Pengaruh Kualitas Sumberdaya Aparatur Terhadap Kualitas Pelayanan Perijinan Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
Mustika Retno Andrita 1 ,  Nur Fitriyah ²,  DB. Paranoan ³ Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh  kualitas  sumberdaya  aparatur  terhadap  kualitas  pelayanan perijinan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota  Samarinda,  2)  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  kualitas sumberdaya  aparatur  pada  BPPTSP  Kota  Samarinda,  dan  3)  Untuk mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan perijinan pada BPPTSP Kota  Samarinda.  mengetahui  dan  menganalisis  kualitas  pelayanan perijinan  pada  BPPTSP  Kota  Samarinda.  Dalam  penelitian  ini,  penulis menggunakan jenis penelitian verivikatif (kausalitas). Pengumpulan data dilakukan  dengan  cara  melakukan  observasi,  penyebaran  kuesioner, serta  dokumentasi.  Analisis  data  mempergunakan  uji  regresi  secara komputerisasi  melalui  program  SPSS  (Statistical  Package  for  Social Sciences) versi 20. Hasil dari penelitian ini adalah : 1) Ada pengaruh yang cukup  kuat  antara  kualitas  sumberdaya  aparatur  terhadap  kualitas pelayanan  perijinan  pada  BPPTSP  Kota  Samarinda.  Artinya,  apabila kualitas  sumberdaya  aparatur  ditingkatkan,  maka  akan  cukup berpengaruh  terhadap  peningkatan  kualitas  pelayanan  perijinan  pada BPPTSP Kota Samarinda, 2) Kualitas sumberdaya aparatur BPPTSP Kota Samarinda  dominan  mengandung  mutu  potensi  kelompok  kerja  yang terbangun atas daya kreativitas dan kekuatan jalinan kerjasama,  namun juga  mengandung  mutu  proses  kerja  yang  dilandasi  dari  komitmen organisasional  yang  tinggi  serta  menghasilkan  mutu  kinerja  yang dibangun atas keyakinan bahwa sumberdaya aparatur merupakan aspek penting  bagi  pencapaian  tujuan  organisasi  BPPTSP  Kota  Samarinda,  3) Kualitas  pelayanan  perijinan  pada  BPPTSP  Kota  Samarinda  belum mencapai  kesederhanaan  prosedur,  kejelasan  dan  ketepatan  waktu pelayanan perijinan yang baik. Tetapi baru mencapai kelengkapan sarana dan  prasarana  yang  cukup  baik  dan  dianggap  mampu  menunjang penyelenggaraan pelayanan perijinan bagi masyarakat. Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan Perijinan, Sumberdaya Aparatur.

## Pendahuluan
Aparatur  pemerintah  sebagai  SDM  dalam  organisasi  pemerintahan sangat  penting  bagi  peningkatan  produktivitas  atau  kemajuan  organisasi tersebut  dalam  menyelenggarakan  pelayanan  publik.  Bagaimanapun canggihnya  sarana  dan  prasarana  suatu  organisasi,  tanpa  ditunjang  oleh kemampuan  SDM,  niscaya  organisasi  tersebut  tidak  akan  maju  dan berkembang.  Dikatakan  demikian  sesungguhnya  karena  pada  berbagai sumberdaya,  dana,  sarana  dan  prasarana  adalah  benda-benda  mati  yang tidak  bermakna  tanpa  dipergunakan  dan  dimanfaatkan  oleh  manusia. Disamping  itu,  SDM  merupakan  satu-satunya  sumberdaya  organisasi  yang
1 Alumni Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda ² Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda ³ Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
mempunyai rasio, perasaan serta harkat dan martabat yang harus diakui dan dihormati.
Latar  belakang  pendidikan  akademis  merupakan  salah  satu persyaratan  utama  dan  dasar  untuk  pengadaan  dan  penempatan  pegawai, terutama  pada  jabatan-jabatan  yang  berkaitan  dengan  pembuatan keputusan. Namun yang tidak kalah penting adalah syarat-syarat kepribadian sebab  aparatur  harus  banyak  berhubungan  dengan  masyarakat  akibat perannya  sebagai  pelaksana  pelayanan  publik.  Artinya,  disamping  terampil dan  memiliki  pengetahuan  dalam  bidang  tugasnya,  aparatur  juga  harus memiliki  jiwa  melayani  masyarakat  dengan  penuh  rasa  tanggungjawab  dan tanpa pamrih. Kesemuanya itu merupakan kriteria dari kualitas sumberdaya aparatur yang ideal, yang terdiri atas tidak hanya mutu atas potensi diri yang dimiliki, tetapi juga mutu atas prosesnya melakukan pekerjaan dan mutu atas kinerja yang dihasilkan.
Pelayanan pemerintah tentunya dicerminkan oleh kinerja aparaturnya,  maka  dengan  demikian  kualitas  sumberdaya  aparatur merupakan  hal  penting  yang  mampu  mempengaruhi  penyelenggaraan pelayanan  publik  di  dalam  sebuah  organisasi  pemerintah.  Hal  tersebut sejalan  dengan  pernyataan  Asang  (2012  :  146)  bahwa  kualitas  pelayanan publik  dapat  dinilai  dengan  pendekatan  makro  dan  mikro.  Kualitas pelayanan publik dengan pendekatan mikro menilai proses penyelenggaraannya,  dimana  baik  tidaknya  pelayanan  publik  bergantung pada  pengetahuan  klien  tentang  prosedur  pelayanan  dan  tingkat  kepuasan klien terhadap pelayanan yang dialami, yang sangat tergantung pada kualitas pihak pengelola organisasi publik.
Dengan  demikian,  kualitas  sumberdaya  aparatur  merupakan  salah satu  hal  yang  dapat  mempengaruhi  penyelenggaraan  pelayanan  publik, termasuk  pelayanan  perijinan,  yang  berhubungan  dengan  tingkat  kepuasan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Maka dari itu, kajian akan kualitas sumberdaya  aparatur  selaku  pihak  penyelenggara  pelayanan  publik merupakan hal yang penting bagi peningkatan pelayanan publik.
Kerangka Dasar Teori Kualitas Sumberdaya Aparatur Notoadmodjo (2003 : 4) mengemukakan bahwa kualitas sumberdaya manusia  menyangkut  dua  aspek,  yaitu  aspek  fisik  (kualitas  fisik)  dan  non fisik  yang  menyangkut  kemampuan  bekerja,  berpikir  dan  keterampilan- keterampilan lain. Oleh sebab itu, upaya meningkatkan sumberdaya aparatur dalam  suatu  organisasi  publik  /  pemerintah  juga  diarahkan  kepada  kedua aspek tersebut.
Mangkuprawira  (2009  :  183)  menyatakan  bahwa  mutu  /  kualitas sumberdaya manusia meliputi potensi diri, mutu proses dan mutu kinerja :
1. Mutu  potensi  diri  antara  lain  tingkat  pengetahuan,  etos  kerja,  sikap, keterampilan, kesehatan, kedisiplinan, loyalitas kerja dan kejujuran.
2. Mutu proses antara lain dilihat dari komitmen, tingkat kerusakan produk, tingkat keamanan kerja pribadi, dan mutu kehidupan kerja pegawai.
3. Mutu  kinerja  dilihat  dari output  antara  lain  berupa  produktivitas  kerja, produktivitas organisasi dan kesejahteraan pegawai.
Lebih lanjut Mangkuprawira (2009 : 183) menyatakan bahwa seorang pegawai  memiliki  mutu  /  kualitas  tertentu  apabila  sesuai  dengan  standar mutu  dan  kompetensi  yang  telah  ditentukan  oleh  organisasi.  Dengan  kata lain, mutu / kualitas diartikan sebagai adanya kesesuaian dengan kebutuhan stakeholders.
Keban  (1999  :  67-78)  mengemukakan  peningkatan  kualitas sumberdaya aparatur pemerintah seharusnya difokuskan pada lima hal, yaitu :  1.  Keterampilan  dan  keahlian,  2.  Wawasan  dan  pengetahuan,  3.  Bakat  dan potensi, 4.Kepribadian dan motif kerja, 5. Moral dan etos kerja.
Pelayanan Perijinan sebagai Bagian dari Pelayanan Administratif Konsep  dasar  dari  pelayanan  perijinan  sesungguhnya  adalah pelayanan publik.  Pelayanan  publik  sebagai  segala  kegiatan  pelayanan  yang dilaksanakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik  sebagai  upaya pemenuhan  kebutuhan  penerima  layanan  maupun  dalam  rangka pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  (Undang-undang Nomor  25  Tahun  2009),  dikelompokkan  dalam  tiga  jenis  berdasarkan penyelenggaranya,  yaitu  instansi  pemerintah  dan  BUMN/BUMD,  yaitu  (1) pelayanan admnistratif, (2) pelayanan barang, dan (3) pelayanan jasa.
Jenis  pelayanan  administratif  adalah  jenis  pelayanan  yang  diberikan oleh  unit  pelayanan  berupa  pencatatan,  penelitian,  pengambilan  keputusan, dokumentasi  dan  kegiatan  tata  usaha  lainnya  yang  secara  keseluruhan menghasilkan  produk  akhir  berupa  dokumen,  misalnya  sertifikat,  ijin-ijin, rekomendasi,  keterangan,  dan  lain-lain  (Pasolong,  2007  :  129).  Maka pelayanan  perijinan  termasuk  dalam  pelayanan  administratif  tersebut. Berdasarkan  pengertian  tersebut,  maka  pelayanan  perijinan  dapat didefinisikan  sebagai  segala  kegiatan  pelayanan  yang  diselenggarakan  oleh penyelenggara pelayanan publik yang berkaitan  dengan pemberian  ijin atas sesuatu hal kepada penerima layanan.

## Implementasi Pelayanan Perijinan
Ratminto  dan  Winarsih  (2009  :  245)  menjabarkan  kelemahan- kelemahan  dari  kebijakan  manajemen  pelayanan  perijinan  yang  telah diselenggarakan oleh pemerintah selama ini, antara lain sebagai berikut :
a. Sistem  yang  berlaku  masih  belum  mengaitkan  secara  langsung  prestasi kerja  aparat  dengan  perkembangan  karirnya.  Dengan  demikian,  seorang pegawai  yang  prestasi  kerjanya  tidak  bagus  tetap  dapat  menjalani kenaikan  pangkat,  dan  sebaliknya  pegawai  yang  berprestasi  bagus  dan memberikan  pelayanan  yang  baik  kepada  masyarakat,  justru  karirnya tersendat-sendat.
b. Sistem manajemen tersebut sudah dapat mengatasi hal-hal yang bersifat teknis  manajerial,  tetapi  masih  belum  membenahi  hal-hal  yang  bersifat strategis.  Untuk  mengurus  lebih  dari  satu  pelayanan  perijinan, masyarakat memang cukup  datang ke  unit pelayanan terpadu satu atap. Akan  tetapi,  prosedur,  jumlah  kelengkapan  persyaratan  dan  biaya  yang harus dibayar masih tetap, belum berubah.
c. Sistem  manajemen  tersebut  juga  belum  disosialisasikan  kepada masyarakat  sehingga  masih  cukup  banyak  masyarakat  yang  belum mengetahui  sistem  dan  prosedur  pelayanan  yang  harus  diikuti  jika masyarakat  membutuhkan  suatu  pelayanan.  Akibatnya,  partisipasi  aktif masyarakat juga masih sangat rendah.
Ratminto  dan  Winarsih  (2009  :  246)  menyatakan  bahwa  untuk mewujudkan  kesetaraan  hubungan  antara  pelayan  publik  dan  masyarakat yang  dilayani  agar  kualitas  pelayanan  perijinan  mengalami  peningkatan, maka  yang  harus  dilakukan  adalah  :  a)  memperkuat  posisi  tawar  pengguna jasa pelayanan, b) memfungsikan mekanisme voice, yaitu penyampaian atau pengekspresian  ketidakpuasan  pengguna  jasa  terhadap  pelayanan  yang diberikan  oleh  instansi  penyelenggara  pelayanan  perijinan.  Lebih  lanjut Ratminto  dan  Winarsih  (2009  :  246-247)  mengemukakan  bahwa  faktor- faktor manajerial yang menjadi penentu kualitas pelayanan perijinan antara lain :
1) Adanya  birokrat  yang  berorientasi  pada  kepentingan  masyarakat, khususnya pengguna jasa.
2) Terbangunnya  kultur  pelayanan  dalam  organisasi  pemerintah  yang bertugas untuk memberikan pelayanan perijinan.
3) Diterapkannya  sistem  pelayanan  yang  mengutamakan  kepentingan masyarakat, khususnya pengguna jasa pelayanan.
Dengan  demikian,  kualitas  pelayanan  perijinan  sangat  dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu :
1) Kuatnya posisi tawar pengguna jasa pelayanan,
2) Berfungsinya mekanisme voice,
3) Adanya  birokrat  yang  berorientasi  pada  kepentingan  masyarakat, khususnya para pengguna jasa,
4) Terbangunnya  kultur  pelayanan  dalam  organisasi  pemerintah  yang bertugas untuk memberikan pelayanan perijinan, dan
5) Diterapkannya  sistem  pelayanan  yang  mengutamakan  kepentingan masyarakat, khususnya pengguna jasa pelayanan.
Teori  yang  Menghubungkan  Kualitas  Sumberdaya  Aparatur  dengan  Kualitas Pelayanan Perijinan
Asang (2012 : 146) mengemukakan bahwa kualitas pelayanan publik dapat  dinilai  dengan  pendekatan  makro  dan  mikro.  Kualitas  pelayanan publik  dengan  pendekatan  mikro  menilai  proses  penyelenggaraannya, dimana baik tidaknya pelayanan publik bergantung pada pengetahuan klien tentang prosedur pelayanan dan tingkat kepuasan klien terhadap pelayanan
yang  dialami,  yang  sangat  tergantung  pada  kualitas  pihak  pengelola organisasi publik.
Teori  yang  mengemukakan  adanya  keterkaitan  antara  kualitas sumberdaya  aparatur  pemerintah  dengan  peningkatan  pelayanan  publik dikemukakan  pula  oleh  Mangkuprawira  (2009  :  183),  bahwa  syarat-syarat kepribadian  sebab aparatur harus banyak berhubungan dengan masyarakat akibat  perannya  sebagai  pelaksana  pelayanan  publik.  Artinya,  disamping terampil  dan  memiliki  pengetahuan  dalam  bidang  tugasnya,  aparatur  juga harus memiliki jiwa melayani masyarakat dengan penuh rasa tanggungjawab dan  tanpa  pamrih.  Kesemuanya  itu  merupakan  kriteria  dari  kualitas sumberdaya  aparatur  yang  ideal,  yang  terdiri  atas  tidak  hanya  mutu  atas potensi  diri  yang  dimiliki,  tetapi  juga  mutu  atas  prosesnya  melakukan pekerjaan dan mutu atas kinerja yang dihasilkan.
Dari  kedua  teori  tersebut  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  kualitas sumberdaya aparatur yang baik dan tepat akan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan  pelayanan  publik  dalam  suatu  organisasi  sektor  publik. Sebab  untuk  mampu  melayani  kebutuhan  publik  secara  efektif  dan  efisien, dibutuhkan  pemahaman  dan  pengetahuan  yang  baik  dari  para  pelaksana pelayanan  tersebut.  Sumberdaya  aparatur  sebagai  abdi  negara  dan  abdi masyarakat  harus  memiliki  kualitas  yang  baik  agar  tugas  pokok  dan fungsinya di dalam organisasi dapat berjalan secara optimal.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  verifikatif  (kausalitas),  yakni mencari  hubungan  sebab  akibat  antara  kedua  variabel  yang  diteliti,  yaitu variabel  kualitas  sumberdaya  aparatur  dan  variabel  kualitas  pelayanan perijinan,  melalui  analisis  terhadap  seluruh  data  hasil  penelitian.  Variabel kualitas sumberdaya aparatur diukur melalui mutu potensi diri, mutu proses dan  mutu  kinerja,  sementara  variabel  kualitas  pelayanan  perijinan  diukur melalui  kesederhanaan  prosedur,  kejelasan  dan  ketepatan  waktu, kelengkapan  sarana  dan  prasarana.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh  pegawai  BPPTSP  Kota  Samarinda  yang  berjumlah  69  orang,  yang terdiri  atas  52  orang  PNS  dan  17  orang  PTTB.  Terkait  dengan  salah  satu variabel  penelitian  penulis,  yaitu  kualitas  sumberdaya  aparatur  yang  akan diukur dari mutu potensi diri, mutu proses dan mutu kinerja, maka penting bagi penulis untuk membatasi sumber data primer untuk penelitian ini hanya dari  pegawai  yang  telah  berstatus  PNS  saja.  Sehingga  dalam  penelitian  ini, penulis  akan  mempergunakan  seluruh  PNS  BPPTSP  Kota  Samarinda  yang berjumlah 52 orang sebagai sampel (responden) penelitian. Dalam penelitian ini  data  dianalisis  dengan  mempergunakan  uji  regresi  secara  komputerisasi melalui  program  SPSS  versi  20  untuk  menghindari  kesalahan  pengolahan data apabila melakukan pengolahan data secara manual.
Hasil Penelitian dan Analisis Data Kualitas Sumberdaya Aparatur
Berdasarkan  data  mengenai  indikator  mutu  potensi  diri,  aparatur BPPTSP  Kota  Samarinda  memiliki  tingkat  kerjasama  dan  daya  kreativitas yang  lebih  menonjol  dibandingkan  dengan  kesesuaian  penempatan  dengan pendidikan  formal,  keterampilan,  kecakapan  dan  pengetahuan  mengenai tugas  pokok  dan  fungsi  maupun  tentang  jenis  pelayanan  perijinan  yang dimiliki.  Dengan  demikian,  temuan  penelitian  untuk  mutu  potensi  diri aparatur BPPTSP Kota Samarinda adalah di dalam melaksanakan pekerjaan, aparatur  BPPTSP  Kota  Samarinda  lebih  cenderung  kuat  pada  kinerja kelompok  dibandingkan  pada  kinerja  secara  individu.  Sebab  menonjolnya tingkat  kerjasama  dan  daya  kreativitas  yang  dimiliki  aparatur  BPPTSP  Kota Samarinda  menunjukkan  indikasi  mutu  potensi  kerja  kelompok  yang  lebih kuat  dibandingkan  mutu  potensi  diri  aparatur  secara  individu.  Menurut analisis deskriptif penulis,  aparatur BPPTSP Kota Samarinda lebih menonjol mutu  potensi  kelompok  kerjanya  sebab  jenis  pelayanan  perijinan  yang diselenggarakan sangat bergantung atas kinerja kelompok dan bukan kinerja perseorangan.
Kemudian  berdasarkan  data  mengenai  indikator  mutu  proses  kerja, aparatur  BPPTSP  Kota  Samarinda  memiliki  komitmen  organisasional  yang lebih menonjol dibandingkan tingkat kemandirian, kemampuan memperbaiki  kesalahan  yang  dimiliki  dan  jaminan  keselamatan  kerja  yang memadai. Dengan demikian, temuan penelitian untuk mutu proses kerja yang dilakukan  oleh  aparatur  BPPTSP  Kota  Samarinda  adalah  di  dalam melaksanakan  pekerjaan,  aparatur  BPPTSP  Kota  Samarinda  memiliki karakteristik  sebagai  sumberdaya  manusia  yang  memiliki  loyalitas  tinggi kepada  organisasi,  walaupun  secara  individual  sejumlah  keunggulan (kemandirian dan kemampuan memperbaiki kesalahan) yang mereka miliki belum  mencapai  tingkat  sebagaimana  yang  diharapkan.  Menurut  analisis deskriptif  penulis,  karakteristik  yang  demikian  bukan  merupakan  suatu kelemahan,  tetapi  justru  merupakan  suatu  modal  dasar  terciptanya  proses kerja  yang  berkualitas.  Sebab  aspek  kemandirian  dan  kemampuan  aparatur memperbaiki kesalahan kerja masih dapat terus dibenahi dan diatasi melalui pengalaman,  pelatihan  dan  pengawasan.  Namun  komitmen  yang  muncul secara sukarela dari dalam diri aparatur, adalah suatu hal yang tidak mudah diperoleh,  sehingga  penulis  memandang  hal  tersebut  sebagai  suatu keunggulan  yang  dimiliki  oleh  aparatur  BPPTSP  Kota  Samarinda  dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan perijinan.
Berdasarkan data mengenai indikator mutu kinerja, aparatur BPPTSP Kota  Samarinda  memiliki  keyakinan  yang  besar  bahwa  peran  sumberdaya aparatur dalam pencapaian tujuan organisasi BPPTSP Kota Samarinda adalah sangat penting. Disamping itu aparatur BPPTSP Kota Samarinda memandang penting atas  kualitas hasil kerja dan pencapaian tujuan  organisasi.  Menurut analisis  deskriptif  penulis,  hal  tersebut  berkaitan  dengan  adanya  komitmen organisasional  yang  kuat  dari  aparatur  BPPTSP  Kota  Samarinda  dalam
melaksanakan  pekerjaannya,  yang  kemudian  memunculkan  dampak  ikutan pada upaya pencapaian tujuan oganisasi yang begitu besar pada diri masing- masing  pegawai,  walaupun  pemenuhan  kesejahteraan  mereka  dari  gaji maupun insentif tidak begitu menonjol.
Dengan  demikian,  kualitas  sumberdaya  aparatur  BPPTSP  Kota Samarinda  dapat  disimpulkan  mengandung  mutu  potensi  kelompok  kerja yang  terbangun  atas  daya  kreativitas  dan  kekuatan  jalinan  kerjasama, mengandung  pula  mutu  proses  kerja  yang  dilandasi  dari  komitmen organisasional  yang  tinggi  serta  menghasilkan  mutu  kinerja  yang  dibangun atas  keyakinan bahwa  sumberdaya aparatur  merupakan aspek penting bagi pencapaian tujuan organisasi BPPTSP Kota Samarinda.

## Kualitas Pelayanan Perijinan
Berdasarkan  data  mengenai  indikator  kesederhanaan  prosedur pelayanan  perijinan,  BPPTSP  Kota  Samarinda  memiliki  penyampaian informasi  mengenai  prosedur  pelayanan  perijinan  yang  lebih  baik dibandingkan  kemudahan  prosedur  dan  alur  pelayanan.  Dengan  demikian, temuan penelitian untuk kesederhanaan prosedur pelayanan perijinan pada BPPTSP  Kota  Samarinda  adalah  prosedur  pelayanan  perijinan  belum sederhana  dan  masih  harus  melalui  jalur  pelayanan  yang  panjang.  Padahal, berdasarkan  landasan  normatif  mengenai  keunggulan  prosedur  pelayanan publik  yang  diidamkan  oleh  masyarakat  yang  tertuang  diantaranya  dalam Kepmenpan  Nomor  63  Tahun  2003,  disebutkan  bahwa  prosedur  pelayanan seharusnya sederhana atau tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyampaian  informasi  mengenai  prosedur  pelayanan  perijinan  pada BPPTSP Kota Samarinda telah dilakukan secara baik.
Kemudian berdasarkan data mengenai indikator kejelasan pelayanan perijinan,  BPPTSP  Kota  Samarinda  memiliki  kejelasan  dalam  tata  cara pembayaran  biaya  pelayanan  yang  paling  baik  dibandingkan  kejelasan  atas rincian  syarat  teknis  /  administratif  pelayanan  perijinan,  kewenangan  unit kerja  pelayanan  dan  besaran  biaya  pelayanan.  Dengan  demikian,  temuan penelitian untuk kejelasan pelayanan perijinan pada BPPTSP Kota Samarinda masih  membutuhkan  pembenahan  yang  berkenaan  dengan  rincian  syarat teknis / administratif pelayanan perijinan, kewenangan unit kerja pelayanan dan  besaran  biaya  pelayanan.  Kepmenpan  Nomor  63  Tahun  2003  sebagai landasan  normatif  mengenai  prinsip  pelaksanaan  pelayanan  publik menjabarkan  bahwa  pelayanan  publik  yang  baik  seharusnya  memiliki kejelasan  dalam  hal  persyaratan  teknis  dan  administratif  pelayanan  publik, kejelasan unit kerja / pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan  pelayanan  dan  penyelesaian  keluhan  /  persoalan  dalam pelaksanaan  pelayanan  publik,  juga  kejelasan  mengenai  rincian  biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
Berdasarkan  data  mengenai  indikator  ketepatan  waktu  pelayanan, pada  BPPTSP  Kota  Samarinda  penyampaian  informasi  mengenai  waktu
penyelesaian  pelayanan  secara  lisan  telah  dilaksanakan  lebih  baik dibandingkan secara  tertulis dan kejelasan akan jangka  waktu penyelesaian pelayanan  itu  sendiri.  Hal  ini  berarti  bahwa  pelayanan  perijinan  yang diselenggarakan pada BPPTSP Kota Samarinda masih belum tegas dan belum berpedoman  pada  standar  penyelesaian  pelayanan  sebagaimana  yang  telah ditetapkan,  walaupun  pemberian  informasi  secara  lisan  telah  dilakukan secara  baik  kepada  para  penerima  layanan.  Padahal  Kepmenpan  Nomor  63 Tahun  2003  telah  menetapkan  bahwa  penyelenggaraan  pelayanan  publik seharusnya  memuat  ketentuan  yang  jelas  mengenai  kurun  waktu penyelesaiannya.
Selanjutnya berdasarkan data mengenai indikator kelengkapan sarana dan  prasarana  pelayanan  perijinan,  kondisi  sarana  pelayanan  pada  BPPTSP Kota  Samarinda  memiliki  tingkatan  yang  paling  menonjol  dibandingkan kondisi  prasarana  pelayanan  dan  ketersediaan  sarana  dan  prasarana tersebut. Dengan demikian, temuan penelitian untuk kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan perijinan pada BPPTSP Kota Samarinda yaitu pelayanan perijinan  terdukung  secara  baik  dengan  kondisi  prasarana  yang  ada, walaupun  dari  segi  kuantitas  prasarana  tersebut  belum  dapat  dikatakan memadai,  terlebih  lagi  dengan  sarana  pelayanan  perijinannya  sebab  masih belum dianggap sangat memadai dengan kondisi yang sangat layak. Apabila dikaitkan  dengan  landasan  normatif  yang  mengatur  tentang  prinsip penyelenggaraan pelayanan publik, tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan  kerja  dan  pendukung  lainnya  secara  memadai  merupakan  salah satu  butir  penting  yang  harus  mampu  dipenuhi  oleh  penyelenggara pelayanan  publik  dalam  memenuhi  harapan  masyarakat  atas  kualitas pelayanan publik.
Dengan  demikian,  kualitas  pelayanan  perijinan  pada  BPPTSP  Kota Samarinda  dapat  disimpulkan  belum  mencapai  kesederhanaan  prosedur, kejelasan  dan  ketepatan  waktu  pelayanan  perijinan  yang  baik.  Tetapi  baru mencapai kelengkapan sarana dan prasarana yang cukup baik dan dianggap mampu menunjang penyelenggaraan pelayanan perijinan bagi masyarakat.
Analisis Validitas
Berdasarkan  tabel  hasil  perhitungan  validitas  dan  reliabilitas instrumen penelitian, dimana seluruh skor jawaban responden dari 32 butir pertanyaan diinput pada tabel data dengan menggunakan metode Cronbach’s Alpha, yang kemudian akan dianalisis, diketahui df = jumlah kasus – 2 atau 52  –  2  =  50  dan  tingkat  signifikansi  sebesar  5%,  maka  nilai  r  tabel  adalah 0,279.
Dari  output  perhitungan  validitas,  pertanyaan  nomor  21  memiliki nilai yang < r tabel. Oleh karena itu pertanyaan tersebut harus dihilangkan. Kemudian proses analisis dilakukan sekali lagi dengan cara yang sama, yaitu menggunakan metode Cronbach`s Alpha, dimana nilai Cronbach`s Alpha yang semula  0,943  meningkat  menjadi  0,945.  Hasil  analisis  validitas  menyatakan
bahwa  seluruh  butir  pertanyaan  yang  dianalisis  ulang  sudah  valid  karena nilai Corrected Item – Total Correlation-nya sudah > r tabel sebesar 0,279.
Analisis Reliabilitas
Kriteria menyebutkan bahwa apabila nilai korelasi sama dengan atau lebih besar dari 0,6 maka butir-butir pertanyaan reliabel. Terlihat dari hasil analisis validitas pada lampiran 1 bahwa semua butir pertanyaan pada kolom Cronbach`s Alpha mempunyai nilai di atas 0,6. Dengan demikian, semua butir pertanyaan sudah reliabel.

## Analisis Regresi
Dari  hasil  perhitungan  diperoleh  angka  korelasi  antara  kualitas sumberdaya  aparatur  dan  kualitas  pelayanan  perijinan  sebesar  0,694. Artinya,  hubungan  kedua  variabel  tersebut  kuat.  Korelasi  positif menunjukkan  bahwa  hubungan  antara  kualitas  sumberdaya  aparatur  dan kualitas  pelayanan  perijinan  searah.  Artinya,  jika  kualitas  sumberdaya aparatur  ditingkatkan,  maka  kualitas  pelayanan  perijinan  akan  meningkat pula.  Signifikansi  hubungan  antara  kualitas  sumberdaya  aparatur  dan kualitas  pelayanan  perijinan  dapat  dilihat  dari  angka  probabilitas  (sig) sebesar  0,00  yang  lebih  kecil  daripada  0,05.  Ketentuan  mengatakan  jika angka probabilitas < 0,05 maka ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut (Sarwono, 2006 : 122).
Untuk  mengetahui  besarnya  pengaruh  kualitas  sumberdaya  aparatur terhadap  kualitas  pelayanan  perijinan,  dapat  dilihat  pada  angka  R square (angka korelasi yang dikuadratkan), yang disebut juga Koefisien Determinasi (KD). Besarnya angka Koefisien Determinasi dalam hasil perhitungan di atas ialah  sebesar  0,481  atau  sama  dengan  48,1%.  Artinya,  besarnya  pengaruh variabel kualitas sumberdaya aparatur terhadap kualitas pelayanan perijinan adalah  48,1%,  sedangkan  sisanya,  yaitu  51,9%  (100%  -  48,1%)  disebabkan oleh faktor-faktor penyebab lainnya.
Untuk  menguji  kelayakan  model  regresi  tersebut,  maka  dilakukan pengujian  hubungan  linearitas  antara  kualitas  sumberdaya  aparatur  dan kualitas  pelayanan  perijinan  (lihat  tabel  ANOVA)  yang  diperoleh  angka signifikansi  sebesar  0,000  yang  <  0,05.  Oleh  sebab  itu  H 0 ditolak  dan  H 1 diterima, yaitu kualitas sumberdaya aparatur berpengaruh terhadap kualitas pelayanan perijinan pada BPPTSP Kota Samarinda. Dengan demikian, model regresi tersebut di atas sudah benar dan layak.
Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  data  dan  pembahasan,  maka  dapat  ditarik kesimpulan  dalam  penelitian  ini  sebagai  berikut  :  pertama,  ada  pengaruh yang  cukup  kuat  antara  kualitas  sumberdaya  aparatur  terhadap  kualitas pelayanan perijinan pada  BPPTSP  Kota  Samarinda.  Artinya, apabila  kualitas sumberdaya aparatur ditingkatkan, maka akan cukup berpengaruh terhadap peningkatan  kualitas  pelayanan  perijinan  pada  BPPTSP  Kota  Samarinda.
Kedua,  kualitas  sumberdaya  aparatur  BPPTSP  Kota  Samarinda  dominan mengandung  mutu  potensi  kelompok  kerja  yang  terbangun  atas  daya kreativitas  dan  kekuatan  jalinan  kerjasama,  namun  juga  mengandung  mutu proses  kerja  yang  dilandasi  dari  komitmen  organisasional  yang  tinggi  serta menghasilkan  mutu  kinerja  yang  dibangun  atas  keyakinan  bahwa sumberdaya  aparatur  merupakan  aspek  penting  bagi  pencapaian  tujuan organisasi BPPTSP Kota Samarinda. Ketiga, kualitas pelayanan perijinan pada BPPTSP Kota Samarinda belum mencapai kesederhanaan prosedur, kejelasan dan  ketepatan  waktu  pelayanan  perijinan  yang  baik.  Tetapi  baru  mencapai kelengkapan  sarana  dan  prasarana  yang  cukup  baik  dan  dianggap  mampu menunjang penyelenggaraan pelayanan perijinan bagi masyarakat.
Saran-saran
Sesuai  dengan  kesimpulan  di  atas,  maka  penulis  memberikan  saran- saran  sebagai  berikut  :  pertama,  mutu  potensi  diri  aparatur  BPPTSP  Kota Samarinda  secara  individu  dalam  menyelesaikan  pekerjaan  perlu  lebih ditingkatkan  melalui  kegiatan  pengembangan  sumberdaya  manusia  seperti pelaksanaan  pendidikan  dan  latihan  maupun  bimbingan  teknis  serta penempatan  pegawai  yang  sesuai  dengan  pendidikan  formalnya  agar  tidak hanya  menonjol  dari  potensi  kelompok  kerjanya  saja  sebagaimana  kondisi saat  ini.  Kedua,  BPPTSP  Kota  Samarinda  masih  perlu  membenahi  tingkat kesederhanaan prosedur pelayanan perijinan dengan cara menyederhanakan jalur  pelayanan  perijinan  tanpa  mengabaikan  kecermatan  dan  kejelian pemeriksaan  pemenuhan  persyaratan  perolehan  perijinan  bagi  masyarakat. Ketiga,  BPPTSP  Kota  Samarinda  juga  masih  perlu  membenahi  pencapaian penyelesaian  pelayanan  perijinan  sesuai  ketetapan  standar  waktu penyelesaian  pelayanan  secara  lebih  konsisten  dan  tegas.  Dalam  hal  ini pimpinan  BPPTSP  Kota  Samarinda  perlu  menerapkan  suatu  cara  yang  lebih baik  untuk  memacu  semangat  kerja  aparatur  agar  mampu  mencapai kecepatan  kerja  yang  lebih  baik.  Misalnya  dengan  pemberian  insentif  yang lebih baik dibandingkan yang telah diterapkan. Keempat, hendaknya jumlah prasarana  pelayanan  perijinan  ditambah  agar  dapat  menunjang penyelenggaraan  pelayanan  perijinan  di  BPPTSP  Kota  Samarinda  secara lebih  optimal,  diantaranya  kuantitas  komputer,  media  sistem  informasi  dan layanan  elektronik  yang  lebih  baik  lagi.  Demikian  pula  dengan  sarana pelayanan  perijinan  agar  dapat  disediakan  secara  lebih  memadai. Diantaranya  seperti  halaman  parkir  yang  lebih  memadai  bagi  masyarakat pemohon  perijinan.  Terakhir,  diperlukan  penelitian  lebih  lanjut,  terutama mengenai  pengaruh  variabel  lain  yang  dapat  mempengaruhi  kualitas pelayanan  perijinan  pada  BPPTSP  Kota  Samarinda,  mengingat  hasil penelitian  yang  penulis  lakukan  menunjukkan  bahwa  pengaruh  kualitas sumberdaya  aparatur  hanya  sebesar  48,1%  terhadap  kualitas  pelayanan perijinan BPPTSP Kota Samarinda.

## Daftar Pustaka
Anonim. Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik.
Jakarta.
-----------. Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan. Jakarta.
Asang,  Sulaiman.  2012. Manajemen  Sumberdaya  Manusia  Berkualitas  : Perspektif Organisasi Publik. Cetakan Pertama. Brilian Internasional. Surabaya.
Keban,  Yeremias.  1999. Enam  Dimensi  Strategis  Administrasi  Publik.  Gava Media. Yogyakarta.
Mangkuprawira,  Sjafri.  2009. Bisnis,  Manajemen  dan  Sumberdaya  Manusia. Cetakan Kedua. Horison. Bogor.
Notoadmodjo, Soekidjo. 2003. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Rineka Cipta. Jakarta.
Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Cetakan Kesatu. Alfabeta. Bandung.
Ratminto  dan  Atik  Septi  Winarsih.  2009. Manajemen  Pelayanan  :
Pengembangan  Model Konseptual,  Penerapan  Citizen’s  Charter  dan Standar  Pelayanan  Minimal.  Cetakan  Keenam.  Pustaka  Pelajar.
Yogyakarta.
Sarwono, Jonathan. 2006. Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS.  Andi. Yogyakarta.