## FAKTOR-FAKTOR KEBERHASILAN DAN KETIDAK BERHASILAN PEMANFAATAN DANA BOS DI SUMATERA UTARA

## Indra Jaya
Dosen tetap Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN SU Email: indradoktor@gmail.com
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menemukan factor-faktor keberhasilan dan ketidakberhasilan pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Operasional  Sekolah (BOS) di  Sumatera Utara. Melibatkan sebanyak 554 responden yang berasal dari berbagai elemen seperti Satker Dinas Tingkat II, Personil pada BANK penyalur, Komite Sekolah, Kepala Sekolah dan Siswa yang terdapat di kabupaten/kota propinsi  sumatera  utara    Hasil  Penelitian  ini  membukikan  bahwa,  faktor-faktor  yang  dapat menentukan  keberhasilan  pelaksanaan  penyaluran  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  di Sumatera Utara adalah: (1) Variabel Input, pada faktor:  sarana dan prasarana, media Informasi dan organisasi    (2)  Variabel  proses  pada  faktor:  Seleksi  dan  Alokasi  Dana,  MONEV,  Administrasi Pelaksanaan,  Administrasi  Keuangan  dan  Workshop,  (3)  Variabel  Outpu  pada  faktort:  Penyaluran Dana  dan  Pemanfaatan  Dana.  Sedangkan  faktor-faktor  yang  menentukan  ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sumatera adalah: (1) Variabel Input pada faktor: Juklak dan Sumberdaya manusia, Media Informasi, Sarana dan Prasarana.

## Katakunci: Bantuan Operasional Sekolah
Abstract: This study aims to find the factors of success and failure the channeling of funds the School Operational Assistance (BOS) in North Sumatra. Involve as many as 554 respondents from various elements  such  as  the  Department  of  Work  Unit  Level  II,  personnel  at  the  dealer  BANK,  School Committee, Principal and students who are in the district / town in North Sumatra province proved that  the  results  of  this  study,  the  factors  that  can  determine  the  success  of  the  implementation distribution of school operational funds (BOS) in North Sumatra are: (1) Variable Input, the factors: infrastructure, media and information organization (2) the process variable factors: Selection and Allocation  of  Funds,  MONEV,  Implementation  Administration,  Financial  Administration  and Workshop, (3) Variable output on factor: Disbursement and Utilization of Funds. While the factors that  determine  the  distribution  of  the  failure  of  the  implementation  of  the  School  Operational Assistance  (BOS)  in  Sumatra  are:  (1)  Variable  Input  factors:  Guidelines  and  Human  Resources, Media Information, Facilities and Infrastructure.

## Keywords: School Operational Assistance

## PENDAHULUAN
Salah  satu  upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  melalui  kebijakan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), adalah dalam rangka mengefektivkan sasaran dana  bantuan  sesuai  dengan  peruntukannya.  Sehubungan  dengan  kebijakan  ini  Khoe  Yao  Tung (2002:66-67)  menyatakan  bahwa  pembagian  dana  kompensasi  kenaikan  BBM  untuk  pendidikan, secara  psikologis  dikhawatirkan  dapat  memberikan  dampak  buruk  terhadap  proses  membangun kemandirian masyarakat
Berbagai upaya strategi dalam bentuk kebijakan telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Namun kenyataannya yang kita lihat belum menunjukkan hasil sebagaimana diharapkan sedangkan  kebijakan  yang  muncul  selalu  silih  berganti  dan  sifatnyapun  variatif.  Itulah  sebabnya
mengapa permasalahan kebijakan pendidikan merupakan kebijakan  yang dinamis. Kebijakan  yang ada  sering  menjadi  lumpuh,  artinya  kebijakan  yang  belum  sempat  diselesaikan  dengan  tuntas sebagaimana  menurut  aturannya  telah  muncul  kebijakan  baru  atau  kadang  kala  kebijakan  yang muncul  belum  terselesaikan  telah  dijawab  sendiri  dengan  kondisi  yang  otomatis  muncul dimasyarakat.
Pemerintah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  telah  sepakat  untuk melakukan perubahan mendasar dalam rangka perbaikan program  PKPS-BBM. Pada periode Juli-
Desember 2005 telah diberikan Bantuan Operasional
Sekolah untuk SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB serta Pondok Pesantren Salafiyah dan Sekolah Agama non Islam penyelenggara  wajar  9  tahun,  selain  itu  juga  akan  diberikan  beasiswa  bagi  siswa  miskin  di SMA/SMK/MA/SMLB dengan alokasi dana keseluruhan sebesar 6,27 Triliun sampai Tahun 2009.
Sebagaian  besar  masyarakat  memiliki  persepsi  bahwa  prinsip  utama  kebijakan  pemberian dana  bantuan  operasional  sekolah  tersebut  adalah  untuk  pemerataan  akses  pendidikan  melalui bantuan keuangan dan pembinaan sekolah agar dapat mengatasi operasionalisasi managemen sekolah dengan  periotas  siswa  yang  kurang  mampu  dalam  membayar  iuran  sekolah.  Namun  dalam kenyataannya di lapangan belum seperti harapan masyarakat dan sebagian besar dari masyarakat  kita masih banyak yang kurang mampu.
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  dihasilkan  dan  direkomendasikan  sebuah  gagasan  baru tentang  kebijakan  pelaksanaan  penyaluran  dana  BOS  yang  lebih  efektiv  dan  efisien  melalui pendekatan substansional  faktor-faktor  yang dijadikan variabel  penentu  untuk  melihat sejauhmana efektivitas  kinerja    pelaksanaan  penyaluran  dana  BOS  yang  selama  ini  sudah  dilaksanakan  dalam rangka    mengembalikan  paradigma  sekolah  milik  masyarakat;  dari  masyarakat  untuk  sekolah  dan kembali kepada masyarakat dalam bentuk investasi pendidikan

## LANDASAN TEORI
Sasaran  program  BOS  adalah  semua  sekolah  baik  negeri  maupun  swasta  di  seluruh kabupaten/kota  dan  propinsi  di  Indonesia.  Sedangkan  Program  Kejar  Paket  A,  Paket  B  dan  SMP Terbuka tidak termasuk sasaran dari PKPS-BBM, karena ktiga program tersebut telah dibiayai secara penuh oleh Pemerintah. Besar dana bantuan operasional yang diterima oleh sekolah penerima BOS dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:
 SD/MI/SDLB/Salafiah/Sekolah  keagaamaan  non  Islam  setara  SD  Rp.  117.500,-/siswa  untuk periode Juli-Desember 2005 atau Rp. 235.000,-/siswa/tahun
 SMP/MTs/SMPLB/Salafiah/sekolah  keagamaan  non  Islam  setara  SMP  Rp.  162.250,-/siswa untuk Juli –Desember 2005 atau Rp. 324.500,-/siswa/tahun.
Belajar dari pengalaman yang ditemukan pada tahun 2003 lalu, ternyata  pelaksanaan PKPS- BBM untuk periode Juni-Desember 2005 masih ditemukan beberapa permasalahan serupa walaupun pada  versi  yang  sedikit  berbeda.  Permasalahan  ini  terungkap  berdasarkan  hasil  studi  pendahuluan serta  informasi  yang  berasal  dari  harian  media  cetak  (surat  kabar),  hampir  seluruh  daerah kabupaten/kota  di  propinsi  Sumatera  mengalami  permasalahan  yang  sama  yakni  pada  tataran permasalahan pertanggungjawaban laporan keuangan dan operasional penggunaan yang notabennya dilakukan secara kebijakan lokal ( Local Wisdom ).
Tabel berikut ini mengemukakan beberapa poin-poin penting rangkuman permasalahan yang ditemui di lapangan.
Tabel 1: Hasil Observasi Pendahuluan yang diperoleh di Lapangan
PKPS BBM Juni- Desember 2005 Permasalahan Uraian Buku Petunjuk/Materi Pemahaman  terhadap  materi  (tujuan,  mekanisme  dan  prosedur penyaluran bantuan), batuan PKPS BBM belum dipahami secara optimal  oleh  pengelola  dan  pelaksana  program  termasuk didalamnya  (Guru,  Kepala  Sekoah,  Komite  Sekolah,  Orangtua siswa/masyarakat).  Pemahaman  terhadap  materi  yang  dimaksud dalam  hal  Penerimaan  Dana,  Penyaluran  Dana,  Pengambilan Dana, dan Penggunaan Dana. Persepsi/sikap Masyarakat Kehadiran  dana  BOS  dapat  meringankan  sebagian  besar kewajiban iyuran yang dibebankan siswa selama ini, seperti: uang Ekstra kurikuler, uang Muatan lokal, uang buku, uang SPP dana partisipasi kegiatan sampai dengan dana investasi non-akademik.
Rasionalisasi dari bentuk sikap masyarakat ini dilihat dari sudut kajian Kognitif, afektif dan Konatif yang dimiliki masyarakat.
Pengawasan
Pelaksana  pengawasan  program  sebagaimana  disaarankan  buku petunjuk teknis Monitoring dan Evaluasi (hal; 5 – 7) mengalami stagnasi  atau  berjalan  ditempat  dan  bahkan  ditemui  dibeberapa daerah  kabupaten/kota  yang  letaknya  jauh  dari  pusat  kebijakan, kegiatan  ini  tidak  terlaksana  sama  sekali.  Pengawasan  yang dimaksud meliputi: Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pelaksana
Program
Akibat dari jumlah bantuan lebih kecil dari jumlah kegiatan yang harus dibiayai ditambah lagi dengan ketentuan persyaratan wajib
dan  mengikat  seperti  PPh  dan  biaya  materai  dan  dilain  pihak menyangkut  pula  dengan  persepsi  dan  sikap  masyarakat, akibatnya kinerja pelaksana program dalam hal ini kepala sekalah, guru-guru  dan  komite  sekolah  lebih  memilih  untuk  membuat kebijakan  lokal  yang  menurutnya  lebih  arif  untuk  dilaksanakan, berkenaan dengan adanya kebijakan lokal tersebut, maka kinerja pelaksanaan program BOS akan dilihat dari sudut kajian: Dampak yang ditimbulkan, Outcome, Output, Proses dan Input
Kinerja Pelaksana Program Akibat dari jumlah bantuan lebih kecil dari jumlah kegiatan yang harus dibiayai ditambah lagi dengan ketentuan persyaratan wajib dan  mengikat  seperti  PPh  dan  biaya  materai  dan  dilain  pihak menyangkut  pula  dengan  persepsi  dan  sikap  masyarakat, akibatnya kinerja pelaksana program dalam hal ini kepala sekalah, guru-guru  dan  komite  sekolah  lebih  memilih  untuk  membuat kebijakan  lokal  yang  menurutnya  lebih  arif  untuk  dilaksanakan, berkenaan dengan adanya kebijakan lokal tersebut, maka kinerja pelaksanaan program BOS akan dilihat dari sudut kajian: Dampak yang ditimbulkan, Outcome, Output, Proses dan Input
Berdasarkan uraian permasalahan yang ditemui di lapangan, peneliti menganggap pentingnya dilakukannya  suatu  kajian  secara  ilmiah  yang  bersifat  empirik  melalui  kegiatan  penelitian  dengan tema Evaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sumatera Utara. Dengan inti kajian utama pada Kinerja Pelaksanaan Program BOS di Sumatera Utara dilihat dari variabel Input, Proses, Output dan Outcome serta faktor-faktor pembentuknya.
Faktor-faktor penentu yang diduga dapat dijadikan sebagai alasan dalam melihat sejauhmana keefektivan pelaksanaan program BOS yang sudah dilaksanakan tersebut, kemudian dirancang suatu model penelitian berdasarkan kajian-kajian teori yang dibagun.

## A.  Kebijakan
Dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia  (1988)  dinyatakan  bahwa,  kebijakan  adalah kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas  yang menjadi garis dasar dan dasar  rencana  dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi dan sebagainya sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud  sebagai garis pedoman  untuk manajemen dalam mencapai sasaran
Kebijakan adalah terjamahan dari kata “ wisdom” yaitu suatu ketentuan dari pimpinan yang berbeda  dengan  aturan  yang  ada,  yang  dikenakan  pada  seseorang  atau  kelompok  orang  tersebut tidak  dapat  dan  tidak  mungkin  memenuhi  aturan  yang  umum  tadi,  dengan  kata  lain  ia  dapat perkecualian (Sikula, Andrew.F, 1981:17). Artinya wisdom atau kebijakan adalah suatu kearifan pimpinan kepada bawahan atau masyarakatnya. Pimpinan yang arif sebagai pihak yang menentukan kebijakan, dapat saja mengecualikan aturan yang baku kepada seseorang atau kelompok orang, jika mereka tidak dapat dan tidak mungkin memenuhi aturan yang umum tadi, dengan kata lain dapat dikecualikan tetapi tidak melanggar aturan.
Koontz  dan  O’Donnell  (1987:24)  mengemukakan  bahwa  kebijakan  adalah  pernyataan  atau pemahaman    umum  yang    mempedomani  pemikiran  dalam  mengambil  keputusan  yang  memiliki esensi  batas-batas  tertentu  dalam  pengambilan  keputusan.  Sedangkan  Anderson  (1979:120) mengemukakan  bahwa  kebijakan  merupakan  bagian  dari  perencanaan  yang  mempersiapkan seperangkat keputusan baik yang berhubungan dengan dana, tenaga, maupun waktu untuk mencapai tujuan.  Campbell  (1993:50)  mengemukakan  kebijakan  adalah  batasan  keputusan  memadu  masa depan.  Implikasi  kebijakan  mempersyaratkan  dua  hal.  Pertama,    sekelompok  persoalan  dengan karakteristik tertentu. Kedua, implikasi dari karaktkeristik pembuatan kebijakan sebagai suatu proses. Jika  dilihat  dari  sudut  pembangunan  pendidikan,  maka  implikasi    kebijakan    pendidikan  nasional adalah  upaya  peningkatan  taraf  dan  mutu  kehidupan  bangsa    dalam  mengembangkan  kebudayaan nasional.  Hough  (1984:38)  mengemukakan  persoalan  kebijakan  kadang-kadang  digunakan  dalam pengertian sempit untuk mengacu  pada tindakan formal yang diikutinya.

## 1. Evaluasi kebijakan
Mengacu  kepada  pendapat  Dunn  (2003:180)  evaluasi  kebijakan  dapat  disamakan dengan penaksiran ( appraisal ), pemberian angka  ( rating ) dan penilaian ( assessment ). Dengan demikian,  evaluasi  berkenaan  dengan  produksi  informasi  mengenai  nilai  atau  manfaat  hasil kebijakan. Evaluasi kebijakan memberikan informasi yang benar dan dapat dipercaya mengenai kinerja  kebijakan,  yaitu  seberapa  jauh  kebutuhan,  nilai  dan  kesempatan  telah  dapat  dicapai melalui  tindakan  publik.  Evaluasi  memberikan  kontribusi  pada  klarifikasi  dan  kritik  terhadap nilai-nilai  yang  mendasari  pemilihan  tujuan  dan  target  untuk  memberikan  kontribusi  pada aplikasi  metode-metode  analisis  kebijakan  lainnya  termasuk  perumusan  masalah  dan rekomendasi.
Demikian pula Anderson dalam Syaiful Sagala. (2002:100-101) menjelaskan secara rinci  tentang  evaluasi  kebijakan,  yakni  terdiri  dari:  (1)  evaluasi  impresionistik  yaitu  apakah kebijakan memenuhi kepentingan diri, idiologi, atau kriteria penilaian  lain yang didasarkan pada
fakta fragmentaris atau anekdot; (2) evaluasi operasional  yaitu bagaimana masalah pelaksanaan kebijakan apakah dijalankan dengan jujur, berapa besar biayanya, apakah  tidak ada duplikasi dengan program  lain, apakah aspek hukum dipenuhi, dan siapakah yang diuntungkan; dan (3) evaluasi  sistematik  yaitu  mengacu    pada  masalah  pokoknya  seperti  dampak    dan  efektivitas program;  apakah  kebijakan  itu  mencapai  tujuannya,  apakah  untung  ruginya,  siapakah  yang memperoleh keuntungan, dan apa yang akan terjadi jika kebijakan itu tidak ada.
Pendekatan kebijakan dalam pendidikan secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua yakni pendekatan Evaluatif dan pendekatan empirik. Evaluatif menurut Richard M. 1990: 86)  adalah  suatu  aktivitas  yang  bermaksud  mengetahui  seberapa  jauh  suatu  kegiatan  dapat dilaksanakan ataukah tidak, berhasil sesuai yang diharapkan atau tidak. Demikian pula dengan Jones  (dalam  Syaiful  Sagala.  2002:100-101)  menjelaskan  bahwa,  pengawasan  kebijakan dimaksud merupakan bagian dari serangkaian suatu kegiatan yang didesain untuk menilai hasil- hasil program  yang berbeda secara khusus dalam hal objeknya, teknik-teknik pengukuran, dan metode  analisisnya.  Sedangkan  pendekatan  empiris  ditekankan  terutama  pada  penjelasan berbagai sebab dan akibat dari suatu kebijakan tertentu dalam bidang pendidikan bersifat faktual atau data dan macam informasi yang dihasilkan bersifat deskriptif dan prediktif. Oleh sebab itu analisa kebijakan pendidikan secara empiris diharapkan dapat menghasilkan dan memindahkan informasi-informasi  penting  mengenai  nilai-nilai,  fakta-fakta  dan  tindakan-tindakan  dalam pendidikan.
Pendekatan evaluatif sebagaimana ditegaskan Tilaar (2000:46) dimaksudkan  untuk menerangkan  keadaan dengan menerapkan  suatu kriteria  atas terjadinya gejala yang berkaitan dengan  nilai  dan  pengukuran  setelah    dihubungkan    dengan  criteria  yang  sudah  ditentukan sebelumnya. Jadi evaluasi  kebijakan bukan hanya sekedar mengumpulkan  fakta tentang sesuatu katakanlah mengenai manajemen pendidikan  yang dapat menjamin mutu, tetapi menunjukkan bahwa sesuatu itu  mempunyai nilai jika dibandingkan dengan kriteria atau acuan yang menjadi pedoman. Pendapat  yang sama juga disampaikan oleh Soetjipto dan Reflis Kosasi (1999:195- 196)  proses  penyelenggaraan  hubungan  sekolah  dan  masyarakat  harus  melaui  perencanaan program secara baik, pengorganisasian  semua komponen secara efektiv dan efisien, pelaksanaan secara  terkoordinasi  dan  sinkroniasi  antara  berbagai  bagian  dan  adanya  evaluasi  atas  kriteria evektivitas  dan  efisiensi.  komite  sekolah  berperan    dalam  peningkatan  mutu  pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap program pendidika

## 2. Formulasi Kebijakan
Mengacu kepada Newton dan Tarrant (1992:125-126) Dwijowijoto (2003:86) dan Dunn (2003:65) disimpulkan bahwa perumusan kebijakan adalah proses menganalisis masalah, menyusun  sasaran  untuk  dilaksanakan  dalam  tindakan  kebijakan  bagi  masyarakat.  Dalam melaksanakan proses perumusan kebijakan, terlebih dahulu dilakukan analisis kebijakan. Karena kegiatan  analisis  kebijakan  adalah  kegiatan  pokok  dalam  perumusan  kebijakan  untuk memberikan pijakan awal bagi keharusan pembuatan kebijakan.
Analisis kebijkan sebagaimana dikemukakan Bardach dalam Dwijowijoto (2003:84) adalah  suatu  aktivitas  politik  dan  sosial,  oleh  sebab  itu  seseorang  yang  tertarik  dibidan  ini memerlukan  suatu  tanggung  jawab  mental  dan  intelektual  dari  kualitas  hasil  pekerjaan  atau kegiatan di bidang analisis kebijakan.
Merujuk  kepada  Newton  dan  Tarrant  (1992:126)  disimpulkan  bahwasanya pembuatan  kebijakan  efektif  adalah  kesesuaian  antara  penerimaan  dengan  tujuan  pada  semua level  untuk  meningkatkan  peluang  organisasi  mencapai  sasaran  an  tidak  membuang  energi dengan konflik.
Berdasarkan  pendapat  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  formulasi  kebijakan merupakan  proses  membuat  kebijakan  berdasarkan  kebutuhan  untuk  memecahkan  persoalan msyarakat dalam mencapai kehidupan lebih baik.

## 3. Implementasi Kebijakan
Dijelaskan  oleh  Putt  dan  Springer  (1989:45)  implementasi  kebijakan  adalah serangkaian  aktivitas  dan  keputusan  memudahkan  pernyataan  kebijakan  dalam  formulasi terwujud  ke  dalam  praktik  organisasi.    Mempedomani  pendapat  Tangkilisan  (2003:11) Dwidjowijoto  (2003:18)  kemudian  Putt  dan  Springer  (1989)  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan kebijakan  memerlukan  sejumlah  keputusan  an  tindakan.  Ada  empat  faktor  penting  dalam mengimplementasikan  kebijakan,  yaitu:  komunikasi,  sumberdaya,  disposisi  atau  sikap  dan struktur birokrasi.
Wododo  (2007:97)  menjelaskan  komunikasi  kebijakan  merupakan  proses penyampaian informasi  kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan ( policy implementors ). Komunikasi adalah pelekat organisasi dan koordinasi dan koordinasi adalah asal muasal dari kerja sama tim serta terbentuknya sinergi dan integrasi dalam pelaksanaan kebijakan.
Jika sumberdaya tidak cukup, berarti kebijakan tidak akan terlaksana, karena prosedur kerja,  kegiatan  yang  ditetapkan  tidak  dapat  dibumikan  dalam  memenuhi  tujuan  dan  harapan stakeholders .  Dwidjowijoto  (2003:178)  dan  Putt  dan  Spnger  (1998:49)  disimpulkan  bahwa
kekuasaan  atau  power  syarat  bagi  keefektifan  implementasi  kebijakan.  Tanpa  otoritas  yang berasal  dari  kekuasaan,  maka  kebijakan  akan  tetap  berupa  kebijakan  tanpa  ada  pengaruh  dari target kebijakan untuk membuat dan memanfaatkan anggaran dan hasil produktivitas, tentu saja sumberdaya utama dalam organisasi adalah sumberdaya manusia.
Sumberdaya tidak hanya berkenaan dengan kekuasaan seseorang/pelaksana membuat keputusan tentang anggaran untuk melaksanakan kebijakan, atau otoritas mengambil keputusan, tetapi juga berkenaan dengan peralatan, materi, imformasi dan sumberdaya finansial/pembiayaan (Plankett, et el, 2005:142).
Disposisi  atau  sikap  dimaksudkan  adalah  sikap  pelaksana  kebijakan.  Motivasi, komitmen dan dukungan pelaksana kebijakan dapat  ditumbuhkan dengan melibatkan personil dalam menyusun sasaran, mengikut teori Goal setting theory , Plunkett, et el, (2005:438) bahwa; bekerjasama  dengan  pegawai  dalam  menyusun  sasaran  berimplikasi  pada  penyediaan  target untuk  motivasi,  membuat  sasaran  khusus  daripada  umum,  dengan  implikasi  melakukan  yang terbaik, serta memberikan umpan balik, sebab tindakan memberikan umpan balik membimbing perilaku mengatasi hambatan alam kinerja dan bertujuan mengkoreksi tindakan.
Dijelaskan Dye, dalam Widodo (2006:13) pelaksana kebijakan merupakan momentum penting kebijakan suatu organisasi, karena terkait dengan perilaku lingkungan kebijakan sebagai suatu sistem. Begitu juga dengan pendapat Dwidjowijoto (2003) model implementasi kebijakan berkaitan  dengan  jenis  teknik  yang  digunakan  dalam  pelaksana  kebijakan.  Pertama, implementasi kebijakan yang berpola “dari atas ke bawah” ( top down ) dan dari bawah ke atas ( bottom up ), dan pemelihan implementasi berpola paksa ( command and control ) dan mekanisme pasar ( economic incentive ).

## 3.  Efektivitas
Dalam  ensiklopedi  umum  (1977)  “efektivitas  menunjukkan  taraf  tercapainya  suatu tujuan. Usaha dikatakan efektiv kalau usaha itu mencapai tujuannya. Secara ideal taraf efektivitas dapat  dinyatakan  dengan  ukuran  yang  agak  pasti.  Umpamanya,  usaha  A  60  %  efektiv  dalam mencapai tujuan “x”.
Menurut  Komaruddin  (1994),  dalam  Ensiklopedia  manajemen  secara  khusus menyatakan  bahwa  efektivitas  adalah  suatu  keadaan  yang  menunjukkan  keberhasilan  (atau kegagalan) kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu. Lebih lanjut  dikemukannya  bahwa,  hasil  kerja  dikatakan  efektiv  apabila  terdapat  keampuhan  dalam pelaksanaan  tugas-tugas  sebagai  usaha  untuk  keseimbangan  yang  dinamis  antara  kualitas  dan kuantitas  kerja.  Ketidakefektivan  suatu  kerja  dapat  pula  terjadi  karena  tidak  didapatinya  tenaga
profesioanal  serta  tidak  berpengalaman,  berpengetahuan  yang  sangat  minim  dan  tidak  didukung oleh dana yang memadai.
Menurut  Koontz,  Harold.  (1972)  Efektivitas  pelaksanaan  dari  suatu  kebijakan dipengaruhi oleh taraf pendidikan, pengalaman dan tingkat senioritas usia serta pertumbuhan sosial dari  orang  yang  menjalankan  kebijakan  tersebut.  Lebih  lanjut  dikemukakannya  Efektivitas pelaksanaan  kebijakan  dapat  dilihat  dari  sektor  Prestasi  Kerja  dalam  hal:  (1). kesungguhan/kecermatan,  (2)  keadilan,  (3)  kebijaksanaan,  (4)  kegairahan  kerja/semangat,  (5) pengendalian perasaan (emosi).
Efektivitas  pelaksaan  suatu  kebijakan  dapat  juga  dilihat  dari  berbagai  aspek, sebagaimana  dijelaskan  Garry.  (1978)  beberapa  kriteria  untuk  menentukan  efektivitas  suatu kebijakan.dapat  dilihat  dari  kreteria  (1)  Petunjuk  pelaksanaan  kerja,  (2)    proses  kerja  ,  (3) karakteristik pekerja, (4) Kinerja pelaksana dan 5) hasil yang diperoleh. Lebih lanjut dijelaskannya, untuk melihat efektivitas kerja dari segi karakteristik pekerja yang  tercermin dalam kecermatan, keadilan,  keprakarsaan,  kebijakan,  kegairahan  dan  kemampuan  dalam  pengendalian  perasaan terhadap  lingkungannya,  selalu  dipengaruhi  oleh  sikapnya  yang  menunjukkan  peran  aktif,  rasa kepeduliaan, sikap terhadap tugas, loyalitas, disiplin diri dan tanggungjawabnya terhadap tugas.
Berdasarkan  pendapat  ahli  di  atas,  efektivitas  kerja  dapat  dinyatakan  sebagai  suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atas kegiatan/pelaksanaan tugas yang dapat dilihat dari  karakteristik  seseorang  (seperti;  kebijakan,  kesungguhan,  keadilan,  Semangat  kerja  dan pengendalian  perasaan  yang  diakibatkan  oleh  lingkungan)  dalam  melaksanakan  tugas  pokoknya sesuai dengan uraian pekerjaan yang telah digariskan atau dilimpahkan oleh atasannya.

## Hakikat Kinerja Pelaksanaan BOS
Dalam  Encyclopaedie  van  Nederlands-Indie  (1935 ). dikatakan  bahwa  kinerja merupakan “performance  act  of  doing  that  which  is  required” yaitu  perbuatan  yang  dituntut melalui suatu penyajian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1965) disebutkan bahwa kinerja sesuatu  yang  dapat  dicapai,  prestasi  yang  diperlihatkan  dan  kemampuan  kerja.  Irawan  (1997) mengemukakan bahwa kinerja  yaitu catatan atau perolehan  yang dihasilkan dari suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan dalam periode waktu tertentu. Tuckman (1972) menyatakan bahwa kinerja dipergunakan  untuk  menandai  manifestasi,  pengetahuan,  pemahaman,  ide,  konsep  dan keterampilan  yang  dapat  diamati.  Hasibuan  (1994)    menjelaskan  bahwa  kinerja  merupakan perbandingkan prestasi aktual yang dapat dicapai dengan prestasi kerja yang ditetapkan. Disamping itu Kartono dan Gulo (1985) mendefinisikan kinerja sebagai kondisi maksimal dari hasil kerja yang dicapai berdasarkan pada jenis dan jenjang pekerjaan, kuantitas serta kualitas dari hasil kerja dalam
kurun waktu tertentu. Sedangkan Sahertian (1994) menyatakan kinerja sebagai jabatan atau tugas yang  menyangkut  pengetahuan,  keterampilan  dan  ciri  khas  dari  perilaku  seseorang.  Untuk mengukur kinerja pelaksana program bantuan operasional sekolah diperlukan kreteria-kreteria yang sesuai  dengan  kinerja  yang  hendak  dicapai.  Untuk  menilai  kinerja  PKPS-BBM,  kreteria  yang digunakan  adalah  keberhasilan  pengelola  program  dalam  melaksanakan  semua  kegiatan  ditinjau dari aspek impact, outcome, output, proses, dan input ( Petunjuk Teknis dan Evaluasi, 2005:20 ).
Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa kinerja merupakan tampilan kerja seseorang  baik  yang  bersifat  kuantitatif  maupun  kualitatif  yang  diukur  berdasarkan  hasil  kerja maksimal  bahwa  yang  ditampilkan  oleh  individu  maupun  kelompok.  Tampilan  kerja  yang dimaksudkan dalam penenelitian ini adalah hasil dari suatu perbuatan atau tindakan nyata dalam mencapai prestasi sesuai dengan tujuan pelaksanaan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah ditetapkan sebagaimana dalam buku petunjuk pelaksanaan

## Mekanisme Alokasi Penerimaan Dana BOS
Pengalokasian jumlah sekolah penerima Bos dilaksanakan sebagaimana buku petunjuk teknis pelaksanaan BOS adalah sebagai berikut:
1. Tim PKPS-BBM Pusat mengumpulkan data jumlah siswa persekolah melalui Tim PKPS- BBM Propinsi dan Kabupaten/Kota, kemudian menetapkan alokasi BOS tiap Propinsi,
2. Atas dasar jumlah siswa per sekolah, Tim PKPS-BBM Pusat membuat draf alokasi dana BOS  tiap  Kabupaten/Kota  dan  mengirimkan  kepada  PKPS-BBM  Propinsi  dan  Tim kabupaten/Kota untuk diverifikasi, dengan melampirkan data jumlah siswa tiap sekolah di  kabaupaten.kota  tersebut  sebagai  bahan  acuan  kabupaten/kota  dalam  menetapkan alokasi di tiap sekolah.
3. Tim  PKPS–BBM  kabupaten/kota  menetapkan  sekolah  yang  bersedia  menerima  BOS melalui  Surat  Keputusan  (SK)  yang  ditandatangani  oleh  kepala  Dinas  Pendidikan Kab/Kota, Kepala Kandepag Kab/Kota dan dewan pendidikan dengan dilampirkan daftar nama  sekolah  dan  besar  dana  bantuan  yang  diterima.  Sekolah  yang  bersedia  menerima BOS harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)
4. Tim PKPS-BBM Kab/Kota mengirimkan SK Alokasi BOS ke Tim PKPS-BBM Propinsi, tembusan ke PKPS-BBM Pusat, dengan melampirkan daftar sekolah.
Berikut ini digambarkan skema pelaksanaan pengalokasian jumlah sekolah penerima BOS.
Gambar 2.1  Alur Pengiriman Data Jumlah Sekolah
Gambar 2.2 Alur Alokasi dan Seleksi

## b.  Mekanisme Penyaluran dan Pengambilan Dana BOS
1.  Mekanisme Penyaluran Dana
Syarat penyaluran dana BOS adalah:
a. Bagi  sekolah  yang  belum  memiliki  rekening  rutin  sekolah,  harus  membuka  nomor rekening atas nama lembaga (tidak boleh atas nama pribadi)
b. Sekolah mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Tim PKPS BBM Kabupaten/Kota
c. Tim  PKPS  BBM  Kabupaten/Kota  melakukan  verifikasi  dan  mengkompilasi  nomor rekening sekolah dan selanjutnya dikirim kepada TIM PKPS BBM Propinsi.
Penyaluran dana BOS
a. Dana BOS disalurkan sekaligus dalam satu tahap untuk periode Juli – Desember 2006

## PKPS-BBM
Pusat PKPS-BBM Propinsi Permintaan Data Sekolah dan Siswa 1.  Menetapkan  Alokasi BOS tiap Propinsi 2.  Menetapkan Alokasi
BOS tiap Kab/Kota
3.  Menetapkan Alokasi BOS tiap Sekolah Permintaan data Sekolah & siswa Rekap data tiap
kab/kota PKPS-BBM
Kab/Kota Permintaan data Sekolah & siswa
Penerimaan data Sekolah & siswa Sekolah Rekap Data Tiap Propinsi dan Kab/Kota PKPS-BBM Pusat PKPS-BBM Propinsi Alokasi BOS tiap Prop/Kab/Kota Draf aloksi BOS/Sekolah Rekap aloksi BOS tiap Sekolah dan Kab/Kota
Alokasi BOS tiap Kab/Kota dan Draf aloksi BOS tiap Sekolah SK alokasi BOS tiap sekolah PKPS-BBM Kab/Kota
SPPB BOS. SK Penerima Verivikasi dan SK alokasi tiap sekolah. Kirim SK ke sekolah dan POS/Bank Sekolah Rekening Bank
b. Penyaluran  dana  dilaksanakan  oleh  Tim  PKPS  BBM  tingkat  propinsi  melalui  P.T POS.Bank pemerintah, dengan tahap-tahap sebagai berikut:
(1) Satker PKPS BBM propinsi mengajukan surat permohonan pembayaran langsung (SPP-LS) dana BOS kepada Dinas Pendidikan Propinsi
(2) Dinas  Pendidikan  Propinsi  setelah  melakukan  verifikasi  atas  SPP-LS  dimaksud menerbitkan surat perintah membayar langsung (SPM-LS)
(3) Dinas  Pendidikan  Propinsi  selanjutnya  mengirimkan  SPM-LS  dimaksud  kepada KPPN propinsi.
(4) KPPN  propinsi  melakukan  verifikasi  terhadap  SPM-LS  untuk  selanjutnya menerbitkan SP2D yang membebani rekening Kas Negara.
(5) Selanjutnya dan BOS disalurkan ke sekolah penerima BOS melalui kantor Pos/Bank pemerintah  yang  ditunjuk  sesuai  dengan  perjanjian.  Kerjasama  antara  Dinas Pendidikan Propinsi dengan Lembaga Penyalur (POS/Bank). Penyaluran dimaksud, Sebagimana dapat dilihat pada sketsa gambar di bawah ini.
Gambar 2.3  Mekanisme Penyaluran Dana BOS
(6) Tim  PKPS-  BBM  Kabupaten/Kota  dan  sekolah  harus  mengecek  kesesuaian  dana yang disalurkan oleh kantor POS/Bank dengan alokasi BOS  yang ditetapkan oleh Tim PKPS-BBM kabupaten/kota. Jika terdapat perbedaan dalam jumlah dana yang diterima, maka perbedaan tersebut harus segera dilaporkan kepada kantor Pos/Bank bersangkutan dan Tim PKPS-BBM Propinsi untuk deselesaikan lebih lanjut.
2. Pengambilan Dana
a. Tim PKPS-BBM propinsi menyerahkan data rekening sekoah penerima BOS dan besar dana yang harus disalurkan kepada kantor Pos/Bank pemerintah yang ditunjuk sebagai penyalur dana.
DINAS PENDIDIKAN PROPINSI KPKN PROPINSI BANK KPKN Menerbitkan SPM Menerbitkan SP2D Pen ca ira n D an a KANTOR POS/BANK PROPINSI R ek en in g Sek o la h REKENING SEKOLAH SATKER PKPS- BBM PROPINSI M en ga ju ka n SPP
b.  Selanjutnya  kantor  Pos/Bank  yang  ditunjuk  mentransfer  dan  sekaligus  ke  setiap  rekening sekolah dan masuk dalam pos penerimaan di dalam RAPBS
c. Pengambilan dana BOS dilakukan oleh kepala sekolah dengan diketahui oleh ketua komite sekolah  dan  dapat  dilakukan  sewaktu-waktu  sesuai  kebutuhan  dengan  menyisakan  saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk potongan.
Dana BOS harus diterima secara utuh sesuai dengan SK Alokasi  yang dibuyat oleh Tim  PKPS  BBK  kab/Kota,  dan  tidak  diperkenankan  melakukan  pemotongan  atau  pungutan biaya apapun dengan lasan apapun dan oleh pihak manapun. Apabila dana BOS belum diambil oleh sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, maka kontor Pos/Bank bersangkutan akan engembalikan dana tersebut ke Kas Negara.

## c. Penggunaan Dana BOS
Penggunaan dana BOS di sekolah dan madrasah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara kepala sekolah/dewan guru dengan Komite Sekolah/Madrasah,  yang harus  didaftarkan  sebagai  salah  satu  sumber  penerimaan  dalam  RAPBS,  disamping  dana  yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain. Khusus untuk Pesantren Salafiah, penggunaan dana BOS didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara penanggungjawab program dengan Pengasuh Pondok Pesantren dan disetujui oleh Kasi PEKPONTREN (Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren), Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. Bagi sekolah keagamaan dan Islam dalam penggunaan dana BOS, kepala sekolah/ penanggungjawab program harus meminta persetujuan dari KASI PEMBIMAS (Pembimbingan Masyarakat) Departemen Agama Kab/Kota.
Untuk selanjutnya Komite sekolah/madrasah atau poengesuh pondok pesantren dan Kasi Pembimas  dalam  fungsinya  sebaga  lembaga  yang  mitra  Kepala  Sekolah  berkaitan  dengan pengelolaan dana BOS disebut sebagai Komite Sekolah.
Dana BOS Digunakan Untuk ( a).  Uang Formulir Pendaftaran ( b).Buku Pelajaran Pokok dan Buku penunjang untuk perpustakaan. (c) biaya peningkatan mutu guru ( d).  Ujian sekolah, ulangan umum bersama dan ulangan umum harian. (e) Membeli bahan-bahan habis pakai, misalnya buku tulis, kapur tulis, pencil dan bahan praktikum. ( f). Membayar biaya perawatan ringan ( g).  Membayar daya dan jasa ( h).    Membayar  honororium  guru  dan  lembaga  pendidikan  honorer  (i).    Membayar  kegiatan kesiswaan (remedial, pengeyaan, dan ekstrakurikuler) ( j). Memberi bantuan siswa miskin untuk biaya transfortasi ( k). Khusus untuk Pesantren Salafiah dan sekolah keagamaan non Islam, dana BOS juga diperkenankan untuk hiaya asrama/pondok dan membeli peralatan ibadah.

## PEMBAHASAN
Pembahasan pada penelitian ini melibatkan sejumlah variabel sebagai berikut: (1) Variabel laten  Input  (Eksogen),  yaitu  :  a)  sosialisasi  Pelatihan,  b)  dana  operasional,  c)  media  informasi,  d) petunjuk  pelaksanaan,  e)  sumberdaya  manusia,  f)  sarana  dan  prasarana,.  (2)  Variabel  laten  Proses (Endogen 1), yaitu: a) seleksi alokasi dana, b) unit pengaduan masyarakat, c) monitoring dan evaluasi, d)  administrasi  pelaksanaan,  e)  administrasi  keuangan,  f)  workshop,    (3)  Variabel  laten  Output (Endogen  2),  yaitu:  a)  penyaluran  dana,  b)  penyerapan  dana,,  c)  pengambilan  dana,  dan  d) pemanfaatan dana, (4) Variabel laten Outcome (Endogen 3), yaitu: a) penduduk dan b) pendidikan.
Alat statistik yang digunakan adalah Struktural Equation Modeling (SEM) dan Path Analisys yang dikembangkan oleh Karl Joreskog and Dag Sorbon. Bentuk kerangka model dan hasil dianalisis dari kajian ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

## Standardized Solution
Berdasarkan  analisis  yang  dihasilkan  oleh  bentuk  struktur  model  tersebut  selanjutnya dilakukan analisis lebih lebih lanjut dengan menggunakan teknik analisis jalur untuk menghasilkan dua  bentuk  bagan  alur.  Bentuk  bagan  alur  pertama  menggambarkan  model  alur  keberhasilan  dari program pelaksanaan kegiatan bantuan operasional sekolah di Sumatera Utara. dan ketidakberhasilan pelaksanaan program kegiatan BOS di Sumatera Utara. Sedangkan bagan alur kedua menggambarkan model  alur  ketidakberhasilan  dari    program  pelaksanaan  kegiatan  bantuan  operasional  sekolah  di Sumatera Utara
Uraian  hasil  analisis  keberhasilan  dan  ketidakberhasilan  masing-masing  faktor  dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Faktor-faktor  yang  menentukan  keberhasilan  kegiatan  program  bantuan  operasinal sekolah di Sumatera Utara
Ilustrasi  dari  faktor-faktor  yang  berpengaruh  terhadap  keberhasilan  program  kegiatan penyaluran  dana  bantuan  operasional  sekolah  di    Sumatera  utara  dapat  dijelaskan  oleh  bagan analisis jalur sebagai berikut:
Gambar  1:  Model  yang  diprediksi  Merupakan  Faktor  Keberhasilan  Pelaksanaan  Program Kegiatan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sumatera Utara Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan  gambar  1  di  atas  diperoleh  informasi  sebagai  berikut: keberhasilan  program  penyaluran  dana  bantuan  yang  dilaksanakan  di  Sumatera  Utara  sangat ditentukan oleh variabel input yaitu pada faktor: sosialisasi pelatihan dan dana operasional. Kedua faktor ini masing-masing berpengaruh secara langsung terhadap keberhasilan variabel proses yakni pada faktor: unit pengaduan masyarakat, monev dan workshop, secara tidak langsung melalui ketiga faktor  tersebut  berpengaruh  terhadap  keberhasilan  variabel  output  yakni  pada  faktor:  penyaluran dana, pengambilan dana dan faktor pemanfaatan dana. Keberhasilan faktor sosialisasi pelatihan dan faktor dana operasional dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang terdapat pada variabel proses dan output secara tidak langsung berpengaruh terhadap variabel outcame yakni pada faktor: keberhasilan UAN dan Pendidikan. Dari hasil analisis kuantitatitf, faktor-faktor yang diyakini dapat meningkatkan keberhasilan UAN dan Pendidikan dapat dijabarkan sebagai berikut:
a)  Variabel INPUT ,
(1)   Faktor Sosialisasi Pelatihan dalam meningkatkan keberhasilan UAN dan Pendidikan melalui berbagai  bentuk  kegiatan  yang  terdapat  pada  variable  proses  dan  output  masing-masing sebesar  5,61  %  untuk  keberhasilan UAN dan  4,69  %  untuk  keberhasilan pendidikan, sedangka target yang seharusnya dicapai sebesar 15,21 %. Ini berarti terdapat sebesar 9,6 % untuk  keberhasilan UAN dan  10,52  %  untuk  keberhasilan pendidikan yang  masih  harus diperbaiki  oleh  substansi-substansi  yang  mendukung  keberhasilan  kegiatan.  Sasaran perbaikan sosialisasi  pelatihan lebih  diarahkan  pada  substansi:  akuntabilitas  peserta sosialisasi  terhadap  pemahaman  meteri  pelatihan,  akuntabilitas  terhadap  sosialisasi pelaksanaan  di  lapangan  atau  terhadap  masyarakat.  Keberhasilan  sosialisasi  pelatihan  juga sangat  tergantung  dari  ketercukupan  modul  (ketercukupan  secara  kuantitas)  dan  kualitas kelengkapan isi modul dalam mendukung sosialisasi dan pelatihan, tingkat keseriusan peserta dalam mengikuti pelatihan serta tingkat kemampuan peserta dalam memahami materi yang disampaikan oleh instruktur. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan hanya sebagian kecil dari peserta yang mampu memahami materi yang disampaikan instruktur. Keberhasilan dari indikator  ini  dilhat  dari  kemampuan  dan  keberhasilan  peserta  pelatihan  pada  saat mensosialisasikan program di lapangan.
(2) Faktor Dana Operasional dalam meningkatkan keberhasilan UAN dan Pendidikan melalui berbagai bentuk kegiatan yang terdapat pada proses dan output masing-masing sebesar 5,28 %  untuk  keberhasilan UAN dan  4,41  %  untuk  keberhasilan pendidikan dari  target  yang seharusnya dicapai sebesar 15,21 %. Ini berarti terdapat sebesar 9,93 % untuk keberhasilan UAN dan 10,8 % untuk keberhasilan pendidikan yang masih harus diperbaiki oleh substansi- substansi yang mendukung keberhasilan kegiatan dana operasional . Dana operasional yang mereka  peroleh  secara  umum  sudah  tepat  digunakan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan dimanfaatkan  secara  efektif  dan  efisien  serta  digunakan  sesuai  rencana  peruntukannya, walaupun disinyalir adanya penyimpangan yang terjadi dalam penggunaannya, berdasdarkan hasil  observasi  diketahui  bahwa  penyimpangan  yang  terjadi  hanya  dalam  bentuk ketidaksesuaian  urutan  penggunaan  dana  berdasarkan  perencaaan  yang  telah  ditetapkan sebelumnya.  Diyakini  bahwa,  sasaran  perbaikan  harus  lebih  diarahkan  pada  cara-cara bagaimana  membuat perencanaan dengan matang terkait dengan penggunaan dana agar lebih tepat  sesuai  kebutuhan  dan  sasaran  sehingga  pemanfaatannya  dipandang  lebih  efektiv  dan efisien.

## b).  Variabel PROSES.
(1)    Faktor  Unit  Pengaduan  Masyarakat , peningkatan  pada  faktor  ini  ditujukan  kepada ketersediaan  personil  dalam  menangani  kasus-kasus  yang  berkenaan  dengan  UPM,  system verifikasi  dan  arsiparis  terhadap  pengaduan  yang  diterima  dari  masyarakat  sekaligus  cara penanggulangannya terhadap pengaduan tersebut. Kontribusinya terhadap keberhasilan UAN sebesar 7,43% dan untuk keberhasilan bidang pendidikan sebesar 6,21 %. Ini berarti terdapat sebesar 7,78 % yang harus dipenuhi untuk keberhasilan UAN dan sebesar sebesar 9% untuk memenuhi  keberhasilan  dalam  bidang  pendidikan.  Pada  umumnya  hampir  semua  pihak sekolah tidak memposisikan dana untuk kegiatan Unit Pengaduan Masyarakat, akibat dari hal ini, pihak sekolah tidak menugaskan anggotanya secara khusus untuk menangi masalah UPM, pihak sekolah tidak melakukan secara khusus kegiatan dokumentasi terhadap UPM. Jka ada sebagian kecil dari pihak sekolah  yang melaksanakan hal ini, sama sekali tidak disesuaikan menurut buku panduan juklak.
(2) Faktor  MONEV ,  peningkatan  pada  faktor  ini  sangat  terkait  dengan  SDM  yang  tersedia. Kesesuaian antara perencanaan monev dengan jadwal pelaksanaannya. Keakuratan data hasil monev  sebagai  bahan  rujukan  dalam  penyusunan  program  dimasa  datang.  Kontribusinya terhadap  ketercapaian UAN sebesar  8,63%  dan  bidang pendidikan sebesar  7,21  %. Kekurangan target yang masih harus dicapai untuk memenuhi keberhasilan UAN sebesar 6,58 % dan kekurangan untuk bidang pendidikan sebesar 8%. Sebagian besar dari petugas belum melaksanakan pembekalan MONEV,  hanya sebagian kecil dari mereka yang sudah melakukan pembekalan monev, namun instrumen  yang disediakan tidak cukup jelas  mencakup monev. Kecenderugnan  dari  pelaksanaan  Monev  tidak  disesuaikan  dengan  jadwal  yang  telah ditetapkan. Hanya sebagian kecil dari laporan monev yang telah disusun berdasarkan petunjuk yang terdapat dalam juklak
(3) Faktor Workshop . Pada faktor ini yang harus diperbaiki dan lebih ditingkatkan adalah tingkat kedisiplinan  dan  tanggungjawab  peserta  workshop  ketika  mengikuti  pelatihan  dan  jika memungkinkan  untuk  dibuat  sangsi  yang  jelas  bagi  yang  melanggar  ketentuan-ketentuan ketika  pelaksanaan  program  ini  berlangsung.  Kontribusinya  terhadap  ketercapaian  bidang pendidikan baru hanya  mencapai  7,64 % dan kekurangnan target  yang  masih harus dicapai sebesar  7,57%.  Sedangkan  kontribusinya  terhadap  ketercapaian  UAN  hanya  sebesar  9,14% dan kekurangan target  yang masih harus dicapai sebesar 6,07 %. Hanya sebagian kecil dari pelaksana  program  tidak  mengikuti  kegiatan  workshop,  sebagian  besar  dari  jumlah  peserta yang mengikuti workshop memahami materi yang disampaikan. Diakhir kegiatan workshop
diberikan  beberapa  rekomendasi  sebagai  wujud  dari  perbaikan  program  yang  akan dilaksanakan selanjutnya.

## c.  Variabel OUTPUT
(1).  faktor Penyaluran Dana. Pada faktor ini yang harus diperbaiki adalah ketepatan prosedur dan sasaran  penyaluran  yang  dalam  hal  ini  sangat  terkait  langsung  dengan  faktor-faktor  dari komponen  dalam  Sistem  Informasi  Manajemen  (SIM)  serta  ketepatan  penjadwalan. Kontribusinya  terhadap  ketercapaian  bidang  pendidikan  baru  hanya  mencapai  10,90  %  dan kekurangnan  target  yang  masih  harus  dicapai  sebesar  4,31%.  Sedangkan  kontribusinya terhadap ketercapaian UAN hanya sebesar 13,04%  dan kekurangan target yang masih harus dicapai sebesar 2,17 %. Sebagian besar dari dana yang disalurkan masih belum disesuaikan dengan  prosedur  penyaluran,  masih  banyak  terdapat  permasalahan  dalam  penyaluran, diantraranya:  (1)  Penyaluran  belum  pada  peruntukannya,  (2)  dana  yang  disalurkan  masih banyak yang terlambat dan tidak tepat waktu serta tidak tepat sasaran.
(2).  Faktor  Pengambilan  Dana . Pada  faktor  ini  yang  harus  diperbaiki  keberadaannya  adalah system  dan  keakuratan  informasi  dari  bawah  ke  atas,  sebab  hal  ini  sangat  terkait  dengan penetapan  dari  kebijakan  pemerintah  atas  bank  yang  ditunjuk  sebagai  tempat  pengambilan dana  dengan  jarak  dan  lokasi  penerima  bantuan  yang  dapat  mengakibatkan  faktor pengambilan dana ini tidak tepat menurut jadwal yang ditentukan disebabkan jauhnya jarak tempuh. Selanjutnya mengenai  penetapan nomor rekening pada tiap-tiap  sekolah dan harus diadakan  sangsi  yang  jelas  jika  diketahui  bahwa  nomor  rekening  yang  digunakan  bukan mengatasnamakan sekolah  yang bersangkutan. Kontribusinya terhadap ketercapaian bidang pendidikan baru hanya mencapai 9,95 % dan kekurangnan target  yang masih harus dicapai sebesar 5,26%. Sedangkan kontribusinya terhadap ketercapaian UAN hanya sebesar 12,20% dan kekurangan target yang masih harus dicapai sebesar 3,01 %. Pengambilan dana sebagian besar dilakukan oleh kepala sekolah dan sebagian lainnya dilakukan oleh bendahara sesuai dengan Nomor. Rekning pengiriman. Setelah dana berada pada lembaga sekolah, pengambilan dana  dominan  dilakukan  oleh  Siswa.  Dari  kedua  skenario  pengambilan  dana  di  atas, kecenderungannya  tepat  jumlah  dan  sasaran.  Namun  sebagian  besar  pengambilan  dana dilakukan  tidak  tepat  waktu,    dikarenakan  jarak  tempuh  dan  rentang  kendali  antara  Bank penyalur  dengan  lembaga  sekolah  memerlukan  waktu  cukup  lama,  terutama  daerah-daerah terisolir.
(3)  Faktor  Pemanfaatan  Dana . Pada  faktor  ini  yang  harus  diperbaiki  keberadaannya  adalah kesesuaian antara kebutuhan yang harus dipenuhi dengan peruntukannya menurut juklak dan
harus  mendapat  persetujuan  dari  berbagai  pihak  yang  terkait  langsung  sebagai  pengelola kegiatan jika didapati bahwa dana  yang digunakan bersifat local wisdom atau Kebijakan di luar  ketentuan  juklak  yang  dianggap  masih  relevan  dengan  tujuan  BOS.  Kontribusinya terhadap  ketercapaian  bidang  pendidikan  mencapai  12,60  %  dan  kekurangnan  target  yang masih  harus  dicapai  sebesar  2,61%.  Sedangkan  kontribusinya  terhadap  ketercapaian  UAN sebesar 15,06% dan kekurangan target yang masih harus dicapai sebesar 0,15 %.
2. Faktor-faktor yang menentukan ketidakberhasilan kegiatan program bantuan operasinal sekolah di Sumatera Utara
Ilustrasi dari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketidak berhasilan program kegiatan penyaluran  dana  bantuan  operasional  sekolah  di    Sumatera  utara  dapat  dijelaskan  oleh  bagan analisis jalur sebagai berikut:
Gambar: Model kelemahan yang terjadi pada faktor pembentuk Input dan berefek terhadap faktor lainnya.

## Keterangan
1. Masih dapat ditindaklanjuti dan ditingkatkan Reached Partly 2. Dapat ditindaklanjuti dan Memerlukan Perbaikan
Only Just is reached
Penyerapan Dana (Y 22 ) Pengambilan Dana (Y 23 )
3. Tidak dapat ditindaklanjuti,harus segera diperbaiki Is Not Reached 4. Keberadaannya sangat tergantung dari Poin 3
Doesn't Have Influence
Berdasarkan  hasil  analisis  data    dan  gambar  2  sebelumnya  diperoleh  informasi  sebagai berikut:  kekurangberhasilan  program  penyaluran  dana  bantuan  sekolah  yang  dilaksanakan  di Sumatera Utara disebabkan oleh variabel input terdiri dari: Sumberdaya manusia, Media Informasi, Sarana  dan  Prasarana,  Organisasi  dan  utamanya  pada  faktor  Juklak  yang  diyakini  merupakan penyebab  dari  ketidakberhasilan  dilaksnakannya  program  penyaluran  dana  bantuan  operasional sekolah (BOS) di Sumatera Utara.
Kelima  faktor  yang  berasal  dari  variabel  input  tersebut  masing-masing  dengan  berbagai kekurangan dan keterbatasan yang dimilikinya secara langsung ikut memberikan pengaruh terhadap lemahnya substansi yang terkandung pada faktor administrasi pelaksana, workshop, seleksi alokasi dana, Monev, dan unit pengaduan masyarakat dalam membentuk variabel proses. Akibat dari kondisi yang dimikian secara tidak langsung memiliki efek terhadap substansi pada tataran output seperti: penyaluran dana, pemanfaatan dana, penyerapan dana dan pengambilan dana serta peningkatan nilai UAN dan pendidikan yang terdapat pada faktor Outcome.
Temuan  inti  yang  diyakini  secara  impiris  merupakan  penyebab  dari  ketidakberhasilan pelaksanaan program penyaluran dana bantuan operasional sekolah di Sumatera Utara dikarenakan oleh kelengkapan substansi yang terkait dengan tata aturan dalam pelaksanaan kegiatan yang terdapat pada Juklak .  Kapasitas  substansi  pada  Juklak  belum  dapat  dinyatakan  sebagai  alat  petunjuk  atau panduan  yang  dapat  mengakomodir  berbagai  permasalahan  yang  mencul  di  lapangan,  khususnya pada faktor administrasi pelaksana. Lemahnya faktor andministrasi pelaksana yang disebabkan oleh kurang  lengkapnya  tata  aturan  yang  terkandung  dalam  isi  juklak  tersebut,  secara  langsung berpengaruh  terhadap  lemahnya  faktor  penyaluran  dana.  Adanya  kelemahan  yang  terjadi  dari  sisi faktor penyaluran dana ini,  menjadi  salah satu  inti penyebab ketidakberhasilan dalam peningkatan nilai UAN dan pendidikan.
Berdasarkan gambar  sebelumnya, dapat diterangkan sebagai berikut:
 Kelengkapan  tata  aturan  yang  terdapat  pada  Juklak dinilai  belum  sepenuhnya  dapat memberikan petunjuk yang jelas tentang pelaksanaan kegiatan program penyaluran dana bantuan operasional sekolah. Artinya masih dibutuhkan beberapa penambahan substansi pada juklak yang terkait dengan tata aturan yang berkenaan dengan administrasi pelaksanaan yang terdapat pada tataran  proses;  penambahan  substansi  yang  berkenaan  dengan  tata  aturan  penyaluran  dana, pemanfaatan  dana,  dan  penyerapan  dana  yang  terdapat  pada  tataran  output.  Khusus  yang berkenaan dengan masalah penyaluran dana, dikarenakan ketidakjelasan konsep pada juklak yang
berkenaan  dengan  tata  aturan  administrasi  pelaksanaan  dalam  kaitannya  dengan  permasalahan penyaluran dana sehingga menemukan ketidakberhasilan dalam upaya meningkatkan nilai UAN dan Pendidikan.
 Potensi  sumber  daya  manusia yang  diharapkan  sebagai  ujung  tombak  pelaksanaan  program kebijakan  dalam  rangka  pelaksanaan  pemberian  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah,  diyakini kurang memiliki kapasitas yang disertai dengan akuntabilitas kemampuan pada bidangnya yang meliputi: Latar belakang Pendidikan, Pengalaman kerja dan komitmen kerja. Pada hal kreteria- kreteria tersebut merupakan pondasi utama pada efektifitas mencapai sasaran keberhasilan kerja yang hendak dicapai. Analisa terhadap diskripsi data pada faktor kualitas sumberdaya manusia menginformasikan sebagai berikut: sekitar 14,8 % dari jumlah responden yang diteliti memiliki personil  atau  anggota  dalam  rangka  pelaksanaan  program  telah  didukung  oleh  kesiapan sumberdaya  manusia  yang  dapat  dipertangungjawabkan  dari  segi  latar  belakang  pendidikan, berpengalaman dalam menangani bidang-bidang yang ditugaskan dan memiliki komitmen dalam melaksanakan  tugasnya.  Sebagian  lainnya  sekitar  59,2  %  dari  sampel  yang  diteliti menginformasikan bahwa, realisasi terhadap pelaksanaan program hanya didukung oleh sebagian personil yang telah memiliki sumberdaya manusia yang berpengalaman dan sesuai antara bidang kerja dengan stratifikasi bidang pendidikan yang dimiliki. Sedangkan sisanya sekitar 26 % dari jumlah responden yang diteliti menginformasikan bahwa, hanya beberapa personil yang memiliki keseusaian  antara  bidang  kerja  yang  dilaksanakannya  dengan  latar  belakang  pendidikan  yang dimiliki  dan  masih  terlihat  belum  berpengalaman  dalam  menangani  bidang-bidang  tugas  yang dilaksanakannya. Dampak dari lemahnya sumberdaya manusia ini berpengaruh terhadap target- target yang harus dicapai ketika kegitan workshop menjadi tidak maksimal. Selain daripada itu, juga  berdampak  terhadap  kegiatan  seleksi  alokasi  dana  penggunaan  sarana  informasi  yang dilakukan  menjadi  tidak  maksimal..  Akibat  dari  lemahnya  kegiatan  ini  secara  tidak  langsung berdampak pada lemahnya kegiatan penyerapan dana.
 Ketidaklengkapan  sarana  media  informasi dari  segi  isi  dan  kuantitasnya  selain  berdampak langsung  terhadap  lemahnya  kegiatan  seleksi  alokasi  dana,  juga  memiliki  dampak  langsung terhadap  lemahnya  kegiatan  di  bidang  administrasi  keuangan,  monev,  dan  kegiatan  pada  unit pengaduan masyarkat.  Khusus mengenai bidang administrasi keuangan, kelemahan dari sektor administrasi keuangan ini selain kurang didukung oleh kelengkapan media informasi yang ada, kelemahan  tersebut  juga  dipengaruhi  oleh  system  keorganisasian  dalam  hal  struktur  dan pembagian pelaksanaan tugas di lapangan yang masih bersifat kebijakan lokal ( Local Wisdom ) sehingga  dalam  pelaksanaan  tugasnya  harus  disesuaikan  dengan  kebutuhan  di  lapangan. Kecenderungan  yang  terjadi  dengan  adanya  kebijakan  lokal  ini,  berpengaruh  terhadap  proses
pengambilan  dana  yang  kecenderungannya  kurang  tepat  waktu  dan  sasaran.  Faktor ketidaklengkapan  sarana  media  informasi  ini  disebabkan  oleh  Dana  yang  tersedia  kurang mencukupi  untuk  pengadaan  media  informasi  yang  dibutuhkan,  walaupun  proses  sosialisasi dengan media informasi tetap dilaksanakan namun tidak sesuai dengan rencana yang dijadualkan, hanya  sebagian  penyebaran  media  informasi  yang  sesuai  dengan  sasarannya,  media  informasi yang  ada  kurang  mencukupi,  media  informasi  sebagai  alat  sosialisasi  kurang  mengarah  pada sasaran
 Sarana  dan  prasarana merupakan  suatu  komponen  utama  dalam  mendukung  terlaksanaanya suatu kegiatan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi hasil yang diharapkan. Namun kenyatakan dari informasi data  yang diperoleh, sarana dan prasarana  yang dimiliki oleh pelaksaan BOS di daerah  belum  didukung  sebagaimana  petunjuk  buku  pelaksanaan  kegiatan  program  BOS. Berdasarkan data  yang diperoleh menginformasikan bahwa, hanya sekitar 13,7 % dari seluruh unsur pelaksanaan program di daerah yang sudah dapat dikatakan memiliki sarana dan prasarana dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan program kegiatan BOS, sedangkan sisanya sebesar 68,1% yang hanya sebagian memiliki ketersediaan saran dan prasarana dan sisanya sebesar 18,2% belum  sama  sekali  didukung  oleh  ketersediaan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  dalam menunjang  terlaksanaanya  proses  kegiatan.  Sarana  dan  prasarana  yang  tersedia  belum  dapat mendukung terlaksananya kegiatan monev dan unit pengaduan masyarakat. Adanya kelemahan yang terjadi pada kegiatan monev dan unit pengaduan masyarakat, selain disebabkan oleh faktor pendukung sarana dan prasarana, kelemahan monev dan unit pengaduan masyarakat tersebut juga disebabkan oleh ketidaklengkapan media informasi dan struktur organisasi yang terbangun untuk pelaksanaan seluruh kegiatan penyaluran dana bantuan opersional sekolah di Sumatera Utara.
 Administrasi  Keuangan ,  yang  dalam  pelaksanaannya  sangat  dituntut  suatu  keahlian  khusus dalam  menangani  bidang  tersebut,  walaupun  persyaratan  dari  latar  belakang  pendidikan  tidak terpenuhi,  minimal  dari  segi  latar  belakang  pengalaman  dalam  menjalankan  administrasi. Berdasarkan  data  yang  menyangkut  tentang  personil  yang  menangani  administrasi  keuangan dalam  rangka  menunjang  pelaksanaan  program  kegiatan  BOS  diperoleh  data  sebagai  berikut: sekitar 12,5 % dari seluruh pelaksanaan program di daerah yang hanya memiliki personil bidang administrasi  sesuai  bidangnya  dan  cukup  berpengalaman  dalam  melaksanakan  tugas-tugas admnistrasi  keuangan  tersebut,  sedangkan  hampir  sekitar  73.6%  hanya  memiliki  sebagian personil yang terpenuhi syarat dari latar belakang pendidikan dan dinilai kurang mampu dalam melaksanakan tugas-tugas  yang menyangkut penyelesaian administrasi keuangan sebagai  yang diharapkan.  Sedangkan  sisanya  sebesar  13,9  %  dari  pelaksana  kegiatan  di  daerah  belum  ada memiliki  kreteria  atau  persyaratan  dari  latar  belakang  pendidikan  untuk  menangani  bidang
adminsitrasi  keuangan  tersebut,  demikian  pula  halnya  dengan  pengalaman  yang  menyangkut bidang ini. Kecenderungan yang terjadi pada Administrasi keuangan ini adalah Hampir sebagian besar belum menugaskan orang yang berkompeten sesuai dengan bidangnya dalam menangani kegiatan  Administrasi  keuangan.  Sebagian  besar  dalam  pelakasanaannya  belum  dilengkapi dengan  ketersediaan  jadwal  kerja,  hanya  sebagian  kecil  dari  jumlah  mereka  yang  memiliki ketersediaan  jadwal  kerja  namun  kurang  lengkap,  sehingga  dalam  kegiatan  failing  jarang dilakukan  dan  tidak  didokumentasikan  dengan  rapi,  kecederungan  yang  terjadi  adalah ketidaksesuaian antara dokumen yang ada dengan realisasi pemanfaatan dana
 Penyaluran Dana . yang seharusnya diharapkan mencapai 100% tepat waktu dan sasaran serta sesuai  menurut  prosedur  yang  direncanakan.  Namun  dalam  kenyataan  dalam  pelaksanaan  di lapangan  tidak  belum  tercapai  seperti  yang  diharapkan.  Sehingga  dalam  penggunaannya  pun sudah  dipastikan  tidak  sesuai  dengan  yang  direncanakan  sebelumnya.  Berdasarkan  hasil observasi  dan  keterangan  yang  diperoleh  dari  beberapa  orang  petugas  yang  terkait  langung dengan  pelaksanaan  tugas  di  lapangan,  terdapat  beberapa  hal  yang  menyebabkan  terjadinya keterlambatan dalam penyaluran dana ini, faktor utama yang dominan adalah Media Informasi, kesiapan pembentukan Keorganisasian pada tiap-tiap sekolah, rentang kendali atau jarak tempuh antara lokasi sekolah dengan bank penyalur yang ditunjuk untuk tempat pengambilan dana yang terkait  langsung  dengan  waktu  pada  saat  merealisasikan  penyaluran  dana  tersebut,  selain  dari pada  itu,  kesiapan  sumberdaya  manusia,  sosialisasi  pelatihan,  Sarana  dan  Prasarana  serta penanganan  terhadap  Administrasi  Keuangan  juga  sangat  mempengaruhi  data  kegiatan penyaluran dana.

## Implikasi
Berdaarkan pembahasan dan temuan  yang telah  jabarkan sebelumnya, maka implikasi  dari temuan  ini  diharapkan  dapat  memberikan  rekomendasi  dalam  meningkatkan  hasil  yang  maksimal yang berasal dari faktor yang dijadikan sebagai landasan dalam kinerja untuk memperoleh kefektivan pelaksanaan program, rekomendasi yang dapat diajukan terhadap implikasi hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
Variabel Input. Faktor-faktor yang diperkirakan dapat menjamin keberlanjutan pelaksanaan program yang berasal dari variabel ini yaitu: faktor sarana dan prasarana, faktor media Informasi dan faktor  organisasi.  Hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  pada  faktor  ini  adalah:  melengkapi  sarana  dan prasarana dalam mendukung keberhasilan program seperti: meja kursi, telephone, computer, Pinter, Ruang skretariat. Penambahan jumlah media informasi dari yang sudah ada selama ini memperbaiki
Struktur  organisasi,  Pembagian  tugas  yang  jelas  sesuai  juklak  dan  kapasitas  unsur  yang melaksanakannya.
Variabel  laten  Proses ,  Faktor-faktor  yang  diperkirakan  dapat  menjamin  keberlanjutan pelaksanaan  program  yang  berasal  dari  variabel  ini  yaitu  faktor  Seleksi  dan  Alokasi  Dana,  faktor MONEV,  faktor  Administrasi  Pelaksanaan,  faktor  Administrasi  Keuangan  dan  faktor  Workshop. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada faktor ini adalah memperbaiki sistem ketersediaan data untuk kelengkapan  SK  alokasi  yang  akan  diinformasikan  kepada  Prop/Kab/Kota/sekolah/  masyarakat. Trasparansi  dan  akuntabilitas  terhadap  pelaksanaan  program,  mengupayakan  kesesuaian  antara perencanaan  monev  dengan  jadwal  pelaksanaannya,  mengupayakan  keakuratan  data  hasil  monev sebagai  bahan  rujukan  dalam  penyusunan  program  dimasa  datang.  Mengupayakan  ketersediaan jadwal  kerja  yang  jelas,  pengupayakan  kelengkapan  arsipatoris  yang  terkait  dengan  pelaksanaan program, mengupayakan system dokumentasi secara teratur dan benar antara kesesuaian arsip dengan realisasi  program.  mengupayakan  keseuaian  antara  bidang  yang  ditangani  dengan  latarbelakang bidang  penddikan  dan  pengalaman  yang  dimiliki  sebagaimana  faktor  administrasi  pelaksanaan sebelumnya. yang harus ditingkatkan keberadaannya dalam hal ini adalah ketersediaan jadwal kerja yang  jelas.  Meningkatkan  kedisiplinan  dan  tanggungjawab  peserta  workshop  ketika  mengikuti pelatihan  dan  jika  memungkinkan  untuk  dibuat  sangsi  yang  jelas  bagi  yang  melanggar  ketentuan- ketentuan ketika pelaksanaan program ini berlangsung.
Variabel  laten  Output. Faktor-faktor  yang  diperkirakan  dapat  menjamin  keberlanjutan pelaksanaan  program  yang  berasal  dari  variabel  ini  yaitu  faktor  Penyaluran  Dana  dan  fator Pemanfaatan Dana. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada faktor ini adalah mengupayakan ketepatan prosedur dan sasaran penyaluran yang dalam hal ini sangat terkait langsung dengan faktor-faktor dari komponen dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) serta ketepatan penjadwalan. Mengupayakan kesesuaian antara kebutuhan yang harus dipenuhi dengan peruntukannya menurut ketentuan juklak dan  harus  mendapat  persetujuan  dari  berbagai  pihak  yang  terkait  langsung  dan  dapat bertanggungjawab sebagai pengelola kegiatan, sehingga apabila didapati bahwa dana yang digunakan bersifat local wisdom asalkan dianggap masih relevan dengan tujuan BOS maka maka penggunaanya dana di luar ketentuan juklak tersebut masih dapat pertanggungjawabkan.

## PENUTUP

## Kesimpulan
a. Efektivitas  keberhasilan  Program  Kompensasi  Pengurangan  Subsidi  Bahan  Bakar  Minyak (KPPS- BBM) melalui kebijakan Program  penyaluran dana bantuan operasi sekolah (BOS) yang  diperuntukkan  bagi  peningkatan  nilai  UAN  dan  Mutu  Pendidikan  di  Sumatera  Utara
sangat  ditentukan  oleh  faktor  Sosialisasi  Pelatihan,  Ketersediaan  Dana  Operasional,  Unit Pengaduan  Masyarakat,  MONEV,  Workshop,  Penyaluran  Dana,  Pengambilan  Dana  dan Pemanfaatan Dana.
b. Ketidakberhasilan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (KPPS- BBM)  melalui  kebijakan  Program  penyaluran  dana  bantuan  operasi  sekolah  (BOS)  yang diperuntukkan  bagi  peningkatan  nilai  UAN  dan  Mutu  Pendidikan  di  Sumatera  Utara disebabkan  oleh  ketidakberhasilan  faktor  Juklak,  Administrasi  Pelakasana,  administrasi keuangan, organisasi dan penyerapan dana.

## Saran
a. Kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah Sumatera Utara dan TIM PKPS BBM baik pada tingkat Propinsi maupun Kabupaten/kota yang terkait langsung dalam kegiatan pelaksanaan program  pemberian  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  diharapakan  dapat  memberikan sosialisasi pelatihan manajemen kepada seluruh peserta pelaksana program berikutnya yang berkenaan  dengan  komponen  dalam  Sistem  Informasi  Manajemn  (SIM)  yang  meliputi peningkatan  pada:  a)  komponen  manusia  ( human  resource ),  b) Hadware  Resource ,  c)
Software  Resource ,  d)    data Resource. e) Network  Resource .  Demikian  pula  dengan pengadaan pelatihan yang berkenaan dengan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri, antara lain: perencanaan, pengorganisasian, pengkontrolan dan evaluasi. Penjadwalan pelatihannya dapat dilakukan  sebelum  atau  sesudah  diadakannya  pelatihan  yang  berkenaan  langsung  dengan sosialisasi modul dari program yang akan dilasanakan
b. Kepada kepala sekolah dan unsur lainnya yang terkait langsung dengan kegiatan pelaksanaan program, diharapkan dapat lebih memahami secara optimal materi (tujuan, mekanisme dan prosedur penyaluran bantuan), Pemahaman terhadap materi yang dimaksud terutama dalam hal Penerimaan Dana, Penyaluran Dana, Pengambilan Dana, dan Penggunaan Dana.
c. Bagi  Masyarakat,  Kehadiran  dana  BOS  jangan  dipandang  sebagai  sebuah  alternative  yang dapat meringankan sebagian besar kewajiban iyuran yang dibebankan kepada siswa selama ini, seperti: uang Ekstra kurikuler, uang Muatan lokal, uang buku, uang SPP dana partisipasi kegiatan sampai dengan dana investasi non-akademik. Namun harus dipahami benar bahwa, keberadaan dana BOS dipandang tepat jika penggunaannya sesuai dengan peruntukannya

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson, C, Arnold. (1979). Educational and economic development . Chicago: Publ. Co.
Buku  Petunjuk  Pelakasanaan  Bantuan  Operasional  Sekolah  (2005),  Untuk  SD/MI/SDLB/SMP
/MTs/SMPLB  serta  Pondok  Pesantren  Salafiyah  dan  Sekolah  Agama  non  Islam.  Jakarta: Depdiknas, Depag.
Buku Petunjuk Teknis dan Monitoring dan Evaluasi, (2005), Untuk SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB serta Pondok Pesantren Salafiyah dan Sekolah Agama non Islam. Jakarta: Depdiknas, Depag.
Campbell,  R.  F.  at  al.  (1993). Introduction  to  Educational  Administration .  Boston:  Allyn  Bacon Company.
Dessler, Garry. (1978). Organization and management: A contingency approach . Englewood Cliffs, New York: Prentice- Hall.
Gamage, David Thenuwara, dan Nicholas Sun Keung Pang. (2003). Leadership and Management in Education . Hongkong: The Chinese University Press.
Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (1998). Multivariate Data Analysis. New Jersey: Prentice Hall
Hough. J. R. (1984). Educational Policy. An International survey . New York: St. Matrin’s.
Hulland, J., Chow, W. H., & Lam, S. (1996). Use of causal models in marketing research: A review. International Journal of Research in Marketing 13: 181-197.
Karl  Joreskog  and  Dag  Sorbon  (1999). Interactive  LISREL.  User’s  Guide ,  Scientific  Software International, Inc., New Jersey
Khoe Yao Tung. (2002). Simponi Sedih Pendidikan Nasional . Jakarta. Abdi Tandur
Koontz, Harold. (1972). Principles of management . New York: McGrraw Hill Book.
Monahan,  WG,  dan  HR  Hengst  (1982 ).  Contempory  Educational  Administration .  New  York: Macmillan Publishing Co, Inc, 1982.
Newton, Colin & Tony Tararant. (1992). Managing Change in School . London: Routledge Plunkett,  Waren R, Raymond  F Attner, dan Gemmy S Allen (2005). . Management: Meeting and Exceeding Customer Expectations , New York: Thomson South Westerm
Putt, Allen J and J Fred Springer. Policy Research . New Jersey: Prentice Hall, 1989.
Rich,  J.  M.  (1974). New  Direction  in  Educational  Policy .  Nebraska:  Professional  Educators Publishing Inc.
Steers, R.M dan Layman, W. P. (1983). Motivation and work behavior . New York: McGaw Hill Book Company.
Thomson,  John  Thomas.  (1976). Policy  Making  in  American  Education .  New  Jersey:  Englewood Cliffs.
Tuckman,  Bruce.  (1977). Instructor's  Manual  for  Human  Communication .  New  York:  Harcourt Brace Jovanovich, Inc.