## JURNAL
SOSAINS

## JURNAL SOSIAL DAN SAINS
VOLUME 2 NOMOR 6 2022 P-ISSN 2774-7018, E-ISSN  2774-700X
ADAPTASI INOVASI DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN PADA DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN

## Ahmad Subangkit Mabruri
Magister Studi Terapan Pemerintahan, Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia Corresponding Author : Ahmad Subangkit Mabruri
Email : subangkit345@gmail.com Info Artikel : Diterima : 27 April 2022 Disetujui : 07 Juni 2022 Dipublikasikan : 15 Juni 2022 Kata Kunci: Adopsi, Inovasi, Administrasi Kependudukan
Keywords:
Adoption,
Innovation, Population Administration

## ABSTRAK
Latar Belakang: Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban  dalam  penertiban  dokumen  dan  data  kependudukan  melalui  pendaftaran penduduk,  pencatatan  sipil,  pengelolaan  informasi  administrasi  kependudukan  serta pendayagunaan  hasilnya  untuk  pelayanan  publik  dan  pembangunan  sektor  lain. Tujuan: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  jalannya  adopsi  inovasi  dalam pelayanan  administrasi  kependudukan  berbasis  NIK  pada  Direktorat  Jenderal Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kementerian  Dalam  Negeri. Metode: Metode yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  kualitatif  dengan  teknik  analisis  deskriptif. Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  wawancara,  observasi  dan  telaah dokumen.  Teknik  analisis  data  dilakukan  dengan  data reduction (reduksi  data),  data display  (penyajian  data)  dan conclusion  drawing (verifikasi). Hasil: Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  proses  adopsi  inovasi  dalam  pelayanan  administrasi kependudukan  berbasis  NIK  mengalami  5  tahapan,  yakni  tahapan  dimensi pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi dan konfirmasi. Kesimpulan: Adopsi inovasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis NIK mengikuti model tahapan proses  keputusan  inovasi  yang  dimulai  dengan  dimensi  pengetahuan  melalui serangkaian kondisi awal, lalu bertahap ke dimensi persuasi melalui berbagai persepsi untuk  memahami  karakteristik  inovasi  tersebut,  bertahap  lagi  ke  dimensi  keputusan guna  menentukan  keberlangsungan  inovasi  tersebut,  hingga  masuk  dimensi implementasi,  serta  dimensi  konfirmasi  untuk  menindaklanjuti  serangkaian  dampak positif atau negatif dari implementasi inovasi kebijakan tersebut.

## ABSTRACT
Backround: The implementation of public services, namely population administration services. Population administration is a series of structuring and controlling activities in  controlling  population  documents  and  data  through  population  registration,  civil registration, management of population administration information and the utilization of  the  results  for  public  services  and  other  sector  development. Purpose: This  study aims  to  determine  the  course  of  innovation  adoption  in  NIK-based  population administration  services  at  the  Directorate  General  of  Population  and  Civil Registration of the Ministry of Home Affairs. Method: The method used is a qualitative research method with descriptive analysis techniques. Data collection techniques were
Adaptasi  Inovasi  dalam  Pelayanan  Administrasi
Kependudukan  Berbasis  Nomor  Induk  Kependudukan Pada Direktorat Jenderal Kependudukan
carried  out  by  means  of  interviews,  observation  and  document  review.  The  data analysis technique is carried out by data reduction (data reduction), data display (data presentation) and conclusion drawing (verification). Results: The results showed that the  process  of  adopting  innovation  in  NIK-based  population  administration  services underwent  5  stages,  namely  the  stages  of  the  dimensions  of  knowledge,  persuasion, decision,  implementation  and  confirmation. Conclusion: The  adoption  of  NIK-based population  administration  service  innovations  follows  a  model  of  the  stages  of  the innovation decision process that starts with the knowledge dimension through a series of  initial  conditions,  then  gradually  moves  to  the  persuasion  dimension  through various  perceptions  to  understand  the  characteristics  of  the  innovation,  gradually returns  to  the  decision  dimension  to  determine  the  sustainability  of  the  innovation, until it enters the implementation dimension, as well as the confirmation dimension to follow  up  on  a  series  of  positive  or negative  impacts  from  the  implementation  of  the policy innovation.

## PENDAHULUAN
Peran dari pelayanan publik sangatlah vital dan penting karena suatu pemerintahan dikatakan  baik  apabila  dapat  mengelola  dan  menjalankan  pelayanan  publik  yang  baik. Hal  ini  akan  terjadi  apabila  aspek-aspek  di  dalamnya  memiliki  itikad  yang  baik  pula. Pemerintah  mempunyai  peranan  penting  untuk  menyediakan  layanan  publik  yang  prima bagi  semua  penduduknya  sesuai  yang  telah  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Nomor 25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik,  yang  mengatur  tentang  prinsip-prinsip pemerintahan  yang  baik  yang  merupakan  efektivitas  fungsi-fungsi  pemerintahan  itu sendiri.  Salah  satu  dari  pelaksanaan  pelayanan  publik  yaitu  pelayanan  administrasi kependudukan.  Administrasi  kependudukan  adalah  rangkaian  kegiatan  penataan  dan penertiban  dalam  penertiban  dokumen  dan  data  kependudukan  melalui  pendaftaran penduduk,  pencatatan  sipil,  pengelolaan  informasi  administrasi  kependudukan  serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
Upaya  memperbaiki  pelayanan  administrasi  kependudukan  sebenarnya  juga  telah dilaksanakan  oleh  pemerintah.  Dengan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  23  tahun 2006,  administrasi  kependudukan  memberikan  pemenuhan  hak-hak  administratif  seperti pelayanan  publik  serta  perlindungan  yang  berkenaan  dengan  dokumen  kependudukan tanpa  adanya  perlakuan  yang  diskriminatif.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  aparatur pemerintah  harus  memiliki  kecakapan  yang  baik  dan  mampu  dalam  menyuguhkan pelayanan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Di sisi  lain,  kepuasan  penduduk  adalah  tolak  ukur  dari  keberhasilan  pelayanan  yang diberikan oleh penyedia layanan kepada penduduk, oleh sebab itu pelayanan publik harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan penduduk secara maksimal baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mengambil langkah- langkah  konkrit  untuk  perbaikan  kinerja  aparaturnya  sebagai  penyedia  layanan administrasi  kependudukan  melalui  pengembangan  sumber  daya  aparatur  secara profesional  dan terencana serta adanya kebijakan-kebijakan khusus dalam  meningkatkan kualitas  sumber  daya  yang  dimiliki  sebagai  penyedia  layanan  ( service  provider ) administrasi  kependudukan  tersebut.  Mengingat  fungsi  utama  adalah  melayani masyarakat,  pemerintah  tidak  pernah  bosan  memberikan  inovasi  terbaru  terhadap penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Upaya  inovasi  tersebut  adalah  upaya  peningkatan menuju pelayanan publik yang semakin tertib dan lancar sehingga inovasi yang sudah ada dapat  dimanfaatkan  secara  tepat  oleh  lembaga  pengguna  yang  menjadikan  NIK  sebagai
Volume 2, Nomor 6, Juni 2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
basis  pelayanan  publik.  Hal  ini  juga  tertuang  dalam  Permenpan  Nomor  31  tahun  2004, pada  Pasal  1  ayat  (1)  dan  (2),  disebutkan  bahwa  dalam  rangka  percepatan  peningkatan kualitas  pelayanan  publik,  perlu  dilakukan  pembangunan  dan  pengembangan  inovasi pelayanan  publik  pada  Kementerian/Lembaga  dan  Pemerintah  Daerah  yang  dilakukan secara  kompetetitif,  adaptif  dan  berkelanjutan.  Fasilitasi  pembangunan  dan  pengem bangan  inovasi  pelayanan  publik  dilakukan  melalui  kompetisi  inovasi,  sistem  informasi inovasi,  pemanfaatan  dan  pengembangan  jaringan  informasi,  peningkatan  kapasitas  dan pemantauan yang berkelanjutan.
Inovasi  pelayanan  publik  adalah  terobosan  jenis  pelayanan  baik  yang  merupakan ide kreatif orisinal atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi penduduk, baik secara langsung  maupun  tidak  langsung.  Dengan  kata  lain,  inovasi  pelayanan  publik  sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang  bersifat  kontekstual  dalam  arti  inovasi  tidak  terbatas  dari  tidak  ada  kemudian muncul  gagasan  dan  praktik  inovasi,  tetapi  dapat  berupa  inovasi  hasil  dari  perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada.
Kemajuan  teknologi  saat  ini  tentu  ini  bukan  lagi  masalah  bagi  pemerintah.  Jika ingin  membuat  sebuah  sistem  informasi  terintegrasi  maka  memungkinkan  pemerintah melakukan  pengolahan  data  kependudukan  secara  cepat  dan  akurat.  Pemanfaatan teknologi  informasi  untuk  menyusun  Sistem  Informasi  Kependudukan  yang  akurat, terpercaya  dan uptodate perlu  dioptimalkan  utamanya  pendaftaran  penduduk  dan pencatatan  sipil  pada  instansi  pelaksana  seluruh  Kabupaten/Kota  di  Indonesia  melalui penerapan  Sistem  Informasi  Administrasi  Kependudukan  (SIAK).  Sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2006,  SIAK  merupakan  instrumen  utama  pengolahan dan  penyajian  data  hasil  proses  registrasi  melalui  pendaftaran  penduduk  dan  pencatatan sipil.  Sistem  Informasi  Administrasi  Kependudukan,  selanjutnya  disingkat  SIAK  adalah sistem  informasi  yang  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan  Instansi  Pelaksana  sebagai  satu  kesatuan.  SIAK  bertujuan  untuk  mewujudkan komitmen  nasional  dalam  rangka  menciptakan  sistem  pengenal  tunggal  yaitu  NIK (Nomor  Induk  Kependudukan)  bagi  seluruh  penduduk.  SIAK  merupakan  instrumen pengolahan  dan penyajian  data hasil proses registrasi melalui pendaftaran penduduk  dan pencatatan  sipil  dan  mengeluarkan  produk  berupa  dokumen,  data  dan  informasi kependudukan.
Prinsip-prinsip  tersebut  diatas,  menjadi  dasar  terjaminnya  penyelenggaraan Administrasi  Kependudukan.  Keberadaan  SIAK  sebagai  sebuah  sistem  informasi  dan komunikasi  dalam  penyelenggaraan  administrasi  kependudukan  tidak  akan  dirubah  dan diganti  dengan  sistem  informasi  yang  lain,  sepanjang  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2006  maupun  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  tidak  dirubah. Pemberian  pelayanan  yang  baik  kepada  penduduk  diharapkan  menjadi  lebih  responsif terhadap  kepentingan  penduduk,  dimana  paradigma  pelayanan  penduduk  yang  telah berjalan  selama  ini  harus  lebih  memberikan  fokus  pada  pengelolaan  yang  berorientasi kepada kepuasan penduduk.
Meski  demikian,  dalam  pelaksanaannya,  proses  administrasi  kependudukan  masih mengalami kendala dan berbagai permasalahan. Berdasarkan tinjauan empiris awal yang dilakukan  oleh  penulis,  terdapat  berbagai  masalah  pelayanan  seperti  Masih  adanya pelayanan yang berbelit-belit dan waktu pelayanan yang sangat lama (Tumundo & Rares, 2021). Masih  adanya  mental  korupsi,  aparatur  yang  bersifat  hierarkis,  pekerjaan  yang mengalir  dari  atas  ke  bawah  dan  dimensi  kekuasaan  yang  menonjol  daripada profesionalisme (Taruh,  2020) .  Kualitas  SDM  berupa  kemampuan  aparatur  di  berbagai
instansi  pelaksana  pelayanan  adminduk  yang  kurang  kompeten,  kreatif,  inovatif dan  adaptif (Susi,  2021) .  Kurangnya  sosialisasi  kepada  masyarakat  terkait  informasi pelayanan  administrasi  kependudukan  sehingga  sering  kali  masyarakat  tidak  membawa persyaratan yang lengkap kala mengurus berbagai kebutuhan dokumen kependudukannya (Trisna,  Windari, &  Adnyani,  2020) . Serta  kurangnya partisipasi  masyarakat  untuk  aktif melaporkan  berbagai  peristiwa  kependudukan  dan  peristiwa  penting  yang  dialaminya (Pane, 2021) .
Berdasarkan  uraian  penjelasan  di  atas  mengenai  inovasi-inovasi  yang  telah dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil,  khususnya terkait  pelayanan  administrasi  kependudukan  berbasis  Nomor  Induk  Kependudukan, untuk diterapkan pada berbagai instansi pelaksana ditiap-tiap daerah dan uraian mengenai masalah-masalah  dalam  proses  pelayanan  yang  masih  ditemukan (Wibowo,  2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan adopsi inovasi pelayanan berbasis NIK oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

## METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini peneliti  menggunakan  metode  kualitatif dan pendekatan secara induktif serta paradigma  kritis untuk  menggambarkan secara faktual segala gejala-gejala masalah  yang  timbul  dilapangan  serta  dikaitkan  dengan  teori-teori  yang  relevan  guna mendapat  kesimpulan  yang  rasional  dan  bersifat  umum.  Data  yang  diperlukan  dalam penelitian  kualitatif  ini  merupakan  semua  bentuk  informasi  baik  berupa  benda  nyata, abstrak  maupun  peristiwa.  Data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  kualitatif  diusahakan tidak bersifat subjektif, oleh sebab itu perlu diberikan bobot. Sumber data yang digunakan dalam  penelitian  kualitatif  adalah  sumber  primer  sumber  yang  didapatkan  langsung  dari lapangan atau tempat penelitian seperti kata-kata dan tindakan orang-orang yang  diamati atau  diwawancarai  merupakan  sumber  data  utama.  Sumber  ini  diambil  dengan  cara pencatatan  tertulis  maupun  dengan  wawancara.  Penelitian  dengan  data  ini  untuk mendapatkan  informasi  tentang  Inovasi  Dalam  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan Berbasis  KTP  Elektronik  pada  Direktorat  Jenderal  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kementerian Dalam Negeri. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan dan pengolahan data  dalam  penelitian  ini  adalah  Pengamatan  ( observation ),  Wawancara  (interview), Dokumentasi.  Setelah  data  terkumpul  dari  hasil  pengamatan  data,  maka  diadakan  suatu analisis  data  untuk  mengolah  data  yang  ada.  Penelitian  ini  dilakukan  pada  Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Proses Adopsi Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis NIK
Inovasi dalam pelayanan  merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan pelayanan publik.  Inovasi  juga  merupakan  cara  dalam  mencapai  tujuan  pelaksanaan  program (Saharuddin,  2020) .  Begitu  juga  dengan  Inovasi  Administrasi  Kependudukan,  Inovasi Administrasi  Kependudukan  juga  sebagai  cara  untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan oleh  pemerintah  dalam  rangka  terwujudnya  Akurasi  data  Kependudukan  di  Indonesia salah satunya pada penelitian ini yakni Inovasi berbasis NIK (Handika & Sulistio, 2020) . Dalam  mengukur  Inovasi  diperlukannya  beberapa  Indikator  sebagai  acuan  dalam pelaksanaannya.  Pada  Penelitian  ini  teori  inovasi  yang  digunakan  oleh  peneliti  yakni inovasi  menurut  Rogers.  Menurut  Rogers,  inovasi  dapat  dipengaruhi  melalui  5  (lima) tahap yakni Pengetahuan, Persuasi, Keputusan, Implementasi, Konfirmasi yang diuraikan sebagai berikut:
Volume 2, Nomor 6, Juni 2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

## a) Tahap Dimensi Pengetahuan
Sebuah  inovasi  akan  terlahir  dengan  baik  apabila  pengetahuan  seseorang  terhadap inovasi  menghasilkan  manfaat  yang  besar  bagi  penerima  inovasi  tersebut.  Begitu  juga dengan  inovasi  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  yang  dalam  pelaksanaannya memiliki manfaat tersendiri bagi masyarakat dan Pemerintah untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Sukma & Firdaus, 2020) . Berdasarkan wawancara kepada beberapa informan didapatkan  informasi  mengenai  tipe  manfaat  dengan  adanya  program  Pelayanan  KTP-el tersebut.
Berdasarkan  hasil  wawancara  ketiga  informan  peneliti  menyimpulkan  mengenai tipe  manfaat  dengan  diselenggarakannya  Inovasi  dalam  Pelayanan  Administrasi Kependudukan tersebut, adapun manfaatnya bisa secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat tersebut baik untuk pemerintah  maupun  masyarakat itu sendiri, dari Pemerintah dengan  adanya  Inovasi  tersebut  bermanfaat  terwujudnya  tertib  administrasi Kependudukan  sehingga  data  pada  Administrasi  Kependudukan  tersebut  dapat dimanfaatkan  untuk  berbagai  hal,  Kepentingan  dan  untuk  membuat  sebuah  kebijakan penerapan  inovasi (Katharina,  2021) .  Selain  itu  untuk  pelayanan  publik  manfaatnya cukup  besar,  misalnya  database  kependudukan  bisa  digunakan  saat  akan  Pemilihan Kepala  Daerah  dan  Pemilihan  Anggota  Legislatif  yang  mana  data  tersebut  digunakan untuk menentukan jumlah besaran/kursi wakil rakyat yang tepat pada suatu daerah.
Hal  ini  sejalan  dengan  teori  difusi  inovasi  yang  dikemukakan  Rogers  bahwa saluran komunikasi dalam proses adaptasi/penolakan suatu inovasi dimulai dengan tahap pengetahuan  yang  terdiri  dari  kondisi  awal  berupa  pengalaman  awal, felt  need , keinovatifan,  serta  norma  sis  sosial.  Seperti  dalam  penerapan  inovasi  KTP-el  misalnya, data  administrasi  kependudukan  yang  semula  berguna  untuk  penanda  identitas  tersebut lambat  laun  berubah  fungsinya  menjadi  suatu  basis  data  bagi  semua  keperluan,  baik  itu untuk alokasi anggaran, perencanaan/pembangunan, pembangunan demokrasi, pelayanan publik,  hingga  penegakan  hukum  dan  pencegahan  tindak  kriminal (Permana,  Meutia,  & Yulianti, 2022) .
Hal  itu  tentu  tidak  muncul  begitu  saja,  terdapat  kondisi  awal  yang  melatar belakanginya.  Salah  satunya  adalah  kemajuan  dibidang  teknologi  informasi  dan komunikasi  yang  kian  berkembang  masif  di  era  kontemporer.  Kemajuan  di  bidang teknologi informasi dan komunikasi itu lah yang pada akhirnya dimanfaatkan pemerintah, dalam  hal  ini  Direktorat  Jenderal  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil,  untuk  menga komodir  kebutuhan  akan  adanya  satu  sistem  pengadministrasian  data  penduduk  yang terintegrasi (Rahmadhika, 2022) .
Keinovatifan  atau  nilai  mutu  inovasi  yang  dibayangkan  dari  penerapan  inovasi KTP-el  juga  dinilai  fundamental  karena  mampu  mengunci  terjadinya  data  ganda.  Satu penduduk  tidak  mungkin  lagi  dapat  memiliki  berbagai  identitas  (karena  memiliki  NIK yang  berbeda-beda  di  tiap-tiap  daerah)  karena  sistemnya  telah  terintegrasi  dan terkonsolidasi secara nasional (Aulia, Rambe, & Baiduri, 2018) . Keunggulan  yang  dibayangkan  dari  KTP-el  karena  kemampuannya  untuk menunggalkan  data  penduduk  tersebut  pada  dasarnya  berkooptasi  dengan  norma  sistem sosial  penduduk  Indonesia.  Dengan  penunggalan  data,  maka  peluang  adanya fraud serta tindak  pidana  lainnya  karena  adanya  ketidakpastian  identitas  dari  pelaku  menjadi terminimalisir  dengan  baik.  Selain  itu,  data  biometrik  seperti  sidik  jari,  irish  mata  dan foto wajah yang tersimpan dalam chip KTP-el juga dapat memudahkan lembaga penegak hukum  dan  pencegahan  kriminal  dalam  mencari  Daftar  Pencarian  Orang  (DPO).  Data biometrik  tersebut  juga  dapat  digunakan  untuk  kepentingan  forensik,  seperti  autopsi jenazah korban bencana alam, yang sebelumnya sulit diidentifikasi identitasnya sehingga banyak bermunculan istilah “Mr. X” bagi jenazah yang tidak dikenali identitasnya.
Adaptasi  Inovasi  dalam  Pelayanan  Administrasi
Kependudukan  Berbasis  Nomor  Induk  Kependudukan Pada Direktorat Jenderal Kependudukan
Meski  demikian,  unit  pengambil  keputusan  dari  inovasi  tersebut  juga  menyadari berbagai kendala dan hambatan dalam penerapannya (Pratama, 2020) . Dalam aspek sosial ekonomi  misalnya,  pembangunan  infrastruktur  yang  tidak  merata  di  Indonesia,  adanya ketimpangan  literasi  penduduk  dikawasan  Barat  dan  Timur,  serta  kebiasaan menggunakan teknologi digital yang tidak merata berbagai penduduk diseluruh Indonesia berpotensi menghambat difusi inovasi KTP-el (Prastowo, 2021) .
Tahap  dimensi  pengetahuan  dalam  difusi  inovasi  pelayanan  administrasi kependudukan  berbasis  NIK  juga  sejalan  dengan  teori  inovasi  yang  dikemukakan  oleh Agus  Dwiyanto  (2006),  yang  mengatakan  bahwa  inovasi  dapat  dilakukan  dalam pelayanan,  yaitu  pelayanan  yang  lebih  baik  atau  pelayanan  baru,  atau  inovasi  dalam proses,  yaitu  perubahan  dalam  cara  mengelola  pelayanan  publik.  Pelayanan  administrasi kependudukan  berbasis  NIK,  seperti  dalam  hal  KTP-el,  sejatinya  mencakup  dua  jenis inovasi yang dikatakan oleh Agus Dwiyanto tersebut. Penerapan KTP-el untuk mengganti KTP  biasa  pada  dasarnya  menghadirkan  suatu  pelayanan  yang  lebih  baik  sekaligus pelayanan  baru  karena  dengan  KTP-el  penduduk  diharuskan  merekamnkan  data biometriknya. Pelayanan tersebut dibayangkan lebih baik dari sebelumnya karena terjadi penunggalan identitas.
Penerapan inovasi KTP-el juga merupakan suatu inovasi dalam proses. Dalam arah besar  pemerintah  Indonesia  menuju  satu  data  terintegrasi  secara  nasional,  penerapan inovasi  KTP-el  telah  menghadirkan  suatu  basis  data  yang  sangat  berpotensi  menjadi integrator  seluruh  data  penduduk  yang  ada,  seperti  data  NPWP,  data  siswa,  dsb.  Inovasi merupakan  suatu  proses  yang  berisi  konsep-konsep  baru  dan  produksi,  pengembangan dan  implementasi  perilaku,  juga  merupakan  metode,  perubahan  respon  terhadap lingkungan  eksternal  atau  tindakan  pertama  akibat  pengaruh  lingkungan  terhadap transformasi organisasi.
b) Tahap Dimensi Persuasi
Implementasi  sebuah  inovasi  diharapkan  adanya  derajat  perubahan  sebagai  tujuan dalam  pelaksanaan  inovasi  tersebut.  Dalam  pelaksanaannya  setiap  individu mempertimbangkan  dan  membentuk  sikap  terhadap  inovasi  yang  telah  ada  yang bertujuan  sebagai  evaluasi  kekurangan  selama  pelaksanaan  inovasi  tersebut.    Dengan adanya  hal  demikian  diharapkan  mampu  memperbaiki  yang  masih  kurang  serta melengkapi  yang  belum  ada.    Untuk  menggali  beberapa  informasi  mengenai  derajat perubahan  yang  diinginkan  dalam  inovasi  Pelayanan  KTP-el  didapat  informasi  dari beberapa Informan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  ketiga  informan  peneliti  menyimpulkan  Perubahan yang  diinginkan  yakni  terwujudnya  tertib  Administrasi  Kependudukan  dengan terkumpulnya database yang akurat dan tanpa adanya identitas ganda pada penduduk. Hal ini didukung oleh regulasi yang melindungi database kependudukan ini, dengan demikian maka Indonesia khususnya dapat memiliki data penduduk yang akurat dengan  lapangan. Selain  itu  dukungan  sosialisasi  pemerintah  yang  konsisten  terhadap  masyarakat  sebagai salah  satu  faktor  penunjang  tercapainya  perubahan  yang  diinginkan.  Dalam pelaksanaannya  hal  ini  tidak  terlepas  dari  kekurangan-kekurangannya  dilapangan  yakni masih terbatasnya pegawai atau Sumber Daya Aparatur yang kompeten sebagai operator dalam  Pelayanan  KTP-el,  berdasarkan  sumber  data  yang  ada  pada  Direktorat  Jenderal Kependudukan dan pencatatan sipil seluruh operator masih dipegang oleh tenaga kontrak yang notabennya mereka ini tidak memiliki ikatan hukum yang kuat serta tanggung jawab terhadap  data  Administrasi  Kependudukan  ini.  Hal  lain  juga  sebagai  penghambat  yakni faktor Geografis suatu wilayah yang memungkinkan untuk susah dijangkau oleh petugas dalam menjalankan inovasi ini.
Volume 2, Nomor 6, Juni 2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
Tahap  persuasi  dimensi  persuasi  dalam  gagasan  Rogers  sejatinya  terkait  dengan persepsi  terhadap  karakteristik  inovasi  yang  meliputi,  keuntungan  relatif, compability , complexity , triability dan observability .  Adapun  keuntungan  relatif  yang  dipersepsi  dari penerapan  inovasi  administrasi  kependudukan  berbasis  NIK  terletak  pada  hadirnya akurasi data kependudukan yang baik, serta lahirnya apa yang  disebut sebagai informasi kependudukan,  menyangkut  kelahiran,  perkawinan/perceraian,  perpindahan  dan kematian.
Adapun dalam hal compability-nya, penerapan inovasi administrasi kependudukan berbasis  NIK,  khususnya  dalam  hal  penerapan  inovasi  KTP-el,  diketahui  memiliki beberapa  faktor  penghambat,  diantaranya  adalah  kesiapan  sumber  daya  aparatur  yang mengoperasikan  sistem  tersebut,  kondisi  geografis  yang  mewakili  ketimpangan pembangunan sarana dan prasarana operasionalisasi sistem tersebut, serta dukungan aktif masyarakat  yang  masih  minim.  Dukungan  aktif  masyarakat  yang  masih  minim  disini adalah keterlibatan aktif  masyarakat untuk ikut  menyukseskan program penerapan KTP- el  yang  masih  rendah  karena  minimnya  kesadaran  akan  pentingnya  administrasi kependudukan.
Adapun  faktor-faktor  yang  menghambat  keterlibatan  atau  partisipasi  masyarakat secara  umum,  faktor  internal  adalah  faktor  yang  berasal  dari  dalam  diri  setiap  individu seperti tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, penghasilan dan pekerjaan. Adapun faktor eksternal  merupakan  faktor  yang  berasal  dari  luar  diri  individu  seperti  kepentingan kelompok,  stakeholder  yang  merupakan  pemerintah  daerah,  pengurus  kecamatan/ kelurahan,  tokoh  masyarakat,  fasilitator,  dsb.  Faktor-faktor  tersebut  pada  akhirnya membentuk  jenis-jenis  motif  partisipasi  masyarakat  yaitu  motif  psikologis,  motif  sosial, motif keagamaan, motif ekonomi dan motif politik.
Dalam  hubungannya  antara  kesadaran  masyarakat  terhadap  pentingnya administrasi  kependudukan  dengan  motif  ekonomi  sebagaimana  disebut  Billah  dalam Taher  (1987)  misalnya,  dapat  disimpulkan  bahwa  masyarakat  belum  memahami  betul manfaat  dari  tertib  administrasi  kependudukan.  Hal  itu  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan F. Anan dan I. D. Kurniawan (2021) yang menemukan bahwa faktor rendahnya minat  masyarakat  Kota  Surakarta,  Provinsi  Jawa  Tengah,  dalam  mengurus  dokumen kependudukan  berupa  akta  kematian  disebabkan  oleh  persepsi  masyarakat  tentang minimnya  manfaat  akta  kematian  itu  sendiri.  Selain  itu,  rendahnya  minat  masyarakat Kota  Surakarta  juga  disebabkan  belum  adanya  kerja  sama  yang  solid  antara  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  setempat  dengan  instansi  pengelola  pemakaman dalam memanfaatkan buku pokok pemakaman.
Berdasarkan kasus di atas, diketahui bahwa faktor pendukung utama dalam rangka menyukseskan  inovasi  administrasi  kependudukan  berbasis  NIK  sejatinya  merupakan perangkat  pemerintah  itu  sendiri,  baik  pemerintah  pusat  melalui  Direktorat  Jenderal Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil,  maupun  pemerintah  daerah  melalui  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk mendukung proses difusi inovasi administrasi kependudukan berbasis NIK pada dimensi persuasi, maka diperlukan adanya pengaturan regulasi  dalam  pemanfaatan  database  kependudukan,  peran  aktif  dan  kolaboratif pemerintah  pusat  maupun  daerah,  serta  kesiapan  aparatur  yang  megoperasikan  inovasi tersebut secara teknis dilapangan.
c) Tahap Dimensi Pengambilan Keputusan
Letak  dalam  pengambilan  sebuah  keputusan  dalam  penerapan  suatu  inovasi merupakan  salah  satu  faktor  penting  dalam  mengimplementasikan  sebuah  inovasi  itu sendiri.  Keputusan  dan  kebijakan  yang  diambil  tersebut  berguna  sebagai  dasar  dalam pelaksanaannya di lapangan. Pada Inovasi dalam Pelayanan  Administrasi Kependudukan adanya letak pengambilan keputusan sebagai dasar menindaklanjuti aturan yang terdapat
Adaptasi  Inovasi  dalam  Pelayanan  Administrasi
Kependudukan  Berbasis  Nomor  Induk  Kependudukan Pada Direktorat Jenderal Kependudukan
dalam  regulasi  yang  mengatur  pada  pelaksanaan  pelayanan  Administrasi  Kependudukan tersebut.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  mencari  informasi  dari  beberapa  informan mengenai  letak  pengambilan  keputusan  sebagai  sumber  data  dalam  menjawab  indikator ini.
Berdasarkan  hasil  wawancara  informan  peneliti  menyimpulkan  bahwa  pengambil keputusan  dalam  penerapan  inovasi  administrasi  kependudukan  berbasis  NIK  adalah pemerintah  pusat  melalui  Direktorat  Jenderal  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kementerian  Dalam  Negeri.  Meski  demikian,  dalam  tahapannya  untuk  mengadopsi ataupun menolak inovasi tersebut, pemerintah pusat bersandar pada praktik penerapannya dilapangan  melalui  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil,  maupun  Kantor Kecamatan, Desa atau Kelurahan.
Penjelasan  diatas  sejalan  dengan  gagasan  Rogers  dan  Shoemaker  dalam  Hanafi (1987)  yang  mengatakan  bahwa  penerimaan  atau  penolakan  suatu  inovasi  adalah keputusan  yang  dibuat  oleh  seseorang.  Jika  inovasi  diadopsi,  maka  kebaruan  tersebut digunakan  dan  menggantikan  yang  lama.  Adapun  definisi  dari  proses  keputusan  inovasi itu  sendiri  menurut  Rogers  dan  Shoemaker  dalam  Hanafi  (1987:  35)  adalah  “proses mental  sejak  seseorang  mengetahui  adanya  inovasi  sampai  mengambil  keputusan  untuk menerima  atau  menolaknya  dan  kemudian  mengukuhkannya”.  Dalam  hal  ini,  segala tahap  meliputi  tahap  pengetahuan  dan  persuasi  yang  sebelumnya  telah  dibahas,  menjadi dasar  dari  keputusan  yang  dibuat  pemerintah  untuk  menerapkan  inovasi  administrasi kependudukan berbasis NIK.
Keputusan  otoritas  adalah  keputusan  yang  dibuat  oleh  seseorang  terlepas  dari keputusan-keputusan  yang  dibuat  oleh  anggota  sistem.  Sedangkan  keputusan  kolektif adalah  keputusan  yang  dibuat  oleh  suatu  individu  yang  ada  dalam  sistem  sosial  melalui konsensus.  Dalam  penerapan  inovasi  administrasi  kependudukan  berbasis  NIK, keputusan  penerapannya  memiliki  tipe  keputusan  otoritas.  Pemerintah  pusat  melalui Direktorat  Jenderal  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kementerian  Dalam  Negeri memiliki kewenangan untuk mengatur proses penyelenggaraan administrasi kependudukan secara nasional sehingga berkekuatan secara hukum  memutusakan adopsi suatu  inovasi.  Sementara  itu,  bila  ditinjau  secara  proses  teknisnya,  seperti  tertera  dalam bahasan pada tahap pengetahuan dan persuasi, maka keputusan otoritas tersebut berdasar pula pada kebutuhan kolektif sehingga secara tidak langsung adopsi  inovasi administrasi kependudukan  berbasis  NIK  sebetulnya  juga  hasil  kesadaran  bersama  jajaran  Dinas Dukcapil didaerah untuk merapihkan proses penyelenggaraan administarsi kependudukan secara nasional.
d) Tahap Dimensi Implementasi
Pelaksana  Program  atau  implementor  inovasi  merupakan  salah  satu  aspek  penting dalam  mengimplementasikan  sebuah  inovasi  hingga  mencapai  tujuan  yang  diharapkan. Dalam  program  Pelayanan  KTP-EL,  pelaksana  program  tersebut  adalah  Pemerintah Daerah  sebagai  perpanjangan  tangan  dalam  menjalankan  Inovasi  tersebut  serta  unsur- unsur yang membantunya dilapangan.
Berdasarkan hasil wawancara informan peneliti menyimpulkan Pelaksana Program inovasi  dalam  pelayanan  administrasi  Kependudukan  ini  yakni  Pemerintah,  Swasta  dan Masyarakat itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini yakni Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah ditambah lagi yang paling berperan dan berhubungan langsung dengan masyarakat yakni  RT/RW,  Kelurahan  dan  Kecamatan.  Swasta  sebagai  pendukung  baik  penyedia peralatan  sarana  dan  prasarana  maupun  pengguna  yang  memanfaatkan  hasil  dari kebijakan penerapan inovasi ini, serta masyarakat sebagai objek kegiatan yang menerima kebijakan  itu  secara  langsung.  Perlunya  dukungan  SDM  yang  berkompeten  agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan optimal.
Volume 2, Nomor 6, Juni 2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
Implementasi sebuah inovasi dapat dilaksanakan dengan adanya sumber daya yang dilibatkan  dalam  pelaksanaannya.  Ketersediaan  sumber  daya  dalam  implementasi  suatu kebijakan  memiliki peranan yang sangat penting. Sebagaimana disebutkan oleh Edwards III  (1980),  ketersediaan  sumber  daya  sangat  penting  karena  bagaimanapun  jelas  dan konsistensinya  ketentuan-ketentuan  dan  aturan-aturan  serta  bagaimanapun  akuratnya penyampaian  ketentuan-ketentuan  atau  aturan-aturan  tersebut,  jika  para  pelaksana kebijakan  yang  bertanggungjawab  untuk  melaksanakan  kebijakan  kurang  mempunyai sumber-sumber  daya  untuk  melaksanakan  kebijakan  secara  efektif  maka  implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.
Sumber  daya  yang  dimaksud  tersebut  dapat  berupa  sumber  daya  manusia  ataupun sumber daya materi sebagai pendukung dalam jalannya kegiatan tersebut. Dalam inovasi pelayanan  Administrasi  Kependudukan  adanya  sumber  daya  yang  dilibatkan  dalam pelaksanaannya dilapangan, yakni para petugas–petugas yang bekerja dilapangan.
Proses  implementasi  sekurang-kurangnya  ada  tiga  unsur  yang  harus  ada,  yaitu adanya  program  atau  kebijakan  yang  dilaksanakan,  adanya  kelompok  target  dan  adanya pelaksana.  Pelaksana  dapat  berupa  organisasi  ataupun  perorangan  yang  bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, maupun pengawasan proses implementasi.
Berdasarkan  hasil  wawancara  informan,  maka  dapat  diketahui  sumber  daya manusia  selaku  pelaksana  dari  inovasi  administrasi  kependudukan  berbasis  NIK,  dalam konteks KTP-el  misalnya, utamanya sebagai pelaksana adalah para petugas dan operator di lapangan yang memberikan pelayanan perekaman hingga pencetakan KTP-el di Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  daerah.  Adapun  penanggung  jawab  dalam pengelolaan serta pengawasan jalannya inovasi administrasi kependudukan berbasis NIK adalah pemerintah pusat melalui Diektorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Lebih  lanjut,  sumber  daya  manusia  yang  bertanggung  jawab  dalam  pengelolaan,
pelaksanaan  maupun  pengawasan  jalannya  proses  implementasi  inovasi,  juga membutuhkan dukungan sumber daya dana untuk menunjang tujuan-tujuan serta sasaran- sasaran yang telah ditetapkan melalui penerapan suatu inovasi. Adapun sumber daya dana dalam pelaksanaannya yakni berasal dari APBN  dan  APBD,  APBN baru diberikan pada tahun  2014  lalu  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang Administrasi  Kependudukan.  Dengan  adanya  dana  Tambahan  dari  APBN  diharapkan kebijakan  tersebut  dapat  berjalan  dengan  optimal  sesuai  dengan  visi  misi  inovasi  terkait Administrasi Kependudukan.
e) Tahap Dimensi Konfirmasi
Ketika  suatu  inovasi  mulai  diimplementasikan,  maka  lambat  laun  dampak  dari penggunaan inovasi tersebut akan  meluas. Dalam teori difusi  inovasi, inovasi yang terus menerus tersosialisasi melalui berbagai pemberitaan dan implementasi akan mengundang berbagai  respon  dari  berbagai  kalangan,  entar  dari  internal  inovator  itu  sendiri,  entitas- entitas  yang  berada  dalam  lingkup  innovator  tersebut,  hingga  masyarakat  luas.  Pada akhirnya,  implementasi  inovasi  akan  selalu  menuntut  adanya  konfirmasi,  yaitu  suatu tndakan  sosial  yang  menerima  atau  menolak  dampak  dari  inovasi  tersebut,  atau  bahkan inovasi  itu  sendiri.  Dalam  konteks  adopsi  inovasi  pelayanan  administrasi  kependudukan berbasis  NIK,  adanya  inovasi  ‘satu  penduduk,  satu  KTP-el’  yang  berlaku  tunggal  dan seumur  hidup  tersebut  memancing  berbagai  macam  tanggapan.  Berdasarkan  jawaban- jawaban  informan  yang  berhasi  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini,  didapatkan  suatu kesimpulan  bahwa  inovasi  pelayanan  administrasi  kependudukan  berbasis  NIK,  mulai dari  KTP-el,  Akta  Kelahiran,  Akta  Perkawinan,  Akta  Kematian,  dan  dokumen kependudukan  lainnya  dirasa  berdampak  positif  terhadap  masyarakat,  sehingg  adopsi inovasi tersebut terkonfirmasi baik dan diinginkan untuk diteruskan.
Adanya  peningkatan  jumlah  lembaga  pengguna  data  kependudukan  di  atas menunjukan  peningkatan  tingkat  kepercayaan  publik,  khususnya  lembaga  pemerintah maupun  swasta  yang  bergerak  di  bidang  pelayanan  publik,  terhadap  data  kependudukan yang  diampu  Direktorat  Jenderal  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kementerian Dalam  Negeri  dari  hasil  pelaksanaan  pendaftaran  penduduk  dan  pencatatan  sipil  oleh seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 514 kabupaten/kota di Indonesia.
Penjelasan  di  atas  sekaligus  menunjukan  adanya  persetujuan  dalam  dimensi konfirmasi  adaptasi  inovasi  administrasi  kependudukan  berbasis  NIK.  Ketika  keputusan inovasi sudah dibuat, maka pengguna inovasi akan mencari dukungan atas keputusannya tersebut.  Bertambahnya  jumlah  pengguna  data  kependudukan  secara  signifikan  telah menunjukan  adanya  dukungan  yang  luar  biasa  dari  pihak  eksternal  terhadap  penerapan inovasi tersebut. Dalam hal ini, adaptasi inovasi administrasi kependudukan berbasis NIK telah  dirasakan  manfaatnya,  tidak  hanya  oleh  pemerintah,  tapi  juga  oleh  lembaga- lembaga swasta, hingga masyarakat secara luas.

## 2.  Faktor  Penghambat  Adopsi  Inovasi  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan Berbasis NIK
Proses  adopsi  inovasi  dalam  pelayanan  administrasi  kependudukan  berbasis  NIK untuk  meningkatkan  pelayanan  tentu  mengalami  banyak  kendala.  Berdasarkan  hasil wawancara  dengan  para  informan,  setidaknya  dapat  diketahui  beberapa  faktor penghambat, yaitu: faktor kesiapan teknologi, Sumber Daya Manusia (SDM), dan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap administrasi kependudukan.
a) Kesiapan Teknologi
Dalam  hal  faktor  kesiapan  teknologi,  Ibu  Rona  Sari,  S.E,  (Kepala  Seksi Dokumentasi, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil) sebagai informan utama (IW-1) yang diwawancarai pada Hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, Pukul 08.00 WIB, di ruang kepala direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil, menjelaskan bahwa  kesiapan  teknologi  memang  sering  kali  menjadi  kendala,  khususnya  dalam  hal pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna. Pada beberapa lembaga seperti lembaga  keuangan  contohnya,  masih  sedikit  sekali  bank-bank,  khususnya  cabang  di daerah-daerah  yang  belum  memiliki  KTP-el  reader.  Padahal  dengan  KTP-el  reader, proses verifikasi nasabah akan menjadi lebih cepat dan akurat karena langsung membaca data yang tertera pada chip di KTP-el.
Mengacu  pada  gagasan  Rogers  mengenai  teori  difusi  inovasi,  adanya  kendala kesiapan  teknologi  dalam  proses  adopsi  inovasi  di  atas  mencerminkan  dua  hal,  yakni  a) pertama,  terjadinya  dimensi  implementasi  ketika  seorang  individu  atau  unit  pengambil keputusan lainnya menetapkan penggunaan inovasi pemanfaatan data kependudukan; dan b)  kedua,  terjadinya  “salah  komunikasi”  (miscommunication)  mengenai  keuntungan inovasi  pemanfaatan  data  kependudukan  secara  menyeluruh  khususnya  dalam  rangka penggunaan  card  reader  dalam  dimensi  pengetahuan.  Dalam  hal  ini,  unit  pengambil keputusan  berupa  lembaga  perbankan,  memahami  keuntungan  inovasi  pemanfaatan  data kependudukan,  namun  belum  memaksimalkan  aplikasinya.  Hal  ini  berdampak  pada kurang  optimalnya  pemanfaatan  data  kependudukan  bagi  sektor  layanan  publik,  yang dalam kasus ini adalah layanan perbankan.
Secara  menyeluruh,  dalam  model  rantai  tahapan  keputusan  inovasi  yang diungkapkan Rogers, kendala kesiapan teknologi dalam adopsi inovasi pemanfaatan data kependudukan  dapat  berpengaruh  pada  tahapan  konfirmasi  pengambilan  keputusan inovasi  tersebut.  Adanya  kendala  kesiapan  teknologi  dapat  menguatkan  penolakan  atas inovasi  tersebut  karena  terlalu  rumit  atau  memerlukan  biaya  yang  banyak  guna melakukan  pengadaan  alat  card  reader.  Namun  disisi  lain,  ada  potensi  bahwa
Volume 2, Nomor 6, Juni 2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
pertimbangan  ekonomis  tersebut  justru  menguatkan  penerimaan  terhadap  inovasi pemanfaatan data kependudukan. Hal itu dapat terjadi ketika adopsi inovasi, yang  meski belum optimal aplikasinya, sudah menunjukan kemanfaatannya, dan dirasa akan semakin meningkatkan  kemanfaatannya  bila  memaksimalkan  pengaplikasiannya  sehingga mendorong  lembaga  perbankan  untuk  mengadakan  card  reader,  atau  justru  adanya pemutakhiran inovasi yang berkaitan dengan fungsi card reader tersebut.
Meski  kesiapan  teknologi,  khususnya card  reader ,  dalam  rangka  pemanfaatan data  kependudukan  dirasa  masih  kurang  dan  belum  memadai,  namun  ketersediaan teknologi  penggantinya  telah  memadai.  Terbukti  sampai  tahun  2020,  sebanyak  2.151 lembaga  telah  menjalin  kerja  sama  hak  akses  verifikasi  data  kependudukan.  Melalui mekanisme  web service, pengguna dapat menginput berbagai  elemen  data seperti nomor KK,  nama  lengkap,  tanggal  lahir  dan  tempat  lahir  untuk  diverifikasi  dengan  data kependudukan yang diampu Kemendagri.
Adapun mekanisme web portal, sejatinya memiliki fungsi yang tidak jauh berbeda dengan web  service .  Web  portal adalah  pengembangan  dari web  service menjadi  sebuah aplikasi  web  yang  tidak  memerlukan  adanya  pembuatan  aplikasi  khusus  untuk  terjadi komunikasi data antar sistem Kemendagri  dengan pengguna. Fitur-fitur khusus yang ada dalam  web  portal  adalah  adanya  watermark  di  halaman  akses  data  dan  foto  dan pengamanan akses dengan menggunakan captcha.
b) Sumber Daya Manusia
Dalam  hal  faktor  Sumber  Daya  Manusia  atau  SDM,  ditemukan  informasi  bahwa masih  minimnya  jumlah  SDM  berupa  aparatur  berkompeten,  khususnya  dalam  hal pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di berbagai instansi pelaksana  di  daerah,  yakni  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  (Dukcapil) Kabupaten/Kota dan Provinsi.
Ikatan  hukum  yang  kurang  kuat  karena  SDM  dalam  bidang  sistem  data kependudukan  masih  didominasi  oleh  tenaga  kontrak  tentu  mengandung  resiko  adanya pelayanan  yang  tidak  optimal  dan  mungkin  berpotensi  fraud.  Hal  ini  disebabkan  karena sense  of  belonging  terhadap  organisasi,  yang  dalam  hal  ini  Dinas  Dukcapil,  dari  SDM yang  bersifat  kontrak  relatif  lebih  minim  dari  tenaga  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS). Minimnya  SDM  berkompeten  dalam  operasionalisasi  SIAK  di  instansi  pelaksana berpotensi  menghambat  pelayanan  administrasi  kependudukan  bagi  masyarakat.  Hal  ini tentu  dapat  menghasilkan  ketidakpuasan  dari  sisi  masyarakat.  Informasi  masih  adanya fraud  yang  dilakukan  oleh  oknum-oknum  yang  tidak  bertanggungjawab  di  berbagai daerah. Oknum tersebut menarik biaya atas pengurusan administrasi kependudukan untuk masyarakat.
Adanya  kendala  SDM,  baik  karena  kurangnya  SDM  berkompeten  dalam pengoperasian  SIAK  maupun  adanya  oknum  pelaku  fraud,  dapat  menghambat  proses adopsi  inovasi  yang  semula  ditujukan  untuk  memberi  manfaat  yang  besar.  Bila  melihat pada  model  tahapan  proses  keputusan  inovasi  milik  Rogers,  kurangnya  SDM berkompeten dalam pengoperasian SIAK dapat mengganggu proses adopsi inovasi SIAK itu  sendiri  dalam  penyelenggaraan  administrasi  kependudukan  secara  nasional.  Hal  itu nampak  nyata  bila  melihat  pada  tahapan  persuasi  yang  mensyaratkan  adanya  karakter kompleksitas  ( complexity )  dan  ke-dapat-dicoba-an  ( trialibility )  inovasi  tersebut.  Masih banyaknya  SDM  yang  kurang  berkompeten  dalam  pengoperasian  SIAK  sebetulnya  juga mencerminkan  bahwa  sistem  yang  hendak  diadopsi  dirasa  terlalu  rumit.  Lebih  lanjut, tingkat ke-dapat-dicoba-annya juga dirasa rendah, relatif terhadap kompetensi SDM yang ada.  Hal  ini  bisa  saja  terjadi  karena  dalam  proses  perumusan  SIAK  itu  sendiri  tidak disertai  pengurusan  kompetensi  SDM  yang  ada  sehingga  timbul  adanya  kelangkaan
Adaptasi  Inovasi  dalam  Pelayanan  Administrasi
Kependudukan  Berbasis  Nomor  Induk  Kependudukan Pada Direktorat Jenderal Kependudukan
SDM.  Hal  ini  dapat  menghambat  proses  adopsi  inovasi  SIAK,  sehingga  pada  tahapan keputusan
c) Kesadaran Masyarakat
Faktor penghambat dari sisi eksternal berupa minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya  administrasi  kependudukan.  Masyarakat  sering  kali  mengindahkan pentingnya  pelaporan  untuk  updating  data  kependudukan  sehingga  bisa  jadi  data kependudukan  yang  saat  ini  teragregasi  di  Direktorat  Jenderal  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kementerian  Dalam  Negeri  tidak  menggambarkan  sepenuhnya  kondisi kependudukan  di lapangan. Masih sering ditemukan pula adanya data ganda berupa data duplicate record yang  dihasilkan  karena masyarakat melakukan perekaman KTP-el lebih dari satu kali. Padahal, perekaman KTP-el hanya dilakukan satu kali, dan berlaku seumur hidup.  Adanya  duplicate  record  tersebut  akan  berimbas  sendiri  pada  warga  yang bersangkutan  sehingga  warga  tersebut  tidak  dapat  mengurus  berbagai  kebutuhan pelayanan publik, seperti membuat rekening bank, dsb.

## 3. Upaya Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis NIK
Guna menanggulangi berbagai faktor-faktor penghambat adopsi inovasi pelayanan administrasi  kependudukan  berbasis  NIK  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  Direktorat Jenderal  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kementerian  Dalam  Negeri  telah melakukan  beberapa  usulan  dan  upaya.  Upaya-upaya  tersebut  meliputi  penanggulangan kendala teknologi, pengembangan SDM, sosialisasi pelayanan administrasi kependudukan untuk peningkatan kesadaran masyarakat, serta bantuan alokasi dana, baik dari pusat maupun daerah, untuk pelayanan jemput bola.
a) Penanggulangan Kendala Teknologi
Berdasarkan  informasi,  diketahui  bahwa  kendala  teknologi  berupa  minimnya lembaga pemanfaat data kependudukan  yang  menggunakan SAM Card sangat dirasakan betul.  Meski  demikian,  pada  tahapan  regulasi,  hal  itu  belum  ditindaklanjuti  lebih  jauh. Sampai  saat  ini,  solusi  atas  kendala  teknologi  tersebut  masih  dalam  tahap  pengusulan. Adapun  solusi  yang  diusulkan  adalah  usulan  produksi  SAM Card secara  lebih  masal sehingga  setiap  lembaga  pemanfaat  data  kependudukan  dapat  lebih  cepat  dan  akurat dalam melakukan verifikasi penduduk dalam proses bisnisnya.

## b) Penanggulangan Kendala SDM
Dalam  hal  menanggulangi  kendala  berupa  minimnya  SDM  berkompetensi  pada instansi pelaksana di berbagai daerah, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kementerian  Dalam  Negeri  sebetulnya  telah  melakukan  berbagai  upaya.  Adanya dukungan  Pemerintah  dalam  membangun  Sumber  daya  Manusia  kepada  pejabat  yang menjabat  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten/Kota  dengan mengeluarkan  regulasi  Undang-undang  24  tahun  2013  tentang  Administrasi Kependudukan terhadap penetapan pejabat di Dinas Kependudukan  dan Pencatatan Sipil yang dilantik langsung oleh Menteri atas usulan Gubernur untuk Pemerintah Provinsi dan Usulan  Bupati/Walikota  untuk  Pemerintah  Kabupaten/Kota.  Sehingga  para  pejabat  yang ada  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  terhindar  dari  intevensi  politik  Kepala daerah  yang  sedang  berkuasa  untuk  memutasikan  para  pegawai  di  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil,  yang  dapat  berimbas  pada  degradasi  integritas  pegawai.  Hal  ini tentu memiliki imbas positif guna menghindari adanya fraud berupa oknum-oknum yang memungut biaya untuk pelayanan administrasi kependudukan.
Dalam  hal  pengembangan  SDM,  berbagai  upaya  juga  sebetulnya  telah  dilakukan. Salah  satu  upaya  tersebut  yakni  melalui  alokasi  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  non-fisik oleh  Pemerintah  Pusat  melalui  Kementerian  Dalam  Negeri  yang  dapat  digunakan  oleh instansi-instansi  pelaksana  di  daerah  untuk  meningkatkan  kompetensi  SDM  melalui
Volume 2, Nomor 6, Juni 2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
serangkaian  kegiatan  bimbingan  teknis  dan  pengembangan  SDM  lainnya.  Adapun ditingkat  pusat,  yakni  pada  Direktorat  Jenderal  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kementerian Dalam Negeri, perlu adanya penambahan SDM Pegawai Negeri Sipil  yang berkompeten, khususnya dalam hal SIAK.
c) Penanggulangan  Kendala  Minimnya  Kesadaran  Masyarakat Pada Pentingnya  Tertib Administrasi Kependudukan
Guna  menanggulangi  masalah  masih  minimnya  kesadaran  masyarakat  pada pentingnya tertib administrasi kependudukan, berbagai upaya dan usulan terus dilakukan. Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  adalah  dengan  terus  menggalakan  program  sosialisasi, dan pelayanan jemput bola yang langsung menyasar kluster-kluster penduduk. Dalam hal ini, IW-3 mengatakan bahwa kesadaran tertib administrasi kependudukan dapat didorong dengan  program  sosialisasi.  Sosialisasi  tersebut  memerlukan  anggaran  yang  sering  kali tidak  sedikit.  Pelaksanaan  sosialisasi  juga  serat  kaitannya  dengan  jemput  bola.  Sebab, sering  kali  masyarakat  merasakan  pentingnya  tertib  administrasi  kependudukan,  justru ketika pemerintah aktif melakukan jemput bola.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dibahas,  maka  peneliti  dapat menyimpulkan  bahwa  Adopsi  inovasi  pelayanan  administrasi  kependudukan  berbasis NIK  mengikuti  model  tahapan  proses  keputusan  inovasi  yang  dimulai  dengan  dimensi pengetahuan melalui serangkaian kondisi awal, lalu bertahap ke dimensi persuasi melalui berbagai  persepsi  untuk  memahami  karakteristik  inovasi  tersebut,  bertahap  lagi  ke dimensi  keputusan  guna  menentukan  keberlangsungan  inovasi  tersebut,  hingga  masuk dimensi  implementasi,  serta  dimensi  konfirmasi  untuk  menindaklanjuti  serangkaian dampak  positif  atau  negatif  dari  implementasi  inovasi  kebijakan  tersebut.  Dalam  proses adopsi  inovasi  pelayanan  administrasi  kependudukan  berbasis  NIK,  ditemukan  berbagai faktor penghambat yang terdiri dari kendala kesiapan teknologi, kendala minimnya SDM berkompeten  dan  masih  minimnya  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  tertib administrasi  kependudukan.  Guna  menanggulangi  faktor-faktor  penghambat  yang  ada, berbagai  usulan  dan  upaya  telah  dilakukan.  Dalam  hal  kendala  kesiapan  teknologi, diperlukan  adanya  dukungan  regulasi  yang  mengatur  dan  mendorong  pemanfaatan card reader untuk  proses  verifikasi  data  KTP-el  oleh  lembaga  pengguna  data  kependudukan. Dalam  hal  kendala  minimnya  SDM  berkompeten,  pemerintah  pusat  telah  berupaya dengan  mengalokasikan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  Non  Fisik  yang  dapat  digunakan untuk  pengembangan  kapasistas  aparatur.  Adapun  dalam  hal  kendala  minimnya kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  tertib  administrasi  kependudukan,  diperlukan adanya  dukungan  sumber  dana,  baik  dari  pemerintah  Pusat  maupun  Daerah  untuk operasionalisasi program sosialisasi dan jemput bola.

## BIBLIOGRAFI
Aulia,  Destanul,  Rambe,  Normayanti,  &  Baiduri,  Ratih.  (2018) .  Analisis  Implementasi Kebijakan  Kawasan  Tanpa  Rokok  Dan  Kebiasaan  (Tradisi)  Merokok  Masyarakat Batak  Mandailing  Dalam  Acara  Prosesi  Adat  Di  Kota  Padangsidimpuan  Sumatera Utara. 5th Indonesian Conference on Tobacco or Health 2018 , 87. Handika, Pramana, & Sulistio, Eko Budi. (2020) . Penerapan Teknologi Industri 4.0 dalam Pelayanan  Publik  di  Bidang  Administrasi  Kependudukan  (Studi  Pelayanan  e-KTP pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Way  Kanan). Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik , 2 (1), 1–14.
Adaptasi  Inovasi  dalam  Pelayanan  Administrasi
Kependudukan  Berbasis  Nomor  Induk  Kependudukan Pada Direktorat Jenderal Kependudukan
Katharina,  Riris.  (2021) . Pelayanan  Publik  &  Pemerintahan  Digital  Indonesia . Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Pane, Ary Ananda. (2021) . Efektivitas pelaksanaan SILAYDA (sistem layanan daring) E- KTP  di  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Padangsidimpuan  ditinjau dari fiqh siyasah . Sumatera Utara: IAIN Padangsidimpuan. Permana,  Ega,  Meutia,  Intan  Fitri,  &  Yulianti,  Devi.  (2022) .  Dimensi  Aksesibilitas Bantuan  Sosial  Lansia  dan  Penyandang  Disabilitas  Melalui  Pemutakhiran  Data Kependudukan. Jurnal Administrativa , 4 (1), 45–61. Prastowo,  Andi.  (2021) . Pendidikan  Islam  Unggul  di  Era  Revolusi  Industri  4.0  dan Merdeka Belajar . Prenada Media. Pratama,  Gama.  (2020) .  Upaya  Modernisasi  dan  Inovasi  Pengelolaan  Sampah  Berbasis Masyarakat di Desa Leuwimunding Majalengka. Etos , 2 (1), 328009. Rahmadhika,  Gaung  Gelar.  (2022) . Implementasi  kebijakan  Pelayanan  Administrasi Terpadu  Kecamatan  (PATEN)  pada  masa  pandemi  Covid-19  di  Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang . Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. Saharuddin,  Saharuddin.  (2020) .  Inovasi  Pelayanan  Publik  Era  Revolusi  Industri  4.0  Di Kabupaten Bantaeng. makassar: Universitas Hasanuddin.
Sukma,  Dhany,  &  Firdaus,  Muhamad  Shendy  Adam.  (2020) .  Inovasi  Pelayanan Administrasi  Kependudukan  “Si  Dukun  3  In  1”  Di  Provinsi  Dki  Jakarta. Jurnal Media Birokrasi , 1–20.
Susi,  Krisjuyani.  (2021) . Governability  Pemerintah  Desa  Dalam  Menangani  Corona Virus  Disease  2019  (Covid-19) .  Sekolah  Tinggi  Pembangunan  Masyarakat  Desa Stpmd" Apmd".
Taruh,  Ferdinatus.  (2020) . Motivasi  Kerja  (Meniti  Suara  Hati  Menolak  Perilaku Korupsi) . Yogyakarta: Deepublish.
Trisna, Putu Diana Prisilia Eka, Windari, Ratna Artha, & Adnyani, Ni Ketut Sari. (2020) . Implementasi  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  Tentang  Administrasi Kependudukan  Dalam  Penerbitan  Akta  Kelahiran  Anak  Luar  Kawin  Di  Dinas Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Buleleng. Jurnal  Komunitas Yustisia , 1 (2), 175–184.
Tumundo,  Oktofianus  W.  Ch,  &  Rares,  Joyce  Jacinta.  (2021) .  Implementasi  Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Dokumen Kependudukan Dengan
Menggunakan  Layanan  Aplikasi  Es  Mama  (Ekspedisi  Melayani  Masyarakat)  Oleh Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Bitung. Agri-Sosioekonomi , 17 (2 MDK), 391–398. Wibowo,  Cahyo  Bima  Sakti.  (2020) . Inovasi  “6  In  1”  Dalam  Meningkatkan  Kualitas Pelayanan  Dinas  Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kota  Surabaya .  Surabaya: Universitas Airlangga.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.