## IMPLEMENTASI PROGRAM SIARAN LOKAL PADA STASIUN TELEVISI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

## Supadiyanto
Akademi Komunikasi Indonesia Yogyakarta Jln. Laksda Adisucipto Km 6,5 No. 279 Yogyakarta padiyanto@yahoo.com

## Abstract
Broadcasting dominated "Jakarta" program and foreign programs. Local broadcast program is minimalist, even zero. This fact as the impact of media conglomeration. How is the implementation of local programs serving on various television stations in DIY? How does endeavor to KPID DIY enforce the fulfillment of local programs serving at DIY? How the role of KPID DIY? The paradigm of this research is quantitative-qualitative data based on primary and secondary. As a result, there are 11 television station has not aired local programs with a duration of at least 10 percent of the time it broadcasts per day. KPID DIY has lifted the first written reprimand letter to 12 television station managers in DIY.
Keywords: local programming, implementation, dominance, television

## A.  PENDAHULUAN
Eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di tingkat pusat maupun daerah (KPI/KPID) yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran semakin mendapatkan tantangan maha berat. Perkembangan teknologi telekomunikasi, media, informatika,  grafika,  dan  transportasi (Telematikagratrans) yang sangat pesat dengan berbagai inovasi teknologi berbasis digital maupun Internet memicu terjadinya era konvergensi multimedia (Supadiyanto, 2014). Implementasi Telematika pada media akhirnya berdampak besar dan masif pada industri media penyiaran (radio dan televisi) dan pers (media cetak dan media online) (Supadiyanto, 2013).
KPI/KPID sebagai regulator yang mengatur kemaslahatan bidang penyiaran di Indonesia memiliki banyak keterbatasan dalam mengawasi dan mengatur infrastruktur maupun konten yang ditayangkan berbagai media penyiaran. Ada tiga fakta memprihatinkan yang membayangi industri media penyiaran di Indonesia saat ini. Hal ini juga terjadi
di Yogyakarta. Pertama, konglomerasi (aglomerasi) media yang mengarah pada penciptaan homogenisasi informasi. Kedua, dominasi program siaran berkiblat "Jakartanan" dan program siaran asing (luar negeri); serta minimnya program lokal. Ketiga, lemahnya regulasi (regulator) penyiaran dengan hadirnya teknologi digital (Internet).
Hingga saat ini induk payung hukum dalam dunia penyiaran (yaitu Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran) tengah direvisi oleh Komisi 1 DPR RI bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Tarik ulur berbagai pihak untuk merealisasikan perevisian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; menjadi sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditolak lagi. Para praktisi media penyiaran (pengusaha media) tentu juga memiliki kepentingan ekonomis (bisnis) untuk mengamankan proses perevisian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tersebut. Namun “nasib” perevisian UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran hingga sekarang menjadi tidak jelas. Mengingat dalam Rapat Pimpinan Nasional
Abstrak Lembaga penyiaran didominasi program "Jakarta" dan program asing. Program siaran lokal minimalis, bahkan nihil. Fakta ini sebagai dampak konglomerasi media. Bagaimanakah implementasi penayangan program lokal pada berbagai stasiun televisi di DIY? Bagaimanakah ikhtiar KPID DIY menegakkan pemenuhan penayangan program lokal di DIY? Bagaimana peran KPID DIY? Paradigma penelitian ini adalah kuantitatif-kualitatif berlandaskan data primer dan sekunder. Hasilnya, terdapat 11 stasiun televisi belum menayangkan program lokal dengan durasi minimal 10 persen dari waktu bersiaran perhari. KPID DIY telah melayangkan surat teguran tertulis pertama kepada 12 pengelola stasiun televisi di DIY.
Kata kunci: program lokal, implementasi, dominasi, televisi
(Rapimnas) KPI 2015 pada awal September 2015 kemarin; para pimpinan KPI/D se- Indonesia “gagal” dalam mengesahkan regulasi baru Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Tahun 2015. Kegagalan tersebut dipicu akibat belum menyatunya suara dan aspirasi dari para pimpinan KPI/D se-Indonesia untuk merevisi P3SPS 2012. Logikanya, untuk menggolkan P3SPS 2015 hasil revisi atas P3SPS 2012 saja; KPI/D se-Indonesia belum bisa melakukannya pada tahun ini; apalagi untuk merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang melibatkan kalangan eksternal dari KPI/D.
KPID DIY sebagai salah satu regulator atau kerap kali peneliti menyebutnya sebagai “wakil rakyat bidang penyiaran” yang mengatur industri penyiaran pada wilayah layanan yang meliputi Yogyakarta, Wonosari, Solo, Sleman, dan Wates; dengan 8 lokasi tes poin pada arah utara di Boyolali, arah timur laut di Sragen, arah timur di Gunung (Karanganyar), arah Tenggara di Wonosari (Gunungkidul), arah selatan di Paliyan (Gunungkidul), arah Barat Daya di Galur (Kulonprogo), arah barat di Wates (Kulonprogo), dan arah barat laut di Salaman (Magelang). Merujuk pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Televisi Siaran Analog pada Pita Ultra High Frequency (UHF) sebagai hasil revisi atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 76 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan
Telekomunikassi Khusus untuk Keperluan Televisi Siaran Analog pada Pita Ultra High Frekuensi (UHF) menegaskan bahwa Wilayah Layanan Yogyakarta, Wonosari, Solo, Sleman dan Wates mendapatkan tambahan tiga kanal analog yaitu: 55, 57, dan 61; sehingga kanal yang dimiliki menjadi 17 buah: 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 55, 57, 61. Di mana saat ini sudah ada 14 stasiun televisi yang sudah bersiaran di Yogyakarta: yaitu TVRI Jogja, Jogja TV, RB TV, ADI TV, Trans TV, SCTV, INDOSIAR, METRO TV, RCTI, TV ONE, Trans 7, Global TV, ANTV, MNC TV; dan 1 stasiun televisi memakai kanal sekunder Magelang (Jawa Tengah) yaitu Nusa TV (RTV).
Berdasarkan hasil Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) yang dilakukan oleh KPID DIY (21 Januari-09 Februari 2015) terhadap 13 pemohon lembaga penyiaran televisi analog (Citra TV, Inspira TV (berganti nama menjadi Sigma TV), O Channel, Kompas TV, Kresna TV, Matahari TV, Yogya Channel (berganti nama menjadi Kanal Yogya), Blangkon TV, Tempo TV Yogyakarta, NET Yogyakarta, Gelora TV, TV BBS 7, dan TV KR. Dari 13 pemohon di atas; yang tidak mendapatkan rekomendasi kelayakan dari KPID DIY hanya ada 4 buah yaitu: TV BBS 7, O Channel, Kompas TV, dan Matahari TV). Sejak 10 Juni 2015 hingga laporan penelitian ini diselesaikan (27 Juli 2015) KPID DIY masih tengah menghadapi gugatan hukum dari salah satu pemohon (Matahari TV) yang menolak hasil EDP di PTUN  Yogyakarta.
Salah satu fokus perhatian yang dilakukan oleh KPID DIY Periode 2014-2017
adalah upaya penegakan implementasi program siaran lokal di tengah dominasi program “Jakartanan” dan program asing yang disajikan oleh berbagai stasiun televisi yang bersiaran di DIY. Sebab implementasi program siaran lokal sudah diatur secara tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 36 ayat 2: “Isi siaran dari jasa penyiaran televisi yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik wajib memuat sekurang-kurangnya 60 persen mata acara  yang berasal dari dalam negeri”. Selain itu Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (SPS) Bab XXV (Program Lokal Dalam Sistem Stasiun Jaringan) Pasal 68 1: “Program siaran lokal wajib diproduksi dan ditayangkan dengan durasi paling sedikit 10 persen untuk televisi dan paling sedikit 60 persen untuk radio dari seluruh waktu siaran berjaringan perhari”; ayat 2: “Program siaran lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 di atas paling sedikit 30 persen di antaranya wajib ditayangkan pada waktu prime time waktu setempat”; ayat 3: “Program siaran lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 secara bertahap wajib ditingkatkan hingga paling sedikit 50 persen untuk televisi dari seluruh waktu siaran berjaringan perhari”. Regulasi lainnya yang mengatur mengenai hal di atas juga terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Pasal 14 ayat 2: Isi siaran jasa penyiaran televisi yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta wajib memuat sekurang-kurangnya
60 persen mata acara yang berasal dari dalam negeri dari seluruh jumlah waktu siaran setiap hari. Dengan demikian, ada kesenjangan mencolok antara norma (regulasi) dan fakta terkait implementasi program lokal pada berbagai stasiun televisi di DIY.
Berdasarkan uraian pada bagian pendahuluan, maka dapat ditarik tiga rumusan masalah pokok. Pertama, bagaimanakah implementasi penayangan program siaran lokal pada berbagai stasiun televisi bersiaran di DIY selama ini?. Kedua, bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh KPID DIY untuk menegakkan pemenuhan penayangan program siaran lokal pada berbagai stasiun televisi bersiaran di DIY selama ini?. Ketiga, bagaimanakah kekuatan anggaran dan sumber daya manusia yang dimiliki KPID DIY untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya?

## B.  METODE PENELITIAN
Penelitian ini berparadigma ganda (kualitatif dan kuantitatif). Peneliti dalam konteks ini sekaligus sebagai salah satu komisioner KPID DIY sehingga bisa terlibat langsung dalam proses pengamatan, analisis, pengambil keputusan, dan pengalaman di lapangan. Hasil penelitian ini merupakan refleksi pengalaman peneliti selama menjadi komisioner di KPID DIY 2014-2017 (atau baru selama 11 bulan; artinya penelitian ini sudah berlangsung selama 11 bulan). Pengambilan data dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan studi pustaka.
Ada dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam pengambilan
data primer, peneliti dibantu oleh tiga staf pemantau isi siaran KPI DIY. Penelitian ini berlangsung sejak 1 Desember 2014 s/d 1 November 2015. Seluruh data yang diperoleh dianalisis, kemudian ditarik kesimpulan secara komprehensif untuk menjawab rumusan masalah secara tepat.

## C.  PEMBAHASAN

## Implementasi Penayangan Program Siaran Lokal pada Berbagai Stasiun TV di DIY
Berikut ini ditampilkan besarnya durasi penayangan program siaran lokal oleh berbagai stasiun televisi bersiaran di DIY.
Berdasarkan pantauan intensif dari KPID DIY sejak Desember 2014 s/d September 2015 ditemukan fakta menarik bahwa sebagian besar lembaga penyiaran televisi yang bersiaran di DIY belum menayangkan program siaran lokal dengan besaran durasi minimal (10 persen dari total durasi siaran per hari) yang ditetapkan oleh sejumlah regulasi. Mereka adalah TV One Yogyakarta, Trans TV Yogyakarta, Indosiar Yogyakarta, MNC TV Yogyakarta, SCTV Yogyakarta, Global TV Yogyakarta, ANTV Yogyakarta, Trans 7 Yogyakarta, RCTI Yogyakarta, Metro TV Yogyakarta, dan RTV Yogyakarta. Baru ada 4 stasiun
Tabel 01:

## Daftar Durasi Penayangan Program Lokal pada 15 Stasiun Televisi di DIY
No Tgl TV One Trans TV Indo siar MNC TV SC TV Global TV AN TV Trans 7 RCTI Metro TV R TV RB TV ADI TV Jogja TV TVRI 1. 17/8 1”49’ 2” 47’ 1”12’ 27’ 58’ 1”59’ 2” 32’ 1”49’ 51’ 2”52’ 8”32’ 17”55’ 2”27’ 2. 28/5 53’ 1”5’ 54’ 2”1’ 32’ 1”34’ 3. 27/5 1”1’ 1”45’ 55’ 1”56’ 33’ 1”45’ 4. 26/5 51’ 51’ 56’ 1”52’ 32’ 1”37’ 5. 25/5
13”43’ 6. 22/5 49’ 2” 14’
30’ 1”46’ 4”21’ 6”30’ 14”31’ 3”51’ 7. 21/5 53’ 1”56’ 24’ 47’ 1”52’ 3”46’ 8”22’ 3”54’ 8. 20/5 52’ 1”58’ 22’ 58’ 1”46’ 4”56’ 6”30’ 15”15’ 3”53’ 9. 8/3 40’ 0’ 26’ 59’ 26’ 10. 10/3 27’ 46’ 28’ 28’ 1”32’ 11. 12/3 1”43’ 4”20’ 12”41’ 14”38’ 3”49’ 12. 19/1 31’ 30’ 26’ 5”55’ 14”12’ 3”46’ 13. 20/1 28’ 38’ 3’ 1”50’ 4”46’ 13”12’ 3”47’ 14. 21/1 29’ 29’ 9’ 1”44’ 4”16’ 12”27’ 3”53’ 15. 22/1 25’ 29’ 29’ 1”41’ 3”48’ 12”40’ 3”55’ 16. 24/1 29’ 0’ 40’ 24’ 0’ 0’ 0’ 17. 25/1 28’ 0’ 43’ 15’
0’ 0’ 0’ 18. 26/1 29’ 28’ 40’ 4’ 29’ 28’ 1”39’
19. 27/1 24’ 28’ 40’ 26’ 31’ 28’ 1”36’
20. 12/12
43’ 16’ 0’ 27’ 50’
21. 13/12 0’ 0’ 0’ 0’ 57’
22. 14/12 0’ 0’ 0’ 0’ 1”27’ 23. 15/12
38’ 24’
27’ 24’ 23’ 24. 16/12
24’ 28’ 0’ 28’ 25. 17/12
23’ 30’ 0’ 8’ 26. 18/12
25’ 29’
0’ 22’
2”59’
27. 19/12 19’ 29’ 0’ 28’ 28. 20/12 0’ 0’ 29.
21/12
0’
0’ Total Rata-rata Durasi Siaran Per Hari 24” 23”17’ 24” 24” 24” 24” 24” 23”43’ 24” 24” 22”32’ 24” 14” 19” 21”19’
Sumber: Diolah dari hasil pantauan program siaran lokal oleh tim pemantau KPID DIY Per Desember 2014-Agustus 2015 Keterangan:  “ = jam  ‘ = menit
televisi yang memenuhi ketentuan durasi penayangan program lokal yaitu RBTV, ADI TV, Jogja TV, dan TVRI Jogja. Namun berdasarkan pantauan KPID DIY pada pertengahan Desember 2014, RBTV yang sebagian besar isinya direlai dari Kompas TV Jakarta; juga pernah tidak memenuhi durasi minimal penayangan program siaran lokal. Bahkan tercatat 10 lembaga penyiaran televisi pernah sama sekali tidak menyiarkan program siaran lokal yaitu: Trans TV Yogyakarta, Indosiar Yogyakarta, MNCTV Yogyakarta, SCTV Yogyakarta, Global TV, ANTV Yogyakarta, Trans 7 Yogyakarta, RCTI Yogyakarta, Metro TV Yogyakarta, dan RTV Yogyakarta. Fakta di atas menunjukkan bahwa komitmen para pengelola media penyiaran khususnya dalam menayangkan program siaran lokal masih cukup rendah.
Bahkan berdasarkan pantauan KPID DIY pada 20-28 September 2015 ditemukan empat lembaga penyiaran televisi yang terdeteksi menyiarkan program asing dengan durasi lebih besar daripada ketentuan yang diperkenankan (maksimal 30 persen dari waktu bersiaran perhari) yaitu: RTV Yogyakarta (36,6 persen s/d 42,57 persen), Global TV Yogyakarta (54 persen s/d 59,7 persen), ANTV Yogyakarta (51,6 persen s/d 53,5 persen), dan MNCTV Yogyakarta (31,3 persen).
Adanya dominasi program “Jakartanan” dan program asing pada berbagai lembaga penyiaran televisi berjaringan yang bersiaran di DIY membuktikan bahwa teori ekonomi politik media yang sebagaimana pernah digagas oleh Profesor Vincent Mosco
(Jerman) berlaku secara konsisten. Dalam teori ekonomi politik media, Vincent Mosco (1996) memahaminya dalam dua cara pandang. Pertama dalam perspektif “mikro/sempit”, ekonomi politik media dipandang sebagai relasi sosial, khususnya kekuasaan yang bersama-sama membentuk produksi, distribusi dan konsumsi sumber daya manusia. Kedua dalam konteks “makro/luas”, Mosco memahami ekonomi politik media sebagai kajian mengenai kontrol dan pertahanan kehidupan sosial. Terdapat tiga konsep penting yang ditawarkan oleh Mosco tentang pendekatan ekonomi politik pada kajian komunikasi, yaitu  komodifikasi,  spasialisasi  dan strukturasi (Mosco, 1996: 27). Proses komodifikasi  terjadi  karena  terjadinya perubahan nilai jasa/barang dari yang semula memiliki nilai guna/pakai menjadi nilai tukar (jual) sehingga melahirkan proses komersialisasi dan kapitalisme (siklus industri). Sementara proses spasialisasi terjadi akibat implementasi berbagai teknologi telekomunikasi, media, dan  informatika,  grafika,  dan  transportasi (Telematikagratrans) dalam berbagai sektor kehidupan; sehingga semakin menerabas tapal batas negara, ruang, dan waktu. Strukturasi terjadi akibat adanya kesadaran individu maupun kolektif akan adanya perbedaan ras, kelas, gender, dan gerakan sosial yang ada dalam struktural kehidupan masyarakat.
Peter Golding dan Graham Murdock (Curran dan Gurevitch, 1991: 15-32) secara umum menunjukkan adanya dua paradigma/perspektif ekonomi politik media massa, yaitu perspektif
ekonomi politik dalam paradigma liberal dan perspektif ekonomi politik dalam paradigma kritis. Pertama, perspektif ekonomi politik liberal berpusat pada proses pertukaran pasar di mana idividu sebagai konsumen memiliki kebebasan untuk memilih komoditas-komoditas yang sedang berkompetisi berdasarkan manfaat dan kepuasan yang ditawarkan. Semakin besar kekuatan pasar dalam memainkan perannya, semakin besar pula kebebasan konsumen untuk menentukan pilihan. Adam Smith menyebut mekanisme kekuatan pasar itu sebagai tangan tersembunyi ( hidden hand ). Media massa dalam paradigma liberal dilihat sebagai produk kebudayaan yang harus diberikan kesempatan secara bebas dan luas untuk dimiliki oleh siapapun serta untuk berkompetisi secara bebas pula.
Kedua, dalam paradigma ekonomi politik berperspektif kritis, sejalan dengan pendapat Marx yang memberikan perhatian pada pengorganisasian properti dan produksi pada industri budaya atau industri lain, dan bukan pada proses pertukaran sebagaimana yang ada pada paradigma liberal. Paradigma kritis ini tidak mengabaikan pilihan-pilihan yang dibuat oleh produsen maupun konsumen industri budaya, tapi melihat yang dilakukan oleh produsen dan konsumen tersebut dalam struktur yang lebih luas lagi. Lebih lanjut Golding dan Murdock menempatkan perspektif ekonomi politik media pada paradigma kritis ( critical political economy ) yang berbeda jauh dengan arus utama. Apabila mainstream ilmu ekonomi melihat persoalan ekonomi sebagai suatu hal yang
terpisah dan khusus, maka perspektif ekonomi politik kritis melihat persoalan ekonomi dalam kerangka relasi dengan kehidupan politik, sosial dan budaya. Jika liberalisme menekankan pada aspek kedaulatan dan kebebasan individual dalam kapitalisme, paradigma kritis memberikan penekanan pada aspek relasi sosial ( social relations ) dan kekuasaan ( power ). Menurut mereka, ada empat unsur yang membuat perspektif ekonomi politik kritis berbeda dengan mainstream (arus utama) dalam ilmu ekonomi, yaitu: holistik ( holisisme ); sejarah ( historical ), keseimbangan antara usaha kapitalis dengan intervensi publik, serta keterikatan dengan persoalan- persoalan moralitas seperti masalah keadilan, kesamaan dan kebaikan publik ( public good ).
Dalam perspektif ekonomi politik kritis, eksistensi media dikontrol melalui dominasi produksi isi media sesuai dengan keinginan pemilik modal;  sedangkan  proses  komodifikasi media memperlihatkan dominasi peran kekuatan pasar sehingga menyebabkan sempitnya ruang publik untuk memilih dan menyaring informasi. Perspektif ekonomi politik kritis menganalisis peran publik melalui ketidaksepakatan publik atas bentuk-bentuk yang harus diambil untuk mengatasi usaha-usaha dari kaum kapitalis yang justru ingin mempersempit ruang wacana/diskursus bagi publik dan representasi, sehingga tercipta distorsi dan ketidakseimbangan antara masyarakat, pasar dan sistem yang berlaku. Ada tiga kriteria pada ekonomi politik kritis. Pertama, masyarakat kapitalis menjadi
kelompok (kelas) yang mendominasi. Kedua, media merupakan bagian dari ideologis di mana terjadi “pertarungan” kelas-kelas dalam masyarakat. Ketiga, profesional media menikmati ilusi otonomi yang disosialisasikan dalam norma-norma budaya dominan. Menurut Golding dan Murdock, ekonomi merupakan faktor penting dalam praktik produksi teks media. Hal ini karena ekonomi merupakan organisasi yang mampu menghasilkan keuntungan dengan pola kepemilikan yang khas. Semakin besar kepemilikan media pada konglomerat (pemegang kekuasaan) secara tidak langsung akan membuat media menjadi lebih terintegrasi dengan kepentingan pemilik dan kepentingan kelas kapitalis (Golding dan Murdock, 1991).
Dengan demikian dominasi program “Jakartanan” dan program asing pada tayangan berbagai lembaga penyiaran menjadi representasi atas kekuasaan pemilik modal untuk menentukan konten media meskipun harus menabrak regulasi yang ada demi mengejar keuntungan sebesar-besarnya serta jumlah audiens sebesar-besarnya. Karena program lokal selama ini merupakan “proyek rugi”, maka eksistensinya termarginalisasikan.
Ikhtiar (Upaya) KPID DIY Menegakkan Pemenuhan Program Siaran Lokal pada Berbagai Stasiun TV di DIY
Secara legalitas telah tegas dinyatakan bahwa berbagai lembaga penyiaran (radio maupun televisi) yang melanggar regulasi yang ada dapat dikenai berbagai sanksi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Bab VIII (Sanksi Administratif) Pasal 55 ayat
2 butir a-g dan Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (SPS) Bab XXX (Sanksi dan Penanggungjawab) Pasal 75 ayat 2 butir a-g: sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat berupa: a. teguran tertulis b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu c. pembatasan durasi dan waktu siaran d. denda administratif e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.
Berdasarkan kebijakan yang sudah ditempuh oleh KPID DIY, ada beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh KPID DIY untuk menegakkan implementasi penyiaran program siaran lokal. Pertama, memberikan sanksi administratif secara tertulis (pertama) kepada 12 lembaga penyiaran televisi berjaringan. Mereka adalah: TV One Yogyakarta, Trans TV Yogyakarta, Indosiar Yogyakarta, MNC TV Yogyakarta, SCTV Yogyakarta, Global TV Yogyakarta, ANTV Yogyakarta, Trans 7 Yogyakarta, RCTI Yogyakarta, Metro TV Yogyakarta, dan RTV Yogyakarta, serta RBTV. Setelah diberikan surat teguran terhadap 12 lembaga penyiaran televisi berjaringan, terdapat 1 lembaga penyiaran (RBTV) yang langsung menaikkan durasi siaran program lokalnya sehingga melampaui batas minimal yang ditetapkan. Sedangkan 9 lembaga penyiaran lain mengalami peningkatan durasi; sedangkan 2 lembaga penyiaran menyiarkan durasi yang sama dengan sebelumnya; dan 2 lembaga penyiaran justru mengalami
penurunan durasi penyiaran program lokal. Secara lebih jelas, hasil pantauan KPID DIY bisa disimak pada Tabel D.1. di atas. Jika dihitung sejak para komisioner KPID DIY 2014-2017 bekerja sejak 1 Desember 2014 s/d hasil penelitian ini diketik (28 Juli 2015), jumlah surat teguran yang sudah diberikan kepada berbagai lembaga penyiaran yang berada di DIY maupun berkantor pusat di Jakarta sebanyak 42 buah; di mana 12 buah diantaranya merupakan surat teguran tertulis terkait implementasi program siaran  lokal.
Dengan demikian, komitmen para pengelola media penyiaran televisi yang bersiaran di DIY untuk menyiarkan program siaran lokal masih amat rendah. Ada banyak alasan yang dikemukakan oleh para pengelola media penyiaran mengapa mereka minim menyiarkan program lokal. Berdasarkan hasil pemanggilan langsung terhadap 11 Direktur Utama ataupun pengelola lembaga penyiaran televisi (RCTI Yogyakarta, Global TV Yogyakarta, MNC TV Yogyakarta, RTV Yogyakarta, TV ONE Yogyakarta, ANTV Yogyakarta, Metro TV Yogyakarta, Trans TV Yogyakarta, Trans 7 Yogyakarta, SCTV Yogyakarta, dan Indosiar Yogyakarta yang dilakukan oleh KPID DIY pada 23-24 Maret 2015 didapatkan hasil bahwa program siaran lokal tidak diminati oleh para pengiklan. Dengan demikian para pengelola media penyiaran tidak membuat program lokal tersebut. Hal ini juga berkaitan erat dengan anggaran operasional yang dimiliki. Alibi lainnya karena mereka mengaku tidak memiliki cukup sumber daya manusia (SDM). Jumlah karyawan yang terbatas, mengakibatkan mereka lebih
memilih untuk menjadi lembaga penyiaran "perilai" dari lembaga penyiaran induk yang berada di Jakarta. Alasan lainnya, pengelola penyiaran lokal mengalami kesulitan untuk meminta kepada pengelola penyiaran yang ada di Jakarta (induk) untuk menambah durasi penyiaran untuk menyiarkan program lokal.
Sesungguhnya minimnya program lokal yang ditayangkan oleh berbagai lembaga penyiaran televisi di DIY menjadi peluang emas bagi berbagai pihak untuk melakukan kerjasama dengan pihak pengelola lembaga penyiaran. Berbagai perguruan tinggi yang memiliki program studi komunikasi, rumah produksi, dan organisasi kemasyarakatan serta pengiklan di DIY bisa saling berkoordinasi dengan menawarkan program acara yang mereka miliki. Dengan demikian, bentuk kerjasama ini bisa menguntungkan dua belah pihak.
Kedua, langkah yang lainnya yaitu dengan menghelat diskusi publik bertajuk: "Sistem Stasiun Jaringan (SSJ), Program/ Siaran Lokal, dan Peluang (Bisnis) bagi Praktisi Media dan PTN/S di DIY" pada Kamis, 16 April 2015 di Gedung Teatrikal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Diskusi ini menghadirkan: Sukiratnasari, S.H. (Wakil Ketua KPID DIY merangkap Anggota Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID DIY), M. Arief Budiman (Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia/P3I DIY), Prof Dr. Musa Asy’arie (Dewan Pembina PR2Media dan Mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga dan peneliti sebagai moderator. Diskusi publik ini mempertemukan antara berbagai lembaga
penyiaran televisi, rumah produksi, kampus komunikasi, dan praktisi media massa untuk mencari solusi atas masalah minimnya siaran program lokal.
Ketiga, melakukan pembinaan kepada berbagai lembaga penyiaran. Hingga saat ini meskipun sejumlah lembaga penyiaran belum menyiarkan program lokal dengan durasi minimal yang ditetapkan; KPID DIY belum melayangkan surat teguran kedua; sebagai konsekuensi logis dari hasil kesepakatan bersama antara KPID DIY dan berbagai pengelola lembaga penyiaran pada 23-24 Maret 2015 bahwa lembaga penyiaran diberikan kesempatan untuk memproduksi program siaran lokal dengan batas minimal 90 menit hingga akhir tahun 2015 serta pada bulan Juli 2015 serta Desember 2015 implementasi program siaran lokal di DIY dievaluasi bersama. KPID DIY melakukan klarifikasi  (pemanggilan  langsung)  11 pengelola LPS Televisi bersiaran di DIY pada Selasa, 27 Oktober 2015 kemarin; terkait implementasi program lokal yang masih minim juga. Targetnya mulai 1 Januari 2016, program lokal harus ditayangkan dengan durasi minimal 10 persen dari total siaran waktu perhari.

## Kekuatan Anggaran dan Sumber Daya Manusia milik KPID DIY
Masih kecilnya sumber dana operasional per tahun yang dimiliki oleh KPID DIY jika dibandingkan dengan dana anggaran milik KPID lainnya; menjadi salah satu kendala yang dimiliki oleh KPID DIY untuk mengawasi secara intensif pengawasan isi siaran secara umum. Selain itu, KPID DIY yang hanya memiliki tiga
tenaga pemantau; padahal jumlah lembaga penyiaran televisi yang berada di DIY mencapai 15 buah; dan sebentar lagi akan ditambah 3 lembaga penyiaran analog (yaitu Net TV, Kresna TV, RTV melalui jalur Yogyakarta) dan 22 lembaga penyiaran televisi digital; serta lebih dari 38 LPS Radio DIY (Jalur FM), 3 LPS Radio DIY (Jalur AM), 4 LPP Radio, 27 Radio Komunitas, 3 TV Komunitas; mengakibatkan banyak peluang bagi lolosnya konten-konten siaran dari pangawasan. Adapun dari sisi peralatan alat perekam; KPID DIY hanya memiliki 9 alat perekam saja (Tim KPID DIY, 2014: 16-23).
Jika dibandingkan besaran anggaran operasional yang dimiliki KPID DIY per 2015 dengan KPID lainnya berada pada peringkat ke-4 dari bawah. Anggaran operasional KPID DIY per tahun 2015 sebesar Rp 901,75 juta berada di atas anggaran operasional KPID Gorontalo (Rp 300 juta), KPID NTB (Rp 431,716 juta), dan KPID Bengkulu (Rp 832,2 juta). Di samping keterbatasan masalah anggaran, KPID DIY
juga mengalami keterbatasan sumber daya manusia terbatas, serta dukungan peralatan perekam terbatas.
Adapun KPID DIY dalam menyikapi berbagai keterbatasan masalah di atas (anggaran terbatas, sumber daya manusia terbatas, serta dukungan peralatan perekam terbatas) dengan melakukan berbagai bentuk kerjasama dengan banyak pihak. Partisipasi setiap masyarakat DIY dalam
Tabel 02:
Daftar Anggaran Operasional dan Honorer Komisioner se-Indonesia Per Tahun 2015
No KPID Nominal Anggaran 2015 Nominal Honorer Komisioner KPID Keterangan Ketua (Rp) Wakil Ketua (Rp) Anggota (Rp) 1. Aceh 1,5 miliar 7,5 juta 7 juta 6,5 juta Tunjangan transpor Rp 1 juta/bulan 2. Riau 2,5 miliar 7,5 juta 7,2 juta 7 juta - 3. Sumatra Barat 1,9 miliar 7 juta 6,5 juta 6 juta - 4. Sumatra Selatan Tak ada data 7 juta 6,25 juta 6 juta - 5. Jambi 2,937 miliar 4,75 juta 4,5 juta 4 juta - 6. Bengkulu 832,2 juta 6,5 juta 6,25 juta 6 juta - 7. Lampung 2,5 miliar 7,5 juta 7 juta 6,5 juta - 8. Banten Tak ada data 9 juta 8,5 juta 8 juta Honor asisten ahli: Rp 3 juta/bulan 9. DKI Jakarta 6 miliar Tak ada data Tak ada data Tak ada data - 10. Jawa Barat 7,057 miliar 10 juta 9,5 juta 9 juta Honor asisten ahli Rp 2,5 juta/bulan 11. Jawa Tengah 10,234 miliar 8 juta 7,5 juta 7 juta - 12. DI. Yogyakarta 901,75 juta 3,75 juta 3,5 juta 3,25 juta - 13. Kalimantan Selatan 2,905 miliar 8 juta 7,5 juta 7 juta - 14. Kalimantan Timur 4,046 miliar 7,5 juta 7,2 juta 7 juta - 15. Kalimantan Barat 2,47 miliar Tak ada data Tak ada data Tak ada data - 16. Sulawesi Selatan 1,972 miliar Tak ada data Tak ada data Tak ada data - 17. Sulawesi Tengah 3,282 miliar 5 juta 4,75 juta 4,5 juta - 18. Sulawesi Barat 1,059 miliar 5,5 juta 5,25 juta 5 juta - 19. Gorontalo 300 juta 2,5 juta 2,25 juta 2 juta - 20. Sulawesi Utara 1,073 miliar Tak ada data Tak ada data Tak ada data - 21. Bali 5,286 miliar 5,5 juta 5,25 juta 5 juta - 22. NTB 431,716 juta 5,5 juta 5 juta 4,5 juta - 23. NTT 1,005 miliar 4 juta 3,75 juta 3,5 juta - 24. Maluku 2,941 miliar 3,5 juta 3 juta 2,5 juta - 25. Papua Barat Tak ada data 4 juta 3,5 juta 3 juta Tunjangan kesehatan Rp 1,25 juta/ bulan 26. Papua 2,512 miliar 8 juta 7,5 juta 7 juta - 27. Jawa Timur 7,88 miliar (data tahun 2014) Tak ada data Tak ada data Tak ada data - 28. Sumatra Utara Tak ada data Tak ada data Tak ada data Tak ada data - 29. Kepulauan Riau Tak ada data Tak ada data Tak ada data Tak ada data - 30. Kepulauan Bangka Belitung Tak ada data Tak ada data Tak ada data Tak ada data - 31. Sulawesi Tenggara Tak ada data Tak ada data Tak ada data Tak ada data - 32. Maluku Utara Tak ada data Tak ada data Tak ada data Tak ada data - 33 Kalimantan Tengah Tak ada data Tak ada data Tak ada data Tak ada data - 34. Kalimantan Utara Belum dibentuk KPID -
Sumber: Diolah dari Buku Laporan Tahunan Rakornas KPI 2015
mengawasi dan melaporkan berbagai potensi pelanggaran atas tayangan televisi dan radio baik melalui laporan secara tertulis, lisan, maupun melalui perangkat telekomunikasi lainnya menjadi solusi atas masalah tersebut. Gerakan literasi media dan literasi regulasi media menjadi langkah strategis agar audiens (pemirsa, penonton, dan pendengar) menjadi kritis dan responsif menyikapi berbagai konten siaran media penyiaran.

## D.  SIMPULAN
Dari kajian dan pembahasan di atas, dapat ditarik tiga buah kesimpulan utama. Pertama, implementasi program siaran lokal pada berbagai stasiun televisi yang bersiaran di DIY masih cukup rendah. Karena dari 15 stasiun televisi yang bisa diakses di DIY, baru sebanyak 4 lembaga penyiaran yang menyiarkan program siaran lokal dengan durasi lebih dari 10 persen dari total waktu siaran perhari. Mereka adalah RBTV, Jogja TV, ADI TV, dan TVRI Jogja. Sedangkan 11 lembaga penyiaran televisi yang belum menyiarkan program lokal minimal 10 persen dari total waktu bersiaran perhari adalah: TV One Yogyakarta, Trans TV Yogyakarta, Indosiar Yogyakarta, MNC TV Yogyakarta, SCTV Yogyakarta, Global TV Yogyakarta, ANTV Yogyakarta, Trans 7 Yogyakarta, RCTI Yogyakarta, Metro TV Yogyakarta, dan RTV Yogyakarta. Bahkan tanda-tanda dominasi program asing pada lembaga penyiaran televisi itu tampak nyata pada 4 lembaga penyiaran yaitu: RTV Yogyakarta, Global TV Yogyakarta, ANTV Yogyakarta, dan MNCTV Yogyakarta. Adapun ikhtiar yang sudah dilakukan oleh KPID DIY sebagai
regulator khususnya untuk mengawasi program siaran lokal yaitu:
Pertama, memberikan sanksi administratif secara tertulis (pertama) kepada 12 lembaga penyiaran televisi berjaringan. Mereka adalah: TV One Yogyakarta, Trans TV Yogyakarta, Indosiar Yogyakarta, MNC TV Yogyakarta, SCTV Yogyakarta, Global TV Yogyakarta, ANTV Yogyakarta, Trans 7 Yogyakarta, RCTI Yogyakarta, Metro TV Yogyakarta, dan RTV Yogyakarta, serta RBTV. Kedua, langkah yang lainnya yaitu dengan menghelat diskusi publik bertajuk: "Sistem Stasiun Jaringan (SSJ), Program/ Siaran Lokal, dan Peluang (Bisnis) bagi Praktisi Media dan PTN/S di DIY". Dari diskusi publik ini ditemukan solusi bahwa minimnya program siaran lokal justru malah menjadi peluang emas bagi kampus komunikasi, rumah produksi, serta pihak lainnya untuk memproduksi program lokal dengan menjalin kerjasama dengan lembaga penyiaran. Adanya keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia serta peralatan perekam yang dimiliki KPID DIY disikapi dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Ketiga, dengan melakukan pembinaan melakukan kegiatan literasi media dan literasi regulasi media.

## E.  REKOMENDASI
Penulis menyarankan agar hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan dilanjutkan lagi melalui pencermatan implementasi program siaran lokal dengan menarik garis vertikal (ke KPI Pusat) dan garis horisontal (ke KPID lain) sehingga bisa dikonklusikan bersama. Harapannya kebijakan yang ditempuh oleh KPI/D se-Indonesia bisa sinergis dan
sekata dalam menegakkan pemenuhan tayangan program lokal pada berbagai lembaga penyiaran televisi. Secara teoritis, banyaknya para komisioner KPI/D yang sekaligus berprofesi sebagai “akademisi/ dosen/peneliti” serta memiliki pengalaman praktis sebagai pekerja media; menjadi sisi keunggulan sumber daya manusia (SDM) KPI/D untuk memperbaiki mutu penyiaran di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Laporan Tahunan Rakornas KPI 2015. Golding, Peter dan Murdock, Graham. (1991). Culture, Communications and Political Economy. Dalam James Curran and Michael Gurevitch (Eds.). Mass Media and Society. London: Edward Arnold.
Hasil pantauan program lokal oleh tim pemantau KPID DIY Per Desember 2014-Mei  2015.
Hasil pemanggilan langsung oleh KPID DIY terhadap 11 Direktur Utama (pengelola) Sistem Stasiun Jaringan di DIY pada 23-24 Maret 2015.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 76 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikassi Khusus untuk Keperluan Televisi Siaran Analog pada Pita Ultra High Frekuensi (UHF).
Mosco, Vincent. (1996). The Political Economy of Communication (First Edition). London: SAGE Publication Ltd.
Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (SPS).
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Televisi Siaran Analog pada Pita Ultra High Frequency (UHF).
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (LPS).
Supadiyanto (2013). Implikasi Teknologi Digital dan INTERNET (Paperless Newspaper) pada Industri Media Cetak di Indonesia. Prosiding. Seminar Nasional Menuju
Masyarakat Madani dan Lestari, Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia (DPPM UII) Yogyakarta.
Supadiyanto. (2014). Implementasi (Teknologi) Internet terhadap Kebijakan Redaksional Harian Jogja (Bisnis Indonesia Group of Media/
BIG Media) pada Orde Reformasi.
Tesis. Pascasarjana FISIP Universitas Diponegoro Semarang.
Tim KPID DIY. (2014). Mengenal Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. KPID DIY Tahun Anggaran 2014.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.