Kawin Paksa Dan Implikasinya; Studi Kasus Di Desa Bugo Kabupaten Jepara Ahmad Miftakhul Toriqudin Pemerintah Desa Bugo a.mift4khul@gmail.com
Abstract
Keyword: Forced Marriage, Implication
This study was carried out starting from the facts on the ground related to the practice of forced marriage in the village of Bugo Jepara that befell Zubaidah and Mauidloh Hasanah. This fact is based on the existence of ijbar rights for a guardian in marrying women under his guardianship. This type of study is field qualitative, with the aim of finding  answers  regarding  the  nature  of  forced  marriage  and  its implications for the family. The results of this study can be stated that the practice of forced marriage due to the guardian's ijbar rights against Zubaidah  is  classified  in  a  low  sakinah  mawaddah  wa  rahmah marriage because it has more harm than benefits, while Mauidlhoh Hasanah is classified in a moderate sakinah mawaddah wa rahmah marriage even though the benefits are more rather than the harm, but there is an element of coercion in the beginning, there is an unequal fulfillment of rights and obligations.
Abstrak
Keyword: Kawin Paksa, Implikasi
Kajian ini dilakukan berangkat dari adanya fakta di lapangan terkait praktik kawin paksa di desa Bugo Jepara yang menimpa Zubaidah dan Mauidloh Hasanah. Fakta tersebut dilandasi adanya hak ijbar bagi  seorang  wali  dalam  menikahkan  perempuan  yang  dibawah kewaliannya.  Jenis  kajian  ini  adalah  kualitatif  lapangan,  dengan tujuan untuk menemukan jawaban terkait hakekat kawin paksa dan implikasinya  terhadap  keluarga.  Hasil  dari  kajian  ini  dapat dinyatakan bahwa praktik kawin paksa karena adanya hak ijbar wali terhadap  Zubaidah  tergolong  dalam  perkawinan  yang  sakinah mawadah  wa  rahmah  rendah  karena  lebih  banyak  mudaratnya ketimbang  maslahatnya,  sedangkan  pada  Mauidlhoh  Hasanah tergolong  dalam  perkawinan  yang  sakinah  mawadah  wa  rahmah sedang meski maslahatnya lebih banyak ketimbang mudaratnya, tapi ada  unsur  keterpaksaan  pada  mulanya,  ada  pemenuhan  hak  dan kewajiban yang tidak seimbang.

## Pendahuluan
Isu  Hak  Asasi  Manusia  ( human rights) selalu menjadi    topik  yang  hangat  dibicarakan  oleh para  ahli  hukum  dan  berbagai  pihak  yang berkepentingan lainnya. Hal ini menunjukkan betapa  urgennya  Hak  Asasi  Manusia merupakan  prinsip-prinsip  kemanusian  yang tidak boleh dilanggar demi meletakkan derajat manusia  pada  posisi  sebenarnya.  Kebebasan dasar  dalam  hubungan  keluarga,  antara  lain mempunyai  hak  yang  sama  untuk  melakukan perkawinan,    bebas  memilih  pasangan  dan untuk  melangsungkan  perkawinan  atas  dasar persetujuan yang bebas dan sepenuhnya, serta hak dan kebebasan yang lain.
Artinya, siapapun berhak untuk melakukan pernikahan  dengan  pasangan  pilihannya berikut  kerelaan  di  antara  keduanya  tanpa adanya pemaksaan dan tekanan dari manapun. Karena  memaksa  secara  semena-mena  kepada seseorang  berarti  menanggalkan  predikat insaniah yang melekat pada diri seorang hamba, sebagai konsekuensi logis bahwa hak-hak dasar inilah  yang  membedakan  manusia  dengan makhluk  lainnya  dalam  kata  lain  terdapat adanya  diskriminasi  terhadap  eksistensi manusia (Huda, 2009, p. 1).
Islam  sebagai  agama  samawi  terakhir memberikan uswatun hasanah kepada penganutnya  dengan  tidak  memaksa  ataupun menghalangi  harapan  seseorang  untuk  meniti masa  depannya  dengan  pasangan  nikah  yang diidamkan.
Hal itu sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Baqarah  ayat  232  sebagaimana  terjemahan berikut ini:
“Apabila  kamu  menceraikan  istri-istrimu,  lalu habis masa iddahnya,  maka  janganlah  kamu menghalangi  mereka  kawin lagi dengan bakal suaminya  apabila  telah  terdapat  kerelaan diantara  mereka  dengan  cara  yang  ma’ruf”. Itulah  yang  dinasihatkan  kepada  orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari  kemudian.  Itu lebih baik bagimu dan lebih suci.  Allah  mengetahui,  sedang  kamu  tidak mengetahui.
Dari  konteks sabab  nuzul, ayat  diturunkan berkaitan  dengan  peristiwa  Ma’qal  bin  Yasar yang  menikahkan  saudara  perempuannya. Tidak  lama  kemudian  suaminya  menceraikan hingga habis masa iddahnya.   Mantan   suami ini      kemudian      bermaksud      menikahinya kembali. Tetapi Ma’qal bin Yasar mencegahnya dengan  berkata,  “Aku  nikahkan  adikku denganmu  dan  aku  melebihkanmu  daripada yang  lain,  kemudian  engkau  mentalaknya, maka karenanya aku tidak akan menikahkannya  kepadamu  selamanya”.  Maka turunlah ayat diatas.
Intisari ayat di atas mengungkapkan bahwa siapapun  (termasuk  wali)  tidak  boleh menghalangi  pernikahan  seorang  perempuan untuk  menikah  dengan  pasangannya.  Wanita memiliki hak untuk menentukan pendamping hidupnya  dan  diperkenankan  menolak  calon suami yang diajukan orang tua atau kerabatnya
bila tidak menyukainya.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, bahwa Nabi SAW bersabda :
“Anda  tidak  boleh  dinikahkan  kecuali  telah dimintai pendapatnya  dan  perawan  tidak  boleh dinikahkan    kecuali  setelah  dimintai persetujuannya”  Para  sahabat  bertanya:  “Ya Rasulullah, bagaimana persetujuannya?”
Rasululullah  SAW  bersabda;  “diamnya.” (Az- Zabidi, 2002, p. 913).
Hadis    di    atas    menerangkan    tentang keharusan  adanya persetujuan antara orang tua dan anak. Meskipun orang tua mempunyai hak atas anaknya dalam menikahkan, tetapi hak itu tidak  boleh  dilaksanakan  secara  otoriter. Namun harus dilaksanakan dengan musyawarah. Apabila anak menolak maka tidak boleh  dipaksa.  Demikian    ini    supaya    tidak terjadi  kawin  paksa  yang  bias mengakibatkan penyesalan di kemudian hari.
Diriwayatkan dari Aisyah r.a. bertanya : “Wahai  Rasulullah,  sesungguhnya  seorang gadis itu malu?, Rasulullah SAW bersabda, persetujuannya adalah diamnya.” (Az-Zabidi, 2002,  p.  913).  Hadis  di  atas,  begitu  juga hadis  yang  serupa  dapat  dipahami  bahwa hak  menentukan  pasangan  hidup/jodoh, sepenuhnya  berada  di  tangan  perempuan sendiri,  bukan  ditentukan  orang  lain, termasuk oleh ayahnya sendiri.
Di  sisi  lain,  fukaha  telah  mengklafisikasi persoalan  wali  nikah  dengan  tiga  aspek tinjauan. Pertama, ditinjau  dari  asalnya  wali
terbagi menjadi dua yaitu wali nasab , wali yang masih  berhubungan  keturunan  dengan perempuan,  seperti;  ayah,  kakak,  saudara  laki- laki, paman, dan sebagainya,  dan  wali  hakim yaitu    dari    pihak    hakim    ( qadli )  sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah, biasanya oleh  pegawai  KUA  setempat. Kedua, ditinjau dari aspek keberadaannya, terbagi menjadi dua yaitu pertama wali aqrab (dekat)  dan  wali ab’ad (jauh).    Dan ketiga ,  ditinjau  dari  segi kekuasaannya  terbagi  menjadi  dua  yaitu  wali mujbir (adanya pemaksaan kehendak) dan wali ghairu  mujbir yang  mengharuskan  adanya pilihan.
Klasifikasi terakhir di atas yang menjadi titik pokok  bahasan  disini  telah  berdampak  pada asumsi  masyarakat  dan  menjadi  wacana  yang berkembang.  Istilah ijbar atau  wali mujbir diartikan  sebagai  kekuasaan  orang  tua  yang memaksa anaknya untuk kawin atau menikah dengan  pilihannya,  bukan  pilihan  anaknya.
Oleh    karena    itu    dalam  tradisi  yang  ada dalam  masyarakat  dan  masih  berlaku  saat  ini terkenal  dengan  istilah  kawin  paksa  padahal asumsi  ini  jelas  sangat  bertolak  belakang dengan    pandangan    dewasa    ini    bahwa ternyata  perempuan dapat melaksanakan hak yang sama dengan laki-laki, termasuk hak dalam kebebasan  melakukan  perkawinan  dan  untuk memilih pasangannya.
Pada  umumnya  orang  tua  menganggap bahwa  mereka  lebih  mengetahui  persoalan kawin  jika  dibandingkan  dengan  anak-anak
mereka. Lebih-lebih statusnya masih di bawah umur.  Asumsi  mereka  sebagai    orang    tua mempunyai    kewajiban    memberikan perlindungan  atau  tanggung  jawab  pada anaknya.  Seharusnya  para  orang  tua memberikan pendidikan dan bekal ilmu  yang cukup  kepada  anak  sampai  dia  dewasa  dan sempurna akalnya, sehingga dengan kemampuan  dan  pengetahuannya  dapat memberikan  jalan  yang  terbaik  bagi  masa depannya.
Namun  pada  tahap    ini  pun,  masih  ada orang  tua  yang  tetap  memaksakan  kehendak kepada  anaknya,  walau  sekali  lagi  sudah  akil baligh.  Hal  seperti  ini  bisa  diungkap  dari berbagai pandangan para fukaha tentang aturan dan  klasifikasi  meng ijbar kan  anak.  Seperti pandangan  mazhab  Hanafi  dan  Syafi`i mengenai status anak orang gila, idiot, perawan dan status janda.
Dari  situlah  muncul  asumsi  adanya kontradiksi  tentang  konsep  menentukan pasangan hidup di antara praktek-praktek ijbar dan kebebasan memilih teman hidupnya kelak. Atas dasar ini problem perkawinan semacam ini sangat urgen untuk dibahas, khususnya ketika banyak  praktik  dan  aktifitas  diri  manusia semakin  berkembang  dan  dinamis  sejalan dengan  perubahan  sosial  masyarakat  yang sangat cepat sebagaimana kasus yang terjadi di desa  Bugo  rt  02  rw  02  kecamatan  Welahan kabupaten      Jepara      yang      mengindikasikan adanya      praktek ijbar dalam      masyarakat
yang      dijadikan      kajian  penelitian  ini. Berdasarkan  pada paparan di atas,  maka kajian ini  dimaksudkan  untuk  menemukan  jawaban terkait  problematika  yang  muncul  disebabkan oleh kawin paksa.

## Sekilas tentang Perkawinan
Perkawinan  dalam  literatur  Fikih  berasal dari  bahasa  Arab disebut dengan dua istilah yaitu nikah,  zawaj .  Secara  umum zawaj adalah pemilikan  sesuatu  melalui  jalan  yang disyariatkan  dalam  agama.  Menurut  syarak yaitu  akad  yang  ditetapkan  syarak  untuk membolehkan  bersenang-senang  antara  laki- laki  dengan  perempuan  dan  menghalalkan bersenang-senang perempuan dengan laki-laki. Menurut tradisi  dan  menurut  syarak  tujuan pernikahan    untuk    menghalalkan  sesuatu tersebut.  Akan  tetapi  ini  bukanlah  tujuan perkawinan  ( zawaj )  yang  utama  dalam  syariat Islam.  Tujuan  utamanya  adalah  memelihara regenerasi,  memelihara  gen  manusia,  dan masing-masing  suami  istri  mendapatkan ketenangan  jiwa  karena  kecintaan  dan  kasih sayang  dapat  disalurkan  (Azzam  and  Hawwas, 2014, p. 36).
Secara  arti  kata,  nikah  atau zawaj berarti bergabung ( مض ), hubungan kelamin ( ءطو ) dan juga berarti akad ( دقع ). Dalam arti terminologis diartikan  sebagai  maksud    membolehkan hubungan  kelamin  dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja.
Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu  ikatan  yang  dianjurkan  syariat.  Orang
yang  sudah  berkeinginan  untuk  nikah  dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat  dianjurkan  untuk  melaksanakan  nikah karena  yang  demikian  adalah  lebih  utama daripada  haji,  salat,  jihad  dan  puasa  sunnah. Demikian  menurut  kesepakatan  para  imam mazhab.
Dalam mazhab Maliki dan Syafi`i dijelaskan bahwa  bagi  orang  yang  sudah  sangat berkeinginan untuk menikah dan mempunyai persiapan  yang  cukup  maka  ia  dianjurkan melaksanakan  pernikahan.  Adapun  dalam mazhab Hambali dinyatakan bahwa orang yang sangat  berkeinginan  untuk  menikah  dan khawatir  berbuat  zina  wajib  menikah. Sementara itu dalam mazhab Hanafi dijelaskan bahwa  dalam  keadaan  apapun  nikah  adalah mustahab ,  dan  menikah  lebih  utama  daripada
tidak menikah untuk beribadah (Abdurrahman, 2013, p. 318).
Dalam pasal 1 Undang-Undang no.1 Tahun 1974 tentang  perkawinan  dirumuskan  sebagai berikut  perkawinan  adalah ikatan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan   tujuan   membentuk   keluarga   yang bahagia   dan     kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pengertian    perkawinan      menurut Komplikasi    Hukum      Islam  (KHI)  terdapat dalam  pasal  2  yang  merumuskan  sebagai berikut,  perkawinan  menurut  hukum  Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah.
Adapun  yang  termasuk  rukun  perkawinan adalah sebagai berikut :
a. Calon  pengantin  laki-laki  dan  calon perempuan,
b. Dewasa dan berakal,
c. Tidak ada paksaan,
d. Wali bagi calon perempuan,
e. Mahar,
f. Saksi,
g. Ijab dan qabul.
Adapun  syarat  perkawinan  adalah  sebagai berikut:
a. Telah baligh dan mempunyai kecakapan yang sempurna,
b. Berakal sehat,
c. Tidak karena paksaan  artinya harus dasar kesukarelaan kedua belah pihak,
d. Perempuan  yang  hendak  dikawini  oleh seorang  laki-laki  bukan  termasuk  salah satu  macam  perempuan  yang  haram dikawini.
Pada  dasarnya,  fukaha  berpendapat  bahwa menikah  itu  hukumnya  sunah,  sedangkan golongan  Zahiri  mengatakan  bahwa  menikah itu  wajib,  para  ulama  Maliki  Kontemporer berpendapat  bahwa  menikah  itu  wajib  untuk sebagian  orang  dan  sunah  untuk  sebagian lainnya dan mubah bagi golongan lainnya. Hal ini ditinjau berdasarkan kekhawatiran terhadap kesusahan atau kesulitan dirinya.
Secara  rinci  hukum  pernikahan  adalah sebagai berikut:
1. Wajib
Nikah    hukumnya    wajib    bagi    orang yang    mampu    dan  nafsunya    telah mendesak,  serta  takut  terjerumus  dalam lembah  perzinaan.    Menjauhkan    diri dari    perbuatan    haram    adalah    wajib, maka  jalan  yang  terbaik  adalah  dengan menikah.
2. Sunah Bagi  orang  yang  mau  menikah  dan nafsunya kuat, tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina, maka  hukum  menikah  baginya  adalah sunah.  Menikah  baginya  lebih  utama daripada berdiam diri menekuni ibadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta (anti nikah) sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam.
3. Haram
Bagi    orang      yang    tidak menginginkannya  karena  tidak mampu memberi  nafkah,  baik  nafkah  lahir maupun  nafkah  batin  kepada  istrinya serta  nafsunya  tidak  mendesak,  atau  dia mempunyai  keyakinan  bahwa  apabila menikah ia akan keluar dari Islam, maka hukum menikah adalah haram.
Bagi  perempuan  bila  ia  sadar  tidak mampu  untuk  memenuhi  hak-hak suaminya, atau ada hal yang menyebabkan      dia  tidak  bisa  melayani kebutuhan  batinnya  maka  wajiblah  ia menerangkan  semuanya  itu  kepada  laki-
lakinya (Sabiq, 2000, p. 25).
4. Makruh
Hukum  menikah  menjadi  makruh  bagi seorang yang lemah syahwat   dan   tidak mampu      memberi      nafkah      kepada istrinya  walaupun  tidak  merugikannya karena  ia  kaya  dan  tidak  mempunyai keinginan  syahwat  yang  kuat.  Yang bertambah  makruh  hukumnya  jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan  suatu  ibadah  atau  menuntut suatu ilmu.
5. Mubah
Bagi  laki-laki  yang  tidak  terdesak  alasan- alasan  yang  tidak  mewajibkan  segera nikah, atau alasan-alasan yang menyebabkan  ia  harus  nikah,  maka hukumnya mubah
Wali Mujbir dan Wali Adlal
Orang  yang  kehilangan  kemampuannya, seperti  gila,  perempuan  yang  belum  mencapai umur mumayyiz ,  termasuk  di  dalamnya perempuan  yang  masih  gadis,  perwaliannya boleh    dilakukan    wali mujbir atas  dirinya (Saebani, 2010, p. 252).
Wali mujbir adalah seorang wali yang berhak menikahkan  perempuannya  yang  diwalikan diantara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat  mereka  lebih  dahulu,  dan  berlaku juga bagi yang diwakilkan  tanpa  melihat  rida atau  tidaknya  pihak  yang  berada  di bawah perwaliannya.
Agama  mengakui  wali mujbir itu  karena
memerhatikan  kepentingan  orang  yang diwakilkan.  Sebab,  orang  tersebut  kehilangan kemampuan      sehingga      ia      tidak      dapat memikirkan      kemaslahatan  sekalipun    untuk dirinya  sendiri.  Di  samping  itu,  ia  belum dapat menggunakan akalnya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya.
Wali mujbir dikhususkan untuk menikahkan pengantin  anak-anak,  dewasa  tapi  kurang akalnya  dan  perempuan  dewasa  tapi  masih perawan,  wali  bisa  menikahkan  tanpa  izin darinya.
Adapun yang dimaksud ijbar (mujbir) adalah hak seseorang (ayah keatas) untuk menikahkan anak  gadisnya  tanpa  persetujuan  yang bersangkutan,  dengan  syarat-syarat  tertentu. Syarat- syarat tersebut adalah sebagai berikut :
1. Tidak    ada    permusuhan    antara    wali dengan    perempuan,    yang    ia  sendiri, menjadi  walinya  (calon  pengantin perempuan),
2. Calon  suaminya  sekufu  dengan  calon istri, atau ayah lebih tinggi,
3. Calon  suami  sanggup  membayar  mahar pada saat dilangsungkan akad.
Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi,  hak ijbar gugur.  Sebenarnya, ijbar bukan  harus  dikatakan  paksaan,  tetapi  lebih cocok bila diartikan pengarahan.
Permasalahan ijbar nikah ini memang tidak bisa  dilepaskan  dengan  tujuan  kemaslahatan, diterapkannya  persoalan ijbar karena  adanya bukti-bukti positif bagi yang dipaksa, hilangnya
kemampuan atau kurangnya itu tentu melihat kemaslahatan bagi dirinya dan hal itu tidaklah merupakan kenangan bersifat aqal dimana akal tidak  mampu  untuk  berfikir  tentang kemaslahatan  itu.  Apalagi  hak ijbar ini  juga pada  dasarnya  sangat  berhubungan  dengan persoalan kufu’ (kesetaraan)  diantara  kedua pasangan (Huda, 2009, p. 35).
Apabila  wali  itu  tidak  mau  menikahkan wanita  yang  sudah baligh yang akan menikah dengan  seorang  laki-laki  yang kufu (setara), maka  dinamakan  wali adlal. Apabila  terjadi seperti itu, maka perwaliannya langsung pindah kepada  wali  hakim.  Bukan  kepada  wali ab’ad , karena adlal adalah  zalim,  sedangkan  yang menghilangkan  sesuatu  yang  zalim  adalah hakim.  Akan  tetapi,  jika adlal nya  sampai  tiga kali,  berarti  dosa  besar  dan  fasik  maka perwaliannya pindah ke wali ab’ad .
Lain  halnya  kalau adlal nya  karena  sebab nyata  yang  dibenarkan  syarak,  maka  tidak disebut adlal ,  seperti  perempuan  menikah dengan  laki-laki  yang  tidak kufu (setara),  atau menikah  maharnya  di  bawah mitsli (standar umum), atau perempuan dipinang oleh laki-laki lain yang lebih pantas dan peminang pertama (Sahrani, 2014, pp. 101–102)

## Metode Penelitian
Kajian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif-deskriptif,  untuk  menggambarkan secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat,  karakteristik  atau  faktor-faktor
tertentu (Sunggono, 2012, p. 35).
Kajian  ini  dilakukan  dengan  cara  pengkaji langsung masuk ke dalam obyek  kajian untuk mengungkap  permasalahan  yang  sebelumnya belum terungkap. Pengungkapan permasalahan tersebut mendasarkan pada sumber data primer yaitu warga masyarakat desa Bugo.
Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan  menggunakan  analisis  kualitatif  Miles dan    Huberman  (1984),  yang  terdiri  dari beberapa  tahapan,  meliputi:  1)  reduksi  data, meliputi  kegiatan  merangkum,    memilih    hal- hal yang  pokok,  menfokuskan  pada  hal-hal yang    penting,    dicari  tema  dan  polanya  dan membuang yang tidak perlu. 2) Penyajian data, meliputi kegiatan mendisplaykan (menyajikan) data,  dalam  bentuk  uraian  singkat  sejenisnya. 3)  Penarikan  kesimpulan,  dimana  dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal tetapi  mungkin  juga  tidak,  tergantung  dari kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal dengan  didukung  bukti  valid  dan  konsisten yang  menghasilkan  kesimpulan  yang  kredibel atau  kesimpulan  awal  yang  bersifat  sementara akan    mengalami    perubahan    jika    tidak ditemukan  bukti  yang  kuat  dan  mendukung yang  akan  berkembang  setelah  penelitian berada di lapangan (Sugiyono, 2005, p. 99)
Praktik Kawin Paksa Di Desa Bugo
Pernikahan
karena nikah paksa (dijodohkan)  pada  masyarakat  desa  Bugo khususnya di RT 02 RW 02 adalah suatu hal
yang lazim terjadi.  Pelaksanaan  nikah paksa itu telah    ada    dan    dilakukan    hanya  beberapa warga  saja.  Tujuannya  tetap  dilaksanakannya nikah paksa bagi anak-anak mereka yang belum menikah itu adalah untuk tetap mempertahankan  adat  istiadat,  dan  dengan dijodohkan kemungkinan terjadinya perceraian lebih  kecil  karena  pada  dasarnya  yang dijodohkan sudah diketahui nasabnya.
Perkawinan      karena    dipaksa    atau dijodohkan      tersebut      bisa  terjadi,  setidak- tidaknya karena 2 (dua) hal berikut ini :
1. Si  anak  menerima  calon  pendamping hidup yang telah ditentukan oleh kedua orang  tuanya  atau  pihak  keluarga  tanpa melalui  perdebatan  atau  pertengkaran yang  berarti.  Dalam  hal  ini,  bisa  jadi awalnya  si  anak  merasa  tidak  suka  dan tidak  senang  dengan  kehendak    orang tuanya.    Akan    tetapi,    melalui pendekatan    dialog  yang  akrab  dan musyawarah  bersama  keluarga,  akhirnya si anak mau menerima dan mau menikah dengan pilihan orang tuanya.
2. Si  anak  menerima  calon  pendamping hidup  yang  telah  ditentukan  oleh  orang tuanya  atau  kerabat  dengan  melalui perdebatan atau pertengkaran.  Hak ijbar yang  dimiliki  oleh  wali  dalam  hal  ini mampu  memaksa  sedemikian  rupa hingga  akhirnya  si  anak  tidak  berdaya untuk  menolak  kehendak  kedua  orang tuanya.
Dalam  hal  ini,  terjadi  pada  keluarga  MH yang  menikah  karena  dijodohkan  oleh  kedua orang  tuanya,  mengatakan  menerima  pilihan orang  tuanya  walaupun    yang  awalnya  tidak suka. Tentunya orang tua ingin apa yang terbaik untuk anaknya, inilah yang menjadi alasan MH menerima  kehendak  orang  tuanya.  Selain  itu untuk mempertahankan hubungan nasab, yaitu pilihan  dari  orang  tuanya  adalah  keluarga terpandang.
Namun  yang  terjadi  pada  keluarga  Z  yang menikah  karena    dijodohkan      oleh      kedua orang    tuanya      mengatakan      bahwa  awalnya dirinya  sangat  menentang  perjodohan  dengan NZ,  karena  memang  dia  tidak  mencintai  NZ.
Selain  itu  Z  juga  masih  mau  menyelesaikan pendidikannya di bangku SMA saat itu.
Dengan  keadaan  yang  ada  yaitu  Z  adalah anak  pertama  dari  7  (tujuh)  bersaudara  yang mau  tidak  mau  harus  menerimanya.  Dan mengenai  harta  bahwa  nantinya  bisa membantu  orang  tuanya  serta  adik-adiknya yang masih kecil, walaupun harus mengorbankan  putus  sekolah  yang  akan dialaminya.
Faktor  ekonomi  inilah  yang  menjadi penyebab  terjadinya  nikah  paksa.  Tentunya dengan  perdebatan  dan  pertengkaran  yang terus-menerus  dengan  orang  tuanya.  Pada akhirnya,  Z  mau  menerima  perjodohan  itu demi orang tuanya.
Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab  terjadinya  pernikahan  karena
dijodohkan adalah sebagai berikut :
1. Untuk    mempertahankan    hubungan nasab    (keturunan),    dan  mempererat hubungan  keluarga kiyai  atau orang di tokohkan  di masyarakat.
2. Orang tua beranggapan bahwa pilihannya (orang yang dijodohkan dengan si anak) adalah yang terbaik buat anaknya.
3. Faktor ekonomi
4. Pendidikan yang rendah
5. Si anak tidak ingin mengecewakan orang tua  atau  keluarganya  yang  telah menjodohkan  dirinya,  walaupun  pada mulanya  menolak  dan  mau  menerima dengan keadaan yang ada.

## Analisis  Hukum  Atas  Pelaksanaan  Praktik Kawin Paksa Dan Implikasinya
Pada  umumnya  masyarakat  Desa  Bugo mengatakan bahwasanya tradisi seperti ini tidak baik  dilakukan  atau  dibudayakan  apa  lagi sampai  menjadi  tradisi.  Tradisi  kawin  paksa (perjodohan)  baik  karena  faktor  ekonomi, kedekatan hubungan keluarga kiyai, semua ini dilakukan karena adanya desakan atau paksaan.
Kawin  paksa  yang  dilakukan  di  Desa  Bugo disebabkan adanya adat  yang masih  ada dan kepercayaan    orang  tua.  Sedangkan    kawin paksa  yang disebabkan  karena faktor  ekonomi ini  dilakukan  karena ketergantungan   hidup masyarakat   terhadap   kebutuhan   hidupnya sehingga  mereka  butuh  tangan-tangan  lain untuk  membantunya,  hal  ini  menarik masyarakat kurang mampu dalam
perekonomian  rumah  tangganya  untuk menikahkan  anaknya  dengan  orang  kaya  atau sudah  mapan  yang  nantinya  bisa  membantu perekonomian keluarganya.
Kehidupan  masyarakat  di  Desa  Bugo  ada sebagian    pasangan  rumah  tangga  yang  tidak serumah karena alasan pekerjaan.
Kecenderungan  yang  terjadi,  bila  tidak  dapat menjalani  pernikahan long distance  relationship
(suami istri tinggal terpisah) dan masing-masing pasangan tidak punya rasa saling percaya yang kuat  dan  kedewasaan  sikap,  keluarga  menjadi pecah  belah  dan  tidak  jelas  keberadaannya apalagi  pernikahan  dilaksanakan  dengan  cara paksaan.  Jarak  yang  jauh  menjadi    ancaman bagi    kelangsungan    pernikahan,    diperlukan komunikasi  yang  baik.  Karena  tanpa komunikasi  hubungan  itu  akan  hambar,  dan tentunya berakhir di tengah jalan. Seperti yang terjadi  pada  masyarakat  Desa  Bugo  yang mayoritas  penduduknya  berprofesi  sebagai pengusaha  roti  kebanyakan  merantau  keluar daerah  yang  tentunya  ingin  membesarkan usahanya,  yang  bisa  saja  terpisah  tempat tinggalnya dengan istri.
Kehidupan berumah tangga tidak selamanya harmonis, akan tetapi kadang-kadang pasti ada berbagai  masalah  dan  cobaan  hidup.  Dengan demikian, hal semacam ini sangat perlu adanya usaha-usaha untuk mempertahankan keutuhan dalam berumah tangga. Adapun usaha tersebut tentunya harus dimulai dari usaha keluarga itu sendiri, akan tetapi tidak menutup
kemungkinan juga dilakukan lembaga-lembaga atau badan penasehat yang mungkin dipercaya dalam  mengantisipasi  adanya  permasalahan dalam  suatu  keluarga.  Dengan  adanya  usaha- usaha    tersebut    di    harapkan    permasalahan yang  ada  dalam  setiap keluarga bisa teratasi dan tidak terjerumus dalam sebuah pertengkaran  dalam      rumah      tangga      dan berakhir   dalam   perceraian.
Dengan  mengetahui  faktor-faktor  yanag menyebabkan  masalah  yang  terjadi  dalam rumah  tangga  tentunya  akan  lebih  mudah dalam  mencegah  dan  mengatasi  sedini mungkin. Sehingga kita akan mampu melawan segala sesuatunya yang mungkin akan melanda dan merusak suatu keharmonisan dalam rumah tangga.
Jika  kita  pahami  lebih  dalam  mengenai terjadinya kawin paksa dengan faktor ekonomi dan  juga  kawin  paksa  untuk  mempererat hubungan  keluarga  kiai  di  Desa  Bugo Kecamatan Welahan merupakan hak ijbar wali dari  para  wali  dalam  pernikahan.  Dalam beberapa buku fikih ada kaitannya dengan wali mujbir yaitu  wali  yang  mempunyai  wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada di  bawah  perwaliannya  meskipun  tanpa mendapat ijin dari orang itu. Wali mujbir hanya terdiri  dari  ayah  dan  kakek  (bapak  dan seterusnya keatas) yang di pandang paling besar kasih sayangnyaa kepada perempuan di bawah perwaliannya.
Istilah  wali mujbir dimaknai  dengan  orang
tua  yang  memaksa  anaknya  untuk  kawin  atau menikah  dengan  pilihannya,  bukan  pilihan anaknya.  Maka  dalam  masyarakat  kita muncullah  istilah  kawin  paksa .  Ijbar seorang ayah  lebih  bersifat  tanggung  jawab  belaka, dengan  asumsi  bahwa    anak    perempuannya belum  memiliki  kemampuan  untuk bertindak sendiri.
Dalam    madzhab    Syafi’i,    istilah ijbar dikaitkan dengan beberapa syarat, antara lain :
1. Tidak    adanya    permusuhan    di  antara kedua  calon  pengantin  yang nyata, bila ada isu permusuhan tidak menggugurkan haknya,
2. Tidak adanya permusuhan di antara wali dan perempuan tersebut,
3. Adanya kesataraan dengan calon suami,
4. Adanya  kemampuan  untuk  membayar mahar.
Ijbar adalah  suatu  tindakan  untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab, dalam  Fikih  Islam  dikaitkan  dengan  soal perkawinan. Dalam Fikih mazhab Syafi’i, orang yang memiliki kekuasaan atau hak ijbar adalah ayahnya  atau  kalau  tidak  ada  ayahnya  atau kakeknya. Mereka dikatakan sebagai wali mujbir karena mereka mempunyai kekuasaan atau hak untuk  menikahkan  anak  perempuannya, meskipun  tanpa  persetujuan  dari  pihak  yang bersangkutan,  perkawinan  ini  dipandang  sah menurut hukum. Hak ijbar ditujukan sebagai bentuk perlindungan dan tanggung jawab ayah kepada  anaknya  yang  masih  belum  memiliki
kemampuan untuk bertindak.
Ajaran  Rasulullah  SAW,  bagi  wali  yang hendak  menikahkan  siapa  yang  di  bawah perwaliannya  diperintah  agar  wali  itu hendaknya  minta  ijin,  atau  memberi  tahu kepadanya.
Diriwayatkan dari Aisyah r.a. bertanya : “Wahai  Rasulullah,  sesungguhnya  seorang gadis  itu  malu  ?,  Rasulullah  Saw  bersabda  : persetujuannya  adalah  diamnya.”    (Az-Zabidi, 2002, p. 913).
Hadis di atas, begitu juga hadis yang serupa dapat  dipahami  bahwa  hak  menentukan pasangan  hidup/jodoh,  sepenuhnya  berada  di tangan  perempuan  sendiri,  bukan  ditentukan orang lain, termasuk oleh ayahnya sendiri.
Jadi  baik  janda  maupun  perawan  bukan tidak  diperlukan  ijin  persetujuan    mengenai dirinya.    Tetapi    keduanya    agar    diminta persetujuan terlebih dahulu, walaupun bentuk persetujuannya yang dipegangi oleh Rasulullah Saw, itu berbeda untuk masing-masing mereka yakni  untuk  perawan  bentuk  ijin  pasif  sudah bisa,  sedangkan  untuk  janda  bentuk  ijin demikian  belum  bisa  yang  apabila  terjadi perselisihan    maka    kemauan    jandalah    yang lebih    diandalkan    sebagai  dasar  pegangan ijinnya.
Selain  itu  juga  suatu  perkawinan  dapat dikatakan  sah  apabila  rukun  dan  syaratnya dalam  perkawinan  itu  terpenuhi.  Hal  pokok dalam  perkawinan  adalah  ridhonya  laki-laki dan  perempuan  untuk  mengikat  rumah
tangganya.  Syarat  sahnya  perkawinan  di antaranya  adalah  adanya  perasaan  rela    dan setuju  sifatnya  kejiwaan  yang  dapat  dilihat dengan  mata  kepala,  karena  itu  harus  adanya perlambangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan  mengadakan  ikatan  bersuami  istri.
Perlambangan  itu  diutarakan  dengan  kata- kata oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad  atau  dengan  isyarat  lain  menyatakan kemauannya.
Perkawinan  dalam  istilah  menurut  agama Islam  disebut  nikah  ialah  melakukan  suatu akad  atau  perjanjian  untuk  mengikatkan  diri antara  seorang  laki-laki  dan  wanita  untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah  pihak,  dengan  dasar  sukarela  dan keridloan kedua belah pihak untuk mewujudkan  suatu  kebahagiaan  hidup berkeluarga    yang  diliputi    rasa  sayang  dan ketentraman  dengan    cara  yang  diridloi  Allah Swt (Basyir, 2010, p. 10).
Perkawinan yang didasarkan atas persetujuan  kedua  calon  mempelai  juga dijelaskan  dalam  KHI  Pasal  16  yaitu, Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon  mempelai.  Sejalan  dengan  Undang- undang perkawinan tahun 1974 pasal 6 ayat 1 bahwa  perkawinan  harus  didasarkan  atas persetujuan kedua calon mempelai.
Persetujuan  tersebut  mengandung  asas kesukarelaan,  yang  merupakan  syarat  mutlak dalam perkawinan. Sebab kalau dilihat bahwa perkawinan  adalah  merupakan  ikatan  lahir
batin,  maka  tanpa  adanya  suatu    persetujuan dari  kedua  calon  mempelai,  mungkin  ikatan lahir  dapat  terjadi,  akan  tetapi  ikatan  batin belum tentu terjadi. Lebih-lebih kalau   dilihat dari   tujuan   perkawinan   itu   sendiri   adalah untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka  sangat  sulit  untuk  dibayangkan  bahwa kebahagiaan    itu    akan    tercapai    apabila perkawinan    tersebut    tidak  dibentuk berdasarkan  suka  rela  dari  kedua  calon memepelai dan sedikit sekali  kemungkinannya rumah    tangga    yang    dibentuk    berdasarkan paksaan itu dapat berlangsung secara kekal.
Adapun   dalam   pembahasan   ini   dapat ditinjau      dari      sudut  pandang  Islam  dan peraturan  undang-undang  yang  berlaku  di Indonesia, tentang tradisi kawin paksa di Desa Bugo  dan  bagaimana  alternatif  terbaik  agar tradisi  tersebut  dapat  diatasi  sedini  mungkin dan  akhirnya    dapat    mengurangi    banyaknya kesenjangan    sosial    terhadap  suatu  tindakan yang  kurang  tepat  sasaran  terutama  dalam menikahkan anak-anak mereka.
Menurut ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang- undang perkawinan dan  KHI pasal  16  ayat  1 di    atas,    adalah    merupakan    jaminan    tidak diperkenankan  adanya  kawin  paksa,  baik  dari manapun  paksaan  itu.  Apalagi  terdapat  unsur ancaman yang melanggar hukum.
Sehingga  dalam  mewujudkan  suatu  ikatan lahir    batin    yang  kokoh  antara  suami  isteri, hendaknya  asas  sukarela  ini  benar-benar
terjamin pelaksanaannya sebab pada hakikatnya tidak  ada  suatu  ikatan  yang  begitu  teguh  dan kuat  melebihi  ikatan  perkawinan  itu.  Karena perkawinan  tak  ubahnya  seperti  semen  yang mempersatukan  unsur batu, pasir, besi dan lain sebagainya,  sehingga  menjadi  tembok  yang kuat. Yang sukar diruntuhkan, kecuali agaknya dengan guncangan gempa alam.
Implikasi    yang    muncul    akibat    dari perkawinan    paksa    sangat  besar          sekali dampaknya          bagi          perempuan          yaitu mengenai  ketidakberdayaan  secara  psikologis yang  menyebabkan  perempuan  bersikap pesimis,  pasrah  dan  tak  punya  masa  depan. Selanjutnya mengenai
ketergantungan perempuan secara ekonomis yang menyebabkan  ketergantungan  dan  hilangnya posisi  ekonomi,  berhenti  bekerja  seakan menjadi  akhir  ketika  menjelang  hari pernikahannya.
Munculnya  keadaan  yang  seperti  ini menunjukkan  bahwa  perkawinan  akibat paksaan  dapat  mengkondisikan  perempuan kepada  situasi  ketergantungan  yang  sangat merugikan terhadap perempuan itu sendiri.
Dan  mengenai  nasib  daripada  perempuan terisolasi  dalam  keluarga  dan  masyarakat  yang menjadikan dampak yang sangat signifikan bagi perempuan  yaitu  menjadikan  tempat  tinggal pasca menikah bagaikan di neraka karena tidak ada kenyamanan atas dirinya. Bersikap tertutup dari  aktivitas  sosial    bermasyarakat,  sehingga yang  seharusnya  sebuah  keluarga  mampu
mampu  mengapresiasikan  dirinya  untuk berkiprah  di  masyarakat  tidak  dapat  terwujud akiba dari problem intern keluarga.
Konsekuensi kawin paksa terhadap hak-hak reproduksi  perempuan  seperti  persoalan seksualitas dari perempuan akibat kawin paksa, pergaulan  yang  tidak  ma’ruf,  terjadinya disintegrasi dan kekerasan dalam keluarga baru yang mengarah pada perceraian yaitu suatu hal yang seharusnya dijauhi.
Kemudian    dikembalikan    kepada    prinsip perkawinan    dalam  islam  yang  dikemukakan dalam  kitab-kitab  fikih  bahwa  salah  satu prinsipnya    adalah    akad    sukarela,    maka hukum    sah    terhadap    akad  perkawinan berunsur  paksaan  oleh  wali  terhadap  anak  di bawah  perwaliannya  menunjukan  betapa  kuat dan  pentingnya  kedudukan  wali  dalam perkawinan itu.
Namun, sementara itu prinsip sukarela tetap dipertahankan, dan bila mengikuti proses wajar tentunya lembaga yang terkait menjadi perisai untuk  adanya  kemungkinan  pemaksaan  oleh wali itu.
Berdasarkan  pada  kasus  ini,  jelas  terlihat bahwa  kawin  dengan  unsur  paksaan  dianggap tidak  baik,  karena  dalam  perkawinan  yang dilakukan  mengandung  unsur  paksaan  hanya akan mendatangkan kemudaratan   bagi   kedua belah   pihak   (suami   manupun   istri).
Mengingat  perkawinan  merupakan  ibadah dan salah satu sunah Rasulullah Saw, namun, jika  perkawinan  yang  dilakukan  tidak
berdasarkan niat yang baik dan mengharapkan ridha  Allah  Swt,  maka  perkawinan  tersebut tidak dibenarkan dalam syariat Islam.

## Kesimpulan
Kesimpulan    yang  dapat    diambil    atas permasalahan yang dibahas sebagai berikut :
1. Alasan  wali  (bapak)  untuk  menikahkan paksa    pada    anaknya  yang  bernama  Z dengan  NZ  yaitu  demi  terpeliharanya kemaslahatan dari segi agama dan nasab keturunannya  nanti.  Namun  alasan tersebut  menafikkan  tujuan  syarak lainnya yaitu terpeliharanya jiwa, akal dan kehormatan dari Z. Praktik kawin paksa pada Z, pemenuhan hak dan kewajibannya  kurang  terpenuhi  antara
suami istri serta menimbulkan permusuhan dengan wali (bapaknya
2. Alasan  wali  (bapak)  untuk  menikahkan paksa pada anaknya bernama MH dengan M yaitu demi terpeliharanya kemaslahatan   dari   segi   agama   dan nasab  keturunannya      nanti.      Praktik kawin   paksa   pada   MH, pemenuhan hak dan kewajibannya kurang terpenuhi antara  suami  istri,  namun  karena  saling memahami  satu  sama  lain  dan  mau menerima dan pasrah akan keadaan yang ada  maka  akhirnya    bisa    menjalani pernikahannya    dengan    baik.    Dan sampai  sekarang  hubungan  dengan walinya  (bapak)  tidak  ada  permusuhan, silaturrahmi terjaga dengan baik.

## Daftar Pustaka
Abdurrahman,  M.  bin  (2013) Fiqih  Empat Mazhab . Bandung: Hasyimi Press.
Az-Zabidi, I. (2002) Mukhtshar Shahih Al-Bukhari,
Ringkasan  Hadis  Shahih  Al-Bukhari .  Jakarta:
Pustaka Amani.
Azzam, A. A. M. and Hawwas, A. W. S. (2014)
Fiqh Munakahat . Jakarta: Remaja Rosdakarya.
Basyir,  A.  A.  (2010) Hukum  Perkawinan  Islam . Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
Huda,  M.  (2009) kawin  paksa .  Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
Sabiq (2000) No Title . Bandung: PT. Al-Ma’arif.
Saebani,  B.  A.  (2010) Fiqh  Munakahat . Bandung: CV. Pustaka Setia.
Sahrani,  T.  &  S.  (2014) Fikih  Munakahat . Depok: Raja Grafindo.
Sugiyono (2005) Penelitian Pendidikan Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif  ,R&  D . Bandung: Alfabeta.
Sunggono, B. (2012) Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada.