INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 11755-11764 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Tinjauan Hukum Perbandingan Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) Dalam Peraturan Perundang-

## Undangan Di Indonesia
Samsir Andi 1 ✉ , L..M. Ricard Zeldi Putra 2 , Wa Ode Novita Ayu Muthmainna 3 , Al Hiday Nur 4
Universitas Muhammadiyah Buton Email: samsirandi1275@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui bagaimana perbandingan pengawai negeri sipil (PNS) dan pegawai  pemerintah  dengan  perjanjian  kerja  (PPPK)  dalam  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia dan Untuk mengetahui apa dampak dari perbedaan status kepegawaian antara PNS dan PPPK terhadap motivasi dan kinerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Hasil Penelitianya yaitu  bahwa Terdapat perbedaan signifikan antara PNS dan  PPPK  dalam  sistem  kepegawaian  pemerintah  Indonesia.  Perbedaan  ini  mencakup  aspek  status kepegawaian,  proses  rekrutmen,  struktur  gaji,  jenjang  karir,  dan  mekanisme  pemberhentian.  PNS memiliki status kepegawaian yang lebih stabil dengan jaminan kerja seumur hidup, proses seleksi yang lebih ketat, struktur gaji yang lebih terstruktur, jenjang karir yang lebih  luas termasuk  kemungkinan menduduki jabatan pimpinan tinggi, serta mekanisme pemberhentian yang lebih kompleks. Sementara itu, PPPK memiliki status kepegawaian berbasis kontrak, proses rekrutmen yang lebih fleksibel, struktur gaji yang berbeda, jenjang karir yang lebih terbatas, dan mekanisme pemutusan hubungan kerja yang lebih  sederhana.  Kemudian    Perbedaan  status  kepegawaian  antara  PNS  dan  PPPK  mempengaruhi motivasi dan kinerja. PNS menikmati stabilitas kerja dan jaminan karir jangka panjang, sementara PPPK lebih termotivasi karena status kontrak mereka namun menghadapi ketidakpastian karir dan tunjangan terbatas.  Sistem  kepegawaian  ganda  ini  menciptakan  dinamika  kompleks  dan  potensi  ketegangan antara  kedua  kelompok.  Meski  memberikan  fleksibilitas  bagi  pemerintah,  perbedaan  ini  menantang manajemen SDM dan kebijakan, mempengaruhi efektivitas tugas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik,  mencerminkan  kompleksitas  menyeimbangkan  stabilitas  dan  fleksibilitas  dalam  sistem kepegawaian.
Kata Kunci: Tinjauan Hukum,  Perbandingan, PNS, PPPK
Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  comparison  of  civil  servants  (PNS)  and  government employees with work agreements (PPPK) in the laws and regulations in Indonesia and to determine the impact of differences in employment status between PNS and PPPK on motivation and performance in carrying out government duties. The method used is normative legal research. The results of the study are that there are significant differences between Civil Servants (PNS) and Government Employees with Work  Agreements  (PPPK)  in  the  Indonesian  government  personnel  system.  These  differences  include aspects of employee status, recruitment process, salary structure, career ladder, and dismissal mechanism. PNS have a more stable employment status with lifetime job security, a stricter selection process, a more structured  salary  structure,  a  broader  career  ladder  including  the  possibility  of  holding  high-ranking leadership positions, and a more complex dismissal mechanism. Meanwhile, PPPK have a contract-based employee status, a more flexible recruitment process, a different salary structure, a more limited career ladder, and a simpler termination mechanism. Then the difference in employment status between PNS and PPPK affects motivation and performance. PNS enjoy job stability and long-term career security, while PPPK are more motivated because of their contract status but face career uncertainty and limited benefits. This dual employment system creates complex dynamics and potential tensions between the two groups. Although  it  provides  flexibility  for  the  government,  this  difference  challenges  HR  management  and policies, affects the effectiveness of government tasks and the quality of public services, reflecting the complexity of balancing stability and flexibility in the personnel system.
Keywords: Legal Review, Comparison, PNS, PPPK

## PENDAHULUAN
Alenia  keempat  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  memuat  tentang  tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut di atas diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif, keberadaan aparatur  sipil  negara  yang  profesional,  kompeten,  dan  berintegritas  sangat  krusial.  Di Indonesia, aparatur sipil negara terdiri dari dua jenis pegawai, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS)  dan  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK).  Kedua  jenis  pegawai  ini memainkan peran penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. PNS memiliki status kepegawaian tetap dengan jaminan karier yang lebih stabil, sementara
PPPK  diangkat  berdasarkan  perjanjian  kerja  untuk  jangka  waktu  tertentu,  dengan  peran yang tak kalah penting.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 1 angka 3 dan 4 menyatakan bahwah Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN  secara  tetap  oleh  pejabat  pembina  kepegawaian  untuk  menduduki  jabatan pemerintahan. Sedangakan Pegawai Penmerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat  PPPK  adalah  warga  negara  Indonesia  yang  memenuhi  syarat  tertentu,  yang diangkat  berdasarkan  perjanjian  kerja  untuk  jangka  waktu  tertentu  dalam  rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS) meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan berbagai peraturan turunannya. Sementara itu, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diatur secara spesifik dalam bagian tertentu dari undang-undang yang sama, serta  peraturan  pemerintah  dan  kebijakan  teknis  lainnya.  Kedua  regulasi  ini  memiliki perbedaan mendasar yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kedua jenis pegawai tersebut. PNS memiliki jaminan karier dan kesejahteraan yang lebih stabil dengan aturan yang lebih ketat, sementara PPPK bekerja berdasarkan kontrak yang menentukan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan perjanjian kerja, yang bisa berbeda dengan PNS (Khadijah, 2019).
Perbedaan  pengaturan  sering  memunculkan  kesenjangan  dalam  hak-hak  pegawai. PNS  memiliki  jaminan  pensiun  dan  tunjangan  keluarga  yang  lebih  baik  dibandingkan dengan PPPK. Selain itu, perbedaan status kepegawaian juga berdampak pada stabilitas pekerjaan. PNS menikmati kestabilan pekerjaan yang lebih tinggi dan perlindungan hukum yang ketat terhadap pemutusan hubungan kerja, kecuali dalam kasus yang sangat kuat. Sebaliknya,  PPPK  bekerja  berdasarkan  kontrak  yang  bisa  diperbaharui,  tergantung  pada kebutuhan instansi pemerintah, sehingga mereka menghadapi tingkat ketidakpastian karier yang lebih tinggi. PNS umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap fasilitas-fasilitas kesejahteraan, seperti asuransi kesehatan, perumahan dinas, dan cuti tahunan yang lebih panjang. Di sisi lain, PPPK seringkali tidak mendapatkan fasilitas yang sama, karena status mereka sebagai pegawai kontrak.
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka tulisan ini akan membahas mengenai “Tinjauan Hukum  Perbandingan  Pengawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dan  Pegawai  Pemerintah  dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dalam Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia ”

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.  Sistem  norma  yang  dimaksud  adalah  mengenai  asas-asas,  norma,  kaidah  dari peraturan  perundangan,  putusan  pengadilan,  perjanjian  serta  doktrin  (ajaran)  (Peter Mahmud Marzuki, 2011).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
A. Perbandingan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
1. Perbedaan Antara PNS dan PPPK dalam Struktur Kepegawaian di Indonesia Dalam  struktur  kepegawaian  pemerintahan  Indonesia,  terdapat  dua  jenis  status kepegawaian  utama,  yaitu  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dan  Pegawai  Pemerintah  dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Masing-masing status memiliki dasar hukum, hak, kewajiban, dan ketentuan yang berbeda dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
PNS memiliki status kepegawaian yang lebih stabil dan memiliki jaminan pekerjaan sepanjang karirnya, asalkan kinerjanya memenuhi standar  yang  ditetapkan.  Mereka juga mendapatkan  gaji  tetap,  tunjangan  pensiun,  jaminan  kesehatan,  dan  hak  cuti  tahunan. Sebaliknya,  PPPK  memiliki  status  kepegawaian  yang  terikat  pada  kontrak  kerja,  di  mana kontrak mereka dapat diperbaharui atau berakhir sesuai kebutuhan pemerintah.
Selanjutnya,  proses  seleksi  juga  menjadi  perbedaan  antara  PNS  dan  PPPK.  Proses seleksi  untuk  menjadi  PNS  sangat  ketat  dan  melibatkan  ujian  tertulis,  wawancara,  dan penilaian kesehatan. Seleksi PNS dilakukan secara nasional dan memiliki persaingan yang tinggi.  Di  sisi  lain,  proses  seleksi  PPPK  cenderung  lebih  cepat  dan  kurang  kompetitif dibandingkan  seleksi  PNS.  Hal  ini  karena  PPPK  biasanya  direkrut  untuk  memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang mendesak atau proyek khusus.
Sistem penggajian juga menjadi perbedaan antara PNS dan PPPK. PNS mendapatkan gaji  tetap  yang  didasarkan  pada  pangkat  dan  golongan  jabatan  mereka.  Mereka  juga mendapatkan tunjangan dan fasilitas lainnya. Sebaliknya, PPPK menerima gaji berdasarkan kontrak kerja mereka. Penghasilan mereka mungkin lebih fleksibel dan tergantung pada jenis proyek atau program yang mereka ikuti.
Perbedaan lainnya adalah dalam jenjang karir. PNS memiliki kesempatan untuk naik pangkat dan meningkatkan penghasilan mereka berdasarkan kinerja dan pengalaman kerja. Mereka  dapat  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  lanjutan  untuk  meningkatkan
keterampilan dan kompetensi mereka. Di sisi lain, PPPK mungkin memiliki kesempatan yang lebih terbatas untuk kenaikan pangkat dan promosi, tergantung pada kebijakan pemerintah dan jenis kontrak kerja yang mereka miliki.
Masa kerja juga menjadi perbedaan antara PNS dan PPPK. PNS memiliki masa kerja yang  lebih  panjang  dengan  jaminan  pekerjaan  sepanjang  karir  mereka,  asalkan  kinerja mereka  memenuhi  standar  yang  ditetapkan.  Mereka  juga  memiliki  hak  pensiun  setelah mencapai batas usia pensiun yang ditentukan. Di sisi lain, masa kerja PPPK tergantung pada kontrak kerja mereka. Ketika kontrak berakhir, mereka mungkin tidak mendapatkan jaminan pekerjaan berkelanjutan.
Hak pensiun juga menjadi perbedaan penting antara PNS dan PPPK. PNS memiliki hak pensiun yang dijamin oleh negara setelah mencapai batas usia pensiun yang ditentukan. Mereka mendapatkan tunjangan pensiun yang memberikan keamanan keuangan setelah pensiun. Di sisi lain, PPPK tidak memiliki hak pensiun yang dijamin secara langsung oleh negara.  Mereka  perlu  mencari  alternatif  pensiun  atau  tabungan  sendiri  untuk mempersiapkan masa pensiun mereka.
Fleksibilitas  juga  menjadi  perbedaan  yang  signifikan  antara  PNS  dan  PPPK.  PPPK memiliki fleksibilitas kontrak yang lebih tinggi. Mereka dapat direkrut untuk proyek atau program tertentu dengan kontrak jangka pendek, sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Fleksibilitas  ini  memungkinkan  pemerintah  untuk  menyesuaikan  jumlah  pegawai  sesuai dengan proyek atau program tertentu. Di sisi lain, PNS memiliki stabilitas karir yang lebih tinggi dengan pekerjaan yang dijamin sepanjang karir mereka.
Kedua sistem kepegawaian ini bertujuan untuk melayani masyarakat dan mendukung penyelenggaraan  pemerintahan.  PNS  dianggap  sebagai  pilar  utama  dalam penyelenggaraan  pemerintan  dan  pelayanan  publik.  Mereka  diharapkan  untuk  bersikap netral dan setia kepada pemerintah yang berkuasa, tanpa memihak pada partai politik atau kelompok tertentu. Sementara itu, PPPK juga berperan dalam menyediakan tenaga kerja yang  diperlukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  sektor  publik.  Mereka  dapat  direkrut berdasarkan spesialisasi tertentu, memungkinkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam berbagai bidang.
Dalam memilih antara PNS dan PPPK, organisasi perlu mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik mereka. PNS cocok untuk posisi yang membutuhkan stabilitas karir dan kepegawaian  yang  tetap.  Mereka  cocok  untuk  posisi  dengan  tuntutan  yang  tinggi  dan membutuhkan  keahlian  mendalam.  Di  sisi  lain,  PPPK  cocok  untuk  proyek  atau  program dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi. Mereka dapat direkrut untuk proyek pendek atau proyek yang membutuhkan keahlian khusus.
Perbedaan antara Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Peemerintah dengan Perjanjian Kerja dapat di lihat dari kenjang karir PNS memiliki kedudukan yang strategis dalam struktur pemerintahan. PNS dapat menduduki seluruh jabatan pemerintahan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Ini berarti PNS dapat mengisi berbagai posisi mulai dari staf administrasi, pengawas, manajer, hingga pejabat pimpinan tinggi (eselon I-III) di lingkungan pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil lebih  lanjut  mengatur  mengenai  jenis-jenis  jabatan  yang  dapat  diduduki  oleh  PNS. Berdasarkan peraturan ini, PNS dapat menduduki jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi di seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah.
Dengan  demikian,  PNS  memiliki  kedudukan  yang  kuat  dan  luas  dalam  struktur pemerintahan, serta dapat mengembangkan kariernya melalui berbagai jalur kepegawaian yang tersedia.
Sementara itu PPPK tidak dapat menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. JPT Pratama merupakan posisi jabatan struktural tertinggi di level eselon II dalam struktur pemerintahan.
Lebih  lanjut,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  49  Tahun  2018  tentang  Manajemen Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  mengatur  bahwa  PPPK  hanya  dapat menduduki jabatan fungsional atau jabatan pelaksana, namun tidak dapat mengisi jabatan struktural atau jabatan pimpinan tinggi.
Dengan keterbatasan ini, PPPK memiliki ruang lingkup kedudukan yang lebih terbatas dibandingkan PNS dalam struktur pemerintahan. PPPK dapat mengisi posisi-posisi teknis dan  administrasi,  namun  tidak  dapat  menduduki  posisi-posisi  pimpinan  dan  pengambil kebijakan strategis.

## 2. Perbedaan Rekrutmen antara PNS dan PPPK
Proses seleksi menjadi PNS sangat ketat dan melibatkan ujian tertulis, wawancara, dan penilaian kesehatan. Seleksi PNS dilakukan secara nasional dan memiliki persaingan yang tinggi.
Sementara itu, Pegawai Pemerintah  dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memiliki status kepegawaian  yang  terikat  pada  kontrak  kerja.  Kontrak  mereka  dapat  diperbaharui  atau berakhir sesuai kebutuhan pemerintah. PPPK biasanya direkrut untuk memenuhi kebutuhan tenaga  kerja  pada  instasi  permeritahan.  Proses  seleksi  PPPK  cenderung  lebih  cepat  dan kurang kompetitif dibandingkan seleksi PNS. Mereka menerima gaji berdasarkan kontrak kerja mereka, yang dapat lebih fleksibel dan tergantung pada jenis proyek atau program yang mereka ikuti.
Proses  seleksi  CPNS  (Calon  Pegawai  Negeri  Sipil)  dan  PPPK  (Pegawai  Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) melibatkan beberapa tahapan yang berbeda. Dalam seleksi CPNS, pelamar  akan  mengikuti  rangkaian  tes  yang  meliputi  Seleksi  Administrasi,  Seleksi Kompetensi  Dasar  (SKD),  dan  Seleksi  Kompetensi  Bidang  (SKB).  Tes  Seleksi  Administrasi bertujuan untuk memeriksa kelengkapan berkas dan persyaratan pelamar. SKD merupakan tes  komputerisasi  yang  menguji  kemampuan  dasar  seperti  tes  potensi  akademik,  tes wawasan kebangsaan, dan tes intelegensi umum. SKB adalah tahap tes yang lebih spesifik sesuai dengan bidang jabatan yang dilamar.
Sementara itu, dalam proses seleksi PPPK, pelamar juga akan menghadapi berbagai jenis  tes  yang  berbeda  dengan  CPNS.  Selain  tes  Seleksi  Kompetensi  Manajerial,  Seleksi Kompetensi  Teknis,  dan  Seleksi  Kompetensi  Sosial  Kultural  yang  telah  disebutkan sebelumnya, pelamar PPPK juga akan menghadapi seleksi administrasi, wawancara, dan tes praktik.  Seleksi  administrasi  dilakukan  untuk  memeriksa  kelengkapan  berkas  dan persyaratan  pelamar.  Wawancara  digunakan  untuk  mengevaluasi  kemampuan interpersonal dan pengetahuan pelamar terkait bidang yang dilamar. Tes praktik biasanya melibatkan simulasi situasi nyata yang relevan dengan bidang pekerjaan yang dilamar.
Berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  terdapat  perbedaan dalam  aturan  batas  usia  pelamar  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  (CPNS)  dan  Pegawai Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK).  Menurut  Pasal  23  ayat  1  huruf  a  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pelamar CPNS harus  berusia  minimal  18  tahun  dan  maksimal  35  tahun  saat  mendaftar.  Aturan  ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelamar CPNS berada pada rentang usia produktif dan  dapat  memberikan  kontribusi  yang  optimal  selama  masa  pengabdiannya  sebagai pegawai negeri sipil.
Di  sisi  lain,  Pasal  16  huruf  a  Peraturan  Pemerintah  Nomor  49  Tahun  2018  tentang Manajemen PPPK menetapkan bahwa usia minimal pelamar PPPK adalah 20 tahun. Namun, untuk  batas  usia  maksimalnya,  peraturan  ini  menyebutkan  bahwa  pelamar  PPPK  harus berada satu tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang dilamar.

## 3. Pembehentian hubungan kerja antara PNS dan PPPK
Pemberhentian  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  diatur  dengan  predikat  tertentu,  yaitu diberhentikan  dengan  hormat  tidak  atas  permintaan  sendiri  atau  diberhentikan  tidak dengan hormat. PNS  dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena  beberapa  alasan,  seperti  telah  mencapai  batas  usia  pensiun  yang  ditetapkan peraturan  perundang-undangan,  adanya  perampingan  organisasi  atau  kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini bagi PNS, serta kondisi fisik dan/atau mental
PNS yang tidak lagi memadai untuk  menjalankan tugas  dan kewajibannya  dengan  baik. Sementara itu, pemberhentian tidak dengan hormat dapat terjadi akibat pelanggaran berat terhadap disiplin kepegawaian atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PNS  dapat  diberhentikan  dengan  hormat  atas  beberapa  sebab  yang  diatur  dalam peraturan  kepegawaian.  Pertama,  PNS  meninggal  dunia.  Kedua,  PNS  mengajukan permohonan  berhenti  atas  permintaan  sendiri.  Ketiga,  PNS  telah  mencapai  batas  usia pensiun yang ditetapkan undang-undang atau peraturan pemerintah. Keempat, terdapat perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini bagi PNS. Kelima, PNS tidak lagi cakap  secara jasmani  dan/atau rohani  sehingga tidak  dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan memadai.
Terkait  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK),  pemutusan  hubungan perjanjian kerja juga dapat dilakukan dengan predikat tertentu, yaitu pemutusan dengan hormat  atau  pemutusan  tidak  dengan  hormat.  PPPK  dapat  diputus  hubungan  kerjanya dengan hormat apabila jangka waktu perjanjian kerja berakhir, termasuk telah mencapai batas  usia  tertentu  dalam  jabatan  yang  diduduki,  meninggal  dunia,  mengajukan permohonan  berhenti  atas  permintaan  sendiri,  adanya  perampingan  organisasi  atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan jumlah PPPK, serta kondisi fisik dan/atau mental PPPK yang tidak lagi memadai untuk menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati. Pemutusan tidak dengan hormat dapat terjadi akibat pelanggaran berat ketentuan dalam perjanjian kerja.
B. Analisis Terhadap Perbandingan PNS dan PPPK dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
Analisis mendalam tentang perbedaan mendasar antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK)  dalam  konteks  hukum,  hak, kewajiban, dan ketentuan lainnya di Indonesia. PNS memiliki status kepegawaian yang lebih stabil dengan jaminan pekerjaan sepanjang karir, termasuk gaji tetap, tunjangan pensiun, dan jaminan kesehatan. Sebaliknya, PPPK memiliki status kepegawaian yang terikat pada kontrak kerja yang  dapat  diperbarui  atau berakhir sesuai kebutuhan pemerintah. Proses seleksi PNS lebih ketat dan kompetitif, melibatkan berbagai tahapan ujian dan penilaian, sedangkan  seleksi  PPPK  lebih  cepat  dan  kurang  kompetitif,  biasanya  untuk  memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang mendesak atau kebutuhan tertentu.
Perbedaan signifikan juga terlihat dalam sistem penggajian, di mana PNS menerima gaji  berdasarkan  pangkat  dan  golongan  jabatan,  sementara  PPPK  menerima  gaji  sesuai kontrak kerja yang mungkin lebih fleksibel dan tergantung pada kebutuhan yang diikuti. PNS memiliki kesempatan yang lebih besar untuk kenaikan pangkat dan promosi, didukung
oleh pendidikan dan pelatihan lanjutan, sementara kesempatan promosi untuk PPPK lebih terbatas dan sangat tergantung pada kebijakan pemerintah serta jenis kontrak kerja. PPPK memiliki fleksibilitas kontrak yang lebih tinggi, memungkinkan pemerintah untuk merekrut mereka  untuk  kebutuhan  jangka  pendek  sesuai  kebutuhan,  sedangkan  PNS  memiliki stabilitas karir yang lebih tinggi dengan pekerjaan yang dijamin sepanjang karir mereka. PNS dianggap sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan diharapkan netral  dan  setia  kepada  pemerintah  tanpa  memihak,  sedangkan  PPPK  juga  berperan penting  dalam  memenuhi  kebutuhan  tenaga  kerja  sektor  publik  dengan  spesialisasi tertentu.
PNS  memiliki  kedudukan  strategis  dan  dapat  menduduki  seluruh  jabatan pemerintahan, baik struktural maupun fungsional, sedangkan PPPK tidak dapat menduduki jabatan  pimpinan  tinggi  dan  kedudukannya  terbatas  pada  jabatan  fungsional  atau pelaksana.  Peraturan  berbeda  juga  mengatur  batas  usia  pelamar  CPNS  dan  PPPK, mencerminkan fleksibilitas dalam menjaring calon pegawai yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing  jenis  kepegawaian.  Perbedaan  gaji  antara  PNS  dan  PPPK  diatur  oleh peraturan pemerintah yang berbeda, dan pemberhentian hubungan kerja antara PNS dan PPPK  juga  diatur dengan  kriteria tertentu,  baik  pemberhentian dengan hormat maupun tidak dengan hormat. Meskipun terdapat perbedaan signifikan antara PNS dan PPPK dalam berbagai  aspek,  kedua  sistem  kepegawaian  ini  bertujuan  untuk  mendukung penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelayanan  publik.  Pemerintah  perlu  memastikan bahwa  proses  seleksi  dan  penempatan  pegawai  dilakukan  secara  adil,  transparan,  dan akuntabel untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem kepegawaian.

## SIMPULAN
1. Terdapat  perbedaan  signifikan  antara  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dan  Pegawai Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK)  dalam  sistem  kepegawaian  pemerintah Indonesia.  Perbedaan  ini  mencakup  aspek  status  kepegawaian,  proses  rekrutmen, struktur  gaji,  jenjang  karir,  dan  mekanisme  pemberhentian.  PNS  memiliki  status kepegawaian yang lebih stabil dengan jaminan kerja seumur hidup, proses seleksi yang lebih ketat, struktur gaji yang lebih terstruktur, jenjang karir yang lebih luas termasuk kemungkinan  menduduki  jabatan  pimpinan  tinggi,  serta  mekanisme  pemberhentian yang lebih kompleks. Sementara itu, PPPK memiliki status kepegawaian berbasis kontrak, proses rekrutmen yang lebih fleksibel, struktur gaji yang berbeda, jenjang karir yang lebih terbatas, dan mekanisme pemutusan hubungan kerja yang lebih sederhana.
2. Perbedaan  status  kepegawaian  antara  PNS  dan  PPPK  mempengaruhi  motivasi  dan kinerja. PNS menikmati stabilitas kerja dan jaminan karir jangka panjang, sementara PPPK lebih termotivasi karena status kontrak mereka namun menghadapi ketidakpastian karir dan tunjangan terbatas. Sistem kepegawaian ganda ini menciptakan dinamika kompleks dan  potensi  ketegangan antara  kedua kelompok. Meski memberikan fleksibilitas bagi pemerintah, perbedaan ini menantang manajemen SDM dan kebijakan, mempengaruhi efektivitas  tugas  pemerintahan  dan  kualitas  pelayanan  publik,  mencerminkan kompleksitas  menyeimbangkan  stabilitas  dan  fleksibilitas  dalam  sistem  kepegawaian.

## DAFTAR PUSTAKA
Ambar Wati, 2020, Analisis Perbandingan PNS dan PPPK,  Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/175692/PP%20Nomor%2049%20Tahun%202018.pdf diakses pada tanggal 25 Januari 2024, pukul 20:37 Wita
Khadijah, 2019, Kesenjangan Hak antara PNS dan PPPK. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 12(3).
Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.
Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat, 2008, Hukum Kepegawaian di Indonesia,
Jakarta, Sinar Grafika.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Apartur Sipil Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja