## REVIEW OF DECISIONS IN DEFAULT CASES COMPANIES AGAINST WORKERS IN THE PERSPECTIVE OF THE AUTHORITY TO ADJUDICATE DISTRICT COURTS AND INDUSTRIAL RELATIONS DISPUTES

## KAJIAN PUTUSAN PERKARA WANPRESTASI PERUSAHAAN MELAWAN PEKERJA DALAM PERSPEKTIF KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN NEGERI DAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

## Hani Usmandani
Universitas Muhammadiyah Mataram, Lombok, Indonesia
Email: haniusmandani78@gmail.com

## Nurjannah Septyanun
Universitas Muhammadiyah Mataram, Lombok, Indonesia Email: nurjannahs@ummat.ac.id

## Yulias Erwin
Universitas Muhammadiyah Mataram, Lombok, Indonesia Email: yuliaserwin@gmail.com

## ABSTRACT
The subject matter of this study is related to the legal relationship between the Company and workers in the decision of the Company's default case against workers and the application of the authority to adjudicate  in  the  decision  of  a  quo  case.  This  research  is  qualitative  research  with  normative (doctrinal) research type. Using the Legislation approach, conceptual approach, and case approach. Data collection techniques through literature studies, as well as analytical descriptive analysis and deductive methods. The results of the research on the legal relationship between the Company and Workers  are  based  on  the  Collective  Labor  Agreement  stipulated  in  Law  Number  13  of  2003 concerning  Manpower  Jo.  Law  Number  6  of  2023  concerning  the  Stipulation  of  Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law and the authority to  adjudicate  cases  of  default  of  the  Company  against  Workers  is  the  authority  of  the  Industrial Relations  Court.  The  District  Court  does  not  accept  a  quo  lawsuit  because  a  default  dispute  is  a dispute of rights as referred to in Article 1 point 2 of Law Number 2 of 2004 concerning the Settlement of Industrial Relations Disputes.
Keywords: Authority; Judge; Worker; Dispute; default

## ABSTRAK
Pokok  materi  penelitian  ini  terkait  hubungan  hukum  Perusahaan  dengan  pekerja  dalam  putusan perkara  wanprestasi  Perusahaan  melawan  pekerja  dan  penerapan  kewenangan  mengadili  pada putusan perkara a quo .  Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan Jenis penelitian normatif (doktrinal).  Menggunakan  pendekatan  Perundang-Undangan , pendekatan  konseptual,  dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data melalui studi Pustaka, serta analisis d eskriptif analitis dan  metode deduktif .  Hasil  penelitian  hubungan  hukum  Perusahaan  dengan  Pekerja  adalah berdasarkan  Perjanjian  Kerja  Bersama  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor 13  Tahun  2003 Tentang  Ketenagakerjaan  Jo.  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang  dan  kewenangan  mengadili  perkara  wanprestasi  Perusahaan  melawan  Pekerja  adalah kewenangan  Pengadilan  Hubungan  Industrial.  Pengadilan  Negeri  Tidak  menerima  gugatan a  quo
karena sengketa wanprestasi merupakan perselisihan hak sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Kata kunci :  Kewenangan; Mengadili; Pekerja; Perselisihan; wanprestasi.

## I. PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan ( Undang-
Undang Ketenagakerjaan ) Jo. Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2023  Tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang Cipta Kerja  Menjadi  Undang-Undang  (Undang- Undang  Cipta  Kerja),  pada Pasal  1  angka  6 menyatakan Perusahaan  adalah:  a.  Setiap bentuk    usaha  yang  berbadan  hukum  atau tidak,  milik  orang  perseorangan,  milik persekutuan,  atau  milik  badan  hukum,  baik milik  swasta  maupun  milik  negara  yang mempekerjakan  pekerja  /  buruh  dengan membayar  upah  atau  imbalan  dalam    bentuk lain;  b.  Usaha-usaha  sosial  dan  usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan    orang    lain    dengan membayar  upah  atau  imbalan  dalam  bentuk lain.
Dari pengertian Perusahaan pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan Jo. Undang-Undang  Cipta  Kerja , pihak  yang terkait  dengan  perusahaan  adalah  pekerja. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan  Jo.  Undang-Undang  Cipta Kerja menyatakan Pekerja adalah setiap orang
1 Mawardi Khairi dkk., 2021, Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan ,  Cetakan  Pertama,  (Yogyakarta:
Deepublish  /  CV.  Budi  Utama),  hal.  18.
yang  bekerja  dengan  menerima  upah  atau imbalan  dalam  bentuk  lain.  Pekerja  dapat bekerja  pada  Perusahaan  dan  menerima  upah atau imbalan dalam bentuk lain karena adanya hubungan  kerja.  Hubungan  kerja  merupakan permulaan  perikatan  dalam  bidang  hukum ketenagakerjaan antara pekerja dengan perusahaan  untuk  suatu  pekerjaan  yang  telah disepakati syarat dan ketentuannya. 1
Hubungan  Kerja  diatur  pada  Pasal  1 angka  15  Undang-Undang  Ketenagakerjaan Jo.  Undang-Undang  Cipta  Kerja  yang menyatakan Hubungan Kerja adalah hubungan antara  pengusaha  dengan    pekerja  /  buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur  pekerjaan,  upah,  dan  perintah. Adanya hubungan  kerja  antara  pekerja  dengan perusahaan  melalui  mekanisme  perjanjian kerja  merupakan  suatu  hal  yang  lazim  terjadi dalam  bidang  ketenagakerjaan. 2 Perjanjian kerja  menurut  Pasal  1601  a  KUHPerdata adalah  suatu persetujuan bahwa pihak kesatu yaitu buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan  tenaganya  kepada  pihak  lain yaitu  majikan,  dengan  upah  selama  waktu tertentu. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Ketenagakerjaan Jo. Undang- Undang  Cipta  Kerja,  Perjanjian  kerja  adalah
2 Ibid.
perjanjian  antara  pekerja  /  buruh  dengan pengusaha  atau  pemberi  kerja  yang  memuat syarat-syarat  kerja,  hak,  dan  kewajiban  para pihak.
Perjanjian  kerja  sebagai  bagian  dari perjanjian pada umumnya, dalam pembuatannya harus memenuhi syarat syahnya  perjanjian  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  1320  KUHPerdata,  yang  mana  hal tersebut telah  tertuang pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan Jo.
Undang-Undang  Cipta  Kerja , yang  dari ketentuan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan  bahwa  perjanjian  kerja  dikatakan sah apabila perjanjian tersebut dilakukan oleh kedua  belah  pihak  secara  sukarela  (tanpa paksaan) atas sebuah pekerjaan yang disepakati  untuk  dikerjakan  (obyek  kerja)  di mana salah satu pihak memberikan upah atau bentuk lainnya kepada pihak yang mengerjakan pekerjaan yang ditentukan dalam perjanjian.  Salah  satu  hal  yang  tidak  dapat dipaksakan  dalam  perjanjian  kerja  yaitu mengenai pekerja hamil harus mengundurkan diri.  Pada  prinsipnya,  perusahaan  tidak  dapat memaksa  pekerja  untuk  mengundurkan  diri karena  pekerja  hamil,  karena  pada  dasarnya pengunduran  diri  haruslah  didasarkan  pada kemauan  dari  Pekerja  (Pasal  154  huruf  b Undang-Undang Ketenagakerjaan Jo. Undang- Undang  Cipta  Kerja).  Oleh  karena  itu, perjanjian  yang  memuat  klausul  pekerja akan
3 Nurjannah  Septyanun,  (2013), Prinsip  Anti Diskriminasi  Dan  Perlindungan  Hak-Hak  Maternal
diputus  hubungan  kerjanya  karena  hamil adalah  tidak  beralasan  hukum  dan  dianggap batal demi hukum. 3
Dalam  melaksanakan  isi  dari  perjanjian kerja  yang  telah  dibuat  oleh  pekerja  dengan perusahaan, disamping memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan juga mengacu  kepada  Peraturan  Perusahaan  yaitu peraturan  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh pengusaha  yang  memuat  syarat-syarat  kerja dan  tata  tertib  perusahaan.  Selain  patuh terhadap  ketentuan  peraturan  perundang- undangan dan peraturan perusahaan, hubungan kerja  antara  Pekerja  dengan  Perusahaan  juga tunduk  pada  Perjanjian  Kerja  Bersama  yaitu perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara  serikat  pekerja  /  serikat  buruh  atau beberapa  serikat  pekerja/serikat  buruh  yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau  beberapa  pengusaha  atau  perkumpulan pengusaha  yang    memuat  syarat-syarat  kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Jika ada ketentuan  dalam  perjanjian  kerja  yang bertentangan dengan perjanjian kerja bersama, maka  yang  berlaku  adalah    ketentuan    dalam perjanjian  kerja  bersama.
Hubungan  antara  perusahaan  dengan pekerja  berjalan  secara  dinamis,  pada  satu waktu  berjalan  dengan  baik  dan  harmonis, namun  pada  waktu  lain  bisa  muncul permasalahan yang berujung menjadi
Pekerja  Perempuan  Dalam  Perspektif  Keadilan Gender , Jurnal IUS, Vol. I, No. 1, hal. 32.
sengketa.  Agar  tidak  mengganggu  jalannya perusahaan maka jika muncul sengketa antara perusahaan dengan pekerja harus diselesaikan yang  caranya  dapat  diselesaikan  dengan  cara non litigasi yaitu melalui Bipartit dan Tripartit (Mediasi), namun jika dengan cara non litigasi tidak  berhasil,  maka  penyelesaian  sengketa dapat  ditempuh  dengan  cara  litigasi  yaitu mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan.  Apabila cara  litigasi  yang  ditempuh  maka  pelaksanaan penegakan hukumnya diserahkan kepada penguasa,  dalam hal ini  kekuasaan kehakiman. 4
Kekuasaan  kehakiman  adalah  kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  demi terselenggaranya  Negara  Hukum  Republik Indonesia. 5
Kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan  Kehakiman,  yang  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 1999  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  1970  Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,  yang  kemudian  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004
4 Sudikno  Mertokosumo,  2019, Mengenal Hukum  :  Suatu  Pengantar, Cetakan  I,  (Yogyakarta: Maha Karya  Pustaka),  hlm. 175.
5 Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman.
Tentang Kekuasaan Kehakiman dan kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman. Menurut  Amandemen  Pasal  24  ayat  (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970 sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  1999  dan  sekarang  diganti dengan Pasal 2 Jo. Pasal 10 ayat (2) Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009,  Kekuasaan Kehakiman  ( Judicial  Power) di  Indonesia yang  berada  di  bawah  Mahkamah  Agung (MA)  dilakukan  dan  dilaksanakan  oleh beberapa  lingkungan  peradilan  yang  terdiri dari  Peradilan  Umum,  Peradilan  Agama, Peradilan  Militer  dan  Peradilan  Tata  Usaha Negara. 6
Keempat  lingkungan  peradilan  yang berada  dibawah  Mahkamah  Agung  tersebut secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan  hukum  dan  keadilan  dalam kedudukannya  sebagai  Pengadilan  Negara ( state court ). Dengan demikian, Pasal 24 ayat (2) UUD dan Pasal 2 Jo. Pasal 10 ayat (2) UU No 48 Tahun 2009 merupakan landasan sistem peradilan negara di Indonesia, yang dibagi dan terpisah  berdasarkan  yurisdiksi  ( separation court  system  based  on  jurisdiction) . 7 Selain empat lingkup peradilan tersebut, juga terdapat
6 Laila M. Rasyid dan Herinawati, 2015, Hukum Acara  Perdata ,  Cetakan  Pertama,  (Lhokseumawe: Unimal  Press),  hlm. 22.
7 Ibid. ,  hlm. 22-23.
sistem  penyelesaian  sengketa  berdasarkan yurisdiksi  khusus  yang  diatur  dalam  berbagai peraturan perundang-undangan. 8 Pada Pasal 1 angka  8  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman diterangkan  mengenai  Pengadilan  khusus adalah  jenis  pengadilan  yang  memiliki kewenangan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang disebutkan dalam undang-undang. Pengadilan khusus  ini  biasanya  dibentuk  dalam  satu  dari lingkungan  badan  peradilan  yang  berada  di bawah Mahkamah Agung. Di dalam perundang-undangan, dijumpai beberapa pengadilan  khusus  yang  memiliki  yurisdiksi absolut menyelesaikan jenis sengketa tertentu, antara lain: a. Arbitrase, b. Panitia Penyelesaian  Perselisihan  Perburuhan,  c.
Pengadilan
Pajak, d.
Mahkamah Pelayaran. 9 Adanya  pembagian  lingkup peradilan  mengakibatkan  adanya  perbedaan kewenangan mengadili antar peradilan. Setiap peradilan  mempunyai  kewenangan  mengadili jenis sengketa yang berbeda-beda.
Terkait  dengan  sengketa  Perusahaan melawan  Pekerja,  terdapat  perkara  Nomor: 16/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr  yang  telah  diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana tercantum pada Putusan
Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 16/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr tanggal 17 Mei 2022.
8 Ibid. ,  hlm. 24.
9 Ibid, hlm. 25.
Pada  putusan a  quo diuraikan  PT.  AMNT (perusahaan)  mengajukan  gugatan  wanprestasi dengan format gugatan sederhana kepada mantan pekerjanya  yang  telah  diberhentikan  ke Pengadilan  Negeri  Mataram  karena  belum mengembalikan  pinjaman  uang  perumahan. Hubungan kerja antara PT. AMNT dan mantan pekerjanya telah berakhir sebagaimana tercantum pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial  Pada  Pengadilan  Negeri  Mataram Nomor  :  10/Pdt.Sus/2019/PN.Mtr  tanggal  19 Desember 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor  :  918K/Pdt.Sus-PHI/2020  tanggal  28 Juli 2020. 10 Setelah melalui proses persidangan,  gugatan  yang  diajukan  oleh  PT. AMNT  tersebut,  oleh  Pengadilan  Negeri Mataram  diputus  dengan  amar  putusan menyatakan  gugatan tidak dapat diterima dan menyatakan Pengadilan Mataram tidak berwenang mengadili perkara ini. 11 PT. AMNT menolak Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor  :  16/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr  tanggal  17 Mei  2022  sehingga  kemudian  mengajukan keberatan  ke  Pengadilan  Negeri  Mataram, yang selanjutnya Pengadilan Negeri Mataram telah  memeriksa  dan  memutus  keberatan tersebut sebagaimana tercantum dalam
Putusan Keberatan Pengadilan Negeri
Mataram  Nomor  :  16/Pdt.G.S/2022/PN/Mtr tanggal  10  Juni  2022,  yang  amar  putusannya
10 Putusan  Pengadilan  Negeri  Mataram  Nomor: 16/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr  tanggal  17  Mei  2022, hlm. 2 - 9.
menyatakan keberatan yang diajukan oleh PT. AMNT   tidak dapat diterima. 12 Putusan tersebut menimbulkan kebingungan  karena  peraturan  perundang- undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor  2  Tahun  1986  Tentang  Peradilan Umum                  Jo. Undang-Undang Nomor 8  Tahun  2004  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang            Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo. Undang-Undang Nomor  49  Tahun                      2009  Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  1986  Tentang  Peradilan Umum  (UU  Peradilan  Umum),  pada  Pasal 50 menyatakan Pengadilan Negeri  bertugas  dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan  perkara  pidana  dan  perkara perdata di tingkat pertama , dan Kitab Undang Undang  Hukum  Perdata  pada  Pasal  1234 menyatakan  Penggantian  biaya,  kerugian  dan bunga kaena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan  lalai,  tetap  lalai  untuk  memenuhi perikatan  ini,  atau  jika  sesuatu  yang  harus diberikan  atau  dilakukannya  hanya  dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui  waktu  yang  telah  ditentukan , sehingga  apabila  sudah  terlanjur  terjebak dalam  perjanjian  dengan  potensi  wanprestasi tinggi, dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke  Pengadilan  Negeri 13 ,  yang  mana berdasarkan  hal  tersebut  maka  gugatan
12  Putusan  Keberatan  Pengadilan  Negeri Mataram  Nomor :  16/Pdt.G.S/2022/PN/Mtr tanggal 10 Juni  2022,  hlm. 27.
wanprestasi  yang  diajukan  oleh  PT.  AMNT merupakan  perkara  perdata  yang  menjadi kewenangan  absolut  Pengadilan  Negeri,  namun pada  konkretnya  aturan  tersebut  tidak diterapkan  pada  Putusan  Pengadilan  Negeri Mataram  Nomor  :  16/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr tanggal  17  Mei  2022  Jo  Putusan  Keberatan Pengadilan    Negeri    Mataram    Nomor  : 16/Pdt.G.S/2022/PN/Mtr    tanggal    10    Juni 2022.
Selain  alasan  tersebut  di  atas,  terdapat penelitian terdahulu yang mirip yaitu meneliti putusan perkara wanprestasi perusahaan melawan pekerja, yang putusannya menyatakan  Pengadilan  Negeri  berwenang mengadili.  Penelitain  terdahulu  tersebut meneliti  sengketa  antara  Teguh  Permana (Pekerja)  melawan  PT.  Asuransi  Jasaraharja Putera (Perusahaan). Teguh Permana dan PT. Asuransi  Jasaraharja  Putera  mempunyai hubungan  kerja  berdasarkan  Perjanjian  Kerja Nomor:  PG/KT/02/1/2004  tanggal  12  Januari 2004 dan Perjanjian Kerja Nomor: PG/KT/02/XI/2007  tanggal  12  November 2007,  namun  Teguh  Permana  mengakhiri hubungan  kerja  sebelum  kontrak  berakhir. Pada  saat  bekerja  di  Perusahaan,  Teguh Permana menerima beasiswa dari Perusahaan. Pada Perjanjian Kerja Teguh Permana dengan PT. Asuransi Jasaraharja Putera, terdapat poin yang  menyatakan  apabila  Teguh  Permana meninggalkan  Perusahaan  sebelum  kontrak
13  Yahman,  2016, Karakteristik  Wanprestasi dan  Tindak  Pidana  Penipuan:  Yang  Lahir  dari Hubungan  Kontraktual .  Jakarta:  Kencana.
berakhir maka dikenakan kewajiban mengembalikan  seluruh  biaya  Pendidikan yang  telah  dikeluarkan  oleh  Perusahaan sebesar  keseluruhan  biaya  yang  dikeluarkan dikalikan dengan 500%. Perusahaan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan  Negeri,  dan  dikabulkan  oleh Pengadilan Negeri dengan menyatakan Pengadilan Negeri berwenang dalam memutuskan  perkara a  quo ,  dan  menyatakan Teguh Permana telah melakukan wanprestasi. Putusan  Banding  dan  Kasasi  menyatakan Pengadilan Negeri berwenang dalam memutuskan perkara a quo . 14
Persamaan penelitian ini dengan penelitian  terdahulu  adalah  sama  meneliti perkara  wanprestasi  perusahaan  melawan pekerja  yang  diajukan  ke  Pengadilan  Negeri, sedangkan perbedaannya (kebaruannya) adalah: a. pada penelitian ini, dasar hubungan hukum  perusahaan  dengan  pekerja  adalah Perjanjian  Kerja  Bersama,  sedangkan  pada penelitian  terdahulu  dasar  hubungan  hukum adalah  Perjanjian  Kerja;  b.  pada  penelitian ini  Pengadilan  Negeri  Mataram  dinyatakan tidak  berwenang  mengadili,  sedangkan  pada penelitian    terdahulu,    Pengadailan    Negeri dinyatakan  berwenang  mengadili.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas  maka Putusan  Pengadilan  Negeri  Mataram  Nomor: 16/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr tanggal 17 Mei 2022 Jo.  Putusan  Keberatan  Pengadilan  Negeri
14 Yusmita  Sari  dan  Stanislaus  Atalim,  (2018), Konsistensi  Pengadilan  Negeri  Dalam  Memutuskan
Mataram  Nomor:  16/Pdt.G.S/2022/PN/Mtr tanggal 10 Juni 2022 perlu dan penting diteliti, namun  untuk  membatasi  kajian,  adapun permasalahan yang perlu dikaji yaitu pertama , bagaimana hubungan hukum antara Perusahaan  dengan  Pekerja    dalam  Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 16/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr tanggal 17 Mei 2022 Jo.  Putusan  Keberatan  Pengadilan  Negeri Mataram  Nomor:  16/Pdt.G.S/2022/PN/Mtr tanggal  10  Juni  2022  ? Kedua ,  bagaimana penerapan kewenangan mengadili pada Putusan  Pengadilan  Negeri  Mataram  Nomor: 16/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr tanggal 17 Mei 2022 Jo.  Putusan  Keberatan  Pengadilan  Negeri Mataram  Nomor:  16/Pdt.G.S/2022/PN/Mtr tanggal  10  Juni  2022  dalam  perspektif kewenangan mengadili Pengadilan  Hubungan Industrial  dan  Pengadilan  Negeri  ?
Dengan  meneliti  kedua  permasalahan tersebut  maka  akan  diketahui  hubungan hukum perusahaan dengan pekerja, yang mana hubungan hukum tersebut dapat dipergunakan untuk  menganalisa  pengadilan  mana  yang berwenang  mengadili  perkara  wanprestasi perusahaan  melawan  pekerja,  dan  akan diketahui  apakah  benar  Pengadilan  Negeri tidak berwenang mengadili perkara wanprestasi  perusahaan  melawan  pekerja sebagaimana tercantum pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 16/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr tanggal 17 Mei 2022
Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Kerja ,  Jurnal  Hukum Adigama.
Jo.  Putusan  Keberatan  Pengadilan  Negeri Mataram  Nomor:    16/Pdt.G.S/2022/PN/Mtr tanggal  10  Juni  2022.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  yaitu  penelitian  yang  memberikan gambaran  atau  deskripsi  tentang  apa  yang dikaji  /  diamati. 15 Jenis  penelitian  yang digunakan  adalah  normatif  (doktrinal)  yaitu penelitian  untuk  meneliti  dan  mengkaji tentang  hukum  sebagai  norma,  aturan,  asas hukum,  prinsip  hukum,  doktrin  hukum,  teori hukum  dan  kepustakaan  lainnya  untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. 16 Metode  pendekatan  yang  digunakan yaitu pendekatan Perundang-Undangan (statute  approach) yaitu  pendekatan  dengan cara  penelaahan  dan  penerapan  peraturan perundang-undangan  serta  regulasi  yang terkait  dengan  isu  hukum  yang  sedang dipelajari  atau  dianalisis, 17 pendekatan konseptual (conceptual  approach)  yaitu Pendekatan dengan membangun suatu konsep yang akan dijadikan acuan didalam penelitian dengan  beranjak  dari  pandangan-pandangan dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  dalam ilmu  hukum, 18 dan  pendekatan  kasus  ( case approach) yaitu pendekatan dengan cara telaah
15 Muhaimin,  2020, Metode  Penelitian  Hukum , Cetakan  Pertama,  (Mataram:  Mataram  University Press),               hal. 28.
16 Ibid , hal. 48.
17 Ibid , hal. 56.
18 Ibid , hal. 57.
19 Ibid .
mendalam terhadap kasus  konkret yang terkait dengan  isu  hukum  yang  sedang  dipelajari.
Pendekatan ini menggunakan putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan hukum  yang  tetap  ( inkracht  van  gewijsde ) terkait  dengan  isu  hukum  tersebut. 19
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan yaitu  sumber  bahan  hukum  yang  terdiri  dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dikumpulkan melalui studi  pustaka  ( bibliography  study )  dan dianalisa  menggunakan  penalaran  hukum ( legal  reasoning )  yaitu  proses  penyeleksian dan  pertimbangan  fakta  hukum  dalam  situasi tertentu dari sudut pandang aturan hukum dan pengambilan kesimpulan mengenai pertanyaan hukum yang berdasarkan interpretasi hukum yang jelas dan meyakinkan dengan  melibatkan  tujuan  hukum  seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan 20
Metode analisa yang digunakan adalah metode deskriptif analitis yaitu metode atau pendekatan  dalam  penelitian  hukum  yang bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  yang akurat  tentang  hukum  yang  ada  dan  berlaku pada  suatu  wilayah  atau  negara 21 dan  metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari keadaan yang umum atau penemuan yang  khusus  dari yang  umum.
20 J.A.C.  Vel,  R.  Simarmata,  L.R.  van Veldhuizen,  and  A.W.  Bedner  (ed),  2022, Inovasi Pendidikan        Hukum  di Indonesia: Teori, Petunjuk dan Praktik , (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada), hal. 16.
21 Salim,  and  Erlies  Septiana  Nurbani,  2016, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis, 3rd ed,  (Mataram: Rajawali Pers).

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Hubungan  Hukum  Perusahaan dengan  Pekerja  dalam  Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor:  16/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr tanggal  17  Mei  2022  Jo  Putusan Keberatan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 16/Pdt.G.S/2022/PN/Mtr  tanggal 10  Juni  2022.
Putusan  Pengadilan  Negeri  Mataram Nomor:  16/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr  tanggal  17 Mei  2022  Jo.  Putusan  Keberatan  Pengadilan
Negeri Mataram Nomor:
16/Pdt.G.S/2022/PN/Mtr tanggal 10 Juni 2022 berawal  dari  Gugatan  Wanprestasi  dengan format Gugatan Sederhana yang diajukan oleh PT. Amman Mineral Nusa Tenggara ( in casu Penggugat)  kepada  Sigid  Wisnu  Hermawan ( in  casu Tergugat).
Untuk membuktikan dalil-dalil
gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat
P  –  1  sampai  dengan  P  –  18,  dan  untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat T – 1 sampai dengan T – 11.
Bahwa  Pasal  133  Undang-Undang Ketenagakerjaan  Jo.  Undang-Undang  Cipta Kerja menyatakan Ketentuan mengenai persyaratan  serta  tata  cara  pembuatan, perpanjangan,  perubahan,  dan  pendaftaran perjanjian  kerja  bersama  diatur  dengan Keputusan  Menteri.  Bahwa  Permenaker
Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Tata  Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (Permenaker Peraturan  Perusahaan  dan  Perjanjian  Kerja Bersama), pada Pasal 28 ayat (1) menyatakan PKB ditandatangani oleh direksi  atau pimpinan  perusahaan,  ketua  dan  sekretaris serikat  pekerja  /  serikat  buruh  di  Perusahaan, dan  pada  Pasal  30  ayat  (1)  menyatakan Pengusaha mendaftarkan PKB kepada instansi yang menyelenggarakan urusan  pemerintahan di  bidang  ketenagakerjaan.
Dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat  dan  Tergugat  yang  mempunyai kaitan  dengan  hubungan  hukum  Penggugat dan Tergugat adalah bukti surat P  – 4 berupa Perjanjian Kerja Bersama PT. Newmont Nusa Tenggara Periode 2015 – 2016, dan bukti surat P  –  5  berupa  Perjanjian  Kerja  Bersama  PT. Amman Mineral Nusa Tenggara Periode 2017 –  2018.  Berdasarkan  fakta  Perjanjian  Kerja Bersama  PT.  Newmont  Nusa  Tenggara Periode  2015  –  2016,  dan  Perjanjian  Kerja Sama  PT.  Amman  Mineral  Nusa  Tenggara Periode 2017 – 2018, telah ditandatangani oleh Perusahaan  dan  Serikat  Pekerja,  dan  telah didaftarkan ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Republik  Indonesia,  sehingga telah  sesuai  ketentuan  Pasal  28  ayat  (1)  dan Pasal  30  ayat  (1)    Permenaker  Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama, dan kemudian  telah  disahkan  dalam  bentuk keputusan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang  mana
berdasarkan hal tersebut maka bukti surat P – 4 dan bukti surat P – 5 adalah sah, berkekuatan hukum, dan mempunyai kekuatan pembuktian mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat,  dengan  demikian  hubungan  hukum antara  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah hubungan  hukum  antara  Perusahaan  dengan Pekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang Ketenagakerjaan    Jo.    Undang-Undang  Cipta Kerja.
3.2 Analisis  Penerapan  kewenangan mengadili pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor:  16/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr tanggal  17  Mei    2022  Jo  Putusan Keberatan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 16/Pdt.G.S/2022/PN/Mtr  tanggal 10  Juni  2022  dalam  perspektif kewenangan mengadili Pengadilan Hubungan
Industrial dan
Pengadilan  Negeri. Putusan  Pengadilan  Negeri  Mataram
Nomor: 16/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr tanggal
17 Mei 2022 Jo. Putusan Keberatan Pengadilan Negeri Mataram Nomor :
16/Pdt.G.S/2022/PN/Mtr  tanggal  10  Juni 2022, hakim  Tunggal  dan  majelis  hakim Pengadilan  Negeri  Mataram,  secara  tegas memutus  Pengadilan  Negeri  Mataram  tidak
22 Joko  Widarto,  (2016), Penerapan  Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar (Studi Putusan
berwenang  mengadili  perkara  yang  diajukan oleh  Penggugat  karena  perkara  tersebut merupakan Perkara Hubungan Industrial yang menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, namun pada pertimbangan putusan tidak dijelaskan gugatan yang  diajukan  oleh  Penggugat  termasuk perselisihan hak, atau perselisihan kepentingan,  atau  perselisihan  pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja  /    serikat    buruh    dalam    satu perusahaan.
Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman  yang  bebas  dan  merdeka  terdapat asas  yang  bersifat  universal  yaitu  asas res judicata  pro  Veritate  habetur yang  artinya putusan  hakim  harus  dianggap  benar 22 sehingga  berdasarkan  asas  tersebut  maka Putusan  Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 16/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr tanggal 17 Mei 2022 Jo.  Putusan  Keberatan  Pengadilan  Negeri Mataram  Nomor  :  16/Pdt.G.S/2022/PN/Mtr tanggal  10  Juni  2022  harus  dinggap  benar walaupun  terdapat  ketidak  jelasan  /  ketidak pastian  dalam  pertimbangan  hukumnya.
Menurut  Gustav  Radbruch,  salah  satu tujuan  hukum  adalah  Kepastian  Hukum ( Rechtssicherheit )  yaitu  bahwa  kepastian merupakan  tuntutan  hukum,  ialah  supaya hukum  menjadi  positif  dalam  artian  berlaku
Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013) , Jurnal Lex Jurnalica, Vol.  13 No.  1, hal. 67.
dengan pasti. 23
Karena  dalam  Putusan  Pengadilan Negeri
Mataram
Nomor: 16/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr tanggal 17 Mei 2022
Jo.  Putusan  Keberatan  Pengadilan  Negeri Mataram  Nomor  :  16/Pdt.G.S/2022/PN/Mtr tanggal 10 Juni 2022 terdapat ketidak jelasan / ketidak pastian dalam pertimbangan hukumnya, sedangkan menurut Gustav Radbruch  hukum  harus  berlaku  dengan  pasti, maka  perlu  dianalisa  apakah  perselisihan antara  Penggugat  dan  Tergugat  termasuk perselisihan hak, atau perselisihan kepentingan,  atau  perselisihan  pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh dalam  satu Perusahaan yang menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan  Industrial,  atau  termasuk  perkara wanprestasi    yang    menjadi    kewenangan Pengadilan  Negeri.
Untuk  mengetahuinya  maka  perlu diuraikan  mengenai  Pengadilan  Negeri  dan perkara  yang  menjadi  kewenangannya  serta Pengadilan  Hubungan  Industrial  dan  perkara yang menjadi kewenangannya, dan kemudian dihubungkan dengan perselisihan yang terjadi antara Penggugat  dan  Tergugat.
Pengadilan  Negeri  adalah  salah  satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan  umum  yang  berkedudukan  di Kotamadya  atau  di  ibu  kota  Kabupaten,  dan daerah hukumnya meliputi wilayah
23 Satjipto    Rahardjo,    2014, Ilmu    Hukum,
Cetakan 8, (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti),  hal. 19.
Kotamadya  atau  Kabupaten  (vide  Pasal  3  Jo. Pasal  4  UU  Peradilan  Umum).  Selanjutnya Pasal  50  Undang-Undang  Peradilan  Umum menyatakan  Pengadilan  Negeri  bertugas  dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan  perkara  pidana  dan  perkara perdata di tingkat pertama.
Berdasarkan  Pasal  50  Undang-Undang Peradilan  Umum  yang  menjadi  kewenangan Pengadilan Negeri adalah memeriksa, mengadili,  dan  memberi  putusan  terhadap perkara  perdata  dan  perkara  pidana  pada umumnya.  Yang  termasuk  dalam  perkara perdata  umum  adalah  wanprestasi  dan Perbuatan Melawan Hukum.
Wanprestasi  diatur  dalam  Pasal  1243 KUHPerdata  yang  menyatakan  Penggantian biaya,  kerugian  dan  bunga  karena  tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila  debitur,  walaupun  telah  dinyatakan  lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika  sesuatu    yang  harus  diberikan  atau dilakukannya  hanya  dapat  diberikan  atau dilakukannya  dalam  waktu  yang  melampaui waktu  yang  telah  ditentukan,  dan  Perbuatan Melawan  Hukum  diatur  dalam  Pasal  1365 KUHPerdata yang menyatakan Tiap perbuatan yang  melanggar  hukum  dan    membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang  menimbulkan  kerugian  itu  karena kesalahannya  untuk  menggantikan  kerugian tersebut.
Pengadilan  Hubungan  Industrial  adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa,  mengadili,  dan  memberi  putusan terhadap  perselisihan  hubungan  industrial ( vide Pasal  1  angka  17  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2004  Tentang  Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial).
Perselisihan hubungan industrial sebagaimana dimaksud  pada  Pasal  1  angka  17  Undang- Undang  Penyelesaian  Hubungan  Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau  gabungan  pengusaha  dengan  pekerja  / buruh  atau  serikat    pekerja  /  serikat  buruh karena  adanya  perselisihan  mengenai  hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan  hubungan  kerja  dan  perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh dalam satu Perusahaan  ( vide Pasal  1  angka  1  Undang- Undang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan Industrial).
Berdasarkan Pasal 1 angka 17 jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial, yang menjadi  kewenangan  Pengadilan  Hubungan Industrial  adalah  memeriksa,  mengadili,  dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan  industrial  antara  pengusaha  atau gabungan  pengusaha  dengan  pekerja  / buruh  atau  serikat  pekerja  /  serikat  buruh mengenai  perselisihan  hak,  perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan  kerja  dan  perselisihan  antar  serikat pekerja      /    serikat    buruh    dalam      satu
perusahaan.
Pengertian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan  kerja  dan  perselisihan  antar  serikat pekerja / serikat buruh dalam satu  Perusahaan sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  1  angka  1 Undang-Undang  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan Industrial adalah: a. Pasal 1 angka 2 menyatakan Perselisihan Hak adalah perselisihan  yang  timbul  karena  tidak dipenuhinya  hak,  akibat  adanya  perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan  peraturan  perundang-undangan, perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan,  atau perjanjian  kerja  Bersama ; b.  Pasal  1  angka  3 menyatakan  Perselisihan  Kepentingan  adalah perselisihan  yang  timbul  dalam  hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai  pembuatan,  dan/atau  perubahan syaratsyarat  kerja  yang  ditetapkan  dalam perjanjian  kerja,  atau  peraturan  perusahaan, atau perjanjian kerja Bersama; c. Pasal 1 angka 4 menyatakan Perselisihan Pemutusan Hubungan  Kerja  adalah  perselisihan  yang timbul  karena  tidak  adanya  kesesuaian pendapat  mengenai  pengakhiran  hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak; d. Pasal 1 angka 5 menyatakan Perselisihan Antar Serikat  Pekerja  /  Serikat  Buruh  Dalam  Satu Perusahaan  adalah  perselisihan  antara  serikat pekerja / serikat buruh dengan serikat pekerja / serikat  buruh  lain  hanya  dalam  satu perusahaan,  karena tidak adanya persesuaian paham  mengenai  keanggotaan,  pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikat  pekerjaan.
Dari  dalil  gugatan  Penggugat,  yang dipermasalahkan  oleh  Penggugat  adalah Tergugat tidak melakukan kewajibannya yaitu tidak mengembalikan pinjaman uang perumahan  (OLA)  sebagaimana  diatur  dalam Perjanjian  Kerja  Bersama  kepada  Penggugat sebesar Rp. 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh  ratus  ribu  rupiah).  Menurut  Penggugat perbuatan Tergugat tersebut  merupakan wanprestasi  yang  mengakibatkan  Penggugat menderita kerugian.
Mengenai pembayaran OLA dari Penggugat  kepada  Tergugat,  pada  bulan Desember  2015,  Penggugat  telah  membayar OLA  kepada  Tergugat  untuk  periode  4  tahun dimuka, yaitu  periode Desember 2015 sampai dengan  periode  November  2019  sebesar  Rp. 106.800.000,- (seratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) ( vide bukti surat P – 6 berupa bukti transfer periode tanggal 21 Desember 2015 ke Nomor Rekening 0041720588 atas nama Sigid Wisnu Hermawan / in casu Tergugat, dan vide bukti surat P - 7 berupa hasil print out Payroll Slip Periode  Desember  2015  atas  nama  Sigid Wisnu  Hermawan  / in    casu Tergugat), dengan  rincian  pembayaran: 1) untuk periode Desember  2015  sampai  dengan  November 2016 (1 tahun) sebesar Rp. 26.700.000,- (dua puluh  enam  juta  tujuh  ratus  ribu  rupiah);  2) untuk  periode  Desember  2016  s/d  November
24 Pasal  1404  KUHPerdata  menyatakan Jika kreditur  menolak  pembayaran,  maka  debitur  dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas apa yang harus  dibayarnya,  dan  jika  kreditur  juga  menolaknya, maka  debitur  dapat  menitipkan  uang  atau  barangnya kepada Pengadilan. Penawaran demikian, yang diikuti
2019  (3    tahun)    sebesar    Rp.  80.100.000,- (delapan  puluh  juta  seratus  ribu  rupiah).
Setelah menerima pembayaran OLA dari Penggugat,  hubungan  kerja  antara  Penggugat dan  Tergugat  telah  berakhir  sejak  tanggal  8 Juni  2018  sebagaimana  tercantum  dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 10/Pdt.Sus/2019/PN.Mtr
tertanggal 19
Desember 2019  ( vide bukti surat P  – 8)  yang dikuatkan  oleh  Putusan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor  918K/Pdt.Sus- PHI/2020  tertanggal  28  Juli  2020  ( vide bukti surat  P  –  9).  Putusan  yang  telah  berkekuatan hukum tetap ( inkrach ) tersebut telah dilaksanakan  oleh  Penggugat  dengan  cara mengajukan  permohonan  konsinyasi 24 ke Pengadilan  Negeri  Mataram  tertanggal  3 Desember  2020  dan  Pengadilan  Negeri Mataram telah memberikan penetapan sebagaimana  tercantum  dalam  Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor
2/Pdt.P.Kons/2021/PN.Mtr,  tanggal  6  Maret 2021  ( vide bukti  surat P - 10).
Pada bukti surat P – 4 berupa Perjanjian Kerja  Sama  PT.  Newmont  Nusa  Tenggara Periode  2015  -  2016  dan  bukti  surat  P  –  5 berupa  Perjanjian  Kerja  Sama  PT.  Newmont Nusa Tenggara Periode 2017 – 2018 yaitu pada lampiran  II,  halaman  66  -  68  ditentukan
dengan  penitipan,  membebaskan  debitur  dan  berlaku baginya  sebagai  pembayaran,  asal  penawaran  itu dilakukan  menurut  undang-undang,  sedangkan  apa yang dititipkan secara demikian adalah atas tanggungan kreditur .
apabila  hubungan  kerja  berakhir  sebelum selesainya  masa  waktu,  maka  Tergugat diwajibkan  untuk  mengembalikan  sisa  dana OLA yang telah diterimanya kepada Penggugat. Karena hubungan kerja Penggugat dan  Tergugat  berakhir  pada  tanggal  8  Juni 2018,  maka  Tergugat  mempunyai  kewajiban kepada  Penggugat  untuk  mengembalikan Pembayaran  OLA  untuk  periode  Desember 2018 sampai dengan November  2019  sebesar Rp. 26.700.000,- (dua  puluh  enam  juta  tujuh ratus  ribu  rupiah).
Terhadap  kewajiban  Tergugat  tersebut, Penggugat telah mengirimkan surat pemberitahuan  kepada Tergugat  sebagaimana tercantum  pada  bukti  surat  P  –  11  sampai dengan  bukti  surat  P  -  15.  Namun  walaupun telah dilakukan penagihan berkali-kali, Tergugat tidak mau membayarkan kewajibannya  kepada  Penggugat.  Selanjutnya terhadap  Tergugat  telah  diberikan  Somasi sebagaimana tercantum  pada  bukti  surat P – 16  sampai  dengan  bukti  surat  P - 18). Namun walaupun  telah  diberikan  Somasi  Pertama sampai dengan Surat Somasi Ketiga, Tergugat tetap  tidak  melaksanakan    kewajibannya kepada  Penggugat.
Pasal  1238  KUHPerdata  menyatakan Debitur dinyatakan lalai dengan  surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan  itu,  atau  berdasarkan  kekuatan  dari perikatan  sendiri,  yaitu  bila  perikatan  ini mengakibatkan  debitur  harus  di  anggap  lalai dengan lewatnya  waktu  yang  di  tentukan dan Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan
Penggantian  biaya, kerugian dan bunga karena tak  dipenuhinya  suatu  perikatan  mulai diwajibkan,  bila  debitur,  walaupun  telah dinyatakan  lalai,  tetap  lalai  untuk  memenuhi perikatan  itu,  atau  jika  sesuatu  yang  harus diberikan  atau  dilakukannya  hanya  dapat diberikan  atau  dilakukannya  dalam  waktu yang    melampaui    waktu    yang    telah ditentukan.
Perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat  melewati  waktu  yang  telah ditentukan  dalam  Surat  Penagihan  dan  tetap tidak  melaksanakan  kewajibannya  walaupun telah diberikan Somasi adalah telah memenuhi ketentuan  Pasal  1238  KUHPerdata,  dengan demikian Tergugat telah melakukan wanprestasi  kepada  Penggugat.  Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan timbulnya  kerugian  bagi  Penggugat,  oleh karena  itu  maka  berdasarkan  Pasal  1243 KUHPerdata,    Tergugat    wajib    mengganti kerugian  yang  dialami  Penggugat.
Dari  dalil  gugatan  Penggugat  dan  dari dalil  bantahan  Tergugat,  dan  dihubungkan dengan  uraian  pada  pembahasan  mengenai hubungan  hukum  antara  Penggugat  dengan Tergugat, Perjanjian Kerja Bersama merupakan  dasar  hubungan  antara  Penggugat dengan Tergugat.
Secara formal Perjanjian Kerja Bersama antara  Penggugat  dengan  Tergugat  dapat dilihat  dalam  bukti  surat  yang  diajukan  oleh Pengugat  yaitu  bukti  surat  P  –  4  berupa Perjanjian Kerja Bersama PT. Newmont Nusa
Tenggara Periode 2015 - 2016, dan bukti surat P  –  5  berupa  Perjanjian  Kerja  Bersama  PT. Amman Mineral Nusa Tenggara Periode 2017 –  2018.  Fakta-fakta  yang  tercantum  pada Perjanjian  Kerja  Bersama  tersebut  di  atas adalah:  1)  Perjanjian  Kerja  Bersama  Periode 2015  –  2016  dibuat  oleh  PT.  Newmont Nusa Tenggara dengan Serikat Pekerja PT.
Newmont  Nusa  Tenggara  yaitu  SPSI  PT. Newmont Nusa Tenggara dan SPAT Samawa PT. Newmont Nusa Tenggara, kemudian telah ditandatangani  oleh  Perusahaan  dan  Serikat Pekerja, dan telah didaftarkan ke Kementerian Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia, dan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  telah disahkan    dalam    bentuk    Keputusan;  2) Perjanjian  Kerja  Bersama  Periode    2017  – 2018  dibuat  oleh  PT.  Amman  Mineral  Nusa Tenggara dengan Serikat Pekerja PT. Amman Mineral  Nusa  Tenggara  yaitu  SPSI  PT. Amman  Mineral  Nusa  Tenggara,  SPAT  PT. Amman Mineral Nusa Tenggara, dan SPN PT. Amman  Mineral  Nusa  Tenggara,  kemudian telah  ditandatangani  oleh  Perusahaan  dan Serikat  Pekerja,  dan  telah  didaftarkan  ke Kementerian  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Republik  Indonesia,  dan  oleh  Kementerian Tenaga  Kerja  dan    Transmigrasi    Republik Indonesia    telah    disahkan    dalam    bentuk keputusan.
Berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas
25 Outside  Living  Assistance (OLA)  merupakan bantuan keuangan yang diberikan kepada pekerja yang berhak  termasuk  Tergugat  sebagai  pengganti  fasilitas
maka Perjanjian Kerja Bersama yang menjadi  dasar  hubungan  hukum  Penggugat dan  Tergugat  merupakan  perjanjian  yang dibuat  bukan  secara  pribadi  antara  Tergugat dengan  Penggugat,  melainkan  secara  partai antara  Perusahaan  ( in  casu Penggugat)  dan Serikat  Pekerja.
Pada  Perjanjian  Kerja  Bersama  PT. Newmont Nusa Tenggara Periode 2015 – 2016 ( vide bukti  surat  P  –  4),  dan  Perjanjian Kerja Bersama PT. Amman Mineral Nusa Tenggara Periode 2017 – 2018 ( vide bukti  surat P – 5) tercantum mengenai Outside Living Assistance (OLA) 25 yang  dipermasalahkan  dalam gugatan  Penggugat  yaitu  tercantum  pada lampiran  II,   halaman  66 - 68.
Pengaturan  Perjanjian  Kerja  Bersama tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan  Jo.  Undang-Undang  Cipta Kerja,  yaitu  pada  Pasal  1  angka  21  yang menyatakan  Perjanjian  Kerja  Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara  serikat  pekerja/serikat  buruh  atau beberapa  serikat  pekerja/serikat  buruh  yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau  beberapa  pengusaha  atau  perkumpulan pengusaha  yang  memuat  syarat-syarat  kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
Dalam  KUHPerdata  juga  terdapat pengaturan mengenai Perjanjian Kerja sebagaimana  tercantum  pada  Pasal  1601  a
akomodasi dan makan yang disediakan oleh Penggugat dengan beberapa ketentuan, salah satunya pengambilan OLA dimuka.
sampai  dengan  Pasal  1601  x  KUHPerdata, namun pada                   pasal-pasal KUHPerdata tersebut  tidak  dijelaskan  secara  khusus mengenai Perjanjian              Kerja Bersama, dengan  demikian  maka  Undang-Undang Ketenagakerjaan  Jo.  Undang-Undang  Cipta Kerja adalah lebih khusus mengatur mengenai
Perjanjian
Kerja Bersama daripada KUHPerdata.
Dikutip  oleh  Maria  Farida 26 dan  Jimly Asshiddiqie 27 ,  teori  Hans  Kelsen  yang disebut  dengan Stufenbau  des  Recht (hierarki hukum)  atau Stufentheorie (jenjang  hukum),
Prinsip  hirarki  norma  hukum  adalah  dasar penting  dalam  sistem  hukum  yang  berlaku di  banyak  negara.  Teori  Hans  Kelsen  yang disebut Stufenbau  theory (hierarki  hukum), menyatakan bahwa suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih  tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang               disebut norma  dasar, 28 karena  itu  Hans  Kelsen cenderung  menggunakan  prinsip: 29 a.  hukum yang  lebih  tinggi  mengesampingkan  hukum yang lebih rendah; b. hukum yang lebih khusus mengesampingkan  hukum  yang  lebih  umum; c. Hukum yang lebih baru mengesampingkan
26 Maria  Farida  Indrati,  2020, Ilmu  Perundang- Undangan  2  :  Proses  dan  Teknik  Pembentukannya , Cetakan 23,  (Yogyakarta:  Kanisius),  Hlm. 25.
27 Jimly  Asshiddiqie,  2018, Teori  Hans  Kelsen Tentang  Hukum ,  Cetakan  Kelima,  (Jakarta:  Konstitusi Press (Konpress),  Hlm. 107.
28 Yogi  Hadi  Ismanto  dkk,  (2023), Studi  Kritis Karakteristik  Paradigma  Putusan  Hakim  terhadap  Uji
hukum yang lebih lama; d. Hukum yang lebih menyangkut kepentingan umum mengesampingkan  hukum    yang    kurang menyangkut  kepentingan  umum.
Berdasarkan  Teori  Hierarki  Hukum Hans  Kelsen  yaitu  aturan  hukum  yang    lebih khusus  mengenyampingkan  aturan  hukum yang  umum  ( lex  specialis  derograt  lex genenaralis ),  maka  terhadap  perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang hubungan hukumnya  didasarkan  pada  Perjanjian  Kerja Bersama,  penyelesaian  sengketanya  termasuk mengenai tindakan wanprestasi dari salah satu pihak  adalah  lebih  tepat  menggunakan Undang-Undang Ketenagakerjaan Jo. Undang- Undang Cipta Kerja dan peraturan perundang- undangan  khusus  lain  yang  relevan  daripada menggunakan  KUHPerdata.
Pasal  1  angka  22  Undang-Undang Ketenagakerjaan  Jo.  Undang-Undang  Cipta Kerja  menyatakan  Perselisihan  hubungan industrial  adalah  perbedaan  pendapat  yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh  atau  serikat  pekerja  /  serikat buruh  karena  adanya  perselisihan  mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan  hubungan  kerja  serta  perselisihan antar  serikat  pekerja/serikat buruh  hanya
Materiil           Putusan Mahkamah Agung Nomor 72 P/HUM/2022 Tentang Upah Minimum , Jurnal Jurisprudence, Vol. 13 No. 1,   hal. 11.
29 Arfin  dan  Leonarda  Sambas  K,  2016, Teori- Teori Hukum Klasik dan Kontemporer , (Bogor: Ghalia Indonesia),  hlm. 102-103.
dalam satu perusahaan.
Ketentuan  pada  Pasal  1  angka  22 Undang-Undang Ketenagakerjaan Jo. Undang- Undang  Cipta  Kerja  tersebut  di  atas  adalah sama dengan ketentuan pada  Pasal 1 angka 1 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004 Tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan Industrial,  dengan  demikian  maka  peraturan perundang-undangan khusus lain yang relevan dengan  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  Jo. Undang-Undang  Cipta  Kerja  adalah  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2004  Tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial. Sebagaimana telah dijelaskan Perselisihan  Hubungan  Industrial  adalah perbedaan            pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja / buruh atau serikat pekerja  /  serikat  buruh  karena  adanya perselisihan  mengenai  hak,  perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan  kerja  dan  perselisihan  antar  serikat pekerja / serikat buruh dalam satu Perusahaan (vide  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang Penyelesaian    Perselisihan    Hubungan Industrial).
Berdasarkan  fakta  Penggugat  telah membayarkan  OLA  kepada  Tergugat  untuk periode  4  tahun  dimuka,  yaitu  periode Desember  2015  sampai  dengan  periode November  2019  sebesar  Rp.  106.800.000,- (seratus  enam  juta  delapan  ratus  ribu  rupiah) ( vide bukti  surat  P  –  6  berupa  bukti  transfer periode tanggal 21 Desember 2015 ke Nomor
Rekening 0041720588 atas nama Sigid Wisnu Hermawan / in casu Tergugat, dan vide bukti surat P - 7 berupa hasil print out Payroll Slip Periode  Desember  2015  atas  nama    Sigid Wisnu  Hermawan  / in  casu Tergugat).
Berdasarkan  fakta  ketentuan  mengenai OLA  diatur  dalam  Perjanjian  Kerja  Bersama PT. Newmont Nusa Tenggara Periode 2015 – 2016  ( vide bukti  surat  P  –  4),  dan  Perjanjian Kerja  Bersama  PT.  Amman  Mineral  Nusa Tenggara  Periode  2017  –    2018  ( vide bukti surat P – 5), yang mana pada Perjanjian Kerja Bersama  (PKB)  tersebut  ditentukan  apabila hubungan  kerja  berakhir  sebelum  selesainya masa waktu, maka  Tergugat diwajibkan untuk mengembalikan  sisa  dana  OLA  yang  telah diterimanya kepada Penggugat. Karena hubungan  kerja  Penggugat  dan  Tergugat berakhir  pada  tanggal  8  Juni  2018,  maka Tergugat  mempunyai  kewajiban  kepada Penggugat untuk mengembalikan Pembayaran OLA  untuk  periode  Desember  2018  sampai dengan                November    2019    sebesar    Rp. 26.700.000,-    (dua    puluh    enam    juta    tujuh ratus  ribu  rupiah).
Berdasarkan hal tersebut maka perselisihan  antara  Penggugat  dan  Tergugat yaitu tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat  mengembalikan  Pembayaran  OLA untuk periode Desember 2018 sampai dengan November 2019 sebesar Rp. 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Penggugat  merupakan  perselisihan  yang timbul  karena  tidak  dipenuhinya  hak,  akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran
terhadap  ketentuan  perjanjian  kerja  bersama, dengan  demikian  maka  perselisihan  antara Penggugat dan Tergugat merupakan perselisihan  hak  sebagaimana  dimaksud  pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, oleh karena itu walaupun tindakan Tergugat  tidak mengembalikan  Pembayaran  OLA  untuk periode  Desember  2018  sampai  dengan November 2019 sebesar  Rp. 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Penggugat  merupakan  perbuatan  wanprestasi, namun  karena  perselisihan  antara  Penggugat dan  Tergugat  merupakan  perselisihan  hak sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  1  angka  2 Undang-Undang  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan  Industrial maka perselisihan antara Penggugat  dan  Tergugat  harus  diselesaikan melalui  Pengadilan  Hubungan  Industrial bukan pada peradilan umum, dengan demikian perselisihan  antara  Penggugat  dan    Tergugat merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan  Industrial.

## IV. KESIMPULAN
Hubungan  Hukum  antara  Perusahaan dengan  Pekerja  pada  Putusan  Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 16/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr tanggal 17 Mei 2022
Jo.  Putusan  Keberatan  Pengadilan  Negeri Mataram  Nomor:  16/Pdt.G.S/2022/PN/Mtr tanggal      10    Juni      2022,  adalah  hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang Ketenagakerjaan  Jo.  Undang-Undang  Cipta
Kerja. Kewenangan mengadili perkara perusahaan dengan  pekerja yang diputus oleh Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 16/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr  tanggal 17 Mei 2022 Jo.  Putusan  Keberatan  Pengadilan  Negeri Mataram  Nomor:  16/Pdt.G.S/2022/PN/Mtr tanggal  10  Juni  2022  adalah  kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial karena perselisihan  antara  Penggugat  dan  Tergugat yaitu tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat  mengembalikan  Pembayaran  OLA untuk periode Desember 2018 sampai dengan November 2019 sebesar Rp. 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Penggugat  merupakan  perselisihan  yang timbul  karena  tidak  dipenuhinya  hak,  akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap  ketentuan perjanjian kerja bersama, dengan  demikian  maka  perselisihan  antara Penggugat dan Tergugat merupakan perselisihan  hak  sebagaimana  dimaksud  pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, oleh karena itu  walaupun  tindakan  Tergugat  kepada Penggugat  merupakan  perbuatan  wanprestasi, namun  karena  perselisihan  antara  Penggugat dan  Tergugat  merupakan  perselisihan  hak sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  1  angka  2 Undang-Undang  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan  Industrial maka  harus  diselesaikan melalui    Pengadilan    Hubungan    Industrial bukan pada  peradilan  umum.

## DAFTAR PUSTAKA

## Book
Arfin  dan  Leonarda  Sambas  K, Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer , Bogor: Ghalia  Indonesia,  2016.
J.A.C.  Vel,  R.  Simarmata,  L.R.  van Veldhuizen,  and  A.W.  Bedner  (ed),
Inovasi Pendidikan Hukum di Indonesia: Teori, Petunjuk dan Praktik , Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas  Gadjah  Mada,  2022.
Jimly Asshiddiqie, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum , cetakan kelima, Jakarta:
Konstitusi Press (Konpress),  2018.
Laila M. Rasyid dan Herinawati, Hukum Acara Perdata. Cetakan Pertama, Lhokseumawe:  Unimal  Press,  2015.
Maria  Farida  Indrati, Ilmu  Perundang-
Undangan  2  :  Proses  dan    Teknik Pembentukannya, Yogyakarta: Kanisius, 2020.
Mawardi  Khairi  dkk., Buku  Ajar  Hukum Ketenagakerjaan ,  Cetakan  Pertama,
Yogyakarta:    Deepublish    (CV.  Budi Utama),  2021.
Muhaimin, Metode Penelitian Hukum , Cetakan  Pertama,  Mataram:  Mataram University Press, 2020.
Salim and Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan  Tesis , 3rd ed,  Mataram:  Rajawali Pers,  2016.
Satjipto  Rahardjo, Ilmu  Hukum, Cetakan  8, Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,  2014. Sudikno  Mertokosumo, Mengenal  Hukum  : Suatu Pengantar, Cetakan I, Yogyakarta:    Maha    Karya    Pustaka,
2019.
Yahman, Karakteristik  Wanprestasi  dan
Tindak  Pidana  Penipuan:  Yang  Lahir dari  Hubungan    Kontraktual .    Jakarta: Kencana,  2016.
Regulasi
Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor :
16/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr tanggal 17 Mei 2022. Putusan Keberatan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 16/Pdt.G.S/2022/PN/Mtr               tanggal tanggal  10  Juni  2022.
Republik  Indonesia. Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata .  Diumumkan  Dengan Maklumat,    Tanggal    30    April    1847 Staatsblad  Tahun  1847  Nomor  23.
Republik Indonesia. Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum . Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1986  Nomor  20.  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor  3327. Republik Indonesia. Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  1986  Tentang Peradilan  Umum .  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34. Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  4379.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Nomor 49  Tahun  2009  Tentang  Perubahan Kedua         Atas Undang-Undang Nomor 2  Tahun  1986  Tentang  Peradilan Umum .  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2009  Nomor  158. Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia    Nomor    5077.    Sekretariat Negara.  Jakarta.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan .  Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara Republik    Indonesia    Nomor    4279. Sekretariat  Negara.  Jakarta. Republik Indonesia. Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun 2023  Tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang
Nomor 2 Tahun               2022 Tentang Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-Undang .
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2023  Nomor  41.  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor  6841.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Nomor
2  Tahun  2004  Tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial . Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun                2004  Nomor  6.  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor  435.    Sekretariat    Negara. Jakarta.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Nomor 48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman . Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2009  Nomor  157. Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  5076.  Sekretariat Negara.  Jakarta.
Republik  Indonesia. Permenaker  Nomor  28 Tahun  2014  Tentang  Tata  Cara Pembuatan                  Dan  Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan
Dan  Pendaftaran    Penjanjian  Kerja
Bersama . Berita Negara  Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  2099.

## Journal
Joko Widarto, Penerapan Asas Putusan Hakim Harus  Dianggap  Benar  (Studi  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  97/PUU- XI/2013), (Jurnal Lex Jurnalica, Vol. 13 No. 1), 2016.
Nurjannah
Septyanun, Prinsip Anti Diskriminasi  Dan  Perlindungan  Hak- Hak  Maternal  Pekerja  Perempuan
Dalam  Perspektif  Keadilan  Gender , (Jurnal IUS, Vol. I, No. 1), 2013.
Yogi  Hadi  Ismanto  dkk., Studi  Kritis
Karakteristik
Paradigma Putusan Hakim  terhadap                          Uji  Materiil
Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  72 P/HUM/2022  Tentang  Upah  Minimum,
(Jurnal  Jurisprudence,  Vol. 13,  No. 1), 2023.
Yusmita Sari dan Stanislaus Atalim,
Konsistensi  Pengadilan  Negeri  Dalam Memutuskan         Wanprestasi  Dalam
Perjanjian    Kerja ,    Jurnal    Hukum Adigama, (2018).