## Original Research Paper

## Legalisasi Produk Kopi Mangrove Melalui Pengurusan Izin Edar Pada UMKM Bale Mangrove
Muhamad Riki Alvian 1 , Ni Luh Putu Diah Tantri 2 , Amalia Ilmi 3 , Muhammad Naufal Rifa Fahreza 4 , Inggit Hawa  Aidilla 5 ,  Risca  Nur  Afriani 6 ,  Meisya  Auliya  Nanda  Arti 7 ,  Adam  Ismunandar 8 ,  Sri  Yohana 9 ,  Sekar Wahyu Ramadhaniarsyah 10 , I Dewa Made Alit Karyawan 11
1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia
2 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia
3 Program Studi IESP, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia
4 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas FKIP, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia
5 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia
6 Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas FHISIP, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia
7 Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Mataram, Mataram, Indonesia
8 Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Mataram, Mataram, Indonesia
9 Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia
10 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia
11 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia.

## DOI : https://doi.org/10.29303/jpmpi.v7i3.8762
Sitasi:  Alvian,  M.  R.,  Tantri,  N.  L.  D.,  Ilmi,  A.,  Fahreza,  M.  N.  R.,  Aidilla,  I.  H.,  Afriani,  R.  N.,  Arti,  M.  A.  N., Ismunandar, A., Yohana, S., Ramadhaniarsyah, S. W., & Karyawan, I. M. A. (2024). Legalisasi Produk Kopi Mangrove Melalui Pengurusan Izin Edar Pada UMKM Bale Mangrove. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA , 7(3)

## Article history
Received: 30 Juni 2024
Revised: 1 Agustus 2024 Accepted: 10 Agustus 2024
*Corresponding Author: Muhamad Riki Alvian, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia; Email: alvianiki057@gmail.com
Abstract: Jerowaru  Village,  located  in  the  Jerowaru  subdistrict  of  East Lombok,  West  Nusa  Tenggara,  is  known  for  its  significant  blue  economy potential,  particularly  in  the  sectors  of  ecotourism  and  marine  products. One  of  the  village’s  flagship  products  is  mangrove  coffee,  a  blend  of robusta coffee beans and mangrove fruit from Dusun Poton Bako. Although mangrove  coffee  production  began  in  November  2022,  the  product  faces challenges  related  to  legality  and  distribution  permits,  which  limit  its market  reach.  To  address  these  issues,  the  2024  Community  Service Program (KKN PMD) University  of Mataram  aims to assist  MSMEs Bale Mangrove  in  obtaining  distribution  permits  by  applying  for  a  Business Identification  Number  (NIB)  and  a  Household  Industry  Food  Production Certificate (SPP-IRT). The method used involves supporting MSMEs in the legality  process,  including  stages  of  planning,  implementation  of  NIB  and SPP-IRT  creation,  and  evaluation  to  meet  all  licensing  requirements.  The results  of  this  activity  indicate  that  MSMEs  understanding  has  improved, enabling  them  to  handle  the  permit  process  effectively.  In  conclusion,  the assistance  provided  by  KKN  PMD  students  in  the  licensing  process contributes to the efficiency and legality of MSMEs, thereby enhancing the product’s competitiveness in a broader market and ensuring the business's sustainability in the future.
Keywords: Distribution  permit;  KKN  PMD;  Mangrove  coffee;  Legality; MSMEs

## Pendahuluan
Desa  Jerowaru  terletak  di  Kecamatan Jerowaru,  Lombok  Timur,  Nusa  Tenggara  Barat. Desa  ini  merupakan  1  dari  121  desa  di  Lombok
Timur dan terletak di bagian selatan pulau Lombok. Desa ini mempunyai 21 Dusun dengan luas wilayah sebesar  16,73  Km 2 .  Jumlah  penduduk  Desa Jerowaru  sebanyak  11.347  jiwa  dengan  rata  rata pendidikan  akhir  Sekolah  Menengah  Pertama  dan
Alvian et al. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2024, 7 (3) 755-763
Sekolah Menengah Atas. Sebagian besar penduduk Desa Jerowaru bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, dan wirausahawan [1].
Potensi  besar  yang  dimiliki  oleh  Desa Jerowaru  berada  pada  potensi  ekonomi  biru.  Desa Jerowaru  dikenal  sebagai  daerah  pesisir  yang  kaya akan  potensi  bisnis,  seperti  Dusun  Jor  dengan potensi produk terasi, Dusun Telong-Elong dengan potensi  produk  olahan  lobster,  dan  Poton  Bako dengan  potensi  ekowisata  mangrove.  Salah  satu sumber  daya  laut  yang  mempunyai  potensi  nilai ekonomi  tinggi  bagi  Desa  Jerowaru  [2]  terletak  di Dusun  Poton  Bako,  yaitu  tumbuhan  mangrove dengan  keindahan  yang  dapat  menjadi  ekowisata (Gambar 1).
Gambar 1. Mahasiswa KKN PMD bersama DPL di obyek wisata mangrove Poton Bako Desa Jerowaru
Disamping  keindahannya  hutan  mangrove juga  mempunyai  nilai  ekonomis  dimana  buahnya mempunyai nilai tambah sebagai bahan baku dalam pembuatan  kopi  mangrove.  Berdasarkan  observasi yang dilakukan oleh mahasiswa KKN PMD di Desa Jerowaru,    produk  kopi  mangrove  diolah  oleh kelompok  masyarakat  yang  berasal  dari  Dusun Poton Bako.
Gambar 2. Mahasiswa KKN PMD mendampingi mitra (UMKM Bale Mangrove) dalam Produksi Kopi
Kopi  mangrove  merupakan  produk  kopi dengan  komposisi biji  kopi  robusta  yang  dicampur dengan  buah  mangrove.  Dengan  sentuhan  inovasi pada pengolahan yang menghasilkan cita rasa lebih enak,  juga  melalui  kemasan  dan  legalitasnya. Seperti  terlihat  dalam  Gambar  2,  mahasiswa  KKN PMD  membantu  UMKM  Bale  Mangrove  dalam mendisain  kemasan  yang  dapat  menarik  minat konsumen.
Kopi  mangrove  mulai  diproduksi  sejak November  2022,  akan  tetapi  produk  ini  belum memiliki  perkembangan  yang  terlihat  sampai  saat ini  dalam  hal  izin  edar.  Pasar  sasaran  kopi mangrove  hanyalah  masyarakat  Desa  Jerowaru dikarenakan  tidak  adanya  legalitas  produk  berupa izin  edar.  Izin  edar  adalah  bentuk  persetujuan registrasi  bagi  produk  obat  tradisional,  kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia  agar  produk  tersebut  secara  sah  dapat  di edarkan  di  wilayah  Indonesia  [3].    Untuk  produk yang  skalanya  masih  kecil  dan  memakai  alat sederhana  dan  semi-otomatis  itu  akan  mengurus Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).  Dengan  adanya  izin  Pangan  Industri Rumah  Tangga  (PIRT),  konsumen  memperoleh kepercayaan  atas  pangan  yang  diproduksi  oleh industri rumah tangga. Selanjutnya konsumen tidak akan  ragu  dalam  memilih  dan  membeli  produk yang  sudah  memiliki  izin atau legalitas  usaha   [4]. Selain itu, belum ada pemahaman  dari pihak Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  Bale Mangrove  dalam    pembuatan  izin  edar  untuk keberlanjutan  usaha  ini  kedepannya.  Dengan adanya  permasalahan-permasalahan  tersebut  maka diperlukan  suatu  langkah  penyelesaian  yaitu pengurusan izin edar pada UMKM Bale Mangrove.
Tujuan  kegiatan  KKN  PMD  Unram  Desa Jerowaru  2024  ini  adalah  membantu  memecahkan permasalahan  yang  dihadapi  oleh  UMKM  Bale Mangrove  yang  tidak  mempunyai  izin edar    dalam penjualannya  dan meningkatkan pemahaman  dari pihak  UMKM  Bale  Mangrove  dalam    pembuatan izin edar untuk keberlanjutan usaha ini kedepannya . Adapun kegiatan dalam membantu pengurusan izin edar  kopi  mangrove  bertujuan  agar  produk  kopi mangrove  memiliki  izin  edar  sehingga  penjualan kopi  mangrove  tidak  hanya  sebatas  di  dalam wilayah  Desa  Jerowaru  saja  dan  meningkatkan pemahaman  pihak  UMKM  Bale  Mangrove  terkait bagaimana proses pengurusan izin edar.
Alvian et al. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2024, 7 (3) 755-763

## Metode
Kegiatan  ini dilaksanakan melalui  program Kuliah  Kerja  Nyata  Pemberdayaan  Masyarakat Desa  (KKN  PMD)  Universitas  Mataram  dengan tema  Ekonomi  Biru  yang  dilakukan  di  Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur  yang  dimulai  dari  tanggal  4  Juli  2024 Kegiatan  dilakukan  dengan  menggunakan  metode perencanaan,  pelaksanaan  dan  evaluasi.  Rangkaian kegiatan  yang  dilakukan  adalah  mengurus  Nomor Induk  Berusaha  (NIB)  dan  SPP-IRT  melalui aplikasi Online Single Submission (OSS).

## Perencanaan
a. Observasi
Observasi  sebagai  langkah  awal  dalam mengurus  izin  edar  produk  kopi  mangrove. Observasi  dilakukan  oleh  mahasiswa  KKN  PMD Universitas Mataram dengan cara mendatangi salah satu  pelaku  UMKM  di  Dusun  Poton  Bako  untuk melakukan  wawancara  terkait  pengumpulan  data- data. Dokumen yang diperlukan mengurus izin edar yaitu  informasi  tertkait  dengan  data  produk  dan KTP.
b. Memahami  tata  cara  pendaftaram  melalui aplikasi OSS
OSS adalah platform yang digunakan untuk registrasi  dan  pengajuan  perizinan  usaha  serta  izin lainnya,  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik.  Proses awal pendaftaran di OSS  dimulai dengan registrasi akun, di mana pengguna harus mengisi data pribadi seperti  nama,  NIK,  alamat  email,  dan  nomor telepon.  Setelah  pengisian  data,  sistem  akan mengirimkan  email  aktivasi  untuk  login  ke  sistem OSS.  Selanjutnya,  pengguna  harus  mengisi informasi  usaha,  termasuk  nama,  alamat  usaha, bidang  usaha,  serta  data  pemilik  atau  penanggung jawab  usaha.  Pengguna  juga  perlu  mengunggah dokumen  pendukung  seperti  NPWP  dan  surat keterangan  usaha.  Setelah  semua  data  diverifikasi, NIB  akan  diterbitkan  dan  dapat  diunduh  serta dicetak langsung dari akun OSS.

## Pelaksanaan
a. Mengurus NIB
Mengurus  NIB  dilakukan  secara  online oleh  Mahasiswa  KKN  PMD  Universitas  Mataram melalui aplikasi OSS yang dilakukan dalam jangka
waktu  dua  hari.  Hal-hal  yang  diperlukan  dalam membuat Nomor Induk Berusasha yaitu mempersiapkan dokumen seperti KTP pemilik atau penanggung jawab usaha, surat pernyataan komitmen  untuk  pengusulan  NIB  dan  data  produk kopi  mangrove.  Objek  sasaran  dalam  kegiatan mengurus  izin  edar  ini  adalah  salah  satu  pelaku UMKM kopi mangrove yaitu Ibu Mahnim. Setelah semua  data  diveririfikasi  dan  disetujui,  OSS  akan menerbitkan NIB. NIB yang telah diterbitkan dapat diunduh melalui portal OSS.

## b) SPP-IRT
Mengurus SPP-IRT dilakukan oleh mahasiswa KKN PMD Universitas Mataram dalam waktu  empat  hari.  Untuk  mengurus  SPP-IRT, diperlukan beberapa dokumen dan informasi, antara lain:  profil  pemilik  usaha,  data  produk,  dan  label produk    [5]  yang  mencakup  nama  produk, komposisi,  berat  bersih  atau  isi  bersih,  label  halal, tanggal  dan  kode  produksi,  keterangan  masa kadaluarsa,  asal-usul  bahan  pangan  tertentu, informasi  nilai  gizi,  nama  produsen,  alamat produsen,  serta  keterangan  lainnya.  Jika  semua persyaratan  tersebut  terpenuhi  dan  fasilitas  serta produk  dianggap  sesuai,  Dinas  Kesehatan  atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan mengeluarkan SPP-IRT. Selain itu, Dinas
Kesehatan atau BPOM akan melakukan pemantauan  secara  berkala  untuk  memastikan bahwa  produk  tetap  sesuai  dengan  standar  yang telah ditetapkan.

## Evaluasi
Tahapan evaluasi merupakan tahapan akhir yang  akan  dilakukan  untuk  memperoleh  sertifikat yang  diterbitkan  oleh  Dinas  Kesehatan  agar  bisa diedarkan.  Setelah  mengurus  SPP-IRT  tahap selanjutnya  adalah  mengajukan  surat  permohonan untuk  memenuhi  komitmen  yang  telah  ditentukan dengan mengikuti penyuluhan, memenuhi persyaratan  keamanan  serta  mutu  pangan  olahan. Setelah itu pemenuhan komitmen untuk  memenuhi ketentuan label dibuktikan dengan hasil pemeriksaan label oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/  Kota  [6].  Sedangkan  pemenuhan komitmen  untuk  memenuhi  persyaratan  keamanan dan  mutu  pangan  olahan  termasuk  persyaratan penggunaan  BTP  dan  cemaran.  Pemenuhan komitmen  dilakukan  paling  lambat  3  bulan  sejak SPP-IRT diterbitkan.
Alvian et al. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2024, 7 (3) 755-763

## Hasil dan Pembahasan

## Tahap Perencanaan
Perencanaan kegiatan pengurusan izin edar kopi mangrove dimulai dengan membagi tugas dan peran masing-masing dari anggota kelompok KKN PMD  Universitas  Mataram.  Setelah  pembagian tugas,  dilakukan  observasi  awal  di  lokasi  produksi kopi mangrove untuk mengetahui kondisi awal bale produksi  kopi  mangrove  di  Desa  Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.
Gambar 3. Kegiatan observasi awal
Dari  observasi  yang  telah  dilakukan, mahasiswa  KKN  PMD  menemukan  bahwa  bale produksi kopi mangrove belum memiliki izin PIRT karena  kurangnya  pemahaman  dan  pengetahuan untuk mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan.  Selain  itu,  mereka  tidak  mengetahui pentingnya  izin  PIRT  sebagai  penguatan  produk kopi mangrove yang diproduksi selama ini. Suasana kegiatan observasi awal dapat dilihat pada Gambar 3.
Selain  itu,  juga  harus  didalami  bagaimana mekanisme  pengurusan  izin  edar  melalui  sistem OSS.  Pengurusan  SPP-IRT  sepenuhnya  dilakukan secara  daring  (dalam  jaringan)  melalui  Website/ aplikasi OSS. Sistem Perizinan Berusaha
Terintegrasi  Secara  Elektronik  (Online  Single Submission)  yang  selanjutnya  disebut  Sistem  OSS adalah  sistem  elektronik  terintegrasi  yang  dikelola dan  diselenggarakan  oleh  lembaga  Online  Single Submission  untuk  penyelenggaraan  perizinan berusaha berbasis risiko. Selain tentang mekanisme aplikasi,  perlu  juga  dipahami  tentang  dasar  hukum atau  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku yakni  Peraturan  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penerbitan Sertifikat  Pemenuhan  Komitmen  Produksi  Pangan Olahan  Industri  Rumah  Tangga  [7].  Adapun beberapa  istilah  yang  perlu  dipahami  oleh  setiap UMKM  yang  ingin  mengajukan  izin  edar  untuk produknya seperti sajikan dalam Tabel 1.
Alvian et al. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2024, 7 (3) 755-763

## Tabel 1 Istilah terkait izin edar untuk produk UMKM
No. Istilah Makna/Arti 1. Pangan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, Perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan,
bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. 2. Pangan Olahan Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. 3. Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) IRTP adalah perusahaan Pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan Pangan manual hingga semi otomatis [8]. 4. Pangan Olahan Produksi IRTP Pangan Olahan Produksi IRTP adalah Pangan Olahan hasil produksi IRTP yang diedarkan dalam kemasan dan berlabel [8]. 5. Label Pangan Olahan Label Pangan Olahan  adalah setiap keterangan mengenai Pangan Olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan Olahan, dimasukan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan Pangan [5]. 6. Bahan Tambahan Pangan (BTP) Bahan Tambahan Pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan. 7. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( Online Single Submission ) Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( Online Single Submission ) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga Online Single Submission untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko [9].

## Tahap Pelaksanaan
Izin  edar  adalah  bentuk  persetujuan registrasi  bagi  produk  obat,  obat  tradisional, kosmetik,  suplemen  makanan,  dan  makanan  yang dikeluarkan  oleh  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan  Republik  Indonesia  agar  produk  tersebut secara  sah  dapat  diedarkan  di  wilayah  Indonesia  . Dalam  pasal  3  Peraturan  Badan  Pengawasan  Obat Dan  Makanan  Nomor  4  Tahun  2024  Tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen  Produksi  Pangan  Olahan  Industri Rumah  Tangga  menyebutkan  bahwa  “Setiap Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh IRTP
untuk  diperdagangkan  dalam  kemasan  eceran sebelum  diedarkan  wajib  memiliki  perizinan berusaha  untuk  menunjang  kegiatan  usaha  [10] berupa SPP-IRT. SPP-IRT diterbitkan oleh
Bupati/Wali Kota. Penerbitan SPP-IRT dilaksanakan  melalui  Sistem  OSS  sesuai  dengan peraturan  perundang-  undangan.  IRTP  (Industri Rumah Tangga Pangan) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a.  Memproduksi  Pangan  Olahan  di  wilayah Indonesia.  Produsen  Kopi  Mangrove  yang didampingi mahasiswa KKN PMD berproduksi di  Dusun  Poton  Bako,  Desa  Jerowaru,
Alvian et al. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2024, 7 (3) 755-763
Kecamatan  Jerowaru,  Kabupaten  Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
b.   Memiliki  atau  menyewa  sarana  produksi terletak  di  rumah  tinggal  dan/atau  rumah  toko yang  ditinggali  oleh  pemilik  IRTP  yang mengajukan  permohonan  penerbitan  SPP-IRT. Sarana  produksi  yang  dipakai  adalah  bale produksi kopi mangrove.
c.   Menggunakan  peralatan  manual  hingga  semi otomatis.  Hampir  semua  proses  produksi  kopi mangrove menggunakan metode-metode tradisional.
Bale  produksi  kopi  mangrove  telah memenuhi  persyaratan  awal  yang  ada  dalam ketentuan  peraturan  a  quo.  Tahap  pelaksanaan setidaknya  terdiri  dari  2  (dua)  tahapan  yakni  tahap Pendaftaran  Akun  dan  Pengajuan  Permohonan Penerbitan  SPP-IRT.  IRTP  harus  terlebih  dahulu melakukan  pendaftaran  akun  untuk  mendapatkan nama  pengguna  dan  kata  sandi.  Pendaftaran  akun dilakukan dengan memilih skala usaha, memasukkan nomr ponsel, Nomor Induk Kependudukan (NIK), kata sandi dan profil pelaku usaha. Setelah memiliki akun, dilakukan pembuatan NIB  untuk  PIRT  karena  sebelum  mengajukan permohonan  penerbitan  SPP-IRT  harus  memiliki nomor  induk  berusaha  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Skala    usaha  yang dimiliki  oleh  bale  produksi  kopi  mangrove  adalah UMK dengan modal di bawah 5 Milyar.
Tahap  selanjutnya  adalah  tahap  pengajuan permohonan  penerbitan  SPP-IRT  yang  diawali dengan  memenuhi  data  dan  dokumen  persyaratan [11] sebagai berikut:
a.  Pernyataan pemenuhan komitmen sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Gambar 4, b.  Data pangan olahan dan label (Gambar 5), c.  Rancangan label (Gambar 6)
Gambar 4 Pernyataan pemenuhan komitmen
Gambar 5 Data pangan olahan dan label
Dalam  hal  data  dan  dokumen  persyaratan sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya dinyatakan  lengkap  dan  benar,  Bupati/Wali  Kota menerbitkan  SPP-IRT  dalam  jangka  waktu  paling lama 1 (satu) hari sejak permohonan diterima.
Pada hari Rabu tanggal 17 bulan Juli tahun 2024  diajukan  permohonan  penerbitan  SPP-IRT dan  pada  tanggaal  18  bulan  Juli  tahun  2024 Permohonan  penerbitan  SPP-IRT  ditolak,  dengan alasan  data  label  kurang  lengkap.  Setelah  itu dilakukan  pelengkapan  data  label  yang  memang sudah  disusun  sejak  2022.    Dalam  hal  data  Label sebagaimana  dimaksud  dinyatakan  tidak  lengkap, Sistem OSS menerbitkan penangguhan permohonan  dalam  jangka  waktu  paling  lama  1 (satu) hari sejak permohonan diterima.
Gambar 6 Rancangan label
Alvian et al. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2024, 7 (3) 755-763
Terhadap penangguhan permohonan pengajuan  penerbitan  SPP-IRT  pemohon  diberikan waktu  untuk  dapat  dapat  menyampaikan  kembali kelengkapan  data  dalam  jangka  waktu  paling  lama 3  (tiga)  bulan  sejak  penangguhan  permohonan diterbitkan.  Mahasiswa  KKN  PMD  memperbaiki data  dan  mengajukan  permohonan  penerbitan kembali  pada  hari  Selasa  tanggal  30  bulan  Juli tahun  2024  atau  12  Hari  semenjak  permohonan ditangguhkan.  Apabila  pemohon  tidak  melengkapi data  yang  sampai  dengan  waktu  yang  ditentukan, maka  permohonan  SPP-IRT  pemohon  ditolak  oleh sistem OSS.
Dalam  waktu  1  hari  setelah  permohonan penerbitan  SPP-IRT  ditangguhkan  tepatnya  pada tanggal  31  Juli  2024  permohonan  penerbitan diterima. Setelah SPP-IRT terbit maka akan disertai dengan  masa  berlakunya  dimana  jangka  waktu yang diberikan adalah 5 tahun untuk pengedarannya  atau  tepatnya  izin  kopi  mangrove habis  di  tahun  2029.  Jika  SPP-IRT  telah  berakhir maka  PIRT  sifatnya  tidak  wajib  lagi  mengedarkan kembali  produk  yang  telah  diajukan tersebut. SPP- IRT  yang  telah  habis  masa  berlakunya  dapat diperpanjang.  Permohonan  perpanjangan  SPP-IRT diajukan  dalam  batas  waktu  paling  lambat  1  (satu) bulan  sebelum  tanggal  masa  berlaku  SPP-IRT berakhir.  Permohonan  perpanjangan  SPP-IRT hanya  dapat  dilakukan  untuk  PIRT  yang  sama dengan  PIRT  yang  sebelumnya  telah  diberikan persetujuan SPP-IRT
SPP-IRT  sendiri  memeiliki  beberapa  komponen, memuat  paling  sedikit  keterangan  mengenai: a. nomor SPP-IRT; b. nama IRTP; c. alamat IRTP; d.  jenis  pangan  olahan  e.  komposisi;  f.  masa berlaku  SPP-IRT;  g.  jenis  kemasan;  h.  jenis kemasan;  i.  kewajiban  pemenuhan  komitmen. Gambar 7 menunjukkan format penomoran SPP-IRT.
Gambar 7 Format penomoran SPP-IRT

## Tahap Evaluasi
Tahap  terakhir  dari  pengurusan  ini  adalah tahap  evaluasi.  Setelah  proses  pengajuan  berhasil disetujui  maka  IRTP  selaku  yang  mengajukan permohonan tersebut harus bersedia untuk memenuhi beberapa komitmen yang telah ditentukan dengan mengikuti penyuluhan keamanan  (Gambar  8),  kemudian  memenuhi persyaratan cara Produksi Pangan Olahan yang baik untuk IRTP atau higiene, sanitasi, dan dokumentasi, selain  itu  IRTP  wajib  memenuhi  ketentuan  label, dan  memenuhi  persyaratan  keamanan  serta  mutu Pangan  Olahan  termasuk  persyaratan  penggunaan Bahan  Tambahan  Pangan  (BTP)  dan  cemaran sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Alvian et al. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2024, 7 (3) 755-763

## Gambar 8  Format Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan
Pemenuhan  komitmen  untuk  mengikuti penyuluhan  keamanan  Pangan  dibuktikan  dengan sertifikat  penyuluhan  keamanan  Pangan  dengan nilai  minimal  60  (enam  puluh).  Sertifikat  ini diterbitkan  oleh  Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota atau BPOM. Pemenuhan komitmen untuk memenuhi  persyaratan  cara  Produksi  Pangan Olahan yang baik untuk IRTP atau higiene, sanitasi, dan dokumentasi dibuktikan dengan hasil pemeriksaan sarana oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/  Kota  memenuhi  ketentuan  sesuai dengan Peraturan BPOM yang  mengatur mengenai tata cara pemeriksaan sarana produksi IRTP.
Pemenuhan  komitmen  untuk  memenuhi ketentuan Label dibuktikan dengan hasil
pemeriksaan Label oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota memenuhi ketentuan sesuai dengan Peraturan BPOM yang  mengatur mengenai Label.  Sedangkan  pemenuhan  komitmen  untuk memenuhi persyaratan keamanan dan mutu Pangan Olahan termasuk persyaratan penggunaan BTP dan cemaran  dibuktikan  dengan  hasil  verifikasi  oleh Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota  terhadap  data penggunaan  BTP;  dan  kemungkinan  cemaran  pada PIRT  serta  upaya  pencegahannya,  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemenuhan  komitmen  dilakukan  paling lambat  3  (tiga)  bulan  sejak  SPP  IRT  diterbitkan. Dalam  hal  IRTP  belum  memenuhi  komitmen
berdasarkan  hasil  pengawasan,  IRTP  diberikan perpanjangan  waktu  paling  lama  3  (tiga)  bulan sejak hasil pengawasan diterbitkan untuk memenuhi komitmen.

## Kesimpulan
Berdasarkan  tujuan  dan  hasil  pengabdian, dapat  disimpulkan  bahwa  kegiatan  pengurusan perizinan  pada  UMKM  Kopi  Mangrove  telah berhasil  meningkatkan  pemahaman  dan  efisiensi dalam mengelola aspek legalitas produk. Mahasiswa  KKN  PMD  Universitas  Mataram memberikan  kontribusi  yang  signifikan  dalam membantu  pemilik  UMKM,  Ibu  Mahnim,  dalam menyusun dokumen perizinan. Melalui pengurusan perizinan  ini  UMKM  Kopi  Mangrove  dapat diedarkan  secara  lebih  luas.  Hasil  evaluasi menunjukan  bahwa  kolaborasi  antara  mahasiswa dan UMKM memberikan dampak positif. Mempercepat  proses  perizinan  merupakan  langkah penting dalam meningkatkan daya saing UMKM di pasar yang kompetitif. Selain itu juga setelah SPP- IRT  terbit  ada  sebuah  komitmen  yang  harus dipertahankan.

## Ucapan Terima Kasih
Terimakasih  kepada  Lembaga  Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Unram atas penyelenggaraan KKN PMD Universitas Mataram, khususnya  Lokasi  Desa  Jerowaru.  Terima  kasih kepada  pemerintah  Desa  Jerowaru  atas  dukungan kerjasama  serta  partisipasinya  dan  pihak  pengelola Bale  Mangrove  sehingga  program  pendampingan berjalan dengan baik.

## Daftar Pustaka
E. Septiana, G. S. Dayanti, A. P. Lestari, B. Salsa, and  A.  Saputri,  “Sosialisasi  Pengembangan Ekowisata  Bale  Mangrove  di  Dusun  Poton Bako  Sebagai  Upaya  Peningkatan  Ekonomi Masyarakat  Di  Desa  Jerowaru  ,  Kabupaten Lombok Timur,” 2022.
Anonim,  “Desa  Wisata  Jerowaru.”  Kementerian Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif,  2022, [Online]. Available: https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/jer owaru.
Anonim,  “Peraturan Kepala  Badan  Pengawas  Obat
Alvian et al. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2024, 7 (3) 755-763
Dan  Makanan  Republik  Indonesia  Nomor Hk.00.05.1.23.3516  Tentang  Izin  Edar Produk  Obat,  Obat  Tradisional,  Kosmetik, Suplemen  Makanan  Dan  Makanan  Yang Bersumber,  Mengandung, Dari Bahan Tertentu  Dan  Atau  Mengandung  Alkoho.” Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan Republik Indonesia, 2003. L.  Yohanna,  D.  R.  M.  Insana,  and  E.  Sondari,
“Upaya  Peningkatan  Usaha  Masyarakat
Melalui  Pengurusan  Perizinan  Usaha  Dan Merek,”  vol.  2,  pp.  73–78,  2016,  [Online]. Available: file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Upaya_P eningkatan_Usaha_Masyarakat_Melal.pdf.
J.  Septian  and  F.  T.  Pertanian,  “Pengetahuan Pelabelan Produsen Industri Rumah Tangga Pangan  di  Kota  Bogor,” J.  Mutu  Pangan , vol. 1, no. 2, pp. 145–150, 2014.
A.  R.  Hakim,  “Perlindungan  Konsumen  Terhadap Peredaran  Produk  Makanan  dan  Minuman Tanpa  Label,” Yustitiabelen ,  vol.  6,  no.  2,
pp. 98–110, 2004.
Anonim,  “Peraturan  Badan  Pengawas  Obat  Dan
Makanan  Nomor  4  Tahun  2024  Tentang
Pedoman  Penerbitan  Sertifikat  Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri
Rumah Tangga.” Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2024, [Online]. Available:
https://jdih.pom.go.id/download/product/15
53/4/2024.
J.  Hermanianto,  A.  A.  Purwandani,  and  T. Muhandri, “Pemenuhan Peraturan Pelabelan pada  Produk  IRTP  di  Kabupaten  Kebumen Fulfillment  of  Labeling  Regulations  on
SMEs  Products  in  Kebumen  District,” J.
Mutu  Pangan ,  vol.  8,  no.  1,  pp.  25–33,
2021, doi: 10.29244/jmpi.2021.8.1.25.
W. Fitri and Sheerleen, “Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian
Perspektif Hukum Di Indoensia,” J. Komun.
Huk. , vol. 7, pp. 790–807, 2021.
A. Redi, L. Marfungah, R. F. Fansuri, M. Prawira, and  A.  Lafentia,  “Perizinan  usaha  mikro, kecil, dan menengah (umkm) sebagai bentuk pemberdayaan,  perlindungan  hukum  dan mewujudkan  negara  kesejahteraan,”  vol.  6, no. 1, pp. 282–292, 2022.
T.  Murwadji  and  A.  Saraswati,  “Peningkatan Kapasitas Bisnis Usaha Mikro Kecil Melalui
Sertifikasi  Produk  Pangan  Industri  Rumah Tangga,” no. 21, pp. 13–31.