## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174
Volume 3, Nomor 2, 2023
Authors 1 Aida Ardini
2 Jamalum Sinambela
Affiliation 1,2 Universitas Prima Indonesia
Email aidaardini@unprimdn.ac.id
Date Submission 10 April 2023
Date Accepted 20 April 2023
Date Published 31 May 2023 DOI 10.52249

## PENYELUNDUPAN  HUKUM  OLEH  BANK
MELALUI KLAUSUL CROSS COLLATERAL DAN CROSS

## DEFAULT TERHADAP PERJANJIAN KREDIT

## Abstract
In  general,  credit  extended  by  banks  to  customer  requires  a guarantee (collateral) as Credit is carried out first by agreeing to the clauses in the credit agreement. One of these clauses is Cross Collateral which will have an impact on Cross Default if the debtor defaults.  Cross  Collateral  and  Cross  Default  clauses  in  credit agreements can potentially weaken and cause injustice to debtors. This esearch is a legal research thet uses statutory and conceptual approaches  to  discuss  existing  legal  issues  related  to  Cross Collateral and Cross Default clauses in credit agreements.
Keywords: Credit, Cross Collateral, Cross Default

## Abstrak:
Pada  umumnya  kredit  yang  disalurkan  oleh  bank  kepada nasabah  meminta  suatu  jaminan  (agunan)  sebagai  upaya proteksi  terhadap  kredit  yang  disalurkan.  Kredit dilaksanakan terlebih dahulu dengan disepakatinya klausul- klausul  yang  ada  didalam  perjanjian  kredit.  Salah  satu klausul  tersebut  adalah Cross  Collateral yang  akan berdampak  pada  Cross  Default  apabila  debitur  melakukan wanprestasi. Klausul Cross Collateral dan Cross Default pada perjanjian kredit dapat berpotensi akan memperlemah dan menimbulkan ketidakadilan terhadap debitur. Penelitian ini merupakan  penelitian  hukum  yang    menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual terkait Cross Collateral dan Cross Default untuk membahas isu hukum yang ada dalam perjanjian kredit.
Kata Kunci: Cross Collateral, Cross Default, Kredit

## PENDAHULUAN
Kegiatan bisnis perbankan yang menitikberatkan pada menghimpun dan meyalurkan dana kepada masyarakat tidak akan terlepas dari suatu resiko. Setidaknya terdapat 3 (tiga) jenis resiko yang akan dihadapi oleh suatu bank dalam melakukan bisnis nya yaitu resiko bunga, resiko kredit, dan resiko likuiditas (Pandita, 2016). Masyarakat dapat menyerahkan uang  miliknya  kepada  bank  yang  dinamakan  dengan  tabungan  ( saving ),  dan  sebaliknya masyarakat dapat meminta uang dari bank dalam bentuk kredit.
Untuk  menjaga  agar  bisnis  perbankan  tetap  berjalan,  maka  harus  dijaga  mengenai kesinambungan mengenai penyaluran kredit. Penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank kepada masyarakat akan menghasilkan pemasukan (income) yang dapat diterima oleh bank melalui  metode  bunga.  Akan  tetapi  disisi  lain  mengandung  resiko  tidak  kembalinya  dana tersebut  dikarenakan  tidak  seluruh  nasabah  yang  mendapatkan  kredit  mampu  untuk mengembalikan kredit dengan baik dan tepat waktu.
Bank  dalam  penyaluran  kredit  harus  memiliki  strategi-strategi  yang  baik  demi keberlangsungan  usahanya.  Strategi  penyaluran  kredit  akan  dapat  dikatakan  efektif  dan efisien  apabila  kredit  tersebut  dapat  kembali  sesuai  waktu  yang  telah  ditetapkan  dengan sejumlah bunga yang telah ditentukan. Prioritas penyaluran kredit pun menentukan dari sisi efektivitas  dan  efisiensi  penyaluran  kredit.  Jika  kredit  yang  disalurkan  benar-benar  tepat sasaran  dan  tepat  guna,  maka  efektivitas  dan  efisiensi  penyaluran  kredit  akan  tercapai, dengan  kata  lain  Non  Performing  Loan  (NPL)  yang  dicapai  akan  rendah  yaitu  dibawah standar maksimal yaitu 5% (Ni Wayan Pastini, 2018).
Lazimnya  penyaluran  kredit  diikuti  dengan  pemberian  agunan  sebagai  jaminan fasilitas  kredit  tersebut.  Pemberian  agunan  dalam  penyaluran  kredit  oleh  bank  berfungsi sebagai jaminan yang pada prinsipnya untuk meminimalkan resiko atas pemberian kredit tersebut, yaitu ketika debitur tidak lagi mampu melakukan pelunasan. Walaupun demikian pemberi  kredit  umumnya  hanya  akan  menempuh  jalur  eksekusi  jaminan  bila  kondisinya benar-benar  sudah  tidak  sehat.  Oleh  karenanya  supaya  jaminan  yang  telah  diserahkan nantinya  dapat  benar-benar  menjamin  pelunasan  utang,  maka  obyek  jaminan  harus dijalankan sesuai dengan ketentuan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyaluran  kredit  oleh  bank  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan  kredit  selalu dituangkan dalam suatu perjanjian sebagai landasan hubungan hukum diantara para pihak (kreditor dan debitor) (Poesoko, 2007). Pada prakteknya perjanjian penyaluran kredit tersebut menggunakan bentuk perjanjian baku (standard contract). Berkaitan dengan itu, perjanjian telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditor sedangkan debitor hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Munir Fuady memberikan pengertian mengenai perjanjian baku (standard contract) ini sebagai suatu perjanjian yang telah ditentukan dan dituangkan dalam bentuk  formulir.  Artinya  dalam  suatu  perjanjian  baku,  semua  klausul-klausul  yang  ada didalam  perjanjian  yang  memuat  hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam  kontrak  telahh ditentukan oleh salah satu pihak. Selanjutnya menurut Sutan Remy Sjahdeini menyebutnya sebagai suatu perjanjian yang tidak mempunyai peluang untuk dirundingkan atau meminta adanya  perubahan  klausula,  yang  belum  dibakukan  hanyalah  beberapa  hal  seperti  jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan (Sjahdeini, 2009).
Perjanjian  kredit  tersebut  memuat  klausula-klausula  sebagai  bentuk  prestasi  dan kontraprestasi yang harus dipenuhi oleh kreditur dan debitur. Klausula tersebut dirumuskan oleh pihak kreditur dalam hal ini adalah bank yang memiliki urgensi yang sangat besar untuk menjamin pengembalian kredit tepat waktu oleh debitur. Setiap bank berharap dan berusaha supaya  kredit  yang  telah  disalurkan  dapat  berjalan  dengan  sehat  dan  lancar  yang dimanifestasikan  dari  kemampuan  debitur  untuk  membayar  pinjaman  dan  bunga  sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit.
Suatu  kredit  yang  disalurkan  mencapai  fungsinya  apabila  debitur  maupun  kreditur menjadi lebih meningkat taraf perekonomiannya. Dengan kata lain semua pihak baik debitur maupun kreditur sama-sama menikmati keuntungan dengan disalurkannya kredit tersebut. Untuk mencapai keuntungan tersebut pihak kreditur wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada debitur. Prinsip kehatian-kehatian perlu dilakukan dalam rangka  mengatasi  terjadinya  kredit  macet  yang  dapat  terjadi  pada  penyaluran  kredit perbankan yang notabene menyebabkan kerugian pada pihak bank. Prinsip kehatian-hatian (prudential  banking  principle)  adalah  suatu  prinsip  yang  menyatakan  bahwa  bank  dalam menjalankan fungsi dan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat usahanya  wajib  bersikap  hati-hati  dalam  rangka  melindungi  dana  masyarakat  yang dipercayakan padanya (Jimmy Tjiu, 2023).
Terhadap  perjanjian  kredit  terdapat  suatu  klausula  yaitu  Cross  Collateral  dan  Cross Default.  Prinsip  ini  terdapat  pada  klausula  diperjanjian  kredit  yang  mana  penjelasan mengenai  Cross  Default  merupakan  sebuah  kondisi  pihak  debitor  dinyatakan  telah  lalai dengan berbagai fasilitas kredit yang didasarkan pada lebih dari satu perjanjian kredit dengan
fasilitas  kreditor  yang  sama  (Ibrahim,  2009).  Cross  Collateral  merupakan  jaminan  debitor yang telah diikat pada beberapa jaminan kredit, baik dengan atas nama satu atau beberapa debitor pada suatu bank atau kreditor yang sama, berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut, Bagaimanakah kedudukan  antara  bank  (kreditur)  dan  nasabah  (debitur)  dalam  perjanjian  kredit  dan bagaimanakah  pelaksanaan  Cross  Collateral  dan  Cross  Default  sebagai  upaya  pelemahan terhadap kedudukan debitur dalam perjanjian kredit?.

## METODE PENELITIAN
Legal  Research  is  the  process  of  finding  the  law  that  governs  activities  in  human  society” (Marzuki,  2005) . Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  penelitian  ini  adalah yuridis-normatif,  yaitu  metode  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara menganalisa/meneliti  dari  sumber  hukum  yang  sudah  ada  dan  tertulis  berdasarkan kepustakaan seperti undang-undang yang berlaku, buku dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan  penelitian  ini.  Adapun  sifat  penelitian  yang  dilakukan  adalah  deskriptif analitis.  Penelitian  yang  bersifat  deskriptif  analitis  yaitu  suatu  penelitian  yang menggambarkan,  menelaah,  menjelaskan,  dan  menganalisis  suatu  peraturan  hukum. Penelitian  ini  menggunakan  sumber  bahan  hukum  primer  dan  sumber  bahan  hukum sekunder yang digunakan untuk mengkaji rumusan masalah yang ada. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi pustaka, yaitu suatu catatan pengumpulan  data  seperti  jurnal,  buku,  karya  ilmiah,  skripsi  dan  lain-lain.  Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan untuk meneliti bahan pustaka dan sekunder.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Kedudukan Bank (Kreditur) dan Nasabah (Debitur) dalam Perjanjian Kredit
Industri  perbankan  merupakan  industri  yang  dapat  berjalan  dikarenakan  adanya kepercayaan masyarakat terhadapnya. Kepercayaan ini didapatkan karena adanya kepastian hukum  dalam  pengaturan  dan  pengawasan  bank  serta  kelangsungan  usaha  bank  yang berjalan.  Kesehatan  bank  dapat  menjamin  keamanan  simpanan  para  nasabahnya  serta meningkatkan  peran  bank  sebagai  penyedia  dana  pembangunan  dan  pelayanan  jasa perbankan.  Terkait  upaya  mendukung  kesinambungan  dan  peningkatan  pelaksanaan pembangunan  lembaga  perbankan  telah  menunjukkan  perkembangan  yang  pesat,  seiring dengan  kemajuan  pembangunan  di  Indonesia  serta  sejalan  dengan  tuntutan  kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan dalam menemukan perannya untuk pembangunan nasional (Diab, 2017).
Peranan kredit tersebut dalam sistem perbankan adalah sebagai “Multiple Expansion of Bank Deposits”, dimana bank akan menciptakan uang melalui pemberian pinjaman, selain usaha bank lainnya (Samuelson, 1979).
Pengertian  mengenai  kredit  diatur  berdasarkan  Pasal  1  angka  11  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 Tentang Perbankan sebagai suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Didalam kredit terdapat unsur-unsur yang terkandung dibalik kredit sebagai berikut: (Usman, 2012)
1. Unsur  Kepercayaan;  yaitu  keyakinan  para  pihak  bank  atas  prestasi  yang  diberikannya kepada  nasabah  debitur  peminjam  dana  yang  akan  dilunasinya  sesuai  dengan diperjanjikan pada waktu tertentu;
2. Unsur  Kesepakatan;  yaitu  dituangkan  dalam  suatu  perjanjian  dimana  masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing; (Kamelo, 2014)
3. Unsur  Waktu:  yaitu  adanya  jangka  waktu  tertentu  antara  penyaluran  dan  pelunasan kredit,  jangka  waktu  tersebut  sebelumnya  terlebih  dahulu  disetujui  atau  disepakati bersama antara para pihak bank dan nasabah peminjam dana;
4. Unsur  Prestasi/Kontraprestasi;  yaitu  adanya  obyek  tertentu  berupa  prestasi  dan kontraprestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan pemberian kredit yang dituangkan dalam perjanjian kredit antara bank dan nasabah peminjam dana, yaitu berupa uang atau tagihan yang diukur dengan uang dan bunga atau imbalan, atau bahkan tanpa imbalan bagi bank Syariah;
5. Unsur Risiko; yaitu adanya risiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian  dan  pelunasan  kredit  tersebut,  sehingga  untuk  mengamankan  pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya
6. Unsur  Balas  Jasa;  yaitu  keuntungan  atau  pendapatan  yang  diterima  oleh  bank  atas pemberian kredit, balas jasa yang diterima oleh bank berupa bunga dan biaya administrasi kredit yang ditanggungkan oleh debitur.
Selanjutnya berdasarkan Pasal 6 huruf b dan Pasal 13 huruf b UU No. 10/1998 terhadap penyaluran  kredit,  bank  perlu  untuk  melakukan  analisis  dalam  pemberian  kredit  supaya terhadap  penyaluran  kredit  tersebut  dapat  terlaksana  dengan  baik  dan  lancer  dengan menggunakan prinsip sebagai berikut:
1. Prinsip Kepercayaan: debitur dipercaya kemampuannya untuk memenuhi perikatannya, hal ini menuju kepada arti hukum kredit pada umumnya. Dalam hal ini bank (kreditur) melihat  apakah  calon  debitur  memenuhi  kriteria  dalam  melakukan  kredit  dan  dapat membayar kembali kreditnya (Imaniyati, 2010).
2. Prinsip  Kehati-hatian:  merupakan  konkretisasi  dari  prinsip  kepercayaan  sebelumnya. Dalam prinsip kehati-hatian terdapat upaya pengawasan internal maupun eksternal oleh bank.
3. Prinsip 5-C: terdiri dari:
a. Character ;  penilaian  terhadap  watak/kepribadian/karakter/perilaku  calon  debitur sebelum perjanjian kredit dilaksanakan;
b. Capacity: penilaian  terhadap  kemampuan  calon  debitur  sehingga  diprediksi kemampuannya untuk melunasi utangnya;
c. Capital ; penilaian terhadap permodalan dari suatu debitur yang harus diketahui oleh kreditur  karena  permodalan  dan  keuntungan  dari  debitur  mempunyai  korelasi langsung dengan tingkat kemampuan membayar kredit;
d. Condition  of  Economy ;  penilaian  terhadap  kondisi  perekonomian  baik  secara  makro maupun secara mikro sebelum kredit disalurkan terutama yang berhubungan langsung dengan bisnis debitur;
e. Collateral ; penilaian terhadap agunan debitur yang merupakan last resort bagi kreditur. Terhadap agunan ini akan direalisasi apabila suatu kredit benar-benar dalam keadaan macet.
4. Prinsip 5-P; terdiri dari:
a. Purpose ; yaitu tujuan dari pemberian kredit harus dinilai apakah kredit akan digunakan untuk  hal-hal  yang  positif  yang  dapat  menaikkan  pendapatan  perusahaan  ataukah tidak;
b. Payment ; yaitu kreditur akan memperhatikan apakah sumber pembiayaan kredit dari calon debitur cukup aman dan tersedia sehingga mencukupi untuk membayar kredit;
c. Profitability; yaitu  penilaian  terhadap  kemampuan  calon  debitur  untuk  memperoleh keuntungan dan usahanya;
d. Protection ; yaitu perlindungan dari kelompok perusahaan atau jaminan dari holding atau jaminan pribadi dari pemilik perusahaan.
5. Prinsip 3-R; terdiri dari:
a. Returns;  yaitu  hasil  yang  akan  diperoleh  oleh  debitur,  artinya  perolehan  tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos disamping membayar keperluan perusahaan lainnya;
b. Repayment; yaitu kemampuan bayar dari pihak debitur, apakah sesuai dengan jadwal pembayaran kembali dari kredit yang disalurkan oleh kreditur;
c. Risk bearing ability; yaitu kemampuan debitur menanggung risiko apabila terjadi hal- hal yang tidak dinginkan dalam penyaluran kredit.
Mengingat  pentingnya  kredit  terhadap  keberlangsungan  usaha  perbankan,  maka dalam  proses  penyaluran  kredit  selain  mengacu  pada  UU  No.  10/1998  juga  berpedoman kepada Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 27/162/Kep/Dir/1995 dan Surat Edaran  Bank  Indonesia  Nomor  27/7/UUPB  Tentang  Kewajiban  Penyusunan  dan Pelaksanaan  Perkreditan  Bank  Bagi  Bank  Umum  serta  Surat  Keputusan  Direktur  Bank Indonesia  Nomor  27/163/Kep/Dir/1995  Tentang  Pedoman  Penyusunan  Kebijakan Perkreditan Bank (Suherwan, 2000).
Adapun penerapan prinsip 5-C dimaksudkan supaya pihak bank tidak dirugikan oleh debitur yang nantinya melakukan wanprestasi hingga menyebabkan pada kredit bermasalah. Kredit bermasalah adalah kredit yang tergolong kredit kurang lancer, kredit diragukan dan berujung pada nomenklatur kredit macet. Hal ini disebabkan karena apabila terjadi kredit macet  akan  dapat  mengganggu  kelancaran  pengembalian  kredit  sesuai  waktu  yang  telah ditentukan (I Made Jaya Nugraha, 2017).
Melalui berbagai regulasi yang sedemikian ketatnya, maka terhadap perjanjian kredit yang  disalurkan  nampaknya  diperlukan  suatu  mekanisme  perlindungan  terhadap  bank selaku kreditur yang menyalurkan dana kepada debitur dalam bentuk kredit. Akan tetapi perlu  juga  dicermati  dan  dibahas  mengenai  perlindungan  terhadap  debitur  didalam perjanjian kredit yang juga pula telah menyerahkan harta benda miliknya sebagai agunan (jaminan) dalam upayanya memperoleh kredit dari bank. Pada hukum perdata, perjanjian kredit diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 Burgerlijk Wetbooek (BW) , perjanjian kredit  adalah  salah  satu  dari  bentuk  perjanjian  pinjam  meminjam.  Menurut Black’s  Law Dictionary , perjanjian (kontrak) disebut sebagai “ an agreement between two or more persons which creates an obligation, to do or not to do a particular thing” (Black, 1990) .
Dikarenakan  perjanjian  kredit  masuk  dalam  ruang  lingkup  suatu  perjanjian,  maka terhadap  perjanjian  kredit  berlaku  asas-asas  umum  hukum  perjanjian  (kontrak)  sebagai berikut:
1. Asas Konsesualisme; untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja, maka sudah timbul perikatan diantara para pihak yang bersepakat;
2. Asas Kebebasan Berkontrak ( Pacta Sunt Servanda ); semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku dan mengikat seperti undang-undang terhadap para pihak;
3. Asas Itikad Baik ( De Goedetrow ); berkaitan dengan adanya niat baik dalam suatu perjanjian;
4. Asas Personalitas; pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri;
5. Asas  persamaan  hukum  (keseimbangan):  menempatkan  para  pihak  dalam  persamaan posisi  dan  tidak  diperbolehkan  untuk  dibeda-bedakan  dari  sisi  manapun  (Niru  Anita Sinaga, 2017);
6. Asas Kepastian Hukum; adanya aturan yang bersifat umum yang membuat para pihak mengetahui perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
Asas  Keseimbangan  dalam  suatu  perjanjian  adalah  asas  yang  hendak  dikaji  dalam penelitian  ini  dalam  kaitannya  dengan  klausul Cross  Collateral dan Cross  Default dalam perjanjian  kredit.  Menurut  Kuntjoro  Purbopranoto,  asas  keseimbangan  adalah  merupakan asas  yang  menghendaki  adanya  keseimbangan  antara  hukuman  dan  kelalaian  seseorang. Lebih  lanjut  Herlien  Budiono  menyatakan  bahwa  asas  keseimbangan  dimaksudkan  untuk menyatukan  pranata-pranata  hukum  dan  asas-asas  pokok  dalam  perjanjian  yang  dikenal dalam hukum perdata. Asas keseimbangan juga dipakai untuk menganalisa apakah terdapat
klausula  yang  ada  didalam  perjanjian  kredit  yang  memberatkan  salah  satu  pihak  supaya dapat terpenuhi hak dari para pihak dan tidak ada satupun yang dirugikan (Aisha, 2021).
Ketidakseimbangan kedudukan antara para pihak terjadi manakala pihak yang lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah sehingga pihak yang lemah mengikuti  saja  syarat-syarat  yang  diajukan  kepadanya.  Pada  perjanjian  kredit ketidakseimbangan  kedudukan  ini  dapat  terlihat  dari  bentuk  perjanjian  kredit  itu  sendiri yang telah dibuat sedemikian rupa oleh bank (perjanjian baku) sehingga debitur hanya perlu setuju atau tidak terhadap perjanjian yang telah dibuat sebelumnya oleh bank. Dikarenakan perjanjian kredit adalah suatu perjanjian baku yang dibuat oleh bank, maka bank sudah pasti dapat  mendahulukan  kepentingan-kepentingannya  saja.  Ketidakseimbangan  dalam perjanjian kredit dapat dimanfaatkan oleh bank sebagai posisi dominan untuk melakukan penyalahgunaan keadaan.
Debitur  tidak  mempunyai  kekuatan  tawar  menawar  dalam  menentukan  klausula- klausula yang ditetapkan sebelumnya dalam bentuk perjanjian baku. Pihak bank (kreditur) hanya memberikan akta perjanjia bawah tangan tersebut kepada debitur kemudian debitur tinggal  menyetujuinya  atau  tidak.  Apabila  debitur  menyetujuinya  maka  debitur  akan menandatangani  perjanjian  tersebut,  tetapi  apabila  tidak  setuju  maka  debitur  tidak menandatanganinya. Dengan demikian, kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  tidak  mempunyai  arti  bagi  debitur karena hak-hak debitur dibatasi.

## Penerapan  Klausul  Cross  Colateral  dan  Cross  Default  Sebagai  Penyelundupan  Hukum Memperlemah Posisi Debitur
Dunia bisnis berkembang begitu pesatnya. Terdapat beragam jenis usaha dan beragam pula  kebutuhan  akan  pembiayaan  untuk  menjalankan  usaha  (bisnis).  Terhadap  hal  ini lembaga  pembiayaan  (perbankan)  berinovasi  sedemikian  rupa  sehingga  memunculkan produk-produk baru dibidang perbankan dalam hal pembiayaan kredit. Adapun jenis-jenis kredit yang ada saat ini adalah sebagai berikut:
1. Dilihat dari sisi kegunaan, terdiri dari:
a. Kredit  Investasi,  merupakan  kredit  jangka  Panjang  yang  biasanya  digunakan  untuk keperluan  perluasan  usaha  atau  membangun  proyek  atau  pabrik  baru.  Sedangkan menurut Hasibuan, Kredit Investasi merupakan kredit yang digunakan untuk investasi produktif, tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu yang relative lama;
b. Kredit Modal Kerja, merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasional suatu usaha.
2. Dilihat dari sisi tujuan, terdiri dari:
a. Kredit Produktif, merupakan kredit yang diperuntukkan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa;
b. Kredit Konsumtif, merupakan kredit yang digunakan untuk konsumsi pribadi, dalam kredit  ini  tiidak  ada  pertambahan  barang  dan/atau  jasa  yang  dihasilkan,  karena memang sifatnya untuk tujuan konsumtif;
c. Kredit  Perdagangan,  merupakan  kredit  yang  diberikan  kepada  pedagang  dan digunakan  untuk  membiayai  aktivitas  perdagangan  seperti  untuk  membeli  barang dagangan  yang  pembiayaannya  diharapkan  dari  hasil  penjualan  barang  dagangan tersebut.
3. Dilihat dari sisi waktu, terdiri dari:
a. Kredit  Jangka  Pendek,  merupakan  kredit  yang  memiliki  waktu  kurang  dari  1  (satu) tahun dan paling lama 1 (satu) tahun dan biasanya digunakan untuk modal kerja;
b. Kredit Jangka Menengah, merupakan kredit yang memiliki waktu antara 1 (satu) tahun sampai  dengan  3  (tiga)  tahun  dan  biasanya  kredit  ini  dilakukan  untuk  melakukan investasi jangka menengah;
c. Kredit  Jangka  Panjang,  merupakan  kredit  yang  masa  kembaliannya  paling  Panjang memakan  waktu  pengembalian  diatas  3  (tiga)  tahun  atau  5  (lima)  tahun.  Kredit  ini diperuntukan sebagai kredit konsumtif (misalnya: kredit perumahan).
4. Dilihat dari sisi jaminan, terdiri dari:
a. Kredit  Dengan  Jaminan,  merupakan  kredit  yang  diberikan  dengan  suatu  barang jaminan. Jaminan tersebut dapat berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan dan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan debitur;
b. Kredit Tanpa Jaminan (Kredit Tanpa Agunan), merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.
5. Dilihat dari sisi sektor usaha, terdiri dari berbagai macam jenis seperti: Kredit Pertanian, Kredit  Peternakan,  Kredit  Industri,  Kredit  Pendidikan,  Kredit  Pertambangan,  Kredit Profesi, dll (Yunita Nur Utami, 2018).
Mengenai  pelaksanaan  jaminan  dan  hak  tanggungan  seringkali  obyek  jaminan (agunan) dalam suatu perjanjian kredit yang telah diserahkan oleh debitur kepada kreditur (bank) dipakai juga sebagai jaminan pelunasan kredit tertentu dipakai juga sebagai jaminan pelunasan  kredit  lainnya.  Penjaminan  tersebut  dikenal  dengan  istilah  “ Cross  Collateral ” (jaminan silang) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996  Tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda  Yang  Berkaitan  Dengan Tanah  (UU  No.  4/1996)  yang  menyatakan  hak  tanggungan  dapat  diberikan  untuk  suatu hutang yang berasal dari satu hubungan hukum atau suatu hutang atau lebih yang berasal dari beberapa hubungan hukum.
Klausul Cross  Collateral merupakan  suatu  keadaan  dimana  debitur  mengikatkan jaminan  yang  sama  dalam  2  (dua)  fasilitas  kredit  atau  lebih.  Penerapan  ini  memberikan kemudahan  bagi  debitur  yang  memiliki  nilai  jaminan  (agunan)  yang  cukup  untuk mendapatkan 2 (dua) atau lebih fasilitas kredit dari bank. Untuk dapat melaksanakan prinsip ini dalam hal eksekusi jaminan terhadap debitur yang wanprestasi maka diperlukan prinsip Cross  Default yaitu  suatu  kondisi  dimana  debitur  telah  membuat  perjanjian  untuk  saling mengikat  dalam  keadaan  lalai.  Debitur  dikategorikan  “ Default ”  pada  kondisi  ini  hanya dengan syarat bahwa salah satu fasilitas kredit tersebut telah berada dalam keadaan “ Default ” (Haposan Dwi Pamungkas Saragih, 2021).
Status kolektibilitas dalam dunia perbankan diklasifikasikan oleh bank sentral menjadi 5 (lima) status / “lima kol” (kolek) dari yang tertinggi hingga yang terendah yakni: (1) Kol-1 (LANCAR), (2) Kol-2 (DALAM PERHATIAN KHUSUS), (3) Kol-3 (KURANG LANCAR), (4) Kol-4 (DIRAGUKAN), dan (5) Kol-5 (MACET). Adapun status Kol-1 sampai Kol-2 tergolong Performing  Loan (PL)  sedangkan  Kol-3  sampai  Kol-5  tergolong Non-Performing  Loan  ( NPL). Selanjutnya  sesuai  dengan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  40/POJK.03/2019 tentang  Penilaian  Kualitas  Aset  Bank  Umum,  Status  kolektibilitas  kredit  perbankan  dapat diuraikan  sebagai  berikut:  (https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca- artikel/14713/Mengenal-Kolektibilitas-Kol-Kredit-Perbankan-Kaitannya-Dengan-dengan- Undang-Undang-No-4-Tahun-1996-UUHT.html, n.d.)
1. Kol-1 (LANCAR):
Kol-1 atau Kolek 1 dengan tagar (LANCAR) adalah status kolektibilitas tertinggi yang tergolong Performing Loan (PL) dan ditandai dari riwayat pembayaran angsuran bunga atau angsuran pokok dan bunga kredit tiap bulannya tepat atau kurang dari tanggal jatuh tempo pembayaran  bulanannya  (tanpa  cela).  Kol-1  merepresentasikan  karakter/watak  yang  baik debitur karena kelancaran membayar kewajibannya. Atau dengan kata lain apabila debitur selalu  membayar  pokok  dan  bunga  tepat  waktu.  Perkembangan  rekening  baik,  tidak  ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan kredit;
2. Kol-2 (DALAM PERHATIAN KHUSUS)
Kol-2 atau Kolek 2 dengan tagar (DALAM PERHATIAN KHUSUS) yang populer dalam dunia perbankan disingkat DPK, merupakan status kolektibilitas yang tergolong Performing Loan  (PL)  dimana  ditandai  oleh  keterlambatan  membayar  debitur  melebihi  tanggal  jatuh tempo sampai dengan sekurang-kurangnya 90 hari sejak tanggal jatuh tempo atau 3 bulan lamanya  (debitur  menunggak  pembayaran  pokok  dan/atau  bunga  antara  1-90  hari). Penetapan status DPK secara manual juga diberikan apabila debitur masih dipertimbangkan memiliki aliran kas yang baik namun kurang mampu dalam membayar kewajibannya. Dalam praktik perbankan, umumnya DPK oleh pihak bank sudah dianggap buruk walaupun secara teoretis masih tergolong Performing Loan (PL). Penyelesaian kredit bermasalah dengan status Kol-2 dapat dilakukan melalui penagihan biasa atau melaksanakan restrukturisasi tergantung kesepakatan antara debitur dengan kreditur.

## 3. Kol-3 (KURANG LANCAR)
Kol-3 atau Kolek 3 dengan tagar (KURANG LANCAR) merupakan status kolektibilitas debitur yang terlambat membayar lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo bulanannya sampai dengan sekurang-kurangnya 120 hari atau 3-4 bulan lamanya (debitur menunggak pembayaran  pokok  dan/atau  bunga  antara  91-120  hari).  Penetapan  status  Kol-3  secara manual  dapat  diberikan  oleh  bank  apabila  debitur  masih  memiliki  itikad  baik  meskipun kemampuan membayarnya kurang memadai namun bank meyakini debitur masih memiliki aliran kas yang cukup baik. Pada tahap status ini, bank berkewajiban mengeluarkan Surat Peringatan  (SP)  Pertama  dan  mulai  melakukan  perhitungan  akrual  terhadap  tunggakan pokok dan bunga berjalan, tunggakan penalti berjalan, tunggakan administrasi pembukuan, dan  tunggakan-tunggakan  lainnya  melalui  penerbitan  anjak  piutang.  Apabila  masih memungkinkan  debitur  untuk  mampu  membayar  kewajibannya,  restrukturisasi  dapat dilaksanakan.

## 4. Kol-4 (DIRAGUKAN)
Kol-4 atau Kolek 4 dengan tagar (DIRAGUKAN) merupakan status kolektibilitas yang menandakan  keterlambatan  membayar  melebihi  120  hari  sejak  tanggal  jatuh  tempo bulanannya atau maksimum 4 (empat) bulan ke atas (debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 121-180 hari). Pada tahap status kolektibilitas ini, bank sudah harus mengambil  asumsi  angsuran  pokok  dan  bunga  kredit  tidak  terbayarkan  dan  bersiap mengambil  kesimpulan  penyelesaian  kredit  bermasalah  melalui  pelelangan  agunan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No 4/1996:
“Apabila  debitor  cidera  janji,  pemegang  Hak  Tanggungan  pertama  mempunyai  hak untuk  menjual  obyek  Hak  Tanggungan  atas  kekuasaan  sendiri  melalui  pelelangan  umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”
Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan  kedudukan  diutamakan  kepada  kreditor  tertentu  terhadap  kreditor-kreditor lain. Dalam arti, bahwa jika debitor cidera janji, kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual  melalui  pelelangan  umum  tanah  yang  dijadikan  jaminan  menurut  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  bersangkutan,  dengan  hak  mendahulu  daripada kreditor-kreditor yang lain (Uraian penjelasan Undang-Undang No 4 Tahun 1996).
Pada  tahap  ini,  secara  manual  Kol-4  dapat  digeser  ke  Kol-5  apabila  bank  telah memperoleh keyakinan bahwa debitur tidak hanya tidak mampu membayar kewajibannya, tetapi juga tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Di tahap ini pula, bank berkewajiban mengeluarkan Surat Peringatan-2 dan Surat Peringatan-3 kepada debitur. 5. Kol-5 (MACET);
Merupakan  kolektibilitas  terendah  yang  tergolong Non-Performing  Loan (NPL)  yang merepresentasikan angsuran pokok dan bunga kredit tidak terbayarkan oleh debitur dengan menunggak  pembayaran  pokok  dan/atau  bunga  lebih  dari  180  hari,  sehingga  bank berkewajiban melaksanakan penyelesaian kredit bermasalah paling terakhir yaitu melelang agunan  untuk  menutup  PPAP  yang  terbentuk  100  persen  dari  aktiva  produktif  untuk mengcover  resiko  terburuk  kredit.  Bank  berhak  melakukan  pelelangan  agunan  setelah
mengeluarkan Surat Peringatan (SP) sebanyak 3 (tiga) kali, menerbitkan anjak piutang, dan melaporkan  riwayat  penanganan  dan  penyelesaian  kredit,  mulai  dari  riwayat  penagihan, negosiasi dan restrukturisasi (bila terdapat restrukturisasi). NPL secara total pada suatu unit kerja perbankan disyaratkan harus di abwah 3 persen sebagai ambang batas coverage Kol-5. Secara  makro,  bila  dibiarkan  dapat  menyebabkan  kondisi  perekonomian  moneter  di Indonesia memburuk dan memiliki trickle down effect terhadap perekonomian keseluruhan.
Bagan. 1
Alur Konstruksi Perjanjian Kredit dengan Klausula Cross Collateral dan Cross Default

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  menyimpulkan  sebagai  berikut: pertama, Pada  perjanjian  kredit  posisi bank sebagai kreditur dan posisi nasabah sebagai debitur tidak seimbang. Hal ini dikarenakan perjanjian kredit yang notabene merupakan perjanjian baku ( standard contract ) telah dibuat oleh  bank  dimana  bank  akan  lebih  mendahulukan  kepentingan-kepentingannya  melalui klausul yang ada didalam perjanjian kredit tersebut.  Debitur hanya memiliki opsi menerima atau menolak perjanjian tersebut ( take it or leave it ). Kedua, Klausul Cross Collateral diatur dalam
Pengajuan Kredit Modal Usaha oleh Debitur
Proses Penilaian
Kreditur (Bank) Diterima
Penandatanganan Perjanjian Kredit Pencairan Kredit JAMINAN (AGUNAN) Pengajuan Kredit
Investasi oleh Debitur
Proses Penilaian Kreditur (Bank)
Diterima Penandatanganan Perjanjian Kredit Pencairan Kredit Kredit Lancar Kredit Bermasalah/Kredit
Macet KREDIT DEFAULT (GAGAL) EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN (LELANG)
Cross
Collateral
Cross Default
UU No. 4/1996 Tentang Hak Tanggungan, dimungkinkan terhadap 1 (satu) obyek jaminan (agunan)  yang  sama  dapat  dikenai  perjanjian  kredit  yang  berbeda,  hal  ini  dimungkinkan sepanjang bank telah menyatakan layak. Akan tetapi Cross Collateral ini diikuti oleh klausul Cross Default dimana suatu obyek jaminan kredit (agunan) akan langsung dapat dieksekusi oleh bank apabila debitur wanprestasi terhadap salah satu kredit yang diterimanya, sekalipun pada  jenis  kredit  yang  lain,  debitur  menjalankan  prestasinya  secara  lancar.  Hal  ini menimbulkan ketidakadilan dan dapat merugikan debitur.
Sebagai saran dalam penelitian ini adalah Kedepan hal ini harus diperbaiki. Kreditur dan debitur harus berada pada posisi yang setara didalam suatu perjanjian karena sejatinya didalam  perjanjian  perdata  itu  mengandung  asas  keseimbangan  dan  persamaan  hak didalamnya. Perjanjian kredit sedapat mungkin memberikan keluasaan bagi debitur terutama mengenai  pelaksanaan  kredit  tersebut  dan  dampak  kedepannya  supaya  sama-sama mengakomodir kepentingan kreditur maupun debitur secara fair . Terhadap Cross Collateral hanya diberlakukan namun tidak diikuti dengan Cross Default, apabila debitur wanprestasi maka  kreditur  hanya  dapat  meminta  pengembalian  kredit  senilai  jumlah  kredit  yang dinyatakan macet didalam pelaksanaan kredit, kreditur tidak boleh secara sewenang-wenang menekan debitur dengan klausula Cross Default .

## DAFTAR PUSTAKA
Aisha,  S.  D.  (2021).  Kertidakseimbangan  Kedudukan  Para  Pihak  Dalam  Perjanjian  Kredit Perbankan  (Studi  Pada  Bank  Mestika  Dharma  Medan). Jurnal  Ilmiah  Universitas Pembangunan Pabncabudi, 14 (1), 146.
Black, H. C. (1990). Blacks Law Dictionary, SIxth Edition. St. Paul Minn: West Publishing.Co. Diab,  A.  L.  (2017).  Perjanjian  Kredit  Pada  Bank  Perkreditan  Rakyat  (Telaah  Terhadap Penerapan Perkreditan BPR Latururu Latinro). Jurnal Al-Adl, 10 (1), 2. Haposan Dwi Pamungkas Saragih, A. K. (2021). Analisis Hukum Pemberian Kredit Dengan Klausula  Cross  Default  dan  Cross  Colateral  Terhadap  Jaminan  Hak  Tanggungan. Jurnal Lex Administratum, 9 (1), 43. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/14713/Mengenal-Kolektibilitas-Kol- Kredit-Perbankan-Kaitannya-Dengan-dengan-Undang-Undang-No-4-Tahun-1996- UUHT.html . (n.d.).
I Made Jaya Nugraha, I. M. (2017). Upaya Bank Dalam Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, 5 (2), 2. Ibrahim, J. (2009). Cross Default & Cross Colateral Cross Default: Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah. Bandung: Refika Aditama.
Imaniyati, N. S. (2010). Pengantar Hukum Perbankan Indonesia. Jakarta: Refika Aditama. Jimmy  Tjiu,  G.  N.  (2023).  Prinsip  Kehati-Hatian  Oleh  Kreditur  Dalam  Rangka  Mengatasi Terjadinya Kredit Macet. Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, 12 (1), 48. Kamelo,  T.  (2014).  Pelaksanaan  Restrukturisasi  Kredit  Macet  Berdasarkan  Peraturan  Bank Indonesia. Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara, 2 (3), 3.
Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media.
Ni Wayan Pastini, I. B. (2018). Analisis Strategi Pemberian Kredit Dan Pengaruhnya Terhadap Non-Performing  Loan:  Studi  Kasus  Pada  Bank  Pembangunan  Daerah  Bali. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 3 (1), 95.
Niru  Anita  Sinaga,  T.  Z.  (2017).  Peranan  Asas  Kesimbangan  Dalam  Mewujudkan  Tujuan Perjanjian. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 8 (1), 45.
Pandita,  I.  B.  (2016).  Pengaruh  Sifat  Machiavellian,  Locus  of  Control  Internal,  dan Profesionalisme  Pada  Efektivitas  Persetujuan  Kredit  di  PT.  Bank  Negara  Indonesia (Persero) Wilayah Denpasar. Jurnal Ekonomi dan Bisnis , 1812.
Poesoko, H. (2007). Parate Execute Obyek Hak Tanggungan. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. Samuelson, P. A. (1979). Economics an Introductory Analysis. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
Sjahdeini,  S.  R.  (2009). Kebebasan  Berkontrakn  dan  Perlidungan  Yang  Simbang  Bagi  Para  Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Bank di Indonesia. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Suherwan,  H.  (2000). Analisis  Kredit  Sebagai  Upaya  Preventif  Timbulnya  Kredit  Bermasalah. Surabaya: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
Usman, R. (2012). Hukum Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika.
Yunita  Nur  Utami,  Y.  H.  (2018).  Analisis  Profitabilitas  Sebelum  dan  Sesudah  Terjadinya Perubahan Suku Bunga Kredit Umum Lainnya (KUL) Pada PT. Bank Sulselbar Kantor Pusat Makassar. Journal Economic and Bussiness of Islam, 3 (1), 58-59.