## TEKNIK MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM MASYARAKAT ADAT
Riska Fitriani Email : risfit_destiny@yahoo.com
Ledy Diana
Email : ledydiana9681@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Riau

## Abstrak
Penyelesaian  sengketa  diharapkan  bukan  hanya  pihak  menang  atau  kalah  namun lebih  diupayakan  tercapainya  kesepakatan  antara  pihak-pihak  yang  bersengketa dengan mufakat dan menguntungkan kedua belah pihak ( win-win solution ) Artikel ini  menjelaskan  bagaimana  teknik  penyelesaian  sengketa  yang  terjadi  pada masyarakat  adat  di  Desa  Kualu  Kecamatan  Tambang,  Kabupaten  Kampar  yang diupayakan  penyelesaiannya  melalui  proses  mediasi  oleh  mediator  pemuka masyarakat  adat  setempat.  Penulisan  artikel  ini  diambil  dari  hasil  penelitian dengan jenis penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian yang akan digunakan adalah yuridis  sosiologis (penelitian  hukum  empiris)  yaitu  studi-studi  empiris untuk  menemukan  teori-teori  mengenai  proses  terjadinya  dan  mengenai  proses bekerjanya  hukum  dalam  masyarakat.  Upaya  penyelesaian  sengketa  melalui mediasi  ini  tentunya  tidak  selalu  berhasil  tercapainya  perdamaian  antara  pihak yang bersengketa. Masing-masing suku mempunyai orang yang dihormati disebut dengan istilah ninik mamak, sehingga ada 4 orang ninik mamak. Namun diantara suku  yang  empat  tersebut  ada  satu  mamak  yang  dihormati  dalam  hal  ini  adalah yang terpilih ninik mamak dari suku pitopang. Begitu juga dalam hal jika terjadi permasalahan  di  Desa  Kualu  ini  maka  akan  di  musyawarahkan  oleh  para  ninik mamak. Namun yang bertindak sebagai pihak penengah yang netral yang disebut dengan  mediator,  yakni  langsung  Datuak  Bandaro  Muslim  sebagai  ninik  mamak yang  dihormati  mayarakat  dan  kelompok  suku  yang  ada.  Dalam  pelaksanaaan mediasi  ini  dilakukan  di  luar  pengadilan,  dan  sebelumnya  dimusyarawarahkan oleh  kerabat  atau  keluarga  terdekat.    Berdasarkan  uraian  latar  belakang permasalahan di atas terkait teknik yang baik dalam upaya penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat sehingga tercapinya win-win solution yang menguntungkan  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa,  bagaimanakah  bentuk- bentuk  dan  penyelesaian  sengketa  yang  terjadi  dalam  masyarakat  adat  di  Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, bagaimana teknik mediasi  yang digunakan  dalam  penyelesaian  sengketa  masyarakat  adat  di  Desa  Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
Kata Kunci: Teknik, Mediasi, Penyelesaian, Sengketa

## Abstract
Dispute resolution is expected not only to win or lose, but also to reach agreement between  the  parties  in  a  dispute  and  to  benefit  both  parties  (win-win  solution) This  article  explains  how  the  dispute  resolution  techniques  that  occur  in indigenous  communities  in  Kualu  Village,  Tambang  District,  Kampar  Regency, which  was  attempted  to  resolve  it  through  a  mediation  process  by  the  local indigenous  community  mediator.  Writing  this  article  is  taken  from  the  results  of
research with the type of research conducted with the type of research that will be used is sociological juridical (empirical legal research), namely empirical studies to  find  theories  about  the  process  of  occurrence  and  the  process  of  working  the law  in  society.  This  dispute  resolution  effort  through  mediation  is  certainly  not always  successful  in  achieving  peace  between  the  parties  to  the  dispute.  Each tribe  has  a  respected  person  called  the  ninik  mamak,  so  that  there  are  4  ninik mamak people. But among the four tribes there is one mamak who is respected in this matter is the one chosen by ninik mamak from the pitopang tribe. Likewise in the  event  that  if  there  is  a  problem  in  Kualu  Village,  it  will  be  discussed  by  the ninik  mamak.  But  those  who  acted  as  neutral  mediators  were  called  mediators, namely directly Datuak Bandaro Muslim as ninik mamak who were respected by the community and ethnic groups. In the implementation of this mediation carried out outside the court, and previously disbursed by the closest relatives or family. Based  on  the  background  description  of  the  above  issues  related  to  good techniques in efforts to resolve disputes in indigenous communities so that a win- win  solution  is  achieved  that  benefits  both  parties  to  the  dispute,  how  are  the forms  and  resolutions  of  disputes  that  occur  within  indigenous  communities  in Kualu  Village,  District  of  Tambang  Regency  Kampar,  how  is  the  mediation technique  used  in  resolving  disputes  of  indigenous  peoples  in  Kualu  Village, Tambang District, Kampar Regency.
Keywords: Technique, Mediation, Settlement, Dispute

## A. Latar Belakang Masalah
Hukum  yang  berlaku  dalam masyarakat  tidak  hanya  hukum  yang tertulis  saja,  tetapi  juga  hukum positif  yang  tumbuh  berkembang dalam lingkungan masyarakat tersebut. Masyarakat merupakan suatu  bentuk  kehidupan  bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk  jangka  waktu  cukup  lama, sehingga menghasilkan kebudayaan 1 .
Dalam hal ini, prinsip-prinsip hukum atau  asas  hukum  bukanlah  norma
1 Soerjono  Soekanto,  1983, Hukum  Adat Indonesia , PT RajaGrafindo Persada,
Jakarta, hlm. 91.
kongkrit, melainkan merupakan pikiran-pikiran  dasar  bersifat  umum dan  merupakan  latar  belakang  dari peraturan  peraturan  hukum  yang kongkrit  yang  terdapat  dalam  setiap sistem  hukum  yang  menjelma  dalam paraturan  perundang-undangan  dan putusan  hakim  yang  merupakan hukum  positif    dan  dapat  ditemukan dengan  mencari  sifat-sifat  umum dalam peraturan kongkrit 2 .
Berlakunya  sesuatu  peraturan hukum  adat  adalah  tampak  dalam putusan  (penetapan)  petugas  hukum,
2 Sudikno  Mertokusumo,  1986, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar , Liberty,
Yogyakarta, hlm. 33.
misalnya  putusan  kumpulan  desa, putusan  kepala  adat,  putusan  hakim perdamaian  desa,  putusan  pegawai agama,  dan  sebagainya  masing- masing dalam lapangan kompetensinya sendiri-sendiri 3 .
Seperti  halnya  penetapan  tokoh masyarakat  dalam  hal  penyelesaian sengketa  oleh  tokoh  adat  atau  orang yang  dihormati  dalam  suku  maupun antar  suku,  hal  ini  juga  terjadi  di Desa  Kualu  Kecamatan  Tambang Kabupaten  Kampar  adanya  peran serta  dari  tokoh  masyarakat  adat dalam  setiap  konflik  yang  dapat berujung pada sengketa.
Kehidupan manusia selalu diwarnai dengan konflik yang
diawali  adanya  permasalahan  dalam setiap  aktivitas  mereka.  Bermacam- macamnya permasalahan menimbulkan adanya konflik tentunya tidak selalu dapat
diselesaikan  dalam  waktu  yang sesingkat-singkatnya
serta pemecahan  masalah  tersebut  dapat diterima  bagi  para  pihak  yang berselisih  bahkan  sering  berujung pada  munculnya  sengketa.  Namun
3 Soepomo,  R.,  1984, Bab-Bab  Tentang Hukum Adat, Pradya Paramita, Jakarta, hlm. 30.
manusia
tentunya senantiasa mengusahakan  dan  berupaya  dengan berbagai cara terbaik untuk tercapainya  solusi  yang  diinginkan, sehingga permasalahan dapat teratasi dengan  baik.  Oleh  Karena  itu diharapkan  bukan  hanya  adanya pihak  yang  menang  atau  kalah namun  lebih  diupayakan  tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak  yang bersengketa dengan mufakat
dirasakan dapat memenuhi keinginan para pihak tersebut ( win-win solution ) 4 . Begitu juga halnya sengketa yang terjadi pada
masyarakat  adat  di  Desa  Kualu Kecamatan  Tambang,  Kabupaten Kampar yang
diupayakan penyelesaiannya melalui proses mediasi oleh mediator pemuka masyarakat  adat  setempat.  Namun tidak  semua  sengketa  tersebut  dapat diselesaikan melalui mediasi. Hal ini disebabkan  karena  proses  mediasi yang belum dilakukan secara optimal atau  dengan  teknik  mediasi  yang baik dan tatanan proses yang efektif. Lembaga yang resmi dalam hal seluk beluk masyarakat adat melayu
4 Rahmadi Usman, 2003, Pilihan Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan , PT.Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,  hlm.  162- 16.
khususnya
ditampung dalam
Lembaga  Adat  Melayu  (LAM). Aktifitas  dalam  kaitannya  dengan LAM    ini  tidak  hanya  urusan masyarakat  adat  dalam  hal  positif namun dalam hal terjadinya sengketa dalam masyarakat adat dalam diupayakan perdamaian atau mediasi.
Namun sebelum diselesaikannya sengketa yang muncul dalam masyarakat  di  LAM  ini  tentunya terlebih dahulu diselesaikan di lingkungan  keluarga  dan  dibahas selanjutnya  oleh  kepala  suku  atau tokoh  masyarakat  adat  dalam  suku tersebut.
Tindak  lanjut  dari  sengketa yang timbul dalam masyarakat tentunya  ada  upaya  untuk  dapat diselesaikan  melalui  suatu  wadah yang  ditentukan  oleh  masyarakat  itu sendiri  yang  berawal  dari  kelompok yang  terkecil  dalam  masyarakat (seperti  halnya  keluarga)  sampai dengan lembaga Negara yang dilengkapi dengan seperangkat
aturan  hukum  sebagai  pedoman dalam pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti adanya  hakim  perdamaian  desa
sudah  sejak  lama  terbentuk  dalam lingkungan  masyarakat  hukum  adat
yang biasanya menyelesaikan sengketa-sengketa adat melalui kelembagaan  tradisional  tersebut. Pada  peradilan  desa,  kepala  rakyat, bahkan  ada  juga  yang  sekaligus merupakan  tokoh  adat  dan  agama. Dalam  hubungan  dengan  tugas kepala sebagai hakim perdamaian 5 :
“Kepala rakyat bertugas memelihara  hidup  hukum  di dalam  persekutuan,  menjaga supaya hukum itu dapat berjalan  dengan  selayaknya.
Aktivitas  kepala  rakyat  sehari- hari  meliputi  seluruh  lapangan masyarakat.  Bahkan  saja  ia dengan para pembantunya menyelenggarakan  segala  hal yang  langsung  mengenai  tata usaha badan persekutuan, bukan  saja  ia  memelihara keperluan-keperluan rumah tangga  persekutuan,  seperti urusan  jalan-jalan  desa,  gawe desa, pengairan, lumbung desa, urusan  tanah  yang  dikuasai oleh  hak  pertuanan  desa,  dan sebagainya,  melahirkan  kepala rakyat  bercampur  tangan  pula dalam  menyelesaikan  soal-soal perkawinan,  soal  warisan,  soal pemeliharaan  anak  yatim,  dan sebaginya. Dengan pendek kata,  tidak ada  1  (satu) lapangan  pergaulan  hidup  di dalam  badan  persekutuan  yang tertutup  bagi  kepala  rakyat untuk  ikut  campur  bilamana diperlukan  untuk  memelihara ketentraman, perdamian,
5 Soepomo.  R.,  1984, Bab-Bab  Tentang Hukum  Adat ,  Pradnya  Paramita,  Jakarta, hlm. 65-66.
keseimbangan  lahir  dan  batin untuk menegakkan hukum”.
Penyelesaian sengketa dihadapkan pada proses yang dijalani oleh  para  pihak  tanpa  dibantu  oleh pihak-pihak lain yang tidak mempunyai  kepentingan  terhadap berlanjutnya  sengketa  yang  ada. Menurut  teori  dari Cochrane hadap berlanjutnya yang mengatakan bahwa  yang  mengontrol  hubungan- hubungan sosial itu adalah masyarakat itu sendiri, artinya bahwa pada dasarnya masyarakat itu sendiri yang  aktif    menemukan,  memilih, dan  menentukan  hukum  sendiri 6 . Namun  adakalanya diselesaikan oleh pihak  lain  di  luar  sengketa  secara damai,  Jika  tidak  teratasi  melalui proses  di  luar  pengadilan,  maka sengketa ini dilakukan melalui proses litigasi  di  dalam  pengadilan  atau sengketa ini dibawa ke “meja hijau”. Adapun mengenai penyelesaian sengketa  yang  diselesaikan  melalui kerjasama (kooperatif) di luar pengadilan  biasanya  disebut  juga dengan alternatve dispute Resolution
6 Ade Saptomo, 2001, Penyelesaian
Sengketa di Luar Pengadilan Sebuah Kajian
Alternative  Dispute  Resolution, Fakultas Hukum kultas Hukum Universitas  Andalas, Padang, Sumbar, hlm. 5.
(ADR). Penyelesian  sengketa  di  luar pengadilan  ini  pertama  kali  muncul dengan  istilah alternatve  dispute Resolution  (ADR) ini  di  Amerika Serikat.  Hal  ini  muncul  karena masyarakat  Amerika  Serikat  merasa penyelesaian sengketa melalui proses litigasi  (badan  peradilan)  tidak  dapat memenuhi rasa keadilan dan ketidakpuasan  atas  system  peradilan ( dissatisfied with the judicial system ) bagi  masyarakat  yang  menjadi  para pihak yang bersengketa.
Mengenai
bentuk-bentuk
alternatve  dispute  Resolution  (ADR) yang  digemari  dan  populer  di
Amerika Serikat (M.Yahya Harahap:, 1997; 280-281): Arbitrase, Compulsory arbitrase system,
Mediasi ( Mediation ), Konsiliasi
( concilliation ), Summary  jury  trial, Settlement conference.
Perbedaan penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan  ini merupakan  alternatif  yang  dapat dipilih  dalam  penyelesaian  sengketa yang  muncul  akibat  berkembangnya konflik  yang  ada.  Cara  inipun  terus berkembang  di  berbagai  Negara belahan  dunia  yang  akhirnya  sampai di  Indonesia  juga  berkembang  pesat seiring dengan perkembangan
teknologi yang  terus  merambat dalam kehidupan
masyarakat.
Dengan  adanya  kemudahan  dan keuntungan  yang  dapat  dirasakan para pihak yang bersengketa tentunya  akan  diminati  oleh  para pencari  keadilan.  Dalam  Pasal  1 angka  (10)  Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa “alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian  sengketa  atau  beda pendapat  melalui  prosedur  yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian  di  luar  pengadilan dengan  cara  konsultasi,  negosiasi, mediasi,  konsilisasi,  atau  penilaian
ahli”. Secara umum pranata penyelesian  sengketa  alternatif  dapat digolongkan  ke  dalam 7 :  Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase.
Penyelesaian  sengketa  yang biasa  digunakan  bagi  para  pihak yang  bersengketa  salah  satu  cara dilakukan  melalui  mediasi  yang merupakan  cara  pemecahan  masalah dengan tujuan untuk mencapai kesepakan para pihak yang
7 Gunawan  Widjaja,  2002, Alternatif Penyelesaian  Sengketa, Jakarta,  Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 2-4.
bersengketa  sesuai  dengan  apa  yang diharapkan  tanpa  adanya  pihak  yang dirugikan,  melalui  pihak  penengah yang juga merupakan penasehat bagi para  pihak  tersebut  yang  lazimnya disebut dangan mediator, dan dilakukan  di  luar  pengadilan  (non litigasi). Mediasi ini tentunya diharapkan agar penyelesaian sengketa    dapat  terselesaikan  dalam waktu  yang  relatif  singkat  tanpa harus  diselesaikan  melalui  lembaga peradilan  yang  akam  memakan waktu  lama  dengan  prosedur  yang harus dilalui dengan berbagai macam tahapan  serta  memakan  biaya  yang relatif  banyak,  sedangkan  hasil  dari penyelesaian sengketanya belum tentu  sesuai  apa  yang  diharapkan para pihak yang bersengketa, bahkan tidak  jarang  terjadi  hasil  putusan pengadilan  jauh  dari  rasa  keadilan yang  diinginkan  oleh  para  pihak. Namun seiring perkembangan peradapan  manusia  serta  perubahan ilmu  dan  teknologi  yang  pesat, kebutuhan  masyarakat  yang  semakin bertambah dengan segala permasalahan yang terus bermunculan di tengah-tengah
masyarakat  dengan  berbagai  cara
penyelesaian  sengketanya,  begitu juga  halnya  proses  mediasi  ini  tidak hanya  dilakukan  di  luar  pengadilan tetapi  terhadap  perkara  yang  sudah masuk ke pengadilan dapat deselesaikan  melalui  proses  mediasi. Hal  ini  diawali  dengan  semakin banyaknya  sapaan  terhadap  lembaga peradilan  sebagai  lembaga  yang berlarut-larut dalam menangani suatu perkara  yang  diajukan  serta  melalui prosedur yang berbelit-belit.
Upaya  penyelesaian  sengketa melalui  mediasi  ini  tentunya  tidak selalu berhasil tercapainya
perdamaian antara pihak yang bersengketa.  Hal  ini  bisa  terjadi karena  sengketa  yang  berkelanjutan,
atau kurang ahlinya tokoh masyarakat  yang  bertindak  sebagai pendamai  para  pihak  (mediator) dalam  penguasaan  teknik  mediasi yang  baik  dan  dengan  strategi  yang bisa menimbulkan niat berdamai para pihak  tersebut.  Teknik  mediasi  yang dilakukan tentunya harus disesuaikan dengan  perilaku  para  pihak  dan situasi dalam setiap sengketa diupayakan  dapat  meredam  emosi serta  adanya  pengantar  yang  baik oleh mediator dan penyampaian yang dapat  dipahami  dengan  baik  oleh
para pihak yang bersengketa tersebut.
Artikel  ini  merupakan  hasil dari  penelitian  di  Desa  Kualu Kecamatan Tambang, terhadap pelaksanaan  penyelesaian  sengketa yang  terjadi  dalam  masyarakat. Permasalahan yang berkembang dalam  masyarakat  sering  terjadi dalam  hal  hukum  keluarga.  Desa kualu  ini  terdiri  dari  47  Kepala keluarga. Adapun system kekarabatan  yang  berlaku  adalah matrilineal,  atau  system  kekerabatan yang  diambil  dari  garis  keturunan Ibu.  Masyarakat  Desa  Kualu  ini kebanyakan  terdiri  dari  empat  suku, antara  lain  Suku  Pitopang,  Suku Piliang,  Suku  Domo  dan  Suku Melayu.
Masing masing suku mempunyai  orang  yang  dihormati disebut  dengan  istilah  ninik  mamak, sehingga  ada  4  orang  ninik  mamak. Namun  diantara  suku  yang  emapt tersebut  ada  satu  mamak  yang dihormati  dalam  hal  ini  adalah  yang terpilih  ninik  mamak  dari  suku pitopang,  yang  biasanya  di  panggil dengan  sebutan  Datuak  Bandaro Muslim. Sekaligus datuak ini merupakan tempat mengadu
masyarakat sekitar atau  tempat masyarakat meminta pendapat terhadap permasalahan
yang berkembang.
Permasalahan  di  Desa  Kualu ini  maka  akan  di  musyawarahkan oleh para ninik mamak. Namun yang bertindak  sebagai  pihak  penengah yang  netral  yang  disebut  dengan mediator,  yakni  langsung  Datuak Bandaro Muslim sebagai ninik mamak  yang  dihormati  mayarakat dan kelompok suku yang ada. Dalam pelaksanaaan  mediasi  ini  dilakukan di  luar  pengadilan,  dan  sebelumnya dimusyarawarahkan oleh kerabat atau keluarga terdekat.
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas terkait teknik  yang  baik  dalam  upaya penyelesaian sengketa dalam masyarakat  adat  sehingga  tercapinya win-win solution
yang
menguntungkan  kedua  belah  pihak yang bersengketa, bagaimanakah bentuk-bentuk dan penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat  adat  seperti    di  Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, bagaimana teknik  mediasi  yang  digunakan dalam
penyelesaian sengketa
masyarakat  adat  di  Desa  Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

## B. Metode Penelitian
Penulisan  artikel  ini  diambil dari  hasil  penelitian  dengan  jenis penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian  yang  akan  digunakan adalah yuridis  sosiologis (penelitian hukum  empiris)  yaitu  studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai  proses  terjadinya  dan mengenai  proses  bekerjanya  hukum dalam masyarakat 8 .
Sumber  Data  yang  digunakan adalah  (a)  Data  Primer,  data  yang diperoleh  langsung  dari  sumber pertama dan observasi langsung yang dilakukan  oleh  peneliti  ke  lapangan; (b)  Data  Sekunder,  data  yang mencakup  dokumen-dokumen  resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, yang relevan dengan  penelitian  yang  dilakukan;
(c) Data Tertier, data yang mendukung  data  primer  dan  data sekunder  seperti  kamus  Bahasa
8 Bambang  Sunggono, Metode  Penelitian Hukum ,  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, hlm. 43.
Indonesia,  kamus  Bahasa  Inggris, ensiklopedia, terminologi hukum.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Batasan-batasan  mediasi  yang dikemukakan oleh para ahli: 1) Gary Goodpaster, mengemukakan  mediasi  adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar  yang tidak  memihak  (impartial)  dan netral bekerja dengan pihak yang untuk membantu mereka memporoleh kesepakatan perjanjian  dengan  memuaskan  . berbeda  dengan  hakim  atau arbiter, mediator
tidak mempunyai  wewenang  untuk memutuskan  sengketa  antara pihak. Namun dalam hal ini para pihak  kepada  mediator  untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-
persoalan  di  antara  mereka. Asumsi bahwa pihak ketiga akan mampu  mengubah  kekuatan  dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi  kepercayaan  dan tingkah  pribadi  para  pihak, dengan memberikan
pengetahuan atau informasi, atau dengan  menggunakan  proses negosiasi  yang lebih efektif, dan dengan demikian membantu para peserta untuk menyelesaikan persoalan- persoalan yag dipersengketakan. 2) Christopher
W. Moore mengemukakan 9 mediasi merupakan negosiasi
penyelesaian  masalah  dimana suatu  pihak  luar,  tidak  berpihak, netral  tidak  kekerjasama  para pihak  yang  bersengketa  untuk membantu mereka guna mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi  yang memuaskan para  pihak.  Tidak  seperti  halnya hakim  dan  arbiter  mediator mempunyai  wewenangan  untuk memutuskan  sengketa  antara para  pihak  malahan  para  pihak memberi  kuasa  pada  mediator untuk membentu mereka.
Praktisi mediasi membagi tahapan mediasi antara lain:
1) Sepakat untuk menempuh proses mediasi;
2) Memahami masalah-masalah;
9 Gary Goodpaster, 1999, Seri Dasar Hukum Ekonomi 9, Panduan Negosiasi dan Mediasi , ELIPS, Jakarta, hlm. 241-242.
3) Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah;
4) Mencapai kesepakatan dan melaksanakan kesepakatan.
Berbagai  bentuk  penyelesaian sengketa  kepustakaan 10 ,  Pertama, adalah  proses  adjudikatif  seperti halnya  pengadilan  arbitrase  dengan batuan  pihak  ketiga  netral  yaitu hakim arbiter yang berwenang memutus  berdasarkan  fakta-fakta yang dikemukakan para  pihak dalam suatu putusan. Kedua, bersifat investigasi  yaitu  pencari  fakta  (fact finding),  dengan  pihak  ketiga  yang netral  yang  biasanya  terdiri  dari beberapa  dalam  jumlah  ganjil  yang ditunjuk para pihak yang bersengketa dengan  akhir  berupa  rekomendasi dari  tim  pencari  fakta  yang  dapat atau  tidak  mengikat  para  pihak. Ketiga, adalah atas dasar pendekatan kolaboratif  dan  keonsensus  atau mufakat  para  pihak,  seperti  halnya negosiasi  (negotiation)  dan  mediasi (mediation).
10 Takdir  Rahmadi,  Pidato  Ilmiah  Dies
Natalies Ke-50 Fak-Hukum Undand, Mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa,  Upaya  Pelembagaan  dan  Peran Fakultas  Hukum  di  Indonesia ,  Fakultas Hukum  Universitas  Andalas,  Padang,  2001, hlm. 21.
Mediasi  berasal  dari  istilah “mediation”  yang  pada  gilirannya berasal  dari  kata  latin  “mediare” yang  berarti  “berada  di  tengah”  atau medius  yang  berarti  “tengah”  maka dapat  didefinisikan  secara  bebas sebagai  “setiap  tindakan  yang diambil  oleh  seseorang  atau  suatu institusi  untuk  dengan  prakarsanya mencoba menyelesaikan suatu silang selisih dengan cara bertindak menengahi  dua  (atau  lebih)  pihak yang  tengah  bersengketa 11 .  Kata mediation  ini  dapat  juga  diartikan pihak  ketiga  yang  ikut  campur perkara cendrung mencari penyelesaiannya 12 .
Kesatuan  dalam  masyarakat adat  ini  ada  sejak  zaman  kolonial diakui  dan  diberikan  hak  otonomi seluas-luasnya  kepada  masyarakat adat 13 .  Sehubungan  dengan  hal  ini Amrah  Muslimin  mengungkapkan
11 Soetandyo Wignjosoebroto, 2005,
Mediasi; Apa, Mengapa, Bagaimana, Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia,
Jakarta, hlm. 2.
12 L.P.M  Ranuhandoko,  2003, Terminologi Hukum  Inggris-Indonnesia ,  Sinar  Grafika, Jakarta, hlm. 99.
13 Abdurrahman,  2006, Kertas  Kerja Beberapa Pemikiran tentang Rancangan UU Hukum  Adat, Magister  Kenotariatan  FH UGM, hlm. 65.
bahwa sunngguhpun Pemerintah Belanda terutama menjalankan dekonsentrasi  tetapi  dalam  daerah kesatuan-kesatuan  yang berdasarkan
hukum adat 14 .
Pilihan  penyelesaian  sengketa atau  Alternatif  Dispute  Resolutionn
(ADR) diminati bagi pencari keadilan dengan alasan yang melatar belakanginya sebagai berikut 15 : 1) Perlunya menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa  yang  lebih  fleksibel dan  responsip  bagi  kebutuhan para pihak yang bersengketa.
2) Untuk memperkuat keterlibatan  masyarakat  dalam proses penyelesaian sengketa.
3) Memperluas  akses  mencapai atau mewujudkan keadilan sehingga  setiap  sengketa  yang memiliki  cirri-ciri  tersendiri terkadang  tidak  sesuai  dengan
14 Amrah  Muslimin,  dalam  B.Hestu  Cipto Handoyo,  1998, Otonomi  Daerah,  Titik Berat  Otonomi  dan  Urusan  Rumah  Tangga Daerah , Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 45.
15 Takdir  Rahmadi,  Makalah, Mekanisme Penyelesaian  Sengketa  Lingkungan    yang Disajikan  Makalah  dalam    Penataran Hukum  Lingkungan  Proyek  Kerjasama Indonesia  Belanda ,  pada  Fakultas  Hukum Air Langga Sura Makalahbaya, 4-12 Januari, 1996, hlm. 8.
bentuk  penyelesaian  yang  satu cocok  dengan  yang  lainnya. Para  pihak  dapat  memilih mekanisme penyelesaian sengketa  yang  terbaik  dengan situasi  dan  sengketa  yang disengketakan.
Urgensi pelembagaan alternative  dispute  resolution  atau pilihan  penyelesaian  sengketa  di Indonesia  didasari  berbagai  alasan sebagai berikut 16 :
1) Adanya  tuntutan  masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian  sengketa  yang mampu memenuhi rasa
keadilan  yang  semakin  hai semakin mengkristal;
2) Untuk  mengimbangi  semakin meningkatnya  tuntutan  dan sikap  kritis  masyarakat  untuk ikut  serta  dalam  pengambilan keputusan;
3) Kehadiran  alternative  dispute resolution atau pilihan penyelesaian  sengketa  dalam masyarakat modern menumbuhkan iklim 16 Harijah Damis, Hakim Pengadilan Agama Palopo,  Hakim  Mediasi  Versi  SEMA  No.1 Tahun 2001 Tentang Pemberdayaan Pengadilan  Tingkat  Pertama  Menerapkan Lembaga Damai, Jakarta 2004, hlm. 3.
persaingan  yang  sehat  dan mendorong  motivasi  lembaga- lembaga penyelesaian sengketa lainnya  untuk  meningkatkan citra dalam masyarakat. Proses  mediasi  berlangsung sesuai  tata  cara  yang  telah  didisain sedemikian  rupa  oleh  mediator  atas keterlibatannya  sebagai  pihak  ketiga yang netral sesuai dengan karakteristik  yang  dihadapkan  pada suatu  dinamika  korelasi  para  pihak dengan  mediator  serta  kepercayaan penuh  yang  dilingkupi  cara  kerja mediasi, namun ada kegiatan mediator dalam proses mediasi  sealu ada  dan  sama  dalam  segala  bentuk mediasi  atau  disebut  juga  jenjang yang  harus  dilewati  dalam  setiap proses mediasi. Mediasi  berlangsung melalui empat jenjang antara lain:
1) Menciptakan forum atau kerangka tawar menawar;
2) Pengempulkan  dan  pembagian informasi;
3) Tawar-menawarkan penyele- saian masalah;
4) Pengambilan keputusan. Mediasi  mempunyai  tiga  ciri khusus yang disimpulkan dari pengertian  mediasi  menurut  Hendry Campbell  black:
1) Mediasi sebagai sarana
penyelesaian sengketa informal (di  luar  pengadilan)    dipimpin oleh  seseorang  mediator  yang netral.  Oleh  sebab  itu  para pihaklah yang menentukan atau menunjuk  orang  yang  menjadi mediator.
2) Mediator  bertugas  membantu pihak  yang  bersengketa  untuk membuat persetujuan-
persetujuan. Dalam Upaya tertib  dan  lancarnya  proses mediasi, maka mediator seharusnya terlebih dahulu menentukan waktu dan
menyiapkan tempat dalam rangka mengadakan pertemuan-pertemuan, menyusun proposal persetujuan setelah  memperolah  data  dan informasi tentang kegiatan para pihak  yang  bersengketa,  tetapi isi  proposal  perdamaian  atau persetujuan  diputuskan  oleh para  pihak  yang  bersengketa dalam rangka menemukan
solusi  yang  memuaskan  da menguntungkan masing- masing pihak ( win-win
solution ).
3) Mediator  tidak  mempunyai otoritas untuk mengambil
keputusan. Upaya  Penyelesaian  sengketa sengketa  antara  masyarakat  Desa Kualu Kecamatan
Tambang dilakukan  dengan  berbagai  cara, serta  ditempuh  dengan  bantuan pihak-pihak  yang  bisa  menfasilitasi tercapainya kesepakatan dengan para pihak  yang  bersengketa.  Begitu  juga halnya dengan sengketa dalam
permasalahan  dilaksanakan  dengan cara:
1) Negosiasi
2) Mediasi
Di  desa  kualu  Kecamatan
Tambang ini ada empat suku:
1) Piliang;
2) Pitopang;
3) Domo, dan;
4) Melayu.
Proses  mediasi  berlangsung sesuai  tata  cara  yang  telah  didisain sedemikian  rupa  oleh  mediator  atas keterlibatannya  sebagai  pihak  ketiga
yang netral sesuai dengan karakteristik  yang  dihadapkan  pada suatu  dinamika  korelasi  para  pihak
dengan  mediator  serta  kepercayaan penuh  yang  dilingkupi  cara  kerja mediasi, namun ada kegiatan
mediator dalam proses mediasi  sealu ada  dan  sama  dalam  segala  bentuk mediasi  atau  disebut  juga  jenjang yang  harus  dilewati  dalam  setiap proses mediasi. Mediasi  berlangsung melalui empat jenjang antara lain 17 :
1) Menciptakan forum atau kerangka tawar menawar;
2) Pengempulkan  dan  pembagian informasi;
3) Tawar-menawarkan penyele- saian maslah;
4) Pengambilan keputusan.
Tahap  selanjutnya  diupayakan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi,  dengan  bantuan  mediator dalam  praktiknya  datuk  Bandaro Muslim  sebagai  mediator  dalam proses penyelesaian sengketa..
Adapun teknik mediasi yang dilakukan dengan mengandung unsur-unsur:
1) Proses  penyelesaian  sengketa berdasarkan  perundingan  para pihak menempuh mediasi ini;
2) Adanya  pihak  ketiga  yang bersifat netral sebagai
penengah  terlibat  dan  diterima oleh kedua belah pihak;
17 Gary Goodpaster, Op.Cit , hlm. 246.
3) Mediator  bertugas  membantu para  pihak  yang  bersengketa untuk  mencari  penyelesaian
atas masalah–masalah sengketa; 4) Mediator  tidak  mempunyai kewenangan membuat keputusan selama proses perdamaian berlangsung;
5) Proses ini bertujuan agar
sengketa lahan antara
masyarakat  Desa  Kualu  bisa terselesaikan dengan baik. Adapun Peranan mediator yakni  Datuk  Bandaro  Muslim  yang merupakan perwakilan suku pitopang, antara lain: 1) Sebagai katalisator atau
pendorong  lahirnya  suasana damai dan memberi pengertian dan  solusi  atas  masalah  yang ada.
2) Sebagai  pendidik  atau  dengan memahami  keinginan  masing- masing pihak dan menyampaikan keinginan tersebut dengan cara penyampaian yang baik.
3) Sebagai  penterjemah  usulan baik  yang  tersirat  maupun tersurat.
Adapun  tahap  yang  ditempuh dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi ini antara lain: 1) Adanya upaya menjalin hubungan  dengan  para  pihak
yang bersengketa; 2) Memilih strategi untuk
membimbing proses mediasi; 3) Mengumpulkan dan menganalisa  informasi  latar belakang sengketa;
4) Menyusun rencana mediasi;
5) Membangun  kepercayaan  dan kerjasama diantara para pihak;
6) Memulai sidang mediasi;
7) Merumusan masalah dan menyusun agenda;
8) Mengungkapkan  kepentingan tersembunyi para pihak;
9) Membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa;
10) Proses tawar-menawar akhir;
11) Mencapai  kesepakatan  formal yang dituangkan nantinya dalam akta perdamaian.
Proses  mediasi  ini  dilakukan dengan tahapan:
Pertemuan  terpisah  (separate sessions) yaitu: 1). Pertemuan dengan para pihak, dan 2).
Pertemuan  dengan  pihak  perwakilan masyarakat atau tokoh masyarakat.
Pertemuan bersama (Join meeting) yaitu 1). Mediator melakuakn  penilaian  dengan  cara terbaik  untuk  melanjutkan  proses Persiapan untuk melakukan
pertemuan  bersama;  2).  Mengatur suasana yang berkembang jadi
permasalahan    dalam  masyarakat mendengarkan issu
yang berkembang;  3).  Mengembangkan kesepakatan; 4). Penutup.

## D. Kesimpulan
Perlunya  pengembangan  pola pikir  masyarakat  terhadap  perlu penyelesaian sengketa di luar pengadilan  seperti  mediasi,  sehingga
dibantu  dengan  mediator  dalam  hal ini oleh ninik mamak, untuk
mediator  di  Desa  Kualu  Kecamatan tambang. Dalam Pelaksanaanya
dilakukan mediasi ini dengan dihadiri  berbagai  pihak  sehingga kerahasiaannya  tidak  terlalu  terjaga. Di  samping  itu  mediator  yang merupakan  ninik  mamak  ini  juga tidak memiliki sertifikat mediator.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Goodpaster,  Gary,  1999, Seri  Dasar
Hukum  Ekonomi  9,  Panduan
Negosiasi dan Mediasi ,
Jakarta, ELIPS.
Harahap, M. Yahya, 1997, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan  dan  Penyelesaian Sengketa ,  Bandung,  P.T.Citra Aditya Bakti. Mertokusumo, Sudikno, 1986, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar , Yogyakarta, Liberty. Ranuhandoko, L.P.M., 2003, Terminologi  Hukum  Inggris- Indonnesia , Jakarta, Sinar Grafika.
Soekanto,  Soerjono,  1983, Hukum Adat  Indonesia ,  Jakarta,  PT
RajaGrafindo Persada.
Soepomo,  2000, Bab-Bab  Tentang Hukum  Adat ,  Jakarta,  Pradnya
Paramita.
Soepomo, R, 1984, Bab-Bab Tentang Hukum  Adat, Jakarta,  Pradya Paramita.
Widjaja,  Gunawan,  2002, Alternatif
Penyelesaian Sengketa, Jakarta, Rajawali Pers. Wignjosoebroto,  Soetandyo,  2005, Mediasi; Apa, Mengapa, Bagaimana, Jakarta,  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

## B. Artikel
Saptomo,  Ade,  2001, Penyelesaian Sengketa  di  Luar  Pengadilan Sebuah Kajian Alternative Dispute  Resolution, Fakultas Hukum kultas Hukum Universitas    Andalas,  Padang,
Sumbar.
Abdurrahman,  2006, Kertas  Kerja Beberapa  Pemikiran  tentang
Rancangan  UU  Hukum  Adat, Magister Kenotariatan FH
UGM. Handoyo,  B.Hestu  Cipto,  1998,
Otonomi  Daerah, Titik  Berat
Otonomi  dan  Urusan  Rumah Tangga  Daerah ,  Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta. Damis,  Harijah,  Hakim  Pengadilan Agama Palopo, Hakim Mediasi Versi SEMA No.1 Tahun 2001 Tentang Pemberdayaan Pengadilan  Tingkat  Pertama Menerapkan  Lembaga  Damai, Jakarta 2004. Rahmadi, Takdir, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan    yang    Disajikan Makalah  dalam    Penataran Hukum Lingkungan Proyek Kerjasama  Indonesia  Belanda , Fakultas  Hukum  Air  Langga Sura Makalahbaya, 4-12 Januari, 1996. Rahmadi, Takdir, 2001, Pidato Ilmiah  Dies  Natalies  Ke-50
Fak-Hukum  Unand, Mediasi sebagai  proses  penyelesaian sengketa,  Upaya  Pelembagaan dan  Peran  Fakultas  Hukum  di Indonesia ,  Fakultas  Hukum Universitas Andalas, Padang.