## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus di Kecamatan Musi Kabupaten Timor Tengah Utara
Yohanes Fritantus * , , dan Yoakim Rembu
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor, 85613, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Indonesia
* Korespondensi: yfritantus@gmail.com

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Info Publikasi: Artikel Hasil Penelitian
Sitasi Cantuman: Fritantus, Y., & Rembu, Y. (2023). Factors Influencing Implementation of Village Fund Policies During the COVID-19 Pandemic: A Case Study in Musi Sub-District, North Central Timor Regency. Society, 11(1), 122-136.

## DOI: 10.33019/society.v11i1.427
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: Atribusi- NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)
Dikirim: 4 Januari, 2023;
Diterima: 3 Mei, 2023 ;
Dipublikasi: 30 Juni, 2023;
Dampak pandemi COVID-19 di Indonesia, antara lain adanya kebijakan  refocusing  Dana  Desa  untuk  penanganan  COVID- 19  bahwa  pengelolaan  Dana  Desa  tahun  anggaran  2021 minimal  8  persen  dan  40  persen  Dana  Desa  direalisasikan  di setiap  desa  harus  fokus  pada  penanganan  COVID-19  19. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi Pemerintah Desa  di  Kecamatan  Musi  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara dalam  mengimplementasikan  Kebijakan  Refocusing  dan Realokasi  Dana  Desa  pada  masa  Pandemi  COVID-19. Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  observasi,  wawancara langsung  dengan  informan  dan  penelusuran  arsip  dan dokumen  yang  berkaitan  dengan  penelitian.  Hasil  penelitian menyimpulkan  bahwa  implementasi  kebijakan  refocusing  dan realokasi  Dana  Desa  belum  dilaksanakan  secara  optimal. Faktor  yang  menyebabkan  belum  optimalnya  adalah pemahaman  dan  penguasaan  sistem  teknologi  informasi (Sistem  Keuangan  Desa)  dan  persyaratan  administrasi  yang diperlukan.  Hambatan  lain  adalah  tumpang  tindih  peraturan perundang-undangan  terkait  refocusing  dan  realokasi  Dana Desa di masa Pandemi COVID-19.
Kata Kunci: Dana  Desa;  Implementasi  Kebijakan;  Pandemi COVID-19; Pemerintahan Daerah; Pemerintah Desa

## Society, 11 (1), 129-143, 2023
P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus di Kecamatan Musi Kabupaten Timor Tengah Utara

## 1. Pendahuluan
Desa adalah lembaga otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan hukumnya serta menikmati status yang relatif mandiri. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab  I  Pasal  1  Ayat  (1),  desa  termasuk  desa  adat  yang  disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya disebut  Desa,  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  dan kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  ( Republik  Indonesia, 2014b ).  Juga  memperhatikan  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang dikaruniai  tatanan  asli  yang  berakar  pada  keistimewaan,  desa  dapat  melakukan  perbuatan hukum yang meliputi ranah hukum publik dan keperdataan. Selanjutnya memegang kekayaan dan  harta  benda  serta  tunduk  pada  tuntutan  dan  tindakan  hukum  di  pengadilan  ( Widjaja, 2012 ).
Dengan berlakunya kedua peraturan ini, mereka dianggap sebagai komponen integral dari proses demokratisasi yang lebih luas yang difasilitasi oleh otonomi daerah. Menurut Jatmoko (2006) ,  hakikat  otonomi  daerah  bertujuan  untuk  memupuk  kemandirian  daerah  sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal. UU Desa lebih lanjut menetapkan jaminan yang  lebih  pasti  bahwa  setiap  desa  akan  menerima  dana  dari  pemerintah  melalui  anggaran negara  dan  daerah,  jauh  melebihi  alokasi  anggaran  desa  saat  ini.  Namun  implementasi kebijakan tersebut membawa implikasi pada proses pengelolaan yang memerlukan pendekatan yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan publik yang  sehat.  Pendekatan  ini  bertujuan  untuk  memitigasi  risiko  penyimpangan,  penipuan,  dan korupsi.
Perkembangan  kebijakan  publik  dipengaruhi  oleh  kondisi  lingkungan  yang  berkembang. Munculnya COVID-19 berdampak besar pada alokasi dan pemanfaatan Dana Desa pada tahun 2020  dan  2021.  Dampak  pandemi  COVID-19  telah  memaksa  pemerintah  di  seluruh  dunia, termasuk  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Desa,  untuk  mencari  strategi  pengelolaan anggaran  baru  untuk  meningkatkan  respons  mereka  terhadap  tantangan  pandemi  ini. Pemerintah Desa harus melakukan pivot dan realokasi anggaran Dana Desa agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mematuhi arahan Pemerintah Pusat, khususnya terkait penanganan COVID-19.
Surat  Edaran  Kementerian  Keuangan  RI  Nomor  2  Tahun  2021,  untuk  pengelolaan  Dana Desa  tahun  anggaran  2021,  minimal  8  persen  Dana  Desa  yang  direalisasikan  di  setiap  desa harus fokus pada penanganan COVID-19. Kebijakan tersebut bukannya tanpa tantangan. Salah satu  tantangannya  adalah  Pemerintah  Desa  kewalahan  ketika  harus  memfokuskan  kembali pada waktu yang tidak tepat ( Ndatangara et al., 2021 ).
Namun  dalam  Local  Governance  Forum  yang  diadakan  oleh  Pusat  Penelitian  dan Informasi  Daerah  pada  tahun  2020,  terdapat  beberapa  poin  yang  mencatat  adanya  kendala yang dihadapi oleh desa, diantaranya Pemerintah Desa mengalami kebingungan karena ketiga kementerian  terkait  mengeluarkan  kebijakan  masing-masing  secara  terpisah  sehingga Pemerintah  Desa  tidak  repot  mempelajari  berbagai  macam  peraturan,  apalagi  jika  terjadi perubahan peraturan yang sangat cepat ( Pusat Telaah dan Informasi Regional, 2020 ).
Untuk itu, karena perubahan peraturan yang cepat dan tantangan terhadap sumber daya Pemerintahan  Desa  ( Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia,  2020 ),  peneliti  tertarik untuk  menganalisis  dan  mendeskripsikan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pemerintahan desa  di  Kecamatan  Musi  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara.  melaksanakan  kebijakan refocusing dan realokasi dana desa. selama pandemi COVID-19.

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus di Kecamatan Musi Kabupaten Timor Tengah Utara
Banyak  kajian  akademis  dan  metodologis  yang  dapat  dikaji  dari  kebijakan  realokasi  dan refocusing Dana  Desa  atau  yang  berkaitan  dengan  keuangan  desa.  Dari  sudut  studi implementasi  kebijakan,  studi  ini  dilakukan  oleh Kasenda et  al. (2022) yang  lebih  fokus  pada refocusing Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa.  Hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa perlu  adanya  program  lain  selain  pendampingan  masyarakat. Makapele et  al. (2022) ,  dengan hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  kebijakan refocusing dana  desa  berjalan  baik  karena adanya  hubungan  antara  pemerintah  desa  dengan  masyarakat  melalui  pelibatan  masyarakat dalam  proses  perencanaan  dan  pelaksanaan  program refocusing anggaran  yang  telah ditetapkan. Lestyowati dan Kautsarina (2020) yang lokus penelitiannya berada di Balai Diklat Keuangan  Yogyakarta  dan  hasilnya  ditemukan  adanya  kendala  pada  awalnya  karena  belum adanya pengambilan keputusan mengenai dilakukannya pelatihan melalui Pelatihan Jarak Jauh atau  tidak;  demikian  juga  dengan  penelitian  evaluasi Reskyawan  (2022) .  Secara  khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi  pemerintah  desa  dalam  menerapkan  kebijakan refocusing dan  realokasi  Dana Desa di masa pandemi COVID-19.

## 2. Studi Pustaka

## 2.1. Model Implementasi Kebijakan George Edward III
Menurut  George  Edward  III  sebagaimana  dikutip  dalam Fritantus  &  Rukminingsi  (2015) , efektivitas  implementasi  kebijakan  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor:  komunikasi,  sumber, disposisi/kecenderungan/perilaku,  dan  struktur  birokrasi.  Keempat  faktor  tersebut  bekerja secara  bersamaan  dan  saling  berinteraksi,  baik  membantu  maupun  menghambat  proses implementasi kebijakan.
Komunikasi  kebijakan  mencakup  penyampaian  informasi  kebijakan  dari  pembuat kebijakan  kepada  pelaksana  kebijakan.  Komunikasi  penting  dalam  implementasi  kebijakan karena  melibatkan  banyak  pihak,  terutama  para  pejabat  yang  bertanggung  jawab  untuk  itu. Para pejabat ini harus membangun hubungan kerja yang kohesif dan berkesinambungan yang difasilitasi melalui komunikasi yang kuat dan berkelanjutan. Komunikasi dalam implementasi kebijakan  mencakup  beberapa  dimensi  penting,  antara  lain  transmisi  informasi,  kejelasan informasi, dan konsistensi informasi.
Sumber  pendukung  memainkan  peran  penting  dalam  implementasi  kebijakan.  Sumber- sumber ini mencakup semua sumber daya potensial dalam suatu organisasi yang berkontribusi pada  keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan.  Sumber  penting  meliputi  sumber  daya  manusia berkualitas tinggi, alokasi anggaran, fasilitas, ketersediaan informasi, dan kewenangan (George Edward III, sebagaimana dikutip dalam Winarno, 2014 ).
Kecenderungan atau sifat perilaku yang ditunjukkan oleh pelaksana kebijakan juga secara signifikan menyelaraskan implementasi kebijakan dengan tujuan atau sasaran yang diinginkan. Karakteristik  yang  perlu  diperhatikan  yang  penting  bagi  pelaksana  kebijakan  meliputi kejujuran dan komitmen yang kuat.
Struktur  organisasi  memberikan  pengaruh  besar  pada  implementasi  kebijakan. Sebagaimana  digariskan  oleh  Edwards,  muncul  dua  karakteristik  utama  birokrasi:  prosedur operasional  dasar,  yang  sering  disebut  sebagai Standard  Operating  Procedures (SOP),  dan fragmentasi.
Titik  fokus  penelitian  ini  adalah  mengkaji  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  proses pelaksanaan Refocusing dan Realokasi Dana Desa.

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus di Kecamatan Musi Kabupaten Timor Tengah Utara

## 2.2. Kerangka Fundamental Refocusing dan Realokasi Dana Desa
Dalam  upayanya  untuk  menegakkan  stabilitas  di  sektor  keuangan,  strategi  Pemerintah mencakup pembentukan undang-undang dan peraturan yang memberikan mandat yang kuat, yang  memberikan  Pemerintah  wewenang  segera  untuk  melaksanakan  kebijakan  yang diperlukan. Pedoman pokok tentang kewajiban refocusing dan realokasi anggaran meliputi hal- hal sebagai berikut:
1) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019  (COVID-19)  dan/atau  Dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman  yang  Membahayakan Perekonomian  Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan  Menjadi  Undang-Undang (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor  134,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516), merupakan suatu langkah yang sangat penting langkah  Pemerintah  dalam  mewujudkan  stabilitas  sektor  keuangan  ( Republik  Indonesia, 2020c ).
Dalam  melaksanakan  kebijakan  Keuangan  Negara  ini,  Pemerintah  diberi  kewenangan untuk  memprioritaskan  alokasi  anggaran  untuk  kegiatan  tertentu  ( refocusing ), menyesuaikan  alokasi,  dan/atau  membatasi/menunda  penyaluran  anggaran  Transfer  ke Daerah  dan  Dana  Desa  dengan  kriteria  tertentu.  Oleh  karena  itu,  Pemerintah  terpaksa memberikan  pertimbangan  utama  untuk  memfokuskan  kembali  anggaran  dan  realokasi untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh COVID-19.
Penjelasan  Pasal  2  ayat  (1)  huruf  i  menjelaskan  bahwa  “penyesuaian  alokasi  Transfer  ke Daerah  dan  Dana  Desa”  meliputi  berbagai  aspek:  1)  perubahan  alokasi  Dana  Bagi  Hasil yang  bergantung  pada  perkembangan  ekonomi  dan/atau  penerimaan  negara;  2) penyesuaian  alokasi  Dana  Alokasi  Umum  per  daerah  berdasarkan  kriteria  tertentu  yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia; 3) penambahan atau pengurangan alokasi Dana Transfer Khusus, realokasi Dana Transfer Khusus antar sektor Dana Alokasi Khusus Fisik, atau perubahan penggunaan Dana Transfer Khusus karena kondisi sulit yang memerlukan pengalokasian anggaran segera; dan/atau 4) perubahan pagu anggaran Dana Desa.  Istilah  “pengutamaan  penggunaan  Dana  Desa”  berarti  dapat  mencakup  berbagai program,  termasuk  bantuan  langsung  tunai  kepada  warga  miskin  di  desa  dan  mengatasi pandemi COVID-19.
Untuk  daerah  yang  terkena  dampak  atau  tidak  terkena  dampak  pandemi  COVID-19, sampai  dengan  25%  (dua  puluh  lima  persen)  Dana  Transfer  Umum  yang  diperuntukkan bagi belanja infrastruktur dapat diarahkan untuk upaya penanggulangan COVID-19 yang meliputi bidang kesehatan dan jaring pengaman sosial ( social safety net ) melalui penyediaan logistik,  distribusi,  dan/atau  pengeluaran  kebutuhan  mendesak  lainnya  yang  ditetapkan oleh Pemerintah.
2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 ( Republik Indonesia, 2020b ).
Mengatur  perubahan  struktur  dan  rincian  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara dalam  rangka  pelaksanaan  kebijakan  Keuangan  Negara.  Perubahan  struktur  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  tersebut  berkaitan  dengan  penyesuaian  pada  rincian Belanja  Negara,  yang  meliputi  perubahan  anggaran  Transfer  ke  Daerah  dan  Dana  Desa, yang akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. Sebagaimana diatur dalam Perpres ini, salah satu aspek refocusing Anggaran Dana Desa antara lain pemanfaatan untuk jaring

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus di Kecamatan Musi Kabupaten Timor Tengah Utara
pengaman sosial di desa, termasuk bantuan langsung tunai kepada warga desa yang tidak mampu dan kegiatan penanggulangan wabah COVID-19.
Pasal  7  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2020  menetapkan  bahwa  perubahan  yang ditetapkan  Menteri  Keuangan  pada  rincian  anggaran  transfer  daerah  dan  dana  desa meliputi:  1)  Penyesuaian  alokasi  Dana  Bagi  Hasil  yang  bergantung  pada  pembangunan ekonomi dan/atau penerimaan negara; 2) Perubahan alokasi Dana Alokasi Umum berbasis daerah  berdasarkan  kriteria  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  Menteri  Keuangan;  3) Penambahan atau pengurangan alokasi Dana Transfer Khusus, realokasi antarsektor/subbidang  Fisik  Dana  Alokasi  Khusus,  atau  penyesuaian  penggunaan  Dana Transfer  Khusus  karena  keadaan  yang  memerlukan  pengalokasian  anggaran  segera;  4) Perubahan  alokasi  Dana  Insentif  Daerah;  5)  Penyesuaian  alokasi  Dana  Otonomi  Khusus akibat perubahan Dana Alokasi Umum; 6) Perubahan alokasi Dana Desa; 7) Penangguhan atau  pengurangan  penyaluran  anggaran  Transfer  ke  Daerah  dan  Dana  Desa;  dan  8) Pembetulan kesalahan data dan perhitungan.
3) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, dan  Pengadaan  Barang,  Serta  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Dalam  Rangka  Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ( Republik Indonesia, 2020a ).
Secara  universal  mengamanatkan  seluruh  jajaran  Kementerian/Lembaga  dan  Pemerintah Daerah  untuk  segera  memprioritaskan  pemanfaatan  alokasi  anggaran  yang  ada  untuk kegiatan  yang  mempercepat  upaya  penanggulangan  COVID-19.  Selain  memprioritaskan alokasi  anggaran  saat  ini,  pelaksanaan refocusing kegiatan  dan  realokasi  anggaran  yang cepat juga diantisipasi melalui mekanisme revisi anggaran. Usulan revisi anggaran tersebut harus segera disampaikan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya.

## 3. Metodologi Penelitian
Berdasarkan topik penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif.  Informan  penelitian  ini  dipilih  secara  sengaja  berdasarkan  kompetensinya  sesuai dengan wilayah penelitian, dan pengumpulan data dilanjutkan sampai tercapai kejenuhan atau kelengkapan  data.  Proses  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  pedoman wawancara untuk berinteraksi dengan informan.
Teknik pengumpulan data terdiri dari tiga metode. Pertama, teknik wawancara digunakan untuk mendalami permasalahan yang diteliti, dengan tujuan menginterpretasikan makna dari topik tertentu ( Sugiyono, 2014 ). Wawancara dilakukan sampai diperoleh informasi yang cukup. Kedua,  analisis  dokumenter  meliputi  pencermatan  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh Pemerintah  Desa,  catatan  rapat,  risalah  musyawarah  pembangunan,  dan  profil  desa.  Ketiga, observasi digunakan untuk mengamati situasi dan kondisi yang relevan di desa.
Proses  analisis  data  bersifat  interaktif  dan  berkelanjutan  hingga  selesai.  Kegiatan  analisis data  meliputi  reduksi  data  (meringkas  informasi  penting),  penyajian  data  melalui  deskripsi singkat,  bagan,  atau  grafik,  dan  penarikan  kesimpulan  serta  verifikasi  hasil  kajian  sebagai laporan ( Miles & Huberman, 1984 ; Sugiyono, 2014 ).

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.1. Faktor-Faktor yang Berpengaruh dalam Kebijakan Refocusing dan Realokasi Dana Desa di Masa Pandemi COVID-19: Perspektif George Edward III

## 4.1.1. Komunikasi
Komunikasi  kebijakan  mengacu  pada  penyampaian  informasi  kebijakan  dari  pembuat kebijakan  kepada  pelaksana  kebijakan.  Komunikasi  merupakan  hal  yang  penting  dalam

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus di Kecamatan Musi Kabupaten Timor Tengah Utara
implementasi kebijakan karena melibatkan banyak pihak, khususnya pejabat yang bertanggung jawab  dalam  menetapkan  kebijakan.  Para  pejabat  ini  harus  membina  hubungan  kerja  yang kolaboratif melalui komunikasi yang intensif dan konsisten. Komunikasi dalam implementasi kebijakan  mencakup  beberapa  dimensi  penting,  termasuk  transmisi  informasi,  kejelasan,  dan konsistensi.
Komunikasi  terjalin  melalui  berbagai  cara  pada  saat  pelaksanaan  kebijakan Refocusing dan  Realokasi  Dana  Desa  di  Kecamatan  Musi  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara.  Bantuan diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh para pendamping desa setempat dan  pendamping  dari  Kabupaten.  Bantuan  ini  difasilitasi  melalui  telepon  seluler  dan pendampingan  langsung  oleh  pendamping  desa,  baik  berupa  kunjungan  lapangan  ke  desa- desa  maupun  dukungan  terpusat  di  Kantor  Kecamatan.  Pendampingan  ini  secara  efektif memfasilitasi transformasi informasi antara badan penyelenggara Pemerintahan Desa  dengan organisasi  vertikal  yang  lebih  tinggi,  yang  dilakukan  secara  fleksibel  dan  berkesinambungan tanpa terkendala oleh hambatan organisasi.
Dalam pengelolaan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pemerintah Desa secara  konsisten  berpegang  pada  prinsip  partisipasi  dalam  kebijakan  pengelolaan  keuangan desa,  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan  hingga  pelaporan.  Komitmen  ini  tercermin  dari pemerintah  desa  yang  melakukan  penyesuaian  dan  pengalokasian  kembali  dana  desa  untuk mengatasi  pandemi  COVID-19.  Peraturan  setingkat  menteri  telah  mengatur  standar  dan ketentuan  Bantuan  Langsung  Tunai.  Khususnya,  8  persen  dari  dana  dialokasikan  untuk kegiatan  pencegahan  COVID-19,  sementara  40  persen  ditujukan  untuk  Bantuan  Langsung Tunai, yang dikenal sebagai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, dengan mempertimbangkan kriteria tertentu.
Proses penyiapan refocusing dan realokasi dana desa terintegrasi secara mulus ke dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Setelah disusun di tingkat desa, dokumen tersebut dikonsultasikan dengan pihak kecamatan yang difasilitasi oleh Pendamping Desa dan Tim kecamatan. Selanjutnya, dukungan diberikan kepada Kabupaten melalui bagian Staf Ahli Bappeda.  Setelah  tahap  ini  selesai,  dokumen  diteruskan  ke  departemen  terkait,  Badan Perencanaan dan  Pembangunan  Daerah, untuk disetujui. Setelah  disetujui, dokumen tersebut kemudian diteruskan ke bagian hukum untuk mendapatkan nomor sah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan diresmikan menjadi Peraturan Desa.
Komunikasi juga diidentifikasi dalam kegiatan pencegahan COVID-19 di desa. Sekretaris Desa Batnes bersama Pemerintah Desa lainnya di Kecamatan Musi melaporkan bahwa di masa Pandemi COVID-19, Pemerintah Kabupaten menyampaikan situasi kritis sehingga mendorong pemerintah  desa  untuk  proaktif  menerapkan  protokol  kesehatan  sesuai  peraturan  yang  telah ditetapkan dari Kabupaten. Upaya kolaboratif ini melibatkan pemerintah desa dan pemangku kepentingan seperti Bintara Pembina Desa atau Babinsa dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan  Ketertiban  Masyarakat  atau  Bhabinkamtibmas.  Bersama-sama,  mereka  mendirikan  pos pemeriksaan  dan  mendorong  masyarakat  untuk  mematuhi  protokol  kesehatan,  termasuk memakai  masker  dan  menjaga  kebersihan  tangan,  terutama  saat  berkumpul  dengan  banyak peserta.
Selain  itu,  untuk  mendorong  transparansi,  Pemerintah  Desa  menampilkan  secara terbuka  dokumen  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  melalui  papan  reklame  yang ditempatkan  secara  strategis  di  sekitar  kantor  desa  atau  lingkungan  desa.  Praktik  ini merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Desa  terhadap akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang bertanggung jawab ( Gambar 1 ).

## Pada Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus di Kecamatan Musi Kabupaten Timor Tengah Utara
Gambar 1. Billboard Menampilkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 di Desa Oelneke
Selanjutnya, komunikasi antara Pemerintah Desa dengan masyarakat dalam menyusun rencana  pembangunan  tahun  2021  antara  lain  dengan  melakukan  Musyawarah  Perencanaan dan  Pembangunan  Desa.  Konsultasi  ini  mengumpulkan  individu  dari  semua  lapisan masyarakat  untuk  membahas  kebutuhan  pembangunan  desa,  dan  tidak  ada  masalah komunikasi  yang  dilaporkan.  Pj.  Kepala  Desa  Oelneke  menegaskan  komunikasi  dengan masyarakat  dan  Tim  Asistensi  dari  tingkat  kecamatan  dan  kabupaten  lancar.  Tim  ini  sering mengunjungi  desa  secara  langsung  atau  menyelenggarakan  sesi  simultan  di  kecamatan.  Di Kecamatan Musi, semua desa mendapat bimbingan teknis dan pendampingan dari Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten.
Selain  itu,  Pj.  Kepala  Desa  Oelneke  mengindikasikan  bahwa  komunikasi  masyarakat difasilitasi  melalui  Musyawarah  Perencanaan  dan  Pembangunan  Desa  yang  melibatkan berbagai  lapisan  masyarakat.  Selain  itu,  sosialisasi  dilakukan  dengan  memasang  baliho kegiatan sesuai amanat dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Berdasarkan  data  yang  terkumpul  dapat  disimpulkan  bahwa  Pemerintah  Desa berpegang pada peraturan terkait, seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang  Bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara, Pasal 7 Ayat 2 yang mengamanatkan bahwa Pengelolaan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa ( Republik Indonesia, 2014a ). Demikian pula dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  113  Tahun  2014  yang menggariskan  bahwa  pengelolaan  keuangan  desa  didasarkan  pada  asas-asas  transparan, akuntabel,  partisipatif,  serta  dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran  ( Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014 ). Yang terpenting, komunikasi antara badan pelaksana, pemangku kepentingan masyarakat, dan masyarakat itu sendiri telah berjalan dengan optimal.

## 4.1.2. Sumber Daya
Sumber pendukung memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan. Sumber- sumber  ini  mencakup  semua  sumber  daya  potensial  yang  dimiliki  organisasi  untuk

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus di Kecamatan Musi Kabupaten Timor Tengah Utara
melaksanakan  kebijakan  secara  efektif.  Sumber  daya  utama  meliputi  sumber  daya  manusia yang berkualitas, alokasi anggaran, fasilitas, akses informasi, dan kekuasaan otoritatif (George Edward III, sebagaimana dikutip dalam Winarno, 2014 ).
Demikian  pula  dalam  konteks  implementasi  kebijakan  di  atas,  Pemerintah  Desa membentuk tim yang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk menyiapkan dokumen terkait  pengelolaan  keuangan  desa.  Jumlah  tim  yang  dibentuk  bervariasi  sesuai  dengan kebutuhan spesifik masing-masing desa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa semua desa mengikuti pendekatan ini, membentuk tim dengan peran yang ditetapkan secara hukum, yang selanjutnya  diformalkan  melalui  Keputusan  Kepala  Desa.  Penegasan  tersebut  didukung  oleh keterangan  Kepala  Desa  dan  Sekretaris  Desa  Ainan  yang  menyatakan  adanya  tim-tim  di lingkungan  desa  yang  diserahi  tugas  seperti  menyusun  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa, dokumen  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa,  dan  kegiatan  lain  yang  terkait  dengan keuangan dan pembangunan desa. Tim tersebut dibentuk melalui Keputusan Kepala Desa.
Penegasan  ini  menemukan  bukti  nyata  dengan  adanya  tim  penyusun  Rencana  Kerja Pemerintah  Desa  dan  tim  Penyusun  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa,  baik  yang ditunjuk melalui Keputusan Kepala Desa Ainan, tepatnya Nomor 19/KEP/DSA/VII/2020 dan Nomor  17 /KEP/DSA/IX/2022.  Tim  tersebut  terdiri dari  anggota  kunci  seperti  Kepala  Desa, Sekretaris  Desa,  Kepala  Urusan  Perencanaan,  Kepala  Urusan  Keuangan,  Kepala  Seksi Pemerintahan,  Tim  Pemberdayaan  dan  Penggerak  Kesejahteraan  Keluarga,  dan  Kader Pembangunan Manusia.
Sejalan  dengan  itu,  struktur  tim  ini  tercermin  di  Desa  Bisafe,  di  mana  tim  yang bertanggung  jawab  untuk  menyusun  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  beroperasi berdasarkan  Keputusan  Kepala  Desa  Bisafe,  khususnya  Nomor  26/KEP/DB/X/2020,  yang berkaitan  dengan  pembentukan  Tim  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa Tahun  2021.  Tim  ini  terdiri  dari  anggota  kunci,  termasuk  Kepala  Desa  sebagai  pengawas, Sekretaris Desa sebagai Ketua, dan dibantu oleh seorang sekretaris dan dua anggota tambahan.
Demikian pula Pemerintah Desa Oeolo mengikuti pendekatan yang serupa, sebagaimana ditunjukkan  dalam  pernyataan  Kepala  Desa  dan  Kaur  Keuangan.  Dalam  pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Oeolo, perencanaan keuangan desa dilakukan melalui tim yang  terdiri  dari  anggota  penting  seperti  Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa,  Bendahara,  Kaur Perencanaan, dan Kaur Keuangan.
Dari  segi  kewenangannya,  tim  yang  dibentuk  oleh  Pemerintah  Desa  mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
1) Pembina bertanggung jawab untuk:
 Merumuskan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 Menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya.
 Melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 Menyusun laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 Melaporkan kemajuan kegiatan kepada Kepala Desa.
 Menyiapkan dokumen anggaran dan mengelola biaya pelaksanaan kegiatan.
2) Tugas Ketua meliputi:
 Menyusun rencana kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus di Kecamatan Musi Kabupaten Timor Tengah Utara
 Melaksanakan  kegiatan  secara  mandiri  atau  bersama  Lembaga  Kemasyarakatan  Desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 Mengelola pengeluaran yang menyebabkan konsumsi anggaran aktivitas.
 Mengawasi pelaksanaan kegiatan.
 Melaporkan kemajuan kegiatan kepada Kepala Desa.
 Menyiapkan dokumen anggaran dan mengelola biaya pelaksanaan kegiatan.
3) Sekretaris mempunyai tugas:
 Menangani  seluruh  tugas  administrasi  yang  berkaitan  dengan  rancangan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
4) Anggota  bertugas  membantu  kelancaran  pelaksanaan  rancangan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Desa.
Selain sumber daya manusia (SDM), penerapan kebijakan refocusing dan realokasi Dana Desa memerlukan sumber daya finansial. Dalam praktiknya, pemerintah desa mengalokasikan dana untuk biaya pembiayaan, operasional, dan honorarium. Dicontohkan dari pernyataan Pj. Kepala  Desa  dan  Sekretaris  Desa  Ainan,  tim  ini  mendapatkan  honorarium  yang  disesuaikan dengan  tanggung  jawabnya  masing-masing  saat  menyusun  dokumen  seperti  Rencana  Kerja Pemerintah  Desa  dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa.  Honorer  ini  dimasukkan  ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Namun,  seperti  ditegaskan  Plt.  Kepala  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa Kabupaten  Timor  Tengah  Utara,  terjadi  keterlambatan  pencairan  Dana  Desa  di  Kabupaten Timur  Tengah  Utara  karena  beberapa  pemerintah  desa  tidak  menyerahkan  dokumen persyaratan. Kekurangan ini disebabkan oleh keterbatasan dan kurangnya pemahaman aparat desa mengenai persyaratan dokumen ( RRI, 2021 ).
Berdasarkan  penelitian  di  atas,  sumber  daya  yang  dialokasikan  untuk  pelaksanaan kebijakan refocusing dan  realokasi  Dana  Desa  di  masa  pandemi  COVID-19  menunjukkan pemanfaatan  yang  kurang  optimal  sehingga  menghambat  efektivitas  implementasi  kebijakan tersebut. Salah satu permasalahan yang mendasar adalah kurangnya pemahaman sumber daya manusia yang komprehensif mengenai persyaratan penyerahan dokumen.

## 4.1.3. Disposisi
Kecenderungan  dan  karakteristik  perilaku  yang  ditunjukkan  oleh  pelaksana  kebijakan memainkan peran penting dalam mewujudkan tujuan kebijakan secara efektif. Ciri-ciri penting yang  dibutuhkan  dari  pelaksana  kebijakan  termasuk  kejujuran  dan  komitmen  yang  kuat terhadap tanggung jawab mereka.
Dalam konteks penerapan kebijakan refocusing dan realokasi Dana Desa di masa pandemi COVID-19,  sikap  para  pelaksana  sangat  positif  dan  konstruktif.  Pemberian  insentif  kepada pelaksana  ini  berdampak  signifikan  terhadap  motivasi  dan  dedikasi  mereka.  Pendekatan  ini, sebagaimana  ditekankan  oleh  George  Edward  III,  berfungsi  sebagai  sarana  strategis  untuk mengatasi  potensi  kecenderungan  di  antara  para  pelaksana  dan  menumbuhkan  lingkungan yang kondusif untuk pelaksanaan arahan yang tepat.
Ketaatan  yang  ketat  terhadap  peraturan  yang  ditetapkan  dalam  menangani  penanganan COVID-19  dan  segera  memulai  penyesuaian  dan  implementasi  anggaran  mencerminkan kemauan dan kepatuhan staf pelaksana untuk melaksanakan kebijakan refocusing dan realokasi Dana Desa.
Selain  itu,  langkah  tambahan  untuk  mengukur  disposisi  pemerintah  desa  dalam melaksanakan  kebijakan refocusing dan  realokasi  Dana  Desa  pada  Masa  Pandemi  COVID-19

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus di Kecamatan Musi Kabupaten Timor Tengah Utara
adalah dengan menilai kepatuhan pemerintah desa dalam mengalokasikan 8 persen dana desa untuk mitigasi COVID-19. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa juga tetap diperhatikan, meski harus  mengorbankan  program  prioritas  tertentu  yang  tidak  dianggarkan  dalam  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  tahun  2021.  Aspek  ini  terungkap  dalam  wawancara  yang dibagikan oleh Pj. Kepala Desa Oelneke.
Didukung  dengan  notulensi  rapat  desa,  pernyataan  di  atas  diperkuat  dengan  bukti-bukti yang  menunjukkan  adanya  penyesuaian  terhadap  berbagai  kegiatan  dalam  anggaran  Desa Oelneke  tahun  2021.  Beberapa  kegiatan  menyaksikan  pengurangan  dana  yang  dialokasikan atau ditiadakan sama sekali. Contoh yang patut diperhatikan adalah penurunan pembangunan rumah  layak  huni  dari  50  menjadi  hanya  16,  tidak  adanya  alokasi  anggaran  untuk pembangunan  toilet  sehat,  tidak  diberikannya  pelatihan  kapasitas  perangkat  desa, dikuranginya pelatihan peningkatan keterampilan kader posyandu, dan penghapusan sumber daya alat dan bahan Pos Pelayanan Terpadu dan Poskesdes, serta perbaikan saluran air.
Berdasarkan  temuan  penelitian,  dapat  disimpulkan  bahwa  disposisi  atau  kecenderungan pemerintah desa terhadap implementasi kebijakan patut dipuji. Kesimpulan ini diperoleh dari kepatuhan mereka terhadap hukum dan peraturan yang relevan, seperti yang ditunjukkan oleh tindakan dan penyesuaian anggaran mereka.

## 4.1.4. Struktur Organisasi
Menurut  George  Edwards  III  sebagaimana  dikutip  dalam Winarno  (2014) ,  dua  atribut utama  birokrasi  adalah  prosedur  kerja,  khususnya  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP),  dan fragmentasi.
Pertama, prosedur yang digunakan sejalan dengan regulasi terkait dalam implementasi kebijakan refocusing dan realokasi Dana Desa di masa pandemi COVID-19. Hal ini ditegaskan oleh  pernyataan  dari  para  pemangku  kepentingan  utama,  termasuk  Pj.  Kepala  Desa  Ainan, Kepala  Desa  Bisafe,  Sekretaris  Desa  Bisafe,  dan  Kaur  Perencanaan  Desa  di  Oetulu.  Mereka menyoroti  bahwa  dalam  penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  dan  Rencana Kerja  Pemerintah  Desa,  khususnya  mengenai refocusing dan  realokasi  dana  desa,  telah dilakukan  serangkaian  musyawarah  desa  di  tingkat  dusun  untuk  membahas  dan memprioritaskan  usulan-usulan  yang  ditujukan  kepada  daerah.  kebutuhan.  Selanjutnya,  tim desa menyusun dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan menyerahkannya untuk kajian  kecamatan,  dilanjutkan  dengan  konsultasi  di  tingkat  kabupaten.  Setelah  disetujui, dokumen  tersebut  menjalani  formalisasi  hukum  melalui  bagian  hukum,  menjadi  Peraturan Desa.
Kedua, fragmentasi organisasi terwujud dalam pembagian tanggung jawab pelaksanaan kebijakan refocusing dan realokasi Dana Desa di beberapa entitas. Entitas ini meliputi:
a) Pemerintah  Desa  bertanggung  jawab  menyusun  dokumen  Rencana  Kerja  Pemerintah Desa  dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  melalui  tim  yang  ditunjuk  yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.
b) Pemerintah  Kecamatan  melakukan  pembinaan  dan  pendampingan  terhadap  dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, termasuk memfasilitasi permintaan pencairan dana.
c) Tim  Ahli  Pemerintah  Kabupaten  memberikan  arahan  dalam  penyusunan  dokumen Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  untuk masing-masing  desa.  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa,  juga  mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus di Kecamatan Musi Kabupaten Timor Tengah Utara
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  Bagian  Hukum  Sekretariat  Daerah  berkontribusi dengan  memberikan  nomor  legal  untuk  rancangan  Peraturan  Desa  yang  terkait  dengan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa,  memfasilitasi  pengesahannya  menjadi  Peraturan Desa.
Seperti yang ditekankan sebelumnya, desentralisasi kewenangan kepada instansi terkait adalah praktik umum untuk mencapai tujuan kebijakan. Hal ini ditegaskan oleh wawasan dari wawancara  dengan  berbagai  pemerintah  desa  (Desa  Oelneke,  Desa  Batnes,  Desa  Bisafe,  Desa Oeolo).  Diskusi  mengungkapkan  bahwa  kegiatan  tertentu  secara  rutin  didelegasikan  atau diberi wewenang kepada organisasi bawahan. Misalnya, Pemerintah Kecamatan melimpahkan kewenangannya untuk melakukan pembinaan dan pendampingan mengenai perencanaan dan pemanfaatan keuangan di tingkat desa.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  mengenai  implementasi kebijakan refocusing dan realokasi dana desa pada variabel struktur organisasi. Implementasi ini terlihat  efektif  karena  kepatuhan  terhadap  prosedur  yang  telah  ditetapkan  sesuai  dengan ketentuan  hukum,  serta  adanya  pembagian  peran  dan  tanggung  jawab  yang  jelas  di  antara organisasi pelaksana yang terlibat.
4.2. Kendala Lain dalam Penerapan Kebijakan Refocusing dan Realokasi Dana Desa di Masa Pandemi COVID-19
Berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  khususnya  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2020,  pengutamaan  Dana  Desa  antara  lain pengalokasiannya untuk Bantuan Langsung Tunai kepada warga desa yang tidak mampu dan untuk kegiatan terkait penanganan pandemi COVID-19 ( Republik Indonesia, 2020c ). Selain itu, sesuai Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021, tentang pengelolaan  Dana  Desa  tahun  anggaran  2021,  minimal  8  persen  dari  Dana  Desa  yang dialokasikan  kepada  setiap  desa  harus  diperuntukkan  bagi  Inisiatif  respons  COVID-19 ( Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia,  2021 ).  Namun  data  di  lapangan  menunjukkan bahwa  pada  tahun  2021,  di  Kecamatan  Musi,  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara,  terdapat beberapa desa yang belum bisa melaksanakan pencairan dana tahap 3. Hal ini tergambar pada Tabel 1 di bawah ini:
Tabel 1. Status Alokasi dan Realisasi Dana Desa Tahun 2021 di Kecamatan Musi Kabupaten
Timor Tengah Utara No. Nama Desa Alokasi Dana Desa Tahun 2021 (Rp) Realisasi 1 Desa Oeolo 1.140.253.000 Seluruhnya terealisasi 2 Desa Oelneke 1.010.053.000 Tahap 3 hangus 3 Desa Ainan 780.723.000 Seluruhnya terealisasi 4 Desa Oetulu 1.410.709.000 Tahap 3 hangus 5 Desa Bisafe 783.923.000 Seluruhnya terealisasi Sumber: Diolah Peneliti (2022)
Berdasarkan Tabel  1 terlihat  bahwa  di  wilayah  Kecamatan  Musi  terdapat  2  desa.  Dari jumlah  tersebut,  2  desa  mengalami  kehilangan  dana  tahap  3.  Kejadian  ini  bermula  dari keterbatasan  yang  bersifat  sistemik,  seperti  yang  tertuang  dalam  pernyataan  Pj.  Kepala  Desa Oelneke. Tujuan dari penyitaan ini adalah untuk mengatasi potensi kekurangan dana terlebih

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus di Kecamatan Musi Kabupaten Timor Tengah Utara
dahulu.  Pemerintah  desa  bekerjasama  dengan  Inspektorat  melakukan  penjajakan menggunakan  dana  SILPA  (Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  Tahun  Berkenaan)  untuk mencapai  hal  tersebut.  Penting  untuk  dicatat  bahwa  pemanfaatan  tersebut  diperbolehkan, dengan syarat dilindungi dari potensi penyalahgunaan. Perspektif ini semakin diperkuat oleh kesaksian  yang  diberikan  oleh  Kepala  Urusan  Perencanaan  Desa  Oetulu.  Desa  Oetulu  juga mengalami hangusnya dana tahap 3 pada tahun 2021.
Selain kendala sistemik tersebut, pemerintah desa juga menghadapi tantangan yang timbul dari  perubahan  peraturan  perundang-undangan  pusat.  Seperti  yang  disorot  dalam  kutipan wawancara, kendala Pemerintah Desa dalam realokasi dana dan refocusing selama tahun 2021 disebabkan  oleh  perubahan  aturan  yang  berasal  dari  otoritas  pusat  secara  bersamaan. Konsekuensinya,  pemerintah  desa  terpaksa  melakukan  adaptasi  dengan  melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Selaras  dengan  ketentuan  Undang-Undang,  Dana  Desa  tertentu  ditetapkan  untuk diprioritaskan pemanfaatannya dalam mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh COVID-19, serta untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat yang tergolong kurang mampu secara ekonomi. Strategi alokasi ini ada pada tabel di bawah ini ( Tabel 2 ).
Tabel 2. Alokasi Dana Desa untuk COVID-19 dan Bantuan Langsung Tunai
No. Nama Desa Alokasi untuk COVID-19 (8%) Alokasi Bantuan Langsung Tunai (40%) 1 Desa Oeolo 91.220.240 456.101.200 2 Desa Oelneke 13.024.513 147.600.00 3 Desa Ainan 62.421.840 108.000.000 4 Desa Oetulu 112.856.720 564.283.600 5 Desa Bisafe 62.713.840 313.569.200 Sumber: Diolah Peneliti (2022)
Berdasarkan informasi pada Tabel  2 terlihat bahwa Pemerintah Desa  di Kecamatan Musi Kabupaten  Timor  Tengah  Utara  mengalokasikan  Dana  Desa  pada  tahun  2021  untuk penanggulangan  COVID-19  dan  pemberian  Bantuan  Langsung  Tunai  kepada  warga.  Alokasi ini  mencerminkan  ketaatan  Pemerintah  Desa  terhadap  peraturan  perundang-undangan, sebagaimana  ditegaskan  oleh  Sekretaris  Desa  Batnes  dalam  pernyataan  wawancaranya. Pernyataan tersebut menyoroti bahwa pemerintah desa berkomitmen untuk memenuhi standar dan kriteria peraturan yang lebih tinggi, sehingga memerlukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang seringkali berkisar antara 3 hingga 4 kali revisi.
Berdasarkan pernyataan Tabel 2 dan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa di Kecamatan Musi, Kabupaten Timor Tengah Utara, mematuhi dan menaati peraturan  pusat.  Hal  ini  termasuk  kepatuhan  terhadap  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 2 Tahun 2020, yang  mengamanatkan untuk memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk tujuan seperti bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin di desa dan mengatasi pandemi  COVID-19  ( Republik  Indonesia,  2020c ).  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2020 tentang  Penyesuaian  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  Tahun  Anggaran  2020  juga mengatur realokasi anggaran Dana Desa ( Republik Indonesia, 2020b ). Realokasi ini mencakup inisiatif  seperti  jaring  pengaman  sosial  di  pedesaan,  yang  dicontohkan  dengan  bantuan langsung tunai untuk masyarakat miskin dan upaya penanganan wabah COVID-19.

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus di Kecamatan Musi Kabupaten Timor Tengah Utara

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  disebutkan  sebelumnya,  terdapat  penilaian  yang konklusif  mengenai  penerapan  kebijakan refocusing dan  realokasi  Dana  Desa,  yang menunjukkan bahwa  pelaksanaannya belum  optimal. Beberapa faktor berkontribusi terhadap keadaan  yang  kurang  optimal  ini,  terutama  berasal  dari  tantangan  dalam  memahami  dan menavigasi  seluk-beluk  sistem  teknologi  informasi,  khususnya  Sistem  Keuangan  Desa.  Selain itu,  kurangnya  penguasaan  prasyarat  administratif  semakin  menambah  tantangan  ini. Hambatan  lainnya  adalah  adanya  peraturan  perundang-undangan  yang  bertentangan  dan tumpang tindih seputar refocusing dan realokasi Dana Desa dalam konteks pandemi COVID-19.

## 6. Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada Masyarakat  Universitas  Timor  yang  telah  memberikan  dukungan  yang  sangat  berharga  bagi upaya penelitian ini. Selain itu, penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada para pemangku kepentingan di Kecamatan Musi Kabupaten Timor Tengah Utara, serta kepada semua  individu  dan  entitas  yang  telah  berkontribusi  dalam  proses  pendataan  dan  dengan sepenuh hati mendukung penelitian ini.

## 7. Pernyataan Conflicts of Interest
Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## Daftar Pustaka
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia.  (2020). Look  Out  2020  Transfer  Ke  Daerah  Dan Dana Desa . http://repositori.dpr.go.id/471/
Fritantus,  Y.,  &  Rukminingsi,  N.  (2015).  Implementasi  Kebijakan  Penanggulangan  HIV  dan Aids  di  Kota  Surabaya  (Kajian  Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  Nomor  4  Tahun  2013, Studi Kasus di Puskesmas Putat Jaya, Kota Surabaya). JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik , 1 (1), 175–183. https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpap/article/view/405 Jatmoko,  D.  (2006). Kedudukan  dan  Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  di  Kabupaten  Sukoharjo [Universitas  Muhammadiyah Surakarta]. https://eprints.ums.ac.id/6731/
Kasenda,  L.  G.  J.,  Pioh,  N.  R.,  &  Kimbal,  A.  (2022).  Implementasi  Kebijakan  Refocusing Anggaran  Pendapatan  Belanja  Desa  di  Kecamatan  Kawangkoan  Barat  Kabupaten Minahasa.
Agri-Sosioekonomi , 18 (1), 51–60.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jisep/article/view/38978
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa .  Kementerian  Dalam Negeri Republik Indonesia.
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2021). Surat  Edaran  Nomor  SE-2/PK/2021  tentang Penyesuaian  Penggunaan  Anggaran  Transfer  Ke  Daerah  dan  Dana  Desa  TA  2021  Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 . Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=18150
Lestyowati, J., & Kautsarina, A. F. (2020). Implementasi Realokasi Anggaran Dan Refocussing Kegiatan  Di  Masa  Pandemi  COVID-19  Studi  Kasus  Bdk  Yogyakarta. Simposium  Nasional

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus di Kecamatan Musi Kabupaten Timor Tengah Utara
Keuangan Negara , 424–439. https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/558 Makapele,  H.,  Pangemanan,  F.  N.,  &  Waworundeng,  W.  (2022).  Implementasi  Kebijakan Refocusing  Dana  Desa  Tahun  2020-2021  Untuk  Penanganan  COVID-19”  (Studi  Di  Desa Durian Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan). Jurnal Governance , 2 (1), 1– 12. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/40647 Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). Analisis Data Kualitatif (T. R. Rohidi (ed.)). Universitas Indonesia.
Ndatangara,  C.  R.  A.,  Yasintha,  P.  N.,  &  Prabawati,  N.  P.  A.  (2021).  Pengelolaan  Dana  Desa dalam  Penanganan  COVID-19  di  Desa  Darmasaba,  Kecamatan  Abiansemal,  Kabupaten Badung. Jurnal Administrasi Publik , 1 (2), 1–9.
https://ojs.unud.ac.id/index.php/citizen/article/download/77009/40966
Pusat Telaah dan Informasi Regional. (2020). Local Governance Forum: Refocusing Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai . PATTIRO. https://pattiro.org/2020/06/local-governance-forum- refocusing-dana-desa-untuk-bantuan-langsung-tunai/
Republik  Indonesia.  (2014a). Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun  2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara . Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Republik  Indonesia.  (2014b). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa . Sekretariat Negara Republik Indonesia. Republik  Indonesia.  (2020a). Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2020  tentang Refocussing  Kegiatan,  Realokasi  Anggaran,  Serta  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Dalam  Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) . Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Republik Indonesia. (2020b). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 . Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Republik  Indonesia.  (2020c). Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020  Tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020  Tentang  Kebijakan  Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem  Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dala . Sekretariat Negara Republik Indonesia. Reskyawan,  M.  (2022). Evaluasi  Kebijakan  Refocusing  Anggaran  dalam  Penanganan  Pandemi COVID-19  di  Kabupaten  Toli-Toli  Provinsi  Sulawesi  Tengah .  Universitas  Muhammadiyah Makassar.
RRI.  (2021). Transfer  Dana  Desa  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara  Masuk  Tahap  II  dan  III . https//m.rri.co.id
Sugiyono. (2014). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D . Alfabeta.
Widjaja,  H.  (2012). Otonomi  Desa  Merupakan  Otonomi  yang  Asli,  Bulat  dan  Utuh .  RajaGrafindo Persada.
Winarno,  B.  (2014). Kebijakan  Publik:  Teori,  Proses,  dan  Studi  Kasus .  Center  of  Academic Publishing Service.

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus di Kecamatan Musi Kabupaten Timor Tengah Utara

## __________________________

## Tentang Penulis
1. Yohanes Fritantus, memperoleh gelar Magister dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia, pada tahun 2016. Penulis adalah dosen pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor, Indonesia.
E-Mail: yfritantus@gmail.com
2. Yoakim Rembu, memperoleh gelar Magister dari Universitas Merdeka Malang, Indonesia, pada  tahun  2016.  Penulis  adalah  dosen  pada  Program  Studi  Ilmu  Administrasi  Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor, Indonesia.
E-Mail: s2yoakimrembu@gmail.com