Studi Islam Interdisipliner: Sebuah Keniscayaan
Saifuddin Mujtaba
Menyoal Khilafah: Telaah atas Pemikiran Politik Ali Abd Ar-Raziq Safrudin Edi Wibowo
Filsafat Perennial dan Pluralisme Agama Suhermanto Ja'far

## INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID PROBOLINGGO – JAWA TIMUR
at-turā ṡ vol. II
hlm. 163-267 no. 2 Probolinggo, Juli-September 2015 p-ISSN: 2355-567X e-ISSN: 2460-1063
Volume II, Number 2, Juli - September 2015                 ISSN: 2355-567X (p); 2460-1063 (e)

## Editorial Team
Editor in Chief Achmad Fawaid, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
Editorial Board Ahmad Sahidah, Universitas Utara Malaysia, Malaysia Saifuddin Zuhri Qudsy, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia Subhan, IAIN Sultan Thaha Syaifuddin, Jambi, Indonesia Hasan Baharun, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia Sugiono, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia Akmal Mundiri, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia Muhammad Al-Fayyadl, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
Managing Editor Nurul Huda, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia Mushafi Miftah, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
Editorial Assistant Muzammil, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
at-turā ṡ , published by Institute for Publication, Research, and Social Empowerment (LP3M), IAI Nurul Jadid Probolinggo since 2014. The subject covers textual and fieldwork studies with various perspectives of  Islamic studies, including law, philosophy, mysticism, history, art, theology, and many more. This journal, serving as a forum for the study of  Islam in Indonesia and other parts of  the world within its local and challenging global context, invites Indonesian and non-Indonesian scholars to focus studies of particular theme and interdisciplinary studies.
Mailing address: at-turā ṡ │ LP3M IAI Nurul Jadid, PO BOX 1 Paiton Probolinggo 67291 telp./faks. (0335) 771732; email: jurnal.atturas@yahoo.com ; website: http://jurnal.iainuruljadid.ac.id/index.php/atturas
Volume II, Number 2, Juli - September 2015                 ISSN: 2355-567X (p); 2460-1063 (e)

## Table of  Contents

## 163 Saifuddin Mujtaba STUDI ISLAM INTERDISIPLINER: SEBUAH KENISCAYAAN

## 175 Safrudin Edi Wibowo
MENYOAL KHILAFAH:

## TELAAH ATAS PEMIKIRAN POLITIK ALI ABD AR-RAZIQ

## 189 Suhermanto Ja’far FILSAFAT PERENNIAL DAN PLURALISME AGAMA

## 205 Hanik Yuni Alfiyah TRANSFORMASI SOSIAL NU BERBASIS ASWAJA

## 221 HM. Hasyim Syamhudi PARADIGMA DAKWAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN FILSAFAT

## 237 Mursyid MULTIKULTURALISME DI PESANTREN: POTRET PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL

## 255 Moh. Fachri KEKERASAN DALAM DISKURSUS FILSAFAT MORAL
At-Turā ṡ, Vol. 2 No. 2 Juli-September 2015

## Moh. Fachri

## KEKERASAN DALAM DISKURSUS FILSAFAT MORAL
Institut Agama Islam Nurul Jadid Probolinggo Email: fachriysofyan@gmail.com
Abstrak: Pada hakikatnya, manusia adalah hewan yang berakal budi. Dengan akalnya, manusia dapat menentukan pilihan-pilihan dan mempertimbangkan atas perbuatan- perbuatannya. Demikian pula, dengan hati nuraninya manusia dapat menuntun, bahkan melakukan pengendalian atas perbuatan-perbuatan yang akan dilakukannya. Dalam kehidupannya, manusia mempunyai tujuan terakhir yang baik, yang tertinggi; yaitu berupa kebahagiaan. Kebahagiaan yang diinginkan tentulah kebahagiaan sempurnya. Kenyataannya, menusia sering melakukan tindakan yang bertentangan dengan kemanusiaanya, yaitu melakukan ”kekerasan”. Atas dasar inilah makalah ini disusun dengan maksud untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana manusia didalam melahirkan tindakannya? Dan apa yang menjadi penyebah ”kekerasan” itu terjadi? Dalam pembahasan ini digunakan beberapa teori yang relevan, terutama teori moralitas dan teori-teori kekerasan. Berdasarkan uraian pembahasan, maka dapat diketahui, bahwa perbuatan manusia ada yang bersifat perbuatan manusiawi, yakni perbuatan yang dikehendakinya. Oleh karenanya, ia harus bertanggungjawab atas prbuatan tersebut. Dan perbuatan yang bersifat manusia, yakni perbuatan yang tidak dikehendakinya. Oleh karenanya, ia tidak bertanggungjawab atas perbuatan itu. Perbuatan yang dilakuakan manusia itu terbit dari suatu motif, termasuk terjadinya kekerasan dilatir belakangi oleh suatu motif  tertentu yang tidak sama satu jenis kekerasan dengan kekerasan lainnya. Tidak berfungsinya akal sebagaimana mestinya, dan tumpulnya hati nuranilah yang termasuk menjadi penyebab timbulnya kekerasan.
Katakunci: manusia, kekerasan, moralitas
At-Turā ṡ, Vol. 2 No. 2 Juli-September 2015
Abstract: Human being is the intelligent animals. With his mind human can determine and consider his choices on his deed. Likewise his conscience, man can guide and control his actions what he will do. In his life men has the good, last, highest. Purpose. That is the happiness. The perfect happiness that human wishes. In fact, human being always did the action that contradicted with his humanity. That is, doing “violence”. For this reason, we arrange this paper to find the illustration; how do the human being do his actions and deeds? and what do become the factors of  the happening violence? This article uses many relevant theories, especially, morality and violence theories. Based on the discussion analysis above, it argues that the human deed is the humanity characteristic. It means that human does the action and he/she is responsible to those actions. But if  she/he does not want to do the actions, she/he will not be responsible to those actions. The actions that is done arise from a certain motive, including to the happening of  violence which is carried by the certain motive. It means that the different motive is based on different kind of  violence. Finally, unfunctional mind like as usual, and the blunt of  inner feeling cause the arisings of  violence.
Keywords: human, violence, morality
Pendahuluan
Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dilahirkan dalam keadaan fitrah  (suci).  Pendidikan  dan  lingkungannya  yang  mempengaruhi  dan membentuk diri manusia itu. Pendidikan yang baik dan lingkungan yang baik pula tentu akan membentuk diri manusia menjadi orang yang baik. Sebaliknya, pendidikan dan lingkungan yang tidak baik akan membentuk diri manusia menjadi orang yang tidak baik, jahat, dan sebagainya.
Pada hakikatnya manusia adalah hewan yang berakal budi selain juga dikodratkan memiliki nurani. Karenanya didalam memenuhi keinginan- keinginan dan kebutuhan-kebutuhannya tak boleh sekedar memenuhi kebutuhannya atau keinginan hewaninya saja. Oleh karena  hidup sebagai seekor hewan tidaklah sesuai bagi manusia yang diharapkan mampu mengendalikan perbuatan-perbuatannya dengan akal budi atau nuraninya. Pada manusia akal budi adalah suatu kemampuan memerintah, menggunakan pengendalian sadar atas lainnya. Ada dua bagian pada diri manusia yaitu bagian yang lebih rendah dan bagian yang lebih tinggi, pancaindera ( jasmaniyah ), dan akal budi atau nurani ( rohaniah ). Keduanya harus dipertahankan dalam harmoni. Kemampuan-kemampuan yang lebih rendah haruslah mengabdi pada kemampuan-kemampuan yang Iebih tinggi. Bila tidak, akan terjadi pemberontakan dalam kodrat manusia itu sendiri.
Menurut Zubair, kalau manusia sekedar terjebak pada dimensi jasmaniah, ia dianggap tidak bermakna, dianggap gagal meniti kehidupan ini.
Manusia berkewajiban mengangkat dimensi jasmaniahnya ke tingkat rohani guna menemukan makna. Martabatnya  menjadi naik justru ketika menemukan arti dan makna ketika ia mengembangkan keterbatasan jasmaninya ke tingkat ikhtiar rohani. 1
Apabila ada konflik atau pertentangan, dan ini cukup sering terjadi antara yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi, maka kemampuan-kemampuan yang lebih tinggi haruslah dimenangkan. Kemampuan-kemampuan yang lebih rendah haruslah mendapatkan apa yang mereka butuhkan, tetapi haruslah dipertahankan pada tempat mereka masing masing. Apabila akal budi diturunkan dari tahtanya, hidup seekor binatang akan menggantikan tempat hidup seorang makhluk yang berakal budi. Jadi, manusia tetaplah manusia menurut hakekatnya, tetapi dapat menjadi binatang dalam perbuatannya Menurut Aristoteles dalam karyanya berjudul Ethica, dalam Poespoprojo menandaskan, bahwa manusia dalam semua perbuatannya selalu mengejar sesuatu  yang  baik.  Oleh  karenanya,  Aristoteles  merumuskan  definisi  baik sebagai sesuatu yang menjadi arah semua hal, sesuatu yang dikejar, sesuatu yang dituju, sedangkan untuk definisi tujuan, ia memberikan definisi sebagai sesuatu yang untuknya suatu hal dikerjakan 2 . Setiap hal yang baik tentu menjadi suatu tujuan bagi setiap orang. Suatu tujuan, tidak akan pernah dicari apabila bukan merupakan sesuatu yang baik untuk si pencari dan hal yang baik yang dicari adalah tujuan yang hendak dicapai. Tidak ada aktivitas yang mungkin kecuali dengan maksud ke arah suatu tujuan demi sesuatu yang baik. Ini menunjukkan bahwa manusia haruslah mempunyai suatu tujuan terakhir sebagai arah ia menjuruskan hidupnya, sesuatu yang baik yang merupakan puncak dari hierarki nilai nilainya, apakah ia merumuskannya dengan tegas dan mengakuinya dengan sadar atau tidak. Tetapi, tidaklah cukup mempunyai suatu tujuan atau sesuatu yang baik, yang tinggi. Sebab, bisa juga sesuatu yang baik semu saja adanya. Padahal yang di katakan moral yang baik adalah sesuatu yang yang selalu baik, dan benar benar-benar baik.
Manusia disebut bermoral baik apabila hidupnya dijuruskan kearah tujuan terakhirnya, dan perbuatan- perbuatannya membawa manusia kearah tujuan terakhirnya yang baik, yang tinggi itu, tak peduli apakah ia sebenarnya memcarinya atau tidak.  Pada kenyataannya, dalam kehidupan manusia sering kita temukan tindakan perbuatan manusia yang bertentangan dengan kemanusiaannya.
Tindakan perbuatan berlawanan itu antara lain adalah ”kekerasan”,
1 Achmad Charris Zubair, Dimensi Etik dan Asketik Ilmu Pengetahuan Manusia , (Yogyakarta: LESFI, 2002), 12.
2  Achmad Charris Zubair, Dimensi Etik dan Asketik Ilmu Pengetahuan Manusia , (Yigyakarta: LESFI, 2002), 12.
At-Turā ṡ, Vol. 2 No. 2 Juli-September 2015
yang dalam bentuknya dapat berupa pembunuhan, perampokan, perkosaan, penyiksaan, kerusuhan, ketidak adilan, dan sebagainya. Kejadian-kejadian seperti ini, dapat terjadi dimana-mana dibelahan dunia. Bahkan hampir setiap hari kita menyaksikan pemberitaannya di media massa. Baik kekerasan yang dilakukan oleh perorangan atau individu maupun kekerasan yang bersifat kolektif.  Pertanyaan  kita  adalah  mengapa  kekerasan  itu  terjadi?Apa  yang menyebabkan  orang  melakukan  kekerasan?  Bukankah  manusia  memiliki akal  budi?  Bahkan  memiliki  nurani?  Sehingga  mestinya  manusia  memiliki moral?  Kemanakah  moralitas  manusia  sebagai  makhluk  yang  berakal  budi dan memiliki nurani?

## Konsep-Konsep yang Relevan

## Moralitas
Moralitas menurut Poespoprodjo adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukan bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Moralitas mencakup pengertian baik buruknya perbuatan manusia. Moralitas dapat objektif  atau subjektif. Moralitas objektif  memandang perbuatan semata sebagai suatu perbuatan yang telah dikerjakan, bebas lepas dari pengaruh-pengaruh sukarela pihak pelaku. Lepas dari segala keadaan khusus si pelaku yang dapat mempengaruhi atau mengurangi penguasaan diri. Moralitas subjektif adalah moralitas yang memandang perbuatan sebagai perbuatan yang dipengaruhi pengertian dan persetujuan si pelaku sebagai individu. Selain itu juga dipengaruhi, dikondisikan oleh latar belakangnya, pendidikannya, kemantapan emosinya, dan sifat-sifat pribadi lainnya.
Moralitas juga dapat intrinsik atau ekstrinsik. Moralitas intrinsik memandang suatu perbuatan menurut hakekatnya bebas lepas dari setiap bentuk hukum positif. Yang dipandang adalah apakah perbuatan baik atau buruk pada hakekatnya, bukan apakah seseorang telah memerintahkannya atau telah melarangnya.Sedangkan moralitas ekstrinsik adalah moralitas yang memandang perbuatan sebagai sesuatu yang diperintahkan atau dilarang oleh seseorang yang berkuasa atau oleh hukum positif, baik dari manusia asalnya maupun dari Tuhan 3 . Menurut Poespoprodjo terdapat teori yang mengatakan :
Bahwa semua bentuk moralitas itu ditentukan oleh konvensi dan merupakan resultan dari kehendak seseorang yang dengan sekehendak hatinya memerintah atau melarang perbuatan-perbuatan tertentu tanpa mendasarkan atas sesuahi yang intrinsik dalam perbuatan manusia itu sendiri 4 .
3  W. Poespoprodjo, Filsafat Moral , (Bandung : Pustaka Grafika, 1999), 118.
4 Ibid., 119
Teori di atas dikenal sebagai aliran positivisme moral. Disebut demikian menurut aliran tersebut semua moralitas bertumpu pada hukum positif, dimana perbuatan dianggap benar atau salah didasarkan kepadas: kebiasaan -kebiasaan manusia, hukum-hukum negara, dan pemilihan bebas Tuhan. Menurut para evolusionis modern, seperti Herbert Spencer misalnya, mencari jejak permulaan gagasan moral pada binatang, sebagaimana manusia berkembang dari hewan, maka gagasan moral tentu mengalami evolusi yang sama. Cara berbuat yang dianggap berguna berkembang menjadi kebiasaan- kebiasaan bersama, dengan majunya peradaban semakin disaringlah dan menjadi sistem moral yang dimiliki manusia.
Adat atau tradisi yang muncul dari kebiasaan-kebiasaan bukan sekedar sesuatu yang diulang karena pernah dijalankan, melainkan menyatakan bagaimanakah seseorang hendaknya hidup kalau ia mau hidup sebagai manusia. Maka adat-adat tadi dianggap baik bukan karena telah menjadi kebiasaan, tetapi memang baik menurut hakekatnya. Pada dirinya baik, dan sudah baik menurut kodratnya juga sebelum menjadi adat. Selanjutnya terdapat pula beberapa perbuatan yang tidak boleh dijadikan adat kebiasaan, karena perbuatan-perbuatan tersebut pada hakekatnya secara intrinsik menurut kodratnya adalah buruk dan jahat. Perbuatan-perbuatan tersebut sifatnya destruktif, tidak hanya bagi kemampuan-kemampuan dasar dan tuntuntan- tuntutan manusia, tetapi juga destruktif  bagi hakekat manusia itu sendiri.
Sejalan dengan pengertian uraian di atas, benarlah apa yang dinyatakan Max Scheler dalam Wahana bahwa pengakuan akan adanya suatu nilai positif  tertentu mengharuskan dan mendorong orang bersangkutan bertindak mewujudkan nilai yang dirasakannya kedalam realitas kehidupan. Sedangkan penangkapan akan adanya nilai negatif  yang terwujud dalam realitas mengharuskan dan mendorong orang yang bersangkutan bertindak meniadakan nilai negatif  tersebut dari realitas kehidupan 5 . Selain kebiasaan-kebiasaan manusia sebagaimana diuraikan diatas, hukum-hukum negara turut menentukan benar atau salahnya suatu perbuatan. Thomas Hobbes dan Jean Jacques Rousseau menyatakan, dalam Poespoprodjo. Bahwa sahnya moralitas sejak negara telah terbentuk. Pada saat masyarakat sipil terbentuk masyarakat ini memerintahkan dan melarang perbuatan-perbuatan tertentu guna tercapainya Common Good . 6
Sebagai penjaga ketertiban umum dan keamanan, negara dapat mengumumkan hukum tentang hal-hal yang indiferen dan membuatnya Binding in Conscience. Negara dapat menentukan kalau kita mengendarai kendaraan hendaknya selalu jalur kiri meskipun bisa memilih antara sisi kiri
5  Paulus Wahana, Nilai Etika Aksiologis Max Scheler , (Yogyakarta : Kanisius, 2004), 85. 6 Poespoprodjo, Filsafat , 124.
At-Turā ṡ, Vol. 2 No. 2 Juli-September 2015
atau kanan. Jadi, negara dapat memberikan moralitas ekstrinsik kepada suatu perbuatan yang intrinsik.
Tidak ada satu negara pun yang bisa survive jika memerintahkan pembunuhan, perampokan, perampasan perkosaan, dan sebagainya, atau melarang keramah-tamahan, kejujuran, keadilan, dan sebagainya. Negara wajib melarang atau memerintahkan perbuatan-perbuatan tersebut. Karena perbuatan tersebut buruk atau baik menurut hakekatnya.
Samuel Pufendrof  dalam hal ”pemilihan bebas Tuhan” sebagai unsur ketiga yang turut menentukan benar atau salahnya suatu perbuatan menyatakan dalam Poespoprodjo,
Semua bentuk moralitas itu tergantung pada kehendak bebas tuhan. Tetapi, apa yang ia maksudkan agaknya bahwa tuhan bisa menciptakan sembarang makhluk yang dikehendaki. Tetapi, kemudian dia menuntut ciptaannya itu menyesuaikan perbuatannya dengan hakekatnya. 7
Pendapat ini diperkuatoleh John Duns Scatus yang menyatakan bahwa semua keharusan ( Obligation ) datangnya dari kehendak tuhan yang mutlak merdeka, dan bahwa perbuatan serong atau perzinahan dan pembunuhan pada hakekatnya buruk bagi manusia sebagai sesuatu yang berlawanan dengan kodratnya 8 .
Kekerasan Istilah kekerasan menurut Thomas Santoso digunakan untuk menggambarkan prilaku, baik yang terbuka ( overt ) atau tertutup ( covert ), dan baik yang bersifat menyerang ( offensive ) atau bertahan ( defensive ) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain 9 . Penggunaan kekuatan dan ancaman menurut Quinneyi dan Chambliss dalam Santoso secara resmi dianggap sebagi tindak kekerasan sebagaimana halnya dengan kekerasan ilegal seperti perampokan bersenjata. Bahkan, kekuatan resmi pun harus dianggap sebagi tindak kekerasan bila melakukan tindakan yang juga dilakukan oleh penjahat pelaku penyimpangan 10 . Kekerasan  menurut  Thomas  Santoso  dapat  diklasifikasikan  kedalam empat jenis, yaitu:
1. Kekerasan terbuka (kekerasan yang dapat dilihat), seperti perkelahian, dan sebagainya.
7 Poespoprodjo, Filsafat , 127
8 Ibid. , 126 9  Thomas Santoso, Teori-Teori Kekerasan , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.
10 Santoso, Teori-Teori , 12.
At-Turā ṡ, Vol. 2 No. 2 Juli-September 2015
2. Kekerasan tertutup, kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, seperti prilaku mengancam.
3. Kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan tetapi untuk mendapat sesuatu, seperti penjabalan dan sebagainya.
4. Kekerasan  defensif, kekerasan yang dilakukan sebagai, tindakan perlindungan diri.
5. Kekerasan agresif  maupun kekerasan defensif  bisa bersifat terbuka atau tertutup. 11
Sementara itu, menurut Dom Helder Camara sebagaimana dikutip Trijono dalam pengantarnya; kekerasan dapat dibedakan dalam tiga bentuk, yaitu kekerasan bersifat personal, instutisional, dan struktural, yaitu ketidakadilan, kekerasan pemberontakan sipil, dan represi negara. Ketiganya saling berkait satu sama lain. Kemunculan kekerasan satu disusul dan menyebabkan kemunculan kekerasan lainnya 12 . Dari ketiga bentuk kekerasan itu yang paling mendasar dan menjadi sumber utama adalah ketidak adilan. Karena sifatnya yang mendasar dan menjadi sumber dari kekerasan lainnya, maka disebutnya kekerasan jenis ini dengan kekerasan nomor satu (1). Kekerasan ini adalah gejala yang menimpa baik perorangan, kelompok, maupun negara, yang diakibatkan oleh bekerjanya ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi internasional. Ketidakadilan itu terjadi sebagai akibat dari upaya kelompok elit nasional mempertahankan kepentingan mereka, sehingga terpelihara sebuah struktur yang mendorong terbentuknya kondisi sub-human , yaitu kondisi hidup di bawah standar layak untuk hidup sebagai menusia normal.
Kondisi sub-human ini selanjutnya menciptakan ketegangan terus menurus di masyarakat, mendorong munculnya kekerasan nomor dua (2) yaitu pemberontakan dikalangan masyarakat sipil. Dalam kondisi sub-human itu manusia. menderita tekanan, alienasi, de-humanisasi martabat, kemudian mendorong mereka baik yang langsung menderita tekanan struktural itu maupun anak-anak muda yang sudah tidak tahan lagi dengan kondisi sumpek sub-human itu melakukan pemberontakan dan protes di jalan jalan. Kekerasan ini terjadi kata Camara ketika baik mereka yang tertindas maupun anak-anak muda dengan tegas malawan ketidak adilan itu untuk memenangkan dunia yang lebih adil dan lebih manusiawi 13 .
Ketika  konflik,    protes,  dan  pemberontakan  itu  menyembul  dijalan- dijalan, ketika kekerasan nomor 2 memcoba melawan kekerasan nomor 1 menurut Camara, “penguasa memandang dirinya berkewajiban memelihara
11 Ibid., 11. 12 Trijpmo, Spiral , X. 13  Dom Helder Camara, Spiral Kekerasan , (Yogykarta: Resist Book, 2005), 36.
ketertiban umum, meski harus dengan menggunakan cara kekerasan.” Dari sini muncullah kekerasan nomor 3, yaitu represi penguasa dengan kata lain kekerasan nomor 3 ini adalah penggunaan kekuatan dan kekerasan oleh lembaga negara untuk menekan pemberontakan sipil. 14
Perbuatan-perbuatan Manusia
Perbuatan  manusia  menurut  Thomas  Aquinas  dalam  Poespoprodjo dapat dibedakan dalam dua macam perbuatan, yaitu: 1. Perbuatan manusiawi ( human act, actus humanus ) adalah perbuatan yang dikuasai oleh manusia, yang secara sadar dibawah pengontrolonnya, dan dengan sengaja dikehendakinya. Maka, si pelaku bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.
2. Perbuatan manusia ( an act, actus hominis ) adalah aktivitas yang dilakukan secara kebetulan, tetapi ia tidak menguasainya karena tidak mengontrolnya dengan sadar, tidak menghendakinya dengan sengaja. Dan atas perbuatan-perbuatan semacam ini manusia tidak perlu bertanggung jawab. Perbuatan-perbuatan semacam itu terjadi di dalam masa kanak- kanak, tidur, delerium, gila, dan sebagainya 15 .
Selanjutnya, Poespoprodjo menegaskan:
Bahwa manusia adalah satu-satunya mahluk di dunia yang dapat berpikir. Tetapi, apabila pikiran-pikirannya itu berjalan demikian saja karena assosiasi tanpa pengarahan dan pengontrolan yang sadar, pikiran - pikiran semacam itu hanyalah perbuatan manusia ( Acts of  a man, actus hominis ), bukannya perbuatan manusiawi ( human act, actus humanus ), meskipun perbuatan-perbuatan ini perbuatan-perbuatan dari tatanan susunan rasional. Sebaliknya makan dan tidur misalnya menurut hakekatnya sekedar perbuatan hewani, yakni perbuatan-perbuatan yang juga dilakukan oleh binatang. Tetapi makan dan tidur menjadi human acts apabila manusia makan dan tidur dengan pengertian dan kehendak 16 .
Perbuatan manusia merupakan hasil dari suatu proses psikologis, di dalamnya terdapat kaitan hubungan bersama antara akal dan kehendak. Untuk
14 Ibid., 36. 15 Poespoprodjo, Filsafat , 84 – 85. 16 Ibid, 85 - 86
memperjelas uraian di atas, dapat digambarkan, sebagai berikut: Seseorang, supaya melakukan suatu perbuatan, terlebih dahulu dimotivasi atau dibuat tertarik terhadap sesuatu. Bila akal mengerti sesuatu tersebut sebagai sesuatu yang baik, maka muncullah dalam kehendak rasa senang kepada sesuatu tersebut. Jika dipandang sesuatu tersebut tidak hanya baik pada dirinya, tetapi juga baik bagi si pelaku, maka rasa senang berubah menjadi keinginan.
Apabila akal melihatnya sebagai sesuatu yang mungkin dapat dikejar, diusahakan dan di dapat, akal memerintahkan kehendak untuk berbuat menuju yang baik tadi, tetapi sekedar masih merupakan jangkauan kearah obyek tersebut, dengan belum memikirkan jalan yang perlu untuk mencapainya. Sekarang akal memiliki tugas menimbang-nimbang berbagai jalan yang dengan hal itu maksud tersebut bisa dilaksanakan. Aktivitas akal ini disebut pertimbangan (deliberation ) yang menghasilkan keputusan praktis, sekarang kehendak bisa menerima keputusan praktis yang dibuat oleh akal dengan sengaja, dengan berbuat bebas menjatuhkan keputusan.
Aktivitas kehendak tersebut mempunyai dua momen, yaitu “pemilihan” (lebih memilih satu cara dari beberapa cara lain) dan ”persetujuan” (pasrah menyerah kepada keputusan akal, termasuk juga pemilihan jalannya). Kedua momen inilah yang memberi sifat khas manusiawi pada suatu perbuatan. Selanjutnya, haruslah dibedakan perbuatan kehendak yang tidak sengaja dengan kehendak yang disengaja, yakni perbuatan yang mendahului pertimbangan dan perbuatan yang mengikuti pertimbangan. Hal yang terpenting dari proses tersebut adalah ’’persetujuan”, sebab hal inilah yang membuat suatu perbuatan itu ditimbang sebagai sesuatu yang harus dipertanggung jawabkan. Perbuatan manusiawi ( actus humanus ) dilihat dari sifatnya terdapat tiga macam, yaitu:
1.  Pengertian atau Pengetahuan. Sebagaimana diketahui bahwa perbuatan terbit dari suatu motif, 17 dan diarahkan kepada suatu tujuan, kehendak adalah kemampuan yang buta, dan bukan kemampuan untuk mengerti, ia tidak berbuat kecuali bila diterangi oleh akal. ”Pengertian” mendahului aktivitas kehendak, karena tidak mungkin menghendaki suatu hal tanpa mengetahuinya lebih dahulu. Akal mengusulkan sesuatu yang baik, dan kehendak mengarahkan kepada hal tersebut. Juga tujuan tidak dapat dicapai tanpa memakai jalan yang cocok. Dengan demikian akal dibutuhkan bukan saja untuk mengusulkan tujuan yang harus dicapai, tetapi juga untuk memberikan keputusan cocok tidaknya jalan ke arah tujuan. Akal harus memikirkan semuanya ini sebelurn menyerahkan kepada kehendak untuk mendapatkan persetujuannya atau keputusannya. Aktivitas akal nampak dalam proses pertimbangan ( deliberation) , di mana
17  Abu Ahmadi, Psikologi Sosial , (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), 191.
motif-motif  yang pro dan kontra tidak bisa dipertimbangkan kecuali jika diketahui. Juga akal harus perhatian tentang apa yang akan ia kerjakan, serta harus memusatkan perhatian pada perbuatan-perbuatan yang sedang dikerjakan supaya seseorang sadar akan perbuatannya.
2.  Kesukarelaan. Perbuatan manusia supaya tergolong manusiawi ( actus humanus ) tidak cukup hanya ada ”pengertian”, tetapi juga harus ”dikehendaki”. Suatu perbutan yang terlaksana dengan pengertian dan kehendak disebut sukarela. Perbuatan sukarela adalah perbuatan yang dikehendaki, yaitu perbuatan yang tidak dipaksakan kepada seseorang dari pihak luar. Juga bukan perbuatan yang muncul secara spontan dari dalam.
3.  Kemerdekaan. Yang dimaksud kemerdekaan disini adalah kemerdekaan kehendak, yakni kemampuan untuk berbuat atau tidak berbuat, kemampuan untuk mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu. Menurut Ahmad Amin kadang-kadang kehendak itu mendorong kekuatan manusia supaya berbuat sesuatu, terkadang mencegah kekuatan tersebut. Bahkan kehendak menjadi sumber segala perbuatan baik dan buruk 18 . Biasanya semua perbuatan sukarela adalah perbuatan-perbuatan yang bebas.Suatu perbuatan merdeka menuntut adanya dua kemungkinan atau lebih yang bisa dipilih, setidaknya mengandung alternatif  untuk berbuat atau tidak berbuat.
4.  Hati Nurani. Hati nurani menurut Poespoprodjo adalah intelek sendiri dalam suatu fungsi istimewa, yakni fungsi memutuskan kebenaran dan kesalahan perbuatan-perbuatan individual kita sendiri. 19 Hati nurani dapat merupakan penuntun bagi perbuatan- perbuatan yang akan dilakukan, mendorong seseorang untuk mengerjakannya atau menghindarinya, atau merupakan hakim atas perbuatan-perbuatan yang telah lalu, sumber pembenaran diri atau sumber rasa sesal. Yang pertama disebut Antecedent Conscience , yang terakhir disebut Consequent Conscience. Terdapat empat hal pokok kerja antecedent conscience , yaitu meyakinkan atau mengizinkan bila terdapat persoalan lebih baik atau lebih buruk, memerintah atau melarang apabila perbuatan harus dikerjakan atau harus dihindari. Hati nurani yang saksama adalah hati nurani yang memutuskan sesuatu yang baik adalah hal yang benar-benar baik, atau memutuskan sesuatu yang buruk merupakan hal yang benar-benar buruk.

## Manusia dan Kebahagiaan

## Sebagaimana telah kita ketahui bahwa manusia mempunyai tujuan
18  Ahmad Amin, Etika , (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1983), 49. 19  W. Poespoprodjo, Filsafat Moral , (Bandung: Pustaka Grafika, 1999), 242.
terakhir dalam hidupnya, yaitu sesuatu yang baik, yang tertinggi. Sesuatu yang baik yang tertinggi tersebut adalah kebahagiaan. Kebahagiaan yang diinginkan adalah kebahagiaan sempurna. Keinginan manusia kearah kebahagiaan sempurna adalah suatu keinginan kodrati, yakni sesuatu yang terbit secara kodrat.
Hakekat manusia itu sendiri merupakan suatu In Nate Appatie , yaitu kecenderungan kodrat yang kehadirannya tanpa sepengetahuaan manusia. Ia mempunyai tendensi atau kecenderungan-kecenderungan bawaan tertentu yang dalam setiap saat menunjukkan keakatifannya. Pada taraf  perasaan, baik manusia maupun hewan mempunyai naluri yang juga merupakan tendensi atau kecendenmgan. Pada taraf  rasional terdapat kecenderungan yang khas pada manusia saja. Dan satah satu kecenderungan dasarnya adalah keinginan akan kebahagiaan sempurna.
Manusia dan Kekerasan
Jika memang demikian faktanya, bahwa manusia berbuat dapat berdasarkan pertimbangan akalnya, berdasarkan pengendalian nuraninya untuk menuju kebahagiaan sempurna dalam hidupnya, maka mengapakah manusia  melakukan  kekerasan?  kemanakah  pertimbangan  akalnya  sebelum melakukan tindakan? Kemanakah pula pengendalian nuraninya?
Untuk mencari jawab terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas ada baiknya kita mengingat kembali uraian di muka bahwa setiap perbuatan seseorang terbit dari suatu motif. Motif  perbuatan seseorang tentu dapat berbeda satu dengan yang 1ain. Demikian pula motif  perbuatan pelaku kekerasan seseorang dengan orang lain. Terkadang motif  pelaku kekerasan disebabkan karena dendam, atau karena ingin menguasai, atau karena ketidak adilan, dan sebagainya.
Motif  dapat memberikan kualitas moral pada suatu perbuatan, baik kualitas baik atau buruk. Tindakan kekerasan dapat tergolong moral buruk, mengingat dalam kekerasan terdapat penggunaan kekuatan kepada orang lain. Penggunaan kekuatan yang bersifat dipaksakan tersebut menyebabkan orang lain mengalami penderitaan, baik secara fisik maupun psychis. Penggunaan kekuatan bukan saja mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, lebih dari itu merupakan sebuah pengingkaran terhadap hak serta nilai harkat/martabat kemanusiaan. Itulah sebabnya, seseorang harus menghindarinya, karena hal tersebut bertentangan dengan hakekat manusia itu sendiri.
Tindakan kekerasan dapat merupakan kesukarelaan dari perbuatan manusiawi ( actus humanus ). Oleh karena itu, mestinya akal harus selalu menjadi  penerang  bagi  kehendak  sebelum  kehendak  beraktifitas.  Jika  akal menjalankan fungsinya dengan baik, selain menjadi penerang bagi kehendak,
At-Turā ṡ, Vol. 2 No. 2 Juli-September 2015
juga memberikan pertimbangan terhadap apa yang seharusnya ia kerjakan atau tidak ia kerjakan, maka tindakan kekerasan tidak akan terbit sebagai suatu perbuatan. Tetapi, manakala akal tidak lagi jernih, terang menderang menerangi kehendak, maka tindakan kekerasan tidak dapat dihindari adanya mewujud suatu perbuatan.
Selain akal, hati nurani pun memiliki peran di dalam melaksanakan fimgsinya  menuntun  perbuatan-perbuatan  yang  akan  dilakukan  seseorang yang terbit dari kehendak itu. Sebab, hati nuranilah yang dapat memutuskan kebenaran atau kesalahan perbuatan-perbuatan seseorang. Hati nurani pulalah yang berperan memerintah atau melarang perbuatan yang harus dikerjakan atau harus dihindari. Apabila hati nurani tidak lagi tajam, apalagi tumpul, maka tidak lagi dapat menentukan sesuatu yang baik adalah ha1 yang benar- benar baik, atau sesuatu yang buruk sebagai hal yang benar-benar buruk. Jika hal ini terjadi, maka tidak dapat dipungkiri seseorang tetaplah manusia menurut hakikatnya, tetapi ia dapat menjadi binatang dalarn perbuatannya, dengan tindakan kekerasan yang brutal, yang bisa lebih buas dari binatang.
Penutup
Dari beberapa uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan manusia ada yang bersifat perbuatan manusiawai ( actus humanus ) yakni perbuatan yang dikehendakinya, oleh karenanya ia bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Dan perbuatan yang bersifat perbuatan manusia ( actus hominis ), yakni perbuatan yang tidak dikehendakinya, oleh karenanya ia tidak bertanggung jawab atas perbuatan itu.
Sifat-sifat dari pebuatan yang tergolong perbuatan manusiawi ( actus humanus ) adalah pengertian atau pengetahuan, kesukarelaan, dan kemerdekaan. Bahwa perbuatan terbit dari suatu motif  termasuk terjadinya kekerasan dilatar belakangi oleh suatu motif  tertentu yang tidak sama satu jenis kekerasan dengan kekerasan yang lainnya. Bahwa tidak berfungsinya akal sebagaimana mestinya, dan tumpulnya hati nurani termasuk yang menjadi penyebab timbulnya kekerasan.
At-Turā ṡ, Vol. 2 No. 2 Juli-September 2015

## DAFTAR PUSTAKA
Camara, D. H.  (2005). Spiral Kekerasan . Yogyakarta: Resist Book. Santoso, T.  (2002). Teori-Teori Kekerasan . Jakarta: Ghalia Indonesia. Zubair, A. C. (2004). Dimensi Etik dan Asketik Ilmu Pengetahuan Manusia . Yogyakarta: LESFI.
Wahana, P.  (2004). Nilai Etika Aksiologis . Yogyakarta: Kanisius. Puspoprodjo, W. (1999). Filsafat Moral . Bandung: Pustaka Grafika. Amin, A. (1983). Etika . Jakarta: PT. Bulan Bintang. Ahmadi, A.  (1999). Psikologi Sosial . Jakarta: PT. Rineka Cipta.

## Author Guidelines
Papers submitted for publication must conform to the following guidelines:
 Papers should discuss Islamic studies, written either in Indonesia, English, or Arabic;
 Papers must be typed in one-half spaced on A4-paper size;
 Papers’ length is about 6,000-10,000 words;
 All submission must include a 150-200 word abstract;
 Full name(s) of  the author(s) must be stated, along with his/her/their institution and complete address;
 All submission should be in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format;
 Arabic words should be transliterated according to the style of at-turā ṡ ;
 Bibliographical reference must be noted in footnote and bibliography according to at-turā ṡ style.
 When a source is cited for the first time, full information is provided: full name(s) of  author(s), title of  the source in italic, place of  publication, publishing company, date of  publication, and the precise page that is cited. For the following citations of  the same source, list the author’s last name, two or three words of  the title, and the specific page number(s). The word ibid. may be used, but op.cit. , and loc.cit. are not.
 Examples of  footnote style:
1 Amiur Nuruddin, Ijtihad ‘Umar ibn Al-khattab: Studi tentang Perubahan Hukum tentang Islam, (Jakarta: Rajawali Pers,1991), 121-122.
2 Ibid. , 20.
3 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu , (Beirut: Dār al-Fikr, vol. II, 2nd edition, 1985), 3.
4 Ibid. , 5.
5 Nuruddin, Ijtihad , 50.
 Example of  Bibliography:
1. Khalid, A., & Wahyudi, A. (1985). Kisah Walisongo Para Penyebar Agama Islam di Tanah Jawa . Surabaya: Karya Ilmu
2. Zulkifli. (1994). “Sufism in Java: The Role of  the Pesantren in the Maintenance of  Sufism in Java,” Master Thesis . Singapore: Australian National University.
3. Nur,  I.  M.  (2001).  “Differing  Responses  to  an  Ahmadi  Translation  and Exegesis: The Holy Qur’an in Egypt and Indonesia,” Journal of  Archipel , 62(1), 143-161.
Please consider the following creteria:
 The title of  the article submittd to at-turā ṡ should reflect a specific focus of  study, based on researches--be they library or fieldwork researches--and thus the author can have a general statement and sub-title specifically confining the scope of  study  The article submitted should be based on research--be it library or fieldwork or other kinds of  researches
 The article should present bibliography which entails primary sources--books, manuscripts, interviews, or observation--and updated secondary sources from books or peer reviewed journals
 The  article  should  contain  an  argument/thesis/finding  which  contribute  to scholarly discussion in a field of  study which should clearly be mentioned and systematically presented in abstract, content, and conclusion
 The article should use good Indonesia, English, Arabic, or at least can be understood; the author is fully responsible in fixing and editing them; the copy editor of  at- turā ṡ is responsible only for minor typos and understandable grammatical erros  The style and format, including the structure of  article, footnotes, bibliography, should follow those of  at-turā ṡ .
NOTE: It is suggested the use of  a reference manager at styling the footnote and the bibliography, such as Zotero, Mendeley, and so forth with following standard of American Psychological Association (APA) style.
The PDF version of  this guideline and the Arabic transliteration guideline used International Journal of  Middle Eastern Studies. For detailed transliteration could be seen at http://ijmes.chass.ncsu.edu/docs/TransChart.pdf
Copyright Notice Authors who publish with this journal agree to the following terms:
 Authors retain copyright and grant the journal right of  first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of  the work’s authorship and initial publication in this journal.
 Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of  the journal’s published version of  the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of  its initial publication in this journal.
 Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of  published work.

## Privacy Statement
 The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of  this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.