## ANALISIS PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR OLEH
DIREKTORAT MEREK
(Studi pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)

## ERLINA B
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No.26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

## ABSTRACT
Request  a  brand  has  fulfilled  the  terms  of  the  formalities  in  accordance  with  the provisions of Act No. 15 Year 2001 on the brand, and there is no objection from any party, the  Directorate  General  of  Intellectual  Property  Rights  will  hold  a  registration  and  an official  announcement  about  the  company's  brand.  The  results  obtained  showed  that  the cause of the abolition of the registered trademark by the Directorate General of Intellectual Property Rights of the Ministry of Justice and Human Rights is a brand not used for three (3) consecutive years in the trade of goods and / or services from the date of registration or the last  use.  Legal  remedies  against  the  removal  of  a  registered  mark  is  the  elimination  of  a lawsuit filed with the Commercial Court, the Decision of the Commercial Court in the case of deletion of a registered mark may be filed Cassation.

## Keyword: brand, Property Rights, a registered mark

## I. PENDAHULUAN
Keberadaannya Hak Kekayaan Intelektual    (selanjutnya  disingkat  HKI) senantiasa mengikuti dinamika perkembangan  masyarakat  itu  sendiri. Begitu  pula  halnya  dengan  masyarakat Indonesia  yang  mau  tidak  mau bersinggungan  dan  terlibat  langsung dengan  masalah  HKI.  Permasalahan mengenai  HKI  akan  menyentuh  berbagai aspek  seperti  aspek  teknologi,  industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek terpenting jika dihubungkan dengan  upaya  perlindungan  bagi  karya intelektual  adalah  aspek  hukum.  Hukum diharapkan  mampu  mengatasi  berbagai permasalahan  yang  timbul  berkaitan dengan HKI tersebut.
Secara  umum  HKI  terbagi  dalam  2 (dua)  kategori  yaitu:  Hak  Cipta  dan  Hak Kekayaan  Industri.  Sedangkan  Hak Kekayaan  Industri  meliputi  Paten,  Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,  Rahasia  Dagang  dan  Varietas Tanaman. Di  dalam  UU  Merek,  bahwa  merek yang  dilindungi  adalah  merek  terdaftar yang  menimbulkan  hak  atas  merek,  di mana  hak  atas  merek  itu  adalah  hak eksklusif  yang  diberikan  oleh  negara kepada  pemilik  merek  yang  terdaftar dalam  Daftar  Umum  Merek  untuk  jangka waktu  tertentu  dengan  menggunakan sendiri  merek  tersebut  atau  memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.  Dengan  demikian  hak
.............................................

## ANALISIS PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR OLEH DIREKTORAT MEREK
(Studi pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)
ERLINA B Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No.26 Labuhan

## Ratu Bandar Lampung

## ABSTRACT
Request  a  brand  has  fulfilled  the  terms  of  the  formalities  in  accordance  with  the provisions of Act No. 15 Year 2001 on the brand, and there is no objection from any party, the  Directorate  General  of  Intellectual  Property  Rights  will  hold  a  registration  and  an official  announcement  about  the  company's  brand.  The  results  obtained  showed  that  the cause of the abolition of the registered trademark by the Directorate General of Intellectual Property Rights of the Ministry of Justice and Human Rights is a brand not used for three (3) consecutive years in the trade of goods and / or services from the date of registration or the last  use.  Legal  remedies  against  the  removal  of  a  registered  mark  is  the  elimination  of  a lawsuit filed with the Commercial Court, the Decision of the Commercial Court in the case of deletion of a registered mark may be filed Cassation.
Keyword: brand, Property Rights, a registered mark

## I. PENDAHULUAN
Keberadaannya
Hak Kekayaan Intelektual    (selanjutnya  disingkat  HKI) senantiasa mengikuti
dinamika perkembangan  masyarakat  itu  sendiri. Begitu  pula  halnya  dengan  masyarakat Indonesia  yang  mau  tidak  mau bersinggungan  dan  terlibat  langsung dengan  masalah  HKI.  Permasalahan mengenai  HKI  akan  menyentuh  berbagai aspek  seperti  aspek  teknologi,  industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek terpenting jika dihubungkan dengan  upaya  perlindungan  bagi  karya intelektual  adalah  aspek  hukum.  Hukum diharapkan  mampu  mengatasi  berbagai permasalahan  yang  timbul  berkaitan dengan HKI tersebut.
Secara  umum  HKI  terbagi  dalam  2 (dua)  kategori  yaitu:  Hak  Cipta  dan  Hak Kekayaan  Industri.  Sedangkan  Hak Kekayaan  Industri  meliputi  Paten,  Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,  Rahasia  Dagang  dan  Varietas Tanaman.
Di  dalam  UU  Merek,  bahwa  merek yang  dilindungi  adalah  merek  terdaftar yang  menimbulkan  hak  atas  merek,  di mana  hak  atas  merek  itu  adalah  hak eksklusif  yang  diberikan  oleh  negara kepada  pemilik  merek  yang  terdaftar dalam  Daftar  Umum  Merek  untuk  jangka waktu  tertentu  dengan  menggunakan sendiri  merek  tersebut  atau  memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.  Dengan  demikian  hak
atas merek merupakan hak yang diberikan oleh  negara  kepada  pemilik  merek terdaftar,  hak  atas  merek  tersebut  juga dapat  diberikan  kepada  pemilik  merek dengan hak prioritas. Selanjutnya menurut Sudargo Gautama yang ada dalam Pasal 1 angka 14 UU  Merek  Pemilik  merek  dengan  hak Prioritas  adalah  hak  pemohon  untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara  yang  bergabung  dalam Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade Organization
untuk memperoleh  pengakuan  bahwa  tanggal penerimaan  di  negara  asal  merupakan tanggal  prioritas  di  negara  tujuan  yang juga  anggota  salah  satu  dari  kedua perjanjian  itu,  selama  pengajuan  tersebut dilakukan  kurun  waktu  yang  telah ditentukan  berdasarkan Paris  Convention for  the  Protection  of  Industrial  Property . (Sudargo Gautama, 1990:46) Persyaratan  suatu  merek  harus dipenuhi  oleh  setiap  orang  ataupun  badan hukum  yang  ingin  memakai  suatu  merek, agar merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai  merek  atau  cap  dagang,  syarat mutlak  yang  harus  dipakai  adalah  bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Dengan perkataan lain, tanda yang dipakai ini haruslah sedemikian rupa, sehingga  mempunyai  cukup  kekuatan untuk  membedakan  barang  hasil  produksi suatu  perusahaan  atau  barang  perniagaan (perdagangan)  dari  produksi  orang  lain. Karena  adanya  merek  itu,  barang-barang yang diproduksi menjadi dapat dibedakan. Namun  tidak  semua  yang  mengajukan permohonan merek dapat diterima. Hal ini karena  ada  persyaratan  yang  harus dipenuhi untuk melegalkan suatu merek.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka  yang  menjadi  permasalahan  pokok dalam  penelitian  ini  adalah  Apa  saja penyebab penghapusan terdaftarnya merek oleh  Direktorat    Jenderal    Hak  Kekayaan Intelektual    Kementrian  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia?  Bagaimanakah  upaya hukum  terhadap  penghapusan  merek terdaftar?

## II. PEMBAHASAN
Gambaran  Umum  Direktorat  Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Sejarah  Perkembangan  Direktorat Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual pertama kali adalah Pelayanan jasa hukum dibidang Hak  Kekayaan Intelektual (HKI) di  Indonesia  sudah  ada  sejak  zaman penjajahan  Belanda.  Untuk  pertama kalinya didaftar merek nomor 1 (satu) oleh Hulpbureua  Voor  den  Industrieelen Eigendom pada tanggal 10 Januari 1894 di Batavia.
Berdasarkan
Reglement Industrieelen  Eigendom 1912 Staatsblad 1912-545  jo  1913-214  yang  melakukan pendaftaran  merek  di  Indonesia  adalah Hulpbureua  Voor  den  Industrieelen Eigendom di  bawah Departement  Van Justitie yang  waktu  itu  hanya  khusus menangani  pendaftaran  merek.  Kemudian berdasarkan Staatsblad 1924  Nomor  576 Ayat (2) ruang lingkup tugas Departement Van  Justitie meliputi  pula  bidang  milik perindustrian. Dalam  masa  kemerdekaan  Republik Indonesia  sesuai  dengan  Pasal  II  Aturan Peralihan  Undang-Undang  Dasar  1945, Staatsblad 1945  Nomor  576  masih  tetap berlaku  dengan  perubahan  nama  menjadi Kantor  Milik  Kerajinan.  Pada  tahun  1947 Kantor  Milik  Kerajinan  pindah  ke Surakarta  dan  pada  tanggal    9  Oktober
1947  berubah  namanya  menjadi  Kantor Milik Perindustrian.
Berdasarkan  Keputusan  Menteri Kehakiman  tanggal  12  Februari  1964 Nomor  J.S.4/4/4  Tentang  Tugas  dan Organisasi  Departemen  Kehakiman,  yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Kehakiman  Nomor  J.S.4/4/24  Tanggal  27 Juni  1964  tentang  Tugas  dan  Organisasi Departemen  Kehakiman,  nama  Kantor Milik  Perindustrian  diganti  menjadi Direktorat  Urusan  Paten  yang  bertugas menyelenggarakan peraturan-peraturan mengenai  perlindungan  penemuan  dan penciptaan.  Dengan  demikian,  sesuai dengan  Keputusan  Menteri  Kehakiman tersebut,  Direktorat  Urusan  Paten  tidak saja  menangani  urusan  bidang  merek  dan bidang paten tetapi juga menangani bidang hak  cipta.  Pada  Tahun  1966,  Presidium Kabinet  mengeluarkan  Keputusan  Nomor 75/U/Kep/11/1966 tentang
Struktur Organisasi dan Pembagian
Tugas Departemen.  Di  dalam  keputusan  ini
Direktorat  Urusan  Paten  berubah  menjadi
Direktorat  Paten,  Direktorat  Jenderal Pembinaan Badan Peradilan dan
Perundang-undangan yang terdiri dari :
a) Dinas Pendaftaran Merek
b) Dinas Paten
c) Dinas Hak Cipta Pada tahun
1969 melalui Keputusan  Presiden  Nomor  39  Tahun 1969  dibentuk  Direktorat  Jenderal
Pembinaan
Badan-badan Peradilan. Dengan  dibentuknya  Direktorat  Jenderal yang  baru  tersebut,  Direktorat  Jenderal Pembinaan  Badan-badan  Peradilan  dan Perundang-undangan  dipecah  menjadi Direktorat  Jenderal  Pembinaan  Badan- badan  Peradilan  dan  Direktorat  Jenderal
Pembinaan  Hukum  yang  mencakup Direktorat Paten.
Dalam  perjalanan  selanjutnya Direktorat  Jenderal  Pembinaan  Hukum mengalami  perubahan  antara  lain  dengan Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  45  tentang  Susunan  Organisasi Departemen.  Kedua  Keputusan  Presiden Republik  Indonesia  di  atas  berubah beberapa  kali  yang  selanjutnya  dijabarkan dalam  Keputusan  Menteri  Kehakiman Nomor  Y.S.4/3/7  tanggal  16  April  1975 yang  menyatakan  bahwa  Direktorat  Paten berubah menjadi Direktorat Paten dan Hak Cipta dibawah Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan.
Susunan
Direktorat Paten dan Hak Cipta meliputi:
a) Bagian Tata Usaha
b) Sub Direktorat Merek
c) Sub Direktorat Paten
d) Sub Direktorat Hak Cipta
e) Sub Direktorat Hukum Perniagaan dan
Industri
f) Sub Pendaftaran Lisensi dan Pengumuman Perubahan  struktur  organisasi Direktorat  Paten  dan  Hak  Cipta  adalah melalui  Keputusan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  32  Tahun  1988  tentang Perubahan  Keputusan  Presiden  Nomor  15 Tahun  1982  tentang  Susunan  Organisasi Departemen.  Berdasarkan  Keputusan Presiden  ini,  Direktorat  Paten  dan  Hak Cipta  dipisahkan  dari  Direktorat  Jenderal Hukum  dan  Perundang-undangan  dan dikembangkan menjadi Direktorat Jenderal tersendiri  dengan  nama  Direktorat  Hak Cipta, Merek dan Paten yang terdiri dari:
a) Sekretariat Direktorat Jenderal
b) Direktorat Hak Cipta
c) Direktorat Paten
d) Direktorat Merek
.............................................
1947  berubah  namanya  menjadi  Kantor Milik Perindustrian.
Berdasarkan  Keputusan  Menteri Kehakiman  tanggal  12  Februari  1964 Nomor  J.S.4/4/4  Tentang  Tugas  dan Organisasi  Departemen  Kehakiman,  yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Kehakiman  Nomor  J.S.4/4/24  Tanggal  27 Juni  1964  tentang  Tugas  dan  Organisasi Departemen  Kehakiman,  nama  Kantor Milik  Perindustrian  diganti  menjadi Direktorat  Urusan  Paten  yang  bertugas menyelenggarakan peraturan-peraturan mengenai  perlindungan  penemuan  dan penciptaan.  Dengan  demikian,  sesuai dengan  Keputusan  Menteri  Kehakiman tersebut,  Direktorat  Urusan  Paten  tidak saja  menangani  urusan  bidang  merek  dan bidang paten tetapi juga menangani bidang hak  cipta.  Pada  Tahun  1966,  Presidium Kabinet  mengeluarkan  Keputusan  Nomor 75/U/Kep/11/1966 tentang Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen.  Di  dalam  keputusan  ini Direktorat  Urusan  Paten  berubah  menjadi Direktorat  Paten,  Direktorat  Jenderal Pembinaan Badan Peradilan dan Perundang-undangan yang terdiri dari : a) Dinas Pendaftaran Merek
b) Dinas Paten
c) Dinas Hak Cipta Pada tahun 1969 melalui Keputusan  Presiden  Nomor  39  Tahun 1969  dibentuk  Direktorat  Jenderal Pembinaan Badan-badan
Peradilan.
Dengan  dibentuknya  Direktorat  Jenderal yang  baru  tersebut,  Direktorat  Jenderal Pembinaan  Badan-badan  Peradilan  dan Perundang-undangan  dipecah  menjadi Direktorat  Jenderal  Pembinaan  Badan- badan  Peradilan  dan  Direktorat  Jenderal
Pembinaan  Hukum  yang  mencakup Direktorat Paten.
Dalam  perjalanan  selanjutnya Direktorat  Jenderal  Pembinaan  Hukum mengalami  perubahan  antara  lain  dengan Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  45  tentang  Susunan  Organisasi Departemen.  Kedua  Keputusan  Presiden Republik  Indonesia  di  atas  berubah beberapa  kali  yang  selanjutnya  dijabarkan dalam  Keputusan  Menteri  Kehakiman Nomor  Y.S.4/3/7  tanggal  16  April  1975 yang  menyatakan  bahwa  Direktorat  Paten berubah menjadi Direktorat Paten dan Hak Cipta dibawah Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan.
Susunan
Direktorat Paten dan Hak Cipta meliputi:
a) Bagian Tata Usaha
b) Sub Direktorat Merek
c) Sub Direktorat Paten
d) Sub Direktorat Hak Cipta
e) Sub Direktorat Hukum Perniagaan dan Industri
f) Sub Pendaftaran Lisensi
dan
Pengumuman
Perubahan  struktur  organisasi Direktorat  Paten  dan  Hak  Cipta  adalah melalui  Keputusan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  32  Tahun  1988  tentang Perubahan  Keputusan  Presiden  Nomor  15 Tahun  1982  tentang  Susunan  Organisasi Departemen.  Berdasarkan  Keputusan Presiden  ini,  Direktorat  Paten  dan  Hak Cipta  dipisahkan  dari  Direktorat  Jenderal Hukum  dan  Perundang-undangan  dan dikembangkan menjadi Direktorat Jenderal tersendiri  dengan  nama  Direktorat  Hak Cipta, Merek dan Paten yang terdiri dari:
a) Sekretariat Direktorat Jenderal
b) Direktorat Hak Cipta
c) Direktorat Paten
d) Direktorat Merek
Kemudian  berdasarkan  Keputusan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  144 Tahun  1998  telah  disetujui  perubahan nama  organisasi  Direktorat  Jenderal  Hak Cipta, Paten dan Merek menjadi Direktorat Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual. Sementara  itu  penambahan  direktorat  dan nomenklaturnya diatur berdasarkan Keputusan  Menteri  Kehakiman  Republik Indonesia  Nomor  M.03.PR.07.10  Tahun 1999 yang organisasinya terdiri dari :
a) Sekretariat Direktorat Jenderal
b) Direktorat  Hak  Cipta,  Topographi Sirkuit  Terpadu  dan  Desain  Produk Industri
c) Direktorat Paten
d) Direktorat Merek dan Rahasia Dagang
e) Direktorat Kerjasama dan Pengembangan Informasi HKI Penambahan  struktur  organisasi berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M- 01.PR.10  Tahun  2001  yang  organisasinya terdiri dari :
a)
Sekretariat Direktorat Jenderal
b)
Direktorat  Hak  Cipta,  Desain Industri,  Desain  Tata  Letak  Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
c) Direktorat Paten
d) Direktorat Merek
e) Direktorat
Kerjasama dan Pengembangan HKI f) Direktorat Teknologi Informasi Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan Intelektual mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi  teknis  dibidang  hak  kekayaan intelektual.  Untuk  melaksanakan  tugas tersebut di atas, Direktorat Hak Kekayaan
Intelektual mempunyai fungsi :
a) Penyiapan  perumusan  kebijakan Departemen  dibidang  hak  cipta, desain  industri,  desain  tata  letak
sirkuit  terpadu  dan  rahasia  dagang, paten,  merek,  kerjasama  dan pengembangan serta teknologi informasi
b) Pelaksanaan  kebijakan  dibidang  hak cipta,  desain  industri,  desain  tata letak  sirkuit  terpadu  dan  rahasia dagang, paten, merek, kerjasama dan pengembangan serta teknologi informasi
c) Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria  dan  prosedur  dibidang  hak cipta,  desain  industri,  desain  tata letak  sirkuit  terpadu  dan  rahasia dagang, paten, merek, kerjasama dan pengembangan serta teknologi informasi
d) Pemberian  bimbingan  teknis  dan evaluasi
e) Pelaksanaan  administrasi  Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Penyebab Penghapusan
Merek Terdaftar    oleh  Direktorat    Jenderal Hak Kekayaan Intelektual  Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Berdasarkan  hasil  wawancara dengan Bapak Ignatius MT. Silalahi selaku Kepala  Subdirektorat    Pelayanan  Umum, dijelaskan  bahwa  sistem  pendaftaran merek,  berubah  dari  sistem  deklaratif menjadi  sistem  konstitutif, berhubung sistem  yang  disebut  terakhir  lebih menjamin  kepastian  hukum  daripada sistem  deklaratif. Sistem  deklaratif  yang mendasarkan  perlindungan  hukum  bagi mereka yang menggunakan merek terlebih dahulu, selain kurang menjamin kepastian hukum,  juga  menimbulkan  persoalan  dan hambatan dalam dunia usaha.
Agar permintaan pendaftaran merek dapat berlangsung tertib, pemeriksaanya tidak semata-mata
dilakukan berdasarkan kelengkapan persyaratan  formal  saja,  tetapi  juga dilakukan  pemeriksaan  substansif.  Selain itu,  dalam  sistem  yang  baru  diintroduksi adanya pengumuman permintaan pendaftaran  suatu  merek.  Pengumuman tersebut  bertujuan  memberi  kesempatan kepada  masyarakat  yang  berkepentingan dengan  permintaan  pendaftaran  merek mengajukan keberatan. Dengan mekanisme  semacam  ini  bukan  saja problema  yang  timbul  dari  sistem deklaratif  dapat  teratasi,  tetapi  juga menumbuhkan  keikutsertaan  masyarakat. Selanjutnya, dipertegas pula kemungkinan penghapusan  dan  pembatalan  merek  yang telah  didaftar  berdasarkan  alasan  dan  tata cara tertentu.
Selain  itu,  diatur  pula  pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas, berhubung    telah  menjadi  negara  peserta Paris  Convention ,  yang  didalamnya mengatur  penggunaan  hak  prioritas tersebut,  berdasarkan  hasil  dari  penelitian dengan  narasumber  Bapak  Ignatius  MT. Silalahi,  bahwa  sebelum  masuk  dalam prosedur  pendaftaran  merek  dengan  hak prioritas  pemohon  juga  harus  memenuhi ketentuan  Pasal  5,  Pasal  6  dan  Pasal  7 mengenai  syarat  pendaftaran  hak  merek dan  ditambahkan  dalam  Pasal  12  UU Merek    mengenai  syarat  pendaftaran merek dengan hak prioritas yaitu :
Bapak  Ignatius  MT.  Silalahi berpendapat  bahwa  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  7  UU  Merek  mengatur tentang  syarat  dan  tata  cara  permohonan untuk mendapatkan merek adalah :
a) Mengajukan Permohonan pendaftaran  dalam  rangkap  4,  yang diketik dalam bahasa Indonesia pada blangko  formulir  permohonan  yang
telah disediakan  oleh pemohon atau kuasanya, yang berisi :
a. Tanggal,  Bulan  dan  Tahun permohonan ;
b. Nama lengkap, Kewarganegaraan dan Alamat Pemohon ;
c. Nama  Lengkap  dan  Alamat Kuasa  Apabila  Permohonan diajukan Melalui Kuasa Hukum ;
d. Nama  Negara  dan  Tanggal Permintaan  Merek  yang  Pertama Kali  atau  negara  asal  dalam  Hal Permohonan  diajukan  dengan Hak Prioritas ;
e. Warna-warna  Apabila  Merek yang
dimohonkan Pendaftarannya Menggunakan Unsur-unsur Warna ;
f. Contoh merek atau etiket merek ;
g. Arti bahasa atau huruf atau angka asing dan cara pengucapannya ;
h. Kelas barang atau jasa ;
i. Jenis barang atau jasa ;
b) Surat Permohonan pendaftaran merek perlu dilampiri dengan :
a) foto  cory  KTP  yang  dilegalisir. Bagi  pemohon  yang  berasal  dari luar  negeri  sesuai  dengan ketentuan  Undang-undang  harus memilih  tempat  kedudukan  di Indonesia,  biasanya  dipilih  pada alamat kuasa hukumnya;
b) foto  copy  akte  pendirian  badan hukum  yang  telah  disahkan  oleh notaris  apabila  permohonan  di ajukan atas nama badan hukum;
c) foto  copy  salinan  peraturan penggunaan merek kolektif apabila  permohonan  di  ajukan untuk merek kolektif;
d) surat  kuasa  khusus  apabila permohonan
pendaftaran dikuasakan;
.............................................
dilakukan berdasarkan kelengkapan persyaratan  formal  saja,  tetapi  juga dilakukan  pemeriksaan  substansif.  Selain itu,  dalam  sistem  yang  baru  diintroduksi adanya pengumuman permintaan
pendaftaran  suatu  merek.  Pengumuman tersebut  bertujuan  memberi  kesempatan kepada  masyarakat  yang  berkepentingan dengan  permintaan  pendaftaran  merek mengajukan keberatan. Dengan mekanisme  semacam  ini  bukan  saja problema  yang  timbul  dari  sistem deklaratif  dapat  teratasi,  tetapi  juga menumbuhkan  keikutsertaan  masyarakat. Selanjutnya, dipertegas pula kemungkinan penghapusan  dan  pembatalan  merek  yang telah  didaftar  berdasarkan  alasan  dan  tata cara tertentu.
Selain  itu,  diatur  pula  pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas, berhubung    telah  menjadi  negara  peserta Paris  Convention ,  yang  didalamnya mengatur  penggunaan  hak  prioritas tersebut,  berdasarkan  hasil  dari  penelitian dengan  narasumber  Bapak  Ignatius  MT. Silalahi,  bahwa  sebelum  masuk  dalam prosedur  pendaftaran  merek  dengan  hak prioritas  pemohon  juga  harus  memenuhi ketentuan  Pasal  5,  Pasal  6  dan  Pasal  7 mengenai  syarat  pendaftaran  hak  merek dan  ditambahkan  dalam  Pasal  12  UU Merek    mengenai  syarat  pendaftaran merek dengan hak prioritas yaitu : Bapak  Ignatius  MT.  Silalahi berpendapat  bahwa  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  7  UU  Merek  mengatur tentang  syarat  dan  tata  cara  permohonan untuk mendapatkan merek adalah :
a) Mengajukan Permohonan
pendaftaran  dalam  rangkap  4,  yang diketik dalam bahasa Indonesia pada blangko  formulir  permohonan  yang
telah disediakan  oleh pemohon atau kuasanya, yang berisi :
a. Tanggal,  Bulan  dan  Tahun permohonan ;
b. Nama lengkap, Kewarganegaraan
dan Alamat Pemohon ;
c. Nama  Lengkap  dan  Alamat Kuasa  Apabila  Permohonan diajukan Melalui Kuasa Hukum ;
d. Nama  Negara  dan  Tanggal Permintaan  Merek  yang  Pertama Kali  atau  negara  asal  dalam  Hal Permohonan  diajukan  dengan Hak Prioritas ;
e. Warna-warna  Apabila  Merek yang dimohonkan
Pendaftarannya
Menggunakan
Unsur-unsur Warna ;
f. Contoh merek atau etiket merek ;
g. Arti bahasa atau huruf atau angka asing dan cara pengucapannya ;
h. Kelas barang atau jasa ;
i. Jenis barang atau jasa ;
b) Surat Permohonan pendaftaran
merek perlu dilampiri dengan :
a) foto  cory  KTP  yang  dilegalisir. Bagi  pemohon  yang  berasal  dari luar  negeri  sesuai  dengan ketentuan  Undang-undang  harus memilih  tempat  kedudukan  di Indonesia,  biasanya  dipilih  pada alamat kuasa hukumnya;
b) foto  copy  akte  pendirian  badan hukum  yang  telah  disahkan  oleh notaris  apabila  permohonan  di ajukan atas nama badan hukum;
c) foto  copy  salinan  peraturan penggunaan merek kolektif apabila  permohonan  di  ajukan untuk merek kolektif;
d) surat  kuasa  khusus  apabila permohonan
pendaftaran
dikuasakan;
e) dua puluh (20) helai etiket merek (ukuran  maksimal  9x9  cm, minimal 2x2 cm);
f) surat  pernyataan  bahwa  merek yang  dimintakan  pendaftaran adalah miliknya.
c.  Pemohon  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2)  dapat  terdiri  dari  satu (1) orang atau beberapa orang secara bersama atau Badan Hukum.
d.  Permohonan  dilampiri  dengan  bukti pembayaran biaya sebesar
Rp.450.000,00. e.  Dalam  hal  Permohonan  diajukan oleh  lebih  dari  satu  pemohon  yang secara  bersama-sama  berhak  atas merek  tersebut,  semua  nama pemohon dicantumkan dengan memilih  salah  satu  alamat  sebagai alamat mereka.
f. Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Permohonan tersebut  ditanda-tangani  oleh  salah satu  dari  pemohon  yang  berhak  atas merek  tersebut  dengan  melampirkan persetujuan  tertulis  dari  para pemohon yang mewakilkan.
g.  Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (5)  diajukan melalui  kuasanya,  surat  kuasa  untuk itu  ditanda-tangani  oleh  pihak  yang berhak atas merek tersebut.
h.  Kuasa  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (7)  adalah  konsultan  hak kekayaan intelektual.
i. Ketentuan  mengenai  syarat-syarat untuk  dapat  sebagai  konsultan  hak kekayaan  intelektual  diatur  dengan peraturan  pemerintah  sedangkan  tata cara  pengangkatannya  diatur  dengan keputusan Presiden.
Adapun  uraian  yang  diutarakan oleh  Ibu  Elfrida  Lisnawati,  selaku
mengenai  prosedur  pendaftaran  merek adalah sebagai berikut :
a.   Permohonan pendaftaran merek Permohonan  pendaftaran  merek diajukan  secara  tertulis  dalam  Bahasa Indonesia  kepada  Direktorat  Jenderal dengan  mencantumkan  hal-hal  yang diisyaratkan dalam Pasal 7 UU Merek saat pemeriksaan  kelengkapan  persyaratan pendaftaran  merek,  terlihat  adanya keistimewaan  dari  hak  prioritas  bahwa merek  asing  yang  negaranya  merupakan peserta  Konvensi  Paris  yaitu  dalam  hal jangka  waktu  pemenuhan  kekurangan kelengkapan  persyaratan  pendaftaran. Sedangkan  Pasal  13  ayat  (2)  UU  Merek pada merek baru, kekurangan kelengkapan persyaratan  pendaftaran  dipenuhi  dalam waktu  selambat-lambatnya  dua  bulan terhitung  sejak  tanggal  pengiriman  surat permintaan  untuk  memenuhi  kelengkapan persyaratan  tersebut  dan  dalam  Pasal  13 ayat  (3)  UU  Merek  jangka  waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut  paling  lama  3  (tiga)  bulan terhitung  sejak  berakhirnya  jangka  waktu pengajuan permohonan. Setelah  persyaratan  pendaftaran dipenuhi, maka Direktorat Jenderal Merek menetapkan tanggal permohonan dokumen sebagai  tanggal  permohonan  pendaftaran merek.  Tanggal  penerimaan  permohonan pendaftaran merek memenuhi kelengkapan persyaratan yang diatur dalam UU Merek. Tanggal  tersebut  mungkin  sama  dengan tanggal pengajuan permohonan pendaftaran  merek  dipenuhi  pada  saat pengajuan permohonan pendaftaran, tetapi kalau dipenuhinya kekurangan persyaratan pendaftaran  baru  berlangsung  pada  hari lain setelah tanggal pengajuan permohonan pendaftaran,  maka  tanggal  lain  tersebut ditetapkan  sebagai  tanggal  penerimaan
permohonan pendaftaran merek dan dicatat oleh Direktorat Jenderal Merek.
Ibu  Elfrida  Lisnawati    juga mengungkapkan  bahwa  perubahan  atas permohonan hanya diperbolehkan terhadap penggantian  nama  dan  atau  alamat pemohon  atau  kuasanya  sesuai  dengan Pasal  16  UU  Merek,  selanjutnya  menurut beliau  permohonan  dapat  ditarik  kembali juga  ada  dalam  Pasal  17  UU  Merek menyatakan bahwa :
a) Selama belum memperoleh keputusan  dari  Direktorat  Jenderal Merek,  permohonan  ditarik  kembali oleh pemohonan atau kuasanya.
b) Apabila penarikan kembali
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan  oleh  kuasanya,  penarikan itu harus dilakukan berdasarkan surat kuasa  khusus  untuk  keperluan penarikan kembali tersebut.
c) Dalam  hal  permohonan  ditarik kembali,  segala  biaya  yang  telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.
b.   Pemeriksaan Substantif
Pasal  18  ayat  (1)  UU  Merek,  dalam waktu  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari terhitung  sejak  tanggal  penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU Merek,  Direktorat  Jenderal  melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan.  Pemeriksaan  substantif  ini diselesaikan  dalam  waktu  paling  lama  9 (sembilan) bulan.
Pemeriksaan  substantif  dilaksanakan oleh  pemeriksa  pada  Direktorat  Jenderal Merek  yang  karena  keahlianya  diangkat dan  diberhentikan  sebagai  pejabat fungsional  oleh  Menteri  berdasarkan  dan kualitas  tertentu.  Hal-hal  yang  diperiksa pada  pemeriksaan  substantif  yaitu
mengenai  permohonan  pendaftaran  merek yang tidak dapat didaftar dan merek yang ditolak  berdasarkan  ketentuan  Pasal    4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU Merek.
Dalam hal ini pemeriksa melaporkan hasil  pemeriksaan  substantif  bahwa permohonan  dapat  disetujui    untuk didaftar,  atas  persetujuan  Direktorat Jenderal  Merek  permohonan  tersebut diumumkan  dalam  Berita  Resmi  Merek, sedangkan  dalam  hal  pemeriksaan substantif  bahwa  permohonan  tidak  dapat didaftar  atau  ditolak,  atas  persetujuan Direktorat Jenderal, hal tersebut diberitahukan  secara  tertulis  kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan  alasanya,  hal  ini  sesuai dengan  Pasal  20  ayat  (1)  dan  (2)  UU Merek.
c.  Pengumuman Permohonan Dalam  waktu  paling  lama  10 (sepuluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal disetujuinya  permohonan  untuk  didaftar, Direktorat Jenderal Merek mengumumkan permohonan  tersebut  dalam  Berita  Resmi Merek sesuai dengan Pasal 21 UU Merek. Pengumuman tersebut berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan dilaksanakan dengan :
i. Menempatkannya  dalam  Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala  oleh  Direktorat  Jenderal Merek, dan atau;
ii. Menempatkannya pada sarana khusus  yang  dengan  mudah  serta jelas  dapat  dilihat  oleh  masyarakat yang  disediakan  oleh  Direktorat Jenderal Merek.
Tanggal  mulai  diumumkanya permohonan  dicatat  oleh  Direktorat Jenderal dalam Berita Resmi Merek.
.............................................
permohonan pendaftaran merek dan dicatat oleh Direktorat Jenderal Merek.
Ibu  Elfrida  Lisnawati    juga mengungkapkan  bahwa  perubahan  atas permohonan hanya diperbolehkan terhadap penggantian  nama  dan  atau  alamat pemohon  atau  kuasanya  sesuai  dengan Pasal  16  UU  Merek,  selanjutnya  menurut beliau  permohonan  dapat  ditarik  kembali juga  ada  dalam  Pasal  17  UU  Merek menyatakan bahwa :
a) Selama belum memperoleh keputusan  dari  Direktorat  Jenderal Merek,  permohonan  ditarik  kembali oleh pemohonan atau kuasanya. b) Apabila penarikan kembali
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan  oleh  kuasanya,  penarikan itu harus dilakukan berdasarkan surat kuasa  khusus  untuk  keperluan penarikan kembali tersebut.
c)
Dalam  hal  permohonan  ditarik kembali,  segala  biaya  yang  telah dibayarkan kepada
Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.
b.   Pemeriksaan Substantif Pasal  18  ayat  (1)  UU  Merek,  dalam waktu  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari terhitung  sejak  tanggal  penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU Merek,  Direktorat  Jenderal  melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan.  Pemeriksaan  substantif  ini diselesaikan  dalam  waktu  paling  lama  9 (sembilan) bulan.
Pemeriksaan  substantif  dilaksanakan oleh  pemeriksa  pada  Direktorat  Jenderal Merek  yang  karena  keahlianya  diangkat dan  diberhentikan  sebagai  pejabat fungsional  oleh  Menteri  berdasarkan  dan kualitas  tertentu.  Hal-hal  yang  diperiksa pada  pemeriksaan  substantif  yaitu
mengenai  permohonan  pendaftaran  merek yang tidak dapat didaftar dan merek yang ditolak  berdasarkan  ketentuan  Pasal    4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU Merek. Dalam hal ini pemeriksa melaporkan hasil  pemeriksaan  substantif  bahwa permohonan  dapat  disetujui    untuk didaftar,  atas  persetujuan  Direktorat Jenderal  Merek  permohonan  tersebut diumumkan  dalam  Berita  Resmi  Merek, sedangkan  dalam  hal  pemeriksaan substantif  bahwa  permohonan  tidak  dapat didaftar  atau  ditolak,  atas  persetujuan Direktorat Jenderal, hal tersebut diberitahukan  secara  tertulis  kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan  alasanya,  hal  ini  sesuai dengan  Pasal  20  ayat  (1)  dan  (2)  UU Merek.
c.  Pengumuman Permohonan
Dalam  waktu  paling  lama  10
(sepuluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal disetujuinya  permohonan  untuk  didaftar, Direktorat Jenderal Merek mengumumkan permohonan  tersebut  dalam  Berita  Resmi Merek sesuai dengan Pasal 21 UU Merek. Pengumuman tersebut berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan dilaksanakan dengan :
i. Menempatkannya  dalam  Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala  oleh  Direktorat  Jenderal Merek, dan atau;
ii. Menempatkannya pada sarana khusus  yang  dengan  mudah  serta jelas  dapat  dilihat  oleh  masyarakat yang  disediakan  oleh  Direktorat Jenderal Merek.
Tanggal  mulai  diumumkanya permohonan  dicatat  oleh  Direktorat Jenderal dalam Berita Resmi Merek.
Pasal  23  UU  Merek  yang menyatakan
bahwa
pengumuman dilakukan dengan mencantumkan :
a) Nama dan alamat lengkap pemohon, termasuk  kuasa  apabila  permohonan diajukan melalui kuasa.
b) Kelas atau jenis barang dan atau jasa bagi  merek  yang  dimohonkan pendaftarannya.
c) Tanggal penerimaan permohonan.
d) Nama Negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan  dengan  menggunakan  hak prioritas dan ;
e) Contoh  merek,  termasuk  keterangan mengenai  warna  dan  apabila  etiket merek  menggunakan  bahasa  asing dan atau huruf selain huruf latin dan atau  angka  yang  tidak  lazim digunakan  dalam  Bahasa  Indonesia, disertai  terjemahannya  ke  dalam Bahasa  Indonesia,  serta  cara pengucapanya dalam ejaan latin.
Selama jangka waktu pengumuman setiap  pihak  dapat  mengajukan  keberatan secara  tertulis  kepada  Direktorat  Jenderal
Merek
atas permohonan
yang bersangkutan  dengan  dikenai  biaya.
Keberatan  tersebut  dapat  diajukan  apabila terdapat  alasan  yang  cukup  disertai  bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya atau merek yang berdasarkan  UU  Merek  tidak  dapat didaftar  atau  ditolak.  Dalam  hal  terdapat keberatan dengan alasan seperti disebutkan di  atas,  Direktorat  Jenderal  Merek  dalam waktu  paling  lama  14  (empat  belas)  hari terhitung  sejak  tanggal  penerimaan keberatan mengirimkan salinan surat yang berisikan  keberatan  tersebut  kepada pemohon atau kuasanya.
Pemohon  atau  kuasanya  berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan kepada  Direktorat  Jenderal  Merek, sanggahan tersebut diajukan secara tertulis dalam  waktu  paling  lama  2  (dua)  bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan  yang  disampaikan  untuk Direktorat Jenderal Merek.
Dalam  hal  terdapat  keberatan  dan atau sanggahan, Direktorat Jenderal Merek menggunakan keberatan dan atau sanggahan  tersebut  sebagai  bahan pertimbangan dalam pemeriksaan kembali terhadap pemohon, permohonan diselesaikan  dalam  jangka  waktu  paling lama  2  (dua)  bulan  terhitung  sejak berakhirnya  jangka  waktu  pengumuman, Direktorat
Jenderal Merek memberitahukan  secara  tertulis  kepada pemohon  bahwa  permohonan  tidak didaftar  atau  ditolak,  dan  dalam  hal demikian ini pemohon atu kuasanya dapat mengajukan  banding.  Pemeriksa  yang melaporkan  hasil  pemeriksaan  bahwa keberatan  tidak  dapat  dinyatakan  dapat disetujui  untuk  didaftar  dalam  Daftar Umum Merek.
d.  Pemberian Sertifikat Merek Ibu  Elfrida  Lisnawati  menjelaskan bahwa  di  Direktorat  Jenderal  Hak Kekayaan  Intelektual  dalam  hal  tidak  ada keberatan,  Direktorat  Jenderal  Merek menerbitkan  dan  memberikan  sertifikat merek  kepada  pemohon  atau  kuasanya dalam  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh) hari  terhitung  sejak  tanggal  berakhirnya jangka  waktu  pengumuman.  Apabila  hal keberatan  tersebut  tidak  dapat  diterima, Direktorat  Jenderal  Merek  menerbitkan dan  memberikan  sertifikat  merek  kepada pemohon  atau  kuasanya  dalam  waktu paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  terhitung
sejak  tanggal  permohonan  tersebut disetujui  untuk  didaftar  dalam  Daftar Umum Merek.
Lebih  lanjut  Ibu  Elfrida  Lisnawati mengungkapkan di dalam sertifikat merek memuat :
a) Nama  dan  alamat  lengkap  pemilik merek yang didaftar ;
b) Nama  dan  alamat  lengkap  kuasa, dalam  hal  permohonan  diajukan berdasarkan  Pasal    10  UU  Merek yaitu :
1) Permohonan  yang  diajukan oleh  pemohon  yang  bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia.
2) Pemohon
sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib menyatakan dan memilih tempat  tinggal  kuasa  sebagai domisili hukumnya di Indonesia.
c) Tanggal  pengajuan  dan  tanggal penerimaan ;
d) Nama negara dan tanggal permohonan  yang  pertama  kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan hak prioritas.
e) Etiket  merek  yang  didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna apabila merek tersebut menggunakan  unsur  warna,  dan apabila  merek  menggunakan  Bahasa Asing  dan  atau  huruf  selain  guruf latin dan atau angka yang tidak lazim digunakan  dalam  Bahasa  Indonesia disertai  terjemahanya  dalam  Bahasa Indonesia,  huruf  latin  dan  angka yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
serta
cara
mengucapkannya dalam ejaan latin;
f)
Nomor dan tanggal pendaftaran; dan
g) Jangka  waktu  dapat  mengajukam permohonan  untuk  memperoleh petikan  resmi  sertifikat  merek  yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan membayar biaya.
Setiap  pihak  dapat  mengajukan permohonan  untuk  memperoleh  petikan resmi sertifikat merek yang terdaftar dalam Daftar  Umum  Merek  dengan  membayar biaya.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka dapat  dikemukakan  dalam  bahasa sederhana  bahwa  pendaftaran  merek harus  memenuhi  syarat-syarat  dan  harus memenuhi  prosedur-prosedur  yang  telah ditetapkan.  Syarat  yang  harus  dipenuhi untuk  mendaftarkan  merek  adalah ketentuan  Pasal  5,  Pasal  6,  Pasal  7  dan Pasal  12  UU  Merek,  oleh  karena  itu  jika syarat tersebut tidak dipenuhi maka merek tersebut  tidak  dapat  didaftarkan  dan  juga merek  tersebut  juga  tidak  mendapat perlindungan  hukum.  Di  dalam  prosedur pendaftaran  ini  juga  terdapat  pemeriksaan substantif, setelah dilakukan  pemeriksaan substantif  dan  telah  disetujui  merek tersebut  untuk  didaftar  maka  Direktorat Jenderal  mengumumkan  permohonan pendaftaran  merek  yang  telah  memenuhi persyaratan.
Apabila  tidak  ada  keberatan  pada saat pengumuman permohonan pendaftaran,  dan  juga  telah  memenuhi syarat dan prosedur permohonan pendaftaran  merek  sesuai  dengan  UU Merek, maka Direktorat Jenderal menerbitkan  dan  memberikan  sertifikat merek  kepada  pemohon  atau  kuasanya paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  terhitung sejak  tanggal  berakhirnya  jangka  waktu pengumuman.  Dari  semua  uraian  di  atas ditegaskan  bahwa  prosedur  pendaftaran
.............................................
sejak  tanggal  permohonan  tersebut disetujui  untuk  didaftar  dalam  Daftar Umum Merek.
Lebih  lanjut  Ibu  Elfrida  Lisnawati mengungkapkan di dalam sertifikat merek memuat :
a) Nama  dan  alamat  lengkap  pemilik merek yang didaftar ;
b)
Nama  dan  alamat  lengkap  kuasa, dalam  hal  permohonan  diajukan berdasarkan  Pasal    10  UU  Merek yaitu :
1) Permohonan  yang  diajukan oleh  pemohon  yang  bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia. 2) Pemohon sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib menyatakan dan memilih tempat  tinggal  kuasa  sebagai domisili hukumnya di Indonesia. c) Tanggal  pengajuan  dan  tanggal penerimaan ;
d) Nama negara dan tanggal permohonan  yang  pertama  kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan hak prioritas. e) Etiket  merek  yang  didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna apabila merek tersebut menggunakan  unsur  warna,  dan apabila  merek  menggunakan  Bahasa Asing  dan  atau  huruf  selain  guruf latin dan atau angka yang tidak lazim digunakan  dalam  Bahasa  Indonesia disertai  terjemahanya  dalam  Bahasa Indonesia,  huruf  latin  dan  angka yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia serta cara mengucapkannya dalam ejaan latin;
f)

## Nomor dan tanggal pendaftaran; dan
g) Jangka  waktu  dapat  mengajukam permohonan  untuk  memperoleh petikan  resmi  sertifikat  merek  yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan membayar biaya.
Setiap  pihak  dapat  mengajukan permohonan  untuk  memperoleh  petikan resmi sertifikat merek yang terdaftar dalam Daftar  Umum  Merek  dengan  membayar biaya.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka dapat  dikemukakan  dalam  bahasa sederhana  bahwa  pendaftaran  merek harus  memenuhi  syarat-syarat  dan  harus memenuhi  prosedur-prosedur  yang  telah ditetapkan.  Syarat  yang  harus  dipenuhi untuk  mendaftarkan  merek  adalah ketentuan  Pasal  5,  Pasal  6,  Pasal  7  dan Pasal  12  UU  Merek,  oleh  karena  itu  jika syarat tersebut tidak dipenuhi maka merek tersebut  tidak  dapat  didaftarkan  dan  juga merek  tersebut  juga  tidak  mendapat perlindungan  hukum.  Di  dalam  prosedur pendaftaran  ini  juga  terdapat  pemeriksaan substantif, setelah dilakukan  pemeriksaan substantif  dan  telah  disetujui  merek tersebut  untuk  didaftar  maka  Direktorat Jenderal  mengumumkan  permohonan pendaftaran  merek  yang  telah  memenuhi persyaratan.
Apabila  tidak  ada  keberatan  pada saat pengumuman permohonan pendaftaran,  dan  juga  telah  memenuhi syarat dan prosedur permohonan
pendaftaran  merek  sesuai  dengan  UU Merek,
maka Direktorat Jenderal menerbitkan  dan  memberikan  sertifikat merek  kepada  pemohon  atau  kuasanya paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  terhitung sejak  tanggal  berakhirnya  jangka  waktu pengumuman.  Dari  semua  uraian  di  atas ditegaskan  bahwa  prosedur  pendaftaran
merek dengan hak prioritas berguna untuk memberi  perlindungan  hukum  bagi  suatu merek  dengan  hak  prioritas  yang  telah terdaftar.
Merek  yang  sudah  terdaftar  dapat dihapus.  Apabila  hal  ini  terjadi,  maka timbul  penyelesaian  secara  formal  dan substansi, sebagai berikut : Secara formal :
a. (Pasal    63)  Gugatan  penghapusan diajukan kepada Pengadilan Niaga.
b. (Pasal 64)Terhadap Putusan
Pengadilan  Niaga  dalam  perkara penghapusan  pendaftaran  merek hanya dapat diajukan Kasasi.
c. Acara  beracara  untuk  perkara penghapusan  pendaftaran  merek tidak  dinyatakan  secara  tegas sebagai  sama  dengan  acara berperkara dalam perkara pembatalan  pendaftaran  merek, namun secara
sistematis seharusnya  demikian  dan  dalam praktiknya telah diterapkan.
Secara Substansi : Dasar gugatan penghapusan: 1.  (Pasal  61.2.a)  Merek  tidak  digunakan selama  3  (tiga)  tahun  berturut-turut dalam  perdagangan  barang  dan/atau jasa  sejak  tanggal  pendaftaran  atau pemakaian terakhir
2.  Merek  digunakan  untuk  jenis  barang dan/atau  jasa  yang  tidak  sesuai  dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek  yang  tidak  sesuai  dengan  merek yang didaftar.
Dimana Pengertian Pemakaian Terakhir: (Penjelasan  Pasal 61.2.a)  “Penggunaan merek tersebut  pada  produksi  barang  atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir  tersebut  dihitung  dari  tanggal
terakhir  pemakaian  sekalipun  setelah  itu barang  yang  bersangkutan  masih  beredar di masyarakat.”
Pengertian  Ketidaksesuaian  dalam Penggunaan:  (Penjelasan  Pasal  61.2.b) “Ketidaksesuaian  dalam  penggunaan meliputi  ketidaksesuaian  dalam  bentuk penulisan kata atau huruf atau ketidaksesuaian  dalam  penggunaan  warna yang berbeda.”
Persoalan penentuan saat penggunaan  terakhir  dalam  hal  merek pernah  dipakai.  Pembuktian  sesuatu  yang negatif  (keadaan  tidak  menggunakan merek)  oleh  Penggugat  pada  umumnya bersifat bukti tidak langsung ( circumstantial evidence ).
Tanggal  terakhir  produksi  barang hanya  diketahui  oleh  pemilik  merek (Tergugat),  namun  tidak  ada  pengalihan beban pembuktian kepada Tergugat. Bukti bahwa merek  tidak digunakan lebih dari 3 (tiga)  tahun  berturut-turut  seharusnya ditafsirkan  bahwa  tanggal  terakhir penggunaan berada di dalam masa 3 (tiga) tahun  tersebut,  dan  tidak  perlu  lagi membuktikan tanggal tepatnya. Pembuktian  tidak  digunakannya  merek untuk  jenis  barang  yang  peredarannya dalam  perdagangan  diregulasikan,  seperti rokok,  obat-obatan,  makanan,  minuman, alat  kesehatan,  pada  umumnya  lebih mudah  karena  dengan  tidak  adanya pembelian  cukai  tembakau  atau  izin  edar dari  BPOM  maka  dapat  disimpulkan bahwa barangnya tidak beredar dan berarti mereknya tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan.
Apakah  bukti  penggunaan  merek yang  sekedar token  sales saja  dapat dianggap  cukup?  Tidak  cukup  karena Undang-Undang Merek menentukan
“penggunaan
dalam kegiatan
perdagangan.” Ka sus  “DAVIDOFF”  – pembelian pita cukai sekedar ada saja, dan “token  sales”  di  beberapa  toko  di  3  (tiga) kota  sekitar  pabrik  tidak  cukup membuktikan  adanya  penggunaan  dalam kegiatan perdagangan.
Pemakaian merek yang tidak sesuai dengan  merek  yang  didaftar.    Didaftar dalam bentuk huruf cetak biasa akan tetapi dipakai  dalam  bentuk Huruf  Miring dan stylish,  apakah  bisa  dijadikan  dasar  untuk menghapuskan?      (Kasus  HONDA Kharisma) Penggunaan  merek  yang  tidak sama  pada  keseluruhannya  dengan  merek yang didaftar mempunyai 2 sisi:
1.  Jika  pemakaian  oleh  pemilik  merek tidak  menimbulkan  kerancuan  di kalangan  konsumen  tentang  sumber atau asal dari produk (produsen pemilik merek)  oleh  karena  masih  dapat dianggap  sama  pada  pokoknya  dengan merek  yang  didaftar,  maka  merek tersebut dapat dianggap masih digunakan, dan tidak dapat dihapuskan.
2.  Jika  pemakaian  itu  sedemikian  rupa berbedanya  dengan  merek  yang didaftar,  dan  ada  kecenderungan  untuk menyamai  merek  terdaftar  dari  produk pihak  lain  yang  merupakan  pesaing  / kompetitor, maka disinyalir ada iktikad tidak  baik  dan  pendaftaran  mereknya dapat dihapuskan.

## Upaya  Hukum  terhadap  Penghapusan Merek Terdaftar
Seiring  dengan  semakin  pesatnya perkembangan  perdagangan  barang  dan jasa  antarnegara,  diperlukan  adanya pengaturan  yang  bersifat  Internasional yang  memberikan  jaminan  perlindungan dan  kepastian  hukum  di  bidang  merek. Bahwa  menurut  narasumber  bahwa    pada
tahun  1883  berhasil  disepakati Paris Convention for the Protection of Industrial Property  (Paris  Convention) ,  yang didalamnya mengatur mengenai perlindungan merek pula.
Dalam Paris Convention ini antara lain  diatur  mengenai  syarat-syarat pendaftaran merek, termasuk merek-merek yang  terkenal,  kemandirian  perlindungan merek yang sama di negara yang berbeda, perlindungan  merek  yang  didaftarkan dalam  satu  negara  peserta  dalam  negara lain  selain  negara  peserta,  merek-merek jasa (service  mark) ,  merek-merek gabungan (collective  mark) ,  dan  nama- nama  dagang (trade  name) .  Sebagai tindaklanjutnya lahirnya Trademark Registration Trety pada tahun1973.
Berdasarkan  wawancara  yang dilakukan  dengan  Bapak  Ignatius  MT. Silalahi  mengungkapkan  pada  dasarnya perlindungan  hukum  terhadap  merek dengan  cara  bahwa  merek  tersebut  harus didaftarkan  kepada  Direktorat  Jenderal Merek,  dengan  memenuhi  persyaratan yang ada dalam UU Merek tersebut.
Selain  harus  didaftarkan  di Direktorat  Jenderal  Merek,    upaya-upaya perlindungan  hukum  lainnya  juga menyangkut  jangka  waktu  perlindungan merek  dengan  hak  prioritas  itu  sendiri yaitu  10  (sepuluh)  tahun  sejak  tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan  itu  dapat  diperpanjang  dan penentuan  masa  perlindungan  di  atur dalam  UU  Merek.  Selanjutnya  Jangka waktu  perlindungan  merek  terdaftar tersebut  dapat  diajukan  permohonan perpanjangan  secara  tertulis  oleh  pemilik merek atau  kuasanya  dalam jangka  waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut.  Permohonan  perpanjangan  itu
.............................................
perdagangan.” Ka sus  “DAVIDOFF”  – pembelian pita cukai sekedar ada saja, dan “token  sales”  di  beberapa  toko  di  3  (tiga) kota  sekitar  pabrik  tidak  cukup membuktikan  adanya  penggunaan  dalam kegiatan perdagangan.
Pemakaian merek yang tidak sesuai dengan  merek  yang  didaftar.    Didaftar dalam bentuk huruf cetak biasa akan tetapi dipakai  dalam  bentuk Huruf  Miring dan stylish,  apakah  bisa  dijadikan  dasar  untuk menghapuskan?      (Kasus  HONDA Kharisma) Penggunaan  merek  yang  tidak sama  pada  keseluruhannya  dengan  merek yang didaftar mempunyai 2 sisi:
1.  Jika  pemakaian  oleh  pemilik  merek tidak  menimbulkan  kerancuan  di kalangan  konsumen  tentang  sumber atau asal dari produk (produsen pemilik merek)  oleh  karena  masih  dapat dianggap  sama  pada  pokoknya  dengan merek  yang  didaftar,  maka  merek tersebut dapat dianggap masih digunakan, dan tidak dapat dihapuskan. 2.  Jika  pemakaian  itu  sedemikian  rupa berbedanya  dengan  merek  yang didaftar,  dan  ada  kecenderungan  untuk menyamai  merek  terdaftar  dari  produk pihak  lain  yang  merupakan  pesaing  / kompetitor, maka disinyalir ada iktikad tidak  baik  dan  pendaftaran  mereknya dapat dihapuskan.

## Upaya  Hukum  terhadap  Penghapusan Merek Terdaftar
Seiring  dengan  semakin  pesatnya perkembangan  perdagangan  barang  dan jasa  antarnegara,  diperlukan  adanya pengaturan  yang  bersifat  Internasional yang  memberikan  jaminan  perlindungan dan  kepastian  hukum  di  bidang  merek. Bahwa  menurut  narasumber  bahwa    pada
tahun  1883  berhasil  disepakati Paris Convention for the Protection of Industrial Property  (Paris  Convention) ,  yang didalamnya mengatur mengenai perlindungan merek pula. Dalam Paris Convention ini antara lain  diatur  mengenai  syarat-syarat pendaftaran merek, termasuk merek-merek yang  terkenal,  kemandirian  perlindungan merek yang sama di negara yang berbeda, perlindungan  merek  yang  didaftarkan dalam  satu  negara  peserta  dalam  negara lain  selain  negara  peserta,  merek-merek jasa (service  mark) ,  merek-merek gabungan (collective  mark) ,  dan  nama- nama  dagang (trade  name) .  Sebagai tindaklanjutnya lahirnya Trademark Registration Trety pada tahun1973.
Berdasarkan  wawancara  yang dilakukan  dengan  Bapak  Ignatius  MT. Silalahi  mengungkapkan  pada  dasarnya perlindungan  hukum  terhadap  merek dengan  cara  bahwa  merek  tersebut  harus didaftarkan  kepada  Direktorat  Jenderal Merek,  dengan  memenuhi  persyaratan yang ada dalam UU Merek tersebut.
Selain  harus  didaftarkan  di Direktorat  Jenderal  Merek,    upaya-upaya perlindungan  hukum  lainnya  juga menyangkut  jangka  waktu  perlindungan merek  dengan  hak  prioritas  itu  sendiri yaitu  10  (sepuluh)  tahun  sejak  tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan  itu  dapat  diperpanjang  dan penentuan  masa  perlindungan  di  atur dalam  UU  Merek.  Selanjutnya  Jangka waktu  perlindungan  merek  terdaftar tersebut  dapat  diajukan  permohonan perpanjangan  secara  tertulis  oleh  pemilik merek atau  kuasanya  dalam jangka  waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut.  Permohonan  perpanjangan  itu
diajukan  kepada  Direktorat  Jenderal Merek.
Berdasarkan  uraian  wawancara dengan  Bapak  Ignatius  MT.  Silalahi dijelaskan  bahwa  upaya  perlindungan hukum  lainya  untuk  melindungi  merek dengan hak prioritas ini adalah penindakan dan pemulihan yang dilakukan apabila ada pihak yang merugikan. Pemegang hak atas merek  dapat  melakukan  penindakan  dan pemulihan yaitu berupa :
a. Secara perdata,
b. Secara pidana
c. Alternatif penyelesaian sengketa.
Gugatan  dapat  diajukan  kepada
Pengadilan Niaga.
Gugatan atas pelanggaran merek diajukan oleh penerima kuasa  hukum  atau  konsultan  Hak Kekayaan  Intelektual terdaftar baik secara sendiri  maupun  bersama-sama  dengan pemilik merek  yang bersangkutan, selama masih  dalam  pemeriksaan  dan  untuk mencegah  kerugian  yang  lebih  besar,  atas permohonan  pemilik  merek  atau  kuasa hukum  atau  konsultan  Hak  Kekayaan Intelektual selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan  produksi  atau  jasa  yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak.
Dalam  hal  tergugat  dituntut  juga menyerahkan  barang  yang  menggunakan merek  secara  tanpa  hak,  hakim  dapat memerintahkan  bahwa  penyerahan  barang atau  nilai  barang  tersebut  dilaksanakan setelah  putusan  Pengadilan  mempunyai kekuatan hukum tetap.
Selanjutnya    Ibu  Elfrida  Lisnawati mengungkapkan  bahwa  barangsiapa  yang sengaja  dan  tanpa  hak  menggunakan merek  yang  sama  pada  keseluruhannya dengan  merek  terdaftar  milik  pihak  lain untuk  barang  dan  atau  jasa  sejenis  yang
diproduksi  dan  atau  diperdagangkan, dijatuhi  hukuman  pidana  penjara  paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak  Rp.1.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah),  sedangkan  barangsiapa  yang sengaja  dan  tanpa  hak  menggunakan merek  terdaftar  milik  pihak  lain  untuk barang  dan  atau  jasa  sejenis  yang diproduksi  dan  atau  diperdagangkan, dipidana  dengan  pidana  paling  banyak Rp.800.000.000,00  (delapan  ratus  juta rupiah). Berdasarkan  Pasal  84    UU  Merek, selain  penyelesaian  gugatan,  para  pihak dapat  menyelesaikan  sengketa  melalui arbitrase atau  alternatif  penyelesaian sengketa.  Berdasarkan  bukti  yang  cukup, pihak  yang  haknya  dirugikan  dapat meminta Pengadilan Niaga untuk menerbitkan  surat  penetapan  sementara tentang :
a) Pencegahan  masuknya  barang  yang berkaitan  dengan  pelanggaran  hak merek.
b) Penyimpanan  alat  bukti  yang berkaitan  dengan  pelanggaran  hak merek tersebut. Dimana  permohonan  penetapan sementara  diajukan  secara  tertulis  kepada Pengadilan  Niaga  dengan  syarat  sebagai berikut :
a) Meliputi bukti kepemilikan merek ;
b) Melampirkan  bukti  adanya  petunjuk awal  yang  kuat  atas  terjadinya pelanggaran merek ;
c) Keterangan  yang  jelas  mengenai barang  dan  atu  dokumen  yang diminta,  dicari,  dikumpulkan  dan diamankan untuk keperluan pembuktian ;
d) Adanya  kekhawatiran  bahwa  pihak yang  diduga  melakukan  pelanggaran
merek  akan  dapat  dengan  mudah menghilangkan barang bukti dan ;
e) Membayar  jaminan  berupa  uang tunai atau jaminan bank. Dalam  hal  penetapan  sementara telah  dilaksanakan,  Pengadilan  Niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai  tindakan  dan  memberikan kesempatan  kepada  pihak  tersebut  untuk didengar keterangannya. Dalam hal hakim Pengadilan  Niaga  telah  menerbitkan  surat penetapan  sementara,  hakim  Pengadilan Niaga  yang  memeriksa  sengketa  tersebut harus memutuskan, mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan dalam  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh) hari  sejak  dikeluarkannya  penetapan sementara tersebut.
Upaya penindakan ini juga merupakan upaya  perlindungan,  karena  setiap pelanggaran merek  yang akan merugikan pemilik  atau  pemegang  merek    dan  juga bila  merugikan  kepentingan  umum  atau negara,  maka  pelaku  pelanggaran  tersebut harus ditindak dan juga harus memulihkan kerugian yang diderita oleh pemegang hak atas merek  tersebut dan juga memulihkan kerugian yang diderita kepentingan umum atau  negara.  Penindakan  dan  pemulihan terhadap  pelanggaran  merek    ini  ada  3 (tiga)  kemungkinan,  yaitu  bisa  secara perdata,  secara  pidana  dan  alternatif penyelesaian  sengketa.  Penindakan  dan pemulihan  ini  merupakan  akibat  hukum terhadap  merek,  sehingga  pemilik  atau pemegang  merek  tersebut  memperoleh perlindungan  hukum  apabila  terjadi pelanggaran terhadap mereknya.

## III. PENUTUP
Penyebab penghapusan  merek terdaftar oleh  Direktorat    Jenderal    Hak  Kekayaan
Intelektual    Kementrian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia adalah :
a. Merek  tidak  digunakan  selama  3 (tiga)  tahun  berturut-turut  dalam perdagangan  barang  dan/atau  jasa sejak  tanggal  pendaftaran  atau pemakaian terakhir.
b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau  jasa  yang  tidak  sesuai dengan  jenis  barang  atau  jasa  yang dimohonkan  pendaftaran,  termasuk pemakaian  merek  yang  tidak  sesuai dengan merek yang didaftar.
Upaya  hukum  terhadap  penghapusan merek terdaftar adalah :
a. Gugatan  penghapusan  diajukan kepada Pengadilan Niaga;
b. Terhadap  Putusan  Pengadilan Niaga  dalam  perkara  penghapusan pendaftaran  merek  hanya  dapat diajukan Kasasi;
c. Acara  beracara  untuk  perkara penghapusan  pendaftaran  merek tidak  dinyatakan  secara  tegas sebagai  sama  dengan  acara berperkara
dalam perkara pembatalan  pendaftaran  merek, namun secara
sistematis seharusnya  demikian  dan  dalam praktiknya telah diterapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
.................., Hukum  Ekonomi  Hak Kekayaan  Intelektual ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2001.
.............................................
merek  akan  dapat  dengan  mudah menghilangkan barang bukti dan ;
e) Membayar  jaminan  berupa  uang tunai atau jaminan bank.
Dalam  hal  penetapan  sementara telah  dilaksanakan,  Pengadilan  Niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai  tindakan  dan  memberikan kesempatan  kepada  pihak  tersebut  untuk didengar keterangannya. Dalam hal hakim Pengadilan  Niaga  telah  menerbitkan  surat penetapan  sementara,  hakim  Pengadilan Niaga  yang  memeriksa  sengketa  tersebut harus memutuskan, mengubah,
membatalkan, atau menguatkan penetapan dalam  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh) hari  sejak  dikeluarkannya  penetapan sementara tersebut.
Upaya penindakan ini juga merupakan upaya  perlindungan,  karena  setiap pelanggaran merek  yang akan merugikan pemilik  atau  pemegang  merek    dan  juga bila  merugikan  kepentingan  umum  atau negara,  maka  pelaku  pelanggaran  tersebut harus ditindak dan juga harus memulihkan kerugian yang diderita oleh pemegang hak atas merek  tersebut dan juga memulihkan kerugian yang diderita kepentingan umum atau  negara.  Penindakan  dan  pemulihan terhadap  pelanggaran  merek    ini  ada  3 (tiga)  kemungkinan,  yaitu  bisa  secara perdata,  secara  pidana  dan  alternatif penyelesaian  sengketa.  Penindakan  dan pemulihan  ini  merupakan  akibat  hukum terhadap  merek,  sehingga  pemilik  atau pemegang  merek  tersebut  memperoleh perlindungan  hukum  apabila  terjadi pelanggaran terhadap mereknya.

## III. PENUTUP
Penyebab penghapusan  merek terdaftar oleh  Direktorat    Jenderal    Hak  Kekayaan
Intelektual    Kementrian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia adalah :
a. Merek  tidak  digunakan  selama  3 (tiga)  tahun  berturut-turut  dalam perdagangan  barang  dan/atau  jasa sejak  tanggal  pendaftaran  atau pemakaian terakhir.
b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau  jasa  yang  tidak  sesuai dengan  jenis  barang  atau  jasa  yang dimohonkan  pendaftaran,  termasuk pemakaian  merek  yang  tidak  sesuai dengan merek yang didaftar.
Upaya  hukum  terhadap  penghapusan merek terdaftar adalah :
a. Gugatan  penghapusan  diajukan kepada Pengadilan Niaga;
b. Terhadap  Putusan  Pengadilan Niaga  dalam  perkara  penghapusan pendaftaran  merek  hanya  dapat diajukan Kasasi;
c. Acara  beracara  untuk  perkara penghapusan  pendaftaran  merek tidak  dinyatakan  secara  tegas sebagai  sama  dengan  acara berperkara dalam perkara pembatalan  pendaftaran  merek, namun secara sistematis seharusnya  demikian  dan  dalam praktiknya telah diterapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
.................., Hukum  Ekonomi  Hak Kekayaan  Intelektual ,  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung, 2001.
.................., Hukum  Perdata Indonesia, Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,
2000.
.................., Hukum  Perusahaan Indonesia, Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,
2006.
Insan  Budi  Maulana, Perlindungan Merek  Terkenal  di  Indonesia  Dari  Masa Ke  Masa ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung, 1999.
Muhamad  Djumhana, Hak  Milik Intelektual ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2003.
M. Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara  Umum  dan  Hukum  Merk  di Indonesia, PT.  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung, 1996.
Rahmadi  Usman, Hukum  Hak  Atas Kekayaan  Intelektual ,  PT.  Alumni, Bandung, 2003.
Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, PT.  RajaGrafindo  Persada, Jakarta, 1995.

## Undang-Undang Dan Peraturan
Lainnya:
Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2001 tentang Merek
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Banding Merek.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 7 Tahun 2005 tentang susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Komisi Banding Merek