Vol. 2 No. 1 (2020) pp. 33-42 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604

## Meneropong  Ilmu  Hukum  Profetik:  Penegakan  Hukum yang Berketuhanan

## Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqq
Perkumpulan Pengacara Muda Indonesia (PERMADIN) Yogyakarta *email: ellectra_aa@yahoo.co.id
DOI : https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.701
Submitted: November 2019 Revised: Desember 2019 Accepted:Januari 2020

## ABSTRAK
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Hukum Profetik, Keadilan Penegakan  hukum  adalah  suatu  pekerjaan  yang  membutuhkan keseriusan  tinggi,  komitmen  dan  semangat  menegakkan  keadilan yang  utuh  namun  di  era pos-truth memerluakn  kejelian  dan ketekunan  dalam  menjalankannya.  Paradigma  hukum  positivistik sering mengalami kebuntuan dalam penafsiran untuk menjalankan fungsi  penegakan  hukum.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  nilai-nilai  profetik  dalam  hampir  disiplin  ilmu menjadi  suatu  hal  yang  penting  untuk  dilakukan  terlebih  oleh penegak hukum. Penegak hukum akhirnya bukanlah seorang yang sekedar  digerakkan  oleh  pasal-pasal  dalam  perundang-undangan, tetapi harus mengkontekstualisasi dan mengobyektifikasi nilai-nilai yang  ada  dalam  teks  terhadap  fakta-fakta  yang  berkembang sehingga  keberadaan  teks  yang  mati  tersebut  selaras  dengan semangat konteks yang selalu dinamis, hidup dan tidak bermakna tunggal. Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka. Paradigma profetik  memberikan  solusi  bahwa  persoalan  krusial  dalam penegakan  hukum  di  Indonesia.  Ilmu  hukum  profetik  sebagai paradigma  alternatif  atas  pendikotomian  paradigma  antara  basis epistemogis Islam dalam ilmu hukum tersebut dengan ilmu hukum itu  sendiri  sehingga  hukum  yang  berkeadilan  semakin  mendekati kenyataan.
ABSTRACT Keywords: Law
Enforcement,
Law enforcement is a job that requires high seriousness, commitment and enthusiasm for upholding complete justice. However, in the post-truth era,
Prophetic Law, Justice it  requires  foresight  and  perseverance  in  carrying  it  out.  The  positivistic legal paradigm often encounters a deadlock in interpretation to carry out the function of law enforcement. This study analyses predictive values in almost  all  scientific  disciplines,  which  is  an  important  thing  to  be  done, especially  by  law  enforcers.  Finally,  law  enforcers  are  not  moved  by  the provisions of laws and regulations. However, they must contextualize and objectify  the  values  and  developmental  facts  contained  in  the  text  so  that dead texts are in harmony with the spirit of the context, which is always dynamic,  full  of  vitality,  not  single.  The  research  method  used  in  this research is a qualitative research which is a literature study. The prophetic paradigm provides a solution that is a crucial problem in law enforcement in  Indonesia.  Prophetic  law  is  an  alternative  paradigm  for  the  paradigm dichotomy between the epistemological basis of Islam in the science of law and the science of law itself. A just law is getting closer to reality.

## 1. PENDAHULUAN
Manusia sebagai mahluk  yang  memiliki  akal  dan  budi  memiliki bermacam  ragam  keingintahuan  mengenai  hal  dilaur  dirinya.  Dalam  lintasan sejarah,  rasa  kengintahuan  yang  dalam  manusia  yang  hadir  secara  kodrati menjadikan  lahirnya  berbagai  macam  ilmu  dan  pengetahuan  yang  bertujuan selain  untuk  memuaskan  rasa  ingin  tahu  juga  untuk  mempermudah  manusia menjalani  kehidupannya.  Dr.  M.  J.  Langeveld  seorang  tokoh  pendidikan bangsa  Belanda,  memandang  manusia  sebagai Animal  Educadum dan Animal Educable, yaitu manusia adalah makhluk yang harus dididik dan dapat dididik (Aryati, 2018) .
Rasa  ingin  tahu  manusia  yang  telah  melalui  sebuah  metode  dan  sistem tertentu,  maupun  pengetahuan  filsafat  yang  merupakan  pengetahuan  yang didapat  melalui  perenungan  yang  dalam  dan  kengintahuan  sampai  pada hakikatnya. Menurut Harry Haresma, filsafat itu datang sebelum dan sesudah ilmu. Harry Haresma mengatakan bahwa filsafat pada hakikatnya adala sebuah ilmu  pengetahuan  yang  metodologis,  sistematis  dan  saling  berhubungan dengan  seluruh  kenyataan  dan  kemudian  menjadi  petunjuk  arah  kegiatan manusia  dalam  segala  bidang  kehidupannya.  Salah  satu  contoh  bukti  bahwa filsafat  adalah  kegiatan  manusia  itu  sendiri  adalah  pertanyaan  yang  pernah disampaikan  oleh  Thales  bahwa  alam  berasal  dari  air,  Anaximander, menyatakan  bahwa  alam  berasal  dari  apa  yang  tidak  bisa  dirupakan  dan Anaximendes  menyatakan  dan  berkesimpulan  bahwa  alam  berasal  dari  angin (Zulkarnaini, 2018).
Vol. 2 No. 1 (2020)
Filsafat yang dalam bahasa Inggris disebut juga “ philosophy berasal dari kata  philos  atau filo yang  berarti  cinta  dan sophia yang  artinya  kebijaksanaan, yang  bila  diartikan  secara  kontekstual  adalah  cinta  akan  kebijaksanaan.  Para filsuf  muslim  mengatakan  kata  filsafat  itu  sendiri  berasal  dari  bahasa  Arab “falsafah”.  Falsafah  sendiri  memiliki  tiga  sifat  pokok  yakni  1)  menyeluruh,  2) mendasar  dan  3)  spekulatif.  Ketiga  sifat  pokok  filsafat  ini  berarti  filsafat  tidak berpikir  sempit  tetapi  melihat  dari  setiap  sisi  yang  ada,  berisikan  pertanyaan- pertanyaan  diluar  dari  jangkauan  ilmu  biasa  dan  dalam  melangkah  tidak sembarangan,  namun  harus  memiliki  dasar-dasar  yang    dapat  dipertanggung jawabkan secara ilmiah (Arif, 2014) .
Di  sisi  lain,  anak  kandung  dari  filsafat  adalah  hukum.  Hukum  selalu berkaitan  erat  dengan  kata  adil  atau  keadilan.  Hal  tersebut  sudah  menjadi suatu keniscayaan ( conditio sine quanon ) bahwa hukum itu harus mengandung dan  menjamin  keadilan  tatanan  masyarakat.  Hukum  yang  berkeadilan  adalah hukum yang teratur dan tanpa menindas martabat kemanusiaan setiap warga masyarakat,  atau  dengan  kata  lain  adalah  hukum  yang  senantiasa  mengabdi kepada  kepentingan  keadilan,  ketertiban,  keteraturan,  dan  kedamaian  guna menunjang terwujudnya masyarakat sejahtera lahir dan batin.
Konsep-konsep  hukum  yang  berkembang  dewasa  ini  merupakan kelanjutan dari hukum yang didasarkan pada kekuasaan politik yang sentral . Hukum  sebagai  suatu  profesi  sangat  erat  dengan  penegak  hukum.  Para penegak  hukum  ini  adalah  suatu  yang  sangat  mulia  karena  mewujudkan  dan menjaga  ketertiban  dalam  masyarakat..  Posisi  penegak  hukum  yang  memiliki nilai kemuliaan tersendiri adalah suatu profesi sangat strategis karena menjadi jembatan penyelesaian resolusi konflik ketika berlangsung  pertikaian, mereka juga  menjadi  pembela  kelompok  yang  lemah  dan  dilemahkan  sehingga menjadi  berdaya  dan  setara,  dan  mereka  juga  merupakan  tumpuan  nasib perihal terampasnya hak-hak perseorangan dan kelompok. Karena itu, penegak hukum sesungguhnya diikat oleh etika profesi yang tidak sekedar formal tapi juga transedental.
Penegak  hukum  dalam  sistem  catur  wangsa  sebagaimana  profesi  lain diharuskan  untuk  tunduk  pada  etika  profesinya,  meliputi,  pertama,  adanya keberanian  berbuat  dengan  tekad  bertindak  sesuai  dengan  profesinya.  Kedua, menyadari terhadap profesinya. Ketiga, memiliki idealisme yang tinggi. Dalam hubungan transenden, para penegak hukum akan bertanggungjawab terhadap Tuhannya  yang  dalam  hal  ini  lebih  menjurus  kepada  suatu  hal  yang  benar
ataukah  bertindak  salah.  Ikatan  hubungan  transeden  ini  merupakan  suatu aktualisasi  diri  setiap  manusia,  dan  merupakan  nilai  yang  paling  dasar,  yaitu obyektif,  positif,  transenden  dan  intrinsik  tentang  tujuan  hidup  manusia sehingga  manusia  menjadi  suatu    mahluk  yang  berhubungan  dengan penciptanya.
Secara  kajian  teoritis,  berbagai  macam  kajian  dan  aliran-aliran penegakan  hukum  semakin  berkembang.  Universitas.  Diponegoro  terkenal dengan  penegakan  hukum  progresifmya  yang  mengatakan  hukum  adalah bukan  sekadar  mengenai  hukum  itu  semata  namun  tentang  bagaimana manusia  itu  sendiri.  Indonesia  beruntung  memiliki  seorang  ahli  ilmu  sosial yang  tidak  kalah  dengan  legenda  hukum  Indonesia,  yang  terpelajar  Prof Satjipto Rahardjo.
Prof.  Dr  Kuntowijoyo  seorang  ahli  ilmu  sosial  dalam  kajiannya mengemukakan pendapat  bahwa  kebudayaan   sebagai proses transformation in  continuity  and  continuity  in  transformation .  Kebudayaan  tidak  mungkin  ada tanpa  sejarah  dan  sejarah  tidak  mungkin  ada  tanpa    kebudayaan;  melalui sejarah  kebudayaan  terwujud,  dan  melalui  kebudayaan  sejarah  tercipta. Pengertian  Kebudayaan  menurut  Kuntowijoyo,  kebudayaan  adalah  kompleks yang  mencakup  pengetahuan,  kepercayaan,  kesenian,  moral,  hukum  ,adat- istiadat , kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang di dapatkan oleh manusia seagai anggota masyarakat (Ida Zahara Adibah, 2019) .
Kuntowijoyo  juga  mengemukana  teori  yang  saat  ini  di  dukung  oleh Universitas  Muhammadiyah  Surakarta  sebagai  pusat  kajian  profetiknya dengan apa yang disebut sebagai Ilmu Sosial Profetik (ISP)( Kuntowijoyo, 1991) . Konsep ISP ini adalah bentuk turunan dari prinsip integrasi ilmu pengetahuan (sains)  dan  agama  yang  diyakini  sepenuhnya  oleh  Kuntowijoyo.  Secara sederhana,  ilmu  sosial  profetik  adalah  ilmu  sosial  yang  memiliki  kajian transformative dan mencerahkan seperti Nabi terlepas dari agama apapun itu. Dalam  tesisnya,  Kuntowijoyo  mengatakan  intelektual  profetik  adalah intelektual  yang  akan  membawa  transformasi    pada  masyarakat  bukan membawa  sesuatu  yang  menara  gading  dan  tak  terjangkau  oleh  masyarakat. Tulisan  singkat  ini  akan  mengkaji  bagaimana  penegakan  hukum  melalui hukum  profetik  yang  meminjam  kajian  ilmu  sosial  untuk  menciptakan  rasa keadilan yang menjadi cita dari hukum itu sendiri.
Fakta  menunjukkan  bahwa  perkembangan  iimu  sosiai  dan  khususnya ilmu hukum, yang hendak menuju pada pemikiran paradigmatik tidak mudah
Vol. 2 No. 1 (2020)
dicapai  secara  akademik  dan  kritis.  Timbuinya  berbagai  tantangan,  baik  dari pendekatan pribadi seorang/sekelompok akademikus maupun dari pendekatan kelembagaan  aktor  Negara/non  Negara  ( non-stateactors ).  Apaiagi  jika paradigma  yang  diusung  berkarakter  keagamaan  (religius)  tentu  akan menimbulkan tantangan akademik yang serius. Pada gilirannya, justru tawaran pemikirian  paradigma  profetik  menjadi  penting  dikedepankan (Thontowi, 2012) .

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka ( library research ) yang menggunkan buku- buku dan literatur- literatur lainnya sebagai objek yang utama. Jenis penelitian yang  digunakan  adalah  kualitatif,  yaitu  penelitian  yang  menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti.  Dengan  penelitian  kualitatif,  perlu  dilakukan  analisis  deskriptif. Metode analisis deskriptif memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas,  objektif,  sistematis,  analitis  dan  kritis  mengenai  nilai-nilai  penegakan hukum melalui kajian hukum profetik.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengkajian  terhadap  nilai-nilai  profetik  yang  dikemukakan  oleh Kuntowijoyo  dalam  hampir  disiplin  ilmu  menjadi  suatu  hal  yang  penting untuk  dilakukan  agar  ilmu  pengetahuan  tidak  terjerumus  pada  disiplin  ilmu yang serba berbasis positivistik tanpa adanya elaborasi dan infiltrasi nilai-nilai transendental  yang  bersumber  pada  skriptual  wahyu,  sehingga  akan mengalienasikan  Tuhan  sebagai  pemegang  otoritas  tertinggi  dalam  aktivitas umat  manusia  di  muka  bumi  ini  sebagai  khalifah  dan  mengagungkan  kajian yang rasional sebagaimana terjadi pada Eropa pada abad renaisans .
Slogan  tri-pilar  Ilmu  Sosial  Profetik  yang  ada  di    kampus  Universitas Muhammadiyah  Surakarta  menjadi  modal  awal  untuk  menggerakkan keingintahuan  mahasiswa  dan  sebagian  civitas  akademika  UMS  agar menghidupkan  kembali  wacana-  wacana  intelektual  yang  mempunyai  basis profetik.  Dalam  hal  ini  dimulai  dengan  mewacanakan  kembali  tri-pilar  Ilmu Sosial  Profetik,  yaitu  humanisasi,  liberasi  dan  transendensi (Kelik  Wardiono,
2020) ,  sebagaimana Universitas Diponegoro mengagungkan  semangat Hukum progresif Prof Satjipto Rahardjo.
Humanisasi, liberasi dan transendensi menjadii tiga pilar dari ilmu sosial profetik  yang  digagas  oleh  Kuntowijoyo.  Dari  ketiga  pilar  inilah  lantas  akan menjadi  landasan  untuk  mengembangkan  ilmu  sosial  profetik  dan  akan menjadi ciri paradigmatisnya. Kuntowijoyo sendiri menekankan bahwa bahwa transendensi  harus  menjadi  dasar  dari  dua  unsur  yang  lain.  Hal  ini menunjukkan akan perhatian Kuntowijoyo terhadap signifikansi agama dalam proses theology building dalam ilmu sosial (Arum, 2018).
Jika  kita  melihat  pada  bangunan  tiga  pilar  di  atas  yang  dikemukakan Kuntowijoyo,  mempunyai  signifikansi  sosial  artinya  bahwa  aspek  penekanan kepada  manusia  menjadi  landasan  dasarnya.  Dalam  bahasa  Agama,  konsep humanisasi  adalah  pemaknaan  kreatif  dari  amar  ma’ruf  yang  makna  asalnya adalah  penganjuran  untuk  menegakkan  kebajikan (Husnul  Muttaqin,  2015) . Humanisasi berarti mempunyai makna memanusiakan manusia, menghilangkan  kebendaan,  ketergantungan,  kekerasan,  dan  kebencian  dari manusia.  Sedangkan  liberasi  bermakna  pembebasan.  Maknanya  adalah membebaskan bangsa dari kekejaman kemiskinan, keangkuhan teknologi, dan pemerasan  kelimpahan.  Transendensi  bertujuan  menambah  dimensi transentral dalam kebudayaan.
Gagasan Profetik pada awalnya  sebuah sintesa mayor perdebatan yang terjadi  di  kalangan  Cendekiawan  Muslim  mengenai  teologi  yang  terjadi  pada sebuah seminar di Kaliurang, Yogyakarta. Terdapat dua kelompok yang tidak sepaham, yaitu kelompok yang berhaluan teologi konvensional dan kelompok yang  berhaluan  teologi  transformatif.  Kelompok  tradisional  mengartikan teologi  sebagai  ilmu  kalam,  yakni  disiplin  ilmu  yang  mempelajari  tentang ketuhanan, yang bersifat abstrak normatif, dan skolastik. Sedangkan kelompok teologi  transformatif  lebih  memaknai  teologi  sebagai  penafsiran  terhadap realitas  dalam  perspektif  ketuhanan  dan  lebih  merupakan  refleksi-  refleksi empiris.  Kuntowijoyo,  sendiri  menyimpulkan  perbedaan  pandangan  ini  sulit diselesaikan  karena  masing-masing  pihak  memiliki  makna  dan  penafsiran mengenai teologi itu sendiri sehingga kedua kubu akan sulit menemukan suatu kesimpulan. Untuk mengatasi kemacetan dialog ini Kuntowijoyo mengusulkan digantinya  istilah  teologi  menjadi  ilmu  sosial,  sehingga  istilah  Teologi Transformatif  diubah  menjadi  Ilmu  Sosial  Transformatif  yang  dalam perkembangannya lebih dikenal dengan ilmu sosial profetik.
Vol. 2 No. 1 (2020)
Penegakan  hukum  di  Indonesia  sebagaimana  sebagian  besar  diajarkan dalam  kurikulum  Sarjana  di  Fakultas  Hukum  masih  berkutat  di  aliran  filsafat rasionalisme  yang  beraliran  positivistik.  Kurikulum  ini  bagi  sebagian  orang masih  dianggap  sebagai  hal  yang  normal  dimana  seorang  sarjana  hukum dituntut untuk mengerti dan  menguasai secara praktis ilmu hukum itu sendiri sehingga  aliran  positivisme  masih  relatif  berkembang  dengan  baik  dengan berbagai macam variasinya.
Positivisme  yang  mengacu  pada  teori  hukum  murni  Hans  Kelsen menghendaki  prosedur-prosedur  metodologis  dari  ilmu-ilmu  alam  dapat langsung  diterapkan  dalam  ilmu-ilmu  sosial (Putera  Astomo,  2014). Hasil penelitian  hukum  dapat  dirumuskan  dalam  bentuk  hukum-hukum  seperti dalam ilmu-ilmu alam. Ilmu-ilmu sosial juga harus bersifat teknis sebagaimana ilmu  alam  yaitu  menyediakan  pengetahuan  yang  bersifat  instrumental  murni, netral  dan  bebas  nilai.  Ketiga  pendekatan  dalam  paradigma  positivisme  ini kemudian  menempatkan  “hukum”  dan  “ilmu  hukum”  sebagai  satu  yang scientific, dan empirik. Manusia dan masyarakat dalam pembacaan ini menjadi sesuatu  yang  terpisah  dari  hukum.  Padahal  dalam  diri  hukum  tidak  semata hukum,  tapi  berkait  dengan  dimensi  kemanusiaan  dan  fakt-fakta  sosial  yang obyektif.
Istilah hukum positif merupakan terjemahan bebas dari ius positum dari bahasa latin yang secara harfiah bermakna hukum yang ditetapkan (Christiani Widowati,  2013) .  Dalam  dimensi  tradisi  paradigma  positivistik  itulah  terbaca prilaku  para  penegak  hukum  di  Indonesia  yang  tidak  mampu  bergerak emansipatoris  dan  progresif,  tetapi  sekedar  menjadi  alat  yang  instrumentalis, corong  undang-undang  dan  pengetok  palu  dari  teks-teks  pasal  yang dirumuskan dalam arena ruang kekuasaan. Hukum yang hidup di masyarakat dimarjinalisasi  bahkan  terhapuskan.  Lebih  buruk  lagi,  ditengah  paradigma sakralisme kesucian teks-teks pasal yang logis tersebut, aparat penegak hukum di  Indonesia  telah  biasa  melangsungkan  praktek  jual  beli  pasal  untuk mempertebal kantong-kantong saku mereka.
Satjipto  Rahardjo  mengkritik  beberapa  persoalan  penegakan  hukum  di Indonesia,  diantaranya,  pertama,  penegakan  hukum  yang  bergerak  dalam supremasi  Undang-Undang  dan  supremasi  retorika  negara  hukum.  Padahal, sprit  keadilan,  kejujuran  dan  otentisitas  penegakan  hukumnya  telah  menipis dan  menghilang.  Penegakan  hukum  yang  bergerak  di  jalur  lambat.  Proses penyelesaian hukum yang berlangsung lama, berbelit-belit dan  menghabiskan
biaya  yang  tidak  sedikit (Faizal,  2016). Satjipto  Rahardjo  juga  pernah mengungkapkan  bahwa  sistem  lama,  yang notabene adalah  liberal  itu,  telah menimbulkan “penyakit-penyakit” sendiri, seperti juga telah banyak dikritik di Amerika  Serikat.  Di  Indonesia,  dalam  konteks  pemberantasan  korupsi,  sering dikatakan,  bahwa  pengadilan  telah  menjadi  tempat  perlindungan  yang  aman (safe heaven) bagi para koruptor (Swardhana, 2010) .
Tradisi hukum kontinental yang semakin mendekati Anglo Saxon dalam system  hukum  Indonesia  terklasifikasi  sebagai  tipe  hukum  pembangunan hukum  yang  ortodoks  karena  mencirikan  peranan  yang  sangat  dominan  dari lembaga-lembaga  negara  untnuk  menentukan  arah  hukum  dalam  suatu masyarakat (Abdul Hakim G. Nusantara, 1998).
Hukum  bersifat  positivis-  instrumentalis  dan  menjadi  alat  yang  ampuh bagi  pelaksanaan  ideologi  dan  program  negara.Berbeda  dengan  paradigma responsif  yang  ada  pada  hukum  adat (common  law ) (Amin  Abdullah,  2000).
Dimana  ciri  utamanya  ialah  adanya  peranan  besar  dari  lembaga-lembaga peradilan  dan  partisipasi  yang  luas  bagi  kelompok-  kelompok  sosial  atau individu-individu  di  masyarakat  dalam  menentukan  arah  pembangunan hukum.  Dalam  ssitem  hukum  ini  lembaga  peradilan  mempunyai  peranan substansial  dalam  pembangunan  hukum  dalam  system  catur  wangsa penegakan hukum.
Orientasi  paradigma  profetik  dalam  penegakan  hukumnya  sebenarnya “mirip”  dengan  gagasan  hukum  progresif  yang  dideklarasikan  oleh  Satjipto Rahardjo,  dimana  manusia  dan  rakyat    merupakan  tujuan  dari  keberadaan hukum.  Penegakan  hukum  hukum  progresif  sebagaimana  Suparman  Marzuki katakan,  ialah  penegakan  hukum  yang  submisif  terhadap  sistem  yang  ada, tetapi  lebih  afirmatif  ( affirmatif  law  enforcement ).  Afirmatif  berarti  keberanian untuk  melakukan  pembebasan  dari  praktek  konvensional  dan  menegaskan penggunaaan  satu  cara  yang  lain,  yang  menerobos  terhadap  pakem-pakem praktek hukum yang telah lama berlangsung (Roger Garaudy, n.d.) .
Ilmu Hukum Profetik, kiranya perlu dipikir ulang apa sebenarnya yang menjadi  objek  material  ilmu  hukum  profetik  itu  dan  bedanya  dengan  Ilmu Hukum  pada  umumnya.  Untuk  mengetahui  hal  ini,  maka  yang  perlu dipertanyakan  adalah  apa  sebenarnya  yang  menjadi  hakikat  dari  hukum  itu sendiri? Dalam Ilmu Hukum pada umumnya banyak asumsi dasar yang diikuti oleh  para  ilmuwan  hukum  untuk  menjelaskan  apa  hakikat  hukum  itu (Heddy Shri Ahimsa & Putra,  2011). Kebenaran spiritual selama  ini sengaja atau tidak
Vol. 2 No. 1 (2020)
disengaja  dijauhi  oleh  para  ilmuwan,  karena  dianggap  lekat  dengan  wilayah kajian teologi atau agama (Nugroho, 2016). Menurut hemat penulis tentang hal ini  dapat  diusulkan  bahwa  hakikat  hukum  adalah  kehendak  Allah  yang ditujukan  kepada  manusia  untuk  mencapai  derajat  manusia  yang  mulia sebagai khalifah. Hukum berfungsi sebagai sarana dan wahana manusia untuk mendapatkan  ridho-Nya.  Hukum  Allah  harus  menjadi  landasan  etik  bagi hukum  ciptaan  manusia.  Hukum  ciptaan  manusia  pada  dasarnya  adalah perlanjutan  yang  konsisten  dari  hukum  Allah.  Karena  itu  tegak  dan  eksisnya hukum-hukum  ciptaan  manusia  dapat  mendatangkan  malapetaka  bagi manusia  dengan  ekosistemnya,  manakala  tidak  bersandarkan  pada  kehendak Allah.  Hukum  yang  dibuat  oleh  manusia  harus  mencerminkan  misi humanisasi, leberasi dan transendensi sebagai perwujudan dari etika profetik.

## 4. KESIMPULAN
Kehadiran  ilmu  sosial  profetik  bagi  kalangan  akademisi  merupakan penggugah  etos  untuk  bisa  melahirkan  dan  mengelaborasi  wacana  ilmu profetik terhadap disiplin ilmu pengetahuan yang  lainnya,. Ilmu profetik bisa dijadikan sebagai alternatif pada saat ilmu pengetahuan saat ini terdikotomikan atau bahkan terjadi pertarungan sengit antara ilmun pengetahuan dan agama. Paradigma  profetik  memberikan  solusi  bahwa  persoalan  krusial  dalam penegakan  hukum  di  Indonesia  ialah  karena  hilangnya  semangat  transedensi karena  paradigma  positivisme  berkeyakinan  bahwa  agama  dan  ilmu merupakan  satu  yang  terpisah,  antara  ilmu  yang  tidak  bebas  nilai  dan  bebas nilai.  Paradigma  profetik  menegaskan  bahwa  semua  ilmu  dan  semua  profesi tidak akan bebas nilai.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Hakim  G.  Nusantara.  (1998). Politik  Hukum  Indonesia .  Yayasan  Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
Amin Abdullah. (2000). Dinamika Islam Kultural . Mizan. Arif,  S.  (2014).  Filsafat  Islam  antara  Tradisi  dan  Kontroversi. Jurnal  TSAQAFAH , 10 (1), 1–22.
Arum,  K.  (2018).  Pengembangan  Pendidikan  Agama  Islam  Berbasis  Sosial  Profetik  ( Analisis  Terhadap  Pemikiran  Kuntowijoyo  ). Millah  Jurnal  Studi  Agama , 17 (2), 177–196.
Aryati,  A.  (2018).  Memahami  Manusia  Melalui  Dimensi  Filsafat  (Upaya  Memahami Eksistensi Manusia). El-Afkar , 7 (2), 79–94.
Christiani  Widowati.  (2013).  Hukum  Sebagai  Norma  Sosial  Memiliki  Sifat
Mewajibkan. ADIL : Jurnal Hukum , 4 (1), 150–167.
Faizal,  L.  (2016).  Problematika  Hukum  Progresif  di  Indonesia. Jijtimaiyya  Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam , 9 (2), 1–24.
Heddy  Shri  Ahimsa,  &  Putra.  (2011).  Paradigma  Profetik  sebuah  Konsepsi.
Pengembangan Ilmu Profetik 2011 .
Husnul  Muttaqin.  (2015).  Menuju  Sosiologi  Profetik. Sosiologi  Reflektif , 10 (1),  219– 240.
Ida  Zahara  Adibah.  (2019).  Penyelidikan  Sejarah  Tentang  Masyarakat  Dan  Budaya. Jurnal Madaniyah , 9 (1), 150–169. Kelik  Wardiono.  (2020). Ilmu  Hukum  Profetik:  Hampiran  Basis  Epistemologi Paradigmatik . UMS Press. Kuntowijoyo. (1991). Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi . Mizan.
Nugroho,  S.  S.  (2016). Pengembangan  Epistemologi  Ilmu  Hukum  Berbasis Transendental . XXI (2), 97–104.
Putera Astomo. (2014). Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan  Satjipto  Rahardjo  Tentang  Hukum  Progresif  Berbasis  Teori  Hukum. Yustisia , 90 , 5–14. Roger Garaudy. (n.d.). Janji-janji Islam, alih bahasa H. M. Rasjidi . Bulan Bintang. Swardhana,  G.  M.  (2010).  Pergulatan  Hukum  Positivistik  Menuju  Paradigma  Hukum Progresif. Jurnal MMH , 39 (4), 378.
Thontowi,  J.  (2012). Paradigma  Profetik  Dalam  Pengajaran  Dan  Penelitian  Ilmu Hukum . XXXIV (76), 86–99.
Zulkarnaini. (2018). Analisis Perkembangan Filsafat Klasik - Modern. JIPA , II (3), 61– 86.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License