## Dilematika Antara Hak Pendidikan dan Hak Kesehatan Dalam Proses Pembelajaran di Masa Pandemi
Athari Farhani dan Faiqah Nur Azizah

## atharifarhaniasdiumar@gmail.com
Universitas Airlangga

## Abstract
The  Indonesian  constitution  guarantees  the  fulfillment  of  the  right to education as stated in Article 28C paragraph (1) and Article 31 paragraph (1) as well as regulates the right to health insurance as stated in Article 28H paragraph (1). Both are fundamental rights that must be fulfilled by the state as mandated by the constitution. However, this becomes a dilemma when the two rights must be clashed when Covid-19 is hitting Indonesia. On the one hand, the implementation of online distance learning (PJJ) raises new social problems regarding the right to education, but on the other hand, if face-to-face learning is carried out, the right to health must still be prioritized. It has been more than a year since a pandemic has hit the world, many changes that ultimately require reforms in learning methods, but the complexity of implementing policies that adapt to pandemic conditions must be enforced without compromising the fulfillment of the right to education and the right to health. Both are important rights for the community for survival through health and to improve self-quality through education. This is what makes the author want to do further research to answer the questions above. To answer this, the author uses a normative research method, namely by examining library materials or secondary data as the basic material for research. The approach used is a conceptual and statutory approach. The data in this study were obtained through secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials.  The  collected  data  was  then  analyzed  using  descriptive- analytical techniques to draw conclusions. Keywords: Right to Education; Right to Health; Distance Learning;
Covid-19.

## Abstrak
Konstitusi Indonesia menjamin pemenuhan hak atas pendidikan yang tertuang dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) sekaligus mengatur hak atas jaminan kesehatan yang tertuang dalam pasal 28H ayat (1). Keduanya merupakan hak fundamental yang harus dipenuhi oleh negara sebagaimana amanat konstitusi. Namun hal tersebut menjadi dilematis tatakala kedua hak tersebut harus dibenturkan disaat covid-19 tengah melanda Indonesia. Disatu sisi Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara daring menimbulkan persoalan sosial baru atas hak pendidikan namun disisi lain jika pembelajaran tatap muka dilaksanakan hak atas kesehatan tetap harus diprioritaskan. Sudah satu tahun lebih pandemi melanda dunia, banyak perubahan yang pada akhirnya mensyaratkan adanya pembaharuan dalam

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 2, Maret 2022
Jurist-Diction. 2022; 421-440
How to cite: Athari Farhani dan Faiqah Nur Azizah, ‘Dilematika Antara Hak Pendidikan dan Hak Kesehatan Dalam Proses Pembelajaran di Masa Pandemi’ (2022) Vol. 5 No. 2 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 20 Januari 2022; Diterima  18 Februari 2022; Diterbitkan 31 Maret 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i2.34875
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297
422
Athari Farhani dan Faiqah Nur: Dilematika Antara Hak...

## Pendahuluan
Pada bulan Desember 2019, negara-negara di dunia dikejutkan dengan menyebarnya wabah penyakit yang melanda Wuhan China, wabah tersebut dikenal dengan Corona Virus Disease atau Covid 19. 1 Indonesiapun menjadi salah satu negara yang terdampak Covid-19 yang berimbas pada berbagai aspek kehidupan dalam masyarakatnya,  baik aspek sosial, ekonomi, budaya, politik termasuk kesehatan dan pendidikan. Beberapa negara menerapkan lockdown serta pembatasan sosial bahkan sekolah-sekolah memberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh atau daring. 2
Kepanikan masyarakat yang berlebihanpun terhadap menyebarnya virus covid-19 ini tidak luput dari sikap pemerintah yang begitu lambat. Bahkan pemerintah seakan tidak pernah menyangka penyebaran virus ini akan sampai menyerang penduduk Indonesia. Gerak lambat pemerintah merespon pandemi kemudian menuai banyak pertanyaan, WHO pun mempertanyakan kesigapan Indonesia atasi pandemi global melalui surat tertanggal 10 Maret 2020 kepada pemerintah
1 Cole T. Lewis, Hussein A. Zeineddine, and Yoshua Esquenazi,  ‘Challenges  of  Neurosurgery Education  During  the  Coronavirus  Disease  2019 (COVID-19) Pandemic:  A U.S. Perspective’ (2020) World  Neurosurgery 138.[545–547].
2 Samuel Hall and Scott Border, ‘Online Neuroanatomy  Education  and  Its Role  During the  Coronavirus  Disease  2019  (COVID 19)  Lockdown’ (2020) World Neurosurgery 139..[628].
metode pembelajaran, namun kompleksitas atas penerapan kebijakan yang menyesuaikan kondisi pandemi harus diberlakukan tanpa mengesampingkan pemenuhan hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan. Keduanya merupakan hak penting bagi masyarakat untuk keberlangsungan hidup melalui kesehatan dan untuk meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan. Hal inilah yang membuat penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut untuk menjawab persoalan di atas. Untuk menjawab hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti.  Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan perundang-undangan (conceptual and statute approach). Data dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. Kata Kunci: Hak Pendidikan; Hak Kesehatan; Pembelajaran Jarak Jauh; Covid-19.
Copyright © 2022 Athari Farhani dan Faiqah Nur Azizah
Indonesia, selain mempertanyakan sejauh mana keterbukaan pemerintah kepada masyarakat mengenai penanganan yang telah dilakukan, serta menitikberatkan apa saja pendekatan yang digalakkan pemerintah untuk mendeteksi kasus covid-19 di Indonesia. 3 Lambanya pemerintah Indonesia mengantisipasi penyebaran Covid-19 menyebabkan hak kesehatan masyarakatpun tidak terpenuhi dengan baik. Tidak sampai disitu saja, kurangnya perlindungan terhadap tenaga medis sebagai garda terdepan dalam perang melawan virus corona menambah pertanyaan terhadap komitmen pemerintah terhadap pemenuhan hak asasi atas kesehatan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1), Pasal 34 ayat (2) serta (3) Undang-undang Dasar 1945, Pasal 25 Universal Declaration of Human Rights dan pasal 12 ayat (1) Kovenan International tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Convenant on Economic, Socical and Cultural Rights).
Kenyataanya pandemi yang melanda negara Indonesia tidak hanya menyangkut bagaimana pemerintah memberikan perlindungan terhadap hak kesehatan bagi masyarakat namun juga mengenai hak akan pendidikan. Sehingga pemeritahpun mengambil kebijakan melalui sistem PJJ, dimasa pandemi Covid-19 sistem pembelajaran jarak jauh dikatakan cukup efektif sebagai pengganti dari pembelajaran yang selama ini dilakukan secara tatap muka.
Dikarenakan Keterjaminan kebutuhan  hak akan pendidikan bagi masyarakat tidak boleh terhenti begitu saja karena adanya covid-19, sehingga pemanfaatan teknologi melalui sistem PJJ sebagai solusi alternatif bagi sekolah-sekolah untuk tetap memberikan pembelajaran bagi peserta didiknya. Mengenai pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi covid-19, pemerintah Indonesiapun mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. SK tersebut berisikan bahwa satuan pendidikan yang berada di zona kuning, orange, atau merah, dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka serta melakukan
3 Siti Nur Halimah,  ‘Covid-19 dan Hak Masyarakat Atas Kesehatan’ (2020) Vol 7 No 6 Jurnal SALAM.[545].
Athari Farhani dan Faiqah Nur: Dilematika Antara Hak...
kegiatan belajar dari rumah. 4 Indonesia dalam pelaksanaan pembelajaran secara daring memiliki berbagai kendala, baik dari guru sebagai tenaga pendidik maupun peserta didik (murid). Dari pihak tenaga pendidik sendiri minimya pemahaman terhadap penggunaan teknologi sementara peserta didik kendala yang dihadapi berupa fasilitas media pembelajaran secara daring yang belum begitu memadai baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya. 5
Berbagai sekelumit persoalanpun muncul, disatu sisi hak kesehatan bagi masyarakat menjadi bagian terpenting yang dijamin dalam konstitusi, namun disisi lain hak akan pendidikan pun merupakan hal yang tidak bisa dikesampingkan karena menyangkut amanat konstitusi yakni “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Meskipun dalam pelaksanaan keduanya pemerintah telah memberikan sarana alternatif untuk pemenuhuan kebutuhan hak keduanya, namun upaya-upaya tersebut nyatanya masih banyak menimbulkan persoalan dilapangan. Sehingga penulis mencoba menuangkanya dalam penelitian yang berjudul “Dilematika antara Hak Pendidikan dan Hak Kesehatan Dalam Proses Pembelajaran Dimasa Pandemi”.

## Pengaturan Konstitusi atas Pendidikan
Seluruh negara-negara di dunia, baik negara-negara adidaya, negara maju, negara berkembang dan negara terbelakang membutuhkan pendidikan. Tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan merupakan barometer bagi setiap negara untuk mensejahterakan rakyatnya, melindungi serta memenuhi segala kebutuhan warga negaranya, baik primer, sekunder maupun tresier. Maka bisa dipastikan bahwa di negara-negara maju yang memiliki kualitas pendidikan yang baik, kesejahteraan masyarakatnya lebih terjamin dibandingkan dengan negara-negara berkembang
4 Kemenkes RI, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun   2020 Tentang Pedoman Pembatasan   Sosial   Berskala   Besar   Dalam Rangka Percepatan   Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Kementerian Kesehatan RI, 2020, http://hukor.kemkes. go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No__9_Th_2020_ttg_Pedoman_Pembatasan_Sosial_ Berskala_Besar_Dalam_Penanganan_COVID - 19.pdf.
5 Mochamad  Fathoni  and  Husniyatus  Salamah  Zainiyati,  ‘Pemanfaatan Website Madrasah Sebagai  Media Pembelajaran E-Learning Di Tengah Pandemi Covid-19 Di MTs Kedungjambe Singgahan Tuban’ (2020) Vol 4 No  2 Journal EVALUASI . [199].
dan negara terbelakang. 6 Setiap manusia di dunia memerlukan pendidikan, karena pendidikan merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan potensi diri melalui sebuah proses pembelajaran. Pendidikan menjadi salah satu alat bagi manusia untuk mengubah kehidupan, karena dengan pendidikan manusia akan mampu dan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Dengan peran pendidikan yang begitu amat penting bagi kehidupan manusia, menjadikan pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). 7 Untuk itu hak atas pendidikan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), bukan sekedar hak moral melainkan juga menjadi hak konstitusional. 8
Pemenuhan hak atas akses pendidikan menjadi tanggung jawab utama negara, sebagaimana tercantum dalam pasal 31 dan pasal 32 Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Hal ini dikarenakan hak atas pendidikan merupakan sarana agar terpenuhinya hak-hak lain. Untuk itu sangat penting bagi pemerintah untuk memprioritaskan pendidikan sebagai amanat dari konstitusi. 9 Indonesia sebagai salah satu negara yang mengupayakan agar hak atas pendidikan bagi masyarakat dapat terpenuhi. Upaya tersebut tercermin dalam pembukaan alenia ke-4 bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kemudian pengejawantahan tujuan negara ini dijabarkan dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “ setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan  dan  memperoleh  manfaat  dari  ilmu  pengetahuan  dan  teknomogi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” dan dalam pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan
6 Emmanuel Sujatmiko, ‘Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan’ (2010) Vol. 7 No 1 Jurnal Konstitusi.[182].
7 I Gusti Ayu Eviani Yuliantari, ‘Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Dasar Warga Negara atas Pendidikan’ (2016) Vol 3 No 1 Jurnal Hukum UNDIKNAS.[3].
8 Sheilla Chairunnisyah Sirait, ‘Tanggung Jawab Pemerintah untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak’ ( 2017) Vol. 2 No 1 Jurnal De Lega Lata.[158].
9 Nadya Indah Ayuningthyas, dkk, ‘Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Konstitusional atas Hak Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19’ (2021) Vol. 7 No 1 Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang.[197-198].
Athari Farhani dan Faiqah Nur: Dilematika Antara Hak...
bahwa “pendidikan merupakan hak dari tiap-tiap warga negara”, pada akhirnya berimplikasi pada keseimbangan hak masyarakat dan kewajiban pemerintah dalam mengusahakan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni:
(1) “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” dan (2) “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.
Hak atas pendidikan sebagaimana terdapat dalam rumusan pasal 28C Undang- Undang Dasar Tahun 1945, setidaknya memberikan 2 (dua) konsep pokok. Pertama, hakikat pendidikan sebagai kebutuhan dasar sekaligus sebagai sarana pengembangan diri. Ketika dihubungkan dengan kebutuhan manusia, maka pendidikan merupakan kebutuhan esensi sekaligus kebutuhan eksistensi. Melalui penguasaan pendidikan tersebut, manusia memperoleh pemenuhan hak dasarnya untuk hidup terutama dari sisi ekonomi dan sosial, yang juga sekaligus mendapat pengakuan atas pencapaian pendidikannya tersebut. Kedua, konsep pokok ini lebih menegaskan bahwa hak atas pendidikan itu bukan semata-mata perihal perolehan pengetahuan yang terukur dari perolehan gelar. Namun hak atas pendidikan begitu luas karena menyangkut upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Sehingga hakikat hak atas pendidikan ini bersifat multiaspek yang saling berkaitan satu sama lain, seperti aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya dan aspek-aspek lainnya. 10 Pada prinsipnya pendidikan merupakan bagian penting dari setiap agenda penyelenggaraan program kenegaraan untuk keberlangsungan dan kualitas hidup masyarakat. Selain itu juga pendidikan yang berkualitas dapat mempermudah tercapainya cita-cita negara pada berbagai sektor. Dengan demikian negara telah mempersiapkan generasi hebat yang turut serta dalam agenda pembangunan sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Selain itu, pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 lebih menjelaskan pada dimensi hak, bahwa setiap warga negara dapat menuntut
10 Hwian Christianto, ‘Penggunaan Media Internet dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana’ (2020) Vol 11 No 2 Jurnal HAM.[241-241].
negara apabila tidak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas dalam rangka mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan sekaligus sebagai bekal untuk meningkatkan kualitas hidup. Hak atas pendidikan itu wajib diberikan oleh negara/ pemerintah sebagai bagian dari kewajibannya terhadap kualitas pendidikan negara. Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh negara/ pemerintah sama artinya telah melanggar konstitusi. 11 Sedangkan dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 lebih menegaskan pemerintah memiliki kewajiban untuk mengusahakan penyelenggaraan pengajaran nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara memperioritaskan anggaran sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD. 12
Tujuan pendidikan tidak dapat diimpor dari ataupun diekspor ke suatu negara atau masyarakat tertentu. Pendidikan harus tumbuh dan muncul dari karakteristik masyarakat setempat. Pendidikan ibarat pakaian yang harus dijahit dan diukur sesuai dengan bentuk pemakainya, yakni berdasarkan identitas, pandangan hidup, serta nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat di negara tersebut. Namun melihat perkembangan globalisasi dan digitalisasi yang semakin cepat, mengakibatkan dunia semakin terbuka sehingga cenderung dapat menghilangkan batas-batas geografis, administratif-yuridis, politis dan sosial budaya suatu masyarakat bahkan ancamaan-ancaman baru lainnya. Hal ini menuntut setiap orang untuk tahu banyak hal ( knowing much ), berbuat banyak ( doing much ), mencapai keunggulan (being excellence), menjalin kerjasama secara luas ( sociable ), serta memegang teguh nilai- nilai moral ( beinng morally ). Dasar-dasar pengembangan itulah yang seharusnya diberikan di sekolah, untuk mewujudkan “manusia unggul, bermoral, dan pekerja keras”. Pada prinsipnya sekolah tidak mampu mencetak manusia-manusia seperti itu, namun sekolah dapat memberikan landasan dasar, untuk membentuk embrio- embrio tersebut dan dikembangkan lebih lanjut  seiring bertumbuhnya manusia itu. 13
Sehingga urusan pendidikan menjadi urusan wajib bagi pemerintah sebagai bentuk
11 Sheilla Chairunnisyah Sirait.[163].
12 Sheilla Chairunnisyah Sirait.[158].
13 Sheilla Chairunnisyah Sirait.[161].
Athari Farhani dan Faiqah Nur: Dilematika Antara Hak...
pelayanan publik yang mendasar untuk memenuhi kebutuhan dan hak masyarakat atas pendidikan. 14

## Pengaturan Konstitusi atas Kesehatan
Kesehatan merupakan faktor utama bagi manusia untuk menjaga keberlangsungan hidup. Segala kegiatan yang meliputi faktor situasional dapat tercapai apabila di dalam prosesnya kesehatan dapat terus terjaga. Faktor situsional ini, mencakup faktor dimana manusia itu berada atau bertempat tinggal baik lingkungan fisik, sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya. 15 Bertalian dengan itu, kesehatan merupakan bagian penting dari pembangunan bangsa, yang merupakan tujuan pembangunan nasional. Dasar-dasar ini diperoleh dari amanah Undang- Undang Dasar Tahun 1945, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dikatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” . 16 serta dalam pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dikatakan bahwa “Negara bertanggung  jawab  atas  penyediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan  fasilitas pelayanan umum yang layak”.
Setiap negara mengakui bahwa kesehatan merupakan modal terbesar suatu negara untuk mencapai kesejahteraan. Untuk itu, pelayanan akan kesehatan merupakan investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat tersebut perlu adanya upaya pemerintah melalui layanan publik, terutama dalam bentuk layanan kesehatan secara menyeluruh dengan cara mengakui bahwa kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusi yang melekat pada manusia yang wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh
14 Lucia Charlota Octovina Tahamata dan Welly Angela Riry, ‘Pemenuhan Hak Pendidikan Dasar Di Kota Ambon Saat Pandemi Covid-19’ (2021) Vol 27 No 2  Jurnal Sasi.[203].
15 Soekidjo Notoatmodjo, Ilmu perilaku kesehatan (PT. Rineka Cipta, 2010).[17].
16 Ulul Adzemi Romansyah, ‘Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia: Studi Kasus Jaminan Kesehatan Nasional’ (2017) Vol 1 No 1 Justitia Jurnal Hukum.[100].
negara, hukum dan pemerintah. 17 Landasan utama bahwa perlindungan HAM merupakan kewajiban pemerintah adalah bahwa pemerintah telah diberi amanah kekuasaan untuk melindungi hak-hak warga negara. Kekuasaan yang dimiliki pemerintah tersebut, semata-mata adalah untuk memajukan dan mencapai pemenuhan hak asasi manusia. peran pemerintah tidak lagi sekedar menjaga hak warga negara agar tidak dilanggar dan melanggar hak orang lain, tetapi pemerintah berperan untuk mengupayakan pemenuhan hak-hak tersebut. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah atas pemenuhan hak kesehatan meliputi pencegahan dan penyembuhan. Upaya pencegahan dilakukan dengan penciptaan kondisi yang layak bagi kesehatan, yakni dengan menjamin ketersediaan pangan dan pekerjaan, perumahan yang baik, dan lingkungan yang sehat. Adapun upaya penyembuhan dilakukan dengan penyediaan pelayanan kesehatan yang optimal, yakni dengan jaminan sosial atas kesehatan, sarana kesehatan yang memadai, tenaga medis yang berkualitas, dan pembiayaan pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat. 18
Konstitusi telah mengatur jaminan atas hak kesehatan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 28 H Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan masuknya hak atas kesehatan dalam konstitusi Indonesia, artinya hak atas kesehatan telah terkonfirmasi menjadi hak yang perlu dilindungi oleh pemerintah, serta pemerintah wajib memenuhi hak kesehatan warga negaranya melalui usaha-usaha yang konkret. Konstitusi telah mengamanahkan bahwa penyediaan fasilitas kesehatan merupakan tanggung jawab negara, yang turut bertanggung jawab untuk menjamin masyarakat agar dapat menjangkau fasilitas yang disediakan tersebut. 19 Pasal 28H Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menetapkan bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap
17 Mikho Ardinata, ‘Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (State  Responsibilities  Of  Health  Guarantee  In  The  Perspective  Of  Human Rights) ’ (2020) Vol 11  No  2 Jurnal HAM.[320].
18 ‘Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia’, ELSAM  (Lembaga  Studi  dan  Advokasi Masyarakat. [2], https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/KESEHATAN- SEBAGAI-HAK-ASASI-MANUSIA.pdf, diakses pada 20 Oktober 2021.
19 Fheriyal Sri Isriawaty, ‘Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’ (2015) Vol 3 Edisi 2 Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion.[2-3].
Athari Farhani dan Faiqah Nur: Dilematika Antara Hak...
individu dan warga masyarakat. dengan demikian pemerintah terikat tanggung jawab dengan masyarakat untuk menjamin akses yang memadai atas pelayanan kesehatan yang layak dan optimal. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menghormati ( to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfil) kewajiban negara dalam mengimplementasikan norma-norma hak asasi manusia (HAM) pada hak kesehatan, sesuai dengan prinsip-prinsi, yakni: 1. Menghormati hak atas kesehatan; 2. Melindungi hak atas kesehatan; dan 3. Memenuhi hak atas kesehatan. 20 Pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya tersebut harus sesuai dengan prinsip “salus populi suprema lex esto”, yakni keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. 21 Adapun prinsip-prinsip hak atas kesehatan lainnya berdasarkan prinsip Right to Health adalah terdiri dari: 22
Pertama, Ketersediaan ( Availability ). Prinsip ini mengatur bahwa layanan kesehatan harus tersedia dalam jumlah yang cukup, baik ketersediaan sumber daya alam, obat-obatan, maupun sarana dan pra-sarana lainnya.
Kedua, Keterjangkauan ( Accessibility ). Prinsip ini mengadung 4 (empat) turunan prinsip keterjangkauan, yakni: (1) Non Diskriminasi, layanan kesehatan harus dapat dijangkau oleh siapapun. Terutama oleh kelompok masyarakat rentan dan termarjinalkan. Layanan kesehatan tidak boleh melakukan diskriminasi berbasis gender, ras, warna kulit, bahasa, agama, pandangan politik, status kesehatan dan latar belakang sosial lainnya yang dapat membatasi atau menghilangkan penikmatan  orang  terhadap  layanan  kesehatan;  (2)  Keterjangkauan  secara  fisik, layanan kesehatan yang berkaitan dengan sarana dan pra-sarana kesehatan harus dapat dijangkau oleh semua kelompok; (3) Keterjangkauan ekonomi, layanan kesehatan harus terjangkau. Terutama oleh masyarakat miskin; (4) Keterjangkauan informasi, layanan informasi kesehatan, layanan, hak dan kewajiban pasien, dan
20 Fheriyal Sri Isriawaty.[5].
21 Anang Dony Irawan, Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah pada Masa Pan- demi COVID-19 (2021) Vol 1  No 1  Jurnal Citizenship Virtues.[4].
22 Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Buku  Saku  Hak  Atas  Kesehatan (2019).[9-11]. https://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2020/01/Buku-Saku-Hak-Atas-Kesehataan.pdf, diakses pada 30 Oktober 2021.
informasi lainnya terkait dengan hak atas kesehatan harus dapat dijangkau oleh masyarakat. masyarakat berhak untuk mencari,  menerima dan memberitahukan informasi apapun terkait dengan kesehatan.
Ketiga, Keberterimaan ( Acceptability ). Layanan kesehatan harus sesuai dengan etika kedokteran dan layanan kesehatan bisa diterima secara budaya, yang didalamnya termasuk dalam hal menghormati kerahasiaan status kesehatan, dan peningkatan status kesehatan bagi pasien yang memerlukan. Pentingnya prinsip ini berkaitan erat dengan kelompok masyarakat adat.
Keempat, Kualitas ( Quality ). Layanan kesehatan harus memiliki kualitas yang baik, meliputi obat-obatan, peralatan layanan kesehatan, dan tenaga kesehatan yang kompeten. Dari keempat prinsip tersebut artinya hak atas kesehatan telah menjadi komitmen politik negara kepada warga negara, dengan demikian akibat dari lalainya kewajiban negara dalam pemenuhan layanan kesehatan yang optimal, maka warga negara berhak menggugat tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak kesehatan tersebut.
Jaminan akan perlindungan dan pemenuhan hak warga negara atas kesehatan tersebut perlu didukung oleh kebijakan pemerintah dalam megimplementasikan norma-norma dasar di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selain sudah menjadi kewajiban dan tugas pemerintah, sebagai negara hukum yang demokratis, negara harus memberikan ruang kepada warga negara seluas-luasnya untuk berpartisipasi guna mempertahankan pemenuhan hak-haknya. Salah satu mekanisme yang dibangun adalah adalah dengan melakukan pengujian terhadap aturan perundang-undangan yang dianggap melanggar hak warga negara dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 melalui pengujian oleh kekuasaan kehakiman dengan mekanisme Judicial Review. 23 Dapat pula melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap keputusan atau tindakan administrasi yang bertentangan dengan Undang-Undang dan yang menyebabkan kerugian.
23 A. Muhammad Asrun, ‘Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Cita Negara Hukum’ (2016) Vol 4 No 1 Jurnal Cita Hukum.[137].

## Athari Farhani dan Faiqah Nur: Dilematika Antara Hak...
Dalam ketentuan pasal 28 H dan pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah ketentuan yang menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan dan pelayanan publik. Namun dalam proses konkretisasi ketentuan kedua pasal tersebut dalam aturan lebih lanjut, perlu juga memperhatikan Pancasila sebagai cita hukum (rechtsidee ) agar undang-undang yang dibuat memiliki keselarasan, kesesuaian, keserasian, koherensi, dan korespodensi dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai kaidah penuntun pembentukan hukum nasional. 24
Jaminan konstitusional terhadap hak atas kesehatan sebagaimana dalam pasal 28 H ayat (1) dan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyiratkan bahwa untuk mencapai tujuan nasional, perlu upaya berkesinambungan dalam suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu. Termasuk di dalamnya pembangunan kesehatan. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya memiliki arti penting dalam pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa serta pembangunan nasional. 25 Sejalan dengan hal itu, kesehatan telah menjadi kesepakatan intenasional dan diakui sebagai “hak dasar” sejak diadopsi oleh Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 1946. Kemudian dipertegas lagi dengan komentar umum dari Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yakni “Health is a fundamental human right indispensable for the exercise of other human rights” atau yang berarti kesehatan ditempatkan sebagai hak asasi manusia yang fundamental dan tak ternilai demi terlaksananya hak asasi manusia yang lainnya. 26
24 Dr. Patrialis Akbar, Arah Pembangunan Hukum Nasional Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, https://fh.umj.ac.id/arah-pembangunan-hukum-nasional- menurut-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945/, diakses pada 30 Oktober 2021. 25 Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham, Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis Evaluasi Hukum Mengenai Pemenuhan  Hak  Kesehatan  (Pokja  Analisis  dan  Evaluasi  Hukum  mengenai  Pemenuhan  Hak Kesehatan,  2017). [70].  https://www.bphn.go.id/data/documents/ae_pemenuhan_hak_kesehatan. pdf, diakses pada 30 Oktober 2021.
26 Rico Mardiansyah, ‘Dinamika Politik Hukum dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Di Indonesia’ (2018) Vol 4 No 1 Jurnal VeJ.[228].

## Benturan antara Hak Pendidikan dan Hak Kesehatan Dalam Proses Pembelajaran di Masa Pandemi
Pemerintah Indonesia pertama kali mengumumkan kasus Covid-19 pada 2 Maret 2020, meskipun beberapa ahli menentang statement tersebut, salah satunya Professor Marc Lipsitch ahli virology dari Harvard University yang mengatakan bahwa masuknya Covid-19 di Indonesia sudah masuk sejak awal tahun atau dibulan Januari. Hal tersebut berdasarkan analisanya mengenai beberapa negara tetangga seperti Singapura, Thailand dan Malaysia telah melaporkan kasus Covid-19 sejak bulan Januari. 27 Keterlambatan Indonesia dalam penanggulangan Covid-19 berimbas pada kegagapan serta kebingungan pemerintah daerah dalam mengambil langkah penanggulangan Covid-19. 28
Pemerintahpun akhirnya mengeluarkan beberapa peraturan guna mencegah penyebaran Covid-19 diantaranya: Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat COVID-19, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Namun peraturan yang dikeluarkan pemerintah menuai banyak kritikan, mengingat langkah yang diambil pemerintah justru tidak sejalan dengan upaya perlindungan serta pemenuhan akan hak kesehatan masyarakat dari bahaya Covid-19.
Hak atas kesehatan merupakan hak fundamental sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Internasional, di Indonesia jaminan konstitusional terhadap hak atas kesehatan sudah ada sejak diberlakukanya konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949. Setelah negara serikat dikembalikan kepada negara
27 The Guardian, Academic stands by research querying Indonesia’s claim to be corona virus free, https://www.theguardian.com/world/2020/feb/14/indonesia-coronavirus-academic-harvard- marc-lipsitch.
28 Muhamad Beni Kurniawan, ‘Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia’ (2021)  Vol 12 No 1  Jurnal HAM.[38].
Athari Farhani dan Faiqah Nur: Dilematika Antara Hak...
kesatuan dan diberlakukannya Konstitusi Undang-undang Dasar Sementara 1950 (UUDS) ketentuan Pasal 40 Konstitusi RIS tetap diadopsi ke dalam Pasal 42 UUDS 1950. 29 Setelah masa reformasi.perlindungan hak atas kesehatan pun secara tegas diatur dalam konstitusi Republik Indonesia yang termuat dalam Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi “…setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan…”. Aturan tersebut menegaskan bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia. 30 Artinya negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan serta pemenuhan hak kesehatan yang dimiliki oleh seluruh masyarakatnya, hal tersebut sejalan dengan apa yang dinyatakan WHO yaitu “government has a responsibility for the health of their people which can be fulfilled only by the provision of adequate health and social measures”. 31
Pada akhirnya guna mencegah penyebaran Covid-19 yang lebih luas, akhirnya pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan Lockdown di berbagai daerah di Indonesia. Sistem pembelajaran disekolah-sekolahpun dilakukan secara daring atau melalui mekanisme PJJ. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan hak dasarnya yakni kesehatan yang di utamakan. Sebenanrnya mengenai PJJ sendiri sebelum adanya pandemi melanda hampir seluruh dunia termasuk Indonesia, telah di atur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta Permendikbud Tahun 119 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
Namun pemnbelajaran jarak jauh (PJJ) dalam pelaksanaanya menemukan permasalahan yang cukup kompleks, PJJ dianggap terlalu fokus pada digitalisasi tanpa memperhatikan kesiapan serta kemampuan masyarakat yang pada akhirnya
29 Rif’atul Hidayat, ‘Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal’ (2017) Vol. 16 No. 2  Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran.[130].
30 Bagir Manan, et.al., Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia (PSKN FH UNPAD 2009).[138].
31 Tinton Slamet Kurnia, Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia (PT. Alumni).[15].
menyebabkan kesenjangan sosial bahkan diskriminasi dalam pendidikan. Kendala lain belum terjangkaunya akses internet di daerah-daerah pelosok, guru maupun orang tua yang belum menguasai penggunaan aplikasi belajar, orang tua yang sibuk bekerja maupun tidak dapat mendampingi anak belajar dari rumah, tidak tersedianya perangkat keras sebagai penunjang dalam belajar seperti komputer/ laptop hingga tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengakses internet. Bahkan beberapa kasus diantaranya peserta didik tidak sedikit yang malas belajar atau kehilangan semangat belajar, bahkan terdapat pula yang memutuskan untuk putus sekolah hingga memutuskan pernikahan di usia dini karena tidak sanggup mengikuti perkembangan PJJ.
UNICEF dalam surveynya pada tanggal 18 Mei hingga 29 Mei 2020 dan 5 hingga 8 Juni 2020 melalui kanal U-Report yang terdiri dari SMS, WhatsApp, dan Facebook Messenger, menerima lebih dari 4.000 tanggapan dari siswa di 34 provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa sekitar dua pertiga (66 persen) mengatakan mereka merasa tidak nyaman belajar dari rumah dan mayoritas (87 persen) mengatakan mereka ingin segera kembali ke sekolah, dengan lebih dari setengah (62 persen) populasi mengatakan mereka membutuhkan bantuan untuk kuota internet. 32 Seharusnya Berkaitan dengan pelaksanaan sistem pembelajaran jarak jauh ini, kepastian untuk melaksanakan dan mendapatkan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi tidak boleh dapat mencederai hak-hak atas pendidikan, terutama pendidikan dasar yang wajib diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia. 33
Namun kenyataan dilapangan ketidakefektifan pembelajaran jarak jauh telah menciderai hak-hak untuk memperolah pendidikan yang sebaik-baiknya. Padahal pemenuhan akan hak pendidikan dinyatakan secara tegas dalam UUD NRI 1945 Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “Setiap orang berhak
32 UNICEF, ‘Indonesia: Survei Terbaru Menunjukkan Bagaimana Siswa Belajar Dari Rumah (Hampir 9 Dari 10 Responden Mengatakan Mereka Ingin Segera Kembali Ke Sekolah)’ accessed 30 Oktober, 2020, https://www.unicef.org/indonesia/id/pressreleases/indonesia-survei- terbarumenunjukkan-bagaimana-siswa-belajar-darirumah.
33 Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah (Penerbit Kanisius 1982).
Athari Farhani dan Faiqah Nur: Dilematika Antara Hak...
mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Selaras dengan hal itu, terdapat pula produk legislasi nasional seperti UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang juga turut menekankan pentingnya pemenuhan hak atas pendidikan. Lebih khusus lagi, Hak Atas Pendidikan menjadi fokus utama yang diatur dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai instrumen hukum nasional yang mengatur persoalan sistem pendidikan.
Meski pada akhirnya tahun 2021 Pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberlakuan kembali sekolah tatap muka dengan tetap dijalankan secara terbatas dengan mengikuti standar protokol yang telah di tetapkan sebagaimana dikuatkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri No. 03/ KB/2021, No. 384 TAHUN 2021, No. HK.01.08/MENKES/ 4242/2O21, No. 440- 717 TAHUN 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Yang mana pada poin kedua konsideran SKB 4 Menteri tersebut menyebutkan : “Dalam hal pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan telah divaksinasi COVID-19 secara lengkap maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya mewajibkan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi di wilayahnya menyediakan pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh”.
Namun, Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang dikeluarkan membuat dilema sejumlah masyarakat khususnya orang tua mengingat peningkatan kasus penularan Covid-19 masih terbilang tinggi dan dikhawatirkan justru akan membuka klaster baru di lingkungan sekolah. Dilema ini terjadi manakala masyarakat dihadapkan pada 2 (dua) pilihan yaitu memprioritaskan pendidikan anak melalui memberlakukan PTM atau tetap menjaga keselamatan anak dengan tetap melaksanakan PJJ. Hal tersebut tentu menjadi sebuah dilematis karena terjadi sebuah benturan antara hak pendidikan serta hak kesehatan.
Meski pelaksanaan pembelajaran tatap muka telah diberlakukan secara bertahap untuk tingkat sekolah dasar hingga menengah, akan tetapi tingkat kewaspadaan dan kesigapan pemerintah dalam mememinialisir penyebaran Covid-19 ataupun klaster baru dilingkungan sekolah tetap harus di perhatikan, mengingat varian virus covid-19 terus bermutasi, sehingga hak kesehatanpun tidak boleh dikesampingkan. Disisi lain sekolah-sekolah ataupun perguruan tinggi yang belum sepenuhnya menerapkan pembelajaran tatap muka perlu melakukan upaya pengoptimalan program digitalisai pendidikan sebagai metode pembelaran yang bisa menyesuaikan dengan kondisi pandemi, pemerintah perlu melakukan terobosan dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dengan mengubah dampak learning loss menjadi learning gain yang lebih efektif dan efisien dan terinci, perlu melakukan bimbingan serta pembinaan terhadap tenaga pendidik mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan membekalinya dengan metode pengajaran modern. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat dapat terpenuhi hak pendidikan secara pasti dan menyeluruh sebagaimana amanat konstitusi.

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian diatas bahwasanya, baik hak pendidikan maupun hak kesehatan merupakan hal yang sangat penting, keduanya dijamin dalam konstitusi serta aturan perundang-undangan lainnya. Sehingga pemerintah tidak boleh mengesampingkan keduanya, namun perlu mencari sarana alternatif agar masyarakat dapat memperoleh hak-hak tersebut sebagaimana mestinya. Hak kesehatan maupun pendidikan haruslah dilaksanakan secara berkeadilan, tidak diskriminatif serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

## Daftar Bacaan

## Buku
Bagir Manan, et.al., Dimensi-Dimensi  Hukum  Hak  Asasi  Manusia (PSKN FH UNPAD 2009).
Soekidjo Notoatmodjo, Ilmu perilaku kesehatan (PT. Rineka Cipta 2010).
438 Athari Farhani dan Faiqah Nur: Dilematika Antara Hak...
Tinton Slamet Kurnia, Hak  Atas  Derajat  Kesehatan  Optimal  Sebagai  HAM  di Indonesia (PT. Alumni).
Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah (Penerbit Kanisius 1982).

## Jurnal
Muhammad Asrun, ‘Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Cita Negara Hukum’
(2016) Vol 4 No 1  Jurnal Cita Hukum.
Anang Dony Irawan, ‘Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah pada Masa Pandemi COVID-19’  (2021), Vol 1  No 1,  Jurnal Citizenship Virtues.
Cole T. Lewis, Hussein A. Zeineddine, and Yoshua Esquenazi,  ‘Challenges  of Neurosurgery  Education  During  the  Coronavirus  Disease  2019 (COVID-19) Pandemic:  A U.S. Perspective’ World  Neurosurgery 138  (2020).
Emmanuel Sujatmiko, ‘Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan’  (2010), Vol. 7, No 1,  Jurnal Konstitusi.
Fheriyal Sri Isriawaty, ‘Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’ (2015) Vol 3 Edisi 2 Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion.
Hwian Christianto, ‘Penggunaan Media Internet dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana’ (2020) Vol 11 No 2 Jurnal HAM.
I Gusti Ayu Eviani Yuliantari, ‘Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Dasar Warga Negara atas Pendidikan’ (2016) Vol 3 No 1 Jurnal Hukum UNDIKNAS.
Lucia Charlota Octovina Tahamata dan Welly Angela Riry, ‘Pemenuhan Hak Pendidikan Dasar Di Kota Ambon Saat Pandemi Covid-19’  (2021) Vol 27 No 2,  Jurnal Sasi.
Mardiansyah, ‘Dinamika Politik Hukum dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Di Indonesia’ (2018) Vol 4 No 1 Jurnal VeJ.
Muhamad Beni Kurniawan, ‘Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia’ (2021) Vol 12 No 1 Jurnal HAM.
Mikho Ardinata, ‘Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (State Responsibilities Of Health Guarantee In
The Perspective Of Human Rights)’ (2020) Vol 11  No  2 Jurnal HAM.
Mochamad  Fathoni  and  Husniyatus  Salamah  Zainiyati,  ‘Pemanfaatan Website Madrasah Sebagai  Media Pembelajaran E-Learning Di Tengah Pandemi Covid-19 Di MTs Kedungjambe Singgahan Tuban’ (2020) Vol 4 No 2  Journal EVALUASI.
Nadya Indah Ayuningthyas, dkk, ‘Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Konstitusional atas Hak Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19’ (2021) Vol. 7 No 1 Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang.
Rif’atul Hidayat, ‘Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal’ (2017) Vol. 16 No. 2 Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran.
Samuel Hall and Scott Border, ‘Online Neuroanatomy  Education  and  Its Role During  the  Coronavirus  Disease  2019  (COVID 19)  Lockdown’ (2020) World Neurosurgery 139.
Sheilla Chairunnisyah Sirait, ‘Tanggung Jawab Pemerintah untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak’ ( 2017) Vol. 2 No 1  Jurnal De Lega Lata.
Siti Nur Halimah, ‘Covid-19 dan Hak Masyarakat Atas Kesehatan’ (2020) Vo 7 No 6 Jurnal SALAM.
Ulul Adzemi Romansyah, ‘Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia: Studi Kasus Jaminan Kesehatan Nasional’ (2017) Vol 1 No 1 Justitia Jurnal Hukum.

## Laman
Kemenkes RI, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020   Tentang Pedoman Pembatasan   Sosial   Berskala   Besar   Dalam Rangka Percepatan   Penanganan   Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Kementerian Kesehatan RI, 2020.
http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No__9_Th_2020_ ttg_Pedoman_Pembatasan_Sosial_Berskala_Besar_Dalam_Penanganan_ COVID - 19.pdf.
Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia”, ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat .
https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/KESEHATAN- SEBAGAI-HAK-ASASI-MANUSIA.pdf, diakses pada 20 Oktober 2021.
Athari Farhani dan Faiqah Nur: Dilematika Antara Hak...
Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Buku Saku Hak Atas Kesehatan, 2019. https://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2020/01/Buku-Saku-Hak- Atas-Kesehataan.pdf, diakses pada 30 Oktober 2021.
Patrialis Akbar, Arah Pembangunan Hukum Nasional Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
https://fh.umj.ac.id/arah-pembangunan-hukum-nasional-menurut-undang-undang- dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945/, diakses pada 30 Oktober 2021.
Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham, Laporan  Akhir  Kelompok  Kerja  Analisis Evaluasi Hukum Mengenai Pemenuhan Hak Kesehatan, (Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai Pemenuhan Hak Kesehatan, 2017.
https://www.bphn.go.id/data/documents/ae_pemenuhan_hak_kesehatan.pdf, diakses pada 30 Oktober 2021.
The Guardian, Academic stands by research querying Indonesia’s claim to be corona virus free, https://www.theguardian.com/world/2020/feb/14/indonesia- coronavirus-academic-harvardmarc-lipsitch.
UNICEF, “Indonesia: Survei Terbaru Menunjukkan Bagaimana Siswa Belajar Dari Rumah (Hampir 9 Dari 10 Responden Mengatakan Mereka Ingin Segera Kembali Ke Sekolah),” accessed 30 Oktober 2020.
https://www.unicef.org/indonesia/id/pressreleases/indonesia-survei- terbarumenunjukkan-bagaimana-siswa-belajar-darirumah.