## Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam. Vol. 10, No.2.

## Fatwa MUI No.30 Tentang Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Pengendaliannya dalam Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara

## Yahya Muhajir Fadholi
Universitas Islam Nahdlatul Ulama yahyamuhajirfadholi2001@gmail.com
Mutya Octarisa Nur Andini Universitas Islam Nahdlatul Ulama mutyaandini10@gmail.com

## Ali Asad
Dosen Universitas Islam Nahdlatul Ulama aliasad@unisnu.ac.id
Abstract
Keywords : Fatwa;  Fire  Forest;  MUI; Islam
Forests are an integral part of the life of the people who surround them. Living natural resources. Forests and land as gifts from Allah Swt  are  important  to  be  maintained,  preserved  and  used  for  the common good. Efforts to use community land and forests are often driven by burning, causing damage and loss. Forest and land fires are caused  by  2  (two)  general  factors,  namely  natural  factors  and uncontrolled  human  activities.  This  study  uses  the  understanding study method, namely data collection by searching books, magazines and online articles. The author seeks and collects data which is then collected  and  analyzed.  The  legal  implication  in  the  study  of  fiqh studies, ihya' al-mawat is that obtaining ownership rights to land is sought by ihya' al-mawat and applies to all types of land. However, in Indonesian law, land law is different from the reality, that is, there are separate  rules  for  land  management.  During  the  dry  season, especially  during  the  extreme  dry  season  because  currently forest/land  fires  in  Indonesia  actually  have  several  laws  and regulations that are quite good at preventing forest and land fires for decades. However, all laws and regulations seem powerless to prevent karhutla from happening. Supervision and prosecution have proven to be a burden on the government and difficult to achieve optimally. Abstrak
Hutan  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari  kehidupan masyarakat  disekitarnya.  Sumber  daya  alam  hayati.  Hutan  dan tanah anugerah Allah Swt penting untuk dijaga, dilestarikan dan dimanfaatkan  untuk  kepentingan  bersama.  Upaya  pemanfaatan
Keywords : Fatwa;  Kebakaran  Hutan;

## MUI; Islam
lahan dan hutan masyarakat seringkali didorong oleh pembakaran sehingga menimbulkan kerusakan dan kerugian. Kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh 2 (dua) faktor umum yaitu faktor alam dan  ulah  manusia  yang  tidak  terkendali.  Penelitian  ini menggunakan metode studi pemahaman, yaitu pengumpulan data dengan cara penelusuran buku, majalah, dan artikel online. Penulis mencari dan mengumpulkan data yang kemudian dikumpulkan dan dianalisis.  Implikasi  hukum  dalam  kajian  kajian  Fiqh  ihya’  al - mawat adalah perolehan hak milik atas tanah diusahakan secara ihya’ al -mawat dan berlaku pada semua jenis tanah. Namun dalam hukum  Indonesia,  hukum  pertanahan  berbeda  dengan kenyataannya, yaitu terdapat aturan tersendiri dalam pengelolaan pertanahan.  Pada  saat  musim  kemarau,  apalagi  pada  musim kemarau ekstrim karena saat ini karhutla di Indonesia sebenarnya sudah  memiliki  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang cukup  baik  dalam  mencegah  karhutla  selama  puluhan  tahun. Namun segala peraturan perundang-undangan seolah tak berdaya mencegah  terjadinya  karhutla.  Pengawasan  dan  penindakan terbukti  menjadi  beban  pemerintah  dan  sulit  dicapai  secara maksimal.
Pendahuluan Hutan
merupakan bagian tak terpisahkan  dari  kehidupan  masyarakat yang  mengelilinginya  (Khakim,  2005). Interaksi  antara  masyarakat  desa  hutan dengan  lingkungan  alam  sekitarnya  telah berlangsung  selama  berabad-abad,  lintas generasi sebagai bagian dari keseimbangan kosmik.  Pengelolaan  dan  pemanfaatan sumberdaya  hutan  pada  setiap  masyarakat desa hutan memiliki ciri khas (kekhususan lokalitas)  tersendiri  sesuai  dengan  ciri budaya masyarakat yang tinggal di sana dan sekitarnya  hutan  (Damayatanti,  2011).
Sumber  daya  hutan  sebagai  sumber  daya alam yang bernilai ekonomi, agama, politik, sosial dan budaya. Unsur-unsur alam hayati yang  terdiri  atas  sumber  daya  alam tumbuhan  (nabati)  dan  sumber  daya  alam hewan  (hewani),  serta  bersama-sama dengan unsur nonhayati yang
mengelilinginya
membentuk suatu ekosistem secara keseluruhan (Marina et al., 2011).  Hutan  dan  tanah  sebagai  anugerah Allah  SWT  penting  untuk  dipelihara, dilestarikan  dan  dimanfaatkan  untuk kepentingan  bersama.  Oleh  karena  itu, masyarakat sangat tergantung
Vol. 10, No.2, 2023, 207-215
kelangsungan  hidup  pada  ketersediaan sumber daya hutan di sekitarnya.
Upaya  penggunaan  lahan  dan  hutan masyarakat  seringkali  didorong  oleh pembakaran, menyebabkan kerusakan dan kerugian.  Kawasan  hutan  merupakan kawasan  yang  penting  bagi  kelangsungan makhluk  hidup.  Selain  berfungsi  sebagai paru-paru  dunia,  hutan  juga  dianggap sebagai  rumah,  berbagai  ekosistem  untuk menjaga kestabilan lingkungan. Masyarakat mencakup  banyak  kelompok  masyarakat dengan  kepentingan  yang  berbeda-beda, sehingga alokasi pemanfaatan sumber daya alam  harus  berdasarkan  kriteria pareto optimal ,  yaitu  kebijakan  pemanfaatan sumber  daya  alam  dapat  meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagian, tetapi tanpa memperburuk kesejahteraan dari kelompok lain (Gunawan, 2017).
Karhutla  merupakan  kepanjangan  dari “ Kebakaran Hutan dan Lahan ” ,
Penyebabnya akibat perilaku manusia yang disengajaan  maupun  tidak  disengaja  atau kelalaian. land  clearing yaitu  pembukaan lahan  yang  biasanya  dilakukan  dengan pembakaran, merupakan penyebab terjadinya kebakaran hutan yang bersumber
dari perilaku manusia. Namun secara alami, kebakaran  hutan  dan  lahan  meningkat, misalnya  di  Sumatera  dan  Kalimantan, akibat musim kemarau yang berkepanjangan dari
Juni hingga September,  di  mana  curah  hujan  sangat rendah  akibat  peristiwa El  Nino-Southern Oscillation (ENSO),  sehingga  terjadi kekeringan  pada hutan dan  juga  lahan (Fernandes et al., 2019).
Kebakaran hutan dan lahan disebabkan 2 (dua)  faktor  umum  yaitu  faktor  alami  dan faktor  kegiatan  manusia  yang  tanpa terkontrol. El-Nino merupakan faktor alami yaitu  karena  adanya  musim  kemarau berkepanjangan sehingga tanaman menjadi kering yang dapat menyebabkan terjadinya keabakaran  hutan  (Andriani  et  al.,  2011). Kemudian  faktor  yang  selanjutnya merupakan  kegiatan  manusia  yang membuat  api  unggun  didalam  hutan, namun  lupa  untuk  memadamkannya sehingg bara api yang tertinggal merambat ketanama-tanaman yang ada disekitar.
Menurut  data  WALHI  (Wahana Lingkungan  Hidup  Indonesia)  mengklaim bahwa banyak kebakaran hutan dan lahan yang terbukti disebabkan oleh perusahaan-
Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam
perusahaan,  diketahui  bahwa  dari  12.861 kebakaran  yang  dicatat  Walhi  pada  tahun 2015, 9.399 ditemukan di kawasan hutan dan sisanya 3.462 di kawasan peruntukan lain ( APL) (Andriani et al., 2011).
Setiap  tahunnya  peristiwa  karhutla masih  terus  berlangsung  dan  peraturan perundangan mengenainaya tersebut seakan  tidak  berlaku.  Selama  lebih  dari empat dekade Karhutla bahkan berlangsung  lamanya.  Catatan  pada Statistik Kehutanan kebakaran hutan yang terjadi sejak tahun 1978, bahkan pada tahun 1982, 1997 dan 2015 merupakan paling parah yang  terjadi  di  tahun.  Tahun  2015  telah disebut  sebagai  “tindakan  kriminal lingkungan hidup terbesar pada abad ke-21, karena  terjadi  krisis  kebakaran  dan  asap Indonesia. Hutan seluas 2,6 juta hektar, atau hampir 4,5 kali luas Pulau Bali terbakar pada tahun 2015. Indonesia meratifikasi ASEAN Agreement  on  Transboundary  Haze Pollution dengan  UU  No.  Republik  Indonesia. 26/2014  tentang  ratifikasi  kesepakatan ASEAN  tentang  pencemaran  asap  lintas batas.
Bertolak dari topik-topik di atas, tujuan artikel  ini  adalah  untuk  menggali
bagaimana  hukum  pembakaran  hutan  dan dampak  kebakaran  hutan  dan  lahan terhadap lingkungan dan ekosistem hayati, dengan  adanya  penelitian  ini  diharapkan bisa  sebagai  referensi  maupun  sebagai sumber  rujukan  hukum  pengetahuan  bagi masyarakat  dan  para  rimbawan  atau pengelola  hutan  dalam  pencegahan kebakaran  hutan  dan  lahan.  Sebagai upaya penelitian dan penemuan penuntutan  terhadap  tindak  pidana kebakaran hutan menurut hukum Islam dan Negara.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  studi pemahaman  yaitu  pengumpulan  data  yang dilakukan  dengan  cara  mencari  buku,  majalah dan  artikel  online.  Data  yang  sudah dikumpulkan dibahas dengan metode normative  kualitatif,  yaitu  dilakukan  dengan mendeskripsikan  informasi  yang  diperoleh, yang didasarkan pada standar hukum, teori dan yurisprudensi,  serta  aturan  tentang  subjek tersebut (Murdiyanto, 2020).
Penulis mencari dan melakukan pengumpulan  artikel  via  google  dan  juga merupakan  pendapat  dari  penulis  sendiri tentang pengambilan judul tersebut.
Sumber Data pada Metode Penelitian ini :
1. Data  Primer  :  Al- Qur’an  dan  Hadist ,
Undang-Undang Dasar 1945
2. Data  Skunder  :  Buku  referensi,  Artikel Ilmiah
Anilisis  data  yang  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  analisis  kualikatif,  data yang  dikumpulkan  dianalisis  diperlakukan dengan  metode  normative  kualitatif  yang dirancang  untuk  analisis  data  berdasarkan upaya  untuk  menemukan  dasar  hukum  dan informasi  dalam  setiap  informasi  (Jhonatan Sarwono, 2006).

## Hasil dan Pembahasan
Tentang  hukum  pembakaran  hutan  dan lahan. Hal ini mengingat pentingnya pelestarian lingkungan  untuk  pemeliharaan  ekosistem, sosial,  ekonomi,  budaya,  dll.  Hutan  sangatlah penting  bagi  kehidupan,  bahkan  hutan  di Indonesia  merupakan  paru-paru  dunia (Purbowaseso, 2004).
Mengingat  pentingnya  masalah  hutan, maka  pemerintah  khususnya  Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  meminta Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan aturan yang tegas tentang kebakaran hutan dan lahan.  Pemerintah  menilai  MUI  layak mengeluarkan fatwa ini. Setelah mengingat dan mempertimbangkan  akibat  yang  sangat  besar dari  kebakaran  hutan  tersebut,  MUI memutuskan  untuk  mengeluarkan  fatwa
berdasarkan  permintaan  dari  pemerintah. Akhirnya  pada  tanggal  27  Juli  2016 ditandatangani  oleh  Prof.  Dr.  H.  Hasaniddin AF.,MA.  selaku  Presiden  dan  Dr.  H.  Asrorun Ni'am  Sholeh,  MA  selaku  Sekretaris mengeluarkan  fatwa  No.  30  Tahun  2016 “ tentang  pembakaran  hutan  dan  lahan  serta pengendaliannya ” .  Yang  memutuskan  sebagai berikut:  “Dalam  fatwa  tersebut  terdapat beberapa  ketentuan  umum  yang  berisi pengertian-pengertian umum diantaran pengertian  hutan  dan  lahan,  pengertian  dari pembakaran hutan dan lahan serta pengendaliannya.  MUI  juga  mencantumkan ketentuan hukum dalam fatwa ini dimana MUI melarang  pembakaran  hutan  dan  lahan  yang dapat  menimbulkan  dampak  buruk  seperti kerusakan,  pencemaran  lingkungan,  kerugian orang  lain,  perizinan  dan/atau  penambangan pembakaran hutan dan lahan.
Meskipun fatwa MUI melarang pembakaran  hutan  dan  lahan,  namun  ada beberapa  pengecualian  yaitu  pemanfaatan hutan  dan  lahan  diperbolehkan  asalkan memiliki hak yang sah untuk memanfaatkannya,  dengan  seizin  pejabat yang berwenang.  peraturan  yang  berlaku,  melihat keuntungannya  dan  tidak  menimbulkan kerusakan  lingkungan.  Jika  kondisi  ini  tidak terpenuhi, hukumnya ilegal atau haram.
Dalam  agama  Islam  yang  disebut  dengan Ihya  al-mawat  yaitu  usaha  yang  dilakukan manusia  untuk  pembukaan,  menghidupkan, mengelola, dan mengolah tanah atau lahan yang tidak dijangkau oleh manusia sebelumnya, atau tanah  yang  pernah  dikelola  manusia  tapi ditelantarkan dalam kurun waktu yang jangka panjang (Munif, 2018).
Dalam agama islam Allah Swt memerintahkan supaya manusia
memakmurkan  tanah  (bumi)  yang    telah diamanahkan-NYA  .  Implikasi  hukum  dalam kajian  kajian  fiqh,  ihya’  al -mawat  bahwa memperoleh  hak  milik  atas  tanah  yang diupayakan  ihya  al-mawat  dan  berlaku  bagi segala  jenis  tanah.  Namun  dalam  hukum  di Indonesia  hukum  pertanahan  berbeda  dari kenyataannya, yaitu ada aturan tersendiri untuk pengelolaan  tanah.  Semua  tanah  yang  bukan atas  nama  pribadi    dan  hak  persekutuan  yang dimiliki oleh masyarakat adat (Ulayat) atau hak adat,  tanah  tersebut  milik  negara.  Jadi  tanah semua  tanah  yang  di  memiliki  atas  nama  di negara ini. Meskipun ada beberapa jenis tanah negara  yang  dapat  dikelola  dengan  izin pemerintah.  Oleh  karena  itu,  perusahaan terbatas  pada  hak  untuk  menggunakan  dan mengelola  (haq  al-intifa'),  tidak  sampai  aset diperoleh (al-tamlik).
Meskipun  kliring  legal  menurut  hukum negara  dan  juga  direkomendasikan  menurut hukum  Islam,  sebuah  perusahaan  harus memperhatikan beberapa hal:
1. Memanfaatkan  potensi  alam  untuk kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi.
2. Dilakukan secara baik dan halal.
Diduga bencana Karhutla merupakan ulah beberapa oknum dari beberapa perusahaan tani yang  menginginkan  pembersihan  segera  dan cepat. Jika terbukti pembukaan lahan pertanian dilakukan  dengan  cara  membakar  yang akhirnya  berujung  pada  kebakaran  hutan  dan lahan, maka hal tersebut dianggap sebagai cara yang tidak etis dan tidak jujur.
Meskipun  pembukaannya  legal,  namun dilakukan  secara  ilegal  yaitu  membakar  hutan banyak  menimbulkan  kerugian  materiil  dan immateriil, sehingga tidak sah.
Al-Qur'an  telah  mengatakan  dengan sangat jelas bahwa perusakan alam di laut dan di darat  adalah  akibat  ulah  tangan  manusia (Departemen Agama RI. Bandung, 2019).
Sebuah kaidah yang mengatakan:
ارلحا بلغ مارلحاو للالحا عمتجا اذا

## م
“Ketika  bertemu  antara  hukum  yang  halal dan haram, maka yang menang adalah hukum haram” (Muzakki, 2021).
Vol. 10, No.2, 2023, 207-215
Jadi, membakar hutan untuk membuka lahan,  yang  mengarah  pada  kezaliman, merupakan  kejahatan  yang  dilarang  oleh Islam.
Tafsir  Imam  Ibnu  Katsir  dalam tafsirnya mengatakan:

## راضلا مارلحا يرثكلا نم يرخ عفانلا للالحا ليلقلا نأ
Sedikit  yang  halal  yang  bermanfaat lebih baik daripada banyak yang haram dan membahayakan  (Tafsir  Ibnu  Katsir  Juz  3, 2003).
Rosulullah Saw bersabda :
"ىَهْلأو رُثَك اَّمِم ٌرْيَخ ،ىَفَكو َّلَق اَم"
“Sesuatu yang sedikit tetapi mencukupi adalah  lebih  baik  dari  pada  sesuatu  yang banyak  tetapi  melalaikan.”  (HR  Bukhori dan Muslim)
Tentu saja, ada cara untuk membuat izin masuk  akal  dan  tidak  menimbulkan kezaliman.  Misalnya  menggunakan  alat berat, memotong dengan kuas atau dengan bio-disolusi.  Meski  membutuhkan  biaya yang  besar,  namun  tidak  menimbulkan kerusakan atau kezaliman.
Namun,  jika  bencana  telah  terjadi  dan telah  terjadi,  tugas  kita  bersama  untuk segera memadamkannya. Jadi kita tidak lagi
membicarakan  siapa  yang  salah  dan  siapa yang benar (Bangkit Media, 2019).
Kebakaran hutan/lahan terjadi hampir setiap tahun di Indonesia. Di awal musim kemarau,  terutama  di  musim  kemarau ekstrim  (El  Nino),  karena  saat  ini kebakaran  hutan/lahan  dan  perkebunan banyak  terjadi  di  berbagai  tempat.  Mulai dari  kebakaran  hutan  lindung  hingga kebakaran  hutan  tanaman,  meski  sudah diramalkan dan diperingatkan sebelumnya,  kebakaran  tetap  saja  terjadi.
Saat  ini  terjadi  kebakaran  hutan  dan kebakaran  perkebunan,  para  pihak  sering kali cenderung bingung, saling menyalahkan  dan  logika  yang  digunakan seringkali bertolak belakang. Banyak bagian yang tidak memposisikan  dirinya  sebagai  solusi melainkan  sebagai  bagian  dari  masalah, yang  semakin  memperumit  masalah  yang ada.  Pihak-pihak  yang  menjadi  korban kebakaran  seringkali  dipandang  sebagai “kambing  hitam”  karena  menyebabkan kebakaran yang tidak berdasarkan analisis yang  kuat  dan  bukti  empiris. Kesimpulan tentang penyebab kebakaran dibuat di atas papan,  sehingga  di  lapangan  hanya mengumpulkan  data  dan  informasi  yang memperkuat  kesimpulan  yang  telah
Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam
ditentukan sebelumnya. Perkebunan yang ditemukan atau sedang terbakar langsung dianggap  sebagai  penyebab  kebakaran. Tidak  ada  analisis  lebih  lanjut  apakah perkebunan benar-benar pelaku kebakaran atau  korban  kebakaran  (Gabungan Pengusaha  Kelapa  Sawit  Indonesia (GAPKI), 2017).
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah marak di Indonesia sejak tahun 1970- an.  Penyebabnya  antara  lain  faktor kesengajaan seperti pembukaan lahan oleh penduduk  setempat  melalui  pembakaran hutan,  api  unggun  oleh  pemburu,  dan orang berkemah di hutan.
Provinsi  Riau  merupakan  salah  satu
daerah kebakaran di Indonesia, khususnya provinsi Pelalawan, Rokan Hilir,
Bengkalis,  Meranti,  Indragiri  Hulu  dan Kampar. Kebakaran terjadi  di  Riau  setiap tahun,  terutama  pada  musim  kemarau. Setelah kebakaran besar pada tahun 1997, Riau  kembali mengalami  kebakaran  besar pada tahun 2014 dan digolongkan sebagai peristiwa  khusus,  sehingga  pemerintah menetapkan  keadaan  darurat.  Kebakaran tersebut  menyebabkan  banyak  kerusakan pada  tanaman  pertanian  dan  hutan, masing-masing  menelan  biaya  301  juta dolar dan 260 juta dolar. Insiden 2015 lebih
serius karena mempengaruhi lebih banyak provinsi  termasuk  Riau,  Jambi,  Sumatera Selatan,  Kalimantan  Barat,  Kalimantan Selatan,  Kalimantan  Tengah,  Kalimantan Timur dan Papua (Badri et al., 2018).
Menurut  Bank  Dunia  (2015),  secara umum ada tiga bentuk penggunaan api di Indonesia:  (1)  pembukaan  dan  penyiapan lahan;  (2)  pembebasan  lahan;  dan  (3) mekanisme  untuk  memaksa  orang meninggalkan tanahnya. Untuk mendapatkan  tanah,  pemilik  tanah membakar  di  luar  batas  konsesi  mereka. Mungkin  juga  ada  pihak  yang  tidak memiliki  hak  formal  atas  tanah  tetapi kemudian membakar dan merebut kembali tanah tersebut (Dan et al., 2020).
Upaya  pengendalian  Karhutla  masih belum maksimal. Penyebabnya, belum ada kebijakan proteksi kebakaran terpadu dan tanggung jawab kelembagaan belum jelas. Untuk  mengantisipasi  kejadian  tersebut harus dilakukan langkah-langkah pencegahan  struktural  dan  nonstruktural serta  upaya  koordinasi,  konsultatif  dan konsolidasi dari seluruh peserta di wilayah harus dilakukan konsolidasi dan perbaikan terus-menerus.  Salah  satu  poin  penting dalam pencegahan karhutla adalah adanya sistem  peringatan  dini,  terutama  pada
masa-masa  rawan.  Peringatan  dini  adalah serangkaian  kegiatan  yang  dimaksudkan
untuk memperingatkan masyarakat sesegera  mungkin  tentang  kemungkinan terjadinya  bencana  di  suatu  tempat  oleh badan  yang  berwenang  (UU  Bencana 24/2007).  Peringatan  dini  merupakan komponen  penting  dari  pengurangan risiko  bencana  untuk  mencegah  korban jiwa dan mengurangi dampak ekonomi dan fisik  dari  bencana  (Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun
2007,).
Larangan pembakaran lahan sudah ada sejak  tahun  1980.  Memang  sejak  tahun
1996,  pemerintah  berupaya  meningkatkan kesadaran masyarakat dan telah
menetapkan  orangutan  ( Pongo  pygmaeus ) sebagai maskot kebakaran hutan dan lahan nasional negara dengan julukan "Si Pongi"
.  Namun  setahun  kemudian,  bencana karhutla  terjadi  pada  tahun  1997,  bahkan menjadi bencana kebakaran hutan terbesar dari luas lahan yang terbakar.
Indonesia sebenarnya memiliki
beberapa  peraturan  perundang-undangan yang  cukup  baik  dalam  pencegahan kebakaran  hutan  dan  lahan  selama beberapa
dekade. Namun, semua
peraturan perundang-undangan seolah tak berdaya mencegah karhutla terjadi.

## Simpulan
Dalam  agama  Islam  yang  disebut  dengan Ihya  al-mawat  yaitu  usaha  yang  dilakukan manusia  untuk  pembukaan,  menghidupkan, mengelola, dan mengolah tanah atau lahan yang tidak dijangkau oleh manusia sebelumnya, atau tanah  yang  pernah  dikelola  manusia  tapi ditelantarkan dalam kurun waktu yang jangka Panjang. Implikasi hukum dalam kajian kajian fiqh,  ihya’  al -mawat  bahwa  memperoleh  hak milik atas tanah yang diupayakan ihya al-mawat dan  berlaku  bagi  segala  jenis  tanah.  Namun dalam hukum di Indonesia hukum pertanahan berbeda  dari  kenyataannya,  yaitu  ada  aturan tersendiri untuk pengelolaan tanah.
pembukaan  lahan  itu  halal  tetapi  jika ditempuh dengan cara yang haram yaitu dengan cara  pembakaran  hutan  yang  berdampak merusak dan mengakibatkan berbagai kerugian material  maupun  immaterial  maka  tidak dibenarkan secara hukum. Allah swt. Berfirman QS. Ar- Rum ayat 41: “Telah nampak kerusakan di  darat  dan  di  laut  disebabkan  karena perbuatan  tangan  manusia,  supaya  Allah merasakan  kepada  mereka  sebahagian  dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”
Indonesia  sebenarnya  memiliki  beberapa peraturan  perundang-undangan  yang  cukup baik  dalam  pencegahan  kebakaran  hutan  dan lahan selama beberapa dekade. Namun, semua peraturan  perundang-undangan  seolah  tak berdaya mencegah karhutla terjadi. Pengawasan dan  penindakan  terbukti  menjadi  beban pemerintah dan sulit dicapai secara optimal.

## Daftar Pustaka
Andriani,  R.,  Andrianto,  A.,  Komarudin,
H.,  &  Obidzinski,  K.  (2011).
Environmental  and  Social  Impacts  from Palm  based  Biofuel  Development  in
Indonesia .
Badri,  M.,  Lubis,  D.  P.,  Susanto,  D.,
Suharjito,  D.,  Pascasarjana,  S.,
Pertanian  Bogor,  I.,  Manusia,  F.  E.,
Kehutanan,  F.,  Pertanian,  I.,  Kamper,
B. J., & Barat, J. (2018). Early Warning
Communication  Systems  In  The
Prevention  Of  Forest  And  Land  Fires  In riau Province (Vol. 19, Issue 1).
Bangkit  Media.  (2019). Islam  Memandang Kebakaran  Hutan  dan  Lahan .  Bangkit
Media. https://bangkitmedia.com
/islam-memandang-kebakaran-hutan-
dan-lahan/
Damayatanti,  P.  (2011).  Upaya  Pelestarian Hutan Melalui Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. Jurnal Komunitas . https://journal.unnes.ac.id/nju/index. php/komunitas/article/view/2296/234
Dan, P., Kebakaran, P., Dan, H., Kabullah,
M.  I.,  Koeswara,  H.,  &  Rahmadi,  D. (2020).  Alienasi  kebijakan  anggaran provinsi  riau  dalam  Pencegahan  dan pengendalian  kebakaran  hutan  dan Lahan. Jurnal  Administrasi  Dan
Kebijakan Publik , V . https://doi.org/10.25077/jakp
Departemen  Agama  RI.  Bandung.  (2019).
Al- Qur’an dan terjemahannya .
Fernandes,  A.  A.  R.,  Panjaitan,  R.  B.,  &
Solimun.  (2019).  The  effect  of community and company participation and implementation of good forest fire governance on the forest fire policy in Indonesia. Journal  of  Science  and Technology  Policy  Management , 10 (1),
102 – 115.  https://doi.org/10.1108/JSTPM -05-2017-0017
Gabungan  Pengusaha  Kelapa  Sawit Indonesia (GAPKI). (2017, January 30).
Kebakaran Hutan dan
Lahan .
Gabungan  Pengusaha  Kelapa  Sawit Indonesia  (GAPKI).  https://gapki.id/ news/2017/01/30/memahami-dan- mencari-penyebab-kebakaran-hutan- dan-lahan/
Gunawan,  R.  (2017).  Analisis  Penerapan
Fatwa  Mui  Nomor  30  Tahun  2016
Tentang  Hukum  Pembakaran  Hutan Dan  Lahan  Serta  Pengendaliannya.
Skripsi .
Jhonatan Sarwono. (2006). Metode Penelitian
Kuantitatif  dan  Kualikatif (1st  ed.).
Graha Ilmu.
Khakim,  A.  (2005). Pengantar  Hukum
Kehutanan  Indonesia  (Dalam  Era Otonomi  Daerah) (Cet-1).  PT  Citra
Aditya Bakti.
Marina,  I.,  Arya,  D.,  &  Dharmawan,  H.
(2011). Analisis  Konflik  Sumberdaya Hutan Di Kawasan Konservasi Analysis
Of  Resource  Forest  Conflict  In Conservation Area (Vol. 05).
https://journal.ipb.ac.id/index.php/so dality/article/view/5830/4495
Munif,  A.  (2018).  I ḥ ya ’ al-Mawat  dalam
Kerangka  Hukum  Pertanahan  di Indonesia. Jurnal  Pemikiran  Hukum
Islam , 29 (1).  https://doi.org/10.21580
/ahkam.2018.28.1.2347
Murdiyanto, E. (2020). Penelitian Kualikatif (Teori  dan  Aplikasi  disertai  contoh proposal) (Edisi 1). Yogyakarta Press.
Muzakki,  F.  (2021). Konsep  Makanan  Halal dan Thayyib Terhadap Kesehatan Dalam al- qur’an .  Institut  Perguruan  Tinggi Ilmu Al- Qur’an.
Purbowaseso,  B.  (2004). Pengendalian kebakaran hutan . Rineka Cipta.
Tafsir Ibnu Katsir Juz 3 . (2003). Pustaka Imam Asy- Syafi’i.
Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor  24  Tahun  2007.  (n.d.).
Penanggulangan Bencana Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia .
UU Nomor 26 Tahun 2014 . (n.d.).
Voaindonesia.com.  (2013). Presiden  Bela Permintaan  Maaf  Kepada  Negara Tetangga .
https://www.voaindonesia.com/a/pre siden-bela-permintaan-maaf-kepada- negara-tetangga/1690164.html