## Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru
Handling Slum Settlement Areas in Sumpang Binangae Village, Barru District, Barru Regency
Marwah 1* , Rudi Latief 2 , Muh. Iqbal S. Suhaeb 2
1 Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barru
2 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa
* E-mail:  marwahh012@gmail.com
Diterima: 10 Januari 2024/Disetujui: 30 Juni 2024
Abstrak .  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif  dan  kualitatif  untuk  mengidentifikasi  faktor  yang mempengaruhi permukiman kumuh di Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Analisis chi  kuadrat  dan  uji  kontingensi  digunakan  untuk  identifikasi  faktor,  sementara  analisis  SWOT  digunakan  untuk merumuskan strategi penanganan permukiman kumuh. Hasil p enelitian menunjukkan terdapat sepuluh faktor yang mempengaruhi terbentuknya permukiman kumuh, yaitu pendapatan, pendidikan, mata pencaharian, jumlah anggota keluarga,  kondisi  bangunan,  penyediaan  air  minum,  kondisi  jaringan  jalan,  kondisi  jaringan  drainas e,  kondisi pengolahan  air  limbah,  dan  kondisi  pengolahan  persampahan.  Faktor  status  kepemilikan  lahan  tidak  berpengaruh signifikan.  Strategi  pengendalian  permukiman  kumuh  meliputi:  (1)  Pengembangan  kawasan  permukiman  sesuai Undang-undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (2) Pemanfaatan peran pemerintah berdasarkan Undang - undang  No  1  tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  terkait  pembinaan,  penyelenggaraan kawasan,  pemeliharaan  dan  perbaikan,  serta  peningkatan  kualitas;  (3)  Pemanfaatan  k esadaran  masyarakat  dalam mendukung  penanganan  permukiman  kumuh  melalui  program  pemerintah  terkait  Peraturan  Menteri  PUPR  No  2 tahun  2016  mengenai  peningkatan  kualitas  permukiman  kumuh  dan  sertifikasi  hak  atas  tanah;  (4)  Peningkatan program  penanganan  kumuh  dengan  meningkatkan  kualitas  permukiman  dan  fasilitas  penunjang;  (5)  Sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah pencemaran air bersih dengan tidak membuang sampah di laut .
Kata Kunci : Strategi Penanganan: Kumuh Perkotaan: Permukiman Kumuh
Abstract. This study used quantitative and qualitative methods to identify factors affecting slums in Sumpang Binangae urban village, Barru sub-district, Barru district. Chi squared analysis and contingency test were used for factor identification, while SWOT analysis was used to formulate slum upgrading strategies. The results showed that there are ten factors that influence the formation of slums, namely income, education, livelihood, number of family members, building conditions, drinking water supply,  road network  conditions,  drainage network  conditions,  wastewater  treatment  conditions,  and  solid  waste  treatment conditions.  The  land  ownership  status  factor  has  no  significant  effect.  Slum  control  strategies  include:  (1)  Development  of residential areas in accordance with Law No 26 of 2007 on Spatial Planning; (2) Utilisation of the government's role based on Law No 1 of 2011 on Housing and Settlement Areas related to guidance, area implementation, maintenance and repair, and quality improvement; (3) Utilisation of community awareness in supporting slum upgrading through government programs related to PUPR Ministerial Regulation No 2 of 2016 regarding improving the quality of slums and certifying land rights; (4) Improvement of slum upgrading programs by improving the quality of settlements and supporting facilities; (5) Socialisation to the community to prevent clean water pollution by not throwing garbage in the sea..
Keywords : Handling Strategy: Urban Slum: Slum Settlement
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## Pendahuluan
Tujuan umum permukiman perkotaan adalah menciptakan  permukiman  yang  layak  huni,  produktif,  dan berkelanjutan.  Tujuan  ini  mencakup  dua  aspek  utama: pertama, memperbaiki akses masyarakat terhadap
infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan;  kedua,  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat melalui  pencegahan  dan  peningkatan  kualitas  permukiman kumuh  berbasis  masyarakat  dan  partisipasi  pemerintah daerah (Anugrah Valentine, 2018).
Kawasan  permukiman  kumuh  adalah  masalah  yang dihadapi  oleh  hampir  semua  kota  besar  di  Indonesia  dan negara  berkembang  lainnya.  Telaah  tentang  kawasan permukiman kumuh umumnya mencakup tiga segi: kondisi fisik, kondisi sosial ekonomi budaya komunitas, dan dampak dari  kedua  kondisi  tersebut.  Kondisi  fisik  terlihat  dari bangunan  yang  sangat  rapat  dengan  kualitas  konstruksi rendah,  jaringan  jalan  tidak  berpola  dan  tidak  diperkeras, sanitasi  umum  dan  drainase  tidak  berfungsi,  serta  sampah yang  belum  dikelola  dengan  baik  (Bayu,  2016;  Budiharjo, 2011).  Penanganan  permasalahan  permukiman  kumuh  ini penting  sebagaimana  ditegaskan  dalam  UU  No.  1  Tahun 2011  tentang  Perumahan  dan  Permukiman  yang  bertujuan memenuhi  kebutuhan  rumah  sebagai  salah  satu  kebutuhan dasar  manusia,  mewujudkan  perumahan  dan  permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
Permukiman  kumuh  sering  kali  berada  pada  ruang yang  tidak  sesuai  dengan  fungsi  aslinya  sehingga  berubah menjadi permukiman, seperti di daerah sempadan atau lahan yang  tidak  sesuai  dengan  peruntukkannya  (squatters). Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  penghuninya  kurang mampu membeli atau menyewa rumah di daerah perkotaan dengan harga lahan atau bangunan yang tinggi (Cora, 2012). Permukiman tersebut  muncul dengan sarana dan prasarana yang  kurang  memadai,  kondisi  rumah  yang  kurang  baik dengan  kepadatan  tinggi,  serta  mengancam  kesehatan penghuni.
Meningkatnya  kebutuhan  ruang  di  daerah  perkotaan menyebabkan masyarakat tinggal dan membangun permukiman  di  daerah  yang  berdampingan  dengan  pusat kegiatan  perkotaan.  Contohnya,  Kelurahan  Sumpang Binangae  di  Kecamatan  Barru,  Kabupaten  Barru.  Menurut SK  Bupati  Nomor  345/BAPPEDA/VIII/2014,  Kelurahan Sumpang  Binangae  ditetapkan  sebagai  kawasan  kumuh sedang. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) bertujuan untuk  membenahi  kawasan  kumuh  di  Kabupaten  Barru, termasuk di Kelurahan Sumpang Binangae. Namun, belum ada  perubahan  signifikan  dalam  kondisi  fisik  dan  sosial ekonomi wilayah tersebut.
Masalah  permukiman  kumuh  mencakup  berbagai aspek,  mulai  dari  fisik,  sosial,  hingga  ekonomi.  Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kondisi fisik yang buruk  sering  kali  berhubungan  erat  dengan  rendahnya kualitas  hidup  masyarakat  yang  tinggal  di  daerah  tersebut (Diana,  2015;  Resa  et  al.,  2017).  Permukiman  kumuh biasanya  ditandai  dengan  kurangnya  akses  terhadap  air bersih,  sanitasi  yang  buruk,  dan  kepadatan  bangunan  yang tinggi,  yang  semuanya  berdampak  negatif  terhadap kesehatan  masyarakat  (Muhajir,  2017).  Selain  itu,  masalah sosial seperti rendahnya tingkat pendidikan dan penghasilan juga memperparah kondisi permukiman kumuh (Muvidayanti, 2018).
Permukiman  kumuh  telah  menjadi  perhatian  global karena dampaknya yang luas terhadap kesehatan, ekonomi,
dan  kualitas  hidup  masyarakat  (UN-Habitat,  2022).  Data terbaru menunjukkan bahwa kondisi permukiman kumuh di banyak  kota  besar  dunia,  termasuk  di  Indonesia,  semakin memburuk akibat urbanisasi yang cepat dan tidak terkendali (World  Bank,  2023).  Menurut  laporan  terbaru  oleh  UN- Habitat  (2022),  lebih  dari  1  miliar  orang  di  seluruh  dunia tinggal di permukiman kumuh, yang sering kali kekurangan akses  ke  layanan  dasar  seperti  air  bersih,  sanitasi,  dan perumahan yang layak.
Dalam konteks Indonesia, studi oleh Sari et al. (2021) menyoroti  bahwa  permukiman  kumuh  sering  kali berkembang  di  daerah-daerah  perkotaan  yang  padat penduduk  dan  kurang  pengawasan.  Penelitian  ini menemukan  bahwa  faktor  ekonomi,  seperti  penghasilan rendah  dan  ketidakstabilan  pekerjaan,  berkontribusi signifikan  terhadap  peningkatan  jumlah  permukiman kumuh.  Selain  itu,  studi  oleh  Rahmawati  et  al.  (2023) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program- program  peningkatan  kualitas  lingkungan  sangat  penting untuk keberhasilan upaya revitalisasi permukiman kumuh.
Penelitian  terbaru  oleh  Sari  et  al.  (2021)  dan Rahmawati  et  al.  (2023)  menekankan  pentingnya pendekatan  holistik  yang  menggabungkan  aspek  fisik  dan sosial  ekonomi  dalam  menangani  masalah  permukiman kumuh.  Mereka  menemukan  bahwa  intervensi  yang  hanya fokus  pada  satu  aspek  sering  kali  tidak  cukup  efektif  dan berkelanjutan.
Urgensi  penelitian  ini  terletak  pada  pentingnya memahami  faktor-faktor  penyebab  permukiman  kumuh  di Kelurahan Sumpang Binangae secara komprehensif. Dengan memahami  faktor-faktor  ini,  pemerintah  daerah  dan pemangku  kepentingan  dapat  merumuskan  strategi  yang lebih efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini juga  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  terhadap literatur  tentang  permukiman  kumuh,  khususnya  dalam konteks  perkotaan  di  Indonesia.  Selain  itu,  penelitian  ini berusaha untuk memberikan solusi berbasis bukti yang dapat diterapkan dalam program-program penanganan permukiman  kumuh  lainnya  di  berbagai  daerah.  Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan pemangku  kepentingan  lainnya  untuk  mengembangkan program-program  intervensi  yang  lebih  tepat  sasaran  dan berbasis bukti. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya menjaga  dan  meningkatkan  kualitas  lingkungan  tempat tinggal mereka.

## Metode Penelitian

## a. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kelurahan  Sumpang Binangae,  Kecamatan  Barru,  Kabupaten  Barru,  Provinsi Sulawesi Selatan, yang memiliki luas wilayah 1,8 km² dan terletak  pada  koordinat  geografis  LS  4°47’35”  BT 119°49’16”. Batas-batas wilayah administrasi kelurahan ini
meliputi Kelurahan Mangempang di utara, Kelurahan Coppo di selatan, Kelurahan Tuwung di timur, dan Selat Sulawesi di  barat,  dengan  fokus  penelitian  pada  Lingkungan  Limpo Majang dan Lingkungan Sumpang.
Gambar 1. Lokasi Penelitian

## b. Variabel Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  rumusan  masalah asosiatif  yang  mempertanyakan  hubungan  antara  dua variabel  atau  lebih.  Variabel-variabel  penelitian  ditentukan berdasarkan  kajian  teori  yang  relevan,  dengan  fokus  pada faktor-faktor  yang  menyebabkan  tumbuh  kembangnya permukiman  kumuh.  Variabel-variabel  yang  diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:
Tabel 1. Variabel Penelitian
No Variabel Peenelitaian Indikator Parameter 1 Y = Permukiman Kumuh Y 1 = >50% Dikatakan berat apabila responden merasa kualitas lingkungan permukimannya sudah buruk. Y 2 =30 – 49 %
Dikatakan sedang apabila responden merasa kualitas lingkungan permukimannya masih tidak terlalu buruk.
Y 3 = 0 – 29 % Dikatakan ringan apabila responden merasa kualitas lingkungan permukimannya masih nyaman untuk di huni
2 X 1 = Faktor Pendapatan X 1.1 = Tinggi Dikatakan tinggi apabila responden memiliki penghasilan diatas UMR atau > 2 juta perbulan. X 1.2 = Sedang
Dikatakan sedang apabila responden memiliki penghasilan setara dengan UMR atau 1,5 - 2 juta/bulan. X 1.3 = Rendah Dikatakan rendah apabila responden memiliki penghasilan di bawah UMR atau < 1,5 juta/bulan. 3 X 2 = Faktor Tingkat Pendidikan X 2.1 = Tinggi Dikatakan tinggi  apabila responden menempuh Pendidikan sampai SMA – Sarjana. X 2.2 = Sedang Dikatakan sedang apabila responden menempuh Pendidikan sampai SMP. X 2.3 = Rendah Dikatakan rendah apabila responden menempuh Pendidikan sampai SD. 4 X 3 = Faktor Mata Pencaharian X 3.1 = Tetap Dikatakan tetap apabila responden memiliki pekerjaan yang tetap. X 3.2 =Part Time Dikatakan part time apabila responden memiliki pekerjaan yang belum tetap. X 3.3 = Tidak Jelas Dikatakan tidak jelas apabila responden memiliki pekerjaan yang tidak menentu.
5 X 4 = Faktor Anggota Keluarga X 4.1 = Rendah Dikatakan rendah orang apabila responden memiliki 1 - 3 orang anggota keluarga dalam satu rumah. X 4.2 = Sedang Dikatakan sedang orang apabila responden memiliki 4 - 5 orang anggota keluarga dalam satu rumah. X 4.3 = Tinggi Dikatakan tinggi orang apabila responden memiliki > 5 orang anggota keluarga dalam satu rumah. 6 X 5 = Faktor Kepemilikan Lahan X 5.1 = Sewa Dikatakan sewa apabila responden menempati lahan yang di sewa. X 5.2 = Milik keluarga Dikatakan milik keluarga apabila responden menempati lahan yang dimiliki oleh keluarga.
X 5.3 = Milik sendiri Dikatakan milik sendiri apabila responden menempati lahan yang dimiliki sendiri.
7 X 6 = Faktor Kondisi Bangunan Gedung X 6.1 = Baik Dikatakan baik apabila responden menempati bangunan rumah yang atapnya terbuat dari seng atau genteng, dindingnya terbuat dari tembok, dan lantainya terbuat dari ubin. X 6.2 = Kurang Baik
Dikatakan kurang baik apabila responden menempati bangunan rumah yang atapnya terbuat dari seng, dindingnya terbuat dari papan, lantainya terbuat dari semen.
X 6.3 = Buruk Dikatakan buruk apabila responden menempati bangunan rumah yang atapnya terbuat dari rumbia, dindingnya terbuat dari seng, dan lantainya terbuat dari tanah. 8 X 7.1 = Baik Dikatakan baik apabila  konstruksi jalan terbuat dari aspal hotmix.
No Variabel Peenelitaian Indikator Parameter X 7 = Faktor Kondisi Jalan Lingkungan
X 7.2 = Kurang Baik Dikatakan kurang baik apabila konstruksi jalan terbuat dari aspal buras X 7.3 = Buruk Dikatakan buruk apabila konstruksi jalan terbuat dari pengerasan. 9 X 8 = Faktor Kondisi Penyediaan Air Minum X 8.1 = Baik Dikatakan baik apabila kondisi penyediaan air minum memenuhi standar >60 liter/hari/orang X 8.2 = Kurang Baik Dikatakan kurang baik apabila kondisi penyediaan air minum memenuhi standar 40 – 50  liter/hari/orang
X 8.3 = Buruk Dikatakan buruk apabila kondisi penyediaan air minum memenuhi standar < 40 liter/hari/orang. 10 X 9 = Faktor Kondisi Drainase Lingkungan X 9.1 = Baik Dikatakan baik apabila kondisi drainase lingkungan di sekitar rumah responden berupa drainase teknis. X 9.2 = Kurang Baik Dikatakan kurang baik apabila kondisi drainase lingkungan di sekitar rumah responden berupa drainase semi.
X 9.3 = Buruk Dikatakan buruk apabila kondisi drainase lingkungan di sekitar rumah responden berupa drainase terbuat dari tanah. 11 X 10 = Faktor Kondisi Pengelolaan Limbah X 10.1 = Baik Dikatakan baik apabila kondisi pengelolaan limbah di sekitar rumah responden menggunakan pengolahan limbah teknis. X 10.2 = kurang Dikatakan kurang baik apabila kondisi pengelolaan limbah di sekitar rumah responden menggunakan pengolahan Sebagian limbah teknis dan Sebagian tanah . X 10.3 = Buruk Dikatakan buruk apabila kondisi pengelolaan limbah di sekitar rumah responden menggunakan pengolahan limbah terbuat dari tanah. 12 X 11 = Faktor Pengelolaan Persampahan X 11.1 = Baik Dikatakan baik apabila kondisi pengelolaan persampahan di sekitar rumah responden menggunakan armada pengangkut sampah.
X 11.2 = Kurang Baik Dikatakan kurang baik apabila kondisi pengelolaan persampahan di sekitar rumah responden menggunakan bakar atau di timbun.
X 11.3 = Buruk Dikatakan buruk apabila kondisi pengelolaan persampahan di sekitar rumah responden membuang sampah langsung ke laut.
c. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  meliputi  observasi,  kuesioner,  dan  kajian kepustakaan.
1) Observasi  Observasi  dilakukan  dengan  mengamati objek secara langsung di lokasi penelitian dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti. Objek yang diobservasi  meliputi  variabel-variabel  yang  telah diidentifikasi seperti kondisi bangunan, jalan, drainase, penyediaan  air  minum,  pengolahan  limbah,  dan persampahan.
2) Kuesioner  Kuesioner  disusun  dalam  bentuk  daftar pernyataan  yang  diberikan  kepada  responden  untuk mendapatkan  data  terkait  partisipasi  masyarakat, interaksi  sosial,  kondisi  sarana  dan  prasarana permukiman,  tingkat  pendidikan,  dan  sosialisasi  dari pemerintah  setempat.  Kuesioner  ini  bertujuan  untuk mengumpulkan  data  lengkap  mengenai  faktor-faktor yang  memengaruhi permukiman kumuh di Kelurahan Sumpang Binangae.
3) Kajian  Kepustakaan  Kajian  kepustakaan  dilakukan dengan  mengumpulkan  teori-teori  relevan  yang  dapat digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel penelitian  dan  memberikan  dasar  untuk  jawaban sementara (hipotesis). Uraian penelitian terdahulu yang relevan  juga  dimuat  untuk  mendukung  aspek-aspek penelitian yang akan dilakukan.
d. Teknik Analisis Data
1) Analisis Chi Kuadrat
Analisis  Chi-Square  digunakan  untuk  menguji hipotesis  pertama  yang  melibatkan  dua  variabel
nominal. Analisis ini berguna untuk menguji pengaruh antara  dua  variabel  nominal  dan  mengukur  kuatnya hubungan  antara  variabel-variabel  tersebut  (McHugh, 2013). Rumus yang digunakan adalah:
𝑥 2 =   [ (𝐹 0 − 𝐹 ℎ ) 2 𝐹 ℎ ]
di  mana  Fh  adalah  frekuensi  yang  diamati  dan  Fh adalah frekuensi yang diharapkan. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai X 2 hitung dengan X 2 tabel (Agresti, 2007).
2) Analisis SWOT
Analisis  SWOT  digunakan  untuk  menyelesaikan rumusan  masalah  kedua.  SWOT  berfungsi  untuk menentukan strategi pengembangan dengan mempertimbangkan  kekuatan  (strength),  kelemahan (weakness),  peluang  (opportunities),  dan  ancaman (threats) (Gürel & Tat, 2017). Langkah-langkah dalam analisis SWOT meliputi identifikasi indikator kekuatan,  kelemahan,  peluang,  dan  ancaman,  serta evaluasi  faktor  internal  dan  eksternal.  Formulasi strategi  dilakukan  dengan  menggabungkan  elemen SWOT  yang  relevan.  Hasil  analisis  SWOT  akan dibahas  bersama  berbagai  pemangku  kepentingan untuk  menetapkan  prioritas  dan  strategi  yang  paling efektif dalam menangani masalah permukiman kumuh (Pickton & Wright, 1998).

## Hasil dan Pembahasan
a. Gambaran dan Karakteristik Wilayah Penelitian
1) Bangunan Gedung
Berdasarkan  hasil  observasi  pengamatan  langsung  di lapangan, kondisi bangunan gedung di Kawasan Lingkungan  Limpo  Majang  dan  Lingkungan  Sumpang memiliki  ketidak  teraturan  bangunan  yang  memiliki permasalahan  permasalahan  pada  atap  yang  masih  ada beberapa  rumah  yang  kurang  layak,  apabila  turun  hujan membasahi  dalam  rumah.  Kondisi  dinding  yang  masih adanya  beberapa  rumah  masih  menggunakan  dinding  dari atap bekas. Begitupun dengan kondisi lantai yang beberapa rumah  masih  menggunakan  lantai  dasar  yang  membuat tingkat kenyamanan berkurang.
2) Kondisi Jalan Lingkungan
Berdasarkan  hasil  observasi  pengamatan  langsung  di lapangan kondisi jalan lingkungan masih belum memenuhi minimum  lebar  badan  jalan  6,5  meter  sehingga  apabila dalam keadaaan mendesak membuat mobil ambulans tidak bisa menjemput masyarakat yang membutuhkan. Berdasarkan  Kondisi  spesifikasi  dilokasi  penelitian  masih cukup  banyak  menggunakan  jalan  tanah,  sedangkan  jalan aspal  hanya  beberapa  ruas  yang  dalam  keadaan  baik, selebihnya  aspal  dalam  keadaan  buruk.  Jaringan  jalan merupakan  prasarana  penghubung  antar  wilayah  atau kawasan, oleh karena itu dibutuhkan sasaran rencana dengan ketentuan standar kebutuhan pelayanan yang berlaku.
3) Kondisi Penyediaaan Air Bersih
Berdasarkan  hasil  observasi  pengamatan  langsung  di lapangan  kondisi  penyediaan  air  bersih  sudah  terpenuhi secara  kuantitas  dan  kualitas,  seperti  yang  kita  ketahui  air minum/  bersih  merupakan  suatu  kebutuhan  pokok  di kehidupan  sehari-hari.  Hasil  wawancara  oleh  masyarakat sumber  air  yang  digunakan  lebih  dominan  sudah menggunakan  air  PDAM  untuk  air  minum.  Air  bersih menjadi syarat mutlak yang harus tersedia disetiap wilayah untuk  mendukung  seluruh  aktivitas  masyarakat  karena  air bersih  adalah  kebutuhan  pokok  setiap  individu  guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
4) Kondisi Drainase Lingkungan
Berdasarkan  hasil  obsevasi  pengamatan  langsung  di lapangan  kondisi  sistem jaringan drainase  yang terdapat di lokasi  penelitian  merupakan  sistem  jaringan  drainase terbuka yang mengikuti pola jaringan jalan. Kondisi drainase masih  kurang  baik  karena  belum  mampu  mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan/banjir Ketika terjadi hujan.
5) Kondisi Pengolahan Air Limbah
Aktivias  mandi,  buang  air  kecil,  buang  air  besar, mencuci  dan  sebagainya  pasti  menghasilkan  air  limbah. Berdasarkan  hasil  observasi  pengamatan  langsung  di
lapangan kondisi pengelolaan air limbah di lokasi penelitian belum baik karena sistem pengolahan air limbah tiap rumah belum sesuai dengan standar teknis yang berlaku.
6) Pengolahan Persampahan
Berdasarkan  hasil  observasi  pengamatan  langsung  di lapangan  kondisi  pengelolaan  persampahan  cenderung kurang maksimal dalam pengelolaannya, sarana persampahan  di  Kawasan  lingkungan  Limpo  Majang  dan Lingkungan Sumpang tidak terpenuhi, akibatnya pengelolaan persampahan di masyarakat menjadi kumuh dan kurang  dikelola  dengan  baik,  didukung  dengan  prasarana persampahan dilokasi penelitian juga tidak terpenuhi seperti tidak  adanya  tempat  penampungan  sementara  (TPS)  yang layak untuk pengelolaan sampah.
Akibatnya  sarana  dan  prasarana  persampahan  yang cenderung  tidak  terpenuhi  membuat  masyarakat  dilokasi penelitian  melakukan  pengelolaan  sampah  rumah  tangga dengan  cara  di  bakar  tiap  hari  bahkan  Sebagian  lainnya membuang sampah di laut.
Oleh karena itu dibutuhkan sasaran rencana kebutuhan pelayanan  persampahan  yang  dikategorikan  berdasarkan jumlah  kebutuhan  penduduk  pendukung  dan  kebutuhan aktivitas  perkotaan.  Standar  kebutuhan  pelayanan  tersebut berdasarkan  hasil  pengamatan  di  lapangan  diatas  termasuk sasaran penggunaannya, antara lain:
a) 60-80% produksi sampah (80-90% komersial dan 50-805  permukiman,  100%  untuk  permukiman dengan kepadatan 100 jiwa/Ha) terlayani dengan asumsi.
b) Timbunan  sampah  2-35  ltr/orang/hr  untuk  non komersial dan 0,2-0,6 lt/m2/hr untuk komersial.
7) Sarana Pendidikan
Sarana  pendidikan  merupakan  salah  satu  pendukung dalam  mengembangkan  potensi  sumber  daya  manusia  di dalam suatu wilayah. Adapun jumlah sarana pendidkan yang terdapat  di  Kelurahan  Sumpang  Binangae  terdapat  3  unit TK. 2 unit SD, 1 unit SMP dan 1 unit SMA.
Dilihat  dari  hasil  observasi  dan  pengamatan  di  lokasi penelitian  bahwa  kebutuhan  untuk  pembangunan  sarana pendidikan  di  lokasi  penelitian  dengan  jumlah  penduduk sebanyak 10.713 jiwa membutuhkan 7 unit SD, berdasarkan standar  kebutuhan  pelayanan  dengan  ketentuan  tingkat pelayanan  SD  untuk  setiap  1.600  penduduk  dengan  radius pencapaian 1.000 meter.
8) Sarana Kesehatan
Sarana Kesehatan ialah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan  upaya  kesehatan.  Jumlah  sarana kesehatan  dirinci  menurut  jenisnya  di  Kelurahan  Sumpang Binangae terdiri dari: 2 unit Posyandu, 1 unit tempat praktek. Kondisi  tersebut  belum  memenuhi  standar  pelayanan permukiman yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Posyandu untuk setiap 1.250 jiwa dengan radius pencapaian 500 meter.
b) Balai Pengobatan untuk setiap 2.500 jiwa dengan radius pencapaian 1000 meter.
Berdasarkan  standar  kebutuhan  pelayanan  diatas, bahwa  untuk  memenuhi  pelayanan  kesehatan  masyarakat perlu penambahan pembangunan sarana kesehatan sebanyak 7  unit  Posyandu,  3  unit  Balai  Pengobatan  dan  1  unit puskesmas.
9) Sarana Peribadatan
Sarana  peribadatan  merupakan  sebuah  tempat  yang digunakan  oleh  umat  beragama  untuk  beribadah  menurut keyakinan/kepercayaan  masing-masing.  Jumlah  sarana peribadatan di lokasi penelitian hanya terdapat 4 unit Masjid.
Upaya untuk memenuhi kebutuhan rohani masyarakat maka  diperlukan  sarana  peribadatan.  Dilihat  dari  kondisi eksisting  lokasi  penelitian  dan  standar  pelayanan  tersebut bahwa dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan peribadatan, maka  tidak  perlu  di  lakukan  penambahan  karena  sudah sesuai.
10) Aspek Sosial Ekonomi
Sosial  ekonomi  merupakan  segala  sesuatu  yang berkaitan  dengan  pemenuhan  kebutuhan  hidup,  seperti sandang,  pangan,  perumahan,  pendidikan,  kesehatan  dan lain-lain.  Pemenuhan  kebutuhan  hidup  ini  erat  kaitannya dengan penghasilan seseorang.
Tingkat  pendapatan  masyarakat  di  lokasi  penelitian masih  rendah,  rendahnya  pendapatan  masyarakat  karena kurangnya  keterampilan  masyarakat  setempat,  hal  ini disebabkan oleh masyarakat Kelurahan Sumpang Binangae bermata  pencaharian  sebagai  nelayan,  petani,  buruh  harian dan pegawai.
b. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Permukiman  Kumuh  di  Kelurahan  Sumpang Binangae.
Budiharjo  (2011),  terdapat  lima  faktor  atau  variabel yang mempengaruhi permukiman kumuh, yaitu pendapatan, tingkat  pendidikan,  mata  pencaharian,  jumlah  anggota keluarga,  dan  status  kepemilikan  lahan.  Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2018, terdapat enam faktor  atau  variabel  yang  mempengaruhi  permukiman kumuh,  yaitu  kondisi  bangunan  gedung,  kondisi  jalan lingkungan,  penyediaan  air  minum,  drainase  lingkungan, pengolahan limbah, dan pengolahan persampahan.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  analisis  chi-kuadrat terhadap  sebelas  variabel  tersebut  dengan  permukiman kumuh,  nilai  hubungan  kontingensi  yang  menunjukkan pengaruh  masing-masing  variabel  terhadap  permukiman kumuh dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Kesimpulan Hasil Uji Chi-Kuadrat pada Tiap Variabel
No. Variabel Nilai X2 Nilai X Tabel 5% Keterangan Nilai Hubungan Kontingensi (C) Hubungan Kontingensi (C) 1 Faktor Pendapatan 66,857 9.49 Pengaruh signifikan 0,52 Sedang 2 Faktor Tingkat Pendidikan 41,217 9.49 Pengaruh signifikan 0,43 Sedang 3 Kemau Faktor Mata Pencaharian 64,351 9.49 Pengaruh signifikan 0,51 Sedang 4 Faktor Anggota Keluarga 41,089 9.49 Pengaruh signifikan 0,43 Sedang 5 Faktor Kepemilikan Lahan 18,281 9.49 Pengaruh signifikan 0,30 Lemah 6 Faktor Kondisi Bangunan Gedung 39,479 9.49 Pengaruh signifikan 0,42 Sedang 7 Faktor Kondisi Jalan Lingkungan 36,688 9.49 Pengaruh signifikan 0,41 Sedang 8 Faktor Kondisi Penyediaan Air Minum 35,683 9.49 Pengaruh signifikan 0,41 Sedang 9 Faktor Kondisi Drainase Lingkungan 36,323 9.49 Pengaruh signifikan 0,41 Sedang 10 Faktor Kondisi Pengelolaan Limbah 35,410 9.49 Pengaruh signifikan 0,41 Sedang 11 Faktor Pengelolaan Persampahan 48,990 9.49 Pengaruh signifikan 0,46 Sedang
Sumber: Olah Data, 2023
Dari sebelas variabel yang dianalisis, berdasarkan nilai hubungan  kontingensi,  terdapat  sepuluh  variabel  yang memiliki  pengaruh  sedang  terhadap  permukiman  kumuh. Urutan pengaruh masing-masing variabel dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Urutan Hasil Kesimpulan Nilai Hubungan
Kontingensi (C) Tiap Variabel No Variabel Nilai Hubungan Kontingesi (C) Urutan 1  Faktor Pendapatan 0.52 sedang 1 2  Faktor Mata Pencaharian 0.51 sedang 2 3  Faktor Pengolahan Persampahan 0.46 sedang 3 4  Faktor Pendidikan 0.43 sedang 4 No Variabel Nilai Hubungan Kontingesi (C) Urutan 5  Faktor Anggota Keluarga 0.43 sedang 5 6  faktor Kondisi Bangunan Gedung 0.42 sedang 6 7  Faktor Kondisi Jalan Lingkungan 0.41 sedang 7 8  Faktor Kondisi Drainase Lingkungan 0.41 sedang 8 9  Faktor Penyediaan Air Minum 0.41 sedang 9 10  Faktor Kondisi Pengolahan Limbah 0.41 sedang 10 Sumber: Olah Data, 2023
Kesepuluh  variabel  yang  memiliki  pengaruh  sedang disimpulkan sebagai variabel yang signifikan mempengaruhi permukiman kumuh di Kelurahan Sumpang Binangae. Hal ini disebabkan oleh hasil uji chi-kuadrat yang menunjukkan  bahwa  kesepuluh  variabel  tersebut  memiliki
nilai pengaruh signifikan tertinggi dibandingkan dengan satu variabel  lain  yang  hanya  memiliki  pengaruh  signifikan namun lemah.
Variabel-variabel  tersebut  adalah  pendapatan,  mata pencaharian, pengelolaan persampahan, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, kondisi bangunan gedung, kondisi jalan  lingkungan,  kondisi  drainase  lingkungan,  penyediaan air  minum,  dan  pengelolaan  limbah.  Berdasarkan  hasil analisis ini, faktor-faktor yang mempengaruhi permukiman kumuh di Kelurahan Sumpang Binangae telah diidentifikasi. Faktor-faktor  ini  akan  menjadi  dasar  dalam  merumuskan strategi untuk penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Sumpang Binangae.
c. Strategi Penanganan Kawasan Permukiman

## Kumuh di Kelurahan Sumpang Binangae
Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap variabel melalui  penyebaran  kuesioner  dan  perhitungan  uji  chi- kuadrat,  disimpulkan  kekuatan,  kelemahan,  peluang,  dan ancaman  yang  menjadi  faktor  yang  mempengaruhi permukiman kumuh di Kelurahan Sumpang Binangae.
Hasil  nilai  skor  Internal  Factor  Analysis  Summary (IFAS)  dan  External  Factor  Analysis  Summary  (EFAS) dianalisis untuk melihat faktor mana yang lebih berpengaruh dalam  permukiman  kumuh  di  Kelurahan  Sumpang Binangae. Hal ini ditentukan dari nilai akumulatif skor IFAS dan EFAS, dimana:
 IFAS (Kekuatan + Kelemahan) = 3,80 + 2,45 = 6,25
 EFAS (Peluang + Ancaman) = 3,76 + 2,65 = 6,41
Dari hasil di atas, terlihat bahwa nilai EFAS lebih besar daripada  nilai  IFAS  (6,41  >  6,25).  Hal  ini  menunjukkan bahwa  faktor  eksternal  lebih  berpengaruh  terhadap permukiman  kumuh  di  Kelurahan  Sumpang  Binangae. Untuk  menentukan  strategi  utama  yang  digunakan  dalam penanganan  permukiman  kumuh  di  Kelurahan  Sumpang Binangae,  dilakukan  dengan  menentukan  koordinat  titik  X dan Y melalui IFAS (kekuatan – kelemahan) sebagai titik X dan EFAS (peluang – ancaman) sebagai titik Y.
 IFAS (Kekuatan - Kelemahan) = 3,80 - 2,45 = 1,35
 EFAS (Peluang - Ancaman) = 3,76 - 2,65 = 1,11
Tabel 4. Matriks SWOT Rumusan Strategi Pengoptimalan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan
Sumpang Binangae Internal Eksternal Kelemahan (Weakness) 1. Tingkat  pendapatan  masyarakat  yang rendah
2. Banyaknya  anggota  keluarga  dalam  satu rumah 3. Tingkat  Pendidikan  Masyarakat  setempat cenderung  rendah  karena  di  dominasi lulusan SD dan SMP 4. Masih  adanya  bangunan  rumah  dengan konstruksi tidak layak huni 5. Belum terlayani pengangkutan persampahan  dari  rumah  serta  terbatasnya ketersediaan sarana persampahan Kekuatan (Strength) 1. Status kepemilikan lahan  masyarakat
setempat Sebagian besar milik sendiri
2. Terpenuhinya  sumber  air  bersih  untuk masyarakat setempat berupa PDAM
3. Bangunan  Gedung  mencerminkan  desain rumah panggung Peluang (Opportunity)
1. Undang-Undang  No.  26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 2. Undang-undang  nomor  1 tahun 2011 tentang
Perumahan  dan  Kawasan Permukiman. 3. Permen  PUPR  nomor  2 tahun 2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
4. Sudah  memiliki  program penaganan  kumuh  yaitu KOTAKU.
5. Masyarakat mendukung terhadap  proses  penangan kumuh.
Strategi WO (Turn Around Strategies) 1. peningkatan kondisi ekonomi masyarakat dengan meningkatkan
kreatifitas masyarakat.
2. Strategi  peremajaan  jalan  yang  belum sesuai dengan standar  teknis dan pemugaran  jalan yang mengalami kerusakan.
3. Mensosialisasikan  kepada  masyarakat tentang pentingnya  jumlah anggota keluarga perrumah tangga
4. Membangun  sistem  pengawasan  dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang telah dibangun 5. Peningkatan sistem manajemen pengolahan persampahan dan penambahan sarana pengangkutan sampah.
Strategi SO (Agressive Strategies)
1. Pengembangan Kawasan permukiman yang berlandaskan Undang-undang No 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
2. Memanfaatkan  peran  pemerintah  dalam Undang-undang  Nomor  1  tahun  2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman  terkait  dengan  pembinaan, penyelengggaraan  Kawasan  permukiman, pemeliharaan  dan  perbaikan,  pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
3. Memanfaatkan kesadaran masyarakat dalam  mendukung penaganan permukiman kumuh melalui program pemerintah terkait Peraturan  Menteri  PUPR  Nomor  2  tahun 2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pasal  20  ayat  3  mengenai  kepemilikan dokumen  sertifikat  hak  atas  tanah  atau dokumen keterangan status tanah yang sah bagi masyarakat sebagian kecil yang belum memilikinya.
4. Peningkatan  program  penanganan  kumuh dengan cara peningkatan kualitas permukiman dan fasilitas penunjangnya. 5. Pencegahan  pencemaran  air  bersih  dengan cara tidak membuang sampah di laut. 6. Peningkatan sarana pendukung produktifitas komuditas nelayan . Ancaman (Threat) 1. Terjadinya penumpukan sampah di pinggir laut yang akan mengakibatkan pencemaran laut. 2. Tingginya jumlah penduduk sehingga beresiko munculnya permukiman baru. 3. Adanya daerah-daerah yang tergenang  pada  saat  turun hujan  dikarenakan  system drainase yang kurang efektif. 4. Masyarakat mendukung terhadap  proses  penangan
kumuh.
Strategi WT (Defensive Strategies) 1. Strategi peningkatan Sumber daya manusia dengan memberi sosialisasi tentang pentingnya pendidikan.
2. pemberdayaan  masyarakat  dalam  hidup sehat  dan  penegakan  aturan  sanksi  dalam membuang sampah di pinggir laut.
3. ngawasan  dan  pengendalian  terhadap pertumbuhan  permukiman  baru  yang  tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
4. Penyediaan  sarana  pengolahan  air  limbah yang memadai.
Strategi ST (Divensification Strategies)
1. Strategi  meningkatkan kualitas  lingkungan dengan  cara  mebuat  instalasi  pengolahan limbah
2. Strategi  peremajaan  dengan  penambahan instalasi jaringan air bersih.
3. Strategi peningkatan konstruksi dan perluasan  jaringan  drainase  sesuai  dengan standar teknis. 4. Membangun
kolaborasi bersama
stakeholder terkait.

## Sumber: Olah Data, 2023

## Gambar 2 Analisis Kuadran SWOT
Titik X dan Y dari hasil IFAS dan EFAS menunjukkan berada  pada  kuadran  I  dengan  nilai  X=  1,35  dan  nilai  Y= 1,11.  Yang  berarti  rumusan  strategi  yang  digunakan  untuk mengoptimalkan penanganan Kawasan Permukiman Kumuh  di  Kelurahan  Sumpang  Binangae  adalah  Strategi SO, yaitu strategi memanfaatkan peluang untuk mengoptimalkan kekuatan yang ada.
Strategi SO (Strengths-Opportunities) merupakan pendekatan  yang  memanfaatkan  kekuatan  internal  untuk meraih peluang eksternal, guna mengoptimalkan penanganan  permukiman  kumuh  di  Kelurahan  Sumpang Binangae.  Strategi  ini  berlandaskan  pada  pemanfaatan sumber daya yang ada serta dukungan regulasi dan program pemerintah yang relevan.
1) Pengembangan Kawasan Permukiman Sesuai UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pengembangan kawasan
permukiman yang berlandaskan  pada  UU  No.  26  Tahun  2007  tentang
Penataan  Ruang  adalah  langkah  strategis  pertama. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi penataan  ruang  yang  berkelanjutan,  termasuk  dalam pengembangan kawasan permukiman kumuh. Dengan mengacu pada undang-undang ini, pemerintah daerah dapat merancang rencana tata ruang yang mengintegrasikan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kelurahan Sumpang Binangae.
Implementasi  yang  efektif  dari  peraturan  ini  dapat mengoptimalkan  penggunaan  lahan,  meningkatkan aksesibilitas,  serta  mencegah  terbentuknya  kawasan kumuh baru.
2) Memanfaatkan  Peran  Pemerintah  Sesuai  UU  No.  1 Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman
UU  No.  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan Kawasan  Permukiman  menekankan  pentingnya  peran pemerintah  dalam  pembinaan,  penyelenggaraan, pemeliharaan,  dan  peningkatan  kualitas  permukiman. Melalui  undang-undang  ini,  pemerintah  memiliki kewajiban  untuk  menyediakan  infrastruktur  dasar, seperti  jalan,  air  bersih,  drainase,  dan  pengelolaan sampah,  yang  menjadi  dasar  bagi  perbaikan permukiman  kumuh.  Kolaborasi  antara  pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi masyarakat, menjadi kunci dalam penerapan kebijakan ini untuk memastikan  bahwa  program-program  perbaikan permukiman  dapat  berjalan  dengan  lancar  dan  tepat sasaran (Republik Indonesia, 2011).
3) Memanfaatkan Kesadaran dan Dukungan Masyarakat Kesadaran  dan  dukungan  masyarakat  merupakan modal  sosial  yang  sangat  penting  dalam  penanganan permukiman  kumuh.  Partisipasi  aktif  masyarakat dalam  proses  perencanaan  dan  pelaksanaan  program
penanganan kumuh, seperti program KOTAKU (Kota Tanpa  Kumuh),  dapat  meningkatkan  efektivitas  dan keberlanjutan  program  tersebut.  Masyarakat  yang terlibat  akan  lebih  peduli  dan  bertanggung  jawab terhadap  lingkungannya,  sehingga  program-program yang  dijalankan  lebih  mungkin  berhasil  dan berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan  tata  ruang dan program perbaikan permukiman dapat meningkatkan kualitas hidup dan kebersihan lingkungan secara signifikan (World Bank, 2014).
4) Peningkatan  Kualitas  Permukiman  dan  Fasilitas Pendukung
Peningkatan  kualitas  permukiman  dan  fasilitas pendukungnya melibatkan perbaikan fisik infrastruktur, seperti perbaikan rumah tidak layak huni, pembangunan  sistem  drainase  yang  efektif,  serta penyediaan  sarana  air  bersih  dan  pengelolaan  limbah yang  memadai.  Selain  itu,  perlu  adanya  program- program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan  masyarakat,  misalnya  melalui  pelatihan keterampilan  dan  penyediaan  akses  ke  modal  usaha. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan  lingkungan  fisik  yang  lebih  baik,  tetapi juga  kesempatan  untuk  meningkatkan  taraf  hidup mereka secara ekonomi (Turner, 2016).
5) Pencegahan Pencemaran Air Bersih
Upaya pencegahan pencemaran air bersih dengan cara mengedukasi  masyarakat  tentang  pentingnya  tidak membuang  sampah  sembarangan,  terutama  ke  laut, merupakan  langkah  penting  lainnya.  Pencemaran  air tidak  hanya  berdampak  negatif  pada  kesehatan masyarakat  tetapi  juga  pada  lingkungan  secara keseluruhan. Program-program sosialisasi dan edukasi mengenai  pengelolaan  sampah  dan  pentingnya menjaga  kebersihan  lingkungan  dapat  membantu mengurangi  pencemaran  dan  menjaga  kualitas  air bersih bagi masyarakat (UN-Habitat, 2015).
6) Peningkatan Sarana Pendukung Produktivitas Nelayan Sebagai  wilayah  dengan  aktivitas  nelayan  yang signifikan, peningkatan
sarana pendukung produktivitas  nelayan,  seperti  penyediaan  fasilitas penyimpanan ikan yang memadai, perbaikan pelabuhan,  dan  akses  ke  pasar,  dapat  membantu meningkatkan  ekonomi  lokal.  Dukungan  ini  tidak hanya  meningkatkan  pendapatan  nelayan  tetapi  juga mengurangi  tekanan  untuk  mencari  alternatif  tempat tinggal  yang lebih  murah dan tidak layak huni (FAO, 2013).
Dengan mengimplementasikan strategi-strategi tersebut, Kelurahan Sumpang Binangae dapat mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki dan meraih peluang
yang  ada  untuk  mengatasi  masalah  permukiman  kumuh secara  efektif  dan  berkelanjutan.  Keberhasilan  strategi  ini akan  sangat  bergantung  pada  kolaborasi  yang  erat  antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya.

## Kesimpulan dan Saran
Hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  yang memengaruhi permukiman kumuh (variabel Y), yaitu faktor pendapatan, tingkat pendidikan, mata pencaharian, anggota keluarga,  kepemilikan  lahan,  kondisi  bangunan  gedung, kondisi  jalan  lingkungan,  penyediaan  air  minum,  drainase lingkungan,  pengolahan  air  limbah,  dan  pengolahan persampahan.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  sepuluh dari sebelas variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap  permukiman  kumuh  di  Kelurahan  Sumpang Binangae,  Kecamatan  Barru,  Kabupaten  Barru,  sementara satu  variabel lainnya  hanya  menunjukkan pengaruh lemah. Kedua,  melalui  analisis  SWOT,  strategi  yang  dianjurkan untuk penanganan permukiman kumuh adalah memanfaatkan  kekuatan  yang  ada  untuk  mengoptimalkan peluang yang tersedia (Strategi SO). Strategi ini mencakup pengembangan  kawasan  permukiman  berdasarkan  UU  No. 26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang,  memanfaatkan peran  pemerintah  sesuai  UU  No.  1  Tahun  2011  tentang Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman,  memanfaatkan kesadaran  masyarakat  dalam  mendukung  penanganan permukiman kumuh melalui program pemerintah, meningkatkan kualitas permukiman dan fasilitas pendukungnya, serta mensosialisasikan pentingnya mencegah  pencemaran  air  bersih  dengan  tidak  membuang sampah ke laut.

## Daftar Pustaka
Agresti,  A.  (2007).  An  Introduction  to  Categorical  Data Analysis. New York: John Wiley & Sons.
Anugrah  Valentine,  W.D.  (2018).  Implementasi  Program Kota  Tanpa  Kumuh  (Studi  Pada  Pengelolaan  Air Limbah di Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang Tahun 2018).
Bayu,  A.M.  (2016).  Arahan  Penataan  Lingkungan Permukiman  Kumuh  Kecamatan  Kenjeran  Dengan Pendekatan Eco-Settlements.
Budiharjo,  E.  (2011).  Teori  Permukiman  Kumuh.  Jakarta: Penerbit X.
Cora, M. (2012). Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan  Cilacap  Kabupaten  Cilacap  Melalui Peningkatan Kualitas Fisik Lingkungan.
Creswell,  J.W.  (2009).  Research  Design:  Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Diana,  M.A.  (2015).  Penanganan  Permukiman  Kumuh  Di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan.
FAO. (2013). Improving Productivity of Fishery Communities. Food and Agriculture Organization.
Gürel, E., & Tat, M. (2017). SWOT Analysis: A Theoretical
Review.  Journal  of  International  Social  Research, 10(51), 994-1006.
McHugh,  M.  L.  (2013).  The  Chi-square  test  of independence. Biochemia Medica, 23(2), 143-149.
Muvidayanti, S. (2018). Karakteristik dan Faktor Penyebab Permukiman  Kumuh  di  Kelurahan  Tanjung  Mas  Kota
Sem
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2011).  Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jakarta.
Pemerintah  Kabupaten  Barru.  (2014).  SK  Bupati  Nomor
345/BAPPEDA/VIII/2014  Tentang  Penetapan  Lokasi Permukiman Kumuh Kabupaten Barru.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR)  No.  14 Tahun  2018  tentang  Kriteria  dan  Tata Cara  Penetapan  Lokasi  Permukiman  Kumuh  dan Permukiman Kumuh.
Pickton,  D.  W.,  &  Wright,  S.  (1998).  What’s  swot  in strategic analysis? Strategic Change, 7(2), 101-109.
Republik  Indonesia.  (2011).  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman. Jakarta: Sekretariat Negara.
Resa,  A.M.,  Saam,  Z.,  &  Tarumun,  S.  (2017).  Strategi Penataan  Kawasan  Permukiman  Kumuh  Perkotaan Kampung Bandar Kota Pekanbaru. Jurnal Teknik UIN Alauddin, 2, 117-127.
Turner, J. (2016). Housing by People: Towards  Autonomy in Building Environments. Pantheon Books.
UN-Habitat.  (2015).  The  State  of  Asian  and  Pacific  Cities
2015. United Nations Human Settlements Programme.
World  Bank.  (2014).  Participation  and  Accountability  in Urban Services. World Bank Publications.