Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)
Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com
Implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Antam Tbk di Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka

## INFO PENULIS
Febri Kustiono Universitas Sembilanbelas November Kolaka febrilovelutfiah@gmail.com
Achmad Lamo Said Universitas Sembilanbelas November Kolaka
Ahmad Farouq Mulku Zahari Universitas Sembilanbelas November Kolaka

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307 Vol. 4, No. 2, Agustus 2024 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

## Saran Penulisan Referensi:
Rusdi  &  Lauh,  W.  D.  A.  (2024).  Implementasi  Program  Kemitraan  dan  Bina  Lingkungan  (PKBL)  PT. Antam  Tbk  di  Kelurahan  Dawi-Dawi  Kecamatan  Pomalaa  Kabupaten  Kolaka. Arus  Jurnal  Sosial  dan Humaniora, 4 (2), 970-985.

## Abstract
Tujuan ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi program kemitraan dan  bina  lingkungan  PT.  Antam  Tbk  di  Kelurahan  Dawi-Dawi  Kecamatan  Pomalaa  Kabupaten Kolaka. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara dengan  informan.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  data  kualitatif  yaitu mendeskripsikan  dan  menafsirkan  data  yang  diperoleh  di  lapangan  dari  informan.  Teknik analisis  data  ini  didasarkan  pada  kemampuan  nalar  dalam  menghubungkan  fakta,  data  dan informasi,  sehingga  data  yang  diperoleh  akan  dianalisis  sehingga  diharapkan  akan  muncul gambaran yang dapat mengungkap permasalahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  dilihat  dari  indikator  komunikasi  dimana  yang  masih  menjadi  kendala  dalam pelaksanaan  program  PKBL  adalah  masih  minimnya  informasi  yang  diberikan  kepada masyarakat.  Sumber  daya  dalam  pelaksanaan  program  kemitraan  dan  bina  lingkungan  PT. Antam  Tbk  di  Kelurahan  Dawi-Dawi  dari  mekanisme  pengusulan  calon  mitra  binaan  yang ditujukan  kepada  masyarakat  masih  belum  dipahami  oleh  calon  mitra,  selain  itu  pemberian pinjaman  modal  kepada  mitra  binaan  yang  masih  kurang.  Disposisi  dalam  pengalokasian bantuan kepada mitra binaan yang masih mengalami keterlambatan, tidak ada kepastian jadwal pelaksanaan survei oleh pihak PT. Antam kepada mitra binaan serta proses pencairan dana oleh bank  penyalur  yang  masih  mengalami  keterlambatan.  Struktur  birokrasi,  masih  lambatnya proses  pelaksanaan  program  yang  dijalankan  kepada  mitra  binaan  mulai  dari  proses pengusulan  proposal  pengajuan  hingga  pada  tahap  proses  pencairan  dana  bantan.  Selain  itu pelaksanaan  program  PKBL  yang  dijalankan  kepada  mitra  binaan  yang  belum  menunjukkan manfaat yang berarti dalam pengembangan usaha.
Kata kunci : Implementasi, PKBL, Mitra, Binaan

## Abstract
This  objective  aims  to  determine  and  describe  the  implementation  of  the  partnership  and environmental development program of PT. Antam Tbk in Dawi-Dawi Village, Pomalaa District, Kolaka Regency.  The research  method used is  descriptive qualitative. Qualitative methods are research  procedures  that  produce  descriptive  data  in  the  form  of  written  and  spoken  words from  people  and  observable  behavior.  The  data  collection  technique  is  interviews  with informants.  The  data  analysis  technique  used  is  qualitative  data,  namely  describing  and interpreting data obtained in the field from informants. This data analysis technique is based on the ability to reason in connecting facts, data and information, so that the data obtained will be analyzed so that it is expected that a picture will emerge that can reveal research problems. The results of this study indicate that seen from the communication indicator where the obstacle in the implementation of the PKBL program is the lack of information provided to the community. Resources in the implementation of the partnership and environmental development program of PT. Antam Tbk in Dawi-Dawi Village from the mechanism for proposing prospective fostered partners aimed at the community are still not understood by prospective partners, in addition to the  provision  of  capital  loans  to  fostered  partners  which  are  still  lacking.  Disposition  in allocating assistance to fostered partners that is still experiencing delays, there is no certainty of the survey schedule by PT. Antam to fostered partners and the process of disbursing funds by the distributing bank which is still experiencing delays. Bureaucratic structure, the slow process of  implementing  programs  run  to  fostered  partners  starting  from  the  process  of  proposing proposals to the stage of the disbursement of assistance funds. In addition, the implementation of  the  PKBL  program  run  to  fostered  partners  has  not  shown  significant  benefits  in  business development.
Keywords : Implementation, PKBL, Partners, Fostered

## A. Pendahuluan
Ditengah permasalahan dan tantangan global yang saat ini dihadapi oleh Indonesia, seperti masalah  kemiskinan,  bencana  alam,  perubahan  iklim,  dan  krisis  keuangan  dan  pencemaran lingkungan, memunculkan adanya isu terkait dengan perencanaan pembangunan berkelanjutan dan mulai memunculkan banyak tanggapan dari berbagai pihak untuk ikut serta berpartisipasi melaksanakan  kegiatan  pembangunan  berkelanjutan  yang  tetap  memerhatikan  aspek keberlanjutan  usaha  dan  permasalahan  lingkungan.  Pembangunan  berkelanjutan  mencakup tiga  pilar  penting  yaitu  ekonomi,  sosial  dan  lingkungan  yang  harus  dijalankan  secara terintegrasi. Munculnya masalah ketersediaan bahan pangan, air, tanah dan energi merupakan akibat dari tindakan manusia yang melakukan eksploitasi berlebihan, (Syaukani, 2002:12).
Melalui  konsep  pembangunan  berkelanjutan,  maka  pengelolaan  sumber  daya  alam  harus dilakukan  secara  hati-hati  agar  generasi  yang  akan  datang  tetap  dapat  menikmati  kekayaan alam  tersebut.  Suatu  perusahaan  dengan  masyarakat  dan  lingkungannya  sudah  pasti  saling membutuhkan  satu  dengan  yang  lainnya.  Keberadaan  atau  eksistensi  suatu  perusahaan  tidak bisa  dipisahkan  dengan  masyarakat  sebagai  lingkungan  eksternalnya.  Ada  hubungan  timbal balik  yang  seharusnya  sama-sama  memberikan  keuntungan  antara  perusahaan  dengan masyarakat.  Aspek  penting  yang  harus  diperhatikan  adalah  tidak  hanya  dari  aspek  ekonomi yaitu sebatas perusahaan harus berorientasi mendapatkan keuntungan (profit), tetapi juga dari aspek  sosial,  perusahaan  harus  memberikan  kontribusi  secara  langsung  kepada  masyarakat yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungannya.
Perusahaan  sebagai  salah  satu  aktor  ekonomi  dalam  satu  wilayah,  baik  itu  wilayah  desa, kecamatan,  kabupaten,  provinsi  dan  Negara  dituntut  untuk  menghasilkan  profit  maksimal. Perusahaan  harus  juga  memiliki  tanggungjawab  sosial  sehubungan  dengan  keberadaannya ditengah-tengah  lingkungan  masyarakat.  Tanggung  jawab  sosial  perusahaan  itu  diantaranya adalah ikut andil dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat melalui program kemitraan dan bina lingkungan.
Pada era ini pelaksanaan Corporate Social Responsibility yang selanjutnya disingkat menjadi CSR, menjadi perhatian penting bagi sebuah instansi perusahaan. Karena CSR dianggap sebagai inovasi  baru  dalam  pemberdayaan  masyarakat. Corporate  Social  Responsibility (CSR)
merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi  yang  berkelanjutan  dengan  memperhatikan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  dan menitikberatkan  pada  keseimbangan  antara  perhatian  terhadap  aspek  ekonomis,  sosial,  dan lingkungan. Secara umum pelaksanaan program CSR di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas,  yaitu  tercantum  dalam pasal  74  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  pada  Ayat  (1)  Undang-Undang  perseroan terbatas  tersebut  menyatakan  perseroan  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  dibidang  dan atau berkaitan dengan segala sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan,  selanjutnya  pada  Ayat  (2)  berbunyi  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  itu merupakan  kewajiban  perseroan  yang  dianggarkan  dan  diperhitungkan  sebagai  biaya perseroan  yang  pelaksanaannya  dilakukan  dengan  memperhatikan  kepatutan  dan  kewajiban, dan pada Ayat (3) menyatakan, bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai mana Pasal 1 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kegiatan Corporate  Social  Responsibility (CSR)  PT.  Antam  Tbk  UPBN  Sultra  yaitu  dengan memberikan bantuan bukan hanya berupa sumbangan material (uang) melainkan sumbangan dalam  bentuk  pemberdayaan  masyarakat  yang  ada  di  wilayah  operasional.  Sumbangan  yang diberikan oleh PT. Antam Tbk bukan hanya dalam bentuk pemberdayaan masyarakat saja akan tetapi  banyak  penyaluran  dana  program  CSR  yang  telah  diberikan  dan  juga  bertujuan  agar masyarakat  dapat  berdiri  sendiri  dengan  keterampilan  atau  keahlian  yang  dimiliki  oleh masyarakat itu sendiri dengan berbagai macam program Corporate Social Responsibility (CSR) yang  dikhususkan  kepada  masyarakat  agar  terciptanya  masyarakat  yang  sejahtera  dan  bebas dari kemiskinan.
Tanggung  jawab  sosial  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  BUMN  umumnya  berbentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan atau dikenal dengan nama PKBL Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di atur dalam Peraturan Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 08/MBU/2013 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Usaha Kecil  dan  Program  Bina  Lingkungan.  Secara  umum,  PKBL  diwujudkan  dengan  upaya-upaya untuk  memberdayaankan  masyarakat,  meningkatkan  kesejahteraan  sosial  dan  pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan dengan tetap menjaga kelestrarian lingkungan yang  dilakukan  melalui  bantuan  pembiayaan  dan  bimbingan.  Program  Kemitraan  dan  Bina Lingkungan  (PKBL)  merupakan  program  pembinaan  usaha  kecil  dan  pemberdayaan  kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana yang diperoleh dari bagian laba BUMN yang disisihkan.  Sedangkan  program  bina  lingkungan  merupakan  bentuk  tanggung  jawab perusahaan kepada masyarakat sekitar dalam memberikan bantuan.
Pelaksanaan PKBL yang dilakukan oleh  BUMN berdasarkan  Peraturan Badan Usaha Milik Negara  Nomor  PER-08/MBU/2013  tentang  Program  Kemitraan  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN)  dengan  Usaha  Kecil  dan  Program  Bina  Lingkungan.  dibagi  menjadi  2,  yaitu  program kemitraan dan program bina lingkungan. Implementasi PKBL yang dilakukan melalui Program Kemitraan berupa pemberian bantuan modal usaha dan bimbingan yang diberikan kepada para pelaku  usaha  atau  mitra  binaan  perusahaan  negara.  Sedangkan  implementasi  PKBL  yang dilakukan  melalui  program  bina  lingkungan  berupa  bantuan  yang  berhubungan  dengan pemenuhan hidup orang banyak.
Implementasi  Program  Kemitraan  dan  Bina  Lingkungan  (PKBL)  yang  dilakukan  oleh  PT. Antam  Tbk  merupakan  bentuk  tanggung  jawab  perusahaan  terhadap  pelaku  usaha  dan masyarakat sekitar perusahaan. Tujuan implementasi PKBL yang mengarah pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tanggung jawab perusahaan tidak lagi hanya berpijak pada single  bottom  line (nilai  perusahaan  atau corporate  value direfleksikan  dalam  kondisi keuangannya  saja),  tetapi  tanggung  jawab  perusahaan  harus  berpijak  pada triple  bottom  line yang  adalah  tanggung  jawab  selain  finansial  yaitu  bidang  sosial  (pemenuhan  kesejahteraan masyarakat)  dan  lingkungan.  Bila  ditelisik  lebih  jauh,  pelaksanaan  PKBL  juga  merupakan bentuk implementasi dari praktik bisnis yang berkelanjutan atau sustainable.
Sebagai  bentuk  kepedulian  perusahaan  khusus  PT.  Antam  Tbk  UPN  Sultra  dalam pelaksanaan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Antam Tbk yang dijalankan di  Kelurahan  Dawi-Dawi  Kecamatan  Pomalaa  Kabupaten  Kolaka  melalui  Program  Kemitraan Dan Bina Lingkungan sebanyak 250 UMKM mitra binaan dengan total anggran yang disediakan sebesar  8.75  Milyar.  Sepanjang  tahun  2021  hingga  tahun  2022  PT.  Antam  Tbk  UBPN  Sultra berhasil  menyalurkan  dana  Program  Kemitraan  (PK)  sebesar  Rp.  2.565  miliar  di  seluruh wilayah  Kabupaten  Kolaka.  Program  Kemitraan  Antam  sepanjang  tahun  2021  hingga  tahun 2022 dengan jenis usaha mitra binaan yang mendapat bantuan terdiri dari, sektor perikanan, sektor  perdangangan,  sektor  jasa,  sektor  perkebunan  dan  industri  pertanian.  Dalam  proses
Evaluasi calon mitra binaan PKBL PT. Antam berkerja sama dengan PT. Permodalan Nasional Madani atau biasa disingkat menjadi PNM, yang merupakan anak usaha BRI yang berbisnis di bidang pembiayaan mikro. Dalam Proses Penyaluran Program Kemitraan PT. Antam melakukan penyaluran  2-3  kali  dalam  setahun  dengan  jumlah  anggaran  paling  besar  yaitu  7  milliar  dan paling kecil yaitu 2 miliiar. Dan adapun penyaluran dana bagi para mitra binaan yaitu minimal 5-10 juta dan maksimal 200 juta rupiah.
Program PKBL yang dijalankan pada tahun 2017 terdapat 146 mitra dengan total anggran yang  disediakan  sebesar  4,835  Miliar  Rupiah,  untuk  besaran  dana  pinjaman  minimal  Rp. 10.000.000 dan maksimal pinjaman oleh mitra binaan sebesar Rp. 120.000.000 dengan besaran bunga  pinjaman  3  -  6  %  sesuai  dengan  Peraturan  Badan  Usaha  Milik  Negara  Nomor  PER- 08/MBU/2013,  khusus  wilayah  Kelurahan  Dawi-Dawi  jumlah  anggaran  yang  disediakan sebesar Rp. 405.000.000 dengan jumlah mitra binaan sebanyak 13 mitra.
Berdasarkan  hasil observasi  bahwa  permasalahan dalam  pelakanaan  Program  Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dijalankan oleh PT. Antam Tbk UPBN Sultra sepanjang tahun 2014 Program Kemitraan (PK) lebih fokus pada peningkatan kolektibilitas serta pembinaan dan monitoring  kepada  mitra  binaan  agar  dapat  mendorong  mitra  binaan  untuk  semakin berkembang  dan  maju  dalam  kegiatan  usahanya.  Sementara  Program  Bina  Lingkungan  (BL) sepanjang  tahun  2017  hingga  tahun  2022  tetap  terlaksana  pada  7  program,  bantuan diantaranya adalah, bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan dan pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum, bantuan sarana ibadah, pelestarian alam, bantuan pengentasan kemiskinan.
Program-program  tersebut  merupakan  bentuk  realisasi  pelaksanaan  CSR  pada  Program Kemitraan  dan  Bina  Lingkungan  yang  dilaksanakan  oleh  Perum  Peruri  pada  tahun  anggaran 2014, namun dalam pelaksanaannya selama 5 tahun terakhir belum dapat berjalan dengan baik dan  efektif,  hal  ini  disebabkan  oleh  masih  ada  program  bantuan  yang  ditujukan  bagi  UMKM yang  tidak  tepat  sasaran,  seperti  pada  program  Pendidikan  dan  pelatihan,  peningkatan Kesehatan dan bantuan pengentasan kemiskinan.
Selanjutnya  adalah  kurangnya  bentuk  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  PT.  Antam  TBK UPBN  Sultra  kepada  mitra  binaan  yang  ada  di  Kelurahan  Dawi-Dawi  Kecamatan  Pomalaa Kabupaten  Kolaka  dari  segi  pengembangan  usaha  yang  dijalankan  oleh  seluruh  mitra  binaan, hal ini disebabkan oleh sepanjang tahun 2017 hingga tahun 2021 pihak PT. Antam tidak pernah melakukan  pemantauan  dan  monitoring  kepada  seluruh  mitra  binaan  yang  masuk  dalam program  PKBL,  serta  kurangnya  koordinasi  antara  PT.  Antam  TBK  UPBN  Sultra  dengan pemerintah setampat dalam pelaksanaan program yang dijalankan sehingga hal tersebut perlu dievaluasi  pelaksanaannya  agar  dapat  diketahui  bentuk  kelemahan  dan  kegagalan  serta keunggulan  pelaksanaan  program  PKBL  yang  telah  dijalankan  guna  peningkatan  kapasitas pemenuhan kelompok sasaran program.
Penelitian  tentang  Implementasi  Program  Kemitraan  Dan  Bina  Lingkungan  (PKBL) Perusahaan  sudah  menjadi  hal  yang  lumrah  dilakukan  para  peneliti  di  berbagai  perguruan tinggi, antara lain:
M. Dimas Aji Pangestu, dkk. 2022 dengan judul Implementasi Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan  (PKBL)  Sebagai  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  Pt.  Telekomunikasi  Kandatel Jember.  Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  mendeskripsikan  implementasi  PKBL  PT. Telekomunikasi  Kandatel  Jember  dan  dampak  dari  pelaksanaan  program.  Metode  dalam penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif dengan  Sumber  data  primer  dan  sekunder, Teknik  Analisis  data  meliputi  reduksi,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil penelitian bahwa PKBL yang dilakukan dalam bentuk program kemitraan dan bina lingkungan yang  diimplementasikan  melalui  tahapan  perencanaan  dan  pelaksanaan.  Program  kemitraan dilakukan  dalam  bentuk  penyaluran  pinjaman  modal  kepada  UKM  dan  Program  Bina Lingkungan dalam bentuk kegiatan sosial dan lingkungan. Pola kemitraan yang dilakukan oleh PT.  Telekomunikasi  Kandatel  menggunakan  pola  kemitraan  Inti  Plasma.  Dampak  dari pelaksanaan PKBL yaitu menambah jumlah modal, meningkatnya jumlah produksi, memperluas segmen  pasar,  membuka  lapangan  pekerjaan,  meningkatkan  citra  positif  perusahaan  dan membaiknya fasilitas umum serta terpenuhinya kebutuhan wilayah binaan perusahaan.
Retno  Intani.  2018  dengan  judul  Strategi  Public  Relations  PT.  Pelni  (Persero) Mengimplementasi Program CSR Melalui Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana upaya PT Pelni (Persero) melakukan strategi public relations
(PR)  dalam  implementasi  kegiatan  corporate  social  responsibility  (CSR)  melalui  Program Kemitraan  dan  Bina  Lingkungan  (PKBL).  CSR  dilihat  sebagai  perwujudan  dari  aktivitas community  relations  yang  merupakan  salah  kegiatan  PR  untuk  membentuk  citra  positif perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan objek penelitian  program  CSR  PT  Pelni  (Persero)  melalui  PKBL  yang  berada  dibawah  unit  kerja Perbendaharaan.  Beberapa  konsep  inti  seperti  Komunikasi  perusahaan/  organisasi,  PR, Manajemen  Strategi  PR,  Interaksionis  Simbolik,  Kemitraan  dan  CSR  digunakan  untuk memahami  fenomena  yang  diteliti.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa implementasi  komunikasi  organisasi  secara  tepat  dan  adanya  interaksi  di  dalam  organisasi dapat  memperlancar  strategi  PR  untuk  melaksanakan  program  CSR  melalui  PKBL  meskipun kalau  dilihat  melalui  penempatan  fungsi  PKBL  dalam  struktur  organisasi  serta  ruang  lingkup fungsi  PKBL  dalam  organisasi  PT  Pelni  (Persero),  PKBL  berada  dibawah  kendali  Direktorat Keuangan  bukan  Sekretaris  Perusahaan.  CSR  merupakan  sebuah  aktivitas  PR  yang  dapat mewujudkan  hubungan  yang  baik  antara  perusahaan  dengan  publiknya  yang  penting  bagi manajemen perusahaan serta membangun citra positif perusahaan.
Rahmaditha Dewisari dan Roby Syaiful Ubed. 2021 dengan judul Penyaluran Dana Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (Pkbl) Dan Kinerja Keuangan BUMN. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan, menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan dan laporan PKBL perusahaan untuk mengetahui hubungan antara kinerja keuangan perusahaan  dengan  penyaluran  dana  PKBL  tahun  2015-2019.  Pengukuran  kinerja  keuangan perusahaan  dilakukan  pada  BUMN  yang  kegiatan  usahanya  melibatkan  penggunaan  dan/atau pengelolaan SDA serta menyediakan informasi PKBL yang memadai, yaitu PT Brantas Abipraya, PT Jasa Marga, dan PT Semen Indonesia, menggunakan perhitungan rasio profitabilitas berupa return  on  asset.  Berdasarkan  hasil  tinjauan,  diketahui  tidak  terdapat  hubungan  antara  rasio profitabilitas  return  on  asset  dengan  rasio  penyaluran  dana  program  kemitraan  dan  bina lingkungan.  Hal  ini  menunjukkan  masih  adanya  ruang  untuk  pengembangan  dalam penyelenggaraan PKBL, baik itu dari sisi kebijakan maupun dari pelaksanaan oleh perusahaan itu  sendiri  agar  manfaat  yang  diperoleh  dari  PKBL  dapat  lebih  maksimal.  Bagi  peneliti selanjutnya,  disarankan  agar  dapat  melakukan  penelitian  pada  lebih  dari 3  (tiga)  perusahaan objek  penelitian,  serta  turut  menggunakan  rasio  kinerja  keuangan  atau  variabel  lainnya  yang belum digunakan dalam penelitian ini.

## B. Metodologi
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif.  Menurut  Moleong  (2012), metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis dan kata-kata yang diucapkan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan  data  adalah  wawancara  dengan  informan  yaitu  perwakilan  Pegawai  PT  Antam Tbk  Pomalaa,  perwakilan  Pemerintah  Kelurahan  Dawi-Dawi,  dan  perwakilan  dari  masyarakat yang  mendapat  bantuan..  Data  yang  digunakan  yakni  menggunakan  data  sekunder  yang  ada. Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  data  kualitatif  yaitu  mendeskripsikan  dan menafsirkan data yang diperoleh di lapangan dari informan. Teknik analisis data ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta,  data dan informasi, sehingga data yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan akan muncul gambaran yang dapat mengungkap permasalahan penelitian.

## C. Hasil dan Pembahasan
Program kemitraan merupakan program yang memiliki fokus kerja dalam mengembangkan aspek pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberian pinjaman dana kemitraan untuk modal kerja dan investasi serta bantuan pembinaan berupa bantuan pelatihan manajemen  usaha,  bantuan  pemasaran  (promosi/  pameran),  dan  lain-lain.  Program  ini bertujuan  meningkatkan  kompetensi  usaha  mikro  dan  kecil  sehingga  mampu  menjadi  usaha yang unggul dan mandiri serta mampu menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja baru.  Melalui  program  kemitraan  ini  juga  dapat  berpartisipasi  secara  aktif  dalam  membantu Pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan pengembangan dan pemberdayaan potensi masyarakat.
Bina  Lingkungan  merupakan  program  pemberdayaan  kondisi  sosial  masyarakat  oleh  PT Antam  Tbk  sebagai  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  berupa  pemberian  bantuan  maupun penyuluhan dalam peran aktifnya untuk membantu Pemerintah, pengentasan kemiskinan, dan
memajukan kehidupan masyarakat wilayah operasi bisnisnya yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat umum.

## 1. Hasil

## a. Komunikasi
Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan kegiatan utama dari Program Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  (CSR/ Corporate  Social  Responsibility ).  Sebagai  bentuk komitmen  PT.  Antam  Tbk  dalam  menjalankan  praktik  usaha  yang  berkelanjutan  serta pemenuhan terhadap Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  serta  Peraturan  Menteri  BUMN  Nomor  PER-02/MBU/04/2020  yang  berlaku  saat  ini dimana  menyatakan  maksud  dan  tujuan  pendirian  BUMN  tidak  hanya  mengejar  keuntungan melainkan  turut  aktif  memberikan  bimbingan  dan  bantuan  kepada  pengusaha  golongan ekonomi lemah.
Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan program pembinaan Usaha Kecil  dan  Pemberdayaan  Lingkungan  oleh  BUMN.  Kegiatan  PKBL  merupakan  program kemitraan yang bertujuan memberikan kemudahan akses permodalan bagi mitra dengan skema dana bergulir sekaligus melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan  usaha  masing-masing  mitra  binaan.  Dengan  pelaksanaan  Program  Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) yang baik dan efektif, PT. Antam Tbk senantiasa menyeimbangkan kinerja  usaha  dengan  tetap  memperhatikan  lingkungannya.  Dengan  demikian,  Perseroan senantiasa  mendorong  terciptanya  pembangunan  yang  berkelanjutan  dalam  lingkup  sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan.
Selain  itu  Program  kemitraan  adalah  program  untuk  meningkatkan  kemampuan  usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana perusahaan. Sasaran yang ingin dicapai dalam Program Kemitraan adalah meningkatkan kemampuan kewirausahaan dan manajerial  serta  memberikan  bantuan  permodalan,  peningkatan  kemampuan  produksi, pemasaran, dan lain-lain sehingga usaha kecil yang dibina dapat menjadi usaha yang tangguh dan  mandiri  yang  pada  gilirannya  nanti  diharapkan  dapat  berkembang  menjadi  usaha menengah  dan  besar.  PT.  Antam  Tbk  melakukan  pengembangan  sosial  dan  kemasyarakatan melalui kegiatan PKBL dan pengembangan masyarakat.
Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/NIBU/07/2015 Tentang  Program  Kemitraan  Dan  Program  Bina  Lingkungan  Badan  Usaha  Milik  Negara,  yang dijelaskan pada Pasal 1 poin 6 sampai 11:
 Program  Kemitraan  BUMN,  yang  selanjutnya  disebut  Program  Kemitraan,  adalah  program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.
 Program  Bina  Lingkungan,  yang  selanjutnya  disebut  Program  BL,  adalah  program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN.
 Usaha  Kecil  adalah  kegiatan  ekonomi  rakyat  yang  berskala  kecil  dan  memenuhi  kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
 Mitra Binaan adalah Usaha Kecil yang mendapatkan pinjaman dari Program Kemitraan.
 BUMN  Pembina  adalah  BUMN  yang  melaksanakan  Program  Kemitraan  dan/atau  Program BL.
 Unit  Program  Kemitraan  dan  Program  BL  adalah  unit  organisasi  khusus  yang  mengelola Program  Kemitraan  dan  Program  BL  yang  merupakan  bagian  dari  organisasi  BUMN Pembina.
Berikut merupakan hasil wawancara bersama Ibu Sm 41 th selaku Admin PKBL PT. Antam Tbk, yang mengatakan bahwa:
“Tujuan  dari  program  kemitraan  adalah  sebagai  upaya  untuk  membantu  UMKM  dan Koperasi dalam meningkatkan usaha. Sehingga kedepannya ada peningkatan dari tenaga kerja, omzet, maupun jumlah asset, dimana masyarakat yang di beri bantuan modal, PKBL ini berupa pinjaman lunak dana bergulir untuk UMKM atau mitra binaan dari PT. Antam UBPN Kolaka, selain itu dengan adanya program PKBL kedepannya dapat meningkatkan kemampuan  usaha  kecil  agar  menjadi  tangguh  dan  mandiri  melalui  pemanfaatan  dana perusahaan, sehingga UMKM yang dibina dapat menjadi usaha yang tangguh dan mandiri yang pada gilirannya nanti diharapkan dapat berkembang menjadi usaha menengah dan besar” (Wawancara, 14 November 2023)
Begitu  pula  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Rj  52 th selaku  Pegawai  PT.  Antam  Tbk,  yang mengatakan berikut ini:
“terkait  dengan  pelaksanaan  program  PKBL  yang  dijalankan  kepada  masyarakat  atau mitra  binaan  dengan  tujuan  agar  masyarakat  pelaku  UMKM  dapat  mengembangkan usahanya sehingga dapat mendapatkan keuntungan yang besar, melalui program PKBL ini juga  kami  dari  pihak  PT.  Antam  Tbk  UBPN  Kolaka  bekerja  sama  dengan  pemerintah setempat  guna  meningkatkan  pelaksanaan  program  kemitraan  ini  dengan  membatu masyarakat  pelaku  UMKM  agar  dapat  berkembang  dari  segi  usaha  yang  digeluti” (Wawancara, 14 November 2023)
Berdasarkan  pada  Peraturan  Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara  Republik  Indonesia Nomor PER-02/MBU/04/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik  Negara  Nomor  PER-09/MBU/07/2015  Tentang  Program  Kemitraan  Dan  Program  Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, disebutkan pada Pasal 2, yaitu:
(1) Perum  dan  Persero  wajib  melaksanakan  Program  Kemitraan  dan  Program  BL  dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
(2) Persero  Terbuka  dapat  melaksanakan  Program  Kemitraan  dan  Program  BL  dengan berpedoman  pada  Peraturan  Menteri  ini  yang  ditetapkan  berdasarkan  keputusan  Rapat Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  atau  dengan  mengadopsi  secara  langsung  dalam Peraturan Direksi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  terkait  dengan  pelaksanaan  program kemitraan  dan  bina  lingkungan  PT.  Antam  Tbk  di  Kelurahan  Dawi-Dawi,  pihak  perusahaan sudah  dapat  menjalankan  program  berdasarkan  kemampuan  pihak  perusahaan  dalam mengembangkan masyarakat mitra binaannya melalui sektor pengembangan usaha khususnya pada  masyarakat  yang  berada  diwilayah  Kelurahan  Dawi-Dawi,  namun  yang  masih  menjadi kendala dalam pelaksanaan program adalah masih minimnya informasi yang diberikan kepada masyarakat,  serta  pinjaman  yang  diberikan  kepada  para  pelaku  usaha  tidak  menjamin  omset dari para pedangan bertambah.
b. Sumber Daya
Program  Kemitraan  dan  Bina  Lingkungan  (PKBL)  merupakan  bentuk  CSR  yang  wajib dilaksanakan BUMN. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan perwujudan dari  salah  satu  maksud  dan  tujuan  pendirian  BUMN  yaitu  turut  aktif  memberikan  bimbingan dan  bantuan  kepada  pengusaha  golongan  ekonomi  lemah,  koperasi  dan masyarakat.  Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Pasal 8 ayat 1 (Kemensetneg, 1995) yang berbunyi “Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan usaha oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan”.
Menurut  PER-09/MBU/07/2015  Program  Kemitraan  BUMN,  yang  selanjutnya  disebut Program  Kemitraan,  adalah  program  untuk  meningkatkan  kemampuan  usaha  kecil  agar menjadi tangguh dan mandiri. Unit Program Kemitraan dan Program BL adalah unit organisasi khusus  yang  mengelola  Program  Kemitraan  dan  Program  BL  yang  merupakan  bagian  dari organisasi BUMN Pembina.
Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/NIBU/07/2015  Tentang  Program  Kemitraan  Dan  Program  Bina  Lingkungan  Badan Usaha Milik Negara, yang dijelaskan dalam Pasal 3, yaitu sebagi berikut:
(1) Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan adalah:
a. memiliki  kekayaan  bersih  paling  banyak  Rp.  500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah) tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat  usaha,  atau  memiliki  hasil  penjualan tahunan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
b. milik Warga Negara Indonesia;
c. berdiri  sendiri,  bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau  cabang  perusahaan  yang dimiliki, dikuasai, atau  berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
d. berbentuk  usaha  orang  perseorangan,  badan  usaha  yang  tidak  berbadan  hukum,  atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi;
e. mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
f. telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun;
g. belum memenuhi persyaratan perbankan (non bankable).
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak berlaku bagi usaha kecil yang baru  dibentuk  atau  berdiri  atas  inisiatif  BUMN  Pembina  sebagai  bagian  dari  Program Kemitraan BUMN Pembina.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  peneliti  melakukan  wawancara  dengan  Ibu  Sm  41 th selaku  Admin  PKBL  PT.  Antam  Tbk,  memberikan  pernyataan  terkait  pelaksanaan  program PKBL bagi pelaku usaha, yang menyatakan:
“Untuk kategori usaha kecil yang dapat ikut serta dalam program kemitraan semua sudah dijelaskan  dalam  mekanisme  pemberian  bantuan  bantuan,  sehingga  masyarakat  dapat sepenuhnya  dapat  memahami  syarat  pemberian  program  ini,  kami  juga  dari  pihak  PT. Antam  UBPN  Kolaka  sudah  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  terkait pelaksanaan program yang dijalankan” (Wawancara, 14 November 2023).
Peraturan  Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara  Nomor:  PER-09/NIBU/07/2015  Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, yang dijelaskan dalam Pasal 4, Mitra Binaan mempunyai kewajiban sebagai berikut a. melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana daniatau proposal yang menjadi dasar pemberian pinjaman oleh BUMN Pembina;
b. membayar  kembali  pinjaman  secara  tepat  waktu  sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah disepakati dengan BUMN Pembina;
c. menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada BUMN Pembina sesuai dengan perjanjian.
Terkait  dengan  hal-hal  yang  menjadi  kewajiban  calon  mitra  binaan  oleh  pihak  CSR  PT. Antam Tbk peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Sm 41 th selaku Admin PKBL PT. Antam Tbk yang menjelaskan:
“Program  PKBL  yang  dijalankan  pada  tahun  2017  lalu  terdapat  146  mitra  dengan  total anggran  yang  disediakan  sebesar  4,835  Miliar  Rupiah,  untuk  besaran  dana  pinjaman minimal  Rp.  10.000.000  dan  maksimal  pinjaman  oleh  mitra  binaan  sebesar  Rp. 120.000.000 dengan besaran bunga pinjaman 3 - 6 %, khusus untuk wilayah Kelurahan Dawi-Dawi  sendiri  jumlah  anggarn  yang  disediakan  untuk  pelaksanaan  program  PKBL kepada para pelaku usaha sebesar Rp. 405.000.000 dengan jumlah mitra binaan sebanyak 13 mitra, sehingga harapan kami mitra binaan yang ada dapat berkembang dengan baik” (wawancara, 14 November 2023)
Terkait dengan mekanisme pengajuan permohonan calon mitra binaan oleh masyarakat melalui  pihak  PT.  Antam  Tbk,  untuk  itu  peneliti  melakukan  wawancara  dengan  beberapa masyarakat mitra binaan di Kelurahan Dawi-Dawi, seperti yang disampaikan oleh Ibu Ne 46 th yang mengatakan:
“untuk  pelaksanaan  program  PKBL  kepada  kami  para  mitra  binaan  masih  agak  rumit dalam pengurusannya dan juga tidak adanya informasi yang jelas yang diberikan kepada kami,  begitu  juga  dengan  pemberian  modal  pinjaman  yang  menurut  kami  masih  sangat kurang,  saya  mengajukan  pinjaman  sebesar  Rp.  30.000.000  namun  yang  bisa  dicairkan hanya Rp. 13.000.000 saja” (wawancara, 19 November 2023)
Peraturan  Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  PER- 02/MBU/04/2020  Tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Peraturan  Menteri  Badan  Usaha  Milik Negara  Nomor  Per-09/Mbu/07/2015  Tentang  Program  Kemitraan  Dan  Program  Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, yang dibeutkan dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2):
(1) Dana Program Kemitraan disalurkan dalam bentuk:
a. pinjaman  untuk  membiayai  modal  kerja  dan/atau  pembelian  aset  tetap  dalam  rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
b. pinjaman  tambahan  untuk  membiayai  kebutuhan  yang  bersifat  jangka  pendek  untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan;
c. Beban Pembinaan:
1. untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal- ha  lain  yang  menyangkut  peningkatan  produktivitas  Mitra  Binaan  serta  untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;
2. Beban  Pembinaan  bersifat  hibah  dan  besarnya  paling  banyak  20%  (dua  puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan; dan
3. Beban  Pembinaan  hanya  dapat  diberikan  kepada  atau  untuk  kepentingan  Mitra Binaan;
(2) Jumlah  pinjaman  untuk  setiap  Mitra  Binaan  dari  Program  Kemitraan  paling  banyak  Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kecuali pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
Proses  penyaluran  dana  Program  Kemitraan  dan  Bina  Lingkungan  ini  pihak  CSR  PT. Antam Tbk berkerjasama dengan PT.  Permodalan Nasional Madani, atau biasa disingkat PNM yang merupakan anak usaha BRI yang di bidang pembiayaan mikro, pihak CSR PT. Antam Tbk juga berkerja sama dengan Bank Mandiri sebagai pihak penyalur dana Program Kemitraan dan Bina  Lingkungan  kepada  para  mitra  binaan  yang  telah  melalui  masa  evaluasi  dan  dianggap layak untuk menerima bantuan dana tersebut.
Berikut adalah tata cara penyaluran pinjaman dana Program Kemitraan yaitu sebaigai berikut:
a. Calon  Mitra  Binaan  menyampaikan  rencana  atau  proposal  kegiatan  usaha  kepada  PT. Antam Tbk yang dimana sekurang-kurangnya data sebagai berikut:
1. Surat Pengantar.
2. Data Kondisi Usaha Tahun Terakhir.
3. Pembukuan (Arus Kas satu tahun terkakhir) sebelum pinjaman.
4. Proposal / Rencana Pengembangan Dan Biaya Pengembangan.
5. Rencana Pendapatan Setelah Mendapat Pinjaman.
6. Surat Pernyataan Belum Pernah Mendapat Pinjaman dari BUMN Lain.
7. Surat Pernyataan Suami / Istri.
8. Surat Pernyataan Kesungguhan.
9. Surta Izin Usaha / Kerangan RT/RW Tentang Kepemilikan dan Keberadaan Usaha.
10. Foto copy kartu keluargqa (KK, Foto Copy KTP).
11. Foto Suami Dan Istri 4 x 6 (1 Lembar).
12. Foto Tempat Usaha.
13. Nomor Pokok Wajib Pajak (Fa, CV, NV, PT).
14. Lain-lain yang berkaitan dengan usaha (Buku Tabungan, Foto Copy Sertifikat, Foto Copy Buku Tanbungan, Dll).
15. Foto copy PBB, Surat Nikah, dan Rekening Listrik.
b. Melakukan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan oleh calon Mitra Binaan.
c. Sebelum melakukan perjanjian pinjaman, calon Mitra Binaan tersebut harus terlebih dahulu menyelesaikan  proses  administrasi  terkait  dengan  rencana  pemberian  pinjaman  oleh  PT. Antam Tbk UBPN Kolaka.
d. Pemberian  pinjaman  dan  tanda  tangan  surat  perjanjian  atau  kontrak  kepada  Mitra  Binaan yang memenuhi syarat untuk diberikan pinjaman.
Sebagai  salah  satu  bagian  dari  program  CSR  atau  Program  Kemitraan  Dan  Bina Lingkungan  (PKBL),  perlu  dilaksanakan  pembinaan  dalam  rangka  peningkatan  produktifitas mitra  nasabah  atau  binaan  dalam  bentuk  hibah  untuk  membiayai  pendidikan,  pelatihan, pemagangan,  pemasaran,  promosi  dan  pengkajian  atau  penelitian  yang  berkaitan  dengan program  kemitraan.  Berikut  kutipan  wawancara  dengan  Ibu  Sm  41 th selaku  Admin  PKBL  PT. Antam:
“terkait dengan program PKBL yang berjalan selama ini, kami dari pihak PT. Antam tetap melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu dengan pemberian modal pinjaman kepada  mitra  binaan  yang  baru  minimal  sebesar  Rp.  10.000.000  dan  maksimal  Rp. 100.000.000,  namun  untuk  pinjaman  sebesar  Rp.  100.000.000  samapi  Rp.  200.000.000 adalah mitra binaan yang sudah memasuki tahap kedua dengan melihat riwat pinjaman dan pengembalian pinjaman yang tidak mengalami kendala, sehingga bisa kami berikan pinjaman tersebut” (Wawancara, 14 November 2023)
Berdasarkan  hasil  penelitian  terkait  dengan  pelaksanaan  program  kemitraan  dan  bina lingkungan PT. Antam Tbk di Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, dari segi kriteria pemberian program kepada masyarakat masih belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari mekanisme pengusulan calon mitra binaan yang ditujukan kepada masyarakat masih  belum  dipahami  oleh  calon  mitra,  selain  hal  tersebut,  hal  lainnya  yang  masih  menjadi kendala adalah  pemberian pinjaman modal kepada mitra binaan yang masih  kurang sehingga untuk  pengembangan  usaha  masih  mengalami  kendala.  Selain  itu  dari  segi  mekanisme pengusulan dan penetapan calon mitra binaan yang masih memerlukan waktu yang cukup lama, mulai  dari  tahap  pengajuan  proposal  permohinan  hingga  pada  tahap  proses  pencairan  dana pinjaman kepada pihak Bank penyalur, begotu juga dengan pemberian pinjaman modal kepada mitra binaan yang belum sesuai dengan harapan para mitra binaan
b. Disposisi
Dalam  upaya  Mengelola  pertumbuhan  usaha  bagi  mitra  Binaan  melalui  program  PKBL. Usaha  besar  BUMN  dan  Swasta  Nasional  mempunyai  kewajiban  yang  semestinya  harus diwujudkan  yakni  membina  usaha  kecil  untuk  bersama  sama  meningkatkan  perekonomian nasional.  Namun,  agar  upaya  tersebut  dapat  dicapai  dengan  optimal,  perlu  dilakukan pembenahan  berupa  pembinaan  terhadap  beberapa  aspek  yang  selama  ini  dinilai  masih menjadi  permasalahan  yang  dihadapi  UMKM  meliputi:  aspek  permodalan,  pemasaran,  bahan baku, teknologi, manajemen, birokrasi, infrastruktur, dan perlunya kemitraan usaha. Sehingga pihak PT. Antam Tbk menjadi pilar utama akan keberlangsungan program PKBL tersebut bagi mitra binaan.
Sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Peraturan  Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara Republik Indonesia Nomor PER-02/MBU/04/2020 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan, dijelaskan dalam Pasal 9, yaitu:
(1) Dana Program Kemitraan disalurkan dalam bentuk:
a. pinjaman  untuk  membiayai  modal  kerja  dan/atau  pembelian  aset  tetap  dalam  rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
b. pinjaman  tambahan  untuk  membiayai  kebutuhan  yang  bersifat  jangka  pendek  untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan;
c. Beban Pembinaan:
1. untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal- ha  lain  yang  menyangkut  peningkatan  produktivitas  Mitra  Binaan  serta  untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;
2. Beban  Pembinaan  bersifat  hibah  dan  besarnya  paling  banyak  20%  (dua  puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan; dan
3. Beban  Pembinaan  hanya  dapat  diberikan  kepada  atau  untuk  kepentingan  Mitra Binaan;
(2) Jumlah  pinjaman  untuk  setiap  Mitra  Binaan  dari  Program  Kemitraan  paling  banyak  Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kecuali pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
(3) Dana Program BL disalurkan dalam bentuk:
a. bantuan bencana alam dan bencana non alam, termasuk yang disebabkan oleh wabah;
b. bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan;
c. bantuan peningkatan kesehatan;
d. bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
e. bantuan sarana ibadah;
f. bantuan pelestarian alam; atau
g. bantuan sosial kemasyarakatan untuk pengentasan kemiskinan, termasuk:
1. elektrifikasi;
2. penyediaan sarana air bersih;
3. penyediaan sarana sanitasi;
4. bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan; promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait  dengan  upaya  peningkatan  kemandirian  ekonomi  usaha  kecil  selain  Mitra Binaan Program Kemitraan;
5. perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu;
6. bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan; atau
7. bantuan peralatan usaha.
(4) Penggunaan dana program BL yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan  kepada  internal  BUMN  sendiri  untuk  meningkatkan  kualitas  kehidupan  dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya.
Dalam penelitian tentang pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan PT. Antam Tbk  di  Kelurahan  Dawi-Dawi  disposisi  berkenan  dengan  bagaimana  mitra  binaan  bisa mendapatkan  pinjaman  guna  pengembangan  usaha  yang  dijalankan.  Berikut  kutipan wawancara  dengan  Ibu  Sm  41 th selaku  Admin  PKBL  PT.  Antam  Tbk,  yang  memberikan pernyataan bahwa:
“terkait  dengan  mekanisme  pinjaman  yang  kami  berikan  kepada  mitra  binaan  adalah dengan menerima proposal pengajuan dari calon mitra binaan sesuai dengan syarat atau kriteria yang telah ditetapkan, setelah pemeriksaan berkas dilakukan apa bila calon mitra binaan  dinyatakan  masuk  dalam  penerima  program  selanjutnya  adalah  Jaminan
diserahkan  kepada  pihak  antam  bersamaan  dengan  pengajuan  proposal,  penyerahan jaminan  oleh  calon  mitra  binaan,  jaminan  tersebut  tidak  akan  dikembalikan  sebelum pinjaman  dilunasi,  biasanya  jaminan  berupa  sertifikat  tanah,  dengan  miinimal  besaran pinjaman  Rp.  10.000.000  dan  maksimal  Rp.  200.000.000,  masa  pinjaman  2  sampai  5 tahun” (Wawancara, 14 November 2023) Hal  Senada  juga  di  Sampaikan  oleh  Ibu  Rj  52 th selaku  Pegawai  PT.  Antam  Tbk,  yang menyatakan bahwa:
“untuk  pinjaman  yang  diberikan  kepada  calon  mitra  binaan  disesuaikan  dengan  usulan proposal  pengajuan  oleh  mitra  binaan,  setelah  tahap  seleksi  berkas  lolos  baru  jaminan diserahkan  kepada  pihak  antam,  biasanya  jaminan  yang  diserahkan  oleh  calon  mitra binaan  berupa  sertifikat  tanah  dan  jaminan  tersebut  tidak  akan  dikembalikan  kepada mitra binaan sebelum pinjaman dilunasi, untuk saat ini mitra binaan PT. Antam sebanyak khusus  yang  ada  di  Kelurahan  Dawi-Dawi  sebanyak  250.  (Wawancara,  14  November 2023)
Berdasarkan  hasil  pernyataan  dari  narasumber  diatas,  dapat  dikatakan  bahwa  dalam pelaksanaan program PKBL yang dijalankan oleh pihak PT. Antam dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dimulai dari tahap pengajuan proposal permohonan oleh calon mitra binaan  hinga  pada  tahap  penyerahan  dana  pinjaman  kepada  para  mitra  binaan  yang  bekerja sama dengan pihak bank, bank penyalur yaitu Bank BRI dan Bank Mandiri, untuk mengetahui keberhasilan  program  peneliti  melakukan  wawancara  dengan  beberapa  masyarakat  mitra binaan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  terkait  dengan  pelaksanaan  program  kemitraan  dan  bina lingkungan  PT.  Antam  Tbk  di  Kelurahan  Dawi-Dawi  Kecamatan  Pomalaa  Kabupaten  Kolaka belum  berjalan  dengan  baik,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  pengalokasian  bantuan  kepada  mitra binaan yang masih mengalami keterlambatan, tidak ada  kepastian jadwal pelaksanaan survey oleh  pihak  PT.  Antam  kepada  mitra  binaan  serta  proses  pencairan  dana  oleh  bank  penyalur yang  masih  mengalami  keterlambatan  karena  harus  menunggu  hasil  survei  yang  dilakukan sehingga  banyak  mitra  binaan  yang  mengalami  keterlambatan  dalam  proses  pencairan  dana bantuan.

## d. Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi dalam penelitian pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan PT.  Antam  Tbk  di  Kelurahan  Dawi-Dawi  berkenaan  dengan  mekanisme  yang  berlaku  di  PT. Antam  dalam  pemberian  bantuan  dan  mekanisme  penyaluran  bantuan.  Hal  ini  sesuai  dengan Peraturan  Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara  NOMOR:  PER-09/NIBU/07/2015  Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Pasal 11:
(1) Tata cara penyaluran pinjaman dana Program Kemitraan :
a. Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana dan/atau  proposal  kegiatan usaha kepada BUMN Pembina, dengan memuat sekurang-kurangnya:
1) Nama dan alamat unit usaha;
2) Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha;
3) Bukti identitas diri pemilik/pengurus;
4) Bidang usaha;
5) Izin usaha atau surat keterangan usaha dan pihak yang berwenang;
6) Perkembangan kinerja usaha (arus kas,  perhitungan pendapatan dan beban, neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha);
7) Rencana usaha dan kebutuhan dana; dan
8) Surat Pernyataan tidak sedang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina lain.
b. Ketentuan sebagaimana  dimaksud  pada huruf  a  angka  6),  tidak  diwajibkan  bagi  calon Mitra Binaan yang dibentuk atau berdiri sebagai pelaksanaan program BUMN Pembina, khusus untuk pengajuan pertama kali;
c. BUMN Pembina melaksanakan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan oleh calon Mitra Binaan;
d. Dalam  hal  BUMN  Pembina  memperoleh  calon  Mitra  Binaan  yang  potensial,  sebelum dilakukan  perjanjian  pinjaman,  calon  Mitra  Binaan  tersebut  harus  terlebih  dahulu menyelesaikan proses administrasi;
e. Pemberian  pinjaman  kepada  calon  Mitra  Binaan  dituangkan  dalam  surat perjanjian/kontrak yang sekurang-kurangnya memuat:
1) Nama dan alamat BUMN Pembina dan Mitra Binaan;
2) Hak dan kewajiban BUMN Pembina dan Mitra Binaan;
3) Jumlah pinjaman dan peruntukannya;
4) Syarat-syarat  pinjaman  (sekurang-kurangnya  jangka  waktu  pinjaman,  jadual angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman).
f. BUMN  Pembina  dilarang  memberikan  pinjaman  kepada  calon  Mitra  Binaan  yang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina lain.
(2) Besarnya  jasa  administrasi  pinjaman  dana  Program  Kemitraan  ditetapkan  satu  kali  pada saat pemberian pinjaman yaitu sebesar 6% (enam persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun.
(3) Apabila  pinjaman/pembiayaan  diberikan  berdasarkan  prinsip  jual  beli  maka  proyeksi marjin  yang  dihasilkan  disetarakan  dengan  marjin  sebesar  6%  (enam  persen)  per  tahun dari saldo pinjaman awal tahun.
(4) Apabila  pinjaman/pembiayaan  diberikan  berdasarkan  prinsip  bagi  basil  maka  rasio  bagi hasilnya untuk BUMN Pembina adalah mulai dari 10% (10 : 90) sampai dengan maksimal 50% (50 : 50) berdasarkan perjanjian.
Berikut kutipan wawancara dengan Ibu Sm 41 th selaku Admin PKBL PT. Antam Tbk, yang mengatakan bahwa:
“kalua  untuk  pelaksanaan  program  PKBL  yang  dijalankan,  kami  dari  pihak  PT.  Antam sudah berupaya untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh kepada masyarakat, mulai  dari  proses  pengusulan  hingga  tahapan  pemberian  modal  usaha  yang  diberikan, memang  pinjaman  yang  kami  berikan  paling  rendah  Rp.  10.000.000  dan  paling  tinggi sebanyak Rp. 200.000.000, namun bagi mitra binaan baru kami berikan batasn pinjaman maksimal Rp. 100.000.000 dengan melihat kondisi usaha yang dijalankan” (Wawancara, 26 November 2023)
Dijelaskan  kembali  dalam  Peraturan  Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara  NOMOR:  PER- 09/NIBU/07/2015  Tentang  Program  Kemitraan  Dan  Program  Bina  Lingkungan  Badan  Usaha Milik Negara, pada Pasal 12 yaitu:
(1) Tata cara penyaluran bantuan dana Program BL:
a. BUMN Pembina terlebih dahulu melakukan survai dan identifikasi atas calon penerima bantuan dan/atau obyek yang akan dibiayai dari dana Program BL.
b. pelaksanaan Program BL dilakukan oleh BUMN Pembina yang bersangkutan.
(2) Dalam hal penyaluran bantuan Program BL dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa BUMN  Pembina,  maka  pelaksanaan  survai  dan  identifikasi  serta  pelaksanaan  penyaluran Program  BL  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  dapat  dilakukan  oleh  satu  atau  lebih BUMN berdasarkan kesepakatan bersama.
Kriteria struktur organisasi juga adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternativ  yang  direkomendasikan  tersebut  merupakan  berkenan  dengan  apakah  suatu kebijakan  dapat  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  berkenaan  dengan  apakah  program yang dijalankan memberikan manfaat bagi masyarakat mitra binaan. Dari pelaksanaan program kemitraan  dan  bina  lingkungan  yang  dijalankan  di  Kelurahan  Dawi-Dawi  adalah  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dalam  hal  pengembangan  usaha  yang  dijalnkan, sehingga dengan adanya program ini dapat dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat mitra binaan,  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Ibu  Sm  41 th selaku  Admin  PKBL  PT.  Antam  Tbk,  yang mengatakan bahwa:
“dalam pelaksanaan program PKBL yang dijalankan pada masyarakat, sangat bermanfaat, karena  dengan  adanya  program  PKBL  para  pelaku  UMKM  yang  ada  dapat  terbantu dengan  adanya  pinjaman  modal  yang  diberikan  kepada  mitra  binaan,  sehingga  mereka dapat  terus  melakukan  pengembangan  usaha  yang  telah  dijalankan,  dengan  bunga pinjaman yang rendah” (Wawancara, 26 November 2023)
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  terkait  dengan  pelaksanaan  program kemitraan  dan  bina  lingkungan  PT.  Antam  Tbk  di  Kelurahan  Dawi-Dawi  Kecamatan  Pomalaa Kabupaten Kolaka belum dapat berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari masih lambatnya proses  pelaksanaan  program  yang  dijalankan  kepada  mitra  binaan  mulai  dari  proses pengusulan proposal pengajuan hingga pada tahap proses pencairan dana bantuan melalui bank penyalur  yang  juga  masih  mengalami  kendala  yang  diakibatkan  oleh  lambatnya  prose penyaluran  bantuan  yang  diberikan  kepada mitra binaan  yang  sebelumnya  telah mengajukan permohonan pinjaman modal.

## 2. Pembahasan
a. Komunikasi
Komunikasi  merupakan  suatu  keberhasilan  implementasi  kebijakan  mensyaratkan  agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan  harus  ditransmisikan  kepada  kelompok  sasaran  ( target  group ),  sehingga  akan mengurangi  distorsi  implementasi.  Implementasi akan  berjalan  efektif  apabila  ukuran-ukuran dan  tujuan-tujuan  kebijakan  dipahami  oleh  individu-individu  yang  bertanggungjawab  dalam pencapaian tujuan kebijakan.
Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan program pembinaan Usaha Kecil  dan  Pemberdayaan  Lingkungan  oleh  BUMN.  Kegiatan  PKBL  merupakan  program kemitraan yang bertujuan memberikan kemudahan akses permodalan bagi mitra dengan skema dana bergulir sekaligus melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan usaha masing-masing mitra binaan.
Berdasarkan hasil penelitian terkait pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan PT. Antam Tbk di Kelurahan Dawi-Dawi, pihak perusahaan sudah dapat menjalankan program berdasarkan  kemampuan  pihak  perusahaan  dalam  mengembangkan  masyarakat  mitra binaannya  melalui  sektor  pengembangan  usaha  khususnya  pada  masyarakat  yang  berada diwilayah  Kelurahan  Dawi-Dawi,  namun  yang  masih  menjadi  kendala  dalam  pelaksanaan program adalah masih minimnya informasi yang diberikan kepada masyarakat, serta pinjaman yang  diberikan  kepada  para  pelaku  usaha  tidak  menjamin  omset  dari  para  pedangan bertambah.
b. Sumber Daya
Sumber  daya  kebijakan  ( policy  resources )  tidak  kalah  pentingnya  dengan  komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan.
Program  Kemitraan  dan  Bina  Lingkungan  (PKBL)  merupakan  bentuk  CSR  yang  wajib dilaksanakan BUMN. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan perwujudan dari  salah  satu  maksud  dan  tujuan  pendirian  BUMN  yaitu  turut  aktif  memberikan  bimbingan dan  bantuan  kepada  pengusaha  golongan  ekonomi  lemah,  koperasi  dan masyarakat.  Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Pasal 8 ayat 1 (Kemensetneg, 1995).
Berdasarkan hasil penelitian terkait pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan PT.  Antam  Tbk  di  Kelurahan  Dawi-Dawi,  dari  segi  kriteria  pemberian  program  kepada masyarakat masih belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari mekanisme pengusulan calon mitra binaan yang ditujukan kepada masyarakat masih belum dipahami oleh calon mitra, selain hal tersebut, hal lainnya yang masih menjadi kendala adalah pemberian pinjaman modal kepada  mitra  binaan  yang  masih  kurang  sehingga  untuk  pengembangan  usaha  masih mengalami  kendala.  Selain  itu  dari  segi  mekanisme  pengusulan  dan  penetapan  calon  mitra binaan yang masih memerlukan waktu yang cukup lama, mulai dari tahap pengajuan proposal permohinan hingga pada tahap proses pencairan dana pinjaman kepada pihak Bank penyalur.
c. Disposisi
Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika  implemetor  setuju  dengan  bagian-bagian  isi  dari  kebijakan  maka  mereka  akan melaksanakan  dengan  senang  hati  tetapi  jika  pandangan  mereka  berbeda  dengan  pembuat kebijakan  maka  proses  implementasi  akan  mengalami  banyak  masalah.  Ada  tiga  bentuk sikap/respon  implementor  terhadap  kebijakan  yaitu  kesadaran  pelaksana,  petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, intensitas dari respon tersebut.
Dalam  upaya  Mengelola  pertumbuhan  usaha  bagi  mitra  Binaan  melalui  program  PKBL. Usaha  besar  BUMN  dan  Swasta  Nasional  mempunyai  kewajiban  yang  semestinya  harus diwujudkan  yakni  membina  usaha  kecil  untuk  bersama  sama  meningkatkan  perekonomian nasional.  Namun,  agar  upaya  tersebut  dapat  dicapai  dengan  optimal,  perlu  dilakukan pembenahan  berupa  pembinaan  terhadap  beberapa  aspek  yang  selama  ini  dinilai  masih menjadi permasalahan.
Berdasarkan hasil penelitian terkait pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan PT. Antam Tbk di Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari pengalokasian bantuan kepada mitra binaan yang masih mengalami keterlambatan, tidak ada kepastian jadwal pelaksanaan survey oleh pihak PT. Antam kepada mitra  binaan  serta  proses  pencairan  dana oleh  bank penyalur  yang  masih  mengalami
keterlambatan  karena  harus  menunggu  hasil  survei  yang  dilakukan  sehingga  banyak  mitra binaan yang mengalami keterlambatan dalam proses pencairan dana bantuan.
d. Struktur Birokrasi
Kriteria struktur organisasi merupakan kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternativ  yang  direkomendasikan  tersebut  merupakan  berkenan  dengan  apakah  suatu kebijakan  dapat  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  berkenaan  dengan  apakah  program yang dijalankan memberikan manfaat bagi masyarakat mitra binaan. Dari pelaksanaan program kemitraan  dan  bina  lingkungan  yang  dijalankan  di  Kelurahan  Dawi-Dawi  adalah  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal pengembangan usaha yang dijalnkan agar dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat mitra binaan,
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  terkait  dengan  pelaksanaan  program kemitraan  dan  bina  lingkungan  PT.  Antam  Tbk  di  Kelurahan  Dawi-Dawi  Kecamatan  Pomalaa Kabupaten Kolaka belum dapat berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari masih lambatnya proses  pelaksanaan  program  yang  dijalankan  kepada  mitra  binaan  mulai  dari  proses pengusulan proposal pengajuan hingga pada tahap proses pencairan dana bantan melalui bank penyalur  yang  juga  masih  mengalami  kendala  yang  diakibatkan  oleh  lambatnya  prose penyaluran  bantuan.  Selain  itu  pelaksanaan  program  PKBL  yang  dijalankan  kepada  mitra binaan yang belum menunjukkan manfaat yang berarti khususnya dalam pengembangan usaha yang  dijalankan  bagi  mitra  binaan  yang  ada  di  Kelurahan  Dawi-Dawi,  banyak  pelaku  UMKM yang masuk dalam mitra binaan yang mengalami kemacetan usaha diakibatkan oleh banyaknya pesaing usaha, namun pihak PT. Antam tidak memberikan toleransi atas penagihan iuaran yang dilakukan.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  terkait  dengan  implementasi  program kemitraan  dan  bina  lingkungan  PT.  Antam  Tbk  di  Kelurahan  Dawi-Dawi  Kecamatan  Pomalaa Kabupaten Kolaka, belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari indikator komunikasi dimana yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program PKBL adalah masih minimnya informasi  yang  diberikan  kepada  masyarakat,  serta  pinjaman  yang  diberikan  kepada  para pelaku usaha tidak menjamin omset dari para mitra binaan.
Sumber daya dalam pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan PT. Antam Tbk di Kelurahan Dawi-Dawi masih belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari mekanisme pengusulan calon mitra binaan yang ditujukan kepada masyarakat masih belum dipahami oleh calon  mitra,  selain  hal  tersebut,  hal  lainnya  adalah  pemberian  pinjaman  modal  kepada  mitra binaan yang masih kurang sehingga untuk pengembangan usaha masih mengalami kendala.
Disposisi  dalam  pelaksanaan  program  kemitraan  dan  bina  lingkungan  PT.  Antam  Tbk  di Kelurahan Dawi-Dawi belum berjalan dengan baik, ini diakibatkan oleh pengalokasian bantuan kepada  mitra  binaan  yang  masih  mengalami  keterlambatan,  tidak  ada  kepastian  jadwal pelaksanaan survei oleh pihak PT. Antam kepada mitra binaan serta proses pencairan dana oleh bank penyalur yang masih mengalami keterlambatan karena harus menunggu hasil survei yang dilakukan sehingga proses pencairan dana mengalami keterlambatan.
Struktur birokrasi terkait pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan PT. Antam Tbk di Kelurahan Dawi-Dawi belum dapat berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari masih lambatnya proses pelaksanaan program yang dijalankan kepada mitra binaan mulai dari proses pengusulan  proposal  pengajuan  hingga  pada  tahap  proses  pencairan  dana  bantan.  Selain  itu pelaksanaan  program  PKBL  yang  dijalankan  kepada  mitra  binaan  yang  belum  menunjukkan manfaat yang berarti khususnya dalam pengembangan usaha yang dijalankan bagi mitra binaan yang ada di Kelurahan Dawi-Dawi.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis mencoba memberikan saran terkait dengan pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan, yaitu:
1. Bagi pihak PT. Antam Tbk Kolaka perlu adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat agar mengetahui keberadaan program yang dijalankan.
2. Lebih  meningkatkan  lagi  kerja  sama  yang  baik  dan  efektif  khususnya  dalam  menjalankan program PKBL, baik antara pihak PT. Antam dengan pemerintah setempat dalam melaukan sosialisasi kepada masyarakat.
3. Pihak  PT.  Antam  Tbk  harus  lebih  meningkatkan  pengawasan  kepada  mitra  binaan  yang masuk dalam program PKBL agar dapat mengetahui kendala yang dihadapi mitra binaan.
4. Perlu  adanya  pemberian  toleransi  oleh  pihak  PT.  Antam  Tbk  kepada  masyarakat  mitra binaan khususnya yang masuk dalam program PKBL dalam hal pembayaran iuaran tagihan pinjaman.

## E. Referensi
Abidin, S. Z. (2012). Kebijakan Publik , Penerbit Salmba, Jakarta.
Cholisin. (2002). Perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bandung: Kaifa. Dunn.  William  N.  2003.  Analisis  Kebijakan  Publik.  Yogyakarta:  Gajahmada  University  Press (Cetakan Ke-5).
Effendy. (2001). Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek . Bandung: Remaja Rosdakarya. Fadillah. (2001). Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik . Jakarta. Bumi Aksara. Hasibuan, M. S. P. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: PT Bumi Askara. Islamy, I. (2003). Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi . Jakarta: PT. Elex Media. Jones, & Pendlebury. (2000). Public Sector Accounting . 5th Edition. London: Pitman Publishing. Keban, Y. T. (2014). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu . Jakarta: Gava Media.
Kleijn, & Snoeijing. (1990). Field boundary vegetation and the effects . New York: Elsevier Science Publishing Company Inc.
Miles,  M.  B,  Huberman,  A.M,  &  Saldana,  J.  (2014). Qualitative  Data  Analysis,  A.  Methods Sourcebook, Edition 3 . USA: Sage Publications. Terjemahan.
Moleong, L. J. (2007). Metodologi  Penelitian  Kualitatif . Bandung:  PT Remaja  Rosdakarya. Nugroho, R. D. (2003). Reinfenting Pembangunan . Jakarta: PT Elex/Gramedia. Ripley  &  Franklin.  (1986). Birokrasi  dan  Implementasi  Kebijakan  (Policy  Implementation  and Bureaucracy) . Yogyakarta: Graha Ilmu. Silalahi, U. (2009). Studi Tentang Ilmu Administrasi . Bandung: Sinar Baru Algensindo. Sinambela, L. P. (2008). Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan  Implementasi . Jakarta: PT BumiAksara.
Subarsono,  A.  G.  (2005). Analisa  Kebijakan  Publik:  Konsep,  Teori,  dan  Aplikasi .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
-----------------. (2010). Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi . Yogyakarta Pustaka Pelajar (Cetakan Ke-4).
-----------------.  (2011). Analisis  Kebijakan  Publik  (Konsep.  Teori  dan  Aplikasi) .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Cetakan ke-5).
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta. Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta. Suharno. (2008). Prinsip-Prinsip Dasar Kebijakan Publik . Yogyakarta: UNY Press. Suharto, E. (2012). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat , Bandung: Refika. Suryaningrat. (2010). Implementasi Kebijakan: Dalam Prespektif Realitas . Tulung Agung: Cahaya Abadi.
Syaukani,  &  Rasyid.  (2002). Otonomi  Daerah  dalam  Negara  Kesatuan .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Tahir,  A.  (2014). Kebijakan  Publik  dan  Transparansi  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah . Bandung: Alfabeta.
Tangkilisan, S. N, H. (2003). Evaluasi Kebijakan Publik . Yogyakarta: Balirung. Solichin, A. W. (2001). Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Malang:  Universitas Muhamadiyah Malang.
----------------------------.  (2002). Analisis  Kebijaksanaan:  dari  Formulasi  ke  Implementasi . Kebijaksanaan Negara, Sinar Grafika, Jakarta.
----------------------------,  (2004). Analisis  Kebijaksanaan:  Dari  Formulasi  Ke.  Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. ---------------------, (2014). Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke. Implementasi Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bumi Aksara (Cetakan Ke-22). Wibawa, S. (2009). Administrasi Negara; Isu-Isu Kontemporer . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Widodo,  J.  (2001). Good  Governance:  Telaah  dari  Dimensi  Akuntabilitas  dan  Kontrol  Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah . Surabaya: Insan Cendikia. Winardi. (2001). Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta : PT Bumi Aksara. Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik. Teori, Proses dan Studi Kasus . Yogyakarta: CAPS. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Peraturan  Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara  Nomor  PER-09/MBU/07/2015  Tahun  2015. Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
Peraturan  Menteri  Negara  Badan  Usaha  Milik  Negara  Nomor  PER-05/MBU/2007  Tentang Program  Kemitraan  Badan  Usaha  Milik  Negara  dengan  Usaha  Kecil  dan  Program  Bina Lingkungan.