## PENGANTAR REDAKSI
Syukur  Alhamdulillah  kita  panjatkan  kehadirat  Allah  SWT,  karena  hanya  dengan rahmat-Nya  segala  yang  kita  lakukan  dengan  kerja  keras  dapat  terlaksana  dengan  baik. Jurnal  Etnoreflika  Volume  3  Nomor  2  bulan  Juni  tahun  2014  telah  terbit  dengan menyajikan 9 (sembilan) tulisan. Ke sembilan tulisan  tersebut  merupakan  hasil penelitian dari sejumlah dosen dengan berbagai  disiplin ilmu,  yakni  sosial  dan  budaya  yang berasal dari  bidang  ilmu  yang  berbeda-beda.  Jurnal  Etnoreflika  Volume  3  Nomor  2,  Juni  2014, memuat tulisan sebagai berikut:
 Mencandra To Manurung sebagai Peletak Dasar Budaya Politik Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.
 Bahasa Binte :  Bahasa  Gaul  Kalangan  Remaja  Kelurahan  Wamponiki  Kecamatan Katobu Kabupaten Muna.
 Pernikahan  di  Kalangan  Ikhwan  dan  Akhwat  pada  Lembaga  Wahdah  Islamiyah Kendari.
 Prinsip-prinsip Metodologis dan Organisasi Gramatika Fungsional.
 Kalidawa, Emas Hijau yang Tergusur.
 Afiksasi Verba Bahasa Kutai.
 Dari Gotong Royong ke Pengupahan (Studi Perubahan Sosial Budaya pada Masyarakat Tani di Desa Alosika Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe).
 Kajian  Budaya  Organisasi  dan  Pengaruhnya  Terhadap  Perilaku  Kerja  Pegawai  dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Sekretariat Daerah Kota Kendari.
 Perkelahian Kuda pada Masyarakat Muna.
Semoga  sajian  dalam  jurnal  ini,  dapat  memberikan  kontribusi,  informasi  maupun wawasan baru dalam bidang sosial dan budaya khususnya di daerah Sulawesi Tenggara.
Volume 3, Nomor 2, Juni 2014

## DAFTAR ISI
Rifai Nur Syamsumarlin Muh. Sarjono
Wa Ode Winesty Sofyani La Ode Aspin
Muh. Yazid Abdul Rahim Gege
La Ode Topo Jers Lilik Rita Lindayani Hasniah Safri Sahrun
Akhmad Marhadi Syawal 496-503 504-515 516-531
532-539
540-551
552-558
559-580
581-589
590-601 Mencandra To Manurung sebagai Peletak Dasar Budaya Politik Sulawe- si Tenggara dan Sulawesi Selatan
Bahasa Binte : Bahasa Gaul Kalangan Remaja Kelurahan Wamponiki Keca- matan Katobu Kabupaten Muna
Pernikahan di Kalangan Ikhwan dan
Akhwat pada Lembaga Wahdah Is- lamiyah Kendari
Prinsip-prinsip Metodologis dan Or- ganisasi Gramatika Fungsional
Kalidawa , Emas Hijau yang Tergusur
Afiksasi Verba Bahasa Kutai Dari Gotong Royong ke Pengupahan (Studi Perubahan Sosial Budaya pada Masyarakat Tani di Desa Alosika Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe Kajian Budaya Organisasi dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Ker- ja Pegawai dalam Pelaksanaan
Otonomi Daerah di Sekretariat Dae- rah Kota Kendari
Perkelahian Kuda pada Masyarakat Muna
KULIDAWA , EMAS HIJAU YANG TERGUSUR 1
La Ode Topo Jers 2

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertempat  di  Kabupaten  Muna,  Sulawesi  Tenggara,  yang  terkenal  dengan hutan  jatinya.  Analisis  metode  etnografi  digunakan  untuk  mengkaji  kenyataan  hidup  masyarakat yang  berkaitan  dengan  perusakan  hutan.  Tampak  terjadi  saling  tuding  antara  pemerintah  dan masyarakat  tentang  aktor  perusakan  hutan.  Berawal  dari  kebijakan  pengelolaan  hutan  yang  tidak jelas oleh pemerintah, terjadi perambahan hutan, pemotongan pohon jati tanpa menanam  kembali. Karena  dianggap  sebagai  lahan  kosong,  masyarakat  mengklaimnya  sebagai  tanah  adat  untuk kepentingan hidup mereka.
Kata kunci: hutan jati, pengelolaan hutan, deforestasi, kebijakan

## ABSTRACT
This  study  was  taken  place  in  Muna,  Southeast  Sulawesi,  which  is  famous  for  its  teak forests. Ethnographic method is used to assess the reality of life associated with forest destruction. There  appeared  to  recriminations  between  the  government  and  the  society  about  the  actors  of forest  destruction.  Starting  from  forest  management  policies  that  are  not  obvious  by  the government,  deforestation  happened,  people  started  to  cut  trees  without  replanting.  Since  it  is considered as vacant land, people claim it as customary land for the benefit of their lives.
Keywords: teak forest, forest management, deforestation, policies

## A. PENDAHULUAN
Tindakan  manusia  yang  merusak hutan telah terjadi dengan sangat cepat hi- ngga hutan mengalami degradasi  yang be- rujung pada deforestasi sehingga berakibat buruk  terhadap  keselamatan  hutan.  Deg- radasi dan deforestasi hutan terjadi juga di kawasan  hutan  Kontu  dan  Patu-Patu  yang mengalami  penurunan  luas  hutan  dan  ru- saknya  varietas  pohon  jati  didalamnya. Kawasan  hutan  ini  terletak  di  Kabupaten Muna  Provinsi  Sulawesi  Tenggara.  Kian hari  kawasan  ini  pun  kian  rawan  terhadap bencana dan akan memicu konflik.
Masalah  perusakan  hutan  ini  ada- lah salah satu potret kebijakan pemerintah yang dianggap tidak menguntungkan. Pada
yang  dianggap  tidak  menguntungkan.  Pada awal  tahun  1999  kawasan  hutan  jati  Kontu dan  Patu-Patu  mulai  mengalami  perusakan oleh  sekelompok  masyarakat  yang  berasal dari Wawesa dan Watopute.  Munculnya ke- bijakan otonomi daerah pada tahun 2000 se- cara  tidak  langsung  turut  mendukung  tim- bulnya  konspirasi  besar-besaran  dalam  pen- distribusian  sumber  daya  alam,  khususnya kayu jati.
Tulisan  ini  akan  membahas  berbagai pandangan  masyarakat  dan  pemerintah  ten- tang  jati  Muna  dan  perusakannya.  Hal  ini amat penting dan menarik untuk dikaji lebih lanjut karena selama ini tuduhan atas rusak- nya  hutan  jati  di  Muna  lebih  banyak  ditim- pakan kepada masyarakat yang tinggal di se-
1 Tulisan ini adalah sebagian dari disertasi penulis yang berjudul Menebang Jati Mengejar Rupiah. Etnografi perusakan Hutan Jati Muna , pada Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada
2 Staf Pendidik pada Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Jl. H.E. Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: topojers@yahoo.com.
kitar  hutan  atau  yang  biasanya  disebut  pe- rambah  hutan  atau  peladang  berpindah- pindah. Selain itu, ada pula tuduhan bahwa perambah  hutan  ini  biasanya  melakukan penebangan di kawasan hutan di luar keten- tuan hukum atau peraturan. Tulisan ini juga akan digunakan untuk membahas ketergan- tungan  kehidupan  sosial  masyarakat  Muna terhadap  hutan  jati  yang  berimplikasi  pada rusakannya hutan.

## B. KERUSAKAN KULIDAWA (JATI) DI MUNA
Menurut  bahasa  orang  Muna, kuli- dawa adalah pohon jati. Tumbuh secara ala- mi dan tersebar secara sporadis di beberapa tempat  di  Muna.  Jati  ini  kemudian  dikem- bangkan dalam  bentuk  hutan tanaman keti- ka  raja  Muna  Sugi  La  Ende  dan  saudagar Paelangkuta  membawa  biji  jati  dari  pulau Jawa pada awal abad ke 15. Salah satu buk- ti  keberadaan  hutan  alam  jati  sampai  saat ini  yang  masih  dapat  dilihat  adalah  sebuah pohon jati yang terletak di cagar alam Napa Balano  Tampo,  dengan  diameter  200  cm dan tingginya sekitar 30 m.
Sejak  masa  kerajaan  Sugi  La  Ende (awal abad ke-15), penyebaran tanaman jati berjalan  secara  cepat.  Hal  ini  dapat  dise- babkan  oleh  beberapa  hal  seperti:  (1)  jati mempunyai nilai ekonomi yang sangat ting- gi;  (2)  didukung  oleh  kondisi  iklim, topog- rafi  dan  adanya  penekanan  pemerintah  ke- rajaan pada saat itu. Namun saat ini, kondisi tegakan hutan jati di Muna kian mempriha- tinkan.
Perusakan hutan jati di Muna diasu- msikan  sebagai  akibat  dari  proses-proses sosial  yang  disengaja.  Perusakan  hutan  di- anggap  sebagai  bentuk  eksploitasi  terhadap sumber  daya  alam  yang  berakibat  pada  ke- tidakseimbangan lingkungan hidup. Semen- tara  ketidakseimbangan  dapat  mengancam kehidupan. Proses penyeimbangan yang di- lakukan  oleh  masyarakat  di  sekitar  hutan hanya  mengejar  kepentingan  ekonomi  un- tuk  mendapatkan  kesejahteraan.  Penelitian
ini  mempunyai  tujuan  untuk  menemukan makna  dari  proses-proses  sosial  perusakan hutan sekaligus melihat perlawanan masya- rakat  sebagai  wujud  dinamika  sosial.  Per- masalahan ini muncul karena adanya domi- nansi kebijakan pemerintah atas sumber da- ya hutan yang berimplikasi pada kehidupan masyarakat petani.
Perspektif  Antropologi  dengan  pen- dekatan  ekologi  budaya  yang  menekankan pada  adaptasi,  dapat  memberi  ilham  pada kehidupan  masyarakat  sehari-hari,  dalam hubungannya  dengan  lingkungan.  Konsep ini diharapkan mampu menjawab terjadinya proses-proses sosial  dan  deforestasi  di  Mu- na. Oleh karena itu, pemikiran culture eco- logy (ekologi  budaya)  seperti  yang  dika- takan  oleh  Steward  (1955:39-42)  relevan digunakan  dalam  penelitian  ini.  Pandangan ekologi  budaya  ini  memposisikan  manusia dan  lingkungan  sebagai  suatu  ekosistem yang tidak dapat dipisahkan.
Ekologi  budaya  memang  suatu  pi- sau analisis yang menarik dan di antara ber- macam  ekologi  yang  ada,  hutan  jati  meru- pakan  sebuah  ekologi  yang  menjadi  objek studi  ini.  Menurut  Steward  (1955),  fokus pendekatan  ekologi  budaya  adalah  pada  li- ngkungan  dan  adaptasi.  Pendekatan  Ste- ward  lebih  menekankan  pada  lingkungan dan budaya tidak dapat  dilihat secara terpi- sahkan,  tetapi  merupakan  suatu  kesatuan yang saling mempengaruhi.
Steward  (1955:32),  menunjukkan bahwa  unsur  kebudayaan  yang  paling  erat hubungannya  dengan  aktivitas  penyeleng- garaan  kehidupan  manusia  adalah  sistem ekonomi. Konsep ekologi terhadap adaptasi masyarakat  dengan  hutan  lindung  Kontu dan Patu-Patu ini akan menjadi bagian pen- ting  terkait  perusakan  hutan,  pengetahuan masyarakat tentang eksploitasi dan defores- tasi, serta perlawanan petani terhadap kebi- jakan pemerintah.
Demikian  pula  halnya    penelitian Rappaport  (1967)  dikalangan  masyarakat
Tsembaga,  dalam  bukunya Pigs  for  The Ancestors menjelaskan  bahwa  model  khu- sus  dari  interaksi  antara  ritual,  peperangan, dan  lingkungan,  merupakan  refleksi  dari pendekatan yang diterapkan dalam adaptasi untuk  menjaga  keseimbangan.  Selain  itu, Poerwanto  (2000:87)  menyatakan  manusia merupakan  pendukung  kebudayaan  dan  se- kalipun makhluk manusia akan mati,  kebu- dayaan  yang  dimilikinya  akan  diwariskan untuk  keturunannya.  Keseimbangan  antara manusia  dengan  lingkungan  inilah  yang akan  mendukung  pengelolaan  lingkungan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini pro- ses ekologi memiliki hukum timbal balik.
Sementara  itu,  Tania  Murray  Li (2007:28)  melihat  ada  tiga  aspek  lain  yang penting  dalam  mengkaji  kerusakan  hutan, yaitu  bentuk  pemerintahan,  kekuasaan,  dan kedaulatan.  Pemerintah  atau  penguasa  me- lakukan  campur  tangan  dalam  pengelolaan hutan  yang  disesuaikan  dengan  tujuan  me- reka dalam rangka memperkuat proses yang menguntungkan  dan  menangani  proses yang merusak. Pemerintah dapat beroperasi pada  populasi  secara  agregat  atau  pada subkelompok yang terbagi menurut gender, lokasi,  usia,  pendapatan,  atau  ras  sebagai titik  masuk  untuk  intervensi  korektif.  Li menambahkan  perlu  juga  melihat  kapan aturan  dilanggar  oleh  masyarakat  sebab informasi  ini  turut  membentuk  data  untuk memahami kenyataan secara tepat.
Aspek  ekonomi  jati  Muna  penting untuk  dikaji  dalam  kerangka  perdagangan produk  hutan  jati  dalam  koneksi  global. Sehubungan  dengan  itu,  perlu  dicari  model pengelolaan  dan  pemanfaatan  hutan  jati sebagai  komoditas  yang  bernilai  sosial  bu- daya  dan  ekonomis  tinggi  serta  untuk  kon- servasi  hutan  di  Muna. Secara  historis  pe- ngelolaan  kayu  jati  telah  dimulai  sejak  za- man  kolonial  Belanda  ketika  kawasan  ter- sebut  dijadikan  kawasan  hutan  jati culture yang  dikerjakan  oleh  warga  masyarakat  di bawah pengawasan pemerintah. Setelah jati
membesar,  warga  masyarakat  diwajibkan keluar dan meninggalkan kebun mereka.
Hingga  pada  1999-2005,  ketika  hu- tan  jati  telah  porak  poranda,  warga  masya- rakat  mulai  memasuki  kawasan  itu  dan mengklaimnya  sebagai omme atau  tanah adat mereka selaku orang Watopute. Dalam bahasa  Muna,  kepemilikan  kawasan  yang disebut omme bukan secara perorangan, te- tapi  komunal.  Alasan  tersebut  dinilai  tidak rasional  karena  masyarakat  yang  berkebun di  Kontu  dan  sekitarnya  tidak  mencermin- kan adanya komunitas asli orang Watopute. Ciri  dari  komunitas  tersebut,  menganggap diri  sebagai  kelompok  masyarakat  adat yang berhak atas tanah ulayat dan tinggal di sekitar  kawasan  hutan  sebagai  pelaku  seja- rah penanaman jati di Muna.
Selama ini hutan jati di Muna menja- di  primadona  dan  menjelma  menjadi  salah satu tulang punggung pembangunan daerah hingga  nasional,  bahkan  untuk  memenuhi kebutuhan transnasional. Bagi orang Muna, hutan  jati  dianggap  sebagai  bukit  emas  hi- jau yang bernilai ekonomi sangat tinggi dan berkualitas  baik.  Akan  tetapi,  pengelolaan sektor emas hijau ini belum mampu menye- jahterakan  rakyat  luas,  khususnya  rakyat Muna. Pengelolaan hutan jati di daerah ini, bahkan mengisahkan sejarah panjang keter- purukan  karena  adanya  perusakan  hutan  di dalamnya.  Sumber  daya  alam  khususnya jati  yang  selama  ini  sebagai  kebanggaan dan  kekayaan  alam  di  Muna  telah  pupus dan  menyisahkan  tunggak-tunggak  yang berdiri  atau katumpu dalam  bahasa  lokal. Kondisi hutan di Muna, Sulawesi Tenggara secara  umum  telah  mengalami  proses  deg- radasi  yang  serius,  baik  yang  disebabkan oleh  penjarahan,  perambahan,  maupun  pe- nebangan gelap.
Pemerintah  Kabupaten  Muna  me- mandang  penting  keberadaan  dan  kelesta- rian  kawasan  hutan  lindung  ini  sehingga menetapkan Perda No. 20 Tahun 1999 ten- tang  Rencana  Umum  Tata  Ruang  Wilayah. Pengelolaan  kawasan  lindung  didasarkan
atas  asas  manfaat,  keseimbangan,  keserasi- an,  dan  kelestarian.  Sedangkan  tujuan  pe- ngelolaannya  adalah  untuk  mencegah  tim- bulnya  kerusakan  hutan  lindung  dan  me- ningkatkan  kualitas  sumber  daya  alam  se- cara  berkelanjutan.  Sementara  itu,  sasaran pengelolaannya adalah untuk meningkatkan fungsi  ekologi dan mempertahankan keuni- kan alam serta budaya masyarakatnya.
Kerusakan  hutan  di  Muna  dapat  di- analogikan  sebagai  penyakit  komplikasi yang sudah kronis dan sangat susah diobati. Para petugas Dinas Kehutanan yang menja- lankan  tugas  pun  penuh  dilema.  Mereka merasa terganggu, tidak nyaman, bahkan ji- wa  pun  juga  turut  terancam.  Secara  ekono- mi jati dapat dikatakan lebih berharga dari- pada emas sehingga layak untuk diperebut- kan.  Hal  ini  menjadikan  banyak  orang  me- nempuh  berbagai  cara  untuk  memiliki  jati- jati tersebut agar dapat memanfaatkannya di sela  harganya  yang  semakin  meroket.  Ke- giatan yang memporakporandakan kawasan hutan  ini  adalah  merajalelanya  pencurian kayu  karena  dapat  dikatakan  bahwa  semua komponen  ingin  menikmati  jati  tersebut tanpa  harus  mengeluarkan  nominal  yang banyak.
Bukanlah  hal  yang  mudah  untuk memberikan  pemahaman  bagi  masyarakat tentang  pentingnya  penyelamatan  kawasan hutan  negara  yang  dilindungi.  Pertanyaan yang  selalu  muncul  adalah  mengapa  harus menyelamatkan  kawasan  hutan  lindung? Apa  keuntungan  langsung  yang  dapat  dite- rima  masyarakat  jika  menyelamatkan  hu- tan?  Bukankah  lebih  baik  menyelamatkan masyarakat dari kemiskinan?
Menurut  Kepala  Subdin  Perlindung- an  Hutan  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  era 2008, jati Muna sebagai sang primadona te- lah  menghadapi  keterpurukan.  Banyak  ora- ng  bingung,  bahkan  menjadi  frustasi  meli- hat  masa  depan  hutan  di  Muna  yang  sudah parah  itu.  Berbagai  permasalahan  yang  ko- mpleks dan saling mengkait telah menjelma menjadi sebuah jaring krisis di Dinas Kehu-
tanan  saat  ini  dan  krisisnya  sudah  multidi- mensi. Tuding-menuding antara pemerintah dan masyarakat telah menjadi berita hangat dalam  masyarakat.  Kebijakan  pemerintah yang  ditetapkan  belum  dapat  menyelesai- kan masalah perusakan hutan di Kontu dan Patu-Patu saat ini.
Pengrusakan hutan di Muna memicu timbulnya  sebuah  pertanyaan  seperti  judul sebuah  film  layar  lebar  “ada  apa  dengan hutan?”. Timbulnya pertanyaan tersebut di- sebabkan  oleh  adanya  perubahan  yang  sig- nifikan dalam jangka waktu yang cepat. Pe- rubahan  tersebut  dapat  dilihat  dari  kondisi hutan pada 2008 yang tersisa 600 ha, sangat berbeda  dengan  kondisi  hutan  pada  masa sepuluh  tahun  silam  yang  diperkirakan mencapai luas 1.327 ha.
Ketidakjelasan reformasi, kewenang- an  otonomi  daerah,  dan  persoalan  teknis berakibat  pada  kesenjangan  kebutuhan  ba- han  baku  industri  maupun  pasokan  kebu- tuhan kayu log . Ditambah lagi dengan ada- nya  berbagai  kejanggalan  praktik  penge- lolaan  hutan  seakan-akan  mampu  memper- cepat  berbagai  kerusakan  tersebut.  Setiap peruntukkan  kawasan  hutan  tidak  pernah melibatkan  campur  tangan  masyarakat  se- hingga  kawasan  Kontu  dan  Patu-Patu  di- anggap oleh masyarakat hanya sebagai are- na  perebutan  aset  ekonomi.  Berawal  dari sudut  pandang  tersebut,  sangatlah  wajar  ji- ka  masyarakat  merasa  menjadi  bagian  dari perebutan aset ekonomi.
Saat ini hutan di kawasan Kontu dan Patu-Patu  telah  dalam  kondisi  rusak,  tidak mampu  secara  maksimal  menjadi  penyang- ga  bagi  kelestarian  alam,  dan  juga  menim- bulkan  masalah  sosial.  Perhatian  serius  pe- merintah  daerah,  provinsi  hingga  pusat mutlak  diperlukan  untuk  menyikapi  pe- rubahan-perubahan  tersebut.  Perusakan  hu- tan  yang  tidak  disertai  upaya  pemulihan akan  berakibat  fatal  dalam  kehidupan  sosi- al.  Fakta  yang  sudah  terjadi  pun  mampu memberikan  gambaran  yang  jelas  akan  ba- haya yang kian menyerang masyarakat. An-
caman kekeringan, pemanasan iklim, banjir, dan gagal panen sudah di depan mata, bah- kan kini telah menjadi langganan setiap bu- lan. Andai saja aparat keamanan benar-ben- ar  kompak  dalam  mengatasi  pembalakan liar di Muna dapat dipastikan tidak satu pun penjarah kayu yang dapat lolos.

## C. JATI  DITEBANG,  HUTAN  PUN HABIS
Secara umum penebangan jati secara liar  telah  diakui  menjadi  masalah  yang  pa- ling kritis di bidang kehutanan di Muna. Pe- nebangan  liar  mengakibatkan  berbagai  ke- rusakan sumber daya hutan, baik secara ku- alitas maupun kuantitas. Kerusakan tersebut tercermin  dari  luasnya  kawasan  yang  di- klaim  oleh  masyarakat  sebagai  lahan  per- tanian  dan  permukiman  kian  hari  semakin bertambah.  Aktivitas  ilegal  ini  diduga  ma- sih  akan  berlangsung  sampai  beberapa  ta- hun  ke  depan  sebelum  ditemukan  solusi yang  tepat  untuk  mencegah  tindakan  peru- sakan hutan. Kesulitan ekonomi dewasa ini merupakan  pemicu  terjadinya  pengurasan sumber  daya  hutan  demi  mengejar  kepen- tingan  dan  kesejahteraan.  Pengambilan  su- mber  daya  hutan  yang  tidak  bertanggung jawab ini pun tergolong menggunakan  cara yang tidak sah atau tidak sesuai aturan. Hal tersebut dipicu oleh kenyataan dalam sistem perdagangan  kayu  secara  tidak  sah  (ilegal) telah  memberikan  keuntungan  yang  besar dan cepat.
Mencari  hidup  dengan  pembabatan hutan  adalah  fenomena  yang  telah  terjadi sejak  tahun  1997  di  kawasan  ini.  Pemba- batan hutan di  Kontu tidak pernah berhenti dan  pemerintah  tidak  melakukan  kontrol terhadap masyarakat  yang melakukan  gera- kan pendudukan kawasan. Masyarakat tetap melakukan perluasan pembabatan hutan un- tuk  lahan  pertanian  dalam  kawasan  hutan lindung seluas 401 ha yang masih disengke- takan.  Berkaitan  dengan  aktivitas  masyara- kat  kawasan  hutan,    Aisyah,  ketua  OR  (or- ganisasi rakyat) Kontu menceritakan bahwa
kegiatan  masyarakat  pun  tidak  hanya  di dalam  kawasan  yang  seluas  401  ha,  tetapi masyarakat  juga  telah  masuk  membabat  di luar di kawasan Patu-Patu yang masih dise- ngketakan.  Masyarakat  yang  beraktivitas dan bermukim di  sana  merupakan tindakan di luar sepengetahuan organisasi. Jika kelak terjadi hal-hal yang merugikan mereka, OR tidak  ikut  campur  dan  menjadi  tanggung jawab  mereka  sendiri,  organisasi  akan  me- milih  membantu  pemerintah  dalam  kasus kawasan terlarang.
Organisasi rakyat Kontu dibentuk di Muna  pada  kisaran  2003.  Pada  masa  ini warga  masyarakat  banyak  menghadapi  ma- salah yang tergolong gawat, seperti tuduhan perambahan,  penebangan  hutan,  dan  isu rencana  penggusuran  yang  dilakukan  oleh pemerintah daerah. Mereka menyadari bah- wa  tidak  ada  cara  lain  untuk  menghadapi masalah  tersebut,  kecuali  dihadapi  dengan pendekatan  secara  tradisi  yang  diorganisasi dengan baik sesuai cara mereka. Organisasi ini berusaha menghidupkan kearifan tradisi- onal  dengan  mengerahkan  masyarakat  un- tuk  berjuang  mempertahankan  tanah  ulayat adat sebagai hak mereka.
Pada dasarnya penebangan liar, pera- mbahan  hutan  dan  klaim  kawasan  lindung, telah  menyebabkan  degradasi  moral,  khu- susnya  bagi  warga  masyarakat  sekitar  dan di dalam hutan. Penebangan liar telah men- jadi  kegiatan  yang  terstruktur,  mulai  dari pemodal sampai dengan buruh tebang yang tidak  dapat  ditemui.  Penebangan  dan  peru- sakan  hutan  terus  dilakukan  seolah-olah tanpa  memedulikan  aturan  perundangan yang  berlaku.  Oleh  karena  itu,  diperlukan pengawasan  yang  melekat  dan  penegakan hukum  secara  sinergis  dengan  berbagai  pi- hak  sehingga  memberikan  efek  jera  dan tidak menimbulkan kecemburuan akibat ke- tidakadilan.
Jati  Muna  yang  diibaratkan  sebagai sebuah  gunung  emas  hijau  dan  begitu  di- banggakan  oleh  orang  Muna  sebagai  sum- ber  kemakmuran  telah  mengalami  berbagai
perusakan. Para pelaku perusakan hutan ini tergolong  kompleks,  tanpa  diketahui  iden- titasnya. Begitu leluasanya aksi penebangan hutan  di  kawasan  ini,  masyarakat  pun  ber- asumsi  bahwa  para  pelaku  bekerja  dengan sistem  jaringan  yang  terorganisasi  dan  ter- tata  rapi.  Mereka  adalah  pencari  keuntung- an yang cepat melihat peluang adanya emas hijau  ini.  Melihat  hal  tersebut  masyarakat lokal  beranggapan  bahwa  selama  ini  petu- gas  kehutanan  tidak  mampu  mengamankan hutan.  Kurangnya  jumlah  tenaga  pengama- nan  hutan  di  Muna  menjadikan  sindikat penebangan  kayu  jati  di  kawasan  lindung Kontu dan Patu-Patu tidak mengenal waktu.
Menurut Kepala Dinas Kehutanan Ka- bupaten  Muna  di  era  2006-2008,  seharus- nya  keamanan  hutan  merupakan  tugas  se- mua masyarakat secara bersama. Perusakan hutan di Muna yang disebakan oleh sindikat sudah  semakin  parah.  Setiap  pencuri  kayu yang  tertangkap  untuk  diproses  secara  hu- kum,  tetapi  tidak  lama  kemudian  justru  di- bebaskan.  Untuk  memutuskan  jaringan  ini perlunya  kerjasama  berbagai  pihak  yang berkepentingan  dalam  mengamankan  sum- ber  daya  alam,  khususnya  jati.  Rusaknya hutan  Muna  lebih  disebabkan  oleh  kesala- han pengelolaan, lanjutnya kemudian.
Seiring  dengan  bergulirnya  waktu, kawasan  hutan  lindung  ini  pun  seolah-olah memudar karena masyarakat sekitar sengaja menghilangkan  tapal  batas  kawasan  terse- but dengan tujuan untuk memperluas lahan yang diklaim sebagai miliknya. Hal ini me- micu  timbulnya  anggapan  di  masyarakat luas bahwa punahnya hutan jati merupakan dampak  dari  perlakuan  masyarakat  sekitar hutan.  Tentu  saja  wacana  ini  tidak  mutlak benar karena banyak terdapat sindikat gelap penyapu hutan yang terus berkeliaran.
Munculnya tragedi penggusuran yang  menimpa  warga  di  sekitar  dan  di  da- lam  kawasan  lindung  Patu-Patu  dan  Kontu pada  April  2003  yang  silam  merupakan awal  terjadinya  hubungan  yang  tidak  har- monis  antara  pihak  penggusur  dengan  kor-
ban  yang  digusur.  Penggusuran  yang  dila- kukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Muna juga  disertai  dengan  tindak  kekerasan  dan dianggap  telah  menzalimi  hak-hak  rakyat dengan  membabat  sebagian  besar  jagung serta  merusak  sebagian  besar  pondok  war- ga.  Ketakutan  warga  akibat  amukan  aparat pemerintah membawa mereka menemui pi- hak  LSM  Swami  meminta  perlindungan dan bantuan penyelesaian sengketa tersebut.
Ketidakharmonisan  ini  sebenarnya merugikan  kedua  belah  pihak,  padahal  sis- tem  pelestarian  dan  perlindungan  hutan yang  paling  efektif  adalah  apabila  terjalin kerja  sama  antara  pemerintah  dan  masya- rakat  yang  baik.  Keharmonisan  yang  terus dijaga  akan  mengakibatkan  hilangnya  rasa curiga satu sama lain dan dipastikan penge- lolaan hutan akan tepat pada sasaran.
Terlepas  dari  hal  di  atas,  perusakan hutan  jati  di  Muna  saat  ini  semakin  tidak jelas.  Kawasan  hutan  jati  yang  selama  ini dijadikan  sebagai  kebanggaan  dan  kekaya- an  alam  di  Muna  sudah  pupus  dan  menyi- sakan  kisah  sejarah  bagi  generasi  menda- tang.  Jati  yang  dianggap  sebagai  emas hijau,  bernilai  ekonomi  yang  sangat  tinggi, dan mempunyai kualitas yang baik dipanen secara  ilegal karena  tidak  ada  izin  tertulis dari  pemerintah.  Perusakan  hutan  pun  se- makin  hari  semakin  parah  karena  teraku- mulasi  setiap  harinya,  bahkan  kepunahan pun sudah di depan mata. Menurut informasi dari  masyarakat  yang bermukim di kawasan Patu-Patu,  jati  di  Muna  rusak  karena  pene- bangan  yang  dilakukan  orang  yang  butuh uang.
Terkait proses perusakan hutan jati di Muna,  Awang  (2003:74)  menyatakan  bah- wa masyarakat tidak mempunyai posisi, ke- cuali menjadi penonton dalam proses peng- hancuran  hutan  tropis,  marginalisasi  lahan, serta konflik atas sumber daya hutan antara pemerintah  dan  warga  masyarakatnya.  Se- cara politik pemanfaatan sumber daya hutan yang  tidak  berpihak  kepada  rakyat  selama ini (walaupun slogannya selalu untuk kese-
jahteraan rakyat) telah menghasilkan apatis- me rakyat terhadap sistem perlindungan dan pemeliharaan hutan.
Slogan “Hutan Jati adalah Kesejahte- raan Orang Muna”  yang sering didengung- kan  oleh  pemerintah  semakin  menjadi  ke- nangan saja. Fakta yang ditemukan di lapa- ngan  adalah  slogan  tersebut  justru  menjadi sebuah  realitas  yang  menyedihkan. Mengi- ngat  kondisi  hutan  yang  semakin  parah, maka slogan yang tepat untuk dipopulerkan pemerintah  saat  ini  adalah “ Hutan  Jatiku Telah  Hilang” . Tentu  ini  menjadi  sebuah tragedi  yang  menyedihkan  seiring  belum tertangkapnya  pelaku  penebangan  liar.  Pe- rusakan jati di Muna sendiri dapat diibarat- kan  sebagai  langit  dan  bumi  yang  tidak diketahui  di  mana  akhirnya.  Hubungan yang muncul antara pemerintah dan masya- rakat  ialah  rasa  ketakutan  dan  rasa  saling curiga.  Hutan  jati  di  Muna  tidak  akan  me- ngalami  perusakan  secara  terus-menerus  ji- ka  sistem  pengelolaannya  dilaksanakan secara  terpadu  dengan  melibatkan  kompo- nen  masyarakat  lokal  di  Muna.  Namun yang selama ini terjadi adalah tidak ditemu- kan  kerja  sama  antara  keduanya  yang  me- ngakibatkan  hutan  tidak  terkelola  dengan baik.
Sementara  itu,  Kepala  Seksi  Perlin- dungan  Hutan  Dinas  Kehutanan  Muna  era 2007-2008 mengatakan bahwa pertentangan status kawasan lindung Patu-Patu dan Kon- tu  merupakan  awal  munculnya  sengketa. Praktik perambahan hutan, penebangan liar, penyelundupan  kayu  sampai  pada  konflik sosial  kini  mendominansi  praktik-praktik pemanfaatan  hutan.  Untuk  mencegah  tim- bulnya sengketa, dibutuhkan peran serta pe- merintah  dan  masyarakat  menjaga  kelest- arian hutan berdasarkan peraturan yang ber- laku  secara  demokratis,  bermanfaat,  dan berkeadilan  agar  tidak  terjadi  kesenjangan dan konflik.
Apabila  dibandingkan  dengan  dae- rah-daerah  lain  di  Indonesia,  Kabupaten Muna,  Sulawesi  Tenggara  merupakan  dae-
rah  yang  kaya  raya  karena  memiliki  hutan jati dan hutan rimba yang sangat luas. Sum- ber daya hutan ini berpotensi luar biasa un- tuk  mengantarkan  masyarakat  di  pintu  ger- bang  kesejahteraan  jika  pengelolaannya  te- pat sasaran. Hubungan  yang sinergis antara pemerintah  dengan  masyarakat  mutlak  di- perlukan  untuk  merumuskan  kebijakan  pe- ngelolaan  hutan  yang  baik  bagi  keduanya. Keinginan-keinginan  tersebut  tidak  dijum- pai  secara  nyata  dan  hanya  menjadi  suatu retorika belaka. Hasil yang ditimbulkan pun tidak  lebih  hanyalah  kerusakan  yang  men- jurus kearah kepunahan hutan jati. Jati ada- lah  kayu  mewah,  harta  karun  atau  hutan emas  bagi  mereka  yang  mengejar  kepen- tingan  dan  mendapatkan  keuntungan  dari kayu  jati  tanpa  memikirkan  nasib  rakyat Muna.
Aksi  perambahan,  penebangan,  dan pencurian jati di kawasan Kontu, Patu-Patu, Warangga,  Jompi,  dan  sekitarnya  dapat  di- katakan terjadi setiap saat, setiap jam hing- ga  setiap  menit  dipastikan  satu  pohon  jati pasti akan rebah. Aksi ini terjadi bukan saja pada pagi dan siang hari, tetapi juga terjadi pada  malam  hari  yang  membuat  petugas Dinas Kehutanan Muna tidak berkutik. Ke- giatan  ini  telah  berlangsung  selama  berta- hun-tahun dan dengan dalih pelakunya sela- lu  tidak  terdeteksi,  wajarlah  jika  perusakan hutan jati terjadi dengan cepat.
Data  yang  ditemukan  di  lapangan menunjukkan perusakan hutan jati di Mu- na  semakin  parah  dan  sangat  mempriha- tinkan.  Perusakan  ini  perlu  segera  ditin- dak  tegas  dan  membutuhkan  penanganan yang  serius.  Kepedulian  untuk  menyela- matkan  hutan  jati  di  kawasan  hutan  lin- dung,  seperti  Kontu  dan  Patu-Patu,  erat kaitannya  dengan  pengambil  kebijakan  di jajaran  Dinas  Kehutanan  Muna.  Menurut data  dari  hasil  wawancara  dengan  mantan Kepala  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Sultra, bahwa  kerusakan  hutan  jati  di  Muna  lebih disebabkan oleh pembabatan hutan yang ti- dak  terkendali  karena  pada  setiap  peneba-
ngan  pohon  di  salah  satu  areal  tidak  diba- rengi  dengan  upaya  penanaman  kembali. Hutan  akan  mengalami  kerusakan  yang parah  jika  laju  kawasan  yang  dibabat  tidak seimbang  dengan  laju  penanaman  kembali (wawancara 17 Agustus 2008).

## D. AKTOR DI  BALIK  PERUSAKAN HUTAN DI MUNA
Dari penjelasan di atas dapat disim- pulkan  bahwa  kondisi  hutan  jati  di  Muna saat  ini  merupakan  hasil  dari  serangkaian kesalahan  pengeloaan  hutan.  Rangkaian  ini berawal  dari  sentralisasi  perencanaan  dan penetapan regulasi pengelolaan hutan hing- ga  faktor  lemahnya  pengawasan  terhadap pengelolaan  hutan.  Tudingan  masyarakat bahwa  faktor  pendorong  percepatan  peru- sakan  hutan  adalah  lemahnya  pengawasan pemerintah  terhadap  pengelolaan  hutan. Kelengahan ini secara tidak langsung justru mempercepat  penjarahan  serta  penebangan liar  oleh  pemburu  kayu  dengan  member- dayakan warga masyarakat sekitar hutan.
Hutan  Kontu  dan  Patu-Patu  hanya berjarak  3  sampai  6  km  dari  Kota  Raha, ibukota  Kabupaten  Muna  ke  arah  barat, tetapi  kondisi  hutan  telah  rusak  dengan  ja- lan berlumpur  yang hanya  dapat dilalui de- ngan  berjalan  kaki.  Ketika  hujan  turun,  ja- lan  menuju  kawasan  ini  tergolong  sangat parah dan susah untuk dilewati, baik meng- gunakan  kendaraan  bermotor  maupun  ha- nya dengan berjalan kaki. Di samping akses jalan yang sulit dilalui, banyaknya binatang buas  yang  berkeliaran  di  hutan  pun  kian menambah angker kawasan ini.
Sebagian  besar  masyarakat  yang tinggal  di  Kontu  dan  Patu-Patu  bekerja  se- bagai petani, tukang bangunan, tukang ojek, dan pedagang asongan. Pertanian yang dila- kukan  masyarakat  Kontu  tergolong  per- tanian  di  kawasan  ladang  sehingga  dikenal sebagai  sistem  perladangan.  Keterbatasan ekonomi  menjadikan  sebagian  besar  dari mereka tidak mempunyai rumah yang layak huni.  Masyarakat  yang  tinggal  di  kawasan
ini juga lebih memilih untuk membuat pon- dok-pondok  ( kaumbela )  sebagai  tempat  ti- nggalnya  daripada  membangun  rumah  per- manen,  hal  ini  berkaitan  dengan  ketidakje- lasan  status  kawasan  ini.  Ketakutan  terha- dap gusuran dari pemerintah mutlak dimili- ki oleh setiap orang dalam menjalankan ak- tivitas  sehari-hari,  termasuk  pembuatan tempat tinggal.
Daerah  permukiman  masyarakat  di Kontu  dan  Patu-Patu  relatif  berbukit,  dan berbatu  dengan  sembilan  titik  mata  air  dan sungai  yang  mengalir  menuju  ke  laut.  Su- ngai  tersebut  adalah  Patu-Patu,  Karagha Toindano,  Mata  Rota,  Lasukara,  Matampa- ngi,  Lansoburi,  Lanojini,  mata  air  Watopu- te,  dan mata  air Patu-Patu.  Adanya bebera- pa titik air tersebut  menjadikan wilayah ini sebagai  sumber  mata  air  bagi  sebagian  be- sar penduduk di Muna.
Ketua  OR  Kontu  mengatakan  bah- wa pada 1999 sampai dengan 2005 masya- rakat  yang  tinggal  di  Kontu  dan  Patu-Patu sebanyak  1.200  KK.  Masyarakat  mulai mengolah  tanah  bekas  kawasan  hutan  jati sejak  2001  karena  dianggap  sebagai  lahan tidur  dengan  pertanian  palawija.  Namun jumlah  penduduk  dari  tahun  ke  tahun  me- ngalami penurunan. Tercatat pada 2000 ma- syarakat  yang  terdaftar  sebagai  petani  di dalam  kawasan  ini  sebanyak  860  jiwa,  te- tapi  pada  2009  jumlahnya  hanya  360  jiwa. Penurunan yang begitu drastis dalam kurun waktu 10 tahun ini merupakan dampak dari pelarangan  mengolah  kawasan  hutan  bagi pegawai negeri dan masyarakat.
Salah  satu  pemicu  perusakan  hutan jati di Muna seperti yang banyak terjadi di- sinyalir adalah karena adanya jumlah peng- angguran yang tidak seimbang dengan lapa- ngan  kerja  dan  krisis  ekonomi  yang  me- landa  negeri  ini  pada  1998.  Dampak  dari ketidakseimbangan  dan  krisis  moneter  sa- ngat  dirasakan  oleh  warga  di  sekitar  kawa- san  hutan,  yaitu  dengan  semakin  beratnya tekanan  dan  kebutuhan  ekonomi  yang  me- maksa  setiap  keluarga  untuk  selalu  bekerja
keras.  Anomali  krisis  ekonomi  sebenarnya bukan  saja  dialami  oleh  Sumatera,  Jawa, dan  Kalimantan,  tetapi  juga  di  Sulawesi Tenggara, khususnya di wilayah Kabupaten Muna.
Pada  2003  Pemerintah  Kabupaten Muna  mengeluarkan  kebijakan  untuk  me- ngosongkan kawasan Kontu, Patu-Patu, La- sukara,  dan  Wawesa  dari  masyarakat  yang berkebun di sana. Pemerintah daerah meng- adakan penggusuran 1.200 warga yang ber- kebun  di  Kontu  dan  Patu-Patu  dengan  ala- san  wilayah  ini  merupakan  kawasan  hutan lindung.  Pemerintah  daerah  pun  menuding masyarakat  telah  menduduki  kawasan  ini sekaligus  merambah  hutannya.  Kebijakan tersebut secara spontan mendapatkan reaksi dan perlawanan keras dari masyarakat sete- mpat.  Pengakuan  masyarakat  yang  bermu- kim di kawasan Kontu terhadap masalah ini adalah  sebagai  petani,  mereka  hanya  men- cari  nafkah  dan  hidup  yang  layak  sebagai rakyat.
Klaim  Pemerintah  Kabupaten  Muna atas kawasan  Kontu dan Patu-Patu  didasari oleh  Keputusan  Menteri  Kehutanan  dan Perkebunan  No:  454/KPTS-II/1999  tanggal 17 Juni  1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan  dan  Perairan  di  Wilayah  Provinsi Daerah  Tingkat  I  Sulawesi  Tenggara.  Ke- putusan tersebut dianggap kurang layak ka- rena  tidak  menjelaskan  status  Kontu  dan Patu-Patu  sebagai  kawasan  hutan  lindung. Usaha untuk lebih mempertegas pun dilaku- kan  dengan  adanya  peta  dari  Dinas  Ke- hutanan di Muna, tetapi langkah ini pun di- anggap masyarakat sama sekali tidak mem- perjelas  permasalahan  yang  sedang  diha- dapi.
Kayu  jati  di  Kontu  dan  Patu-Patu yang  jumlahnya  mencapai  puluhan  ribu batang habis ditebang dalam waktu singkat. Pengalaman pahit  yang  dirasakan oleh rak- yat  yang  berkebun  di  Kontu  dan  Patu-Patu menjadi  pemicu  perlawanan  terhadap  pe- merintah daerah. Mereka dilarang dan digu- sur oleh pemerintah untuk tidak tinggal dan
mengadakan  aktivitas  pertanian  diatas  ka- wasan  tersebut.  Mereka  yang  melanggar akan  ditangkap  dan  dipenjarakan  sehingga membuat  rakyat  begitu  menderita  dan  ter- lantar.  Akibatnya  adalah  rendahnya  duku- ngan  masyarakat  terhadap  berbagai  kebi- jakan  pemerintah  dalam  mengamankan  hu- tan di Muna. Sikap seperti itu akhirnya me- micu munculnya berbagai konflik yang ber- kepanjangan.  Perusakan  dan  penjualan  jati selama ini telah menjadi konsumsi publik di kalangan warga masyarakat Muna sehingga mengundang  perhatian  kalangan  Komnas HAM.  Pada  2003  ketua  Komnas,  melihat langsung  tempat  kejadian  dan  menangkap tiga  mobil  Dinas  Kehutanan  yang  sedang memuat  kayu  gelondongan  di  kawasan Kontu dan Patu-Patu.

## E. SOLUSI PERUSAKAN HUTAN
Saat  kondisi  hutan  masih  bagus,  ma- syarakat  di  seluruh  kawasan  Muna,  baik yang  berasal  dari  kampung  atau  yang  ti- nggal  di  kota  dipastikan  dapat  merasakan kesejukan dan keasrian kawasan ini. Di ka- wasan  ini  seakan-akan  sinar  matahari  tidak mampu menembus bumi pada pagi maupun siang hari. Selain itu, terjaganya kelestarian hutan  jati  menjadikan  masyarakat  juga  ter- hindar  dari  berbagai  macam  bencana  alam. Jadilah  jati  sebagai  aset  berharga  yang  di- miliki  daerah  Muna.  Semangat  konservasi hutan  yang  seharusnya  terus  dijaga  lambat laun  kian  memudar  seiring  dengan  tekanan ekonomi  yang  kian  menusuk  kehidupan  di masyarakat.
Masih  begitu  bebasnya  pergerakan sindikat mafia kayu jati di Muna menunjuk- kan  bahwa  penanganan  Dinas  Kehutanan Muna  belum  menunjukan  titik  maksimal. Jajaran  Dinas  Kehutanan  pun  mengakui akan hal ini. Keterbatasan sarana dan prasa- rana  maupun  tenaga  pengamanan  dari  Di- nas  Kehutanan  menjadikan  kawasan  hutan tidak  dapat  dijaga  secara  maksimal  sehing- ga  jati  Muna  setiap  hari  mengalami  degra- dasi.  Proses  pengawasan  telah  dilakukan sesuai  dengan  kebijakan  dan  dikelola  lang-
sung  oleh  institusi  bersangkutan,  tetapi  be- lum  menunjukkan  hasil  yang  maksimal. Patroli  yang  intensif  dilakukan  oleh  pihak Polhut  dan  pembangunan  pos  penjagaan  di sekitar  maupun  di  dalam  kawasan  hutan juga  tergolong  mengecewakan  karena  be- lum memberikan kemajuan yang berarti da- lam  sektor  keamanan.  Petugas  kehutanan selama  ini  hanya  mampu  mengumpulkan hasil  tebangan  jati  yang  dilakukan  oleh  su- atu  kelompok.  Hasil  penemuan  kayu  teba- ngan  ini  selanjutnya  dijadikan  sebagai  bar- ang temuan (BT).
Kondisi  kawasan  hutan  yang  sudah rusak mengakibatkan masyarakat mulai be- rani  masuk  untuk  mengklaim  tanah  eks  te- bangan  jati  tersebut.  Mereka  menganggap wilayah tersebut sebagai lahan tidur karena saat  ini  hanya  ditumbuhi  semak  belukar. Lahan  tersebut  kemudian  dimanfaatkan  ol- eh  masyarakat  sebagai  lahan  pertanian  dan tempat permukiman. Untuk menguatkan le- gitimasi  tersebut,  maka  masyarakat  mulai mengklaim  kawasan  hutan  lindung  Kontu dan  Patu-Patu  sebagai  tanah  adat  mereka. Di  sisi  lain  pihak  pemerintah  justru  mela- rang  masyarakat  untuk  berkebun  di  Kontu dan Patu-Patu  karena kawasan  tersebut  ter- catat sebagai hutan negara yang harus dilin- dungi.
Kepedulian  untuk  menyelamatkan hutan  jati  kawasan  lindung,  seperti  Kontu dan  Patu-Patu,  erat  kaitannya  dengan  kebi- jakan  yang  dibuat  oleh  institusi  kehutanan, terutama dalam mengendus dan menangkap pelaku  pencurian  kayu.  Di  sisi  lain  masy- arakat, mendengar dan melihat pihak kehu- tanan  berperan  aktif  dalam  setiap  pengum- pulan  kayu  sebagai  barang  temuan  (BT) dan pelelangan jati di wilayah ini.
Kawasan jati yang dianggap sebagai emas hijau di Sulawesi Tenggara kini telah habis  dirusak  dan  dijarah,  yang  tersisa  ha- nyalah  tunggak-tunggaknya.  Untuk  meng- embalikan keutuhan wilayah ini dibutuhkan waktu  yang  sangat  lama,  yaitu  sekitar  30 sampai 50 tahun dari awal penanaman. Ke-
rusakan  hutan  di  Muna  sebenarnya  dapat diminimalisasi  dengan  melakukan  penge- lolaan hutan yang baik dan terbuka. Hingga saat  ini  kerusakan  hutan  jati  di  Muna  di- anggap sebagai sebuah kecelakaan atau mu- sibah.  Padahal  kenyataan  berkata  lain,  ke- rusakan  hutan  jati  Muna  disebabkan  oleh pencurian  dan  perusakan  yang  dilakukan orang-orang  tidak  bertanggung  jawab.  Le- bih  jelasnya  lagi  rusaknya  hutan  Muna  di- duga  kuat  karena  adanya  penebangan  yang dilakukan  orang  yang  membutuhkan  uang, bahkan  mereka  berani  melakukan  penjara- han hingga kawasan yang dianggap sebagai hutan lindung.
Sengketa  yang  terjadi  antara  peme- rintah dan petani hutan sangat lazim terjadi di  Indonesia.  Dalam  penanganannya  pun akan  sangat  sulit  mendapatkan  catatan  ten- tang  kebijakan  yang  dikeluarkan  pemeri- ntah  untuk  mengatur  kepentingan  petani hutan.  Tarik-menarik  kepentingan  dalam pengelolaan  kawasan  hutan  di  Muna  telah menimbulkan  kebingungan.  Selain  terjadi bencana  ekologis,  intensitas  masalah  sosial pun semakin tinggi. Hal ini ditunjukkan de- ngan meluasnya skala konflik, baik konflik vertikal  antara  rakyat  yang  bermukim  di kawasan  hutan  dengan  pemerintah  maupun konflik  horizontal  yang  terjadi  di  antara rakyat itu sendiri.
Konflik-konflik terbuka antara petani dan  petugas  kehutanan  muncul  sebagai  re- aksi  dari kebingungan masyarakat  terhadap status  tempat  hidup  mereka.  Kawasan  ini sebenarnya  ditujukan  untuk  daerah  penya- ngga  dan  pelestarian  ekologi,  tetapi  tahun 1999  sampai  2000,  kawasan  tersebut  per- lahan-lahan  dimasuki  orang  untuk  melaku- kan aktivitas perladangan.
Peristiwa  penggusuran  dan  tindakan pengosongan kawasan hutan lindung dimu- lai  tahun  2003.  Berbagai  cara  dilakukan oleh  pihak  Dinas  Kehutanan  Muna  untuk memuluskan  langkah  penggusuran  demi mengamankan  aset  negara  khususnya  hu- tan.  Sebaliknya  masyarakat  tetap  berkeras
mendiami  kawasan  hutan  yang  telah  rusak tersebut,  bahkan  berani  mengklaim  lahan seluas  401  ha  ini  sebagai  tanah  adat  yang dijadikan  sebagai  lahan  pertanian  dan  pe- mukiman.  Selanjutnya  tahun  2005  terjadi penggusuran  tahap  kedua  oleh  tim  peng- gusur yang dibentuk oleh Pemerintah Kabu- paten  Muna  dan  berujung  dengan  konflik antara  masyarakat  petani  dan  pihak  peme- rintah.
Pasca  terjadi  tragedi  tahun  2003,  pe- merintah  daerah  telah  menawarkan  sistem Hutan Kemasyarakatan (HKm). Namun ba- gi masyarakat Kontu dan Patu-Patu, konsep itu  belum  mengedepankan  rakyat  sebagai indikator  utama  dalam  pengelolaan  hutan. Komitmen  masyarakat  untuk  membangun hutan  masih  tersisa  di  pemikiran  mereka, tetapi  kekhawatiran  juga  selalu  muncul  di benak mereka. Mereka ingin turut serta me- nentukan  sistem  pengelolaan  hutan,  bukan sekadar diajak berdiskusi saja. Hal ini pada dasarnya  justru  akan  membuat  suatu  per- masalahan  baru  di  antara  pemerintah  dan masyarakat.  Secara  faktual  hutan  jati  di Muna telah mengalami tragedi yang menge- naskan  dan  untuk  memulihkan  keutuhan hutan jati tersebut, tidak cukup hanya deng- an  melempar  isu  dan  kesalahan  siapa  yang terlibat  dalam  perusakan  itu.  Kiat-kiat  pe- merintah  daerah  dengan  memprogramkan Hutan  Kemasyarakatan  (HKm)  atau  hutan kerakyatan  adalah  sebuah  resep  untuk  me- mbangun  hutan  jati  di  Muna  yang  dilanda perusakan.
Sistem  Hutan  Kemasyarakatan  me- nggambarkan bahwa hutan bukan hanya se- kadar tegakan kayu, melainkan suatu sistem pengelolaan  kawasan  yang  terdiri  dari  ber- bagai elemen, di antaranya hutan alam, hu- tan sekunder, sungai, danau, kebun, ladang, pemukiman, hutan keramat, dan banyak la- gi  yang  tergantung  pada  komunitas  dan sistem  ekologinya.  Hal  ini  seharusnya  ma- mpu  menegaskan  bahwa  aktor  utama  yang berperan  dalam  pengelolaan  hutan  adalah komunitas  lokal.  Di  satu  sisi,  masyarakat
yang  mengklaim  kawasan  Kontu,  Patu-Pa- tu,  dan  La  Sukara  sampai  Wawesa  sebagai tanah leluhur. Mereka  yakin masih memili- ki  keraifan lokal yang diwariskan oleh lelu- hur secara turun-temurun. Namun di sisi la- in,  Pemerintah  Kabupaten  Muna  berangga- pan  bahwa  kawasan  Kontu  dan  Patu-Patu serta  La  Sukara  adalah  kawasan  hutan  lin- dung  sesuai  dengan  Undang-Undang  No. 41 Tahun 1999. Pertentangan ini kemudian menimbulkan potensi munculnya konflik di Kontu dan Patu-Patu. Ditambah lagi dengan kondisi  saat  Pemerintah  Kabupaten  Muna mulai  melakukan  penggusuran  paksa  ke- pada masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut dengan tujuan kepentingan konser- vasi.  Kebijakan  ini  didasarkan  atas  pertim- bangan ekonomi masa depan warga masya- rakat lokal yang lebih baik.

## F. PENUTUP
Perusakan  kawasan  hutan  jati  dalam empat  tahun  terakhir  benar-benar  sangat memprihatinkan  dan  menuai  masalah.  Be- berapa  kawasan  hutan,  baik  kawasan  hutan lindung, kawasan hutan konservasi maupun hutan  produksi  berada  dalam  kondisi  kritis akibat  penjarahan,  penebangan  liar,  bahkan penyerobotan  lahan  yang  dilakukan  oleh masyarakat.  Kenyataan  tersebut  mengha- ruskan  perubahan  pandangan  dan  tindakan dalam proses perencanaan pembangunan ke depan,  khususnya  dalam  kebijakan  pemba- ngunan  dan  pengeloaan  hutan  jati  yang menjadi kebanggaan masyarakat di Muna.
Hutan  jati  Muna  kian  merosot  tajam dengan adanya sistem eksploitasi yang telah mengakibatkan berbagai dampak kerusakan fisik hutan yang serius, baik secara kualitas maupun  kuantitas.  Sebagai  langkah  antisi- pasi  munculnya  disharmonisasi  dan  keti- dakpercayaan  masyarakat  terhadap  peme- rintah,  diperlukan  kebijakan  pemerintah yang  mampu  mengakomodasi  kepentingan ekonomi, politik, dan sosial budaya masya- rakat setempat.
S. Jompi
Pengelolaan  dan  pengawasan  hutan jati  di  Muna  bukan  saja  menjadi  tanggung jawab  institusi  kehutanan  saja,  akan  tetapi pemerintah dan masyarakat dapat bersinergi dalam  pembangunan  maupun  pengelolaan kawasan  hutan  secara  berkelanjutan,  baik hutan lindung maupun hutan produksi.

## DAFTAR PUSTAKA
Awang,  San  Afri.  2003. Politik  Kehutanan Masyarakat , Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Keputusan  Menteri  Kehutanan  dan  Perke- bunan  No:  454/KPTS-II/1999  tang- gal 17 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan  Hutan  dan  Perairan  di  Wi- layah  Provinsi  Daerah  Tingkat  I  Su- lawesi Tenggara.
Li,  Tania  Murray.  2007. The  Will  to  Imp- rove:  Governmentality,  Develomp- ment,  and  the  Practise  of  Politic .
Durkham  &  London:  Duke  Univer- sity Press.
Perda  Rencana  UmumTata  Ruang  Wilayah Kabupaten  Muna  Nomor  20  Tahun 1999.
Poerwanto,  Hari.  2000. Kebudayaan  dan Lingkungan Dalam Perspektif Antro- pologi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Rappaport,  R.A.  1967. Pig  for  Ancestor s:
Ritual  in  The  Ecology  of  a  New Guinea  People. New  Haven  and London: Yale University Press.
Steward,  J.H.  1955. Theory  of  Culture
Change .  Urbana:  University  of  lli- nois Press.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No- mor  41  Tahun  1999  tentang  Pokok- Pokok Kehutanan.
Bahasa Indonesia. Yogyakarta:  Kanisius.
Lyons.  John.  1977. Semantics I & II. Ca- mbrige.  Cambrige University Press.
Quirk,  Randolph,  1985. Grammar  of  Con- temporary  English .  Essex:  Long- man.  Ltd.  Press.
Ramlan.  1997.    Morfologi  (Suatu  Tinjauan Deskriptif).  Yogyakarta:  Karyono.
Samarin,  William  J.,  1988.    Ilmu  Bahasa Lapangan. Terjemahan Badudu.  Yo- gyakarta: Kanisius.
Verhaar,  J.W.M.,  1999.  Asas-Asas  Lingu- istik Umum.  Yogyakarta University Press.