Email elyta@fisip.untan.ac.id
POLITIKA : Jurnal Ilmu Politik Vol.12, No. 2, 2021 doi: 10.14710/politika.12.1.202.252-271

## Isu Perbatasan dan Politik Kesejahteraan: Kebijakan Pembangunan Terminal Barang Internasional Entikong

## Elyta
Program Studi Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura
Recieved: 8 Maret 2021 Revised: 3 Mei 2021 Published: 29 Oktober 2021
Keywords: peran negara; terminal barang; negara kesejahteraan

## Pendahuluan
ektor  pembangunan  baik  suprastruktur  dan  infrastruktur  diyakini  melekat erat  pada  peran negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya termasuk di kawasan perbatasan. Namun, Indonesia belum ada infrastruktur terminal barang internasional di wilayah perbatasan antar negara, oleh karena itu dibangun terminal barang internasional dikarenakan terminal barang internasional Entikong disinyalir akan memicu berkembangnya pembangunan ekonomi berbasis lokal di kawasan Entikong. Hal ini akan berdampak pada semakin berkembangnya kawasan perbatasan Entikong. Keberadaan terminal barang dalam negeri Malaysia lebih menitikberatkan pada perdagangan internasional. Entikong merupakan jalur perdagangan antar negara yang prospektif.
S

## Abstrak:
Pembangunan  negara  berkaitan  erat  dengan  peran  negara  termasuk  pada pembangunan terminal barang internasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya di kawasan perbatasan Entikong Indonesia. Berbagai permasalahan di PLBN Entikong yang disinyalir rawan barang impor ilegal yang tidak  terkontrol  menunjukan  bahwa  peran  negara  sangat  diperlukan  dalam keberhasilan pembangunan Terminal Barang Internasional. Pada penelitian kali ini  memfokuskan  pada  peran  negara  pada  pembangunan  Terminal  Barang Internasional di Entikong menuju negara kesejahteraan. Penelitian tentang peran dari  negara  dalam  pembangunan  Terminal  Barang  Internasional  Entikong menggunakan  analisa  kualitatif.  Hasil  penelitian  menemukan  peran  dari  negara dalam  pembangunan  Terminal  Barang  Internasional  Entikong  ialah  sebagai fasilitator  yaitu  fasilitator  pengkajian;  katalisator,  yaitu  katalisator  pemerataan ekonomi  dan  katalisator  perlindungan  keamanan;  dan  regulator,  yaitu  dalam mengatur regulasi dalam negeri dan regulasi luar negeri.
Begitu  pentingnya  terminal  barang  internasional  di  Entikong  dikarenakan perbatasan  Entikong  Kalimantan  Barat  masih  mengalami  permasalahan  aktivitas ekspor  yaitu:    Berdasarkan  survei  peneliti  (2017)  tidak  mampu  mengakomodir peningkatan aktivitas perdagangan karena PLBN Entikong tidak termasuk ke dalam peraturan  aktivitas  ekspor  sehingga  menimbulkan  kerugian  negara.  Kalimantan Barat termasuk daerah rawan, hal ini terlihat adanya kasus penyelundupan seperti bauksit dibawa ke Malaysia Lebih lanjut disinyalir banyak terjadi penyelundupan dan  barang-barang  illegal  sehingga  kontra  produktif  dengan  kebijakan  nasional untuk meningkatkan ekspor (Tavipiyono, 2016).
Dampak  permasalahan  aktivitas  ekspor  impor  hasil  tambang  dan  hasil perkebunan yaitu: Kondisi sosial masyarakat di kawasan perbatasan Entikong dan Sekayam  menurun  drastis  dan  cenderung  stagnan.  Aktivitas  di  pasar  perbatasan Entikong menjadi sepi dari 700 unit kios yang ada, hanya terisi 50 kios saja. Sisanya telah tutup dan lebih memilih untuk berdagang ke pasar sirikin di wilayah malaysia (Tavipiyono, 2016).
Berdasarkan  permasalahan  dan  dampak  aktivitas  ekspor  impor  maka pemerintah  Indonesia  mempunyai  rencana  membangun  terminal  barang internasional  di  Entikong.  Peran  terminal  barang  internasional  menjadi  semakin penting yaitu dengan mendukung pengembangan koridor ekonomi Indonesia dan memperkuat konektivitas nasional. Diperlukan penelitian untuk membuat rencana pembangunan  pelabuhan  darat  dapat  terealisasi  dan  segera  dilakukan  persiapan secara matang agar Indonesia umumnya dan khususnya daerah Entikong mendapat hasil yang maksimal. Pemerintah Indonesia khususnya di perbatasan Entikong dapat mengembangkan  Terminal  Barang  Internasional  ini  untuk  meningkatkan perekonomian  negara.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  perlu  penelitian  tentang negara, isu perbatasan, dan politik kesejahteraan sebagai kebijakan  pembangunan Terminal Barang Internasional Entikong.
Penelitian tentang peran dari negara dalam pembangunan Terminal Barang Internasional Entikong menggunakan analisa kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Perbatasan  Entikong    Kabupaten  Sanggau  Kalimantan  Barat,  Penelitian  ini dilaksanakan  pada  tahun  2019.  Peneliti  melakukan  wawancara  dengan  informan yaitu Kepala BPTD Wilayah XIV Kalimantan Barat, Kepala PLBN Entikong, Bupati Sanggau  dan  Tokoh  Masyarakat.  Langkah  yang  dilakukan  dalam  melakukan penelitian untuk memproleh data penelitian secara akurat dan sistematis. Langkah awal  yang  akan  dilakukan  oleh  penulis  adalah  mencari,  menemukan  dan mengumpulkan informasi dan data secara lengkap lalu menganalisisnya secara dari data yang telah diperoleh tersebut dan langkah terakhir menarik suatu kesimpulan.

## Negara, Perbatasan, dan Politik Kesejahteraan
Negara merupakan salah satu organisasi besar dalam suatu masyarakat yang memiliki suatu tujuan yang sama. Banyak hal yang melatarbelakangi terbentuknya sebuah negara, dengan hal tersebut maka terbentuklah berbagai opini dan pendapat mengenai  negara  yang  memiliki  banyak  keterkaitan  antara  satu  dengan  faktor lainnya, dengan adanya suatu negara makan akan ada terbentuknya perbatasan dan juga kesejahteraan yang harus dipenuhi oleh negara. Maka dari itu studi mengenai negara  dan  perbatasan  melahirkan  fenomena  batas  negara  dan  lintas  batas  yang dapat  dikatakan  sebagai  keadaan  khusus  dari  suatu  daerah.  Permasalahan perbatasan  sangat  beragam  meliputi  berbagai  aspek  mulai  dari  ekologi  dan  alam hingga permasalahan ideologi dan psikologi (Katrovsky & Korneevets, 2015).
Perbatasan  merupakan  elemen  fundamental  dari  kehidupan  manusia  dan merupakan  elemen  dari  hubungan  antara  individu  dan  masyarakat.  Bagian  yang berbeda  dari  umat  manusia  selalu  terpisah  dan  pada  saat  yang  sama  waktu  yang dihubungkan oleh jaringan perbatasan di semua tingkat teritorial (Kolossov, 2012). Hal ini membuat perbatasan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan baik itu oleh negara, dan terlebih masyarakat yang menempati daerah perbatasan. Sehingga dalam  perbatasan  pentingnya  untuk  melakukan  pengaturan,  baik  itu  demi keamanan  sebuah  negara,  maupun  masyarakat  yang  menempati  wilayah perbatasan.
Perbatasan  adalah  hubungan  periferal  antara  negara  dan  masyarakat (Zartman, 2010). Fungsi utama dari perbatasan geografis adalah untuk membuat dan membedakan  tempat.  Dengan  kata  lain,  perbatasan  memisahkan  makna  sosial, politik,  ekonomi,  atau  budaya  dari  satu  ruang  geografis  dari  yang  lain  (Diener  & Hagen,  2012).  Perbedaan  kehidupan  sosial,  politik,  ekonomi  dan  budaya  setiap perbatasan pentingnya kehadiran negara untuk mengorganisasi perbatasan melalui kekuatan otoritas negara, dengan membentuk sistem hukum dan politik di wilayah perbatasan.
Konsep  batas  negara  mendasari  pengaturan,  dan  memang  kondisi  sistem hukum  dan  politik  domestik  maupun  internasional  (Vaughan,  2009).  Dari  konsep tersebut  pengaturan  batas  negara  merupakan  hal  dasar  untuk  memastikan  sistem hukum dan politik suatu negara. Bagian kedaulatan suatu negara ditentukan oleh sistem hukum dan politik suatu negara, sehingga keadaan pengaturan batas negara penting untuk diakomodir oleh semua kepentingan.
Perbatasan memiliki tiga fungsi penting: membantu menciptakan ketertiban dengan menggambarkan lingkup otoritas; untuk melindungi mereka yang tinggal di dalam wilayah yang dibatasi dengan jelas dari orang luar; dan untuk memastikan kontrol  dan  pengelolaan  warga  dan  sumber  daya  alam  yang  tepat  (Ramutsindela,
2014).  Pentingnya  kehadiran  negara  dalam  mengelola  perbatasan  dengan membentuk  sistem  hukum  dan  politik  yang  jelas  diperbatasan  ialah  untuk memastikan,  kehidupan  di  perbatasan  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  dibawah kontrol  oleh  negara.  Sehingga  daerah-daerah  perbatasan  dapat  terhindar  dari ancaman  dari  luar  misalkan  ancaman  dari  negara  tetangga  yang  berbatasan langsung.  Negara  memiliki  otoritas  yang  kuat  untuk  memastikan  komunitas  atau masyarakat  yang  tinggal  di  daerah  perbatasan  memiliki  kedaulatan  yang  utuh melalui pengaturan batas-batas negara serta menjamin kehidupan dan kesejahtraan masyarakat perbatasan.
Politik  kesejahteraan  menjadi  hal  penting  bagi  pemerintah  pusat  maupun pemerintah  daerah,  kesejahteraan  dapat  terjadi  apabila  pihak-pihak  terkait  dapat berkerjasama  membentuk  suatu  konsep  yang  baik  dalam  pembentukan  politik kesejahteraan.  Pemerintah  Pusat  dan  daerah  saling  berinisisasi  untuk mengembangkan politik kesejahteraan sosial di Indonesia pada pokoknya berkaitan dengan mengatasi terbatasnya kapasitas negara untuk mengirimkan barang publik dasar selama periode krisis ekonomi dan politik termasuk dalam ranah negara dan perbatasan  (Mas'udi  &  Hanif,  2011).  Adapun  tujuan  tersebut  tidak  hanya  dari kesejahteraan  secara  ekonomi  saja  melainkan  pada  aspek  yang  sangat  luas  yang menyangkut kehidupan masyarakat negara.

## Terminal Barang Internasional
Terminal  barang  adalah  subsistem  dari  rantai  pasokan  dan  menyediakan tautan penting dalam rantai transportasi yang memfasilitasi aliran kargo. Terminal barang  adalah  elemen  kunci  dalam  sistem  yang  mendorong  nilai  kontribusi  pada rantai pasokan dengan menciptakan layanan bernilai tambah untuk meningkatkan keunggulan  kompetitif  dalam  rantai  transportasi  (Robinson,  2002).  Lebih  lanjut terminal barang merupakan bagian dari sistem supra sistem yang kompleks karena berinteraksi  dengan  subsistem  internal  dan  eksternal  untuk  menciptakan  proses yang  efektif  dalam  rantai  pasokan.  Kompleksitas  tersebut  muncul  dalam  sistem terminal  barang  karena  sangat  dipengaruhi  oleh  perubahan  perkembangan perdagangan  dunia,  kecenderungan  rantai  pasokan  dan  logistik,  kemajuan transportasi  laut,  perkembangan  teknologi  dan  interaksi  dengan  berbagai  pemain baik  internal  maupun  eksternal  (Cetin  &  Cerit,  2010).    Dengan  adanya  terminal barang sebagai penyedia di dalam transportasi maka pasokan-pasokan barang yang ada dapat memicu untuk meningkatnya transportasi yang unggul. Selain itu, hal ini tentunya juga sangat berpengaruh terhadap para pemain baik internal dan eksternal agar tetap efektif dalam menyediakan pasokan barang. Sistem terminal barang dapat dipengaruhi  oleh  berbagai  hal,  tetapi  ini  juga  dapat  mencapai  sistem  yang  efektif
sehingga akan muncul kompleksitas antara rantai terminal barang dengan penyedia rantai transportasi yang memfasilitasi aliran kargo.
Terminal barang menekankan hubungan dengan terminal barang antarmoda pedalaman yang terhubung langsung ke terminal barang dengan sarana transportasi berkapasitas  tinggi  (Qiu,  Lam  &  Huang,  2015).  Terminal  barang  berkembang  dari terminal  barang  antar  moda  yang  digunakan  dalam bill  of  lading (Nguyen  & Notteboom,  2017).  Terminal  barang  sebagai  pusat  logistik  dapat  diklasifikasikan, mengikuti kriteria fungsional, menjadi tiga kategori utama (i) simpul logistik, fungsi utamanya  adalah  pergudangan  dan  penyimpanan  kargo.  (ii)  pusat  logistik  yang dicirikan oleh fungsi transit yang menonjol. (iii) pusat logistik yang berfokus pada layanan  bernilai  tambah  (Notteboom,  Parola,  Satta  &  Risitano,    2017).  Tentunya terminal  barang  sebagai  pusat  logistik  dimana  sebagai  tempat  antarmoda  di pedalaman  dengan  transportasi  yang  memuat  muatan  berkapasitas  tinggi. Dijelaskan  bahwa  terminal  barang  yang  terbagi  didalam  tiga  kategori  tersebut  , diantaranya pertama, simpul logistik ialah sebagai tempat untuk menyimpan semua barang  (gudang)  dan  sebagai  tempat  penyimpanan  kargo,  kedua,  pusat  logistik sebagai selain tempat penyimpanan juga tempat untuk pengiriman barang (transit) yang menonjol. Ketiga, pusat logistik akan lebih fokus terhadap layanan baik dari internal maupun ekternal agar dapat meningkatkan nilai tambah dalam sistem.
Untuk mempertahankan daya saing dalam bisnis, terminal barang mengubah struktur logistik dan transportasi dan mengalihdayakan kegiatan ini. Berfokus pada konsep logistik nilai tambah memungkinkan terminal barang menjadi akrab dengan lingkungan baru (Langen & Lugt, 2007). Terminal barang disebut sebagai terminal barang  tanpa  batas  ( borderless  seaport )  karena  menekankan  pada  pengembangan fungsional dari suatu terminal menjadi jaringan terminal barang dengan berbagai derajat keterkaitan formal dengan pihak lain (Klink, 2000). Fungsi  terminal barang sebagai hubungan intermodal memungkinkan peti kemas untuk dikirim jarak jauh melintasi benua untuk memenuhi permintaan pasar (Song, 2003). Kerja sama antara semua  pemangku  kepentingan  dalam  proses  distribusi  merupakan  syarat  yang diperlukan untuk pengelolaan jaringan transportasi dalam sistem koneksi terminal barang  antarmoda  (Monios,  2016).  Persaingan  di  dalam  bisnis  tentunya  akan berkembang  seiring  dengan  perkembangannya  dunia,  oleh  sebab  itu  terminal barang mengubah strukturnya ke dalam struktur logistik agar dapat meningkatnya nilai tambah dan dapat berinteraksi dengan efektif. Selain itu juga dengan adanya terminal barang ini dapat mempermudah peti emas dikirim dengan jarak jauh untuk memenuhi permintaan pasar yang ada.
Konektivitas terminal barang ke pedalaman menjadi fokus yang diperlukan untuk  strategi  Otoritas  terminal,  serta  untuk  operator  terminal  barang  dan
perusahaan pelayaran (Van den Berg & De Langen, 2011). Kemudian dengan adanya terminal  barang  ke  pedalaman  sangat  penting  dalam  mengubah  struktur  logistik untuk lebih fokus terhadap strategi otoritas terminalnya maupun bagi perusahaan pelayarannya.

## Negara Sebagai Fasilitator Pembangunan
Peran  negara  sebagai  fasilitator  ialah  dengan  menciptakan  kondisi  yang kondusif  bagi  perealisasian  pembangunan  dari  Terminar  Barang  Internasional Entikong  dan  menjembatani  kepentingan-kepentingan  dari  berbagai  pihak. Pembangunan  terminal  barang  internasional  ( inland  port )  di  wilayah  perbatasan darat  yang  akan  menjadi  lokasi  penyelenggaraan  transportasi  perdagangan terintegrasi  pengangkutan.  merupakan  elemen  penting  dalam  pertumbuhan kegiatan ekonomi. Melalui jalan raya yang melintasi batas antar negara. Ide terminal barang berusaha untuk merampingkan biaya transportasi (Roso, 2009).
Pengkajian akan infrastruktur Terminal Barang Internasional cukup penting tidak  hanya  infrastruktur  akan  tetapi  pembentukan  operasioanal  dari  terminal barang  juga  harus  dipertimbangkan.  Model  dalam  pengembangan  perencanaan pembangunan  harus  melihat  berbagai  faktor  seperti  pemilihan  lokasi  dan konektivitas. Untuk mengoptimalkan operasional pembangunan Terminal Barang Internasional Entikong, negara telah mengadakan rapat internal untuk membahas persiapan  sarana,  pos  terminal,  hingga  keperluan  logistik  yang  menunjang pembangungan secara keseluruhan.
Pengadaan  rapat  tersebut  menghasilkan  kesiapan  fisik  terminal  meliputi kantor yang mengoperasikan terminal, jembatan timbang, tempat gudang, lokasi peti kemas,  zona  pemberhentian  bus,  tempat  beribadah,  rumah  makan,  dan  lainnya (Sukardi,  2019).  Pembangunan  Terminal  Barang  Internasional  termasuk  sebagai urusan publik yang memerlukan pertimbangan dan perencanaan yang matang agar mampu bertahan, maka keberadaannya yang efektif dapat mewujudkan tujuannya.
Seluruh jajaran pemerintahan Indonesia secara intensif memberikan afeksi dalam membangun kawasan perbatasan (TribunSanggau.com, 2019). Pembangunan Terminal  Barang  Internasional  Entikong  telah  membangkitkan  gairah  bisnis masyarakat  lokal  (Dephub.go.id,  2018).  Peran  negara  sangat  diperlukan  dalam keberhasilan  pembangunan  Terminal  Barang  Internasional  di  Entikong.  Apalagi Balai  Pembangunan  Transportasi  Darat  wilayah  VX  Kalimantan  Barat  menjadi perwakilan dari jajaran pemerintah untuk bertanggungjawab secara langsung dalam menghadapi berbagai persoalan yang terjadi di terminal barang.
PKSN Entikong didirikan pada Keputusan Presiden 31 tahun 2015 mengenai wilayah  Batas  Negara  di  Kalimantan  Barat  yang  masuk  dalam  pasal  11  ayat  5
menyatakan sebagai pusat layanan Keimigrasian, Bea Cukai dan pusat perlindungan Kesehatan.  Saat  meninjau  Entikong  pada  Januari  2015,  Kabupaten  Sanggau merupakan  land  port  dan  akan  melakasankan  perdanganan  ekspor-impor  barang ekonomi.  Presiden  Jokowi  saat  itu  menargetkan  dalam  bebrapa  tahun  kedepan perbatasan  Entikong  akan  benar-benar  diperbaiki,  perubahannya  kemudian direncanakan pada bulan Maret 2015 (Tribunpontianak.co.id, 2015).

## Negara Sebagai Katalisator Pemerataan Ekonomi
Mengikuti  perkembangan  historisnya,  persepsi  negara  kesejahteraan merefleksikan  berbagai  aspek  berdasarkan  warisan  budaya,  sosial,  politik,  serta ekonomi (Aravacik, 2018). Pemerintah memiliki peranan penting sebagai katalisator sekaligus pihak dominan dalam mengendalikan negara guna menyelaraskan konsep negara  kesejahteraan  (Hermawanti,  2004).  Peran  negara  sebagai  katalisator bermanfaat  untuk  mencipkan  ketenagakerjaan  merupakan  hal  yang  fundamental bagi kehidupan manusia, terdiri dari aspek ekonomi dan social (Jamaliah & Elyta, 2021).  Kebutuhan  ketenagakerjaan  niscaya  berdampak  pada  kehidupan  sosial masyarakat (Elyta, Razak, Rahman, Fahruna, & Nailufar, 2021).
Diidentifikasi  bahwa  munculnya  konsep welfare  state atau  negara kesejahteraan  ialah  cerminan  kondisi  nyata  atas  perkembangan  kehidupan  warga negara yang dipengaruhi oleh peran pemerintah selaku pengendali negara. Dugaan ini  semakin  kuat  melalui  kegagalan  atas  hasil  praktik  strategi  negara  sebelumnya, mengingat problematika yang ada masih melekat pada urusan perekonomian global, ketidakmerataan pendapatan, ketimpangan politik, dan lainnya. Tentunya, isu sosial maupun ekonomi tersebut melibatkan tanggungjawab pemerintah sehingga konsep negara  kesejahteraan  menjadi  kunci  atensi  yang  disinyalir  mampu  menjawab kondisi yang ada.
Akan tetapi, ini bukan berarti bahwa konsep negara kesejahteraan condong terhadap  intervensi  yang  dilakukan  pemerintah  (Djauhari,  2006).  Sesuai  makna harfiahnya,  negara  kesejahteraan  menekankan  arti  penting  demokrasi  dengan mementingkan  kondisi  layak  warga  negara  dan  keperluan  kolektif  sebagai  fokus utama, bukan praktik monopoli pemerintah (Amin, 2011). Ini berarti tanggungjawab pemerintah untuk melayani masyarakat tidak berunsur realisasi otoriter, melainkan entitas pengendali negara yang menyadari keberhakan masyarakatnya sesuai kaidah demokrasi.  Instruksi  pemerintah  ialah  bertanggungjawab  penuh  dalam memprioritaskan  kepentingan  nasional,  dibanding  mengedepankan  keuntungan pribadi.  Paradigma  negara  kesejahteraan  dinilai  bersifat  dinamis  dan  beragam, beriringan dengan transfigurasi juga klaim warga negara yang terlibat. Tidak hanya negara maju yang berhak diakui welfare state berdasarkan sektor ekonomi, negara
berkembang dapat melakukan praktik pembangunan kesejahteraan melalui politik will di mana memiliki kejelasan prediksi maupun komitmen terkait investasi sosial dan humanity.
Secara garis besar, terdapat tiga titik fokus dari konsep negara kesejahteraan. Pendapatan rumah tangga yang dimaksud tentunya berkenaan dengan timbal-balik faktor produksi yaitu dari proses, fasilitas pendukung, hingga hasil produksi. Titik fokus berikutnya mengarah pada layanan publik yang disediakan oleh pemerintah selaku pengendali negara sekaligus regulator yang memperluas layanan efektif bagi kehidupan warga negara dari segi politik, sosial, hingga ekonomi. Mendukung hal tersebut,  perspektif  lain  menyatakan  negara  kesejahteraan  meliputi  empat  pokok penting terdiri dari kewarganegaraan sosial, demokrasi penuh, sistem relasi industri modern,  serta  hak  atas  pendidikan  juga  penyebaran  sistem  edukasi  massal  yang modern. Tolak ukur ini merujuk pada tanggungjawab pemerintah atas pengelolaan maupun  pengendalian  roda  kehidupan  negara.  Dapat  dikatakan  bahwa  negara berperan dalam menyediakan servis kesejahteraan pokok pada taraf tertentu untuk warga negaranya (Triwibowo & Bahagijo, 2006).
Perekonomian  masyarakat  di  lintas  batas  terus  tumbuh  dan  berkembang walau ada kondisi geografis yang menjadi hambatan (Elyta & Kartikasari, 2020).  Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukan bahwa adanya terminal barang  internasional  kemudian  menjadi  sumber  perekonomian  masyarakat  lokal (Posumah, 2015). Selanjutnya dengan adanya infrastruktur tersebut dengan semakin baiknya sistem yang ada dapat mendukung perekonomian di kawasan perbatasan. Hal ini dapat memenuhi suatu aspek untuk kemajuan suatu negara yaitu sara dan prasarana yang memadai dan baik  hingga dapat menunjang perkembangan negara tersebut.

## Negara sebagai Katalisator Perlindungan Keamanan
Hakikatnya,  negara  kesejahteraan  terimplementasikan  sebagai  alternatif yang membangun kesejahteraan sosial melalui fungsi pemerintah dalam menjamin keamanan  warga  negara  secara  teratur,  terorganisir,  serta  berkesinambungan (Kiswanto, 2005). Dengan kata lain, negara kesejahteraan murninya merujuk pada pentingnya  pengaruh  negara  dalam  pembangunan  kesejahteraan  (Suharto,  2006). Wujud  dari  terlaksananya  fungsi  negara  tersebut  harus  memenuhi  empat  kriteria negara kesejahteraan sebelumnya, yang mana mengupayakan perlindungan warga negara  dari  berbagai  risiko.  Apalagi  saat  ini,  kendala  yang  menghambat  berbagai negara untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dipengaruhi oleh faktor internal maupun  eksternal  yang  saling  berhubungan,  seperti  ketidaksiapan  negara  dalam menghadapi  fenomena  pasar  global  yang  semakin  kompetitif  akibat  lunaknya
strategi  pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan  yang  berkualitas  dan pembangunan  infrastruktur  yang  belum  konsisten.  Ini  berarti  operasional pembangunan  negara  termasuk  sebagai  bagian  interpretasi  pola  negara kesejahteraan.  Dengan  demikian,  terdapat  hubungan  timbal-balik  dimana  sebuah negara  dapat  dikatakan  sejahtera  ketika  pembangunan  nasional  terwujud  melalui fasilitas  layanan  maupun  infrastruktur  yang  efektif,  dan  dalam  menunjang  hal tersebut perlu didukung dengan penanganan atas berbagai kendala ataupun risiko yang muncul dari proses pembangunan.
Dalam  menunjang  perekonomian  di  perbatasan  peningkatan  infrastruktur dilakukan salah satunya dengan membangun terminal dagang internasional. Peneliti menemukan bahwa terminal yang ada dapat melakukan ekspor impor dengan sekala yang besar, hal ini dapat mempengaruhi kemajuan ekonomi masyarakat perbatasan. Meskipun  masih  ada  berbagai  hambatan  yang  terjadi  dari  pihak  swasta  maupun pemerintah,  akan  tetapi  hal  hal  ini  tidak  menghalangi  dalam  pengembangan terminal  barang  internasional  sebagai  penunjang  perkembangan  perekonomian masyarakat perbatasan.
Hasil penelitian bahwa pembangunan jalan telah menghubungkan langsung dari Tebedu ke Terminal Barang Internasional di Entikong, akan tetapi hal ini masih dirundingkan  di  konsep  oleh  pihak-pihak  terkait,  terminal  ini  menjadi  salah  satu terminal barang independen internasional.
Sesuai  intruksi  pemerintah  yang  konkrit,  upaya  memperkuat  eksistensi berbagai  daerah  maupun  desa  sangat  penting  dalam  mempercepat  pembangunan nasional  (Chornelius,  2019).  Ini  relevan  dengan  cita-cita  Indonesia  dalam mewujudkan kesejahteraan negara yang tertuang dalam mandat konstitusi, dengan memerhatikan peran otonomi di berbagai daerah. Dengan kata lain pembangunan nasional tidak hanya berfokus demi keberhasilan daerah pusat melainkan juga ke daerah  pelosok  ataupun  lintas  batas.  Apalagi  kawasan  perbatasan Indonesia  telah dikenal  sebagai  pintu  gerbang  yang  berpotensi  dalam  mengembangkan  praktik ekonomi  sehingga  diperlukannya  strategi  yang  konsisten  dan  kesiapan  anggaran dalam menjaring peluang yang ada.
Terlampirnya realitas empiris terkait pasar maupun negara yang gagal atau disebut the failure of market and state telah memanifestasikan sebuah gagasan yang diduga  relevan  dalam  menangani  fenomena  tersebut.  Negara  kesejahteraan  ialah jawaban  relevan  atas  wujud  kontribusi  negara  guna  mewujudkan  kehidupan masyarakat  yang  sejahtera.  Tentu  terdapat  berbagai  negara  yang  terobsesi  untuk mewujudkan  konsep  negara  kesejahteraan,  khususnya  Indonesia  yang  telah mencantumkan  konsep  tersebut  dalam  UUD  1945  (Sukmana,  2016).  Lebih  lanjut, ditekankan  bahwa  negara  kesejahteraan  mencakup  kekuatan  negara  dengan
kebebasan  individu  yang  seimbang,  sehingga  ini  menunjukkan  strategi  sebuah negara  dalam  menjalankan  kewajibannya  dengan  tujuan  memberikan  pelayanan masyarakat yang mengarah pada harmonisasi maupun kesejahteraan tatanan sosial (Naqvi, 2003). Secara nyata, persepsi negara kesejahteraan menghubungkan setiap aspek, yang mana peran pemerintah dilandasi praktik politik berupaya memperkuat sektor ekonomi untuk mencapai kehidupan sosial yang sejahtera.
Indonesia selaku negara berkembang menjadi bukti nyata dalam meninjau model negara kesejahteraan sesuai kapabilitas dan kepentingannya (Suharto, 2006). Keragaman  model  yang  dimaksud  memiliki  penyesuaian  tertentu  dengan memerhatikan perkembangan sosial pada suatu negara. Dalam praktiknya, negara berkembang berupaya mewujudkan negara kesejahteraan dengan menyusul status perekonomian  negara  maju  melalui  kolaborasi  sosial-politik.  Ini  terlihat  dari persepsi  negara  kesejahteraan  yang  diimplementasikan  Indonesia  dengan  diiringi penguatan demokrasi juga ketetapan hak otonomi di berbagai daerah. Dengan kata lain,  wacana  negara  kesejahteraan  berupa  pembangunan  nasional  tidak  hanya diarahkan secara terpusat namun juga ke daerah pelosok hingga lintas batas. Peran sosial dari komunitas sukarela, perusahaan swasta, hingga khalayak umum disinyalir mendukung  perwujudan  model  negara  kesejahteraan.  Sedangkan  dasar  yang merintis wacana negara kesejahteraan ialah kekuatan politik melalui tanggungjawab negara dalam menetapkan kebijakan tertentu.

## Negara sebagai Regulator Pembangunan
Peran  negara  sebagai  regulator  adalah  menyiapkan  penyelenggaraan pembangunan  Terminal  Barang  Internasional  Entikong  dengan  mengeluarkan peraturan-peraturan  akan  terlaksana  dengan  tertib  sesuai  dengan  administrasi. Negara merupakan penggabungan dari kekuasaan politik. Untuk itu negara memiliki peran yaitu (a) melakukan pengendalian dan peraturan terhadap indikasi kekuasaan yang  asocial  yang  berbahaya;  dan  (b)  mengorganisasi  dan  melakukan pengintegrasian  aktivitas  individu  dan  kelompok  pada  masyarakat.  Kontrol  dan peran  negara  ini  dilakukan  berdasarkan  sistem  hukum  dan  politik  yang  berlaku melalui  perantara  pemerintah  menuju  tujuan  nasional  (Budiardjo,  2017).  Negara merupakan organisasi utama dari sistem politik yang berfungsi dalam pengaturan hubungan  sosial  antarmanusia  dalam  masyarakat  serta  mengontrol  gejala-gejala kekuasaan  yang  ada  di  masyarakat.  Dalam  pengaturannya,  negara  memiliki  hak untuk  menetapkan  cara  dan  batasan  mengenai  kekuasaan  apa  saja  yang  dapat dipergunakan  oleh  masing-masing  personal,  kelompok,  hingga  basis  massa  yang lebih luas yakni negara itu sendiri agar tetap searah dengan tujuan negara.
Negara  tidak  dapat  bertahan  jika  terbentuk  individualisme  dalam bersosialisasi  di  masayrakat  (Us,  2010).  Hal  ini  juga  berlaku  di  daerah  perbatasan negara  maupun  masyarakat  harus  berperan  aktif  dalam  menjalankan  terminal dagang internasional agar dapat digunakan sebaik mungkin dan mendatangkan efek yang  baik  bagi  masyarakat  sekitar  maupun  bagi  negara.  Pembangunan  terhadap proses  dan  progres  pembangunan  terminal  barang  internasional  dikoordinasikan oleh  Balai  Pengelola  Transportasi  Darat  Wilayah  di  Kalimantan  Barat menambahkan bahwa lama pembangunan diperkirakan kurang lebih 2 tahun yang dimulai  sejak  tahun  2017  dan  selesai  pada  tahun    2018,  sehingga  di  tahun  2019 terminal  barang  internasional  sudah  dapat  beroperasi.  Sementara  direncanakan bentuk  operasi  dari  terminal  barang  internasional  ini  merupakan  pemisahan kegiatan  B/M  barang  impor/ekspor  dengan  barang  yang  akan  didistribusi  lokal sehingga dapat meminimalisasi konflik antara orang dengan kendaraan bermotor, menimalisasi  titik-titik  konflik  antar  kendaraan-kendaraan  angkutan  barang  antar Negara  melalui  jalur  khusus  yang  memang  merupakan  rute  masuk  dan  barang internasional.
Selain  itu  yang  juga  berperan  dalam  pembangunan  terminal  barang internasional  tersebut  juga  ada  beberapa  instansi  pemerintahan  yang  ikut  serta mendukung  percepatan  pembangunan  seperti:  (1).  Ditjen  Perhubungan  Darat,  (2). Badan  Nasional  Pengelola  Perbatasan,  (3).  Pemerintah  Kabupaten  Sanggau,  (4). Kantor Agraria dan Pertanahan Kabupaten Sanggau, (5).  Kantor Camat Entikong, serta  untuk  pengamanan  dan  penegakkan  hukum  pembangunan  terminal  barang internasional, dan (6). Polsek Entikong.
Dukungan  pemerintah  terhadap  pembangunan  wilayah  perbatasan diteruskan  melalui  instansi-instansi  dan  pihak  terkait  dalam  pembangunan Terminal Barang Internasional. Praktik pembangunan yang diupayakan oleh pihak pengelola  tentunya  harus  mengidentifikasi  lahan  yang  strategis,  serta  mendata potensi yang memengaruhi kualitas lingkungan daerah. Ini merupakan poin penting karena  proyek  pembangunan  yang  diawali  sistem  rancangan,  fungsional,  hingga kontrolisasi  memerlukan  keterlibatan  warga  setempat,  atau  dengan  kata  lain mencerminkan citizen participation is citizen power (Hermansyah, 2018).
Berdasarkan  definisi  yang  rangkum,  negara  kesejahteraan  memiliki  dua kriteria  yang  mendorong  pemerintah  dalam  menetapkan  sebuah  aturan  yaitu pendapatan rumah tangga dan layanan sosial. Namun dalam pemaknaan yang lebih luas, regulasi juga termasuk sebagai tipikal negara kesejahteraan (Lindbeck, 2006). Perspektif  ini  searah  dengan  jaminan  sosial  dan  kebutuhan  yang  menentukan kebijakan nasional sesuai kondisi ekonomi, sosial, dan penerapan peraturan legislatif (Aravacik, 2018).
Lokasi  gografis  harus  diperhatikan  selama  perancangan  hingga pembangunan pelabuhan darat ini harus sesuai dengan jarak dan fungsi pelabuhan darat  tersebut  bagi  masyarakat  maupun  pengguna  lainnya  (Woxenius,  Roso,  & Lumsden,  2004).  Meskipun  terkadang  rancangan  yang  ada  dapat  berubah-ubah sewaktu-waktu karena berbagai faktor ekternal seperti pengembangan teknologi dan pola hidup masyarakat.
Dalam  peranannya  sebagai  koordinator  pelaksanaan,  selama  proses pembangunan  berlangsung,  Balai  Pengelola  transportasi  darat  wilayah  XV Kalimantan  Barat  melaksanakan  pengawasan  langsung  ke  lapangan  untuk mengawasi  proses  pembangunan,  menyampaikan  laporan  mengenai  progres kegiatan  pembangunan  yang  akan  diteruskan  pada  Menteri  Perhubungan  secara berkala, serta mencatat dan menyediakan data maupun informasi terkait terminal barang secara terbuka bagi masyarakat yang membutuhkan. Tindakan ini merujuk pada  prinsip  pembangunan  yang  diadakan  oleh  pemerintah  dan  dampak  yang muncul baik menghasilkan hal yang positif ataupun negatif dirasakan oleh warga kawasan tersebut.
Balai  Pengelola  transportasi  darat  wilayah  XV  Kalimantan  Barat  sebagai fasilitator  selama    pembangunan  terminal  barang  internasional  melakukan penganggaran  untuk  membiayai  pembangunan  terminal  melalui  APBN Kementerian  Perhubungan  dan  tidak  ada  sumber  dana  lain  dalam  pembiayaan pembangunan  terminal  barang,  Balai  Pengelola  transportasi  darat  wilayah  XV Kalimantan Barat berkoordinasi dengan aparat desa setempat dan kepolisian dalam proses  pembangunan,  sehingga  keamanan  dalam  proses  pembangunan  terjamin karena  ada  beberapa  aspek  yang  harus  menjadi  perhatian  dalam  pembangunan terminal  barang  internasional  ini  seperti:  kemudahan  pencapaian  lokasi  di  tinjau dari  jarak  dan  waktu  tempuh,  lokasi  yang  sesuai  dengan  RTRWN,  RTRWP  dan RDTR Kabupaten Sanggau hingga faktor keamanan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kendaraan barang yang menggunakan fasilitas dalam  terminal  termasuk  dalam  kategori  kendaraan  berat,  maka  konstruksi  yang digunakan  dapat  diklasifikasikan  sebagai  konstruksi  berat  dengan  persyaratan material dan prosedur kerja yang cukup berat.
Pemerintah  pun  masih  harus  memperhatikan  beberapa  hal  yang  menjadi tantangan dalam pembangunan terminal barang internasional ini seperti koordinasi antara  instansi  pusat  dan  terkait  dengan  manfaat  terminal  barang,  hingga  faktor cuaca  yang  tidak  menentu  mempengaruhi  pembangunan.  Sejauh  ini,  respon masyarakat sekitar area pembangunan terminal barang internasional terbilang baik. Masyarakat  menyadari  dampak  dari  terminal  barang  internasional  ini,  jika  telah resmi  beroperasi  akan  memberi  dampak  positif  kepada  masyarakat  di  perbatasan
berkaitan  dengan  kegiatan  perdagangan  antar  negara.  Dengan  demikian, pemerintah  juga  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  sekitar  terminal  untuk terus  mengajak  masyarakat  mendukung  kebijakan  pemerintah  dan  memberi pemahaman-pemahaman  terkait  keberadaan  terminal  barang  internasional tersebut.
Di  samping  kebijakan  maupun  kesepakatan  yang  diusung  oleh  aparat pemerintah,  warga  dalam  kawasan  yang  terlibat  pembangunan  merupakan  kunci utama  dalam  mewujudkan  pembangunan  yang  nyata.  Pendekatan  ini  berkenaan dengan isu sosial yang meliputi intervensi komunitas guna mencapai kepentingan tertentu (Cislaghi, 2019). Tentu warga yang hidup di kawasan target pembangunan transportasi  akan  memperoleh  dampak  secara  langsung  maupun  tidak  langsung. Dengan  dukungan  kebijakan  pemerintah,  masyarakat  setempat  dapat  termotivasi untuk  menangkap  potensi  yang  muncul  seperti  membuka  layanan  penginapan  di sekitar  terminal  transportasi,  menyediakan  tempat  makan/tempat  istirahat,  toilet umum,  dan  lainnya.  Dengan  kata  lain,  intervensi  komunitas  yang  dimaksud sebelumnya  mencerminkan  kontribusi  warga  dalam  praktik  stimulator  dengan diiringi kebijakan yang diberlakukan pemerintah.

## Negara sebagai Regulator Hubungan Luar Negeri
Regulasi  menjadi  wujud  nyata  atas  strategi  pemerintah  dalam  mencapai kesejahteraan  negara  dengan  adanya  ketetapan  perundang-undangan,  kebijakan lingkungan,  dan  lainnya.  Negara  sangat  penting  dalam  pembangunan  mengingat fungsinya  sebgai  pembuat  kebijakan  dan  aktor  utama  dalam  kerja  sama pembangunan  (Sukmana,  2016).  Strategi  pemerintah  mereka  dalam  menentukan arah  dan  kebijakan  sangat  menentukan  keberhasilan  serta  percepatan pembangunan dari negara-negara. Negara dapat menjadi dominan atau sebaliknya dapat  menjadi  terbatas  dalam  mewujudkan  pembangunan  berdasarkan kapasitasnya. Dengan demikian, negara memiliki model pembangunannya masing- masing sesuai dengan model yang dianggap ideal dan sesuai negaranya.
Namun  bagi  negara-negara  yang  tidak  memiliki  atau  tidak  merencanakan startegi pembangunannya, maka kemampuan untuk memproyeksi kapasitas dalam pembangunanperlu disiapkan. Negara-negara berkembang seringkali menghadapi keterlambatan  pembangunan.  Keterlambatan  tersebut  kemudian  menghasilkan model kebijakan pembangunan yang adaptif sehingga tetap mengejar pembangunan negara walau tidak sama dengan aspek-aspek yang dilakukan pada negara-negara maju.
Terdapat  248  agenda  pengembangan  infrastruktur  di  sebagian  kawasan Indonesia  dengan  terdiri  dari  jalur  tol,  pelabuhan  barang,  tenaga  listrik,  terminal
kereta  api,  bus,  pesawat,  dan  lainnya  (Hermansyah,  2018).  Ini  berarti  pelaksanaan pembangunan mengacu pada keputusan Presiden yang mengatur pengadaan barang dan jasa, serta ketentuan konstruksi yang ditetapkan oleh instansi teknis. Adapun faktor pendorong yaitu adanya kegiatan perdagangan antar negara yang mempunyai potensi  saling  menguntungkan,  meningkatnya  jumlah  perjalanan  orang antarnegara.
Sementara,  yang  mendukung  pembangunan  terminal  barang  tertuju  pada kebijakan  pemerintah  yang  memprioritaskan  pembangunan  terminal  barang  di PLBN  sebagai  salah  satu  lokasi  PSN  dan  kemudahan  dan  percepatan  proses  dari pemerintah  Kabupaten  Sanggau  yang  berkaitan  dengan  pembangunan  terminal barang.  Meskipun  perkiraan  biaya  pembangunan  lebih  kurang  150  miliar  namun keberadaan  terminal  barang  internasional  ini  memberikan  pengaruh  terhadap fungsional  industri  yang  ada  sehingga  pemerintah  disiapkan  konsep  kawasan industri yang dapat memanfaatkan terminal barang sebagai pelabuhan ekspor dan sebagai pelabuhan impor untuk  bahan baku produknya.
Kesepakatan  tersebut  mencakup  sektor  ekonomi  dan  perdagangan, sedangkan  transportasi,  kapabean,  keimigrasian  dan  karantina  merupakan  sektor pendukung. Peluang terminal barang internasional yaitu dapat menjadi simpul dari sistem  transportasi,  peluang  sesuai  peran  dan  fungsi  terminal  barang  akan  cukup besar.  Struktur  organisasi  terminal  barang  belum  dibentuk,  namun  sinergitas terminal barang ke negara diatur dalam kesepakatan dalam forum Sosek Malindo tingkat  regional,  yang  selanjutnya  disampaikan  kepada  Sosek  Malindo  di  tingkat pusat. Keberadaan kawasan industri tersebut juga akan menyerap tenaga kerja lokal dan  membuka  peluang  adanya  investor  dari  Malaysia  yang  akan  membangun industri dalam kawasan industri, selama nilai investasi lebih rendah.
Indonesia  terlibat  aktif  dalam  ASEAN.  Dalam  komunitas  regional  ini, Indonesia  selaku  bagian  dari  negara  kawasan  Asia  Tenggara  turut  berkontribusi dalam mewujudkan perkembangan ekonomi yang pesat, pembangunan sosial, serta capaian negara yang sejahtera. Apalagi era MEA telah mendorong Indonesia dalam menghadapi berbagai potensi maupun tantangan terkait terciptanya pasar tunggal yang berbasis lima elemen produksi, seperti free flow of goods atau barang (Zulkifar, 2016). Setiap negara berupaya menyejahterakan warga negaranya melalui penetapan berbagai  kebijakan  guna  menghindari  ancaman  internal.  Indonesia  merupakan salah  satu  negara  yang  sangat  menyadari  kenyataan  tersebut,  mengingat  status negara kepulauan yang meliputi garis lintas batas strategis yang berpotensial sebagai jalur operasional pengiriman dan penerimaan barang. Tidak menutup kemungkinan bahwa  seringkali  ditemukannya  kejahatan  transnasional  di  beberapa  daerah terutama perbatasan.
Pembangunan Terminal Barang Internasional di Entikong termasuk sebagai peran  nyata  pemerintah  Indonesia  dalam  meningkatkan  kapasitas  servis  maupun prasarana jalur transportasi di daerah lintas batas. Terminal Barang Internasional Entikong  (Azka,  2019).  Secara  fungsional,  pembangunan  Terminal  Barang Internasional  ini  tidak  hanya  mengatur  arus  penerimaan  dan  pengiriman  produk Indonesia – Malaysia saja, melainkan juga menjadi pintu gerbang yang dilalui negara lain  untuk  keperluan  logistik  yang  meningkatkan  perekonomian  masyarakat.  Hal tersebut  mengingat  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  harus mementingkan  pembangunan  perbatasan  (Herlan  &  Elyta,  2020).  Jelas  bahwa Terminal  Barang  Internasional  Entikong  bertujuan  untuk  menyejahterakan kawasan perbatasan, terutama mendorong roda perekonomian Kabupaten Sanggau yang  berkualitas  juga  berkuantitas.  Maka  dari  itu,  kondisi  tersebut  menunjukkan dinamisnya  pergerakan  perekonomian  kawasan  lintas  batas  dengan  peningkatan sarana infrastruktur transportasi yang tersedia.

## Penutup
Terminal Barang Internasional Entikong merupakan salah satu infrastruktur penting  bagi  berjalannya  perekonomian  di  perbatasan  khusnya  perdagangan internasional.  Terminal  Barang  Internasional  Entikong  memiliki  dua  peran  yaitu sebagai transportasi darat daerah lintas batas dan juga sebagai pintu gerbang logistik Indonesia-Malaysia.  Peran  negara  yang  harmonis  tersebut  mewujudkan keberhasilan pembangunan terminal yang tidak hanya menguntungkan negara saja, tetapi  juga  khalayak  umum.  Lokasi  lalu  lintas  logistik  via  jalur  darat  ini  dapat dimanfaatkan  oleh  warga  sekitar  untuk  membuka  usaha,  seperti  tempat  makan, penginapan, dan lainnya.
Dari hasil penelitian yang ditemukan, artikel ini telah menunjukkan bahwa pembangunan  Terminal  Barang  Internasional  Entikong  dilakukan  dengan dukungan dari negara dan masyarakat menuju terwujudnya negara kesejahteraan. Peran  negara  dalam  hal  tersebut  dilakukan  melalui  keberperanannya  sebagai fasilitator  yaitu  fasilitator  pengkajian,  sebagai  katalisator  yaitu  katalisator pemerataan ekonomidan katalisator perlindungan keamanan, dan sebagai regulator, yaitu dalam mengatur regulasi dalam negeri dan regulasi luar negeri. Dengan adanya fasilitator tersebut dapat mempercepat pembangunan terminal dagang internasional yang menjadi infrastruktur penunjang bagi kesejahteraan masyarakat permabatasan maupun  perekonomian  negara.  Selain  itu  kerjasama  antar  instansi  juga  berperan aktif  dalam  pengembangan  dan  pengoptimalan  perdangan  di  terminal  dagang internasional di perbatasan entikong.

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kepada Saudara Abelnus selaku Ketua Forum Perbatasan Kalimanatan Barat  yang  telah  bersedia  menjadi  mitra  dan  membantu  peneliti  pada  saat  turun lapangan.

## Pendanaan
Artikel  ini  merupakan  salah  satu  subpokok  bahasan  dari  riset  yang  dibiayai  oleh DRPM  DIKTI  Skin  Penelitian  Terapan    tahun  2019  berdasarkan  Surat  Keputusan Nomor 7/E/KPT/2019 dan Perjanjian / Kontrak Nomor 217/SP2H/LT/DRPM/2019.

## Daftar Pustaka
Amin,  M.  (2011).  Konsep  Negara  Kesejahteraan  dari  Waktu  ke  Waktu. Jurnal POLITEIA , Vol. 3 (2):106-112. Diakses melalui https://jurnal.usu.ac.id/index.php/ politeia/article/download/16106/6872 (pada 12 Juli 2019).
Aravacik, E. D. (2018). Social Policy & the Welfare State. Intech Open (online books). Diakses  melalui  https://www.intechopen.com/online-first/social-policy-and- the-welfare-state (pada 10 Juli 2019).
Azka, R. M. (2019). "Dimulai dari Entikong, Terminal Barang Internasional dibangun di 4 Wilayah". Bisnis.com. Diakses melalui https://ekonomi. bisnis.com/read/20190429/98/916733/dimulai-dari-entikong-terminal-barang-
internasional-dibangun-di-4-wilayah (pada 13 Juli  2019).
Budiardjo, M. (2017). Dasar-Dasar Ilmu Politik (edisi revisi). Jakarta: Gramedia.
Cetin,  C.K.,  &  Cerit,  A.G.  (2010).  Organisational  effectiveness  at  seaport:  A  system approach. Maritim Policy and Management. Vol. 37, No. 3, pp.195-219.(pada 5 April 2019).
Chornelius,  H.  (2019).  "Terminal  Barang  Internasional  Entikong  Diresmikan, Setiyadi:  Percepat  Pembangunan  Wilayah  Perbatasan".  TribunSanggau.com. Diakses melalui https://pontianak.tribunnews.com/2019/04/29/terminal- barang-internasional-entikong-diresmikan-setiyadi-percepat-pembangunan- wilayah-perbatasan (pada 13 Juli 2019).
Cislaghi, B. (2019). "The Potential of a community-led approach to change harmful gender  norms  in  low-  and  middle-income  countries".  AliGN:  Advancing Learning  and  Innovation  on  Gender  Norms.  Diakses  melalui https://www.alignplatform.org/sites/default/files/2019-
01/community_led_approach_report.pdf (pada 3 September 2019).
Dephub.go.id.  (2018).  "Terminal  Barang  Internasional  Entikong  Siap  Beroperasi Akhir  Tahun  2018".  Kementerian  Perhubbungan  Republik  Indonesia.  Biro Komunikasi dan Informasi Publik. Diakses melalui
http://www.dephub.go.id/post/read/terminal-barang-internasional-entikong- siap-beroperasi-akhir-tahun-2018 (pada 13 Juli 2019).
Diener, A. C. & Hagen, J. (2012). Borders: A Very Short Introduction . New York: Oxford University Press.
Djauhari.  (2006).  "Kajian  Teori  Welfare  State  dalam  Perspektif  Barat  dan  Islam. Jurnal Hukum". Diakses melalui http://cyber.unissula.ac.id/journal/ pe_detailartikel.php?id=NDcwYXBheWFlbmtyaXBzaW55YT8=. (pada 3 September 2019). Elyta & Kartikasari, W. (2020). Strengthening the Border Tourism in Sambas District of West Kalimantan Indonesia in the Covid-19 Pandemic: A Political Boundaries Perspective. Advances  in  Social  Science,  Education  and  Humanities  Research , Volume  518.  ICoSIHESS  2020.  Diakses  melalui  https://www.atlantis- press.com/proceedings/icosihess-20/125951434. pada 3 Januari  2021).
Elyta.,  Razak,  A.,  Rahman,  I.,  Fahruna,  Y.,  &  Nailufar,  F.  D.  (2021).  Model  of Strengthening  Economic  Security  Through  The  Implementation  of Management Accounting for Small and Medium Business in Borders of States. Academy  of  Strategic  Management  Journal ,  20(1),  pp:  1-11.  Access  from https://www.abacademies.org/articles/model-of-strengthening-economic- security-through-the-implementation-of-management-accounting-for-small- and-medium-business-in-bord-10477.html. (pada 10 april 2021).
Herlan & Elyta. (2020). Model of Gawai Dayak Based-Social Capital in The Border of Sajingan Besar of West Kalimantan. Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora , 22(1), 55 – 63. Doi: https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v22i1.
Hermansyah,  A.  (2018).  "Pembangunan  Infrastruktur  dan  Partisipasi  Masyarakat". Detiknews. Diakses melalui https://news.detik.com/kolom/d-4021236/ pembangunan-infrastruktur-dan-partisipasi-masyarakat  (pada  September  3 2019).
Hermawanti, M. (2004). Beda Sistem Ekonomi-Politik, Beda Sistem Jaminan Sosial Komparasi  di  Beberapa  Negara,  Vol.  10  (21).  Yogyakarta: Flamma .  Diakses melalui http://www.ireyogya.org/. (pada 12 Juli 2019).
Jamaliah & Elyta. (2021). The Impact of Economic Growth in The Primary, Secondary and Tertiary Sectors on Employment in West Kalimantan, Indonesia. Academy of Strategic Management Journal , (20)2, pp: 1-17. Access from https://www.abacademies.org/articles/the-impact-of-economic-growth-in-the- primary-secondary-and-tertiary-sectors-on-employment-in-west-kalimantan- indonesia-10585.html. (pada 10 april 2021).
Katrovsky, Alexander P & Korneevets, V.S. (2015). Current State and Problems of the Border  Regions  of  Russia  with  Belarus.  I nternational  Journal  of  Economics  and
Financial Issues , 5 (Special Issue) 49-54. Diakses melalui https://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/download/1585/pdf. (pada 10 April 2019).
Kiswanto,  E.  (2005).  Negara  Kesejahteraan  (Welfare  State):  Mengembalikan  Peran
Negara dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik , Vol. 9 (2):91-108. Diakses melalui https://jurnal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8320 (pada 12  Juli 2019). Klink, H. A. (2000). “Optimisation of land access to sea ports,” Proceedings of
the land access to sea ports , Europ ean Conference of Ministers of Transport
, pp.10-11, Rotterdam. https://trid.trb.org/view/689519 .(pada 5 April 2019).
Kolossov, V. (2012). Euborderscapes: State of the Debate Report I. Available at: http://www.euborderscapes.eu/fileadmin/user_upload/EUBORDERSCAPES_St ate_of_Debate_Report_1.pdf (pada 10 April 2019).
Langen, D. & Lugt, L. M. (2007). “Government structure of port authorities in  the  Netherlands:  Devolution,  port  governance  and  port  performance,” Journal of Transportation Economics , Vol.17, No.5, pp.109-137. https://research.tue.nl/en/publications/governance-structure-of-port-
authorities-in-the-netherlands .(pada 5 April 2019).
Lindbeck,  A.  (2006).  The  Welfare  State  –  Background,  Achievements,  Problems.
Research Institute of Industrial Economics, IFN Working Paper , No. 662, pp. 1-23. Diakses melalui http://www.ifn.se/Wfiles/wp/wp662.pdf (pada  8 Juli 2019).
Mas'udi,  W.  &  Hanif,  H.  (2011).  Welfare  Politics  in  Contemporary  Indonesia: Examining Welfare Vision of Law 11/2009. Power, Conflict and Democracy Journa l,
3(1). DOI: https://doi.org/10.22146/pcd.25742.
Monios,    J.  (2016).  Identifying  governance  relationships  between  intermodal
terminals and logistics platforms. Transp. Rev. 35, 767–791. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01441647.2015.1053103.(pada 5 April 2019).
Naqvi, H. (2003). Menggagas Ilmu Ekonomi Islam . Terjemahan M. Saiful Anam dan M. Ufuq Mubin. Yogyakarta: Pusat Pelajar.
Nguyen, L.C. & Notteboom, T. (2017). Public-private partnership model selection for dry port development: An application to Vietnam. World Rev. Intermodal Transp. Res, 6, 229–250. https://biblio.ugent.be/publication/8532569/file/8532571.pdf.(pada 5 April 2019).
Notteboom,  T.,  Parola,  F.,  Satta,  G.,  &  Risitano,  M.  (2017) . A  taxonomy  of  logistics centres:  Overcoming  conceptual  ambiguity. Transp.  Rev., 37,  276–299. https://biblio.ugent.be/publication/8162919.(pada 5 April 2019).
Posumah,  F.    (2015).  Pengaruh  Pembangunan  Infrastruktur  Terhadap  Investasi  Di
Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 15 No. 02, p.1-13.  Diakses  melalui  https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/ view/8776. (pada Juli 12 2019).
Qiu, X., Lam, J.S.L. & Huang, G.Q. 2015. A bilevel storage pricing model for outbound containers  in  a  dry  port  system.  Transp.  Res.  Part  E,  73,  65–83. https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.elsevier-12bef467-3980-3856- a6fd-fd03f2c835bb.(pada 5 April 2019).
Ramutsindela,  M.  2014.  Instead  Of  Re-Drawing  The  Map,  Let‘s  Transform  Our Borders. https://psmag.com/news/instead-re-drawing-map-lets-transform- borders-96940 (pada 10 April 2021).
Robinson,  R.  2002.  “Ports  are  elements  in  value  driven  chain  system:  the  new paradigm,” Maritime  Policy  and  Management ,  Vol.29,  No.3,  pp.241-255. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03088830210132623.(pada  5  April 2019).
Roso,  V.  2009.  Emergence  and  significance  of  dry  ports  –  The  case  of  the  Port  of Göteborg. World Review of Intermodal Transportation Research,
Vol. 2 No. 4, pp.
296-310. Diakses melalui https://trid.trb.org/view/898944. (pada 13 Juli, 2019). Song,  D.  W.  2003.  “Port  co-operation  in  concept  and  practice,” Journal  of  Maritime Policy and Management, Vol.30, No.1, pp.29-44.
https://www.scirp.org/(S(i43dyn45teexjx455qlt3d2q))/reference/ReferencesPap ers.aspx?ReferenceID=1520096 .(pada 5 April 2019).
Suharto, E. 2006. Peta dan  Dinamika Welfare State di Beberapa Negara: Pelajaran apa yang bisa dipetik untuk membangun Indonesia? Yogyakarta: Institute for Research  and  Empowerment  (IRE).  Diakses  melalui  http://www.policy.hu/ suharto/Naskah%20PDF/UGMWelfareState.pdf (pada  08 Juli 2019).
Sukardi  (2019).  "Rapat  Rencana  Pengoperasian  Terminal  Barang  Internasional Entikong". DISKOMINFO Kabupaten Sanggau. Diakses melalui https://diskominfo.sanggau.go.id/baca/14-02-2019/lounching-pengoperasian- terminal-barang-entikong-diperkirakan-18-februari/ (pada 13 Juli 2020).
Sukmana, O. (2016). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State). Jurnal Sospol, Vol.  2  (1):103-122.  Diakses  melalui  http://ejournal.umm.ac.id/index.php/ sospol/article/view/4759 (pada 12  Juli 2019).
Tavipiyono, A.S Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat. (2016). Makalah Kebijakan Pembangunan  Kawasan Perbatasan Ri-Malaysia: Badan  Nasional Pengelola  Perbatasan.  Pada  acara  Diskusi  Sehari:    “Perbatasan  RI-Malaysia: Pembangunan Kawasan Perbatasan” Kedeputian Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan Sekretariat Wakil Presiden Pontianak, 7 April 2016
Tribunpontianak.Co.Id. (2015). Geliat Mewujudkan Dry Port Entikong. Tribun News.
http://pontianak.tribunnews.com/2015/07/09/geliat-mewujudkan-dry-port- Entikong. (pada 7 Juli 2019)
TribunSanggau.com. (2019). "Terminal Barang Internasional Entikong Diresmikan, Wakil  Bupati  Yohanes  Ontot  Ungkap  Kegembiraan".  Tribun  News.  Diakses melalui
https://pontianak.tribunnews.com/2019/04/29/terminal-barang-
internasional-entikong-diresmikan-wakil-bupati-yohanes-ontot-ungkap- kegembiraan (pada 13 Juli 2019).
Triwibowo, D & Bahagijo, S. (2006). Mimpi Negara Kesejahteraan. Jakarta: Pustaka
LP3ES.
Us,  Kasful  A.  (2010).  Dimensi  Hubungan  Negara,  Politik  dan  Pendidikan. Jurnal Ta’dib , Vol. Xv. No. 02 : 297- 308. Diakses melalui http://jurnal.radenfatah.ac.id/ index.php/tadib/article/view/77. (pada 13 Juli 2019).
Van den Berg, R. & De Langen, P.W. ( 2011). Hinterland strategies of port authorities:
A  case  study  of  the  port  of  Barcelona. Res.  Transp.  Econ. ,  33,  6–14. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0739885911000229.(pada 5 April 2021).
Vaughan  W,  N.  (2009). Border  Politics:  The  Limits  of  Sovereign  Power .  Edinburgh: Edinburgh University Press.
Woxenius, J., Roso, V. & Lumsden, K. (2004). The Dry port Concept – Connecting Seaports with their Hinterland by Rail. ICLSP Conference Proceedings, Dalian, China,  pp.  305-319.  Diakses  melalui  https://www.sciencedirect.com/ science/article/abs/pii/S0966692308001245. (pada 10 Juli 2019).
Zartman,  W.  I.  (2010).  Identity,  Movement  &  Response.  In  W.  I.  Zartman  (ed.)
Understanding  Life  in  the  Borderlands. http://ajpssi.org/index.php/ajpssi/article/ view/377 (pada 10 April 2021).
Zulkifar,  A.  (2016).  "Peluang  dan  Tantangan  Pekerja  Migran  Indonesia  dalam Masyarakat  Ekonomi  ASEAN",  dalam  Konvensi  Nasional  Asosiasi  Ilmu Hubungan  Internasional  VII  Tahun  2016,  Universitas  Hasanuddin,  Makassar. Diakses melalui https://osf.io/preprints/inarxiv/9twcv/ (pada 12 Juli 2019).

## Tentang Penulis
Elyta adalah dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura sejak tahun 2005. Penulis lahir di Pontianak pada tanggal 27 Juni 1979. Fokus kajian penulis mengenai politik perbatasan.