## BATASAN ANTARA PERBUATAN MALADMINISTRASI DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

## Odie Faiz Guslan
Email : odiefaiz@yahoo.com Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menentukan  batasan-batasan  antara  perbuatan badan  atau  pejabat  pemerintah  ( bestuurhandelingen )  yang  merugikan  keuangan negara berkualitas sebagai maladministrasi atau merupakan tindak pidana korupsi.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  tidak  semua  perbuatan  pemerintah  yang  dilakukan  oleh pejabat  publik  yang  merugikan  keuangan  negara  merupakan  tindak  pidana korupsi.  Dalam  menentukan  batasan-batasan  antara  perbuatan  maladministrasi dengan  tindak  pidana  korupsi  badan  atau  pejabat  pemerintah  harus menghindarkan  diri  dari  tindakan  diskresioner  yang  mengandung  nuansa  hukum pidana  seperti  kecurangan,  manipulasi,  penyesatan,  penyembunyian  fakta, pelanggaran kepercayaan, akal-akalan, atau pengelakan peraturan.
Kata Kunci: Korupsi, Tindak Pidana, Maladministrasi

## Abstract
The aim of this research is to determine the limitations  of the act of government officials  (bestuurhandelingen)  that  inflict  state  financial  loss  qualified  as maladministration or a corruption offense. The research method used is Juridical Normative.  The  result  of  the  study  shows  that,  not  every  act  of  government officials  that  inflict  state  financial  loss  qualified  as  a  corruption  offense.  In determining  of  the  limits  between  maladministration  act  and  corruption  offense, the government  officials must avoid itself from acts  of  discretion that containing the  nuances  of  criminal  law  such  as  cheating  (deceit),  manipulation, misrepresentation,  concealment  of  facts,  breach  of  trust,  subterfuge,  or  illegal circumvention.
Keywords: Corruption, Criminal Act, Maladministration
A. Latar Belakang Masalah
Salah  satu  hambatan  dalam usaha mewujudkan Indonesia
menjadi negara yang sejahtera adalah korupsi.  Tindak  pidana  korupsi, merupakan  salah  satu  dari  masalah- masalah  terpilih  (kapita  selekta) dalam kajian hukum terutama hukum pidana.  Korupsi  di  Indonesia  seperti
virus  flu  yang  menyebar  ke  seluruh tubuh  pemerintahan  sehingga  sejak tahun 1960-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat. 1 Faktor  globalisasi multidimensi ditunjang oleh
1 Romli Atmasasmita, 2004, S ekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional , Mandar Maju, Bandung, hlm. 1.
kemajuan teknologi komunikasi, transportasi  dan  informasi  modern juga  sangat  berpengaruh  terhadap perkembangannya. 2 Nyoman Serikat Putra  Jaya  pun  menyatakan  bahwa, korupsi  di  Indonesia  telah  merembes ke segala aspek kehidupan, ke semua sektor  dan  segala  tingkatan,  baik  di pusat  maupun  daerah,  penyebabnya adalah  korupsi  yang  terjadi  sejak puluhan  tahun  yang  lalu  dibiarkan saja  berlangsung  tanpa  diambil tindakan  yang  memadai  dari  kaca mata hukum. 3
Secara  internasional  korupsi  di akui  sebagai  fenomena  global  yang bersifat extra  ordinary crime . 4 Oleh karena  itu  penanganan  tindak  pidana korupsi  membutuhkan  penanganan khusus  ( extra  ordinary  measure ).
Dalam rangka menanggulangi  tindak pidana  korupsi  yang  merembes  ke- segala  aspek  kehidupan  masyarakat Indonesia, para penegak hukum lebih
2 Muladi  dan  Diah  Sulistyani,  2016,
Kompleksitas Perkembangan Kebijakan Tindak  Pidana  dan  Kebijakan  Kriminal , Alumni, Bandung, hlm. 24.
3 Nyoman  Serikat  Putra  Jaya,  2008,
Beberapa
Pemikiran ke Arah
Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 57.
4 Pujiyono, 2007, Kumpulan Tulisan Hukum Pidana ,  CV.  Mandar  Maju,  Bandung,  hlm. 20.
sering  menggunakan  hukum  pidana sebagai primum  remidium untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini tentu bertentangan dengan hakikat hukum  pidana  itu  sendiri  yang bersifat ultimum  remidium atau sebagai  obat  terkahir/  upaya  terakhir dalam menanggulangi kejahatan.
Lord  Acton  pernah  meng- ungkapkan  bahwa  “ power  tends  to corrupt,  and  absolute  power  corrupt absolutely ”. 5 Hubungan antara kesempatan  untuk  melakukan  tindak pidana korupsi dengan tingkat jabatan atau kekuasaan yang dimiliki oleh  seseorang  bertautan  erat  sekali. Bagi orang yang mempunyai kedudukan  atau  pangkat  yang  tinggi peluang  untuk  melakukan  tindak pidana  korupsi  akan  lebih  leluasa. Hal  ini  tercermin  dengan  maraknya kasus-kasus  korupsi  yang  dilakukan oleh  pejabat  publik  belakangan  ini terjadi. Namun tidak semua perbuatan pemerintah ( bestuur- handelingen )  yang  dilakukan  oleh pejabat  publik  yang  merugikan keuangan  negara  merupakan  tindak pidana korupsi.
5 Ermansjah Djaja, 2010, Meredesain Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  – Implikasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi
Nomor  012-016-019/  PPU-IV/  2006 ,  Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.
Maraknya  terjadi  kriminalisasi terhadap  kebijakan  yang  dilakukan oleh  pejabat  pemerintahan  adalah dikarenakan  implementasi  perbuatan melawan  hukum  materiil  secara keliru. 6 Berdasarkan  hal  tersebut maka  pada  tanggal  17  Oktober  2014 dikeluarkanya
Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2014  tentang Adminstrasi Pemerintahan, yang diharapkan dapat menyelesaikan
persoalan  terjadinya  kriminalisasi kebijakan yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan dan stagnansi penyelenggaraan pemerintahan. Diberlakukannya
Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2014 tentang  Administrasi  Pemerintahan, telah  mengubah  pandang  hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang  semula  hanya  menggunakan pendekatan  hukum  pidana  menjadi pendekatan  administratif.  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2014 tentang  Administrasi  Pemerintahan menegaskan bahwa kesalahan administrasi  yang  mengakibatkan kerugian  negara  yang  selama  ini dikenakan  tindak  pidana  korupsi
6 Indriyanto  Seno  Adji,  2009, Korupsi  dan Penegakan  Hukum ,  Diadit  Media,  Jakarta, hlm.2.
karena  adanya  perbuatan  melanggar hukum  dan  adanya  kerugian  negara harus  ditinjau  kembali.  Salah  satu bentuk  maladministrasi  yang  terkait dengan  tindak  pidana  korupsi  adalah “penyalahgunaan wewenang”.
Unsur  “penyalahgunaan  wewenang” terdapat  dalam  Pasal  3  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dalam perkembanganya, unsur “penyalahgunaan  kewenangan”  ini tidak  hanya  terdapat  dalam  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, namun  juga  terdapat  dalam  Pasal  17 Undang-Undang  Nomor  30  Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Secara  doktrin,  disini  terjadi suatu blurred line atau suatu kekaburan penafsiran mengenai unsur  “penyalahgunaan  wewenang” ini  merupakan  perbuatan  hukum yang  termasuk  ranah  hukum  pidana ( wederrechtelijkheid ),  atau  hanya perbuatan suatu maladministrasi yang  merupakan domain hukum administrasi  yang  penyelesaiannya menggunakan  prosedur  administratif
sesuai  ketentuan  dalam  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2014 tentang  Administrasi  Pemerintahan. Maka  berdasarkan  hal  tersebut  maka perlu  kiranya  diadakan  penelitian dengan  judul  “Tinjauan  Yuridis Mengenai  Batasan  Antara  Perbuatan
Maladministrasi dengan Tindak Pidana  Korupsi”.  Agar  mencapai
tujuannya,  maka  penulisan  ini  akan berfokus pada permasalahan:
1. Bagaimana  cara  menentukan perbuatan “penyalahgunaan wewenang”  yang  dilakukan oleh pejabat pemerintah berkualitas sebagai mal-
adminstrasi ?
2. Bagaimana  cara  menentukan perbuatan “penyalahgunaan wewenang”  yang  dilakukan oleh pejabat pemerintah
berkualitas sebagai tindak pidana korupsi ?

## B. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  metode penelitian  yang  akan  digunakan adalah  Yuridis  Normatif.  Spesifikasi penelitian  yang  digunakan  adalah desrkiptif-analitis.  Dalam  penelitian masalah  hukum  dengan  pendekatan normatif,  maka  hendaknya  peneliti
melakukan pengamatan dengan mempelajari  dan  menjelaskan  data sekunder, yang disebut dengan metode studi kepustakaan. 7
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Perbuatan  Penyalahgunaan
Wewenang  yang  Berkualitas Sebagai Maladminstrasi
Wewenang  atau  kewenangan ( bevoegdheid ) pada dasarnya merupakan  suatu  kekuasaan  untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Kewenangan memiliki peran  yang  sangat  penting  dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Menurut Abdul
Rokhim, wewenang merupakan pengertian  yang  berasal  dari  hukum organisasi  pemerintahan,  yang  dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan
wewenang pemerintahan oleh subyek hukum  publik  di  dalam  hubungan hukum publik. 8
7 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji,  2001, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Ringkas ,    PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, hlm. 1.
8 Abdul  Rokhim,  “Kewenangan  Pemerintah dalam Konteks Negara Kesejahteraan
Sifat  wewenang  pemerintahan dibagi  menjadi  beberapa  hal,  yakni terikat, fakultatif dan bebas, terutama dalam  kaitanya  dengan  kewenangan pembuatan  dan  penerbitan  kep- utusan-keputusan ( beschikkingen ) oleh  organ  pemerintahan  sehingga ada  keputusan  yang  bersifat  terikat dan  bebas. 9 Terkait  pengertian  sifat wewenang pemerintah tersebut,
menurut Indroharto: 10
a. Wewenang Pemerintah Bersifat Terikat Terjadi apabila peraturan
dasarnya  menentukan  kapan dan dalam keadaan yang bagaimana  wewenang  tersebut
dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak
menentukan  tentang  isi  dari keputusan  yang  harus  diambil,
dengan kata lain, terjadi apabila  peraturan  dasar  yang menentukan  isi  dari  keputusan
(Welfarestate)” ,  Jurnal  Dinamika  Hukum , Vol. XIX (36), 2013, hlm 136.
9 Ridwan  HR,  2014, Hukum  Administrasi Negara , Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 107.
10 Indroharto,  1992, Perbuatan  Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata , Bahan  Kuliah  pada  Program  Pendidikan Lanjutan  Ilmu  Hukum  Bidang  PTUN, Universitas  Indonesia,  Jakarta,  hlm.  99-101 dalam Ibid , hlm.107-108
yang  harus  diambil  secara rinci, maka wewenang pemerintahan semacam itu merupakan  wewenang  yang terikat;
b. Wewenang
Pemerintah
Bersifat Fakultatif
Terjadi  dalam  hal  badan  atau pejabat  tata  usaha  negara  yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau  sedikit  banyak  masih  ada pilihan,  sekalipun  pilihan  itu hanya  dapat  dilakukan  dalam hal-hal  atau  keadaan  tertentu sebagaimana  ditentukan  dalam peraturan dasarnya;
c. Wewenang Pemerintah Bersifat Bebas Terjadi ketika peraturan dasarnya  memberi  kebebasan kepada  badan  atau  pejabat  tata usaha negara
untuk menentukan  sendiri  mengenai isi  dari  keputusan  yang  akan dikeluarkannya  atau  peraturan dasarnya  memberikan  ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha yang bersangkutan.
Hal ini sejalan dengan
pendapat Philipus M. Hadjon
sebagaimana  dikutip  oleh  Abdul Latif  bahwa,  konsep  “ bestuur ”
membawa implikasi kekuasaan
pemerintahan tidaklah semata sebagai kekuasaan terikat, tetapi juga merupakan  suatu  kekuasaan  bebas
( vrij besttur, freis ermessen,
discretionary  power ). 11 Perbuatan Hukum Pemerintah atau “ beschiking ”, merupakan suatu keputusan  pejabat  tata  usaha  negara yang bersifat konkret, individual dan final.  Dalam  pelaksanaannya  dapat terjadi suatu penyimpangan- penyimpangan  yang  dilakukan  oleh
Pejabat Publik itu sendiri baik berupa onrechtmatige overheidsdaad ,
detournement de pouvoir , ultra vires , ataupun abus de troit yang seluruhnya merupakan bentuk- bentuk dari maladministrasi.
Maladministrasi memiliki banyak  bentuk,  dan  dalam  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2014 tentang  Administrasi  Pemerintahan tidak  dijelaskan  definisi  tersendiri
11 Philipus M. Hadjon, Discretionary Power dan  Asas-Aasa  Umum  Pemerintahan  yang Baik  (AAUPB) ,  Paper,  disampaikan  pada Seminar  Nasional  “Aspek  Pertanggung- jawaban Pidana dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Konsep”, Semarang, 6-7 Mei 2004,  hlm.  3.,  dalam  H.  Abdul  Latif,  2016, Hukum  Administrasi  –  Dalam  Praktik Tindak  Pidana  Korupsi ,  Prenada  Media Group, Jakarta, hlm. 8.
mengenai pengertian mal- administrasi.  Dalam  undang-undang ini hanya menjelaskan secara terperinci mengenai “Larangan Penyalahgunaan  Wewenang”  yang merupakan  salah  satu  bentuk  dari maladministrasi.  Berdasarkan  Pasal 17  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi, ruang lingkup menyalahgunakan wewenang  dalam  undang-undang  ini meliputi:
a. Larangan  melampaui  wewe- nang;
b. Larangan mencampuradukan wewenang;
c. Larangan  bertindak  sewenang- wenang.
Menurut  Pasal  18  ayat  (1) suatu Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan me-
lampaui wewenang, apabila Keputusan  dan/atau  Tindakan  yang dilakukan:
a. Melampaui  masa  jabatan  atau batas waktu berlakunya wewenang;
b. Melampaui batas wilayah berlakunya  wewenang;  dan/
atau
c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Kemudian  menurut  Pasal  18
ayat  (2),  suatu  Badan  dan/  atau
Pejabat  Pemerintahan  dikategorikan mencampur-adukkan wewenang apabila Keputusan dan/ atau
Tindakan yang dilakukan:
a. Di  luar  cakupan  bidang  atau materi wewenang yang diberikan; dan/ atau
b. Bertentangan  dengan  tujuan wewenang yang diberikan. Menurut  Pasal  18  ayat  (3),
suatu  Badan  dan/  atau  Pejabat Pemerintahan dikategorikan ber- tindak  sewenang-wenang  apabila Keputusan  dan/  atau  Tindakan  yang dilakukan:
a. Tanpa  dasar  kewenangan;  dan/ atau
b. Bertentangan  dengan  Putusan
Pengadilan  yang  berkekuatan hukum tetap. Terjadinya suatu
mal- administrasi, yang dikeluarkan dalam bentuk  suatu  keputusan  dapat  terjadi berdasarkan  suatu  wewenang  yang bersifat  terikat  atau  wewenang  yang
bersifat  bebas  oleh  pejabat  publik. 12
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka antara  keputusan  pejabat  tata  usaha negara  yang  berasal  dari  wewenang terikat dan wewenang bebas mempunyai parameter-parameter tersendiri  dalam  menentukan  apakah terjadi  suatu  maladministrasi  atau tidak. Selain menggunakan ketentuan perundang-undangan, dalam menentukan  parameter  atau  batasan terebut dapat mempergunakan doktrin-doktrin atau teori yang terdapat dalam ranah hukum administrasi,
Telah  dijelaskan  sebelumnya bahwa  wewenang  pemerintah  yang bersifat terikat adalah, apabila wewenang  ini  terjadi  bila  dalam peraturan  dasarnya  sedikit  banyak ditentukan tentang isi dari keputusan yang  harus  diambil  secara  terinci, maka  wewenang  pemerintahan  ini disebut:  wewenang  pemerintah  yang terikat. 13 Suatu  badan  atau  pejabat tata  usaha  negara  yang  bersangkutan tidak dapat berbuat selain
12 Nur Basuki Minarno, 2009, Penyalahgunaan  Wewenang  dan  Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan  Daerah ,  Laksbang  Mediatama, Surabaya, hlm.179. 13 Jum Anggriani, 2012, Hukum Administrasi Negara , Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 125.
menjalankan  ketentuan-ketenuan  apa yang tertulis dalam rumusan peraturan  tersebut.  Secara  singkat dapat  disimpulkan,  pada  dasarnya seorang pejabat publik hanya melaksanakan  ketentuan  yang  sudah ada  tanpa  adanya  suatu  ruang kebebasan bertindak untuk menentukan hal-hal lainya. Berikut  salah  satu  contoh
sederhana  keputusan  tata  usaha negara yang bersifat terikat: mengenai  syarat  untuk  mendapatkan SIM harus berusia minimal 17 (tujuh belas)  tahun. 14 Jadi  apabila  suatu pejabat tata usaha negara
mengeluarkan SIM (yang merupakan suatu  keputusan  tata  usaha  negara) terhadap  seorang  anak  yang  belum berusia  17  (tujuh  belas)  tahun, padahal peraturan perundangan mensyaratkan  minimal  harus  berusia 17 (tujuh belas) tahun, maka tindakan  pejabat  tersebut  dapat dikategorikan sebagai maladministrasi dalam konteks
wewenang  terikat.  Menurut  Sjachran Basah,  parameter  yang  digunakan untuk  menguji  apakah  ada  atau tidaknya suatu penyalahgunaan wewenang  dalam  wewenang  terikat
adalah  dengan  menggunakan  asas wetmatigheid (peraturan  perundang- undangan). 15
Dalam kepustakaan lain,
menurut Nur Basuki Minarno pengertian wetmatigheid sama dengan pengertian asas legalitas yang merupakan  dasar  legitimasi  bagi pemerintah  untuk  bertindak  dalam mencapai  suatu  tujuan  tertentu. 16
Asas legalitas dalam hukum administrasi  biasa  disebut  sebagai “ wetmatigheid  van  bestuur ”. 17 Asas legalitas pada dasarnya tidak memperhitungkan kekhususan terhadap arah dan tujuan diberikanya suatu  wewenang  tertentu  dalam setiap penerbitan keputusan.
Sedangkan wewenang
pemerintah  yang  bersifat  bebas adalah suatu diskresi ( freis ermessen ).  Menurut  Laica  Marzuki sebagaimana dikutip Juniarso Ridwan  dan  Achmad  Sodik  Sudrajat bahwa freis  ermessen merupakan kebebasan  yang  diberikan  kepada tata  usaha  negara  dalam  rangka menyelenggarakan pemerintahan, sejalan dengan meningkatnya
15 H. Abdul Latif, Op.Cit , hlm.39.
16 Nur Basuki Minarno , Op.Cit , hlm.179.
17 H. Abdul Latif, Op.Cit , hlm.23.
tuntutan pelayanan publik yang harus diberikan  tata  usaha  negara  terhadap kehidupan  sosial  ekonomi  para warga yang kian kompleks. 18 Dalam Pasal  1  butir  ke-9  (sembilan)
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: “Diskresi adalah
Keputusan  dan/  atau  Tindakan  yang ditetapkan    dan/  atau  dilakukan  oleh
Pejabat Pemerintahan guna mengatasi  persoalan  konkret  yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan  dalam  hal  peraturan- perundang-undangan tidak mengatur, tidak  lengkap  atau  tidak  jelas,  dan/
atau adanya
stagnansi pemerintahan”.    Berdasarkan  Pasal 22  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,  menyatakan  bahwa diskresi  hanya  dapat  dilakukan  oleh
Pejabat Pemerintahan
yang berwenang, dengan tujuan untuk:
a. Melancarkan  penyelenggaraan pemerintah;
b. Mengisi kekosongan hukum;
c. Memberikan kepastian hukum;
18 Juniarso  Ridwan  dan  Achmad  Sodik Sudrajat, 2009, Hukum Administrasi Negara dan  Kebijakan  Pelayanan  Publik, Nuansa, Bandung,  hlm.  152.,  dalam  Jawade  Hafidz Arsyad,  2013, Korupsi  dalam  Perspektif HAN  (Hukum  Administrasi  Negara) ,  Sinar Grafika, Jakarta, hlm.158.
d. Mengatasi stagnansi
pemerintahan  dalam  keadaan tertentu  guna  kemanfaatan  dan kepentingan umum. Bentuk penyalahgunaan wewenang bebas adalah detournement  de  pouvoir ,  contohnya adalah, karena adanya suatu kesalahan dalam penggunaan diskresi ( freis ermessen ), atau penyimpangan kebijakan oleh pejabat  publik  dalam  menjalankan tugasnya sebagai
organ pemerintahan. 19 Tindakan  peme- rintahan  ( bestuurshandeling )  dengan menggunakan  peraturan  kebijakan ( beleidsregel )  yang  bersumber  dari diskresi  ( freies  ermessen )  memang sangat  diperlukan,  karena  diskresi ( freies ermessen ) merupakan kebebasan  yang  diberikan  kepada tata  usaha  negara  dalam  rangka penyelenggaraan  pemerintahan,  se- jalan  dengan  meningkatnya  tuntutan publik  ( bestuurzorg )  yang  harus diberikan  tata  usaha  negara  terhadap kehidupan  sosial  ekonomi  para warga  negara  yang  kian  kompleks. 20
19 Ibid , hlm.24.
20 Ratna  Nurhayati  dan  Seno  Wibowo Gumbira,  “Pertanggungjawaban  Publik  dan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Hukum dan Peradilan , Vol. 6 (1), 2017, hlm. 54.
Terhadap hal ini Sudikno Mertokusumo  pernah  menyatakan bahwa,  supaya  dapat  melaksanakan tugasnya dengan sempurna, pemerintah  memerlukan  kebebasan dalam tindakan-tindakannya. 21 Sejalan dengan hal tersebut, menurut
Sjachran Basah,  diberlakukannya freis  ermessen oleh  administrasi negara itu dimungkinkan oleh hukum agar  dapat  bertindak  atas  inisiatif sendiri, terutama dalam penyelesaian persoalan-persoalan  yang  penting yang timbul secara tiba-tiba. 22
Dalam hal demikian, pejabat
administrasi negara terpaksa beritndak cepat membuat penyelesaian demi menghidari terjadinya stagnansi jalannya pemerintahan.  Namun  hendaknya keputusan-keputusan  atau  kebijakan yang  diambil  untuk  menyelesaikan masalah-masalah  itu,  harus  dapat dipertanggungjawabkan.
Dipergunakannya freis ermessen ini bukanya
tidak
menimbulkan  suatu  permasalahan, hal  ini  di  karenakan  kemungkinan terjadinya  pelanggaran  terhadap  hak
21 Sudikno  Mertokusumo,  2014, Perbuatan Melawan  Hukum  Oleh  Pemerintah ,  Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 56.
22 Jawade Hafidz Arsyad, Op.Cit , hlm. 91.
warga negara menjadi semakin besar. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tercermin melalui onrechtmatige overheidsdaad , detournement de pouvoir ,  atau ultra  vires ,  ataupun abus  de  troit ,  yang  merupakan bentuk-bentuk dari pada mal- administrasi. Secara doktrin, menurut Philipus  M.  Hadjon  penyalahgunaan wewenang  dalam  konsep  hukum administrasi selalu diparalelkan dengan  konsep detournement  de pouvoir . 23 Penggunaan  wewenang tidak  sebagaimana  mestinya,  dalam hal ini pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang  dari  tujuan  yang  telah diberikan  kepada  wewenang  itu. 24
Maka  berdasarkan  hal  tersebut  maka pejabat tersebut telah melanggar asas spesialitas.
Asas  spesialitas  ( specialiteits- beginsel )  oleh  Tatiek  Sri  Djamiati diterjemahkan  dalam  bahasa  hukum Indonesia  menjadi  “asas  tujuan”. 25
23 Philipus  M.  Hadjon, et.al ,  2012, Hukum Adminstrasi  dan  Tindak  Pidana  Korupsi , Gadjah  Mada  University  Press,  Yogyakarta, hlm. 21-22.
24 Loc. Cit.
25 Tatiek  Sri  Djamiati, Prinsip  Izin  Usaha Industri  di  Indonesia ,  Disertasi  Program Pascasarjana Universitas Airlangga,
Surabaya,  2004,  hlm.108.,  dalam  H.  Abdul Latif, Op.Cit , hlm. 21.
Asas spesialitas ( specialiteits-
beginsel ) atau asas tujuan merupakan
tolak  ukur  atau  parameter  “tujuan dan  maksud”  pemberian  wewenang
dalam menentukan terjadinya penyalahgunaan wewenang. 26
Dalam  konsep  hukum  administrasi, setiap  pemberian  wewenang  kepada suatu  badan  atau  kepada  pejabat administrasi  negara  selalu  disertai dengan “tujuan dan maksud”
diberikannya wewenang itu, sehingga  penerapan  wewenang  itu harus  sesuai  dengan  “tujuan  dan maksud”  diberikannya  wewenang itu. 27 Penggunaan  wewenang  yang tidak  sesuai  dengan  “tujuan  dan maksud”  pemberian  wewenang  itu maka  seorang  pejabat  tata  usaha negara tersebut dapat dikatakan telah melakukan  pelanggaran  administrasi (maladministrasi) dalam bentuk
penyalahgunaan wewenang
( detournement  de  pouvoir ).  Dapat
disimpulkan  bahwa  asas  ini  menjadi landasan bagi kewenangan pemerintah untuk melakukan kegiatan pemerintahan dengan memperhatikan pada suatu tujuan.
26 Ibid, hlm. 20.
27 Loc. Cit.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut Philipus  M.  Hadjon  dengan  menyitir pendapat Mariette  Kobussen untuk mengukur
penyalahgunaan wewenang  dalam  kaitannya  dengan “beleidsvrijheid ” ( discreationary power , freis ermessen ) harus didasarkan  atas  asas  spesialitas  yang melandasi  kewenangan  itu  sendiri. 28
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka pengujian terhadap peraturan kebijakan  lebih  didasarkan  secara doelmatigheid , maka tolak ukur yang dipergunakan adalah asas-asas umum pemerintahan  yang  baik.  Senada dengan  hal  tersebut,  menurut  H. Abdul Latif, dalam mengukur penyalahgunaan  wewenang  terutama berkaitan dengan beleidsvrijheid ( discreationary power, freis ermessen )  harus  secara  didasarkan pada  asas-asas  umum  pemerintahan yang  baik,  karena  asas wetmatigheid tidak memadahi. 29 Menurut Philipus M. Hadjon, asas-asas umum pemerintahan  yang  baik  merupakan asas-asas  hukum  yang  tidak  tertulis (AUPB),  dari  mana  untuk  keadaan- keadaan tertentu dapat ditarik aturan-
28 Loc. Cit., bandingkan dengan Philipus M. Hadjon, Op.Cit , hlm. 22.
29 Ibid , hlm. 24.
aturan hukum yang dapat
diterapkan. 30 Oleh  karenanya  untuk membuktikan  adanya  pelanggaran AUPB harus diukur secara faktual. 31
2. Perbuatan  Penyalahgunaan Wewenang  yang  Berkualitas Sebagai Tindak Pidana Korupsi Sesuai  dengan  hasil  Rakernas Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan  pada  tanggal  2  –  6
September  2007  di  Makassar,  pada intinya berpendapat antara lain: 32
a. Suatu  kebijakan  merupakan persoalan “kebebasan kebijakan” ( beleidsvrijheid,
freis  ermessen )  dari  aparatur negara  dalam  melaksanakan tugas publiknya, sehingga tidak dapat dinilai oleh hakim pidana ataupun oleh hakim perdata;
30 Philipus M.Hadjon, et.al , 2011, Pengantar Hukum  Administrasi  Indonesia ,  Gadjah Mada  University  Press,  Yogyakarta,  hlm. 270.
31 H. Abdul Latif, Op.Cit , hlm. 26.
32 Hasil  Rapat  Kerja  Nasional  Mahkamah
Agung  RI  dengan  Jajaran  Pengadilan Empat Lingkungan Peradilan Seluruh
Indonesia  Tahun  2007 ,  (Makassar,  2-  6 September  2007)  dalam    Ikatan  Hakim Indonesia, 2016, Undang-Undang Administrasi  Pemerintahan  dalam  Upaya Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 53.
b. Apabila  dihubungkan  dengan aplikasi  kebijakan  ( beleids- vrijheid, freis ermessen,
beleidsregels ), maka
administrative  penal  law tidak termasuk  dalam  domain  tindak pidana  korupsi,  tidak  semua perbuatan/ delik yang menimbulkan  keuangan  negara adalah korupsi;
c. Beleidsvrijheid dan wijsheid dimiliki  oleh  setiap  pejabat atau  penyelenggara  negara, yang  memiliki  kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan  yang ada. Pembatasan  terhadap beleids- vrijheid berlaku, apabila terdapat perbuatan  yang masuk kategori
penyalahgunaan wewenang  ( detournement  de pouvoir dan abus  de  droit ).
Penyelesaian  terhadap  penyim- pangan  ini,  dilakukan  melalui peradilan administrasi atau peradilan tata usaha negara;
d. Freis ermessen digunakan oleh pejabat atau penyelenggara negara  untuk  bertindak  dalam rangka  penyelesaian  keadaan penting  dan  mendesak,  yang timbul  dan  dihadapi  dalam
praktik penyelenggaraan negara,  serta  harus  dijalankan demi tercapainya tujuan negara. Tolak ukur penggunaan freis ermessen adalah parameter asas-asas umum
pemerintahan yang baik.
Penyalahgunaan wewenang memang  merupakan  suatu  bentuk maladministrasi,  yaitu  pelanggaran yang  dilakukan  oleh  pejabat  publik dalam  ranah  hukum  administrasi. Namun  hal  tersebut  dapat  masuk  ke dalam  ranah  hukum  pidana  karena beberapa  faktor  tertentu.  Menurut adagium  “ actus  non  facit  reum  nisi men sit rea ” ( an act does not make a person  guilty,  unless  the  mind  is legally  blameworthy )    secara  singkat yang  berarti,  untuk  menentukan suatu  perbuatan  yang  dilakukan seseorang bukanlah merupakan tindak  pidana  kecuali  atas  dasar  niat yang  jahat.  Berdasarkan  adagium tersebut,  maka  dapat  disimpulkan bahwa terdapat dua syarat yang harus dipenuhi  agar  seseorang  dapat  di pidana,  yaitu actus  reus (perbuatan lahiriyah  yang  terlarang)  dan mens rea (sikap batin yang tercela).
Perbuatan penyalahgunaan wewenang  tercantum  sebagai  salah
satu  unsur  delik  atau  tindak  pidana dalam  Pasal  3  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  jo.  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Tindak  Pidana  Korupsi  yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan tujuan  menguntungkan  diri  sendiri atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan,  atau  sarana  yang  ada padanya karena jabatan atau kedudukan  yang  dapat  merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian negara,  dipidana  dengan  pidana penjara  seumur  hidup  atau  pidana penjara  paling  singkat  1 (satu)  tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan  atau  denda  paling  sedikit  Rp. 50.000.000  (lima  puluh  juta  rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah)”.  Dalam  bagian  penjelasan Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  jo.  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang Tindak  Pidana  Korupsi,  tidak  ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan
“menyalahgunakan kewenangan”.
Oleh karena itu, maka dapat digunakan  teori-teori  atau  pendapat ahli  untuk  menjelaskan  mengenai
pengertian dari terminologi “menyalahgunakan
kewenangan”.
Untuk  mengetahui  apakah  perbuatan penyalahgunaan  kewenangan  yang
dilakukan oleh pejabat atau pemerintah  masuk  kedalam  kategori tindak  pidana  korupsi,  maka  harus melihat  secara  keseluruhan  unsur- unsur delik dalam pasal tersebut.
Unsur  pertama  adalah  “dengan tujuan  menguntungkan  diri  sendiri atau  orang  lain  atau  korporasi”. Menurut  Lilik  Mulyadi,  apabila ditinjau  dari  aspek  pembuktian, elemen  “menguntungkan  diri  sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dapat  lebih  mudah  dibuktikan  Jaksa/ Penuntut Umum karena unsur “menguntungkan” tidak  memerlukan dimensi apakah tersangka/ Terdakwa tindak  pidana  korupsi  menjadi  kaya atau  bertambah  kaya  karenanya. 33
Pada frasa “dengan tujuan” merupakan unsur batin yang menentukan  arah  dari  perbuatan penyalahgunaan  kewenangan  yang dilakukan oleh orang tersebut. 34
33 Lilik  Mulyadi,  2015, Tindak  Pidana Korupsi  di  Indonesia  -  Normatif,  Teoritis, Praktik, dan Masalahnya , Alumni, Bandung, hlm. 91.
34 Sudarto,  2007, Hukum  dan  Hukum Pidana , Alumni, Bandung, hlm. 134.
Unsur kedua adalah
“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan,  atau  sarana  yang  ada padanaya karena jabatan atau kedudukan”. H. Abdul Latif
berpendapat  bahwa  unsur  menyalah- gunakan  kewenangan  dalam  tindak pidana  korupsi  merupakan species delict dari  unsur  melawan  hukum sebagai genus  delict akan  selalu berkaitan  dengan  jabatan  pejabat publik,  bukan  dalam  kaitan  dan pemahaman  jabatan  dalam  ranah struktur  keperdataan. 35 Rumusan tindak  pidana  korupsi  tersebut  harus diartikan  sebagai  aparatur  negara atau  pejabat  publik  yang  tentunya memenuhi  unsur,  yaitu:  diangkat oleh pejabat yang berwenang, memangku suatu jabatan atau kedudukan,  dan  melakukan  sebagian daripada  tugas  negara  atau  alat-alat perlengkapan  pemerintah  negara. 36
Berdasarkan hal tersebut maka pemaknaan  “penyalahgunaan  kewe- nangan”  harus  diartikan  dalam konteks pejabat publik, bukan pejabat dalam ranah swasta meskipun pejabat swasta juga memiliki jabatan.
35 H. Abdul Latif, Op.Cit , hlm. 41.
36 Loc.Cit.
Merujuk pada rumusan tersebut pada dasarnya, korupsi tipe kedua ini hanya  diterapkan  kepada  seorang pejabat/ pegawai negeri karena hanya
pegawai negerilah yang dapat menyalahgunakan jabatan, kedu- dukan dan kewenangan, kesempatan, atau  sarana  yang  ada  pada  dirinya. Menurut  ketentuan  Pasal  1  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999  jo.  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  Tindak  Pidana Korupsi,  pengertian  pegawai  negeri meliputi:
a. Pegawai  negeri  sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Kepegawaian (Undang-Undang  Nomor  43 Tahun 1999); b. Pegawai  negeri  sebagaimana
dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 92 KUHP);
c. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi  yang menerima  gaji  atau  upah  dari suatu korporasi yang menerima bantuan  dari  keuangan  negara atau daerah; dan d. Orang yang menerima gaji atau upah  dari  korporasi  lain  yang mempergunakan  modal  atau
fasilitas dari negara atau masyarakat.
Lilik Mulyadi menyatakan bahwa, terminologi “menyalah- gunakan” adalah sangat luas cakupan pengertiannya  dan  tidak  terbatas secara limitatif sebagaimana ketentuan  Pasal  52  KUHP. 37 Secara sederhana  dapat  dijelaskan  bahwa, kata  “menyalahgunakan”  di  sini dapat diartikan dalam konteks adanya  hak  atau  kekuasaan  yang dlakukan tidak sebagaimana mestinya  seperti  telah  mengun- tungkan  diri  sendiri,  orang  lain  atau korporasi. Begitu pula mengenai kata “menyalahgunakan kesempatan”, dapat  diartikan  terdapat  adanya penyalahgunaan waktu atau kesempatan  yang  dilakukan  oleh pelaku  karena  adanya  kedudukan atau jabatan yang dimiliki.
Senada  dengan  hal  tersebut, menurut  H.  Abdul  Latif,  yang dimaksud  dengan  “kesempatan” adalah: “peluang yang dapat dimanfaatkan  oleh  pelaku  tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan- ketentuan  tentang  cara  kerja  yang berkaitan dengan jabatan atau
37 Lilik Mulyadi, Op.Cit , hlm.93.
kedudukan yang dijabat atau diduduki  oleh  pelaku  tindak  pidana korupsi”. 38 Pengertian  “menyalah- gunakan  sarana”  berarti  nampak adanya penyalahgunaan perleng- kapan  atau  fasilitas  yang  yang diperoleh karena jabatan atau kedudukan pada diri pelaku.
Berdasarkan hal tersebut, maka yang
dimaksud  dengan  sarana  adalah  cara kerja  atau  metode  kerja  yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. 39
Unsur  ketiga  adalah,  “per- buatan  tersebut  dapat  merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian negara”. Menurut pembentuk undang-undang  dalam  penjelasannya
menentukan  bahwa  keuangan  negara adalah  seluruh  kekayaan  negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan  atau  tidak  dipisahkan, termasuk  di  dalamnya  segala  bagian kekayaan  negara  dan  segala  hak  dan kewajiban yang timbul karena: 40
a. Berada dalam penguasaan, pengurusan,
dan
pertanggungjawaban pejabat
38 H. Abdul Latif, Op.Cit , hlm. 49.
39 Loc. Cit.
40 Lilik Mulyadi, Op.Cit , hlm. 88-89.
negara,  baik  di  tingkat  pusat maupun daerah; dan
b. Berada  dalam  pengurusan  dan pertanggungjawaban Badan Usaha  Milik  Negara/  Badan Usaha  Milik  Daerah,  yayasan, badan  hukum,  dan  perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga  berdasarkan  perjanjian dengan negara.
Berdasarkan  uraian  tersebut, secara  sederhana  dapat  disimpulkan bahwa  perbuatan  merugikan  adalah perbuatan yang mengakibatkan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga unsur “merugikan
keuangan  negara”  diartikan  sebagai menjadi  ruginya  keuangan  negara atau berkurangnya keuangan negara. 41 Menurut  Muhammad Djafar  Saidi  dan  Eka  Merdekawati Djafar,  secara  spesifik  pengertian kerugian keuangan negara mengandung  unsur-unsur  sebagai berikut: 42
a. Berkurangnya uang atau barang milik negara yang nyata dan pasti jumlahnya;
41 Loc.Cit.
42 Muhammad  Djafar  Saidi  dan  Eka
Merdekawati Djafar, 2017, Hukum Keuangan Negara – Teori dan Praktik , Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 122.
b. Akibat  dari  perbuatan  yang tidak bersesuaian dengan hukum; dan
c. Dilakukan  karena  kesengajaan atau kelalaian. Putusan  Mahkamah  Konstitusi No. 25/ PUU-XIV/ 2016 dalam amar putusannya  menyatakan  bahwa  kata “dapat”  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dan Pasal 3 UU Tipikor tidak mempunyai kekuatan
mengikat.
Maka
berdasarkan hal tersebut Pasal 2 ayat (1)  dan  Pasal  3  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  jo.  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Tindak  Pidana  Korupsi merupakan  delik  material yang berarti  adanya  tindak  pidana  korupsi harus menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki,  dalam  hal  ini  kerugian negara harus jelas jumlahnya.
Berdasarkan  uraian  tersebut sangatlah  jelas,  bahwa actus  reus dalam  Pasal  3  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  jo.  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Tindak  Pidana  Korupsi adalah  “menyalahgunakan  kewe- nangan,  kesempatan,  atau  sarana yang  ada  padanaya  karena  jabatan atau kedudukan” yang berakibat pada
“kerugian
keuangan dan
perekonomian  negara”.  Sedangkan unsur mens  rea tercantum  dalam frasa ”dengan tujuan menguntungkan diri  sendiri  atau  orang  lain  atau korporasi”,  yang  berarti  bahwa  si pelaku  benar-benar  menghendaki atau memiliki tujuan untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau orang  lain  atau  korporasi.  Unsur mens  rea sangatlah  penting  untuk dibuktikan,  karena  apabila  unsur  ini tidak dapat dibuktikan, maka perbuatan
“penyalahgunaan
wewenang” yang dilakukan termasuk ke  dalam  perbuatan  Maladministrasi yang  merupakan  ranah  Hukum Administrasi Negara karena perbuatan  tersebut  bukanlah  suatu tindak pidana.
Hal yang senada pernah dikemukakan  oleh  Andhi  Nirwanto, untuk  menentukan apakah keputusan dan/ atau tindakan pejabat pemerintahan  merupakan  domain tindak pidana korupsi, tentunya harus mencermati  substansi  perbuatannya sebagai  landasan  untuk  mengungkap kebenaran  material  dalam  perkara pidana. 43 Terkait perbuatan diskresi, Andhi  Nirwanto  mengutip  pendapat
43 Pimpinan  Pusat  Ikatan  Hakim  Indonesia, Op.Cit , hlm. 57.
dari Ronald Dworkin dan H.L.A Hart melalui  “ doughnout theory of discretion ”  menjelaskan  domain diskresi berada pada lubang lingkaran  sebuah  donat. 44 Hal  ini berarti  bahwa  kebijaksanaan  atau diskresi  merupakan  area  kosong  di tengah  sebuah  donat  ( the  hole  in  the doughnut ),  yang  tidak  mungkin diatur  secara  rinci  dalam  sebuah undang-undang. 45 Akan tetapi
Dworkin dan Hart berpendapat,
bahwa kebijakan pejabat pemerintahan harus senantiasa memperhatikan pada peraturan perundang-undangan,  keterampilan, pengetahuan,  wawasan  dan  visi  dari pejabat  publik  yang  bersangkutan terhadap  tujuan  utama  yang  hendak dicapai dari kebijakan yang dikeluarkannya. 46
Nyoman  Serikat  Putra  Jaya menyatakan  bahwa,  guna  mencegah terjadinya  tindak  pidana  korupsi disamping  teradapat  aturan  yang ketat di dalam menetapkan
Keputusan  dan  melakukan  Tindakan sesuai dengan Undang-Undang
44 Loc. Cit.
45 Police Discretion, http://faculty.ncwn- .edu/mstevens/205/205lect09.htm, (13/5/- 2011) dalam Loc. Cit.
46 Loc. Cit.
Administrasi  Pemerintahan,  maka
Badan dan/ atau Pejabat
Pemerintahan  harus  menghindarkan diri  dari  tindakan  diskresioner  yang mengandung  nuansa  hukum  pidana seperti: kecurangan ( deceit ),
manipulasi ( manipulation ), penyesatan ( mispresentation ), penyembunyian  fakta  ( concealment of  facts ),  pelanggaran  kepercayaan ( breach of trust ), akal-akalan
( subterfuge ), atau pengelakan peraturan  ( illegal  circumvention ). 47
Apabila  parameter  dan  teori  hukum yang  telah  disebutkan  tidak  terbukti, menurut  Andhi  Nirwanto  dapat terjadi dua kemungkinan yaitu: 48
a. Merupakan kealpaan atau keteledoran ( negligence ) akibat kurang  pengetahuan,  kurang pengalaman atau tidak profesonal ( malpraktek ); atau
47 Nyoman  Serikat  Putra  Jaya, Makalah  - Sosialisasi  UU  No.  30  Tahun  2014  tentang Administrasi  Pemerintahan  dalam  rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi ,
(Disampaikan  di  Kab.  Pati  Tanggal  29-9- 2015),  hlm.  9,  Lihat  juga  Hans  G.  Nilson, 1998, Future Corruption Control in Europe ,
Fifth International Anti Corruption Conference,  Amsterdam,  dalam  Pimpinan Pusat  Ikatan  Hakim  Indonesia, Op.Cit ,  hlm. 58.
48 Muladi, 2010, Hukum Pidana dan Profesi Jabatan  Notaris  –  Makalah  Bincang- Bincang Hukum Kenotariatan , Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, hlm.13-14 dalam Loc.Cit.
b. Wanprestatie ( failure to
perform  an  obligation )  atau
perbuatan melawan hukum
( onrechtmatigedaad )
sebagaimana  dimaksud  Pasal 1365 KUH Perdata. Tindakan pejabat pemerintahan berupa kealpaan ( negligence ) sebagai akibat kurangnya pengetahuan
ataupun  keterampilan  hanya  bisa menimbulkan tuntutan pidana, apabila kealpaan tersebut
dirumuskan  sebagai  unsur  perbuatan atau  “ dolus  eventualis ”. 49 Namun sebaliknya, apabila parameter di atas terpenuhi  maka  keputusan  dan  atau tindakan pejabat pemerintahan merupakan  ranah  hukum  pidana, karena  seluruh  parameter  negatif  di atas bernuansa kesengajaan jahat dan menimbulkan  unsur  sifat  melawan hukum dalam hukum pidana.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka dapat  disimpulkan untuk mengetahui apakah  keputusan  atau  kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat publik berkualitas  sebagai  tindak  pidana korupsi apabila telah terjadi perbuatan  melawan  hukum  pidana, dan  di  temukan  adanya  sikap  batin
49 D.  Schaffmeister et.al ,  2007, Hukum Pidana ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung  ,  hlm. 82 dalam Loc.Cit.
yang  jahat  ( mens  rea )  dari  pejabat publik tersebut.

## D. Kesimpulan
Tidak semua perbuatan pemerintah ( bestuurhandelingen) yang  dilakukan  oleh  pejabat  publik yang  merugikan  keuangan  negara merupakan  tindak  pidana  korupsi. Dalam  menentukan  batasan-batasan antara  perbuatan  maladministrasi dengan  tindak  pidana  korupsi  terkait unsur
“penyalahgunaan kewenangan”  dapat  mempergunakan beberapa  parameter,  yaitu  dalam mengukur penyalahgunaan wewenang yang dikarenakan wewenang  terikat  adalah  dengan menggunakan asas wetmatigheid (peraturan perundang-undangan), dan  apabila  karena  adanya  suatu diskresi atau wewenang bebas, selain menggunakan asas spesialitas ( specialiteit beginsel ) digunakan pula asas-asas  umum  pemerintahan  yang baik ( algemene  beginselen  van behoorlijk bestuur ) yang berdasarkan ke-efektifan nya ( doelmatigheid ) suatu  keputusan  pejabat  publik  yang telah dikeluarkan.
Badan dan/ atau Pejabat
Pemerintahan  harus  menghindarkan
diri  dari  tindakan  diskresioner  yang mengandung  nuansa  hukum  pidana seperti: kecurangan ( deceit ), manipulasi ( manipulation ), penyesatan
( mispresentation ),
penyembunyian  fakta  ( concealment of  facts ),  pelanggaran  kepercayaan
( breach of trust ), akal-akalan ( subterfuge ), atau pengelakan
peraturan  ( illegal  circumvention ).
Namun sebaliknya, apabila
parameter  di  atas  terpenuhi  maka keputusan  dan  atau  tindakan  pejabat
pemerintahan merupakan ranah hukum pidana, karena seluruh parameter  negatif  di  atas  bernuansa kesengajaan  jahat  dan  menimbulkan unsur  sifat  melawan  hukum  dalam hukum pidana.

## DAFTAR PUSTAKA A. Buku
Adji, Indriyanto Seno, 2009, Korupsi dan  Penegakan  Hukum ,  Diadit Media, Jakarta.
Anggriani, Jum, 2012 Hukum
Administrasi  Negara ,  Graha Ilmu, Yogyakarta.
Arsyad,  H.  Jawade  Hafidz,  2013, Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum  Administrasi  Negara) , Sinar Grafika, Jakarta.
Atmasasmita,  Romli,  2004, Sekitar Masalah  Korupsi  -  Aspek Nasional dan Aspek
Internasional ,  Mandar  Maju, Bandung.
Djaja,  Ermansjah,  2010, Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  –  Implikasi  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor 012-016-019/  PPU-IV/  2006 , Sinar Grafika, Jakarta.
Hadjon,  Philipus  M. et.al ,  2012,
Hukum Adminstrasi dan Tindak Pidana Korupsi . Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
________,  2011, Pengantar  Hukum Administrasi Indonesia , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. HR, Ridwan, 2014, Hukum
Administrasi Negara , Raja
Grafindo Persada, Jakarta.
Ikatan  Hakim Indonesia,  2016, Undang-Undang  Administrasi Pemerintahan  dalam  Upaya Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi , Sinar Grafika, Jakarta. Jaya,  Nyoman  Serikat  Putra,  2008, Beberapa  Pemikiran  ke  Arah Pengembangan Hukum Pidana, Citra  Aditya  Bakti, Bandung. Latif,  H.  Abdul,  2016, Hukum Administrasi  –  Dalam  Praktik Tindak Pidana Korupsi . Prenada Media Group, Jakarta. Mertokusumo, Sudikno, 2014, Perbuatan  Melawan  Hukum Oleh Pemerintah , Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
Minarno, Nur Basuki, 2009, Penyalahgunaan Wewenang dan  Tindak  Pidana  Korupsi dalam  Pengelolaan  Keuangan Daerah ,  Laksbang  Mediatama,
Surabaya. Muladi  dan  Diah  Sulistyani,  2016,
Kompleksitas Perkembangan
Kebijakan  Tindak  Pidana  dan Kebijakan  Kriminal ,  Alumni, Bandung.
Mulyadi, Lilik, 2015, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia - Normatif, Teoritis, Praktik, dan Masalahnya , Alumni,
Bandung.
Pujiyono,  2007, Kumpulan  Tulisan Hukum  Pidana ,  Mandar  Maju, Bandung.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamuji, 2013, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Ringkas, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sudarto,  2007, Hukum  dan  Hukum
Pidana , Alumni, Bandung .
Saidi,  Muhammad  Djafar  dan  Eka
Merdekawati Djafar, 2017,
Hukum  Keuangan  Negara  – Teori dan Praktik , Raja Grafindo Persada , Jakarta.

## B. Artikel Jurnal
Nurhayati,  Ratna  dan  Seno  Wibowo Gumbira,  Pertanggungjawaban
Publik  dan  Tindak  Pidana
Korupsi. Jurnal  Hukum  dan
Peradilan, Vol. 6 (1), 2017. Rokhim, Abdul, Kewenangan Pemerintah dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfarestate), Jurnal
Dinamika  Hukum, Vol.  XIX (36), 2013. C. Makalah/ Pidato
Nyoman Serikat Putra Jaya, “Sosialisasi  UU  No.  30  Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan  dalam  rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”, Makalah ,  Kab.  Pati,
29 September 2015.
D. Peraturan Perundang-

## Undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor  20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan