Implikasi UUSPN Terhadap Pendidikan Islam
Abdurahman noonrohman_gibol@yahoo.co.id
IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo

## Abstrak
Manusia  membutuhkan  pendidikan  dalam  kehidupannya.  Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui peoses pembelajaran  dan/atau  cara  lain  yang  dikenal  dan  diakui  oleh  masyarakat. Pendidikan  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  esensial  dalam  proses  pemanusiaan dalam  masyarakat  yang  berbudaya.  Dalam  era  globalisasi  dewasa  ini  terjadi perubahan  yang  dahsyat  dalam  kehidupan  masyarakat.  Kota  tidak  dapat menghindarkan  diri  dari  tsunami  globalisasi  yang  telah  memasuki  setiap  jengkal kehidupan  manusia  modern.  Di  dalam  era  globalisasi  ini  terjadi  loncatan-loncatan atau  transformasi  nilai-nilai  kehidupan  dan  oleh  sebab  itu  juga  terjadi  perubahan dalam proses pemanusiaan atau pendidikan

## PENDAHULUAN
Manusia  membutuhkan  pendidikan  dalam  kehidupannya.  Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui peoses pembelajaran  dan/atau  cara  lain  yang  dikenal  dan  diakui  oleh  masyarakat.  Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2005  Pasal  5  ayat  (1)  Menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang  bermutu  dan  ayat  (3)  menengaskan  bahwa  setiap  warga  negara  berhak memdapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat 1 .
Pendidikan  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  esensial  dalam  proses pemanusiaan  dalam  masyarakat  yang  berbudaya.  Dalam  era  globalisasi  dewasa  ini terjadi  perubahan  yang  dahsyat  dalam  kehidupan  masyarakat.  Kota  tidak  dapat menghindarkan  diri  dari  tsunami  globalisasi  yang  telah  memasuki  setiap  jengkal kehidupan  manusia  modern.  Di  dalam  era  globalisasi  ini  terjadi  loncatan-loncatan atau  transformasi  nilai-nilai  kehidupan  dan  oleh  sebab  itu  juga  terjadi  perubahan dalam proses pemanusiaan atau pendidikan.
Pendidikan  tidak  terlepas  dari  perubahan  tersebut.  Kehidupan  politik,  sosial- ekonomi,  mengalami  perubahan-perubahan  yang  besar  yang  belum  pernah  dialami dalam  sejarah  umat  manusia.  Kita  lihat  saja  hancurnya  negara-negara  seperti  Uni Soviet, Yugoslavia, yang telah melahirkan negara-bangsa yang baru sebagai hasil dari dunia  terbuka  atau  dunia  tanpa  batas (borderless  word) yang  disertai  dengan maraknya  demokrasi  dan  HAM.  Dalam  kehidupan  ekonomi  kita  mengalami  pasar terbuka  yang  kini  dikuasai  oleh multinational  corporation (MNC).  Abad  ke-21  kita nantikan lahirnya kekuatan baru dari dunia ketiga menjadi negara super power, yaitu Cina  dan  India.  Dalam  bidang  politik  umat  manusia  memasuki  pergaulan internasional yang serba terbuka yang telah melahirkan budaya serba “world” seperti bahasa  inggris  yang  menjadi  bahasa  dunia,  pasar  yang  dikuasai  oleh  produk-produk industri  Barat  yang  dikendalikan  oleh multinational  corporation, dunia  pendidikan berlomba-lomba menjadi “world class university”. Semua perubahan global tersebut tentunya mempengaruhi pendidikan.
Di  Indonesia  dewasa  ini  dirasakan  kemerosotan  rasa  nasionalisme  oleh kekuatan-kekuatan  global  dewasa  ini.  Lunturnya  nasionalisme  disebabkan  karena  1) Globalisasi  yang  mengembangkan  demokrasi  serta  hak-hak  asasi  manusia  telah berbentuk  menjadi  etnosentrisme  yang  sempit  bahkan  melahirkan  sentimen  yang mementingkan golongan. 2) Euforia kebebasan  yang memicu disintegrasi bangsa. 3)
1 Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011, Citra Umbara (2012), cet. VII, hlm. 65.
Orang  lebih  memilih  mengonsumsi  produk  dan  jasa  dari  luar  negeri.  4) Mempercayakan pengelolaan sumber daya ekonomi pada modal asing 2 .
Tingkahlaku  manusia  yang  dilukiskan  di  atas  merupakan  hasil  dari  proses pendidikan  yang telah melahirkan hilangnya identitas suatu bangsa. Akibatnya ialah kemungkinan  lenyapnya  suatu  negara-bangsa  yang  diikat  oleh  rasa  kebersamaan  di dalam  suatu  ideologi  yang  diakui  bersama.  Inilah  merupakan  fungsi  dan  tujuan  dari sistem pendidikan nasional dalam proses pemanusiaan yang dapat memilih posisinya di  tengah-tengah  arus  globalisasi  abad  ke-21.  Sistem  pendidikan  nasional  semkin tepat  disebut  sebagai  sistem persekolahan nasional.  Pendidikan  telah  tereduksi menjadi persekolahan, yang hanya menyuguhkan „mata‟ pelajaran, yang sebagiannya diujikan, dan yang keberhasilannya dilambangkan dalam bentuk ijazah 3 .

## PEMBAHASAN

## A. Pengertian Sistem Pendidikan Nasional
Pendidikan  nasional  adalah  pendidikan  yang  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945,  yang  berakar  pada nilai-nilai  agama,  kebudayaan  nasional  Indonesia  dan  tanggap  terhadap  tuntutan perubahan  zaman.  Jadi  sistem  pendidikan  nasional  adalah  keseluruhan  komponen pendidikan  yang  saling  terkait  secara  terpadu  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan nasional 4 .
Di  dalam  Undang-Undang  No.2  Tahun  1989  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional, Bab I pasal 1 ayat (2) disebutkan: “Pendidikan Nasional adalah pendidikan pendidikan  yang  berakar  pada  kebudayaan  bangsa  Indonesia  dan  yang  berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945” 5 . Pernyataan ini mengandung arti bahwa semua aspek yang terdapat  dalam sistem pendidikan nasional  akan memcerminkan aktivitas  yang dijiwai  oleh  Pancasila  dan  UUD  1945  dan  berakar  pada  kebudayaan  bangsa Indonesia.
2 Lihat H.A.R.Tilaar, Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan, PT Rineka Cipta (2009), cet. I, hal.3-4.
3 Winarno Surakhmad, Pendidikan Nasional: Strategi dan Tragedi, Buku Kompas (2009), cet.I, hal. 159.
4 Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011, Citra Umbara (2012), cet. VII, hlm. 61.
5 Lihat M.Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis, PT Remaja Rosdakarya (2003), cet. XV, hlm. 36.

## B. Tujuan Pendidikan Nasional
Tujuan  pendidikan  nasional  yang  di  maksud  disini  adalah  tujuan  akhir  yang akan  dicapai  oleh  semua  lembaga  pendidikan,  baik  formal,  nonformal,  maupun informal  yang  berada  dalam  masyarakat  dan  negara  Indonesia.  Telah  dikatakan bahwa  rumusan  tujuan  pendidikan  selalu  mengalami  perubahan  sesuai  dengan tuntutan  perkembangan  kehidupan  masyarakat  dan  negara  yang  bersangkutan. Berikut  ini  beberapa  contoh  rumusan  tujuan  pendidikan  yang  dikemukan  di  dalam Ketetapan MPRS dan MPR serta UUSPN No. 2 Tahun 1989.
1. Di  dalam  Tap  MPRS  No.XXVII/MPRS/1966  Bab  II  Pasal  3  dicantumkan: “Tujuan pendidikan membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan- ketentuan  seperti  yang  dikehendaki  Pembukaan  dan  Isi  Undang-Undang  Dasar 1945”.
2. Tap  MPRS  No.  IV/MPRS/1978  menyebutkan:  “Pendidikan  Nasional berdasarkan  Pancasila  dan  bertujuan  meningkatkan  ketaqwaan  terhadap  Tuhan Maha  Esa,  kecerdasan,  keterampilan,  mempertinggi  budi  pekerti,  memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebanggsaan, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia  pembangunan  yang  dapat  membangun  diri  sendiri  serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.
3. Di dalam Tap MPR No.II/MPR/1988 Dikatakan: “pendidikan nasional bertujuan untuk  meningkatkan  kualitas  manusia  Indonesia,  yaitu  manusia  yang  beriman dan  bertakwa  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berbudi  pekerti  luhur, berkepribadian, cerdas, dan terampil serta sehat jasmani dan rohani”.
4. Yang  terakhir,  di  dalam  Undang-Undang  No.  2  Tahun  1989  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional,  Bab  II  dikemukakan:  “Pendidikan  nasional  bertujuan mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  mengembangkan  manusia  Indonesia seutuhnya,  yaitu  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  terhadap  Tuhan  Yang Maha  Esa  dan  berbudi  pekerti  luhur,  memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan, kesehatan  jasmani  dan  rohani,  kepribadian  yang  mantap  dan  mandiri  serta  rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan” 6 .
Tujuan  pendidikan  nasional  telah  dirumuskan  melalui  UU  No.  20  Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan nasioanal seperti yang di dirumuskan dalam UU itu dijabarkan dari UUD 1945.
Ada  dua  tujuan  pendidikan  nasional  sebagaimana  yang  tersirat  di  dalam UUD 1945:
6 Lihat M.Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis, PT Remaja Rosdakarya (2003), cet. XV, hlm. 36.

## 1. Pendidikan Yang Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
Pendidikan  yang  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  tentunya  bukan  bertujuan  untuk menjadikan  bangsa  Indonesia  sebagai  bangsa  kelas  dua  dalam  dunia  modern  atau hanya  menjadi  pekerja-pekerja  dari  industri-industri  besar  yang  dibiayai  oleh  modal asing, tetapi bangsa Indonesia yang merdeka yang dapat memanfaatkan sumber daya alam  dan  sumber  kebudayaan  Indonesia  yang  kaya  raya  untuk  meningkatkan  mutu kehidupan  individu  maupun  masyarakat  secara  keseluruhan.  Bangsa  yang  cerdas adalah juga bangsa yang dapat memilih dari berbagai alternatif yang disodorkan oleh dunia  modern.  Manusia  Indonesia  yang  merdeka  adalah  manusia  Indonesia  yang dapat  mewujudkan  kepribadiannya  atau  akhlaknya  atau  identasnya  sebagai  bangsa Indonesia yang berdasarkan kebudayaan Indonesia 7 .

## 2. Pendidikan Adalah Hak Seluruh Rakyat
Sebagaimana  yang  terkandung  dalam  UUD  1945  ialah  pendidikan  nasioanal ditujukan  untuk  seluruh  rakyat  dan  bukan  hanya  untuk  sebagian  kecil  dari masyarakat.  Dengan  sendirinya  sistem  pendidikan  nasional  yang  hanya mengalokasikan kepada segelintir rakyat Indonesia bukan hanya bertentangan dengan UUD 194, tetapi juga pengingkaran terhadap hak asasi manusia. Pendidikan nasional adalah  pendidikan  demokratis  yang  bertujuan  untuk  membangun  masyarakat demokrasi.  Sistem  pendidikan  nasional  yang  demokratis  bukan  berarti  menolak kenyataan  adanya  perbedaan  di  dalam  tingkat-tingkat  kecerdasan  manusia  sebagai karunia Ilahi 8 .

## C. UUSPN Masa Kini
Terkait  dengan  animo  untuk  melihat  atau  mengetahui  wajah  pendidikan nasional  sejak  proklamasi  kemerdekaan  hingga  sekarang  maka  perlu  tersedia  data rinci  fakta  tindakan  pendidikan  yang  telah  dilakukan  oleh  bangsa  Indonesia  dalam rentang  waktu  70  tahun  setelah  proklamasi  kemerdekaan  tersebut.  Namun,  karena data  itu  tidak  atau  belum  siap  tersedia  maka  yang  dapat  dilakukan  adalah memanfaatkan seperangkat informasi yang keberadaan dan kebenarannya telah secara umum diakui.
Fakta  pertama, yang  terkait  dengan  pendidikan  nasional  yang  kita  miliki adalah  adanya  pesan  atau  perintah  Undang-Undang  Dasar  terhadap  pemerintah
7 Soeganda  Purbakawatja, Pendidikan  dalam  Alam  Indonesia  Merdeka ,  Jakarta:  Gunung Agung, 1970, hlm. 11.
8 Lihat H.A.R.Tilaar, Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan, PT Rineka Cipta (2009), cet. I, hal. 6-7

## Implikasi UUSPN Terhadap Pendidikan Islam
Indonesia untuk “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” . Berlandas dari pesan ini, sejak proklamasi  kemerdekaan  hingga  waktu  ini,  tentu  saja  banyak  sudah  yang  telah dilakukan  pemerintah  dalam  upaya  mencerdaskan  kehidupan  bangs.  Setiap  periode pemerintahan  70  tahun  yang  telah  kita  lalui  selalu  ada  kementerian  pendidikan  dan atau  kebudayaan  beserta  menterinya  dengan  perangkat  program  pendidikannya masing-masing.  Di  semua  periode  pemerintahan  dan  menteri  pendidikan  dan  selalu dicanangkan program-program peningkatan pendidikan nasional dan selalu berupaya memanfaatkan  secara  kreatif  informasi-informasi  mutakhir  yang  tertangkap  pada periode  masing-masing.  Bahkan  begitu  kreatifnya  di  mata  awam  sehingga  muncul suatu pemeo “ Ganti menteri ganti kebijakan ”.
Fakta  kedua, adalah  fakta  penilaian  para  ahli  terhadap  hasil  atau  akibat  dari program  pendidikan  selama  70  tahun  setelah  proklamasi  kemerdekaan.  Negara bangsa  Indonesia  yang  berdiri  berdasar  cita-cita  budaya  demokrasi,  yang  berperan mencerdaskan  kehidupan  bangsa  yang  diharapkan  akan  membawa  keadilan  dan kemakmuran  bagi  rakyat  meletakkan  harapan  bangsa  ini  di  atas  potensi  pendidikan, yang dipercaya dapat berfungsi sebagai tulang punggung pembangunan, namun yang terjadi adalah tragedi, setelah lebih setengah abad merdeka bangsa ini semakin cerdas namun tetap bodoh.
1. Sistem  pendidikan  yang  seyogianya  bisa  membebaskan  anak-anak  menjadi manusia  utuh  bermartabat  justru  menjadi  alat  penyiksa.  Ironis  dan  sungguh- sungguh sangat memperhatinkan.
2. Sistem  pendidikan  yang  ada telah tergilas atau terhayut  oleh kekuatan-kekuatan atau  sistem-sistem  yang  lain  sehingga  secara  pasti  memungkinkan  arah perjalanannya  dapat  menuju  ke  tujuan  pendidikan  nasional,  apalagi  ketercapain dari tujuan pendidikan nasional itu.
3. Secara  lebih  spesifik  terkait  dengan  Kurikulum  2013,  suatu  diskusi  panel menyatakan  bahwa  di  dalam  kurikulum  2013  dapat  diketahui  bahwa  hampir semua mata pelajaran pada kurikulum ini sangat berbasis materi yang dapat pula diartikan    sebagai  tidak  berbasis  atau  tidak  jelas  berbasis  pada  tujuan-tujuan antara seperti yang seharusnya diturunkan oleh tujuan pendidikan nasional.
4. Dalam  panel  yang  berjudul “Membangun  Masyarakat  Demokrasi  melalui Pendidikan” , para pembicara dan peserta membahas dan mengupas pertanyaan- pertanyaan  pokok  sebagai  berikut:  Bagaimana  menciptakan  kelas,  sekolah  yang demokratis;  Bagaimana  menciptakan  masyarakat  dan  pemerintah  yang demokratis  melalui  pendidikan;  Bagaimana  hubungan  institusi-institusi  politik:
ekonomi, agama dan pendidikan yang ideal sehingga tercipta masyarakat, negara yang demokratis.
5. Para  pihak  yang  berada  di  belakang  penyelenggaraan  seminar  yang  sedang  kita laksanakan  ini  bahkan  telah  menggunakan  terminologi  “ quo  vadis” terhadap fenomena pendidikan di Indonesia sebagai suatu ekspresi disilusi, keresahan, dan atau  kekhawatirannya  terhadap  kondisi  pelaksanaan  pencapaian  tujuan pendidikan nasional Indonesia 9 .

## IMPLIKASI UUSPN TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM
Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional, disahkan oleh DPR pada tanggal 11 Juni 2003, dan diberlakukan pada tanggal 8 Juli 2003. Dalam Batang Tubuh Undang-Undang tersebut memuat 22 Bab, dan 77 Pasal, adalah cukup ideal dan akomodatif dalam mengatur sistem pendidikan di  Indonesia, termasuk  sistem  pendidikan  Islam.  Secara  berturut-turut  dapat  dijelaskan  sebagai berikut :
1. Dasar, Fungsi dan Tujuan Pendidikan
Sebagaimana  disebutkan  dalam  Bab  II,  pasal  1  bahwa  :  “Pendidikan  nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Secara konseptual, dasar pendidikan nasional ini mengandung nilai-nilai yang tidak  diragukan  lagi  kehandalannya,  amat  ideal  dan  luhur,  dan  secara  konsensus seluruh  bangsa  Indonesia  sudah  menerimanya.  Karena  hakekat  kedua  dasar  tersebut secara  filosofis  merupakan  bagian  dari  filsafat  Islam,  artinya  seluruh  kandungan  isi dan  maknanya  tidak  bertentangan  dengan  ajaran  Islam,  bahkan  tercerminkan  dalam ajaran  Islam.  Karena  itu,  kedua  dasar  tersebut  harus  diterjemahkan  dan  ditafsirkan secara  Islami,  dengan  pola  menginternalisasikan  nilai-nilai  Islami  ke  dalam  seluruh kandungan  isi  dan  makna  kedua  dasar  tersebut.  Dengan  demikian,  setiap penyelenggaraan  negara  termasuk  penyelenggaraan  satuan  pendidikan  akan  terisi oleh nilai-nilai yang semakin identik dengan ajaran Islam 10 .
Sedangkan hakekat fungsi pendidikan nasional yang ditetapkan dalam Pasal 2, yakni : “mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kalimat ini sederhana, namun  memiliki  makna  yang  dalam  dan  luas.  Di  mana  bangsa  yang  cerdas  adalah
9 Zamakhsyari Dhofier, Menggagas Paradigma Baru Pendidikan: Demokratisasi, Otonomi, Civil Socienty, Globalisasi, Kanisius (2000), hal. 69-72.
10 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam , Bandung: Al-Ma‟arif, 1996, hlm.166.
bangsa  yang  dibangun  atas  tiga  pilar.  Pertama,  memiliki  kemampuan  dalam menguasai  berbagai  aspek  kehidupan,  baik  aspek  ekonomi,  sosial,  politik,  hukum, ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  maupun  aspek  agama.  Kedua,  memiliki  watak kepribadian yang luhur dan anggun, patriotis dan nasionalis, serta watak bekerja keras dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup.  Ketiga,  memiliki  peradaban  yang  humanis religius,  serta  kewibawaan  yang  tinggi,  sehingga  bangsa-bangsa  lain  tidak memperlakukan  dan  mengintervensi  bangsa  Indonesia  sekehendaknya.  Semua  ini menjadi tanggung jawab pendidikan, termasuk pendidikan Islam 11 .
Implikasinya  terhadap  pendidikan  Islam  adalah  menuntut  terwujudnya  suasana belajar dan proses pembelajaran yang Islami, kondusif, harmonis, dan penuh dialogis. Proses pembelajaran yang seperti ini akan mendorong peserta didik untuk secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan iman, kedalaman ilmu, dan ketrampilan profesional, sehingga dapat bertanggung jawab dalam mengemban tugas hidupnya  sebagai  „abdullah  sekaligus  sebagai  khalifatullah  fil  ardhi,  dalam  rangka mewujudkan rahmatan lil „alamin 12 .
2. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan
Sebagaimana ditetapkan dalam Bab III, pasal 4 : “Pendidikan diselenggarakan dengan prinsip  demokratis,  berkeadilan,  serta  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  nilai keagamaan,  nilai  kultural,  dan  kemajemukan  bangsa;  prinsip  satu  kesatuan  yang sistemik; prinsip pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik; prinsip keteladanan, membangun  kemauan,  dan  mengembangkan  kreativitas  peserta  didik;  prinsip pengembangan  budaya  membaca,  menulis  dan  berhitung;  prinsip  pemberdayaan semua komponen masyarakat” 13 .
Prinsip  penyelenggaraan  pendidikan  yang  seperti  ini  menunjukkan  prinsip  yang holistik  (menyeluruh),  terbuka  dan  akomodatif  dari  berbagai  aspirasi  atau  tuntutan masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak bangsa. Aksentuasi prinsip-prinsip tersebut  terletak  pada  penyelenggaraan  pendidikan  yang  demokratis,  berkeadilan, desentralisasi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pendidikan yang seperti ini akan  memberikan  kebebasan  dalam  berfikir  dan  berkreasi  positif  bagi  anak  didik, serta terbuka bagi masyarakat.
Implikasinya terhadap pendidikan Islam adalah menuntut agar dalam penyelenggaraan  satuan  pendidikan  Islam  diletakkan  pada  prinsip  berwawasan
11 Zakiah daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, hlm. 28.
12 Abuddin  Nata, Tokoh-tokoh  Pembaharuan  Pendidikan  Islam  di  Indonesia, Jakarta:  PT. Raja Grafindo, 2004. hlm.130.
13 Undang-undang sisdiknas tahun 2003 bab II pasal 2 tentang dasar fungsi dan tujuan .
semesta,  demokratis,  keterpaduan  yang  sistemik,  pembudayaan  dan  pemberdayaan, uswatun  hasanah,  dan  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia.  Dari  prinsip-prinsip inilah akan melahirkan paradigma baru dalam pendidikan Islam.
3. Hak dan Kewajiban
Dijelaskan dalam Bab IV, pasal 5 : “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, dan “Setiap warga negara bertanggung jawab  terhadap  keberlangsungan  penyelenggaraan  pendidikan”.  Konsep  ini  lebih menekankan  pada  pemerataan  pendidikan  bagi  setiap  warga  negara  untuk memperoleh  pendidikan  yang  bermutu.  Ada  indikasi  bahwa  permasalahan  menonjol yang  dihadapi  pendidikan  nasional,  sebagaimana  diungkapkan  mantan  Mendiknas Yahya  A.  Muhaimin,  yaitu  :  (1)  masih  rendahnya  pemerataan  memperoleh pendidikan,  (2)  masih  rendahnya  mutu  dan  relevansi  pendidikan,  dan  (3)  masih lemahnya manajemen pendidikan”.
Ditetapkannya  hak  dan  kewajiban  warga  negara  tersebut  dalam  rangka mengantisipasi,  mengatasi  dan  menuntaskan  adanya  kesenjangan  memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk itu semua warga negara (orang tua, masyarakat, dan Pemerintah/Pemerintah  Daerah)  dilibatkan  secara  langsung  dalam  penyelenggaraan pendidikan.
Implikasi  terhadap  pendidikan  Islam,  adalah  menuntut  agar  pendidikan  Islam  ke depan  dapat  meningkatkan  pemerataan,  mutu  dan  relevansi  pendidikan,  serta manajemen  pendidikan  bagi  warga  negara  dalam  memperoleh  pendidikan 14 .  Hak untuk  memperoleh  pendidikan  yang  bermutu  bagi  semua  pihak  itu  tentu  pula ditindaklanjuti  dengan  menghilangkan  diskriminasi  dari  Pemerintah,  baik  antara sekolah swasta dengan negeri maupun Islam dengan umum.
4. Peserta Didik
Ditetapkan  dalam  Bab  V,  pasal  12  bahwa  setiap  peserta  didik  pada  setiap  satuan pendidikan  berhak  :  “mendapatkan  pendidikan  agama  sesuai  dengan  agama  yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”, dan “mendapatkan pelayanan pendidikan  sesuai  dengan  bakat,  minat  dan  kemampuannya”.  Substansi  Bab  ini menekankan arti pentingnya pendidikan agama bagi peserta didik yang sesuai dengan agama  yang  dianutnya,  karena  bertujuan  untuk  melindungi  akidah  agama  dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan sesuai dengan agama yang dianutnya. Hal  ini  sebagai  realisasi  dari  Pancasila,  terutama  sila  pertama  :  “Ketuhanan  Yang Maha  Esa”,  dan  Undang-Undang  Dasar  1945,  Pasal  31  ayat  3  :  “Pemerintah
14 Undang-undang Sisdiknas  tahun 2003 pasal 12 ayat 1a tentang peserta didik, “ Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”.
mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu  sistem  pendidikan  nasional,  yang meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan  serta  akhlak  mulia  dalam  rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa  …”,  serta  untuk  mewujudkan  tujuan  pendidikan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, sebagaimana di atas.
Pendidikan  agama  ini  memiliki  transmisi  spiritual  yang  lebih  nyata  dalam  proses pembelajaran.  Kejelasannya  terletak  pada  keinginan  untuk  mengembangkan keseluruhan  aspek  dalam  diri  anak  didik  secara  berimbang,  baik  aspek  intelektual, imajinasi  dan  keilmiahan,  kultural  serta  kerpibadian.  Hak  peserta  didik  untuk mendapatkan  pendidikan  agama,  perlu  disesuaikan  dengan  bakat,  minat  dan kemampuannya.
5. Bentuk Penyelenggaraan Pendidikan
Dalam  Bab  VI  dijelaskan  secara  rinci  mengenai  jalur,  jenjang  dan  jenis  pendidikan. Pada  pasal  13  disebutkan  :  “Jalur  pendidikan  terdiri  atas  pendidikan  formal, nonformal,  dan  informal  yang  dapat  saling  melengkapi  dan  memperkaya”,  dan “diselenggarakan  dengan  sistem  terbuka  melalui  tatap  muka  dan/atau  melalui  jarak jauh”.  Dalam  penjelasan  dijelaskan,  pasal  tersebut  cukup  jelas.  Namun  di  sini  ada kalimat yang menimbulkan berbagai penafsiran, yakni “yang dapat saling melengkapi dan  memperkaya”.  Jika  kata  “melengkapi”  ini  tidak  dijelaskan  secara  rinci  dalam konteks apa ia digunakan, maka akan timbul penafsiran-penafsiran lain.
Implikasinya  sama-sama  diakui  keberadaannya  tetapi  tidak  disetarakan  hasil pendidikannya.  Sebagai  contoh  misalnya,  keberadaan  antara  Madrasah  Ibtidaiyah (MI) sebagai jalur pendidikan formal, dengan Taman Pengajian Al-Qur‟an (TPA atau TPQ) sebagai jalur pendidikan nonformal. Dengan demikian, pasal 26 ayat 6 tentang hasil  pendidikan  nonformal,  dan  pasal  27  ayat  2  tentang  hasil  pendidikan  informal perlu ditinjau kembali.
Jika  konteks  kedua  digunakan  digunakan  dalam  menafsirkan  kata  “melengkapi”, maka  akan  menunjukkan  bahwa  program-program  yang  ada  di  jalur  pendidikan formal,  dan  sudah  terlaksana  dengan  baik  atau  sempurna,  maka  bisa  menambah program-program  lain  yang  tidak  ada  di  jalur  pendidikan  formal,  melalui  jalur pendidikan  nonformal  atau  informal  yang  berfungsi  sebagai  pelengkap.  Jika penafsiran  ini  yang  digunakan  maka  sebagai  salah  satu  syarat  adalah  peserta  didik harus menempuh jalur pendidikan formal.
Implikasinya sama-sama diakui keberadaannya, dan hasil pendidikannya disetarakan dengan  hasil  program  pendidikan  formal  melalui  proses  penilaian  atau  lulus  ujian sesuai  dengan  standar  nasional  pendidikan.  Dengan  demikian  pasal  26  ayat  6,  dan pasal 27 ayat 2 perlu ditindak lanjuti.

## Implikasi UUSPN Terhadap Pendidikan Islam
Konteks  ketiga,  jika  konteks  ini  yang  digunakan  dalam  menafsirkan  kata “melengkapi”,  maka  menunjukkan  bahwa  program-program  yang  tidak  ada  di  jalur pendidikan  formal,  dapat  diadakan  dan  dikembangkan  melalui  jalur  pendidikan nonformal atau informal yang bersifat pengganti. Dengan demikian pasal 26 ayat 6 , dan pasal 27 ayat 2, perlu ditindak lanjuti.
Pemerintah di era Reformasi lebih radikal dalam memasukkan kebijakan  pendidikan agama  (religius  education)  dalam  Undang-Undang.  Dijelaskan  bahwa  madrasah adalah  lembaga  pendidikan  formal  yang  diakui  baik  pada  level  dasar  maupun  level lanjutan. Pasal 17 ayat 2 berbunyi : “Bentuk pendidikan dasar adalah Sekolah Dasar (SD),  Madrasah  Ibtidaiyah  (MI)  atau  sekolah-sekolah  lain  yang  sederajat,  dan  pada Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Pertama  (SLTP)  ada  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau sekolah-sekolah lain yang sederajat”.
Pasal  18  ayat  3  menyebutkan  :  “Bentuk  dari  Sekolah  Menengah  Umum  (SMU) adalah  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA),  Madrasah  Aliyah  (MA)  juga  Sekolah Menengah  Kejuruan  (SMK),  Madrasah  Aliyah  Kejuruan  (MAK)  atau  sekolah- sekolah lain yang sederajat”.
Demikian  juga  dengan  pesantren.  Lembaga  pendidikan  asli  Indonesia  ini  secara eksplisit  telah  diakui  eksistensinya.  Dalam  pasal  30  ayat  4  disebutkan  :  “Bentuk pendidikan  agama  bisa  berupa  pendidikan  diniyah,  pesantren,  pasraman,  pabhaja samanera dan pendidikan lain yang sejenis” .
Tetapi sayangnya, berbagai kebijakan pemerintah yang relatif membawa angin segar bagi  pengembangan  pendidikan  Islam  tersebut  kurang  dapat  diimplementasikan dengan  baik.  Hal  ini  disebabkan  belum  diselesaikannya  persoalan  mendasar  yang terjadi dalam dunia pendidikan nasional, terutama madrasah dan pesantren; yaitu : Pertama,  telah  terjadi  dualisme  dalam  sistem  pendidikan  nasional.  Bukan  saja  antar lembaga  pendidikan  di  bawah  Departemen  Agama  dengan  lembaga  di  bawah Departemen Pendidikan Nasioanl, tetapi juga dengan lembaga-lembaga pendidikan di bawah  departemen  lainnya.  Dualisme  ini  kalau  ditarik  ke  belakang,  sesungguhnya merupakan warisan kolonial Belanda, yang secara bersamaan memberlakukan sistem pendidikan Islam pribumi (madrasah dan pesantren) yang berjalan sesuai ciri khasnya serta sistem pendidikan pribumi model Belanda (sekolah) yang berkembang menjadi pusat  pengajaran  dan  pelatihan  bagi  kaum  elit  pribumi  yang  memiliki  hubungan dengan pemerintah Hindia Belanda.
6. Standar Nasional Pendidikan
Sebagaimana  ditetapkan  dalam  Bab  IX,  pasal  35,  menyebutkan  :  “Standar  nasional pendidikan  terdiri  atas  standar  isi,  proses,  kompetensi  lulusan,  tenaga  kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus
ditingkatkan secara berencana dan berkala”. Konsep ini jelas dan rinci sebagai bahan acuan  dalam  penyelenggaraan  satuan  pendidikan  termasuk  acuan  pengembangan program-programnya.  Oleh  karena  itu,  implikasinya  terhadap  pendidikan  Islam adalah  setiap  penyelenggaraan  satuan  pendidikan,  harus  mengacu  kepada  standar nasional  pendidikan  tersebut,  sehingga  dapat  secara  kompetitif  dalam  meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan.
7. Kurikulum
Sebagaimana  ditetapkan  dalam  Bab  X  pasal  36,  37,  38  yang  intinya  dijelaskan  : “Pengembangan  kurikulum  dilakukan  dengan  mengacu  standar  nasional  pendidikan untuk  mewujudkan  tujuan  pendidikan  nasional,  dengan  prinsip  diversifikasi  sesuai dengan  satuan  pendidikan,  potensi  daerah,  dan  peserta  didik”.  Pengembangan kurikulum  yang  ditetapkan  ini,  dalam  rangka  membekali  peserta  didik  dengan berbagai kemampuan yang sesuai dengan tuntutan zaman.
Seiring  dengan  pemberlakuan  otonomi  daerah,  yang  berpengaruh  juga  pada pemberian  otonomi  pendidikan,  menuntut  adanya  pengembangan  kurikulum  yang lebih akomodatif di sekolah. Oleh karena itu, setiap satuan pendidikan Islam dituntut untuk  mampu  mengembangkan  kurikulum,  selain  mengacu  pada  standar  nasional pendidikan,  juga  harus  mengacu  pada  keragaman  kultur,  dan  potensi  lingkungan daerah, sebagai  bentuk  pengembangan kurikulum muatan lokal,  yakni  menggali dan memberdayakan  keragaman  kultur  dan  potensi  daerah  sebagai  bagian  dari pengembangan kurikulum pendidikan.
8. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Fokus  analisis  ini  lebih  diarahkan  pada  pasal  40  ayat  2.  Alasannya  pasal  dan  ayat inilah inti  dalam Bab XI. Dalam pasal  dan ayat  tersebut  dijelaskan :  “Pendidik dan tenaga  kependidikan  berkewajiban  :  Menciptakan  suasana  pendidikan  yang bermakna,  menyenangkan,  kreatif,  dinamis  dan  dialogis;  Mempunyai  komitmen secara  profesional  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan,  dan  memberi  teladan  dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan  kepadanya”.  Konsep  yang  ideal  ini  jika  dapat  diaplikasikan  dalam  setiap penyelenggaraan satuan pendidikan Islam, maka akan terwujud akuntabilitas lembaga pendidikan  Islam  yang  mandiri  menuju  keunggulan,  dan  pada  gilirannya  akan mewujudkan kemajuan suatu bangsa dan negara.
Tentunya kewajiban-kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan seperti inilah yang dituntut  dan  diharapkan,  sebab  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  merupakan  kunci dalam  peningkatan  mutu  pendidikan  dan  mereka  berada  di  titik  sentral  dari  setiap usaha  reformasi  pendidikan  yang  diarahkan  pada  perubahan-perubahan  kualitatif. Setiap  usaha  peningkatan  mutu  pendidikan  seperti  pembaharuan  kurikulum,
pengembangan  metode-metode  mengajar,  penyediaan  sarana  dan  prasarana  hanya akan  berati  manakala  melibatkan  tenaga  pendidik  (guru/dosen)  dan  tenaga kependidikan.
9. Sarana dan Prasarana Pendidikan
Sebagaimana  ditetapkan  dalam  Bab  XII  pasal  45  ayat  1  dijelaskan  bahwa  :  “Setiap satuan  pendidikan  formal  dan  nonformal  menyediakan  sarana  dan  prasarana  yang memenuhi  keperluan  pendidikan  sesuai  dengan  pertumbuhan  dan  perkembangan potensi  fisik,  kecerdasan  intelektual,  sosial,  emosional,  dan  kejiwaan  peserta  didik”. Pasal  ini  menekankan  pentingnya  sarana  dan  prasarana  dalam  satuan  pendidikan, sebab  tanpa  didukung  adanya  sarana  dan  prasarana  yang  relevan,  maka  pendidikan tidak akan berjalan secara efektif.
Pendayagunaan  sarana  dan  prasarana  (hardware)  tidak  hanya  secara  fungsional membuat lembaga pendidikan Islam bersifat efektif, efisien, melainkan lebih dari itu akan memunculkan citra di mata publik sebagai lembaga  yang bergengsi.  Namun di sini  yang  lebih  ditekankan  adalah  sarana  dan  prasarana  yang  sesuai  dengan pertumbuhan dan perkembangan semua potensi peserta didik, dan disesuaikan dengan kondisi  daerah  di  mana  satuan  pendidikan  itu  diselenggarakan,  serta  kemampuan pengelola dalam menggunakannya.
10. Pendanaan Pendidikan
Fokus  dari  analisis  ini  lebih  diarahkan  pada  pasal  46  ayat  1  yang  menetapkan: “Pendanaan  pendidikan  menjadi  tanggung  jawab  bersama  antara  Pemerintah, Pemerintah  Daerah  dan  masyarakat”.  Dan  pasal  47  ayat  a  dan  2,  yakni  :  “Sumber pendanaan  pendidikan  ditentukan  berdasarkan  prinsip  keadilan,  kecukupan,  dan berkelanjutan,  dan  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  serta  masyarakat  mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal ini nampak terlalu politis, artinya keberanian pemerintah dan pemerintah daerah dalam  mengalokasikan  dana  untuk  sektor  pendidikan  selain  gaji  pendidik  dan  biaya pendidikan  kedinasan  adalah  minimal  20  persen  dari  APBN  dan  APBD,  ditambah lagi  dalam  pasal  34  ayat  2,  disebutkan  bahwa  “Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah menjamin  terselenggaranya  wajib  belajar  minimal  pada  jenjang  pendidikan  dasar tanpa memungut biaya”.

## KESIMPULAN
Sistem  pendidikan  nasional  adalah  keseluruhan  komponen  pendidikan  yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
1. Tujuan pendidikan nasional:
a. mencerdaskan kehidupan bangsa.
b. Pendidikan adalah hak seluruh rakyat.
c. meningkatkan  ketaqwaan  terhadap  Tuhan  Maha  Esa,  kecerdasan,  keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebanggsaan,  agar  dapat  menumbuhkan  manusia-manusia  pembangunan  yang dapat  membangun  diri  sendiri  serta  bersama-sama  bertanggung  jawab  atas pembangunan bangsa.
d. meningkatkan  kualitas  manusia  Indonesia,  yaitu  manusia  yang  beriman  dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, cerdas, dan terampil serta sehat jasmani dan rohani.
e. membentuk manusia Pancasila sejati.
2. Wajah pendidikan nasional setelah 70 tahun merdeka:
a. Sistem  pendidikan  yang  seyogianya  bisa  membebaskan  anak-anak  menjadi manusia  utuh  bermartabat  justru  menjadi  alat  penyiksa.  Ironis  dan  sungguh- sungguh sangat memperhatinkan.
b. setelah setengah abad merdeka bangsa ini semakin cerdas namun tetap bodoh.
c. Sistem  pendidikan  yang  ada telah tergilas atau terhayut  oleh kekuatan-kekuatan atau sistem-sistem yang lain.
d. Semua mata pelajaran tidak berbasis atau tidak jelas basisnya yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
e. penyelenggaraan pendidikan selama ini belum demokratis.
Pendidikan merupakan bimbingan yang dilakukan secara sadar oleh pendidik terhadap  perkembangan  jasmani  dan  rohani  peserta  didik  menuju  terbentuknya kepribadian yang utama.
Pembentukan  kepribadian  yang  utama  tentunya  tidak  terlepas  dari  peran pendidikan agama. Oleh karena itu pendidikan agama menempati posisi yang penting dalam lingkup sistem pendidikan nasional.
Dalam  undang-undang  sistem  pendidikan  nasional  tahun  2003  disebutkan bahwa  pendidikan  nasional  bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi  peserta  didik agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,
berakhlaq  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Tentunya dari tujuan pendidikan nasional tersebut kita dapat simpulkan bahwa pendidikan  nasional  berkehendak  mencipta  manusia  yang  relegius  dan  nasionalis. Relegius  berkorelasi  dengan  penciptaan  kepribadian  mulia  atau  ahlak  mulia,  sedang nasionalis lebih kepada rasa tanggung jawab sebagai putra bangsa.
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem  pendidikan  nasional sejalan  dengan  pendidikan  islam  bahkan  merupakan  bagian  integral  dari  sistem pendidikan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Abuddin Nata, Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo,2004.
Abdullah Idi dan Toto Suharto, Revitalisasi Pendidikan Islam, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam , Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.
Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam , Bandung: Al-Ma‟arif, 1996.
Ahmad, Husen, dkk. Model Pendidikan Karakter Bangsa . PT Rineka Cipta: Jakarta.
2010.
Azzel, Akhmad Muhaimin. Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia; Revitalisasi Pendidikan Karakter terhadap Keberhasilan Belajar dan Kemajuan Bangsa . Ar-Ruzz Media: Yogyakarta. 2011.
Damayanti, Deni, Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah , Araska: Yogyakarta. 2014.
Dhofier Zamakhsyari. 2000. Menggagas Paradigma Baru Pendidikan:
Demokratisasi, Otonomi, Civil Socienty, Globalisasi. Yogyakarta: Kanisius.
Fitri, Agus Zaenul, Pendidikan Karakter Berbasis Nilai dan Etika di Sekolah , Ar- Ruzz Media: Yogyakarta. 2012.
Ilahi, Mohammad Takdir, Gagalnya Pendidikan Karakter (Analisis dan Solusi Pengendalian Karakter Emas Anak Didik) , Ar-Ruzz Media: Yogyakarta. 2014.
Majid, Abdul dan Andrayani, Dian, Pendidikan Karakter Dalam Persepektif Islam ,
PT. Remaja Rosdakarya: Bandung. 2011.
Muin, Fachtul. Pendidikan Karakter Konstruksi Teoritik dan praktek . Ar-Ruzz Media: Yogyakarta. 2011.
Muslich, Masnur, Pendidikan Karakter (Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional ), PT Bumi Aksara: Jakarta. 2011.
Naim, Ngainun, Character Building: Optimalisassi Peran Pendidikan Dalam
Pengembangan Ilmu dan Pembentukan Karakter Bangsa , Ar-Ruzz Media: Yogyakarta. 2012.
Nashir, Haedar, Pendidikan Karakter Berbasis Agama dan Kebudayaan , Multi Presindo: Yogyakarta. 2013.
Purwanto M.Ngalim. 2003. Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis. Jakarta: PT
Remaja Rosdakarya.
Rosidin, Pendidikan Karakter Ala Pesantren (Terjemah Adaptif Kitab Adabul Ta’limul Muta’allim Karya KH. Hasyim Asy’ari) , UIN Maliki Press: Malang. 2013.

## Implikasi UUSPN Terhadap Pendidikan Islam
Salahuddin, Anas dan Alkrienciehie, Irwanto, Pendidikan Karakter (Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya Bangsa) , CV Pustaka Setia: Bandung. 2013.
Samani, Muchlas, dan Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter , Remaja Rosda Karya: Bandung. 2011.
Soeganda Purbakawatja, Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka , Jakarta:
Gunung Agung, 1970.
Surakhmad Winarno. 2009. Pendidikan Nasional: Strategi dan Tragedi. Jakarta: Buku Kompas.
Syafri, Ulil Amri, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran , PT Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2012.
Tilaar H.A.R. 2009. Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011. 2012. Guru dan Dosen. Bandung: Citra Umbara.
Wiyani, Novan Ardy, Pendidikan Karakter Berbasis Iman dan Taqwa , TERAS:
Yogyakarta. 2012.
Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.