Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2022, Vol 3 (1): 1-21 ISSN: 2722-2853. Homepage: govsci.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2022 under a CC BY-SA 4.0 license DOI: https://doi.org/10.54144/govsci.v3i1.14

## Implementasi sistem keuangan desa dalam transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulak Kabupaten Indramayu
Implementation of village financial system in the transparency of village Fund Allocation Management in Bulak Village,
Indramayu Regency
Amelia Ningsih 1 , Siti Nurhaliza 2 , Evi Priyanti 3 123 Universitas Singaperbangsa Karawang Email Correspondence: 1810631180216@student.unsika.ac.id

## Abstract
The  Indonesian  government  currently  prioritizes  village  development  as  the village  law  places  villages  at  the  forefront  of  development.  Villages  are  given sources of funds through ADD scheme (Village Fund Allocation) and the authority to  manage  themselves  aiming  at  improving  community  welfare.  In  managing village  fund  sources,  the  government  issued  a  policy  to  implement  Village Financial  System  Application  (SISKEUDES).  The  SISKEUDES  is  an  application developed by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) in order to  improve  the  quality  of  village  financial  governance.  The  basis  for  the government  to  make  a  village  fund  application  is  Law  Number  6  of  2014 concerning Villages, where villages are given the opportunity to pay the costs of government  administration,  expenditures,  and  development  programs  to improve  the  welfare  and  quality  of  life  of  the  village  community.  Since  the management of ADD is prone to manipulation, SISKEUDES is considered capable of  providing  positive  impact  in  managing  village  funds  efficiently  and appropriately, so as it considerably contributes to the creation of a transparent and accountable village fund management system.
Keywords : Village Development, SISKEUDES, ADD

## Pendahuluan
Kebijakan  otonomi  daerah  memberikan  hak,  wewenang  dan  kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan  perundang  - undangan. Dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah  menyebutkan  pelaksanaan  otonomi  daerah,  kewenangan  daerah diperbesar mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintah, kecuali
bidang  politik  luar  negeri,  pertahanan  keamanan, peradilan, moneter,  fiskal, dan agama, serta kewenangan di bidang lain. Seperti kebijakan perencanaan nasional  dan  pengendalian  pembangunan  nasional  secara  makro,  dana perimbang keuangan, sistem adminitrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional.
Otonomi daerah harus dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah untuk  membuktikan  kemampuannya  dalam  melaksanakan  kewenangannya. Meskipun  kebijakan  otonomi  daerah  dititik  diberikan  pada  pemerintah kabupaten/kota,  namun  secara  langsung  harus  bersentuhan  dengan  level pemerintahan ditingkat yang paling bawah, yaitu Desa. Dalam Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  (UU  Deas)  Desa  merupakan  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/  atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Pemerintahan  desa  adalah  penyelenggara urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Desa sendiri memiliki Undang-undang yang bertujuan untuk menguatkan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai kekuatan untuk  membangun  infrastruktur  desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa. Dengan kehadiran Undang-undang Desa tersebut maka semakin banyak dana dari pemerintah yang akan mengucur ke tingkat desa. Akan tetapi, kebijakan ini harus tetap diiringi dengan pengelolaan keuangan desa yang transfaran dan akuntabel agar dampak kebijakan tersebut dapat tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat desa. Menurut UU Desa di amanatkan bahwa pemerintah desa harus lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan kekayaan milik desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah  memberikan  dana  kepada  desa  dengan  jumlah  yang  cukup besar, sehingga pemerintah juga menuntut pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan pertanggungjawaban  keuangan  desa.  Pengelolaan  keuangan  yang  dimaksud adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dan menjalankan program - program kerja pemerintah yang telah di rencanakan, salah satu komponen yang ada dalam APBDes adalah Alokasi Dana  Desa  (ADD).  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  adalah  dana  perimbang  yang diterima  kabupaten/kota  dalam  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah
kabupaten/kota setelah dikurangi dana lokasi khusus. Dalam pengelolaannya, Kepala  desa  merupakan  pemegang  kekuasaan  tertinggi  yang  mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
Dalam  Permendes  No  3  tahun  2015  tentang  pendampingan  desa menjelaskan  secara  luas  bahwa  setiap  desa  perlu  pendampingan  dalam melakukan  pengelolaan  dana  desa.  tujuan  pemerintah  memberikan pendampingan  dalam  pengelolaan  dana  desa  adalah  untuk  meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa;  meningkatkan  prakarsa,  kesadaran  dan  partisipasi  masyarakat  desa dalam  pembangunan  desa  yang  partisipatif;  meningkatkan  sinergi  program pembangunan antar sektor; dan mengoptimalkan aset lokal desa. Seperti yang diketahui  bahwa  Pengelolaan  Dana  Desa  sangat  rawan  akan  manipulasi sehingga  pemerintah  memberikan  aplikasi  untuk  mengelola  keuangan  desa agar memudahkan tata kelola keuangan desa dan dana desa, dilengkapi dengan sistem  pengendalian  intern,  mudah  digunakan,  berintegrasi  dengan  aplikasi pengelolaan dana desa lainnya, aplikasi tersebut adalah Siskeudes yang telah dikembangkan  sejak  tahun  2015.  Pengembangan  aplikasi  sistem  keuangan desa (Siskeudes) mengharapkan desa-desa di seluruh Indonesia untuk dapat menerapkan  aplikasi  sistem  keuangan  desa  (Siskeudes)  guna  mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan yang tidak diinginkan.
Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab  yang  besar  pula.  Oleh  karena  itu  pemerintah  desa  harus  bisa menerapkan  prinsip  akuntabilitas  dalam  tata  pemerintahannya,  di  mana semua  akhir  kegiatan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  harus  dapat dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  desa  sesuai  dengan  ketentuan. Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan  APB  Desa  dan  Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi Pelaksanaan APD Desa.
Desa  Bulak  merupakan  salah  satu  desa  di  Kecamatan  Kadanghaur Kabupaten Indramayu yang telah menerapkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)  untuk  hal  pengelolaan  keuangan  desa  baik  bantuan  ADD  yang bersumber  dari  APBD  Bulak  dan  DD  yang  dikucurkan  Pemerintah  Pusat. Aplikasi  Siskeudes  dalam  penggunaannya  masih  terdapat  sejumlah permasalahan khususnya di Desa Bulak Kecamatan Kadanghaur. Permasalahan tersebut sering kali terjadi dalam keadaan tertentu seperti halnya sosialisasi pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat masih kurang, aplikasi belum terkoneksi secara online, system mudah error, sumber daya manusia kurang memadai, lemahnya infrastruktur terkait teknologi informasi (internet), dan bimbingan teknis yang masih kurang.
Berdasarkan  hal-hal  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  dapat  ditarik kesimpulan bahwa Implementasi dari penerapan Sistem Keuangan Desa sangat berperan  penting  untuk  memudahkan  pelaporan  keuangan  serta  mampu menciptakan pengelolaan alokasi dana desa yang transparansi dan akuntabel demi  terciptanya  sebuah  sistem  pemerintahan  yang Good  Governance . Permasalahan  yang  terjadi  pada  tempat  penelitian  yakni  di  Desa  Bulak Kecamatan  Kandanghaur  Kabupaten  Indramayu  yang  telah  dilakukan observasi pada tanggal  26 Maret 2021 menyatakan bahwa sistem keuangan desa (SISKEUDES) khusunyanya pada pengolahan aplikasi sering mengalami kendala sistem jaringan dan sumber daya manusia di desa kurang maksimal. Oleh  sebab  itu,  peneliti  sangat  tertarik  untuk  mengangkat  tema  dalam penelitian  ini  dengan  topik “Implementasi  Sistem  Keuangan  Desa  Dalam Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bulak Kabupaten Indramayu”

## Teori Implementasi
Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan sebuah implementasi kebijakan dari pemerintah untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah  yang  ada,  yaitu  langsung  mengimplementasikan  dalam  bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik  tersebut.  Kebijakan  diturunkan  berupa  program  program  yang kemudian  diturunkan  menjadi  proyek-proyek,  dan  akhirnya  berwujud  pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan  kebijakan.  Jadi  implementasi  merupakan  suatu  proses kegiatan  yang  dilakukan  oleh  berbagai  aktor  sehingga  pada  akhirnya  akan mendapatkan  suatu  hasil  yang  sesuai  dengan  tujuan-tujuan  atau  sasaran- sasaran  kebijakan  itu  sendiri.  Terdapat  beberapa  teori  dari  beberapa  ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:
1) Teori Merilee S. Grindle Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni  isi  kebijakan  (content  of  policy)  dan  lingkungan  implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan  kelompok  sasaran  atau  target  group  termuat  dalam  isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana
perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program  sudah  tepat,  apakah  sebuah  kebijakan  telah  menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.
2) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2011) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi  keberhasilan  implementasi,  yakni  karakteristik  dari masalah (tractability of the problems), karakteristik kebijakan/undang-undang  (ability  of  statute  to  structure implementation)  dan  variabel  lingkungan  (nonstatutory  variables affecting implementation).
3) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn Menurut  Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja  implementasi,  yakni  standar  dan  sasaran  kebijakan, sumberdaya,  komunikasi  antarorganisasi  dan  penguatan  aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

## Pengertian Implementasi
Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang  pengertian  dari  implementasi.  Hal  ini  perlu  dijelaskan  agar pemahaman  tentang  implementasi  dapat  disinkronisasikan  dari  konsep penelitian  terhadap  suatu  kebijakan  atau  peraturan  perundangan-undangan yang  menjadi  fokus  utama  dalam  penelitian  ini.  Karena  implementasi merupakan  kegiatan  yang  penting  dari  keseluruhan  proses  perencanaan kebijakan.  Adapun  pengertian  implementasi  tersebut  dapat  dilihat  dalam beberapa pendapat di bawah ini.
Menurut  Mulyadi  (2015)  implementasi  mengacu  pada  tindakan  untuk mencapai  tujuan-tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  suatu  keputusan. Tindakan  ini  berusaha  untuk  mengubah  keputusan-keputusan  tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahanperubahan besar  atau  kecil  sebagaimana  yang  telah  diputuskan  sebelumnya.  Grindle (dalam Mulyadi, 2015) menyatakan bahwa implementasi merupakan proses umum  tindakan  administratif  yang  dapat  diteliti  pada  tingkat  program tertentu.  Tachjan  (dalam  Tahir,  2014)  menyatakan  bahwa:  “implementasi kebijakan publik, disamping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat dipahami pula sebagai salah lapangan studi administrasi publik sebagai
ilmu”. Kemudian Wahab (dalam Tahir, 2014) mengatakan bahwa implementasi kebijakan  adalah:  pelaksanaan  keputusan  kebijakan  dasar,  biasanya  dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya,  keputusan  tersebut  mengidentifikasikan  masalah  yang  diatasi, menyebutkan  secara  tegas  tujuan/sasaran  yang  ingin  dicapai,  dan  berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.
Menurut  Anderson  (dalam  Tahir,  2014)  menyatakan  bahwa  dalam mengimplementasikan  suatu  kebijakan  ada  empat  aspek  yang  harus diperhatikan, yaitu:
1. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi,
2. Hakikat proses administrasi,
3. Kepatuhan atas suatu kebijakan, dan
4. Efek atau dampak dari implementasi.
Selanjutnya  menurut  Abidin  (dalam  Tahir,  2014)  implementasi  suatu kebijakan berkaitan dengan dua faktor utama, yaitu:
1. Faktor internal yang meliputi:
(a) kebijakan yang akan dilaksanakan, dan
(b) faktor-faktor pendukung;
2. Faktor eksternal yang meliputi:
(a) kondisi lingkungan, dan
(b) pihak-pihak terkait.
Selanjutnya  Kapioru  (2014)  menyebutkan,  ada  empat  faktor  yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:
a. Kondisi lingkungan (environmental conditions).
b. Hubungan antar organisasi (inter-organizational relationship).
c. Sumberdaya (resources).
d. Karakter institusi implementor (characteristicimplementing agencies).
Berdasarkan  berbagai  pendapat  di  atas  tersebut  dapat  diketahui  bahwa pengertian  implementasi  merupakan  suatu  proses  yang  berkaitan  dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi
atau  institusi,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  institusi  negara  dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut’

## Sistem Keuangan Desa
Sistem  keuangan  desa  atau  yang  disebut  Siskeudes  merupakan  aplikasi yang dibuat oleh BPKP yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Aplikasi Siskeudes ini adalah sistem yang dibuat sudah sesuai dengan  regulasi  yang  berlaku  yaitu  sesuai  dengan  UU  Desa  dengan  tujuan untuk  memudahkan  membuat  laporan  tatakelola  keuangan  desa  karena sebelum  adanya  aplikasi  ini,  pencatatan  laporan  keuangan  desa  masih menggunakan  aplikasi  microsoft  excel  atau  dengan  mencatat  manual  yang dianggap kurang efisien. Selain itu, Aplikasi Siskeudes ini merupakan sebuah sistem  yang  membantu  pemerintah  desa  dalam  melakukan  pelaporan keuangan desa. Aplikasi ini sangat mudah untuk digunakan oleh pemerintah desa  karena  fitur  yang  tersedia  sangatlah  mudah  untuk  dipahami  dan dimengerti.  Dengan  tampilan  yang  sederhana  membuat  aplikasi  ini  terlihat sangat sederhana namun sangat baik untuk digunakan.
Aplikasi  Siskeudes  dianggap  memberi  kemudahan  dalam  penggunanya (user friendly) yaitu walaupun perangkat desa tersebut belum dibekali dengan ilmu dasar akuntansi akan tetapi tetap bisa menggunakannya dengan melalui pelatihan, didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi, dan menatausahakan seluruh sumber dana yang dikelola oleh desa. Adapun tujuan dari diterapkannya sistem keuangan desa (Siskeudes) adalah untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan. Selain itu juga untuk menata kelola  keuangan  desa  secara  optimal  serta  sebagai  alat  kendali/tolak  ukur pengelolaan  keuangan  desa  sehingga  tidak  keluar  dari  koridor  peraturan undang-undang.  Dengan  diterapkannya  sistem  keuangan  desa  (Siskeudes) diharapkan  nantinya  dapat  membantu  kerja  dari  aparat  desa  itu  sendiri, sehingga  kinerja  dari  aparat  desa  semakin  membaik  dan  penggunaan  dari sistem tersebut dapat lebih efektif. Penggunaan sistem informasi yang kurang efektif akan berdampak negatif pada kinerja dan mutu pelayanan orgasnisasi sektor publik pada masyarakat.
Selain  itu,  sistem  ini  juga  berguna  untuk  memberikan  saluran  bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan yang ditemukan dan perkembangan penyelesaian  masalah.  Aplikasi  keuangan  desa  ini  menggunakan  database
Microsoft Acces sehingga lebih portable dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) ini tentu  memiliki  kelebihan  dan  kelemahan.  Adapun  kelebihan  dari  sistem keuangan desa (Siskeudes) ini yaitu:
1. Sesuai peraturan;
2. Memudahkan tata kelola keuangan desa;
3. Kemudahan penggunaan aplikasi;
4. Dilengkapi  dengan  sistem  pengendalian  intern (Built-in  Internal Control);
5. Didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi.
Disamping  kelebihan  tersebut,  kelemahan  dari  sistem  keuangan  desa (Siskeudes)  ini  yaitu  sulitnya  memahami  penggunaan  aplikasi  ini  karena aplikasi  yang  masih  baru  diterapkan  sehingga  para  pegawai  sulit  untuk mengaplikasikannya.  Selain  itu  kuranganya  pelatihan  penggunaan  sistem keuangan desa (Siskeudes) yang diberikan bagi para pegawai.

## Asas-asas dalam SISKEUDES
Asas adalah nilai-niliai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa, yang dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam  setiap  tindakan  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Asas  dan  prinsip  tidak berguna bila  tidak terwujud  dalam tindakan. Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu:

## 1. Transparan
Yaitu asas terbuka dan keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi  terkait  Pengelolaan  Keuangan  Desa  dapat  diketahui  dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi  (disembunyikan)  atau  dirahasiakan.  Hal  itu  menuntut kejelasan siapa, melakukan apa serta bagaimana melaksanakannya.
Transparan  dalam  pengelolaan  keuangan mempunyai  pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat.  Fungsinya,  untuk  memenuhi  hak  masyarakat  untuk
mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah  dalam  pengelolaan  sumber  daya.  Pengelolaan  tersebut dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat dilihat dari tidak tertatanya administrasi keuangan dengan tertib dan baik.  Adanya  aliran  dana  tertentu  (non  budgete/dana  taktis/dana yang  tidak  masuk  dalam  anggaran),  yang  hanya  diketahui  segelintir orang,  merahasiakan  informasi,  dan  ketidaktahuan  masyarakat  akan dana-dana  tersebut.  Hal  itu  memberikan  keleluasaan  terjadinya penyimpangan  /penyelewengan  oleh  oknum  aparat  yang  berakibat fatal bagi masyarakat maupun aparat yang bersangkutan.
Dengan  demikian,  asas  transparan  menjamin  hak  semua  pihak untuk  mengetahui  seluruh  proses  dalam  setiap  tahapan  serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait Pengelolaan Keuangan  Desa.  Dengan  demikian,  Pemerintah  Desa  pro  aktif  dan memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk mengakses /mendapatkan/ mengetahui informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa.

## 2. Akuntabel
Yaitu  asas  yang  memiliki  pengertian  bahwa  setiap  tindakan  atau kinerja  pemerintah/lembaga  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada pihak-pihak  yang  memiliki  hak  atau  berkewenangan  untuk  meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga  pertanggungjawaban.  Asas  ini  menuntut  Kepala  Desa mempertanggungjawabkan  dan  melaporkan  pelaksanaan  APBDesa secara  tertib,  kepada  masyarakat  maupun  kepada  jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

## 3. Partisipatif
Yaitu  asas  yang  mempunyai  pengertian  bahwa  setiap  tindakan dilakukan  dengan  mengikutsertakan  keterlibatan  masyarakat  baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.
Oleh karena itu, kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa baik itu sejak tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan pertanggugjawaban  wajib  melibatkan  masyarakat  para  pemangku kepentingan  di  desa  serta  masyarakat  luas.  Utamanya,  kelompok marjinal  sebagai  penerima  manfaat  dari  program/kegiatan pembangunan di Desa.

## 4. Tertib dan disiplin anggaran
Yaitu  asas  yang  mempunyai  pengertian  bahwa  anggaran  harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa  pengelolaan  keuangan  desa  harus  sesuai  dengan  Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Alokasi Dana Desa
Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Menurut  UU  Desa  merupakan  bagian  dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana  alokasi  khusus.  Berdasarkan  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43 Tahun 2014 Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  kabupaten  atau  kota  dan  digunakan  untuk membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Dari  pengertian  diatas  dapat  simpulkan  bahwa  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.
Menurut Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Meranti (2014) tujuan dari alokasi dana desa adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dalam melaksanakan  pelayaanan  pemerintahan,  pembangunan,  dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan  kemampuan  lembaga  permasyarakatan  di  desa dalam  perencanaan  pelaksanaan  dan  pengendalian  dan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
5. Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat yang berekonomi lemah/ miskin.

## Pemerintahan Desa
Menurut UU Desa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan  nama  lain  dibantu  perangkat  Desa  sebagai  unsur  penyelenggara Pemerintahan  Desa.  Menurut  Zakaria  (Wahjudin,  2011)  menyatakan  bahwa desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki  suatu  organisasi  pemerin-tahan  dengan  serangkaian  peraturan- peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri.
Pemerintahan  desa  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat  setempat  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  Pemerintahan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (Tamtama,  2014).  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  pemerintah  desa  adalah  Pemerintahan  Desa  adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Metode Penelitian
Metode  Penelitian  adalah  cara  atau  jalan  yang  dipakai  untuk memahami obyek yang menjadi sasaran, sehingga dapat mencapai tujuan dan hasil  yang  diharapkan  (Bakker,  1986).  Dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan Metode Deskriptif , menurut Nazir (1988) dalam buku Contoh Metode Penelitian, metode deskriftif merupakan suatu metode dalam meneliti status  kelompok  manusia,  suatu  objek,  suatu  set  kondisi,  suatu  sistem pemikiran  ataupun  suatu  kelas  peristiwa  pada  masa  sekarang.  Tujuan  dari penelitian deskriftif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  serta
hubungan  antar  fenomena  yang  diselidiki.  Dengan  metode  deskriptif  ini penulis akan memberi gambaran secara jelas dan sistematis mengenai fakta- fakta dilapangan, melalui survei dan mengumpulkan data yang ada diberbagai sumber selanjutnya menganalisis masalah dengan teori yang ada guna untuk memecahkan suatu masalah secara tepat dan relevan. Selain itu, penulis juga dapat  menggambarkan  secara  jelas  bagaimana  penerapan  Aplikasi  Sistem Keuangan  Desa  di  Desa  Bulak  khususnya  terkait  pengelolaan  Alokasi  Dana Desa.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2016) yang dimaksud dengan “kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek  yang  alamiah,  (sebagai  lawannya eksperimen)  dimana  peneliti  adalah  sebagai  instrumen  kunci,  pengambilan sampel  sumber  data  dilakukan  secara  purposive  dan  snowball,  teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisi data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”. Narbuko  &  Achmadi  (2009)  mengatakan  bahwa  Teknik  pengumpulan  data merupakan langkah yang paling srategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan  utama  penelitian  adalah  mendapatkan  dan  menganalisa  data.  Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka penulis tidak akan mendapatkan sumber  data  yang  nantinya  dijadikan  acuan  yang  relevan  dalam  membuat jurnal ini.

## Pembahasan
Subtansi  dalam  pembahasan  ini  meliputi  pengimplementasian  tata kelola  keuangan  desa  dilihat  dari  dimensi  isi  kebijakan  dan  lingkungan implementasi berdasarkan teori Mariam S Grindell, yaitu :
Isi  Kebijakan  Implementasi  Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes)  Dalam

## Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
a) Interest Affected (Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi)
Pengelolaan  Keuangan  Desa  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan pertanggungjawaban  keuangan  desa.  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa (RKPDesa)  merupakan  penjabaran  dari  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Desa  (APBDesa)  merupakan  rencana  keuangan  tahunan Pemerintahan    Desa.  Diperlukan    Peraturan    Bupati/Walikota    untuk mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.
Kepentingan yang mempengaruhi implementasi sistem keuangan desa di Desa Bulak Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu melibatkan
kepentingan  pemerintah  desa,  BPL,  dan  masyarakat  desa.  Kepentingan pemerintah desa yakni sebisa mungkin memaksimalkan alokasi dana desa sesuai  prosedur  dengan  selalu  melaporkan  secara  terperinci  melalui aplikasi  sistem  keuangan  desa  (SISKEUDES).  Kepentingan  BPL  dan masyarakat  sama  berupa  demi  kepentingan  dan  kesejahteraan  di masyarakat seperti alokasi dana desa yang digunakan untuk memperbaiki insfrastruktur  kecil.  Kepentingan – kepentingan  tersebut  membawa pengaruh  terhadap  implementasi  sistem  keuangan  desa  di  Desa  Bulak Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu dimana pemerintah desa selaku  pelaksana  dalam  menerapkan  alokasi  dana  desa  harus  secara transparan dan akuntabel dalam pengimplementasian keuangan desa.
b) Type of Benefits (Tipe Manfaat)
Type of Benefits berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam  suatu  kebijakan  harus  terdapat  beberapa  jenis  manfaat  yang menunjukkan  dampak  positif  yang  dihasilkan  oleh  pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Jenis manfaat yang diterapkan yakni pemanfaatan  Alokasi  Dana  Desa  sebagai  pemerintah  Desa  dengan masyarakat bekerja sama untuk membangun desa di segala bidang. Satu contohnya di bidang sosial, bidang pendidikan, agama maupun pertanian. Alokasi dana desa di Desa Bulak bentuk kegiatan yang sudah dilaksanakan salah  satu  contohnya  misalnya  dari  segi  pendidikan.  Sebagian  dana tersebut diberikan Untuk gaji guru 37 guru honor PAUD atau ngaji. Contoh yang lainnya yaitu untuk membayar para pekerja atau masyarakat dalam kegiatan  infrastruktur  pembuatan  jalan  ataupun  selokan.  sehingga masyarakat  merasakan  dana  hasil  alokasi  desa  sehingga  masyarakat mengerti dan tahu.
c) Extent of Change Envision (Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai)
Adanya  penerapan  sistem  keuangan  desa  (Siskeudes)  tersebut tentunya  memberikan  kelebihan  maupun  kelemahan  bagi  penggunanya. Kelebihan dari sistem keuangan desa (Siskeudes) yaitu:
- sesuai peraturan
- memudahkan tata kelola keuangan desa
- kemudahan penggunaan aplikasi
- dilengkapi  dengan  sistem  pengendalian  intern  (Built-in  Internal Control)
- didukung  dengan  petunjuk  pelaksanaan  implementasi  dan  manual aplikasi.
Berdasarkan kelebihan - kelebihan tersebut sejalan dengan keadaan di Desa Bulak Kabupaten Indramayu, dimana kelebihan dari adanya sistem keuangan  desa  (Siskeudes)  yaitu  dapat  menciptakan  laporan  keuangan yang lebih akurat. Penerapan aplikasi siskeudes di Desa Bulak Kecamatan Kandanghaur  Kabupaten  Indramayu  dalam  melakukan  pelaporan pendanaan  Alokasi  Dana  Desa  memiliki  beberapa  faktor  penghambat yakni:
1. Sistem tidak stabil
Kelemahan  sistem  keuangan  desa  (Siskeudes)  yang  sering  terjadi  di Desa Bulak Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu yaitu aplikasi sering  mengalami down  system. Hal  tersebut  disampaikan  sendiri  oleh Sekretaris Desa Bulak, menyatakan bahwa :
“kendala  dalam  penerapan  aplikasi  ini  khususnya  di  daerah  Indramayu yaitu  perkara  sistem  online  nya.  Dimana  terkadang  sistem  online  ini terhambat  oleh  jaringan  di  daerah.  Selain  itu,  karena  sistem  ini mengandalkan  jaringan  maka  akan  lebih  sulit  untuk  kita  bawa  kemana- mana dalam hal pelaporannya, terlebih ke daerah terpencil yang susah akan akses internet. Terlebih Aplikasi ini penggunanya banyak dari tiap tiap desa di  Indonesia,  hal  itu  terkadang  mengakibatkan  sistem  down  sehingga seringkali terjadi kegagalan dalam menginput data.”
2. Kemampuan Sumberdaya Aparatur
Kemampuan  sumberdaya  disini  berkaitan  dengan  penyelesaian administrasi  melalui  aplikasi.  Diketahui  bahwa  dalam  pengelolaan keuangan desa khususnya pengelolaan ADD memiliki prosedur mulai dari perencanaan hingga pelaporannya tidak terhindarkan dari penyelesaian urusan  administrasi  melalui  aplikasi.  Sehingga  dalam  pengoprasian aplikasi SISKEUDES hanya dipegang oleh satu orang yakni Sekretaris Desa untuk  mempermudah  dan  menghindari  kesalahan  dala  m  menginput pelaporan.
d) Site of Decision Making (Letak Pengambilan Keputusan)
Pengambilan  keputusan  dalam  suatu  kebijakan  memegang  peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Tata Cara pengalokasian ADD ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Pengalokasian ADD kepada setiap desanya mempertimbangkan Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dan Jumlah penduduk
desa,  angka  kemiskinan  desa,  luas  wilayah  desa,  dan  tingkat  kesulitan geografis desa.

## e) Program Implementer (Pelaksana Program)
Pelaksanaan  keuangan  desa  merupakan  serangkaian  kegiatan  yang berkaitan  dengan  pengeluaran  uang  dan  kegiatan  di  lapangan.  Kegiatan yang dilakukan sesuai kewenangan desa yang diolah melalui rekening desa. Artinya, semua penerimaan dan pengeluaran desa harus dikelola melalui rekening desa yang didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Dalam pelaksanaan  anggaran  desa  yang  sudah  ditetapkan  sebelumnya  di  Desa Bulak  timbul  transaksi  penerimaan  dan  pengeluaran  desa.  Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Seperti hal nya pembayaran listrik, akses internet, pembayaran PDAM, Belanja Pegawai, Operasional RT/RW, Pengadaan barang dan jasa, dll.
Tabel 1 : Data Sumber Pendapatan Desa Desa Bulak Tahun 2014
No Uraian Pendapatan Jumlah ( Rp) Realisasi (Rp) 1 Alokasi Dana Desa 107.738.000,- 107.738.000,- 2 Tanah Titisara 35.000.000,- 35.000.000,- 3 Tanah Bengkok 329.000.000,- 329.000.000,- 4 Swadaya Hansip 5.000.000,- 5.000.000,- 5 Bagi Hasil PBB 8.400.000,- 8.400.000,- 6 PNPM 80.250.000,- 80.250.000,- 7 Banprop (Kinerja) 15.000.000,- 15.000.000,- 8 Banprop (Infrastruktur) 100.000.000,- 100.000.000,- 9 Bantuan Kabupaten Triwulan Pamong dan RT/RW 81.150.000,- 81.150.000,- Sumber : Data Desa Bulak
f) Resources Committed (Sumber-Sumber Daya yang Digunakan)
Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri sesuai pasal 72 Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa bersumber dari:
a) Pendapatan Asli Daerah;
b) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);
c) Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
d) Alokasi Dana Desa;
e) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
f) Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga;
g) Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.
Alokasi Dana Desa di Desa Bulak Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu sebesar 30% adalah untuk biaya operasional pemerintah desa seperti penghasilan kepala desa, penghasilan sekretariat desa yang terdiri atas  sekretaris  desa,  bendahara  desa,  kepala  seksi,  kepala  urusan  dan kepala  dusun,  serta  penghasilan  BPD.  Sedangkan  Pemberdayaan Masyarakat  Desa  sebesar  70%  digunakan  untuk  penggunaan  dalam bidang  insfrastruktur  lingkup  kecil  seperti  selokan,  bidang  pendidikan seperti  penghasilan  guru  honorer  PAUD  dan  madrasah,  dalam  bidang pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  dan  bantuan  keuangan  kepada lembaga  masyarakat  desa,  bidang  kesehatan  seperti  sarana  prasarana protocol  kesehatan,  pemberiaan  fasilitas  bagi  masyarakat  yang  terkena Covid-19.

## Implementasi  Sistem  Keuangan  Desa  (SISKEUDES)  dilihat  dari  Dimensi Lingkungan Implementasi Di Desa Bulak.
Survei yang dilakukan BPKP pada akhir Tahun 2014 menunjukkan bahwa kondisi lingkungan desa bervariasi terkait penerapan Aplikasi SISKEUDES ini, mulai  dari  pemerintah  desa  yang  minim  sarana  prasarana  karena  kendala supply listrik,  hingga pemerintah desa yang sudah maju karena telah berbasis teknologi  (web/internet).  Kualitas  SDM  rata-rata  belum  memadai  (belum memahami  pengelolaan  keuangan)  karena  tingkat  pendidikannya  yang bervariasi.
Di samping itu, masih terdapat desa yang belum menyusun Rencana Kerja Pemerintah  (RKP)  Desa,  belum  memiliki  prosedur  yang  dibutuhkan  untuk menjamin tertib administrasi dan pengelolaan keuangan serta kekayaan milik desa,  serta  belum  menyusun  laporan  sesuai  ketentuan.  Dalam  Hal  ini,  Desa Bulak Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu merupakan salah satu desa  yang  telah  menerapkan  Aplikasi  SISKEUDES.  Berikut  dibawah  ini merupakan Implemenstasi Penerapan Aplikasi SISKEUDES dilihat dari dimensi lingkungan di Desa Bulak, yaitu :
a) Sarana dan Prasarana
penggunaan  Aplikasi  SISKEUDES  tentu  dapat  mempermudah pencatatan laporan keuangan desa, hal ini dibuktikan dengan pernyataan salah  satu  perangkat  desa  di  Desa  Bulak,  Kecamatan  Kandanghaur Kabupaten Indramayu bahwa desa mendapatkan banyak manfaat dengan adanya  aplikasi  Siskeudes  ini.  Mulai  dari  sistem  perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pembukuan dapat dilaksanakan lebih cepat  daripada  sebelumnya  yang  menggunakan  sistem  manual.  Dengan adanya aplikasi Siskeudes memang diharapkan prinsip akuntabilitas pada penyelenggaraan pemerintahan desa bisa terus ditingkatkan.
Akan tetapi, Penerapan SISKEUDES di Desa Bulak belum sepenuhnya berjalan dengan lancar dan efektif. Hal itu dikarenakan masih kurangnya Sarana  dan  Prasarana  yang  tersedia  untuk  penggunaan  teknologi  ini. Keterbatasan sarana-prasarana di desa tersebut berupa masih kurangnya jumlah komputer dan juga sistem jaringan yang ada sehingga  hal tersebut menjadi  salah  satu  faktor  kesulitan  dalam  hal  penggunaan  Aplikasi SISKEUDES. Terlebih di Kabupaten Indramayu sendiri sudah hampir 300 lebih  desa  yang  tela  menggunakan  Aplikasi  ini,  maka  tidak  heran  jika kendala jaringan atau sistem error sering kali terjadi.
Oleh karena itu, sangat dibutuhkan Pendamping desa dalam penerapan aplikasi  ini  yang  memiliki  fungsi  sebagai  penghubung  pemerintah  dan masyarakat dan menjadi fasilitator dalam membantu perangkat desa jika mengalami  kesulitan  dalam  mengoperasikan  aplikasi  Siskeudes  serta menjadi  wadah  aspirasi  bagi  perangkat-perangkat  desa  yang  merasa kurangnya sarana dalam penerapan aplikasi ini di desa tertentu.
Selain adanya pendampingan, tentu dibutuhkan juga pelatihan dalam penggunaan Aplikasi ini bagi tiap-tiap perangkat daerah. Karena meskipun fitur yang tersedia dalam aplikasi ini sangatlah mudah, akan tetapi belum sepenuhnya aparatur desa mengerti. Seperti hal nya di Desa Bulak, dimana dalam  hal  ini  hanya  sekretaris  desa  saja  yang  mampu  mengoperasikan aplikasi  tersebut.  Ini  merupakan  suatu  kerugian,  karena  pada  saat  ini teknologi  sudah  semakin  maju,  jadi  sudah  seharusnya  para  aparatur pemerintahan  mengerti dan  paham  dalam  penggunaan  aplikasi  berbasis teknologi  ini  untuk  mecapai  sebuah  sistem  pemerintahan  yang  lebih transparansi dan good governance.
b) Komitmen dan Kondisi Birokrasi Pemerintah Setempat
Suatu  kebijakan  atau  program  akan  berhasil  dengan  baik  dalam implementasinya apabila didukung oleh aparat pelaksana setempat. Oleh karena  itu  komitmen  pemerintah  sangatlah  dibutuhkan.  Sumber  Daya Aparatur merupakan komponen utama dalam penerapan aplikasi ini, maka
dari  itu  sangatlah  dibutuhkan  SDM  yang  berkompeten  dan  mampu mengoperasikan Aplikasi SISKEUDES tersebut.
Penerapan elektronik government tidaklah mudah, apabila pemerintah inggin  merapakan  pemerintah  berbasis  digital  diperlukannya  kesiapan diseluruh stakeholders terkait (Triyanto & Efendi, 2019). Khususnya pada pemerintah daerah yang kurangnya akses jaringan dan minimnya sarana dan  prasarana  untuk  menerapkan  pemerintah  berbasih  digital.  Oleh karena  itu  petingnya  kolaborasi  aantara  pemerintah  pusat,  provinsi, kabupaten/kota (Harmiati et al., 2020).
Berdasarkan hasil survei kami di Desa Bulak Kecamatan Kandanghaur Kabupaten  Indramayu  dapat  dikatakan  bahwa  komitmen  pemerintah setempat dalam penggunaan Aplikasi ini masih sangat rendah. Hal tersebut dibuktikan dari kurang efektifnya kinerja apartur dalam mengoperasikan apliasi  Siskeudes  dikarenakan  minimnya  pengetahuam  dan  kemampuan dibidang  teknologi  Informasi  dan  komputer.  Di  Desa  Bulak  sendiri pengelola  aplikai  SISKEUDES  merupakan  Sekretaris  Desa.  Hal  tersebut menyebabkan  aparat  yang  lain  tidak  mengetahui  bagaimana  prosesnya, karena itu sudah menjadi tugas pokok dan fungsi Sekretaris, seharusnya apabila struktur birokrasi itu baik, maka sebagai pimpinan lebih proaktif terhadap kelemahan-kelembahan yang ada di setiap divisi, sehingga dapat membuat inovasi supaya tujuan organisasi tercapai.

## c) Komunikasi dalam Implementasi Aplikasi SISKEUDES
Komunikasi  merupakan  hal  yang  paling  penting  dalam mengimplementasikan  Aplikasi  SISKEUDES.  Komunikasi  yang  baik  dan berkesinambungan  antar  komponen  masyarakat  dan  pemerintah  tentu akan berdampak kepada penerapan sistem dan tata kelola pemerintahan setempat.  Dalam  Hal  ini,  Desa  Bulak  dalam  melakukan  transparansi Anggaran  selalu  berkoordinasi  dan  bermitra  dengan  BPD  (Badan Permusyawaratan Desa) dan juga LPM. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Bulak bahwa :
“ Untuk  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  yang  ada  di  Desa  Bulak.  Kami selaku  kepala  desa  serta  pemerintah  Desa  memiliki  Mitra  yakni  BPD  dan LPM. Ketika dana-dana tersebut seperti Dana Desa, Alokasi Dana Desa, siltap atau  dana  dari  Desa  sendiri  Kami  selalu  memaparkan  kepada  wakil  dan perwakilan masyarakat tersebut terutama kepada BPD dan LPM sehingga BPD dan LPM itu bisa memaparkan kepada masyarakat agar tahu bahwa dana dana tersebut. Secara transparan untuk pengelolaan keuangan, kami juga tidak semena-mena sebagai kepala desa atau pemerintah Desa. Kita itu
harus  saling  sharing  dengan  BPD  dan  LPM  mana  dulu  yang  harus  kita kerjakan.  Kemudian  juga  di  setiap  tahun  kami  selalu  mengadakan musrembangdes serta mengundang seluruh masyarakat hadir di aula kantor desa.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  dapat  disimpulakan bahwa komunikasi yang terjalin cukup baik antara pemerintah desa, BPD dan  masyarakat  baik  dalam  menetapakan  APBDes  ataupun  dalam  hal pembangunan  Desa.  Pentingnya  komunikasi  yang  baik  dalam implementasi aplikasi SISKEUDES juga harus di terapkan oleh unsur-unsur aparat yang mengendalikan Aplikasi SISKEUDES, ketika komunikasi tidak baik maka akan menjadi kendala pada saat pengisisian aplikasi SISKEUDES. Oleh sebab itu, dalam hal ini aparat desa harus saling bantu satu sama lain dan  tidak  hanya  mengandalkan  satu  orang  saja  dalam  hal  penerapan Aplikasi  ini.  Karena  Komunikasi  dan  Lingkungan  yang  baik  juga  sangat mempengaruhi kualitas kinerja secara keseluruhan.

## Penutup

## Kesimpulan
1. Dilihat  dari  Dimensi  Isi  Kebijakan  Implementasi,  Penerapan  Aplikasi SISKEUDES  di  Desa  Bulak  dapat  dilihat  dari  sisi  kepentingan  yang mempengaruhi,  manfaat  yang  didapat,  Derajat  perubahan  yang  ingin dicapai,  Letak  pengambilan  keputusan,  pelaksana  programnya  serta sumber daya yang digunakan. Dalam hal ini, penerapan kebijakan Aplikasi SISKEUDES  terutama  di  Desa  Bulak  memiliki  peran  yang  sangat  penting dalam  kemudahan  dan  keefektifan  pelaporan  pendanaan  Alokasi  Dana Desa, akan tetapi tentu dalam penggunaanya terdapat beberapa hambatan salah satunya yaitu seperti sistem jaringan yang terkadang tidak stabil dan juga sumber daya aparatur yang kurang memadai dalam mengoperasikan Aplikasi tersebut.
2. Dilihat  dari  Dimensi  Lingkungan  Implementasi,  ada  tiga  faktor  paling penting  dalam  penerapan  Aplikasi  SISKEUDES  yakni  Faktor  Sarana  dan Prasarana,  Faktor  Birokrasi  setempat,  dan  Juga  Faktor  Komunikasi.  Jika dilihat  dari  faktor  sarana  dan  prasarna  dapat  dikatakan  bahwa  belum sepenuhnya berjalan dengan lancar dan efektif. Hal itu dikarenakan masih kurangnya  Sarana  dan  Prasarana  yang  tersedia  untuk  penggunaan teknologi ini. Keterbatasan sarana-prasarana di desa tersebut berupa masih kurangnya jumlah komputer dan juga sistem jaringan yang ada sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor kesulitan dalam hal penggunaan Aplikasi SISKEUDES. Dalam hal ini tentu sangat dibutuhkan pendamping desa. Pada
faktor  birokrasi  komitmen  pemerintah  setempat  dalam  penggunaan Aplikasi  ini  masih  sangat  rendah.  Hal  tersebut  dibuktikan  dari  kurang efektifnya  kinerja  apartur  dalam  mengoperasikan  apliasi  Siskeudes dikarenakan minimnya pengetahuam dan kemampuan dibidang teknologi Informasi  dan  komputer.  Oleh  karena  itu  maka  perlu  adanya  pelatihan dalam  hal  penerapan  Aplikasi  SISKEUDES.  Dan  terakhir  pada  faktor komunikasi  dapat  dikatakan  bahwa  komunikasi  yang  terjalin  cukup  baik antara  pemerintah  desa,  BPD  dan  masyarakat  baik  dalam  menetapakan APBDes ataupun dalam hal  pembangunan Desa.  Akan tetapi, hal tersebut akan  lebih  baik  lagi  jika  komunikasi  antar  aparatur  desa  dalam  hal penggunaan dan pengaplikasian SISKEUDES berjalan dengan baik, sehingga tidak ada lagi yang saling mengandalkan satu sama lain, dan semua aparatur desa mampu mengoperasikan aplikasi tersebut.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  diatas,  penulis  memiliki  saran  untuk  penelitian- penelitian selanjutnya, yaitu :
1. Peneliti  selanjutnya  diharapkan  mampu  mengkaji  lebih  banyak  lagi atau  menambah  indikator  sumber  maupun  referensi  yang  terkait dengan  penerapan  Aplikasi  SISKEUDES  ini  serta  melibatkan  pihak masyarakat  dan  juga  LSM  yang  ada.  Karena  dalam  hal  pengelolaan keuangan  Desa  juga  diperlukan  partisipasi  masyarakat  sehingga masyarakat  akan  tau  siklus  pengalokasian  dana  tersebut.  Dengan memeprluas responden dan ruang lingkup maka penelitian akan lebih tergeneralisasi.
2. Peneliti  selanjutnya  diharapkan  lebih  mempersiapkan  diri  dan  juga materi  untuk  bahan  pertanyaan,  sehingga  pembahasan-pembahasan yang disampaikan akan mencakup keseluruhan terkait Implementasi Penerapan aplikasi SISKEUDES ini. Selain itu, Peneliti selanjutnya juga diharapkan  membahas  terkait  evaluasi  peran  masyarakat  dalam  hal pengawasan Dana Desa. Karena meskipun pengelolaan keuangan desa sudah  di  awasi  oleh  aplikasi  SISKEUDES,  akan  tetapi  tetap  saja diperlukan peran pendamping dari pihak masyarakat demi tercapainya keberhasilan pengelolaan dana desa yang optimal dan maksimal.

## Daftar Pustaka
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. (2014). Pedoman Umum  dan  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) .
Pemerintah Kabupaten Meranti. Bakker, A. (1986). Metode-metode filsafat . Ghalia Indonesia.
Harmiati, H., Alexsander, A., Triyanto, D., Maya, M., & Riastuti, F. (2020). Analisis Pemetaan Collaborative Governance Dalam Program Keluarga Berencana Di Kota Bengkulu. Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik , 9 (1), 65 – 76.
Kapioru, H. E. (2014). Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun  2011  tentang  Retribusi  Pelayanan  Parkir  di  Tepi  Jalan  Umum. Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen , 3 (1), 101 – 119. Mulyadi, D. (2015). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. In Alfabeta . Alfabeta.
Narbuko, C., & Achmadi, A. (2009). Metodologi Penelitian, Cetakan Kesepuluh. Jakarta: PT Bumi Aksara . Nazir, M. (1988). MetodePenelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia . Subarsono.  (2011). Analisis  Kebijakan  Publik  (konsep.  teori  dan  aplikasi) . Pustaka Pelajar. Sugiyono.  (2016). Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta.
Tahir,  A.  (2014). Kebijakan  Publik  dan  Transparansi  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah . Alfabeta.
Triyanto, D., & Efendi, S. (2019). Analisis Penerapan Elektronik Kesehatan (E- Kes) di Puskesmas Rawat Inap Kota Bengkulu. Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal , 9 (2), 158 – 165. Wahjudin,  S.  (2011). Perencanaan  Desa  Terpadu .  Reinforcement  Action Development.

## Regulasi
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014  tentang Desa Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Permendes No 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa