INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 14175-14185 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Penyalahgunaan Keadaan ( Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Pada Perbankan
Rikardo Marpaung 1 ✉ , Suhendro 2 , Yetti 3
Universitas Lancang Kuning
Email: rikardomarpaung80@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penyalahgunaan  keadaan  merujuk  pada  praktik  memanfaatkan  situasi  tertentu  untuk  memperoleh keuntungan yang tidak sah menurut hukum. Dalam Hukum Indonesia, perjanjian dapat dibatalkan jika dibuat  dengan  kekhilafan,  paksaan,  atau  penipuan  sesuai  Pasal  1321  KUHPerdata.  Doktrin penyalahgunaan  keadaan  (misbruik  van  omstandigheden)  yang  dikenal  melalui  putusan  pengadilan, berfungsi melindungi konsumen dari praktik merugikan, terutama dalam perjanjian kredit modal kerja di perbankan.  Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  penerapan  doktrin  ini  dalam  perjanjian  baku  antara bank  dan  nasabah.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  hukum  normatif.  Hasil  penelitian menunjukkan adanya klausula penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian kredit modal kerja. Doktrin ini melindungi  konsumen  yang  sering  kali  berada  dalam  posisi  lemah  dalam  negosiasi  dengan  bank. Penyalahgunaan  keadaan  sebagai  alasan  pembatalan  perjanjian  sudah  diterapkan  dalam  berbagai putusan pengadilan di Indonesia. Akibat hukum dari penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian kredit modal kerja adalah melanggar syarat sahnya perjanjian, sehingga klausula tersebut dapat dibatalkan. Penerapan doktrin ini dalam perjanjian baku dapat digugat melalui pengadilan sebagai alasan tambahan untuk pembatalan perjanjian.
Kata Kunci: Penyalahgunaan Keadaan, Perjanjian, Akibat Hukum.

## Abstract
Abuse of circumstances refers to the practice of taking advantage of a particular situation to gain an unlawful advantage. In Indonesian law, an agreement can be canceled if it was made by mistake, coercion or  fraud  in  accordance  with  Article  1321  of  the  Civil  Code.  The  doctrine  of  abuse  of  circumstances (misbruik van omstandigheden), which is known through court decisions, functions to protect consumers from detrimental practices, especially in working capital credit agreements in banking. This research aims to analyze the application of this doctrine in standard agreements between banks and customers. The research method used is normative law. The research results show that there is an abuse of circumstances clause in the working capital credit agreement. This doctrine protects consumers who are often in a weak position in negotiations with banks. Abuse of circumstances as a reason for canceling an agreement has been applied in various court decisions in Indonesia. The legal consequence of abusing conditions in a working capital credit agreement is that it violates the terms of the validity of the agreement, so that the clause can be cancelled. The application of this doctrine in a standard agreement can be challenged through the courts as an additional reason for canceling the agreement.
Keywords: Abuse of Circumstances, Agreement, Legal Consequences.

## PENDAHULUAN
Perbankan, sebagai lembaga intermediasi keuangan, memainkan peran penting dalam pembangunan nasional dengan menghubungkan pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan (Kasmir, 2014). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank berfungsi mengumpulkan simpanan masyarakat dan menyalurkannya sebagai kredit, mendukung  peningkatan  taraf  hidup.  Kredit  merupakan  penyediaan  uang  berdasarkan kesepakatan yang mewajibkan pelunasan dengan bunga (Cut Nova Rianda, 2018). Dalam praktiknya,  perjanjian  kredit  seringkali  menggunakan  perjanjian  standar  yang  lebih menguntungkan  bank  dan  kurang  memberikan  ruang  bagi  nasabah  untuk  negosiasi, menciptakan  ketidakimbangan.  Perjanjian  baku  ini,  meski  mempermudah  administrasi, seringkali  memanfaatkan  klausul  eksonerasi  yang  membatasi  tanggung  jawab  bank  dan dapat  merugikan  nasabah.  Doktrin  penyalahgunaan  keadaan  (abuse  of  circumstances) berfungsi  untuk  melindungi  pihak  yang  lebih  lemah  dari  eksploitas,  dengan  tujuan mencegah ketidakadilan dalam perjanjian. Ketentuan ekskulpasi, yang membatasi tanggung jawab hukum, juga harus diterapkan dengan hati-hati untuk menjaga keadilan dan tidak melanggar hak dasar pihak lain (Ahmad Fadlil Sumadi, 2015).
Hubungan hukum dapat muncul dari undang-undang atau perjanjian. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian adalah perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain. Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai peristiwa di mana dua pihak saling berjanji untuk melakukan sesuatu. Di Indonesia,
perjanjian dapat dibatalkan jika memenuhi salah satu dari tiga syarat: kekhilafan (Pasal 1322 KUHPerdata), penipuan, atau paksaan (Pasal 1323 KUHPerdata) (Sunu Wdi Purwoko, 2011). Doktrin  penyalahgunaan  keadaan  (misbruik  van  omstandigheden)  belum  diatur  dalam KUHPerdata,  tetapi  telah  diterapkan  di  Indonesia  melalui  putusan  pengadilan  untuk membatalkan perjanjian jika ada ketidakadilan atau eksploitasi dalam kontrak. Di Belanda, doktrin  ini  diatur  dalam  Artikel  3:44  lid  1  Nieuw  Burgerlijk  Wetboek  (NBW)  dan mempengaruhi hukum perdata. Penggunaan klausul eksonerasi dalam kontrak baku, yang sering  merugikan  konsumen,  juga  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen,  yang  melarang  klausula  baku  yang  tidak  adil.  Praktik perbankan  seringkali  melibatkan  kontrak  baku  yang  tidak  dapat  dinegosiasikan,  dan penyalahgunaan keadaan terjadi ketika bank memanfaatkan posisinya untuk keuntungan tidak adil.
Dalam  praktik  hukum  di  Indonesia,  penerapan  doktrin  penyalahgunaan  keadaan (misbruik van omstandigheden) menunjukkan variasi yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh fungsi yurisprudensi yang sebagai perkembangan hukum, sedangkan hukum tertulis tidak selalu dapat menangani semua situasi secara memadai. Contohnya, dalam Putusan Nomor 13/PDT.G/2011/PN END, pengadilan membatalkan perjanjian kredit antara Charles Foek dan PT  Bank  Rakyat  Indonesia  karena  adanya  klausul  yang  dianggap  memberatkan  dan melanggar  asas  konsensualisme.  Pengadilan  memutuskan  bahwa  klausula  yang mengandung penyalahgunaan keadaan harus dibatalkan demi hukum. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 226/Pdt.G/2011/PN MDO, sengketa antara PT Arief Mahatama dan PT Bank Tabungan Negara mengarah pada klaim penyalahgunaan keadaan oleh Penggugat setelah terpaksa  menandatangani  addendum  perjanjian.  Namun,  pengadilan  tidak mempertimbangkan doktrin tersebut dan fokus pada perbuatan melawan hukum.
Pada kasus  lain, seperti  Putusan Nomor 16/Pdt.G/2011/PN  TBK, PT Multi Adverindo menggugat PT Piacentini Turchi Indonesia terkait wanprestasi, dengan Tergugat menuduh adanya penyalahgunaan keadaan. Pengadilan menolak klaim tersebut, berpendapat bahwa tidak ada unsur penyalahgunaan keadaan, hanya wanprestasi yang dilakukan Penggugat. Kasus  Putusan  Nomor  2039  K/Pdt/2014  juga  terkait  dengan  penyalahgunaan  keadaan, namun rincian lebih lanjut mengenai putusan ini belum diuraikan.
Variasi dalam penerapan doktrin ini mencerminkan perbedaan dalam penilaian hakim mengenai apakah suatu klausula atau tindakan benar-benar melibatkan penyalahgunaan keadaan, menunjukkan perlunya pengembangan hukum untuk mengatasi ketidaklengkapan hukum  tertulis  (Ayi  Ahadiat,  2010).  Dalam  Putusan  Nomor  2039  K/Pdt/2014,  Penggugat Muhammad Nasir menggugat PT Bank Pundi Indonesia Tbk, mengklaim bahwa perjanjian
kredit yang ditandatanganinya mengandung penyalahgunaan keadaan. Penggugat, yang sebelumnya merupakan nasabah Bank Danamon, mengalihkan kreditnya ke PT Bank Pundi Indonesia  dan  memperoleh  tambahan  pinjaman  tanpa  agunan,  total  mencapai  Rp. 100.000.000. Akibatnya, usaha penggugat macet dan bank melelang agunan yang ada.
Penggugat  menuding  bahwa  terdapat  penyalahgunaan  keadaan  dalam  bentuk keunggulan ekonomi dan manfaat psikologis yang digunakan oleh bank untuk memaksakan perjanjian yang merugikan. Penggugat berargumen bahwa perjanjian tersebut cacat karena adanya  penyesatan,  penipuan,  dan  paksaan,  meskipun  hukum  Indonesia  tidak  secara eksplisit  mengatur  tentang  penyalahgunaan  keadaan.  Dalam  kasus  lain,  Putusan  Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Slt, klausula baku dalam perjanjian kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia juga menjadi sorotan. Klausula tersebut memungkinkan perubahan suku bunga dan biaya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pengambil kredit, yang dianggap memberatkan dan merugikan konsumen.
Penelitian  ini  dengan  judul  “Penyalahgunaan  Keadaan  (Misbruik  Van Omstandigheden) dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja pada Perbankan” akan membahas lebih dalam mengenai penerapan dan dampak dari doktrin penyalahgunaan keadaan dalam konteks perjanjian kredit perbankan.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normative (Muhaimin, 2020), yang fokus pada analisis penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) dalam kontrak baku perjanjian kredit modal kerja pada perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan  aturan,  prinsip,  dan  doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  ada. Melalui penelitian ini, penulis akan mengidentifikasi dan menganalisis kaidah-kaidah hukum untuk  menghasilkan  argumentasi,  teori,  atau  konsep  baru  yang  dapat  menyelesaikan permasalahan hukum terkait (M. Zed, 2008).
Pendekatan  penelitian  meliputi  beberapa  metode.  Pertama,  pendekatan  peraturan perundang-undangan  (statute  approach),  yang  menelaah  peraturan  terkait  seperti  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Kedua,  pendekatan  konseptual  (conceptual  approach),  yang  berfokus  pada  doktrin  dan pandangan hukum tentang penyalahgunaan keadaan serta perlindungan konsumen dalam perjanjian  kredit  bank,  termasuk  analisis  asimetri  informasi  dan  tanggung  jawab  bank. Ketiga, pendekatan analisis (analytical approach), yang menganalisis makna istilah dalam peraturan  perundang-undangan  untuk  menilai  apakah  klausula  dalam  perjanjian  kredit
melanggar prinsip kesetaraan dan keadilan.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  mencakup  bahan  hukum  primer  seperti  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  dan  undang-undang  terkait,  bahan  hukum  sekunder berupa rancangan undang-undang dan karya ilmiah ahli hukum, serta bahan hukum tertier seperti kamus dan ensiklopedi (P. Andi, 2012). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi  dokumenter  atau  studi  kepustakaan,  yang  melibatkan  pengumpulan  dan  analisis literatur terkait topik penelitian. Data yang diperoleh  dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan penekanan pada penjelasan naratif. Kesimpulan diambil dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan umum ke khusus, melalui konversi prinsip hukum umum ke solusi praktis untuk kasus konkret (Djulaeka & Devi Rahayu, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bentuk Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Terhadap Perjanjian Kredit Modal Kerja pada Perbankan
Dalam Buku III KUH Perdata, istilah perikatan merujuk pada hubungan hukum yang lebih luas dari sekadar perjanjian. Perikatan mencakup hubungan hukum yang timbul dari perjanjian atau undang-undang, di mana perikatan dari perjanjian muncul karena adanya kesepakatan para pihak, sementara perikatan dari undang-undang terjadi tanpa kemauan para  pihak.  Hubungan  hukum  mengatur  hak  dan  kewajiban  antar  pihak,  dan  setiap hubungan  hukum  melibatkan  hak  untuk  meminta  prestasi  dan  kewajiban  untuk melaksanakannya (Sri Setianingsih Suwardi & Ida Kurnia, 2019).
Dalam hukum perjanjian, terdapat asas-asas yang menjamin kepastian hukum dan mencegah  dominasi  satu  pihak.  Perjanjian  baku  sering  kali  dibuat  sepihak  dan mengandung klausula yang dapat merugikan pihak lain yang tidak memiliki kesempatan untuk  bernegosiasi.  Klausula  penyalahgunaan  keadaan  sering  digunakan  untuk menguntungkan pihak penyusun perjanjian dan mengeksploitasi kelemahan pihak lain (Eddy Pratomo, 2011).
Asas kebebasan berkontrak mengalami kemunduran pasca Perang Dunia II, dengan berbagai  faktor  yang  mempengaruhi,  seperti  ajaran  iktikad  baik  dan  penyalahgunaan keadaan.  Beberapa  pendapat  menyatakan  bahwa  pembatasan  kebebasan  berkontrak disebabkan  oleh  perkembangan  ekonomi,  formalitas  perjanjian,  dan  peraturan  baru. Doktrin  penyalahgunaan  keadaan,  yang  diatur  dalam  Buku  3  Pasal  44  ayat  1  NBW Belanda,  membatasi  kebebasan  berkontrak  dengan  mengatur  pembatalan  perbuatan hukum jika ada ancaman, penipuan, atau penyalahgunaan keadaan.
Penyalahgunaan  keadaan,  atau  "misbruik  van  omstandigheden,"  merujuk  pada
situasi di mana salah satu pihak dalam perjanjian memanfaatkan kondisi sulit atau lemah pihak lainnya untuk keuntungan yang tidak adil. Dalam konteks kredit modal kerja, bentuk penyalahgunaan ini dapat mencakup beberapa hal. Pertama, pemaksaan terjadi ketika bank memanfaatkan situasi keuangan mendesak debitur untuk menetapkan syarat kredit yang merugikan, seperti suku bunga tinggi atau jaminan berlebihan. Kedua, penipuan melibatkan  pemberian  informasi  yang  menyesatkan  oleh  bank  tentang  syarat  kredit, membuat debitur setuju pada perjanjian yang sebenarnya merugikan. Ketiga, kesalahan muncul  ketika  debitur  tidak  mendapatkan  informasi  yang  jelas  mengenai  perjanjian, akibat  kelalaian  bank  dalam  menyampaikan  informasi  yang  lengkap.  Keempat, ketergantungan  ekonomi  terjadi  ketika  debitur  yang  sangat  bergantung  pada  bank merasa terpaksa menerima syarat yang tidak adil. Terakhir, kondisi keuangan terdesak terjadi ketika debitur dalam kondisi finansial mendesak dipaksa menerima syarat kredit yang tidak adil karena kekurangan alternatif.
Contoh  kasus  Nomor  13/PDT.G/2011/PN  END  menunjukkan  perjanjian  kredit dengan  klausula  yang  memberatkan  nasabah,  seperti  bunga  tinggi  dan  jangka  waktu pembayaran yang tidak wajar. Penggugat mengklaim bahwa klausula tersebut melanggar asas  keadilan, dan hakim memutuskan untuk membatalkan  beberapa  pasal  perjanjian berdasarkan  penyalahgunaan  keadaan.  Kasus  ini  mencerminkan  bagaimana  kekuatan ekonomis bank dapat dimanfaatkan untuk menetapkan syarat yang merugikan debitur. Demikian  juga,  kasus  Nomor  2039  K/Pdt/2014  melibatkan  penggugat  yang  setelah memindahkan  kredit  ke  PT  Bank  Pundi  Indonesia  menghadapi  kesulitan  finansial  dan penjualan  agunan  oleh  bank.  Kasus  ini  juga  menunjukkan  dampak  negatif  dari penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian kredit.
Dalam Putusan Nomor 2039 K/Pdt/2014, Penggugat menggugat PT. Bank Pundi Indonesia cabang Lhokseumawe dengan alasan penyalahgunaan keadaan atau "misbruik van omstandigheden." Dalilnya mengacu pada Pasal 1321 dan 1449 KUHPerdata yang menyebut  cacat  perjanjian  bisa  terjadi  akibat  penyesatan,  penipuan,  atau  paksaan, meskipun  penyalahgunaan  keadaan  tidak  diatur  secara  spesifik  dalam  BW.  Kasus  ini menunjukkan  bahwa  doktrin  penyalahgunaan  keadaan  muncul  dari  perkembangan hukum kontrak.
Dalam  kasus  Putusan  Nomor  311  K/Pdt.Sus-BPSK/2016,  klausula  baku  dalam perjanjian  kredit  mengandung  syarat-syarat  yang  sangat  merugikan  nasabah,  seperti suku bunga yang dapat diubah tanpa pemberitahuan dan kewajiban mematuhi peraturan bank yang dapat berubah. Klausula-klausula ini dianggap tidak adil dan menunjukkan penyalahgunaan keadaan. Contoh lain adalah Putusan Nomor 3/PDT.G/2015/PN SOS, di
mana  Penggugat,  menggunakan  keunggulan  psikologisnya,  memaksa  Tergugat  yang dalam  tekanan  untuk  menandatangani  perjanjian  utang.  Pengadilan  memutuskan perjanjian tersebut batal demi hukum karena ketidakseimbangan kekuatan antara para pihak.
Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata mencakup kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Jika salah satu syarat tidak  dipenuhi,  perjanjian  dianggap  tidak  sah.  Syarat  sepakat  mengikatkan  diri  dan kecakapan para pihak adalah syarat subjektif, dan jika tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Syarat "suatu hal tertentu" dan "suatu sebab yang halal" adalah syarat objektif dalam perjanjian yang berhubungan dengan objek dan isi perjanjian. Jika syarat objektif tidak dipenuhi, perjanjian dianggap batal demi hukum (nietigheid).
Perjanjian baku sering diterapkan oleh lembaga perbankan dan pengusaha, di mana pihak debitur tidak memiliki banyak opsi selain menerima ketentuan yang ada. Klausula baku ini, meskipun umum dipakai, sering kali menunjukkan ketidakseimbangan antara pihak yang lebih kuat secara ekonomi dan pihak yang lebih lemah. Menurut Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian sah harus memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata dan berlaku seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian baku seringkali tidak memberikan kesempatan bagi debitur untuk bernegosiasi, membatasi kebebasan berkontraknya.
Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa keabsahan perjanjian baku tidak perlu dipertanyakan  karena  telah  diterima  secara  luas  dalam  praktik  bisnis.  H.  Salim  HS menekankan bahwa kekuatan perjanjian baku didasarkan pada kebiasaan dan kebutuhan praktis Masyarakat (Salim H.S, 2017). Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur pencantuman klausula baku dalam perjanjian, dengan ketentuan agar tidak melanggar pasal 18 ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Terdapat  dua  jenis  penyalahgunaan  keadaan:  penyalahgunaan  keunggulan ekonomis  dan  keunggulan  psikologis.  Penyalahgunaan  keunggulan  ekonomis  terjadi ketika  pihak yang lebih kuat memanfaatkan posisi ekonominya untuk memaksa  pihak yang  lebih  lemah  menerima  syarat  yang  memberatkan.  Penyalahgunaan  keunggulan psikologis  melibatkan  tekanan  mental  yang  memaksa  pihak  yang  lebih  lemah  untuk menyetujui perjanjian yang tidak adil.
Penyalahgunaan  keunggulan  psikologis  terjadi  ketika  salah  satu  pihak memanfaatkan  posisinya  yang  memiliki  kekuasaan  atau  kehormatan  tertentu,  seperti pemuka  agama  atau  profesional,  untuk  memaksa  pihak  yang  lebih  lemah  membuat
perjanjian. Selain itu, penyalahgunaan keunggulan psikologis juga melibatkan pihak yang lebih lemah yang mengalami depresi, gegabah, atau masalah berat, yang mempengaruhi kemampuannya berpikir rasional dan menyebabkan kerugian immateril.
Penyalahgunaan keunggulan ekonomis dapat diidentifikasi dengan mengevaluasi beberapa unsur. Pertama, apakah salah satu pihak memiliki posisi ekonomi yang lebih kuat dan memanfaatkan posisi tersebut untuk keuntungan sendiri? Kedua, apakah pihak yang lebih lemah memiliki kebutuhan mendesak yang memaksanya menerima ketentuan yang  merugikan?  Ketiga,  apakah  perjanjian  tersebut  tidak  berimbang  dan  lebih menguntungkan pihak yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar? Terakhir, apakah terdapat  keadaan  khusus  seperti  ketergantungan  atau  ketidakmampuan  mental  yang mempengaruhi keputusan pihak yang lebih lemah?
Jika unsur-unsur ini terpenuhi, perjanjian dapat dianggap cacat kehendak dan dapat dibatalkan  oleh  hakim.  Pihak  yang  dirugikan  harus  membuktikan  adanya ketidakseimbangan  yang  mencolok  dan  tekanan  keadaan  yang  digunakan  oleh  pihak yang lebih kuat, yang mengakibatkan pihak yang lebih lemah tidak dapat menyatakan kehendaknya secara bebas. Selama perjanjian belum dibatalkan, perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak yang membuatnya.
2. Akibat  Hukum  Terhadap  Klausula  Penyalahgunaan  Keadaan  (Misbruik  Van Omstandigheden) dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja pada Perbankan Klausula penyalahgunaan keadaan (hardship clause) dalam kontrak memungkinkan penyesuaian  perjanjian  jika  terjadi  perubahan  luar  biasa  yang  membuat  pelaksanaan kontrak  menjadi  sangat  memberatkan.  Syarat  utama  untuk  menyatakan  adanya penyalahgunaan  keadaan  mencakup  adanya  keunggulan  baik  ekonomi  atau  kejiwaan dari salah satu pihak, serta keadaan yang memaksa pihak lain untuk menyetujui perjanjian karena  ketergantungan  atau  kondisi  darurat.  Syarat-syarat  tersebut  termasuk  adanya keadaan istimewa, pengetahuan tentang kondisi istimewa tersebut oleh pihak yang lebih kuat,  serta  hubungan  kausal  antara  kondisi  tersebut  dan  persetujuan  yang  diberikan. Klausula baku sering kali memperburuk ketimpangan antara pihak yang kuat dan lemah, dengan pihak lemah tidak memiliki ruang untuk negosiasi (Salim HS, 2014). Jika syarat subjektif  tidak  dipenuhi,  perjanjian  dapat  dimintakan  pembatalan,  sementara  syarat objektif  yang  dilanggar  hanya  bagian  tertentu  dari  perjanjian  yang  batal.  Pembatalan perjanjian  oleh  hakim  diperlukan  untuk  menentukan  dampak  dan  kerugian  yang ditimbulkan akibat wanprestasi atau pelanggaran kontrak.
Dalam  hukum  perjanjian  Indonesia  yang  diatur  oleh  BW,  pembatalan  perjanjian dapat dilakukan atas beberapa dasar, yaitu: (a) tidak terpenuhinya syarat formal, yang
menyebabkan perjanjian batal demi hukum; (b) tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian, yang dapat mengakibatkan perjanjian batal demi hukum atau dapat dibatalkan; dan (c) terpenuhinya syarat batal pada perjanjian bersyarat, di mana perjanjian menjadi batal jika kondisi  tertentu  terjadi.  Perjanjian  batal  demi  hukum  dianggap  tidak  pernah  ada, sementara  syarat  objektif  perjanjian  melibatkan  hal  tertentu  dan  sebab  yang  halal. Pembatalan juga dapat terjadi karena cacat kehendak, seperti kekhilafan, paksaan, atau penipuan,  yang  masing-masing  dapat  membatalkan  perjanjian  jika  terbukti.  Paksaan mencakup  ancaman  melanggar  hukum,  sedangkan  penipuan  melibatkan  gambaran keliru yang ditimbulkan oleh tindakan menyesatkan (Salim H.S, 2017).
Perjanjian dapat dibatalkan jika dibuat oleh pihak yang tidak cakap secara hukum, seperti anak di bawah umur atau orang yang berada di bawah pengampuan, sesuai Pasal 1330 dan 1446 BW. Meskipun Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa perjanjian dalam keadaan ini adalah batal demi hukum, beberapa ahli berpendapat bahwa pembatalan seharusnya dapat dimintakan. Pasal 1331 BW menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat oleh  pihak  tidak  cakap  dapat  diminta  pembatalannya.  Selain  itu,  penyalahgunaan keadaan,  yaitu  ketika  satu  pihak  memanfaatkan  kondisi  khusus  dari  pihak  lain  untuk melakukan  perbuatan  hukum  yang  tidak  adil,  juga  dapat  menjadi  dasar  pembatalan perjanjian.  Penyalahgunaan  keadaan  mencakup  keunggulan  ekonomis  atau  kejiwaan yang disalahgunakan, dan pengaturan serta penilaian mengenai hal ini sering bergantung pada  tolok  ukur  moral,  itikad  tidak  baik,  dan  keuntungan,  seperti  diuraikan  dalam yurisprudensi dan pemikiran ahli hukum.
Penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian dapat diidentifikasi melalui dua unsur utama: pertama, pihak yang kuat memaksakan syarat kontrak pada pihak yang lemah, dan kedua, kekuasaan tersebut digunakan untuk keuntungan pribadi yang tidak wajar. Dalam  perjanjian  pinjam  meminjam  uang,  ini  sering  terjadi  ketika  kreditur  yang  kuat secara ekonomi memberlakukan syarat yang memberatkan debitur yang lemah secara ekonomi, dengan bunga yang tidak adil. Penyalahgunaan keadaan ini dapat dianggap cacat  kehendak,  sehingga  perjanjian  dapat  dibatalkan  jika  pihak  yang  dirugikan mengajukan permohonan pembatalan. Tolok ukur penilaian penyalahgunaan keadaan melibatkan  aspek  moralitas,  kepatutan,  dan  ketertiban  umum,  serta  itikad  baik, sebagaimana  diatur  dalam  hukum  dan  yurisprudensi.  Jika  tidak  ada  permohonan pembatalan, perjanjian tetap sah meskipun terdapat cacat kehendak.

## SIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penyalahgunaan  keadaan (misbruik van omstandigheden) dalam perjanjian kredit modal kerja perbankan terjadi ketika bank  memanfaatkan  posisi  dominannya  untuk  mengatur  ketentuan  yang  merugikan nasabah,  terutama  dalam  situasi  mendesak  atau  tanpa  pilihan  lain.  Penyalahgunaan  ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan prinsip-prinsip KUHPerdata, yang mengharuskan bank menyusun perjanjian baku secara adil. Akibat hukum dari perjanjian baku  yang  mengandung  penyalahgunaan  keadaan  dapat  mengakibatkan  pembatalan perjanjian, sesuai dengan Pasal 1321 KUHPerdata, dan pelanggaran ini juga dapat memicu tindakan  hukum  pidana.  Pengadilan,  seperti  dalam  kasus  Bank  BRI,  mengakui penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian di luar ancaman, penipuan, dan  kekhilafan.  Oleh  karena  itu,  bank  harus  menyesuaikan  praktik  bisnisnya  agar  sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, menciptakan lingkungan bisnis yang lebih etis dan adil.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Fadlil  Sumadi.  (2015).  Hukum  dan  Keadilan  Sosial  dalam  Perspektif  Hukum Ketatanegaraan. Jurnal Konstitusi, 12(4).
Ayi  Ahadiat.  (2010).  Manajemen  Strategik:  Tinjauan  Teoritikal  Multiperspektif.  Pusat Penerbitan Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
Cut Nova Rianda. (2018). Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam. At- Tasyri’: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah.
Djulaeka, & Devi Rahayu. (2019). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Scopindo .
Eddy  Pratomo.  (2011).  Hukum  Perjanjian  Internasional  (Pengertian,  Status  Hukum,  dan Ratifikasi). Penerbit PT. Alumni.
Kasmir. (2014). Manajemen Perbankan. Rajawali Press.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
Muhaimin. (2020). METODE  PENELITIAN HUKUM. Mataram University Press.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar-Ruzz Media.
Salim HS. (2014). Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Indonesia.
Salim H.S. (2017). Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak. Sinar Grafika. Sri Setianingsih Suwardi, & Ida Kurnia. (2019). Hukum Perjanjian Internasional. Sinar Grafika. Sunu  Wdi  Purwoko.  (2011).  Catatan  hukum  Seputar  Perjanjian  Kredit  dan  Jaminan.  Nine Seasions.