## Implementasi Pembangunan Infrastruktur Dalam Rangka Perc epatan
Pembangunan Daerah
Di Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat
Jimmy Herman
Alumni Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda
Abstract: This  research  aims  to  describe  and  analyse  the  implementation  of infrastructure development in order to accelerate development in district of Sekolaq Darat  Sub  Province  of  Kutai  Barat.  Theresult  foundthat  theimplementation development of infrastructure in order to acceleration of development area in district of Sekolaq Darat was effective. Result of the development have succesfully adding 80 percent  facilities  and  basic  facilities  in  area.  This  performance  was  not  reached  final goals  100  percent  because  of  limitation  of  budget  allocation.  This  factor  was  main resistor factor of development infarstructure in Sekolaq Darat.
Keywords : Infrastructure Development, Implementation, Acceleration
Abstrak
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis implementasi   pembangunaninfrastruktur   dalam  rangka  percepatan pembangunan daerah di Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa implementasi pembangunan infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan daerah di kecamatan Sekolaq Darat sudah efektif. Hasil pembangunan tersebut  mampu  menambah  80  persen  sarana  dan  prasarana  di  daerah  tersebut. Keberhasilan ini belum mencapai target 100 persen dikarenakan keterbatasan alokasi anggaran.  Faktor  ini  menjadi  penghambat  utama  pembangunan  infarstruktur    di Sekolaq Darat. Selain itu keterlambatan pencairan dana menjadi penyebab tambahan mengapa pembangunan infarstruktur tersebut terhambat.
Kata Kunci: Pembangunan Infrastruktur, Implementasi, Percepatan

## Pendahuluan
Untuk  mencapai  kemakmuran  dan  kesejahteraan  bersama  bagi  seluruh elemen  bangsa  indonesia  perlu  adanya  percepatan  pembangunan  daerah  sesuai dengan  prinsip  otonomi  agar  tercipta  pemerataan  pembangunan  serta  dalam rangka  peningkatkan  potensi  daerah  secara  optimal.  Sebagaimana  diamanatkan dalam  program  pembangunan  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang  bahwa pembangunan dilaksankan dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat.
Pembangunan merupakan pencerminan kehendak rakyat untuk meningkatkan  taraf  hidup  dan  kesejahteraan  rakyat.  Diperlukan  pemahaman masyarakat  tentang  pembangunan  melalui  strategi  pencapaiannya  agar  tercapai secara optimal. Dalam hal pembangunan sebenarnya bukan diserahkan sepenuhnya kepada  pemerintah,  namun  perlu  adanya  partisipasi  masyarakat.  Otonomi  yang berarti penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam  kerangka  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  atau  dengan  kata  lain penyelenggaraan  pemerintah  sebagai  urusan  rumah  tangga  yang  berdiri  sendiri, yang  meliputi  tahapan  perencanaan  pembangunan,  pelaksanaan,  dan  evaluasi terhadap  hasilnya.  Tujuan  dari  otonomi  daerah  adalah  untuk  mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah otonom.
Namun  terdapat  pula  fakta  lain,  yaitu  hasil  evaluasi  daerah  otonomi  hasil pemekaran yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang menyebutkan tentang kegagalan pemekaran daerah otonom di Indonesia yang hampir mencapai 80 persen. Kondisi inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya masalah tentang implementasi pembangunan infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan daerah,  yaitu keterbatasan jaringan prasarana  dan sarana fisik dan ekonomi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.
Kecamatan  Sekolaq  Darat,  lokasi  penelitian  ini,  memiliki  jumlah  penduduk sebanyak 8.394 jiwa yang terdiri dari pria sebanyak 4.428 jiwa dan wanita sebanyak 3.966  jiwa  dengan  kepadatan  penduduk  50,73  jiwa  per  km 2 .  Secara  geografis, Kecamatan  ini  terletak  antara  115 o 43”  21’  Bujur  Timur  dan  115 o 47”  27’  Lintang Selatan,  dengan  luas  wilayah  165,46  km 2 atau  10,14  persen  dari  luas  wilayah Kabupaten  Kutai  Barat.  Secara  politis,  Pemerintah  Kecamatan  Sekolaq  Darat  telah mencanangkan  percepatan  pembangunan  infrastruktur  daerah  yang  berbasis  7 komunitas  kampung  di  wilayah  administratif  Kecamatan  Sekolaq  Darat. Pembangunan harus bergerak dari bawah, dari masyarakat kampung menuju pusat kabupaten.  Strategi  dan  kebijakan  pembangunan  ini  secara  eksplisit  telah dirumuskan  dalam  Rencana  Strategis  Kecamatan  Sekolaq  Darat  2011  –  2016. Berdasarkan permasalahan di atas, mendorong penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam,  terutama  mengenai  implementasi  pembangunan  bidang  infrastruktur dalam  rangka  percepatan  pembangunan  di  Kecamatan  Sekolaq  Darat.  Melalui penelitian  ini  diharapkan  dapat  mengungkap  fenomena  yang  terjadi  dan  sekaligus dapat  diketahui  faktor-faktor  yang  mendukung  dan  menghambat  implementasi pembangunan infrastruktur di Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat.
Berdasarkan  permasalahan  di  atas,  mendorong  penulis  tertarik  untuk mengkaji lebih mendalam, terutama mengenai implementasi pembangunan bidang infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan di Kecamatan Sekolaq Darat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Kabupaten Kutai  Barat  Tahun  2011  –  2016,  mengingat  secara  empirik  pembangunan infrastruktur  yang  dilakukan  pemerintah Kabupaten Kutai  Barat  dalam  percepatan pembangunan  belum  mencapai  hasil  yang  optimal  dibidang  pembangunan prasarana  jalan  dan  jembatan  serta  fasilitas  umum  publik  di  Kecamatan  Sekolaq Darat  berupa  prasarana  pendidikan,  kesehatan,  ekonomi  dan  peribadatan  yang merupakan fasilitas dasar publik.

## Kebijakan Publik
Kebijakan publik menurut Dye didefinisikan sebagai “ Whatever governments chooses to do or not to do ”. Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah pilih untuk melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu.  Pengertian  ini  menunjukkan bahwasannya pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pilihan terhadap kebijakan  mana  yang  akan  dilakukan  atau  tidak,  tergantung  pada  permasalahan yang timbul atau capaian yang ingin dituju dari kebijakan yang dibuat tersebut.

## Implementasi Kebijakan
Sebagai proses lebih lanjut setelah suatu program dirumuskan dalam betuk keputusan  ( decision )  oleh  para  aktor  adalah  bagaimana  program  itu diimplementasikan.  Implementasi  bersifat  interaktif  dari  proses  kegiatan  yang mendahuluinya.  Ini  berarti  antara  perumusan  kebijakan  dengan  implementasinya saling  memiliki  keterkaitan  satu  sama  lain.  Berpijak  dari  pengertian  tersebut  maka aspek  teknis  atau  manajemen  (dalam  suatu  organisasi)  merupakan  sarana  untuk mewujudkan  tujuan-tujuan  yang  ditetapkan  dalam  kebiajakan  publik.  Proses implementasi  kebijakan  baru  dapat  dimulai  apabila  tujuan-tujuan  kebijakan  telah ditetapkan,  program-program  pelaksanaannya  telah  dibuat,  dan  dana  telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

## Pembangunan
Pembangunan menurut Kartasasmita (1996:3) pada hakikatnya adalah dari dan untuk seluruh rakyat. Dengan demikian, dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan  yang  dituju  harus  melibatkan  dan  pada  gilirannya  dapat  dinikmati oleh  segenap  lapisan  masyarakat.  Tuntutan  ini  sesungguhnya  bertepatan  atau sesuai  dengan  konsep  pembangunan  yang  berkesinambungan  ( sustainable development ).

## Pembangunan Infrastruktur
Dalam  rangka  mempercepat  pembangunan  di  suatu  daerah  harus  didukung dengan  berbagai  faktor,  diantaranya  pembangunan  infrastruktur.    Todaro,  (2000  : 218)  menyebutkan  bahwa  pembangunan  infrastruktur  memiliki  peranan  penting dalam  mewujudkan  sasaran  pembangunan  seperti  pemerataan  pembangunan  dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pembangunan infrastruktur  merupakan  salah  satu  faktor  penentu    dalam  menunjang  kelancaran pengembangan  dan  perkembangan  suatu  daerah,  karena  tanpa  adanya infrastruktur  yang  memadai  cenderung  dalam  proses  pembangunan  akan terhambat,  bahkan  hasilnyapun  kurang  optimal.  Dalam  hal  pembangunan infrastruktur  di  daerah    terkait  dengan  penyelenggaraan  tugas-tugas  pemerintah, pembangunan  dan  pelayanan  umum.  Pentingnya  pembangunan  infrastruktur  bagi suatu  daerah  ditandai  oleh  nilai  manfaat  dan  kegunaan  terhadap  infrastruktur tersebut.  Terutama  dapat  dilihat  dari  aksesbilitas  yang  menghubungkan  antar wilayah kewenangan,  mobilitas ekonomi, tranportasi dan lain sebagainya.

## Metode Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  dan dianalisis  secara  kualitatif.  Penelitian  deskriptif  -  kualitatif  bermaksud mendeskripsikan  realitas  sebuah  peristiwa  untuk  memperoleh  gambaran  tentang fenomena  yang  terjadi  di  lapangan.Fokus  penelitian  ini  meliputi  Implementasi pembangunan  infrastrukturdan  faktor  yang  mendukung  dan  menghambat implementasi Pembangunan infrastruktur dalam percepatan pembangunan daerah di Kecamatan Sekolaq Darat.

## Kondisi Demografis
Kecamatan  Sekolaq  Darat  memiliki  luasan  wilayah  sebesar  165,46  km 2 atau 10,14  persen  dari  luas  wilayah  Kabupaten  Kutai  Barat.  Dari  jumlah  tersebut kemudian dibagi kedalam 7 (tujuh) wilayah kampung antara lain Kampung Sumber Rejo,  Kampung  Sekolaq  Darat,  Kampung  Sri  Mulyo,  Kampung  Sekolaq  Joleq, Kampung Sumber Bangun, Kampung Sekolaq Oday dan Kampung Sekolaq Muliaq. Menurut pembagian wilayah pada masing – masing kampung luasnya berbeda dan dari  tujuh  Kampung  tersebut  yang  paling  luas  wilayahnya  berada  pada  Kampung Sekolaq  Muliaq,  dengan  luas  wilayah  51,01  km 2 ,  sedangkan  kampung  yang  paling kecil wilyahnya berada pada Kampung Sumber Bangun dengan luas wilayah sebesar 7,46  km 2 .  Kecamatan  Sekolaq  Darat  lebih  dikenal  dengan  Kawasan  Cagar  Alam Padang  Luway  atau  Kersik  Luway  yang  merupakan kawasan  hutan  kerangas, yang tanahnya  berupa  kersik  (pasir)  yang  berwarna  putih  seluas  45  hektar  dengan tumbuhan  yang  terkenal  yaitu  anggrek  hitam  ( Coelogyne  Pandurata )dan  Kantong Semar ( Nephentes ).

## Kondisi Infrastruktur
Pada  tahun  2013  kondisi  jalan  baik  di  Kecamatan  Sekolaq  Darat  mencapai 36,82  Km  yang  telah  diaspal.  Jumlah  ini  meningkat  dibandingkan  dengan  tahun sebelumnya  yaitu  26,25  Km.  Berdasarkan  data  kondisi  jalan  di  wilayah  kecamatan sekolaq darat menggambarkan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen unuk terus  menambah  dan  meningkatkan  infrastruktur  jalan  yang  bertujuan  dalam percepatan pembangunan daerah.
Infrastruktur  kesehatan  di  Kecamatan  Sekolaq  Darat  sebagai  fasilitas kesehatan  dasar  tersebut  telah  tersedia.  Dari  hasil  observasi  menunjukkan  bahwa warga  Kecamatan  Sekolaq  Darat  dapat  langsung  berobat  di  Puskesmas  Sekolaq Darat  dan  Rumah  Sakit  Umum  DaerahHarapan  Insan  Sendawar  (RSUD  HIS) Kabupaten Kutai Barat yangletaknya berada pada  wilayah administratif Kecamatan Sekolaq Darat tepatnya di kampung Sekolaq Joleq.
Mengacu  kepada  RPJMD  Tahun  2006-2011,  kebijakan  pembangunan  bidang pendidikan di Kabupaten Kutai Barat juga diwujudkan dalam bentuk pembangunan dan  rehabilitasi  sarana  dan  prasarana  pendukung  penyelenggaraan  pendidikan. Dalam  hal  ini  Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Barat  secara  intensif  terus  melakukan pembenahan  sarana  dan  prasarana  pendidikan  melalui  kucuran  dana  yang proporsional  untuk  pembangunan  fisik  sekolah,  melakukan  rehabilitasi  terhadap sekolah-sekolah  yang  kondisinya  kurang  layak  untuk  proses  kegiatan  belajar mengajar,  pembangunan  Ruang  Kelas  Baru  (RKB),  pengadaan  sarana  penunjang proses pendidikan seperti laboratorium, perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang guru,  alat peraga dan lain-lain.
Sarana  perekonomian  di  kecamatan  sekolaq  darat  didominasi  oleh  fasilitas perdagangan  berupa  pasar  tradisional  yang  lebih  dikenal  dengan  pasar  malam. Dilihat  dari  perkembangannya  bahwa  geliat  dari  perdangan  di  kecamatan  ini menunjukan  hasil  yang  positif.  Oleh  karena  itu,  dalam  rangka  implementasi pembangunan  daerah  perlu  dilakukan  identifikasi  potensi  untuk  memperoleh  data yang  realibel  tentang  potensi  perdagangan  yang  baik  untuk  dikembangkan  di
wilayah  ini  sehingga  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dibidang ekonomi.
Implementasi Pembangunan Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan
Pembangunan Daerah

## Pembangunan Sarana Jalan
Dalam rangka memperlancar penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan kegiatan  masyarakat  perlu  didukung  dengan  pembangunan  infrastruktur  yang memadai.  Salah  satunya  pembangunan bidang  sarana  dan  prasarana  jalan.  Karena dengan  sarana  jalan  yang  memadai,  niscaya  penyelenggaraan  tugas-tugas pemerintahan dan kepentingan masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif. Disisi lain dapat memudahkan aksesbilitas penduduk dalam segala bentuk kegiatan yang menyangkut kehidupan masyarkat.
Jalan  merupakan  prasarana  yang  sangat  vital  untuk  menunjang  kelancaran sarana  transportasi  sekaligus  sebagai  penggerak  perekonomian  masyarakat  serta sebagai  jalur  arteri  bagi  transportasi  lokal,  karena  itu  sudah  selayaknya pembangunan  sarana  jalan  dan  jembatan  mendapat  perhatian  yang  lebih  besar, sehingga  harapan  masyarakat  untuk  mendapatkan  kemudahan  akses  dapat diwujudkan.  Sesuai  dengan  fungsinya,  kondisi  jalan  sangat  mempengaruhi kelancaran hubungan antar  kampung, maupun antar wilayah kecamatan.
Berpijak  dari  kesimpulan  diatas  tersebut  maka  dari  aspek  implikasi  secara teoritis  menurut  Abdul  Wahab  (1997)  dan  juga  Mazmanian  Sabatier  (1981)  telah terwujud sesuai yang ditetapkan dalam kebijakan publik yaitu proses implementasi kebijakan  dimulai  apabila  tujuan-tujuan  kebijakan  telah  ditetapkan,  program- program  pelaksanaannya  telah  dibuat,  dan  dana  telah  dialokasikan  untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

## Pembangunan Prasarana Kesehatan
Pembangunan  prasarana  kesehatan  mempunyai  posisi  penting  untuk mendukung  terselenggaranya  pemerintah  yang  efektif,  sebab  dengan  prasarana kesehatan yang memadai niscaya kesehatan para penyelenggaran negara/pemerintah  dan  masyarakat  akan  lebih  terjamin.  Maka  dari  itu  sudah selayaknya  jika  mendapat  mendapat  perhatian  yang  lebih  besar  dari  pemerintah, agar  tingkat  derajat  kesehatan  masyarakat  dan  penyelenggara  negara/pemerintah dapat  melaksanakan  tugasnya  lebih  efektif.  Bagaimanapun  pembangunan prasarana  kesehatan  sangat  urgen  untuk  meningkatkan  kesehatan  masyarakat. Karena  itu  sudah  selayaknya  jika  prasarana  kesehatan  dibangun  sesuai  kebutuhan masyarakat agar dapat diakses dengan mudah, murah dan bermutu.
Keberadaan  pembangunan  infrastruktur  dibidang  kesehatan  menunjukan bahwa telah tersedia prasarana, tetapi masih  kurang dibarengi dengan sarana dan tenaga  medis  yang  kompeten  di  bidangnya  masing-masing.  Pihak  pemerintah kecamatan  telah  melakukan  koordinasi  dengan  instansi  vertikal  yang  membidangi terkait  dengan  keterbatasan  sumber  daya  aparatur  tiap  tahunnya  dalam  mencari solusi terkait permasalahan yang dihadapi untuk melengkapi tenaga teknis. Dengan
adanya koordinasi yang baik ini membawa kontribusi untuk menunjang kelancaran pelayanan kesehatan pada masyarakat di Kecamatan sekolaq Darat.
Secara  teoritis  menurut  Anderson  (1997)  bahwa  implementasi  kebijakan dilihat  dari  siapa  yang  mengimplementasikan  kebijakan  dan  dampak.  Dapat dijelaskan  bahwa  setiap  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  pada  saat  implementasi selalu  didahului  oleh  penentuan  unit  pelaksana  yang  oleh  Anderson  disebut “ administrtaive unit ” yaitu jajaran birokrasi publik dari level atas sampai level yang paling  rendah  dan  secara  otomatis  mengimplementasikan  kebijakan  yang ditetapkan

## Pembangunan Prasarana Pendidikan
Pendidikan  merupakan  salah  satu  program  pemerintah  yang  harus  terus ditingkatkan  karena  mengingat  keberhasilan pembangunan yang  sedang akan dan terus dilakukan tidak lepas dari pengaruh kualitas sumberdaya manusia, baik itu di dalam  tubuh  pemerintah  maupun  masyarakat  itu  sendiri.  Pembangunan infrastruktur  bidang  pendidikan  menjadi  kebijakan  Pemerintah  Kabupaten  Kutai Barat  yang  tertuang  dalam  Rencana  Program  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD) tahun 2011 – 2016. Perhatian yang serius  oleh Pemerintah  Kutai Barat bukan hanya pada  pembangunan  gedung,  fasilitas  kelengkapan  belajar  mengajar,  tetapi  juga kualitas  tenaga  pengajar/guru  agar  dapat  menghasilkan  pendidikan  yang berkualitas.
Keberadaan  Pembangunan  prasarana  pendidikan  bertujuan  mengupayakan agar  peserta  didik  di  wilayah  Kecamatan  Sekolaq  Darat  mendapatkan  kesempatan seluas  –  luasnya  untuk  mengikuti  pendidikan  dan  pengajaran  yang  bermutu, sehingga pembangunan infrastruktur pendidikan diarahkan untuk membangun dan melengkapi  fasilitas  pendidikan  yang  ada.  Didukung  juga  dengan  upaya penambahan tenaga guru, baik yang berstatus PNS maupun Honorer karena tanpa dukungan  tenaga  pendidik,  maka  akan  menghampat  proses  belajar  mengajar, sehingga  keberadaan  pembanguan  infrastruktur  dibidang  pendidikan  mendapat perhatian  yang  besar  dalam  menciptakan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas dan  meningkatkan  kualifikasi  pengajar  yang  diharapkan  dalam  memajukan pendidikan di Kecamatan Sekolaq Darat.
Secara  sederhana  menurut  teori  Lineberry  bahwa  proses  implementasi meliputi  semua  tindakan  antara  pernyataan  (formulasi)  kebijakan  dan  dampak aktualnya.  Proses  implementasi  tersebut  memiliki  elemen  untuk  menetapkan tanggung jawab implementasi, menjabarkan tujuan, mengkoordinasikan sumberdaya  serta  pengalokasian  sumberdaya  guna  kesempurnaan  dampak  atau untuk mencapai tujuan.

## Pembangunan Prasarana Ekonomi
Pembangunan  bidang  ekonomi  dalam  rangka  pencapaian  tingkat kesejahteraan  masyarakat  selalu  terus  ditingkatkan.  Pembangunan  ekonomi  tidak hanya dengan menciptakan sistem regulasi yang mengatur mengenai sentra-sentra ekonomi  dan  perdagangan  dilakukan,  namun  juga  harus  didukung  dengan ketersediaan infrastruktur  ekonomi yang mampu mendukung proses perdagangan
itu  sendiri,  terutama  dalam  masyarakat  sehingga  roda  jalanya  perekonomian masyarakat dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.
Menyadari bahwa pembangunan sarana perekonomian sangat diperlukan oleh masyarakat  dan  para  pelaku  ekonomi  di  daerahnya,  maka  Pemerintah  Kabupaten Kutai Barat telah menuangkan rumusan dalam rencana jangka pendek yang dibuat dalam  rencana  strategis  Kabupaten  Kutai  Barat  dalam  menciptakan  sentra-sentra ekonomi  dan  pendagangan  serta  pasar  tradisional  yang  mampu  meningkatkan kegiatan  ekonomi  rakyat.  Penekanan  kepada  sentra  pergadangan  atau  pasar  ini karena secara teroritis dinyatakan keberadaan sentra perdagangan atau pasar akan mampu  mengundang  berkumpulnya  para  pelaku  usaha  perdagangan  dan  industri, serta    bermacam-macam  komoditas,  sehingga  pasar  akan menjadi  sentra  ekonomi yang terus berkembang.
Dengan  adanya  keberadaan  pembangunan  infrastruktur  ini  memiliki  manfaat yang  sangat  besar  bagi  masyarakat  dalam  memberdayakan  perekonomian masyarakat.  Hal  tersebut  juga  menunjukan  bahwa  implementasi  infrastruktur ekonomi  berjalan  baik  dalam  segi  perencanaan  yang  bersifat bottom  up serta menjadi  wujud  nyata  sesuai  dengan  visi  Kabupaten  Kutai  Barat  agar  terwujudnya masyarakat  Kutai  Barat  yang  semakin  cerdas,  sehat,  produktif  dan  berbasikan ekonomi kerakyatan.
Menurut Van Meter dan Van Horn (1985 : 447), bahwa Implementasi kebijakan meliputi  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  baik  oleh  pemerintah,  individu  atau kelompok,  yang  dimaksudkan  mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan  dalam keputusan.Hal  ini  termasuk  upaya  mantrasformasikan  keputusan  ke  dalam  tahap operasional  untuk  mencapai  perubahan  besar  maupun  kecil  seperti  yang  telah ditetapkan dalam keputusan
Faktor-faktor  yang  Mendukung  dan  Menghambat  Pembangunan  Infrastruktur  di Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat

## Faktor – faktor yang mendukung meliputi
a. Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  perimbangan  keuangan  antara pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah.  Atas  kebijakan  tersebut Kabupaten Kutai Barat dapat melakukan pembangunan infrastruktur diberbagai wilayah  kecamatan,  termasuk  Kecamatan  Sekolaq  Darat  dalam  rangka pemerataan pembangunan daerah.
b. Dukungan  seluruh  warga  terhadap  kebijakan  pemerintah  melalui  usulan-usulan yang  disampaikan  kepada  pemerintah  Kabupaten  mengenai  perlunya pembangunan  infrastruktur  di  Kecamatan  Sekolaq  Darat,  dalam  rangka percepatan pembangunan daerah.
c. Kondusifnya  suasana  dan  lingkungan  masyarakat  sehingga  pembangunan infrastruktur di Kecamatan Sekolaq darat dapat dilaksanakan.

## Faktor – faktor yang Menghambat meliputi :
a. Terbatasnya  anggaran  belanja  daerah  untuk  bidang  pembangunan  infrastruktur seperti  pembangunan  jalan,  bidang  pendidikan,  bidang  kesehatan  dan  bidang
ekonomi,  sehingga    percepatan  pembangunan  daerah  belum  dapat diaktualisasikan.
b. Terbatasnya  kualitas  sumberdaya  manusia  yang  dimiliki  oleh  para  kontraktor sehingga hasil pembangunan infrastruktur kurang optimal.
c. Rendahnya  aksesbilitas  transportasi  ke  lokasi  yang  akan  dibangun infrastrukturnya sehingga  diperlukan biaya yang lebih besar.
d. Kurangnya  kesadaran    masyarakat    terhadap    pemanfaatan    dan  pemeliharaan infrastruktur yang disediakan pemerintah, sehingga kondisinya cepat rusak.
e. Faktor    pendanaan    yang    sering    terlambat    sehingga    seringkali  proyek pembangunan terhenti sehingga tidak mencapai target waktu dari pembangunan tersebut.

## Kesimpulan
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa  keberadaan  pembangunan infrastruktur  di  Kecamatan  Sekolaq  Darat  Kabupaten  Kutai  Barat  secara implementatif  cukup  efektif  dan  mampu  menambah  beberapa  sarana  dan prasarana,  bukan  hanya  prasarana  jalan,  prasarana  kesehatan,  prasarana pendidikan,  tetapi  juga  menambah  prasarana  ekonomi.  Selanjutnya,  meskipun pembangunan  infrastruktur  yang  dilakukan  di  wilayah  Kecamatan  Sekolaq  Darat belum  optimal,  tetapi    tindakan  yang  dilakukan    Pemerintah  Kecamatan  Sekolaq Darat  telah  membawa  perubahan  yang  lebih  baik,  dan  membuat  suasana  dan lingkungan masyarakat lebih aman dan nyaman. Kemudian faktor yang mendukung pembangunan  infrastruktur  di  Kecamatan  Sekolaq  Darat  meliputi  Undang-undang Nomor  33  tahun  2004  tentang  perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat dengan  pemerintah  daerah,  Kemampuan  Camat  Sekolaq  Darat  dalam  melakukan pendekatan  dengan  pimpinan  organisasi  vertikal    pemerintah  kabupaten  dan koordinasi  dengan  beberapa  pimpinan  intansi  terkait,  dan  partisipasi  masyarakat dalam  meningkatkan  pembangunan  infrastruktur.  Sedangkan  faktor-faktor  yang menghambat  pembangunan  infrastruktur  di  Kecamatan  Sekolaq  Darat  adalah terbatasnya  alokasi  anggaran  pembangunan  infrastruktur  seperti  pembangunan jalan,  bidang  pendidikan,  bidang  kesehatan  dan  prasarana    ekonomi,  rendahnya aksesbilitas  transportasi  sehingga    diperlukan  biaya  yang  lebih  besar,  dan  faktor pendanaan    yang    sering    terlambat    sehingga    secara  aplikatif    pembangunan infrastruktur kurang lancar dan berujung pada kurang efektifnya hasil yang dicapai.

## Saran-Saran
Dari hasil peneliltian diatas maka penulis menyarankan beberapa hal berikut ini, yang pertama adalah meningkatkan alokasi anggaran pembangunan infrastrukur khususnya  prasarana  jalan,  karena  masih  banyak  jalan  yang  belum  dilakukan pengerasan.Hal  tersebut  dapat  dilakukan  melalui  rencana  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Negara/Daerah  yang  diajukan  setahun  sekali.Kedua  mensinkronkan antara  rencana  kerja  dengan  pencairan  dana  sehingga  pembangunan  dapat dilaksanakan  tepat  waktu  sehingga  mencapai  target  yang  diharapkan.  Dan  ketiga meningkatkan  partisipasi  masyarakat  untuk  melaksanakan  sebagian  tugas-tugas pemerintah atau melakukan mitra kerja/kerja sama untuk akselarasi pembangunan

## Daftar Pustaka
_______,  Undang-undang  Nomor.  32  dan  33  tahun  2004,  tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah , Indonesia. Jakarta.
_______,  Badan  Pusat  Statistik,  2013. Kabupaten  Kutai  Barat  dalam  Angka. Badan Pusat Statistik. Kabupaten Kutai Barat.
Anderson, J.E. 1979. Public Policy Making Holt, Rinehart and Winston. New York.
Arsyad,  L.  1999. Ekonomi  Pembangunan .  Bagian  Penerbitan  Sekolah  Tinggi  Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.
Billa, Marthin. 2006. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Malinau Masa Bakti 2001-2006. Pemda Malinau. Malinau.
Bungin,  Burhan.  2001.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Aktualisasi  Metodologis  ke Arah Ragam Varian Kontemporer. PT RajaGrafindo Persada,Jakarta.
Canning,  D.  1999. Infrastrukture’s  Contribution  to  Agregate  output. World  Bank Working Paper, Number 2246.
Edward  III,  George  C.  1980. Implementing  Public  Policy .  Texas  A  dan  M  University, Congressional Quarterly Press.
Fajri, Em Zul dan Ratu Aprilia Senja. ____.  Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Difa Publisher.
Grindle,  M.  1980. Polities  and  Policy  Implementations  in  the  third  World .  Princeton University Press
Islamy, A. Irvan. 2001. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara , Edisi 2 Cet. 1. Bina Aksara: Jakarta.
Maleong, Lexy. 1988. Metode Penelitian Kualitatif . PT Remaja Rosda Karya. Bandung.
Mazmanian,  Daniel  and  Paul  A.  Sabatiar  (eds),  1981. Effectivly    Policy Implementation . Lexington Mass. Meter, Donald, S. Van dan Carl E. Van Horn, 1975, The Policy Implementation Process; Aconceptual Frame Work , Baverly Hills, Sage Publication inc
Milles  B,  Mathew  dan  A.Michaell  Huberman.  2005. Analisis  Data  Kualitatif .  Buku Sumber  Tentang metode-metode Baru. Diterjemahkan oleh TR. Rohidi Jakarta: Penerbit Univesitas Indonesia. Jakarta.
Sabatier.  1988 .  Implementation:  The  Concepts  of  Optimal  Conditions  for  Effectively Accomplishing  Objectives,  in  Public  Administration (Ed  Stillman  H,  R.J)  George Mason University.
Todaro, M. P. 1992. Ekonomi Pembangunan di Dunia ke Tiga . Terjemahan dari: Haris M. Erlangga, Jakarta.
Van  Meter,  D.S.  and  C.E.  Van  Horn,  1975. The  Policy  Implementation  Process : Conceptual Framework. USA. Administration and Society.
Yanuar, R. 2006. Kaitan  Pembangunan  Infrastruktur  dan  Pertumbuhan  Output serta  Dampaknya    terhadap  Kesenjangan  di  Indonesia .  Tesis    Pada  Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.