## J  RNA MH  M
• Timothy L.  H.  McCormack
Sixty  Years  from Nuremberg:  What Progress for International Criminal Law?
• Michael Cottier War Crimes in International Law: An Introduction
• Natsri Anshari Tanggung-jawab  Komando menurut  Hukum  International dan  Hukum  Nasional  Indonesia
• Harkristuti Harkrisnowo Kejahatan  Berat dan  Hukum  Humaniter
• Rina Rusman Kejahatan  Perang  dan  Beberapa  Rumusannya dalam Hukum  Pidana  Nasional
• Heru Cahyono Kejahatan  Perang yang  Diatur dalam  Hukum  International dan  Hukum  Nasional
• Konvensi  Den  Haag 1907
• Pasal-pasal tentang  Kejahatan  Perang ( War Crimes )

## Ditert>itkan oleh:
PUSAT STUDI  HUKUM MUMANITER DAN HAM OerllJ FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI

## Diterbitkan atas kerja sama dengan:
Komite lnternasional  Palang  Merah (International Committee of the Red Cross) ICRC

## JURNAL  HUKUM  HUMANITER

## Diterbitkan oleh  Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM (terls)
Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta
Pen a n g g u ng -jawab : Rektor  Universitas  Trisakti Prof  Dr.  Thoby Mutis
Dewan Redaksi Kehormata n : Prof  KGPH.  Haryomataram,  S.H. Prof  Timothy L. H. McCormack Prof  Dr. F. Sugeng  /stanto,  S.H. Prof  Or. Andi  Hamzah,  S.H. Michael Cottier,  LL. M. Brigjen.  TN/  (Pum)  PL T. Sihombing,  S.H.,  LL.M. Kol.  Chk.  Natsri Anshari,  S.H.,  LL.M. Rudi  M.  Rizki,  S.H.,  LL.M.

## Pemimpin Reda ksi
Arlina  Permanasari,  S.H.,  M.H.
A n g g ota  Reda ksi : Andrey  Sujatmoko,  S.H.,  M.H. Aji  Wibowo,  S.H.,  M.H. Kushartoyo Budisantosa,  S.H.,  M.H. Amalia  Zuhra,  S.H.,  LL.M. Jun Justinar,  S.H.,  M.H.
Sekretariat: Ade A/fay Alfinur,  S. Sos. Supriyadi,  S. E. Andi  Setiawan,  A. Md.

## Alamat Reda ksi :
Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM (terls) FH-USAKTI JI. Kyai  Tapa  No.  1 Gedung H  Lt.  5 Kampus A Grogol Jakarta  11440 Tlp./Faks.:  (021)  563-7747 E-mail:  terAs_fhusakti@yahoo.com
Jurnal Hukum Humaniter terbit setiap enam bulan pada bulan Juli dan  Desember

## EDITORIAL
Para  pem baca yang kami hormati ,
Puji  syukur  kami  panjatkan  ke  hadirat Allah  Subhanahu  Wata'ala karena berkat  rahmatNya  jualah  maka  J U RNAL  H U KUM  H UMANITER  ini  dapat hadir  di  tangan  para  pembaca  semua.  Jurnal  ini  merupakan  jurnal  yang pertama  kali  terbit di tanah  air,  secara  khusus  mengulas  berbagai  masalah hukum humaniter,  dan akan terbit setiap enam bulan sekali.
Penerbitan  j u rnal  ini  d imaksudkan  sebagai  wahana  bagi  semua  lapisan masyarakat,  baik  dari  kalangan  militer,  aparat  penegak  h ukum,  birokrat, LSM,  akademisi,  mahasiswa ,  maupun  kalangan  lainnya  yang  ingin mengetahui  secara  lebih  mendalam  mengenai  seluk-beluk  hukum humaniter.  Di  samping  itu,  konflik-konflik  yang  terjadi  di  berbagai  wilayah Republik  Indonesia  dalam  dekade  terakhir juga  menjadi  pertimbangan  lain bagi diterbitkannya jurnal ini.
Pada  ed isi  perdana  ini,  topik utama  J U RNAL  H U KUM  H UMAN ITER  adalah tentang  "kejahatan  perang" (war  crimes). Kejahatan  perang  merupakan salah satu tindak pidana yang belum sepenuhnya diakomodasikan ke dalam aturan  h ukum  nasional  I ndonesia.  Oleh  karena  itu,  sejara h   dan  praktik­ prakti k  negara  serta  beberapa  substansi  dasar  dari  peraturan-peraturan mengenai  tindak pidana  kejahatan  perang  akan  dikemukakan dalam  artikel­ artikel  utama  dan  pend ukung .  Tidak  hanya  itu,  pemaparan  h ukum  nasional serta  upaya-u paya  yang telah dilakukan khususnya  dalam  Rancangan  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  Nasional  juga  akan  ditampilkan  guna melengkapi edisi kali ini.
Di  samping  materi  pokok tersebut,  d isertakan  pula " Kolom"  yang  pada edisi ka li  ini  berisikan  tentang  Konvensi  Den  Haag  IV  ( 1 907)  yang  mengatur mengenai  hukum  dan  kebiasaan  berperang  di  darat.  Pemilihan  materi  ini sengaja  dila kukan  mengingat  urgensi  Konvensi  ini  yang  sudah  menjadi hukum  kebiasaan  internasional  dan  berlaku  bagi  semua  negara  serta merupakan  aturan  penting  dalam  hal  pengaturan  alat  dan  cara  berperang yang masih relevan dan berlaku pada saat ini.

## Atas  diterbitka nnya  jurnal  ini,  kami  mengucapkan  terima  kasih  kepada
International  Committee  of the  Red  Cross (ICRC)  yang  memiliki  komitmen tinggi dalam  upaya  mengembangkan hukum humaniter di  I ndonesia dengan mendukung penerbitan jurnal ini.
Akhir  kata ,  ka mi  berharap  semoga  penerbitan  jurrnal  ini  dapat  memenuhi kebutuhan  dan  keingintahuan  yang  mendalam  terhadap  h ukum  humaniter. U ntuk itu,  kami dengan segala kerendahan hati  akan menerima segala  kritik maupun saran-saran yang konstruktif bagi penyempurnaan j u rnal ini di  masa datang.

## Redaksi

## DAFTAR ISi
him.

## Artikel

## 1 .   Timothy L.  H .  McCormack
Sixty  Years  from  Nuremberg:  What Progress for Internatio- nal  Criminal Law? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2. Michael Cottier War Crimes in  International  Law:  An Introduction . . .  . . .  . . .  .. 2 1 3. Natsri Anshari Tanggung-jawab  Komando menurut H ukum lnternasional
dan Hukum Nasional Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 4. Harkristuti  Harkrisnowo Kejahatan Berat dan  Hukum Hu ma niter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 90 5. Rina Rusman
Kejahatan  Perang dan Beberapa Rumusannya dalam Hu- kum Pidana  Nasional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 6. Heru Cahyono
Kejahatan Perang  yang Diatur dalam H ukum l nternasional dan Hukum Nasional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 21

## Kolom
1 .   Kejahatan  Perang (War  Crimes) dalam Berbagai l nstrumen H ukum l nternasional . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . . . . .  . . . . . . 1 5 7 2. Konvensi Den  Haag  1 907 tentang Alat dan Cara Berperang 1 70 3. Terjemahan Konvensi  Den  Haag IV 1 907 tentang  H ukum dan Kebiasaan  Perang di Darat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 84 4. Teks Konvensi Den  Haag  IV  1 907 dan Lampira nnya (dalam bahasa lnggris) . . . . . .  . .  . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . . . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . 1 98

## a TERJEMAHAN  KONVENSI  DEN  HAAG  IV  1 907  MENGENAI  HUKUM DAN  KEBIASAAN  PERANG  DI  DARAT
Yang  Mulia Kaisar Jerman, Raja  Prussia  dan
Menimbang  bahwa,  pencarian  cara  untuk  memelihara  perdamaian  dan mencegah  konflik  bersenjata  antarbangsa-bangsa,  demikian  pula  perlunya memperhatikan  kasus-kasus  di  mana  seruan  untuk  mengangkat  senjata terjadi  karena  peristiwa-peristiwa  di  mana  kekhawatiran  mereka  tidak  dapat dihindari ;
Juga  dij iwai  oleh  keinginan  untuk  menyediakan,  bahkan  dalam  kasus  yang ekstrim ,   kepentingan-kepentingan  kemanusiaan  dan  kebutuhan-kebutuhan kemajuan peradaban ;
Mengingat  pentingnya  hal  ini,  untuk  meninjau  kembali  hukum-hukum  dan kebiasaan-kebiasaan  umum  dalam  perang ,  baik  dengan  memberikan pengertian,  atau  meletakkan  beberapa batasan tertentu  dalam  rangka  untuk sejauh mungkin mengurangi kerusakan;
Mempertimbangkan  bahwa  penting  untuk  melengkapi  dan  menjelaskan secara  lebih  tepat  hasil  kerja  Konferensi  Perdamaian  Ke  Dua  menyusul Konferensi  Brussel  tahun  1 87 4,  dan  diilhami  oleh  ide-ide  yang  dihasilkan oleh pemikiran sebelumnya, yang menghasilkan  ketentuan-ketentuan,  untuk membatasi  dan  mengatur kebiasaan-kebiasaan dalam perang di darat.
Menurut  pandangan  Pihak-pihak  Peserta  Agung,  ketentuan-ketentuan  ini, kata-kata  yang  diilhami  oleh  keinginan  untuk  menghilangkan  kekejaman peperangan, sejauh kepentingan militer memungkinkan ,  dimaksudkan untuk dipergunakan  sebagai  suatu  aturan  umum  bagi  tindakan  Belijeren  dalam hubungannya dengan pihak lain dan masyarakat.
Bagaimanapun  juga,  adalah  tidak  mungkin  pada  saat  sekarang  untuk menghasilkan  peraturan-peraturan  yang  mencakup  segala  keadaan  yang terjadi dalam praktik-praktik negara.
Di  sisi  lain,  Pihak  Peserta  Agung,  dengan  jelas  tidak  bermaksud  bahwa kasus-kasus  yang  tidak  dapat  diprediksi,  dalam  hal  tidak  adanya  peraturan yang tertulis,  menjadi  hal  yang  harus diputuskan dengan semena-mena oleh para Komandan Militer.
Hingga  serangkaian  aturan  hukum  perang  yang  lebih  lengkap  dapat dihasilkan,  Para  Pihak  Peserta  Agung  dengan  bijaksana  menyatakan bahwa,  dalam kasus-kasus yang tidak diatur di dalam  Regulasi yang mereka hasilkan,  masyarakat dan  Belijeren tetap berada di  bawah  perlind ungan dan aturan  prinsip-prinsi p  hukum  bangsa-bangsa  yang  dihasilkan  dari
kebiasaan-kebiasaan yang ditegakkan di antara bangsa-bangsa,  dari  hukum kemanusiaan dan keinginan nurani masyarakat.
Mereka  menyatakan  bahwa  dalam  hal  ini  terutama  pada  Pasal 1 dan  Pasal 2 dari  Regulasi yang dipergunakan haruslah dipahami.
Para  Pihak  Peserta  Agung  bermaksud  menyimpulkan  suatu  konvensi  yang baru yang berpengaruh, telah menunjuk utusan mereka :
(Nama-nama Perwakilan yang Berkuasa  Penuh)
yang  telah  menyimpan full-power mereka,  dengan  baik  dan  sejak  itu menyetujui sebagai  berikut :

## Pasal  1
Para  Pihak  Peserta  harus  mengeluarkan  instuksi-instruksi  kepada Angkatan Daratnya,  yang  harus  sesuai  dengan  Regulasi  mengenai  H ukum  dan Kebiasaan  Perang di Darat, yang dilampirkan pada Konvensi ini.

## Pasal 2
Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Regulasi  Den  Haag  sebagaimana tertera  dalam  Pasal  1  dan  juga  terdapat  dalam  Konvensi  ini,  tidak  berlaku kecuali  antar  Para  Pihak  dan  hanya  jika  semua  Belijeren  menjadi  peserta pada Konvensi ini.

## Pasal 3
Pihak  Belijeren  yang  melanggar  ketentuan-ketentuan  Regulasi  Den  Haag, jika  perl u ,   harus  bertanggung  jawab  membayar  ganti  rugi.  Pihak  Belijeren harus  bertanggung  jawab atas  semua  perbuatan-perbuatan yang  dilakukan oleh orang-orang yang  menjadi bagian dari Angkatan Bersenjatanya .

## Pasal 4
Konvensi  ini  bagi  Para  Pihak,  pada  saat  diratifikasi  harus  menggantikan Konvensi  tanggal  29  Juli  1 899  mengenai  H ukum  dan  Kebiasaan  Perang  di Darat.
Konvensi  1 899  tetap  berlaku  bagi  Para  Pihak  yang  menandatanganinya , dan yang tidak meratifikasi Konvensi ini.

## Pasal 5
Konvensi  ini harus diratifikasi secepat mungki n. Ratifikasinya harus disimpan di Den Haag. Penyimpanan  pertama  ratifikasi  harus  dicatat  dalam  sebuah proces-verbal yang  ditandatangani  oleh  para  Wakil  Negara  yang  ikutserta  juga  oleh Menteri  Luar Negeri Belanda.
Penyimpanan  berikutnya  dari  ratifikasi  harus  dibuat  melalui  suatu pemberitahuan  tertulis  yang  ditujukan  kepada  Pemerintah  Belanda  dan disertai dengan instrumen ratifikasi nya.
Salinan  yang  sah  dari  Proces-verbal  mengenai  penyimpanan  ratifikasi pertama,  sebagaimana disebutkan  dalam  ayat sebelumnya,  serta  instrumen ratifikasi,  harus  segera  dikirim  oleh  Pemerintah  Belanda  melalui  saluran diplomatik  kepada  Negara-negara  yang  diundang  pada  Konperensi Perdamaian  yang  Ke  Dua,  juga  kepada  Negara-negara  lain  yang  telah ikutserta  pada  Konvensi  ini.  Pemerintah  Belanda  harus  memberitahukan tanggal penerimaan aksesi.

## Pasal 6
Negara-negara Bukan Penandatangan dapat ikutserta dalam  Konvensi ini. Negara  yang  ingin  ikutserta  harus  memberitahukan  maksudnya  secara tertulis kepada
Pemerintah Belanda, serta menyampaikan akta keikutsertaannya tersebut agar d isimpan dalam arsip Pemerintah  Belanda. Pemerintah  Belanda  harus  sesegera  mungkin  meneruskan  kepada  semua Negara  sali nan  yang  sah  dari  pemberitahuan  tersebut  dan  juga  akta keikutsertaannya  yang  menyebutkan  tanggal pemberitahuan  tersebut diterima.

## Pasal 7
Konvensi  ini  mulai  berlaku  bagi  Negara-negara  yang  menjadi  pihak  pada penerimaan  ratifikasi  yang  pertama  kali,  enam  puluh  hari  setelah proces­ verbal yang  mencatat  penerimaan  tersebut,  dan  bagi  Negara-negara  yang akan  melakukan  ratifikasi  atau  aksesi,  maka  Konvensi  mulai  berlaku  enam puluh  hari  setelah  pemberitahuan  ratifikasi  atau  aksesi  Negara-negara tersebut diterima oleh  Pemerintah Belanda.

## Pasal 8
Dalam  hal  salah  satu  Negara  Pihak  ingin  mengakhiri  Konvensi  ini,  maka penghentian tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada  Pemerintah Belanda,  yang  harus  sesegera  mungkin  salinannya  kepada  semua  pihak lain  yang  berkaitan  dengan  konvensi  ini ,  dan  mem beritahukan  kepada mereka mengenai tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut. Penghentian  tersebut  hanya  berlaku  bagi  Negara  yang  mengirimkan pemberitahuannya, dan  hanya  akan  berlaku  satu  tahun  setelah pemberitahuan tersebut diterima oleh  Pemerintah Belanda.

## Pasal 9
Menteri  Luar Negeri  Belanda akan  mencatat dalam sebuah daftar mengenai tanggal  penyimpanan  ratifikasi  sebagaimana  yang  dimaksud  Pasal  5  ayat (3)  dan  (4) ,   serta  tanggal  pemberitahuan  aksesi  [Pasal  6  ayat  (2)],  atau tanggal  penghentian  [Pasal  8  ayat  (1 )]  setelah  diterima  oleh  Pemerintah yang bersangkutan.
Masing-masing  Pihak berhak untuk mendapatkan  akses atas daftar tersebut beserta ringkasannya.
Oleh  karena  itu ,  para  Wakil-wakil  yang  Berkuasa  Penuh  membubuhkan tandatangan mereka pada Konvensi  ini.
Disahkan  di  Den  Haag, 1 8 Oktober  1 907 ,  dalam  bentuk  aslinya,  yang disimpan  dalam  arsip  Pemerintah  Belanda,  dan  yang  mana  salinan  arsip tersebut  harus  dikirim  melalui  saluran  diplomatik  kepada  Negara-negara yang di undang dalam Konferensi  Perdamaian I I .
(Tanda tangan para pihak)

## Lampiran pada Konvensi
Regulasi mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat

## BA GIAN BAB  I

## Pasal 1

## PIHAK-PIHAK YANG BERSENGKETA KUALIFIKASI  DARI PIHAK-PIHAK YANG  BERSENGKETA
Hukum,  hak-hak dan  kewajiban-kewajiban  berperang  tidak hanya diterapkan kepada  tentara,  tetapi juga  kepada  milisi  dan  kelompok  sukarelawan  yang memenuhi persyararatan-persyaratan sebagai  berikut:
1 .   Dipimpin  oleh  seorang  komandan  yang  bertanggung  jawab  atas  anak buahnya;
2.  Mempunyai  suatu  lambang  pembeda  khusus  yang  dapat  dikenali  dari jarak jauh;
3.  Membawa senjata secara terbuka; dan
4.  Melakukan  operasinya  sesuai  dengan  peraturan-peraturan  dan kebiasaan-kebiasaan perang.
Di  Negara-negara  di  mana  milisi  atau  kelompok  sukarelawan  merupakan atau  menjadi  bagian dari tentara,  maka  mereka  termasuk  dalam  pengertian "Angkatan  Darat" .

## Pasal 2
Penduduk  di  wilayah  yang belum  diduduki,  yang  pada  saaat  musuh  akan menyerang,  secara  spontan  mengakat  senjata  untuk  memberikan perlawanan tanpa  sempat  mengorganisir diri  mereka sendiri  sesuai  dengan Pasal 1 , harus  dianggap  sebagai  Belijeren  apabila  mereka  mengangkat senjata secara terbuka  dan  apabila mereka  mematuhi hukum dan  kebiasaan perang.

## Pasal 3
Angkatan  Bersenjata  dari  pihak-pihak  yang  berperang  dapat  terdiri  dari kombatan  dan  non-kombatan.  Jika  tertangkap  oleh  musuh  maka  keduanya mempunyai  hak untuk diperlakukan sebagai tawanan perang.

## BAB I I
Pasal 4

## TAWANAN  PERANG
Tawanan  perang adalah  mereka yang  berada dalam kekuasaan  Pemerintah musuh,  bukan  berada  dalam  kekuasaan  individu  atau  kelompok-kelompok yang menangkap mereka.
Para tawanan perang tersebut harus diperlakukan dengan manusiawi. Semua  harta  benda  pribadi  tawanan  perang ,  kecuali  senjata,  kuda,  atau dokumen-dokumen  militer,  akan tetap menjadi milik mereka.

## Pasal 5
Para tawanan perang dapat diinternir di  dalam sebuah  kota,  benteng, kemah atau tempat lainnya dan tidak boleh bepergian dalam  batas-batas yang telah ditentukan;  tetapi  mereka  tidak  dapat  diasingkan  kecuali  atas  tindakan keamanan dan hanya jika keadaan mengharuskan demikian.

## Pasal 6
Negara  dapat  mempekerjakan  para  tawanan  perang,  kecuali  para  perwira, sesuai  dengan  pangkat  dan  kapasitas  mereka.  Tugas-tugas  mereka  tidak boleh berlebihan dan tidak ada hubungannya dengan peperangan. Para  tawanan  dapat  diberi  wewenang  untuk  bekerja  melayani  masyarakat, atau  menurut pilihannya sendiri.
Pekerjaan  yang  dilakukan  untuk  negara  dibayar  sesuai  tarif  yang  berlaku atas  pekerjaan  yang  sama  yang  dilakukan  oleh  tentara  nasional  atau,  jika tidak  ada  tarif  semacam  itu,  maka  harus  dibayar  sesuai  dengan  pekerjaan yang dilakukan.
Apabila  pekerjaan  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  pelayanan  publik  atau untuk  kepentingan  perorangan,  maka  persyaratan-persyaratannya  harus ditentukan dalam perjanjian dengan  pihak Penguasa Militer.
Upah  para tawanan  perang  harus  mengikuti  dan  sesuai  dengan  kedudukan mereka,  sisanya  harus  dibayarkan  kepada  mereka  pada  saat  mereka dibebaskan ,  setelah dikurangi dengan biaya  hidup mereka selama ditahan.

## Pasal 7
Pemerintah  yang  menahan  para  tawanan  perang  bertanggung  jawab  atas semua urusan yang berhubungan dengan para tawanan tersebut. Dalam hal tidak adanya suatu  perjanjian khusus antara  Belijeren,  maka para tawanan  perang  harus  diperlakukan  khusus  seperti  dalam  hal  makanan, tempat  tinggal  dan  pakaian,  sama  seperti  yang  didapatkan  oleh  pasukan tentara nasional yang menangkap mereka.

## Pasal 8
Tawanan  perang  harus  tunduk  pada  hukum,  aturan-aturan  serta  perintah resmi dari  pasukan bersenjata negara yang menangkap mereka. Setiap tindakan  insubordinasi  yang  berhubungan dengan tawanan tersebut, akan  mendapatkan  hukuman  yang  lebih  keras  apabila  memang  dianggap perlu.
Para  tawanan yang  melarikan  diri  yang tertangkap  sebelum  mereka  sempat bergabung  kembali  dengan  pasukan  mereka,  atau  sebelum  meninggalkan wilayah yang diduduki oleh pasukan mereka,  dapat diberi  hukuman disiplin. Para  tawanan yang  setelah  berhasil  melarikan diri  tertangkap kembali,  tidak dapat dihukum atas tindakannya tersebut.

## Pasal 9
Setiap  tawanan  perang,  apabila  ditanya,  harus  memberitahukan  nama sebenarnya  dan  pangkatnya  dan jika  ia mengabaikan peraturan  ini  maka  ia dikenakan hukuman sesuai dengan golongannya .

## Pasal 1 0
Tawanan  perang  dapat  dibebaskan  sesuai  dengan  masa  percobaan ,   jika hukum  di  negara  mereka  mengaturnya ,  dan  dalam  hal  ini  mereka  terikat pada  perjanjian  yang  telah  mereka  buat,  demi  kehormatannya,  untuk memenuhi  perjanjian  tersebut  baik  kepada  pemerintahan  mereka  sendiri maupun  kepada pemerintah yang menawan mereka.
Dalam  hal  demikian,  maka  pemerintah negara mereka wajib tidak  menerima atau  mendapatkan  apapun  dari  tawanan  tersebut  selama  masa percobaannya.

## Pasal  1 1
Seorang  tawanan perang  tidak  dapat  dipaksa  untuk  menerima kebebasannya  dengan  masa  percobaan ,  sebagaimana  pemerintahan  dari negara musuh tidak wajib untuk menerima permintaan para tawanan perang yang ingin dibebaskan dengan  masa percobaan.

## Pasal 1 2
Tawanan  perang manapun yang telah dibebaskan  dengan masa  percobaan dan  tertangkap  kembali  karena  berperang  melawan  pemerintahan  yang telah  ia  bela  sebelumnya,  atau  melawan sekutu  dari  pemerintahan  tersebut, maka  ia  akan  kehilangan  haknya  sebagai  tawanan  perang  dan  dapat diajukan ke pengadilan.

## Pasal 1 3
Orang-orang yang  menyertai suatu pasukan tanpa secara  langsung menjadi anggotanya,  seperti  koresponden  surat  kabar,  reporter,  kontraktor,  yang kemudian jatuh  ke tangan  musuh  dan dianggap perlu  untuk ditawan, berhak untuk  diperlakukan  sebagai  tawanan  perang ,  asalkan  mereka  dapat menunjukkan sertifikat dari  pasukan yang berwenang yang mereka ikuti .

## Pasal 1 4
Sebuah  kantor  penerangan  mengenai  tawanan  perang  dibentuk, pada waktu  permusuhan  di  mulai di setiap  negara  yang  berperang,  dan  bila  perlu di  Negara-negara  netral yang  menerima Belijeren di wilayahnya .  Fungsi dari Kantor  tersebut  adalah  untuk  menjawab  semua  pertanyaan  mengenai tawanan  perang,  d ilengkapi  dengan  berbagai  macam  sumber  mengenai
informasi  yang  penuh  berkaitan  dengan  penawanan  dan  pertukaran tawanan,  pembebasan  bersyarat,  pertukaran,  tawanan  yang  melarikan  diri , ijin  k e   rumah  sakit,  kematian  para  tawanan  perang  serta  informasi  terkini yang penting  mengenai pemulangan setiap tawanan perang.  Kantor tersebut harus  menyebutkan  kepulangan  tawanan  perang  mengenai  nomor resimennya,  nama  lengkap  dan  nama  keluarganya ,  umur,  alamat,  pangkat, kesatuan,  luka-lukanya,  tanggal  dan  tempat  ia  ditangkap,  tempat penahanannya ,  tentang  sakit  dan  kematiannya,  serta  observasi  apapun pada ciri-ciri khusus lainnya yang dimiliki oleh tawanan tersebut.  Kepulangan seorang  tawanan  perang  harus  disampaikan  kepada  Pemerintah  Belijeren pihak lawan setelah terciptanya perdamaian.
Kantor  Penerangan  juga  berfungsi  untuk  menerima  dan  mengum pulkan semua  benda-benda  pribadi ,   benda-benda  berharga,  surat-surat  dan sebagainya  yang  ditemukan  di  medan  perang  atau  yang  ditinggalkan  oleh para  tawanan  yang  telah  dibebaskan  tanpa  syarat  atau  yang  telah dipertukarkan atau yang  telah  melarikan  diri ,  atau yang  meninggal  di  rumah sakit  atau  meninggal  di  ambulan  dan  untuk  menyerahkan  mereka  kepada pihak-pihak yang  berkepentingan.

## Pasal 1 5
Lembaga-lembaga  bantuan  bagi  para  tawanan  perang ,  yang  didirikan berdasarkan  hukum  negaranya  dengan  tujuan  untuk  melakukan  kegiatan amal  harus  menerima  dari  Belijeren,  untuk  lembaga  mereka  sendiri  dan agen-agen  mereka  yang  ditunjuk,  setiap  fasilitas,  dalam  batas-batas kepentingan  militer  dan  aturan-aturan  administratif,  demi  efisiensi  tugas­ tugas kemanusiaan.
Perwakilan lembaga-lembaga
tersebut dapat ditunjuk untuk mendistribusikan  bantuan  ke  tempat-tempat  interniran,  juga  ke  tempat­ tempat  pemberhentian  repatriasi  para  tawar:ian,  apabila  dilengkapi  dengan ijin  khusus  dari  pihak  militer yang  berwenang,  dan  memberikan  pernyataan secara tertulis untuk mematuhi semua  peraturan yang  berlaku.

## Pasal  1 6
Kantor  Penerangan  mendapatkan  kemudahan  berupa  pembebasan  biaya pos.  Surat  menyurat,  transaksi  keuangan  dan  benda-benda  berharga  serta kiriman  pos  yang  ditujukan  untuk  para  tawanan  ataupun  dikirimkan  oleh mereka  harus  bebas  dari  semua  biaya  pos  baik  di  negara  asal  maupun  di negara tujuan pos,  serta di negara yang dilaluinya.
Hadiah-hadiah  dan  bantuan  bagi  para  tawanan  perang  harus  di bebaskan oleh negara yang  dilaluinya, dari semua pajak impor dan  pajak-pajak lainnya serta  bebas  biaya  bagasi  atas  transportasi  kereta  a pi  Pemerintah.

## Pasal 1 7
Perwira-perwira yang dipenjarakan harus menerima pembayaran yang sama dengan  perwira  yang  sepangkat  dengannya  di  negara  tempat  mereka ditangkap, jumlahnya harus dibayar kembali  oleh  Pemerintah  mereka.
JU RNAL  HUKU M  H U MANITER,  Vol.  1 ,  No.  1 .
P a s a l 1 8
Para  tawanan  perang  berhak  menikmati  kebebasan  sepenuhnya  untuk melaksanakan  ajaran  agamanya,  termasuk  menghadiri  khotbah  di  gereja tempat  ia  menjadi  jemaatnya,  asalkan  mereka  tunduk  pada  aturan  yang dikeluarkan oleh  pihak militer yang berwenang.
P a s a l 1 9
Surat  wasiat  para  tawanan  perang  diterima  atau  dibuat  berdasarkan persyaratan-persyaratan  yang  sama  bagi  tentara  angkatan  bersenjata nasional.
Aturan  yang  sama  berlaku  pula untuk pemberian  sertifikat  kematian,  seperti halnya  untuk  pemakaman  tawanan  perang.  Pemberian  sertifikat  diberikan berdasarkan tingkat dan kepangkatan mereka.
P a s a l 20
Setelah tercapainya  perdamaian,  repatriasi tawanan perang  harus dilakukan sesegera mungkin.

## BAB  Ill ORANG-ORANG YANG SAKIT DAN LUKA-LUKA

## Pasal 21
Kewajiban  para  pihak  yang  berperang  berkaitan  dengan  orang  yang  sakit dan Iuka-Iuka diatur oleh Konvensi Jenewa.

## BAGIAN  II  PERMUSUHAN BAB  I  ALAT-ALAT  U NTUK  MELUKAI  MUSUH,  PENGEPUNGAN  DAN PEMBOMAN

## Pasal 22
Hak  para  pihak yang  berperang  untuk  menggunakan alat-alat  untuk  melukai musuh adalah tidak tak terbatas.

## Pasal 23
Sebagai  tambahan  atas  larangan-larangan  yang  ditentukan  oleh  Konvensi­ konvensi khusus, maka secara khusus dilarang untuk: (a) menggunakan racun atau senjata beracun;
(b) membunuh  atau  melukai  secara  kejam  orang-orang  atau  tentara  dari pihak musuh;
(c)  membunuh  atau  melukai  lawan yang telah  meletakkan  senjatanya,  atau tidak  lagi memiliki alat pertahanan, atau yang  telah  menyerah;
(d) menyatakan bahwa perlindungan tidak akan diberikan ;
(e)  menggunakan senjata,  proyektil,  atau  bahan-bahan yang  mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu;
(f)  menyalahgunakan  bendera  perdamaian,  bendera  nasional,  atau  tanda militer  dan  seragam  musuh,  dan  juga  atribut-atribut  pembeda  dari Konvensi Jenewa;

## Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat
(g) menghancurkan  atau  menyita  harta  benda  milik  musuh,  kecuali  jika penghancuran  atau  penyitaan  tersebut  diperlukan  bagi  kepentingan mi liter;
(h)  menyatakan penghapusan. penundaan atau tidak dapat dilaksanakannya hak-hak pembelaan warga  negara  pihak m usuh dalam suatu  pengadilan. Suatu  Pihak  Belijeren  sebaliknya,  dilarang  menghasut  warga  negara pihak  lawan  u ntuk  ikutserta  dalam  operasi  peperangan  yang  ditujukan kepada  negara  mereka,  meskipun  mereka  telah  bekerja  pada  Belijeren sebelum dimulainya peperangan.

## Pasal 24
Tipu  daya  perang  dan  penggunaan  cara-cara  yang  diperl ukan  untuk memperoleh i nformasi  mengenai musuh dan negaranya diperbolehkan.

## Pasal 25
Penyerangan  atau  pemboman  dengan  alat  apapun  terhadap  kota-kota. kampung-kampung ,   pemukiman  atau  bangunan-bangunan  yang  tidak dipertahankan adalah dilarang.

## Pasal 26
Petugas yang  berwenang  dari  pasukan  penyerang,  sebelum  memulai suatu pemboman  kecuali  dalam  hal  terjadi  penyerbuan,  harus  melakukan  segala kewenangan  yang  dimilikinya  untuk  memberikan  peringatan  kepada penguasa.

## Pasal 27
Dalam  hal  pengepungan  dan  pemboman,  semua  langkah  yang  perlu  harus dilakukan,  u ntuk sejauh m ungkin  menghindari  bangunan-bangunan  ibadah, kesenian,  ilmu  pengetahuan  dan  panti  sosial,  monumen  bersejarah,  rumah sakit  dan  tempat  orang  sakit  dan  terluka  dikumpulkan,  asalkan  tempat­ tempat tersebut  tidak digunakan untuk tujuan-tujuan militer.
Pasukan  yang  mengepung  harus  menandai  bangunan-bangunan  atau tempat-tempat dengan tanda-tanda  khusus  yang  terlihat,  yang  sebelumnya harus diberitahukan kepada  pihak penyerang.

## Pasal 28
Penjarahan  terhadap  sebuah  kota  atau tempat.  walaupun diperoleh dengan cara penyerangan adalah dilarang.

## BAB II MATA-MATA

## Pasal 29
Seseorang  hanya  dapat  dianggap  sebagai  mata-mata  apabila  melakukan suatu  perbuatan  secara  diam-diam  atau  berpura-pura  untuk  mencari  dan memperoleh informasi di daerah operasi dari negera-negara yang berperang dengan maksud untuk memberitahukannya kepada pihak musuh.
Tentara yang tidak berada dalam penyamaran yang telah menerobos masuk ke daerah operasi  pihak musuh untuk memperoleh informasi,  tidak dianggap sebagai mata-mata.  Demikian pula, golongan berikut tidak dianggap sebagai mata-mata:  tentara  atau  orang  sipil  yang  melaksanakan  misinya  secara terbuka,  yang  bertugas untuk menyerahkan  berita,  baik kepada  pasukannya sendiri  maupun  kepada  musuhnya .
Dalam  pengertian  i n i   termasuk  juga  orang-orang  yang  dikirimkan  dengan menggunakan  balon  untuk  menyampaikan  berita  dan  biasanya  untuk memelihara  komunikasi  diantara  satuan-satuan  yang  berbeda  dari  suatu pasukan  atau suatu wilayah.

## Pasal 30
Seorang  mata-mata  yang  tertangkap  ketika  sedang  melaksanakan pekerjaannya  tidak  dapat  dihukum  tanpa  melalui  proses  pengadilan sebel umnya.

## Pasal 31
Seorang  mata-mata  yang  telah  bergabung  kembali  dengan  pasukannya kemudian  tertangkap  oleh  musuh,  diperlakukan  sebagai  penjahat  perang, dan tidak dibebani  tanggung jawab atas tindakan  mata-mata yang dilakukan sebelumnya.

## BAB  Ill  BENDERA GENCATAN SENJATA

## Pasal 32
Seseorang  dianggap  sebagai  pembawa  bendera  gencatan  senjata,  yang diberi  kewenangan  oleh  salah  Belijeren  untuk  berkomunikasi  dengan  pihak Belijeren  lainnya  dengan  membawa  bendera  putih.  la  berhak  untuk  tidak diganggu-gugat,  seperti  halnya  peniup  terompet,  penabuh  drum,  pembawa bendera penerjemah yang  mungkin menyertainya.

## Pasal 33
Komandan  yang  mengutus  pembawa  bendera  gencatan  senjata  tidak  wajib menerimanya dalam berbagai keadaan. la  dapat  melakukan  segala  langkah  yang  diperlukan  untuk  mencegah  si pembawa  bendera mengambil  keuntungan dari  misinya  untuk mendapatkan informasi.
Dalam  hal  penyalahgunaan,  Komandan  berhak  menahannya  untuk sementara waktu.

## Pasal 34
Pembawa  bendera  gencatan  senjata  kehilangan  hak  tidak  dapat  digangu gugat  apabila  terbukti  dengan  jelas  dan  tidak  dapat  dibantah,  telah mengambil keuntungan dari  posisinya yang istimewa itu untuk mengintrogasi atau melakukan pengkhianatan.

## BAB  IV PENYERAHAN
Pasal 35
Penyerahan-penyerahan  yang  disetujui  antar  negara  yang  melakukan perjanjian harus sesuai dengan aturan-aturan  kehormatan militer.
Setelah  disetujui,  perjanjian  tersebut  harus  dengan  seksama  diawasi  oleh kedua pihak.

## Pasal 36
Suatu  gencatan  senjata dapat  menunda  operasi  militer dengan  persetujuan bersama antara  Negara-negara yang berperang. Jika jangka waktunya tidak ditentukan,  negara  yang  berperang  dapat  melanjutkan  operasinya  kapan saja,  asalkan  pihak musuh selalu diperingatkan  mengenai waktu  yang telah disetujui, sesuai dengan gencatan senjata.

## Pasal 37
Gencatan  senjata dapat bersifat umum maupun setempat.  Gencatan senjata yang  bersifat  umum  menunda  semua  operasi  militer  dari  negara  yang berperang;  gencatan  senjata  yang  bersifat  setempat  menunda  operasi militer  hanya  pada  satuan-satuan  tertentu  dari  pasukan  Belijeren  dan berlaku dalam  radius tertentu.

## Pasal 38
Gencatan senjata  harus  diberitahukan  secara  resmi  dan  dalam  waktu  yang tepat  kepada  para  pasukan  serta  penguasa  yang  berwenang .  Peperangan dihentikan  dengan segera setelah adanya pemberitahuan atau pada tanggal yang telah ditentukan.

## Pasal 39
Para  Pihak,  dalam  klausula-klausula  persetujuan  gencatan  senjata,  harus merumuskan  kembali  hal-hal  apa  yang  dapat  dilakukan  dalam  medan peperangan, baik dengan  penduduk maupun dengan  pihak-pihak lainnya.

## Pasal 40
Setiap  pelanggaran  seri us  terhadap  gencatan  senjata  yang  dilakukan  oleh salah  satu  pihak  dapat  mengakibatkan  kelompok  lain  berhak  untuk mengakhiri  gencatan  senjata  tersebut  dan,  bahkan  dalam  keadaan  yang mendesak,  untuk memulai kembali permusuhan.

## Pasal 41
Suatu  pelanggaran  terhadap  gencatan  senjata  yang  dilakukan  oleh seseorang  yang  bertindak  atas  inisiatifnya  sendiri ,  mengakibatkan  si­ pelanggar berhak untuk dihukum,  dan jika  perlu mendapatkan  hukuman dan harus memberi kan ganti rugi kepada korban atas kerugian yang diderita.

## BAGIAN  Ill  PENGUASA  MILITER  DI WILAYAH  N EGARA  YANG BERTI KAI

## Pasal 42
Suatu  wilayah  dinyatakan  diduduki  ketika  wilayah  tersebut  secara  nyata berada di  bawah penguasaan pasukan musuh. Pendudukan  diterapkan  hanya  kepada  wilayah-wilayah  dimana  penguasa yang dijelaskan di atas terbentuk dan dapat dijalankan.

## Pasal 43
Kewenangan  dari  penguasa  yang  sah  secara  nyata  telah  beralih  ke  tangan pihak  Penguasa  Pendudukan  yang  akan  mengambil  semua  langkah dalam kewenangannya untuk menjamin dan secepatnya mengembalikan ketertiban dan  keamanan  umum,  dengan  menghormati  hukum  yang berlaku di  negara terse but.

## Pasal 44
Suatu pihak yang berperang dilarang untuk memaksa penduduk dari wilayah yang  diduduki  untuk  memberikan  informasi  mengenai  tentara  dari  pihak berperang lainnya, atau mengenai alat-alat pertahanan mereka.

## Pasal 45
Dilarang  untuk  memaksa  penduduk  dari  wilayah  yang  diduduki  untuk bersumpah setia kepada  Penguasa  Pendudukan.

## Pasa1 46
Kehormatan  dan  hak-hak  keluarga  dan  hak  hidup  manusia  serta  hak  milik pribadi  dan  juga  praktik  keagamaan  serta  kebebasan  beribadah  harus dihormati .
Hak milik pribadi tidak boleh dirampas.
Pasal 47 Penjarahan dengan tegas dilarang.

## Pasal 48
Jika  dalam  wilayah  yang  diduduki,  Penguasa  Pendudukan  mengumpulkan pajak,  untuk  kepentingan  negara,  maka  Penguasa  Pendudukan  dalam melaksanakan hal tersebut,  sejauh memungkinkan,  harus menyesuaikan diri dengan aturan-aturan  penetapan  pajak yang  berlaku,  dan  konseukuensinya harus  terikat  untuk  membiayai  ongkos-ongkos  administrasi  di  wilayah  yang diduduki ,  sebagaimana yang dilakukan pula oleh Pemerintah yang sah.

## Pasal 49
Jika  di  samping pajak-pajak yang tercantum  dalam pasal-pasal sebelumnya, Penguasa  Pendudukan  memungut  pajak  lainnya  di  wilayah  yang  diduduki, maka  hal  tersebut  hanya  dapat dilakukan  dalam  rangka  kepentingan  militer atau pengelolaan wilayah yang  bersangkutan.

## Pasal SO
Tidak  ada  hukuman  yang  bersifat  umum,  finansial  atau  sebaliknya,  yang dapat dibebankan kepada  penduduk atas tindakan  individu yang tidak dapat dianggap sebagai tanggung jawab kolektif.

## Pasal 51
Tidak  ada  kontri busi  yang  dikumpulkan  kecuali  berdasarkan  perintah  tertulis dan atas tanggung jawab Panglima Perang.
Retribusi  ini  hanya  akan  dilakukan,  sejauh  m ungkin,  menurut  aturan  yang ada dan perkiraan yang berlaku dalam  perpajakan. Untuk  setiap  kontribusi ,  sebuah  tanda  terima  harus  diberikan  kepada  si pembayar.

## Pasal 52
Pengadaan  barang  maupun  jasa  tidak  dapat  diminta  dari  masyarakat  atau para penduduk setempat,  kecuali untuk keperluan tentara pendudukan.
Pengadaan  tersebut  harus  sebanding  dengan  sumber  daya  negara,  dan sifatnya tidak untuk melibatkan  penduduk untuk ambil  bagian dalam operasi militer yang ditujukan untuk melawan negara  mereka sendiri . Pengadaan  barang  d a n  jasa  tersebut  hanya  dilaksanakan  untuk  keperluan komandan di daerah yang diduduki .
Pengadaan  barang  sedapat mungkin harus dibayar dalam  bentuk tunai; jika tidak,  maka  suatu  tanda  terima  harus  diberikan  dan  jumlah  pembayaran harus dilakukan secepat mungkin.

## Pasal 53
Tentara  pendudukan,  hanya  dapat  mengambil  pemilikan  atas  uang  tunai, dana  dan  surat-surat  berharga  yang  merupakan  m ilik  langsung  negara, depot  senjata,  alat-alat  angkutan  dan  gudang-gudang  penyimpanan,  dan umumnya,  semua  benda-benda  bergerak  milik  negara  yang  dapat dipergunakan untuk operasi militer.
Semua  peralatan,  apakah  di  darat,  di  laut,  atau  di  udara,  yang  dihasilkan dari transmisi  pemberitaan atau untuk pengangkutan orang  maupun barang, yang diatur secara khusus oleh hukum maritim, gudang-gudang senjata, dan umumnya  semua  jenis  peralatan  perang  dapat  disita,  bahkan  apabila barang-barang  tersebut  milik  perorangan,  tetapi  barang-barang  tersebut harus  dikembalikan dan ganti  kerugian harus dikembalikan pada saat damai.

## Pasal 54
Kabel-kabel  bawah  laut  yang  menghubungkan  suatu  wilayah  pendudukan dengan wilayah  netral  tidak dapat disita  ataupun dihancurkan  kecuali dalam hal  yang  sangat  mendesak.  Peralatan  tersebut  juga  harus  diperbaiki  dan diganti  kerugiannya pada masa damai.

## Pasal 55
Negara  Pendudukan  harus  hanya  dianggap  sebagai  administrator  dan pengelola  bangunan-bangunan  umum,  pemukiman  umum,  hutan-hutan  dan lahan  pertanian  yang  menjadi  milik  Negara  Musuh,  dan  yang  terletak  di
JU RNAL HUKUM H U MANITER, Vol.  1,  No.  1 .
dalam wilayah  Negara yang diduduki.  Negara  Pendud ukan harus melindungi modal  dari  benda-benda  tersebut  dan  mengurusnya  berdasarkan  aturan­ aturan yang ada.

## Pasal 56
Harta  benda  masyarakat,  yaitu  institusi-institusi  yang  ditujukan  untuk peribadatan  keagamaan,  kegiatan  amal  dan  pendidikan,  seni  dan pengetahuan,  bahkan  harta  benda  yang  dimiliki  oleh  Negara,  harus diperlakukan sebagai harta  benda milik pribadi. Semua  penyitaan,  penghancuran  atau  kerusakan  yang  sengaja  dilakukan terhadap  institusi-institusi  yang  memiliki  sifat  tersebut  di  atas,  monumen­ monumen  bersejarah,  gedung-gedung  kesenian  dan  pengetahuan  adalah dilarang, dan harus dilakukan berdasarkan  prosedur hukum.
(Diterjemahkan oleh Arlina Permanasari)
JU RNAL H UKUM H U MANITER, Vol.  1 ,  No.  1 .