Gender dan Antikorupsi di Sektor Kehutanan di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Vol. 05 No.1 2023 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen
Gender dan Antikorupsi di Sektor Kehutanan di Kabupaten Sorong Selatan

## Provinsi Papua Barat
Elsyan Rienette Marlissa a , Halomoan Hutajulu b
a,b Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih, Indonesia
halomoan.h@gmail.com

## Abstrak
Hutan  Papua  Barat  menjadi  paru-paru  dunia,  karena  memiliki  hutan  terluas  yang masih tersisa dan diharapkan dijaga kelestariannya, kehidupan masyarakat di hutan sudah  menjadi  bagian  kehidupan  masyarakat  di  Kabupaten  Sorong  Selatan  Papua Barat  sangat  bergantung  pada  hutan  alam.  Aktivitas  pengelolaan  hutan  oleh masyarakat  setempat  masih  didominasi  oleh  laki-laki,  hal  tersebut  sesuai  dengan sistem budaya setempat yang mengenal sistem patrilineal yang mengutamakan laki- laki  lebih  berkuasa  dan  kepemimpinan  adat  dan  pemerintahan  kampung dibandingkan perempuan. Oleh karena itu maka isu gender sangat tepat diangkat dan dibahas dalam penelitian ini dalam rangka mewujudkan persamaan dalam adat dan kepemimpinan  dalam  pemerintahan.  Selain  itu,  isu  gender  dihubungkan  dengan konteks  antikorupsi  di  sektor  kehutanan  di  Kabupaten  Sorong  Selatan . Data  yang digunakan  adalah  data  primer  meliputi  data  tentang  1)  indentitas,  2)  karakteristik anggota rumah tangga, 3) pemahaman rumah tangga terhadap hutan, 4) gender dan aktivitas pemanfaatan hutan, 5) partisipasi gender dalam pengelolaan hutan, 6) gender dan korupsi di sektor kehutanan, dan 7) pemahaman dan partisipasi dalam program antikorupsi, sedangkan data sekunder berupa data luas hutan, Kesatuan Pengelolaan Hutan  (KPH),  Kelompok  Tani  Hutan  (KTH),  Lembaga  Pengelolah  Hutan  (LPH); jumlah rumah tangga di dalam kawasan hutan, profil kehutanan kabupaten sorong selatan,  statistik  kehutanan,  laporan  tahunan  dinas  kehutanan.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  dari  segi  gender,  laki-laki  lebih  banyak  berperan  dalam pengelolaan hutan, namun juga lebih banyak dalam melakukan tindakan korupsi di sektor kehutanan.
Kata Kunci : Gender, Antikorupsi, Hutan, Partisipasi

## Abstract
West Papua's forests are the lungs of the world, because it has the largest remaining forest and it is hoped that its sustainability will be maintained. Community life in the forest has become part of people's lives in South Sorong Regency, West Papua, which is  very  dependent  on  natural  forests.  Forest  management  activities  by  local communities are still dominated by men, this is in accordance with the local cultural system which recognizes the patrilineal system which prioritizes men who are more powerful  and  traditional  leadership  and  village  administration  than  women. Therefore, the issue of gender is very appropriate to be raised and discussed in this research  in  order  to  realize  equality  in  adat  and  leadership  in  government.  In addition, gender issues are linked to the anti-corruption context in the forestry sector in  South  Sorong  Regency.  The  data  used  is  primary  data  including  data  on  1)
Gender dan Antikorupsi di Sektor Kehutanan di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Vol. 05 No.1 2023 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen
identity,  2)  characteristics  of  household  members,  3)  household  understanding  of forests, 4) gender and forest utilization activities, 5) gender participation in forest management, 6) gender and corruption in forestry sector, and 7) understanding of and participation in the anti-corruption program, while secondary data is in the form of  forest  area  data,  Forest  Management  Units,  Forest  Farmers  Groups,  Forest Management  Institutions;  number  of  households  in  forest  area,  forestry  profile  of south sorong district, forestry statistics, forestry service annual report. The results of  the  study  show  that  in  terms  of  gender,  men  play  a  greater  role  in  forest management, but also more involved in committing acts of corruption in the forestry sector.
Keywords: gender, anticorruption, forest, participation

## 1. Pendahuluan
Hutan Papua menjadi satu-satunya harapan bagi Bangsa Indonesia, karena hutan Papua yang  masih  utuh  dibandingkan  hutan  lainnya  di  Indonesia.  Jumlah  luas  hutan  di  Papua  hingga tahun 2017 mencapai 33.7 juta hektar atau 81% dari jumlah daratan (FWI, 2019). Papua memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi meliputi flora dan fauna yang terdapat di dalam hutan tersebut.
Hutan sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat Papua yang sangat bergantung pada hutan,  terutama  hutan  alam  karena  di  Papua  hutannya  masih  alami.  Kearifan  lokal  masyarakat dalam  memanfaatkan  hutan  menjadi  nilai  tersendiri  untuk  masyarakat  adat  dalam  pengelolaan hutan. Praktik-praktik tersebut merupakan contoh nyata pengelolaan hutan secara berkelanjutan yang didapatkan berdasarkan kebutuhan dan pengalaman empiris sesuai aturan-aturan adat yang berlaku.
Keberhasilan suatu proses pengelolaan hutan berkelanjutan dipengaruhi oleh peran serta aktif para pemangku kepentingan. Dilihat dari pespektif gender, kaum laki-laki dan perempuan mempunyai  peran  dan  tanggung  jawab  berbeda  dalam  pengelolaan  hutan.  Hal  ini  membawa konsekuensi  adanya  kebutuhan  yang  berbeda  antara  laki-laki  dan  perempuan  (Kemeterian Kehutanan Republik Indonesia, et al. 2018). Dalam prakteknya, pengelolaan hutan di Indonesia selama  ini  sering  kali  lebih  didominasi  oleh  kaum  laki-laki.  Padahal  dalam  banyak  kasus, perempuan  mempunyai  peran  penting  dalam  beberapa  kegiatan  pengelolaan  hutan  (misalnya dalam  pemanfaatan  hasil  hutan  non  kayu).  Namun,  pengambilan  keputusan  dan  akses  untuk memperoleh  informasi  serta  peningkatan  kapasitas  lebih  banyak  dimiliki  oleh  kaum  laki-laki. Dominasi kaum laki-laki ini mengakibatkan kaum perempuan tidak cukup mampu menyuarakan kebutuhan  dan  aspirasinya.  Bahkan  yang  lebih  parah  adalah  kaum  perempuan  bisa  menjadi korban  dampak  negatif  kebijakan  pengelolaan  hutan  yang  bias  gender.  Ketimpangan  gender seperti  di  atas  perlu  ditangani  secara  serius  agar  pengelolaan  hutan  berkelanjutan  dapat dilaksanakan sehingga manfaatnya dapat dirasakan baik oleh laki-laki maupun perempuan.
Isu  gender  merupakan  permasalahan  lintas  bidang,  sehingga  strategi  untuk  mendorong pengarusutamaan  gender  ini  dilakukan  dengan  mengintegrasikan  ke  dalam  kegiatan-kegiatan program  yang  terkait  dengan  pengembangan  kesatuan  pengelolaan  hutan  (Forclime,  2016). Pengarusutamaan  perspektif  gender  adalah  proses  penilaian  implikasi-implikasi  terhadap perempuan dan laki-laki atas kegiatan yang telah direncanakan, termasuk perundangan, kebijakan atau  program,  di  segala  bidang  dan  di  berbagai  tingkat  dan  sebagai  strategi.  Oleh  karena  itu berdasarkan dewan sosial dan ekonomi PBB hal ini dapat menjadikan perhatian dan pengalaman
Gender dan Antikorupsi di Sektor Kehutanan di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Vol. 05 No.1 2023 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen
perempuan dan laki-laki menjadi suatu bagian yang dimasukkan ke dalam desain, implementasi, pemantauan dan evaluasi dari kebijakan-kebijakan dan program di bidang politik, ekonomi dan bidang-bidang  lain  di  masyarakat  sehingga  perempuan  dan  laki-laki  sama-sama  memperoleh manfaat dan sama-sama memiliki tanggung jawab.
Terjadinya kasus korupsi sektor kehutanan meliputi: belum memadainya peta  Kawasan hutan, batas Kawasan yang belum jelas, pelanggaran kriteria pemberian ijin hingga tebangan di luar blok, LHC fiktif, pungutan liar SAKB yang tidak dimatikan, kayu tanpa SKAU, LMKB yang tidak  sesuai,  serta  berbagai  pengurangan/penunggakan  PSDH  (ICW,  2011).  Terjadinya  tindak pidana korupsi tersebut berhubungan dengan pelaku utama pengelolaan hutan yaitu laki-laki dan perempuan,  dalam  pelaksanaan  bahwa  terjadi  ketimpangan  dan  dominasi  laki-laki  dalam pengelolaan  hutan  dibandingkan  perempuan.  Oleh  karena  itu  perlu  strategi  pengarusutamaan gender  sangat  penting  dalam  mewujudkan  pengelolaan  hutan  berkelanjutan  yang  dipengaruhi oleh peran aktif pemangku kepentingan. Dalam prakteknya pengelolaan hutan di Indonesia lebih didominasi  oleh  laki-laki,  sementara  itu  dalam  beberapa  kasus,  keberadaan  perempuan mempunyai  peran  penting  dalam  beberapa  kegiatan  pengelolaan  hutan  (misalnya  dalam pemanfaatan hasil hutan non kayu).  Berdasarkan berbagai keprihatinan tersebut, maka studi ini melihat aspek kehutanan, gender dan korupsi yang terdapat di wilayah Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara gender dan antikorupsi di sektor kehutanan yang juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, agama, latar belakang etnis, dan latar belakang pendidikan sebagai variabel dalam akses dan pemanfaatan hutan akan mempercepat pengarusutamaan gender di sektor Kehutanan.

## 2. Metodologi Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang  dimaksudkan  untuk  menyelidiki  keadaan,  kondisi atau  hal-hal  lain  yang  sudah  disebutkan  yang  hasilnya  dipaparkan  dalam  laporan  penelitian (Arikunto, 2019). Pendekatan deskriptif kuantitatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya (Sugiyono, 2018). Data didapatkan dari literatur dan data pada kantor dinas kehutanan  terkait  sebagai  data  sekunder  dan  data  dari  kuesioner  yang  diberikan  ke  responden sebagai  data  primer.  Penelitian  dilakukan  di  Kampung  Haha  Distrik  Seremuk  dan  Kampung Manggroholo  Distrik  Saifi  Kabupaten  Sorong  Selatan.  Instrumen  pengumpulan  data  berupa kuesioner dan hasil wawancara. Jadi data dianalisis secara deskripsi. Kegiatan dalam pengolahan data yaitu editing , coding , dan tabulasi data.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Identitas Responden
Karakteristik rumah tangga sampel pada umumnya sebagai masyarakat yang tinggal di sekitar  hutan  dan  seluruh  aktivitas  kehidupan  masyarakat  berlangsung  di  sekitar  lahan  atau lingkungan perumahanan mereka yang dibangun di sekitar hutan tersebut. Masyarakat setempat pada  umumnya  seluruh  aktivitasnya  memanfaatkan  hasil  alam  yang  disediakan  oleh  hutan tersebut, selain itu masyarakat juga melakukan cocok tanam dan jenis pertanian tanaman pangan lainnya di sekitar hutan tersebut.
Gender dan Antikorupsi di Sektor Kehutanan di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Vol. 05 No.1 2023 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen

## Gambar 1. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin
Sumber: Data Survey Diolah, 2023.
Penjelasan grafik di atas menjelaskan bahwa  di Kampung Sira dan Manggroholo jumlah responden  terbanyak  adalah  jenis  kelamin  laki-laki,  hal  tersebut  menjelaskan  bahwa  budaya masyarakat  setempat  masih  memegang  teguh  bahwa  kaum  laki-laki  sebagai  pemimpin. Keberadaaan kaum perempuan memang sudah diberikan ruang besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan, akan tetapi keberadaannya belum optimal dan masih adanya keengganan bahwa perempuan tidak boleh memimpin laki-laki dalam organisasi formal atau pemerintahan maupun organisasi kemasyarakatan. Kelompok tani hutan yang terdapat sekitar  7 kelompok di Kampung Sira dan Manggroholo menjelaskan bahwa semuanya dipimpin oleh kaum laki-laki, sedangkan pemimpin di gereja setempat dan di pemerintah kampung juga dipimpin oleh kaum laki-laki.

## 3.2 Karakteristik Anggota Rumah Tangga
Karakteristik anggota rumah tangga sampel di Kampung Haha dan Manggroholo terdiri dari umur, jenis kelamin, Pendidikan terakhir, agama, suku, pekerjaaan utama, tergabung dalam kelompok  tani  hutan  dan  Lembaga  pengelola  hutan.  Berikut  ini  akan  dijelaskan  beberapa  hal penting  yaitu  jumlah  umur  responden  yang  menunjukkan  bahwa  dominasi  laki-laki  dalam  hal bekerja di lahan di sekitar hutan, hal tersebut disebabkan oleh jarak yang jauh dari rumah serta resiko  dari  hewan  buas,  ular  dan  hewan  melata  lainnya  yang  akan  muncul  seketika  pada  saat bekerja yang bisa mengakibatkan cedera bagi masyarakat setempat.
Rata-rata  jumlah  umur  responden  laki-laki  sebesar  41.4  tahun,  sedangkan  perempuan mencapai  40.07  tahun  sedangkan  rata-rata  umur  gabungan  antara  laki-laki  dan  perempuan mencapai 40.08 tahun, kondisi ini menjelaskan bahwa masyarakat setempat didominasi oleh umur dewasa  akhir  dari  umur  36-45  tahun.  Hal  ini  menggambarkan  bahwa  masyarakat  setempat menikah dengan umur muda.
Masyarakat di Kabupaten Sorong Selatan menganut agama Kristen Protestan atau 100% hal tersebut disebabkan bahwa penduduk adalah suku Imian atau masyarakat asli Papua (OAP) yang nota bene sebagai penganut agama Kristen Protestan. Sebaiknya sosialisasi tentang gender,
62% 38% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Laki-Laki Perempuan P erse nt as e Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin Laki-Laki Perempuan
Gender dan Antikorupsi di Sektor Kehutanan di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Vol. 05 No.1 2023 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen
antikorupsi di sektor kehutanan di Kampung Haha dan Manggroholo dapat dilaksanakan dengan bekerjasama dengan gereja-gereja setempat. Suku responden mayoritas papua sebanyak 98% dan sisanya nusantara (ambon).
Gambar 2. Persentase responden menurut jenis pekerjaan (% responden)
Sumber: Data Survey Diolah, 2023.
Jenis pekerjaan utama responden menunjukkan sebanyak 40% sebagai petani pemilik dan 27%  sebagai  ibu  RT.  Petani  pemilik  yaitu  lahan  yang  diwariskan  oleh  nenek  moyang  mereka sebagai pemilik hak ulayat di daerah tersebut, selain itu masyarakat setempat juga mengusahakan sendiri dalam menggunakan dan memanfaatkan lahan tersebut. Kondisi ini harus dikembangkan oleh  pemerintah  daerah  dalam  rangka  optimalisasi  pemanfaatan  hasil  hutan  dalam  rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun perekonomian daerah.

## 3.3 Pemahaman rumah tangga terhadap hutan
Pemahaman  masyarakat  setempat  di  Kabupaten  Sorong  Selatan  tentang  hutan  sangat baik,  hal  tersebut  disebabkan  oleh  bahwa  masyarakat  setempat  telah  tinggal  dan  menetap  di sekitar hutan tersebut sejak jaman dulu dan merupakan warisan nenek moyang mereka, selain itu berbagai  aktivitas  keseharian  masyarakat  seluruhnya  dilaksanakan  di  dalam  hutan.  Sehingga budaya  masyarakat  setempat  sangat  dipengaruhi  oleh  alam  setempat,  dimana  masyarakat setempat sangat menjaga kelestarian hutan dan mereka sangat melarang aktivitas yang merusak hutan.
Fungsi  hutan  bagi  masyarakat  di  Kampung  Haha  dan  Manggroholo  sangat  bervariasi, hasil  temuan  lapangan  menunjukkan  bahwa  terdapat  32.5%  sebagai  hutan  alam  dan  hutan produksi  bagi  masyarakat,  sedangkan  30% menyatakan  sebagai  hutan  lindung  dan  5%  sebagai hutan desa. Hal ini menjelaskan bahwa masyarakat memahami betul bahwa hutan yang mereka miliki sebagai ciptaan Tuhan yang harus mereka jaga dan dapat dimanfaatkan, selain itu budaya masyarakat  setempat  juga  menyatakan  bahwa  hutan  setempat  menjadi  sumber  kehidupan  bagi
40 27 4 0 0 7 0 22 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Petani pemilik Ibu RT
PNS Petani penyewa Karyawan Swasta Pelajar Pensiunan Tidak bekerja Persentase responden menurut jenis pekerjaan (% responden)
Gender dan Antikorupsi di Sektor Kehutanan di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Vol. 05 No.1 2023 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen
mereka dan juga dipanggil sebagai mama panggilan Bahasa daerah setempat. Panggilan tersebut didasari atas peran penting manfaat hutan bagi kehidupan masyarakat setempat.
Perizinan  hutan  bagi  masyarakat  setempat  meliputi  hutan  desa,  hutan  adat,  hutan kemasyarakatan  dan  tidak  tahu.  Izin  pemanfaatan  hutan  telah  diberikan  oleh  Dinas  Kehutanan Provinsi Papua dan Kabupaten Sorong Selatan bagi masyarakat untuk dapat menafaatkan hutan setempat.  Bentuk  pemanfaatan  tersebut  meliputi:  pemungutan  hasil  hutan  kayu  dan/atau  non kayu, pemanfaatan Kawasan maupun pemanfaatan jasa lingkungan (PP Nomor 6 Tahun 2007). Data  hasil  penelitian  menunjukkan  hutan  desa  dan  hutan  adat  masing-masing  sebesar  48.49 persen.
Gambar 3. Kegiatan yang Merusak Fungsi Hutan

## Sumber: Data primer diolah, 2023
Pemahaman responden terhadap kegiatan yang dapat merusak fungsi hutan adalah karena penebangan liar yaitu 48% laki-laki dan 60% perempuan. Penebangan liar tersebut sangat  dilarang  oleh  masyarakat  setempat  terutama  bagi  orang  lain  di  luar  masyarakat Kampung Haha dan Manggroholo baik dalam bentuk tidak berizin maupun diberikan oleh izin oleh penduduk setempat tanpa memberitahukan kepada Kepala Kampung setempat. Kondisi  tersebut  menjelaskan  bahwa  masyarakat  setempat  sangat  menjaga  kelestarian hutan tersebut dimana adanya aturan tidak boleh menebang kayu melebihi 100 kubik per tahun  bagi  seluruh  anggota  masyarakat,  selain  itu  dengan  ditetapkannya  hutan  di Kampung  Haha  dan  Manggroholo  sebagai  hutan  adat  kampung  menjelaskan  bahwa sebagai bentuk pelestarian hutan yang dikembangkan oleh masyarakat berbasis budaya setempat.
48 20 8 24 60,00 13,33 13,33 13,33 0 10 20 30 40 50 60 70 Penebangan liar
Pembuatan kebun Konversi lahan Kebakaran hutan
P ers ent as e Kegiatan yang dapat merusak fungsi hutan Laki-Laki Perempuan
Gender dan Antikorupsi di Sektor Kehutanan di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Vol. 05 No.1 2023 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen
Gambar 4. Peran Perempuan dan Laki-Laki dalam Pengelolaan Hutan agar Tetap Lestari

## Sumber: Data primer diolah, 2023
Persentase  responden  berdasarkan  peran  perempuan  dan  laki-laki  dalam  pengelolaan hutan  agar  tetap  lestari  menunjukkan  bahwa  pihak  laki-laki  52%  menyatakan  melakukan penghijauan, sedangkan perempuan hanya sebesar 60% diikuti menjaga hutan sebesar 40% untuk laki-laki  dan  26.66%  untuk  perempuan.  Kondisi  tersebut  menjelaskan  bahwa  pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan hutan agar tetap lestari sudah sangat tepat. Menurut Damayatanti (2011)  menyatakan  bahwa  untuk  menjaga  kelestarian  hutan  melalui  melibatkan  masyarakat melalui pelaksanaan sistem pengelolan hutan bersama masyarakat (PHBM).

## 3.4 Gender dan aktivitas pemanfaatan hutan
Gender  dan  aktivitas  pemanfaatan  hutan  untuk  kondisi  di  Kabupaten  Sorong  Selatan sudah  berjalan  dengan  baik  dari  dahulu  sampai  sekarang.  Hal  tersebut  terlihat  dari  tingkat pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan terutama dalam hal pembagian tugas  mulai  dari  pembukaan  lahan  pekerjaan  laki-laki,  sedangkan  kegiatan  penanaman  hingga panen hasil hutan dilakukan oleh perempuan. Jadi dalam kegiatan pemanfaatan lahan baik laki- laki  maupun  perempuan  tetap  melakukannya,  namun  perbedaan  gender  didapati  dari  jenis kegiatan yang dilakukan.
Persentase rumah tangga berdasarkan tingkat ketergantungan penghidupan rumah tangga terhadap  hutan  menjelaskan  bahwa  terdapat  48%  laki-laki  menjawab  sangat  besar  sedangkan perempuan  hanya  sebesar  40%.  Kondisi  ini  menjelaskan  bahwa  kehidupan  rumah  tangga  di Kabupaten Sorong Selatan terhadap hutan sangat besar. Persentase anggota RT yang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan adalah sebeanyak 87.5% sebagai kepala keluarga, yang didominasi oleh laki-laki.
52 40 4 4 60 26,66 6,67 6,67 0 10 20 30 40 50 60 70 Melakukan penghijauan
Menjaga hutan Tidak berlebihan ambil hasil hutan Menaati aturan pemerintah P er se n ta se Peran perempuan dan laki-laki dalam pengelolaan hutan agar tetap lestari laki-laki perempuan
Gender dan Antikorupsi di Sektor Kehutanan di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Vol. 05 No.1 2023 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen
Gambar 5. Persentase Responden Berdasarkan Siapa Yang Lebih Berperan Dalam Pengelolaan Hutan

## Sumber : Data Primer Diolah, 2023
Hasil wawancara dengan responden menunjukkan bahwa 86.7 persen laki-laki di Sorong Selatan lebih berperan dibandingkan perempuan sebanyak 13.3 persen. Sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh informan kunci, menunjukkan bahwa pihak yang lebih berkuasa adalah laki-laki utama diikuti perempuan. Hal tersebut didukung oleh pernyataan oleh informan kunci menjelaskan bahwa sistem Patrilineal dimana sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari  pihak  laki-laki,  dan  hal  ini  terus  berlangsung  di  Kabupaten  Sorong  Selatan.  Hal  tersebut menjelaskan  bahwa  pihak  laki-laki  lebih  berperan  dalam  pengelolaan  dan  pemanfaatan  hutan setempat.

## 3.5 Partisipasi Gender dalam Pengelolaan Hutan
Keikutsertaan dalam kelompok tani hutan (KTH) atau Lembaga pengelola hutan (LPH) menunjukkan bahwa seluruh lapisan masyarakat terlibat aktif untuk mengelola hutan, selain itu waktu kerja mereka mulai dari pagi sampai sore hari. Keberadaan KTH sangat bermanfaat bagi pengembangan  ekonomi  masyarakat  setempat  maupun  dalam  menjaga  kelestarian  lingkungan hidup setempat.
86,7 13,3 0 20 40 60 80 100 Laki-laki Perempuan P ers ent as e Persentase responden berdasarkan siapa yang lebih berperan dalam pengelolaan hutan (% responden)

## Persentase Responden Berdasarkan Siapa Yang Lebih Berperan
Dalam Pengelolaan Hutan Laki-laki Perempuan
Gender dan Antikorupsi di Sektor Kehutanan di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Vol. 05 No.1 2023 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen
Gambar 6. Keikutsertaan dalam KTH di lingkungan tempat tinggal Sumber : Data Primer Diolah, 2023
Keikutsertaan responden dalam KTH menjelaskan bahwa KK menjawab 87.5% dan Istri menjawab  75%,  sedangkan  menjawab  tidak  KK  menjawab  12.5%  sedangkan  Istri  menjawab 25%.  Kondisi  tersebut  menjelaskan  bahwa  tidak  seluruhnya  laki-laki  dan  perempuan  terlibat dalam  organisasi  KTH,  hal  tersebut  disebabkan  oleh  jumlah  kelompok  tani  hutan  jumlahnya sangat  terbatas  dan  selain  itu  banyak  masyarakat  yang  memang  fokus  untuk  bekerja.  Hasil wawancara  dengan  informan  kunci  menjelaskan  bahwa  semua  anggota  termasuk  laki-laki  dan perempuan berhak untuk menjadi pemimpin dalam KTH, dimana pimpinan terpilih adalah pihak yang  memiliki  kemampuan  dalam  memajukan  KTH  dan  memiliki  legalitas  minimal  dari kelompok adat masyarakat setempat, selain itu informan kunci menjelaskan terdapat kerjasama yang baik antara laki-laki dan perempuan dalam mengelola hutan setempat serta pemimpin KTH harus jujur, manajemen pengelolaan terbuka, dan bertanggung jawab.

## 3.6 Gender dan Korupsi di Sektor Kehutanan
Aspek gender dan korupsi di sektor kehutanan menjadi hal baru di Papua, dan informasi ini masih terbatas di kalangan kepala kampung dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemerintahan,  sedangkan  di  kalangan  masyarakat  umum  dan  kelompok  pengelola  hutan  atau kelompok  tani  hutan  masih  sangat  terbatas.  Hal  ini  perlu  mendapat  perhatian  dari  pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan agar dapat meningkatkan jumlah sosialisasi tentang gender dan korupsi  di  sektor  kehutanan.  Salah  satu  kegiatan  yang  masuk  ke  dalam  kategori  korupsi  yaitu pembalakan kayu secara liar.
Hasil wawancara dengan informan kunci juga menguatkan bahwa kegiatan pembalakan liar  marak  terjadi  di  Kabupaten  Sorong  Selatan,  oleh  karena  itu  perlu  dikenakan  sanksi  Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 19 dimana setiap orang dilarang menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan Kawasan hutan secara tidak sah dengan hukuman yang tertera pada Pasal 12 huruf C UU Nomor 13 Tahun 2013 yaitu:
87,5 75 12,5 25 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 KK Istri P ers ent as e Keikutsertaan dalam KTH di lingkungan tempat tinggal Ya Tidak
Gender dan Antikorupsi di Sektor Kehutanan di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Vol. 05 No.1 2023 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 dan paling banyak Rp2.500.000.000,00.
Keterlibatan  masyarakat  dalam  menjaga  hutan  menyatakan  sebesar  73.08%  laki-laki dengan cara mematuhi aturan,  sedangkan perempuan  sebesar 64.29%, kegiatan menegur pihak yang melanggar laki-laki sebesar 15.38% sedangkan perempuan sebesar 21.43% kondisi tersebut menjelaskan  bahwa  perlu  adanya  sosialisasi  tentang  aturan  pengelolaan  hutan  oleh  Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan bagi masyarakat di Kampung Haha dan Manggroholo serta memadukan dengan aturan adat setempat.

## 3.7 Pemahaman dan Partisipasi dalam Program Antikorupsi
Pemahaman  tentang  korupsi  dan  keberadaan  program  antikorupsi  bagi  masyarakat  di Kabupaten Mimika masih sangat minim. Program-program antikorupsi meliputi: pemetaan atau identifikasi  sumber-sumber  korupsi,  audit  sistem  atau  kinerja,  pencegahan,  pengawasan,  dan penindakan.  Nilai-nilai  antikorupsi  meliputi:  1)  kejujuran,  2)  kepedulian,  3)  kemandirian,  4) kedisiplinan, 5) tanggung jawab, 6) kesederhanaan, 7) kerja keras, 8) keberanian, 9) keadilan.

## Gambar 7. Pengetahuan responden tentang arti korupsi

## Sumber : Data Primer Diolah, 2023
Pemahaman tentang anti korupsi masyarakat di Kabupaten Sorong Selatan menyatakan kegiatan mencuri uang negara laki-laki sebanyak 11.54% sedangkan perempuan 28.57%, arti lain sebagai penyalahgunaan dana laki-laki sebanyak 57.69% dan perempuan sebanyak 42.86% serta menggunakan  uang  milik  orang  lain  laki-laki  menjawab  30.77  dan  perempuan  28.57%.  Hasil wawancara  dengan  responden  informan  kunci  menjelaskan  bahwa  60%  menyatakan  ya memberikan  kewenangan  kepada  masyarakat  (laki-laki  dan  perempuan)  untuk  mengontrol pelaksanaan  korupsi  pengelolaan  hutan.  Hal  ini  menjelaskan  bahwa  perlu  adanya  sosialisasi mendalam  tentang  program  antikorupsi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kampung  Haha  dan Manggroholo.
11,54 57,69 30,77 28,57 42,86 28,57 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 Mencuri uang negara
Penyalahgunaan dana
Menggunakan uang milik orang lain P ers ent as e Pengetahuan responden tentang arti korupsi Laki-Laki Perempuan
Gender dan Antikorupsi di Sektor Kehutanan di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Vol. 05 No.1 2023 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen
Gambar 8. Tindakan korupsi dalam pengeloaan hutan
Sumber : Data Primer Diolah, 2023
Persentase  responden  berdasarkan  pengakuan  kejadian  korupsi  menjelaskan  bahwa 61.54%  laki-laki  menjawab  ada,  14.29% perempuan  menjawab  ada,  pilihan  tidak  ada  laki-laki menjawa  30.77%,  sedangkan  perempuan  sebesar  21.43%.  kondisi  tersebut  menjelaskan  bahwa kegiatan  korupsi  di  sektor  kehutanan  secara  pelaksanaan  sudah  dipahami  oleh  masyarakat Kampung Haha dan Manggroholo akan tetapi perlu diadakan sosialisasi lebih lanjut tentang arti korupsi, gender dan sektor kehutanan, agar masyarakat dapat mencegah kegiatan korupsi di sektor kehutanan.  Menurut  KPK  (2018)  menjelaskan  bahwa  rekomendasi  untuk  mengatasi  korupsi adalah  dengan  perlu  dibuat  sistem  yang  terintegrasi  dari  hulu  ke  hilir  untuk  pengawasan  tata kelola hasil hutan. Ia merekomendasikan penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Hasil Hutan (SIPUHH).

## 4. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan di atas, antara lain:
a.   Identitas responden : Responden berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki sebanyak 62% dan Perempuan sebanyak 38 %
b.  Karakteristik  anggota  rumah  tangga  :  laki-laki  berumur  lebih  dibanding  perempuan,  agama kristen protestan, suku papua sebanyak 98%, pekerjaan yang mendominasi petani  sebanyak 40%
c.   Pemahaman  rumah  tangga  terhadap  hutan  :  fungsi  hutan  yang  dominan  sebagai  hutan  alam 32.5%, perizinan hutan sebesar 48.89% sebagai hutan desa, peran perempuan lebih tinggi 60% agar hutan lestari namun perempuan yang dominan merusak fungsi hutan sebesar 60%
d.  Gender  dan  aktivitas  pemanfaatan  hutan  :  laki-laki  lebih  berperan  dalam  pengelolaan  hutan sebesar 86.7% sehingga laki-laki lebih memiliki ketergantungan penghidupan rumah tangga terhadap hutan
e.   Partisipasi gender dalam pengelolaan hutan : didominasi oleh laki-laki
61,54 30,77 7,69 14,29 21,43 64,29 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 Ada Tidak ada Tidak tahu P ers ent as e Tindakan korupsi dalam pengelolaan hutan Laki-laki Perempuan
Gender dan Antikorupsi di Sektor Kehutanan di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Vol. 05 No.1 2023 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen
f.   Gender dan korupsi di sektor kehutanan : laki-laki lebih mendominasi dalam menjaga hutan di saat korupsi berupa kegiatan pembalakan kayu secara liar semakin marak
g.  Pemahaman  dan  partisipasi  dalam  program  antikorupsi  :  laki-laki  lebih  memahami antikorupsi, namun laki-laki pula yang banyak melakukan korupsi di sektor kehutanan

## Daftar Pustaka
Arikunto, S. 2019. Prosedur Penelitian . Jakarta: Rineka cipta.
Damayanti, P.T. 2011. Upaya pelestarian hutan melalui pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat. Jurnal komunitas , 3(1) : 70-82.
[FORCLIME] Forests and climate change programme. 2016. Pengarusutamaan gender di sektor kehutanan . Jakarta: FORCLIME
[FWI]. Forest Watch Indonesia. 2019. Tanah Papua deforestasi dari masa ke masa . Lembar fakta. https://fwi.or.id/wp-content/uploads/2020/09/Factsheet-deforestasi-papua.pdf .
[ICW].  Indonesia  Corruption  Watch.  2011. Kerugian  keuangan  negara  di  sektor  kehutanan . https://antikorupsi.org/sites/default/files/doc/Umum/Lampiran%20Data%20ICW%20%20 Catatan%20Kejahatan%20Kehutanan%2C%20Kinerja%20KPK%2C%20Daftar%20Kasu s.pdf .
Kemeterian Kehutanan Republik Indonesia, GEF & UNDP. 2018. Pengarusutamaan gender di sektor kehutanan . Jakarta: Kemenhut RI, GEF & UNDP.
[KPK].  Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  2018. KPK  Mulai  Lirik  Pemantauan  Keterbukaan Pengelolaan Hutan . https://Dpmpd.Kaltimprov.Go.Id/Artikel/Kpk-Mulai-Lirik-
Pemantauan-Keterbukaan-Pengelolaan-Hutan .
Sugiyono PD. 2018. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta.