Journal of Mandalika Literature, Vol. , No. , 2024, e-ISSN: 2745-5963 Accredited Sinta 5, https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/12219
Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jml
Implementasi Syariat Islam Terhadap Etnis Tionghoa di Aceh (Studi Kasus : Gampong Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh)
Yuni Saputri 1 , Fahrizal 2 , Muhammad Zaini 3 1,2,3 Universitas Jabal Ghafur yunisaputriindonesia@gmail.com

## Article History
Received: 30-7-2024 2
Revised: 10-8-2024 Published: 16-8-2024 Keywords: Chinese Ethnicity, Islamic Sharia, Culture, Qanun Abstract: Aceh is known as the only region in Indonesia that applies Islamic Sharia in a strict manner in everyday life. The people of Aceh are indeed very familiar  with  Islamic  Sharia.  Because  Islamic  Sharia  has  been  implemented since the time of the Islamic kingdom in Aceh. Islamic Sharia is the law that regulates all aspects of social life. Such as education, economy, social society, culture,  lifestyle,  food,  and  household.  Islamic  Sharia  only  applies  to  all Muslims  living  in  Aceh.  However,  as  a  sovereign  region,  Aceh  is  not  only inhabited by Muslims or Acehnese people. Several ethnic groups also enliven the  diversity  of  Acehnese  society,  one  of  which  is  the  Chinese  ethnic  group. Islamic  Sharia  also  regulates  non-Muslim  people  living  in  Muslim  areas.  In Islam, this group is called zimmi infidels. So, how do ethnic Chinese live their religious life under the umbrella of Islamic Sharia? In this article, the author wants  to  explain  more  deeply  the  implementation  of  Islamic  Sharia  towards ethnic Chinese. Keywords: Etnis Tionghoa, Syariat Islam, Budaya, Qanun. Abstrak: Aceh  dikenal  dengan  satu-satunya  wilayah  di  Indonesia  yang menerapkan  Syariat  Islam  secara  kaffah  dalam  kehidupan  sehari-hari. Masyarakat Aceh memang sudah sangat familiar dengan Syariat Islam. Karena Syariat  Islam  sudah  diterapkan  sejak  masa  kerajaan  Islam  di  Aceh.  Syariat Islam  adalah  hukum  yang  mengatur  seluruh  sendi  kehidupan  masyarakat. Seperti  pendidikan,  perekonomian,  social-masyarakat,  budaya,  gaya  hidup, makanan,  hingga  rumah  tangga.  Syariat  Islam  hanya  berlaku  kepada  seluruh orang  Islam  yang  tinggal  di  Aceh.  Namun,  sebagai  wilayah  yang  berdaulat, Aceh tidak hanya ditinggali oleh masyarakat muslim atau mayarakat Aceh saja. Beberapa etnis turut meramaikan keberagaman masyarakat Aceh, salah satunya adalah etnis Tionghoa. Syariat  Islam juga mengatur orang-orang non-muslim yang tinggal di wilayah muslim. Dalam agama Islam golongan ini disebut kafir zimmi .  Lantas,  bagaimana  etnis  Tionghoa  menjalani  kehidupan  beragama dibawah  payung  Syariat  Islam.  Dalam  tulisan  ini,  penulis  ingin  menjelaskan lebih dalam implementasi Syariat Islam terhadap etnis Tionghoa.

## Introduction
Sejak  tahun  2014,  Aceh  telah  mendapatkan  otonomi  khusus  dari  pemerintah Indonesia. Otonomi khusus ini dimanfaatkan oleh pemerintah Aceh untuk meresmikan Syariat Islam secara kaffah di Aceh. Syariat Islam bukan lagi hal tabu di Aceh. Karena hukum ini memang sudah sejak lama diterapkan di muka bumi Aceh.
Menurut  pandangan  masyarakat  Aceh,  penetapan  hukum  Syariat  Islam  adalah ketentuan yang bijak. Karena hukum tersebut memberikan banyak dampak positif dalam kehidupan sehari-hari.
Etnis  Tionghoa  menjadi  salah  satu  representasi  masyarakat  non-muslim  yang menghuni  wilayah  Aceh.  Tidak  semua  dari  mereka  non-muslim  namun  kebanyakan populasi  mereka  beragama  Hindu,  Budha  dan  Kristiani.  Meskipun  berbeda,  etnis Tionghoa  secara  resmi  telah  menjadi  warga  negara  Indonesia  yang  mendiami  wilayah Aceh.
Tentunya pemerintah Aceh juga harus merumuskan hukum dan ketentuan untuk Etnis Tionghoa. Dikarenakan Aceh memiliki hukum tertentu yang berlandaskan Syari’at
Islam,  tentu  ada  ketentuan  dan  hukum  khusus  yang  diberlakukan  bagi  etnis  Tionghoa sebagai  etnis  minoritas  yang  beragama  non-muslim.  Lantas,  hukum  seperti  apa  yang diterapkan pemerintah Aceh untuk tetap menjaga persatuan antar etnis. Hukum tersebut seyogyanya harus membuat etnis Tionghoa merasa aman dan tentram sebagaimana yang dirasakan masyarakat Aceh pada umumnya.
Maka dari itu, dalam tulisan ini akan dibahas secara jelas mengenai hukum syariat Islam yang ditetapkan oleh pemerintah Aceh dan implementasinya kepada etnis Tionghoa khususnya  yang  berada  di  Gampong  Peunayong.  Serta  efek  positif  dari  implementasi syariat Islam bagi kehidupan etnis Tionghoa di Gampong Peunayong.

## A. Pengertian Syariat Islam
Pengetian  Syariat  Syariat  adalah  segala  hal  yang  diturunkan  oleh  Allah  SWT kepada  Nabi  Muhammad  SAW  dalam  bentuk  wahyu  yang  ada  dalam  al-Qur’an  dan sunah. Semula kata  ini berarti‚ jalan  menuju kesumber air,  yakni jalan kearah sumber kehidupan. Kata kerjanya adalah syara’a yang berarti‚ menandai atau mengambar jalan yang jelas menuju sumber air. 1
Semula  kata  syariat  diartikan  dengan  agama,  dan  pada  akhirnya  syariat ditunjukkan  khusus  untuk  praktek  agama.  Penujukan  ini  dimaksudkan  untuk membedakan antara agama dan syariat. Pada akhirnya, agama itu satu dan berlaku secara universal, sedangkan syariat berbeda antara umat yang satu dengan umat lainnya. Dalam perkembangan  selanjutnya,  kata  syariat  digunakan  untuk  menunjukkan  hukum-hukum Islam,  baik  yang  ditetapkan  langsung  oleh  al-Qur’an  dan  Sunnah,  maupun  yang  telah dicampuri oleh pemikiran manusia (ijtihad). 2
Kata syariat sering diungkapkan dengan syariat Islam, yaitu syariat penutup untuk syariat  agama-agama  sebelumnya,  karena  itu  syariat  Islam  adalah  syariat  yang  paling lengkap  dalam  mengatur  kehidupan  keagamaan  dan  kemasyarakatan,  melalui  ajaran Islam tentang akidah, ibadah, muamalah dan akhlak. 3
Pengertian syariat Islam ini dapat dibagi menjadi dua pengertian: pertama dalam pengertian luas, kedua dalam pengertian sempit, dalam pengertian luas syariat Islam ini meliputi  semua  bidang  hukum  yang  telah  disusun  dengan  teratur  oleh  para  ahli  fiqih dalam pendapat-pendapat fiqihnya mengenai persoalan dimasa mereka, atau yang mereka perkirakan  akan  terjadi  kemudian,  dengan  mengambil  dalil-dalilnya  langsung  dari  al- Qur’an dan al-Hadith, atau sumber pengambilan hukum seperti:  ijma’, qiyas,  istihsan, istish-hab, dan mashlahlh mursalah. 4 Sedangkan syariat Islam dalam pengertian sempit adalah hukum-hukum yang berdalil pasti dan tegas, yang tertera dalam al-Qur’an, hadis yang sahih, atau yang ditetapkan oleh ijma. 5
2. Pengertian Agama Arti kata ‚agama‛ dalam bahasa Indonesia dengan kata din dalam bahasa arab dan semit, atau dalam bahasa eropa: religion. Secara bahasa, kata ‚agama‛ berasal dari bahasa sanskerta  yang  berarti  tidak  pergi,  tetap  ditempat  atau  diwarisi  turun-temurun. 6 Sedangkan  menurut  istilah  agama  adalah  hubungan  manusia  dengan  sesuatu  yang
1 Nina M. Armando, Ensiklopedi Islam, Vol. 6 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), hal : 301.
2 MKD IAIN Sunan Ampel, Studi Hukum Islam (Surabaya: IAIN SA Press, 2012), hal : 37.
3 MKD IAIN Sunan Ampel, Studi Hukum Islam, hal : 38.
4 Ahmad Zaki Yamani, Syariat Islam Yang Kekal dan Persoalan Masa Kini (Jakarta: Intermasa, 1977), 14.
5 Ibid., hal : 15.
6 Nina M. Armando, Ensiklopedi Islam, Vol. 1 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), hal : 88.
dianggap  suci,  kudus  atau  ilahi,  disebut  agama.  Biasanya  agama  dikaitkan  dengan hubungan manusia dengan Tuhan, dewa, atau roh.
Adapun  kata  ‚ din mengandung  arti  ‚menguasai,  menundukkan,  patuh,  utang, balasan atau kebiasaan. Din juga membawa peraturan berupa hukum yang harus dipatuhi, baik dalam bentuk perintah yang wajib dilaksanakan maupun berupa larangan yang harus ditinggalkan dan pembalasan. 7
3. Pengertian Islam Ada  dua sisi  yang dapat digunakan unttuk  memahami pengertian agama Islam, yaitu dari sisi kebahasaan dan dari sisi peristilahan. Dari segi kebahasaan Islam berasal dari  bahasa  Arab,  yaitu  dari  kata  salima  yang  mengandung  arti  selamat,  sentosa,  dan damai. Dari kata salima selanjutnya diubah menjadi bentuk aslama yang berarti berserah diri  masuk  dalam  kedamaian.  Oleh  sebab  itu  orang  yang  berserah  diri,  patuh  dan  taat disebut orang muslim. Nurcholis madjid berpendapat bahwa ‚sikap pasrah kepada Tuhan merupakan  hakikat  dari  pengertian  Islam. 8 Adapun  pengertian  Islam  dari  segi  istilah terdapat beberapa pendapat: Harun Nasution mengatakan ‚bahwa Islam menurut istilah (Islam sebagai agama), adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan tuhan kepada masyarakat menusia melalui Nabi Muhammad SAW, sebagai Rasul. 9
Sementara menurut Maulana Muhammad Ali mengatakan bahwa ‚Islam adalah agama  perdamaian;  dan  dua  ajaran  pokok  yaitu  keesaan  Allah  dan  kesatuan  atau persaudaraan  umat  manusia  menjadi  bukti  nyata.  Bahwa  agama  Islam  selaras  benar denagn  namanya,  Islam  bukan  saja  dikaitkan  sebagai  agama  seluruh  Nabi  Allah, sebagaimana tersebut dalam beberapa ayat suci al-Qur’an, melainkan pula pada segala sesuatu yang secara tidak sadar tunduk sepenuhnya kepada undang-undang Allah, yang kisa saksikan pada alam semesta. 10

## B. Istilah Cina Dan Tionghoa Di Indonesia
Penggunaan istilah Tionghoa untuk pertama kalinya di Indonesia ditemui dalam nama perkumpulan yang didirikan pada tahun 1900, yaitu Tiong Hoa Hwee Kaan. Istilah lama, Tjina (Cina) mulai dianggap sebagai istilah yang bersangkutan dalam status rendah dan  menjadi  target  dari  gerakan  nasionalis  Tionghoa.  Dalam  konteks  tersebut,  orang Tionghoa di Hindia Belanda mulai merasa dihina jika ras lain menyebut mereka Tjina. 11 Di  Indonesia,  mulanya  masyarakat  menggunakan  istilah  itu  tanpa  konotasi buruk. Akan tetapi, dengan makin berhasilnya penerapan politik “devide at impera” oleh kolonialis Belanda, hubungan Tionghoa dengan penduduk setempat yang dulunya baik, berangsur-angsur  memburuk.  Dalam  sentimen  yang  emosional,  istilah  Tjina  sering diucapkan  dengan  aksen  yang  penuh  rasa  kebencian.  Dan  cacian  atau  makian  seperti “Tjina Mindering” dan “Tjina Loleng”. 12
Maka dari  itu  istilah  Tjina diganti  dengan  kata  Tionghoa  untuk  tidak  menjadi cacian  lagi.  Pada  tahun  1928  organisasi  yang  didirikan  oleh  orang-orang  Tionghoa, THHK  juga  mengalami  amandemen.  Maka  sejak  saat  itu,    istilah  Tjina  secara  resmi
7 Nina M. Armando, Ensiklopedi Islam, Vol. 6 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), hal : 88.
8 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hal : 61-62.
9 Ibid.,hal :  64.
10 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, hal : 64.
11 Leo Suryadinata, Elite Ekonomi Cina di Indonesia : Sebuah Kajian Awal, ( Jakarta : Pustaka Utama Grafitti Press, 2002), hal : 100.
12 Nurani Soyomukti, Soekarno dan Cina , ( Yogyakarta : Garasi, 2012), hal : 190.
diganti  dengan  Tionghoa.  Pada  tahun  yang  sama  Gubernur  Jenderal  Belanda  juga memakai istilah Tionghoa untuk hal-hal resmi. 13
Pada masa Orde Baru, sejak Soeharto naik ke puncak kekuasaan, nama Tionghoa diganti lagi dengan Cina. Secara tegas, usulan sebutan Tionghoa menjadi Cina kembali muncul  dalam  seminar  ke  II  Angkatan  Darat  di  Bandung  pada  25-31  Agustus  1966. Dengan alasan untuk  keseragaman penggunaan istilah dan bahasa  yang dipakai secara umum diluar dan didalam negeri terhadap sebutan negara dan warganya. Terutama untuk menghilangkan rasa rendah diri rakyat Indonesia. Sekaligus juga untuk menghilangkan rasa superior segolongan warga Tionghoa. 14
Kemudian, pada 25 Juni 1967 sebuah keputusan presedium kabinet dikeluarkan, isinya  bahwa  kata  Tionghoa  atau  Tiongkok  harus  dienyahkan  dan  diganti  dengan  kata Cina. Keputusan ini didukung oleh segelintir Tionghoa yang tergabung di dalam LKBP, lembaga  yang  berisi  orang-orang  Tionghoa  yang  pada  masa  Demokrasi  Terpimpin Soekarno sangat anti-komunis dan dekat dengan Angkatan Darat. 15
Sejak  saat  itulah,  mereka  disebut  “Cina”  termasuk  semua  media  juga menggunakan itu. Penggunaan kata Cina sejak zaman Orde Baru bermotif diskriminasi dan  bermaksud  menguburkan  sejarah  nasionalisme  kaum  Tionghoa  Indonesia  yang sangat berperan. Serta bermaksud menghilangkan sejarah ketika para pejuang Tionghoa pernah membangun kesepakatan dengan tokok pejuang Indonesia. 16
Ketika  masa  presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  (SBY)  memerintah,  ia menerbitkan Kepres Nomor 12/2014 tentang pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera  Nomor  SE06/Pred.Kab/6/1967  tanggal  28  Juni  1967.  Dengan  berlakunya Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2014  itu,  maka  dalam  semua  kegiatan penyelenggaraan pemerintah, penggunaan istilah orang dari komunitas Tjina/China/Cina diubah menjadi orang atau komunitas Tionghoa. Dan untuk penyebutan negara Republik Rakyat  China  diubah  menjadi  Republik  Rakyat  Tiongkok.  Keputusan  Presiden  ini ditetapkan berlaku mulai tanggal 14 Maret 2013. 17

## C. Implementasi  Hukum Dan Syariat Islam Terhadap Etnis Tionghoa  Di Banda Aceh
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada tanggal 27 September 2014 telah resmi mengesahkan Qanun Aceh No. 6. Thn 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang berlaku untuk  warga  Muslim dan  non-Muslim di  Aceh  jika  terbukti  melanggar  syariat  Islam. Pengesahan qanun jinayat diputuskan secara aklamasi dalam sidang parpurna DPRA yang dihadiri oleh 22 dari 69 anggota parlemen Aceh. 18
Qanun  jinayat  merupakan  peraturan  daerah  di  Aceh  tentang  hukum  pidana pelaksanaan  syariat  Islam. Qanun  jinayat  adalah  penyempurnaan  aturan  pelaksanaan syariat  Islam  di  Aceh  karena  4  qanun  yang  sudah  diterapkan  saat  ini  dianggap  masih banyak  kekurangan.  Keempat  qanun  yang  sudah  berlaku  sejak  13  tahun  lalu  hanya mengatur  mengenai  syiar  Islam,  khamar  (minum-minuman  beralkohol),  maisir
13 Leo Suryadinata, Elite Ekonomi Cina di Indonesia : Sebuah Kajian Awal, ( Jakarta : Pustaka Utama Grafitti Press, 2002), hal : 100.
14 Nurani Soyomukti, Soekarno dan Cina.. , hal : 191.
15 Nurani Soyomukti, Soekarno dan Cina , ( Yogyakarta : Garasi, 2012), hal : 192.
16 Nurani Soyomukti, Soekarno dan Cina ..., hal : 192.
17 Skripsi Citra Amalia, Perkembangan Etnis Tionghoa Di Kota Banda Aceh, 1945-2014 , Program Studi Pendidikan Sejarah, Unsyiah, Banda Aceh, 2014, hal : 20.
18 https://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/70330-hukum-syariat-islam- aceh-kini-berlaku-untuk-non-muslim-dan-lgbt diakses tanggal 13 Oktober 2018, 20.13 WIB.
(perjudian), dan khalwat (ketika pasangan non-muhrim atau yang belum menikah berada di tempat tertutup atau sunyi). 19
Qanun jinayat yang baru disahkan ini menambah beberapa tindak pidana lain yang sebelumnya  belum  teregulasi  seperti  zina,  pemerkosaan,  pelecehan  seksual,  dan hubungan  seksual  sesama  jenis.  Ancaman  hukuman  dalam  qanun  jinayat  kepada pelanggar syariat Islam mulai dari 10 sampai 200 kali cambuk. Ada juga hukuman denda mulai  200  hingga  2.000  gram  emas  murni  atau  20  bulan  sampai  200  bulan  penjara. Hukuman  paling  ringan  untuk  pelaku  mesum,  sedangkan  ancaman  hukuman  terberat terhadap  pemerkosa  anak. 20 Qanun  Jinayat  melarang  hubungan  seksual  sesama  jenis, sanksi terhadap gay dan lesbian adalah hukuman cambuk dengan rotan 100 kali. Paling ringan  sepuluh  kali  atau denda  100  gram  emas  atau penjara  10  bulan  dan  paling  berat adalah 150 kali atau denda 1.500 gram emas atau penjara 150 bulan. 21
Dalam  hal  ini ada  dua kategori  kedudukan non-muslim  jika dibawa ke konteks Qanun  Jinayat.  Pertama,  orang  non-muslim  yang  melakukan  tindak  pidana  (jarimah) bersama-sama dengan warga Aceh yang beragama Islam. Dalam kasus seperti ini non- muslim itu memilih dan menyatakan tunduk sukarela pada qanun jinayat. Kedua, setiap orang  beragama  bukan  Islam  yang  melakukan  perbuatan  Jarimah  di  Aceh  yang  tidak diatur  dalam  KUHP  atau  ketentuan  pidana  di  luar  KUHP,  tetapi  diatur  qanun  jinayat. Perlu  dijelaskan  bahwa  tunduk  sukarela  dan  keberlakuan  qanun  jinayat  itu  juga  telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 129 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. 22
Artinya,  non-muslim  akan  dihukum  sesuai  Qanun  Jinayah  jika  non-muslim melakukan pelanggaran terhadap Qanun Jinayah secara suka rela. Bukan dasar ketetapan pemerintah  Aceh  kepada  non-muslim,  contohnya  seperti  etnis  Tionghoa  di  Gampong Peunayong  dan  beragama  selain  Islam.  Hal  tersebut  perlu  diperhatikan  dengan  sangat baik, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam masyarakat.

## D.    Efek  Implementasi  Syariat  Islam  Terhadap    Kehidupan  Etnis  Tionghoa  Di Banda Aceh
Syariat Islam secara resmi dideklerasikan oleh Gubernur Aceh, Abdullah Puteh pada 15 Maret tahun 2002 atau bertepataan dengan  tanggal 1 Muharram 1423 Hijriah. Banyak  kekhawatiran    yang  muncul  sebelum    Syariat  Islam  diberlakukan  di  Aceh.  Ini merupakan  salah  satu  keresahan  yang  terjadi  dikalangan  masyarakat  non-muslim. Kekhawatiran  ini  muncul  karena  pengalaman  Indonesia  sebagai  negara  yang berlandaskan  Pancasila  bukan  berdasarkan  agama  tertentu,  tetapi  di  Aceh  yang merupakan salah satu wilayah Indonesia akan menerapkan syariat Islam. Sebuah konsep baru yang belum pernah terjadi, disebabkan selama ini pelaksanaan syariat Islam hanya ada di negara-negara yang berazaskan negara Islam. 23
19 https://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/70330-hukum-syariat-islam- aceh-kini-berlaku-untuk-non-muslim-dan-lgbt diakses tanggal 13 Oktober 2018, 20.13 WIB.
20 https://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/70330-hukum-syariat-islam- aceh-kini-berlaku-untuk-non-muslim-dan-lgbt diakses tanggal 13 Oktober 2018, 20.13 WIB.
21 https://www.voaindonesia.com/a/ketahuan-berjudi-4-warga-aceh-hadapi-hukum-cambuk- /2471620.html diakses tanggal 13 Oktober 2018, 20.30 WIB.
22 Sudirman Suparmin , Hukuman Cambuk Terhadap Non Muslim Pelaku Jarimah Di Nanggroe Aceh Darussalam (Studi Putusan No. 01/Jn/2016/Ms. Tkn) : Jurnal Analytica Islamica, Edisi Juli-Desember Vol. 6 No. 2, Tahun 2017, hal : 152.
23 Abidin Nurdin dkk, Syariat Islam dan Isu-Isu Kontemporer , (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hal: 129.
Bukti  nyata  dari  kekhawatiran  kelompok  minoritas  adalah  surat  dari  Majelis Permusyawaratan  Gereja  (MPG)  Aceh,  pada  tanggal  16  Januari  2002  yang  ditujukan kepada Gubernur Aceh. Surat tersebut berisi tentang kekhawatiran dan permohonan agar pemerintah  netral  dan  memperhatikan  kaum  minoritas,  menghindari  bentuk  kekerasan dan penjajahan penguasa atas nama agama. 24
Secara  de  facto  masyarakat  Aceh  adalah  komunitas  yang  sosio-kulturalnya mencerminkan  spirit  yang  Islami.  Akan  tetapi  ketika  ada  kebijakan  penegakan  syariat Islam  telah  memunculkan  harapan  dan  tantangan  yang  amat  beragam.  Salah  satunya adalah  mempertanyakan  “bagaimana  nasib  non-muslim  di  Aceh”.  Kekhawatiran  yang menganggap  posisi  non-muslim  terancam  ditengah-tengah  muslim  bila  mana  syariat Islam  ditegakkan  tidak  seharusnya  muncul.  Apalagi  telah  ada  payung  hukum implementasi syariat Islam di Aceh. Tentu saja kewenangan penegakan syariat Islam akan mempertimbangkan  nilai-nilai  kultural  atau  etnis  masyarakat  yang  mendiami  wilayah syariat. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya konflik dengan non-muslim sebagai akibat dari pada bias pelaku ajaran agama. 25
Selain  itu,  penerapan  syariat  Islam  di  Aceh  yang  di  aplikasikan  dalam  bentuk qanun  atau  peraturan-peraturan  lainnya  tidak  menimbulkan  keguncangan  antara  umat beragama. 26 Mengenai kebebasan non-muslim dalam menjalankan ibadah menurut ajaran agamanya jelas dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Tanpa melakukan penelitian dan riset mendalam, hanya dengan pengamatan sepintas dapat dilihat bahwa non-muslim dengan bebas menjalankan ibadah yang mereka yakini. 27
Dalam  persoalan  efek  dari  penerapan  Syariat  Islam  di  Aceh  sebenarnya  tidak berdampak  negatif  terhadap  kerukunan  hidup  umat  antar  agama  dan  kehidupan  non muslim.  Karena  pemberlakuan  Syariat  Islam  bukan  bermaksud  untuk  menimbulkan tindakan  diskriminatif  terhadap  kelompok  minoritas  yang  tinggal  di  Aceh  terutama Gampong  Peunayong.  Karena  secara  rasional,  jiwa  dan  harta  mereka  telah  jelas dilindungi  oleh  sistem  Syariat  Islam.  Begitu  juga  dalam  hal  keyakinan  dan  ideologi, syariat Islam melarang pemeluknya memaksakan keyakinannya kepada pemeluk agama lain. Melainkan memberikan kebebasan melaksanakan ibadah menurut kepercayaannya masing-masing. 28
Sekalipun hukum syariat Islam dibawah payung positif, dalam segi penerapannya tidak  mengganggu  komunitas  lain  selain  Islam,  karena  prakteknya  hanya  untuk masyarakat yang menganut agama Islam. 29 Kendati seperti itu bukan berarti masyarakat non  muslim  boleh  melakukan  hal-hal  yang  dilarang  di  tanah  Aceh.  Seperti  menjual khamar dan lain sebagainya.
Sebenarnya  warga  non  muslim  itu  tidak  terikat  dengan  Qanun  Syariat  Islam, namun  catatan  penting  disini  adalah  keinginan  dan  kerelaan  non-Muslim  untuk menundukkan diri secara sukarela pada qanun-qanun Syariat Islam. Kepala Dinas Syariat
24 Abidin Nurdin dkk, Syariat Islam dan Isu ... hal: 130.
25 Syamsul  Rijal dkk, Dinamika Sosial  Keagamaan Dalam Pelaksanaan Syariat  Islam, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh, 2007),  hal : 134-135.
26 Aslam Nur, Kehidupan Umat Beragama dalam Bingkai Penerapan Syariat Islam di Banda Aceh dalam Harmoni  : Jurnal Multikultural dan Multireligius, Edisi : Januari-Maret Vol. V, No. 7, Tahun 2006, hal : 37.
27 Abidin Nurdin dkk, Syariat Islam dan Isu-Isu Kontempor ,... hal: 154.
28 Abdul Majid, Syariat Islam Dalam Realitas Sosial, ( Banda Aceh : Yayasan Pena dan Ar-Raniry Press, 2007),  hal : 105-106.
29 Abdul Majid, Syariat Islam Dalam Realitas ... , hal : 107.
Islam,  Rusjdi  Ali  Muhammad  (tahun  2011)  menegaskan  bahwa  non-Muslim  dapat  di proses secara hukum di Mahkamah Syari’ah dengan catatan dia sendiri  yang meminta dan  rela  tanpa  paksaan.    Hal  ini  membuktikan  bahwa  rasionalitas  mudah,  dan  ringan menjadi patokan bagi implementasi Syariat Islam. 30
Di  Gampong  Peunayong  sendiri,  etnis  Tionghoa  hidup  damai  bersama  umat muslim yang menjalankan syariat Islam. Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Along, tetua dari Tionghoa. Mengatakan bahwa tidak ada efek dan dampak khusus terlebih dampak negatif bagi etnis Tionghoa. Karena penerapan syariat Islam itu hanya bagi muslim yang tinggal di Aceh. 31
Etnis  Tionghoa  hanya  menghargai  dan  menghormati  pelaksanaan  syariat  Islam tersebut. Seperti contoh kami tidak menjual minuman keras di Aceh. Karena kami pun tidak  suka  minum  minuman  seperti  itu.  Jadi  syariat  Islam  itu  sedikit  banyak  juga memberikan efek positif pada kehidupan kami. Dan seperti ada aturan perempuan tidak boleh lagi berkeliaran pada jam 11 malam. Kami juga melakukan aturan seperti itu. Dan sebenarnya  beberapa  penerapan  syariat  Islam  memberikan  imbas  yang  sama-sama menguntungkan bagi muslim dan non-muslim. 32
Contoh  etnis  Tionghoa  menghormati  qanun  syariat  Islam  adalah  ketika  malam tahun  baru,  mereka  tidak  merayakannya  secara  terbuka.  Namun  hanya  merayakan  di rumah dan di gereja-gereja mereka. Seperti halnya berjudi, dalam agama etnis Tionghoa (Budha, Kristiani, dan Hindu) juga melarang umatnya untuk melakukan perjudian. Dan dengan  adanya  qanun  syariat  Islam  yang  menghukum  masyarakat  bila  melakukan perjudian, maka hal tersebut juga membantu untuk mencegah  warga non muslim agar tidak melakukan perjudian. Mengingat sanksi yang diberlakukan cukup berat. 33
Contoh lainnya adalah, di gampong Peunayong ada warung yang khusus menjual daging babi. Di depan rak atau pintu warung tersebut di tulis “MUSLIM DILARANG MASUK”.  Hal  tersebut  membuktikan  bahwa  syariat  Islam  di  Aceh  juga  memberikan kebebasan bagi masyarakat non-muslim untuk melakukan hal-hal yang boleh dilakukan dalam agamanya. 34
Wakil  ketua  wihara  Dharma  Bakti  bernama  Bapak  Fajar  mengatakan  bahwa, syariat Islam di Aceh tidak memberi efek negatif bagi kehidupan mereka disini. Buktinya sampai saat ini etnis Tionghoa bisa hidup dengan nyaman dan tenang. Serta sejauh ini belum  pernah  ditemukan  warga  dari  etnis  Tionghoa  di  Gampong  Peunayong  yang melanggar qanun jinayat. 35
Bapak  Roy  Ken  juga  menambahkan  bahwa  jika  ada  orang  non-muslim  yang minum minuman keras dan berjudi, itu adalah kesalahan pribadi. Karena agama mereka juga  melarang  hal  yang  demikian.  Menurutnya,  semua  agama  dan  ajaran  sebenarnya memiliki  aturan  yang  sama.  Dengan  tujuan  untuk  menjadikan  umatnya  menjadi  lebih baik. Oleh sebab itu kehidupan kami aman dan damai beriringan dengan pemberlakuan syariat Islam 36
30 Serambi Indonesia, (Melanggar Syariat Islam : Non-Muslim Boleh Pilih Hukum), Edisi, 21 Juni 2011.
31 Wawancara dengan Along/Yasin, pedagang,  pada tanggal 24 September 2018, 15.24 Wib.
32 Wawancara dengan Along/Yasin, pedagang, pada tanggal 24 September 2018, 15.24 Wib.
33 Wawancara dengan Along/Yasin, pedagang,  pada tanggal 24 September 2018, 15.24 Wib.
34 Wawancara dengan Along/Yasin, pedaagang, pada tanggal 24 September 2018, 15.24 Wib.
35 Wawancara dengan Fajar, Wakil Ketua wihara Dharma Bakti, pada tanggal 16 Desember 2018, 12.36 Wib.
36 Wawancara dengan Roy Ken, pedagang, pada tanggal 16 Desember 2018, 13.00 Wib.
Jefriadi, kata beliau dalam urusan Qanun etnis Tionghoa sangat menghargai dan mentaati  syariat  Islam.  Contohnya  menutup  toko  ketika  masuknya  waktu  salat  Jumat. Meskipun  sepele  tetapi  ini  adalah  tindakan  yang  sangat  menghargai  aturan  kita  yaitu aturan syariat Islam. 37
Respon  Amoy  mengenai  syariat  Islam  di  Aceh,  tidak  mempengaruhi kehidupannya selama tinggal di Aceh. Beliau mengatakan, setiap bangsa atau etnis tentu mempunyai aturan masing-masing. Begitu juga dengan etnis Aceh. syariat Islam adalah aturan bangsa Aceh. Selama tidak menimbulkan masalah bagi kedua etnis, syariat Islam berlangsung dengan baik. 38
Respon  Semeti,  salah  seorang  pedagang  di  Gampong  Peunayong  mengatakan bahwa aturan dalam syariat Islam menghargai kami non muslim. Buktinya hingga saat ini non muslim bisa beribadah dengan damai. Meskipun non muslim di Aceh minoritas, tapi masyarakat Aceh sangat menjaga toleransi dengan non muslim. Sehingga kehidupan masyarakat baik dan aman. 39

## Kesimpulan
Aceh  merupakan  salah  satunya  provinsi  yang  mendapatkan  otonomi  khusus  dari pemerintah  Indonesia.  Kesempatan  ini  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  Aceh  untuk membentuk dan menerapkan suatu hukum khusus yaitu hukum Syariat Islam. Salah satu faktor  pembeda  di  kalangan  masyarakat  adalah  berdasarkan  agama.  Masyarakat  Aceh yang beragama Islam mengambil bagian menjadi masyarakat dominan. Agama lainnya yang mendapatkan posisi minoritas adalah Hindu, Budha, Kristen Protestan, dan Kristen Katolik.  Etnis  minoritas  yang  beragama  non-muslim  adalah  etnis  Tionghoa.  Kendati demikian, Syariat Islam hanya berlaku kepada masyarakat muslim yang tinggal di Aceh. Sedangkan untuk etnis non-muslim, penetapan syariat Islam berdasarkan kesukarelaan.

## References
Abdul Majid, Syariat Islam Dalam Realitas Sosial, ( Banda Aceh : Yayasan Pena dan Ar- Raniry Press, 2007).
Abidin Nurdin dkk, Syariat Islam dan Isu-Isu Kontemporer , (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh, 2011).
Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam , (Jakarta: Rajawali Press, 2012). Ahmad  Zaki  Yamani, Syariat  Islam  Yang  Kekal  dan  Persoalan  Masa  Kini, (Jakarta: Intermasa, 1977).
Aslam  Nur, Kehidupan  Umat  Beragama  dalam  Bingkai  Penerapan  Syariat  Islam  di Banda Aceh dalam Harmoni  : Jurnal Multikultural dan Multireligius, Edisi : Januari-Maret Vol. V, No. 7, Tahun 2006.
https://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/70330-hukum-syariat- islam-aceh-kini-berlaku-untuk-non-muslim-dan-lgbt diakses  tanggal  13 Oktober 2018, 20.13 WIB.
https://www.voaindonesia.com/a/ketahuan-berjudi-4-warga-aceh-hadapi-hukum- cambuk-/2471620.html diakses tanggal 13 Oktober 2018, 20.30 WIB. Leo  Suryadinata, Elite  Ekonomi  Cina  di  Indonesia  :  Sebuah  Kajian  Awal, (  Jakarta  : Pustaka Utama Grafitti Press, 2002).
MKD IAIN Sunan Ampel, Studi Hukum Islam (Surabaya: IAIN SA Press, 2012).
37 Wawancara dengan Bapak Jefriadi, pedagang, pada tanggal 23 September 2018, 16.20 Wib.
38 Wawancara dengan Amoy/Lien, IRT, pada tanggal 24 September 2018, 15.43 Wib
39 Wawancara dengan Semeti, pedagang,  pada tanggal 16 Desember 2018, 14.25 Wib.
Nina M. Armando, Ensiklopedi Islam, Vol. 6 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005). Nurani Soyomukti, Soekarno dan Cina , ( Yogyakarta : Garasi, 2012).
Serambi Indonesia, (Melanggar Syariat Islam : Non-Muslim Boleh Pilih Hukum), Edisi, 21 Juni 2011.
Skripsi Citra Amalia, Perkembangan Etnis Tionghoa Di Kota Banda Aceh, 1945-2014 ,
Program Studi Pendidikan Sejarah, Unsyiah, Banda Aceh, 2014.
Sudirman  Suparmin ,  Hukuman  Cambuk  Terhadap  Non  Muslim  Pelaku  Jarimah  Di Nanggroe  Aceh  Darussalam  (Studi  Putusan  No.  01/Jn/2016/Ms.  Tkn) : Jurnal Analytica Islamica, Edisi Juli-Desember Vol. 6 No. 2, Tahun 2017. Syamsul  Rijal  dkk, Dinamika  Sosial  Keagamaan  Dalam  Pelaksanaan  Syariat  Islam,
(Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh, 2007).
Wawancara  dengan  Along/Yasin,  pedaagang,  pada  tanggal  24  September  2018,  15.24 Wib.
Wawancara dengan Amoy/Lien, IRT, pada tanggal 24 September 2018, 15.43 Wib. Wawancara dengan Bapak Jefriadi, pedagang, pada tanggal 23 September 2018, 16.20 Wib.
Wawancara dengan Fajar, Wakil Ketua wihara Dharma Bakti, pada tanggal 16 Desember 2018, 12.36 Wib.
Wawancara dengan Roy Ken, pedagang, pada tanggal 16 Desember 2018, 13.00 Wib. Wawancara dengan Semeti, pedagang,  pada tanggal 16 Desember 2018, 14.25 Wib.