## PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Hariati 1 , Ikhsan 2 , Dwi Sepriono Nur 3
1 Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Unmul
2,3, Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Unmul Alamat Korespondensi : hariatiunex@gmail.com
Abstract: In  the  era  of  regional  autonomy,  the  development  of  micro,  small  and medium  enterprises  is  one  of  the  fields  of  government  which  is  the  mandatory authority  that  is  handed  over  to  the  district/city  governments.  Then  the  local government  has  free  to  explore  and  develop  the  potential  of  micro,  small  and medium enterprises in accordance with the capabilities of each region. The efforts of  industry,  trade,  cooperative  and  micro,  small  and  medium  enterprises  in  the form  of  growth  in  the  business  climate,  growth  of  new  business  units,  and  the development of micro, small and medium enterprises have been carried out well by carrying out seven aspects of service ranging from production, marketing, capital, human  resource  development,  institutional  to  information  technology.  Howover, there  is  still  a  need  for  another  form  of  strategy  that  will  strongly  support  all  of these efforts, namely by forming a learning site that will be dedicated to fostering business actors in a sustainable and systematic manner.
Keywords: micro, small and medium enterprises, development, businessmen.
Abstrak: Di  era  otonomi  daerah,  pembangunan  UMKM  merupakan  salah  satu bidang  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  wajib  yang  diserahkan  kepada Kabupaten/Kota.  Maka  pemerintah  daerah  mempunyai  keleluasaan  dalam menggali dan mengembangkan potensi UMKM sesuai dengan kemampuan masing- masing  daerah. Upaya  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan,  Koperasi  dan  UKM Provinsi  Kalimantan  Timur  dalam  pengembangan  UMKM  berwujud  pada pertumbuhan  iklim  usaha,  pertumbuhan  unit-unit  usaha  baru  dan  pembinaan UMKM  telah  dilaksanakan  secara  baik  dengan  melakukan  tujuh  aspek  pelayanan mulai  dari  produksi,  pemasaran,  permodalan,  pengembangan  SDM,  kelembagaan hingga  informasi  teknologi.  Namun  demikian,  masih  diperlukan  satu  bentuk strategi lain yang akan sangat mendukung kesemua upaya tersebut yaitu dengan membentuk  pusat  pengkajian,  analisis  dan  permodelan  pusat  pembelajaran (learning site) yang akan diperuntukkan bagi pembinaan para pelaku usaha secara berkelanjutan dan sistematis.
Kata Kunci : UMKM, pengembangan, pelaku usaha.

## Pendahuluan
Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah    (UMKM)  merupakan  kegiatan  usaha yang mampu memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi secara  luas  kepada  masyarakat  dan  sekaligus  dapat  berperan  dalam  proses pemerataan  dan  peningkatan  pendapatan  masyarakat,  pendorong  pertumbuhan ekonomi,  dan  berperan  dalam  mewujudkan  stabilitas  nasional.  Selain  itu,  UMKM adalah  salah  satu  pilar  utama  ekonomi  nasional  yang  harus  memperoleh penempatan  utama,  dukungan,  perlindungan  dan  pengembangan  yang  seluas- luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada  kelompok usaha ekonomi rakyat,  tanpa  mengabaikan  peranan  Usaha  Besar  dan  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN).
Undang-undang  No.20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  Menengah menyatakan  bahwa  UMKM  merupakan  kegiatan  usaha  yang  mampu  memperluas lapangan  pekerjaan  dan  memberikan  pelayanan  ekonomi  secara  luas  kepada masyarakat  dan  dapat  berperan  dalam  proses  pemerataan  dan  peningkatan pendapatan  masyarakat,  guna  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan  berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.
Sejak terjadinya krisis moneter tahun 1997 sektor UMKM merupakan sektor yang  tangguh  dan  berdaya  tahan  prima  terhadap  terpaan  badai  krisis,  karena UMKM memiliki tingkat adaptasi yang tinggi sehingga ketika terjadi perubahan akan cepat  menyesuaikan  diri.  Di  Indonesia,  UMKM  menjadi  sangat  penting  sebagai sumber  pertumbuhan  kesempatan  kerja  atau  pendapatan.  Fakta  ini  menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang diciptakan oleh kelompok usaha tersebut jauh lebih banyak  dibandingkan  tenaga  kerja  yang  bisa  diserap  oleh  usaha  besar.  Karena  itu UMKM  sangat  diharapkan  untuk  bisa  terus  berperan  optimal  dalam  upaya menanggulangi  penggangguran  yang  jumlahnya  cenderung  meningkat  setiap tahunnya. Dengan banyak menyerap tenaga kerja, berarti UMKM juga mempunyai peran strategis dalam upaya pemerintah memerangi kemiskinan dalam negeri.
Pemerintah kemudian menyadari akan  pentingnya pengembangan kegiatan UMKM  yang  dianggap  sebagai  salah  satu  alternatif  penting  yang  mampu mengurangi beban berat yang dihadapi perekonomian nasional dan daerah.  Sebab UMKM  merupakan  langkah  awal  dari  perwujudan  kewirausahaan  yang  terbentuk dan merupakan salah satu kegiatan usaha dominan yang dimiliki bangsa Indonesia. Selain  itu,  pengembangan  kegiatan  UMKM  relatif  tidak  memerlukan  modal  yang besar dan dalam periode krisis selama ini UMKM relatif bertahan.
Sejalan  dengan  otonomi  daerah,  pembangunan  UMKM  merupakan  salah satu bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan wajib yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota.  Oleh  karena  itu,  konsekuensinya  pemerintah  daerah  mempunyai keleluasaan  dalam  menggali  dan  mengembangkan  potensi  UMKM  sesuai  dengan kemampuan  masing-masing  daerah.  Para  pengusaha  UMKM  dengan  berbagai keterbatasannya  perlu  difasilitasi,  digerakkan  dan  dimotivasi  sehingga  semakin berkembang naluri kewirausahaannya dengan upaya-upaya terpadu dan terencana. Wirausaha dapat mendayagunakan segala sumberdaya yang dimiliki, dengan proses yang  kreatif  dan  inovatif,  menjadikan  UMKM  siap  menghadapi  tantangan  krisis global.
Masalah  yang  sering  dirasakan  langsung  oleh  pelaku  UMKM  secara  umum maupun  di  Provinsi  Kalimantan  Timur  secara  khusus  saat  ini  adalah  mulai  dari minimnya  modal  usaha,  tidak  mengertinya  pelaku  UMKM  terhadap  manajemen usaha,  sertifikasi  produk  sampai  pada  bagaimana  cara  memasarkan  secara  efektif hasil  produk  dari  UMKM.  Bagi  UMKM,  permodalan  menjadi  masalah  utama  yang dirasa cukup penting diatasi melalui kredit dalam rangka meningkatkan kebutuhan untuk pembiayaan modal kerja usahanya, yang diperlukan guna menjalankan usaha dan meningkatkan  akumulasi  penumpukan modal kerja. Untuk mengatasi  masalah tersebut pemerintah meluncurkan program pembiayaan bagi UMKM dan Koperasi, yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Dinas  Perindustrian,  Perdagangan,  Koperasi  dan  UKM  Provinsi  Kalimantan Timur  merupakan  instansi  paling  berwenang  yang  memiliki  peran  untuk  selalu memberdayakan  UMKM  menjadi  harapan  bagi  pelaku  UMKM,  karena  hasil  dari peranan tersebut bisa meningkatkan taraf hidup pelaku UMKM di Kota Samarinda. Berdasarkan  data  dari  Disperindagkop  dan  UKM  Provinsi  Kalimantan  Timur, perkembangan  usaha  mikro  di  Provinsi  Kalimantan  Timur  hingga  akhir  tahun  2013 tampak pada tabel 1 berikut ini:
Tabel 1. Perkembangan Usaha Mikro di Provinsi Kalimantan Timur Tahun Industri (Unit) Perdagangan (Unit) Jasa (Unit) Jumlah (Unit) Omset (Juta Rupiah) 2009 3.825 7.777 2.544 14.146 20.603,79 2010 4.820 9.410 3.699 17.929 46.000,00 2011 5.065 9.560 3.743 18.368 46.637,00 2012 5.645 10.707 4.172 20.524 52.233,00 2013 9.720 18.443 7.176 35.339 89.935,00
Sumber : Diolah dari Disperindagkop dan UKM Provinsi Kaltim, 2016.
Data  tersebut  menunjukkan  bahwa  perkembangan  usaha  mikro  di  Provinsi Kalimantan  Timur  senantiasa  meningkat,  baik  untuk  sektor  industri,  perdagangan maupun  jasa,  baik  jumlahnya  maupun  omsetnya.  Berikutnya  tersaji  data perkembangan usaha kecil di Provinsi Kalimantan Timur:
Tabel 2.
Perkembangan Usaha Kecil di Provinsi Kalimantan Timur Tahun Industri (Unit) Perdagangan (Unit) Jasa (Unit) Jumlah (Unit) Tenaga Kerja (orang) Omset (Juta Rupiah) 2009 304.102 36.231 26.075 366.408 737.592 10.222,64 2010 308.393 39.921 29.099 377.413 759.648 93.373,00 2011 310.995 45.028 31.863 388.886 782.741 95.327,00 2012 323.434 46.829 33.138 406.006 814.051 99.140,00 2013 326.211 49.185 33.69 409.086 820.238 99.893,00
Sumber : Diolah dari Disperindagkop dan UKM Provinsi Kaltim, 2016.
Data  tersebut  juga  menunjukkan  bahwa  perkembangan  usaha  kecil  di Provinsi  Kalimantan  Timur  senantiasa  meningkat,  baik  untuk  sektor  industri, perdagangan  maupun  jasa,  baik  jumlah  unit  usahanya,  jumlah  tenaga  kerjanya maupun  omsetnya.  Berikutnya  tersaji  data  perkembangan  usaha  menengah  di Provinsi Kalimantan Timur:
Tabel 3. Perkembangan Usaha Menengah di Provinsi Kalimantan Timur Tahun Industri (Unit) Perdagangan (Unit) Jasa (Unit) Jumlah (Unit) Tenaga Kerja (orang) Omset (Juta Rupiah) 2009 109 426 282 817 14.103 2.308.693 2010 112 433 288 833 14.167 2.656.127 2011 125 440 294 859 14.609 2.754.002 2012 131 466 311 908 14.857 2.987.300 2013 133 473 315 921 15.069 3.030.018
Sumber : Diolah dari Disperindagkop dan UKM Provinsi Kaltim, 2016.
Data tersebut juga menunjukkan bahwa perkembangan usaha menengah di Provinsi  Kalimantan  Timur  senantiasa  meningkat,  baik  untuk  sektor  industri, perdagangan  maupun  jasa,  baik  jumlah  unit  usahanya,  jumlah  tenaga  kerjanya maupun omsetnya.
Dari  perkembangan  seluruh  jumlah  unit  UMKM  mulai  dari  mikro  hingga menengah,  sektor  dagang  menjadi  sektor  terbesar  pada  UMKM  yang  terdapat  di Provinsi  Kalimantan  Timur  maka  tidak  diragukan  lagi  peranannya  yang  dapat meningkatkan  pendapatan  pada  masyarakat  khususnya  masyarakat  kelompok rendah  dan  telah  banyak  menyerap  tenaga  kerja  bahkan  telah  memberikan  andil terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur.
Dengan  jumlah  yang  sangat  besar  serta  dari  berbagai  sektor  maka dibutuhkan  peran  serta  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dunia  usaha,  dan masyarakat  secara  menyeluruh,  sinergis,  dan  berkesinambungan,  guna meningkatkan  kemampuan  dan  peran  serta  kelembagaan  UMKM  dalam meningkatkan  perekonomian  daerah  hingga  nasional  melalui  dinas,  badan,  dan kantor .
Walaupun  tren  perkembangan  UMKM  di  Provinsi  Kalimantan  Timur senantiasa  meningkat,  namun  berdasarkan  observasi  awal  diketahui  bahwa  peran Dinas  Koperasi  dan  UMKM  dalam  memberdayakan  UMKM  belum  berjalan sepenuhnya  sesuai  dengan  program  pemberdayaan  yang  sudah  dilakukan  sesuai dengan  peraturan  yang  ada,  karena  masih  ada  permasalahan-permasalahan  yang diantaranya  adalah  banyaknya  pelaku  UMKM  yang  belum  memiliki  ijin  (legalitas) Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (IUMK)  dan  minimnya  sosialisasi  dari  Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur tentang program pemerintah khususnya Kementerian UMKM dan Koperasi tentang fasilitas bantuan  modal  usaha.  Penelitian  inipun  bermaksud  menganalisis  peran  Dinas Koperasi dan UMKM dalam pengembangan UMKM di Provinsi Kalimantan Timur.

## Kerangka Teori
Pendekatan  pembangunan  yang  berpusat  pada  rakyat  sangat  relevan  bagi paradigma kebijakan desentralisasi dalam penanganan masalah sosial. Pendekatan ini  menyadari  tentang  betapa  pentingnya  kapasitas  masyarakat  untuk meningkatkan  kemandirian  dan  kekuatan  internal  melalui  kesanggupan  untuk melakukan kontrol internal atas sumberdaya materi dan non material.
Korten  dalam  Hikmat  (2001:16)  menyatakan  bahwa  ada  tiga  dasar  untuk perubahan stuktural dan normatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat.
1. Memusatkan  pemikiran  dan  tindakan  kebijakan  pemerintah  pada  penciptaan keadaan-keadaan  yang  mendorong  dan  mendukung  usaha  rakyat  untuk memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  mereka  sendiri,  dan  untuk  memecahkan masalah-masalah mereka sendiri di tingkat individual, keluarga dan komunitas.
2. Mengembangkan  struktur-struktur  dan  proses  organisasi-organisasi  yang berfungsi menurut kaidah-kaidah sistem swaorganisasi.
3. Mengembangkan  sistem-sistem  produksi-konsumsi  yang  diorganisasi  secara teritorial  yang  berlandaskan  pada  kaidah-kaidah  pemilikan  dan  pengendalian lokal.
Usaha Mikro Kecil dan menengah atau yang lebih dikenal UMKM adalah jenis usaha  yang  paling  mendominasi  dalam  struktur  perekonomian  di  masyarakat. UMKM tumbuh subur dan berkembang  di tengah  perekonomian masyarakat  saat ini  yang  meliputi  jenis  usaha  perdagangan,  pertanian,  perikanan  dan  usaha  jasa lainnya.
Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  adalah  jenis  usaha  yang  paling banyak  jumlahnya  di  Indonesia.  Tambunan  (2009:10)  menyatakan  bahwa  definisi dan konsep UMKM berbeda menurut setiap negara. Oleh karena itu,  memang sulit membandingkan  pentingnya  atau  peran  UMKM  antar  negara.  Tidak  ada kesepakatan umum dalam membedakan sebuah usaha mikro dan usaha kecil  atau sebuah  usaha  kecil  dari  sebuah  usaha  menengah,  dan  usaha  besar.  Bahkan  di banyak negara, definisi UMKM berbeda antar sektor, misalnya di Thailand, India dan Cina, atau  bahkan berbeda antar lembaga atau departemen pemerintah, misalnya; Indonesia dan Pakistan.
Nurhayati  (2011:102)  menyebutkan  definisi  UMKM  memiliki  beragam  variasi yang sesuai menurut karakteristik masing-masing negara yaitu :
1. World  Bank :  UKM  adalah  usaha  dengan  jumlah  tenaga  kerja  ±  30  orang, pendapatan per tahun US$ 3 juta dan jumlah aset tidak melebihi US$ 3 juta.
2. Di  Amerika  :  UKM  adalah  industri  yang  tidak  dominan  di  sektornya  dan mempunyai pekerja kurang dari 500 orang.
3. Di  Eropa  :  UKM  adalah  usaha  dengan  jumlah  tenaga  kerja  10-40  orang  dan pendapatan per tahun 1-2 juta Euro, atau jika kurang dari 10 orang, dikategorikan usaha rumah tangga.
4. Di  Jepang  :  UKM  adalah  industri  yang  bergerak  di  bidang manufacturing dan retail/ service dengan jumlah tenaga kerja 54-300 orang dan modal ¥ 50 juta-300 juta.
5. Di  Korea  Selatan  :  UKM  adalah  usaha  dengan  jumlah  tenaga  kerja  ≤  300  orang dan aset ≤ US$ 60 juta.
6. Di beberapa Asia Tenggara : UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja 10-15 orang  (Thailand),  atau  5  -10  orang  (Malaysia),  atau  10-99  orang  (Singapura), dengan modal ± US$ 6 juta.
Pada  dasarnya  definisi  UMKM  menurut  Undang-undang  Nomor  20  Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, didefinisikan sebagai berikut :
1. Usaha  mikro  adalah  usaha  produktif  milik  orang  perorangan  dan/atau  badan usaha  perorangan  yang  memenuhi  kriteria  Usaha  Mikro  sebagaimana  diatur dalam Undang-undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh  orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar  yang  memenuhi  kriteria  Usaha  Kecil  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-undang ini.
3. Usaha  Menengah  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian
baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  Usaha  Kecil  atau  Usaha  Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
Kriteria UMKM berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tampak pada tabel 4 sebagai berikut :
Tabel 4. Kriteria UMKM No URAIAN KRITERIA ASSET OMZET 1 USAHA MIKRO Maks. 50 Juta Maks. 300 Juta 2 USAHA KECIL > 50 Juta - 500 Juta > 300 Juta - 2,5 Miliar 3 USAHA MENENGAH > 500 Juta - 10 Miliar > 2,5 Miliar - 50 Miliar
Sumber : Diolah dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008.
Dapat disimpulkan bahwa karakteristik utama UMKM adalah kemampuannya mengembangkan  proses  bisnis  yang  fleksibel,  berdiri  sendiri    yang  dilakukan  oleh orang  perorangan  atau  badan    usaha  dengan  menanggung  biaya  yang  relatif rendah.

## Metode Penelitian
Pengembangan  UMKM dalam  penelitian  ini  dikaji  melalui  fokus pertumbuhan  iklim  usaha,  pertumbuhan  unit-unit  usaha  baru,  dan  pembinaan UMKM.  UMKM  yang  menjadi  obyek  penelitian  adalah  seluruh  UMKM  yang  ada  di Provinsi  Kalimantan  Timur  sesuai  data  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan,  Koperasi dan  UKM  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Sumber  data  primer  adalah  informan penelitian dari pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan  Timur.  Teknik  pengumpulan  data  primer  dilakukan  dengan  wawancara terhadap  informan  sedangkan  studi  dokumen  dilakukan  untuk  memperoleh  data sekunder  yang  relevan.  Data  yang  terkumpul  dianalisis  dengan  menggunakan  alat analisis  model  interaktif  yang  dikemukakan  oleh  Milles,  Huberman  dan  Saldana (2014:31-33).

## Hasil dan Pembahasan
Mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 3, Usaha Mikro, Kecil  dan  Menengah  bertujuan  untuk  menumbuh-kembangkan  usahanya  dalam rangka membangung perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.  Maka  peran  UMKM  memiliki  posisi  yang  strategis  dan  penting. Disamping  itu,  secara  konseptual  pemberdayaan  UMKM  dapat  dilakukan  dengan mengoptimalisasi  sistem  pemberdayaan  para  pelaku  dunia  usaha  UMKM  secara mandiri.  Keberhasilan  pemberdayaan  tersebut  sangat  bergantung  pada  tingkat partisipasi  para  pelaku  usaha  maupun stakeholder lain  yang  turut  berperan  dalam sistem permodalan, pengembangan alih teknologi dan pemasaran. Pengembangan UMKM  tersebut  harus  sesuai  dengan  potensi  yang  dimiliki  daerah  yang bersangkutan,  dalam  hal  ini  terutama  permasalahan  ketersediaannya  bahan  baku dan  tenaga  kerja  yang  handal  terlatih,  sedangkan  pemerintah  dapat  mengambil peran dalam pengenalan dan penyedian pasar yang lebih luas melalui pelaksanaan
pameran  hasil  produksi  UMKM  maupun  penarikan  investor  dengan  memberikan stabilitas  kondisi  pasar  dan  alur  distribusi  hasil  produksi.  Dengan  melibatkan  para pelaku usaha untuk lebih  partisipatif maka terbangun sebuah sistem yang bersifat bottom-up dan tidak lagi mengandalkan pendampingan dari pemerintah atau secara top-down.
Terkait  dengan  pertumbuhan  iklim  usaha,  strategi  yang  diterapkan  oleh Dinas  Perindustrian,  Perdagangan,  Koperasi  dan  UKM  Provinsi  Kalimantan  Timur yaitu dengan melakukan beberapa pendekatan sebagai berikut :
1. Enabling, yaitu  menciptakan  suasana  atau  iklim  yang  memungkinkan  potensi masyarakat  dapat  berkembang.  Titik  tolak  pengukurannya  adalah  pengenalan bahwa  setiap  masyarakat  mempunyai  potensi  yang  dapat  dikembangkan. Potensi  inilah  yang  kemudian  dikembangkan  dan  dijadikan  motivasi  dan pendorong  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  jiwa  wirausaha  sebagai langkah perbaikan struktur ekonomi masyarakat.
2. Empowering, dimana potensi yang dimiliki tersebut diperkuat dengan daya yang dimiliki oleh masyarakat. Penciptaan iklim atau suasana usaha yang positif akan mendorong  terciptanya  masukan (input) serta  pembukaan  akses  dalam berbagai  peluang (opportunities) yang  ada.  Dalam  rangka  pemberdayaan  ini target  pokok  adalah  meningkatnya  taraf  pendidikan  dan  keahlian  dalam mengembangkan  usaha  termasuk  di  dalamnya  pengembangan  prasarana  fisik seperti  perbaikan  jalan,  listrik,  alih  teknologi  pengolahan  serta  keahlian individual  para  pelaku  usaha.  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan,  Koperasi  dan UKM  Provinsi  Kalimantan  Timur  dalam  hal  ini  harus  mampu  menyediakan wadah-wadah  pembelajaran  peningkatan skill dan  pengetahuan  serta  keahlian para  pelaku  usaha  sehingga  mampu  menghasilkan  produk  yang  berdaya  saing tinggi.
3. Protecting, dimana diperlukan pula adanya perlindungan terhadap pelaku usaha dengan  arti  memberdayakan  dan  melindungi  kelangsungan  usaha  tersebut. Dalam  proses  pemberdayaan  tersebut  harus  dicegah  kondisi  yang  lemah semakin  lemah  karena  kekurangberdayaan  dalam  menghadapi  yang  kuat. Pemberdayaan  tersebut  mengacu  pada  artian  tidak  menjadikan  masyarakat pelaku  usaha  menjadi  ketergantungan  dengan  program  pemberian  ( charity) namun  mengarahkan  para  pelaku  usaha  untuk  mempunyai  daya  adaptasi  yang tinggi  terhadap  perkembangan  jaman  dan  persaingan  bisnis  dengan  pelaku bisnis  yang  berbasis  korporat. Protecting dilakukan  dengan  menjalin  kerjasama dengan  bank-bank  konvensional  dalam  hal  pemberian  kredit  pinjaman  modal usaha  yang  berbungan  rendah  serta  peningkatan  kemampuan  teknologi pengolahan  dalam  hal  produksi  barang.  Langkah  selanjutnya  adalah mengembangkan  jaringan  usaha  dimana  para  pelaku  usaha  tidak  hanya berinteraksi dengan sesama pelaku usaha di daerah saja namun didorong untuk dapat berinteraksi dengan para pelaku usaha dari daerah lain. Hal ini juga dapat dicapai  dari  pelaksanaan  gelaran  pameran  dan  sebagainya,  sehingga  dengan terjalinnya  sebuah  jaringan  usaha  yang  lebih  luas  diharapkan  dapat  membuka wawasan para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya sendiri.
Pertumbuhan  iklim  usaha  memang  sangat  erat  hubungannya  dengan perizinan  bagi  pelaku  UMKM  untuk  memudahkan  dalam  mengakes  kredit  untuk pembiayaan  UMKM  dan  kepastian  hukum  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya. Salah satunya dengan menerbitkan IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) yang diharapkan dapat  membantu  UMKM  yang  mengakses  kredit.  Dengan  adanya  pemberian fasilitas  kredit  diharapkan  pemerintah  dalam  meningkatkan  pertumbuhan  iklim usaha  menjadi  lebih  baik  dan  berdampak  pada  peningkatan  dan  perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat, dengan  kata lain iklim yang  kondusif menyebabkan tingkat  kepercayaan  masyarakat  untuk  berusaha  di  Kalimantan  Timur  akan meningkat.  Dengan  adanya  kegiatan  tersebut  akan  memicu  pertambahan  UMKM, kenaikan  tersebut  secara  langsung  akan  memicu  pertumbuhan  ekonomi  dan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat.
Pada  sisi  lain,  kemampuan  adaptasi  usaha  dan  keberlangsungan  hidup UMKM  juga  dapat  tercapai  dengan  peningkatan  daur  hidup  produk  usaha  yang dihasilkan,  kemampuan  memobilisasi  modal,  memanfaatkan  sumberdaya  alam, menciptakan  pasar  dan  mempertahankan  bisnis  yang  ada.  Kombinasi  dari kemampuan  tersebut  akan  mampu  meningkatkan  kapasitas  produksi  untuk memanfaatkan  kesempatan  menjadi  kegiatan  yang  menguntungkan  sehingga orientasi  dan  motivasi  pelaku  usaha  dapat  terus  dirangsang  menuju  pelaku  usaha yang mandiri.
Kemudian  terkait  dengan  pertumbuhan  unit-unit  usaha  baru,  diketahui bahwa  pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Kalimantan  Timur  mengalami perkembangan  dan  pertumbuhan  yang  signifikan,  perkembangan  tersebut  tidak terlepas dari perkembangan serta peningkatan jumlah unit usaha di semua sektor, baik  dari  jumlah  maupun  jenis  usaha  yang  dilakukan  oleh  pelaku  UKM  yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Kalimantan Timur. Hal ini  memberikan  sinyal  dan  tren positif  bagi  perkembangan  ekonomi  daerah  serta memberikan dampak langsung bagi perkembangan Provinsi Kalimantan Timur. Hingga  tahun  2016  menurut  data  dari  Bidang  Pemberdayaan  UKM  Dinas Perindustrian,  Perdagangan,  Koperasi  dan  UKM  Provinsi  Kalimantan  Timur mencatat  pertumbuhan  UKM  setiap  tahun  meningkat,  baik  dari  jumlah  maupun jenis usaha yang oleh pelaku UKM di Provinsi Kalimantan Timur.
Kepala  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan,  Koperasi  dan  UKM  Provinsi Kalimantan  Timur  terus  eksis  mendorong  pertumbuhan  perekonomian  melalui UMKM, sehingga jumlahnya terus mengalami peningkatan dari 446.454 unit tahun 2015  naik  menjadi  553.097  unit  tahun  2016,  dengan  kutipan  wawancara  sebagai berikut:  “jumlah  usaha  mikro   dari  266.524  tahun  2015  naik  menjadi  270.469  unit tahun 2016. Kemudian usaha kecil dari 179.158 unit tahun 2015 naik menjadi 281.840 unit  tahun  2016.  Sedangkan  untuk  usaha  menengah  dari  772  unit  tahun  2015  naik menjadi 788 unit tahun 2016, sehingga jumlah keseluruhan dari 446.464 tahun 2015 naik menjadi 663.097 unit tahun 2016”.
Kepala  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan,  Koperasi  dan  UKM  Provinsi Kalimantan  Timur  juga  menambahkan  bahwa:  “Sektor usaha  kecil  mikro  dan menengah  (UMKM)  sebagai  salah  satu  penggerak  ekonomi  memiliki  peran  yang sangat  penting  dalam  pembangunan  daerah,  khususnya  untuk  membuka
kesempatan  berusaha  dan  bekerja  hingga  mampu  meningkatkan  kesejahtreraan masyarakat”.
Terkait  dengan pembinaan  UMKM, Kepala  Dinas  Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur mengemukakan bahwa: “Kenaikan  jumlah  UMKM (yang  telah  disampaikan  sebelumnya)  tentu   tidak terlepas  dari  usaha  Disperindagkop  dan  UKM  dalam pembinaan  berbagai  aspek peningkatan  sumberdaya  manusia  para  pelaku  UMKM,  baik  melalui   berbagai pelatihan  maupun  seminar  dan  sosialisasi.  Selain  itu,  kita  juga  melakukan pembinaan-pembinaan  kegiatan  kelembagaan,  seperti  mempermudah  pemberian perijinan,  memberikan  dukungan  dengan  sertifikat  halal.  Kemudian  aspek kemudahan dalam memperoleh permodalan dengan bunga rendah seperti KUR dari Kementerian Koperasi maupun dari perbankan".
Pengembangan dan efektifitas program UMKM di Provinsi Kalimantan Timur memang  harus  dibangun  secara  partisipatif  dan  diperkaya  dengan  adanya  pusat pengkajian, analisis dan permodelan pusat pembelajaran ( learning site) kepada para pelaku  usaha  yang  dilakukan  secara  berkelanjutan  dan  sistematis.  Hal  ini  dapat menjadi  alternatif  dalam  mengatasi  kekurangannya  jumlah  tenaga  pendamping profesional dan kondisi geografis wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang berbeda- beda.
Untuk  mencapai  efektifitas  yang  lebih  baik  dalam  upaya  pengembangan UMKM  di  Provinsi  Kalimantan  Timur,  maka  langkah-langkah  lain  yang  dapat dilakukan  adalah  meningkatkan  kualitas  SDM  dan  jiwa  kewirausahaan  melalui learning  site .  Kemudian  memperkuat  dan  meningkatkan  akses  dan  transfer teknologi  bagi  UMKM  dan  pengembangan  UMKM  agar  semakin  inovatif,  para pelaku  usaha  tidak  terbatas  lagi  oleh  penggunaan  tekonologi  yang  tradisional namun juga dapat dilakukan secara modern dan meningkatkan hasil produksi serta menekan  biaya  yang  dibutuhkan.  Lalu  selanjutnya  adalah  dengan  memfasilitasi UMKM berkaitan dengan akses informasi dan promosi dengan pangsa pasar dalam dan  luar  negeri.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memperluas  akses  pasar  yang  dapat dijangkau  oleh  para  pelaku  usaha  sehingga  tidak  hanya  berpatokan  pada  pasar domestik  daerah  saja,  namun  dapat  merambah  pada  pasar  nasional  bahkan internasional,  terutama  untuk  produk-produk  unggulan  daerah  yang  tentunya memiliki  potensi  yang  tinggi  untuk  dikembangkan  atau  memiliki  wilayah  distribusi yang lebih luas.
Berkenaan  dengan  hal  itu,  Kepala  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan, Koperasi  dan  UKM  Provinsi  Kalimantan  Timur  menambahkan  bahwa:  “Dari  segi produksi,  Disperindagkop  selalu  mensosialisasikan  terkait  dengan  perbaikan- perbaikan  di  dalam   peningkatan  kualitas  produksi  maupun  menggali  potensi produk  unik  yang  bisa  dipasarkan.  Begitu  juga  aspek  pemarasan,  Disperindag juga selalu  mendorong  para  pelaku  UMKM  untuk  kegiatan  pemasaran,  termasuk juga  kerjasama  dengan  ritel,  sehingga  produk-produk  yang  dihasilkan  UMKM  bisa dipasarkan  disana.  Termasuk  kerjasama  dengan  pengusaha  hotel  termasuk  jasa travel yang bisa menyajikan produk UMKM, termasuk pemasaran secara online yang merupakan kerjasama dengan PT. Telkom”.
Lebih  lanjut  Kepala  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan,  Koperasi  dan  UKM Provinsi  Kalimantan  Timur  menyatakan:  “Intinya  tujuh  aspek  pelayanan  sudah  kita lakukan  dalam  upaya  peningkatan  UMKM,  mulai  dari  produksi,  pemasaran, permodalan,  pengembangan  SDM dan  kelembagaan  dengan  informasi  teknologi. Kerjasama  semua  itu  terus  kita  lakukan,  sehingga  dampaknya  jumlah  UMKM  di Kaltim semakin meningkat dari tahun ke tahun," jelasnya.

## Kesimpulan dan Rekomendasi
Upaya  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan,  Koperasi  dan  UKM  Provinsi Kalimantan Timur dalam pengembangan UMKM berwujud pada pertumbuhan iklim usaha, pertumbuhan unit-unit usaha baru dan pembinaan UMKM telah dilaksanakan secara  baik  dengan  melakukan  tujuh  aspek  pelayanan  mulai  dari  produksi, pemasaran,  permodalan,  pengembangan  SDM,  kelembagaan  hingga  informasi teknologi.  Namun  demikian,  masih  diperlukan  satu  bentuk  strategi  lain  yang  akan sangat  mendukung  kesemua  upaya  tersebut  yaitu  dengan  membentuk  pusat pengkajian,  analisis  dan  permodelan  pusat  pembelajaran  ( learning  site) yang  akan diperuntukkan  bagi  pembinaan  para  pelaku  usaha  secara  berkelanjutan  dan sistematis.
Peneliti  merekomendasikan  beberapa  saran,  diantaranya  1)  Adanya sosialisasi  dan  penyuluhan  kepada  para  agen  UMKM  kepada  masyarakat  untuk membuka pangsa pasar yang lebih luas serta menarik minat para masyarakat untuk menjadi pelaku usaha, 2) Temu kemitraan perlu diselenggarakan lebih sering antara pelaku  UMKM  dan  perbankan  agar  makin  banyak  pelaku  UMKM  yang  dapat mengakses  kegiatan  tersebut  guna  meningkatkan  kapasitas  maupun  kuantitas pelaku  UMKM  itu  sendiri, 3)  Adanya  penyelenggaraan  gelaran  pameran  hasil produksi  pelaku  UMKM  serta  studi  banding  ke  daerah  lain  dalam  rangka meningkatkan  tingkat  pengetahuan  dan  mensosialisasikan  hasil  produksi  sektor UMKM.

## Daftar Pustaka
Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah. Jakarta. Hikmat,  R.  Harry.  2001. Strategi  Pemberdayaan  Masyarakat. Edisi  Revisi.  Cetakan Kelima. Humaniora Utama Press. Bandung.
Miles, Matthew B., A. Micahel Huberman dan Johnny Saldana. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook. Edisi Ketiga. Sage Publications Inc. USA.
Nurhayati,  Sofiah  dan  Aniek  Murniati.  2011.  Persepsi  Pengusaha  UMKM  Keramik Dinoyo  atas  Informasi  Akuntansi  Keuangan  Berbasis  Entitas  Tanpa Akuntabilitas  Publik  (Sak  Atap). Jurnal  JIBEKA Volume  8  Nomor  1  Februari 2014.
Tambunan, Tulus. 2009. UMKM di Indonesia. Ghalia Indonesia. Bogor.