Benny Karya Simantar, S.H., M.H. Rifandi Ritonga, S,H., M.H. Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.
Melisa Safitri, SH., M.H.

## IMPLEMENTASI KETENTUAN KENAIKAN PANGKAT TENAGA FUNGSIONAL GURU
(Studi di Kabupaten Kota Bumi Lampung Utara)
AGUS ISKANDAR Email: agus@ecampus.ut.ac.id Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka lampung

## ABSTRACT
Teachers  are  one  of  the  most  decisive  components  in  the  process  and  improving  the quality  of  education  in  schools.  Requirements  for  the  functional  personnel  of  the teachers of coaches for higher rank promotions are required to collect credit numbers from professional development. The problem in this research is how the implementation of  the  provision  of  the  promotion  of  functional  staff  of  teachers  ?.  Approach  method used  normative  juridical  approach  and  empirical  approach,  the  data  obtained  is processed and analyzed by qualitative juridical. The result of the research shows that the implementation of the promotion of teachers from the coach (IV / a) to the TK.I (IV / b)  coach  can  not  succeed  fully  because  of  the  coordination  system  done  by  the  two agencies namely the District / City / Provincial Education Office and the Ministry of National Education on the one hand division of tasks, placements and promotions made by  the  District  Education  Office  /  City  /  Province,  while  the  assessment  or determination of credit numbers conducted by the Ministry of National Education. As the  author's  suggestion  is  in  the  implementation  of  the  promotion  of  teacher's bureaucratic line is shortened so that the process of determining credit numbers not too long Keywords: Authority Analysis, Promotion, Education System

## I. PENDAHULUAN
Pendidikan  sebagai  hak  asasi manusia tercantum pada Pasal 28 B ayat (2)  Undang-Undang  Dasar  1945  yang menyatakan  setiap  anak  berhak  atas kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan berkembang serta berhak atas perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.  Selanjutnya  pada  Pasal  28 B  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945 menyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak mengembangkan diri
melalui pemenuhan  kebutuhan  dasarnya,  yaitu berhak  untuk  mendapatkan  pendidi  kan dan  memperoleh  manfaat  dari  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  seni  dan budaya, demi meningkatkan
kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia.
Sejalan dengan hal tersebut, untuk memenuhi  hak-hak  warga  negara terhadap akses pendidikan yang  bermutu  terutama  bagi  warga negara  yang  belum  terlayani  hak-hak dasar  pendidikannya  melalui  satuan- satuan  pendidikan formal,  telah dikembangkan layanan pendidikan.
Dalam  rangka  mencapai  tujuan pendidikan  nasional  untuk  mewujudkan masyarakat  madani  yang  taat  hukum, berperadaban modern, demokratis,
makmur,  adil,  dan  bermoral  tinggi, diperlukan  pegawai  negeri  yang merupakan  unsur  aparatur  negara  yang bertugas  sebagai  abdi  masyarakat  yang

## IMPLEMENTASI KETENTUAN KENAIKAN PANGKAT TENAGA FUNGSIONAL GURU (Studi di Kabupaten Kota Bumi Lampung Utara)
AGUS ISKANDAR Email: agus@ecampus.ut.ac.id Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka lampung

## ABSTRACT
Teachers  are  one  of  the  most  decisive  components  in  the  process  and  improving  the quality  of  education  in  schools.  Requirements  for  the  functional  personnel  of  the teachers of coaches for higher rank promotions are required to collect credit numbers from professional development. The problem in this research is how the implementation of  the  provision  of  the  promotion  of  functional  staff  of  teachers  ?.  Approach  method used  normative  juridical  approach  and  empirical  approach,  the  data  obtained  is processed and analyzed by qualitative juridical. The result of the research shows that the implementation of the promotion of teachers from the coach (IV / a) to the TK.I (IV / b)  coach  can  not  succeed  fully  because  of  the  coordination  system  done  by  the  two agencies namely the District / City / Provincial Education Office and the Ministry of National Education on the one hand division of tasks, placements and promotions made by  the  District  Education  Office  /  City  /  Province,  while  the  assessment  or determination of credit numbers conducted by the Ministry of National Education. As the  author's  suggestion  is  in  the  implementation  of  the  promotion  of  teacher's bureaucratic line is shortened so that the process of determining credit numbers not too long Keywords: Authority Analysis, Promotion, Education System

## I. PENDAHULUAN
Pendidikan  sebagai  hak  asasi manusia tercantum pada Pasal 28 B ayat (2)  Undang-Undang  Dasar  1945  yang menyatakan  setiap  anak  berhak  atas kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan berkembang serta berhak atas perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.  Selanjutnya  pada  Pasal  28 B  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945 menyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak mengembangkan
diri melalui
pemenuhan  kebutuhan  dasarnya,  yaitu berhak  untuk  mendapatkan  pendidi  kan dan  memperoleh  manfaat  dari  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  seni  dan budaya, demi meningkatkan
kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia.
Sejalan dengan hal tersebut, untuk memenuhi  hak-hak  warga  negara terhadap akses pendidikan yang  bermutu  terutama  bagi  warga negara  yang  belum  terlayani  hak-hak dasar  pendidikannya  melalui  satuan- satuan  pendidikan formal,  telah dikembangkan layanan pendidikan.
Dalam  rangka  mencapai  tujuan pendidikan  nasional  untuk  mewujudkan masyarakat  madani  yang  taat  hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur,  adil,  dan  bermoral  tinggi, diperlukan  pegawai  negeri  yang merupakan  unsur  aparatur  negara  yang bertugas  sebagai  abdi  masyarakat  yang
menyelenggarakan pelayanan secara adil dan  merata,  menjaga  persatuan  dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada  Pancasila  dan  Undang-undang Dasar 1945. dalam realisasinya pemerintah  dan  masyarakat  telah mengembangkan  pendidikan  dalam semua  jenis  tingkat  pendidikan,  sebagai penjabaran  dari  Pasal  31  UUD  1945 Ayat  (1),  yaitu  tiap-tiap  warga  negara berhak mendapat pendidikan. Mengembangkan  sektor  pendidi kan tidaklah semudah seperti membangun sektor-sektor lain dan tidak selesai dalam satu tahun. Kenyataan lain adalah  perubahan  tuntutan  pendidikan karena  keadaan  zaman  yang  selalu berubah. (Moh. Uzer Usman, 2001, 32).
Dalam  mempersiapkan  peserta didik  ke  arah  yang  sesuai  dengan tuntutan  zaman,  pemerintah  sering melakukan  perubahan-perubahan  sistem serta kebijakan-kebijakan kependidikan.
Guru  adalah  salah  satu  komponen yang  sangat  menentukan  dalam  proses dan  peningkatan  mutu  pendidikan  di sekolah,  di  lain  pihak  profesi  guru dewasa ini sedang disoroti secara tajam, termasuk  perannya  dalam  memasuki dunia  industri  abad  21.  para  pakar pendidikan  menyatakan  bahwa  bentuk masyarakat  dunia  pada  abad  21  adalah masyarakat madani, masyarakat teknologi  dan  masyarakat  terbuka. Proses pendidikan dalam suatu masyarakat  madani  merupakan  suatu interaksi  antara  pendidik  dan  peserta didik.  Dengan  demikian  merupakan suatu  proses  yang  sangat  profesional yang  dilaksanakan  oleh  pelaku-pelaku pendidikan  yang  profesional  khususnya para tenaga fungsional guru.
Ketentuan  Undang-undang  Nomor 20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  disebutkan  bahwa tenaga  pendidik,  dalam  hal  ini  tenaga fungsional  guru,  merupakan  tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan  melaksanakan  proses  pembelajaran, melalui  hasil  pembelajaran,  melakukan pem  bimbingan  dan  pelatihan,  serta melakukan  penelitian  dan  pengabdian kepada masyarakat.
Dalam  pelaksanaan  tugasnya  ini, tenaga  pendidik  tentunya  berhak  untuk mendapat  promosi  dan  penghargaan. Dalam  Pasal  43  Ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional promosi dan penghargaan  bagi  pendidik  dan  tenaga kependidikan  dilakukan  berdasarkan latar  belakang  pendidikan,  pengalaman, kemampuan  dan  prestasi  kerja  dalam bidang pendidikan 1 . Bagi  tenaga  pendidik  yang merupakan  Pegawai  Negeri  Sipil diangkat  dalam  jabatan  dan  pangkat tertentu  dengan  memperhatikan  jenjang pangkat  seperti  tercantum  dalam  Pasal 17  Undang-undang  Nomor  8  Tahun 1974  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. dalam  pelaksanaan  sistem  karir  dan sistem  prestasi  kerja  maka  harus berkaitan  erat  antara  kepangkatan  pada setiap  jabatan  tentang  Pembinaan  PNS atas  dasar  sistem  karir  yang  menitik beratkan  pada  sistem  prestasi  kerja, maka perlu mengatur kembali ketentuan kepangkatan.
Adapun  tujuan  yang  ditetapkan
1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
peraturan  kepegawaian  tersebut  adalah untuk menjamin terlaksananya pembinaan terhadap kepangkatan tenaga fungsional  guru  yang  lebih  terarah  dan teratur agar terwujudnya tingkat kualitas keahlian  serta  kemampuannya  dalam melaksanakan  tugasnya  sehari-hari  dan tanggung  jawabnya  sebagai  tenaga kependidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa.
Hal  ini  didasarkan  pada  beberapa alasan, pertama , kebijakan kepegawaian mengenai  pembinaan  PNS  berdasarkan sistem  karir  dan  prestasi  kerja  yang masih mengacu pada Peraturan
Pemerintah  Nomor  3  Tahun  1980 diangap tidak sesuai dengan kompetensi pejabat  fungsional,  karena  kurang termotivasi dalam meningkatkan prestasi kerja  dan  pengabdian  sebagai  seorang guru. Kedua posisi  seorang  tenaga fungsional  guru  yang  juga  merupakan kelompok masyarakat yang memposisikan  di  tempat  yang  strategis yang menempatkan dirinya sebagai abdi Negara  sebagai  panutan  masyarakat sekitarnya  sebagaimana  disebutkan dalam  Peraturan  Pemerintah  No.38 Tahun  1992  Bab  I  Ayat  (1),  ”tenaga kependidikan yang mengabdikan dirinya secara  langsung  dalam  penyelenggaraan pendidikan”. Ketiga ,  sistem  pembinaan karir yang menitikberatkan pada prestasi kerja  berdasarkan  angka  kredit  dapat mendorong tenaga fungsional guru untuk meningkatkan  kemampuannya  dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara  profesional. Keempat, dengan cara mengumpulkan angka kredit dalam kenaikan  pangkat  membuat  tenaga fungsional  guru  lebih  termotivasi  atau terdorong  untuk  bekerja  lebih  serius
karena  kenaikan  pangkat  merupakan penghargaan  atas  prestasi  kerja  dari pengabdiannya 2 . Bagi murid sekolah pada umumnya  tidak  mempermasalahkan tentang tinggi rendahnya pangkat tenaga fungsional  guru,  yang  menjadi  ukuran bagi  siswa  adalah  kemampuan  tenaga fungsional  guru  itu  berdiri  di  depan kelas,  kalau  memang  materi  yang disajikan oleh tenaga fungsional guru itu dapat  mereka  serap  berarti  tenaga fungsional guru tersebut sudah berkualitas di mata mereka. Harapan  maupun  kritik  yang ditujukan  pada  guru  sebenarnya  bagi guru  tidaklah  membebani  dirinya sebagai  abdi  negara  ataupun  abdi masyarakat,
sementara perhatian terhadap  mereka  juga  dapat  diberikan sesuai  dengan  porsi  yang  ada,  yaitu dengan  adanya  keseimbangan  antara prestasi  kerja  yang  dicapai  dan penghargaan  yang  diberikan.  Seperti memberikan  kenaikan  pangkat  tepat waktu. Sarana dan prasarana pendidikan diutamakan  sebagai  salah  satu  yang menunjang  proses  belajar  mengajar. Memang  pangkat  yang  tinggi  belum tentu  dapat  dikatakan  seorang  tenaga fungsional guru sudah profesional, tetapi juga  dengan  tertahannya  pangkat  pada suatu golongan tertentu selama 4 sampai 5  tahun  juga  menjadikan  tenaga fungsional guru apatis terhadap tugasnya. Kenaikan  pangkat  bagi  tenaga
2 Penjelasan dari SE bersama Mandikbud No.0433/P/1993 dan BAKN No. 25 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kredit.
peraturan  kepegawaian  tersebut  adalah untuk menjamin
terlaksananya pembinaan terhadap kepangkatan tenaga fungsional  guru  yang  lebih  terarah  dan teratur agar terwujudnya tingkat kualitas keahlian  serta  kemampuannya  dalam melaksanakan  tugasnya  sehari-hari  dan tanggung  jawabnya  sebagai  tenaga kependidikan yang mencerdaskan
kehidupan bangsa.
Hal  ini  didasarkan  pada  beberapa alasan, pertama , kebijakan kepegawaian mengenai  pembinaan  PNS  berdasarkan sistem  karir  dan  prestasi  kerja  yang masih mengacu pada Peraturan Pemerintah  Nomor  3  Tahun  1980 diangap tidak sesuai dengan kompetensi pejabat  fungsional,  karena  kurang termotivasi dalam meningkatkan prestasi kerja  dan  pengabdian  sebagai  seorang guru. Kedua posisi  seorang  tenaga fungsional  guru  yang  juga  merupakan kelompok masyarakat yang memposisikan  di  tempat  yang  strategis yang menempatkan dirinya sebagai abdi Negara  sebagai  panutan  masyarakat sekitarnya  sebagaimana  disebutkan dalam  Peraturan  Pemerintah  No.38 Tahun  1992  Bab  I  Ayat  (1),  ”tenaga kependidikan yang mengabdikan dirinya secara  langsung  dalam  penyelenggaraan pendidikan”. Ketiga ,  sistem  pembinaan karir yang menitikberatkan pada prestasi kerja  berdasarkan  angka  kredit  dapat mendorong tenaga fungsional guru untuk meningkatkan  kemampuannya  dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara  profesional. Keempat, dengan cara mengumpulkan angka kredit dalam kenaikan  pangkat  membuat  tenaga fungsional  guru  lebih  termotivasi  atau terdorong  untuk  bekerja  lebih  serius
karena  kenaikan  pangkat  merupakan penghargaan  atas  prestasi  kerja  dari pengabdiannya 2 . Bagi murid sekolah pada umumnya  tidak  mempermasalahkan tentang tinggi rendahnya pangkat tenaga fungsional  guru,  yang  menjadi  ukuran bagi  siswa  adalah  kemampuan  tenaga fungsional  guru  itu  berdiri  di  depan kelas,  kalau  memang  materi  yang disajikan oleh tenaga fungsional guru itu dapat  mereka  serap  berarti  tenaga fungsional guru tersebut sudah berkualitas di mata mereka.
Harapan  maupun  kritik  yang ditujukan  pada  guru  sebenarnya  bagi guru  tidaklah  membebani  dirinya sebagai  abdi  negara  ataupun  abdi masyarakat, sementara perhatian
terhadap  mereka  juga  dapat  diberikan sesuai  dengan  porsi  yang  ada,  yaitu dengan  adanya  keseimbangan  antara prestasi  kerja  yang  dicapai  dan penghargaan  yang  diberikan.  Seperti memberikan  kenaikan  pangkat  tepat waktu. Sarana dan prasarana pendidikan diutamakan  sebagai  salah  satu  yang menunjang  proses  belajar  mengajar. Memang  pangkat  yang  tinggi  belum tentu  dapat  dikatakan  seorang  tenaga fungsional guru sudah profesional, tetapi juga  dengan  tertahannya  pangkat  pada suatu golongan tertentu selama 4 sampai 5  tahun  juga  menjadikan  tenaga fungsional guru apatis terhadap tugasnya.
Kenaikan  pangkat  bagi  tenaga
2 Penjelasan dari SE bersama Mandikbud No.0433/P/1993 dan BAKN No. 25 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru
Dan Angka Kredit. fungsional guru sudah mulai diberlakukan  sejak  1989  dengan  Surat Edaran bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor 57686/MPK/1989 dan Nomor 38/SE/1989  tanggal  15  Agustus  1989 tentang angka kredit bagi jabatan tenaga fungsional  guru  dalam  lingkungan Kementrian  Pendidikan.  Sejalan  dengan hal ini perlu dipertanyakan segi efisiensi dan  efektifitas  kebijakan  tersebut dibanding  kebijakan  sebelumnya  atau dengan sistem otomatis.
Berdasarkan  Keputusan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik
Indonesia  Nomor  025/O/1995  tentang Petunjuk  Teknis  Ketentuan  Pelaksanaan
Jabatan  Fungsional  Guru,  bahwa  salah satu persyaratan untuk tenaga fungsional Guru  Pembina  untuk  naik  pangkat setingkat  lebih  tinggi  diwajibkan mengumpulkan  angka  kredit  dari Pengembangan Profesi. Persoalan  lain  yang  sering menghambat  kenaikan  pangkat  tenaga fungsional guru adalah dengan berlakunya  Kepmendiknas  Nomor  18 Tahun 2005 tentang angka kredit tenaga fungsional  guru.  Dalam  peraturan tersebut  diatur  mengenai  kewenangan penetapan angka kredit tenaga fungsional guru, di mana untuk golongan
II/a – III/a  merupakan  kewenangan Dinas  Pendidikan  Kabupaten  yang bersangkutan, golongan III/b-IV/a merupakan kewenangan Dinas Pendidikan Propinsi, dan untuk golongan IV/b  ke  atas  merupakan  kewenangan
Kementrian    Pendidikan.  Hal  ini mengakibatkan  proses  usulan  kenaikan
pangkat  bagi  tenaga  fungsional  guru menjadi terlambat.
Dari  berbagai  informasi  baik berupa  keluhan  maupun  laporan  yang diberikan  oleh  guru,  bahwa  realisasi kenaikan pangkat yang diusulkan banyak mengalami  keterlambatan.  Fenomena tersebut  menunjukkan  adanya  suatu persoalan  mendasar  yang  menyangkut efektifitas terhadap pelayanan pemerintah  yang  sesuai  dengan  tingkat kepuasan masyarakat. Oleh karenanya, dirasa perlu untuk mengevaluasi di mana letak permasalahan  tersebut,  agar  dalam pemberian  kenaikan  pangkat  tenaga fungsional  guru  dari  pangkat  Pembina (IV/a)  ke  pangkat  Pembina  Tk.I  (IV/b) dapat  tepat  waktu,  tepat  orang  dan  juga sesuai  dengan  tugas  yang  dilakukan. Sehingga  merupakan  saat  yang  tepat untuk  kita  mengkaji  ulang  kebijakan pemerintah  terhadap  kenaikan  pangkat melalui  sistem  kredit  poin  bagi  tenaga pendidik  yang  berperan  sebagai  ujung tombak  dalam  proses  mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pada  dasarnya  keberadaan  guru mempunyai fungsi dan tugas yang sama di  seluruh  Indonesia,  demikian  juga dalam  ketentuan  kenaikan  pangkatnya. Pemerintah  Kabupaten  Lampung  Utara, Propinsi  Lampung  sebagai  studi  kasus dalam  penelitian  ini  karena  berbagai pertimbangan  antara  lain  karena sebagian  besar  tenaga  fungsional  guru yang  mempunyai  pangkat  Pembina (IV/a)  tidak  mengusulkan  kenaikan pangkatnya ke Pembina Tk.I (IV/b).
Bedasarkan  latar  belakang  di  atas peneliti merumuskan masalah bagaimana implementasi ketentuan
Kenaikan
Pangkat  Tenaga  fungsional  guru  dari Pembina  (IV/a)  ke  pangkat  pembina tingkat I (IV/b) ? II. PEMBAHASAN Ketentuan-Ketentuan  Hukum  Yang Mengatur  Kenaikan  Pangkat  Tenaga Fungsional Guru Ketentuan  hukum  di  Indonesia adalah  kegiatan  manusia  berkenaan dengan adanya ketentuan dan berlakunya hukum  di  Indonesia,  yang  secara keseluruhan  meliputi  ketentuan  hukum teoretis  dan  praktis.  Hukum  teoretis adalah  kegiatan  akal  budi  untuk memperoleh  penguasaan  intelektual tentang hukum atau pemahaman hukum secara  ilmiah.  (Satjipto  Rahardjo,  1997, 44) Tataran analisisnya mencakup tiga tingkat  abstraksi,  yaitu:  (1)  ilmu-ilmu hukum,  baik  ilmu  hukum  normatif maupun  empiris;  (2)  teori  hukum;  dan (3) filsafat hukum. Sementara ketentuan hukum  praktis  mencakup  kegiatan mewujudkan  hukum  dalam  kenyataan sehari-hari  secara  konkret,  yakni  dalam bentuk:  (1)  pembentu  kan  hukum;  (2) penemuan  hukum;  dan  (3)  bantuan hukum.  (Eddi Wibowo, 2002, 27).
Berkaitan dengan kenaikan pangkat  Tenaga  Fungsional  Guru berpedoman  pada  ketentuan  Peralihan Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun 2002 tentang Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil disebutkan : Pegawai  Negeri  Sipil  yang  pada saat  berlakunya  Peraturan  Pemerintah Nomor  99  Tahun  2000  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 telah
menduduki  jabatan  struktural  dan pangkatnya  masih  2  (dua)  tingkat  atau lebih di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatannya, dapat dinaikkan  pangkatnya  setingkat  lebih tinggi apabila :
a. sekurang-kurangnya  telah  4 (empat)  tahun  dalam  pangkat terakhir.
b. Setiap  unsur  penilaian  prestasi kerja/DP-3  bernilai  baik  dalam 2 (dua) tahun terakhir.
Tegaknya hukum tergantung kepada  budaya  hukum masyarakat  nya . Sementara itu, budaya hukum masyarakat  tergantung  kepada  budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi  oleh  latar  belakang pendidikan,  lingkungan,  budaya,  posisi atau  kedudukan  dan  kepentingan- kepentingan.
Berkaitan ketentuan- ketentuan  hukum  yang  mengatur kenaikan pangkat tenaga fungsional guru dari pangkat Pembina (IV/a) ke pangkat Pembina  Tk.I  (IV/b)  tidak  terlepas  dari Pendidik  Dan  Tenaga  Kependidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional pada Bab XI menyebutkan. Pasal 39 (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan,  dan  pelayanan  teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan  dan  melaksanakan proses  pembelajaran,  menilai  hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan  dan  pelatihan,  serta
Pangkat  Tenaga  fungsional  guru  dari Pembina  (IV/a)  ke  pangkat  pembina tingkat I (IV/b) ?
II. PEMBAHASAN Ketentuan-Ketentuan  Hukum  Yang Mengatur  Kenaikan  Pangkat  Tenaga Fungsional Guru Ketentuan  hukum  di  Indonesia adalah  kegiatan  manusia  berkenaan dengan adanya ketentuan dan berlakunya hukum  di  Indonesia,  yang  secara keseluruhan  meliputi  ketentuan  hukum teoretis  dan  praktis.  Hukum  teoretis adalah  kegiatan  akal  budi  untuk memperoleh  penguasaan  intelektual tentang hukum atau pemahaman hukum secara  ilmiah.  (Satjipto  Rahardjo,  1997, 44) Tataran analisisnya mencakup tiga tingkat  abstraksi,  yaitu:  (1)  ilmu-ilmu hukum,  baik  ilmu  hukum  normatif maupun  empiris;  (2)  teori  hukum;  dan (3) filsafat hukum. Sementara ketentuan hukum  praktis  mencakup  kegiatan mewujudkan  hukum  dalam  kenyataan sehari-hari  secara  konkret,  yakni  dalam bentuk:  (1)  pembentu  kan  hukum;  (2) penemuan  hukum;  dan  (3)  bantuan hukum.  (Eddi Wibowo, 2002, 27).
Berkaitan dengan kenaikan
pangkat  Tenaga  Fungsional  Guru berpedoman  pada  ketentuan  Peralihan Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun 2002 tentang Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil disebutkan : Pegawai  Negeri  Sipil  yang  pada saat  berlakunya  Peraturan  Pemerintah Nomor  99  Tahun  2000  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 telah
menduduki  jabatan  struktural  dan pangkatnya  masih  2  (dua)  tingkat  atau lebih di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatannya, dapat dinaikkan  pangkatnya  setingkat  lebih tinggi apabila :
a. sekurang-kurangnya  telah  4 (empat)  tahun  dalam  pangkat terakhir.
b. Setiap  unsur  penilaian  prestasi kerja/DP-3  bernilai  baik  dalam 2 (dua) tahun terakhir.
Tegaknya hukum tergantung kepada  budaya  hukum masyarakat  nya . Sementara itu, budaya hukum
masyarakat  tergantung  kepada  budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi  oleh  latar  belakang pendidikan,  lingkungan,  budaya,  posisi atau  kedudukan  dan  kepentingan- kepentingan.
Berkaitan ketentuan- ketentuan  hukum  yang  mengatur kenaikan pangkat tenaga fungsional guru dari pangkat Pembina (IV/a) ke pangkat Pembina  Tk.I  (IV/b)  tidak  terlepas  dari Pendidik  Dan  Tenaga  Kependidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional pada Bab XI menyebutkan. Pasal 39 (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan
administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan,  dan  pelayanan  teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
(2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan  dan  melaksanakan proses  pembelajaran,  menilai  hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan  dan  pelatihan,  serta melakukan penelitian dan pengabdian  kepada  masyarakat, terutama  bagi  pendidik  pada perguruan tinggi.
Pasal 40
(1) Pendidik  dan  tenaga  kependidikan berhak memperoleh: a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan  sosial  yang  pantas dan memadai; b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
c. pembinaan  karier  sesuai  dengan tuntutan pengembangan kualitas;
d. perlindungan  hukum  dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan e. kesempatan  untuk  menggunakan sarana,  prasarana,  dan  fasilitas pendidikan  untuk  menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. (2) Pendidik  dan  tenaga  kependidikan berkewajiban: a. menciptakan  suasana  pendidikan yang  bermakna,  menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; b. mempunyai  komitmen  secara profesional  untuk  meningkatkan mutu pendidikan; dan c. memberi  teladan  dan  menjaga nama  baik  lembaga,  profesi,  dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan  yang  diberikan kepadanya. Pasal 41 (1) Pendidik  dan  tenaga  kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah. (2) Pengangkatan,  penempatan,  dan penyebaran  pendidik  dan  tenaga kependidikan  diatur  oleh  lembaga yang  mengangkatnya  berdasarkan kebutuhan
satuan pendidikan formal. (3) Pemerintah  dan  pemerintah  daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan  dengan  pendidik  dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya  pendidikan  yang bermutu.
(4) Ketentuan  mengenai  pendidik  dan tenaga  kependidikan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  ayat  (2), dan  ayat  (3)  diatur  lebih  lanjut dengan peraturan pemerintah.
Pasal 42
(1) Pendidik  harus  memiliki  kualifikasi minimum  dan  sertifikasi  sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta  memiliki  kemampuan  untuk mewujudkan  tujuan  pendidikan nasional.
(2) Pendidik  untuk  pendidikan  formal pada  jenjang  pendidikan  usia  dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah,  dan  pendidikan  tinggi dihasilkan  oleh  perguruan  tinggi yang terakreditasi.
(3) Ketentuan  mengenai  kualifikasi pendidik  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  diatur lebih  lanjut  dengan  peraturan pemerintah.
Pasal 43
(1) Promosi  dan  penghargaan  bagi pendidik  dan  tenaga  kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang  pendidikan,  pengalaman, kemampuan,  dan  prestasi  kerja dalam bidang pendidikan.
(2) Sertifikasi  pendidik  diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki
program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. (3) Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  diatur lebih  lanjut  dengan  peraturan pemerintah.
Pasal 44
(1) Pemerintah  dan  pemerintah  daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan  yang  diselenggarakan oleh  Pemerintah  dan  pemerintah daerah. (2) Penyelenggara  pendidikan  oleh masyarakat  berkewajiban  membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan  yang  diselenggarakan nya. (3) Pemerintah  dan  pemerintah  daerah wajib  membantu  pembinaan  dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang di selenggarakan oleh masyarakat. Berdasarkan  ketentuan  hukum
tersebut  Pasal  43  Ayat  (1)  dapat  di jelaskan bahwa seorang tenaga pendidikan dapat memperoleh penghargaan  dan  promosi  berdasar  kan latar  belakang  pendidikan,  pengalaman, kemampuan  dan  prestasi  kerja  dalam bidang pendidikan. Sedangkan pengertian jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor  9  Tahun  2003  tentang Wewenang  Pengangkatan,  Pemindahan,
Dan  Pemberhentian  Pegawai  Negeri Sipil  disebutkan  ”Jabatan  fungsional adalah  kedudukan  yang  menunjukkan
tugas,  tanggung  jawab,  wewenang,  dan hak  seseorang  Pegawai  Negeri  Sipil dalam  rangka  menjalankan  tugas  pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan  untuk  mencapai  tujuan organisasi”. Berkaitan dengan kenaikan pangkat  pegawai  negeri  sipil  terutama golongan  Pembina  (IV/a)  ke  pangkat Pembina  Tk.I  (IV/b)  adalah  sebagai berikut : Gubernur menetapkan :
a. kenaikan  pangkat  Pegawai  Negeri Sipil  Daerah  Kabupaten/Kota  dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah  Daerah  Kabupaten/  Kota untuk  menjadi  Pembina  golongan ruang  IV/a  dan  Pembina  Tingkat  I golongan ruang IV/b, kecuali :
1. Kenaikan  pangkat  anumerta  bagi Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah Kabupaten/Kota dan yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  yang  dinyatakan tewas; dan 2. kenaikan  pangkat  pengabdian bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah Kabupaten/Kota dan yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  yang  meninggal dunia,  mencapai  batas  usia pensiun, atau cacat karena dinas.
b. pemberhentian Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah Kabupaten/Kota  yang  berpangkat Pembina  golong  an  ruang  IV/a  dan Pembina  Tingkat  I  golongan  ruang IV/b  kecuali  yang  tewas,  meninggal
program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. (3) Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  diatur lebih  lanjut  dengan  peraturan pemerintah.
Pasal 44 (1) Pemerintah  dan  pemerintah  daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan  yang  diselenggarakan oleh  Pemerintah  dan  pemerintah daerah. (2) Penyelenggara  pendidikan  oleh masyarakat  berkewajiban  membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan  yang  diselenggarakan nya. (3) Pemerintah  dan  pemerintah  daerah wajib  membantu  pembinaan  dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang di selenggarakan oleh masyarakat.
Berdasarkan  ketentuan  hukum tersebut  Pasal  43  Ayat  (1)  dapat  di jelaskan bahwa seorang tenaga pendidikan dapat memperoleh penghargaan  dan  promosi  berdasar  kan latar  belakang  pendidikan,  pengalaman, kemampuan  dan  prestasi  kerja  dalam bidang pendidikan. Sedangkan pengertian jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor  9  Tahun  2003  tentang Wewenang  Pengangkatan,  Pemindahan,
Dan  Pemberhentian  Pegawai  Negeri Sipil  disebutkan  ”Jabatan  fungsional adalah  kedudukan  yang  menunjukkan
tugas,  tanggung  jawab,  wewenang,  dan hak  seseorang  Pegawai  Negeri  Sipil dalam  rangka  menjalankan  tugas  pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan  untuk  mencapai  tujuan
organisasi”. Berkaitan dengan kenaikan pangkat  pegawai  negeri  sipil  terutama golongan  Pembina  (IV/a)  ke  pangkat
Pembina  Tk.I  (IV/b)  adalah  sebagai berikut : Gubernur menetapkan :
a. kenaikan  pangkat  Pegawai  Negeri
Sipil  Daerah  Kabupaten/Kota  dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah  Daerah  Kabupaten/  Kota untuk  menjadi  Pembina  golongan ruang  IV/a  dan  Pembina  Tingkat  I golongan ruang IV/b, kecuali :
1. Kenaikan  pangkat  anumerta  bagi Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah Kabupaten/Kota dan yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  yang  dinyatakan tewas; dan 2. kenaikan  pangkat  pengabdian bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah Kabupaten/Kota
dan yang
diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  yang  meninggal dunia,  mencapai  batas  usia pensiun, atau cacat karena dinas.
b. pemberhentian Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah Kabupaten/Kota  yang  berpangkat Pembina  golong  an  ruang  IV/a  dan Pembina  Tingkat  I  golongan  ruang IV/b  kecuali  yang  tewas,  meninggal
dunia,  cacat  karena  dinas  atau mencapai batas usia pensiun.
Gubernur  dalam  menetapkan kenaikan  pangkat  dan  pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota  adalah  dalam  kapasitas sebagai wakil Pemerintah. Selanjutnya  ketentuan  peralih  an disebutkan : Keputusan  kenaikan  pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota  dan  Pegawai  Negeri Sipil  yang  diperbantukan  di  lingkungan Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota untuk menjadi Pembina  golongan ruang
IV/a  dan  Pembina  Tingkat  I  golongan ruang IV/b yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2003, ditetapkan oleh Gubernur.
Wewenang  yang  tidak  dapat didelegasikan  atau  dikuasakan  oleh Pejabat  Pembina  Kepegawaian  Pusat, Daerah Propinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota  dan  harus  ditetapkan dan  ditandatangani  sendiri  oleh  Pejabat Pembina Kepegawaian
yang
bersangkutan  adalah:  ”pengangkatan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat  Pembina  golongan  ruang IV/a ke atas”; Prosedur penyampaian usul kenaikan  pangkat  Pegawai  Negeri  Sipil Daerah  Kabupaten/Kota  untuk  menjadi Pembina  golongan  ruang  IV/a  dan
Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dilakukan sebagai berikut : (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah  Kabupaten  /Kota  mengajukan usul kepada Gubernur dengan
melampirkan  kelengkapan  administrasi sebagaimana  diatur  dalam  Keputusan
Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara Nomor 12 Tahun 2002. (2) Berdasarkan  usul  kenaikan pangkat tersebut, Gubernur mengkonsultasikan secara tertulis kepada  Kepala  Kantor  Regional  Badan Kepegawaian Negara dengan menggunakan  formulir  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan wewenang dan ketentuan  tersebut  keputusan  kenaikan pangkat  Pegawai  Negeri  Sipil  pangkat Pembina (IV/a) ke pangkat Pembina Tk.I (IV/b)  adalah  harus  ditandatangani sendiri oleh gubernur.
Seorang guru untuk dapat diangkat menjadi  pembina  Tk.I  (IV/b)  harus memenuhi  syarat  dan  kriteria  tertentu yang  ditetapkan  berdasarkan  peraturan dan  ketetapan.  Berdasarkan  Lampiran Keputusan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Nomor  025/1995,  Tanggal 8  Maret  1995  tentang  Petunjuk  Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional  Guru  dan  Angka  Kreditnya Huruf (F) adalah :
Jenjang  Jabatan,  pangkat  dan golongan  ruang  guru  serta  persyaratan angka  kredit  kumulatif  minimal  untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi bagi setiap jabatan guru dari Guru Pembina IV/a ke Pembina Tingkat I IV/b adalah  550  angka  kredit  dengan perjenjang 150 angka kredit. Lebih lanjut dijelaskan bahwa :
1. Seorang  guru  dapat  menduduki jabatannya  setingkat  lebih  tinggi apabila  telah  memenuhi  angka  kredit kumulatif minimal.
2. Guru  dapat  naik  pangkat  setingkat lebih tinggi apabila :
a. Telah 2 (dua) tahun dalam pangkat
terakhir b. DP  3      2  (dua)  tahun  terakhir bernilai baik
c. Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan
3. kredit perjenjang adalah jumlah angka kredit  yang  disyaratkan  untuk kenaikan  pangkat/jabatan  setingkat lebih  tinggi.  Persyaratan  tersebut harus  dipenuhi  dari  unsur  utama sekurang-kurangnya  80%  (boleh sampai  dengan  100%)  dan  unsur penunjang  sebanyak-banyaknya  20% (boleh hanya 0%).
4. Seseorang guru yang telah menduduki jabatan  lebih  tinggi  daripada pangkatnya, maka yang bersangkutan dapat  naik  pangkat  setingkat  lebih tinggi apabila :
a. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan  dua  tahun  terakhir semua  unsur  sekurang-kurangnya bernilai baik; b. Telah melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan sekurang-kurangnya satu tahun; c. Tidak  ada  pernyataan  keberatan dari pejabat yang berwenang dan;
d. Sekurang-kurangnya  telah  dua tahun dalam pangkat terakhir.
Implementasi  Ketentuan  Kenaikan Pangkat  Tenaga  Fungsional  Guru Dari  Pembina  (IV/a)  Ke  Pangkat Pembina Tingkat I (IV/b) 1. Implementasi
Dalam  upaya  mewujutkan  suatu kebijakan  pemerintah  tentang  kenaikan pangkat melalui sistem kredit point dapat mensejahterakan  guru  serta  adanya keseimbangan antara prestasi kerja yang dicapai dan penghargaan yang diberikan.
Apabila dikaitkan dengan teori berlakunya  hukum  dari  Chambliss  dan Siedman.  (Meuwissen,  terjemahan  B. Arief Sidharta, 1994, 15). maka, Dinas Pendidikan Kabupaten  Lampung  Utara  sebagai perpanjangan tangan Departemen Pendidikan Nasional memberikan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan  kebijakan  melalui  berbagai kegiatan yang lebih konkrit antara lain: 1) Penetapan rencana kegiatan operasional. Kegiatan operasional yang ditetapkan  oleh  Departemen  Pendidikan Nasional,  Kabupaten  Lampung  Utara merupakan  suatu  agenda  kegiatan tahunan  yang  rutin,  namun  ketentuan pelaksanaan  tetap  mengacu  pada petunjuk  teknis  yang  ditetapkan  oleh Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan melalui keputusannya Nomor 025//0/1999  tanggal  8  Maret  1999. Berdasarkan  Surat  Keputusan  tersebut maka  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Lampung  Utara  membuat  surat  edaran dalam  upaya  penyelesaian  proses kenaikan  pangkat.  Dalam  surat  edaran tersebut  menyampaikan  isi  penjadwalan daftar usulan penetapan angka kredit dan mekanismenya.
Sehingga menjadi seragam  dalam  penilaian  oleh  tim  yang telah dibentuk.
Penyampaian  usul  DUPAK  guru melewati  batas  waktu  yang  telah ditentukan, maka PAK nya akan berlaku untuk  periode  berikutnya  tanpa  kecuali. Berkaitan  dengan  mekanisme  dan prosedur usulan Kenaikan Pangkat  guru persyaratan  usulannya  tetap  mengacu pada  ketentuan  Keputusan  petunjuk Teknis Menteri Pendidikan dan

## terakhir
b. DP  3      2  (dua)  tahun  terakhir bernilai baik
c. Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan
3. kredit perjenjang adalah jumlah angka kredit  yang  disyaratkan  untuk kenaikan  pangkat/jabatan  setingkat lebih  tinggi.  Persyaratan  tersebut harus  dipenuhi  dari  unsur  utama sekurang-kurangnya  80%  (boleh sampai  dengan  100%)  dan  unsur penunjang  sebanyak-banyaknya  20% (boleh hanya 0%).
4. Seseorang guru yang telah menduduki jabatan  lebih  tinggi  daripada pangkatnya, maka yang bersangkutan dapat  naik  pangkat  setingkat  lebih tinggi apabila :
a. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan  dua  tahun  terakhir semua  unsur  sekurang-kurangnya bernilai baik;
b. Telah melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan sekurang-kurangnya satu tahun;
c. Tidak  ada  pernyataan  keberatan dari pejabat yang berwenang dan;
d. Sekurang-kurangnya  telah  dua tahun dalam pangkat terakhir.
Implementasi  Ketentuan  Kenaikan Pangkat  Tenaga  Fungsional  Guru Dari  Pembina  (IV/a)  Ke  Pangkat Pembina Tingkat I (IV/b) 1. Implementasi
Dalam  upaya  mewujutkan  suatu kebijakan  pemerintah  tentang  kenaikan pangkat melalui sistem kredit point dapat mensejahterakan  guru  serta  adanya keseimbangan antara prestasi kerja yang dicapai dan penghargaan yang diberikan.
Apabila dikaitkan dengan teori
berlakunya  hukum  dari  Chambliss  dan Siedman.  (Meuwissen,  terjemahan  B. Arief Sidharta, 1994, 15). maka, Dinas Pendidikan Kabupaten  Lampung  Utara  sebagai perpanjangan tangan Departemen
Pendidikan
Nasional memberikan kewenangan untuk
melaksanakan kegiatan  kebijakan  melalui  berbagai kegiatan yang lebih konkrit antara lain:
1) Penetapan rencana kegiatan
operasional. Kegiatan operasional
yang ditetapkan  oleh  Departemen  Pendidikan Nasional,  Kabupaten  Lampung  Utara merupakan  suatu  agenda  kegiatan tahunan  yang  rutin,  namun  ketentuan pelaksanaan  tetap  mengacu  pada petunjuk  teknis  yang  ditetapkan  oleh Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan melalui keputusannya Nomor
025//0/1999  tanggal  8  Maret  1999.
Berdasarkan  Surat  Keputusan  tersebut maka  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Lampung  Utara  membuat  surat  edaran dalam  upaya  penyelesaian  proses kenaikan  pangkat.  Dalam  surat  edaran tersebut  menyampaikan  isi  penjadwalan daftar usulan penetapan angka kredit dan mekanismenya. Sehingga menjadi seragam  dalam  penilaian  oleh  tim  yang telah dibentuk.
Penyampaian  usul  DUPAK  guru melewati  batas  waktu  yang  telah ditentukan, maka PAK nya akan berlaku untuk  periode  berikutnya  tanpa  kecuali. Berkaitan  dengan  mekanisme  dan prosedur usulan Kenaikan Pangkat  guru persyaratan  usulannya  tetap  mengacu pada  ketentuan  Keputusan  petunjuk
Teknis Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia, sedangkan  mekanismenya  tergantung pada jenjangnya masing – masing. Berikut  ini  penulis  membuat
urutan proses usulan dari ketiga jenjang yang  sedang  berlaku  di  Kabupaten Lampung  Utara  dalam  bentuk  gambar sebagai berikut :

## Tabel 2.
Prosedur Usulan Kenaikan Pangkat Guru IV b ke Atas
Golongan IV/b keatas :

## Tabel 3.
Prosedur Usulan Kenaikan Pangkat Guru \Gol IV a ke Bawah
Golongan III/b - IV/a
Golongan II/a - III/a
Dari  gambar  tersebut  dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. DUPAK guru Golongan II/a ke Golongan III/a dibuat dan ditandatangani oleh Kepala sekolah masing-masing.
2. DUPAK yang telah dinilai oleh Kepala  sekolah,  disampaikan  ke Pengawas  untuk  direkomendasi  kan  ke Kepsek Pengawas Dinas Pendidikan Kab/Kota/Prop Dep. Pendidikan Pembuatan PAK
DUPAK Pengantar/Rekomendasi Pembuatan PAK Kepsek Pengawas
Dinas Pendidikan Kabupaten Dinas Pendidikan
Propinsi
DUPAK Pengantar/Rekomendasi Pembuatan PAK Rekomendasi Kepsek Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten DUPAK Pembuatan PAK Rekomendasi
Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Lampung Utara.
3. Setelah dikeluarkan Rekomendasi, DUPAK tersebut di kirim ke  Dinas  Pendidikan  Kabupaten
Lampung Utara.
a. DUPAK guru SLTP dan SMU dibuat oleh  Bagian  Tata  Usaha  dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah.
b. DUPAK  yang  telah  ditandatangani, terus  dikirim  ke  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Lampung  Utara.melalui
Pengawas 4. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sesuai dengan petunjuk Teknis adalah :
a. PAK  untuk  kenaikan  Jabatan  bagi guru  Pratama  (II/a)  sampai  dengan Guru Muda Tk I( II/d) ke guru Madya ( III/a) oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten. ( berlaku untuk SD, SLTP dan SMU)
b. PAK  untuk  kenaikan  Jabatan  bagi guru  Madya  (  III/a)  ke  guru  Madya Tk I (III/b) dan Guru Madya Tk I ke guru  Pembina  (  IV/a)  oleh  Pejabat yang berwenang di Dinas Pendidikan Propinsi.
c. PAK  untuk  guru  kenaikan  Jabatan bagi  guru  Pembina  ke  guru  Pembina Tk  I(  IV/b)  oleh  Sekretaris  Jendral Pendidikan  Dasar  dan  menengah Departemen Pendidikan.
d. PAK  untuk  kenaikan  Jabatan  guru Pembina  Tingkat  I  ke  guru  Utama Muda (  IV/c) dan  guru  Utama Muda ke  Guru  Utama  Madya  (  IV/d)  oleh Direktur  Jendral  Pendidikan  Dasar dan
menengah
Departemen Pendidikan. e. PAK  untuk  guru  Kenaikan  Jabatan bagi  guru  Utama  Madya  ke  Guru Utama (IV/e) oleh Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Dengan  adanya  ketentuan  yang telah  baku  di  atas  maka  lebih  mudah mengkoordinasi  jalannya  proses  usulan, dan  jelas  jalur  birokrasi  sangat menentukan  cepat  lambatnya  proses dimaksud.

## 2. Kegiatan kebijakan.
Agar  suatu  kebijakan  yang  akan dilaksanakan dapat diproses secara tepat maka  perlu  diinformasikan  kepada sasaran  kebijakan  itu  secara  jelas  dan transparan,  sehingga  pihak  yang berpentingan  dapat  mengetahui  aspek- aspek  yang  berkaitan  dengan  jalannya proses.  Selain  itu  memberdayakan tenaga-tenaga  yang  terlibat  didalamnya. Dalam  mensosialisasikan  kebijakan tersebut  maka  Departemen  Pendidikan telah  melakukan  beberapa  langkah antara lain:
a) Penataran Angka Kredit. Kegiatan  penataran  angka  kredit ini  dalam  upaya  untuk  memberi pengetahuan  kepada  karyawan  Dinas Pendidikan Propinsi dan Kabupaten/Kota  serta  kepada  para kepala sekolah yang dianggap cakap dan kreatif untuk dilibatkan sebagai anggota Tim  penilai  angka  kredit.  Dan  untuk menyatukan pemahaman tentang konsep kebijakan  kenaikan  pangkat  guru. Penataran  dimaksud  telah  dilaksanakan semenjak  peraturan  kebijakan  kenaikan pangkat  dengan  sistem  kredit  point  ini diberlakukan,  dan penataran  ini dilakukan  setiap  tahunnya  secara bertahap.
b) Pelatihan Penulisan Karya Tulis.
Pelaksanaan  Penataran  Penulisan karya  ilmiah  bagi  guru  dilaksanakan

## Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Lampung
Utara.
3. Setelah dikeluarkan Rekomendasi, DUPAK tersebut di kirim ke  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Lampung Utara.
a. DUPAK guru SLTP dan SMU dibuat oleh  Bagian  Tata  Usaha  dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah.
b. DUPAK  yang  telah  ditandatangani, terus  dikirim  ke  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Lampung  Utara.melalui Pengawas 4. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sesuai dengan petunjuk Teknis adalah :
a. PAK  untuk  kenaikan  Jabatan  bagi guru  Pratama  (II/a)  sampai  dengan Guru Muda Tk I( II/d) ke guru Madya ( III/a) oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten. ( berlaku untuk SD, SLTP dan SMU)
b. PAK  untuk  kenaikan  Jabatan  bagi guru  Madya  (  III/a)  ke  guru  Madya Tk I (III/b) dan Guru Madya Tk I ke guru  Pembina  (  IV/a)  oleh  Pejabat yang berwenang di Dinas Pendidikan Propinsi.
c. PAK  untuk  guru  kenaikan  Jabatan bagi  guru  Pembina  ke  guru  Pembina Tk  I(  IV/b)  oleh  Sekretaris  Jendral Pendidikan  Dasar  dan  menengah Departemen Pendidikan.
d. PAK  untuk  kenaikan  Jabatan  guru Pembina  Tingkat  I  ke  guru  Utama Muda (  IV/c) dan  guru  Utama Muda ke  Guru  Utama  Madya  (  IV/d)  oleh Direktur  Jendral  Pendidikan  Dasar dan menengah Departemen Pendidikan. e. PAK  untuk  guru  Kenaikan  Jabatan bagi  guru  Utama  Madya  ke  Guru Utama (IV/e) oleh Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Dengan  adanya  ketentuan  yang telah  baku  di  atas  maka  lebih  mudah mengkoordinasi  jalannya  proses  usulan, dan  jelas  jalur  birokrasi  sangat menentukan  cepat  lambatnya  proses dimaksud.

## 2. Kegiatan kebijakan.
Agar  suatu  kebijakan  yang  akan dilaksanakan dapat diproses secara tepat maka  perlu  diinformasikan  kepada sasaran  kebijakan  itu  secara  jelas  dan transparan,  sehingga  pihak  yang berpentingan  dapat  mengetahui  aspek- aspek  yang  berkaitan  dengan  jalannya proses.  Selain  itu  memberdayakan tenaga-tenaga  yang  terlibat  didalamnya. Dalam  mensosialisasikan  kebijakan tersebut  maka  Departemen  Pendidikan telah  melakukan  beberapa  langkah antara lain:
a) Penataran Angka Kredit. Kegiatan  penataran  angka  kredit ini  dalam  upaya  untuk  memberi pengetahuan  kepada  karyawan  Dinas Pendidikan Propinsi dan Kabupaten/Kota  serta  kepada  para kepala sekolah yang dianggap cakap dan kreatif untuk dilibatkan sebagai anggota Tim  penilai  angka  kredit.  Dan  untuk menyatukan pemahaman tentang konsep kebijakan  kenaikan  pangkat  guru. Penataran  dimaksud  telah  dilaksanakan semenjak  peraturan  kebijakan  kenaikan pangkat  dengan  sistem  kredit  point  ini diberlakukan,  dan penataran  ini dilakukan  setiap  tahunnya  secara bertahap.
b) Pelatihan Penulisan Karya Tulis.
Pelaksanaan  Penataran  Penulisan karya  ilmiah  bagi  guru  dilaksanakan
dalam  rangka  menambah  pengetahuan guru-guru  tentang  tekhnis  penulisan karya  tulis  yang  tenaga  pengajarnya memanfaatkan  tenaga  dosen-dosen  dari Fakultas Keguruan dan tenaga profesional lainnya. Kegiatan  ini  dilakukan  oleh  dua instansi  pendidikan  Tingkat  Propinsi. Khusus  bagi  guru  SD  penataran  ini dilaksanakan  oleh  Dinas  Pendidikan
Kabupaten  dan  dilakukan  setiap  tahun dengan  menggunakan  dana  Proyek Pembangunan.  Sedangkan  untuk  guru SLTP dan SMU dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Propinsi.
3. Sasaran Guru  yang  merupakan  kelompok sasaran  kebijakan  mempunyai  peran yang  sangat  besar  dalam  pelaksanaan kebijakan  kenaikan  pangkat.  Sejauh mana guru tersebut dapat mengimplementasikan  kebijakan  dan bagaimana  para  guru  memanfaatkan unsur-unsur utama dan penunjang untuk kenaikan pangkatnya secara tepat waktu. Berikut  ini  penulis  uraikan beberapa  unsur  pokok  untuk  dapat menunjang  proses  kenaikan  pangkatnya antara lain: 1) Penyusunan Program Pengajaran. Sesuai dengan Kurikulum Pendidikan  Dasar  9  Tahun  dan  SMU, bahwa  dalam  penyusunan  Program pengajaran perlu diperhatikan komponen-komponen  penting  dalam pelaksanaan proses belajar mengajar ada 5  komponen  yang  harus  dibuat  oleh seorang  guru  sebelum  guru  mengajar  di sekolah yaitu;
a. Penguasaan materi Pelajaran, Penguasaan  materi  bagi  yang mengajar  adalah  hal  yang  sangat
menentukan, bukan saja materi yang ada dalam  GBPP  (  Garis-garis  Besar Program  Pengajaran),  tapi  mesti  lebih dari  itu  seperti  latar  belakang  materi, konsep dasar, perkembangan baru dalam ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  juga lingkungan tempat guru itu bertugas.
b. Analisis materi pelajaran, Analisis  materi  pelajaran  yaitu dengan  menkaji  materi  yang  akan disajikan yang kemudian dapat menjabarkan  dalam  kegiatan  mengajar. Analisis  Materi  Pelajaran  berfungsi sebagai  acuan  untuk  penyusunan program tahunan, program semester dan rencana pelajaran.
c. Program tahunan dan program semester,
Dalam  Program  tahunan  adalah memuat  alokasi  waktu  untuk  setiap pokok  bahasan  dalam  setahun.  Dan Program  semester  adalah  alokasi  waktu untuk  setiap  satuan  bahasan  setiap semester  yang  keduanya  berfungsi sebagai  acuan  persiapan  mengajar  bagi guru,  kalender  Pendidikan  kegiatan belajar  mengajar  dan  untuk  mencapai pencapaian  waktu  yang  efektif  dan efisien.
d. Program Satauan Pelajaran /Persiapan mengajar Persiapan  mengajar  adalah  bagian dari  program  pengajaran  yang  memuat satuan  pelajaran  yang  akan  disajikan dalam  beberapa  kali  pertemuan.  Yang fungsinya  sebagai  acuan  dan  panduan guru dalam mengajar sehingga mengetahui berapa waktu yang digunakan,  alat  peraga,  dan  pemberian soal-soal pada setiap pertemuan.
e. Rencana pengajaran. Rencana  pengajaran  adalah  acuan
dalam  melaksanakan  proses  belajar  di kelas.  Ada  beberapa  komponen  dalam rencana  pengajaran  ini  yaitu;  Tujuan Instruksional  Khusus  (TIK),  Materi Pelajaran,  Kegiatan  pembelajaran  dan alat penilaian proses.
Kelima komponen
tersebut merupakan  perangkat  yang  dalam melaksanakan  kegiatan  pem  belajaran yang  harus  dibuat  oleh  guru  sebelum mengajar.  Bila  seorang  guru  telah membuat  kelangkapan  administrasi, selain  dapat  mengetahui  batasan  materi yang  telah  diberikan  juga  dapat memandu  guru  dalam  mengajar  nya. Demikian  juga  alokasi  waktu  yang dipergunakan,  sudah  ditentukan  berapa kali  pertemuan  suatu  materi  pelajaran dapat dihabiskan, dan pada pertemuan ke berapa dapat dilakukan evaluasi dan lain sebagainya.
2) Menyajikan Program Pengajaran
Terjadinya proses belajar mengajar dapat dijalankan dengan melibatkan tiga unsur  utama  yaitu  sekolah  sebagai tempat  pelaksana,  murid  sebagai penerima  materi  sajian  dan  guru  sendiri sebagai  penyaji  materi  pelajaran.  Guru pada  salah  satu  sisi  yang  terlibat  dalam proses belajar mengajar harus mempersiapkan  alat  pelajaran  (materi, media  peraga)  buku  paket  dan  lai-lain sebagai penunjang kegiatannya.
Seseorang  guru  yang  akan  berdiri di  depan  kelas  agar  berhasil  dalam mengajar perlu menjawab tiga
pertanyaan yaitu (1) bahan pelajaran apa yang  akan  diberikan  untuk  kelompok muridnya,  (2)  apa  yang  diinginkan  oleh kelompok  murid  tersebut,  apa  yang harus  dikerjakan  oleh  murid  dan  (3) sejauhmana para murid perlu
mengetahui bahan pelajaran. Dari ketiga ketentuan di atas telah diatur dalam satuan pelajaran baik dalam tujuan  Instruksional  Umum  (TIU) maupun  dalam  Tujuan  Instruksional Khusus  (TIK)  sebagai  pegangan  guru dalam  mengajar,  dan  harus  dibuat sebagai  bukti  fisik  sehingga  nantinya dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu  butir nilai  kredit  dalam  rangka  kenaikan pangkatnya.  Adapun  jumlah  nilai  kredit membuat  satuan  pelajaran  bagi  setiap guru  nilainya  tetap  sama,  guru  yang lebih  banyak  jumlah  mengajarnya dianggap sebagai pengumpul nilai kredit terbanyak,  dengan  kata  lain  jumlah  jam mengajar  wajib  bagi  setiap  guru sebanyak  18  jam  pelajaran,  bila  jam mengajarnya  lebih  dari  itu,  akan dijadikan sebagai bonus.
4. Evaluasi. Setelah membuat Program pengajaran,  pelaksanaan  program  dalam bentuk  kegiatan  belajar  mengajar,  maka oleh  guru  harus  membuat  evaluasi.
Evaluasi  kelas  dapat  dilakukan  dalam beberapa tahapan antara lain ;
1) Evaluasi harian.
Evaluasi  ini  dilakukan  oleh seorang  guru  setelah  terjadi  proses belajar  mengajar  setiap.  Yaitu  untuk mengatahui  sejauhmana  materi  yang telah diberikan dapat diserap oleh siswa setiap  tatap  mukanya,  biasanya  bila waktu  tidak  cukup  oleh  guru  membuat soal  untuk  dikerjakan  dirumah  seperti LKH (Lembaran Kerja Harian) atau PR, kegunaannya  agar  orang  tua  juga  dapat terlibat  dalam  pengontrolan  anaknya dirumah.
2) Evaluasi Pra Semester.
Evaluasi  ini  dilakukukan  pada
dalam  melaksanakan  proses  belajar  di kelas.  Ada  beberapa  komponen  dalam rencana  pengajaran  ini  yaitu;  Tujuan Instruksional  Khusus  (TIK),  Materi Pelajaran,  Kegiatan  pembelajaran  dan alat penilaian proses. Kelima komponen tersebut merupakan  perangkat  yang  dalam melaksanakan  kegiatan  pem  belajaran yang  harus  dibuat  oleh  guru  sebelum mengajar.  Bila  seorang  guru  telah membuat  kelangkapan  administrasi, selain  dapat  mengetahui  batasan  materi yang  telah  diberikan  juga  dapat memandu  guru  dalam  mengajar  nya. Demikian  juga  alokasi  waktu  yang dipergunakan,  sudah  ditentukan  berapa kali  pertemuan  suatu  materi  pelajaran dapat dihabiskan, dan pada pertemuan ke berapa dapat dilakukan evaluasi dan lain sebagainya.
2) Menyajikan Program Pengajaran
Terjadinya proses belajar mengajar dapat dijalankan dengan melibatkan tiga unsur  utama  yaitu  sekolah  sebagai tempat  pelaksana,  murid  sebagai penerima  materi  sajian  dan  guru  sendiri sebagai  penyaji  materi  pelajaran.  Guru pada  salah  satu  sisi  yang  terlibat  dalam proses belajar mengajar harus
mempersiapkan  alat  pelajaran  (materi, media  peraga)  buku  paket  dan  lai-lain sebagai penunjang kegiatannya. Seseorang  guru  yang  akan  berdiri di  depan  kelas  agar  berhasil  dalam mengajar perlu menjawab tiga pertanyaan yaitu (1) bahan pelajaran apa yang  akan  diberikan  untuk  kelompok muridnya,  (2)  apa  yang  diinginkan  oleh kelompok  murid  tersebut,  apa  yang harus  dikerjakan  oleh  murid  dan  (3) sejauhmana para murid perlu
mengetahui bahan pelajaran.
Dari ketiga ketentuan di atas telah diatur dalam satuan pelajaran baik dalam tujuan  Instruksional  Umum  (TIU) maupun  dalam  Tujuan  Instruksional Khusus  (TIK)  sebagai  pegangan  guru dalam  mengajar,  dan  harus  dibuat sebagai  bukti  fisik  sehingga  nantinya dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu  butir nilai  kredit  dalam  rangka  kenaikan pangkatnya.  Adapun  jumlah  nilai  kredit membuat  satuan  pelajaran  bagi  setiap guru  nilainya  tetap  sama,  guru  yang lebih  banyak  jumlah  mengajarnya dianggap sebagai pengumpul nilai kredit terbanyak,  dengan  kata  lain  jumlah  jam mengajar  wajib  bagi  setiap  guru sebanyak  18  jam  pelajaran,  bila  jam mengajarnya  lebih  dari  itu,  akan dijadikan sebagai bonus.
4. Evaluasi. Setelah membuat Program
pengajaran,  pelaksanaan  program  dalam bentuk  kegiatan  belajar  mengajar,  maka oleh  guru  harus  membuat  evaluasi.
Evaluasi  kelas  dapat  dilakukan  dalam beberapa tahapan antara lain ;
1) Evaluasi harian. Evaluasi  ini  dilakukan  oleh seorang  guru  setelah  terjadi  proses belajar  mengajar  setiap.  Yaitu  untuk mengatahui  sejauhmana  materi  yang telah diberikan dapat diserap oleh siswa setiap  tatap  mukanya,  biasanya  bila waktu  tidak  cukup  oleh  guru  membuat soal  untuk  dikerjakan  dirumah  seperti LKH (Lembaran Kerja Harian) atau PR, kegunaannya  agar  orang  tua  juga  dapat terlibat  dalam  pengontrolan  anaknya dirumah.
2) Evaluasi Pra Semester.
Evaluasi  ini  dilakukukan  pada
pertengahan  semester,  materi  soalnya dirangkum dari hasil beberapa kali tatap muka,  tujuan  evaluasi  ini  dilakukan adalah  untuk  mengetahui  kemampuan siswa  dalam  beberapa  kali  pertemuan, sehingga  bagi  siswa  yang  masih  kurang dapat dilakukan pengayaan. 3) Evaluasi Semester Evaluasi ini dilakukan terhadap murid  setelah  materi-materi  pelajaran dalam  setahun.  Selain  penilaian  ini dilakukan  untuk  mengukur  kerajinan siswa  yang  akan  diisi  dalam  raport. Ujian  semester  bahannya  mencakup materi  semester  pertama,  materi semester ke-2, dan semester ke-3.
4) Evaluasi Ebta/Ebtanas.
Evaluasi  Belajar  Tahap  Akhir Nasional  (  EBTANAS  )  ini  dilakukan secara  serentak  seluruh  Indonesia, demikian juga materi soal ujiannya yang dibuat  oleh  panitian  khusus  yang mencakup  materi  ujian  selama  belajar disekolah  yang  bersangkutan,  untuk tingkat  SMU  bahan  ujiannya  mencakup materi pelajaran kelas  I,  II dan  III.  Dan hasil  ujiannya  dapat  dipergunakan sebagai  kriteria  seleksi  siswa  untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi.

## III. PENUTUP
Dari  hasil  penelitian  bahwa implementasi  kenaikan  pangkat  guru dari  pembina  (IV/a)  ke  Pembina  TK.I (IV/b) belum dapat berhasil sepenuhnya di  mana  berbagai  faktor  menjadi penyebab  yaitu  sistem  koordinasi dilakukan  oleh  dua  instansi  yaitu  Dinas Pendidikan  Kabupaten/Kota/  Propinsi dan  Departemen  Pendidikan  Nasional yaitu  pada  satu  sisi  pembagian  tugas, penempatan dan promosi dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/  Propinsi,  sedangkan penilaian  atau  penetapan  angka  kredit dilakukan  oleh  Departemen  Pendidikan Nasional. Saran bahwa dalam pelaksanaan kenaikan pangkat guru jalur birokrasi  dipersingkat  agar  proses penetapan  angka  kredit  tidak  terlalu lama, karena SK kenaikan pangkat dapat di  proses  oleh  BKD  adalah  berdasarkan Surat  Penetapan  Angka  Kredit  yang telah  ditandatangani  oleh  pejabat  yang berwenang.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Eddi  Wibowo,  dkk, Hukum  dan Kebijakan Publik. YPAPI. Jakarta..2002. Moh.  Uzer  Usman. Menjadi  Guru Profesional . PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. 2001.
Meuwissen,  “ Pengembanan  Hukum ,” terjemahan  B.  Arief  Sidharta, Jurnal Pro Justitia , Tahun XII No.
1, Januari 1994, Satjipto  Rahardjo, Peningkatan  Wibawa Hukum Melalui Pembinaan Budaya  Hukum ,  Makalah  pada Lokakarya  Pembangunan  Bidang
Hukum  Repelita  VII,  BPHN, Jakarta, 1997. Sudargo  Gautama, Pengertian  Tentang Negara Hukum , Alumni, Bandung,
2000.
PERATURAN PERUNDANG-

## UNDANGAN
Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang  Nomor  43  tahun  1999 tetang Pokok-Pokok Kepegawaian.(lembaran  Negara
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan  Lembaran  Negara Nomor 3890)
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  20  Tahun  2003  tentang
Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2003  Nomor  78, Tambahan  Lembaran  Negara Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
tentang
Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4586); Peraturan Pemerintah
Republik
Indonesia  Nomor  12  Tahun  2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang
Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Keputusan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Republik  Indonesia Nomor 25/O/1995 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan  Jabatan  Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor  18  Tahun  2005  tetang Penetapan  Angka  Kredit  Jabatan Fungsional Guru.