## PENDIDIKAN DI KSATRIAN INSTITUUT (1924-1941)
Laode M.K. Mondolalo Pendidikan Sejarah, Program Pascasarjana, Uiversitas Negeri Yogyakarta e-mail: boneka.bulan@gmail.com
Abstrak- Kesatrian Instituut merupakan salah satu lembaga swasta penyelenggara pendidikan pada masa kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Pendidikan di sekolah-sekolah milik yayasan Ksatrian Instituut  memberikan  warna  yang  menarik  dalam  sejarah  pendidikan  Indonesia.  Seperti kebanyakan sekolah partikelir di jamannya, sekolah-sekolah Ksatrian Instituut menerapkan sistem yang  berbeda  dengan  sekolah  yang  dikelola  pemerintah  Hindia-Belanda.  Berbagai  macam  model sekolah  dikembangkan  oleh  Ksatrian  Instituut  berdasarkan  visi  dan  tuntutan  jaman  saat  itu. Pendidikan  ketreampilan  khususnya  dalam  kewirausahaan  sangat  menonjol  dalam  pendidikan  di Ksatrian  Instituut.  Sayangnya,  sebagai  sekolah  yang  ditujukan  untuk  kalangan  bumiputra,  akses pendidikan ke Ksatrian Instituut cukup sulit terutama soal biaya pendidikan.
Kata kunci: Pendidikan, Pendidikan Masa Kolonial Belanda, Ksatrian Instituut.

## EDUCATION IN KSATRIAN INSTITUUT (1924-1941)
Laode M.K. Mondolalo Pendidikan Sejarah, Program Pascasarjana, Uiversitas Negeri Yogyakarta e-mail: boneka.bulan@gmail.com
Abstract- Kesatrian Instituut is one of the private institutions of education during the reign of the Dutch East Indies government. Education in schools belonging to the Ksatrian Instituut foundation provides an interesting color in the history of Indonesian education. Like most private schools of its time, the Ksatrian Instituut schools adopted a system different from that of the Dutch East Indies government. Various school models were developed by Ksatrian Instituut based on the vision and demands of the time. Skill education especially in entrepreneurship is very prominent in education at  Ksatrian  Instituut.  Unfortunately,  as  a  school  aimed  at  the  bumiputra,  access  to  education Ksatrian Instituut quite difficult, especially about the cost of education.
Keywords: Education, Dutch Colonial Education, Ksatrian Instituut.

## Pendahuluan
Benang  merah  pendidikan  Indonesia  pada  masa  Kolonial  Belanda  telah  terputus. Sebelumnya  masyarakat  bumiputra  mengenal  sistem  pendidikan  pesantren  pada  masa  kejayaan kerajaan  Islam  di  Nusantara.  Lebih  jauh  kebelakang,  pada  masa  kerajaan  Hindu-Budha, berkembang juga sistem pendidikan padepokan yang mirip dengan pendidikan di pesantren. Tujuan seorang murid datang kepadepokan lebih didasarai keinginan untuk menguasai sebuah bidang ilmu ketimbang mencari bekal untuk bekerja. Dari kedua model pendidikan tersebut dapat disimpulkan bahwa  pendidikan  sebelum  kedatangan  Belanda  memiliki  tujuan  untuk  membentuk  manusia seutuhnya,  yaitu  manusia  yang  ber  akhlak  mulia  dan  memiliki  ketrampilan  hidup  yang  baik (Sijpenhof, 2021). Hal ini lah yang hilang dalam pendidikan pada yang diselenggarakan pemerintah Hindia-Belanda.
Kesadaran  mengenai  perlunya  mengembalikan  tujuan  pendidikan  di  Indonesia  kepada tujuan  yang  sebenarnya  tumbuh  diantara  tokoh  pergerakan  nasional  (Dewantara,  1967).  Suwardi Suryoningrat (Ki  Hadjar  Dewantara)  dan  Muhammad  Sjafei merupakan  contoh tokoh  pergerakan yang memakai pendidikan sebagai alat perjuangannya. Suwari Suryoningrat mendirikan Perguruan Taman Siswa yang menekankan pendidikan budi pekerti dalam sistem pendidikannya. Sedangkan Muhammad Sjafei mendirikan INS Kayu Tanam yang  menitikberatkan pada penguasaan berbagai keterampilan  sebagai  bekal  menghadapi  kehidupan  di  masa  depan  (Afdhal  et  al.,  2022;  Marjanis, 2021;  Perkasa  et  al.,  2021).  Kedua  sekolah  partikelir  ini  menunjukan  corak  pendidikan  yang berbeda dengan sekolah-sekolah milik pemerintah Hindia-Belanda.
Selain  kedua  sekolah  tersebut  masih  banyak  sekolah  partikelir  lain  di  Indonesia  saat  itu yang  corak  dan  tujuan  yang  sama  dengan  kedua  sekolah  tersebut.  salah  satunya  adalah  sekolah- sekolah  dibawah  naungan  yayasan  Ksatrian  Instituut.  Yayasan  ini  didirikan  oleh  Dr.  Danudirja Setiabudi (E.F.E Douwes Deker) di Bandung. Sebelum mendirikan Ksatrian Instituut, Dr. Setiabudi telah  berjuang  lewat  jalur  politik  menggunakan  wadah  Indische  Partij.  Sayangnya  Indische  Partij mengalami  kemunduran  dan  bubar  setelah  ditinggal  para  pemimpinnya  termasuk  Dr.  Setiabudi. Setelah  gagal  dalam  perjuangan  olitik,  Dr.  Setiabudi kemudian mengubah  arah perjuangannya ke dalam  bidang  pendidikan  dengan  mendirikan  yayasan  Ksatrian  Instituut.  Yayasan  ini  merupakan wujud pengabdian Dr. Setiabudi kepada bangsa Indonesia.

## Metode Penelitian
Berisi  jenis  penelitian,  waktu  dan  tempat  penelitian,  target/sasaran,  subjek  penelitian, prosedur,  instrumen  dan  teknik  analisis  data  serta  hal-hal  lain  yang  berkait  dengan  cara penelitiannya (Moleong, 2010). target/sasaran, subjek penelitian, prosedur, data dan instrumen, dan teknik  pengumpulan  data,  serta  teknik  analisis  data  serta  hal-hal  lain  yang  berkait  dengan  cara penelitiannya.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Kajian Tentang Pendidikan
Istilah pendidikan secara estimologis merujuk pada kata paedagogia dalam bahasa yunani. Paedagogia memiliki arti pergaulan dengan anak-anak. Istilah paedagogia  berasal dari  kata  paid  yang  berarti  anak  dan  ogogos  yang  berarti  membina  atau  membimbing. Paedagogia  berdasarkan  pemaparan  sebelumnya  dapat  dimaknai  sebagai  membina  dan membimbing  anak-anak.  Kata  pedagogia  memiliki  kedekatan  makna  dengan  kata pedagogiek  yang  berarti  ilmu  menuntun  anak.  Kata  paedagogiek  merupakan  rujukan  dari istilah  Ilmu  pendidikan  (Sukarjo  &  Komarudin,  2009:  7-8).  Berdasarkan  penjelasan sebelumnya, secara sederhana kata pedagogia/pendidikan merupakan wujud kongkrit atau aktualisasi  dari  pedagogiek/ilmu  pendidikan  yang  terbatas  pada  teori  dan  konsep-konsep. Pendidikan  merupakan  upaya  membina  dan  membimbing  anak  dengan  ilmu  pendidikan sebagai landasan teoritisnya.
Menjadikan  seorang  anak  menjadi  dewasa  merupakan  tujuan  pendidikan. Langeveld  (Ahmadi  &  Uhbiyat,  2015:  69)  berpendapat  bahwa  pendidikan  merupakan upaya  mempengaruhi  anak  menjadi  dewasa.  Upaya  ini  dilakukan  dengan  sengaja  oleh orang dewasa pada anak atau seseorang yang belum dewasa.  Dewasa yang dimaksudkan adalah  mampu  bertanggung  jawab  terhadap  diri  sendiri  dalam  berbagai  aspek  diri  dan hidup.  Menjadi  dewasa  berarti  mampu  mengambil  keputusan  sendiri  dan  siap  menerima konsekuensinya.  Melalui  pendidikan,  anak  dibantu  menjadi  lebih  trampil  dan  mandiri dalam hidupnya.
Pendidikan merupakan proses pembangunan kualitas diri seseoarang. John Dewey (Hasbullah,  2011:  2)  menegaskan  bahwa  pendidikan  merupakan  proses  pembentukan kemampuan-kemampuan  mendasar  secara  intelektual  dan  emosional  terhadap  alam  dan sesama  manusia.  Pendidikan  sebagai  sebuah  proses  berarti  merupakan  upaya berkesinambungan  serta  dilakuakn  terus  menerus.  Kemampuan-kemampuan  dasar  yang coba  dibangun  dapat  dimaknai  sebagai  keterampilan  hidup  yang  bermanfaat  bagi lingkungan  dan  orang-orang  disekitarnya.  Pendidikan  dalam  pandangan  ini  merupakan upaya  berkesinambungan  mengembangkan  keterampilan  hidup  anak  yang  bermanfaat secara menyeluruh.
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  pendidikan  dapat  dimaknai  sebagai  proses pendewasaan  anak  secara  individu  mauapun  sosial.  Hal  ini  senada  dengan  pandangan  Ki Hadjar Dewantara (2004: 20) yang menyatakan, “pendidikan yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Pendidikan menunutun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak- anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan  dan  kebahagiaan  yang  setinggi-tingginya.”  Pendidikan  merupakan  suatu tuntunan  yang  berarti  hanya  mampu  untuk  memandu  suatu  proses.  Pertumbuhan  dan perkembangan anak berada diluar kendali dan kuasa pendidikan. Sejak lahir seorang anak telah  memiliki  kodratnya  sendiri  untuk  tumbuh  dan  berkembang.  Kodrat  yang  dimaksud adalah  nilai-nilai  positif  yang  dimiliki  oleh  seorang  manusia  ketika  lahir.  Pendidikan dengan melihat kenyataan yang demikian hanya dapat memandu perkembangan anak agar sesuai kodratnya.
Berdasarkan  beberapa  penjelasan  di  atas,  pendidikan  secara  umum  memiliki beberapa poin penting yang dapat diermati. Pendidikan merupakan aktivitas interaktif yang dilakukan  secara  sadar  dan  terencana.  Pendidikan  dilakukan  oleh  fasilitator  dan dinamisator  terhadap  subjek  pendidikan  yang  berupaya  mengembangkan  diri.  Proses pendidikan dicapai melalui penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran. Terdapat suatu nilai sebagai dasar aktivitas pendidikan. Kegiatan pendidikan memiliki tujuan positif dalam rangka mengembangkan seluruh potensi subjek pendidikan. Tujuan akhir pendidikan adalah  kedewasaan  subjek pendidikan secara  fisik, psikologi,  sosial,  emosional, ekonomi, moral, dan spiritual ((McCowan, 2023); Rohman, 2009: 10).

## B. Pendidikan Masa Kolonial Belanda
Keruntuhan VOC menyebabkan kekuasaan di Indonesia/Hindia Belanda beralih ke tangan  pemerintah  kolonial  Belanda.  Banyak  perubahan  yang  terjadi  pada  masa pemerintahan  kolonial  Belanda  dalam  berbagai  bidang  kehidupan  Bangsa  Indonesia termasuk  dalam  bidang  pendidikan  (Fachrurozi,  2019;  Setiawan,  2018;  Susilo  & Isbandiyah,  2018).  Pemerintah  kolonial  Belanda  membawa  sistem  pendidikan  moderen yang  lebih  mapan  untuk  seluruh  masyarakat  di  negeri  jajahannya  termasuk  untuk  anak- anak  Indonesia.  Pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  kolonial  Belanda diwujudkan  dalam  bentuk  mendirikan  berbagai  macam  sekolah  untuk  berbagai  golongan dan tingkat sosial.
Sekolah yang paling awal berdiri pada masa pemerintahan kolonial Belanda adalah Sekolah Kelas Satu dan Sekolah Kelas Dua. Sekolah Kelas Satu diperuntukan untuk anak- anak  Indonesia  dari  golongan  priyayi  dan  orang-orang  kaya.  Sekolah  Kelas  Dua, diperuntukan  untuk  anak-anak  Indoensia  dari  masyarakat  biasa.  Sekolah  Kelas  Dua  ini diselenggarakan  untuk  mendidik  calon-calon  pegawai  rendah  pemerintah.  Khusus  anak-
anak Indonesia di desa, pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan Volkscholl (sekolah desa)  (Afandi  et  al.,  2020;  Prayudi  &  Salindri,  2015).  Pendirian  Volkschool  diserahkan pada masyarakat lokal di pedesaan yang ingin menyelenggarakannya. Lulusan Volkschool selanjutnya dapat melanjutkan  pendidikan  di  Vervolgschool.  Sistem  sekolah lanjutkan  ini diperkenalkan  sebagai  upaya  penyetaraan  lulusan  Volkschool  dengan  lulusan  Sekolah Kelas Dua.
Anak-anak  Belanda  memiliki  sekolah  khusus  yang  diperuntukan  bagi  mereka. Pemerintah  kolonila  Belanda  mendirikan  HIS  (Hollandsch  Inlandsche  School)  sebagai wadah  pendidikan  anak-anak  Belanda.  setalah  lulus  dari  HIS,  siswa  yang  berprestasi  dan memiliki  keuangan  yang  baik  dapat  melanjutkan  pendidikannya  ke  MULO  (Meer Uitgebreid  Lager  School)  setingkat  SMP.  Lulus  dari  MULO  kemudian  dapat  disambung dengan    AMS  (Algemeene  Middelbare  School).  Lukusan  AMS  yang  berprestasi  dan memiliki  minat  belajar  yang  tinggi  dapat  melanjutkan  pendidikan  di  pendidikan  tinggi. Selaian MULO dan AMS ada sekolah MBS (Hoogere Burgerschool) dan sekolah-sekolah vokasi  seperti  STOVIA  (Sekolah  Dokter  Hindia),  sekolah  teknik  pertukangan,  dan Kweekschool.  Kweekschool  merupakan  sekolah  yang  diselenggarakan  untuk  mendidik para calon guru.
Sistem  pendidikan  untuk  anak-anak  Belanda  memang  lebih  baik  dari  pada pendidikan  untuk  anak-anak  Indoensia.  Meskipun  demikian,  peluang  bagi  anak-anak Indonesia  masuk  ke  sistem  pendidikan  anak-anak  Belanda  masih  terbuka.  Tahun  1924, lulusan  dari  Sekolah  Kelas  Satu  dan  Dua  serta  dari  Volkschool  ditambah  Vervolgschool, mendapat  kesempatan  masuk  kedalam  sistem  pendidikan  anak-anak  Belanda (Poesponegoro  &  Notosutanto,  2009:  110).  Pemerintah  kolonila  Belanda  menyiapkan mekanisme berupa Sekolah Schakel sebagi pendidikan penyetaraan. Para murid di Sekolah Schakel diajarkan pelajaran bahasa Belanda dan tata karama model Eropa. Sekolah Schakel sayangnya hanya diperuntukan untuk anak-anak Indonesia tertentu yang terpilih.
Pendidikan  pada  masa  kekuasaan  pemerintah  kolonial  Belanda  sangat  dekat dengan  kepenting-kepentingan  politik  saat  itu.  Kebijakan  pendidikan  banyak  disusun berlandaskan  alasan-alasan  politik  yang  cenderung  menguntungkan  pihak  pemerintah kolonial  Belanda.  Pendekatan  politik  yang  digunakan  dalam  dunia  pendidikan  saat  itu sebenarnya  juga  bermuara  pada  kepentingan  ekonomi  Belanda.  Sudah  menjadi  rahasia umum jika kepentingan negara penjajah adalah mengeksploitasi kekayaan ekonomi negara jajahan.  Pendangan  yang  demikian  juga  dapat  ditemukan  dalam  pendidikan  yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda.
Nasution  (1995:  20)  menjelaskan  beberapa  sifat  atau  ciri-ciri  umum  pendidikan pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Sifat atau ciri-ciri umum tersebut adalah sebagai berikut.
1. Gradualisme
Penyediaan  pendidikan  bagi  anak-anak  Indonesia  sangat  minim. Pendidikan  baru  diberikan  pada  tahun  1848  karena  desakan  kebutuhan  pegawai rendah  pemerintah.  Pemerintah  Kolonial  terkesan  enggan  memberikan  akses pendidikan  pada  masyarakat  Indonesia  karena  takut  dapat  merangsang pemberontakan.  Sebaliknya,  pendidikan  bagi  anak-anak  Belanda  sangata diperehatikan. Bahkan mereka mendapatkan akses yang mudah untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi di Negeri Belanda. Keinginan mempertahankan status quo  dikalangan  orang  Belanda  berperan  dalam  gradualisme  dalam  pendidikan  di Hindia  Belanda.  Ada  keinginin  menjaga  agar  anak-anak  Belanda  lebih  maju  dari pada anak-anak Indoensia dengan membatasi kesempatan belajar orang Indonesia.
Masalah ini muncul salah satunya adalah karena masalah pendanaan. Biaya pendidikan  untuk  jutaan  anak-anak  Indonesia  bisa  mencapai  jutaan  gulden  juga. Pemerintah  kolonial  saat  itu  masih  enggan  mengeluarkan  biaya  sebesar  itu  untuk keperluan  pendidikan  terutama  pendidikan  anak-anak  Indonesia.  Masalah  lain muncul  dari  keadaan  kultural  masyarakat.  Urusan  penduduk  secara  langsung
diserahkan  kepada  penguasa  lokal  setempat.  Sayangnya,  para  penguasa  lokal belum  banyak  berbuat  dalam  bidang  pendidikan.  Penduduk  sendiri  juga  tidak menunjukan banyak perhatian terhadap pendidikan yang diberikan oleh Belanda.
2. Dualisme Dualisme manajdi ciri yang dominan dalam pendidikan di Hindia Belanda.
Setiap  golongan  rasial  dan  sosial  di  Hindia  Belanda  memiliki  sekolah  yang berbeda.  Terdapat  dua  kategori  dalam  pendidikan  di  Hindia  Belanda  yaitu pendidikan  Belanda  dan  pendidikan  Pribumi.  Masing-masing  memiliki  kurikulum dan  sistem  pembelajaran  yang  berbeda.  Soal  pendidikan  lanjutan,  pendidikan Belanda  memberikan  ruang  yang  luas  untuk  pendidikan  yang  lebih  tinggi. Pendidikan  pribumi  sebaliknya  sangat  sulit  dan  berbelit-belit  jika  ingin melanjutkan pendidikan.
Dualisme juga muncul dalam masing-masing kategori dalam pendidikan di Hindia  Belanda.  Anak  belanda  dari  status  sosial  tinggi  memiliki  sekolah  khusus yang tidak dapat dimasuki oleh anak belanda dari status sosial rendah. Pembedaan yang  sama  juga  terdapat  dalam  pendidikan  anak  pribumi.  Anak-anak  Indonesia yang tinggal di desa bersekolah di volkschool sedangkan yang tinggal di kota dapat bersekolah  di  Sekolah  Kelas  Dua.  Dualisme  dalam  sistem  pendidikan  di  Hindia Belanda ini penyebab utamanya adalah status rasial dan sosial seseorang.
3. Kontrol Sentral
Pemerintah  Kolonial  Belanda  memegang  peranan  utama  dalam  berbagai masalah pendidikan di Hindia Belanda. Hampir semua permasalahan besar samapai urusan  yang  kecil  harus  melewati  persetujuan  Gubernur  Jendral  atau  Direktur Pendidikan  sebagai  mandatorinya.  Selama  memerintah  di  Indonesia,  Pemerintah Kolonial  Belanda  dipimpin  oleh  Seorang  Gubernur  Jendral.  Selama  melaksnakan tugsanya, Gubernur Jendral dibantu oleh pejabat-pejabat lain dibawahnya termasuk dalam  urusan  pendidikan.  Sistem  pemerintahan  yang  berpusat  pada  Gubernur Jendral  berpengaruh  pada  sistem  pendidikan  yang  sentaralistik.  Akibat  sistem pendidikan  yang  demikian,  para  guru  dan  orang  tua  tidak  mempunyai  pengaruh langsung  dalam  pendidikan.  Segala  permasalahan  sekolah,  kurikulum,  buku pelajaran,  persyaratan  guru,  jumlah  sekolah,  jenis  sekolah,  pengangkatan  guru ditentukan oleh pemerintah pusat.
4. Penyedia Pegawai
Sekolah  pertama  yang  diselenggarakan  untuk  anak-anak  Indonesia sebenarnaya  hanya  ditujukan  untuk  emmenuhi  kebutuhan  pegawai  rendah pemerintah. sasarannya adalah anak-anak priyayi dari golongan sosial yang tinggi. Pemerintah Kolonial Belanda terkesan terpaksa menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak Indonesia karena kebutuhan administratifnya. Perkembangan selanjutnya, meningkatnya kebutuhan pegawai dan juru tulis menjadi faktor utama perluasan  horisontal    pendidikan  terutama  bagi  anak-anak  Indonesia.  Secara vertikal,  pendidikan  berkembang  karena  kebutuhan  pegawai  dengan  tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
Hampir  sebagaian  besar  orang  tua  menyekolahkan  anaknya  di  sekolah Belanda  bertujuan  agar  anaknya  dapat  menjadi  pegawai  pemerintah.  Posisi pegawai  pemerintah  dalam  strata  sosial  masyarakat  waktu  itu  sangat  dihargai. Pegawai  pemerintah  adalah  pendukung  utama  berlangsungnya  pemerintahan kolonial.  Hampir  seluru  orang  Belanda  bekerja  sebagai  pegawai  pemerintah.  Ada stigma  yang  timbul  dikalanagan  orang  Indoensia  bahwa  bekerja  seperti  orang Belanda  berartai  setara  dengan  mereka.    Hal  ini  lah  yang  mendorong  banyak priyayi kelas rendah menempuh pendidikan Belanda sebagai tangga sosial mereka.
5. Prinsip Konkordansi
Prinsip  konkordansi  bertujuan  mengatur  sekolah-sekolah  di  Hindia Belanda  memiliki  kurikulum  dan  standar  pendidikan  yang  sama  dengan  sekolah- sekolah di Negeri Belanda. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah perpindahan
murid-murid dari Hindia Belanda ke sekolah-sekolah di Negeri Belanda. Sekolah- skolah Belanda di Indonesia mencapai hasil pendidikan yang baik seperti di negeri Belanda. anak-anak Indonesia lulusan sekolah Belanda tidak mendapatkan banyak kesulitan saat melanjutkan sekolah di Belanda. berkat prinsip konkordansi, lulusan HBS  di  Indonesia  dapat  melanjutkan  sekolah  di  universitas  Belanda  tanpa mengalami kesulitan yang berarati. Penerapan prinsip ini telah berhasil mengankat pendidikan anak-anak Indonesia menjadi lebih baik.
6. Tidak Adanya Organisasi Sistematis
Sekolah-sekolah  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  Hindia  Belanda memiliki  permasalahan  yang  unik.  Maslahnya  terletak  pada  ketidak  sistematisan sistem  persekolahanya.  Volkschool  untuk  anak  desa,  Sekolah  Kelas  Dua  untuk anak kota, Sekolah Kelas Satu untuk anak priyayi, dan sekolah Belanda seperti HIS untuk  anak-anak  Belanda.  Sistem  pendidikan  yang  sistematis  hanya  disediakan pada  pendidikan  khusus  anak-anak  Belanda.  Sistem  pendidikan  ini  memiliki organisasi  pendidikan  yang  lengkap  sesuai  dengan  sistem  pendidikan  di  negeri Belanda.  Anak-anak  pribumi  yang  ingin  melanjutkan  sekolah  di  Negeri  Belanda wajib  mengikuti  pendidikan  anak-anak  Belanda.  Cara  lain  adalah  dengan mengikuti  sekolah  penyetaraan  yang  seleksi  masuknya  sangat  ketat  dan  sulit. Konsekuensinya  adalah  sangat  sedikit  anak-anak  Indonesia  yang  mangenyam pendidikan tinggi.
Pendidikan modern yang diselenggarakan pemerintah kolonial Belnada nampaknya belum  sesuai  dan  memadahi  terutama  bagi  anak-anak  Indonesia.  Melihat  keadaan  ini, banyak  bermunculan  lembaga-lembaga  pendidikan  swasta.  Lembaga-lemabag  pendidikan swasta ini diselenggarakan oleh orang Indonesia sendiri yang telah merasakan pendidikan yang  lebih  maju.  Ki  Hadjar  Dewantara  mendirikan  Taman  Siswa  dengan  mambawa  ide penyatuan  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  K.H  Ahmad  Dahlan  dari  kalangan  ulama melakukan  reformasi  pendidikan  islam  dengan  mendirikan  Madrasah  Muhammadyah. Semangat  pendidikan  kaum  perempuan  terwakili  oleh  gerakan  pendidikan  yang  diinisiasi oleh  R.A  Kartini  dan  R  Dewi  Sartika  denga  sekolah  khusus  perempuanya  (Abdul,  2020; Ismail  et  al.,  2021;  Jayudha  &  Darmawan,  2020).  Pendidikan  yang  berlandaskan kemandirian  tercermin  dalam  ruang  pendidikan  INS  Kayutanam  pimpinan  Mohammad Sjafei  di  Sumatra  Barat.  Hampir  sama  dengan  Mohammad  Sjafei,  Dr  Setyabudhi  (E.F.E Douwes  Deker)  mengikuti  jejak  kawannya  di  Yogyakarta  dengan  mendirikan  Ksatrian Instituut.  Semua  sekolah  swasta/partiklir  ini  hadir  memberi  warna  baru  dalam  dunia pendidikan pada masa pemerintahan kolonial Belanda.

## C. Sejarah Berdirinya Ksatrian Institut
Ksatrian  Instituut  berawal  dari  sebuah  sekolah  rendah  partikelir  milik  seorang belanda  bernama    Ny.  H.E.  Mater-Elenvass.  Sekolah  itu  terletak  di  Jalan  Kebon  Kelapa Nomor  17  Bandung.  Sepulang  dari  pengasingan  di  Belanda,  Dr.  Danudirdjo  Setyabuddhi (E.F.E.  Douwes  Dekker) ingin mengabdikan diri sebagai guru  di sekolah  Ny. Mayer.  Dr. Setyabuddhi kemudian mengirimnkan surat kepada Gubernur Jendral untuk memberitahukan  maksudnya  itu  serta  meminta  pertimbangan  kepada  pemerintah  Hindia Belanda.  Residen  Bandung  sempat  merasa  keberatan  dengan  maksud  Dr.  Setyabuddhi karena  suami  Ny.  Mayer  tercatat  sebagai  seorang  komunis.  Gubernur  Jendral  sendiri memiliki  pendapat yang  berbeda.  Bagi  Gubernur  Jendral,  “lebih  baik  kepada  orang  yang sedang gelisah seperti Douwes Dekker diberi kesempatan kerja tetap bagi penghidupannya daripada  ia,  karena  dihalangi  kesempatannya,  akan  lebih  condong  untuk  rakyat” (Poesponegoro, 2009: 288). September 1922, Dr. Setyabuddhi mendapat ijin sebagai guru pada sekolah Ny. Mayer.
Sekolah  Ny.  Mayer  kemudian  berubah  mendaji  Institut  Pengajaran  Priangan  dari Perkumpulan  Pengajar  Rakyat  di  Bandung  ( Preanger  Instituut  van  de  Vereeniging Volksonderwijs ).  Dr.  Setyabuddhi  menjabat  sebagai  kepala  sekolah  di  sekolah  itu,
setinggkat  dengan  kepala  MULO.  Sekolah  itu  didirikan  untuk  memberi  kesempatan pendidikan  yang  lebih  baik  dan  luas  pada  anak-anak  bumiputra.  Kurikulum  sekolah disesuaikan dengan kurikulum di ELS ( Europese Lagere School ). Dr. Setyabuddhi secara pribadi  tidak  setuju  dengan  kurikulum  yang  diterapkan  di  ELS  karena  dianggap mementingkan  kepentingan  pemerintah  Hindia  Belanda  dan  melupakan  kepentingan masyarakat  bumiputra.  Meskipun  demikian,  Dr.  Setyabuddhi  terpaksa  menggunakan kurikulum  yang  serupa  dengan  ELS.  Desakan  dari  orang  tua  murid  untuk  menggunakan bahasa  Belanda  sebagai  bahasa  pengantar  menjadi  pertimbangan  Dr.  Setyabuddhi.  Orang tua  murid  merasa  pada  saat  itu  kebutuhan  berbahasa  Benda  menjadi  sangan  penting terutama dalam bidang ekonomi. Institut Pengajaran Priangan sempat ditutup dalam rangka memperingati hari meninggalnya Pangeran Diponegoro. Inisiatif peringatan meninggalnya Pangeran Diponegoro digagas oleh Taman Siswa.
November  1924,  Institut  Pengajaran  Priangan  berubah  nama  menjadi  menjadi yayasan  yang  bernama School  Vereeniging  Het  Ksatrian  Instituut .  Tujuan  pendidikan Ksatrian Instituut dirumusakan dalam sebuah Instruksi Sekolah sebagai berikut:
“ dalam  arti  susila,  pengajaran  selalu  bertalian  dengan  kegembiraan  hidup  dan diarahkan  untuk  memperkuat  dan  menciptakan  rasa  harga  diri,  pengembangan inisiatif  dan  kesadaran  kemerdekaan,  meninggikan  peradaban  sendiri,  satu  dan lainhal  berdasarkan  rasa  cinta  kepada  lingkungannya,  tanah  air,  dan  bangsanya sendiri  dan  kemudian  kepada  kemanusiaan.  Dalam  arti  kecerdasan  otak, pengajaran  terutama  ditujukan  untuk  menmbahkan  pengetahuan  tentang  sumber- sumber  bantu  bagi  perkembangan  tanah  air  sendiri  dan  tentang  kemungkinan- kemungkinan  membangun  apa  yang  berguna  dan  terhormat  dimasa  mendatang. Pelaksanaan  pengajaran  akan  bebas  dari  pengaruh  agama  dan  rencana  ketata negaraan partai politik (Poesponegoro, 2009: 289).” Berdasarkan  kutipan  tersebut, Ksatrian  Instituut bertujuan  mengadakan pembelajaran  yang  berdasarkan  nasionalisme  dan  pendidikan  ke  arah  manusia  yang berpikiran merdeka. Dr. Setyabuddhi, dalam sebuahs surat yang ditujukan kepada seorang kawannya  di  Karawang,  menjelasakan  bahwa  “yang  terpenting  di  dalam  sekolahku  ialah adanya  rasa  harga  diri  manusia  dan  kepercayaan  kepada  diri  sendiri  diajarkan  sebagai bagian  pendidikan  untuk  membina  watak.  Batin  sekolahku  itu  akan  berbeda  dengan sekolah-sekolah  penjajah  (Poesponegoro,  2009:  289).”  Berdasarkan  tulisan  tersebut,  Dr. Setyabuddhi  ingin  menanamkan  kesadaran  nasional  dan  jati  diri  bangsa  kepada  para muridnya.  Dr.  Styabuddhi  memiliki  visi  untuk  menyelenggarakan  pendidikan  yang  sama sekali berbeda dengan pendidikan di sekolah-sekolah milik pemerintah Hindia Belanda.
Ksatrian  Instituut yang  sebelumnya  berlokasi  di  bekas  sekolah  Ny.  Mayer  di Bandung, dipindahkan ke daerah Kebonjati. Tanggal 16 November 1926 Ksatrian Instituut mendapatkan surat persetujuan dan pengakuan sebagai badan hukum dari Gubernur Jendral Hindia  Belanda.  Susunan  pengurus Ksatrian      Instituut sesuai  dengan  pasal  7  Anggaran Dasar  terdiri  dari  seorang  Ketua,  Seorang  Sekretaris,  dan  seorang  Bendahara.  Jabatan sebagai  ketua  dipegang  oleh  Dr.  Setyabuddhi  dan  istrinya,  Johanna  Petronella  Douwes Dekker,  menjabat  sebagai  Sekretaris.  Selain  Dr.  Staybuddhi  dan  Istri,  Pengurus-pengurus Ksatrian Instituut antara lain G.M.G. Douwes Dekker, P.Ph.P. Westerloo, J.E. Folkens, Dr. Tjipto Mangunkusumo, A. Coomans, dan P.E. Dakter (Firmnasyah, 2013: 61).

## D. Pendidikan di Ksatrian Instituut
Ksatrian Instituut bermaksud menyelenggarakan pendidikan yang berbeda dengan kebanyakan  sekolah  pemerintah  Hindia  Belanda. Ksatrian  Instituut berusaha  untuk mengalihkan tujuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Dr. Setyabuddhi  menilai  bahwa  sekolah  pemerintah  Hindia  Belanda  hanya  menimbulkan pengangguran  dan  hanya  merupakan  persiapan  menjadi  pegawai  pemerintahan. Kemampuan kerja nyata untuk membangun masyarakat dengan pengetahuan ekonomi dan budaya  merupakan  tujuan  dari Ksatrian  Instituut .  Lulusan Ksatrian  Instituut diharapkan menjadi  manusia  yang  mandiri  dan  memiliki  jiwa  kepemimpinan.  Mereka  harus  mampu
membangun  bangsanya  dan  menjadi  tulang  punggung  masyarakat  karena  kedudukannya sebagai golongan terpelajar. Untuk  mencapai tujuan itu Ksatrian Instituut menyelengarakan berbagai pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai tingkat menengah. Buku-buku  pelajaran  yang  digunakan  di  sekolah-sekolah  di  bawah Ksatrian Instituut sebagain  besar  diterbitkan  sendiri  secara  mandiri.  Buku-buku  yang  diterbitkan oleh Ksatrian  Instituut salah  satunya  adalah  buku Scema  van  de  ontwikkeling  van  het menslijk  verkeer  op  aarde yang  ditulis  oleh  Dr.  Setyabuddhi.  Buku  itu  berisi  tentang sejarah  peradaban  umat  manusia  sejak  zaman  kuno.  Tulisan  Dr.  Setyabuddhi  lain  yang diterbbitkan  adalah  buku Vluchtig  Overzicht  van  de  Geschiedenis  van  Indonesie,  Deel  I. Oudheid en Antieke, Deel II. Interval, Deel III. Moderne . Buku ini merupakan buku sejarah Indonesia  yang  terdiri  dari  tiga  jilid.  Dr.  Setyabuddhijugaa  menulis  buku  tentang  sejarah dunia dengan judul Wereld-Geschiedenis: Leerboek voor Middelbare Scholen in Indonesia I: Oost Azie. Buku lainya yang diterbitkan Ksatrian Instituut dalah buku tata bahasa Jepang yang  berjudul Leerboek  van  de  Japanche  Taal .  Buku  itu  ditulis  oleh  H.  Nagashima  B.A. dan  M.  Sabirin. Ksatrian  Instituut juga  sempat  menerbitkan  buku-buku  bahasa  dan  buku pelajaran statistika (Firmansyah, 2013: 62). Semua buku terbitan Ksatrian Instituut termuat dalam  kolom  iklan  di    majalah  murid  dan  orang  tua.  Majalah  murid  dan  orang  tua diterbitkan  oleh Ksatrian  Instituut sejak  bulan  Agustus  1937  (Poesponegoro,  2009:  293). Majalah  ini,  selaian  memuat  berita  sekolah,  juga  berisi  berita-berita  nasinal  dan internasional.

## E. Pendidikan Dasar di Ksatrian Instituut
Ksatrian  Instituut awalnya  menyelenggarakan  pendidikan  pada  tingkat  dasar. Sekolah  penyelenggara  pendidikan  dasar  ini  dinamakan Nationale  Lagere  School (NLS). Kurikulum  yang  diterapkan  di  NLS  masih  sama  dengan  kurikulum  di  Institut  Pengajaran Priangan.  Perbedaan  terletak  pada  diajarkanya  bahasa  Inggris  mulai  kelas  5  sebagai tambahan  kepada  para  murid  sebagai  persiapan  menghadapi  masa  depan.  Kebijakan mengajarkan  bahasa  Inggris  menunjukan  visi Ksatrian  Instituut yang  mendidik  murid- murdinya  untuk  siap  bersaing  di  intetnasional.  Setelah  melalui  tahap  pengembangan  dan penyemburnaan,  pada  tanggal  28  Mei  1931,  petunjuk  dan  pedoman  pelaksanaan pembelajaran di Nationale Lagere School berhasil dibuat oleh Ksatrian Instituut . Petunjuk dan  pedoman  itu  memberikan  gambaran  filosofi  pendidikan  dan  tata  cara  operasional Ksatrian Instituut . Seperti yang disebutkan sebelumnya, pendidikan di lingkungan Ksatrian Instituut akan  dibebaskan  dari  pengaruh  agama  dan  politik  praktis. Ksatrian  Instituut menekankan pendidikan yang berbasis semangat nasionalisme.
Kenaikan kelas di Nationale Lagere School ditentukan oleh kepala sekolah. Setiap kepala  sekolah  memiliki  kebebasan  untuk  menaikan  seorang  siswa  lebih  cepat  ke  kelas berikutnya,  atau  mentapkan  seorang  siswa  untuk  mengulang  di  kelas  yang  sama.  Bahkan kepala sekolah dapat menurunkan kelas siswanya. Sebagai tambahan, satu tahun pelajaran di Nationale Lagere School dan sekolah lain di lingkungan Ksatrian Instituut tidak boleh lebih  dari  240  hari.  Ketentuan  itu  sudah  disesuaikan  dengan  standar  umum  sekolah  di Belanda (Van der Veur, 2006: 488).
Kebersihan  sangat  diperhatikan  di Nationale  Lagere  School .  Gedung  sekolah dibangun  dengan  memperhatikan  tingkat  kesehatan.  Fasilitas  lain  seperti  lapangan  untuk upacara  dan  perpustakaan  juga  memiliki  kualitas  yang  sangat  baik.  Guru  selalu  menutut siswa  untuk  mengenakan  pakaian  rapi  dan  bergaya  eropa.  Para  guru  juga  menekankan keberishan  pribadi  pada  siswa  seperti  dengan  memerikasa  kebersihan  tangan  dan  kuku. Kebiasaan-kebiasaan buruk seperti meludah sembarangan dan mengigiti pensil dilarang di lingkungan sekolah. Setiap pagi para murid mendapat sarapan pagi yang bergizi di sekolah. Murid-murid Nationale  Lagere  School berada  dibawah  pengawasan  dokter Ksatrian Instituut .  Guru  selalu  menutut  siswa  untuk  mengenakan  pakaian  rapi  dan  bergaya  eropa. Para  guru  juga  menekankan  keberishan  pribadi  pada  siswa  seperti  dengan  memerikasa kebersihan tangan dan kuku (Van der Veur, 2006: 489).
Nationale  Lagere  School termasuk  memiliki  tingkat  kedisiplinan  yang  tinggi. Setiap  hari  guru  harus  datang  10  menit  lebih  cepat  sebelum  pelajaran  dimulai  dan mengawasi para murid ketika waktu istirahat. Guru juga harus melakukan pengawasan dan pencegahan  terhadap  ancaman  penyakit  menular  di  antara  para  siswa.  Guru  di Nationale Lagere  School dituntut  untuk  membuat  suasana  pembelajaran  yang  menyenangkan  dan menarik. Pembelajaran dengan pendekatan kekerasan dan hukuman harus di hindari guru di Nationale  Lagere  School .  Jika  ada  murid  yang  melanggar  peraturan  sekolah,  dia  akan diberikan  tugas  khusus  sebagai  hukumannya  dan  dipisahkan  dari  teman  satu  kelasnya. Hukuman  juga  bisa  berupa  penangguhan  waktu  kepulang  sekolah  untuk  mengerjakan sejumlah tugas (Van der Veur, 2006: 490).
Masalah  pembiayaan  menjadi  salah  satu  hal  penting  bagin  sebuah  sekolah  untuk bertahan.  Biaya  sekolah  di Nationale  Lagere  School dibayarkan  paling  lambat  hari kesepuluh  setiap  bulannya.  Bagi  murid  yang  belum  membayar  sampai  batas  waktu  yang telah  ditentukan  tidak  diperkenankan  mengikuti  pelajaran.  Tunggakan  pembayaran  yang lebih  dari  satu  bulan  tidak  diijinkan.  Kelengkapan  sekolah  seperti  buku-buku  dan kebutuhan lainya disediakan oleh Ksatrian Instituut dan tidak dipungut biaya. Para murid hanya  diminta  mengembalikannya  kepada  yayasan  dalam  keadaan  baik  (Van  der  Veur, 2006: 490).
Ksatrian  Instituut berkembang  dengan  baik  dan mempunyai murid lebih  dari  200 siswa.  Sejak  berbadan  hukum, Ksatrian  Instituut memperoleh  kemajuan  yang  pesat. Ksatrian Instituut berhasil mendirikan cabang-cabang antara lain Nationale Lagere School I dan Nationale  Lagere  School  II di  Bandung; Nationale  Lagere  School  III di  Ciwidey; Nationale  Lagere  School  IV di  Cianjur;  dan Nationale  Lagere  School  V di  Sukabumi (Firmansyah  2013:  62).  Berdasarkan  laporan  inspeksi  pemerintah  Hindia  Belanda  pada tahun  1933,  para  siswa Nationale  Lagere  School berhasil  lulus  pada  ujian  akhir  sekolah dasar  (Van  der  Veur,  2006:  488).  Hal  itu  merupakan  sebuah  prestasi  yang  sangat  baik untuk sekolah partikelir saat itu.
F. Sekolah Bisnis, Jurnalistik, dan Keguruan  di Ksatrian Instituut
Ksatrian  Instituut mendirikan Moderne  Middelbare  Handesel  School (MMHS) atau  sekolah menengah  dagang  modern.  MMHS  didirikan  pada tahun  1932  dengan  nama Nationaal Handels Collegium . Setelah satu tahun berdiri dengan nama Nationaal Handels Collegium ,  pemerintah  Hindia  Belanda  melarang  nama  sekolah  tersebut  dan  kemudian diganti  nama  menjadi Moderne  Middelbare  Handesel  School .  Sekolah  ini  merupakan sekolah  lanjutan  bagi  murid-murid  NLS  yang  ingin  melanjutkan  pendidikan  ke  jenjang pendidikan menegah dalam lingkungan Ksatrian Instituut . Semboyan MMHS adalah Door de will van onse Volk yang berarti karena kemauan rakyat dan Des Volks Toekomst gewijd yang  berarti  mengabdi  masa  depan  rakyat  (Firmansyah,  2013:  62).  Kedua  semboyan  itu dapat dimaknai bahwa sekolah itu didirikan oleh rakyat untuk rakyat.
MMHS  merupakan  sekolah  menengah  kejuruan  dagang.  Para  murid  MMHS diberikan pelajaran psikologi perdagangan, yaitu untuk mengenal pelanggan dan pembeli. Pelajaran teknik perdagangan yang meliputi akuntansi, ilmu perdagangan, ilmu perusahaan, ilmu  penjualan,  dan  ilmu  periklanan  menjadi  mata  pelajaran  yang  khas  dalam  kurikulum MMHS. Keahlian merumuskan pendapatan dan cara-cara menawarkannya di depan publik menjadi  salah  satu  latihan  ketrampilan  para  murid.  Selain  itu,  para  murid  juga  diajarkan ketrampilan  membuat  reklame  perdagangan.  Murid-murid  MMHS  juga  dibekali ketrampilan  bahasa  seperti  bahasa  Mandarin  dan  Jepang.  Tamatan  MMHS  diharapkan dapat  membuka  hubungan  perdagangan  dengan  China  dan  Jepang  selain  melanjutkan pendidikan  disana.  Termasuk  bahasa  Inggris  sebagai  bahasa  internasional  juga  diajarkan pada para murid. Kurikulum di MMHS juga dilenkapi dengan pengetahuan umum tentang individu  dan  masyarakat  yang  meliputi  sejarah  kebudyaan  dan  perkembangan  peradaban (Poesponegoro, 2009: 290).
Pendidikan  di  MMHS  ditempuh  dalam  waktu  tiga  tahun.  Setalah  menempuh  tiga tahun  pendidikan,  lulusan  MMHS  dapat  langsung  mencari  pekerjaan  atau  berwira  usaha.
Bagi  lulusan  MMHS  yang  ingin  meneruskan  pendidikan  dapat  melanjutkan  studi  di pendidikan lanjutan bisnis MMHS. Pendidikan lanjutan bisnis MMHS berlangsung selama dua tahun. Bidang ekonomi dan bisnis menjadi pelajaran utama dalam pendidikan lanjutan ini. Lulusan pendidikan lanjutan bisnis MMHS nantinya dapat menlanjutkan pendidikan di sekolah  tinggi  yang  ada  di  Tokyo,  Osaka,  Hong  Kong,  atau  Manila.  Selain  dekat  dengan Hindia  Belanda,  lingkungan  di  kota-kota  itu  tidak  jauh  berbeda.  Kesempatan  untuk menempuh  pendidikan tinggi  di  Rotterdam juga terbuka  bagi  lulusan  pendidikan  lanjutan bisnis MMHS (Poesponegoro, 2009: 291).
Ujian  akhir  menjadi  salah  satu  penilaian  kompetensi  siswa  dan  syarat  kelulusan seorang  murid  dari  MMHS.  Murid  yang  berhasil  lulus  dari  ujian  akhir  akan  memperoleh salinan daftar pelajaran yang sudah mereka laksanakan dan nilai yang diperolehnya dalam pelajaran itu. Para murid juga mendapatkan sertifikat yang berupa surat rekomendasi yang berisi  kemampuan  intelektual  individu  dan  keahlian  dibidang  perdagangan  yang dikuasainya.  Sertifikat  lulusan  MMHS  juga  berisikan  rekomendasi  dari  kepala  sekolah tentang posisi pekerjaan apa yang sesuai untuk pemilik sertifikat. Rekomendasi dari kepala sekolah  ini  berdasarkan  hasil  observasi  kepada  murid  pemilik  sertifikat  selama  masa studinya (Van der Veur, 2006: 493).
MMHS  ketika  pertama  berdiri  hanya  membuka  dua  kelas  dengan  masing-masing kelas terdiri dari 35 murid dan lima guru. Tiga tahun berjalan MMHS berkembang dengan pesat dimana di tahun ketiganya telah memiliki kurang lebih 227 murid dan 16 guru. Tahun 1936, jumlah murid MMHS turun menjadi 200 murid dan pada tahun 1937 kembali turun menjadi  179  murid.  Penurunan  jumlah  murid  ini  disebabkan  oleh  boikot  yang  dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, pemerintah Hindia Belanda juga menerapkan sistem  pendidikan  baru  yang  hampir  sama  dengan  sistem  pendidikan  di  MMHS. Pemerintah  Hindia  Belanda  membuka Meer  Uitgebreid  Lager  Onderwijs (MULO)  yang memiliki  masa  pendidikan  tiga  tahun.  Selain  MULO,  pemerintah  Hindia  Belanda  juga membuka Middelbare Handelsschool (Sekolah Bisnis Menengah) dengan masa pendidikan dua  tahun. Middelbare  Handelsschool hanya  bisa  dimasuki  oleh  lulusan  dari  MULO. Sistem  yang  demikian  sangat  identik  dengan  sistem  jenjang  pendidikan  di  MMHS. Kurikulum yang digunakan di kedua sekolah pemerintah Hindia Belanda itu hampir sama dengan  kurikulum  MMHS.  Bahkan  pemerintah  Hindia  Belanda  memerintahkan Ksatrian Instituut tidak  menggunakan  nama  MMHS  karena  kemiripannya  dengan  MULO  dan Middelbare Handelsschool (Van der Veur, 2006: 491).
Biaya  pendidikan  di  MMHS  terbilang  tidak  murah.  MMHS  didirikan  saat perekonomian  dunia  sedang  mengalami  depersi.  Depresi  ekonomi  dunia  itu  juga berdamapak  sampai  ke  Hindia  Belanda.  Hal  itu  yang  menjadi  salah  satu  faktor  tingginya biaya  pendidikan  di  MMHS.  Sejumlah  biaya  harus  dibayarkan  pada  saat  pendaftaran meskipun  saat  kegiatan  sekolah  dimulai  biaya  itu  akan  dikembalikan.  Para  murid  juga masih  diharuskan  membayar  perlengkapan  sekolah.  Biaya  pendidikan  per  bulan  untuk murid  tahun  pertama  dan  kedua  sebesar  15  Gulden;  untuk  murid  tahun  ketiga  sebesar  18 Gulden;  dan  untuk  pendidikan  lanjutan  dua  tahun  dikenai  biaya  24  Gulden.  Biaya  rumah kos di Bandung saat itu sekitar 15 Gulden per bulang sudah termasuk biaya makan dan cuci pakaian.  Jika  dihitung,  biaya  yang  dikeluarkan  seorang  murid  MMHS  selama  periodi  10 bulan/satu  periode  jenjang  pendidikan  berkisar  antara  300-390  Gulden  belum  termasuk biaya  perlengakapan  sekolah.  Jumlah  tersebut  teramasuk  tinggi  untuk  biaya  pendidikan saat  itu.  Bisa  dikatakan  bahwa  murid  MMHS  masih  didominasi  anak-anak  dari  pegawai pemerintah Hindia Belanda baik dari golongan Eropa, Indo, maupun Bumiputra (Van der Veur, 2006: 491).
Ksatrian  Instituut selanjutnya  mendirikan  sekolah  keguruan  yang  bernama Nationale  Opleidingsschool  voor  Zelfstanding  Onderwijerz (NOZO)  atau  Sekolah Pelatihan  Nasional  Guru  Independen. NOZO  mulai dibuka  pada tanggal  1  Agustus  1935.
Latar belakang didirikannya NOZO oleh Ksatrian Instituut dapat dilihat dalam pernyataan Dr. Setyabuddhi sebagai berikut.
“ Jika  kelak  sekolah-sekolah  liar  telah  merebut  masa  depan  pengajaran,  seperti yang  telah  direbutnya  sekarang,  pemerintah  akan  meminta  syarat-syarat  lebih tinggi bagi guru-guru. Pemerintah akan bertindak untuk kepentingan pengajaran, yang juga merupakan kepentingan kita. Kita akan menyambut bila hal itu terjadi. Sekarang  belum  terjadi,  waktunya  belum  tiba  untuk  itu.  Akan  tetapi,  kelak  akan terjadi  juga.  Kita  harus  melihat  ke  depan.  Persiapan  yang  telah  dilakukan  harus mampu  menyiapkan  guru-guru  lulusan  sekolah  kita  sebagai  guru  yang  telah mendapatkan  pendidikan  baik  serta  berwenang.  Dalam  jumlah  besar,  mereka harus siap memegang kewajiban memenuhi kebutuhan pengajaran. Apa yang telah kita  berikan,  harus  dilipatkan  sepuluh  kali  kepada  rakyat  (Poesponegoro,  2009: 292). "
NOZO  merupakan  langakah  persiapan  menghadapi  perubahan  kebijakan pendidikan  dalam  bidang  keguruan.  Dr.  Setyabuddhi  memperkirakan  bahwa  tuntutan kompetensi  bagi  guru  akan  semangakin  meningkat  seiring  dengan  perkembangan  zaman. NOZO  diharapkan  mengahasilkan  calon-calon  guru  yang  berkualitas  dan  mendapatkan lisensi dari pemerintah Hindia Belanda. Para calon guru lulusan NOZO akan menjadi agen untuk memperluas pendidikan bagi bumiputra.
NOZO  didirikan untuk  menampung  lulusan MMHS yang  berminat menjadi  guru. Selain  menerima  murid  dari  lulusan  MMHS,  NOZO  juga  menerima  murid  dari  lulusan sekolah  pemerintah  Hindia  Belanda.  Pendidikan  di  NOZO  dilaksanakan  secara  intensif selama  satu  tahun.  Prinsip  pendidikan  di  NOZO  adalah  belajar  dengan  melakukan. Pendidikan  keguruan  di  NOZO  lebih  banyak  diarahkan  pada  mengamati  guru  secara langsung sambil para murid membuat rancangan pembelajarannya sendiri. Teori pedagogik dan media pembelajaran menjadi menjadi materi pelajaran utama di NOZO. Pelajaran lain yang diajarkan di NOZO adalah kesenian seperti menggambar, membuat kerajinan tangan, dan musik. Pembelajaran di NOZO diarahkan untuk memberikan pengetahuan baik secara teori mapun praktis pada para muridnya. Tujuannya agar para murid memiliki keberanian dan kepercayaan diri setalah lulus dan menjadi guru (Van der Veur, 2006: 491).
NOZO  mengusung  semboyan  “Untuk  tiap-tiap  desa  sekolahnya  sendiri”.  Para muruid  NOZO  selain  dibekali  pengetahuan  keguruan  juga  dibekali  pengetahuan  umum ditambah  dengan  ilmu  perdagangan  dan  ilmu  hubungan  masyarakat.  Murid-murid  di NOZO dipersiapkan untuk mengajar dan mendirikan sekolah-sekolah partikelir Indonesia. Para  murid  diajarkan  bahwa  yang  menjadi  tujuan  utama  seorang  guru  bukanlah  jabatan melainkan  sekolah  itu  sendiri.  Mereka  harus  mampu  masuk  ke  pelosok  dan  mendirikan sekolah  di  desa-desa.  Cara  membangun  sekolah  tanpa  modal  menjadi  salah  satu pengetahuan  yang  diajarkan.  Selama  mengajar  dipelosok,  peserta  pendidikan  guru dianjurkan  untuk  aktif  melakukan  kegiatan  perdagangan.  Mereka  harus  menguasai akuntansi,  menejmen,  administrasi,  dan  menggali  sumber-sumber  keuntungan  bagi sekolahnya.  Mendirikan  sekolah  di  desa-desa  sangat  ditekankan  dalam  pendidikan  di NOZO.
Ksatrian  Instituut juga  mendirikan  sekolah  jurnalistik  bernama Middelbare  Journalisten School (MJS)  atau  Sekolah  Mengengah  Jurnalistik.  MJS  merupakan  pendidikan  lanjutan bagi lulusan MMHS atau lulusan sekolah setingkat yang memiliki ketertarikan pada dunia jurnalistik.  MJS  dibuka  atas  dasar  keprihatinan Ksatrian  Instituut terhadap  keadaan  pers bumiputra  di  Hindia  Belanda.  Hindia  Belanda  saat  itu  memiliki  banyak  surat  kabar Indonesia  yang  baik.  Sayangnya  surat-surat  kabar  Indonesia  itu  kekurangan  jurnalis- jurnalis Indonesia yang baik. Lulusan dari MJS diharapkan mampu menutupi kekosongan itu.  Sebagai  jurnalis  yang  menggunakan  bahasa  sendiri  (Indonesia),  serat  memiliki pengetahuan ekonomi dan budaya, para lulusan jurusan ini akan mendapat kedudukan dan peran  penting  dalam  pers  bumiputra.  Para  murid  di  MJS  sangat  aktif  dalam  kegiatan jurnalistik di lingkungan Ksatrian Instituut . Karya-karya jurnalistik siswa dapat ditemukan di Erste Oogst , sebuah surat kabar lembaran yang diterbitkan dibawah Ksatrian Instutuut . Murid-murid  yang  banyak  berkontribusi  di Erste  Oogst antara  lain  R.M.  Hoedojo Hoeksamadiman,  Dachlan  Loebis,  Tan  Tiet  Shian,  dan  B.M.  Diah.  Pelajaran  yang
diajarkan  di  MJS  tidak  hanya  seputar  jurnalistik,  tetapi  juga  pelajaran  sejarah  nasional Indonesia; pelajaran bahasa asing seperti bahasa Jepang; dan juga ilmu perdagangan (Van der Veur, 2006: 496).

## Simpulan
Pendidikan  di  sekolah-sekolah  milik  yayasan  Ksatrian  Instituut  memberikan  warna  yang menarik  dalam  sejarah  pendidikan  Indonesia.  Seperti  kebanyakan  sekolah  partikelir  di  jamannya, sekolah-sekolah Ksatrian Instituut menerapkan sistem yang berbeda dengan sekolah yang dikelola pemerintah Hindia-Belanda. Berbagai macam model sekolah dikembangkan oleh Ksatrian Instituut berdasarkan  visi  dan  tuntutan  jaman  saat  itu.  Pendidikan  ketreampilan  khususnya  dalam kewirausahaan sangat menonjol dalam pendidikan di Ksatrian Instituut. Hal itu diwujudkan dengan didirikannya  MMHS  sebagai  sekolah  perdaganganuntuk  mendidik  para  calon  wirausahawan bumiputra.  Sayangnya,  sebagai  sekolah  yang  ditujukan  untuk  kalangan  bumiputra,  akses pendidikan  ke  Ksatrian  Instituut  cukup  sulit  terutama  soal  biaya  pendidikan.  Biaya  pendidikan yang tinggi menyebabkan murid  di  Ksatrian  Instituut  sebagaian  besar  berasal  dari  anak-anak  dari golongan menengah atas. Untuk mengatasi hal ini, Ksatrian Instituut mendirikan sekolah guru yang bernama  NOZO.  Lulusan  NOZO  memiliki  kompetensi  untuk  mendirikan  dan  mengelola  sekolah selaian  menjadi  seorang  guru.  Dalam  pers  bumiputra,  Ksatrian  Instituut  juga  memiliki  perannya tersendiri.  Sekolah  jurnalistik  MJS  milik  Ksatrian  Instituut  telah  melahirkan  jurnalis-jurnalis berkompeten  dalam  mewarnai  duni  pers  bumiputra.  Salah  satu  lulusan  MJS  yang  terkenal  dalam dunia  pers  bumiputra  adalah  B.M.  Diah.  Upaya  yang  dilakukan  oleh  Ksatrian  Instituut  dapat diartikan sebagai sebuah bentuk perlawanan terhadap penjajahan Belanda.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul,  M.  R.  (2020).  Ibu  Sebagai  Madrasah  Bagi  Anaknya:  Pemikiran  Pendidikan  RA  Kartini. Journal of Islamic Education Policy , 5 (2).
Ahmadi, A & Uhbiyat, N. (2015). Ilmu Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
Afandi, A. N., Swastika, A. I., & Evendi, E. Y. (2020). Pendidikan pada masa pemerintah kolonial di hindia belanda tahun 1900-1930. Jurnal Artefak , 7 (1), 21–30.
Afdhal, A., Manuputty, F., & Ramdhan, R. M. (2022). Pendidikan developmentalisme moh. sjafei: membangun  konsep  pendidikan  berkebudayaan  di  ins  kayutanam  (1928-1969). Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia , 8 (3), 130–139.
Dewantara, K. H. (1967). Ki hadjar dewantara. Jogjakarta: Majelis Leluhur Taman Siswa .
Dewantara,  K.H.  (2004).  Karya  Ki  Hadjar  Dewantara  Bagian  Pertama:  Pendidikan.  Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
Fachrurozi,  M.  H.  (2019).  Politik  etis  dan  bangkitnya  kesadaran  baru  pers  bumiputra. Bihari:
Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sejarah , 2 (1).
Firmansyah,  A.B.  (2013). Perjuangan  Ernest  Francois  Eugene  Douwes  Dekker  Dari  Politik Menuju Pendidikan 1913-1941 . Jurnal AVATARA, Vol 1, No. 1, 57-63.
Hasbullah. (2011). Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers.

## 92 – ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah
Ismail,  P.,  Hasan,  S.,  Syaflin,  H.,  Karimuddin,  K.,  Imam,  A.,  Muhammad,  F.  I.,  Kartini,  K.,  & Desi, A. (2021). Fiqh Mu’amalah Kontemporer .
Jayudha, I. A., & Darmawan, W. (2020). Pendidikan bagi perempuan indonesia: perjuangan raden dewi sartika  dan siti  rohana  kudus (1904-1928). FACTUM: Jurnal Sejarah  Dan  Pendidikan Sejarah , 9 (2), 161–174.
Marjanis,  M.  (2021).  Relevansi  konsep  merdeka  belajar  dengan  nilai-nilai  filosofis  pendidikan  di SMA INS Kayu Tanam. Journal of Education and Instruction (JOEAI) , 4 (2), 419–426.
McCowan, T. (2023). The crosscutting impact of higher education on the Sustainable Development Goals. International Journal of Educational Development , 103 , 102945.
https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2023.102945
Moleong, L. (2010). Metode peneltian. Jakarta: Rineka Cipta .
Nasution, S. (1995). Sejarah Pendidikan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
Poesponegoro, M.J. (2009). Sejarah Nasional Indonesia V . Jakarta: Balai Pustaka.
Perkasa,  R.  D.,  Dora,  N.,  &  Melinda,  C.  (2021).  Pelaksanaan  Penanaman  Nilai  Pendidikan Karakter  di  SMA  Bertalenta  INS  Kayu  Tanam  Kabupaten  Padang  Pariaman. Jurnal  Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , 21 (2), 754–760.
Prayudi,  G.  M.,  &  Salindri,  D.  (2015).  Pendidikan  pada  masa  pemerintahan  kolonial  belanda  di Surabaya  tahun  1901-1942  (Education  on  Dutch  Government  in  Surabaya  at  1901-1942).
Publika Budaya , 3 (1), 20–34.
Rohman,  A.  (2009).  Memahami  Pendidikan  dan  Ilmu  Pendidikan.  Yogyakarta:  Laks BangMediatama.
Sukarjo,  M.  &  Komarudin,  U.  (2009).  Landasan  Pendidikan:  Konsep  dan  Aplikasinya.  Jakarta:
Rajawali Pers.
Setiawan,  R.  (2018).  Subaltern,  Politik  Etis,  dan  Hegemoni  dalam  Perspektif  Spivak. Poetika:
Jurnal Ilmu Sastra , 6 (1), 12–25.
Sijpenhof,  M.  L.  (2021).  Constructing  race  in  white  spaces  of  Dutch  education  (1968–2017).
History of Education Review , 50 (2), 115–129. https://doi.org/10.1108/HER-05-2020-0030
Susilo,  A.,  &  Isbandiyah,  I.  (2018).  Politik  Etis  dan  Pengaruhnya  Bagi  Lahirnya  Pergerakan Bangsa Indonesia. HISTORIA Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah , 6 (2), 403.
Van Der Veur, Paul W. (2006). The Lion And The Gadfly: Dutch Coloniakism And The Spirit Of E.F.E. Douwes Dekker . Leiden: KITLV Press.