## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK TERKAIT UPAH DAN JAM KERJA

## Pita Jubaningtyas Hardono
Pita.j.h@gmail.com

## Universitas Airlangga

## Abstract
This paper aimed to compare legal protections for child labour in Indonesia adn Malaysia. This research is a normative type and use statute approach, comparative approach and conceptual approach. This research will show us the differences between labour law system from Indonesia and Malaysia since its have different law system, continental law for Indonesia and common law for Malaysia. But, the roots are same which is ILO Conventions. In Indonesia, child labour regulation are in Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, it not only regulated about child labour but also adult labour. However In malaysia, child labous has it own regulation, it is Children & Young Persons (Employment) Act 1966.
Keywords: Child Labour; Law Comparative; Legal Protections.

## Abstrak
Jurnal ini berjudul “Perlindungan hukum terhadap pekerja anak terkait upah dan jam kerja”. Skripsi ini bertujuan untuk membandingkan perlindungan hukum pekerja anak di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini berbentuk penelitian normatif. dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan sistem hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia dibandingkan dengan sistem hukum ketenagakerjaan di Malaysia memiliki perbedaan karena Indonesia menganut sistem continental law dan Malaysia yang berbasis pada common law. Perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sedangkan di Malaysia diatur dalam Children & Young Persons (Employment) Act 1966. Pengaturan hukum mengenai pekerja anak di Indonesia tidak memiliki undang-undang tersendiri namun menjadi satu dengan pekerja dewasa. Hal ini berbeda dengan negara Malaysia yang memiliki aturan tersendiri pengenai pekerja anak. Kata Kunci: Pekerja Anak; Perbandingan Hokum; Perlindungan Hukum.

## Pendahuluan
Anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sebagaimana manusia lainnya, sehingga tidak ada manusia ataupun pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Convention on The Right of The Child (CRC) menetapkan definisi anak sebagai setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada di dalam
Pita Jubaningtyas: Perlindungan Hukum Terhadap 675

## Jurist-Diction
Volume 1 No. 2, November 2018
Article history: Submitted 1 October 2018; Accepted 8 October 2018; Available online 1 November 2018
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
kandungan. 1 Pengertian mengenai anak tersebut juga sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. 2
Permasalahan anak yang menjadi perhatian dari berbagai pihak adalah terkait dengan adanya masalah pekerja anak. Sektor pekerja anak pada umumnya merupakan bidang marginal serta tidak memerlukan keterampilan khusus seperti menjadi buruh pabrik/industri, pembantu rumah tangga, kuli angkut, penjual koran, pedagang kaki lima, prostitusi, dan lain-lain. 3 Secara istilah pekerja anak dapat diartikan sebagai anak atau buruh anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak. 4
Kondisi tempat kerja kurang kondusif dan terganggunya kesehatan pekerja anak, sering dihadap para anak. Pekerja anak di bawah umur, sering dihadapkan pada resiko-resiko pekerjaan yang dilakukannya, terutama yang bekerja disektor industri, seperti resiko gangguan kesehatan akibat ruangan yang pengap, asap industri yang dapat menyesakan nafas, makan dan minum yang tidak terjamin dan kurang gizi, juga dihadapkan pada gangguan psikis seperti caci maki, kata- kata kasar, dan gangguan kehidupan sosialnya seperti hubungan dengan teman- teman sebaya, frekuensi bertemu dengan tetangga maupun keluarga berkurang atau terbatas, apalagi kalau tempat kerjanya campur dengan orang dewasa. 5
Pemerintah Indonesia sendiri berupaya untuk menanggulangi pekerja anak. Upaya tersebut dilakukan dengan cara melakukan ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Batas Usia Minimum Anak Dibolehkan Bekerja melalui Undang- undang Nomor 20 Tahun 1999. Ratifikasi juga dilakukan terhadap Konvensi ILO
1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235), Pasal 1
2 Undang-Undang Nomor13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Ta - hun 2003 Nomor 39),  Pasal 1
3 Beniharmoni Harefa, Kapita Selekta: Perlindungan Hukum Bagi Anak . Deepublish, Yog- yakarta, 2016, hlm. 38.
4 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak , Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 113
5 Heski Kalangie, ‘Perlindungan Hukum atas Hak Pekerja Anak Dalam Sektor Informal di Indonesia’, Lex Crimen, Vol. 3, No. 4, Agustus-November, 2014, hlm.159
Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000. Sebagai bentuk dalam memperkuat komitmen nasional, Pemerintah Indonesia telah mengadopsi substansi kedua Konvensi ILO tersebut, mengenai Pekerja Anak (PA) dan BPTA, ke dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 6
Namun, ratifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tidak serta merta dapat menghapuskan tindakan kesewenang-wenangan pengusaha yang mengabaikan hak-hak anak.
Permasalahan pekerja anak bukan hanya menjadi masalah di Indonesia saja, namun telah menjadi permasalahan global. Berdasarkan estimasi ILO diperkirakan terdapat 168 juta pekerja anak berusia 5-17 tahun di seluruh dunia.  Pekerja anak di seluruh dunia paling banyak berada di sektor pertanian (58.6 persen). Hampir sepertiga dari pekerja anak bekerja di sektor jasa. Industri hanya mempekerjakan sekitar 7,2 persen pekerja anak. 7 Sebagai upaya untuk melindungi hak-hak anak untuk  terus  tumbuh  dan  berkembang,  maka  Konvesni  ILO  No.  138  tahun  1973 menetapkan tentang usia minimum seorang anak bekerja. Disebutkan dalam Pasal 2 bahwa usia minimum untuk bekerja “tidak boleh kurang dari usia selesai wajib belajar, dan pada kasus apapun tidak boleh kurang dari 15 tahun. Kemudian di Pasal 3 disebutkan usia minimum untuk mulai bekerja dalam jenis apapun atau pekerjaan yang sifat dan kondisinya akan membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak, tidak boleh kurang dari 18 tahun. 8 Salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang ikut meratifikasi, selain Indonesia adalah Malaysia dengan diberlakukannya undang-undang khusus pekerja anak yang disebut dengan Children and Young Persons (Employment) Act 1966 (Act A1386) . Meskipun Malaysia sudah melakukan ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 namun dalam
6 Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Peta Jalan (Road Map ) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022 . hlm. 2
7 ILO, ILO, Menanggulangi Pekerja Anak di Sektor Rumah Tangga: Panduan Aksi Bagi pekerja Rumah Tangga dan Organisasi Pekerja Rumah Tangga , ILO, Jakarta, 2017, hlm.66
8 Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, Pasal 2 dan Pasal 3

## 678 Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
pelaksanaannya masih belum sesuai dengan Konvensi ILO seperti batas minimum kerja  di  Malaysia  yaitu  14  tahun,  sementara  Konvensi  ILO  menetapkan  batas minimum pekerja adalah 15 tahun. 9
Dari uraian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa pekerja anak merupakan permasalahan yang telah banyak terjadi. Sehingga sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja anak tersebut, baik Negara Indonesia dan Malaysia telah meratifikasi sebagai bentuk perlindungan hukum pada pekerja anak.

## Pembahasan
Dalam hasil penelitian ini, terutama dalam sub pokok pembahasan ini Penulisa akan menganalisa dan membandingkan perlindungan hukum mengenai pekerja anak di Indonesia dan Malaysia. Walaupun sama-sama meratifikasi Konensi ILO Nomor 138, namun tentu akan ada perbedaan. Perbedaan pertama adalah dalam sistem hukumnya.
Indonesia yang menganut sistem continental law dan Malaysia yang berbasis pada common law pada dasarnya memiliki perbedaan berdasarkan prinsip umum.
Prinsip umum dalam sistem continental law adalah hukum yang memperoleh kekuatan mengikat, karena sumber-sumber hukumnya diwujudkan dalam peraturan- peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. 10 Prinsip utama ini dianut mengingat nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Sehingga berdasarkan sistem hukum yang dianut tersebut, hakim tidak dapat leluasa untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. 11
Sementara common law memiliki sumber hukum yang tidak tersusun secara sistematik dalam hierarki tertentu. Adanya peranan yang diberikan kepada seorang hakim yang befungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan
9 Ibid
10 Agus Suprayogi, Perbedaan Hukum Perburuhan di Negara dengan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law: Studi Kasus Singapura dan Indonesia, Lex Jurnalica, Vol. 13, No. 3, Desem- ber 2016, hlm. 268.
menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja, melainkan juga memiliki peran yang besar untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku dan menciptakan prinsip- prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk memutuskan perkara yang sejenis. 12
Pengaturan tentang pekerja anak di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan tentunya dengan berjalan dengan didampingi undang-undang terkait yang membahas mengenai pengekploitasian anak seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang- Undang Hak Asasi Manusia serta peraturan terkait lainnya.
Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak termasuk untuk melakukan pekerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya. 13 Ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut menunjukkan bahwa apapun alasannya seorang anak tidak diperbolehkan bekerja baik di sektor formal maupun informal. Hal ini juga diperjelas dalam pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa Pengusaha dilarang untuk memperkerjakan anak. Namun, memperkerjakan anak menjadi “boleh” dengan memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja anak.
Persyaratan mengenai pekerja anak diatur dalam Pasal 69 ayat (2) Undang- Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pengusaha yang mempekerjakan anak di bawah umur 15 tahun harus menempatkan anak tersebutpada pekerjaan ringan dan harus memenuhi persyaratan: 14
1. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
12 Ibid
13 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165),  Pasal 64
14 Undang-Undang Nomor13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Ta - hun 2003 Nomor 39), Pasal 69

## Pita Jubaningtyas: Perlindungan Hukum Terhadap
2. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
3. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
4. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
5. Keselamatan dan kesehatan kerja;
6. Adanya hubungan kerja yang jelas;
7. Menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku.
Hal ini masih ada pengecualiannya dalam ayat (2) tersebut di atas untuk huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya. Perlindungan terhadap upah dan jam kerja pun dapat diihat pada poin ke 3 dan 7.
Menjelaskan lebih lanjut mengenai jam kerja pekerja anak, dalam  Undang- Undang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa: Pekerja atau buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. 15 Begitu pula di Pasal 71 yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya namun tetap dalam koridor waktu kerja paling lama adalah 3 jam. 16 Di dalam  Pasal 4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 235/MEN/2003 Tentang Jenis-jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak menyebutkan bahwa pengusaha juga dilarang mempekerjakan anak untuk jam kerja yang melebihi 3 jam dan upah yang rendah, serta pemotongan upah apabila pekerja anak tidak dapat menyelesaikan target pekerjaannya, jelas merupakan pelanggaran prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi pekerja anak sebab mengacu ada Pasal 69 ayat (2) seorang anak dapat dipekerjakan apabila tidak boleh melebihi 3 jam perhari serta menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku. 17
Berdasarkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa jika pengusaha melanggar persyaratan dan hak-hak pekerja anak maka tindakan ini dinyatakan tindak kejahatan dan dapat dikenakan pidana penjara 1-4 tahun penjara atau denda
15 Undang-Undang Nomor13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Ta - hun 2003 Nomor 39), Pasal 76 ayat (1).
16 Undang-Undang Nomor13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Ta - hun 2003 Nomor 39),  Pasal 71.
17 Netty Endrawati, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal (Studi Kasus di Kota Kediri)’, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 2, 2012 , hlm.279.
Rp. 100.000.000,- sampai Rp. 400.000.000,-. 18 Selain itu, pelanggaran terhadap hak-hak pekerja anak dengan mempekerjakan lebih dari 3 jam serta pemberian upah di luar ketentuan yang berlaku dapat disebut dengan tindakan eksploitasi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  35  Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  menyebutkan  bahwa  “Setiap  Orang  dilarang  menempatkan,  membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”. 19 Kemudian di Pasal 88 disebutkan sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76I yaitu “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. 20
Berbeda dengan pengaturan hukum mengenai pekerja anak di Indonesia tidak memiliki undang-undang tersendiri namun menjadi satu dengan pekerja dewasa. negara Malaysia yang memiliki aturan tersendiri terkait dengan pekerja anak yang terdapat pada Children and Young Persons (Employment) Act 1966 (Act A1386) . Dalam Act ini, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak sendiri merupakan seseorang berumur di bawah 18 tahun sama dengan konsep anak di Indonesia. Children and Young Persons (Employment) Act 1966 (Act A1386) mengatur bahwa seorang anak atau remaja tidak diperkenankan untuk bekerja selama periode tujuh hari berturut-turut. Berkaitan dengan waktu kerja bagi anak disebutkan bahwa: 1) larangan bekerja antara jam 8 malam dan jam 7 pagi; 2) bekerja selama lebih dari 3 jam berturut-turut tanpa periode istirahat setidaknya 30 menit; 3) bekerja selama lebih dari 6 jam dalam sendiri atau apabila anak tersebut bersekolah dilarang untuk
18 Undang-Undang Nomor13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Ta - hun 2003 Nomor 39),  Pasal 185 ayat (1) dan (2).
19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  35  Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606),  , Pasal 76I.
20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  35  Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606), Pasal 88.
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
bekerja dengan jumlah waktu yang sama ketika dihabiskan untuk bersekolah; 4) untuk memulai bekerja pada hari apa pun tanpa memiliki waktu tidak kurang dari empat belas jam berturut-turut terbebas dari pekerjaan.
Sementara dalam ketentuan dari Children and Young Persons (Employment) Act 1966 (Act A1386) , dari pasal awalnya sudah dinyatakan boleh, selama pekerjaan tersebut merupakan bukan pekerjaan berat dan harus merupakan pekerjaan yang terdaftar dalam aturan tersebut. 21 Waktu kerja untuk remaja berdasarkan Children and Young Persons (Employment) Act 1966 (Act A1386) adalah: 1) bekerja antara jam 8 malam dan jam 6 pagi; 2) bekerja selama lebih dari empat jam berturut-turut tanpa periode istirahat setidaknya tiga puluh menit; 3) bekerja selama lebih dari 7 jam dalam sehari atau apabila remaja tersebut bersekolah dilarang bekerja dengan jumlah waktu yang sama ketika dihabiskan untuk bersekolah; 4) untuk memulai pekerjaan pada hari apa pun tanpa memiliki periode tidak kurang dari dua belas jam berturut-turut bebas dari kerja.
Berkaitan dengan kebijakan upah pada pekerja anak tidak dijelaskan secara jelas dalam Children and Young Persons (Employment) Act 1966 (Act A1386) . Peraturan hanya menyebutkan bahwa apabila ditemukan upah pekerja anak atau remaja di bidang pekerjaan apapun dianggap tidak masuk akal dengan memperhatikan sifat pekerjaan dan kondisi pekerjaan yang diperoleh maka Menteri atau perwakilan yang ditunjuk dapat melakukan penyelidikan. Penyelidikan akan dilakukan dengan cara Menteri mengangkat suatu dewan yang terdiri dari seorang anggota independen dan perwakilan pengusaha serta pekerja dengan jumlah setara. Dewan kemudian akan melaporkan hasil temuan dan rekomendasinya kepada Menteri mengenai tingkat upah yang harus dibayarkan kepada pekerja anak atau remaja. Kemudian Menteri akan membuat surat perintah yang ditujukan kepada pengusaha untuk membayar upah dari pekerja anak atau remaja di bawah ketentuan upah yang direkomendasikan dewan. Selain tentang upah, jika terjadi suatu pelanggaran terkait Children and Young Persons (Employment) Act 1966 (Act
21 Children and Young Persons (Employment) Act 1966 ( Amandement Act . A1386), 2011, pasal 2 ayat (1) dan (2).
A1386) , maka yang bersangkutan dapat dikenai pidana 1 tahun penjara atau denda sebesar RM 5.000 atau keduanya untuk sekali pelanggaran. Jika si pelaku ketahuan melakukan lagi, bisa dikenakan penjara 3 tahun atau denda RM 10.000. 22
Berdasarkan uraian di atas menunjukkan ada bahwa dalam perlindungan hukum terhadap pekerja anak terkait upah dan jam kerja di Indonesia dan Malaysia memiliki hal yang serupa. Indonesia menyatakan secara jelas bahwa pekerja anak pada dasarnya adalah hal yang dilarang namun dapat menjadi boleh dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Seperti halnya Malaysia yang menyatakan boleh namun dengan persyaratan=persyartan tertentu dan disertai larangan-larangan debagai bentuk perlindungan.
Adapun salah satu perbedaan adalah pada waktu bekerja. Berdasarkan hukum positif di Malaysia menyatakan bahwa tidak diperbolehkan bagi pekerja anak untuk bekerja pada jam sekolah. Peraturan ini berlaku dari batas umur minimum hingga batas umur maksimal, 17 tahun. Sedangkan di Indonesia, peraturan untuk tidak mengganggu waktu sekolah hanya terbatas sampaiumur 15 tahun saja, di atas 15 tahun diijinkan untuk bekerja selama tidak di luar waktu yang ditentukan undang- undang. Perbedaan dapat ditemukan dalam lamanya waktu bekerja. Uraian di atas menjelaskan bahwa di Undang-Undang Ketenagakerjaan memperbolehkan pekerja anak untuk bekerja selama maksimal 3 jam saja,  sedangkan dalam dari Children and Young Persons (Employment) Act 1966 (Act A1386) pekerja anak dapat bekerja lebih dari 3 jam (usia dibawah 16 tahun) atau 4 jam (usia 16- 17 tahun) selama mendapat waktu istirahat 30 menit, selama waktu yang dihabiskan tidak lebih banyak dari waktu untu sekolah.
Di sisi lain, Malaysia lebih memiliki perhatian terhadap upaya perlindungan hukum bagi pekerja anak, hal ini bisa dilihat dari adanya aturan khusus yang mengatur mengenai pekerja anak yaitu Children and Young Persons (Employment) Act 1966 (Act A1386) . Children and Young Persons (Employment) Act 1966 (Act A1386) juga mengatur mengenai sistem kerja pada pekerja remaja. Hal ini berbeda
22 Children and Young Persons (Employment) Act 1966 ( Amandement Act . A1386), Pasal 14.
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
dengan negara Indonesia yang belum memiliki perundang-undangan tersendiri terkait dengan pekerja anak. Pengaturan mengenai pekerja anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang bersifat umum karena tidak hanya mengatur tentang pekerja anak namun juga pekerja dewasa. Children and Young Persons (Employment) Act 1966 (Act A1386) lebih rinci dalam mengatur masalah terkait waktu kerja bagi anak, hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang hanya melarang pekerja anak bekerja selama lebih dari tiga jam dan tidak diperkenankan untuk lembur. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan
Adapun pengaturan mengenai upah baik Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Children and Young Persons (Employment) Act
1966 (Act A1386) tidak mengatur secara tegas mengenai jumlah upah yang harus dibayarkan kepada pekerja anak. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan hanya menyebutkan upah yang dibayarkan berdasarkan ketentuan berlaku yang dapat menimbulkan multitafsir apakah ketentuan berlaku itu berkaitan dengan besarnya UMK atau ketentuan yang berlaku di perusahaan. Hal ini juga terjadi pada Children and Young Persons (Employment) Act 1966 (Act A1386) yang tidak menyebutkan secara jelas besarnya upah untuk pekerja anak atau perhitungan upah untuk pekerja anak. Adil atau tidaknya besarnya upah yang dibayarkan oleh pekerja anak berdasarkan penilaian Menteri dengan mendengar masukan dari Dewan. Selain itu, dapat memunculkan perbedaan besarnya upah antara pekerja anak di suatu perusahaan dengan perusahaan lain.

## Kesimpulan
Sistem hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia dibandingkan dengan sistem hukum ketenagakerjaan di Malaysia memiliki perbedaan karena Indonesia menganut sistem continental law dan Malaysia yang berbasis pada common law .
Pada dasarnya, memperkerjakan anak adalah hal yang dilarang namun, menjadi boleh dengan persyaratan dan ketentuan khusus dalam masing-masing hukum
positif baik di Indonesia maupun di Malaysia sebagai upaya perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sedangkan di Malaysia diatur dalam Children and Young Persons (Employment) Act 1966 (Act A1386) . Pengaturan hukum mengenai pekerja anak di Indonesia tidak memiliki undang-undang tersendiri namun menjadi satu dengan pekerja dewasa. Hal ini berbeda dengan negara Malaysia yang memiliki aturan tersendiri terkait dengan pekerja anak yang terdapat pada Children and Young Persons (Employment) Act 1966 (Act A1386) . Dalam segi jam kerja, ada perbedaan dalam jam waktu kerja serta lama waktunya, di Indonesia hanya sebatas 3 jam sedangkan di Malaysia boleh lebih dari 3 jam asalkan mendapatkan waktu istirahat. Berkaitan dengan kebijakan upah pada pekerja anak tidak dijelaskan secara jelas dalam Children and Young Persons (Employment) Act 1966 (Act A1386) maupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Terdapat sanksi pidana dalam masing-masing  peraturan perundang-undangan dari kedua negara bagi pelanggar dalam peraturannya.

## Daftar Bacaan

## Buku
Harefa, Beniharmoni. Kapita Selekta: Perlindungan Hukum Bagi Anak . Deepublish, Yogyakarta, 2016.
ILO, Menanggulangi Pekerja Anak di Sektor Rumah Tangga: Panduan Aksi Bagi pekerja Rumah Tangga dan Organisasi Pekerja Rumah Tangga , ILO, Jakarta, 2017.
Suyanto, Bagong. Masalah Sosial Anak , Jakarta, Kencana, 2016.

## Jurnal
Endrawati, Netty, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal (Studi Kasus di Kota Kediri), Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 2, 2012.
Kalangie, Heski. Perlindungan Hukum atas Hak Pekerja Anak Dalam Sektor Informal di Indonesia, Lex Crimen, Vol. 3, No. 4, Agustus-November, 2014.
Suprayogi, Agus. Perbedaan Hukum Perburuhan di Negara dengan Sistem Hukum
Pita Jubaningtyas: Perlindungan Hukum Terhadap

## 686 Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
Civil  Law  dan  Common  Law:  Studi  Kasus Singapura dan Indonesia, Lex Jurnalica, Vol. 13, No. 3, Desember 2016.

## Perundang-undangan

## Konvesni ILO No. 138 tahun 1973
Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission to Employement
Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara RI Tahun 1999, Nomor 165. Sekretariat Negara. Jakarta.
Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2002,  Nomor  109, Tambahan Lembaran Negara RI, Nomor 4235. Sekretariat Negara. Jakarta.

## Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan  Lembaran  Negara  Tahun  2003,  Nomor  39.  Sekretariat Negara. Jakarta
Laws of Malaysia: Children and Young Persons (Employment) Act (Amndemen terakhir Act. A1368), 2011.
HOW TO CITE : Pita Jubaningtyas Hardono, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Terkait Upah Dan Jam Kerja’ (2018) Vol. 1 No. 2 Jurist-Diction.