Timur” Georafflesia Vol. 4, No.2
Handayani,  Sri.  2010.  Buku  Ajar  Pelayanan  Keluarga  Berencana.  Yogyakarta: Pustaka Rihama.
Hartanto,  H.  2007, Keluarga  Berencana  dan  Kotrasepsi ,  Pustaka  Sinar  Harapan: Jakarta Hull,  Terence  H.  2007. The  Global  Family  Planning  Revolution:  Three  Decades ofPopulation Policies and Programs . The International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank: Washington, DC.
United  Nations  Population  Fund.  2004. Programme  of  Action  Adopted  at  the International  Conference  on  Population  and  Development , Cairo .  UNFPA: New York.
United  Nations  Population  Fund.  2017. A  Rights-Based  Strategy  for  Accelerating Access  to  Integrated  Family  Planning  and  Reproductive  Health  Services  to Achieve Indonesia’s Development Goals . https://indonesia.unfpa.org/id/node/11884. 02 September 2020.
United  Nations:  Departement  of  Economic  and  Social  Affairs.  2013. World Population policies 2013. UN: New York.
United Nations: Department of Economic and Social Affairs, 2018. https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/dataset/cont raception/wcu2018/UNPD_WCU2018_Methodology.pdf. 02 September 2020
United  Nations:  Departement  of  Economic  and  Social  Affairs.  2019. Contraceptive Use by Method 2019 . UN: New York.
United  Nations:  Departement  of  Economic  and  Social  Affairs.  2019. World Population Prospects 2019. UN: New York. United  Nations.  1995. Report  of  the  International  Conference  on  Population  and Development. United Nations Publication: New York
.