## PENDIDIKAN AGAMA ISLAM: DARI ACEH UNTUK INDONESIA
Oleh: Misnan
Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Email: misnan197@gmail.com

## Abstrak
Pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia jangka panjang yang mempunyai nilai strategis  bagi  kelangsungan  peradaban  manusia  di  dunia.  Oleh  sebab  itu,  hampir  semua negara  menempatkan  pendidikan  sebagai  sesuatu  yang  penting  dan  utama  dalam  konteks pembangunan  bangsa  dan  negara.  Begitu  juga  Indonesia  menempatkan  pendidikan  sebagai sesuatu yang cukup urgen. Hal ini dapat dilihat dari isi Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang menegaskan  bahwa  salah  satu  tujuan  nasional  bangsa  Indonesia  adalah  mencerdaskan kehidupan  bangsa.  Pendidikan  di  Indonesia  dari  sejarahnya  mengalami  beberapa  kali perbaikan  kurikulum  mulai  pada  masa  zaman  penjajahan  belanda,  zaman  jepang,  pasca kemerdekaan.  Menindak  lanjuti  Pembukaan  UUD  1945  di  atas,  maka  kemudiaan  negara memasukkan  ketentuan  tentang  pendidikan  ke  dalam  Undang-Undang  Dasar.  Hal  ini dilakukan  karena  misi  membangun  negara  dan  bangsa  Indonesia  yang  cerdas  kehidupannya hanya dapat  dilakukan  melalui pendidikan. Oleh karena itu, maka pemerintah juga memiliki tanggung jawab  yang cukup besar dalam pelaksanaan pendidikan secara komprehensif. Baik kebijakan maupun praktik pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Pendidikan agama Islam adalah suatu  upaya  memberikan  pemahaman  terhadap  ajaran  Islam  benar  melalui  lembaga pendidikan  formal.  Pendidikan  tersebut  tidak  sebatas  memperkenalkan  tataran  ritual-formal peribadatan dan doktrin agama lainnya. Pengamalan ajaran itu diharapkan membuahkan hasil yang baik, yaitu mampu membentuk sikap dan tingkah laku terpuji.

## Kata Kunci: Pendidikan, Aceh dan Indonesia

## A. Pendahuluan
Pendidikan  Agama  Islam  di  Indonesia  dimulai  sejak  masuknya  Islam  ke  Indonesia melalui Aceh. Hal  ini sesuai dengan apa yang telah  tertera dalam buku yang ditulis Haidar Putra  Daulay  bahwa  pada  tahap  awal  Pendidikan  Agama  Islam  dimulai  bersamaan  dengan penyebaran ajaran Islam oleh para muballigh yang datang dari Gujarat. Para pendakwah Islam tersebut  menyampaikan  ajaran  Islam  melalui  jalur  pendidikan  yang  awalnya  sederhana dengan  memanfaatkan  fasilitas  privat  seperti  rumah  dan  juga  fasilitas  umum  seperti  rumah ibadah  dan  hingga  sampai  pada  taraf  yang  lebih  meluas  hingga  sampai  ke  istana  kerajaan. Perkembangan  selanjutnya  adalah  dimana  para  pendakwah  yang  alim  itu  kemudian mendirikan  lembaga  pendidikan  khusus  yang  diberi  nama  dengan dayah (ucapan  dalam bahasa  Aceh)  atau zawiyah (dari  bahasa  Arab)  yang  berarti  pojok  masjid  yang  dijadikan tempat khusus untuk mempelajari agama Islam dari pada guru atau ulama.
Dayah  merupakan lembaga dan sistem pendidikan Islam paling awal di Aceh. Dapat dijelaskan bahwa cikal bakal sekolah atau madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam paling modern saat ini adalah dayah. Dayah  telah ada di Aceh sejak abad ketiga hijriyah atau awal abad  ke-10  M,  atau  tiga  tahun  setelah  masuknya  Islam  ke  Nusantara  ini  melalui  kerajaan Islam  Samudera  Pasai  dan  Peureulak.  Keberadaan  dayah  sebagai  lembaga  pendidikan  pada awal  perkembangan  Islam  di  Aceh  juga  dapat  diketahui  melalui  kegiatan  Hamzah  Fanshuri mengajarkan ilmunya pada beberapa tempat di dayah dalam bentuk halaqah.” 1 Demikian juga Syamsuddin  al-Sumatrani  pernah  mendirikan  dayah  sebagai  tempat  belajar  salah  seorang muridnya al-Singkili.” Bukti lain dapat dilihat pada para ulama klasik yang pernah masyhur di Aceh,  seperti  Abdurrauf  al-Singkeli,  Syamsuddin  al-Sumatrani  dan  juga  Nurdin  al-Raniry pernah menjadi guru pada dayah. 2
Dayah  telah  banyak  berperan  dalam  pengembangan  pendidikan  di  Aceh  dengan melahirkan banyak ulama, terutama  ulama  yang  mendalami  ilmu  agama,   baik  mereka  yang berada  di  Aceh,  maupun  di  luar  Aceh,  seperti  Syekh  Burhanuddin  Ulakan  dari  Pariaman, murid  dari  Syekh  Abdurrauf  Singkili  (1024-1105  H/1615-1693  M) 3 sebagai  ulama  orang pertama yang mendirikan lembaga pendidikan Islam di Sumatra Barat yang bernama surau 4 ,
1 M. Sadli ZA, Pendidikan Islam di Kesultanan  Aceh: Ulama, Meunasah dan Rangkang, dalam Abuddin Nata  (Ed). Sejarah  Pertumbuhan  dan  Perkembangan  Lembaga-lembaga  Pendidikan  Islam  di  Indonesia, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), h. 34.
2 M. Sadli ZA, Pendidikan Islam . . ., h. 35
3 Pada  masa  tersebut  Abdurrauf  Singkili  telah  membina  sebuah  dayah,  yang  dalam  pelaksanaannya dibantu oleh muridnya Syekh Daud Rumi,  yang diangkat sebagai tangan kanannya.
4 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, (Jakarta: Logos Wacana  Ilmu,  2002),  cet.  IV,    h.  23  dan  119.  Lihat  juga  Azumardi  Azra  dan  Oman  Fathurrahman, Jaringan
dan  Syekh  Muhammad  Maulana  Yusuf  al-Makassary  (1626-1699  M.)  adalah  salah  seorang ulama  di  Banten,  yang  pernah  belajar  di  dayah  Aceh  pada  masa  kekuasaan  Sulthanah  Tajul Alam antara tahun 1641-1675 M. 5
Perkembangan  dayah  dipengaruhi  oleh  situasi  dan  kondisi  sosial-politik  masyarakat Aceh.  Agresi  penjajahan  Belanda  terhadap  Aceh  mempengaruhi  perkembangan  dayah  di Aceh.  Sebelumnya  dayah    memfokuskan  diri  sebagai  lembaga  pendidikan  mulai  pudar  dan tidak  dapat  memaksimalkan  proses  pendidikannya,  karena  posisi  dayah  dijadikan  basis perlawanan dan tempat menyusun strategi dalam menghadapi kolonial Belanda. 6 Kebanyakan pimpinan  dan  murid  dayah  secara  terang-terangan  mengambil  posisi  anti  kolonial  dan menjadi  pejuang  perang  dalam  menghadapi  Belanda,  seperti  Tgk  Chik  di  Tiro,  Tgk.  Chik Kuta Karang, Tgk. Syekh Said Abdus Samad Eumpek Awee, Tgk. Tgk Chik Pante Geulima, Tgk. Chik Haji Ismail, dan lain-lain.
Setelah berakhirnya perang Aceh pada tahun 1904, dayah-dayah yang dulunya sempat mundur  dan  terbengkalai,  kembali  dibenahi  untuk  difungsikan  sebagai  institusi  pendidikan murni,  walaupun  pihak  Belanda  terus  mencurigainya.  Dayah-dayah  yang  kembali berkembang  dengan  baik  setelah  perang  Aceh  adalah  dayah  Krueng  Kalee,  dayah  Tanoh Abee,  dayah  Lam  Birah,  dayah  Jeureula,  dayah  Tiro,  dayah  Ie  Leubee,  dayah  Teupin  Raya, dayah  Tanjongan,  dayah  Cot  Meurak,  dayah  Pulo  Kiton,    dayah  Sama  Tiga,  dayah  Kuala Bhee Woyla, dan lain-lain.  Di antara dayah yang disebutkan di atas, dayah yang mempunyai pengaruh besar setelah berakhirnya perang Aceh adalah dayah Krueng Kalee yang terletak di gampong Siem  (sebelah  selatan  Kutaraja),  masuk  wilayah  Kecamatan  Darussalam  Aceh Besar. Para alumni dayah ini banyak yang menjadi tokoh-tokoh terkenal di Aceh, diantaranya adalah  Tgk  Muhammad  Daud  Beureu-eh,  Tgk.  Abdul  Wahab  Seulimum,  Tgk.  Muhammad Wali al-Khalidy dan lain-lain.
Setelah tahun 1909, kolonial Belanda mengembangkan pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah  model  Belanda  di  Aceh,  untuk  mempersiapkan  tenaga-tenaga  yang  dapat dipakai sebagai pegawai Belanda yang bekerja di Aceh. S. Nasution menyebutkan, pada tahun 1894  M.  Belanda    mengubah  sekolah  rendah  di  Indonesia  menjadi  Sekolah  Kelas  Satu  dan Sekolah Kelas Dua. Sekolah Kelas Satu diperuntukkan kepada anak dari kalangan aristokrasi
Ulama, dalam “Insklopedi Tematis Dunia Islam, Asia Tenggara" (Jakara: Ichiar Baru Van Hoeve, tt,) jilid 5, h. 122.
5 Abu Hamid, Syekh Yusuf, Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), cet. II, h. 91.
6 Menanti Suara Ulama Dayah, Kompas, 1 Desember 2006, h. 5.
dan orang-orang berada, sedangkan Sekolah Kelas Dua adalah untuk rakyat pada umumnya. 7 Sekolah Kelas satu pada umumnya di bangun di Pulau Jawa dan baru dibangun di luar Pulau Jawa  pada  tahun  1909  M.  Akan  tetapi  menurut  M.  Hasbi  Amiruddin,  menyebutkan  bahwa Belanda  hanya  mendirikan  satu  sekolah  tahunan  (sekolah  dasar)  yang  diberi  nama Volksschool untuk  masyarakat  (Aceh) 8 Sesuai  dengan  pernyataan  sebelumnya,  berarti  yang dimaksud dengan sekolah dasar oleh Amiruddin adalah Volksschool yang lebih tepat disebut dengan  Sekolah  Desa,  yang  merupakan  sekolah  tingkat  dasar  Belanda.  Sekolah  ini  hanya mempunyai  kurikulum  sampai  kelas  tiga  secara  sederhana.  Materi  ajar  dalam  kurikulumnya adalah, untuk kelas I diajarkan membaca/menulis bahasa melayu dengan tulisan latin, latihan bercakap-cakap,  dan  pelajaran  berhitung  1-20.  Pada  kelas  II  diajarkan  lanjutan membaca/menulis  dengan  huruf  latin  dan  huruf  Arab,  serta  dikte  kedua  macam  tulisan tersebut, sedangkan pada kelas III lanjutan membaca/menulis dan pelajaran berhitung sampai angka  100. 9 Setelah  kelas  tiga,  murid  sekolah  tersebut  dapat  melanjutkan  pendidikannya  ke sekolah  sambungan  ( Vervolgschool ).  Sekolah  Belanda  sebenarnya  bukan  sekolah  yang menarik  bagi  masyarakat  umum  Aceh  pada  waktu  itu,  karena  sikap  anti  kolonial  yang  juga berkembang secara kultural, sehingga dalam masyarakat berkembang paham “ tajak sikula jeut ke kaphe”. (mengikuti sekolah Belanda akan menjadi kafir).  Sekolah Belanda hanya disukai oleh masyarakat kelas tertentu, yaitu bagi masyarakat priayi Aceh, meminjam istilah Cliffort Geertz bagi masyarakat Jawa.
Sejak  Belanda  mendirikan  sekolah  di  Aceh,  mulailah  muncul  dikotomi  dalam pendidikan  Aceh,  yaitu  antara  pendidikan  agama  Islam  yang  dipraktekkan  oleh  dayah    dan pendidikan  umum  yang  dipakai  oleh  Belanda.  Pengembangan  sekolah  oleh  Belanda,  tidak memberi  pengaruh  terhadap  kualitas input murid  pada  dayah,  karena  hanya  sebagian  anak- anak  dari  golongan  masyarakat  tertentu  saja yang  memilih  menyekolahkan  anak  pada sekolah. 10 Pengaruh  terhadap input dayah  baru  sedikit  terasa  sejak  para  ulama  Aceh  (yang juga  alumni  dayah)  mulai  mengembangkan  madrasah  sekitar  tahun  1920-an,  sebagai pembaharuan  dari  sistem  dayah.  Madrasah-madrasah  tersebut  antara  lain:  (a)  Madrasah Ahl al-Sunnah  wa  al-Jama‘ah di  Idi  (Kabupaten  Aceh  Timur),  didirikan  oleh  Tgk.  Sayyed Husein,  pada  tahun  1928;  (b)  Jam’iyyah  al-Diniyyah  di  Garot  (Aceh  Pidie),  oleh  Tgk. Muhammad  Daud  Beureu-eh,  pada  tahun  1928;  (c)  Madrasah  al-Muslim  Peusangan
7 S. Nasution, Sejarah Pendidikan Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), cet. II, h. 51.
8 Amiruddin, Ulama Dayah. . ., h . 20.
9 Amiruddin, Ulama Dayah. . . , h. 81.
10 Golongan  masyarakat  tertentu  di  sini  adalah  kelompok  yang  di  Jawa  disebut  oleh  Clifford  Geertz sebagai  masyarakat abangan dan priayi.
(Bireuen),  oleh  Tgk.  Abdul  Rahman,  pada  tahun  1930;  (d)  Jamiah  Diniyah  al-Montasikiyah (JADAM),  di  Montasik  (Aceh  Besar),  oleh  Tgk.  Syekh  Ibrahim,  pada  tahun  1931;  dan  (e) Madrasah Dar ulum Gandapura di Geurugok (Bireuen), oleh Teuku Bentara Istiya Muda  dan Tgk. Yusuf Syah, pada tahun 1931. 11
Perbedaan yang sangat mendasar antara dayah dan madrasah adalah pada dayah hanya disajikan  materi  yang  bertulisan  Arab,  baik  dalam  bahasa  Melayu  maupun  dalam  bahasa Arab. Sedangkan pada madrasah selain menyajikan materi agama  Islam dalam bahasa Arab, juga menyajikan materi umum dengan menggunakan tulisan latin. Jika dibandingkan dengan Vervolgschool yang mengabaikan materi belajar Agama Islam, maka sistem madrasah mampu menghilangkan dikhotomi dalam pendidikan. Dalam pelaksanaan pendidikan, madrasah tidak lagi  menggunakan balee sebagai  tempat  belajar,  karena  belajar  dengan  menggunakan  kelas seperti sekolah Belanda dianggap lebih memudahkan. Perbedaan lainnya adalah, murid pada dayah    tidak  dipungut  biaya  belajar,  sedangkan  belajar  pada  madrasah,  para  murid  harus membayar  biaya  bulanan.    Dengan  demikian,  dayah  menjadi  tempat  pendidikan  masyarakat ekonomi lemah, dan agak jarang ada orang kaya yang memasukkan anaknya ke dayah.

## B. PAI Dalam Pendidikan Nasional
Pada  awal  kemerdekaan  Republik  Indonesia  sampai  berakhirnya  orde  lama,  dalam penyediaan  fasilitas  pendidikan,  dayah  masih  berada  dalam  posisi  seperti  pada  masa penjajahan.  Hal  ini  terjadi  karena  pemerintah  tidak  memberi  perhatian  yang  selayaknya kepada  dayah.  Pada  saat  itu  pemerintah  berupaya  mengembangkan  sekolah-sekolah  dengan sistem yang ditinggalkan Belanda.
Pada  tahun  1968  para  ulama  dayah  seluruh  Aceh  mengadakan  pertemuan  di Seulimum,  kabupaten  Aceh  Besar,  dengan  tujuan  untuk  berdialog  mengenai  perkembangan pendidikan  agama  Islam  dan  perkembangan  dayah.  Hasil  pertemuan  adalah  terbentuknya, organisasi  persatuan  dayah  seluruh  Aceh,  yang  diberi  nama  “Jam’iyah  Persatuan  Dayah Inshafuddin”  tepatnya  tanggal  4  Februari  1968/5  Zulkaedah  1338  dibentuk. 12 Diharapkan melalui  organisasi  ini  dapat  menjadi  media  dialogis  bagi  dayah,  untuk  mencari  jalan  keluar dalam persoalan agama Islam kontemporer dan pengembangan dayah itu sendiri.
Sejak  tahun  1980-an,  beberapa  tokoh  dayah  berinisiatif  untuk  merubah  sistem pembelajaran dan memodifikasi kurikulum dengan muatan yang lebih luas, mencakup materi-
11 Amiruddin, Ulama Dayah. . . , h. 22.
12 Thahiry dkk, Wacana Pemikiran  . . . , h. 106
materi  layaknya  sekolah  formal.  Dayah  model  ini  disebut  dengan  dayah  terpadu  ( integrated dayah ).  Pada  saat  yang  sama  juga  dikembangkan  beberapa  dayah  terpadu  yang  baru  oleh tokoh-tokoh  setempat.  Salah  satu  dayah  terpadu  yang  didirikan  saat  itu  dan  masih  eksis sampai saat ini adalah dayah Jeumala Amal. 13 Sejak saat itu, dayah berkembang menjadi dua model, yaitu yang disebut dengan dayah salafiyah dan dayah modern. Pada umumnya mereka termotivasi  oleh  keberhasilan  sistem  pesantren  yang  berlaku  pada  Pondok  Modern Darussalam Gontor. 14
Dayah  modern  yang  berkembang  di  Aceh  tidak  terlalu intens dalam  mengajarkan kitab-kitab kuning yang berlaku di dayah salafiyah, sehingga penguasaan ilmu keislaman bagi alumni  dayah  modern  dianggap  belum  mendalam  dan  sempurna,  tetapi  lebih  maju  dalam pembelajaran  ilmu  umum  dan  bahasa  Arab  dan  Inggris,  terutama  bidang al-muhādathah ( conversation )  dan al-kita>bah ( writing ) . Sedangkan  dalam  membaca  dan  memahami  isi memiliki kelemahan bila dibandingkan dengan alumni dayah salafiyah.
Setelah lahir undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh,  yang secara  umum  memberi  kepada  daerah  Aceh  beberapa  keistimewaan  dalam  beberapa  bidang, yang  meliputi:  bidang  kehidupan  beragama,  bidang  adat  istiadat,  bidang  pendidikan,  dan bidang  peran  ulama  dalam  penetapan  kebijakan  daerah,  maka  dayah,  baik  dayah  salafiyah maupun  dayah  modern  mulai  mengalami  perkembangan,  karena  mendapat  perhatian pemerintah  dalam  membina  dan  mengembangkannya  ke  arah  yang  lebih.  Kemudian dilanjutkan  dengan  lahirnya  undang-undang  nomor  18  tahun  2001,  tentang  otonomi  khusus bagi  propinsi  daerah  istimewa  Aceh  sebagai  propinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam.  Dalam penjelasan atas undang-undang nomor 18 tahun 2001 tersebut disebutkan: bahwa ada hal-hal yang  mendasar  dari  undang-undang  ini  adalah  memberi  kesempatan  yang  lebih  luas  untuk mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga  sendiri  termasuk  sumber-sumber  ekonomi, meningkatkan  peran  serta  masyarakat,  menggali  dan  mengimplementasikan  tata bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur kehidupan masyarakat Aceh. 15
Dilihat  dari  segi  pendekatan  pembelajarnnya,  maka  Pendidikan  Agama  Islam dilaksanakan  melalui  berbagai  pendekatan,  diantaranya  adalah  melalui  interaksi  individual
13 Dayah  Jeumala  Amal  didirikan  pada  tahun  1987  oleh  Yayasan  Teuku  Laksamana  Haji  Ibrahim (Yaslak), dan diresmikan oleh Gubernur Aceh Prof. Dr. Ibrahim Hasan, MBA pada tanggal 2 Januari 1988. Kini, Dayah Jeumala  Amal  menampung 981 orang santri putra / putri pada tingkat Tsanawiyah dan  Aliyah. Mereka berasal dari berbagai kabupaten / kota di  Nanggroe Aceh Darussalam, bahkan sebagian datang dari luar Aceh. (Lihat: Profil Dayah Jaumala Amal, Pidie: 2010, h. 1)
14 Thahiry dkk, Wacana Pemikiran  . . . , h. 108.
15 MPU  Aceh, Kumpulan  UU,  Perda,  Qanun  dan  Instruksi  Gubernur  Tentang  Keistimewaan  Nanggro Aceh Darussalam. (Banda Aceh, 2003), hal 51.
maupun  kolektif.  Penyebaran  agama  Islam  melalui  pendidikan  dan  pengajaran  oleh  para muballigh  tentu  saja  dengan  menggunakan  materi  ajar  yang  sederhana  dan  mendasar,  yaitu berupa  pokok  ajaran  Islam  dan    aspek  tauhid  atau  aqidah,  keimanan  atau  ushuluddin. Kemudian  materi  dasar  peribadatan  seperti  thaharah,  shalat,  zakat  dan  puasa  serta  haji. Disusul  kemudian  dengan  materi  kajian  akhlak  atau  tasawwuf  praktis.  Pada  waktu  itu Pendidikan  Agama  Islam  masih  cukup  sederhana  dan  tentu  saja  belum  tersistematisasikan sebagaimana sekarang ini.
Di  era  Indonesia  modern,  yaitu  sejak  Orde  Lama,  Orde  Baru  dan  hingga  Era Reformasi  dewasa  ini,  maka  Pendidikan  Agama  Islam  telah  tersistem  sedemikian  rupa sehingga lebih tertata hingga menjadi bagian dari sistem pendidikan Nasional.  Sesuai undang –undang      No.  20  tahun  2003    tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  memuat  Pendidikan Agama  Islam,    pertama  terletak  pada  tujuan,  kedua  pada  peserta  didik,  ketiga  kurikulum sesuai  dengan  jenjang  pendidikan.  Dan  bahkan  undang-undang  tentang  Sisdiknas  ini mengamanahkan  tentang  kewajiban  memuat  Pendidikan  Agama  dan  Pendidikan Kewarganegaraan sebagai komponen pendidikan yang penting. 16
Karena  itu,  dalam  sejarah  pendidikan  di  Indonesia,  Pendidikan  Agama  Islam terutama  setelah  kemerdekaan  berkembang  dalam  tiga  fase.  Fase  pertama    yaitu  masa  awal persetujuan pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dengan dikeluarkannya Peraturan bersama antara  Menteri  Agama  dan  Menteri  Pendidikan,  Pengajaran  dan  Kebudayaan  tentang  teknis pelaksanaan  Pendidikan  Agama  di  sekolah.  Ketika  itu  tantangan  terberat  yang  dialami  oleh pelaksanaan  Pendidikan  Agama  Islam  adalah  berupa  penolakan  dari  Partai  Komunis Indonesia  yang  mencoba  menghalang-halangi  pendidikan  agama  masuk  ke  dalam  sistem pendidikan  nasional.  Karena  itu,  Pendidikan  Agama  Islam  justru  menjadi  salah  satu  upaya umat  Islam  dalam  melawan  perkembangan  paham  komunis  di  Indonesia.  Pada  fase  inilah Pendidikan  Agama  dimasukkan  di  sekolah-sekolah  baik  sekolah  umum  dan  juga  sekolah khusus  keagamaan  dan  kejuruan.  Fase  kedua  yaitu  pada  tahun  1965  ketika  meletus  PKI sehingga terjadi pembubaran  Partai  Komunis  Indonesia dengan terjadinya hal  tersebut  maka MPRS    pada  tahun  1966  menetapkan  satu  keputusan  dengan  mengintensifkan  pelaksanaan Pendidikan Agama Islam.  Fase ketiga yaitu pada fase dibuatnya Undang-undang No. 2 tahun 1989 dan Undang–undang No. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Agama Islam maka setelah lahir Undang-Undang No. 2 tahun 1989  yang meyebutkan beberapa poin tentang kedudukan Pendidikan Agama Islam.
16 Haidar Putra Daulay, Dr. MA, Prof. Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indoneisia ,  Jakarta, Kencana, cet.  Tahun 2016
Secara  normatif    Pendidikan  Agama  Islam  di  sekolah  umum  sebagai  refleksi pemikiran pendidikan Islam, sosialisasi, internalisasi, dan rekontruksi pemahaman ajaran dan nilai-nilai  Islam.  Secara  praktis  PAI  bertujuan  mengembangkan  kepribadian  muslim  yang memiliki  kemampuan  kognitif,  afektif,  normatif,dan  psikomotorik,    yang  kemudian dikewajantakan  dalam  cara  berfikir,  bersikap,  dan  bertindak  dalam  kehidupannya. 17 Pendidikan  Agama  Islam  di  sekolah  pada  dasarnya  lebih  diorientasikan  pada  tataran  moral action,  yakni agar peserta didik tidak hanya berhenti pada tataran kompotensi ( compotence ), tetapi  sampai  memiliki  kemauan  ( will ),  dan  kebiasaan  dalam  mewujutkan  ajaran  dan  nilai- nilai  agama  tersebut  dalam  kehidupan  sehari–hari  menurut  lickona  dan  muhaimin  bahwa untuk  mendidik  moral  anak  sampai  pada  tataran  moral  action  diperlukan  tiga  proses pembinaan secara berkelanjutan mulai dari proses moral knowling, moral filing , hingga moral action . 18
Sesuai  dengan  peraturan  Pemerintah  No.  55  Tahun  2007  menggambarkan  bahwa “Pendidikan  Agama  Islam  berfungsi  membentuk  manusia  Indonesia  yng  beriman  dan bertaqwa  kepada  Tuhan  yang  maha  Esa  serta  berakhlak  mulia  dan  mampu  menjaga kedamaian  dan  kerukunan  hubungan  inter  dan  antar  umat  beragama. 19 Pendidikan  Agama Islam adalah sebagai suatu usaha dilakukan oleh orang–orang yang bertanggung jawab dalam menyiapkan  anak  didik  untuk  memahami,  menghayati,  meyakini  dan  mengamalkan  ajaran Islam  sehingga  menjadi  Muslim  yang  beriman  dan  bertaqwa  kepada  Allah  Swt.  Berakhlak mulia  dalam  kehidupan  pribadi,  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Karena  secara teoritis,  pendidikan  itu  mengandung  pengertian,  yakni  memberi  makna  kepada  jiwa  anak didik  sehingga  mendapatkan  kepuasan  ruhaniah. 20 Oleh  karena  itu  Pendidikan  Agama  Islam merupakan  upaya  untuk  mengembangkan  dan  mengarahkan  anak  didik  menjadi  manusia masa  depan  yang  religius,  dengan  cara  menjadikannya  sebagai  manusia  yang  lebih  lengkap dalam dimensi religiusnya. Karena Pendidikan Agama Islam merupakan bagian integral dari sistem Pendidikan Nasional.  Pendidikan  Agama  Islam  secara esensial menunya tugas pokok menggali, menganalisa dan mengembangkan serta mengenalkan ajaran Islam yang bersumber pada al-Qur’an dan al-Hadist, karena pada hakikatnya dalam al-qur’an dan al-Hadist memuat dasar-dasar dari segala teknologi.
17 Tasman Hamami, Pemikiran Pendidikan Islam, (Desertasi Program Pasca Sarjana UIN Yogyakarta,2006), h. 1
18 Muhaimin, Rekonstruksi Pendidikan Islam , (Jakarta : Rajawali Press, 2009), hal.31
19 Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2007 tentang pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan h. 3
20 M. Arifin, Ilmu Pendidikan islam (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), h. 22
Sesuai  dengan  pasal  39  ayat  2  menjelaskan  bahwa  Pendidikan  Agama  Islam merupakan  mata  pelajaran  atau  bidang  studi  yang  wajib  diajarkan  dalam  setiap  kurikulum, jenis-jenis  dan  jenjang  pendidikan.  Dengan  demikian  sudah  menjadi  keputusan  sitemik  di Indonesi  bahwa  Pendidikan  Agama  Islam  disekolah  umum,  merupakan  bagian  integral  dari sistem pendidikan nasional. Karena sudah ada ketentuan hukum yang secara tegas menjamin dan mewajibkan adanya Pendidikan Agama Islam disetipa jalur dan jenjang pendidikan. Hal ini  menunjukkan  eksistensi  Pendidikan  Agama  Islam  disekolah  umum  sudah  sangat  kokoh dan  prospek  masa  depan  dari  Pendidikan  Agama  Islam.  Jika  dilihat  dari  teknik penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan proses belajar mengajarnya, kedudukan Pendidikan Agama  Islam  hanya  merupakan  satu  bidang  studi  atau  mata  pelajaran  yang  dalam  beberapa kasus,  peranannya  tidak  termasuk  kompunen  yang  menentukan  indek  prestasi  peserta  didik. Disamping  itu  masih  banyak  lagi  permasalahan  yang  dihadapi  Pendidikan  Agama  Islam. Sebagaimana dikemukakan oleh ahmad lujito, bahwa permasalahan yang dihadapi Pendidikan Agama  Islam  antara lain :  kurangnya jumlah jam pelajaran, metoedelogi  Pendidikan Agama yang kurang tepat,  adanya dikotomi pendidikan, heteroginitas pengetahuan dan pengahyatan agama peserta didik, serta perhatian dan kepedulis pimpinan sekolah dan guru-guru yang lain. 21
Dalam  poin  tersebut  dibuat  beberapa  urgensi  Pendidikan  Agama  Islam.  Pertama, Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu manusia yang beriman dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Kedua;  salah  satu  jenis  pendidikan  adalah Pendidikan  Agama  Islam.  Ketiga,  isi  kurikulum  wajib  memuat  pendidikan  Pancasila, Pendidikan  Keagamaan,  dan  Penidikan  Kewarganegaran.  Oleh  karena  itu  sesuai  dengan Undang-  Undang  No.  2  tahun  1989  dan  Undang-undang  No.  20  tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional maka pendidikan Agama  wajib dijalankan. 22

## C. Kurikulum (PAI) Aceh
Secara spesifik, sistem pendidikan di Aceh mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh 23 dan  Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam
21 Ahmad  Lujito,  Pendidikan  Agama  Sebagai  subsitem  dan  Implementasinya  dalam  Pendidikan Nasional,dakam buku Chabib Toha dan Abdul Mu’tih, Jakarta: Kencana, 2012, h. 5.
22 Haidar Putra Daulay, Pemberdayaan Pendidikan Agama Islam , Jakarta, CV. Kencana, 2016, h.12.
23 Pada  BAB  XXX  (Pendidikan),  Pasal  215  ayat(1)  Pendidikan  yang  diselenggarakan  di  Aceh merupakan satu kesatuan dengan sistem. pendidikan nasional yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat  setempat.  (2)  Pendidikan  diselenggarakan  dengan  memberdayakan  semua  komponen masyarakat  termasuk  kelompok  perempuan  melalui  peran  serta  dalam  penyelenggaraan  pendidikan dan pengendalian mutu layanan.
Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Pendidikan  Aceh 24 yang  lebih  khusus  mengatur  sistem pendidikan  yang  berlaku  di  Aceh.  Kedua  aturan  tersebut  menjadi  dasar  dan  pijakan pelaksanaan pendidikan di  Aceh  dalam segala jenis,  tingkatan dan satuannya, termasuk juga aspek  kurikulum  pendidikan.  Sistem  pendidikan  di  Aceh  mengacu  kepada  kekhasan  Aceh yang  unik  dan  memiliki  nuansa  tersendiri  yang  berbeda  dengan  daerah  lain  di  Indonesia. Mengacu  pada  kekhususan  inilah  pembelajarn  PAI  yang  berlangsung  di  sekolah  formal memuat  elemen  dan  komponen  kearifan  lokal  untuk  menampung  karakteristik  masyarakat Aceh yang memiliki keunikan budaya, tradisi, jati diri dan nilai luhur yang harus dirawat dan dilestarikan    melalui  Pendidikan  Agama  Islam  di  sekolah  melalui  kurikulum  PAI  yang bernuansa  kearifan  lokal.  Salah  satu  contoh  model  kurikulum  dimaksud  adalah terakomodirnya  jam  pembelajaran  tambahan  berupa  pengayaan  ajar  PAI  yang  bersentuhan langsung  dengan  kekhasan  Aceh  dengan  pelaksanaan  syari`at  Islam  di  Aceh,  dan  kebesaran sejarah kejayaan Islam di masa lalu, khususnya sejarah sulthanah (ratu) dalam sistem kerajaan Aceh.  Kedua  aspek  kekhasan  Aceh  ini  menjadi  penekanan  khusus  dalam  kegiatan  belajar- mengajar pada sub-pembelajaran PAI di level SD, SLTP dan SLTA/SMA.
Aceh  adalah  salah  satu  provinsi  di  Indonesia  yang  berstatus  istimewa  dalam pendidikan. 25 Sistem  pendidikan  yang  diselenggarakan  di  Aceh  merupakan  satu  kesatuan dengan  sistem  Pendidikan  Nasional.  Namun  demikian,  penyelenggraan  pendidikan  di  Aceh harus  disesuaikan  dengan  karakteristik,  potensi  dan  kebutuhan  masyarakat  Aceh  yang memiliki  kekhasan  tersendiri. 26 Karena  itu  setiap  masyarakat  Aceh  berhak  mendapatkan
24 Pada  BAB  I  Pasal  1  ayat  12; Sistem  Pendidikan  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  adalah pendidikan yang dilaksanakan di Provinsi  Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Sistem  pendidikan nasional yang  disesuaikan  dengan  nilai-nilai  sosial  budaya  daerah  serta  tidak  bertentangan  dengan  syariat  Islam. Pada BAB  II  tentang  Dasar,  Fungsi,  Tujuan,  dan  Prinsip  Pendidikan,  Pasal  2  Pendidikan  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam berdasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits, falsafah Negara Pancasila, Undang Undang Dasar 1945 dan Kebudayaan Aceh. Pasal 3 Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berfungsi untuk memantapkan iman  dan  taqwa  kepada  Allah  SWT,  mengembangkan  kemampuan,  ilmu  dan  anak  saleh,  dalam  upaya meningkatkan  mutu  kehidupan  dan  martabat  manusia  sesuai  dengan  tuntunan  ajaran  Islam,  dan  dalam  rangka mewujudkan  tujuan  pendidikan  nasional.  Pasal  4  Pendidikan  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  bertujuan untuk  membina  pribadi  muslin  seutuhnya,  sesuai  dengan  fitrahnya,  yaitu  pribadi  yang  beriman  dan  bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlakul  karimah, demokratis,  menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia,  berpengetahuan,  berketerampilan,  sehat  jasmani  dan  rohani,  berkepribadian  mantap  dan  mandiri, mampu  menghadapi  berbagai  tantangan  global,  dan  memiliki  tanggung  jawab  kepada  Allah  SWT,  masyarakat dan negara. Pasal 5, (1) Pendidikan di Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. pendidikan merupakan proses yang berlangsung sepanjang hayat; b. pendidikan dilaksanakan secara Islami,  demokratis,  adil  dan  memperhatikan  hak-hak  asasi  manusia;  c.  pendidikan  dilaksanakan  secara menyeluruh,  terpadu,  terbuka,  dan  terarah  pada  pengembangan  diri  peserta  didik  semaksimal  mungkin  sesuai minat,  bakat  dan  kemampuannya.  (2)  Pendidikan  dilaksanakan  dengan  mengutamakan  keteladanan  yang berakhlakul karimah, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam pengelolaan pendidikan.
25 Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh
26 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 25 ayat 1
pendidikan  yang bermutu dan islami. 27 Sistem  pendidikan nasional di  Aceh diselenggarakan secara  islami  dan  terpadu  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  yang  ideal. 28 Untuk  mencapai tujuan pendidikan ini, Pemerintah Aceh berkewajiban menyusun suatu kurikulum pendidikan di  Aceh  yang  islami  pada  jenjang  PAUD,  Pendidikan  Dasar,  Pendidikan  Menengah  dan pendidikan  khusus. 29 Pemerintah  di  tingkat  kabupaten/kota  di  Aceh  berkewajiban mengimplimentasikan  kurikulum  Aceh  yang  islami  ini  di  semua  jenjang  dan  satuan pendidikan  yang  telah  disebutkan  di  atas.  Di  samping  itu,  kurikulum  Aceh  dimaksud  dalam implimentasinya  tetap  mengacu  pada  Standar  Nasional  Pendidikan  serta  dipadu  dengan muatan  lokal  yang  diselenggarkan  secara  islami. 30 Selanjutnya  dalam  Qanun  Aceh  No.  11 tahun 2014 Pasal 44 ayat 2 dinyatakan bahwa kurikulum Aceh wajib memuat sejumlah mata pelajaran,,  terutama  mata  pelajaran  Pendidikan  Agama  Islam  (PAI)  dan  prakteknya  yang meliputi Aqidah/Akhlak, al-Qur’an/Hadits, Fiqh, Sejarah Kebudaaan Islam dan Bahasa Arab.
Secara lebih jelas Kurikulum Aceh adalah kurikulum nasional plus Pendidikan Agama Islam  (PAI),  nilai-nilai  islami  dan  nuansa  keacehan  serta  pelaksanaannya  yang  islami. Penambahan  materi  pembelalajaran  PAI  dalam  kurikulum  Aceh  sebanyak  5  sampai  6  jam seinggu  sehingga  menadi  8  jam  di  tingkat  SD  dan  9  jam  pelajaran  di  level  SMP  dan  SMA dalam seminggu, yang terdiri dari pengetahuan Aqidah/Akhlak, Qur’an/hadits, Fiqh, Sejarah Kebudayaan  Islam,  dan  bahasa  Arab.  Dalam  kurikulum  nasional,  materi  PAI  hanya  3  jam dalam  seminggu.  Jumlah  jam  tersebut  dipandang  masih  sangat  kurang  untuk  mendidik  anak untuk  menjadi  seorang  yang  berpribadian  muslim/muslim  dan  muslimah  yang  bertaqwa  dan berakhlak mulia. Pertanyaan yang muncul kemudian  adalah mengapa kurikulum Aceh lebih spesifik  dari  kurikulum  nasional?    Hal  ini  disebabkan  kurikulum  Aceh  akan  diterapkan terhadap  suatu  masyarakat  yang  memiliki  pergulatan  sejarah  dan  karakteristik  sosial-budaya yang  spesifik.  Jika  ditelusuri  perjalanan  sejarah,  sebenarnya  masyarakat  Aceh  dan  didukung oleh  pemerintah  Aceh  telah  lama  menaruh  keinginan  dan  komitmen  yang  kuat  untuk mewujudkan suatu kurikulum pendidikan yang ideal dan relevan semacam ini. Artinya, secara historis  dan  kultural  bahwa  masyarakat  Aceh  telah  kental  dan  dinamis  dalam  menerapkan nilai-nilai  keislaman  dalam  denyut  kehidupan  masyarakatnya.  Bagai  gayung  bersabut, karakteristik  dan  dinamika  ini  menuai  harapan  seiring  dengan  komitmen  Pemerintah  Pusat
27 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 26 ayat 1
28 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2014 Pasal 5 ayat 2.
29 Qanun Aceh No. 09 Tahun 2015 Pasal 19 ayat 1/d
30 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2014 Pasal 44 ayat 1.
dalam memposisikan Aceh sebagai daerah istimewa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 31
Hal  ini  dibuktikan  dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  No.  44  Tahun  1999 tentang  Keistiewaan  Aceh  dalam  bidang  agama,  adat-istiadat  dan  pendidikan  yang memungkinkan  Aceh  dapat  melaksanakan  suatu  sistem  pendidikan  tersendiri  yang  khas. Disusul kemudian dengan disahkannya UU No. 18 Tahun 2002 tentang otonomi khusus bagi Aceh  untuk  mengatur  masalah  pendidikannya  sendiri.  berdasarkan  undang-undang  inilah disusun Qanun Nomor 23 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan pendidikan yang didalamnya dengan tegas disebutkan bahwa pendidikan yang diselenggarakan di Aceh adalah pendidikan yang islami. Kemudian empat tahun kemudian lahir lagi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan  Aceh  (UUPA)  dimana  Qanun  Aceh  Nomor  5  Tahun  2008  sebagai  turunan UUPA  mengamanahkan  sistem  pendidikan  yang  berlaku  di  Aceh  adalah  sistem  pendidikan yang  islami.  Semua  landasan  legal  bagi  penyelenggaraan  sistem  pendidikan  Islami  telah mengakomodir  aspirasi  masyarakat  Aceh  yang  pada  dasarnya  menghendaki  agar  sistem pendidikan di  Aceh mengandung  warna nasional dan daerah. Karena warna keaacehan tidak bisa  dipisahkan  dengan  agama  Islam,  maka  sistem  pendidikan  yang  diselenggarakan  itu adalah pendidikan berdasarkan agama Islam.
Sebenarnya cikal bakal Kurikulum Aceh yang sedang disiapkan sekarang telah pernah dirancang  tahun  2003  yang  lalu  dengan  mengusung  nama  Kurikulum  Nanggroe  Aceh Darussalam  (NAD).  Kurikulum  ini  dirumuskan  berdasarkan  Qanun  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan,  dimana  telah  ditentukan  seumlah  mata  pelajaran minimal yang harus termuat dalam kurikulum tersebut. Yaitu semua mata pelaaran PAI plus Praktek  Ibadah.  Namun  dalam  perjalanannya,  kurikulum  NAD  ini  mengalami  berbagai hambatan  politik  dan  ketidaksiapan  pemerintah  pusat  untuk  merealisasikan  secara komprehensif  sampai  pada  level  pendidikan.  Karena  itu,  penelitian  disertasi  ini  menjadi penting  dan  teramat  mendesak  dilakukan  sebuat  riset  serius  tentang  bagaimana  sejatinya Kurikulum  Aceh  ini  dapat  diimplimentasikan  secara  permanen  di  semua  jenjang  pendidikan formal di  Aceh sehingga nasib  kurikulum sebelumnya itu tidak terulang  kedua kalinya pada kurikulum Aceh yang baru ini.
Dalam konteks pendidikan di  Aceh, maka  yang  menjadi  rujukan  yuridis  pelaksanaan pendidikan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
31 Lihat  Draft  Kurikulum  Aceh  dalam Apa  dan  Bagaimana  Kurikulum  Aceh yang  dibahas  dalam Diseinasi Kurikulum Aceh oleh Tim Pengembang Kurikulum Aceh, Banda Aceh: Dinas Pendidikan Aceh, 2017.
Pemerintahan Aceh 32 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 23 Tahun 2002 tentang  Pendidikan  Aceh 33 yang  lebih  khusus  mengatur  sistem  pendidikan  yang  berlaku  di Aceh.  Kedua  aturan  tersebut  menjadi  dasar  dan  pijakan  pelaksanaan  pendidikan  di  Aceh dalam  segala  jenis,  tingkatan  dan  satuannya,  termasuk  juga  aspek  kurikulum  pendidikan. Sistem pendidikan di Aceh mengacu kepada kekhassan Aceh yang unik dan memiliki nuansa tersendiri  yang  berbeda  dengan  daerah  lain  di  Indonesia.  Mengacu  pada  kekhususan  inilah pembelajaran  PAI  yang  berlangsung  di  sekolah  formal  memuat  elemen  dan  komponen kearifan  lokal  untuk  menampung  karakteristik  masyarakat  Aceh  yang  memiliki  keunikan budaya,  tradisi,  jati  diri  dan  nilai  luhur  yang  harus  dirawat  dan  dilestarikan    melalui Pendidikan  Agama  Islam  di  sekolah  melalui  kurikulum  PAI  yang  bernuansa  kearifan  lokal. Salah  satu  contoh  model  kurikulum  dimaksud  adalah  terakomodirnya  jam  pembelajaran tambahan  berupa  pengayaan  ajar  PAI  yang  bersentuhan  langsung  dengan  kekhasan  Aceh dengan  pelaksanaan  syari`at  Islam  di  Aceh,  dan  kebesaran  sejarah  kejayaan  Islam  di  masa lalu, khususnya sejarah sulthanah (ratu) dalam sistem kerajaan Aceh. Kedua aspek kekhasan Aceh ini menjadi penekanan khusus dalam kegiatan belajar-mengajar pada sub-pembelajaran PAI di level SD, SLTP dan SLTA/SMA.

## D. Penutup
Sebenarnya cikal bakal Kurikulum Aceh yang sedang disiapkan sekarang telah pernah dirancang  tahun  2003  yang  lalu  dengan  mengusung  nama  Kurikulum  Nanggroe  Aceh
32 Pada  BAB  XXX  (Pendidikan),  Pasal  215  ayat(1)  Pendidikan  yang  diselenggarakan  di  Aceh merupakan satu kesatuan dengan sistem. pendidikan nasional yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat  setempat.  (2)  Pendidikan  diselenggarakan  dengan  memberdayakan  semua  komponen masyarakat  termasuk  kelompok  perempuan  melalui  peran  serta  dalam  penyelenggaraan  pendidikan dan pengendalian mutu layanan.
33 Pada  BAB  I  Pasal  1  ayat  12; Sistem  Pendidikan  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  adalah pendidikan yang dilaksanakan di Provinsi  Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Sistem  pendidikan nasional yang  disesuaikan  dengan  nilai-nilai  sosial  budaya  daerah  serta  tidak  bertentangan  dengan  syariat  Islam. Pada BAB  II  tentang  Dasar,  Fungsi,  Tujuan,  dan  Prinsip  Pendidikan,  Pasal  2  Pendidikan  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam berdasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits, falsafah Negara Pancasila, Undang Undang Dasar 1945 dan Kebudayaan Aceh. Pasal 3 Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berfungsi untuk memantapkan iman  dan  taqwa  kepada  Allah  SWT,  mengembangkan  kemampuan,  ilmu  dan  anak  saleh,  dalam  upaya meningkatkan  mutu  kehidupan  dan  martabat  manusia  sesuai  dengan  tuntunan  ajaran  Islam,  dan  dalam  rangka mewujudkan  tujuan  pendidikan  nasional.  Pasal  4  Pendidikan  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  bertujuan untuk  membina  pribadi  muslin  seutuhnya,  sesuai  dengan  fitrahnya,  yaitu  pribadi  yang  beriman  dan  bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlakul  karimah, demokratis,  menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia,  berpengetahuan,  berketerampilan,  sehat  jasmani  dan  rohani,  berkepribadian  mantap  dan  mandiri, mampu  menghadapi  berbagai  tantangan  global,  dan  memiliki  tanggung  jawab  kepada  Allah  SWT,  masyarakat dan negara. Pasal 5, (1) Pendidikan di Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. pendidikan merupakan proses yang berlangsung sepanjang hayat; b. pendidikan dilaksanakan secara Islami,  demokratis,  adil  dan  memperhatikan  hak-hak  asasi  manusia;  c.  pendidikan  dilaksanakan  secara menyeluruh,  terpadu,  terbuka,  dan  terarah  pada  pengembangan  diri  peserta  didik  semaksimal  mungkin  sesuai minat,  bakat  dan  kemampuannya.  (2)  Pendidikan  dilaksanakan  dengan  mengutamakan  keteladanan  yang berakhlakul karimah, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam pengelolaan pendidikan.
Darussalam  (NAD).  Kurikulum  ini  dirumuskan  berdasarkan  Qanun  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan,  dimana  telah  ditentukan  sejumlah  mata  pelajaran minimal yang harus termuat dalam kurikulum tersebut. Yaitu semua mata pelaJaran PAI plus Praktek  Ibadah.  Namun  dalam  perjalanannya,  kurikulum  NAD  ini  mengalami  berbagai hambatan  politik  dan  ketidaksiapan  pemerintah  pusat  untuk  merealisasikan  secara komprehensif  sampai  pada  level  pendidikan.  Karena  itu,  penelitian  disertasi  ini  menjadi penting  dan  teramat  mendesak  dilakukan  sebuat  riset  serius  tentang  bagaimana  sejatinya Kurikulum  Aceh  ini  dapat  diimplimentasikan  secara  permanen  di  semua  jenjang  pendidikan formal di  Aceh sehingga nasib  kurikulum sebelumnya itu tidak terulang  kedua kalinya pada kurikulum Aceh yang baru ini.
Kekhususan  Aceh  dalam  bidang  pendidikan  memberi  peluang  yang  lebih  besar terhadap implementasi kurikulum pendidikan Agama Islam dengan jumlah jam pembelajaran yang memadai. Selama ini  pembelajaran Pendidikan Agama Islam  di sekolah sangat terbatas dari  segi  waktunya  dengan  implementasi  Kurikulum  Aceh  2018  masalah  kekurangan  jam pembelajaran  Pendidikan  Agama  Islam  akan  teratasi  dengan  sendirinya  dan  implementasi kukurulum Pendidikan Agama Islam yang mengandung kekhasan Aceh terbuka secara leluasa dengan diterapkannya kurikulum Aceh yang baru ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Majid,dkk, Pendidikan Agama  Islam  Berbasis  Kompetensi ,  Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2005.
Ali  Modhofir, Aplikasi  Pengembangan  Kurikulum    Tingkat  Satuan  Pendidikan  KTSP)  dan Bahan Ajar dalam Pendidikan Agama Islam , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
Arief  Furchan,  dkk. Pengembangan  Kurikiulum  Berbasis  Kompetensi  di  Perguruan  Tinggi Agama Islam Yogyakarta: Pustaka Belajar,2005.
Binti Ma’unah, Pendidikan Kurikulum SD-MI . Surabaya: Elkaf, 2005.
Deden  Cahaya  Kusuma, “Analisis  Komponen-komponen  Pengembangan  Kurikulum  2013 pada  Bahan  Uji  Publik  Kurikulum  2013”, Jurnal  Analisis  Komponen-komponen Pengembangan  Kurikulum  2013,  Fakultas  Pendidikan  Matematika  dan  Ilmu Pengetahuan Alam, Unifersitas Pendidikan Indonesia.
Depdikbud., Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
Dokumen  Kurikulum  2013, Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia,
2013.
E.  Mulyasa, Pengembangan  dan  Implementasi  Kurikulum  2013:  Perubahan  dan Pengembangan Kurikulum 2013 Merupakan Persoalan Penting dan Genting .
Faisal, Kompetensi  Guru  MIN  Kota  Banda  Aceh, Tesis.  Banda  Aceh:  PPs  IAIN  Ar-Raniry, 2007.
Hamalik, Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum Bandung: Remaja Rosdakarya,2007.
_______, Model-Model  Pengembangan  Kurikulum ,  Bandung:  PPs  Universitas  Pendidikan Indonesia,2000.
Hasan Langgulung, Asas-asas Pendidikan Islam , Jakarta : Pustaka al-Husna, 1988.
_______________, Pendidikan dan Peradaban Islam , Jakarta : Pustaka al-Husna, 2002.
Hasan Shadly, Ensiklopedia Islam , jilid V, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1983.
http://edukasi.kompas.com/red/2014/07/1809083118/Sejarah.Perubahan.Kurikulum. Diakses 05 Januari  2015
http://kurikulum2013.kemdikbud.go.id/presentasi/slide/97
http:// www. kompas hari ini. blogspot .com/2014/08/ kompas-edisi-29Agustus- 2014,html?m=1 .  Akses 5 Januari 2015.
Imas  Kurinasih  &  Berlin  Sani. Implementasi  Kurikulum  2013  konsep  dan  penerapan) . Surabaya: Kata Pena, 2014.
John M. Eclois dan Hasan Shadily, Kamus Indonesia Inggris , Jakarta: Gramedia, 1997.
Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
M. Ahmad, Dkk, Pengembangan Kurikulum , Bandung : Pustaka Setia,1998.
M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
M.  Atho’  Mudzar, Menuju  Penelitian  Keagamaan  Dalam  Sosial Cirebon:  Pusat  Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Islam, 1996.
M. Nasir Budiman, Ilmu Pendidikan Islam , Darussalam Banda Aceh, Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry, 1999.
Mahmout  Syaltuot, Islam,  Aqidah,  dan  Syari`at, Cet.  I  Darul  `Am  :  At-Tabi`atus  Tsalisah, 1966.
Mida  Latifatul  Muzamiroh, Kupas  Tuntas  Kurikulum  2013  –  Kelebihan  dan  Kekurangan Kurikulum 2013 Jakarta: Kata Pena, 2013.
Mimin Haryati, Model dan Teknik Penilaian pada Tingkat Satuan Pendidikan , Jakarta: Gaung Persada Press, 2008.
Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam; di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi , Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.
_________, Rekontruksi Pendidikan Islam, Jakarta : rajawali Press, 2009.
Muhammad  Zaini, Pengembangan Kurikulum Konsep Implementasi Evaluasi Dan Inovasi). Yogyakarta: Teras, 2009.
Muhammad Joko Susilo, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
Muhammad  Yani, Sertifikasi  Guru  dan  Kaitannya  dengan  Motivasi  Kerja  bagi  Guru-Guru Madrasah Se Kota Banda Aceh , Tesis .  Banda Aceh: PPs IAIN Ar-Raniry, 2008.
Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif , Cet Ke-7. Yogyakarta: Rakesurin, 1998.
Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pengajaran , Jakarta: Bumi Aksara, 1995
_____________, Manajemen  Implementasi  Kurikulum:  Bagi  Pengembang,  Pengelola    dan Pengawas Bandung: SPS UPI, 2006.
Permendikbud    No.  68  Tahun  2013 Tentang  Kurikulum  SMP/MTs Jakarta:  Kemendikbud. Republik Indonesia.2013.
Permendikbud  Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Standar Kelulusan , Jakarta: Kemendikbud RI, 2013.
Permendikbud  Nomor    69  Tahun  2013, Tentang  Kerangka  Dasar  dan  Struktur  Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah , Jakarta: Kemendikbud RI, 2013.
PMA  Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama, Jakarta: Kemenag RI,
2010.
PMA  Nomor  16  Tahun  2010 Tentang  Pengelolaan  Pendidikan  Agama Jakarta:  Kemenag. Republik Indonesia.2010.
PP  Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan Jakarta: Kemendikbud. Republik Indonesia.2007.
Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam , Jakarta : Kalam Mulia, 2004.
Rusman, Manajemen Kurikulum Jakarta : Rajawali Pers, 2009.
Sanafiah  Faisal  dan  Mulyadi  Guntur  Waseso Metodologi  Penelitian  Pendidikan Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
Sidi  Ghazalba, Mesjid  Sebagai  Pusat  Ibadah  dan  Kebudayaan  Islam, Jakarta  :  Pustaka Antara, 1990.
Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek Jakarta:  Rineka  Cipta, 1997.
Sutrisno Hadi, Metodologi Research Yogyakarta: UGM, 1976.
Syarifuddin  Nurdin, Guru  Profesional  dan  Implementasi  Kurikulum ,  Cet.  Ke-III.  Ciputat: Quantum Teaching, 2005.
Syaifuddin  Sabda, Model  Kurikulum  Terpadu  Iptek  dan  Imtaq  (Desain  Pengembangan  dan Implementasi ), Jakarta: Ciputat Press Groop, 2006.
T. Raka Joni, Pedoman Umum Alat Penilaian Kemampuan Guru Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi Depdikbud, 1984.
Tasman-Hamami, Pemikiran  Pendidikan  Islam, dalam  ringkasan Desertasi Program  Pasca Sarjana UIN Yogyakarta, 2006.
UU  Sisdiknas  No.  20  Tahun  2003 Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional ,    Bandung  :  Citra Umbara, 2003.
Zainal Arifin, Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum ,  Bandung:Remaja Rosdakarya, 2012.
Zulhelmi A. Rahman, Persepsi Siswa Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh Terhadap Kompetensi Guru Studi  Evaluatif  Terhadap  Dimensi  Kepribadian Tesis.  Banda  Aceh:  PPs  IAIN  Ar-Raniry,
2005.