## KEBIJAKAN  MENTERI AGAMA A. MUKTI  ALI TERHADAP  KEMAJUAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

## M. Yusuf  Aminuddin 1
Abstract: Religious  Affairs  policy  is  important  because  at  the  moment  the  new order  that  the  Indonesian  people  are  still  in  the  fight  for  the  dynamics  of community  life  state and nation toward a more settled. This maturation process, is  considered  significant  because  the  foundation  in  developing  the  life  of  the nation.  So  the  role  of  the  Department of Religion large also need to be assessed because  leads  to the development of Islamic education in the future. To be more focused, then limited to the figure A. Mukti Ali being very influential in Indonesia today.  How  Policy  Minister  of  Religion  A.  Mukti  Ali  in  the  field  of  Islamic education?  And  How  to  Influence  Policy  Department  of  Religion  at  the  time Minister  of  Religion  A.  Mukti  Ali  of  the  Islamic  Education  in  Indonesia?  In  the world  of  Islamic  education,  Policy  Department  of  Religion  at  the  time A. Mukti Ali  became  minister  of  religion  is  the  implementation  of  a  new  curriculum  in Islamic educational institutions with a share of 70% general subjects and 30% of subjects of Religion. This resulted in a diploma of Islamic educational institutions have the same role with the diploma of general education institutions. As well as graduates  of  the  schools  can  continue  to the public school level or above. Thus, the impact of the policy of the Department of Religion is still felt to this day.
Keywords : Policy, Islamic Education.

## Pendahuluan
Persoalan  pendidikan  memang  tidak  pernah  selesai.Hari  demi  hari  selalu  terdapat kekurangan.Baik  dari  segi  sarana  dan  prasarana,  materi  pengajaran,  dan  kurikulum  yang diberikan.Seolah  tidak  pernah  lepas  dari  persoalan.  Sehingga  pemerintah  dianggap  tidak mampu  memperbaiki  pendidikan.  Semua  terjadi  akibat  dari  kebijakan  pemerintah  yang  dirasa kurang  memihak  terhadap  masyarakat  kelas  bawah.
Hal  yang  menjadi  perhatian  serius  adalah  kebijakan  pemerintah  dalam  mengembangkan pendidikan.  Dan  salah  satunya  adalah  perhatian  yang  serius  terhadap  kemajuan  pendidikan Islam  guna  sebagai  salah  satu  alat  untuk  memperbaiki  moral  bangsa  saat  ini.  Pendidikan akhlak  menjadi  penting  dalam  perbaikan  tersebut,  seperti  pentingnya  pendidikan  pancasila dan kewarganegaraan  di  sekolah  dasar.
Dalam  kurikulum  2013  yang  lebih  sering  disebut  sebagai  K-13  ini  semua  mata  pelajaran diintegrasikan,  Pelajaran  agama  Islam  juga  disisipkan  ke  dalam  mata  pelajaran  yang  lain. Selain  itu  juga  lebih  dapat dipertanggung  jawabkan  karena  menggunakan  prinsip  Scientific.
K-13  diterapkan  di  lembaga  yang  dinaungi  oleh  menteri  agama  dan  menteri pendidikan.Namun  masyarakat  lebih  menyukai  pendidikan  di  lembaga  yang  dinaungi  oleh kementrian  pendidikan.  Masyarakat  lebih  menyukai  belajar  di  sekolah  umum  dibandingkan dengan  di  sekolah  yang  bernuansa  Islami.  Banyak  alasan  yang  melatar  belakangi  dari  sikap
1 STAI Al-Hikmah  Tuban, E-mail  : yoesoef_udien@yahoo.com
tersebut,  salah  satunya  adalah  perhatian  yang  besar  dari  pemerintah,  persoalan  sarana  dan prasarana  juga  lebih  lengkap,  kurikulum  lebih  memadai,  dan  tenaga  pendidik  lebih  dianggap professional.  Sehingga  membentuk  mindsite  masyarakat  bahwa  sekolah  di  Lembaga Umumlebih  dapat diharapkan  dalam  meraih  kesuksesan.
Perbedaan  mindsite  di  atas  hingga  saat  ini  masih  terus  terjadi,  sehingga  seolah  tembok besar  yang  menghalangi  antara  keduanya.  Memang  tidak  berdampak  besar,  Namun  itu berakibat  bahwa  lembanga  pendidikan  Islam  seolah  kehilangan  perannya.  Peran  yang sebenarnya  sejak  zaman  kolonialisme  dalam  mengambangkan  pendidikan  di  Indonesia.  Hal ini  selaras  dengan  pandangan  Sirozi  tentang  Perkembangan  kebijakan  pendidikan  Islam  di Indonesia  dari  awal  pertumbuhannya  hingga  sekarang  dapat  dikaji  melalui  empat  masa  yaitu masa  kolonial,  orde lama,  orde baru  dan masa  reformasi. 2
Disisi  lain,  Salah  satu  keseriusan  pemerintah  dalam  memperbaiki  pendidikan  adalah dengan  menyetarakan  antara  lembaga  pendidikan  Islam  dengan  lembaga  pendidikan  nasional. Kedua  lembaga  ini  memiliki  peran  yang  sama  yaitu  sama  –  sama  sebagai  wadah  anak  negeri dalam  memperoleh  pendidikan  layak  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dari  setiap  individu peserta didik  tersebut.
Tokoh  yang  berpengaruh  dalam  memperbaiki  pendidikan  di  Indonesia  salah  satunya adalah  A.  Mukti  Ali.  Dia  ketika  menjadi  menteri  agama  mampu  memberikan  kontribusi  besar terhadap  dunia  pendidikan  di  Indonesia,  terutama  pendidikan  Islam.  Banyak  kebijakan tentang  pendidikan  Islam  yang  dikeluarkan  ketika  menjadi  menteri  agama.  Salah  satu  jasa yang  tidak  pernah  terlupakan  hingga  saat  ini  adalah  memasukkan  mata  pelajaran  umum  ke dalam  lembaga  pendidikan  Islam  begitupun  sebaliknya. 3 Selain  pendidikan  juga  berperan besar pada modernisasi  lembaga  Departemen  Agama. 4
Modernisasi  yang  dimaksud  adalah  perubahan  paradigma  yang  digunakan  untuk membaca  permasalahan  kebangsaan.Salah  satunya  adalah  ketika  tentang  pembentukan lembaga  MUI  yang  pada  saat  itu  masih  dianggap  tabu.  Lembaga  ini  sebagai  alat  pemerintah untuk  mempersatukan  umat  Islam  yang  mayoritas  masih  dilanda  perpecahan  antar  golongan serta  kondisi  pemerintahan  yang  masih  belum  stabil.  Persoalan  pendidikan  Islam  menjadi perhatian  yang  serius,  karena  dianggap  mampu  untuk  memperbaiki  tatanan  nilai  masyarakat Indonesia.  Apalagi  agama  Islam  di  Indonesia  menjadi  agama  mayoritas  diantara  sekian banyak  agama  yang  ada.  Informasi  terbaru  adalah  terdapat  7  agama 5 yang  diakui  oleh pemerintah  dan saling  menghormati.
Dalam  tesis  Max  Weber  (1864  -  1920)  disebutkan  bahwa  agama  dengan  seperangkat ajarannya  adalah  spirit  untuk  menentukan  harmoni  sosial  dalam  kehidupan  bermasyarakat
2 Muhammad  Sirozi, Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran tokoh-tokoh Islam dalam penyusunan UU No. 2/1989,  (Jakarta:  - , 2004),  15
3 Abuddin Nata, Pemikiran  Pendidikan Islam  dan Barat,  (Jakarta:  PT. Raja  Grafindo  Persada, 2008),  354
4 DepartemenAgama  adalah  untuk  bagian  dari  aparatur  pemerintah  negara  republik  Indonesia  yang  menangani bidang  pembangunan  dan  kehidupan  beragama  dan  dipimpin  oleh  menteri  yang  bertanggung  jawab  kepada presiden. Tugas pokoknya adalah menyelenggarakan sebagian dari tugas pemerintah dan pembangunan dibidang agama
5 Pemerintah  Indonesia  sekarang  menambah  daftar  agama  baru yang secara resmi diakui. Setelah Islam, Kristen, Katholik,  Hindu,  Budha,  dan  Khonghucu,  pemerintah  menyatakan  bahwa  Baha'i  merupakan  agama  yang keberadaannya diakui konstitusi. Lihat: http:// www.  republika.co.id  /berita  /dunia  -islam/islam- nusantara/14/07/25/n97  vws -menag-akui-bahai-sebagai-agama-baru-di-indonesia
(Sosio  -  Kultural).  Sedangkan  dalam  tesis  Emile  Durkheim  (1857  -  1917)  dinyatakan  bahwa realitas  sosial  (Harmoni  Sosial)  adalah  spirit  untuk  menentukan  tata  kelola  kehidupan keagamaan. 6
Dengan  demikian,  meskipun  Islam  adalah  agama  mayoritas  namun  pola  keberagaman yang  dibangun  oleh  masyarakat  multikultural  di  Indonesia  adalah  upaya  untuk  membangun keharmonisan  sosial.  Praktik  keberagaman  yang  mereka  kembangkan  adalah  upaya pengejawantahan  prinsip  ajaran  agama  masing  -  masing.  Meskipun  demikian,  tidak  menutup kemungkinan  bahwa  upaya  membangun  kerukuan  antar  umat  beragama  tidak  banyak ditentukan  oleh  semangat  keagamaan,  akan  tetapai  struktur  sosial  atau  lingkungan  sekitar yang  berperan  dalam  membangun  pola  keberagaman. 7
Yang  harus  digaris  bawahi  adalah,  kondisi  heterogenitas  bangsa  Indonesia  ibarat  pedang bermata  ganda,  di  satu  sisi  kemajemukan  bisa  menjadi  kekuatan  konstruktif  -  produktif    dalam rangka  membangun  bangsa.  Hal  ini  bisa  dilakukan  ketika  kita  memiliki  cetak  –  biru  yang  bisa dijadikan  sebagai  acuan  normatif  dalam  mengelola  heterogenitas  sosial  -  budaya  kita.Sejauh ini,  Indonesia  cukup  teruji  dalam  menghadapi  berbagai  rintangan  dan  ujian  yang  dapat memorakporandakan  bangunan  kebangsaan  kita.  Kita  memang  patut  berbangga  atas  prestasi yang  sudah  kita  raih.Tetapi  kita  tidak  boleh  lengah  terhadap  hadirnya  “tangan  -  tangan  jahil” yang  tidak  menghendaki  Indonesia  utuh  dan berjaya. 8
Di  sisi  lain,  jika  heterogenitas  kebangsaan  kita  tidak  bisa  dikelola  dengan  baik,  maka  ia bisa  menjelma  menjadi  kekuatan  destruktif  yang  bisa  mencabik  -  cabik  bangunan  kebangsaan yang  sudah  sedemikian  lama  terbangun  di  bawah  panji  -  panji  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI). 9 Seperti  yang  terjadi  pada  akhir  -  akhir  ini,  banyak  terjadi  konflik horizontal  yang  mengatasnamakan  agama.  Entah  itu  dalam  lingkaran  se-agama  atau  beda agama.  Kasus  yang  pertama  adalah  antara  konflik  Sunni  -  Syiah  yang  berada  di  Sampang, Madura  pada  pertengahan  tahun  2013  lalu,  dan  di  daerah  Pasuruan.  Kemudian  kasus  yang kedua  adalah  konflik  horizontal  antara  Islam  –  Kristen  di  daerah  Poso,  Maluku  dan Ambon.Dan  yang  terakhir  adalah  perusakan  rumah  ibadah  di Tolikara,  Papua.
Problem  di  atas  kemudian  menimbulkan  suatu  pertanyaan.  Mengapa  hal  itu  bisa terjadi?,  padahal  di  dalam  ajaran  semua  agama  mengajarkan  kebaikan  kepada  sesama,  selain itu  tidak  sesuai  dengan  adat  ketimuran  yang  cenderung  sopan,  ramah  dan  gotong  -  royong. Ataukah  tidak  ada  peran  pemerintah  untuk  mencegah  atau  meredam  konflik  horizontal tersebut?
Di  sini,  menjadi  penting  untuk  mengkaji  masalah  kebijakan  pemerintah  dalam memberikan  tatanan  nilai  kepada  rakyat  Indonesia  karena  ini  menjadi  tonggak  dasar  untuk menjadikan  bangsa  ini  bisa  hidup  beragam  dengan  mengangkat  nilai  -  nilai  pendidikan.  Tetapi perlu  juga  untuk  disampaikan  bahwa  arah  kemanusiaan  -  pendidikan  –  pemerintah  menjadi suatu  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan  karena  sebenarnya  menjadi  suatu  sistem  yang  saling melengkapi.
6 Kunawi  Basyir,  Pola  Kerukunan  Antarumat  Islam  dan  Hindu  di  Denpasar  Bali (Surabaya: ISLAMICA, Jurnal Studi Keislaman,  Volume  8, Nomer  1,  September 2013),  5.
7 Ibid, 5 - 6
8 Masdar Hilmy, Islam,  Politik  & Demok rasi (Surabaya: Imtiyaz,  2014),   22.
9 Ibid, 22
Dalam  ranah  kebijakan  pendidikan  Islam  yang  sebenarnya  berdampak  positif  pada dinamika  pendidikan  di  Indonesia  karena  perubahan  penentu  kebijakan,  pemerintahan, pemimpin,  sistem  dan  secara  tidak  langsung  juga  perubahan  dalam  pengambilan  kebijakan sehingga  ini  menjadi  penting  untuk  dikaji  secara  mendalam.  Dalam  masa  orde  baru, pendidikan  Islam  sudah  memiliki  lembaga  formal  yang  mumpuni  seperti  IAIN.  Lembaga  ini mulai  diperhitungkan  dalam  mengembangkan  peradaban  nasional.  Tokoh  pelopor  IAIN  ini adalah  A. Mukti  Ali  yang  kala  itu  menjadi  menteri  agama. 10
Hal  menarik  lain  dalam  kebijakan  departemen  agama  ketika  di  pimpin  oleh  menteri agama  A.  Mukti  Ali  adalah  penyetaraan  lembaga  pendidikan  Islam  dengan  lembaga pendidikan  umum.  Memang  ketika  menteri  agama  K.  H.  Wahid  Hasyim  sudah  ada  tetapi ketika  dipimpin  oleh  A.  Mukti  Ali,  penyamaan  setatus  ini  merata  di  sebagian  besar  Lembaga Pendidikan  Islam  di  Indonesia.  Contoh  konkrit  adalah  ketika  K.  H.  Wahid  Hasyim  memimpin Departemen  Agama,  metode  pembelajaran  agama  di  pesantren  (Pendidikan  Islam) menggunakan  bahasa  Indonesia 11 dan  pada  praktiknya  berlaku  hanya  di  Pesantren  Tebuireng Jombang,  Jawa  Timur.  Namun  ketika  A.  Mukti  Ali  memimpin  departemen  agama, pemberlakuan  70%  Pelajaran  Umum  dan  30%  Pelajaran  Agama  di  hampir  seluruh  lembaga pendidikan  Islam  di Indonesia.
Dalam pembahasan masalah kebijakan  pendidikan  penulis  mengangkat  isu-isu konseptual  dan  teoritik  yang  mampu  memberikan  kerangkan  pemahaman  utuh.  Kebijakan 12 bisa  menunjuk  kepada  seperangkat  tujuan,  rencana  atau  usulan,  program-program,  keputusan- keputusan,  menghadirkan  sejumlah  pengaruh,  serta  undang-undang  atau  peraturan-peraturan 13 yang  ini  masih  dalam  rangkaian  sistem  kebijakan  pendidikan  Islam  yang  ada,  khususnya  pada masa  A. Mukti  Ali  menjadi  menteri  Agama.
Di  sinilah  studi  pengambilan  kebijakan  pendidikan  Islam  pada  masa  A.  Mukti  Ali menjadi  penting  karena  didasarkan  pada  formulasi  awal  pembentukan  bangsa  Indonesia  yang mengenal  nilai  -  nilai  pluralisme  baragama  yang  saat  itu  bangsa  Indonesia  mengalami  gejolak sosial-politik.  Sehingga  rumusan  masalahnya  adalah  Bagaimana  Kebijakan  Menteri  Agama A.  Mukti  Ali  di  bidang  pendidikan  Islam?  Dan  Bagaimana  Pengaruh  Kebijakan  Departemen Agama  pada masa  Menteri  Agama  A. Mukti  Aliterhadap  Pendidikan  Islam  di  Indonesia?

## Mukti Ali Ketika menjadi  Menteri Agama.
Ketika  A  Mukti  Ali  memimpin  departemen  agama,  posisi  jawatan  pemerintahan  sudah sangat  mapan  di  dalam  struktur  pemerintahan  Republik  Indonesia.  Boleh  dikatakan,  hampir tidak  ada  lagi  kalangan  masyarakat  di  Indonesia  yang  mempertanyakan,  apalagi  meragukan, kehadiran  dan  fungsi  Departemen  Agama.struktur  organisasi  yang  yang  juga  sudah  lengkap
10 Ensiklopedi  Islam,  (Jakarta:  PT. Ikhtiar  Baru Van  Hoeve, 2005),  99.
11 Kebijakan  departemen  agama  pada  masa  menteri  agama  K.  H.  Wahid  Hasyim  ini  tertuang  dalam  undang - undang  R.I.  No.  12/  1954  pasal  5  ayat  1.  Yang  berbunyi,  Bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa  persatuan  adalah bahasa pengantar di sekolah-sekolah diseluruh indonesia.
12 James  E.  Anderson  memberikan  pengertian  kebijakan  sebagai  serangkaian  tindakan  yang  mempunyai  tujuan tertentu  yang  diikuti  dan  dilaksanakan  oleh  seorang  pelaku  atau  sekelompok  pelaku  guna  memecahkan  suatu masalah  tertentu.  Lihat:James  E.  Anderson, Public  Policy  Mak ing, (New  York:  Holt,  Rinehart  and  Winston, 1984,  cet. ke-3),   3.
13 Mudjia Rahardjo, Pemik iran Kebijak an Pendidik an Kontemporer (Malang: UIN-MALIK PRESS,  2010),  3.
dan  pada  batas  -  batas  tertentu,  dianggap  memiliki  kepentingan-kepentingan  seluruh komunitas  beragama.  Semenjak  langkah  reorganisasi  yang  diprakarsai  oleh  K  H.  Wahid Hasyim,  menteri  agama  pada  pemerintahan  RIS  dan  kabinet  Natsir  (1949  –  1953  M),  dan berlanjut  hingga  K  H.  Mohammad  Dachlan,  susunan  organisasi  departemen  agama  terus mengalami  perubahan  dan  penambahan.  Hal  ini  terjadi  karena  desakan  –  desakan  politik  yang mempertanyakan fungsi departemen yang secara khusus mengatur  masalah-masalah keagamaan.  Suatu  proses  panjang  yang  menjadikan  departemen  agama  berada  pada  posisi sulit  untuk  sekian  lama. 14
A.  Mukti  Ali  terhindar  dari  periode  tersebut.  Sehingga,  tak  banyak  yang  dilakukan dalam  kaitannya  dengan  penataan  internal  organisasi.  Kebijakan  internalnya  organisasinya, seperti  yang  tercermin  dalam  Keputusan  Menteri  Agama  No.  18  Tahun  1975;  lebih diprioritaskan  pada  efektifitas  dan  efisiensi  kerja  Departemen.  Misalnya,  penjabaran  tugas pokok  Departemen,  pengajuan  dan  pengelolaan  dana  yang  besar,  serta  perbaikan  sumberdaya manusia.
Dalam  hal  ini,  prestasi  utama  A  Mukti  Ali  terletak  pada  peran  yang  ia  mainkan  dalam reorientasi politik kebijakan departemen agama dengan membangkitkan kegairahan kehidupan  beragama  dan  memperbaiki  citra  lembaga  -  lembaga  keagamaan.  Pada  saat  yang bersamaan,  kebijakan  tersebut  dibarengi  dengan  kebijakan  menumbuhkan  keharmonisan hubungan  antar  umat  beragama,  khususnya  antara  muslim  dan Kristen  di  Indonesia. 15
Secara  garis  besar,  kerangka  kebijakan  keagamaan  A  Mukti  Ali  mengikuti keyakinannya  pada  posisi  agama  dalam  pancasila  dan  peran  agama  di  dalam  agenda modernisasi  orde  baru.  Dasar  Negara  pancasila,  yang  lahir  bersamaan  dengan  UUD  45, merupakan  suatu  bentuk  upaya    politik  dalam  mencari  landasan  persatuan  dari  seluruh komunitas  –  komunitas  agama  seperti  Muslim,  Kristen,  Khatolik,  Hindu  dan  Budha.  Sehingga terciptalah  suatu  basis  ideology  politik  yang  dapat  diterima  semua  pihak  yang  mengambil bentuk  otoritas  Negara  Non  -  Theokrasi.  Dengan  demikian,  menurut  A  Mukti  Ali  diasumsikan adanya  suatu  sistem  pemerintahan  dengan  bentuk  kekuasaan  yang  memisahkan  antara  otoritas politik  dengan  otoritas  agama.  Tetapi,  pada  sisi  lain,  pemerintah  turut  bertanggung  jawab dalam  mendukung  dan  membina  kehidupan  agama  masyarakat.  Negara  pancasila,  dengan demikian,  mengakui  kewenangan  departemen  agama  dan  kebijakan-kebijakan  keagamaan sebagai  bagian  yang  integral  dari  kebijakan  politik  pemerintahan. 16
Karakteristik  ideologi  Negara  semacam  itu  oleh  A.  Mukti  Ali  di  pandang  sebagai  basis legitimasi  bagi  agenda  modernisasi  politik  orde  baru.  Bagi  A.  Mukti  Ali,  pemerintahan  orde baru  membagi  kegiatan  keagamaan  ke  dalam  dua  bentuk,  disatu  sisi  bersifat  agama  dan  di  sisi lain  bersifat  politis.  Terhadap  yang  pertama,  pemerintah  membolehkan  dan  bahkan mendukung.  Segala  bentuk  kegiatan  masyarakat  yang  berkaitan  dengan  peningkatan penghayatan  terhadap  agama.Namun  demikian,  pemerintah  menghindari  segala  bentuk kegiatan  keagamaan  yang  menyadarkan  atau  cenderung  untuk  perjuangan  politis.  Atas  dasar inilah,  dalam  sebuah  seminar  di  malang  pada  1972,  A.  Mukti  Ali  menegaskan  bahwa,  “Itulah
14 Ali  Munhanif, Prof.  Dr.  A.  Muk ti  Ali;  Modernisasi  Politik   Keagamaan  Orde  Baru ,  (Portal  Kementerian Agama,  1997),  293.
15 Ibid, 293
16 Ali  Munhanif, Prof. Dr.  A. Muk ti Ali,, 294
suatu  aspirasi  dan  pilihan  politik  yang  saya  percaya  akan  memperbaiki  hubungan  antara  Islam dan Negara di  Indonesia”. 17
Dengan  penegasan  di  atas,  A.  Mukti  Ali  berusaha  menjawab  kekhawatiran  sebagian besar  kalangan  muslim  Indonesia  yang  sejauh  itu  masih  curiga  terhadap  pilihan  politik  orde baru  untuk  menegakkan  Negara  kebangsaan  modern,  yang  tidak  didasarkan  atas  ideologi agama.  Secara  politis,  kekhawatiran  itu  muncul  akibat  berbagai  perubahan  politik  pasca kudeta  PKI  1965  yang  gagal,  sehingga  dianggap  sangat  merugikan  kelompok  islam. 18 Semenjak  konsolidasi  orde  baru  dicanangkan  pada  seminar  di  bandung  1966,  ABRI. khususnya  angkatan  darat  yang  tampil  sebagai  kekuatan  politik  paling  dominan.  Beberapa agenda  politik  yang  ditetapkan  ABRI  adalah  melakukan  rekonstruksi  politik,  ekonomi  dan kebudayaan  yang  diarahkan  pada  modernisasi.Istilah  yang  sangat  populer  pada  saat  itu  namun juga  sangat  kontroversial. 19
Di  saat  pemerintah  percaya  bahwa  “modernisasi” 20 merupakan  jalan  terbaik  bagi penyelesaian  berbagai  persoalan  yang  dihadapi  Indonesia,  beberapa  pemimpin  muslim  justru menolak.  Umumnya  mereka  berpendapat,  agenda  modernisasi  itu  hanya  dimaksudkan  untuk mengakhiri  bentuk  sistem  pemerintahan  yang  bersifat  ideologis,  yang  berarti  juga  mengakhiri kekuatan  Islam  sebagai  ideologi  politik  di  Indonesia.  Modernisasi  yang  secara  jelas  di  topang dengan  stabilitas  politik  dan  pragmatisme,  juga  dianggap  mengabaikan  kondisi  demokratis dimana  Islam  sebagai  kekuatan  religio  politik,  mempunyai  peluang  besar  untuk  mempertegas kembali  kehadirannya  di dalam  pentas  politik  nasional. 21
Dengan  latar  belakang  politik  semacam  itu  dan  di  dukung  oleh  massa  Islam  yang  secara ideologis  masih  kuat.  Elit  muslim  menyampaikan  beberapa  harapan  terhadap  presiden Soeharto.  Harapan  itu  sendiri  sebenarnya  bermuatan  politis.  Namun,  karena  coraknya  yang terlalu  ideologis  dan  subtansinya  mengarah  pada  ideologi  Islam,  banyak  kalangan memandang  bahwa  harapan  itu  menampakkan  sisa  –  sisa  aspirasi  ideologis  umat  Islam  untuk tetap  memperjuangkan  berdirinya  Negara  Islam  di  Indonesia. Pertama, rehabilitasi  partai masyumi  oleh  pemerintah. Kedua, pemberian  status  resmi  terhadap  piagam  Jakarta  dalam pancasila.  Dan ketiga, pelaksanaan  pemilu  secara  demokratis  dengan  menggunakan  sistem multi  partai  secepatnya. 22
Harapan pertama ditolak.  Bahkan,  Presiden  Soeharto,  dengan  mengikuti  apa  yang  telah di  putuskan  angkatan  darat  pada  1966,  secara  tegas  melarang  rehabilitasi  masyumi.  Hal  ini diambil  karena  alasan  konstitusional,  yakni  posisi  masyumi  yang  terlibat  dalam  usaha pemberontakan  mengganti  pancasila.  Dan  yang  lebih  penting,  alasan  psikologis,  yakni  trauma politik  yang  dialami  sebagian  besar  perwira  Angkatan  Darat. 23 Sedangkan  terhadap  harapan
17 Ibid., 294
18 Kamil  Hasan, Muslim  Intelectuals  Responses  To  “New Order” Modernization In Indonesia (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian  Pelajaran  Malaysia, 1982),  7.
19 Ali  Munhanif, Prof. Dr.  A. Muk ti Ali, 294 - 295
20 Menurut Soerjono Soekanto, modernisasi adalah suatu bentuk perubahan social yang terarah yang didasarkan pada  perencanaan  yang  biasa  disebut social  planning.  Lihat: Soerjono  Soekanto, Sosiologi  Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali  Pers, 2012),  304
21 Ali  Munhanif, Prof. Dr.  A. Muk ti Ali, 295
22 Alfian, Suharto and The Question of Political Stability , Pacific Community, Vol.  II,   No. 3 (April,  1971),  536.
23 Kamil  Hasan, Muslim Intelectuals Responses, 9.
kedua, pemerintah  mengambil  sikap  untuk  tidak  membicarakannya  lagi,  dengan  pertimbangan bahwa,  Dekrit  Presiden  5  juli  1959  telah  memutuskan  kandungan  piagam  Jakarta  yang menjiwai  UUD  1945  dan  menyatu  dengan  konstitusi.  Presidenpun  akhirnya  menegaskan bahwa  setiap  upaya  mengganti  pancasila  sebagai  dasar Negara adalah  tindakan  subversive. 24
Sementara  itu,  pemerintah  mengabulkan  harapan  mengadakan  pemilu  pada  1968,  tetapi kemudian  menundanya  hingga  1971,  dengan  syarat,  tanpa  keikutsertaan  masyumi.  Sebagai konsensi  politisnya,  untuk  umat  Islam  dibentuk  suatu  wadah  politik  yang  diharapkan  bisa mengganti  posisi  masyumi,  yakni  Partai  Muslimin  Indonesia  (PARMUSI),  pada  1967.  Partai ini  menjadi  kontestan  pemilu  1971  dan  diasosiasikan  sebagai  partai  golongan  muslim reformis  di  samping  Partai  Sarekat  Islam  Indonesia  (PSII),  sementara  NU  dan  Persatuan Tarbiyah  Islamiyah  (PERTI)  menjadi  dua  partai  politik  muslim  yang  berorientasi  Islam tradisional. 25
Pemilu  pertama  dalam  sejarah  orde  baru  berlangsung,  pada  Mei  1971.Meskipun  banyak pihak  yang  menuduh  adanya  kecurangan  dan  ketidak  adilan  dalam  mekanismenya,  partai pemerintah  yaitu  Golkar  memperoleh  kemenangan  besar,  dengan  62%  suara.  Sedangkan  dari keseluruhan  perolehan  suara  gabungan  dari  keempat  partai  politik  Islam  hanya  memperoleh 27%.  Kekalahan  telak  ini  nampaknya  semakin  memperkecil  harapan  –  harapan  besar kalangan  muslim  untuk  terus  berusaha  membangun  masyarakat  muslim  yang  secara  politis kuat. 26
Dengan  hal  tersebut,  diperburuk  lagi  oleh  posisi  angkatan  darat  yang  semakin  dominan dan  memberi  kesempatan  kepada  kelompok  kecil  di  luar  Islam,  yang  terdiri  dari  katolik, penganut  aliran  kepercayaan  dan  tokoh  –  tokoh  PSI.  Hal  ini  segera  menimbulkan  perasaan terancam  dikalangan  pemimpin  muslim,  bahwa  masa  depan  politik  Indonesia  akan  didominasi oleh  aliansi  kelompok  –  kelompok  berkepentingan  yang  tidak  Islami.  Selain  itu,  posisi  Islam dihadapkan  pada  berbagai  perubahan  yang  semakin  menempatkan  Islam  sebagai  kekuatan politik  pinggiran,  dan  akhir  dasawarsa  1960  an,  para  tokoh  muslim  berkesimpulan  bahwa restrukturisasi  sistem  dan  agenda  politik  orde  baru  adalah  suatu  strategi  yang  terencana  untuk melenyapkan  pengaruh  Islam  dalam  menentukan  perubahan  masyarakat  di  Indonesia. 27
Faktor  lain,  sekalipun  bersifat  internal  yang  mengakhiri  harapan-  harapan  politis  kaum muslimin  adalah  semakin  banyaknya  tokoh  muslim  yang  bersikap  akomodatif  terhadap  Orde Baru. 28 Pada  Januari  1970,  satu  tahun  menjelang  dilangsungkannya  pemilu,  bersama sekelompok  generasi  muda  muslim  dari  HMI  dan  PII,  yaitu  Nurcholish  Madjid  yang  saat  itu dijuluki  sebagai  Natsir  Muda  menyerukan  gerakan  pembaharuan  pemikiran  Islam  yang membela  modernisasi  Orde  Baru.  Lalu,  pada  14  oktober  1970,  gerakan  pembaharuan  ini memproklamirkan  kredo  politiknya: Islam  Yes,  Partai  Islam,  No .  sebagai  gerakan  pemikiran, pembaharuan  itu  sendiri  merupakan  upaya  memformulasikan  kesimpulan  –  kesimpulan
24 Ali  Munhanif, Prof. Dr.  A. Muk ti Ali,  296.
25 Ibid: .  296
26 Kamil  Hasan, Muslim Intelectuals Responses , 9. Lihat juga: Kennet E. Ward, The 1971 Election In Indonesia, (Monash University Papers on Southeast Asia, No 2, 1974),  64-65.
27 Ali  Munhanif, Prof. Dr.  A. Muk ti Ali, 297.
28 Mengambil  sitilah  dari  Kamil  Hasan dalam Muslim Intelectuals Responses, bahwa akomodasi politik ini untuk membedakan  dari  sikap  idealis  dari  kalangan  muslim  yang  masih  memperjuangkan  islam  politik  yang  bersifat ideologis, politis dan tidak realistis.
keagamaan  islam  seperti  tuhan,  manusia  danalam  semesta, vis  a  vis realitas  –  realitas  baru masyarakat.  Tetapi,  kandungan  politisnya  sangat  besar,  yaitu  kegelisahan  kaum  muda  muslim yang  teralienasi  oleh  sikap  dan  perilaku  politik  umat  Islam  serta  citra  populer  tentang  Islam itu  sendiri.  Gerakan  pembaharu  ini  terus  berkembang,  didukung  sebagian  besar  kelas terpelajar  muslim,  pada  batas  –  batas  tertentu,  juga  turut  memperbesar  rasa  frustasi  dikalangan yang  ingin  membangkitkan  kembali  Islam  sebagai  kekuatan  politik.  Hal  itu  khususnya dikalangan  generasi  tua muslim. 29
Bagi  A.  Mukti  Ali,  kekalahan  partai  –  partai  Islam  itu  memang  sudah  diramalkan. Berbagai  bentuk  aspirasi  Islam  ideologis  untuk  membangun  suatu  partai  yang  secara  politis tangguh  juga  terbukti  tidak  pernah  menarik  sebagian  besar  kalangan  masyarakat.  Kendatipun demikian,  fenomena  politik  dan  pergaulan  pemikiran  keagamaan  yang  terjadi  menyadarkan bahwa,  hingga  masa  itu,  partai  –  partai  politik  islam  dan  umat  islam  umumnya  masih mendambakan  terbentuknya  Indonesia  sebagai  “Negara  yang  berdasarkan  Islam”  atau  Negara dimana  hukum  –  hukum  berlandaskan  pada  Al  Qur‟an  dan  Hadist.  Bahkan,  partai  –  partai Islam  juga  berpandangan,  jika  Indonesia  tidak  berada  di  bawah  pemerintahan  partai  Islam, Negara ini  akan menjadi  Negara sekuler 30 .
Dalam  konteks  inilah,  semenjak  periode  awal  jabatannya,  A.  Mukti  Ali  memberikan perhatian  yang  besar  terhadap  upaya  untuk  mendekatkan  hubungan  umat  Islam  dengan pemerintahan  orde  baru.  Kepada  para  ulama‟  dan  politisi  muslim,  ia  meyakinkan  adanya iktikad  baik  pemerintah  orde  baru  untuk  membina  kehidupan  beragama.  Pemerintah,  dalam hal  ini  Departemen  Agama  akan  memberikan  keluasan,  bahkan  membantu  umat  islam mengerjakan  semua  kewajiban  agama.  salah  satu  sikap  politik  yang  dimaksudkan  untuk tujuan  tersebut  adalah  ketiak  A.  Mukti  Ali  menyampaikan  pernyataan  dalam  sebuah  seminar di  Malang  tahun  1972;  sebuah  elaborasi  yang  tersaring  dari  konsep  kenegaraan  yang diharapkan  cocok dengan  kultur  masyarakat  religious  Indonesia,  khususnya  Islam:
Indonesia  telah  memilih  jalannya  sendiri.Indonesia  bukanlah  Negara  teokratis,  dan  juga bukan  Negara  sekuler.Dasar  Negara  kita,  pancasila,  sudah  benar  dengan  menegaskan  bahwa Negara  ini  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.Menunjukkan  bahwa  Indonesia merupakan  multi  religious.  Tetapi,  agama  islam  dalam  bentuknya  yang  resmi.  Bukan dijadikan  sebagai  agama  Negara.  Namun  demikian,  pemerintah  akan  merumuskan  suatu prinsip  –  prinsip  operasional  bagi  pembangunan  agama,  yang  diperuntukkan  kepada  semua komunitas  beragama  di  Indonesia.  Dalam  rangka  melindungi,  membantu  dan  membina  semua bentuk  kegiatan  keagamaan. 31
29 Ali  Munhanif, Prof. Dr.  A. Muk ti Ali, 297 - 298
30 Negara  Sekuler  adalah  negara  yang  memisahkan  antara  kepentingan  individu  dengan  kepentingan  negara tetapi   negara  melindungi  kepentingan  individu.  negara  sekuler  menempatkan  agama  dalam  ranah  kepentingan individu. dan negara melepaskan ideologi negara dari pengaruh   dan kepentingan agama. negara tidak mengatur dan  tidak  campur  tangan  masalah  agama.  Dengan  demikian,  negara  sekuler  tidak  pernah  melarang  atau menganjurkan  seseorang  untuk  beragama.  Konstitusi  yang  dibuat  be rdasarkan  hasil  keputusan  para  pendiri negara  bersifat  final  dan  dijabarkan  dalam  perundang -undangan  yang  berlaku  sebagai  hukum  positif.  Dengan bahasa sederhananya adalah Negara memisahkan antara urusan agama dan urusan politik.
31 Dikutip  dari,  Mukti  Ali,  Indonesia  tidak Negara Sekuler dan tidak Teokrasi, dalam Bahrun Kayo, Agama dan Pembangunan di Indonesia , (Jakarta: Departemen Agama, 1973),  64.
Pernyataan  ini  segera  disosialisasikan  oleh  pemerintah  orde  baru  di  hampir  setiap kesempatan,  khususnya  jika  berhadapan  dengan  kelompok  muslim.  Tampaknya  rumusan konsep  kenegaraan  semacam  itulah  yang  dikehendaki  orde  baru  untuk  dijadikan  sebagai  basis legitimasi  modernisasi  dikalangan  umat  Islam.
Salah  satu  tokoh  yang  merumuskan    strategi  modernisasi  Indonesia  adalah  Ali Moertopo.  Beliau  secara  gigih  mengerahkan  potensi  keagamaan  masyarakat  agar  menjadi  titik tolak  modernisasi  itu.  Dalam  bukunya  yang  berjudul Akselerasi  Modernisasi  Indonesia, Moertopo  menegaskan  dalam  rangka  mencapai  tahap  –  tahap  pembangunan.Setiap  program dan  kebijakan  yang  diambil  pemerintah  bukan  saja  harus  sesuai  dengan  kemajemukan  social dan  keagamaan  masyarakat  Indonesia,  tetapi  juga  harus  mencerminkan  suatu  reorientasi mental  seluruh  rakyat  Indonesia  untuk  siap  ditransformasikan  menjadi  suatu  masyarakat modern. 32 Salah  satu  bidang  sosial  yang  harus  menjadi  garapan  program  reorientasi  itu  adalah bidang  agama.
Ali  Moertopo  memandang  bahwa  ideologi  keagamaan  sebagai  kekuatan  yang  dapat mengganggu  jalannya  proses  pembangunan  nasional. 33 Pertama, karena  semangat  ideologi keagamaan  yang  menampilkan  aspirasinya  berkaitan  dengan  fanatisme  dan  sektarianisme, dengan  ketaatan  massa  yang  tidak  terbatas  terhadap  pemimpinnya.  Pemerintah  sudah semestinya  untuk  mulai  mengurangi  peranan  ideologi  keagamaan  bagi  partai  politik  dan organisasi  social  kemasyarakatan. Kedua, setelah  sekian  lama  hubungan  Islam  Negara diwarnai  ketegangan  dan  ketidak  harmonisan.Pemerintah  memiliki  harapan  besar  untuk menyemarakkan  kehidupan  beragama  dan  membantu  melaksanakan  kehidupan  beragama  dan membantu  pelaksanaan  kewajiban  agama  bagi  pribadi  –  pribadi  Muslim.  Hal  ini  dikarenakan meningkatnya  gairah  umat  islam  untuk  menjalankan  agamanya,  karena  kenyataan  bahwa, akibat  meningkatnya  taraf  pendidikan  dan  keterbukaan  masyarakat  di  desa  –  desa.  Orde  baru semakin  mudah  mengubah  arah  aspirasi  umat  Islam  dari  “perjuangan  menegakkan  Negara islam”  menjadi  “kesadaran  untuk  membangun  masyarakat  yang  agamis  secara luas”.
Berdasarkan  dua  landasan  inilah  kebijakan  Departemen  Agama  selama  periode  A. Mukti  Ali  dipetakan.Pada  dasarnya,  kebijakan  tersebut  ditujukan  untuk  membentuk masyarakat  yang  religius.  Departemen  agama  mencanangkan  berbagai  program  kegiatan keagamaan  dengan  tetap  berada  di  luar  arena  politik.  Serta  memberikan  perhatian  besar terhadap  segala  bentuk  yang  berkaitan  dengan  ibadah  dan  pengajaran  agama,  baik  itu  di sekolah,  di  penjara,  di  rumah  sakit,  di  kantor  –  kantor  pemerintahan  dan  sebagainya. Departemen  Agama  juga  bertanggung  jawab  terhadap  pembangunan  di  bidang  social  dan kebudayaan  yang  dipusatkan  pada  mempertahankan  tradisi  –  tradisi  keagamaan  yang  hidup  di Indonesia.

## Beberapa Kebijakan  Menteri Agama  A. Mukti Ali
Beberapa  kebijakan  penting  yang  ditelurkan  oleh  A.  Mukti  Ali  ketika  menjabat  sebagai menteri  agama  adalah  mengembangkan  wacana  keagamaan  di  Indonesia  dengan  reorientasi total  hampir  diseluruh  aspek  kehidupan  masyarakat.  Mulai  dari  perumusan  konsep  Negara
32 Ali  Moertopo, Ak selerasi Modernisasi Indonesia , (Jakarta: CSIS, 1975),  51  – 56.
33 Ali  Moertopo, Strategi Pembangunan Indonesia , ….  46.
modern  yang  cocok  bagi  kultur  keagamaan  Indonesia,  pembaharuan  pemikiran,  dialog  antar umat  beragama,  modernisasi  lembaga  keagamaan,  hingga  pembaharuan  kurikulum  lembaga pendidikan  Islam.
Beberapa  kebijakan  penting  yang  dikeluarkan  oleh  A.  Mukti  Ali  di  antaranya  adalah usaha  A.  Mukti  Ali  untuk  menjaga  semangat  kerukunan  antar  umat  beragama. 34 Serta pembersihan  citra  Kementrian  Agama  sebagai  alat  perjuangan  politik  golongan  Islam  tertentu. Di  sisi  lain  yang  dilakukan  A.  Mukti  Ali  adalah  membina  hubungan  umat  beragama  dengan pemerintah  agar  kehidupan  beragama  dapat  dilaksanakan  dengan  tenang  dan  damai.  Dalam hal  ini,  A.  Mukti  Ali  pernah  menyatakan  bahwa  Indonesia  bukanlah  negara  teokrasi,  bukan pula  negara  sekuler.
Sebagai  Menteri  Agama,  A.  Mukti  Ali  pernah  mengupayakan  adanya  rasionalisasi Depag  sebagai  lembaga  yang  bertugas  membangun  manusia  Indonesia  seutuhnya.  A.  Mukti Ali  pernah  pula  memopulerkan  konsep  manusia  Indonesia  seutuhnya  yaitu  kriteria pembangunan  jasmani  dan  rohani  manusia  yang  tentunya  mensyaratkan  adanya  unsur  iman dan  takwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Ia  juga  memasukkan  pembangunan  di  bidang agama  dalam  Garis  - garis  Besar Haluan  Negara (GBHN).
Terhadap  IAIN,  A.  Mukti  Ali  menanamkan  kesadaran  bersama  bahwa  IAIN  memiliki tugas  yang  sama  dengan  perguruan  tinggi  lainnya.  Artinya,  IAIN  harus  melaksanakan Tridharma  Perguruan  Tinggi  yang  meliputi  usaha  pengajaran  dan  pendidikan,  penelitian  serta pengabdian  masyarakat.
Kemudian,  A.  Mukti  Ali  adalah  sosok  terkemuka  yang  menjadi  sponsor  berdirinya Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  pada  bulan  Juli  1975.MUI  diproyeksikan  sebagai  lembaga yang  memiliki  fungsi  utamanya  sebagai  pemberi  pertimbangan  kepada  umat  Islam  di Indonesia  dan pihak  pemerintah  terkait  permasalahan  agama  dan masyarakat.
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  hadir  ke  pentas  sejarah  ketika  bangsa  Indonesia  tengah berada  difase  kebangkitan  kembali,  setelah  selama  tiga  puluh  tahun  sejak  kemerdekaan  energi bangsa  terserap  dalam  perjuangan  politik,  baik  di  dalam  negeri  maupun  di  dalam  forum Internasional,  sehingga  kurang  mempunyai  kesempatan  untuk  membangun  menjadi  bangsa yang  maju  dan  berakhlak  mulia. 35 Lahirnya  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  tidak  terlepas  dari faktor  intern  dan  ekstern.Faktor  intern  ialah  kondisi  umat  Islam  dan  bangsa  Indonesia  seperti rendahnya  pemahaman  dan  pengalaman  agama.  Lebih  daripada  itu,  kemajemukan  dan keragaman  umat  Islam  dalam  alam  pikiran  keagamaan,  organisasi  sosial,  dan  kecendrungan aliran  dan  aspirasi  politik  selain  dapat  merupakan  kekuatan,  tetapi  sering  juga  menjelma
34 Menurut  Mukti  Ali,  ide  -  ide  agama  terpusat  pada kitab sucinya, sedangkan biografi agama dapat ditemukan melalui  sejarah  yang  dialaminya.  Paradigma truth  claim yang  dianut  sejak  lama  oleh  IAIN  secara  bertahap mengalami  pergeseran  dan  digantikan  oleh  paradigma  berpikir  yang  lebih  toleran,  inklusif,  dan  pluralistik dimana  kehadiran  agama-agama  yang  berada  di  muka  bumi  ini  di  anggap   sebagai hukum alam (sunnah Allah) yang  tidak bisa dinafikan begitu saja. Kehadiran mereka tidak boleh diperangi sepanjang mereka tidak membuka front  konfrontasi  dengan  umat  Islam,  dan  di  antara  mereka  terika  hukum  mu‟amalah  yang  saling  mengikat. Perubahan  paradigma  ini  semakin  doperkokoh  dalam tatanan kehidupan beragama secara nasional ketika Mukti Ali  diangkat  sebagai  Menteri  Agama  RI.  Lihat:  Masdar  Hilmi, Studi  Islam, Dinamika  Baru,  (Surabaya:  Arkola, 2005),  20 dan 60.
35 Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Edisi Revisi 2011 Hasil Rakernas MUI Tahun 2011,  (Sekretariat  Majelis Ulama  Indonesia Pusat, 2011),   4.
menjadi  kelemahan  dan  sumber  pertentangan  di  kalangan  umat  Islam  sendiri. 36 Sedangkan faktor  ekstern  ialah  suasana  yang  mengintari  umat  Islam  dan  bangsa  Indonesia  yang menghadapi  tantangan  global  yang  sangat  berat. 37
Terakhir,  ketika  A.  Mukti  Ali  menjabat  sebagai  menteri  agama.  Terdapat  satu  kebijakan yang  menyedot  partisipasi  atau concern Islam  secara  luas,  yakni  ketika  Undang  –  Undang  no. 1  Tahun  1974  tentang  perkawinan.  Proses  pengajuan  RUU  ini  membawa  pemerintah  orde baru,  khususnya  departemen  agama  ke  dalam  situasi  politik  dan  psikologis  yang  mencekam. Sehingga  A. Mukti  Ali  mendapat  penolakan  keras terhadap  RUU tersebut. 38
Beberapa  poin  yang  menimbulkan  masalah  dalam  RUU  ini  terletak  pada  pasal  2  ayat  1 yang  berbunyi;“Perkawinan  adalah  sah  bila  dilakukan  di  hadapan  Pegawai  Pencatat Perkawinan,  dicatat  dalam  daftar  pencatat  perkawinan  oleh  pegawai  tersebut,  dan dilangsungkan  menurut  Undang-Undang  ini  dan  atau  ketentuan  hukum  perkawinan  pihak  - pihak yang melakukan perkawinan sepanjang tidak bertentangan  dengan  undang- undang.”Pasal  ini  ditolak  umat  Islam  Karena  keabsahan  perkawinan  bukan  tegantung  kepada pegawai  pemerintah.  Pasal  lain  yang  mengundang  penolakan  adalah  Pasal  11  ayat  2,  yang berbunyi: “ Perbedaan  karena  kebangsaan,  suku  bangsa,  Negara  asal,  tempat  asal,  agama  / kepercayaan  dan  keturunan  tidak  merupakan  penghalang  perkawinan.”Pasal  ini  dipandang sebagai  upaya  untuk  melegalkan  pernikahan  beda agama  dan upaya  pemurtadan  umat  Islam.
Beragam  upaya  dilakukan  umat  Islam  untuk  menyampaikan  protes  mereka,  mulai  dari menyurati  pemerintah  hingga  aksi  demonstrasi  yang  merebak  hingga  ke  daerah.  Protes mencapai  puncaknya  pada  27  September  1973,  ketika  Menteri  Agama,  A.  Mukti  Ali memberikan  jawaban  atas  pemandangan  umum  fraksi  -  fraksi  di  DPR  atas  RUU  tersebut. Ketika  ia  hampir  selesai  berpidato, 39 Sekumpulan  mahasiswa  Muslim  berteriak  dan memegang spanduk - spanduk protes bertuliskan „RUUPerkawinan adalah konsep kafir‟ serta „RUU  Perkawinan  adalah  tidak  bermoral‟.  Ada  pula  terdengar  tangisan  sambil berkata Allahu  Akbar.  Menyadari  situasi  tak  kondusif,  Menteri  Agama  dan  banyak  anggota parlemen  meninggalkan  ruangan.Tak  lama,  sekitar  500  mahasiswa  menduduki  ruangan tersebut.
Kegaduhan  politik  yang  diakibatkan  oleh  RUU  perkawinan  mulai  mereda  setelah diadakan  pendekatan  dengan  Presiden  Soeharto.  Intinya,  pendekatan  itu  dimaksudkan  untuk memberikan  pengertian  kepada  presiden  bahwa  muatan  RUU  tersebut,  benar  –  benar mengganggu  akidah  umat  Islam.  Dari  situ  A.  Mukti  Ali  memprakarsai  untuk  berdialog  dan lobi  informal  dengan  pemuka  –  pemuka  Islam  dan  non  Islam  untuk  mencari  penyelesaian  di luar  siding  DPR.  Dan  melalui  perdebatan  yang  panjang  akhirnya  pada  tanggal  2  Januari  1974 disahkan  menjadi  UU  No.  1  tahun  1974  tentang  perkawinan. Namun,  undang-undang  ini  mulai berlaku  secara  efektif  pada  tanggal  1  Oktober  1975,  alasan  yang  diberikan  seperti  tertulis dalam  penjelasan  umum  Peraturan  Pelaksanaannya  (PP  No.  9  Tahun  1975).  Karena  untuk
36 Profil  Majelis  Ulama  Indonesia:  Pusat  dan  Sumatera  Utara,  (Dewan  Pimpinan  Majelis  Ulama  Indonesia Sumatera  Utara, 2006),  8.
37 Ibid, 9
38 Ali  Munhanif, Prof. Dr.  A. Muk ti Ali,  306.
39 Khairuddin Nasution, Huk um Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan perbandingann huk um perk awinan di dunia Muslim, 2009),  41  - 42
pelaksanaan  peraturan  ini  perlu  langkah  -  langkah  persiapan  dan  serangkaian  petunjuk  - petunjuk  pelaksanaan  dari  beberapa Departemen  atau  Instansi  yang  terkait. 40

## Kebijakan  Menteri  Agama  A.  Mukti  Ali  terhadap  Kemajuan  Pendidikan  Islam  di Indonesia
Selama  menjadi  menteri  agama,  salah  satu  konsistensi  A.  Mukti  Ali  yang  hampir  selalu diungkapkan  ketika  memberikan  ceramah  di  depan  umat  Islam  adalah  kesemarakan  umat Islam  dalam  beribadah  dan  berpolitik  tanpa  diimbangi  dengan  kesibukan  memikirkan  masalah pendidikan  umat. 41 Tentu  saja,  ungkapan  tersebut  tidak  bermaksud  untuk  menafikan  berbagai bentuk  upaya  yang  telah  dilaksanakan  dikalangan  umat  islam,  lewat  program  –  program  sosial dan  kesejahteraan.  Namun  jelas,  hal  itu  belum  merupakan  gerakan  nasional  yang  melibatkan seluruh  potensi  umat  Islam  secara  terprogram  dan  terencana.  Masalah  yang  lebih memprihatinkan  yaitu  upaya  tersebut  belum  menyentuh  akar  persoalan  yang  sesungguhnya, yaitu  masalah  pembenahan  lembaga  pendidikan  Islam.
Dari  situlah,  A  Mukti  Ali  meminta  beberapa  orang  ahli  dan  praktisi  pendidikan  Islam untuk  memprakarsai  pembenahan  lembaga  pendidikan  yang  bernaungan  di  bawah  departemen agama,  seperti  Madrasah,  Pesantren  dan  Sekolah  Agama.  Prioritas  terhadap  lembaga pendidikan  ini  juga  dilandasi  pada  kenyataan  bahwa,  di  lembaga  pendidikan  itulah  sebagian besar masyarakat  muslim  mempercayakan  pendidikan  putra  – putrinya.
Namun  demikian,  setiap  kali  langkah  pembenahan  itu  digariskan,  maka  pada  saat  itulah departemen  agama  menghadapi  persoalan  pelik  yang  sangat  politis  sifatnya,  yaitu menyangkut  posisi  lembaga  pendidikan  Islam  di  dalam  sistem  pendidikan  nasional.Memang sangat  disadari  hingga  saat  itu.  Terdapat  dualisme  sistem  pendidikan  di  Indonesia,  yaitu pendidikan  umum  yang  berada  di  bawah  tanggung  jawab  departemen  pendidikan  dan kebudayaan,  serta  pendidikan  agama  yang  berada  di  bawah  payung  hukum  departemen agama.hal  ini  merupakan  konsekwensi  dari  peristiwa  –  peristiwa  politik  yang  terjadi  setelah kemerdekaan,  khususnya  setelah  terbentuknya  suatu  departemen  yang  secara  tersendiri mengurus  bidang  agama,  pada 13 januari  1946, yaitu  kementerian  agama.
Dalam rumusannya  tentang  pendidikan  Islam,  Panitia  Persiapan  Kemerdekaan Indonesia  (PPKI)  melaporkan  mengenai  posisipendidikan  Islam  sebagai  berikut:  Madrasah dan  pesantren  yang  pada  hakikatnya  adalah  suatu  alat  dan  sumber  pendidikan  dan pencerdasan  rakyat  jelata,  yang  sudah  berurat  berakar  dalam  masyarakat  Indonesia  umumnya, hendaknya  pula  mendapat  perhatian  dan  bantuan  yang  nyata  dari  pemerintah.  Karena  lembaga pendidikan  ini  memberikan  pendidikan  agama,  maka  ia  dimasukkan  dalam  department agama.
Mengikuti  rumusan  ini,  bisa  ditarik  kesimpulan  bahwa  lembaga  –  lembaga  pendidikan Islam  itu,  yang  memang  sudah  ada  sejak  Indonesia  belum  merdeka,  sudah  semestinya mendapat  setatus  formal.  Sebagai  lembaga  pendidikan  yang  menjadi  tanggung  jawab
40 Ibid, 46
41 Abdurrahman,  Burhanuddin  Daya,  Djam‟annuri  (ed.), Agama  dan  Masyarak at;  70  tahun  H.  A.  Muk ti  Ali (Yogyakarta:  IAIN Sunan Kalijaga  Prees, 1993) , 31.
pemerintah Indonesia. Tetapi, posisinya tetap berbeda dari lembaga pendidikan umum.Disinilah  dualisme  pendidikan  itu  bermula. 42
A.  Mukti  Ali  juga  memiliki  gagasan  yang  terkait  dengan  pembaruan  di  IAIN  juga digulirkan  A.  Mukti  Ali.  Ketika  ketika  menjadi  Menteri  Agama,  dalam  berbagai  forum  yang terkait  ia  menggugat  beberapa  kelemahan  IAIN,  yakni  dalam  penguasaan  bahasa  asing  selain Arab (khususnya  Ingris),  minat  ilmu,  dan  metode  menelitian  ilmu  Islam.
Kelemahan  pertama  menyebabkan  orang  tidak  dapat  mengakses  sumber  Islam  yang berasal  dari  bahasa  Inggris.  Padahal,  sumber  Islam  yang  berbahasa  Inggris  itu  banyak  sekali dan  tersebar  di  nergeri  Eropa  dan  Amerika,  sebagian  juga  ditulis  oleh  ilmuwan  muslim.  Selain itu,  karena  tidak  menguasai  bahasa  Inggris,  pikiran  keislaman  para  sarjana  dari  Indonesia tidak  bergaung  di  dunia  Internasional;  kalaupun  bergaung,  hanya  sebatas  negeri  yang berbahasa  melayu.Untuk  mengatasinya,  A.  Mukti  Ali  membangun  pusat  bahasa  di  setiap IAIN.  Adapun  untuk  mengatasi  kelemahan  kedua  dan  ketiga,  pintu  belajar  ke  luar  negeri,  ke Timur  Tengah  dan Barat,  juga  dibuka  lebar  - lebar. 43
Abuddin  Nata  dalam  salah  satu  bukunnya  memuat  empat  poin  penting  terkait  gagasan, pemikiran  dan  kebijakan  A.  Mukti  Ali,  khususnya  yang  terkait  dengan  pengembangan pendidikan  Islam.  Hal  tersebut  dapat dilihat  dari  berbagai  kebijakannya  sebagai  berikut. 44
1. Kebijakan  tentang  pembenahan  lembaga  pendidikan  Islam.  Upaya  ini  antara  lain  dilakukan dengan  mengambil  inisiatif  dengan  merembuk  berbagai  rencana  itu  dengan  departemen lain,  khususnya  departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan.
Setelah  melalui  proses  panjang  dan  hati  -  hati,  lahirlah  surat  keputusan  bersama  (SKB) Menteri  Agama,  Menteri  P&K  dan  Menteri  Dalam  Negeri,  atau  yang  dikenal  SKB  tiga menteri,  No.6  Tahun  1975,  dan  No.  037/U/a975. 45 Dalam  SKB  tiga  menteri  tersebut ditegaskan:  (1)  agar  ijazah  madrasah  dalam  semua  jenjang  dapat  mempunyai  nilai  yang sama  dengan  ijazah  sekolah  umum;  (2)  agar  lulusan  madrasah  dapat  melanjutkan  ke sekolah  umum  setingkat  dan  lebih  di  atas;  (3)  agar  siswa  madrasah  dapat  berpindah  ke sekolah  umum  yang  setingkat,  maka  kurikulum  yang  diselenggarakan  madrasah  harus terdiri  dari  70% pelajaran  umum,  dan 30% pelajaran  agama.
Dengan  demikian,  pengakuan  sosial  lembaga  pendidikan  Islam  di  Indonesia  di  masa  depan akan  semakin  bisa  diperoleh.  A.  Mukti  Ali  mengungkapkan;  Langkah  agar  iklim  belajar  – mengajar  di  madrasah  itu  terbuka,  tidak  hanya  belajar  agama  saja.Tetapi,  ada  juga pelajaran  sejarah,  ilmu  bumi,  matematika  dan  pelajaran  umum  yang  lain,  yang  semua  buku pegangan  dan  standart  nilainya  itu  berada  di  bawah  peraturan  resmi  pemerintah.Tidak dibiarkan  liar,  itu  saja.Lha,  persoalan  70%  dan  30  %  itu  hanya  ada  dalam  rumusan  ide  kita saja.  Dalam  praktiknya  kan  bagaimana  kedua  mata  pelajaran  itu  saling  mengisi.  Itu  saja yang  disetujui  oleh  pak  Syarif  Thayb  (Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  waktu  itu)  dan pak Amir  Mahmud  (Mendagri 46 )
42 Ali  Munhanif, Prof. Dr.  A. Muk ti Ali, 312.
43 Ensiklopedi  Islam,  (Jakarta:  PT. Ikhtiar  Baru Van  Hoeve, 2005),  99.
44 Abuddin Nata, Pemik iran Pendidik an Islam dan Barat , (Jakarta: PT. Raja  Grafindo  Persada), 354.
45 Ali  Munhanif, Prof. Dr.  A. Muk ti Ali,  313.
46 Wawancara  Ali  Munhanif  dengan  A.  Mukti  Ali,  September  1997.  Hemat  penulis,  bergulirnya  ide  integrasi system pendidikan itu sendiri adalah proses panjang dari Syarif Thayib dan A. Mukti Ali.
Melalui  kebijakan  SKB 47 ini  paling  kurang  ada  dua  hal  penting  bagi  masa  depan pendidikan  Islam  di  Indonesia. Pertama ,  dalam  rangka  integrasi  pendidikan  Islam  ke dalam  sistem  pendidikan  nasional. Kedua ,  dengan  memasukkan  kurikulum  pelajaran umum  dalam  jumlah  jam  yang  besar,  diharapkan  pembenahan  madrasah    untuk  di transformasikan  menjadi  lembaga  pendidikan  yang  berorientasi  pada  pengembangan sumber  daya  manusia  Muslim  akan  dapat  diwujudkan.  Dengan  cara  demikian,  pengakuan masyarakat  terhadap  keberadaan    lembaga  pendidikan  Islam  di  masa  mendatang  semakin kuat.
2. Kebijakan  tentang  modernisasi  lembaga  pesantren.  Meskipun  A.  Mukti  Ali  menjaga kemandirian    pesantren  dengan  mempertahankan  sistem  atau  bahkan  kurikulum  yang sudah  berjalan,  keinginannya  untuk  membawa  pesantren  ke  pusat  perhatian  Orde  Baru sangat  besar.
Melalui  SKB  Mentri  Agama  dengan  Menteri    Pertanian  No.  34  A  Tahun  1972, mengadakan  program  bersama  dengan  Departemen  Pertanian  untuk  mengadakan pembinaan  pondok  pesantren  dalam  bidang  pertanian  dan  perikanan.  Kerja  sama  itu  juga dilakukan  dengan  departemen  -  departemen  lain,  yang  intinya  ditujukan  untuk  memberi pembinaan  - pembinaan  manajerial  bagi  pengelolaan  lembaga  pendidikan  Islam.
3. Kebijakan  tentang  pembenahan  IAIN.  Segera  setelah  Departemen  Agama  mencanangkan perluasan  pendidikan  tinggi  bagi  umat  Islam,  sebagaimana  tercantum  dalam  Repelita  I Tahun  1969  -  1973, 48 umat  Islam  secara  beramai-ramai  entah  atas  nama  yayasan  agama, organisasi,  pesantren  atau  pribadi,  mendirikan  IAIN 49 .
Menurut  laporan  Departemen  Agama,  disebutkan  bahwa  pada  pertengahan  tahun  1973, jumlah  lembaga  pendidikan  tinggi  Islam  se  Indonesia  ada  sekitar  112  IAIN,  tersebar  di seluruh  pelosok  tanah  air.  Ada  yang  di  kota  besar,  dan  ada  juga  yang  di  kota  kecamatan, bahkan  di  pedesaan.
Mempertimbangkan  perkembangan  ini,  A.  Mukti  Ali  kemudian  meneliti  kelayakan  IAIN yang  berjumlah  besar  itu.  Hasilnya  berdasarkan  Keputusan  Direktur  Pembinaan  Perguruan Tinggi  Agama  (Bimperta)  No.  32  Tahun  1975,  dari  112  IAIN  itu  hanya  13,  semuanya terdapat  di  kota  provinsi,  dan  yang  memenuhi  syarat  -  syarat  menjadi    lembaga  pendidikan tinggi  agama,  diberi  izin  untuk  beroperasi.  Selebihnya  ditutup.  Sementara  IAIN  yang berada  di  kota  kabupaten,  seperti  Cirebon,  Serang,  Malang,  dan  mataram,  yang  dipandang memenuhi  syarat  dijadikan  IAIN  cabang  yang  secara  administratif  berada  di  bawah
47 Dalam  SKB  Tiga  Menteri  ini.Terdapat  pro  dan  kontra  dikalangan  masyarakat.  Termasuk  para  ulama‟  ,  ustad dan pengelola pendidikan Islam yang memang orang yang langsung berurusan dengan nasib madrasah. Mereka menolak  dengan  menganggap  dapat  mematika  pendidikan  islam  dikarenakan  porsi  kurikulum  mata  pelajaran umum  itu  terlalu  besar.  Sehingga  dikawatirkan  akan  menghilangkan  misi  lembaga  pendidikan  Islam  sebagai tempat untuk menuntut ilmu  agama.
48 Repelita  1  merupakan  jargon  kebijakan  pada  masa  kabinet  pembangunan  1,  orde  baru.Tujuan diselenggarakannya  repelita  1  adalah  untuk  meningkat kan  taraf  hidup  rakyat dan sekaligus meletakkan dasar  – dasar bagi pembangunan dalam tahap pemerintah berikutnya.Sasaran dari repelita 1 ini adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja,  dan kesejahteraan rohani.
49 Terhadap  IAIN,  A.  Mukti  Ali  menanam  kesadaran  bersama  bahwa  IAIN  memiliki  tugas  yang  sama  dengan perguruan  tinggi  lainnya.  Artinya,  IAIN  harus  melaksanakan  Tridharma  Perguruan  Tinggi yang meliputi usaha pengajaran dan pendidikan, penelitian serta pengabdian masyarakat.
supervisi  IAIN  yang  di  kota  provinsi.  A.  Mukti  Ali  memandang  kebijakan  itu  sebagai sesuatu  yang  mendasari  rencana  pengembangan  IAIN selanjutnya. 50
4. Kebijakan  peningkatan  mutu  IAIN.  Kebijakan  ini  dilakukan  dengan  cara  meningkatkan mutu  tenaga  pengajar  di  IAIN.  Dalam  kaitan  ini,  Departemen  Agama  mulai  mengirimkan dosen  -  dosen  untuk  belajar  ke  luar  negeri,  antara  lain  Timur  Tengah,  Amerika  Serikat, Belanda,  dan  Kanada.  Menurut  catatan  Departemen  Agama,  hingga  1972,  jumlah  dosen IAIN dan pejabat Departemen  Agama  yang  dikirim  ke Barat  ada sekitar  55 orang. 51
Dalam  lingkungan di  IAIN  (sekarang  UIN)  Syarif  Hidayatullah  Jakarta,  pada  periode 1973  -  1978  tercatat  sebanyak  32  orang  dosen  dikirim  untuk  melanjutkan  studi  antara  lain ke  Australia  6  orang,  Inggris  2  orang,  Mesir  7  orang,  Sudan  2  orang,  Kanada  9  orang  dan ke  Belanda  8  orang.  Dilain  pihak,  IAIN  (sekarang  UIN)  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta semenjak  tahun  1973  telah  dikirim  sejumlah  orang  dosen  untuk  melanjutkan  pendidikan juga  untuk   studi  banding  meninjau  pusat-pusat  studi  di  Amerika,  Kanada,  Eropa  dan Asia. 52
Gagasan  -  gagasan  dan  kebijakan  A.  Mukti  Ali  terkait  dengan  lembaga  pendidikan Islam  khususnya  seperti  yang  penulis  uraikan  di  atas,  sangat  dipengaruhi  oleh  perjalan intelektual  dan kiprahnya  dalam  dunia  pendidikan  khususnya.
A.  Mukti  Ali  tidak  hanya  mencukupkan  diri  dengan  berbagai  kesibukannya  di Departemen  Agama,  Mukti  Ali  juga  menyempatkan  dirinya  mengajar  di  beberap Perguruan  Tinggi  Islam  baik  swasta  maupun  negeri,  seperti  Perguruan  tinggi  Islam  Negeri (PTAIN)  di Yogyakarta  dan Akademi  Dinas  Ilmu  Agama  (ADIA)  Jakarta.
A.  Mukti  Ali  juga  mengajar  di  IAIN  jakarta,  Universitas  Islam  Djakarta  (UID),  dan IKIP  Muhammadiyah.  Pada  tahun  1960,  ia  diangkat  menjadi  sekretaris  Fakultas  Adab IAIN  Jakarta  sambil  mengajar  bahasa  Inggris.  Kemudian  pada  tahun  1961,  oleh  Prof.  H. Muchtar  Yahya,  Dekan  Fakultas  Ushuluddin  IAIN  Yogyakarta,  diminta  membuka  Jurusan Perbandingan  Agama  selain  Jurusan  Pendidikan  dan  Filsafat  yang  lebih  duluan  ada  di Fakultas  Ushuluddin,   dengan  ketua  jurusan  A. Mukti  Ali  sendiri. 53
Setelah  Jurusan  Perbandingan  Agama  dibuka  dan  mulai  berjalan  beberapa  tahun, pada  1964,  A.  Mukti  Ali  dipindahkan  ke  IAIN  Yogyakarta  dan  diangkat  menjadi  wakil Rektor  III  bidang  Publik.  Kemudian  selanjutnya  ia  dipercara  sebagai  pembantu  Rektor  I bidang  akademik,  tahun  1968.
Di  sela  -  sela  kesibukannya  sebagai  wakil  Rektor  I  dan  beban  mengajar  di  IAIN semakin  banyak,  A.  Mukti  Ali  juga  mengajar  mata  kuliah  Timur  Tengah  Modern  di Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Gadjah Mada dan IKIP Negeri Yogyakarta.Disamping  itu,  dia  juga  mengajar  Ilmu  Perbandingan  Agama  di  Akademi Angkatan  Bersenjata  Republik  Indonesia  (AKABRI)  Magelang,  serta  di  Akademi  Udara Adisucipto  dan juga  di SESKAU  Bandung.

## Kritik  Kebijakan  Departeman  Agama  pada  masa A. Mukti Ali
50 Ali  Munhanif, Prof. Dr.  A. Muk ti Ali, 317.
51 Abuddin Nata, Pemik iran Pendidik an, 354.
52 Fuad Jabali dkk, IAIN danModernisasi Islam di Indonesia, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu,  2002),  19.
53 Lukman, Studi Kritis Terhadap Konsep Perbandingan Aga ma Abdul Muk ti Ali , (Tesis UIKA, 2013), 88.
Kebijakan  Departemen  agama  pada  masa  A.  Mukti  Ali  tidak  semua  berdampak  baik terhadap  Lembaga  Pendidikan  Islam,  penulis  teringat  pada  sejarah  berdirinya  Madrasah Tsanawiyah  Negeri  (MTSN)  atau  Madrasah  Aliah  Negeri  (MAN)  yang  pada  awalnya  tidak disukai  oleh  masyarakat  kala  itu,  bermula  Pada  tahun  1950,  berdasarkan  Surat  Edaran  Menag 15/8/1950,  dibentuklah  Sekolah  Guru  Agama  Islam  (SGAI)  sebagai  solusi  untuk  membentuk guru  agama  yang  akan  disebarkan  ke  berbagai  wilayah  di  Indonesia,  masa  belajar  di  SGAI adalah  5  tahun.  Di  tahun  1951,  SGAI  beralih  ke  PGA  (Pendidikan  Guru  Agama)  berdasarkan Surat  Pemerinah  Menag  No.  7  Th  1950/15  Desember  1951,  dengan  masa  belajar  3  tahun sesudah  tamat  SD  dan  diadakan  program  PGAP  4  tahun  kelas  I  –  IV  dan  PGAA  kelas  V – VI dan  2  tahun  Tamat  SMP.  Pada  tahun  1954,  menjadi  PGAN  dengan  lama  belajar  4  tahun, setelah  Sekolah  Dasar  atau  MI.  Pada  tahun  1959  berdasarkan  Surat  Perintah  Menag  No.18 Tahun  1959,  tanggal  29  April  1959  ditetapkan  Nama  Sekolah  Dinas  Guru  Agama,  dengan rincian  masa  belajar  adalah  sebagai  berikut  :PGAN  4  tahun  (Kelas  I  s.d    IV),  PGAN  6  tahun (Kelas  I s.d VI). 54
Pada  Tahun  1978  berdasarkan  SK  Menag  No.  19  Tahun  1978,  tanggal  1  Januari  1978, terjadi  perubahan  dari  PGAN  6  tahun  menjadi  PGAN  kelas  IV  sampai  dengan  kelas  VI  dan MTsN  untuk  kelas  I  sampai  dengan  III.  Perubahan  yang  dilakukan  oleh  menteri  agama  A. Mukti  Ali  ini  berdampak  besar  terhadap  Institusi  Pendidikan  Islam  yang  berada  pada  naungan departemen  agama.Masyarakat  yang  sebelumnya  tertarik  menyekolahkan  anaknya  di Lembaga  pendidikan  Islam  beralih  ke  lembaga  pendidikan  Umum.  Hal  ini  berakibat  pada menyusutnya  jumlah  peserta didik  tersebut
Pada  tanggal  25  April  1990,  berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri  Agama  No.  64 Tahun  1990,  tentang  Alih  Fungsi  Pendidkan  Guru  Agama  Negeri  menjadi  MAN  atas  nama Menteri  H.  Munawir  Sjadzali,  PGAN  berubah  fungsi  menjadi  Madrasah  Aliyah  Negeri, sejajar  dengan  Sekolah  Menengah  Atas hingga  sekarang.

## Penutup
A.  Mukti  Ali  menjadi  menteri  pada  masa  orde  baru  yaitu  pada  kabinet  pembangunan  II dengan  transisi  waktu  28  maret  1973  sampai  29  maret  1978.  Pada  masa  itu,  banyak  perubahan yang  telah  dilakukan  dan  itu  memberikan  dampak  besar  terhadap  pendewasaan  berfikir masyarakat  Indonesia.  Langkah  konkrit  yang  dilakukan  adalah  memodernisasi  lembaga departemen  agama  dengan  mengusung  jargon  pengembangan  manusia  seutuhnya.  Maksud dari  pengembangan  manusia  seutuhnya  ini  adalah  keselarasan  antara  pengetahuan  agama  dan pengetahuan  umum  bagi  masyarakat  Indonesia.  Melalui  (SKB)  3  menteri  yaitu:  Menteri Agama,  Menteri  P&K  dan  Menteri  Dalam  Negeri.  A.  Mukti  Ali  memberikan  bukti  dalam upayanya  mereformulasi  sistem  pendidikan  Islam  di  Indonesia.  Karena  sejak  saat  itu  sampai sekarang.  Istilah  dikotomi  pendidikan  antara  pendidikan  Islam  dan  pendidikan  umum  sedikit demi  sedikit  dihilangkan.  Bahkan  melalui  jasanya  pula,  lembaga  pendidikan  yang  berada  di bawah  naungan  Departemen  Agama  mulai  diperhitungkan.  Adapun  isi  kebijakan  dari  SKB tiga  menteri  No.6  Tahun  1975,  dan  No.  037/U/a975.  Sebagai  berikut: Pertama ,  Agar  ijazah
54 http://mansalatiga.sch.id/info-100-perayaan-milad-man-salatiga-ke-25.html(di  akses  pada  tanggal  5  Desember 2015)
madrasah  dalam  semua  jenjang  dapat  mempunyai  nilai  yang  sama  dengan  ijazah  sekolah umum. Kedua ,  Agar  lulusan  madrasah  dapat  melanjutkan  ke  sekolah  umum  setingkat  dan lebih  di  atasnya. Ketiga ,  Agar  siswa  madrasah  dapat  berpindah  ke  sekolah  umum  yang setingkat,  maka  kurikulum  yang  diselenggarakan  madrasah  harus  terdiri  dari  70%  pelajaran umum,  dan 30% pelajaran  agama.
Kemudian,  kebijakan  tentang  modernisasi  lembaga  pesantren.  Melalui  SKB  Mentri Agama  dengan  Menteri  Pertanian  No.  34  A  Tahun  1972,  mengadakan  program  bersama dengan  Departemen  Pertanian  untuk  mengadakan  pembinaan  Pondok  Pesantren  dalam  bidang pertanian  dan  perikanan.  Melalui  kebijakan  ini,  A.  Mukti  Ali  berusaha  untuk  memberi pembinaan-pembinaan  manajerial  bagi  pengelolaan  lembaga  pendidikan  Islam.  Disisi  lain, memberikan  kemandirian  terhadap  lembaga  pendidikan  pesantren  dengan  mengembangkan sistem  ekonomi  yang  berbasis  pada  pedesaan.Serta,  Kebijakan  tentang  pembenahan  IAIN sebagai  bentuk  pemenuhan  pendidikan  Islam  pada  tataran  perguruan  tinggi.  Serta  peningkatan mutu  IAIN dengan  cara meningkatkan   mutu  tenaga  pengajar  di IAIN.

## Daftar Rujukan
Anderson.  James  E, Public  Policy  Making, New  York:  Holt,  Rinehart  and  Winston,  1984,  cet. ke-3.
Alfian, Suharto  and  The  Question  of  Political  Stability ,  Pacific  Community,  Vol.  II,    No.  3, 1971
Abdurrahman,  Daya.Burhanuddin,  Djam‟annuri  (ed.), Agama  dan  Masyarakat;  70  tahun  H. A. Mukti Ali , Yogyakarta:  IAIN Sunan  Kalijaga  Prees, 1993
Basyir.  Kunawi, Pola  Kerukunan  Antarumat  Islam  dan  Hindu  di  Denpasar  Bali, Surabaya: ISLAMICA,  Jurnal  Studi  Keislaman,  Volume  8, Nomer  1, September  2013
Ensiklopedi  Islam,  Jakarta:  PT. Ikhtiar  Baru  Van  Hoeve,  2005.
Hasan.  Kamil, Muslim  Intelectuals  Responses  To  “New  Order”  Modernization  In  Indonesia,
Kuala  Lumpur:  Dewan  Bahasa  dan Pustaka,  Kementerian  Pelajaran  Malaysia,  1982 Hilmi.  Masdar, Studi Islam, Dinamika  Baru,  Surabaya:  Arkola,  2005. Hilmy.  Masdar, Islam, Politik & Demokrasi , Surabaya:  Imtiyaz,  2014.
http://  www.  republika.co.id  /berita  /dunia  -islam/islam-nusantara/14/07/25/n97  vws  -menag- akui-bahai-sebagai-agama-baru-di-indonesia
http://mansalatiga.sch.id/info-100-perayaan-milad-man-salatiga-ke-25.html (di akses pada tanggal  5 Desember  2015)
Jabali. Fuad, dkk, IAIN  danModernisasi  Islam  di  Indonesia, Jakarta  : Logos  Wacana  Ilmu, 2002
Kayo. Bahrun, Agama dan Pembangunan di Indonesia , Jakarta:  Departemen  Agama,  1973. Lukman, Studi  Kritis  Terhadap  Konsep  Perbandingan  Agama  Abdul  Muk ti  Ali , Tesis UIKA, 2013.
Munhanif.  Ali, Prof.  Dr.  A.  Mukti  Ali;  Modernisasi  Politik  Keagamaan  Orde  Baru ,  Portal Kementerian  Agama,   1997
Moertopo. Ali, Akselerasi Modernisasi  Indonesia , Jakarta:  CSIS, 1975.
Nata.  Abuddin, Pemikiran  Pendidikan  Islam  dan  Barat ,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada,
2008
Nasution.  Khairuddin, Hukum  Perdata  (Keluarga)  Islam  Indonesia  dan  perbandingann hukum perkawinan di dunia Muslim, 2009
Nata. Abuddin, Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat , Jakarta:  PT. Raja  Grafindo  Persada Pedoman  Penyelenggaraan  Organisasi  Majelis  Ulama  Indonesia  Edisi  Revisi  2011  Hasil Rakernas  MUI Tahun  2011, Sekretariat  Majelis  Ulama  Indonesia  Pusat,  2011
Profil  Majelis  Ulama  Indonesia:  Pusat  dan  Sumatera  Utara,  Dewan  Pimpinan  Majelis  Ulama
Indonesia  Sumatera  Utara, 2006
Rahardjo.  Mudjia, Pemikiran  Kebijakan  Pendidikan  Kontemporer ,  Malang:  UIN-MALIK PRESS, 2010
Sirozi.  Muhammad, Politik  Kebijakan  Pendidikan  di  Indonesia:  Peran  tokoh-tokoh  Islam dalam penyusunan UU No. 2/1989 , Jakarta:  - , 2004
Soekanto.  Soerjono, Sosiologi  Suatu Pengantar, Jakarta:  Rajawali  Pers, 2012
Ward.  Kennet  E, The  1971  Election  In  Indonesia ,  Monash  University  Papers  on  Southeast Asia,  No 2, 1974.