Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis. Juli 2019. 5(2): 316-326

## ANALISIS POTENSI EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT

## ANALYSIS OF ECONOMIC POTENTIALS IN AGRICULTURAL DEVELOPMENT OF DISTRICT/CITY IN WEST JAVA PROVINCE
Riska Novitasari*, Lies Sulistyowati, Maman H. Karmana Program Pascasarjana Ekonomi Pertanian Universitas Padjadjaran Jl. Raya Bandung-Sumedang KM. 21 *Email: riskanovitasari992@yahoo.com (Diterima 11-07-2019; Disetujui 24-07-2019)

## ABSTRAK
Pertanian di Provinsi Jawa Barat memiliki potensi yang besar, tapi kini sektor tersebut sudah bukan lagi  menjadi  sektor  unggulan.  Oleh  karena  itu,  tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  mengidentifikasi kabupaten/kota  di  Jawa  Barat  yang  merupakan  daerah  dengan  basis  pertanian,  serta mengidentifikasi  daerah  yang  berperan  untuk  dapat  memacu  pembangunan  pertanian  di  Provinsi Jawa  Barat.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kuantitatif,  dengan  penggunaan  data sekunder  berupa  data time  series dari  tahun  2013-2017  untuk  data  PDRB  Jawa  Barat  dan  PDRB kabupaten/kota se-Jawa beserta laju pertumbuhannya, serta data pendapatan per kapita Jawa Barat dan pendapatan per kapita kabupaten/kota se-Jawa Barat. Sedangkan analisis yang digunakan yaitu analisis Location Quotinet dan Tipologi Klassen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 14  kabupaten/kota  di  Jawa  Barat  merupakan  daerah  dengan  basis  pertanian,  yaitu:  Sukabumi, Cianjur,  Garut,  Tasikmalaya,  Ciamis,  Kuningan,  Cirebon,  Majalengka,  Sumedang,  Indramayu, Subang,  Kabupaten  Bandung  Barat,  Pangandaran,  dan  Kota  Banjar.  Berdasarkan  analisis  tipologi klassen menunjukkan bahwa daerah dengan basis pertanian di Jawa Barat hanya masuk ke dalam tipologi 2, 3 dan 4 yang merupakan daerah maju tapi tertekan, daerah berkembang cepat dan daerah relatif  tertinggal,  sehingga  yang  dapat  berperan  dalam  memacu  pembangunan  pertanian  di  Jawa Barat  yaitu  kabupaten/kota  dengan  tipologi  2  yang  meliputi  Kabupaten  Cianjur,  Kuningan, Majalengka dan Kabupaten Bandung Barat.
Kata kunci: potensi ekonomi; pembangunan pertanian; Jawa Barat

## ABTRACT
Agriculture in West Java Province has great potential, but now the sector is not a leading sector. Therefore, the purpose of this study is to identify districts/cities in West Java which are region with an agricultural base, and identify region that play a role in spurring agricultural development in West Java Province. This research uses descriptive quantitative method, with the use of secondary data  in  the  form  of  time  series  data  from  2013-2017  for  West  Java  GRDP  and  West  Java districts/cities GRDP and their growth rates, and income per capita in West Java and income per capita districts/cities in West Java. While the analysis used is the analysis of Location Quotinet and Klassen Typology. The results of this study indicate that there are 14 districts/cities in West Java which  are  areas  with  an  agricultural  base,  namely:  Sukabumi,  Cianjur,  Garut,  Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, West Bandung Regency, Pangandaran, and Banjar City. Based on the typology analysis, the class shows that the area with an agricultural base in West Java is only included in typologies 2, 3 and 4 which are region with high income but low growth, high growth but low income, and low growth and low income, so that those who can play a role in spurring agricultural development in West Java are districts/city with typology 2 which covers Cianjur Regency, Kuningan, Majalengka and West Bandung Regency.
Keywords: economic potential; agricultural development; West Java

## KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT

## PENDAHULUAN
Sejak tahap permulaan pembangunan  sampai  sekarang,  sektor pertanian  adalah  sektor  yang  selalu menjadi pusat perhatian karena merupakan sektor penting yang mendukung  pembangunan  perekonomian nasional  di  Indonesia  (Rustiadi  dan Pranoto,  2007).  Hal  tersebut  dikarenakan pertanian merupakan salah satu perekonomian  yang  banyak  menyentuh masyarakat, terutama masyarakat pedesaan (Arsyad, 2009).
Pertanian  di  Provinsi  Jawa  Barat secara  umum  memiliki  potensi  yang
besar  dan  bervariasi  serta  didukung  oleh kondisi  agroekosistem  yang  cocok  bagi pengembangan komoditas pertanian dalam  arti  luas  yang  mencakup  tanaman pangan,  ternak,  ikan,  dan  hutan,  serta diimbangi  oleh  keberadaan  sumber  daya manusia  yang  berkualitas,  akan  mampu memacu  pembangunan  sektor  pertanian sebagai salah satu potensi andalan daerah Parahiyangan (Pemerintah Provinsi Jawa Barat,  2014).  Namun  berdasarkan  hasil penelitian  Mukhyi  (2007)  menunjukkan bahwa  sektor  pertanian  di  Jawa  Barat pada  tahun  penelitian  justru  sudah  tidak lagi menjadi sektor unggulan.
Tabel 1. Kontribusi 5 sektor teratas terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017 (persen)
Sektor Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 Sektor Industri Pengolahan 43,68 43,72 43,44 43,08 43,10 Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 16,25 15,98 15,77 15,59 15,48 Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 8,45 8,06 7,69 7,69 7,44 Sektor Konstruksi 8,03 8,06 8,16 8,11 8,27 Sektor Transportasi dan Pergudangan 4,39 4,49 4,67 4,81 4,78
Sumber: Badan Pusat Statistik 2018 (diolah)
Tabel tersebut memperlihatkan bahwa pada tahun 2014, sektor pertanian kehutanan  dan  perikanan  dan  sektor konstruksi berada pada angka yang sama, tetapi  pada  tahun  2015  hingga  2017, sektor konstruksi terus mengalami kenaikan,  sedangkan  sektor  pertanian, kehutanan  dan  perikanan  mengalami penurunan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa  di  Jawa  Barat  sedang  terjadi
transformasi  struktural  dari  pertanian  ke nonpertanian, sesuai dengan teori Chenery dalam Tambunan  (2001)  yang mengatakan  bahwa  pada  umumnya transformasi  yang  terjadi  di  negara sedang  berkembang  adalah  transformasi dari sektor pertanian ke sektor industri.
Hal  ini  tentunya  perlu  perhatian dari pemerintah, khususnya yang menangani  sektor  pertanian  untuk  dapat
Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis. Juli 2019. 5(2): 316-326
terus  berupaya  meningkatkan  kinerjanya dalam melakukan
pembangunan pertanian  di  kabupaten/kota  yang  basis pertanian.  Hal  tersebut  selain  berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat setempat,  juga  berdampak  pula  pada menurunnya  angka  ketimpangan  di Provinsi Jawa Barat.
Oleh  karena  itu,  tujuan  yang dicapai dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi  daerah  yang  merupakan basis  pertanian,  serta  mengidentifikasi daerah  yang  berperan  untuk  memacu pembangunan  pertanian  di  Provinsi Jawa Barat.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan yaitu deskriptif kuantitatif, dengan analisis  yang  digunakan  yaitu  analisis Location  Quotient dan  Tipologi Klassen.
Analisis  ini  digunakan  untuk  melihat kebasisan  suatu  sektor  ekonomi  dalam suatu  wilayah  tertentu  (seperti:  Nuning Setyowati,  2012;  Sanusi  Fatah  dan  Abul Rahman, 2013; Endah Djuwendah, 2016; Karsinah 2 , et.al., 2016; dan Dinar Melani Hutajulu,  et.al.,  2018).  Analisis Location Quotient (LQ)  menurut  Dedy  Makmun dan  Sonny  (2012)  digunakan  untuk membantu  menentukan  kapasitas  ekspor perekonomian daerah dan melihat
kemampuan  daya  saing  komoditas  antar daerah  atau  sektor  unggulan  suatu wilayah,  sedangkan  Emilia  dan  Imelia (2006)  mengemukakan  bahwa  tipologi daerah  pada  dasarnya  membagi  daerah berdasarkan  dua  indikator  utama,  yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita daerah.
Location Quetiont (LQ)  adalah alat analitis untuk menunjukkan basis ekonomi  daerah,  terutama  dari  kriteria kontribusi  lokal.  Formulasi  LQ  menurut Bendavid-Val  (1991)  adalah  sebagai berikut:
LQ = X r RV r ⁄ X n RV n ⁄ dimana, Xr adalah PDRB sektor pertama di  tingkat  kabupaten/kota,  RVr  adalah total  PDRB  tingkat  kabupaten/kota,  Xn adalah  PDRB  sektor  pertama  di  tingkat provinsi,  dan  RVn  adalah  total  PDRB sektor pertama tingkat provinsi.
Analisis Tipologi Klassen digunakan  untuk  mengetahui  perbedaan karakteristik  daerah  di  masing-masing kabupaten/kota  dengan  membagi  daerah menjadi  empat  kriteria.  Keempat  kriteria tersebut yaitu daerah dengan pertumbuhan  tinggi  dan  pendapatan tinggi,  daerah  dengan  pendapatan  tinggi tetapi pertumbuhan rendah, daerah dengan pertumbuhan tinggi tetapi

## KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT
berpenghasilan rendah, dan daerah
dengan pertumbuhan rendah dan berpenghasilan  rendah  (Radianto,  2003; Kuncoro, 2006; dan Sjafrizal, 2008).
Penelitian  ini  menggunakan  data sekunder  yang  merupakan  data time series selama lima tahun dari tahun 2013 hingga  2017.  Data  yang  dianalisis  yaitu data  PDRB  Jawa  Barat  dan  PDRB kabupaten/kota  se-Jawa  Barat  menurut lapangan  usaha  ADHK  2010.  Kemudian data laju pertumbuhan PDRB Jawa Barat dan laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota  se-Jawa  Barat  menurut lapangan  usaha  ADHK  2010,  dan  data pendapatan  per  kapita  Jawa  Barat  dan pendapatan per kapita kabupaten/kota se- Jawa Barat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Location Quotient
Setiap  kabupaten/kota  di  Provinsi Jawa  Barat  memiliki  jumlah  sektor  basis dan leading  sector yang  berbeda-beda.
Suatu  sektor  dikatakan  basis  apabila memperoleh nilai LQ>1, hal ini menyiratkan  bahwa  tingkat  spesialisasi dalam sektor tertentu dari masing-masing kabupaten/kota  tersebut  lebih  besar apabila dibandingkan dengan sektor yang sama  di  tingkat  provinsi.  Dengan  kata lain  jika  LQ>1,  mempunyai  arti  bahwa
sektor  ini  adalah  sektor  terkemuka  di kabupaten/kota  tersebut  dan  memiliki potensi  untuk  dikembangkan  sebagai pendorong ekonomi lokal. Tetapi apabila suatu  kabupaten/kota  memperoleh  nilai LQ<1, ini berarti bahwa tingkat spesialisasi  dalam  sektor  tertentu  dari kabupaten  tersebut  kurang  dari  sektor yang  sama  di  tingkat  provinsi.  Oleh karena  itu,  sektor  tersebut  bukan  sektor yang dominan dan kurang potensial untuk dikembangkan sebagai pendorong ekonomi  lokal,  dan  apabila  nilai  LQ=1, ini menyiratkan bahwa tingkat spesialisasi dalam sektor tertentu di suatu kabupaten/kota  sama  dengan  di  tingkat provinsi,  peran  sektor-sektor  tertentu  di kabupaten/kota  tersebut  relatif  sama dengan  peran  sektor-sektor  di  tingkat provinsi.
Dari  grafik  pada  Gambar  1  dapat dilihat bahwa kabupaten/kota yang memiliki jumlah sektor basis yang paling sedikit  yaitu  Kabupaten  Bekasi,  dimana kabupaten  ini  hanya  memiliki  sektor basis  di  sektor  industri  pengolahan  dan sektor  pengadaan  listrik  dan  gas,  dengan leading  sector -nya  itu  yaitu  sektor industri  pengolahan.  Berdasarkan  data yang  diperoleh  dari  BPS  Kabupaten Bekasi 2018, Kabupaten Bekasi
merupakan  daerah  berbasis  industri  yang
Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis. Juli 2019. 5(2): 316-326
memberikan  kontribusi  industri  terhadap pendapatan nasional yang cukup signifikan,  dengan  nilai  ekspor  industri besar  dan  sedang  yang  tercatat  di Kabupaten  Bekasi  pada  tahun  2017 mencapai 20.489.298.541,36 US$. Selain itu,  laju  pertumbuhan  pada  sektor  ini  di tahun  2017  mengalami  percepatan  dan mempengaruhi  kinerja  ekonomi,  juga berpengaruh  terhadap  penyerapan  tenaga kerja.  Hal  tersebut  sesuai  dengan
pendapat (Suparmoko, 2002) yang menyatakan  bahwa  sektor  basis  yang berasal dari potensi ekonomi daerah akan mampu  mengekspor  barang  dan  jasa  ke wilayah-wilayah  diluar  perekonomian setempat.  Diperkuat  pula  dengan  teori basis ekonomi yang mendasarkan pandangan  bahwa  laju  pertumbuhan ekonomi  suatu  wilayah  ditentukan  oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut (Tarigan, 2012).
Gambar 1. Grafik jumlah sektor basis kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat
Untuk  sektor  pertanian,  di  Jawa Barat  terdapat  14  kabupaten/kota  yang
memperoleh  nilai  LQ>1,  seperti  yang dapat dilihat pada Gambar 2.
4 10 12 8 10 9 12 13 13 12 11 3 10 5 3 2 8 9 14 12 13 13 11 9 8 1212 0 2 4 6 8 10 12 14 16 1 . K ab . B o g o r 2 . K ab . S u k ab u m i 3 . K ab . C ia n ju r 4 . K ab . B an d u n g 5 . K ab . G ar u t 6 . K ab . T as ik m al ay a 7 . K ab . C ia m is 8 . K ab . K u n in g an 9 . K ab . C ir eb o n 1 0 . K ab . M aj al en g k a 1 1 . K ab . S u m ed an g 1 2 . K ab . In d ra m ay u 1 3 . K ab . S u b an g 1 4 . K ab . P u rw ak ar ta 1 5 . K ab . K ar aw an g 1 6 . K ab . B ek as i 1 7 . K ab . B an d u n g B ar at 1 8 . K ab . P an g an d ar an 1 9 . K o ta B o g o r 2 0 . K o ta S u k ab u m i 2 1 . K o ta B an d u n g 2 2 . K o ta C ir eb o n 2 3 . K o ta B ek as i 2 4 . K o ta D ep o k 2 5 . K o ta C im ah i
2 6 . K o ta T as ik m al ay a 2 7 . K o ta B an ja r

## Gambar 2. Grafik kabupaten/kota basis pertanian di Provinsi Jawa Barat
Perolehan  nilai  LQ  yang  paling tinggi  sebesar  4,67  berada  di  Kabupaten Tasikmalaya,  sedangkan  yang  paling rendah  sebesar  1,61  berada  di  Kota Banjar.  Dari  keempat  14  kabupaten/kota yang  mempunyai  basis  pada  sektor pertanian,  hanya  6  kabupaten  yang  basis pertaniannya  menjadi leading  sector . Keenam kabupaten tersebut yaitu: Cianjur,  Garut,  Tasikmalaya,  Ciamis, Majalengka,  dan  Pangandaran.  Secara geografis,  kabupaten-kabupaten  tersebut berada  pada  wilayah  Jawa  Barat  bagian selatan,  dimana  berdasarkan  nilai  PDRB kabupaten  setempat,  jika  dibandingkan dengan Jawa Barat wilayah lain, wilayah selatan  ini  memiliki  nilai  PDRB  yang cenderung  rendah.  Hal  itu  menjadi  salah satu  penyebab  angka  ketimpangan  di Jawa  Barat  terbilang  tinggi,  seperti  hasil
penelitian  Pritha  Aprianoor  dan  M. Muktiali  (2015)  yang  menunjukkan  nilai ketimpangan  Jawa  Barat  tahun  2013 berada pada angka 6,1 dan termasuk pada level tinggi.
Kabupaten  Tasikmalaya  mempero- leh nilai LQ untuk sektor pertanian paling tinggi  dibandingkan  kabupaten/kota  lain di  Jawa  Barat.  Hal  tersebut  sesuai  data dari  BPS  Kabupaten  Tasikmalaya  2018 yang menyebutkan bahwa peranan terbesar  dalam  pembentukan  PDRB Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2017 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu mencapai 38,00  persen.  Kabupaten  Tasikmalaya menjadi  salah  satu  daerah  di  Jawa  Barat yang mampu menjaga ketahanan pangan, bahkan  kabupaten  ini  telah  mengekspor beras organik ke sejumlah negara. Untuk
2,67 4,07 4,52 4,67 2,88 2,86 1,98 3,04 2,44 1,87
3,49
1,72 3,36
1,61
Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis. Juli 2019. 5(2): 316-326
menjaga  keberadaan  lahan  pertanian, Pemkab  Tasikmalaya  beserta  DPRD
Tasikmalaya
sudah menyepakati penerbitan  peraturan  daerah  tentang sawah abadi. Selain itu, Pemkab Tasikmalaya  juga  terus  berupaya  dalam mencetak persawahan baru yang nantinya akan  diserahkan  kepada  masyarakat sebagai  penggarap  (Media  Indonesia, 2017).
Kota  Banjar,  walaupun  memiliki basis  pada  sektor  pertanian,  akan  tetapi yang  menjadi leading  sector -nya  yaitu sektor administrasi pemerintahan,
pertahanan  dan  jaminan  sosial.  Hal tersebut  terbukti  dengan  banyaknya penghargaan  yang  diraih  oleh  kota  ini, diantaranya  yaitu  peraih  penghargaan prestasi  kinerja  dengan  status  sangat tinggi  tahun  2019,  peraih  Adipura sebanyak 6 kali, peraih Anugrah Parahita Ekapraya  2018,  peraih  penghargaan  dari Ditjen  Perbendaharaan  Provinsi  Jawa Baat  2018,  peraih  WTP  sebanyak  8  kali dari  Menteri  Keuangan,  dan  masih banyak penghargaan lainnya (Pemerintah Kota  Banjar,  2019).  Banjar  merupakan kota pertanian, dimana mayoritas kegiatan  perekonomian  di  Kota  Banjar adalah kegiatan ekonomi berbasis pertanian, seperti perkebunan, peternakan, perikanan dan lainnya (Dinas
Perhubungan  Komunikasi  Informatika dan Pariwisata Kota Banjar, 2014). Maka tidak  heran  jika  Banjar  walaupun statusnya  merupakan  daerah  perkotaan, tetapi  masih  memiliki  basis  pertanian, sesuai dengan penelitian Riska Novitasari (2015)  yang  menunjukkan  bahwa  nilai rata-rata  LQ  yang  diperoleh  sektor pertanian  dari  tahun  2009  sampai  2013 mencapai 1,53. Angka tersebut lebih dari satu,  sehingga  untuk  pertanian  termasuk kategori basis.

## Analisis Tipologi Klassen
Tipologi  Klassen  digunakan  untuk menentukan perbedaan karakteristik daerah  di  setiap  kabupaten/kota  di provinsi  Jawa  Barat  dalam  peninjauan tingkat  pertumbuhan  dan  pendapatan masing-masing  daerah.  Oleh  karena  itu, dalam  penelitian  ini,  kabupaten/kota  di Jawa  Barat  diklasifikasikan  kedalam empat  klasifikasian  seperti  yang  terlihat pada Gambar 3.
Dari Gambar 3 dapat terlihat bahwa kabupaten/kota  dengan  basis  pertanian hanya  berada  pada  tipologi  2,  3  dan  4. Tipologi  2  merupakan  tipologi  dengan klasifikasian  berupa  pendapatan  tinggi dan  pertumbuhan  rendah  atau  biasa  juga yang  disebut  dengan  daerah  maju  tapi tertekan.  Daerah  ini  merupakan  daerah

## ANALISIS POTENSI EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT
yang  relatif  maju,  tapi  dalam  beberapa tahun  terakhir  laju  pertumbuhannya menurun  akibat  tertekannya  kegiatan utama  daerah  tersebut.  Kabupaten/kota dengan  basis  pertanian  yang  masuk dalam  tipologi  2  ini  yaitu:  Cianjur, Kuningan,  Majalengkan  dan  Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan yang
termasuk dalam tipologi 3 yaitu
Kabupaten Indramayu, dimana kabupaten ini  memiliki  pendapatan  yang  rendah tetapi pertumbuhannya tinggi dibandingkan  dengan  rata-rata  tingkat provinsi.  Daerah  ini  dapat  berkembang cepat karena potensi pengembangan yang dimilikinya  sangat  besar  tapi  belum sepenuhnya  diolah  dengan  baik.  Dari
tingkat  pendapatan  per  kapita  yang rendah mencerminkah bahwa pembangunan yang telah dicapai sebenarnya masih relatif rendah. Kemudian  untuk  tipologi  4  merupakan daerah  dengan  tingkat  pertumbuhan rendah dan tingkat pendapatan per kapita yang  juga  rendah  dibandingkan  rata-rata di  tingkat  provinsi,  atau  biasa  disebut daerah  relatif  tertinggal.  Kabupaten/kota dengan  basis  pertanian  yang  termasuk kedalam  tipologi  4  yaitu:  Sukabumi, Garut,  Tasikmalaya,  Ciamis,  Cirebon, Sumedang,  Subang,  Pangandaran  dan Kota Banjar.
PRDB per Kapita (y) Laju pertumbuhan (r) (y1 > y)
(y1 < y)
(r1 > r) Pendapatan tinggi dan pertumbuhan tinggi Pendapatan rendah dan pertumbuhan tinggi Purwakarta, Karawang, Kota Bandung, Kota Cirebon dan Kota Cimahi. Indramayu dan Bekasi (r1 < r) Pendapatan tinggi dan pertumbuhan rendah Pendapatan rendah dan pertumbuhan rendah Bogor, Cianjur, Bandung, Kuningan, Majalengka, Kabupaten Bandung Barat, Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kota Tasikmalaya. Sukabumi, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Ciebon, Sumedang, Subang, Pangandaran, Kota Sukabumi dan Kota Banjar.
Gambar 3. Tipologi daerah Jawa Barat menurut kabupaten/kota

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  analisis  LQ,  setiap kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Barat memiliki jumlah sektor basis dan leading sector yang  berbeda-beda,  tetapi  hanya
14  kabupaten/kota  yang  merupakan daerah  dengan  basis  pertanian,  yaitu: Sukabumi,  Cianjur,  Garut,  Tasikmalaya, Ciamis,  Kuningan,  Cirebon,  Majalengka, Sumedang, Indramayu,
Subang,
Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis. Juli 2019. 5(2): 316-326
Kabupaten  Bandung  Barat,  Pangandaran, dan Kota Banjar. Sedangkan berdasarkan analisis  tipologi  klassen,  kabupaten/kota yang dapat memacu pembangunan pertanian    di  Jawa  Barat  yaitu  Cianjur, Kuningan,  Majalengka  dan  Kabupaten Bandung Barat.
Sehubungan  analisis  ini  hanya dapat  mengidentifikasi  potensi  ekonomi dari  masing-masing  kabupaten/kota  di Jawa  Barat,  maka  dari  itu  disarankan untuk  melakukan  penelitian  lanjutan mengenai  keterkaitan  antar  sektornya. Hal  tersebut  dimaksudkan  agar  sektor yang  menjadi  basis  pada  setiap  daerah dapat  meningkatkan  pertumbuhan  sektor lain  yang  non  basis  di  daerah  tersebut sehingga  pada  akhirnya  bisa  menjadi basis. Kemudian, perlunya campur tangan dari pemerintah terkait implikasi kebijakan  yang  perlu  diterapkan  di kabupaten/kota  dengan  basis  pertanian, yang  ternyata  sebagian  besar  berada  di wilayah  selatan  Jawa  Barat  untuk peningkatan  ekonomi.  Implikasi  tersebut bisa  berupa  peningkatan  infrastruktur untuk  memfasilitasi  hubungan  investor dengan  daerah  terkait,  dukungan  dan bantuan  dari  pemerintah,  baik  itu  berupa modal maupun pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, menyediakan lembaga permodalan, serta kebijakan lainnya yang
mendukung  percepatan  pembangunan sektor pertanian di Jawa Barat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, Rahardjo. 2005. Dasar-dasar Ekonomi  Wilayah .  Graha  Ilmu. Yogyakarta Aprianoor, Pritha dan M. Muktiali. 2015.
Kajian  Ketimpangan  Wilayah  di
Provinsi Jawa Barat . Jurnal Teknik PWK Volume 4 Nomor 4 2015 Arifin, Bustanul. 2010. Strategi Pembangunan Pertanian di Indonesia .
https://inspirasitabloid.wordpress.c om/2010/04/30/strategi- pembangunan-pertanian-indonesia/ ( online ). Diakses tanggal 19 Februari 2019 Arsyad, Lincolin. 2004. Ekonomi
Pembangunan .  Bagian  Penerbitan
Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi YKPN. Yogyakarta Arsyad, Lincolin. 2009. Pengantar Perencanaan  dan  Pembangunan Ekonomi  Daerah .  BPFE  UGM. Yogyakarta Badan  Pusat  Statistik  Jawa  Barat.  2018.
Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat Menurut  Lapangan  Usaha  Tahun
2013-2017 . Bandung
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Bekasi. 2018. Produk  Domestik  Regional Bruto  (PDRB)  Kabupaten  Bekasi
Menurut  Lapangan  Usaha  Tahun 2013-2017 . Bekasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya. 2018. Produk
Domestik  Regional  Bruto  (PDRB) Kabupaten  Tasikmalaya  Menurut Lapangan  Usaha  Tahun  2013- 2017 . Tasikmalaya Bendavid-Val,  A.  (1991). Regional  and Local  Economic:  Analysis  for

## KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT
Practioners. (4rd  ed.).  New  York: Praeger. Churiyah, Madziatul. 2006. Model Pembangunan  Pertanian  melalui Penerapan Agropolitan dan Agrobisnis  dalam  Meningkatkan Pembangunan  Ekonomi  Daerah .
Jurnal  Modernisasi  Vol.  2,  No.  1
Februari 2006
Deddy  M.  Dan  Sonny  I,  2013. Analisis Pergeseran  struktur  Ekonomi  dan Identifikasi sektor potensial wilayah  pengembangan ,  volume  2 nomor  1,  April  2013,  Jurnal  Social
Economic  of  Agriculture.  Jurusan Sosial Ekonomi Faperta Universitas Tanjungpura, Kalimanatan Barat Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi  dan  Pariwisata.  2014. Visi dan Misi Kota Banjar .
http://banjarkota.go.id/?Fpage_id= 52  (on-line). Diakses  tanggal  18 Maret 2015 Djuwendah, Endah. 2016. Analisis Potensialitas Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah di Kabupaten Sumedang . Jurnal
Paspalum, Vol. IV, No. 1
Emilia dan Imelia. 2006. Modul Ekonomi Regional. Jurusan  Ilmu  Ekonomi
Fakultas Ekonomi Universitas Jambi. Jambi Fattah, Sanusi dan Rahman, Abdul. 2013. Analysis  of  Regional  Economic Development in the Regency/Municipality at south Sulawesi  Province  in  Indonesia . Journal of Economic and
Sustainable  Development,  Vol.  4,
No. 1
Hutajalu,  D.  Melani,  M.  Nasir,  dan Arwansyah.  2018. Analysis  of  the Leading Sector and the Effect of the Economic  Growth:  a  case  studi  in
Pakpak  Barat  regency,  Indonesia . Studia Universitatis “Vasile Goldis”  Arab.  Economics  Series Vol 28: 37-49 Iqbal dan Sudaryanto. 2008. Pembangunan Pertanian Indonesia . https://blogs.unpad.ac.id/abysanila ras/2010/06/13/pentingnya- pembangunan-pertanian-di- indonesia/ ( online ). Diakses tanggal
19 Februari 2019
Karsinah 2 ,  Putri,  P.I.,  Rahayu,  K.N.,  dan
Panjiputri, A.F. 2016. The Profil of
Pekalongan as a Center of Economic Growth at Tangkallangka  Strategic  Areas .
International  Journal  of  Economics and  Financial  Issues,  6  (56)  105- 109
Kuncoro, M. (2002). Analisis Spasial dan Regional:  Studi  Aglomerasi  dan
Kluster
Industri-Industri.
Yogyakarta,  Indonesia:  UPP  AMP
YKPN. Kuncoro,  M.  (2006). Otonomi  dan Pembangunan  Daerah:  Reformasi, Perencanaan Strategi, dan Peluang. Jakarta, Indonesia: Penerbit Erlangga.
M.  A.  Mukhyi.  2007. Analisis  Peranan Subsektor  Pertanian  dan  Sektor Unggulan  terhadap  Pembangunan Kawasan  Ekonomi  Provinsi  Jawa
Barat:  Pendekatan  Analisis  IRIO . Simposium Nasional RAPI VI 2007 ISSN: 1412-9612. Fakultas Ekonomi  Universitas  Gunadarma. Depok Media Indonesia. 2017. Kabupaten Tasikmalaya Perkuat Produksi Pertanian. https://m.mediaindonesia.com/read/ detail/130074-kabupaten-
tasikmalaya-perkuat-produksi- pertanian  (online)  Diakses  tanggal 10 Juli 2019 Mosher,  A.T.  1965. Menggerakkan  dan Membangun Pertanian. C.V. Yasaguna, Jakarta Novitasari, Riska. 2015.  Analisis Kinerja Sektor Pertanian dalam Perekonomian  Wilayah  di  Kota
Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis. Juli 2019. 5(2): 316-326
Banjar.  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Agroinfo Galuh, Vo. 2, No. 1 Pemerintah Kota Banjar. 2019. Penghargaan. https://banjarkota.go.ig/penghargaa n/ (online).  Diakses tanggal 10 Juli
2019
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat.  2014.
Pertanian . http://perwakilan.jabarprov.go.id/a rtikel/16/pertanian (on-line). Diakses tanggal 24 Maret 2015 Radianto, E. (2003). Evaluasi Pembangunan Regional Pasca Kerusuhan  di  Maluku. Jurnal Ekonomi  dan  Keuangan  Indonesia,
51, 479-499.
Rustiadi,  E  dan  Pranoto,  S.  2007.
Agropolitan  Membangun  Ekonomi Perdesaan . Crestpent Press. Institut
Pertanian Bogor. Bogor
Setyowati,  Nuning.  2012. Analisis  Peran Sektor  Pertanian  di  Kabupaten Sukoharjo . Jurnal Sepa, Vol. 8, No.
2, 51-182 Sjafrizal  (2008). Ekonomi  Regional: Teori dan Aplikasi. Padang,
Indonesia: Baduose Media.
Suhermanto.  2010.  “ Analisis  Pemetaan Sektor  Unggulan  dan  Strategi Pengembangannya  di  Kabupaten Sumenep ”.  Program  Pascasarjana Universitas Brawijaya. Malang Suparmoko,  M.  2002. Ekonomi  Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah . Andi Offset. Yogyakarta Tambunan,  T.  H.  2001. Perekonomian Indonesia . Penerbit Ghalia. Jakarta Tarigan,  R.  2012. Ekonomi  Regional Teori  dan  Aplikasi  Edisi  Revisi cetakan  keenam .  Bumi  Aksara. Jakarta