## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174
Volume 4, Nomor 1, 2024

## Authors
1 Ahmad Abrori 2 Iskandar Wibawa
Affiliation 1,2 Universitas Muria Kudus
Email
1 abroriahmed@yahoo.com 2 iskandar.wibawa@umk.ac.id

## Date Submission
1 January 2024
Date Accepted 15 January 2023
Date Published 31 January 2023

## DOI
10.52249

## INHERITANCE  RIGHTS  OF  OUTSIDE MARRIAGE  DESCENDANTS  AFTER  THE RULING  OF  THE  CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 46 OF 2010

## Abstract
The  aim  of  this  research  is  to  find  out.  Based  on  the  background description  above,  a  problem  can  be  drawn,  namely:  How  is  the organizational  performance  of  the  Class  II  B  Kudus  State Detention  Center  implemented  in  improving  public  services  and what  are  the  obstacles  that  occur  in  implementing  the organizational  performance  of  the  Class  II  B  Kudus  State Detention Center in improving public services? This research uses a  sociological  juridical  approach.  Sociological  juridical  approach, namely a research approach that examines the legal perceptions and behavior of people (humans and legal entities) and society as well as  the  effectiveness  of  the  enactment  of  positive  law  in  society. Implementation of the performance of the Class II B Kudus Prison in  improving  public  services  is  reflected  in  the  decision  to  accept prisoners,  even  though  its  main  function  is  accepting  prisoners. This is due to the unique situation in Kudus Regency which does not  yet  have  a  prison,  forcing  the  Class  IIB  Kudus  Detention Center  to  adapt  and  meet  public  needs  in  the  criminal  justice system. As a result, the detention center not only handles detainees but also inmates, having a broader impact on the criminal justice system and Kudus Regency society in general. This statement also highlights the relationship between legal structure, legal substance and legal culture in the context of public services.
Det Keywords: Criminal  Justice,  Detention  Center,
Prisoners

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  Berdasarkan uraian  latar  belakang  di  atas,  dapat  ditarik  suatu permasalahan  yaitu:  Bagaimana implementasi kinerja organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kudus dalam meningkatkan  pelayanan  public  dan  Bagaimana  hambatan yang  terjadi  dalam  implementasi  kinerja  organisasi  Rumah Tahanan  Negara  Kelas  II  B  Kudus  dalam  meningkatkan pelayanan  publik?  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan yuridis  sosiologis.  Pendekatan  yuridis  sosiologis,  yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta  efektivitas  berlakunya  hukum  positif  di  masyarakat, Implementasi  kinerja  Rutan  Kelas  II  B  Kudus  dalam meningkatkan  pelayanan  publik  tercermin  melalui keputusan  menerima  narapidana,  meskipun  fungsi utamanya  adalah  menerima  tahanan.  Hal  ini  disebabkan oleh situasi unik di Kabupaten Kudus yang belum memiliki
1,2 Universitas Muria Kudus
Lapas,  memaksa  Rutan  Kelas  IIB  Kudus  beradaptasi  dan memenuhi  kebutuhan  publik  dalam  sistem  peradilan pidana.  Sebagai  hasilnya,  Rutan  tidak  hanya  menangani tahanan  tetapi  juga  narapidana,  memberikan  dampak  yang lebih  luas  pada  sistem  peradilan  pidana  dan  masyarakat Kabupaten  Kudus  secara  umum.  Pernyataan  ini  juga menyoroti  keterkaitan  antara  struktur  hukum,  substansi hukum, dan kultur hukum dalam konteks pelayanan publik. Kata  Kunci  :  Narapidana,  Peradilan  Pidana,  Rumah Tahanan

## PENDAHULUAN
Pembinaan narapidana adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya  dan  mengembalikannya  menjadi  warga  masyarakat  yang  baik,  taat  kepada hukum,  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  moral,  sosial,  dan  keagamaan,  sehingga  tercapai kehidupan  masyarakat  yang  aman,  tertib,  dan  damai.  Sistem  pemasyarakatan  disamping bertujuan  untuk  mengembalikan  warga  binaan  pemasyarakatan  sebagai  warga  yang  baik juga  bertujuan  untuk  tidak  mengulangi  tindak  pidana,  serta  merupakan  penerapan  dari nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila.  Asas-asas  yang  dianut  dalam  sistem pemasyarakatan menempatkan tahanan, narapidana dipandang sebagai pribadi dan warga negara  lainnya  serta  dihadapi  bukan  dengan  latar  belakang  pembalasan,  tetapi  dengan program pembinaan.
Dengan  demikian  maka  dalam  pelaksanaan  sistem  pemasyarakatan  diberikan program pembinaan yang merupakan daya upaya menuju perbaikan terhadap narapidana dalam  mental  sosial  dengan  tujuan  pemeliharaan kembali  pemurnian  kesatuan hubungan hukum, baik yang terjadi pada individu penyelenggaraan hukum itu sendiri, maupun yang terjalin antara pelanggaran hukum dengan masyarakat.
Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan, disebutkan  bahwa  “Pemasyarakatan  adalah  kegiatan  untuk  melakukan  pembinaan  warga binaan  pemasyarakatan  berdasarkan  sistem  kelembagaan  dengan  cara  pembinaan  yang merupakan  bagian  akhir  dari  sistem  pembinaan  dalam  tata  peradilan  pidana”.  Sistem pemasyarakatan  merupakan  suatu  rangkaian  kesatuan  penegakan  hukum  pidana,  oleh karena  itu  pelaksanannya  tidak  dapat  dipisahkan  dari  pengembangan  konsepsi  umum mengenai pemidanaan.
Pemasyarakatan  adalah  kegiatan  untuk  melakukan  pembinaan  warga  binaan pemasyarakatan  berdasarkan  sistem,  kelembagaan,  dan  cara  pembinaan  yang  merupakan bagian  akhir  dari  sistem  pemidanaan  dalam  tata  peradilan  pidana.  Meningkatnya  jumlah narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan)  yang  merupakan  unit  pelaksana  teknis  pemasyarakatan  yang  berfungsi menyelenggarakan  pelayanan  dan  pembinaan  bagi  tahanan  dan  warga  binaan pemasyarakatan, juga tidak luput dari ancaman gangguan keamanan dan ketertiban. Sebab setiap  pelaku  kejahatan  yang  berada  di  Lembaga  Pemasyarakatan  maupun  Rutan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda yang mana dapat mengancam keamanan dan ketertiban  Lapas  dan/atau  Rutan  jika  tidak  dilakukan  tindakan  pencegahan  serta monitoring kegiatan yang terpadu.
1,2 Universitas Muria Kudus
Rutan  adalah  tempat  tersangka  atau  terdakwa  ditahan  selama  proses  penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia.  Sebagai sarana pelatihan dan  sarana  penegakan  hukum,  Rutan  merupakan  bagian  dari  sistem  peradilan  pidana terpadu. Selain perannya sebagai lembaga penegak hukum, Rutan memiliki peran strategis dalam  membentuk  manajemen  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  mandiri,  bertanggung jawab,  kompeten  dan  bernilai.  Sesuai  dengan  peran  fasilitas  lapas,  sudah  selayaknya petugas lapas yang melakukan pembinaan dan perlindungan warga negara dalam tahanan di  lapas  dalam  undang-undang  ini  disebut  petugas  polisi  operasional.    Pelaksanaan pembinaan bagi narapidana untuk mengintegrasikan kembali dirinya ke dalam masyarakat sangat penting, tidak hanya dari segi material atau spiritual, tetapi keduanya harus berjalan secara  seimbang,  karena  ini  adalah  faktor  utama  yang  memungkinkan  narapidana  untuk hidup produktif setelah menjalani masa hukumannya.
Seiring dengan kompleksnya kehidupan masyarakat yang akan dihadapi narapidana pada  saat  kembali  ke  masyarakat,  peningkatan  peran  Rutan  sebagai  wahana  pembinaan. Sasaran yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Kudus. Rutan Kelas IIB Kabupaten Kudus merupakan bagian dari Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  yang  memiliki  tingkat  disiplin  yang  tinggi  di  dalam bekerja.  Sebagai  rumah  tahanan,  seharusnya  hanya  menerima  tahanan  saja,  akan  tetapi karena di Kabupaten Kudus belum ada Lembaga Pemasyarakatan, sehingga Rutan Kelas IIB Kudus juga menerima narapidana. Hasil temuan awal menunjukkan bahwa petugas Rutan Kelas IIB Kudus memberikan perhatian yang kurang terhadap pelatihan, seperti perlakuan petugas yang kurang tanggap terhadap narapidana. Menurut Solichin selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus menyatakan bahwa terjadinya overload tahanan dan/atau narapidana yang berada di Rutan Kelas IIB Kudus dan SDM Rutan Kelas IIB Kudus yang terbatas.  Hal  tersebut  berakibat  kurang  efektifnya  atau  tidak  terpenuhinya  tujuan pemidanaan dalam kegiatan  pembinaan narapidana.  Berdasarkan uraian latar belakang di atas,  dapat  ditarik  suatu  permasalahan  yaitu:  Bagaimana  implementasi  kinerja  organisasi Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  II  B  Kudus  dalam  meningkatkan  pelayanan  public  dan Bagaimana hambatan yang terjadi dalam implementasi kinerja organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kudus dalam meningkatkan pelayanan publik?

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian adalah ilmu tentang langkah-langkah yang wajib ditempuh dalam proses  penelitian  atau  pembahasan  metode  ilmiah  dalam  mencari,  mengembangkan  dan menguji kebenaran ilmu pengetahuan. 1
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  sosiologis.  Pendekatan  yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat. 2 Dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  mengkaji  atau  menganalisis
1 Kornelius  Benuf  dan  Muhamad  Azhar,  “ Metode  Penelitian  Hukum  Sebagai  Instrumen  Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Edisi I, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2020, hlm. 23.
2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “ Penelitian Hukum”. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2015, hlm. 15
1,2 Universitas Muria Kudus
mengenai implementasi kinerja organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kudus dalam meningkatkan pelayanan publik.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Implementasi  Kinerja  Organisasi  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  II  B  Kudus  Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik
Rutan  Tahanan  Negara  (Rutan)  adalah  sebuah  lembaga  atau  unit  pelaksana  teknis yang  berada  di  bawah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia (Kemenkumham RI). Fungsinya yang utama adalah mengelola para tahanan dalam rangka mendukung  proses  penyelidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan. Rutan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan Indonesia, dan tugasnya mencakup  beberapa  aspek  kunci,  yaitu:  penahanan,  pengamanan,  pemenuhan  Hak  Asasi Manusia, pemantauan medis, dan fasilitas pengadilan. 3
Proses penahanan merupakan salah satu aspek kritis dalam sistem peradilan pidana yang  diemban  oleh  Rutan.  Tanggung  jawab  utama  mereka  adalah  untuk  menjaga  para tersangka  atau  terdakwa  selama  proses  hukum  berlangsung.  Hal  ini  melibatkan  berbagai tugas  yang  sangat  penting  dalam  menjaga  ketertiban  dan  keamanan  di  dalam  fasilitas penahanan. Penting untuk diingat bahwa penahanan bukanlah hanya sekadar memasukkan seseorang ke dalam sel dan mengunci pintu. Rutan harus menjalankan penjagaan yang ketat untuk memastikan bahwa para tahanan tetap dalam tahanan yang aman dan terkendali. Ini mencakup pengawasan 24 (dua puluh empat) jam, pengaturan fasilitas yang memadai, serta penerapan protokol keamanan yang ketat. Ketertiban yang dijaga dalam proses penahanan ini tidak hanya melindungi masyarakat dari potensi risiko yang mungkin ditimbulkan oleh tahanan, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak individu yang ditahan tetap dihormati dan dilindungi  sesuai  dengan  hukum.  Oleh  karena  itu,  Rutan  memiliki  peran  yang  sangat penting  dalam  menjalankan  proses  peradilan  pidana  dengan  adil  dan  berkeadilan,  serta menjaga keseimbangan antara keamanan publik dan hak-hak individu.
Pengamanan adalah salah satu aspek terpenting dari fungsi Rutan dalam menjalankan tugasnya.  Mereka  bertanggung  jawab  untuk  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  di  dalam fasilitas  penahanan mereka. Tugas  ini  mencakup  berbagai  hal  yang  sangat  penting  dalam menjaga  operasional  yang  aman  dan  terkendali.  Salah  satu  tantangan  utama  dalam pengamanan  Rutan  adalah  mencegah  terjadinya  konflik  antar-tahanan.  Lingkungan penahanan  seringkali  penuh  dengan  stres  dan  ketegangan,  dan  dalam  situasi  seperti  ini, konflik  bisa  dengan  mudah  muncul.  Rutan  harus  memiliki  petugas  yang  terlatih  untuk meredakan  konflik  dengan  cepat  dan  efektif,  menjaga  agar  situasi  tetap  terkendali,  dan mencegah eskalasi yang bisa berdampak negatif pada tahanan dan staf.
Selain  itu,  tugas  pengamanan  Rutan  juga  mencakup  mencegah  pelarian.  Mengingat pentingnya  memastikan  bahwa  tahanan  tetap  berada  dalam  penahanan  yang  sah  selama proses  hukum  berlangsung,  upaya  pencegahan  pelarian  harus  dilakukan  dengan  sangat serius.  Ini  melibatkan  pengawasan  yang  cermat  terhadap  tahanan,  perawatan  dan pemeliharaan  infrastruktur  penahanan  yang  aman,  serta  penggunaan  protokol  keamanan yang  ketat.  Selain  menjaga  keamanan  fisik,  Rutan  juga  memiliki  tanggung  jawab  untuk melindungi  hak-hak  tahanan  dari  ancaman  atau  perlakuan  yang  tidak  manusiawi.  Ini
3 I Dewa Gede Atmadja, “Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum”, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 57- 58.
1,2 Universitas Muria Kudus
mencakup memberikan perawatan medis yang diperlukan, memastikan akses ke pengacara, dan  mencegah  tindakan  kekerasan  atau  pelecehan  terhadap  tahanan.  Secara  keseluruhan, pengamanan di dalam Rutan adalah inti dari fungsi mereka dalam sistem peradilan pidana. Ini adalah langkah yang krusial dalam menjaga keselamatan masyarakat, memastikan hak- hak individu dihormati, dan menjalankan proses hukum yang adil dan berkeadilan.
Pemenuhan  hak  asasi  manusia  dalam  konteks  Rutan  adalah  salah  satu  aspek  yang sangat  penting  dan  merupakan  landasan  utama  dari  prinsip-prinsip  kemanusiaan  dalam sistem  peradilan  pidana.  Rutan  memiliki  tanggung  jawab  moral  dan  hukum  untuk memastikan  bahwa  hak-hak  asasi  manusia  para  tahanan  dihormati  sepenuhnya,  tanpa kecuali. Hak-hak asasi manusia yang harus dijamin oleh Rutan mencakup sejumlah aspek penting.  Pertama-tama,  hak  atas  makanan  yang  cukup  dan  berkualitas.  Rutan  harus memastikan  bahwa  para  tahanan  mendapatkan  nutrisi  yang  memadai  agar  mereka  dapat menjaga kesehatan mereka selama berada di dalam penahanan.
Selain itu, akses terhadap pengobatan juga merupakan hak yang harus dijamin. Rutan harus  memberikan  perawatan  medis  yang  diperlukan  kepada  tahanan  yang membutuhkannya, dan jika perlu, mereka harus menghubungkan tahanan dengan fasilitas medis  yang  lebih  lengkap. Selanjutnya, hak atas  pendidikan  harus  tetap dihormati.  Rutan harus memberikan akses pendidikan yang sesuai kepada tahanan yang ingin melanjutkan pendidikan mereka selama berada di dalam penahanan. Ini adalah langkah penting untuk membantu  tahanan  mempersiapkan  diri  untuk  masa  depan  mereka  setelah  keluar  dari penahanan.
Selain itu, hak untuk berkomunikasi dengan keluarga dan pengacara adalah hak yang harus  dijaga  dengan  sangat  serius.  Rutan  harus  memfasilitasi  komunikasi  antara  tahanan dan keluarga mereka, serta memastikan akses tahanan ke pengacara mereka. Ini adalah hak yang sangat penting untuk memastikan bahwa tahanan memiliki akses ke bantuan hukum dan dukungan sosial yang mereka butuhkan selama proses hukum. Pemenuhan hak asasi manusia  dalam  Rutan  adalah  tidak  hanya  kewajiban  moral,  tetapi  juga  merupakan komitmen terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan yang mendasari sistem peradilan pidana. Memastikan  bahwa  tahanan  diperlakukan  dengan  hormat  dan  bahwa  hak-hak  mereka dihormati adalah esensi dari sistem peradilan yang adil dan berkeadilan.
Pemantauan  medis  adalah  komponen  krusial  dalam  tugas  Rutan  dalam  menjaga kesejahteraan  dan  keamanan  para  tahanan  yang  berada  di  bawah  pengawasannya.  Rutan harus memastikan bahwa setiap tahanan memiliki akses yang memadai ke perawatan medis dasar  yang  mereka  butuhkan.  Salah  satu  aspek  penting  dari  pemantauan  medis  adalah identifikasi dan penanganan kondisi kesehatan tahanan. Saat tahanan pertama kali masuk ke  Rutan,  mereka  harus  menjalani  pemeriksaan  kesehatan  awal  untuk  mengidentifikasi masalah  kesehatan  yang  mungkin  mereka  miliki.  Ini  termasuk  pemeriksaan  rutin  untuk penyakit menular, kondisi kronis, atau luka-luka fisik yang mungkin mereka alami.
Selain  itu,  Rutan  harus  siap  untuk  memberikan  perawatan  medis  yang  sesuai  jika tahanan  membutuhkannya  selama  penahanan  mereka.  Ini  bisa  mencakup  penanganan cedera  ringan,  penyakit  umum  seperti  flu  atau  infeksi,  atau  kondisi  medis  yang memerlukan  perawatan  rutin  seperti  diabetes  atau  hipertensi.  Rutan  juga  harus  memiliki akses  ke  fasilitas  medis yang  memadai untuk  kasus-kasus  yang  lebih  serius  atau  keadaan darurat. Selama proses penahanan, pemantauan kesehatan terus-menerus harus dilakukan
1,2 Universitas Muria Kudus
untuk  memastikan  bahwa  tahanan  tetap  sehat  dan  mendapatkan  perawatan  yang  tepat waktu  jika  diperlukan.  Ini  termasuk  memberikan  obat-obatan  yang  diperlukan,  mengatur kunjungan  ke  dokter  atau  rumah  sakit  jika  perlu,  dan  memastikan  bahwa  tahanan mendapatkan perawatan yang sesuai dengan hak-hak mereka.
Pemantauan  medis  yang  baik  adalah  bagian  penting  dalam  menjaga  hak  asasi manusia  dan  kesejahteraan  tahanan.  Ini  juga  merupakan  langkah  yang  krusial  dalam menjalankan sistem peradilan pidana yang adil dan berkeadilan, serta memastikan bahwa tahanan memiliki akses yang layak terhadap perawatan kesehatan yang mereka butuhkan selama masa penahanan mereka.
Fasilitas Pengadilan adalah peran tambahan yang penting yang dimainkan oleh Rutan dalam  konteks  sistem  peradilan  pidana. Rutan  berfungsi  sebagai  tahap  persiapan  penting bagi para tahanan sebelum mereka menghadiri pengadilan. Tanggung jawab utama Rutan dalam  hal  ini  adalah  memastikan  bahwa  para  tahanan  berada  dalam  kondisi  fisik  dan mental yang memadai untuk mengikuti persidangan dengan adil dan efektif. Pertama-tama, dalam  mempersiapkan  tahanan  secara  fisik,  Rutan  harus  memberikan  perawatan  medis yang  dibutuhkan  oleh  tahanan.  Ini  mencakup  pemeriksaan  kesehatan  awal,  perawatan medis  rutin,  serta  penanganan  kondisi  kesehatan  yang  mungkin  dimiliki  oleh  tahanan. Menjaga  kesehatan  fisik  para  tahanan  adalah  langkah  penting  untuk  memastikan  bahwa mereka  dapat  mengikuti  persidangan  dengan  baik  tanpa  terkendala  oleh  masalah kesehatan.
Selain  itu,  Rutan  juga  harus  memperhatikan  kondisi  mental  tahanan.  Proses  hukum dapat  menjadi  pengalaman  yang  sangat  menegangkan,  terutama  bagi  tahanan  yang menghadapi potensi hukuman serius. Rutan harus menyediakan fasilitas yang mendukung kesejahteraan  mental  tahanan,  seperti  konseling  atau  akses  ke  pekerja  sosial.  Memastikan kesejahteraan  mental  tahanan  adalah  langkah  penting  untuk  memastikan  bahwa  mereka dapat  menghadiri  persidangan  dengan  tenang  dan  mampu  berpartisipasi  dalam  proses hukum  yang  adil.  Dengan  menjalankan  peran  ini,  Rutan  berkontribusi  pada  kesuksesan pengadilan  yang  berkeadilan  dan  memastikan  bahwa  hak-hak  tahanan  dihormati  selama proses peradilan pidana.
Rutan  merupakan  bagian  integral  dari  sistem  peradilan  di  Indonesia  dan  berperan dalam  memastikan  bahwa  proses  hukum  berlangsung  dengan  adil  dan  sesuai  dengan standar  hukum  dan  hak  asasi  manusia  yang  berlaku.  Hal  ini  juga  melibatkan  kerja  sama dengan berbagai pihak seperti Kepolisian, Jaksa, Pengadilan, dan lembaga-lembaga terkait lainnya  untuk  mencapai  tujuan  hukum  yang  adil  dan  transparan. 4 Klasifikasi  Rutan  di Indonesia didasarkan pada dua faktor utama, yaitu daya tampung atau kapasitasnya. Hal ini  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  tahanan  dapat  diakomodasi  dengan  baik, menghindari  kelebihan  kapasitas  yang  dapat  mengakibatkan  masalah  keamanan  dan kesejahteraan di dalam rumah tahanan. Berikut adalah rincian klasifikasi Rumah Tahanan Negara berdasarkan daya tampung: 5
1. Rumah Tahanan Negara Kelas I (> 1500 Orang):
4 Loc Cit.
5 Muhammad Aditya Pratama, “ Peranan Rumah Tahanan Dalam Penanggulangan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh  Narapidana  Pada  Rutan  Kelas  II  B  Pelabuhan  Deli”, Skripsi,  Universitas  Dharmawangsa,  Medan, 2019 , hlm. 13.
1,2 Universitas Muria Kudus
Rumah Tahanan Negara kelas ini memiliki kapasitas yang besar, dapat menampung lebih  dari  1500  orang  tahanan. Biasanya,  rumah  tahanan  dengan  klasifikasi  ini  dilengkapi dengan  infrastruktur  yang  canggih,  fasilitas  keamanan  tinggi,  serta  berbagai  program rehabilitasi dan peningkatan keterampilan bagi tahanan.
2. Rumah Tahanan Negara Kelas IIA (500-1500 Orang):
Rumah  Tahanan  Negara  kelas  IIA  memiliki  kapasitas  yang  cukup  besar,  mampu menampung antara 500 hingga 1500 orang tahanan. Fasilitas-fasilitas di rumah tahanan ini biasanya  lebih  baik  dibandingkan  dengan  yang  berkelas  lebih  rendah,  dan  upaya rehabilitasi serta pemenuhan hak asasi manusia tetap menjadi perhatian utama.
3. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB (1-500 Orang):
Rumah  Tahanan  Negara  kelas  IIB  memiliki  kapasitas  terbatas,  dapat  menampung antara  1  hingga  500  orang  tahanan.  Meskipun  memiliki  daya  tampung  yang  lebih  kecil, rumah tahanan kelas ini tetap harus memastikan bahwa tahanan menerima perlakuan yang adil, hak-hak mereka dihormati, dan lingkungan yang sesuai dengan standar kemanusiaan.
Klasifikasi  ini  membantu  dalam  pengelolaan  tahanan  dan  distribusi  mereka berdasarkan  kapasitas  rumah  tahanan  yang  tersedia.  Selain  itu,  penting  juga  untuk memastikan bahwa semua rumah tahanan, terlepas dari kelasifikasinya, mematuhi regulasi hukum  yang  berlaku  dan  mengutamakan  aspek-aspek  kesejahteraan  dan  rehabilitasi  bagi para tahanan.
Keputusan  Menteri  Kehakiman  RI  Nomor  M.  04.UM.01.06  Tahun  1983  merupakan dasar  hukum  yang  digunakan  sebagai  landasan  untuk  perubahan  status  Lembaga Pemasyarakatan Kudus menjadi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB, yang diterbitkan pada tanggal 16 Desember 1983. Keputusan ini menyatakan bahwa perubahan status tidak hanya terjadi  di  Kudus,  tetapi  juga  melibatkan  274 Lembaga  Pemasyarakatan  lainnya di  seluruh Indonesia.  Perubahan  status  tersebut  menunjukkan  pentingnya  pengaturan  dan pengelolaan  Rutan  sebagai  bagian  integral  dari  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia. Sebagai  Rutan  Kelas  IIB,  lembaga  tersebut  kemungkinan  memiliki  kewenangan  dan tanggung  jawab  yang  lebih  besar  dalam  hal  penahanan  dan  perawatan  tersangka  atau terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Rutan  adalah  tempat  tersangka  atau  terdakwa  ditahan  selama  proses  penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia.  Sebagai sarana pelatihan dan  sarana  penegakan  hukum,  Rutan  merupakan  bagian  dari  sistem  peradilan  pidana terpadu. Selain perannya sebagai lembaga penegak hukum, Rutan memiliki peran strategis dalam  membentuk  manajemen  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  mandiri,  bertanggung jawab, kompeten dan bernilai. 6 Rutan Kelas IIB Kabupaten Kudus merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki tingkat disiplin yang tinggi di dalam  bekerja.  Sebagai  rumah  tahanan,  seharusnya  hanya  menerima  tahanan  saja,  akan tetapi  karena  di  Kabupaten  Kudus  belum  ada  Lembaga  Pemasyarakatan,  sehingga  Rutan Kelas IIB Kudus juga menerima narapidana.
Rutan  Kelas  IIB  Kabupaten  Kudus  berlokasi  di  alamat  berikut:  Jalan  Sunan  Kudus Nomor 70, Desa Demaan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, kode pos  59300.  Telepon/faksimile  (0291)  437581  /rutan_kudus@yahoo.com.  Rutan  Kelas  IIB
6 Neli Nailul  Wardah, “ Sistem Informasi  Masuk Keluar Tahanan dan Narapidana  di  Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Pandeglang Banten”, Volume 2 Nomor 1, Jurnal Situstika, Banten, 2018, hlm. 13.
1,2 Universitas Muria Kudus
Kudus memiliki berbagai karakteristik yang mencakup luas tanah seluas 4.108 (empat ribu seratus  delapan)  meter  persegi  dan  luas  bangunan  seluas  2.377  (dua  ribu  tiga  ratus  tujuh puluh tujuh) meter persegi. Properti ini memiliki status kepemilikan hak pakai dan memiliki kapasitas untuk menampung hingga 82 (delapan puluh dua) orang tahanan. Bangunannya terdiri  dari 5  (lima)  blok  berbeda,  yaitu Blok  Tahanan, Blok  Narapidana,  Blok Anak, Blok Wanita,  dan  Blok  Sandra  Pajak.  Dengan  berbagai  fasilitas  ini,  Rumah  Tahanan  Kelas  IIB Kudus  dapat  menyediakan  tempat  penahanan  yang  sesuai  dan  terpisah  untuk  berbagai kelompok tahanan, termasuk anak-anak, narapidana, wanita, dan lainnya. 7
Visi  Rutan  Kelas  II  B  Kudus  adalah  “Mewujudkan  pelayanan  prima  kepada  warga binaan  pemasyarakatan  dan  masyarakat,  meningkatkan  petugas  yang  berkualitas, profesional,  berpengetahuan,  sehat,  disiplin,  bertaqwa  kepada  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa  serta  melakukan  pemulihan  kesatuan  hubungan  hidup,  kehidupan  warga  binaan pemasyarakatan  sebagai  individu  dan  anggota  masyarakat”.  Sedangkan  misi  yang  ingin dicapai dari Rutan Kelas II B Kudus adalah:
1. Melaksanakan pelayanan dan perawatan warga binaan pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Kudus.
2. Melaksanakan Reformasi Birokrasi Pemasyarakatan.
3. Menciptakan  stabilitas  ketertiban  melalui  penegakan  keamanan  yang  berwawasan pembinaan dan menegakkan anti Halinar (Handphone, Pungutan Liar dan Narkoba).
4. Menyelenggarakan dan meningkatkan fungsi petugas Rutan Kelas IIB Kudus yang sehat jasmani dan rohani dan berwawasan ilmu pengetahuan teknologi.
5. Mengkoordinasikan dan membina  pelaksanaan  pelayanan  administrasi  dengan melalui Sistem Database Pemasyarakatan.
Rutan  Kelas  IIB  Kabupaten  Kudus  merupakan  salah  satu  contoh  konkret  dari organisasi publik yang memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagai  bagian  dari  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  Rutan  ini  juga  dapat dianalisis  dari  segi  kinerja  organisasi  publik.  Kinerja  organisasi  adalah  parameter  utama dalam  menilai  sejauh  mana  suatu  organisasi  dapat  mencapai  tujuan,  sasaran,  misi,  dan visinya yang telah ditetapkan. Dalam konteks Rutan Kelas IIB Kudus, kinerja organisasi ini mencakup seberapa baik mereka menjalankan tugas-tugasnya, seperti pengawasan tahanan dan narapidana, serta memastikan ketertiban dan keamanan di dalamnya. Kinerja ini juga mencakup  bagaimana  mereka  mengelola  sumber  daya  yang  tersedia,  baik  sumber  daya manusia  maupun  anggaran,  untuk  mencapai  tujuan  organisasi,  seperti  memberikan pelayanan yang memadai kepada tahanan dan narapidana.
Selain itu, kinerja Rutan Kelas IIB Kudus juga dapat dilihat dalam konteks pencapaian tujuan dan visi organisasi publik ini, yang pada dasarnya adalah untuk menjaga ketertiban di wilayah Kabupaten Kudus dengan menyediakan fasilitas penahanan yang sesuai. Dalam hal  ini,  Rutan  ini  telah  menjadi  solusi  sementara  untuk  Kabupaten  Kudus  yang  belum memiliki  Lembaga  Pemasyarakatan.  Kinerja  mereka  dalam  menerima  narapidana, meskipun  bukan  fungsi  utamanya,  adalah  contoh  bagaimana  organisasi  publik  dapat beradaptasi  dengan  situasi  yang  unik  untuk  memenuhi  kebutuhan  publik.  Dengan demikian,  Rutan  Kelas  IIB  Kabupaten  Kudus  adalah  contoh  yang  baik  untuk
7 Yusnawaruddin,  “ Wawancara  Pribadi”, Staf  Bagian  Bantuan  Hukum  dan  Penyuluhan  Rumah  Tahanan Negara Kelas IIB Kudus, Kudus, 16 September 2023.
1,2 Universitas Muria Kudus
mengilustrasikan  konsep  kinerja  organisasi  publik,  di  mana  tingkat  pencapaian  tujuan, sasaran,  misi,  dan  visi  organisasi  ini  menjadi  tolok  ukur  seberapa  efektif  dan  efisien organisasi ini dalam memenuhi kebutuhan publik dalam konteks sistem peradilan pidana di Kabupaten Kudus.
Pembahasan tentang Rutan Kelas IIB Kudus dapat dihubungkan dengan konsep dan teori yang diusulkan oleh Lawrence M. Friedman dalam bidang sosiologi hukum. Lawrence M.  Friedman  adalah  seorang  sosiolog  yang  terkenal  dengan  karyanya  dalam  memahami perkembangan  hukum  dan  sistem  peradilan.  Salah  satu  konsep  yang  relevan  dalam  teori Friedman yaitu dalam bukunya “ The Legal System A Social Science Perspective (Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial)”. Menurut Friedman, tiga komponen kunci yang membentuk sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.
Rutan  Kelas  IIB  Kabupaten  Kudus  adalah  salah  satu  lembaga  yang  terlibat  dalam sistem  peradilan  pidana.  Struktur  hukum  mengacu  pada  organisasi  dan  hierarki  sistem hukum  dalam  suatu  masyarakat  atau  negara.  Ini  mencakup  lembaga-lembaga  hukum, peran,  dan  cara  diatur  dan  berinteraksi.  Dalam konteks  pembahasan  tentang  Rutan  Kelas IIB  Kabupaten  Kudus,  struktur  hukum mencakup  bagaimana  lembaga  ini  diorganisir  dan diatur.  Rutan  Kelas  IIB  Kabupaten  Kudus  memiliki  peran  tertentu  dalam  sistem  hukum yang  mencakup  penahanan  dan  pembinaan  narapidana.  Dalam  hal  ini,  struktur  hukum mengatur tugas dan tanggung jawab Rutan Kelas IIB Kabupaten Kudus sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.
Substansi hukum, sebagai komponen kedua dalam sistem hukum, adalah dasar yang kokoh  yang  membentuk  seluruh  kerangka  kerja  hukum  dalam  sebuah  masyarakat.  Ini mencakup  aturan  tertulis,  seperti  undang-undang  dan  peraturan,  serta  unsur-unsur  tak tertulis seperti etika, asas hukum, dan putusan pengadilan yang memengaruhi tindakan dan interaksi dalam sistem hukum. Akan tetapi, substansi hukum juga mencakup norma-norma dan  etika  masyarakat  yang  seringkali  tak  tertulis.  Semua  elemen  substansi  hukum  harus berakar  dalam  nilai-nilai  dan  falsafah  bangsa,  seperti  Pancasila  di  Indonesia,  untuk memastikan  sistem  hukum  yang  adil  dan  berlandaskan  pada  kepentingan  masyarakat. 8 Dalam  konteks  Rutan  Kelas  IIB  Kudus,  ini  berarti  bahwa  aturan-aturan  tertulis  yang mengatur penahanan dan pembinaan narapidana, bersama dengan etika dalam pelayanan publik  dan  norma-norma  sosial  yang  memengaruhi  hubungan  antara  petugas  dan narapidana,  harus  selaras  dengan  nilai-nilai  dan  falsafah  bangsa  Indonesia  untuk memastikan operasi Rutan yang adil dan berlandaskan pada keadilan.
Budaya hukum, yang merupakan komponen ketiga, mencerminkan pandangan, nilai- nilai,  dan  norma  yang  ada  dalam  masyarakat  sehubungan  dengan  hukum.  Ini  mencakup kesadaran  masyarakat  tentang  hukum  dan  bagaimana  mereka  menginternalisasi  prinsip- prinsip hukum dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kesadaran masyarakat tentang hukum tidak  hanya  memengaruhi  sejauh  mana  hukum  diaplikasikan  secara  efektif,  tetapi  juga menciptakan landasan untuk budaya hukum yang sehat. Pentingnya budaya hukum yang sehat  adalah  bahwa  hal  ini  tidak  hanya  mempengaruhi  bagaimana  hukum  diterapkan secara  konkret,  tetapi  juga  memengaruhi  penghormatan  terhadap  hukum,  kepatuhan terhadapnya,  dan  partisipasi  dalam  proses  hukum.  Oleh  karena  itu,  untuk  meningkatkan
8 Yati Nurhayati, “Pengantar Ilmu Hukum” , Nusamedia, Bandung, 2020, hlm. 15 .
1,2 Universitas Muria Kudus
kesadaran  masyarakat  tentang  hukum,  kita  perlu  melihat  jauh  melampaui  aspek-aspek teknis  hukum,  dan  memperhatikan  bagaimana  hukum  mencerminkan  nilai-nilai  sosial, keadilan,  dan  moral  dalam  budaya  masyarakat.  Dengan  cara  ini,  kita  dapat  membangun fondasi yang kuat untuk penerapan hukum yang adil dan berkelanjutan. 9
Implementasi  kinerja  organisasi  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  II  B  Kudus  dalam meningkatkan  pelayanan  publik  tercermin  dalam  keputusan  untuk  menerima  narapidana meskipun  seharusnya  hanya  menerima  tahanan  saja.  Kondisi  di  Kabupaten  Kudus  yang belum  memiliki  Lembaga  Pemasyarakatan  membuat  Rutan  Kelas  IIB  Kudus  harus beradaptasi dengan situasi unik tersebut untuk memenuhi kebutuhan publik dalam konteks sistem  peradilan  pidana.  Dengan  menerima  narapidana,  Rutan  ini  berperan  dalam memberikan  pelayanan  publik  yang  mencakup  penahanan  dan  pembinaan  terhadap  dua kelompok  tersebut,  sehingga  menciptakan  dampak  yang  lebih  luas  pada  sistem  peradilan pidana dan masyarakat Kabupaten Kudus secara umum.
Hal  di  atas,  mencerminkan  dinamika  antara  struktur  hukum,  substansi  hukum,  dan kultur  hukum  dalam  konteks  pelayanan  publik.  Struktur  hukum  mengatur  peran  dan fungsi  lembaga  seperti  Rutan  Kelas  IIB  Kudus  dalam  sistem  peradilan  pidana,  termasuk regulasi dan prosedur yang mengatur jenis narapidana yang dapat diterima dan bagaimana mereka  harus  ditahan  dan  dibina.  Substansi  hukum  mencakup  aturan  dan  ketentuan hukum yang berlaku untuk Rutan, dan keputusan ini mencerminkan bagaimana substansi hukum  mengatur  penanganan  narapidana  yang  bukan  fungsi  utama  Rutan.  Selain  itu, keputusan  ini  juga  mencerminkan  kultur  hukum  yang  mungkin  ada  dalam  masyarakat Kabupaten Kudus, dan bagaimana pandangan dan norma-norma dalam kultur hukum lokal dapat  memengaruhi  tindakan  organisasi  seperti  Rutan.  Dalam  keseluruhan  konteksnya, keputusan ini menciptakan keseimbangan antara aspek struktural, substansial, dan budaya dalam menjalankan peran Rutan Kelas IIB Kudus dan memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan situasi unik di Kabupaten Kudus.
Adanya  tantangan  yang  berkaitan  dengan overload jumlah  tahanan  dan/atau narapidana yang berada di Rutan Kelas IIB Kudus. Kondisi ini menimbulkan dilema karena sumber  daya  dan  SDM  Rutan  Kelas  IIB  Kudus  yang  terbatas  tidak  mampu  memenuhi kebutuhan  semua  narapidana  secara  efektif. 10 Overload narapidana  dapat  mencerminkan bagaimana  struktur  hukum  mengatur  penanganan  tahanan  dan  narapidana  dalam  situasi yang mungkin tidak terduga, seperti belum adanya Lembaga Pemasyarakatan di Kabupaten Kudus.  Struktur  hukum  memberikan  fleksibilitas  untuk  mengatasi  situasi  unik  ini  dan memastikan bahwa tujuan pemidanaan dan pembinaan tetap terpenuhi.
Substansi hukum yang berkaitan dengan penanganan tahanan dan narapidana harus memperhitungkan  situasi  ketika  terjadi overload .  Hal  ini  dapat  mencakup  regulasi  yang mengatur  kapasitas  Rutan  Kelas  II  B  Kudus  dan  tindakan  yang  diambil  dalam  situasi overload untuk menjaga hak-hak narapidana dan tujuan pemidanaan. Dalam konteks kultur hukum, masyarakat Kabupaten Kudus memandang dan memahami peran Rutan Kelas II B Kudus dalam menghadapi overload narapidana dan mempengaruhi tindakan yang diambil. Apakah masyarakat mendukung solusi kreatif dalam mengatasi masalah ini atau menuntut
9 Loc. Cit.
10 Abdul Aziz Sinung Wibowo, “ Wawancara Pribadi”, Kasubsie Bimbingan Kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus, Kudus, 16 September 2023.
1,2 Universitas Muria Kudus
pemenuhan standar tertentu dalam pemidanaan dapat mencerminkan kultur hukum lokal. Kesulitan  dalam  mengelola overload narapidana  di  Rutan  Kelas  IIB  Kudus  adalah  contoh nyata bagaimana teori struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum dapat saling terkait dalam implementasi pelayanan publik dalam sistem peradilan pidana. Dalam situasi seperti  ini,  diperlukan  pemahaman  yang  mendalam  tentang  hukum  dan  konteks  lokal untuk mengembangkan solusi yang efektif dan adil.
Implementasi  kinerja  organisasi  Rutan  Kelas  II  B  Kudus  dalam  meningkatkan pelayanan  publik  tercermin  melalui  keputusan  untuk  menerima  narapidana,  meskipun fungsi utamanya adalah menerima tahanan. Keputusan ini dilakukan karena situasi unik di Kabupaten  Kudus  yang  belum  memiliki  Lapas.  Hal  tersebut  memaksa  Rutan  Kelas  IIB Kudus untuk beradaptasi dan memenuhi kebutuhan publik dalam konteks sistem peradilan pidana.  Dengan  demikian,  Rutan  berperan  dalam  memberikan  pelayanan  publik  yang mencakup penahanan dan pembinaan terhadap kedua kelompok ini, menciptakan dampak yang  lebih  luas  pada  sistem  peradilan  pidana  dan  masyarakat  Kabupaten  Kudus  secara umum.  Pernyataan  tersebut  juga  menggambarkan  keterkaitan  antara  struktur  hukum, substansi hukum, dan kultur hukum dalam konteks pelayanan publik.
Struktur  hukum  mengatur  peran  dan  fungsi  Rutan  Kelas  IIB  Kudus  dalam  sistem peradilan pidana, termasuk regulasi yang mengatur jenis narapidana yang dapat diterima dan tata cara penahanan mereka. Substansi hukum mencakup aturan dan ketentuan yang berlaku  untuk  Rutan,  dan  keputusan  untuk  menerima  narapidana  mencerminkan bagaimana  substansi  hukum mengatur penanganan  narapidana  yang  bukan  fungsi  utama Rutan.  Selain  itu,  pandangan  dan  norma  dalam  kultur  hukum  lokal  juga  memengaruhi tindakan  organisasi  seperti  Rutan  Kelas IIB  Kudus.  Dalam  situasi  di  mana  terjadi overload narapidana,  aspek-aspek  struktural,  substansial,  dan  budaya  hukum  saling  terkait,  dan pemahaman yang mendalam tentang hukum dan konteks lokal diperlukan untuk mengatasi tantangan ini secara efektif dan adil.
Hambatan  Yang  Terjadi  Dalam  Implementasi  Kinerja  Organisasi  Rumah  Tahanan Negara Kelas II B Kudus Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik
Hambatan  yang  terjadi  dalam  implementasi  kinerja  organisasi  Rumah  Tahanan Negara Kelas II B Kudus dalam meningkatkan pelayanan publik mencakup sejumlah aspek yang perlu dipahami secara detail dan komprehensif sebagai berikut:
1. Keterbatasan Fasilitas dan Infrastruktur 11
Keterbatasan fasilitas dan infrastruktur di Rutan Kelas II B Kudus adalah salah satu hambatan utama yang perlu diperhatikan. Dengan fasilitas yang terbatas, seperti kapasitas penahanan  yang  tidak  mencukupi,  Rutan  dapat  mengalami overcrowding atau  kelebihan kapasitas.  Dampak  dari overcrowding ini  dapat  sangat  serius,  terutama  dalam  konteks pelayanan  publik  dan  keamanan. Overcrowding dapat  mengakibatkan  konflik  di  antara narapidana,  karena  ruang  yang  sempit  dan  kepadatan  populasi  yang  tinggi  dapat menciptakan  ketegangan  di  dalam  fasilitas.  Selain  itu,  keadaan  sanitasi  dapat  terganggu karena kapasitas sanitasi yang tidak mencukupi untuk jumlah narapidana yang berlebihan. Ini dapat mengancam kesehatan dan kesejahteraan narapidana serta petugas.
11 Yusnawaruddin,  “ Wawancara  Pribadi”, Staf  Bagian  Bantuan  Hukum  dan  Penyuluhan  Rumah  Tahanan Negara Kelas IIB Kudus, Kudus, 16 September 2023.
1,2 Universitas Muria Kudus
Pemantauan  dan  pengawasan  oleh  petugas  juga  menjadi  lebih  sulit  dalam  kondisi overcrowding . Jumlah narapidana yang melebihi kapasitas dapat membuat petugas kesulitan untuk memantau setiap narapidana dengan cermat. Hal ini dapat memengaruhi keamanan di dalam Rutan dan meningkatkan risiko tindakan yang tidak diinginkan.

## 2. Keterbatasan Pelatihan dan Keterampilan Petugas 12
Keterbatasan pelatihan dan keterampilan petugas di Rumah Tahanan Negara Kelas II B  Kudus  merupakan  salah  satu  hambatan  signifikan  dalam  meningkatkan  pelayanan publik.  Kondisi  ini  dapat  mencakup  kurangnya  pelatihan  formal  yang  diberikan  kepada petugas  dalam  hal  manajemen  tahanan,  penanganan  konflik,  dan  pemahaman  terhadap berbagai  masalah  sosial  yang  dihadapi  oleh  narapidana.  Dalam  konteks  yang  semakin kompleks, petugas memerlukan keterampilan yang lebih luas dan pemahaman yang lebih dalam tentang beragam isu yang berkaitan dengan tahanan dan narapidana.
Selain itu, pemahaman yang beragam tentang pelayanan publik di antara pemangku kepentingan juga menjadi hambatan. Berbagai pihak yang terlibat dalam sistem  peradilan pidana,  seperti  pihak  berwenang,  keluarga  narapidana,  dan  masyarakat  umum,  mungkin memiliki persepsi yang berbeda tentang apa yang merupakan pelayanan publik yang efektif dalam konteks Rumah Tahanan. Ini dapat menciptakan ketidaksesuaian antara harapan dan realitas, yang mengakibatkan ketidakpuasan dan ketegangan.
Tantangan  finansial  juga  tidak  bisa  diabaikan.  Keterbatasan  dana  dapat  membatasi kemampuan  Rutan  Kelas  II  B  Kudus  untuk  meningkatkan  infrastruktur,  menyediakan pelatihan  yang  memadai,  atau  memperluas  sumber  daya  manusia.  Hal  ini  dapat mempengaruhi kemampuan Rutan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada tahanan  dan  narapidana.  Tantangan  psikologis  juga  dapat  memengaruhi  kinerja  petugas dan organisasi secara keseluruhan. Menangani narapidana yang mungkin memiliki masalah psikologis  atau  perilaku  yang  sulit  dapat  menjadi  beban  emosional  yang  signifikan  bagi petugas.  Ini  dapat  mengakibatkan  kelelahan,  stres,  dan  burnout,  yang  semuanya  dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan.

## 3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia 13
Keterbatasan  sumber  daya  manusia  adalah  salah  satu  hambatan  serius  dalam meningkatkan  pelayanan  publik  di  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  II  B  Kudus.  Dengan jumlah petugas yang terbatas, Rutan Kelas II B Kudus mungkin tidak selalu memiliki cukup personil untuk mengawasi narapidana dengan efektif. Pengawasan yang kurang memadai dapat  meningkatkan  risiko  konflik  antar-tahanan  atau  pelanggaran  aturan  yang  dapat mengganggu  ketertiban  di  dalam  fasilitas.  Selain  itu,  jumlah  petugas  yang  terbatas  juga dapat  memengaruhi  kemampuan  Rutan  dalam  memberikan  perhatian  yang  memadai terhadap pelatihan dan pembinaan narapidana.
Overload narapidana dan tahanan adalah dampak langsung dari keterbatasan sumber daya  manusia.  Dengan  jumlah  tahanan  dan  narapidana  yang  melebihi  kapasitas  yang dianggarkan,  petugas  Rutan  Kelas  II  B  Kudus  mungkin  menghadapi  kesulitan  dalam menjaga  kualitas  pelayanan. Overload ini  dapat  menyebabkan  pengawasan  yang  tidak
12 Abdul Aziz Sinung Wibowo, “ Wawancara Pribadi”, Kasubsie Bimbingan Kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus, Kudus, 16 September 2023.
13 Abdul Aziz Sinung Wibowo, “ Wawancara Pribadi”, Kasubsie Bimbingan Kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus, Kudus, 16 September 2023.
1,2 Universitas Muria Kudus
memadai,  peningkatan  risiko  kekacauan  di  dalam  fasilitas,  dan  penurunan  kemampuan Rutan untuk memberikan pelatihan yang sesuai. Selain itu, petugas juga dapat mengalami kelelahan akibat beban kerja yang berat, yang dapat mengakibatkan penurunan kinerja dan pelayanan yang kurang efektif kepada narapidana.

## 4. Tantangan Hukum dan Regulasi 14
Tantangan hukum dan regulasi adalah aspek penting yang perlu diperhatikan dalam konteks keputusan untuk menerima narapidana di Rutan Kelas II B Kudus. Keputusan ini, walaupun adaptif, dapat menimbulkan sejumlah tantangan yang berkaitan dengan struktur hukum  dan  regulasi  yang  mengatur  penahanan  dan  pembinaan  narapidana.  Struktur hukum  yang  berlaku  tidak  selalu  sesuai  dengan  situasi  unik  Rutan  Kelas  II  B  Kudus. Regulasi yang ada lebih menitikberatkan pada penahanan tahanan, sedangkan narapidana memiliki  karakteristik  dan  kebutuhan  yang  berbeda.  Hal  ini  dapat  menciptakan ketidaksesuaian  antara  praktik  di  lapangan  dengan  regulasi  yang  ada.  Tantangan  lainnya adalah memastikan bahwa keputusan untuk menerima narapidana tetap mematuhi standar hukum yang berlaku.

## 5. Pemahaman yang Beragam tentang Pelayanan Publik 15
Pemahaman yang beragam tentang pelayanan publik dalam konteks Rutan Kelas II B Kudus  adalah  salah  satu  hambatan  yang  perlu  dipahami  secara  lebih  detail.  Pemangku kepentingan yang mencakup masyarakat umum, keluarga narapidana, organisasi advokasi hak  asasi  manusia,  serta  lembaga  penegak  hukum,  memiliki  pandangan  yang  berbeda tentang  apa yang  seharusnya  menjadi  fokus  utama  pelayanan  publik  yang diberikan  oleh Rutan  Kelas  II  B  Kudus.  Sebagai  contoh,  masyarakat  umum  memiliki  ekspektasi  bahwa Rutan  harus  fokus  pada  pemisahan  dan  penahanan  narapidana  dengan  aman,  sementara keluarga  narapidana  lebih  menekankan  pada  pemberian  perlakuan  yang  manusiawi  dan program  rehabilitasi.  Di  sisi  lain,  organisasi  advokasi  hak  asasi  manusia  menginginkan penekanan  pada  hak-hak  narapidana  dan  pemantauan  ketat  terhadap  kondisi  di  dalam Rutan. Lembaga penegak hukum lebih fokus pada aspek keamanan dan pengawasan.
Perbedaan  dalam  pemahaman  ini  menciptakan  konflik  ekspektasi  yang  sulit diselesaikan. Rutan Kelas II B Kudus harus mengelola ekspektasi yang beragam ini dengan cermat  dan  berusaha  mencapai  keseimbangan  antara  berbagai  tuntutan.  Hal  ini  menjadi tantangan  tambahan  dalam  usaha  meningkatkan kualitas  pelayanan  publik,  karena  Rutan Kelas  II  B  Kudus  perlu  memastikan  bahwa  pelayanan  yang  diberikan  mencakup  aspek- aspek yang dianggap penting oleh berbagai pemangku kepentingan, sambil tetap mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku.

## KESIMPULAN
Implementasi kinerja Rutan Kelas II B Kudus dalam meningkatkan pelayanan publik tercermin  melalui  keputusan  menerima  narapidana,  meskipun  fungsi  utamanya  adalah menerima tahanan. Hal ini disebabkan oleh situasi unik di Kabupaten Kudus yang belum memiliki  Lapas,  memaksa  Rutan  Kelas  IIB  Kudus  beradaptasi  dan  memenuhi  kebutuhan
14 Yusnawaruddin,  “ Wawancara  Pribadi”, Staf  Bagian  Bantuan  Hukum  dan  Penyuluhan  Rumah  Tahanan Negara Kelas IIB Kudus, Kudus, 16 September 2023.
15 Yusnawaruddin,  “ Wawancara  Pribadi”, Staf  Bagian  Bantuan  Hukum  dan  Penyuluhan  Rumah  Tahanan Negara Kelas IIB Kudus, Kudus, 16 September 2023.
1,2 Universitas Muria Kudus
publik  dalam  sistem  peradilan  pidana.  Sebagai  hasilnya,  Rutan  tidak  hanya  menangani tahanan tetapi juga narapidana, memberikan dampak yang lebih luas pada sistem peradilan pidana  dan  masyarakat  Kabupaten  Kudus  secara  umum.  Pernyataan  ini  juga  menyoroti keterkaitan  antara  struktur  hukum,  substansi  hukum,  dan  kultur  hukum  dalam  konteks pelayanan  publik.  Struktur  hukum  mengatur  peran  Rutan  Kelas  IIB  Kudus  dalam  sistem peradilan  pidana  dan  regulasi  terkait  narapidana  yang  dapat  diterima.  Substansi  hukum mencakup aturan untuk Rutan, sementara keputusan menerima narapidana mencerminkan pengaruh substansi hukum pada tugas Rutan. Pandangan dan norma dalam kultur hukum lokal juga memainkan peran penting dalam tindakan Rutan Kelas IIB Kudus. Dalam situasi overload narapidana, aspek-aspek struktural, substansial, dan budaya hukum saling terkait, memerlukan  pemahaman  mendalam  tentang  hukum  dan  konteks  lokal  untuk  mengatasi tantangan ini secara efektif dan adil.
Hambatan  yang  terjadi  dalam  implementasi  kinerja  organisasi  Rumah  Tahanan Negara Kelas II B Kudus dalam meningkatkan pelayanan publik mencakup sejumlah aspek yaitu  keterbatasan  fasilitas  dan  infrastruktur,  keterbatasan  pelatihan  dan  keterampilan petugas,  keterbatasan  sumber  daya  manusia,  tantangan  hukum  dan  regulasi,  dan pemahaman yang beragam tentang pelayanan publik.
Agar terus mengembangkan kebijakan dan regulasi yang sesuai dengan situasi Rutan Kelas II B Kudus, memastikan adanya sumber daya yang memadai baik dalam hal pelatihan petugas  maupun  infrastruktur,  serta  meningkatkan  komunikasi  dan  edukasi  kepada pemangku kepentingan untuk memahami dan mendukung peran Rutan Kelas II B Kudus dalam memenuhi kebutuhan publik dalam sistem peradilan pidana.
Meningkatkan fasilitas dan infrastruktur, pelatihan petugas, pengelolaan sumber daya manusia,  menyesuaikan  hukum  dan  regulasi,  serta  melakukan  komunikasi  dan  edukasi kepada pemangku kepentingan untuk mengatasi hambatan dalam meningkatkan pelayanan publik di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kudus.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Dwiyanto,  (2014), “Mewujudkan Good  Governance  Melayani  Publik”, Cetakan  Ke-4,  Gadjah  Mada University Press, Yogyakarta.
Arif  Rusman,  dkk,  (2023),  “Implementasi  Kinerja  Pegawai  Dalam  Pembinaan  Narapidana  di  Rumah Tahanan  Negara  Kelas  IIB  Sungai  Penuh”,  Volume  5  Nomor  3,  JAN  Maha,  LPPM,  STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh, Kerinci.
Berlian Simarmata, (2016), “Menanti Pelaksanaan Penahanan dan Pidana Penjara Yang Lebih Humanis di Indonesia”,  Jurnal  Konstitusi,  Volume  7  Nomor  3,  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia, Jakarta.
Dewi Wahyuni Pratiwi, dkk, (2020), “Kinerja Pegawai Dalam Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara  Kelas  IIB  Kabupaten  Jeneponto”,  Volume  1  Nomor  3,  KIMAP,  Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar.
H. B. Sutopo, (2015), “ Pengantar Penelitian Kualitatif”, UNS Press, Surakarta .
Hessel Nogi S. Tangkilisan, (2015), ”Manajemen Publik”, PT Grasindo, Jakarta.
I Dewa Gede Atmadja, (2015), Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum”, Setara Press, Malang.
Ikhsan  Kafabi  dan  Ibnu  Masura,  (2021),  “Analisis  Pelaksanaan  Sistem  Pelaporan  Cepat  Jam  Kontrol Keliling  (Sipat  Jaring)  di  Rutan  Kelas  IIB  Pemalang”,  Volume  8  Nomor  1,  Gema  Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.
Joko Widodo, (2013),“Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja”, Banyumedia, Malang.
1,2 Universitas Muria Kudus
Kornelius Benuf  dan Muhamad  Azhar, 2020, “Metode  Penelitian Hukum  Sebagai  Instrumen  Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Edisi I, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
Mahmudi, (2019),“Manajemen Kinerja Sektor Publik”, UPP STIM YKPN, Yogyakarta. Mohamad Mahsun, (2014),“Pengukuran Kinerja Sektor Publik”, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
Muhammad Aditya Pratama, (2019), “Peranan Rumah Tahanan Dalam Penanggulangan Kekerasan Yang Dilakukan  Oleh  Narapidana  Pada  Rutan  Kelas  II  B  Pelabuhan  Deli”,  Skripsi,  Universitas Dharmawangsa, Medan.
Musri,  (2022),  “Pelaksanaan  Sistem  Pembinaan  Narapidana  Pada  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  IIB Painan  Kabupaten  Pesisir  Selatan”,  Volume  2  Nomor  2,  JIEE,  Ilmu  Administrasi  Negara Universitas Ekasakti.
Neli  Nailul  Wardah,  (2018),  “Sistem  Informasi  Masuk  Keluar  Tahanan  dan  Narapidana  di  Rumah Tahanan  Negara  (Rutan)  Kelas  IIB  Pandeglang  Banten”,  Volume  2  Nomor  1,  Jurnal  Situstika, Banten.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Pelayanan  Publik Berbasis Hak Asasi Manusia
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  17  Tahun  2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga  Binaan Pemasyarakatan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  Tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga Binaan Pemasyarakatan.
Ratminto  dan  Atik  Septi  Winarsih,  (2014),  “Manajemen  Pelayanan”,  Cetakan  Ke-12,  Pustaka  Pelajar,
Yogyakarta.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2015), “ Penelitian Hukum”. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Yati Nurhayati, (2020), “Pengantar Ilmu Hukum”, Nusamedia, Bandung.
Yeremias T. Keban, (2014),“Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu Edisi 3”. Gavamedia, Yogyakarta.
Zaenal Mukarom, dkk, (2016), “Membangun  Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government  and Good Governance”, Pustaka Setia, Bandung.