## MEMBANGUN OPINI PUBLIK TERHADAP PARTAI POLITIK
(Studi Kasus Pilkada Jabar 2018)

## Hanafi
Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Desain Email : hanafi256@unibi.ac.id

## ABSTRAK
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menemukan,  mengetahui  berbagai  data  dan  informasi  mengenai opini  publik  terhadap  parpol  di  Pilkada  Jabar  2018,  sehingga  dengannya  ditemukan  dan  diperoleh gambaran mengenai format opini publik, khususnya opini politik publik di jabar.
Adapun  dalam  penelitian  ini  diperoleh  hasil  antara  lain:  pertama,  isi/substansi  pokok  format  opini publik  di  Pilkada  2018,  berkisar  tentang  urusan  pokok  yang  membumi  dan  sesuai  jatidiri  dan karakteristik Jawa Barat. Kedua, periodisasi pelaksanaan, secara garis besar berisikan tiga (3) tahapan, yaitu  tahap  I,  II,  dan  III.  Tahapan  ini  untuk  mengukur  keterkaitan  kuat  antara  profil,  prestasi, kompetensi parpol dimata publik Jawa Barat; konsistensi dengan perencanaan program dan kebijakan yang dirancang parpol; dan menguji kemampuan parpol dalam membawa nilai potitioning dan harkat Jawa Barat di tingkat nasional bahkan internasional. Ketiga,  kemasan dan setting , opini publik layak untuk diukur sesuai batasan-batasan nilai budaya lokal, nilai etis kedaerahan serta kearifan lokal yang senantiasa diwariskan secara turun-temurun di tengah masyarakat pasundan yang religius.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskripsi terhadap konsep dan teori, produk  perundangan,  serta  isi  pemberitaan  media  yang  beredar  terkait  focus  permasalahan  yang dikaji.
Kata kunci : Opini Publik, Partai Politik, Pilkada

## ABSTRACT
This  paper  aims  to  find  out,  find  out  various  data  and  information  about  public  opinion  on political  parties  in  the  2018  West  Java  regional  election,  so  that  it  can  be  found  and  obtained  an overview  of  the  format  of  public  opinion,  especially  public  political  opinion  in  jabar.  The  results  of this study include: first, the main content / substance of the public opinion format in the 2018 regional election, revolves around the main affairs that are grounded and in accordance with the identity and characteristics  of  West  Java.  Second,  the  periodization  of  implementation,  in  outline  contains  three (3) stages, namely stages I, II, and III. This stage is to measure the strong linkages between profiles, achievements,  political  party  competencies  in  the  eyes  of  the  West  Java  public;  consistency  with program planning and policies designed by political parties; and test the ability of political parties to bring the value and value of West Java at the national and even international levels. Third, packaging and  setting,  public  opinion  is  feasible  to  be  measured  according  to  the  boundaries  of  local  cultural values,  regional  ethical  values  and  local  wisdom  which  are  always  inherited  from  generation  to generation in the midst of religious pasundan communities. This study uses a qualitative method with a description approach to concepts and theories, product legislation, and the content of news media circulating related to the focus of the problems being studied
Keywords : Public Opinion, Political Parties, Election

## 1. PENDAHULUAN
Pesta  Demokrasi  Politik  masyarakat Jawa  Barat  dalam  hal  ini  pemilihan  Kepala Daerah  tinggal  tersisa  kurang  dari  satu  setengah tahun  ke  depan.  Pesta  demokrasi  untuk  memilih para  elit  nomor  satu  daerah  (Gubernur  dan Bupati/Walikota)  se  Jawa  Barat  periode  2018  – 2023  ini,  akan  berlangsung  pada  sekitar pertengahan  Tahun  2018  mendatang.  Terkait khususnya Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 (selanjutnya  disebut  Pilgub  Jabar  2018)  akan dilaksanakan  pada  Juni  2018.  Ini  merupakan pemilihan Kepada Daerah ketiga bagi Jawa Barat yang  dilakukan  secara  langsung  menggunakan sistem  pencoblosan  oleh  seluruh  warga  Jabar yang berhak memberikan suara. Jadwal pemilihan  periode  ini  dimundurkan  dari  periode sebelumnya  karena  mengikuti  jadwal  Pilkada serentak gelombang ketiga pada Juni 2018. Pihak KPUD  Jawa  Barat  sebagai  penyelenggara tentunya mengeluarkan jadwal defenitif mengenai  tahapan  Pilkada  tersebut.  Berdasarkan peraturan,  hanya  partai  politik  yang  memiliki  20 kursi atau lebih di DPRD Jawa Barat yang dapat mengajukan  kandidat.  Partai  politik  yang memiliki  kursi  kurang  dari  ketentuan  di  atas, dapat mengajukan calon hanya jika mereka telah memperoleh dukungan dari partai politik lainnya.
Pilgub Jabar 2018 dinilai umum menjadi pagelaran  politik  penting  kedua  di  Indonesia setelah  Pilgub  DKI  Jakarta.  Betapa  tidak  jika yang akan digelar nanti adalah pemilihan Kepala Daerah  di  wilayah  Propinsi  yang  dipahami merupakan  wilayah  yang  langsung  berbatasan dengan wilayah ibukota negara, Jakarta. Kenyataan  ini  langsung  atau  tidak  langsung secara geopolitik dan geostrategis, dapat menjadikan peristiwa politik yang menjadi model kedua  setelah  Pilgub  DKI  Jakarta,  sebagai barometer penting dalam mengukur stabilitas dan dinamika  komunikasi  politik  tingkat  nasional  di Indonesia.  Keberlangsungan Pilkada Jabar 2018 sebagai  sebuah  peristiwa  politik  kewilayahan dalam  kerangka  Negara  Kesatuan  RI  merupakan realitas  politik  strategis  bagi  Jawa  Barat.  Hal  ini mengingat  bahwa  situasi  dan  kondisi  Propinsi Jabar  dari  sisi  geografis,  latar  belakang  sejarah, dan dinamika sosio-politiknya memiliki beberapa kekhasan.  Seperti  telah  disinggung  sebelumnya, secara geopolitik dan geostrategis, Propinsi Jabar langsung  berbatasan  dengan  wilayah  ibukota negara  yakni  Propinsi  DKI  Jakarta.  Kenyataan
ini membawa akibat kedinamisan tersendiri yang berdampak  luas  di  berbagai    bidang  kehidupan politik,  ekonomi  dan  sosial  budaya.  Kondisi  ini mendorong  keterkaitan  yang  signifikan  bagi konstalasi politik Jawa Barat di tengah konstelasi politik  nasional.  Sebagaimana  dapat  dilihat  dan dirasakan  dalam  kehidupan  dan  dinamika  sosial politik  masyarakat  Jabar,  terutama    sejak reformasi bergulir hampir dua dekade ini.
Berbagai  ulasan,  liputan  sampai  diskusi publik,  mulai  menghangat  dan    aktif  dikemas dalam kerangka ikut menyoroti ajang perpolitikan  Jabar  2018  ini.  Wacana  pokok  di samping  terkait  dengan  nama-nama  yang diperkirakan  akan  tampil  sebagai  kontestan Pilkada, secara khusus Pilgub Jabar, termasuk di dalamnya  juga  menyoroti  dan  menganalisis seputar  isu,  strategi,  kiat,  dan  aktivitas  parpol- parpol pendukung dalam mengusung calon-calon yang  mereka  jagokan.  Fenomena  ini  misalnya, seperti  dirilis  oleh  beberapa  lembaga  seperti Pusat  Kajian  Komunikasi  Politik  Indonesia (PKKPI), dan Citra Survei Indonesia (CSI), yang laporannya  menyebutkan  beberapa  figur  yang mereka  anggap  kuat  dan  akan  masuk  ke  bursa bakal  calon  gubernur  Jawa  Barat  periode  2018- 2023.  Dalam  Pilkada  Jawa  Barat  2018,  PKKPI dan  CSI  mencatat  sejumlah  nama  dan  ada  nama kuat  dalam  calon  tersebut.  Rilis  PKKPI  dan  CSI ini  adalah  hanya  pantauan,  belum  hasil  survei," kata  analis  dan  pengamat  politik  dari  PKKPI, Munanto  dalam  siaran  persnya  di  Jakarta.  Figur seperti  Deddy  Mizwar  (Wagub  Jabar  aktif), Deddy  Mulyadi  (Bupati  Purwakarta  aktif),  Dede Yusuf  (anggota  DPR  RI  dan  mantan  Wagub Jabar),  Desi  Ratnasari  (artis  dan  politisi),  Iwa Kartiwa  (Sekda  Propinsi  Jabar),  Nurul  Arifin (artis dan anggota DPR RI, kader Partai Golkar), Netty  Herawaty  (istri  Gubernur  Jabar,  Aher), Ridwan  Kamil  (Walikota  Bandung  aktif),  Rieke Dyah  Pitaloka  (artis  dan  anggota  DPR  RI,  kader PDI-P),  mulai  muncul  di  permukaan.  Tentu  saja nama-nama  ini  secara  formal  masih  harus melalui berbagai tahapan dan seleksi politik yang cukup    panjang,  sebelum  saatnya  nanti dikukuhkan secara resmi oleh KPUD Jabar.
Ulasan lainnya menyongsong berlangsunganya  Pilkada  Jabar  2018,  muncul dari  pemberitaan  “AntaraNews”,  menyangkut para  calon  gubernur  Jabar  misalnya,  sejumlah informasi  media  melaporkan  bahwa,  Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar,
menyatakan  sudah  mendapat  dukungan  dari Partai  Gerindra  untuk  maju  dalam  Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 mendatang. Dukungan  itu  ia  dapat  saat  menghadiri  Rapat Pimpinan  Daerah  (Rapimda)  Partai  Gerindra Jawa  Barat,  di  Sentul,  Kabupaten  Bogor,  Senin (1/5/2017)  malam  lalu.  Ia  hadir  mewakili Gubernur  Jawa  Barat  Ahmad  Heryawan  pada acara  tersebut.  "Tiba-tiba  dari  Rapimda  tadi seluruh  DPC  dan  DPD  beri  dukungan  ke  saya," kata Deddy, saat dihubungi.. Namun kata Deddy, dukungan  yang  diberikan  itu  belum  resmi menjadi  sikap  partai.  Karena  menurutnya  masih harus  dibahas  lagi.  "Keputusan  di  Ketua  Umum. Tadi  ngobrol  sama  Ketua  Umum  (Prabowo) enggak ada masalah, tinggal nunggu waktu saja," kata  dia.  Menurut  Deddy,  pihaknya  sangat menyambut baik dukungan yang diberikan Partai Gerindra  tersebut.  "Alhamdulillah  kalau  emang (dukungan)  ini  hak  kita,  mudah-mudahan  dikasi kemudahan  jalannya.  Yang  penting  bersama- sama dengan partai ada koalisi dan punya tujuan yang sama," katanya. Apalagi menurutnya Partai Gerindra  tidak  memberikan  syarat  apapun  untuk mau diusung oleh Partai Gerindra. Yang penting bisa  berbuat  untuk  kemajuan  Jawa  Barat. "Enggak ada syarat satu, dua, tiga. Yang penting bisa  berbuat  untuk  Jawa  Barat,"  ujarnya. Sementara  itu,  Wakil  Ketua  Bidang  Organisasi, Kader  dan  Keanggotaan  DPD  Partai  Gerindra Jawa  Barat  Bucky  Wikagoe  membenarkan adanya  dukungan  terhadap  Deddy  Mizwar. Namun  bukan  sikap  resmi  dari  Partai  Gerindra. Pasalnya  dari  hasil  Rapimda  DPD  Partai Gerindra  Jabar  Senin  lalu,  secara  bulat  Partai Gerindra mendukung Ketua DPD Partai Gerindra Jawa  Barat  Mulyadi  maju  di  Pilgub  Jabar  2018 menjadi  calon  gubernur  atau  calon  wakil gubernur.  "Saat  itu  spontan  peserta  rapimda mengutarakan dukungan agar Pak Demiz (Deddy Mizwar)  bisa  berpasangan  dengan  Pak  Mulyadi yang  bulat  diusung  calon  gubernur  atau  wakil gubernur  di  Pilgub  Jabar  2018  oleh  Partai Gerindra," ujarnya.
Terkait  wacana  mengenai  para  calon lainnya  muncul  dari  analis  dan  pengamat  politik dari  PKKPI,  Munanto.  Ia  mengatakan  bahwa, Pilkada  Jabar  meskipun  masih  dari  satahun  lagi, tetapi  pesta  demokrasi  di  provinsi  itu  dipastikan akan  ramai  setelah  Pilkada  DKI  Jakarta.  Ia menyatakan bahwa ada politikus Partai Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  (PDIP)  TB. Hasanudin  mempunyai  karakter  kuat,  tegas,  dan
berani. "Betul banyak tokoh di Jabar, tetapi saya lihat  nama  TB  Hasanudin  sudah  dikenal,  saya lihat  juga  dia  tegas.  Cuma  apa  dia  akan  dipilih Ketua  Umum  PDIP  Megawati  Soekarnoputri atau  tidak  pada  2018  nanti?  Kalau  saya  melihat dia  memang  sudah  teruji  dan  paham  masalah polhukam  selain  saat  ini  dia  duduk  di  Komisi  I DPR  RI  dan  harus  dicatat  dia  juga  vokal mengenai  kebenaran,"  tuturnya.  Lebih  lanjut, menurut  Munanto  yang  jelas  Pilkada  Jabar berbeda  dengan  DKI  Jakarta  karena  di  Jabar harus  menggunakan  strategi  kampanye  yang membumi.  "Selain  luas  wilayah,  Jabar  unik dalam  pilkada.  Kita  dapat  belajar  banyak  dari munculnya nama Ahmad Heryawan (Aher) yang pada  awal-awal  'kan  tak  disangka,  tetapi  bisa mengalahkan  yang  lain,  hanya  karena  dalam jabatan  periode  pertamanya  menggandeng  artis Dede  Yusuf  atau  pada  saat  maju  untuk  jabatan kedua  kali,  Aher  juga  muncul  dan  menang  lagi karena menggandeng Deddy Mizwar," tuturnya.
Mengenai  teknis  pelaksanaan  Pilkada Jabar  2018,    pihak  penyelenggara  dalam  hal  ini KPUD Jabar, menyiapkan dan menyusun agenda dan tahapan Pilkada sesuai peraturan perundangan  yang  berlaku.  sebagaimana  yang diamanahkan  dalam  UU  No.  8  tahun  2015 Tentang  Pilkada.  Sebagai  amanat  konstitusi  dan tugas profesionalnya sebagai lembaga independen,  Pilkada  Jabar  2018  selayaknya diselenggarakan  oleh  KPUD  Jabar untuk menghasilkan para kepala daerah secara demokratis, konstitusional, taat azas semata demi kemajuan  Jawa  Barat.      Hal  yang  penting  di tahapan  awal  Pilkada  salah  satunya  adalah memperkenalkan  dan  menampilkan  sosok  para calon yang akan berlaga nanti  di  hadapan pubik Jawa  Barat  secara  transparan.  Langkah  ke  arah ini  bisa  secara  sistemik  diawali  dengan    tahapan pengumuman  resmi  para  calon,  kampanye  dan debat terbuka, maupun uji publik lainnya. Untuk memenuhi  tujuan  inilah  dibutuhkan  sebuah konsep  yang  aplikatif  sebagai  format  konstruktif dalam  pagelaran  kampanye  debat  terbuka  pada Pilkada  Jabar  2018.  Melalui  sarana  kampanye debat  terbuka  inilah,  unjuk  kompetensi  serta kelayakan  diri  para  calon,  secara  terbuka  dapat digelar.  Untuk  itu  dibutuhkan  sebuah  format konstruktif  dalam  kampanye  debat  terbuka  para calon  kepala  daerah  yang  selanjutnya  akan diuraikan  dalam  bagian  berikutnya  dari  makalah ini.

## 2. TINJAUAN TEORI
Pemilihan  Kepala  Daerah  di  Indonesia, pada  dasarnya  merupakan  sebuah  proses  politik demokratis yang melibatkan partisipasi masyarakat  di  daerah.    Wujud  pelaksanaannya tak  lain  dikenal  dengan  istilah  pemilhan  umum atau “ the election ” (Budiardjo, 1986). Pilkada ini dilakukan oleh seluruh  warga masyarakat daerah sebagai pemilih sesuai persyaratan yang ditentukan,    dengan  tujuan  untuk  memilih  para kepala daerah
dengan
cara mencoblos/mencontreng foto salah satu kontestan (UU No. 8 tahun 2015 Tentang Pilkada serta  Juklak/Juknis  KPU,  Pilkada,  2013).  Proses Pilkada,  sebagaimana  halnya  proses  pemilu  lain pada  umumnya,  melalui  tahap  sosialisasi  dan perkenalan  para  calon  yang  di  kenal  dengan kampanye. Kampanye sebagai ajang mempererat hubungan  dan  keterkaitan  politis  antara  para calon  kontestan  dengan  masyarakat  pemilih, melalui pengenalan profil, visi misi dan program yang  ditawarkannya  (Budiardjo  dan  Isjwara, 1988).
Terkait khusus Pilkada Jabar 2018,  KPU menetapkan  16  kabupaten/kota  ikut  sebagai peserta Pilkada Jabar  yang digelar serentak pada tahun  2018.  Pelaksanaan  Pilkada  serentak  di  16 kabupaten/kota  di  Jabar  juga  bersamaan  dengan digelarnya Pemilihan Gubernur Jabar pada tahun itu.  Berdasarkan  data  ada  13  kabupaten/kota yang akhir masa jabatan (AMJ) habis pada tahun 2018.  Dan  4  kabupaten/kota  yang  dimajukan Pilkadanya meski AMJ berakhir pada 2019 nanti. Pilkada  Jabar  2018    juga  bersamaan  dengan Pilkada  serentak  di  seluruh  Indonesia.  Kepala daerah yang masa jabatannya habis di tahun 2018 lebih dominan di Pilkada serentak 2018 di Jabar. Pilkada  Jabar  2018  diagendakan  akan  digelar pada  bulan  Juni  tahun  2018.  Sebagaimana Pilkada lainnya, beberapa kebijakan KPU terkait Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT)  akan  disamakan dengan  DPT  yang  nanti  digunakan  pada  Pilgub Jabar  2018.  Tahapan  Pilkada  Jabar  2018 dilakukan secara bersamaan di 16 kabupaten/kota di Jabar (detikNews, reportase berita, 2016)
Di Pilkada Jabar 2018 KPU menggunakan mekanisme pemilihan yang dilakukan hanya satu putaran. Artinya pemenang suara  terbanyak  akan  langsung  dinyatakan  lolos sebagai pemenang Pilkada. Di sisi lain informasi terbaru di Pilkada serentak 2018 juga KPU tidak menetapkan  batasan  perolehan  suara  yang mengakibatkan  pemilihan  diputar  dua  kali, artinya  tidak  ada  batasan  minimal  dimana pasangan  calon  dapat  dinyatakan  ikut  di  putaran berikutnya  karena  tidak  ada  putaran  kedua. Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyaklah  yang  nanti  ditetapkan  sebagai pemenang.  Di  sisi  lain  KPU  juga  mengatur tentang  mekanisme  sosialisasi  pasangan  calon yang  maju  di  Pilkada,  dimana  seluruh  biaya sosialisasi  ditanggung  oleh  pemerintah  melalui KPU. Misalnya saja untuk biaya atribut dan juga sosialisasi  pasangan  calon.  Namun  demikian pasangan  calon  tetap  mendapatkan  kesempatan untuk bersosialisasi sebagaimana jadwal  tahapan Pilkada  serentak  tahun  2018.  Penghematan anggaran  pemilu  di  Pilkada  serentak  tahun  2018 dengan  memanfaatkan  DPT  bersama  yang  itu juga  digunakan  pada  Pilgub  Jabar  2018.  Artinya kemungkinan  untuk  biaya  pemutakhiran  data dapat diminimalisir dan menekan biaya pengeluaran  pemerintah.  Peserta  Pilkada  Jabar tahun  2018  jumlahnya  lebih  banyak  ketimbang Pilkada  Jabar  di  tahun  2017  yang  hanya  diikuti oleh  tiga  kabupaten/kota  yaitu,  Kota  Cimahi, Kota  Tasikmalaya  dan  Kabupaten  Bekasi. Berikut ini daftar kabupaten/kota peserta Pilkada Jabar  2018:  1.  Kota  Bandung,  2.  Kota  Bogor (AMJ  2019),  3.  Kota  Cirebon,  4.    Kota Sukabumi,  5.  Kota  Banjar,  6.        Kota  Bekasi,  7. Kabupaten  Bogor,  8.    Kabupaten  Purwakarta,  9. Kabupaten  Sumedang,  10.  Kabupaten  Subang, 11.  Kabupaten  Bandung  Barat,  12.    Kabupaten Kuningan,  13.    Kabupaten  Majalengka,  14. Kabupaten Cirebon (AMJ 2019), 15.  Kabupaten Garut (AMJ 2019), 16.  Kabupaten Ciamis (AMJ 2019). (Posted by Citizen Jurnalisme, 2016)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  bagian  ini  akan  dipaparkan  dan dibahas  mengenai  gambaran  terkait  format membangun  opini  publik  terhadap  partai  politik melalui  media  massa  pada  Pilkada  Jabar  2018, sebagai berikut:
- Isi/Substansi  pokok  format  membangun opini  publik  terhadap  partai  politik  pada
Pilkada  Jabar  2018,  selayaknya  berkisar tentang  tema-tema  maupun  hal  dan urusan pokok yang membumi dan sesuai jatidiri  serta  karakteristik  Jawa  Barat. Tentunya tema-tema ini diangkat melalui analisis,  kajian,  dan  penelitian  para  ahli yang  diadopsi  KPUD  Jawa  Barat. Persoalan seperti kesejahteraan, kemajuan, keadilan masyarakat di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan  hankam  yang  khas  Jawa  Barat, seharusnya mampu menggali kompetensi dan wawasan para calon dalam visi-misi dan program-program kebijakan mereka. Tema  dan  urusan    untuk  membangun Opini  publik  khas  Jawa  Barat  yang membumi  ini,  dalam  arti  bermaslahat bagi keseimbangan material dan spiritual,  berbasis  budaya  dan  kearifan lokal  serta  penuh  dengan  keindahan  dan seni  bersyukur  masyarakatnya.  Program pro  rakyat  seperti  ekonomi  kerakyatan (home  industry  sesuai  potensi  dan keunggulan masing-masing daerah) dengan  bantuan  dan  kredit  ringan  untuk mendorong masyarakat wirausaha; pendidikan  dan  kesehatan  yang  murah dan  berkeadilan  di  seluruh  pelosok wilayah,  akses  transportasi  yang  merata, layak,  dan  mudah;  pelestarian  dan pemberdayaan  sumber  alam  dan  potensi wisata daerah; program untuk penggalian,  pelestarian,  sosialisasi  dan promosi,  serta  pemberdayaan  nilai-nilai seni,  budaya,  serta  kearifan  lokal  yang merata  di  semua  daerah  Jawa  Barat.  Isi dan  substansi  yang  dikemas  untuk menjadi opini public Jabar ini, sepantasnya  bukan  hanya  bermuatan pesan-pesan  dan  informasi    politik  bagi para  calon  dan  parpol  pengusungnya, sehingga  dipenuhi  taktik  dan  trik pragmatisme  politik  semata,  akan  tetapi juga  melibatkan  atensi,  sentimen  dan kepentingan  menyeluruh    masyarakat Jawa  Barat  yang  religius,  berbudi  luhur dan  lineuwih  secara  etis  dan  budaya. Opini yang dibangun, seharusnya dimulai  dari  permasalahan  publik  yang mengundang  animo  serta  perhatian masyarakat  luas,  melibatkan  semua pihak  dan  stake-holder  Jabar  dalam  niat tulus  dan  kebersamaan  (duduluran),
mampu    menghadirkan  momentum  bagi kelahiran  pemimpin  jabar  yang  amanah dan maslahat bagi semuanya.  Jabar akan menyeleksi  dan  memilih  elit  utamanya, elit  mana  yang  nantinya  akan  menjadi orang nomor satu di tanah  pasundan dan diharapkan bukan hanya akan melanjutkan  estafet  pemerintahan  di Jawa  Barat  lima  tahun  kedepan,  akan tetapi juga mampu membawa Jawa Barat semakin  maju  sesuai  ungkapan  lokal “motekar  tur  nanjeur”  dalam  kancah perpolitikan nasional di nusantara.
- Mengenai tahapan dan periodisasi pelasanaan  format  membangun  opini publik  terhadap  partai  politik  pada Pilkada  Jabar  2018,  secara  garis  besar berisikan tiga (3) tahap, yaitu tahap I, II, dan III. Tahap I harus mampu menyediakan  ukuran  bagi  public  Jabar untuk  melihat  keterkaitan  kuat  antara profil, prestasi, kompetensi, dan wawasan    para  calon  dan  partai  parpol pengusungnya dengan jatidiri kedaerahan  serta  loyalitas  ke  Jawa Baratan  mereka;  Pada  Tahap  II  yakni menggali  dan  mengukur  nilai  dan  hasil dari tahap I, apakah bisa secara logis dan argumentatif  terimplementasikan  nyata dan berkesinambungan melalui perencanaan  program  dan  kebijakan yang  dirancang  dan  ditawarkan  para calon  bersama  parpolnya.  Pada  tahap akhir  (III),  harus  dapat  mengukur  dan menguji kemampuan para calon sekaligus parpol pengusung ketika menampilkan    nilai potitioning dan harkat  Jawa  Barat  yang  khas  di  tingkat nasional bahkan internasional.
- Dari  sisi  kemasan  dan setting, format membangun opini publik terhadap partai politik pada Pilkada Jabar 2018, sebaiknya diukur dengan batasan-batasan nilai  sopan-santun  masyarakat,  nilai  etis kedaerahan  serta  kearifan  local  yang senantiasa  diwariskan  secara  turun- temurun  di  tengah  masyarakat  pasundan yang  religius.  Dalam  atraksi  penyajian produk-produk  pemberitaannya,  media massa tidak perlu mengekspos para calon dan  parpol  pendukung  mereka  ketika saling mencemooh, menghina, memfitnah  dan  berupaya  menghindari
kebohongan  public  serta  adu  argument yang miskin makna kemaslahatan. termasuk menghindari ucapan dan tindak madharat,  ketika  berhadapan  dengan kontestan lain.

## 4. KESIMPULAN
Upaya untuk membangun sebuah format opini  publik  terhadap  partai  politik,  yang dirancang  dengan  model  tahapan  I  (substansi materi pokok opini publik), tahapan II (Periodisasi pelaksanaan opini publik), dan tahap III (kemasan dan setting opini publik) seperti ini, masyarakat  pemilih  Jawa  Barat  secara  umum dapat menggali informasi dan menilai kompetensi  para  calon  pemimpin  dan  parpol pengusungnya  berdasarkan  kriteria  keunggulan kepemimpinan,  serta  menakar  komitmen  dalam tugas dan tanggungjawab mereka  secara  amanah dan  maslahat  serta  menjunjung  nilai-nilai  luhur budaya  dan  kearifan  lokal  tatar  parahyangan. Dipihak lainnya format opini publik ini juga akan terhindar  dari  subjektivitas  dan  pragmatisme politik  maupun  isu  kebohongan  publik.  Dengan demikian  kesalahan  masyarakat  dalam    memilih pemimpin  dan  parpol  pengusungnya,  karena alasan  para  calon  tidak  popular  atau  miskin publisitas  sehingga  tak  mampu  menunjukan kompetensi,  wawasan,  kemampuan  diri  maupun visi-misi mereka, akan dapat diminimalisasi.
Dalam  konteks  kehidupan  demokrasi terkait  Pilkada  Jawa  Barat  2018,  komitmen  dan tanggungjawab masyarakat Jawa Barat akan diuji secara sosio-politik maupun etis-normatif.
Berhasilkah  Jawa  Barat  membuktikan  diri mereka  selaku  masyarakat  yang  kondusif, demokratis, partisipatif, dewasa dan berperadaban?  Peristiwa  politik  2018  nanti sedikit  banyak  akan  membawa  atmosfir  yang melahirkan  situasi-kondisi  kepolitikan  sangat penting  dan  mendidik.  Sebagai  misalterkait komunikasi politik akan ada terpaan informasi/pesan-pesan  politik  yang  tidak  sehat, saling  curiga  dan miss  understanding ,  misalnya kebohongan  public, black  campaign ,  transaksi isu tak bertanggungjawab atau  berpotensi dalam menebar  fitnah  dan  aneka  konflik  mhorisontal. Menghadapi  hajatan  politik  2018,    Jawa  Barat juga akan membuktikan resistensi dan kapabilitas sistem  kepolitikan  di  daerahnya,  sebagaimana terkenal dengan situasi dan kondisi masyarakatnya  yang  silih  asah,  silih  asih,  dan
silih  asuh.  Sebuah  masyarakat  yang  “gemah ripah wibawa mukti” dan dilandasi kememilikan kultur  santun, ramah, patuh dan toleran terhadap siapapun.
Sebagai  saran,  hasil  dan  bahasan makalah  ini  hendaknya  menjadi  pertimbangan dan  bahan  kajian  selanjutnya  bagi    pihak-pihak terkait aktivitas kepolitikan di Jawa Barat, seperti partai  politik  maupun  lembaga  ELY  (eksekutif, legislative,  dan  yudikatif).  Dalam  skala  lebih luas, juga bagi pihak dan lembaga politik lainnya baik inpra maupun supra struktur politik nasional di  NKRI.  Sehingga  semua  pihak  yang  terkait dengan dinamika kepolitikan di Jawa Barat akan menyajikan  dan  menampilkan  atraksi  politik, termasuk  membangun  opini  publik    secara berbobot,  penuh  nilai  etis  budaya  dan  kearifan lokal. Akhirnya dengan format membangun opini public  dalam  ajang  pesta  demokratis  Pilkada  di atas,  masyarakat  Jabar  akan  selalu  ada  dalam kekeluargaan  menuju  Jabar  yang  maju  dan berperadaban, insha Allah.

## 5. REFERENSI

## Buku-buku:
Budiardjo,  Miriam,  1986.  Dasar-dasar  Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia
Cangara,  Hafied,  2009.  Komunikasi  Politik, Jakarta: Raja Grafindo Persada
Firmanzah,  2011.  Mengelola  Partai  Politik, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia
Muhtadi, Asep Saeful, 2008. Komunikasi Politik Indonesia, Bandung: Remaja Rosdakarya
Nimmo,  Dan,  1978.  Political  Communication and  Public  opinion  in  America,  Santa Monica Cal.: Goodyear Publishing Company
Sumber lainnya:
-  Materi  Perkuliahan  “Manajemen  &  Etika Komunikasi  Politik”,  semester  II,  MIKOM /Konsentrasi  Komunikasi  Politik,  UNISBA, Dosen: Prof. Dr. H. Asep S. Muhtadi, M.Si. / Dr. H. Azis Taufik Hirzi, M.Si.
- Materi Perkuliahan “ Kampanye dan Pemasaran Politik”,  semester  III, MIKOM  /Konsentrasi
Komunikasi  Politik,  UNISBA,  Dosen: Dr.  H. Azis Taufik Hirzi, M.Si.
-    (ANTARA  FOTO/Novrian  Arbi/Dok). Reportase
- detikNews, reportase berita
- Merdeka.com, wawancara