## Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial
Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman
Semuel Risal 1 , DB. Paranoan 2 , Suarta Djaja 3
Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menemukan  gambaran  kondisi  riil sosial  ekonomi  masyarakat  di  Makroman  untuk  menganalisis  dampak kebijakan  pertambangan  batubara  dan  merekomendasikan  sistem pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada masyarakat. Amanat UUD  1945  pasal  33  menegaskan  tentang  penguasaan  negara  terhadap bumi,  air,  dan  kekakayaan  alam  untuk  dipergunakan  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  Tetapi  UU  No.  4  tahun  2009,  tentang  Minerba sebagai  kebijakan  pengelolaan  sumber  daya  alam  negara  tidak berbanding  lurus  dengan  amanat  UUD  1945  tersebut.  Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang sangat luas sehinga rawan terhadap penyalahgunaan  wewenang  yang  berdampak  pada  kehidupan  sosial ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertambangan  batubara  berdampak  positif  terhadap  perekonomian sebagaian  kecil  masyarakat  di  sekitar  perusahaan  yaitu  memberikan peluang  kerja  dan  peluang  usaha  seperti  warung  makan,  warung sembako dan usaha kontarakan rumah. Tetapi di sisi lain, pertambangan batubara  membawa  dampak  negatif  yang  besar.  Konflik  antara masyarakat  dan  perusahaan  yang  dipicu  oleh  banjir  lumpur  yang mengalir  ke  areal  pertanian  warga,  mengakibatkan  hasil  pertanian menyusut. Sebagian besar lahan pertanian dialihfungsikan sebagai areal pertambangan  mengakibatkan  sebagaian  masyarakat  kehilangan  lahan sebagai  sumber  kehidupan  mereka  antar  generasi.  Pertambangan  tidak menjamin  kesejahteraan  sosial  ekonomi  masyarakat  sebagaimana  yang terjadi Makroman.
Kata Kunci: Kebijakan Pertambangan, Sosial, Ekonomi, Masyarakat
Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  yang  kaya  dengan  sumberdaya  alam. Sumberdaya    alam  (baik renewable  dan  non  renewable)  merupakan sumberdaya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Hilangnya atau berkurangnya  ketersediaan  sumberdaya  tersebut  akan  berdampak  sangat besar  bagi  kelangsungan  hidup  umat  manusia.  Kekayaan  sumberdaya  alam Indonesia  ini  pula  yang  menyebabkan    negara  Indonesia  dijajah  selama
1 Alumni Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
2 Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda 3 Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
berabad-abad oleh negara Belanda dan juga selama tiga setengah tahun oleh negara  Jepang.    Salah  satu  sumberdaya  alam  yang  di  miliki  adalah  mineral batubara, yang termasuk dalam golongan sumberdaya non renewable. Pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam telah dibangun melalui semangat  UUD  1945  Pasal  33  dengan  tujuan  utama  adalah  untuk  sebesar- besarnya  kemakmuran  bagi  rakyat  Indonesia.  Amanat  UUD  1945  ini merupakan landasan pembentukan kebijakan pertambangan yakni UU No 11 Tahun  1967  tentang  pokok  pertambangan  mineral  dan  batubara  yang kemudian  diganti  dengan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara.  Menurut  saleng  (2007),  dibentuknya Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara  merupakan  konsekuensi  dari  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25  Tahun  2000  Tentang  Kewenangan  Pemerintah  Kabupaten/kota  dan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
Dalam  era  reformasi  sekarang  ini  Pemerintah  Daerah  diberikan  peran yang  lebih  besar  dalam  melaksanakan  pembangunan.  Transfer  sebagian kekuasaan, dari pemerintahan pusat ke pemerintahan lokal, dilakukan dalam kerangka  memudahkan  pemerintah  merespon  segala  kebutuhan  rakyat  di tingkat lokal. Tetapi yang terjadi justru pemerintah lokal seperti yang terjadi di  Kalimantan  Timur, khususnya  Kota Samarinda  memanfaatkan wewenang tersebut  dengan  mengeluarkan  begitu  banyak  Izin  Usaha  Pertambangan (IUP).  Hal  ini  merupakan  implikasi  dari  UU  No  4  tahun  2009  tentang Minerba,  bahwa  Izin  Usaha  Pertambangan  diberikan  oleh  Bupati/Walikota jika wilayah tambang berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota.
Sejak tahun 2002 hingga tahun 2011 lalu, terdapat sedikitnya 1271 izin pertambangan  di  Kalimantan  Timur  yang  menjadikan  produsen  batubara nomor  1  di  Indonesia,  dengan  hampir  61%  batubara  dihasilkan    dengan mengeruk  bumi  Kalimantan  Timur.  Tetapi  sangaat  ironis  bahwa  provinsi terluas  ke  dua  di  Indonesia  ini,  bahkan  tak  mampu  memenuhi  kebutuhan pangan mandiri penduduknya yang tumbuh 3,7 persen per tahun. Pada tahun 2008,  produksi  beras  mencapai  570.000  ton  (tak  mencukupi)  dan  harus mendatangkan  20.000  ton  lagi  dari  Sulawesi  Selatan  dan  Jawa.  Sekitar  83 persen  kebutuhan  proteinnya  juga  berasal  dari  luar  daerah.  Bahkan  Dinas Pertanian  dan  Tanaman  Pangan  Kaltim  mengumukan  bahwa  Kaltim kehilangan  12.000  ha  lahan  sumber  pangan  tiap  tahunnya  berubah  fungsi. (www.tekmira.esdm.go.id, diakses April 2013).
Jaringan  Advokasi  Tambang  (Jatam)  Kalimantan  Timur  tahun  2011 menyebutkan bahwa  dari  1271 izin pertambangan di Kalimantan Timur, 76 Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP)  yang  dikeluarkan  Pemerintah  Kota Samarinda  dan  5  izin  PKP2B  yang  dikeluarkan  pemerintah  pusat,  yang  luas konsesinya menghabiskan
71 persen wilayah kota Samarinda
(http://news.detik.com,  diakses  April  2013).  Tetapi  sangat  krusial  bahwa
dengan  wilayah  71  persen  yang  di  kepungan  IUP,  pertambangan  batubara tidak memberikan sumbangan yang signifikan bagi PAD Kota Samarinda.
Dari segi kontribusi kepada PDRB, sektor paling dominan di Samarinda adalah perdagangan/hotel dan restoran (28%), industri  pengolahan  (20%), jasa  (12%),  keuangan,  persewaan  dan  jasa  perusahaan  (13%)  serta pengangkutan dan komunikasi (11%). Sektor pertambangan dan penggalian adalah sektor keenam dalam urutan kontribusi kepada PDRB, seperti terlihat dalam  tabel  Distribusi  Persentase  Produk  Domestik  Regional  Bruto  Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kota Samarinda, 2009-2011 berikut ini:
Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2012
Data  tiga  tahun  terakhir  (2009-2011)  menunjukkan,  sektor pertambangan  dan  penggalian  rata-rata  hanya  berkontribusi  sebesar  6,3 persen  dari  total  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  Kota  Samarinda. Ini  berarti  struktur  ekonomi  Kota  Samarinda  tidak  mengalami  perubahan banyak pada periode 2009-2011. Padahal pada periode yang sama produksi batubara  dari  kuasa  pertambangan  (KP)  meningkat  sangat  signifikan  dan produksi  batubara  tahun  2009  lebih  dari  tiga  kali  lipat  dari  produksi  tahun sebelumnya.
Salah  satu  daerah  yang  menjadi  wilayah  pertambangan  dari  76  Izin Usaha  Pertambangan  (IUP)  yang  dikeluarkan  Pemerintah  Kota  Samarinda adalah kelurahan Makroman.  Makroman adalah sebuah  daerah  transmigran di  Kota  Samarinda,  Kalimantan  Timur  yang  dibuka  sejak  tahun  1957.  Pada tahun  1982,  warga  transmigran  berhasil  membuat  sawah  walaupun  hanya bisa  ditanami  sekali  dalam  setahun.  Sepanjang  tahun  1999  hingga  tahun 2006,  Makroman  menjadi  kawasan  percontohan  pertanian  yang  berhasil. Tetapi  perusahaan  tambang  batubara  masuk  pada  tahun  2007  yaitu  CV. Arjuna  dengan  luas  konsesinya  1.589  hektar,  membongkar  bukit-bukit sekeliling  Makroman.  Dan  pada  akhir  tahun  2008  penampungan  limbah
pencucian batubara perusahaan jebol, dan mencemari sumber air dan masuk ke  dalam  kolam  ikan  dan  sawah.  Sejak  itu  penghasilan  warga  mulai  susut. Bibit ikan tak mau tumbuh, sementara bibit padi di sawah tertimbun lumpur bahkan  air  masuk  kedalam  rumah  warga.  Dan  sampai  sekarang,  banjir lumpur terus terulang menyerang Kelurahan Makroman, yang menggenangi seluruh  areal  persawahan  seluas  383,87  hektar,  yang  menghidupi  1.905 keluarga  di  Kelurahan  Makroman.  Bahkan  perusahaan  terus  meluaskan pengerukannya  hingga  areal  persawahan  masyarakat  di  Kelurahan Makroman.
Kelurahan  Makroman  yang  dikepung  areal  pertambangan  batubara, belum  tentu  menjadi  garansi  kesejahteran  sosial  ekonomi  masyarakat. Karena itu, penelitian ini ingin melihat dampak kebijakan pertambangan bagi masyarakat  dengan  masalah  penelitian  yaitu:  Bagaimana  dampak  kebijakan pertambangan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Makroman?  Tujuan  penelitian  ini  adalah  berusaha  menemukan  kondisi  riil kehidupan  sosial  ekonomi  masyarakat  sebagai  data  hasil  penelitian  yang akan  di  gunakan  untuk  menganalisis  dampak  kebijakan  pertambangan batubara  terhadap  kehidupan  sosial  ekonomi  masyarakat  di  kelurahan Makroman dan merekomendasikan beberapa poin kepada pemerintah untuk menjadikan  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat  sebagai  pijakan  dalam mengambil sebuah kebijakan khususnya kebijakan pertambangan.

## Pertambangan di Indonesia; Perspektif Historis
Pada  tahun  1852  Pemerintah  Hindia  Belanda  mendirikan  jawatan pertambangan atau  “Dienst  van  het  Mijnwezen”.  Tugas  jawatan  ini  adalah melakukan  eksplorasi  geologi  pertambangan  dibeberapa  daerah  untuk kepentingan  pemerintah  Hindia  Belanda.  Hasil  penemuannya  antara  lain endapan  batubara  Ombilin  Sumatera  Barat  (1866),  namun  baru  berhasil ditambang oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1891 (Sigit, 1996). Pada  tahun  1899,  Pemerintah  Hindia  Belanda  mengundangkan Pertambangan  Hindia  Belanda  yang  dikenal  dengan Indische  Mijnwet (Staatblad  /  buku  undang-undang  1899  -  214).  Indische  Mijnwet  hanya mengatur  mengenai  penggolongan  bahan  galian  dan  pengusahaan pertambangan (Sigit, 1996). Pada masa ini yang boleh memperoleh konsensi (hak pertambangan) dan lisensi (izin  pertambangan) hanyalah mereka yang tunduk kepada Hukum Barat dan perusahaan-perusahaan yang telah didaftar di  negeri  Belanda  dan  Hindia  Belada.  Dengan  demikian  sejak  semula hanyalah  orang-orang  asing  (bukan  pribumi)  yang  berkecimpung  dalam usaha pertambangan baik usaha perminyakan maupun pertambangan umum (Saleng,  2007).  Kekuasaan  Pemerintah  Hindia  Belanda  atas  Indonesia berakhir  pada  tanggal  8  Maret  1942  dimana  Pemerintah  Hindia  Belanda menyerah  kepada  Jepang.  Selama  masa  pendudukan  Jepang, Indische Mijnwet  1899  praktis  tidak  jalan,  sebab  semua  kebijakan  mengenai pertambangan  berada  ditangan  Komando  Militer  Jepang  yang  disesuaikan
dengan  situasi  perang.  Meskipun  Jepang  hanya  menjajah  Indonesia  dalam waktu  3  (tiga)  tahun,  Jepang  telah  berhasil  mengembangkan  potensi pertambangan Indonesia.
Pada  tahun  1960  Pemerintah  menerbitkan  suatu  peraturan  mengenai pertambangan  yang  diundangkan  sebagai  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 37 Prp. Tahun 1960  tentang  Pertambangan  yang  lebih  dikenal  dengan  Undang-Undang Pertambangan  1960.  Undang-Undang  ini  mengakhiri  berlakunya Indische Mijnwet  1899  yang  tidak  selaras  dengan  cita-cita  kepentingan  nasional  dan merupakan Undang-Undang Pertambangan nasional yang pertama. Dan pada tahun 1967 lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan  Pokok  Pertambangan  sebagai  undang-undang  pertambangan baru. Salah satu prinsip pokoknya adalah penguasaan sumber daya alam oleh negara sesuai dengan Pasal 33 UUD  1945, dimana negara menguasai semua sumber  daya  alam    sepenuh-penuhnya    untuk  kepentingan  Negara  dan kemakmuran rakyat.
Setelah  hampir  selama  lebih  kurang  empat  dasawarsa  sejak diberlakukannya Undang-Undang nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan  Pokok    pertambangan,  maka    lahirlah    undang-undang  yang mengatur  lebih  spesifik  tentang  pertambangan  mineral  dan  batubara,  yaitu Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara.  Lahirnya  Undang-Undang  ini  disebabkan  Undang-Undang  yang berlaku sebelumnya, materi muatannya bersifat sentralistik dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan dimasa depan. Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, UU tersebut mengandung pokok-pokok pikiran sebagai  berikut: 1) mineral dan batubara sebagai  sumber  daya  yang  tak  terbarukan  dikuasai  oleh    Negara  dan pengembangan serta pendayagunaannya dilaksanakan oleh  Pemerintah  dan Pemerintah  Daerah  bersama  dengan  pelaku  usaha;  2)  pemerintah selanjutnya  memberikan  kesempatan  kepada  badan  usaha  yang  berbadan hukum  Indonesia,  koperasi,  perseorangan,  maupun  masyarakat  setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan  izin, yang sejalan  dengan  otonomi  daerah,  diberikan  oleh  Pemerintah  dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing: 3) dalam rangka  penyelenggaraan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah,  pengelolaan pertambangan  mineral  dan  batubara  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip eksternalitas,  akuntabilitas,  dan  efisiensi  yang  melibatkan  Pemerintah  dan Pemerintah  Daerah;  4)  usaha  pertambangan  harus  memberi  manfaat ekonomi  dan  sosial  bagi  kesejahteraan  rakyat  Indonesia;  5)  usaha pertambangan  harus  dapat  mempercepat  pengembangan  wilayah  dan mendorong  kegiatan  ekonomi  masyarakat/pengusaha  kecil  dan  menengah serta  mendorong  tumbuhnya  industri  penunjang  pertambangan;  6)  dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan  harus  dilaksanakan  dengan  memperhatikan  prinsip lingkungan  hidup, transparansi dan  partisipasi masyarakat.
Sejarah  pengaturan  pertambangan  sejak  masa  penjajahan  Belanda hingga  terbitnya  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009,  tidak  memberikan dampak kesejahteraan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pada zaman  penjajahan  Belanda,  semua  hasil  kekayaan  alam  Indonesia  yang dikelolah  dan  dikuasai  oleh  penjajah,  di  bawa  ke  negara  Belanda  untuk membangun  negaranya  sendiri.  Hal  serupa  terjadi  sampai  saat  ini,  bahwa kekayaan  alam  yang  telah  dikuasai  negara  sejak  masa  kemerdekaan Indonesai  telah  dikeruk  habis-habisan  yang  lebih  menguntungkan  pemilik modal  swasta  dan  asing  dan  mengabaikan  kehidupan  sosial  ekonomi masyarakat  yang  ada  diatas  areal  pertambangan  yang  diekploitasi  setelah memperoleh izin dari pemerintah.

## Dampak Kebijakan Pertambangan
Soemarwoto  (2003),  memberikan  pengertian  mengenai  dampak sebagai suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas. Aktivitas tersebut    dapat  bersifat  alamiah,  baik  kimia,  fisik  maupun  biologi.  Dampak dapat  bersifat    positif  berupa  manfaat,  dapat  pula  bersifat  negatif  berupa resiko, kepada  lingkungan fisik dan non fisik termasuk sosial ekonomi.
Federick  sebagaimana  dikutip  Agustino  (2008)  mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan  (kesulitan-kesulitan)  dan  kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan  tertentu.  Pendapat  ini  juga  menunjukan  bahwa  ide  kebijakan melibatkan  perilaku  yang  memiliki  maksud  dan  tujuan  merupakan  bagian yang  penting  dari  definisi  kebijakan,  karena  bagaimanapun  kebijakan  harus menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.
Islamy  (2009)  dalam  Suandi  (2010),  mengatakan  bahwa  kebijakan harus  dibedakan  dengan  kebijaksanaan.  “ Policy”  diterjemahkan  dengan kebijakan  yang  berbeda  artinya  dengan  “ wisdom”  yang  artinya kebijaksanaan.  Pengertian  kebijaksanaan  memerlukan  pertimbangan- pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang  ada didalamnya.  Anderson (2006)  dalam  Islamy (2009)
mengungkapkan  bahwa  kebijakan  adalah  erangkaian  tindakan  yang mempunyai  tujuan  tertentu  yang  diikuti  dan  dilaksanakan  oleh  seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.
Menurut UU Minerba No.4 Tahun 2009, pertambangan adalah sebagian atau  seluruh  tahapan  kegiatan  dalam  rangka  penelitian,  pengelolaan  dan pengusahaan  mineral  atau  batubara  yang  meliputi  penyelidikan  umum, eksplorasi,  studi  kelayakan,  konstruksi,  penambangan,  pengolahan  dan pemurnian,  pengangkutan  dan  penjualan,  serta  kegiatan  pascatambang. Muhamad  (2009)  mendefinisikan  bahwa  pertambangan  merupakan  suatu kegiatan  untuk  mendapatkan  logam  dan  mineral  dengan  cara menghancurkan  gunung,  hutan,  sungai,  laut,  dan  penduduk  kampung.  Atau
suatu kegiatan yang paling merusak alam dan kehidupan sosial, yang dimiliki orang  kaya  dan  menguntungkan  orang  kaya.  Dari  definisi  tersebut  terdapat sejumlah unsur yang sudah pasti melekat pada pertambangan, yakni adanya tindakan  penghancuran/pengrusakan,  kebohongan,  mitos,  dan  keuntungan untuk segelintir orang tertentu (orang kaya).
Dampak  kebijakan  adalah  keseluruhan  efek  yang  ditimbulkan  oleh suatu  kebijakan  dalam  kondisi  kehidupan  nyata  (Dye,  1981).  Menurut  Dye (1981)  dan  Anderson  (1984),  semua  bentuk  manfaat  dan  biaya  kebijakan, baik  yang  langsung  maupun  yang  akan  datang,  harus  diukur  dalam  bentuk efek  simbolis  atau  efek  nyata  yang  ditimbulkan.  Berdasarkan  berbagai definisi  para  ahli,  dapat  disimpulkan  bahwa  dampak  kebijakan pertambangan  adalah  suatu  perubahan  yang  terjadi  sebagai  akibat  dari ketetapan  pemerintah  yang  dilakukan  secara  sadar  dan  terencana,  untuk mengelolah mineral batubara dan hasil bumi lainnya yang ada diperut bumi.

## Dampak Sosial
Hadirnya  perusahaan  pertambangan  menjadi  magnet  bagi  arus masuknya  migrasi  baru  ke  Makroman.  Ravenstein  (1889)  dalam  Alatas (1993)  juga  mengatakan  dalam  salah  satu  hukum  migrasinya  bahwa  motif ekonomi  merupakan  pendorong  utama  seseorang  melakukan  migrasi. Mantra (1981) dalam Alatas, (1993) dalam studinya di Dukuh Kadirojo dan Piring,  Yogyakarta  juga  mendapatkan  faktor  ekonomi  merupakan  alasan utama  seseorang  melakukan  migrasi.  Warga  pendatang  ini  terdiri  dari berbagai  macam  suku.    Kebanyakan  warga  pendatang  lebih  bersifat individualistik,  dan  jarang  bersosialisasi  bersama  warga.  Manan  dan  Saleng (2004)  mendapatkan  bahwa  keberadaan  warga  pendatang  di  suatu  daerah dapat menimbulkan kecemburuan sosial karena kesenjangan ekonomi antara warga  lokal  dengan  warga  pendatang,  berkaitan  dengan  peluang  untuk bekerja di perusahaan pertambangan batubara hal yang sama juga terjadi di Kelurahan Makroman. Terdapat beberapa pendapat dari masyarakat bahwa warga  lokal  tidak  merasakan  dampak  positif  dari  keberadaan  perusahaan pertambangan  batubara,  justru  warga  pendatanglah  yang  lebih  merasakan dampak positifnya.
Keberadaan  kegiatan  pertambangan  batubara  ini  memicu  timbulnya mentalitas  masyarakat  yang  lebih  cenderung  individualistis,  materialistis, dan rusaknya tatanan sosial dalam masyarakat, serta hubungan kekerabatan warga  masyarakat  mulai  merenggang.  Bahkan  dalam  keluarga  mereka sendiri  sering  terjadi  perselisihan  karena  membela  kepentingan  dirinya dengan  perusahaan.    Sampai  saat  ini,  perusahaan  terus  meluaskan pengerukannya hingga berbatasan langsung dengan sawah, jalan setapak dan sumber  air.  Aksi  protes  beragam  cara  gencar  dilakukan,  mulai  membuat siaran  pers,  hingga  berkali-kali  menduduki  jalan  angkut  batubara  tempat kendaraan  tambang  lalu  lalang.  Perusahaan  kemudian  menerapkan  strategi adu  domba.  Mereka  bekerjasama  dengan  milisi  sipil  bernama  Kobra (Komando  Bela  Negara).  Kobra  merekrut  pemuda  dan  pengangguran  yang
ada  di  sekitar  Makroman,  mereka  berseragam  coklat  loreng  mirip  tentara. Pasukan coklat loreng inilah yang menghadapi warga  saat  aksi pendudukan 27  Juli  2011,  menutup  jalan  angkut  batubara  dan  mereka  saling  mengenal dan bahkan keluarga mereka sendiri.
Pejabat  pemerintah  baik  di  tingkat  nasional  maupun  lokal  selalu mengklaim bahwa keberadaan pertambangan batubara di suatu daerah akan meningkatkan  kesejahteraan  sosial  masyarakat  sekitar.  Namun  kenyataan yang  dialami  masyarakat  di  Makroman  adalah  sebaliknya.  Sejak pertambangan  batubara  masuk  ke  daerah  tersebut,  masyarakat  malah dirugikan.
Dampak Ekonomi Dengan adanya perusahaan pertambangan batubara yang beroperasi di wilayah  Makroman,  membuka  kesempatan  kerja  bagi  masyarakat  lokal. Berdasarkan  hasil  wawancara,    kehadiran  perusahaan  pertambangan batubara  memberikan  dampak  positif  terhadap  kesempatan  bekerja masyarakat pada sektor pertambangan, tetapi dalam skala yang sangat kecil. Meskipun demikian, persepsi masyarakat terhadap perusahaan pertambangan batubara cenderung tidak memiliki dampak yang positif. Peluang  berusaha  memberikan  nilai  tersendiri  bagi  sebagian masyarakat  yang  membuka  usaha  warung  sembako,  warung  makan  dan bengkel.  Peluang  berusaha  ini  muncul  seiring  dengan  berkembangnya perusahaan pertambangan batubara, diikuti dengan pertumbuhan penduduk Kelurahan  Makroman.  Dengan  pergerakan  penduduk  setiap  harinya membuat masyarakat melihat adanya peluang dalam membantu peningkatan pendapatan  mereka.  Masyarakat  yang  memanfaatkan  peluang  usaha  ini, berpandangan bahwa dengan berdiriya perusahaan pertambangan batubara memberikan  dampak  yang  positif  terhadap  pendapatan  mereka,  walaupun tidak  terlalu  signifikan.  Selain  peluang  usaha  disektor  perdagangan,  ada beberapa masyarakat yang memanfaatkan kehadiran perusahaan pertambangan di kelurahan makroman dengan membangun rumah kost yang di sewa oleh karyawan perusahaan.
Tetapi sebagian masyarakat menganggap bahwa kehadiran perusahaan pertambangan batubara tidak memberikan pengaruh untuk membuka usaha bagi  masyarakat  di  Makroman.  Walaupun  tidak  ada  perusahan  tambang  di Kelurahan  Makroman,  masyarakat  akan  tetap  berusaha  sesuai  dengan potensi  yang  dimiliki  setiap  masyarakat  dan  potensi  daerah  di  Kelurahan Makroman.  Karena  jauh  sebelum  perusahaan  pertambangan  masuk,  sudah banyak  warga  masyarakat  yang  berprofesi  sebagai  pedagang  di  daerah  ini . Berdasarkan  informasi  yang  didapatkan  dari  wawancara  dengan  30 informan,    hanya  6  orang  yang  menyatakan  bahwa  keberadaan  perusahaan pertambangan  batubara  memberikan  peluang  berusaha,  yang  mana  akan memberikan pengaruh terhadap pendapatan mereka. Selebihya mengatakan bahwa  tidak  memberi  peluang  untuk  berusaha,  justru  perusahaan pertambangan mematikan usah mereka di sektor pertanian, perkebunan dan
perikanan.  Banjir  lumpur,  sering  merusak  tanaman  masyarakat,  baik tanaman  padi  maupun  perkebunan  sehingga  menurunkan  tingkat  produksi hasil  pertanian  para  petani.  Tingkat  pendapatan  masyarakat  menjadi menurun dan tidak jarang petani di wilayah  Kelurahan Makroman ini beralih profesi ke sektor lain seperti pertukangan dan sektor lainnya.
Dari  segi  biaya  dan  manfaat  ekonomi  yang  diperoleh  masyarakat sekitar  perusahaan  dengan  adanya  kegiatan  pertambangan  batubara, masyarakat  merasakan  lebih  banyak  dampak  buruk  dari  pertambangan dibanding manfaat bagi warga sekitar. Kisah tragis tentang berbagai dampak buruk  dari  penambangan  batubara  di  Makroman  menggambarkan  bahwa kebijakan  pertambangan  di  negeri  ini  tidak  berpihak  pada  kepentingan masyarakat  lokal  tetapi  lebih  memihak  pada  pemilik  modal.  Menjadi  lebih menyedihkan ketika hal itu berkaitan dengan hak hidup  dan hak atas  tanah bagi  masyarakat  di  korbankan  yang  telah  tinggal  di  sekitar  lokasi pertambangan secara turun temurun selama puluhan tahun.

## Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Batubara
Landasan  hukum  tertinggi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di bidang pertambangan di negara  ini adalah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945,  khususnya  Pasal  33  ayat  3  dan  ayat  2.  Pasal  33  ayat  3  menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat”, sedangkan  ayat  2  menyatakan,  “Cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Frase kunci dari kedua ayat ini dalam hal sistem pengelolaan pertambangan adalah  “dikuasai  oleh  Negara”  dan  “untuk  sebesar-besar  kemakmuran rakyat”.
“Dikuasai”  memiliki  dimensi  geopolitik  bahwa  negara  harus  memiliki kuasa  (berdaulat)  atas  pengelolaan  kekayaan  alam  yang  ada,  sedangkan “sebesar-besar”  mengandung  dimensi  geo-ekonomi  bahwa  di  dalam pengelolaannya  harus  ada  maksimalisasi  usaha  (Utomo,  2010).  Maka, terjemahannya  di  dalam  sistem  pengelolaan  pertambangan  seharusnya adalah  kuasa  pertambangan  ( mining  rights)  ada  di  tangan  pemerintah sebagai  wakil  dari  negara,  dan  dalam  pelaksanaannya  diserahkan  kepada badan  usaha  milik  negara  (BUMN).  Penyerahan  pelaksanaan  kuasa pertambangan  kepada  BUMN  adalah  suatu  keharusan  karena  BUMN sekaligus  merepresentasikan  bahwa  penguasaan  tetap  berada  di  tangan Negara  (dimensi  geopolitik)  dan  dilakukan  sesuai  dengan  prinsip  usaha (dimensi geo-ekonomi).
Menurut Saleng (2007), paradigma mengenai pemanfaatan sumberdaya  alam  lebih  berorientasi  pada  sumber  pendapatan  ketimbang modal.  Eksploitasi  sumber  daya  alam  hanya  diarahkan  untuk  mendukung pertumbuhan  ekonomi  tanpa    memperhatikan  secara  proposional kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup.  Inilah  yang  dialami  masyarakat Kelurahan Makroman. Eksploitasi yang dilakukan perusahaan pertambangan
batubara  lebih  mementingkan  keuntungan  perusahaan,  dan  mengabaikan sumber daya alam yang dapat di perbaharui yang tumbuh diatasnya. Karena itu,  konsep  dan  pola  usaha  dan  pertambangan  batubara  sebagai  sumber energi  di  masa  akan  datang,  seyogianya  berbasis  kepada  keadilan  ( equity), keseimbangan  ( balances),  demokrasi  (democracy)  dan  keberlanjutan ( sustainable)  yang  melibatkan  antar  generasi.  Konsep  dan  pola  ini  hanya dapat  terlaksana  dengan  baik  jika  melibatkan  semua  pihak  yang  terkait secara optimal.
Menurut  Yusgiantoro  (2001),  usaha  Pertambangan  memiliki  beberapa karakteristik, yaitu: tidak dapat diperbaharui ( non- renewable), mempunyai risiko  yang  relatif  tinggi,  dan  pengusahaannya  mempunyai  dampak lingkungan  baik  fisik  maupun  sosial  yang  relatif  tinggi  dibandingkan pengusahaan  komoditi  lainnya  pada  umumnya.  Objek  dari  usaha pertambangan  adalah  sumber  daya  alam  yang  tak  terbaharukan  ( non- renewable),  dimana  dalam  pengelolaan  dan  pemanfaatannya  dibutuhkan pendekatan manajemen ruangan yang ditangani secara holistik dan integratif dengan  memperhatikan  empat  aspek  pokok  yaitu,  aspek  pertumbuhan ( growth), aspek pemerataan (equity), aspek lingkungan (environment), dan aspek  konservasi  ( conservation).  Pengamatan  di  lapangan  menunjukkan bahwa  pertambangan  batubara  justru  mengancam  kesejahteraan  hidup masyarakat  yang  akan  menyeret  pada  kemiskinan  sehingga  mereka  tidak memiliki  kekuatan,  dan  mereka  menjadi  korban  yang  tidak  bersuara  yang diperlakukan secara tidak adil oleh sistem atau kebijakan yang berpihak pada kepentingan pemilik modal.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Qomariah  (2002) dampak akibat aktivitas pertambangan batubara bukan hanya menimbulkan pencemaran  udara  yang  mengakibatkan  penurunan  kesehatan  saja, melainkan  juga  timbulnya  cekungan  besar  yang  dikelilingi  tumpukan  tanah bekas galian yang telah bercampur dengan sisa-sisa bahan tambang ( tailing). Pada  saat  musim  hujan,  cekungan  tersebut  dialiri  air  dan  berubah  menjadi danau.  Sisa-sisa  bahan  tambang  mengalir  ke  sungai-sungai  dan  menutupi lahan  pertanian  serta  areal  perkebunan.  Hal  ini  mengakibatkan  hilangnya vegetasi  (tanaman)  populasi  satwa  liar  dan  menurunnya  kualitas  air. Sementara  itu  di  daerah  bagian  hilir  pasca  tambang,  rawan  terjadinya bencana erosi akibat sedimentasi tanah.
Dari setiap aktivitas pertambangan, perusahaan sebenarnya menyiapkan program yakni Corporate Social Responsibility (CSR). Friedman
(1912), sang ekonom pemenang hadiah Nobel, bersikap pesimis atas segala upaya  menjadikan  perusahaan  sebagai  alat  tujuan  sosial.  Tujuan  korporasi, menurutnya,  hanyalah  menghasilkan  keuntungan  ekonomi  bagi  pemegang sahamnya.  Jika  korporasi  memberikan  sebagian  keuntungannya  bagi masyarakat  dan  lingkungan,  maka  korporasi  telah  menyalahi  kodratnya, karena  apapun  cara  akan  dipakai  korporasi  untuk  mencari  laba  setinggi- tingginya  (Maemunah,  2007).  Perusahaan  itu  sesungguhnya  tidak  hanya memiliki  sisi  tanggung  jawab  ekonomis  kepada  para stake  holders  seperti
bagaimana  memperoleh profit  dan  menaikkan  harga  saham  atau  tanggung jawab  legal  kepada  pemerintah,  seperti  membayar  pajak,  memenuhi persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan ketentuan lainnya. Namun, jika perusahaan ingin eksis dan akseptabel, harus disertakan pula tanggung jawab yang bersifat sosial (Wibisono, 2007).
Dari  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  di  kawasan  pertambangan selalu  terjadi  perusakan  pencemaran  lingkungan  dan  penggerogotan kedaulatan-kedaulatan  negara.  Sehingga  sering  terjadi  pro  kontra  yang memiliki  analisis  yang  bertolak  dari  substansi  yang  berbeda.  Kelompok  pro pertambangan melupakan aspek lingkungan hidup dan lebih diaksentuasikan pada  aspek  ekonomi.  Kelompok  kontra  tambang  lebih  menegaskan  pada aspek  keseimbangan  lingkungan  hidup  dan  keberpihakan  kepada  sosial ekonomi  masyarakat  kawasan.  Tak  dapat  di  pungkiri  bahwa  sektor pertambangan menjadi primadona yang telah membuat negara menganaktirikan  sektor  seperti  pertanian,  perkebunan,  perikanan  dan kehutanan.  Pertambangan  dianggap  gampang  mendatangkan  uang  tunai tanpa membebani pemerintah dengan pengadaan infrastruktur.
Dalam  “The  forms  of  Capital”  (1986)  Piere  Boudieu  membagi  modal menjadi  modal  kapital,  modal  budaya  dan  modal  sosial.  Modal  sosial  dapat secara  bebas  diterjemahkan  sebagai  hubungan  atau  jaringan  (network) antara  orang-orang  yang  memiliki  pikiran  dan  gagasan  sama  tentang  suatu hal.  Dalam  konteks  masyarakat  lokal  di  lokasi  pertambangan  Makromaan, hubungan  sosial  terbentuk  karena  kesamaan  kepentingan  di  atas pengelolaan  sumber-sumber  produksi  setempat,  kesamaan  atas  tanah  dan kekayaan  alam,  serta  kesamaan  sejarah  dan  adat  budaya.  Direnggutnya penguasaan masyarakat atas tanah dan kekayaan alam menyebabkan fondasi modal sosial  mereka lenyap dan berdampak pada: 1) Lenyapnya daya ingat sosial,  hilangnya  tatanan  nilai  sosial  yang  dulunya  dimiliki  komunitas,  2) Putusnya  hubungan  silahturami  antar  warga  menyebabkan  perpecahan, persengketaan  dan  bahkan  ke  taraf  konflik.  3)  Menurunnya  daya  tahan tubuh,  karena  merosotnya  mutu  kesehatan,  mental  warga,  dan  seringkali munculnya penyakit-penyakit baru, baik penyakit yang berupa metabolisme akut  akibat  pencemaran  udara,  air,  tanah  dan  bahan-bahan  hayati  yang dikonsumsi.
Operasi pertambangan membutuhkan lahan yang luas, dipenuhi dengan cara  menggusur  tanah  milik  dan  wilayah  kelola  rakyat.  Kehilangan  sumber produksi (tanah dan kekayaan alam) melumpuhkan kemampuan masyarakat setempat  menghasilkan  barang-barang  dan  kebutuhan  mereka  sendiri. Rusaknya  tata  konsumsi,  lumpuhnya  tata  produksi  menjadikan  masyarakat makin  tergantung  pada  barang  dan  jasa  dari  luar.  Untuk  kebutuhan  sehari- hari mereka semakin lebih jauh dalam jeratan ekonomi.
“Orang  bilang  tanah  kita  tanah  surga,  Tongkat  kayu  dan  batu  jadi tanaman”.  Demikian  sebait  lirik  dari  lagu  yang  berjudul  “kolam  susu”  yang dibawakan  oleh  grup  band  kenamaan  di  Indonesia,  Koes  Plus  dan  sangat terkenal  pada  tahun  1970-an.  Lagu  tersebut  seakan-akan  menggambarkan
kondisi  alam  Indonesia  yang  terkenal  dengan  kesuburannya  pada  saat  itu. Tapi  apakah  lagu  kolam  susu  tersebut  masih  relevan  dengan  kondisi Indonesia  saat  ini?  Saat  ini  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara pengimpor  pangan  terbesar  di  dunia,  seperti  beras,  jagung, dan  gandum. Bahkan  yang  lebih  menghebohkan  lagi,  singkong  yang  dikenal  sebagai makanan  tradisional  Indonesia,  diimpor  dari  Italia  dan  China.  Karena  itu, diperlukan kesungguhan dari para penentu kebijakan untuk mengembalikan Indonesia  menjadi  negara  yang  berswasembada  pangan  layaknya  beberapa puluh tahun yang lalu. Ironis memang bila mengetahui bahwa Indonesia yang dikenal  sebagai  negara  yang  memiliki  tanah  yang  luas  dan  subur  dapat terjebak dalam situasi kekurangan pangan.
Sumber  bahan  pangan  yang  selama  ini  digunakan  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  (perut)  manusia,  sebagian  besar  telah  dialihfungsikan sebagai  areal  pertambangan  batubara.  Melihat  kondisi  saat  ini  dan kemungkinan  di  masa  mendatang  dimana  kerawanan  pangan  mengintai negara Indonesia, maka tidak cukup solusinya hanya dengan kebijakan impor dan kebijakan menaikturunkan tarif perdagangan, operasi pasar, dan lainnya yang  hanya  bersifat  temporer.  Tetapi  jauh  lebih  penting  adalah  Kebijakan Pertambangan  harus  di  formulasikan  sesuai  dengan  kemandirian  bangsa Indonesia sendiri.
Permasalahan  pokoknya  lainnya  ialah,  bagaimana  mengolah  dan mengelola  SDA  dengan  bijaksana  agar  sesuai  dengan  konsep  pembangunan berkelanjutan  atas  dasar  masa  depan  bersama  yang  telah  disiapkan  oleh World  Commision  on  Environment  and  Development  1987  yaitu pembangunan  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan  generasi  sekarang  tanpa mengorbankan  kemampuan  generasi  akan  datang  untuk  mencukupi kebutuhan  mereka.  Tindakan  pengelolaan  pertambangan  batubara berkelanjutan yang tepat perlu dilaksanakan dengan memperhitungkan :
1. Segi keterbatasan jumlah dan kualitas sumber batubara,
2. Lokasi pertambangan batubara serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah,
3. Daya dukung lingkungan
4.  Dampak  lingkungan,  ekonomi  dan  sosial  masyarakat  akibat  usaha pertambangan batubara.
Bila  diukur  dari  analisis  prospektifnya,  kegiatan  pertambangan batubara  lebih  banyak  merugikan  baik  materi  maupun  non  materi masyarakat  Kelurahan  Makroman  dan  masyarakat  di  sekitar  tambang  pada umumnya  dari  kerusakan  lingkungan  seperti  banjir,  polusi  udara,  air  dan tanah.  Dan  juga  yang  merasakan  kemakmuran  luar  biasa  dari  tambang- tambang batubara tersebut bukan asli warga lokal, tetapi pemilik perusahan- perusahan  batubara  yang  nota  bene  adalah  orang  luar.  Bahkan  tenaga  ahli, manajer  diambil  dari  luar  bahkan  asing  dengan  gaji  yang  100x  lipat  dari warga  lokal.  Sangat  ironis  warga  lokal  kebanyakan  mengisi  disektor  buruh- buruh kasar. Para bos-bos dan majer-manajer tidak akan meraskan dampak
buruk  yang  sedemikian  parah  akibat  tambang  batubara,  karena  setelah batubara habis mereka akan kembali ke tempat masing-masing di rumah dan resort  yang  mereka  beli  mungkin  dari  hasil  bumi  masyarakat  di  sekitar pertambangan  sementara  di  daerah  penghasil,  banjir  lumpur  melanda, kehilangan  mata  pencaharian  terjadi  yang  pada  akhirnya  akan  menyeret pada kemiskinan.
Kesimpulan
Pada  dasarnya  setiap  pembuatan  kebijakan  bertujuan  untuk pemenuhan  kepentingan  publik.  Tetapi  UU  No.  4  tahun  2009,  tentang Minerba  membuka  ruang  yang  besar  bagi  pemerintah  daerah  dalam mengeluarkan  IUP,  yang  sangat  rawan  dengan  penyalahgunaan  wewenang. Izin  Investasi  pertambangan  batubara  dikeluarkan  begitu  mudah,  tentu dikawatirkan akan mengabaikan tuntutan perlindungan areal pertanian dan konflik  sosial  yang  disebabkan  oleh  kegiatan  pertambangan  yang  semata- mata  berorintasi  ekonomi.  Akselerasi  pembangunan  melalui  pengelolaan sumber daya alam terutama melalui bidang pertambangan sebagai  jawaban untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyedian lapangan kerja, percepatan pertumbuhan ekonomi, percepatan pembangunan desa tertinggal atau  pengurangan  kemiskinan  perlu  dicermati.  Realitas  di  lapangan membuktikan  bahwa  masyarakat  hanya  akan  menjadi  penikmat  warisan jutaan  ton  limbah  tambang  dan  kerusakan  lingkungan  sosial  dan ekonominya.
Kesimpulan  yang  penulis  dapat  dari  penelitian  dampak  kebijakan pertambangan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Makroman, adalah sebagai berikut:
1. Keberadaan  perusahaan  pertambangan  batubara  di  wilayah  Kelurahan Makroman  berdampak  positif  bagi  sebagian  kecil  masyarakat  yang berprofesi sebagai pedagang dan kontrakan rumah.
2. Peluang  kerja  masyarakat  Makroman  di  sektor  pertambangan  sangat kecil  karena  pertambangan  batubara    tidak  banyak  menyerap  tenaga kerja lokal.
3. Pertambangan yang selama ini beroperasi di Makroman, telah membawa kerusakan  terhadap  kehidupan  sosial  ekonomi  masyarakat  dalam  skala yang besar.
4. Kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sangat rendah.
5. Hadirnya  industri  pertambangan  tidak  membawa  perubahan  bagi keadaan  ekonomi  masyarakat.  Secara  ekonomis,  pertambangan  di Makroman  tidak  memberikan  keuntungan,  tetapi  malah  membawa kerugian yang besar bagi masyarakat.
6. Kebijakan pertambangan  lebih berpihak pada kepentingan  para pemilik modal  dan  mengabaikan  sumber  daya  alam  yang  dapat  di  perbaharui yang ada diatasnya.
Saran
Berangkat dari hasil penelitian, ada beberapa hal yang dapat dijadikan masukan  pada  berbagai  aktor  yang  berperan  dalam  memformulasikan kebijakan  publik  khususyna  kebijakan  pertambangan  batubara.  Hal  ini menjadi  penting  karena  Kebijakan  pertambangan  adalah  awal  dari  semua proses  aktivitas  pertambangan  batubara  yang  membawa  dampak  negatif yang  lebih  besar  dibanding  dampak  positif  bagi  kehidupan  sosial  ekonomi masyarakat. Karena itu melalui hasil penelitian ini, penulis menyarankan:
1. Lurah  Makroman  adalah  pemerintah  yang  dekat  dengan  masyarakat, dituntut  agar  memiliki  peran  yang  aktif  sebagai  penyalur  dan  mediasi masyarakat kepada pemerintah daerah dan perusahaan.
2. Bagi perusahaan pertambangan batubara, meningkatkan kepedulian dan rasa  tanggung  jawab  kepada  masyarakat  Kelurahan  Makroman,  dengan memberikan  dana  kompensasi  (CSR)  yang  dapat  memberdayakan  dan mengembangkan ekonomi masyarakat lokal.
3. Masyarakat  Kelurahan  Makroman,  lebih  berperan  aktif  dalam menanggapi  fenomena  yang  terjadi  dan  jangan  tergiur  dengan penawaran  perusahaan  untuk  mengalihfunsikan  lahan  mereka,  tetapi hendaknya  lahan  pertanian  sebagai  sumber  kehidupan  antar  generasi tetap dipertahankan.
4. Bagi  pemerintah  daerah,  dalam  mengambil  kebijakan  sebaiknya  lebih mempertimbangkan dampak positif dan negatif. Pentingnya peran serta masyarakat  dalam  pengambilan  kebijakan  sebagai  salah  satu  bentuk partisipasi  masyarakat.  Kebijakan  yang  diputuskan  sebaiknya  tidak merugikan  sosial  ekonomi  masyarakat  dan  berpihak  pada  kepentingan masyarakat banyak.
5. Bagi  Pemerintah  Pusat,  moratorium  tambang  harus  dilakukan  untuk jangka  10 tahun  kedepan, dan UU No. 4. Tahun  2009 yang  memberikan kewenangan  yang  terlalu  luas  kepada  pemerintah  Kabupaten/Kota untuk  mengeluarkan  Izin,  perlu  di  revisi  karena  rawan  terhadap kepentingan politik.

## Daftar Pustaka
Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Anderson,  James  E..  1994. Public  Policy  Making:  An  Introduction.  Boston:
Houghton Mifflin Company.
Anonim. 1945. Undang-Undang Dasar 1945.
_______.  1967. Undang-Undang  nomor  11  Tahun  1967  tentang  Ketentuan- Ketentuan Pokok pertambangan.
_______.  2009. Undang-Undang  No.  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan Mineral dan Batubara.
_______.  2004. Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan Daerah.
Boudieu, Piere.1986. The Forms of Capital. Westport CN: Greenwood Press.
Dye,  Thomas  R.  1992. Understanding  Public  Policy.  New  Jersey:  Englewood Cliffs.
Dinas Pertambangan Mineral dan Energi, Kota Samarinda, 2012.
Islamy, M . Irfan. 1984. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: PT Bumi Aksara. Maemunah, Siti. 2007. Banjir Dan Keselamatan Warga. http://indoprogress.com , April, 21, 2013. ________.  2010. Kalimantan  Dalam  Kebijakan  Bunuh  Diri.  www.tekmira.
esdm.go.id, Mei, 2, 2013.
Qomariah,  Retna.  2003. Dampak  Kegiatan  Pertambangan  Tanpa  Ijin  (PETI) Batubara  Terhadap  Kualitas  Sumber  Daya  lahan  dan  Sosial Ekonomi  Masyarakat  Di  Kabupaten  Banjar–Kalimantan  Selatan (tesis).  Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Saleng,  Abrar.  2007. Risiko-Risiko  Dalam  Eksplorasi  Dan  Eksploitasi Pertambangan  Serta  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Para  Pihak Dari  Prespektif  Hukum  Pertambangan,  Jurnal  Hukum  Bisnis Volume 26 No. 2.
Sigit, Sutaryo. 1996. Potensi Sumber Daya Mineral Dan Kebangkitan Sumber Daya  Mineral  Indonesia,  Pidato  Ilmiah  Penganugerahan  Gelar Doktor Honores Causa di ITB, Bandung, 9 Maret, 1966.
Soemarwoto,  O  .  2005. Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan.  Yogyakarta:
Gadjah Mada Uversity Press.
Utomo, Sutadi Pudjo. 2010. Kedaulatan usaha migas dan production sharing contract Indonesia. Reforminer Institute.
Wardana.  W.  A.  2001. Dampak  Pencemaran  Lingkungan.  Yogyakarta: Penerbit Andi.
Wibisono, Yusuf. 2007. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR. Gresik: Fascho Publishing.
Widodo, S. 2005. Batubara, Produk Strategis yang Harus Jadi Prioritas untuk lndustri Nasional, http://www.google.eem. April, 07 2013. .