## I. PENDAHULUAN
Pada zaman reformasi sekarang, masyarakat menghendaki agar hukum dapat menjadi panglima dalam setiap urusan, atau dengan kata lain masyarakat menghendaki adanya supremasi hukum, jadi segala sesuatunya harus berlandaskan pada hukum. Adapun hukum yang dimaksud adalah baik aturan hukum yang tertulis dalam undang-undang, para aparat penegak hukum dan budaya hukum yang dapat memenuhi kepastian hukum, kegunaan, serta rasa keadilan masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan keinginan masyarakat tersebut tentunya harus didukung oleh kesiapan dari sumberdaya manusia baik akademisi (teoritisi) dan praktisi lebih-lebih dari aparat penegak hukum yang propesional juga menjunjung tinggi etika dan moral.
Dewasa ini bangsa Indonesia lagi mengalami keresahan terhadap banyaknya kasus-kasus yang bermunculan baik itu kasus besar (kelas kakap) atau kasus kecil (kelas teri) atau yang dikenal dengan tindak pidana yang sifatnya luar biasa (extra ordinary crime) dan tindak pidana konvensional. Misalnya kasus Mbah Minah (55), warga Darmakradenan, Ajibarang, Banyumas, seorang petani kedelei yang mengambil 3 (tiga) biji kakao milik perkebunan PT. RSA dengan niat untuk dibuat bibit, oleh petugas keamanan dilaporkan pada manajemen perkebunan. Selanjutnya pihak manajemen dilaporkan pada pihak berwajib untuk diproses di peradilan dengan tuduhan mencuri dan dikenakan Pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Hakim PN  Purwokerto kemudian memvonis pidana penjara selama 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan. Dari putusan pengadilan tersebut membuat kesan di mata masyarakat
Kata Kunci: penegakan  hukum,  pidana

## Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia

## Erna Dewi
Fakultas Hukum Universitas Lampung

## Abstrak
Hakim sebagai pihak pemutus perkara sangat berperan sebagai penentu masa depan hukum, karena setiap putusan hakim akan menjadi pusat perhatian masyarakat. Hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi hakim juga berperan sebagai penemu hukum (recht vinding), sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat, terutama nilai-nilai Pancasila. Sedangkan peranan hakim dalam memutus perkara pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, dalam hal memutus suatu perkara hakim mempunyai kebebasan, hal ini sesuai dengan salah satu unsur negara hukum  yang  menyatakan,  bahwa  adanya  peradilan  yang  bebas  dan  tidak  memihak.  Hakim  selain memperhatikan ketentuan yang tertulis dalam undang-undang juga memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat serta menggunakan hati nurani yaitu berdasarkan keyakinan hakim dan rasa keadilan masyarakat, hal ini sejalan dengan gagasan tipe penegakan hukum yang progresif.
seolah-olah tidak adil, bahkan “aneh” karena kenapa pada kasus-kasus “kecil” segera diputus dan dikenakan pidana, apa  lagi dilihat dari nilai benda yang diambil mbah minah hanya seharga Rp.2.100,- saja, sedangkan kasus-kasus yang “besar” tidak selesai-selesai bahkan terkadang hilang atau tidak jelas (Black Box).
Kata kunci dari kenapa timbulnya keresahan masyarakat terhadap hukum, terutama berkaitan dengan putusan-putusan pengadilan yang tidak memuaskan rasa keadilan masyarakat, hal ini disebabkan belum terwujudnya sistem hukum nasional yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia terutama Pancasila.
Penegakan hukum pidana selalu menjadi polemik karena apabila dilihat unsur substantive hukum dalam praktek peradilan yang dijadikan acuan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih peninggalan jajahan (Belanda), sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP) sudah merupakan “karya agung” bangsa Indonesia yang juga masih harus direvisi dan tentunya akan banyak menemukan kendala, sebagaimana kasus-kasus pada contoh di atas. Begitu juga halnya dengan unsur structural yang dalam hal ini para penegak hukum, mulai dari polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum dan hakim sebagai pihak pemutus serta aparat Pembina di lembaga pemasyarakatan yang dilihat dari kualitas dan kuantitasnya belum memadai.
Demikian juga halnya dengan budaya hukum, baik budaya hukum penegak hukum maupun budaya hukum masyarakat juga belum mendukung untuk tegaknya hukum secara maksimal, apalagi munculnya budaya-budaya yang mendorong untuk terjadinya peradilan sesat dan mafia peradilan. Tulisan ini difokuskan pada peranan hakim dalam penegakan hukum pidana, hal ini didasarkan pada fungsi hakim sebagai pihak pemutus yang selalu menjadi pusat perhatian masyarakat, atau dengan kata lain putusan hakim sebagai salah satu penentu masa depan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.  Berdasarkan pemikirandi atas masalah dalam tulisan ini adalah Bagaimanakah peranan hakim dalam penegakan hukum pidana?. Betulkah peranan hakim dalam memutus perkara pidana dapat mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum serta memenuhi rasa keadilan masyarakat?

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan cara studi pustaka, yang terdiri dari bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang No. 4 tahun 2004 Jo UU No. 48 tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, bahan hukum sekunder yang diperoleh dari literatur dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, serta bahan hukum tersier yang diperoleh dari kamus hukum, dan ensiklopedi.

## III. PEMBAHASAN Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan- hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari subyeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya untuk melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan
hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.
Pengertian penegakan hukum itu dapat juga ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegak hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegak hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan istilah “ Law enforcement” ke dalam bahasa Indonesia menggunakan perkataan “penegakan hukum” dalam arti luas serta dapat pula digunakan istilah “penegakan peraturan” dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini juga timbul dalam bahasa inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah
“ the rule of law ´atau dalam istilah “ the rule of law and not of aman ” versus istilah “the rule by law” yang berarti “ the rule of man by law” . Dalam istilah “the rule of law” terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam arti yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya. Karena itu, digunakan istilah “ the rule of just law”. Sedangkan dalam istilah “the rule of law and not of man, dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu Negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah “the rule by law” yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.
Dari uraian di atas jelas kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegak hukum yang resmi diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma- norma hkum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Uraian di atas sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo dalam bukunya masalah penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis, bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan- keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Menurut beliau penegakan hukum pada dasarnya sudah dimulai pada saat pembuatan undang-undang, karena bila terjadi kekeliruan dari pembuat undang-undang tentunya akan berdanpak pada penerapan hukumnya dalam peraktek atau dalam kenyataannya pada masyarakat (Sunarto DM, 2009).
Pekerjaan hakim bukan hanya teknis UU, tetapi juga makhluk sosial, oleh karena itu pekerjaan hakim sungguh mulia karena ia bukan hanya memeras otak, tetapi juga nuraninya (Satjipto Rahardjo, 2008). Hakim yang berpikiran progresif, menjadikan dirinya bagian masyarakat, akan selalu menanyakan “apakah peran yang bisa saya berikan pada masa reformasi ini?” apa yang diinginkan bangsa saya dengan reformasi ini? Dengan demikian ia akan menolak bila dikatakan bahwa pekerjaannya itu hanya mengeja UU. Hakim progresif akan selalu meletakkan telinga ke degup jantung rakyatnya (Satjipto Rahardjo, 2008).
Pendapat di atas sejalan dengan tahapan penegakan hukum dari  Barda Nawawi Arief, bahwa penegakan hukum terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:
a. Tahap pembuatan undang-undang (tahap formulasi);
b. Tahap penerapan undang-undang (tahap aplikasi);
c. Tahap pelaksanaan undang-undang (tahap eksekusi).
Apabila penegakan hukum ini dihubungkan dengan peranan hakim, maka peranan hakim akan nampak pada tahap ke-2 dan ke-3 dari penegakan hukum tersebut yaitu tahap aplikasi (penerapan) dan eksekusi (pelaksanaan).
Kebebasan Hakim yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia dijamin dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 4 tahun 2004. Independensi diartikan sebagai bebas dari pengaruh eksekutif maupun segala kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak-pihak extra judisial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang-undang. Demikian juga meliputi kebebasan dari pengaruh-pengaruh internal judisiil di dalam menjatuhkan putusan (Paulus E. Lotulung, 2003).
Salah satu pasal dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasan Kehakiman yang dapat mengganggu indevendensi badan-badan pengadilan, yaitu Pasal 11 yang menentukan secara organisatoris, administrative dan financial badan-badan peradilan berada di bawah Departemen yang terkait (eksekutif), sedangkan dilain pihak Pasal 10 menentukan bahwa peradilan tertinggi adalah Mahkamah Agung yang melakukan pengawasan maupun kasasi dan peninjauan kembali terhadap putusan-putusan badan peradilan tersebut.
Dengan perkataan lain, ada dualisme pembinaan hakim, yaitu pembinaan teknis oleh Mahkamah Agung dan pembinaan administrative oleh Departemen (eksekutif) yang bersangkutan, keadaan inilah yang disebut dengan adanya sistem dua atap dalam badan-badan peradilan, yang akan segera diakhiri dengan penerapan Undang-Undang No. 35 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 4 tahun 2004 yang merupakan implementasi dari Ketetapan MPR Nomor X tahun 1998 yang berkaitan dengan pemisahan yang tegas antara fungsi judikatif dan eksekutif.
Sehingga dengan demikian sudah tidak akan ada lagi dualisme dalam pembinaan badan- badan peradilan, melainkan akan menjadi satu pembinaan di bawah kewenangan Mahkamah Agung, baik meliputi pembinaan teknis maupun administrative, organisatoris dan finansial.
Independensi kekuasaan kehakiman atau badan-badan kehakiman/peradilan merupakan
s a l a h s a t u d a s a r u n t u k t e r s e l e n g g a r a n y a p e m e r i n t a h y a n g d e m o k r a t i s d i b a w a h Rule of Law sebagaimana pemikiran mengenai Negara Hukum modern yang pernah dicetuskan dalam konferensi International Commission of Jurists di Bangkok pada tahun 1965. Pada konprensi tersebut dikatakan ada 6 (enam) syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah Rule of Law, yaitu:
1. Perlindungan konstitusional;
2. Peradilan atau badan-badan kehakiman yang bebas dan memihak;
3. Pemilihan umum yang bebas;
4. Kebebasan menyatakan pendapat;
5. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi;
6. Pendidikan kewarganegaraan.
Dari syarat tersebut jelas bahwa indevendensi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar yang pokok.
Dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, untuk menjaga indevendensinya hakim masih perlu dilengkapi dengan sikap impartialitas dan profesionalisme dalam bidangnya, oleh karenanya kebebasan hakim sebagai penegak hukum haruslah dikaitkan dengan (Paulus E. Lotulung, 2003): a. Akuntabilitas;
b. Integritas moral dan etika; c. Transparansi d. Pengawasan (control)
e. Profesionalisme dan impartialitas.
Begitu juga sebaliknya indevendensi kekuasaan kehakiman itu perlu mengandung makna perlindungan bagi hakim sebagai penegak hokum untuk bebas dari  pengaruh-pengaruh dan direktiva yang dapat berasal dari antara lain:
a. Lembaga-lembaga di luar badan-badan peradilan, baik eksekutif maupun legislative, dan lain-lain;
b. Lembaga-lembaga internal di dalam jajaran kekuasaan kehakiman sendiri;
c. Pengaruh-pengaruh pihak yang berperkara;
d. Pengaruh tekanan-tekanan masyarakat, baik nasional maupun internasional;
e. Pengaruh-pengaruh yang bersifat “ trial by the press ”.
Biasanya perlindungan yang dimaksud dalam hubungannya dengan larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat “contempt of court” atau pelecehan/penghinaan terhadap peradilan. Tetapi berbeda dalam praktek hakim sebagai pihak pemutus perkara, sangat tergantung pada /terikat pada apa yang didakwakan jaksa sebagai penuntut umum, dengan kata lain hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di luar dakwaan penuntut umum. Selain dakwaan jaksa, hakim juga sangat terikat dengan asas legalitas sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali apabila telah diatur dalam undang-undang.
Pada pandangan hukum yang progresif hakim sebagai penegak hukum yang independen tidak hanya bertugas semata-mata sebagai corong undang-undang, tetapi hakim punya kebebasan untuk mencari, menggali dan menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Demikian juga halnya dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tersebut menyatakan: Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila”, begitu juga dalam Pasal 4 (1) menyatakan, bahwa “peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa hakim mempunyai peranan untuk dapat menemukan keadilan berdasarkan hati nurani atau keyakinan hakim, jadi tidak sekedar berfungsi sebagai mulut/corong undang-undang yang selam ini dijadikan suatu paradigma pada pandangan hukum yang positivistis.

## Peranan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana yang Dapat Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat
Hakim adalah salah satu bagian dari penegak hukum yang merupakan sub sistem dalam sistem peradilan pidana. Hakim mempunyai tugas yang sangat mulia dalam hal menentukan nasib/ warna hukum dimata masyarakat ketika dilihat dari tugas dan wewenangnya sebagi pihak pemutus perkara. Hakim merupakan pusat perhatian dari masyarakat, karena setiap putusannya akan dinilai oleh masyarakat apakah putusan tersebut adil atau tidak adil.Tentunya dalam menjalankan tugasnya hakim sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku. Sistem hukum menurut L.M. Friedman terdiri dari 3 (tiga) unsur (Three elements of legal system), yaitu “structure”, “substance”, “legal culture” ketiga unsur ini akan dijabarkan sesuai dengan kondisi sosial Indonesia.
Pertama, struktur, adalah kerangka bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Jika konsepsi Friedmen di atas digunakan untuk menjelaskan keadaan struktur hukum di Indonesia, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami kompleksitas birokrasi penegakan hokum, dan mengevaluasi apakah birokrasi penegakan hukum yang telah disusun dan beropraional selama ini benar-benar dapat bergerak secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan penegakan hukum. Persoalan lembaga penegak hukum di Indonesia belum ada kesatuan pandang (visi dan persepsi yang sama) dalam menghadapi masalah kejahatan dan penegakan hukum, masing-masing berpikir dan berjalan dengan konsepsinya sendiri-sendiri, debagai contoh beberapa kasus besar antara KPK dengan lembaga Kepolisian RI (Cicak vs Buaya) yang sama-sama ingin menegakkan hukum, konflik kewenangan boleh atau tidak BPK mengaudit Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial, kemudian antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi. Dari beberapa contoh di atas, aspek kelembagaan yang begitu besar dan kompleksnya masalah yang dihadapi, merupakan contoh prilaku hokum dari penegak hokum yang tidak baik, atau meminjam ucapan Prof. Satjipto rahardjo, S.H., merupakan cara berhukum yang tidak baik. Keadaan demikian juga sangat berpengaruh pada kinerja hakim yang merupakan bagian dari penegak hukum.
Kedua, substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu, Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam system itu. Mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun, substansi juga mencakup living law (hukum yang hidup dalam masyarakat), dan bukan hanya aturan yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang.
Aturan hukum sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan  perumusannya harus mengikuti kaidah yang baik, aspiratif, adil dan dapat dilaksanakan. Akan tetapi apabila perumusan undang- undangnya tidak baik, hal ini justru akan berakibat sebagai faktor kriminogen atau penyebab timbulnya kejahatan. Kelemahan dari unsur substance dapat terjadi pada saat pembuatan undang- undang yaitu pada tahap formulasi (kebijakan legislative). Kebijakan ini sangat sentral dan strategis, karena kebijakan ini mengalokasikan kekuasaan Negara (melalui aparatur hukum) dalam bentuk aturan-aturan hukum. Hal ini berarti bahwa kebijakan legislative menghasilkan perumusan undang- undang yang tidak baik, maka disinilah titik awal terjadinya kegagalan dalam upaya penanggulangan kejahatan, bahkan akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kejahatan.
Di samping kegagalan dalam perumusan undang-undang dapat juga terjadi sutau peraturan perundang-undangan substansinya saling bertentangan baik secara horizontal atau vertical, terjadinya hal demikian karena pada tahap ini terdapat distorsi kepentingan  baik idiologi, politik, ekonomi dan masalah social. Kemudian apabila dilihat siap-siapa pelaku pembuat kebijakan tersebut adalah mereka(legislator) yang terdiri dari kumpulan orang-orang partai politik dengan latarbelakang pendidikan yang terbatas pemahamannya tentang legal drafting dan tentang asas- asas hokum dan masyarakat, lebih-lebih hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Keadaan demikian juga mempengaruhi kebijakan hakim dalam mengambil putusan, oleh karenanya hakim dituntut untuk lebih meningkatkan kemampuannya terutama dibidang ilmu pengetahuan hukum dan teknologi dalam menghadapi perkembangan dan kepentingan hukum masyarakat lokal, nasional dan global.
Ketiga, legal culture (budaya hukum), ketepurukan hukum di Indonesia tidak semata- mata kesalahan dari pembentuk undang-undang, seolah-olah krisis hokum yang terjadi semata- mata karena buruknya kualitas perundang-undangan, lebih-lebih apabila dilihat dari Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang masih merupakan peninggalan warisan zaman jajahan (Belanda). Untuk itu perlu pengamatan yang menyeluruh atau
meminjam istilah Yusriadi. Dalam melihat masalah hukum harus secara komperhensif, utuh tidak farsial. Untuk menjelaskan kondisi tersebut menggunakan pendekatan sistem hukum yang terbuka, karena system hukum yang sesungguhnya tidak kebal terhadap pengaruh lingkungannya atau faktor ekstra yuridis teruma menyangkut budaya hukum.
Pada negara yang sedang berkembang seperti Indonesia budaya hukum masyarakat maupun budaya hukum penegak hukum sangat memegang peranan penting dalam pembuatan hukum, penegakan hukum dan pelaksanaan hukum.Tanpa budaya hukum yang baik, sebaik- baiknya lembaga hukum dan substansi hukum niscaya penegakan hukum tidak berjalan dengan efektif. Karena budaya hukum melekat pada siapa saja, baik penyelenggara negara, penegak hukum, penerap hukum dan masyarakat luas. Karena hakim merupakan bagian dari penegak hukum yang memegang peranan dalam membuat keputusan yang diharapkan memberikan rasa keadilan masyarakat tentunya budaya hukum hakim dalam berhukum pun harus direformasi disesuaikan dengan fungsi dan peranannya sebagai penentu supremasi hukum.
Berdasarkan ketiga unsur sistem hukum di atas, maka jelas bahwa peranan hakim dalam penegakan hukum pidana sangat penting, bahkan sebagai penentu terhadap keberhasilan penegakan hukum di mata masyarakat, oleh karenanya hakim dituntut untuk mampu memberikan putusan yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan masyarakat.

## IV. PENUTUP
Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: Peranan hakim dalam penegakan hukum pidana, bahwa hakim sebagai pihak pemutus perkara sangat berperan sebagai penentu masa depan hukum, karena setiap putusan hakim akan menjadi pusat perhatian masyarakat, oleh karenanya hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi hakim juga berperan sebagai penemu hukum (recht vinding), sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat terutama nilai-nilai Pancasila.
Peranan hakim dalam memutus perkara pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, dalam hal memutus suatu perkara hakim mempunyai kebebasan, hal ini sesuai dengan salah satu unsur negara hukum yang menyatakan, bahwa adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, oleh karenanya hakim selain memperhatikan ketentuan yang tertulis dalam undang- undang juga menggunakan hati nurani yaitu berdasarkan keyakinan hakim dan rasa keadilan masyarakat, hal ini sejalan dengan gagasan tipe penegakan hukum progresif.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief, Barda Nawawi, 1996. Kebijakan Legislative dalam Penanggulangan Kejahatan dengan PidanaPenjara, Ananta, Semarang.
________, 2003. Kapita Selekta Hukum Pidana. Citra AdityaBakti. Bandung.
________,  2009. Tujuan  dan  Pedoman  Pemidanaan  Perspektif  Pembaharuan  Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara. Badan Penerbit UNDIP,Semarang.
Aryadi, Gregorius, 1988. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana. Bharata, Jakarta.
Hamzah, Andi, 1986. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi. Pradnya Paramita, Jakarta.
________,1983. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia,Ghalia Indonesia, Jakarta.
Muladi, 2002, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung.
________, 2002. Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, Taflazani (ed) Habibie Center, Jakarta.
________, 1997. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem PeradilanPidana, BP. Undip, Semarang.
Muladi dan Barda NA.,1992. Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung.
Rahardjo, Satjipto, 1991. Ilmu Hukum, Alumni, Bandung.
________, 2008. Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta.
________, 2009. Hukum dan Perilaku, Kompas, Jakarta.
________, 2009. Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta.
Seno Adji, Indriyanto, 2009, Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum, Kompas, Jakarta.
Seno Adji, Oemar, 1981, Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi, Erlangga, Jakarta.
Soekanto, Soerjono, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
Sudarto, 1977. Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung.
________, 1983. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Alumni, Bandung.
________, 1981. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung. Sunarto DM., 2009. Rekonstruksi Hukum Pidana Era Transformasi dan Globalisasi dalam
Penegakan Hukum Secara Integratif, Orasi Ilmiah, Penerbit Unila, Bandar Lampung.

## Yusriadi,  2006.  Paradigma  Sosiologis  dan  Implikasinya  TerhadapPengembangan  Ilmu
Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, BP. Undip, Semarang.
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2003. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia. www.google Penegakan hukum.