ANALISIS FAKTOR KEBERHASILAN IMPLEMENTASI E- GOVERNMENT DI BANDUNG, BATAM, DAN SURABAYA Mellyana Eka Mardiana, Rizki Aulia Adinda, dan Nurul Liza Isnaini Universitas Muhammadiyah Malang E-mail: mellyanae6@gmail.com, dndaulrzk@gmail.com, dan nurullizaisnaini@gmail.com Diterima:
22 Juni 2021 Direvisi: 08 Juli 2021 Disetujui : 15 Juli 2021 Abstrak
Implementasi e-government di  Indonesia  dapat  dikatakan  masih  mengalami  hambatan  di beberapa  daerah.  Namun  di  beberapa  daerah  seperti  Kota  Bandung,  Batam,  dan  Surabaya telah  berhasil  dalam  menerapkan e-government .  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk meganalisis  faktor  keberhasilan  implementasi  penerapan e-government di  daerah  tersebut. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  literatur  dengan  jenis  penelitian deskriptif-analitis.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Kota  Bandung,  Batam,  dan Surabaya berhasil menerapkan e-government karena beberapa faktor yang diantaranya adalah wilayah, partisipasi masyarakat, Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur, peraturan atau strategi,  transparansi,  akuntabilitas  dan  anggaran.    Keberhasilan implementasi e-government ini  pada  dasarnya  akan  dapat  berjalan  baik  jika  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  tuntutan  dari masyarakat  selaku  pengguna.  Integrasi  pelayanan  dengan  teknologi  mampu  mempermudah masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhannya.  Sehingga  diperlukan  peningkatan  terhadap kualitas  pelayanan  yang  ada  agar  masyarakat  menjadi  lebih  sejahtera.  Disamping  itu  juga diperlukan  dukungan  dari  masyarakt  agar  program-program  yang  ada  dan  dibuat  oleh pemerintah ini dapat berjalan dengan baik.
Kata     Kunci: e-government,     Implementasi, Pelayanan Publik, Faktor keberhasilan

## Abstract
The  implementation  of  e-government  in  Indonesia  can  be  said  to  be  still  experiencing obstacles in  some areas. However, in some areas such as the City of Bandung, Batam, and Surabaya have been  successful in implementing e-government. The purpose of this study is to analyze  the  success  factors  of  implementing  e-government  implementation  in  the  area.  The method used in this research is literature study with descriptive-analytical research type. The results  of  this  study  indicate  that  the  cities  of  Bandung,  Batam,  and  Surabaya        have succeeded    in    implementing    e- government due to several factors including territory,
http://sosains.greenvest.co.id
Pendahul uan
community  participation,  human  resources  (HR),  infrastructure,  regulations  or  strategies, transparency, accountability and budget. The successful implementation of e-government will basically  be  able  to  run  well  if  it  is  in  accordance  with  the  needs  and  demands  of  the community as users. Integration of services with technology is able to facilitate the community in meeting their needs. So it is necessary to improve the quality of existing services so that the community  becomes  more  prosperous.  Besides  that,  support  from  the  community  is  also needed so that the existing programs created by the government can run well. Keywords: e-government, Implementation, Public Service,
Era globalisasi yang terjadi sekarang ini kehidupan masyarakat pasti  identik dengan yang namanya teknologi, hingga  mempermudah  dalam  berkomunikasi.  dengan  adanya  kemudahan  –  kemudahan  yang  diberikan teknologi,  mendorong  masyarakat  untuk  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  berguna membantu  dalam  menjalani  aktifitas  sehari  – harinya.  Tata  kelola  pemerintahan di Indonesia  terutama  pada era  teknologi  yang  diharuskan  mengikuti  perubahan  dan  juga  menampung  aspirasi  masyarakat  di  Indonesia secara cepat. Sejak Tahun 2003 melalui inpres No 3, Pemerintah Indonesia memiliki inisiatif untuk membuat keterbukaan indofomrasi melalui pengembangan yang bernama E-Government  adapun inovasi tersebut dapat terealisasi  dan  manfaatnya  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  jika  ada  beberapa  hal  yang  menunjang  seperti contohnya kesiapan ASN nya sendiri. ASN harus dapat mengoperasikan dengan baik sehingga dibutuhkannya para pegawai yang memiliki kemampuan yang kompeten.
Pelayanan untuk  masyarakat  menjadi  tujuan  utama  adanya  penyelenggaraan pelayanan  publik.  Di  Indonesia  sendiri,  penyelenggaraan  pelayanan  publik  merupakan   salah  satu  isu kebijakan strategis. Karena pengembangan e-government harus lebih menyeluruh dimana tidak hanya dibatasi oleh  pembangunan  situs  saja,  namun  lebih  dari  hal  tersebut  sehingga  membutuhkan  perumusan  kebijakan secara  strategis  dimana  disertai  adanya  komitmen  kuat  dari  seluruh  stakeholders  (Sitokdana,  2015).  Secara konseptual,  Kotler  menyatakan  jika  pelayanan  publik  merupakan  kegiatan  yang  menguntungkan  suatu kesatuan  yang  didalamnya  memberikan  penawaran  kepuasan  meski  hasilnya  tidak  terikat  suatu  produk  jika dilihat  secara  fisik.  Maka  pemanfaatan  e-government  untuk  birokrasi  diharapkan  mampu  menjadi  alternatif untuk reformasi birokrasi yang tujuan utamanya agar menjadikan pelayanan publik menjadi lebih baik. Seiring  dengan  meningkatnya  tuntutan  masyarakat  terkait  dengan  pelayanan  publik   yang  berkualitas, pemerintah juga harus segera melakukan proses transformasi yaitu dengan menerapakan  E government yang sudah  dituangkan  dalam  Inpres  No  3  Tahun  2003.  Kebijakan  ini  sekaligus  mengharuskan  instansi  –  intansi yang bersangkutan harus membangun dan juga menggunakan teknologi informasi sebagai penunjang kinerja pemerintah  serta  meningkatkan  pelayanan  publik  yang  sesuai  dengan  maksud  terwujudnya  tujuan  E government itu.
Terciptanya  E  government  ini  dapat  membantu  pada  sektor  pelayanan  publik  itu  sendiri,  karena  yang  kita tahu,  pelayanan  publik  di  Indonesia  identik  dengan  pelayanan  yang  bertele  –  tele,  memakan  banyak  waktu dan juga tidak efektif. Hal ini membuat
Mellyana Eka Mardiana, Rizki Aulia Adinda, dan Nurul Liza Isnaini 599
pelayanan  publik  di  Indonesia  sangat  dinilai  buruk,  bahkan  oleh  masyarakat  nya  sendiri,   sehingga perkembangan  teknologi  infomrasi  dan  komunikasi  telah  menawarkan  solusi  untuk  meningkatkan  kinerja pelayanan  publik  yang  berbasis  good  governance,  dan  juga  kesiaoan  sumber  daya,  manusia,  regulasi, anggaran  dana,  sarana  dan  prasarana  adalah  hal  yang  mutlak  dan  harus  disediakan  untuk  mewujudkan  E government yang baik sesuai dengan tujuan terciptanya sistem ini (Nugraha, 2018). Salah  satu  tujuan  implementasi  E  Government  adalah  agar  lembaga  pemerintah  terutama  pada  pelayanan publik  mampu  menyediakan  pelayanan  yang  lebih  baik.  dan  dalam  hal  ini  pasti  dibutuhkan  yang  namanya komitmen  yang  kuat  dari  pemerintah  untuk  merintis  dan  juga  memulai  hal  yang  baru  dalam  birokrasi. (Nugraha,  2018).  Tantangan  terbesar  implementasi  E  government  di  Indonesia  adalah  kemampuan  dan kesiapan  manajemen  dalam  menerima  perubahan  dan  budaya  bekerja  menggunakan  e  government.  Dan hambatan  –  hambatan  ini  lah  yang  menjadi  konsen  bagi  pemerintah,  salah  satu  diantara  dari  hambatannya adalah ada beberapa daerah di Indonesia yang bahkan masih belum tersentuh dengan yang namanya jaringan komunikasi secara komersil dan juga sharing informasi antar lembaga masih sangat rendah dan juga sumber daya    manusia  yang  beleum  mempunyai  kultur  mendokumentasikan  setiap  pekerjaan  secara  digital. Pengukuran  kematangan  juga  menjadi  salah  satu  acuan  untuk  memperbaiki  sistem  yang  tlah  digunakan pemerintah.
Pada intinya, e-government dalam pelayanan publik hadir sebagai pembuka ruang revitalisasi seluruh sistem pada  pemerintahan  serta  kaitannya  dengan  tugas  pemerintah  untuk  memberikan  pelayanan  yang  dapat memberikan kepuasan untuk  masyarakat.  Maka  terdapat dua hal utama  yang  harus diperhatikan  pemerintah dalam  menerapkan  e-  government  yaitu:  1)  Kebutuhan  masyarakat  adalah  prioritas  utama  dalam  pelayanan publik dan 2) dan pemerintah sewajarnya tidak menempatkan sebagai pihak yang dominan, namun harus tetap mempertimbangkan  posisinya  yang  sebagai  penyedia  pelayanan  untuk  masyarakat  serta  yang  menyediakan sumber daya, baik dilihat dari sisi warga negara ataupun sebagai pihak pemerintah itu sendiri (Lia Muliawaty, 2020).
Asal  mula  penyelenggaraan  implementasi  e-government  di  Indonesia  sendiri  sudah  dimulai  sejak  17  tahun lalu,  yang  hasilnya  telah  dikeluarkan  Undang-Undang  No.  43  tahun  1999  mengenai  Pokok-Pokok Kepegawaian  yang  menciptakan  Sistem  Informasi  Manajemen  Kepegawaian.  Tetapi  ketika  proses berkembangnya  implementasi  e-  government  tersebut  khususnya  di  pemerintah  daerah  memiliki  berbagai permasalahan dalam mendukung maupun mencapai keberhasilan dari penerapan e-government. Ndou  (2004)  menyatakan  bahwa  terdapat  banyak  kendala  serta  tantangan  dalam  penyelenggaraan  e- government  yang  menuju  pada  keterlambatan  serta  kompletisitas  dalam  implementasi  e-government khususnya  dinegara-negara  berkembang.  Hambatan  pada  penerapan  e-government  diantaranya  karena infrastruktur TIK, perubahan pada pengelolaan dan kendala pada kolaborasi maupun kemitraan serta isu-isu kebijakan. Menurut Obeidat dan Abu-Shanab menyatakan bahwa adanya hambatan dari e- government karena peraturan atau hukum serta berasal dari sumber daya manusia itu sendiri. Hambatan penerapan e-government lainnya berhubungan dengan hal-hal sosial, nasional, teknis serta organisasi.
Terdapat  beberapa  hambatan  dan  tantangan  dalam  implementasi  e-government  di  Indonesia,  yaitu  konflik pada  bidang  regulasi  serta  pedoman  pelaksanaan  situs  web  pemerintah  daerah,  keterbatasan  sarana, kekurangan sumber daya manusia serta belum meratanya pemahaman dari masyarakat mengenai pelaksanaan dan  penggunaan  e-  government  di  Indonesia.  Sedangkan  menurut  Satriya      dalam    hambatan  implementasi lain mengenai e-government di Indonesia juga tentang masalah aplikasi e-government itu
sendiri  termasuk  infrastruktur,  faktor  kelembagaan,  rendahnya  pemahaman  mengenai  e-  government  serta regulasi dan kebijakan.
Berdasarkan kondisi yang telah dikemukakan mengenai hambatan implementasi  e- government di Indonesia, bisa  dikatakan  bahwa  pelaksanaan  e-government  di  Indonesia  masih  belum  optimal  serta  mengindikasikan bahwa  hanya  sekedar  untuk  memenuhi  kebijakan  yang  ada  saja  tanpa  adanya  peningkatan  dalam  kualitas (Napitupulu,  2015).  Tidak  dapat  dipungkiri,  terdapat  beberapa  daerah  yang  memiliki  inisiatif  dalam mengembangkan e-government serta berhasil dalam mengimplementasikan e- government. Bandung,  Batam  dan  Surabaya  merupakan  beberapa  contoh  dari  kota  yang  dapat  dikatakan  berhasil  dalam menerapkan  e-government.  Berdasarkan  penelitian  sebelumnya  dengan  judul  ”Pelaksanaan  Bandung Integrated  Manpower  Management  Application  (Bimma)  Dalam  mempermudah  Masyarakat  Pencari  Kerja Kota  Bandung  Pada  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kota  Bandung”  yang  dilakukan  oleh  Hakim (2017), menjelaskan bahwa DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandung meluncurkan suatu website online, yang mana disebut dengan Bandung Integrated Manpower Management Application. Sejauh ini hasil penelitian menunjukkan aplikasi ini berjalan dengan sesuai di lapangan sebagai bentuk telah dilaksanakannya perencanaan yang dirumuskan. Tujuan adanya aplikasi ini adalah agar dapat menampung serta menempatkan parapencari kerja di Kota Bandung serta agar dapat mengurangi adanya pengangguran di Kota Bandung. Begitu  juga  dengan  Kota  Batam  yang  juga  berhasil  dalam  menerapkan  e-  government  melalui  pelayanan admnistrasi  berbasis  website.  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  M.  Ari  dkk  (2020)  dengan  judul “AnalisisYuridis  Penerapan  Standar  Pelayanan  Publik  dalam  Pelayanan  Kependudukan  Oleh  Pemerintah Kota Batam”, dijelaskan bahwa Disdukcapil menyediakan sebuah layanan online bernama Disdukcapil Bisa. Layanan  tersebut  digunakan  untuk  mempermudah  proses  permohonan  dokumen  warga  sebagai  inovasi  dari pelayanan  Disdukcapil  Kota  Batam  yang  akan  mempermudah  masyarakat  untuk  memperoleh  dokumen kependudukan, dan bertujuan membantu warga agar memproses data melalui aplikasi yang sudah tersedia di website  bernama  Disdukcapilbisa.batam.go.id.  Ide  ini  dibangun  agar  masyarakat  tidak  perlu  datang  ramai- ramai  lagi  ke  Dinas  dan  relative  lebih  cepat  dan  mudah  dari  segi  waktu.  Hal  ini  ditujukan   dalam  rangka rangkaian  kegiatan  penataan  dan  penertiban  dalam  penertiban  dokumen  yang  berbasis  elektronik.  Artinya, pelayanan  berbasis  web  yang  dilakukan  di  Kota  Batam  berjalan  dengan  baik  karenadapat  membantu  dan mempermudah masyarakat  dalam proses pelayanan.
Keberhasilan penerapan e-government juga dapat dilihat di Kota Surabaya yaitu melalui e-procurement-nya. Berdasarkan  penelitian  sebelumnya  berjudul  “Analisis  Penerapan  E-rocurement  Sebagai  Efisiensi Pemerintahan Kota Surabaya”  yang dilakukan, efisiensi penerapan  e-procurement di Surabaya dapat dilihat dari  sumber  daya  manusianya,  baiaya,  material,  machines,  methods,  marketing,  dan  minutes  information. Menurut  penelitian  tersebut,  penerapan  e-procurement  di  Surabaya  dapat  dikatakan  berhasil  karena  telah memenuhi  faktor-faktor  tersebut.  Pencapain  yang  bagus  dari  kota-  kota  tersebut  sudah  sepatutnya  dijadikan contoh  bagi  daerah-daerah  lain  dalam  menerapkan  e-government.  Berdasarkan  hal  tersebut,  tujuan  dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor keberhasilan implementasi e-government di Kota Bandung, Batam, dan Surabaya. Maka dari itu artikel ini diharapkan memberikan manfaat bagi daerah-daerah lain dalam meningkatkan penerapan dan penggunaan e-governement.
Mellyana Eka Mardiana, Rizki Aulia Adinda, dan Nurul Liza Isnaini 601

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  dengan  jenis  desktptif-  analitis.  Penelitian  ini  dilakukan untuk  menggambarkan  sifat  yang  tepat  dari  gejala  atau  tanda-tanda  selanjutnya  perkembangan  hubungan antara objek penelitian dengan fenomena sosial lainnya. adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-  gejala  fakta-fakta  atau  kejadian-kejadian  secara  sistematis  dan  akurat  mengenai  sifat-sifat  populasi tertentu dalm suatu wilayah penelitian.
Data  dalam  penelitan  ini  diperoleh  dari  studi  literatur.  Data  dalam  studi  literatur  diperoleh  dengan  cara mengumpulkan  beberapa  informasi  dari  buku-buku,  berita,  jurnal,  artkel,  skripsi,  dan  fasilitas  internet. Adapun teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalahmodel Miles Huberman yaitu reduksi  dat, penyajian  data,  verifikasi  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Fokus  daerah  penelitian  dilakukan  di  Bandung, Batam, dan Surabaya dikarenakan keberhasilan dalam menerapkan e-government.
Hasil dan Pembahasan Implementasi e-government di Kota Bandung melalui aplikasi Bimma (Bandung Integrated Manpower Management Application)
Sejak  tahun  2001,  Pemerintah  Kota  Bandung  mengagendakan  implementasi  E-  Government  yang pemanfaatannya  sendiri  sudah  dirasakan  untuk  membantu  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik (good  governance).  Dikenal  sebagai  kota  cerdas  serta  memiliki  banyak  inovasi,  Pemerintah  Kota  Bandung menciptakan  terobosan-terobosan  cerdas  agar  dapat  semakin  mudah  melayani  masyarakat.  Maka  dengan menciptakan  aplikasi  yang  berbasis  website  serta  mobile  pada  berbagai  sektor.  Contohnya  saja  pada  sektor ketenagakerjaan  yaitu  Program  BIMMA  (Bandung  Integrated  Manpower  Management  Application)  yang diciptakan untuk masyarakat Kota Bandung agar lebih mudah dalam mencari lowongan pekerjaan.
Untuk  mencari  informasi  lowongan  kerja biasanya pelamar  memakai  cara konvensional,  seperti  mendatangi perusahaan  agar  dapat  melihat  pengumuman  ataupun  mencari  lowongan  kerja  melalui  media  cetak.  Namun cara  dinilai  kurang  efektif  serta  efisien  jika  dilihat  dari  segi  biaya  dan  waktu.  Maka  perlu  diciptakan  suatu sistem  informasi  mengenai  lowongan  pekerjaan  yang  berbasis  web  sehingga  dapat  menjawab  permasalahan yang tengah dihadapi pencari kerja serta perusahaan yang akan membuka lowongan pekerjaan. Kehadiran  teknologi  informasi  dalam  tata  kelola  pemerintahan  merupakan  salah  satu  pendukung  agar meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah untuk publik (Ramdani, 2018). Implementasi TIK (Tekonologi, Informasi  dan  Komunikasi)  saat  ini  digunakan  agar  dapat  meningkatkan  kinerja  pemerintah  seperti  agar mempercepat  proses  birokrasi  tentunya  dapat  menghemat  waktu  dan  biaya      Pada  perkembangan  teknologi yang pesat saat ini, Pemerintah Kota Bandung tentu sangat memperhatikan pemanfaatan teknologi informasi khususnya dalam pelaksanaan pemerintahan di Kota Bandung.
Agar  dapat  semakin  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  secara  efektif  dan  efisien  untuk menyelenggarakan  E-Government.  Hal  ini  selaras  dengan  Peraturan  Bupati  Bandung  No  16  Tahun  2016 mengatur  mengenai  Kebijakan  Umum  Penyelenggaraan  E-  Government  di  Lingkungan  Pemerintahan  yang meliputi;  Data  Informasi,  Aplikasi,  Infrastruktur,  Kelembagaan  serta  SDM  untuk  mengelola  Teknologi Informasi dan Komunikasi (Suherman, 2020).
Salah  satu  permasalahan  yang  saat  ini  terjadi  di  Indonesia  yaitu  dibidang  ketenagakerjaan,  dimana  terdapat pengangguran yang  ada karena disebabkan  jumlah lapangan pekerjaan  tidak sebanding dengan  para pencari kerja. Kemudian sesuai dengan
602 http://sosains.greenvest.co.id
isu strategis Dinas Tenaga Kerja yang salah satunya yaitu penanggulangan kemiskinan, permasalahan sosial, dan  pengangguran  (Dinas  Tenaga  Kerja,  2014).  Berdasarkan  pada  hasil  survey  sosial  ekonomi  daerah (SUSEDA)  di  Jawa  Barat  pada  tahun  2004,  jumlah  penduduk  terdapat  39.140.812  jiwa,  yang  dari  jumlah tersebut  19.801.830  adalah  laki  laki  dan  19.338.980  merupakan  perempuan  (Eridiana,  2016).  Dalam pertumbuhan  penduduk,  angka  tersebut  merupakan  angka  pertumbuhan  yang  tinggi.  Alasannya,  jumlah penduduk  pasti  akan  semakin  bertambah  dalam  jangka  waktu  yang  singkat.  Maka  untuk  mempersiapkan semua  kebutuhan  untuk  memenuhi  tuntutan  penduduk  bukanlah  pekerjaan  yang  mudah.  Dimana  ini merupakan suatu tantangan besar untuk pihak pemerintah pada masa mendatang.
Adanya  program  BIMMA  diciptakan  agar  penyampaian  informasi  mengenai  ketenagakerjaan  untuk masyarakat  maupun  pengguna  tenaga  kerja  atau  perusahaan  semakin  mudah.  Selain  itu  adanya  program BIMMA  untuk  mempromosikan  sekaligus  melaksanakan  misi  dagang  produk  yang  ada  pada  UKM  Kota Bandung yang targetnya adalah pengusaha di Kota Bandung sehingga dengan adanya program ini diharapkan mampu  membantu  pelaku  usaha  Kota  Bandung  yang  tentunya  sudah  terdaftar  di  buku  Little  Bandung. Aplikasi BIMMA ini berbasis web yang bisa diakses pada http://disnaker.bandung.go.id/disnaker-bursakerja serta aplikasi yang dapat diakses versi Android tepatnya di Google Playstore dengan nama “BIMMA Bursa Kerja” yang didalamnya terdapat informasi mengenai lowongan pekerjaan yang tentunya bisa diakses dengan mudah oleh  masyarakat  Kota Bandung.  Program  aplikasi  BIMMA dapat  membantu untuk  menciptakan  tata kelola pemerintahan transparan, bebas dari adanya korupsi serta akan lebih akuntabel.
Untuk masyarakat yang memiliki minat untuk mendapatkan pekerjaan, Disnaker Kota Bandung menyediakan program pemagangan. Dimana semua kebutuhan akan dibiayai oleh pemerintah sehingga dapat menyiapkan tenaga  kerja  yang  siap  secara  operasional.  Selain  itu  beragam  upaya  penyediaan  lapangan  kerja  tengah diupayakan  oleh  Pemerintah  Kota  Bandung  dengan  berusaha  membuka  peluang  serta  wawasan  masyarakat melalui  program  pelatihan.  Sehingga  dapat  mendorong  masyarakat  agar  memiliki  keahlian  dan  bisa menciptakan  lapangan  kerja  baru.  Adapun  pelatihan  tersebut  berbasis  kompetensi  serta  wirausaha  baru. Contohnya saja yang tengah dilakukan pada berbasis kompetensi bagi yang dibutuhkan dunia usaha kemudian pelatihan berbasis masyarakat agar bisa menciptakan wirausaha baru.
Implementasi e-government di Kota Batam melalui “Disdukcapil.Bisa!” Reformasi  Pelayanan  publik  merupakan  masalah  yang  sering  sekali  kita  temui  dan  mungkin  kita  alami. Pelayanan  publik  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dimana  pelayanan  publik  ini  turut  andil mengakomodinir dan juga melayani kepentingan masyarakat. Dan masyarakat sebagai penerima layanan juga seharusnya  mendapatkan  fasilitas  dan  pelayanan  yang  terbaik.  Masih  banyak  permasalahan  yang  mungkin kita temui di tubuh birokrasi, khususnya pada bidang pelayanan publik yang identik dengan pelayanan yang berbelit – belit, memakan banyak  waktu saat menggunakan pelayanan dan juga kurangnya inovasi yang ada (Handayani & Saputra, 2012).
E-government  menjadi  bagian  dari  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  digunakan  agar  dapat mempermudah  masyarakat  untuk  mendapatkan  akses  informasi  Pemerintahan.  Dengan  adanya  kemudahan dari  teknologi  tersebut  dapat  mendorong  semua  masyarakat  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan komunikasi  untuk  dapat  membantu  menjalani  kegiatan  masyarakat  sehari-hari.  Adanya  tuntutan  aktivitas masyarakat  yang  semakin  meningkat  serta  padat  menyebabkan  informasi  begitu  diperlukan,    jadi    perlu adanya  media  penyebaran  untuk  diakses  oleh  semua  orang
Mellyana Eka Mardiana, Rizki Aulia Adinda, dan Nurul Liza Isnaini 603
.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  14  Tahun  2008  mengenai  keterbukaan  informasi  publik  yang merupakan  salah  satu  payung  hukum  Indonesia  yang  mana  dikeluarkan  demi  memberikan  kewajiban  untuk setiap-setiap badan publik atau instansi pemerintahan untuk dapat membuka suatu akses kepada masyarakat agar mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu (Armando, Solihin, & Pratiwi, 2019). Termasuk  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  yang  memiliki  peraturan  atau  kebijakan  tentang  e- government  sebagai  berikut;  menurut  peraturan  Gubernur  Kepulauan  Riau  No.  50  Tahun  2017  mengenai penyelenggaraan dan pengembangabn e0government di Kepulauan Riau (Armando et al., 2019). Pemerintah Kota Batam melalui peraturan Walikota Batam no.06A Tahun 2006 Tentang Pengembangunan e-government pada  Lingkungan  Pemerintah  Kota  Batam  juga  mempertegas  perlu  adanya  pengembangan  teknologi informasi pada lingkungan Pemerintah Kota Batam. Alasannya karena perkembangan dunia TIK secara cepat akan  memberikan  dampak  luar  biasa  kepada  pola  kehidupan  masyarakat  Kota  Batam.  Maka  menurut Kumorotomo  dalam (Armando  et  al.,  2019)  misalnya  komitmen pimpinan organisasi  dan  lemahnya  sumber daya  manusia  adalah  dua  faktor  penting  yang  sering  menjadi  penghambat  dalam  pengembangan  e- government.
Pemerintah  Kota Batam  memulai  untuk  berinovasi dan  mengatur  berbagai sistem  informasi yang  ada,  salah satunya dengan adanya http://batamkota.go.id/ (Silalahi, 2013). Website ini adalah salah satu situs resmi yang dimiliki Pemerintah Kota Batam sebagai bentuk perhatian yang diberikan Pemerintah demi mewujudkan Kota Batam  yang  mana  sebagai  'bandar  dunia’  terintegritas  yang  modern  juga  menjadi  andalan  dari  pusat pertumbuhan perekonomian nasional (Silalahi, 2013).
Pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau  pelayanan  administratif  yang  disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik  (UU  RI  No.25  Tahun 2009  Tentang  Pelayanan  Publik).  Pelayanan  Publik  atau  pelayanan  umum  merupakan  segala  bentuk  jasa pelayanan,  baik  dalam  bentuk  barang  publik  maupun  jasa  publik  yang  pada  prinsipnya  menjadi  tanggung jawab  dan  dilaksanakan  oleh  instansi  pemerintah  di  pusat,  di  daerah,  dan  dilingkungan  Badan  Usaha  Milik Negara  atau  Badan  Usaha  Milik  Daerah,  dalam  upaya  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  maupun  dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan).
Dalam hal ini, standar pelayanan publik sudah diatur dalam Undang-Undang RI No.25 Tahun 2009 Tentang pelayanan Publik dan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik dan dalam Pasal 15 dan Bab V  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  ini  Penyelenggara  Pelayanan  Publik wajib memenuhi 10 unsur mengenai penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri.
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  merupakan  organisasi  Pemerintah  Daerah  di  bidang Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  yang  dipimpin  oleh  Kepala  Dinas  dan  berkedudukan  di  bawah  dan bertanggungjawab  kepada  Bupati  melalui  Sekretaris  Daerah.  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil mempunyai  tugas  melaksanakan  urusan  rumah  tangga  Pemerintah  Daerah  dan  tugas  pembantuan  di  bidang Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil.  Inovasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kota  yang  diharapkan mempermudah  layanan  administrasi  dan  lain  –  lain  adalah  mencipatakan  web  yang  dapat  di  akses  oleh masyarakat kota Batam melalui web yang dinamakan “disdukcapil bisa!”.
Implementasi e-government di Kota Surabaya melalui e-procurement
Surabaya merupakan salah satu kota yang berhasil dalam menerapkan e- government. Sejak tahun 2002 Kota Surabaya  telah  menjadu  pelopor  penerapan  e-  government  bagi  kota-kota  lain  yang  ada  di  Indonesia.  Salah satu e-government yang paling unggul di Surabaya adalah e-procurement yang ditujukan pada pelaku usaha dan pemerintah. Kehadiran e-procurement merupakan salah satu bentuk dari perkembangan sistem pengadaan barang dan jasa yang ada (Udoyono, 2012).
E-procurement  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  penyelenggaraan  e-  goverrnment  untuk  mencapai  good governance yang ada di Indonesia (Diah Astari, Dalatululum, Kurniasih, Devi Indahsari, & Kurniasih, 2020). Hal ini didukung dengan  adanya Instruksi  Presiden  No.  6  Tahun 2001 yang  menyatakan  bahwa pemerintah Indonesia  harus  menggunakan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  untuk  mendukung  terwujudnya tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  (good    governance).  Kegiatan  e-procurement  juga  dapat  disebut  dengan pelelangan  barang  dan  jasa  yang  dilakukan  secara  elektronik.  E-procurement  mengacu  pada  penggunaan metode  elektronik  di  setiap  tahap  proses  pembelian,  mulai  dari  identifikasi  persyaratan  hingga  pembayaran dan kemungkinan melakukan kontrak.
Berdasarkan  hasi  studi  dari  KPK  pelaksanaan  e-procurement  di  Kota  Surabaya  dimulai  dengan  turunnya Keputusan  Presiden  Nomor  18  Tahun  2000  tentang  Pedoman  Pengadaan  Barang/Jasa  Instasi  Pemerintah. Pada  awal  tahun  2003  Pemerintah.  Berdasarkan  peraturan  tersebut,  Pemeintah  Kota  Surabaya  mlai memfaslitasi proses pelelangan secara elektronik. Program lelang serentak dilakukan dengan cara regristrasi ke  situs  www.Lelangserentak.com  ini,  banyak  mendapatkan  tanggapan  dan  antusiasme  dari  dunia  usaha. Melalui  program  ini  Pemerintah  Kota  Surabaya  dapat  menghemat  angaaran  sebesar  10%  dan  proyek  dapat selesai tepat waktu yakni sebelum akhir bulan Desember tahun 2003.
Kemudian pada tahun 2004 Pemerintah Kota Surabaya menyempurnakan sistem pelelangan barang dan jasa tersebut menjadi e-procurement dan dikenal dengan nama SePs (Surabaya e-Procurement System) dan dapat diakses  melalui  www.surabaya- eproc.or.id. Situs  tersebut  terus  mengalami  inovasi  hingga pada  tahun 2006 SePS  sudah  berbentuk  aplikasi  dengan  tampilan  yang  lebih  bersahabat,  keamanan  lebih  baik,  hingga perbaikan menu-menu lainnya.
Sistem  e-procurement  yang  diterapkan  oleh  Pemerintah  Kota  Surabaya  ini  juga  diadopsi  oleh  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk diterapkan secara nasional pada kabupaten/kota lainnya di Indonesia (Novitaningrum dalam Diah Astari et al., 2020). Sistem e-procurement yang diadopsi ini kini  lebih dikenal dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang telah diwajibkan di bentuk di provinsi  hingga  kabupaten/kota  untuk  memfasilitasi  belanja  negara.  LPSE  merupakan  pihak  ketiga  yang menyambungkan antara tender dang perusahaan penyedia barang dan jasa (vendor).
E-procurement  di  Kota  Surabaya  terus  berkembang  hingga  saat  ini.  Bahkan  Pemerintah  Kota  Surabaya mendapatkan  penghargaan  dari  Kementrian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi (KEMENPANRB) dan dijadikan percontohan bagi pemerintah daerah lainnya.
Penerapan  e-procurement  memiliki  beberapa  keuntungan,  seperti  transparansi,  mengurangi  KKN,  hingga tidak  perlu  tatap  muka.  Pengunan  e-procurement  mampu  memudahkan  pengguna  untuk  mndapatkan informasi karena aktivitas apapun dapat terlihat dan dilacak dengan lebih mudah. E-procurement juga mampu mengurangi  kesempatan  untuk  mengurangi  KKN  karena  biasanya  pada  proses  tradisional,  hal-hal  seperti gratifikasi sangat mudah dijumpai. Apabila pada proses pelelangan ini dilakukan
Mellyana Eka Mardiana, Rizki Aulia Adinda, dan Nurul Liza Isnaini 605
secara  elketronik,  maka  dari  kedua  belah  pihak  tidak  perlu  bertemu  secara  langsung  sehingga  mengecilkan dan menurunkan kesempatan untuk melakukan KKN.
Selain itu, keuntungan dari e-procurement adalah membantu pengelolaan pengadaan dan mendorong efisiensi belanja nasional (Wardiyanto dalam (Diah Astari et al., 2020). Dengan adanya e-procurement ini biaya seperti biaya  transportasi,  biaya  akuntansi,  biaya  administrative  dan  biaya-biaya  lainnya  dapat  dikurangi  karena hampir  semua  transaksi  dilakukan  secara  elektronik.  Efektifitas  juga  menjadi  salah  satu  keuntungan  dari  e- procurement karena baik  baiaya dan  waktu  dapat   dipersingkat  sehingga prosesnya  lebih  cepat (Choi,  Park, Rho,  &  Zo,  2016).  Keuntungan  lainnya  adalah  meningkatkan  daya  saing  dari  setiap  perusahan  serta  lebih terbuka dan bersaing secara adil. Selain itu, karena setiap perusahaan memperoleh informasi dan kesempatan yang sama, maka daya saing juga menjadi lebih sehat.

## Faktor Keberhasilan penerapan e-government
Keberhasilan  penerapan  e-government  bukan  hanya  karena  faktor  teknologi,  tetapi  juga  menyangkut  faktor lain  yang  sangat  komplek  seperti  aspek  sosial,  politik,  ekonomi,  budaya,  hingga  struktur  kelembagaan. Tingkat kesiapan, infrastruktur, demografi, hingga partisipasi dari masyarakat juga sangat berpengaruh pada keberhasilan  penerapan  e-government.  Seperti  yang  telah  di  ketahui  bahwa  Bandung,  Jakarta,  Surabaya merupakan kota yang besar.
Berdasarkan data dari laman aptika.kominfo.go.id, survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) pada tahun  2018  menunjukkan  bahwa  wilayah  yang  memiliki  presentasi  tertinggi  dalam  penggunaan  internet adalah  Pulau  Jawa  dan  Sumatera.  Jumlah  presentasi  di  Pulau  Jawa  yaitu  55,7%  atau  sekitar  97,3  juta  jiwa secara    aktif  menggunakan  internet.  Kemudian  Pulau  Sumatera yang duduk di perigkat kedua  mendapatkan jumlah presentase 22,6%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang ada pada wilayah tersebut memiliki peluang yang lebih besar atas kesiapan dan menerima keberadaan e-government.
Data  tersebut  juga  menunjukkan  bahwa  partisipasi  masyarakat  yang  juga  turut  andil  dalam  mencapai keberhasilan  e-government.  Jumlah  masyarakat  yang  aktif  menggunakan  internet  mampu  meningkatkan tingkat keberhasilan  e-government  karena secara tidak  langsung,  masyarakat  paling  tidak  sudah  mengetahui bagaimana  menggunakan  alat  elektronik.  Jadi,  implementasi  e-government pasti  tidak lepas dari  SDM yang melek  teknologi  atau  minimal  ingin  belajar  mengenai  teknologi.  Hal  ini  akan  mempermudah  atau  menjadi faktor  keberhasilan  e-goverment.  Lalu  peran  birokrat  juga  akan  mempengaruhi  faktor  keberhasilan  e- government  adalah  birokrat  yang  memahami  teknologi  juga  dan  juga  sosialisasi  para  birokrat  kepada masyarakat ini.
Data  tersebut  juga  menunjukkan  bahwa  infrastruktur  seperti  listrik  dan  fasilitas-  fasilitas  internet  lainnya mampu  mendukung  dan  menopang  keberadaan  e-government.  Infrastruktur  terpenuhi.  Implementasi  e- government ini dapat berhasil karena pada wilayah tersebut kebutuhan teknologi tersebar merata, mulai dari listrik  hingga  internet.  Seperti  contohnya  tadi  pelaksanaan  e-government  di  kota  Batam,  Kota  Batam  yang berbentuk Kota kepulauan dan tidak terlalu besar sehingga akses listrik maupun internet bisa dibilang cukup mudah. Infrastruktur yang memenuhi ntah itu dari segi bangunan yang memadai, listrik dan juga internet. Ini adalah  salah  satu  hal  yang  penting  dipenuhi  dan  sangat  berpengaruh  pada  keberhasilan  implementasi  e- government.
Peraturan  yang  jelas  juga  menjadi  salah  satu  faktor  keberhasilan  pelaksanaan  atau  implementasi  e- government.  Kota  Bandung,  Batam,  dan  Surabaya  berhasil  menerpakan  e-government  yang  ada  karena mampu bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini
606 http://sosains.greenvest.co.id
juga termasuk bagian dari strategi dan penetapan tujuan (sasaran atau pengguna) dari e- government tersebut. Transparansi dan akuntabilitas juga sangat berpengaruh dalam keberhasilan e- government. Menurut Latif et al.,  (2019)  salah  satu  syarat  akuntbilitas  yaitu  harus  dipenuhinya  peluang  bagi  publik  untuk  berparisipasi dalam  penyusunan  anggaran.  Anggaran  juga  berpengaruh  terhadap  keberhasilan  penerapan  e-government. Anggaran  merupakan  unsur  yang  penting  karena  dalam  penerapan  e-government  juga  diperlukan penganggaran  yang  cukup  (Nugroho  &  Purbokusumo,  2020).  Namun,  meskipun  anggaran  sebesar  apapun jika tidak diimbangi dengan strategi yang baik maka tidak akan berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan e-government.  Di  Surabaya,  pelaksanaan  penganggaran  pengadaan  barang  dan  jasa  atau  e-procurement dilakukan  seminimal  mungkin  sehingga  mampu  menghemat  biaya  yang  dikeluarkan  (Diah  Astari  et  al., 2020). Berdasarakan data dari Kompas.com menyatakan bahwa Pemerintah Kota Surabaya dalam penerapan e-procurement mampu menghemat biaya pengeluaran hingga sebesar 400 miliar.

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan e-goverment  di Kota Bandung, Batam, dan Surabaya  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  dapat  dlhat  dari  banyaknya  pencapian  yang  didapatkan  melalui pelayanan-pelayanan yang berbasis online tersebut. Maka dari itu tidak menherankan bahwa kota-kota tersebu dapat dijadikan percontohan bagi kota-kota lain dalam penerapan e-goverment Terdapat beberapa faktor yang menjadikan kota-kota tersebut berhasil menerapkan e-government. Mulai dari eilaya,  partisipasi  masyarakat,  kualitas  SDM,  hingga  tingkat  transparansi.  Wilayah  dapat  mempengaruhi keberhasilan  e-government.  Wilayah  yang  tidak  terlalu  bsar  mapu  meningkatkan  kemungkina  pemerataan infrastruktur  sehingga  kebutuhan  seperti  listrik,  internet, dan  lain-lain.  Namun,  tidak  menutup  kemungkinan jga  bahwa  wilyah  yang  besar  juga  berhasil  dalam  penerapan  e-  government.  Karena  wilayah  yang  terlalu besar dan apabila mebutuhkan pelayanan- pelayanan tidak perlu jauh-jauh.
Sumber  Daya  Manusia  yang  melek  teknologi  dan  siap  menerima  perubahan  juga  mampu  meningkatkan keberhasilan  penerapan  e-goverment  baik  itu dari segi penguna (masyarakat)  maupun dari  para  birokratnya. Selain itu, partispasi dari masyarakat juga diperlukan agar sasaran atau tuuan dari program-program tersebut jelas  dan  tepat.  Oleh  karena  itu  diperlukan  strategi  dan  standart  penusunan  yang  jelas.  Transparansi  dan anggaran  juga  mampu  mempengaruhi  keberhasilan  dari  implementasi  e-government.  Apabila  dalam penerapan e-government ini pemerintah menjadi lebih terbuka dan lebih ering melibatkan masyarakat,  maka tinkat  kepercayaan  masyarakat  kepada  masyarakt  juga  akan  meningka.  Dan  akhir  nya  masyarakat  mau menggunakan program-program yang telah disediakan terebut.
Keberhasilan  implementasi  e-government  ini  pada  dasarnya  akan  dapat  berjalan  baik  jika  sesuai  dengan kebutuhan  dan  tuntutan  dari  masyarakat  selaku  pengguna.  Oleh  karena  itu,  sudah  seharusnya  pemerintah dalam  membuat  kebijakan  dan  program-  program  disesuaikan  denan  kebutuhan  masyarakat.  Integrasi pelayanan  dengan  teknologi  mampu  mempermudah  masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhannya.  Sehingga diperlukan  peningkatan  terhadap  kualitas  pelayanan  yang  ada  agar  masyarakat  menjadi  lebih  sejahtera. Disamping itu juga diperlukan  dukungan  dari masyarakt agar  program-program yang      ada     dan     dibuat oleh    pemerintah    ini    dapatberjalan    dengan     baik
Mellyana Eka Mardiana, Rizki Aulia Adinda, dan Nurul Liza Isnaini 607

## Bibliografi
Armando,  Gerry,  Solihin,  Muhammad,  &  Pratiwi,  Ayu.  (2019).  IMPLEMENTASI  PROGRAM  E- GOVERNMENT KECAMATAN BATAM KOTA TAHUN 2018. 3(1), 77–88. Astari, Leny Diah. Dalatululum, Mualifatul. Kurniasih, Nia. Indahsari, Novita Devi. Kuarniasih, Yuni. 2020. Analisis  Penerapan  e-procurement  Sebagai  Efisiensi  Pemerintahan  Kota  Surabaya.  Jurnal  Mahasiswa Administrasi Negara. Volume 4 Nomor 1.
Choi,  Hyeri,  Park,  Min  Jae,  Rho,  Jae  Jeung,  &  Zo,  Hangjung.  (2016).  Rethinking  the  assessment  of  e- government  implementation  in  developing  countries  from  the  perspective  of  the  design–reality  gap: Applications in the Indonesian e-procurement system. Telecommunications
Policy,  40(7), 644– 660. https://doi.org/10.1016/j.telpol.2016.03.002 Diah  Astari,  Leny,  Dalatululum,  Mualifatul,  Kurniasih,  Nia,  Devi  Indahsari,  Novita,  &  Kurniasih,  Yuni. (2020). Analisis Penerapan E-Procurement Sebagai Efisiensi Pemerintahan Kota Surabaya. Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara  (JMAN), Mei 2020, Vol. 4 No.(1), 66–76. Dinas Tenaga Kerja. (2014). BAB I.  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas  Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014. Eridiana, Wahyu. (2016). Pengangguran  Dan  Setengah Menganggur Di Jawa Barat. Jurnal Geografi Gea, 6(1). https://doi.org/10.17509/gea.v6i1.1732 Hakim,  Rizky  Fadillah  Lukmanul.  2017.  Pelaksanaan  Bandung  Integrated  Manpower   Management Application  (Bimma)  Dalam  mempermudah  Masyarakat  Pencari  Kerja  Kota  Bandung  Pada  Dinas  Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota  Bandung. Retrieved from http://repistory.unpas.ac.id/27387/ Handayani,  Fitria  Andalus,  &  Saputra,  Andri  Pratama.  (2012).  CAPACITY  BUILDING  SEBAGAI STRATEGI  DALAM  RANGKA  MENINGKATKAN  KUALITAS  PELAYANAN  PERIZINAN  (KASUS PADA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPTSP) DKI JAKARTA) Fitria. 32. Latif, Dini Verdania, Saadahd, Saadah, & Arsalan, Syakieb. (2019). Evaluasi Penerapan E Government Kota
Bandung ditinjau dari Transparansi dan Akuntabilitas. Journal of Economics Development Issues, 2(02), 24–31. https://doi.org/10.33005/jedi.v2i02.33
Lia  Muliawaty,  Shofwan  Hendryawan.  (2020).  PERANAN  E-GOVERNMENT  DALAM  PELAYANAN PUBLIK. Jurnal Ilmu Administrasi, 11(2), 45–57.
Napitupulu,  Darmawan.  (2015).  Kajian  Faktor  Sukses  Implementasi    E-Government,  Studi  Kasus: Pemerintah Kota Bogor. Sisfo, 05(03). https://doi.org/10.24089/j.sisfo.2015.03.009 Nugraha,  Joko  Tri.  (2018).  E-Government  Dan  Pelayanan  Publik  (Studi  Tentang  Elemen  Sukses Pengembangan  E-Government  Di  Pemerintah  Kabupaten  Sleman).  Jurnal  Komunikasi  Dan  Kajian  Media, 2(1), 32–42.
Nugroho, Rossi Adi, & Purbokusumo, Yuyun. (2020). E-Government Readiness : Penilaian Kesiapan Aktor Utama Penerapan E-Government di Indonesia E- Government Readiness : Main Actor Readiness Assessment for E- Government Application in Indonesia. Iptek-Kom, 22(1), 1–17. Silalahi, Mesri. (n.d.). Pengaruh Pemanfaatan Website Kepuasan Masyarakat Kota Batam ( Suatu Survei Pada Kec . Sagulung Batu Aji ). 1, 109–128.
Suherman,  Diki.  (2020).  Penyelenggaraan  E-Goverment  di  Kabupaten  Bandung  Sebagai  Upaya Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan  Publik.  Publica:  Jurnal  Pemikiran
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-

## ShareAlike 4.0 International License.
Mellyana Eka Mardiana, Rizki Aulia Adinda, dan Nurul Liza Isnaini 609