Membuka Potensi Kemitraan Komunitas dalam Mendorong Praktik Ekonomi Hijau: Pelajaran dari Kasus-kasus di Indonesia dalam Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Pengelolaan Limbah
Luh Kitty Katherina * , , Deshinta Vibriyanti  , Inayah Hidayati  , dan Vanda Ningrum
Pusat Penelitian Kependudukan, Badan Riset dan Inovasi Nasional,
10340, Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia
* Korespondensi: luhk001@brin.go.id

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Info Publikasi: Artikel Hasil Penelitian
Sitasi Cantuman: Katherina, L. K., Vibriyanti, D., Hidayati, I., & Ningrum, V. (2023). Unlocking the Power of Community Partnerships in Driving Green Economy Practices: Lessons from Indonesia’s Cases in Agriculture, Forestry, and Waste Management. Society, 11(1), 137- 157.

## DOI: 10.33019/society.v11i1.532
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka.
Lisensi: Atribusi- NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)
Di  tengah  tantangan  lingkungan  hidup,  bencana  alam, kemiskinan,  dan  kesenjangan  sosial,  pentingnya  memelihara praktik  berkelanjutan  yang  bermanfaat  bagi  lingkungan, ekonomi, dan masyarakat  semakin terasa. Paradigma ekonomi hijau  mewujudkan  upaya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan manusia dengan tetap menjunjung kelestarian ekologis. Dalam konteks  ekonomi  hijau  di  negara-negara  berkembang,  peran praktik  masyarakat  menjadi  bagian  integral  melalui  lensa kemitraan  masyarakat,  yang  mendukung  upaya  masyarakat dalam mencapai tujuan mereka. Namun demikian, kurangnya penyelidikan  empiris  yang  substansial  terhadap  kemitraan yang  terkait  dengan  praktik  ekonomi  hijau  tetap  mencolok. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji manifestasi kemitraan masyarakat  dalam  ranah  praktik  ekonomi  hijau.  Dengan menggunakan  metodologi  kualitatif,  penelitian  ini  menggali secara mendalam praktik-praktik yang meliputi budidaya kopi organik  di  Aceh,  peternakan  lebah  di  Sumatera  Barat, konservasi  mangrove  di  Kalimantan  Timur,  dan  pengelolaan sampah di Jakarta. Pengumpulan data melibatkan wawancara mendalam, observasi langsung, dan diskusi kelompok terfokus di setiap lokasi, dan menganalisis data secara tematik. Studi ini mengungkap  beberapa  temuan  penting.  Pertama,  kemitraan masyarakat  terkait  praktik  ekonomi  hijau  muncul  sebagai upaya  kolaboratif  yang  secara  kolektif  memberdayakan masyarakat  untuk  mengatasi  tantangan  ekonomi  dan lingkungan.  Kedua,  konfigurasi  kemitraan  masyarakat mengambil  bentuk  yang  beragam,  mulai  dari  upaya  yang diprakarsai  masyarakat  hingga  yang  dimulai  oleh  bisnis  atau entitas  pemerintah.  Ketiga,  keterlibatan  kemitraan  dapat
Society, 11 (1), 144-165, 2023 P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id

## Pelajaran dari Kasus-kasus di Indonesia dalam Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Pengelolaan Limbah
Dikirim: 28 Maret, 2023;
Diterima: 3 Mei, 2023 ; Dipublikasi: 30 Juni, 2023;
melibatkan satu komunitas atau meluas ke beberapa komunitas dalam suatu wilayah. Terakhir, penelitian ini mengidentifikasi pembentukan  institusi  sosial  yang  kuat  di  dalam  masyarakat sebagai  langkah  dasar  untuk  melaksanakan  upaya  kemitraan masyarakat  yang  mendukung  praktik  ekonomi  hijau  dalam masyarakat  Indonesia.  Implikasi  sosial  dari  penelitian  ini memberikan  wawasan  berharga  untuk  penerapan  praktik ekonomi  hijau  di  tingkat  akar  rumput.  Dari  perspektif akademik,  penelitian  ini  berpotensi  untuk  berkontribusi  pada evolusi  model  kemitraan  dalam  ranah  pengembangan masyarakat dalam konteks kegiatan ekonomi hijau.
Kata Kunci: Ekonomi  Hijau;  Kemitraan  Masyarakat; Konservasi; Pengelolaan sampah

## 1. Pendahuluan
Ekonomi  hijau  telah  diidentifikasi  sebagai  peluang  ekonomi  bagi  seluruh  lapisan masyarakat,  memberikan  manfaat  ekonomi  dan  mempertimbangkan  kelestarian  lingkungan. Berbagai  potensi  praktik  ekonomi  hijau  dapat  dikembangkan  lebih  luas  dan  bermanfaat  bagi masyarakat  dari  segi  ekologi  dan  ekonomi.  Praktik-praktik  ini  juga  penting  untuk  dibahas karena  dapat  menciptakan  lapangan  kerja  baru,  merangsang  pertumbuhan  ekonomi,  dan meningkatkan  penghidupan  ( International  Labour  Office,  2022 ).  Misalnya,  proyek  energi terbarukan  dapat  menciptakan  lapangan  kerja  di  bidang  manufaktur,  instalasi,  dan pemeliharaan  peralatan;  pertanian  organik  dapat  meningkatkan  pendapatan  petani  karena peningkatan  nilai  produknya;  dan  inovasi  dalam  pengolahan  sampah  dapat  memberikan manfaat ekonomi.
Praktik  kemitraan  masyarakat  dapat  secara  efektif  mewujudkan  dan  mempertahankan praktik ekonomi hijau ( Tasrin et al., 2016 ). Kemitraan masyarakat dianggap sebagai salah satu strategi yang digunakan dalam interv  ensi  berbasis  masyarakat.  Konsep  ini  berasal  dari hubungan  berkelanjutan  antara  entitas  eksternal  dan  anggota  serta  organisasi  dalam  suatu komunitas.  Kemitraan  ini  bertujuan  untuk  memfasilitasi  mobilisasi  sumber  daya  dan pengetahuan  sekaligus  mendorong  proyek  intervensi  berbasis  masyarakat  ( Melo  &  Alves, 2019 ).
Kemitraan  masyarakat  dalam  ekonomi  hijau  dapat  dilakukan  dalam  berbagai  bentuk, termasuk  kolaborasi  antara  dunia  usaha  dan  masyarakat  lokal,  kemitraan  antara  pemerintah dan  organisasi  berbasis  masyarakat,  serta  usaha  patungan  antara  anggota  masyarakat  dan organisasi  nirlaba.  Komitmen  bersama  terhadap  pembangunan  berkelanjutan,  perlindungan lingkungan, dan tanggung jawab sosial dapat mendorong kemitraan ini. Kemitraan juga dapat memberikan  pelatihan  dan  dukungan  kepada  masyarakat  lokal  untuk  mengembangkan keterampilan  dan  pengetahuan  yang  diperlukan  untuk  berpartisipasi  dalam  ekonomi  hijau ( International  Labour  Office,  2019 ).  Meskipun  terdapat  banyak  tantangan,  hambatan, hambatan,  dan  kesulitan,  keterlibatan  masyarakat  dalam  kemitraan  masyarakat  yang  otentik semakin diakui sebagai pendekatan paling efektif untuk proyek intervensi berbasis masyarakat ( Alves et al., 2018 ).

## Pelajaran dari Kasus-kasus di Indonesia dalam Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Pengelolaan Limbah
Dalam  perkembangannya,  konsep  kemitraan  masyarakat  telah  diterapkan  pada  berbagai aspek yang membutuhkan kerjasama antar berbagai pihak, seperti di bidang pelayanan publik ( Rahmat & Cahyadi, 2019 ), kesehatan ( El Ansari & Weiss, 2006 ; Melo & Alves, 2019 ), pertanian ( Cahyanto et  al., 2021 ; Rahmi et  al., 2017 ),  pendidikan  ( Gross et  al., 2015 )  dan  aspek  lainnya. Studi-studi yang ada belum mengeksplorasi implementasi kemitraan masyarakat dalam praktik ekonomi hijau.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  bentuk-bentuk  kemitraan  masyarakat  dalam praktik  ekonomi  hijau  di  sektor  pertanian,  kehutanan,  dan  pengelolaan  limbah.  Studi  kasus tersebut meliputi budidaya kopi organik di Aceh, peternakan lebah madu di Sumatera Barat, konservasi hutan bakau di Kalimantan Timur, dan pengelolaan sampah di Jakarta. Uraian rinci mengenai  beberapa  praktik  penting  ekonomi  hijau  diperlukan  karena  dalam  penerapannya banyak ditemui kendala dalam mengembangkan dan menjaga keberlanjutan kegiatan ekonomi tersebut.  Tantangan  tersebut  antara  lain  terbatasnya  pasar  terhadap  produk  yang  dihasilkan karena  jaringan  yang  terputus,  sulitnya  memenuhi  standar  kualitas  pasar  internasional, kurangnya  figur  pendorong,  dan  tantangan  lainnya.  Dengan  kemitraan  masyarakat,  manfaat yang  diperoleh  pihak-pihak  yang  terlibat  meningkatkan  potensi  keberlangsungan  kegiatan. Mendeskripsikan studi kasus adalah pelajaran berharga yang harus disebarluaskan. Kemitraan yang terbentuk bervariasi sesuai dengan karakteristik praktik-praktik yang sedang berlangsung dan  lingkup  kegiatannya.  Penelitian  ini  akan  menguraikan  potensi  manfaat  ekonomi  yang diperoleh melalui kemitraan dalam ekonomi hijau.

## 2. Kemitraan Masyarakat dalam Ekonomi Hijau: Tinjauan Pustaka
Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  kemitraan  masyarakat  telah  mendapatkan  pengakuan sebagai alat penting untuk mendorong intervensi dan penelitian dalam masyarakat. Kemitraan adalah  pengaturan  terstruktur  antara  dua  atau  lebih  entitas  dengan  tujuan  bersama  yang melibatkan kesepakatan formal yang menguraikan peran, tanggung jawab, dan harapan ( Bray, 1999 ).  Hal  ini  biasanya  memerlukan  pengambilan  keputusan  bersama  dan  kepemilikan bersama  atas  sumber  daya  dan  hasil  serta  merupakan  komitmen  jangka  panjang.  Sebaliknya, kolaborasi sering kali mengacu pada hubungan kerja informal dan sementara untuk mencapai tujuan bersama, dengan anggota datang dan pergi sesuai kebutuhan ( Bergstrom et al., 1996 ). Kemitraan  masyarakat  memperkuat  kapasitas  dan  partisipasi  masyarakat  dalam pengambilan keputusan dan implementasi solusi berdasarkan kebutuhan dan aspirasi mereka ( Jocom et al., 2021 ). Konsep kemitraan masyarakat berpotensi untuk diterapkan dalam berbagai konteks penelitian dan praktik, seperti kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, atau kajian mengenai pembangunan berkelanjutan. Kemitraan yang melibatkan banyak pihak dapat menghasilkan inovasi  dalam  berbagai  tantangan  pembangunan,  termasuk  mengakses  sumber daya  yang  diperlukan,  seperti  bantuan  teknis,  sumber  daya  manusia,  sumber  daya pengetahuan, dan keuangan ( Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2019 ).
Kemitraan masyarakat terdiri dari dua kata yaitu  masyarakat dan kemitraan. Masyarakat sendiri  mempunyai  definisi  yang  berjenjang  dan  cukup  kompleks.  Namun  penelitian  ini mendefinisikan  masyarakat  paling  sederhana  sebagai  kelompok  yang  memiliki  kesamaan. Menurut Ritonga et  al. (2022) ,  setidaknya  suatu  masyarakat  mempunyai  beberapa  ciri: mempunyai  jaringan  kepentingan  dan  keprihatinan  yang  sama,  bersifat  simbolik  dan  fisik, menjadi bagian dari rumah tangga eksternal, dan memiliki sesuatu yang membedakan dirinya dari kelompok sejenis. Dan masyarakat dapat tumbuh atau menyusut sesuai dengan kebutuhan dan situasi.

## Pelajaran dari Kasus-kasus di Indonesia dalam Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Pengelolaan Limbah
Konsep  kemitraan  masyarakat  hampir  sama  dengan  beberapa  konsep  pemberdayaan masyarakat yang memiliki berbagai terminologi yaitu Community and Local Development (CLD), Community  Participation (CP), Community-Based  Enterprise (CBEs), Local  Economic  Development (LED), dan lain-lain. Semua terminologi tersebut memiliki prinsip yang sama, yaitu melibatkan kelompok  entitas  masyarakat  dalam  mencapai  tujuan  bersama  ( Ebewo,  2014 ).  Namun,  yang membedakan  adalah  kemitraan  lebih  aktif  dan  berkomitmen  dibandingkan  keterlibatan  atau partisipasi. Mitra berbagi tanggung jawab untuk kegiatan bersama, sedangkan partisipan dapat bekerja sama dalam kegiatan orang lain ( Bray, 1999 ).
Kemitraan  masyarakat  meningkatkan  komunikasi  dan  menghasilkan  sumber  daya  untuk mengatasi  permasalahan  dan  memfasilitasi  penyelesaian  masalah,  sehingga  menciptakan pemahaman bersama tentang tujuan kolektif. Terlepas dari tantangan dan hambatan, kemitraan masyarakat  yang  sejati  diterima  secara  luas  sebagai  praktik  terbaik  dalam  proyek  intervensi masyarakat,  karena  kemitraan  tersebut  mendorong  perubahan  berkelanjutan  melalui keterlibatan masyarakat dan secara efektif mengatasi masalah sosial ( Alves et al., 2018 ; Melo & Alves, 2019 ).
Gambar 1. Kerangka Kerja Kemitraan untuk Pengembangan Masyarakat

## Sumber: Melo & Alves (2019)
Berbeda  dengan  penelitian-penelitian  yang  pernah  diterbitkan  oleh  para  peneliti  lain mengenai  kemitraan  masyarakat  dalam  bidang  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  ( Erfit  & Yulmardi, 2018 ; Rustinsyah, 2015 ), penelitian ini menggunakan konsep kemitraan masyarakat yang dikembangkan oleh Habana-Hafner, Reed, and Associates pada tahun 1989, sebagaimana dikutip oleh Melo & Alves, 2019 (lihat Gambar 1 ). Kerangka kerja ini memberikan gambaran terstruktur  mengenai  fase-fase  penting  dalam  membangun  kemitraan  pengembangan
Tahap 1:
Negosiasi dan Klarifikasi Masalah Lingkungan Eksternal. Tahap 2: Penetapan Arah, Pembangunan Kepercayaan, dan
Pemberdayaan Tahap 3:
Struktur dan Operasi Penilaian Persiapan Dampak terhadap lingkungan Mengetahui lingkungan Pekerjaan Produktif Identitas Lingkungan Eksternal

## Pelajaran dari Kasus-kasus di Indonesia dalam Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Pengelolaan Limbah
masyarakat  yang  efektif.  Tahap  pendahuluan,  “Persiapan”,  menjadi  landasan  bagi  tahap selanjutnya. Selama fase ini, pihak-pihak yang terlibat terlibat dalam kegiatan persiapan untuk menyiapkan  landasan  bagi  keberhasilan  kolaborasi.  Hal  ini  mencakup  memperjelas  tujuan, peran,  dan  tanggung  jawab  masing-masing  mitra  dan  memastikan  pemahaman  bersama mengenai  tujuan  upaya  tersebut.  “Mengetahui  lingkungan”  melibatkan  serangkaian  langkah untuk memahami keadaan lingkungan yang terkait dengan suatu proyek atau kegiatan. Hal ini mencakup  pemahaman  terhadap  faktor  lingkungan,  tantangan,  peluang,  kebutuhan masyarakat,  dan  aspek  terkait  lainnya  yang  dapat  mempengaruhi  pelaksanaan  proyek  atau kegiatan.  Melalui  pemahaman  yang  komprehensif  tentang  lingkungan,  keputusan  dapat dibuat, sehingga mengarah pada penerapan solusi yang lebih efektif.
Setelah tahap persiapan, kerangka kerja memasuki tiga tahap utama:
1) Negosiasi  dan  Klarifikasi  Masalah:  Tahap  ini  meliputi  diskusi  awal  dan  negosiasi  antar mitra.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  dan  memperjelas  tantangan  dan permasalahan yang ingin diatasi oleh kemitraan ini. Identifikasi masalah yang jelas menjadi dasar kolaborasi yang efektif.
2) Penetapan  Arah,  Pembangunan  Kepercayaan,  dan  Pemberdayaan:  Setelah  tantangan dipahami,  fokusnya  beralih  ke  penetapan  arah  kolektif.  Hal  ini  melibatkan  penetapan tujuan  dan  strategi  bersama.  Membangun  kepercayaan  di  antara  mitra  juga  terjadi, membina  lingkungan  yang  kondusif  untuk  komunikasi  dan  kolaborasi  terbuka. Pemberdayaan  masyarakat  juga  dimulai  pada  tahap  ini,  dengan  maksud  melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan.
3) Struktur dan Operasi: Pada tahap ini, elemen-elemen kunci seperti peran, tanggung jawab, dan  mekanisme  tata  kelola  ditentukan.  Struktur  organisasi  kemitraan  dibentuk,  merinci hierarki, saluran komunikasi, proses pengambilan keputusan, dan kerangka akuntabilitas. Kejelasan ini membantu meminimalkan kesalahpahaman, memperlancar komunikasi, dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Selain itu, aspek operasional juga dibahas. Hal ini  mencakup  penjabaran  bagaimana  sumber  daya  akan  dialokasikan,  dikelola,  dan dipantau untuk mendukung kegiatan kemitraan. Anggaran, jadwal, dan indikator kinerja ditetapkan untuk memastikan kemitraan berjalan sebagaimana dimaksud.
Setelah itu, kemitraan menilai hasilnya dengan mengevaluasi dampak lingkungan. Kemitraan dapat berlanjut atau berakhir berdasarkan strategi dan prioritas ( Lester et al., 2008 ).
Dalam ekonomi hijau, kemitraan masyarakat sangat penting untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan.  Hal  ini  melibatkan  kolaborasi  antara  bisnis  lokal,  lembaga  pemerintah,  dan organisasi  masyarakat  untuk  mempromosikan  praktik  berkelanjutan  dan  menciptakan lapangan  kerja  yang  mendukung  pelestarian  lingkungan.  Model  kemitraan  masyarakat  ini memiliki kekuatan, termasuk identifikasi masalah bersama dan penyelesaian masalah melalui pembangunan  kepercayaan.  Kemitraan  yang  sukses  memerlukan  aspek-aspek  utama  seperti saling  menguntungkan,  kesetaraan,  legalitas,  pemberdayaan,  dan  modal  sosial.  Kemitraan harus memberikan manfaat untuk meningkatkan pendapatan, produktivitas, dan kemandirian, dengan  kedudukan  yang  setara  bagi  kedua  belah  pihak.  Perjanjian  tertulis  (Surat  Perjanjian) hendaknya  mengatur  kemitraan,  bertujuan  untuk  pemberdayaan  dan  pembinaan,  bukan sekedar bantuan permodalan. Modal sosial sangat penting untuk membangun kemitraan yang sukses ( Erfit & Yulmardi, 2018 ).

## Pelajaran dari Kasus-kasus di Indonesia dalam Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Pengelolaan Limbah

## 3. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  kualitatif  yang  melibatkan  berbagai  teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan informasi yang komprehensif dan mendalam ( Moser &  Korstjens,  2018 ).  Secara  khusus,  wawancara  mendalam,  observasi  langsung,  dan  diskusi kelompok terfokus digunakan untuk mengumpulkan  data primer langsung dari para peserta. Selain  itu,  pengumpulan data  sekunder dilakukan  dengan  menggunakan data  statistik  untuk memberikan  landasan  penelitian  yang  kuat  dan  menguatkan  fakta  di  lapangan.  Pendekatan kualitatif dianggap tepat untuk penelitian ini karena sifat metodologi penelitian kualitatif yang cocok dalam memberikan pemahaman komprehensif tentang suatu topik penelitian ( Jackson et al., 2007 ).  Lebih  lanjut,  fleksibilitas  penelitian  kualitatif  juga  memungkinkan  penyesuaian pertanyaan  penelitian  berdasarkan  informasi  baru  dengan  tetap  mempertimbangkan  konteks sosial  dan  budaya  yang  mempengaruhi  fenomena  yang  diteliti  ( Holloway  &  Todres,  2003 ). Faktor-faktor  ini  berkontribusi  pada  validitas  temuan  dan  relevansinya  dengan  situasi  dunia nyata.
Pendekatan  deskriptif-kualitatif  digunakan  untuk  menganalisis  data  yang  dikumpulkan, yang  bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman  yang  komprehensif  dan  bernuansa  tentang fenomena  yang  diselidiki  ( Duffy,  1987 ).  Data  yang  dikumpulkan  dari  setiap  teknik  dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan wawasan. Untuk memastikan reliabilitas dan validitas temuan,  dilakukan  proses  triangulasi,  yaitu  pemeriksaan  silang  terhadap  data  dan  informasi yang diperoleh dari berbagai sumber atau informan. Pendekatan ini penting dalam penelitian kualitatif  karena  membantu  meningkatkan  kredibilitas  temuan  dengan  memastikan  bahwa temuan  tersebut  konsisten  di  berbagai  sumber  dan  informan  dan  bahwa  bias  atau  perspektif peneliti tidak mempengaruhi temuan tersebut.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.1. Praktek Kemitraan Masyarakat dalam Kegiatan Ekonomi Hijau
4.1.1. Kemitraan Masyarakat antara Petani Kopi dan Koperasi di Tanah Gayo Provinsi Aceh Perkebunan  kopi  di  Dataran  Tinggi  Gayo  merupakan  perkebunan  rakyat  yang  ramah lingkungan.  Bertani  kopi  merupakan  pekerjaan  utama  sebagian  besar  penduduk  di  Aceh Tengah  dan  Bener  Meriah.  Ini  telah  diwariskan  dari  generasi  ke  generasi  sebagai  pekerjaan utama  dan  sampingan.  Sejak  diperkenalkannya  pertanian  kopi  oleh  pemerintah  kolonial Belanda,  dilakukan  tanpa  menggunakan  senyawa  kimia  apapun  ( Iswanto et  al., 2020 ). Meskipun  pernah  terkontaminasi,  sebagian  besar  pertanian  kopi  telah  kembali  ke  pertanian alami.  Permintaan  pasar  internasional  terhadap  biji  kopi  berkualitas  tinggi  menjadi  motivasi penting  bagi  petani  kopi  untuk  melindungi  lahannya  dari  senyawa  kimia.  Selain  tingginya permintaan  terhadap  Kopi  Green  Bean  Arabika  Gayo,  perkembangan  industri  kopi  juga mendorong  revitalisasi  sektor  hilir  yang  mencakup  sektor  industri  dan  jasa.  Pengolahan tanaman kopi telah menyerap banyak tenaga kerja, terutama dari warga.
Kemitraan  antara  petani  dan  koperasi  telah  berjalan  efektif  sejak  tahun  2005,  setelah terjadi konflik politik di Aceh ( Khalisuddin et al. 2012 ). Citarasa Kopi Tanah Gayo yang sudah terkenal  membuat  para  penikmat  kopi  terus  mencarinya  meski  Belanda  sudah  meninggalkan Indonesia. Saat itu penjualan kopi dilakukan secara mandiri oleh petani, dimana pedagang kopi mendatangi masing-masing petani, membeli biji kopi hijau secara tunai atau memberikan uang muka.  Minimnya  informasi  yang  dapat  diakses  petani  membuat  para  pedagang  bebas menentukan harga bagi petani, sehingga menghasilkan keuntungan yang sangat rendah. Petani tidak  menerima  keuntungan  yang  cukup  dari  ekspor  kopi.  Saat  itu  ekspor  kopi  hanya  bisa dilakukan melalui Pelabuhan Belawan di Medan, sehingga keuntungan terbesar diperoleh para

## Pelajaran dari Kasus-kasus di Indonesia dalam Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Pengelolaan Limbah
pedagang  yang  membeli  kopi  dari  petani  dengan  harga  yang  jauh  lebih  murah  dari  harga pasar.
Koperasi kopi muncul sebagai jembatan antara petani dan pembeli kopi, dengan fokus pada  distribusi  dan  perdagangan  biji  kopi  hijau.  Koperasi  ini  berperan  sentral  dalam pengembangan perkebunan kopi, khususnya dalam pemasaran ke dunia luar. Perkembangan teknologi  informasi  juga  memungkinkan  petani  mengakses  informasi  terkait  harga  kopi  dan industri  kopi  global.  Koperasi  menjamin  pasar  dan  harga  bagus  sesuai  dengan  harga  pasar dunia untuk kopi Arabika Gayo. Hal ini membuat sebagian besar petani kopi di Tanah Gayo menjadi  anggota  koperasi.  Selain  memberikan  jaminan  harga,  koperasi  juga  memberikan fasilitas  pendampingan  bagi  petani  kopi,  termasuk  sanksi  bagi  pelanggaran.  Pedoman  ini dimaksudkan untuk memantau seluruh aktivitas petani yang berkaitan dengan pemeliharaan dan  pasca  panen,  sehingga  menghasilkan  kopi  berkualitas  baik  sesuai  standar.  Tugas  ini dilaksanakan oleh Internal Control System (ICS)/instruktur pendidikan yang rutin mengunjungi petani  dan  perkebunannya.  Manfaat  kemitraan  antara  petani  kopi  dan  koperasi dapat  dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1. Manfaat Kemitraan Masyarakat antara Petani Kopi dan Koperasi
Petani Kopi Koperasi Kopi Koperasi memberikan kepastian pasar bagi hasil panen petani kopi. Kopi Arabika Gayo organik adalah komoditas dengan permintaan pasar yang tinggi, sehingga menguntungkan koperasi. Koperasi mentransfer kemajuan pengetahuan ilmiah dalam mengelola kopi. Produktivitas kopi yang dihasilkan oleh petani tetap stabil. Koperasi adalah fungsi kontrol untuk memastikan tanah tetap organik. Kualitas kopi sebagai komoditas ekspor terjamin dengan sertifikasi organiknya. Melalui perantara koperasi, pasar kopi menjadi lebih luas dengan harga yang baik.
Semakin luas cakupan pasar, semakin tinggi keuntungan bagi koperasi.

## Sumber: Data Lapangan Primer (2022)
Model  kemitraan  antara  petani  kopi  dan  koperasi  merupakan  suatu  bentuk  kemitraan masyarakat  yang  telah  memiliki  struktur  kerjasama  formal  yang  dituangkan  dalam  anggaran rumah  tangga  koperasi.  Menurut Melo  &  Alves  (2019) ,  tahap  satu  dan  dua  sudah  dilakukan dalam  jangka  waktu  yang  lama.  Tahap  pertama  terjadi  ketika  petani  kopi  mendaftarkan lahannya  sebagai  anggota  koperasi.  Pada  tahap  ini,  koperasi  melakukan  klarifikasi  terhadap lahan milik petani yang terdaftar dan memeriksa kepemilikan, kondisi fisik, dan tanaman kopi. Petani  kopi  yang  sebelumnya  menggunakan  pupuk  kimia  harus  melakukan  penyucian  lahan yang  memakan  waktu  satu  hingga  tiga  tahun.  Petani  juga  diberitahu  mengenai  hak  dan kewajibannya sebagai anggota koperasi. Meski hubungan antara koperasi dan petani kopi tidak setara,  namun  dalam  banyak  hal,  petani  kopi  memiliki  banyak  kebebasan,  seperti  kebebasan menjual kopinya kepada koperasi dan kepada siapa saja yang menawarkan harga terbaik.
Tahap kedua dilakukan perencanaan antara petani kopi dengan koperasi terkait kegiatan yang  akan  dilakukan.  Hal  ini  meliputi  jadwal  dan  proses  sertifikasi,  perencanaan  produksi berdasarkan produksi dan penjualan tahun sebelumnya, penyediaan benih, dan hal-hal teknis lainnya. Meski koperasi sudah memiliki anggaran rumah tangga yang jelas untuk tahap ketiga,
namun struktur koperasi dan detail teknisnya masih bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada. Misalnya  saja  dalam  penyaluran  iuran  premi  yang  diberikan  pembeli  kepada  petani  melalui koperasi,  selalu  terjadi  renegosiasi  antara  koperasi  dan  perwakilan  petani.  Perjanjian  ini dibentuk berdasarkan situasi dan kondisi yang ada.
Banyak koperasi yang bergerak di bidang perdagangan kopi dengan skala dan pasar yang berbeda-beda.  Berdasarkan  wawancara  dengan  Dinas  Koperasi  Aceh  Tengah,  lebih  dari  20 koperasi  kopi  telah  memiliki  jaringan  pasar  di  Amerika,  Eropa,  Jepang,  China,  Australia, Kanada,  dan  beberapa  negara  lainnya.  Kopi  Gayo  memiliki  tempat  khusus  di  hati  para penikmat kopi di seluruh dunia, sehingga selama beberapa waktu, harga kopi Gayo lebih tinggi dibandingkan  harga  rata-rata  bulanan  di  pasar  New  York  untuk  Other  Mild  Arabika  ($3,2), mencapai  $4,3  per  kilogram  ( Taufiq,  2021 ). Kondisi  ini  tidak  lepas  dari  terjalinnya  kemitraan yang  baik  antara  koperasi  dan  petani  kopi.  Petani  kopi  menjaga  kualitas  kopi,  dan  koperasi menjaga serta memperluas pasar yang ada.

## 4.1.2. Kemitraan Masyarakat Dalam Budidaya Lebah Madu Galo-galo di Kota Sawahlunto Sumatera Barat
Peternakan kelulut atau lebah tanpa sengat semakin populer di Indonesia seiring dengan meningkatnya permintaan madu akibat pandemi COVID-19. Kelompok peternakan lebah Galo- galo  di  Sumatera  Barat  menonjol  berkat  pemimpin  kreatifnya,  yang  membentuk  kemitraan komunitas  dengan  Kebun  Buah  Kandi  (area  rekreasi  pendidikan  untuk  memperkenalkan berbagai jenis buah sebagai kebutuhan asupan nutrisi. Lahan marjinal bekas tambang batu bara digunakan untuk tanaman hortikultura). Kemitraan ini mendukung aspek sosial, ekonomi, dan ekologi).
Kebun  Buah  Kandi,  sebuah  UPTD  pemuliaan  tanaman  di  kota  Sawahlunto,  telah dikonversi menjadi tempat wisata khas di lahan bekas pertambangan seluas 3,1 hektar dengan latar belakang Danau Kandi. Dimulai pada tahun 2012 dan memiliki sekitar 719 pohon buah- buahan, antara lain sirsak, markisa, nangka, jambu biji, dan buah naga. Sejak awal berdirinya, lembaga  ini  telah  mendistribusikan  lebih  dari  6.061  bibit  buah  naga  dan  bibit  buah  lainnya kepada  masyarakat.  Kebun  Buah  Kandi  tidak  hanya  sekedar  objek  wisata  tetapi  juga merupakan  sarana  edukasi  dimana  pengunjung  dapat  mempelajari  berbagai  jenis  lebah,  cara beternaknya,  bahkan  memanen  madu  langsung  dari  sarangnya.  Tempat  ini  memiliki  koleksi pohon buah-buahan yang dibudidayakan, dan kemitraan dengan kelompok petani lebah madu Galo-galo menjadi daya tarik pengunjung.
Pada  tahun  2020,  pimpinan  Kelompok  Tani  Hutan  “Kayu  Gadang”  dan  Kebun  Buah Kandi  membentuk  kemitraan  kolaborasi  komunitas  untuk  mengumpulkan  sumber  daya  dan mendorong  keterlibatan  komunitas  dalam  penyelesaian  masalah.  Kemitraan  ini  membangun hubungan  yang  saling  menguntungkan  antara  operasional  bisnis  kedua  organisasi. Memasukkan  lebah  madu  Galo-galo  ke  Kebun  Buah  Kandi  menghasilkan  peningkatan penyerbukan  bunga  alami  dan  hasil  buah  yang  lebih  tinggi.  Lebih  lanjut,  kemitraan  ini memungkinkan para peternak lebah madu Galo-galo untuk memamerkan produknya kepada pengunjung kebun (lihat Tabel 2 ).

## Pelajaran dari Kasus-kasus di Indonesia dalam Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Pengelolaan Limbah

## Tabel 2. Manfaat Kemitraan antara Kelompok Tani Hutan “Kayu Gadang” dan Kebun Buah Kandi
Kebun Buah Kandi Kelompok Tani Hutan “Kayu Gadang” Meningkatkan produktivitas tanaman buah (pembentukan bunga) melalui penyerbukan oleh lebah. Lahan tersedia untuk budidaya lebah madu Galo-galo. Kunjungan wisatawan secara rutin meningkat. Ketersediaan pakan lebah cukup dari bunga tanaman buah-buahan. Permintaan kunjungan kelompok masyarakat (golongan) tertentu semakin meningkat. Berbagai media promosi dan pemasaran tersedia untuk produk-produk yang terdapat di outlet Kebun Buah Kandi Pendapatan meningkat dari penjualan tiket wisata. Jaringan bisnis pun semakin luas. Visi sebagai salah satu sarana pendidikan bagi masyarakat tercapai. Praktik agrowisata memberikan pengetahuan tentang seluk-beluk peternakan lebah madu kepada pengunjung Kebun Buah Kandi.
Sumber: Data Lapangan Primer (2022)
Kolaborasi  Kelompok  Tani  Hutan  “Kayu  Gadang”  dan  Kebun  Buah  Kandi  merupakan contoh  konsep  kemitraan  masyarakat  yang  diusung Melo  &  Alves  (2019) .  Kemitraan  ini dimulai  dengan  tahap  persiapan  yang  mencakup  penelitian  lingkungan,  seperti mengidentifikasi  masalah,  mengeksplorasi  faktor  lingkungan,  dan  menentukan  keanggotaan. Kepala UPTD Kebun Buah Kandi dan Ketua Kelompok Tani Hutan “Kayu Gadang” mengawali kemitraan  melalui  koneksi  personal.  Selama  tahap  1,  para  pemimpin  berdiskusi  dan bernegosiasi secara informal, mengidentifikasi peluang potensial yang menguntungkan kedua organisasi sambil menilai permasalahan mereka.
Pindah ke tahap 2, kemitraan berlanjut ke tahap perencanaan, di mana kedua belah pihak bekerja sama untuk membangun kepercayaan. Kepercayaan sangat penting untuk keberhasilan kemitraan  komunitas  antara  anggota  dan  agen  eksternal  ( Teufel-Shone et  al., 2019 ).  Setelah kepercayaan terbentuk, aspek teknis dan struktural dari kemitraan dirancang, termasuk teknis operasional,  pembagian  keuntungan,  personel,  mitigasi  risiko,  dan  perjanjian  terkait  lainnya. Kesepakatan  ini  dituangkan  dalam  nota  kesepahaman.  Secara  teknis,  menempatkan  sarang lebah  madu  di  bawah  pohon  buah-buahan  tidak  menimbulkan  masalah  berarti  kecuali menentukan jarak optimal antar sarang untuk penggunaan lahan yang paling efisien.
Kemitraan  beroperasi  dalam  lingkungan  eksternal  yang  dinamis  dan  persisten,  termasuk geografi,  sejarah,  politik,  ekonomi,  struktur  kekuasaan,  serta  keragaman  etnis  dan  budaya ( Melo  &  Alves,  2019 ).  Contoh  faktor  lingkungan  eksternal  yang  mempengaruhi  kemitraan Kebun Buah Kandi dan KTH Kayu Gadang adalah pandemi COVID-19. Karena kebijakan social distance yang  diberlakukan  pemerintah,  Kebun  Buah  Kandi  ditutup  untuk  kunjungan wisatawan sehingga berdampak pada pendapatan kedua belah pihak. Namun situasi ini tidak menghentikan kemitraan tersebut. Komunikasi yang kuat, hubungan interpersonal, komitmen, dan  kepercayaan  memungkinkan  pendekatan  yang  gigih  terhadap  kondisi  lingkungan eksternal.
Tahap 3 kemitraan melibatkan evaluasi dampak kemitraan terhadap lingkungan sosial dan fisik, dan mungkin berakhir tergantung pada strategi untuk mengatasi masalah awal atau isu

## Pelajaran dari Kasus-kasus di Indonesia dalam Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Pengelolaan Limbah
lainnya  ( Lester et  al., 2008 ).  Untuk  menjaga  kemitraan  yang  berkelanjutan,  refleksi  bersama sangat  penting  untuk  menilai  tingkat  kolaborasi  antar  anggota  dan  apakah  upaya  telah maksimal  ( Lester et  al., 2008 ).  Perencanaan  program  dan  sumber  daya  yang  strategis  juga penting  untuk  mempertahankan  kolaborasi,  dengan  perencanaan  jangka  pendek  dan  jangka panjang  yang  diperlukan  untuk  mengidentifikasi  tren  dan  permasalahan  yang  muncul  serta mengembangkan  strategi  yang  diperlukan  ( Bergstrom et  al., 1996 ).  KTH  Kayu  Gadang berinovasi  dengan  menciptakan  produk  olahan  madu  seperti  minuman  kesehatan,  sabun kecantikan,  dan  perban  medis.  Kebun  Buah  Kandi  juga  mempromosikan  pariwisata  kepada masyarakat luas, termasuk pelajar dan kelompok masyarakat, pasca pandemi Covid-19.
4.1.3. Kemitraan  Komunitas Mangrove dan Corporate  Social  Responsibility (CSR)  di Kalimantan Timur
Kalimantan  Timur  memiliki  ekosistem mangrove yang  cukup  besar,  yang  merupakan habitat penting bagi beragam flora dan  fauna ( Choong et al., 1990 ; Kristiningrum et al., 2020 ). Selain  itu,  hutan  bakau  menyediakan  sumber  daya  yang  signifikan  bagi  masyarakat  lokal, termasuk  peluang  untuk  memancing,  berburu  kepiting,  memanen  udang,  dan  pariwisata. Namun, kelangsungan hidup mangrove di Kalimantan Timur saat ini terancam akibat beberapa ancaman serius, terutama perambahan lahan dan polusi air (Ilman et al., 2016; Powell & Osbeck, 2010).  Oleh  karena  itu,  seluruh  pemangku  kepentingan  harus  berkolaborasi  untuk  menjaga ekosistem penting ini dengan menerapkan kebijakan dan praktik berkelanjutan yang mencakup kepatuhan  ketat  terhadap  undang-undang  dan  peraturan  serta  inisiatif  kemitraan  berbasis masyarakat  untuk  mendukung  upaya  pelestarian  lingkungan.  Upaya  ini  diperlukan  untuk menjaga ekosistem mangrove tetap sehat dan stabil, serta memastikan ekosistem tersebut tetap ada untuk generasi mendatang.
Dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan CSR menjadi semakin penting bagi perusahaan di  Indonesia  karena  mereka  berupaya  mendorong  pembangunan  berkelanjutan  dan memperkuat hubungan mereka dengan masyarakat lokal ( Herawati, 2018 ; Masrunik et al., 2021 ; Rondinelli  & Berry,  2000 ).  Kemitraan  antara perusahaan  dan  masyarakat lokal  di  Kalimantan Timur  adalah  contoh  bagus  bagaimana  korporasi  dapat  bekerja  sama  untuk  mencapai  tujuan yang  saling  menguntungkan,  seperti  melestarikan  lingkungan  dan  mendorong  pertumbuhan ekonomi.  Perusahaan  dapat  lebih  memahami  kebutuhan  dan  prioritas  masyarakat  dengan berkolaborasi  dengan  pemangku  kepentingan  lokal,  meningkatkan  reputasi  mereka,  dan berkontribusi terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan.
Kemitraan  telah  terjalin  untuk  mengelola  Mangrove  Center  Graha  Indah  -  Balikpapan dan  kawasan mangrove Muara  Badak  -  Kutai  Kartanegara  karena  keterbatasan  dana  dari pemerintah daerah dan permasalahan lingkungan sekitar operasional usaha. Kemitraan ramah lingkungan,  seperti  yang  dilakukan  antara  PT  Badak  LNG  dan  Pertamina,  bertujuan  untuk meningkatkan  kemampuan  mengelola  kawasan  konservasi  dengan  meningkatkan  tata  kelola dan sumber daya pengelolaan dengan bantuan mitra swasta dan masyarakat ( Kim et al., 2016 ; Sunaryo et  al., 2014 ).  Jenis  kemitraan  ini  menjadi  semakin  populer  karena  memungkinkan adanya  pendekatan  yang  lebih  komprehensif  terhadap  konservasi  lingkungan,  dengan menggabungkan  sumber  daya  dan  keahlian  dari  berbagai  pemangku  kepentingan.  Dengan bekerja  sama,  kemitraan  ini  dapat  membantu  mengembangkan  dan  menerapkan  strategi konservasi  yang  efektif,  mendorong  penggunaan  sumber  daya  yang  berkelanjutan,  dan menciptakan  peluang  ekonomi  yang  bermanfaat  bagi  lingkungan  dan  masyarakat  lokal. Kemitraan  ini  melibatkan  pemangku  kepentingan,  antara  lain  pemerintah  daerah  dan  pusat, LSM, lembaga pendidikan, serta perusahaan swasta dan BUMN sebagai penyandang dana.

## Pelajaran dari Kasus-kasus di Indonesia dalam Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Pengelolaan Limbah
Tabel 3. Manfaat Kemitraan Komunitas Mangrove dan Corporate Social Responsibility (CSR) di Kalimantan Timur
Komunitas Mangrove CSR Perusahaan Edukasi  bagi  masyarakat  yang  berada di kawasan mangrove .
Meningkatkan citra perusahaan.
Meningkatkan  produksi  perikanan  di perairan mangrove . Meningkatkan  persepsi  masyarakat  terhadap citra merek suatu perusahaan. Memulihkan dan melestarikan ekosistem mangrove .
Membedakan  perusahaan  dari  pesaingnya melalui kemitraan ramah lingkungan. Pembentukan  destinasi  wisata  berbasis mangrove . Menjalin  kerjasama  perusahaan  dengan  mitra  di bidang lain (seperti pariwisata).
Peningkatan  kunjungan  wisatawan  ke kawasan mangrove .
Meningkatkan keunggulan kompetitif.
Sumber: Data Lapangan Primer (2022)
Tahap  pertama  dalam  bekerja  dengan  komunitas mangrove adalah  dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada ( Melo & Alves, 2019 ). Misalnya, di Mangrove Center Graha  Indah  dan  Kampung  Nelayan  Berdasi,  permasalahan  utamanya  adalah  kurangnya dukungan  finansial  untuk  mengelola  kawasan  mangrove,  termasuk  pembelian  benih, pemeliharaan  hutan mangrove yang  ada,  pembersihan  perairan  dari  sampah,  perbaikan tanaman yang rusak, dan menyediakan prasarana untuk kegiatan pendidikan. Demikian pula kawasan mangrove Muara  Badak  -  Kutai  Kartanegara  menghadapi  tantangan  besar  terkait kerusakan  lingkungan.  Pada  tahap  awal  ini,  perusahaan  bertujuan  untuk  mengidentifikasi masalah, peluang, dan tantangan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di kawasan mangrove dan perusahaan.
Pada  tahap  kedua  kemitraan  masyarakat,  rasa  saling  percaya  dibangun  untuk menciptakan landasan keberhasilan. Perjanjian kemitraan di Mangrove Center Graha Indah dan Kampung  Nelayan  Berdasi  melibatkan  perencanaan  rinci  dan  penyediaan  sumber  daya, identifikasi  peran  masyarakat,  dan  kesepakatan  mengenai  hal-hal  kompleks  seperti pemasangan  logo  untuk  pemberdayaan  masyarakat.  Kemitraan  ini  menghasilkan  kawasan mangrove yang  lestari,  partisipasi  aktif  masyarakat,  dan  manfaat  bagi  kedua  belah  pihak sekaligus memberikan dampak positif terhadap promosi lingkungan hidup perusahaan. Dalam kemitraan  Muara  Badak,  kedua  belah  pihak  sepakat  dengan  syarat  saling  menguntungkan, dengan  pemberdayaan  masyarakat  menjadi  fokus  utama.  Masyarakat  menghindari  perilaku berbahaya,  seperti  pengeboman  untuk  menangkap  ikan,  dan  perusahaan  memberikan pelatihan  dan  pendidikan  untuk  pekerjaan  alternatif  guna  mempersiapkan  kawasan  tersebut untuk wisata edukasi. Kesepakatan dan manfaat bersama sangat penting, dan jika disepakati, perusahaan dapat memberdayakan masyarakat di kawasan mangrove (lihat Tabel 3 ).
Pada kemitraan masyarakat tahap ketiga, perusahaan mendorong praktik berkelanjutan dan program pemberdayaan masyarakat, seperti penanaman bibit mangrove , pemeliharaan, dan perlindungan  lingkungan.  Selain  itu,  keterlibatan  masyarakat  dalam  wisata  pendidikan  dan produksi  produk  sekunder  juga  didorong.  Keberhasilan  dalam  tahap  ini  bergantung  pada rencana  implementasi  yang  jelas  dan  evaluasi  dampak  lingkungan.  Mangrove  Center  Graha Indah dan Kampung Nelayan Berdasi telah mengalami penurunan kerusakan lingkungan dan

## Pelajaran dari Kasus-kasus di Indonesia dalam Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Pengelolaan Limbah
keberhasilan  pemberdayaan  masyarakat,  sehingga  memberikan  paparan  positif  bagi perusahaan.

## 4.1.4. Kemitraan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Selama satu dekade terakhir, Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 954 ribu jiwa, setara dengan peningkatan rata-rata tahunan sebesar 88 ribu jiwa ( Badan Pusat Statistik, 2021 ). Angka tersebut bisa jauh lebih tinggi karena terdapat 1,1 juta pekerja harian di Wilayah Ibukota Khusus Jakarta ( Badan Pusat Statistik, 2019 ). Dampak jumlah penduduk terhadap timbulan sampah sudah diketahui secara pasti. Misalnya, jumlah sampah harian yang dihasilkan bisa melebihi 7.695,9 ton, sehingga setiap tahunnya terdapat 2,8 juta ton sampah  yang  diangkut  ke  TPA  akhir  di  Bantar  Gebang  ( Megapolitan,  2022 ).  Namun, pengukuran zona TPA saat ini menunjukkan bahwa hanya 5 dari 12 zona yang tersedia yang masih beroperasi, dengan 7 zona sisanya mencapai kapasitas maksimum dan tidak lagi mampu menampung sampah tambahan.
Selain itu, rata-rata jumlah sampah di zona lainnya telah melampaui 90% kapasitas TPA, sehingga  meningkatkan  potensi  bahaya  terhadap  lingkungan  dan  kesehatan  masyarakat. Meskipun  ada  upaya  daur  ulang,  seperti  kegiatan  pengomposan  dan  Pembangkit  Listrik Tenaga  Sampah,  hanya  1%  dari  total  timbulan  sampah  yang  diproses  melalui  cara-cara  ini. Akibatnya,  kondisi  kritis  ini  membahayakan  daya  dukung  ekologi  dan  meningkatkan  risiko tanah longsor, terutama pada musim hujan.
Praktik  pengelolaan  sampah  yang  inovatif  diperlukan  untuk  mengatasi  masalah produksi  sampah  yang  semakin  meningkat.  Pendekatan  kemitraan  masyarakat  yang diprakarsai  oleh  pemerintah  melibatkan  beberapa  program  untuk  mendorong  partisipasi masyarakat  dan  dunia  usaha  dalam  pengurangan  dan  pengelolaan  sampah.  Paradigma  baru Reduce-Sorting-Recycle menggantikan pendekatan konvensional Collect-Transport-Dispose . Upaya kebijakan  untuk  menerapkan  paradigma  baru  ini  antara  lain  dengan  menerbitkan  Peraturan Gubernur,  seperti  Nomor  142  tahun  2019  yang  melarang  penggunaan  kantong  plastik  sekali pakai, dan Instruksi, seperti Nomor 107 tahun 2019, yang mendorong pengelolaan sampah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di bidang Industri, Peraturan Gubernur Nomor 102  Tahun  2021  mewajibkan  kawasan  industri  untuk  mengelola  limbahnya.  Kebijakan pengelolaan  sampah  juga  sudah  dimulai  di  tingkat  lingkungan  melalui  Peraturan  Gubernur Nomor 77 Tahun 2020. Peraturan lainnya adalah kebijakan pengelolaan sampah juga mencakup praktik pengolahan sampah, dengan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2021 tentang Bank Sampah  dan  Instruksi  Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup  Nomor  116  Tahun  2020  tentang Pelaksanaan  Pengurangan  Sampah  Organik  dengan  Metode  Biokonversi Black  Soldier  Fly (BSF)/ Maggot di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Penegakan  peraturan  ini  memerlukan  keterlibatan  masyarakat  dalam  pengelolaan sampah  dibandingkan  hanya  mengandalkan  intervensi  pemerintah  (lihat Gambar  2 ). Kesadaran  memilah  sampah  harus  disebarluaskan  ke  semua  tingkatan,  termasuk  rumah tangga,  industri,  dan  pemerintah.  Proses  pemilahan  meliputi  pemilahan  sampah  menjadi sampah  organik,  anorganik,  sampah  B3  (Bahan  Beracun  dan  Berbahaya),  dan  sampah  sisa. Sampah  organik  dapat  dikelola  melalui  pengomposan,  BSF/Magot,  atau  biopori  di  tingkat rumah  tangga.  Bank  Sampah  didirikan di  tengah  masyarakat  untuk  menangani  jenis  sampah organik  lainnya.  Limbah  B3  yang  berbahaya  memerlukan  pengolahan  khusus,  dan  limbah elektronik  memerlukan  teknik  disimilasi  dan  pengolahan  di  lokasi  yang  ditentukan  yang dikelola  oleh  perusahaan  pembuangan  limbah  elektronik.  Kerja  sama  ini  bertujuan  untuk

## Pelajaran dari Kasus-kasus di Indonesia dalam Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Pengelolaan Limbah
mengurangi akumulasi sampah, memperbaiki kondisi lingkungan, dan meningkatkan manfaat ekonomi yang mendukung praktik ekonomi hijau.

## Sumber: Data Lapangan Primer (2022)
Dalam  pengelolaan  sampah,  langkah  awal  yang  perlu  dilakukan  adalah  mengenali permasalahan  produksi  sampah  yang  signifikan  di  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta.  Studi  ini menemukan  bahwa  perilaku  warga  dalam  mengurangi  dan  memilah  sampah  sangat bergantung  pada  tingkat  kesadaran  lingkungan  mereka  dan  bergantung  pada  bagaimana keluarga,  sekolah,  dan  lingkungan  sekitar  memberikan  perlindungan  lingkungan  yang  baik, termasuk  mengelola  sampah  ( Ningrum et  al., 2022 ).  Temuan  ini  sejalan  dengan  penelitian sebelumnya  bahwa  intervensi  sekolah  dalam  bentuk  penguatan  dapat  secara  efektif mengurangi  pemborosan,  menggabungkan  insentif  dan  konsekuensi  untuk  meningkatkan respons  siswa  terhadap  lingkungan  ( Ningrum et  al., 2022 ).  Oleh  karena  itu,  penerapan kebijakan penghargaan dan hukuman secara efektif mengubah praktik pengelolaan sampah.
Dalam konteks pengelolaan sampah, penelitian ini mengkaji implementasi perencanaan program  dan inisiatif  pemberdayaan  masyarakat.  Pemerintah Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta membentuk  gugus  tugas  sampah  di  tingkat  lingkungan,  mendorong  warga  untuk  memilah sampah di rumah dan memastikan sampah yang dipilah sesuai jadwal. Sejak gugus tugas ini dibentuk  pada  tahun  2021,  pemerintah  mengklaim  bahwa  mereka  telah  berhasil  membantu 10%  rumah  tangga  di  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  untuk  memilah  sampah.  Terkait  Bank Sampah,  pemerintah  mendukung  infrastruktur,  pelatihan,  dan  anggaran  awal  pengoperasian Bank  Sampah.  Selain  itu,  ketersediaan  tempat  pembuangan  sampah  sementara  yang memfasilitasi proses Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) sangat penting dalam pengelolaan sampah
Pengomposan Komunal Komunal Larva Lalat Hitam Pengomposan BSF/Magot Biopore Sampah Rumah Tangga Anorganik Organik B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) Residu TPA Sementara Bank Sampah Residu Mengurangi penggunaan bahan sekali pakai (sampah plastik) Industri Pengolahan B3 Tidak diproses Tidak diproses Tidak diproses RECYCLE PENYORTIRAN REDUCE & REUSE

## MASYARAKAT
KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH TPA Akhir Bantar Gebang PEMERINTAH
Gambar 2. Model Kemitraan Pengelolaan Sampah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta

## Pelajaran dari Kasus-kasus di Indonesia dalam Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Pengelolaan Limbah
di tingkat lingkungan. Data menunjukkan ketersediaan sarana dan prasarana terkonsentrasi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang sebagian besar dikelola oleh masyarakat.
Di sisi lain, LSM mempunyai peran penting dalam pengelolaan sampah di Jakarta Utara, dimana  hanya  2%  sampah  yang  dikelola  oleh  masyarakat.  Studi  ini  menyoroti  pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemilahan sampah sebagai upaya penting dalam pengurangan  dan  pengelolaan  sampah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  masyarakat  dengan institusi sosial yang mapan dan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pengelolaan sampah menunjukkan praktik pengurangan sampah yang berhasil.

## 4.2. Model Kemitraan Masyarakat dalam Berbagai Jenis
Kemitraan  masyarakat  berbeda-beda  tergantung  lokasi  dan  tantangan  yang  dihadapi masyarakat.  Di  sektor  pertanian  Aceh,  petani  kopi  memprioritaskan  kepentingan  ekonomi dengan  memenuhi  permintaan  pasar  internasional  melalui  metode  pertanian  organik,  yang menghasilkan  harga  lebih  tinggi  dan  memberikan  jaminan  pasar.  Metode  pertanian  organik juga  mengurangi  biaya  produksi  dengan  memperpanjang  umur  tanaman  kopi.  Sebaliknya, pengelolaan sampah di DKI Jakarta, sektor pertanian di Sumatera Barat, dan sektor kehutanan di  Kalimantan  Timur  menghadapi  permasalahan  lingkungan.  DKI  Jakarta  memiliki  volume timbulan sampah yang tinggi, kapasitas TPA yang terbatas, dan jumlah penduduk yang terus meningkat,  sehingga  mengarah  pada  upaya  pengurangan  sampah  berbasis  masyarakat. Demikian  pula  dengan  ekosistem mangrove di  Kalimantan  Timur  yang  mengalami  degradasi akibat aktivitas manusia, dan diperparah dengan kurangnya kesadaran masyarakat setempat.
Sementara  itu,  tingginya  kebutuhan  produksi  para  peternak  lebah  madu  Galo-galo  di Sumatera  Barat  menimbulkan  permasalahan  lingkungan.  Untuk  mengatasi  tantangan  ini, mereka bermitra dengan Kebun Buah Kandi untuk mengolah lahan dengan sumber makanan yang cukup bagi lebah, meningkatkan produksi madu, dan menyerbuki pohon buah-buahan. Keberhasilan  kemitraan  ini  dapat  menginspirasi  perancangan  dan  implementasi  program kemitraan masyarakat di berbagai sektor dan wilayah.
Penelitian  ini  mengelompokkan  kemitraan  masyarakat  menjadi  tiga  jenis  berdasarkan tantangan yang dihadapi di masing-masing daerah: kemitraan yang timbul dari kebijakan atau program pemerintah, kemitraan yang bersumber dari inisiatif masyarakat untuk meningkatkan kesadaran  masyarakat,  dan  kemitraan  dari  kegiatan  produksi  yang  diprakarsai  oleh perusahaan.  Dalam  pengelolaan  sampah  DKI  Jakarta,  kemitraan  ini  melibatkan  penerapan kebijakan dan program pemerintah untuk mendorong perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah rumah tangga, antara lain pemilahan sampah, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai,  pengomposan  sampah  organik,  dan  pengumpulan  sampah  anorganik  melalui  bank sampah.  Dinas  Lingkungan  Hidup  DKI  Jakarta  membentuk  satuan  tugas  untuk mensosialisasikan  program  ini  dan  memastikan  warga  memilah  sampah  mereka.  Selain  itu, kemitraan ini menerapkan program bank sampah, pengomposan komunitas, dan pengelolaan pembuangan  sampah  sementara  untuk  meningkatkan  keagenan  kolektif  dan  “kekuatan bersama” dalam pengelolaan sampah di tingkat kota ( Rowlands, 1997 ; Sirdey & Lallau, 2020 ). Tindakan  kolektif  dalam  kemitraan  ini  juga  berarti  meningkatkan  solidaritas  untuk membangun kesadaran individu dalam melakukan perubahan menuju kelestarian lingkungan ( Brugere et al., 2020 ; Rowlands, 1997 ).
Jenis  kemitraan  masyarakat  yang  kedua,  yang  berfokus  pada  peningkatan  kesadaran masyarakat, dicontohkan di sektor pertanian di Aceh dan Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, kemitraan  Kelompok  Tani  Hutan  “Kayu  Gadang”  dan  Kebun  Buah  Kandi  mengedepankan saling menguntungkan, kesetaraan, legalitas, pemberdayaan, dan modal sosial yang dibangun

## Pelajaran dari Kasus-kasus di Indonesia dalam Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Pengelolaan Limbah
atas  dasar  kepercayaan  yang  dibangun  seiring  berjalannya  waktu.  Demikian  pula  kemitraan antara  petani  kopi  dan  koperasi  di  Aceh  dilandasi  oleh  saling  ketergantungan,  karena  petani mengandalkan koperasi untuk melakukan proses jual beli dengan kepastian harga dan proses pembayaran yang baik serta menghindari pengalaman negatif di masa lalu dimana pedagang atau  pengepul  menipu  petani.  Kemitraan  ini  menyoroti  pentingnya  inisiatif  berbasis masyarakat dalam membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan. Melibatkan masyarakat  lokal  dalam  kemitraan  ramah  lingkungan  memastikan  upaya  konservasi  sejalan dengan kebutuhan lokal dan mendorong pembagian manfaat yang adil. Selain itu, keterlibatan masyarakat  akan  membangun  kepercayaan,  menumbuhkan  rasa  kepemilikan,  dan  mengarah pada  upaya  konservasi  yang  lebih  efektif  serta  hasil  lingkungan  dan  masyarakat  yang  lebih baik ( McGranahan & Mitlin, 2016 ).
Jenis  kemitraan  masyarakat  yang  ketiga  dicontohkan  oleh  inisiatif  CSR  perusahaan  yang bergerak  di  sektor  kehutanan  di  Kalimantan  Timur.  Program-program  ini  bertujuan  untuk memberdayakan masyarakat lokal dengan menumbuhkan partisipasi dalam melestarikan dan mengelola  ekosistem mangrove .  Secara  khusus,  mereka  fokus  pada  pemulihan  kawasan terdegradasi,  pembangunan  pembibitan,  dan  penciptaan  ekowisata  serta  perikanan berkelanjutan  untuk  memberikan  peluang  mata  pencaharian  baru.  Dengan  mendorong pembangunan  berkelanjutan,  konservasi  lingkungan,  dan  pemberdayaan  masyarakat, kemitraan  ini  bertujuan  untuk  melestarikan  jasa  ekosistem  dan  berkolaborasi  dengan  para pemangku  kepentingan  untuk  masa  depan  yang  berkelanjutan.  Pemberdayaan  masyarakat memungkinkan  masyarakat  lokal  untuk  membentuk  perkembangan  mereka  dan  mendorong kemandirian ( Chapin et al., 2016 ).
Penelitian  ini  membedakan  dua  jenis  kemitraan:  kemitraan  yang  melibatkan  satu komunitas  dan  kemitraan  yang  melibatkan  sekelompok  komunitas  di  wilayah  dan  sektor tertentu. Kasus-kasus yang terjadi di sektor pertanian dan kehutanan di Aceh, Sumatera Barat, dan  Kalimantan  Timur  merupakan  contoh  kemitraan  yang  melibatkan  satu  komunitas  yang homogen.  Di  Aceh,  kemitraan  masyarakat  antara  petani  dan  koperasi  melibatkan  banyak koperasi  dan  ribuan  petani.  Di  Sumatera  Barat,  kemitraan  ini  berfokus  pada  kegiatan  para partisipan  di  peternakan  lebah  madu  Galo-galo.  Wawasan  ini  dapat  menjadi  masukan  bagi rancangan  dan  implementasi  program  kemitraan  masyarakat  yang  efektif  di  berbagai  sektor dan lokasi.
Kasus pengelolaan sampah DKI Jakarta merupakan kemitraan masyarakat yang melibatkan sekelompok  masyarakat  di  suatu  wilayah  tertentu.  Studi  kasus  pengelolaan  sampah menunjukkan  bahwa  kemitraan  masyarakat  melibatkan  kelompok-kelompok  yang  dibentuk secara kolektif berdasarkan wilayah geografis tertentu atau kepentingan tertentu. Keberagaman masyarakat  di  DKI  Jakarta  memberikan  sumber  daya  dan  tantangan  terhadap  praktik pengelolaan  sampah.  Karakteristik  ekonomi,  sosial,  dan  demografi  mempengaruhi  praktik kemitraan,  dimana  masyarakat  kelas  menengah  memiliki  institusi  sosial  yang  lebih  tinggi, sehingga menghasilkan program pengelolaan sampah yang lebih baik.
Tujuan  yang  ditetapkan  oleh  masyarakat  sangat  menentukan  berbagai  praktik  ekonomi hijau  di  masyarakat.  Bentuk  kemitraan  dan  keterlibatan  masing-masing  aktor  juga  berbeda- beda  tergantung  pada  empat  kasus  praktik  ekonomi  hijau.  Namun  keempat  praktik  tersebut dapat dilaksanakan bila terdapat kesadaran bersama antara masyarakat dengan pihak eksternal lainnya, baik dalam identifikasi masalah maupun pengumpulan sumber daya dari masyarakat dan entitas eksternal. Misalnya saja dalam kasus pengelolaan sampah di Jakarta, masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah memiliki visi yang sama untuk mengurangi jumlah sampah yang semakin  meningkat.  Sistem  sosial  dalam  masyarakat  membantu  mengoordinasikan  upaya

## Pelajaran dari Kasus-kasus di Indonesia dalam Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Pengelolaan Limbah
pemilahan  sampah.  Pada  saat  yang  sama,  perusahaan  berkontribusi  dengan  menyediakan teknologi pengelolaan sampah, dan pemerintah menetapkan peraturan hukum dan penyediaan infrastruktur untuk pengelolaan sampah di kota. Dalam konteks perkebunan, petani kopi dan koperasi  berkolaborasi  untuk  menjaga  kualitas  kopi,  sehingga  menjamin  keberlangsungan permintaan  pasar  global.  Pelestarian  kualitas  ini  memberikan  manfaat  ekonomi  bagi  kedua belah  pihak,  membina  kemitraan  yang  kuat  berdasarkan  tujuan  bersama  untuk  mencapai keuntungan  yang  lebih  tinggi.  Selain  itu,  peningkatan  keuntungan  finansial  secara  tidak langsung mendorong pelestarian lingkungan yang lebih baik dan alami.
Di  sektor  kehutanan,  perusahaan  dan  masyarakat  mempunyai  visi  bersama  untuk meningkatkan  dan  melestarikan  kelestarian  lingkungan  di  lokasi  tersebut.  Program  ini menguntungkan  kedua  belah  pihak,  dengan  terciptanya  lingkungan  yang  berkelanjutan  di sekitar lokasi produksi dan masyarakat setempat dapat menerima manfaatnya. Sementara itu, kedua  belah  pihak  memperoleh  manfaat  yang  seimbang  secara  ekonomi  dan  ekologis  dari praktik  ekonomi  hijau  budidaya  lebah  madu  Galo-galo.  Kebun  ini  menyediakan  lahan budidaya bagi lebah madu Galo-galo untuk mendapatkan manfaat dari peningkatan produksi buah  yang  dibantu  oleh  penyerbukan  lebah.  Sedangkan  ketersediaan  makanan  bagi  lebah madu  dipenuhi  oleh  bunga  tanaman  buah-buahan,  sehingga  produksi  madu yang  dihasilkan lebah pun meningkat.
Kondisi  lingkungan,  sistem  sosial,  peraturan  pemerintah,  budaya,  dan  demografi mempengaruhi proses kemitraan masyarakat. Keterbatasan penelitian ini adalah penulis tidak membandingkan praktik ekonomi hijau dengan praktik di negara berkembang lainnya. Meski demikian,  gambaran  praktik  ekonomi  hijau  yang  disajikan  dalam  penelitian  ini  memberikan gambaran  mengenai  proses  kemitraan  masyarakat  di  berbagai  sektor  di  berbagai  lokasi  di Indonesia.
Tabel 4. Model Kemitraan Aktor Peran Faktor Pendukung Masyarakat lokal Mengidentifikasi berbagai persoalan yang dialami masyarakat, sebagian besar persoalan yang diangkat berkaitan dengan lingkungan hidup, perekonomian, dan keadilan sosial. Mengumpulkan berbagai sumber daya yang dimiliki masyarakat. Sistem sosial yang terbentuk dalam masyarakat. Kehadiran tokoh-tokoh berpengaruh di tingkat masyarakat. Bisnis Berkolaborasi dengan masyarakat setempat untuk mengidentifikasi permasalahan mereka dan membuat program atau bantuan untuk mengatasinya.
Sebagai penunjang kegiatan usaha utama perusahaan, misalnya penyedia bahan baku.
Kebijakan manajemen dalam kegiatan CSR meningkatkan nilai intrinsik perusahaan. Pemerintah Merumuskan kebijakan untuk memberikan pengakuan Peraturan hukum untuk mendukung praktik ekonomi

## Pelajaran dari Kasus-kasus di Indonesia dalam Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Pengelolaan Limbah
Aktor Peran Faktor Pendukung hukum terhadap praktik ekonomi hijau di masyarakat.
Berkolaborasi dengan berbagai aktor untuk memberikan dukungan dalam hal infrastruktur dan pendanaan.
hijau di tingkat lokal.
Alokasi anggaran untuk pemberdayaan ekonomi lokal untuk praktik ekonomi hijau.
LSM Memberikan pelatihan dan pendampingan penerapan praktik ekonomi hijau. Penyelarasan visi antar LSM dalam pembangunan ekonomi hijau di tingkat lokal.
Sumber: Data Lapangan Primer (2022)
Kolaborasi  kegiatan  kemitraan  yang  melibatkan  berbagai  aktor  dapat  dilihat  melalui berbagai tahapan, mulai dari identifikasi permasalahan yang ingin ditangani oleh masyarakat (negosiasi  dan  identifikasi  masalah)  hingga  metode  kerja  dalam  kegiatan  kemitraan (membangun  kepercayaan,  struktur,  dan  pengoperasian  praktik  ekonomi  hijau).  Baik masyarakat  lokal,  pelaku  usaha,  pemerintah,  maupun  LSM  terlibat  aktif  dalam  berbagai kegiatan  kemitraan,  seperti  terlihat  pada Tabel  4 .  Masyarakat  lokal  mengatasi  permasalahan lingkungan,  ekonomi,  dan  keadilan  sosial  dengan  mengidentifikasi  tantangan,  melibatkan pihak  yang  berpengaruh,  dan  memanfaatkan  sumber  daya.  Umumnya,  masyarakat  lokal memainkan  peran  penting  dan  bertindak  sebagai  pemilik  objek  bersama.  Dunia  usaha berkolaborasi,  memberikan  bantuan,  dan  bertindak  sebagai  penyedia  bahan  mentah. Pemerintah  merumuskan  kebijakan  dan  peraturan  serta  mengalokasikan  anggaran  untuk praktik  ekonomi  hijau.  LSM  menawarkan  pelatihan,  pendampingan,  dan  penyelarasan  visi untuk  pembangunan  ekonomi  hijau  lokal.  Pendekatan  holistik  ini  mendorong  perubahan positif dan keberlanjutan di masyarakat.
Pemberdayaan dalam konteks  kemitraan dapat dipahami sebagai kekuatan dan kapasitas yang  memungkinkan  suatu  masyarakat  mencapai  kualitas  hidup  yang  lebih  baik. Pemberdayaan  masyarakat  dapat  dilihat  melalui  tiga  dimensi:  dimensi  personal,  dimensi relasional,  dan  dimensi  kolektif  ( Rowlands,  1997 ).  Dimensi  personal  dari  pemberdayaan melibatkan  pengembangan  kepercayaan  diri  dan  kapasitas  individu  untuk  mengatasi penindasan  yang  terinternalisasi.  Misalnya,  dalam  bidang  pertanian,  hal  ini  berarti meningkatkan  kemampuan  petani  untuk  melakukan  pertanian  organik.  Pengelolaan  sampah melibatkan peningkatan pengetahuan rumah tangga dalam mengubah sampah menjadi sumber daya  yang  berharga.  Dimensi  relasional  mencakup  kemampuan  untuk  bernegosiasi  dan mempengaruhi sifat hubungan. Hal ini mencakup hubungan antara petani dan konsumen atau antara petani dan pedagang. Di sisi lain, dimensi kolektif mengacu pada individu yang bekerja sama  untuk  mencapai  dampak  yang  lebih luas  melebihi  apa yang dapat  mereka  capai  secara individu.

## 5. Kesimpulan
Kemitraan  masyarakat  merupakan  instrumen  pemberdayaan  masyarakat  untuk mewujudkan praktik ekonomi hijau. Upaya kolaborasi antara dua pihak atau lebih diterapkan dalam  berbagai  praktik,  termasuk  pertanian,  kehutanan,  dan  pengelolaan  sampah.  Inisiatif-

## Pelajaran dari Kasus-kasus di Indonesia dalam Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Pengelolaan Limbah
inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi dengan  tetap  mempertimbangkan  kelestarian  lingkungan,  pemerataan  manfaat  ekonomi,  dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Studi ini mengidentifikasi tiga  karakteristik  utama  kemitraan  masyarakat  dalam  praktik  ekonomi  hijau.  Pertama, kemitraan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan permasalahan yang ada. Topik  terkait  praktik  ekonomi  hijau  biasanya  berkisar  pada  permasalahan  ekonomi,  seperti terbatasnya  akses  pasar,  dan  permasalahan  lingkungan  hidup,  seperti  menurunnya produktivitas  lahan,  kerusakan  ekologi  akibat  aktivitas  industri,  dan  timbulan  sampah  yang mencemari lingkungan.
Kedua,  kemitraan  masyarakat  merupakan  tindakan  kolektif  yang  didasarkan  pada  kerja sama  dan  bukan  kompetisi.  Kolaborasi  dapat  terjadi  antara  anggota  masyarakat,  masyarakat dengan pemerintah, atau masyarakat dengan perusahaan. Proses kemitraan menekankan peran aktif  masyarakat  dalam  meningkatkan  kesadaran  terhadap  permasalahan  dan  kapasitasnya dalam  mengambil  keputusan  untuk  menyelesaikannya  serta  membongkar  konstruksi  sosial yang  negatif  sehingga  masyarakat  memandang  dirinya  mempunyai  kemampuan  dan  hak untuk  bertindak  dan  mempengaruhi  keputusan.  Aksi  kolektif  dapat  difokuskan  secara  lokal, misalnya pada komunitas atau kelompok petani yang bekerja di tingkat desa atau lingkungan atau  yang  lebih  terlembaga  dan  dalam  skala  yang  lebih  besar,  seperti  gerakan  pengelolaan sampah di tingkat kota.
Ketiga,  peningkatan  swasembada  masyarakat  dalam  kegiatan  kemitraan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi,  seperti  kelompok  petani  kopi  dan  madu,  dimana pertanian  merupakan  mata  pencaharian  utama  masyarakat.  Sedangkan  program  kemitraan pada  masyarakat  yang  bertujuan  untuk  melestarikan  lingkungan  dan  tidak  bergantung langsung  pada  aktivitas  penghidupan  masyarakat  masih  mengandalkan  bantuan  dari  mitra utama seperti pengelolaan mangrove di Kalimantan Timur dan pengelolaan sampah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Berdasarkan kasus yang diteliti, faktor yang sangat mendukung proses kemitraan  adalah  hadirnya  lembaga  sosial  yang  dibangun  di  tengah  masyarakat.  Semakin mapan lembaga sosial maka proses pemberdayaan melalui kemitraan semakin diarahkan pada pemberdayaan.  Oleh  karena  itu,  menciptakan  institusi  sosial  yang  kuat  di  masyarakat merupakan  langkah  awal  dalam  melaksanakan  kegiatan  kemitraan  masyarakat  untuk mendukung praktik ekonomi hijau di masyarakat Indonesia.
Rekomendasi  yang  ditawarkan  dari  penelitian  ini  adalah  perlunya  membangun  sistem kolaboratif  antara  masyarakat,  pemerintah,  dan  sektor  swasta  untuk  memperkuat  praktik ekonomi hijau yang telah dikembangkan di masyarakat. Penguatan sistem ini dapat dilakukan melalui insentif kebijakan bagi perusahaan untuk memberdayakan masyarakat dalam praktik ekonomi  hijau,  komitmen  pemerintah  daerah  untuk  memprioritaskan  pembangunan  berbasis hijau, dan penguatan kelembagaan sosial di masyarakat sebagai penggerak masyarakat dalam mengembangkan kegiatan ekonomi hijau. Secara keseluruhan, implikasi sosial dari  penelitian ini memberikan wawasan berharga dalam menerapkan praktik ekonomi ramah lingkungan di tingkat  lokal.  Selain  itu,  dari  sudut  pandang  akademis,  hal  ini  dapat  berkontribusi  dalam memajukan  model  kemitraan  dalam  pengembangan  masyarakat  dalam  konteks  kegiatan ekonomi hijau.

## 6. Ucapan Terima Kasih
Pengumpulan  data  penelitian  ini  didanai  oleh  kerjasama  penelitian  antara  Badan  Pusat Statistik  dan  Badan  Riset  dan  Inovasi  Nasional  dengan  judul  “Pembangunan  Ekonomi  Hijau

## Pelajaran dari Kasus-kasus di Indonesia dalam Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Pengelolaan Limbah
dan Kondisi Sosial Demografi Penduduk Indonesia: Mewujudkan Kesejahteraan Penduduk dan Lingkungan Berkelanjutan,” dengan nomor kontrak NOMOR B-3441/III.7.3/HK.01.00/1/2022. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Sari Seftiani yang telah mengkoordinasikan proses pengumpulan data.

## 7. Pernyataan Conflicts of Interest
Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## Daftar Pustaka
Alves,  O.,  Santos,  P.  C.,  Fernandes,  L.,  &  Moreira,  P.  (2018).  Barriers,  obstacle,  difficulties  or challenges  in  development  of  health  partnerships  in  community  intervention  projects:  A systematic review. Proceedings of the 4th IPLeiria’s International Health Congress , 18 (Suppl 2),
171. Badan Pusat Statistik. (2019). Statistik Komuter di DKI Jakarta 2019 .
https://statistik.jakarta.go.id/statistik-komuter-dki-jakarta-2019/
Badan  Pusat  Statistik.  (2021). Hasil  Sensus  Penduduk  2020  Provinsi  DKI  Jakarta . https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2021/01/22/541/jumlah-penduduk-hasil-sp2020- provinsi-dki-jakarta-sebesar-10-56-juta-jiwa.html
Bergstrom,  A.,  Clark,  R.,  Hogue,  T.,  Iyechad,  T.,  Miller,  J.,  Mullen,  S.,  Perkins,  D.,  Rowe,  E., Russell, J., Simon-Brown, V., Slinski, M., Snider, B. A., & Thurston, F. (1996). Collaboration Framework...Addressing Community Capacity . The National Network for Collaboration. Bray, M. (1999). The private costs of public schooling: Household and community financing of primary education in Cambodia . UNESCO.
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001176/117632E.pdf
Brugere, C., Msuya, F. E., Jiddawi, N., Nyonje, B., & Maly, R. (2020). Can innovation empower?
Reflections  on  introducing  tubular  nets  to  women  seaweed  farmers  in  Zanzibar. Gender, Technology and Development , 24 (1), 89–109. https://doi.org/10.1080/09718524.2019.1695307 Cahyanto, G. D., Wibowo, A., & Permatasari, P. (2021). Kemitraan antara Petani Kopi dengan Perusahaan  (Studi  Kasus  Kintamani). SALAM:  Jurnal  Sosial  Dan  Budaya  Syar-I , 8 (1),  173– 190. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19426
Chapin,  F.  S.,  Knapp,  C.  N.,  Brinkman,  T.  J.,  Bronen,  R.,  &  Cochran,  P.  (2016).  Community- empowered adaptation for self-reliance. Current Opinion in Environmental Sustainability , 19 , 67–75. https://doi.org/10.1016/j.cosust.2015.12.008
Choong,  E.  T.,  Wirakusumah,  R.  S.,  &  Achmadi,  S.  S.  (1990).  Mangrove  forest  resources  in Indonesia. Forest Ecology and  Management , 33 – 34 (C), 45–57. https://doi.org/10.1016/0378- 1127(90)90183-C
Duffy,  M.  E.  (1987).  Methodological  Triangulation:  A  Vehicle  for  Merging  Quantitative  and Qualitative  Research  Methods. Image:  The  Journal  of  Nursing  Scholarship , 19 (3),  130–133. https://doi.org/10.1111/j.1547-5069.1987.tb00609.x
Ebewo, P. E. (2014). Establishing Community-Based Enterprises for Sustainable Development of Impoverished  Communities:  A  Theoretical  Perspective. SSRN  Electronic  Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.2419044
El Ansari, W., & Weiss, E. S. (2006). Quality of research on community partnerships: Developing the evidence base. Health Education Research , 21 (2), 175–180.
https://doi.org/10.1093/her/cyh051

## Pelajaran dari Kasus-kasus di Indonesia dalam Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Pengelolaan Limbah
Erfit, E., & Yulmardi, Y. (2018). Partnership model for small industry in cluster perspective in encouraging  regional  development  (case  study  on  some  small  industries  in  Jambi  City).
Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah , 6 (2), 235–242.
https://doi.org/10.22437/ppd.v6i2.5856
Gross,  J.  M.  S.,  Haines,  S.  J.,  Hill,  C.,  Grace,  L.,  Blue-banning,  M.,  &  Turnbull,  A.  P.  (2015).
Strong School – Community Partnerships in Inclusive Schools Are “ Part of the Fabric of the  School  .…  We  Count  on  Them  .” School  Community  Journal , 25 (2),  9–34. http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1085646.pdf
Herawati,  N.  (2018).  Model  Pemberdayaan  Ekonomi  Melalui  Program  Corporate  Social Responsibility  (CSR)  Perusahaan  Perkebunan  Untuk  Meningkatkan  Kesejahteraan Masyarakat  Lokal  di  Kawasan  Perbatasan  Kalimantan  Barat  -  Sarawak. Proyeksi:  Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora , 23 (2), 74–89.
https://doi.org/10.26418/proyeksi.v23i2.2451
Holloway, I., & Todres, L. (2003). The Status of Method: Flexibility, Consistency and Coherence. Qualitative Research , 3 (3), 345–357. https://doi.org/10.1177/1468794103033004 Ilman, M., Dargusch, P., Dart, P., & Onrizal. (2016). A historical analysis of the drivers of loss and  degradation  of  Indonesia’s  mangroves. Land  Use  Policy , 54 ,  448–459. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.03.010
International  Labour  Office.  (2019). Skills  for  a  greener  future:  a  global  view . https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--- ed_emp/documents/publication/wcms_732214.pdf International  Labour  Office.  (2022). Global  Employment  Trends  for  Youth  2022:  Investing  in transforming futures for young people . International Labour Office.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--- publ/documents/publication/wcms_853321.pdf
Iswanto, S., Zulfan, Z., & Suryana, N. (2020). Gayo Highland Takengon from 1904 To 1942: A Historical  Analysis  of  Coffee  Plantations  at  the  Era  of  Dutch  Colonialism. Paramita: Historical Studies Journal , 30 (1), 69–82. https://doi.org/10.15294/paramita.v30i1.21637 Jackson, R. L., Drummond, D. K., & Camara, S. (2007). What is qualitative research? Qualitative Research Reports in Communication , 8 (1), 21–28. https://doi.org/10.1080/17459430701617879 Jocom,  S.  G.,  Memah,  M.  Y.,  &  Pngemanan,  L.  R.  (2021).  Community  participation  in  local economic  development  in  the  village  of  Makalu,  Posumaen  sub-district. IOP  Conference Series:  Earth  and  Environmental  Science , 681 (1),  12084. https://doi.org/10.1088/1755- 1315/681/1/012084
Khalisuddin, K., Setyantoro, A. S., Gayosia, A. P., & As, N. B. (2012). Kopi dan Kehidupan Sosial Budaya  Masyarakat  Gayo .  Direktorat  Jenderal  Kebudayaan,  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayan Republik Indonesia.
Kim, M. G., Woo, C., Rho, J. J., & Chung, Y. (2016). Environmental capabilities of suppliers for green  supply  chain  management  in  construction  projects:  A  Case  Study  in  Korea. Sustainability (Switzerland) , 8 (1), 82. https://doi.org/10.3390/su8010082
Kristiningrum,  R.,  Lahjie,  A.  M.,  Masjaya,  Yusuf,  S.,  Ruslim,  Y.,  &  Ma’ruf,  A.  (2020).  Fauna diversity,  production  potential  and  total  economic  value  of  mangrove  ecosystems  in mentawir  village,  east  kalimantan,  indonesia. Biodiversitas , 21 (5),  1940–1953. https://doi.org/10.13057/biodiv/d210522
Lester,  H.,  Birchwood,  M.,  Tait,  L.,  Shah,  S.,  England,  E.,  &  Smith,  J.  (2008).  Barriers  and facilitators to partnership working between Early Intervention Services and the voluntary and  community  sector. Health  and  Social  Care  in  the  Community , 16 (5),  493–500.

## Pelajaran dari Kasus-kasus di Indonesia dalam Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Pengelolaan Limbah
https://doi.org/10.1111/j.1365-2524.2008.00760.x
Masrunik,  E.,  Wahyudi,  A.,  Khoirianto,  R.,  &  Wulandari,  R.  (2021).  Implementasi  Corporate Social Responsibility (CSR) Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT)Darussalam Wates. Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis , 8 (1), 26–30. https://doi.org/10.21107/jsmb.v1i1.10796 McGranahan,  G.,  &  Mitlin,  D.  (2016).  Learning  from  Sustained  Success:  How  Community- Driven  Initiatives  to  Improve  Urban  Sanitation  Can  Meet  the  Challenges. World Development , 87 , 307–317. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.06.019 Megapolitan.  (2022).  Kadis  LH:  Rata-rata  7.500  Ton  Sampah  Jakarta  Dibuang  ke  TPST
Bantargebang Tiap Hari. Kompas.Com .
https://megapolitan.kompas.com/read/2022/10/10/13403081/kadis-lh-rata-rata-7500- ton-sampah-jakarta-dibuang-ke-tpst-bantargebang
Melo,  P.,  &  Alves,  O.  (2019).  Community  empowerment  and  community  partnerships  in nursing decision-making. Healthcare , 7 (2), 76. https://doi.org/10.3390/healthcare7020076 Moser,  A.,  &  Korstjens,  I.  (2018).  Series:  Practical  guidance  to  qualitative  research.  Part  3:
Sampling,  data  collection  and  analysis. European  Journal  of  General  Practice , 24 (1),  9–18. https://doi.org/10.1080/13814788.2017.1375091
Ningrum,  W.  A.,  Khatimah,  H.,  &  Putra,  P.  (2022).  Pengelolaan  Sampah  Organik  Menjadi
Pupuk Kompos. An-Nizām: Jurnal Bakti Bagi Bangsa , 1 (2), 20–28.
https://doi.org/10.33558/an-nizam.v1i2.4167
Powell,  N.,  &  Osbeck,  M.  (2010).  Approaches  for  understanding  and  embedding  stakeholder realities  in  mangrove  rehabilitation  processes  in  Southeast  Asia:  Lessons  learnt  from Mahakam  Delta,  East  Kalimantan. Sustainable  Development , 18 (5),  260–270. https://doi.org/10.1002/sd.477
Rahmat, I., & Cahyadi, A. (2019). Community Partnership: Improvisasi Model Pelayanan Publik melalui Keterlibatan Komunitas di Indonesia. Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam , 3 (1), 1–20. http://dx.doi.org/10.22373/al-idarah.v3i1.4764
Rahmi,  R.,  Zakiah,  Z.,  &  Marsudi,  E.  (2017).  Peranan  Kemitraan  Terhadap  Peningkatan Pendapatan  Petani  Kopi  (Kasus  Kemitraan:  Koperasi  Baitul  Qiradh  (KBQ)  Baburrayyan Dengan Petani Kopi di Kecamatan Pegasing). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian , 2 (3), 118– 130. https://doi.org/10.17969/jimfp.v2i3.3750 Ritonga, F. U., Atika, T., Arifin, A., & Fauzan, I. (2022). Intervensi Komunitas dan Gerakan Sosial Birmingham Small Arm Owner’s Motorcycle Siantar (BOM’S) . Jejak Pustaka. Rondinelli,  D.  A.,  &  Berry,  M.  A.  (2000).  Environmental  citizenship  in  multinational corporations:  Social  responsibility  and  sustainable  development. European  Management Journal , 18 (1), 70–84. https://doi.org/10.1016/S0263-2373(99)00070-5 Rowlands, J. (1997). Questioning Empowerment: Working with women in Honduras . Oxfam GB. Rustinsyah. (2015). A pattern for partnership between LMDH and perhutani to enhance local community  prosperity  and  preserve  the  forest:  A  case  study  at  RPH  Besowo,  Kediri Regency, Indonesia. Chinese Journal of Population Resources and Environment , 13 (3), 265–271. https://doi.org/10.1080/10042857.2015.1059595
Sirdey, N., & Lallau, B. (2020). How do producer organisations enhance farmers’ empowerment in  the  context  of  fair  trade  certification? Oxford  Development  Studies , 48 (2),  166–180. https://doi.org/10.1080/13600818.2020.1725962
Sunaryo, B., Sulistyo, I. W., Irkham, A. M., & Gamal, M. R. (2014). Implikasi Pendekatan Green Partnership  dalam  Program  Konservasi  Kawasan  Mangrove  di  Perairan  Utara  Terhadap Terciptanya Kegiatan Ekonomi Hijau Pada Masyarakat Kota Bontang. Geoedukasi , 3 (1), 1– 14.

## Pelajaran dari Kasus-kasus di Indonesia dalam Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Pengelolaan Limbah
Tasrin,  K.,  Pratiwi,  &  Ella,  S.  (2016). Model  Kemitraan  Strategis  Dalam  Pengembangan  Inovasi
Administrasi Negara . https://ppid.lan.go.id/wp-content/uploads/2019/09/PKP2A-I-

## KA_Model-Kemitraan-2016.pdf
Taufiq,  F.  M.  (2021).  Peran  Ekonomi  Budidaya  Kopi  Arabika  Gayo  Dalam  Percepatan Pembangunan Daerah. InfoPublik . https://www.infopublik.id/kategori/cerita- khas/527323/peran-ekonomi-budidaya-kopi-arabika-gayo-dalam-percepatan- pembangunan-daerah
Teufel-Shone, N. I., Schwartz, A. L., Hardy, L. J., de Heer, H. D., Williamson, H. J., Dunn, D. J., Polingyumptewa,  K.,  &  Chief,  C.  (2019).  Supporting  new  community-based  participatory research partnerships. International Journal of Environmental Research and Public Health , 16 (1), 44. https://doi.org/10.3390/ijerph16010044 Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan  (TNP2K). (2019). Kemitraan  Pemerintah dan Swasta dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan . https://www.tnp2k.go.id/download/5991001Buku KemitraanFINAL.pdf
__________________________

## Tentang Penulis
1. Luh  Kitty  Katherina, peneliti  pada  Pusat  Penelitian  Kependudukan,  Badan  Riset  dan Inovasi  Nasional,  dengan  spesialisasi  sosial  demografi  dan  kajian  perkotaan.  Luh  Kitty Katherina memperoleh gelar sarjana dan magister perencanaan kota dari Institut Teknologi Bandung, Indonesia.
E-Mail: luhk001@brin.go.id
2. Deshinta  Vibriyanti, peneliti  pada  Pusat  Penelitian  Kependudukan,  Badan  Riset  dan Inovasi  Nasional,  dengan  spesialisasi  kajian  lansia  dan  aspek  sosial  demografi  lainnya. Deshinta  Vibriyanti  meraih  gelar  sarjana  psikologi  dari  Universitas  Gadjah  Mada, Indonesia,  dan  gelar  magister  di  bidang  kependudukan  dan  ketenagakerjaan  dari Universitas Indonesia.
E-Mail: desh001@brin.go.id
3. Inayah  Hidayati, peneliti  pada  Pusat  Penelitian  Kependudukan,  Badan  Riset  dan  Inovasi Nasional,  yang  fokus  pada  mobilitas  penduduk  dan  sosial  demografi.  Inayah  Hidayati meraih gelar di bidang geografi dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, dan Universitas Indonesia.
E-Mail: inay001@brin.go.id
4. Vanda Ningrum, peneliti  pada  Pusat  Penelitian  Kependudukan, Badan  Riset dan  Inovasi Nasional,  dengan  spesialisasi  pengembangan  masyarakat  dan  kajian  kebencanaan.  Vanda Ningrum meraih gelar magister di bidang manajemen dan kesejahteraan sosial dari ISIDA School of Business, Italia, dan Universitas Indonesia.
E-Mail: vand001@brin.go.id