## Perlindungan Hukum Calon Siswa Baru
Singapore National Academy dalam Sistem Pendaftaran Siswa Baru (ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen)

## Adhella Olza Pravita
adhellop98@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstrak
Pendidikan adalah hak dasar bagi setiap warga Negara Indonesia yang diatur dalam UUD 1945. Sekolah adalah sarana atau wadah guna menyalurkan pendidikan kepada siswa. Singapore National Academy adalah sekolah bertaraf internasional yang status kepemilikannya adalah yayasan sehingga merupakan badan hukum. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Singapore National Academy adalah pelaku usaha di dalam sektor pendidikan. Sekolah ini memiliki sistem pendaftaran yang dilaksanakan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun terdapat calon siswa yang merupakan konsumen dari jasa penyelenggaraan pendidikan Singapore National Academy tidak mendapatkan pelayanan yang sesuai SOP yaitu konsumen tidak diberikan formulir pendaftaran dan tidak diberitahukan terkait klausula baku bahwa uang pembayaran bersifat non refundable dan non transferable.
Kata Kunci : Pendidikan; Pelaku Usaha dan Konsumen; Sistem Pembayaran Pendaftaran; Klausula Baku.

## Pendahuluan
Pendidikan adalah hal yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia terutama anak-anak yang merupakan calon penerus bangsa.  Manusia sebagai makhluk berpikir, pada dasarnya memiliki potensi (pikiran) yang dibawa sejak lahir, tetapi pada mulanya potensi ini bersifat pasif. Potensi pikiran perlu ditumbuh-kembangkan sehingga mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara wajar. Tidak ada seorang bayi yang baru lahir langsung mengenal huruf, nama orang, nama binatang, bahkan ia pun belum mengenal ayah dan ibunya. Alat utama untuk menumbuh-

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 4, Juli 2020
How to cite: Adhella Olza Pravita, ‘Perlindungan Hukum Calon Siswa Baru Singapore National Academy dalam Sistem Pendaftaran Siswa Baru (ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen)’ (2020) Vol. 3 No. 4 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 15 Mei 2020; Diterima 16 Juni 2020; Diterbitkan 1 Juli 2020.
DOI:
10.20473/jd.v3i4.20201

## Adhella Olza: Perlindungan Hukum Calon
kembangkan potensi pikiran manusia adalah melalui proses pendidikan. 1
Pendidikan yang merupakan kebutuhan dasar tersebut merupakan hak bagi setiap warga Negara Indonesia yang diatur dalam Pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945 dimana setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan fasilitas pendidikan dan berhak pula mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan guna meningkatkan nilai dirinya, meningkatkan kualitas hidupnya, dan meningkatkan kesejehteraan umat manusia agar di kemudian hari anak-anak yang merupakan calon penerus bangsa dan pemimpin bangsa ini memiliki ilmu pengetahuan terkait bagaimana kehidupan yang kemudian dapat menjadi pedoman bertingkah laku, dan dapat menjadi dasar pijakan atas tanggung jawab yang akan diemban kelak ketika dewasa.
Pemerintah Republik Indonesia memiliki regulasi terkait  penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut UU 20/2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang selanjutnya disebut PP 17/2010.
Pendidikan dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia adalah meliputi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas maupun Sekolah Menengah Kejuruan yang sederajat, dan Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.
Dalam UU 20/2003 yang dimaksud dengan Pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan melalui sebuah perencanaan atau terstruktur guna mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar para siswa atau peserta yang dididik dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya baik dalam hal kekuatan spiritual dalam keagamaannya, pengendalian diri, peningkatan kepribadian, peningkatan kecerdasan, membangun akhlak mulia, juga keterampilan yang nantinya diperlukan oleh dirinya sendiri, masyarakat, maupun bagi Negara.
1 Rulam Ahmadi, Pengantar Pendidikan (Asas dan Filsafat Pendidikan) , (Ar-Ruzz Media 2017).[19].
Tujuan pendidikan menurut Johan Amos Comenius adalah untuk membuat persiapan yang berguna di akhirat nanti. Sepanjang hidup manusia merupakan proses penyiapan diri untuk kehidupan di akhirat. Dunia ini adalah buku yang paling besar dan paling lengkap yang tidak akan habis dikaji untuk dipahami dan diambil manfaatnya sepanjang hayat (Tirtahardja & La Solo, 2008:43). 2 Dari diembannya suatu proses pendidikan, manusia akan belajar dari berbagai hal, karena apa yang terjadi dan apa yang ada didunia ini semuanya memiliki ilmu bagi manusia, setiapnya mengajarkan suatu pelajaran kepada manusia.
Tidak ada satu halpun di dunia ini yang tidak mengajarkan suatu pelajaran kepada manusia. Manusia hanya perlu menarik kesimpulan dari semua yang ditemui, semua cobaan yang dilalui adalah tidak lain guna mendidik ia menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Maka hal tersebut akan mengantarkan tiap-tiap individu menjadi pribadi yang memiliki bekal guna di akhirat nanti dan tidak hanya di dunia.
Pasal 3 UU 20/2003, mengatur tujuan dari pendidikan nasional adalah guna mengembangkan kemampuan dalam membentuk karakter dan meningkatkan peradaban bangsa yang memiliki martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional ini juga dimaksudkan untuk mengembangkan potensi para siswa agar dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Memiliki akhlak yang mulia, sehat, memiliki ilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan dapat menjadi warga Negara yang memiliki sifat demokratis serta mampu mengemban tangggung jawab.
“Pendidikan ini identik dengan sekolah. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang direkayasa secara terprogram dan sistematis dengan segala aturan yang sangat kaku”. 3 Terdapat 3 macam  karakteristik terkait pendidikan yaitu yang pertama ada pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal, dimana ketiganya diatur didalam UU 20/2003 yaitu pada Pasal 13 ayat 1.
Pembahasan pada penelitian ini akan berfokus pada pendidikan formal dimana sekolah adalah konsep utama dari pendidikan formal ini karena sekolah
2 ibid .[43].
3 ibid .[32].

## 1182 Adhella Olza: Perlindungan Hukum Calon
memiliki karakteristik pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan, menengah, dan pendidikan tinggi sebagaimana hal- hal tersebut merupakan karakteristik dari pendidikan formal.
Menurut O.P Dahama dan O.P. Bhatnagar (1981:6), pendidikan formal pada dasarnya merupakan suatu aktivitas institusional, seragam, dan berorientasi pada mata pelajaran, waktu belajarnya penuh, terstruktur secara hierarkis, mengarah pada  perolehan  sertifikat  (ijazah),  gelar,  dan  diploma. 4 Sekolah adalah suatu satuan pendidikan yang menjadi wadah penyaluran fasilitas hak-hak dari siswa untuk mengenyam pendidikan yang bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat guna mencerdasakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekolah adalah suatu sarana guna menyalurkan proses pendidikan kepada peserta didik.
Terdapat sebuah sekolah internasional yang status kepemilikannya dikuasai oleh pihak swasta atau instansi swasta. Sekolah tersebut adalah Singapore National Academy , gedung utamanya terletak di Raya Pepelegi, Pondok Maspion IV Blok GH 1-6, Waru, Sidoarjo.
Produk yang ditawarkan oleh Singapore National Academy adalah jasa penyelenggaraan pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK tepatnya tercantum pada Pasal 1 angka 5, jasa diartikan sebagai suatu atau setiap layanan yang berbentuk prestasi yang disediakan bagi masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Maksud dari “disediakan bagi masyarakat” mengandung makna harus lebih dari satu orang. 5 dalam hal ini pendidikan termasuk ke dalam kategori jasa tersebut karena disediakan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Singapore National Academy adalah sekolah yang bertaraf internasional yang menyediakan jenjang pendidikan  dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas dengan fasilitas sarana prasarana yang sangat menunjang proses pembelajaran seperti GEMS Lab, Mini Sports Court,
4 ibid .[82].
5 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen (Sinar Grafika 2018).[29].
iPAD Class, Gym, Tennis Court, Swimming Pool, Alim Husin Hall, Art & Design Studio,  A Level Lounge, Counseling Room, Pool Café, dan Outdoor Basketball Court. Semua fasilitas tersebut diadakan dengan tujuan memfasilitasi pelajaran yang diberikan agar siswa dapat mengeksplorasi dan mengasah potensi pada dirinya menjadi lebih baik lagi.
Pengajar Singapore National Academy juga merupakan pengajar yang memiliki latar belakang pendidikan yang bagus. Karena merupakan sekolah internasional sehingga bahasa yang digunakan dalam sistem penyelenggaraan pendidikan adalah bahasa Inggris sebagai bahasa utama pendidikan, yang kedua adalah bahasa Indonesia kemudian disusul dengan bahasa mandarin.
Singapore National Academy memiliki sistem pengajaran yaitu personalised education dimana perencanaan pendidikan dilakukan oleh siswa tersebut sendiri secara personal . Sekolah ini tidak mengajarkan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Agama, dan PPKN.
Kualitas pendidikan yang diberikan oleh Singapore National Academy dapat dikatakan sangat sesuai dengan biaya pembayaran yang dibayarkan oleh siswa ke sekolah tersebut. Sistem pembayarannya terdiri dari uang pendaftaran yang kira- kira sejumlah Rp 7.250.000 yang dilakukan sekali pembayaran,  uang sekolah kurang lebih Rp79.000.000 per tahun, dan uang gedung seharga Rp 58.000.000 yang dilakukan satu kali pembayaran untuk jangka waktu 6 tahun dan dapat dilakukan sistem cicil sejumlah Rp 17.400.000 per tahun.
Dalam hal pembiayaan pendidikan ini, Fattah (2001) menjelaskan bahwa biaya yang rendah berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di Sekolah Dasar dan proses belajar-mengajar serta kualitas outcomes yang dihasilkan. Artinya ada korelasi yang positif antara besarnya biaya pendidikan terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar. 6 Dapat dilihat bahwa dengan jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh siswa Singapore National Academy sebanding dengan fasilitas- fasilitas dan kualitas pembelajaran yang didapat.
6 Nanang Fattah, Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Remaja Rosdakarya 2017).[10].

## 1184 Adhella Olza: Perlindungan Hukum Calon
Topik yang akan diangkat adalah terdapat orang tua yang mendaftarkan kedua anaknya yaitu Alexandra Clara Engelberth yang akan memasuki Taman Kanak-Kanak di Singapore National Academy dan Dominique Tiffany Engelberth yang akan memasuki Sekolah Dasar di Singapore National Academy . Keduanya merupakan calon siswa baru di Singapore National Academy . Orang tua dari kedua calon siswa tersebut ingin mendaftarkan kedua anaknya di sekolah internasional tersebut, orang tua kedua calon siswa tersebut melakukan penyerahan sejumlah uang kepada pihak Singapore National Academy.
Namun meskipun telah melakukan pembayaran guna mendaftarkan kedua anaknya, orang tua tersebut tidak mendapatkan formulir pendaftaran. Dimana dalam formulir pendaftaran biasanya terdapat berbagai macam ketentuan, persyaratan,  dan juga informasi terkait penerimaan peserta didik baru yang harus dipenuhi oleh wali calon siswa, termasuk juga di dalam formulir pendaftaran tersebut tertera klasula baku tentang uang pendaftaran yang bersifat non refundable dan non transferable .
Makna dari klasula baku non refundable dan non transferable dalam formulir pendaftaran adalah terkait uang pembayaran yang dibayarkan saat pendaftaran. Non refundable memiliki arti tidak dapat dikembalikan sehingga uang pendaftaran yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan kepada Konsumen. Non transferable memiliki arti tidak dapat dialihkan sehingga uang pendaftaran ketika sudah diterima oleh Pelaku Usaha tidak bisa dialihkan kepada Konsumen.
Pihak Singapore National Academy maupun pihak marketingnya tidak pernah memberikan informasi terkait adanya klausula baku tersebut dan tidak pernah memberikan formulir pendaftaran siswa dimana didalamnya terdapat ketentuan klasula baku tersebut kepada orang tua calon siswa dari awal proses pembayaran hingga lunas. Sehingga orang tua dari kedua calon siswa tersebut tidak mengetahui perihal klasula baku yang ada pada formulir pendaftaran.
Pihak Singapore National Academy juga menyatakan bahwa orang tua kedua calon siswa tersebut telah melakukan pemenuhan registration fee dimana yang dinamakan registration fee seharusnya dengan mengisi formulir pendaftaran dan melakukan penyerahan dokumen-dokumen sebagai persyaratan pendaftaran siswa
pada tahun ajaran baru.
Ayah dari kedua calon siswa tersebut pada suatu hari harus pindah keluar kota meninggalkan kota Surabaya karena kewajiban dari pekerjaannya yang mengharuskan kedua anaknya juga turut serta pindah dari kota Surabaya, sehingga kedua anak yang merupakan calon siswa Singapore National Academy tersebut tidak jadi bersekolah di sekolah internasional tersebut.
Dikarenakan terdapat pinjaman di tempat kerja yang masih harus dilunasi,
Ayah dari kedua calon siswa tersebut ingin mengajukan refund terkait uang pendaftaran kepada Pihak Singapore National Academy dengan klaim bahwa ayah atau orang tua dari kedua calon siswa tidak merasa pernah membayar kepada Pihak Singapore National Academy tetapi hanya menitipkan uang atau menabung.
Istilah dari menabung adalah sesuai dengan bukti transfer yang ditujukan ke rekening yang beratasnamakan kedua calon siswa bukan ke rekening dengan atas nama Pihak Singapore National Academy . Istilah “membayar” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan uang (untuk pengganti harga barang yang diterima) oleh konsumen, sedangkan orang tua dari kedua calon siswa dan kedua calon siswa belum menerima barang atau jasa apapun dari Pihak Singapore National Academy dan apabila pembayaran dilakukan melalui angsuran atau kredit tentunya harus berdasarkan ketentuan/aturan dari Pemerintah maupun Otoritas Jasa Keuangan.
Pihak Singapore National Academy menyayangkan batalnya kedua calon siswa yang hendak bersekolah di Singapore National Academy dan tidak menyetujui permintaan pengembalian sejumlah uang pendaftaran yang diminta oleh orang tua dari Alexandra Clara dan Dominique Tiffany tersebut. Hal ini menyebabkan kerugian pada orang tua kedua calon siswa tersebut karena konsumen belum dan/atau konsumen tidak pernah menikmati jasa pendidikan yang ditawarkan oleh Singapore National Academy akan tetapi telah memberikan sejumlah uang pendaftaran tersebut sedangkan kewajiban Singapore National Academy belum dijalankan yaitu menyediakan jasa pendidikan selama waktu tertentu kepada kedua calon siswa tersebut.

## 1186 Adhella Olza: Perlindungan Hukum Calon
Topik yang akan dibahas ditinjau dari hukum perlindungan konsumen. Maka Singapore National Academy ini digolongkan ke dalam Pelaku Usaha, Orang Tua Calon Siswa dan Kedua Calon Siswa digolongkan ke dalam Konsumen.
Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Permendikbud  25/2018  memberikan  definisi  terkait  pelaku  usaha  lebih  sempit dibandingkan  dengan  definisi  pelaku  usaha  didalam  undang-undang  tentang perlindungan konsumen, yaitu hanya sebatas perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha atau kegiatan pada bidang tertentu.
Singapore National Academy tergolong ke dalam Pelaku Usaha di Sektor Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tersebut. Dimana berdasarkan Pasal 5 ayat 5 jo. Pasal 4 huruf a dimana pelaku usaha yang menyelenggarakan pendidikan formal harus merupakan badan usaha yang bersifat yayasan atau badan usaha/ perusahaan nirlaba yang didirikan oleh badan hukum lainnya. Pengaturan badan usaha yang merupakan pelaku usaha di sektor pendidikan inilah yang menjadi dasar hukum bahwa Singapore National Academy ini dapat digolongkan sebagai Pelaku Usaha yang bergerak di bidang pendidikan. Singapore National Academy adalah badan hukum berbentuk yayasan sehingga merupakan subjek hukum yang dapat bertanggung gugat.
Dalam penelitian ini, pembahasan akan berfokus pada sekolah swasta yaitu Singapore National Academy dimana penyelenggara sistem pendidikan sekolah tersebut adalah instansi non-pemerintah sehingga status kepemilikannya dapat dikuasai oleh suatu pihak swasta atau non-pemerintah berdasarkan Permendikbud 25/2018.
Definisi dari pelaku usaha yang tercantum di Pasal 1 angka 3 UUPK yang berisi “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan
kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”. Singapore National Academy dikatakan sebagai Pelaku Usaha harus dengan memenuhi unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 1 angka 3 tersebut.
Untuk pengelolaan dan penggunaan dana oleh sekolah, sekolah dapat melakukan pengelolaan dan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekolah dapat melakukan sistem akuntansi biaya yang baku dalam mengelola dana sekolah. Sekolah dikatakan sebagai organisasi nirlaba (nonprofit) karena sekolah menyediakan jasa-jasa yang diinginkan secara sosial tanpa mengharapkan keuntungan. 7
Sekolah itu sendiri adalah organisasi nonprofit yaitu karena penyediaan jasa pendidikannya diadakan secara sosial tanpa mengharapkan keuntungan. Namun dapat dilihat dalam sistem pembayaran pendaftaran pada penerimaan siswa baru Singapore National Academy , calon siswa harus membayarkan sejumlah uang sebesar hampir Rp70.000.000,00 dimana jumlah uang tersebut tergolong sangat besar bagi jenjang Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak.
Pada instansi non-pemerintah atau instansi swasta (pelaku usaha di sektor pendidikan) maka yang ditekankan oleh sekolah swasta tersebut adalah mencari keuntungan yang bernilai ekonomis dengan menyuguhkan berbagai macam fasilitas pendidikan, mulai dari gedung yang bagus, tenaga pengajar yang memiliki banyak pengalaman mengajar dan latar belakang pendidikan yang cemerlang, hingga fasilitas sarana prasarana yang terbilang bagus dan lengkap dibandingkan sekolah negeri. Siswa dan orang tua merupakan konsumen yang menikmati fasilitas pendidikan yang diselenggarakan instansi swasta tersebut secara langsung.
Singapore National Academy termasuk ke dalam golongan Pelaku Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan . Orang Tua Calon Siswa juga Calon Siswa termasuk ke dalam konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 dan 2 UUPK.
7 Nanang Fattah. Op.Cit. [48].

## 1188 Adhella Olza: Perlindungan Hukum Calon
Disamping itu, pengaturan hak-hak dalam pasal 4 UUPK, pengaturan mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi hak-hak konsumen diatur dalam pasal 7. Kewajiban pelaku usaha dan hak-hak konsumen merupakan persyaratan yang memang harus tertuang dalam upaya perlindungan konsumen. Oleh karena itu, kewajiban pelaku usaha harus dilihat sebagai hak-hak konsumen. 8 Dari ketentuan-ketentuan atas hak konsumen tersebut dapat menjadi suatu dasar terkait ada tidaknya indikasi pelanggaran hak yang dilakukan oleh Singapore National Academy terhadap dan Orang Tua Calon Siswa beserta Calon Siswa dalam sistem pembayaran pada sistem penerimaan siswa baru.
Pendidikan adalah kebutuhan dasar setiap warga Negara Indonesia dimana sekolah menjadi alat penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Singapore National Academy adalah pelaku usaha berdasarkan regulasi yang terdapat dalam hukum positif Indonesia dan Orang Tua Calon Siswa beserta Calon Siswa adalah konsumen. Maka dari itu topik permasalahan yang ada dapat dikaji dan ditinjau dari bidang hukum perlindungan konsumen

## Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas dapat ditarik dua rumusan masalah terkait, yaitu:
1. Apakah sistem pembayaran pendaftaran siswa baru yang dilakukan Pak Setiabudi di Singapore National Academy melanggar hak calon siswa sebagai konsumen?
2. Apa upaya hukum yang dapat ditempuh calon siswa sebagai konsumen dari jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah internasional S ingapore National Academy terkait pelanggaran hak konsumen dalam sistem pembayaran pendaftaran siswa baru tersebut?
8 Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen , (Ghalia Indonesia 2008).[51].

## Metode Penelitian
Metode penelitian atau metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah case approach (pendekatan kasus). Pendekatan kasus akan menjadi dasar dari penyelesaian permasalahan yang dibahas dengan menelaah ratio decidendi dari hakim yang memutus perkara. Ratio decidendi adalah alasan-alasan hukum yang menuntun hakim hingga sampai ke putusannya. 9
Kedudukan Singapore National Academy Sebagai Pelaku Usaha dan Calon Siswa sebagai Konsumen
Dalam Pasal 62 ayat 1 UU 20/2003 mengatur mengenai apabila akan mendirikan suatu satuan dasar pendidikan formal,harus mengantongi izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya. Pendirian satuan pendidikan formal tersebut diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang diamandemen oleh Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 yang selanjutnya disebut PP 17/2010 dan PP 66/2010.
Pasal 182 ayat 11 PP 66/2010, menyatakan bahwa tata cara terkait pemberian izin satuan pendidikan formal akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Permedikbud 36/2014.
Permedikbud 36/2014 mengatur dalam Pasal 2 ayat 1 bahwa subjek yang dapat mendirikan suatu satuan pendidikan ada 3 yaitu Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Masyarakat selanjutnya haruslah merupakan suatu badan penyelenggara satuan pendidikan yang berstatus badan hukum.. Sifat dari badan penyelenggara pendidikannya adalah dengan berprinsip nirlaba sebagaimana diatur dalam Pasal 7 yang menyatakan ”Pendirian satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

## 1190 Adhella Olza: Perlindungan Hukum Calon
huru f c dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk badan penyelenggara berbadan hukum”. Singapore National Academy merupakan yayasan sehingga merupakan badan hukum yang dapat bertanggung gugat dan memiliki hak dan kewajiban.
Pemberian izin guna mendirikan suatu satuan pendidikan pada sekolah formal yaitu Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan diterbitkan oleh bupati atau walikota sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 1Permedikbud 36/2014.
Pendirian satuan pendidikan atau sekolah formal haruslah organisasi nonprofit namun Singapore National Academy dalam mengadakan jasa pendidikan ini juga menanamkan sifat mencari keuntungan dan juga Singapore National Academy ini adalah lembaga swasta dan non-pemerintah yang memungkinkan melibatkan tujuan ekonomis didalam menyelenggarakan pendidikannya.
Suatu penyelenggara jasa pendidikan tidak boleh melakukan penyelenggaran sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip komersial dan harus bersifat nirlaba  atau  non-profit  karena  merupakan  suatu  kegiatan  sosial  yang  bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Namun dapat dilihat dari segi pembayaran pada sistem pendaftaran taman kanak-kanak dan sekolah dasar yang mencapai nominal Rp70.000.000,00 terbilang nilai yang fantastis untuk dua calon siswa yang hendak memasuki Singapore National Academy.
Singapore National Academy dapat melakukan jasa penyelenggaran pendidikan sebagai orientasi usahanya atau sebagai kegiatan ekonominya dengan mengurus izin berusahanya dengan OSS berdasarkan PP 24/2018 dan Permendikbud 25/2018 tersebut. Dengan demikian Singapore National Academy telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UUPK dimana Singapore National Academy merupakan badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha didalam bidang ekonomi dimana sekolah internasional tersebut mencari keuntungan sebesar- besarnya dengan menawarkan berbagai macam fasilitas pendidikan kepada calon siswa dan orang tua sebagai wali dari calon siswa tersebut.
Orang Tua Calon Siswa dan Kedua Calon Siswa yaitu Alexandra Clara dan Dominique Tiffany dapat digolongkan ke dalam kategori Konsumen dalam Pasal
1 angka 2 UUPK.Pasal 1 angka 2 menyatakan Konsumen telah memenuhi unsur pasal tersebut karena mereka memakai barang dan atau jasa yang disediakan oleh Singapore National Academy bagi diri mereka sendiri dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Mereka tergolong ke dalam konsumen akhir.
Hak Konsumen pada Sistem Pembayaran Pendaftaran Singapore National Academy.
Dalam sistem pembayaran pendaftaran Singapore National Academy, konsumen memiliki hak. Hak tersebut diperoleh ketika menyerahkan sejumlah uang kepada pihak sekolah.Orang Tua dan Calon Siswa sebagai konsumen berhak mendapatkan formulir pendaftaran yang didalamnya terdapat informasi mengenai jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha juga termasuk klausula baku didalamnya.
Konsumen berhak menjalani prosedur sesuai dengan standar yang berlaku terkait pendaftaran dan penerimaan siswa baru. Konsumen berhak mendapatkan perlakuan non-diskriminasi dalam melakukan pendaftaran serta dalam melakukan sistem pembayaran pendaftaran. Konsumen berhak mengetahui secara rinci komponen peruntukkan dari sejumlah uang yang dibayarkan.

## Pelanggaran Hak Konsumen dalam Sistem Pembayaran Pendaftaran
Singapore National Academy .
Hak Orang Tua dan Calon Siswa sebagai konsumen yang dilanggar dalam sistem pembayaran pendaftaran di Singapore National Academy adalah:
1. Hak untuk memilih jasa serta mendapatkan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
Orang Tua dan Calon Siswa sebagai konsumen telah menyerahkan sejumlah uang guna pendaftaran untuk masuk menjadi siswa dan bersekolah di Singapore National Academy . Dikarenakan adanya pemindahtugasan Orang Tua dari Calon Siswa keluar kota yang mengharuskan Calon Siswa untuk mengikuti orang tuanya menjadikan konsumen belum pernah menikmati jasa penyelenggaraan pendidikan.

## 1192 Adhella Olza: Perlindungan Hukum Calon
Singapore National Academy telah menerima sejumlah uang sebagai nilai tukar jasanya. Pelaku usaha juga tidak memberikan formulir pendaftaran kepada konsumen yang mengakibatkan konsumen tidak mengetahui adanya klasula baku terkait uang pendaftaran yang bersifat non-refundable dan non- transferable. Maka dari itu pelaku usaha telah melanggar hak konsumen yang diatur pada Pasal 4 huruf b UUPK.
2. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa. Pihak Singapore National Academy serta tim marketing nya dari sejak pameran maupun setelah pameran hingga pembayaran tahap pertama hingga tahap ketiga tidak pernah memberi informasi kepada konsumen terkait ketentuan apabila terdapat pembatalan pendaftaran, apa saja yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban konsumen, juga resiko yang harus ditanggung konsumen.
Konsumen tidak diberitahu terkait klasula baku non-refundable dan non- transferable yang tercantum didalam formulir pendaftaran. Maka dari itu pelaku usaha telah melanggar hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf c UUPK.
3. Hak konsumen untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur dan tidak diskriminatif.
Orang Tua dan Calon Siswa pada saat melakukan pendaftaran kepada
Singapore National Academy seharusnya mendapatkan pelayanan yang baik dan resmi. Konsumen telah melihat penawaran jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pameran. Namun, sistem pendaftaran yang didapatkan terkesan tidak resmi serta tidak mengikuti prosedur administrasi yang ada dengan tidak diberikannya formulir pendaftaran siswa baru.
Pelaku usaha yaitu Singapore National Academy telah melayani konsumen secara tidak benar dan tidak jujur. Sistem pendaftaran yang dilakukan konsumen berjalan tidak sesuai prosedur administrasi yang ada dan konsumen juga tidak diberi formulir pendaftaran sehingga konsumen juga tidak tahu terkait klausula baku yang ada didalam formulir pendaftaran terkait pembatalan biaya pendaftaran. Maka dari itu pelaku usaha telah melanggar hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf g UUPK.
Sistem pendaftaran yang diselenggarakan oleh Singapore National Academy memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan diakui oleh Negara. Sistem pendaftaran telah berjalan sesuai bagi calon siswa yang lain. Namun tidak bagi konsumen. Sehingga adanya diskriminasi yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada konsumen akibat tidak diberi formulir dan tidak diberitahukan klasula baku yang ada di formulir pendaftaran tersebut.
Berdasarkan paparan di atas, dapat dilihat bahwa Singapore National Academy telah melanggar hak Orang Tua dan Siswa sebagai konsumen. Dengan adanya pelanggaran hak tersebut konsumen dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha berdasarkan Pasal 4 huruf  h UUPK. Konsumen dapat mengklaim haknya terkait kompensasi maupun ganti rugi karena jasa yang diterima tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan atau tidak sebagaimana semestinya pada saat diperjanjikan.

## Dasar Gugatan Sengketa Konsumen
Penerapan tanggung gugat produsen berdasarkan Pasal 1365 BW mengharuskan pihak penggugat yang menderita kerugian membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian. Penggugat harus membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan menimbulkan kerugian tersebut. Pembuktian tersebut merupakan konsekuensi dari asas “Tanggung Gugat Kesalahan” yang dianut oleh Pasal 1365 BW. Dimana pemenuhan ganti rugi bagi konsumen tersebut bergantung pada keberhasilan pembuktiannya. 10 Dalam UUPK dikenal pembalikan beban pembuktian, yaitu Pelaku Usaha harus membuktikan bahwa kerugian yang timbul adalah bukan karena perbuatannya.
Dengan dasar adanya kerugian tersebut Orang Tua dan Calon Siswa sebagai konsumen dapat menggugat Singapore National Academy dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum yang diatur pada Pasal 1365 BW.
Konsumen dapat juga menggugat dengan dalil penipuan dalam KUHP yang termasuk ke dalam ranah hukum pidana. Pelaku Usaha dan Konsumen mengadakan
10 Sri Handajani, Gianto Al Imron, dan Bambang Sugeng Ariadi S, Hukum Ajar Perlindungan Konsumen ( Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2006).[110].

## 1194 Adhella Olza: Perlindungan Hukum Calon
perjanjian penyelenggaraan jasa pendidikan. Namun Singapore National Academy selaku Pelaku Usaha tidak pernah memberikan formulir pendaftaran dan tidak pernah memberitahukan klausula baku terkait uang pembayaran pendaftaran yaitu bersifat non-refundable dan non-transferable.
Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Perdata mengatur mengenai tipu muslihat dalam suatu perjanjian. Apabila tidak dilakukan tipu muslihat tersebut pihak lain tidak akan mengikatkan dirinya pada perjanjian tersebut. Dalam hal ini dimungkinkan bahwa Orang Tua dan Calon Siswa sebagai konsumen bila mengetahui adanya klausula baku terkait uang pembayaran pendaftaran yaitu bersifat non-refundable dan non-transferable tidak akan mengikatkan dirinya pada perjanjian penyelenggaraan jasa pendidikan tersebut.
Singapore National Academy selaku Pelaku Usaha tidak pernah memberikan formulir pendaftaran dan tidak pernah memberitahukan klausula baku terkait uang pembayaran pendaftaran yaitu bersifat non-refundable dan non-transferable dapat dikategorikan sebagai tipu muslihat agar konsumen mau mengikatkan dirinya pada perjanjian penyelenggaraan jasa pendidikan. Tipu muslihat ini dapat menjadi suatu alasan batalnya perjanjian.
Dengan batalnya perjanjian akibat tipu muslihat tersebut, konsumen dapat menggugat secara hukum pidana dengan dasar hukum Pasal 378 jo. Pasal 383  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Gugatan pidana dimungkinkan berdasarkan Pasal 19 ayat 4 UUPK yang menyatakan bahwa pemberian ganti rugi tidak menghapuskan adanya tuntutan pidana. Pasal 45 ayat 3 UUPK menyatakan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan unsure pidana. Dalam kasus ini kasus antara Pelaku Usaha dan Konsumen ditempuh melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan sehingga dimungkinkan adanya tuntutan pidana terhadap kasus ini. Penuntutan pidana terhadap kasus ini dapat ditujukan kepada pelaku usaha/ pengurusnya yaitu Singapore National Academy.
Pasal 383 KUHP mengatur mengenai ancaman pidana bagi penjual yang berlaku curang kepada pembeli dalam halnya sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk oleh pembeli kepada pembeli dan pada ayat 2 mengatur
ancaman pidana bagi penjual yang  melakukan tipu muslihat mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan.
Terkait dengan penjelasan Pasal 383 KUHP dapat dilihat bahwa Pasal 383 KUHP ini dapat diterapkan ke dalam penyelesaian sengketa konsumen. Dalam halnya Pelaku Usaha berusaha berbuat curang dalam menjalankan usahanya dengan menyerahkan produk yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan kepada konsumen. Bila dikaitkan hal ini termasuk ke dalam perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam UUPK. 11
Orang Tua dan Calon Siswa sebagai konsumen dapat menggugat Singapore National Academy selaku Pelaku dengan dasar hukum Pasal 378 jo. Pasal 383 KUHP. Diantara dalil-dalil gugatan yang ada yaitu dalil wanprestasi, dalil perbuatan melanggar hukum pada hukum perdata dan dalil penipuan dalam hukum pidana. Dalil perbuatan melanggar hukum dirasa paling tepat untuk dijadikan sebuah dasar gugatan konsumen terhadap kerugian yang dideritanya atas perbuatan pelaku usaha yang tidak memberi tahu ketentuan klausula baku terkait sistem pembayaran dan tindakan pelaku usaha yang tidak mau mengembalikan sejumlah uang pendaftaran yang diberikan oleh konsumen dengan Pasal 1365 BW sebagai dasar hukum gugatan.

## Penyelesaian Sengketa Konsumen
Orang Tua beserta Calon Siswa dalam topik skripsi ini mengajukan gugatan ke BPSK Surabaya terkait perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Singapore National Academy sebagai Pelaku Usaha. BPSK menggelar 3 kali sidang atas perkara ini dengan rangkuman agenda sidang yang pertama adalah:
1. Singapore National Academy yang berkedudukan sebagai Pelaku Usaha diwakili oleh Ibu Fenny Kodradjaja dan dari Pihak Konsumen yang hadir adalah Ayah dari Calon Siswa yaitu Bapak R. Engelberth Setiabudi.
2.  Majelis dalam persidangan meminta agar pelaku usaha membawa dan melengkapi SOP dalam sistem penerimaan siswa baru dan dokumen bukti
11 Elia Wuri Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen (Graha Ilmu 2015).[47].

## 1196 Adhella Olza: Perlindungan Hukum Calon
lainnya. Majelis meminta konsumen untuk menghadirkan istri sebagai saksi dipersidangan selanjutnya.
Ringkasan atau hasil dari sidang BPSK yang kedua atas perkara ini adalah sebagai berikut:
1.  Pelaku usaha tidak menghadiri persidangan.
2.  Konsumen menolak pengembalian 50% dari yang sudah diserahkan yaitu Rp82.612.500,00 (delapan puluh dua juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dengan alasan:
a.  Karena belum pernah mendaftar secara online maupun tertulis;
b.  Menolak membayar uang gedung karena belum menikmati sarana gedung;
c.  Menolak membayar uang seragam karena belum adanya kesepakatan terkait pengukuran seragam.
Ringkasan atau hasil sidang ketiga oleh BPSK Surabaya atas perkara konsumen adalah:
1.  Pelaku usaha tidak menghadiri persidangan dan konsumen menghadiri persidangan;
2.  Majelis BPSK Surabaya mengabulkan permohonan pengembalian penuh uang yang diserahkan konsumen ke pelaku usaha dalam sistem pendaftaran penerimaan siswa baru yaitu sejumlah Rp82.612.500,00 (delapan puluh dua juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
3.  Majelis BPSK Surabaya menghukum Singapore National Academy selaku Pelaku Usaha untuk mengembalikan uang sejumlah Rp82.612.500,00 (delapan puluh dua juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
BPSK memiliki wewenang untuk memutus perkara tersebut dan hasil putusannya bersifat final dan mengikat. Maka dari itu Singapore National Academy selaku Pelaku Usaha harus mengembalikan uang sejumlah Rp82.612.500,00 (delapan puluh dua juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dalam jangka waktu 7 hari setelah putusan BPSK  ini dikeluarkan.

## Kesimpulan
Sistem pembayaran pendaftaran siswa baru di Singapore National Academy melanggar hak calon siswa sebagai konsumen yaitu hak yang ada pada Pasal 4 UUPK yaitu huruf b, c, dan g. Berdasarkan Pasal 4 huruf b, pelaku usaha telah melanggar hak konsumen terkait hak atas memilih jasa serta mendapatkan jasa berdasarkan nilai tukar dan jaminan yang dijanjikan dimana Singapore National Academy tidak memberikan jasa penyelenggaraan pendidikan namun telah menerima uang sebagai nilai tukar dari konsumen. Berdasarkan Pasal 4 huruf c, pelaku usaha telah melanggar hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan jelas terkait kondisi jasa yang diselenggarakan dimana Singapore National Academy tidak memberikan formulir pendaftaran yang di dalamnya terdapat informasi mengenai jasa pendidikan yang diselenggarakan. Berdasarkan Pasal 4 huruf g UUPK, pelaku usaha telah melanggar hak konsumen untuk dilayani dengan benar dan jujur serta tidak diskriminatif dimana Singapore National Academymelayani konsumen dengan tidak benar saat konsumen tidak diberikan formulir pendaftaran dan konsumen tidak dilayani secara jujur terkait adanya klausula baku tentang uang pendaftaran yang bersifat non refundable dan non transferable.

## Daftar Bacaan

## Buku
Elia Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen (Graha Ilmu 2015).
Nanang Fattah, Manajemen Biaya Pendidikan (Remaja Rosdakarya 2017).
Sri Handajani, Gianto Al Imron dan Bambang Sugeng Ariadi S, Buku Ajar Perlindungan Konsumen (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2006).
Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen , (Sinar Grafika 2018). Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana 2017).
Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen (Ghalia Indonesia 2008).
Rulam Ahmadi, Pengantar Pendidikan: Asas dan Filsafat Pendidikan (Ar-Ruzz Media 2017).

## 1198 Adhella Olza: Perlindungan Hukum Calon

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112).
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang amandemen Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215).
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607).
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896).