PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Magister Hukum Universitas Bandar Lampung
Terbit Pertama Kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli
EDITOR IN-CHIEF Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H
EDITORIAL BOARDS MEMBERS Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum Dr. Erlina B, S.H., M.H Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H

## MANAGING EDITOR
Indah Satria, S.H., M.H

## ASSISTANT EDITORS
Yulia Hesti, S.H., MH Shany Carolina Mawuntu
PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret) Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta) Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

## Alamat:
Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142 Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261 Email: jurnal.mh@ubl.ac.id
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui  bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

## ANALISIS KOMPARASI ANTARA PERLINDUNGAN PATEN BIASA DENGAN PATEN SEDERHANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PATEN
Erlina, 1 Melisa Safitri 2

## Abstract
This journal discusses the comparison of legal protections against  ordinary  patents with simple patents in the patent legal system in Indonesia. The method of normative juridical research is descriptive with a statutory approach supported by a theoretical approach, namely by studying and reviewing the provisions of Law No. 13 of 2016 on patents  with  legal  theory  to  know  the  comparison  of  legal  protections  against ordinary patents and simple patents in the patent legal system in Indonesia.

## Keywords: patent, simple patent, legal protection comparison

## I. PENDAHULUAN
Kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang sangat pesat dalam era globaliasi  ini  mengakibatkan  perlindungan  sebuah  merek  dagang  serta  paten sangat penting.Hak kebendaan terdiri dari atas hak benda materil dan hak benda immateril.  Mengenai  HKI  termasuk  hakbenda  yang  tidak  berwujud  atau i mmaterial, yang secara garis besar HKI dibagi dalam 2(dua) bagian yaitu hak cipta ( copyrights ) dan hak kekayaan industri ( industrial propertyrights ) yang mencakup paten  ( patent ),  desain  insdustri  ( industrial  design ),  merek  ( trademark ), penanggulangan praktek persaingan curang ( repression of unfair
competition ),desain tata letak  sirkuit terpadu ( layout design of integrated circuit ), dan rahasia dagang( tradesecret ). 3
Khusus mengenai paten, maka  suatu “paten” diberikan terhadap  karya atau ide  penemuan  (invensi)  di  bidang  teknologi,  yang  setelah  diolah  dapat menghasilkan  suatuproduk  maupun  hanya  merupakan  proses  saja. 4 .
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, erlina@ubl.ac.id
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, melisa.safitri@ubl.ac.id 3 Monika Suhayati., Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta . Jurnal Ilmiah Hukum Negara Hukum (Membangun  Hukum  Untuk  Keadilan  danKesejahteraan)  Volume  5  Nomor  :  2  Nopember  2014  . Pusat Kajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. hlm. 14.
4 Rachmadi  Usman.  2003. Hukum  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  Perlindungan  dan DimensiHukumnya di Indonesia . Alumni, Bandung. hlm.207
Teknologimerupakan  suatu  bidang  yang  berkaitan  erat  dengan  hak  atas kekayaancendekiawi khususnya dengan paten dan merek. 5
Sejarah  telah  mencatat  bahwa  banyak  sekali  bisnis  yang  tumbuh  besar  dan meraup  keuntungan  yang  sangat  besar  karena  mampu  memanfaatkan  kekuatan merek  dan  paten  mereka.Sebut  perusahaan  Apple  dan  Samsung  yang  memiliki puluhan  bahkan  ratusan  paten  sehingga  mereka  dapat  menciptakan  produk- produk  yang revolusioner dan  menjadi  perusaahaan  teknologi  terkemuka  di dunia.Apple  dan  Samsung  sama-sama  mampu  melindungi  hasil  penemuan- penemuan  mereka  dengan  Paten,  dan  bahkan  tak  tanggung-tanggung,  mereka menempuh  berbagai  jalur  hukum  untuk  melindungi  Paten  mereka  seperti sengketa  Apple  dan  Samsung  terkait  fungsi  untuk  koreksi  ejaan  otomatis Perangkat Apple.
Selain persoalan objek paten yang diatur dalam Undang-undang lama dengan Undang-Undang  paten  yang  baru,  berbagai  macam  perbedaan  pengaturan  dalam perlindungan  hukum  antara  paten  biasa  dan  paten  sederhana  menjadi  menarik untuk  di  bahas  sehingga  memudahkan  pembaca  dalam  hal  ini  masyarakat  luas untuk lebih memahami permasalahan hukum dalam bidang industri hak kekayaan intelektual  khususnya  dalam  konteks  hukum  paten  di  indonesia.  Metode pendekatan    yang    digunakan    penulis    adalah    yuridis    normatif,    yaitu menggambarkan    kepada    pihak    lain    tentang    apa    dan    bagaimana    korelasi hukum    positif    dengan  materi    penelitian.    Data    Primer    bersumber    dari perundang-undangan,    jurnal,    laporan    penelitian,  internet,  buku-buku  yang berkaitan  dengan  pembahasan  tesis  ini  dan  data  sekunder  bersumber  dari dokumen-dokumen  yang    berkaitan    dengan  perlindungan    hukum    terhadap paten biasa dan paten sederhana  dalam  sistem  hukum  paten  di  Indonesia.

## II. PEMBAHASAN
Seorang  peneliti  dalam  suatu  penelitian  hampir  selalu  menggunakan beberapa  teori.Menurut  Popper  teori  adalah  ciptaan  manusia.  Teori  hanyalah pendugaan dan pengiraanyang berarti teori tidak pernah benar mutlak. Ilmu baru dapat  berkembang  jika  tiap-tiapteori  secara  terus-menerus  diuji  kebenarannya. Cara  pengujiannya  adalah  denganmenunjukkan  kesalahan  dari  teori  itu,  bukan sebaliknya. 6 Sementara  itu  John  Locke  dalam  teorinya  tentang  hak  milik mengatakan  bahwa  hakmilik  dari  seorang  manusia  terhadap  benda  yang dihasilkannya  itu  sudah  ada  sejak  manusiaitu  lahir.  John  Locke  mengemukakan bahwa  hukum  hak  kekayaan  intelektual  memberikanhak  milik  eksklusif  kepada
5 Oentoeng Soerapati. 1999. Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi . Satya Wacana, Salatiga Hlm. 97.
6 Shidarta. 2009. Misnomer dalam Nomenklatur dan Penalaran Positivisme Hukum. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. hlm. 59.
hasil karya seseorang. 7 Kemudian Lockemenyatakan bahwa hak atas milik pribadi bermula  dari  kerja  manusia  dan  dengan  kerjainilah  manusia  memperbaiki  dunia demi kehidupan yang layak, baik untuk dirinya sendirimaupun orang lain. Asumsi ini mengantar Locke pada suatu pemikiran bahwa kerjaindividu juga menjadi milik individu. 8 Sedangkan barangadalah benda materil (berwujud) dan hak merupakan benda immateril (tidak berwujud).
Dalam  sejarah  perkembangan  hukum  di  Indonesia  khususnya  di  bidang  hukum privat  atau  hukum  perdata,  terdapat  pengaturan  mengenai  hak  kebendaan. Menurut Pasal 499 KUH  Perdata  benda  adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang  dapat  dikuasai  olehhak  milik.  Mahadi  kemudian  menawarkan  seandainya dikehendaki  rumusan  lain  daripasal  ini  dapat  diturunkan  kalimat  berikut;  yang dapat menjadi obyek hak milik adalahbenda dan benda itu terdiri dari barang dan hak. 9 Berdasarkan  pengertian  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  pengertian benda  merupakan  setiap  barangdan  hak  yang  dapat  dikuasai  oleh  seseorang sebagai hak milik. Selanjutnya sebagaimana diterangkan oleh Mahadi barang yang dimaksudkan  oleh  pasal  499  KUH  Perdata  tersebut  adalah  benda  materil, sedangkan hak adalah benda immateril. Uraian ini sejalandengan klasifikasi benda menurut pasal 503 KUH Perdata (Begerlijk wet Book) yaitupenggolongan benda ke dalam  kelompok  benda  berwujud  dan  benda  tidak  berwujud.  Karena  hak kebendaan  diatur  dalam  KUH  Perdata  atau Begerlijk  wet  Book (BW),maka  perlu dipahami bahwa BW terdiri dari 4 (empat) buku yaitu (i) Buku I mengatur tentang Hukum Kekeluargaan (ii) Buku II mengatur tentang Hukum Kebendaan 10 (iii) Buku III mengatur tentang Hukum Perikatan dan (iv) Buku IVmengatur tentang Hukum Kepailitan  dan  Kadaluarsa.  Berkenaan  dengan  HukumKebendaan  sebagaimana yang  diatur  dalam  Buku  II,  khususnya  yang  mengatur  tentanghak-hak  atas kebendaan  hanya  dikenal  atas  hak  kebendaan  yang  berwujud (tangible object) dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “ lichamelijk zaak ” dan belum mengenal  atashak  kebendaan  yang  tidak  berwujud  ( intangible  object )  dalam bahasa Belanda disebutdengan istilah “ onlichamelijk zaak ”.
7 John  Locke.  1997. Summa  Theologiaedalam  Sonny  Keraf,  Hukum  Kodrat  dan  Teori HakMilik Pribadi . Kanisius, Yogyakarta, hlm. 77.
8 Marshall  Leaffer.  2007. Understanding  Copyright  Law .  Oxford  Legal  Publisher,  Kanada, hlm. 20. 9 Mahadi. 1981. Hak Milik dalam sistem Hukum Perdata Nasional . BPHN, Jakarta. hlm. 65.
10 Titik  Triwulan  Tutik.  2008. Hukum  Perdata  dalam  Sistem  Hukum  Nasional. Kencana, Jakarta. hlm. 45.

## A. Perlindungan  hukum  paten  biasa  dan  paten  sederhana  dalam  sistem hukum di Indonesia
Terdapat  2  jenis  paten  yaitu  paten  biasa  dan  paten  sederhana.  Paten  biasa adalah  paten    yang    melalui    penelitian    atau    pengembangan    yang    mendalam dengan    lebih    dari  satu    klaim.    Paten    sederhana    adalah    paten    yang    tidak membutuhkan    penelitian    atau  pengembangan    yang    mendalam    dan    hanya memuat  satu  klaim.  Namun,  secara  tersirat terdapat jenis-jenis paten yang lain, yaitu paten proses dan paten produk. Paten proses adalah  paten  yang  diberikan terhadap    proses,    sedangkan    paten    produk    adalah    paten  yang  diberikan terhadap  produk.  Subjek  paten,  yaitu  :  “Inventor  adalah  seorang  yang  secara sendiri  atau  beberapa  orang  yang  secara  bersama-sama  melaksanakan  ide  yang dituangkan  ke  dalam  kegiatan  yang  menghasilkan  Invensi.”  Mengenai  subjek paten,    bahwa  yang  berhak  memperoleh  paten    adalah    inventor    atau    yang menerima    lebih    lanjut    hak    inventor    yang  bersangkutan,Jika    suatu    invensi dihasilkan    oleh    beberapa    orang    secara    bersama-sama,  hak    atas    invensi tersebut  dimiliki  secara  bersama-sama  oleh  para  inventor  yang bersangkutan.
Kedudukan  Inventor  adalah  sama  dengan  pemegang  paten.  Namun  hal tersebut  tidaklah  selalu  terjadi  di  dalam  praktik.  Ada  kalanya  Inventor  dan pemegang  paten tidak  berada  dalam  tangan  yang  sama.  Inventor  tidak  selalu memiliki  kemampuan untuk  memproduksi  Invensi.  Oleh  karena  itu,  Inventor biasanya    menjual    Invensinya  tersebut (assignment) kepada  pihak  investor  yang selanjutnya  menjadi  pemegang  paten.  Nama    Inventor    sebagai    pihak    yang menghasilkan    Invensi    itu    tetaplah    dicantumkan  dalam    sertifikat    paten. Pencantuman    nama    tersebut    merupakan    perwujudan    dari    hak  moral,    yaitu hak  yang  melekat  dalam  diri  si  Inventor  walaupun  kepemilikan  atas Invesinya telah beralih kepada pihak lain.
Dalam  kasus  penjualan  hak  paten,  pelaksanaan  hak  eksklusif  yang dilaksanakan  oleh  pemegang  paten,  bukan  Inventor.  Yang  berhak  memperoleh paten adalah Inventor atau  yang  menerima  lebih  lanjut  hak  Inventor  tersebut. Ketentuan    ini    memberi    penegasan  bahwa  hanya  penemu  atau  yang  berhak menerima lebih lanjut hak penemu, misalnya  karena  pewarisan,  hibah,  wasiat, perjanjian,    atau        sebab-sebab    lain,    yang  berhak    memperoleh    paten    atas penemuan  yang  bersangkutan.  Yang  dianggap  sebagai penemu adalah mereka yang  untuk  pertama  kali  mengajukan  permintaan  paten,  kecuali  terbukti sebaliknya.    Artinya    undang-undang    memakai    titik    tolak    bahwa    orang    atau badan    yang    pertama    kali    mengajukan    permintaan    paten    dianggap    sebagai penemunya.  Tetapi  apabila  di  kemudian  hari  terbukti  sebaliknya  dengan  bukti kuat dan meyakinkan, maka status sebagai penemu dapat berubah.

## B. Perlindungan Hak Paten di Indonesia
1) Perlindungan Hak Paten Biasa di Indonesia
Suatu paten yang telah habis masa berlakunya tidak dapat diperpanjang lagi sesuai  dengan Pasal22 Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2016  tentang Paten (“UU Paten”) sebagai berikut :
1. Paten  diberikan  untuk  jangka  waktu  20  (dua  puluh)  tahun  terhitung  sejak Tanggal Penerimaan.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang.
3. Tanggal  mulai  dan  berakhirnya  jangka  waktu  Paten  dicatat  dan  diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik.
Jika  masa  perlindungan  hak  paten  telah  berakhir,  maka  suatu  invensi  akan menjadi public domain (milik umum) sehingga pihak lain dapat memproduksi dan menjualnya secara bebas. Aturan mengenai masa berlaku hak paten dimaksudkan agar tidak ada pihak yang secara terus menerus dapat mengontrol seluruh industri sehingga dikhawatirkan dapat merugikan masyarakat dan sistem perdagangan.Hak  paten  berlaku  teritorial.  Secara  umum,  hak  eksklusif  ini  hanya berlaku di negara atau wilayah di mana paten telah diajukan dan diberikan, sesuai dengan hukum negara atau wilayah yang bersangkutan.
Paris  Convention  for  the  Protection  of  Industrial  Property menerapkan prinsip ‘national treatment’ sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut  : Nationals  of  any  country  of  the  Union  shall,  as  regards  the  protection  of industrial property, enjoy in all the other countries of the Union the advantages that their  respective  laws  now  grant,  or  may  hereafter  grant,  to  nationals;  all  without prejudice to the rights specially provided for by this Convention. Consequently, they shall have the same protection as the latter, and the same legal remedy against any infringement  of  their  rights,  provided  that  the  conditions  and  formalities  imposed upon nationals are complied with.
Adanya prinsip ‘national treatment’ ini berarti bahwa:
1. Bangsa dari negara anggota Union memiliki hak yang sama dalam perlindungan HKI;
2. Agar mendapatkan hak yang sama, pemohon harus memenuhi persyaratan yang berlaku sesuai undang-undang negara setempat.
Selanjutnya, Pasal  19  ayat  (1)  huruf  a  UU  Paten menyatakan  bahwa Pemegang  Paten  memiliki  hak  eksklusif  untuk  melaksanakan  Paten  yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya dalam hal Paten- produk:  membuat,  menggunakan,  menjual,  mengimpor,  menyewakan, menyerahkan,  atau  menyediakan  untuk  dijual  atau  disewakan  atau  diserahkan produk  yang  diberi  Paten.  Sedangkan  dalam Pasal  1  angka  6  UU  Paten yang dimaksud  dengan  pemegang  paten  adalah  inventor  sebagai  pemilik  paten  atau
pihak  yang  menerima  hak  tersebut  dari  pemilik  paten  atau  pihak  lain  yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam daftar umum paten.
Jadi, apakah boleh membuat suatu alat untuk kepentingan komersial dimana alat tersebut telah didaftarkan patennya oleh pihak lain di negara lain, akan tetapi di  Indonesia  tidak  didaftarkan,  pada  dasarnya  memang  tidak  ada  aturan  hukum yang  mengatur  mengenai  larangan  untuk  melakukan  hal  tersebut  karena berlakunya aturan hukum paten yang bersifat teritorial.
Akan  tetapi  tindakan  memproduksi  suatu  alat  yang  telah  terdaftar  hak patennya  meski  di  negara  lain  tanpa  seizin  pemegang  hak  patennya  adalah tindakan  yang  melanggar  moral.  Kekayaan  Intelektual  (“KI”)  bukan  hanya mencakup perlindungan hukum, akan tetapi juga merupakan penghargaan kepada hasil  karya  intelektual  seseorang.  Hasil  pemikiran  manusia  adalah  sumber kekayaan  dan  kelangsungan  hidup  dan  bahwa  semua  properti  pada  dasarnya adalah KI.
Melanggar KI seseorang sama halnya dengan secara moral melanggar KI yang terkait dengan proses-proses kehidupan dan karena itu merupakan tindakan tidak bermoral.  Selain  paten,  terdapat  juga  paten  sederhana. Pasal  1  angka  1  UU Paten menyatakan sebagai berikut: Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara  kepada  inventor  atas  hasil  invensinya  di  bidang  teknologi  untuk  jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
Untuk  membedakan  antara  paten  dengan  paten  sederhana,  terlebih  dahulu kita harus membahas mengenai apa yang dimaksud dengan invensi. Pasal 1 angka 2 UU  Paten menyatakan yang dimaksud dengan invensi  adalah ide inventor yang dituangkan  ke  dalam  suatu  kegiatan  pemecahan  masalah  yang  spesifik  di  bidang teknologi  berupa produk atau proses atau penyempurnaan  dan  pengembangan produk atau proses.

## 2) Perlindungan Hak Paten Sederhana di Indonesia
Di  Indonesia,  jangka  waktu  paten  dihitung  mulai  tanggal  pemberian  paten atau  mulai  tanggal  pengumuman  paten  itu.  Salah  satu  pertimbangan  untuk pemberian hak atas paten adalah untuk memberi imbalan kepada si penemu atas usaha  dan    investasi    yang    telah    ditanamkan    dalam    penemuannya    itu,    maka jangka    waktu  berlakunya  paten  itu  penting  karena  masa  itu  si  pemegang  paten dapat memanfaatkan hak  khususnya  dengan  cara  memberikan  lisensi  (licence) atau  izin  khusus  kepada seseorang atau badan hukum, bahwa pihak yang diberi izin  itu  boleh  membuat  barang,  cara  kerja  atau  melakukan  perbuatan-perbuatan mengenai pendapat si pemegang yang sudah  dipatenkan,  sedangkan  bagi  pihak lain  yang  tidak  diberi  izin  tidak diperkenankan untuk melakukan hal yang  sama. Ia  hanya  dapat  melakukan  hal    yang  sama  bila  paten  itu  menjadi    public  domain (milik masyarakat), setelah jangka waktu paten  itu  berakhir.  Sayangnya  setelah
masa  20  tahun  invensi  itu  sering  menjadi tertinggal.  Bahkan  tidak  hanya  20 tahun,  5  tahun  saja   invensi   baru  sudah  ditemukan untuk jenis produk (atau proses) yang sama.
Adapun    syarat-syarat    administratif    yang    harus    dipenuhi    untuk mengajukan permintaan  paten  dapat  dilihat  dalam  Pasal  24  Undang-Undang Nomor  13  Tahun 2016 yang berbunyi sebagai berikut :
1. Permohonan   diajukan    secara    tertulis    dalam    bahasa    Indonesia kepada Direktorat Jenderal.
Permohonan harus memuat :
a. tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
b. alamat lengkap dan alamat jelas pemohon;
c. nama lengkap dan kewarganegaraan inventor;
d. nama  dan  alamat  lengkap  kuasa  apabila  permohonan diajukan melalui kuasa;
e. surat  kuasa  khusus,  dalam  hal  permohonan  diajukan  oleh kuasa;
f. pernyataan permohonan untuk dapat diberi paten;
g. judul invensi;
h. klaim yang terkandung dalam invensi;
i. deskripsi    tentang    invensi    yang    secara    lengkap    memuat keterangan  tentang cara melaksanakan invensi;
j. gambar  yang  disebutkan  dalam  deskripsi  yang  diperlukan untuk memperjelas invensi, dan
k. abstraksi invensi.
2. Ketentuan  lebih  lanjut  tentang  tata  cara  pengajuan  permohonan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Prinsip    ideal    perlindungan    paten    adalah    sama    dengan perlindungan    HKI  lainnya    sepanjang    kesemuanya    bermaksud untuk  melindungi  seseorang  yang menemukan  hal  sesuatu  agar supaya    buah    pikiran    dan    pekerjaannya    tidak  dipergunakan begitu  saja  oleh  orang  lain  dan  menikmati  hasilnya  dengan merupakan hasil  jerih  payah  mereka  yang  telah  bekerja  keras, berpikir    dan    mengeluarkan    biaya  untuk  mendapatkannya.  Jika dibandingkan  antara  hak  cipta    dengan  paten,  perbedaan  antara keduanya    adalah    wujud    hak    cipta    oleh    hukum    dalam prinsipnya  diakui  sejak saat semula, dan hukum hanya mengatur dalam hal perlindungannya.
Pemeriksaan    kedua    yaitu    mengenai    substansinya mencakup    pemeriksaan  terhadap    kebaruan    suatu    penemuan,
ada    atau    tidaknya    langkah    inventif,    serta    dapat  atau  tidaknya penemuan  tersebut  diterapkan  dalam  industri.    Persyaratan substantif :
a. Suatu  penemuan  dapat  diberikan  Paten  apabila  merupakan hasil  penemuan  baru dalam bidang teknologi, dengan kata lain harus  merupakan  hal  yang  baru  (new),  penemuan    itu merupakan    penemuan    baru    yang    memiliki    kebaruan    atau Novelty,  syarat  kebaruan  atau  novelty  ini  merupakan  syarat mutlak. Suatu penemuan dapat dikatakan  baru  jika  penemuan tersebut    tidak    diantisipasi    oleh    prior    art.  Persyaratan substantif    yang  kedua  adalah  persyaratan  langkah  inventif (inventife  steps).  Suatu  penemuan  dikatakan  mengandung langkah  inventif,  jika  penemuantersebut    bagi    seorang    yang mempunyai  keahlian  tertentu  dibidang  tehnik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. b. Persyaratan  terakhir  adalah  dapat  diterapkan  dalam  industri (industrial applicability).  Suatu  penemuan  agar  layak  diberi Paten    harus    dapat    diterapkan  untuk  tujuan-tujuan  praktis,
artinya  penemuan  tidak  dapat  bersifat  teoritis  semata-  mata, melainkan harus dapat dilaksanakan dalam praktek.
Persyaratan    substantif    sebagaimana    dikemukakan    diatas    yaitu    yang mempersyaratkan  suatu  invensi  dapat  dimohonkan  Paten  apabila  memenuhi syarat  yaitu    :    Harus    Baru,    Mengandung    Langkah    Inventif,    serta    dapat diterapkan  dalam dunia Industri, hal tersebut dapat diketahui melalui ketentuan pasal  2  hingga  pasal  5  Undang-Undang  Paten.  Dokumen    paten    memberikan informasi  teknik  yang  terbaru,  oleh  sebab  itu penemu  selalu  mencoba  untuk mendaftarkan  penemuannya  sesegera  mungkin  pada kantor  paten.  Informasi yang    ada    dalam  dokumen    paten    umumnya   mengandung    dua  tipe    informasi yaitu  information  bibliografi  dan  informasi  teknik.  Informasi bibliografi secara umum  meliputi  ;  tanggal  pendaftaran  aplikasi  dokumen  paten,  nama  inventor, pemilik,  klasifikasi  paten  (IPC),  judul  penemuan,  abstrak  diskripsi penemuan termasuk    gambar    atau    formula    kimia    jika    ada    dan    lain-lain.    Sedangkan informasi teknik dalam dokumen paten meliputi diskripsi singkat  the state of the art dari teknologi yang diketahui oleh inventor.
Suatu    invensi    untuk    bisa    mendapatkan    paten,    paling    tidak    harus memenuhi  beberapa  syarat  subtantif  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (1) UU.  No.  13  tahun  2016    yaitu;    invensi    tersebut    harus    mengandung    unsur kebaruan    (novelty),    bisa  diterapkan    dalam    perindustrian    (industrial aplicability),    mempunyai    nilai    langkah  inventif    (inventive    step),    dan    juga
memenuhi  syaratsayarat  formil  yang  diatur  dalam Pasal 24 UU. No. 13 Tahun 2016  dan  Pasal  4  dan  5  PP.  No.  34  Tahun  1991  Tentang  Tata  Cara  Permintaan Paten.
Syarat  kebaruan  yang  dianut  Indonesia,  sebagaiman  diatur  dalam  Pasal  3 ayat (2)  UU.  No.  13  Tahun  2016  menyatakan  bahwa  teknologi  dianggap  baru apabila teknologi  tersebut  belum  pernah  diumumkan  di  Indonesia  atau  di  luar negeri  dalam suatu tulisan, uraian lisan, atau melalui peragaan. Sistem kebaruan yang dianut dalam Pasal  3  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2016  adalah Sistem  kebaruan  yang  luas (world wide novelty).
Syarat  kebaruan  luas  ( world  wide  novelty )  yang  dianut  Indonesia  syarat kebaruan    luas    yang    relative    yaitu    suatu    penemuan    tidak    dianggap    telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama enam bulan sebelum tanggal penerimaan:
a. invensi    tersebut    telah    dipertunjukkan    dalam    suatu    pameran internasional  di Indonesia  atau  di  luar  negeri  yang  resmi  atau  diakui sebagai  resmi  atau  dalam suatu pameran nasional Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi.
b. invensi tersebut  telah  digunakan  di  Indonesia  oleh  penemunya  dalam rangka  percobaan    dengan    tujuan    penelitian    dan  pengembangan. Invensi  juga  dianggap telah  diumumkan  apabila  dalam  jangka  waktu 12    bulan    sebelum    penerimaan  ternyata  ada  pihak  lain  yang mengumumkan  dengan  cara  melanggar  kewajiban  untuk  menjaga kerahasiaan invensi tersebut.
Pemeriksaan    untuk    membuktikan    apakah    suatu    invensi    tersebut merupakan langkah  inventif  atau  bukan,  merupakan  suatu  hal  yang  sulit  di dalam    praktik.    Hal  tersebut    dikarenakan    pemeriksaan    suatu    invensi    dibuat atas  dasar  apa  yang  dikenal umum  dalam  bidang  kreasi  tertentu,  serta  apakah menurut  anggapan  sudah  dikenal oleh para ahli di bidang invensi tersebut. Pasal 2    ayat    (2)    UU.    No.    13    Tahun    2016    menyatakan    bahwa    suatu    invensi mengandung  langkah  inventif   apabila   invensi  tersebut  dari   seseorang   yang mempunyai    keahlian    biasa    dalam    bidang    teknik    yang    bersangkutan merupakan  hal yang tidak dapat diduga sebelumnya (non-obviousness).
Penilaian  bahwa  suatu  invensi  merupakan  hal  yang  tidak  dapat  diduga sebelumnya  harus  dilakukan  dengan  memperhatikan  keahlian  yang  ada  pada saat  permohonan    diajukan    atau    yang    telah    ada    pada    saat    diajukan permohonan  pertama dalam  hal  permohonan  diajukan  dengan  hak  prioritas. Hak    prioritas    adalah    hak  pemohon    untuk    mengajukan    permohonan    yang berasal  dari  negara  yang  tergabung dalam Paris  Convention  for  Protection  of Industrial  Property atau Agreement Establishing  the  World  Trade  Organization
untuk    memperoleh    pengakuan    bahwa  tanggal  penerimaan  di  negara  asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga  anggota  salah  satu  dari keputusan  langkah  inventif  diambil  dengan  mengetahui secara  benar  tingkatan teknik  di  bidang  invensi  pada  saat  permohonan  diajukan, sambil  mengamati bagaimana  orang  yang  ahli  dibidangnya  (orang  yang  mempunyai pengetahuan biasa  pada  bidang  invensi  tersebut),  melihat  apakah  orang  yang  ahli  di bidang invensi  tersebut  bisa  atau  tidak  membuktikan  secara  logis  bahwa  invensi  yang diklaim berdasarkan invensi pembanding.
Sebagai    kesimpulan,    apabila    orang    yang    ahli    di    bidang    invensi    yang diklaim  (orang    yang    mempunyai    pengetahuan    biasa    pada    bidang    invensi tersebut)    dapat  membuktikan  secara  logis  maka,  langkah  inventif  pada  invensi yang diklaim tersebut  akan ditolak, dan sebaliknya apabila  ahli di bidang invensi yang  diklaim  tersebut  tidak  bisa    membuktikan    secara    logis    maka,    langkah inventif  pada  invensi  yang  diklaim tersebut diterima.(Imam Sjahputra, 2007)
3) Tolak ukur invensi yang tidak dapat diberikan paten menurut UU No. 13

## Tahun 2016 tentang Paten
Indonesia juga sudah mengeluarkan No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, tetapi aturan  mengenai  invensi  yang  tidak  dapat  diberi  hak  paten  tidak  mengalami perubahan jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya yaitu UU. No. 14 tahun 2001. Mengenai penemuan yang dapat diberikan paten menurut Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2001 menegaskan:
1. Paten  diberikan  untuk  invensi  yang  baru  dan  mengandung  langkah  inventif serta dapat diterapkan kedalam industri;
2. Suatu  invensi  mengandung  langkah  inventif  jika  invensi  tersebut  bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapatdidugasebelumnya;
3. Penilaian  bahwa  suatu  invensi  merupakan  hal  yang  tidak  dapat  diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan itu diajukan dengan hak prioritas.
Paten tidak diberikan untuk invensitentang:
a. Proses  atau  produk  yang  pengumuman  dan  penggunaan  atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan.
b. Metode  pemeriksaan,  perawatan,  pengobatan  dan  pembedahan  yang diterapkan terhadap manusia atau hewan;
c. Teoridanmetode dibidang ilmu pengetahuan dan matematika;
d. Semua  makhluk  hidup,  kecuali  jasad  renik,  proses  biologis  yang  esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan.
Paten sebagaimana dimaksud di atas diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu tersebut tidak diperpanjang.  Adapun  untuk  untuk  paten  sederhana  diberikan  jangka  waktu  10 (sepuluh)  tahun  terhitung  sejak  tanggal  penerimaan  dan  jangka  waktu  tersebut juga dapat diperpanjang.

## 4) Cara Pembatalan Paten
Kepemilikan  terhadap  paten  sebuah  hasil  karya  wajib  melalui  proses panjang.  Bahkan,  ancaman  pencabutan  paten  dapat  diberlakukan  ketika  tidak membayar  biaya  tahunan.Namun  UU  Paten  teranyar  pun  mengatur  penghapusan hak  paten  terhadap  hasil  karya.Setidaknya  terdapat  beberapa  hal  yang  mesti menjadi  perhatian  bagi  kalangan  pemegang  hak  paten.  Sebagaimana  tertuang dalam  Pasal  130  UU  Paten,  setidaknya  paten  dapat  dihapus  sebagian  atau seluruhnya.  Penyebabnya  antara  lain, pertama,  permohonan  penghapusan  dari pemegang  paten  dikabulkan  oleh  menteri.  Kedua,  putusan  pengadilan  yang menghapuskan  paten  dimaksud  telah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap. Ketiga, putusan  penghapusan  paten  yang  diterbitkan  oleh  Komisi  Banding Paten. Keempat,  pemegang  paten  tidak  memenuhi  kewajiban  membayar  biaya tahunan.
Alasan  penghapusan  paten  yang  diajukan  ke  pihak  kementerian  dilakukan berdasarkan permohonan tertulis.Pihak pengaju merupakan pemegang hak paten terhadap  seluruh  atau  sebagian  klaim  kepada  pihak  kementerian.Nah,  bila permohonan  penghapusan  sebagian  klaim,  maka  disesuaikan  dengan  tidak memperluas  ruang  lingkup  klaim.  Terhadap  penghapusan  paten  tak  dapat dilakukan sepanjang penerima lisensi tidak memberikan  persetujuan tertulis yang dilampirkan pada permohonan penghapusan paten.
Keputusan  terhadap  penghapusan  paten  disampaikan  oleh  menteri  secara tertulis kepada pemegang paten, pemegang lisensi atau kuasanya. Hasil keputusan menteri  terhadap  permohonan  penghapusan  paten  dicatat  dan  diumumkan melalui  media  elektronik  maupun   non  elektronik.  Penghapusan  paten  resmi berlaku  sejak  tanggal  ditetapkannya  keputusan  menteri  tersebut.  Penghapusan paten  merujuk  putusan  pengadilan  dilakukan  bila  tidak  mengikuti  aturan  antara lain  invensi  tidak  mencakup  kreasi  estetika,  skema,  aturan  dan  metode  untuk melakukan  kegiatanyang  melibatkan  kegiatan  mental,  permainan  dan  bisnis. Kemudian invensi tidak mencakup  aturan dan metode yang hanya berisi program komputer,  temuan  berupa  penggunaan  baru  untuk  produk  yang  sudah  ada. Kemudian, proses produk, penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundangan, agama, dan ketertiban umum.
Kemudian,  paten  dimaksud  ternyata  sama  dengan  invensi  lain  yang   sudah diberikan  paten  terlebih  dahulu.  Tak  hanya  itu,  pemberian  lisensi  wajib  ternyata tidak  mampu  mencegah  berlangsungnya  pelaksanaan  paten  dalam  bentuk  dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam waktu dua tahun. Tak kalah penting,  ternyata  pemegang  paten  melanggar  ketentuan  dengan  tidak  membuat produk  dan  menggunakan  prosesnya  di  Indonesia.Bahkan  tidak  mentransfer teknologi penyerapan investasi serta penyediaan lapangan pekerjaan.
UU  Paten  pun  menjelaskan  penghapusan  paten  dilakukan  bila  pemegang paten  tidak  memenuhi  kewajibannya  membayar  biaya  tahunan  dalam  jangka waktu  yang  sudah  ditentukan.Menteri,  wajib  memberitahukan  pihak  pemegang paten  dalam  kurun  waktu  30  hari  sebelum  paten  dinyatakan  dihapus.Terhadap paten  yang  dinyatakan  dihapus,  menteri  terkait  wajib  memberitahukan  secara tertulis  melalui  eketronik  maupun  non  elektronik  kepada  pemegang  paten, penerima  lisensi  atau  kuasanya.Selain  itu  penghapusan  paten  tertentu  wajib dicatat  dan  diumumkan.  Pemegang  paten  atau  penerima  lisensi  yang  dinyatakan hapus  tidak  dikenakan  kewajiban  membayar  iuran  tahunan.Selain  itu menghilangkan  pula  segala  akibat  hukum  yang  berkaitan  dengan  paten.“Paten yang telah dihapus tidak dapat dihidupkan kembali, kecuali berdasarkan putusan pengadilan” tutup Pasal 141 UU Paten.

## III. PENUTUP
Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat  diterapkan  dalam  industri.  Sementara  paten  sederhana  diberikan  untuk setiap  invensi  baru,  pengembangan  dari  produk  atau  proses  yang  telah  ada,  dan dapat  diterapkan  dalam  industri.  Paten  sederhana  diberikan  untuk  invensi  yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk,  konfigurasi,  konstruksi,  atau  komponennya  yang  mencakup  alat,  barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk  invensi  yang  berupa  proses  atau  metode  yang  baru.  Maksimum perlindungan  paten  sederhana  lebih  pendek  daripada  maksimum  perlindungan paten.  Perlindungan  untuk  paten  sederhana  sesuai  dengan Pasal  23  ayat  (1)  UU Paten adalah  selama  10  tahun  terhitung  sejak  tanggal  penerimaan,  sedangkan paten  sesuai Pasal  22  ayat  (1)  UU  Paten diberikan  untuk  jangka  waktu  20  tahun sejak  tanggal  penerimaan.  Klaim  paten  sederhana  dibatasi  dengan  satu  klaim mandiri, sedangkan paten jumlah klaimnya tidak dibatasi. Progres teknologi dalam paten sederhana lebih simpel daripada progres teknologi dalam paten.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-buku
Rachmadi  Usman.  2003. Hukum  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  Perlindungan  dan Dimensi Hukumnya di Indonesia . Alumni, Bandung. Oentoeng  Soerapati.  1999. Hukum  Kekayaan  Intelektual  dan  Alih  Teknologi .  Satya Wacana, Salatiga
Shidarta.  2009. Misnomer  dalam  Nomenklatur  dan  Penalaran  Positivisme  Hukum. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
John Locke. 1997. Summa Theologiae dalam Sonny Keraf, Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi . Kanisius, Yogyakarta. Marshall  Leaffer.  2007. Understanding  Copyright  Law .  Oxford  Legal  Publisher, Kanada.
Mahadi. 1981. Hak Milik dalam sistem Hukum Perdata Nasional . BPHN, Jakarta. Titik  Triwulan  Tutik.  2008. Hukum  Perdata  dalam  Sistem  Hukum  Nasional. Kencana, Jakarta.

## A. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten Undang-Undang No. 13 tahun 2016 tentang Paten

## B. Sumber Lain
Monika Suhayati., Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam  Undang-Undang  Nomor  :  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta .  Jurnal Ilmiah  Hukum  Negara  Hukum  (Membangun  Hukum  Untuk  Keadilan  dan Kesejahteraan)  Volume  5  Nomor  :  2  Nopember  2014  .  Pusat  Kajian, Pengolahan  Data  dan  Informasi  (P3DI)  Sekretariat  Jenderal  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM
1. Naskah  bersifat  orisinil,  baik  berupa  hasil  riset  atau  tinjauan  atas  suatu permasalahan  hukum  yang  berkembang  di  masyarakat  (artikel  lepas), dimungkinkan  juga  tulisan  lain  yang  dipandang  memberikan  kontribusi  bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ;
BAB  I.  PENDAHULUAN (Latar  Belakang  dan  Rumusan  Masalah) BAB  II. PEMBAHASAN (Kerangka  Teori  dan  Analisis),  dan BAB  III.  PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah  bahasa  yang  baik  dan  benar,tulisan  menggunakan  bahasa  indonesia disertai  abstrak  dalam  bahasa  inggris  (200  kata) dan  Kata  kunci, ketentuan  ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya dengan format footnote. Sumber kutipan  harus  memuat  nama  pengarang,  tahun  penerbitan,  judul  buku,  nama penerbit,  kota  penerbit,  dan  halaman.  Contoh  :  Bagir  Manan.  1994. Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1994, hlm. 19. Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah  harus  disertai  dengan  daftar  pustaka  atau  referensi  ,terutama  yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh:  Bagir Manan. 1994. Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
6. Panjang  tulisan  antara  15-25  halaman,  font  cambria  dengan  1,15  spasi.  Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah  disertai  nama  lengkap  penulis,  alamat  e-mail  dan  lembaga  tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.