## STRATEGI PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH PADA SUKU BAJO MELALUI OPTIMALISASI PERAN KOMITE SEKOLAH
DI KECAMATAN TIWORO KABUPATEN MUNA 1
La Manguntara 2
La Iba 3

## ABSTRAK
Kajian ini bertujuan untuk merumuskan dan  melaksanakan model penanganan anak putus sekolah  melalui  optimalisasi  peran  (pemberdayaan)  Komite  Sekolah  sehingga  anak-anak  putus sekolah  di  Kecamatan  Tiworo  Kabupaten  Muna  dapat  kembali  bersekolah.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Fokus  penelitian  diarahkan  pada  upaya  mendeskripsikan  dan menganalisis: a) jumlah anak putus sekolah serta faktor-faktor penyebabnya; b) persepsi orang tua dan  anak  putus  sekolah  terhadap  arti  penting  pendidikan;  c)  usaha-usaha  yang  dilaksanakan  oleh Komite  Sekolah,  Diknas  kabupaten  dan  stakeholder  lainnya  dalam  mengatasi  problem  anak. Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara  mendalam  ( indepth  interview ),  dokumentasi ( documentation ),  dan  observasi  ( observation ).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  banyaknya anak  putus  sekolah  disebabkan  oleh  dua  faktor  utama,  yakni  faktor  internal  dan  faktor  eksternal. Faktor  internal  berhubungan  dengan  rendahnya  minat  dan  motivasi  anak  untuk  sekolah  serta adanya  persepsi  yang  keliru  tentang  arti  pendidikan.  Faktor  eksternal  berhubungan  erat  dengan masalha pekerjaan orang tua sebagai nelayan tradisional. Usaha yang dilakukan persepsi orang tua tentang  pendidikan,  faktor  ekonomi  serta  pergaulan  anak-anak  setempat.  Usaha-usaha  yang dilakukan  untuk  menangani  anak  putus  sekolah  sejauh  ini  belum  dilaksanakan  secara  serius  dan terkoordinasi.  Usaha  yang  dilakukan  hanya  sebatas  apa  yang  dilakukan  oleh  orang  tua  dengan mendorong  anaknya  untuk  kembali  bersekolah  (untuk  sebagian  kecil  orang  tua).  Pemerintah melihat fenomena anak putus sekolah diwilayah ini hanya sebatas problem terbatasnya sarana dan prasarana  pendidikan  yang  tidak  memadai  sehingga  solusinya  antara  lain  dilakukan  dengan membangun gedung SMP (sekarang  dalam  proses penyelesaian). Sementara faktor persepsi yang keliru dari para orang tua dan anak putus sekolah sebagai penyebab banyaknya anak putus sekolah nampaknya luput dari perhatian pemerintah.
Kata Kunci: strategi, anak putus sekolah, optimalisasi, komite sekolah

## ABSTRACT
The objectives of this study are to formulate and to implement the handling model of school dropouts through optimization of the role (empowerment) of School Committee, so that the children dropped out from school in the Tiworo District of Muna Regency could back to school. This study used  a  qualitative  approach.  The  focus  of  research  is  geared  to  describe  and  to  analyze:  a)  the dropout rate and the contributing factors; b) the perception of parents and dropouts student on the importance of education; c) The efforts undertaken by the School Committee, Ministry of Education
1 Hasil Penelitian
2 Dosen  pada  Program  Studi  Pendidikan  Kewarganegaraan,  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Jl. H.E Agus Salimm Mokodompit, Kendari 93232, Pos –el : lamanguntara@yahoo.co.id
3 Dosen  pada  Jurusan  Ilmu  Komunikasi,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  politik  Universitas  Halu  Oleo, Kampus  Hijau  Bumi  Tridharma,  Jl.  H.E  Agus  Salim  Mokodompit,  Kendari  93232,  Pos-el: iba_unh@gmail.com
in districts and other stakeholders to address the problem of child. The data was collected through in-depth  interviews  (depth  interview),  documentation  (documentation),  and  observations (observation).  The  results  showed  that  the  numbers  of  school  dropouts  are  caused  by  two  main factors, namely internal factors and external factors. Internal factors related to the low interest and motivation  of  children  for  school  as  well  as  their  erroneous  perception  of  the  meaning  of education.  External  factors  are  closely  related  to  the  problem  of  parents’  job  as  traditional fishermen. Efforts are being made to deal with dropouts so far not been seriously implemented and coordinated.  The  effort  done  was  limited  to  what  was  done  by  the  parents  to  encourage  their children  for  returning  to  school  (for  a  small  number  of  parents).  The  government  looks  the phenomenon of school dropouts in this area as only a problem of lack of educational facilities that are  inadequate,  so  the  solution  among  others  is  by  building  the  junior  high  school  (now  in  the process of completion). While factors erroneous perception of parents and children dropping out of school as a cause of many school dropouts seems to escape the attention of the government.
Keywords: strategy, school dropouts’ children, optimization, school committee

## A. PENDAHULUAN
Kasus  putus  sekolah  yang  terjadi dihampir  seluruh  daerah  di  Indonesia  sa- ngat memprihatinkan. Meskipun konstitusi pemerintah  sudah  memberi  jaminan  ke- pada  setiap  warga  negara  untuk  menge- nyam  pendidikan,  namun  fakta  yang  ada menunjukkan hal sebaliknya. Banyak anak usia  sekolah  yang  sesungguhnya  mereka wajib  mengenyam  pendidikan  (umur  7-15 tahun)  justru  mengalami  putus  sekolah karena berbagai persoalan. Tidak dapat di- bayangkan  bagaimana  kualitas  sumber daya  manusia  di  negeri  ini  bila  keadaan tersebut  dibiarkan  secara  terus-menerus. Dampak  ke  depan  dari  banyaknya  anak putus  sekolah  adalah  rendahnya  sumber daya manusia Indonesia, karena anak-anak tersebut akan menjadi angkatan kerja yang tidak  berpendidikan,  sehingga  hanya  akan bekerja  pada  sektor-sektor  pekerja  kasar informal  dan  pembantu  rumah  tangga (Yuga,  2007).  Selain  itu,  akan  banyak anak  yang  hidup  di  jalanan. Dampaknya lanjutannya  adalah  Indonesia  tidak  dapat berkompetisi  dengan  negara  lain  di  era globalisasi.
Menurut  Muhammad,  Peneliti  Se- nior ILO (Organisasi Buruh Internasional), tahun  2005  terdapat  4,18  juta  anak  usia sekolah  di  Indonesia  yang  putus  sekolah dan menjadi pekerja anak (Tempo Interak-
tif, 13 Juni 2005). Hasil penelitian terbaru, sebanyak 19 persen anak-anak di bawah 15 tahun  tidak  bersekolah  dan  lebih  memilih untuk  menjadi  pekerja.  Survei  ini  dila- kukan pada 1.200 keluarga di lima provin- si, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara,  Kalimantan  Timur,  dan  Sulawesi Selatan.
Menurut  data  Balitbang  Depdiknas tahun  2003  (Hartono,  2007)  Jumlah  anak putus  sekolah  dalam  wajib  belajar  yakni 62,67  persen  dari  total  jumlah  siswa  SD dan SMP sebesar 33.782.900 siswa. Penye- bab utamanya adalah faktor ekonomi orang tuanya.  Meskipun  pemerintah  memberikan beasiswa,  memilih  9,6  juta  dari  33,78  juta orang  bukan  pekerjaan  gampang,  apalagi warga  miskin  berjumlah  21,16  juta.  Mem- beri  beasiswa  hanya  kepada  sebagian  kecil warga miskin akan sia-sia saja.  Yang lebih baik  adalah  penerapan  sekolah  gratis kepada  seluruh  siswa  wajib  belajar  (SD- SMP-SMA).
Data  sensus  tahun  2003  menam- pilkan  gambaran  bahwa  penduduk  berusia 10  tahun  ke  atas  terdiri  atas  8,5  %  tak masuk  SD,  23,0  %  drop  out  SD,  dan  33,0 %  hanya  tamat  SD,  atau  penduduk  ber- pendidikan SD ke bawah 64,5 %, yang bisa menamatkan SMP dan dilanjutkan ke SMA hanya  16,8  %.  Dari  42  juta  usia  belajar, wajib  wajib  belajar  hanya  mencapai  32,9
%,  atau  gagal  64,5  %.  Hal  tersebut  me- nunjukkan  bahwa  62  tahun  Indonesia merdeka,  Rakyat  Indonesia  yang  tidak dapat  menikmati  pendidikan  lebih  banyak daripada  yang  berpendidikan  (Hartono, 2007).
Dapat  disimpulkan  bahwa  masalah utama  pendidikan  saat  ini  adalah  (1)  biaya Pendidikan  yang  semakin  mahal,  (2)  infra- struktur/fasilitas  pendidikan  yang  sangat minim,  (3)  kurikulum,  sistem  pendidikan dan pelembagaannya,  (4) kesejahteraan gu- ru  yang  sangat  minim,  gaji  guru  belum memenuhi standar hidup layak keluarganya (kebutuhan ekonomi keluarga), sehingga ti- dak  jarang  guru-guru  terlibat  kerja  sampi- ngan  (buka  usaha,  jadi  tukang  ojek,  dan lain-lain),  dan  ini  sangat mengganggu  kon- sentrasinya  untuk  mengajar  (Hartono, 2007).
Data dari Dinas Pendidikan Nasion- al  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  menyebut- kan, saat ini sekitar 17.000 anak lulusan SD tidak bisa melanjutkan pendidikan ke SMP. Selain  karena  faktor  ekonomi,  penyebab lainnya  adalah  karena  mereka  berdiam  di daerah terpencil (Nara, 2006).
Dengan  mencermati  kedua  faktor tersebut,  sampai  saat  ini  nampaknya  belum ada  kebijakan  yang  tepat  dan  benar-benar serius diwujudkan untuk mengatasi masalah anak putus sekolah di Sulawesi Tenggara.
Suku  Bajo  yang  mendiami  wilayah terpencil  dengan  lokasi  pemukiman  yang terdistribusi  di  beberapa  pulau  kecil  men- jadi  masalah  tersendiri  dalam  usaha  meng- embalikan  anak  putus  sekolah  agar  dapat kembali  bersekolah.  Suku  Bajo  yang  men- diami  wilayah  pesisir  barat  Kecamatan  Ti- woro  Kabupaten  Muna,  seperti  lazimnya Suku  Bajo  yang  lain  di  berbagai  wilayah Nusantara, mereka pun lekat dengan tradisi menjadikan anak sebagai alat produksi. Itu- lah  salah  satu  warisan  tradisi  yang  kurang positif  bagi  perubahan  sosial  di lingkungan nelayan  pada  umumnya.  Kemiskinan  dan
kebodohan  terwariskan  kepada  anak  cucu mereka.  Sebab,  melanjutkan  sekolah  seta- mat SD adalah sesuatu yang terlalu “mem- bebani”  hidup  mereka.  Selain  karena  tidak kuat  membiayai  pendidikan  formal,  lokasi sekolah pun tidak mudah dijangkau. Hal ini karena mereka  mendiami  pulau-pulau  yang secara geografis terpisah satu sama lain.
Ada dua informan yang ditemui da- lam melakukan survey. Pertama, Suparman, menjelaskan bahwa hampir semua anak us- ia  SD  maupun  usia  SMP  dari  anak-anak nelayan Suku Bajo di wilayah pesisir Keca- matan  Tiworo  mengalami  putus  sekolah. Mereka nampaknya lebih senang membantu orang  tuanya  di  laut  daripada  melanjutkan pendidikan.  Fenomena  ini  telah  berlang- sung  lama  sehingga  secara  umum  tingkat pendidikan  Suku  Bajo  di  wilayah  ini  rata- rata tidak tamat SD. Kedua, H. Abdul Latif, mengungkapkan bahwa penyebab utamanya adalah  kesalahan  persepsi  orang  tua  terha- dap arti penting pendidikan, di samping ma- salah  biaya  pendidikan  yang  tidak  terjang- kau.
Berangkat  dari  fenomena  tersebut nampaknya  menjadi  sangat  penting  untuk menelusuri  lebih  dalam  akar  permasalahan yang  telah  menyebabkan  tingginya  angka anak  putus  sekolah  pada  komunitas  Suku Bajo.  Dengan  mengungkap  permasalahan ini  diharapkan  akan  ditemukan  strategi yang  efektif  agar  anak  putus  sekolah  dapat kembali bersekolah.
Salah  satu  cara  yang  dapat  dilaku- kan  adalah  mengoptimalkan  peran  dan fungsi  Komite  Sekolah  yang  selama  ini hampir  tidak  pernah  berjalan.  Komite  Se- kolah diharapkan dapat mendiskusikan ber- bagai masalah dengan orang tua murid dan stakeholder  pendidikan  lainnya  mengenai strategi/model  penanganan  anak  putus  se- kolah yang tepat.
Penelitian  ini  dilakukan  dalam  rang- ka mendeskripsikan dan menganalisis bera- gam  variabel  yang  menyebabkan  anak  pu-
tus  sekolah  pada  komunitas  Suku  Bajo  di Kecamatan  Tiworo  Kabupaten  Muna.  Te- muan  penelitian  selanjutnya  akan  menjadi dasar bagi dirumuskannya model penangan- an  anak  putus  sekolah  yang  tepat  dengan memaksimalkan  peran  pemberdayaan  Ko- mite  Sekolah.  Lembaga  yang  dibentuk  di setiap satuan pendidikan ini diharapkan da- pat berperan besar dalam mengkomunikasi- kan  dan  mencari  jalan  keluar  dengan  meli- batkan  dewan  pendidikan,  pemerintah  da- erah,  orang  tua  murid,  maupun  stakeholder pendidikan lainnya.

## B. KAJIAN PUSTAKA

## 1.  Fenomena anak putus sekolah
Upaya  pemerintah  untuk  menurun- kan  angka  putus  sekolah  telah  dilakukan antara  lain melalalui  program  wajib  belajar sembilan  tahun,  orang  tua  asuh,  Jaring  Pe- ngaman Sosial pendidikan, Bantuan Opera- sional Sekolah, dan lain-lain. Namun angka putus  sekolah  relatif  tidak  berubah  bahkan angka  buta  huruf  di  Indonesia  mencapai 29,6  %  sebagaimana  yang  dilansir  oleh UNICEF  dalam  sebuah  laporannya  tahun 2001 (Sifatu, 2006). Tingginya angka putus sekolah  secara  umum  disebabkan  oleh  ma- salah  ekonomi  (Dewo;  Farhan,  2005)  di samping masalah persepsi orang tua tentang pendidikan yang keliru (Sifatu, 2004; Asna- wati, 2005) serta masalah infrastruktur pen- didikan yang terbatas (Jumri, 2007). Dalam hal  pembiayaan  pendidikan,  meski  sekolah sudah  menggratiskan,  tapi  masih  tetap memberatkan  karena adanya  biaya  baju  se- ragam  atau  transportasi.  Ini  terjadi  di  ham- pir seluruh daerah di Indonesia seperti di Di Yogyakarta (www. Vanillamist.com. 13 ju- ni 2006), Pekalongan, (Imhal, 2007),  Pole- wali Mandar, Banjarbaru (Jumri, 2007).
Menurut  Hamundu  (Sifatu:  2006), salah  satu  daerah  yang  masih  terbelakang kuantitas dan kualitas pendidikannya adalah Sulawesi Tenggara. Hal ini disebabkan oleh belum  optimalnya  pelayanan  pemerintah dan  rendahnya  animo  masyarakat  terhadap
pendidikan. Penelitian Asnawati (2005) ten- tang pandangan masyarakat terhadap pendi- dikan formal di kelurahan Tobimeita Keca- matan  Abeli  Kota  Kendari  menemukan bahwa  orang  tua  memiliki  pandangan  ten- tang  pendidikan  formal  terlalu  lama  dan menghabiskan uang. Jumlah anak putus se- kolah  saat  ini  sebesar  384  jiwa.  Aktivitas anak-anak  tersebut  mejadi  pekerja  sektor informal di Kota  Kendari seperti buruh ba- ngunan,  tikang  pikul  di  pasar  penyapu  mo- bil  angkutan  kota  di  jalanan,  tukang  parkir liar dan sebagainya.
Hasil    penelitian  Sifatu  (2004)  ten- tang  peran  ibu  rumah  tangga  terhadap  pe- menuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga pada  ibu-ibu  pejaja  sayur  keliling  di  Kelu- rahan  Wawombalata  kecamatan  Mandonga Kota  Kendari  menyimpulkan  bahwa  pendi- dikan formal anak dalam keluarga tidak di- perhatikan  karena  mengharuskan  anak membantunya  mencari  nafkah.  Penelitian Sarimu  (Sifatu,  2006)  tentang  kehidupan pengamen di Kota Kendari mengungkapkan bahwa  anak-anak  yang  tergabung  dalam organisasi  pengamen  adalah  kebanyakan anak yang putus sekolah.

## 2.  Kemiskinan dan anak putus sekolah
Kemiskinan dan putus sekolah dapat dianggap  sebagai  dua  sisi  dari  satu  mata uang.  Kemiskinan  yang  mendera  sebagian besar  keluarga  kurang  mampu  menyebab- kan  mereka  tidak  dapat  menyekolahkan anak-anaknya  secara  optimal.  Akses  untuk memperoleh kesempatan pendidikan menja- di  begitu  terhambat.  Kemiskinan  merupa- kan  hambatan  terbesar  bagi  anak-anak  da- lam mengenyam pendidikan di sekolah (Ri- janto, 2005).
Meski  sudah  ada  kemudahan  bagi anak-anak dari keluarga yang tidak  mampu untuk tidak membayar SPP misalnya, biaya sekolah  bukan  saja  menyangkut  hal  terse- but. Masih ada biaya yang dikeluarkan ora- ng tua untuk keperluan lain seperti membeli seragam sekolah, buku pelajaran, atau biaya
transportasi anak ke sekolah. Belum lagi bi- aya  lain  yang  kadang  membuat  anak  dari kalangan  tidak  mampu  menjadi  tersisihkan dari  interaksi  sosialnya.  Dampaknya,  anak- anak  dari  keluarga  kurang  mampu  sering kali  malas  datang  ke  sekolah  dan  akhirnya putus  sekolah  menjadi  tak  terelakkan  (Ri- janto, 2005).
Data  Departemen  Pendidikan  Nasi- onal, angka putus sekolah untuk setiap jen- jang pendidikan cenderung mengalami pen- urunan.  Khusus  untuk  jenjang  pendidikan SD/MI,  pada  tahun  2003/2004  angka  putus sekolah  turun  menjadi  702.066  siswa.  Se- mentara itu, untuk pendidikan di SMP/MTs turun  menjadi  271.948  pada  tahun  yang sama  (Rijanto,  2005).  Oleh  karena  itu,  pe- merintah pusat maupun daerah bertanggung jawab  agar  mengupayakan  siswa  (terutama pada  jenjang  pendidikan  dasar)  yang  me- ngalami  putus  sekolah  tersebut  bisa  ber- sekolah.
Untuk  menjamin  akses  yang  mudah dalam pelayanan pendidikan tersebut, maka dilakukanlah semacam program kembali ke sekolah  oleh  pemerintah  daerah,  di  antara- nya  melalui  upaya  fungsionalisasi  sekolah dan  pembebasan  SPP.  Sebagian  dana  AP- BD disisihkan untuk keperluan membangun atau  merehabilitasi  sekolah  yang  mengala- mi  kerusakan.  Bahkan,  beberapa  pemerin- tah  daerah  melakukan  program  bebas  SPP bagi  seluruh  anak  usia  sekolah  mulai  dari pendidikan  dasar  hingga  menengah.  Perta- nyaannya,  apakah  geliat  dan  semangat  ter- sebut  menjadi  pertanda  bahwa  pemerintah daerah  memiliki  kepedulian  dalam  mem- berikan pelayanan pendidikan, terutama ba- gi keluarga yang kurang mampu. Toh, sela- ma ini tetap saja tersisa angka putus sekolah dan  tidak  melanjutkan  sekolah  ke  jenjang berikutnya (Rijanto, 2005).

## 3.  Peran Komite Sekolah (KS)
Pemerintah telah membuat keputus- an  yakni  Kepmendiknas  Nomor  044/U/ 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komi-
te  Sekolah.  Dibentuknya  Komite  Sekolah dimaksudkan  agar  adanya  suatu  organisasi masyarakat  sekolah  yang  mempunyai  ko- mitmen  dan  loyalitas  serta  peduli  terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite Seko- lah  yang  dibentuk  dapat  dikembangkan  se- cara khas dan berakar dari budaya, demog- rafis,  ekologis,  nilai  kesepakatan,  serta  ke- percayaan  yang  dibangun  sesuai  potensi masyarakat setempat. Adapun tujuan diben- tuknya  Komite  Sekolah    sebagai  suatu  or- ganisasi masyarakat sekolah adalah sebagai berikut (Sidi, 2007).
1. Mewadahi  dan  menyalurkan  aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahir- kan  kebijakan  operasional  dan  program pendidikan di satuan pendidikan.
2. Meningkatkan  tanggung  jawab  dan  pe- ran  serta  masyarakat  dalam  penyeleng- garaan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Menciptakan suasana dan kondisi trans- paran, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan  dan  pelayanan  pendi- dikan  yang  bermutu  di  satuan  pendi- dikan.
Untuk  mewujudkan  tujuan  tersebut, Komite  Sekolah  mempunyai  peran  sebagai berikut (Suryadi,  2003).
a. Pemberi  pertimbangan  (advisory  agen- cy)  dalam  penentuan  dan  pelaksanaan kebijakan  pendidikan  di  satuan  pendi- dikan.
b. Pendukung  (supporting  agency)  baik yang  berwujud  finansial,  pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
c. Pengontrol  (controlling  agency)  dalam rangka  transparansi  dan  akuntabilitas penyelenggaraan  dan  keluaran  pendidi- kan di satuan pendidikan.
d. Mediator (Mediator Agency) antara pe- merintah  dengan  masyarakat  di  satuan pendidikan.   Sebagai  fungsi  mediator, orangtua harus datang ke sekolah kare-
na  diundang  dengan  menggunakan  su- rat undangan resmi.
Untuk  menjalankan  perannya,  Ko- mite  Sekolah  memiliki  fungsi  sebagai  be- rikut.
a. Mendorong  tumbuhnya  perhatian  dan komitmen  masyarakat  terhadap  penye- lenggaraan pendidikan yang bermutu.
b. Melakukan kerja sama dengan masyara- kat  (perorangan/organisasi/dunia  usaha/ dunia industri) dan pemerintah berkena- an  dengan  penyelenggaraan  pendidikan yang bermutu (Kurniawan, 2006)
c. Menampung  dan  menganalisis  aspirasi, ide,  tuntutan,  dan  berbagai  kebutuhan pendidikan  yang  diajukan  oleh  masya- rakat.
d. Memberikan  masukan,  pertimbangan, dan  rekomendasi  kepada  satuan  pendi- dikan mengenai (1)  kebijakan dan pro- gram  pendidikan;  (2)   rencana  Angga- ran  Pendidikan  dan  Belanja  Sekolah (RAPBS);  (3)  kriteria  kinerja  satuan pendidikan; (4)  kriteria tenaga kependi- dikan;  (5)   kriteria  fasilitas  pendidikan; (6)   hal-hal  lain  yang  terkait  dengan pendidikan.
d. Mendorong  orang  tua  dan  masyarakat berpartisipasi  dalam  pendidikan  guna mendukung  peningkatan  mutu  dan  pe- merataan pendidikan.
e. Menggalang  dana  masyarakat  dalam rangka  pembiayaan  penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
f. Melakukan  evaluasi  dan  pengawasan terhadap  kebijakan,  program,  penyele- nggaraan,  dan  keluaran  pendidikan  di satuan pendidikan.
Dalam  pengelolaan  sumber  daya pendidikan, Komite Sekolah dapat mengin- dentifikasi kondisi sumber daya di sekolah, mengidentifikasi  sumber  daya  masyarakat, memobilisasi  bantuan  masyarakat  untuk
pendidikan di sekolah dan mengkoordinasi- kan bantuan masyarakat.

## 4. Pemberdayaan Komite Sekolah
Untuk  dapat  memberdayakan  dan meningkatkan  peran  masyarakat,  sekolah harus  dapat  membina  kerjasama  dengan orangtua dan masyarakat, menciptakan sua- sana  kondusif  dan  menyenangkan  bagi  pe- serta didik dan warga sekolah. Itulah sebab- nya  maka  paradigma  MBS  mengandung makna sebagai manajemen partisipatif yang melibatkan  peran  serta  masyarakat,  sehing- ga semua kebijakan dan keputusan yang di- ambil  adalah  kebijakan  dan  keputusan  ber- sama,  untuk  mencapai  keberhasilan  bersa- ma.  Dengan  demikian,  prinsip  kemandirian dalam  MBS  adalah  kemandirian  dalam  nu- ansa  kebersamaan,  dan  hal  ini  merupakan aplikasi  dari  prinsip-prinsip  yang  disebut sebagai total  quality  management ,  melalui suatu mekanisme yang dikenal dengan kon- sepsi total  football dengan  menekankan pada  mobilisasi  kekuatan  secara  sinergis yang  mengarah  pada  satu  tujuan,  yaitu  pe- ningkatan  mutu  dan  kesesuaian  pendidikan dengan  pengembangan  masyarakat.  Ini  da- pat dilakukan dalam beberapa hal, Pertama; Penyusunan Rencana dan Program. Sebagai ujung  tombak  dalam  pelaksanaan  pendi- dikan,  sekolah  bertanggungjawab  dalam menentukan  kebijakan  sekolah  dalam  me- laksanakan kebijakan pendidikan sesuai de- ngan  arah  kebijakan  pendidikan  yang  telah ditentukan oleh pemerintah. Kedua, Penyu- sunan  Rancangan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Sekolah  (RAPBS).  Dalam  fu- ngsinya sebagai pelaksana pendidikan yang otonom, sekolah berperan dalam menyusun RAPBS  setiap  akhir  tahun ajaran  untuk di- gunakan  dalam  tahun  ajaran  berikutnya. Program-program  yang  telah  dirumuskan untuk  satu  semester  atau  satu  tahun  ajaran berikutnya  perlu  dituangkan   ke  dalam  ke- giatan-kegiatan  serta  anggarannya  masing- masing  sesuai  dengn  pos-pos  pengeluaran pendidikan di tingkat sekolah. Dari sisi pen- dapatan, seluruh jenis dan sumber pendapa-
tan  yang  diperoleh  sekolah  setiap  tahun harus dituangkan dalam RAPBS, baik yang bersumber  dari  pemerintah  pusat,  pemerin- tah  provinsi,  pemerintah  kabupaten/keca- matan,  maupun  sumber-sumber  lain  yang diperoleh  secara  langsung  oleh  sekolah- sekolah.   Dengan  demikian,  setiap  rupiah yang diperoleh sekolah dari sumber-sumber tersebut  harus  sepenuhnya  diperhitungkan sebagai  pendapatan  resmi  sekolah  dan  di- ketahui  bersama  baik  oleh  pihak  sekolah (kepala  sekolah,  guru-guru,  pegawai,  serta para  siswa)  maupun  oleh  Komite  Sekolah sebagai  wakil  stakeholder  pendidikan.  Ke- tiga,  pelaksanaan  program  pendidikan.  Da- lam hal ini melalui paradigma MBS sekolah diberikan  kesempatan  seluas-luasnya  untuk mengurus dan mengatur pelaksanaan pendi- dikan  pada  masing-masing  sekolah.  Pelak- sanaan pendidikan di sekolah dalam tempat yang  berlainan  dimungkinkan  untuk  meng- gunakan  sistem  dan  pendekatan  pembela- jaran  yang  berlainan.  Dalam  keadaan  se- perti itu, maka  Dewan  Pendidikan  dan  Ko- mite  Sekolah  akan  dapat  melaksanakan  pe- ran dan fungsinya sebagai penunjang dalam pelaksanaan  proses  pembelajaran  yang  se- jalan  dengan  kondisi  dan  permasalahan lingkungan  masing-masing  sekolah.   Ko- mite sekolah dapat melaksanakan fungsinya sebagai  partner  dari  kepala  sekolah  dalam mengadakan  sumber-sumberdaya  pendidi- kan dalam rangka melaksanakan pengelola- an  pendidikan  yang  dapat  memberikan  fa- silitasi  bagi  guru-guru  dan  murid  untuk belajar  sebanyak  mungkin,  sehingga  pem- belajaran  menjadi  semakin  efektif.  Keem- pat,  akuntabilitas  pendidikan.  Dalam  era demokrasi  dan  partisipasi,  akuntabilitas pendidikan  tidak  hanya  terletak  pada  pe- merintah,  tetapi  bahkan  harus  lebih  banyak pada  masyarakat  sebagai stakeholder pen- didikan.
Penelitian  ini  berbasis  pada  pende- katan  kualitatif.  Seperti  ungkapan  Bogdan dan Taylor (1992) pendekatan kualitatif di- harapkan  mampu  menghasilkan  suatu  urai- an  yang  mendalam  tentang  ucapan, tulisan,
dan  atau  prilaku  yang  dapat  diamati  dari suatu  individu,  kelompok,  masyarakat,  dan atau  suatu  organisasi  tertentu  dalam  suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pan- dang  yang  utuh,  koprehensif,  dan  holistik. Dengan  pendekatan  ini  diharapkan  dapat dirumuskan  model  penanganan  anak  putus sekolah pada komunitas masyarakat Bajo di wilayah pesisir Kecamatan Tiworo Kabupa- ten  Muna  dengan  mengoptimalkan  peran Komite Sekolah.
Fokus penelitian diarahkan pada up- aya untuk mendeskripsikan dan menganali- sis  (1)  jumlah  anak  putus  sekolah  serta faktor-faktor  penyebabnya;  (2)  persepsi orang  tua  dan  anak  putus  sekolah  terhadap arti  penting  pendidikan;  (3)  usaha-usaha yang  dilaksanakan  oleh  Komite  Sekolah, Diknas  Kabupaten  dan  stakeholder  lainnya dalam mengatasi problem anak putus seko- lah di Kec. Tiworo Kabupaten Muna.
Mengingat tidak ada data yang pasti berapa jumlah anak putus sekolah pada Ko- munitas Suku Bajo di wilayah pesisir Keca- matan Tiworo Kab. Muna, maka untuk me- mperoleh  data  yang  valid  atas  jumlah  anak putus  sekolah  tersebut,  dilakukan  pengum- pulan  data  secara snow  ball yakni  dengan jalan  menetapkan  informan  kunci  lebih  da- hulu  yakni  kepala  desa  dan  tokoh  masya- rakat  setempat.  Dari  informan  kunci  terse- butlah kemudian dilakukan pelacakan  anak putus sekolah dilokasi penelitian.
Pengumpualan  data  dalam  penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth  interview);  dokumentasi  (docu- mentation);    dan  observasi  (observation). Untuk  menjamin  validitas  data  yang  dipe- roleh dari para responden, dilakukan teknik triangulasi sumber dari para informan sam- pai  pada  titik  jenuh  yaitu  suatu  kedaan dimana data yang diperoleh relatif sama.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Realitas Anak Putus Sekolah
Secara  kuantitatif,  jumlah  anak  pu- tus sekolah secara pasti di lokasi penelitian sulit  dilakukan  karena  penelitian  ini  tidak melakukan  survai  secara  keseluruhan  dan tidak  bermaksud  untuk  melakukan  sensus terhadap  jumlah  anak  putus  sekolah.  Na- mun,  secara  kualitatif,  gambaran  tentang anak  putus  sekolah  dapat  dikatakan  sangat tinggi.
Keterangan  kepala  desa    di  Pulau Balu  menjelaskan  bahwa  mereka  yang tamat SD dan SMP di pulau tersebut paling tinggi  4%  dari  keseluruhan  anak  usia sekolah. Bahkan di Pulau Tassipi lebih ting- gi  lagi.  Dapat  dikatakan  rata-rata  anak  di Pulau ini tidak tamat SD, apalagi SMP.

## 2. Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah
Secara  teoritik,  faktor  penyebab  an- ak  putus  sekolah  dapat  dikembalikan  pada dua  faktor  utama  yakni  faktor  internal  me- liputi  kemampuan,  minat,  motivasi,  nilai- nilai  dan  sikap,  ekspektasi  (harapan),  serta persepsi  siswa  tentang  sekolah  dan  faktor eksternal yang meliputi  latar belakang eko- nomi  orang  tua,  persepsi  orang  tua  tentang pendidikan, jarak sekolah dari rumah, hubu- ngan guru-murid, usaha yang dilakukan pe- merintah  (meliputi  pemberian  bantuan  dan pengadaan sarana dan prasarana).

## a) Kemampuan anak dalam belajar
Dilihat dari faktor kemampuan anak dalam  belajar,  umumnya  mereka  tidak  me- ngalami  masalah.  Bahkan  prestasi  mereka rata-rata  baik.  Ini  menunjukkan  bahwa faktor internal anak yang menyebabkan an- ak  putus  sekolah  tidak  dipengaruhi  oleh faktor  ini.  Dengan  kata  lain,  bahwa  anak- anak  putus  sekolah  yang  ada  mempunyai kemampuan  akademik  yang  baik.  Hal  ter- sebut  dibuktikan  oleh  fakta  bahwa  ketika siswa  dari  salah  satu  desa  di  Kecamatan Tiworo  bersekolah  di  tempat  lain,  mereka selalu  unggul  dibanding  dengan  siswa  lain
yang bertempat tinggal dekat dengan fasili- tas belajar. Namun demikian, kondisi terse- but  tidak  cukup  membantu  anak-anak  Bajo ini  untuk  tetap  memilih  bersekolah,  karena mereka  justru  lebih  senang  membantu  ora- ng tuanya sebagai nelayan tradisional.

## b) Minat dan motivasi anak untuk seko- lah
Minat  dan  motivasi  anak  untuk  se- kolah di lokasi penelitian menunjukkan ke- cenderungan  yang  berbeda.  Ada  yang  me- miliki  minat  dan  motivasi  yang  baik  dan ada  pula  yang  kurang.  Rata-rata  anak  yang putus  sekolah  memiliki  minat  yang  besar untuk bersekolah. Namun demikian, kondi- si lingkungan dimana mereka tinggal mem- berikan pengaruh yang buruk bagi pengam- bilan  keputusan  anak-anak  tersebut  untuk kembali bersekolah atau tidak.
Meskipun  demikian,  lingkungan  ju- ga  tidak  selamanya  memberi  pengaruh  ne- gatif.  Dalam  beberapa  kasus  ditemukan bahwa  faktor  kesuksesan  orang-orang  Bajo yang berhasil dalam pendidikannya  mampu memberikan  motivasi  bagi  orang  tua  untuk memacu semangat anak-anak mereka untuk bersekolah.
Kondisi  di  atas  nampaknya  berbeda jauh  dengan  minat  dan  motivasi  anak-anak yang  berdomisili  di  Desa  Tasipi.  Secara umum,  minat,  dan  motivasi  anak-anak  un- tuk sekolah relatif kurang.  Kondisi tersebut menyebabkan anak-anak di daerah ini tidak memiliki  semangat  yang  besar  kembali  ke bangku pendidikan.

## c) Persepsi anak tentang sekolah
Persepsi  anak  terhadap  sekolah  po- sitif atau negatif akan memberikan dampak pada  minat  mereka  untuk  sekolah.  Salah satu persepsi positif dari anak Bajo di lokasi penelitian  adalah  keinginan  bersekolah  ka- rena penting untuk memperoleh ilmu untuk bisa  meraih  kesuksesan.  Persersi  tersebut sangat  positif  yang  dapat  mengantarkan anak-anak  Bajo  kembali  ke  sekolah.  Nam- un, persepsi tentang pentingnya sekolah ju-
ga terkadang tidak dapat mengubah keingi- nan anak-anak Bajo yang besar untuk seko- lah.
Selain persepsi positif, hasil penelu- suran  di  lapangan  juga  menunjukkan  ada- nya  persepsi  negatif  dari  anak-anak  Bajo, seperti  adanya  pandangan  bahwa  dengan sekolah  mereka  tidak  bisa  memperoleh  ua- ng.
Persepsi  negatif  tentang  sekolah yang diperkuat pula oleh dua pandangan di atas,  akan  memberikan  dampak  negatif yang  sangat  beser  terhadap  minat  mereka untuk kembali ke sekolah. Sikap pesimistik dari  anak-anak  dan  orang  tua  mereka  yang demikian,  juga  berkaitan  erat  dengan  kon- disi  kemampuan  ekonomi  keluarga  yang relatif sangat terbatas. Sehingga menyebab- kan  semua  angota  keluarga  harus  terlibat secara aktif mencari penghasilan untuk me- nyokong kehidupan keluarga.

## d) Harapan Anak
Harapan  anak  untuk  kembali  berse- kolah  umunya  tinggi.  Bahkan  siswa  yang putus sekolah tersebut masih memiliki hara- pan untuk bersekolah kembali. Fakta ini di- temukan  ketika  guru  menyambangi  rumah anak-anak yang putus sekolah tersebut. Tu- juannya  untuk  menelusuri  masalah  yang mereka  temui.  Guru  selanjutnya  memberi- kan  masukan  yang  memadai  kepada  orang tua agar anak-anak mereka mau kembali ke sekolah.  Hal  spesifik  misalnya  mencarikan pakaian bekolah bekas untuk dibagikan ke- pada  anak-anak  putus  sekolah  juga  pernah ditempuh oleh kalangan guru.
Uraian di atas, memberikan gambar- an  bahwa  anak-anak  putus  sekolah  umum- nya dapat dikembalikan ke sekolah jika per- masalahan mereka dapat diselesaikan.
e) Aspirasi/Cita-cita anak
Anak-anak putus sekolah masih me- miliki  harapan  untuk  masa  depan  yang  le- bih  baik.  Penelusuran  penelitian  ini  mene- mukan  bahwa  setiap  siswa  di  desa  ini  me- miliki  cita-cita,  seperti:  ingin  jadi  polisi,
kuliah di Kendari, jadi  pengusaha, dan ma- sih  banyak  lagi.  Namun  demikian,  cita-cita tersebut hanya  harapan belaka karena kem- bali bersekolah.

## f) Pekerjaan dan penghasilan orang tua
Sebagai  komunitas  nelayan,  Suku Bajo  umumnya  berada  dibawah  garis  ke- miskinan. Penghasilan mereka hanya cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari de- ngan kualitas gizi yang tidak memadai. Wa- jar jika faktor ini menjadi penyebab banya- knya anak putus sekolah di wilayah ini. Ka- rena  alasan  ekonomi  pula,  banyak  anak- anak  di  Kecamatan  Tiworo  terpaksa  me- ninggalkan  sekolah  untuk  membantu  orang tua mencari ikan dna menjualnya.

## g) Persepsi  Orang  Tua  tentang  Ke- mampuan & Kemauan Anak
Pada  dasarnya  orang  tua  meyakini dengan baik, jika anak-anak mereka mampu dan mau untuk kembali bersekolah. Namun demikian,  lingkungan  pergaulan  teman  se- baya  yang  sudah  meninggalkan  bangku  se- kolah lebih awal ternyata memberikan dam- pak  yang  tidak  dapat  dianggap  enteng.  Ka- rena  pergaulan  teman  sebaya  mempunyai kemampuan  saling  mempengaruhi  satu  sa- ma lain. Sehingga membuat anak-anak Bajo semakin mantap untuk meninggalkan bang- ku sekolah (putus sekolah).

## h) Persepsi Orang tua tentang sekolah
Persepsi  orang  tua  tentang  arti  pen- ting  pendidikan  di  wilayah  penelitian  ini bervariasi. Ada orang tua yang memandang bahwa  pendidikan  itu  sangat  penting  sehi- ngga  mereka  berusaha  mendorong  anak- anaknya  untuk  bersekolah.  Namun,  umum- nya  para  orang  tua  di  wilayah  ini  kurang memperhatikan  pendidikan  anak-anaknya. Karena hal terpenting adalah anak-anak da- pat  membantu  mereka  memenuhi  kebu- tuhan  ekonomi  keluarga  yakni  dengan  me- mbantu orang tua mereka menjadi nelayan.
Kondisi  demikian  merupakan  tanta- ngan  terbesar  bagi  guru  dimana  orang  tua
malah  lebih  memilih  anak-anak  mereka menjadi  pelaut  daripada  harus  kembali menuntut ilmu di sekolah.

## 3. Faktor  Eksternal  yang  Menyebab- kan  siswa  putus  sekolah  (menurut siswa)
Anak-Anak  Bajo  yang  putus  sekol- ah  juga  memiliki  pandangan  sendiri  terha- dap  berbagai  hal  di  luar  diri  mereka  yang dianggap  menjadi  penyebab  meninggalkan sekolah. Berkaitan dengan hal tersebut, ada tiga  hal  utama  yang  menjadi  penyebabnya, yakni  (1)  orang  tua  tidak  mampu  mem- biayai  sekolah  mereka;  (2)  jarak  sekolah yang  terlalu  jauh;  (3)  tidak  ingin  terpisah jauh dari orang tua. Mayoritas penduduk di lokasi penelitian di merupakan nelayan tra- disional  dengan  penghasilan  yang  umum- nya  hanya  cukup  untuk  kehidupan  sehari- hari.  Kondisi  ini  menjadi  penyebab  utama sebagian orang  Bajo di Tiworo tidak mam- pu  menyediakan  biaya  untuk  studi  lanjut anak-anaknya.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka dapat  dianalisis  bahwa  faktor  internal  yang menyebabkan anak putus sekolah  pada ko- munitas  Suku  Bajo  Kecamatan  Tiworo umumnya adalah rendahnya minat dan mo- tivasi anak untuk sekolah disamping adanya persepsi  yang  keliru  tentang  arti  pendi- dikan.  Meskipun  sebenarnya  anak-anak yang  putus  sekolah  memiliki  kemampuan yang  rata-rata  bagus  dan  masih  memiliki sejumlah harapan dan cita-cita untuk sukses dengan melanjutkan pendidikan, namun hal ini  menjadi  tidak  bermanfaat  ketika  minat mereka  untuk  sekolah  rendah  dan  persepsi mereka keliru tentang arti pendidikan. Bagi kebanyakan  anak  putus  sekolah  termasuk para  orang  tua  di  Kecamatan  Tiworo  ber- pendapat  bahwa  sekolah  hanyalah  cara  un- tuk mendapatkan uang, sehingga bila sudah mendapatkan  uang  atau  bisa  bekerja  mem- bantu orang tua dengan menjadi nelayan ini dianggap  sudah  cukup  bagi  mereka.  Pada titik  ini,  menurut  meraka  sekolah  menjadi tidak begitu penting.
Komunitas suku Bajo umumnya be- kerja  sebagai  nelayan  tradisional,  tidak  ada alternatif mata pencaharian lainnya, kecuali beberapa  keluarga  yang  mendiami  Pulau Balu.  Mereka  yang  berdiam  di  Pulau  Balu di  samping  sebagai  nelayan  mereka    juga bekerja  sebagai  pedagang.  Sehingga  peng- hasilan  mereka  dibanding  dengan  orang- orang  Bajo  lainnya  relatif  lebih  sejahtera. Meski  demikian,  persepsi  mereka  yang keliru  tentang  arti  penting  pendidikan  bagi anak-anaknya  telah  berakibat  pada  banyak- nya  anak  putus  sekolah.  Bagi  kebanyakan orang  Bajo,  pendidikan  tidak  lebih  dari  se- kedar  sarana  mendapatkan  kehidupan  yang lebih baik dimasa depan, sehingga jika kon- disi  kehidupan  yang  mereka  harapkan  su- dah didapatkan maka sekolah menjadi tidak begitu  penting.  Hal  tersebut  berlaku  bagi mereka  yang  berkecukupan  secara  eko- nomi.  Sementara  mereka  yang  berada  di bawah  garis  kemiskinan  meskipun  setiap hari  mereka  menghabiskan  waktunya  di laut, namun penghasilan mereka hanya  cu- kup untuk memenuhi makan dengan standar gizi  yang  tidak  memadai.  Kondisi  ini  telah memaksa para orang tua yang memiliki ke- inginan  untuk  menyekolahkan  anak-anak- nya  menjadi  tidak  tercapai  karena  tidak mampu  membayar  biaya  transportasi  kese- kolah  untuk  anak-anaknya  maupun  biaya- biaya lainya yang diperlukan.
Akumulasi dari faktor ekonomi (ke- miskinan),  persepsi  yang  keliru  tentang pendidikan  bagi  kebanyakan  orang  tua  dan anak-anak  mereka  telah  mengakibatkan  la- hirnya  pandangan  tentang  “semakin  tidak perlunya  pendidikan  bagi  anak-anak”.  Pan- dangan  semacam  ini  lalu  mempengaruhi anak-anak  lainya  yang  masih  memiliki  mi- nat  untuk  bersekolah  menjadi  tidak  ber- sekolah.  Artinya,  faktor  lingkungan  per- gaulan menjadi salah satu faktor yang telah menyebabkan  banyaknya  anak  putus  se- kolah  pada  komunitas  suku  Bajo  di  Ke- camatan Tiworo.
4. Upaya  yang  Dilakukan  Pemerintah dan Masyarakat
Untuk  mengatasi  tingginya  angka putus  sekolah  di  Kecamatan  Tiworo,  pe- merintah  setempat  telah  melakukan  upaya penanganan,  yakni  dengan  dengan  mem- bangun  infrastruktur  gedung  sekolah  Se- kolah  Menengah  Pertama  (SMP),  tepatnya di  Desa  Tondasi.  Gedung  Sekolah  tersebut dibangun atas bantuan Pemerintah Belanda. Beberapa  tahun  yang  lalu,  di  wilayah  ini juga  telah  dibangun  SMK  Kelautan  dan telah  menerima  siswa  baru  untuk  beberapa angkatan.
Namun sayangnya, keberadaan fasi- litas  gedung  sekolah  tersebut  tidak  didu- kung  dengan  ketersediaan  guru  yang  me- madai.  Di  wilayah  pesisir  ini  hanya  ada  1 orang  guru PNS dan 2 orang  guru honorer. Hal  ini  menjadi  tantantan  tersendiri  seka- ligus hambatan bagi penanganan anak-anak putus sekolah yang terus bertambah dari ta- hun ke tahun.
Selain  upaya  membangun  infra- struktur  sekolah,  pemerintah  daerah  juga telah  membuka  SMP  Terbuka  yang  di- harapkan  menjadi  salah  satu  jalan  keluar untuk  mengatasi  semakin  besarnya  angka anak putus sekolah di wilayah ini.

## 5. Peran Komite Sekolah
Hasil  penelitian  menunjukkan  bah- wa  Komite  Sekolah  justru  tidak  berfungsi sama sekali, khususnya dalam upaya mem- bantu penanganan anak-anak putus sekolah. Komite  Sekolah    hanya  diperlukan  untuk memenuhi tuntutan kebutuhan administratif ketika pencairan dana  Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

## D. PENUTUP
Ada  beberapa  hal  yang  menjadi simpulan  dari  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan,  yakni  sebagai  berikut.  Pertama, banyaknya  anak  putus  sekolah  pada  Ko- munitas  Suku  Bajo  yang  mendiami  wila- yah  Kecamatan  Tiworo  Kabupaten  Muna
disebabkan  oleh  dua  faktor  utama  yakni faktor  internal  dan  faktor  eksternal  yang saling menguatkan satu sama lain
Kedua,  faktor  internal  yang  men- jadi  penyebab  utama  banyaknya  anak  pu- tus  sekolah  berhubungan  dengan  rendah- nya minat dan motivasi anak untuk sekolah di  samping  adanya  persepsi  yang  keliru tentang arti pendidikan.
Ketiga,  faktor  eksternal  yang  men- yebabkan  anak  putus  sekolah  pada  komu- nitas  suku  Bajo  Kecamatan  Tiworo  berhu- bungan  erat  dengan  masalah  pekerjaan  or- ang  tua.  Persepsi  orang  tua  tentang  arti penting pendidikan yang keliru, faktor eko- nomi  serta  faktor  lingkungan  pergaulan anak-anak setempat. Akumulasi dari fak-tor ekonomi (kemiskinan), persepsi yang keliru tentang  pendidikan  bagi  kebanyakan  orang tua  dan  anak-anak  mereka  telah  menga- kibatkan  lahirnya  pandangan  tentang  “se- makin tidak perlunya pendidikan bagi anak- anak”.
Keempat , usaha-usaha  yang  dila- kukan untuk menangani anak putus sekolah sejauh ini belum dilaksanakan secara serius dan  terkoordinasi.  Usaha  yang  dilakukan hanya sebatas apa yang dilakukan oleh ora- ng  tua  dengan  mendorong  anaknya  untuk kembali bersekolah. Pemerintah melihat fe- nomena  anak  putus  sekolah  diwilayah  ini hanya  sebatas  problem  terbatasnya  sarana dan prasarana pendidikan yang tidak mema- dai sehingga solusinya antara lain dilakukan dengan membangun gedung SMP (sekarang dalam proses penyelesaian), sementara fak- tor persepsi yang keliru dari para orang tua dan  anak  putus  sekolah  sebagai  penyebab banyaknya  anak  putus  sekolah  nampaknya luput dari perhatian pemerintah.
Dari beberapa simpulan di atas,  ada bebrapa  hal  yang  dapat  direkomendasikan, yakni:  pertama,  untuk  mengatasi  problem anak  putus  sekolah  pada  komunitas  Suku Bajo  Kecamatan  Tiworo  harus  dilakukan secara  serius  dengan  melibatkan  segenap
stakeholder  pendidikan,  mengingat  komp- leksitas  penyebab  banyaknya  anak  putus sekolah di wilayah ini.
Kedua , usaha  mengatasi  masalah anak  putus  sekolah  pada  komunitas  Suku Bajo  Di  Kecamatan  Tiworo  perlu  dilaku- kan  pendekatan  yang  efektif  dalam  meng- ubah persepsi para orang tua maupun anak- anak  putus  sekolah  tentang  arti  pentingnya pendidikan  dimasa  depan.  Untuk  maksud ini,  dalam  pelaksanannya  perlu  melibatkan pemerintah  dan  tokoh-tokoh  masyarakat setempat.
Ketiga , program  dalam  jangka  pan- jang  pemerintah  daerah,  perlu  mengusaha- kan pembangunan gedung SD di setiap pu- lau yang belum terdapat  SD di pulau yang bersangkutan, khususnya di Pulau Balu dan Pulau  Katela,  mengingat  anak-anak  di  pu- lau ini terkendala dengan biaya transportasi yang tidak terjangkau bila harus bersekolah dengan  menyebrang  ke  wilayah  daratan (Tondasi). Sementara dalam jangka pendek Dinas  Diknas  Kabupaten  Muna  harus  me- wajibkan pelaksanaan program Paket A dan Paket  B  untuk  membantu  anak-anak  putus sekolah melanjutkan pendidikannya.
Keempat , bahwa untuk  membantu anak  putus  sekolah  kembali  ke  sekolah yang  terhambat  faktor  ekonomi  perlu  di- optimalkan pemanfaatan dana BOS.
Kelima , perlu  dilakukan  penelitian secara  mendalam  tentang  keberadaan  Ko- mite  Sekolah  yang  tidak  berperan  sama sekali  dalam  usaha  untuk  mengatasi  ma- salah anak putus sekolah di wilayah ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Asnawati,  2005, Pandangan  Orang  Tua Terhadap  Pendidikan  Formal  Anak Studi  Di  Kelurahan  Tobimeita  Ke- camatan Abeli Kota Kendari , belum dipublikasikan
Bogdan,  Robert  C  &  Steven  J.  Taylor. 1992. Introduction  to  Qualitative
research  methods:  A  Phenomenolo- gical  approach  in  the  social  scien- ces ,  Alih  bahasa  Arief  Furchan,
Jhon Wiley and Sons. Surabaya: Us- aha Nasional.
Budimansyah,  Dasim, Indikator  Kinerja Dewan  Pendidikan  dan  Komite  Se- kolah ,  Tim  Pengembangan  Dewan Pendidikan  dan  Komite  Sekolah Ditjen Dikdasmen Depdiknas.
Dewo,  Emanuel  Setio,  2003, Pantas  saja banyak  anak  putus  sekolah (www. Vanillamist.com. 13 juni 2006)
Farhan,  Matappa,  2005, Ribuan  Siswa  Pu- tus  Sekolah  di  Polewali  Mandar (http://www.media-indonesia.com)
Hartono,  Rudi,  2007, Rakyat  Miskin  Di- larang  Cerdas ,  (http://www.  Ru- mahkiri.com, 31 Agustus 2007)
Jumri,  2007, Ratusan  Anak  Pendulang  In- tan  Putus  Sekolah ( Gatra.  Com, 31 Agustus 2007).
Kurniawan,  Iwan,  2006, Optimalisasi  Ko- mite  Sekolah ,  Pikiran  Rakyat  On Line, Jumat 27 Januari 2006
Milles,  Matthew  B.  &  A.  Michel  Hu- berman. 1992. An Expanded Source Book:  Qualitative  Data  Analysis ,
Sage Publication, London.
Nara,  Nasrullah,  2006, Pendidikan  Di Pesisir Menuntut Ilmu Di Atas laut ,
(http://www.kompas.com/kompas- cetak/0612/13/humaniora/3169115. htm)
Rijanto,  Dwi  Puji,  2005, Kemiskinan  dan Putus  Sekolah ,    Kompas, Senin,  04
April 2005
Sidi,  Indra  Djati, Panduan  Umum  Dewan Pendidikan  Dan  Komite  Sekolah,
( www_geocities_com-pakguruonli- ne 1. htm, Jumat 12 Oktober 2007)
Sifatu,  2006, Menurunkan  Angka  Putus Sekolah Melalui Modal Sosial Studi
La Manguntara & La Iba: Strategi Penanganan Anak Putus Sekolah pada Suku Bajo Melalui Optimalisasi Peran Komite Sekolah di Kecamatan Tiworo Kabupaten Muna
Di  Kelurahan  Tobimeita  Kecamat- an  Abeli  Kota  Kendari ,  belum  di- publikasikan.
Suryadi, Ace, 2003, Dewan Pendidikan dan Komite  Sekolah;  Mewujudkan  Se- kolah  Sekolah  Yang  Mandiri  dan Otonom ,  Makalah  Disampaikan  pa- da  Sosialisasi  Pemberdayaan  De- wan  Pendidikan  Dan  Komite  Se- kolah selama Juni 2003
Yuga,  Handaya  Wira,  2007, Jutaan  Anak Putus  Sekolah:  Cermin  Pendidikan 62  tahun  Merdeka, Waspada  On- line, Rabu 15 Agustus 2007