PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Magister Hukum Universitas Bandar Lampung
Terbit Pertama Kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli
EDITOR IN-CHIEF Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H
EDITORIAL BOARDS MEMBERS Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum Dr. Erlina B, S.H., M.H Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H

## MANAGING EDITOR
Indah Satria, S.H., M.H

## ASSISTANT EDITORS
Yulia Hesti, S.H., MH Shany Carolina Mawuntu
PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret) Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta) Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

## Alamat:
Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142 Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261 Email: jurnal.mh@ubl.ac.id
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui  bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

## ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA MENGGANDAKAN SURAT PALSU UNTUK BEKERJA DI PT. GREAT GIANT PINEAPPLE HUMAS JAYA
Helmi Rangkuti, Ketut Seregig, Tami Rusli

## Abstract
The  rise  of  the  crime  of  counterfeit  letters  is  very  concern  for  people  who  become victims of crime and the emergence of the crime is racing because the perpetrators want a profit. All the criminal counterfeiting of the letter is very large both for the victims and other communities by the loss of both material and non-material, in the life of this advanced society and regularly want a guarantee of truth on the evidence of  a  letter  owned  by  a  person.    The  research  result  is  the  cause  of  perpetrators  of criminal  acts  doubling  the  counterfeit  letter  to  work  at  PT  Great  Giant  Pineapple Humas  Jaya  in  article  No.  403/Pid.  B/2018/PN.  Gns  namely  intention  perpetrator, low  education  factor,  factors  of  economic  necessity,  and  the  low  Moral  factor  and religious knowledge, the liability of perpetrators of criminal acts doubling the false letter to work in verdict number: 403/Pid. B/2018/PN. Gns adjusted to the decision of  the  Assembly  of  judges  that  the  perpetrators  proved  lawfully  and  conclusive criminal acts doubling the counterfeit letter to work with imprisonment for 1 (one) year

## Keywords: criminal liability; doubling of false letters

## I. PENDAHULUAN
Maraknya  kejahatan  pemalsuan  surat  yang  terjadi  saat  ini  sangat memprihatinkan bagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan dan munculnya kejahatan  tersebut  terpacu  karena  para  pelaku  menginginkan keuntungan. Berdasarkan  data  yang  dipublikasikan  oleh  Kepolisian  Polda  Lampung  Tahun 2018, tercatat tindak pidana pemalsuan surat yang terjadi di wilayah hukum Polda Lampung  sebanyak  sepuluh  kasus.  Semua  kejahatan  pemalsuan  surat  tersebut implikasinya  sangat  besar  baik  bagi  yang  menjadi  korban  maupun  masyarakat lainnya dengan mengalami kerugian baik materiil maupun non material, di dalam kehidupan  masyarakat  yang  sudah  maju  ini  dan  teratur  menginginkan  adanya jaminan kebenaran atas bukti  surat dimiliki oleh seseorang. Untuk membuktikan pemalsuan tanda tangan korban  atas perbuatan pelaku korban harus melapor ke Polisi  dengan  membawa  bukti  surat  yang  asli  dan  bukti  surat  yang  dipalsukan tersebut  sehingga  atas  dasar  Laporan  Polisi  tersebut  pihak  Penyidik  akan melakukan penyelidikan dan penyidikan atas adanya surat palsu.
Pengaturan  hukum  yang  demikian,  dapat  diketahui  perbuatan-perbuatan yang  melawan  hukum  dan  dapat  diketahui  pula  alasannya  seseorang  untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan reaksi
sosial  pada  masyarakat.  Reaksi  sosial  dapat  pula  dikatakan  sebagai  usaha mencapai  tata  tertib  sosial,  bentuk  reaksi  sosial  ini  akan  semakin  nampak  pada saat  persoalanpersoalan  dan  ancaman  kejahatan  meningkat  secara  kuantitas  dan kualitas. Pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapkan individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilihan yaitu penyesuaian atau penyimpangan, sedangkan  dalam  bentuk  penyimpangan  atau  pelanggaran  yang  paling  serius sifatnya  adalah  pelanggaran  hukum  pidana  yang  disebut  kejahatan.  Surat  adalah segala  surat,  baik  yang  ditulis  dengan  tangan,  dicetak,  maupun  ditulis  memakai mesin  tik,  dan  lain-lainnya.  Surat  yang  dipalsukan  itu  harus  surat  yang  dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah,  karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);  2.  dapat  menerbitkan  suatu  perjanjian  (misalnya  surat  perjanjian piutang,  perjanjian  jual  beli,  perjanjian  sewa,  dan  sebagainya);  3.  dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau 4. surat  yang  digunakan  sebagai  keterangan  bagi  suatu  perbuatan  atau  peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain) ( R. Soesilo. 1991:195).
Pemakaian  surat  palsu  yang  dilakukan  pelaku  dalam  tindak  pidana pemalsuan  surat  tidak  harus  dapat  mendatangkan  kerugian  tidak  perlu  kerugian itu nyata atau benar ada baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup menjerat pelaku pemalsuan surat yang diartikan kerugian disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil akan tetapi juga kerugian imaterial dimasyarakat, kesusilaan,  kehormatan  dan  sebagainya. Beberapa  waktu  yang  lalu  kasus pemalsuan  surat  juga  pernah  di  tangani  oleh  Polres  Lampung  Tengah  yang  juga telah mendapatkan vonis Hakim yang berkekuatan hukum tetap. Adapun perkara tersebut  terdapat  dalam  putusan  Pengadilan  Nomor  403/Pid.B/  2018/PN.Gns. Bahwa  dalam  putusan  tersebut  terdapat  kronologis  kejadian  yakni  sebagai berikut:
Pada  waktu  dan  tempat  sebagai  mana  diuraikan  diatas,  berawal  dari  saksi Amrusi Bin E.R. Abdullah. S (Anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada konter pulsa yang dapat membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), berdasarkan informasi tersebut saksi Amrusi Bin E.R. Abdullah. S bersama dengan  anggota  Polri  lainnya  melakukan  penyelidikan  dimana  konter  pulsa tersebut  dan  didapatkan  keberadaan  konter  pulsa  tersebut  yaitu  di  Dusun Kecubung  Rt/Rw  001/004  Desa  Terusan  Nunyai  Kecamatan  Terusan  Nunyai Kabupaten  Lampung  Tengah,  selanjutnya  pada  hari  kamis  tanggal  27  September 2018  saksi  bersama  dengan  anggota  Reskrim  berpura  –  pura  sebagai  pelanggan yang  ingin  dibuatkan  SKCK  untuk  melamar  pekerjaan  kepada  Terdakwa  M SOLIKHIN  Bin  LASIMIN  kemudian  Terdakwa  bersedia  untuk  membuat  SKCK dengan  harga  Rp.25.000.000,-  (dua  puluh  lima  ribu  rupiah),  mengetahui  hal tersebut  kemudian  saksi  Amrusi  Bin  E.R.  Abdullah.  S  bersama  dengan  anggota Polri lainnya melakukan penagkapan terhadap Terdakwa.
Kemudian  diamankan  ke  Polsek  Terusan  Nunyai,  setelah  dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui telah memalsukan SKCK sejak bulan Nopember 2017  sampai  dengan  Terdakwa  ditangkap  pada  pada  hari  Kamis  tanggal  27 September  2018  sekira  pukul  21.00  WIB  dan  Terdakwa  telah  mencetak  SKCK palsu kurang lebih 45(empat puluh lima) lembar dan cara terdakwa memalsukan SKCK  adalah  dengan  memperbanyak  foto  copy  SKCK  yang  asli  yang  masa berlakunya  habis  kemudian  foto  copy  SKCK  di  scaner  di  printer  milik  Terdakwa lalu  Terdakwa  mengedit  dan  mengganti  tahun  serta  tanggal  masa  berlaku  SKCK tersebut,  setelah  tahun  dan  masa  berlakunya  diganti  lebar  SKCK  diprint  menjadi beberapa  lembar,  sehingga  tercetak  foto  copy  SKCK  dengan  tanggal  bulan  dan tahun  yang  sudah  diperpanjang  oleh  Terdakwa  dan  SKCK  yang  telah dicetak/dipalsukan  oleh  Terdakwa  antara  lain  adalah  milik  saksi  I  Made  Budi Wicaksono dan milik saksi Woro Septia Ningsih.; Perbuatan terdakwa M SOLIKHIN Bin  LASIMIN  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  pasal  263  ayat  (1) K.U.H.Pidana.;
Adanya  suatu  kejadian  pemalsuan  surat  untuk  bekerja  menyebabkan kerugian material dan sosial yang tidak sedikit bagi korban maupun keluarganya. Oleh karena itu butuh adanya suatu pertanggungjawaban hukum bagi para pelaku yang  melakukan  tindak  pidana  menggandakan  surat  palsu  untuk  bekerja. Berdasarkan  uraian  latar  belakang  yang  telah  dikemukakan  diatas,  dapat  di kemukakan  permasalahan  sebagai  berikut:  a.  Apakah  yang  menjadi  faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan surat untuk bekerja Di PT
Great Giant Pineapple Humas Jaya dalam Putusan Nomor
403/Pid.B/2018/PN.Gns?  b.  Bagaimanakah  pertanggungjawaban  pelaku  tindak pidana  pemalsuan  surat  untuk  bekerja  Di  PT  Great  Giant  Pineapple  Humas  Jaya dalam  Putusan  Nomor  403/Pid.B/2018/PN.Gns? Permasalahan  yang  terdapat dalam  penelitian  proposal  tesis  ini,  peneliti  melakukan  dua  pendekatan  yaitu melalui  pendekatan  yuridis  normatif  dan  pendekatan  empiris  guna  untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif.

## II.PEMBAHASAN

## A. Faktor penyebab pelaku menggandakan surat palsu untuk bekerja Di PT
Great  Giant  Pineapple  Humas  jaya  pada  putusan  Nomor  :  403/Pid.B/ 2018/PN. GNS)
Pengertian  tindak  pidana  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  dikenal  dengan  istilah stratbaar  feit .Tindak  Pidana  itu  sendiri  adalah perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu  aturan  hukum,  larangan  mana  disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan  tersebut.Tindak  pidana  merupakan  pengertian  dasar  dalam  hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan  secara yuridis  atau  kriminologi.  Kejahatan  atau  perbuatan  jahat  dalam  arti  yuridis
normatif  adalah  perbuatan  seperti  yang  terwujud in-abstracto dalam  peraturan pidana,  sedangkan  kejahatan  dalam  arti  kriminologi  adalah  perbuatan  manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit.
Faktor  penyebab  pelaku  untuk  melakukan  perbuatan  memalsukan  surat untuk bekerja Di  PT Great Giant Pineapple Humas jaya terdorong oleh keinginan nya  bekerja  pada  perusahaan  PT  Great  Giant  Pineapple  Humas  jaya.  Hal  ini dinyatakan  oleh  penyidik  polres  Lampung  Tengah  Iptu  Nano  Taryono  dalam wawancara  pada  hari  Senin  Tanggal  9  Desember  2019  yang  menyatakan  bahwa Pelaku  melakukan  tindak  pidana  memalsukan  surat  untuk  bekerja  Di  PT  Great Giant Pineapple Humas jaya terdorong oleh keinginan pelaku untuk bekerja pada perusahaan PT Great Giant Pineapple Humas jaya dan juga kesulitan memperoleh pekerjaan.
Tindak pidana sendiri semakin hari semakin marak terjadi dan berkembang semakin  cepat  di  kehidupan  masyarakat.  Hal  tersebut  tidak  lepas  dari  berbagai aspek  seperti  aspek  sosial,  lingkungan,dan  aspek  lainnya  khususnya  pada  aspek ekonomi. Salah satu objek tindak pidana yang ada yaitu tindak pidana pemalsuan surat. Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  dalam  memalsukan  surat  untuk bekerja  Di  PT  Great  Giant  Pineapple  Humas  jaya  tersebut  diatas  menurut  Iptu Nano Taryono selaku penyidik polres Lampung Tengah telah memenuhi Pasal 263 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat  yang  dapat  menimbulkan  sesuatu  hak,  perikatan  atau  pembebasan  hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai  atau  menyuruh  orang  lain  memakai  surat  tersebut  seolah-olah  isinya benar  dan  tidak  dipalsu,  diancam  jika  pemakaian  tersebut  dapat  menimbulkan kerugian,  karena  pemalsuan  surat,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  enam tahun”.
Menurut Iptu Nano Taryono selaku penyidik polres Lampung Tengah bahwa terdakwa dalam proses peradilan dinilai mampu bertanggung jawab karena ketika dalam  proses  persidangan  di  pengadilan  terdakwa  terlihat  sehat,  mampu menjawab  setiap  pertanyaan  hakim  yang  disampaikan  kepada  terdakwa  dan menunjukkan prilaku tenang dalam konteks pisik yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana oleh Roeslan Saleh yang  menyatakan  bahwa  :  “seseorang  dinyatakan  jiwanya  sehat  dan  mampu bertanggungjawab,dia  mampu  untuk  mengetahui  atau  menyadari  bahwa perbuatannya  tersebut  bertentangan  dengan  hukum  dan  ia  dapat  menyatakan kehendak sesuai dalam ketentuan tersebut”.
Iptu  Nano  Taryono  selaku  penyidik  polres  Lampung  Tengah  mengatakan bahwa  Tindak  pidana  pemalsuan  surat  merupakan  tindak  pidana  yang  cukup meresahkan  masyarakat,  karena  niat  pelaku  yang  terencana  dan  tersusun  rapi sehingga  sulit  untuk  dilacak. Hal  inilah  yang  membuat  pemalsuan  diatur  dan termasuk  suatu  tindakan  pidana.Tindak  pidana  pemalsuan  pada  umumnya
dilakukan  oleh  pelaku  yang  memiliki  kewenangan  dalam  suatu  kumpulan masyarakat,  lembaga  atau  instansi  dan  organisasi  pemerintahan.  Dalam  hal pemalsuan  surat  tersebut  dapat  berupa  pemalsuan  tanda  tangan  dan  pemalsuan surat  keterangan  cari  kerja  atau  SKCK  yang  dilakukan  oleh  pelaku  dengan  cara mengubah surat asli sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari aslinya.
Dwi  Aviandari  selaku  Hakim  pada  Pengadilan  Negeri  Gunung  Sugih menyebutkan  bahwa  faktor  penyebab  seseorang  melakukan  tindak  pidana  dapat dibagi  menjadi  beberapa  faktor  diantaranya  :  1.  Individual  (antropologis) yang meliputi:  usia,  seks  atau  jenis  kelamin,  status  sipil,  profesi  atau  pekerjaan, tempat tinggal/domisili, tingkat sosial, pendidikan, konstitusi organis dan psikis. 2. Fisik  (natural,  alam):  ras,  suku,  iklim,  fertilitas,  disporsisi  bumi,  keadaan  alam diwaktu  malam  hari  dan  siang  hari,  musim,  kondisi  meteoric  atau  keruang angkasaan,  kelembaban  udara  dan  suhu.  3.  Sosial:  antara  lain:  kepadatan penduduk, susunan masyarakat, adat istiadat, agama, orde pemerintah. 4. Kondisi ekonomi dan indutri, pendidikan, jaminan social, lembaga legislative dan lembaga hukum, dan lain-lain.
Kemudian  menurut  Dwi  Aviandari  bahwa  seseorang  yang  melakukan  suatu tindak  pidana  bukan  hanya  didasarkan  pada  niat  pelaku  itu  sendiri  namun didasarkan oleh faktor lain seperti faktor kesempatan, dalam tindak pidana dalam perkara  ini  faktor  kesempatan  itu  sendiri  sangat  dominan  dikarenakan  tanpa adanya  kesempatan  segala  tindak  pidana  tersebut  tidak  akan  terjadi. Keterangan hakim  diperkuat  oleh  jaksa  yang  menyatakan  bahwa  dalam  dakwaan  awal  yang disampaikan  oleh  jaksa.  Elva  Yulita  selaku  Jaksa  pada  Kejaksaan  Negeri  Gunung Sugih menyatakan bahwa terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan tersangka yang dibuat penyidik pada Polres Lampung Tengah.
Adapun  kronologis  tindak  pidana  menggandakan  surat  palsu  untuk  bekerja adalah sebagai  berikut : Berawal dari  saksi Amrusi Bin E.R. Abdullah. S (Anggota Polri)  mendapat  informasi  dari  masyarakat  bahwa  ada  konter  pulsa  yang  dapat membuat  Surat  Keterangan  Catatan  Kepolisian  (SKCK),  berdasarkan  informasi tersebut saksi Amrusi Bin E.R. Abdullah. S bersama dengan anggota Polri lainnya melakukan  penyelidikan  dimana  konter  pulsa  tersebut  dan  didapatkan keberadaan konter pulsa tersebut yaitu di Dusun Kecubung Rt/Rw 001/004 Desa Terusan  Nunyai  Kecamatan  Terusan  Nunyai  Kabupaten  Lampung  Tengah, selanjutnya  pada  hari  kamis  tanggal  27  September  2018  saksi  bersama  dengan anggota  Reskrim  berpura  –  pura  sebagai  pelanggan  yang  ingin  dibuatkan  SKCK untuk melamar pekerjaan kepada Terdakwa M SOLIKHIN Bin LASIMIN kemudian Terdakwa  bersedia  untuk  membuat  SKCK  dengan  harga  Rp.25.000.000,-  (dua puluh lima ribu rupiah), mengetahui hal tersebut kemudian saksi Amrusi Bin E.R. Abdullah.  S  bersama  dengan  anggota  Polri  lainnya  melakukan  penagkapan terhadap  Terdakwa.  diamankan  ke  Polsek  Terusan  Nunyai,  setelah  dilakukan
pemeriksaan, Terdakwa mengakui telah memalsukan SKCK sejak bulan Nopember 2017  sampai  dengan  Terdakwa  ditangkap  pada  pada  hari  Kamis  tanggal  27 September  2018  sekira  pukul  21.00  WIB  dan  Terdakwa  telah  mencetak  SKCK palsu kurang lebih 45(empat puluh lima) lembar dan cara terdakwa memalsukan SKCK  adalah  dengan  memperbanyak  foto  copy  SKCK  yang  asli  yang  masa berlakunya  habis  kemudian  foto  copy  SKCK  di  scaner  di  printer  milik  Terdakwa lalu  Terdakwa  mengedit  dan  mengganti  tahun  serta  tanggal  masa  berlaku  SKCK tersebut,  setelah  tahun  dan  masa  berlakunya  diganti  lebar  SKCK  diprint  menjadi beberapa  lembar,  sehingga  tercetak  foto  copy  SKCK  dengan  tanggal  bulan  dan tahun  yang  sudah  diperpanjang  oleh  Terdakwa  dan  SKCK  yang  telah dicetak/dipalsukan  oleh  Terdakwa  antara  lain  adalah  milik  saksi  I  Made  Budi Wicaksono dan milik saksi Woro Septia Ningsih.; Perbuatan terdakwa M SOLIKHIN Bin LASIMIN  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  pasal  263  ayat  (1) K.U.H.Pidana.;
Berdasarkan keterangan-keterangan diatas yang disampaikan oleh Iptu Nano Taryono selaku penyidik polres Lampung Tengah dan Dwi Aviandari selaku Hakim pada  Pengadilan  Negeri  Gunung  Sugih  yaitu  Bahwa  penyebab  pelaku  melakukan tindak pidana pemalsuan surat pada kantor PT Great Giant Pineapple Humas jaya karena terdorong oleh keinginan pelaku untuk bekerja pada perusahaan PT Great Giant Pineapple Humas jaya, dan juga kesulitan memperoleh pekerjaan, kemudian kehidupan keluarga yang pas-pasan.
Hal  ini  sesuai  dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh  JE  Sahetapy  yang menyatakan  bahwa  “faktor  penyebab  tindak  pidana  adalah  pendekatan  sobural, yaitu  akronim  dari  nilai-nilai  sosial,  aspek  budaya,  dan  faktor  struktur  yang merupakan elemen- elemen yang terdapat dalam setiap masyarakat. Aspek budaya dan  faktor  struktural  merupakan  dua  elemen  yang  saling  berpengaruh  dalam masyarakat”. Pendapat  ini  juga  didukung  oleh  pendapat  Momon  Karta  Saputra yang menyatakan bahwa “faktor-faktor yang menyebabkan  seseorang melakukan kejahatan,  yaitu  Faktor  internal  diantaranya  sifat  khusus  dari  individu,  seperti  : sakit  jiwa,  daya  emosional,  rendahnya  mental  dan  anomi  dan  sifat  umum  dari individu, seperti : umur, gender, kedudukan didalam masyarakat, pendidikan dan hiburan.  Kemudian  faktor  eksternal  diantaranya  faktor  ekonomi,  lingkungan, agama, dan keluarga”.

## B.  Pertanggungjawaban  Pelaku  Tindak  Pidana  Menggandakan  Surat  Palsu Untuk  Bekerja  Di  PT  Great  Giant  Pineapple  Humas  jaya  dalam  Putusan Nomor 403/Pid.B/2018/PN.Gns
Dalam  hal  pertanggungjawaban  pidana,  sejak  proses  penyidikan  sampai kepada  proses  pemeriksaan  terdakwa  dipengadilan  bahwa  pelaku  harus memenuhi  syarat  sebagai  orang  yang  mampu  bertanggungjawab  atas perbuatan yang  dilakukannya.  Hasil  wawancara  dengan  Iptu  Nano  Taryono  selaku  penyidik
polres Lampung Tengah menyatakan bahwa pelaku dianggap mampu bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya hal ini sudah saya tuangkan dalam Berita Acara  Pemeriksaan  (BAP)  tersangka  pada  point  yang  menyatakan  bahwa tersangka pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Demikian juga  dalam  BAP  tersangka  mengakui  secara  sadar  bahwa  tersangka  melakukan perbuatan  tersebut  semata-mata  hanya  ingin  mendapatkan  pekerjaan  dan  pada saat melakukan perbuatan tersebut tersangka tertangkap tangan.
Pertanggungjawaban  pidana  timbul  ketika  adanya  suatu  perbuatan  pidana. Pertanggungjawaban  pidana  bukan  bagian  dari  istilah  perbuatan  pidana  tetapi memiliki  hubungan  yang  erat  dengan  perbuatan  pidana.”Perbuatan  pidana merupakan  perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu  aturan  hukum  larangan  mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.” Melanggar perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum menimbulkan  suatu  dampak  yakni  kesalahan.Kesalahan  yang  dilanggar mempunyai konsekuensi bahwa perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.  Pertanggungjawaban  pidana  tidak  dapat  dilaksanakan jika tidak memiliki suatu kesalahan.Hal ini dinyatakan di dalam asas hukum pidana yakni Tidak dipidana,jika tidak ada suatu kesalahan (Geen straf zonder shuld;Actus non  facit  reum  nisi  mens  sist  rea). Dalam  hal  pertanggungjawaban  pidana,  sejak proses  penyidikan  sampai  kepada  proses  pemeriksaan  terdakwa  dipengadilan bahwa  pelaku  harus  memenuhi  syarat  sebagai  orang  yang  mampu bertanggungjawab  atas  perbuatan  yang  dilakukannya.  Hasil  wawancara  dengan Iptu  Nano  Taryono  selaku  penyidik  polres  Lampung  Tengah  menyatakan  bahwa pelaku dianggap mampu bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya hal ini  sudah  saya  tuangkan  dalam  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  tersangka  pada point yang menyatakan bahwa tersangka pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani  dan  rohani.  Demikian  juga  dalam  BAP  tersangka  mengakui  secara  sadar bahwa  tersangka  melakukan  perbuatan  tersebut  semata-mata  hanya  ingin mendapatkan  pekerjaan  dan  pada  saat  melakukan  perbuatan  tersebut  tersangka tertangkap tangan.
Menurut Dwi Aviandari selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih bahwa  pertanggungjawaban  pidana  adalah  suatu  perbuatan  yang  tercela  oleh masyarakat  yang  harus  dipertanggungjawabkan  pada  sipembuatnya  atas perbuatan yang dilakukan. Pada hal tersebut maka tentu sipembuatnya dipidana. Suatu  perbuatan melawan  hukum  belum  cukup  untuk  menjatuhkan hukuman.  Di samping  melawan  perbuatan  melawan  hukum  harus  ada  seseorang  pembuat ( dader )  yang  bertanggungjawab  atas  perbuatannya.  Pembuat  ( dader )  harus  ada unsur  kesalahan  ( schuldhebben ),  bersalah  itu  adalah  pertanggungjawaban  dan harus  ada  dua  unsur  yang  sebelumnya  harus  dipenuhi:  a.  Suatu  perbuatan  yang melawan hukum (unsur melawan hukum) b. Seorang pembuat atau pelaku yang di anggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).
Menurut  Elva  Yulita  selaku  Jaksa  pada  Kejaksaan  Negeri  Gunung  Sugih mengatakan  sanksi  pidana  merupakan  penjatuhan  hukuman  yang  diberikan kepada  seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Jenis-jenis pidana ini sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana  penjara,  pidana  kurungan  dan  pidana  denda  yang  merupakan  pidana pokok,  dan  pidana  pencabutan  hak-  hak  tertentu,  perampasan  barang-barang tertentu,  dan  pengumuman  putusan  hakim  yang  kesemuanya  merupakan  pidana tambahan.  Tujuan  dari  sanksi  pidana  adalah  untuk  mempertahankan  ketertiban masyarakat,  dan  mempunyai  tujuan  kombinasi  untuk  menakutkan,  memperbaiki dan  untuk  kejahatan  tertentu  membinasakan.  Berdasarkan  ketentuan  Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penuntutan, maka syarat utama adalah pelaku sehat  jasmani  dan  rohani,  berdasarkan  syarat  kesehatan  tersebut  maka  saya menilai  bahwa  terdakwa  dianggap  mampu  bertanggungjawab.  Keterangan- keterangan  yang  disampaikan  oleh  terdakwa di  persidangan  terungkap  bahwa dalam pemeriksaan sehat jasmani dan rohani, hal ini tertuang dalam putusan yang menyatakan  sebagai  berikut  :  Berawal  dari  saksi  Amrusi  Bin  E.R.  Abdullah.  S (Anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada konter pulsa yang dapat  membuat  Surat  Keterangan  Catatan  Kepolisian  (SKCK),  berdasarkan informasi tersebut saksi Amrusi Bin E.R. Abdullah. S bersama dengan anggota Polri lainnya  melakukan  penyelidikan  dimana  konter  pulsa  tersebut  dan  didapatkan keberadaan konter pulsa tersebut yaitu di Dusun Kecubung Rt/Rw 001/004 Desa Terusan  Nunyai  Kecamatan  Terusan  Nunyai  Kabupaten  Lampung  Tengah, selanjutnya  pada  hari  kamis  tanggal  27  September  2018  saksi  bersama  dengan anggota  Reskrim  berpura  –  pura  sebagai  pelanggan  yang  ingin  dibuatkan  SKCK untuk melamar pekerjaan kepada Terdakwa M SOLIKHIN Bin LASIMIN kemudian Terdakwa  bersedia  untuk  membuat  SKCK  dengan  harga  Rp.25.000.000,-  (dua puluh lima ribu rupiah), mengetahui hal tersebut kemudian saksi Amrusi Bin E.R. Abdullah.  S  bersama  dengan  anggota  Polri  lainnya  melakukan  penagkapan terhadap  Terdakwa. kemudian  diamankan  ke  Polsek  Terusan  Nunyai,  setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui telah memalsukan SKCK sejak bulan Nopember  2017  sampai  dengan  Terdakwa  ditangkap  pada  pada  hari  Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 21.00 WIB dan Terdakwa telah mencetak SKCK  palsu  kurang  lebih  45(empat  puluh  lima)  lembar  dan  cara  terdakwa memalsukan  SKCK  adalah  dengan  memperbanyak  foto  copy SKCK  yang  asli  yang masa  berlakunya  habis  kemudian  foto  copy  SKCK  di  scaner  di  printer  milik Terdakwa  lalu  Terdakwa  mengedit  dan  mengganti  tahun  serta  tanggal  masa berlaku  SKCK  tersebut,  setelah  tahun  dan  masa  berlakunya  diganti  lebar  SKCK diprint  menjadi  beberapa  lembar,  sehingga  tercetak  foto  copy  SKCK  dengan tanggal bulan dan tahun yang sudah diperpanjang oleh Terdakwa dan SKCK yang telah dicetak/dipalsukan oleh Terdakwa antara lain adalah milik saksi I Made Budi Wicaksono dan milik saksi Woro Septia Ningsih.; Perbuatan terdakwa M SOLIKHIN
Bin LASIMIN  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  pasal  263  ayat  (1) K.U.H.Pidana.;
Menurut Dwi Aviandari selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih bahwa Majelis  Hakim dalam perkara tersebut  memiliki beberapa pertimbangan  - pertimbangan hukum dalam memutus perkara tersebut. Adapun pertimbangannya di  dasarkan  dari  alat-alat  bukti  yang  telah  diungkap  dipersidangan  diantaranya yaitu:  1.  Unsur  Barang  Siapa  Bahwa  menurut  Hukum  Pidana  Indonesia  yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki  maupun  subjek  hukum  perempuan  yang  sehat  jasmani  dan  rohaninya serta  dapat  dipertanggung  jawabkan  atas  perbuatannya  ;   Bahwa  terdakwa dipersidangan  pada  pokoknya  membenarkan  bahwa  keseluruhan  identitasnya yang  tercantum  dalam  dakwaan  Penuntut  Umum  adalah  benar  diri  terdakwa, demikian  pula  beberapa  saksi  pada  pokoknya  telah  membenarkan  bahwa  yang dimaksud  dengan  M. SOLIKHIN  Bin LASIMIN  yang  saat  ini  dihadapkan,  diperiksa dan  diadili  di  persidangan  Pengadilan  Negeri  Gunung  Sugih  adalah  benar  diri terdakwa;
Bahwa  di  persidangan  telah  ternyata  pula  bahwa  terdakwa  adalah  orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya; Bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini  adalah  diri  terdakwa  sebagai  subjek  hukum,  karena  itu  unsur  pertama  dari pasal ini telah terpenuhi Unsur “Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang  dapat  menimbulkan  sesuatu  hak,  perikatan  atau  pembebasan  hutang,  atau yang  diperuntukan  sebagai  bukti  daripada  sesuatu  hal,  dengan  maksud  untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan  tidak  dipalsu,  diancam,  jika  pemakai  tersebut  dapat  menimbulkan  kerugian, karna pemalsuan surat.”
Bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  dipersidangan  terungkap  bahwa  terdakwa telah  memalsukan  Surat  Keterangan  Catatan  Kepolisian  (SKCK)  yang  diterbitkan dari Kepolisian Resort Lampung Tengah dan ditandatangani Kasat Intelkam HERU SULISTYANANTO,  S.H  yang  dilakukan  Terdakwa  pada  hari  tanggal  yang  sudah tidak  diingat  lagi  pada  bulan  Nopember  2017 sampai  dengan  hari  Kamis  tanggal 27 September 2018 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Konter Pulsa dan token listrik yang beralamat di Dusun Kecubung Rt/Rw 001/004 Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah; Bahwa Terdakwa telah memalsukan  Surat  Keterangan  Catatan  Kepolisian  (SKCK)  yang  Terdakwa  rubah atau perpanjang tanggalnya; Bahwa pada saat ditangkap saat itu, Terdakwa sedang menscaner  dan  meng-edit  atau  mengubah  Surat  Keterangan  Catatan  Kepolisian (SKCK)  yang  diterbitkan  dari  Kepolisian  Resort  Lampung  Tengah  dan ditandatangani  Kasat  Intelkam  HERU  SULISTYANANTO,  S.H; Bahwa  alat  yang Terdakwa gunakan untuk mengubah Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
dengan  menggunakan  alat  1  (satu)  Unit  printer  Scaner  Merek  EPSON  type  L360 warna  hitam,  yang  digunakan  untuk  menscaner  dan  printing,  1  (satu)  Unit  Note Book  Merek  ADVAN  seri  Pin-46125  warna  biru  dengan  kondisi  tanpa  keyboard dan tanpa tutup hardisck, berikut casannya, 1 (satu) Unit Keyboard External Merk Votre warna hitam dan 1 (satu) Unit Mose Merk Votre warna hitam;
Bahwa  cara  Terdakwa  melakukannya  diawali  Terdakwa  melakukan/men- scan asli lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan dari Kepolisian  Resor  Lampung  Tengah  dengan  menggunakan  1  (satu)  unit  printer Scaner  Merek  EPSON  type  L360  warna  hitam  yang  telah  terkoneksi  dengan  1 (satu) unit Note Book Merek ADVAN yang dapat dibuka pada file My Documen di data My Picture, yang kemudian diedit menggunakan program photoshop. Adapun yang edit atau diubah adalah : a. Pada nomor seri SKCK (yang terletak di sebelah kanan  atas);  b.  Pada  nomor  SKCK  (yang  terletak  di  bagian  tengah  atas  dibawah logo Polri); c. Pada kolom identitas diri; d. Pada kolom masa aktif;  e. Pada kolom tanggal dikeluarkan; f. Pada foto pemohon; Setelah selesai di lakukan peng-editan menggunakan  photoshop  maka  selanjutnya  dicetak  (print-  out)  dan  hasilnya berwarna hitam putih;
Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memalsu Surat Keterangan Catatan Kepolisian  (SKCK)  tersebut  sudah  sejak  bulan  November  2017.  Terdakwa mendapatkan asli lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah dari orang-orang  yang  minta  tolong  kepada  Terdakwa,  namun  tidak  semua  asli melainkan  adapula  yang  berupa  foto  copy  yang  dilegalisir.Keberadaan  asli  Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang asli tersebut ada pada Terdakwa dan adapula yang diambil oleh orang yang meminta tolong;
Bahwa  sejak  bulan  November  2017  sampai  dengan  Terdakwa  tertangkap oleh  pihak  Kepolisian  Resort  Lampung  Tengah  pada  tanggal  27  September  2018 yang sudah tercetak lebih  kurang sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar untuk 45 (empat puluh lima) orang; Bahwa setelah Terdakwa lihat, Terdakwa baca serta Terdakwa  amati,  bahwa  barang  bukti  tersebut  merupakan  barang  bukti  yang ditemukan  ada  pada  Terdakwa  yang  Terdakwa  letakan  di  atas  meja  kerja Terdakwa. barang bukti tersebut merupakan hasil cetakan SKCK dari editan yang Terdakwa  lakukan,  namun  terdapat  beberapa  kesalahan  sehingga  Terdakwa perbaiki  dan  yang  sudah  benar  diserahkan  kepada  orang  yang  minta  dieditkan serta yang salah Terdakwa tumpuk diatas meja Terdakwa dan adapula yang sudah Terdakwa  buang;  Bahwa  Terdakwa  mengetahui  hal  tersebut  dikarenakan kebanyakan  mereka  yang  minta  dibuatkan  tersebut  menyampaikan  kepada Terdakwa untuk dijadikan sebagai persyaratan bekerja di PT. GGPC Humas Jaya;
Bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  juridis  yang  terungkap  di  persidangan menunjukkan  bahwa  perbuatan  materiil  terdakwa  pada  waktu  itu  adalah terdakwa telah Dengan  sengaja Membuat secara tidak  benar  atau memalsu  surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, yang diperuntukan sebagai bukti daripada
sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut  seolah-olah  isinya  benar  dan  tidak  dipalsu,  jika  pemakai  tersebut  dapat menimbulkan  kerugian  dan  terdakwa  mengetahui  bahwa  perbuatan  Terdakwa tersebut salah, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;
Bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  di  persidangan  untuk selanjutnya  dipertimbangkan  sebagai  berikut:  Menimbang,  bahwa  barang  bukti berupa 1 (satu) unit printer scaner merek Epson type L360 warna hitam, 1 (satu) unit  Note  Book  merek  Advan  seri  P-46125  warna  biru  dengan  kondisi  tanpa keyboard  dan  tanpa  tutup  hardisck  berikut  casanya,  1  (satu)  unit  Keyboard External  merek  Votre  warna  hitam  dan  1  (satu)  unit  Mose  merek  Votre  warna hitam, adalah milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa M Solikhin Bin Lasimin; Bahwa barang bukti berupa :  1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK
/YANMAS/014/I/2018/INTELKA  M,  tanggal  05  Januari  2018,  dengan  identitas yang  tertera  didalamnya  nama  Asni  Malasari,  Perempuan,  Indonesia,  Islam, Komering  Agung,  08  Nopember  1991,  Dusun  02  RT/RW  004/002  KP  Gunung Agung,  Kec.  Terusan  Nunyai  Kab.  Lampung  Tengah,  tertempel  foto  berlayar belakang  warna  biru;  -  1  (satu)  lembar  Surat  Keterangan  Catatan  Kepolisian Nomor  SKCK  /YANMAS/1198/XII/2016/INTEL  KAM,  dengan  kondisi  ditempel dengan  potongan  kertas  bertulis  06  April  2018  (pada  kolom  kolom  berlaku),  06 Oktober  2018  (pada  kolom  sampai  dengan)  06  April  2018  (pada  kolom dikeluarkan  pada  tanggal),  dengan  logo  Polri berwarna  kuning  emas  dan  dengan seri  nomor  :  08-110579.  dengan  identitas  yang  tertera  didalamnya  nama  Mila Ramanda,  Perempuan,  Indonesia,  Islam,  Bumi  Ratu,  29  Agustus  1998,  Dusun  01 RT/RW 002/001 Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah, terdapat foto berlayar belakang  warna  merah;  -  1  (satu)  lembar  Surat  Keterangan  Catatan  Kepolisian Nomor SKCK /YANMAS/03/I/2013/INTELKAM , tanggal 17 Januari 2013, dengan logo Polri berwarna kuning emas, dengan nomor seri nomor : 08- 155574 dengan identitas  yang  tertera  didalamnya  nama  Susi  Yanti, Perempuan,  Indonesia,  Islam, Mataram Udik, 27 April 1985, Kampung Mataram Udik RT/RW 04/01 Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah, terdapat foto berlayar belakang warna merah; - 1 (satu) lembar  Surat  Keterangan  Catatan  Kepolisian  Nomor  SKCK  berlegalisir  dan berwarna  hitam  putih,  seri  nomor  :  08-095691  dengan  nomor  SKCK /YAMAS/03/I/2013/INTELKAM, tanggal 26 Juni 2018 dengan nama Woro Septia Ningsih;  -  1  (satu)  lembar  Surat  Keterangan  Catatan  Kepolisian  Nomor  SKCK berlegalisir  dan  berwarna  hitam  putih,  seri  nomor  :  08-095690  dengan  nomor SKCK  /YAMAS/993/VI/2018/INTELKA  M,  tanggal  10  Juli  2018  dengan  nama Safrizal;  -  1  (satu)  lembar  Surat  Keterangan  Catatan  Kepolisian  Nomor  SKCK berlegalisir  dan  berwarna  hitam  putih,  seri  nomor  :  08-095681  dengan  nomor SKCK  /YAMAS/993/VI/2018/INTELKA  M,  tanggal  30  Juni  2018  dengan  nama  I Made  Buda  Wicaksana;  -  1  (satu)  lembar  Surat  Keterangan  Catatan  Kepolisian
Nomor  SKCK  berlegalisir  dan  berwarna  hitam  putih,  seri  nomor  :  08-180684 dengan nomor SKCK /YAMAS/15327/VI/2018/INTELK.
AM,  tanggal  26  Juni  2018  dengan  nama  Fitri  Wulandari;  -  1  (satu)  lembar Surat  Keterangan  Catatan  Kepolisian  Nomor:  SKCK/YANMAS/15327/IX/2017/I NTELKAM,  tanggal  26  September  2017,  dengan  logo  Polri  warna  kuning  emas, dengan  seri  nomor  :  08-180684  dengan  identitas  yang  tertera  didalamnya  nama Fitri  Wulandari,  Perempuan,  Indonesia,  Islam,  Terusan  Nunyai  Kab.  Lamteng, tertempel foto berlayar belakang warna merah; Telah disita secara sah dan patut dan menjadi satu kesatuan dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti Tetap terlampir dalam berkas perkara;
Selain  syarat  sehat  jasmani  dan  rohani  berdasarkan  penjelasan  dari  Iptu Nano  Taryono  selaku  penyidik  polres  Lampung  Tengah  dan  Elva  Yulita  selaku Jaksa  pada  Kejaksaan  Negeri  Gunung  Sugih  bahwa  dalam  dakwaan  dan  tuntutan pidana,  terdakwa  harus  memenuhi  syarat-syarat  untuk  dapat  dipidana  yaitu perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang tertuang dalam  pasal  yang  didakwakan  yaitu  Pasal  263  ayat  (1)  KUHP  yang  berbunyi “Barang  siapa  membuat  surat  palsu  atau  memalsukan  surat  yang  dapat menimbulkan  sesuatu  hak,  perikatan  atau  pembebasan  hutang,  atau  yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu  hal dengan maksud untuk memakai atau  menyuruh  orang  lain  memakai  surat  tersebut  seolah-olah  isinya  benar  dan tidak  dipalsu,  diancam  jika  pemakaian  tersebut  dapat  menimbulkan  kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.
Penegakan  hukum  pidana  pada  dasarnya  adalah  merupakan  penegakan kebijakan  hukum  melalui  tiga  tahap:  a.  Tahap  formulasi,  yaitu  tahap  penegakan hukum in abstracto oleh pembuat undang-undang yang disebut juga legislatif atau merupakan  tahap  strategis  dalam  penanggulangan  kejahatan  dan  proses fungsionalisasi  hukum.tahap.  formulasi  juga  tahap  yang  menjadi  dasar  atau pedoman bagi tahap fungsionalisasi berikutnya.
b.  Tahap  aplikasi,  yaitu  merupakan  tahap  penerapan  pidana  oleh  aparat penegak  hukum  atau  badan  hukum  mulai  dari  kepolisian  sampai  dengan pengadilan. Tahap ini disebut juga dengan tahap yudikatif. c. Tahap eksekusi,yaitu tahap  pelaksanaan  dari  hukum  pidana  secara  konkrit  yang  ditegakkan  oleh penegak  hukumsebagai  pelaksana  pidana. Barda  Nawawi  Arief  menambahkan bahwa  tujuan  tersebut  dapat  diidentifikasikan  hal  hal  pokok  sebagai  berikut:  a. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan menujang tujuan (goal) , kesejahteraan masyarakat/ social  welfare (SW)  dan  perlindungan  masyarakat/ Social  Defence (SD). Aspek SW dan SD sangat penting adalah aspek kesejahteraan/ perlindungan masyarakat  yang  bersifat  immateri,  terutama  nilai  kepercayaan,  kebenaran/ kejujuran/  keadilan.  b.  Pencegahan  dan  penanggulangan  kejahatan  harus dilakukan  dengan  pendekatan  integral,  ada  keseimbangan  sarana  penal  dan nonpenal.  Dilihat  dari  sudut  politik  kriminal,  kebijakan  paling  stategis  melalui
sarana  non  penal  karena  lebih  bersifat  preventif  dan  kebijakan  penal  memiliki kelemahan/  keterbatasan  (yaitu  bersifat fragmentaris/  simplitis /  tidak  struktural fungsional: simptomatik /  tidak  kausatif/  tidak  eliminatif  :  indifidualistik  atau “ avender-orientid / tidak victim- orientid ”: lebih bersifat represif/ tidak preventif : harus  didukung  oleh  infrastruktur  dengan  biaya  tinggi)  c.  Pencegahan  dan penanggulangan  kejahatan  dengan  sarana  penal  merupakan penal  policy atau penal  law  and  forcement  policy yang  fungsionalisasi  atau  operasionalisasinya melalui beberapa tahap yakni tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dengan  adanya  tahap  formulasi,  maka  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas  aparat penegak  hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum(aparatlegislatif) : bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling stategisdari  “penal  policy”.  Karena  itu,  kesalahan/ kelemahan  kebijakan  legislatif merupakan  kesalahan  strategis  yang  dapat  menjadi  penghambat  upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.
Dalam  teori  hukum  pidana,  bentuk  kesalahan  terdiri  dari  2  (dua)  macam, yaitu Sengaja ( dolus ) dan kelalaian ( culva ) di syaratkan bahwa delik-delik itu harus dilakukan  dengan  sengaja,  kesengajaan  itu  hanya  dapat  ditujukan  kepada  :  a. Tindakan-tindakan,  baik  tindakan  untuk  melakukan  sesuatu  maupun  tindakan untuk  tidak  melakukan  sesuatu.  b.  Tindakan  untuk  menimbulkan  suatu  akibat yang telah dilarang oleh undang- undang. c. Dipenuhi unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan.
Berdasarkan  uraian  fakta  persidangan  maka  Majelis  Hakim  memutuskan berdasarkan  Pasal  263  ayat  (1)  KUHP,  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1981 KUHAP,  serta  ketentuan  Hukum  dan  peraturan  perundang-  undangan  lain  yang berkaitan  dengan  perkara  ini,  maka  Majelis  Hakim  dalam  amar  putusannya memutuskan  1.  Menyatakan  Terdakwa  M.  SOLIKHIN  Bin  LASIMIN  telah  terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat” ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. SOLIKHIN Bin LASIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan; 3. Menetapkan masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  terdakwa  di  kurangkan seluruhnya  dari  pidana  penjara  yang  dijatuhkan  ;  4.  Menetapkan  agar  terdakwa tetap berada  dalam  tahanan  ;  5.  Menetapkan  barang  bukti  berupa  :   1  (satu) unit printer  scaner  merek  Epson  type  L360  warna  hitam;  -  1  (satu)  unit  Note  Book merek Advan seri P-46125 warna biru dengan kondisi tanpa keyboard dan tanpa tutup  hardisck  berikut caranya;  -  1  (satu)  unit  Keyboard  External  merek  Votre warna hitam; - 1 (satu) unit Mose merek Votre warna hitam; Dikembalikan kepada Terdakwa M SOLIKHIN Bin LASIMIN; - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian  Nomor  SKCK  /YANMAS/014/I/2018/INTELKA  M,  tanggal  05  Januari 2018;  -  1  (satu)  lembar  Surat  Keterangan  Catatan  Kepolisian  Nomor SKCK/YANMAS/1198/XII/2016/I  NTELKAM,  dengan  kondisi  ditempel  dengan potongan  kertas  bertulis  06  April  2018  ;  -  1  (satu)  lembar  Surat  Keterangan
Catatan  Kepolisian  Nomor  SKCK/YANMAS/03/I/2013/INTE  LKAM,  tanggal  17 Januari 2013; - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK berlegalisir  dan  berwarna  hitam  putih,  seri  nomor  :  08-095691  dengan  nomor SKCK/YAMAS/03/I/2013/INTEL  KAM,  tanggal  26  Juni  2018  dengan  nama  Woro Septia Ningsih; - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK berlegalisir  dan  berwarna  hitam  putih,  seri  nomor  :  08-095690  dengan  nomor SKCK/YAMAS/993/VI/2018/INT  ELKAM,  tanggal  10  Juli  2018  dengan  nama Safrizal;  -  1  (satu)  lembar  Surat  Keterangan  Catatan  Kepolisian  Nomor  SKCK berlegalisir  dan  berwarna  hitam  putih,  seri  nomor  :  08-095681  dengan  nomor SKCK/YAMAS/993/VI/2018/INT  ELKAM,  tanggal  30  Juni  2018  dengan  nama  I Made  Buda  Wicaksana;  -  1  (satu)  lembar  Surat  Keterangan  Catatan  Kepolisian Nomor  SKCK  berlegalisir  dan  berwarna  hitam  putih,  seri  nomor  :  08-095691 dengan  nomor  SKCK/YAMAS/993/VI/2018/INT  ELKAM,  tanggal  26  Juni  2018 dengan  nama  Pardo  Susanto;  -  1  (satu)  lembar  Surat  Keterangan  Catatan Kepolisian  Nomor  SKCK berlegalisir  dan  berwarna  hitam  putih,  seri  nomor  :  08- 095691  dengan  nomor  SKCK/YAMAS/993/VI/2018/INT  ELKAM,  tanggal  26  Juni 2018 dengan nama Saritun; - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor  SKCK  berlegalisir  dan  berwarna  hitam  putih,  seri  nomor  :  08-095691 dengan  nomor  SKCK  /YAMAS/993/VI/2018/INTELKA  M,  tanggal  30  Juni  2018 dengan nama Nurmansyah; - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/15327/IX/2017/I NTELKAM, tanggal 26 September 2017; 6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
Berdasarkan  uraian  hasil  penelitian  tersebut  diatas  maka  fakta-fakta  yang diperoleh dalam penelitian dilapangan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Roeslan  Saleh  yang  menyatakan  bahwa  pertanggungjawaban  pidana  atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu :
Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat. b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang  berhubungan  dengan  kelakuannya  yaitu  :  Disengaja  dan  Sikap  kurang  hati- hati  atau  lalai  (kealpaan).  c.  Tidak  ada  alasan  pembenar  atau  alasan  yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat. Juga didukung oleh pendapat  Moeljatno  yang  menyatakan  bahwa  Menurut  jenisnya  kesengajaan mempunyai  3  (tiga)  jenis,  yaitu  :  sengaja  dengan  maksud,  sengaja  dengan kepastian  dan  sengaja  dengan  tujuan.  a.  Sengaja  dengan  maksud  ( dolesdirektus ) Sengaja  dengan  maksud  adalah  bentuk  yang  paling  sederhana  karena  dalam pengertiannya  memang  pelaku  menghendaki  perbuatan  tersebut,  baik  kelakuan maupun  akibat/keadaan  yang   menyertainya.  Menurut  Vos  dalam  bukunya  P.A.F. Lamintang  bahwa  yang  dinyatakan  sengaja  dengan  maksud,  apabila  pembuat menghendaki  akibat  perbuatannya.  la  tidak  pernah  melakukan  perbuatannya
apabila  pembuat  mengetahui  bahwa  akibat  perbuatannya  tidak  akan  terjadi.”  b. Sengaja dengan kepastian.
Menurut  Moeljatno  bahwa  sengaja  dengan  kepastian  atau  sengaja  dengan kesadaran  tentang  kepastian  ( opzet  met  bewust  theid  van  zekerheid  of noodzakelijkheid ) perkataan “ zeker ” atau “pasti”, sedangkan “ bewust ” atau “sadar” berarti  sadar  akan  kepastian.  Jadi  dapat  dijelaskan  apa  yang  dilakukannya (tersangka)  dilandasi  dengan  kesadaran  akan  timbulnya  akibat  lain  dari padaakibat  yang  memang  diinginkannya.  c.  Sengaja  dengan  tujuan Menurut Moeljatno  yaitu  sengaja  dengan  tujuan  atau  sengaja  dengan  kesadaran kemungkinan  sekali  terjadi  ( opzet  met  Ivaarschynly  kjeidsbeustzyri )  dapat diberikan  bahwa  si  pelaku  mengetahui  dampak  dari  perbuatan  atau  mengetahui dari perbuatannya.

## III. PENUTUP

## A. Kesimpulan
1. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana menggandakan surat palsu untuk bekerja Di PT Great Giant Pineapple Humas jaya pada Perkara Nomor : 403/Pid.B/2018/PN.Gns  yaitu  Niat  Pelaku,  Faktor  Pendidikan  yang  rendah, Faktor  Kebutuhan  Ekonomi,  dan  Faktor  rendahnya  Moral  dan  Pengetahuan Agama  2.  pertanggungjawaban  pelaku  tindak  pidana  menggandakan  surat palsu  untuk  bekerja  dalam  putusan  Nomor  :  403/Pid.B/2018/PN.Gns  yang disesuaikan  dengan  amar  putusan  Majelis  Hakim  bahwa  pelaku  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  menggandakan  surat palsu  untuk   bekerja  dengan  pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun  dan  2 (dua) bulan.

## B. Saran
Hendaknya Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan,  mengingat  surat  dakwaan  merupakan  dasar  bagi  hakim  untuk menjatuhkan  atau  tidak  menjatuhkan  pidana  terhadap  pelaku  yang  dihadapkan di  muka  persidangan.  2.  Perlunya  peningkatan  peran  serta  masyarakat Kabupaten  Gunung  Sugih  untuk  mendukung  upaya  penanggulangan  dan pemberantasan  penggandaan  surat  palsu  yang  di  lakukan  oleh  Polres  Gunung Sugih

## DAFTAR PUSTAKA
Chazawi, 2002. Pelajaran Hukum Pidana I , PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, \Andi
Hamzah, 2004, Hukum Acara Pidana Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Revisi
Bambang Purnomo, 1985, Asas-Asas Hukum Pidana , Ghalia Indonesia
Barda  Nawawi  Arief,  2008. Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana, Kencana,
Semarang.
C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, Pokok-Pokok Hukum Pidana , PT Pradnya Paramitha, Jakarta
Lawrence  M.  Friedman,  1993, Teori  dan  Filsafat  hukum:  Telaah  kritis atasi  Teori- Teori  Hukum  (Susunan  I),  judul  asli  Legal  Theory , cetakan  kedua ,  PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,
Leden  Marpaung,  1991. Unsur  –  Unsur  Perbuatan  Yang  dapat  Dihukum  (Delik) ,Jakarta, Sinar Grafika,
Undang-Undang Dasar 1945 dan Hasil Amandemen.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002   tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM
1. Naskah  bersifat  orisinil,  baik  berupa  hasil  riset  atau  tinjauan  atas  suatu permasalahan  hukum  yang  berkembang  di  masyarakat  (artikel  lepas), dimungkinkan  juga  tulisan  lain  yang  dipandang  memberikan  kontribusi  bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ;
BAB  I.  PENDAHULUAN (Latar  Belakang  dan  Rumusan  Masalah) BAB  II. PEMBAHASAN (Kerangka  Teori  dan  Analisis),  dan BAB  III.  PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah  bahasa  yang  baik  dan  benar,tulisan  menggunakan  bahasa  indonesia disertai  abstrak  dalam  bahasa  inggris  (200  kata) dan  Kata  kunci, ketentuan  ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya dengan format footnote. Sumber kutipan  harus  memuat  nama  pengarang,  tahun  penerbitan,  judul  buku,  nama penerbit,  kota  penerbit,  dan  halaman.  Contoh  :  Bagir  Manan.  1994. Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1994, hlm. 19. Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah  harus  disertai  dengan  daftar  pustaka  atau  referensi  ,terutama  yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh:  Bagir Manan. 1994. Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
6. Panjang  tulisan  antara  15-25  halaman,  font  cambria  dengan  1,15  spasi.  Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah  disertai  nama  lengkap  penulis,  alamat  e-mail  dan  lembaga  tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.