• Nils Marius Rekkeda/
Insurgency and  Counter Insurgency Some Concepts and Problems
• Heru  Susetyo
International  Hu manitarian  Law  in  Internal Armed  Conflict : Implementing  Common Article 3 and Additional Protocol // to the Geneva  Conventions to Internal and Horizontal  Conflicts in Indonesia
• Arlina Permanasari
Analisis  Yuridis  Status  Hukum  Gerakan Aceh  Merdeka
• Lutfi  Syaeful/ah
Pengelabuan versus Perbuatan Curang dalam Perang di Laut
• Natsri · Anshari
Pergeseran  Konsep Peacekeeping: Operasi  PBB  dalam Sengketa  Bersenjata  di  lrak , Somalia dan Bekas  Negara Yugoslavia
• Laporan  Mahkamah  Pidana  lnternasional kepada  PBB Tahun 2006-2007
Diterbitkan oleh: U  T STUOI HUKUM HUMANITER  DAN  HAM (lldlJ FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTJ
Diterbitkan atas kerja sama dengan: Komite lnternasional  Palang  Merah (International Committee of the Red Cross)
ICRC

## J U RNAL H U KUM H UMANITER
Diterbitkan oleh Pusat Studi Hukum Humaniter dan  HAM (terAs) Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta
Penanggung-jawab: Rektor  Universitas  Trisakti Prof  Dr.  Thoby Mutis
Dewan Redaksi  Kehormatan: Prof  KGPH.  Haryomataram/  S.H. Prof  Timothy L.  H.  McCormack Prof  Dr.  F. Sugeng Jstanto/  S. H. Prof  Dr. Andi Hamzah  S. H. Michael Cottier;  LL. M. Brigjen.  TN! (Purn) PLT. Sihombing/  S.H. /   LL.M. Kol.  Chk. Natsri Anshari,  S.H. /  LL. M. Rudi M.  Rizki,  S.H./  LL.M.

## Pemimpin Redaksi
Arlina Permanasari,  S. H. /  M. H.
Anggota  Redaksi : Andrey Sujatmoko/  S.H./  M.H. Aji Wibowo/  S.H./  M.H. Kushartoyo  Budisantosa/  S. H./  M.  H. Amalia  Zuhra/  S.H./  LL. M. Jun Justinar;  S.H. /  M. H.
Sekretariat: Ade A/fay Alfinur;  S. Sos. Supriyadi,  S. £
Alamat Redaksi : Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM  (terAs)  FH-USAKTI JI.  Kyai Tapa No.  1  Gedung H  Lt.  5  Kampus A Grogol Jakarta  1 1440 Tlp./Faks . :  (021) 563-7747 E-mail :  alfay_2002@yahoo.com
Jurnal Hukum Humaniter terbit setiap enam bulan pada bulan April dan Oktober

## EDITORIAL
Pembaca yang budiman,
Segala  puji  dan  ungkapan  rasa  syukur hanya  tertuju  kepada Allah SWT, sehingga atas perkenanNYA jualah maka JURNAL H UKUM HUMANITER ini dapat kembali terbit di tengah-tengah para pembaca sekalian .
Edisi  ini  berisi  artikel  utama  yang  masih  memaparkan  ulasan mengenai konsep dan masalah-masalah yang dihadapi dalam kontra­ insurgensi  dalam  perang  gerilya,  serta  masih  meninjau  mengenai sengketa-sengketa  bersenjata  yang  berlangsung  di  dalam  wilayah suatu negara, baik pada tingkat atau  level yang lebih rendah seperti konfl i k-konfl i k   yang  bersifat  horizonta l  di  Indonesia,  m a u pu n mengenai pasukan pemberontak seperti Gerakan Aceh Merdeka, yang ditinjau  berdasarkan  hukum  humaniter.  Adapun  sebagai  artikel pendukung,  akan  disajikan  ulasan  mengenai  metode  dan  cara berperang khususnya dalam peperangan di  laut. Di samping itu, kali ini untuk pertama kalinya dikemukakan bahasan mengenai Pasukan Pemeliharaan  Perdamaian, sebagai suatu  topik yang berada  dalam tataran 'ius ad bellum'; untuk melengkapi pembahasan-pembahasan mengenai  'ius in bello' sebagaimana telah  dipaparkan  dalam  edisi­ edisi yang terdahulu.
Adapun sebagai isi "Kolom': dipaparkan sejumlah perkembangan yang  terjadi  pada  Mahkamah  Pidana  Internasional ( International Criminal Court), semoga dapat menjadi masukan bagi para pembaca mengenai  perkembangan  terakhir  yang  terjadi  dalam  Mahkamah tersebut.
Atas terlaksananya penerbitan JURNAL HUKUM HUMANITER edisi kali  ini,  ka m i   mengucapkan  terima  kasih  kepada International Committee  of  the  Red  Cross (ICRC),  ya n g   teta p  m e nj aga komitmennya dalam pengembangan hukum humaniter di tanah air. Akhirnya  kami  mengharapkan  tulisan  dari  kalangan  masyarakat pemerhati hukum humaniter, dan juga masukan dari pembaca berupa kritik maupun saran konstruktif lainnya.  Selamat membaca.

## Redaksi

## DAFTAR ISI
ARTIKEL him

## 1. Nils Marius Rekkedal
Insurgency and Counter Insurgency Some Concepts and Problems. ............................................ ... ......... ............. 656

## 2. Heru Susetyo
International Humanitarian Law in internal Armed Conflict
: Implementing  Common Article 3 and Additional Protocol II  to  the  Geneva  Conventions  to  Internal and Horizontal
Conflicts In Indonesia ... . . ..... ...... ... .... ............ .. ... .. .... .. .... .. 751

## 3.  Arlina Permanasari
Analisis Yuridis Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Menu rut Hukum Humaniter . . . .. .. . .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ... ..  782 4. Lutfi Syaefullah
Pengelabuan  vs  Perbuata n   Curang  d a lam  Peran g   di Laut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830

## 5.  Natsri Anshari
Pergeseran  Konsep Peacekepinq. Operasi  PBB  dalam Sengketa  Bersenjata  di Irak,  Somalia, dan Bekas  Negara
Yugoslavia . . . .. . . . .. . . . .. .. . . . .. .. . . . .. . . . .. . .. .. . . . . . .. . . . .. . . .. .. . . . . . .. . . . .  844

## KOLOM
Laporan Mahkamah Pidana Intemasional kepada PBB Tahun 2006-2007 . . . . .. . .. . .. . .. . . . .. . .. .. . .. . . .. .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  876
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 3,  No. 4
829 Analisis Yuridis Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Menurut Hukum Humaniter
Otto  Syamsuddin  Ishak, Dari  Maaf ke  Panik  Aceh.  Sebuah  Sketsa Sosiologi-Politik, YAPPIKA-LSPP-Cordova, Jakarta,  2000.
Otto  Syamsuddin  ishak, Peristiwa  Idi  Cut Aceh.  Dari  Tragedi  ke Impunitas, Cordova  LSPP,
Preux, Jean  de, Commentary III Geneva  Convention  relative  to the Treatment of Prisoners of War, ICRC,  Geneva,  1960.
Riza  Sih budi,  Awani  Irewati,  Ikrar  Nusa  Bhakti,  et.all, Bara  dalam Sekam. Identifikasi Akar Masalah dan Solusi atas Konf/ik-konflik Lokal di Aceh,  maluku,  Papua & Riau, UPI-Kantor Menristek RI­ Kronik Indonesia  Baru, Mizan,  Bandung,  2001.
Sandoz, Yves, Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann (eds), Com­ mentary  on  the Additional  Protocols, Martinus  Nijhoff  Publish­ ers, Geneva,  1987.
Solf, Waldemar A. & J .  Ashley Roach, Index of International Humani­ tarian  Law, ICRC,  Geneva,  1987.
Starke,  JG.,  "Pengantar  Hukum  Internasional'�  Jilid  I,  terjemahan Bambang Iriana, Edisi  10, Sinar Grafika, Jakarta,  2000.
Verri,  Pietro, Dictionary of the International Law of Armed Conflict, ICRC,  Geneva,  1992
YAPPIKA, Akar  Permasalahan  dan  Alternatif Proses  Penyelesaian Konflik Aceh, Jakarta,  Papua, YAPPIKA, Jakarta,  2001.
Zeqveld,  Liesbeth, Armed Opposition  Groups in International Law : The Quest for Accountability.
B. Dokumen
Additional  Protocol  II  (1977) to the  Geneva  Conventions of  12  Au­ gust  1949.
FM  100-2  Military Operations in  Low-Intensity Conflict,  Washington DC Headquarters Departements of the Army and the Air  Force, 1990.
Geneva Conventions of 12 August 1949.
Resolusi  Majelis Umum PBB Nomor 2625 Tahun 1970.

## PENGELABUAN VS  PERBUATAN  CURANG DALAM  PERANG DI  LAUT
Lutfi Syaefullah1

## Abstrak
Perang  di laut mengenal suatu metode atau cara berperang yang diatur  menurut  hukum  humaniter.  Salah  satu  metode  tersebut yaitu metode yang dikenal sebagai taktik pengelabuan (deception). Berbeda  dengan  tindakan  curang (perfidy), m a ka  metode pengelabuan  merupakan  metode  berperang  yang  sah ( l e g a l). Tulisan  ini  memaparkan  dasar-dasar  hukum  mengenai  hukum perang  di  laut,  khususnya  yang  berkenaan  dengan  keabsahan penggunaan  taktik  pengelabuan dalam  Perang di  laut.

## A.  Pendahuluan
Taktik  pengelabuan (deception) telah  populer  dalam  sejarah Perang  di  laut.  Sebagaimana  dalam  aturan  huku m   tradisionall ( traditional laW), kapal-kapal perang diperbolehkan untuk melakukan penyamaran,  seperti  mengibarkan  bendera  palsu (false  colours). Nam un  selama  dalam  aksinya  melakukan  suatu  serangan  atau membuka tembakan (launching an attack) pengibaran bendera kapal palsu merupakan suatu pelanggaran (breaches ofthe laWj. Sementara itu  aturan  ini  tidak  berlaku  pada  pesawat  udara  (pesud)  militer. Pesawat udara  militer tidak diperbolehkan sekali pun menggunakan tanda-tanda yang menyesatkan (false marking). Pasal 109 San Remo Manual menyebutkan  :  "Pesawat udara  militer dan  pesawat udara
1 Kolonel  Laut  (P)  Lutfi  Syaefullah,  S.H., saat  ini  menjabat  sebagai  Asisten  Operasi  Gugus Keamanan  Laut Armada Barat Jakarta.
831 Pengelabuan vs Perbuatan Curang Dalam Perang di Laut
serbaguna  setiap  saat  dilarang  berpura-pura  berstatus  sebagai 'pesawat  udara  yang  dikecualika n   dari  serangan',  berpura-pura sebagai pesawat sipil atau pesawat negara netral". Pengertian 'setiap saat' dapat diarti kan termasuk sejak pesawat udara  militer tersebut berada  di  pangkalan,  atau  sedang  terbang  apalagi  bermanuver melakukan serangan udara. Pasal ini secara tegas mengatur bahwa pesawat  udara  militer  baik milik TNI AU,  TNI  AL  maupun TNI AD yang terlibat dalam konflik bersenjata tidak diperbolehkan melakukan pengelabuan seperti yang disebutkan di atas.
Terdapat pula perbedaan yang sangat kontras bila dibandingkan dengan perang darat dan peperangan laut. Dalam perang darat, para prajurit darat ( combatant) diharuskan  memakai  tanda-tanda  yang jelas  seperti  pakaian  militer  sehingga  dapat  dibedakan  dengan penduduk sipil (distinction principle). Namun para awak kapal perang ( combatantdi kapal perang) tidak harus mematuhi aturan demikian . Seora ng  praj u rit  permesi nan  seb uah  ka pal  pera n g ,   selama berlangsungnya  perang,  karena  pekerjaan nya  mereka  tid a k menggunakan  pakaian  militer  secara  formal  setiap saat.  Biasanya mereka memakai baju permesinan ( catlepacl(J yang para penduduk sipilpun  bebas  memakainya.  Begitu  pula  dalam  hal  penyamaran, kendaraan tem pur darat dapat disamarkan  dengan ditutupi  daun­ daun  pepohonan  agar  tidak  menyolok  kelihatan  dan  prajuritnya menyamar  dengan  seluruh  tubuh  dipasangi  rum put  ilalang  dan wajahnya  dihitam-arangkan.  Bahkan  hal  ini  merupakan  pelajaran dasar dalam pendidikan militer darat. Sementara di laut, tiada satupun rumput penyamaran diketemukan.
Khusus  dalam  aksi  pengelabuan,  ada  beberapa  pakar  militer tidak begitu sependapat dengan situasi dalam aturan perang di  laut tersebut karena akan memberi peluang kepada angkatan laut untuk berpu ra-pura  berstatus  netral,  sehin.gga  aka n   membingungkan pendeteksian musuh. Bahkan pada jaman teknologi maju sekarang ini,  dengan  pera lata n  canggihnya,  ka pal-kapal  perang  dapat melakukan  penghindaran dari berbagai  alat deteksi.  Waiau  secara kasat mata atau melalui alat teropong dapat terlihat, namun dikare­ nakan kemampuan peralatan canggihnya sebuah kapal perang dapat tidak terlihat dalam layar radar. Sapuan pancaran radar dibelokkan/ ditangkis  sedemikian  rupa  sehingga  tidak  mampu  menampilkan kontak yang seharusnya  dapat  dideteksi/terlihat dalam  PPI  radar .
. JURNAL HUKUM  HUMANITER, Vol.  3,  No. 4
(PPI  atau  Planned  Position  Indicator  adalah  gambar yang  terlihat pada  layar radar sehingga dengan  itu  dapat diketahui jarak,  halu, kecepatan (gerak,  lintang dan bujur).
Analog dengan kecanggihan peralatan yang dapat membutakan PPI  radar tersebut,  bagaimana  halnya  bila  sebuah  kapal  perang konvensional menginginkan agar keberadaanya secara signifikan tidak tertampil di PPI radar lawan dengan cara bersembunyi di balik objek lain entah  itu  pulau  atau  kapal  niaga,  apakah  taktik  pengelabuan seperti  ini  d i la rang?  Di  mana  sebenarnya  perbedaan  a ntara pengelabuan (deception) dan perbuatan curang (perfidY'J ?
Hukum perang di laut, pertama kali dibuat dalam satu dokumen resmi pada tahun 1856, yaitu Paris Declaration Respecting Maritime Law, yang lebih dikenal dengan Paris Declaration 1856.2 Pada tahun 1904 ditandatangani Konvensi  Den Haag (Hague Convention) tentang ketentuan  kapal  rumah  sakit selama  terjadi  perang.3  Pada  tahun 1907,  terdapat enam  konvensi yang  mengatur berbagai  ketentuan perang  di  laut yang  dikenal  dengan  Konvensi  Den  Haag VI,4 VII,5 VIII, 6 IX, 7  XI8  dan  XIII. 9 Tahun-tahun  berikutnya  terbit  atau ditandata ngani  berbagai  ketentuan  internasional  baik  berbentuk traktat ( treaf'/'J, konvensi maupun protokol, seperti Washington  Treaty tahun  1922 yang  mengatur tentang  penggunaan  kapal  sela m  dan gas beracun dalam suatu perang, 1°  Konvensi Jenewa II tahun 1949
z Declaration respecting Maritime Law, Paris,  16 April 18S6.
3 Convention for the  Exemption  of Hospital Ships,  in  nme  of War, from the  Payment of all Dues and  Taxes Imposed for the  Benefit of State,  The Hague,  21  December 1904.
• Convention (VI) relating to the Status of Enemy Merchant Ships at the Outbreak of Hostilities,
The  Hague,  18 October  1907.
5 Convention  (VII)  relating to  the Conversion  of Merchant Ships into  Warships,  The  Hague, 18 October 1907.
6 Convention (VIII)  relating to the Laying of Automatic Submarine Contact Mines,  The Hague, 18  October 1907.
7 Convention (IX)  concerning Bombardment by Naval Forces in nme of War,  The Hague,  18 October 1907.
8 Convention (XI)  relative to Certain  Restrictions with regard to the Exercise  of the Right of capture in Naval War,  The Hague,  18 October 1907.
9 Convention  (XIII)  concerning the Rights and Duties of Neutral Powers In Naval  War,  The Hague,  18 October 1907.
10 Treaty relating  to the Use  of Submarines and Noxious Gases In  Warl'are,  Washington,  6 February 1922.
" Convention (II)  for the Amelioration  of the Condition of Wou�  Sick  and Shipwrecked Members of Anned Forces at Sea, Geneva,  12 August 1949.
vs Perbuatan  Curang  Dalam  Perang di Laut
yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban Iuka dan sakit serta kapal karam di  laut11 dan protokol tambahan I  pada  Konvensi Jenewa  1949  tahun  1977  yang  mengatur  perlindungan  terhadap korban  perang .12
Pada  bulan  Juni  tahun  1994,  terbit  sebuah  dokumen  yang merupakan  kodifikasi  atau  kum pulan  dari  ketentuan-ketentuan internasional  yang  mengatur  tentang  konflik  bersenjata  di  laut. Kodifikasi  ini  dikenal  dengan  'San  Remo  Manual'. 13  Maksud  dari pembuatan Manual ini adalah pernyataan ulang hukum internasional tentang  konflik bersenjata  di  laut  secara  kontemporer.  Manual  ini meliputi  juga  beberapa  ketentuan  dengan  mempertim bangkan kemajuan  perkembangan  hukum,  namun  hampir  sebagian  besar berupa ketentuan hukum yang berlaku di berbagai negara pada saat ini (kebiasaan-kebiasaan  internasional). Manual ini telah dikaji oleh para  pakar angkatan  laut berbagai negara serta  para pakar hukum Internasional dan dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi moderen namun tidak bertentangan dengan the Oxford Manual on the Law of Naval  War  Governing  the  Relations  Between  Belligerents yang ditetapkan  oleh  Lembaga  Hukum  Internasional  pada tahun 1913. San  Remo  manual  ini  sangat  praktis  karena  hampir  memuat  sari atau  i nti  dari  seluruh  ketentuan  internasional  tentang  konfl ik bersenjata di laut sejak Deklarasi Paris 1856 sampai dengan UNCLOS 198214 khususnya dalam hal  pengaturan tentang  rezim hukum laut, zona-zona  laut serta  ketentuan-ketentuan lintas kapal (passage) di laut.
B.  Ketentuan  mengenai  Pengelabuan (deception) dalam Hukum Konflik Bersenjata di Laut
Pada aturan pengelabuan oleh kapal perang, berdasarkan pada ketentuan Pasal  1 10 San Remo Manual disebutkan bahwa  :
''Ruses of war are permitted.  Warships and auxiliary vessels, however, are prohibited from launching  an  attack whilst flying  a false flag,  and at all times from adively simulating the status of: (a)  hospital  ships,  small  coastal  rescue  craft  or  medical transports;
12 Protocol Additional to  the  Geneva  Conventions  of 12 August  1949,  and relating  to the Protections of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I),  8 June 1977.
13 San  Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea,  12 June 1944.
14 United Nations Convention  on the Law of the Sea,  Montego Bay,  1982.
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 3, No. 4
(b)  vessels on humanitarian missions;
(c)  passengers vessels carrying civilian passengers; ( d)  vessels protected by the United Nations Rag;
(e)  vessels guaranteed safe conduct by prior agreement between the parties,  including cartel vessels;
(f) vessels entitled to  be identified by the emblem of the red cross or red crescent; or
(g)  vessels  engaged in  transporting  cultural property  under special protection. "
"Siasat perang diperbolehkan. Kapal  perang dan kapal serbaguna militer,  bagaimanapun  juga  dilarang  melakukan  serangan  sambil mengibarkan bendera palsu, dan setiap saat dilarang dengan sengaja meniru status  dari  :  kapal  rumah sakit,  perahu  penyelamat pantai, atau  transportasi  medis;  kapal  untuk  misi  kemanusiaan;  kapal pen u m pa ng  ya ng  membawa  pen u m pang  sipil;  ka pal  dalam perlindungan  bendera PBB; kapal yang dijamin keselamatannya oleh perjanjian sebelumnya antar pihak yang bersengketa, termasuk kapal cartel; kapal yang berhak menggunakan lambang palang merah atau bulan sabit merah, atau kapal yang digunakan untuk pengangkutan benda budaya dibawah perlindungan khusus".
Hal  yang  perlu  digarisbawahi  di  sini  adalah  kalimat 'dilarang melakukan serangan sambil mengibarkan bendera palsu' (prohibited from  launching  an attack  whilst flying  a  false  flag). Hal  ini  berarti bahwa dalam suatu konflik bersenjata, selama kapal  perang tersebut tidak  melaku ka n   serangan  (tidak  menembakka n  senjata nya ) diperbolehkan mengibarkan bendera palsu. Bahkan dalam penjelasan Pasal 110 San Remo Manual, pada hal 185 disebutkan  bahwa : " The Traditional right regarding  the  use  of false  Rag  is  reflected in  the presence text'. Misalkan pertempuran laut terjadi di perairan Natuna, sementara itu konvoi berangkat dari Surabaya, adalah suatu hal yang tidak menyalahi aturan hukum perang  bila selama lintas laut (linla) kapal perang tersebut mengibarkan bendera  palsu.
Oleh  karena  mengibarkan  bendera  selain  bendera  negaranya (bendera palsu) diperbolehkan serta mengingat status suatu bendera kebangsaan levelnya lebih tinggi daripada hanya sebuah warna cat, tentunya diperbolehkan pula mengecat seluruh badan kapal perang
dengan wama apapun seperti menlru wama cat kapal niaga, bahkan mengecat dengan wama putih sekalipun selama tidak diberi tanda palang  merah ('red crosS). Memang  tidak  lazim  warna  cat  kapal perang  dibuat  putih,  karena  pada  dasarnya  warna  cat  peralatan tempur baik di  laut,  darat  dan  udara  dibuat sesuai  dengan  warna wahananya untuk maksud penyamaran. Kendaraan lapis baja darat, bila dipergunakan di daratan yang banyak pepohonannya pasti akan di cat hijau atau doreng,  namun  bila dipergunakan di negara gurun pasir,  pasti  a kan pula di cat kecoklatan menyesuaikan warna gurun pasir.  Di  laut,  kebanyakan  kapal  perang  akan  diwarnai  abu-abu menyesuaikan  dengan warna laut yang  keabu-abuan  atau  doreng menunjukkan  identitas  kapal  militer..  Kesemuanya  itu  merupakan suatu taktik penyamaran sebagai bagian dari aksi pengelabuan.
Dalam Protokol Tambahan I pada Konvensi Jenewa  khususnya pada  Pasal  37,  ditegaskan  bahwa "ruses  of wal' diperbolehkan. Bahkan pada Pasal 37 ayat (2)15 diberikan contoh-contoh siasat perang seperti : (penyamaran) the use ofcamuflage, (penyesatan/perangkap) decoys, (operasi pengalihan perhatian) mock operationsdan (siaran palsu) misinformation. Hal  ini  berarti  bahwa  demi  untuk  meme­ nangkan  suatu  pertempuran,  melakukan  pengelabuan  terhadap musuh adalah diperbolehkan.
Kem udian,  bagaimana  halnya  tentang  tindakan  kapal  perang meniru  seperti  kapal  niaga ? Dalam  Pasal 1 1 0 San  Remo di  atas dinyatakan bahwa, ' ... setiap saat dilarang dengan sengaja  meniru status  dari  :  kapal  rumah  sakit,  perahu  penyelamat  pantai,  atau transportasi medis; kapal untuk misi kemanusiaan; kapal penumpang yang membawa penumpang sipil;  .. .''.  Dari pasal tersebut, kapal niaga tidak termasuk larangan untuk ditiru statusnya.  Pasal 59 San Remo Manual16 menyatakan bahwa kapal niaga musuh hanya dapat diserang bila  kapal niaga tersebut termasuk dalam kategori sebagai sasaran
15 Pasal  37 ayat (2) berbunyi sebagai berikut : "Ruses of war are not prohibited.  Such ruses are  acts  which  are  intended to  mislead an adversary or to  induce  him  to act recklessly  but which  infringe  no rule of international law applicable in  atmed conflict and which  are  not perfidious because they do not invite the confidence of an adversary with respect to protection under that law.  The  following are examples of such  ruses  : the use  of camouflage,  decoys, mock operations and mi$informatiort'.
16 Pasal  59  San  Remo  Manual  berbunyi "Enemy merchant  vessels  may only be attacked if they meet the  definition  of a milirary objective in para 40'.
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 3,  No. 4
Pengelabuan vs Perbuatln Curing Dllam Perang di Laut 836
militer  sesuai  definisi  sasaran  militer  pada  Pasal  40  San  Remo Manual, 17 u ntuk kapal niaga negara netral diatur dalam Pasal 67 San Remo  Manual;18  yang  pada  intinya  bila  kapal  niaga  diperg unakan u ntuk  kepentingan  militer  atau  memberikan  kontribusi  efektif terhadap aksi militer musuh, maka sah untuk diserang. Sudah lazim dalam suatu  perang  laut,  kapal-kapal  niaga  dimanfaatkan  sebagai kekuatan pengganda. Kewajiban dari pihak musuhlah untuk mencari tahu  atau  mengidentifikasikan  setiap  objek  yang  bergerak  di  laut termasuk  sebuah  kapal  perang  yang  dirubah  sedemikian  rupa sehingga  menyerupai  sebuah  kapal  niaga.  Oleh  karena  itu  siaga tempur selalu diterapkan dalam menghadapi situasi perang di samping pengumpulan data intelijen .
Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian .  Kapan atau bilamana  kita  mampu  mendeteksi/melihat  musuh  melaku ka n   hal­ hal  yang  dilarang  tersebut,  sementara  kemampuan  jarak  tembak senjata  atau  rudal  jaman  sekarang  semakin jauh.  Peperangan  di laut  pada  jaman  kini  tidak  lagi  dilakukan  pada jarak  dekat.  Pada j a ra k   pa n d a n g   berapaka h   kita  bisa  melihat  b a h wa  m us u h mengibarkan  bendera  palsu .  Bagaimana  halnya  bila  cuaca  d i   laut sedang buruk,  berkabut dan hujan. Bagaimana halnya  pada waktu malam  hari  setelah  matahari  terbenam  mengingat  pengibaran bendera  kebangsaan  kapal  sesuai  aturan  hanya  dikibarkan  saat matahari terbit hingga matahari terbenam.
1 7 Pasal 4 0 San  Remo Manual berbunyi "In so  far objects  are  concerned,  military objectives are limited to those objects  which by their nature,  location, purpose or use  make  an  effective contnbution  to  military action and whose total or partial destruction capture or neutralization, in  the  circumstances  ruling  at  the  time,  offers  a definite  military  advantage'.
1• Pasal 67 San  Remo  Manual  berbunyi "Merchant  vessels  flying  the  flag  of neutral  States may  not  be  attacked unless  they  :
a) Are believed on reasonable grounds to be carrying contraband or breaching a blockade, and after prior warning they intentionally and clearly refuse  to  stop,  or intentionally and clearly  visit,  search  and capture;
b) Engange  in  belligerent acts  on  behalf of the  enemy;
c) Act as  auxiliaries  to  the  enemy's anned forces;
d) Are incorporated into  or  assists  the  enemy's intelligence  system;
e) Sail under convoy of enemy warships or military aircraft or
f) Otherwise make an effective contribution  to  the enemy's military action,  e.g.  by carrying military materials,  and it is not feasible for  the attacking forces  to  first place passengers and crew in a place  of safety.  Unless drcumstances do  not pennit,  they are to be given a  waming so that they can re-route,  off-load,  or take other precautions':

## 837 Pengelabuan vs Perbuatan Curang Dalam Perang di Laut
Khususnya  pada  malam  hari,  kita  tidak  bisa  membedakan berbagai  jenis  kapal  dari  bentuk fisik maupun warnanya,  karena tidak  akan  terlihat secara  kasat  mata  atau  pun  melalui  teropong . Pada  malam  hari,  kita  mengidentifikasi  sebuah  kapal  dari  lampu penerangannya. Lampu hijau terpasang di lambung kanan, dan lampu merah  di  lambung  kiri,  serta  beberapa  lampu  puncak  pada  tiang kapal yang tidak menandakan apakah itu kapal  niaga, kapal tanker bahkan kapal perang sekalipun. Tapi lampu penerangan di kapal pada malam hari lebih menandakan mengenai panjang kapal itu, kegiatan yang sedang dilaksanakan dan kemampuan olah geraknya. Misalnya, sebuah  kapal  perang  menyamar (deception) dengan  memasang lampu-lampu  menyerupai  aturan sebagai  kapal  ikan  yang  sedang melakukan penangkapan ikan atau memasang lampu tunda layaknya kapal  yang sedang menunda, apakah ini menyalahi aturan berperang di laut ?  Perbuatan tersebut menyalahi aturan Collision Regulation at Sea (Col reg 72), 19 namun tidak menyalahi aturan perang. Walaupun m ungkin  menyalahi  aturan  berlayar  namun  tidak  terjadi  insiden tubrukan di laut, karena suasana di laut lengang atau sepi seperti di laut  lepas,  apakah  terkena  sanksi  dari  mahkamah  pelayaran  ? Baga i mana  pula  hal nya  bila  m usuh  melakuka n   siasat  pera n penggelapan d i  mana seluruh lampu dipadamkan ? Di angkatan laut tidak  dikenal  adanya  pembedaan  suatu jenis  kapal  melalui  warna cat kapal tetapi pembedaan jenis kapal baik itu kapal niaga ataupun jenis-jenis kapal perang biasa dilakukan melalui identifikasi bayang­ bayang/siluet (silhouete) kapal. Siluet kapal  perang jenis destroyer pasti  akan  beda  dengan  siluet kapal  tanker ataupun  kapal  angkut tank (LST / Landing Ship 7anK) dan tentu berbeda pula dengan siluet kapal niaga .
Untuk mengetahui/identifikasi  bahwa  kapal  perang  baik siang maupun  malam  hari  lebih  dititikberatka n  kepada  kemampuan peralatan sensor khususnya peralatan elektronik yang memancarkan gelombang  elektronika.  Terdapat  peralatan-peralatan  elektronika
19 The lntemational Regulations for Preventing Collision at Sea,  also  known as Rules of the Road or International Navigation  Rules,  are  a set of statutory requirement's designed  to promote navigation safety.  These rules indude requirements for navigation lights, dayshapes and steering as well as sound signals for both good and restricted  visibility;  lihat pada situs
Pengelabuan vs Perbuatan  Curang  Dalam  Perang di Laut 838
khusus  dan  hanya  dimiliki  oleh  kapal  perang  seperti  gelombang elektronika  radar senjata yang tidak dimiliki  oleh kapal non  militer. Namun peralatan navigasi yang  biasa  dipakai  oleh  kapal sipil,  pasti pula dimiliki oleh kapal perang. Oleh  karena  itulah salah satu siasat perang di laut menggunakan aksi diam pancaran, khususnya peralatan deteksi, bila dihidupkan, pancarannya akan tertangkap peralatan kapal perang  lainnya sehingga dapat teridentifikasi.  Di samping itu,  untuk mengetahui  atau  mendapatkan  keyakinan  akan  identitas  sebuah kapal,  ada  kewenangan yang  mengatur bagi  sebuah  kapal  perang untuk ' visit and search ' melakukan  identifikasi  terhadap  kapal  lain yang  biasa  d i l akuka n   m e l a l u i   prosedur  kom u n i kasi . Seperti menanyakan identitas kapal yang dicurigai berkebangsaan mana dari negara  netral  atau  kapal  niaga  negara  musuh,  berlayar dari  mana serta  tujuan  ke  mana,  membawa  barang-barang  apa saja,  adakah kapal niaga tersebut digunakan untuk membantu kepentingan militer musuh dan lain sebagainya.
C.  Ketentuan  mengenai  Perbuatan  Cura ng ( " Perfidyj dalam Hukum Perang  di  Laut
Ketentuan "perfidy" atau  perbuatan  curang  dalam  San  Remo Manual  terdapat  pada  Pasal  1 1 1,  yang  berbunyi : "Perfidy  is prohibited.  Acts inviting  the confidence of an  adversary to  lead it to believe that it is entitled to,  or is obliged to accord, protection  under the rules of international law applicable in armed conflict,  with intent to  betray that confidence, constitute perfidy.  Perfidious acts include the
of an attack while
(a) exempt, civilian,  neutral or protected United Nation status;  (b) surrender or distress by,  e.g., sending  a distress signal or be the crew taking to life rafts. Definisi mengenai "perfidy''berikut pengertiannya, terdapat pula pada Pasal 37 ayat ( 1 )  Protokol Tambahan I tahun  1977, yang  berbunyi : "It is prohibited to  kill, injure or capture an adversary by resort to perfidy. Acts inviting  the confidence  of an  adversary to  lead him  to  believe that he is  entitled to,  or is  obliged to  accord,  protection under the rules of international law applicable in armed conflict,  with intent to betray  that confidence,  shall constitute perfidy.  The following  acts are examples of perfidy : (a)  the feigning  of an intent to negotiate under  a  flag  of truce  or of a  surrender;  (b)  the  feigning  of an
incapadtation  by wounds or sickness;  (c)  the  feigning  of civilian, non-combatant status;  and ( d)  the feigning of protected status by the use  of signs,  emblems  or  uniforms of the United Nations  or  of neutral or other States not Parties to the conflict': Definisi tersebut mengklarifikasi  beberapa  hal  yang terdapat pada  Aturan  Den  Haag 1907  yang  disebut  sebagai  tindakan  pengkhianatan (constituted treachery). Di sam ping itu aturan tersebut juga terdapat pada Pasall 15 Oxford Manual of Naval War 1913.20
Dalam Pasal  1 1 1  San  Remo tersebut secara tegas diatur bahwa Perbuatan  curang  dilarang .  Perbuatan-perbuatan  yang  termasuk perfidy adalah  :
1 .   Ka p a l   pera ng  ya n g   secara intent m e m p u nyai  m a ksud mengkhianati  keyakinan  lawan,  karena  dengan  perbuatannya lawan  yakin  bahwa  ia  mempunyai  hak,  atau  wajib  mendapat perlindungan di bawah aturan hukum intemasional yang berlaku dalam sengketa bersenjata,
2. Kapa! perang yang melakukan serangan sambil berpura-pura  :
(a)  Berstatus yang dikecualikan dari serangan, berstatus penduduk sipil, berstatus netral atau  berstatus dilindungi oleh PBB
(b)  Menyerah atau berpura-pura dalam kondisi bahaya, seperti mengirim tanda mara bahaya,  atau  menempatkan  awak kapal dalam suatu perahu penyelamat.
Hal  yang  menarik dari pasal ini adalah lagi-lagi "the launching of an attack while feigning .. . .  dst'. Hal ini mengisyaratkan bahwa bila kita berpura-pura mengibarkan bendera putih tanda menyerah atau mengirim tanda mara bahaya namun selama tidak sambil melakukan penyerangan, diperbolehkan. Oleh karena itu dalam setiap prosedur
20 Dalam Pasal  15 Oxford  Manual disebutkan bahwa  :
"Ruses  of war are  considered permissible.  Methods,  however,  which  involve  treachery are forbidden.  Thus it is  forbidden  :
(1)  To  kill or wound treacherously individuals belonging to  the opposite side;
(2)  To  make improper use of flag of truce,  to make use  of false flags,  uniforms,  or insignia, of whatever kind,  especially those of the  enemy;  as well as of the  distinctive badges  of the medical corps indicated in Artides  41 and 42".
tindakan  u ntuk meyakinkan  kondisi  lawan,  harus  selalu waspada dan  siap  siaga  kalau-kalau  musuh  hanya  berpura-pura  menyerah. Kita harus yakin bahwa mereka benar-benar menyerah bahkan kalau perlu sam pai kita berhasil melucuti senjatanya atau mengambil alih kendali. Jarang terjadi dalam suatu konflik senjata di laut, kapal musuh menyerah dengan mengibarkan bendera putih. Biasanya mereka akan berbalik haluan dan menghindar. Merupakan suatu kejanggalan bila suatu  kapal  perang  mengirim  tanda  mara  bahaya  namun  kondisi kapal  perang  tetap  mengapung sempurna  di  laut  kecuali terkena cuaca buruk,  badai  misalnya atau kapal itu akan  karam. Bagaimana dengan  perbuatan  curang  menempatkan  awak kapal pada sebuah perahu penyelamat? U ntuk awak kapal yang di perahu penyelamat bukan merupakan masalah bagi sebuah kapal perang  karena mereka tidak akan membawa senjata berkaliber besar kecuali senjata ringan perorangan .   Yang  justru  diwaspadai  adalah  kapal  perangnya  itu sendiri, selain menempatkan awak kapalnya di perahu penyelamat, adakah  kapal  tersebut  siaga  meluncurkan  rudal,  torpedo  atau menembakkan meriam? Hal inilah yang  harus diwaspadai.
Kem bali ke permasalahan awal, apakah diperbolehkan tindakan sebua h   ka pal  pera n g   ya ng  terli bat  dalam  pepera n g a n   l a ut bersembunyi  di  balik kapal  niaga dalam  rangka deception? Alasan pertama telah  dikemukakan di bagian  pendahuluan, yaitu sebagai suatu taktik yang analog dengan kecanggihan peralatan yang dapat membutakan atau  membuat blank PPI radar lawan. Alasan  kedua, dari  ketentuan  Pasal  1 1 1   San  Remo  tentang perfidy, perbuatan bersembunyi di balik kapal  niaga tidak termasuk dalam  perbuatan curang. Namun, ada yang  berpendapat bahwa tindakan ini melanggar hukum yang bukan kategori perfidykarena menjadikan kapal niaga tersebut sebagai 'tameng  hidup'.  Pendapat  ini  mendasarkan  pada Pasal  57  Protokol  Tam bahan  I  tahun  197721  yang  pada  intinya menyatakan  bahwa  dalam  melaksanakan  operasi  militer  harus menghindarkan jatuhnya korban sipil. Kita ambil suatu perumpamaan, ada  seorang  prajurit  kepergok  oleh  satu  kompi  pasukan  musuh, kemudian dia  melarikan diri berbaur ke  kerumunan massa di suatu
21Pasal 57 ayat ( 1 )  Protokol Tambahan I 1977 menyatakan bahwa "in the condud of military operations,  constant care shall be taken  to spare the  dvilian population,  dvilians and dvilian objectS'.
841 Pengelabuan vs Perbuatan  Curang  Oalam  Perang di Laut
pasar. Prajurit tersebut tidak menjadikan kerumunan massa sebagai korban sasaran tembak, tetapi dia hanya berupaya  menghindarkan dirinya  menjadi  korban sasaran tembak.  Normalnya, tidak ada satu orang pun yang bersedia menjadikan dirinya sebagai  sasaran tembak musuh. Pada umumnya pengertian tameng hidup bersifat memaksa, seperti  menyandera  seseorang,  untuk dijadikan  alat  perlindungan. Lain  pula  halnya  bila  seorang  simpatisan  atau  milisi  yang  secara sukarela  atau  sengaja  melindungi  pasukan  musu h .   Sim patisan tersebut otomatis akan kehilangan statusnya sebagai non-combatant karena  nyata-nyata  ikut dalam aksi militer musuh. Satu  lagi contoh kasus,  misal  sebuah tank  kendaraan  tempur darat bersembunyi  di balik bangunan rumah  penduduk untuk menghindar dari  serangan satu kompi tank pasukan musuh. Sesuai Pasal 57 Protokol Tambahan I  tahun 1977, maka  yang  harus  menghindarkan  jatuhnya  korban terhadap  penduduk sipil  adalah satu  kompi  tank pasukan  musuh. Kompi tank tersebut harus menghentikan tembakan. Analog dengan hal ini,  bukanlah merupakan suatu pelanggaran apabila suatu kapal perang bersembunyi di balik kapal niaga, toh kalau data-data masukan ke sistem  senjata  akurat,  maka  kapal  perang  tersebut akan  dapat dengan tepat ditembak musuh tanpa mengorbankan kapal niaganya.
Satu hal yang juga perlu mendapat perhatian bahwa perang di laut  lebih  mengarah  kepada  menghancurkan  atau  melumpuhkan kekuatan  lawan berupa kapal-kapal  perangnya itu sendiri .  Berbeda dengan perang di darat, yang pada umumnya lebih mengarah kepada membunuh  musuh  atau  menembak combatant Atau  dengan  kata lain, di  laut berperang antar kapal perang, di  darat berperang antar orang/pasukan  militer.  Taktik  tempur  darat  lebih  memanfaatkan keuntungan  medan  demi  keunggulan  pasukan,  sementara  taktik tempur  di  laut  lebih  memanfaatkan  keunggulan  teknologi  senjata untuk memenangkan pertempuran.

## D. Penutup
Mengambil  kata  bijak Sun Tzu  ahli strategi  perang  Cina  pada ta h u n   500  S M   bahwa ' all  warfare  is  based  on  deception � bagaimanapun juga siasat  untuk memenangkan pertempuran dalam suatu perang, adalah sah saja hukumnya, bahkan merupakan faktor
JURNAL  HUKUM HUMANITTR, Vol. 3, No. 4
yang penting. Penerapan hukum humaniter atau hukum perang bukan membatasi gerak langkah pasukan dan membatasi tipu muslihat atau siasat perang. Hukum humaniter mengatur bagaimana kita berperang secara benar dan  manusiawi .
Alangkah  naifnya  bila  pengetahuan  kita  tenta ng  hukum huma niter  setengah-setengah  dan  aki batnya  ragu-ragu  dalam bertindak. Sementara itu,  pihak lain sudah memahami betul aturan atau  siasat  manakah  yang lawful dan unlawful, sehingga  dengan yakin mereka akan memainkan siasat perang atau tipu muslihat secara baik.  Mengetahui tentang hukum perang sangat penting dan perl u, namun  lebih  baik  lagi  apabila kita  mengerti  akan aturan-aturannya sebelum masuk pada tingkatan pemahaman dan penganalisisan.

## DAFTAR PUSTAKA
Declaration respecting Maritime Law,  Paris,  16 April 1856. Convention  for the  Exemption  of Hospital Ships,  in  Tlme  of  Wat; from the Payment of All Dues and Taxes Imposed for the Benefit of State,  The Hague,  21  December 1904.
Convention  (VJ)  relating  to  the Status  of Enemy Merchant Ships at the Outbreak of Hostilities,  The Hague,  18 October 1907.
Convention (VII)  relating  to  the Conversion of Merchant Ships into
Warships,  The Hague,  18 October 1907.
Convention  (VIII)  relating  to  the  Laying  of Automatic  Submarine
Contact Mines,  The Hague,  18 October 1907.
Convention  (IX)  concerning Bombardment by Naval Forces in  Tlme of Wat;  The Hague,  18 October 1907.
Convention  (XI)  relative  to  Certain  Restrictions  with  regard to  the Exercise  of the  Right of Capture  in  Naval  Wat;  The Hague,  18 October 1907.
Convention (XIII)  concerning the Rights and Duties of Neutral Powers in Naval  Wat;  The Hague,  18  October 1907.
Treaty relating  to  the  Use  of Submarines  and  Noxious  Gases  in
Warfare,  Washington,  6 February1922.
Convention  (JI)  for the Amelioration of the Condition  of Wounded,
Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea,  Geneva, 12 August 1949.
Protocol Additional to  the Geneva  Conventions  of 12 August 1949, and relating to the Protections of Victims of Intemational Armed Conflicts (Protocol I},  8 June  1977.
San Remo Manual on Intemational Law Applicable to Armed Conflicts at Sea,  12 June 1944.
United Nations Convention  on the Law of the Sea,  Montego Bay,
1982.
ICRC,  Handbook of the International Red Cross and Red Crescent Movement,  Geneva, l:Ji' Ed,  1994.
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 3, No. 4