STUDI KASUS WAWANCARA KEIMIGRASIAN TERHADAP WNI TERDUGA PMI NON-PROSEDURAL DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

## TEKNIK DAN STRATEGI WAWANCARA
https://10.0.205.137/jikk.v7i1.572
Submitted: 02-12-2023    Reviewed: 17-01-2024   Published: 25-02-2024

## Luqman Nur Chandra
luqmannc90@gmail.com
SEKOLAH KAJIAN STRATEJIK DAN GLOBAL

## UNIVERSITAS INDONESIA
Frans Asisi Datang
fransisi@ui.ac.id Fakultas Ilmu Budaya UNIVERSITAS INDONESIA
Abstract (In English). Immigration interviews are an essential part of immigration checks  at Immigration  Checkpoints,  especially  at International  Airports.  Through this  research,  we  will  discuss  the  immigration  interview  techniques  used  by immigration  officers  at  the  Soekarno  Hatta  International  Airport  Immigration Checkpoint  through  two  cases  of  departure  delays  of  Indonesian  citizens suspected of being non-procedural Indonesian Migrant Workers (PMI) and provide a  general  description  of  the  problems  that  occurred.  This  research  will  use  a qualitative  case  study  approach.  Data  collection  was  carried  out  using  full participant observation where the source did not know that the activity was being researched. During the immigration interview process, listening and recording are carried  out.  The  research  result  shows  that  the  most  used  interview  techniques and strategies are the techniques of Rapport and Relationship Building (MHK) and Presentation  of  Evidence  (PB).  In  conducting  immigration  interviews,  apart  from implementing  the  inspection  function  with  a  security  approach,  officers  are  also required to consider public services and legal protection.
Keywords : Interviews, Immigrations, Techniques, Non-procedural Indonesian Migrant Workers (PMI)
Abstract (In Bahasa). Wawancara keimigrasian merupakan bagian penting dalam pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi terutama di Bandara Internasional. Melalui penelitian ini akan dibahas teknik wawancara keimigrasian yang digunakan oleh petugas imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno Hatta melalui dua kasus penundaan keberangkatan Warga Negara Indonesia terduga  Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural serta memberikan gambaran umum mengenai permasalahan yang terjadi. Penelitian ini akan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  studi  kasus.  Pengumpulan  data dilakukan dengan observasi partisipatoris penuh dimana sumber tidak mengetahui bahwa aktivitas tersebut sedang diteliti. Selama proses wawancara keimigrasian berlangsung, dilakukan penyimakan dan pencatatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik dan strategi wawancara yang paling banyak digunakan adalah  teknik  Membangun  Hubungan  &  Kesepahaman  (MHK)  dan  Presentasi Bukti (PB). Dalam melakukan wawancara keimigrasian, selain menjalankan fungsi
pemeriksaan  dengan  pendekatan  keamanan,  petugas  juga  dituntut  untuk  tetap mempertimbangkan pelayanan publik dan perlindungan hukum.
Keywords : Wawancara, Keimigrasian, Teknik, PMI Non-prosedural

## 1. PENDAHULUAN
Kedaulatan sebuah negara merupakan suatu ciri hakiki negara (Santoso, 2018). Ini  berarti  bahwa  apabila  suatu  negara  dikatakan  berdaulat,  maka  negara memiliki dan memegang kekuasaan tertinggi sampai pada batas-batas wilayah negara tersebut. Batas-batas wilayah kedaulatan negara ini meliputi perbatasan darat,  udara,  dan  laut.  Seseorang  yang  akan  melintas  melewati  batas  wilayah negara  akan  dilakukan  pemeriksaan  keimigrasian.  Pemeriksaan  keimigrasian sudah  didasarkan  pada  aturan  yang  berlaku  yakni  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2011  tentang  Keimigrasian,  PP  Nomor  48  tahun  2021,  dan Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015 bahwa  setiap orang yang masuk atau keluar  wilayah  Indonesia  wajib  dilakukan  pemeriksaan  terhadap  dokumen perjalanan,  visa  atau  izin  tinggal  yang  dimiliki  serta  pengecekan  kesisteman untuk  memeriksa  orang  tersebut  apakah  masuk  daftar  cekal.  Pemeriksaan dilakukan  oleh  pejabat  imigrasi  di  tempat-tempat  pemeriksaan  imigrasi  yang telah disahkan menurut Undang-Undang (Arifin & Nurkumalawati, 2020). Dalam hal  perlintasan perbatasan,  Imigrasi  Indonesia  telah memiliki  berbagai  Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). TPI adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar  udara,  pos  lintas  batas,  atau  tempat  lain  sebagai  tempat  masuk  dan keluar Wilayah Indonesia.
Lesmana  dan  Baringbing  (2020)  lebih  detail  menjelaskan  bahwa  Pemeriksaan Keimigrasian adalah serangkaian proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat  Imigrasi  atau  Petugas  Pemeriksa  Pendaratan  dalam  rangka menjalankan  kontrol  dan  memperoleh  keterangan  mengenai  tiap  orang  yang masuk  atau  keluar  melalui  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi.  Sebelum  dilakukan pemeriksaan  secara  langsung  dengan  melakukan  pengecekan  dokumen perjalanan  atau  visa  yang  dimiliki,  petugas  akan  menelusuri  informasi  melalui sistem  antara  lain  dengan  melakukan  pengecekan  latar  belakang, profilling , pengecekan data Cegah dan Tangkal, serta pengecekan informasi lainnya yang dianggap perlu untuk memperoleh informasi awal mengenai orang yang melintas melalui  TPI.  Berdasarkan  informasi  awal  tersebut,  selanjutnya  petugas  akan melakukan  pemeriksaan  secara  langsung  atau  pemeriksaan  fisik.  Meskipun pemeriksaan  dilakukan  secara  berurutan  dan  sistematis,  setiap  petugas  tentu akan  memiliki  pendekatan  yang  berbeda  dalam  melakukan  pemeriksaan keimigrasian.  Pemeriksaan  akan  dimulai  dengan  melakukan  pemeriksaan paspor  atau  dokumen  perjalanan,  keabsahan  visa,  pencocokan  data penumpang, pengambilan data biometrik, pemeriksaan cegah dan tangkal, serta melakukan  wawancara  keimigrasian  secara  singkat  terkait  maksud  dan  tujuan perjalanan,  untuk  selanjutnya  dapat  diberikan  tanda  masuk  atau  tanda  keluar (Lesmana & Baringbing, 2020).
Wawancara  keimigrasian  menjadi  bagian  penting  dalam  pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi terutama di Bandara Internasional. Saat  ini  memang  sudah  terdapat  sistem  pemeriksaan  keimigrasian  secara
elektronik  menggunakan Autogate, namun  ada  aspek-aspek  pemeriksaan keimigrasian  dalam  perspektif  pendekatan  keamanan  yang  belum  dapat digantikan oleh sistem pemeriksaan Autogate ini.   Berdasarkan penelitian Arifin et.  al.  (2019),  terdapat  korelasi  yang  kuat  antara  pemeriksaan  imigrasi  yang efektif,  pendekatan  keamanan,  dan  kebijakan  selektif  yang  dilaksanakan  di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional. Apabila kebijakan selektif dilaksanakan  dengan  baik,  maka  pendekatan  keamanan  akan  meningkat  dan berdampak  pada  semakin  efektifnya  proses  pemeriksaan  keimigrasian. Wawancara  atau  interogasi  merupakan  salah  satu  item  yang  ada  di  dalam variabel pendekatan keamanan, disamping hukum dan peraturan keimigrasian, prosedur  pemeriksaan  dokumen,  sistem Border  Control  Management , pemeriksaan dokumen fraud , dan teknik profiling penumpang (Arifin et al., 2019). Berdasarkan kerangka pemikiran Iqbal (2020), dalam ranah keimigrasian yang sangat  lekat  dengan  bahasa  asing,  kompetensi  petugas  dalam  menguasai bahasa  asing  menjadi  sebuah  keniscayaan.  Namun  itu  semua  belum  cukup, karena  kemampuan  untuk  melakukan  wawancara  investigatif  dalam  rangka penegakan  hukum  keimigrasian  bukan  hanya  mampu  berkomunikasi  dengan bahasa  asing  saja,  tetapi  juga  kemampuan  untuk  menggali  informasi  yang mendalam pada objek yang rentan dalam hal ini orang asing, baik yang mencari suaka maupun yang tidak, yang memiliki kemampuan bahasa yang terbatas dan digolongkan  sebagai  kelompok  rentan.  Selain  itu,  proses  wawancara  juga menjadi salah satu syarat mutlak yang harus dijalankan kepada Warga Negara Indonesia  yang  mengajukan  permohonan  paspor.  Proses  wawancara  menjadi salah  satu  alat  verifikasi  untuk  menilai  kelayakan  seseorang  dalam  memiliki paspor yang dilakukan melalui proses tatap muka. Keterampilan petugas dalam menggali informasi melalui proses wawancara dapat mencegah penyalahgunaan penggunaan paspor seperti dalam kasus pengajuan paspor untuk berlibur ke luar negeri  namun  pada  kenyataannya  digunakan  untuk  keperluan  bekerja  (Iqbal, 2020).
Berdasarkan  Permenkumham  RI  Nomor  8  Tahun  2014  Tentang  Paspor  Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Pasal 15 ayat (2), Pejabat Imigrasi wajib melakukan  wawancara  dengan  mencocokkan  antara  keterangan  yang disampaikan oleh pemohon dan dokumen persyaratan asli pemohon. Pemohon paspor  harus  memberikan  keterangan  yang  benar  dan  sesuai  untuk mendapatkan paspor. Apabila secara sah terbukti memberikan keterangan yang tidak  benar  dan  menyalahi  aturan  yang  berlaku  maka  orang  tersebut  dapat dikenai  hukuman  pidana.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011 Tentang  Keimigrasian  pasal  126  huruf  c,  setiap  orang  yang  dengan  sengaja memberikan  keterangan  yang  tidak  benar  untuk  memperoleh  paspor  dapat dikenai  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  pidana  denda  paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Wawancara  keimigrasian  juga  masih  menjadi  alat  kontrol  di  Tempat Pemeriksaan  Imigrasi  Bandara  Internasional  dalam  memberikan  perlindungan terhadap  Warga  Negara  Indonesia  yang  akan  bekerja  di  luar  negeri.  Melalui wawancara singkat yang dilakukan di konter pemeriksaan imigrasi, petugas akan mencocokkan antara keterangan yang diberikan oleh WNI yang akan berangkat ke luar negeri dengan keabsahan dokumen atau data pendukung yang dibawa. Apabila  masih  terdapat  keraguan,  maka  petugas  konter  pemeriksaan  imigrasi akan mengarahkan WNI tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh
Supervisor atau Asisten Supervisor. Bentuk perlindungan yang dimaksud salah satunya  adalah  dengan  melakukan  penundaan  keberangkatan  terhadap  WNI yang  diduga  akan  bekerja  di  luar  negeri  secara  non-prosedural.  Pemberian keputusan  untuk  melakukan  penundaan  keberangkatan  kepada  WNI  yang diduga  akan  bekerja  di  luar  negeri  secara  non-prosedural  dilakukan  oleh Supervisor yang bertugas dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Seksi  Pemeriksaan  dan  Kepala  Bidang  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi. Keputusan  tersebut  diambil  berdasarkan  hasil  wawancara  keimigrasian  yang dilengkapi  dengan  bukti  dan  data  penunjang.  Penundaan  keberangkatan  ini dilakukan dalam rangka melindungi WNI tersebut dari ancaman kejahatan lintas negara.
Ancaman kejahatan lintas negara di era globalisasi ini telah berkembang menjadi ancaman yang bersifat  multidimensional, baik berasal dari dalam ataupun luar negeri.  Ancaman multidimensional tersebut dapat  berakar dari berbagai aspek mulai dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, bahkan permasalahan keamanan  yang  berkaitan  dengan  kejahatan  lintas  negara  seperti  terorisme, narkoba,  imigran  gelap,  ataupun  tindak  pidana  perdagangan  orang.  Pengaruh globalisasi  yang  melampaui  batas  negara  di  bidang  ekonomi,  bisnis,  hingga pariwisata  membuka  peluang  kejahatan  lintas  negara.  Globalisasi  telah membawa  perubahan  dalam  bidang  sosial,  poltik,  ekonomi  dan  aspek-aspek sosial  kehidupan  umum  termasuk  modus  kejahatan  yang  dilakukan  dengan metode atau  dengan cara yang makin beragam. Hal tersebut dipandang sebagai salah satu ancaman serius terhadap keamanan global. Sejumlah kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan lintas negara terorganisir diantaranya adalah pencucian uang, perdagangan senjata api ilegal, perdagangan manusia, ataupun penyelundupan migran (Williams, 2012).
Perdagangan  orang  khususnya  dalam  hal  tenaga  kerja  didefinisikan  sebagai perekrutan,  penyembunyian,  transportasi,  penyediaan,  atau  mendapatkan seseorang  untuk  tenaga  kerja  atau  layanan,  melalui  penggunaan  kekerasan, penipuan,  atau  paksaan  untuk  tujuan  tunduk  pada  kerja  paksa, peonage , penjeratan utang, atau perbudakan. Menurut ILO, diperkirakan 21 juta orang di seluruh  dunia  menjadi  korban  kerja  paksa  baik  dalam  ekonomi  swasta  atau bentuk  kerja  paksa  yang  dipaksakan  oleh  negara.  Enam  puluh  enam  persen responden  profesional  survei  berbasis  web  mencatat  bahwa  perdagangan tenaga  kerja  adalah  masalah  serius  atau  sangat  serius  di  wilayah  mereka, dengan 86% percaya bahwa itu adalah masalah yang lebih besar daripada yang dipikirkan  kebanyakan  orang  (Busch-Armendariz  et  al.,  2016).  Bahkan  di  era teknologi informasi sekarang yang terus berkembang, perdagangan orang atau perbudakan  modern  ini  sudah  merambah  lebih  dalam  ke  ranah  digital  melalui sosial media, platform daring, dan kanal digital lainnya seperti whatsapp ataupun facebook (Reid & Fox, 2020).
Berita  mengenai  tindak  pidana  perdagangan  orang  yang  paling  marak  pada tahun 2023 yang lalu adalah kasus Warga Negara Indonesia yang bekerja secara ilegal di Kamboja, Thailand,  atau Filipina.  Namun untuk mengelabuhi petugas, biasanya calon korban akan diarahkan untuk berangkat ke negara-negara tujuan tersebut  melalui  transit  negara  lain  seperti  Malaysia  atau  Singapura. Problematika  ini  menjadi  perhatian  serius  di  kancah  internasional  termasuk pemerintah Indonesia dan atensi khusus bagi Direktorat Jenderal Imigrasi. Hal
tersebut menjadi landasan dalam melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan  sejak  dini.  Dengan  makin  maraknya  masalah  perdagangan orang dengan tujuan ke luar negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi terus berusaha memperbaiki mekanisme dalam pemberian paspor dan distribusi Calon Pekerja Migran  Indonesia.  Sebagian  besar  Pekerja  Migran  Indonesia  non-prosedural melakukan  modusnya  dengan  dalih  umroh,  haji,  kunjungan  keluarga,  ataupun pariwisata.  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  melakukan  upaya  pencegahan  mulai pada tahapan diterbitkannya paspor dan pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi serta menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor.IMI- 0277.GR.02.06  Tahun  2017  perihal  Pencegahan  PMI  non-prosedural  pada tanggal  24  Februari  2017.  Tujuan  dari  keluarkannya  Surat  Edaran  ini  adalah untuk  memberi  acuan  bagi  Pejabat  Imigrasi  pada  saat  melaksanakan  tugas penerbitan  paspor  atau  saat  bertugas  di  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi (Sumolang, 2020).
Gagasan  tentang  otoritas  dan  keamanan  perbatasan  bergantung  pada kemampuan  petugas  yang  berada  di  perbatasan  untuk  menemukan  atau mengungkap  kebenaran.  Berbagai  cara  kreatif  yang  dilakukan  orang  untuk menyembunyikan kebenaran dari petugas perbatasan menjadi hal yang cukup menarik  untuk  dibahas  (Price  &  Nethery,  2012).  Dalam  hal  melakukan wawancara  keimigrasian,  masing-masing  petugas  akan  menggunakan  teknik dan strategi yang disesuaikan dengan orang dan permasalahan yang dihadapi. Ketika seseorang ingin mendapatkan keterangan dari orang lain, terdapat sedikit perbedaan  antara  istilah  wawancara  dengan  interogasi,  walaupun  dalam beberapa  situasi  kedua  istilah  tersebut  dapat  digunakan  secara  bersamaan. Seorang pewawancara  ketika meminta  keterangan  kepada suspect akan  lebih berfokus  pada  mendapatkan  kejelasan  akan  suatu  hal  dan tidak menunjukkan sikap menentang. Seorang pewawancara yang baik akan menggunakan kalimat yang  langsung  namun  tidak  bersifat  mengancam.  Berbeda  dengan  interogasi yang lebih menunjukkan kekuasaan dalam kalimat yang dipakai, lebih memaksa maupun mendominasi (Shuy, 1998).
Terdapat empat tipe wawancara yakni information interview, elicitation interview, assessment  interview, dan persuasion  interview (Donaghy,  1984).  Setiap  tipe wawancara memiliki teknik dan metodenya masing-masing serta tujuan apa yang ingin  didapat  dari  wawancara  tersebut.  Kalimat-kalimat  yang digunakan  dalam proses  wawancara  tentunya  akan  mempengaruhi  keterangan  yang  akan didapatkan  dari  orang  yang  diwawancara.  Ada  kemungkinan  yang  besar  kita akan mendapati keterangan yang tidak jujur sehingga pewawancara yang baik harus  mampu  menunjukkan  simpati  dan  pemahaman  terhadap  kondisi  orang yang  diwawancarai.  Teknik  lain  seperti  pengulangan  pernyataan  atau pembalikan  kronologi  untuk  mengetahui  kebenaran  pernyataan  juga  dapat dilakukan.  Teknik  interogasi  dapat  diterapkan  dalam  praktek  wawancara keimigrasian. Teknik interogasi mengacu pada metode pengumpulan informasi individual yang dinyatakan sebagai pendekatan, taktik, atau prosedur interogasi. Istilah  interogasi  adalah  terminologi  umum  yang  digunakan  untuk  semua  cara pengumpulan  informasi  terarah,  termasuk  wawancara  dan  investigasi  (Kelly  et al.,  2013).  Menurut  Kelly  et  al.  (2013),  terdapat  enam  domain  teknik interogasi/wawancara.  Dalam  tulisan  ini,  beberapa  karakteristik  dari  enam domain  tersebut  disesuaikan  oleh  penulis  ke  dalam  konteks  pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Keimigrasian sebagai berikut:
Tabel 1. Enam Domain dalam Teknik Interogasi/Wawancara (Kelly et al., 2013)
No. Domain Karakteristik 1. Membangun Hubungan dan Kesepahaman (MHK) i. Menemukan kesamaan pengalaman ii. Menunjukkan kesabaran dan rasa hormat iii. Melakukan pendekatan yang ramah iv. Berusaha menjadi penyelesai masalah sumber v. Menunjukkan kepedulian terhadap sumber dan situasi yang dihadapinya vi. Menggunakan Bahasa yang digunakan sumber vii. Menggunakan keterampilan pendengar aktif seperti kontak mata atau mengangguk 2. Manipulasi Konteks (MK) i. Melakukan interogasi di ruangan kecil dan tertutup ii. Memindahkan kegiatan interogasi dari ruangan formal ke tempat yang lebih netral atau sebaliknya iii. Mengisolasi sumber sebelum interogasi dilakukan iv. Mengacaukan sumber dengan memanipulasi ruangan v. Mempertimbangkan waktu kegiatan vi. Mempertimbangkan penampilan fisik vii. Mempertimbangkan posisi tempat duduk 3. Provokasi Emosi (PE) i. Mengaitkan dengan kepentingan pribadi, hati nurani, maupun kepercayaan/agama/moral ii. Memanfaatkan efek kejutan iii. Merangsang perasaan negatif iv. Mengidentifikasi ketakutan v. Menyanjung sumber vi. Menanamkan keputusasaan kepada sumber vii. Membuat sumber bertanggungjawab terhadap akibat yang ditimbulkan 4. Konfrontasi dan Kompetisi (KK) i. Menekankan kewenangan dan keahlian ii. Menentang nilai yang dipegang sumber iii. Mengancam sumber dengan konsekuensi non- kooperatif iv. Mengekspresikan ketidaksabaran dan kemarahan v. Menanyakan pertanyaan yang sama berulang-ulang vi. Mengajukan serangkaian pertanyaan secara cepat tanpa memberi kesempatan sumber menjawab vii. Hanya diam dan menatap sumber viii. Mengabaikan informasi dari sumber ix. Mengajukan pertanyaan yang tidak terduga 5. Kolaborasi (K) i. Menawarkan reward atau bantuan untuk informasi yang dibutuhkan ii. Menawarkan hadiah khusus yang tidak berwujud iii. Memberikan penawaran kesepakatan dengan sumber iv. Menunjukkan suasana kooperatif
6. Presentasi Bukti (PB) i. Menunjukkan bukti aktual tentang kesalahannya ii. Menunjukkan bukti keterlibatan yang dibuat-buat atau direkayasa iii. Mengidentifikasi kontradiksi akan pengakuan sumber iv. Menunjukkan bukti bahwa sumber tidak bisa memberikan informasi yang lebih berguna lagi v. Menunjukkan sumber tentang foto atau pernyataan dari saksi atau sumber lain
Wawancara keimigrasian membutuhkan lebih banyak kajian dan penelitian yang lebih dalam. Penelitian mengenai teknik wawancara atau interogasi saat ini lebih banyak  didominasi  di  ranah  kepolisian  dan  penyidikan  kasus  di  pengadilan sehingga  belum  banyak  pembahasan  yang  khusus  mengenai  wawancara keimigrasian. Melalui penelitian ini akan dibahas teknik wawancara keimigrasian yang digunakan oleh petugas imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional  Soekarno  Hatta  melalui  dua  kasus  penundaan  keberangkatan Warga  Negara  Indonesia  terduga  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  non- prosedural.  Tulisan  ini  juga  akan  memberikan  gambaran  umum  mengenai Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  non-prosedural  dan  menjelaskan  tantangan serta permasalahan yang terjadi. Perlu digarisbawahi bahwa hasil dari penelitian ini  belum  cukup  untuk  dijadikan  pedoman  maupun  model  dalam  pelaksanaan wawancara keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional dikarenakan terbatasnya perangkat dan data penelitian yang digunakan.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  akan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  studi  kasus.  Jenis pendekatan studi kasus ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki  dan  memahami  sebuah  peristiwa  yang  telah  terjadi  dengan mengumpulkan  berbagai  macam  informasi  yang  kemudian  diolah  untuk mendapatkan  sebuah  analisis.  Adapun  yang  membedakan  penelitian  dengan pendekatan studi kasus dengan jenis pendekatan penelitian kualitatif yang lain terdapat  pada  kedalaman  analisisnya  pada  sebuah  kasus  tertentu  yang  lebih spesifik. Metode ini sangat tepat untuk menganalisis kejadian tertentu di suatu tempat tertentu dan waktu yang tertentu pula.
Dalam  penelitian  studi  kasus  ini,  penulis  akan  menyelidiki  secara  cermat  dua aktivitas  proses  pendalaman  berupa  wawancara  keimigrasian  terhadap  WNI yang diduga akan berangkat ke luar negeri untuk bekerja secara non-prosedural dengan  negara  tujuan  negara-negara  ASEAN  di  Terminal  2  Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tanggal 30 Januari 2024. Pengumpulan data dilakukan  dengan  observasi  partisipatoris  penuh  dimana  sumber  tidak mengetahui bahwa aktivitas tersebut sedang diteliti. Selama proses wawancara keimigrasian  berlangsung,  dilakukan  penyimakan  dan  pencatatan.  Kelebihan dari  metode  ini  adalah  peneliti  mendapatkan  pengalaman  langsung  dengan sumber dan dapat melakukan pencatatan terkait informasi  verbal maupun non- verbal yang sedang terjadi. Aspek-aspek lain yang mendukung interpretasi data juga dapat terlihat selama observasi dilakukan (Creswell, 2009). Kekurangan dari penelitian ini adalah belum adanya perekaman audio yang baik untuk keperluan transkripsi.  Penelitian  selanjutnya  dapat  menggunakan  alat  rekam  audio  yang baik  sehingga  interpretasi  dan  analisis  isi  wawancara  keimigrasian  yang
dilakukan dapat lebih akurat dan tepat.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Wawancara  keimigrasian  dilakukan  untuk  mencocokkan  kesesuaian  antara pernyataan pelintas dengan maksud dan tujuan perjalanan yang bersangkutan. Banyak  kasus  dimana  pelintas  berbohong  dan  memberikan  keterangan  yang tidak  sesuai  kepada  petugas  imigrasi  di  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi. Kebohongan yang dilakukan oleh seseorang dapat mengandung tiga unsur yakni pernyataan  salah,  bermaksud  menipu,  dan  pengetahuan  tentang  kepalsuan (Tiersma & Solan, 2005). Banyak kasus penundaan keberangkatan WNI ke luar negeri  di  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  Bandara Internasional Soekarno-Hatta disebabkan karena WNI tersebut memberikan keterangan yang tidak benar atau berusaha  membohongi  petugas  pada  saat  dilakukan  wawancara  keimigrasian. Kasus  yang  paling  sering  ditemukan  adalah  penundaan  keberangkatan  WNI dikarenakan  yang  bersangkutan  diduga  akan  menjadi  bekerja  di  luar  negeri secara ilegal atau tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya.
Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  adalah  setiap  Warga  Negara  Indonesia  yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah  Republik  Indonesia.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  4  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia adalah PMI yang bekerja pada pemberi  kerja  berbadan  hukum,  PMI  yang  bekerja  pada  pemberi  kerja perseorangan atau rumah tangga, serta pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. Namun  tidak  semua  pekerja  WNI  yang  bekerja  di  luar  negeri  dapat  disebut sebagai  PMI.  Pasal  4  ayat  (2)  Undang-Undang  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  menyebutkan bahwa  yang  tidak  termasuk  sebagai  pekerja  migran  adalah  WNI  yang  dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi, pelajar atau peserta pelatihan luar negeri, WNI pengungsi atau pencari suaka, penanam modal, ASN atau pegawai yang bekerja di Perwakilan Negara Republik Indonesia, WNI yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh APBN, dan WNI yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri.
Proses  bagi  seorang  WNI  untuk  dapat  bekerja  di  luar  negeri  tetap  harus mematuhi  ketentuan  dan  prosedur  yang  berlaku.  Untuk  dapat  bekerja  di  luar negeri,  seseorang  harus  memiliki  dokumen  ketenagakerjaan  dari  Dinas Ketenagakerjaan dan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI).  Serangkaian  persiapan  termasuk  Orientasi  Pra  Pemberangkatan (OPP) juga harus dilakukan sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI. OPP menjadi syarat wajib bagi PMI. OPP ini biasanya akan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada calon  PMI  mengenai  Perjanjian  Kerja,  peraturan-peraturan  yang  berlaku  di negara penempatan, keadaan sosial budaya di negara penempatan, pembinaan kepribadian dan mental, serta isu-isu seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Narkoba, dan sebagainya.
Proses  yang  sebenarnya  sudah  dirancang  dengan  cukup  baik  ini  pada kenyataannya sering tidak dilakukan oleh para calon PMI yang akan berangkat ke luar negeri. Sebagian dari mereka mendapat tawaran pekerjaan secara online
dari media sosial ataupun komunitas. Sebagian lagi melamar langsung ke tempat kerja  yang  dituju  di  luar  negeri  melalui  perantara  yang  identitasnya  seringkali tidak  jelas.  Ada  juga  yang  mencari  pekerjaan  dalam  waktu  kunjungannya sembari  berwisata  di  luar  negeri.  Mereka  kemudian  berangkat  begitu  saja  ke negara  tujuan  dalam  rangka  untuk  bekerja  namun  tidak  memiliki  dokumen- dokumen resmi yang dibutuhkan.
Studi  kasus  pertama  dilaksanakan  pada  hari  Selasa,  tanggal  30  Januari  2024 dilakukan penundaan keberangkatan terhadap tiga orang WNI atas nama T (38 tahun),  EAS  (26  tahun),  dan  AA  (30  tahun).  Ketiganya  akan  berangkat  ke Singapura  menggunakan  maskapai  Air  Asia  dengan  nomor  penerbangan QZ264.  Pada  saat  dilakukan  wawancara  pendalaman,  mereka  mengaku  akan bertemu teman di Singapura namun tidak dapat menjelaskan dengan baik perihal rencana  perjalanan  ataupun  kegiatan  yang  akan  dilakukan  selama  berada  di Singapura.  Petugas  kemudian  menemukan  bukti  percakapan  di  aplikasi Whatsapp milik yang bersangkutan yang mengindikasikan bahwa mereka akan bekerja  di  Singapura  dan  terdapat  arahan  untuk  menghapus  percakapan mengenai  hal  tersebut.  Bukti  percakapan  yang  belum  dihapus  oleh  yang bersangkutan  kemudian  dijadikan  dasar  petugas  imigrasi  untuk  melakukan penundaan  keberangkatan  terhadap  ketiga  WNI  tersebut  dan  mengarahkan mereka  menuju  Kantor  BP2MI  Bandara  Internasional  Soekarno-Hatta  untuk proses lebih lanjut.
Wawancara  keimigrasian  terhadap  ketigas  WNI  tersebut  dilakukan  secara terpisah.  Wawancara  yang  dilakukan  pada  kasus  pertama  paling  banyak menggunakan  teknik  Membangun  Hubungan  &  Kesepahaman  yakni  dengan menunjukkan kesabaran dan rasa hormat, melakukan pendekatan yang ramah, berusaha untuk menjadi penyelesai masalah sumber, menunjukkan kepedulian terhadap sumber dan situasi yang dialaminya, dan menggunakan keterampilan sebagai pendengar aktif.
“Saya  paham  dengan  kondisi  Ibu  (EAS),  namun  kami  di  sini  hanya
MHK MK PE KK K PB TEKNIK WAWANCARA PADA KASUS I
menjalankan tugas dan tidak mau Ibu (EAS) terjerat masalah nanti di sana kalau terjadi apa- apa.”
“Begini saja ya, Bu (AA). Hari ini kami tunda dulu keberangkatannya. Ibu (AA) urus dulu dokumen kerjanya, setelah ini kami arahkan ke BP2MI nanti bisa tanya- tanya di sana.”
Teknik yang digunakan berikutnya adalah teknik Presentasi Bukti yakni dengan menunjukkan  bukti  aktual  tentang  kesalahannya,  mengidentifikasi  kontradiksi akan  pengakuan  sumber,  dan  menunjukkan  foto  atau  pernyataan  dari  sumber lain.
“Kalau  Ibu  (T)  bilang  mau  mengunjungi  teman,  harusnya  Ibu  (T)  tau minimal dia tinggalnya dimana kan? ”
“Tadi teman-teman yang bareng sama Ibu (T) sudah ngaku mau kerja, Bu. Ini ada bukti chat nya juga, bisa Ibu (T) lihat.”
“Maksud saya, ada kemungkinan di luar negeri itu Ibu (T) bisa saja ditipu oleh  orang  atau  oknum  yang  tidak  bertanggungjawab  dan  kita  malah merugikan diri kita sendiri.”
Sementara  yang  paling  tidak  terlihat  adalah  teknik  Konfrontasi  dan  Kompetisi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses wawancara keimigrasian, di samping melakukan  pemeriksaan  dan  penilaian,  petugas  juga  tetap  memperhatikan konsep  pelayanan  dan  perlindungan.  Walaupun  beberapa  pertanyaan  yang diajukan  terkesan  menghakimi  namun  tetap  disampaikan  dengan  pendekatan yang ramah dan bersahabat selagi sumber atau terperiksa bersikap kooperatif.
Dalam  banyak  kegiatan  wawancara  investigatif  yang  dilakukan  oleh  penegak hukum, kebohongan akan diikuti dengan meningkatnya intensitas berhenti pada saat  berbicara,  menurunnya  intensitas  kedipan  mata,  dan  menurunnya pergerakan tangan (Vrij et al., 2008). Penanda-penanda baik verbal maupun non- verbal yang tampak pada saat  dilakukan proses wawancara keimigrasian juga dapat diamati petugas untuk kemudian dilakukan penilaian mengenai keterangan yang diberikan.
Studi  kasus  yang  kedua,  masih  pada  hari  yang  sama,  dilakukan  penundaan keberangkatan terhadap dua orang WNI atas nama DK (22 tahun) dan DD (18 tahun).  Kedua  WNI  tersebut  akan  berangkat  menuju  Kuala  Lumpur,  Malaysia menggunakan maskapai Malindo Air dengan nomor penerbangan OD349. Pada saat  dilakukan  wawancara  terkait  perjalanannya  ke  luar  negeri,  yang bersangkutan pada awalnya mengaku akan berwisata di Malaysia namun tidak dapat  menjelaskan  alamat  tinggal  dan  rencana  liburannya  selama  berada  di Malaysia.  Bukti  pemesanan  tiket  pulang  ataupun  akomodasi  hotel  juga  tidak dapat ditunjukkan. Setelah petugas menjelaskan mengenai rawannya bepergian ke  luar  negeri  tanpa  rencana  yang  jelas  dan  masih  tingginya  kasus  kejahatan lintas negara, yang bersangkutan pada akhirnya mengakui bahwa tujuannya ke Malaysia adalah untuk bekerja dan bukan untuk berlibur seperti yang dikatakan sebelumnya. Ia tertarik dengan iming-iming pekerjaan sebagai admin perjudian
online JAGUARWIN69  yang  memberikan  gaji  besar  ditambah  dengan  bonus harian.  Info  mengenai  pekerjaan  tersebut  didapatkan  dari  jejaring  sosial Facebook .  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  petugas  imigrasi  memberikan pengertian  dan  penjelasan  kepada  yang  bersangkutan  mengenai  resiko  dan konsekuensi  bekerja  secara  ilegal  di  luar  negeri  serta  mengarahkan  yang bersangkutan  menuju  Kantor  BP2MI  Bandara  Internasional  Soekarno-Hatta untuk proses lebih lanjut.
Sementara  pada  kasus  kedua,  petugas  lebih  menonjolkan  teknik  Presentasi Bukti. Hal ini dilakukan karena petugas menemukan indikasi kuat bahwa kedua WNI tersebut akan bekerja sebagai admin perjudian online yang sampai saat ini masih  menjadi  atensi  khusus  dari  pimpinan.  Keduanya  adalah  kakak  beradik yang ditengarai akan berangkat ke Kamboja, namun melakukan transit terlebih dahulu di Malaysia.
“Ini kan sudah jelas Mas (DK). Bagaimana bisa chat (info penawaran kerja JAGUARWIN69) ini ada di hp kalau Mas (DK) bilang tidak pernah cari loker ini?”
“Kalau  orang  mau  berwisata  terus  biasanya  yang  dicari  ya  info  tempat wisatanya,  atau  rencana  mau  nginapnya  bagaimana  kan?  Tapi  ini  Mas (DK) tiket pulang belum ada, booking hotel juga belum. ”
Seseorang  yang  sedang  berbohong  cenderung  untuk  menjelaskan  suatu  hal dengan  urutan  kronologis  standar  yakni  satu  hal  terjadi  di  awal,  kemudian berlanjut  dengan  satu  hal  lain  dan  seterusnya  sampai  hal  yang  terjadi  paling akhir. Cukup sulit bagi seseorang yang sedang berbohong untuk menceritakan suatu hal yang tidak berurutan secara kronologis (Vrij, 2006). Setelah seseorang menceritakan  terkait  rencana  perjalanannya  selama  berada  di  luar  negeri, petugas imigrasi dapat mengelaborasi keterangan yang sudah diberikan apabila orang yang diperiksa cukup kooperatif ataupun memberikan pertanyaan terkait rencana  perjalanan  dalam  urutan  yang  berbeda  atau  urutan  terbalik  apabila
MHK MK PE KK K PB

## TEKNIK WAWANCARA PADA KASUS II
orang  yang  diperiksa  menunjukkan  sikap  kurang  kooperatif.  Teknik  ini  secara efektif  dapat  digunakan  oleh  petugas  imigrasi  dalam  menggali  informasi mengenai rencana perjalanan orang tersebut selama berada di luar negeri untuk kemudian menilai kebenaran dari keterangan tersebut. Namun dalam dua kasus di atas belum ditemukan penggunaan teknik ini.
Bukti percakapan yang ada di dalam aplikasi media sosial juga harus digunakan secara  strategis.  Dibandingkan  dengan  menunjukkan  bukti  di  awal,  petugas dapat menunggu sampai orang tersebut selesai menceritakan atau menjelaskan. Ketika berada pada tahap ini, maka orang yang berbohong akan mendapatkan kesulitan  atau  berpikir  keras  untuk  meyakinkan  petugas  sekaligus menyelaraskan antara keterangan yang ia berikan dengan bukti yang ditunjukkan oleh  petugas  (Vrij,  2006).  Teknik  ini  akan  sangat  berguna  apabila  bukti  yang ditunjukkan  ternyata  kontradiktif  atau  jauh  berbeda  dengan  keterangan  yang sudah disampaikan.
Dalam hal penundaan keberangkatan WNI tersebut sebenarnya masih terdapat tantangan  dan  permasalahan.  Ruangan  yang  digunakan  untuk  melakukan wawancara  pendalaman  terhadap  WNI  terduga  PMI  non-prosedural  belum dilengkapi  dengan  perangkat  perekaman  gambar  atau  suara  yang  dapat digunakan  sebagai  pendukung  dalam  hal  pembuktian  atau  pengkajian  ulang ketika akan membuat keputusan terkait orang yang diperiksa. Apabila terdapat aduan atau komplain terhadap keputusan penundaan keberangkatan, rekaman tersebut juga dapat dijadikan bukti untuk menanggapi aduan tersebut.
Membahas mengenai wawancara keimigrasian ini juga dapat kita kaitkan dengan kajian  linguistik,  walaupun  belum  banyak  ditemukan  yang  membahas  secara khusus  mengenai  bidang  keimigrasian.  Ariani  et.  al.  (2014)  dalam  tulisannya memandang bahwa kemungkinan di masa depan akan semakin banyak orang di bidang linguistik dengan kualifikasi tambahan di bidang lainnya seperti hukum. Linguistik  forensik  melibatkan  penerapan  pengetahuan  ilmiah  untuk  bahasa dalam konteks hukum. Mereka juga mempelajari proses peradilan mulai dari titik penangkapan,  dan  kemudian  melalui  wawancara,  dakwaan,  persidangan  dan tahapan  penjatuhan  hukuman.  Ahli  bahasa  juga  akan  tertarik  pada  bahasa wawancara polisi dengan saksi dan tersangka, dan bahasa pengacara dan saksi dalam  pemeriksaan  silang  (Ariani  et  al.,  2014).  Pemeriksaan  terhadap  WNI terduga PMI non-prosedural juga seharusnya dapat dikaji melalui kajian linguistik forensik. Leonard et. al. (2016) pun juga memandang bahwa linguistik forensik menawarkan  alat  yang  ampuh  untuk  menguji  validitas  tuduhan  atau  hukuman pidana.  Linguistik  forensik  juga  dapat  berfungsi  dalam  kasus  perdata,  untuk mendukung  atau  menantang  kesimpulan  hukum.  Meskipun  linguistik  forensik telah digunakan dalam banyak kasus namun masih kurang dimanfaatkan secara maksimal.  Analisis  linguistik  forensik  dapat  bermanfaat  dalam  hampir  semua kasus di mana bahasa dapat dianggap sebagai bukti (Leonard et al., 2017).
Salah  satu  permasalahan  yang  ditemui  di  lapangan  dinyatakan  dalam  tulisan Sousa-silva (2022) yakni bahwa petugas penegak hukum biasanya tidak memiliki pelatihan  mendalam  dalam  analisis  linguistik  forensik,  dan  mereka  juga  tidak diharapkan  untuk  menambah  pengetahuan  mereka  dalam  jangka  pendek. Kerjasama dengan ahli linguistik forensik untuk memberikan pelatihan keahlian di  lapangan  dalam  rangka  membantu  penyelesaian  kasus  dapat  dilakukan
sehingga memungkinkan petugas memperoleh setidaknya beberapa pengetahuan  dasar  tentang  relevansi  analisis  linguistik  forensik  dengan bidangnya (Sousa-silva, 2022). Menurut penelitian Aziz (2021), keterlibatan ahli bahasa dalam bidang hukum di Indonesia sesungguhnya belum cukup intensif. Bahkan,  untuk  kasus  pidana  yang  jelas-jelas  melibatkan  unsur  bahasa  yang menjadi  alat  buktinya,  kesaksian  ahli  bahasa  belum  selalu  dimintakan.  Akan tetapi, seiring dengan munculnya kesadaran para penegak hukum akan perlunya tinjauan atau pandangan ahli bahasa untuk memberi pendapat sebagai saksi ahli bahasa, dalam beberapa tahun terakhir ini, mereka mulai melibatkan para ahli bahasa. Selain karena merasa adanya keterbatasan dalam memahami hakikat makna  yang  terkandung  dalam  ekspresi  bahasa,  kehadiran  para  saksi  ahli bahasa akan memperlancar kerja para penegak hukum (Aziz, 2021). Tulisan Aziz ini menyiratkan bahwa disiplin ilmu linguistik forensik seharusnya dapat menjadi salah  satu  hal  yang  mendukung  tugas  dan  fungsi  aparatur  penegak  hukum secara umum. Aziz memberikan beberapa contoh implementasi dalam beberapa kasus peradilan yang melibatkan saksi ahli bahasa, namun bukan dalam ranah penegakan hukum keimigrasian.
Selanjutnya  dalam  perspektif  hukum,  berdasarkan  pasal  33  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, setiap warga negara Indonesia yang masuk  atau  keluar  Wilayah  Indonesia  harus  memenuhi  persyaratan  yakni memiliki  dokumen  perjalanan,  sebagai  contoh  paspor,  yang  sah  dan  masih berlaku,  tidak  termasuk  ke  dalam  daftar  pencegahan,  serta  tercantum  dalam daftar  penumpang  atau  awak  Alat  Angkut  kecuali  bagi  kendaraan  pribadi  dan kendaraan muatan barang. Kemudian pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  dijelaskan  mengenai  tahapan  pemeriksaan keimigrasian  terhadap  warga  negara  Indonesia  yakni  memeriksa  dokumen perjalanan  RI,  melakukan  wawancara,  dan  memindai  dokumen  perjalanan  RI serta  memeriksa  dalam  daftar  pencegahan.  Secara  hukum  keimigrasian  itu sendiri,  selama  warga  negara  Indonesia  tersebut  telah memenuhi  persyaratan dan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,  maka  ia  akan  diizinkan  untuk  keluar  dari  wilayah  Indonesia  dan diberikan cap tanda keluar.
Oleh karenanya, permasalahan lain dalam hal penundaan keberangkatan WNI terduga  PMI  Non-Prosedural  di  Bandara  Internasional  adalah  belum  adanya dasar hukum keimigrasian kuat yang melandasi kebijakan tersebut dengan tepat. Penundaan dilakukan atas dasar bahwa yang bersangkutan belum mempunyai kelengkapan  dokumen  untuk  dapat  bekerja  di  luar  negeri,  tidak  mampu menjelaskan  maksud  dan  tujuan  perjalanannya  ke  luar  negeri  dengan  baik, ataupun  memberikan  keterangan  yang  tidak  benar  kepada  petugas.  Prosedur yang  ada  saat  ini  adalah  ketika  WNI  terduga  PMI  Non-Prosedural  tersebut diketahui  akan  bekerja  di  luar  negeri  secara  ilegal,  maka  akan  dilakukan pemberitahuan kepada pihak maskapai untuk membatalkan tiket perjalanannya kemudian membuat berita acara serah terima WNI tersebut kepada pihak BP2MI yang berada di Bandara.
Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian pasal 16 ayat (1), terdapat  tiga  alasan  seseorang  dapat  ditolak  untuk  keluar  Wilayah  Indonesia yakni tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, diperlukan untuk  kepentingan  penyelidikan  dan  penyidikan  atas  permintaan  pejabat  yang berwenang,  dan  namanya  tercantum  dalam  daftar  pencegahan.  Kemudian  di
dalam Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi pasal 34 ayat (1) huruf b, salah satu tahapan dalam pemeriksaan keimigrasian terhadap Warga Negara Indonesia adalah melakukan wawancara. Berikutnya pada pasal 34  ayat  (3)  dijelaskan  bahwa  wawancara  tersebut  dilakukan  dalam  rangka memperoleh  keyakinan  terhadap  Warga  Negara  Indonesia  pemegang  paspor tersebut.  Meskipun  demikian,  permasalahan  pada  pemeriksaan  keimigrasian Warga  Negara  Indonesia  yang  dijelaskan  dalam  peraturan  tersebut  terbatas hanya  pada  permasalahan  dokumen  perjalanan  atau  paspor,  status kewarganegaraan,  dan  daftar  pencegahan  keluar  wilayah  Indonesia.  Dari gambaran  umum  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  saat  ini  belum  ada  payung hukum kuat sebagai dasar penundaan keberangkatan Warga Negara Indonesia yang diduga akan bekerja secara non-prosedural ataupun terindikasi rentan dan berpotensi menjadi korban kejahatan lintas negara.

## 4. KESIMPULAN
Wawancara  keimigrasian  merupakan  bagian  penting  dalam  pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi terutama di Bandara Internasional yang  masih  belum  dapat  digantikan  fungsinya  oleh  pemeriksaan  keimigrasian elektronik  terutama  dalam  perspektif  pendekatan  keamanan.  Wawancara keimigrasian juga esensial sebagai alat kontrol di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional dalam memberikan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Bentuk perlindungan yang dimaksud salah  satunya  adalah  dengan  melakukan  penundaan  keberangkatan  terhadap WNI  yang  diduga  akan  bekerja  di  luar  negeri  secara  non-prosedural  dalam rangka  melindungi WNI  tersebut  dari  ancaman  kejahatan  lintas negara  seperti tindak pidana perdagangan orang maupun penyelundupan migran.
Berdasarkan  dua  studi  kasus  penundaan  keberangkatan  WNI  di  Tempat Pemeriksaan  Imigrasi Bandara  Internasional  Soekarno-Hatta  yang  telah diulas pada bagian sebelumnya, teknik wawancara keimigrasian yang paling menonjol adalah  teknik  Membangun  Hubungan  &  Kesepahaman  dan  Presentasi  Bukti. Dalam  melakukan  wawancara  keimigrasian,  selain  menjalankan  fungsi pemeriksaan  dan  pendekatan  keamanan,  petugas  juga  dituntut  untuk  tetap mempertimbangkan asas pelayanan publik dan perlindungan hukum.
Membahas mengenai wawancara keimigrasian ini juga dapat kita kaitkan dengan kajian  linguistik,  Kajian  linguistik  yang  membahas  secara  khusus  mengenai bidang  keimigrasian  belum  banyak  dilakukan  sehingga  melalui  tulisan  ini diharapkan dapat membuka wawasan dalam bidang tersebut. Saat ini juga belum ada  payung  hukum  kuat  sebagai  dasar  penundaan  keberangkatan  Warga Negara Indonesia yang diduga akan bekerja di luar negeri secara non-prosedural yang  berpotensi  menjadi  korban  kejahatan  lintas  negara.  Apabila  dapat dirancang suatu peraturan perundangan terkait hal ini dan diterapkan pula sanksi seperti  penarikan  paspor  bagi  WNI  yang  terbukti  akan  bekerja  di  luar  negeri secara  non-prosedural,  tentunya  akan  sangat  membantu  petugas  yang  ada  di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional.

## REFERENCES
Ariani, M. G., Sajedi, F., & Sajedi, M. (2014). Forensic Linguistics: A Brief Overview of the Key Elements. Procedia - Social and Behavioral Sciences ,
158 , 222 –225. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.12.078
Arifin, R., & Nurkumalawati, I. (2020). Kebijakan Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia: Bentuk Pelayanan Publik dan Profesionalisme Petugas Imigrasi. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 14 (2), 243.
https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.243-262
Arifin, R., Nurkumalawati, I., & Briando, B. (2019). The Theoretical Perspectives of Immigration Controls: Immigration Clearance Process, Selective Policy, and Security Approach at Airports in Indonesia. 2nd International Conference on Multidisciplinary Academic Research , 251 –260.
Aziz, E. A. (2021). Linguistik Forensik: Sebuah Sumbangsih Linguistik Untuk Penegakan Hukum Dan Keadilan. Jurnal Forensik Kebahasaan , 1 (1), 1 –
22. https://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/jfk/article/view/38 12/1619 Busch-Armendariz, N., Nale, N. L., Kammer-Kerwick, M., Kellison, J. B., Torres, M. I. M., Cook-Heffron, L., & Nehme, J. (2016). Human trafficking by the numbers: The initial benchmark of prevalence and economic impact for Texas. In University of Texas at Austin: Institute on Domestic Voilence and Sexual Assault (Issue December). https://repositories.lib.utexas.edu/items/7276b62f-d93d-440e-a479- 70d1141495bc
Creswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (3rd ed.). Sage Publications.
Donaghy, W. C. (1984). The Interview: Skills and Applications . Scott Foresman. Iqbal, M. (2020). Implementasi Linguistik Forensik di Ranah Keimigrasian . 596 – 606. https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/prosi ding/Seminar Internasional Kebahasaan 2019/Makalah Forensik/59 Makalah Forensik - M Iqbal.pdf Kelly, C. E., Miller, J. C., Redlich, A. D., & Kleinman, S. M. (2013). A taxonomy of interrogation methods. Psychology, Public Policy, and Law , 19 (2), 165 – 178. https://doi.org/10.1037/a0030310
Leonard, R. A., R Ford Tanya Karoli Christensen, J. E., R, J. E., Karoli, T., R Ford, J. E., & Karoli Christensen, T. (2017). Forensic Linguistics: Applying the Science of Linguistics to Issues of the Law. Hofstra Law Review , 45 (3),
11. http://scholarlycommons.law.hofstra.edu/hlrAvailableat:http://scholarlycom mons.law.hofstra.edu/hlr/vol45/iss3/11
Lesmana, A. H., & Baringbing, M. J. (2020). Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi . BPSDM KUMHAM Press. Price, E., & Nethery, A. (2012). Truth-telling at the border: An audience appraisal of Border Security. Media International Australia , 142 , 148 –156. https://doi.org/10.1177/1329878x1214200116
Reid, J., & Fox, B. (2020). Human trafficking and the darknet: Technology, innovation, and evolving criminal justice strategies. Advanced Sciences
and Technologies for Security Applications , 77 –96. https://doi.org/10.1007/978-3-030-41287-6_5 Santoso, M. I. (2018). Kedaulatan dan yurisdiksi negara dalam sudut pandang keimigrasian. Binamulia Hukum , 7 (1), 1 –16. https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.310 Shuy, R. W. (1998). The Language of Confession, Interrogation, and Deception . Sage Publications.
Sousa-silva, R. (2022). Forensic Linguistics : The potential of language for law enforcement in the digital age . 23 –32. https://repositorio- aberto.up.pt/handle/10216/145164%0Ahttps://repositorio- aberto.up.pt/bitstream/10216/145164/2/590985.pdf Sumolang, A. Z. Z. (2020). Penanganan Terhadap Korban Perdagangan Orang Dan Penyelundupan Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Lex Et Societatis , 8 (2), 16 –24. https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28486
Tiersma, P. M., & Solan, L. M. (2005). Speaking of Crime: The Language of Criminal Justice (No. 2005 –13).
Vrij, A. (2006). Challenging interviewees during interviews: The potential effects on lie detection. Psychology, Crime and Law , 12 (2), 193 –206. https://doi.org/10.1080/10683160512331331319
Vrij, A., Mann, S. A., Fisher, R. P., Leal, S., Milne, R., & Bull, R. (2008). Increasing cognitive load to facilitate lie detection: The benefit of recalling an event in reverse order. Law and Human Behavior , 32 (3), 253 –265. https://doi.org/10.1007/s10979-007-9103-y
Williams, P. D. (2012). Security Studies: An Introduction . Routledge.