## PREDIKSI DAMPAK IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2008

## TERHADAP BEBAN PAJAK UMKM
Kristin Rosalina1 Nurfasti Dwinugraheni M. Khoiru Rusydi3
Universitas Brawijaya, Jl. MTHaryono 165 Email: kristin_rosalina@yahoo.com
Abstact: Prediction of Implementation Impact of Applying UU No.36/2008 to MSME Tax Expenses. The emergence ofUUNo.36/ 2008 representing fourth change about Income Tax in Indonesia. This research aimed to know the impact of applying UU No.36/2008 to MSMEs tax expenses (as Individual Taxpayer and Corporate Taxpayer) and choosing the right legal entity. This is a descriptive research using the secondary data from some MSMEs in working area of The Tax Service Office, Malang. The secondary data obtained by doing docu¬ mentation (Annual SPT along with its enclosure) and interview. The result indicates that the level tax expenses for several MSMEs as Indi¬ vidual Taxpayer will be smaller than as Corporate Taxpayer for the year of 2009.
Abstrak: Prediksi Dampak Implementasi Undang Undang no.
36 tahun 2008 terhadap beban pajak UMKM. Lahirnya UU
No.36/2008 merepresentasikan perubahan keempat atas Pajak Penghasilan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan UU No.36/2008 terhadap beban pajak UMKM (sebagai Wajib Pajak Pribadi dan Wajib Pajak Badan/ Perusahaan) serta pemilihan entitas hukum/ legal yang tepat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder dari beberapa UMKM yang beroperasi di dalam wilayah keija Kantor Pelayanan Pajak Malang. Data sekunder diperoleh melalui metode dokumentasi (SPT Tahunan UMKM beserta lampirannya) serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkatan beban pajak untuk beberapa UMKM sebagai Wajib Pajak Pribadi lebih kecil daripada UMKM sebagai Wajib Pajak Badan untuk tahun 2009
Kata kunci: UU No.36/2008, UMKM, Entitas Hukum.
Sektor perpajakan merupakan salah satu sendi kehidupan kebangsaan di Indonesia yang sangat vital khususnya terkait proses beijalananya pemerintahan, hal ini karena pajak merupakan salah satu kontributor terbesar bagi APBN Indonesia. Dalam APBN 2008, penerimaan dalam negeri yang bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 591,978 trilyun atau sekitar 75,97% dari keseluruhan
1 Data dalam http://www.balipost.co.id dengan judul “Pendapatan Negara dalam APBN 2008-Ke Depan Pinjaman LN tak Perlu Lagi“ (Diunduh Tanggal 12 Maret 2009)
Tera Ilmu Akuntansi, Vol. 10 No. 1, Maret 2011
besaran pendapatan negara yang disepakati antara pemerintah dan Panitia Anggaran DPR-RI yakni Rp 781,354 trilyun1. Hal ini berarti bahwa peran dari sektor perpajakan sangat signifikan bagi kelangsungan pembangunan bangsa Indonesia.
Posisi perpajakan di Indonesia sebagai penyumbang potensial bagi penerimaan negara sendiri saat ini sedang mengalami suatu dilema, khususnya posisi Pajak Penghasikan (PPh) bagi Wajib Pajak Badan dan juga Wajib Pajak Orang Pribadi. Di satu sisi, semakin tinggi tarif PPh Wajib Pajak Badan dan tarif PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikenakan, maka semakin tinggi pula penerimaan negara dari sektor perpajakan. Akan tetapi disisi yang lain, semakin tinggi tarif PPh Wajib Pajak Badan yang dikenakan, maka akan semakin menjadikan Indo¬ nesia tidak bisa bersaing dengan negara-negara lain untuk bisa menggerakkan investasi di dalam negeri. Sedangkan ketika semakin tinggi tarif PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dikhawatirkan akan melemahkan tingkat daya beli masyarakat.
Tarif PPh untuk Wajib Pajak Badan Indonesia hingga tahun 2008 masih berada pada posisi 30% untuk lapisan penghasilan kena pajak diatas Rp. 100.000.000,00, lebih tinggi jika dibandingkan dengan tarif PPh Badan negara-negara sekitar seperti Singapura dan Malay¬ sia. Posisi seperti tersebut diatas tentunya mempersulit posisi Indo¬ nesia untuk bisa menggerakkan aktivitas investasi di dalam negeri karena kalah bersaing dengan negara-negara sekitar.
Sebagai upaya dari pembenahan yang dilakukan, maka sejak tahun 2006 pemerintah bersama-sama dengan DPR telah membentuk panitia keija khusus untuk menyusun suatu Rancangan Undang- Undang Pajak Penghasilan (RUU PPh) baru yang lebih kompetitif. Sejak tanggal 23 September 2008, pemerintah telah mengesahkan UU No. 36 tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
Salah satu poin penting yang ada dalam UU PPh yang telah disahkan adalah perubahan tarif PPh Wajib Pajak Badan menjadi tarif tunggal serta diturunkan menjadi 28% di tahun 2009, dan menjadi 25% di tahun 2010. Sedangkan poin penting lainnya adalah terkait dengan penghilangan lapisan tarif 10%, menurunkan lapisan tarif teratas dari 35% menjadi 30%, serta memperluas jenjang penghasilan kena pajak pada rangkaian tarif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.
Adanya tarif tunggal untuk Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan diharapkan bisa memicu aliran investasi datang ke Indonesia serta membuat posisi Indonesia lebih kompetitif dalam kegiatan perekonomian dunia. Sedangkan maksud dari diadakannya perubahan pada sistem tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat serta memberikan
Rosalina, Dwinugraheni, Rusydi, Prediksi Dampak Implementasi Undang-undang No....
kemudahan bagi masyarakat dalam menghitung dan memperhitungkan pajaknya.
Masalah kemudian yang muncul dari adanya kebijakan penetapan tarif tunggal sebesar 28% bagi Wajib Pajak Badan adalah bahwa kebijakan tersebut cenderung menguntungkan kalangan industri besar dan dikhawatirkan akan melumpuhkan kegiatan perekonomian industri kecil dan menengah. Didasari dari kekhawatiran tersebut maka selanjutnya pemerintah dalam Pasal 3IE UU No. 36 Tahun. 2008 tentang Pajak Penghasilan juga memberikan keringanan bagi Wajib Pajak Badan berskala kecil yaitu UMKM dengan pemberian fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar. Namun, bentuk pengurangan tarif sebesar 50% bagi UMKM seperti yang telah dijelaskan sebelumnya hanya bisa dinikmati oleh UMKM yang sudah berbadan hukum. Sedangkan UMKM yang tidak berbadan hukum nantinya akan menggunakan tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai dengan yang diatur dalam pasal 17.
Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk mengupas lebih dalam dampak penerapan Pasal 3IE UU No. 36 tahun 2008 terhadap beban Pajak Penghasilan UMKM berdasarkan studi kasus pada beberapa UMKM yang berlokasi dan menjalankan usahanya di Kota Malang. Selain itu peneliti juga ingin menganalisa langkah- langkah terbaik bagi UMKM dalam menyikapi keberadaan pasal 3IE UU No. 36 Tahun 2008.
Berkenaan dengan pengertian Pajak Penghasilan, Prabowo(2004) menguraikan pendapatnya sebagai berikut:
“Pajak Penghasilan tersusun dari dua pengertian yang disatukan satu sama lainnya. Pengertian pertama yaitu mengenai arti pajak yang secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaanya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Sementara penghasilan adalah jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan orang perseorangan, badan, dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsi dan/ atau menimbun serta menambah kekayaan”.
Jadi, Pajak Penghasilan dapat didefinisikan sebagai suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya
Tera Hmu Akuntansi, Vol. 10 No. 1, Maret 2011
dalam hidup berbangsa dan bemegara sebagai suatu kewajiban yang hams dilaksanakan.
Sementara itu, berdasarkan bunyi pasal satu UU No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan, maka Pajak Penghasilan dapat diartikan sebagai pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak. Pumawan (2001: 65) menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut mengatur tentang pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-undang ini disebut sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.
Menumt Waluyo (2006: 57), ditinjau dari pengelompokannya, Pajak Penghasilan dikategorikan sebagai pajak pusat, tetapi ditinjau dari sifatnya dikategorikan sebagai pajak subjektif. Dengan pengertian bahwa Pajak Penghasilan ini berpangkal atau mendasarkan pada Subjek Pajaknya. Menumt Tjahjono dan Husein (2005: 102) yang disebut subjek pajak dalam hal ini adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Dalam UU No. 36 Tahun
2008 Pasal 2 ayat 1 merinci subjek pajak sebagai berikut:
a) Subjek Pajak Orang Pribadi;
b) Subjek Pajak Warisan Belum Dibagi Sebagai Satu Kesatuan;
c) Subjek Pajak Badan;
d) Bentuk Usaha Tetap (BUT).
Waluyo (2006: 66) menyatakan bahwa objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak temtang. Yang menjadi objek PPh adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berdasarkan ketentuan perpajakan, penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dapat dibedakan menjadi tiga, di antaranya adalah:
a) Penghasilan yang mempakan obyek pajak/ dikenakan pajak (pasal 4 ayat 1 UU PPh).
b) Penghasilan yang mempakan obyek pajak yang dikenakan pajak secara final (pasal 4 ayat 2 UU PPh).
c) Penghasilan yang bukan obyek pajak/ tidak dikenakan pajak (pasal 4 ayat 3 UU PPh).
Lebih lanjut, Gunadi (2002: 25-26) memberikan penjelasan secara
Rosalina, Dwinugraheni, Rusydi, Prediksi Dampak Implementasi Undang-undang No....
terperinci bahwa Pajak Penghasilan umumnya dipakai sebagai instrumen redistribusi dan pemerataan penghasilan nasional. Seberapa besar jumlah pajak yang harus dibayar dikaitkan dengan ability to pay principle. Salah satu indikasi daya bayar itu adalah penghasilan. Selain itu dalam kebijakan Pajak Penghasilan melekat (inherent) isu keadilan (equity) dan kewajaran (fairness). Keadilan sering diidentifikasikan dengan keadaan sama rata (horizontal equiy) dan sama rasa (vertical equity). Tarif pajak penghasilan paling sedikit mempunyai tiga karakteristik:
a) Tarif berlaku secara kesatuan (unitary basis) bukannya skedular (per definisi),
b) Terdapat struktur tarif pajak,
c) Tarif pajak bersifat progresif untuk mereka yang berpenghasilan dibawah jumlah tertentu dan proporsional untuk penghasilan diatas jumlah yang terkena tarif tertinggi (karena keterbatasan tarif marginal). Disebut progresif karena:
1. Skedul tarif pajak meningkat,
2. Elastisitas pajak sehubungan dengan penghasilan lebih besar dari satu (unity) pada tiap lapisan penghasilan, dan
3. Tarif marginal pajak lebih besar dari tarif rata-rata.
Pada umumnya penekanaan tax planning adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Hal ini dapat dilihat dari dua definisi tax planning di bawah ini:
a) Tax Planning is the systematic analysisis of deferring tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods (Crumbley et al., 1994).
b) Tax Planning is arrangements of a person’s business andlor pri¬ vate affairs in order to minimize tax liability (Lyons,1996).
Tax planning didefinisikan sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisis yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Salah satu strategi dalam mengefisienkan beban pajak adalah dengan mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk usaha yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Dalam menentukan bentuk usaha yang tepat guna menjalankan bisnis, pajak merupakan faktor penting yang harus diperhatikan. Menurut Zain (2007: 99), beberapa faktor pajak yang secara prinsipil harus dipertimbangkan dalam melakukan pemilihan bentuk usaha adalah:
a) Bagaimana hubungan antara tarif pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan tarif pajak penghasilan Wajib Pajak Badan, termasuk ketentuan khusus yang mengatur hal ini.
Tera Ilmu Akuntansi, Vol. 10 No. 1, Maret 2011
b) Pengenaan Pajak Penghasilan secara berganda, baik atas laba bruto usaha maupun penghasilan dari pembagian keuntungan (dividen) kepada para pemegang sahamnya.
c) Kesempatan untuk menunda pengenaan pajak pada tarif pajak penghasilan lebih kecil/besar apabila dibandingkan dengan kesempatan yang terdapat pada tarif pajak penghasilan dan akumulasi penghasilan perusahaan.
d) Adanya ketentuan-ketentuan mengenai kerugian hasil usaha neto (kompensasi kerugian) dan kredit investasi yang berlaku bagi bentuk usaha tertentu.
e) Kemungkinan pengajuan perlakuan khusus terhadap pajak atas akumulasi laba, pajak atas penghasilan personal holding company dan seterusnya.
f) Liberalisasi ketentuan-ketentuan yang mengatur fringe ben¬ efit dan atau payment in kind.
Kriteria UMKM menurut UU No. 10 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 6 adalah:
1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
b) atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2. 500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2. 500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

## METODE
Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan
Rosalina, Dwinugraheni, Rusydi, Prediksi Dampak Implementasi Undang-undang No....
untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, serta hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2005:1). Penelitian akan dilakukan pada beberapa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berlokasi dan menjalankan usahanya di beberapa wilayah kerja KPP di Kota Malang. Penelitian yang akan dilakukan digolongkan sebagai penelitian deskriptif. Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non-hipotesis dimana data yang dianalisis tidak untuk menerima atau menolak hipotesis melainkan untuk menggambarkan suatu variabel, gejala, atau keadaan. Dengan demikian, penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan informasi yang didapat sebagaimana adanya sesuai dengan data yang dimiliki (Moleong, 2006:6).
Secara detail dapat diuraikan beberapa tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:
1 . Menganalisis prediksi dari dampak pengenaan tarif PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang progresif berdasarkan Undang- Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 terhadap beban pajak penghasilan UMKM yang tidak berbentuk badan hukum. 2. Menganalisis prediksi dampak pengenaan tarif tunggal [flat)
PPh Wajib Pajak Badan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 terhadap beban pajak penghasilan UMKM setelah membadanhukumkan kegiatan usahanya.
3. Pemilihan bentuk usaha yang tepat bagi UMKM terkait adanya perubahan tarif Pajak Penghasilan sebagai salah satu bentuk strategi perpajakan.
Selain beberapa analisis yang telah diuraikan sebelumnya, dalam penelitian ini juga dijabarkan tentang kebijakan Pajak Penghasilan bagi UMKM di dua negara tetangga, yaitu Malaysia dan Singapura. Selanjutnya juga akan dilakukan upaya analisis perbandingan antara kebijakan Pajak Penghasilan bagi UMKM di Indonesia, Malaysia dan juga Singapura untuk dapat memperoleh gambaran tentang kelebihan ataupun kelemahan dari setiap kebijakan di masing-masing negara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Seperti yang dijelaskan di berbagai literatur perpajakan, bahwa terdapat dua fungsi utama dari pajak bagi negara, yaitu sebagai sumber penerimaan kas negara untuk membiayai belanja pemerintah (budgetaii) dan juga mempunyai fungsi megatur (regulerend). Mansuri sebagaimana dirujuk oleh Ginanjar (2008) mengemukakan bahwa
2 Dalam http://diswandi.ntbblogs.com/2009/03/27/rcgulasi-pajak-penghasilan-di-indonesia/dengan judul
“Regulasi Pajak Penghasilan di Indonesia11 (Diunduh Tanggal 20 November 2009).
Tera Ilmu Akuntansi, Vol. 10 No. 1, Maret 2011
fungsi mengatur ( regulerend) dimaksudkan untuk pencapaian pemerintah di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang lainnya.
Dengan fungsi pajak sebagai sumber pendapatan negara sekaligus juga berfungsi untuk mengatur aktivitas pembangunan di berbagai bidang, maka ketentuan tentang aktivitas pemungutan pajak tersebut bemaung pada suatu regulasi hukum yang bersifat formal dan mengikat. Dan oleh karenanya, pengenaan pajak bisa dengan mudah dipaksakan kepada setiap orang yang telah diklasifikasikan sebagai Wajib Pajak. Di Indonesia sendiri, regulasi tentang keikutsertaan masyarakat dalam aktivitas perpajakan sudah dinyatakan dengan sangat jelas dalam konstitusi negara. Dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 telah dinyatakan dengan tegas bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.
Menurut Hutagaol (2008), Bagi negara yang memiliki administrasi pemerintahan yang modern seperti indonesia, penerimaan pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara ( the backbone of the state revenue). Sejak awal tahun 1980-an, penerimaan perpajakan di Indonesia merupakan primadona penerimaan APBN dan perannya terns meningkat dari tahun ke tahun sehingga kontribusinya semakin signifikan bagi pembiayaan APBN. Masih menurut Hutagaol (2008), data statistik menunjukkan bahwa sejak tahun 2003 sampai 2007, rata-rata penerimaan pajak sebesar 19,36%. Pertumbuhan penerimaan pajak tersebut diatas pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi, yang sering disebut pertumbuhan alami. Pada semester 1 Tahun 2008, penerimaan pajak mengalami pertumbuhan di atas 50%. Kinerja penerimaan semester 1 2008 tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi, sektor usaha tertentu yang mengalami booming seperti pertambangan dan perkebunan, dan kinerja Direktorat Jenderal Pajak yang makin membaik.
Salah satu komponen dari pajak yang merupakan sumber pendapatan bagi negara adalah Pajak Penghasilan. Undang-undang Pajak Penghasilan di Indonesia sendiri hingga kini telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu dimulai dengan UU PPh No. 7 Tahun 1983, kemudian direvisi dalam UU PPh. No. 7 Tahun 1991, dilanjutkan dengan munculnya revisi ke dua dalam bentuk UU PPh No. 10 Tahun 1994, serta revisi ketiga dalam UU No. 17 Tahun 2000, hingga disempumakan terakhirkalinya di tahun 2008 dalam bentuk UU PPh No. 36 Tahun 2008.
Menurut Hutagaol dan Tobing (2008), penyesuaian kebijakan Pajak penghasilan akan terns digulirkan untuk mengakomodasi dinamika yang teijadi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Selain itu, penyesuaian dan revisi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap keberadaan Undang-Undang Pajak Penghasilan
Rosalina, Dwinugraheni, Rusydi, Prediksi Dampak Implementasi Undang-undang No....
juga dimaksudkan untuk memperluas area cakupan penerimaan bagi negara. Penerimaan dari PPh sendiri diupayakan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi dilakukan melalui penggalian potensi subyek pajak penghasilan yang belum terjangkau. Penggalian potensi PPh diusahakan dengan menciptakan ketentuan pajak yang diarahkan untuk merealisasikan potensi PPh. Intensifikasi dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme pembayaran/ pemungutan PPh yang semakin efektif agar dapat menjangkau potensi PPh2.
Pada Undang-Undang Pajak Penghasilan yang terbaru, yaitu UU No. 36 tahun 2008, terdapat beberapa poin penting yang menunjukkan perubahan jika dibandingkan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang lama. Adapun perubahan yang dianggap mencolok adalah diterapkannya tarif tunggal (flat) sebesar 28% di tahun 2009 dan akan turun menjadi 25% di tahun 2010 bagi Wajib Pajak Badan. Penurunan tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan dari yang dulunya sebesar maksimal 30% menjadi 28% di tahun 2009 dan 25% di tahun 2010 dilatarbelakangi oleh adanya kecenderungan penurunan tarif PPh negara-negara di dunia. Dikarenakan penurunan tarif PPh di satu negara akan berpengaruh pada negara-negara disekitamya, sehingga untuk menjaga kompetensi dalam perekonomian dunia, mau tidak mau Indonesia juga harus membenahi sistem perpajakannya dimana salah satu caranya adalah dengan menurunkan tarif PPh (Direktorat Jenderal Pajak, 2008).
Tabel 1: Perbandingan beban PPh yang Menjadi Tanggungan UMKM di Tahun 2008 dan 2009 Tanpa Adanya Insentif Berupa Potongan Tarif 50%
PT "X"Memiliki Penghasilan Kena Pajak Sebesar Rp 50.000.000,00. Beban Pajak Penghasilan yang Harus Ditanggung:
Tahun PKP Tarif Beban PPh 2008 Rp 50.000.000,00 10% Rp 5.000.000,00 2009 Rp 50.000.000,00 28% Rp 14.000.000,00
PT "Z"Memiliki Penghasilan Kena Pajak Sebesar Rp 100.000.000,00.
Beban Pajak Penghasilan yang Harus Ditanggung:
Tahun PKP Tarif Beban PPh 2008 Rp 50.000.000,00 10% Rp 5.000.000,00 Rp 50.000.000,00 15% Rp 7.500.000,00 Total Beban PPh tahun 2008 Rp 12.500.000,00 2009 Rp 100.000.000,00 28%
Rp 28.000.000,00
Tera Emu Akuntansi, Vol. 10 No. 1, Maret 2011
Karena dirasa tarif PPh tunggal sebesar 28% di tahun 2009 dan 25% di tahun 2010 hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan- perusahaan besar dan dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif terkait dengan kelangsungan hidup sektor UMKM yang notabennya merupakan WP kecil sebagaimana diungkapkan pada Tabel I, maka sebagai kebijakan lanjutan dari penetapan tarif PPh tunggal (flat) bagi Wajib Pajak Badan, pemerintah juga memberikan fasilitas perpajakan bagi Wajib Pajak berskala kecil yaitu UMKM berupa pemberian fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal untuk penghasilan kena pajak dari maksimal peredaran bruto sebesar Rp. 4.800.000.000 (Direktorat Jenderal Pajak, 2008). Kebijakan pengurangan tarif ini juga dilakukan karena DPR dan pemerintah ingin memberikan dukungan terhadap perkembangan UMKM ke depan dengan memberikan keringanan pajak tersebut (Basuki, 2008).
Pengalaman masa lalu menyatakan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam upaya penguatan sektor riil perekonomian Indo¬ nesia. Badai krisis finansial yang menimpa Indonesia secara bertubi- tubi dalam dua periode krisis di Indonesia di tahun 1996-1997 dan di tahun 2007-2009 tidak cukup mampu memupuskan harapan UMKM untuk terus eksis dalam perekonomian Indonesia. UMKM masih tetap mampu menunjukkan imunitasnya terhadap hempasan krisis finansial global yang melanda hampir seluruh negara di dunia. Data statistik menunjukkan bahwa:
a) Jumlah populasi UKM di 2007 mencapai 49,8 juta unit usaha
atau 99,99 persen terhadap total unit usaha di Indonesia, sementara jumlah tenaga kerjanya mencapai 91,8 juta orang atau 97,3 persen terhadap seluruh tenaga keija Indonesia, b) Ekspor hasil produksi UKM selama 2007 mencapai Rp142,8 triliun atau 20 persen terhadap total ekspor nonmigas nasional Rp713,4 triliun. Nilai investasi fisik UKM yang dinyatakan dengan angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada 2007 mencapai Rp462,01 triliun atau 46,96 persen terhadap total PMTB Indonesia, serta
c) Produk Domestik Bruto (PDB) UMKM di 2007 tumbuh 6,4 persen atau 53,6 persen dari total PDB Indonesia (Hutomo, 2009).
Dari beberapa data statistik yang dijelaskan diatas, kemudian nampak bahwa walaupun hanya mengusasai porsi 20% dari total kegiatan ekspor Indonesia dan juga kontribusinya bagi PDB berbanding terbalik dengan usaha besar, baik jumlah maupun nilai transaksinya, namun UMKM berperan penting dalam upaya penyerapan tenaga keija dengan menyerap 97,3% tenaga keija dari total tenaga keija yang ada. Thee (1993 : 109) mengemukakan bahwa pengembangan industri kecil adalah cara yang dinilai besar peranannya dalam pengembangan industri manufaktur. Pengembangan industri berskala kecil akan
Rosalina, Dwinugraheni, Rusydi, Prediksi Dampak Implementasi Undang-undang No....
membantu mengatasi masalah pengangguran mengingat teknologi yang digunakan adalah teknologi padat karya, sehingga bisa memperbesar lapangan keija dan kesempatan usaha, yang pada gilirannya mendorong pembangunan daerah dan kawasan pedesaan.
Selain itu, ditengah lesunya kegiatan ekspor pada periode krisis keuangan dunia, UMKM dengan keuletannya, walaupun dalam jumlah yang tidak begitu besar, tetap mampu memberikan sumbangan devisa bagi negara. UMKM tetap bisa memberikan aliran masuk devisa bagi negara dengan aktivitas ekspomya tanpa harus membelanjakan modal terlebih dahulu untuk mengimpor bahan baku produksi karena hampir keseluruhan bahan baku produksinya diperoleh dari pasar lokal. Bahkan tidak jarang UMKM menggunakan bahan hasil daur ulang sebagai bahan baku produksinya.
Hill (2001) menyatakan bahwa salah satu dari beberapa persyaratan untuk mengembangkan UMKM adalah terciptanya suatu lingkungan makro ekonomi yang kondusif. Untuk menciptakan suatu lingkumngan makro ekonomi yang kondusif dibutuhkan peran besar dari pemerintah sebagai pihak regulator kegiatan ekonomi di Indo¬ nesia.
Nampaknya pemerintah mulai menyadari bahwa UMKM memiliki peran penting dalam upaya penguatan sistem ekonomi Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan mulai digulirkannya beberapa regulasi dan kebijakan untuk menyokong kegiatan UMKM. Salah satu regulasi penting yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah UU No. 20 Tahun 2008 tentan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam Pasal 5 UU Np. 20 Tahun 2008 dijelaskan bahwa tujuan pemerintah memberdayakan sektor UMKM adalah untuk:
1 . mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
2. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
3. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan keija, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.
Menurut Hutomo (2009), beberapa keterbatasan dari aktifitas ekonomi yang sering dihadapi oleh UMKM adalah terkait dengan aspek pengelolaan usaha, sumber daya manusia, produktivitas dan kualitas, struktur permodalan, inovasi, akses pemasaran ke pasar yang potensial, kemampuan menghasilkan laba, kelangsungan usaha hingga akses pembiayaan dari perbankan. Dari beberapa keterbatasan tersebut, terdapat dua aspek yang saling berhubungan, yaitu kemampuan menghasilkan laba dan kelangsungan usaha. Ketika
Tera Ilmu Akuntansi, Vol. 10 No. 1, Maret 2011
UMKM mempunyai kemampuan untuk menghasilkan laba secara konsisten dan berkelanjutan, maka pada kelanjutannya UMKM tersebut dapat menjaga kelangsungan usahanya. Hal tersebut dikarenakan salah satu faktor penentu dari kelangsungan usaha sebuah UMKM adalah terletak pada kemampuannya menghasilkan laba.
Ketika sebuah entitas tidak mampu menghasilkan laba, maka kemudian dapat disimpulkan telah terjadi suatu masalah dalam kegiatan operasionalnya. Masalah yang teijadi bisa diakibatkan oleh faktor internal seperti kegagalan produksi ataupun membengkakan beban usaha yang harus ditanggung. Selain itu, masalah yang berimplikasi pada kekurangoptimalan entitas dalam menghasilkan laba juga bisa disebabkan oleh pengaruh eksternal seperti keterbatasan dan melunjaknya harga bahan baku di pasaran ataupun munculnya kompetior baru yang menawarkan tingkat harga lebih rendah. Selanjutnya, dampak dari berkurangnya laba yang diperoleh adalah pada penurunan modal yang dimiliki sehingga pada akhimya berdampak pada aktivitas pembiayaan yang nantinya akan dilakukan oleh perusahaan. Ketika aktivitas pembiayaan mengalami gangguan, maka hal tersebut akan mengancam kelangsungan usaha dari sebuah entitas.
Bisa tidaknya sebuah UMKM menghasilkan laba sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya beban usaha yang harus mereka tanggung. Semakin besar beban usaha yang harus ditanggung maka akan berdampak pada semakin kecilnya laba yang akan diperoleh. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil beban usaha yang ditanggung maka akan berdampak pada semakin besarnya laba yang akan diperoleh.
Pajak penghasilan merupakan salah satu komponen dari beban usaha yang harus ditanggung secara periodik oleh sebuah UMKM yang menyandang predikat sebagai wajib pajak. Karena merupakan salah satu komponen dari beban yang harus di tanggung, maka pajak penghasilan secara otomatis juga akan mempengaruhi besar kecilnya laba bersih sesudah pajak yang diperoleh UMKM. Semakin besar pajak penghasilan yang harus ditanggung maka akan berdampak pada semakin rendahnya perolehan laba bersih setelah pajak.
Salah satu faktor yang berpengaruh pada besar kecilnya pajak penghasilan yang menjadi tanggungan sebuah UMKM adalah tarif pajak penghasilan yang ditetapkan oleh pembuat regulasi. Semakin tinggi tarif yang ditetapkan maka akan berimplikasi pada semakin besarnya beban Pajak Penghasilan yang harus ditanggung dan kembali
3 Dalam http://arsip.pontia nakpost.com/berita/index.asp?Berita=Ekonomi&id=161839 dengan judul
“ Diskon Pajak UMKM Terkendala Badan Hukum" (Diunduh Tanggal 20 November 2009)
Rosalina, Dwinugraheni, Rusydi, Prediksi Dampak Implementasi Undang-undang No....
pada akhirnya akan memberikan dampak negatif pada laba yang diperoleh.
Dari uraian sebelumnya nampak bahwa kebijakan mengenai Pajak Penghasilan yang ditentukan oleh pembuat regulasi mempunyai pengaruh pada besar kecilnya beban yang harus di tanggung oleh UMKM. Ketika teijadi ketidaktepatan pengambilan kebijakan terkait dengan hal tersebut, maka selanjutnya yang akan merasakan dampak dari ketidaktepatan pengambilan kebijakan adalah sektor UMKM sendiri. Ketepatan pengambilan kebijakan akan sangat berpengaruh pada kelangusngan hidup UMKM. Terkait dengan tinggi rendahnya tarif Pajak Penghasilan bagi UMKM yang ditetapkan oleh pemerintah, maka semakin tinggi tarif yang ditentukan akan berdampak pada lumpuhnya sektor ini dikarenakan terlalu besamya beban yang harus mereka tanggung.
Mengingat begitu pentingnya peran dari sektor UMKM dalam tatanan sistem perekonomian Indonesia, muncul sebuah harapan tentang adanya kebijakan-kebijakan yang tepat dari pemerintah yang ditujukan untuk mendukung pergerakan dari sektor ini. Dengan adanya kebijakan -kebijakan yang tepat maka nantinya diharapkan akan memberikan dampak positif bagi perkembangan UMKM di Indo¬ nesia yang pada akhirnya akan ikut memajukan perekonomian negara. Salah satu kebijakan tepat yang harus diambil oleh pemerintah adalah terkait dengan penetapan tarif Pajak Penghasilan bagi sektor UMKM. Dengan adanya kebijakan tarif PPh yang bersahabat dengan UMKM, maka diharapkan akan dapat meringankan beban yang harus ditanggung sehingga pada gilirannya bisa mendorong kinerja dari UMKM untuk lebih berbuat banyak bagi perekonomian negeri ini.
Nampaknya langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait dengan pemberian insentif pajak bagi UMKM dalam UU No. 36 Yahun 2008 tidak sepenuhnya bisa meringankan sektor UMKM. Masih juga terdapat syarat yang dirasa bisa menjadi beban tersendiri bagi UMKM. Syarat yang nantinya akan memberatkan sebagian UMKM tersebut untuk dapat menikmati fasilitas insentif pada tarif PPh Wajib Pajak Badan yakni UMKM tersebut harus berbadan hukum.
Basuki (2008) dengan merujuk pada pernyataan Wibowo menyatakan bahwa Jika tidak mempunyai badan hukum maka perhitungan PPh-nya akan disamakan dengan perhitungan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tarifnya kemungkinan akan jauh lebih tinggi dan bersifat progresif, bukan tarif pajak tunggal seperti yang ditetapkan untuk UMKM yang berbadan hukum. Sedangkan di sisi lain, tidak semua UMKM yang ada di Indonesia berbadan hukum dan untuk memperoleh status badan hukum tersebut tidak sedikit biaya yang nantinya akan dikeluarkan. Maksud dari kemungkinan tarif lebih tinggi ketika menggunakan dasar tarif Wajib Pajak Orang Pribadi
Tera Ilmu Akuntansi, Vol. 10 No. 1, Maret 2011
adalah dikarenakan dalam Undang-Undang PPh yang baru, meskipun jenjang penghasilan kena pajaknya diperlebar dan tarifnya berlapis dari 5%, 15%, 25%, hingga 30%, namun lapisan tarif tertinggi dari Pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi masih lebih tinggi dari tarif flat yang ditujukan untuk UMKM yang berbadan hukum.
Dengan adanya kebijakan pengurangan tarif sebesar 50% terhadap tarif PPh Wajib Pajak Badan atas Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 yang mempunyai badan hukum, maka nantinya UMKM-UMKM yang masih belum mempunyai badan hukum dihadapkan pada dua pilihan, yaitu apakah akan membadanhukumkan usahanya dengan keuntungan bisa ikut menikmati insentif yang diberikan atau tetap tidak berbadan hukum dengan konsekuensi nantinya akan menanggung beban pajak yang dihitung berdasarkan tarif progresif untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang bisa jadi akan lebih besar.
Hal yang perlu dijadikan perhatian ketika memutuskan hendak membadanhukumkan usahanya atau tetap menjadi usaha perorangan adalah bahwa untuk mempunyai status badan hukum, tidak sedikit biaya yang nantinya akan dikeluarkan oleh UMKM. Menurut perhitungan Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kadin Indonesia Bambang Soesatyo3, untuk memiliki usaha berbadan hukum, mini¬ mal dibutuhkan biaya resmi Rp 11.500.000,00 untuk mengurus perizinan. Biaya yang timbul dari upaya untuk memperoleh status badan hukum tersebut nantinya akan dirasa semakin membebani kalangan UMKM yang sampai saat ini berjuang untuk mempertahankan kelangsungan usahanya ditengah-tengah kondisi perekonomian Indonesia yang belum secara signifikan menunjukkan tanda-tanda perbaikan.
Dalam simulasi untuk melakukan prediksi terhadap perhitungan Pajak Penghasilan bagi UMKM yang didasarkan pada tarif UU No. 36 Tahun 2008, beberapa data keuangan seperti SPT PPh Tahunan dan laporan keuangan merupakan data-data dari beberapa Wajib Pajak di beberapa Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada di Kota Malang yang memenuhi kriteria sebagai UMKM. UMKM yang dipilih adalah UMKM yang belum berbadan hukum. Dengan pemilihan UMKM yang belum berbadan hukum sebagai sampel dalam simulasi dimaksudkan agar apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini bisa teijawab.
Yang perlu digarisbawahi dalam simulasi ini adalah bahwa data- data keuangan dan SPT PPh Tahunan yang diambil adalah data-data keuangan dan SPT PPh Tahunan untuk tahun pajak 2008. Undang- Undang No. 36 Tahun 2008 sendiri baru mulai diimplementasikan per tanggal 1 Januari 2009. Karena baru diimplementasikan per
Rosalina, Dwinugraheni, Rusydi, Prediksi Dampak Implementasi Undang-undang No....
tanggal 1 Januari 2009, maka sesungguhnya data keuangan yang paling tepat digunakan untuk mengetahui dampak dari pengimplementasian Undang-Undang ini terhadap beban Pajak Penghasilan UMKM adalah data-data keuangan untuk tahun pajak 2009. Namun dikarenakan sampai penelitian ini dilakukan tahun pajak 2009 belum berakhir maka peneliti tidak dapat memperoleh data-data yang sebenarnya paling tepat untuk digunakan. Oleh karenanya, dengan mengasumsikan tidak akan terjadi suatu perubahan yang signifikan antara tahun pajak 2008 dengan tahun pajak 2009 terkait dengan kegiatan usaha dari beberapa UMKM yang dijadikan sampel dalam simulasi ini, maka selanjutnya simulasi dilakukan dengan menggunakan data-data keuangan tahun 2008. Oleh karena data-data yang digunakan seperti SPT PPh Tahunan dan juga laporan keuangan UMKM yang dijadikan sampel dalam simulasi merupakan data yang tidak bisa benar-benar mencerminkan kondisi sesungguhnya, maka selanjutnya hasil dari simulasi hanya bersifat prediksi, bukan benar-benar menggambarkan kenyataan yang teijadi setelah UU No. 36 tahun 2008 diimplementasikan.
Selanjutnya, untuk lebih mendekatkan dengan kondisi di tahun 2009, data-data keuangan untuk tahun pajak 2008 seperti peredaran bruto (omzet penjualan) dan juga beban-beban yang dapat dikurangkan sesuai dengan ketentuan perpajakan (deductible expenses) akan di markup sebesar perubahan peningkatan dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2000 ke Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 untuk masing-masing UMKM. Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dijadikan sebagai acuan untuk mendekatkan data-data keuangan tahun 2008 dengan prediksi di tahun 2009 dikarenakan ketika pemerintah menetapkan perubahan terhadap PTKP, pemerintah sudah menyesuaikannya dengan tingkat inflasi yang teijadi.
4 Dalam http://www.articlesbase.com/international-busmess-articles/singapore-incoine-tax-vs- malaysia-income-tax-guide-1307794.html dengan judul “Singapore Income Tax Vs. Malaysia In¬ come Tax Guide" (Diunduh Tanggal 20 November 2009).
Tera Dmu Akuntansi, Vol. 10 No. 1, Maret 2011
Tabel 2: Simulasi Perhitungan Pajak Penghasilan UMKM
ClOK "C* Rp 664,120,730 UMKM ror Rp 2,685,330,200 Peredaran Bruto Rp 151,200,000 Rp 312,000,000 Rp 4,337,500,120 Peredaran Bruto Barn Rp 179,113,846 Rp 369.600,000 Rp 796,944,876 Rp 3,164,853,450 Rp 5,112,053,713 Beban yang Dapat D lkurangkan (Lama) Rp 120,960,000 Rp 249,600,000 Rp 456,722,090 Rp 2,364,999,400 Rp 3,901,949,220
Beba n yang Dapat IMkurangkan (Baru) Rp 143,391,077 Rp 295,680,000 Rp 548,066,508 Rp 2,787,320,721 Rp 4,598,725,866 PTKP Lama (UU No. 17 Tahun 3000) Rp 15,600,000 Rp 15,600,000 Rp 13,200,000 Rp 16,800,000 Rp 16,800,000 PTKP Baru (UU No. 36 Tahun 3008) Rp 18,480,000 Rp 18,480,000 Rp 15,840,000 Rp 19,800,000 Rp 19,800,000
TV nghmilbn Kuna Pajak Hwijan PTKP T-araa Rp 14,640,000 RP 46,800,000 Rp 194,198,640 Rp 303,530,800 Rp 418,750,900
PimjKaatlBn KCSQM PÿJak dengan PTKP Baru
Rp 17,342,769 Rp 5S,440,000 Rp 033,038,368 Rp 357.732,729 Rp 493,527,846
PPh Terutang Berdaaar
Tarif PPh WPOP pada
UU No. 17 Tahun 3000 Rp 732,000 Rp 3,430,000 Rp 34,799,660 Rp 72,485,780 Rp 112,812,815
PPh Terutang Bcrdaaar Tarif PPh WPOP pada UU No. 36 Tahun 2006 Rp 867,138 Rp 3,316,000 Rp 29,955,755 Rp 59,433,182 Rp 93.381,962
Kena Pajak Baru Untuk WP badan RP 35,822,769 Rp 73,920,000 Rp 248,878,368 Rp 377,532,729 Rp 513,327,846
PPh Terutang Berdaaar Tarif PPh WP Badan pad* uu No. 36 Th 2008
Rp 5.015.188 Rp 10,348,800 Rp 34,842,972 Rp 52,854,582 Rp 76,252,789
Dari simulasi perhitungan Pajak Penghasilan yang telah dilakukan terhadap lima UMKM dengan peredaran bruto, deductible expenses, dan juga PTKP yang beragam, maka kemudian dapat diambil beberapa poin penting, yaitu:
1. Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan tarif PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam UU No. 36 tahun 2008 relatif memberikan beban Pajak Penghasilan yang lebih kecil jika dibandingkan dengan perhitungan berdasarkan tarif PPh Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan UU No. 17 Tahun 2000. Hal tersebut dikarenakan adanya penyederhanaan golongan tarif dan perluasan lapisan penghasilan kena pajak yang diatur dalam UU No. 36 tahun 2008. Hanya UMKM “A” yang mengalami peningkatan pada beban Pajak Penghasilannya. Hal tersebut bisa dikatakan sebagai hal yang wajar dikarenakan:
a) Adanya peningkatan pada peredaran bruto, deductible ex¬ penses, dan juga PTKP sesuai dengan asumsi dan pendekatan yang telah ditentukan sebelumnya.
b) UMKM “A” penghasilan kena pajaknya hanya berada pada lapisan pertama, yaitu pada lapisan 5%, sehingga tidak bisa mengambil manfaat dari adanya penyederhanaan golongan tarif dan perluasan lapisan penghasilan kena pajak yang diatur dalam UU No. 36 tahun 2008.
2. Pengurangan beban Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi ini merupakan sebuah stimulus bagi perekonomian. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya penurunan beban PPh pada kelanjutannya akan dapat meringankan beban
Rosalina, Dwinugraheni, Rusydi, Prediksi Dampak Implementasi Undang-undang No....
masyarakat dan dunia usaha yang akhimya akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. 3. Ketika diasumsikan kelima UMKM tersebut diatas menghitung Pajak Penghasilannya menggunakan tarif PPh Wajib Pajak Badan sesuai dengan yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008, maka hasilnya UMKM “A”, “B”, dan “C” akan mengalami peningkatan beban PPh ketika dibandingkan dengan perhitungan menggunakan tarif Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan UMKM “D” dan “E” sebaliknya akan mengalami penurunan beban PPh. 4. Apa yang dinyatakan dalam poin ke tiga membuktikan bahwa pemberian insentif berupa pemotongan tarif sebesar 50% dari tarif normal PPh Wajib Pajak Badan untuk UMKM dalam UU No. 36 Tahun 2008 tidak cukup untuk bisa mengajak UMKM- UMKM yang belum
berbadan hukum untuk membadanhukumkan usahanya.
5. Berdasarkan uraian di poin ke tiga selanjutnya juga bisa dijelaskan bahwa sebagian UMKM dengan penghasilan kena pajak pada lapisan tertentu akan lebih diuntungkan ketika ia berstatus sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi dikarenakan oleh adanya beban Pajak Penghasilan yang lebih ringan jika dibandingkan dengan ketika ia harus merubah status usahanya menjadi Wajib Pajak Badan.
6. Hanya UMKM-UMKM dengan lapisan penghasilan kena pajak tertentu pula (dalam kasus ini UMKM yang mempunyai penghasilan kena pajak sebesar Rp. 377.532.729,00) yang akan diuntungkan dengan adanya beban Pajak Penghasilan yang lebih ringan ketika ia berstatus sebagai Wajib Pajak Badan jika dibandingkan dengan status lamanya sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi.
Pemilihan bentuk usaha yang tepat bagi masing-masing jenis usaha dapat dijadikan sebagai salah satu perencanaan perpajakan bagi Wajib Pajak yang nantinya akan dapat meminimalkan beban pajak tanpa harus berhadapan dengan aparat pajak dalam hal pemeriksaan yang dilakukan. Pemilihan bentuk usaha yang tepat secara sederhana yang berkaitan dengan kasus yang dibahas pada penelitian ini adalah apakah UMKM akan lebih diuntungkan dalam hal upaya
meminimalkan Pajak Penghasilan dengan jalan membadanhukumkan usahanya sehingga status pajaknya berubah menjadi Wajib Pajak Badan ataukan tetap menjadikan dirinya sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi.
6Dalam http://www.niasisland.eom/n20011215I70103_me0.htm dengan judul “Memupuk UKM, Menuai Pemulihan Ekonomi"1 (Diunduh Tanggal 20 November 2009)
Tera Dmu Akuntansi, Vol. 10 No. 1, Maret 2011
Dalam penelitian ini ternyata kemudian dapat diambil kesimpulan (yang bersifat prediksi) bahwa untuk UMKM “A”, “B”, dan “C” akan lebih menguntungkan ketika mereka masih menyandang status sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi karena adanya beban PPh yang lebih ringan jika dibandingkan dengan saat mereka berstatus sebagai Wajib Pajak Badan. Akan tetapi kebalikannya, UMKM “D” dan “E” akan lebih diuntungkan ketika mereka berstatus sebagai Wajib Pajak Badan karena PPh yang menjadi kewajibannya akan menjadi lebih ringan jika dibandingkan dengan ketika berstatus sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi.
Selanjutnya, ketika UMKM hendak membadanhukumkan usahanya, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh UMKM tersebut. Beberapa hal yang harus dijadikan sebagai acuan untuk menentukan kebijakan terkait dengan bentuk usahan yang akan dipilih tersebut adalah:
a) Disamping jumlah PPh terutang seperti yang disimulasikan sebelumnya, apakah masih ada lagi pembayaran PPh lainnya semisal saat adanya pembagian keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham yang nantinya akan mengakibatkan adanya pemungutan pajak ganda (bentuk Usaha Perseroan Terbatas).
b) Bisa atau tidaknya menghindaxi adanya pemungutan pajak ganda atas laba usaha dan deviden yang dibagikan, dimana deviden tersebut dibagikan dari bagian laba usaha perusahaan yang sebelumnya telah dikenai Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Penghindaran ini bisa dilakukan dengan jalan lebih memilih bentuk usaha Persekutuan Komanditer (CV)dibandingkan dengan bentuk usaha Perseroan Terbatas (PT). Hal tersebut dikarenakan pengenaan pajak pada CV hanya dikenakan sekali pada level net income perseroan sehingga ketika didistribusikan kepada para persero aktif tidak dikenakan pajak atas deviden lagi.
c) Aspek-aspek lain seperti hilangnya kesempatan untuk menggunakan pengurang penghasilan seperti PTKP maksimum sebesar Rp. 2 1 . 120.000,00 dalam perhitungan PPh bagi Wajib Pajak Badan, besar kecilnya biaya perizinan untuk mendapatkan status sebagai badan hukum, hingga pada besamya aliran dana investasi yang diharapkan akan masuk ke dalam perusahaan ketika memilih salah satu jenis badan hukum.
Tidak hanya di Indonesia peran UMKM sangat berperan sebagai penyokong sektor riil perekonomian negara. Nampaknya negara- negara lainpun ikut juga merasakan bahwa sektor UMKM yang dalam istilah asingnya sering disebut dengan SME’s ( Small and Medium En¬ terprises) merupakan bagian vital dari perekonomian negara. Hal serupa juga dirasakan oleh Singapura dan Malaysia.
Rosalina, Dwinugraheni, Rusydi, Prediksi Dampak Implementasi Undang-undang No....
Kedua negara tetangga Indonesia tersebut di atas telah menerapkan tarif tunggal terhadap Pajak Penghasilan Badan jauh sebelum Indonesia mencoba untuk mengimplementasikannya. Ma¬ laysia menetapkan tarif PPh Badan sebesar 25 %, sedangkan Singapura tarif PPh Badannya jauh lebih atraktif dibandingkan dengan Indonesia dan Malaysia, yaitu mulai tahun 2007 hingga tahun 2009 tarif PPh untuk wajib pajak badan sebesar 18% dan akan turun menjadi 17% di tahun 2010.
Kedua negara tersebut juga mempunyai kebijakan khusus terkait dengan penetapan tarif PPh bagi Small and Medium Enterprises- nya. Di Malaysia, SME’s yang mempunyai paid-up capital hingga RM 2.500.000 dikenakan tarif progresif yang terdiri dari dua lapisan, yaitu tarif PPh 20% untuk penghasilan kena pajak RM 500.000 pertama dan tarif PPh 25% untuk penghasilan kena pajak sisanya4.
Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Singapura jauh lebih menguntungkan dan memberikan kelonggaran kepada sektor SME’s. Untuk mendukung semangat entrepreneurship dan mempercepat pertumbuhan dari SME’s, pemerintah Singapura memberikan kesempatan bagi SME’s kecil yang baru berdiri agar bisa menikmati tcvc exemption secara penuh (tarif PPh 0%) untuk penghasilan kena pajak S$ 100.000 pertama. Kebijakan tersebut diberikan oleh pemerintah Singapura sepanjang tiga tahun pertama dari pendirian SME’s . Syarat untuk mendapatkan full tax exemption adalah perusahaan didirikan di Singapura, menjadi wajib pajak Singapura, dan tidak memiliki lebih dari 20 pemegang saham dimana setidaknya terdapat satu pemegang saham individu yang memiliki 10% terhadap kepemilikan saham perusahaan5. Adapun rincian tarif PPh yang ditetapkan oleh pemerintah Singapura terhadap SME’s adalah sebagai berikut:
(Contoh untuk SME’s yang mempunyai penghasilan kena pajak sebesar S$ 2.000.000)
Tabel 3: PPh Untuk Tiga Tahun Pertama:
Lapisan Penghasilan Kena Tarif PPh Pqjak (Dalam S$) 0 - 100.000 0% 100.001 - 300.000 9% 300.001 - 2.000.000 18%
Tera Hmu Akuntansi, Vol. 10 No. 1, Maret 2011
Tabel 4: PPh Setelah Tiga Tahun Pertama:
Lapisan Penghasilan Kena Tarif PPh Pajak (Dalam S$) 0 - 300.000 9% 100.001 - 2.000.000 18%
Dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya dapat disarikan beberapa hal yang membedakan kebijakan Pajak Penghasilan bagi sektor UMKM antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Beberapa perbedaan tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini:
Tabel 5: Perbandingan Kebijakan Tarif PPh Badan Bagi

## UMKM di Indonesia, Malaysia, dan Singapura
Perbedaan Dasar Penentuan UMKM/SME’s yang berhak mendapatkan Insentif tarif Pajak Penghasilan
Ada Atau Tidaknya Pcmberian Full Tax Exemption
Tarif PPh yang Ditctapkan
Bagi UMKM/SME's Indonesia Nominal Peredaran
Bruto (Omzet) Tidak Ada 14% untuk PKP dari peredaran bruto Rp. 4.800.000.000,00
pertama dan 28% untuk PKP sisanya
Malaysia Nominal
Paid-up Capital Tidak Ada
20% untuk penghasilan kena pajak RM 500.000 pertama dan tarif PPh 25% untuk penghasilan kena pajak sisanya
Singapura Nominal
Penghasilan Netto (PKP) Ada 9% untuk penghasilan kena pajak S$ 300.000 pertama dan 18% untuk penghasilan kena pajak sisanya
Sudah sepantasnya Indonesia berkaca pada kebijakan Pajak Penghasilan bagi UMKM yang diterapkan oleh negara-negara sekitar. Dari tabel yang ditunjukkan sebelumnya sebenamya terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil oleh pemerintah Indonesia terkait dengan kebijakan perpajakannya. Beberapa pelajaran tersebut adalah sebagai berikut:
1 . Walaupun tarif Pajak Penghasilan bagi UMKM di Malaysia pada lapisan pertama masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan kebijakan yang diterapkan di Indonesia, yaitu sebesar 20% di Malaysia dan 14% di Indonesia, namun satu hal yang patut dijadikan sebagai bahan pertimbangan adalah kebijakan Ma¬ laysia (dan juga Singapura) yang mendasarkan pemberian insentif tarif Pajak Penghasilannya berdasarkan penghasilan kena pajak (penghasilan netto), bukan berdasarkan peredaran bruto seperti yang diterapkan di Indonesia. Penetapan pemberian insentif dengan didasarkan pada penghasilan kena pajak dirasa lebih memberikan kepastian dan keadilan bagi sektor UMKM. Hal tersebut dikarenakan terkadang walaupun beberapa UMKM memiliki peredaran bruto yang hampir sama jumlah nominalnya, namun perbedaan signifikan ditunjukkan
Rosalina, Dwinugraheni, Rusydi, Prediksi Dampak Implementasi Undang-undang No....
pada penghasilan kena pajaknya (penghasilan netto) dikarenakan beragamnya besaran beban usaha yang harus ditanggung oleh masing-masing UMKM.
2. Hendaknya pemerintah Indonesia mengadaptasi kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh Singapura terkait dengan pemberian Full Tax Exemption (tarif pajak sebesar 0%) bagi UMKM selama tiga tahun pertama setelah pendiriannya. Hal ini dirasa akan cukup efektif untuk meringankan beban UMKM karena adanya kecenderungan bahwa UMKM yang baru berdiri akan mengalami keterbatasan modal dan aliran kas yang rendah. Keberadaan Full Tax Exemption nantinya diharapkan bisa menjadi pendorong bagi percepatan pertumbuhan usaha dari UMKM.
Dengan melakukan perbandingan antara kebijakan mengenai Pajak Penghasilan antara Indonesia, Malaysia, dan juga Singapura kemudian nampak bahwa kebijakan yang diambil pemerintah Indo¬ nesia terkait dengan pemberian insentif berupa potongan tarif PPh sebesar 50% bagi Wajib Pajak Badan masih terkesan belum total dalam upaya keberpihakan terhadap sektor UMKM. Peninjauan lebih jauh pada sisi implementasinya serta upaya untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus dan konsisten terhadap kebijakan yang ada sekarang perlu dilakukan mengingat masih kaburnya manfaat berbagai regulasi yang dirasakan oleh UMKM. Pemyataan terebut senada dengan adanya survey terdahulu yang dilakukan oleh Tim Bantuan Asian Development Bank-Technical Assistance pada beberapa daerah di Indonesia (Harian Kompas Edisi Jumat 14 Desember 2001)6. Salah satu hasil dari survey tersebut menyatakan bahwa terdapatnya hubungan yang negatif antara kineija pemerintah dengan apa yang menjadi harapan dari UMKM.
Hal senada terkait dengan lemahnya pengimplementasian berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah diungkapkan oleh Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Sandiaga S. Uno (Suwismo, 2008). Ia menyatakan bahwa pemerintah saat ini tergolong pandai membuat rancangan program, namun lemah dalam mengimplementasikannya. Sebagai akhir dari dampak lemahnya pengimplementasian kebijakan pemerintah berimplikasi pada lemahnya daya saing Indonesia jika dibandingkan dengan negara- negara sekitar. Menurut data Institute for Management Development, indeks daya saing Indonesia pada tahun 2008 berada di peringkat 59, di bawah Singapura (peringkat pertama), Thailand (27), Malaysia (28), Tiongkok (81), India (39), dan Filipina (49) (Suwismo, 2008).

## SIMPULAN
Penelitian ini menghasilkan suatu prediksi terkait dengan dampak pengimplementasian Undang-Undang No. 36 Tahun 2008
Tera II mu Akuntansi, Vol. 10 No. 1, Maret 2011
tentang Pajak Penghasilan terhadap beban Pajak Penghasilan Bagi UMKM. Dari hasil simulasi secara sederhana yang dilakukan kemudian dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa kebijakan pemberian insentif berupa potongan tarif Pajak Penghasilan sebesar 50% untuk UMKM yang mempunyai badan hukum tidak bisa kemudian secara serta merta menggiring UMKM-UMKM yang belum berbadan hukum untuk membadanhukumkan usaha mereka. Dari hasil simulasi nampak bahwa ternyata sebagian UMKM dengan peredaran bruto dan penghasilan kena pajak pada lapisan tertentu lebih diuntungkan dengan lebih rendahnya Pajak Penghasilan yang harus dibayar ketika mereka berstatus sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi jika dibandingkan dengan ketika mereka berstatus sebagai Wajib Pajak Badan.
Selanjutnya, dari hasil simulasi yang dilakukan juga memberikan gambaran kepada UMKM untuk lebih cermat dalam menentukan bentuk usaha yang paling cocok bagi mereka. UMKM harus benar-benar memperhitungkan keuntungan dan kelemahan dari masing-masing altematif yang ada, antara tetap menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi (tidak membadanhukumkan usahanya) atau mengubah statusnya sebagai Wajib
Pajak
Badan (membadanhukumkan usahanya). Selain itu, ketika harus membadanhukumkan usahanya, maka UMKM harus juga secara cermat mengevaluasi bentuk badan hukum mana yang paling menguntungkan (dalam hal minimalisasi beban Pajak Penghasilan) bagi mereka.
Terkait dengan upaya membandingkan antara kebijakan Pajak penghasilan Untuk UMKM di Indonesia, Malaysia, dan Singapura, maka selanjutnya dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dirasa belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan UMKM. Walaupun kebijakan Pajak Penghasilan terkait dengan UMKM di Indonesia telah dilakukan perbaikan yang mana perbaikan tersebut dicerminkan dalam UU No. 36 Tahun 2008, namun masih saja tertinggal dari kebijakan- kebijakan yang diambil oleh negara lain.
Penelitian yang dilakukan ini hanya bersifat prediksi, dimana peneliti hanya mencoba untuk memprediksi dampak dari suatu kebijakan di masa yang akan datang dengan menggunakan data-data yang saat ini yang tersedia tanpa memperhatikan faktor-faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi sesungguhnya yang sebetulnya berpengaruh terhadap hasil penelitian. Data-data yang digunakan dalam penelitian tidak bisa mencerminkan secara sungguh-sungguh kenyataan yang akan terjadi di masa yang akan datang ketika kebijakan tersebut telah benar-benar diimplementasikan. Selain itu sampel penelitian yang digunakan
Rosalina, Dwinugraheni, Rusydi, Prediksi Dampak Implementasi Undang-undang No....
masih sangat terbatas sehingga tidak memungkinkan untuk mengadakan generalisasi dari apa yang menjadi hasil dari penelitian ini. Selain itu, keterbatasan lain yang ada dalam penelitian ini menyangkut penggunaan data sekunder sebagai satu-satunya data penelitian. Hal ini mengakibatkan makna yang hendak disampaikan dalam penelitian ini kurang mendalam.
Untuk mendapatkan hasil yang benar-benar mencerminkan kenyataan (tidak lagi bersifat prediksi), maka hendaknya dalam penelitian-penelitian selanjutnya menggunakan data dan informasi yang sesungguhnya terjadi ketika kebijakan yang hendak diteliti sudah benar-benar diimplementasikan. Selain itu, agar lebih dapat digeneralisasi, hendaknya sampel yang digunakan dalam penelitian selanjutnya diperbanyak baik dalam kuantitas maupun dalam keragamannya serta data yang digunakan tidak hanya data sekunder, melainkan juga data primer untuk bisa memperdalam makna dari penelitian.

## DAFTAR RUJUKAN
Basuki, O. 2008. “Pajak UMKM Didiskon 50 Persen”. Diunduh Tanggal 1 Agustus 2008. (http://ivww.kompas.com/read/xml/2008/07/
12/1 6244493/ pajak.umkm. didiskon.50.persen) . Crumbley, D. L., J. P. Friedman, & S. B. Anders. 1994. Dictionary of Tax Terms (Barron’s Bussiness Guides). New York. Barrons Educa¬ tional Series Inc.
Direktorat Jenderal Pajak. 2008. Siaran Pers Hasil Akhir Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan yang Telah Disetujui Pansus Perpajakan DPR. Diunduh Tanggal 29 November 2009 (www.djp.go.id). Ginanjar, A. 2008. “Apakah UU PPh Indonesia Pro Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kualitas Hidup Masyarakat Indonesia?”. In¬ side Tax, Edisi 03 Januari Gunadi. 2002. Ketentuan Perhitungan & Pelunasan Pajak Penghasilan (Berdasarkan Atas UU No. 7 Tahun 1 983 UU PPh Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2000). Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
Hill, H. 2001. Small and Medium Enterprises in Indonesia. Asian Sur¬ vey, Vol. 41, No. 2, pp.248-270. Hutagaol, J. 2008. “Perkembangan Ekonomi Tidak Lepas dari Pajak”.
Indonesian Tax Review, Vol. I Edisi 15. Hutagaol, J. dan W. Tobing. 2008. “Arah Kebijakan Pajak Penghasilan Di Masa Yang Akan Datang”. Inside Tax, Edisi 03 Januari. Hutomo, H. 2009. “Meningkatkan Peran UMKM dalam Pembangunan Nasional”. Diunduh Tanggal 20 November 2009 (http:// batampos. co. id / K o l o m / B i s n i s / Meningkatkan_Peran_UMKM_dalam_Pembangunan_Nasional. html).
Tera II mu Akuntansi, Vol. 10 No. 1, Maret 2011
Moleong, L. J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung, PT. Remaja Rosdakaiya Lyons, S. M. 1996. International Tax Glossary Third Edition. IBFD Publi¬ cations BV Prabowo, Y. 2004, Akuntansi Perpajakan Terapan, Jakarta, Penerbit
Grasindo.
Pumawan, H. 2001, Undang-Undang Perpajakan 2000: Gabungan Pasal-
Pasal yang Berubah dan Pasal-Pasal yang Tidak Berubah Serta Penjelasannya, Jakarta, Penerbit Erlangga. Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung. Penerbit CV Alfabeta. Suwismo, A. 2008. “Pengusaha Butuh Kebijakan Konkret”. Diunduh Tanggal 20 November 2009 (http://www.pajak.go.id/ index.php?Itemid=182&catid=91:berita&id=5788:pengusaha- butuh-kebijakan-konkret-kamis-5-juni- 2008&option=com_content& view=article). Thee K.W. 1993. Industrialisasi di Indonesia: Beberapa Kajian. Jakarta. Penerbit LP3ES.
Tjahjono, A. dan M. F. Husein. 2005. Perpajakan: Edisi Ketiga. Yogyakarta. Penerbit UPP AMP YKPN.
Waluyo, 2006. Perpajakan Indonesia (Buku 1). Jakarta. Penerbit Salemba
Empat.
Zain, M. 2005. Manajemen Perpajakan Edisi Kedua. Jakarta. Penerbit
Salemba Empat.