CASSOWARY volume 7(2): Juni 2024: 30 - 41 ISSN : 2614-8900 E-ISSN  : 2622-6545 ©Program Pascasarjana Universitas Papua, https://pasca.unipa.ac.id/

## Dinamika deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Papua
Dy namics of deforestation and degradation of forests In Papua Province
Eka Febi Selvandy Putri 1 , Agustinus Murdjoko 2 dan Syafrudin Raharjo* 3
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Papua, Jalan Gunung Salju, Amban, Manokwari, Papua Barat, 98314, Indonesia
2 Fakultas Kehutanan, Universitas Papua, Jalan Gunung Salju, Amban, Manokwari, Papua Barat, 98314, Indonesia
3 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Papua, Jalan Gunung Salju, Amban, Manokwari, Papua Barat, 98314, Indonesia
*Email: s.raharjo@unipa.ac.id
Disubmit: 01 Juni 2024, direvisi: 09 Juni 2024, diterima: 09 Juni 2024
Doi : 10.30862/casssowary.cs.v7.i2.305
ABSTRACT:  The  dynamics  of  the  change  in  forest  cover  and  its  impact  on  carbon  dioxide emissions in Papua Province over the 32 years, from 1990 to 2022. The research was carried out from April to May, using secondary data consisting of land cover maps, slopes of slope, and forest function on a scale of 1:250.000 and administrative territory boundaries on a scale of 1:50.000. The analysis methods involve codification processes, map overlay, land cover change analysis, and CO 2 emission calculation. Research results show that during the period, Papua Province suffered significant deforestation. Deforestation was recorded at 256.065 ha at an average rate of 8.002 ha/year, while forest degradation reached 965.955 ha with an average speed of 30.186 ha/year. Further  analysis  shows  that  Sarmi  district  is  the  region  with  the  highest  level  of  damage,  with deforestation of 35.507 ha and forest degradation of 292.860 ha. The impact of deforestation and forest degradation on carbon dioxide emissions is also very significant. Deforestation accounts for about 174.720.433 tons of CO 2 , with an annual average of 5.460.014 tons of CO 2 /year, while forest degradation contributes about 193.584.910 tons of CO 2 , with an average yearly of 6.049.528 tons of  CO 2 /year.  Deforestation  and  forest  degradation  in  Papua  Province  are  complex  and interrelated.  The  leading  causes  are  economic,  mining,  and  social  factors.  As  a  result,  these findings  suggest  that  the  Papua  Province  needs  better  forest  conservation  and  management measures  and  the  development  of  sustainable  policies  to  maintain  the  sustainability  of  forest ecosystems and reduce greenhouse gas emissions.

## Keywords: Deforestation, forest degradation

## PENDAHULUAN
Sumber  daya  alam,  hutan,  memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, budaya, dan  lingkungan  (Widodo  and  Sidik,  2020). Hasil  analisis  mengenai  tutupan  hutan  yang
dilakukan  oleh  Forest  Watch  Indonesia menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2009,  luas daratan  Indonesia  mencapai  190,31  juta  ha. Pada  tahun  yang  sama,  luas  tutupan  hutan mencapai  88,17  juta  ha  atau  sekitar  46,33 persen  dari  total  luas  daratan  Indonesia.
Namun,  distribusi  tutupan  hutan  ini  tidak merata  di  seluruh  pulau  di  Indonesia. Persentase  luas  tutupan  hutan  terhadap  luas daratan  Provinsi  Papua  dan  Papua  Barat mencapai  79,62  persen,  Kalimantan  51,35 persen, Sulawesi 46,65 persen, Maluku 47,13 persen,  Sumatra  25,41  persen,  Bali-Nusa Tenggara 16,04 persen, dan Jawa 6,90 persen (Forest  Watch  Indonesia,  2011).  Berdasarkan data Direktorat Jenderal  Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK tahun 2021, hasil pemantauan  hutan  Indonesia  tahun  2020, menunjukkan  bahwa  luas  lahan  berhutan seluruh daratan  Indonesia adalah 95,3 juta  ha atau 50,1% dari total daratan.
Alih  fungsi  lahan  juga  dapat  diartikan sebagai  perubahan  fungsi  lahan  untuk penggunaan  lain  karena  faktor-faktor  yang secara  garis  besar  meliputi  kebutuhan  untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yang  lebih besar  (Dharmayanthi et  al. ,  2018).  Konversi lahan  ini  terjadi  karena  adanya  peningkatan permintaan kebutuhan lahan untuk
penggunaan lahan lainnya seperti pembangunan, pemukiman, pertanian, perkebunan, dan lain-lain (Hasibuan, 2015). Di samping itu, penebangan hutan liar atau illegal logging  yang  masih  terjadi  menyebabkan tingkat  kerusakan  hutan  terus  meningkat. Pertumbuhan penduduk dan hutan mempunyai hubungan  yang  sangat  erat  dalam  jangka panjang  (Djaenudin et  al. ,  2018).  Makin banyaknya  jumlah  penduduk  dan  makin tingginya keinginan untuk makin memperkaya diri, banyak investor-investor yang menanamkan  modalnya  di  bidang  kehutanan. Akibatnya keberadaan hutan makin terancam. Banyak  hutan-hutan  di  Indonesia  yang mengalami alih fungsi hutan (Said and Ifrani, 2019). Perubahan fungsi hutan dan terkonversi menjadi  fungsi  lain  mengakibatkan  kawasan hutan  mengalami  deforestasi  dan  degradasi hutan.
Deforestasi  didefinisikan  oleh  KLHK sebagai  perubahan  kondisi  penutupan  lahan dari  kelas  penutupan  lahan  Hutan  (berhutan) ke  kelas  penutupan  lahan  Non  Hutan  (tidak berhutan). Hutan rusak dan deforestasi adalah akibat dari perubahan dalam penggunaan lahan dan penggunaan lain selama proses pembangunan  ekonomi.  Perubahan  tutupan
lahan  dipengaruhi  oleh  perubahan  dalam penggunaan lahan dan hutan. Meskipun kelapa sawit memiliki peran strategis untuk mendorong  ekonomi  nasional,  mereka  juga memiliki  efek  negatif,  seperti  kerusakan lingkungan  dan  konflik  sosial.  Diperkirakan bahwa  57%  deforestasi  di  negara  Indonesia sebagian  besar  disebabkan  oleh  perubahan lahan menjadi yang menjadi lahan perkebunan kelapa sawit dan 20 % lainnya disebabkan oleh industri pulp dan kertas (Wahyuni and Suranto, 2021).  Laju  deforestasi  dan  degradasi  hutan primer di  Indonesia sangat  tinggi,  pada tahun 2012 Indonesia kehilangan 0,84 juta ha hutan primer (Margono et al. , 2014). Deforestasi dan degradasi  hutan  merupakan  perubahan  lahan hutan  menjadi  lahan  non  hutan  yang  dapat menyebabkan  masalah  lingkungan,  yaitu pemanasan global (Syah, M.A, 2017).
Pemanasan  global  merupakan  salah  satu isu  penting  yang  terjadi  akibat  aktivitas ekonomi  yang  tidak  memperhatikan  dampak lingkungan yang dapat menyebabkan meningkatnya suhu pada bumi (Prakoso et al. , 2019).  Peningkatan  konsentrasi  gas  rumah kaca  (GRK)  di  atmosfer  bumi  menjadi  salah satu faktor yang memicu terjadinya pemanasan global (Aldrian et al. , 2011).
Provinsi  Papua  memiliki  proporsi  luasan kawasan  hutan  terbesar  di  Indonesia,  dengan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2021 menunjukkan bahwa  92%  dari  luas  daratan  Papua  berada dalam  kategori  kawasan  hutan.  Keputusan Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Republik Indonesia SK.6632/MENLHK-
PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 memerinci pembagian  kawasan  hutan  di  Provinsi  Papua menjadi  beberapa  jenis,  termasuk  kawasan suaka alam (20,46%), kawasan hutan lindung (22,91%),  kawasan  hutan  produksi  tetap (16,71%),  kawasan  hutan  produksi  terbatas (25,09%),  dan  kawasan  hutan  produksi  yang dapat  dikonversi  (7,32%).  Meskipun  Provinsi Papua  memiliki  luas  kawasan  hutan  yang besar,  provinsi  ini  juga  mencatatkan  angka deforestasi  bruto  tertinggi  di  antara  provinsi lainnya,  yaitu  sebesar  84,6  ribu  ha  (17,1%). Kalimantan  Timur  menempati  posisi  kedua dengan  angka  54,8  ribu  ha  (11,1%).  Pada deforestasi  netto,  Papua  juga  menduduki
peringkat  pertama dengan angka 78,8 ribu  ha (17,9%) (Damarraya et al. , 2019).
Pada tahun 2012 hutan alam mendominasi daratan Pulau Papua, yaitu seluas 35,2 juta hae atau  86%  dari  luas  daratan  (Margono et  al. , 2014). Faktor penyebab deforestasi di Papua di antaranya disebabkan oleh perluasan perkebunan  kelapa  sawit,  pembangunan  jalan Trans  Papua,  pengembangan  pusat  kota  dan transmigrasi (Gaveau et al. , 2021). Peningkatan  deforestasi  dan  degradasi  hutan dapat  menimbulkan  konsekuensi  negatif terutama  terhadap  fungsi  dan  jasa  ekosistem hutan, memerlukan pemahaman yang mendalam  dan  efektivitas  dalam  penanganan kerusakan  hutan  untuk  menjaga  fungsi  hutan secara berkelanjutan (Austin et al. , 2017).
Penelitian  ini  dilakukan  di  wilayah Provinsi Papua setelah mengalami pemekaran daerah. Provinsi Papua mengalami pemekaran daerah  pada  tahun  2022,  membentuk  tiga provinsi baru sebagai bagian dari DOB Papua: Provinsi  Papua  Selatan,  Provinsi  Papua Tengah,  dan  Provinsi  Papua  Pegunungan (Sineri et al. , 2023). Provinsi Papua sekarang terdiri  dari  sembilan  kabupaten  setelah pemekaran,  yaitu  Kabupaten  Biak  Numfor, Kabupaten  Jayapura,  Kabupaten  Keerom, Kabupaten  Kepulauan  Yapen,  Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten  Waropen,  Kabupaten  Supiori  dan Kota Jayapura.
Deforestasi  dan  degradasi  hutan,  selain berdampak  secara  langsung,  juga  dapat memberikan  kontribusi  terhadap  peningkatan emisi  gas  rumah  kaca  (GRK),  yang  memiliki dampak  langsung  pada  perubahan  iklim, khususnya  pemanasan  global.  Peningkatan emisi CO 2 ke atmosfer menyebabkan pembentukan lapisan kedap panas, yang pada gilirannya  meningkatkan  suhu  permukaan bumi  secara  signifikan  dan  menghambat dispersi panas ke atmosfer. Dampak peningkatan  suhu  permukaan  bumi  tersebut dapat  menyebabkan  gangguan  iklim  secara global.  Tujuan  dilakukan  penelitian  ini, diantaranya:  (1)  Untuk  mengetahui  luas  serta laju deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Papua melalui dinamika tutupan lahan selama kurun waktu 32 Tahun Terakhir (1990-2022). (2) Untuk mengetahui jumlah emisi karbondioksida yang dihasilkan akibat
deforestasi  dan  degradasi  hutan  di  Provinsi Papua.  (3)  Untuk  mengetahui  faktor-faktor yang  memengaruhi  deforestasi  dan  degradasi hutan di Provinsi Papua.

## MATERI DAN METODE
Penelitian  ini  dilakukan  dari  bulan  April hingga  bulan  Mei  di  wilayah  administrasi Provinsi  Papua.  Penelitian  ini  menggunakan laptop  dengan software pengolah  data Microsoft  Word  2019  dan  Microsoft  Excel 2019,  ArcGIS  10.8.  Bahan  yang  digunakan untuk penelitian ini merupakan data sekunder yang  terdiri  dari:  Peta  Tutupan  Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  tahun  1990-2022,  KLHK  (Skala 1:250.000).  Peta  Batas  Wilayah  Administrasi Kabupaten  di  Provinsi  Papua,  Kemendagri,
2022  (Skala  1:50.000).  Peta  Kemiringan Lereng, DEMNAS,2018. Peta Fungsi Kawasan Hutan Provinsi Papua, SK.6632/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021,  KLHK,  2021 (Skala 1:250.000).
Prosedur penelitian dibagi menjadi beberapa  proses,  dengan  proses  awal,  yaitu melakukan  pengumpulan  data  dari  beberapa sumber.  Setelah  data  terkumpul  proses berikutnya, yaitu sebagai berikut. Penghitungan  Deforestasi  dan  Degradasi Hutan: dalam melakukan penghitungan deforestasi  dan  degradasi  hutan  terdapat beberapa tahapan yang harus dikerjakan, yaitu diantaranya:  Kodefikasi,  Overlay,  Analisis Perubahan  Tutupan  Lahan,  Penghitungan Emisi Karbondioksida (CO 2 ). Proses selanjutnya adalah menghitung emisi karbondioksida  (CO 2 )  yang  dihasilkan  akibat perubahan  tutupan  lahan  terdeforestasi  dan terdegradasi. Perhitungan emisi karbondioksida  (CO 2 )  dilakukan  dengan menggunakan persamaan:
𝐸 𝑖𝑗 = 𝐴 𝑖𝑗 × 𝐸𝐹 𝑗 × 44 12 Di mana:
Eij = Emisi Karbondioksida (tCO 2 )
Aij = Areal hutan terdeforestasi -I di dalam kelas hutan -j (dalam ha) EFj =  Faktor Emisi dari  hilangnya cadangan  karbon  kelas  hutan  -j  karena deforestasi atau degradasi hutan (dalam tC/ha) 44/12  = Faktor konversi dari C ke CO 2

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perubahan Tutupan Lahan
Intergovermental  Panel  on  Climate Change (IPCC) dalam Guidelines for National
Greenhouse Gas Inventories (2006)
mengelompokkan  tutupan  lahan  dalam  enam kelas tutupan lahan yaitu Forestland, Cropland, Grassland, Wetland, Settlement dan Otherland .
Berdasarkan (Gambar 1) pada tahun 1990, forestland (lahan  hutan)  mencakup  7.880.609 ha,  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar wilayah  masih  tertutup  hutan.  Namun,  pada tahun 2022, luas lahan hutan menurun menjadi 7.699.779  ha,  menunjukkan  pengurangan besar dalam tutupan hutan. Namun, hutan tetap menjadi kategori lahan terbesar. Antara tahun 1990  dan  2022, Cropland (lahan  pertanian) meningkat  secara  signifikan  dari  103.047  ha menjadi  196.121  ha,  menunjukkan  ekspansi pertanian  yang  mungkin  disebabkan  oleh kebutuhan  pangan  yang  meningkat  dan intensifikasi  teknik  pertanian.  Pada  tahun 2022,  ada  203.775  ha grassland (padang rumput),  meningkat  dari  129.565  ha  pada tahun  1990.  Ini  mungkin  menunjukkan perubahan  dalam  penggunaan  lahan  untuk konservasi  atau  peternakan. Wetland (lahan basah)  mengalami  peningkatan  kecil  dari
137.280 ha pada tahun 1990 menjadi 146.213 ha pada tahun 2022. Meskipun peningkatannya tidak sebesar kategori lain, hal ini tetap penting mengingat wetland memiliki  peran  penting dalam  ekosistem  sebagai  habitat  bagi  banyak spesies  dan  sebagai  area  penyerapan  air.
Kategori settlement
(pemukiman)
menunjukkan peningkatan paling tajam dalam persentase,  dari  8.369  ha  pada  tahun  1990 menjadi  28.434  ha  pada  tahun  2022. Peningkatan  ini  mencerminkan  urbanisasi yang  cepat  dan  pertumbuhan  populasi  yang memerlukan  perluasan  area  pemukiman. Namun,  luas otherland (lahan  lainnya) menurun  dari  23.071  ha  pada  tahun  1990 menjadi  11.979  ha  pada  tahun  2022, menunjukkan  penurunan  sebesar  11.092  ha. Perubahan lahan yang terjadi di Provinsi Papua cukup  tinggi  jika  dibandingkan  dengan perubahan  tutupan  lahan  di  Kabupaten Manokwari Selatan (Kesaulija et al. , 2020). Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan tren umum peningkatan penggunaan  lahan  untuk  pertanian,  padang rumput,  dan  pemukiman,  dengan  penurunan signifikan dalam tutupan hutan. Perubahan ini kemungkinan besar didorong oleh pertumbuhan  populasi,  kebutuhan  pangan yang  meningkat,  dan  urbanisasi,  yang semuanya  berdampak  pada  pengelolaan  dan keberlanjutan sumber daya alam.
Gambar 1. Diagram penutupan lahan berdasarkan IPCC tahun 1990 dan tahun 2022
- 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 Tahun 1990 Tahun 2022 Luas Tutupan Lahan (ha) Forestland;  7.880.609 Forestland;  7.699.779 Cropland; 103.047 Cropland;
196.121
Grassland;
129.565
Grassland;
203.775
Wetland;
137.280 Wetland; 146.213
Settlement;
8.369
Settlement;
28.434
Other Land;
23.071
Other Land;
11.979 Perubahan Tutupan Lahan Tahun 1990 dan Tahun 2022

## Gambar 2. Grafik dinamika deforestasi dan degradasi hutan tahun 1990-2022

## Deforestasi dan Degradasi Hutan
Gambar  2  menunjukkan  dari  tahun  1990 hingga 2022, deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan.  Pada  tahun  1996-2000,  deforestasi meningkat  tajam  dengan  luas  54.150  ha, namun, deforestasi turun drastis pada beberapa tahun berikutnya, seperti 2009-2011 dan 2014- 2015. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan  (Forest  Watch  Indonesia,  2009) menyatakan bahwa Pulau Papua menyumbang deforestasi terkecil sebesar 4,15% dibandingkan pulau lainnya di Indonesia.
Pada  tahun  1996-2000  sistem  persetujuan hak pengusahaan hutan (HPH) dimulai dengan terbitnya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1967 tentang Kehutanan. Karena tekanan besar dari  aktivitas  manusia  seperti  penebangan  dan kebakaran  hutan,  degradasi  hutan  mencapai puncaknya dua kali, pertama pada tahun 1996- 2000  dengan  luas  186.419  ha  dan  kedua  pada tahun  2003-2006  dengan  luas  217.021  ha. Meskipun degradasi hutan cenderung menurun setelah  tahun  2006,  masih  terjadi  peningkatan yang  signifikan,  terutama  pada  periode  2018- 2019  dengan  81.080  ha,  yang  menunjukkan bahwa  masih  ada  masalah  dalam  pengelolaan hutan berkelanjutan.
Penurunan  drastis  dari  deforestasi  dan degradasi  hutan  mulai  tahun  2009  disebabkan karena  Indonesia  telah  berkomitmen  untuk mengatasi  perubahan  iklim  dengan  Janji Intended  NDC  untuk  mengurangi  emisi  gas rumah kaca (GRK) sebesar 26% dengan upaya sendiri  dan  sebesar  41%  dengan  bantuan
internasional  pada  tahun  2020  (Ayuningsih et al. , 2023). Laju deforestasi di Indonesia saat ini sebesar 1,2 juta hektar per tahun yang sebagian besar disebabkan oleh perluasan hutan tanaman dan  perkebunan  untuk  keperluan  produksi bubur  kayu.  Dengan  melakukan  tindakan seperti pengendalian kebakaran dan perlindungan  lahan  gambut,  Indonesia  dapat dengan  mudah  melampaui  target  pengurangan sebesar 26%, menurut (Verchot et al. , 2010). Penurunan kerusakan hutan juga disebabkan  oleh  Keputusan  Menteri  tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian  Izin  Baru  (PIPPIB)  atau  peta moratorium,  telah  dikeluarkan  oleh  KLHK. Menurut  Instruksi  Presiden  Nomor  10  tahun 2011, moratorium dimulai pada tahun 2011 dan diperpanjang pada Juli 2017. Pada tahun 2019, Instruksi  Presiden  Nomor  5  tahun  2019 memperkuat moratorium ini dengan menerbitkan Surat
Keputusan Menteri
Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  No.  SK. 5446/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/  2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Peta Indikatif Penghentian  Pemberian  Perizinan  Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan  Perubahan  Peruntukan  Kawasan Hutan  Baru  pada  Hutan  Alam  Primer  dan Lahan Gambut (PIPPIB) Tahun 2021 Periode II (PPID KLHK.2021). Untuk  mengurangi  emisi gas  rumah  kaca  yang  berasal  dari  deforestasi dan  degradasi  hutan,  revisi  Periode  II  PIPPIB 2021 dilakukan.
Secara  keseluruhan,  meskipun  terjadi penurunan  signifikan  dalam  deforestasi  dan degradasi  hutan  di  masa  lalu,  hutan  Papua
masih  berada  dalam  bahaya.  Deklarasi  ini menekankan bahwa kebijakan lingkungan yang berkelanjutan,  penegakan  hukum  yang  lebih baik,  dan  partisipasi  masyarakat  yang  aktif
dalam  menjaga  kelestarian  hutan  sangat penting. Untuk menjamin keberlanjutan ekosistem  hutan  Indonesia,  perlu  ada  upaya konservasi yang terus-menerus.
Gambar 3. Grafik luas deforestasi dan degradasi hutan berdasarkan kabupaten tahun 1990-2022.
Berdasarkan grafik (Gambar 3), Kabupaten Sarmi  memiliki  tingkat  degradasi  hutan tertinggi  dengan  luas  292.860  ha  dan  laju degradasi hutan rata-rata 9.152 ha/tahun, diikuti oleh  Kabupaten  Mamberamo  Raya  dengan 200.374  ha  dan  laju  degradasi  hutan  rata-rata 6.262 ha/tahun. Sedangkan deforestasi, Kabupaten Mamberamo Raya juga
menunjukkan  angka  tertinggi  dengan  luas 79.934 ha dan laju deforestasi rata-rata tahunan 2.498  ha/tahun.  Kabupaten  Jayapura  dan Kabupaten  Keerom  mengikuti  dengan  total deforestasi  masing-masing  sebesar  51.476  ha (laju  deforestasi  rata-rata  1.609  ha/tahun)  dan 41.230  ha  (laju  deforestasi  rata-rata  1.288 ha/tahun).  Kabupaten  Supiori  mencatat  angka terendah untuk degradasi hutan dan deforestasi dengan total masing-masing 6.999 ha dan 853 ha,  serta  laju  degradasi  hutanan  rata-rata  219 ha/tahun  dan  laju  deforestasi  rata-rata  27 ha/tahun.  Kabupaten  Biak  Numfor  dan  Kota Jayapura juga menunjukkan angka yang relatif rendah dibandingkan dengan kabupaten lainnya.
Pada  Kabupaten  Sarmi  terdapat  4  PBPH yang masih aktif dan 63% wilayah Kabupaten Sarmi  berada  di  kemiringan  lereng  datar membuat  tinggkat  kerusakan  hutan  menjadi sangat  tinggi.  Menurut  (Kumar et  al. ,  2014) bahwa kemungkinan deforestasi dan degradasi hutan  akan  meningkat  di  wilayah  yang  relatif datar  atau  landai.  Secara  spasial  dapat  dilihat pada Gambar 4.
Total  emisi  yang  dihasilkan  dari  aktivitas deforestasi  dan  degradasi  hutan  di  Provinsi Papua  yaitu  sebesar    368.305.343  ton  CO 2 dengan  rata-rata  pertahun  sebesar  11.509.542 ton  CO 2 .  Berdasarkan  Keputusan  Direktur
Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim No:SK.8/PPI/IGAS/PPI.2/3/2019 Tentang
penetapan forest  reference  emission  level (FREL)  sub-nasional  (Provinsi),  Provinsi Papua sebelumnya mendapat nilai alokasi emisi sebesar  32.348.313  tonCO2e  dari  deforestasi dan degradasi hutan, dilihat dari Surat Direktur Jenderal  Pengendalian  Perubahan  Iklim  No. S.89/PPI/IGRKMPV/PP.7.1/B/03/2024 tentang alokasi pemanfaatan dana RBP REDD+
for result period 2014-2016 GCF output 2 bagi provinsi  pemekaran  maka  Provinsi  Papua mendapat  nilai  alokasi  dana  sebesar  36.97%. Hasil  perhitungan  nilai  alokasi  emisi  dengan nilai  alokasi  dana  di  Provinsi  Papua  yaitu sebesar  11.959.171  ton  CO 2 e  dan  jika
dibandingkan  dengan  total  emisi  di  Provinsi Papua yaitu sebesar 11.509.542 ton CO 2 , maka provinsi  papua  telah  berhasil  menurunkan sebesar  3,76%  dari  nilai  alokasi  FREL  sub- nasional.
Gambar 4. Grafik luas deforestasi dan degradasi hutan berdasarkan kabupaten tahun 1990-2022.
Tabel 1. Emisi Karbondioksida dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Tahun 1990-2022 Berdasarkan Kabupaten/Kota
No Kabupaten Total Emisi (Ton CO 2 ) Rata-rata Per Tahun (Ton CO 2 ) Degradasi Hutan Deforestasi Degradasi Hutan Deforestasi 1 Biak Numfor 2.298.744 7.033.398 71.836 219.794 2 Jayapura 34.319.506 34.361.798 1.072.485 1.073.806 3 Keerom 16.947.270 26.377.756 529.602 824.305 4 Kepulauan Yapen 5.933.753 7.577.044 185.430 236.783 5 Kota Jayapura 4.475.777 8.340.837 139.868 260.651 6 Mamberamo Raya 38.090.383 58.855.615 1.190.324 1.839.238 7 Sarmi 62.582.096 23.071.423 1.955.691 720.982 8 Supiori 1.518.218 594.064 47.444 18.564 9 Waropen 27.419.163 8.508.500 856.849 265.891 Total 193.584.910 174.720.433 Rata-Rata (Ha/Tahun) 6.049.528 5.460.014 Sumber: Hasil analisis, 2024
Tabel 1, dengan total emisi 62.582.096 ton CO 2 dan rata-rata tahunan 1.955.691 ton CO 2 , Kabupaten  Sarmi  mencatat  emisi  degradasi hutan tertinggi. Sebaliknya, Kabupaten Mamberamo  Raya  mencatat  emisi  deforestasi tertinggi dengan total 58.855.615 ton CO 2 dan rata-rata  tahunan  1.839.238  ton  CO 2 /tahun. Kabupaten  Jayapura  juga  menunjukkan  angka emisi yang signifikan baik dari degradasi hutan
maupun  deforestasi,  dengan  total  masing- masing 34.319.506 ton CO 2 dan 34.361.798 ton CO 2 .  Rata-rata  tahunan  untuk  kedua  kategori ini adalah sekitar 1.072.485 ton CO 2 /tahun dan 1.073.806 ton CO 2 /tahun, menunjukkan bahwa kabupaten  ini  menghadapi  tekanan  besar  dari aktivitas  manusia  yang  merusak  hutan. Kabupaten  Keerom  mengikuti  dengan  emisi dari  degradasi  hutan  sebesar  16.947.270  ton CO 2 dan  deforestasi  sebesar  26.377.756  ton
CO 2 ,  menunjukkan  pola  serupa.  Di  sisi  lain, Kabupaten  Supiori  mencatat  angka  emisi terendah  dari  degradasi  hutan  dan  deforestasi, dengan total masing-masing 1.518.218 ton CO 2
dan 594.064 ton CO 2 . Rata-rata tahunan untuk kedua  kategori  ini  adalah  sekitar  47.444  ton CO 2 dan 18.564 ton CO 2 .
Deforestasi dan Degradasi Hutan berdasarkan Kawasan Hutan dan

## Kemiringan Lereng
APL  (Areal  Penggunaan  Lain)  mencatat angka  deforestasi  sebesar  96.632  ha  dan degradasi sebesar 140.578 ha, dengan rata-rata tahunan  masing-masing  sebesar  3.020  ha  dan 4.393 ha. Pada kategori  HP  (Hutan Produksi), terjadi  deforestasi  seluas  17.462  ha  dan degradasi  seluas  265.535  ha,  dengan  rata-rata tahunan  masing-masing  546  ha  dan  8.298  ha. HPK  (Hutan  Produksi  Konversi)  mencatat deforestasi  sebesar  21.768  ha  dan  degradasi sebesar  108.734  ha,  dengan  rata-rata  tahunan 680  ha  dan  3.398  ha.  HPT  (Hutan  Produksi Terbatas) mengalami deforestasi seluas 41.060 ha  dan  degradasi  seluas  294.264  ha,  dengan rata-rata tahunan masing-masing sebesar 1.283 ha dan 9.196 ha. HL (Hutan Lindung) mencatat deforestasi  seluas  21.604  ha  dan  degradasi seluas 80.706 ha, dengan rata-rata tahunan 675 ha  dan  2.522  ha.  Sedangkan  pada  KSA/KPA (Kawasan  Suaka  Alam/Kawasan  Pelestarian Alam), terjadi deforestasi seluas 55.002 ha dan degradasi  seluas  69.583  ha,  dengan  laju  rata- rata tahunan 1.719 ha/tahun dan 2.174 ha tahun (gambar 5). Laju deforestasi pada KSA/KPA di Provinsi  Papua  lebih  tinggi  jika  dibandingkan dengan laju deforestasi pada Suaka Margasatwa Provinsi Riau tahun 1996-2006 sebesar 143,99 ha/tahun (Dariono et al. , 2018).
Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa  deforestasi  dan  degradasi  hutan  terjadi pada semua kategori fungsi kawasan hutan dan pada berbagai tingkat kemiringan lereng. APL mencatat  angka  deforestasi  dan  degradasi tertinggi  pada  lahan  datar,  yang  menunjukkan bahwa  konversi  lahan  untuk  penggunaan  lain sangat intensif di wilayah yang mudah diakses dan rata.
HPT  dan  HP  juga  menunjukkan  angka degradasi  hutan  yang  tinggi,  terutama  pada lahan  datar  dan  landai,  yang  mencerminkan tekanan tinggi dari aktivitas produksi kayu dan konversi  lahan  untuk  keperluan  pertanian  dan
pembangunan. Karena hutan produksi berfungsi  untuk  memproduksi  hasil  hutan utama  sehingga  hutan  produksi  memiliki tingkat degradasi tertinggi. Pemanfaatan hutan produksi  dapat  mencakup  pemanfaatan  hasil hutan  kayu  atau  bukan  kayu,  dan  untuk melakukannya diperlukan izin usaha pemanfaatan  kawasan  dan  izin  pemungutan hasil hutan kayu (Kesaulija et al. , 2020).
Hutan  Lindung  (HL)  dan  kawasan  suaka alam/kawasan  pelestarian  alam  (KSA/KPA) juga tidak luput dari deforestasi dan degradasi, meskipun  luasannya  lebih  kecil  dibandingkan dengan fungsi kawasan hutan lainnya. Namun, kerusakan pada area ini tetap signifikan karena fungsi  ekosistemnya  yang  penting  untuk konservasi keanekaragaman hayati dan penyangga  lingkungan.  Tingginya  angka deforestasi dan degradasi pada lahan datar dan landai  menunjukkan  bahwa  area  dengan kemiringan  lereng  yang  rendah  lebih  rentan terhadap konversi lahan dan aktivitas manusia. Dampak  dari  deforestasi  dan  degradasi  hutan tentunya  dapat  mengancam  keakenaragaman hayati yang ada seperti pada wilayah Peninsula Bird's Head , Papua Barat ditemukan sebanyak 30  famili,  44  genus,  dan  66  spesies  (Fatem et al. , 2020)
Sementara  itu,  area  dengan  kemiringan lereng yang lebih curam cenderung mengalami deforestasi  dan  degradasi  yang  lebih  rendah, tetapi  kerusakannya  tetap  signifikan  dan berdampak  pada  stabilitas  ekosistem.  Untuk mengatasi  masalah  ini,  diperlukan  strategi pengelolaan  hutan  yang  lebih  berkelanjutan, termasuk  penegakan  hukum  yang  lebih  ketat terhadap  penebangan  ilegal,  promosi  praktik pertanian  yang  ramah  lingkungan,  dan  upaya rehabilitasi lahan yang terdegradasi. Selain itu, perlu  adanya  peningkatan  kesadaran  dan partisipasi masyarakat dalam konservasi hutan serta pengembangan alternatif mata pencaharian  yang  tidak  merusak  hutan (Purwatiningsih, 2022).
CASSOWARY volume 7(2): Juni 2024: 30 - 41 ISSN : 2614-8900 E-ISSN  : 2622-6545 ©Program Pascasarjana Universitas Papua, https://pasca.unipa.ac.id/
Gambar 5. Grafik deforestasi dan degradasi hutan tahun 1990-2022 berdasarkan Kawasan hutan dan kemiringan lereng.

## Faktor-faktor yang mempengaruhi deforestasi dan degradasi hutan
Berbagai  faktor  yang  saling  terkait memengaruhi  deforestasi  dan  degradasi  hutan di  Provinsi  Papua,  termasuk  ekonomi,  sosial, politik,  teknologi,  dan  lingkungan.  Karena permintaan yang tinggi untuk komoditas ini di seluruh  dunia  menyebabkan  pembukaan  lahan yang signifikan, eksploitasi sumber daya alam seperti  kayu,  minyak  sawit,  dan  tambang menjadi  faktor  utama  yang  menyebabkan deforestasi  dari  perspektif  ekonomi.  Hal  ini didukung  dengan  teradinya  degradasi  hutan pada kawasan produksi (HP,HPT,HPK) sebesar 69,59% dibandingkan kawasan hutan lainnya di Provinsi  Papua. Menurut  (Mon et  al. ,  2012) penebangan  selektif  dianggap  sebagai  salah satu faktor utama yang menyebabkan deforestasi  dan  degradasi  hutan  di  hutan produksi  tropis.  Deforestasi  dan  degradasi hutan  biasanya  disebabkan  oleh  jarak  ke  kota terdekat dan ketinggian, yang berkaitan dengan ketersediaan dan kemudahan pasar.
Sama  halnya  deforestasi  dan  degradasi hutan  di  Myanmar  terutama  didorong  oleh aktivitas  manusia  seperti  pertanian  berpindah, konversi lahan untuk perkebunan, dan eksploitasi  kayu  (Tun et  al. ,  2021).  Jarak terhadap  aksesibilitas  juga  dapat  menjadi penyebab  dari  terjadinya  kerusakan  hutan.
Kepadatan  penduduk,  jarak  dari  sungai,  jalan, pemukiman,  HTI  dan  lahan  pertanian  sangat berpengaruh terhadap deforestasi dan degradasi hutan di SM Kemurutan (Dariono et al. , 2018). Pertambangan,  baik  legal  maupun  ilegal, sering  menyebabkan  pembukaan  hutan  yang luas,  yang  menyebabkan  kerusakan  ekosistem hutan.  Faktor  sosial  juga  penting,  karena urbanisasi dan peningkatan populasi meningkatkan  kebutuhan  akan  lahan  untuk pertanian  dan  pemukiman.  Menurut  data (Badan Pusat Statistik, 2022) jumlah penduduk Papua  pada  tahun  2021  sebanyak  5.512.285 jiwa, yang terbagi atas Provinsi Papua sebanyak 4.355.445  jiwa  dan  Provinsi  Papua  Barat sebanyak  1.156.840  jiwa.  Dari  populasi penduduk tersebut, jumlah penduduk miskin di Provinsi  Papua  sebanyak  26,86%,  dan  di Provinsi Papua Barat sebanyak 21,84%. Karena kemiskinan  di  wilayah  pedesaan  Papua, masyarakat  setempat  harus  bergantung  pada hutan  sebagai  sumber  pendapatan  mereka, seperti  melalui  pertanian  berpindah  dan penebangan kayu untuk kebutuhan sehari-hari.

## KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hutan pada  Wilayah  Administrasi  Provinsi  Papua mengalami  perubahan  yang  signifikan  dalam kerusakan  hutan  setiap  tahunnya  selama
periode  32  tahun  (1990–2022).  Kerusakan Hutan  berupa  deforestasi  di  Provinsi  Papua telah  terjadi  sebesar  256.065  ha  dengan  laju deforestasi  rata-rata  8.002  ha/tahun  dan degradasi hutan seluas 965.955 ha dengan laju degradasi  hutan  rata-rata  30.186  ha.  Dimana berdasarkan  wilayah  Kabupaten  di  Provinsi Papua,  daerah  yang  mengalami  kerusakan hutan  tertinggi  yaitu  pada  Kabupaten  Sarmi telah terjadi deforestasi sebesar 35.507 ha (laju rata-rata 1.110 ha/tahun) yang terjadi sebagian besar pada areal penggunaan lain dan degradasi hutan  sebesar  292.860  ha  (laju  rata-rata  9.152 ha/tahun)  yang  terjadi  sebagian  besar  pada fungsi kawasan hutan Hutan Produksi. Dampak deforestasi dan degradasi hutan terhadap emisi karbondioksida (CO 2 ) sangat signifikan. Deforestasi  yang  terjadi  di  Provinsi  Papua menyumbangkan emisi karbondioksida sebesar 174.720.433  ton  CO 2 ,  dimana  rata-rata pertahun  mencapai  5.460.014  ton  CO 2 /tahun dan degradasi hutan menyumbangkan 193.584.910 ton CO 2 dengan rata-rata pertahun 6.049.528  ton  CO 2 /tahun.  Deforestasi  dan degradasi hutan di Provinsi Papua dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, seperti ekonomi,  sosial,  politik,  teknologi,  dan lingkungan. Dari perspektif ekonomi, eksploitasi  sumber  daya  alam  seperti  kayu, minyak  sawit,  dan  tambang  adalah  penyebab utama  deforestasi  karena  permintaan  yang tinggi  untuk  komoditas  ini  di  seluruh  dunia. Pertambangan, baik legal maupun ilegal, sering menyebabkan  pembukaan  hutan  yang  luas, merusak  ekosistem  hutan.  Faktor  sosial  juga penting,  karena  urbanisasi  dan  peningkatan populasi  meningkatkan  kebutuhan  akan  lahan untuk pertanian dan pemukiman.

## DAFTAR PUSTAKA
Aldrian  E.,  Karmini,  M.  &  Budiman.,  (2011).
Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia,  Pusat  Perubahan  Iklim  dan Kualitas Udara. (November): 174.
Austin K. G., Mosnier A., Pirker J., McCallum
I.,  Fritz  S.,  &  Kasibhatla  P.  S.,  (2017).
Shifting  patterns  of  oil  palm  driven deforestation in Indonesia and implications for zero-deforestation commitments. Land Use Policy . 69(September): 41–48.
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017. 08.036.
Ayuningsih  A.  N.,  Oktaviani  M.  A.,  Chandra A., Athyah N., Manda M., P. D., Citra, Z. & Sulaiman S. D. (2023). Ratifikasi Paris Agreement  Dan  Pengaplikasian  National Determined Contribution (Ndc) Indonesia. JISIP  UNJA  (Jurnal  Ilmu  Sosial  Ilmu Politik  Universitas  Jambi) .  7(1):  60–69. https://doi.org/10.22437/jisipunja.v7i1.21 859.
Badan Pusat  Statistik., (2022). Provinsi  Papua Dalam Angka 2022. Badan Pusat Statistik . Damarraya A., Ratnasari M., & Rhama D. F. P., (2019).  Deforestasi  Indonesia  Tahun 2017-2018. The  Ecumenical  Review . 64(2): 1–167.
Dariono  D.,  Siregar  Y.  I.,  &  Nofrizal  N., (2018).  Analisis  Spasial  Deforestasi  dan Degradasi  Hutan  di  Suaka  Margasatwa Kerumutan  Provinsi  Riau. Dinamika Lingkungan Indonesia . 5(1): 27. https://doi.org/10.31258/dli.5.1.p.27-33.
Dharmayanthi  E.,  Zulkarnaini  Z.,  &  Sujianto S.,  (2018).  Dampak  alih  fungsi  lahan pertanian padi menjadi perkebunan kelapa sawit  terhadap  lingkungan,  ekonomi  dan sosial  budaya  di  desa  Jatibaru  kecamatan Bunga  Raya  kabupaten  Siak. Dinamika Lingkungan Indonesia . 5(1): 34–39.
Djaenudin  D.,  Oktaviani  R.,  Hartoyo  S.,  &
Dwiprabowo H., (2018). Analisis Peluang Keberhasilan Penurunan Laju Deforestasi: Pendekatan  Teori  Transisi  Hutan. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan . 15(1): 15–29. https://doi.org/10.20886/jpsek.2018.15.1. 15-29.
Fatem  S.  M.,  Djitmau  D.  A.,  Ungirwalu  A., Wanma A. O., Simbiak V. I., Benu N. M. H.,  Tambing  J.,  &  Murdjoko  A.,  (2020). Species  diversity,  composition, and heterospecific associations of trees in three altitudinal  gradients  in  bird’s  head peninsula,
Papua, Indonesia. Biodiversitas . 21(8): 3596–3605.
https://doi.org/10.13057/biodiv/d210824.
Forest  Watch  Indonesia.,  (2009).  Potret Keadaan  Hutan  Indonesia  Tahun  2000- 2009 Bogor,  Indonesia:  Forest  Watch Indonesia dan … . .
Forest  Watch  Indonesia.,  (2011).  Potret Keadaan  Hutan  Indonesia  Periode  Tahun 2000-2009.  Forest  Watch  Indonesia.  . Buku. Bogor.
Gaveau D. L. A., Santos L., Locatelli B., Salim,
M.  A.,  Husnayaen  H.,  Meijaard  E., Heatubun  C.,  &  Sheil,  D.  (2021).  Forest loss  in  Indonesian  New  Guinea  (2001– 2019):  Trends,  drivers  and  outlook. Biological  Conservation .  261:  109225. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.bi ocon.2021.109225.
Hasibuan  L.  S.,  (2015).  Analisis  Dampak Konversi Lahan terhadap Sosial Ekonomi
Masyarakat  di  Kabupaten  Deli  Serdang. Jurnal Ekonomikawan . 15(1). https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v
15i1.1027.
Kesaulija S. E., Murdjoko A., & Moeljono, S.,
(2020).  Analisis  Perubahan  Tutupan
Lahan  di  Kabupaten  Manokwari  Selatan. Cassowary . 3(2): 141–152. https://doi.org/10.30862/casssowary.cs.v3
.i2.53.
Kumar R., Nandy S., Agarwal R.. & Kushwaha
S.  P.  S.,  (2014).  Forest  cover  dynamics analysis  and  prediction  modeling  using logistic  regression  model. Ecological Indicators . 45: 444–455. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ec olind.2014.05.003.
Margono B. A., Potapov P. V., Turubanova S.,
Stolle  F.,  &  Hansen  M.  C.,  (2014). Primary forest cover loss in indonesia over 2000-2012. Nature Climate Change . 4(8): 730–735. https://doi.org/10.1038/nclimate2277.
Mon M. S., Mizoue N., Htun N. Z., Kajisa T., &  Yoshida  S.  (2012).  Factors  affecting deforestation  and  forest  degradation  in selectively  logged  production  forest:  A case  study  in  Myanmar. Forest  Ecology
and Management . 267: 190–198. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.fo reco.2011.11.036.
Prakoso S. G., Ardita N. D., & Murtyantoro, A.
P. (2019). Analisis Diplomasi Soft Power Denmark  Terhadap  Indonesia  (Studi Tentang Kerja Sama Pengelolaan Lingkungan di Indonesia) [An Analysis of Denmark’s  Soft  Power  Diplomacy  in
Indonesia  (A  Study  nn  Environmental
Management Coorperation in Indonesia)].
Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional . 10(1): 57–76. https://doi.org/10.22212/jp.v10i1.1317. Purwatiningsih S. D., (2022). Understanding of Forest  Surrounding  Communities  on
Forest Conservation Information in Utilizing  and  Preserving  National  Park Forests. IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora . 6(1): 110–120.
Said M. Y., & Ifrani, S. H. D., (2019). Pidana Kehutanan  Indonesia:  Pergeseran  Delik Kehutanan  Sebagai  Premium  Remedium. Nusamedia.
Sineri R. L. N., Simanjuntak T. R., & Kudubun E. E., (2023). Tantangan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada pada Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua Tahun 2024.
PROSIDING SENASPOLHI . 4(1). Syah  M.  A,  R.  F.,  (2017).  Analisa  Kebijakan Sektor Lingkungan : Permasalahan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan  Hutan  di  Indonesia. Journal  of Governance .
2(1).
https://doi.org/10.31506/jog.v2i1.2117.
Tun  Z.  N.,  Dargusch  P.,  McMoran  D.  J.,
McAlpine C., & Hill, G., (2021). Patterns and  drivers  of  deforestation  and  forest degradation  in  myanmar. Sustainability (Switzerland) . 13(14).
https://doi.org/10.3390/su13147539.
Verchot  L.  V,  Petkova  E.,  Obidzinski  K.,
Atmadja S., Yuliani E. L., Dermawan A.,
Murdiyarso  D.,  &  Amira  S.,  (2010).
Mengurangi emisi Kehutanan di Indonesia. Center for International Forestry Research . 20(1): 1–14. Available at:
http://scholar.google.com/scholar?hl=en& btnG=Search&q=intitle:Mengurangi+Emi si+Kehutanan+di+Indonesia#4.
Wahyuni  H.,  &  Suranto,  S.  (2021).  Dampak Deforestasi  Hutan  Skala  Besar  terhadap Pemanasan  Global  di  Indonesia. JIIP: Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pemerintahan .  6(1): 148–162. https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.10083.
Widodo  P.,  &  Sidik  A.  J.,  (2020).  Perubahan tutupan  lahan  hutan  lindung  gunung guntur  tahun  2014  sampai  dengan  tahun 2017. Wanamukti:  Jurnal  Penelitian
Kehutanan . 21(1): 30–48.