Sanksi Ekonomi sebagai Upaya Perlindungan Warga Negara dalam Pandangan Hukum Internasional (Studi Kasus Amerika Serikat - Turki 2018)

## Radifan Taufiq Hanifisanto
Taufiq_radifan@yahoo.com

## Universitas Airlangga Abstract
Every country has the obligation to protect its citizens, and its citizens has the right to be protected by their country, wherever they may be. However, every country has the right to exercise its laws in its own sovereign territory. That fact creates a legal dilemma; the jurisdiction of the countries in question can overlap because of it. In theory, international law has organized a set of dispute settlement methods regarding the overlapping of jurisdiction. But in practice, countries in the world often use methods of dispute settlement that the legality of which is blurry. One of such methods is the economic sanction. In the case presented in this research, the United States of America has given an economic sanction to Turkey, after Turkey had previously detained a United States citizen for contribution in the 2016 coup. This research uses doctrinal research method with the Statute Approach and the Conceptual Approach. From this research, it can be concluded that, the United States of America have violated the international law because it has unilaterally imposed an economic sanction against Turkey, of which the economic sanction has brought terrible consequences for Turkey’s economic capabilities and sovereignty.
Keywords: Economic Sanction; Jurisdiction; International Law; United States Of America; Turkey.

## Abstrak
Setiap  negara  mempunyai  kewajiban  untuk  melindungi  warga  negaranya,  dan  warga  negaranya mempunyai hak untuk dilindungi, dimanapun mereka berada. Akan tetapi, setiap negara juga berhak untuk menerapkan hukumnya di wilayah kedaulatannya. Hal tersebut menciptakan dilema hukum; yurisdiksi negara-negara yang bersangkutan dapat tumpang tindih karenanya. Secara teori, hukum internasional telah mengatur metode penyelesaian sengketa terkait tumpang tindih yurisdiksi. Namun dalam praktiknya, negara-negara di dunia seringkali menggunakan metode penyelesaian sengketa yang  legalitasnya  seringkali  masih  kabur.  Salah  satu  dari  cara  tersebut  adalah  sanksi  ekonomi. Dalam kasus yang dibahas di dalam penelitian ini, Amerika Serikat memberikan sanksi ekonomi kepada Turki, setelah Turki menahan warga negara Amerika Serikat dengan dasar kontribusi kudeta 2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan Statute Approach dan  Conceptual Approach.  Dari  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa, Amerika  Serikat  telah melanggar hukum internasional dikarenakan Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi ekonomi secara  sepihak,  dan  sanksi  ekonomi  tersebut  membawa  pengaruh  buruk  terhadap  kemampuan ekonomi dan kedaulatan Turki.
Kata Kunci: Sanksi Ekonomi; Yurisdiksi; Hukum Internasional; Amerika Serikat; Turki.

## Jurist-Diction: Vol. 2 No. 6, November 2019

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 6, November 2019
Histori artikel: Submit 19 September 2019; Diterima 16 Oktober 2019; Diterbitkan online 1 November 2019.

## Pendahuluan
Tanggal 15 Juli 2016, sekitar sepuluh ribu tentara pembelot Turki melakukan upaya  kudeta  atas  dasar  buruknya  kepemimpinan  pemerintah  Turki.  Kudeta tersebut diorganisir dengan buruk, setelah 12 jam kudeta tersebut dihancurkan oleh

## Radifan Taufiq: Sanksi Ekonomi Sebagai
pemerintah Turki. Lebih dari 200 nyawa melayang, dan ribuan orang dipenjara. Kemudian, pemerintah Turki mengkambing-hitamkan gerakan Gülen, menyatakan bahwa Fethullah Gülen adalah dalang dibalik kudeta ini. 1
Pemerintah  Turki  menuntut  ekstradisi  Fethullah  Gülen  karena  tuduhan tersebut. Ekstradisi adalah proses formal dimana seseorang yang dituduh melakukan tindakan melanggar hukum yang ditangkap di suatu negara diserahkan ke negara asal untuk diadili, dihukum, atau direhabilitasi. 2 Amerika Serikat dan Turki mempunyai perjanjian ekstradisi yaitu “ Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters,
1979 ” atau yang biasanya disebut Ankara Extradition Treaty 1979. Menurut Article
1 Ankara Extradition Treaty 1979, kedua pihak mempunyai kewajiban ekstradisi:
The Contracting Parties undertake to surrender to each other, in accordance with the provisions and conditions laid down in this Treaty, all persons who are found within the territory of the Requested Party and who are being prosecuted for or have been charged with an offense, or convicted of an offense, or are sought by the other Party for the enforcement of a judicially pronounced penalty for an offense committed within the territory of the Requesting Party.
Pemerintah  Amerika  Serikat  menolak  tuntutan  Pemerintah  Turki  tersebut dengan alasan yang tercantum di dalam Article 3(1.a) Ankara Extradition Treaty 1979, yaitu yang berbunyi:
(1) Extradition shall not be granted: (a) If the offense for which extradition is requested is regarded by the Requested Party to be of a political character or an offense connected with such an offense; or if the Requested Party concludes that the request for extradition has, in fact, been made to prosecute or punish the person sought for an offense of a political character or on account of his political opinions…
Dalam Article  8  (1)  juga  disebutkan  bahwa: “(1) If the Requested Party considers that the evidence and information submitted in support of the request for the extradition of a person is not sufficient to fulfill the requirements of this Treaty,
1 Amnesty International, ‘Brutal Denial of the Right to Peaceful Assembly in Turkey’, ( Am- nesty International 2013),  <https://www.amnestyusa.org/files/eur440222013en.pdf > ,  accessed  on 26 Maret 2019.
2 Peter Malanzcuk, (ed.), ‘Akehurst’s Modern Introduction to International Law’ , (2002) 7 Taylor & Francis e-Library, [117].
that Party shall request necessary additional evidence and information.” Amerika Serikat  mempunyai  hak  untuk  menolak  tuntutan  Pemerintah  Turki  berdasarkan Article  3  dan  8  tersebut,  karena  Pemerintah  Amerika  Serikat  menilai  bahwa Pemerintah Turki menuntut ekstradisi tersebut atas dasar alasan politik di Turki.
Dalam perkembangan kasus tersebut, pada bulan Juli 2018 Presiden Amerika
Serikat  Donald Trump  menemukan  fakta  bahwa  beberapa  warga  negara Amerika Serikat ditahan di Turki. Salah satunya adalah Pastor Andrew Brunson, yang di tahan Pemerintah Turki atas tuduhan espionase, dan terlibat di dalam kudeta 2016. 3 Amerika Serikat menuntut dikembalikannya Pastor Andrew Brunson atas dasar Nasionalitas. Asas Nasionalitas menyatakan bahwa suatu negara mempunyai hak untuk mengadili warga negaranya, dimanapun warga negara tersebut berada. Asas ini dilahirkan karena hukum internasional mengakui kedaulatan suatu negara terhadap warga negaranya. Selain itu, salah satu kewajiban suatu negara adalah melindungi warga negaranya, meskipun warga negara tersebut berada di negara lain.
Pastor Andrew  Brunson  setelah  ditahan  selama  dua  tahun  di  Turki,  tetap menyanggah  tuduhan  konspirasi  kudeta  2016. 4 Menurut Protective Principle , Pemerintah  Turki  mempunyai  hak  untuk  menghukum  individu  yang  dianggap mengancam keamanan kedaulatan negaranya; 5 contohnya dalam kasus ini, tuduhan kudeta untuk menggulingkan pemerintah. Pemerintah Turki pun juga mempunyai tuntutan kepada pemerintah Amerika Serikat; mereka akan mengembalikan Pastor Andrew Brunson jika Amerika Serikat bersedia mengekstradisi Fethullah Gülen.
Wakil  Presiden  Amerika  Serikat  kemudian  mengancam  pemerintah  Turki dalam pidatonya, karena pemerintah Turki tetap bersikukuh pada tuntutannya. Pada awalnya Amerika Serikat memberikan sanksi kepada dua pejabat Turki yang terlibat dalam penahanan Brunson: Menteri Kehakiman Turki Abdulhamit Gül dan Menteri
3 Pastor Andrew Brunson, ‘United States Commission on International Religious Freedom’ , ( Legal Opinion 2018), <https://www.uscirf.gov/pastor-andrew-brunson>, accessed on 28 Maret 2019.
4 Ezgi Erkoyun, ‘U.S. pastor denies allegations of coup links as Turkey trial begins’, ( World News 2018), <https://www.reuters.com/article/us-turkey-security-usa/u-s-pastor-denies-allegations- of-coup-links-as-turkey-trial-begins-idUSKBN1HN15N>, accessed on 10 Juli 2019.
5 ibid.

## Radifan Taufiq: Sanksi Ekonomi Sebagai
Dalam Negeri Suleyman Soylu. 6 Setelah itu, karena Presiden Erdoğan tidak ingin bernegosiasi lebih lanjut, pada bulan Agustus Amerika Serikat memberikan sanksi ekonomi berupa dinaikkannya tarif besi dan aluminium.
Sanksi  ekonomi  merupakan  suatu  instrumen  negosiasi  yang  dikenali  di dalam hukum internasional. Article 2 (3) U.N. Charter menyatakan bahwa “(3) All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered.” Pasal ini mengharuskan diselesaikannya penyelesaian sengketa dengan cara yang damai agar keamanan dan perdamaian dunia tidak terancam. Disebutkan juga di ayat 4 bahwa “(4) All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.”
Pasal ini mengharuskan negara-negara anggota PBB untuk menahan diri dari menggunakan ancaman kekerasan kepada negara lain. Ancaman kekerasan dalam konteks  tersebut,  merupakan  penggunaan  tindakan  militer  yang  bersifat  koersif terhadap negara lain. 7 Sedangkan pada Article 41 U.N. Charter , disebutkan bahwa:
The Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of communication, and the severance of diplomatic relations.
Pasal tersebut menyatakan bahwa pembatasan sanksi ekonomi merupakan salah satu dari penyelesaian sengketa untuk menghindari terjadinya penggunaan kekerasan  dan  perang  dalam  penyelesaian  sengketa.  Sanksi  ekonomi merupakan  cara  penyelesaian  sengketa  yang  diperdebatkan  legalitasnya, karena  efektivitasnya  dan  dampak  yang  terjadi  pada  keadaan  negara  dan
6 U.S. Department of the Treasury, ‘Treasury Sanctions Turkish Officials with Leading Roles in Unjust Detention of U.S. Pastor Andrew Brunson’, ( Press Released 2019), <https://home.trea- sury.gov/news/press-releases/sm453>, accessed on 30 Maret 2019.
7 Oscar Schachter, ‘The Lawful Resort to Unilateral Use of Force’ , (1985) 10 YJIL. [291].
warga negaranya yang diberi sanksi ekonomi tersebut, ataupun pada hubungan internasional antar negara yang terlibat.
Sanksi ekonomi didefinisikan sebagai pemutusan hubungan finansial dengan alasan kebijakan hubungan internasional atau kebijakan keamanan negara. 8 Sanksi ekonomi dapat dijatuhkan secara komperehensif, menghambat aktivitas ekonomi dalam skala suatu negara; atau lebih spesifik dan terarah kepada suatu kelompok, bisnis atau perorangan. Sanksi ekonomi bertujuan untuk memaksa, menghalangi, menghukum atau membuat malu subjek internasional yang mengancam kepentingan nasional atau yang melanggar norma dalam kehidupan masyarakat internasional. 9
Sanksi  ekonomi  dianggap  sebagai  suatu  bentuk  koersi  terhadap  negara  lain  dan dalam praktiknya, sanksi ekonomi dapat digunakan untuk memajukan kepentingan suatu  negara,  yang  sifatnya  dapat  mengancam  kedaulatan  suatu  negara  dalam bernegara.  Praktik-praktik  seperti  ini  lebih  lazim  disalahgunakan  oleh  negara- negara yang posisinya sangat kuat di mata internasional.
Dalam  kasus  yang  akan  dibahas,  sanksi  ekonomi  yang  diberikan Amerika Serikat merupakan salah satu sebab signifkan yang mengakibatkan jatuhnya Lira Turki sebanyak 35% terhadap Dollar Amerika Serikat. 10 Pemerintah Turki membalas dengan menaikkan tarif beberapa barang impor dari Amerika Serikat seperti Mobil, Tembakau  dan  Minuman  beralkohol. 11 Pada  12  Oktober  2018,  Pastor  Andrew Brunson dibebaskan berdasarkan keputusan Pengadilan Turki atas waktu yang telah dijatuhkan kepada Brunson dan juga perilaku baiknya selama persidangan. 12 Sanksi ekonomi yang diberikan Amerika Serikat di dalam kasus ini berhasil mengakibatkan Turki untuk mengembalikan Warga Negara Amerika Serikat.
8 Jonathan  Masters,  ‘What Are  Economic  Sanctions?’  ( Council on Foreign Relations 2017), <https://www.cfr.org/backgrounder/what-are-economic-sanctions > , accessed on tanggal 22 Maret 2019.
9 ibid.
10 Financial Times, ‘Why is the Turkish Lira Tumbling?’ ( Financial Times 2018), <https:// www.ft.com/content/2d678dea-9c7b-11e8-ab77-f854c65a4465 > , accessed on 9 April 2019.
11 Al  Jazeera,  ‘Turkey  doubles  tarrifs  on  some  U.S.  goods  amid  rising  tensions’ , ( Al Ja- zeera 2018),  <https://www.aljazeera.com/news/2018/08/turkey-doubles-tariffs-goods-rising-ten- sions-180815055910289.html > , accessed on 9 April 2019.
12 Al Jazeera, Profile: ‘Who is Andrew Brunson, the US pastor released by Turkey?’ ( Al Ja- zeera 2018),  <https://www.aljazeera.com/news/2018/10/profile-andrew-brunson-pastor-detained-tur- key-181012074308490.html>, accessed on 9 April 2019.

## 2240 Radifan Taufiq: Sanksi Ekonomi Sebagai

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah doctrinal research atau normatif  yang  bertujuan  untuk  menemukan  kebenaran  berdasarkan  kesesuaian aturan  hukum  dengan  norma  hukum,  dan  norma  hukum  dengan  asas  hukum. 13
Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai prinsip-prinsip hukum internasional, pendapat  para  ahli  hukum  internasional,  serta  peraturan-peraturan  terkait  sanksi ekonomi , perlindungan  warga  negara,  dan  konsep-konsep  hukum  internasional lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian.
Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan:
1. Conceptual approach atau  pendekatan  konseptual  yaitu  pendekatan  yang menjadikan  asas-asas  hukum  sebagai  acuan  untuk  mempertajam  analisis dalam  penelitian. 14 Dalam  penelitian  ini,  Penulis  akan  melakukan  kajian terhadap beberapa pendapat dan doktrin para ahli hukum internasional yang berkaitan  dengan  sanksi  ekonomi,  perlindungan  warga  negara,  kedaulatan negara,  dan  prinsip-prinsip  hukum  lainnya  yang  berkaitan  dengan  materi Penelitian.
2. Statute approach , atau pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan  menggunakan  legislasi  dan  regulasi. 15 Penelitian  ini  menggunakan legislasi dan regulasi dalam hukum internasional yang dapat dikaitkan dengan materi dalam penelitian.
Untuk melengkapi  dan  mendukung  dua  pendekatan  yang  dipergunakan dalam penelitian ini, Penulis juga melakukan case study , yaitu studi kasus pada peristiwa  hukum  tertentu  yang  menimbulkan  konflik  kepentingan,  namun  tidak dapat  diselesaikan  oleh  pihak-pihak.  Penelitian  ini  menggunakan  kasus  sanksi ekonomi  yang  diberikan  oleh  Amerika  Serikat  kepada  Turki  untuk  melindungi warga negaranya.
13 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenadamedia Group 2016).[47].
14 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit. [137].
15 ibid.

## Dasar Penjatuhan Sanksi Ekonomi dalam Konflik Antara Amerika Serikat
dan Turki 2018
Setelah terjadinya kudeta 2016, Erdoğan menangkap banyak individu yang dianggap oleh Pemerintah Turki telah berkontribusi di dalam kudeta tersebut. Salah satunya  adalah  ditangkapnya  Pastor  Andrew  Brunson,  yang  merupakan  warga negara Amerika  Serikat,  ditahan  di Turki  sejak  7  Oktober  2016  karena  tuduhan Pemerintah Turki, Pastor tersebut membantu organisasi teroris ( Hizmet ). 16
Menurut  Asas  Nasionalitas,  suatu  negara  tetap  wajib  melindungi  warga negaranya dimanapun warga negara tersebut berada. Asas ini membuat Amerika Serikat  wajib  melindungi  warga  negaranya,  yaitu  Pastor Andrew  Brunson,  dan karenanya  menuntut  Turki  untuk  mengembalikan  Pastor  Andrew  Brunson  ke Amerika Serikat.
Turki  juga  telah  berupaya  untuk  menyelesaikan  sengketa  ini  dengan bernegosiasi, yaitu Turki akan membebaskan dan mengembalikan Pastor Andrew Brunson jika AS bersedia mengekstradisi Fethullah Gülen. Menurut AS, permintaan Turki tidak dapat dikabulkan karena Fethullah Gülen diminta untuk diekstradisi berdasarkan  alasan  politik. 17 Perjanjian  Ekstradisi  Ankara  1979  telah  mengatur kedua alasan tersebut di dalam pasal 3 dan 8, sehingga Amerika mempunyai dasar hukum dalam menolak permintaan ekstradisi Turki.
Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (Draft ILC 2001) menyatakan  bahwa  suatu  negara  bertanggung  jawab  atas  setiap internationally wrongful act yang  negara  tersebut  lakukan.  Menurut  Pasal  2  Draft  ILC  2001, internationally wrongful act dapat terjadi ketika suatu negara melakukan pelanggaran norma atau hukum internasional dengan sengaja. Menurut interpretasi AS, Turki telah melakukan internationally wrongful act karena Turki tidak memberikan bukti yang konkrit mengenai penahanan Pastor Andrew Brunson, dan menurut Amerika
16 Pastor Andrew Brunson, ‘United States Commission on International Religious Freedom’ , ( Legal Opinion 2018), <https://www.uscirf.gov/pastor-andrew-brunson>, accessed on 28 Maret 2019.
17 Articlel 8 Perjanjian Ekstradisi Ankara 1979, Extradition and Mutual Assistance in Crim- inal Matters .

## 2242 Radifan Taufiq: Sanksi Ekonomi Sebagai
Serikat warga negaranya ditahan karena Pastor Andrew Brunson beragama Kristen. Seluruh  proses  penangkapan  Pastor  Brunson  tersebut  dilakukan  Turki  dengan sengaja,  dengan  alasan  pengamanan  dan  ketertiban  negara,  didasari  oleh  Asas Teritorialitas,  sehingga  berdasarkan  Pasal  2  Draft  ILC  2001,  Turki  melakukan internationally wrongful act.
Pasal  3  Draft  ILC  2001  juga  menyatakan  bahwa  suatu  negara  yang melakukan  suatu internationally wrongful act harus  segera  berhenti  melakukan tindakan tersebut. Namun, setelah Amerika Serikat memberikan dasar hukum tidak disetujuinya permintaan ekstradisi Turki dan juga hak AS untuk mengadili warga negaranya  sendiri,  Turki  tetap  menahan  Pastor  Andrew  Brunson  dengan  dasar Pastor tersebut berkontribusi dalam percobaan kudeta Turki 2016.
Pasal  49  Draft  ILC  2001  juga  menyatakan  bahwa  suatu  negara  yang dirugikan dapat melakukan countermeasure atau tindakan balasan kepada negara yang bertanggung jawab. Tindakan balasan dapat berupa penangguhan kewajiban- kewajiban negara yang dirugikan kepada negara yang bertanggung jawab; untuk memungkinkan  kembalinya  dilakukannya  kewajiban  yang  dimiliki  negara  yang bertanggung  jawab,  atau  sampai  dengan  diberikannya  ganti  rugi  oleh  negara tersebut.    Pasal  ini  secara  implisit  mengatur  tentang  diperbolehkannya  tindakan koersi  untuk  menuntut  pertanggung  jawaban  negara  tersebut.  Berdasarkan  pasal ini,  Amerika  Serikat  berhak  melakukan countermeasure untuk  menuntut  Turki melepaskan warga negaranya.
Menurut  Pasal  50  Draft  ILC  2001, Countermeasure yang  dilakukan  negara yang  menuntut  tidak  boleh  mengakibatkan  digunakannya  ancaman  kekerasan sebagaimana tercantum di dalam piagam PBB, atau Pelanggaran HAM. Dalam kasus ini sanksi ekonomi yang diberikan masih berada di naungan Pasal 49 dan 50 Draft ILC 2001, karena Pasal 49 secara implisit memperbolehkan penggunaan koersi, dan sanksi ekonomi bukan merupakan sanksi kekerasan (dalam arti armed force).
Amerika  Serikat  kemudian  memberikan  ancaman  melalui  pidato  yang diberikan  oleh  Wakil  Presiden Amerika  Serikat,  Mike  Pence,  bahwa  jika  Turki akan diberi sanksi jika Warga Negaranya tidak segera dibebaskan dan dikembalikan
kepada Amerika Serikat. Pidato tersebut merupakan salah satu cara diplomasi yang termasuk koersi politik
Turki tidak bersedia bernegosiasi, dan karenanya Amerika Serikat menjatuhkan Sanksi  Ekonomi,  berupa  dinaikkannya Tarif  aluminium  sebanyak  20%  dan  besi sebanyak 50%, menyebabkan terganggunya ekonomi Turki dan turunnya nilai mata uang Turki. Menurut saya, Amerika Serikat memberikan sanksi ekonomi karena Amerika Serikat mempunyai economic high ground dibandingkan dengan Turki, serta pemberian sanksi ekonomi merupakan sanksi yang sangat cepat dan efektif untuk diberlakukan.
Pada  12  Oktober  2018,  Pastor  Andrew  Brunson  dinyatakan  bersalah  oleh Pengadilan Turki, atas dasar membantu terorisme, dan pada hari yang sama dikembalikan kepada Amerika Serikat. Fethullah Gülen tetap berada di Amerika Serikat.

## Justifikasi Sanksi Ekonomi yang Dijatuhkan oleh Amerika Serikat kepada Turki
Berdasarkan  Asas  Teritorialitas  dan  Asas  Protektif,  Turki  berhak  untuk menahan Pastor Andrew Brunson dengan dasar Pastor tersebut berkontribusi dalam percobaan kudeta Turki 2016. Hak Turki tersebut juga disebutkan di dalam Hukum Nasionalnya,  ‘ Law on foreigners and International Protection’, Pasal  68(2(d)), yang  menyatakan  bahwa alien dapat  ditahan “when the person poses a serious public order or public security threat.” Penentuan apakah seseorang merupakan suatu ancaman publik dan keamanan merupakan diskresi Turki untuk diberikan,
menurut Asas Teritorialitas.
Amerika  Serikat,  mulanya,  mencoba  bernegosiasi  dengan  memberikan sanksi  yang  proporsional  atas  penahanan  Pastor Andrew  Brunson,  yaitu  dengan pemberian sanksi kepada dua pejabat Turki yang terlibat dalam penahanan Brunson: Menteri Kehakiman Turki Abdulhamit Gül dan Menteri Dalam Negeri Suleyman Soylu .18 Sanksi tersebut merupakan sanksi yang proporsional, dan merupakan salah
18 U.S.  Department  of  the  Treasury,  ‘Treasury  Sanctions  Turkish  Officials  with  Leading Roles in Unjust Detention of U.S. Pastor Andrew Brunson’, ( Press Released 2019), <https://home. treasury.gov/news/press-releases/sm453>, accessed on 30 Maret 2019.

## 2244 Radifan Taufiq: Sanksi Ekonomi Sebagai
satu bentuk smart sanction, yaitu sanksi yang ditargetkan secara spesifik, contohnya seperti pejabat suatu negara yang berada di negara Amerika Serikat. Setelah itu, karena Turki tidak kooperatif, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi ekonomi berupa dinaikkannya tarif aluminium dan besi.
Secara  teori,  sebuah  sanksi  atau  hukuman  memang  bertujuan  untuk memberikan efek jera kepada yang dihukum, dan sebagai konsekuensinya, hak-hak subjek yang dihukum akan terbatasi. 19 Perlu diperhatikan juga, bahwa pemberian suatu hukuman tidak akan diberikan ketika subjek tersebut mulanya tidak melakukan pelanggaran hukum. Sanksi ekonomi dalam praktiknya selalu jatuh pada daerah legalitas abu-abu hukum internasional; dalam penentuan sah atau tidaknya suatu aksi koersif, maupun dari sisi etis, praktikal, atau legal, harus diperhatikan intensitas (atau seberapa parahnya), maupun tujuan dibalik sanksi yang diberikan tersebut. 20
Seringkali sanksi ekonomi memberikan ripple-effect, yang akan berimplikasi jauh melampaui tujuan yang dimaksudkan; seperti contoh kasus pemberian sanksi ekonomi kepada Iraq yang menghancurkan ekonominya, sehingga Iraq bahkan tidak dapat melindungi hak-hak asasi manusia yang mendasar untuk warga negaranya.
Dalam  kasus  ini,  penangkapan  WN AS  oleh  Turki  dilakukan  berdasarkan hak  turki  untuk  membela  diri;  yaitu  untuk  mengamankan  negara  dan  menjaga ketertiban.  Amerika  Serikat  menjatuhkan  sanksi  ekonomi  sebagai  cara forceful diplomacy untuk  mempengaruhi  Turki  untuk  mengembalikan  warga  negaranya.
Pemberian sanksi oleh AS juga diberikan karena sanksi ekonomi merupakan cara yang efektif untuk mempengaruhi Turki untuk mengubah perilakunya.
Pasal  51  Draft  ILC  2001  juga  menyatakan  bahwa countermeasure yang dilakukan  oleh  negara  yang  dirugikan  harus  proporsional.  Pemberian  sanksi ekonomi  dalam  tingkat  negara  (komprehensif)  yang  diberikan  Amerika  Serikat tidak proporsional dengan penahanan Pastor Andrew Brunson.
19 George  P  Fletcher, What is Punishment Imposed for?, (Columbia  Law  School  1994),
[101].
20 University of Pennsylvania, ‘The Use of Nonviolent Coercion: A Study in Legality Under Article 2(4) of The Charter of The United Nations’, (1974) 122 University of Pennsylvania Law Review. [992].
Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan yang mengarah kepada dijatuhkannya sanksi  tersebut,  status  pemberian  sanksi  ekonomi  oleh  Amerika  Serikat  adalah tidak sah menurut hukum internasional. Selain itu, secara politis dan etis, Amerika Serikat  telah  melanggar  Hukum  Kebiasaan  Internasional;  dengan  diberikannya sanksi ekonomi tersebut, AS telah melanggar hak Turki untuk membela diri, dan menyebabkan terganggunya kemampuan ekonomi Turki.

## Kesimpulan
Suatu negara berhak melindungi warga negaranya, dimanapun warga negara tersebut  berada.  Yurisdiksi  suatu  negara  dalam  perlindungan  seorang  warga negaranya  tergantung  pada  kasus  yang  sedang  dihadapi,  dan  yurisdiksi  harus diperhatikan untuk menghindari tumpang-tindih yurisdiksi dan sengketa yang dapat timbul darinya. Jika suatu negara melakukan internationally wrongful act, negara tersebut wajib membayar reparasi. Jika tidak dilaksanakan, negara yang dirugikan dapat menuntutnya dengan cara penyelesaian sengketa internasional yang diatur di dalam hukum internasional.
Sanksi  merupakan  salah  satu  instrumen forceful diplomacy yang  diakui di  hukum  internasional.  Jenis  sanksi,  intensitas  sanksi,  dan  tujuan  dibalik diberikannya sanksi harus diperhatikan untuk menetapkan sah atau tidaknya sanksi yang dijatuhkan. Dalam kasus tersebut, sanksi ekonomi yang diberikan Amerika Serikat telah melanggar hukum internasional; karena sanksi yang diberikan tidak proporsional, sehingga menyebabkan terganggunya kemampuan ekonomi Turki.

## Daftar Bacaan

## Buku
George P Fletcher, What is Punishment Imposed for, (Columbia Law School 1994).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Prenadamedia Group 2016).

## Jurnal
Oscar Schachter, ‘The Lawful Resort to Unilateral Use of Force’ , (1985) 10 YJIL.

## 2246 Radifan Taufiq: Sanksi Ekonomi Sebagai
Peter  Malanzcuk,  (ed.),  ‘Akehurst’s  Modern  Introduction  to  International  Law’ ,
(2002) 7 Taylor & Francis e-Library.
University of Pennsylvania, ‘The Use of Nonviolent Coercion: A Study in Legality Under  Article  2(4)  of  The  Charter  of  The  United  Nations’,  (1974)  122 University of Pennsylvania Law Review.

## Laman
Al Jazeera, ‘Turkey doubles tarrifs on some U.S. goods amid rising tensions’ , ( Al Jazeera 2018),  <https://www.aljazeera.com/news/2018/08/turkey-doubles- tariffs-goods-rising-tensions-180815055910289.html > ,  accessed  on  9 April 2019.
Al Jazeera, Profile: ‘Who is Andrew Brunson, the US pastor released by Turkey?’
( Al Jazeera 2018),  <https://www.aljazeera.com/news/2018/10/profile- andrew-brunson-pastor-detained-turkey-181012074308490.html>,  accessed on 9 April 2019.
Amnesty  International,  ‘Brutal  Denial  of  the  Right  to  Peaceful  Assembly  in Turkey’,  ( Amnesty International 2013),  <https://www.amnestyusa.org/files/ eur440222013en.pdf > , accessed on 26 Maret 2019.
Ezgi Erkoyun, ‘U.S. pastor denies allegations of coup links as Turkey trial begins’,
( World News 2018),  <https://www.reuters.com/article/us-turkey-security- usa/u-s-pastor-denies-allegations-of-coup-links-as-turkey-trial-begins- idUSKBN1HN15N>, accessed on 10 Juli 2019.
Financial Times,  ‘Why  is  the  Turkish  Lira Tumbling?’  ( Financial Times 2018), <https://www.ft.com/content/2d678dea-9c7b-11e8-ab77-f854c65a4465 > , accessed on 9 April 2019.
Jonathan Masters, ‘What Are Economic Sanctions?’ ( Council on Foreign Relations 2017),  <https://www.cfr.org/backgrounder/what-are-economic-sanctions > , accessed on tanggal 22 Maret 2019.
Pastor Andrew  Brunson,  ‘United  States  Commission  on  International  Religious Freedom’ , ( Legal Opinion 2018),  <https://www.uscirf.gov/pastor-andrew- brunson>, accessed on 28 Maret 2019.
U.S. Department of the Treasury, ‘Treasury Sanctions Turkish Officials with Leading Roles in Unjust Detention of U.S. Pastor Andrew Brunson’, ( Press Released 2019), <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm453>, accessed on 30 Maret 2019.

## Perjanjian Internasional
Articlel 8 Perjanjian Ekstradisi Ankara 1979, Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters .
HOW TO CITE : Radifan Taufiq Hanifisanto, ‘Sanksi Ekonomi sebagai Upaya Perlindungan Warga Negara dalam Pandangan Hukum Internasional (Studi Kasus Amerika Serikat - Turki 2018)’ (2019) Vol. 2 No. 6 Jurist-Diction.
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--