2684-883X

## RATIO  LEGIS  PERATURAN  UU  NOMOR  1  TAHUN  2009  TENTANG PENERBANGAN TERHADAP REGULASI RADIO KOMUNITAS

## Uus
Universitas Wiraraja Madura, Indonesia Email: uus.radar@gmail.com

## Abstrak
Spektrum  frekuensi  yang  digunakan  untuk  frekuensi  radio  komunitas  dengan  radio penerbangan  berdekatan,  maka  akan  menyebabkan  terjadinya  potensi  gangguan  komunikasi radio  untuk  penerbangan  ground  to  air  (Aeronautical  Navigation)  gangguan  tersebut disebabkan  adanya  pancaran  frekuensi  radio  yang  tidak  sesuai  dengan  peruntukannya  atau tidak memenuhi persyaratan teknis, termasuk pancaran dari frekuensi radio yang bekerja pada pita  frekuensi  siaran.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  terkait  Ratio  Legis Peraturan  UU  Nomor  1  Tahun  2009  Tentang  Penerbangan  Terhadap  Regulasi  Radio Komunitas.  Jenis  penelitian  pada  penelitian  ini  adalah  penelitian  dengan  hukum  Normatif. Hasil  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ialah,  secara  yuridis,  Undang-Undang  No.  1  Tahun 2009  tentang  Penerbangan  ditetapkan  untuk  mengatur  semua  aspek  penerbangan,  termasuk persyaratan  operasional,  keselamatan,  keamanan,  lingkungan,  sertifikasi,  dan  lisensi penerbangan.  Regulasi  yang  efektif  dalam  memastikan  keselamatan  penerbangan  dapat mempengaruhi  persepsi  masyarakat  terhadap  keamanan  dan  kepercayaan  mereka  terhadap industri penerbangan.
Kata Kunci : Ratio Legis, Penerbangan, Regulasi Radio Komunitas

## Abstract
The frequency spectrum used for community radio frequencies with adjacent aviation radios will  cause  the  potential  for  radio  communication  interference  for  ground  to  air  flights (Aeronautical  Navigation)  The  interference  is  due  to  the  presence  of  radio  frequency emissions  that  are  not  in  accordance  with  their  intended  purpose  or  do  not  meet  technical requirements,  including  emissions  from  radio  frequencies  that  work  in  the  broadcast frequency  band.  The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  Ratio  Legis  of  Law  Regulation Number  1  of  2009  concerning  Aviation  to  Community  Radio  Regulations.  The  type  of research in  this  study is research with Normative law. The results obtained in  the study are that,  juridically,  Law  No.  1  of  2009  on  Aviation  is  stipulated  to  regulate  all  aspects  of aviation, including operational requirements, safety, security, environment, certification, and flight  licenses.  Effective  regulations  in  ensuring  aviation  safety  can  affect  the  public's perception of safety and their trust in the aviation industry.
Keywords: Ratio Legis, Aviation, Community Radio Regulation
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 08, Agustus 2024

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009  tentang  Penerbangan  dibuat  untuk menyelaraskan  peraturan  yang  ada  dengan  perubahan  paradigma  dan  lingkungan  strategis, termasuk  otonomi  daerah,  kompetisi  di  tingkat  regional  dan  global,  peran  serta  masyarakat, persaingan  usaha,  konvensi  internasional  tentang  penerbangan,  perlindungan  profesi,  serta perlindungan  konsumen  (Makapunggo,  2022).  Undang-undang  ini  bertujuan  untuk mewujudkan  penerbangan  yang  tertib,  teratur,  selamat,  aman,  nyaman,  dengan  harga  yang wajar, dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak sehat, Undang-Undang ini juga mencakup berbagai aspek penerbangan, termasuk keamanan, keselamatan, navigasi, angkutan udara,  serta  peran  serta  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  penerbangan  (Gustiawan,  2024; Hertati,  2024).  Dalam  Undang-Undang  ini  diatur  mengenai  hak,  kewajiban,  serta  tanggung jawab  hukum  para  penyedia  jasa  dan  para  pengguna  jasa,  dan  tanggung  jawab  hukum penyedia  jasa  terhadap  kerugian  pihak  ketiga  sebagai  akibat  dari  penyelenggaraan penerbangan serta kepentingan internasional atas objek pesawat udara yang telah mempunyai tanda  pendaftaran  dan  kebangsaan  Indonesia  (Pratama  &  Suradi,  2016;  Saputra  &  Surahmi, 2022).  Di  samping  itu,  dalam  rangka  pembangunan  hukum  nasional  serta  untuk  lebih memantapkan  perwujudan  kepastian  hukum,  Undang-Undang  ini  juga  memberikan perlindungan konsumen tanpa mengorbankan kelangsungan hidup  penyedia jasa transportasi serta memberi kesempatan yang lebih luas kepada daerah untuk mengembangkan usaha-usaha tertentu di bandar udara yang tidak terkait langsung dengan keselamatan penerbangan.
Keberadaan dari radio komunitas yang membutuhkan frekuensi dalam pengoperasiannya  menjadi  masalah  tersendiri  dalam  hal  saluran  komunikasi  frekuensi  radio yang  sering  kali  terjadi  saling  tumpang  tindih  dengan  frekuensi  radio  yang  digunakan  oleh pihak-pihak  dalam  industri  penerbangan  (Subekti,  2023).  Hal  ini  menciptakan  potensi terhadap terjadinya gangguan frekuensi yang disebabkan oleh adanya tumpang tindih saluran tersebut  sehingga  berdampak  pada  komunikasi  dan  navigasi  dalam  penerbangan  yang  dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan ataupun bentuk gangguan penerbangan lainnya.
Gangguan  frekuensi  radio  komunitas  dapat  mengganggu  komunikasi  antara  pilot, pengendali  lalu  lintas  udara,  dan  stasiun  darat.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  kebingungan, ketidakjelasan,  atau  kesalahan  dalam  komunikasi  yang  dapat  berdampak  negatif  pada keselamatan  penerbangan  (Aziz,  2014).  Selain  itu,  gangguan  frekuensi  radio  juga  dapat mempengaruhi  sistem  navigasi  pesawat,  yang  sangat  penting  dalam  memastikan  pesawat terbang pada jalur yang aman (Mohammad, 2017).
Dalam konteks ini, penelitian yang mendalam diperlukan untuk memahami sejauh mana gangguan frekuensi radio komunitas dapat memengaruhi keselamatan penerbangan dan sejauh mana perubahan dalam regulasi  diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Penelitian ini akan memberikan  wawasan  yang  dibutuhkan  untuk  mengembangkan  solusi  yang  memadai  untuk menjaga keselamatan penerbangan sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Mariyati, 2014).
Secara  yuridis,  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2009  tentang  Penerbangan  ditetapkan untuk  mengatur  semua  aspek  penerbangan,  termasuk  persyaratan  operasional,  keselamatan, keamanan,  lingkungan,  sertifikasi,  dan  lisensi  penerbangan.  Regulasi  yang  efektif  dalam memastikan  keselamatan  penerbangan  dapat  mempengaruhi  persepsi  masyarakat  terhadap keamanan  dan  kepercayaan  mereka  terhadap  industri  penerbangan.  Regulasi  penerbangan juga dapat mempengaruhi perubahan sosial dan mobilitas masyarakat. Misalnya, pembukaan rute baru atau kebijakan liberalisasi penerbangan internasional dapat meningkatkan mobilitas masyarakat  dan  membawa  dampak  sosial  yang  signifikan  dalam  hal  pertukaran  budaya, turisme, dan konektivitas global.
Dengan memperhatikan aspek sosiologis ini, regulasi radio komunitas dan penerbangan tidak dapat dipisahkan. Karena radio komunitas juga  dapat dirancang dan diterapkan dengan mempromosikan  partisipasi  masyarakat,  keanekaragaman,  kesetaraan,  dan  pemberdayaan, sehingga  membantu  membangun  komunikasi  yang  lebih  inklusif  dan  berkelanjutan  dalam masyarakat.  Penerbangan  dna  radio  komunitas  sama-sama  menggunakan  frekuensi  radio dalam  berkomunikasi  Destivani,  (2014),  oleh  karena  itu,  penelitian  masalah  gangguan frekuensi  radio  komunitas  terhadap  sistem  komunikasi  dan  navigasi  penerbangan  menjadi penting, karena hal tersebut dapat mengancam keselamatan masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  pada  proposal  ini  adalah  penelitian  dengan  hukum  Normatif  (Sonata, 2014).    Penelitian  ini  akan  mempelajari  Ratio  Legis  Peraturan  Undang  Undang  Nomor  1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Terhadap Regulasi Komunitas Radio. Dari hasil penelitian ini  diharapkan  dapat  mengidentifikasi  permasalahan-permasalahan  yang  ada  dalam  Ratio Legis  Peraturan  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  2009  Tentang  Penerbangan  Terhadap Regulasi Komunitas Radio dan mengusulkan reformasi hukum yang diperlukan dalam bidang tersebut  (Purwati,  2020).  Ratio  legis  atau  tujuan  dari  Undang-Undang  Penerbangan  dalam konteks  regulasi  radio  komunitas  juga  dijelaskan  untuk  memberikan  pemahaman  yang  lebih mendalam  terhadap  kontribusi  Undang-Undang  tersebut  terhadap  pengaturan  radio komunitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  berfokus  pada  mengatasi  dan  menganalisis  regulasi  terkait  dengan keberadaan  radio  komunitas  dengan  tujuan  melindungi  keselamatan  penerbangan  dan mengembangkannya untuk mengatasi akibat gangguan yang disebabkan oleh frekuensi radio komunitas.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  aktivitas  radio  komunitas  tidak mengganggu  komunikasi  dan  navigasi  penerbangan,  serta  sesuai  dengan  ketentuan  yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
Adanya  radio  komunitas  yang  menggunakan  frekuensi  radio  secara  tidak  teratur  atau tanpa  izin  yang  tepat  dapat  menimbulkan  gangguan  serius  bagi  keselamatan  penerbangan (Morissan,  2018).  Komunikasi  radio  yang  tidak  terkontrol  dapat  mengganggu  sistem komunikasi  dan  navigasi  di  bandara  dan  pesawat  terbang.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk mengembangkan  regulasi  yang  tepat  untuk  mengatur  keberadaan  dan  penggunaan  radio komunitas  secara  aman  dan  sesuai  dengan  hukum.  Dalam  konteks  Undang-Undang  No.  1 Tahun  2009  tentang  Penerbangan,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  apakah regulasi saat  ini sudah  memadai  dalam mengatasi  isu  ini dan untuk  mengusulkan perubahan atau tambahan regulasi jika diperlukan. Regulasi yang efektif akan memastikan bahwa radio komunitas  beroperasi  tanpa  mengganggu  keselamatan  penerbangan,  sambil  memberikan ruang  untuk  berkembangnya  radio  komunitas  sebagai  bagian  dari  kegiatan  masyarakat  yang berbudaya.
Ratio  Legis  peraturan  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  2009  tentang  Penerbangan Dalam Regulasi Komunitas Radio
Ratio  legis  peraturan  yang  mengatur  penggunaan  frekuensi  dalam  penerbangan  dan radio  komunitas  bertujuan  untuk  mencegah  interferensi  atau  gangguan  yang  dapat mengganggu  komunikasi,  meningkatkan  kejelasan  komunikasi,  dan  memastikan  keamanan dan keandalan sistem komunikasi penerbangan secara keseluruhan. Adapun peraturan tersebut dibentuk  melalui  Undang-Undang  yang  secara  khusus  mengatur  tentang  penerbangan  yang tertera pada Pasal 302 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 “Menteri mengatur penggunaan  frekuensi  radio  penerbangan  yang  telah  dialokasikan  oleh  Menteri  yang membidangi  urusan  frekuensi.”  Dalam  peraturan  ini  menyatakan  bahwa  Menteri  memiliki kewenangan  untuk  mengatur  penggunaan  frekuensi  radio  penerbangan  yang  telah dialokasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang frekuensi. Ini menunjukkan bahwa  Menteri  yang  memiliki  kewenangan  dalam  masalah  penerbangan  juga  memiliki tanggung  jawab  untuk  mengatur  penggunaan  frekuensi  radio  yang  berkaitan  dengan penerbangan.  Pasal  302  ayat  1  tersebut  diperjelas  dan  ditegaskan  lagi  pada  Undang-Undang nomor 1 tahun 2009, pasal 304 yang berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur  penggunaan  frekuensi  radio  untuk  kegiatan  penerbangan  diatur  dengan  Peraturan Menteri.”
Pertama-tama,  penting  untuk  menyadari  bahwa  keselamatan  penerbangan  merupakan prioritas  utama  dalam  industri  penerbangan.  Penggunaan  frekuensi  radio  yang  teratur  dan terkontrol menjadi krusial dalam memastikan komunikasi yang efektif antara pilot, pengendali lalu  lintas  udara,  dan  pihak  terkait  lainnya.  Gangguan  atau  kelalaian  dalam  penggunaan frekuensi  radio  dapat  mengancam  keselamatan  penerbangan.  Kemudian,  adanya perkembangan  teknologi  telekomunikasi  baik  di  tingkat  nasional  maupun  internasional mendorong perlunya standar operasional yang jelas dalam penggunaan frekuensi radio untuk kegiatan  penerbangan.  Peraturan  yang  spesifik  dan  terperinci  akan  membantu  memastikan bahwa  frekuensi  radio  digunakan  dengan  tepat  dan  efisien,  sesuai  dengan  standar  dan teknologi  terbaru yang relevan. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan memberikan  landasan  hukum  yang  kuat  untuk  mengatur  aspek-aspek  krusial  dalam  industri penerbangan, termasuk penggunaan frekuensi radio. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara  seperti  Advisory  Circular  Part  171-10  adalah  upaya  konkret  untuk  menerjemahkan prinsip-prinsip  dan  persyaratan  yang  tercantum  dalam  undang-undang  tersebut  menjadi pedoman teknis yang dapat diterapkan dalam praktik operasional sehari-hari.
Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan akan tercipta standar yang konsisten dan terukur  dalam  penggunaan  frekuensi  radio  untuk  kegiatan  penerbangan.  Hal  ini  akan mendukung efisiensi operasional, meningkatkan keselamatan penerbangan, serta memastikan kepatuhan  terhadap  peraturan  dan  standar  internasional  yang  relevan  dalam  domain telekomunikasi penerbangan.

## Penyelesaian  Dalam  Regulasi  Pelanggaran  Frekuensi  Radio  Yang  Mengganggu Penerbangan
Untuk  mencegah  penyalah  gunaan  frekuensi  radio  yang  bisa  tumpang  tindih  dengan frekuensi  radio  penerbangan,  maka  diciptakanlah  Undang-Undang  terkait  pembagian frekuensi  tersebut  sesuai  dengan  penggunaannya  masing-masing.  Selain  itu  juga  terdapat
Undang-Undang  tentang  pelanggaran  penggunaan  frekuensi  penerbangan  untuk  digunakan pada hal yang tidak ada kaitannya dengan penerbangan (Hernayati, Joko, & Dangiran, 2018).
Beberapa  pelanggaran  yang  masih  sering  terjadi  dalam  dunia  per  telekomunikasian diantaranya :
a. SFR tanpa perizinan berusaha dan/atau persetujuan Menteri.
b. Pemegang  ISR  yang  menggunakan  frekuensi  radio  tidak  sesuai  dengan  peruntukannya dan/atau tidak sesuai parameter teknis yang ditetapkan dalam ISR.
c. Menggunakan  atau  Memperdagangkan  alat  telekomunikasi  dan/atau  perangkat telekomunikasi  yang  tidak  memiliki  sertifikat  alat  telekomunikasi  dan/atau  perangkat telekomunikasi.
d. Menggunakan  atau  Memperdagangkan  alat  telekomunikasi  dan/atau  perangkat telekomunikasi  yang  telah  memiliki  sertifikat  alat  telekomunikasi  dan/atau  perangkat telekomunikasi namun tidak memenuhi standar teknis.
Konsekuensi  lain  dari  akibat  terjadinya  pelanggaran  maka  seluruh  Radio  Komunitas tersebut  wajib  untuk  menghentikan  pancaran  (off  air)  dan  perangkat  pemancarnya  akan diamankan  sebagai  barang  bukti  nantinya.  Kemudian  Para  pelanggar  akan  dipanggil  dan dimintai keterangannya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Upaya penegakan hukum hendaknya terus  dilanjutkan  sesuai  peraturan  perundang-undangan  guna  memberikan  efek  jera  kepada para pelanggar (Damayanti, Krisnani, & Budiarti, 2017).
Undang-Undang No 1 tahun 2009 Pasal  431 (ayat  1) Setiap orang yang menggunakan frekuensi radio penerbangan selain untuk kegiatan penerbangan atau menggunakan frekuensi radio  penerbangan  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung  mengganggu  keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Selanjutnya  Undang-Undang  no  1  tahun  2009  Pasal  431  (ayat  2)  Dalam  hal  tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus  juta  rupiah).  Permenkominfo  no  7  tahun  2021  pasal  137  “Pengenaan  sanksi administrative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Aparatur  Sipil  Negara  yang  diberikan  wewenang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.”.
Permenkominfo  No  7  Tahun  2021  pasal  138  ayat  1  Orang  perseorangan  atau  badan usaha  yang  menggunakan  Spektrum  Frekuensi  Radio  tanpa  izin  penggunaan  Spektrum Frekuensi  Radio  dikenai  sanksi  administratif  berupa:  a.  teguran  tertulis;  b.  denda administratif;  dan  c.  pengenaan  daya  paksa  polisional.  Selain  itu  apabila  terdapat  Radio Komunitas  yang  menggunakan  frekuensi  radio  di  luar  peruntukan  radio  komunitas  dan melanggar  Ketentuan  dapat  pula  dikenakan  berbagai  tuntutan  sesuai  dengan  undang  undang yang berlaku diantaranya yaitu :
Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 pada :
1) Pasal  11 bahwa penyelenggaraan telekomunikasi dapat  diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri,
2) Pasal  32,  bahwa  seluruh  perangkat  telekomunikasi  yang  dibuat,  dirakit,  digunakan,  dan atau  diperdagangkan  di  Indonesia  wajib  memperhatikan  persyaratan  teknis  dan berdasarkan izin sesuai peraturan berlaku, yang lebih lanjut diatur pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi.
3) Pasal 33 bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio wajib mendapatkan izin pemerintah, sesuai peruntukan dan tidak saling mengganggu.
4) Pasal 52, bahwa peredaran perangkat tanpa sertifikat adalah tindakan melawan hukum dan diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan paling banyak didenda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  2012 Tentang Tata Cara Pendirian dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas disebutkan pada Pasal 10 ayat (2) bahwa Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang didirikan di sekitar  wilayah  keselamatan  penerbangan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan (Dharmajaya, Ikhwan, Syahiddinillah, & Harmonis, 2024).
Operasi  penertiban  dilakukan  sebagai  upaya  mengantisipasi  gangguan  frekuensi  radio penerbangan  yang  bersumber  dari  Radio  Komunitas  yang  memancar  dan  menggunakan perangkat  radio  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  pada  penertiban  Sebelum operasi  pelaksanaan  penertiban  tersebut,  Tim  Direktorat  Pengendalian  SDPPI  telah melaksanakan  kegiatan  pembinaan  terkait  sertifikasi  dan  labeling  perangkat  telekomunikasi agar dalam penyelenggaraannya harus mematuhi ketentuan yang berlaku..

## KESIMPULAN
Keberadaan  radio  komunitas  juga  menjadi  salah  satu  maksud  dan  tujuan  lahirnya  atau Ratio  Legis  dari  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2009.  Hal  ini  dikarenakan  radio komunitas  telah  berkembang  pesat  dalam  beberapa  tahun  terakhir  dan  semakin  maraknya keberadaan  radio  komunitas  berpeluang  mengakibatkan  terjadinya  tumpang  tindih  frekuensi khususnya  pada  bidang  penerbangan,  yang  nantinya  dapat  mengakibatkan  Gangguan frekuensi  dari  radio  komunitas  dapat  mengganggu  komunikasi  antar  pilot,  pengendali  lalu lintas udara, dan stasiun darat. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan, ketidakjelasan, atau kesalahan  dalam  komunikasi  yang  dapat  berdampak  negatif  pada  keselamatan  penerbangan. Dengan  adanya  substansi  hukum  yang  jelas  nantinya  akan  memudahkan  dalam  melakukan Langkah  Langkah  penegakan  hukum  terhadap  keberadaan  dari  radio  komunitas  yang menyalahi  aturan  dikarenakan  didalmnya  telah  menyangkut  peraturan  perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan yang mengikat serta dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Kemudian  tinggal  bagaimana  struktur  hukum  dapat  berfungsi  secara  optimal  dalam menjalankan amanat undang-undang dengan konsisten, Adapun Struktur hukum disini adalah Pola  yang  menunjukkan  tentang  bagaimana  hukum  dijalankan  menurut  ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses  hukum  itu  berjalan  dan  dijalankan.  Di  Indonesia  misalnya  jika  kita  berbicara  tentang
struktur  sistem  hukum  Indonesia,  maka  termasuk  di  dalamnya  struktur  institusi-institusi penegakan  hukum  seperti  kepolisian,  kejaksaan  dan  pengadilan.  Dalam  hal  penertiban keberadaan Radio Komunitas yang merupakan wewenang dari Kementerian Komunikasi dan Informatika  melalui  Direktorat  Pengendalian  Sumber  Daya  dan  Perangkat  Pos  dan Informatika,  Ditjen  SDPPI  bekoordinasi  dangan  aparat  penegak  hukum  lainnya  sebagai bentuk  dari  struktur  hukum  dalam  melakukan  penertiban  dengan  Target  operasi  penertiban difokuskan terhadap penggunaan perangkat radio komunitas illegal yang keberadaannya tentu dapat menganggu.

## BIBLIOGRAFI
Aziz,  Azwar.  (2014).  Studi  Efektivitas  Penanganan  Gangguan  Frekuensi  Radio  di  Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio. Buletin Pos Dan Telekomunikasi , 12 (3), 167–182. Damayanti,  Yosi,  Krisnani,  Hetty,  &  Budiarti,  Meilanny.  (2017).  Keberadaan  Masyarakat Pendatang  di  Desa  Sukakerta  (Perubahan  Sosial  Budaya  Masyarakat  terkait Pembangunan  Bandara  Internasional  Jawa  Barat  di  Kecamatan  Kertajati,  Kabupaten Majalengka). Prosiding KS: Riset & PKM , 3 , 1–154. Destivani, Aghni Rizkika. (2014). Quo Vadis Industri Radio di Kota Makassar .
Dharmajaya,  Muhamad  Agung,  Ikhwan,  Muhamad  Isnan  Nur,  Syahiddinillah,  Fajri,  & Harmonis, Harmonis. (2024). Implikasi Ekonomi UU Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999  dan  Ekosistem  Komunikasi  Digital. WACANA:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Komunikasi , 23 (1), 132–141. Gustiawan, Iwan. (2024). Pemenuhan Unsur Yuridis Tindak Pidana Menyampaikan Informasi Palsu Yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan .
Hernayati,  Magfira  Adha,  Joko,  Tri,  &  Dangiran,  Hanan  Lanang.  (2018).  Hubungan Kebisingan Di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta Timur Terhadap Gangguan Non- Auditori  Permukiman  Penduduk  Wilayah  Buffer. Jurnal  Kesehatan  Masyarakat , 6 (6), 214–224.
Hertati, Diana. (2024). Reformasi birokrasi tataran pemerintahan . Thalibul Ilmi Publishing & Education.
Makapunggo,  Thania.  (2022).  Tinjauan  Yuridis  Mengenai  Keselamatan  Dan  Keamanan Penerbangan  Di  Indonesia  Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009  Tentang Penerbangan. Lex Crimen , 11 (5).
Mariyati, Tatiek. (2014). Studi Kebijakan Pemanfaatan Frekuensi dalam Keterbatasan Alokasi Frekuensi Radio Komunitas. Buletin Pos Dan Telekomunikasi , 12 (1), 1–14. Mohammad, Ekaputra. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana, Edisi 2 . Medan: USU Press. Morissan, M. A. (2018). Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio & Televisi Ed. Revisi . Prenada Media.
Pratama,  Geistiar  Yoga,  &  Suradi,  Aminah.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Data Pribadi  Pengguna  Jasa  Transportasi  Online  Dari  Tindakan  Penyalahgunaan  Pihak Penyedia  Jasa  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen. Diponegoro Law Journal , 5 (3), 1–19.
Purwati, Ani. (2020). Metode penelitian hukum teori & praktek . Jakad Media Publishing. Saputra, Citra Dewi, &  Surahmi, Mila. (2022). Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Kontrak Kerja  Konstruksi  Menurut  Undang-Undang  Tentang  Jasa  Konstruksi. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan , 11 (2), 186–195.
Sonata, Depri Liber.  (2014). Metode Penelitian  Hukum Normatif dan Empiris:  Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum , 8 (1), 15–35. Subekti, Rino. (2023). Rancang Bangun Sms Gateway Untuk Terima Sms Pada Stasiun Radio
Ranstra FM .

## Copyright holder:
Uus (2024)
First publication right: Syntax Idea
This article is licensed under: