## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR NASIONAL SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN PRODI ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIMA
Jeane Elisabeth Langkai jeanelangkai@unima.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian    ini  dilaksanakan  dengan  tujuan  melakukan  analisis  kebutuhan  sarana  dan prasarana  program  studi  Ilmu  Administrasi  negara  Fakultas  Ilmu  Sosial  UNIMA  melalui tersedianya:  a).  data  profil      prasarana  dan  sarana,  baik  software  maupun  hardware,  b). mendeskripsi  dan  menganalisis  profil  prasarana  dan  sarana,  baik  software  maupun  hardware, yang  perlu  diberdayakan.  Urgensi  keutamaan  penelitian  adalah  bahwa  implementasi  kebijakan yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi,  Dan  Pendidikan  Tinggi  Republik Indonesia  Nomor  44  Tahun  2015  Tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  Tinggi  program  sarana dan  prasarana    merupakan  jenis  masalah  sentral  dalam  pelaksanaan  pembelajaran.  Apabila kebijakan  ini  tidak  diimplementasikan  berdasarkan  kebutuhan  kelompok  sasaran  atau  secara spesifik  untuk  kebutuhan  pencapaian  tujuan  pembelajaran  secara  nasional,  maka  implementasi kebijakan  ini  akan  cenderung  berdampak  pada  belum  tercapainya  tujuan  pembelajaran  dan mengakibatkan  rendahnya  daya  serap  mahasiswa  terhadap  setiap  pelaksanaan  pembelajaran. Penelitian  ini  berkesimpulkan  bahwa:  sarana  prasarana  pada  prodi  Administrasi  Publik  yang menyangkut  jumlah  dosen,  jumlah  ruang  kuliah,  jumlah  kursi,  jumlah  computer,  jumlah  LCD, genset belum seimbang dengan jumlah mahasiswa dan kebutuhan proses belajar mengajar. Untuk itu  disarankan  agar  sarana  dan  prasara  dilengkapi  sesuai  kebutuhan  pelaksanaan  proses  belajar mengajar  karena  mahasiswa  berhak  mendapatkan  pelayanan  publik  dalam  bentuk  tersedianya srana dan prasarana yang memadai untuk kenyaman belajar mengajar.

## Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Standar Nasional, Program Sarana Prasarana

## PENDAHULUAN
Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi, Dan  Pendidikan  Tinggi  Republik  Indonesia Nomor  44  Tahun  2015  Tentang  Standar Nasional  Pendidikan  Tinggi  ditetapkan dengan tujuan diantaranya untuk: a. menjamin  tercapainya  tujuan  pendidikan tinggi  dalam  mencerdaskan  kehidupan bangsa,  memajukan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi;  b.  menjamin  agar  pembelajaran pada program studi,   mencapai mutu sesuai dengan  kriteria  yang  ditetapkan  dalam Standar  Nasional  Pendidikan  Tinggi;  dan  c. mendorong  agar  perguruan  tinggi  mencapai mutu pembelajaran, melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional
Pendidikan  Tinggi  secara  berkelanjutan. Standar Nasional Pendidikan Tinggi tersebut wajib  dievaluasi  dan  disempurnakan  secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan  tuntutan  perubahan  lokal,  nasional, dan  global  oleh  badan  yang  ditugaskan untuk  menyusun  dan  mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Program Sarana dan Prasarana Pembelajaran merupakan  kriteria  minimal  tentang  sarana dan  prasarana  sesuai  dengan  kebutuhan  isi dan  proses  pembelajaran  dalam  rangka pemenuhan  capaian  pembelajaran  lulusan. Standar  sarana  pembelajaran  sebagaimana dimaksud  paling  sedikit  terdiri  atas:  a. perabot;  b.  peralatan  pendidikan;  c.  media
pendidikan;  d.  buku,  buku  elektronik,  dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;  f.  instrumentasi  eksperimen;  g. sarana  olahraga;  h.  sarana  berkesenian;  i. sarana  fasilitas  umum;  j.  bahan  habis  pakai; dan  k.  sarana  pemeliharaan,  keselamatan, dan keamanan. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk
pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya  proses  pembelajaran  dan pelayanan administrasi akademik. Beberapa permasalahan yang menyangkut implementasi kebijakan
Kemenristekdikti  tentang  Standar  Nasional Pendidikan Tinggi khususnya tentang sarana dan  prasarana  pembelajaran  yakni  belum optimalnya implementasi kebijakan program sarana  dan  prasarana  pembelajaran  yang ditandai  dengan.  belum  memadainya:  a perabot;  b.  peralatan  pendidikan;  c.  media pendidikan;  d.  buku,  buku  elektronik,  dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;  f.  instrumentasi  eksperimen;  g. sarana  olahraga;  h.  sarana  berkesenian;  i. sarana  fasilitas  umum;  j.  bahan  habis  pakai; dan  k.  sarana  pemeliharaan,  keselamatan, dan  keamanan  berdasar  jumlah,  jenis,  dan spesifikasi sarana berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk
pembelajaran, yang harus menjamin terselenggaranya  proses  pembelajaran  dan pelayanan administrasi akademik. Implementasi kebijakan Kemenristekdikti  tentang  Standar  Nasional Pendidikan Tinggi khususnya tentang sarana dan prasarana pembelajaran sudah
diupayakan  tetapi    hasil  observasi  pada Fakultas  Ilmu  Sosial  menunjukkan  bahwa dalam  pelaksanaan  pembelajaran  di  kelas belum  tersedia  kelas  yang  cukup  memadai untuk  menunjang  proses  belajar  mengajar seperti  papan  tulis,  LCD,  listrik,  WIFI (peralatan  pendidikan,  media  pendidikan), belum  tersedia  buku,  buku  elektronik,  dan repository,  sarana  teknologi  informasi  dan
komunikasi,    instrumentasi  eksperimen, sarana  olahraga,  sarana  berkesenian,  sarana fasilitas umum (WC) yang dibutuhkan untuk terselenggaranya  proses  pembelajaran  dan pelayanan administrasi akademik.
Data  tersebut  menunjukkan  bahwa terjadi  kesenjanan  antara  kebijakan  yang diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia  Nomor  44  Tahun  2015  Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya  program  sarana  dan  parasarana pembelajaran  dengan  kondisi  riil  pada Fakultas  Ilmu  Sosial  UNIMA  lebih  khusus Program  Studi  Ilmu  Administrasi  Negara yang  melayani  kurang  lebih  662  mahasiswa dengan  jumlah  dosen  18  orang  dan  tenaga honoren  12  orang  sementara  ruang  kuliah yang  tersedia  hanya  7  dengan  1  ruang pelaksanaan  ujian  seminar,  (lihat  borang bidang  sarana  prasarana  bagian  6  Ilmu Administrasi Negar FIS UNIMA).
Penelitian    ini  dilaksanakan  dengan kegiatan yakni: melakukan analisis kebutuhan  sarana  dan  prasarana  program studi  Ilmu  Administrasi  negara  Fakultas Ilmu Sosial UNIMA melalui tersedianya: a). data  profil      prasarana  dan  sarana,    baik software maupun hardware, b).
mendeskripsi dan menganalisis profil prasarana dan sarana,  baik software maupun hardware,yang perlu diberdayakan Penelitian ini bermanfaat bagi Fakultas Ilmu Sosial  khususnya  Ilmu  Administrasi  Negara dalam mengimplementasikan program Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya sarana dan prasarana.
Masalah  implementasi  kebijakan  yang diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia  Nomor  44  Tahun  2015  Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi program  sarana  dan  prasarana    merupakan jenis  masalah  sentral  dalam  pelaksanaan pembelajaran karena kebijakan ini dimaksudkan  untuk  menjamin  tercapainya tujuan pendidikan tinggi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,
memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjamin  agar  pembelajaran  pada  program studi,      mencapai  mutu  sesuai  dengan kriteria  yang  ditetapkan  dalam  Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan mendorong agar  perguruan  tinggi  mencapai  mutu pembelajaran,  melampaui  kriteria  yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan  Tinggi  secara  berkelanjutan. Apabila kebijakan Standar Nasional Pendidikan  Tinggi  khususnya  program sarana dan prasarana tidak diimplementasikan  berdasarkan  kebutuhan kelompok sasaran atau secara spesifik untuk kebutuhan  pencapaian  tujuan  pembelajaran secara nasional, maka implementasi kebijakan  ini  akan  cenderung  berdampak pada:  a)  kurang  efektifnya  program,  b) penggunaan  uang  negara  yang  mubasir karena  pemenuhannya  sangat  minim,  c) menurunnya  pelaksanaan  proses  belajar mengajar,  d)  tidak  produktifnya  pencapaian tujuan  nasional,  dan  tujuan  Prodi  akan mengakibatkan rendahnya daya serap mahasiswa  terhadap  setiap  pelaksanaan pembelajaran. Pemasalahan-permasalahan tersebut apabila tidak diupayakan penanggulangannya  sesegera  mungkin  akan berdampak  pada  turunnya  kualitas  lulusan program  studi  dan  mbasirnya  dana  negara yang  dikeluarkan.    Untuk  itu  perlu dioptimalkan upaya atau strategi
implementasi  kebijakan  yang  berdaya  guna untuk  pencapaian  tujuan  ditetapkannya standan nasional pendidikan tinggi.

## TINJAUAN PUSTAKA
Hasil penelitian tentang yang dilakukan Martinus Tanggela (Jurnal Kebijakan  dan  Pengembangan  Pendidikan Volume  1,  Nomor  1  Januari  2013,26-34
ISSN:  2337-7623;  EISSN:  2337-7615) tentang  Analisis  Implementasi  Kebijakan Pengelolaan  Sarana  dan  Prasarana  Sekolah Di  SMP  Negeri  2  Batu  menyimpulkan sebagai  berikut:  1.  Pengadaan  sarana  dan prasarana  di  SMP  Negeri  2  Batu  sangat
bergantung  pada  kebijakan  Pemerintah.  2. Distribusi anggaran dapat bersifat swakelola atau melalui tender dengan sistem langsung. 3.  Pemakaian  sarana  dan  prasarana  di  SMP Negeri  2  Batu  belum  memiliki  SOP  dan administrasinya  belum  terintegrasi  secara digital. 4. Pemeliharaan sarana dan prasarana  di  SMP  Negeri  2  Batu  dilakukan secara  rutin,  berkala,  dan  incidental. Efektivitas dan efisiensi pemeliharaan sarana dan prasarana sangat bergantung pada ketersediaan  dana  dan  terkendala  oleh  tidak adanya pengelola khusus.
Waramatias tentang Evaluasi
Implementasi Kebijakan Standar Sarana Dan Prasarana  Laboratorium  Fisika  Sma  Negeri 2  Kota  Tangerang  Selatan  menyimpulkan bahwa  komponen  input,  tidak  menerapkan semua  persyaratan  dan  ketentuan  bangunan dan tidak memenuhi semua jenis dan jumlah perabot  dan  peralatan  laboratorium,  2)  pada komponen proses, pembangunan laboratorium  tidak  mengikuti  semua  bagian yang terdapat di dalam disain bangunan dan tidak  semua  jenis  dan  jumlah  perabot  dan peralatan  laboratorium  terpenuhi  sesuai RAB,  dan  3)  pada  komponen  output, bangunan  laboratorium  tidak  menerapkan semua  persyaratan  dan  ketentuan  bangunan dan  tidak  semua  jenis  dan  jumlah  perabot dan peralatan laboratorium Fisika terpenuhi.

## Model-Model  Implementasi  Kebijakan Puvlik
a). Van Meter dan Van Horn (1975).
Model  tersebut    menunjukkan  bahwa keberhasilan  implementasi  kebijakan  publik dipengaruhi  oleh  1)    kegiatan  implementasi dan  komunikasi  antar  organisasi  yang terlibat dalam kebijakan publik, 2) Karakteristik  implementor,  3)  Keadaan ekonomi,  sosial,  dan  politik  disekitar kebijakan, 4) Kecenderungan prilaku implementor.
b). Model Mazmanian dan Sabatier.
Model  tersebut  mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga karakteristik  yaitu:  1)  aspek    Independen
atau karakteristik Masalah, 2) aspek Intervening  aau  karakteristik  kebijakan,  3) aspek  dependen  atau  faktor  ekstern  yang berpengaruh  pada  implementasi  kebijakan. Aspek independen yang menyangkut mudah atau  sulitnya  suatu  masalah  dikendalikan. Cakupannya  adalah:  1)  kesukaran  teknis,  2) keragaman  perilaku  kelompok  sasaran,  3) persentase  kelompok  sasaran  dibandingkan dengan  jumlah  penduduk,  dan  4)  ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan. Aspek intervening yakni kemampuan kebijakan  untuk  mensistematisasi  proses implementasi  kebijakan  atau  manajemen program  kebijakan.  Cakupannya  adalah:  1) kejelasan  dan  konsistensi  tujuan  kebijakan, 2)  alokasi  sumberdana,  3)  keterpaduan hirarki  dalam  dan  di  antara  lembaga pelaksana,  4)  aturan  keputusan  dari  badan pelaksana,  5)  rekruitmen  pejabat  pelaksana, dan  6)  akses  formal  pihak  luar.  Aspek dependen yakni aspek di luar kebijakan yang mempengaruhi proses
implementasi kebijakan.  Cakupannya  adalah:  1)  kondisi sosial  ekonomi  dan  teknologi,  2)  dukungan publik,  3)  sikap  dan  sumber  daya  yang dimiliki kelompok, 4) dukungan dari pejabat atasan,  dan  5)  komitmen  dan  kemampuan kepemimpinan pejabat
pelaksana.
Sedangkan  aspek  terikat  yang  ditunjukkan melalui  tahapan  dalam  proses  implementasi mencakup:  1)  output  kebijakan  badan pelaksana,  2)  kesediaan  kelompok  sasaran mematuhi  output  kebijakan,  3)  dampak nyata  output  kebijakan,  4)  dampak  output kebijakan  sebagaimana  yang  dipersepsikan, dan 5) perbaikan.
c)  Jeane  E  Langkai  (2015),  menemukan prototipe  implementasi  kebijakan  yang berdampak terhadap peningkatan
kesejahteraan  masyarakat  di  Kota  Manado sebagai berikut:
Langkah  pertama  adalah  analisis masalah  secara  metodologis  dan  ilmiah bersama antara birokrat dan ahli agar terjadi perpaduan  antara  praktisi  dan  tehnokrat dalam  mengambil  keputusan  implementasi.
Analisis  masalah  dilakukan  terhadap:  a) faktor-faktod  diluar  kebijakan  (independen) yang menyangkut kesukaran teknis implementasi  karena  pangaruh  kebijakan nasioanal, faktor penyebab masalah kerusakan  infrastruktur  dan  kemiskinan sasaran, perbandingan antara jumlah masyarakat  miskin  yang  memiliki  identitas sebagai  penduduk  di  wilayah  tersebut dengan  populasi  penduduk  yang  terdaftar secara  resmi  di  daerah  (bukan  hasil rekayasa),  )  perubahan  perilaku  sasaran  dan masyarakat  pada  umumnya  yang  diinginkan dan dapat dicapai, b) Faktor Intervening atau komponen-komponen antara dalam implementasi  kebijakan  yang  menyangkut, kejelasan  tujuan  dan  sasaran  kebijakan (standard), b) ketepatan alokasi dan ketersediaan  sumberdana,  c)  disposisi  , komitmen dan kompetensi implementor, dan d)  kesiapan  pihak  terkait  di  luar  struktur dalam  berpartisipasi,  c)  Faktor  Dependen atau  faktor  di  luar  sasaran  (eksteren)  yang menyangkut pemahaman implemenor, pihak terkait,  dan  masyarakat  tentang      latar belakang,  tujuan  dan  sasaran  kebijakan. Proses tersebut dilakkan agar dapat diketahui dan diprediksi dan dicarikan solusi tentang  kekuatan,  kelemahan,  peluang  dan ancaman  terhadap  implementasi.  Langkah ke  dua  adalah  praktisi  dan  tehnokrat merumuskan langkah-langkah strategi untuk implementasi kebijakan dalam bentuk sosialisasi  dengan  menggunakan  media cetak  dan  elektronik,  sarana-sarana  sosial budaya, keagamaan yang sudah ada dimasyarakat.  Langkah  ke  tiga  adalah implementasi  kebijakan,  dengan  melakukan evaluasi proses, akhir tahun anggaran. Untuk  menilai  apakah  kebijakan  publik tersebut berdampak bagi publik, maka Dunn (2013:    610),    mengemukakan  beberapa kriteria  diantaranya  menilai:  efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan  ketepatan.  Sementara  pendekatan  yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak  kebijakan  publik  menurut  Dunn (2013: 612) dapat dinilai dari  tiga
pendekatan yakni: Pendekatan untuk menilai tuju  kriteria  tersebut  dilakukan  melalui  tiga pendekatan yakni: a) evaluasi semu. Bentuk evaluasi  semu  dengan  metode  deskriptif dimaksudkan  agar  diperoleh  informasi  yang valid  dan  reliabel  tentang  hasil  dari implementasi  kebijakan,  b)  Evaluasi  formal dengan dimaksudkan agar diperoleh informasi  yang  valid  dan  reliabel  mengenai hasil  kebijakan  secara  formal  yang  telah dideklarasikan  sebagai  tujuan  kebijakan dengan mengukur berdasarkan tujuan kebijakan,  dan  c)  Evaluasi  keputusan teoritis,  agar  diperoleh  informasi  yang  valid dan  reliabel  tentang  hasil  kebijakan  yang secara  ekplisit  yang  dikehenaki    pelaku kebijakan.

## METODE
Penelitian menggunakan jenis
penelitian  survei.    Subjek  Penelitian,  terdiri atas: 1). Peneliti, 2). Mahasiswa berprestasi, 3).pimpinan  Prodi,  4).  Dosen  AN.  Variabel Penelitian.Melakukan analisis: (1)
kebutuhan,  (2)  karakteristik  kebutuhan sarana  dan  prasarana  FIS  AN,  (3)  tujuan pengadaan  sarana  prasarana.  Instrumen penelitian  melakukan  evaluasi  mengenai: (1)  kebutuhan  sarana  prasarana,  (2)  tujuan. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan statistik deskriptif, data digunakan sebagai dasar untuk alur penelitian dibawab ini. Penelitian  dilaksanakan  pada  Fakultas Ilmu Sosial khususnya prodi Ilmu
Administrasi  Publik  yang  dilaksanakan dengan menggunakan metode survei dengan analsis  data  deskriptif  kualitatif.  Penelitian dilakukan  dengan  meakukan  survei  tentang profil sarana dan prasarana, análisis kebutuhan sarana dan prasarana, FGD antara peneliti,  mahasiswa,  pimpinan  prodi  dan dosen Ilmu Administrasi Negara. Melakukan deskripsi  tentang  kebutuhan  sarana  dan prasarana dan imlementasi kebijakan program  sarana  dan  prasana  berdasarkan Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi,  Dan Pendidikan  Tinggi  Republik  Indonesia
Nomor  44  Tahun  2015  Tentang  Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
HASIL PENELITIAN DAN

## PEMBAHASAN
1. Keadaan mahasiswa
Mahasiswa  prodi  Administrsi  Publik sampai  dengan  tahun  2018  berjumlah  840 mahasiswa  yang  terdiri  dari  semester  I,  III, V dan VII dibagi dalam kelas parallel A, B, C, D. Mahasiswa tahun akademik: 2012/2013 berjumlah 505, 2013/2014 berjumlah  628,  2014/2015  berjumlah  689, 2015/2016 berjumlah 685, 2016/2017
berjumlah  685  dan  2017/2018  berjumlah 827.
Ratio  antara  jumlah  mahasiswa  dan jumlah  dosen  untuk  ilmu  social  adalah menurut  MENRISTEK  adalah  1:30.  Jika dihubungkan dengan jumlah mahasiswa dan jumlah  dosen  tetap  maka  827:  15  berarti 55,1  persen  berarti  kekurangan  tenaga dosen.  Sebenarnya  jumlah  dosen  yang dibutuhkan  adalah  27  sampai  dengan  28 dosen. Untuk menyelesaikan masalah tersebut  maka  prodi  Administrasi  Publik menggunakan tenaga dosen luar biasa untuk bidang  studi  yakni  berjumlah  7  dosen.  Dari data  tersebut  terungkap  bahwa  Prodi Administrasi  Publik  kekurangan  tenaga dosen.
2. Keadaan tenaga Akademik/Dosen
Jumlah dosen tetap 15 dosen dengan perincian  2  guru  besar,  10  Doktor,  3 sementara  studi  S3  dan  dosen  tidak  tetap berjumlah  33  dosen  dengan  perincian:  1 guru besar, 7 doktor dan 25 Magister.
3. Sarana Ruang Kerja Dosen
Berdasarkan  data  tersebut  pada sarana  ruang  dosen  maka  menunjukkan bahwa  untuk  melaksanakan  aktivitas  tugak poko  dan  fungsi  dosen  maka  dosen  Prodi Administrasi Publik kekurangan ruang kerja atau  dapat  dikatakan  ruang  kerja  dosen belum  memadai  karena  satu  ruangan ditempati oleh 3-4 dosen.
4. Sarana  dan  parasarana  penunjang  kegiatan akademik
Ruang  kuliah  Prodi  Administrasi Publik  berjumlah  7  ruangan  dengan  total 527  mahasiswa.  Perkuliahan  dibagi  dalam kelas  paralel  sebagai  konsekwensi  dari jumlah dosen  dan jumlah ruang kuliah yang belum  memadai.  Akibatnya  mahasiswa disesal dalam ruangan yang terdiri dari kelas AD dan BC dan untuk mahasiswa semester I kurang  lebih  100  orang  menempati  ruang yang  idealnya  hanya  untuk  50  mahasiswa. Kondisi ruang kuliah yang padat berdampak pada belum nyamannya mahasiswa mengikuti  setiap  proses  perkuliahan.  Untuk masuk  keluar  saja  sulit,  mahasiswa  yang minta isin keluar terpaksa sangat mengganggu proses belajar mengajar karena harus mengeser mahasiswa lain yang sedang serius mengikuti proses belajar.
Wawancara dengan
beberapa mahasiswa  tentang  kenyamanan  mengikuti proses  perkuliahan  ditinjau  dari  kepadatan dalam kelas mereke menakui bahwa keadaan kelas  yang  sangat  padat  membuat  mereka merasa  tidak  nyaman  mengikuti  proses perkuliahan.
Data  tersebut  menunjukkan  bahwa sebenarnya  untuk  setiap  semester  yakni  1,3, 5  dan  7  diperlukan  4  ruang  kuliah,  atau dibutuhkan 16 ruang kuliah, sementara yang tersedia  hanya  7  ruang  kuliah.  Kondisi  ini menunjukkan  bahwa  sarana  dan  prasarana dilihat  dari  jumlah  ruang  kuliah  dapat dikatakan belum memadai.
Ruang  Laboratorium  hanya  tersedia 1  ruangan  dan  dijejali  dengan  sejumlah computer  dan  dari  hasil  pengamatan menunjukkan  bahwa  kondisi  tersebut  belum menunjang setiap kali mahasiswa melakukan pratikum. Apalagi dengan pembagian  kelas  parallel  maka  tidak  bias mahasiswa  menggunakan  ruangan  dan computer  karena  ratio  antara  luas  ruangan dan  jumlah  mahasiswa  tidak  memadai. Kondisi  tersebut  berdampak  pada  ketidak nyamanan  mahasiswa  dalam  mengikuti
kegiatan  pratikum  untuk  mata  kuliah computer.
Selanjutnya  untuk  computer  yang tersedia  belum  bias  digunakan  sebagaimana mestinya  karena  terdapat  computer  yang sudah rusak dan mahasiswa harus bergantian menggunakannya  dan  belum  cocok  dengan alokasi waktu yang tersedia.
Tersedianya  ruang  perpustakaan  atau ruang  baca  tetapi  belum  dilengkapi  dengan meja  dan  kursi.  Akibatnya  mahasiswa  yang mau  menggunakan  ruang  baca  terpaksa belum  menggunakannya  karena  belum tersedia meja dan kursi yang cukup.
Ruang seminar, ruang ujian hasil dan ujian  komprehensif  menggunakan  ruang yang  sama  dan  sangat  kecil  dan  untuk  tiga kegiatan  tersebut  terpaksa  dilakukan  secara bergantian dan mahasiswa yang ingin  mengikuti  kegiatan  seminar, ujian  hasil  belum  dapat  mengikutinya dengan  baik  karena  belum  tersedi  kursi  dan meja,  akibatnya  mahasiswa  yang  ingin mengikutinya terpaksa harus berdiri.
Dari jumlah printer yang tersedia dan yang  masih  dapat  digunakan  sebagaimana yang diinformasikan oleh pimpinan program sudi  hanya  tersedia  1(satu)  unit  dan  yang dapat  dipakai  sekarang  dibeli  dengan swadaya patungan
Ruang Kerja Dosen Jumlah Ruang Jumlah Luas (m 2 )
(1) (2) (3) Satu ruang untuk lebih dari 4 dosen 1 (a) 24 Satu ruang untuk 3 - 4 dosen 2 (b) 54 Satu ruang untuk 2 dosen - (c) - Satu ruang untuk 1 dosen (bukan pejabat struktural) 2 (d)  12 TOTAL (t)  90
antara  dosen  dn  alumni.  Jumlah  ini  belum sesuai  dengan  kapasitas  mahasiswa  yang berjumlah  827.  LCD  sebagai  sarana  dan prasarana  yang  menujang  proses  belajar mengajar  hanya  tersedia  1(satu)  sementara setiap harinya dibutuhkan 4 LCD yang harus dioperasionalkan sehubungan
dengan kegiatan  proses  belajar  mengajar.  Sebagai akibatnya dosen berebutan untuk
memperoleh  LCD  dan  untuk  kelas  kelas lainya  terpaksa  dilayani  dengan  hanya menggunakan  papan  tuls  atau  white  board. Dosen  dalam  melaksanakan  perkuliahan diajibkan menggunakan power point sementara  LCD  yang  tersedia  hanya  satu buah. Akibatnya dosen menjadi malas prodi belum memiliki genset. Jika terjadi hal seperti  ini  maka  kuliah  dihentikan  karena kekurangan  penerangan.  Ditambah  lagi ketika  hujan  deras  maka  kuliah  dihentikan karena  prodi  belum  memiliki  menggunalan power pint karena pada kenyataannya hanya tersedia satu LCD.
Dalam pelaksanaan perkuliahan kadang terjadi listrik mati dan kadang gelap karena pengaruh cuaca hujan sementara wairles.  Belum  tersedianya  sarana  dan rasarana yang memadai pada Prodi Administrasi  Publik,  jika  belum  diatasi sesegera  mungkin  akan  berdampak  pada menurunya semangat belajar mahasiswa dan semangat  mengajar  dosen  dan  kondisi  ini bertentangan  dengan  tujuan  dari  Peraturan Menteri  Riset,  Teknologi,  Dan  Pendidikan
Tinggi  RI  Nomor  44  Tahun  2015  Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Peraturan  tersebut  menyebutkan  bahwa standar  sarana  dan  prasarana  pembelajaran merupakan  kriteria  minimal  tentang  sarana dan  prasarana  sesuai  dengan  kebutuhan  isi dan  proses  pembelajaran  dalam  rangka pemenuhan  capaian  pembelajaran  lulusan. Standar  prasarana  pembelajaran  paling sedikit  terdiri  atas:  lahan,  ruang  kelas, perpustakaan, laboratorium, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit  kegiatan  mahasiswa,  ruang  pimpinan perguruan  tinggi,  ruang  dosen,  fasilitas umum.  Fasilitas  umum  meliputi:  jalan,    air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan data.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian tersebut maka  disimpulkan  bahwa:  sarana  prasarana pada  prodi  Administrasi  Publik  yang menyangkut  jumlah  dosen,  jumlah  ruang kuliah,  jumlah  kursi,  jumlah  computer, jumlah  LCD,  genset  belum  seimbang dengan  jumlah  mahasiswa  dan  kebutuhan proses belajar mengajar.
Untuk  itu  disarankan  agar  sarana  dan prasara dilengkapi sesuai kebutuhan pelaksanaan  proses  belajar  mengajar  karena mahasiswa  berhak  mendapatkan  pelayanan publik  dalam  bentuk  tersedianya  srana  dan prasarana  yang  memadai  untuk  kenyaman belajar mengajar.

## REFERENSI
Akib, Haedar. 2009. Artikulasi Perkembangan Ilmu Administrasi Publik, Jurnal Baca Edisi: Vol.
2 No. 3, Pusat Kejian Lembaga Penelitian Universitas Pepabri Makasar.
………….. 2010, Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, dan Bagaimana,  Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1, Pusat Kajian Lembaga Penelitian UNEM.
…………..  Efektivitas  Implementasi  dan  Dampak  Kebijakan  dalam  Konteks  Desentralisasi Pemerintahan
Dunn William N. 2013. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Dye,Thomas R, 1995, Understanding Public Policy,New Jersey; Prentice Hall Mazmanian Daniel and Paul A. Sabatier (eds). 1981. Effective Policy
Implementation . Lexington Mass DX: Health.
Martinus  Tanggela,  2015,  Analisis  Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan    Sarana  dan  Prasarana Sekolah Di SMP Negeri 2 Batu, Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Volume 1, Nomor 1 Januari 2013,26-34 ISSN: 2337-7623; EISSN: 2337-7615)
Nugroho Riant. 2006. Kebijakan Publik: Untuk Negara-Negara Berkembang. Jakarta: Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
……………. 2011. Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. Peraturan  Menteri  Riset, Teknologi,  Dan  Pendidikan Tinggi  RI  Nomor  44  Tahun 2015  Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Prodi Administrasi Publik, Borang Akreditasi, 2018
Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Kualitatif, Kuanitatif, dan R Dan D. Alfabeta Bandung. Van  Metter,  D.S  and  C.E  Van  Horn.  1978.  The  Policy  Implementation  Process:  A  Conceptual Framework, Administration and Society.
Jeane  Elisabeth  Langkai,  2014,  Implementasi  Kebijakan  Penganggur  Terbuka  Di  Kota  Manado,
Jurnal UNIMA
………….,  2014,  Model  Implementasi  Kebijakan  PBL  Dalam  Mensejahterakan  Masyarakat  di Kota Manado, Jurnal UNM
……………, 2015, Determinan Implementasi Kebijakan PBL di Kota Manado, Jurnal MIIS India 2015
……………, 2016 Dampak Implementasi Kebijakan PBL terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kota Manado, Mediterranean Journal of social sciences vol 7 (2)
Waramatias  Jurnal  Kebijakan  dan  Pengembangan  Pendidikan  Volume  1,  Nomor  1  Januari 2013,26-34  ISSN:  2337-7623;  EISSN:  2337-7615)    tentang  Evaluasi  Implementasi Kebijakan  Standar  Sarana  Dan  Prasarana  Laboratorium  Fisika  Sma  Negeri  2  Kota Tangerang Selatan.