## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146 E-ISSN
2775-3174 Volume 3, Nomor 1, 2023

## Authors
Maryadi

## Affiliation
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Email
maryadipwdc@gmail.com

## Date Submission
20 Januari 2023

## Date Accepted
30 January 2023
Date Published
31 January 2023

## DOI
10.52249

## PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT  ATAS  PENGGUNAAN  BARANG MEDIS HABIS PAKAI YANG DI REUSABLE TERHADAP PASIEN

## Abstract
The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia alludes to that every  person  has  the  right  to  live  in  physical  and  spiritual prosperity,  to  have  a  place  to  live,  to  have  a  good  and  healthy environment  and  to  receive  health  services.  This  research  will  be structured using the type of empirical juridical research. The data sources  used  are  primary  and  secondary  data.  The  researcher's primary data refers to data or facts and legal cases obtained directly through  research  in  the  field  including  information  from respondents relating to the object of research and practices that can be seen and related to the object of research. Secondary data is done by  means  of  a  literature  study.  Secondary  data  in  this  study include:  Primary  legal  materials,  which  consist  of:  the  1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Criminal Code, the Criminal  Procedure  Code,  Law  Number  36  of  2009  concerning Health,  and  Law  Number  44  of  2009  concerning  Hospitals. Hospitals  are  responsible  for  negligence  caused  by  medical personnel in carrying out medical actions on patients. In addition, the existence of the Corporate Liability doctrine requires hospitals to  be  legally  responsible  for  all  events  that  occur  in  the  hospital. The form of responsibility is to compensate patients who have been harmed  by  negligence  committed  by  medical  personnel.  The  legal protection  that  can  be  carried  out  by  the  patient  or  the  patient's family  for  the  negligence  of  medical  personnel  in  carrying  out medical actions against him is to resolve it either through litigation or non-litigation.
Keywords: Cosumable, Hospital Liability, Reusable

## Abstrak
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 menyinggung bahwa setiap orang memiliki hak hidup sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan.  Penelitian  ini akan  disusun  dengan  menggunakan  tipe  penelitian  yuridis empiris.  Sumber  data  yang  digunakan  adalah  data  primer dan sekunder. Data primer  peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui  penelitian  di  lapangan  termasuk  keterangan  dari responden  yang  berhubungan  dengan  objek  penelitian  dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian.  Data  sekunder  dilakukan  dengan  cara  studi kepustakaan.  Data  sekunder  dalam  penelitian  ini  meliputi:
Bahan  hukum  primer,  yang  terdiri  dari  :  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945,  KUHP,  KUHAP,
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,
Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009  Tentang  Rumah Saki.  Rumah  sakit  bertanggung  jawab  atas  kelalaian  yang ditimbulkan  oleh  tenaga  medis  dalam  melakukan  tindakan medis kepada pasien. Ditambah lagi dengan adanya doktrin Corparate  Liability  mengharuskan  rumah  sakit  untuk bertanggung jawab secara hukum atas segala peristiwa yang terjadi  di  rumah  sakit.  Bentuk  tanggung  jawabnya  adalah dengan  mengganti  kerugian  kepada  pasien  yang  telah dirugikan  dengan  adanya  kelalaian  yang  dilakukan  oleh tenaga  medis.  Perlindungan  hukum  yang  dapat  dilakukan oleh  pasien  ataupun  keluarga  pasien  atas  kelalaian  tenaga medis  dalam  melakukan  tindakan  medis  terhadapnya adalah  dengan  menyelesaikannya  baik  melalui  litigasi maupun non-litgasi.
Kata  Kunci  : Pertanggungjawaban  Rumah  Sakit,  Brang Habis Pakai, Reusable

## Pendahuluan
Kesehatan  merupakan  Hak  Asasi  Manusia  dan  salah  satu  unsur  kesejahteraan  yang harus  diwujudkan  sesuai  dengan  cita-cita  Bangsa  Indonesia.  Kesehatan  menurut    S. Soetrisno(S. Soetrisno, 2010d) merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, di samping sandang, pangan dan papan. Berkembangnya pelayanan kesehatan dewasa ini, memahami etika  kesehatan  merupakan  bagian  terpenting  dari  kesejahteraan  masyarakat.  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menyinggung  bahwa  setiap  orang memiliki  hak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan. Kemudian, negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas yang layak. Guna mencapai tujuan  nasional,  diselenggarakanlah  upaya  pembangunan  berkesinambungan  yang merupakan  suatu  rangkaian  pembangunan  secara  menyeluruh  terarah  dan  terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan secara umum dan menyediakan Pelayanan Kesehatan  secara  khusus.  Menurut  Hermien  Hadiati,  di  Indonesia  aspek  hukum  dalam bidang  kesehatan  telah  diimplementasikan  dengan  dikeluarkannya  berbagai  peraturan perundang-undangan  yang  bersifat  sektoral.  Sebagai  contoh,  antara  lain  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  1992  yang  digantikan  dengan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan,  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan  Publik,  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  44  Tahun  2009  Tentang  Rumah  Sakit,  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  29  Tahun  2004  Tentang  Praktik  Kedokteran,  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  18  Tahun  2014  Tentang  Kesehatan  Jiwa,  UndangUndang  Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang  Keperawatan(Hermien Hadiati, 2016).
Pelayanan kesehatan di Indonesia menurut Bahder Johan Nasution secara mendasar diatur dalam Pasal 28H ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik
dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian, Pasal 34 ayat (3) yang menyebutkan  bahwa  negara  bertanggungjawab  atas  penyediaan  fasilitas  pelayanan kesehatan  dan  fasilitas  pelayanan  umum  yang    layak(Bahder  Johan  Nasution,  2005). Pelayanan  menurut  Amin  Ibrahim  merupakan  kunci  bagi  organisasi  untuk  dapat  tetap bertahan,  sebab  pelayanan  berkaitan  erat  dengan  kepuasan  pelanggan.  Saat  ini,  berbagai upaya  dilakukan  organisasi  untuk  memberikan  layanan  yang  berkualitas  kepada pelanggan,  kerena  organisasi  akan  mendapat image positif  apabila  mampu  memberikan pelayanan  yang  berkualitas.  Organisasi  yang  tidak  mampu  memberikan  pelayanan  sesuai dengan  harapan  pelanggan,  maka  tidak  menutup  kemungkinan  organisasi  akan ditinggalkan  pelanggan(Amin Ibrahim, 2008). Instalasi Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah  Sakit  (IPSRS)  adalah  suatu  unit  fungsional  guna  melaksanakan  kegiatan  teknis instalasi, pemeliharaan dan perbaikan, agar fasilitas yang menunjang pelayanan kesehatan di  Rumah  Sakit  yaitu  sarana,  prasarana  dan  peralatan  alat  kesehatan  Rumah  Sakit  selalu berada dalam keadaan layak pakai guna menunjang pelayanan kesehatan yang paripurna dan prima kepada pelanggan.
Penanganan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya harus didukung bukan hanya oleh kemampuan dan pengetahuan saja, melainkan sarana dan prasarana dalam hal ini alat medis yang digunakan oleh dokter harus memenuhi Standar Operational Prosedure. Selain itu harus layak pada saat pengoperasian peralatan medis tersebut, mengingat semua pasien “berhak” mendapatkan serta memperoleh layanan yang efektif dan efisien, sehingga pasien  terhindar  dari  kerugian  fisik  dan  materi.  Pelayanan  kesehatan  yang  baik eksistensinya  adalah  mutlak  hak  warga  negara  yang  dijamin  oleh  konstitusi.  Pelayanan kesehatan  harus  ditunjang  oleh  sarana  dan  prasarana  yang  sangat  memadai  dan  tanpa adanya  diskriminasi,  mengingat  yang  ditangani  adalah  manusia  yang  notabennya dilindungi  oleh  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahuh  1999  Tentang  Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 3. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan, peralatan medis atau alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang  digunakan  untuk  mencegah,  mendiagnosis,  menyembuhkan  dan  meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
Pengertian  alat  kesehatan  atau  peralatan  medis  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah : “Instrumen, aparatus,  mesin dan/atau implan yang tidak mengandung  obat  yang  digunakan  untuk  mencegah,  mendiagnosis,  menyembuhkan  dan meringankan  penyakit,  merawat  orang  sakit,  memulihkan  kesehatan  pada  manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh”.
Rumah  sakit  sebagai  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  menyelenggarakan  upaya kesehatan  senantiasa  berupaya  meminimalkan  resiko  dan  mencegah  terjadinya  infeksi  di rumah  sakit  dengan  menjalankan  program  Pencegahan  dan  Pengendalian  Infeksi  (PPI) sebagai  salah  satu  indikator  keberhasilan  dalam  pelayanan  rumah  sakit.  Central  Sterile Suply Department (CSSD) atau Instalasi Pusat Sterilisasi atau Sterilisasi Sentral merupakan salah  satu  mata  rantai  penting  dalam  pengendalian  infeksi  dan  berperan  untuk  menekan kejadian  infeksi  nosokomial.  Tanggung  jawab  Sentralisasi  Sentral  ialah  untuk  menjamin suatu  proses  yang  aman  terhadap  perbekalan  medis  yang  digunakan  dalam  memberikan pelayanan  untuk  semua  kebutuhan  dengan  kondisi  steril  atau  bebas  dari  semua
mikroorganisme,  secara  tepat  dan  tepat  dalam  upaya  mencegah  terjadinya  insiden penularan  penyakit  di  rumah    sakit.  Alat  dan  material  yang  dapat  digunakan  kembali  di rumah  sakit  meliputi  :  Laryngeal  Mask  Airway  (LMA),  Respiratory  System  (urogetet), Percutaneous  Dilatational  Tracheotomy  (PDT),  Flow  Sensor,  Sirkuit  CPAP,  Slang  Sirkuit VM, ET non Kinkin.
Fakta yang ditemukan di rumah sakit masih terdapat  barang medis habis pakai yg singel use di re-use tanpa regulasi yang jelas, pemrosesan belum tersentral di CSSD namun berdasarkan  pengertian  unit  masing-masing.  Ada  2  (dua)  risiko  jika  menggunakan  lagi (reuse)  alat  sekali  pakai.  Terdapat  risiko  tinggi  terkena  infeksi  dan  juga  terdapat  risiko kinerja alat tidak cukup atau tidak dapat terjamin sterilitas serta fungsinya. Beberapa hal yg bisa di temukan di rumah sakit dalam penggunaan alat single use yang di reuse antara lain menggunakan  alat  single  use    tanpa  di  lakukan  uji  kualitas  dari  proses  Dekontaminasi Tingkat  Tinggi  melalui  uji  kultur  dari  swab  alat  tersebut,  jumlah  pemakaian  ulang  dari setiap  alat    yg  di  reuse  tanpa  memperhatikan  batas  maksimum  pemakaian,  dan  juga pendataan serta evaluasi dalam penggunaan alat single use yang di re-use.
Berikut data kasus yang di dapatkan dari hasil survailens bagian Komite PPI di salah rumah sakit X di Semarang setelah pemasangan Ventilator Mekanik dengan menggunakan breating circulation yang di reusable dan terjadi VAP ( Ventilatory Asosiate Pnemonia ) infeksi pada  parengkim  paru  Ny  M  54  tahun  di  rawat  di  ruang  ICU  dengan  diagnosa  STEMI Inferior oedema pulmonum, pasang ventilator mekanik tanggal 28 Juni 2022 diambil kultur sputum tanggal 1 Juli 2022 hasil terdapat kuman Candida SP, Ny S A 50 tahun di rawat di ruang ICU dengan diagnosa dyspnea CHF pasang Ventilator tanggal 27 Juni 2022 diambil kultur sputum tanggal 1 Juli 2022 hasil terdapat kuman Candida SP, kemudian data lainya Tn P 48 tahun dengan diagnosa masuk CHF oedema pulmo di rawat di ruang ICU pasang ventilator mekanik tgl 12 Juli 2022 diambil kultur sputum tgl 15 juli 2012 terdapat kuman Psedomonas  Aeruginosa.  Kasus  tersebut  diatas  dapat  menyebabkan  kerugian  pada  diri pasien,  karena  pasien  akan  lebih  lama  dirawat  di  rumah  sakit  sehingga  justru  dapat mengakibatkan  membengkaknya  biaya  perawatan  rumah  sakit.  Pasien  dapat  merasa dirugikan dengan penggunaan barang medis habis pakai yang di reusesable tersebut.
Saat  ini,  masih  ada  peralatan  medis  atau  alat  kesehatan  yang  dinilai  sudah  tidak layak untuk dipergunakan masih digunakan dalam menunjang kerja di salah satu instansi kesehatan. Namun demikian, diperlukan adanya kontrol dari semua pihak agar tidak terjadi kesalahan  yang fatal,  yang  dapat  merugikan  fisik  dan  materi  pasien.  Jika  terjadi hal  yang demikian,  dalam  hal  ini  penggunaan  peralatan  medis  yang  sudah  tidak  layak  pada  saat pengoperasiannya, sehingga menimbulkan kerugian khususnya bagi  pasien, perlu adanya tanggung jawab pihak instansi kesehatan tersebut dalam memberikan pertanggungjawabannya,  baik  terhadap  pasien  itu  sendiri  maupun  pertanggungjawaban dalam sudut pandang hukum.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas,  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian  dengan  judul,  “Pertanggungjawaban  Rumah  Sakit  Atas  Penggunaan  Barang Medis Habis Pakai Yang Di Reusesable Terhadap Pasien”

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  akan  disusun  dengan  menggunakan  tipe  penelitian  yuridis  empiris, yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  mempelajari  hukum  dalam  kenyataan  baik
berupa  sikap,  penilaian,  perilaku,  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  diteliti  dan  yang dilakukan  dengan  cara  melakukan  penelitian  di  lapangan  (Soekanto,  Soerjono,  2014)  . Spesifikasi  penelitian  yang  dipergunakan  dalam  menyelesaikan  tesis ini adalah metode penelitian  deskriptif  analitis,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan (Sunggono, Bambang, 2009). Sumber  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer    peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian  di  lapangan  termasuk  keterangan  dari  responden  yang  berhubungan  dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Data  sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini  meliputi  :  Bahan  hukum  primer,  yang  terdiri  dari  :Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia 1945, KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah  Sakit  . Bahan hukum sekunder  meliputi  :  Buku-buku,  jurnal  dan  hasil  penelitian  di  bidang  hukum  khususnya pertanggungjawaban  rumah  sakit  atas  penggunaan  bahan  medis  habis  pakai  yang direusable  terhadap  pasien.  Bahan  Hukum  Tersier,  yang  terdiri  dari  :  Kamus  Bahasa Indonesia,  Kamus  Bahasa  Inggris,  Kamus  Hukum,  Ensiklopedia  serta  pedoman  tata  cara penulisan  karya  ilmiah.  Dari  data  primer  berupa  :  Studi  Kepustakaan.  Penelitian  ini menggunakan  Library  Research  (studi  kepustakaan)  yaitu  pengumpulan  data  yang diperoleh  dari  sumber-sumber  literatur,  karya  ilmiah,  peraturan  perUndang-Undangan serta  sumber-sumber  tertulis  lainnya  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.
Pengumpulan  data  melalui  penelitian  kepustakaan  dengan  cara  mempelajari  buku- buku  literatur  yang  berhubungan  dengan  judul  dan  permasalahan  yang  diteliti  dalam penelitian ini, serta studi dokumen yaitu berupa data-data yang diperoleh melalui bahan- bahan  hukum  yang  berupa  undang-undang  atau  peraturan-peraturan  yang  berhubungan dengan  penelitian  ini.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  studi  pustaka  ini  menggunakan penelusuran katalog yaitu merupakan suatu daftar yang memberikan informasi mengenai koleksi  yang  dimiliki  dalam  suatu  perpustakaan.  Selain  itu,  pemgumpulan  data  juga menggunakan metode wawancara.
Penyajian  data  yang  dilakukan  penulis  dalam  penelitian  ini  disajikan  dalam  bentuk uraian yang disusun secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh kemudian dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan pokok permasalahan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Dengan model penyajian data  tersebut  diharapkan  data  hasil  penelitian  mudah  dipahami  dan  diikuti  oleh  para pemerhati. Data yang telah terkumpul  dianalisis untuk mendapat kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data dilakukan dengan dengan menggunakan teori-teori hukum, konsep- konsep hukum dan doktrin hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## Hasil dan Pembahasan
Menurut  Hans  Kelsen  dalam  teorinya  tentang  pertanggungjawaban  hukum menyatakan  bahwa:  “seseorang  bertanggung  jawab  secara  hukum  atas  suatu  perbuatan tertentu  atau  bahwa  dia  memikul  tanggung  jawab  hukum,  subyek  berarti  bahwa  dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan(Hans Kelsen,
2007). Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum ( tort liability ) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu(Abdulkadir Muhammad, 2010): a. Tanggung  jawab  akibat  perbuatan  melanggar  hukum  yang  dilakukan  dengan  sengaja ( intertional  tort  liability ),  tergugat  harus  sudah  melakukan  perbuatan  sedemikian  rupa sehingga  merugikan  penggugat  atau  mengetahui  bahwa  apa  yang  dilakukan  tergugat akan mengakibatkan kerugian.
b. Tanggung  jawab  akibat  perbuatan  melanggar  hukum  yang  dilakukan  karena  kelalaian ( negligence  tort  lilability ),  didasarkan  pada  konsep  kesalahan  (concept  of  fault)  yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur ( interminglend ).
c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan  ( stirck  liability ),  didasarkan  pada  perbuatannya  baik  secara  sengaja  maupun tidak  sengaja.  Fungsi  teori  pada  penulisan  tesis  ini  adalah  memberikan  arah/petunjuk serta  menjelaskan  gejala  yang  diamati,  oleh  karena  itu  penelitian  diarahkan  kepada hukum positif yang berlaku saat ini.
Rumah  Sakit  adalah  salah  satu  jenis  sarana  pelayanan  kesehatan,  yang  tugas utamanya melayani kesehatan perorangan di samping tugas pelayanan lainnya. Pengertian Rumah Sakit dirumuskan pada Pasal 1 butir 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44  Tahun  2009  Tentang  Rumah  Sakit  bahwa  :  “Rumah  Sakit  adalah  fasilitas  pelayanan kesehatan  yang  menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan  menyediakan  pelayanan  rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat’’. Pasien adalah orang yang memiliki kelemahan fisik atau  mentalnya  menyerahkan  pengawasan  dan  perawatannya,  menerima  dan  mengikuti pengobatan  yang  ditetapkan  oleh  tenaga  kesehatan  yang  dikemukakan  oleh  Prabowo. Sedangkan  Aditama,    berpendapat  bahwa  pasien  adalah  mereka  yang  diobati  dirumah sakit(Aditama  T.Y,  2002).  Menurut  (UU  No.44  Tahun  2009  :  UU  tentang  Rumah  Sakit dengan kewajiban pasien yakni setiap pasien mempunyai kewajiban terhadap Rumah Sakit atas  pelayanan  yang  diterimanya  selain  itu  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  kewajiban pasien diatur dengan Peraturan Mentri.
Definisi  Bahan  Medis  Habis  Pakai  (BMHP)  Menurut  PMK  RI  No.  58  Tahun  2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah  sakit, bahan medis habis pakai (BMHP) adalah  alat  kesehatan  yang  ditujukan  untuk  penggunaan  sekali  pakai  (single  use)  yang daftar  produknya  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan.  BMHP  adalah  alat kesehatan  yang  ditujukan  untuk  penggunaan  sekali  pakai  (single  use)  yang  daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan BMHP harus menjamin ketersediaan, keamanan, bermutu, bermanfaat dan terjangkau. Pengelolaan BMHP  harus  dilaksanakan  secara  multidisiplin,  terkoordinir  dan  menggunakan  proses yang  efektif  untuk  menjamin  kendali  mutu  dan  kendali  11  biaya.  Menurut  UU  No.  44 Tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit  menyatakan  bahwa  pengelolaan  BMHP  di  RS  harus dilakukan  oleh  Instalansi  Farmasi  dengan  sistem  satu  pintu.  Sistem  satu  pintu  yang dimaksud  adalah  satu  kebijakan  kefarmasian  termasuk  pembuatan  formularium, pengadaan  dan  pendistribusian,  dengan  BMHP yang beredar  di  RS  merupakan  tanggung jawab  Instalasi  Farmasi,  sehingga  tidak  ada  pengelolaan.  Menurut  PMK  RI  No.  58  Tahun 2014  tentang  standar  pelayanan  kefarmasian  di  Rumah  Sakit  menyatakan  bahwa pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai merupakan suatu kegiatan dalam pelayanan kefarmasian  yang  meliputi  seleksi  dan  perencanaan  kebutuhan,  pengadaan,  penerimaan, penyimpanan,  pendistribusian,  pemusnahan,  pengendalian  dan  administrasi.  Hal  ini
dilakukan  untuk  menjamin  ketersediaan  obat  dan  bahan  medis  habis  pakai  dalam memenuhi  kebutuhan  pemberian  pelayanan  kesehatan  di  Rumah  Sakit.  Oleh  karena  itu, setiap  kegiatan  pengelolaan  harus  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  dan  aturan  yang berlaku.
Salah  satu  kegiatan  pengelolaan  obat  dan  bahan  medis  habis  pakai  yang  sangat penting  yaitu  perencanaan  kebutuhan  obat  dan bahan  medis  habis  pakai.  Hal  ini  penting karena merupakan titik awal dimulainya kegiatan pengelolaan di Rumah Sakit(Rosmania, F.A. & Supriyanto, S, 2015). Pengadaan obat dan bahan medis habis pakai juga merupakan suatu aspek penting dimana perencanaan yang dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan obat  dan  bahan  medis  habis  pakai  agar  tidak  terjadi  kelebihan  ataupun  kekurangan  obat dan  bahan  medis  habis  pakai.  Karena  dengan  terjaminnya  ketersediaan  obat  dan  bahan medis  habis  pakai  di  pelayanan  kesehatan  akan  menjaga  citra  pelayanan  kesehatan  itu sendiri,  sehingga  perencanaan  dan  pengadaan  obat  yang  dilakukan  secara  efektif  dan efisien  sangatlah  penting.  Mengingat  pentingnya  kegiatan  pengelolaan  obat  dan  bahan medis habis dalam kegiatan pelayanan kefarmasian.
Menurut  PMK  RI  No.  58  Tahun  2014  tentang  standar  pelayanan  kefarmasian  di Rumah  Sakit  menyatakan  bahwa  perencanaan  kebutuhan  merupakan  kegiatan  untuk menentukan  jumlah  dan  periode  pengadaan  Sediaan  Farmasi, Alat  Kesehatan,  dan  Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria  tepat  jenis,  tepat  jumlah,  tepat  waktu  dan  efisien.  Perencanaan  dilakukan  untuk menghindari  kekosongan  Obat  dengan  menggunakan  metode  yang  dapat dipertanggungjawabkan  dan  dasar-dasar  perencanaan  yang  telah  ditentukan  antara  lain konsumsi,  epidemiologi,  kombinasi  metode  konsumsi  dan  epidemiologi  dan  disesuaikan dengan  anggaran  yang  tersedia.  Menurut  PMK  RI  No.  58  Tahun  2014  tentang  standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit menyatakan bahwa Pengadaan merupakan kegiatan yang  dimaksudkan  untuk  merealisasikan  perencanaan  kebutuhan.  Setiap  kegiatan pengelolaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Salah satu kegiatan  pengelolaan  obat  dan  bahan  medis  habis  pakai  yang  sangat  penting  yaitu perencanaan  kebutuhan  obat  dan  bahan  medis  habis  pakai.  Hal  ini  penting  karena merupakan titik awal dimulainya kegiatan pengelolaan di Rumah Sakit.
Tanggung jawab hukum rumah sakit telah diatur di dalam Pasal 46 Undang- Undang Nomor  44  Tahun  2009  Tentang  Rumah  Sakit  yang  menyebutkan  bahwa:  “Rumah  Sakit bertanggung  jawab  secara  hukum  terhadap  semua  kerugian  yang  ditimbulkan  atas kelalaian  yang  dilakukan  oleh tenaga  kesehatan  di  Rumah  Sakit.” Hal  ini  dapat  diartikan bahwa rumah sakit bertanggung jawab atas kelalaian yang ditimbulkan oleh tenaga medis dalam  melakukan  tindakan  medis  kepada  pasien.  Ditambah  lagi  dengan  adanya  doktrin Corparate  Liability  mengharuskan  rumah  sakit  untuk  bertanggung  jawab  secara  hukum atas segala peristiwa yang terjadi di rumah sakit. Bentuk tanggung jawabnya adalah dengan mengganti  kerugian  kepada  pasien  yang  telah  dirugikan  dengan  adanya  kelalaian  yang dilakukan oleh tenaga medis.
Pada  umumnya  pasien  atau  keluarga  pasien  menyelesaikan  sengketa  melalui pengadilan  (litigasi).  Penyelesaian  sengketa  secara  litigasi  adalah  suatu  penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di pengadilan berpedoman kepada hukum acara yang  berlaku(Jimmy Joses Sembiring, 2011c). Berdasar pada  persoalan  ganti  kerugian  yang  dihadapi  oleh  pasien,  hukum  acara  yang  berlaku
adalah  hukum  acara  perdata.  Hukum  acara  perdata  meliputi  tiga  tahap  tindakan,  yakni tahap  pendahuluan,  tahap  penentuan  dan  tahap  pelaksanaan(Sudikno  Mertokusumo, 2006b). Terdapat beberapa prosedur yang harus ditempuh menurut hukum acara perdata. Prosedur tersebut antara lain:
1.  Pengajuan gugatan ke Pengadilan
Berdasarkan  pada  putusan  Mahkamah  Agung  tanggal  7  Juli  1971  no.  294 K/Sip/1971  mensyaratkan  bahwa  gugatan  harus  diajukan  oleh  orang  yang  mempunyai hubungan   hukum. Lazimnya orang yang merasa bahwa  haknya telah dilanggar ataupun dirugikan  oleh  pihak  lain.  Tuntutan  hak  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  perlindungan hukum.  Tuntutan  hak  di  dalam  Pasal  118  ayat  (1)  HIR  (Pasal  142  ayat  (1)  Rbg)  disebut sebagai tuntutan perdata yang tidak lain adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut dengan  gugatan. Gugatan dapat diajukan baik secara tertulis (pasal 118 ayat (1) HIR, pasal 142 ayat (1) Rbg) maupun secara lisan (pasal 120 HIR, pasal 144 ayat (1)  Rbg). Isi gugatan berdasarkan pada pasal 8 no.3 Rv yang menyebutkan bahwa gugatan pada pokoknya harus memuat:
1.  Identitas dari para pihak.
Identitas para pihak ialah ciri-ciri dari penggugat dan tergugat, yaitu nama serta tempat tinggalnya, umur, serta status kawin, perlu juga  dicantumkan.
2.  Dalil-dalil konkrit
Dalil-dalil  konkrit  tentang  adanya  hubungan  hukum  yang  merupakan  dasar  serta alasan-alasan  daripada  tuntutan  (middelen  van  den  eis)  atau  lebih  dikenal  dengan fundamentum  petendi.  Fundamentum  petendi  atau  dasar  tuntutan  terdiri  dari  2  bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang   hukum.
3.  Tuntutan  (onderwerp  van  den  eis  met  een  duidelijke  en  bepaalde  conclusie)  atau petitum.
Petitum atau tuntutan ialah apa yang oleh penggugat diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Jadi petitum akan mendapatkan jawabannya di dalam dictum atau amar putusan. Maka  oleh  karena  itu,  penggugat  harus  merumuskan  petitum  dengan  jelas  dan  tegas. Setelah gugatan dibuat dan telah ditandatangani baik ditandatangani oleh dirinya maupun oleh wakilnya, selanjutnya penggugat mendaftarkan surat gugatannya ke pengadilan negeri yang  berwenang. Penggugat memasukkan gugatannya disertai  dengan salinannya dalam daftar  kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  dan  melunasi  biaya  24  perkara.  Bagi  penggugat yang tidak dapat menulis, gugatan dapat dilakukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri  yang  berwenang.  Ketua  Pengadilan  Negeri  berkuasa  untuk  memberi  nasehat  dan bantuan  kepada  setiap  penggugat  tentang  hal  memasukkan  gugatan  (pasal  119  HIR,  143 Rbg).
2.  Proses Tanya Jawab di Pengadilan
Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh penggugat adalah menunggu pemberitahuan hari  sidang  dari  Pengadilan  Negeri.  Penentuan  hari  sidang  ditentukan  oleh  hakim  yang telah  ditunjuk  berdasarkan  surat  penetapan  penunjukan  oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri. Hakim  akan  menyuruh  memanggil  kedua  belah  pihak  agar  menghadap  ke  Pengadilan Negeri  pada  hari  sidang  yang  telah  ditentukan  dengan  membawa  saksi-saksi  serta  bukti- bukti yang  diperlukan. Pemanggilan ini dilakukan oleh jurusita yang menyerahkan surat panggilan  (exploit)  beserta  salinan  surat  gugat  itu  kepada  tergugat  pribadi  di  tempat
tinggalnya.  Setelah  melakukan  paggilan,  jurusita  menyerahkan  risalah  (relaas)  panggilan kepada hakim yang akan memeriksa perkara tersebut. Risalah (relaas) ini merupakan bukti bahwa  pihak  tergugat  telah  dipanggil  dengan      patut.  Pada  hari  sidang  yang  telah ditentukan  para  pihak  yang  telah  dipanggil  oleh  Pengadilan  Negeri  diharuskan  untuk menghadap  ke  Pengadilan  Negeri.  Para  pihak  hadir  dalam  persidangan,  maka  hakim berusaha untuk mendamaikan keduanya (pasal 130 HIR, 154 Rbg). Pada saat inilah hakim berperan  aktif  sebagaimana  yang  dikehendaki  oleh  HIR.  Dari  jawab  menjawab  antara penggugat  dan  tergugat,  akhirnya  akan  diketahui  oleh  hakim  apa  yang  sesungguhnya disengketakan  oleh  mereka:  peristiwa  apa  yang  menjadi  pokok  sengketa.  Jika  telah diketahui  apa  yang  menjadi  sengketa  antara  kedua  belah  pihak,  maka  jawab  menjawab dinyatakan selesai oleh hakim dan dapat dilanjutkan dengan acara pembuktian.
3.  Proses pembuktian
Pembuktian  diperlukan  karena  ada  bantahan  atau  sangkalan  dari  pihak  lawan mengenai apa yang digugatkan atau untuk membenarkan suatu hak.137 Menurut ketentuan hukum  acara  perdata  Indonesia,  pihak  yang  mengatakan  mempunyai  hak  atau menyebutkan  suatu  peristiwa  untuk  meneguhkan  haknya  atau  untuk  membantah  hak orang  lain,  harus  membuktikan  adanya  hak  atau  peristiwa  tersebut.  Ketentuan  mengenai hal ini telah diatur di dalam Pasal 1865 KUHPerdata yang berbunyi:
“Setiap  orang  yang  mendalilkan  bahwa  ia  mempunyai  sesuatu  hak,  guna meneguhkan  haknya  sendiri  maupun  membantah  suatu  hak,  orang  lain,  menunjuk  pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”
Berdasar  pada  ketentuan  diatas  dan  apabila  dikaitkan  dengan  kasus  medis,  maka pihak pasienlah yang harus membuktikan bahwa telah dilakukan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis. Namun pasien biasanya adalah orang yang awam di bidang medis dan ia hanya menyatakan apa yang diketahuinya saja. Maka di pengadilan oleh hakim biasanya diminta keterangan saksi ahli. Namun jika di dalam suatu kasus, seorang awam pun sudah dapat  menilai  adanya  suatu  kelalaian,  maka  oleh  hukum  beban  pembuktiannya  itu dibalikkan kepada pihak yang merugikannya.  Oleh hukum sudah  nyata adanya kelalaian (inference of negligence). Prinsip ini dinamakan “Res Ipsa Loquitur” atau “The thing speaks for  itself”,  faktanya  sudah  berbicara.  Doktrin  Res  Ipsa  Loquitor  menurut  Giesen  dalam  S. Soetrisno,  dapat  diterapkan  apabila  telah  memenuhi  syarat  sebagai  berikut(J.  Guwandi, 2009):
a.  Bukti terjadinya kejadian yang tidak dapat diterangkan;
b.  Apabila kejadian tersebut tak akan terjadi dalam keadaan normal tanpa adanya kealpaan (negligence) dipihak tergugat sendiri;
c.  Keadaan menunjukkan bahwa kealpaan itu disebabkan tidak lain oleh tergugat sendiri. Apabila  kriteria  tersebut  telah  terpenuhi,  maka  beban  pembuktian  beralih  kepada pihak tergugat yang dalam hal ini adalah tenaga medis. Berdasarkan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata, ada lima jenis alat bukti dalam perkara perdata, yaitu: a.  Alat bukti surat;
b.  Alat bukti saksi;
c.  Alat bukti dugaan;
d.  Alat bukti pengakuan; dan
e.  Alat bukti sumpah.
4.  Putusan
Setelah  pembuktian  telah  selesai  dilaksanakan  maka  langkah  selanjutnya  adalah hakim  memutus  perkara  tersebut  dan  dituangkan  dalam  bentuk  putusan.  Putusan merupakan  hasil  akhir  dari  sengketa.  Di  sini  hakim  diharapkan  tidak  memihak  dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah(S. Soetrisno, 2010b). Di dalam putusan hakim  tersebut,  hakim  harus  dapat  meyakinkan  pihak-pihak  lain  tersebut  dengan  alasan- alasan  ataupun  pertimbangan-pertimbangan  yang  tepat  dan  benar.  Perlu  diingat  bahwa putusan hakim itu memuat tentang(Wahju Muljono, 2012):
1. Kepala putusan, ini memuat titel eksekutorial. Titel ini memberikan kekuatan pelaksanaan pada putusan.
2. Identitas para pihak, Identitas para pihak ini minimal harus memuat nama, alamat, pekerjaan dan umur. Jika memakai pengacara maka dimuat pula nama pengacara tersebut.
3.  Pertimbangan atau considerant.
Konsideran  ini  merupakan  dasar  putusan.  Berdasar  pada  praktik  perkara  perdata, pertimbangan  dibagi  menjadi  2,  masing-masing  adalah  pertimbangan  mengenai duduknya perkara atau peristiwa, kemudian juga pertimbangan mengenai hukumnya.
4.  Amar atau dictum.
Amar atau dictum merupakan jawaban hakim terhadap petitum yang diajukan oleh para pihak.  Amar  juga  dibagi  menjadi  2  (dua)  yaitu  deklaratif  merupakan  penetapan  dari hubungan hukum yang menjadi sengketa dan dispositif yang memberi hukuman apakah gugatan diterima atau ditolak.
Putusan yang telah diputus dan dibacakan oleh hakim di persidangan mempunyai kekuatan.  HIR  tidak  mengatur  tentang  kekuatan  putusan  hakim.  Namun  putusan  ini mempunyai  3  macam  kekuatan  yakni,  kekuatan  mengikat,  kekuatan  membuktikan,  dan kekuatan  eksekutorial  atau  kekuatan  untuk    dilaksanakan.  Hal  inilah  yang  membuat putusan hakim mempunyai akibat hukum bagi para pihak dan bagi pihak lain.
Penyelesaian  sengketa  medis  tidak  hanya  dapat  diselesaikan  secara  litigasi  namun juga  dapat  diselesaikan  secara  non-litigasi.  Penyelesaian  sengketa  non-  litigasi  atau  juga yang  disebut  dengan  alternatif  penyelesaian  sengketa  adalah  lembaga  penyelesaian sengketa  atau  beda  pendapat  melalui  prosedur  yang  disepakati  para  pihak,  yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi,  negosiasi, mediasi,  konsiliasi  atau penilaian ahli(Sudikno Mertokusumo, 2006a). Pada umumnya, asas-asas yang berlaku pada alternatif penyelesaian sengketa sebagai berikut(Jimmy Joses Sembiring, 2011c):
a.  Iktikad baik, yakni keinginan dari para pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa yang akan maupun sedang mereka hadapi.
b.  Asas  kontraktual,  yakni  adanya  kesepakatan  yang  dituangkan  dalam  bentuk  tertulis mengenai cara penyelesaian sengketa.
c.  Asas mengikat, yakni para pihak wajib untuk mematuhi apa yang telah disepakati.
d.  Asas kebebasan berkontrak, yakni para pihak dapat dengan bebas menentukan apa saja yang hendak diatur oleh para pihak dalam perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan.
e.  Asas  kerahasiaan,  yakni  penyelesaian  atas  suatu  sengketa  tidak  dapat  disaksikan  oleh orang  lain  karena  hanya  pihak  yang  bersengketa  yang  dapat  menghadiri  jalannya pemeriksaan atas jalannya suatu sengketa.
f.  Putusan  dari  alternatif  penyelesaian  sengketa  ini  bersifat  terakhir  dan  mengikat  (final and binding).
Alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal di Indonesia, antara lain: a.  Negosiasi
Negosiasi menurut Suyud Margono dalam Jimmy Joses Sembiring, negosiasi adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak  memiliki  berbagai  kepentingan  yang  sama  maupun  yang      berbeda(S.  Soetrisno, 2010c).  Jenis  negosiasi  dapat  dibagi  menjadi  2  sebagaimana  yang  dikemukakan  Budiono Kusumohamidjojo dalam Jimmy Joses Sembiring yakni negosiasi  yang bersifat positif dan negosiasi yang bersifat  negatif(Jimmy Joses Sembiring, 2011b). Negosiassi mempunyai sifat positif  jika  para  pelaku  negosiasi  hendak  mencapai  suatu  perjanjian  yang  bersifat  kerja sama,  sedangkan  negosiasi  mempunyai  sifat  negatif  jika  para  pelaku  negosiasi  hendak mencapai perdamaian.
b.  Mediasi
Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantaran pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa antar mereka. Terdapat perbedaan antara arbitrase dengan mediasi. Perbedaan itu terletak pada  keputusan  yang  dibuat  oleh  pihak  ketiga.  Pada  arbitrase,  keputusan  dari  seorang arbiter  atau  majelis  arbiter  harus  ditaati  oleh  para  pihak  layaknya  keputusan  pengadilan, sedangkan  pada  mediasi,  tidak  terdapat  kewajiban  dari  masing-masing  pihak  untuk menaati apa yang disarankan oleh seorangmediator.
c.  Konsiliasi
Konsiliasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan cara melibatkan pihak ketiga yang memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi dan menjalankan hal  yang  diputuskan  oleh  pihak  ketiga  tersebut.  Pihak  ketiga  pada  proses  ini  disebut dengan konsiliator. Pada praktiknya konsiliasi hampir sama dengan mediasi, namun yang membedakan  adalah  kewenangan  dari  konsiliator  yaitu  memaksa  para  pihak  untuk mematuhi  keputusan  yang    diambil(Jimmy  Joses  Sembiring,  2011a).  Sebagaimana  halnya dengan  penyelesaian  sengketa  yang  ditengahi  oleh  pihak  ketiga,  apabila  tercapai kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa, untuk dapat menjamin bahwa hal yang telah disepakati tersebut akan dijalankan oleh para pihak, terhadap penyelesaian sengketa tersebut dibuatkan perjanjian bersama. Perjanjian bersama yang telah ditandatangani oleh para  pihak  dan  konsiliator,  dapat  didaftarkan  ke  pengadilan  yang  berwenang  untuk dibuatkan akta  bukti  pendaftaran  atas  perjanjian  bersama  yang  telah   disepakati. Apabila tidak  tercapai  kesepakatan  bersama  maka  para  pihak  dapat  mengajukan  gugatan  ke pengadilan yang berwenang.
d.  Arbitrase
Arbitrase  menurut  Sudikno  Mertokusumo  dalam  Jimmy  Joses  Sembiring  adalah prosedur  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  berdasarkan  persetujuan  para  pihak yang  berkepentingan  untuk  menyerahkan  sengketa  mereka  kepada  seorang  wasit  atau arbiter.
Uraian  diatas  merupakan  uraian  mengenai  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang dapat  digunakan  oleh  pasien  dalam  hal  menyelesaikan  sengketa  medis.  Alternatif penyelesaian yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa medis adalah mediasi.
Hal  ini  dikarenakan  mediasi  memiliki  karakteristik  atau  keunggulan  yang  tidak  dimiliki oleh alternatif penyelesaian sengketa lainnya,  yaitu(S. Soetrisno, 2010a):
a.  Voluntary
Keputusan untuk bermediasi diserahkan kepada kesepakatan para pihak, sehingga dapat dicapai suatu putusan yang benar-benar kehendak para pihak.
b.  Informal atau fleksibel
Proses  mediasi  sangat  fleksibel,  kalau  perlu  pihak  dengan  bantuan  mediator  dapat mendesain sendiri prosedur mediasi.
c.  Interest based
Mediasi  tidak  mencari  siapa  yang  benar  atau  salah  tetapi  lebih  untuk  memenuhi kepentingan para pihak.
d.  Future looking
Mediasi  lebih  menekankan  untuk  menjaga  hubungan  para  pihak  yang  bersengketa  ke depan.
e.  Parties oriented Para pihak dapat secara aktif mengontrol proses mediasi dan memperoleh penyelesaian tanpa terlalu menggantungkan pada pengacara atau advokat.
f.  Parties control
Penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah hasil keputusan masing- masing pihak.
Pengaturan  mengenai  keharusan  dilakukannya  mediasi  dalam  sengketa  medis termaktub  di  dalam  Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan yang  menyebutkan  bahwa:  “Dalam  hal  tenaga  kesehatan  diduga  melakukan  kelalaian dalam  menjalankan  profesinya,  kelalaian  tersebut  harus  diselesaikan  terlebih  dahulu melalui  mediasi”.  Penjelasan  mengenai  Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 Tentang Kesehatan adalah mediasi dilakukan bila timbul sengketa antara tenaga kesehatan pemberi  pelayanan  kesehatan  dengan  pasien  sebagai  penerima  pelayanan  kesehatan. Mediasi  dilakukan  bertujuan  untuk  menyelesaikan  sengketa  di  luar  pengadilan  oleh mediator yangdisepakati oleh para pihak. Adanya hal demikian, dapat disimpulkan bahwa pasien dapat menggunakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa medis antara dirinya dengan tenaga medis yang melakukan kelalaian atas tindakan medisnya.
Sengketa muncul  dan berasal  dari  masyarakat yang logis termasuk halnya dengan pasien. Hal ini menandakan bahwa pasien sebagai masyarakat yang logis mempunyai cara tersendiri  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi  terhadap  dirinya.  Sejauh  ini  proses penyelesaian  sengketa  yang  dapat  ditempuh  adalah  melalui  jalur  litigasi  maupun  non- litigasi. Keduanya memiliki kelebihan dan kelemahan yang dapat dijadikan pedoman bagi pihak pasien ataupun keluarga pasien untuk menuntut pertanggungjawaban tenaga medis atas kelalaian tindakan medis yang menyebabkan pasien mengalami kerugian.

## Kesimpulan
Rumah  sakit  bertanggung jawab  atas  kelalaian yang  ditimbulkan  oleh  tenaga  medis dalam  melakukan  tindakan  medis  kepada  pasien.  Ditambah  lagi  dengan  adanya  doktrin Corparate  Liability  mengharuskan  rumah  sakit  untuk  bertanggung  jawab  secara  hukum atas segala peristiwa yang terjadi di rumah sakit. Bentuk tanggung jawabnya adalah dengan mengganti  kerugian  kepada  pasien  yang  telah  dirugikan  dengan  adanya  kelalaian  yang dilakukan  oleh  tenaga  medis.  Perlindungan  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  pasien
ataupun  keluarga  pasien  atas  kelalaian  tenaga  medis  dalam  melakukan  tindakan  medis terhadapnya  adalah  dengan  menyelesaikannya  baik  melalui  litigasi  maupun  non-litgasi. Litigasi  merupakan  suatu  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  dengan  melalui pengadilan.  Pada  umumnya  pasien  ataupun  keluarga  pasien  seringkali  menjadikan  baik wanprestasi  maupun  perbuatan  melawan  hukum  menjadi  dasar  tuntutan  atas  kerugian yang  ditumbulkan  dari  kelalaian  tenaga  medis  dalam  melakukan  tindakan  medis terhadapnya. Selain itu, langkah yang dapat ditempuh oleh pasien ataupun keluarga pasien atas kelalaian tenaga medis dalam melakukan tindakan medis terhadapnya adalah dengan menyelesaikannya melaui non-litigasi. Non-litigasi atau juga yang disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur  yang  disepakati  para  pihak,  yakni  penyelesaian  diluar  pengadilan  dengan  cara negosiasi,  mediasi,  konsiliasi  atau  penilaian  ahli.  Kedua  penyelesaian  diatas,  memiliki kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Namun pasien ataupun keluarga pasien dapat memilih  salah  satu  diantaranya  yang  sesuai  dengan  apa  yang  diinginkan  tanpa  adanya intervensi dari pihak lain.

## Daftar Pustaka
Abdulkadir  Muhammad.  (2010). Abdulkadir  Muhammad,  2010,  Hukum  Perusahaan  Indonesia, Citra Aditya Bakti, hlm. 336 .
Aditama  T.Y.  (2002). Aditama  T.Y.  2002.  Manajemen  Administrasi  Rumah  Sakit.  Edisi  Kedua. Jakarta: UI-Pfress.hlm 80 (Edisi Kedua). Amin  Ibrahim.  (2008). Amin  Ibrahim,  2008,  Teori  Dan  Konsep  Pelayanan  Publik  Serta Impelementasinya, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 45 . Bahder Johan Nasution. (2005). Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 63 .
Hans  Kelsen.  (2007). Hans  Kelsen,  2007,  Teori  Umum  Hukum  dan  Negara,  Dasar-Dasar  Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81 . Hermien Hadiati. (2016). Hermien Hadiati, Beberapa Permasalahan Hukum Dan Medik, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 1-2.
J. Guwandi. (2009). J. Guwandi. Dugaan Malpraktek Medik dan Draft RPP: “Perjanjian Terapeutik Antara  Dokter  Dengan  Pasien.  (Jakarta:  Fakultas  Kedokteran  Universitas  Indonesia,  2009). Hlm. 59 . Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jimmy  Joses  Sembiring.  (2011a). Jimmy  Joses  Sembiring,  Cara  Menyelesaikan  Sengketa  di  Luar Pengadilan. (Jakarta: Visimedia, 2011). Hlm. 9 . Visimedia. Jimmy  Joses  Sembiring.  (2011b). Jimmy  Joses  Sembiring,  Cara  Menyelesaikan  Sengketa  di  Luar Pengadilan. (Jakarta: Visimedia, 2011). Hlm. 16 . Visimedia. Jimmy  Joses  Sembiring.  (2011c). Jimmy  Joses  Sembiring,  Cara  Menyelesaikan  Sengketa  di  Luar Pengadilan. (Jakarta: Visimedia, 2011). Hlm. 46 . Visimedia.
Rosmania,  F.A.  &  Supriyanto,  S.  (2015).  Rosmania,  F.A.  &  Supriyanto,  S.  2015.  Analisis Pengelolaan  Obat  Sebagai  Dasar  Pengendalian  Safety  Stock  pada  Stagnant  dan Stockout  Obat.  Jurnal  Administrasi  Kesehatan  Indonesia,  3  (1),  pp.  1– 10.[Online].Tersedia
di <www.e journal.unair.ac.id/index.php/JAKI/article/download/1483/1144>. Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia . https://doi.org/<www.e-
journal.unair.ac.id/index.php/JAKI/article/download/1483/1144>.
S.  Soetrisno.  (2010a). S.  Soetrisno,  2010,  Malpraktek:  Medik  Dan  Mediasi  Sebagai  Alternatif Penyelesaian Sengketa, Telaga Ilmu Indonesia, Tangerang, hlm. 8. Telaga Ilmu Indonesia. S. Soetrisno. (2010b). S. Soetrisno. Malpraktek Medik dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. (Tangerang: Telaga Ilmu Indonesia, 2010). Hlm 4 . Telaga Ilmu Indonesia. S. Soetrisno. (2010c). S. Soetrisno. Malpraktek Medik dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. (Tangerang: Telaga Ilmu Indonesia, 2010). Hlm 41 . Telaga Ilmu Indonesia. S.  Soetrisno.  (2010d).  S.  Soetrisno.  Malpraktek  Medik  dan  Mediasi  Sebagai  Alternatif Penyelesaian  Sengketa.  (Tangerang:  Telaga  Ilmu  Indonesia,  2010).  Hlm  106 .  Telaga  Ilmu Indonesia.
Soekanto, Soerjono, 2014, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika : Jakarta Sudikno Mertokusumo. (2006a). Sudikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia, cetakan ke-7. (Yogyakarta: Liberty Yongyakarta, 2006). Hlm. 5 . Liberty Yongyakarta. Sunggono,  Bambang,  2009,  Metode  Penelitian  Hukum,  PT  Raja  Grafindo Persada : Jakarta.
Sudikno Mertokusumo. (2006b). Sudikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia, cetakan ke-7. (Yogyakarta: Liberty Yongyakarta, 2006). Hlm. 213 . Liberty Yongyakarta. Wahju  Muljono.  (2012). Wahju  Muljono.  Teori  dan  Praktik  Peradilan  Perdata  di  Indonesia. ( Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2012). Hlm. 137 . Pustaka Yustisia.