## JAMBURA ECONOMIC EDUCATION JOURNAL
Volume  6  No. 1 January  Tahun  2024.
E-ISSN : 2656-4378 P-ISSN: 2655-5689 Journal Homepage: https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jej/index ,

## Analisis Kemandirian Fiskal Kota Pematang Siantar di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam
Ilza Dalis Astiza* 1 Aqwa Naser Daulay 2 Khairina Tambunan 3
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ilzadalis1903@gmail.com*, aqwanaserdaulay@uinsu.ac.id . khairinatambunan@uinsu.ac.id

## Abstract
Pematang Siantar City, North Sumatra's second largest urban center, faces significant fiscal challenges . This  research  examines  the  city's  financial  health  from  2019  to  2023  through  a  descriptive  analysis  of secondary  data  obtained  from  the  Ministry  of  Finance.  The  study  reveals  a  concerningly  low  budget average  of  ≤  0.2  and  a  very  low  cash  management  ratio  of  16.76%.  These  indicators  fluctuate  yearly, highlighting  the  city's  precarious  financial  position.  To  address  these  issues,  Pematang  Siantar  must prioritize increasing local revenue, reducing construction expenditures, and improving overall financial management efficiency.
Keywords: Fiscal Independence, Islamic Economic Perspective

## Abstrak
Salah  satu  kota  di  Provinsi  SumateraUtara,  Kota  Pematang  Siantar  merupakan  kota  terbesar kedua di provinsi tersebut setelah Medan dan dikelilingi oleh Kabupaten Simalungun. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji situasi fiskal dan rasio fiskal Kota Pematang dari tahun 2019- 2023.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif.  Data  yang  digunakan  adalah  data sekunder,  data  yang dipublikasikan  di  situs  web  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan,  Kementerian Keuangan melalui postur APBD Kementerian Keuangan. Penelitian dokumenter adalah teknik pengumpulan  data  yang  digunakan.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  anggaran  fiskal  yang dikelola  Kota  Pematang  Siantar  tahun  2019 –2023,  yang  tergolong  “Sebelum  Kemerdekaan” untuk  anggarannya,  memiliki  nilai  rata- rata  ≤  0,2.  Kemudian,  pada  Rasio  Pengelolaan  Kas Sangat  Rendah,  nilai  rata-rata  adalah  16,76%.  Setiap  indikator  pengelolaan  keuangan  daerah menunjukkan  perubahan  yang  berfluktuasi  setiap  tahunnya.  Dalam  situasi  ini,  diperlukan pertimbangan  serius;  Solusi  yang  mungkin  dilakukan  adalah  meningkatkan  Dana  Alokasi Umum  Daerah  (PAD),  mengurangi  biaya  konstruksi  daerah,  dan  meningkatkan  efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
Kata Kunci : Kemandirian Fiskal, Perspektif Ekonomi Islam
Volume 6 No. 1 January 2024
Ilza Dalis Astiza, Aqwa Naser Daulay, Khairina Tambunan.

## Pendahuluan
Pembangunan  perdesaan  merupakan  salah  satu  indikator  utama  keberhasilan pembangunan  infrastruktur  nasional.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 mengamanatkan  pemerintah  untuk  mengatur  urusan  rumah  tangga.  Wali  kota kabupaten  otonom  harus  memiliki  kemampuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  daerah secara mandiri, tanpa bergantung pada wali kota. Sejumlah pejabat pemerintah daerah menyatakan  ketidakpuasannya  terhadap  kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) yang relatif kecil terhadap pendapatan daerah, serta pengaruh pemerintah daerah yang cukup  besar  terhadap  alokasi  dana  transfer  dari  pemerintah  pusat.  Prospek  positif terhadap  perekonomian  daerah  menjamin  setiap  instansi  pemerintah  daerah memperoleh porsi devisa daerah yang lebih besar, yang bergantung pada peningkatan kinerja devisa daerah (Marliani, 2022)
Otonomi  daerah  diterapkan  untuk  melaksanakan  administrasi  pemerintahan  di suatu wilayah dan mewakili kepentingan masyarakat di wilayah tersebut. Akan tetapi, terdapat  banyak  kabupaten  di  Indonesia  yang  kesulitan  untuk  melaksanakan  dan mencapai  tujuan  otonomi  daerah  secara  efektif.  Metode  yang  efektif  untuk  menilai kekuatan  ekonomi  suatu  daerah  adalah  dengan  memeriksa  kelimpahan  sumber  daya alamnya. Kemampuan ekonomi modal berkaitan dengan kapasitas suatu daerah untuk membiayai  layanan  pemerintah  secara  otonom  melalui  pemanfaatan  sumber  daya alamnya.  Kemampuan  keuangan  dapat  didefinisikan  sebagai  kapasitas  kotamadya untuk  mengelola  dan  mengawasi  operasi  cabang  eksekutifnya  sendiri  secara  efektif sambil mempertahankan otonomi(Syam & Zulfikar, 2022).
Kota  Pematang  Siantar,  yang  terletak  di  Provinsi  Sumatera  Barat,  merupakan kota  terbesar  kedua  di  provinsi  tersebut,  setelah  Medan.  Kota  ini  berbatasan  dengan Kabupaten  Simalungun.  Kota  ini  terletak  di  Jalan  Raya  Lintas  Sumatera,  berdekatan dengan Kota Pematang Siantar, sehingga menjadikannya lokasi yang strategis. Kota ini meliputi  wilayah  seluas  79,97  kilometer  persegi  dan  berpenduduk  268.254  jiwa  pada tahun  2021.  Siantar  kerap  menjadi  tempat  peristirahatan  bagi  wisatawan  yang berkunjung ke Danau Toba. Perekonomian kota ini ditopang oleh sektor industri yang besar dan dinamis. Pada tahun 2000, kegiatan ekonomi kota ini mencapai total Rp1,69 triliun. Sektor industri menyumbang 38,18% dari jumlah tersebut,  yang setara dengan Rp646 miliar. Sektor hotel dan restoran menyumbang 22,77% dari total tersebut, yang setara  dengan  Rp385  juta.  Faktor  utama  dalam  memberdayakan  pelaksanaan desentralisasi  atau  otonomi  daerah  adalah  demokrasi  yang  berkembang  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  dalam  rangka  mewujudkan  komitmen pemerintahan  yang  baik.  Pelaksanaan  demokrasi  di  Indonesia  mengakibatkan desentralisasi kekuasaan, yang mengarah pada peningkatan otonomi di tingkat daerah. Tujuan  desentralisasi  adalah  untuk  membantu  pemerintah  dalam  memenuhi
Volume 6 No. 1 January 2024
Ilza Dalis Astiza, Aqwa Naser Daulay, Khairina Tambunan.
Analisis Kemandirian Fiskal Kota Pematang…
kebutuhan dan aspirasi khusus setiap daerah, dengan mempertimbangkan karakteristik unik  mereka.  Desentralisasi  dan  otonomi  sangat  penting  untuk  pengembangan kegiatan  lokal  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  khusus  setiap  provinsi  atau wilayah. Desentralisasi diharapkan memungkinkan setiap daerah untuk meningkatkan dan  memperluas  kegiatannya,  sehingga  meningkatkan  pendapatan  dan  kemampuan daerah(Nurchasanah et al., 2023)
Anggaran  pemerintah  daerah  terdiri  dari  PAD  (Pendapatan  Asli  Daerah), perimbangan  dana  (transfer  antar  pemerintah),  pinjaman  daerah  (pinjaman),  dan sumber-sumber  lain,  sebagaimana  dinyatakan  dalam  UU  No.  33  tahun  2004.  Istilah "Pendapatan Asli Daerah" (PAD) secara hukum didefinisikan dalam UU No. 33, Pasal 1, tahun  2004  sebagai  pendapatan  yang  diperoleh  kotamadya  dari  sumber  dayanya sendiri.  Peraturan  daerah  dan  undang-undang  yang  berlaku  juga  dipungut  dalam Pendapatan Daerah. Sebagai sumber pendapatan utama daerah yang digunakan untuk membiayai  pembangunan  dan  kegiatan  lokal,  PAD  memiliki  karakteristik  yang  khas. Tujuannya  adalah  untuk  meringankan  beban  keuangan  pemerintah  daerah  yang disebabkan  oleh  dana  yang  dialokasikan  oleh  pemerintah  pusat(Sri  Mulyani  & Ramdini, 2021).
Penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  (Saleh,  2020) Laporan  Hasil Pemeriksaan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  2020  (LHPLKPP  2020),  disiplin fiskal  menjadi  tolok  ukur  utama  kapasitas  Pemerintah  Daerah  dalam  membiayai kegiatannya  secara  mandiri,  tanpa  campur  tangan  dari  pihak  luar,  termasuk Pemerintah  Pusat.  Indeks  Kemandirian  Fiskal  Daerah  memberikan  gambaran  tentang kapasitas  daerah  dalam  melunasi  utangnya  tanpa  bergantung  pada  pendapatan transfer.  Setiap  tahun,  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  melakukan  penilaian terhadap  kondisi  keuangan  daerah.  Salah  satu  tujuan  dari  pelaksanaan  audit  fiskal adalah  untuk  memberikan  penilaian  menyeluruh  terhadap  praktik  pengelolaan  fiskal dan  tingkat  desentralisasi  fiskal  di  berbagai  instansi  pemerintah.  Salah  satu  pilihan untuk  menilai  transparansi  dan  akuntabilitas  pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan anggaran adalah dengan melakukan Tinjauan Atas Kemandirian Fiskal Daerah.
Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) merupakan badan pemerintah yang dibentuk  untuk  memberikan  bantuan  dalam  urusan  keuangan.  Tanggung  jawab penyaluran dana untuk pelaksanaan APBD berada di tangan BPKD. BPKD membantu meningkatkan  akuntabilitas  dan  kinerja  keuangan  daerah  secara  terorganisasi  dengan baik,  sehingga  dapat  menerapkan  prosedur  operasi  standar  pengelolaan pendapatan(Manjana & Nasution, 2022).
Desentralisasi  keuangan  merupakan  salah  satu  tujuan  Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  yang  bertujuan  untuk  menghapuskan ketimpangan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  serta  antara  kabupaten  dan  kota
Volume 6 No. 1 January 2024
Ilza Dalis Astiza, Aqwa Naser Daulay, Khairina Tambunan.
dalam  suatu  daerah.  Agar  suatu  daerah  dapat  memperoleh  otonomi,  daerah  tersebut harus  memenuhi  dua  persyaratan  utama:  pertama,  daerah  tersebut  harus  memiliki kapasitas keuangan untuk mengeksplorasi, mengelola, dan menggunakan sumber daya keuangannya  sendiri  untuk  mendanai  kegiatan  pemerintahan;  dan  kedua,  daerah tersebut harus memiliki ketergantungan minimal pada dana federal untuk memastikan bahwa  pendapatan  daerah  menjadi  sumber  keuangan  utama,  yang  meningkatkan peran pemerintah daerah.(Kusuma, 2020).

## Sumber : DPJK Kemenkeu, Diolah 2024
Data  tersebut  secara  gamblang  menunjukkan  bahwa  akan  terjadi  perubahan signifikan PAD Kota Pematang Siantar dari tahun 2019 ke tahun 2020, dengan jumlah berkisar  antara  Rp1.255,02  juta – Rp808,46  juta.  Perubahan  ini  akan  terjadi  dari  tahun 2019 ke tahun 2020 dan akan terus berlanjut hingga tahun 2023. Selanjutnya, jumlahnya meningkat  menjadi  Rp137,85  juta  pada  tahun  2020  dan  selanjutnya  menurun  menjadi Rp154,21  juta  pada  tahun  berikutnya.  Namun,  terjadi  penurunan  yang  sangat  tipis yaitu  sebesar  Rp150,70  juta  pada  tahun  berikutnya,  yaitu  tahun  2023.  Terkait  dengan Pendapatan  Transfer,  terlihat  jelas  adanya  fluktuasi.  Pada  tahun  anggaran  2019-2020, jumlahnya  berkisar  antara  Rp808,45  juta  hingga  Rp712,23  juta.  Terjadi  penurunan sebesar Rp 137,85 juta pada tahun anggaran 2020-2021, kemudian kembali naik hingga mencapai Rp 714,24 juta pada tahun anggaran 2022. Namun pada tahun 2023 kembali mengalami  penurunan  sebesar  Rp  598,67  juta.  Terkait  hibah,  terjadi  perubahan  yang bervariasi.  Pada  tahun  anggaran  2019-2020,  jumlahnya  berkisar  antara  Rp  25,32  juta hingga Rp 1,49 juta. Terjadi sedikit peningkatan menjadi Rp 1,75 juta pada tahun 2021, namun  hibah  baru  akan  diberikan  pada  tahun  2022-2023.  Grafik  yang  disajikan menunjukkan  bahwa  setelah  kurun  waktu  lima  tahun,  Kota  Pematang  Siantar mengalami  penghentian  pertumbuhan,  Pemerintah  Daerah  mengalami  kerugian keuangan,  dan  Pendapatan  Transfer  juga  mengalami  kerugian  keuangan.  Kota Pematang Siantar masuk dalam kategori berpendapatan rendah karena infrastrukturnya  yang  sangat  baik  dan  rasio  dana  kelolaannya  terhadap  total  aset. Penting  untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  spesifik  yang  memengaruhi  pengelolaan
0 500 1000 2019 2020 2021 2022 2023
Kemandirian Fiskal Kota Pematang Siantar
PAD Pendapatan TF Pinjaman Rasio KF
Volume 6 No. 1 January 2024
Ilza Dalis Astiza, Aqwa Naser Daulay, Khairina Tambunan.
pendapatan  pedesaan  agar  upaya  perbaikan  di  masa  mendatang  dapat  difokuskan dengan lebih baik.
Ajaran  Islam  memandang  agama  ini  sebagai  sistem  yang  komprehensif  yang mencakup semua aspek kehidupan manusia, termasuk ibadah, pengorbanan (duniawi), keluarga,  dan  pemerintahan,  dan  dianggap  sebagai  yang  tertinggi.  Istilah  "istilah" (syariah)  mengacu  pada  kerangka  hukum  Islam.  Negara  secara  aktif  memastikan tercapainya tujuan material dan spiritual. Konsep bekerja untuk kebaikan bersama dan mencapai  perdamaian  universal  memiliki  akar  agama  dan  moral  yang  dalam  dalam Islam(Markavia et al., 2022). Al-Qur'an tidak memberikan panduan yang tepat tentang kebijakan  fiskal  atau  teori  ekonomi.  Namun,  praktik,  tradisi,  dan  ajaran  Nabi Muhammad  (SAW)  memainkan  peran  penting  sebagai  landasan  bagi  berbagai  aspek kehidupan, termasuk masalah keuangan. Prinsip-prinsip keuangan Islam, yang berasal dari  Sunnah,  menetapkan  nilai-nilai  Islam  yang  terkait  dengan  penciptaan  sistem keuangan  yang  transparan.  Sistem  ini  memungkinkan  masyarakat  umum  dan pemangku  kepentingan  lainnya  untuk  memiliki  pemahaman  yang  jelas  tentang bagaimana dana publik digunakan(Aini, 2019).
Dari perspektif Islam, keputusan keuangan dianggap sebagai instrumen penting untuk  mencapai  kemajuan  sosial  dan  memastikan  distribusi  ekonomi  yang  adil. Menurut  ajaran  Islam,  pemerintah  bertanggung  jawab  untuk  memastikan  bahwa kebijakan  fiskal  tidak  hanya  mengutamakan  kepentingan  ekonomi,  tetapi  juga meningkatkan  kesejahteraan  dan  kesejahteraan  penduduk.  Disparitas  distribusi  dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan menimbulkan berbagai masalah  lainnya.  Memastikan  distribusi  ekonomi  yang  adil  adalah  hal  yang  sangat penting dalam mengatasi permasalahan ekonomi dalam kerangka hukum Islam.
Distribusi  ekonomi  yang  adil  memegang  peranan  penting  dalam  menangani masalah  ekonomi  dalam  sistem  hukum  Islam.  Menurut  perspektif  Islam,  rakyat dianggap  sebagai  aset  atau  pemimpin  negara  yang  berharga.  Setiap  individu  dalam masyarakat memperoleh keuntungan dari dan berpartisipasi aktif dalam pemanfaatan dana  publik.  Prinsip  ini  menggambarkan  nilai-nilai  khusus  kesejahteraan  dan pertimbangan  masyarakat,  yang  secara  khusus  ditujukan  kepada  komunitas terpinggirkan  keturunan  Afrika  dan  pengikut  agama  Islam.  Dengan  memasukkan prinsip-prinsip ini ke dalam kebijakan ekonomi dan keuangan, masyarakat diharapkan dapat  mengalami  koeksistensi  yang  stabil  dan  damai,  sejalan  dengan  tujuan membangun  masyarakat yang  menumbuhkan  kesejahteraan,  kesetaraan,  dan  harmoni berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam(Dwiyanti et al., 2023).
Kemandirian  keuangan  daerah  mengacu  pada  kapasitas  pemerintah  daerah  untuk mengelola  dana  primer  dan  memberikan  dukungan  keuangan  yang  signifikan  untuk
Volume 6 No. 1 January 2024
Ilza Dalis Astiza, Aqwa Naser Daulay, Khairina Tambunan.
kegiatan  pemerintah  daerah,  sebagaimana  dijelaskan  dalam  teori  tersebut  di  atas. Pengelolaan  keuangan  suatu  kotamadya  bergantung  pada  pendapatannya  sendiri, bukan pendapatan dari sumber eksternal seperti pajak atau hibah pemerintah pusat. Kajian Teori

## 1. Teori Kemandirian Fiskal
Defisit  fiskal  menjadi  indikator  utama  dalam  menilai  kemampuan  Pemerintah Daerah untuk membiayai operasionalnya sendiri tanpa bantuan dari Pemerintah Pusat atau  pihak  lainnya.  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  berfungsi  sebagai  sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan mereka. Sumber informasi  tersebut  adalah  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia    (BPK-RI, 2020).  Dua  instrumen  utama  pengambilan  keputusan  fiskal  adalah  pendapatan  dan belanja negara (Suresh et al., 2023).
Jika menilik kembali peristiwa sejarah, khususnya penaklukan Islam, terlihat jelas bahwa  Islam  memegang  peranan  penting  dalam  kemajuan  sektor  pembangunan. Terjadi  peristiwa  penting  dalam  bidang  ekonomi  pada  masa  pemerintahan  Khalifah Umar  bin  Khattab.  Di  bawah  kepemimpinannya,  perekonomian  tumbuh  pesat, khususnya  di  bidang  perjudian.  Umar  bin  Khattab  menerapkan  sistem  ekonomi  yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, yang bersumber dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Tujuan kebijakan fiskal Umar bin Khattab adalah untuk mencapai ketenangan global.  Dengan  adanya  perluasan  tersebut,  terlihat  bahwa  kegiatan  ekonomi  berjalan dengan baik(Mubarok, 2021)
Untuk  melakukan  analisis  kinerja  pemerintah  daerah,  diperlukan  analisis  rasio keuangan  sebagai  bagian  dari  Satgas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Rasio kemandirian  merupakan  indikator  kemampuan  keuangan  pemerintah  daerah  untuk mendukung  kegiatannya  sendiri,  pembangunan  infrastruktur,  dan  layanan  publik. Rasio netralitas fiskal mengacu pada kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi mandat atau kewajiban yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk menghimpun dan mengalokasikan dana. Sesuai dengan jaminan ilahi dalam Surat Al-Ahqaaf ayat 19:
ْظُي  َلَ ْمُه َو ْمُهَلاَمْعَأ ْمُهَيِ ف َوُيِل َو ۖ اوُلِمَع اَّمِم  ٌتاَج َرَد ٍّ لُكِل َو َنوُمَل Artinya:  “ Sebagian  dari  amal  mereka  adalah  saleh,  dan  masing-masing  dari  mereka  memiliki amalnya sendiri. Kalimat tersebut kurang jelas tiada dirugikan.
Untuk  memahami  pentingnya  dana  daerah  dalam  alokasi  anggaran  daerah, penting  untuk  menganalisis  kontribusi  proporsional  masing-masing  dana  daerah terhadap  alokasi  dana  daerah  secara  keseluruhan,  serta  efektivitas  komparatif  tujuan pendanaan dan implementasinya..

## 2. Desentralisasi Fiskal
Desentralisasi, seperti  yang didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun  2004,  Merujuk  pada  pengalihan  kekuasaan  dari  pemerintah  pusat  kepada daerah otonom dengan tujuan mengelola dan mengawasi fungsi eksekutif dalam sistem
Volume 6 No. 1 January 2024
Ilza Dalis Astiza, Aqwa Naser Daulay, Khairina Tambunan.
Republik  Federasi  Indonesia.  Desentralisasi  fiskal  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  adalah  penyerahan  kewenangan  fiskal  dari pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  dengan  tetap  memperhatikan penyelenggaraan pemerintahannya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Desentralisasi  keuangan  merupakan  aspek  awal  desentralisasi,  di  mana pemerintah  daerah  menjalankan  perannya  dan  memperoleh  bantuan  dalam melaksanakan pengambilan keputusan sektor publik melalui subsidi, bantuan langsung pemerintah, dan sarana keuangan lainnya.
Dalam  sistem  pemerintahan  yang  terdesentralisasi,  sistem  distrik  otonomi memberikan  kewenangan  pengambilan  keputusan  yang  sama  kepada  pemerintah daerah seperti yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Kelemahan sistem ini terletak pada tidak  adanya  pemerintahan  yang  tersentralisasi,  yang  memungkinkan  pengambilan keputusan  dan  implementasi  kebijakan  di  dalam  negeri  terjadi  tanpa  pengawasan. Akan tetapi, masalah dengan sistem desentralisasi di bidang pertanian adalah sistem ini lebih  menyerupai  euforia,  di  mana  angin  hanya  menandakan  pentingnya  suatu kelompok atau kawanan dan dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan individu. Hal  ini  terjadi  karena  tingkat  regulasi  pemerintah  yang  sangat  minim  telah  mencapai titik pusat(Nadeak et al., 2022).

## 3. Otonomi Daerah
Otonomi daerah mengacu pada hak, wewenang, dan tanggung jawab daerah untuk mengatur  dan  mengelola  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan umum,  sebagaimana ditetapkan  oleh  peraturan  perundang-undangan,  seperti  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Otonomi  Daerah,  Pasal  1  Ayat  5.  Ketentuan  selanjutnya menetapkan dasar hukum untuk kemajuan otonomi daerah Indonesia.
Mendeskripsikan  geografinya  secara  independen  lebih  menantang.  Untuk melayani  publik  secara  efektif,  pemerintah  provinsi  atau  kota  harus  memiliki kemampuan  untuk  menumbuhkan  inovasi  dan  kreativitas  dalam  pengelolaan  sumber daya  keuangan  daerah.  Pemerintah  provinsi/kota  memiliki  tanggung  jawab  untuk meningkatkan  layanan  dan  keselamatan  publik  dengan  tujuan  menarik  investasi tambahan.  Lebih  jauh,  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  tahun  2004  gagal memasukkan  konsep  otonomi  pedesaan,  yang  berkaitan  dengan  distribusi  kekuasaan antara  pemerintah  pusat  dan  provinsi.  Sistem  keuangan  antarpemerintah  antara pemerintah  pusat  dan  daerah  sangat  luas  dan  beroperasi  berdasarkan  prinsip desentralisasi.(Zukhri, 2020)

## 4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pemanfaatan  sumber  daya  alam  di  suatu  daerah  dipengaruhi  oleh  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di  daerah  tersebut,  yang  ditentukan  oleh
Volume 6 No. 1 January 2024
Ilza Dalis Astiza, Aqwa Naser Daulay, Khairina Tambunan.
banyaknya peraturan perundang-undangan yang ada(I Gede Putu Aryadi, S.Sos. et al., 2019).
Peraturan  perundang-undangan  pertanahan  mengacu  pada  aset  tanah  yang ditetapkan  oleh  peraturan  perundang-undangan  pertanahan,  seperti  Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2004.  PAD  merupakan  jenis  tanah  yang  berasal  dari  jenis  tanah daerah.  Dalam  hal  ini,  pembangunan  daerah  perdesaan  tidak  boleh  hanya  terbatas pada alokasi dana yang diterima dari pemerintah pusat untuk didistribusikan kembali ke daerah lain. Namun demikian, pembangunan yang potensial harus diutamakan agar dapat menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari  dan  kebutuhan  investasi.  Di  era  otonomi  daerah,  pembangunan  kawasan permukiman dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PAD merupakan  salah  satu  indikator  penting  yang  digunakan  untuk  mengetahui  arah kebijakan  pengelolaan  keuangan  daerah.  Komponen  Transfer  (PAD)  diposisikan  di pusat(Kusuma,  2020) menyatakan  bahwa  pajak  daerah  merupakan  penyumbang  PAD yang signifikan, menghasilkan sebagian besar pendapatannya.
Ekonomi  Islam  menegaskan  bahwa  kekayaan  merupakan  salah  satu  indikator kesejahteraan  masyarakat.  Kesejahteraan  sosial  dan  ekonomi  Islam  dapat  diukur melalui  berbagai  indikator  seperti  distribusi  kekayaan  rumah  tangga,  pertumbuhan PDB  (Produk  Domestik  Bruto),  kesejahteraan  umat  Islam,  dan  tingkat  ketimpangan pendapatan nasional . (Ilmiah et al., 2023)

## 5. Transfer pemerintah pusat
Saat  ini,  semua  provinsi  dan  kota  di  Indonesia  telah  memberlakukan  zonasi distrik.  Pernyataan  tersebut  menegaskan  bahwa  pemerintah  daerah  kurang  mampu dibandingkan  pemerintah  pusat  dalam  mengoordinasikan  anggaran  daerah.  Hal  ini tampak  tidak  hanya  dalam  konteks  interaksi  politik  dan  ekonomi  antarkabupaten, tetapi  juga  dalam  interaksi  keuangan  antara  kota  dan  kabupaten.  Keberhasilan pelaksanaan otonomi kabupaten memerlukan investasi modal yang besar.
Instrumen utama belanja pemerintah daerah adalah PAD, yang digunakan untuk alokasi  anggaran  dan  pelaksanaan  inisiatif  pembangunan.  Namun,  dalam  beberapa tahun  terakhir,  reklamasi  lahan  tidak  hanya  berasal  dari  Departemen  Administrasi Publik (PAD). Ketika dana kompensasi ditransfer dalam bentuk uang tunai, pemerintah daerah  juga  menerima  bantuan  dari  pemerintah  pusat.  Peraturan  No.  33  Tahun  2004 menetapkan  bahwa  Dana  Kompensasi  terdiri  dari  tiga  komponen:  Dana  Bagi  Hasil (DBH),  Dana  Umum  (DAU),  dan  Dana  Khusus  (DAK).  Dana  kompensasi  bertujuan untuk  mengurangi  kesenjangan  vertikal,  khususnya  antara  pemerintah  pusat  dan daerah, sekaligus memberikan bantuan kepada spesialis keuangan daerah.
Pemerintah pusat didampingi oleh pemerintah daerah dalam bentuk transfer saat menjalankan tugasnya. Peran penting dalam menentukan besarnya ketimpangan sosial
Volume 6 No. 1 January 2024
Ilza Dalis Astiza, Aqwa Naser Daulay, Khairina Tambunan.
dalam  pembangunan  ekonomi  jangka  panjang  suatu  negara  disorot  dalam mendefinisikan  transfer  pemerintah  pusat  sebagai  transfer  pendapatan  pajak  antara pemerintah pusat dan daerah (Tilaar et al., 2021)

## 6. Sumber Pendapatan Daerah
Sumber pendapatan utama daerah berasal dari alokasi dana daerah yang terpisah- pisah, sesuai dengan Peraturan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Keterkaitan Sumber Daya Keuangan  Daerah  dan  Kota.  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN) mengalokasikan pendapatan kepada masyarakat melalui belanja pemerintah langsung dan  tidak  langsung  oleh  Pemerintah  Daerah(Setyadi  et  al.,  2023).    Alternatif  sumber pendapatan daerah antara lain:
1. Pajak Daerah
Kutipan  ini  bersumber  dari  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000  yang merupakan peraturan perundang-undangan terkini. Undang-Undang ini mendefinisikan  “Pajak  Daerah”  sebagai  pungutan  wajib  kepada  Daerah oleh  orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  dan  tidak  bersifat  langsung,  yang dilaksanakan dengan undang-undang dan tanpa imbalan secara langsung. Tujuan dari pajak ini adalah untuk memaksimalkan manfaat Daerah dan memajukan kesejahteraan penduduknya(Simbolon & Herijawati, 2023)

## 2. Retribusi Daerah
Retribusi  daerah  dan  pajak  merupakan  sumber  pendanaan  yang  sangat diperlukan  bagi  pembentukan  pendapatan  daerah.  Pemerintah  daerah  memberikan imbalan kepada masyarakat atas jasa yang diberikannya melalui retribusi daerah. Pajak daerah  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  28  Tahun  2009.  Untuk  membiayai pengeluaran  atau  sumbangan  tertentu,  pemerintah  daerah  berwenang  mengenakan pajak kepada penduduk atau badan usaha(Pendapatan et al., 2020)
3. Hasil  Perusahaan  Milik  Daerah  dan  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Dearah  lainnya yang Dipisahkan
Pemerintah  daerah  di  atas  BUMD  bertanggung  jawab  atas  penerimaan  PAD tambahan  yang  menentukan  prioritas  setelah  pajak  daerah  dan  pendapatan  daerah. Selain  peran  utamanya  dalam  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  di  daerah,  BUMD juga  memberikan  kontribusi  terhadap  kesejahteraan  masyarakat.    pendapatan  dari masyarakat  umum  dan  dianggap  sebagai  salah  satu  sumber  daya  berharga  milik kotamadya.  Menurut  Pasal  6  ayat  3  UU  No.  33,  jenis  pendapatan  yang  ditetapkan meliputi:  (a)  pendapatan  dari  instansi  pemerintah,  (b)  pendapatan  dari  lembaga keuangan bank, (c) pendapatan dari lembaga keuangan nonbank, dan (d) pendapatan dari investasi atau kontrak modal (Sri Mulyani & Ramdini, 2021).
4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Volume 6 No. 1 January 2024
Ilza Dalis Astiza, Aqwa Naser Daulay, Khairina Tambunan.
Hasil perampasan tanah merupakan konsekuensi dari perolehan tanah yang tidak diatur.  Penilaian  pajak  daerah  dan  biaya  yang  terkait  dengan  pengembangan  suatu wilayah  harus  memperhitungkan  kekayaan  sumber  daya  alam  tanah  tersebut.  Selain itu, hal ini berfungsi sebagai sarana untuk mentransfer sejumlah besar uang ke distrik untuk  tujuan  melaksanakan  proyek  pembangunan  infrastruktur  dan  meningkatkan kesejahteraan  sosial  dan  ekonomi  penduduk  setempat  yang  membeli  barang  tersebut. Ini jelas tidak terlibat dalam mengatur hal tersebut atau melibatkan badan yang berasal dari satu otoritas. PAD tambahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 6 ayat 3, meliputi: (a) keterlibatan dunia usaha dalam negeri, (b) peran serta kelompok keuangan bank, (c) kontribusi kelompok keuangan bukan bank, dan (d) pengaruh pengambil keputusan modal/investasi. (Andi Suparta, 2021)

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  deskriptif  untuk  melakukan  penelitian. Penelitian ini berpusat pada Kota Pematang Siantar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis  kondisi  keuangan  Kota  Pematang  Siantar.  Penelitian  ini  menggunakan data sekunder, yaitu informasi yang telah diungkapkan kepada publik oleh Direktorat Jenderal  Perimbangan  Keuangan  Kementerian  Keuangan  melalui  pos  APBD.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kurva pH dan pengukuran pH sampel tanah yang diperoleh dari tanah APBD di Pematang Siantar. Penelitian dokumenter menggunakan metode  untuk  mengekstraksi  data.  Teknik  statistik  yang  menggunakan  statistik deskriptif untuk menganalisis data. Kumpulan data adalah generalisasi, yang mengacu pada  data  yang  diperoleh  dengan  menggambarkan  atau  menggambarkan  data  yang dikumpulkan.

## Kemandirian Fiskal :
Dalam  Manual  Pengelolaan  Keuangan  disebutkan  bahwa  indeks  KF  dapat memiliki  dua  kemungkinan  nilai,  yaitu  0  yang  menunjukkan  bahwa  semua pengeluaran  dibayar  dengan  transfer  dan  tidak  ada  PAD  (Dokumen  Otorisasi Pembayaran),  dan  1  yang  menunjukkan  bahwa  semua  pengeluaran  dibayar  dengan PAD  dan  tidak  ada  transfer.  Dengan  demikian,  nilai  IKF  yang  rendah  menandakan bahwa  daerah  tersebut  tidak  swasembada,  sedangkan  nilai  IKF  yang  tinggi menandakan bahwa daerah tersebut swasembada (Digdowiseiso et al., 2023) .
𝐾𝐹 = Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer+Pinjaman x 100% Tabel 1. Klasifikasi Kemandirian Fiskal No Nilai IKF Kondisi Kemandirian Fiskal
Volume 6 No. 1 January 2024
Ilza Dalis Astiza, Aqwa Naser Daulay, Khairina Tambunan.
1 0,00 ≤ IKF < 0,25 Belum Mandiri 2 0,25 ≤ IKF < 0,50 Menuju Kemandirian 3 0,50 ≤ IKF < 0,75 Mandiri 4 0,75 ≤ IKF ≤ 1,00 Sangat Mandiri
Sumber: BPK RI Tahun 2020

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah:
Rasio  kemandirian  keuangan  daerah  dihitung  dengan  membandingkan  antara jumlah  pendapatan  asli  daerah  dengan  jumlah  pendapatan  transfer.  Rumus  yang digunakan adalah:
RKKD = Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer × 100 %
Tabel 2. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah
Kemampuan Keuangan Kemandirian (%) Pola Hubungan Rendah Sekali 0% - 25% Instruktif Rendah 25% -50% Konsultatif Sedang 50% - 75% Partisipasif Tinggi 75% - 100% Delegatif Sumber: (Sanga & Yulia Jaeng, 2023)
Keterangan:
1. Instruktif : Kebijakan  pemerintah  pusat  lebih  menonjol  dibandingkan dengan  kebijakan  pemerintah  daerah.  Pemerintah  daerah kurang  memiliki  kemampuan  untuk  melaksanakan otonomi. 2. Konsultatif   : Pemerintah  lebih  mengutamakan  pemberian  otonomi  yang lebih besar kepada daerah.
3. Partisipatif : Pemerintah  memulai  proses  pengambilan  keputusannya sebagai  respons  terhadap  maraknya  korupsi  yang  terkait dengan pelaksanaan otonomi. 4. Delegatif :  Intervensi  pemerintah  sudah  tidak  ada  karena  daerah memiliki kemampuan dan
kemandirian untuk
Volume 6 No. 1 January 2024
Ilza Dalis Astiza, Aqwa Naser Daulay, Khairina Tambunan.

## Hasil dan Pembahasan

## Kemandirian Fiskal Kota Pematang Siantar
Suatu  daerah  dapat  dikatakan  memiliki  pemerintahan  sendiri  apabila  tidak dibatasi  oleh  kendala  keuangan  atau  tunduk  pada  intervensi  pemerintah  pusat. Pertimbangan  kedua  adalah  apakah  daerah  tersebut  memiliki  kemampuan  untuk membiayai  layanan  pemerintahan  melalui  dana  yang  diperoleh  dari  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  sebagaimana  disebutkan  sebelumnya.  Tingkat  ketergantungan  daerah terhadap  pemerintah  pusat  masih  tinggi,  yang  dapat  disebut  sebagai  pengamatan empiris  saat  ini.  Namun,  pemerintah  sangat  prihatin  dengan  provinsi  dan kota/kabupaten  yang  telah  diberi  tanggung  jawab  untuk  mengelola  dan mendistribusikan  dana  dari  dana  Asli  Daerah  secara  efektif.(Haksanggulawan  et  al., 2023)
Sesuai  Tabel  3.  PAD  Kota  Pematang  Siantar  diperkirakan  akan  mengalami perubahan  yang  berfluktuasi  dalam  kisaran  Rp125,02 – Rp140,05  juta  dari  tahun  2019 hingga  tahun  2020.  Tren  ini  diproyeksikan  akan  terus  berlanjut  sepanjang  tahun anggaran  2019 – 2020  dan  berlanjut  hingga  tahun  2023.  Selanjutnya,  jumlahnya meningkat menjadi Rp 137,85 juta pada tahun 2020 dan selanjutnya menurun menjadi Rp  154,21  juta  pada  tahun  berikutnya.  Namun,  ada  penurunan  marjinal  sebesar  Rp 150,70 juta pada tahun berikutnya, 2023.Mengenai Pendapatan Transfer, ada bukti yang jelas tentang fluktuasi. Pada tahun anggaran 2019-2020, kisarannya adalah Rp 808,45 - Rp 712,23 juta. Angka ini sempat turun Rp 137,85 juta pada tahun anggaran 2020-2021, namun  kembali  naik  hingga  mencapai  Rp  714,24  juta  pada  tahun  anggaran  2022. Namun, pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan sebesar Rp 598,67 juta.
Dari  sisi  anggaran,  terjadi  penyesuaian  yang  fluktuatif.  Pada  tahun  2019-2020, anggarannya sebesar Rp 25,32 - Rp 1,49 juta, yang meningkat menjadi Rp 1,75 juta pada tahun 2021. Namun, tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk tahun 2022-2023.
Tabel 3 Perhitungan Kemandirian Fiskal Kota Pematang Siantar Periode 2019-2023 (Dalam Milyar Rupiah)
Sumber : DJPK Kemenkeu, Diolah 2024
melaksanakan otonominya sendiri.
Tahun PAD Pendapatan TF Pinjaman Rasio KF 2019 125,02 808,45 25,32 0,15 2020 140,05 712,23 1,49 0,20 2021 137,85 690,92 1,75 0,20 2022 154,21 714,24 0,00 0,21 2023 150,70 598,67 0,00 0,25 Rata-rata Kemandirian Fiskal (RRKF) ≤ 0,2
Volume 6 No. 1 January 2024
Ilza Dalis Astiza, Aqwa Naser Daulay, Khairina Tambunan.
Berdasarkan  data  yang  disajikan  pada  Tabel  3,  defisit  anggaran  periode  2019- 2021  mengalami  pertumbuhan  sebesar  0,15-0,20.  Selanjutnya  pada  tahun  2022-2023 terjadi  tambahan  peningkatan  defisit  anggaran  sebesar  0,21-0,25.  Komite  Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematang Siantar akan mempertahankan posisi ≤ 0,2 dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Di sini, kita mengamati Indikator Kesehatan Keuangan (IKF)  Belum  Mandiri.  Data  ini  menunjukkan  bahwa  PAD,  Pendapatan  Transfer,  dan Pendapatan  Bersih  semuanya  mengalami  fluktuasi  tahunan  yang  nyata.  Pelimpahan kekuasaan dari pemerintah ke kabupaten terlihat melalui berbagai objek yang menjadi titik  fokus  penelitian,  termasuk  PAD,  Pendapatan  Transfer,  dan  tindakan  kabupaten untuk  memulai  pelimpahan  tersebut.  Tingkat  penurunan  fiskal  di  Pematang  Siantar telah  terus  menurun  untuk  jangka  waktu  tertentu.  Situasi  ini  memerlukan pertimbangan  yang  cermat,  dan  solusi  yang  mungkin  termasuk  meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengurangi biaya konstruksi kota, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan kota.

## Rasio kemandirian keuangan Daerah Kota Pematang Siantar
RKKD  menyatakan  bahwa  kapasitas  daerah  untuk  membiayai  operasi pemerintahan,  infrastruktur,  dan  layanannya  sendiri  bagi  para  pembayar  pajak  dan pembayar  biaya  merupakan  ukuran  penting  dari  kesejahteraan  keuangan  daerah. (Karenina et al., 2021)
Total  pendapatan  pemerintah  dihitung  dengan  membandingkan  pendapatan transfernya,  yang  berasal  dari  sumber  eksternal,  dengan  pendapatannya  yang dihasilkan  dari  asetnya  sendiri.  Meningkatnya  rasio  Mandirian  Keuangan  Daerah menunjukkan  tingkat  ketergantungan  Daerah  terhadap  entitas  eksternal  yang menurun, dan sebaliknya(Arafah et al., 2021)
Salah  satu  metode  untuk  menilai  kondisi  perekonomian  adalah  dengan membandingkan  jumlah  individu  yang  menerima  Dana  Asli  Daerah  dengan  jumlah dana yang ditransfer. Rumus yang digunakan adalah:
RKKD  = Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer × 100 %
Berdasarkan  rumus  diatas,  maka  perhitungan  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah (KKD) Kota Pematang Siantar adalah sebagai berikut:
Tahun 2019 : RKKD : 125,02 808,45 × 100 % = 15,46%
Tahun 2020 : RKKD : 140,05 712,23 × 100 %
= 19,66%
Volume 6 No. 1 January 2024
Ilza Dalis Astiza, Aqwa Naser Daulay, Khairina Tambunan.
Analisis Kemandirian Fiskal Kota Pematang…
Tahun 2021 : RKKD ; 137,85 690,92 × 100 %
= 19,95%
Tahun 2022 : RKKD : 154,21 714,24 × 100 %
= 21,59% Tahun 2023 : RKKD : 150,70 598,67 × 100 %
= 25,17%
Sumber : Data diolah
Berdasarkan  hasil  perhitungan  normatif  diatas,  maka  Rasio  Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Pematang Siantar Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

## Tabel 4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

## Sumber: DJPK Kemenkeu, Diolah 2024
Berdasarkan  data  pada  Tabel  4  di  atas,  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah Kota  Pematang  Siantar  memiliki  tingkat  pertumbuhan  rata-rata  sebesar  16,76%  dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, dengan mempertimbangkan kriteria keras dan lunak.  Mulai  tahun  2023,  tingkat  pertumbuhan  dihitung  hanya  berdasarkan  kriteria
0 200 400 600 800 1000 2019 2020 2021 2022 2023
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
PAD Pendapatn Tf KmKD No
Tahun PAD Pendapatan Transfer KmKD Kriteria Pola Hubungan 1 2019 125,02 808,45 15,46% Rendah Sekali Instruktif 2 2020 140,05 712,23 19,66% Rendah Sekali Instruktif 3 2021 137,85 690,92 19,95% Rendah Sekali Instruktif 4 2022 154,21 714,24 21,59% Rendah Sekali Instruktif 5 2023 150,70 598,67 25,17% Rendah Konsultatif Rata-rata rasio Kemandirian Keuangan Daerah 16,76% Rendah Sekali Instruktif
Volume 6 No. 1 January 2024
Ilza Dalis Astiza, Aqwa Naser Daulay, Khairina Tambunan.
keras.  Rasio  belanja  pemerintah  terhadap  PDB  menunjukkan  fluktuasi  yang  fluktuatif antara tahun 2019 dan tahun 2023. Evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Pematang  Siantar  menunjukkan  bahwa  kinerjanya  jauh  di  atas  rata-rata.  Hal  ini disebabkan  oleh  kapasitas  keuangan  eksekutif  daerah  yang  luar  biasa  dalam mewujudkan  potensi  kabupaten.  Pengelolaan  dana  kota  dievaluasi  berdasarkan kemampuan  anggaran  kota  (PAD)  untuk  mengalokasikan  pendapatan.  Pengelolaan fiskal  Pemerintah  Daerah  Kota  Pematang  Siantar  sangat  kurang,  sebagaimana  terlihat dari  perbandingan  tersebut.  Situasi  ini  menunjukkan  bahwa  Pembelian  dan Pembangunan  (PAD)  yang  diterima  oleh  pemerintah  kota  jauh  lebih  rendah  daripada keuntungan modal. Semua indikasi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum secara efektif memanfaatkan peluang yang tersedia, khususnya potensi pariwisata yang terkait dengan pajak dan pendapatan daerah. Kondisi keuangan Kota Pematang Siantar saat ini menyoroti perlunya kemitraan instruksional kolaboratif. Pada tahun 2023, Kota Pematang  Siantar  secara  resmi  akan  mendeklarasikan  pembentukan  Kemitraan Konsultatif.  Hal  ini  menyebabkan  hal  itu  sedikit  bervariasi  dari  tahun  ke  tahun. Namun,  sumber  daya  keuangan  Daerah  Kota  Pematang  masih  lebih  rendah  dari kriteria Rendah Sekali, yang merupakan hal yang signifikan. Terkait hal ini, para pihak mengakui bahwa pemerintah daerah Kota Pematang Siantar menerima dukungan dan bantuan  yang  lebih  besar  dari  pemerintah  pusat,  yang  mengakibatkan  operasi pemerintah pusat memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pengelolaan keuangan pemerintah  daerah.  Keadaan  saat  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintahan  Kota Pematang Siantar menunjukkan tingkat ketergantungan fiskal yang signifikan terhadap keuangan  pemerintah  pusat  dan  keuangan  daerah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  ada kurangnya keterlibatan publik dalam proses pembangunan kota, khususnya dalam hal pembayaran  pajak  dan  penerimaan  manfaat  kota.  Selain  itu,  hal  ini  menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak secara efektif mengevaluasi potensi kota.

## Kemandirian Fiskal Kota Pematang Siantar Ditinjau Dari Ekonomi Islam
Suatu daerah dapat dikatakan sebagai daerah otonom apabila tidak dibatasi oleh kendala keuangan atau tidak tunduk pada intervensi pemerintah pusat. Pertimbangan kedua adalah apakah daerah tersebut memiliki kemampuan untuk membiayai layanan pemerintahan  melalui  dana  yang  diperoleh  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) sebagaimana disebutkan sebelumnya.
Dari  perspektif  ekonomi  Islam,  terdapat  dua  instrumen  yang  tersedia  untuk pembuatan  kebijakan  fiskal.  Pertama,  tindakan  penyeimbangan,  yang  merupakan komponen  integral  dari  keseluruhan  proses  penyeimbangan.  Kedua,  pengawasan proses  penjualan.  Kedua  instrumen  yang  dimaksud  paling  menonjol  terlihat  dalam anggaran  negara.  Instrumen  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  pendapatan nasional  meliputi  zakat,  kharaj,  usyur,  jizyah,  ghanimah,  khums,  fai,  kaffarat,  dan
Volume 6 No. 1 January 2024
Ilza Dalis Astiza, Aqwa Naser Daulay, Khairina Tambunan.
pemungutan  pendapatan  lainnya  yang  diperoleh  dari  bisnis  halal.  Sebagai  sumber alternatif  pendapatan  negara,  kharaj,  jizyah,  dan  pemungutangakat  merupakan pungutan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, sebagaimana ditemukan dalam Al-Quran  dan  Sunnah.  Oleh  karena  itu,  prinsip-prinsip  kebajikan  dalam  Islam  yang disebutkan  sebelumnya  merupakan  kewajiban  agama  yang  dimaksudkan  untuk membina kerukunan di antara semua sektor masyarakat, terlepas dari nonis.
Apabila  dihubungkan  dengan  instrument  kebijakan  fiskal  menurut  perspektif ekonomi  islam  Kota  Pematang  Siantar  menerapkan  kebijakan  pendapatan  yang tercermin  dalam  kebijakan  pajak.  Dimana  pajak  daerah  Kota  Pematang  Siantar bersumber  dari  pajak  hotel,  restoran,  reklame,  bea  perolehan  hak  katas  tanah  dan bangunan (BPHTB), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak air bawah tanah dan pajak lainnya.
Kota pematang Siantar juga menerapkan zakat dimana pemerintah daerah dapat bekerja  sama  dengan  lembaga  pengelola  zakat  (LPZ)  untuk  meningkatkan  potensi zakat dan mengoptimalkan pemantfaatannya. Potensi zakat  di Kota Pematang Siantar cukup  besar,  namun  belum  tergarap  secara  maksimal.    Zakat  merupakan  salah  satu pendapatan daerah Kota Pematang Siantar dengan penerapan syariat Islam.
Dalam Islam, hutang merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dipenuhi. Namun,  Islam  juga  menganjurkan  umatnya  untuk  menghindari  hutang  sebisa mungkin. Hal ini karena hutang dapat menjadi beban dan sumber stres bagi individu maupun  masyarakat.    Dalam  konteks  Kota  Pematangsiantar,  penurunan  hutang (pinjaman)  yang  signifikan,  bahkan  hingga  mencapai  nol,  merupakan  kabar  yang menggembirakan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah  kota  telah  berhasil mengelola keuangan dengan baik dan bertanggung jawab. Dari sudut pandang Islam, penurunan hutang ini dapat dilihat sebagai sebuah pencapaian yang positif. Selain itu, penting untuk diingat bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah SWT. Penurunan hutang ini merupakan salah satu nikmat  yang  patut  disyukuri.  Oleh  karena  itu,  masyarakat  Kota  Pematangsiantar diharapkan dapat menjaga dan memelihara kondisi keuangan yang sehat ini agar dapat terus bermanfaat bagi generasi mendatang.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan :
1. Jika  melihat  Otonomi  Fiskal  (OP)  pada  periode  2019-2023,  terlihat  bahwa otonomi fiskal yang diperoleh, yaitu ≤ 0,2, menunjukkan bahwa Indeks Otonomi Fiskal  (IFI)  Kota  Pematang  Siantar  masuk  dalam  kategori  Tidak  Otonom.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  PAD,  Transfer  Pembayaran,  dan  Pinjaman menunjukkan  fluktuasi  yang  signifikan  setiap  tahunnya.  Pelimpahan kewenangan  dari  pemerintah  kepada  daerah  terlihat  melalui  berbagai  objek
Volume 6 No. 1 January 2024
Ilza Dalis Astiza, Aqwa Naser Daulay, Khairina Tambunan.
yang  menjadi  focal  point  penelitian,  yaitu  PAD,  Pendapatan  Transfer,  dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan tersebut oleh daerah.
2. Berdasarkan  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  (RKKD),  terjadi  fluktuasi sebesar  16,76%  yang  fluktuatif  pada  kategori  Rendah  Sekali  dari  tahun  2019 sampai dengan tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Kota  Pematang  Siantar  belum  optimal,  karena  pemerintah  daerah  memiliki keterbatasan kapasitas dalam hal memungut pembayaran atas potensi daerah.
3. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat yang krusial untuk menciptakan keadilan sosial  dan  distribusi  ekonomi  yang  adil  dalam  perspektif  Islam.  Uang  rakyat dianggap  sebagai  amanah  yang  diberikan  kepada  penguasa  atau  raja.  Setiap individu  dalam  masyarakat  memperoleh  manfaat  dari  dan  berpartisipasi  aktif dalam pemanfaatan dana publik. Tujuan dari penggabungan prinsip-prinsip ini ke  dalam  kebijakan  ekonomi  dan  keuangan  adalah  untuk  memfasilitasi pencapaian  pembangunan  berkelanjutan  dalam  masyarakat,  yang  sejalan dengan  prinsip-prinsip  ekonomi  Islam,  sehingga  memungkinkan  terciptanya perdamaian dan kesejahteraan universal.

## Daftar Pustaka
Aini, I. (2019). Fiscal Policy in Islamic Economics. Al-Qisthu: Journal of Legal Studies,
17(2), 43 – 50. https://doi.org/10.32694/010760
Andi Suparta. (2021). The Influence of Realization of Regional Asset Income, Balancing Funds and Other Legitimate Regional Income on Capital Expenditure of the East Barito Regency Government. Agak, 17(1), 055 – 064. https://doi.org/10.35972/kindai.v17i1.560
Arafah,  N.,  Neneng,  S.,  &  Marpaung,  K.  (2021).  Analysis  of  regional  financial independence,  economic  growth  and  poverty  levels  in  West  Kotawaringin Regency.  JEPP:  Journal  of  Development  Economics  and  Tourism,  1(1),  1 – 7. https://doi.org/10.52300/jepp.v1i1.3505 BPK-RI. (2020).
Audit report on the 2019 central government financial report - review report on regional government  fiscal  for  the  2018  and  2019  fiscal  years.  Audit  Report  on  the  2019 Central Government Financial Report - Review Report on Regional Government Fiscal Independence for the 2018 and 2019 Fiscal Years.
Digdowiseiso,  K.,  Petrus,  N.,  &  Andriani,  F.  (2023).  Digdowiseiso  et  al.  /  Global Education Scientific Journal 4 (1) (2023). Global Education Scientific Journal, 4 (1), 127 – 137.
Dwiyanti,  S.,  Wahyudi,  A.,  Wahyu,  A.,  Setianto,  E.,  Studi,  P.,  &  Ekonomi,  M.  (2023).
Fiscal  Policy  in  Islamic  Perspective.  Ekonomikawan:  Journal  of  Economics  and Development Studies, 23(1), 109 – 118. https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v23i1.10955
Volume 6 No. 1 January 2024
Ilza Dalis Astiza, Aqwa Naser Daulay, Khairina Tambunan.
Haksanggulawan, A., Hajar, I., & Putera, A. (2023). Balance Sheet. Journal of Economics, Management  and  Accounting,  Enam-Enam  Kendari  School  of  Economics,  1(2), 401 – 407.
https://doi.org/10.572349/neraca.v1i2.163%0Ahttps://jurnal.kolibi.org/index.php/ neraca/article/view/163
I Gede Putu Aryadi, S.Sos., M., Agung Pramuja, S.A., & et al. (2019). Book on Increasing Local Original Income. West Nusa Tenggara Provincial Government, 1 – 2.
Scientific,  J.,  Syariah,  K.,  Hasan,  A.,  Harahap,  A.S.,  &  Az-zahra,  M.T.  (2023).  Eco- Iqtishodi  National  Income  in  the  Perspective  of  Islamic  Economics.  Scientific Journal of Islamic Economics and Finance, 4(2), 19 – 34.
Karenina,  S.,  Andayani,  K.D.,  Aditya,  I.A.,  &  Wasil,  M.  (2021).  Level  of  Regional Financial Independence and Its Implications for Economic Growth of Bojonegoro Regency  in  2010-2019.  Indonesian  Journal  of  Regional  Economics,  2(1),  27 – 41. https://doi.org/10.26905/jrei.v2i1.6180
Kusuma,  AM  (2020).  Analysis  of  Regional  Financial  Independence  Reviewed  from Gross Regional Domestic Product and Population of Pati Regency in 2005-2019. Proceedings of the National Seminar & Call for Papers STIE AAS, 3(1), 233 – 250.
Manjana,  A.,  &  Nasution,  J.  (2022).  Analysis  of  the  Implementation  of  the  Financial Accounting  System  According  to  PP  No.  71  of  2010  at  the  Regional  Financial Management Agency of Pematangsiantar City. 3(1), 57 – 62.
Markavia,  R.N.,  Febriani,  F.N.,  &  Latifah,  F.N.  (2022).  Fiscal  Policy  Instruments  in  the Perspective  of  Islamic  Economics.  Jihbiz:  Journal  of  Economics,  Finance  and Islamic Banking, 6(2), 81 – 91. https://doi.org/10.33379/jihbiz.v6i2.1123
Marliani,  N.  (2022).  Analysis  of  the  Financial  Performance  of  the  Bandung  Regency Government  in  2016-2020.  JSMA  (Journal  of  Management  Science  and Accounting), 14(1), 11 – 20. https://doi.org/10.37151/jsma.v14i1.84
Mubarok, FK (2021). Fiscal Policy Analysis in the Perspective of Islamic Economics; A Historical Study During the Time of Umar bin Khattab. Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare of Indonesia, 8(1), 81. https://doi.org/10.31942/iq.v8i1.3521
Nadeak, M.F., Damanik, D., & Tumanggor, B. (2022). Degree of Fiscal Decentralization and  Economic  Growth  in  Samosir  Regency.  Jurnal  Ekuilnomi,  4(1),  75 – 88. https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v4i1.339
Nurchasanah, T., Aziz, A., & Pratama, N. (2023). The Relationship between Central and Regional Government Fiscal Policies in the Context of Decentralization. 2(2), 855 – 862.
Revenue, T., Region, A., Agency, P., Accounting, P.S., Science, F., & Karimun, U. (2020).
Analysis of the Influence of Regional Taxes and Regional Retributions. 1(1), 13 – 21.
Volume 6 No. 1 January 2024
Ilza Dalis Astiza, Aqwa Naser Daulay, Khairina Tambunan.
Saleh, R. (2020). The Influence of Regional Original Income (PAD) and Balancing Funds on the Financial Independence of Regional Governments. Journal of Information,
Taxation, Accounting, and
Public Finance, 15(2), 111 – 134. https://doi.org/10.25105/jipak.v15i2.6226
Sanga, K.P., & Yulia Jaeng,  W.M. (2023). Analysis of Regional Financial Independence of East Flores Regency. Journal of Education, 5(2), 2721 – 2728. https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.916
Setyadi,  B.,  Helmi,  S.,  &  Mohammad,  S.I.  (2023).  Effectiveness  and  Efficiency  of  State Revenue  and  Expenditure  Budget  Policy  in  South  Sumatra:  A  Study  of  Islamic Perspective. IKONOMIKA: Journal of Islamic Economics and Business, 8(1), 103 – 122.
Simbolon,  S.,  &  Herijawati,  E.  (2023).  Analysis  of  Factors  Affecting  Regional  Tax
Revenue in Tangerang City. Rubinstein, 1(2), 52 – 62. https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/rubin/article/view/2098
Sri  Mulyani,  H.,  &  Ramdini,  S.A.  (2021).  The  Influence  of  Regional  Taxes,  Other
Legitimate  Regional  Original  Income,  Results  of  Separated  Regional  Asset Management  and  Regional  Retributions  on  Regional  Original  Income Majalengka  Regency  Period  2017-2019.  J-Aksi:  Journal  of  Accounting  and Information Systems, 2(2), 151 – 172. https://doi.org/10.31949/j-aksi.v2i2.1613
Suresh, A. K., Seth, B., Behera, S. R., & Rath, D. P. (2023). An empirical investigation of the relationship between revenue, government spending, and economic growth in  several  developing  countries.  Journal  of  Emerging  Market  Economics,  15(1), 101 – 113. https://doi.org/10.20885/ejem.vol15.iss1.art8
Syam,  F.,  &  Zulfikar,  A.  (2022).  Analysis  of  Regional  Financial  Independence  in Improving  Community  Welfare  in  Kaimana  Regency.  Minangkabau  Applied Government Journal, 2(2), 98 – 114. https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i2.2666
Tilaar, S. S., Masinambow, V. A. J., Engka, D. S. M., & Ratulangi, U. S. (2021). Capital Expenditure. 22(1), 117 – 127.
Zukhri, N. (2020). Financial Performance of Bangka Belitung Islands Province Reviewed from  the  Degree  of  Independence,  Dependence,  and  Fiscal  Decentralization. Journal  of  State  Treasury  and  Public  Policy  Studies,  5(2),  143 – 149. https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.213