## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146 E-ISSN 2775-3174

## Volume 4, Nomor 1, 2024
Authors 1 Yandi Saputera 2 Nikmah Fitriah
Affiliation 1,2 Universitas Sari Mulia Banjarmasin
Email 1 yandi_saputera@yahoo.co.id 2 nikmah.fitriah100172@gmail.com
Date Submission 17 December 2023
Date Accepted 30 January 2024

## Date Published
31 January 2024

## DOI
10.52249 ANALISIS  KEBERADAAAN  PENOLONG PERSALINAN  TRADISIONAL  DI  DESA PINGARAN ULU

## KECAMATAN ASTAMBUL KABUPATEN BANJAR

## Abstract
The aim of this research is to discuss the legal problem of the existence of traditional birth attendants in the community, especially those located in Pingaran  Ulu  Village.  This  article  uses  a  normative  sociological  legal research method, namely studying sociologically the implementation of laws and regulations in society. The resulting conclusions are (1) The existence of traditional birth attendants in Pingaran Ulu Village includes three  things:  (a)  During  pregnancy,  massaging  the  body  and  stomach with the aim of ensuring the baby's position is normal and correcting the position of a breech baby, (b) assisting with childbirth, (c ) Post-delivery, namely massaging the body and stomach so that the body and especially the uterus return to normal as they were before pregnancy and storing up to  avoid  bad  things  (sickness).  (2)  The  existence  of  traditional  birth attendants in Pingaran Ulu Village massaging the abdomen both during pregnancy and postpartum, as well as assisting with normal childbirth even though there are Health Midwives in the village is contrary to article 16  of  the  Republic  of  Indonesia  Minister  of  Health  Regulation  No. 21/2021.  Meanwhile,  the  existence  of  traditional  birth  attendants  in Pingaran  Ulu  Village  in  terms  of  massaging  the  body  other  than  the stomach and accommodating women during pregnancy and postpartum does  not  conflict  with  the  Republic  of  Indonesia  Minister  of  Health Regulation No. 21/2021.
Keywords: Baby, Juridical Analysis, Traditional Birth Aid

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini membahas tentang permasalahan secara  yuridis  keberadaan  penolong  persalinan  tradisional di masyarakat khususnya yang berlokasi di Desa Pingaran Ulu.  Artikel ini mempergunakan metode penelitian hukum sosiologis normatif yaitu mengkaji secara sosiologis tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan di masyarakat. Hasil penelitian adalah (1) Eksistensi  Penolong Persalinan  Tradisional  di  Desa  Pingaran  Ulu  meliputi  tiga hal : (a) Masa kehamilan, mengurut badan dan perut dengan tujuan agar posisi bayi normal dan membetulkan posisi bayi yang  sungsang,  (b)membantu  persalinan,  (c)  Pasca persalinan yaitu mengurut badan dan perut agar  badan dan khususnya rahim normal kembali seperti sebelum hamil dan menapungtawari agar terhindar dari hal-hal buruk (sakit).
(2)  Eksistensi  Penolong  Persalinan  Tradisional  Desa Pingaran  Ulu  mengurut  bagian  perut  baik  pada  masa kehamilan  maupun  pasca  persalinan,  serta  membantu persalinan  normal  padahal  di  desa  tersebut  ada  Bidan Tenaga Kesehatan bertentangan dengan pasal 16 Peraturan Menteri  Kesehatan  RI  No.  21/2021.  Sedangkan  eksistensi
Penolong Persalinan Tradisional Desa Pingaran Ulu  dalam hal  mengurut  badan  selain  perut  dan  menapungtawari wanita  di  masa  kehamilan  dan  pasca  persalinan  tidak bertentangan  dengan Peraturan  Menteri  Kesehatan RI  No. 21/2021.
Kata  Kunci:  Analisis  Yuridis,  Bayi,  Persalinan Tradisional

## PENDAHULUAN
Negara  hukum  adalah  negara  yang  sistem  penyelenggaraan  negaranya berdasarkan aturan Hukum.(Airlangga, 2019) Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum  bukan  berdasarkan  atas  kekuasaan.  Hal  ini  jelas  tercantum  secara  yuridis konstitusional dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar  1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini mengandung makna bahwasanya seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam hal ini  bidang  kesehatan,  harus  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan,  seperti diatur  dalam  Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.  (Fitriah,  2020)  Menurut  Malik  Ibrahim,  eksistensi  hukum dalam masyarakat merupakan suatu yang urgen sekaligus krusial. (Basuki, 2020)
Salah  satu  masalah  urgen  sekaligus  krusial  yang  sampai  ini  menjadi permasalahan misalnya di bidang kesehatan yaitu masih tingginya  angka kematian ibu  bersalin  di  Indonesia  yaitu    197/100.000  kelahiran  hidup.  Catatan  angka  ini merupakan peringkat dua di bawah Laos. (Edwin Tambunan, 2022).
Untuk  menanggulangi  tingginya  angka  kematian  ibu  dan  bayi  pada  saat persalinan  Pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor  21  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Kesehatan Masa  Sebelum  Hamil,  Masa  Hamil,  Persalinan,  Dan  Masa  Sesudah  Melahirkan, Pelayanan  Kontrasepsi,  Dan  Pelayanan  Kesehatan  Seksual.  (Selanjutnya  disebut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 21/2021).
Besarnya  angka  kematian  ibu  diduga  salah  satu  penyebabnya  adalah  karena cara pertolongan persalinan yang kurang mengikuti kaidah ilmu kesehatan. Hal ini diduga karena masih luasnya praktik penolong persalinan tradisional, terbukti dari angka pertolongan persalinan oleh penolong persalinan tradisional yang masih tinggi di Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan. (Laksono and Sandra, 2020). Hal demikian juga  ditemukan di  Desa Pingaran Ulu Kecamatan Astambul  Kabupaten Banjar . Masyarakat  sebagai  kumpulan  individu  memiliki  karakter  yang  berbeda- beda.  Untuk  menyelaraskan  perbedaan-perbedaan  karakter  tersebut  maka keberadaan  hukum  dalam  masyarakat  sangatlah  dibutuhkan.    Dengan  adanya hukum  maka  diharapkan  akan  tercipta  keadilan,  ketertiban  dalam  lingkungan bermasyarakat dan bernegara.
Hidup masyarakat modern ditata berdasarkan norma-norma sosial dan norma hukum. Perilaku seorang warga masyarakat dituntun oleh norma-norma sosial yang mendefenisikan  apa  yang  hendak  dilakukannya  dalam  berbagai  situasi.  Namun
bentuk-bentuk  kehidupan  sosial  tidak  selamanya  berjalan  normal  sesuai  dengan norma-norma sosial serta norma hukum yang ada.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  sosiologis  normatif merupakan  penelitian  terhadap  identifikasi  hukum  dan  efektifitas  hukum  dalam dinamika  sosial  kemasyarakatan  (Bruggink,  1995).  Dalam  penelitian  ini, menggunakan bahan primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aktivitas Penolong Persalinan Tradisional yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan Kesehatan  Masa  Sebelum  Hamil,  Masa  Hamil,  Persalinan,  Dan  Masa  Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Dan Pelayanan Kesehatan Seksual.
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Desa  Pingaran  Ulu  Kecamatan  Astambul Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Responden dalam penelitian ini adalah orang yang  berprofesi  sebagai  Penolong  Persalinan  Tradisional  di  Desa  Pingaran  Ulu Kecamatan  Astambul  Kabupaten  Banjar.  Di  desa  ini  terdapat  1  (satu)  orang  yang berprofesi  sebagai  Penolong  Persalinan  Tradisional.  Responden  berikutnya  adalah Bidan Tenaga Kesehatan. Penentuan sample dilakukan dengan menggunakan teknik purposive. Data dari penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara kepada orang yang berprofesi  sebagai  Penolong  Persalinan  Tradisional  dan  juga  wawancara  kepada Bidan Tenaga Kesehatan yang bertugas di  Desa Pingaran Ulu Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar. Setelah di analisis kemudian ditarik kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Tujuan Hukum Dalam Masyarakat
Manusia  sebagai  makhluk  sosial  tentunya  memiliki  kecenderungan  untuk berinteraksi  dengan  manusia  lain.  Dengan  interaksi  ini,  setiap  kelakuan  manusia dapat menimbulkan sebab akibat ( causality ) terhadap manusia lain yang tidak jarang menciptakan suatu peristiwa hukum.(Rahma et al. , 2022)
Masing-masing  anggota  masyarakat  tentu  mempunyai  berbagai  kepentingan, yang wujud dan jumlahnya bergantung dari sifat kemanusiaan dalam diri masing- masing  anggota  masyarakat.  Hawa  nafsu  masing-masing  menimbulkan  keinginan untuk  memperoleh  kepuasan  dalam  hidupnya  sehari-hari,  yaitu  supaya kepentingannya  terpelihara  sebaik-baiknya.  Masalah  adakalanya  muncul  karena adanya kepentingan yang berbeda di dalam masyarakat. Disinilah hukum hadir yaitu untuk  mengintegrasikan  dan  mengkoordinasikan  berbagai  kepentingan  dalam masyarakat. Hukum melindungi hak-hak masyarakat dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepada mereka untuk bertindak, misalnya tindakan hukum untuk menuntut melalui institusi hukum, agar hak mereka terpenuhi (I Nyoman Rumiartha, 2021)
Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang untuk dilakukan. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja
orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang  mungkin  terjadi,  dan  kepada  alat  perlengkapan  negara  untuk  bertindak menurut  hukum.  Sistem  bekerjanya  hukum  yang  demikian  merupakan  salah  satu bentuk  dari  penegakan  hukum.  Hakikat  hukum  bertumpu  pada  ide  keadilan  dan kekuatan  moral.  Ide  keadilan  tidak  pernah  lepas  dari  kaitan  hukum,  sebab membicarakan  hukum  jelas  atau  samar-samar  senantiasa  merupakan  pembicaraan mengenai keadilan sebagai salah satu fungsi dari hukum. Kekuatan moral pun adalah unsur hakikat hukum, sebab tanpa adanya moralitas maka kehilangan supremasi dan ciri independennya. Keadilan dan ketidakadilan menurut hukum akan diukur dan dinilai  oleh  moralitas  yang  mengacu  pada  harkat  dan  martabat  manusia.(Palsari, 2021).  Negara  Indonesia  adalah  negara  berdasarkan  hukum  bukan  berdasarkan kekuasaan. Hal ini jelas diatur dalam UUD NKRI 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini bermakna bahwa hukum adalah sebuah keharusan yang harus dipatuhi dan dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan  bernegara  Indonesia  karena  hukum  berfungsi  menciptakan  ketertiban  dan keadilan dalam masyarakat yang dapat mempererat persatuan rakyat. (Rahma et al. , 2022). Menurut Adami Chazawi bahwa hukum publik dan hukum pidana bertujuan memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum dari upaya atau perbuatan- perbuatan  yang  merusak  kepentingan  hukum  tersebut  dan  memberikan  dasar legitimasi  bagi  negara  untuk  melaksanakan  fungsi  perlindungan  atas  kepentingan hukum  serta  mengatur  dan  membatasi  kekuasaan  pemerintah  dalam  menjalankan negara demi melindungi kepentingan hukum itu.  Kepentingan hukum yang wajib mendapat perlindungan disini terbagi menjadi tiga (3) macam.
a. Kepentingan  hukum  perorangan  ( individuale  belangen )  misalnya  berupa perlindungan hak asasi manusia (HAM), hak milik, dan hak terlindung dari rasa asusila.
b. Kepentingan  hukum  masyarakat  ( sociale  of  maatschappelijke  belangen )  misalnya berupa ketertiban dan keamanan umum dan peraturan berlalu-lintas.
c. Kepentingan  hukum  negara  ( staatsbelangen )  contohnya  yaitu  tentang  keamanan negara  atau  kemiliteran,  hubungan  internasional,  dan  perlindungan  terhadap martabat kepala negara dan wakilnya.(Rahma et al. , 2022)
Berkaitan  dengan tujuan hukum, Mertokusum menyebutkan ada 3 (tiga) unsur cita  hukum  yang  harus  ada  secara  proporsional,  yaitu:  kepastian  hukum ( Rechtssicherkeit ),  keadilan  ( Gerechtigkeit )  dan  kemanfaatan  ( Zweckmasigkeit ).  Cita hukum  tersebut  merupakan  satu  kesatuan,  tidak  bisa  dipisahkan  satu  persatu, ketiganya harus diusahakan ada dalam setiap aturan hukum. Dalam pelaksanaannya ketiga unsur cita hukum tersebut saling membutuhkan. Keadilan tidak akan dapat tercapai  jika  masyarakatnya  kacau  atau  tidak  tertib,  ketertiban  masyarakat memerlukan kepastian hukum. Sebaliknya kepastian hukum tidak ada gunanya jika ternyata  hukum  itu  tidak  adil  dan  tidak  bermanfaat  bagi  masyarakat.  Kemudian Wiryono  Prodjodikoro  mengemukakan  bahwa  tujuan  hukum  adalah  mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat.(Palsari, 2021)
Dalam  mewujudkan  tujuan  hukum  Gustav  Radbruch  menyatakan  perlu digunakan  asas  prioritas  dari  tiga  nilai  dasar  yang  menjadi  tujuan  hukum.  Hal  ini disebabkan  karena  dalam  realitasnya,  keadilan  hukum  sering  berbenturan  dengan kemanfaatan  dan  kepastian  hukum  dan  begitupun  sebaliknya.  Diantara  tiga  nilai dasar  tujuan  hukum  tersebut,  pada  saat  terjadi  benturan,  maka  mesti  ada  yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:
1. Keadilan Hukum;
2. Kemanfaatan Hukum;
3. Kepastian Hukum. (Erwin, 2012)
Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum.

## 1. Keadilan Hukum
Keadilan  merupakan  landasan  moral  hukum  dan  menjadi  tolok  ukur  sistem hukum  positif.  Dari  keadilanlah  hukum  positif  berpangkal.  Sedangkan  konstitutif, karena  keadilan  harus  menjadi  unsur  mutlak  bagi  hukum  sebagai  hukum.  Tanpa keadilan  sebuah  aturan  tidak  pantas  menjadi  hukum.  Apabila,  dalam  penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, makna keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat  normatif  sekaligus  konstitutif  bagi  hukum.  Keadilan  menjadi  dasar  bagi  tiap hukum positif yang bermartabat.(Yovita A. Mangesti, 2014)

## 2. Kemanfaatan Hukum
Suatu  ketentuan  hukum  baru  bisa  di  nilai  baik,  jika  akibat-akibat  yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya  penderitaan.  Dan  sebaliknya  dinilai  buruk  jika  penerapannya menghasilkan  akibat-akibat  yang  tidak  adil,  kerugian,  dan  hanya  memperbesar penderitaan.  Sehingga  tidak  salah  tidak  ada  para  ahli  menyatakan  bahwa  teori kemanfaatan ini sebagai dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori  ini  adalah  mengenai  tujuan  dan  evaluasi  hukum.  Tujuan  hukum  adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat,  dan  evaluasi  hukum  dilakukan  berdasarkan  akibat-akibat  yang  dihasilkan dari  proses  penerapan  hukum.  Berdasarkan  orientasi  itu,  maka  isi  hukum  adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara. (H.R Otje Salman, 2010)
3. Kepastian Hukum
Hans Kelsen dari aliran positivistis menyatakan hukum adalah suatu perintah yang memaksa terhadap tingkah laku manusia, dan hukum adalah kaidah primer yang menetapkan  sanksi-sanksi.
Sudikno  Mertokusumo  menyatakan  bahwa  kepastian  hukum  menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkrit dan  tidak  boleh  ada  penyimpangan  ( fiat  justitia  et  repeat  mundus /hukum  harus ditegakkan  meskipun  langit  akan  runtuh).  Kepastian  hukum  akan  memberikan perlindungan  hukum  kepada  yustisiabel  atau  pencari  keadilan  dari  tindakan sewenang-wenang  pihak  lain,  dan  hal  ini  berkaitan  dalam  usaha  ketertiban masyarakat. (Ahmad Rifai, 2018)

## Analisis Yuridis Eksistensi Penolong Persalinan Tradisional di Desa Pingaran Ulu Kecamatan Astambul
Pertolongan  persalinan  oleh  tenaga  kesehatan  merupakan  strategi  untuk menangani  masalah  kesehatan  ibu  dan  anak  di  Indonesia.  Kemampuan  dan keterampilan  penolong  persalinan  sangat  mempengaruhi  terjadinya  kematian  ibu maupun bayi. (Ida Yuliani, Lisus Setyowati, 2023). Untuk itulah salah satu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah adalah menempatkan bidan sebagai tenaga kesehatan di  desa  sebagai  upaya  persalinan  aman  yang  dapat  terjangkau  oleh  masyarakat pedesaan. Program penempatan bidan telah dimulai sejak tahun 1989. Diharapkan sampai akhir Pelita V dapat diluluskan 18.900 bidan dan sampai dengan tahun 1992 telah diluluskan sebanyak 13.000 bidan untuk ditempatkan di desa. Dengan adanya bidan  di  desa  diharapkan  akan  menggantikan  kedudukan  dan  menggeser  peran dukun  sebagai  penolong    persalinan.  Bidan  desa  pemberi  pelayanan  yang ditempatkan  di  suatu  desa  berupaya  dalam  pencegahan  peningkatan  laju  Angka Kematian  Ibu  (AKI)  serta  Angka  Kematian  Bayi  (AKB).  Bidan  desa  diharuskan menetap  di  satu  atau  dua  wilayah  desa  dan  bertugas  di  bawah  tanggung  jawab langsung  dari  Puskesmas,  serta  bekerja  sama  dengan  perangkat  desa  berupaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak.(Ihsani and Yulian, 2022).
Walaupun  Pemerintah  telah  membuat  kebijakan  program  penempatan  bidan sampai ke desa-desa, namun kenyataannya eksistensi penolong persalinan tradisional masih  marak  di  masyarakat,  baik  di  perkotaan  maupun  di  pedesaan.  Faktor kepercayaan  secara  turun  temurun  persalinan  ditolong  oleh  penolong  persalinan tradisional  dan  juga  karena  keterbatasan  secara  ekonomi  merupakan  alasan masyarakat untuk memilih persalinan dengan penolong persalinan tradisional. Hal ini karena umumnya jasa penolong persalinan tradisional lebih murah dibandingkan melahirkan dengan tenaga kesehatan yaitu bidan. Selain itu, dalam hal pembayaran penolong persalinan tradisional tidak menentukan tarif berapa yang harus dibayar. Bahkan  menurut  masyarakat  selain  membayar  dengan  uang,  penolong  persalinan tradisional juga bersedia dibayar dengan barang seperti beras atau ayam. Keadaan ekonomi  memang  sangat  berpengaruh  bagi  setiap  orang  dalam  menentukan pilihan.(Fitriah and Saputera, 2023)
Masih eksisnya praktik  penolong persalinan tradisional juga terdapat di  Desa Pingaran Ulu Kecamatan Astambul  Kabupaten Banjar. Di desa ini terdapat satu orang penolong  persalinan  tradisional  yang  memang  sudah  puluhan  tahun  menjalankan peranannya sebagai penolong persalinan tradisional. Walaupun sejak 11 tahun lalu,
pemerintah  sudah  menempatkan  Bidan  yaitu  Tenaga  Kesehatan  yang  bekerja  dan berdomisili di desa tersebut. Informasi ini diperoleh dari Bidan  Tenaga Kesehatan yang saat ini bertugas di Desa Pingaran Ulu Kecamatan Astambul  Kabupaten Banjar. Beliau  sudah  3  (tiga)  tahun  bertugas  dan  menetap  di  desa  tersebut.  Berdasarkan wawancara dengan penolong persalinan tradisional yang ada di Desa Pingaran Ulu Kecamatan  Astambul    Kabupaten  Banjar,  diperoleh  data,  eksistensi  beliau  yang berkaitan dengan persalinan dibagi tiga yaitu :
1. Pada  masa  sebelum  persalinan,  penolong  persalinan  tradisional  melakukan pemijatan  atau  mengurut  badan  dan  perut  wanita  hamil  dengan  tujuan  sebagai berikut :
a. Memastikan posisi bayi sesuai dengan seharusnya (tidak sungsang)
b. Membetulkan posisi bayi yang tidak berada pada posisi seharusnya (sungsang)
2. Membantu persalinan. Selama setahun ini (2023) beliau mengatakan ada satu kali membantu persalinan.
3. Pasca persalinan. Eksistensi penolong persalinan tradisional pada pasca persalinan adalah :
a. melakukan pemijatan atau mengurut badan dan perut wanita pasca melahirkan agar posisi rahimnya bisa kembali normal (tidak turun)
b. Menapungtawari .  Kegiatan  ini  adalah  adat  orang  Banjar  yaiu  sebuah  kegiatan untuk wanita dan bayi yang baru lahir agar terhindar dari hal-hal buruk. Dalam bahasa  banjar  istilahnya  adalah kalalah .  Keadaan  ini  adalah  keadaan  dimana seorang wanita yang baru melahirkan sakit-sakitan berkepanjangan karena ada pantangan  yang  dilanggar,  misalnya  makan  binatang  berkaki  empat,  atau makan nasi dingin.
Dari  tiga  bentuk  aktivitas  penolong  persalinan  tradisional  di  atas,  menurut penolong  persalinan  tradisional,  nomor  1  (satu)  dan  nomor  2  (dua)  yang  paling banyak  beliau  lakukan.  Hal  ini  bermakna  bahwa  meskipun  persalinannya  dibantu oleh  tenaga  kesehatan,  namun  masih  banyak  yang    menggunakan  jasa  penolong persalinan tradisional pada saat sebelum persalinan dan setelah persalinan. Hal ini menurut  Bidan  Desa  (Tenaga  Kesehatan)  sangat  berbahaya  karena  tidak  sesuai dengan  prosedur  penanganan  wanita  hamil  dan  pasca  melahirkan.  Hal  ini  sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Pemerintah yaitu Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 21/2021, dimana dalam Pasal 16 berbunyi :
(1)Persalinan dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
(2)Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim paling sedikit 1  (satu)  orang  tenaga  medis  dan  2  (dua)  orang  tenaga  kesehatan  yang  memiliki kompetensi dan kewenangan.
(3)  Tim  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  terdiri  dari:  a.  dokter,  bidan,  dan perawat; atau b. dokter dan 2 (dua) bidan.
(4) Dalam hal terdapat keterbatasan akses persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), persalinan tanpa komplikasi dapat dilakukan oleh tim paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kesehatan.
Dalam  ketentuan  di  atas  jelas  tidak  ada  disebutkan  ketentuan  persalinan dilakukan  oleh  penolong  persalinan  tradisional.  Ketentuan  yang  mengatur  peran penolong persalinan tradisional diatur dalam Pasal 37 ayat (3) huruf (g) Peraturan Menteri  Kesehatan  RI  No.  21/2021  yaitu  pemberdayaan  penolong  persalinan tradisional dalam mendampingi ibu dan bayi baru lahir. Penjelasan mengenai hal ini dijelaskan dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 21/2021, tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa  Sesudah  Melahirkan  dijelaskan  bahwa  pemberdayaan  penolong  persalinan tradisional  dalam  mendampingi  ibu  dan  bayi  baru  lahir  merupakan  bentuk  kerja sama  yang  saling  menguntungkan  antara  bidan  dengan  penolong  persalinan tradisional, dimana pertolongan persalinan dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang kompeten  dengan  tetap  melibatkan  penolong  persalinan  tradisional  pada  kegiatan terbatas  dan  tidak  membahayakan  ibu  dan  bayinya,  seperti  perawatan  ibu  nifas, perawatan bayi dan lain-lain.
Ketentuan  di  atas  yaitu  dalam  persalinan,  Tenaga  Kesehatan  yang  kompeten melibatkan  penolong  persalinan  tradisional  pada  kegiatan  terbatas  dan  tidak membahayakan ibu dan bayinya sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Bidan Tenaga  Kesehatan  yang  bertugas  di  di  Desa  Pingaran  Ulu  Kecamatan  Astambul Kabupaten Banjar. Beliau mengatakan, tidak masalah penolong persalinan tradisional melakukan pengurutan di badan pada masa hamil maupun pasca melahirkan namun tidak  di  bagian  perut.  Artinya  aktivitas  penolong  persalinan  tradisional  yang melakukan  pengurutan  di  perut  pada  masa  hamil  dan  pasca  melahirkan,  apalagi menolong  persalinan  padahal  di  desa  tersebut  terdapat  Bidan  Tenaga  Kesehatan bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 21/2021.

## KESIMPULAN
1. Eksistensi  Penolong  Persalinan  Tradisional  di  Desa  Pingaran  Ulu  Kecamatan Astambul  Kabupaten Banjar meliputi tiga hal :
a. Masa hamil, mengurut badan dan perut dengan tujuan agar posisi bayi normal dan membetulkan posisi bayi yang sungsang.
b. Membantu persalinan
c. Pasca persalinan yaitu mengurut badan dan perut agar  badan dan khususnya rahim normal kembali seperti sebelum hamil dan menapungtawari agar terhindar dari hal-hal buruk (sakit).
2. Eksistensi  Penolong  Persalinan  Tradisional  Desa  Pingaran  Ulu  Kecamatan Astambul  Kabupaten Banjar mengurut bagian perut baik pada masa kehamilan maupun  pasca  persalinan,  serta  membantu  persalinan  normal  padahal  didesa tersebut  terdapat  Bidan  Tenaga  Kesehatan,  bertentangan  dengan  pasal  16 Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No.  21/2021.  Namun  eksistensi  Penolong Persalinan Tradisional Desa Pingaran Ulu Kecamatan Astambul  Kabupaten Banjar dalam  hal  mengurut  badan  selain  perut  dan menapungtawari wanita  pasca
melahirkan  tidak  bertentangan  dengan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No. 21/2021.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Rifai (2018) Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif . Jakarta: Grafika.
Airlangga, S.P. (2019) ‘Hakikat Penguasa dalam Negara Hukum Demokratis’, Cepalo , 3(1), p. 1. Available at: https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783.
Basuki,  U.  (2020)  ‘Refleksi  atas  Upaya  Meningkatkan  Kesadaran  Hukum  dalam Kerangka Penegakan Hukum di Indonesia’, Literasi Hukum , 4(2), pp. 1–20. Bruggink, J.J.. (1995) Refleksi Tentang Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Edwin  Tambunan,  A.Y.  (2022)  ‘Jurnal  Hukum  Kesehatan’, Jurnal  Hukum  Kesehatan Indonesia , 1(1), pp. 1–10. Erwin, M. (2012) Filsafat Hukum . Jakarta: Raja Grafindo.
Fitriah, N. (2020) ‘Prinsip Hukum Pemanfaatan Sumber Daya Alam’, De Jure Critical Laws Journal , 1 (1),
pp.
79–98. Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.48171/jwh.v1i1.22.
Fitriah, N. and Saputera, Y. (2023) ‘Aspek Sosiologis Keberadaan Penolong Persalinan Tradisional di Indonesia’, Journal Of Social Science Research , 3(2), pp. 3353–3361. Available at: https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0AAspek.
H.R  Otje  Salman,  S.  (2010) Filsafat  Hukum  (Perkembangan  &  Dinamika  Masalah) . Bandung: PT. Refika Aditama.
I Nyoman Rumiartha, B. (2021) ‘Morality : Jurnal Ilmu Hukum Juni 2021, Volume 07 Nomor 01 74 Vague Norm Peraturan Zonasi Pada Perlindungan Lahan’, 7(41).
Ida Yuliani, Lisus Setyowati, H.R. (2023) ‘Perbedaan Pelayanan Persalinan Bidan Dan Dukun Dari Sudut Pandang Pasien Didusun Dadapan Puskesmas Andongsari’, SAINTEKES jurnal sains, dan teknologi , 4, pp. 476–485.
Ihsani,  K.A.  and  Yulian,  V.  (2022)  ‘Pengalaman  Bidan  Desa  Dalam  Memberikan Pelayanan Pada Masa Pandemi Covid-19’.
Available at: http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/100695%0Ahttp://eprints.ums.ac.id/1006 95/1/Naskah Publikasi_Kirana Afifah Ihsani_J210180003_2022.pdf.
Laksono,  A.D.  and  Sandra,  C.  (2020)  ‘Analisis  Ekologi  Persalinan  di  Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia’, Buletin Penelitian Sistem Kesehatan , 23(1), pp. 1–9. Available at: https://doi.org/10.22435/hsr.v23i1.2323.
Palsari, C. (2021) ‘Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan’, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha , 4(3), p. Hal. 947. Rahma, A.S. et al. (2022) ‘Penerapan Fungsi Hukum Pidana Dalam Kasus Investasi Bodong’, Jurnal  Analisis  Hukum ,  5(1),  pp.  56–65.  Available  at: https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3483.
Yovita A. Mangesti,  dkk (2014) Moralitas Hukum . Yogyakarta: Genta Publishing.