RAPID APPLICATION DEVELOPMENT BERDASARKAN ISO 9126 UNTUK MENCIPTAKAN MEDIA TRANSPARASI INFORMASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KOTA KAYU AGUNG
Jaka Purnama Program Studi Sistem Informasi STMIK PalComTech Palembang Email: jaka_purnama@palcomtech.ac.id
Darius Antoni Program Pascasarjana MTI Universitas Bina Darma Palembang Email: darius.antoni@binadarma.ac.id
Muhamad Akbar Program Pascasarjana MTI Universitas Bina Darma Palembang Email: muhamad.akbar@binadarma.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini adalah untuk meyediakan sebuah media untuk palayanan informasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan Daerah di Kota Kayu Agung. Dengan menggunakan ISO 9126. Dalam pengembangan parangkat lunak pada penelitian ini menggunakan metode perancangan RAD dan penggambaran sistem menggunakan FlowChart, Diagram Konteks, Level 0, dan ERD, kemudian untuk membangun aplikasi ini  peneliti menggunakan bahasa pemrograman web (HTML, CSS, PHP, dan Javascript ) lalu menggunakan basisdata MySQL versi MariaDB. Dan hasil akhir dari perangkat lunak ini berupa sebuah web service yang disediakan sabagai media pelayanan informasi Pajak Bumi dan Bangunan dengan nama Service Informasi Alokasi Pada Pajak Bumi dan Bangunan (SIAP PBB) di Kota Kayu Agung.
Kata kunci: SIG PBB; pelayanan informasi PBB; RAD; ISO 9126.

## ABSTRACT
This study is to provide a media to improve service information about the Land and Regional Building Tax in Kayu Agung City. Based On ISO 9126. In the development of soft parlifting in this study using RAD design methods and imaging systems using Flowcharts, context diagrams, Level 0, and ERD, then to build this application researchers use Web programming languages (HTML, CSS, PHP, and Javascript) then use the MariaDB version of the MySQL database. And the end result of this software is a Web service that is provided as a media service of a web service for land and building tax information, namely information service allocation for land and building tax (SIAP PBB) in Kayu Agung City.
Keywords: GIS on tax; information system tax; RAD; ISO 9126.

## 1. PENDAHULUAN
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sebuah pajak yang telah ditetapkan oleh negara yang dimana target pembayaran pajak tersebut dikenakan terhadap pengguna lahan yang ada di bumi dan terhadap sebuah bangunan yang beridiri di atas bumi. Berdasarkan dari Undang-Undang yang telah ditetapkan pada No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah tercantum sebagaimana dan telah diubah dengan Undang-undang pada No.12 Tahun 1994 Pasal 1 Ayat 2 yang telah dibuat dan dijelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebuah pajak yang dibebankan oleh negara yang mana sebagian besar penerimaannya merupakan pemasukan dalam pedapatan daerah yang antara lain dipergunakan dan disediakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dapat dipergunakan untuk keperluan pembangunan Negara dan daerah baik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan terutang ditetapkan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan bangunan sedangkan keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak terutang (1). PBB adalah tagihan yang harus dibayar berupa iuran yang dikenakan terhadap seorang pemilik, seorang
pemegang  kekuasaan,  seorang  penyewa  dan  sesesorang  yang  memperoleh  manfaat  dari  bumi  dan bangunan didalam sebuah negara. Pengertian bumi adalah struktur permukaan bumi itu sendri dan juga tubuh  dari  bumi  itu  sendiri  yang  ada  dibawahnya.  Bumi  termasuk  menunjuk  pada  struktur  permukaan bumi  meliputi  dari  tanah  dan  juga  perairan  yang  terdapat  dalam  pedalaman  serta  laut  yang  menjadi wilayah Indonesia. Bangunan adalah sebuah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada  sebuah  wilayah  tanah  dan  juga  perairan  dengan  wilayah  tertentu  yang  digunakan  sebagai  tempat tinggal atau tempat berusaha yang telah memiliki izin dari negara (2). Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebuah  pajak  yang  harus  dibayar  dan  bersifat  kebendaan  dalam  arti  besarnya  pajak  terutang  dapat ditentukan oleh keadaan objek itu sendiri yang terdapat dalam wilayah negara yaitu bumi/tanah dan atau bangunan (3).
Pajak Daerah Kayu Agung yang dikelola Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) tahun 2017, realisasinya tidak mencapai target  yang telah ditetapkan. Berdasarkan LKJIP  (Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah)  tabel  Indikator  Persentase  Kenaikan  Pendapatan  Asli Daerah tahun 2017 terealisasi sebesar 95% dari target 100% dengan capaian sebesar 95% sehingga untuk ketersediaan  realisasi  pendapatan  asli  daerah  sudah  terpenuhi.  Apabila  dibandingkan  dengan  realisasi pendapatan  asli  daerah  tahun  2016  sebesar  100%  dengan  capaian  sebesar  93,93%,  sedangkan dibandingkan  dengan  target  RPJMD  tahun  2018  sebesar  100%  maka  diperoleh  realisasi  sebesar  95%, dengan adanya data seperti ini perlu upaya dan kinerja maksimal dari dinas terkait, agar kedepan realisasi penerimaan pajak daerah ini bisa melampaui target serta bisa menggali potensi-potensi lain yang belum memberikan  kontribusinya  bagi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  OKI.  Walaupun  angka realisasi terbilang cukup besar, informasi tentang asal pendapat belum di jelaskan secara rinci termasuk informasi  tentang  PBB.  Informasi  LKJIP  tersebut  bisa  di  dapatkan  melalui  website  Kabupaten  OKI, namun  masih  banyak  masyarakat  yang  belum  mengetahui  hal  tersebut  karena  informasi  tersebut  tidak diumumkan  secara  resmi  dan  terbuka  di  website  resmi  Kabupaten  OKI.  Jika  pun  masyarakat  ingin mendapatkan  informasi  PBB  baik  itu  tagihan  maupun  informasi  tentang  PBB  lainnya,  mereka  harus bertanya  kepada  ketua  RT  atau  RW  setempat,  pegawai  kelurahan  atau  kecamatan  bahkan  masyarakat harus    bersusah  payah  datang  ke  kantor  pajak  dan  kemudian  bertanya  kepada  pegawai  setempat  agar informasi  tersebut  bisa  didapatkan.  Selain  membuat  masyarakat  menghabiskan  waktu  dan  biaya, pekerjaan  pegawai  pemerintahan  pun  akan  terhambat  dikarenakan  harus  menyiapkan  informasi  yang masyarakat  butuhkan.  Hal  tersebut  membuat  teknologi  informasi  masih  kurang  tepat  penggunaanya mengingat  teknologi  informasi  dibuat  untuk  mempermudah  pekerjaan  dalam  pemerintahan,  sehingga teknologi yang ada menjadi tidak efesien dan mengakibatkan informasi khususnya informasi PBB susah untuk  didapatkan.  Oleh  karena  itu  kebutuhan  masyarakat  untuk  mencari  dan  memperoleh  informasi seputar  PBB  menjadi  tidak  terpenuhi.  Maka  dari  itu  dibutuhkan  suatu  media  agar  informasi  yang masyarakat  butuhkan  tentang  PBB  tersempaikan  dengan  baik,  karena  dalam  BookletPBB  Hak  wajib pajak adalah mendapatkan penjelasan berkaitan dengan ketetapan PBB dalam hal Wajib Pajak Meminta.
Salah  satu  instansi  pemerintahan  yang  mengurus  teknologi  informasi  dalam  upaya  meningkatkan kinerja pelayanan mereka adalah Dinas KOMINFO (Komunikasi dan Informatika) Kabupaten OKI (Ogan Komering  Ilir).  Salah  satu  Visi  KOMINFO  adalah  pembangunan  KOMINFO  yang  merakyat,  yang maksudnya  adalah  ketepatan  sasaran  pembangunan  KOMINFO  kepada  masyarakat  pengguna  dan keterjangkauan  masyarakat  untuk  mendapatkan,  memanfaatkan,  mengolah  dan  mengakses  informasi, sehingga  mempercepat  pertumbuhan  ekonomi  sekaligus  mewujudkan  dan  meningkatkan  daya  saing bangsa (KOMINFO, 2010).
Sehingga  penelitian  ini  difokuskan  untuk  membuat  aplikasi  dengan  konsep  web  service    berbasis GIS dan mobile yang dapat membantu Dinas KOMINFO dalam menyediakan media sebagai wadah agar masyarakat  dapat  mendapatkan  informasi  tentang  PBB.  Karena  pada  visi  KOMINFO  mereka  harus menyediakan  informasi  sehingga  masyarakat  mendapatkan  maanfaat  untuk  mempercepat  pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, penelitian ini akan membuat sebuah aplikasi berupa  web service dengan nama “Sistem Informasi Geografis Sebagai Media Informasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Kayu Agung” yang akan menampilkan informasi terkait PBB di kota kayu agung.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Seorang peneliti sebelum melakukan penelitian mereka akan melakukan pendekatan yang dianggap paling cocok, yaitu sesuai dengan masalah yang akan dipecahkan (pertimbangan efektivitas). Kemudian pertimbangan  lainnya  adalah  terletak  pada  masalah  efisiensi,  yaitu  dengan  mempertimbangkan keterbatasan dana, tenaga, waktu dan kemampuan dari peneliti.
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  bersifat  deskriptif.  Menurut  Nazir (2005), Metode deskriptif merupakan suatu metode untuk meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

## 2.1 Konsep Model Penelitian
Berdasarkan  teori  yang  mendukung,  maka  dapat  dirumuskan  suatu  kerangka  teori  yaitu  sistem informasi  terkait  PBB  berupa  Sistem  Informasi  Geografis  sebagai  media  informasi  pajak  bumi  dan bangunan (PBB).
Identifikasi Dan Perumusan Masalah Design System Menggunakan model Diagram Konteks, Diagram Arus Data (DAD), dan Entity Relationship Model Build System dengan menggunakan HTML, PHP, MySQL, Javascript, dan GeoMap Struktur Testing dan Maintenence
Requirement Planning Design Workshop Implementation Sistem Informasi Geografis ISO 9126 - Functionality - Reliability - Usability - Efficiency Media Informasi
PBB

## Gambar 1. Kerangka Teori Berdasarkan RAD
Sistem informasi geografis yang akan di buat sebagai media informasi akan menggunakan iso 9126 sebagai  pedoman  pengembangan  sehingga  pada  saat  design  sistem  akan  mengikuti  indikator  yang  ada pada  iso  9126.  Kemudian  setelah  sistem  berhasil  dibuat  sistem  tersebut  akan  menjadi  sebuah  media informasi pbb yang memiliki iso 9126 di dalamnya.

## 2.2 Tinjauan Pustaka
Kualitas  dari suatu  perangkat lunak  dapat  kita  lihat  dan  dinilai  melalui  sebuah  ukuran-ukuran dan juga  dengan  metode-metode  tertentu,  serta  juga  dapat  melalui  beberapa  pengujian-pengujian  perangkat lunak.  Salah  satu  yang  dapat  menjadi  tolak  ukur  untuk  menentukan  kualitas  perangkat  lunak  adalah dengan  menggunakan  metode  dari  ISO  9126,  yang  dibuat  dan  dikembangkan  oleh  sebuah  lembaga internasional yaitu International Organization for Standardization (ISO) dan oleh lembaga internasional lainnya  yaitu International  Electrotechnical  Commission (IEC).  Metode  ISO  9126  yang  selalu dikembangkan  mendefinisikan  bahwa  suatu  kualitas  produk  baik  itu  perangkat  lunak,  model  perangkat lunak, karakteristik mutu perangkat lunak, dan metric perangkat lunak terkait yang sudah digunakan dapat kita  gunakan  untuk  mengevaluasi  dan  menetapkan  kualitas  sebuah  produk  perangkat  lunak  tesebut. Standar ISO 9126 telah dikembangkan dalam usaha untuk mengidentifikasi atribut-atribut kunci kualitas untuk perangkat lunak komputer. Faktor kualitas bertujuan memberikan gambaran atau mendeskripsikan masing-masing  variabel  yang  diteliti  dan  menggali  keterkaitan  masing-masing  variabel.  Pengujian manfaat yang digunakan yaitu functionality, reliablity, usability dan efficiency sebagai evaluasi perangkat lunak.  Atribut  uji  manfaat  yang  digunakan  berdasarkan  ISO  9126  yang  mengidentifikasi  empat karakteristik kualitas dari Sistem Informasi Geografis sebagai berikut:
a. Functionality (Fungsionalitas)  adalah  sebuah  kemampuan  dari  perangkat  lunak  untuk  dalam menyediakan fungsi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, dan juga ketika sedang digunakan dalam kondisi tertentu.
b. Reliability (Kehandalan)  adalah  sebuah  kemampuan  perangkat  lunak  untuk  dapat mempertahankan tingkat kinerja sampai tahap tertentu,dan juga ketika sedang digunakan dalam kondisi tertentu.
c. Usability (Kebergunaan) adalah sebuah kemampuan perangkat lunak untuk dapat dengan mudah dipahami, dipelajari, digunakan, dan menarik bagi pengguna ang akan menggunakan, dan juga ketika digunakan dalam kondisi tertentu.
d. Efficiency (Efisiensi)  adalah  sebuah  kemampuan  perangkat  lunak  untuk  dapat  memberikan kinerja  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  relatif  kecil  memberikan  beban  terhadap  jumlah sumber daya yang digunakan pada saat keadaan tersebut.
Tabel 1. Atribut functionality Sub-Karakteristik Deskripsi Suitability Kemampuan  dari  sebuah  perangkat  lunak  untuk  menyediakan serangkaian fungsi yang sesuai untuk tugas-tugas tertentu dan tujuan pengguna. Accuracy Kemampuan  dari  sebuah  perangkat  lunak  dalam  memberikan  hasil yang presisi dan benar sesuai dengan kebutuhan. Security Kemampuan  dari  sebuah  perangkat  lunak  untuk  mencegah  akses yang  tidak  diinginkan,  menghadapi  penyusup  (hacker)  maupun otorisasi dalam modifikasi data. Interoperability Kemampuan dari sebuah perangkat lunak untuk berinteraksi dengan satu atau lebih sistem tertentu. Compliance Kemampuan dari sebuah perangkat lunak dalam memenuhi standar dan kebutuhan sesuai peraturan yang berlaku. Sumber: ISO/IEC FDIS 9126-1:2000 Tabel 2. Atribut reliability Sub-Karakteristik Deskripsi Maturity Kemampuan  dari  sebuah  perangkat  lunak  untuk  menghindari kegagalan sebagai akibat dari kesalahan dalam perangkat lunak. Fault tolerance Kemampuan  dari  sebuah  perangkat  lunak  untuk  mempertahankan kinerjanya jika terjadi kesalahan perangkat lunak. Recoverability Kemampuan  dari  sebuah  perangkat  lunak  untuk  membangun kembali  tingkat  kinerja  ketika  terjadi  kegagalan  sistem,  termasuk data dan koneksi jaringan. Sumber: ISO/IEC FDIS 9126-1:2000 Tabel 3. Atribut usability Sub-Karakteristik Deskripsi Understandibility Kemampuan  dari  sebuah  perangkat  lunak  dalam  kemudahan  untuk dipahami. Learnability Kemampuan  dari  sebuah  perangkat  lunak  dalam  kemudahan  untuk dipelajari. Operability Kemampuan  dari  sebuah  perangkat  lunak  dalam  kemudahan  untuk dioperasikan. Attractiveness Kemampuan dari sebuah perangkat lunak dalam menarik pengguna. Sumber: ISO/IEC FDIS 9126-1:2000 Tabel 4. Atribut efficiency Sub-Karakteristik Deskripsi Time behavior Kemampuan dari sebuah perangkat lunak dalam memberikan respon dan waktu pengolahan yang sesuai saat melakukan fungsinya. Resource  behavior Kemampuan  dari  sebuah  perangkat  lunak  dalam  menggunakan sumber  daya  yang  dimilikinya  ketika  melakukan  fungsi  yang ditentukan. Sumber: ISO/IEC FDIS 9126-1:2000

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Data hasil penelitian diperoleh dari teknik wawancara. Wawancara dilakukan terhadap tujuh orang informan  yang  dianggap  representatif  terhadap  objek  masalah  dalam  penelitian.  Berikut  ini  merupakan data dari tujuh informan dalam penelitian ini.
a. Dwi M Zulkarnain, SH., M.Si., Kepala Dinas Kominfo.
b. Muttaqin NS, S.Kom., Petugas Dinas Kominfo.
c. Fitri Amalia, S.E., Petugas Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Pengolahan Data Dinas DISPENDA
d. Lisa Yulianti, S.E., Petugas Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Pengolahan Data Dinas DISPENDA
e. H. Hasan Amin S.SOS., Pembayar Pajak
f. M Ali Tuhid, Pembayar Pajak
g. Bakri Husin, Pembayar Pajak
Data yang diperoleh dari wawancara berupa jawaban informan atas pertanyaan yang diajukan oleh penelitian  melalui  panduan  wawancara  yang  dilakukan  secara  tatap  muka  langsung  dengan  informan, yang  kemudian  data  jawaban  tersebut  disajikan  dalam  bentuk  kutipan  hasil  wawancara.  Kutipan  hasil wawancara  tersebut  memaparkan  jawaban  responden  yang  beragam  mengenai  faktor-faktor  yang dibutuhkan dalam membangun sistem informasi geografis guna menjawab rumusan masalah terbukti atau tidak. Kutipan hasil wawancara dari informan tersebut akan dimuat dalam hasil penelitian berikut ini.

## 3.1 Functionality (Fungsionalitas)
ISO  9126  Menjelaskan  Functionality  (Fungsionalitas)  adalah  Kemampuan  perangkat  lunak  untuk menyediakan fungsi sesuai kebutuhan pengguna, ketika digunakan dalam kondisi tertentu.
Dalam  hal  ini  informan  mengungkapkan  pendapat  tentang  kebutuhan  dalam  sistem  informasi geografis.  Seperti  kutipan  wawancara  bapak  Dwi  M  Zulkarnain.  “Sistem  ini  harus  dapat  menyajikan informasi  pajak  bumi  dan  bangunan  (pbb)  secara  jelas  dalam  bentuk  peta  digital”.  Sependapat  dengan kutipan  dari  Bapak  Muttaqin  bahwa.  “Sistem  ini  harus  dapat  memberikan  informasi  pbb  dengan  lebih akurat (dengan posisi koordinat lintang dan bujur)”. Kutipan dari wawancara Bapak M Ali Tuhid tentang sistem  mengatakan  bahwa:  “Sistem  ini  harus  terhubung  ke  sistem  pajak  sehingga  data  yang  disajikan lebih terpecaya”.
Berdasarkan kutipan jawaban dari beberapa informan di atas dapat diketahui bahwa kualitas sistem informasi  geografis  sebagai  media  informasi  harus  lengkap  dan  informasi  dan  datanya  harus  valid. Artinya sistem informasi geografis harus memenuhi criteria tersebut agar dapat menjadi sistem informasi geografis yang sesuai dengan media informasi.

## 3.2 Reliability (Kehandalan)
ISO  9126  Menjelaskan  Reliability  (Kehandalan).  Kemampuan  dari  sebuah  perangkat  lunak  untuk dapat  mempertahankan  tingkat  kinerja  sampai  tahap  tertentu,dan  juga  ketika  digunakan  dalam  kondisi tertentu.  Dalam  hal  ini  informan  mengungkapkan  pendapat  tentang  kehandalan  dalam  sistem  informasi geografis. Seperti kutipan wawancara ibu Fitri Amalia. “Sistem ini harusnya tidak atau jarang mengalami kesalahan dalam menampilkan informasi PBB”. Sependapat dengan kutipan dari Ibu Lisa Yulianti bahwa. “Sistem ini harus selalu dapat memberikan informasi pbb kalaupun mengalami error atau permasalahan paling tidak permasalahan errornya dapat langsung diperbaiki dengan melakukan refresh pada sistem agar normal  kembali”.  Kutipan  dari  wawancara  Bapak  Hasan  Amin  tentang  sistem  mengatakan  bahwa:  “ paling tidak sistem ini harus dapat menampilkan tempat atau lokasi pbb kembali ketika terjadi error atau kesalahan”.
Berdasarkan kutipan jawaban dari beberapa informan di atas dapat diketahui bahwa kualitas sistem informasi  geografis  sebagai  media  informasi  harus  selalu  ada  dan  ketika  error  pun  harus  tetap  dapat memberikan informasi.  Artinya  sistem informasi  geografis harus  memenuhi criteria tersebut agar dapat menjadi sistem informasi geografis yang sesuai dengan media informasi.

## 3.3 Usability (Kebergunaan)
ISO  9126  Menjelaskan Usability (Kebergunaan).  Kemampuan  perangkat  lunak  untuk  dipahami, dipelajari, digunakan, dan  menarik bagi pengguna, ketika  digunakan dalam kondisi tertentu.  Dalam  hal ini informan mengungkapkan pendapat tentang kebutuhan penggunaan dalam sistem informasi geografis. Seperti  kutipan  wawancara  bapak  Dwi  M  Zulkarnain.  “Sistem  ini  harus  dapat  memberikan  kemudahan dalam  pemahaman  tampilan(user  interface)  kepada  pembayar  pajak  dengan  bentuk  peta  yang  tetap.”. Sependapat  dengan  kutipan  dari  Bapak  Muttaqin  bahwa.  “Sistem  ini  harus  mudah  dipelajari  oleh pembayar  pbb  ketika  ada  penambahan  informasi  baru.”.  Kutipan  dari  wawancara  Bapak  Bakri  Husin tentang sistem mengatakan bahwa: “sistem ini harus dapat di akses dimana pun dan kapan pun sehingga mudah  mendapatkan  informasi.”.  Kutipan  dari  wawancara  Bapak  M  Ali  Tuhid  tentang  sistem
mengatakan bahwa: “Sistem ini harus mudah dioperasikan supaya lebih mudah untuk melihat informasi tempat atau lokasi peta”.
Berdasarkan kutipan jawaban dari beberapa informan di atas dapat diketahui bahwa kualitas sistem informasi  geografis  sebagai  media  informasi  harus  mudah  dimengerti  dan  lengkap  sehingga  dapat membantu  dalam  menyediakan  informasi.  Artinya  sistem  informasi  geografis  harus  memenuhi  criteria tersebut agar dapat menjadi sistem informasi geografis yang sesuai dengan media informasi.

## 3.4 Efficiency (Efisiensi)
ISO  9126  Menjelaskan  Functionality  (Fungsionalitas)  adalah  Kemampuan  perangkat  lunak  untuk menyediakan fungsi sesuai kebutuhan pengguna, ketika digunakan dalam kondisi tertentu. Dalam hal ini informan mengungkapkan pendapat tentang kebutuhan dalam sistem informasi geografis. Seperti kutipan wawancara  bapak  Dwi  M  Zulkarnain.  “Sistem  ini  harus  lebih  efisien  dalam  menyampaikan  atau mendistribusikan  informasi  tempat  atau  lokasi  PBB”.  Sependapat  dengan  kutipan  dari  Ibu  Fitri  Amalia bahwa. “Sistem ini harus disajikan secara realtime sehingga informasi dapat dilihat secara langsung oleh pembayar pbb”. Kutipan dari wawancara Ibu Lisa Yulianti tentang sistem mengatakan bahwa: “Sistem ini dalam update data informasi pbb tidak memerlukan proses waktu yang lama harus cepat”. Berdasarkan kutipan jawaban dari beberapa informan di atas dapat diketahui bahwa kualitas sistem informasi geografis sebagai media informasi harus realtime dan tidak boleh terlambat dalam menyediakan informasi. Artinya sistem informasi geografis harus memenuhi criteria tersebut agar dapat menjadi sistem informasi  geografis  yang  sesuai  dengan  media  informasi.Tujuan  pengembangan  sistem (system development) adalah  menyusun  suatu  sistem  yang  baru  untuk  menggantikan  sistem  yang  lama  secara keseluruhan  atau  memperbaiki  sistem  yang  telah  ada.  Faktor-faktor  yang  mendorong  pengembangan sistem  yaitu  adanya problems,  opportunities dan directives (Bentley,  Dittman,  &  Whitten,  2000). Masalah, peluang dan Arahan, Masalah-masalah yang ditangani:
a. Kesulitan dalam menemukan informasi lokasi terkait pbb.
b. Kesulitan dalam mencari informasi terkait pembayaran pbb.
c. Kesulitan dalam mencari berita tentang pbb.
d. Kesulitan dalam dalam mencari informasi di berbagai perangkat.
e. Kesulitan dalam mencari informasi dengan harus mendatangi tempat pbb atau informan terdekat.
Peluang  dapat  dilihat  dari  keinginan  para  petugas  yang  terkait  dengan  SIAP  PBB  untuk mengembangkan  sistem  informasi  ini.  Dan  keinginan  untuk  meningkatkan  mutu  pelayanan  Dinas Setempat dengan mengoptimalkan fungsi komputer sebagai pengolah data, karena selama ini belum ada media untuk pelayanan informasi tersebut.
Arahan  dilihat  dari  hasil  observasi  dengan  pihak  yang  berhubungan  langsung  dengan  sistem  yang akan dikembangkan, dalam  hal ini direktur Dinas DISPENDA dan Dinas KOMINFO. Berdasarkan alur proses penyediaan informasi, maka merancang SIAP PBB untuk mendukung penyediaan informasi terkait PBB  diperlukan  langkah-langkah  sistematis  dengan  metodologi  RAD.  Metode  ini  digunakan  karena mendasari  semua  metode  pengembangan  sistem  yaitu:  melibatkan  para  pengguna  sistem  dan menggunakan  pendekatan  pemecahan  masalah,  membentuk  fase  dan  aktivitas  dalam  mengelola  proses dan  proyek,  mendesain  sistem  yang  sesuai  dengan  perubahan  dan  perkembangan  teknologi  (4).  Hasil penelitian berdasarkan metodologi RAD adalah sebagai berikut :

## 3.5 Tahap Rencana Kebutuhan (Requirement Planning)
Untuk menghasilkan sistem informasi tersebut maka dapat dijabarkan beberapa rencana kebutuhan yaitu:
a. Kebutuhan Hardware
1) Server dengan minimal processor Intel Dual Core 1.66 GHz
2) Memory 2 GB dan 128GB SSD.
3) Layar Resolusi 1366x768.
4) Jaringan Internet yang terkoneksi ke Server
b. Kebutuhan Software
1) Sistem Operasi windows 7 atau terbaru.
2) XAMPP Versi 7.X.X.
3) Browser Google Chrome Versi Terbaru.
4) Web Editor dan File Transfer Protocol (FTP) Aplication
c. Kebutuhan Input
Elemen utama dalam membentuk sebuah sistem terdiri dari input, proses, dan output (5). Input yang  membentuk  suatu  sistem  informasi  bisa  berupa  jenis  sumber  daya  yang  ada  pada  sistem informasi saat ini, yaitu : pengguna sistem dan sumber data yang dibutuhkan dalam SIAP PBB. Pengguna sistem yang terlibat langsung dalam pengelolaan data dan informasi PBB adalah Dinas DISPENDA(Dinas  Pendapatan  Daerah),  Petugas  Kominfo,  dan  Pembayar  PBB.  Sumber  data untuk  SIAP  PBB  berasal  dari  database  pembayar  pajak  DISPENDA.  Sumber  data  yang dibutuhkan dalam SIAP PBB yaitu :
1) Data Berita
2) Data Pembayar Pajak PBB
3) Data Koordinat PBB
4) Data Wewenang SIAP PBB
5) Data Pembayaran PBB
d. Kebutuhan Informasi
Elemen  sistem  selanjutnya  merupakan  proses  yang  terjadi  dalam  SIAP  PBB,  yaitu  kegiatan pengelolaan  data.  Pengelolaan  dilakukan  dengan  mengolah  sumber  data  yang  ada  menjadi informasi berupa :
1) Informasi Berita PBB
2) Informasi Koordinat PBB
3) Informasi Total Pembayar PBB
4) Informasi Pemegang Wewenang
5) Informasi Pembayar PBB
6) Informasi Pembayaran PBB
e. Kebutuhan Output
Output  merupakan  salah  satu  elemen  sistem  setelah  dilakukan  kegiatan  pemrosesan  data  yang menghasilkan  keluaran  berupa  informasi  atau  laporan  yang  dibutuhkan  pada  SIAP  PBB. Berdasarkan  hasil  wawancara,  kebutuhan  output  dapat  berupa  informasi  untuk  mendukung penyampaian pelayanan, yaitu:
Tabel 5. Kebutuhan informasi berdasarkan pengguna Nomor Pengguna Kebutuhan Informasi 1 Dinas Kominfo - Informasi Berita PBB - Informasi Koordinat PBB - Informasi Pembayar PBB -Informasi Total Pembayar PBB - Informasi Pembayaran PBB 2 Dinas DISPENDA - Informasi Pemegang Wewenang - Informasi Koordinat PBB 3 Pembayar PBB - Informasi Berita PBB
- Informasi Koordinat PBB
- Informasi Pembayar PBB
- Informasi Total Pembayar PBB
- Informasi Pembayaran PBB
Kebutuhan user dengan dibangunnya SIAP PBB untuk mendukung pelayanan PBB adalah dapat menghasilkan  informasi  yang  bermanfaat  sebagai  penyedia  informasi  tentang  PBB  yang diperuntukan untuk masyarakat atau pembayar PBB. Namun karena sistem yang saat ini belum menyediakan pelayanan informasi tersebut maka informasi yang dihasilkan tidak lengkap, tidak akurat,  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  untuk  memenuhi  kebutuhan  informasi  pembayar  PBB. Dengan  adanya  SIAP  PBB dapat  memenuhi  bahwa  semua  sistem  informasi  memiliki  kegiatan utama  yaitu  menerima  data  sebagai  masukan  (input),  kemudian  memprosesnya  dengan melakukan  penghitungan,  penggabungan  unsur  data,  pemutakhiran  akun  dan  memperoleh informasi sebagai keluaran (output) (6).
f. Kebutuhan Antar Muka User interface (antar muka) untuk mengoperasikan sistem informasi service alokasi pajak bumi dan  bangunan  yaitu  keyboard,  mouse.  Secara  fisik,  antarmuka  pemakai  yang  dirancang  adalah tampilan layar menu pilihan untuk wewenang (pusat, admin dan editor), form isian dan laporan terkait dengan data yang diolah.

## 3.6 Tahap Desain Sistem
Tahap  desain  dapat  dilihat  dengan  desain  arsitektur  penggunaan  aplikasi.  Serta  dapat  juga  dilihat dalam perancangan antar muka seperti pada gambar di bawah ini.
a. Diagram Konteks
Diagram  konteks  merupakan  diagram  paling  atas  dari  sistem  informasi  yang  menggambarkan aliran-aliran  data  ke  dalam  dan  keluar  entitas-entitas  eksternal.  Proses-proses  dan  aliran  data yang  terjadi  dalam  sistem  SIAP  PBB  ini  digambarkan  secara  logik  dalam  bentuk  diagram  alir data (DAD) menggunakan metodologi dan simbol-simbol yang disusun oleh De Marco-Yourdan. Perangkat  lunak  Bantu  ( case  tools )  pengembangan  sistem  yang  digunakan  untuk menggambarkan proses-proses ini adalah Microsoft Visio 2007.
Servce Informasi Alokasi Pajak Bumi dan Bangunan Pusat Admin Editor Masyarakat - Informasi PBB - Informasi Lokasi PBB - Informasi Berita PBB - Input Wewenang - Input Pembayaran PBB - Input Pembayar PBB - Input Berita - Input Lokasi Pembayar PBB

## Gambar 2. Diagram Konteks SIAP PBB
Pada diagram kontek terdapat empat entitas yang memiliki proses tersendiri :
1) Pusat, Level pusat dipegang oleh Dinas KOMINFO sebagai penyedia  media layanan level pusat memiliki akses untuk menambah wewenang dan input data pembayar PBB
2) Admin,  Level  admin  dipegang  oleh  Dinas  DISPENDA  sebagai  penyedia  informasi  yang memiliki akses untuk menambah berita dan generate pembayaran PBB
3) Editor, Level Editor dipegang oleh Dinas KOMINFO maupun Dinas DISPENDA yang level aksesnya hanya sebagai editor koordinat pembayar PBB.
4) Masyarakat,  Penerima  informasi  terkait  PBB  yang  mendapatkan  semua  informasi  dari aplikasi SIAP PBB.
Diagram  konteks  yang  baru  sesuai  dengan  teori  yang  menyatakan  bahwa  diagram  konteks merupakan aliran data dan hanya memuat satu proses, menunjukkan sistem secara keseluruhan, semua entitas eksternal ditunjukkan pada diagram konteks berikut aliran data utama menuju ke sistem  dan  berasal  dari  sistem.  Selain  itu  fungsi  diagram  konteks  pada  sistem  yang  dirancang bisa  memetakan  model  lingkungan  yang  direpresentasikan  dalam  lingkaran  tunggal  yang mewakili  keseluruhan  sistem  meliputi:  kelompok  pemakai,  data  masuk,  data  keluar, penyimpanan data serta batasan antara sistem dengan lingkungan (7).
b. Diagram Alir Data (DAD)
Setelah  diagram  konteks  digambarkan  maka  diagram  konteks  akan  diturunkan  dalam  bentuk yang lebih rinci, dengan mendefinisikan proses apa saja yang terdapat dalam sistem yaitu DAD level  0.  DAD  fisik  level  0  merupakan  perluasan  dari  diagram  konteks,  sehingga  hanya menggambarkan antarmuka antar organisasi atau unit (7).
1.0 Input Wewenang 2.0 Input Pembayar PBB 3.0 Input Pembayaran PBB 4.0 Input Berita PBB 5.0 Input Koordinat PBB Pusat Admin Editor Masyarakat 6.0 Informasi PBB Wewenang Pembayar PBB Pembayaran PBB Berita PBB

## Gambar 3. Data Flow Diagram (DFD)
Terdapat 6 Proses dalam sistem SIAP PBB:
1) Proses Wewenang, Pada Proses ini Level Pusat dapat menambahkan hak akses untuk dapat masuk ke dalam aplikasi SIAP PBB
2) Input  Pembayar  PBB,  Pada  proses  ini  level  pusat  akan  melakukan  pengambilan  data pembayar pajak yang ada pada sistem pajak.
3) Input  Pembayaran  PBB,  Pada  proses  ini  level  admin  akan  melakukan  pengambilan  data pembayaran pajak yang ada pada sistem pajak.
4) Input Berita PBB, Pada proses ini level admin akan melakukan penambahan berita terkait dengan informasi PBB.
5) Input  Koordinat  PBB,  Pada  proses  ini  level  pusat,  admin,  dan  editor  akan  melakukan penambahan koordinat wilayah PBB.
6) Informasi PBB, Pada proses ini masyarakat atau pembayar PBB dapat menerima informasi dari aplikasi SIAP PBB.
c. Pendekatan Model Data E-R (Entity-Relationship)
Perancangan  basis  data  bertujuan  untuk  memudahkan  atau  efisiensi  dalam  penyimpanan, perubahan, dan pembacaan data. Suatu basis data yang dibangun seharusnya bisa reliable dengan peyimpanan  data  yang  mempunyai  integrasi  tinggi  untuk  meningkatkan  kepercayaan  dari pengguna data, serta bisa diadaptasi dan ditingkatkan untuk suatu permintaan atau aplikasi yang baru dan tidak terduga. Untuk merancang basis data, analis perlu mendefinisikan terlebih dahulu field yang diperlukan oleh sistem (7).
Tabel 6. Primary key setiap entitas No Entitas Primary Key 1 Wewenang Id_wewenang 2 Pembayar PBB Nomer_PBB 3 Berita PBB Id_berita 4 Pembayaran PBB Id_bayar Wewenang Pembayar PBB Pembayaran PBB Berita Membuat Membuat Melakukan id Judul berita Isi berita Pembuat berita Tanggal Pembuatan Tanggal Perbuahan id username password level Tanggal
Pembuatan Tanggal Perbuahan
id
No PBB
Nama PBB Lintang Bujur Tanggal Pembuatan Tanggal Perbuahan id Tahun Bayar No PBB Pembayar Nominal Tanggal Pembuatan Tanggal Perbuahan Status
Gambar 4. Entity Relationship Diagram
Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi diantara himpunan entitas yang ada, serta  menentukan  derajat  /  kardinalitas  relasi  untuk  setiap  himpunan  relasi.  Relasi-relasi  yang terjadi antar entitas antara lain:
1) Relasi  Antara  Wewenang  dan  Berita,  Wewenang  yang  memiliki  akses  level  admin  dapat membuat berita sesuai dengan informasi yang ada terkait PBB. Pemegang wewenang dapat membuat banyak  berita atau artikel sehingga kardinalitasnya adalah many to many.
2) Relasi  Wewenang  dan  Pembayar  PBB,  Wewenang  yang  memiliki  akses  level  pusat  dapat menambahkan  pembayar  pbb  sesuai  dengan  data  yang  ada  pada  data  pembayar  pbb. Pemegang  wewenang  dapat  menambahkan  banyak  data  pembayar  pbb  sesuai  dengan  data yang ada pada Dinas DISPENDA sehingga kardinaliasnya adalah many to many.
3) Relasi  Pembayar  PBB  dan  Pembayaran  PBB,  Pembayar  PBB  dapat  mendapatkan  tagihan pembayaran  PBB  setiap  tahun  dan  dapat  melakukan  satu  kali  pembayaran  setiap  tahunnya sehingga kardinalitasnya ada one to many.

## 3.7 Tahap Implementasi
Tujuan dari tahap ini adalah membangun (pemrograman) dan menguji sistem sesuai kebutuhan dan spesifikasi rancangan, mengimplementasikan interface aplikasi yang akan dibuat. Uraian dari tiap tujuan dijelaskan sebagai berikut:
a. Pemrograman
Tahap ini bertujuan untuk mengkonversikan hasil perancangan logika ke dalam kegiatan operasi pengkodean  dengan  menggunakan  bahasa  pemrograman  sehingga  konsep  logikal  yang  sudah dirancang dapat diterjemahkan ke dalam fungsi-fungsi program yang dapat digunakan pemakai dengan mudah dan memastikan bahwa semua fungsi atau modul program dapat dibuat dan dapat
berjalan  secara  benar  (7).  Pada  penelitian  ini  mengingat  keterbatasan  waktu  program  sistem informasi  rekam  medis  rawat  jalan  untuk  mendukung  evaluasi  pelayanan  dikerjakan  peneliti dibantu oleh seorang programmer. Adapun program dibuat berdasar perancangan meliputi :
1) Pembuatan Basis Data
Pada perancangan basis data dimulai dari perancangan model menggunakan diagram konteks dan DAD, kemudian dimodelkan dengan ERD sehingga didapatkan tabel-tabel. Tabel basis data  dibuat  dengan tools database  MysSQL type  MariaDB version 10.1.37, Mengguanakan MySQL  dengan  tujuan  untuk  membuat  aplikasi  ini  dapat  di  onlinekan  sehingga  memenuhi kebutuhan dalam pemecahan permasalahan.
2) Pembuatan Form dan Tampilan data
Pada  proses  ini  penulis  menggunakan  Bahasa  pemrograman  HTML  versi  5,  framework bootsrap  CCS  versi  4  dan  Javascript  Versi  1  sehingga  tampilan  lebih  menarik  dan  mudah dimengerti oleh End-User.
3) Proses pengolahan data Pada proses pengolahan data penulis mengguankan bahasa pemograman PHP Native versi 7 dan bahasa JSON yang dapat membantu dalam menampilkan data koordinat.
Setelah tahap pengkodean selesai dilakukan, selanjutnya adalah tahap pengujian yang bertujuan melakukan  pengujian  atau  pengetesan  terhadap  semua  modul  program  yang  dibuat,  sehingga pada  saat  diimplementasikan  nanti  dipastikan  berjalan  dengan  baik  dan  tidak  menimbulkan pemborosan  sumberdaya  yang  digunakan.  Kadir  (8)  menjelaskan  dalam  melakukan  pengujian program akan menggunakan urutan sebagai berikut:
1) Pengetesan  dasar,  yaitu  melakukan  pengujian  di  bagian  modul  yang  paling  kecil,  sehingga dipastikan bagian tersebut berjalan dengan benar dan efisien.
2) Pengetesan kelompok, yaitu melakukan tes untuk kelompok-kelompok dasar modul sehingga interaksi antar modul dapat berjalan dengan baik.
3) Pengetesan  fungsi,  yaitu  melakukan  tes  untuk  pengujian  pada  fungsi-fungsi  grup  sehingga interaksi antar grup dapat berjalan dengan baik.
4) Pengetesan  sistem,  yaitu  melakukan  pengujian  sistem  secara  keseluruhan,  sehingga  sistem dapat bekerja sesuai dengan harapan dan fungsi sebenarnya.
Dalam  tahapan  ini  dapat  dilihat  dengan  melakukan  pengujian  sistem  informasi  yang  dibuat. Pengujian sistem dapat ditunjukkan dengan gambar hasil dari sistem seperti di bawah ini. Halaman data pembayar  PBB  adalah  halaman  berisikan  tentang  biodata  dan  informasi  tentang  si  pembayar  PBB informasi  yang  ditampilkan  sesuai  dengan  privasi  dan  arahan  dari  Dinas  DISPENDA  sehingga  data pembayar PBB masih dapat dijaga kerahasiannya.

## Gambar 5. Halaman Hasil Tampilan
Halaman hasil tampilan dari inputan koordinat, halaman ini dibuat agar pemegang wewenang dapat memeriksa data koordinat dengan teliti tanpa harus kembali ke halaman End-user.

## Gambar 6. Halaman Data Lokasi Koordinat Pembayar PBB
Halaman  yang  berisikan  tentang  koordinat  dari  pembayar  pbb  sehingga  lokasi  koordinat  dapat dilihat jelas berdasarkan letak lintang dan bujur dalam sistem SIAP PBB.

## 4. KESIMPULAN
Dari  hasil  yang  sudah  dilakukan  pada  penelitian  ini  mulai  dari  tahap  awal  sampai  dengan  proses pengujian, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Sistem Informasi Geografis sebagai media informasi pajak bumi dan bangunan (PBB) di kota kayu agung disimpulkan sebagai berikut:
a. Sistem  informasi  geografis  telah  dibuat  berdasarkan  atribut fungtionality,  reliability,  usability, efficiency pada  ISO  9126,  hasilnya  dapat  membantu  pembayar  pbb  di  kota  kayu  agung  dalam mendapatkan informasi PBB secara cepat dan jelas sesuai dengan tempat atau lokasi PBB.
b. Sistem informasi geografis dapat membantu pembayar pbb dalam mendapatkan informasi PBB secara  efisien  karena  Sistem  Informasi  Geografis  ini  menggantikan  informasi  yang  harus didapatkan  di  tempat  RT  atau  RW  atau  kelurahan  atau  kecamatan  atau  kantor  pajak  setempat sehingga sistem menjadi sarana informasi PBB yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun oleh pembayar pajak.
Hasil dari pegujian Sistem Informasi Geografis di kota kayu agung dengan menggunakan white box dan black box berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Sidharta  I,  Wati  M.  Perancangan  Dan  Implementasi  Sistem  Informasi  Urunan  Desa  (URDES) Berdasarkan Pada Pajak Bumi Dan Bangunan. Jurnal Computech & Bisnis. 2015;9(2):95-107.
[2] Saputro  R.  Efektivitas  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (Pbb  P2) terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)(Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya). Jurnal Mahasiswa Perpajakan. 2014;2(1).
[3] Adelina  R.  Analisis  Efektifitas  dan  Kontribusi  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik. Jurnal Akuntansi Unesa. 2013;1(2).
[4] McConnell S. Rapid development: taming wild software schedules: Pearson Education; 1996.
[5] Kadir A. Konsep & Tuntunan Praktis Basis Data: Penerbit Andi; 1999.
[6] Pohan HI, Bahri KS. Pengantar perancangan sistem. Jakarta: Erlangga. 1997.
[7] Bentley LD, Dittman KC, Whitten JL. Systems analysis and design methods: Irwin/McGraw Hill; 2000.
[8] Kadir A. Pengenalan sistem informasi: Andi; 2003.