This article aims to discuss the inheritance rights of adopted children based on the view of Islamic law in Indonesia. There are three results of this  library  research;  1)  the  adopted  child  whose  maintenance responsibility of everyday life, including the cost of living, health care costs, education costs, and so forth switches from biological parents to the  adoptive  parents.  In  addition,  adopted  children's  lineage  is  not disconnected from biological parents. They do not inherit each other. 2)  Besides  fulfilling  the  requirements  specified  in  the  legislation, legality of adopted children, should also be based on the determination of  the  Religious  Court.  3)  Inheritance  right  of  adopted  children  is obtained through the wajibah escrow agency, and maximum amount is 1/3 (one third) of his adoptive parents legacy.
Artikel ini bertujuan untuk membahas hak waris anak angkat dalam pandangan hukum Islam di Indonesia. Ada tiga hasil studi pustaka ini; 1)  anak  angkat  adalah  anak  yang  pemeliharaan  tanggung  jawab kehidupan sehari-harinya, termasuk biaya hidup, biaya kesehatan, biaya pendidikan,  dan  sebagainya  beralih  dari  orang  tua  biologis  kepada orang tua angkatnya. Selain itu, nasab anak angkat tidak terputus dari orang tua kandungnya dan mereka tidak saling mewarisi. 2) Legalitas anak  angkat,  selain  harus  memenuhi  persyaratan  yang  ditentukan dalam  undang-undang  juga  harus  didasarkan  pada  penetapan Pengadilan Agama. 3) Warisan hak anak angkat diperoleh melalui agen wasiat wajibah, dengan jumlah maksimum adalah 1/3 (sepertiga) dari warisan orang tua angkat tuanya.
Abstract inheritance right, adopted children, parent, Islamic law Keywords Abstrak
ISTI’DAL; , Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2014, ISSN: 2356-0150 Jurnal Studi Hukum Islam

## HAK WARIS ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA

## Suharto
Pengadilan Agama Slawi Email: suhartodemaan@yahoo.co.id
Pendahuluan
darinya.
Islam diturunkan di muka bumi adalah
Dalam  kondisi  tersebut  di  atas sebagai agama yang memberikan rahmat bagi bagaimana jika kelak orang tua angkat tersebut sekalian  alam  ( rahmatan  li  al-'alamin )  yang meninggal  dunia  dengan  meninggalkan mengatur segenap tatanan hidup dalam rangka sejumlah ahli waris minus anak dan harta waris untuk mensejahterakan umat manusia baik di yang  harus  dibagi-bagi  kepada  ahli  warisnya dunia maupun di akhirat. Tatanan hidup ini sesuai dengan penentuan pembagian warisan meliputi  segala  aspek  kehidupan  manusia ( furud  al-muqaddarah )  di  mana  anak  angkat secara  menyeluruh  dan  universal,  dimana tidak termasuk di dalamnya. Lagi pula selama tatanan  hidup  ini  dikemas  dalam  konsep hidup bapak angkat tidak meninggalkan wasiat hukum Islam yang elastis dan dinamis sehingga sama sekali. Apakah anak angkat tersebut yang mampu  memberikan  solusi  dalam  berbagai telah  menjadi  keluarga  pewaris  mendapat problematika  hukum  yang  terjadi  ditengah- bagian warisan bapak angkatnya atau tidak. tengah masyarakat yang selalu berkembang.
Dari  uraian  tersebut  penulis  mencoba S e l a r a s   d e n g a n   p e rke m b a n g a n untuk  menjawab  persoalan  utama  mengenai masyarakat, problematika hukum yang terjadi tiga  hal,  yaitu  persoalan  pengertian  anak di masyarakat pun mengalami perkembangan, angkat,  legalitas  anak  angkat  dan  mengenai tidak  terkecuali  dalam  hukum  keluarga, bagian harta warisan dari orang tua angkatnya. misalnya  tentang  hak  pembagian  harta  waris terhadap  anak  angkat  yang  telah  hidup Pengertian Anak Angkat bersama orang tua angkat yang sudah cukup
Istilah  anak  angkat  atau  pengangkatan lama. anak  berkembang  di  Indonesia  sebagai Bagi orang tua, anak merupakan karunia terjemahan  dari  bahasa  Inggris  “adoption” Allah  SWT  yang  sangat  besar.  Bahkan  anak yang telah mengalami proses asimilasi ke dalam dianggap  sebagai  harta  kekayaan  yang  paling bahasa  Indonesia  menjadi  “adopsi” berharga dibandingkan kekayaan harta benda (mengangkat  anak)  yang  berarti  mengangkat lainnya.  Anak  sebagai  amanah  Allah  harus anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam dan mempunyai hak yang sama dengan anak diri anak melekat harkat, martabat, dan hak- kandung.
hak  sebagai  manusia  yang  harus  dijunjung
Sedangkan  dalam Kamus  Besar  Bahasa tinggi, yaitu hak asasi anak. Di lihat dari sisi Indonesia istilah  pengangkatan  anak  disebut kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  anak juga  dengan  istilah  “adopsi”  yang  berarti adalah pewaris dan potret masa depan bangsa pengambilan (pengangkatan) anak orang lain di  masa  datang,  generasi  penerus  cita-cita secara sah menjadi anak sendiri (Ensiklopedia bangsa,  sehingga  setiap  anak  berhak  atas Hukum Islam, 1996, VI: 27). ke l a n g s u n g a n   h i d u p ,   t u m b u h   d a n
Dalam bahasa Arab pengangkatan anak berkembang,  berpartisipasi  serta  berhak  atas dikenal  dengan  kata tabanni ,  sama  dengan perlindungan  dari  tindak  kekerasan  dan ittakhadza ibna yang berarti mengambil anak. diskriminasi  dari  segala  aspek  kehidupan Pada  saat  Islam  disampaikan    oleh  Nabi (Alam dan M. Fauzan, 2008: 1).
Muhammad  SAW  pengangkatan  anak  telah Ketika orang tua tidak mempunyai buah menjadi  tradisi  di  kalangan  mayoritas hati berupa anak dan telah mengangkat serta masyarakat  Arab  yang dikenal  dengan  istilah memelihara anak dengan segala curahan kasih tabanni yang berarti mengambil anak angkat. dan  sayangya  dalam  waktu  yang  relatif  lama,
Rasulullah  sendiri  mempunyai  anak  angkat sehingga  tumbuh  dan  berkembang  baik  fisik
yaitu  Zaid  bin  Haritsah.  Zaid  bin  Haritsah maupun  mentalnya,  dianggapnya  sebagai
pernah  juga  dinikahkan  oleh  Rasulullah
bagian  dari  keluarga  sendiri,  dilindunginya
dengan  Zainab  binti  Jahsy  namun  akhirnya dari  segala  bentuk  yang  dapat  mengancam
bercerai.  Dan  Rasulullah  sendiri  diperintah
jiwanya, diberinya dekapan   cinta setiap saat sehingga  anak  tersebut  merupakan  belahan oleh Allah menikah dengan Zainab binti Jahsy, jiwanya  yang  tak  mungkin  untuk  dipisahkan bekas istri anak angkatnya itu.
Suharto, Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam di Indonesia | 109
ISTI’DAL;
, Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2014, ISSN: 2356-0150 Jurnal Studi Hukum Islam
termasuk  salah  satu  pasal  yang  mendapat Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang- reaksi keras dari umat Isalm, karena dipandang Undang  Nomor  7  tahun  1989  tentang bertentangan  dengan  hukum  Islam.  Hasil Peradilan  Agama  serta  ketentuan  Kompilasi musyawarah ulama Jawa Timur pada tanggal 11 Hukum Islam. Agustus 1973 mengusulkan Pasal 62 tersebut
RUU  tersebut  selanjutnya  disahkan
untuk diubah (Amak, 1976: 47; Sy, 2011: 104). menjadi  Undang-Undang  nomor  3  Tahun RUU  tersebut  selanjutnya  disahkan 1997  tentang  Pengadilan  Anak  sebagai legal menjadi  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun product dengan tidak mengatur pengangkatan 1974 tentang Perkawinan sebagai legal product anak  dan  tidak  memasukkan  pengangkatan dengan menghapus semua ketentuan Pasal 62 anak sebagai kewenangan Pengadilan Negeri. dalam  RUU  yang  mengatur  pengangkatan
Perbedaan konsepsi pengangkatan anak anak,  sehingga  dalam  Undang-Undang    versi Staatsblad 1917-129 dan sebagian hukum Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak adat  di  Indonesia  yang  berbeda  dengan ada  ketentuan  yang  mengatur  pengangkatan konsepsi  pengangkatan  anak  berdasarkan anak. hukum  Islam  menjadi  rintangan  sekaligus Perbedaan  prinsip  yang  sedemikian  itu tantangan  pengaturan  pengangkatan  anak pula  yang  melatarbelakangi  tidak  diaturnya secara memadai dalam peraturan perundang- pengangkatan  anak  dalam  Undang-Undang undangan di Indonesia. Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Dalam  pekembangannya,  ketentuan Anak,  yang  kemudian  hanya  dirumuskan
pengangkatan  anak  sebagaimana  Staatsblad dalam  1  (satu)  pasal,  yaitu  Pasal  12  (Meliala, 1917-129  tidak  sesuai  lagi  dengan 2006: 87).
perkembangan  hukum  masyarakat  Indonesia Pasal  tersebut  merupakan  satu-satunya ( out of date ). Sedangkan peraturan perundang- pasal  pengangkatan  anak  yang  berhasil undangan yang mengatur pengangkatan anak tercantum  dalam  undang-undang  dalam secara  memadai  belum  ada.  Dalam  kurun kurun  waktu  34  tahun  sejak  Indonesia waktu yang teramat panjang, yakni sekitar 57 merdek a.  Ketentuan  Pasal  tersebut tahun  sejak  Indonesia  merdeka,  lembaga menekankan bahwa dalam pengangkatan anak pengangkatan  anak  berlangsung  terbiarkan tidak lagi dilakukan hanya untuk melanjutkan tanpa  pengaturan  memadai  yang  dapat keturunan,  tetapi  telah  terjadi  suatu m e n i m b u l k a n   k e k o s o n g a n   h u k u m pergeseran  ke  arah  perlindungan  dan ( rechtvacuum )  atau  secara  khusus  kekosongan kepentingan serta kesejahteraan anak. peraturan  perundang-undangan  ( wetvacuum ). Pengaturan  Pengangkatan  anak  juga Oleh sebab itu pembaruan dan pemebentukan terdapat  dalam  sejarah  proses  pembentukan hukum  dapat  dilakukan  oleh  hakim  melalui hukum  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun yurisprudensi  ( judge  made  law ).  Pembaruan 1997. Berdasarkan amanat Presiden tanggal 10 terhadap  hukum  warisan  kolonial  dapat Nopember  1995  Nomor  R.12/PU/XI/1995, dilakukan  melalui  metode  penafsiran, pemerintah mengajukan RUU Peradilan Anak kontruksi,  dan  “penghalusan”.  Hakim  dapat kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  untuk pula  membuat  hukum  baru.  Untuk  mengisi mendapatkan  pembahasan  dan  persetujuan. kekosongan  hukum  tersebut  telah  lahir RUU  itu  mengatur  juga  pengangkatan  anak beberapa  yurisprudensi  pengangkatan  anak sebagai kewenangan pengadilan negeri.
yang memberi kontribusi signifikan terhadap Ketentuan  yang  menegaskan  bahwa perkembangan hukum pengangkatan anak di pengangkatan  anak  merupakan  kewenangan Indonesia. pengadilan  negeri  tersebut  mendapat  reaksi
Beberapa  yurisprudensi  pengangkatan keras dari semua fraksi di Dewan Perwakilan anak  antara  lain  adalah:  (1)  Putusan Rakyat  dan  berbagai  kalangan  umat  Islam, Pengadilan  Negeri  Istimewa  Jakarta  Nomor karena bertentangan dengan hukum Islam dan 907/1963/P tanggal 29 Mei 1963. Pengertian telah terjadi insinkronisasi dengan peraturan pengangkatan  anak  bagi  golongan  Tionghoa perundang-undangan  yang  telah  ada tidak  hanya  dibatasi  bagi  anak  laki-laki  saja, sebelumnya, seperti Undang-Undang Nomor 1 tetapi  juga  dapat  dilakukan  terhadap  anak
ISTI’DAL; , Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2014, ISSN: 2356-0150 Jurnal Studi Hukum Islam
112 | Suharto, Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam di Indonesia
perempuan.  (2)  Putusan  Pengadilan  Negeri mengatur pengangkatan anak. Istimewa Jakarta Nomor 588/1963/G tanggal
Dalam  undang-undang  tersebut 27 Oktober 1963. (3) Larangan pengangkatan memberikan definisi tentang pengertian anak anak perempuan sebagaimana Pasal 5, 6 dan 16 angkat, yaitu anak yang haknya dialihkan dari Staatsblad 1917 Nomor 129 tidak beralasan. (4) lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor yang  sah,  atau  orang  lain  yang  bertanggung 32/1970 Comp. tanggal 26 Pebruari 1970. (5) jawab  atas  perawatan,  pendidikan,  dan Memperluas  batasan  orang  yang  dapat membesarkan  anak  tersebut,  ke  dalam melakukan  pengangkatan  anak,  orang lingkungan  keuarga  orang  tua  angkatnya perempuan  belum  kawin  pun  dapat berdasarkan  putusan  atau  penetapan melakukan  pengangkatan  anak.  (6)  Putusan pengadilan  (tercantum  pada  Pasal  1  angka  9 Mahkamah  Agung  Nomor  210K/Sip/1973 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Untuk  mengetahui  keabsahan  seorang  anak tentang  Perlindungan  Anak).  Pengaturan angkat  tergantung  pada  upacara  adat  tanpa pengangkatan  anak  diatur  dalam  Pasal  39, menilai secara obyektif keberadaan anak dalam Pasal 40, dan Pasal 41. kehidupan  keluarga  orang  tua  angkat.  (7)
Pengaturan  pengangkatan  anak  dalam Putusan  Mahk amah  A gung  Nomor undang-undang  ini  mengalami  perubahan 912K/Sip/1975. Tanpa upacara adat tidak sah yang  sangat  mendasar.  Hal-hal  penting pengangkatan  anak  meskipun  sejak  kecil mengenai  pengaturan  pengangkatan  anak dipelihara  serta  dikawinkan  orang  yang tersebut  dapat  dilihat  dalam  beberapa  pasal bersangkutan. (8) Putusan Mahkamah Agung yaitu  Pasal 39 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 40 dan Nomor 1413K/Pdt/1988 tanggal 18 Mei 1990. Pasal  41  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun Untuk  mengetahui  seseorang  adalah  anak 2002 tentang Perlindungan Anak. angkat,  tidak  semata-mata  tergantung  pada
Isi  pasal-pasal  tersebut  adalah  sebagai formalitas  pengangkatan  anak,  tetapi  dilihat
berikut:  1)  Pengangkatan  anak  hanya  dapat dari kenyataan yang ada, yaitu sejak bayi diurus dilakukan  untuk  kepentingan  yang  terbaik dan  dipelihara,  dikhitankan,  disekolahkan, bagi  anak  dan  dilakukan  berdasarkan  adat dan dikwainkan oleh orang tua angkatnya. (9) kebiasaan  setempat  dan  ketentuan  peraturan Putusan  Mahk amah  A gung  Nomor perundang-undangan  yang  berlaku  (Pasal  39 53K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996. Anak ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun angkat  menurut  adat  Jawa  Barat,  seorang 2002  tentang  Perlindungan  Anak).  2) dianggap  sebagai  anak  angkat  bila  telah Pengangkatan  anak  tidak  memutuskan memenuhi  syarat-syarat  diurus,  dikhitankan, hubungan darah anatara anak yang diangkat disekolahkan, dan dikawinkan oleh orang tua dan orang tua kandungnya (Pasal 39 ayat (2) angkatnya.  (10)  Putusan  Mahkamah  Agung Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Nomor 41 K/AG/1994 tanggal 29 Juni 1994. tentang Perlindungan Anak). 3) Calon orang Ayah  angkat  tetap  berkewajiban  untuk tua angkat harus seagama dengan agama yang memberi  nafkah  kepada  anak  angkatnya dianut oleh calon anak angkat. Dalam hal asal meskipun telah bercerai dengan ibu angkatnya usul anak tidak diketahui, maka agama anak sebagai  akaibat  hukum  yang  melahirkan disesuaikan  dengan  agama  mayoritas lembaga anak angkat tersebut.
penduduk setempat (Pasal 39 ayat (3) Undang- D i   e r a   re fo r m a s i ,   Pe m e r i n t a h Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang mempunyai  komitmen  untuk  memberikan Perlindungan  Anak).  4)  Pengangkatan  anak perhatian  dan  perlindungan  terhadap  anak oleh  warga  Negara  Asing  hanya  dapat dengan  diusulkan  dan  telah  disahkannya
dilakukan  sebagai  upaya  terakhir  (ultimum Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 remedium) (Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan ini  mengatur  tentang  berbagai  upaya  yang
Anak).  5)  Orang  tua  angkat  wajib dilakukan  dalam  rangka  perlindungan,
memberitahukan  kepada  anak  anagkatnya pemenuhan  hak-hak  dan  peningkatan mengenai  asal  usulnya  dan  orang  tua kesejahteraan  anak,  yang  di  dalamnya  juga
ISTI’DAL; , Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2014, ISSN: 2356-0150 Jurnal Studi Hukum Islam
kandungnya,  dengan  memperhatikan seagama antara calon orang tua angkat dengan kesiapan  anak  yang  bersangkutan  (Pasal  40 anak  angkatnya,  telah  mereformasi  konsepsi Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 pengangkatan  anak  dalam  Staatsblad    1917- tentang  Perlindungan  Anak).  6)  Pemerintah 129  dan  sebagaian  hukum  adat  yang dan  masyarakat  melakukan  bimbingan  dan berkembang  di  Indonesia.  Ketentuan p e n g a w a s a n   t e h a d a p   p e l a k s a n a a n pengangkatan anak ini memberikan reformasi pengangkatan anak (Pasal 41 Undang-Undang yang  sangat  penting  bagi  perkembangan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan hukum pengangkatan anak di Indonesia. Anak).
Setelah  Undang-Undang  Nomor  23 A n a l i s i s   p e n d e k a t a n   h i s t o r i s Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menunjukkan bahwa ketentuan pengangkatan berjalan selang 5 tahun berikutnya pemerintah anak yang tidak memutuskan hubungan darah memberikan  penyempurnaan  peraturan antara  anak  yang  diangkat  dan  orang  tua terkait  dengan  legalitas  pengangkatan  anak kandungnya  dalam  undang-undang  tersebut yaitu  dengan  diberlakukannya  Peraturan merupakan prinsip  pokok yang  selama  ini Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2007  tentang diperjuangkan  oleh  umat  Islam.  Yang Pelaksanaan  Pengangkatan  Anak  tanggal  3 dimaksud  dengan prinsp  pokok adalah
Oktober 2007. pengangkatan anak tidak memutus hubungan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54
darah  anak  angkat  dengan  orang  tua Ta h u n   2 0 07   t e n t a n g   Pe l a k s a n a a n kandungnya  dan  tidak  dapat  saling  mewarisi Pengangkatan Anak ini mencakup ketentuan antara  anak  angkat  dengan  orang  tua umum  (Pasal  1  sampai  Pasal  6),  Jenis angkatnya. Prinsip pokok itu pula yang menjadi pengangkatan anak (Pasal 7 sampai Pasal 11), kendala pengaturan pengangkatan anak dalam syarat-syarat  pengangkatan  anak  (Pasal  12 peraturan perundang-undangan dalam kurun sampai Pasal 18), tata cara pengangkatan anak waktu teramat panjang. Ketika prinsip pokok (Pasal 26 sampai 31), pengawasan pelaksanaan itu  dapat  ditampung  dalam  sebuah  aturan pengangkatan anak (Pasal 32 sampai  Pasal 38), hukum, pengaturan pengangkatan anak dalam pelaporan (Pasal 39 sampai Pasal 42), satu pasal undang-undang  dapat  terwujud  dan  akan Peraturan Peralihan (Pasal 43) dan satu pasal memberikan  arah  pengaturan  pengangkatan Ketentuan Penutup (Pasal 44). anak yang lebih baik dan sesuai dengan hukum
Dalam  ketentuan  umum  diuraikan yang  berkembang  di  masyarakat  Indonesia beberapa  definisi,  antara  lain  anak  angkat yang mayoritas beragama Islam (Musthofa Sy, adalah  anak  yang  haknya  dialihkan  dari 2011: 109).
lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali Reformasi  hukum  pengangkatan  anak yang  sah,  atau  orang  lain  yang  bertanggung tersebut mengatur hal-hal yang bersifat prinsip jawab  atas  perawatan,  pendidikan,  dan d a l a m   p e n g a n g k a t a n   a n a k   d e n g a n membesarkan  anak  tersebut,  ke  dalam memperhatikan  hukum  agama.  Pengaturan lingkungan  keluarga  orang  tua  angkatnya dalam  peraturan  perundang-undangan  yang berdasarkan  keputusan  atau  penetapan akan datang tidak boleh bertentangan dengan pengadilan.  Dalam  Peraturan  Pemerintah ketentuan  pasal-pasal  tersebut,  sebagaimana Nomor  54  Tahun  2007  tentang  Pelaksanaan ketentuan peralihan  Pasal 91 Undang-Undang Pengangkatan Anak tersebut juga disebutkan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan definisi  tentang  pengangkatan  anak  yaitu Anak yang menyatakan, ”Pada saat berlakunya Pengangkatan  anak  adalah  suatu  perbuatan undang-undang  ini,  semua  peraturan hukum  yang  mengalihkan  seorang  anak  dari perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan lingkungan  kekuasaan  orang  tua,  wali  yang perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan sah, atau  orang  lain  yang bertanggung  jawab tetap  berlaku  sepanjang  tidak  bertentangan atas perawatan, pendidikan dan membesarkan dengan undang-undang ini”.
anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga Prinsip  pengangkatan  anak  tidak orang  tua  angkat.  Orang  tua  adalah  ayah memutus  hubungan  darah  anak  angkat dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu dengan  orang  tua  kandungnya  dan  harus tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Orang tua
ISTI’DAL; , Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2014, ISSN: 2356-0150 Jurnal Studi Hukum Islam
114 | Suharto, Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam di Indonesia
kandungnya,  dengan  memperhatikan seagama antara calon orang tua angkat dengan kesiapan  anak  yang  bersangkutan  (Pasal  40 anak  angkatnya,  telah  mereformasi  konsepsi Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 pengangkatan  anak  dalam  Staatsblad    1917- tentang  Perlindungan  Anak).  6)  Pemerintah 129  dan  sebagaian  hukum  adat  yang dan  masyarakat  melakukan  bimbingan  dan berkembang  di  Indonesia.  Ketentuan p e n g a w a s a n   t e h a d a p   p e l a k s a n a a n pengangkatan anak ini memberikan reformasi pengangkatan anak (Pasal 41 Undang-Undang yang  sangat  penting  bagi  perkembangan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan hukum pengangkatan anak di Indonesia. Anak).
Setelah  Undang-Undang  Nomor  23 A n a l i s i s   p e n d e k a t a n   h i s t o r i s Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menunjukkan bahwa ketentuan pengangkatan berjalan selang 5 tahun berikutnya pemerintah anak yang tidak memutuskan hubungan darah memberikan  penyempurnaan  peraturan antara  anak  yang  diangkat  dan  orang  tua terkait  dengan  legalitas  pengangkatan  anak kandungnya  dalam  undang-undang  tersebut yaitu  dengan  diberlakukannya  Peraturan merupakan prinsip  pokok yang  selama  ini Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2007  tentang diperjuangkan  oleh  umat  Islam.  Yang Pelaksanaan  Pengangkatan  Anak  tanggal  3 dimaksud  dengan prinsp  pokok adalah
Oktober 2007. pengangkatan anak tidak memutus hubungan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54
darah  anak  angkat  dengan  orang  tua Ta h u n   2 0 07   t e n t a n g   Pe l a k s a n a a n kandungnya  dan  tidak  dapat  saling  mewarisi Pengangkatan Anak ini mencakup ketentuan antara  anak  angkat  dengan  orang  tua umum  (Pasal  1  sampai  Pasal  6),  Jenis angkatnya. Prinsip pokok itu pula yang menjadi pengangkatan anak (Pasal 7 sampai Pasal 11), kendala pengaturan pengangkatan anak dalam syarat-syarat  pengangkatan  anak  (Pasal  12 peraturan perundang-undangan dalam kurun sampai Pasal 18), tata cara pengangkatan anak waktu teramat panjang. Ketika prinsip pokok (Pasal 26 sampai 31), pengawasan pelaksanaan itu  dapat  ditampung  dalam  sebuah  aturan pengangkatan anak (Pasal 32 sampai  Pasal 38), hukum, pengaturan pengangkatan anak dalam pelaporan (Pasal 39 sampai Pasal 42), satu pasal undang-undang  dapat  terwujud  dan  akan Peraturan Peralihan (Pasal 43) dan satu pasal memberikan  arah  pengaturan  pengangkatan Ketentuan Penutup (Pasal 44). anak yang lebih baik dan sesuai dengan hukum
Dalam  ketentuan  umum  diuraikan yang  berkembang  di  masyarakat  Indonesia beberapa  definisi,  antara  lain  anak  angkat yang mayoritas beragama Islam (Musthofa Sy, adalah  anak  yang  haknya  dialihkan  dari 2011: 109).
lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali Reformasi  hukum  pengangkatan  anak yang  sah,  atau  orang  lain  yang  bertanggung tersebut mengatur hal-hal yang bersifat prinsip jawab  atas  perawatan,  pendidikan,  dan d a l a m   p e n g a n g k a t a n   a n a k   d e n g a n membesarkan  anak  tersebut,  ke  dalam memperhatikan  hukum  agama.  Pengaturan lingkungan  keluarga  orang  tua  angkatnya dalam  peraturan  perundang-undangan  yang berdasarkan  keputusan  atau  penetapan akan datang tidak boleh bertentangan dengan pengadilan.  Dalam  Peraturan  Pemerintah ketentuan  pasal-pasal  tersebut,  sebagaimana Nomor  54  Tahun  2007  tentang  Pelaksanaan ketentuan peralihan  Pasal 91 Undang-Undang Pengangkatan Anak tersebut juga disebutkan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan definisi  tentang  pengangkatan  anak  yaitu Anak yang menyatakan, ”Pada saat berlakunya Pengangkatan  anak  adalah  suatu  perbuatan undang-undang  ini,  semua  peraturan hukum  yang  mengalihkan  seorang  anak  dari perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan lingkungan  kekuasaan  orang  tua,  wali  yang perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan sah, atau  orang  lain  yang bertanggung  jawab tetap  berlaku  sepanjang  tidak  bertentangan atas perawatan, pendidikan dan membesarkan dengan undang-undang ini”.
anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga Prinsip  pengangkatan  anak  tidak orang  tua  angkat.  Orang  tua  adalah  ayah memutus  hubungan  darah  anak  angkat dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu dengan  orang  tua  kandungnya  dan  harus tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Orang tua
ISTI’DAL; , Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2014, ISSN: 2356-0150 Jurnal Studi Hukum Islam
angkat  adalah  orang  yang  diberi  kekuasaan
tahun,  sepanjang  ada  alasan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan
mendesak; dan anak  berdasarkan  peraturan  perundang-
3).  anak  berusia  12  (dua  belas)  tahun
undangan  dan  adat  kebiasaan  (sebagaimana
sampai  dengan  belum  berusia  18
Pasal  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  54
(delapan belas) tahun, sepanjang anak
Ta h u n   2 0 07   t e n t a n g   Pe l a k s a n a a n memerlukan perlindungan khusus. Pengangkatan Anak). Syarat  calon  orang  tua  angkat  harus
Pengangkatan  anak  bertujuan  untuk
memenuhi hal-hal sebagai berikut:
kepentingan  terbaik  bagi  anak  dalam  rangka
a.  sehat jasmani dan rohani;
mewujudkan  kesejahteraan  anak  dan
b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) perlindungan  anak,  yang  dilaksanakan
tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh berdasarkan  adat  kebiasaan  setempat  dan
lima) ahun;
ketentuan  peraturan  perundang-undangan
c. beragama sama dengan agama calon anak (Pasal  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  54 angkat; Tahun 2007). d. berkelakuan baik dan tidak pernah Adapun pengangkatan anak dibedakan dihukum karena melakukan tindak
menjadi  dua  jenis,  yaitu  pengangkatan  anak
kejahatan; antar  Warga  Negara  Indonesia  dan e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) pengangkatan  anak  antar  Warga  Negara
tahun;
Indonesia  dengan  Warga  Negara  Asing.
f. tidak merupakan pasangan sejenis; Pengangkatan  anak  antar  Warga  Negara
g. tidak atau belum mempunyai anak atau Indonesia  meliputi  pengangkatan  anak
hanya memiliki satu orang anak;
berdasarkan  adat  kebiasaan  setempat  dan
h. dalam  keadaan  mampu  ekonomi  dan pengangkatan  anak  berdasarkan  peraturan
sosial;
perundang-undangan.  Pengangkatan  anak
i.  memperoleh  persetujuan  anak  dan  izin yang  berdasarakan  adat  kebiasaan  setempat
tertulis orang tua atau wali anak; merupakan  pengangkatan  anak  yang
j. membuat  pernyataan  tertulis  bahwa dialakukan dalam suatu komunitas yang nyata-
pengangkatan  anak  adalah  demi nyata  masih  melakukan  adat  dan  kebiasaan
kepentingan    terbaik  bagi  anak, dalam kehidupan bermasyarakat.
kesejahteraan dan perlindungan anak;
Syarat anak yang akan diangkat menurut
k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial Pasal  12  Peraturan  Pemerintah  Nomor  54 setempat; Ta h u n   2 0 07   t e n t a n g   Pe l a k s a n a a n l. telah mengasuh calon anak angkat paling
Pengangkatan  Anak  meliputi  hal-hal  sebagai
singkat  6  (enam)  bulan,  sejak  izin berikut: pengasuhan diberikan; dan
a. Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
m. memperoleh  izin  menteri  dan/atau 1). belum  berusia  18  (delapan  belas)
kepala instansi sosial. tahun;
2). merupakan  anak  terlantar  atau
D a r i p e r k e m b a n g a n   p e r a t u r a n - ditelantarkan; peraturan tentang pengangkatan anak tersebut
3).  berada  dalam  asuhan  keluarga  atau di atas sampai dengan Peraturan Pemerintah dalam  lembaga  pengasuhan  anak;    Nomor  54  Tahun  2007  tentang  Pelaksanaan dan Pe n g a n g k a t a n A n a k   t e r s e b u t   t e l a h 4). memerlukan perlindungan khusus. memberikan  kepastian  hukum  sehingga legalitas pengangkatan anak menjadi jelas dan
b. Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pasti.  Dalam  proses  pengangkatan  anak  di pada ayat (1) huruf a meliputi:
samping  harus  memenuhi  syarat  dalam
1). anak belum berusia 6 (enam) tahun, p e r a t u r a n   p e r u n d a n g - u n d a n g a n , merupakan prioritas utama; pengangkatan  anak    harus  didasarkan  pada 2). anak berusia 6 (enam) tahun sampai
penetapan  Pengadilan.  Namun  demikian, dengan belum berusia 12 (dua belas)
dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun
ISTI’DAL; , Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2014, ISSN: 2356-0150 Jurnal Studi Hukum Islam
116 | Suharto, Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam di Indonesia
meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya Yurisprudensi di Lingkungan Peradilan Agama lebih  baik  dari  pada  membiarkan  mereka
telah  berulang  kali  diterapkan  oleh  para meminta-minta  kepada  orang  lain”  (Muslim, praktisi  hukum  di  Pengadilan  Agama  yang 1993, II: 68). memberikan  hak  wasiat  kepada  anak  angkat Selanjutnya  anjuran  wasiat  dari  Ijma' melalui lembaga wasiat wajibah . Dalam kasus bahwa  ulama  sejak  dahulu  telah  sepakat yang  terjadi  di  Pengadilan  Agama,  masalah tentang  justifikasi  wasiat  dalam  Islam  (Ibnu wasiat wajibah biasanya masuk dalam perkara Qudamah, tth, IV: 414). Menurut Mustafa al- sengketa  waris.  Misalnya  orang  tua  angkat Shiba'i, tidak dijumpai satu riwayat pun dari ber wasiat  dengan  menyerahkan  dan ulama  yang  mengingkari  eksistensi  wasiat mengatasnamakan  seluruh  harta  kekayaan tersebut (Al-Shiba'i, 1961: 78).
kepada anak angkatnya. Hal ini dilakukan atas Dalam  memahami  teks–teks  dasar dasar  rasa  kasih  sayang  bukan  karena  ada hukum  tersebut,  baik  dalam  al-Qur'an ikatan  kerabat  dekat.  Karena  orang  tua maupun  dalam  hadis,  para  ulama  berbeda kandung dan saudara kandung merasa berhak pendapat  mengenai  hukum  wasiat.  Sebagian atas harta almarhum yang hanya meninggalkan ada yang mengatakan wajib dan sebagian yang anak  angkat  saja,  lalu  mereka  mengajukan lainnya  mengatakan  sunnah.  Jumhur  ulama gugatan  waris.  Dalam  kasus  ini  umumnya menetapkan  bahwa  hukum  wasiat  kepada wasiat dibatalkan oleh Pengadilan Agama dan kaum kerabat adalah sunnah.
hanya  diberlakukan  paling  banyak  1/3  saja. Menurut  Ibnu  Hazm  (t.th:  312-313), Selebihnya  dibagikan  kepada  ahli  waris. sekiranya  seorang  meninggal  sebelum  wasiat, Pertimbangan  Majelis  Hakim  biasanya maka  ahli  waris  wajib  mengeluarkan mengacu  kepada  dalil  yang  ada  dalam  hadis (menyedekahkan)  sebagian  dari  warisnya, riwayat  Saad  bin  Abi  Waqqas  di  atas  yang sejumlah  yang  mereka  anggap  layak. intinya hibah maksimal 1/3 (sepertiga) harta. Selanjutnya  Ibnu  Hazm  menyatakan  bahwa
Penerapan  lembaga  hukum  wasiat seorang wajib berwasiat untuk anggota kerabat wajibah dalam kasus sengketa anak angkat dan yang  tidak  mewarisi,  baik  karena  perbedaan ahli  waris  berbeda  agama  di  Indonesia agama, perbudakan maupun karena terhijab. merupakan  perkembangan  hukum  baru. Barangkali dari pendapat Ibnu Hazm inilah di Khusus  mengenai  ahli  waris  berbeda  agama antaranya yang mengilhami para pakar hukum yang diberikan harta warisan melalui lembaga Islam Indonesia untuk merefleksikan ke dalam wasiat wajibah harus  melalui  berbagai Kompilasi Hukum Islam yang penerapannya di pertimbangan  hukum  yang  mendalam, masukkan  ke  dalam  lembaga  wasiat wajibat sehingga antara kasus yang satu dengan lainnya bagi  anak  angkat  yang notabene -nya  bukan tidak  selalu  memiliki  terapan  hukum  yang berasal  dari  kerabat  dekat  atau  ahli  waris. sama. Konsepsi wasiat wajibah mulanya hanya Kemudian,  berapa  besarnya  anak  angkat diperuntukan  kepada  para  ahli  waris  atau mendapat hak waris melalui wasiat wajibah ? kerabat yang tidak memperoleh bagian harta Wasiat wajibah sendiri adalah wasiat yang warisan dari orang yang wafat, karena adanya hukumnya wajib yang diperuntukkan kepada suatu  halangan  syara'.  Misalnya  berwasiat ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh kepada  ibu  atau  bapak  yang  beragama  non- bagian  harta  dari  orang  yang  wafat,  karena Islam.  Konsepsi  ini  lahir  sebagai  kebijakan adanya  suatu  halangan  syara'.  Misalnya, penguasa ( ulil amri ) terhadap orang-orang yang berwasiat kepada ibu atau ayah yang beragama tidak  meninggalkan  wasiat,  sedangkan  ia non-Islam,  karena  berbeda  agama  menjadi mempunyai  harta  peninggalan  yang  banyak. penghalang  bagi  seseorang  untuk  menerima Artinya, kebijakan dalam wasiat wajibah lebih warisan,  atau  cucu  yang  tidak  mendapatkan bersifat qhadhaiyah ,  yaitu  kewajiban  untuk harta  warisan  disebabkan  terhalang  oleh mengeluarkan sebagian dari harta peninggalan keberadaan paman mereka, anak angkat yang sebagai  wasiat,  tidak  lagi  didasarkan  kepada tidak  termasuk  ahli  waris  tetapi  jasa  dan ada  atau  tidaknya  seorang  meninggalkan keberadaannya  sangat  berarti  bagi  si  mayit wasiat  pada  masa  hidupnya,  tetapai  kepada ( A l a m   d a n   M .   F a u z a n ,   2 0 0 8 : 7 9 ) .
hukum  atau  undang-undang  yang  berlaku.
ISTI’DAL; , Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2014, ISSN: 2356-0150 Jurnal Studi Hukum Islam
118 | Suharto, Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam di Indonesia
Sehingga  meskipun  seorang  tidak  berwasiat
Muhammad  Daud  Ali  (1997:  137) semasa  hidupnya,  secara  otomatis  telah mengemukakan bahwa pemberian hak wasiat dianggap berwasiat. wajibah kepada  anak  angkat  oleh  KHI Dari pendapat inilah lahir istilah wasiat dilakukan dengan mengadaptasi nilai hukum wajibah yang  oleh  Suparman  Usman adat  secara  terbatas  ke  dalam  hukum  Islam, d i d e f i n i s i k a n   s e b a g a i   w a s i a t   y a n g
karena  berpindahnya  tanggung  jawab  orang pelaksanaanya  tidak  dipengaruhi  atau  tidak tua asal kepada orang tua angkatnya mengenai bergantung  kepada  kehendak  orang  yang pemeliharaan kehidupan sehari-hari dan biaya meninggal  dunia.  Wasiat  ini  tet ap pendidik an  berdasark an  keputusan dilaksanak an  baik  diucapk an,  at au pengadilan  yang  disebutkan  dalam  huruf  (h) dikehendaki  maupun  tidak  oleh  orang  yang Pasal 71 tentang Ketentuan Umum Kewarisan. meninggal dunia. Jadi pelaksanaan wasiat tidak
Dilihat  dari  aspek  metodologi  hukum memerlukan bukti wasiat tersebut.
Islam, dapat dipahami bahwa persoalan wasiat
Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
wajibah dalam  KHI  adalah  persoalan ijtihadi di Indonesia, istilah wasiat wajibah disebutkan yang ditetapkan berdasarkan argumen hukum pada  Pasal  209  ayat  1  dan  ayat  2,  sebagai maslahah  mursalah yang  berorientasi  untuk berikut: membumikan  nilai-nilai  keadilan  dan
1) Harta  peninggalan  anak  angkat  dibagi
kemaslahatan yang tumbuh dan berkembang berdasarkan  Pasal  176  sampai  dengan di  tengah-tengah  masyarakat  muslim Pasal  193  tersebut  di  atas,  sedangkan Indonesia.
terhadap  orang  tua  angkat  yang  tidak menerima  wasiat  diberi  wasiat wajibah Kesimpulan sebanyak-banyaknya  1/3  dari  harta Anak angkat adalah anak yang dalam warisan anak angkatnya;
pemeliharaan  untuk  hidupnya  sehari-hari,
2) Terhadap  anak  angkat  yang  tidak baik  biaya  nafkahnya,  biaya  kesehatannya, menerima  wasiat  diberi  wasiat wajibah biaya  pendidikannya,  dan  lain  sebagainya sebanyak-banyaknya  1/3  dari  harta beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal warisan orang tua angkatnya.
kepada orang tua angkatnya dan anak angkat Berdasarkan isi bunyi Pasal 209 KHI ayat tersebut tidak putus hubungan nasab dengan 1 dan 2 di atas dapat dipahami bahwa wasiat orang  tua  kandungnya  dan  tidak  saling wajibah yang dimaksud oleh KHI adalah wasiat mewarisi dengan orang tua angkatnya. yang  diwajibkan  berdasarkan  ketentuan Legalitas anak angkat di samping harus undang-undang yang diperuntukkan bagi anak memenuhi persyaratan–persyaratan yang telah angkat  yang  orang  tua  angkatnya  tidak ditentukan  dalam  peraturan  perundang- memberi wasiat sebelum meninggal dunia atau undangan  juga  harus  didasarkan  kepada sebaliknya orang tua angkat yang tidak diberi penetapan Pengadilan Agama. Dan hak waris wasiat  sebelumnya  oleh  anak  angkatnya, anak angkat hanya diperoleh melalui lembaga dengan jumlah perolehan maksimal 1/3 dari wasiat wajibah maksimal 1/3 (sepertiga) harta harta peninggalan.
peninggalan orang tua angkatnya.
Tampaknya,  pengertian  wasiat wajibah yang  diterapkan  dalam  KHI  di  atas Penutup
disejajarkan dengan pengertian wasiat wajibah
Demikianlah  persoalan  anak  angkat  di yang terdapat dalam Undang-Undang wasiat di muka hukum Indonesia. Bagi masyarakat yang Mesir.  Para  penyusun  perundang-undangan beragama Islam di seluruh Indonesia yang saat tentang  wasiat  di  Mesir  dan  Suriah,  yang ini  mau  mengangkat  anak  hendaklah  segera didominasi  oleh  ulama  mazhab  Hanafi, mengajukan  permohonan  ke  Pengadilan berpendapat bahwa besarnya wasiat wajib tidak Agama  di  wilayahnya  masing-masing. boleh melebihi sepertiga harta, sesuai dengan Demikian  pula,  bagi  mereka  yang  telah ketentuan wasiat biasa (UU Wasiat Mesir, Pasal mempunyai  anak  angkat  dan  belum 76-79;  UU  Suriah,  Pasal  257)  (Alam  dan  M. mempunyai  surat  atau  bukti  secara  legal Fauzan, 2008: 79-80).
pengangkatan  anak  hendaklah  segera  saja
ISTI’DAL; , Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2014, ISSN: 2356-0150 Jurnal Studi Hukum Islam
mengajukan permohonan pengangkatan anak Al-Shiba'i,  Mustafa,  1961, Ahkam  Ahliyah  al- berdasarkan  hukum  Islam  ke  Pengadilan
Washiyah ,  Damaskus  :  Mathba'ah
Agama. Jami'ah. Sy,  Musthofa,  2011, Arah  Baru  Pengangkatan
Anak di Indonesia, Mimbar Hukum dan DAFTAR PUSTAKA
Peradilan, Edisi No.74. Al-Qurtuby, 1952, al-Jami' li Ahkami al-Qur'an , Abu  Zahrah,  1978, Syarh  Qanun  al-Washiyah ,
Mesir, Dar al-Kutub, jilid I, Juz 2.
Dar al-Fiqh al Arabi.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002
Alam,  Andi  Syamsu  dan  M.  Fauzan , 2008, tentang Perlindungan  Anak.
Hukum  Pengangkatan  Anak  Perspektif
Islam, Jakarta: Pena Media, cet. I. Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 Ali, Muhammad Daod, 1997, Hukum Islam dan tentang  Perubahan  atas  Undang- Peradilan Agama , Jakarta: Rajawali Press.
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Amak, 1976, Proses Undang-Undang Perkawinan , Peradilan Agama Peraturan Pemerintah Bandung: Al-Maarif. Nomor  54  Tahun  2007  tentang Tim Redaksi Ensiklopedia, 1996, Ensiklopedia P e l a k s a n a a n   P e n g a n g k a t a n Hukum  Islam ,  Jakarta:  PT  Ichtiar  Baru Anak.Undang-Undang  No.11  Tahun Van Hoeve.
2012  Tentang Peradilan Anak. Hazm, Ibnu, t.th, al-Muhalla , Beirut: Maktabah Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1979
Tijari.
tentang Kesejahteraan Anak.
Kompilasi Hukum Islam.
Meliala, Djaja S., 2006, Perkembangan Hukum Perdata  tentang  Orang  dan  Hukum Keluarga , Bandung, Nuansa Aulia. Muslim,  1993, Shahih  Muslim ,  Bairut,  Dar  al Fikr, jilid II. Qudamah, Ibnu, t.th, al-Mughni , Beirut: Dar al- Kitab al-Alamiyah, jilid IV.
120 | Suharto, Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam di Indonesia