## Sumber Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Dibalik Penandatanganan Abraham Accords
Arvy Chrisando Lantang 1
Prodi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran 1
arvy18001@mail.unpad.ac.id 1
Chandra Purnama 2
Prodi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran 2
chandra.purnama@unpad.ac.id 2

## Abstract
On the context of Middle East, as one of the most influential external actors with huge interest embedded within the region, United States shares various interests on  politics  and  stability  with  other  regional  actors. United  States’  longstanding commitment to allies in the region and the safety of their military presence in the area  was  reflected  upon  United  States’  decision  to  implement  a  set  of  foreign policy in order to advance and ensure the signing of Abraham Accords between Israel, United Arab Emirates, Bahrain, Sudan, and Morocco. In the course of the decision-making  process,  a  number  of  sources  laid  the  groundwork  resulting  to the  implementation  of  this  foreign  policy.  This  article  aims  to  analyze  whether United States’ national attributes and policies of other actors are possible to be the foreign policy sources behind United States’ position to ensure the signing of Abraham  Accords.  This  article  uses  the  concept  of  foreign  policy  sources  as proposed by Kalevi Jaakko Holsti. The main purposes of this article is to determine the possibility of national attributes and policies of other actors as the sources of this specific policy . Furthermore, this article concludes that United States’ national attributes, namely their size and economic capability, alongside policies of other actors in the Middle East, are two of the sources that influence the decision-making process of their foreign policy to ensure the signing of Abraham Accords.
Keywords : Foreign Policy Sources, Foreign Policy Instrument , Abraham Accords, United States, Middle East

## Abstrak
Dalam konteks dinamika politik di Timur Tengah, selain melibatkan peranan dari para aktor regional, terdapat aktor eksternal yang memiliki kepentingan di wilayah tersebut,  salah  satunya  adalah  Amerika  Serikat.  Komitmen  Amerika  Serikat terhadap  para  sekutu  serta  keamanan  pasukan  militer  mereka,  salah  satunya diimplementasikan  melalui  kebijakan  luar  negeri  yang  dikeluarkan  untuk memastikan penandatanganan Abraham Accords antara Israel dengan Uni Emirat Arab,  Bahrain,  Sudan,  dan  Maroko.  Kebijakan  yang  diimplementasikan  cukup beragam,  mulai  dari  bantuan  ekonomi  hingga  pengakuan  politik.  Terdapat beberapa sumber yang menjadi dasar dari perumusan kebijakan luar negeri ini. Artikel ini bertujuan untuk memahami apakah atribut nasional dan perilaku aktor
lainnya menjadi sumber kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam mencapai penandatanganan Abraham  Accords. Artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian kualitatif dan konsep sumber kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh K.J. Holsti.  Sumber  yang  digunakan  adalah  atribut  nasional  serta  perilaku  aktor lainnya.  Setelah  melalui  proses  analisis,  artikel  ini  menunjukkan  bahwa  atribut nasional dalam bentuk ukuran dan kapabilitas ekonomi yang dimiliki oleh Amerika Serikat, serta perilaku dan kebijakan dari aktor di Timur Tengah, menjadi salah satu sumber internal dan eksternal yang dapat memberikan pengaruh terhadap perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam penandatangan Abraham Accords
Kata Kunci :  Sumber  Kebijakan  Luar  Negeri,  Instrumen Kebijakan  Luar Negeri, Amerika Serikat, Abraham Accords, Timur Tengah

## 1. Pendahuluan
Dalam  kerangka  Hubungan  Internasional,  sering  kali  subjek  tersebut  dapat dipahami  sebagai  sebuah  bentuk  interaksi  dan  juga  hubungan  politik  yang dilakukan oleh berbagai negara (Hoffman, 1960). Interaksi dan hubungan politik tersebut umumnya dilakukan secara langsung oleh dua negara, ataupun dilakukan dalam  sebuah  wadah  komunitas  internasional  tertentu.  Aktor – aktor  yang berperan  di  dalam  pola  interaksi  dan  hubungan  tersebut  umumnya  didominasi oleh negara atau bersifat state-centric , hingga terjadinya perubahan paradigma dalam  Hubungan  Internasional  pada  medio  1990-an  memberikan  ruang  bagi munculnya  aktor – aktor  non-negara  seperti non-governmental  organization , perusahaan multinasional, hingga masyarakat dan individu itu sendiri
Aktivitas  negara  dalam  proses  internasional  dapat  tercermin  melalui penandatangan Abraham  Accords pada  Agustus  2020.  Abraham  Accords merupakan  sebuah  perjanjian  yang  ditandangani  oleh Israel  dengan  Uni  Emirat Arab dan Bahrain pada 15 September 2020 yang menandai normalisasi hubungan diplomatik diantara kedua negara. Perjanjian ini memiliki signifikansi historis yang begitu  kuat,  mengingat  Israel  sebelumnya  terakhir  kali  melakukan  normalisasi hubungan diplomatik terhadap negara Arab lainnya pada 1994 dengan Yordania lewat Wadi-Araba  Treaty ,  serta  dengan  Mesir  pada  1979  melalui Camp  David Accords . Secara resmi, perjanjian antara Israel dan Uni Emirat Arab, disepakati pada 13 Agustus 2020 memiliki nama resmi Abraham Accords Peace Agreement: Treaty of Peace, Diplomatic Relations and Full Normalization Between the United Arab  Emirates  and  the  State  of  Israel .  Sementara  perjanjian  antara  Israel  dan Bahrain,  disepakati  pada  11  September  2020  memiliki  nama  resmi Abraham Accords:  Declaration  of  Peace,  Cooperation,  and  Constructive  Diplomatic  and Friendly Relations .
Selain  menormalisasi  hubungan  diplomatis  dengan  Uni  Emirat  Arab  dan Bahrain, Israel di bawah kepemimpinan PM Benyamin Netanyahu juga membuka lembaran baru politik luar negeri mereka dengan mencapai perjanjian damai dan normalisasi  hubungan  dengan  Sudan  dan  Maroko.  Kepentingan  nasional  dan ekonomi  yang  cukup  terpuruk  pada  masa  pandemic  mendorong  Sudan  untuk
menormalisasi  hubungan  dengan  Israel,  diumumkan  oleh  Presiden  AS  Donald Trump pada 23 Oktober 2020, setelah melalui perbincangan empat arah dengan PM  Netanyahu  serta  pemimpin  Sudan,  PM  Abdalla  Hamdok  dan  Jenderal  Abdel Fattah al-Burhan (Jakes, Walsh, & Rasgon, Trump Announces Sudan Will Move to Normalize RelationsWith Israel, 2020).
Berbeda dengan Sudan yang pernah turun berperang secara langsung dan menetapkan  Israel  sebagai enemy  state ,  Maroko  secara  historis  memiliki  latar belakang  hubungan  yang  relatif  lebih  baik  dengan  Israel,  baik  secara  terbuka seperti perdagangan dan pariwisata, maupun secara tersembunyi seperti intelejen dan  pengiriman  senjata.  Normalisasi  hubungan  antara  Israel  dan  Maroko  yang diumumkan  oleh  Presiden  Trump  pada  10  Desember  2020  akan  membuka hubungan  ekonomi  dan  jalur  penerbangan  secara  langsung  diantara  kedua negara,  serta  memulai  hubungan  diplomatis  secara  resmi  melalui  penempatan kedutaan besar (Jakes, Kershner, Alami, & Halbfringer, Morocco Joins List of Arab Nations to Begin Normalizing Relations With Israel, 2020). Berkaca dari fakta yang ada  mengenai  proses  penandatangan Abraham  Accords ,  tidak  bisa  dipungkiri bahwa Amerika Serikat memiliki peranan yang besar di dalamnya. Melihat dalam beberapa dekade ke belakang, kita bisa melihat adanya pola dari Amerika Serikat untuk  memediasi peacemaking di  wilayah  Timur  Tengah. Camp  David  Accords 1978,  Oslo  I  Accord  1993, dan Wadi  Araba  Treaty  1994 ,  ketiganya  secara berturut-turut merupakan perjanjian damai antara Israel dengan Mesir, Palestine Liberation Organization (PLO), dan Yordania. Ketiga perjanjian tersebut memiliki persamaan yang penting,
Apabila  merujuk  kepada  pendapat  dari  Kalevi  Holsti  mengenai  sumber kebijakan  luar  negeri,  terdapat  sepuluh  sumber  yang  menjadi  latar  belakang sebuah negara dalam mengambil keputusan, diantaranya sumber eksternal terdiri atas  struktur  dari  sistem,  karakteristik  atau  sifat  dari  perekonomian  global, kebijakan  dan  tindakan  dari  aktor  lainnya,  permasalahan  global,  serta  hukum internasional. Sementara sumber domestik terdiri atas kebutuhan sosiekonomik dan keamanan, karakterisitik topografis dan geografis, atribut nasional, struktur dan  filosofi  pemerintahan,  opini  publik,  birokrasi,  dan  konsiderasi  etis. Pemahaman dan konsiderasi awal mengenai kebijakan Amerika Serikat tersebut menunjukkan  bahwa  atribut  nasional  dan  perilaku  aktor  sebagai  salah  satu sumber  yang  mendasari  kebijakan  Amerika  Serikat  tersebut.  Merujuk  kepada penjelasan  dari  Holsti  (1995),  atribut  nasional  dapat  menjelaskan  karakteritik utama  sebuah  negara,  yang  dapat  menghasilkan  seperangkat  kebijakan  luar negeri  yang  secara  spesifik  bersumber  dari  karakteristik  tersebut.  Sementara perilaku  aktor  lainnya  menurut  Holsti  (1995)  dapat  mengundang  respon  dari sebuah negara apabila dipersepsikan memiliki dampak terhadap kepentingan dan tujuan  dari  negara  tersebut.  Posisi,  sumber  daya,  militer,  dan  keuangan  yang dimiliki  Amerika  Serikat,  serta  ditambah  oleh  adanya  perilaku  dan  kepentingan oleh  negara – negara  di  Timur  Tengah,  ada  dugaan  awal  bahwa  keduanya merupakan  pendorong  utama  bagi  Amerika  Serikat  untuk  turun  tangan  dalam memediasi perjanjian ini. Pola kebijakan luar negeri yang diambil Amerika Serikat juga  cukup  bersinggungan  dengan  pendapat  Holsti,  yaitu  melalui  instrument
economic  rewards  and  coercion serta diplomatic  bargaining ,  yang  mana  kedua instrumen  tersebut  juga  menjadi  instrumen  dalam  kebijakan  Amerika  Serikat selama ini. Artikel ini akan terbagi ke dalam dua bagian, dengan bagian pertama membahas mengenai kebijakan luar negeri yang Amerika Serikat dalam lingkup instrumen economic rewards dan diplomatic bargaining , sementara bagian kedua membahas  mengenai  sumber  kebijakan  luar  negeri  dalam  bentuka  atribut nasional dan perilaku aktor lainnya.

## 2. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam Abraham Accords
Dalam  melihat  beberapa  kebijakan  yang  menjadi  latar  belakang  dari penandatangan  Abraham  Accords,  terdapat  beberapa  peristiwa  yang  secara spesifik  disponsori  oleh  Amerika  Serikat.  Posisi  Amerika  Serikat  sebagai  sekutu Israel  memastikan  komitmen  mereka  untuk  melindungi  kepentingan  Israel  dari ancaman pengaruh yang dimiliki oleh Iran. Penegasan atas posisi dan pengaruh Amerika  Serikat  di  Timur  Tengah  melalui  Abraham  Accords  menjadi  bukti komitmen mereka tidak hanya terhadap Israel, tetapi juga terhadap kepentingan yang  dimiliki  negara-negara  seperti  Arab  Saudi,  Uni  Emirat  Arab,  dan  Bahrain yang selama ini menjadi sekutu tradisional Amerika Serikat di Timur Tengah.
Pada  Februari  2019,  Amerika  Serikat  mengadakan  pertemuan  multilateral yang mengundang lebih dari 50 negara di Warsawa Polandia, dengan fokus utama pembahasan  adalah  keamanan  Timur  Tengah,  meliputi  permasalahan  Suriah, meningkatnya  pengungsi  dan  terrorisme,  konflik  siber,  serta  rencana  proposal perdamaian  Israel-Palestina  yang  diusulkan  oleh  Presiden  Trump,  melalui  Jared Kushner,  penasihat  senior  Presiden  Amerika Serikat  (Sanger  &  Santora,  2019). Pertemuan ini menarik karena selain dihadiri oleh PM Netanyahu, negara-negara seperti  Arab  Saudi,  Qatar,  Uni  Emirat  Arab,  dan  Bahrain  juga  mengirimkan perwakilan  mereka  dalam  pertemuan  tersebut.  Dapat  dipahami  bahwa  tujuan utama dari pertemuan tersebut merupakan  bentuk upaya awal Amerika Serikat untuk  menyelaraskan  persepsi  ancaman  terhadap  Iran  antara  Israel  dengan negara-negara Arab.
Pembahasan berikutnya menjelaskan mengenai kebijakan secara spesifik yang diambil oleh Amerika Serikat dengan memberikan stimulus bagi Uni Emirat Arab, Bahrain,  Sudan,  dan  Maroko  dalam  menandatangani  Abraham  Accords,  dengan menggunakan  pembagian  instrument  kebijakan  luar  negeri  yang  dikemukakan oleh Holsti (1995), yaitu diplomatic bargaining dan economic rewards

## 2.1 Instrumen Diplomatic Bargaining
Artikel  ini  merujuk  kepada  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Holsti  (1995) mengenai  instrumen  dari  kebijakan  luar  negeri,  yaitu  instrumen diplomatic bargaining . Holsti juga menjelaskan bahwa proses diplomasi secara umum terbagi ke  dalam  tiga  bagian,  yaitu setting,  process, dan outcomes .  Dimulai  dari  fase setting, negosiasi paling awal yang terjadi antara Uni Emirat Arab dan Israel pada pertengahan Juni 2020 paska dirilisnya artikel opini dari Dubes Uni Emirat Arab untuk Amerika Serikat Yousef al-Otaiba, dilakukan melalui perantaraan dari Jared
Kushner, penasehat utama Presiden Donald Trump. Terbukanya opsi normalisasi atas penghentian aneksasi langsung dimanfaatkan oleh Kushner, yang langsung berdiskusi  dengan  Uni  Emirat  Arab  dan  Israel  secara  terpisah  mengenai kemungkinan adanya opsi tersebut dan keinginan untuk memulai proses negosiasi (Baker, Kershner, Kirkpatrick, & Bergman, 2020). Tindakan tersebut secara tidak langsung bisa dilihat merupakan upaya Amerika Serikat untuk menjadi mediator dalam  negosiasi  diantara  kedua  negara.  Peranan  ini  sesuai  dengan  pendapat Holsti (1995) yang menjelaskan bahwa tugas dari sebuah negara dalam menjadi mediator  sangat  bervariatif,  mulai  dari  menjadi  perantara  pesan  hingga  secara aktif  memberikan  penawaran  dan  stimulus  dalam  mencapai  formula  yang  telah disepakati sebelumnya.
Dalam  fase process ,  Amerika  Serikat  juga  mengambil  posisi  yang  signifikan dalam proses negosiasi diantara Israel dan Uni Emirat Arab, dimana Jared Kushner memimpin  langsung  proses  negosiasi  yang  dilangsungkan  secara  tertutup  di Gedung Putih dengan dihadiri oleh delegasi dari kedua negara dalam jumlah yang terbatas (Baker, Kershner, Kirkpatrick, & Bergman, 2020). Proses negosiasi yang dipimpin  oleh  Kushner  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  satu  hari  sebelum pengumuman oleh Presiden Trump, yang juga mengusulkan penamaan Abraham Accords sebagai  sosok  figur  yang  dihormati  dalam  agama  Yahudi,  Kristen,  dan Islam. Dalam proses negosiasi inilah Amerika Serikat mengeluarkan penawararan atas  kebijakan  stimulus  bagi  negara  penandatangan,  dengan  harapan  dapat memastikan tercapainya persetujuan atas Abraham Accords . Selama enam tahun terakhir, Uni Emirat Arab berulang kali menyuarakan keinginan untuk melakukan pembelian  pesawat  F-35s  produksi  Lockheed  Martin,  sebuah  pesawat  jet  yang memiliki  kemampuan  untuk  meminimalisir  deteksi  oleh  radar,  serta  mampu melaksanakan  serangan  ke  darat  maupun  di  udara  (Mazznetti  &  Wang,  2020). Peranan Amerika Serikat sebagai mediator tidak hanya terlepas dalam menengahi proses  negosiasi  diantara  kedua  negara,  tetap  juga  Amerika  Serikat  memiliki kepentingan  guna  memastikan  bahwa  Uni  Emirat  Arab  akan  tetap  berpegang terhadap  penawaran  mereka  mengenai  normalisasi  atas  penghentian  aneksasi dan melakukan implementasinya.
Dalam kasus Maroko, negosiasi juga berlangsung dengan melibatkan Amerika Serikat  di  dalam  pembicaraannya.  Tercapainya  perjanjian  ini  mendapatkan bantuan  dari  Yariv  Elbaz,  seorang  investor  asal  Maroko  yang  memiliki  bisnis  di Israel,  dan  bertindak  sebagai  perantara  langsung  antara  Rabat  dengan Washington  D.C.  (Jakes,  Kershner,  Alami,  &  Halbfringer,  2020).  Terlihat  pula pengaruh  Amerika  Serikat  yang  sangat  kuat  terhadap  Maroko,  melalui keberhasilan  mereka  dalam  melihat  dan  memberikan  penawaran  yang  menjadi salah satu isu utama di dalam negeri. Kebijakan Amerika Serikat tersebut secara tidak langsung seakan memojokkan Maroko dalam mengambil keputusan, karena imbalan yang diterima sangat signifikan dan menjadi salah satu permohonan dari Raja Muhammad VI yang selama ini diinginkan.
Dalam  konteks  negosiasi  dengan  Sudan,  Amerika  Serikat  juga  turun  tangan langsung  untuk  memastikan  komitmen  mereka  dalam  melakukan  normalisasi hubungan  diplomatik  Israel.  Menteri  Luar  Negeri  Mike  Pompeo  melakukan
kunjungan  resmi  ke  Sudan  pada  Agustus  2020  dalam  penerbangan  langsung pertama  antara  Tel  Aviv  menuju  Khartoum,  guna  membahas  normalisasi hubungan  dengan  Israel  serta  pencabutan  Sudan  dari  daftar State  Sponsor  of Terrorism  List (SSTL)  (Jakes,  Walsh,  &  Schmitt,  2020).  Dalam  rangkaian kebijakan tersebut, Amerika Serikat juga akan memberikan bantuan kemanusian, 40000  ton  gandum  untuk  menyelesaikan  persoalan  krisis  pangan,  serta mengirimkan delegasi pengusaha untuk merencanakan potensi investasi di negara tersebut (Jakes, Walsh, & Schmitt, 2020). Dilatarbelakangi oleh kondisi tersebut, penawaran  Amerika  Serikat  memiliki  pengaruh  besar  terhadap  perumusan kebijakan  oleh  Sudan,  yang  tidak  mungkin  melewatkan  penawaran  tersebut  di tengah kondisi krisis di dalam negeri.

## 2.2 Instrumen Economic Rewards
Apabila  merujuk  kepada  pendapat  dari  Holsti  (1995),  salah  satu  aspek  dari instrumen economic rewards adalah pemberian bantuan luar negeri. Secara lebih spesifik, terdapat empat tipe bantuan luar negeri yang dapat diberikan menurut Holsti, yaitu bantuan teknis, hibah dan program impor komoditas, pinjaman, dan bantuan  kemanusiaan  darurat.  Dalam  proses  negosiasi  dengan  Sudan,  Amerika Serikat  memberikan  penawaran  terhadap  peluang  bantuan  yang  dapat  mereka berikan, meliputi bantuan kemanusiaan hingga US$ 80 juta, pengiriman bantuan 400000  ton  gandum  untuk  mengatasi  kekurangan  pangan,  serta  pengiriman delegasi pengusaha Amerika Serikat untuk mempertimbangkan peluang investasi di negara tersebut (Jakes, Walsh, & Schmitt, 2020). Selain itu, Amerika Serikat juga mengeluarkan kebijakan untuk memberikan pinjaman kepada Sudan senilai USD$ 1 miliar untuk membantu mereka dalam menyelesaikan tunggakan hutang kepada  Bank  Dunia,  sehingga  dapat  memberikan  akses  bagi  Sudan  untuk mendapatkan  bantuan  pembangunan  tahunan  senilai  USD$  1,3  miliar  melalui program  bantuan  negara  miskin  dengan  tingkat  hutang  yang  tinggi  (Alamin, 2020).  Di  sisi  lain,  selayaknya  sebuah  instrumen  kebijakan  luar  negeri,  ada kepentingan  lain  yang  dimiliki  oleh  Amerika  Serikat  dalam  proses  negosiasi  ini, yaitu  memastikan  komitmen  Sudan  untuk  melepaskan  ketegangan  historis  dan memulai hubungan diplomatik dengan Israel.
Dalam konteks economic rewards menurut pendapat Holsti, kebijakan Amerika Serikat dalam memberikan bantuan tersebut sesuai dengan lini masa immediate . Berdasarkan  kebijakan  yang  diambil  tersebut,  Amerika  Serikat  mengharapkan hasil  yang  dicapai  dari  bantuan  tersebut  tercapai  dalam  waktu  yang  singkat. Dalam hal ini, Amerika Serikat menginginkan terjadinya perubahan kebijakan luar negeri  dari  Sudan  secara  fundamental  untuk  menjalin  normalisasi  hubungan dengan  Israel,  melalui  berbagai  rangkaian  bantuan  yang  telah  dipaparkan sebelumnya. Sehingga melalui kesediaan Sudan untuk mengubah arah kebijakan luar  negeri  mereka,  Amerika  Serikat  diuntungkan  karena  tujuan  utama  dari pemberian bantuan luar negeri tersebut telah tercapai
3. Atribut Nasional dan Perilaku Aktor Lainnya sebagai Sumber Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam Abraham Accords
Setelah  pembahasan  sebelumnya  mengurai  instrumen  kebijakan  luar  negeri yang diimplementasikan Amerika Serikat dalam Abraham Accords , pembahasan selanjutnya akan berfokus kepada sumber dari perumusan kebijakan luar negeri tersebut, yaitu atribut nasional sebagai sumber internal dan perilaku aktor lainnya sebagai  sumber  eksternal.  Pembahasan  mengenai  sumber  internal  akan memahami bagaimana atribut nasional dari Amerika Serikat, dalam hal ini ukuran serta kapabilitas ekonomi yang dimiliki, secara domestik menjadi sumber dalam proses  perumusan  kebijakan  luar  negeri  mereka.  Sementara  di  sisi  lain  dalam pembahasan  mengenai  sumber  eksternal,  penelitian  ini  mencoba  memahami bagaimana peranan dari kebijakan dan perilaku dari para aktor regional, menjadi sumber  bagi  kebijakan  luar  negeri  Amerika  Serikat  untuk  mengamankan kepentingan mereka di wilayah Timur Tengah.

## 3.1 Atribut Nasional
Dalam  melihat  atribut  nasional  sebagai  sebuah  sumber  dari  kebijakan  luar negeri, apabila merujuk kepada pendapat dari Holsti (1995) dapat dibagi dalam beberapa karakteristik seperti ukuran wilayah, populasi, serta kapabilitas ekonomi dan tingkatan perkembangan ekonomi. Melalui penelitian ini, akan dipaparkan dua karakteristik  dari  atribut  nasional  yang  dimiliki  oleh  Amerika  Serikat  sebagai sumber  yang  mempengaruhi  perumusan  kebijakan  luar  negeri  dalam Abraham Accords , yaitu ukuran dan kapabilitas ekonomi.
Negar a Luas Wilayah (m 2 ) Estimasi Populasi GDP/PPP (USD$) GDP/P PP  (per kapita) Pengeluar an  Militer (%GDP) Rusia 17,098,2 42 142,021,98 1 $3,875,690,000,0 00 $26,500 4.00 Amerik a Serikat 9,833,51 7 337,341,95 4 $19,846,720,000, 000 $60,200 3.60 Kanada 9,984,67 0 38,232,593 $1,742,790,000,0 00 $45,900 1.40 Tiongk ok 9,596,96 0 1,410,539,7 58 $23,009,780,000, 000 $16,400  1.50
Brazil 8,515,77 0 217,240,06 0 $2,989,430,000,0 00 $14,100  1.30 India 3,287,26 3 1,389,637,4 46 $8,443,360,000,0 00 $6,100 2.20 R.D. Kongo 2,344,85 8 108,407,72 1 $96,030,000,000 $1,100 0.70
Tabel 3.1 Perbandingan Atribut Nasional, (CIA, 2022)
Dalam melihat beberapa aspek di dalam Tabel 3.1, perlu dipahami bahwa atribut  nasional  bukan  merupakan  satu-satunya  aspek  dalam  perumusan kebijakan  luar  negeri  sebuah negara,  yang  juga  meliputi  berbagai  aspek  dalam sisi  para  pengambil  kebijakan.  Atribut  nasional  dapat  dipahami  sebagai  acuan dalam  melihat  parameter  dan  limitasi  yang  dimiliki  oleh  sebuah  negara  dalam mengambil kebijakan, tetapi tidak sepenuhnya dapat menggambarkan bagaimana para pengambil kebijakan menanggapi situasi tersebut dan mengimplementasikan kebijakannya. Bisa dipahami bahwa atribut nasional dapat memberikan gambaran terhadap potensi power yang dimiliki negara serta kebijakan yang diambil. Aspek pertama yang dilihat dalam atribut nasional Amerika Serikat adalah ukuran. Apabila merujuk kepada Tabel 3.1 serta berdasarkan pemahaman secara literal mengenai konsep ukuran, Amerika Serikat merupakan negara terluas kedua berdasarkan  wilayah  seluas  9,833,517  km 2 .  Hanya  Rusia  dan  Kanada  yang memiliki  luas  wilayah  mencakup  daratan  dan  lautan  yang  lebih  besar  jika dibandingkan  dengan  Amerika  Serikat.  Berangkat  dari  pemahaman  tersebut, dapat  dipahami  bahwa  sebuah  negara  akan  mendapatkan  dan  diberkahi  oleh sumber daya alam yang berbeda, akan tetapi tidak bisa dipungkiri negara dengan luas  wilayah  yang  lebih  memiliki  kemungkinan  yang  jauh  lebih  besar  terhadap sumber daya alam yang lebih melimpah dan bervariatif. Konsep mengenai ukuran, selain dilihat berdasarkan luas wilayah, tetapi juga terdapat beberapa klasifikasi lainnya seperti small powers, middle powers, dan great powers (Breuning, 2007). Dalam  melihat  kategorisasi  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  terdapat  banyak perdebatan  mengenai  bagaimana  mengklasifikasikan  sebuah  negara  di  dalam spektrum  tersebut.  Akan  tetapi  dalam  konteks  Amerika  Serikat,  cukup  sulit rasanya untuk memberikan sanggahan bahwa Amerika Serikat bukan merupakan negara yang termasuk dalam spektrum great powers .
Selain itu meskipun bukan satu-satunya aspek yang menilai ukuran negara, dapat terlihat adanya aspek pengakuan internasional terhadap ukuran dari sebuah negara.  Amerika  Serikat  merupakan  anggota  permanen  dari  Dewan  Keamanan PBB,  serta  anggota  pendiri  dari Group  of  Eight (G8).  Bisa  dipahami  bahwa keanggotaan  permanen  dalam  Dewan  Keamanan  PBB  merefleksikan  hasil  dari Perang  Dunia  II,  serta  signifikansi  dan  pengaruh  yang  dimiliki  kelima  negara
tersebut  dalam  dinamika  politik  internasional,  sementara  G8  merupakan organisasi  yang  dibentuk  oleh  delapan  negara  kekuatan  ekonomi  dunia  paska Krisis Minyak 1973. Keanggotaan dan posisi Amerika Serikat dalam dua organisasi tersebut  sedikit  banyak  dapat  memberikan  gambaran  mengenai  bagaimana persepsi dunia internasional mengenai posisi dan pengaruh Amerika Serikat.
Dalam  konteks  mengenai Abraham  Accords ,  dapat  dilihat  bahwa  ukuran serta  persepsi  mengenai great  powers yang  ditujukan  kepada  Amerika  Serikat menjadi  salah  satu  sumber  dari  kebijakan  luar  negeri  yang  mereka  ambil. Pemahaman  tersebut  selaras  dengan  pandangan  Hudson  &  Day  (2007)  yang menjelaskan  bahwa great  powers berupaya  untuk  berpengaruh  dan  lebih  aktif dibandingkan  dengan  negara  yang  lebih  kecil,  oleh  sebab  itu  terlihat  melalui kepentingan dan kebijakan Amerika Serikat yang sangat bervariatif. Maurice East (1973) juga memiliki pandangan bahwa great powers memiliki kepentingan dan tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan negara yang lebih kecil, salah satunya karena  kapabilitas  yang  lebih  besar.  Persepsi  atas  posisi  dan  ukuran  Amerika Serikat sebagai great powers memberikan pengambil kebijakan ruang yang lebih lebar serta limitasi yang lebih kecil terhadap kebijakan yang akan mereka ambil. Meskipun demikian, dengan adanya pembahasan mengenai kapabilitas tersebut, tidak serta merta dapat memprediksi dari kapabilitas yang dimiliki sesuatu negara bagaimana arah kebijakan yang diambil. Tetapi bisa dilihat bahwa negara dengan ambisi  politik  yang  sama  dengan  luas  wilayah  serta  kapabilitas  militer  dan ekonomi  yang  lebih  rendah  akan  menghadapi  limitasi  yang  lebih  besar  dalam mengambil kebijakan luar negeri jika dibandingkan dengan Amerika Serikat.
Pembahasan  selanjutnya  dilakukan  mengenai  kapabilitas  ekonomi  dari Amerika Serikat. Merujuk kepada Tabel 3.1, Amerika Serikat merupakan negara dengan gross domestic product (GDP) berdasarkan purchasing power parity (PPP) tertinggi kedua di dunia setelah Tiongkok, serta GDP per kapita peringkat tujuh belas berdasarkan data di tahun 2020. Dalam aspek yang lebih spesifik, merujuk kepada  pembahasan  sebelumnya  mengenai  luas  wilayah,  Amerika  Serikat  juga mendapatkan sumber daya alam yang melimpah, dengan jumlah terbesar kedua di  dunia  melalui  estimasi  senilai  USD$  45  triliun,  dengan  komoditas  utamanya adalah batu bara yang menjadikan Amerika Serikat sebagai produsen dan pemilik cadangan  batu  bara  terbesar  di  dunia  (Anthony,  2022).  Amerika  Serikat  juga merupakan produsen minyak terbesar di dunia pada tahun 2021, dengan rerata produksi  18,9  juta  barel  per hari  yang  mencakup  hingga  20%  produksi  minyak secara total di tahun tersebut (Mansa, 2022). Statistik diatas sedikit banyak dapat memperlihatkan gambawan awal mengenai kapabilitas ekonomi Amerika Serikat secara relatif dengan negara lainnya
Kapabilitas ekonomi yang dimiliki oleh Amerika Serikat dibandingan dengan negara-negara  lain  memberikan  Amerika  Serikat  limitasi  yang  lebih  kecil  untuk mengambil kebijakan luar negeri yang bersifat persuasi serta merupakan rewards dalam  bidang  ekonomi.  Dengan  kapabilitas  ekonomi  tersebut,  Amerika  Serikat memiliki keleluasaan untuk menjalankan berbagai instrumen kebijakan luar negeri dalam  bidang  ekonomi,  utamanya  untuk  memastikan  tercapainya  tujuan  dan kepentingan  nasional  mereka.  Pemahaman  tersebut  sejalan  dengan  pandangan
Hudson & Day (2007) yang menyatakan bahwa kemampuan sebuah negara untuk melaksanakan  instrument  ekonomi  seperti  pemberian  bantuan,  pinjaman, investasi,  hingga  embargo  dan  sanksi,  sangat  bergantung  terhadap  bagaimana kapabilitas  ekonomi  yang  dimiliki  negara  tersebut.  Negara  lainnya  yang  juga memiliki  aspirasi  politik  dan  kepentingan  yang  luas,  baik  secara  regional  dan global,  tentunya  akan  mengalami  keterbatasan  dalam  mengimplentasikan instrumen  ekonomi  tersebut  secara  leluasa,  tanpa  memberikan  pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat maupun kondisi domestic
Dalam  konteks Abraham  Accords sendiri,  dengan  latar  belakang  instrumen ekonomi  dalam  berbagai  kebijakan  mereka,  hingga  kapabilitas  ekonomi  yang dimiliki, menjadikan opsi untuk memberikan stimulus kepada negara-negara yang diharapkan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel terbuka dengan lebar. Sehingga apabila dilihat bagaimana instrumen ekonomi yang diimplementasikan kepada Sudan hingga senilai USD$ 1 miliar, rencana investasi ke Maroko, hingga penjualan alutsista ke Uni Emirat Arab, dengan kapabilitas yang dimiliki Amerika Serikat  tidak  akan  berpengaruh  secara  negatif  terhadap  kondisi  ekonomi domestik. Amerika Serikat memiliki keleluasaan secara dengan tingkat GDP yang tinggi untuk dapat mengeluarkan kebijakan finansial berupa bantuan dan investasi kepada  negara  penandatangan Abraham  Accords. Sehingga  dalam  perumusan kebijakan  tersebut,  dengan  mengecualikan  aspek  lain  seperti  politik  dan idiosinkratik  para  pengambil  kebijakan,  maka  dapat  dipahami  bahwa  Amerika Serikat  memiliki  kapabilitas  untuk  menjalankan  instrumen  ekonomi  dalam kebijakan  luar  negeri  mereka,  yang  selaras  dengan  upaya  untuk  mencapai kepentingan nasional di Timur Tengah.

## 3.2 Perilaku Aktor Lainnya
Dalam  pemahaman  mengenai  konsep  kebijakan  luar  negeri  dapat  dipahami sebagai  setiap  pernyataan  ataupun  tindakan  yang  dikeluarkan  sebuah  negara dalam hubungannya dengan sebuah aktor eksternal, seperti negara maupun aktor non-negara  lainnya.  Merujuk  kepada  penjelasan  dari  Holsti  (1995),  dapat dipahami  bahwa  salah  satu  sumber  dari  kebijakan  luar  negeri  secara  eksternal adalah adanya kebijakan dan tindakan yang diambil oleh aktor lainnya, Dapat juga dipahami bahwa aktor lainnya dalam konteks pernyataan Holsti merujuk kepada aktor eksternal yang bukan merupakan bagian dari pemerintahan sebuah negara. Dalam konteks Abraham Accords, sesuai dengan pandangan Holsti, aktor lainnya yang  memiliki  peran  dalam  merumuskan  dan  melaksanakan  sebuah  kebijakan luar negeri adalah aktor negara. Kebijakan yang diambil oleh sebuah aktor negara merupakan  sebuah  respon  terhadap  inisiatif  dan  kebijakan  lainnya  yang dilaksanakan  oleh  aktor  eksternal,  dengan  persepsi  bahwa  keduanya  memiliki dampak  terhadap  kepentingan  dan  prinsip  yang  dimiliki  oleh  negara  tersebut. Secara  spesifik,  bagian  ini  akan  mencoba  memahami  bagaimana  tindakan  dan kebijakan aktor lainnya, dalam hal ini  beberapa negara di Timur Tengah, dapat melatarbelakangi kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam Abraham Accords. Pembahasan pertama akan melihat bagaimana dinamika aliansi yang terjadi di antara  negara-negara  di  Timur  Tengah.  Perlu  dipahami  bahwa  dinamika  yang terjadi diantara negara tersebut sangatlah cair, mengingat kepentingan nasional
yang  dimiliki  dapat  saling  berseberangan  maupun  beririsan  seiring  berjalannya waktu.  Sehingga  adanya  kategorisasi  terhadap  dinamika  yang  ada  merupakan sebuah bentuk simplikasi terhadap posisi yang dimiliki oleh setiap negara, serta tidak merefleksikan posisi dan kebijakan yang akan diambil di masa depan. Selain itu sebagai titik awal, negara yang termasuk sebagai bagian dari Timur Tengah adalah sebagai berikut, yaitu Mesir, Irak, Iran, Semenanjung Arab meliputi Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, Yaman, dan Oman, serta wilayah Levant meliputi Israel, Yordania, Lebanon, Suriah, Palestina, dan Siprus. Secara spesifik  artikel  ini  akan  mencoba  melihat  dari  sudut  pandang  hubungan  antara Arab Saudi dan Iran.
Salah satu pembeda paling signifikan diantara kedua negara adalah, mayoritas umat Muslim di Iran menganut aliran Syiah, sementara 82-87% penduduk Muslim di  Arab  Saudi  menganut  paham  Sunni.  Dilatarbelakangi  oleh  posisi  tersebut, keduanya  berusaha  untuk  memperkuat  pengaruh  mereka  di  kawasan.  Adanya persepsi ancaman diantara Iran dan Arab Saudi juga melatarbelakangi kebijakan yang mereka jalankan, seperti upaya Iran untuk mengembangkan program rudal sebagai  bentuk deterrence terhadap  serangan  dari  militer  negara  tetangganya, sementara  Arab  Saudi  bergerak  untuk  melakukan contain terhadap  posisi  Iran melalui  langkah-langkah  politik,  ekonomi,  dan  militer  (ECFR,  2018).  Selain  itu, pengaruh  Arab  Saudi  dan  Iran  di  Timur  Tengah  juga  bisa  dipaparkan  melalui konsep sphere  of  influence ,  yang  oleh  Hast  (2014)  dijelaskan  sebagai  sebuah negara  yang  berusaha  untuk  mempertahankan  dan  memperluas  pengaruh mereka  melalui  kebijakan  yang  mengancam  lawannya  dalam  berbagai  aspek seperti politik, ekonomi, militer, dan kultural, dengan tujuan untuk mengeliminasi pengaruh  dari  lawan  mereka.  Di  sisi  lain,  negara  lawan  akan  berusaha  untuk menebarkan  benih  perpecahan  terhadap  negara  di  wilayah  tersebut  dengan memberikan  insentif  ekonomi,  mendorong  gerakan  pemberontak,  dan mendukung protes untuk mereduksi pengaruh dari lawan mereka (Hast, 2014).
Apabila melihat dinamika politik dari Arab Saudi di Timur Tengah, maka negara yang  secara  tegas  memiliki  afiliasi  dan  keterikatan  erat  dengan  mereka  adalah Yaman,  Bahrain,  dan  Uni  Emirat  Arab.  Posisi  Yaman  dengan  Arab  Saudi  sendiri berkaitan  dengan  permintaan  Presiden  Mansour  untuk  membantu  menghadapi pemberontakan dari kelompok Houthi, sehingga sejak tahun 2015, koalisi militer yang  dipimpin  oleh  Arab  Saudi  melancarkan  serangan  ke  wilayah  Yaman  yang masih  berada  dalam  kekuasaan  kelompok  Houthi  (Mirza,  Abbas,  &  Qaisrani, 2021). Sementara Bahrain yang secara ekonomi juga sangat bergantung dengan Arab  Saudi,  mendapatkan  bantuan  serupa  ketika  gelombang  demonstrasi  pada tahun  2011  hampir  mengancam  kestabilan  negara  mereka,  Arab  Saudi  turun tangan dengan mengaktifkan klausul dalam  perjanjian Gulf Cooperation Council (GCC)  yang  memungkinkan  mereka  untuk  melakukan  intervensi  secara  militer dan  memadamkan  gelombang  demonstrasi  tersebut.  Di  sisi  lain,  Iran  memiliki afiliasi politik dan pengaruh yang kuat terhadap Irak, Suriah, dan Lebanon. Iranian Revolutionary  Guard  Corps (IRGC)  secara  aktif  menggabungkan  diri  mereka melalui  kelompok  milisi,  utamanya  pada  saat  operasi  militer  Irak  untuk menghadapi  kelompok  ISIS  di  wilayah  mereka,  sementara  Suriah  juga
mendapatkan dukungan yang kuat melalui bantuan pasukan darat dalam bentuk milisi  IRGC,  menjadi  salah  satu  instrumen  vital  yang  mengamankan  posisi Presiden  Assad  (EFCR,  2018).  Sementara  di  Lebanon,  posisi  Hezbollah  yang merupakan sekutu dekat dari Iran, secara aktif mendominasi politik dan militer dalam  ranah  domestik,  serta  memegang  peranan  vital  dalam  perumusan kebijakan Lebanon.
Negara Total Personil Militer Total Pengeluaran Militer (Ribu USD$) GDP/PPP (Juta USD$) Neraca transaksi berjalan(Ribu USD$) Bahrain 19.000 1,404,787 79,392 -2,434,574 Mesir 836.000 4,505,374 1,388,329 -14,235,956 Iran 650.000 15,825,143 1,326,346 12,481,000 Iraq 341.000 7,015,558 428,633 -6,196,900 Israel 178.000 21,704,453 409,409 22,266,000 Kuwait 25.000 6,941,042 202,011 22,029,709 Yordania 116.000 2,077,042 112,466 -3,706,873 Lebanon 80.000 1,921,393 72,370 -2,959,325 Oman 47.000 6,729,518 158,906 -8,659,758 Palestina - - 30,518 -1,902,805 Qatar 22.000 11,600,000 274,066 26,287,637 Arab Saudi 252.000 57,519,424 1,751,177 44,323,517. Suriah 269.000 2,494,887 50.280 -367,388 Uni Emirat Arab 63.000 19,800,000 660,342 11.000.000 Yaman 40.000 1,714,830 92,755 -2,418,960
Tabel  3.2 Perbandingan  Atribut  Nasional  Negara  Timur  Tengah,  (World  Bank, 2020)
Tabel 3.2 yang menunjukkan perbandingan beberapa atribut nasional yang dimiliki  oleh  negara-negara  di  Timur  Tengah,  secara  umum  dapat  memberikan gambaran  awal  mengenai  kapabilitas  yang  dimiliki  oleh  negara  tersebut. Pemahaman  secara  singkat  berdasarkan  tabel  tersebut  mengerucutkan  Arab Saudi,  Iran,  dan  Israel  sebagai  kekuatan  utaman  di  Timur  Tengah  baik  secara ekonomi dan militer. Tetapi, salah satu poin krusial yang belum disinggung dan tidak  tergambarkan  oleh  tabel  tersebut  adalah  adanya  keberadaan  satu  aktor eksternal  di  Timur  Tengah,  yaitu  Amerika  Serikat.  Keberadaan  Israel  di  Timur Tengah  seperti  diketahui  merupakan  sekutu  paling  kuat  Amerika  Serikat  di wilayah  tersebut,  dimana  hubungan  dan  kedekatan  kedua  negara  telah berlangsung  sejak  Perang  Dunia  II,  sementara  di  sisi  lain  Amerika  Serikat  juga menjalin hubungan yang telah terjalin lama dengan Arab Saudi. Kebijakan yang diambil kedua negara memang memiliki kemungkinan untuk memiliki pengaruh terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat, akan tetapi adanya status sebagai sekutu  menjadikan  kebijakan  yang  diambil  kemungkinan  kecil  secara  radikal
berseberangan  dengan  Amerika  Serikat.  Sehingga  bisa  dipahami  bahwa  negara dengan  kapabilitas  serta  pengaruh  yang  kuat,  sehingga  kebijakan  yang  diambil dapat melatarbelakangi kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam isu ini adalah Iran.
Melihat  dari  sisi  historis,  hubungan  Iran  dan  Amerika  Serikat  mengalami ketegangan  dan  tidak  berjalan  dengan  baik  paska  Revolusi  1979  yang menggulingkan pemerintahan Shah Reza Pahlavi. Tetapi dalam konteks Abraham Accords sendiri, ketegangan diantara kedua negara semakin meningkat beberapa tahun  sebelumnya,  utamanya  pada  masa  pemerintahan  Presiden  Trump. Ketegangan  diantara  kedua  negara  merupakan  representasi  terhadap kepentingan Amerika Serikat dan Iran yang saling bertentangan di Timur Tengah. Amerika Serikat berusaha untuk mengamankan kepentingan dari Israel sebagai sekutu utama mereka yang telah terjalin lama, serta di sisi lain adanya hubungan kuat yang mereka miliki dengan negara-negara di Semenanjung Arab seperti Arab Saudi, Bahrain, dan Uni Emirat Arab. Amerika Serikat juga memiliki kepentingan untuk  memastikan  keamanan  dari  pasukan  serta  fasilitas  militer  mereka  yang ditempatkan di beberapa negara Timur Tengah.
Di sisi lain, Iran menganggap posisi Amerika Serikat dengan sekutu mereka di  Timur  Tengah  seperti  Arab  Saudi  dan  Israel  sebagai  ancaman  terhadap pemerintahan  dan  kedaulatan  mereka.  Didorong  oleh  nasionalisme  serta  upaya untuk  memproyeksikan  ideologi  yang  mereka  miliki,  Iran  berupaya  untuk meningkatkan  pengaruh  mereka  di  kawasan  serta  memastikan  posisi  mereka tidak semakin dikepung oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Selain itu, adanya persepsi ancaman tersebut, ditambah dengan perbandingan kekuatan militer yang tidak  seimbang  dengan  negara-negara  tersebut,  mendorong  Iran  untuk menerapkan  strategi  asimetris,  utamanya  melalui proxy yang  mereka  miliki  di berbagai  negara  seperti  Hezbollah  di  Lebanon  dan  Houthi  di  Yaman,  sehingga adanya  eskalasi  ketegangan  dan  konfrontasi  yang  mereka  jalankan  akan dilakukan terlebih dahulu oleh sekutu-sekutu tersebut (EFCR, 2018).
Melihat  garis  waktu  hingga  tercapainya  penandatanganan Abraham Accords , dapat dilihat bahwa  beberapa kebijakan Iran secara langsung maupun tidak  langsung  berada  dalam  posisi  yang  bertentangan  dengan  kepentingan Amerika  Serikat  di  Timur  Tengah.  Selama  beberapa  tahun  kebelakang,  Iran berusaha untuk memperkuat hubungan dan pengaruh mereka terhadap beberapa organisasi dan milisi di Timur Tengah, melalui pelatihan dan pengiriman pasukan hingga pengiriman persenjataan di daerah konflik. Kelompok seperti Hezbollah di Lebanon  dan  Houthi  di  Yaman  memiliki  afiliasi  yang  kuat  dengan  Iran  dan menikmati bantuan persenjataan dan ekonomi untuk menghadapi permasalahan domestik  mereka.  Dapat  dipahami  bahwa  meskipun  Iran  tidak  secara  langsung memiliki  otoritas  terhadap  pengambilan  kebijakan  kelompok  tersebut  secara domestik, akan tetapi apabila melihat secara global, baik Iran maupun kelompok- kelompok  tersebut  memiliki  kepentingan  yang  sejalan  untuk  menghadapi pengaruh Arab Saudi dan Israel, yang mana merupakan kepanjangan tangan atas kepentingan dari Amerika Serikat.
Dalam  aspek  konfrontasi  militer,  kebijakan  yang  diambil  Iran  juga menunjukkan  adanya  ketegangan  dengan  Amerika  Serikat,  mulai  dari penembakan drone di  Selat  Hormuz  pada  Juni  2019,  hingga  penyerangan terhadap  pangkalan  militer  Amerika  Serikat  di  Irak  oleh  Milisi  Kataib  Hezbollah yang  memiliki  afiliasi  dengan  Iran.  Dengan  melihat  posisi  dan  kebijakan  yang diambil Iran terhadap Amerika Serikat di Timur Tengah serta persepsi ancaman yang meningkat, dapat terlihat bahwa posisi tersebut menjadi salah satu sumber dalam perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Dalam dunia yang ideal, tentunya  Amerika  Serikat  akan  memiliki  kebebasan  dalam  menjalankan kepentingan  yang  mereka.  Akan  tetapi  dalam  kondisi  saat  ini,  Amerika  Serikat harus memperhitungkan adanya sumber dan limitasi dalam melakukan formulasi kebijakan  luar  negeri  mereka.  Dalam  konteks Abraham  Accords ,  salah  satu sumber eksternal yang mereka miliki adalah perilaku dan kebijakan aktor lainnya, dalam hal ini adalah Iran

## 4. Kesimpulan
Dengan  memahami  pembahasan  sebelumnya,  dapat  disimpulkan  bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat di dalam penandatangan Abraham Accords antara Israel dengan empat negara yaitu Uni Emirat Arab, Bahrain,  Sudan, dan Maroko, memiliki dua sumber yang sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh K.J. Holsti, yaitu sumber internal dalam bentuk atribut nasional serta sumber eksternal  dalam  bentuk  perilaku  dan  kebijakan  aktor  lainnya.  Kebijakan  yang diambil Amerika Serikat secara signifikan sejalan dengan kebijakan yang secara umum  diambil  oleh  sebuah great  power ,  dengan  luasnya  kepentingan  yang dimiliki hingga melingkupi sebuah wilayah lainnya, berusaha dengan segala cara agar kepentingan tersebut dapat diamankans.  Selanjutnya dalam atribut nasional Amerika  Serikat  mengenai  kapabilitas  ekonomi,  dengan  posisi  Amerika  Serikat secara global yang sangat superior secara ekonomi dibandingkan dengan negara- negara  lainnya,  kondisi  tersebut  pada  akhirnya  memberikan  keleluasaan  bagi Amerika Serikat  dalam mengambil kebijakan luar negeri dalam bentuk  bantuan ekonomi,  tanpa  adanya  ancaman  yang  berarti  terhadap  perekonomian  dalam negeri.
Di sisi lain kebijakan luar negeri Amerika Serikat juga sangat berkaitan dengan dinamika  politik  dan  hubungan  diantara  negara-negara  di  Timur  Tengah  serta kepentingan  yang  dimiliki  olen  Amerika  Serikat  di  kawasan  tersebut.  Melihat komparasi antara kapabilitas serta atribut nasional antara negara-negara di Timur Tengah,  dapat  dipahami  bahwa  Iran  selain  secara  kepentingan  berseberangan dengan  Amerika  Serikat,  juga  memiliki  kapabilitas  militer  dan  ekonomi  yang secara umum cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara lainnya di kawasan. Kebijakan  yang  diambil  oleh  Iran  pun  secara  eksplisit  menunjukkan  adanya persepsi ancaman terhadap pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah. Dengan adanya  posisi  Iran  tersebut,  Amerika  Serikat  secara  tidak  langsung  harus menyesuaikan  kebijakan  luar  negeri  mereka  untuk  dapat  mengamankan kepentingan mereka dari semakin berkembangnya posisi Iran

## Referensi Buku
Breuning,  M.  (2007). Foreign Policy  Analysis:  A  Comparative  Introduction. New York: Palgrave Macmillan.
ECFR. (2018). The Middle East's New Battle Lines. European Council on Foreign Relations.
Holsti, K. J. (1995). International Politics: A Framework for Analysis. New Jersey: Prentice-Hall.
Mirza, M. N., Abbas, H., & Qaisrani, I. H. (2021). Structural Sources of Saudi – Iran Rivalry and Competition for the Sphere of Influence. SAGE .

## Webpages
Alamin,  M.  (2020). U.S.  to  Loan  World  Bank  $1  Billion  to  Clear  Sudan  Debt. Retrieved from Bloomberg.
Anthony, C. (2022, May 07). Countries With the Most Natural Resources. Retrieved from Investopedia.
Baker, P., Kershner, I., Kirkpatrick, D. D., & Bergman, R. (2020). Israel and United Arab Emirates Strike Major Diplomatic Agreement. Retrieved from The New York Times.
Bergman,  R.  (2020,  Desember  10). Israel-Morocco  Deal  Follows  History  of Cooperation  on  Arms  and  Spying. Retrieved  from  The  New  York  Times: https://www.nytimes.com/2020/12/10/world/middleeast/Israel-morocco- cooperation-history.html
Jakes,  L.,  Kershner,  I.,  Alami,  A.,  &  Halbfringer,  D.  M.  (2020,  December  10).
Morocco  Joins  List  of  Arab  Nations  to  Begin  Normalizing  Relations  With Israel. Retrieved from The New York Times:
https://www.nytimes.com/2020/12/10/world/middleeast/israel-morocco- trump.html
Jakes, L., Walsh, D., & Rasgon, A. (2020, Oktober 23). Trump Announces Sudan Will Move to Normalize RelationsWith Israel. Retrieved from The New York Times: https://www.nytimes.com/2020/10/23/world/middleeast/sudan- israel-trump-terrorism.html
Jakes, L., Walsh, D., & Schmitt, E. (2020). State Dept. to Remove Sudan From List of Terrorist States. Retrieved from The New York Times. Mazznetti,  M.,  &  Wang,  E.  (2020). Trump  Administration  Pushes  Arms  Sale  to U.A.E Despite Israeli Worries. Retrieved from The New York Times.