## EKSISTENSI  KEPOLISIAN DALAM PENUNTUTAN PERKARA TINDAK  PIDANA RINGAN DIWILAYAH HUKUM POLRES LABUHANBATU
Dr. Iskandar Sipayung Universitas Alwasliyah Labuhanbatu e_mail: Sipayungjatanras@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to analyze the legal aspects of the existence of the police in the prosecution of minor criminal  cases  in  the  Labuhanbatu  District  Police  Legal  Territory.  This  research  is  Normative Empirical, namely research by looking at the conditions in the field by linking the legal sources of the regulations in force in the Republic of Indonesia. The benefits that will be received from the results of this research are to find out and analyze the legal basis of the police's authority in prosecuting minor criminal cases and to find out and analyze the existence of the police in prosecuting minor criminal cases in the Labuhanbatu Police Legal Territory. The results of the study show that firstly, the Legal Basis of Police Authority in Prosecuting Minor Crime Cases is based on the provisions as stated in Article 205 of the Criminal Procedure Code. Second, the existence of Labuhanbatu Police Investigators has so far carried out their duties as stipulated in article 205 of the Criminal Procedure Code by acting as Public Prosecutors in cases of minor crimes.

## Keywords : Existence, Police, Minor Crime.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalis  aspek  hukum    mengenai  Eksistensi    Kepolisian  Dalam Penuntutan  Perkara  Tindak  Pidana  Ringan  Diwilayah  Hukum  Polres  Labuhanbatu.  Penelitian  ini bersifat  Normatif  Empiris  yakni  penelitian  dengan  melihat  kondisi  yang  ada  dilapangan  dengan mengkaitkan  sumber  hukum  peraturan  -  peraturan  yang  berlaku  di  Negara  Republik  Indonesia. Manfaat  yang  akan  diterima  dari  hasil  penelitian  ini  adalah    untuk  mengetahui  dan  menganalisis landasan hukum kewenangan kepolisian dalam melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Ringan serta untuk mengetahui dan menganalisis  Eksistensi  Kepolisian Dalam Penuntutan Perkara Tindak Pidana Ringan Diwilayah Hukum Polres Labuhanbatu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama Landasan  Hukum  Kewenangan  Kepolisian  Dalam  Melakukan  Penuntutan  Perkara  Tindak  Pidana Ringan adalah berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 205 KUHAP. Kedua , Eksistensi  Penyidik Kepolisian Resort Labuhanbatu seejauh ini telah melaksanakan tugasnya sebagaimana  ketentuan  yang  telah  disebutkan  dalam  pasal  205  KUHAP  dengan  bertindak  sebagai Kuasa Penuntut Umum dalam hal perkara tindak pidana ringan.
Kata Kunci : Eksistensi,  Kepolisian, Tindak Pidana Ringan .

## I. PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pada  dasarnya,  dalam  hal  melakukan penuntutan  terhadap  perkara  tindak  pidana adalah  merupakan  tugas  dan  wewenang
daripada kejaksaan. Dalam ketentuan Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang
Kejaksaan Republik Indonesia telah mengemukakan  bahwa    Kejaksaan  Republik Indonesia  merupakan  lembaga  pemerintah yang  melaksanakan  kekuasaan  negara  di
bidang penuntutan, dimana dalam pelaksanaan tugas  penuntutan  harus  dilaksanakan  secara merdeka  terlepas  dari  pengaruh  kekuasaan pemerintah  dan  pengaruh  kekuasaan  politik manapun. 1
Selanjutnya  disebutkan  pula  bahwa  yang dimaksud  dengan  Jaksa  adalah  pejabat fungsional  yang  telah    diberikan  wewenang oleh peraturan perundang-undangan dalam hal untuk  bertindak  sebagai  penuntut  umum  dan bertindak  dalam  hal  pelaksanaan  putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. 2
Dalam  rumusan  selanjutnya,  dijelaskan bahwa    Penuntut  Umum  adalah  Jaksa  yang diberi  wewenang  oleh  peraturan  perUndang- Undangan  untuk  melakukan  penuntutan  serta melaksanakan penetapan hakim. Pada hakikatnya Peran kejaksaan dalam melaksanakan  putusan  pengadilan  yang  telah mempunyai kekuatan hukum tetap antara lain telah diatur  pula berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 270 KUHAP serta dalam Pasal  30  ayat  (1)  huruf  b  undang-undang Tentang Kejaksaan.
Dari  ketentuan  sebagaimana  yang  telah diuraikan  tersebut  diatas    dapat  dipahami bahwa Kejaksaan berwenang untuk melaksanakan  tugasnya  untuk  penuntutan perkara  pidana  sebagaimana  yang  telah dijelaskan  sebelumnya,  bahwa  wewenang
1 Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2 Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Jaksa adalah bertindak hanya sebagai penuntut umum dan eksekutor putusan pengadilan. 3
Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah  dituangkan  dalam  ketentuan  Pasal  270 KUHAP  serta  dalam  ketentuan  Pasal  30  ayat (1) huruf b undang-undang Tentang Kejaksaan maka  Pada  hakikatnya  yang  berhak  untuk melakukan  penuntutan  terhadap  perkara pidana  adalah  kejaksaan,  sekalipun  itu  dalam perkara tindak pidana ringan.
Pada  kenyatannya  dalam  praktek  yang telah  peneliti  telusuri  di  Pengadilan  Negeri Rantauprapat,  dengan  banyaknya  perkara tindak  pidana  ringan  khususnya  dalam  hal perkara  pencurian  yang  nilai  kerugiannya  di bawah  Rp2,5  juta,  Penyidik  bertindak langsung  sebagai  penuntut  umum  dalam melimpahkan  perkara  tersebut  ke  Pengadilan serta  menghadiri  dan  bertindak  sebagai penuntut umum dalam perkara dimaksud.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  pemaparan  uraian  yang dikemukakan diatas, menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti dan di bahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  landasan  hukum  kewenangan kepolisian  dalam  melakukan  Penuntutan Perkara Tindak Pidana Ringan?
2. Bagaimanakah  Eksistensi    Kepolisian Dalam Penuntutan Perkara Tindak Pidana Ringan Diwilayah Hukum Polres Labuhanbatu?
3 Lihat  Penjelasan  Pasal  30  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan Republik Indonesia

## Tujuan Penelitian
Sesuai  dengan  rumusan  masalah  yang telah dikemukakan maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis landasan  hukum  kewenangan  kepolisian dalam  melakukan  Penuntutan  Perkara Tindak Pidana Ringan .
2. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis Eksistensi  Kepolisian Dalam Penuntutan Perkara Tindak Pidana Ringan Diwilayah
Hukum Polres Labuhanbat..

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  adalah  merupakan faktor penting dalam penelitian guna mendapatkan  data  dan  hasil  yang  sesuai dengan  tujuan  penelitian,  Metode  penelitian juga akan dapat mempengaruhi dan sekaligus mempermudah  pengembangan  data,  sehingga penyusunan  penulisan  hukum  akan  sesuai dengan metode ilmiahal.
Dalam  penelitian  ini  metode  penelitian yang  digunakan  adalah  teknik  secara  studi kepustakaan berupa studi dokumen dan teknik pendukung  lainnya  yaitu  meneliti  dokumen yang  ada  yaitu  dengan  mengumpulkan  data dan  informasi  dari  buku,  karangan  ilmiah, peraturan  perundang-undangan  dan  bahan tertulis  lainnya  yang  berkaitan  dengan penelitian  ini,  yaitu  dengan  cara  mencari, mempelajari dan mencatat serta
4 Ronny hanitijo soemitro, Metodologi Penelitian Hukum  Dan  Jurimetri ,  (Jakarta:  Ghalia  Indonesia, 1994),  hal. 225
menginterpretasikan  hal-hal  yang  berkaitan dengan objek penelitian. 4
Mengingat  penelitian  ini  memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan  data  ditempuh  adalah  dengan melakukan  penelitian  lapangan,  kepustakaan dan  studi  dokumen.  Di  dalam  pengumpulan data,  sebanyak  mungkin  data  yang  diperoleh dan dikumpulkan diusahakan  mengenai masalah-masalah  yang  berhubungan  dengan penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Landasan Hukum Kewenangan Kepolisian Dalam Melakukan
Penuntutan  Perkara  Tindak  Pidana Ringan.
Surat  Untuk  mewujudkan  keamanan dalam  Negeri  yang  meliputi  terpeliharanya keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan masyarakat,  serta  terbinanya  ketentraman masyarakat  dengan  menjunjung  hak  asasi manusia  maka  dibentuklah  undang-undang khusus  yaitu  UU  No  2  Tahun  2002  Tentang Kepolisian.  Dalam  melaksanakan  tugas  dan alat  negara  untuk  memberikan  Perlindungan, Pengayoman  dan  Pelayanan  Hukum  kepada masyarakat,  maka  Eksistensi  Kepolisian Negara  RI  (POLRI)  sangat  diperlukan  untuk memenuhi hal tersebut.
Sebagai penegak hukum, polisi merupakan  bagian  dari  jajaran  sub  sistem peradilan  pidana  yang  merupakan  “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan.  Sebagai penegak  hukum,  tugas  kepolisian telah  diatur secara tegas  dalam  ketentuan  Pasal  14  ayat  1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Polisi memiliki  tugas  pokok  yaitu  :  memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan kepada  masyarakat.    Dalam  melaksanakan tugas  pokok  ini,  maka  Polisi  Republik Indonesia bertugas :
a. Melaksanakan  pengaturan,  penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan  masyarakat  dan  pemerintah sesuai kebutuhan;
b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam  menjamin  keamanan,  ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
c. Membina masyarakat untuk meningkatkan  partisipasi  masyarakat, kesadaran  hukum  masyarakat  serta ketaatan  warga  masyarakat  terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan;
d. Turut  serta  dalam  pembinaan  hukum nasional;
e. Memelihara  ketertiban  dan  menjamin keamanan umum;
5 Lihat  pasal  11  Undang-Undang  No  2  Tahun 2002 Tentang Kepolisian.
f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan  teknis  terhadap  kepolisian khusus,  penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap  semua  tindak  pidana  sesuai dengan  hukum  acara  pidana  dan peraturan perundang-undangan lainnya;
h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium  forensik  dan  psikologi kepolisian  untuk  kepentingan  tugas kepolisian;
Selain ketentuan yang telah di sebutkan di atas, Kepolisian juga berwenang melakukan Penyelidikan.  Penyelidikan  diartikan  sebagai serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari  dan  menemukan  suatu  keadaan  atau peristiwa  yang  diduga  merupakan  kejahatan atau  tindak  pidana  guna  mendapatkan  bukti permulaan yang diperlukan untuk memutuskan apakah  diperlukan  penyidikan  atau  tidak sesuai dengan perintah undang-undang.
Dalam ketentuan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Secara resmi Negara  telah  mengatur  mengenai  wewenang dan tugas pokok  yaitu Memelihara keamanan dan  ketertiban  masyarakat,  Menegakkan Hukum, Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”. 5
Selain itu Kepolisian berwenang melakukan  penyidikan  proses  pidana  seperti
yang  diatur  dalam  pasal  16  UU  No  2  Tahun 2002,  dan  melakukan  penyelidikan  dan penyidikan  terhadap  semua  tindak  pidana sesuai  dengan  hukum  acara  pidana  dan peraturan Perundang–Undangan lainnya. Penyelidikan  dan  penyidikan  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal  11  Undang-Undang  No  2  Tahun  2002 Tentang Kepolisian.
Wewenang  penyidik  sesuai  ketentuan KUHAP  adalah:  a.  Menerima  laporan  atau pengaduan  dari  seseorang  tentang  adanya suatu  tindak  pidana,  b.  Melakukan  tindakan pertama  pada  saat  ditempat  kejadian,  c. Menyuruh  berhenti  seseorang  tersangka  dan memeriksa  tanda  pengenal  diri  tersangka,  d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan,  dan  penyitaan,  e.  Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang, g. Memanggil  orang  untuk  didengar  dan diperiksa  sebagai  tersangka  atau  saksi,  h. Mendatangkan  orang  ahli  yang  diperlukan dalam  hubungannya  dengan  pemeriksaan perkara, i. Mengadakan penghentian penyidikan,  j.  Mengadakan  tindakan  lain menurut  hukum  yang  bertanggung  jawab (Pasal 7 Ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j KUHAP).
Penyelidik  juga  karena  kewajibannya mempunyai  wewenang  menerima  laporan, mencari  keterangan  dan  barang  bukti, menyuruh berhenti orang  yang di curigai dan menanyakan  serta  memeriksa  tanda  pengenal
diri,  serta  mengadakan  tindakan  lain  menurut hukum  yang  bertanggungjawab.  Peraturan Perundang  -  Undangan  juga  memberikan kewenangan yang luas kepada pihak penyidik untuk melakukan penangkapan demi kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan  pasal  16  ayat  (2)  KUHAP,  namun untuk  menjamin  hak-hak  asasi  tersangka, perintah  penangkapan  tersebut  harus  di dasarkan  pada  bukti  permulaan  yang  cukup. Menurut  Surat  Keputusan  Kepala  Kepolisian RI  (Kapolri)  No  Pol.  SKEP/04/1/1982,  bukti permulaan yang cukup merupakan katerangan dan data yang terkandung dalam dua diantara : a. Laporan polisi, b. Berita Acara Pemeriksaan Polisi,  c.  Laporan  hasil  penyelidikan,  d. Keterangan saksi/saksi ahli, e. Barang bukti.
Penyelidikan yang di lakukan penyelidik dalam  hal  ini  harus  tetap  menghormati  asas praduga  tak  bersalah  ( Presumption  Of Innocence )  sebagaimana  di  sebutkan  dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP. Penerapan asas  ini  tidak  lain  adalah  untuk  melindungi kepentingan  hukum  dan  hak-hak  tersangka dari  kesewenang-wenangan  kekuasaan  para aparat penegak hukum.
Apabila  dalam  penyidikan  tidak  di temukan  bukti  yang  cukup  atau  peristiwa tersebut  bukanlah  peristiwa  pidana  atau penyidikan  dihentikan  demi  hukum,  maka penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian  Penyidikan.  Jika  Surat  Perintah Penghentian  Penyidikan  telah  diterbitkan, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
Salah satu tugas Kepolisian  yang  selalu mendapat perhatian adalah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Sebagai Penegak Hukum,  Polisi  masuk  dalam  jajaran  Sistem Peradilan Pidana sebagai salah satu sub sistem. Dalam sistem peradilan pidana polisi merupakan “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan.  Dari  sinilah  segala  sesuatunya  di mulai.
Sebagai penegak hukum, tugas kepolisian  telah  diatur  secara  tegas  dalam ketentuan  Pasal  14  ayat  1  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Republik  Indonesia.  Polisi  memiliki  tugas pokok  yaitu  :  memelihara  keamanan  dan ketertiban  masyarakat;  menegakkan  hukum; dan  memberikan  perlindungan,  pengayoman, dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Polisi Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok yaitu:
a. Melaksanakan  pengaturan,  penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan  masyarakat  dan  pemerintah sesuai kebutuhan;
b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam  menjamin  keamanan,  ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
c. Membina masyarakat untuk meningkatkan  partisipasi  masyarakat, kesadaran  hukum  masyarakat  serta ketaatan  warga  masyarakat  terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan;
6 Lihat pasal 205 ayat (2) KUHAP
d. Turut  serta  dalam  pembinaan  hukum nasional;
e. Memelihara  ketertiban  dan  menjamin keamanan umum;
f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan  teknis  terhadap  kepolisian khusus,  penyidik  pegawai  negeri  sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap  semua  tindak  pidana  sesuai dengan  hukum  acara  pidana  dan peraturan perundang-undangan lainnya;
h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium  forensik  dan  psikologi kepolisian  untuk  kepentingan  tugas kepolisian;
Selain ketentuan yang telah di sebutkan di  atas,  didalam  ketentuan  pasal  205  ayat  (2) KUHAP  juga  telah  ditentukan  kewenangan kepolisian  dalam  hal  melakukan  penuntutan terhadap tindak pidana ringan. Ketentuan pasal tersebut memberikan ketegasan bahwa penyidik  atas  kuasa  penuntut  umum,  dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai  dibuat,  menghadapkan  terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan. 6
Dalam  hal  Pemeriksaan  Tindak  Pidana Ringan,  Yahya harahap  menjelaskan  antara lain bahwa: 7
7 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan  KUHAP  (Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan,
a.   Pelimpahan  dan  pemeriksaan  perkara
Tipiring  tanpa  dicampuri  dan  diikuti  oleh penuntut  umum.  Penyidik  atas  kuasa penuntut umum, dalam waktu 3 (tiga) hari sejak  berita  acara  pemeriksaan  selesai dibuat,  menghadapkan  terdakwa  beserta barang  bukti,  saksi,  ahli  dan  atau  juru bahasa ke sidang pengadilan. 8 b.   Lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa  semua perkara Tipiring yang diterima pengadilan segera  disidangkan  pada  hari  itu  juga. Pemeriksaan Tipiring diperiksa dan diadili oleh  hakim  tunggal  pada  tingkat  pertama dan terakhir. 9
c.    Pengajuan perkara tanpa surat dakwaan.
Ketentuan  ini  memberikan  kepastian  di dalam mengadili menurut acara
pemeriksaan cepat tersebut tidak diperlukan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum seperti untuk pemeriksaan dengan  acara  biasa,  melainkan  tindak pidana  yang  didakwakan  cukup  ditulis dalam buku register tersebut. 10
d.   Saksi  tidak  mengucapkan  sumpah  atau janji kecuali hakim menganggap perlu. 11
3.2 Eksistensi
Kepolisian Dalam
Penuntutan  Perkara  Tindak  Pidana Ringan  Diwilayah  Hukum  Polres Labuhanbatu
Pada  Sebagai  penegak  hukum,  polisi merupakan  bagian  dari  jajaran  sub  sistem
Banding,  Kasasi,  dan  Peninjauan  Kembali).  Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 423
8 Lihat Pasal 205 ayat (2) KUHAP
9 Lihat Pasal 205 ayat (3) KUHAP
peradilan  pidana  yang  merupakan  “pintu gerbang”  guna  untuk  memelihara  keamanan dan  ketertiban  masyarakat;  menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Undang  –  undang  sebagai  legitimasi hukum  telah  memberikan  pengaturan  bahwa kepolisian  diberikan  kewenangan  dalam  hal melakukan penuntutan terhadap tindak pidana ringan  sebagaimana  yang  telah  disebutkan didalam ketentuan pasal 205 ayat (2) KUHAP, namun  kewenangan  tersebut  adalah  dengan dasar adanya kuasa dari penuntut umum.
Dalam  prakteknya  diwilayah  hukum polres  Labuhanbatu,  penulis  telah  melakukan penelitian  bahwa  dalam  hal  penuntutan perkara  tindak  pidana  ringan  khususnya perkara  tindak  pidana  pencurian  yang  kini didominasi  sebagai  tindak  pidana  ringan diwilayah  hukum  polres  labuhanbatu  dalam hal  persidangan  yang  bertindak  menjadi penuntut umum dalam perkara tersebut adalah Penyidik yang memeriksa perkara tersebut.
Penyidik  Polres  Labuhanbatu    tetap melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut umum  pada  Kejaksaan  Negeri  Labuhanbatu dan selanjutnya setelah Penyidik mendapatkan Kuasa  dari  Jaksa  Penuntut  Umum,  kemudian akan  melaksanakan  prosedur  dan  mekanisme ketentuan  hukum  sebagaimana  yang  telah disebutkan dalam pasal 205 KUHAP.
10 Lihat  Penjelasan  Pasal  207  ayat  (2)  huruf  b KUHAP
11 Lihat Pasal 208 KUHAP
Terdapat  beberapa  contoh  kasus  yang telah peneliti jadikan sebagai bahan penelitian dalam tulisan ini yaitu :
No Register perkara Kuasa Penuntut Umum Wilayah Hukum 1 Register Perkara Nomor 298/Pid.C/2021/Pn. Rap  Atas  tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Rojali Erson  F. Siahaan Polres Labuhanbatu
2 Register perkara nomor
299/Pid.C/2021/PN.
Rap atas tindak
pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Muhammad Akbar P. Siregar Polsek  NA IX-X,  Polres Labuhanbatu 3 Register perkara nomor 301/Pid.C/2021/PN.
Rap atas tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Diyo Pranata TH. Sipahutar Polsek Kualuh Hulu,  Polres Labuhanbatu
Dari  ketiga  contoh  kasus  yang  telah diuraikan  tersebut  diatas  memberikan  hasil penelitian  bahwa  Penyidik  Kepolisian  Polres Labuhanbatu  telah  melaksanakan  tugasnya bertindak  sebagai  kuasa  penuntut  umum sebagaimana ketentuan  yang telah disebutkan dalam  pasal  205  KUHAP  dengan  bertindak sebagai  Kuasa  Penuntut  Umum  dalam  hal perkara tindak pidana ringan .

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1) Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa landasan  hukum  kewenangan  kepolisian
dalam  melakukan  penuntutan  perkara tindak  pidana  ringan  adalah  berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 205 KUHAP.
2) Eksistensi    penyidik  Kepolisian  Resort Labuhanbatu  bertindak  sebagai  penuntut umum  dalam  penuntutan  perkara  tindak pidana ringan telah sesuai dengan ketentuan yang  telah  disebutkan  dalam  pasal  205 KUHAP  dengan  bertindak  sebagai  Kuasa Penuntut  Umum  dalam  hal  perkara  tindak pidana ringan.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Harahap, Yahya. 2010, Pembahasan Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan
Kembali). Jakarta: Sinar Grafika,
Ibrahim,  Johny.  2008, Teori  dan  Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif ,  (Surabaya: Bayumedia.
Soekanto,  Soejono.  dan  Mamudji,  Sri.  2011.
Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan  Singkat ,  (Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Sadjijono, 2008, Mengenal Hukum Kepolisian, laksbang  mediatama, Jakarta

## Peraturan Perundang-Undangan;
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

## Putusan :
Putusan  Pengadilan  Negeri  Rantauprapat perkara  Nomor  298/Pid.C/2021/PN.
Rap;
Putusan  Pengadilan  Negeri  Rantauprapat perkara  Nomor  299/Pid.C/2021/PN. Rap;
Putusan  Pengadilan  Negeri  Rantauprapat perkara Nomor 301/Pid.C/2021/PN. Rap.