Ferawati
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM

## URGENSI RECHTSVINDING DAN RECHTSVERFIJNING
SEBELUM HAKIM MENJATUHKAN PINDANA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEADILAN TERHADAP PEREMPUAN

## PENGEDAR NARKOTIKA
Oleh :

## FERAWATI
Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau
Abstrak Abstract Tindak pidana narkotika saat ini telah bersifat transnasional, salah satu modus operandi dalam peredaran dan perdagangan narkotika adalah dengan mengerahkan perempuan untuk dijadikan kurir. Dalam bisnis narkotika perempuan telah ditempatkan pada posisi yang sangat rentan terhadap berbagai pelanggaran Hak Asasinya. Selama ini dari setiap vonis hakim banyak yang mengabaikan fakta-fakta,yang menujukkan bahwa para terpidana perempuan tersebut sebenarnya telah tertipu dalam bentuk hubungan personal. Melihat kenyataan ini hendaknya hakim sebelum menjatuhkan vonis dapat melakukan “ rechtsvinding“ (penemuan hukum) dengan mencari peluang-peluang baru khususnya dalam instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan masalah perdagangan perempuan. kemudian melakukan “ rechtsverfijnimg” (penyaringan hukum) sebelum menjatuhkan hukumannya. sehingga keputusan itu memberikan rasa keadilan kepada para perempuan.
Currently narcotic crime has transnational one more modus operandi in circulation and the narcotics trade is to mobilize women to serve couriers. In the narcotics business women are placed in positions that are vulnerable to rights violations. During this verdict ignores many fact indicate that the prionersnare women actually been deceived in personal relationships. Given this reality should the judge before sentencing should be looking for new opportunities especially in international legal instrumens relating to the problem of trafficking in women then do the filtering law before sentencing, so the decision that gives a sense of justice to women.
Kata Kunci : Narkotika, Perempuan, Penemuan Hukum, Penyaringan Hukum

## A. Pendahuluan
Tindak  pidana  narkotika  dewasa  ini  telah  bersifat  transnasional yang  dilakukan  dengan  menggunakan modus  operandi yang  tinggi, teknologi  canggih  dan  didukung  oleh  jaringan  organisasi  yang  luas  dan
Ferawati
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda. Kebijakan  nasional  tentang  peraturan  yang  menekan  perdagangan  dan peredaran  narkotika  telah  mendorong  semakin  tingginya  perdagangan dan peredaran narkotika secara illegal, bahkan Indonesia kini bukan lagi sebagai  tempat  transit  narkotika,  tetapi  juga  telah  menjadi  negara produsen.  Regulasi  terakhir  untuk  mengatasi  peredaran  narkotika  yang cukup pesat ini Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Salah  satu  modus  operandi  dalam  peredaran  dan  perdagangan narkotika adalah dengan mengerahkan perempuan untuk dijadikan kurir. Penyebab  utama  keterlibatan  perempuan  dalam  rantai  peredaran narkotika  adalah  kemiskinan.  Kemiskinan  tak  hanya  memarjinalkan perempuan diberbagai sendi kehidupan, tetapi juga menyeret perempuan kedalam  kriminalitas.  Sebelumnya  perempuan-perempuan  itu  dijadikan pacar,  kekasih  gelap,  istri,  atau  berada  dalam  relasi  personal  yang  dekat dengan laki-laki yang menjadi patron dalam pengedaran narkotika.
Laki-laki  pengedar  narkotika  ( drug  dealers )  telah  secara  tidak manusiawi  memanfaatkan  kondisi  ekonomi  dan  psikologi  perempuan yang  memerlukan  bantuan  untuk  memenuhi  kebutuhannya  sebagai  ibu atau sebagai anak perempuan yang harus membantu orang tuanya. Laki- laki  berkewarganegaraan  asing    yang  mempunyai  bisnis  narkotika kemudian  dengan  tipu  dayanya  berhasil  menyeret  perempuan  Indonesia kedalam rantai peredaran narkotika. Perempuan dalam statusnya sebagai “istri”  atau  “pacar”kemudian  dipakai  dan  dipaksa  untuk  melakukan pekerjaan sebagai kurir pembawa narkotika.
Seringkali para perempuan ini tidak memahami secara jelas resiko tinggi  dari  pekerjaannya  sebagai  kurir  “suaminya”  atau  “pacarnya”. Dengan  cara  melimpahkan  pekerjaan  yang  berbahaya  pada  “istri”  atau “pacar”,laki-laki  itu  sendiri  sebagai  sumber  bisnis  narkotika  sukar
Ferawati
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
terjaring oleh hukum. Sebaliknya, perempuan yang dijadikan kurir dalam bisnisnya  dijerat  dengan  hukuman  yang  berat,  sampai  dengan  hukuman mati.
Dalam  bisnis  narkotika  perempuan  telah  ditempatkan,  tanpa  ia sendiri menyadari sebelumnya, dalam posisi yang sangat rentan terhadap berbagai  pelanggaran  hak  asasinya  seperti  mengalami  berbagai  jenis kekerasan berbasis gender (dijadikan istri dengan tujuan mengeksploitasinya),  ia  menjadi  korban  dari  perdagangan  manusia  (ia ditipu dan dipaksa menjadi pengedar narkotika tanpa sepengetahuannya).
Perempuan dalam bisnis narkotika juga tidak bisa dilepaskan dari perdagangan  manusia    ditemukan  bahwa  perempuan  dalam  kedua kegiatan  tersebut  telah  diberi  janji-janji  kosong,dikirim  keluar  negeri dengan berbagai tipuan, dan saat perempuan tersebut tertangkap karena tuduhan  terlibat  dalam  rantai  perdagangan  narkotika,  laki-laki  sebagai pelaku tidak terjangkau oleh hukum yang berlaku.
Perempuan dalam mata rantai bisnis narkotika di kendalikan oleh banyak  pihak;  oleh  para  calo,  mucikari,  majikan  sampai  dengan  “suami” dan “kekasih”, sehingga yang menyedihkan adalah bahwa perempuan dari dulu  sampai  sekarang  masih  terjebak  dalam  berbagai  bentuk  tindak kekerasan yang jelas-jelas merupakan palanggaran hak asasinya. Sekarang dengan  makin  majunya  teknologi  komunikasi  dan  makin  tingginya mobilitas  manusia  antar  daerah  dan  antar  Negara  akibatnya  lebih mengerikan dan fatal, perempuan bisa di hukum mati.
Dalam  mata  rantai  bisnis  narkotika  perempuan  telah  menjadi korban dan pelaku. Perempuan disebut sebagai korban karena perempuan telah  direkrut  dibawah  tipu  daya  seperti  dijadikan  pacar,  dan  ada  juga yang  dinikahi  oleh  laki-laki  pengedar  narkotika  atau  pemilik  bisnis narkotika. Perempuan kemudian juga menjadi pelaku pengedar narkotika
Ferawati
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
(tanpa  kesadaran  akan  resikonya)  saat  ia  dijadikan  kurir  oleh  suaminya, atau dipaksa oleh suaminya untuk menjual narkotika.
Sebagai  pemberi  tugas  para  laki-laki  tersebut  menyadari  sekali bahwa  apa  yang  diminta  untuk  dilakukan  oleh  istri  atau  kekasihnya berisiko  sangat  tinggi  dan  kalau  sampai  tertangkap  istri  dapat  dianggap telah  melakukan  tindak  kriminal  dengan  memperoleh  hukuman  terberat yaitu  hukuman  mati.  Sebagai  suami  mereka  juga  menyadari  bahwa  ia sebagai pelaku tetapi bukan pelaku yang tertangkap tangan, mereka juga tidak dapat dijerat oleh hukum Indonesia yang berlaku karena baik sistem hukum  yang  dipakai  maupun  sikap  dan  perilaku  penegak  hukum Indonesia yang lemah dalam upaya penegakan hukum, melihat kenyataan inilah  menurut  penulis  peradilan  perspektif  gender  sangat  diperlukan. Hakim  sebagai  salah  satu  komponen  penegak  hukum  untuk menyelesaikan  kasus  perempuan  pengedar  narkotika  yang  menjadi korban perdagangan manusia harus sangat jeli ketika membuat keputusan sehingga  keputusan  itu  memberikan  rasa  keadilan  kepada  para perempuan.

## B. Rumusan Masalah
1. Mengapa vonis yang dijatuhkan hakim terhadap perempuan pengedar narkotika, selama ini dirasakan tidak adil menurut perspektif gender?
2. Bagaimana  seharusnya  hakim  menyelesaikan  kasus  pengedaran narkotika  yang  dilakukan  oleh  perempuan  yang  menjadi  korban perdagangan manusia ?

## C. Pembahasan
1. Keadilan  Bagi  Perempuan  Terpidana  Narkotika  dalam Pandangan Hakim
Ferawati
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
Dalam  upaya  pemberantasan  narkotika  yang  terkait  dengan perempuan  sebagai  korban,  yang  harus  dipahami  adalah  bagaimana pemanfaatan  perempuan  sebagai  kurir  oleh  para  bandar  narkotika. Umumnya  perempuan  dijebak  melalui  rekruitment  yang  sarat  dengan penipuan dan tekanan. Dijadikan kekasih,istri atau teman hidup bersama, dan dibuat tergantung secara financial. Terjadi hubungan kekuasaan yang tidak  setara  antara  perempuan  dan  laki-laki  pelaku  utama.  Perempuan terpaksa bekerja ditempat yang berbahaya  bagi dirinya, dan tanpa diberi tahu  segala  resiko  sebelumnya.  Sayangnya  sistem  hukum  kita  saat  ini lebih  menempatkan  perempuan  sebagai  pelaku  kriminal,  dari  pada sebagai  korban.  Beberapa  pengadilan  memvonis  hukuman  mati  kepada perempuan,meskipun peranannya hanya sebatas kurir.
Sistem  dan  struktur  hukum  kita  saat  ini  belum  adil  terhadap perempuan. Hakim sangat terkait pada kaedah hukum pidana yang lebih mengutamakan konfirmasi antara bunyi pasal-pasal dan bunyi pasal-pasal dakwaan  jaksa.  Latarbelakang  mengapa  perempuan  sampai  terperosok jaringan  pengedar  narkotika,  bagaimana  mereka  ditekan,  menderita kekerasan  personal,  dan  posisi  lemah  ditengah  para  pengedar  narkotika, tidak  digubris  oleh  hakim,  selama  ini  dalam  mengadili  beberapa kasus,misalnya ketika  hakim memvonis Merri Utami (Mut) Pada 20 Mei 2002,  Edit  Yunita  Sianturi  (EYS)  pada  November  2001  dengan  pidana mati,  hakim  juga  menyatakan  bahwa  selama  proses  persidangan  tidak pernah  menemukan  hal-hal  yang  meringankan  terdakwa.  Dalam persidangan  dengan  ancaman  hukuman  yang  sangat  berat,  hak-hak terdakwa  tidak  dipatuhi  secara  maksimal.  Mereka  tidak  tahu  apa  hak- haknya sebagai terdakwa, tidak mampu membayar pengacara.
Di  samping  kondisi  hukum  pidana  Indonesia  konvensi Internasional  yang  menjamin  kesetaraan  dan  keadilan  yang  berkaitan dengan  perdagangan  perempuan,  tidak  banyak  di  ketahui  oleh  para
Ferawati
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
hakim.  Kondisi  semacam  ini  semakin  menjauhkan  perempuan  dari aksesnya pada keadilan hukum. Bagaimana pandangan para hakim dalam menjatuhkan hukuman  dan memaknai putusannya terhadap perempuan terpidana narkotika,dapat terlihat dari berbagai aspek berikut ini :

## 1.1 Pertimbangan Hakim dalam Membuat Putusan
Dasar  pertimbangan  hakim  dalam  membuat  putusan  pada umumnya  sama.  Mereka  harus  membuktikan  adanya  unsur-unsur  dari pasal-pasal  yang  dituntut  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum.    Sebagian  besar para  perempuan  terpidana  narkotika  di  kenakan  pasal  82  butir  (a)  UU No.22 tahun 1997 tentang narkotika yang antara lain bunyinya,”…mengimpor,  mengekspor,  menawarkan  untuk  dijual, menyalurkan,  menjual,  membeli,  menyerahkan,  menerima,  menjadi perantara  dalam  jual  beli,  atau  menukar  narkotika  golongan  I,  dipidana dengan  pidana  mati  atau  pidana  seumur  hidup,  atau  pidana  penjara paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun,  dan  denda  paling  banyak Rp.1.000.000.000,00  (satu  milyar  rupiah)”.  Artinya  unsur-unsur  yang harus  terbukti  dalam  persidangan  untuk  membuat  putusan  hanyalah dua,yaitu  unsur : (1)  mengimpor,  mengekspor,  menjual,  membeli, menyerahkan,  menerima,  menjadi  perantara;  dan  (2)  objeknya  adalah narkotika golongan I.
Apabila  hakim  hanya  memperhatikan  unsur-unsur  dalam  pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, maka unsur tersebut dengan mudah  dibuktikan  dalam  pemeriksaan  di  pengadilan,  sebab  para perempuan  terpidana  narkotika  tersebut  membawa  barang  terlarang narkotika  golongan  I,  tertangkap  tangan  di  bandara,  hal  ini  sudah mengindikasikan  adanya  upaya  untuk  melakukan  ekspor/impor  sebagai perantara,  sedangkan  latar  belakang  sosial  atau  ekonomi  tidak dipertimbangkan  dalam  membuat  keputusan.  Karena  faktor  yang menyebabkan  seseorang  melakukan  praktek  pengedaran  narkotika  tidak
Ferawati
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
diatur  secara  tersurat  maupun  tersirat  untuk  dipertimbangkan  dalam membuat  putusan,  maka  nampaknya  hakim  mengabaikan  fakta-fakta yang menujukkan bahwa para terpidana perempuan tersebut sebenarnya telah tertipu dalam bentuk hubungan personal.
Bahan  pertimbangan  hakim  tersebut  membuktikan  bahwa interpretasi  terhadap  hukum  positif  yang  legistis  dan  sikap  hakim  yang juga  legalistis  itu  telah  mengabaikan  pengalaman  perempuan  yang mengkondisikan mereka membawa narkotika. Padahal, pasal 197 KUHAP tersebut  sebenarnya  mengatur  bahwa  isi  putusan  harus  mencantumkan hal-hal  yang  meringankan.  Seharusnya  ada  peluang  bagi  hakim  untuk menginterpretasikan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain ,yaitu fakta  bahwa  para  terdakwa  perempuan  berada  dalam  pengaruh  daya paksa  pada  saat  mengedarkan  narkotika.  Karena  atas  perbuatan  yang dilakukan oleh karena pengaruh daya paksa, dimana fungsi batinnya tidak dapat  bekerja  secara  normal  karena  adanya  tekanan-tekanan  dari  luar, orang itu dapat dimaafkan kesalahannya. 1
1.2 Pengetahuan Hakim tentang Konvensi-Konvensi

## Internasional
Dua  diantara  konsep  perdagangan  perempuan  yang  paling mutakhir  adalah Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of Discrimination  against  Women  (  CEDAW),  UN  Conventin  on Transnational Organized Crime, Indonesia banyak meratifikasi konvensi- konvensi  internasional,  termasuk  di  dalamnya international  Labour Organization  (ILO). Yang  berkaitan  dengan  masalah  perburuhan, perdagangan  perempuan  dan  anak,  ternyata  banyak  para  hakim  belum mengetahui  tentang  konvensi-konvensi  internasinoal  tersebut    padahal sebagai  hakim,  penting  untuk  membaca  dan  memahami  prinsip-prinsip yang terkandung dalam konvensi internasional tersebut. Bukankah suatu
1 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, Hlm. 155.
Ferawati
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
konvensi  yang  ditandatangani,konsekuensinya  konvensi  tersebut mengikat secara moral bagi Negara yang menandatanganinya.
Prinsip-prinsip  yang  terdapat  dalam  konvensi  Internasional tersebut  antara  lain  adalah  prinsip  persamaan  substantive,  prinsip nondiskriminasi,  dan  prinsip  tanggung  jawab  Negara  yang  belum tercantum secara eksplisit dalam hukum positif kita. Meratifikasi konvensi Internasional berarti isi konvensi tersebut menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan  kita.  Pada  saat  hukum  positif  kita  belum mengakomodasi  prinsip  nondiskriminsi,  seharusnya  para  hakim  dan penegak  hukum  lainnya  mengacu  pada  instrumen  hukum  internasional untuk mencari peluang bagi terciptanya keadilan bagi perempuan. Namun karena pengetahuan hakim tentang instrumen hukum internasional tidak cukup  memadai,  dampaknya  akan  merugikan  perempuan,  terutama korban perdagangan perempuan.
1.3 Pemahaman Hakim tentang Konsep Perdagangan Perempuan
Salah  satu  bentuk  perdagangan  perempuan  adalah  memanfaatkan perempuan  sebagai  pengedar  narkotika.  Oleh  karena  itu,agar  dapat mengaitkannya dengan pengedaran narkotika, para penegak hukum perlu memahami  tentang  apa  perdagangan  perempuan  itu.  Akan  tetapi, pemahaman  mereka  perihal  isu  perdagangan  perempuan  terbatas    pada perempuan  sebagai  pekerja  seks  komersial,  pengiriman  tenaga  kerja illegal,dan hakim tidak pernah mengaitkan secara langsung dengan kasus pengedaran  narkotika  yang  mereka  tangani.  Para  hakim  hampir  tidak menyadari  bahwa  terdakwa  perempuan  dalam  kasus  pengedaran narkotika itu, sebenarnya telah memenuhi unsur penipuan dan diperalat.
1.4 Alasan Hakim Memberikan Hukuman mati
Pidana  mati  diadakan  dengan  maksud  antara  lain  sebagai  sarana untuk melindungi kepentingan umum yang bersifat kemasyarakatan yang
Ferawati
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
dibahayakan  oleh  kejahatan  dan  paenjahat  yang  sudah  tidak  dapat  di perbaiki  lagi. 2 Sedangkan  yang  menjadi  alasan  atau  yang  menjadi  dasar pidana  mati  yang  digunakan  oleh  pengadilan  terhadap  para  terdakwa perempuan  adalah  karena  hakim  tidak  menemukan  hal-hal  yang meringankan, misalnya pada vonis Hakim terhadap terpidana mati Merri Utami (Mut) dan Edit Yunita Sianturi (EYS). 3 Padahal kalau mereka mau berwawasan cukup tentang instrumen hukum Internasional dan memiliki kepekaan  gender,  mereka  dapat  melihat  bahwa  ada  hal-hal  yang meringankan,  namun  diabaikan  oleh  mereka  sendiri,  dalam  kasus perempuan  sebagai  pengedar  narkotika,  mereka  justru  terjebak  sebagai korban sindikat Internasional. Menghukum para korban dengan hukuman maksimal  pun  tidak  akan  menghentikan  maraknya  operasi  sindikat narkotika Internasional.  .

## 2. Pentingnya Rechtsverfijning dan Rechtsvinding sebelum Hakim Menjatuhkan Hukuman
Dalam  proses  peradilan  pada  umumnya,  terdapat  suatu  adagium, bahwa setiap putusan hakim harus dianggap benar. Adagium ini didukung oleh  bukti,  bahwa  hakim  yang  telah  memberikan  putusan  terhadap perkara  yang  ditanganinya,  tidak  pernah  diajukan  ke  muka  sidang pengadilan  atas  dasar  kesewenang-wenangan  misalnya.  Andaikata terdakwa  tidak  setuju  dan  tidak  puas  dengan  putusan  yang  telah dijatuhkan  oleh  hakim  itu,ia  dapat  mengajukan  banding  dan  lalu  kasasi, kemudian  bilamana  perlu  mengajukan  PK  (peninjauan  kembali)  dan bukan dengan menggugat atau mengajukan hakim sebagai tersangka.
Dengan  keadaan  ini  maka  sesungguhnya  peluang  untuk  terjadinya penggunaan  kekuasaan  cukup  besar,  tanpa  bisa  menggugat  dan mempermasalahkan  hakim  yang  bersangkutan.  Terdakwa  hanya  bisa
2 Zul akrial, Antara Kejahatan Warungan dan Kejahatan Korporasi, Pekanbaru: UIR Press, 2010, hlm. 152.
3 Hukum online.com, Selasa 25 Februari 2003.
Ferawati
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
menerima  semua  itu  dengan  kepasrahan  sambil  melangkah  untuk mengikuti “ritual” prosedur  formal berikutnya yaitu banding, kasasi, dan peninjuan kembali.
Konsekuensi  dari  semua itu akan dapat melahirkan peradilan sesat, peradilan  yang  berdasarkan  arogansi  kekuasaan,sehingga  keputusannya kadang berdasarkan pada suka atau tidak suka. Untuk membuktikan telah terjadi  keputusan  yang  berdasarkan  suka  atau  tidak  suka,terdakwa dihadapkan  dengan  persoalan  yang  “maha”  sulit.  Terasa  dalam  bathin, tapi  sungguh  sangat  sulit  untuk  dapat  mengungkapkannya.  Di  samping sifatnya yang abstrak, sekaligus kita mendapat kesulitan dalam memenuhi bukti-bukti  formal  (alat  bukti  yang  sah  berdasarkan  Undang-undang), yang nota bene sifatnya lebih konkrit dan rasional yang ditentukan dalam undang-undang.  Bagaimana  kita  menghadirkan  alat  bukti  untuk membuktikan  bahwa  hakim  telah  bertindak  atau  telah  memutuskan berdasarkan suka atau tidak suka.
Apa  yang  diuraikan  terakhir  ini  pun  juga  berangkat  dari  sisi manusiawi. Bahwa yang namanya keadilan itu erat kaitannya dengan hati nurani  manusia.  Suara  hati  tidak  bisa  dibohongi.  Persoalan  hati merupakan  persoalan  batin,  sehingga  sifatnya  adalah  abstrak.  Maka adalah  wajar  ketika  jeritan  batin  seperti  diuraikan  di  atas,  tidak  bisa terakomodir dalam kehidupan hukum yang sifatnya yuridis formal, untuk mengantisipasi  dampak  negatif  dari  proses  formal  peradilan  pidana seperti  diuraikan  di  atas  maka  semuanya  dikembalikan  kepada  nurani para  penegak  hukum,  agar  menyelesaikan  masalah  dengan  sebenar- benarnya  dan  menjunjung  tinggi  kebenaran,  sehingga  pada  akhirnya mengarah kepada fungsi peradilan yang ideal.
Pada  setiap  putusan  pengadilan  akan  terdapat  rumusan  yang berbunyi,”Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.” Rumusan  seperti  ini  berlaku  untuk  semua  pengadilan  dalam  semua
Ferawati
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
lingkungan  peradilan.  Hal  ini  mengandung  arti  bahwa  dalam  proses peradilan  di  Indonesia  dilakukan  demi  keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa.  Konsekuensi  dari  tidak  tercantumnya  rumusan  tersebut dalam  putusan  pengadilan,  dapat  mengakibatkan  putusan  pangadilan yang  bersangkutan  batal  demi  hukum.  Artinya,  eksistensi  dari  putusan pengadilan itu tidak diakui keabsahannya.
Ada  satu  hal  yang  menarik  sehubungan  dengan  apa  yang  diuraikan diatas,yaitu  bahwa  hakim  dalam  mengadili  suatu  perkara  dalam  hal  ini berpedoman dan berdasarkan pada hukum,baik hukum tertulis (Undang- undang) maupun hukum tidak tertulis. Kecuali untuk perkara pidana yang pada  umumnya  harus  berdasarkan  pada  hukum  tertulis,  karena mengingat  adanya  asas  legalitas  yang  tercantum  dalam  pasal  1  ayat  (1) KUHP.  Ini  artinya  adalah,  bahwa  hakim  sebagai  penegak  hukum  dan keadilan  “wajib”  menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum yang  hidup  dalam  masyarakat  (pasal  28  Undang-  undang  pokok kekuasaan kehakiman). Dengan demikian pengadilan tidak boleh menolak untuk  memeriksa  dan  mengadili  sesuatu  perkara  yang  diajukan  dengan dalih  bahwa  hukum  tidak  atau  kurang  jelas,  melainkan  wajib  untuk memeriksa dan mengadili.
Diatas  disebutkan,  bahwa  hakim  dalam  mengadili  sesuatu  perkara akan  berpedoman  atau  berdasarkan  pada  hukum,  namun  pertanggung jawaban  akhir  dari  putusannya  itu  diserahkan  kepada  yang  “gaib”,  yaitu dengan  rumusan  “Demi  keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa”.
Yang  jelas  bahwa  hukum  adalah  berfungsi  sebagai  perlindungan kepentingan  manusia.  Agar  kepentingan  manusia  terlindungi,  hukum harus  dilaksanakan.  Pelaksanana  hukum  dapat  berlangsung  secara normal,  damai,  tetapi  dapat  terjadi  juga  karena  pelanggaran  hukum. Dalam  hal  ini  hukum  yang  telah  dilanggar  itu  harus  ditegakkan.  Melalui
Ferawati
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum  ada  tiga  unsur  yang  selalu  harus  diperhatikan,  Yaitu  kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.ditegakkan.
Hukum  harus  dilaksanakan  dan  ditegakkan.  Setiap  orang mengharapkan  dapat  ditetapkannya  hukum  dalam  hal  terjadinya peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada  dasarnya  tidak  diperbolehkan, fiat  justitia  et  pereat  mundus (meskipun  langit  akan  runtuh,hukum  harus  di  tegakkan).  Itulah  yang diinginkan oleh kepastian hukum.
Hukum  adalah  untuk  manusia,maka  pelaksanaan  hukum  atau penegakkan  hukum  haruslah  memberi  manfaat  atau  kegunaan  bagi masyarakat.  Jangan  sampai  justru  karena  hukumnya  dilaksanakan  atau ditegakkan  malah  timbul  keresahan  dalam  masyarakat.  Unsur  ketiga adalah  keadilan.  Masyarakat  sangat  berkepentingan  bahwa  dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum, Keadilan diperhatikan. Artinya,dalam  penegakkan  hukum  haruslah  mempertimbangkan  faktor keadilan. Hukum tidak identik dengan keadilan. 4
Aturan  hukum  adalah  bersifat  umum  dan  bersifat  menyamaratakan serta  abstrak,  sedangkan  penerapannya  adalah  bersifat  konkrit  dan kasuistik, sehingga antara kasus yang satu dengan kasus yang lain dengan menggunakan  aturan  hukum  yang  sama,  namun  dalam  penerapan hukumnya  seringkali  tidak  sama.  Hal  ini  terjadi  karena  proses pertimbangan  dalam  rangka  penerapan  hukum  tergantung  pada  kasus perkasus.  Demikian  pula  hendakknya  dalam  memutuskan  perkara narkotika  yang  pengedarnya  adalah  seorang  perempuan  yang  menjadi korban  perdagangan  manusia,  pertimbangan  hakim  dalam  membuat putusan  hendaknya  selain  membuktikan  adanya  unsur-unsur  dari  pasal-
4 Sudikno Markokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta : Liberty, 1988, hlm. 134-135.
Ferawati
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
pasal  yang  dituntut  oleh  jaksa  penuntut  umum,hakim  juga  tidak  boleh mengabaikan  pengalaman  perempuan  yang  mengkondisikan  mereka membawa  narkotika,hakim  hendaknya  peka  terhadap  permasalahan gender,  berpihak  kepada  perempuan  dan  tidak  menempatkan  mereka sebagai  kriminal,  melainkan  memandang  mereka  sebagai  korban  dalam perdagangan manusia, dan sebelum menjatuhkan vonis kepada terpidana, hakim  hendaknya  memikirkan  lagi  apakah  adil  bila  hukuman  diberikan sama  beratnya  kepada  semua  aktor  (pemilik,  bandar,  dan  kurir),  karena dengan  latar  belakang  yang  berbeda,  hukumannya  juga  harus  berbeda, justru jika hukumannya sama itulah yang tidak adil.
Terhadap  terpidana  perempuan  yang  hanya  berperan  sebagai  kurir, yang  melakukan  pekerjaan  pengedar  narkotika  karena  berada  dibawah paksaan  drug  dealers,  hendaknya  tidak  diberi  vonis  hukuman  mati  atau hukuman  seumur  hidup,agar  penjatuhan  pidana  kepada  mereka  sesuai dengan  tujuan  pemidanaan  menurut  teori  relatif  dan  teori  gabungan yakni, memberi kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki diri.
Hakim  dapat  melakukan  “ rechtsvinding“ (penemuan  hukum) dengan  mencari  peluang-peluang  baru  khususnya  dalam  instrumen hukum  internasional  yang  berkaitan  dengan  masalah  perdagangan perempuan.  Hakim,  setelah  mempertimbangkan  berbagai  faktor  yang mempengaruhi  terhadap  perbuatan  pidana  yang  terjadi,  kemudian  akan melakukan apa yang diistilahkan dengan “ rechtsverfijnimg” (penyaringan hukum)  sebelum  menjatuhkan  hukumannya. 5 Itulah  sebabnya  dalam menegakkan keadilan, bukan suatu hal yang murah dan mudah. Keadilan membutuhkan  kearifan.
5 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro,1995, hlm. 105.
Ferawati
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM

## D. Penutup
1. Kesimpulan
a. Keberadaan  perempuan  di  dalam  perdagangan  narkotika  adalah sebuah    mata  rantai  perdagangan  perempuan  yang  sekilas  tidak tampak ( invisible ) dan sulit untuk diidentifikasi apabila tidak secara kritis mengkajinya. Mereka menjadi korban perdagangan perempuan ketika  diperlakukan  sebagai  kurir  dalam  perdagangan  narkotika.
Pengalaman  mereka  menunjukkan  dipenuhi  atribut  perdagangan perempuan  dari  tahap  rekruitmen  sampai  penangkapan.  Vonis pengadilan  yang  tidak  mempertimbangkan  pengalaman  perempuan korban  menunjukkan  bahwa  hukum  tidak  sensitive  terhadap pengalaman  perempuan.  Hukum  juga  tidak  berpihak  kepada perempuan  karena  telah  menempatkan  mereka  sebagai  kriminal, bukan  sebagai  korban  dalam  perdagangan  manusia.  Cara  pandang yang legistis dan dogmatis yang sangat ketat telah diterapkan dalam kasus-  kasus  ini,  sehingga  perempuan  yang  hanya  berfungsi  sebagai kurir  justru  mendapat  hukuman  mati.  Dalam  keadaan  yang  tidak berdaya,  pada  umumnya  mereka  tidak  memiliki  strategi  apapun untuk melakukan pembelaan dan perlawanan terhadap sistem hukum patriarkhis  yang  menghadang  mereka.  Tekanan  psikologis,  kendala bahasa, tidak punya akses kepada sumber informasi dan pengetahuan hukum,  dan  financial  semakin  memojokkan  mereka  dalam persidangan.
b. Pemaknaan  hukum  bagi  perempuan  korban  dalam  pengedaran narkotika  adalah  hukum  tidak  berpihak  kepada  mereka  karena mereka tidak punya uang, dan kerangka berpikir hukum yang sangat legistis  meniadakan  suara  mereka.  Selain  itu  ada  beberapa  hal  lain yang ditemukan dari hasil analisis yaitu: Pertama, dalam penanganan
Ferawati
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
kasus  perkara,  hakim  lebih  mengutamakan  konfirmasi  antara dakwaan jaksa penuntut umum dan substansi peraturan perundang- undangan,  daripada  motif-motif  yang  mendasari  perempuan  dalam melakukan  tindakannya.  Dari  cara  pandang  yang  legistis  itu,  tidak mengherankan  jika  perempuan  labih  ditempatkan  sebagai  pelaku kriminal  daripada  korban  perdagangan  manusia. Kedua ,  ada pengabaian  terhadap  pelaksanaan  hukum  formal  khususnya menyangkut  hukum  acara,  sehingga  kebenaran  materiil  tidak sepenuhnya  terungkap,  dan  dengan  demikian  keabsahan  putusan menjadi  dipertanyakan. Ketiga ,  adanya  keterbatasan  hakim  untuk mencari  peluang-peluang  baru  khususnya  dalam  instrumen  hukum internasional  berkaitan  dengan  masalah  perdagangan  perempuan.
Hal  ini  telah  mengakibatkan  kurang  adanya  akses  perempuan terhadap keadilan.

## 2. Saran
a. Salah  satu  cara  untuk memutus  rantai  pengedaran  narkotika  adalah bersama-sama berkampanye agar perempuan-perempuan muda tidak terjebak  dalam  praktek  perdagangan  narkotika  yang  dalam  kontek tertentu juga berarti perdagangan perempuan dengan menyampaikan resiko yang dihadapi perempuan dari pekerjaan tersebut.
b. Penegak  hukum  harus  berhati-hati  dalam  membuat  putusan  hukum dalam pengedaran narkotika dengan terdakwa perempuan (atau laki- laki  yang  tidak  berdaya),  karena  ada  kemungkinan  mereka  adalah korban  perdagangan  manusia,  yang  dijadikan  bagian  dalam  rantai pengedaran narkotika , dan posisinya justru sebagai korban.
c. Dalam  rangka  memutus  mata  rantai  perdagangan  perempuan, khususnya  dalam  bentuk  pengedaran  narkotika  ,  perlu  ditegakkan
Ferawati
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
upaya  pemberantasan  korupsi  dalam  tubuh  birokrasi  penegak hukum.
d. Perlu memberikan bantuan hukum melalui institusi sosial keagamaan yang  ternyata  lebih  kondusif  dalam  memberikan  pembelaan. Perempuan  terdakwa  merasa  lebih  bisa  terbuka  dan  nyaman berbicara  dengan  mereka,  sehingga  segala  pengalaman  spesifik perempuan yang dialaminya sangat terekomendasi dalam surat-surat pembelaan yang diajukan ke pengadilan.

## E. DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Andi hamzah, 1994, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka cipta Muladi,  1995, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana, Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Sudikno  Mertokusumo,  1988, Mengenal  Hukum  (Suatu  Pengantar), Yogyakarta:Liberty.
Sulistyowati  Irianto,  2005, Perdagangan  Perempuan  dalam  Jaringan Pengedar Narkotika, Jakarta: Yayasan obor Indonesia Zul  Akrial,  2010, Antara  Kejahatan  Warungan  dan  Kejahatan  Korporasi, Pekan Baru: UIR Press.

## 2. Peraturan Perundang-undangan
UU no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika