Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023

## ANALISIS KONSEKUENSI HUKUM DARI PERKAWINAN SIRI TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
Angel Victoria Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara E-mail: angel.205190206@stu.untar.ac.id
Mia Hadiati Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara E-mail: miah@fh.untar.ac.id

## ABSTRACT
Siri marriage is considered as an illegal relationship by the state, so that the child born from the marriage is considered legal and varies according to religion. This position is based on Article 43(1) of the Marriage Law which states that a child born out of wedlock can only have civil relations with his  mother  and  family.  Based  on  the  decision  of  the  Constitutional  Court,  she  can  have  a  civil relationship with a man out of wedlock, her biological father. , said: National relations are between children  born  out  of  wedlock  and  their  mothers  and  their  families,  and  between  fathers  and  their children  in  so  far  as  a  natural  relationship  between  them  can  be  scientifically  explained;  it  can support technical evidence and/or other evidence such as relationships, including civil contacts with family members. In this case, unregistered marriages are considered to only provide protection and freedom to the men. Amendments to Article 43 (1) of the UUP generally apply to provide full legal protection  to  all  born  children  and  oblige  fathers  to  take  full  responsibility  for  their  children  in accordance with the law.
Keywords : Citizenship Relations, Constitutional Court, Marriage

## ABSTRAK
Perkawinan siri dianggap sebagai hubungan yang tidak legal oleh negara, sehingga si kecil yang lahir dari  perkawinan  tersebut  dianggap  legal  dan  bermacam-macam  secara  agama.  Kedudukan  ini didasarkan  pada  Pasal  43(1)  UU  Perkawinan  yang  menyuarakan  bahwa  si  kecil  yang  lahir  di  luar perkawinan  cuma  dapat  mempunyai  hubungan  keperdataan  dengan  ibunya  dan  keluarganya. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, ia dapat mempunyai hubungan perdata dengan pria di luar nikah, ayah kandungnya. , mengatakan: Relasi kewarganegaraan adalah antara si kecil yang lahir di  luar  nikah  dengan  ibunya  dan  keluarganya,  dan  antara  ayah  dan  si  kecil-buah  hatinya  sejauh hubungan  yang  wajar di  antara mereka dapat dijelaskan secara ilmiah; itu dapat menyokong bukti teknis dan/atau bukti lain seperti hubungan, termasuk kontak sipil dengan anggota keluarga.Dalam hal ini, perkawinan siri dianggap hanya mmeberikan perlindungan dan kebebasan kepada pihak laki- laki.  Perubahan  Pasal  43  (1)  UUP  secara  umum  berlaku  untuk  memberikan  perlindungan  hukum secara penuh kepada semua anak  yang dilahirkan dan mewajibkan ayah untuk bertanggung jawab penuh atas anaknya sesuai dengan undang-undang.
Kata Kunci : Hubungan kewarganegaraan, Mahkamah Konstitusi, Perkawinan

## I. PENDAHULUAN
Illegal Perkawinan  merupakan  hak konstitusional  warga  negara  yang  wajib
dihormati dan dilindungi oleh setiap orang dalam  tertib  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan 1974 (dikenal dengan UU Perkawinan, disingkat UUP)  menyatakan  bahwa  “Perkawinan adalah  persatuan  lahir  dan  batin  antara seorang  pria  dan  seorang  wanita,  yang tujuannya adalah untuk membentuk keluarga  yang  bahagia  dan  kekal.” (Keluarga) “didirikan atas dasar ketuhanan yang  Maha  Esa”  (UUP  pasal  1).,  berasal dari  bahasa  Arab  Siran,  israr,  artinya rahasia.Perkawinan  tak  tercatat  menurut definisinya  adalah  perkawinan  yang dilangsungkan  dengan  tamu  rahasia  atau tersembunyi. 1 Pernikahan  Siri  kurang melibatkan  dan  tidak  dilakukan  di  depan orang yang terdaftar. 2 Nikah siri dianggap religius, tetapi melanggar norma administrasi.  Menurut  Pasal  2(2)  UUP, “Semua  perkawinan  harus  dicatatkan menurut  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku.”  Sangat  penting  untuk mendaftarkan  pernikahan  Anda,  karena kegagalan  untuk  melakukannya  akan mempengaruhi  keturunan  istri  dan  suami. Hingga  saat  ini,  dampak  perkawinan informal dirasakan terutama oleh perempuan sebagai mitra dalam perkawinan  informal  dan  memiliki  anak. Negara  mengakui  pencatatan  perkawinan melalui  ketentuan-ketentuan  hukum  yang ditujukan  untuk  kesejahteraan  warga
1 Muhammad Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam (Jakarta: Hidakarya Agung, 7
negaranya.  Dalam  perkawinan  yang  tidak tercatat  dari  seorang  laki-laki  yang  tidak bertanggung jawab, mudah baginya untuk melalaikan  kewajibannya  terhadap  istri dan anak-anaknya dan meneruskan perkawinan  itu  semaunya.  Misalnya, pernikahan  singkat  antara  mantan  Groots (Ciri).  Anak  bungsu  Bupati  Eseng  Fikri dan  Fani  Oktora  yang  diceraikan  lewat SMS  (Short  Message  Service)  dan ditelantarkan istri dan anak-anaknya 4 hari setelah  lahir  itu  sulit  diproses  hukum karena  tidak  ada  bukti  lain  pendaftaran pernikahan.
Masalah  hukum  lain  yang  timbul  di luar  perkawinan  adalah  Pasal  43(1)  UUP yang  menyatakan:  “Perkawinan  hanya merupakan  hubungan  perdata  antara  ibu dengan  keluarganya”.  Anak  yang  lahir  di luar  nikah  disebut  tidak  sah  karena perkawinannya  dianggap  tidak  sah.  Pasal 2(2)  dan  Pasal  43(2)  1)  Machika  Binti  H. Mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Haj Aisha Mochtar bernama Ramadhan mengatakan: "Anak-anak  di  luar  nikah  harus  dalam hubungan  perdata  dengan  ibu  dan keluarganya,  yang  ditentukan  oleh  bukti ilmiah dan teknis." atau hubungan hukum lainnya,  termasuk  hubungan  perdata dengan keluarga ayah.
2 Syahar, Undang-undang  Perkawinan  dan Masalah  Pelaksanaannya  Ditinjau  Dari  Segi  Hukum Islam Bandung: Alumni, 5
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023

## II. METODE PENELITIAN
Metode  kualitatif  deskriptif  adalah metode penelitian yang didasarkan pada filosofi  post-positivis  yang  digunakan untuk menganalisis hakikat alam, dimana penelitian terdiri dari pengambilan  sampel  sumber  data  dan pengambilan  sampel  salju,  triangulasi pengumpulan  (kolaborasi),  data  Alat analisis  utama.  Yang  menggambarkan hal  itu.  Selain  itu,  temuan  deskriptif kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.  Studi  ini  berkaitan  dengan perilaku, pikiran, atau perasaan kelompok atau individu. Dalam
pendekatan deskriptif, peneliti menghubungkan  perilaku  yang  diteliti dengan  variabel  lain  atau  meneliti  dan menjelaskan  sebab-sebab  sistematis, seperti studi naratif yang murni grafis.
Menurut  Nasir,  metode  deskriptif metode penelitian kuantitatif adalah cara mempelajari  sifat  sekelompok  orang, objek,  situasi,  proses  berpikir  atau rangkaian peristiwa pada masa sekarang. Tujuan  penelitian  deskriptif  adalah untuk menggambarkan secara sistematis, obyektif  dan  akurat  hubungan  antara fakta,  situasi  dan  fenomena  yang diselidiki.  Kasus  deskriptif  tidak  hanya menggambarkan  situasi  dan  fenomena, tetapi  juga  menggambarkan  hubungan, menguji eksperimen, membuat prediksi,
dan  memperoleh  makna  dan  implikasi untuk masalah yang sedang dipecahkan. Menurut Nasir, jenis penelitian deskriptif  ini  adalah  penelitian  yang mencoba menggambarkan keadaan sekarang,  realita,  realita,  realita  dan fenomena  sekarang.  Sistematis,  praktis dan  tepat  dalam  hubungan  antara  fakta, keadaan dan fenomena yang diselidiki.
Padahal, transparansi penelitian dan metode penelitian hukum yang transparan  dan  akurat  sangat  penting untuk  mencapai  tujuan  penelitian.  Ini menyoroti pentingnya memahami metode penelitian forensik saat melakukan  penelitian.  Pada  dasarnya metode penelitian menggambarkan langkah-langkah  sistematis,  kegiatan, dan  prosedur  yang  digunakan  untuk mencapai  tujuan  tertentu  secara  tepat, efisien,  dan  sistematis,  serta  prinsip- prinsip  sistematik.  Itu  juga  digunakan sebagai  panduan  atau  beberapa  jenis program.  Secara  umum,  pengertian metode  penelitian  hukum  dapat  dibagi menjadi  empat  bidang  utama:  jenis penelitian,  data  penelitian,  metode pengumpulan  data,  dan  metode  analisis data.  Penelitian  hukum  formal  harus menguraikan bagaimana peneliti memperoleh informasi (informasi hukum) dan bagaimana informasi hukum ini membantu peneliti menyelidiki pertanyaan penelitian. Yurisprudensi formal mencakup
makalah
penelitian berdasarkan
pertanyaan  hukum,  temuan  penelitian dan diskusi penelitian, serta pendekatan teoritis (teori hukum).

## III. PEMBAHASAN
3.1 Perkawinan Menurut Hukum Indonesia Ordonansi Perkawinan
Nasional
Indonesia  menekankan  bahwa  hubungan perkawinan  tidak  terbatas  pada  hubungan perdata  untuk  kesenangan  duniawi,  tetapi hubungan  perkawinan  juga  dipahami sebagai  hubungan  yang  sakral.  Hal  ini ditegaskan  oleh  Pasal  2(1)  UUP,  yang menyatakan  bahwa  perkawinan  menurut hukum dalam negeri tidak dapat dipisahkan dari  agama  dan  kepercayaan  yang  dianut oleh  penduduk  Indonesia,  sebagaimana disebutkan bahwa “perkawinan adalah sah apabila  menurut  hukum  Indonesia,  semua agama dan kepercayaan didirikan."
Perkawinan  di  Indonesia  harus  memenuhi syarat materil dan formil Pasal 6-12  UUP. Menurut  R.  Soetojo  Prawirohamidjojo syarat-syarat  perkawinan  terbagi  atas syarat-syarat  lahiriah  (materi)  dan  lahiriah (formal)  (Prawirohamidjojo,  1988:  39). Persyaratan  domestik  berlaku  untuk  pihak yang akan menikah. Persyaratan ekstrinsik mengacu  pada  formalitas  yang  harus dipenuhi pada saat pernikahan. Persyaratan internal meliputi:
1. Perkawinan harus suka sama suka
2. Izin  orang  tua  diperlukan  jika  salah satu  calon  berusia  di  bawah  21  tahun (UUP Pasal 6 Ayat 2).
3. Usia harus 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.
4. Para  pihak  belum  menikah,  kecuali agamanya mengizinkan poligami (Pasal 9J atau Pasal 3 Pasal 2 dan Pasal 4 UUP).
5. Bagi  wanita  yang  ingin  menikah  lagi, dsb, undang-undang menetapkan masa tunggu  90  hari  atau  lebih  jika perkawinan  bubar  karena  perceraian dan 130 hari atau lebih jika perkawinan bubar.  Larut.  Perampasan  karena kematian  pasangan  (Pasal  10  dan  11 UUP).
6. Jika  orang  tua  meninggal/tidak  dapat memberikan  izin,  maka  izin  wali, sponsor/kerabat  lain  atau  kerabat dewasa harus diperoleh (UUP Bagian 6 Bagian 6 Bagian 4).
7. Jika  salah  satu  orang  tua  meninggal atau tidak memberikan izin, dianjurkan untuk meminta izin dari orang tua yang masih  hidup/dapat  dibuktikan  (UUP Pasal 6 Bagian 3).
8. Jika Seni. Setelah pemeriksaan
pendahuluan, pengadilan dapat mengabulkan  2,  3  dan  4  yang  belum disepakati.
Keadaan  eksternal  (ritual)  keadaan yang berhubungan dengan upacara perkawinan. Kondisi ini adalah:
1. Laporan  harus  diserahkan  kepada Pejabat  Perkawinan,  Perceraian  dan Mediasi.
2. Pernyataan  yang  ditandatangani  oleh pegawai  panitera.  Ini  termasuk  tetapi tidak terbatas pada:
a) Nama,  umur,  agama/kepercayaan, pekerjaan,  calon  pasangan  dan alamat  orang  tua;  Nama  pasangan sebelumnya juga dicantumkan secara terpisah.
b) tanggal, hari, waktu dan tempat.
Momentum  suatu  perkawinan  yang resmi merupakan jikalau:
1. Dibuat  menurut  aturan  semua  agama dan denominasi.
2. Terdaftar  sesuai  dengan  Peraturan (Pasal 2 UUP).
Berdasarkan  pasal  2  ayat  1,  tujuan pencatatan  perkawinan  adalah  untuk menghindari  pertentangan  hukum  antara hukum  adat,  hukum  agama,  dan  hukum antar golongan. Padahal tujuan pencatatan perkawinan adalah:
1. Pernikahan  transparan  bagi  Anda  dan pasangan.
2. Sebagai  bukti  jika  terjadi  konflik  di kemudian  hari  antara  anak  kandung dan saudara kandung.
3. Dasar pembayaran tunjangan
perkawinan kepada PNS. Perkawinan  di  Indonesia  tidak  hanya
berdasarkan prinsip saling
membahagiakan,  tetapi  ada  persyaratan fisik dan prosedural (seperti di atas)  yang harus dipenuhi oleh semua calon pengantin ketika  akan  menikah.  Jika  syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perkawinan itu  batal.  Persyaratan  fisik  pernikahan umumnya  berasal  dari  sistem  agama Indonesia.  Karena  Islam  adalah  agama mayoritas  penduduk  Indonesia,  tidak  ada persyaratan  fisik  untuk menikah,  menurut hukum  domestik  Indonesia.  wanita  yang bercerai, tanggung jawab untuk menghidupi  keluarga  dan  sebagainya. Adapun  persyaratan  material,  dalam  hal Pasal  2.  (1)  U.U.P.  Tentu  saja,  jika pernikahan  tidak  memenuhi  syarat  fisik pernikahan, jika undang-undang menegaskan  persyaratan  fisik  atau  masih hidup  sesuai  dengan  aturan  agama  dan kepercayaan  semua  orang  percaya,  tidak ada  alasan  untuk  melarang  pernikahan.  i. kemajuan  atau,  jika  perlu,  pembatalan. Selain  menetapkan  syarat-syarat  fisik perkawinan,  UUP  menetapkan  syarat- syarat  hukum  seperti  syarat-syarat  yang ditetapkan oleh pemerintah untuk perjodohan  di  Indonesia.  Bagian  1  kolom 2.  UUP  §  2  menyatakan  bahwa  semua perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Namun  dalam  penafsiran  syarat- syarat perkawinan dan syarat-syarat upacara  di  Indonesia,  masih  belum  jelas apakah syarat-syarat upacara hanya berkaitan dengan terpeliharanya
perkawinan
atau mempengaruhi
kepentingan  materi.  Idealnya,  pencatatan perkawinan  tidak  hanya  dikontrol  secara administratif, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan fisik perkawinan untuk mencapai tujuan perkawinan  yang  sah  secara  nasional. dianggap  sah  pada  saat  pendaftaran. melakukannya kepada pihak yang berwenang.
Gagasan seperti itu lahir di masyarakat. Setidaknya  ada  dua  pandangan  yang muncul  dari  perspektif  perdebatan  di kalangan  ahli  hukum  Islam.  Hipotesis pertama  bertentangan  dengan  pandangan ini.  Karena  pencatatan  nikah  bukanlah rukun  nikah  dalam  Islam.  Dalam  Islam, dasar  perkawinan  (yang  menentukan  sah atau tidaknya perkawinan) adalah ijab dan wali,  dua  orang  saksi,  mempelai  laki-laki dan  mempelai  laki-laki,  sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14. Keppres Maka menurut pendapat pertama ini, negara yang menjamin warga negaranya untuk beragama  dan  berkeyakinan  (UUD  RI 1945,  Pasal  29(2))  boleh  memaksakan agama.  Ajari  mereka  untuk  menghormati hukum negara. Negara menjamin kesucian agama dan tidak mencampuri urusan selain subyek  agama  itu.  VII/2009.  Selain  itu, siapa  pun  yang  menghujat  bisa  dipenjara hingga lima tahun.
Pandangan  lain  berpendapat  bahwa gagasan memasukkan kebutuhan hukum/perkawinan  di  antara  kebutuhan
biasa  tidak  bertentangan  dengan  iman. Islam  mengajarkan  bahwa  setiap  warga negara wajib menaati penguasanya kecuali Allah  SWT  melarang  ketaatan  tersebut. Negara melegalkan pendaftaran perkawinan  untuk  kepentingan  warga negaranya.  Karena  di  era  globalisasi  ini, sebagian masyarakat telah kehilangan nilai sakral  pernikahan.  Karena  kondisi  sosial tersebut, kami mendefinisikan pola perilaku tidak bertanggung jawab, monogami, perceraian yang tidak terkendali,  poligami  illegal,  kekerasan dalam  rumah  tangga,  anak  terlantar  dan isolasi sosial. Seringkali banyak fenomena sosial  lain  yang  mengiringi  pencatatan perkawinan.  Anda  dapat  menguji  niat Anda  untuk  mendapatkan  keuntungan. Dalam hal ini ada kepastian hukum bahwa perkawinan  itu  dilangsungkan  dan  semua pihak yang melangsungkan perkawinan itu menanggung segala akibat perkawinan itu. Singkatnya, inilah pertanyaannya sekarang, dan mengapa pencatatan perkawinan di tempat-tempat yang berpusat  pada  makanan  benar-benar diuntungkan dengan melengkapi rukun dan ketentuan  perkawinan  yang  ditentukan dalam  tatanan  agama?  Ini  masih  dalam perdebatan.
Menurut pengadilan agama, rukun atau syarat  sahnya  perkawinan  agama  atau kepercayaannya  tidak  boleh  dilanggar. Ayat  2  UUP  kedua  dimaksudkan  untuk memperjelas  pengertian “bilamana  semua
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
perkawinan  dicatatkan  menurut  undang- undang”. Jadi perkawinan agama tidak sah (diakui)  kecuali  jika  dicatatkan  di  mata negara.  Sebagai  upaya  hukum  atas perkawinan yang tidak tercatat, Anda dapat mengajukan  permohonan  cerai  yang  sah (Isbat  Nikah).  Sejauh  mereka  bisa membuktikan pernikahan mereka di Suriah di  pengadilan,  itu  sesuai  dengan  hukum federal  dan  hukum  agama.  Kembangkan Kegembiraan Anda Tuntutan pidana harus dikenakan  terhadap  semua  orang  yang terlibat  dalam  perkawinan  yang  tidak tercatat  dan  saksi-saksi  perkawinan  untuk mencegah penegak hukum dengan sengaja melanggar aturan-aturan sistem perkawinan (Satria, halaman 2-5). 3

## 3.2 Akibat Hukum Perkawinan
Sebagai  salah  satu  akibat  hukum perkawinan, maka memiliki akibat hukum seperti hak dan kewajiban suami istri, harta benda,  timbal  balik  antara  orang  tua  dan anak  (nasab),  pemeliharaan  (hadnah)  dan tanggung  jawab  atas  warisan.  Akibat perkawinan  yang  sah  adalah  anak  yang lahir  dari  perkawinan  itu  adalah  anak  sah yang  mempunyai  hubungan  keperdataan penuh  dengan  kedua  orang  tuanya sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  42 Inpres  No.  42.1  Tahun  1991  tentang
3 Satria,  Kritik  “Analisis  Tentang  Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Uji Materil” Akses 22 Desember 2022
Kompilasi Hukum Islam: nasab (kerabat). hak  yang  berkaitan  dengan  ayah  anak (dalam Islam) dalam hubungan keperdataan,  hak  anak  untuk  mendapat nafkah  dari  orang  tua,  hak  orang  tua  dan hak  waris  dengan  pendidikan  (hadna).  ) disertakan. , hak asuh anak perempuan dan hak-hak  sipil  lainnya.  Berbeda  dengan pernikahan  yang  sah,  pernikahan  yang tidak  sah  tidak  memiliki  konsekuensi hukum  bagi  para  pihak.  Jika  dibaca bersama  dengan  pasal  2(1)  UUP,  dalam penafsiran  undang-undang  yang  berbeda, perkawinan yang batal adalah perkawinan yang  tidak  dilakukan  menurut  hukum semua  agama  dan  kepercayaan.  Sehingga tidak  timbul  hak  dan  kewajiban  dari perkawinan,  karena  perkawinan  tidak  ada secara sah. Oleh karena itu, tidak ada satu pihak pun yang berhak menuntut pihak lain atas kelalaiannya. 4

## 3.3 Akibat  Hukum  Perkawinan  Siri terhadap Perempuan dan Anak
Tentu  saja,  pernikahan  Siri  secara hukum  mempengaruhi  pria,  wanita  dan anak-anak  dari  pernikahan  Siri,  tetapi ketika melihat lebih banyak kasus, wanita (istri) dan anak-anak dari pernikahan yang tidak  terdaftar  saya  lebih  merugikan mereka  secara  hukum.  berturut-turut
4 Satria,  Kritik  “Analisis  Tentang  Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Uji Materil” Akses 22 Desember 2022
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
sebagai  negara  menikah.  Secara  umum, akibat  hukum  perkawinan  tidak  tercatat bagi perempuan dan anak adalah:
1. Terhadap Perempuan (Pihak Istri)
a) ia  tidak  dapat  diakui  sebagai  istri karena  perkawinannya  dianggap batal;  Wanita  yang  memasuki pernikahan syariah tidak memiliki bukti  berupa  akta  nikah,  dan akibatnya,  jika  suaminya  tidak bertanggung  jawab  atau  menolak pernikahan  syariahnya,  mereka tidak  dapat  menikah.  Izin  tidak akan  diberikan,  meski  tidak mudah.  untuk  melakukan  ini. Pertimbangkan  istri  yang  sah.  Itu tidak  akan  terjadi.  Tergantung pada  agama  dan  kepercayaan mereka, pernikahan Suriah
dianggap batal di mata negara jika tidak  terdaftar  di  Kementerian Agama  (KUA)  atau  Pusat  Status Warga Negara (KCS).
b) Mengabaikan  hak  dan  kewajiban Pasangan suami istri tidak terdaftar  dan  tidak  memiliki kewajiban  untuk  dengan  mudah mengabaikan  hak  dan  kewajiban yang  timbul  dari  lahir  dan  batin istri  yang  tidak  terdaftar,  karena akta nikah tidak terdaftar.
5 Irawan,  Fenomena  Perkawinan  Sirri  Serta Dampaknya  Bagi  Perempuan  dan  Anak  Yogyakarta: UII, 9
c) Tidak berhak atas nafkah, warisan, dan pembagian harta bersama Konsekuensi  lain  dari  kumpul kebo  adalah  bahwa  perempuan tidak memiliki hak maupun kewajiban untuk menuntut nafkah dari  suaminya  selama  hidupnya. Dia tidak pernah menikah, jadi dia tidak  bisa  mengklaim  warisan setelah kematiannya. Tunduk pada hukum  negara.  Selain  itu,  mereka tidak  dapat  mengklaim  harta bersama apapun jika terjadi perceraian, karena tidak ada bukti bahwa mereka mengadakan pernikahan yang tidak tercatat. 5
d) Tidak  Memberikan  Kepastian Hukum
Perkawinan  yang  tidak  dicatatkan memberikan  perlindungan  hukum jika  terjadi  perselisihan  hukum (misalnya, mencari bantuan hukum,  seperti  membuat  ikatan keluarga,  membeli  atau  menjual real  estat,  mengajukan  pinjaman bank,  dll.  Perkawinan  tidak  dapat dianggap  sah  di  Indonesia  karena kurangnya bukti fisik (2009). 6
e) Menyulitkan  untuk  Identifikasi Status Seseorang
Dalam  pernikahan  yang  tidak tercatat, banyak yang tidak
6 Irawan,  Fenomena  Perkawinan  Sirri  Serta Dampaknya  Bagi  Perempuan  dan  Anak  Yogyakarta: UII, 10
menyadari
bahwa mereka
berselingkuh  dengan  salah  satu atau  kedua  pasangan.  Ini  karena ketika  seseorang  menaruh  hati mereka  ke  dalamnya,  itu  kembali ketika status menikah atau menikah  orang  tersebut  menjadi jelas karena mereka sudah menikah.  Ketidakjelasan  ini  juga mempengaruhi  pasangan  yang tidak  terdaftar  sebagai  mitra hukum  adat  dengan  judul  yang tidak jelas untuk memenuhi syarat untuk  layanan  tertentu,  seperti berbagi hotel dengan empat kamar.
f) Seringkali Menimbulkan Fitnah
Risiko surrogacy adalah stigmatisasi dan masyarakat percaya  bahwa  surrogacy  itu sendiri  (pasangan)  adalah  upaya untuk  menyembunyikan  stigma kehamilan  di  luar  nikah,  tetapi spekulasi ini mungkin tidak benar. Ada hal lain yang tersembunyi dan menimbulkan prasangka di masyarakat (suzone).
g) Menyulitkan  Masyarakat  dalam Memberikan Kesaksian
Ke  depan,  masyarakat  akan  kesulitan memberikan  kesaksian  jika  ada kejadian yang tidak tercatat dalam kasus  suami  tersebut.  Karena perkawinan di luar nikah,
pemerintah tidak mengetahui bahwa  suami  istri  menikah,
sehingga jika terjadi pertengkaran antara  suami  dan  istri  yang  tidak tercatat atau ada penelantaran istri atau anak secara finansial, pemerintah tidak dapat bertindak. untuk Memberikan dukungan atau bukti.
h) Sulit untuk Bersosialisasi
Wanita yang memasuki pernikahan  yang  tidak  tercatat sering  terlihat  berbagi  keluarga dengan  pria  yang  belum  menikah (juga  dikenal  sebagai  selir)  atau kekasih, membuat kehidupan sosial menjadi sulit.
i) Anggapan Poligami terhadap
Perkawinan Siri
Perusahaan  mencurigai  pasangan tersebut  menikah  secara  anonim. Masyarakat memandang perkawinan  siri  sebagai  upaya untuk  menyembunyikan  adanya poligami  (karena  pihak  laki-laki telah  menikah  dan  tidak  dapat menikah lagi), sehingga
perkawinan dilakukan secara
rahasia,  dengan  istri  atau  istri pertama menghilang terlebih dahulu. Pengetahuan tentang poligami,  meski  idenya  bukan jawaban yang tepat.
j) Adanya Perselisihan dengan Pihak Terkait
Perkawinan  poligami  yang  tidak tercatat menimbulkan konflik dan
perselisihan dalam keluarga poligami. Alasan perselisihan tersebut  adalah  karena  sang  pria mengetahui  bahwa  dia  telah menikah diam-diam dengan
wanita lain karena perselingkuhan istri  pertama  dan  keduanya. Sengketa ini menyangkut perempuan  dan  anak-anak  yang lahir  dari  perkawinan  yang  tidak tercatat, karena suami dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak  memiliki  akta  nikah  yang sebenarnya  dan  karena  itu  tidak dapat  melakukan  apapun  secara hukum.
k) sanksi  sosial  dari  masyarakat terhadap pelaku Akta nikah dapat menaungi pasangan  dari  pencemaran  nama baik,  tuduhan  perzinahan,  dan perbuatan  salah  lainnya.  Oleh
karena itu, jelas bahwa
mencatatkan perkawinan dan memperoleh  akta  nikah  juga sangat  penting  untuk  kegiatan pencegahan  dan  kesejahteraan (kesejahteraan yang baik).
2. Terhadap Perempuan (Pihak Istri)
Berikut  akibat  hukum  umum bagi anak yang lahir dari perkawinan di luar nikah yang timbul dari alinea 1
§ 43 UUP (sebelum putusan
Mahkamah  Konstitusi  no.  46/PUU- VIII/2010):
a) Anak laki-laki hanya mempunyai hubungan  keperdataan  dengan ibunya.
Dari  segi  hukum,  perkawinan  di luar  nikah  berdampak  negatif terhadap status anak yang dilahirkan.  Artinya,  status  anak di  luar  nikah  diperhitungkan. Oleh karena itu, ibu dan anggota keluarga  ibu  yang  memiliki hubungan  keperdataan  dengan anak-anaknya.  Artinya  tidak  ada hubungan  hukum  antara  anak dengan bapaknya (Pasal 42 UUP dan  Pasal  43  dan  100  KHI).
46/PUU-VIII/2010). Akta
kelahiran memperhitungkan status  tidak  sah,  sehingga  hanya nama  ibu  kandung  yang  dicatat. Misalnya,  ketika  akta  kelahiran dikeluarkan,  anak  diidentifikasi hanya  sebagai  anak  dari  ibu, karena  diperlukan  akta  nikah resmi  untuk  mencatat  kelahiran anak  tersebut.  Mereka  melihat ayahnya menikah dengan seorang  Suriah,  sehingga  nasab (baik  atau  anak  perempuan) bergabung dengan ibunya.
b) Anak  tidak  mendapatkan  nafkah dan hak
Jika  kedua  belah  pihak  tidak menolak pernikahan di luar nikah atau  pelaku  tidak  bertanggung jawab,  tidak  ada  masalah  dalam
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
memberikan dukungan baik fisik maupun emosional. Namun, jika ibu  pengganti  ditolak  atau  jika ayah  dari  ibu  pengganti  secara pribadi bertanggung jawab untuk memelihara  ibu  pengganti,  anak pengganti memiliki hak fisik dan moral  yang  sama  dengan  anak tersebut. Hak asuh, hak asuh, hak asuh anak perempuan, hak waris bersama  jika  terjadi  kematian, dll.  mereka  harus  mewarisi  dari ayahnya. Anak-anak tidak mendapatkan hak tersebut karena mereka tidak memiliki bukti dan hanya ibu mereka yang mendapatkan hak mereka.
c) Merugikan  anak  dilain  hari,
karena  untuk  Akta  kelahiran diperlukan  untuk  masuk,  dan akta  kelahiran  akan  dikeluarkan jika akta nikah tersedia.
Pasangan  yang  belum  menikah tidak  memiliki  akta  nikah  atau akta nikah, sehingga tidak
memiliki akta keluarga.
d) Rentan menjadi korban
eksploitasi. Ini termasuk prostitusi dan pengorbanan anak. Anak  hasil  perkawinan  yang tidak  tercatat  pada  umumnya terlantar  dan  tidak  terpelihara dengan  baik  secara  ekonomi, kesehatan,  pendidikan  dan  masa depan.
e) Status anak dari hasil perkawinan siri akan kerap menjadi perbincangan,  karena  statusnya yang  tidak  jelas  orang  tuanya. Memiliki anak di luar nikah atau di  luar  nikah  merupakan  pola umum  dalam  masyarakat  dan selalu  menimbulkan  masalah dalam masyarakat anak tersebut.
f) Akan  mengalami  beban  psikis,
Ketika  terjadi  perilaku  sosial yang  negatif,  anak  menjadi depresi,  kehilangan  rasa  percaya diri dan mempengaruhi perkembangan kognitifnya
(Adila  dan  Mila  Karmila,  2012: 54-58).
Konstitusi  No.  46/PUU-VIII/2010 terhadap  pasal  43  ayat  1  UUP.  Putusan Mahkamah  Konstitusi  bertujuan  untuk mengubah undang-undang tentang perempuan  dan  anak  yang  lahir  dari perkawinan di luar nikah. Hal ini dibahas secara rinci dalam presentasi berikut:
1. Terhadap Anak
Dengan demikian, putusan Mahkamah  Konstitusi  merupakan hasil dari beberapa perubahan undang-undang,  termasuk  hubungan hukum  antara  anak  (sunnatullah) dengan bapak kandungnya dan akibat hukum menurut KUH Perdata. Pengakuan  hukum  bahwa  seorang anak  hasil  perkawinan  mempunyai
hubungan perdata dengan ayah kandungnya  dan  keluarga  ayahnya, demikian  pula  hubungan  perdata antara  anak  dengan  ibunya  dan keluarga  ibunya.  Dahulu,  pengakuan hukum  ini  tidak  ada  dan  ayah  secara hukum  bertanggung  jawab  atas  anak di luar perkawinan. Di masa lalu, ayah kandung  tidak  pernah  dianggap bertanggung jawab atas anak kandungnya.
Namun bagi advokat pranikah,
putusan Mahkamah Konstitusi tersebut  tampaknya  tidak  mengubah ketentuan Pasal 42 UUP. Oleh karena itu,  perwalian  dalam  perkawinan harus  sah  dan  ayah  kandung  tidak dapat menjadi wali anak perempuannya  dalam  perkawinan. Dengan demikian, seorang ayah dapat menjadi wali dari anak perempuan di luar  nikah  jika  memiliki  ikatan keluarga,  dapat  dibuktikan  dengan penetapan  pengadilan  dan  telah memiliki akta kelahiran. 7
2. Terhadap Perempuan Putusan MK 46/PUU VIII/2010  tidak  mengatur  tentang perempuan (perempuan) yang
menikah  di  luar  nikah,  namun berdasarkan analisis  penulis  terhadap putusan MK tersebut, anak yang lahir
7 Irawan, Fenomena  Perkawinan  Sirri  Serta Dampaknya  Bagi  Perempuan  dan  Anak Yogyakarta:
di  luar  nikah  pada  awalnya  memiliki hubungan  keperdataan  hanya  dengan ibu  dan  keluarganya.  .  Dengan keputusan,  dalam  masyarakat  yang beradab, kelahiran di luar nikah bukan hanya  milik  ibu,  tetapi  juga  laki-laki yang ternyata adalah ayah kandungnya.  Mahkamah  Konstitusi menganggap bahwa UU No. 1 Tahun 1974  :  “Anak  yang  lahir  di  luar perkawinan harus mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan dengan  keluarga  ibunya  dan  dengan laki-laki  sebagai  bapaknya,  yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau bukti  lain  menurut  hukum  bahwa darah  tentu  saja  ,  keputusan  ini membawa  kebahagiaan.  kepada  istri atau  ibu  dari  anak  yang  lahir  di  luar perkawinan, termasuk hubungan keperdataan dengan keluarga bapaknya, karena anak dengan demikian mempunyai kepastian hukum tentang hak-hak keperdataannya  berhadapan  dengan bapak kandungnya, jelas. Hal ini dapat memberikan  harapan  lebih  bagi kehidupan  masa  depan  sang  anak, artinya perempuan juga dapat terpengaruh  oleh  tindakan  semena- mena laki-laki.
3. Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.
46/PUU/VII/2012  Pasal  43  Ayat  (1) UUP Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU  VIII/2010  secara  signifikan mempengaruhi pelaksanaan berbagai peraturan  hukum  di  Republik  Indonesia, terutama  beberapa  standar  yang  relevan yang digunakan sebagai acuan penyelesaian perkara di pengadilan agama (satriya).  Ayo  pergi.  ,  Halaman  1).  Di hadapan  Mahkamah  Konstitusi  NO. 46/PUU-VIII/2010, menurut undang- undang  dalam  negeri,  anak  yang  lahir  di luar  nikah  memiliki  status  hukum  yang sama dengan anak yang lahir di luar nikah, seolah-olah  mereka  memiliki  hubungan hukum hanya dengan ibunya (lihat § 43(1) USC). Dengan demikian, anak yang lahir di  luar  nikah  dan  perzinahan  tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya  menurut  hukum  negara.  Hal  ini dapat  dilihat  pada  akte  kelahiran  anak. Anak  yang  lahir  di  luar  nikah  ditandai dengan nama ibu, tanggal dan waktu lahir, urutan lahir, nama dan tanggal lahir. Pada tanggal  17  Februari  2012,  Mahkamah Konstitusi  memutuskan  tentang  status hukum anak yang lahir di luar nikah, yang mengatur pengujian undang-undang berdasarkan pasal. 2 pasang (2) dan seni. 43  para.  (1)  U.U.P.  Menurut  Mahkamah Konstitusi,  pasal.  Untuk  43.  Ayat  1
8 Zalyunia, Tinjauan Yuridis Keputusan
Mahkamah  Konstitusi  No.  46/PUU-VII/2010 Depok:
undang-undang  yang  menyatakan  bahwa “anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan mempunyai hubungan keperdataan hanya dengan  ibu  dan  keluarga  ibu”,  adalah bersyarat secara inkonstitusional, bertentangan  dengan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.  Berbeda  dengan  Konstitusi,  ini diartikan  sebagai  mengakhiri  hubungan sipil  dengan  laki-laki  jika  hubungan biologis  mereka  tidak  dapat  dibuktikan. Oleh karena itu, ayat tersebut seharusnya berbunyi: “Hubungan keperdataan seorang  anak  yang  lahir  di  luar  nikah dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  dan dengan seorang laki-laki sebagai bapaknya,  yang  ditentukan  oleh  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat bukti  lainnya.  Ini  dapat  dilakukan  sesuai dengan  hukum.  Dia  memiliki  hubungan darah,  termasuk  ikatan  sipil,  dengan keluarga ayahnya. 8
Perbedaan  anak  hasil  zina  dan perlindungan  hukum  terhadap  anak  hasil zina  dijelaskan  dalam  beberapa  hadits shahih yang menyatakan bahwa anak hasil zina tidak memiliki hubungan keperdataan dengan  laki-laki  yang  menjadi  ayah mereka. Nabi Muhammad berkata:  "Bagi yang memiliki tempat tidur (suami) adalah anak-anak  dan  untuk  pezina  adalah  batu (anak  yang  lahir  di  luar  nikah  tidak
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
berhak,  tetapi  ibunya  ditinggalkan)  Abu Dawud.)  Saya  di  sana,  di  mana  seorang pria  menuduh  seorang  wanita melakukan perzinahan,  sang  anak  tidak  mematuhi ayahnya,  tetapi  sebagai  tipe  ibunya. Seperti  dalam  hadits  Abu  Dawud:  “Dan Rasulullah  memutuskan  bahwa  putranya tidak boleh diserahkan kepadanya. ayah.” Hadits  Imam  Ahmad  mengatakan  bahwa anak  mengikuti  ibunya.  Dalam  hal  ini, Mahkamah Konstitusi melampaui permintaan  bahwa  hanya  hubungan perdata anak dengan ayah yang menikah, tetapi  tidak  terdaftar  di  KÜA  Menyadari perlunya  hubungan  yang  luas  terhadap hubungan perdata anak akibat zina dengan laki-laki, MUI menilai bahwa putusan MK berlebihan, melampaui batas dan “berlebihan”  dan  ajaran  Islam  serta bertentangan dengan Pasal 29 UUD 1945 (MUI,  2012),  Menurut  Ma'ruf,  putusan MK  memiliki  konsekuensi  yang  sangat luas,  termasuk  genealogi,  pewarisan, antara anak hasil zina dengan orang yang lahir secara sah. oleh ajaran Islam. 9 Akibat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, status anak hasil zina kini  disamakan  dengan  anak  yang  lahir dari  perkawinan  yang  sah  dalam  hal kewajiban mencari nafkah. khususnya hak waris.  Oleh  karena  itu,  jelas  bahwa putusan  Mahkamah  Konstitusi  kurang
9 Salim, Pengantar  Hukum  Perdata Tertulis Jakarta: Sinar Grafika, 23
penting  dibandingkan  dengan  lembaga perkawinan,  mengingat  anak  pezina  dan anak hasil perkawinan yang sah mempunyai  hak  yang  sama  dalam  hal pencatatannya. Hal ini sangat mengurangi kesucian dan keluhuran lembaga perkawinan  sehingga  orang  mungkin berpikir bahwa lembaga perkawinan tidak lagi  diperlukan  karena  orang  tidak  perlu menikah secara sah untuk menikah secara sah. dari anak Efek negatif lainnya datang dengan keputusan MK ini dari segi teknis, situasinya benar-benar berubah. Mengakui  anak  yang  lahir  di  luar perkawinan (konsekuensi biologis) sebagai  anak  sah  berarti  ia  akan mempunyai hubungan turun-temurun dengan  ayah  kandungnya.  Itu  juga menciptakan hubungan warisan. Kemudian  anak  tersebut  berhak  atas warisan  ayahnya.  Hal  ini  tentu  saja menyulitkan notaris untuk membagi harta warisan.  Keadaan  ini  menimbulkan masalah  jika  harta  warisan  sudah  terbagi antara  anak-anak  sah  dari  perkawinan tersebut.  Lalu  tiba-tiba  ada  anak  haram yang  mengaku  dan  memberikan  bukti bahwa dia juga anak kandung ahli waris. Ini  juga  berlaku  untuk  jual  beli  properti warisan, seperti tanah. Kekhawatiran lain, misalnya,  pada  saat  formalisasi  kontrak jual  beli,  tiba-tiba  ada  anak  haram  yang datang dan bertanya mengapa dia merasa
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
berhak  mewarisi.  Dampak  positif  dari putusan Mahkamah Konstitusi n. 46/PUU VIII/2010  membuka  kesempatan  bagi anak  yang  lahir  di  luar  nikah  untuk memperoleh  hak-hak  nafkah,  perwalian, warisan, dll. Sebaiknya Mahkamah Konstitusi  hanya  menerima  permohonan status  anak  luar  kawin  dari  perkawinan sipil  dan  tidak  menerima  permohonan zina.  Karena  jelas  bahwa  itu  tidak  hanya berdampak  teknis  tetapi  juga  ideologis Islam. 10
Dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut  secara  keseluruhan  muncul beberapa  hal  yang  berkaitan  dengan tujuan  perubahan  Pasal  43(1)  UU Perkawinan, yaitu untuk menjamin sahnya anak dan hubungan darah anak. Ini adalah hubungan darah anak-anak, ayah kandung mereka. Anak dan ayah biologisnya pada mulanya  menjadi  kenyataan,  hubungan, hukum dengan konsekuensi hukum, yang menjamin  perlindungan  hukum  atas  hak- hak  dasar  anak,  ayah  dan  keluarga,  dan lingkungan.  Ayahnya  juga  menerima bahwa  semua  anak  yang  lahir  harus diperlakukan sama, meskipun pernikahan orang tuanya belum (belum) dikonfirmasi, dengan  alasan  bahwa  menurut  hukum semua anak dan keluarga ayahnya adalah sama.  Anda  memiliki  ayah  kandung.
10 Irawan,  Fenomena  Perkawinan  Sirri  Serta Dampaknya  Bagi  Perempuan  dan  Anak  Yogyakarta: UII, 15
Sebagai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, menyatakan kewajiban  hukum  ayah  (wali  yang  sah) untuk memelihara semua anak yang lahir dari darahnya, melindungi hak waris anak dari  orang  tua,  menyatukan  hak  dan kewajiban.  Hal  ini  biasanya  mencakup masa  depan  anak,  keselamatan  anak, pemeliharaan,  pendidikan  dan  biaya hidup,  keamanan  dan  hal-hal  lain  yang sesuai  secara  hukum,  memastikan  setiap orang  bertanggung  jawab.  Perbuatannya dan  akibat  perbuatannya,  dalam  hal  ini alasan lahirnya seorang anak (MK Otsas, 2012:  29-36).  Mereka  tidak  dapat mengelak  dari  tanggung  jawab  ini. Penyalahgunaan  anak  di  bawah  umur adalah kejahatan (pasal 277 KUHP). Juga merupakan pelanggaran untuk mengidentifikasi  anak  di  bawah  umur sebagai  anak  Anda  mengetahui  bahwa anak di bawah umur itu bukan anak Anda (Bagian  278  KUHP).  Hak  dasar  anak adalah hak konstitusional, yaitu hak yang diakui  dan  dilindungi  dalam  UUD  1945- 1945. UUD 2012 (Arto, 2012) melindungi kelahiran  anak  dengan  segala  hak keperdataannya,  termasuk  hak  ibu  dan ayah. 11

## IV. KESIMPULAN
11 Adillah, Analisis  Hukum  Terhadap  Faktor- Faktor  yang  Melatarbelakangi  Terjadinya  Nikah  Siri Semarang: Univ Islam Sultan Agung
Putusan  Mahkamah  Konstitusi Peraturan  46/PUU-VII/2010  tanggal  27 Februari 2012 mempunyai akibat hukum bagi  pemulihan  hubungan  perdata dengan ayah dari anak dan keluarganya yang tidak menikah. Perubahan Pasal 43 (1)  UUP  secara  umum  berlaku  untuk memberikan perlindungan hukum secara penuh  kepada  semua  anak  yang dilahirkan  dan  mewajibkan  ayah  untuk bertanggung  jawab  penuh  atas  anaknya sesuai dengan undang-undang.
Konsekuensi  dari  perubahan  yang dilakukan  pada  artikel.  43  untuk.  (1) Telah  keluar  undang-undang  baru  dari UUP.
Adanya  hubungan  keperdataan berupa sanak saudara, mahram, hak dan kewajiban,  perkawinan  antara  anak dengan  bapak,  dan  keluarga  bapak. patronase  dan  hak  waris.  Bagi  penulis, undang-undang  baru  ini  menyangkut anak  hasil  perkawinan  sesama  jenis, bukan  anak  hasil  zina,  melainkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi,  analisis  penulis  tentang adanya istri atau anak dalam perkawinan tidak  tercatat.  Perkawinan  menjamin perlindungan  hukum  ayah  biologis  atas hak-hak sipil anak laki-laki.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Irawan.  Fenomena  Perkawinan  Sirri  Serta Dampaknya  Bagi  Perempuan  dan
Anak.  Universitas  Islam  Indonesia Yogyakarta. 2009.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan

## Jurnal
Adillah SU. Analisis Hukum Terhadap Faktor- Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya  Terhadap  Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak. Jurnal Dinamika Hukum. 2011 Mar
12;11:104-12.
Adillah SU. Implikasi Hukum dari perkawinan
siri  terhadap  perempuan  dan  anak.
PALASTREN  Jurnal  Studi  Gender. 2016 Mar 31;7(1):193-222.
Agustina,  Erni.  "Akibat  hukum  hak  mewaris anak  hasil  perkawinan  siri  berbasis nilai  keadilan." Jurnal  Pembaharuan Hukum 3, no. 3 2016: 381-390.
Faizah S. Dualisme Hukum Islam di Indonesia tentang  Nikah  Siri.  Istidal:  Jurnal Studi Hukum Islam. 2014 Jun 1;1(1).
Gunawan E. Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut  UU  Perkawinan.  Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah. 2013 Dec 19;11(1).
Isnaini,  Enik. "Perkawinan  siri  dalam perspektif  hukum  islam,  hukum positif dan hak asasi manusia." Jurnal Independent 2, no. 1 2014: 51-64.
Jaya  DP.  Nikah  Siri  Dan  Problematikanya Dalam  Hukum  Islam.  Jurnal  Hukum Sehasen. 2017 Dec 21;1(2).
Kharisudin  K.  Nikah  Siri  dalam  Perspektif
Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia.  Perspektif.  2021  Jan 30;26(1):48-56.
Khoiriyah  R.  Aspek  Hukum  Perlindungan Perempuan  Dan  Anak  Dalam  Nikah Siri.  Sawwa:  Jurnal  Studi  Gender.
2017 Oct 31;12(3):397-408.
Kusbianto,  Azmiati,  dan  M.A  Pulungan. “Perlindungan  Dan  Aturan  Hukum Keluarga  Terhadap  Perempuan  Dan Anak  Dalam  Perkawinan”  Jurnal Ilmiah “Advokasi”.
Sipahutar, Anjani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan  Siri  Yang  Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang- Undang Perlindungan
Anak." Doktrina:  Journal  of  Law 2,
no. 1 2019: 66-82.
Syamdan,  Addin  Daniar,  and  Djumadi Purwoatmodjo.
"Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat
Hukumnya." Notarius 12  2019:  452-
66.
Tobroni, Faiq. "Hak Anak Sebagai Ahli Waris
dalam Perkawinan Siri." Jurnal Yudisial 8, no. 1 2015: 85-102.
Watikno,  Annisa  Ridha.  "Akibat  Hukum
Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak ditinjau dari
Hukum  Islam  Dan  Undang-Undang Perkawinan  No  1  Tahun  1974  di Kabupaten Karanganyar." RECHTSTAAT 8,  no.
2 2014.

## Website/Internet
Meyrin. Tinjauan Hukum Dampak Berlakunya
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik  Indonesia  No.  46/PUU- VII/2010  Tentang  Anak  yang  Lahir Di  Luar  Perkawinan  Terhadap  Akta Pengakuan Anak dan Surat Keterangan  Hak  Waris  yang  Dibuat Oleh Notaris”. Tesis Fakultas Hukum
Program  Kenotariatan  Universitas Indonesa. 2012 .