## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174
Volume 3, Nomor 3, 2023

## Authors
1 Hendra Tanu Atmadja
2 Gunawan Nachrawi
Affiliation Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Email 1 hendratanu@iblam.ac.id
2 gunawan.n@iblam.ac.id

## Date Submission
18 Desember 2021

## Date Accepted
16 Januari 2022
Date Published 31 Januari 2022
DOI https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.442

## EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP  ANAK  KORBAN  TINDAK PIDANA FOREIGN TERRORIST

## FIGHTERS DI  TINJAU  BERDASARKAN POLITIK HUKUM INDONESIA

## Abstrak
Penelitian  ini  menganalisis  kebijakan  politik  hukum  Pemerintah Indonesia terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana Foreign Terrorist Fighters (FTF). Studi ini berfokus pada tantangan  dan  langkah-langkah  yang  telah  dan  dapat  diambil  oleh pemerintah untuk melindungi anak-anak ini dari efek radikalisasi dan integrasi sosial setelah kepulangan mereka. Melalui kajian literatur dan data  dari  lembaga  terkait,  penelitian  ini  mengidentifikasi  langkah- langkah penting seperti profiling, penilaian kebutuhan, deradikalisasi, dan  rehabilitasi.  Studi  ini  juga  memberikan  rekomendasi  kebijakan yang menguntungkan dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap anak-anak korban FTF.
Kata  Kunci:  perlindungan  hukum,  politik  hukum  Indonesia,  anak korban, Foreign Terrorist Fighters , deradikalisasi.

## Abstract
This study analyzes the legal policy of the Indonesian government concerning the  legal  protection  of  children  who  are  victims  of  the  crimes  committed  by Foreign Terrorist Fighters (FTF). The research focuses on the challenges and measures taken and proposed by the government to shield these children from the impacts  of  radicalization  and  to  facilitate  their social  reintegration  upon return. Through a literature review and data from relevant institutions, this study  identifies  crucial  steps  such  as  profiling,  needs  assessment, deradicalization,  and  rehabilitation.  The  study  also  provides  policy recommendations aimed at enhancing the effectiveness of legal protection for children affected by FTF activities.
Keywords:  legal  protection,  Indonesian  legal  policy,  child  victims, Foreign Terrorist Fighters, deradicalization.

## PENDAHULUAN
Terorisme  merupakan  suatu  konsep  dan  mempunyai  suatu  konotasi  yang  begitu sensitif,  karena  terorisme  bisa  menyebabkan  terjadinya  suatu  pembunuhan  dan penyengsaraan  secara  massal  terhadap  orang-orang  yang  tidak  berdosa.  Terorisme
merupakan tindak pidana yang sangat menakutkan bagi warga dan masyarakat dunia tak terkecuali  masyarakat  Indonesia.  Pendapat  yang  lain  menyebutkan  bahwa  Terorisme merupakan  bentuk  kejahatan  trans-nasional,  menimbulkan  rasa  cemas,  ketakutan,  dan kekerasan.  Dengan  meledakan  suatu  bom  atau  alat  peledak  lainnya,  tidak  lain  bertujuan untuk menunjukkan langsung terhadap negara, atau orang tertentu, atau kepada masyarakat luas terkait tujuan politik tertentu.
Maraknya aksi terorisme telah menjadi ancaman global bagi seluruh umat manusia. Terorisme dapat terjadi di setiap negara di dunia kapan saja, sebagai dampak dari pengaruh globalisasi pada era modern yang penuh teknologi canggih.
Hubungan antara terorisme dan globalisasi sangat erat, dimana keterkaitan ini secara nyata mendukung perkembangan terorisme, dan setidaknya terdapat tiga faktor pendukung yang  dapat  diidentifikasi,  yaitu:  Pertama,  perkembangan  sistem  transportasi  udara  yang semakin  meluas  (Winarno,  2014).  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  pengaruh  globalisasi  yang memungkinkan  pergerakan  barang,  modal,  dan  bahkan  individu  dengan  cara  yang  lebih cepat.  Kedua,  terorisme  cenderung  meluas  di  era  globalisasi  karena  adanya  kesamaan ideologi dan kepentingan. Dengan dukungan jaringan sosial yang ada, para teroris dengan ideologi serupa dari berbagai belahan dunia dapat terhubung dengan mudah tanpa gangguan yang signifikan.
Adapun  salah  satu  jaringan  terorisme  yang  cukup  berpengaruh  terhadap  perilaku tindak  pidana  terorisme,  yaitu  Islamic  State  Of  Irac  and  Syria  (ISIS)  atau  disebut  sebagai Negara Islam Irak dan Suriah. Kekalahan ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah) atas Pasukan Demokrat  Suriah  (SDF)  yang  didukung  oleh  Amerika  Serikat  menimbulkan  sejumlah polemik,  salah  satunya  terkait  dengan  pemulangan  eks  ISIS  atau Foreign  Terrorist  Fighters (FTF).
Rencana  pengembalian  WNI  eks  ISIS  atau  FTF  menjadi  isu  yang  hangat  baik  di kalangan masyarakat maupun dunia internasional. Berdasarkan informasi data yang diterima dari  negara mitra Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), terdapat 553 orang Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  yang  berada  di  tempat  pengungsian  di  Suriah,  dimana diantaranya terdapat balita dan anak-anak yang terdampak (BNPT, 2023).
Terakhir pada tahun 2020, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menegaskan nasib  WNI  eks  ISIS  yang  dikategorikan  sebagai  teroris  lintas  batas  atau  FTF  sudah  tidak menjadi  tanggung  jawab  pemerintah,  mengusul  keputusan  pemerintah  untuk  tidak memulangkan 689 WNI eks ISIS (Berita Satu, Jokowi Tegaskan Nasib 689 WNI Eks ISIS Bukan Tanggung  Jawab  Pemerintah,  diakses  pada  tanggal  8  Mei  2023).  Kekhawatiran  akan pemulangan FTF bukan hanya dialami oleh Indonesia, tetapi isu ini menjadi kekhawatiran keamanan global, dimana pertimbangan yang mendasar yaitu adanya kekhawatiran apabila mereka dipulangkan akan menyebarkan virus-virus baru terorisme di kalangan masyarakat. Namun, di sisi lain pemulangan WNI mantan anggota ISIS atau FTF perlu dilakukan atas nama hak asasi manusia, dimana sebagian besar anak-anak dan perempuan yang terdampak berada di tengah kondisi yang memprihatinkan.
Merujuk  pada  perlindungan  khusus  terhadap  anak  yang  diatur  pada  UU  No.  34 Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak,  pada  pasal  59  disebutkan  negara  wajib  memberikan  perlindungan khusus kepada anak- anak yang menjadi korban jaringan terorisme (UU No. 35 Tahun 2014
tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak).
Pasca tumbangnya ISIS di Suriah, kondisi terkini di kamp - kamp Suriah sudah tidak kondusif.  Tingkat  kejahatan  yang  terjadi  di  dalam  kamp  meningkat,  dimana  anak-anak, perempuan yang belum menikah, dan janda mengalami kekerasan ekstrem. Anak perempuan juga  dipaksa  menjalani  pernikahan  dini,  sedangkan  anak  laik-laki  juga  dipaksa  untuk menikah dengan janda untuk menghasilkan generasi baru teroris.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan official letters agar setiap negara memulangkan warga negaranya yang berada di kamp-kamp pengungsian Suriah. Namun, setiap negara merespon permasalahan ini dengan cara yang berbeda-beda pula. Pemerintah Indonesia  saat ini hanya mempertimbangkan kesempatan untuk memulangkan anak-anak yatim piatu di bawah usia 10 tahun dan atas izin keluarga, Pertimbangan tersebut tentunya didasarkan atas adanya polemik di masyarakat terkait dengan isu pemulangan terhadap WNI eks ISIS atau FTF yang dikhawatirkan dapat menjadi permasalahan baru di masyarakat, yaitu penyebaran paham radikalisme.
Terdapat banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam upaya perlindungan  hukum  bagi  anak  korban  tindak  pidana  FTF,  sehingga  diperlukan  adanya perumusan  kebijakan  komprehensif  melalui  regulasi  yang  efektif.  Dalam  perumusan kebijakan tidak lepas dari peran politik hukum. Khususnya peran politik hukum terhadap kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban FTF.  Padmo  Wahjono  menguraikan  bahwa  politik  hukum  adalah  kebijakan  dasar pemerintahan  dalam  menentukan  arah,  struktur,  dan  substansi  dari  hukum  yang  akan diciptakan serta kriteria yang digunakan untuk mengukur kesesuaian hukum. Dengan kata lain, seperti yang dijelaskan oleh Padmo Wahjono, politik hukum juga mencakup hukuk yang akan berlaku di masa depan (Ius Coctituendum) (BNPT, 2022).
Berdasarkan dari uraian yang ada di atas, maka penelitian ini membahas tentang  :
1. Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dan permasalahan yang dihadapi terhadap anak korban tindak pidana Foreign Terrorist Fighters ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana Foreign Terrorist Fighters ?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang berfokus pada riset deskriptif dan  analitis.  Metode  penelitian  yang  diterapkan  adalah  penelitian  kepustakaan  (library research).  Sumber  data  yang  digunakan  meliputi  bahan  hukum  primer  seperti  peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, literatur, dan karya ilmiah di bidang hukum, serta bahan hukum tersier yang mencakup karya ilmiah non-hukum seperti RKUHP, ensiklopedia, dan kamus hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan Pemerintah Indonesia dan Permasalahan Yang Dihadapi Serta Bentuk  Upaya Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Foreign Terrorist Fighters Isu pemulangan WNI eks ISIS atau FTF masih menjadi polemik, yaitu antara adanya yang pro dan kontra. Kelompok yang menolak berpendapat bahwa kepulangan mereka akan menimbulkan  adanya  penyebaran  paham  radikalisme  yang  berdampak  buruk  bagi masyarakat  Indonesia.  Pada  tahun  2020,  Presiden  Joko  Widodo  telah  mengeluarkan pernyataan dengan tegas menolak kepulangan para WNI eks ISIS atau FTF, namun masih akan  mengadakan  rapat  terbatas  untuk  membuat  keputusan  final  (Windarty,  2023).  Disisi lain, kelompok yang mendukung didasarkan pada nilai-nilai HAM yang harus dilindungi tanpa melihat status, termasuk para WNI di Suriah pendukung ISIS.
Dalam  merespon  permasalahan  FTF,  berbagai  negara  menerapkan  kebijakan  yang berbeda-beda, dimana terdapat kebijakan yang bersifat soft approach maupun hard approach. Indonesia sendiri telah menerapkan kebijakan, salah satu upaya hard approach melalui regulasi pengesahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, telah ditetapkan sanksi bagi setiap warga negara  di  luar  negara  Indonesia  yang  memfasilitasi  atau  memberi  bantuan,  kemudahan, sarana terjadinya terorisme di Indonesia (terdapat pada pasal 16). Namun, terdapat kesulitan dari  penerapan  pasal  tersebut  karena  adanya  kesulitan  membuktikan  bahwa  seseorang sedang  melaksanakan  kegiatan  “memfasilitasi” yang  mengarah  kepada  tindak  pidana terorisme.  Walaupun  dilakukan  upaya  pengesahan  organisasi  tertentu  sebagai  entitas terorisme  agar  pembuktian  seseorang  tergabung  dalam  jaringan  terorisme  lebih  mudah, tetapi  hubungan  seseorang  dengan  organisasi  terorisme  tidak  dikriminalisasi  dalam  UU tersebut (Bahar, 2020).
Oleh  karena  itu,  dilakukan  revisi  UU  Anti  Terorisme,  yaitu  UU  No.  2018  yang menerapkan pencabutan paspor kepada mereka yang menjadi FTF setelah mereka kembali ke tanah air dan menjalankan sanski pidana penjara. Pada Pasal 12A dan 12B diatur mengenai keanggotaan  dan  pengorganisasian  terorisme  lintas  batas.  FTF  yang  tergabung  dengan organisasi  teroris  dalam  konflik  Suriah  dapat  ditangani  melalui  pasal  ini  terkait  dengan pelatihan militer, keikutsertaan dalam tindak pidana teroris dengan ikut serta dalam perang di luar negeri, merekrut orang untuk mengikuti pelatihan militer, menyebarkan informasi dan  dokumen  elektronik  (Hewo,  2018).  Pemerintah  melalui  BNPT  juga  telah  melakukan upaya  penanganan  FTF  melalui  pembentukan  Satuan  Tugas  Penanggulangan Foreign Terorrist  Fighters sejak  tahun  2016  melalui  Surat  Keputusan  Kepala  BNPT  Nomor  Kep- 25/K.BNPT/I/2016  tentang  Pembentukan  Tim  Penanggulangan Foreign  Terrorist  Fighters (FTF) Tahun Anggaran 2016. Terbaru pada tahun 2023, BNPT juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala BNPT Nomor 79 tahun 2023 tentang Satuan Tugas Intelijen Terorisme dan Penanggulangan Foreign Terrorist Fighters (FTF) BNPT Tahun Anggaran 2023 sebagai upaya dalam  mendukung  tugas  intelijen  dalam  mengumpulkan  informasi  yang  bertujuan  dalam
merumuskan  kebijakan  terkait  dengan  permasalahan  FTF.  Adapun  tugas  yang  sudah dilakukan Satgas Penanggulangan FTF antara lain: (BNPT, 2023)
1. Monitoring pergerakan FTF dari dalam dan luar negeri;
2. Pendataan pelaku FTF dari dalam dan luar negeri;
3. Pendataan FTF yang berada di Indonesia;
4. Monitoring aliran pendanaan FTF dari dalam dan luar negeri;
5. Penggalangan opini public di dalam dan luar negeri terkait bahaya FTF;
6. Pemetaan tempat-tempat penampungan sementara FTF di dalam dan luar negeri;
7. Monitoring dan pemetaan daerah/wilayah yang kerap dijadikan kamp pelatihan para FTF;
8. Berkoordinasi dengan pihak  terkait  guna  melaksanakan  pencegahan  dan penindakan FTF;
9. Berkoordinasi dengan pihak  terkait  dalam  rangka proses deradikalisasi
terhadap FTF;
Pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanggulangan Foreign Terrorist Fighters yang dilaksanakan pada 24 Maret 2023, di Jakarta disampaikan bahwa kebijakan nasional saat ini, sesuai yang disampaikan dalam Pemerintah Republik Indonesia hanya mempertimbangkan kesempatan untuk memulangkan anak-anak yatim piatu di bawah usia 10 tahun dan atas izin keluarga.  Keputusan  tersebut  tentunya,  dipertimbangkan  atas  dasar  anak  yatim  piatu dibawah usia 10 tahun menghadapi situasi yang sangat sulit berada di kamp pengungsian sehingga diperlukan adanya perlindungan hukum bagi korban anak tersebut.
Strategi  Pemerintah  melalui  BNPT  terkait  dengan  penanggulangan  FTF  dilakukan dengan  tindakan hard  power dan soft  power. Adapun  upaya  hard  power,  yaitu  melalui penegakan hukum bagi mereka yang akan kembali berangkat maupun kembali jika terbukti tergabung dalam organisasi ISIS dan melakukan pencegahan perjalanan bagi para WNI yang diindikasikan akan berangkat ke luar negeri untuk tujuan bergabung dengan ISIS. Sedangkan soft  power dilaksanakan  melalui  program  deradikalisasi,  kontra  radikalisasi,  rehabilitasi, hingga reintegrasi.
Sebagai upaya perlindungan hukum terhadap korban anak FTF harusnya pemerintah juga  mempertimbangkan  untuk  melakukan  perlindungan  kepada  anak-anak  korban  yang berada di kamp pengungsian. Karena pengertian anak sendiri adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Penjelasan Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-  Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak).  Dalam  hal  ini,  memang  adanya  suatu  hak  anak  atas kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  serta  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi yang seharusnya dijamin oleh negara. Di sisi lain seorang anak yang menjadi korban  atas  tindakan  orang  tua  yang  meninggalkan  NKRI  dan  bergabung  dengan  ISIS. Pemulangan  atau  penolakan  anak-anak  eks  ISIS  oleh  pemerintah  Indonesia  bisa  saja dilakukan  namun  pasti  ada  konsekuensi  dari  pilihan  tersebut.  Jika  saja  pemerintah memutuskan untuk menolak anak-anak eks ISIS ini, mungkin saja akan menimbulkan konflik dengan negara lain mengingat sudah adanya himbauan dari The Adminstration of North and East Syria (AANES) hingga PBB untuk memulangkan pengungsi ke negara asal. Selain itu anak-anak  juga  bisa  mempunyai  rasa  dendam  kepada  pemerintah  Indonesia  dan  pada akhirnya  setelah  mereka  dewasa  menjadi  ancaman  radikalisme  yang  berujung  teror  bagi
NKRI di masa mendatang. Namun sebaliknya, jika anak-anak eks ISIS ini dipulangkan ke Indonesia akan membutuhkan waktu yang lama dan harus melalui proses asesmen sangat ketat karena harus melihat seberapa pemahaman ideologi radikal yang diterima seorang anak yang  sudah  tertanam  dalam  otak  dalam waktu  yang  cukup  lama.  Karena  itu,  pemerintah harus siap menerima konsekuensi yang mungkin saja terjadi.
Oleh  karena  itu,  terdapat  langkah-langkah  kebijakan  yang  dapat  dilakukan  oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana FTF.  Pertama,  BNPT  dan  Kepolisian  RI  melalui  satuannya  Densus  88  AT,  dan  juga  NCB Interpol  Indonesia  bekerjasama  untuk  melakukan profiling dan assessment terhadap  anak korban yang akan dipulangkan. Proses profiling dan assessment juga dapat dibantu melalui pelaksanaan Kerjasama bilateral hingga multilateral.
Profiling dan assessment terdiri atas identifikasi dan penilaian awal serta identifikasi dan  penilaian  lanjutan.  Identifikasi  dan  penilaian  awal  dilakukan  kepada  tersangka. Sedangkan identifikasi dan penilaian lanjutan dilakukan kepada terdakwa, terpidana, atau narapidana secara periodik enam bulan sekali atau sesuai kebutuhan. Identifikasi dan awal dilaksanakan dengan cara:
1. Inventarisasi data anak korban;
2. Wawancara, pengamatan, dan klarifikasi; dan
3. Pengolahan data.
Identifikasi dan penilaian lanjutan dilaksanakan dengan cara:
1. Monitoring dan evaluasi perilaku anak korban;
2. Wawancara, pengamatan, dan klarifikasi;
3. Pengolahan Data; dan
4. Analisis risiko dan analisis kebutuhan.
Kedua,  BNPT  dan  Kementerian/Lembaga  terkait  untuk  melaksanakan  perumusan terhadap  pembagian  kerja  setiap  instansi  pada  penanganan  anak  korban  yang  akan direpatriasi  dalam  bentuk  regulasi  atau  payung  hukum.  Pembagian  kerja  setiap Kementerian/Lembaga terkait dirumuskan mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pasca pelaksanaan repatriasi terhadap anak korban tindak pidana FTF.
Ketiga,  setelah  dilaksanakan  pemulangan,  Pemerintah  perlu  merumuskan  terkait dengan  penanganan  terhadap  para  korban  anak  untuk  menjalani  proses  deradikalisasi, rehabilitasi,  hingga  reintegrasi  sosial.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018, deradikalisasi diatur dalam Pasal 43D ayat 1 yang berbunyi “ Deradikalisasi merupakan suatu proses  terencana,  terpadu,  sistematis,  dan  berkesinambungan  yang  dilaksanakan  untuk menghilangkan  atau  mengurangi  dan  membalikkan  pemahaman  radikal  Terorisme  yang telah terjadi” ( Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018).
Tahap  rehabilitasi  dapat  berbentuk  konseling  individu  dan  pelaksanaan  kelas kelompok.  Rehabilitasi  diberikan  dengan  materi  paling  sedikit  mengenai  psikologi, keagamaan, wawasan kebangsaan, serta hukum dan peraturan perundang-undangan. Ketiga, reedukasi dapat berbentuk: Penguatan pemahaman keagamaan dengan pembinaan berupa toleransi beragama, dan kerukunan umat beragama: (Wulandari, 2023)
1. Penyuluhan mengenai wawasan kebangsaan dan isu perdamaian;
2. Pengetahuan mengenai penyelesaian konflik; dan/ atau
3. Pendidikan karakter.
Dalam  proses  deradikalisasi  tindak  pidana  terorisme  tahapan  reintegrasi  sosial  ini dimaksudkan  agar  para  pihak  yang  terlibat  dalam  tindak  pidana  terorisme  ini  nantinya diharapkan  dapat  kembali  berbaur  dan  diterima  oleh  masyarakat  setelah  manjelani  masa hukumannya. Reintegrasi sosial dilakukan dalam bentuk: ( Ibid )
1. Penguatan  rasa  percaya  diri  untuk  kembali  kepada  masyarakat  agar  tidak takut atau bergantung lagi dengan kelompok atau jaringannya;
2. Peningkatan pemahaman dalam berinteraksi dengan masyarakat;
3. Peningkatan  kemampuan  sosial  dalam  proses  integrasi  kembali  ke masyarakat; dan/atau
4. Peningkatkan keterampilan untuk dapat menghidupi dirinya dan keluarganya dengan  adanya  pembimbingan,  pendampingan,  dan  pendayagunaan  dalam bidang pelatihan kerja, kerja sama usaha, dan modal usaha.
Pada 24 Maret 2023, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar Rapat  Koordinasi  dan  Evaluasi  Penanggulangan Foreign  Terrorist  Fighters dengan mengundang  lintas  Kementerian/Lembaga..  BNPT  sendiri  memiliki  tugas  merumuskan, mengoordinasikan,  dan  melaksanakan  kebijakan,  strategi,  dan  program  nasional penanggulangan  Terorisme  di  bidang  kesiapsiagaan  nasional,  kontra  radikalisasi,  dan deradikalisasi; mengoordinasikan antarpenegak hukum dalam penanggulangan Terorisme; mengoordinasikan program pemulihan Korban; dan merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan  kebijakan,  strategi,  dan  program  nasional  penanggulangan  Terorisme  di bidang kerja sama internasional (Pasal 43G Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  Menjadi  Undang-Undang  sebagaimana  diubah menjadi  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2002  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  Menjadi  Undang- Undang). Dalam penanganan terhadap FTF, terdapat kendala yang dihadapi dalam proses validasi data FTF Indonesia, yaitu : (BNPT, 2023)
1. Data yang diperoleh dari counterpart sering kali memiliki pengejaan nama yang salah atau berbeda;
2. Data profil menggunakan nama alias yang lebih dari satu;
3. Penggunaan data identitas palsu saat mendaftarkan paspor;
4. KTP yang belum menggunakan e-KTP;
5. Belum terbukanya keluarga target dalam memberikan informasi; dan
6. Belum  dilakukan  pengiriman  delegasi  dari  Satgas  FTF  maupun  dari pemerintah untuk melakukan pengecekan FTF Indonesia di Suriah dan Irak.
Selain  proses  validasi  data  FTF,  terdapat  pula  beberapa  isu  yang  menjadi permasalahan  bagi  pengungsi  yang  berada  di  Kamp  Suriah,  yaitu  belum  tercukupinya perawatan medis, air bersih, sarana edukasi dan rekreasi anak. Kriminalitas yang terus terjadi di  kamp,  mulai  dari  kekerasan  fisik,  pembunuhan,  kekerasan  seksual  dan  bentuk-bentuk kejahatan lainnya sehingga membuat para ibu menyembunyikan anak-anak mereka. Pasca gempa yang berdampak pada wilayah Suriah, beberapa pusat pengumpulan bantuan dan kantor  relawan  kemanusiaan  hancur  sehingga  menyulitkan  penyaluran  bantuan.  Untuk
meregenerasi  jejaring  ISIS,  anak  perempuan  juga  dipaksa  menjalani  pernikahan  dini, sedangkan anak laki-laki juga dipaksa untuk menikah dengan janda ( Ibid ).
Status  kewarganegaraan  merupakan  suatu  hal  yang  penting,  karena  tanpa  adanya status  kewarganegaraan  seseorang  akan  dikecualikan  dari  hak-hak  politik  yang menyebabkan orang tersebut tidak memiliki hak atas pemberian suara. Oleh karena itu, status kewarganegaraan menjadi bagian penting dalam hukum internasional sebab hanya warga negara yang mempunyai hak untuk masuk dan menetapi suatu negara. Orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dapat berakhir dengan tanpa adanya status kependudukan atau lebih  buruknya  dapat  menjalani  penahanan  jangka  panjang.  Keadaan  tanpa kewarganegaraan berimplikasi pada sulitnya seseorang untuk melakukan perjalanan, akses untuk  pendidikan  hingga  perawatan  kesehatan  yang  dapat  menimbulkan  dampak  buruk terjadinya ketegangan sosial dan pengungsian (Konvensi 1961 tentang pengurangan keadaan tanpa kewarganegaraan, 2010).
Keadaan tanpa kewarganegaraan yang dihadapi oleh para WNI eks ISIS atau FTF, saat ini masih mengungsi di Suriah yang tersebar di dua kamp pengungsian, yaitu Al Roj dan Al Hol.  Dengan  adanya  Pasukan  Pertahanan  Suriah  (Syrian  Defense  Force  atau  SDF),  yang mengawasi kamp-kamp ini, yang kini memiliki anggota semakin banyak, maka aktivitas ISIS pun  meningkat.  Anggota  ISIS  diduga  menyelundupkan  anak-anak  yang  direkrut, menganiaya mereka yang ingin pulang, dan juga memicu terjadinya kerusuhan (Alif, 2023) .
Sejak tahun 2019, setidaknya 34 negara telah memulangkan atau mengizinkan lebih dari  6.000  orang  menurut  angka The  Adminstration  of  North  and  East  Syria (AANES),  telah berulang kali mendesak komunitas internasional dan negara-negara asal eks ISIS atau FTF di suriah untuk melakukan repatriasi. Pada November 2022, Co-chair of IDPs and Refugees Office AANES , Sheikhmous Ahmad, memperbarui seruan bagi negara-negara untuk memulangkan warga negara mereka dari keluarga ISIS yang ditahan di wilayah tersebut (Al Qadi, 2023). Pakar  HAM  PBB  juga  telah  mengeluarkan official  letters mendesak  pemerintah  berbagai negara  untuk  memulangkan  perempuan  dan  anak-anak  dari  kamp  pengungsian  Suriah. Mereka  menyatakan  keprihatinan  serius  atas  situasi  keamanan  dan  kemanusiaan  yang membeuruk di kamp Al-Hoj dan Al-Roj di timur laut Suriah (Al-Monitor Staff, 2023).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  dan  hasil  pembahasan,  maka  penulis  mengambil  simpulan sebagai berikut:
1. Dalam merespon permasalahan FTF, berbagai negara menerapkan kebijakan yang berbeda- beda,  dimana  terdapat  kebijakan  yang  bersifat  soft  approach  maupun  hard  approach. Indonesia  sendiri  telah  menerapkan  kebijakan,  salah  satu  upaya  hard  approach  melalui regulasi pengesahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang
2. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
3. Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, telah ditetapkan sanksi bagi setiap warga negara di luar negara Indonesia yang memfasilitasi atau memberi bantuan, kemudahan, sarana terjadinya terorisme di Indonesia (terdapat pada pasal 16). Namun, terdapat kesulitan dari penerapan pasal tersebut karena adanya kesulitan
membuktikan  bahwa  seseorang  sedang  melaksanakan  kegiatan  “memfasilitasi”  yang mengarah  kepada  tindak  pidana  terorisme.  Walaupun  dilakukan  upaya  pengesahan organisasi  tertentu  sebagai  entitas  terorisme  agar  pembuktian  seseorang  tergabung  dalam jaringan  terorisme  lebih  mudah,  tetapi  hubungan  seseorang  dengan  organisasi  terorisme tidak dikriminalisasi dalam UU tersebut (Bahar, 2020).
4. Oleh karena itu, dilakukan revisi UU Anti Terorisme, yaitu UU No. 2018 yang menerapkan pencabutan paspor kepada mereka yang menjadi FTF setelah mereka kembali ke tanah air dan menjalankan sanski pidana penjara.
5. upaya  perlindungan  terhadap  anak  korban  tindak  pidana  Foreign  Terrorist  Fighters  di lakukan melalui kebijakan. Adapun langkah-langkah kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana FTF.  Pertama,  BNPT  dan  Kepolisian  RI  melalui  satuannya  Densus  88  AT,  dan  juga  NCB Interpol Indonesia  bekerjasama untuk melakukan profiling dan assessment terhadap anak korban  yang  akan  dipulangkan.Kedua,  BNPT  dan  Kementerian/Lembaga  terkait  untuk melaksanakan perumusan terhadap pembagian kerja setiap instansi pada penanganan anak korban yang akan direpatriasi dalam bentuk regulasi atau payung hukum. Pembagian kerja setiap Kementerian/Lembaga terkait dirumuskan mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pasca  pelaksanaan  repatriasi  terhadap  anak  korban  tindak  pidana  FTF.Ketiga,  setelah dilaksanakan  pemulangan,  Pemerintah  perlu  merumuskan  terkait  dengan  penanganan terhadap  para  korban  anak  untuk  menjalani  proses  deradikalisasi,  rehabilitasi,  hingga reintegrasi sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Monitor Staff. (2021, Februari). 57 nations hit for failure to repatriate women, children from Syrian camps. Diakses dari : https://www.al-monitor.com/originals/2021/02/syria- islamic-state-daesh-repatriate-united-nations.html#ixzz81atilyUX . 9 Mei 2023.
Berita Satu. (2023, Mei 8). Jokowi Tegaskan Nasib 689 WNI Eks ISIS Bukan Tanggung Jawab Pemerintah. Diakses pada tanggal 8 Mei 2023.
BNPT. (2022). Presentasi Perkembangan Isu Foreign Terrorist Fighters . Jakarta: BNPT. BNPT.  (2023). Presentasi  Penanganan  Permasalahan  WNI  di  Suriah  Melalui  Kerjasama Internasional . Jakarta: BNPT.
BNPT. (2023). Presentasi Perkembangan Isu Foreign Terrorist Fighters . Jakarta: BNPT. BNPT. (2023). Presentasi Perkembangan Isu Foreign Terrorist Fighters . Jakarta: BNPT.
Budi Winarno. (2014). Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer . Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service. (pp. 177).
Eske. (2023, Mei 10). Pencabutan Hak-Hak Tertentu Terhadap Residivis Terorisme Menurut
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Diakses melalui https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/33399 .  10
Mei 2023.
Iwa  Kustiwa,  Susi  Dwi  Harijanti,  Widati  Wulandari.  (2023).  POLITIK  HUKUM
KEWARGANEGARAAN INDONESIA: STUDI TERHADAP
STATUS WARGANEGARA  YANG  MENJADI  FOREIGN  TERORIST  FIGHTERS  (FTF)  ISIS. Bandung: Jurnal Litiasi.
Konvensi  1961  tentang  pengurangan  keadaan  tanpa  kewarganegaraan,  Mencegah  Dan Mengurangi  Keadaan  Tanpa  Kewarganegaraan,  terjemahan  UNHCR  P.O.Box  2500 1211, Geneva 2 Switzland, 2010, h.2.
Muhammad Al Qadi. (2023, Mei 9). No party through which we can repatriate ISIS families in Syria – Morocco’s FM. Diakses dari https://npasyria.com/en/93579/ . 9 Mei 2023.
Pasal 43G Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah menjadi Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun  2003  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2002  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  Menjadi Undang-Undang.
Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.
Ratu  Rina  Windarty. (2020,  Februari  12).  Resmi  RI  Tolak  Pulangkan  689  WNI  Eks  ISIS  ke
Tanah Air. Diakses melalui https://www.cnbcindonesia.com/news/20200212104432-4-137202/resmi-ri- tolak-pulangkan-689-wni-eks-isis-ke-tanah-air . 10 Mei 2023.
Satria, Alif. (2023, Mei 9). Diperlukan tindakan cepat terhadap WNI di kamp-kamp pengungsi ISIS. Diakses dari https://www.benarnews.org/indonesian/opini/wni-suriah- 05202022223059.html . 9 Mei 2023.
UU  No.  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak.
Y.A.Bahar.  (2021).  Upaya  Indonesia  Menangani  Foreign  Terorrist  Fighters  (FTF)  Dalam Konflik Suriah Pada Periode 2017-2020. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.