Kabilah : Journal of Social Community                               Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019

## ANALISIS KRITIS TERHADAP ITSBAT NIKAH OLEH PEMOHON NON MUSLIM BERDASARKAN ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN

## Mevrianta Lisma, Fadilsj, Suwandi, Abdul Rouf
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia Email: Mevriantalisma@gmail.com,
Fadilsj@syariah.uin-malang.ac.id dr.suwandi@yahoo.com abdulrouf@staidu.ac.id.
Abstrak:
Pengadilan Agama hanya bisa memutuskan permohonan itsbat nikah, apabila dilakukan dan dicatatkan  secara  agama  Islam.  Yang  menjadi  Latar  belakang  permasalahan  penelitian  ini berawal  dari  sebuah  Putusan  yang  penulis  temukan  bahwa  Pemohon  dengan  suaminya dahulunya telah melaksanakan perkawinan secara Islam, namun seiring berjalannya waktu pemohon sekarang pindah agama. Kemudian bahwasanya pemohon dengan suami pemohon dilaksanakan  secara  siri  dan  belum  tercatat  di  Kantor  Urusan  Agama  Kedungkandang  Kota Malang,  sehingga  pemohon  dengan  suami  pemohon  perlu  mengistbatkan  pernikahannya karena status hukum perkawinan pemohon dengan suami pemohon  belum jelas dan untuk mengurus  akta  kematian  dan  mencatatkan  perkawinan  pemohon  dengan  suaminya. Penelitian memfokuskan pada dua pembahasan yaitu, Pertama untuk mengetahui bagaimana permohonan  istbat  nikah  oleh  pemohon  non  muslim  berdasarkan  asas  personalitas keislaman. Kedua ,  mengetahui  bagaimana  putusan  hakim  Pengadilan  Agama  Malang  dalam perkara  penetapan  permohonan  istbat  nikah  oleh  pemohon  non  muslim  perspektif  teori keadilan  John  Rawls.  Penelitian  ini  Merupakan  jenis  penelitian  hukum  normatif  dengan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan,  sedangkan  sumber  hukum  yang dikumpulkan berupa data primer yakni dokumen putusan hakim Pengadilan Agama  Malang dalam  menetapkan  istbat  nikah  pemohon  non  muslim  dalam  putusan  nomor 0998/Pdt.G/2021/PA.Mlg.  Data  sekunder  yakni  perundang-undangan,  buku  teori  keadilan John Rawls yang berjudul dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan negara. Pengumpulan bahan hukum berupa mengumpulkan berbagai dokumentasi baik itu  berupa  buku,  majalah,  dokumen  dan  lain-lain.  Teknik  analisis  bahan  hukum  dengan menggunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan  (1)  bahwa  berdasarkan  Penetapan  Pengadilan  Agama  Kota  Malang  Putusan Nomor  0098/Pdt.G/2021/Pa.Mlg,  tidak  dapat  memenuhi  ketentuan  asas  personalitas keislaman, yaitu Pemohon I dan Pemohon II telah beragama Kristen, bidang yang diperiksa adalah  perkawinan  dengan  permohonan  pengesahan  perkawinan/itsbat  nikah.  Meskipun perkawinan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  sekarang  telah  berpindah  agama  menjadi  non muslim,  akan  tetapi  dahulunya  menikah  secara  Islam,  namun  oleh  karena  Pemohon  I  dan Pemohon II telah menjadi non muslim, maka yang bersangkutan tidak terikat dengan agama Islam,  sehingga  seharusnya  permohonan  pengesahan  nikahnya  harus  ditujukan  ke pengadilan  negeri.  (2)  dalam  perkara  putusan  Pengadilan  Agama  Kota  Malang    jelas meskipun  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  telah  sekarang  telah  berpindah  agama  menjadi  non muslim, akan tetapi dahulunya menikah secara Islam,   sehingga tidak  bisa dianggap setara dengan  status  pemohon  sekarang  akan  tetapi  jelas  apa  yang  menjadi  bahan  pertimbangan. Keadilan  memang  tidak  melulu  harus  setara.  Didalam  perkara  permohonan  itsbat  nikah pemohon non muslim secara hukum tidak mempunyai legal standing tetapi kalau kita hanya melihat apa yang tertulis maka keadilan sulit di implementasikan ke seluruh pihak.
Kabilah : Journal of Social Community                               Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
Kata Kunci : Istbat Nikah , Asas Personalitas Keislaman , Teori keadilan John Rawls

## Abstract
The Religious Courts can only decide on an application for itsbat marriage, if it is carried out and  registered  according  to  the  Islamic  religion.  The  background  to  the  problem  of  this research stems from a decision that the author found that the Petitioner and her husband had previously  carried  out  a  marriage  in  Islam,  but  over  time  the  applicant  has  now  changed religion.  Then  that  the  applicant  and  the  applicant's  husband  are  carried  out  in  a  serial manner and have not been recorded at the Kedungkandang Religious Affairs Office, Malang City,  so  that  the  applicant  and  the  applicant's  husband  need  to  register  their  marriage because the legal status of the applicant's marriage to the applicant's husband is not clear and to take care of a death certificate and register the marriage of the applicant with her husband.
The  research  focuses  on  two  discussions,  namely,  First  to  find  out  how  the  application  for marriage  istbat  by  non-Muslim  applicants  is  based  on  the  principle  of  Islamic  personality. Second, knowing how the Malang Religious Court judge's decision in the case of determining the  application  for  marriage  istbat  by  non-Muslim  applicants  from  the  perspective  of  John Rawls' theory of justice. This research is a type of normative legal research using a statutory approach, while the legal sources collected are primary data, namely the decision documents of the Malang Religious Court judges in determining the marriage certificate of non-Muslim applicants in the decision number 0998/Pdt.G/2021/PA.Mlg . Secondary data are legislation, John Rawls's theory of justice, entitled the basics of political philosophy to realize social and state  welfare.  The  collection  of  legal  materials  in  the  form  of  collecting  various documentation  in  the  form  of  books,  magazines,  documents  and  others.  Techniques  of analyzing legal materials using data reduction, data presentation, and drawing conclusions.
Keywords: Itsbat Marriage, Principles of Islamic Personality, John Rawls' Theory of Justice

## Pendahuluan
Pernikahan  merupakan  sebuah  perbuatan  hukum  yang  mencantumkan  syarat  dan rukun  yang  harus  terpenuhi  agar  sah  menurut  hukum  Islam.  Bagi  muslim  Indonesia, berlaku juga hukum positif yang mengatur perkawinan. Terkait permasalahan pernikahan, Undang-undang  nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan  yang  mengatur  secara  khusus syarat  sahnya  perkawinan,  yaitu  keharusan  mencatatkan  perkawinan  yang  dilakukan menurut  agamanya  masing-masing.  Tentang  sahnya  perkawinan  maka  seorang  laki-laki dan  perempuan  harus  melaksanakan  pencatatan  terlebih  dahulu,  sebagaimana  terlampir dalam pasal 2 “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama masing- masing  dan  kepercayaan  tersebut”. 1 Dalam  pasal  2  ayat  1,  setiap  seseorang  hendak melakukan  pernikahan  harus  sesuai  dengan  keyakinan/kepercayaan  masing-masing agamanya.  Begitu  juga  ketentuan  yang  dirumuskan  dalam  kompilasi  hukum  Islam. Sehingga konsekuensi hukumnya adalah setiap perkawinan wajib dicatatkan.
Perkawinan  yang  dilakukan  dengan  tidak  dicatatkan  adalah  tidak  sah  menurut hukum  yang  berlaku  di  Indonesia,  dan  termasuk  pelanggaran  hukum  meskipun perkawinan itu sah menurut versi agama yang dianutnya. Karena Undang-undang nomor 1 tahun  1974  telah  dapat  mewujudkan  prinsip-prinsip  yang  terkandung  dalam  UUD  1945
1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Diakses melalui https://id.wikisource.org/wiki/Undang- Undang_Republik_Indonesia_Nomor_1_Tahun_1974, pada 3 Desember 2021.
Kabilah : Journal of Social Community                               Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
dan Pancasila,  serta telah dapat menampung segala kenyataan yang hidup di masyarakat. Di samping itu Undang-undang nomor 1 tahun 1974 telah menampung pula unsur-unsur dan  ketentuan-ketentuan  hukum  agama  dan  kepercayaan  serta  asas-asas  mengenai perkawinan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. 2
Indonesia sebagai negara hukum, dan segala sesuatu harus berdasarkan atas hukum yang  tertulis,  maka  untuk  mendapat  pengakuan  negara  bahwa  seorang  laki-laki  dan perempuan  adalah  pasangan  suami  istri  harus  melakukan  pencatatan  terlebih  dahulu  di Kantor  Urusan  Agama  (KUA),  dan  ketentuan  ini  ada  pada  pasal  2  ayat  2  dalam  undang- undang perkawinan. Pasal ini mengindikasikan bahwa perkawinan juga dianggap sah oleh negara apabila melalui proses pencatatan. 3
Pencatatan  perkawinan  adalah  suatu  kegiatan  (administratif)  sebuah  perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama  (KUA)  di  wilayah  kedua  calon  mempelai  yang  melangsungkan  perkawinan,  jika keduanya beragama Islam. Sedangkan bagi pihak yang bukan beragama Islam dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS). 4
Perkawinan  yang  tidak  terdaftarkan  di  pencatatan  nikah,  di  kenal  di  masyarakat Indonesia sebagai kawin siri atau kawin di bawah tangan. Nikah siri di definisikan sebagai nikah yang tidak tercatat secara resmi dan tidak dilegalisasi dengan payung hukum positif. 5 Akibatnya  perkawinan  mereka  tidak  mendapatkan  akta  nikah  sehingga  suami  atau  istri tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anak  yang  dilahirkan  hanya  diakui  oleh  negara  sebagai  anak  di  luar  kawin  yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.
Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.  Hal  ini  merupakan  suatu  upaya  yang  diatur  melalui  perundang-undangan, untuk  melindungi  martabat  dan  kesucian  perkawinan,  dan  lebih  khusus  lagi  perempuan dalam  kehidupan  rumah  tangga.  Pencatatan  tiap-tiap  perkawinan  adalah  sama  halnya dengan  pencatatan  peristiwa-peristiwa  penting  dalam  kehidupan  seseorang,  misalnya kelahiran,  kematian  yang  dinyatakan  dalam  surat-surat  keterangan,  suatu  akta  yang  juga dimuat dalam daftar pencatatan.
Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, masing-masing suami  istri  mendapat  salinannya.  Apabila  terjadi  perselisihan  atau  percekcokan  di  antara mereka,  atau  salah  satu  pasangan  tidak  bertanggung  jawab,  maka  yang  lain  dapat melakukan  upaya  hukum  guna  mempertahankan  atau  memperoleh  hak  masing-masing. Karena  dengan  akta  tersebut,  suami  istri  memiliki  bukti  otentik  atas  perbuatan  hukum yang telah mereka lakukan.
Undang-undang  nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan.  Pasal  2  ayat  (2) menyebutkan  bahwa:  Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-
2 Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 118.
3 Iswandi Misbahuddin Ilham, “ Isbat nikah muallaf dalam konteks pluralisme ,” Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan perundang-undangan volume7 no 1, juni 2020, h. 29-42. Diakses dari https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/issue/view.
4 Indra  Wibowo. Istbat  Nikah  adanya  Penipuan  Data  di  Pengadilan  Agama  Depok  Nomor  Perkara 16/Pdt.P/2016/PA/Dpk, Tesis Hukum Islam, 2016, h. 23.
5 Kontroversi RUU Nikah Siri”, Reportase dalam Majalah Rukun Umat, (Kanwil Kementerian Agama RI, Edisi 19, Tahun III, Februari 2010), h. 06.
Kabilah : Journal of Social Community                               Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
undangan yang berlaku sehingga di dalam pernikahan siri tidak memiliki aspek legalitas. 6 Perkawinan  tersebut  di  angggap  tidak  ada  walaupun  telah  dilaksanakan  menurut  agama dan  kepercayaan  dan  tidak  memiliki  kepastian  hukum  merupakan  dampak  yang  timbul dari pernikahan siri. Maka sangat diperlukan legalitas dari pernikahan siri tersebut. Ketika para  pihak  ingin  menetapkan  legalitas  pernikahan  mereka  di  mata  hukum  negara  maka harus  mengajukan  itsbat  nikah  ke  pengadilan  agama  yang  mewilayahi  tempat  tinggal mereka.
Menurut kompilasi hukum Islam, itsbat nikah hanya dimungkinkan dilakukan oleh seseorang dengan beberapa keadaan, antara lain:
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
b. Hilangnya akta nikah
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
d. Adanya  perkawinan  yang  terjadi  sebelum  berlakunya  Undang-undang  no  1  Tahun 1974.
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut  Undang-undang  No  1  tahun  1974  (KHI  pasal  7)  Adanya  ketentuan  yang membolehkan  permohonan  itsbat  nikah  seperti  diatur  dalam  pasal  7  tersebut, menyiratkan  sebuah  prinsip  bahwa  secara  substansial  peraturan  yang  berlaku  di Indonesia  mengakui  keabsahan  sebuah  pernikahan  yang  belum  dicatat,  dan  dengan alasan-alasan tersebut, nikah itu dapat dicatatkan dan diisbatkan secara administratif. 7 Dampak  negatif  dari  suatu  perkawinan  yang  tidak  tercatat  dan  terdaftar,  akan sangat  merugikan  bagi  para  pihak  yang  termasuk  dalam  hal  melakukan  perkawinan  siri. Jumlah  para  pihak  yang  melangsungkan  pernikahan  siri  di  dalam  masyarakat  sangat banyak.  Untuk  mengantisipasi  permasalahan-permasalahan  yang  muncul  terkait  dengan hal  itu,  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  memberikan  solusi  agar  perkawinan  demikian mempunyai  legalitas  dan  kekuatan  hukum  yaitu  dengan  mengajukan  itsbat  nikah  ke Pengadilan Agama.
Menurut  Peter  Salim  itsbat  nikah  memiliki  pengertian,  penetapan  tentang kebenaran nikah. Sedangkan jika merujuk pada kamus besar bahasa Indonesia, itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat Islam, akan tetapi  tidak  dicatatkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  atau  Pejabat  Pencatat  Nikah (PPN). 8
Kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) dilakukan dan dilaksanakan  oleh  empat  lingkungan  peradilan  yaitu  Peradilan  Umum,  Peradilan  Agama, Peradilan  Militer  dan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara. 9 Keempat  lingkungan  peradilan  yang berada di bawah Mahkamah Agung ini merupakan penyelenggaraan kekuasaan di bidang yudikatif.  Oleh  karena  itu  secara  konstitusional  bertindak  menyelenggarakan  peradilan guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan  ( to  enforce  the  truth  and  justice )  dalam
6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
7 Abdur rahman, Kompilasi Hukum Islam , Cet IV, (Jakarta, CV, Akademika Pressindo, 2010), h. 115.
8 Data dari Gotzlan-Ade.Blogspot.Com/2014/02/Itsbat Nikah, h. 17.
9 Menurut  amandemen  Pasal  24  ayat  (2)  UUD  1945  dan  Pasal  10  ayat  (1)  UU  No  14  Tahun  1970  sebagaimana diubah  dengan  UU  No.35  Tahun  1999  dan  sekarang  diganti  dengan  pasal  2  j.o  Pasal  18  UU  No  48  Tahun  2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Kabilah : Journal of Social Community                               Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
kedudukannya sebagai pengadilan negara ( state court ). 10
Masing-masing  lingkungan  peradilan  itu  memiliki  wewenang  mengadili  perkara. Misalnya Peradilan Umum, kewenangan peradilan ini sebagaimana digariskan dalam pasal 50 dan pasal 51 UU No. 2 Tahun 1986 jo. UU. No. 8 Tahun 2004 jo. UU. No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum hanya berwenang mengadili perkara pidana (pidana umum dan pidana khusus). Sementara Peradilan Agama, sebagai salah satu lembaga peradilan khusus yang  memiliki  tugas  dan  fungsi  dalam  menyelesaikan  sengketa  yang  muncul  di  kalangan orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus  dan  menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  beragama Islam  di  bidang,  perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat,  infaq,  shadaqah  dan ekonomi syari’ah. 11
Terkait  hal  itu,  di  Pengadilan  Agama  Kota  Malang  terdapat  sebuah  perkara permohonan  pengesahaan  nikah  (itsbat  nikah).  Bahwa  pemohon  dengan  suaminya  yang bernama….bin….dahulunya telah melaksanakan perkawinan secara Islam pada tanggal 16 Oktober 1974 dengan wali nikah yang bernama Rakimin (kakak kandung pemohon) serta disaksikan  dua  orang  saksi,  yang  bernama  Musiat  dan  Poniran.  Bahwa  pemohon  dengan suami  pemohon  dilaksanakan  secara  siri  dan  belum  tercatat  di  Kantor  Urusan  Agama Kedungkandang Kota Malang sehingga pemohon dengan suami pemohon tidak mempunyai bukti  adanya  perkawinan  itu.    Dari  perkawinan  siri  tersebut,  pemohon  tersebut  telah dikarunia  3 orang  anak  yang  bernama  termohon  I umur 42,  termohon  II umur 37 tahun, termohon  III  umur  31  tahun,    permohonan  diajukan  karena  status  hukum  perkawinan pemohon  dengan  suami  pemohon  belum  jelas  dan  untuk  mengurus  akta  kematian  dan mencatatkan  perkawinan  pemohon  dengan  suaminya.  Namun  seiring  berjalannya  waktu, pemohon  sekarang  telah  pindah  Agama,  sehingga  berdasarkan  asas  personalitas keislaman,  perkara  ini  menjadi  kewenangan  absolute  Pengadilan  Agama.  Setelah  perkara tersebut  di  periksa,  Pengadilan  Agama  Kota  Malang  mengabulkan  putusan  pemohon tersebut tanpa menolaknya. Yang kemudian lahir putusan Pengadilan Agama Kota Malang atas perkara tersebut yang terregister dalam Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2021/PA.Mlg. 12 Dari uraian di atas, jika kewenangan majelis hakim mengabulkan putusan perkara permohonan  itsbat  nikah  pemohon  yang  pada  saat  itu  statusnya  setelah  pindah  agama dengan berlandaskan asas personalitas keislaman, Padahal kewenangan Pengadilan Agama adalah  lembaga  khusus  yang  menyelesaikan  perkara  bagi  warga  negara  yang  beragama Islam saja sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan pasal 2  dengan  rumusan  Penjelasan  Umum  angka  2  alinea  ketiga.  Pasal  2  berbunyi  “Peradilan Agama  merupakan  salah  satu  kekuasaan  kehakiman  bagi  rakyat  pencari  keadilan  yang beragama Islam mengenai perdata tertentu. Oleh karena itu kewenangan peradilan agama dalam putusan itsbat nikah setelah pindah agama merupakan putusan hukum yang patut dikaji  secara  mendalam  secara  akademis.  Peneliti  menggangap  bahwa  perkara  tersebut menarik  untuk  dibahas  lebih  dalam  secara  akademis,  maka  dari  itu,  peneliti  tertarik membahas  permasalahan  tersebut  dengan  judul  “Analisis  Kritis  Terhadap  Itsbat  Nikah Oleh  Pemohon  Non  Muslim  Berdasarkan  Asas  Personalitas  Keislaman  (Studi  Putusan
10 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata , (Jakarta, Sinar Grafika, 2007), h. 180-181.
11 Pasal  49  Undang-Undang  No  3  Tahun  2006  jo  Undang-Undang  No  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama. Diakses melalui https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2006_3.pdf.
12 Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2021/PA.Mlg
Kabilah : Journal of Social Community                               Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
Pengadilan Agama Kota Malang Nomor : 0998/Pdt.G / 2021/Pa. Mlg)”.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  Menggunakan  jenis  penelitian  yang  sesuai  dan  relevan  sesuai  dengan obyek  peneliti.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  peneliti  adalah  hukum  normatif  atau doktrinal,  yaitu  yaitu  penelitian  yang  memberikan  penjelasan  sistematis  aturan  yang mengatur  suatu  kategori  hukum  tertentu,  menganalisis  hubungan  antara  peraturan menjelaskan  daerah  kesulitan  dan  mungkin  memprediksi  pembangunan  masa  depan. 13 Penelitian hukum ini dilakukan untuk menemukan argumentasi dan teori secara diskriptif sebagai  ketentuan  atau  prosedur  dalam  menyelesaikan  masalah  yang  dihadapi.  Peneliti berusaha  untuk  mengkaji  dan  mendalami  serta  mencari  jawaban  tentang  apa  yang seharusnya dari permasalahan ini.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach ).  Jadi  pendekatan  perundang-undangan  ini  dilakukan  dalam  rangka  menelaah undang-undang. peneliti melakukan telaah terhadap putusan nomor 0998/Pdt.G/2021/Pa.Mlg)  tentang  penetapan  dalam  perkara  permohonan  pengesahan nikah  ( itsbat nikah)  pemohon  non  muslim  berdasarkan  asas  personalitas  keislaman Perspektif  teori  keadilan  John  Rawls.  Yang  menjadi  putusan  Pengadilan  Agama  Kota Malang yang mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang kemudian dianalisis berdasarkan  asas  personalitas  keislaman  perspektif  teori  keadilan  John  Rawls,  jika dikaitkan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, maka jenis pendekatan ini sudah sesuai dan bisa digunakan, karena peneliti membaca dokumen resmi berupa minutasi yang di dalamnya terdapat putusan hakim pengadilan dalam perkara menetapkan itsbat nikah pemohon non muslim putusan nomor. 0998/Pdt.G/2021/PA.Mlg.)
Sedangkan  sumber  hukum  yang  dikumpulkan  berupa  data  primer  yakni  dokumen putusan  hakim  Pengadilan  Agama  Malang  dalam  menetapkan  istbat  nikah  pemohon  non muslim dalam putusan nomor 0998/Pdt.G/2021/PA.Mlg. Data sekunder yakni perundang- undangan, buku teori keadilan John Rawls yang berjudul dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan  kesejahteraan  sosial  dan  negara.  Pengumpulan  bahan  hukum  berupa mengumpulkan  berbagai  dokumentasi  baik itu  berupa  buku,  majalah,  dokumen  dan  lain- lain. Teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## Pembahasan dan Hasil Penelitian
Undang-undang  nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan.  Pasal  2  ayat  (2) menyebutkan  bahwa:  Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang- undangan yang berlaku sehingga di dalam pernikahan siri tidak memiliki aspek legalitas. 14 Perkawinan  tersebut  di  angggap  tidak  ada  walaupun  telah  dilaksanakan  menurut  agama dan  kepercayaan  dan  tidak  memiliki  kepastian  hukum  merupakan  dampak  yang  timbul dari pernikahan siri. Maka sangat diperlukan legalitas dari pernikahan siri tersebut. Ketika
13 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 32.
14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Kabilah : Journal of Social Community                               Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
para  pihak  ingin  menetapkan  legalitas  pernikahan  mereka  di  mata  hukum  negara  maka harus  mengajukan  itsbat  nikah  ke  pengadilan  agama  yang  mewilayahi  tempat  tinggal mereka.
Menurut  kompilasi  hukum  Islam,  itsbat  nikah  hanya  dimungkinkan  dilakukan  oleh seseorang dengan beberapa keadaan, antara lain:
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
b. Hilangnya akta nikah
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
d. Adanya  perkawinan  yang  terjadi  sebelum  berlakunya  Undang-undang  no  1  Tahun 1974.
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut  Undang-undang  No  1  tahun  1974  (KHI  pasal  7)  Adanya  ketentuan  yang membolehkan  permohonan  itsbat  nikah  seperti  diatur  dalam  pasal  7  tersebut, menyiratkan  sebuah  prinsip  bahwa  secara  substansial  peraturan  yang  berlaku  di Indonesia  mengakui  keabsahan  sebuah  pernikahan  yang  belum  dicatat,  dan  dengan alasan-alasan  tersebut,  nikah  itu  dapat  dicatatkan  dan  diisbatkan  secara administratif. 15
Dampak negatif dari suatu perkawinan yang tidak tercatat dan terdaftar, akan sangat merugikan  bagi  para  pihak  yang  termasuk  dalam  hal  melakukan  perkawinan  siri.  Jumlah para  pihak  yang  melangsungkan  pernikahan  siri  di  dalam  masyarakat  sangat  banyak. Untuk  mengantisipasi  permasalahan-permasalahan  yang  muncul  terkait  dengan  hal  itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan solusi agar perkawinan demikian mempunyai legalitas dan kekuatan hukum yaitu dengan mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.
Menurut  Peter Salim  itsbat  nikah  memiliki pengertian, penetapan tentang kebenaran nikah. Sedangkan jika merujuk pada kamus besar bahasa Indonesia, itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan  yang  telah  dilangsungkan  menurut  syariat  Islam,  akan  tetapi  tidak  dicatatkan  oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pejabat Pencatat Nikah (PPN). 16
Kekuasaan  kehakiman  yang  berada  di  bawah  Mahkamah  Agung  (MA)  dilakukan  dan dilaksanakan  oleh  empat  lingkungan  peradilan  yaitu  Peradilan  Umum,  Peradilan  Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. 17 Keempat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung ini merupakan penyelenggaraan kekuasaan di bidang yudikatif.  Oleh  karena  itu  secara  konstitusional  bertindak  menyelenggarakan  peradilan guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan  ( to  enforce  the  truth  and  justice )  dalam kedudukannya sebagai pengadilan negara ( state court ). 18
Masing-masing  lingkungan  peradilan  itu  memiliki  wewenang  mengadili  perkara. Misalnya Peradilan Umum, kewenangan peradilan ini sebagaimana digariskan dalam pasal 50 dan pasal 51 UU No. 2 Tahun 1986 jo. UU. No. 8 Tahun 2004 jo. UU. No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum hanya berwenang mengadili perkara pidana (pidana umum dan
15 Abdur rahman, Kompilasi Hukum Islam , Cet IV, (Jakarta, CV, Akademika Pressindo, 2010), h. 115.
16 Data dari Gotzlan-Ade.Blogspot.Com/2014/02/Itsbat Nikah, h. 17.
17 Menurut  amandemen  Pasal  24  ayat  (2)  UUD  1945  dan  Pasal  10  ayat  (1)  UU  No  14  Tahun  1970  sebagaimana diubah  dengan  UU  No.35  Tahun  1999  dan  sekarang  diganti  dengan  pasal  2  j.o  Pasal  18  UU  No  48  Tahun  2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
18 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata , (Jakarta, Sinar Grafika, 2007), h. 180-181.
Kabilah : Journal of Social Community                               Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
pidana khusus). Sementara Peradilan Agama, sebagai salah satu lembaga peradilan khusus yang  memiliki  tugas  dan  fungsi  dalam  menyelesaikan  sengketa  yang  muncul  di  kalangan orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus  dan  menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  beragama Islam  di  bidang,  perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat,  infaq,  shadaqah  dan ekonomi syari’ah. 19
Berdasarkan tersebut, bahwasanya  di Pengadilan Agama Kota Malang terdapat sebuah perkara permohonan pengesahaan nikah (itsbat nikah). Bahwa pemohon dengan suaminya yang  bernama  Sunarto  bin  Suparman  dahulunya  telah  melaksanakan  perkawinan  secara Islam pada tanggal 16 Oktober 1974 di Rumah Bapak Dasin jalan Muharto VIIA N0. 43 Kota Malang,  dengan  wali  nikah  yang  bernama  Rakimin  (kakak  kandung  pemohon)  serta disaksikan  dua  orang  saksi,  yang  bernama  Musiat  dan  Poniran.  Bahwa  pemohon  dengan suami  pemohon  dilaksanakan  secara  siri  dan  belum  tercatat  di  Kantor  Urusan  Agama Kedungkandang Kota Malang sehingga pemohon dengan suami pemohon tidak mempunyai bukti adanya perkawinan itu.  Dari perkawinan siri tersebut, pemohon tersebut telah dikarunia 3 orang anak  yang bernama termohon I umur 42, termohon II umur 37 tahun, termohon III umur 31  tahun,    permohonan  diajukan  karena  status  hukum  perkawinan  pemohon  dengan  suami pemohon belum jelas dan untuk mengurus akta kematian dan mencatatkan perkawinan pemohon dengan  suaminya.  Namun  seiring  berjalannya  waktu,  pemohon  sekarang  telah  pindah  Agama, sehingga  berdasarkan  asas  personalitas  keislaman,  perkara  ini  menjadi  kewenangan  absolute Pengadilan  Agama.  Setelah  perkara  tersebut  di  periksa,  Pengadilan  Agama  Kota  Malang mengabulkan  putusan  pemohon  tersebut  tanpa  menolaknya.  Yang  kemudian  lahir  putusan Pengadilan  Agama  Kota  Malang  atas  perkara  tersebut  yang  terregister  dalam  Putusan  Nomor 0998/Pdt.G/2021/PA.Mlg. 20
Dari  perkara  di  atas,  jika  kewenangan  majelis  hakim  mengabulkan  putusan  perkara permohonan  itsbat  nikah  pemohon  yang  pada  saat  itu  statusnya  setelah  pindah  agama dengan berlandaskan asas personalitas keislaman, Padahal kewenangan Pengadilan Agama adalah  lembaga  khusus  yang  menyelesaikan  perkara  bagi  warga  negara  yang  beragama Islam saja sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan pasal 2  dengan  rumusan  Penjelasan  Umum  angka  2  alinea  ketiga.  Pasal  2  berbunyi  “Peradilan Agama  merupakan  salah  satu  kekuasaan  kehakiman  bagi  rakyat  pencari  keadilan  yang beragama Islam mengenai perdata tertentu. Oleh karena itu kewenangan peradilan agama dalam putusan itsbat nikah setelah pindah agama merupakan putusan hukum yang patut dikaji secara mendalam secara akademis.
Peneliti ini meneliti tentang perkara putusan permohonan pengesahaan nikah (itsbat nikah),  sehingga  menarik  untuk  dibahas  lebih  dalam  secara  akademis,  maka  dari  itu, peneliti tertarik membahas permasalahan tersebut dengan judul “Analisis Kritis Terhadap Itsbat Nikah Oleh Pemohon Non Muslim Berdasarkan Asas Personalitas Keislaman  (Studi Putusan  Pengadilan  Agama  Kota  Malang  Nomor  :  0998/Pdt.G / 2021/Pa.  Mlg)”.  Yaitu sebagai berikut:
Permohonan  Itsbat  Nikah  Oleh  Pemohon  Non  Muslim  Asas  Personalitas  Keislaman
19 Pasal  49  Undang-Undang  No  3  Tahun  2006  jo  Undang-Undang  No  7  Tahun  1989  Tentang  peradilan  agama. Diakses melalui https//www.dpr.go.id/dokjdih/document//uu/UU 2006 . Pdf.
20 Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2021/PA.Mlg
Kabilah : Journal of Social Community                               Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019

## Putusan Hakim Pengadilan Agama Malang
Berdasarkan  beberapa  temuan  diputusannya  dan  dibahas  panjang  lebar  terkait dasar  hukum  dan  penetapan  hakim  yang  mempengaruhi  terhadap  putusan  hakim Pengadilan  Agama  Malang,  berkenaan  dengan  Penetapan  dalam  perkara  Permohonan itsbat  nikah,  merasa  perlu  melakukan  kajian-kajian  terhadap  penetapan  Permohonan itsbat  nikah  yang  mempengaruhi  putusan  hakim  ditinjau  dari  kacamata  asas personalitas keislaman disamping juga dianalisis berdasarkan teori keadilan John Laws.
Dari Penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa permasalahan yang akan dijadikan  pembahasan  dan  kemudian  dikaitkan  dengan  asas  personalitas  keislaman berdasarkan penetapan dalam perkara permohonan istbat nikah pemohon non muslim. Bahwa  kronologi  itsbat  nikah  pemohon  dengan  suami  pemohon  dilaksanakan  secara siri dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang sehingga pemohon dengan suami pemohon tidak mempunyai Bukti adanya perkawinan itu. tidak ditemukan pemohon beragama Islam akan tetapi dalam perjalanan pemohon sekarang pindah  agama  (Non  Muslim),  dengan  demikian  bahwa  meskipun  pemohon  sekarang telah  berpindah  agama  menjadi  Kristen,  oleh  karena  status  hukum  perkawinan pemohon dengan suami pemohon belum jelas dan belum juga dicatatkan secara sah ke KUA,  akan  tetapi  di  perjalanaan  waktu  berikutnya  salah  satu  pihak  suami  meninggal dunia.
Dalam  rangka  melaksanakan  kewajiban  warga  negara  dimana  setiap  orang  yang belum dicatatkan di KUA dan orang yang mati harus mencatatkan dan mengurus akta kematian,  akta  kematian  dipersyaratkan  dan  dibuktikan  dengan  adanya  akta  nikah yang  sah.  Yang    diatur  dalam  pasal  11  sd  13  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975, dengan demikian pernikahan siri yang pernah dilaksanakan haruslah di istbatkan terlebih dahulu di Pengadilan, karena sangat diperlukan adanya istbat nikah.
Persoalan  yang  muncul  adalah  perpindahan  agama  dari  agama  yang  dianut  ketika akad  nikahnya  dulu,  berbeda  dari  agama  ketika  dia  sekarang  dan  ketika  dia  mati. Sedangkan  ketentuan  undang-undang  yang  berlaku  tentang  pencatatan  perkawinan yang  diatur  dalam  undang-undang  Perkawinan  pasal  2  ayat  2.  Meskipun  menurut hukum  agama  atau  adat  istiadat  dianggap  sah,  namun  perkawinan  yang  dilakukan diluar pengetahuan dan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki ketentuan hukum dan dianggap tidak sah dimata hukum.
Sehingga  menurut  Asas  personalitas  keislaman  yang  diatur  dalam  Undang- undang  Peradilan  Agama  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yaitu pada Bab I Ketentuan Umum, Bagian Kedua Pasal 2, yang berbunyi: "Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari  keadilan  yang  beragama  Islam  mengenai  perkara  perdata  tertentu 21 .    Dari rumusan  ini  dapat  dipahami  bahwa  asas  personalitas  keislaman  dikaitkan  dengan perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan agama antara orang-orang yang beragama  Islam  di  bidang:  perkawinan;  kewarisan,  wasiat,  dan  hibah,  wakaf,  dan sedekah.  serta  ekonomi  syariah.  Dalam  bidang  perkawinan  termasuk  perkara
21 H. Zainal Abidin Abu Bakar, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993), hlm. 244.
Kabilah : Journal of Social Community                               Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
permohonan isbat nikah.
Di  temukan  pada  asas  personalitas  keislaman  yang  melekat  pada  peradilan agama, yaitu sebagai berikut: 22
a) Pihak-pihak yang berperkara/bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam.
b) Perkara  perdata  yang  dipersengketakan  harus  mengenai  perkara-perkara  di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, wakaf, sedekah, dan ekonomi syariah.
c) Hubungan  hukum  yang  mendasari  keperdataan  tertentu  tersebut  berdasarkan hukum Islam.
Apabila  dilihat  uraian  di  atas  maka  penulis  maka  Putusan  Permohonan  itsbat nikah  di  Pengadilan  Agama  Malang  Putusan,  tidak  dapat  memenuhi  ketentuan  asas personalitas itu, yaitu Pemohon I dan Pemohon II telah beragama Kristen, bidang yang diperiksa  adalah  perkawinan  dengan  permohonan  pengesahan  perkawinan/isbat nikah.
Meskipun  perkawinan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  sekarang  telah  berpindah agama menjadi non muslim, akan tetapi dahulunya menikah secara Islam, namun oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah menjadi non mulim, maka yang bersangkutan tidak  terikat  dengan  agama  Islam,  sehingga  menurut  prinsip  Asas  Ius  Curia  Novit dalam  pasal  10  undang-undang  nomor  48  tahun  2009  bahwasanya  Asas  Ius  Curia Novit  tersebut  hakim  dianggap  mengetahui  semua  hukum  sehingga  tidak  boleh menolak  memeriksa  dan  mengadili  perkara.  dalam  undang-undang  peradilan  agama nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006  dan  perubahan  kedua  dengan  undang-undang  nomor  50  tahun  2009.  Pasal  2, Peradilan  Agama  merupakan  salah  satu  kekuasaan  kehakiman  bagi  rakyat  pencari keadilan  yang  beragama  Islam  mengenai  perkara  perdata  tertentu.  Didalam  asas personalitas keislaman yang melekat pada peradilan agama ditemukan bahwa pihak- pihak yang berperkara/bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam. Sehingga Hal  ini  bertolak  dengan  pendapat  Abdul  Gani  Abdullah,  bahwa  seseorang  yang  telah memeluk  agama  Islam,  hubungan  hukum  perkawinannya  sejak  masuk  Islam  tunduk kepada  hukum  menurut  ajaran  agamanya  sekarang.  Karena  itu  asas  agama  harus difungsikan  untuk  mengetahui  pengadilan  mana  yang  berwenang  dalam  mengadili perkaranya, yaitu pengadilan agama. 23
Putusan hakim dalam perkara Permohonan istbat nikah oleh Pemohon dalam kajian putusan nomor 0998/Pdt.G/2021/PA. Mlg, dianalisis Perspektif Teori Keadilan John Rawls
Berbicara  mengenai  keadilan,  Perlu  kiranya  meninjau  berbagai  teori  para  ahli, salah satunya adalah John Rawl.  John Rawls menyatakan bahwa keadilan tidak selalu berarti  semua  orang  harus  mendapatkan  sesuatu  dalam  jumlah  yang  sama,  keadilan tidak  berarti  semua  orang  harus  diperlakukan  secara  sama  tanpa  memperhatikan perbedaan-perbedaan  penting  yang  secara  obyektif  ada  pada  setiap  individu, ketidaksamaan  dalam  distribusi  nilai-nilai  sosial  selalu  dapat  dibenarkan  asalkan
22 Zulkarnain Suleman, Asas Personalitas Keislaman Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Jurnal Al-Mizan, Vol. 9 No. 1 Juni 2016 , 181-192. diakses melalui https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am.
23 Zulkarnain Sulaiman, Asas Personalitas Keislaman Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Al-Mizan, Vol. 9 No. 1 (2013), h. 189.
Kabilah : Journal of Social Community                               Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
kebijakan itu ditempuh demi menjamin dan membawa manfaat bagi semua orang. 24 Teori  ini  merupakan kritik  atas untilinisme dan perfeksionisme .  Rawls  memberi sebuah  alternatif  dengan  teori  keadilannya  apa  yang  disebut justice  as  fairnes merupakan sebuah  gagasan  bahwa  prinsip-prinsip  keadilan  pada  struktur  dasar  masyarakat  yang diterima  dalam  posisi  awal.  Karena  orang  yang  melakukan  kesepakatan  berada  sederajat, bebas  dan  rasional,  berhak  untuk  memajukan  kepentingan-kepentingan  mereka  sendiri sekaligus untuk mendefinisikan syarat-syarat fundamental asosiasi mereka.  Sehingga dalam posisi  ini  kesepakatan  yang  akan  dicapai  akan  benar-benar  fair.  Prinsip-prinsip  keadilan merupakan  sebuah  hasil  dari  kesepakatan  atau  hasil  tawar  menawar  yang  fair  antar individu  sebagai  makhluk  yang  bermoral,  dengan  tujuan  rasional,  serta  memiliki kemampuan dan asumsi keadilan. 25
Rawls  menawarkan  sebuah  konsep  “ the  original  position ”  seperti  masyarakat pra-sosial. Bukan berarti harus kembali menjadi masyarakat primitif, ini hanya sebauh imajinasi. Jika  antar  individu  sama-sama  tidak  mengerti  akan  potensi  diri  dan  status sosialnya, maka tak seorangpun mampu memberikan perlakuan lebih baik kepadanya. Rawls  mengistilahkan  sebagai  sikap  pengabaian  ( Veil  of  Ignorance ).  Dalam  hal  ini, pihak-pihak dalam situasi sebagai rasional dan tidak saling mementingkan diri sendiri, dalam artian bahwa mereka tidak berkepentingan di atas kepentingan orang lain. Hal tersebut  dapat  diasumsikan  bahwa  posisi  asali  ini  akan  menentukan  sekumpulan prinsip-prinsip  keadilan,  berdasarkan  teori  John  Rawls  bahwasanya  posisi  asalinya permohonan perkara tersebut, Pemohon dalam hal ini sudah termasuk memiliki “ the original Position ” jadi posisi asalinya pemohon tidak bisa diganggu gugat, maka tidak bisa diabaikan, maka disini dikatakan tak seorangpun mampu memberikan perlakuan lebih baik kepadanya, sehingga Rawls mengistilahkan sebagai sikap pengabaian (Veil of  Ignorance).  Sehingga  posisi  asali  bahwa  pemohon  yang  dulunya  nikahnya  secara Islam  kemudian  ditengah-tengah  perjalanan  dia  pindah  Agama  dan  salah  satu  pihak suami  meninggal  walau  bagaimanapun  dia  harus  dihargai  secara  hukum  sebagai bentuk  keadilan  menurut  John  Rawls  yang  selanjutnya  itu  dikatakan  sebagai  posisi asali dia jadi apa adanya dulu, dalam Perspektif keadilan keberadaan mereka  berdua mulai  dari  akad  nikah  sampai  kepada  kematian  yang  ditengah-tengahnya  ada perpindahan  Agama  tetap  ini  merupakan  “the  original position”  menurut  pandangan John  Rawls,  karena  the  original  position”  maka  tak  seorangpun  boleh  mengabaikan dalam hal ini tidak boleh di ganggu gugat karena itu keputusan pribadi dia. 26
John  Rawls  melahirkan  3  (tiga)  prinsip  keadilan,  yang  akan  dipilih  di  bawah kondisi  ideal  yang  adil  dalam  keadaan  posisi  asali,  orang  akan  memilih  pada  tiga prinsip keadilan yaitu: Prinsip pertama: tiap-tiap orang harus memiliki hak yang sama atas  kebebasan  dasar  yang  paling  luas,  kebebasan  yang  sama  diberikan  kepada  tiap- tiap orang ( equalit liberty principle ), Sehingga pada prinsip pertama John Rawls bahwa pemohon yang dulunya menikahnya secara Islam yang kemudian ditengah-tengahnya ada  perpindahan  Agama  dan  kemudian  salah  satu  pihak  suami  meninggal.  Jadi  ini dikatakan  sebagai  equalit  liberty  principle  yang  mana  setiap  mereka  memiliki  hak
24 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Eksistensi dan Adaptabilitas (Yogyakarta: Gadja Mada University Press, 2012) hlm 92
25 John Rawls, Teori Keadilan , H. 12
26 John Rawls, Teori Keadilan , h.13
Kabilah : Journal of Social Community                               Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
yang  sama  atas  kebebasan  dasar  yang  paling  luas,  sehingga  kebebasan  yang  sama diberikan kepada mereka. Prinsip kedua ketidaksamaan sosial dan ekonomi ( difference principle ) hendaknya  diatur  sedemikian  rupa  sehingga  menguntungkan  semua  orang dan Posisi-posisi dan jabatan terbuka kesempatan bagi semua orang. Selanjutnya pada prinsip  kedua  John  Rawls  bahwa  pemohon  yang  dulunya  menikahnya  secara  Islam yang  kemudian  ditengah-tengahnya  ada  perpindahan  Agama  dan  salah  satu  pihak suami  meninggal  ini  apabila  dikatakan  sebagai  diffrence  principle  yang  kemudian hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga keduanya menguntungkan  semua orang.
Prinsip  pertama  tersebut  misalnya  kemerdekaan  berpolitik,  kebebasan berpendapat dan mengemukakan  ekspresi, serta kebebasan hati nurani dan berpikir, perlindungan  kemerdekaan  pribadi  (bebas  dari  penyiksaan  dan  kesewenangan)  dan kebebebasan atas hak milik pribadi. Sedangkan prinsip kedua aturan pertama disebut dengan  “prinsip  perbedaan”  ( difference  principle )  Misal  beda  dalam  pembagian pendapatan,  kekayaan,  wewenang  dan  tanggung  jawab  dibenarkan,  karena  beda kemampuan. Asal menguntungkan semua orang, Selama kesempatan tersebut terbuka untuk dicapai oleh semua orang. Prinsip ketiga dinamakan dengan “prinsip persamaan kesempatan”  ( equal  opportunity    principle ),  posisi-posisi  atau  jabatan  yang  terbuka, Karena  setiap  ketimpangan  untuk  mencapai  itu  harus  diatur  kesenjangan  sosial  dan ekonomi sehingga bermanfaat semua orang.
Prinsip  kebebasan  yang  sama  (egual  liberty  of  principle),  Prinsip  perbedaan (differences principle), Prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity principle). Rawls berpendapat jika terjadi benturan (konflik), maka equal liberty principle harus diprioritaskan dari pada prinsip-prinsip yang lainnya. Dan equal opportunity principle harus diprioritaskan dari pada differences principle .
Prinsip  kebebasaan  yang  sama  (equal  liberty  principle)  setiap  orang  memiliki hak  yang  sama  atas  kebebasan-kebebasan  dasar  yang  paling  luas  dan  kompatibel dengan  kebebasan-kebebasan  sejenis  bagi  orang  lain.  “setiap  orang  mempunyai kebebasan dasar yang sama”. Bahwa pemohon yang dulunya menikahnya secara Islam yang  kemudian  ditengah-tengahnya  ada  perpindahan  agama  kemudian  salah  satu pihak suami meninggal. Sehingga ini dikatakan sebagai prinsip kebebasaan yang sama karena setiap orang memiliki kebebasaan yang sama.
Jadi sebenarnya ada 2 (dua) prinsip keadilan Rawls, yaitu: equal liberty principle dan  inequality  principle  akan  tetapi  inequalityprinciple  melahirkan  2  (dua)  prinsip keadilan  yakni  difference  principle  dan  equal  opportunity  principle,  yang  akhirnya berjumlah  menjadi  3  (tiga)  prinsip,  dimana  ketiganya  dibangun  dari  kontrusi pemikiran original position.
Melalui  prinsip-prinsip  keadilan  tersebut,  Rawls  mengklaim  konsepsi keadilannya  tidak  saja  rasional,  tapi  juga  memberikan  argumen  paling  menyakinkan bagi  kemerdekaan.  Sebab,  prinsip  pertama  dalam  konsepsi  keadilan  yang dirumuskannya  itu  tidak  hanya  menjamin  kesamaan  hak  atas  kemerdekaan fundamental  begitu  saja,  tapi  juga  kesamaan  hak  atas  kemerdekaan-kemerdekaan fundamental sampai ke yang paling ekstensif dari keseluruhan sistem. Mengapa harus sampai  ke  yang  paling  ekstensif  dari  keseluruhan  sistem?  Sebab,  terdapat  banyak macam kebebasan dan kemerdekaan, dan masing-masing memiliki wilayah jangkauan
Kabilah : Journal of Social Community                               Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
penerapan  yang  berbeda-beda.  Bahwa  pemohon  yang  dulunya  menikahnya  secara Islam  yang  kemudian  ditengah-tengahnya  ada  perpindahan  agama  kemudian  salah satu  pihak  suami  meninggal.  Sehingga  ini  dikatakan  sebagai  prinsip  pertama  dalam konsepsi  keadilan  yang  dirumuskannya  tidak  hanya  menjamin  kesamaan  hak  atas kemerdekaan  fundamental  begitu  saja,  tapi  juga  kesamaan  hak  atas  kemerdekaan- kemerdekaan fundamental sampai ke yang paling ekstensif dari keseluruhan sistem.
Keadilan  adalah  Kejujuran  (Justice  as  Fairness)  Masyarakat  adalah  kumpulan individu  yang  di  satu  sisi  menginginkan  bersatu  karena  adanya  ikatan  untuk memenuhi kumpulan individu tetapi disisi yang lain masing-masing individu memiliki pembawaan  serta  hak  yang  berbeda  yang  semua  itu  tidak  dapat  dilebur  dalam kehidupan  sosial.  bahwa  pemohon  yang  dulunya  menikahnya  secara  Islam  yang kemudian  ditengah-tengahnya  ada  perpindahan  agama  dan  salah  satu  pihak  suami meninggal. Sehingga ini dikatakan sebagai keadilan kejujuran karena masing memiliki pembawaan  serta  hak  yang  berbeda  yang  semua  itu  tidak  dapat  dilebur  dalam kehidupan  sosial.  Oleh  karena  itu  Rawls  mencoba  memberikan  jawaban  atas pertanyaan,  bagaimana  mempertemukan  hak-hak  dan  pembawaan  yang  berbeda disatu  pihak  dengan  keinginan  untuk  bersama  demi  terpenuhnya  kebutuhan bersama?.
Masalah  keadilan  muncul  ketika  individu-individu  yang  berlainan  mengalami konflik atas kepentingan mereka, maka prinsip-prinsip keadilan harus mampu tampil sebagai  pemberi  keputusan  dan  penentu  akhir  bagi  perselisihan  masalah  keadilan. Hakim  sebagai  aplikator  undang-undang  harus  mencari  serta  memahami  undang- undang  yang  berkaitan  dengan  perkara  yang  sedang  dihadapi  dalam  putusan  ini permohonan pengesahan itsbat nikah oleh pemohon non muslim. Hakim harus menilai apakah undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi, hakim harus  menilai  apakah  undang-undang  tersebut  adil,  ada  kemanfaatannya  atau memberikan  hukum  jika  ditegakkan  sebab  salah  satu  tujuan  hukum  adalah menciptakan keadilan.
Dalam  posisi  asali  teori  keadilan  John  Rawls  semua  pihak  harus  dalam  posisi awal  yang  jika  dikaitkan  dalam  kasus  ini  semua  para  pihak  harus  dalam  posisi  sama yakni  semua  pihak  Pemohon  yang  dulunya  menikah  secara  Islam  yang  kemudian ditengah-tengah ada perpindahan Agama dan kemudian salah pihak suami meninggal sehingga semua pihak harus dalam posisi awal sedangkan apabila tidak dalam posisi awal belum bisa dikatakan memenuhi rasa keadilan.
Menurut  teori  John  Rawls  keadilan  tidak  juga  harus  setara  karena  ada  strata- strata sosial jika dikaitkan dengan perkara putusan ini permohonan pengesahan itsbat nikah  oleh  pemohon  non  muslim.  Maka  memang  benar  Penetapan  perkara permohonan itsbat nikah tidak lah harus setara apalagi mengingat statusnya pemohon sekarang  non  muslim  maka  permohonan  itsbat  nikah  adalah  hal  sangat  adil  bagi pemohon dan termohon.
Menurut konsep keadilan prosedural, sesuatu dianggap adil apabila pelaksanaan dan putusan hakim selalu mengikuti bunyi pasal-pasal di dalam undang-undang. Jika hakim  memutus  di  luar  ketentuan  undang-undang  bisa  dianggap  tidak  adil  karena melanggar kepastian-kepastian yang sudah ditentukan oleh UU. Yang dikatakan adil di dalam keadilan prosedural itu adalah apabila putusan hakim diletakkan pada aturan-
Kabilah : Journal of Social Community                               Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
aturan  resmi  yang  ada  sebelumnya.  Ini  diperlukan  agar  ada  kepastian  bagi  orang- orang yang akan melakukan sesuatu sehingga bisa memprediksi apa akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu. Satjipto mengatakan bahwa keadilan itu tidak hanya ada dalam  pasal-pasal  UU,  tetapi  harus  lebih  banyak  dicari  di  dalam  denyutdenyut kehidupan masyarakat.
Keadilan dalam Islam merupakan perpaduan antara hukum dan moralitas. Islam tidak  bermaksud  untuk  menghancurkan  kebebasan  individu  tetapi  mengontrolnya demi kepentingan masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri dan karenanya juga melindungi kepentingan yang sah. Hukum memainkan perannya dalam mendamaikan pribadi  dengan  kepentingan  masyarakat  dan  bukan  sebaliknya.  Individu diperbolehkan  mengembangkan  hak  pribanyi  dengan  syarat  tidak  mengganggu kepentingan  masyarakat.  Ini  mengakhiri  perselisihan  dan  memenuhi  tuntutan keadilan, karena itu berlaku adil berarti hidup menurut prinsip-prinsip Islam. 27
Pertimbangan  mengenai  rasa  keadilan  diserahkan  pada  masing-masing  duduk perkara  dan  fakta  hukum  yang  ditemukan  di  pengadilan.  Salah  satu  contoh  perkara yang  dapat  digunakan  adalah  apabila  secara  nyata  pemohon  yang  sekarang  non muslim seharusnya sekarang pemohon dan termohon sekarang masih beragama islam berdasarkan rasa keadilan dinilai tidak dapat diberlakukan  dan tidak seimbang yang telah  dilakukan  oleh  pemohon  tersebut.  Hakim  harus  berani  membuat  terobosan untuk  menggali  rasa  keadilan.  Hakim  tidak  boleh  terbelenggu  oleh  formalitas prosedural, Satjipto mengatakan bahwa keadilan itu tidak hanya ada dalam pasal pasal UU, tetapi harus lebih banyak dicari di dalam denyut denyut kehidupan masyarakat.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  yang telah dianalisis oleh peneliti, ialah sebagai berikut:
1. Bahwasanya  berdasarkan  asas  personalitas  keislaman,  asas  umum  yang  melekat  pada Pengadilan  Agama,  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Peradilan  Agama  Nomor  7  Tahun 1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yaitu pada Bab I Ketentuan Umum,  Bagian  Kedua  Pasal  2,  yang  berbunyi:  "Peradilan  Agama  salah  satu  kekuasaan kehakiman  bagi  rakyat  pencari  keadilan  yang  beragama  Islam  mengenai  perkara  perdata tertentu. ketika seseorang mengaku beragama Islam, dapat diketahui  melalui kartu identitas, KTP,  sensus  kependudukan,  SIM  dan  surat  keterangan  lain.  maka  pada  dirinya  sudah melekat asas personalitas keislaman. Maka berdasarkan Permohonan istbat nikah Pengadilan Agama Kota Malang, tidak dapat memenuhi ketentuan asas personalitas itu, yaitu Pemohon I dan  Pemohon  II  telah  beragama  Kristen,  bidang  yang  diperiksa  adalah  perkawinan  dengan permohonan  pengesahan  perkawinan/itsbat  nikah.  Meskipun  perkawinan  Pemohon  I  dan Pemohon  II  sekarang  telah  berpindah  agama  menjadi  non  muslim,  akan  tetapi  dahulunya menikah  secara  Islam,  namun  oleh  karena  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  telah  menjadi  non muslim,  maka  yang  bersangkutan  tidak  terikat  dengan  agama  Islam,  sehingga  seharusnya permohonan  pengesahan  nikahnya  harus  ditujukan  ke  pengadilan  negeri.  kemudian ditemukan  pada  asas  personalitas  keislaman  yang  melekat  pada  peradilan  agama,  yaitu,
27 Fathurrahman Djamil, filsafat hukum Islam,(Jakarta: Logos Wacana Ilmu) hlm 157
Kabilah : Journal of Social Community                               Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
pertama  pihak-pihak  yang  berperkara/bersengketa  harus  sama-sama  pemeluk  agama  Islam, kedua perkara perdata yang dipersengketakan harus meliputi bidang perkawinan, kewarisan, wasiat,  hibah,  zakat,  wakaf,  sedekah,  ekonomi  syariah.  Ketiga,  hubungan  hukum  yang mendasari keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.
2. Berdasarkan  perspektif  Teori  keadilan  John  Rawls  ini  menjelaskan  gagasan  tentang kesetaraan bahwa tidak ada ciri-ciri alami yang karenanya semua manusia adalah setara yaitu ciri-ciri  yang setiap orang  mempunyai derajat yang sama. Mungkin tampak  bahwa  jika kita ingin memakai doktrin kesetaraan, kita harus menafsirkannya dengan cara lain yaitu sebagai sebuah  prinsip  yang  murni  prosedural.  Jadi,  tidak  ada  seorang  pun  yang  mempunyai  klaim atas  perlakuan  istimewa.  Sebuah  anggapan  prosedural  bahwa  orang-orang  hendaknya diperlakukan  sama.  Jika  melihat  konteks  dalam  perkara  putusan  Pengadilan  Agama  Kota Malang    jelas  meskipun  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  telah  sekarang  telah  berpindah  agama menjadi  non  muslim,  akan  tetapi  dahulunya  menikah  secara  Islam,    sehingga  tidak    bisa dianggap setara dengan Status Pemohon sekarang akan tetapi  jelas apa  yang  menjadi  bahan pertimbangan.  Keadilan  memang  tidak  melulu  harus  setara.  Didalam  perkara  Permohonan Itsbat  nikah  Pemohon  Non  Muslim  secara  hukum  tidak  mempunyai  legal  standing  tetapi kalau kita hanya melihat apa yang tertulis maka keadilan sulit di implementasikan ke seluruh pihak,  ada  dua  prinsip  Keadilan  John  Rawls  sebenarnya,  yaitu, egual  liberty  principle dan ineguality  principle akan  tetapi inequality  principle melahirkan  dua  prinsip  keadilan  yakni diffrence principle dan egual opportunity principle yang akhirnya berjumlah menjadi tiga.

## Daftar Pustaka
Abu  Bakar,  H.  Zainal  Abidin, Kumpulan  Peraturan  Perundang-undangan  Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993), hlm. 244.
Ali, Muhammad Daud, Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan) , (Jakarta : Raja Grarindo, 2002), h. 98.
Al-Jurjani, Muhammad bin Ali, Kitab al-Ta‟rifat , (Surabaya: al-Haramain, 2001), h. 144. Anshori, Abdul Ghofur, Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin , (Yogyakarta: UII Press, 2005) h. 155.
Anshori,  Abdul  Ghofur, Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia,  Eksistensi  dan Adaptabilitas (Yogyakarta: Gadja Mada University Press, 2012) hlm 92
Arifin, Busthanul, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 118.
Caniago,  Sulastri, Pencatatan  Nikah  Dalam  Pendekatan  Maslahah ,    Juris  Volume  14, Nomor 2 Juli-Desember 2015, diakses melalui
https://media.neliti.com/media/publications/93164.
Djamil, Fathurrahman, filsafat hukum Islam ,(Jakarta: Logos Wacana Ilmu) hlm 157
Kabilah : Journal of Social Community                               Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
Fairuz,  Muhammad  dan  Munawwir,  Warson  Achmad, Al-Munawwir  Kamus  Arab- Indonesia , (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), h. 343
Faiz,  Pan  Muhammad.  2009. Teori  Keadilan  Jhohn  Rawls .  Jurnal  Konstitusi,  Volume Nomor 1, April, hal : 129.
Farid, Miftah, Masalah Nikah dan Keluarga , (Jakarta :Gema Insani, 1999), h. 54.
Fatimah,  Studi  Analisis  Terhadap  Putusan  Pengadilan  Agama  Semarang  Nomor 0007/Pdt.P/2006/PA.Sm. Tentang  Permohonan  Isbat  Nikah “(Skripsi,  Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang : 2008).
Freeman, Samuel. "Rawls, John". In The Cambridge Dictionary of Philosophy . Robert Audi, ed. 774. London: Cambridge University Press, 1999.
Hamami, Taufiq. Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam sistem tata hukum di Indonesia . (Bandung: Penerbit Alumni. 2003) h 97
Hanafi, dan Rosyadi, Kamus Indonesia-Arab , (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 827-828 Hans,  Kelsen, Teori  Umum  Tentang  Hukum  dan  Negara ,  terj.  Raisul  Muttaqien, (Bandung: Nusa Media,2009) h. 6.
Harahap,  M.  Yahya. Kedudukan,  Kewenangan,  dan  Acara  Peradilan  Agama  UU  No.7 Tahun 1989 . (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.2001) h 56
Harahap, Yahya, Hukum Acara Perdata , (Jakarta, Sinar Grafika, 2007), h. 180-181.
Hasan, M. Ali, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam (Jakarta : Prenada Media Grup, 2003), h. 295.
Hilman,  Hadikusuma, Hukum  Perkawinan  Indonesia,  Menurut  Perundangan  Hukum Adat dan Hukum Agama , (Bandung : Mandar Baru, 2003), h. 88.
Huberman,dan  Milles,  Analisis  Data  Kualitatif,  (Jakarta:  Universitas  Indonesia  Press, 1992), h. 16.
Ibrahim,  Jhonny,  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 296
Ilham, Iswandi Misbahuddin, “ Isbat nikah muallaf dalam konteks pluralisme ,” Al-Qadha: Jurnal  Hukum  Islam  dan  perundang-undangan  volume7  no 1,  juni  2020,  h. 29- 42. Diakses dari https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/issue/view.
Jhohn, Rawls  1999. A Theory of Justice (Rev.Ed), Massachusett : Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, hal : 3
Joseph, Losco dan Leonard Williams, 2005. Political Theory : Kajian Klasik dan Kontemporer , Vol.II. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal :197
Kabilah : Journal of Social Community                               Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
Kamali, M. Hashim, Membumikan Syariah , (Jakarta: PT Mizan Publika, 2013), h. 262, Terj. Miki Salman dari Shari’ah Law An Introduction karya M Hashim Kamali.
Kurniawan,  Adi, Pengertian    Anak    Sah  dan  Anak  Luar  Kawin. , https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e3beae140382/penger tian-anak-sah-dan-anak-luar-kawin , diakses pada 3 desember 2021.
M  zein,  Satria  Efendi, Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontenporer (Jakarta: Pranada Media, 2004), h. 86.
Manan, Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia , (Jakarta : kencana Prenada Media, 2008), h. 47.
Mardani, Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  &  Mahkamah  Syar’iyah ,  (Jakarta. Penerbit Sinar Grafika 2010), h. 37.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2014), h.32. Mas, Marwan. Pengantar Ilmu Hukum . (Bogor: Ghalia Indonesia.2004.) h. 95
Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum. (Yogyakarta: Penerbit universitas atma jaya Yogyakarta.2010) h. 10
Muhadjir, Noeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomologis,  dan  Realisme  Methaphisik,  Telaah  Studi  Teks  dan  Penelitian Agama, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 49.
Nurdin,  Subhan, Kado  Pernikahan  Buat  Generasiku ,  (Jakarta  :  Mujahid  Press,  2002), h.102.
Oe,  Meita  Djohan,  “ Isbat  Nikah  Dalam  Hukum  Islam  dan  Perundang-Undangan  Di Indonesia (tt: Prenata Hukum”, Pranata Hukum, vol 8 no 2 (juli, 2013), h.  2.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. (Bandung:Alumni. cet kedua.1986.) h. 85
Rahman,  Abdur, Kompilasi  Hukum  Islam ,  Cet  IV,  (Jakarta,  CV,  Akademika  Pressindo, 2010), h. 115.
Rahmawati,  Etika, Penerapan  Asas  Personalitas  Keislaman  Di  Pengadilan  Agama Pontianak  Dalam  Perkara  Perkawinan  Bagi  Pasangan  Yang  Beralih  Agama, Al- Adl:  Jurnal  Hukum,  Vol  10,  No  2  2018,  diakses  melalui  DOI: http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1361.
Rawls,  John, Teori  Keadilan;  Dasar-Dasar  Filsafat  Politik  untuk  Mewujudkan Kesejahteraan  Sosial  dalam  Negara ,  terj.  Uzair  Fauzan  &  Heru  Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) h. 13.
Kabilah : Journal of Social Community                               Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
Rohman,  Moh  Hayatur, Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Isbat  Nikah  Sirri  Di  Bawah Umur Di Pengadilan Agama Bangkalan (Studi Penetapan No.91/Pdt.p/2011/PA.Bkl), (Skripsi- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).
Saebani, Beni Ahmad, Fiqh Mawaris , (Bandung: Pustaka Setia, 2009),  h. 213.
Saleh,  Roeslan,  “Kebijakan  Kriminalisasi  Dan  Dekriminalisasi:  Apa  Yang  Dibicarakan Sosiologi  Hukum  Dalam  Pembaruan  Hukum  Pidana  Indonesia”,  disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pebaruan Hukum Pidana Indonesia , Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993, h. 38-39.
Setiawan, Akhmad Adib, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Isbat Nikah Oleh Pengadilan  Agama  Wates  (Studi  Putusan  Nomor  :  0033/Pdt.P/2012/PA.Wt) , Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014. H. 61
Sholeh,  Abdul  Rahman, Pendidikan  Agama  dan  Pengembangn  untuk  Bangsa ,  ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 63.
Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif    dan  R  dan  D, (Bandung:  Alfabeta, 2011), h. 247.
Sulaeman, Zulkarnain, Asas Personalitas Keislaman Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Jurnal Al-Mizan, Vol. 9 No. 1 Juni 2016 , 181-192. diakses melalui https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am.
Sulhah, Asa Maulida. Pelaksanaan istbat nikah pasca berlakunya undang- undang no 1 tahun  1974  tentang  perkawinan  dengan  Undang-Undang  perkawinan  nomor  1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada  pasal 2  ayat 2 yang didalamnya terdapat tentang pencatatan perkawinan . Tesis Hukum Islam, 2013.
Sultan, Nilai Keadilan dalam Asas Kebenaran Formal Perkara Perdata Perspektif Filsafat Hukum Islam. Doktoral (S3) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013. h.  97.
Swasono, Sri Edi, dkk, Sekitar Kemiskinan dan Keadilan , (Jakarta: UI press, 1987), h. 65 Syahrani,  H.Ridhuan, Rangkuman  Intisari  Ilmu  Hukum .  (Bandung:PT.Citra  aditya bakti.2004) h. 158
Syakit,  Muhammad  Fu’ad, Perkawinan  Terlarang ,    (Jakarta:  CV.  Cendekia  Sentra Muslim anggota IKAPI 2002), h.58-59.
Wibowo,  Indra. Istbat  Nikah  adanya  Penipuan  Data  di  Pengadilan  Agama ,  tesis,  UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
Kabilah : Journal of Social Community                               Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
Yakin, Muhammad Khusnul , Ratio Decidendi Penetapan Pengesahan (Itsbat) Nikah Di Pengadilan  Agama, Jurnal    yuridika,  vol.  30  no.  2  2015.  Diakses  melalui http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/index.
Zaidah,  Yusna, Itsbat  Nikah  Dalam  Perspektif  Kompilasi  Hukum  Islam  Hubungannya Dengan  KewenanganPeradilan  Agama ,  Jurnal  Syariah:  Hukum  Islam  dan Pemikiran Vol. 13 no. 1 2013, h. 5.