Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2024, Vol 5 (1): 13-25 ISSN: 2722-2853. Homepage: govsci.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2024 under a CC BY-SA 4.0 license DOI: https://doi.org/10.54144/govsci.v5i1.58
Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Sri Bintan Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan tahun 2022
The role of the village government in impowerment of farmer group in sri Bintan Village, Teluk Sebong District Bintan District in 2022
Adi Sugiarno 1 , Nazaki 2 , Yudhanto Satyagraha Adiputra 3
Universitas Maritim Raja Ali Haji Email Correspondence: adisugiarno03@gmail.com

## Abstract ,
This research aims to determine the role of the Village Government in Empowering the Farmer Group community through 4 (four) role indicators, the role of the Village Government  as  Regulator,  Dynamisator,  Facilitator  and  the  role  of  the  Village Government as a Catalyst in empowering farmer groups in Sri Bintan Village, Teluk Sebong District, Bintan Regency. The method used is a qualitative descriptive method with 7 (seven) informants and using data collection techniques and tools in the form of observation, interviews and documentation. The results of the research show that the role of the Village Government in empowering farmer groups has been running but is not yet optimal. For the government's role as a regulator, there are already authorities  and  regulations  for  community  empowerment,  one  of  which  is  in developing farming communities to form farmer groups. Furthermore, the dynamist aspect  for  implementing  the  dynamator.  The  Village  Government  has  carried  out these  activities  but  it  is  not  yet  in  accordance  with  what  the  farming  group community wants. Furthermore, in the facilitator aspect, the Village Government has also impl emented it by providing facilities for the farmer group community to use, but  in  its  implementation  not  all  farmer  groups  have  experienced  the  services provided. Then, for the catalytic aspect, the Village Government has supported and given attention to farmer groups to be able to unite so that they can progress further because the potential of natural resources and human resources can be developed.
Keywords : The Role, Of Village Goverenment, Empowerment of Power Groups

## Pendahuluan
Desa  mempunyai  kewenangan  yang  sudah  diatur  dalam  peraturan Perundang-Undangan khusus Desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014 Tentang  Desa.  Pada  bab  IV  pasal  18  dalam  isi  peraturan  Perundang-Undangan dikatakan  bahwa  kewenangan  desa  meliputi  kewenangan  di  bidang penyelenggaraan  pemerintah  desa,  pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan
Journal of Government Science (GovSci), Vol. 5, No. 1, January 2024: 13-25 pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.
Prinisip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan Pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Fauzi, 2019). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  pasal  19  menyebutkan  bahwa  desa memiliki  empat  kewenangan,  yaitu  kewenangan  berdasarkan  hak  asal  usul (rekognisi),  kewenangan  lokal  berskala  desa  (subsidiarity),  kewenangan  yang tunjuk  oleh  pemerintah  dan  kewenangan  lain  dari  instansi  yang  ditunjuk  oleh Pemerintah, baik Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dasar  hukum  kewenangan  desa  dalam  Pemberdayaan  terdapat  pada Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun  2016 Tentang  Kewenangan  Desa  Pasal  18  hingga  pasal  22  yang  menyebutkan  bahwa “kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintah Desa,  Pelaksanaan  Pembangunan  Desa,  Pembinaan  Kemasyarakatan  Desa,  dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan  adat  istiadat  Desa”. Pemerintah  Desa  mempunyai  peran  aktif  dalam menganalisis  serta  mengetahui  faktor-faktor  yang  mendorong  dan  juga menghambat  proses  pemberdayaan  itu  sendiri.  Salah  satu  langkah  dalam memecahkan masalah pertanian adalah dengan pembentukan kelompok tani.
Desa  lahir  setelah  pertanian  dikenal  di  masyarakat,  desa  sebagai  tempat tinggal  atau  tempat  menetap  sangat  erat  hubungannya  dengan  pertanian. Keterkaitan yang erat antara keberadaan desa dan pertanian membuat masyarakat menjadi lebih mengidentifikasikan desa dengan pertanian. Karena pada pendapat umum masyarakat menyatakan bahwa penduduk desa adalah petani dan petani adalah penduduk Desa (Usman, 2012).
Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 salah satu tugas  Kepala  Desa  dalam  penguatan  masyarakat  desa  adalah  membentuk kelompok  tani  untuk  meningkatkan  produktivitas  petani.  Perannya  adalah menjadi wadah untuk diskusi antar petani yang memiliki tujuan dan minat yang sama.
Dalam perencanaan pembangunan desa pertanian juga terkait didalamnya karena dalam UU No 6 Tahun  2014 pasal  79  menyebutkan bahwa penyusunan perencanaan  pembangunan  desa  dilakukan  dengan  memperhatikan  yaitu mengacu  pada  perencanaan  pembangunan  kabupaten/kota,  dan  program pemerintah/pemerintah  daerah  berskala  lokal  desa  di  koordinasikan dan/didelegasikan pelaksanaannya kepada desa.
Pada Bab XIV pasal 112 ayat 3 dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah, Pemerintah Daerah Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/kota  memberdayakan  masyarakat  desa dengan,  menerapkan  hasil  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa.
Langkah  awal  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  dalam  menjalankan perannya  melalui  Pemberdayaan  kelompok  tani  adalah  sangat  penting  apabila ingin  membuat  kemajuan  pada  bidang  pertanian  dan  kesejahteraan  manusia.
Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani – (Sugiarno.et.al.) Adanya  penguatan  kelompok  tani  akan  mempengaruhi  kemajuan  desa  yang masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Kemajuan desa berhubungan erat  dengan  adanya  pembangunan  di  desa  yang  melibatkan  Pemerintah  Desa sebagai  pemeran  utama  sebagai  penanggung  jawab  dan  juga  sebagai  fasilitator yang  tujuannya  untuk  menjadikan  desa  semakin  berkembang  dan  terus  maju sehingga masyarakat merasakan kesejahteraan..
Dalam  mewujudkan  pemberdayaan,  kesejahteraan,  dan  kemandirian masyarakat  perlu  didukung  oleh  pengelolaan  pembangunan  yang  partisipatif (Tadanugi,  2018).  Yang  pada  hakikatnya  adalah  untuk  menyiapkan  masyarakat agar  mampu  dan  mau  secara  aktif  berpartisipasi  dalam  setiap  program  dan kegiatan  pembangunan,  yang  bertujuan  untuk  memperbaiki  mutu  hidup (kesejahteraan masyarakat), baik dalam pengertian ekonomi, sosial, fisik maupun mentalnya (Rosidin, 2019).
Dalam  melakukan  pemberdayaan  kepada  kelompok  taninya,  Pemerintah Desa  Sri  Bintan  bersama  petani  harus  bekerjasama  untuk  mengelola  dan mengembangkan  sektor  pertanian  yang  ada,  supaya  dapat  menjadi  sumber pendapatan yang dominan bagi masyarakat, Khususnya yang bermata pencaharian sebagai  petani.  Kemudian  desa  juga  dapat  memperoleh  pendapatan  asli  desa melalui kerjasama yang dilakukan tersebut.
Mata pencaharian masyarakat di Desa Sri Bintan sebanyak 168 orang adalah sebagai  petani.  dan  dilihat  dari  wilayah  desa  yang  mempunyai  potensi  untuk pertanian,  Pemerintah  Desa  harus  bisa  melaksanakan  program-program  untuk memperkuat masyarakat petani yang tergabung di kelompok tani Desa Sri Bintan.
Tabel 1. Nama Kelompok Tani di Desa Sri Bintan 2022 No Nama kelompok tani Nama ketua Tahun berdiri Jenis kelompok Kelas kelompok 1 Jati Mulyo Poniman 2006 Perkebunan Pemula 2 Kwt Mawar Siti Amniah 2019 Kebun kwt Pemula 3 Sumber Tani Suprayitno 2022 Holtikultura Pemula 4 Kwt Sumber Rezeki Tumirah 2017 Kebun kwt Pemula 5 Mekar Jaya Pebriono 2020 Perkebunan Pemula 6 Poyotomo Makmur Ali Aspan 2012 Perkebunan Pemula 7 Sekuning Makmur Sumarno 2007 Perkebunan Pemula 8 Sri Rezeki Mispani 2011 Perkebunan Pemula
Sumber: wawancara dengan pemerintah Desa Sri Bintan, (tanggal 19 Maret 2023)
Melalui  observasi  awal  yang  dilakukan  oleh  peneliti  untuk  mengetahui bagaimana gambaran lokasi penelitian, subjek penelitian dan mengetahui sekilas tentang  pemberdayaan  kelompok  tani  di  Desa  Sri  Bintan.  diperoleh  data  serta informasi  awal  yang  berkaitan  dengan  kelompok  tani  bahwa  di  Desa  Sri Bintan terdapat  8  kelompok  Tani  dengan  tanaman  Perkebunan  dan  juga  buah-buahan, dengan masing-masing  kelompok  terdiri  dari  10-15  anggota  yang  kelompoknya
Journal of Government Science (GovSci), Vol. 5, No. 1, January 2024: 13-25 terdaftar dan teregristasi di Kantor Desa Sri Bintan. Dari 10-15 anggota kelompok tani  tersebut  terbagi  atas  tugas-tugas  masing-masing  dimana  ada  yang  menjadi ketua  kelompok,  menjadi  sekertaris,  menjadi  bendahara,  dan  sisanya  menjadi anggota kelompok tani.
Anggota  kelompok  tani  di  Desa  Sri  Bintan  masih  menjalankan kesehariannya  sebagai  petani  dan  sebagian  diantaranya  sudah  tidak  beroprasi dengan  kelompoknya.  Berdasarkan  dari  wawancara  Dari  kelompok  tani    yang masih  aktif  tersebut  penyebab  dari  tidak  beroprasionalnya  kelompok  tersebut dikarenakan anggota dari kelompok bekerja ditempat lain dan belum keterlibatan keseluruhan  kelompok  tani  pada  kegiatan  sekolah  lapangan  terkait  pertanian, kemudian belum diadakan pembinaan yang berkelanjutan untuk mengembangkan keterampilan dalam mengola usaha taninya. Karena pada saat diadakan pelatihan- pelatihan  atau  sosialisasi,  yang  ditunjuk  untuk  menghadiri  adalah  dari  ketua kelompoknya  atau  orang  tertentu  yang  ditunjuk  untuk  mengikuti  kegiatan tersebut.  Salah  satu  anggota  kelompok  tani  juga  mengatakan  bahwa  dalam pemberian subsidi pupuk masih dibatasi untuk pengambilannya. Kemudian selain pupuk subsidi ada juga bantuan berupa bibit, yang masih belum merata. Sehingga menyebabkan petani di Desa Sri Bintan masih belum memiliki kemampuan untuk mengelola usaha taninya.
Pemerintah  Desa  Sri  Bintan  dalam  melaksanakan  pemberdayaan masyarakat  Desa,  pelaksanaannya  masih  menimbulkan  tanda  tanya  untuk pemberdayaan  yang  dilakukan  pada  masyarakatnya  yang  sudah  tergabung  di kelompok  tani.  Hal  tersebut  terlihat  dari  kelompok  tani  yang  menjadi  aktor pemberdayaan, karena dalam pelaksanaannya ada yang merasa berdaya dan ada yang tidak merasakan pemberdayaan yang dilakukan. Sebab masih ada keluhan- keluhan yang disampaikan oleh masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani kepada Pemerintah Desa sebagai pelaku pemberdaya.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  penulis  tertarik  untuk  meneliti  lebih lanjut  bagaimana  Peran  Pemerintah  Desa Dalam  Pemberdayaan Kelompok  Tani dilihat dari peran Pemerintah Desa sebagai regulator, dinamisator, fasilitator dan katalisator Di Desa Sri Bintan Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan.

## Metode Peneltian
Dalam  proses  melakukan  penelitian,  peneliti  menggunakan  metode Penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian Deskriptif. Menurut Meleong dalam (Widarni,  2021)  Penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian  di  mana  sikap, kepercayaan,  dan  perilaku  individu  ataupun  kelompok  diperiksa  dan  dipahami melalui wawancara terbuka. Pada penelitian ini objeknya adalah kelompok tani, dan untuk lokasi penelitiannya dilakukan di Desa Sri Bintan.
Kemudian  Fokus penelitian  diperlukan  untuk  memberikan  batasan dalam pengumpulan data sehingga peneliti dapat fokus dalam menghadapi masalah yang ada, sesuai dengan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. maka fokus dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana  Peran  Pemerintah  Desa  Sri  Bintan  Dalam Pemberdayaan Kelompok Taninya.
Penelitian ini akan menggunakan 2 (dua) sumber data yaitu, data primer dan data sekunder Menurut (Sugiyono, 2016) . Kemudian peneliti akan menggunakan
Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani – (Sugiarno.et.al.) tekhnik Triangulasi data yang merupakan kombinasi wawancara, observasi dan pengamatan  dokumenter di  dalam  penelitian  ini.  untuk  informan  akan  dipilih dengan tekhnik purposive , yaitu melalui pertimbangan dan tujuan tertentu yang memahami fokus penelitian untuk dijadikan sebagai sumber data.
Analisis  data  yang  digunakan  adalah  Reduksi  Data  ( Data  Reduction ), Penyajian Data ( Data Display ), dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi ( Conclusion Drawing/Verification ).

## Pembahasan
Penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  penulis  lain  akan  mendasari pemikiran penulis baik itu dalam bentuk skripsi maupun jurrnal, sehingga akan didapatkan  keterkaitan  yang  dapat  di  jadikan  referensi  dasar  penulis  dalam menyusun penelitian ini:
Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu No   Nama/Tahun  Judul Penelitian Hasil Penelitian 1 (Liwu & Sasmito, 2019) Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Menunjukkan  bahwa  tindakan  dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Desa  untuk  memperkuat  kelompok  tani sudah  dilaksanakan  dengan  baik, meskipun  tidak  sesuai  dengan  yang diharapakan. Karena dalam pelaksanaannya  pemberdayaan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  Desa  masih memiliki  faktor  penghambat  dalam menjalankan  pemberdayaan  tersebut. Dan  tujaan  dari  dilakukan  strategi Pemerintah  Desa  untuk  pemberdayaan kelompok  tani  tersebut  supaya  dapat mencapai hasil yang optimal.
Adapun  titik  persamaan  dan  perbedaan  dengan  penelitian  yang  akan dilakukan  oleh  peneliti  yaitu  persamaannya  adalah  sama-sama  membahas mengenai pemberdayaan, kemudian menggunakan metode penelitian kualitatif. untuk perbedaannya adalah terletak pada aspek pemberdayaan yang dibahas, diantaranya  adalah  membahas  tentang  pemberdayaan  masyarakat  petani, sedangkan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti ini adalah lebih terfokus pada pemberdayaan kelompok tani di Desa Sri Bintan.
2  (Pebriyani & Hermawan, 2021) Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tirtawangunan Kecamatan Sindangagung Hasil  penelitian  ini  berisi  tentang Pemerintah  Desa  Tirtawangunan  yang sebagian  besar  mata  pencaharian masyarakatnya  adalah  sebagai  petani, sudah mampu mengoptimalkan program pemberdayaan  namun  masih  sedikit terhambat dalam pelaksanaan programnya,  karena  saat  itu  sedang berada  pada  masa  covid.  Pemerintah
Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat Desa  sendiri  memiliki  suatu  kerjasama yang baik dengan pihak swasta maupun masyarakat, sehingga dapat memanfaatkan  antara  satu  dengan  yang lainnya.
Adapun  titik  persamaan  dan  perbedaan  dengan  penelitian  yang  akan dilakukan  oleh  peneliti,  adapun  persamaannya  adalah  sama-sama  membahas mengenai pemberdayaan, kemudian menggunakan metode penelitian kualitatif. Untuk perbedaannya adalah terletak pada aspek pemberdayaan yang dibahas yaitu  pemberdayaan  masyarakat  di  Desa  Tirtawangunan  Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat, sedangkan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti ini adalah lebih terfokus pada pemberdayaan kelompok tani di Desa Sri Bintan. 3  (Fairus, 2022) Strategi Pemerintah Desa Keban Kabupaten Karimun Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sektor Budidaya Perairan Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa tindakan  dan  strategi  yang  dilakukan oleh  Pemerintah  Desa  keban  untuk memfasilitasi  sarana  dan  prasarana, melakukan  pembinaan,  dan  melakukan program yang berkesinambungan. Namun dalam pelaksanaannya pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  Desa  masih  memiliki  faktor penghambat dalam menjalankan pemberdayaan tersebut. Dan tujuan dari dilakukan  strategi  Pemerintah  Desa Keban adalah agar terciptanya masyarakat yang mandiri
Adapun  titik  persamaan  dan  perbedaan  dengan  penelitian  yang  akan dilakukan  oleh  peneliti,  adapun  persamaannya  adalah  sama-sama  membahas mengenai pemberdayaan, kemudian menggunakan metode penelitian kualitatif. untuk perbedaannya adalah terletak pada aspek pemberdayaan yang dibahas yaitu pemberdayaan masyarakat di Desa Keban Kabupaten Karimun, sedangkan penelitian  yang  akan  dibahas  oleh  peneliti  ini  adalah  lebih  terfokus  pada pemberdayaan kelompok tani di Desa Sri Bintan.

## Sumber: Olahan Peneliti 2023
Dari  tinjauan  tersebut  dapat  diperoleh  titik  persamaan  dan  perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti.  Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai pemberdayaan, kemudian menggunakan metode penelitian  yang  sama  yaitu  kualitatif.  untuk  perbedaannya  adalah  terletak  pada aspek pemberdayaan yang dibahas, sedangkan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti  ini  fokusnya  lebih  kepada  bagiamana  peran  pemerintah  Desa  dalam pemberdayaan  kelompok  tani  di  Desa  Sri  Bintan  Kecamatan  Teluk  Sebong Kabupaten  Bintan  dengan  menggunakan  teori  peran  Pemerintah  yang
Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani – (Sugiarno.et.al.) dikemukakan oleh Arif dalam (Raintung et al., 2021) dengan empat indikator peran pemerintah sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Katalisator.

## 1. Peran Pemerintah Sebagai Regulator
Dengan adanya indikator terkait peran Pemerintah Desa sebagai regulator sudah semestinya dari pihak Pemerintah Desa melakukan penjelasan tentang apa itu aturan-aturan ataupun regulasi yang mengatur tentang pemberdayaan petani. Dari penjelasan tersebut maka masyarakat sedikit demi sedikit dapat memahami dan  mempunyai  bekal  untuk  prosedur  serta  mekanisme  dari  pemberdayaan masyarakat  itu  sendiri.  Sehingga  masyarakat  yang  berada  dalam  keanggotaan kelompok tani mengetahui terkait apa saja program-program pemberdayaan yang dilaksanakan dan tidak menyalahkan Pemerintah Desa Sri Bintan apabila ada yang belum sesuai yang diharapakan.
Peran  Pemerintah  Desa  sebagai  Regulator  yaitu  sudah  ada  program- program  yang  dilakukan  oleh  Desa  Sri  Bintan  dalam  menjalankan  perannya  di tahun 2022 kepada masyarakatnya yang tergabung dalam kelompok tani dengan dibantu  oleh  Dinas  Ketahanan  Pangan  dan  Pertanian  Kabupaten  Bintan  (DKPP) dalam pelaksanaannya.

## 2. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator
Peran  Pemerintah  Desa  sebagai  indikator  dalam  Dinamisator  Peran Pemerintah adalah suatu dinamika yang dipahami Pemerintah Desa sebagai upaya Pemerintah  untuk  mendorong  masyarakat  bergerak  dan  berpartisipasi  dalam proses  pembangunan  untuk  menjaga  dan  memajukan  dinamika  pembangunan daerah  setempat,  dan  Desa  Sri  Bintan  menjadi  bagiannya.  Peran  Pemerintahan Desa sebagai sebuah dinamika kemudian dijabarkan dalam beberapa aspek, yaitu (1) sosialisasi (2) pendampingan, (3) pelatihan, dan (4) kunjungan lapangan:

## a. Sosialisasi
Peran  Pemerintah  Desa  Sri  Bintan  Sebagai  Dinamisator  dalam  kegiatan sosialisasi  untuk  kelompok  Tani  yang  ada  di  Desa  Sri  Bintan  masih  belum maksimal karena sosialiasai yang dirasakan oleh kelompok taninya belum semua kelompok  mendapatkan  sosialisasi  tersebut  dimana  sosialisasinya  masih  jarang dilakukan.
Tabel 4.4 Sosialisasi Untuk kelompok Tani 2022 No  Nama Sosialisasi Bentuk/Jenis Kelompok Tani Peran Pemerintah Desa 1 Sosialisasi pengadaan pupuk subsidi Pembagian kartu tani, bagaimana mekanisme pupuk subsidi, kelengkapan berkas, serta pendistribusian • Jati Mulyo • Sekuning Makmur • Mekar Jaya • Poyotomo Makmur • Sri Rezeki Langkah awal yang dilakukan  dalam sosialisasi kepada masyarakat kelompok tani adalah mengajak dan membimbing mereka untuk lebih kompak supaya perolehan pengadaan
Journal of Government Science (GovSci), Vol. 5, No. 1, January 2024: 13-25
untuk perolehan barang tersebut pupuk subsidi tesebut dapat merata
Sumber: (Wawancara dengan Pemerintah Desa Sri Bintan pada tanggal 6 Juli 2023, dan dengan kelompok tani pada tanggal 8 juli 2023).
Tabel  di  atas  memperlihatkan  bahwa  untuk  kegiatan  sosialisasi  di  peran Pemerintah  Desa  sebagai  dinamisator  pada  tahun  2022  ada  di  berikan  kepada kelompok tani di Desa Sri Bintan oleh Desa bersama penyuluh lapangan pertanian. sosialiasi yang dilakukan adalah berkaitan dengan akan adanya pengadaan pupuk subsidi yaitu untuk bagaimana proses cara pengambilannya dan bagaimana untuk sistem pembagiannya apakah ditentukan untuk batas pengambilannya atau tidak. Didalam  sosialisasi  tersebut  juga  dijelaskan  penggunaan  kartu  tani  untuk mendapatkan bantuan tersebut yang dihadiri oleh beberapa kelompok tani yang ada di Desa Sri Bintan. Awal sebelum sosialisasi dilakukan Pemerintah Desa Sri Bintan  sudah  lebih  dulu  berkoordinasi  dengan  Dinas  Ketahanan  Pangan  dan Pertanian  Kabupaten  Bintan  untuk  pengadaan  pupuk  subsidi  kepada  kelompok tani di Desa Sri Bintan.

## b. Pendampingan
Peran  pemerintah  Desa  untuk  pendampingan  sudah  dilakukan  namun belum maksimal, karena Pemerintah Desa hanya mengandalkan petugas penyuluh lapangan  dari  Dinas  Ketahanan  Pangan  dan  Pertanian,  untuk  pendampingan masyarakat  kelompok  tani.  dalam  melaksanakan  tugasnya  dan  pendampingan yang dilakukannya tidak merata ke kelompok taninya.
Tabel 4.5 pendampingan ke kelompok tani 2022 No  Pendampingan  Bentuk/jenis  Kelompok Tani  Peran Pemerintah Desa
1  Penempatan penyuluh lapangan di Desa Sri Bintan Tata cara pembuatan kelompok yang benar dan pengelolaan hasil pertanian Seluruh kelompok tani Desa Sri Bintan Berkoordinasi dengan Dinas untuk membantu mereka Pemerintah Desa Sri Bintan dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat kelompok taninya dalam menjalankan usaha taninya.
Sumber: (Wawancara dengan Pemerintah Desa Sri Bintan pada tanggal 6 Juli 2023 dan  dengan kelompok tani pada tanggal 8 Juli 2023)
Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani – (Sugiarno.et.al.) Pendampingan  di  kelompok  tani  sudah  dilakukan  oleh  pemerintah  desa untuk perannya di tahun 2022 oleh penyuluh lapangan yang ditempatkan di Desa Sri Bintan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bintan. Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan  memang  benar  bahwa  untuk  penyuluh lapangan  yang  di  tempatkan  di  Desa  Sri  Bintan  memberikan  pendampingan kepada  seluruh  kelompok  tani  yang  ada  di  Desa  Sri  Bintan  namun  dalam pendampingannya tidak  secara  rutin di  lakukan  kepada kelompok  tani,  baik  itu dari  Pemerintah  Desa  maupun  dari  Penyuluh  lapangan  itu  sendiri.  Biasa pendampingan  akan  dilakukan  apabila  ada  program  yang  akan  diberikan  oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada kelompok taninya.

## c. Pelatihan
Pelatihan merupakan rangkaian aktifitas yang dilakukan untuk memberikan pemahaman, ataupun penjelasan lebih lanjut pada suatu pengetahuan
Tabel 4.6 Pelatihan kepada kelompok tani  2022 No Bentuk Pelatihan Kelompok tani Peran Pemerintah Desa 1  Penyambungan Bibit Durian Jati Mulyo Berkoordinasi dengan Dinas Ketahana Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan bahwa di Desa Sri Bintan perlu diadakan pelatihan pelatihan kepada kelompok taninya untuk menambah pengetahuan dibidang pertanian. Sumber: (Wawancara dengan Pemerintah Desa Sri Bintan tanggal 6 Jul 2023 dan
dengan kelompok tani pada tanggal 8 Juli 2023)
Tabel di atas adalah bentuk pelatihan yang dilaksanakan kepada kelompok tani  di  tahun  2022  dimana  sudah  dilakukan  pelatihan  oleh  Dinas  Ketahanan Pangan  dan  Pertanian  untuk  penyambungan  bibit  durian  kepada  salah  satu kelompok tani sebagai salah satu langkah yang dilakukan oleh Desa Sri Bintan yang dibantu  oleh  Dinas  Ketahanan  Pangan  dan  Pertanian  untuk  menambah  ilmu, wawasan, pengetahuan serta pengalaman kepada masyarakat Desa Sri Bintan yang tergabung di kelompok taninya. Dari pelaksanaannya memang dari kelompok tani yang  mengikuti  pelatihan  tersebut  mengatakan  mereka  memperoleh  hasil  yang sudah  sesuai  dengan  tujuan  awal  diadakan  pelatihan  tersebut, yaitu  menambah pengetahuan.

## 4. Kunjungan Lapangan
Kunjungan lapangan merupakan salah satu bentuk kegiatan untuk meninjau atau melihat bagaimana kondisi suatu lahan atau suatu tempat untuk diperhatikan dan  dilakukan  pengawasan.  Salah  satunya  adalah  peninjauan  kepada  kelompok tani, yaitu kelompok tani Desa Sri Bintan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  yang  sudah  dilakukan, terdapat perbedaan anggapan antara masing-masing informan untuk kunjungan lapangan. Baik itu Pemerintah Desa dan anggota kelompok taninya. Seperti hasil wawancara  yang  peneliti  lakukan  bahwa  Pemerintah  Desa  untuk  kunjungan  ke
Journal of Government Science (GovSci), Vol. 5, No. 1, January 2024: 13-25 kelompok tani memang dilakukan namun, pada kenyataannya menurut beberapa anggota  kelompok  tani  di  Desa  Sri  Bintan  mengatakan  bahwa  untuk  kunjungan lapangan dari Pemerintah Desa ataupun melalui Desa yang berkoordinasi dengan PPL dari Dinas yang memang ditempatkan di Desa Sri Bintan, itu memang jarang ditemui,  sehingga  masyarakat  beranggapan  bahwa  untuk  kunjungan  lapangan masih kurang sesuai.
berdasarkan  dengan  hasil  wawancara  yang  telah  peneliti  lakukan,  untuk indikator  peran  Pemerintah  Desa  sebagai  Dinamisator  masih  belum  berjalan dengan  baik  karena diverikasi dari  hasil wawancara  dengan  kelompok  tani dan dari wawancara dengan Kepala Desa apa yang disampaikan oleh keduanya masih ada  perbedaan  anggapan  dari  kelompok  tani  dan  pihak  yang  melakukan pemberdayaan yaitu Pemerintah Desa Sri Bintan sendiri.
3. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator
Berdasarkan observasi dari hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti, peran  Pemerintah  Desa  sebagai  fasilitator  sudah  menjalankan  perannya  untuk pemberian  fasilitas,  namun  hal  tersebut  tidak  dirasakan  oleh  keseluruhan kelompok  taninya.  Sebab  mereka  tidak  menyadari  bahwa  pelayanan  seperti pengadministrasian  dan  tempat  berkumpul  yang  disediakan  oleh  desa  adalah bentuk  fasilitas  yang  diberikan.  Kelompok  tani  menganggap  bahwa  desa  tidak memfasilitasi  mereka.  Kemudian  untuk  bantuan  memang  belum  ada  diberikan oleh desa kepada kelompok taninya, karena bantuan yang didapat oleh kelompok tani berasal dari Dinas langsung dan desa membantu untuk proses perolehannya. Padahal  sebenarnya  desa  yang  berkoordinasi  dengan  dinas  untuk  pengadaan bantuan  bantuan  tersebut  Namun  dari  kelompok  taninya  tidak  menyadari  hal tersebut,  sehingga  mereka  dari  kelompok  tani  meyimpulkan  bahwa  desa  tidak membantu apa-apa dan seolah olah tidak memperhatikan kelompok taninya.
Tabel 4.7 Bantuan program pemberdayaan kelompok tani tahun 2022 No Nama Bantuan Bentuk/jenis  Kelompok tani Peran Pemerintah Desa 1  Pupuk subsidi Pengadaan pupuk -Jati Mulyo -Poyotomo Makmur -Sekuning makmur -mekar jaya -Sri rezeki Melanjutkan  pengajuan proposal  dari  kelompok tani  ke  Dinas  Ketahanan pangan  dan  Pertanian untuk pengadministrasian 2  Alat pertanian Traktor -Mekar Jaya Berkoordinasi dengan pemberi  fasilitas  bahwa alat  tersebut  memang benar  dibutuhkan  oleh kelompok  tani  Desa  Sri Bintan
3  Ketahanan Pangan Pemberian benih  bibit cabe,  terong, dll Kwt Sumber rezeki Memberikan  benih  dan membeli  hasil  bibit  dari benih yang sudah diberikan  oleh  Desa  Sri Bintan,  untuk  diberikan kembali  ke  masyarakat termasuk  kelompok  tani itu sendiri.
Sumber  :  (Wawancara  dengan  pemerintah  Desa  pada  tanggal  6  Juli  2023,  dan wawancara dengan kelompok tani Desa Sri Bintan 8 Juli 2023)
Dari  tabel  di  atas  sebagai  fasilitator  peran  Pemerintah  Desa  Sri  Bintan ditahun  2022  sudah  terlihat  memberi  dan  melaksanakan  perannya  sebagai fasiltator  untuk  hal  bantuan  yang  diberikan  kepada  kelompok  tani  yang  ada meskipun  tidak  keseluruhan  dari  bantuan  yang  diberikan  berasal  dari  Desa  Sri bintan itu sendiri, untuk bantuannya seperti membantu pengadaan pupuk subsidi, alat pertanian, pemberian benih bibit cabe, terong, dll melalui program ketahanan pangan.  Kemudian  juga  pembuatan  dan  juga  pengajuan  proposal  ke  Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian untuk pengadministrasian, Membantu kelompok tani dalam Berkoordinasi dengan pemberi fasilitas bahwa alat tersebut memang benar dibutuhkan oleh kelompok tani Desa Sri Bintan, selanjutnya memberikan benih dan membeli hasil bibit dari benih yang sudah diberikan oleh Desa Sri Bintan untuk diberikan kembali ke masyarakat termasuk kelompok tani itu sendiri. Dan hal tersebut memang ada dirasakan beberapa oleh kelompok taninya yang berada di dalam tabel diatas berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan.
4. Peran Pemerintah sebagai Katalisator
Berdasarkan observasi dari hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti, peran Pemerintah Desa sebagai katalisator jika dilihat melalui observasi dan hasil wawancara  yang  peneliti  lakukan  masih  belum  terlaksana  dengan  baik  karena Pemerintah  desa  kurang  memperhatikan  hal-hal  yang  dapat  mendorong  laju sumber daya manusia yang unggul, serta kurangnya penyediaan modal.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dalam pembahasan  terhadap  Peran  Pemerintah  Desa  Dalam  Pemberdayaan  Kelompok Tani di Desa Sri Bintan Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan, Pada aspek peran  Pemerintah  Desa  sebagai  Regulator  sudah  melakukan  perannya  untuk pembentukan kelompok tani dalam pemberdayaan masyarakatnya yang bertani, sebagai langkah untuk memecahkan masalah di bidang pertanian, yang kemudian dilakukan pembuataan dan penerbitan SK untuk kelompok tani tersebut, dengan dibantu oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten  Bintan  yang  memiliki  kewenangan  untuk  perlindungan  dan pemberdayaan  pada  petani  agar  pelaksanaan  program dan  kegiatan  bersumber dari Pemerintah yang diturunkan dari pusat dan Daerah dapat terlaksana.
Pada aspek peran Pemerintah Desa sebagai Dinamisator Pemerintah Desa Sri  Bintan  sudah  melakukan  pemberdayaan  kepada  kelompok  tani  yang  ada  di

## Journal of Government Science (GovSci), Vol. 5, No. 1, January 2024: 13-25
Desa  Sri  Bintan  melalui  beberapa  aspek  yang  terdiri  dari  sosialisasi, pendampingan,  pelatihan,  dan  kunjungan  lapangan  dengan  berkoordinasi bersama  Dinas  Ketahanan  Pangan  dan  Pertanian  Kabupaten  Bintan  untuk membantu  pelaksanaan  pemberdayaannya.  Juga  untuk  penyediaan  tenaga  ahli bidang pertanian.
Pada aspek peran Pemerintah Desa sebagai fasillitator untuk  menciptakan dan  menyediakan  ruang  dalam  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  kelompok taninya,  baik  sarana  dan  prasarana  serta  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya manusianya,  Pemerintah  Desa  Sri  Bintan  sudah  menjalankan  perannya  sebagai fasilitator  seperti  bantuan  sarana  berbentuk  kendaraan  pick  up,  dan  prasarana seperti ruangan untuk digunakan mereka kelompok tani dalam kegiatan seputar pertanian.  Untuk  mengurus  kelanjutan  pengadministrasian  pengajuan  proposal dari kelompok tani, dll.
Pada aspek peran Pemerintah Desa Sebagai Katalisator yang menjadi agen untuk  mempercepat  pengembangan  potensi  desa,  dengan  melihat  dan mengkoordinir langsung faktor-faktor yang dapat mendorong laju perkembangan pembangunan,  juga  sudah  dilaksanakan.  Namun  belum  terlaksana  sepenuhnya dengan  baik  yaitu  dari  Pemerintah  Desa  masih  kurang  memperhatikan  hal tersebut.

## Daftar Pustaka
Buku: Rosidin,  U.  (2019). Pemberdayaan  Desa:  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Daerah (cetakan 1). cv pustaka Setia.
Usman,  S.  (2012). Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat (cetakan  VI). Pustaka Pelajar. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif. Dan R&D (Cetakan ke). Alfabeta.
Skripsi dan Jurnal:
Fauzi, A. (2019). Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  Yang  Baik. Spektrum  Hukum , 16 (1),  119. https://doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130
Tadanugi,  I.  N.  (2018).  Peranan  Kepala  Desa  Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat Desa Tamonjengi Kecamatan Mori Kabupaten Morowali Utara. Jurnal Ilmiah Administratie , 10 Nomor 1 , 69.
Widarni,  R.  T.  (2021).  Peran  Pemerintah  Desa  Dalam  Pemberdayaan  Kelompok Tani Di Desa Toapaya Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan. Maritim Raja Ali Haji.
Liwu, A. S., & Sasmito, C. (2019). Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani. JISIP - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 8 (4), 228 – 233. Pebriyani,  D.,  &  Hermawan,  E.  (2021).  Peran  Pemerintah  Desa  Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tirtawangunan  Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. Inovasi Penelitian , 1 (3), 197 – 206.
Fairus,  M.  (2022).  Strategi  Pemerintah  Desa  Keban  Kabupaten  Karimun  Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sektor Budidaya Perairan. Maritim Raja Ali Haji.
Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani – (Sugiarno.et.al.) Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan  Kelompok  Tani  di  Desa  Mobuya  Kecamatan  Passi  Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. Jurnal Govenance , 1 (2), 1 – 9.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. 6, 1 (2014).
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun  2016 Tentang Kewenangan Desa, Pub. L. No. 44, 44 1 (2014).