## JURNAL TARBIYAH
Terbit dua kali dalam setahun, edisi Januari - Juni dan Juli - Desember, berisi tulisan atau artikel ilmiah ilmu-ilmu ketarbiyahan, kependidikan dan keislaman baik berupa telaah, konseptual, hasil penelitian, telaah buku dan biografi tokoh

## Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan

## Ketua Penyunting
Mesiono

## Penyunting Pelaksana
Junaidi Arsyad Sakholid Nasution Eka Susanti Sholihatul Hamidah Daulay Maryati Salmiah

## Penyunting Ahli
Firman (Universitas Negeri Padang, Padang)
Naf’an Tarihoran (Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten) Jamal (Universitas Negeri Bengkulu, Bengkulu) Hasan Asari (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan) Fachruddin Azmi (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan) Ibnu Hajar (Universitas Negeri Medan, Medan) Khairil Ansyari (Universitas Negeri Medan, Medan) Saiful Anwar (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung)

## Desain Grafis
Suendri

## Sekretariat
Reflina Nurlaili Sahlan

## PENGAWAS SEKOLAH PENENTU KUALITAS PENDIDIKAN

## Syarifah Rahmah
IAIN Lhokseumawe Email: dr. syarifah.rahmah@gmail.com
DOI : 10.30829/tar.v25i2.378 Diterima : 08 Nopember 2018 Diterbitkan : 15 Desember 2018
Abstrak: Pendidikan adalah elemen terpenting bagi suatu negara dalam menunjukkan eksistensinya  sebagai  negara  yang  memiliki  integritas  dan  mampu  bersaing  dengan negara maju lainnya di dunia. Majunya pendidikan di  suatu negara tidak terlepas dari peran lembaga pendidikan yang mampu melahirkan produk sesuai dengan harapan yang ada.  Untuk  menghasilkan  lulusan  yang  berkualitas,  maka  pemerintah  berdasarkan Permen PAN Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2002 tentang jabatan fungsional dan Pengawas Sekolah, Salah satu fungsi manajemen Pengawas Sekolah untuk menjaga agar kegiatan pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi  organisasi  dalam  rangka  mencapai  tujuan  lebih efektif. Pengawas Sekolah memiliki hak dan tanggung jawab penuh untuk menjalankan tugasnya dalam bidang pembinaan, yaitu membina pendidik di lembaga pendidikan yang telah  ditunjuk.  Bentuk  pembinaan  tidak  hanya  dalam  hal  proses  pembelajaran  saja, termasuk juga  metode, strategi, dan pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran. Kesemua hal tersebut harus menjadi pantauan dan berada di bawah pembinaan seorang supervisor.  Dalam  istilah  lain,  sekolah  adalah  tempat    seorang  supervisor  berada  dan menjadi sekolah binaannya.
Kata Kunci: Pengawas, Sekolah
Abstract: Education  is  the  most  important  element  for  a  country  in  showing  its existence as a country that has integrity and is able to compete with other developed countries in the world. The progress of education in a country cannot be separated from the role of educational institutions that are able to produce products in accordance with existing expectations. To produce quality graduates, the government is based on PAN Minister  Number  91  /  KEP  /  M.PAN  /  10/2002  concerning  functional  positions  and School  Supervisors,  one  of  the  functions  of  School  Supervisors  is  to  maintain  the implementation of the main tasks and functions of the organization in order to achieve the objectives more effective. School Supervisors have full rights and responsibilities to carry out their duties in the field of guidance, namely to educate educators in designated educational institutions. Forms of coaching are not only in terms of the learning process, including methods, strategies, and approaches used in learning. All of these things must be monitored and under the supervision of a supervisor. In other terms, the school is where a supervisor is and becomes his target school.
Keywords : Supervisor, School

## Pendahuluan
Pendidikan merupakan komponen utama untuk melihat kemajuan suatu bangsa di dunia. Kemajuan  tersebut dapat dilihat dari bagaimana kualitas lembaga pendidikan itu  sebenarnya.  Indonesia  adalah  negara  berkembang,  sehingga  lembaga  pendidikan yang ada di Indonesia baik lembaga pendidikan formal non formal, bila dibandingkan belumlah  sebaik  negara  maju.  Penyebab  kemunduran  kualitas  lembaga  pendidikan Indonesia  saat  ini  bisa  jadi  menjadi  penyebab  mundurnya  kualitas  lulusan  yang dihasikan  dalam  setiap  tahunnya,  padahal  pendidikan  adalah  faktor  penting  untuk menghasilkan  manusia  cerdas,  tidak  hanya  cerdas  intelektual,  namun  juga  cerdas emosional dan spiritual.
Penegasan  tentang  pentingnya  menghasilkan  manusia  cerdas,  dijelaskan  dalam Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Nomor  20  Tahun  2003,  bahwa  fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, bertujuan  berkembangnya  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta  bertanggung  jawab.  Dalam konteks  ini  pendidikan  sebagai  penuntun,  pembimbing,  dan  petunjuk  arah  bagi  para pendidik,  kepala  sekolah  maupun  pengawas  sekolah  agar  bekerja  sama  mewujudkan tujuan pendidikan yang dimaksud.
Dalam berjalannya proses pendidikan, pengawas atau supervisor menjadi bagian yang  tidak  terpisahkan  dalam  meningkatkan  prestasi  belajar  dan  kualitas  sekolah. Pengawasan atau supervisi pendidikan adalah  usaha untuk memberikan layanan kepada stakeholder pendidikan,  terutama  kepada  pendidik  disekolah,  baik  secara  individu maupun  secara  kelompok  guna  memperbaiki  kualitas  proses  dan  hasil  pembelajaran (Sahertian, 1981: 18).
Secara  substansi,  pengawasan  pendidikan  pada  hakekatnya  menunjuk  pada usaha dan bantuan supervisor kepada stakeholder pendidikan terutama pendidik yang ditujukan  pada  perbaikan-perbaikan  dan  pembinaan  pembelajaran.  Bantuan  yang diberikan harus berdasarkan pengamatan yang cermat dan penilaian yang obyektif, dan bantuan yang diberikan harus mampu memperbaiki dan mengembangkan situasi proses pembelajaran.
Pengawas  sekolah  termasuk  jabatan  profesional.  Jabatan  tersebut  diperoleh melalui  program  pendidikan  profesi  pengawas  sekolah.  Pendidikan  profesi  tersebut didapatkan  melalui  tahapan  khusus  yang  nantinya  mempersiapkan  mereka  menjadi
pengawas  satuan  pendidikan/sekolah.  Pendidikan  profesi  pengawas  biasanya dilaksanakan  di  LPTK  Negeri  atau  yang  ditunjuk  oleh  pemerintah,  dalam  hal  ini Kementrian  Pendidikan  Nasional.  Pendidikan  profesi  pengawas  ini  hanya  di  berikan kepada  calon  pengawas  yang    ditunjuk  sebagai  pengawas  satuan  pendidikan/sekolah, pendidikan  profesi  pengawas  dilakukan  melalui  diklat  kepengawasan  yang diselenggarakan  oleh  Direktorat  Tenaga  Kependidikan  bekerja  sama  dengan  Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) pusat (BNSP bab XIV pasal 89 ayat 5).
Asosiasi  Pengawas  Sekolah  Indonesia  (APSI)  ini  dibentuk  sebagai  wadah  yang mengayomi  pengawas  dalam  melakukan  tugasnya.  Asosiasi  ini  juga  memberikan perlindungan  bagi  pengawas  dalam  menjalankan  peran  dan  tugasnya  di  lapangan. Pengawas  juga  diwajibkan    mengikuti  diklat.  Fungsi  diklat  memberikan  manfaat  dan pengetahuan kepada pengawas tentang apa saja tugas dan tanggung jawab yang diemban. Sebagai tenaga profesional Pengawas juga mendapatkan tunjangan sama halnya dengan tunjangan sertifikasi yang didapatkan pendidik  selama ini. Berkaitan dengan tunjangan profesi tidak ada perbedaan antara pengawas sekolah dengan pendidik.
Calon  Pengawas  yang  telah  mengikuti  diklat  dan  dinyatakan  lulus  maka  akan mendapatkan  sertifikasi  dari  APSI.  APSI  sendiri  juga  harus  mampu  mempersiapkan program  dan  penyelenggaraan  diklat  sertifikasi  pengawas  dan  membentuk  Lembaga Sertifikasi  Mandiri  di  bawah  organisasi  profesi  (APSI).  Program  diklat  sertifikasi  ini disetarakan  dengan  program  pendidikan  profesi  pengwas  yang  diselenggarakan  oleh LPTK.
Seiring dengan berubahnya pemahaman dan sistem manajemen pemerintah maka secara  kebijakan,  pengawasan  pendidikan  saat  ini  telah  mengalami  perubahan.  SK Menpan  Nomor  91/KEP/M.PAN/10/2001  tentang  Jabatan  Fungsional  Pengawas Sekolah  dan  Angka  Kreditnya  dan  Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik Indonesia  Nomor  097/u/2002  tentang  Pedoman  Pengwasan    Pendidikan,  Pembinaan Pemuda, dan Pembinaan Olahraga adalah sebagai landasan yuridis formal pengawasan pendidikan saat ini.
Sukanto  Teksonardiprodjo  menyebutkan,    pengawasan  adalah  mereka  yang memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai rencana (Sukanto,  2000:  63).  Sedangkan  T.  Siagian  menyebutkan,  pengawasan  merupakan proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai rencana (Siagian, 1970: 107).
Pendapat yang diutarakan oleh dua tokoh di atas memberikan pemahaman bahwa pengawasan  harus  dilakukan  dengan  perencanaan  yang  matang,  hal  tersebut  berguna
untuk menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, terencana dan terstruktur dengan baik. Pada  prinsipnya  pengawasan  harus  dilakukan  secara  terkoordinir,  sebab  melakukan pengawasan dengan cara mengamati  seluruh kegiatan organisasi guna menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.  Berkaitan  tentang  Jabatan  Fungsional  Pengawas  Sekolah  dan  Angka Kreditnya, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2002. menyebutkan bahwa pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan  pengawasan  pendidikan  pada  suatu  pendidikan  prasekolah,  sekolah  dasar, dan sekolah menengah. Dalam Kepmendiknas  Nomor 097/U/2002 tentang Pedoman Pengawasan   Pendidikan Pembinaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga Pasal 1  ayat  4 berbunyi:  “Pengawasan  adalah  salah  satu  fungsi  manajemen  untuk  menjaga  agar kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai tujuan dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang  berlaku”.  Dalam  ayat  12  disebutkan:  “Pengawasan  teknis  adalah  kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah, penilik pada pendidikan luar sekolah, pembinaan pemuda, dan pembinaan olahraga untuk memantau, menilai dan memberi bimbingan terhadap penyelenggaraan pendidikan, pembinaan pemuda, dan pembinaan olahraga untuk memantau, menilai, dan memberi bimbingan terhadap penyelenggaraan pendidikan, pembinaan pemuda, dan pembinaan olahraga”. Dari penjelasan perundang- undangan  tersebut  menjelaskan  bahwa  yang  disebut  pengawas  ialah  pejabat  yang berwenang melakukan pengawasan pada satuan pendidikan melalui usaha memantau, menilai, dan memberi bimbingan dan pembinaan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik.
Sudjana  menyebutkan  pengawas  adalah  satu  bentuk  kegiatan  atau  tindakan seseorang  yang  diberi  wewenang,  tugas  dan    tanggung  jawab  untuk  melakukan pembinaan  dan  penilaian  terhadap  orang  lain/atau  lembaga  yang  dibinanya.  Tugas tersebut hanya dilakukan oleh seseorang yang beri tanggung jawab sebagai supervisor. Dalam dunia pendidikan, seseorang yang menjalankan tugas tersebut dinamakan dengan pengawas sekolah atau pengawas satuan pendidikan. Pada prinsipnya, pengawasan harus dilakukan  secara  baik  dan  benar,  hal  tersebut  bertujuan  agar  kualitas  pendidikan  di setiap sekolah yang dibinanya akan semakin meningkat.
Berbicara  tentang  kualitas  pendidikan  tidak  terlepas  dari  kualitas  lulusan, termasuk  juga    kualitas  pendidik,  kepala  sekolah,  staf  sekolah  (tenaga  administrasi, laboran  dan  teknisi,  kurikulum,  sistem  penilaian  dan  komponen  lainnya).  Untuk
mendapatkan kualitas pendidikan yang baik, maka perlu kerja sama  kepala sekolah dan pendidik  dalam  melakukan  pembinaan    guna  meningkatkan  kualitas  pendidikan  di sekolah  tersebut.  Maka  telah  menjadi  suatu  keharusan  bagi  setiap  pendidik,  kepala sekolah  dan  staf  administrasi  untuk  menjalankan  tugasnya  lebih  profesional  guna meningkatkan  kualitas  pendidikan  di  masa  akan  datang,  selain  itu  dibutuhkan    kerja sama  antara  guru  dan  kepala  sekolah  agar  berjalan  baik  dan  bersinerji  dan  saling mendukung agar tercapai hasil yang lebih baik.

## Tanggung Jawab Pengawas Sekolah
Menjadi seorang pengawas pada sebuah sekolah bukan hal mudah,  ada aturan- aturan yang mengikat dan tidak boleh dilanggar. Setiap pengawas yang ditunjuk untuk menjalankan  tugasnya,  maka  ada  kewajiban  dan  tanggung  jawab  yang  dibebankan. Tanggung  jawab  yang  diberikan  pada  seorang  pengawas  harus  dilaksanakan  secara profesional.  Pengawas  Sekolah  sangat  dikenal  dalam  dunia  pendidikan,  sebutan pengawas  sangat  femiliar  terutama  dalam  kalangan  tenaga  pendidik,  dan  di  lembaga pendidikan  sekolah.  Keberadaan  pengawas  Sekolah  menjadi  sangat  penting  dalam melihat  keberhasilan yang telah dicapai oleh lembaga pendidikan saat ini. Dalam sistem kerjanya, pengawas sekolah harus melakukan observasi/mengamati dan melihat secara langsung  kinerja  pendidik  di  dalam  kelas,  karena  jabatan  pengawas  sekolah  adalah jabatan karier yang diemban oleh seorang pegawai negeri sipil dari guru, yang diangkat oleh  pejabat  berwenang  yang  bertugas  melakukan  pengamatan  secara  langsung  atau tidak  langsung  terhadap  obyek  yang  diawasi  yaitu,  sekolah  sebagai  penyelenggara pendidikan. Sebagai jabatan karier, jabatan pengawas sekolah cukup strategis terutama dalam  penyelenggaraan  pendidikan.  Kedudukan  pengawas  Sekolah  sebagai  pelaksana teknis fungsional dibidang pengawasan yang mencakup pengawasan dibidang akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang telah ditetapkan, karena jabatan Pengawas Sekolah  menjadi  bagian  terpenting  dalam  peningkatan  kualitas  pendidikan  di  suatu sekolah  (Sudrajat  dalam  Ofset,  2008:  43).Selain  menyangkut  kualitas,  ada  kreteria penting  yang  menjadi  sandaran  pengawas  dalam  menjalankan  tugasnya.  Kreteria tersebut mencakup empat hal yaitu:
1. Suport. Keriteria  ini  menunjuk  pada  kemampuan  supervisor  membina kepercayaan trust  stakeholder pendidikan pada  saat  melakukan  kegiatan pengawasan  dengan  penggambaran  profil  dinamika  sekolah  masa  depan  yang lebih baik dan lebih menjanjikan.
2. Trust. Kriteria  ini  menunjuk  pada    kegiatan  pengawasan  yang  dilakukan supervisor  yang  harus  membina  kepercayaan stakeholder pendidikan  dengan penggambaran profil sekolah masa depan yang lebih baik dan berkualitas.
3. Chalenge. Strategi  lebih  tertuju  pada  kegiatan  pengawasan  yang  dilakukan supervisor  dan  harus  dapat  memberikan  tantangan  ( challenge )  pengembangan sekolah  kepada stakeholder pendidikan  di  sekolah.  Tantangan  ini  harus  dibuat serealistis  mungkin  agar  setiap  rencana  pencapaian  mampu  didapatkan  pihak sekolah,  berdasarkan  situasi  dan  kondisi  sekolah  pada  saat  ini.  Sehingga stakeholder tertantang  untuk  bekerja  sama  guna  mengembangkan  kualitas sekolah.
4. Networking  and  collaboration. Strategi  ini  menunjuk  pada  hakikat  kegiatan pengawasan  yang  dilakukan  supervisor  yang  harus  dapat  mengembangkan jejaring  antar  sesama stakeholder pendidikan  dalam  rangka  meningkatkan produktivitas,  efektivitas,  dan  efisiensi  pendidikan  di  sekolah  (Sudrajat,  2008: 54).
Maksud dari penjelasan di atas dapat dirumuskan ke dalam tiga aktivitas utama pengawasan,  yaitu  negosiasi,  kolaborasi,  dan networking. Negosiasi  dilakukan  oleh supervisor terhadap stakeholder pendidikan fokusnya pada substansi apa yang dapat dan harus  dilakukan  dan  bagaimana  cara  meningkatkannya.  Kolaborasi  adalah  inti  dari kegiatan  supervisi  yang  harus  selalu  dilakukan  secara  bersama-sama  dengan  pihak stakeholder pendidikan  di  sekolah  binaannya.  Semua  ini  penting  karena  keberhasilan pendidikan terletak pada pihak sekolah. Nerworking menjadi inti kegiatan supervisi dan dapat dikembangkan terutama dengan perkembangan IT dan cybernet teknologi seperti sekarang ini. Kerja sama dapat dilakukan secara terbuka dan transparan. Secara terbuka dapat  dilakukan  dengan  sesama  sekolah  sejenis  untuk  saling  bertukar  informasi  dan sharing pengalaman pengembangan kualitas sekolah. Misalnya MKP, MKKS, MGBS, dan MGMP.  Secara  transparan  dapat  dilakukan  dengan  sekolah  pada  dimensi  pemakai lulusan sebagai lembaga yang akan menerima para siswa lulusannya. (Sudrajat, 2008: 67).
Pengawas sekolah memiliki wewenang dan bertanggung jawab untuk melakukan terobosan besar dalam pencapaian di atas, memberikan masukan kepada sekolah untuk melakukan  pendekatan  yang  jauh  lebih  baik  guna  menunjang  keberhasilan  program pendidikan  yang  telah  dicanangkan  oleh  sekolah  terkait.  Hubungan  antara  supervisor dan sekolah terutama guru tidak akan pernah terputus. Bentuk pembinaan yang selama
ini telah dilakukan akan terus terjalin. Supervisor juga bertindak sebagai pembina bagi guru-guru yang membutuhkan bimbingan.
Sekolah  memiliki  karakteristik  tersendiri  terutama  dibidang  pengawasan. Pengawasan  dalam  bidang  pendidikan  diberikan  wewenang  kepada  pengawas  yang memiliki tanggung jawab sangat besar. Tanggung jawab pengawas adalah sebagai berikut: (1)  Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor 91/Kep/M. PAN/10/2001, tugas pokok pengawas sekolah adalah menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggung jawabnya. (2) Menilai dan membina bukan pekerjaan sederhana, diperlukan  kemampuan  analisis  yang  cermat  dan  pemikiran-pemikiran  profesional dalam menentukan solusi masalah pendidikan yang menuntut adanya kompetensi dan profesionalisme kerja pengawas pendidikan. (3) Dalam melaksanakan tugas menilai dan membina,  sangat  dihindari  sikap  men- judgemen (mengadili)  tanpa  adanya  penelitian terlebih dahulu tentang suatu hal.
Keputusan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2002:  pejabat  fungsional  yang  berkedudukan  sebagai  pelaksana teknis  dalam  melakukan  pengawasan  pendidikan  terhadap  sejumlah  sekolah  tertentu yang ditunjuk/ditetapkan. Kepmendiknas Nomor 097/U/2002, Pasal 5: (a) pengamatan dan  pemantauan  terhadap  kegiatan  penyelenggaraan  dan  pengelolaan  pendidikan, permintaan  untuk  mengetahui  permasalahan  hambatan  dan  kendala  pelaksanaan pendidikn;  (b)  pemeriksaan  terhadap  satuan  kerja  dilingkungan  dinas.  Secara  umum, pengawas  berfungsi  sebagai  peningkat  kualitas  pendidikan.  Dengan  demikian,  setiap aktivitas  sekolah  yang  berkaitan  dengan  upaya  perbaikan  dan  peningkatan  kualitas pendidikan  menjadi  bagian  bidang  garapan  pengawas.  Tugas  pokok  pengawas sekolah/satuan  pendidikan  ialah  melakukan  penilaian  dan  pembinaan  dengan melaksanakan  fungsi-fungsi  supervisi,  baik  supervisi  akademik  maupun  supervisi manajerial. (Sudjana) 200: 76).
Melihat  pada  tugas  dan  fungsi  yang  harus  dilaksanakan  pengawas  adalah melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah, kinerja kepala sekolah, kinerja guru,  dan  kinerja  seluruh  staf  sekolah,  dan  juga  melakukan  evaluasi  dan  monitoring pelaksanaan program sekolah dan pengembangannya. Selanjutnya melakukan penilaian terhadap  proses  dan  hasil  program  pengembangan  sekolah  secara  kolaboratif  dengan stakeholder sekolah.
Jika  dijabarkan,  tanggung  jawab  pengawas  sekolah  adalah:  (1)  Pengawas melaksanakan  pengawasan  penyelenggaraan  pendidikan  di  sekolah  sesuai  dengan
penugasannya,  misalnya  di  TK,  SD,  SLB,  SMP,  dan  SMA;  (2)  Meningkatkan  kualitas proses  pembelajaran/bimbingan  dan  hasil  prestasi  belajar/  bimbingan  siswa  dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.
Ditegaskannya  lagi  bahwa  tugas  yang  pertama  merujuk  pada  supervisi  atau pengawasan manajerial, yang kedua merujuk pada supervisi atau pengawasan akademik. Pengawasan  manajerial  pada  prinsipnya  memberikan  pembinaan,  penilaian,  dan bantuan/bimbingan  mulai  dari  rencana  program,  proses  sampai  dengan  hasil. Bimbingan dan bantuan diberikan kepada kepala sekolah dan seluruh staf sekolah dalam pengelolaan sekolah atau penyelenggaraan pendidikan di sekolah untuk meningkatkan kinerja sekolah. Pada hakikatnya pengawasan akademik berkaitan dengan membina dan membantu  guru  dalam  meningkatkan  kualitas  proses  pembelajaran/bimbingan  dan kualitas hasil belajar siswa.
Sebagai  Pengawas  Sekolah,  pengawas  memiliki  wewenang  penuh  untuk:  (1) memilih  dan  menentukan  metode  kerja  guna  mencapai  hasil  yang  optimal  dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik profesi; (2) menetapkan tingkat kinerja guru dan  tenaga  lainnya  yang  diawasi  beserta  faktor-fakor  yang  mempengaruhinya;  (3) menentukan atau mengusulkan program pembinaan.
Wewenang  pengawas  di  atas  menyiratkan  strategi  penting  dalam  menentukan kerja pengawas. Pada dasarnya, pengawas harus melakukan kerja sama dengan kepala sekolah  dan  guru  dalam  melaksanakan  tugas  searah  dengan  pengembangan  sekolah sesuai dengan ketetapan kepala sekolah. Berkaitan dengan hal ini, Sudrajat menyebutkan, berdasarkan  kedua  tugas  penting  di  atas  maka  program  kegiatan  yang  dilakukan pengawas adalah, sebagai berikut:
1. Menyusun program kerja kepengawasan untuk setiap semester dan setiap tahun di sekolah yang dibinanya.
2. Melakukan penilaian, pengolahan, dan analisis data hasil belajar/bimbingan siswa dan kemampuan guru.
3. Mengumpulkan, mengolah data sumber daya pendidikan, proses pembelajaran/bimbingan,  lingkungan  sekolah  yang  berpengaruh  terhadap perkembangan hasil belajar/bimbingan siswa.
4. Melaksanakan analisis komprehensif berbagai hasil analisis faktor sumber daya pendidikan sebagai bahan untuk melakukan inovasi sekolah.
5. Memberikan  arahan,  bantuan,  dan  bimbingan  kepada  guru  tentang  proses pembelajaran/bimbingan  yang  berkualitas  guna  meningkatkan  kualitas  proses dan hasil belajar/bimbingan siswa.
6. Melaksanakan penilaian dan monitoring penyelenggaraan pendidikan di sekolah binaannya mulai dari penerimaan siswa baru, pelaksanaan proses pembelajaran, pelaksanaan ujian, sampai pada tahap akhir pemberian ijazah.
7. Menyusun laporan hasil pengawasan di sekolah binaannya dan meaporkan kepada Dinas Pendidikan, Komite Sekolah dan stakeholder lainnya.
8. Melaksanakan penilaian hasil pengawasan seluruh sekolah sebagai bahan kajian untuk menetapkan program pengawasan semester berikutnya.
9. Memberikan bahan penilaian kepada sekolah dalam rangka akreditasi sekolah.
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pihak sekolah dalam menyelesaikan masalah  yang  dihadapi  sekolah  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  pendidikan (Sudrajat, 2008: 87).
Ada  beberapa  tugas  yang  harus  dijalankan  pengawas  seperti,    mensupervisi, memberi advis atau nasehat, memantau, membuat laporan, melakukan koordinasi, dan memimpin  (Sudjana,  2009:  70).  Sementara  supervisi  sendiri  adalah  kinerja  kepala sekolah,  kinerja  guru,  kinerja  staf  sekolah,  pelaksanaan  kurikulum/mata  pelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, tersedia dan pemanfaatan sumber daya, moral, dan melakukan  kerja  sama  dengan  masyarakat.  Supervisor  juga  harus  dapat  memberikan nasehat  mengenai  sekolah  sebagai  sistem,  nasehat  kepada  guru  tentang  pembelajaran efektif, nasehat kepada kepala sekolah dalam mengelola pendidikan, nasehat kepada tim kerja  dan  staf  sekolah  dalam  meningkatkan  kinerja  sekolah  serta  memberi  nasehat kepada orang tua siswa dan komite sekolah  terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.
Pengawas  juga  melakukan  pemantauan,  pemantauan    dapat  dilakukan  oleh supervisor  berupa:  memantau  penjaminan/standar  mutu  pendidikan,  memantau penerimaan  siswa  baru,  memantau  proses  dan  hasil  belajar  siswa,  memantau pelaksanaan ujian, rapat guru dan staf sekolah, hubungan sekolah dengan masyarakat, data statistik kemajuan sekolah, aliran dan penyaluran dana BOS/beasiswa bagi siswa, dan program-program pengembangan sekolah lainnya.
Selain melakukan pemantauan, pengawas juga harus melaporkan perkembangan dan hasil pengawasan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Provinsi dan/atau nasional, termasuk  juga  melaporkan  perkembangan  dan  hasil  pengawasan  selama  melakukan pemantauan    publik  dan  ke  sekolah  binaanya.  Pantauan  supervisor  dalam  melakukan koordinasi  berkaitan  dengan  sumber  daya  sekolah  baik  sumber  daya  manusia menyangkut material, finansial, dan melakukan koordinasi kegiatan antar sekolah dan kegiatan-kegiatan  lainnya.  Sebagai  seorang  pengawas  yang  menjalankan  tugas
profesionalnya, pengawas  harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sekolah  binaannya  serta  melakukan  program-program  khusus  tentang  pengembangan mutu sekolah dan berpartisipasi dalam menangani pengaduan baik yang datangnya dari internal sekolah ataupun dari masyarakat.
Penerapan Permen PAN dan RB No. 21/2010, pasal 5 disebutkan, Tugas pokok Pengawas  Sekolah  adalah  melaksanakan  tugas  pengawasan  akademik  dan  manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi: penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan,  pemantauan  pelaksanaan  8  (delapan)  Standar  Nasional  pendidikan, penilaian,  pembimbingan  dan  pelatihan  profesional  guru,  evaluasi  hasil  pelaksanaan program  pengawasan,  dan  pelaksanaan  tugas  kepengawasan  di  daerah  khusus,  serta Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN No. 01/III/PB/2011, No. 6 Tahun 2011. Pemerintah  melalui  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  No.  143  Tahun  2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kredit, beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan utuh yang memperjelas tugas yang harus dijalankan seorang pengawas.
Petunjuk  Teknis  ini  menjadi  pedoman  bagi  pengawas  sekolah,  pengelola pendidikan,  Tim  Penilai  dan  Sekretariat  Tim  Penilai,  dan  para  pejabat  pemangku kepentingan pendidikan, terutama berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pengawas sekolah berserta penilaian angka kreditnya. Petunjuk Teknis ini juga mengatur hal-hal teknis  berkenaan  dengan  pengangkatan  bidang  pengawasan  dan  beban  kerja,  kriteria pelaksanaan  unsur  utama  dan  penunjang  pengawasan  akademik    dan  manajerial, pengembangan profesi, penilaian dan penetapan angka kredit, mekanisme dan prosedur kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan fungsional Pengawas Sekolah.
Permendikbud  ini  mempertegas  bahwa  tugas  pokok  Pengawas  Sekolah  adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi  penyusunan  progra  m  pengawasan,  pelaksanaan  pembinaan,  pemantauan pelaksanaan  Standar  Nasional  Pendidikan,  penilaian,  pembimbingan  dan  pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan pelaksanaan tugas di daerah khusus.
Beban  kerja  Pengawas  Sekolah  dalam  melaksanakan  tugas  pengawasan  adalah 37,50  jam  perminggu  termasuk  di  dalamnya  penyusunan  program  pengawasan, pelaksanaan  program  pengawasan,  melaksanakan  evaluasi  program  pengawasan  dan melaksanakan  pembimbingan  dan  pelatihan  profesional  Guru  dan/atau  Kepala Sekolah/Madrasah di Sekolah/Madrasah binaan dengan sasaran yang telah diatur.
Apa  bila  ada  Pengawas  Sekolah  yang  belum  memenuhi  ketentuan  beban  kerja karena kondisi tertentu (misalnya jumlah pengawas yang ada belum memenuhi seluruh mata  pelajaran)  maka  kekurangan  tersebut  dapat  dipenuhi  dengan, Pertama, melaksanakan  tugas  pengawasan  pada  mata  pelajaran/rumpun,  jenis  dan  jenjang pendidikan  yang  berbeda. Kedua, dimutasikan  ke  daerah  yang  membutuhkan  sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara dalam hal jumlah Pengawas Sekolah saat ini tidak mencukupi sementara jumlah sekolah yang diawasi sangat banyak, maka logis  diberikan  tugas  melebihi  dari  jumlah  sekolah  yang  seharusnya  diawasi.  Terkait dengan pengaturan bidang dan sasaran pengawasan apabila kondisi jumlah sekolah dan guru sebagai sasaran  pengawasan kurang dari yang ditetapkan, maka dapat dilakukan pengawasan akademik secara lintas tingkat satuan dan jenjang pendidikan. Sedangkan berkaitan  dengan  jumlah  pengawas  Sekolah  melebihi  dari  yang  ditetapkan,  perlu dilakukan  pembagian  materi  pengawasan  akademik  dan  manajerial  pada  satuan pendidikan,  sehingga  kapasitas  pengawas  yang  melebihi  tersebut  dapat  segera tertanggulangi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

## Tugas dan  Fungsi Pengawas Sekolah
Pengawas  sekolah  memiliki  tugas  dan  fungsi  penting  dalam  berjalannya  proses pembelajaran di sebuah lembaga pendidikan, terutama sekolah. Sudrajat menyebutkan, dalam menjalankan tugas utamanya sebagai pengawas mereka diberikan wewenang dan hak yang melekat pada jabatannya. Ada beberapa kewenangan yang dimiliki pengawas, yaitu: (1) pengawas bersama pihak sekolah yang dibinanya dapat menentukan program peningkatan  kualitas  pendidikan  di  sekolah  yang  dibinanya;  (2)  menyusun  program kerja/agenda  kerja  pengawasan  pada  sekolah  binaannya  bekerja  sama  dengan  kepala sekolah  bersangkutan;  (3)  menentukan  metode  kerja  untuk  mencapai  hasil  optimal berdasarkan  program  kerja  yang  telah  disusun;  (4)  selanjutnya  menetapkan  kinerja sekolah, kepala sekolah, guru serta tenaga kependidikan guna peningkatan kualitas diri dan layanan pengawas (Sudrajat, 2008: 89).
Pengawas sekolah saat ini memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawalan mulai  dari  penyusunan,  pemanfaatan  sampai  dengan  laporan  pertanggungjawaban keuangan sekolah yang telah menggunakan sisitem aplikasi berbasis E- Goverment. Pada umumnya, Pengawas Sekolah melaksanakan tugas pengawasan pada sekolah binaan, dan dapat  pula  Lintas  Satuan  Pendidikan  pada  Provinsi/Kabupaten/Kota  yang  sama  atau antar  Kabupaten/Kota  sesuai  dengan  ketetapan  pejabat  yang  berwenang.  Kegiatan Pengawasan Sekolah menurut Permenag PAN dan RB Nomor 21 Tahun 2010 meliputi
pengawasan  akadmik  dan  manajerial,  regulasi  tersebut  ditindaklanjuti  oleh  peraturan bersama  Menteri  Penddikan  Nasional  dan  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara  Nomor 01/11/PB/2011  Nomor  6  Tahun  2011,  serta  Peraturan  Mentri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  143  Tahun  2014  Tentang  Petunjuk  Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan angka kreditnya.
Sudjana  menyebutkan  semua  biaya  hak  pengawasan  dibebankan  kepada pemerintah pusat dan daerah, sedangkan tunjangan kesejahteraan diharapkan diberikan oleh  pemerintah  daerah.  Besarnya  tunjangan  disesuaikan  dengan  kemampuan pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah.  Demikian  juga  dengan  subsidi  dan  insentif untuk peningkatan profesionalitas pengawas akan diberikan sekali dalam setahun oleh pemerintah melalui Direktorat Tenaga Kependidikan. Berapa besar subsidi dan insentif disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Pemberian subsidi kepada pengawas melalui koordinator pengawas (Korwas) yang ada di setiap kabupaten/kota. Setiap Korwas harus menyusun program dan kegiatan peningkatan kemampuan profesional pengawas. Perlu adanya  pemikiran  lebih  lanjut  mengenai  kinerja  pengawas  di  masa  yang  akan  datang yang selama ini terkesan kurang efektif dan tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

## Syarat Seorang Pengawas
Ada sebagian orang menganggap menjadi seorang pengawas sangat lah mudah, tidak memerlukan tanggug jawab yang besar. Argumen tersebut sangat tidak beralasan karena tidak semua orang dapat menjalankan perannya sebagai pengawas, sebab menjadi pengawas  membutuhkan orang yang ulet, pekerja keras, bertanggung jawab, mau dan mampu  melakukan  perubahan  pada  sekolah-sekolah  yang  dibinanya,  terutama melakukan  pengawasan  akademik  dalam  hal  ini  pembinaan  terhadap  guru,  penilaian kinerja,  pembimbingan  dan  pelatihan  profesional  guru.  Selain  itu  melakukan pengawasan manajerial, seperti  pembinaan  terhadap kepala  sekolah, penilaian kinerja kepala sekolah.
Sebagai  jabatan  karier,  jabatan  Pengawas  Sekolah  sangat  strategis  dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengawas sekolah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional  dibidang  pengawasan  yang  mencakup  pengawasan  bidang  akademik  dan manajerial pada satuan pendidikan yang telah ditetapkan. Ada beberapa standar minimal sebagai syarat menjadi seorang pengawas dalam menjalankan pengawasan pada satuan pendidikan,  yaitu:  (1)  pengawas  harus  berstatus  sebagai  guru  sekurang-kurangnya delapan  tahun  atau  kepala  sekolah  sekurang-kurangnya  empat  tahun  pada  jenjang
pendidikan  yang  sesuai  dengan  satuan  pendidikan  yang  diawasinya;  (2)  memiliki sertifikat pendidik fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan (Yahya, 2013: 113).
Persyaratan lainnya yang harus dipenuhi  setiap pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah, adalah:
1. Pendidikan pengawas  serandah-rendahnya sarjana Strata Satu (SI) atau Diploma IV  sesuai  dengan  kualifikasi  yang  telah  ditentukan,  kecuali  pegawai  negeri  sipil yang  berasal  dari  guru  dan  ditempatkan  di  daerah  terpencil  dapat  berijazah serendah-rendahnya diploma I sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan.
2. Berpenga  laman  sebagai  guru  sekurang-kurannya  selama  enam  tahun  secara berturut-turut
3. Telah  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  kedinasan  pada  bidang  pengawasan sekolah dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPL).
4. Setiap  unsur  penilaian,  pelaksanaan  pekerjaan  dalam  daftar  penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam dua tahun terakhir memiliki nilai baik.
5. Usia setinggi-tingginya lima tahun sebelum mencapai batas usia pensiun jabatan pengawas sekolah (Yahya: 2013: 189).
Selain syarat di atas, ada syarat khusus lain yang melekat. Syarat khusus tersebut adalah: (1) pengawas sekolah taman kanak-kanak/sekolah dasar/sekolah dasar luar biasa. Ketentuan  yang  melekat  adalah:  (a)  serendah-rendahnya  guru  madya;  (b)  memiliki pengalaman sebagai guru taman kanak-kanak/sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/madrasah  diniyah  dan  sekolah  dasar  luar  biasa.  (2)  standar  kompetensi pengawas sekolah terdiri atas empat komponen. Keempat komponen tersebut adalah: (a) komponen  pengawas  sekolah  (mampu  menyusun  program  pengawasan  sekolah);  (b) mampu menilai hasil belajar atau bimbingan sistem dan kemampuan guru; (c) mampu mengumpulkan  dan  mengelola  data  sumber  daya  pendidikan,  KBM,  bimbingan,  dan lingkungan sekolah yang mempengaruhi perkembangan siswa; (d) mampu menganalisis bimbingan belajar siswa, dan guru. (e) mampu memberikan kontribusi positif bagi guru dalam merancang RPP.
Pengawas  sekolah  juga  harus  dapat  menulis  dan  menghasilkan  karya  ilmiah berdasarkan  hasil  penelitian  dan  survei  evaluasi  pada  komponen  pendidikan  sekolah. Memiliki kemampuan menulis karya ilmiah sendiri, tulisan ilmiah populer di media masa, menulis makalah dan dipersentasikan pada saat pertemuan ilmiah dan lain sebagainya. Selain  itu,  pengawas  sekolah  juga  harus  menguasai  substansi  materi  pelajaran  yang diajarkan  guru,  menguasai  pengembangan  materi  pelajaran  dan  bimbingan,  metode, strategi  dan  model-model  pembelajaran.  Pengawas  sekolah  juga  harus  paham  dan
menguasai undang-undang Sisdiknas, memahami program pembangunan nasional dan renstra  di  komponen  pendidikan  serta  mengikuti  kemajuan  dan  perkembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat saat ini.

## Kemampuan Pengawas (Supervisor) Sekolah
Kemampuan  pengawas  adalah  kamampuan  pengetahuan,  sikap,  maupun keterampilan  yang  menjadi  keutamaan  untuk  jabatan  profesional  sebagai  pengawas. Keumampuan  yang  melekat  tersebut  harus  dimiliki  pengawas  karena  searah  dengan kebutuhan  manajemen  pendidikan  di  sekolah,  kurikulum,  tuntutan  masyarakat  dan perkembangan  iptek.  Kemampuan  pengawas  berarti  suatu  kemampuan,  kecakapan, berkeperibadian  dan  dapat  menjalankan  tugasnya  dengan  baik.  Dengan  demikian kemampuan pengawas merupakan kemampuan yang dapat disalurkan secara profesional kepada  sekolah  binaannya  agar  memiliki  kreatifitas  terbaik  dalam  pembelajaran. Melakukan  aktivitas-aktivitas  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  sebagai  pengawas. Dengan  demikian,  kemampuan  pengawas  merupakan  himpunan  pengetahuan  yang ditampilkan pengawas untuk meningkatkan kualitas pendidikan/sekolah (Mukhtar dan Iskandar, 2009: 98).
Dikatakan  Suhardiman,  salah  satu  bentuk  keberhasilan  terlaksanannya pengawasan  adalah  pada  perilaku  supervisor  sendiri.  Faktor  manusia  selama menjalankan  tugas  berpengaruh  cukup  besar  pada  keberhasilan  misi  pengawasan. Berhasilnya  pengawasan  terletak  pada  mereka      yang  dapat  melaksanakan  tugasnya. Pengawas yang baik memiliki keperibadian, baik dan mudah diterima dalam lingkungan profesinya. Ia mampu bersikap profesional, dan menjalankan profesi supervisor dengan baik serta dapat menjaga kode etik pekerjaannya. Kemampuan ini menjadi keutamaan untuk  menilai  dan  mengevaluasi  kompetensi  setiap  pengawas  (Suhardan,  2010:  320- 322).
Siapa  saja  yang  ditunjuk  sebagai  pengawas  dan  dapat  menunjukkan  integritas pofesionalnya  maka  kemampuan  seorang  pengawas  akan  dapat  dinilai  dan  dievaluasi. Mengamati dari kepiawaian seseorang dalam melakukan tugasnya, dalam hal ini seorang pengawas,  maka  ada  beberapa  sifat  penting  yang  harus  dimiliki  seorang  pengawas (supervisor): (1) keperibadian (melihat pada pekerjaan, bertindak sesuai dengan tempat dan  waktu,  terbuka  dan  tidak  menyembunyikan  sesuatu,  memiliki  inisiatif,  tekun  dan ulet  dalam  bekerja,  tidak  cepat  putus  asa,  harus  optimis  dalam  bekerja);  (2)  yang berhubung dengan profesi.
Sudrajat dalam Edgar menyebutkan berkaitan dengan sifat-sifat di atas, yaitu: (a) profesional, bekerja harus full time sesuai bidang profesinya; (b) profesional, memiliki motivasi  kuat,  bekerja  sesuai  bidangnya  keahlian;  (c)  memiliki  pengetahuan  luas  dan terampil sesuai dengan pendidikannya; (d) bekerja dengan tekun dan setiap keputusan yang  dibuat  semata-mata  demi  kepentingan  klien;  (e)  pelayanan  disesuaikan  dengan obyektivitas kebutuhan klien,  dan  harus dilandasi dengan kejujuran tidak dibenarkan pada motif tertentu ; (f) profesional harus berorientasi pada pelayanan, yang terpenting memberkan pelayanan terbaik pada guru; (g) profesional, diberikan hak otonomi penuh pada  saat  melakukan  kebaikan,  karena  setiap  pengawas  memiliki  pengetahuan  yang mapan;  (h)  menjadi  anggota  organisasi  profesional;  (i)  memiliki  pengetahuan  yang spesifik; (j) seorang profesional akan dicari dan dibayar mahal oleh orang, dan senaga profesional,  seorang  pengawas  dilarang  keras  mengiklankan  dirinya.  (3)  sifat-sifat supervisor yang profesional hendaknya: (a) memiliki perhatian, ikut serta pada semua kegiatan di sekolah; (b) bersikap simpatik, ramah dan mampu menarik perhatian siswa; (c) memiliki sikap terbuka, dan tidak otoriter; (d) humoris dan tidak cepat tersinggung; (e)  memiliki  rasa  percaya  diri;  (f)  tidak  mencari  masalah  yang  tidak  penting  atau memunculkan masalah; (g) memiliki rasa ingin tahu; (h) bersikap kritis dalam memberi saran  yang  membangun;  (i)  berpengetahuan  luas  dalam  bidang  pendidikan  dan administrasi organisatoris; (j) kaya ide; (k) sehat pisik dan rapi dalam berpakaian. (Edgar, 2008: 134).
Selain  hal  tersebut  di  atas  ada  beberapa  komponen  lain  yang  harus  dimiliki pengawas profesional. Komponen tersebut adalah:
1. Pengawas memiliki kemampuan menyusun program pengawasan sekolah.
2. Seorang  pengawas  harus  mampu  menilai  hasil  belajar  dan  bimbingan  siswa termasuk juga kemampuan guru.
3. Mampu mengumpulkan dan mengolah data sumber daya pendidikan.
4. Mampu menganalisis hasil bimbingan dan belajar siswa, guru dan sumber daya pendidikan.
5. Mampu melakukan pembinaan terhadap guru dan personel lain di sekolah.
6. Cakap menyusun laporan dan evaluasi pengawasan.
7. Melakukan pembinaan lainnya selain pembinaan pembelajaran.
8. Mampu melakukan evaluasi di sekolah yang di awasinya.
Keseluruhan dari komponen tersebut menjadi ketentuan penting yang melekat pada diri seorang pengawas, dan harus diikuti serta dilaksanakan dengan tulus, ikhlas.

## Sasaran Utama dalam Pengawasan
Ada  empat  sasaran  yang  menjadi  pusat  utama  pengawasan,  yaitu:  (1)  aspek edukatif;  meliputi kurikulum, proses pembelajaran, evaluasi/penilaian, penggunaan dan pemanfaatan  sarana  dan  prasarana  pendidikan,  dan  kegiatan  ekstrakulrikuler pendidikan  agama Islam; (2) aspek  adminstratif; meliputi administrasi  sekolah secara umum,  administrasi  kesiswaan,  administrasi  ketenagaaan,  administrasi  perlengkapan pendidikan,  administrasi  laboratorium,  administrasi  perpustakaan;  (3)  orang  yang diawasi, meliputi kepala sekolah, guru mata pelajaran, guru rumpun mata pelajaran, guru pembimbing, tenaga administrasi dan siswa; (4) kebijakan Dinas Pendidikan, meliputi pemerataan  pendidikan,  tenaga  kependidikan,  kurikulum,  sarana,  metodologi, pengawasan dan pengendalian, ekstrakurikuler, serta pola pembinaan pndidikan agama Islam terpadu (Depag RI, 2000).
Keempat  sasaran  tersebut  memberikan  gambaran  bahwa  sasaran  utama  yang ingin dicapai dalam pengawasan tidak terlepas dari profesionalisme seorang pengawas yang ditunjuk untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, terarah dan berkualitas.

## Kepala Sekolah Adalah Supervisor
Efektif  tidaknya  suatu  pekerjaan  hanya  dapat  dilihat  dan  diamati  jika  sistem pengawasan  dilakukan oleh pihak luar terhadap orang yang diawasi. Sistem pengawasan itu  sendiri  terdiri  dari  mekanisme  pengawasan  dari  pimpinan  yang  berkaitan  dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain sebagainya (Hafidhuddin dan Tanjung, 2003: 157).
Kepala  sekolah  memiliki  kewenangan  dan  tanggung  jawab  untuk  melakukan pengawasan  terhadap  guru  yang  ada  di  sekolahnya.  Agar  proses  pengawasan  berjalan baik  maka  dibutuhkan  kepala  sekolah  yang  bercorak  demokratis.  Pengawasan  secara demokratis memiliki ciri-ciri, yaitu: (1) pengawasan dijalankan secara gotong royong atau kooperatif,  tidak  hanya  dilakukan  kepala  sekolah  saja;  (2)  sistem  pengawasan  harus transparan dan terang-terangan dan diketahui oleh semua petugas, yaitu guru-guru dan tidak terkesan tertutup; (3) pengawasan dilakukan secara kontinu dan bersifat tut wuri handayani (bersifat pembimbing) (Daryanto, 2013: 207).
Kepala  sekolah  sebagai  pengawas  harus  memiliki  prinsip-prinsip  khusus  yang melekat pada dirinya, yaitu:
1. Trust, yaitu, kegiatan pengawasan dilaksanakan dalam hubungan saling percaya antara  sekolah  dan  pihak  pengawas  sehingga  hasil  pengawasannya  dapat dipercaya.
2. Realistic, yaitu kegiatan pengawasan dan  pembinaan  dilaksanakan berdasarkan data sekolah.
3. Utility, yaitu  proses  dan  hasil  pengawasan  harus  bermuara  pada  manfaat  bagi sekolah untuk mengembangkan kualitas dan kinerja sekolah binaannya.
4. Supporting, nerworking, dan collaborating, yaitu seluruh aktifitas pengawasan pada  hakikatnya  merupakan  dukungan  terhadap  upaya  sekolah  dalam menggalang jejaring kerja sama secara kolaboratif dengan seluruh stakeholder.
5. Testable, yaitu  hasil  pengawasan  harus  mampu  menggambarkan  kondisi kebenaran  obyektif  dan  siap  diuji  ulang  atau  dikonfirmasi  pihak  manapun (Sudrajat, 2008: 178).
Pelaksanaan  tugas  seorang  pengawas  hendaknya  dilandasi  oleh  prinsip-prinsip sebagai  berikut:  (1)  memiliki  tanggung  jawab  yang  tinggi  terhadap  pelaksanaan  tugas. Artinya,  seorang  pengawas  harus  bertanggung  jawab  dan  kewajiban  melaksanakan tugasnya, dengan memikirkan dan menyusun perencanaan kerja yang baik dan terarah, konsisten    dan  mengevaluasi  hasil  pelaksanaan  kerja  setiap  saat  baik  untuk  menutup kelemahan  dirinya  sendiri  maupun stakeholder .  (2)  reatif  dalam  bekerja.  Seorang pengawas  harus  kreatif,  responsif,  dan  adaptif  terhadap  permasalahan  dirinya  dan stakeholder terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Pengawas harus menghindari terjebak dari rutinitas pekerjaan yang tidak perlu; (3) memiliki rasa ingin tahu berkaitan dengan hal-hal baru berkaitan dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi, seni yang menunjang  tanggung  jawab  dan  tugas  pokoknya;  (4)  mampu  memotivasi  diri  dan pekerjaan termasuk juga stakeholder pendidikan (Agung dan Yusfridawati, 2013: 136- 137).
Berkaitan dengan penelitian bagi pengawas, ada yang dikenal dengan penelitian tindakan  sekolah  (PTS).  Ada  enam  dimensi  kompetensi  pengawas  satuan  pendidikan yang disahkan oleh BSNP dengan Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pengawas. Keenam kompetensi tersebut adalah, kompetensi keperibadian, kompetensi sosial, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, dan kompetensi penelitian pengembangan.
Selain  ketentuan  yang  disebutkan  di  atas,  ada  lima  macam  kegiatan pengembangan profesi lainnya yang dapat dilakukan oleh pengawas, yaitu:
1. Melakukan penelitian tindakan sekolah dalam bidang pendidikan/kepengawasan.
2. Menyusun  pedoman  pelaksanaan  pengawasan  akademik  dan  pengawasan manajerial.
3. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawas.
4. Menciptakan dan menghasilkan karya seni.
5. Menciptakan  teknologi  tepat  guna  pada  bidang  pendidikan  dan  kepengawasan (Nasu Prawoto, 2009: 190).
Kelima macam kegiatan profesi tersebut menjadi ketentun yang harus dilakukan oleh  seorang  pengawas,  karena  dalam  dunia  pendidikan  pengawas  memiliki  tanggung jawab yang cukup besar dalam menjalankan tugas pengawasannya. Pengawas juga harus memiliki pengetahuan luas dalam mengembangkan program kerjanya terutama dalam meningkatkan kinerja dan profesionalisme pendidik di masa yang akan datang.
Setiap  unsur  pengembangan  profesi  akan  membutuhkan  kemampuan  dalam bidang  penelitian  dan  pengembangan.  Seperti  kegiatan  pengembangan  profesi  yang pertama,  yaitu  melaksanakan  kegiatan  penelitian  tindakan  sekolah  dalam  bidang pendidikan/kepengawasan. Kegiatan ini sangat penting bagi pengawas karena kegiatan penelitian  tindakan  sekolah  memiliki  fungsi  ganda  bagi  pengawas.  Pertama  berfungsi sebagai pengembangan profesi dan tugas pokok kepengawasan. Terkait dengan hal ini ada  tiga  aspek  penting  yang  harus  disepakati:  (1)  kajian  kepengawasan  sebagai  dasar dalam  menentukan  tema  dan  judul  penelitian  serta  perumusan  masalah  penelitian tindakan  kepengawasan;  (2)  hakikat  penelitian  tindakan  yang  direfleksikan  dalam penyusunan proposal PTK dan pelaksanaan PTK; (3) kesepakatan bersama atas beberapa petunjuk teknis (Prawoto, 2009: 192).
Penelitian tindakan kepengawasan adalah penelitian tindakan yang dilaksanakan oleh pengawas satuan pendidikan dalam melaksanakan tugas-tugas kepengawasan pada sekolah  binaannya.  Pembinaan  karier  dan  pengembangan  karier  pengawas  juga diberlakukan  dalam  rangka  kenaikan  pengkat  dan  jabatan  fungsionalnya  yang  di dalamnya  melekat  kemampuan  profesional  dan  penampilan  kinerjanya.  Komponen tersebut  menjadi  pengikat  antara  pengawas  yang  diberi  wewenang  dan  tugas menjalankan profesinya sebagai tenaga profesional dalam melakukan pengawasan pada sekolah yang telah ditunjuk.

## Kesimpulan
Wewenang dan tanggung jawab diberikan kepada seseorang yang ditunjuk sebagai pengawas  pada  setiap  lembaga  pendidikan  sekolah  yang  dibinanya.  Pengawas  sekolah menjadi  tokoh  kunci  dalam  meningkatkan  kemampuan  guru  terutama  dalam  proses pembelajaran.  Tidak  semua  orang  bisa  menjadi  pengawas  sekolah,  karena  seseorang yang  menjabat  sebagai  pengawas  sekolah  satuan  pendidikan  sudah  pernah  menjabat sebagai  guru  sekurang-kurangnya  delapan  tahun  atau  kepala  sekolah  sekurang- kurangnya empat tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang dibinanya. Selain itu, seorang pengawas juga harus memiliki sertifikat pendidikan fungsional, memiliki wawasan luas berkaitan dengan proses pembelajaran, dan juga telah menyelesaikan  pendidikan  dan  pelatihan  kedinasan  pada  bidang  pengawasan  sekolah serta mendapatkan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.
Pengawas sekolah adalah pejabat yang memiliki wawasan luas, mengetahui segala hal  tentang  seluk-beluk  problematika  yang  dihadapi  guru.  Pengawas  sekolah  juga bertindak sebagai supervisor bagi sekolah binaanya, dan membagi pengetahuan secara luas  kepada  guru-guru  yang  dibinanya  agar  mendapatkan  pengetahuan  yang  cukup tentang tugas yang dijalankannya. Sebagai penutan guru, pengawas sekolah harus dapat menyusun  program  pengawasan  sekolah,  menilai  hasi  belajar  dan  kemampuan  guru, mampu  membina  guru  ,  mengelola  data  sumber  daya  pendidikan,  KBM,  bimbingan, dapat mengevaluasi hasil pengawasan dariseluruh sekolah yang diawasinya, dan dapat melak sanakan pembinaan lainnya di sekolah selain PBM.

## Daftar Pustaka
Agung,  Iskandar  dan  Yusfridawati.  (2013). Pengembangan  Pola  Kerja  Harmonis  dan Sinergi  antara  Guru,  Kepala  Sekolah,  dan  Pengawas. Jakarta:  Bestari  Buana Murni.
Daryanto. (2013). Administrasi dan Manajemen Sekolah. Jakarta: Rineka Cipta.
Depag RI. (2000), Panduan Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
Hafidhuddin. Didin dan Hendri Tanjung. (2003). Manajemen Syariah dalam Praktik. Jakarta: Gema Insani.
Iskandar  dan  Mukhtar.  (2009). Orientasi  Baru  Supervisi  Pendidikan. Jakarta:  Gaung Persada Press.
Prawoto, Nasu, Sunardjo.  (2009). “Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) bagi Pengawas Sekolah”. Dalam http://nasuprawoto . Wordpress. com. Diakses 20 Agustus 2018.
Sudrajat, Ahmad. (2008). Pembinaan dan Pengembangan Karier Pengawas Sekolah.
Dalam http://Akhmad Sudrajat. Wordpress. com.
Suhardan, D. Dkk. (2010). Manajemen Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
Sudjana, Nana.  (2009). Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
Yahya, Murip. (2013). Profesi Tenaga Kependidikan. Bandung: Pustaka Setia