PEMBATALAN PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

## TAMI RUSLI
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

## ABSTRACT
To perform a marriage must meet the requirements defined religion as well as those determined  by  the  law  of  marriage.  If  marriages  already  performed  but  do  not  meet the  requirements  that  have  been  determined,  it  can  be  proposed  cancellation.The problem in this study is how the legal consequences of annulment of marriage that has been decided by the Religious The research method used in this thesis is a normative approach  legal  research  done  by  literature  study  with  an  assessment  of  secondary legal  materials.  Analysis  of  the  data  used  is  the  juridical  qualitative  then  the conclusion - is - deductively. From the results of this study concluded that annulment of a marriage that began after court ruling has binding legal force and effect from the time of  the  marriage,  the  decision  annulment  of  marriage  does  not  apply  retroactively  to children born of the marriage and community - property.
Keywords : Application for annulment of marriage, Act No. 1 of 1974.

## I.  PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  salah  satu hal  penting  dalam  kehidupan  manusia, baik  perseorangan  maupun  kelompok. Melalui perkawinan yang dilakukan menurut  aturan  hukum  yang  mengatur mengenai  perkawinan  ataupun  menurut hukum  agama  masing-masing  sehingga suatu  perkawinan  dapat  dikatakan  sah, maka  pergaulan  laki-laki  dan  perempuan terjadi  secara  terhormat  sesuai  kedudukan manusia sebagai mahluk yang berkehormatan.  Dengan  terciptanya  suatu perkawin  an  yang  sah  antara  laki-laki  dan perempuan, diharapkan dapat menciptakan pergaulan  hidup  rumah  tangga  yang damai,  tentram,  dan  mewujudkan  rasa kasih sayang diantara suami istri.
Suatu  kehidupan  rumah  tangga  yang tercipta  dari  adanya  perkawinan  akan terasa  menjadi  lebih  sempurna  dengan hadirnya  buah  hati  atau  anak  keturunan dari  hasil  perkawinan  yang  sah.  Anak tersebut dapat
menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus  merupakan  kelangsungan  hidup manusia secara bersih dan berkehormatan. Perkawin  an  merupakan  awal  dari  proses perwujudan  dari  suatu  bentuk  kehidupan manusia.
Oleh  karena  itu,  perkawinan  bukan sekedar  pemenuhan  kebutuhan  biologis semata,  tetapi  lebih  dari  sekedar  itu. Dengan  adanya  perkawinan,  diharapkan dapat  ter  capainya  tujuan  perkawinan sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang- undang atau aturan hukum dan juga sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 (untuk  selanjutnya  disebut  dengan  UU Perkawinan).
Sebelum  adanya  Undang-Undang Perkawinan  di  Indonesia  berlaku  berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan  warga  negara  dan  berbagai daerah.  Oleh  karena  itu,  untuk  mengatasi pluralisme  di  bidang  hukum  perkawinan,
maka  dibentuklah  Undang-undang  yang mengatur  mengenai  perkawinan  secara nasional, yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia.
Hal  tersebut  ditegaskan  dalam  Pasal 66  UU  Perkawinan  yang  menyatakan, bahwa  :  ”Untuk  per  kawinan  dan  segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan  berdasarkan  atas  Undang- Undang  ini,  maka  dengan  berlakunya Undang-Undang  ini  ketentuan-ketentuan yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata (Burgerlijk  Wetboek),
Ordonansi  Perkawinan  Indonesia  Kristen (Huwelijks Ordonnantie Christen
Indonesiers  S.1933  No.  74), Peraturan Perkawinan  Campuran (Regeling  op  de gemengde  Huwelijken  S.  1898  No.  158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur  tentang  perkawinan  sejauh  telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.
Untuk  kelancaran  pelaksanaan  UU Perkawinan tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Mengenai pengertian  perkawinan  tertuang  dalam Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 yang menyatakan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. Selanjutnya  dalam  Pasal  2  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 di nyatakan, bahwa  perkawinan  adalah  sah  apabila dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
Oleh  karena  itu,  dapat  dikatakan bahwa  unsur  religius  atau  keagamaan merupakan  salah  satu  hal  yang  sangat mendasar  dalam  suatu  perkawinan  karena sah  atau  tidaknya  suatu  perkawinan ditentukan ber dasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  2  ayat (1)  UU  Perkawinan,  maka  bagi  Warga Negara  Indonesia  yang  beragama  Islam yang  hendak  melaksanakan  perkawinan harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang  perkawinan  yang  telah  diatur dalam hukum perkawinan Islam. Demikian juga  bagi  Warga  Negara  Indonesia  yang beragama  selain  Islam  yang  hendak melaksanakan  perkawinan,  maka  yang menjadi  dasar  pelaksanaan  perkawinan adalah  ketentuan-ketentuan  tentang  per kawinan yang telah diatur menurut hukum agama dan kepercayaannya masing- masing.
Oleh  karena  itu  dapat  dikata  kan, bahwa  pada  dasarnya  ketentuan-ketentuan mengenai  perkawinan  yang  terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut  adalah  mendasarkan  pada  ajaran- ajaran  agama.  Sehingga  sah  atau  tidaknya perkawinan,  ditentukan  menurut  hukum masing-masing  agamanya.  Apabila  dalam melaksanakan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat  sahnya  perkawinan,  maka perkawinan  tersebut  dapat  di  batalkan. Pembatalan perkawinan, berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau  dianggap  tidak  pernah  ada.  Menurut Undang-Undang  Perkawinan,  pengaturan secara  menyeluruh  me  ngenai  pembatalan perkawinan  terdapat  dalam  Pasal  22 sampai  dengan  Pasal  28,  dan  peraturan pelaksanaannya hanya menentukan tentang pembatalan  perkawinan  seperti  tersebut dalam Pasal 27 dan Pasal 28.
Pembatalan perkawinan, selain dikarenakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, dapat disebabkan pula karena perkawinan dilangsungkan  dengan  menggunakan  wali nikah  yang  tidak  sah  sebagaimana  yang telah  diatur  dalam  Pasal  26  ayat  (1)  UU Perkawinan  yang  menyatakan  bahwa perkawinan  yang  dilangsungkan  dimuka pegawai  pencatat  per  kawinan  yang  tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang  dilangsungkan  tanpa  dihadiri  oleh  2
(dua)  orang  saksi  dapat  dimintakan pembatalannya  oleh  para  keluarga  dalam garis  keturunan  lurus  keatas  dari  suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.
Jika para pihak yang me langsungkan perkawinan  ber  agama  Islam,  maka ketentuan  mengenai  wali  nikah  tersebut juga  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum Islam,  yaitu  Pasal  20  ayat  (1)  yang menyatakan bahwa  ”Yang bertindak sebagai  wali  nikah  ialah  seorang  laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim,  Aqil  dan  Baligh”  Selain  itu  di dalam Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa wali nikah tersebut  terdiri  dari  Wali  Nasab  dan  Wali Hakim.
Pembatalan  perkawinan  hanya  dapat dilakukan  dengan  putusan  Pengadilan. Dengan  adanya  putusan  Pengadilan  yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan  yang  telah  terjadi  dianggap tidak  pernah  ada.  Meskipun  perkawinan tersebut  dianggap  tidak  pernah  ada,  tidak serta  merta  menghilangkan  akibat  hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan.
Selain daripada yang telah dikemukakan di atas, pembatalan perkawinan  juga  mempunyai  arti  yang sangat  penting,  hal  tersebut  dikarenakan dari  perkawinan  yang  dibatalkan  akan berdampak  bukan  hanya  bagi  pasangan perkawinan  saja  namun  juga  berdampak bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan  perkawinan  tersebut,  seperti  harta benda  dalam  perkawinan  sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 UU Perkawinan.
Apabila
pembatalan dilakukan  setelah  mempunyai  keturunan atau anak maka berdampak pula pada anak yang  dilahirkan  dari  suatu  perkawinan yang  dibatalkan  sebagaimana  yang  diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) UU Perkawinan.
Dalam hal mengambil suatu keputusan,  Hakim  Pengadilan  Agama sudah seharusnya mem punyai pertimbangan-pertimbangan dalam
memutuskan perkara pem batalan perkawinan yang ditangani nya. Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas, penulis  tertarik  untuk  meneliti  masalah pembatalan  perkawinan  dengan  judul :Permohonan  Pembatalan  Per  kawinan Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

## II. PEMBAHASAN

## Pengertian Pembatalan Perkawin an
Dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tidak  mengatur  mengenai pengertian  pembatalan  perkawinan,  begitu juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  yang  merupakan  pelaksana  dari Undang-undang  tersebut,  sehingga  tidak ada  satupun  peraturan  yang  mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan. (Ahmad Azhar Basyir, Op.Cit , hlm. 45).
Dalam  Pasal  22  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya menyebutkan ”perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak  tidak  memenuhi  syarat-syarat  untuk melangsungkan perkawinan”.
Selanjutnya  dalam  penjelasan  nya disebutkan bahwa pengertian ”dapat” pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Dengan demikian menurut  pasal  tersebut,  perkawinan  yang tidak  memenuhi  syarat  perkawinan  itu dapat batal atau dapat tidak batal.
Kemudian  dalam  Pasal  37  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
dijelaskan bahwa ”batalnya suatu perkawinan  hanya  dapat  diputuskan  oleh pengadilan”. Hal ini disebabkan mengingat pembatalan  perkawinan  dapat  membawa akibat hukum, baik terhadap suami istri itu sendiri, anak-anak yang dilahirkan maupun terhadap pihak ketiga sehingga pembatalan perkawinan  tidak  diperkenankan  terjadi oleh instansi di luar pengadilan.
Demikian juga dalam Pasal 85 KUH Perdata yang menyatakan bahwa
”Pembatalan  perkawinan  hanya  dapat dinyatakan  oleh  pengadilan”.  Walaupun dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  maupun  peraturan-peraturan  lain yang  mengatur  tentang  perkawinan  tidak menjelaskan  akan  pengertian  pembatalan perkawinan, namun pengertian pembatalan perkawinan  tersebut  dapat  diambil  dari beberapa pendapat para sarjana.
Pengertian  pembatalan  perkawinan menurut  Bakri  A.Rahman  dan  Ahmad Sukardja  adalah  Pembatalan  perkawinan ialah  suatu  perkawinan  yang  sudah  terjadi dapat  dibatalkan,  apabila  pihak  tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan  suatu  perkawinan  tersebut hanya  dapat  diputuskan  oleh  pengadilan. (Bakri  A.Rahman  dan  Ahmad  Sukardja, Hukum  menurut  Islam,  UUP  dan  Hukum Perdata/BW , PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, hlm. 36).
Pengertian pembatalan per kawinan menurut  Riduan  Syahrani  menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan  ialah bahwa  suatu  perkawinan  dapat  dibatalkan apabila perkawinan itu dilangsungkan oleh para  pihak  (suami  istri)  atau  salah  satu pihak (suami istri) terbukti tidak memenuhi syarat-syarat
untuk berlangsungnya  perkawinan.    (Riduan
Syahrani, Abdurrahman, Masalah- masalah  hukum  perkawinan  di  Indonesia , PT.  Media  Sarana  Press,  Jakarta,  1986, hlm. 36).
Sementara itu dalam kamus hukum, pengertian pembatalan perkawinan berasal  dari  dua  kata,  yaitu  ”batal”  dan ”kawin”.  ”Batal”  artinya  tidak  berlaku, tidak  sah,  tidak  mempunyai  akibat  hukum yang  dikehendaki  karena  tidak  memenuhi syarat-syarat  yang  ditentukan  oleh  hukum atau  UU.  (Andi  Hamzah, Kamus  Hukum, hlm. 68)
Sedangkan  ”kawin”  artinya:  suatu hubungan  resmi  antara  seorang  pria  dan seorang  wanita  sebagai  suami  istri.  (Andi Hamzah, Kamus Hukum, hlm. 315).
Jadi pengertian pembatalan perkawinan menurut kamus hukum adalah : suatu tindakan pembatalan suatu perkawinan  yang  tidak  mempunyai  akibat hukum  yang  dikehendaki  karena  tidak memenuhi  syarat-syarat  yang  ditentukan oleh hukum atau Undang-undang.
Dari beberapa pengertian pembatalan perkawinan  tersebut  di  atas,  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Bahwa  dalam  pembatalan  perkawinan, suatu perkawinan tersebut sudah terjadi;
2. Perkawinan  tersebut  dilakukan  dengan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan;
3. Pembatalan  perkawinan  hanya  dapat dilakukan oleh pengadilan;
Dalam ilmu  hukum  dapat  ditemukan adanya  perkawinan  yang  batal  demi hukum,  hal  ini  dapat  dilihat  dari pandangan  Wibowo  Reksopradoto,  yang menyatakan  bahwa  dalam  pembatalan perkawinan  selalu  harus  ada  keputus  an pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap tidak ada atau batal.
Jadi  tiap-tiap  pembatalan  harus  ada keputusan pengadilan, tidak dengan sendirinya demi hukum batal, hanya dalam satu hal yaitu perkawinan yang dilangsungkan dengan perantaraan seorang kuasa, jika sebelum perkawinan dilangsungkan, pihak yang memberi kuasa dengan sah telah kawin dengan orang lain.
Dalam  hal  oleh  Undang-undang dianggap tidak pernah berlangsung perkawinan,  sehingga  batal  demi  hukum. Demikian  juga  perkawinan  pria  dengan pria  atau  wanita  dengan  wanita,  dianggap tidak  pernah  ada  sehingga  batal  demi hukum.    (Wibowo  Reksopradoto, Hukum Perkawinan  Nasional  Jilid  II  Tentang Batal  dan  Putusnya  Perkawinan, I’tikad Baik, Semarang , 1978, hlm. 107).
Perkawinan  yang  batal  demi  hukum seperti  dimaksud  tersebut,  di  dalam Undang-undang Perkawinan tidak mengaturnya.  Lain  halnya  dengan  KUH
Perdata,  perkawinan  yang  batal  demi hukum  itu  diatur  dalam  Pasal  79          ayat (2),  yang  berbunyi  sebagai  berikut:  ”Jika sebelum perkawinan dilangsungkan, orang yang  memberi  kuasa  itu  dengan  sah kiranya  telah  kawin  dengan  orang  lain maka perkawinan yang berlangsung dengan  wakil  istimewa  itu,  dianggap sebagai tidak pernah berlangsung”.
Alasan-alasan Pembatalan Per  kawinan dan Pihak-pihak yang Berhak

## Mengajukan Pembatalan Perkawinan
Dalam  Pasal  22  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  dikatakan  bahwa perkawinan  dapat  dibatalkan,  apabila  para pihak  tidak  memenuhi  syarat  untuk melangsung kan perkawinan. Dengan kata lain  dapat  dikatakan  bahwa,  jika  syarat- syarat  untuk  melangsungkan  per  kawinan sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tidak terpenuhi  maka  perkawinan tersebut dapat dibatalkan.  Batalnya  suatu  per  kawinan atau  perkawinan  dapat  dikatakan  batal dimulai  setelah  keputusan  Pengadilan mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap dan  berlaku  sejak  saat  berlangsungnya perkawinan.  Hal  tersebut  dinyatakan dalam  Pasal  28              ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Adapun  alasan-alasan  yang  dapat diajukan  untuk  pembatalan  perkawinan dalam  Pasal  26  dan  27    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut : (Hilman Hadikusuma, Op.Cit, hlm. 81).
1. Perkawinan  yang  dilangsungkan  di hadapan  pegawai  pencatat  perkawinan yang tidak berwenang;
2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah;
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi;
4. Perkawinan  dilangsungkan  di  bawah ancaman yang melanggar hukum;
5. Ketika  perkawinan  berlangsung  terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri;
Sementara menurut Pasal 71
Kompilasi  Hukum  Islam,  perkawinan dapat dibatalkan apabila :
1. Seorang  suami  melakukan  poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
2. Perempuan  yang  dikawini  ternyata kemudian  diketahui  masih  menjadi isteri pria lain yang mafqud (hilang);
3. Perempuan  yang  dikawini  ternyata masih  dalam  masa  iddah  dari  suami lain;
4. Perkawinan  yang  melanggar  batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan  dalam  Pasal  7  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974;
5. Perkawinan  dilangsungkan  tanpa  wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
6. Perkawinan  yang  dilaksanakan  dengan paksaan;
Adapun  pihak-pihak  yang  berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan diatur  dalam  Pasal  23,  24,  25,  26,  dan  27 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974, yaitu:
1. Para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau dari istri;
2. Suami atau istri itu;
3. Pejabat yang berwenang;
4. Pejabat yang ditunjuk;
5. Jaksa;
6. Suami  atau  istri  yang  melangsungkan perkawinan;
7. Setiap orang yang mempunyai kepentingan  hukum  secara  langsung terhadap  perkawinan  tersebut,  tetapi hanya  setelah  perkawinan  itu  putus.
(Mulyadi, , hlm. 49).
Adapun berdasarkan Pasal 73
Kompilasi  Hukum  Islam  menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah :
a. Para  keluarga  dalam  garis  keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
b. Suami atau isteri;
c. Pejabat  yang  berwenang  mengawasi pelaksanaan  per  kawinan  menurut undang-undang;
d. Para  pihak  yang  berkepentingan  yang mengetahui  adanya  cacat  dalam  rukun dan syarat perkawinan menurut hokum Islam dan peraturan perundang- undangan  sebagaimana  tersebut  dalam Pasal 67.
Alasan  pembatalan  perkawinan  oleh suami  istri  atau  oleh  para  keluarga  dalam garis  keturunan  lurus  ke  atas  dari  suami atau  istri,  ataupun  oleh  jaksa  berdasarkan Pasal  26  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor 1  Tahun  1974  menjadi  gugur  apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri  dan  dapat  memperlihatkan  akta perkawinan  yang  dibuat  pegawai  pencatat perkawinan  yang  tidak  berwenang  dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.
Sedangkan alasan pengajuan pembatalan  perkawinan  nomor  4  dan  5 sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat diajukan suami atau istri pembatalan perkawinan  mereka  jika  perkawinannya berlangsung  di  bawah  ancaman  yang melanggar hukum, atau pada saat berlangsungnya perkawinan ternyata terjadi  kekeliruan  tentang  diri  orangnya, misalnya  kekeliruan  terhadap  suami  atau istri yang dikawinkan itu, oleh karena yang seharusnya  dikawinkan  bukan  diri  suami atau  diri  istri  tersebut.  Yang  dimaksud “diri”  di  sini  adalah  “tubuh  luar”,  bukan “tubuh  dalam”  atau  penyakit  tertentu. (Mulyadi, Op.Cit, hlm. 49).

## Tata Cara Pembatalan Perkawinan
Berdasarkan  Pasal  38  ayat  (2) Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan menyebutkan bahwa : “Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan  dilakukan  sesuai  dengan  tata cara  pengajuan  gugatan  perceraian”.  Jadi, tata  cara  yang  dipakai  untuk  permohonan pem batalan perkawinan sama dengan tata cara pengajuan permohonan percerai an.
Kemudian  dalam  ayat  (3)  pasal tersebut  dikatakan  bahwa  :  “Hal -hal  yang berhubungan dengan pemanggil an, pemeriksaan  pembatalan  per  kawinan  dan putusan  pengadilan,  dilakukan  sesuai dengan  tata  cara  tersebut  dalam  Pasal  20 sampai Pasal 36 PP ini”.
Agar lebih jelas, tata cara pembatalan perkawinan  tersebut  diuraikan  sebagai berikut :
1. Pengajuan gugatan Permohonan pembatalan suatu
perkawinan  diajukan  oleh  pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan  yang  daerah  hukumnya meliputi tempat berlangsunganya perkawinan,  atau  di  tempat  kedua suami-istri, suami atau istri.
2. Pemanggilan Pemanggilan terhadap para pihak ataupun  kuasanya  dilakukan  setiap  kali akan diadakan
persidangan.
Pemanggilan  tersebut  dilakukan  oleh juru  sita  bagi  Pengadilan  Negeri  dan petugas  yang  ditunjuk  oleh  Ketua Pengadilan  Agama  bagi  Pengadilan Agama. Pemanggilan harus disampaikan  kepada  pribadi yang bersangkutan, apabila  tidak dapat dijumpai, pemanggilan dapat disampaikan  melalui  surat  atau  yang dipersamakan  dengannya.  Pemanggilan tersebut  harus  dilakukan  dengan  cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya, selambat- lambatnya  3  (tiga)  hari  sebelum  sidang dibuka,  dan  kepada  tergugat  harus  pula dilampiri salinan surat gugatan.
Selain pemanggilan dengan cara tersebut  di  atas,  dalam  hal  tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai  tempat  kediaman  yang tetap,  pemanggilan  dilakukan  dengan cara  menempelkan  gugatan  pada  papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkan  melalui  1  (satu)  atau beberapa  surat  kabar  atau  mass  media lain  yang  ditetapkan  oleh  pengadilan yang  dilakukan  sebanyak  2  (dua)  kali
dengan  tenggang  waktu  1  (satu)  bulan antara pengumuman pertama dan kedua.  Apabila  tergugat  bertempat tinggal  di  luar  negeri,  panggilan disampaikan  oleh  pengadilan  melalui perwakilan Republik Indonesia setempat. 3. Persidangan Persidangan  untuk  memeriksa  gugatan pembatalan perkawinan harus dilakukan  oleh  pengadilan  selambat- lambatnya  30  (tiga  puluh)  hari  setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan.  Dalam  menetapkan  hari sidang  itu,  perlu  sekali  diperhatikan tenggang  waktu  antara  pemanggilan dan  diterimanya  panggilan  itu  oleh yang berkepentingan.
Khusus  bagi  gugatan  yang  tergugatnya bertempat  tinggal  di  luar  negeri, persidangan ditetapkan sekurang- kurangnya  6  (enam)  bulan  terhitung sejak dimasukkannya
gugatan pembatalan  perkawinan  itu.  Para  pihak yang  berperkara  yakni  suami  dan  istri dapat mengahadiri sidang atau didampingi  kuasanya  atau  sama  sekali menyerahkan  kepada  kuasanya,  dengan membawa akta nikah dan surat keterangan lainnya yang diperlukan.
Apabila  telah  dilakukan  pemanggilan yang  sepatutnya,  tapi  tergugat  atau kuasanya  tidak  hadir,  maka  gugatan  itu dapat  diterima  tanpa  hadirnya  tergugat, kecuali  kalau  gugatan  tersebut  tanpa hak  atau  tidak  beralasan.  Pemeriksaan perkara gugatan pembatalan perkawinan  dilakukan  pada  sidang tertutup.
4. Perdamaian
Sebelum  dan  selama  perkara  gugatan belum  diputuskan  pengadilan  harus berusaha  mendamaikan  kedua  belah pihak yang berperkara. Apabila tercapai suatu  perdamaian,  maka  tidak  dapat diajukan gugatan pembatalan perkawinan  yang  baru  berdasarkan
alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian  dan  telah  diketahui  oleh penggugat  pada  waktu  tercapainya perdamaian.
Ketentuan  tentang  perdamaian  ini memang  sangat  layak  dan  penting  dimuat dalam gugatan pembatalan perkawinan ini, karena  memang  apabila  mungkin  supaya pembatalan  perkawinan  tersebut  tidak terjadi. Di samping itu dalam acara perdata usaha  mendamaikan  oleh  pengadilan terhadap  yang  berperkara  juga  diatur  dan merupakan  hal  yang  penting.  (Wantjik Saleh , hlm. 50).
1.  Putusan Meskipun pemeriksaan gugatan pembatalan  perkawinan  dilakukan  dalam sidang tertutup, tetapi pengucapan putusannya  harus  dilakukan  dalam  sidang terbuka.  Batalnya  perkawinan  dimulai setelah  putusan  pengadilan  mempunyai kekuatan  hukum  tetap  dan  berlaku  sejak saat berlangsungnya perkawin an.
Demikianlah tata cara gugatan pembatalan  perkawinan  yang  berdasarkan pada  ketentuan  Pasal  20  sampai  dengan Pasal  36  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun 1975.
Dalam  hal  putusan  yang  diberikan oleh  Pengadilan  Agama,  dalam  Pasal  36 ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun  1975  disebutkan  bahwa  panitera Pengadil  an  Agama  selambat-lambatnya  7 (tujuh) hari setelah pembatalan perkawinan  diputuskan,  menyampai  kan putusan  yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum tetap itu kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan.
Dengan  berlakunya  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan Agama  pada  Tanggal  29  September  1989, pengukuhan  putusan  Pengadilan  Agama oleh  Pengadilan  Negeri  yang  terdapat dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan, tidak diberlakukan lagi. Hal  tersebut  dapat  dilihat  dalam penjelasan  umum  Undang-Undang  Nomor 7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama angka  6  yaitu  :  “  Per adilan  Agama  adalah
salah satu dari empat lingkungan peradilan negara  yang  dijamin  kemerdekaan  nya dalam  menjalankan  tugasnya  sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan  Pokok  Kekuasaan Kehakiman”.
Peradilan
Agama yang kewenangannya mengadili perkara-perkara tertentu  dan  mengenai  golongan  rakyat tertentu,  yaitu  mereka  yang  beragama Islam,  sejajar  dengan  peradilan  yang  lain. Oleh  karena  itu,  hal-hal  yang  dapat mengurangi kedudukan- kedudukan Peradilan  Agama  oleh  Undang-undang  ini dihapus,  seperti  pengukuhan  keputusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan
Negeri.
Sebaliknya  untuk  memantap  kan kemandirian Peradilan Agama oleh Undang-undang  ini  diadakan  Juru  Sita, sehingga Pengadilan Agama dapat melaksanakan  keputusannya  sendiri,  dan tugas-tugas
kepaniteraan dan kesekretariatan tidak terganggu oleh tugas- tugas kejurusitaan”.
Oleh  karena  itu,  segala  keputusan Pengadilan Agama termasuk dalam masalah  pembatalan  perkawinan  tidak dibutuhkan adanya pengukuhan dari Pengadilan Negeri.

## Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan
Mengenai  pengertian  pem  batalan perkawinan,  baik  dalam  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan maupun  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan  Undang-Undang  Perkawinan tidak  mengatur  atau  menyebutkan  secara tegas.
Adapun saat dimulainya pem batalan perkawinan,  beserta  akibat  hukum  yang ditimbulkan  dengan  adanya  pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama ditentukan  dalam  Pasal  28  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan,  menentukan  bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah
keputusan pengadilan mempunyai kekuatan  hukum  yang  tetap,  dan  berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
Selanjutnya  dalam  Pasal  28  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan,  menyatakan  bahwa keputusan batalnya suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap :
1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
2. Suami atau istri yang bertindak dengan i’tikad  baik,    kecuali  terhadap  harta bersama,        bila        pembatalan perkawinan      didasarkaN atas adanya per kawinan lain yang lebih dahulu;
3.  Orang-orang    ketiga    lainnya    tidak termasuk    dalam  1  dan  2  sepanjang mereka  memperoleh  hak-hak  dengan i’tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.
Apabila  perkawinan  dilaksana  kan tidak  memenuhi  syarat – syarat  sesuai dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Karena perkawinan merupakan perbuatan hukum, tentunya apabila pekawinan  itu  dibatalkan  akan  memiliki akibat  hukum.  Batalnya  suatu  perkawinan dimulai  setelah  keputusan  Pengadilan mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawin  an.  Pembatalan  perkawinan memiliki  akibat  hukum  terhadap  berbagai pihak  baik  pihak  yang  melaksanakan perkawinan  maupun  pihak  lain  yang berkaitan  dengan  adanya  perkawinan tersebut.
Mengenai akibat hukum pem batalan perkawinan  terhadap  putusan  pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama mencakup 3 (tiga) hal penting, yaitu :
1. Hubungan suami isteri; Akibat  hukum  pembatalan  perkawinan terhadap  hubungan  suami  isteri  adalah putusnya hubungan suami istri tersebut, karena  setelah  putusan  Pengadilan
mempunyai  kekuatan  hukum  tetap maka  perkawinan  batal  sejak  saat berlangsungnya perkawinan, oleh karena  itu  perkawinan  dianggap  tidak pernah  ada.  Hal  tersebut  sesuai  dengan Pasal  28  ayat  (1)  Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  yang  menyata  kan  bahwa batalnya  suatu  perkawinan  dimulai setelah keputus an pengadilan
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan  berlaku  sejak  saat  berlangsungnya perkawinan.
Pasangan  suami  istri  yang  telah dibatalkan perkawinannya dengan putusan  pengadilan  yang  mempunyai kekuatan  hukum  tetap,  dapat  atau tidaknya untuk dilakukan per kawinannya  kembali  dalam  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tidak diatur secara tegas.
Namun, sudah tentu untuk melakukan perkawinan harus mematuhi syarat-syarat  perkawinan  yang  ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai Perkawinan.
Boleh  tidaknya  menikah  kembali didasarkan  pada  3  (tiga)  hal  :  pertama dilihat  dari  segi  penyebab  batalnya perkawinan,  apabila  per  kawinan  itu batal  karena  melanggar  syarat-syarat perkawinan  berupa  larangan  menikah, untuk  selama-lamanya  maka  mereka tidak  dapat  menikah  kembali  meskipun berkehendak untuk melakukan pernikahan kembali. Kedua, pihak yang perkawinannya  dinyatakan  batal,  dapat menikah kembali, tentunya harus secara sah memenuhi syarat-syarat perkawinan baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun menurut Hukum Islam. Apabila syarat-syarat per kawinan
yang  dilanggar  berkenaan  dengan larangan menikah yang bersifat sementara  waktu  saja,  dan  keduanya berkehendak,  maka  keduanya  dapat menikah  kembali.  Ketiga,  meskipun
mereka  dapat  menikah  kembali  karena hanya  menyangkut  larangan  menikah yang  sementara  waktu,  namun  apabila keduanya atau salah satu dari keduanya tidak  berkehendak,  maka  tidak  dapat menikah  kembali.  Terhadap  pihak- pihak yang menikah kembali pembatalan
perkawinan tidak membawa akibat apapun. 2. Terhadap kedudukan anak
Selain berakibat pada putusnya hubunngan suami istri batalnya perkawinan  juga  membawa  akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap kedudukan anak, maka terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai  isi  Pasal  42  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  yang  menyata  kan  bahwa anak  yang  sah  adalah  anak  yang dilahirkan  dalam  atau  sebagai  akibat perkawinan yang sah.
Dalam  Pasal  42  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  diatas  mem  punyai  dua penafsiran, pertama bahwa pasal tersebut mempunyai makna bahwa anak yang  sah  menurut  Undang-  Undang tersebut  adalah  anak  yang  lahir  dari perkawinan yang sah. Walaupun adanya anak itu terjadinya sebelum atau diluar  perkawinan  yang  sah  asalkan anak  itu  lahir  setelah  perkawinan  sah berlangsung  antara  pria  dan  wanita yang  menyebabkan  terjadinya  anak  itu maupun  antara  wanita  dan  pria  yang bukan  bapak  biologis  dari  anak  itu, maka  anak  tersebut  tetap  sebagai  anak yang sah.
Kemudian  makna  yang  kedua bahwa  anak  yang  sah  adalah  anak sebagai  akibat  perkawinan  yang  sah. Dengan  kata  lain  bahwa  anak  yang  sah anak  yang  terjadinya  sungguh - sungguh akibat dari hubungan perkawinan  yang  sah.  Dalam  hal  ini anak  tersebut  lahir  setelah  adanya
perkawinan  dari  seorang  pria  dan wanita.
Dengan  demikian  kata  “atau” dalam  Pasal  42  Undang  -  undang Nomor  1  Tahun  1974  mempunyai makna  yang  berbeda  satu  sama  lain. Dari  uraian  mengenai  maksud  dari Pasal  42  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  dapat diketahui  bahwa  perkawinan  yang  sah merupakan  penentu  dari  sah  atau tidaknya  seorang  anak.  Untuk  itu  akan diuraikan  terlebih  dahulu  mengenai syaratnya perkawinan.
Berdasarkan  Pasal  42  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan  sah  apabila  dilakukan menurut  hukum  masing-masing  agama dan kepercayaannnya, dengan demikian untuk  orang  yang  beragama  Islam, sahnya perkawinan dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam. Oleh karena itu,  apabila  perkawinan  dilaksanakan dengan  melanggar  Hukum  Islam,  maka perkawinannya     tidak sah.
Selanjutnya,  sahnya  per  kawinan menurut  Hukum  Islam  ialah  apabila perkawinan  itu  secara  sah  memenuhi rukun  dan  syarat  perkawinan.  Dengan demikian, dasar dari sahnya perkawinan menurut  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah hukum agama masing-masing sebaliknya apabila perkawinan dilaksanakan  dengan  tidak  me  menuhi syarat-syarat perkawinan
dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  ataupun  Hukum Islam,  maka  perkawinan  tidak  sah, sehingga dapat dibatalkan.
Hal tersebut di atas, sesuai dengan Pasal  22  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  yang menyatakan  bahwa  perkawinan  dapat dibatalkan  apabila  para  pihak  tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
Dalam hukum positif yaitu Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi Hukum  Islam  tidak  menghendaki  anak yang  tidak  berdosa  menjadi  korban perbuatan  orang  tuanya  karenanya memberikan pengecualian terhadap anak  yang  lahir  sebagai  akibat  dari perkawinan  yang  tidak  sah.  Maka, terhadap  anak  yang  terlahir  akibat perkawinan  yang  tidak  sah  tetap memiliki  hubungan  hukum  dengan orang tuanya.
Mengenai  kedudukan  anak  akibat dari  adanya  pembatalan  perkawinan, Pasal  28  ayat  (2)  huruf  (a)  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan menyata kan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak - anak.
Batalnya  perkawinan  tidak  akan memutuskan  hubungan  hukum  dengan kedua orang tuanya meskipun hubungan  perkawinan  orang  tuanya putus.  Anak  tersebut  berhak  mewaris terhadap orang tuanya dan kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut.
Kedua  penafsiran  di  atas,  tafsiran kedualah yang selama ini dipergunakan sebagai  pertimbangan  dalam  hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan anak, dimana perkawinan kedua orang tuanya dibatalkan oleh Putusan Pengadilan.
Hal  tersebut  mengacu  pada  Pasal 28  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  yang menyatakan bahwa keputusan
pembatalan  perkawinan  tidak  berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
3. Terhadap harta bersama Akibat hukum dari batalnya perkawinan terhadap  harta  bersama  terdapat  dalam Pasal  28  Ayat  (2)  huruf  b  Undang  - Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  yang  menyatakan  bahwa
suami  atau  istri  yang  bertindak  dengan i’tikad baik,  kecuali  terhadap  harta bersama,  bila  pembatalan  perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
Dari  Pasal  28  ayat  (2)  huruf  b Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan,  dapat  ditafsirkan bahwa  terhadap  suami  istri  yang bertindak dengan itikad baik dalam arti tidak  ada  unsure  kesengajaan  untuk melangsungkan  perkawinan  dengan melanggar hukum yang berlaku, sehingga  walaupun  perkawinan  itu dibatalkan oleh Pengadilan karena tidak me  menuhi  syarat  -  syarat  perkawinan maka  tetap  ada  pembagian  harta bersama.
Pembagian  harta  bersama  sesuai dengan pembagian harta bersama karena perceraian. Mengenai pengaturan  harta  bersama  akibat  dari batalnya  perkawinan  lebih  lanjut  diatur dalam  Pasal  37  Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  yang  menyatakan  bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.
Berdasarkan  penjelasan  Pasal  37 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan,  yang  dimaksud dengan  “hukumnya”  masing -  masing adalah  hukum  agama,  hukum  adat  dan hukum  -  hukum  lainnya.  Mengingat Pengadilan  Agama  menangani  perkara bagi  orang  yang  beragama  Islam  maka pengaturan  harta  bersama  akibat  dari pembatalan  perkawinan  menggunakan Hukum Islam.
Menurut  hukum  Islam  harta kekayaan  suami  dan  harta  kekayaan istri  adalah  terpisah  satu  dengan  yang lainnya  yakni  harta  bawaan  masing- masing  atau  harta  yang  diperoleh setelah  mereka  terikat  dalam  hubungan perkawinan.  Terpisahnya  harta  milik suami  dan  harta  milik  istri  tersebut memberi hak yang sama bagi suami dan
istri  untuk  mengatur  sesuai  dengan kebijaksanaan masing masing. Pembagian  harta  bersama  diserahkan kepada  masing  -  masing  pihak  sesuai dengan  kesepakatan  masing  -  masing pihak.
Mengenai pembagian harta bersama  maka  harta  bersama  harus dibagi  secara  berimbang.  Berimbang disini  maksudnya  adalah  sejauh  mana masing – masing  pihak  memasukkan jasa  dan  usahanya  dalam  menghasilkan harta  bersama  tersebut.  Jadi  apabila harta  bersama  itu  diperoleh  lebih banyak karena usaha suami maka suami memperoleh  bagian  lebih  banyak  dan apabila  harta  tersebut  lebih  banyak diperoeh karena usaha istri maka bagian istri lebih banyak.

## III. PENUTUP
Akibat  hukum  dari  pembatalan perkawinan  adalah  mencakup  3  (tiga)  hal penting  Putusnya  hubungan  suami  istri karena  telah  melangsungkan  perkawinan dengan  menggunakan  wali  nikah  yang tidak  berhak  atau  tidak  sah.  Sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  Pasal  28 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang
Perkawinan, yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan  dimulai  setelah  keputusan pengadilan  mempunyai  kekuatan  hukum yang  tetap  dan  berlaku  sejak  saat berlangsungnya  perkawinan.  Mengenai anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan seorang  wanita  dengan  seorang  pria  yang dibatalkan  oleh  keputusan  pengadilan, dengan  dasar  Pasal  28  ayat  (2)  huruf  a Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan,  yang  menyatakan bahwa  keputusan  pembatalan  perkawinan tidak  berlaku  surut  terhadap  anak-anak yang  dilahirkan  dari  perkawinan  tersebut, maka  kedudukan  anak  yang  lahir  sebagai akibat perkawinan yang dibatalkan, dianggap  sebagai  anak  sah,  sehingga
berhak  atas  pemeliharaan,  pembiayaan serta  waris  dari  kedua  orang  tuanya. Mengenai harta bersama, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap  harta  bersama  sesuai  dengan Pasal 28 ayat (2) huruf b  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pembagian  harta  bersama  harus  dibagi secara berimbang.

## DAFTAR PUSTAKA
BUKU-BUKU :
Ahmad Azhar Basyir., Hukum Perkawinan Islam ,  Ctk.  Kesembilan,  UII  Press,
Yogyakarta, 2000.
Bakri  A.Rahman  dan  Ahmad  Sukardja.,
Hukum  menurut  Islam,  UUP  dan Hukum  Perdata/BW ,  PT.  Hidakarya Agung, Jakarta, 1981.
K.Wantjik  Saleh., Hukum  Perkawinan Indonesia ,  Ctk.  Keenam,  Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.
Mulyadi., Hukum  Perkawinan  Indonesia, Badan
Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
Riduan Syahrani, Abdurrahman., Masalah- masalah  hukum  perkawinan  di Indonesia,  PT.  Media  Sarana  Press, Jakarta, 1986.
Taufiq  Hamami, Hukum  Acara  Perdata Agama, Teori dan Prakteknya
Dalam  Proses  Peradilan  Agama , Cet. I, PT. Tatanusa, Jakarta, 2004.

## UNDANG-UNDANG - DAN
PERATURAN LAINNYA :

## Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata
( Burgelijk Wetboek );
Undang-Undang Dasar 1945
Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan ;
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana  yang  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2006 tentang  Peradilan Agama dan  terakhir  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  50  Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

## SUMBER LAIN :
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan Indonesia, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia ,  Balai  Pustaka,  Jakarta,
2001.
Laporan  Tahunan  Perkara  Pengadilan Agama  Tanjungkarang    Klas  IA Tahun 2008-2012.