Vol. 6 No. 2 (2024) pp. 258-267 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604

## Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun
2023 Tentang Pengupahan
Ditinjau dari
Asas

## Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik

## Damiri
Universitas Singaperbangsa, Karawang, Indonesia *email: damirivanez66@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i2.5021
Submitted: Juni 2024 Revision: Juli 2024 Accepted: Agustus 2024

## ABSTRAK
Kata Kunci: Peraturan Pemerintah, Pengupahan, Asas Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan yang Baik Peraturan  pemerintah  merupakan  pelaksana  peraturan  hukum  yang dibentuk oleh instansi pemerintah berdasarkan peralihan kewenangan pengaturan dari suatu undang-undang atau tatanan hukum yang lebih tinggi kepada tatanan yang sesuai untuk menjamin keteraturan yang lebih tinggi terhadap ketentuan undang-undang atau tatanan hukum tersebut. itu bisa tersirat. Oleh karena itu, dalam menyusun peraturan pemerintah  harus  dicantumkan  tujuan  undang-undang  dengan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  standar  yang  mengikat  semua  lembaga  yang berwenang  membentuk  lembaga  hukum  dan  untuk  mengetahui konstitusi negara yang tidak berdasarkan asas hukum yang baik dan kesatuan  spesies  dan  hierarki,  untuk  mencapai  tujuan  tersebut penelitian  ini  dilakukan  menggunakan  metode  penelitian  hukum normative. Hasil penelitian menunjukan bahwa perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 menjadi Peraturan Gaji Pemerintah Nomor  36  Tahun  2021  dibuat  tidak  dengan  asas  hukum  yang  baik sehingga  menimbulkan  kontroversi  di  masyarakat,  sehingga  dibuat Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  dibuat  pada  tahun  2023  untuk membatalkan  pengaturan  terkait  Pengupahan  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

## ABSTRACT
Vol. 6 No. 2 (2024)
Keywords:
Government Regulation, Wages, Principles of Good Law Formation
Government  regulations  are  implementing  legal  regulations  formed  by government agencies based on the transfer of regulatory authority from a law or  higher  legal  order  to  an  appropriate  order  to  ensure  higher  order  to  the provisions of the law or legal order that can be implied. Therefore, in drafting government regulations, the objectives of the law must be included by realising a prosperous, just and prosperous Indonesian society based on Pancasila and the 1945 Constitution. This research aims to find out the standards that bind all institutions authorised to form legal institutions and to find out the state constitution that is not based on the principles of good law and the unity of species and hierarchy, to achieve these objectives this research was conducted using normative legal research methods. The results of the research show that the amendment of Government Regulation Number 51 of 2023 to Government Wage Regulation Number 36 of 2021 was made not with good legal principles so  that  it  caused  controversy  in  the  community,  so  that  Government Regulation  Number  51  was  made  in  2023  to  cancel  the  wage-related arrangements in Government Regulation Number 36 of 2021.

## 1. PENDAHULUAN
Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  (UUD  1945)  yang  menyatakan  bahwa “Negara  Indonesia  adalah  negara hukum.” Konsep  negara  hukum  yang  digunakan  Indonesia  lebih  berorientasi pada  tradisi  hukum  benua  Eropa  ( civil  law ),  dimana  hukum  tertulis  dalam bentuk  peraturan  hukum  menjadi  landasan  seluruh  kegiatan  pemerintahan sebagai prioritas (Chaidar, 2020) . Konsep negara hukum yang dikehendaki para pendirinya sejak  awal perjuangan  kemerdekaan, jelas terlihat sebagai gagasan dasar kemerdekaan, keadilan, kemanusiaan, dan pernyataan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi seluruh rakyat dan Negara (Hamidi & Lutfi, 2010) . Hal ini memberi arahan dan harapan bahwa undang-undang akan melindungi  semua  orang,  semua  individu,  dari  perlakuan  tidak  adil  dan tindakan sewenang-wenang. Undang-undang melindungi warga negara setiap negara agar hak-haknya sebagai warga negara dan hak asasi manusia terjamin (Fauzan,  2013) .  Untuk  menciptakan  undang-undang  yang  dapat  melindungi masyarakat,  perlakuan  yang  adil,  undang-undang  yang  melindungi  setiap warga negara, sehingga terjamin hak-haknya (Fathanudien & Solies, 2023) , maka peraturan perundang-undangan tentunya harus mengikuti aturan-aturan yang dijadikan  pedoman  dalam  penyusunan  undang-undang (Mutya  et  al.,  2023) . Kemudian, Peraturan sebagai dasar yang sah dari proses awal pembentukannya sampai  ketertiban  itu  dilaksanakan  di  masyarakat,  sehingga  dengan  adanya peraturan yang baku, maka setiap peraturan yang dibuat dapat dipenuhi secara
Vol. 6 No. 2 (2024)
tetap  bagi  semua  lembaga  yang  berwenang  membuat  peraturan  perundang- undangan sehingga peraturan tersebut senantiasas dapat memenuhi kebutuhan warga Negara (Riskiyono, 2015) .
Peraturan  perundang-undangan  adalah  peraturan  tertulis  yang  memuat Norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh instansi  pemerintah  atau  pejabat  yang  berwenang  menurut  tata  cara  yang ditentukan  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR) membuat  peraturan perundang-undangan dengan persetujuan bersama dari presiden. Perintah eksekutif adalah perintah hukum yang dikeluarkan oleh presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Hal ini jelas tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Perundang-undangan  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan (UU PPUU).
Selain itu, Pasal 7 UU PPUU juga secara jelas menunjukkan bahwa jenis dan hierarki  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  terdiri  atas:  UUD  1945, Keputusan  Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR), undang- undang/peraturan  pemerintah  pengganti  undang-undang  (UU),  Peraturan pemerintah  (PP),  keputusan  presiden  (Keppres),  peraturan  wilayah  provinsi (Perprov)  dan  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  (Perda).  Dengan  demikian, peraturan  pemerintah  dibuat  untuk  melaksanakan  undang-undang,  yaitu peraturan pemerintah dibuat setelah adanya undang-undang. Kedati, faktanya Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2023  hingga  Peraturan  Pemerintah Nomor  36  (PP  Pengupahan)  dibuat  untuk  melaksanakan  Pasal  88D  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Tahun 2023  dan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  yang mewajibkan perubahan aturan upah minimum (Jentera, 2017) .
Dengan  demikian,  penyusunan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  tahun 2023  tentang  Pengupahan  tidak  sesuai  dengan  hierarki  peraturan  perundang- undangan  di  mana  PP  tersebut  mengubah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36 Tahun 2021, dimana PP tersebut dibuat untuk melaksanakan ketentuan Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (UUCK)  yang  diketahui bahwa  undang-undang  ini  telah  dicabut.  Hal  ini  sesuai  dengan  teori  Adolf Merkel yang menyatakan bahwa Norma hukum bermuka dua, dimana teori ini mengartikan  bahwa  norma  hukum  berasal  dan  bertumpu  pada  norma  yang diatasnya, namun dibawahnya juga merupakan sumber dan dasar dari norma
Vol. 6 No. 2 (2024)
yang dibawahnya. Oleh karena itu syaratnya masa berlakunya ketentuan hukum itu tergantung pada ketentuan hukum di atasnya. Apabila peraturan perundang- undangan  di  atasnya  dicabut  atau  dicabut,  maka  pada  prinsipnya  peraturan perundang-undangan di bawahnya juga akan dicabut dan dicabut. Teori ini juga berkaitan dengan teori pembuatan undang-undang yang bersifat hirarkis yang dikemukakan  oleh  Hans  Nawiasky  dan  Hans  Kelsen,  dimana standar-standar bersifat  berjenjang  dan  berlapis-lapis  dalam  suatu  hirarki,  artinya  standar- standar  yang  lebih  rendah  muncul  dan  berlaku  berdasarkan  standar-standar yang lebih tinggi (Iswanto & Huda, 2024) .

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  hukum  normatif  ( normative research) dengan pendekatan undang-undang ( statute approach ) dan pendekatan kasus ( case approach ) (Marzuki, 2008) . Sumber data dalam penelitian terdiri dari primer yang diperoleh dari hasil observasi Penulis terkait penaganan pengungsi dari  luar  negeri,  serta  bahan  hukum  sekunder  yang  terdiri  dari  perundang- undangan  buku  dan  jurnal.  Adapun  sumber  sebagai  pendukung  data  primer dan sekunder dari internet dan berita (Suratman & Dillah, 2013) .

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Indonesia merupakan negara kesatuan dengan pemerintahan republik dan sistem presidensial dimana Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai  kepala  negara  dan  kepala  pemerintahan.  Dalam  sistem  presidensial, presiden  merupakan  lembaga  eksekutif  dan  MPR,  DPR,  dan  DPD  merupakan lembaga  legislatif  yang  mempunyai  kedudukan  masing-masing,  namun pelaksanaan  kegiatan  pemerintahan  berdasarkan  undang-undang,  konsep hukumnya adalah hukum perdata, dimana hukum berada pada undang-undang dan seluruh pelaksanaan kegiatan pemerintahan (Noviati, 2016) .
Oleh  karena  peraturan  hukum  lembaga-lembaga  negara  dalam menjalankan  kekuasaan  negara  harus  dibatasi  agar  tidak  sembarangan,  tidak tumpang tindih dengan penguasa, dan tidak memusatkan kekuasaan pada satu lembaga,  maka  terjadilah  pemisahan  kekuasaan.  Tujuannya  hanya  untuk menjamin  hak  asasi  warga  negaranya  agar  tidak  diperlakukan  sewenang- wenang  oleh  penguasa.  Dengan  demikian,  kekuasaan  harus  dipecah  atau dipisahkan  agar  tidak  disalahgunakan.  Pemisahan  atau  pemisahan  kekuasaan ini sering dikenal dengan istilah Trias Politica.
Vol. 6 No. 2 (2024)
Pemerintahan  terdiri  dari  tiga  (tiga)  jenis  kekuasaan,  yaitu  legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang- undang, eksekutif adalah kekuasaan untuk menegakkan hukum, dan yudikatif adalah  kekuasaan  untuk  mengadili  pelanggaran  hukum (Yani,  2018) .  Konsep Trias  Politica  merupakan  asas  normatif  bahwa  kekuasaan  tidak  boleh dilimpahkan kepada satu orang yang sama agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Artinya konsep Trias Politica yang ditulis dalam buku Montesquieu L’esprit  des  lois  ( Spirit  of  the  law )  memberikan  konsep  kehidupan  bernegara, memisahkan  kekuasaan-kekuasaan  yang  merdeka  atas  dasar  kesetaraan sehingga dapat saling menyeimbangkan satu sama lain ( check and balance ), selain itu  diharapkan  dapat  membatasi  kekuasaan  sehingga  tidak  terjadi  pemusatan kekuasaan  pada  satu  tangan  yang  kemudian  menimbulkan  kesewenang- wenangan (Fajarwati, 2018) .
Siapapun  yang  berwenang  membuat  peraturan  perundang-undangan, penyusunan peraturan harus berdasarkan pada Pasal 5 UU PPUU yang memuat 7 (tujuh) prinsip perancangan peraturan yang baik, yaitu: Pertama , asas kejelasan tujuan,  yang  menjelaskan  bahwa  setiap  lembaga  legislatif  harus  mempunyai tujuan yang jelas untuk dicapai. Kedua , asas komposisi kelembagaan atau pejabat yang sesuai, yang menjelaskan bahwa lembaga negara atau pejabat berwenang yang  membentuk  peraturan  perundang-undangan  harus  menjadi  jenis  dari semua peraturan perundang-undangan. Ketentuan hukum ini bisa menjadi tidak sah  atau  tidak  sah  apabila  dibuat  oleh  lembaga  atau  pejabat  pemerintah  yang tidak  berwenang. Ketiga ,  asas  konsistensi  jenis,  hierarki,  dan  materi  muatan dengan  penjelasan  bahwa  dalam  merancang  peraturan  hukum  harus memperhatikan materi muatan yang sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan hukum.  Keempat,  asas  tersebut  dapat  diterapkan  dengan  penjelasan  bahwa “setiap  tindakan  legislatif  harus  memperhatikan  efektivitas  peraturan perundang-undangan  di  masyarakat,  baik  secara  filosofis,  sosiologis,  dan hukum.  Kelima,  asas  efektivitas  dengan  penjelasan  bahwa  setiap  keputusan legislatif  dibuat  karena  benar-benar  diperlukan  dan  berguna  untuk  mengatur kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara,  perbuatan,  perkataan  atau  konsep serta  bahasa  hukum  yang  jelas  dan  mudah  dipahami  sehingga  tidak menimbulkan  penafsiran  yang  berbeda-beda  ketika  diterapkan.  transparansi dengan  penjelasan  bahwa  perumusan  suatu  perbuatan  hukum  dimulai  dari perencanaan,  penyusunan,  pembahasan,  pengesahan  atau  kesimpulan  dan publikasi,  termasuk  pemantauan  dan  peninjauan  kembali,  memberikan  akses
Vol. 6 No. 2 (2024)
kepada  masyarakat  yang  berkepentingan  dan  terkena  dampak  langsung  atas informasi dan/atau masukan pada setiap tahapan perbuatan hukum secara lisan dan/atau tertulis secara online dan/atau offline (Amin, 2021) .
Sebagaimana  diatur  dalam  pasal  7  UU  PPUU  selain  mengikuti  asas pembentukan peraturan perundang-undangan  juga harus berurutan berdasarkan hierarkinya. Dengan terpenuhinya ketentuan di atas, maka dapat dipastikan  peraturan  perundang-undangan  yang  dibuat  dapat  diterima  oleh masyarakat  dan  tidak  menimbulkan  kontroversi,  mulai  dari  protes  penolakan hingga  upaya  hukum  untuk  membatalkannya  melalui  uji  materi  atau  uji substantif. Apabila suatu undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dapat  dimintakan  pengujian  materiil  atau  pengujian  substantif,  maka permohonan  tersebut  harus  diajukan  ke  Mahkamah  Konstitusi (Amin  et  al., 2020) .
Sedangkan penyiapan peraturan pemerintah direncanakan dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah yang memuat daftar judul dan isi rancangan peraturan pemerintah agar undang-undang tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya. Rencananya untuk 1 (satu) tahun. Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah dikoordinasikan dengan baik oleh menteri yang menyelenggarakan urusan  pemerintahan  di  bidang  hukum,  yang  ditetapkan  dengan  keputusan presiden. Selain itu, rancangan peraturan pemerintah berasal dari kementerian dan/atau  lembaga  nonkementerian,  tergantung  pada  bidang  tanggung jawabnya.  Dalam  kondisi  tertentu,  kementerian  atau  lembaga  pemerintah nonkementerian boleh menyampaikan rancangan peraturan pemerintah di luar penyusunan  peraturan  pemerintah.  Rancangan  peraturan  pemerintah  dibuat dalam keadaan tertentu, menurut ketentuan, berdasarkan undang-undang atau keputusan Mahkamah Agung.
Panitia  kementerian  dan/atau  lembaga  pemerintah  nonkementerian dibentuk oleh pemrakarsa untuk menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah. Menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  hukum mempunyai  tugas  menyelenggarakan,  mengoordinasikan,  dan  menghimpun rancangan  Peraturan  Pemerintah.  Peraturan  Presiden  mengatur  pembentukan komite  antar  kementerian  dan/atau  antar  non-kementerian,  harmonisasi,  serta penyusunan dan penyampaian rancangan peraturan pemerintah. Menindaklanjuti  pemenuhan  seluruh  langkah  administratif  dan  peraturan pemerintah  yang  telah  diputuskan  dan  diumumkan  dalam  Berita  Negara Republik Indonesia dalam upaya untuk diketahui secara luas.
Vol. 6 No. 2 (2024)
Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan Nomor 36 Tahun 2021 dibuat untuk  melaksanakan  amanat  penciptaan  lapangan  kerja  dari  Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2021.  Dimana,  undang-undang  ini  mendapat  banyak persetujuan  karena  masih  berupa  rancangan  undang-undang  (RUU)  hingga resmi  disetujui  DPR-RI  dan  ditandatangani  Presiden  Joko  Widodo  pada  5 Oktober 2020. Bahkan setelah diundangkan, mendapat persetujuan dari pekerja bagian  dari  kelompok  pekerja,  karena  merugikan  pekerja.  Buruh  di  beberapa daerah  melakukan  lobi  besar-besaran  agar  omnibus  law  hak  cipta  dicabut. Termasuk pengukuran presisi yang dilakukan di Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu  Kota Negara. Aktivis, peneliti, mahasiswa, dan sarjana pun turun ke jalan menentang  RUU  omnibus  penciptaan  lapangan  kerja.  Masyarakat  menilai adanya  omnibus  law  cipta  kerja  merugikan  masyarakat  lapisan  bawah, khususnya  pekerja  dan  buruh.  Banyak  artikel  dan  ayat  tentang  penciptaan lapangan  kerja  yang  kontroversial  bahkan  masih  kontroversial,  sehingga cenderung merugikan masyarakat dan lebih bermanfaat bagi pengusaha.
Selain  langkah  tersebut,  pihak  penentang  UUCK  juga  mengajukan permohonan  pengujian  ke  Mahkamah  Konstitusi,  salah  satunya  permohonan pengujian  dengan  nomor  perkara  91/PUU-XVIII/2020  yang  merupakan perlawanan terhadap UUCK. Mahkamah Konstitusi menilai UUCK secara formil tidak sah dan bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sah sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan koreksi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diumumkannya putusan”. Dengan kata lain UUCK berlaku sampai batas waktu yang ditentukan untuk melakukan revisi undang-undang  tersebut  dibuat  dalam  jangka  waktu  yang  ditentukan,  maka UUCK  dinyatakan  inkonstitusional  tetap  dan  semua  Undang-undang  yang diubah dan dibatalkan oleh UUCK dinyatakan berlaku kembali. Dalam putusan ini, pembentuk undang-undang diperintahkan untuk melakukan koreksi dalam waktu yang ditentukan, Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan pemerintah menghentikan  sementara  tindakan  atau  kebijakan  yang  bersifat  strategis  dan menyeluruh serta melarang dikeluarkannya perintah baru terkait UUCK.
Menanggapi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU-XVIII/2020, alih-alih melakukan koreksi terhadap putusan tersebut, pada 30 Desember 2022, Presiden  Joko  Widodo  menerbitkan  Keputusan  Pemerintah  Pengganti  UUCK yang  kemudian  menjadi  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  dan  terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2022 yang berlaku efektif tanggal 31 Maret 2023. Pasal 184 dan 185 diantaranya mengatur bahwa seluruh ketentuan
Vol. 6 No. 2 (2024)
Pelaksanaan Undang-Undang Perubahan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Dewan Negara pengganti Undang-undang  ini  dan  setiap  undang-undang  yang  menjadi  ketentuan pelaksanaan  tetap  UUCK  berlaku  sepanjang  tidak  bertentangan,  dengan penggantian Undang-undang ini bahwa UUCK dinyatakan batal demi hukum.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  untuk  menegaskan  ketentuan UUCK,  dimana  beberapa  pasal  kelompok  ketenagakerjaan  bertujuan  untuk mengubah  beberapa  aturan  pengupahan,  khususnya  upah  minimum. Perubahan  terbesar  dalam  aturan  upah  minimum  adalah  pada  formula penghitungan upah minimum. Sedangkan UU Nomor 6 Tahun 2023 mengatur bahwa  rumus  penghitungan  upah  minimum  memperhitungkan  variabel pertumbuhan  ekonomi,  inflasi,  dan  indeks  tertentu.  Variabel  ketiga  bertujuan untuk menjaga daya beli pegawai/karyawan, di sisi lain juga dapat memberikan peluang bagi dunia usaha untuk mempertahankan daya saingnya.
Untuk melaksanakan maksud dari ketentuan tersebut, Maka Presiden Joko Widodo  pada  tanggal  10  November  2023  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023  Tentang Perubahan Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021  Tentang  Pengupahan  untuk  melaksanakan ketentuan Pasal 88C dan Pasal 88D dalam  Pasal 81 angka 28 Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang- Undang perlu dilakukan perubahan mengenai ketentuan Upah minimum, yang ditujukan  untuk  menjaga  daya  beli  Pekerja/Buruh  dan  stabilitas  ekonomi nasional  serta  memperhatikan  dinamika  perkembangan  hubungan  industrial, ketentuan mengenai Upah minimum sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  36  Tahun  202l  tentang  Pengupahan  sudah  tidak  sesuai dengan  kebutuhan  hukum.  Dampak  dari  penerbitan  peraturan  pemerintah tersebut banyak mendapat penolakan dari buruh, karena dengan berlakukanya Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  202l  tentang  Pengupahan,  kenaikan upah minimum buruh dalam formulannya hanya di perhitungkan dari variabel berupa  besaran  inflasi  yang  terjadi  di  kabupaten/kota/provinsi,  yang  di simbolkan  dengan  alpa  (α)  yang  mana  besaran  nilai  variabelnya  sudah ditentukan berada dalam rentang nilai 0,10 (nol koma satu nol) sampai dengan 0,30 (nol koma tiga nol).
Hal  inilah  yang  ditentang  buruh,  dengan  nilai  kenaikan  yang  sudah ditentukan pemerintah, maka kenaikan upah tidak lagi riil dengan yang terjadi,
selain  menolak  buruh  meminta  kenaikan  upah  minimum  tetap  mengunakan formula  kebutuhan  hidup  layak  (KHL)  yang  untuk  menentukan  nilai  KHL dilakukan  survai  langsung  ke  pasar-pasar,  sehingga  nilai  kenaikan  uaph minimum riil dengan yang terjadi dilapangan.

## 4. KESIMPULAN
Pasca ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan  Pemerintah  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 202l  tentang  Pengupahan  yang  merupakan  peraturan  pelaksana  dari  UUCK, masih tetap berlaku meski UUCK sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, selanjutnya  dari  undang-undang  tersebut  juga  terbit  Peraturan  Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun  2021  Tentang  Pengupahan  sebagai  peraturan  pelaksananya.  Dengan demikian  terbukti  apa  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  tidak  sesuai  dengan ketentuan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, karena tetap  memberlakukan  semua  peraturan  pelaksana  dari  UUCK  yang  jelas-jelas sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal ini menimbulkan polemik di masyarakat, seperti perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya, ketidakpastian hukum, peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien, dan disfungsi hukum. Dimana hukum tidak dapat berfungsi memberikan  pedoman  berperilaku  kepada  masyarakat,  pengendalian  sosial, penyelesaian  sengketa  dan  sebagai  sarana  perubahan  sosial  secara  tertib  dan teratur.

## DAFTAR PUSTAKA
Amin,  R.  I.  (2021).  Pendekatan  Sosiologi  Hukum  Dalam  Memahami  Konflik Peraturan  Perundang-Undangan  Di  Indonesia. Jurnal  Hukum  Dan Pembangunan Ekonomi , 8 (2), 156. https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49764
Amin, R. I., Dewi, R. U., & W, T. S. (2020). Omnibus Law Antara Desiderata Dan Realita (Sebuah Kajian Legislative Intent). Jurnal Hukum Samudra Keadilan ,
15 (2), 190–209. https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2729
Chaidar,  A.  (2020).  Nomokrasi  Islam  Untuk  Indonesia. Aceh  Anthropological Journal , 4 (1), 1. https://doi.org/10.29103/aaj.v4i1.3150
Vol. 6 No. 2 (2024)
Fajarwati,  M.  (2018).  Konstitusionalitas  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  Dalam  Hierarki  Peraturan  Perundang-Undangan. Jurnal  Hukum  & Pembangunan , 48 (1), 64. https://doi.org/10.21143/.vol48.no1.1596
Fathanudien, A., & Solies, A. S. D. (2023). Kewenangan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Atas Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia Di Luar Negeri.
Riau Law Journal , 7 (2), 154. https://doi.org/10.30652/rlj.v7i2.8138
Fauzan, E. M. (2013). Fungsi Sosiologis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  dalam  Memenuhi  Hak-Hak  Masyarakat. Masalah- Masalah Hukum Journal , 42 (3), 346–354.
https://doi.org/10.14710/mmh.42.3.2013.346-355
Hamidi,  J.,  &  Lutfi,  M.  (2010). Civic  Education:  Antara  Realitas  Politik  dan Implementasi Hukumnya . Gramedia Pustaka Utama.
Iswanto,  D.  L.,  &  Huda,  M.  (2024).  Analisis  Perbandingan  Pemenuhan  Hak Normatif Bagi Pekerja Pada Saat Pemutusan Hubungan Kerja. Jurnal Hukum Sehasen , 10 (1), 97–108.
Jentera,  B.  S.  (Staf  P.  S.  T.  H.  (2017).  Menyoal  Jenis  dan  Hierarki  peraturan Perundang Undangan di Indonesia. Jurnal Jentera , 1 (2), 16.
Marzuki, P. M. (2008). Penelitian Hukum . Kencana.
Mutya, S., Danil, E., & Khairani. (2023). Pemenuhan Hak Atas Jaminan Kesehatan Terhadap Pekerja Swasta dengan Status Probation atau Masa Percobaan di Kota Padang. UNES Law Review , 6 (1), 1575–1593.
Noviati,  C.  E.  (2016).  Demokrasi  dan  Sistem  Pemerintahan. Jurnal  Konstitusi , 10 (2), 333. https://doi.org/10.31078/jk1027
Riskiyono,  J.  (2015).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembentukan  Perundang- Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan. Aspirasi , 6 (2), 159–176.
Suratman, & Dillah, P. (2013). Metode Penelitian Hukum . Alfabeta.
Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 12 (2), 119. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.119-135
This  work  is  licensed  under a  Creative  Commons  Attribution  4.0 International License