## KOMPETENSI HAKIM PENGADILAN AGAMA PONOROGO DI BIDANG EKONOMI SYARIAH
Muh. Maksum Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo Email: maksummuh7@gmail.com

## Abstrak
Berbagai  opini  terlontar  kepada  para  hakim  Pengadilan  Agama  atas kemampuan dan kapabilitasnya dalam menangani perkara ekonomi syariah. Walaupun  para  hakim  Pengadilan  Agama  rata-rata  sarjana  syariah  tapi banyak  yang  menganggap  kemampunnya  masih  rendah  di  banding  dengan perkara-perkara  bidang  perkawinan,  waris,  wasiat  dan  hibah. Bukti  dari anggapan  tersebut  adalah  sangat  sedikitnya  kasus  ekonomi  syariah  yang diselesaikan  di  Pengadilan  Agama,  walaupun  kewenangan  tersebut  telah ditetapkan  sejak  tahun  2006. Berkaitan  dengan  hal  tersebut  peneliti  ingin mengetahui  kompetensi  para  hakim  Pengadilan  Agama  Ponorogo  dalam bidang  ekonomi  syariah,  dengan  rumusan  masalah  sebagai  berikut:  (1)
Bagaimana kompetensi hukum formil hakim Pengadilan Agama Ponorogo di bidang  ekonomi  syariah?  (2) Bagaimana  kompetensi  hukum  materiil  hakim Pengadilan Agama Ponorogo di bidang ekonomi syariah? Dari  hasil  penelitian  tersebut  ditemukan  bahwa  (1)  Hakim  Pengadilan
Agama  Ponorogo  cukup  berkompeten  dalam  hukum  formil  ekonomi syariah,karena  penyelesaiannya sama dengan perkara-perkara  perdata lain di luar  perkawinan,  seperti  waris, wasiat  dan hibah.  (2) Kompetensi hakim Pengadilan Agama dalam hukum materiil ekonomi syariahmasih dalam skala cukup,  mengingat  walaupun  dari  segi  SDM mumpuni tetapi  dari pengetahuan KHES,  aplikasi  dan  praktek  tentang  penyelesaian  sengketa ekonomi syariah masih kurang.
Kata  Kunci: Kompetensi,  Hakim,  Pengadilan  Agama dan Ekonomi Syariah.

## Pendahuluan
Di  era  reformasi  kesadaran  dan  semangat  untuk  menerapkan lebih banyak  lagi  norma  ajaran  Islam  melalui  kekuasaan  (legislasi) semakin tumbuh, terutama penerapan sistem ekonomi syariah. Perekonomian berbasis syariah  telah  diakui  telah  mengalami  perkembangan  pesat. Hal  tersebut,
menuntut adanya perubahan di berbagai bidang, terutama  berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ihwal ekonomi dan keuangan. Lebih  dari  itu,  juga  berimplikasi  pada  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur institusi lain, misalnya lembaga peradilan. 1
Mengingat  ekonomi  syariah  berlandaskan  syariat  Islam,  maka lembaga  Peradilan  Agama sudah  sepantasnya  diberikan  kepercayan  berupa kewenangan absolut (mutlak) untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan/ atau mereka dan/ atau  pihak-pihak  yang  secara  sukarela menundukkan  diri  dengan  hukum Islam. 2 Maka  tepatlah  DPR  RI  dan  Presiden  mengamandemen  UU. No.  7 Tahun 1989 dengan UU. No. 3 Tahun 2006.
UU No.  3  Tahun  2006  lahir  dari  adanya  tuntutan  sosial  di  tengah maraknya pasar transaksi berdasarkan praktik ekonomi syariah dan didorong pula  oleh  adanya  kebijakan  perbankan  pada  tanggal  27  Oktober  1988  yang berisi  liberalisasi  perbankan  guna  membuka  peluang  bisnis  seluas-luasnya untuk  memobilisasi  dana  masyarakat  dalam  rangka  menunjang  kegiatan pembangunan.  Di samping  itu,  UU  lahir  karena  dorongan umat  Islam  yang tidak  menghendaki  bunga  bank  yang  telah  diharamkan  Majelis  Ulama Indonesia (MUI) sejak tanggal 16 Desember 2003. 3 Di sinilah fungsi hukum dituntut  untuk  menyesuaikan  diri  dengan  kecepatan  perubahan  masyarakat
1 Ahmad Mujahidin, Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 17.
2 Penjelasan  Pasal  49 UU. No. 3 Tahun  2006 tentang perubahan atas UU. No.  7  Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3 Mahkamah Agung RI, Kapita  Selekta Perbankan Syariah (Jakarta:  Pusdilklat MA RI, 2006), hal. 9.
yang  dapat  dipergunakan  sebagai  sarana  untuk  memberi  arah  kepada perubahan, maka UU No. 3 Tahun 2006 inilah sebagai jawaban atas desakan masyarakat untuk menemukan payung hukum apabila terjadi sengketa dalam ekonomi syariah.
Ekonomi  syariah  cakupannya  sangat  luas,  tercakup  dalam  lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun non bank  yang pengelolaan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah diartikan sebagai aturan perjanjian yang berdasarkan hukun Islam. 4
Berdasarkan  Pasal  49  huruf  (  i  )  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006  tentang  Perubahan  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989 tentang Peradilan  Agama ditegaskan  bahwa  Peradilan  Agama  bertugas  dan berwenang  memeriksa,  mengadili  dan  menyelesaikan perkara  termasuk “Ekonomi  Syariah”.  Yang  dimaksud  dengan  ekonomi  syariah adalah perbuatan  atau kegiatan  usaha  yang  dilaksanakan  menurut  prinsip  syariah yang meliputi;
a) bank syariah,
b) lembaga keuangan mikro syariah,
c) asuransi syariah,
d) reasuransi syariah,
e) reksadana syariah,
f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah,
g) sekuritas syariah,
4 Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 347.
h) pembiayaan syariah,
i) pegadaian syariah,
j) dana pensiun lembaga keuangan syariah dan
k) bisnis syariah. 5
Sehubungan  dengan  adanya  perubahan  Undang-undang  tersebut, maka  harus  diikuti  pula  dengan  perkembangan  lembaga penyelesaian sengketa ( dispute resolution ) yang ada. Khususnya lembaga peradilan sebagai the  last  resort bagi  pihak-pihak  yang bersengketa  untuk  menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. 6
Khusus  mengenai  sengketa  ekonomi  syariah yang  menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah meliputi:
1. Sengketa  di  bidang  ekonomi  syariah  antara  lembaga  keuangan  dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
2. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah; dan
3. Sengketa  di  bidang  ekonomi  syariah  antara  orang-orang  yang  beragama Islam,  yang  mana  akad  perjanjiannya  disebutkan  dengan  tegas  bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah .7
Persoalan  yang muncul, kemudian  akan dibahas dalam  penelitian ini adalah terkait kompetensi hakim  Pengadilan Agama khususnya di Kabupaten Ponorogo dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Hal ini terkait dengan
5 www.  badilag.net,  Abdul  Manan, Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Sebuah Kewenangan Baru Pengadilan Agama . Diakses tanggal 24 Maret 2014 6 Abdul Ghofur Anshori, Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU. No. 3 Tahun 2006: Sejarah, Kedudukan & Kewenangan (Yogyakarta: UII Press, 2007), hal. 4-5.
7 Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Syariah , hal. 19.
amandemen UU.  No. 7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  yang memberikan  perluasan  wewenang Pengadilan  Agama,  untuk  menangani sengketa  ekonomi  syariah.  Penyebutan  ekonomi  syariah  menjadi  penegas bahwa kewenangan Pengadilan  Agama tidak dibatasi dengan menyelesaikan sengketa di bidang perbankan saja, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya.
Perluasan kewenangan itu, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi aparatur Peradilan Agama Ponorogo,  terutama  hakim. Hakim dituntut untuk memahami  segala  perkara  yang  menjadi  kompetensinya.  Hal  ini  sesuai adagiumius  curia  novit (hakim dianggap  tahu  akan hukumnya),  sehingga hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih hukumnya tidak  jelas. Hakim  Pengadilan  Agama  harus  tetap  memeriksa  dan  memutus perkara ekonomi syariah karena hakim dianggap tahu akan hukum ( ius curia novit ), sehingga apapun permasalahan yang diajukan kepadanya maka hakim wajib mencarikan hukumnya. Ia wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat ( living law ), hakim berperan sebagai penemu hukum ( mujtahid, rechvinding  rechvoorming ) dan  padanya  tidak  diperkenankan  hanya sebagai corong undang-undang ( la bouche de la loi ). 8
Untuk  mendukung  kewenangan  baru  dalam  bidang  ekonomi  syariah tersebut,  hakim  dituntut  untuk  meningkatkan  sumber  daya  manusia  (SDM) khususnya  pengetahuan  dan  ketrampilan  tentang  ekonomi,  baik  melalui pendidikan  lanjutan  magister,  penataran,  kursus,  diklat,  seminar  dan  juga
8 Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hal. 149.
peningkatan  sarana  prasarana  yang  memadai  untuk  menghadapi  sengketa ekonomi syariah. 9
Banyak pihak yang meragukan kemampuan hakim Pengadilan Agama Ponorogo di  bidang  ekonomi  syariah. Memang,  para  hakim  Pengadilan Agama  Ponorogo  telah  memiliki  latar  belakang  pendidikan  hukum  Islam. Dari  data  yang  diperoleh  penulis,  bahwa  dari  jumlah  11  hakim  Pengadilan Ponorogo, 6 diantaranya berpendidikan strata satu, dan 5 diantaranya strata 2. Dari  11  hakim  tersebut  juga  telah  mendapatkan  sosialisasi  tentang kewenangan  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah,  bahkan  sebagian diantaranya  telah  mengikuti  pelatihan  atau  workshop  tentang  ekonomi syariah. Akan tetapi, karena sebelum keluarnya UU. No. 3 Tahun 2006 hakim Pengadilan  Agama  tidak  menangani  sengketa  yang  terkait  dengan perekonomian  syariah,  maka  banyak  pihak  menganggap  bahwa  wawasan yang dimilikinya pun tentu masih terbatas. Wawasannya akan jauh dibanding masalah sengketa perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf dan sedekah yang selama ini ditanganinya.
Penelitian  ini  kami  khususkan  di  Kabupaten  Ponorogo  karena  di Ponorogo pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah ada perkembangan yang pesat,  mulai  dari  bank  maupun  BMT.  Dengan  semakin  tingginya pertumbuhan  lembaga  keuangan  syariah  maka  terjadinya  sengketa  sangat dimungkinkan  sekali.  Oleh  karena  itu,    hakim  Pengadilan  Agama Ponorogo harus  dituntut  siap  dan  berkompeten  dalam  menghadapinya.  Dari  latar
9 Ibid,.
belakang  tersebut,  penulis  tertarik  untuk  meneliti  sejauh  mana  kompetensi hakim Pengadilan Agama Ponorogo di bidang ekonomi syariah.

## Hakim Pengadilan Agama
Hakim  berasal  dari  kata ﻢﻜﺣ – ﻢﻜﺤﯾ - ﻢﻛﺎﺣ sama  artinya  dengan qāḍī yang berasal dari kata ﻲﻀﻗ – ﻲﻀﻘﯾ - ضﺎﻗ artinya memutus. 10 Hakim menurut bahasa berarti orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Adapun pengertian menurut istilah, hakim adalah orang yang diangkat  oleh  kepala  negara untuk  menyelesaikan  gugatan dan  perselisihan dalam  bidang  hukum  perdata  oleh  karena  penguasa  sendiri  tidak  dapat menyelesaikan tugas peradilan. 11 Sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah mengangkat qāḍī untuk  bertugas  menyelesaikan  sengketa  antara  manusia  di tempat-tempat  yang  jauh,  sebagaimana  ia  telah  melimpahkan  wewenang  ini pada sahabatnya.
Di  Indonesia untuk  dapat  diangkat  menjadi  hakim  di  lingkungan Badan Peradilan Agama harus memiliki syarat sebagai berikut:
Menurut  UU  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  UU Nomor  7  Tahun  1989  syarat  dapat  diangkat  menjadi  hakim  pengadilan agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Warga negara Indonesia;
b. Beragama Islam;
c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
10 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al- Munawwir (Surabaya: Pustaka Progresif,
2002), hal. 1130.
11 Muhammad Salam Madkur, Peradilan dalam Islam (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), hal. 29.
d. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
e. Sarjana syari’ah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
f. Lulus pendidikan hakim;
g. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
h. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
i. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40
(empat puluh) tahun; dan
j. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Kesemua persyaratan itu menunjukkan suatu perpaduan antara produk pemikiran  fuqaha  dengan  ketentuan  yang  berlaku  secara  umum  bagi  hakim pada  pengadilan  tingkat  pertama.  Secara  umum  persyaratan  hakim  pada semua  badan  peradilan  adalah  sama.  Hal  itu  terlihat  dalam  tujuh  dari semua persyaratan,  yang  juga  harus  dipenuhi  oleh  calon  hakim  pada Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.  Sedangkan syarat beragama  Islam  dan  sarjana  syari’ah hanya  berlaku  bagi  calon  hakim pada  pengadilan  di lingkungan  Peradilan  Agama,  yang  erat  hubungannya dengan produk pemikiran fuqaha. Hal itu konsisten dengan kekhususan badan
peradilan agama, yang berwenang mengadili perkara perdata tertentu menurut hukum Islam di kalangan orang-orang yang beragama Islam. 12

## Ekonomi Syariah
Ekonomi  syariah  adalah  ekonomi  yang  sistemnya  didasarkan  pada ajaran dan nilai-nilai Islam, yang bersumber pada al-Quran, al-Hadits, Ijma’, Qiyas  atau  sumber  lainnya. 13 Abdul  manan  menyebutkan  bahwa  ekonomi syariah  adalah  aktivitas  atau  perilaku  manusia  secara  actual  dan  empirical, baik  dalam  produksi,  distribusi  maupun  konsumsi  berdasarkan  syariat  islam yang bersumber al-Quran dan al-Hadits serta ijma’ para ulama’ dengan tujuan untuk mencapai kebahagian dunia dan akherat. 14
Ekonomi  syariah  merupakan  sistem  ekonomi  yang  didasarkan  pada pemikiran gagasan, paradigma, karakteristik, prinsip falsafi dan prinsip etika yang  bersumberkan  al-Quran,  al-Hadits  dan  ijtihad  ulama’  dengan  metode ( manhaj ) dan tata nilai yang bersifat Islami. Dalam ekonomi syariah, ada satu titik  awal  yang  harus  diketahui  yaitu,  ekonomi  syariah  itu  sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang bersumber dari syariatnya. 15
Yang  dimaksud  dengan  ekonomi  syariah  dalam  UU.  No.  3  Tahun 2006  adalah  perbuatan  atau  kegiatan  usaha  yang  dilaksanakan  menurut prinsip syariah yang meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah,
12 A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 29.
13 Ismail  Nawawi, Ekonomi  Islam Perspektif  Teori,  Sistem  dan  Aspek  Hukum (Surabaya:  CV. Putra Media Nusantara, 2009),42.
14 Abdul  Manan, Hukum  Ekonomi  Syariah  dalam  Perspektif  Kewenangan  Peradilan  Agama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 29-30.
15 Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis (Jakarta: Kencana, 2008), 01.
asuransi  syariah,  reasuransi  syariah,  reksadana  syariah,  obligasi  syariah  dan surat  berharga  berjangka  menengah  syariah,  sekuritas  syariah,  pembiayaan syariah,  pergadaian  syariah,  dana  pensiun  lembaga  keuangan  syariah  dan bisnis syariah. 16
Jangkauan ekonomi syariah sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (i) UU. No. 3 Tahun 2006 yaitu “ perbuatan ” dan “ kegiatan usaha ”.
a) Perbuatan  dalam  ekonomi  syariah,  yaitu  aktifitas  yang  dilakukan  dalam mengatur  perekonomian  meskipun  tidak  dimaksudkan  untuk  mendapatkan penghasilan (keuntungan) dari perbuatan tersebut (non provit)
b) Kegiatan usaha dalam ekonomi syariah, yaitu aktifitas yang dilakukan dengan maksud  mendapatkan  penghasilan  (keuntungan)  materi  dari  kegiatan  usaha tersebut. 17
Kompetensi  Hukum  Formil Hakim  Pengadilan  Agama  Ponorogo  Di Bidang Ekonomi Syariah
Perkara ekonomi syariah termasuk perkara di luar bidang perkawinan.
Sehingga  hukum  formil  yang  digunakan  sama  perkara-perkara  perdata Pengadilan  Agama  non  perkawinan,  seperti  waris,  wasiat,  hibah  dan shodaqah.  Kemudian  prosedur  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  di Pengadilan  Agama  sama  dengan  perkara-perkara  lain,  yaitu  melalui perdamaian  kemudian  persidangan  ( ligitasi ).  Hanya  saja  dalam  proses
16 Edy  Sismarwoto, Prinsip-Prinsip  Ekonomi  Syariah (Semarang:  Pustaka  Magister, 2009), hal. 01.
17 Mukti  Arto, Peradilan  Agama  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia;  Kajian Historis,  Filosofis,  Ideologis,  Politis,  Yuridis,  Futuristis  dan  Pragmatis (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2012), hal. 342-343.
sebelum  persidangan  hakim  harus  melakukan  pemeriksaan  terkait  dengan akad/  perjanjian  yang  digunakan  oleh  para  pihak.  Setelah  itu  baru menyelesaikan perkara tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
Hakim  Pengadilan  Agama ponorogo  sangat  berkompeten  dalam hukum  formil  untuk  menyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah.  Hal  tersebut dikarenakan, walaupun  penyelesaian  perkara  ekonomi  syariah  berbeda dengan masalah perkawinan tetapi sama dengan perkara-perkara perdata lain di  luar  perkawinan.  Sehingga,  walaupun  ekonomi  syariah  termasuk  perkara baru  tidaklah  sulit  bagi  hakim  Pengadilan  Agama Ponorogo  untuk menghadapi  sengketa  tersebut.  Hanya  saja  dalam  proses  persidangan  ada berbedaan sedikit, yaitu adanya keharusan pemeriksaan akad/ perjanjian yang dipakai para pihak yang berperkara, karena apabila dalam akad tersebut ada klausula arbitrase maka hakim tidak bisa menjalankan pemeriksaan.
Menurut  Cik  Basir  dasar  hukum  formil  penyelesaian  sengketa ekonomi  syariah  sama  dengan  sengketa  perdata  lain  di  luar  perkawinan adalah  adalah  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam  HIR  ( Het  Herziene Inlandsche  Reglement ),  R.Bg  ( Rechts Reglement  Buitengewestern ),  Rv ( Reglement  of  de  Rechtvordering ),  KUH  Perdata  (BW),  UU  No.  4  Tahun
2004  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  UU  No.  5  Tahun  2004  Tentang
Mahkamah Agung dan UU No. 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, seta beberapa peraturan lain yang bekenaan dengan itu. 18
Menurut  Ahmad  Mujahidin  hukum formil  yang di  pakai  selain yang disebutkan  Cik  Basir  di  atas  bisa  berupa:  UU  No.  7  Tahun  1989  tentang Peradilan  Agama,  UU No.  3  Tahun 2006  tentang perubahan  atas  UU No. 7 Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  UU  No.  50  Tahun  2009  tentang perubahan keduan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan adat kebiasaan yang dianut para hakim dalam menyelesaikan perkara perdata. 19
Ketentuan  diatas  wajib  dilakukan  oleh  hakim  Pengadilan  Agama karena  penerapan  hukum  formil  dalam  menyelesaikan  ekonomi  syariah  di pengadilan  agama  bersifat  imperatif.  Artinya  dalam  hal  menerima, memeriksa,  mengadili  serta  menyelesaikan  perkara  ekonomi  syariah,  hakim Pengadilan  Agama  wajib  menerapkan  sebagaimana  yang  berlaku  di pengadilan umum. Apabila menyimpang dari ketentuan tersebut, maka hal itu merupakan  pelanggaran.  Sehingga  proses  pemeriksaan  perkara  tersebut dianggap tidak sah dan dapat dinyatakan batal demi hukum.
Kompetensi  hukum  formil bagi  hakim  sangat  urgen  sekali dalam proses  peradilan.  Setiap  hakim pengadilan  agama  dalam  menjalankan  tugas dan  kewenangannya  sebagai  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  wajib menerima,  memeriksa,  mengadili,  memutus,  serta menyelesaikan  perkara- perkara  yang  diajukan  kepadanya  sesuai  dengan  undang-undang  yang berlaku.  Ia  tidak  dibenarkan  menyimpang  atau  melanggar  dari  ketentuan
18 Cik  Basir, Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah  di  Pengadilan  Agama dan  Mahkamah Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), 124.
19 Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian , 38.
hukum acara tersebut. Kesalahan atau pelanggaran dalam menerapkan hukum formil  akan  berakibat  lebih  fatal  dibandingkan  dengan  kesalahan  dalam menerapkan hukum materiil. Kesalahan dalam hukum materiil paling-paling berakibat  putusan  dibatalkan  oleh  pengadilan  yang  lebih  tinggi.  Sedangkan kesalahan  dalam  menerapkan  hukum  formil  akan  menyebabkan  proses pemeriksaan  perkara  dikualifikasikan  sebagai undue  process (tidak  sesuai proses) , sehingga  proses  pemeriksaan  tersebut  dianggap  tidak  sah  dan dinyatakan batal demi hukum (van rechtswege nietig).
Urgennya  peranan  hukum  formil  dalam  proses  peradilan  menuntut para aparat pengadilan terutama hakim untuk memiliki pengetahuan yang luas dan penguasaan yang mendalam mengenai hukum formil yang berlaku, bukan saja  dari  aspek  teoritis  dan  praktisnya,  melainkan  juga  yang  aktual  dan konstektualnya.  Penguasaan  terhadap  hukum  formil  secara  luas  dan mendalam  serta  kemampuan  menerapkannya  dalam  proses  peradilan  bagi seorang hakim  merupakan suatu  keniscayaan yang tidak  bisa  ditawar-tawar. Kurangnya  penguasaan  dalam  menerapkannya  dalam  proses  peradilan  jelas akan  menghambat  tegaknya  asas-asas  peradilan  yang  baik  sekaligus  akan menyebabkan  tidak  terlaksananya  fungsi  utama  pengadilan  dalam menegakkan hukum dan keadilan.
Kompetensi  Hukum  Materiil Hakim  Pengadilan  Agama  Ponorogo  Di Bidang Ekonomi Syariah
1. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
Kesiapan SDM hakim Pengadilan Agama dapat dibuktikan dalam dua bentuk, yaitu:  pendidikan formal dan pendidikan non formal. 20
a) Pendidikan Formal
Dari  sebelas  hakim  Pengadilan  Agama  Ponorogo,  lima diantaranya  berpendidikan  S2  dan  enam  hakim  yang  lain berpendidikan S1. 21 Adapun datanya sebagai berikut: NO PENDIDIKAN JUMLAH 1 Strata Satu 6 2 Strata Dua 5 3 Strata Tiga 0 Total 11
Kemudian dari sebelas tersebut selain lulusan Sarjana Hukum Islam,  kebanyakan  juga  menambah  kuliah  S1  lagi  pada  jurusan hukum  dan  juga  ada  yang  melanjutkan  S2  dengan  mengambil jurusan hukum. Tujuan dari mereka menambah dan melanjutkan S2 pada  jurusan  hukum tidak  lain  adalah  untuk  meningkatkan  SDM hakim  agar  lebih  baik  dan  berkwalitas. 22 Adapun  datanya  sebagai
berikut:
NO SARJANA JUMLAH 1 Hukum 1 2 Hukum Islam 3
20 M. Yazid Alfahri, Wawancara , Ponorogo, 07 Februari 2014.
21 Lukman Abdullah, Wawancara , Ponorogo, 07 Februari 2014.
22 Ibid,.
3 Ganda (Sarjana Hukum dan Hukum Islam) 7 Total 11
Sehingga peneliti bisa menganalisa bahwa secara pendidikan formal  hakim-hakim  Pengadilan  Agama  Ponorogo  sangat  siap menghadapi  sengketa  ekonomi  syariah,  karena  mereka  sudah mendapatkan pendidikan hukum dan ekonomi syariah di perkulihan.
Menurut  peneliti,  tingkat  pendidikan  sangat  berpengaruh sekali terhadap peningkatan SDM Hakim Pengadilan Agama, karena Hubungan antar  proses pendidikan dengan terciptanya sumber daya manusia  merupakan  suatu  hubungan  logis  yang  tidak  dapat dipisahkan.
Pendidikan  tidak  saja  penting  secara  individual,  tetapi  juga penting  bagi  proses  pembangunan  bangsa  dan  negara. Penyelenggaraan  lembaga-lembaga  pendidikan  di  negara  manapun di  dunia  dipandang  sebagai  suatu  program  yang  bernilai  strategis. Hal  ini  berdasarkan  satu  asumsi  bahwa  proses  pendidikan merupakan sebuah proses yang dengan sengaja dilaksanakan semata- semata  bertujuan  untuk  mencerdaskan  bangsa.  Melalui  proses pendidikan  akan  terbentuk  sosok-sosok  individu  sebagai  sumber daya manusia yang akan berperan besar dalam proses pembangunan bangsa  dan  negara.  Oleh  karena  itu  peran  pendidikan  demikian sangat  penting  sebab  pendidikan  merupakan  kunci  utama  untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.
b) Pendidikan Non Formal
Pendidikan  non  formal  bisa  didapat  bisa  melalui  sosialisasi atau  worksop.  Seluruh  hakim  Pengadilan  Agama  Ponorogo  sudah mendapatkan sosialisasi tentang kewenangan baru Peradilan Agama. Sehingga  dengan  adanya  sosialisasi  tersebut  bisa  berimplikasi terhadap  para hakim untuk belajar dan memahami tentang ekonomi syariah.  Mereka  tidak  hanya  mempelajari  dan  memahami  dari  segi akad  tetapi  juga  aplikasinya.  Selain  lewat  sosialisasi,  para  hakim juga  mempelajari  sendiri  dari  buku,  majalah,  makalah  dan  internet yang  membahas  tentang  ekonomi  syariah. 23 Sedangkan  untuk pelatihan  dan  worksop  belum  semua  hakim  Pengadilan  Agama Ponorogo mengikutinya. Adapun yang sudah mendapatkan worksop hanya  beberapa  hakim,  terutama  Hakim  Ketua  dan  wakil  saja. Adapun pelatihan dan worksop yang diikuti tersebut diselenggarakan oleh PTA dan MA. 24 Adapun datanya sebagai berikut:
NO PELATIHAN EKONOMI SYARIAH JUMLAH 1 Sosialisasi Ekonomi Syariah 11 2 Workshop 4
Dari  wawancara  tersebut  penulis  dapat  menganalisa  bahwa kompetensi  hakim  dari  segi  pendidikan  non  formal  yang  berupa pelatihan dan worksop masih belum merata. Sehingga perlu adanya peningkatan  lagi  untuk  menghadapi  kewenangan  ekonomi  syariah.
23 Moh Aris, Wawancara , Ponorogo, 07 Februari 2014.
24 Juremi Arif, Wawancara , Ponorogo, 21 Februari 2014.
Karena  pengetahuan  yang  diperoleh  lewat  sosialisai  dan  belajar sendiri mestinya sangat berbeda dengan pelatihan atau worksop yang pematerinya langsung dari ahlinya. Ketika ikut pelatihan, apabila ada permasalahan  atau  ketidakjelasan  bisa  langsung  tanya  kepada pakarnya. Oleh  karena  ada  beberapa  hakim  yang  kami  wawancari mengharapkan  dari  PTA  dan  MA  mengadakan  pelatihan  secara menyeluruh terhadap Hakim Pengadilan  Agama mengenai ekonomi syariah secara intensif. 25
Menurut  Handoko,  pelatihan  merupakan  proses  pendidikan jangka pendek  bagi  karyawan  operasional  untuk  memperoleh ketrampilan  operasional  sistematis.  Pelatihan  adalah  setiap  usaha untuk  memperbaiki  performansi  pekerja  pada  suatu  pekerjaan tertentu  yang  sedang  menjadi  tanggung  jawabnya,  atau  satu pekerjaan  yang  ada  kaitannya  dengan  pekerjaannya.  Pelatihan dianggap  perlu  apabila  suatu  organisasi  mempunyai  problem  yang berkaitan  dengan  pekerjaannya  dalam  menentukan  suatu  pilihan. Pelatihan  merupakan  salah  pilihan  yang  mudah  digunakan.  Intinya kita  bisa  melatih  orang  dan  meningkatkan  kemapuannya  untuk melaksanakan  pekerjaannya,  tetapi  umumnya  orang  kecewa  bila berpikir bias melatih orang untuk mengeluarkan lebih banyak tenaga pada pekerjaannya. 26
25 Moh Aris, Wawancara , Ponorogo, 07 Februari 2014.
26 Handoko, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jogjakarta: BPEF, 1995), hal. 104.
Sehingga pelatihan sangat berbeda sekali dengan pendidikan, karena  pendidikan  adalah  suatu  keinginan  untuk  meningkatkan pengetahuan  umum  seseorang  termasuk  didalamnya  peningkatan penguasaan teori dan ketrampilan, merumuskan berbagai persoalan- persoalan  yang  menyangkut  kegiatan-kegiatan  dalam  pencapaian tujuan.  Sedangkan  pelatihan  adalah  kegiatan  untuk  memperbaiki kemampuan  kerja  seseorang  dalam  kaitannya  dengan  aktifitas ekonomi  dan  membuat  ketrampilan,  kecakapan  dan  sikap  yang diperlukan  oleh  organisasi  dalam  usaha  pencapaian  tujuan. Pendidikan  merupakan  kegiatan  yang  diselenggarakan  untuk meningkatkan kompetensi menyeluruh sesorang dalam arah tertentu dan  berada  diluar  lingkungan  pekerjaan  yang ditanganinya  saat  ini. pendidikan pada umumnya  berkaitan dengan mempersiapkan calon tenaga  kerja  yang  diperlukan  oleh  sebuah  organisasi  atau  instansi, sedangkan pelatihan berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau ketrampilan karyawan yang sudah menduduki jabatan. 27
Sumber daya manusia (SDM) sangat penting sekali terhadap peningkatan  intelektual  dan  kualitas  dan  ketrampilan  seseorang. Sumber  daya  manusia  merupakan  satu-satunya  sumber  daya  yang memiliki  akal  perasaan,  keinginan,  ketrampilan,  pengetahuan, dorongan, daya dan karsa. Semua potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap  seseorang  dalam  mencapai  tujuan.  Betapapun  majunya
27 Notoatmodjo, Riset Sumber Daya Manusia (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1998).
teknologi,  perkembangan  informasi,  tersedianya  modal  yang memadai,  jika  tanpa  SDM  sulit  bagi  seseorang  untuk  mencapai tujuannya. 28
Dalam meningkatkan pelayanan Pengadilan Agama terhadap masyarakat,  maka  diperlukan  sumber  daya  yang  handal  dari hakimnya.  Sumber  daya  manusia  merupakan  investasi  sangat berharga  bagi  sebuah  organisasi  yang  perlu  dijaga,  yang  dapat meningkatkan  kemampuan  dan  profesionalisme.  Sumber  daya manusia  yang  handal  bisa  membuat  organisasi  bertahan  dan berkembang.  Untuk  tetap mempertahankan  keprofesionalisme suatu organisasi,  maka  sumber  daya  manusia  (SDM)  aparaturnya  perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Pengembangan aparatur
dimaksudkan  untuk  dapat  memperbaiki  kinerja  pegawai  yang bekerja  secara  tidak  memuaskan  karena  kekurangan  ketrampilan. Pengembangan  aparatur  sumber  daya  manusia  dapat  dilakukan melalui orientasi, pendidikan dan pelatihan.
Selain  itu,  peningkatan  SDM  hakim  Pengadilan  Agama Ponorogo  diperlukan  untuk  menepis  anggapan  bahwa  hakim Pengadilan  Agama  yang  notabene  sarjana  syariah  tidak  mampu menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Oleh karena itu walaupun mereka  bisa  dipastikan  telah  mempelajari  ekonomi  syariah, tetapi penyelesaian perkara tersebut bukan hal yang mudah. Mereka perlu
28 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 3.
mengkaji  secara  komprehensif  perkembangan  bentuk-bentuk kesepakatan  kerja  dan  praktik-praktik  ekonomi  yang  semakin canggih.  Dalam  hal  ini,  tentu  dibutuhkan  SDM  yang  handal,  yang memiliki kemampuan analisa, ijtihad dan pengetahuan yang luas.

## 2. Kompetensi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
Keberadaan  KHES  merupakan  sebuah  terobosan  baru  sebagai upaya  positifisasi  Hukum  Islam  kedalam  Hukum  Nasional.  Pesatnya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia membuat kebutuhan dalam menyusun materi hukum ekonomi syariah perlu segera diadakan. Dalam rangka  kebutuhan  tersebut  KHES  akhirnya  muncul  sebagai  hukum materil ekonomi syariah.
Dari  hasil  wawancara  terhadap  enam  hakim  Pengadilan  Agama Ponorogo dapat disimpulkan bahwa pemahaman para  hakim Pengadilan Agama Ponorogo terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) sebagai  sumber  hukum  materiil,  yang  di  dalamnya  memuat  akad-akad ekonomi  syariah  masih  dalam  skala  sedang.  Hal  tersebut  mengingat seluruh  hakim  yang  kami  wawancarai  tidak  memahami  KHES  secara keseluruhan, akan tetapi hanya sebagian saja.
Namun  walaupun  tidak  memahami  hukum  materi  yang  berada pada  KHES secara  keseluruhan,  tetapi  secara  mental  semua  hakim  siap untuk  mengahadapi  perkara  ekonomi  syariah,  karena  misalnya  bila  ada perkara  yang  masuk  tentunya  hakim  akan  mempelajari  terlebih  dahulu secara mendalam, dengan melihat referensi-referensi yang ada, baik dari
kitab-kitab  atau  KHES  atau  juga  bisa  tukar  pengalaman  dengan  hakim- hakim lain di luar Pengadilan Agama Ponorogo.

## 3. Kompetensi Aplikasi dan Praktek
Menurut  keterangan  hakim  yang  kami  wawancari,  sampai sekarang  di  Pengadilan  Agama  Ponorogo  belum  ada  kasus  ekonomi syariah yang masuk, sehingga sampai seberapa kompetensi aplikasi dan prakteknya belum bisa dilihat. 29
Dari  hasil  wawancara  tersebut  bisa  disimpulkan  bahwa  secara aplikasi dan praktek, hakim-hakim peradilan agama masih sangat minim. Hal  tersebut  disebabkan  belum  adanya  kasus  ekonomi  yang  masuk. Padahal  dengan  adanya  kasus ekonomi  yang  masuk  bisa  menjadi pengalaman  dan  pelajaran  bagi  mereka.  Dengan  menangani  beberapa perkara  baru  berikut  dengan  permasalahan  hukumnya,  tentu  saja menuntut  adanya  pemecahan  masalah  dengan  penemuan-penemuan hukum ( recht  finding ).  Sehingga  bertambahlah  pengetahuan hakim,  dan bertambah pula wawasan hakim dalam beberapa masalah baru. Hal inilah yang  dapat  mengkatrol  kualitas  hakim  karena  tanpa  adanya  pelatihan secara terstruktur, hakim akan mendapatkan diklat ditempat kerja (DDK) atau on the job training.

## Penutup
Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa hakim Pengadilan  Agama  Ponorogo  sangat  berkompeten  dalam  hukum  formil
29 Lukman  Abdullah,  Muh.  Aris,  M.  Yazid  Al-Fahri,  Juremi Arif,  Munirul  Ihwan dan  Maryono, Wawancara , Ponorogo, 07,14,21 Februari 2014.
penyelesaian sengketa ekonomi syariah, karena penyelesaiannya sama dengan perkara-perkara  perdata  lain  di  luar  perkawinan  yang  menjadi  kewenangan Pengadilan Agama sebelumnya, seperti waris, wasiat dan hibah.
Kompetensi hakim Pengadilan Agama dalam hukum materiil ekonomi syariah masih dalam skala sedang, mengingat walaupun dari segi segi SDM memadai tapi dari pemahaman KHES dan praktek masih kurang.

## Daftar Pustaka
Anshori, Abdul Ghofur. 2007. Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006: Sejarah, Kedudukan & Kewenangan . Yogyakarta: UII Press.
Aripin,  Jaenal. 2008. Peradilan  Agama dalam  Bingkai  Reformasi Hukum  di
Indonesia . Jakarta: Kencana.
Arto,  Mukti . 2008. Praktek  Perkara  Perdata  pada  Pengadilan  Agama . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
---------------. 2012. Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia; Kajian  Historis,  Filosofis,  Ideologis,  Politis,  Yuridis,  Futuristis  dan
Pragmatis . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Basir,  Cik. 2009. Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah  di  Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah . Jakarta: Kencana.
Handoko. 1995. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jogjakarta: BPEF. Huda, Nurul. Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis . Jakarta: Kencana, 2008.
Madkur, Muhammad  Salam. 1993. Peradilan  dalam  Islam . Surabaya:  PT. Bina Ilmu.
Mahkamah  Agung  RI.  2006. Kapita  Selekta  Perbankan  Syariah . Jakarta:
Pusdilklat MA RI.
Manan, Abdul. 2012. Hukum  Ekonomi  Syariah  dalam  Perspektif Kewenangan  Peradilan  Agama . Jakarta:  Kencana  Prenada  Media
Group.
Mardani.  2011. Hukum Ekonomi Syariah  di Indonesia .  Bandung: PT Refika Aditama.
Mujahidin, Ahmad. 2010. Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia.
Munawwir, Ahmad Warson. 2002. Kamus Al- Munawwir . Surabaya: Pustaka Progresif.
Nawawi,  Ismail.  2009. Ekonomi  Islam  Perspektif  Teori,  Sistem  dan  Aspek Hukum. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
Notoatmodjo. 1998. Riset Sumber Daya Manusia . Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
Sismarwoto,  Edy. 2009. Prinsip-Prinsip  Ekonomi  Syariah . Semarang: Pustaka Magister.
Sutrisno, Edy. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Kencana. Umar.  2004. Riset  Sumber  Daya  Manusia  dan  Administrasi . Jakarta: Gramedia Pustaka.
www.  badilag.net,  Abdul  Manam, Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah Sebuah  Kewenangan  Baru  Pengadilan  Agama .  Diakses  tanggal  24 Maret 2014.

## C. Sumber Wawancara
Lukman Abdullah, Wawancara , Ponorogo, 07 Februari 2014.
M. Yazid Alfahri, Wawancara , Ponorogo, 07 Februari 2014.
Moh Aris, Wawancara , Ponorogo, 07 Februari 2014.
Munirul Ihwan, Wawancara , Ponorogo, 14 Februari 2014.
Maryono, Wawancara , Ponorogo, 14 Februari 2014.
Juremi Arif, Wawancara , Ponorogo, 21 Februari 2014.