## JURNAL

## SOSAINS

## JURNAL SOSIAL DAN SAINS
VOLUME 2 NOMOR 12 2022 P-ISSN 2774-7018, E-ISSN  2774-700X
KONSTRUKSI KASUS PENYELESAIAN NUSYUZ DALAM UNDANG UNDANG KELUARGA ISLAM INDONESIA DAN MALAYSIA

## Muhammad Amanuddin, Erman Gani
Universitas Islam Sultan Sarif Kasim, Riau Email : mustapabrata@gamail.com, ermangani@uin-suska.ac.id
Kata kunci: Undang undang, Nusyuz , Indonesia, Malaysia.
Keywords: Undang Undang, Nusyuz, Indonesia, Malaysia.

## ABSTRAK
Latar  Belakang  : Hukum  keluarga  merupakan  hukum  yang  sedang  dan  masih  terus mendapat perhatian besar  dari  negara negara   muslim di dunia, termasuk di belahan asia    tenggara  ,yaitu  negara  Indoneisia  dan  Malaysia,  negara  dalam  hal  ini    merasa perlu melindungi hak-hak hukum dari warga negaranya dengan melegeslasi beberapa hukum  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  warga  negaranya.  Salah  satu  hukum keluarga  yang  sudah  di  legeslasi  oleh  negara  Indonesia  dan  Malaysia  adalah  hukum yang  berkaitan  dengan Nusyuz dimana  untuk  di  Indonesia  dapat  dilihat  dalam Kompilasi  Hukum  Islam,  Undang  undang    No  :  1  tahun  1974  tentang  perkawinan  , sementara di Malaysia telah melegeslasi hukum yang berkaitan dengn Nusyuz dalam enakmen  enakmen  di  seluruh  negara  bagian  Malaysia,  termasuk  di  negaera  wilayah persekutuan.
Tujuan  : Dengan  demikian,  seorang  istri  dapat  dikatakan Nusyuz jika  ia  tidak  mau berbakti, baik secara lahir maupun batin kepada suaminya dalam hal yang dibenarkan oleh  hukum  Islam.  Selanjutnya.  Pasal  84 KHI  berbunyi  Istri  dapat  di  anggap Nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban.
Metode :  Methode  Penelitian  dalam  pembahasn  ini    adalah      penelitian  kepustakaan (library metode), yakni dengan membaca dan mengkaji Undang undang dan buku buku serta kitab kitab yang berkaitan dengan  pembahasan Nusyuz .
Hasil :  Dihasilkan  dalam  perundang-undangan  ternyata  juga  terjadi  perbedaan,  maka menjadi  penting  untuk  di  bahas  sebagai  suatu  kajian  terhadap  Undang-undang Keluarga Islam Di Indonesia dan Malaysia.
Kesimpulan: Dengan  konstruksi  hukum Nusyuz di  Indonesia  dan  Malaysia  tersebut memunculkan  berbagai  permasalahan  dalam  menyelesaiakan Nusyuz di  pengadilan agama  di  Indoneisa,  maupun  di    Mahkahamah  syari’ah  di  Malaysi,  oleh  Karena  itu perlu rerkonstruksi ulang tentang hal tersebut berupa klousul Malaysia dalam Undang undang Hukum Keluarga Islam, baik di Indonesia maupun di Malaysia.

## ABSTRACT
Background: Family law is a law that is being and continues to receive great attention from  Muslim  countries  in  the  world,  including  in  parts  of  Southeast  Asia,  namely Indonesia and Malaysia, the state in this case feels the need to protect the legal rights of its citizens by legislating several related laws. with the interests of its citizens. One of the family laws that have been legislated by the countries of Indonesia and Malaysia is the law relating to Nusyuz where in Indonesia it can be seen in the Compilation of Islamic  Law,  Law  No:  1  of  1974  concerning  marriage,  while  in  Malaysia  it  has
legislated laws relating to Nusyuz in the enactments in all states of Malaysia, including in the federal territory countries.
Purpose:  Thus,  a  wife  can  be  said  to  be  Nusyuz  if  she  does  not  want  to  be  devoted, both  physically  and  mentally  to  her  husband  in  matters  that  are  justified  by  Islamic law. Next. Article 84 KHI reads: A wife can be considered Nusyuz if she does not want to carry out her obligations.
Method: The research method in this discussion is library research, namely by reading and studying laws and books and books related to the discussion of Nusyuz.
Results: As a result, there are also differences in the legislation, so it is important to discuss this as a study of Islamic family laws in Indonesia and Malaysia.
Conclusion: The construction of Nusyuz law in Indonesia and Malaysia raises various problems  in  resolving  Nusyuz  in  religious  courts  in  Indonesia,  as  well  as  in  the Shari'ah Court in Malaysia, therefore it is necessary to reconstruct this matter in the form of clauses in Islamic Family Law, both in Indonesia and in Malaysia.

## PENDAHULUAN
Hukum  keluarga  mempunyai  posisi  yang  penting  dalam  Islam,  hukum  keluarga dianggap  sebagai  inti syari’ah (Setiawan,  2014). Negara  dalam  hal  ini  pemerintah  dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  merespon  hal  tersebut  dan  dengan  didasari  beberapa  faktor maka disusunlah  UU Nomor 1 Tahun 1974, adalah merupakan kebutuhan bersama dari semangat  nasionalisme  dalam  rangka  menjaga  kebhinekaan,  pelaksanaan  pasal  29  ayat (2) UUD 1945 dan meminimalkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam Indonesia (Abbas, 2016) ,  sedangkan tentang  KHI dalam konsideran Instruksi Presiden dan dalam penjelasan  umum  disebutkan  bahwa    KHI  disusun  sebagai  bagian  dari  sistem  hukum nasional  yang  menjamin  kelangsungan  hidup  beragama  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha  Esa,  sekaligus  merupakan  perwujudan  kesadaran  hukum  masyarakat  dan  bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 29 ayat 1 UUD 1945 (Herawati, 2011) Dalam dua perundang- undangan hukum keluarga Islam  di Indonesia  tersebut telah mengatur cukup banyak    hukum  keluarga,  mulai  dari  perkawinan,  perceraian,    hak  anak  sampai  kepada masalah  kewarisan.  Disisi  lain  Negara  Malaysia  yang  meskipun  tidak  mayoritas berpenduduk  muslim  sebagaimana  Indonesia,  tetapi  merupakan  negara  yang  telah menyatakan  dirinya  sebagai  negara  Islam,  dengan  demikian  kedua  negara  ini  sangat memerlukan  hukum  keluarga  Islam.  Kedua  negara  telah    melegeslasi  berbagai  macam hukum  keluarga  Islam,  salah  satu  yang  cukup  menarik  adalah    yang  berkaitan  dengan konsep Nusyuz yang menurut ulama Syafi'iyyah adalah perselisihan yang terjadi di antara suami-istri,  sementara  ulama  Hambaliyah  mendefinisikannya  dengan  ketidaksenangan dari  pihak  istri  maupun  suami  disertai  dengan  pergaulan  yang  tidak  harmonis (As- Sadlani, 1993).
Pembahasan  konsep Nusyuz kedua  Negara  dalam  perudang-undangan  keluarga Islam  terdapat  beberapa  persamaan  dan  juga  perbedaan,  meskipun  kedua  negara  dalam melegislasi  hukum  keluarga  Islam  sama  sama    merujuk  kepada  pendapat  para  ulama, namun  dalam  konsep Nusyuz yang  dihasilkan  dalam  perundang-undangan  ternyata  juga terjadi  perbedaan,  maka  menjadi  penting  untuk  di  bahas  sebagai  suatu  kajian  terhadap Undang-undang  Keluarga  Islam  Di  Indonesia  dan  Malaysia.  Berikut  dipaparkan mengenai  Hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan Nusyuz di masing masing kedua Negara.
A. Undang-undang kelurga Islam di Indonesia
Dalam  Kompilasi Hukum Islam  (Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  termasuk  hukum keluarga  Islam  di  Indonesia (No, 1AD), dan sebagai suatu istilah untuk menunjukkan himpunan kaidah-kaidah hukum Islam  yang  bersumber  dari  kitab-kitab  fikih  empat  mazhab.  Konsep Nusyuz dalam Kompilasi (KHI) tidak diatur secara khusus dalam bagian tersendiri, namun sudah lebih jelas dari Undang undang No 1 tahun 1974 karena kata Nusyuz dalam kompilasi hukum Islam sudah disebut sebanyak 6 (enam) kali dalam tiga pasal yang berbeda, yaitu di dalam pasal 80, 84, dan pasal 152, namun dari sekian pasal tersebut tidak disebutkan pengertian tentang apa itu Nusyuz . Dalam pasal-pasal tersebut juga tidak disebutkan langkah-langkah penyelesaian  jika  terjadi Nusyuz .  Pasal-pasal  tersebut  hanya  mengatur  tentang  kriteria adanya Nusyuz dari pihak isteri, serta akibat hukumnya. Kriteria Nusyuz dari  pihak  isteri  diatur  dalam  pasal  84  ayat  (1).  Pasal  tersebut berbunyi  Istri  dapat  dianggap Nusyuz jika  ia  tidak  mau  melaksanakan  kewajiban- kewajiban  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  83  ayat  (1)  kecuali  dengan  alasan  yang sah. (Sulistiani, 2022) Dari pasal tersebut pula , diketahui bahwa indikator adanya Nusyuz istri  ialah  ketika  seorang  istri  tidak  mau  melaksanakan  kewajiban-kewajibannya sebagaimana  diatur  dalam  pasal  83  ayat  (1),  kecuali  dengan  alasan  yang  sah.  Pasal  83 ayat (1) mengatur tentang kewajiban isteri terhadap suaminya, berbunyi kewajiban utama seoarang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dengan demikian, seorang istri dapat dikatakan Nusyuz jika ia tidak mau berbakti,  baik  secara  lahir  maupun  batin  kepada  suaminya  dalam  hal  yang  dibenarkan oleh hukum Islam. Selanjutnya. Pasal 84 KHI berbunyi Istri dapat di anggap Nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban kewajiban sebagaiaman dimaskud dalam pasal 83 ayat  1  kecuali  dengan  alasan  yang  sah. (Sulistiani,  2022) KHI  juga  mengatur  tentang akibat hukum jika isteri Nusyuz . Ketentuan mengenai akibat hukum dari adanya Nusyuz ini diatur dalam pasal 80 ayat (7), pasal 84 ayat (2) dan ayat (3), serta pasal 152. Pasal 80 ayat  (7)  berbunyi  kewajiban  suami  sebagaimana  dimaksud  ayat  (5)  gugur  apabila  isteri Nusyuz . (Sulistiani, 2022) Dalam  Kompilasi Hukum Islam Nusyuz sudah di sebutkan dalam beberapa pasal, namun  secara  definitif  belum  disebutkan  secara  rinci,  sedangkan  kriteria Nusyuz sudah disebutkan tetapi  hanya untuk istri sedangkan untuk suami belum disebutkan.
B. Undang undang keluarga Islam Di Malaysia Negara  Malaysia  berbeda  dengan  Indonesia,  dalam  hal  bentuk  negara,  Indonesia adalah  merupakan  negara  kesatuan  yang  bedasarkan  Pancasila,  sedangkan,  Malaysia dengan konstitusinya tahun (1957 yang  telah diubah tahun 1964 serta di perbaharui  lagi pada  tahun  1971)  yang  dengan  tegas  menyatakan  bahwa  Islam  adalah  negara  federasi. Disebutkan  pada pasal 3 ayat satu. (Shobirin, 2013)
Malaysia terdiri dari tiga belas negara bagian dan tiga wilayah persekutuan dengan luas:    329.847  km  persegi.  Ibukotanya  adalah  Kuala  Lumpur.  Sedangkan  Putrajaya menjadi  pusat  pemerintahan  persekutuan  Malaysia. (Ismail,  Ismail,  Latif,  Febrian,  & Prayuda, 2021)
Malaysia telah  memperbaharui hukum keluarga Islamnya,  pada dekade tahun 80 an    oleh  karena  itu  pula    hukum  keluarga  Islam  di  Malaysia  berbeda  dengan  Indonesia yang  memiliki  undang-undang  keluarga  Islam  untuk  seluruh  wilayah  negara  kesatuan, namun  di  Malaysia    masing-masing  wilayah  federal  dan  persekutuan  memiliki  hukum keluarga  masing-masing  yang  disebut  Enakmen,  hukum  keluarga    tersebut  dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut :
1. UU  Malaysia,  Akta  303,  Akta  Undang-undang  Keluarga  Islam  (wilayah persekutuan)  tahun  1984,  teridiri  dari  10  Bab  atau  bagian  dan  133  Pasal  atau syeksen.
2. UU  Hukum  Keluarga  Islam  Negeri  Johor  ;  Enakmen  No:  3  tahun  2003,  terdiri dari 10 Bab atau bagian dan 136 Pasal atau syeksen.
3. UU Hukum Keluarga Islam Selangor, tahun 2003, yaitu : Enakmen 2 Tahun 2003 terdiri dari sepuluh Bab atau bagian  dan 137 pasal atau seksyen.
Menurut  Faridah  Jalil, (Faridah  Jalil,  n.d.) dan  Muhammad  Helmi, (Herawati, 2011) peruntukan  Undang-undang  berkaitan Nusyuz di  Malaysia    wujud  dalam  tiga perundang-undangan,  yaitu  :  Akta  Undang-undang  keluarga  Islam  (wilayah-wilayah persekutuan)  1984  (AUKI),  Akta  Tatacara  Mal  1998  (ATM)  dan  Akta  Pentadbiran Undang-undang Islam wilayah-wilayah persekutuan 1993 (APU).
Meskipun  kedua  pakar  diatas  menyebutkan  adanya  pembahasan Nusyuz dalam ketiga undang-undang tersebut, namun secara harfiah penyebutan kata kata nuzyuz hanya di dapatkan pada Akta Undang-undang keluarga Islam (Malaysia)
Pada  bagian  VI  seksyen  59  Akte  Undang-undang  Keluarga  Islam  tahun  1984 menyebutkan tentang kuasa Mahkamah memerintah nafkah bagi istri dan efek Nusyuz
1. Tertakluk kepada hukum syarak mahkamah boleh memerintahkan seseorang laki- laki membayar nafkah kepada istri atau bekas istrinya.
2. Tertakluk  kepada  hukum  syarak  dan  pengesahan  mahkamah,  seseorang  istri tidaklah  berhak  mendapat  nafkah  apabila  dia Nusyuz atau  enggan  dengan  tidak berpatutan menurut kemahuan atau perintah sah suaminya, yaitu antara lain :
a. apabila dia menjauhkan dirinya dari suaminya.
b. apabila  dia  meninggalkan  rumah  suaminya  bertentangan  dengan  kemahuan suaminya  atau  apabila  dia  enggan  berpindah  bersama  suaminya  ke  satu rumah  atau  tempat  lain,  tanpa  apa-apa  sebab  yang  sah  mengikut  hukum syarak.
c. Selepas  sahaja  istri  itu  bertaubat  dan  menurut  kemahuan  dan  perintah  sah suaminya, maka istri itu tidaklah lagi menjadi Nusyuz . (MOHD, 2019) Pasal-pasal tentang Nusyuz tersebut tercantum pada semua di negeri-negeri seluruh Malasia  dengan  sedikit  perbedaan  pada  posisi  penempatannya  (no  pasalnya)  namun dengan  bunyi  dan  maksud  yang  sama,  ketentuan  di  atas  menjelaskan  bahwa  ada  tiga kriteria Nusyuz seorang istri kepada suaminya yaitu apabila dia menjauhkan dirinya dari suaminya,  apabila  dia  meninggalkan  rumah  suaminya  bertentangan  dengan  kemahuan suaminya  atau  apabila  dia  enggan  berpindah  bersama  suaminya  ke  satu  rumah  atau tempat lain, sedangkan sanksinya adalah seorang istri tidak berhak mendapat nafkah dari suaminya.
Adapun  mengenai Nusyuz nya  suami  dalam  undang-undang  di  Malaysia  tidak disebutkan  bentuk  atau  konsepnya,  namun  apabila  suami  melanggar  sesuatu  ketentuan syarak menurut undang-undang di Malaysia yang berkaitan dengan istrinya maka suami dapat  diberi  sanksi  atau  hukuman.  Sebagai  salah  satu  tindak  lanjut  dari  penyelesaian Nusyuz suami, antara lain ketika suami diperintahkan untuk memberi nafkah dan kembali bersama  istrinya  namun  suami  enggan  melaksanakannya  maka  dapat  diberi  sanksi sebagaimana  ketentuan  pada  bagian    IX  seksyen  126  berbunyi:  Jika  seseorang  telah diperintahkan  oleh  Mahkamah  supaya  hidup  bersama  semula  dengan  istrinya  dan  dia bersengaja  cuai  atau  tidak  mematuhi  perintah  itu  maka  dia  adalah  melakukan  suatu kesalahan  dan  hendaklah  dihukum  denda  tidak  melebihi  satu  ribu  ringgit  atau  penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya, denda dan penjara itu. (Hasanah, 2012) Tentang Nusyuz nya seorang istri disamping ketentuan pada Bahagian VI fasal 60 yaitu  tentang  sanksi  kepada  istri  berupa  tidak  mendapatkan  nafkah  dari  suaminya
berbunyi:  Tertakluk  kepada  Hukum  syarak  dan  pengesahan  Mahkamah,  seseorang  istri tidaklah berhak mendapat nafkah apabila dia Nusyuz atau enggan dengan tidak berpatutan menurut kemahuan atau perintah sah suaminya, (Pilova, 2022) juga diberi sanksi pidana sebagaimana  disebutkan  dalam    bahagian  IX  seksyen  130.berbunyi:  Seseorang perempuan  yang  bersengaja  tidak  menurut  sesuatu  perintah  yang  diberi  oleh  suaminya yang  sah  mengikuti  hukum  syarak  adalah  melakukan  suatu  kesalahan  dan  hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ratus ringgit atau bagi kesalahan kali kedua atau kali kemudiannya,  denda  tidak  melebihi  lima  ratus  ringgit. (Hasanah,  2012) Dengan demikian, maka dalam hukum keluarga Islam di Malaysia. Konsepnya Nusyuz juga belum begitu  jelas  namun  kreteria Nusyuz ,  sudah  lebih  jelas  disbanding  di  Indonesia terutamauntuk Nusyuz seorang  isteri,      Dibandingkan  dengan  hukum  keluarga  Islam  di Indonesia yang  menyebutkan kreterita Nusyuz secara lebih umum, disamping itu Nusyuz yang  dilakukan  oleh  suami  atau  istri  di  Malaysia    dapat    diberikan  sanksi,  baik  moril, material  atau  denda    dan  juga  kurungan,  sedangkan  di  Indonesia  pelaku Nusyuz hanya diberi sanksi non material dan sanksi hanya diberikan kepada istri saja, sedangkan untuk suami  belum  ada.  Dengan  demikian  hukum  Keluarga  Islam  di  Malaysia  disamping memuat tentang hukum perdata juga sudah memuat sebagian  kecil berupa hukum pidana.

## METODE PENELITIAN
Methode Penelitian dalam pembahasn ini  adalah   penelitian kepustakaan (library research),  yakni  dengan  membaca  dan  mengkaji  Undang  undang  dan  buku  buku  serta kitab  kitab  yang  berkaitan  dengan    pembahasan Nusyuz .  Adapun  pendekatan  penelitian yang  digunakan    adalah  penelitian  deskriptif  analisis  terhadap  Undang  undang  hukum keluarga  Islam    baik  di  Indonesia  maupun  di  Malaysia  yang  berkaitan  dengans Nusyuz selanjutnya  di  cari    solusi  yang  ideal  terhadap  penyempurnaan  dari  keudua  undang undaang keluarga Islam yang menyangkut Nusyuz .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Nusyuz di Indonesia Dalam  kompilasi  hukum  Islam, Nusyuz beberapa  kali  dijelaskan  dalam  berbagai pasal, yaitu pada pasa 80 ayat 7: Kompilasi Hukum Islam berbunyi:
Kewajiban  suami  sebagaimana  dimaksud  ayat  (5)  gugur  apabila  istri Nusyuz , kewajiban yang dimaksud disini dicantumkan dalam pasal 4 yaitu suami menanggung:
1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3. Biaya pendididkan bagi anak. (Irawan & Rofiq, 2021)
Pada  Pasal  84  ayat  (1)  berbunyi  :    istri  dapat  dianggap  berbunyi Nusyuz jika  ia tidak  mau  melaksanakan  kewajiban-kewajiban  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah kewajiban tersbut dalam undang-undang tersebut berbunyi:
Kewajiban  utama  bagi  seoarang  istri  ialah  berbakti  lahir  dan  batin  kepada  suami didalam  yang  dibenarkan  oleh  hukum  islam.  Ayat  (2)  Istri  menyelenggarakan  dan mengatur  keperluan  rumah  tangga  sehari-hari  dengan  sebaik-baiknya.  Sehingga  dapat dirumuskan  konsep Nusyuz menurut  kompilasi  hukum  Islam  adalah:  “Sikap  istri  yang tidak mau mengindahkan dan tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai istri kepada suaminya baik secara lahir maupun batin sesuai dengan syari’at Islam yang mengakibatkan  hilangnya  sebagian  dari  hak-haknya  sebagai  istri”.  Dari  penelusuran tentang Nusyuz menurut kompilasi hukum islam di atas dapat diketahui beberapa ciri khas konsep Nusyuz dalam kompilasi hukum Islam yaitu:
1. Nusyuz hanya ditujukan kepada istri atau perempuan.
2. Nusyuz istri adalah melakukan sesuatu yang menunjukkan tidak berbaktinya istri kepada suami.
3. Termasuk nyusuz istri dalam bentuk tidak melakukan sesuatu yang menunjukkan ketidak berbaktiannya kepada suami.
4. Jika  istri  melakukan  sesuatu  atau  menginggalkan  sesuatu  yang  sesuai  dengan hukum Islam maka hal tersebut tidak dikategorikan Nusyuz .
Adapun  sanksi Nusyuz bagi  istri  adalah  hilangnya  hak  nafkah  dari  suaminya. Sedangkan  penyelesaian Nusyuz juga  mengisyaratkan  agar  diselesaikan  di  Pengadilan Agama, sebagiaman ketentuan pada pasal 77 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:
1. Suami istri memikul kewjiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah,  mawaddah  dan  rahmah  yang  menjadi  sendi  dasar  dan  susunan masyarakat. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
2. Suami  istri  memikul  kewajiban  untuk  mengasuh  dan  memelihara  anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. (Wahyudi, 2016)
Pasal  5  dalam  aturan  ini  menyebutkan  bahwa  jika  suami  atau  istri  melalaikan kewajibannya,  masing-masing  dapat  mengajukan  gugatan    kepada  Pengadilan  Agama. Apabila  dibuat  sebuah  table  mengenai  konsep,  sanksi  dan  penyelesian Nusyuz dalam perundang  undangan  hukum  Keluarga  Islam  di  Indonesia  maka  akan  tanpa  sebagai berikut :
Tabel 1 Tmtamg  Konsep , sanksi dan penyelesaian Nusyuz bila dalam Undang undang hukum Keluarga Islam di Indonesi  sebagai : Konsep Nusyuz dalam Perudang-Undangan di Indonesia Sanksi Nusyuz dalam Perundang-Undangan di Indonesia Teknis Penyelesaian Nusyuz dalam Perundang-Undangan di Indonesia Nusyuz adalah sikap, atau perbuatan atau tindakan berupa keengganan untuk melaksanakan kewajiban kepada pasangannya, atau sikap, kebencian, acuh tak
acuh, berpaling,  dengan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya masing masing. Hilangnya hak nafkah istri dari suami. Sesuai ketetapan dan putusan pengadilan dalam persidangan Sedangkan teknis penyelesaian kasus atau perkara Nusyuz dapat dilakukan melalui At-
Tahkim dan dapat juga melalui BP-4, seterusnya penyelesaian terakhir adalah dengan mengajukan ke Pengadilan Agama sebagai suatu tuntuan keadilan, bagi suami atau istri yang merasa dirugikan.
B. Nusyuz di Malaysia
Undang-undang  keluarga  muslim  di  Malaysia  yang  berkaitan  dengan Nusyuz dibahas dalam tiga perundang-undangan  ditambah dengan undang-undang atau enakmen pada negara-negara bagian di Malaysia.  Undang-undang tersebut adalah:
1. Akta Undang-undang keluarga Islam (wilayah-wilayah persektuan) AKUI 1984.
2. Akta Tata cara Mal 1998 (ATM).
3. Akte  Pentadbiran  Undang-Undang  Islam  (Wilayah-wilayah  Persektuan)  1993 (APU).
4. Enakmen-enakmen yang ada di negara-negara bagian Malaysia.
Dalam undang-undang tersebut kata-kata Nusyuz hanya ditemukan pada poin 1 dan 4  akte undang-undang  keluarga  Islam  wilayah  persekutuan  dan  pada  enakmen-enakmen masing-masing  negara  bagian.  Sedangkan  poin  dua dan  tiga merupakan  tata cara  dalam beracara di pengadilan ataupun dengan istilah Mahkamah Syari’ah.
Untuk  pembicaraan Nusyuz dalam  wilayah  persekutuan  dan  negara-negara  bagian di seluruh Malaysia, terdapat  dalam seksyen 59, 60, 61,dan 58 pada 13 negara bagian dan satu  wilayah  persekutuan  di  Malaysia  :  seksyen  tersebut  berbunyi  Kuasa  Mahkamah memerintah  nafkah  bagi  istri,  dan  kesan Nusyuz tertakluk  kepada  Hukum  syara’, Mahkamah  boleh  memerintahkan  seseorang  lelaki  membayar  nafkah  kepada  istri  atau bekas  istrinya,  tertakluk  kepada  Hukum  syara’  dan  pengesahan  Mahkamah,  seseorang istri  tidaklah  berhak  mendapat  nafkah  apabila  dia Nusyuz atau  enggan  dengan  tidak berpatutan menurut kemahuan atau perintah sah suaminya, yaitu, antara lain:
1. Apabila dia menjauhkan dirinya dari suaminya.
2. Apabila  dia  meninggalkan  rumah  suaminya  bertentangan  dengan  kemahuan suaminya.
3. Apabila dia enggan berpindah bersama suaminya ke satu rumah atau tempat lain, tanpa apa-apa sebab yang sah mengikut Hukum syara’ (Aziz, Ibrahim, & Hussin, 2019)
Dalam hal ini sanksi yang ditetapkan tersebut adalah hak istri untuk mendapatkan nafkah hilang, sebagaimana disebutkan tertakluk kepada Hukum syara’ dan pengesahan Mahkamah,  seseorang  istri  tidaklah  berhak  mendapat  nafkah  apabila  dia Nusyuz atau enggan  dengan  tidak  mau  pindah  menurut  kemahuan  atau  perintah  sah  suaminya. Selanjutnya  kata-kata Nusyuz tidak  ditemukan  dalam  pasal-pasal  lain  namun  secara maknawi dapat kita pahami sebagai maksud Nusyuz dalam pasal-pasal sebagai berikut:
1. Seksyen  130  tercantum  pada  Bahagian  IX  Istri  tidak  menurut  perintah  mana- mana  perempuan  yang  dengan  sengaja  tidak  menurut  sesuatu  perintah  yang diberikan  oleh  suaminya  yang  sah  mengikut  hukum  syara’  adalah  melakukan suatu  kesalahan  dan  apabila  disabitkan  boleh  didenda  tidak  melebihi  satu  ribu ringgit atau, bagi kesalahan kali kedua atau kemudiannya, didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit, sedang untuk laki-laki atau suami Nusyuz juga dapat dikenakan sanksi  sebagaimana  pada  ketentuan  Enakmen  No.  6  Tahun  2004  Enakmen Keluarga Islam (Perak) 2004 Bahagian IX – Penalti.
2. Seksyen 127 berbunyi meninggalkan langsung istri mana-mana orang yang telah diperintahkan  oleh  Mahkamah  supaya  hidup  bersama  semula  dengan  istrinya, dengan  sengaja  cuai  atau  tidak  mematuhi  perintah  itu  adalah  melakukan  suatu kesalahan  dan  apabila  disabitkan  boleh  didenda  tidak  melebihi  tiga  ribu  ringgit atau  dipenjarakan  selama  tempo  tidak  melebihi  dua  tahun  atau  kedua-duanya, sanksi  tersebut  juga  akan  diberikan  kepada  suami  atau  istri  yang  melakukan Nusyuz yang sampai kepada tingkat penganiayaan, maka baik suami maupun istri dapat  diberi  sanksi  sebagaimana  ketentuan  Enakmen  6  Tahun  2004  enakmen Keluarga Islam (Perak) 2004 Bahagian Ix – Penalti.
3. Seksyen  128  berbunyi menganiaya istri  atau  suami, mana-mana  suami atau istri yang  menganiayai  istrinya  atau  suaminya  atau  menipu  harta  istrinya  atau suaminya,  mengikut  mana-mana  yang  berkenaan,  adalah  melakukan  suatu kesalahan  dan  apabila  disabitkan  boleh  didenda  tidak  melebihi  tiga  ribu  ringgit atau  dipenjarakan  selama  tempo  tidak  melebihi  dua  tahun  atau  kedua-duanya,
demikian  pula  apabila  suami Nusyuz dalam  bentuk  ketidakadilan  suami  maka dapat  juga  diberi  sanksi  sebagaimana  ketentuan  enakmen  negeri  Perak  Seksyen 129,  tidak  memberi  keadilan  yang  sewajarnya  kepada  istri  mana-mana  orang yang tidak memberi keadilan sewajarnya kepada istrinya mengikut Hukum syara’ adalah  melakukan  suatu  kesalahan  dan  apabila  disabitkan  boleh  didenda  tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.
Dengan  memperhatikan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan Nusyuz dalam  perundang- undangan keluarga Islam Malaysia di atas, dapat dibuat konsep Nusyuz sebagai berikut: Nusyuz adalah  sikap  istri  atau  suami  yang  menunjukkan  ketidaksukaannya  kepada pasangannya  dan  diwujudkan  dalam  bentuk  menjauhi  pasangannya  atau  meninggalkan tempat  kediaman  bersama  atau  bahkan  menganiaya  atau  menipu  pasangannya,  dimana dengan  sikap  dan  perbuatan  tersebut  dapat  diberi  sanksi  sesuai  tingkat  kesalahannya. Secara  ringkas  dapat  disimpulkan  bahwa  bentuk-bentuk Nusyuz dalam  perundang- undangan di Malaysia kategori Nusyuz istri adalah:
1. Menjauhkan diri suaminya.
2. Meninggalkan rumah suaminya tanpa izin suaminya.
3. Tidak mau pindah atau tinggal bersama suaminya.
4. Menganiaya suami atau menipu suami.
Sedangkan kategori Nusyuz suami adalah:
1. Meninggalkan istri tanpa kebenaran syara’.
2. Tidak memberikan keadilan kepada istri.
Adapun sanksi-sanksi Nusyuz dalam perudangan-undangan di Malaysia adalah:
1. Hilangnya nafkah dari suaminya
2. Denda  tidak  melebihi  satu  ribu  ringgit  atau  dipenjarakan  tidak  melebihi  enam bulan atau kedua-duanya.
3. Didenda  tidak  melebihi  tiga  ribu  ringgit  atau  dipenjarakan  selama  tempo  tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.
Sanksi  tersebut  diarahkan  kepada  istri Nusyuz yaitu  hilangnya  hak  nafkah  dari suaminya,  apabila  melakukan Nusyuz level  1,  dan  apabila  meninggalkan  tempat  tinggal bersama atau Nusyuz level 2 dapat didenda dengan tidak lebih dari satu ribu ringgit atau dipenjara tidak lebih dari enam bulan atau kedua-duanya. Sedangkan untuk Nusyuz suami dalam  bentuk  meninggalkan  istri  langsung  dan  atau  tidak  memberikan  keadilan  kepada istri ( Nusyuz level 2) dapat diberi sanksi hukuman berupa denda tidak melebih tiga ribu ringgit adau penjara selama tidak lebih dari dua tahun atau kedua-duanya sekali.
Terlihat  pada  ketentuan  ini  istri    mendapat  sanksi  yang  lebih  jelas  lagi  yaitu membayar  denda  uang  atas Nusyuz yang  dilakukannya,  yaitu  salah  satunya  denda  uang sebesar  100  ringgit,  dan  untuk  kedua  kali  ia  melakukan  dapat  di  denda  sebanyak  500 ringgit.  Undang-undang  di  Malaysia  juga  memberikan  sanksi  kepada  para  suami  yang melakukan Nusyuz meskipun Nusyuz laki-laki  dalam  undang-undang  tersebut  tidak disebutkan  dalam  bentuk  kata-kata Nusyuz ,  tetapi  dapat  dipahami  bahwa  pemberian sanksi tersebut dapat dikategorikan sebagai sanksi Nusyuz .
Pasal-pasal pada ketentuan undang-undang tersebut berbunyi sebagai berikut, akta 303  Undang-Undang  Keluarga  Islam (Wilayah-wilayah  Persekutuan)  198  Bahagian  IX– Penalti  Seksyen  128,  tidak  memberi  keadilan  yang  sewajarnya  kepada  istri  mana-mana orang  yang  tidak  memberi  keadilan  sewajar  kepada  istrinya  mengikut  hukum  syara’ melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau  dipenjarakan  tidak  melebihi  enam  bulan  atau  kedua-duanya.    Konsep  dan  sanksi serta tekhnik penyelesaian Nusyuz di Malaysia  menurut undang undang hukum kelurga Islam adalah sebagai berikut :
Tabel 2
Konsep Dan Sanksi Serta Penyelesaian  Nusyuz Dalam Perundang Undangan
Hukum Keluarga Islam Di Malaysia NO KONSEP/BENTUK NUSYUZ SANKSI NUSYUZ NYA PENYELESAIAN NUSYUZ Negeri Johor Enakmen 17 Tahun 2003 (1) apabila dia enggan berpindah bersama suaminya ke satu rumah atau tempat lain, tanpa apa-apa sebab yang sah mengikut Hukum syara’ . Istri tidak berhak mendapat  nafkah dari suaminya 1) Tertakluk kepada hukum syara’ dan pengesahan Mahkamah, seseorang istri tidaklah berhak mendapat nafkah apabila dia Nusyuz atau enggan dengan tidak berpaTutan menurut kemahuan atau perintah sah suaminya, yaitu, antara lain: bila dia meninggalkan rumah suaminya bertentangan dengan kemahuan suaminya melakukan permohonan kepada mahkamah syari’h Negeri Johor Enakmen 17 Tahun 2003 Fasal 130 istri t. Seseorang perempuan yang bersengaja tidak menurut sesuatu perintah yang diberi oleh suaminya yang sah mengikut
Hukum syara’
adalah melakukan suatu kesalahan. dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ratus ringgit atau, bagi
kesalahan kali kedua atau kali kemudiannya, denda tidak melebihi lima ratus ringgit Diajukan pengaduan ke Mahkamah syari’ah
Negeri Melaka Enakmen 12 Tahun 2002 Seksyen 128. M Seseorang suami atau istri yang dengan sengaja menganiaya istrinya atau suaminya atau menipu harta istrinya atau suaminya, mengikut mana- mana yang berkenaan, melakukan suatu kesalahan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau pemenjaraan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-dua denda dan pemenjaraan itu Diajukan pengaduan ke mahkamah syari’ah Negeri Melaka Enakme n 12 Tahun 2002 Seksyen 129, tidak memberi keadilan yang sewajarnya kepada istri. Mana-mana orang yang tidak memberikan keadilan sewajarnya kepada istrinya mengikut hukum syara’ hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau pemenjaraan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-dua denda dan pemenjaraan itu. Di ajukaan ke mahkamah syari’ah Negeri Selangor Enakmen 2 Tahun 2003 Seksyen 127. jika seseorang telah diperintahkan oleh Mahkamah supaya hidup bersama semula dengan istrinya dan dia bersengaja cuai atau tidak mematuhi perintah itu maka dia adalah melakukan suatu kesalahan . Hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua- duanya denda dan penjara itu Mengajukan tuntutan kepada mahkaham syari’ah

## KESIMPULAN
Setelah  memperhatikan  dan  melakukan  rekonstruksi  terhadap  kedua  perundang udangan    hukum  keluarga  di  Indonesia  dan  Malaysia  mengenai  konsep,  sanksi  dan penyelesaian Nusyuz , penulis dapat  menyampaikan hal hal yang berkaitan denga kedua undang undang hukum keluarga Islam berkaitan dengn Nusyuz sebagai berikut : Bahwa di Indonesia Nusyuz hanya  diarahkan  kepada  istri  atau    perempuan    saja,  sedangkan  di Malaysia  sudah  diarahkan  kepada  istri  dan  suami,  selanjutnya Nusyuz di  Indonesia sanksinya hanya bersifat moril saja, sedangkan di Malaysia sanksinya bisa berupa moril, material,  dan  bahkan  juga  fisik,  sedangkan  persamaannya  adalah  baik  di  Indoneisia maupun  di  Malaysia,  untuk  penyelesian Nusyuz dapat  dilakukan  baik  di  pengadilan
maupun  di  luar  pengadilan,  dalam  bentuk  Attahkim,  Bp-4,  konselor  dan  Mediasi,  baik mediasi  di  Pengadilan,  maupun  diluar  pengadilan.  Dapat  dikemukakan  pula  bahwa hukum  keluargs  Islam  di  Indonesia  hanya  memutuskan  perkara  perkara  perdata  saja, sedangkan di Malaysia sudah memutuskan perkara perkara yang bersifat pidana.
Dan sebagai rekomendasi penulis terhadap kedua undang undang  hukum Islam di  Inodonesia dan Malaysia, bahwa harus ada klousul yang menjelaskan tentang prosedur pengajuan  kasus Nusyuz ke  Pengadilan  dan  kemahkamah  sysri’ah,  ada suatu  pasal  yang berbunyi  :  Bahwa    suami  atau  istri  yang  meyakini    bahwa  pasangannya  telah Nusyuz dapat  mengajukan  permohonan  kepada  Penhadilan/mahkamah  syari’ah,  Pengajuan permohonan kepada pengadilan tersebut dapat berupa permohonan penetapan Nusyuz nya pasangannya,  atau  permohonan  untuk  berpisah  karena  pasangannya  telah  melakukan Nusyuz ,  Pengajuan  permohonan    kepada  pengadilan  atau  kepada  mahkamah  syaria’ah dapat  dilakukakan seterlah  mengjukan  permohonan  upaya damai  kepada  lembaga  diluar pengadilan.
Bentuk  bentuk Nusyuz yang  dapat  di  ajukan  kepada  Pengadilan  agama  atau mahkamah syari’ah yaitu salah satu pihak meninggalkan tempat kediaman bersama yang tidak sesuai dengan hukum syarak, salah satu pihak melakukan perselingkuhan dan salah satu  pihak  tidak  melaksanakan  kewajiba  dan  tanggung  jawabnya.    dengan memperlihatkan ketinggian hatinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas,  Suardi. (2016) .  Keberanjakan  Dari  Konsep  Konvensional  Ke  Dalam  Perundang- Undangan Hukum Keluarga Islam. Asas , 8 (2). As-Sadlani, Shaleh Ghonim. (1993) . Nusyuz Konflik Suami Isteri Dan Penyelesaiannya. Muhammad  Abdul  Ghaffar  &  Amir  Hamzah  Fachruddin,  Terjemah).  Jakarta: Pustaka Al-Kautsar .
Aziz,  Norazlina  Abdul,  Ibrahim,  Irini,  &  Hussin,  Mohd  Norhusairi  Mat.  (2019). Harta Sepencarian/Aset  Perkahwinan  Bagi  Pembubaran  Perkahwinan  Di  Bawah  Seksyen 51  Akta  Membaharui  Undangundang  (Perkahwinan  Dan  Perceraian)  1976  Serta Akta  Undang-Undang  Keluarga  Islam  (Wilayah-Wilayah  Persekutuan)  1984: Matrimonial  Asset  For  Couple  To  The  Dissolution  Of  Marriage  Under  Section  51 Of  The  Law  Refoem  Act  (Marriage  And  Divorce)  Act  1976  And  Islamic  Family Law (Federal Teritories) 1984. Journal Of Shariah Law Research , 4 (1), 1–26.
Faridah  Jalil.  (N.D.). Adalah  Seorang  Profesor  Di  Fakultasundang-Undang  Universitas Kebangsaan Malaysia.
Hasanah,  Heni  Sarifatul.  (2012). Sanksi  Hukum  Terhadap  Kesalahan  Matrimoni  Di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (Studi Kasus Menganiaya Istri Berdasarkan Undang-Undang Keluarga Islam 1984) . Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Herawati,  Andi.  (2011). Kompilasi  Hukum  Islam  (Khi)  Sebagai  Hasil  Ijtihad  Ulama Indonesia. Hunafa: Jurnal Studia Islamika , 8 (2), 321–340.
Irawan,  Farid  Pardamean  Putra,  &  Rofiq,  Nur.  (2021). Pernikahan  Siri  Dalam  Tinjauan Hukum  Islam  Dan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan. Iqtisad: Reconstruction Of Justice And Welfare For Indonesia , 8 (1), 35–46. Ismail,  Taufik,  Ismail,  Salahuddin,  Latif,  Syahrul  Akmal,  Febrian,  Ranggi  Ade,  & Prayuda,  Rendi.  (2021). Analytical  Comparative  Study  Of  Application  Of  Islamic Law  In  Indonesia  And  Malaysia. Palarch’s  Journal  Of  Archaeology  Of Egypt/Egyptology , 18 (09), 548–560.
Mohd, N. I. K. Muhammad Syawal Fitri B. I. N. (2019). Prosedur Poligami Di Indonesia Dan  Malaysia  (Studi  Komperatif  Antara  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Dan
Enakmen  Undang-Undang  Keluarga  Islam  Negeri  Kelantan  2002) .  Universitas Islam Negeri Sutlan Syarif Kasim Riau.
No, Inpres. (1ad). Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991, Junto. Keputusan Menteri Agama . Pilova,  Martina.  (2022). Batas  Usia  Dalam  Perkawinan  (Studi  Komparatif  Undang- Undang  Perkawinan  Indonesia,  Malaysia,  Dan  Brunei  Darussalam)  Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini . Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu. Setiawan,  Eko.  (2014). Dinamika  Pembaharuan  Hukum  Keluarga  Islam  Di  Indonesia.
Journal De Jure , 6 (2).
Shobirin,  Muhamad.  (2013). Studi  Komparasi  Penerapan  Mahar  Di  Indonesia  Dan Malaysia . Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Sulistiani,  Siska  Lis.  (2022). Hukum  Perdata  Islam:  Penerapan  Hukum  Keluarga  Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia . Sinar Grafika. Wahyudi,  Abdullah  Tri.  (2016). Kewenangan  Absolut  Peradilan  Agama  Di  Indonesia Pada  Masa  Kolonial  Belanda  Hingga  Masa  Pasca  Reformasi. Yudisia:  Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam , 7 (2), 285–304.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.