Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014

## MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DILUAR PENGADILAN
Oleh:
Zainal Abidin Pakpahan, S.H.,MH. Dosen Tetap STIH Labuhanbatu (zaepph@yahoo.com)

## ABSTRAK
Bentuk-bentuk proses penyelesaian sengketa pada hakikatnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:  a).  proses  peradilan  (ajudikasi)  dapat  dibagi  menjadi  dua  komponen  yaitu,  1.  Litigasi (proses  Pengadilan),  2.  Arbitrase,  b).  proses  konsensual  (non  ajudikasi)  atau  di  sebut  sebagai alternatif  penyelesaian  sengketa  (APS/ADR)  seperti  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi,  konsultasi, penilaian/  pendapat  ahli,  evaluasi  netral  dini  (early  neutral  evaluation),  pencarian  fakta  netral (neutral fact-finding). Dengan berbagai macam alternatif penyelesaian sengketa yang ada, sehingga disini penulis lebih memfokuskan terhadap mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa diluar Pengadilan.  Penelitian  ini  hanya  bersifat  Normatif  yang  mengkaji  dari  sisi  peraturan  perundang- undangan. Maka dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu, bagaimana pelaksanaan mediasi  sebagai  alternatif  dalam  menyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  diluar  pengadilan,  dan bagaimana cara penyelesaiannya dengan bentuk mediasi sebagai bagian dari penyelesaian sengketa di  luar  pengadilan.  Penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  juga  dapat  dilakukan  melalui pengadilan atau diluar pengadilan  dalam hal ini  dapat dijelaskan didalam  Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  pada  Bab  XIII  bagian kesatu  yang  terdapat  didalam  pasal  84  ayat  (1,2,3)  yang  menyatakan:  ayat  (1)  “penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan. Pada ayat (2) “pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Pada ayat (3)  ”gugatan  melalui  pengadilan  hanya  dapat  ditempuh  apabila  upaya  penyelesaian  sengketa diluar  pengadilan  yang  dipilih  dinyatakan  tidak  berhasil  oleh  satu  atau  para  pihak  yang bersebngketa”.  Sesuai  yang  diamanatkan  dalam  pasal  tersebut  dapat  di  interpretasikan  bahwa penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  dapat  dilakukan  dengan  melalui  jalur  mediasi  di lingkungan  pengadilan  dan  di  luar  lingkungan pengadilan  yang  sudah  dapat  disepakati  para  pihak yang bersengketa.  Disarankan kepada  stakholders  agar kiranya  dapat menjadikan PERMA  No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan sebagai prodak peraturan perundang-undangan agar penyelesaian dengan jalur mediasi yang dibantu oleh seorang mediator dapat lebih terkoordinir dengan baik.
Kata Kunci: Mediasi, Lingkungan Hidup, Pengadilan
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Pada  dasarnya  pengambilan kata  mediasi  itu  berawal  dari  negeri tercinta  Indonesia  yang  ketika  itu  di sebut sebgai musyawah mupakat yang merupakan  hasil  dari  nenek  moyang
kita  sehingga  menjadikan  sebuah sistem  yang  dapat  menyelesaikan perkara  para  pihak  yang  bersengketa dengan  jalur  perdamaian.  Dalam  hal ini  seluruh  dunia  mengadopsi  sifat prilaku  yang  dahulunya  dilakukan oleh  bangsa  ini.  Akan  tetapi  kenapa
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
Negara-negara  yang  lebih  dahulu mengimplementasikan sistem musyawah tersebut? Juga dari pengalaman  Negara-negara  lainlah yang  menerapakan  sistem  mediasi  ini terlihat  dampak  yang  positif  terhadap penyelesaian sengketa, sehingga Indonesia mulai menjajaki atau melangkah  untuk  menerapkan  sistem mediasi di  pengadilan juga diluar dari pengadilan.
Eksistensi dasar hukum mediasi di indonesia sebagai alternatif penyelesaian
sengketa diluar pengadilan  dapat  dilihat  dalam  pasal 130  HIR  dan  pasal  154  RBG  yang telah  mengatur  lembaga  perdamain. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa,  juga  SEMA  No  1  tahun 2002  tentang  pemberdayaan  lembaga perdamaian  dalam  pasal  130  HIR/154 Rbg,  dan  PERMA  No  02  tahun  2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan,  PERMA  No  01  tahun 2008  tentang  prosedur  mediasi  di Pengadilan  serta  Mediasi  atau  APS  di luar  Pengadilan  diatur  dalam  pasal  6 UU  No.  30  tahun  1999  tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa.
Sedangkan
perundang-
undangan  yang  lainnya  juga  banyak
yang mengatur tentang mediasi seperti, UU No. 23 tahun 1997 jo UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan  Hidup,  UU  No.  18  tahun 1999  tentang  Jasa  Kontruksi,  UU  No. 08  tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumun,  UU  No.  30  tahun  2000 tentang  Rahasia  Dagang,  UU  No.  31 tahun  2000  tentang  Desain  Industri, UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, UU No. 15 tanun 2001 tentang Merek, UU  No.  02  tahun  2004  tentang Pengadilan  Hubungan  Industrial,  UU No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman  RI,  UU  No.  39  tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No.  40  tahun  1999  tentang  Pers,  UU No.  32  tahun  2009  pasal  29  tentang Kesehatan,  UU  No.  14  pasal  40 tentang  Keterbukaan  Informasi,  UU No.  25  tahun  2005  tentang  Pelayanan
Publik, Peraturan B.I, No.8/5/PBI/2006 tentang pembentukan lembaga mediasi Perbankan 1 .
Dalam  hal  ini  lingkungan hidup  merupakan  salah  satu  sumber daya  alam  yang  memiliki  peran  yang sangat  strategis  terhadap  keberadaan makhluk  ciptaan  tuhan  termasuk
1 Sri  Mamudji,  Materi  Pelatihan  Sertifikasi Mediator, Jakarta: IICT, 2009. Hal. 99
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
adalah  manusia  itu  sendiri  dan  juga makhluk  lainnya.  oleh  karena  itu manusia  sebagai  subjek  lingkungan hidup  yang  memiliki  peranan  yang sangat  penting  atas  kelangsungan lingkungan  hidup  yang  berada  di sekitarnya. Undang-undang lingkungan  hidup  telah  memberikan peranan kepada manusia untuk memberikan peranannya dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) UU Nomor  23  Tahun  1997  tentang pengelolaan lingkungan hidup, dinyatakan “ setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang  baik  dan  sehat”.  hak  atas lingkungan  yang  sehat  dan  baik  ini berkaitan  pula  dengan  hak  dengan informasi lingkungan hidup dan
peranan dalam pengelolaan
lingkungan hidup 2 .
Sehubungan  dengan  informasi lingkungan hidup ini, dalam penjelasan pasal 5 ayat (2) UU Nomor
23 tahun 1997 dinyatakan bahwa:
“hak  atas  informasi  lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi  logis  dari  hak berperan dalam pengelolaan lingkunagan hidup yang berlandaskan kepada asas keterbukaan.  Hak  atas  informasi lingkungan hidup akan
2 Supriadi,  “Hukum  Lingkungan  di  Indonesia”, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), Cet ke-6. Hal. 183
meningkatkan  nilai  efektivitas peran  serta  dalam  pengelolaan lingkungan  hidup,  disamping akan  membuka  peluang  bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan  haknya  atas lingkungan  hidup  yang  baik  dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud  pada  yat  ini  dapat berupa  data,  keterangan  atau informasi lain yang berkenaandengan pengelolaan lingkungan hidup yang menburut sifat  dan  tujuannya  memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti evaluasi hasil  pemantauan  lingkungan hidup, baik pemnantuan,
penataan  maupun  pemantauan perubahan  kualitas  lingkungan hidup, dan rencana tata ruang”.
Peraturan  Mahkamah  Agung RI  (Perma  RI)  Nomor  1  Tahun  2008, menyebutkan  bahwa  mediasi  sudah dimasukkan  kedalam  proses  peradilan formal  dalam  pasal  2  ayat  1  yang menegaskan  bahwa  semua  perkara perdata  yang  diajukan  kepengadilan wajib didahulukan penyelesaian melalui  perdamaian  dengan  bantuan mediator. Tidak menenmpuh prosedur mediasi  berdasarkan  peraturan  ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan atau 154 RBG    yang  mengakibatkan  putusan batal demi hukum.
Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  1  Tahun  2008  tentang  proses mediasi  harus  memerlukan  beberapa tahapan.  Dalam  sidang  pertama  yang
dihadiri para pihak, hakim mewajibkan para pihak yang
berperkara menempuh mediasi terlebih dahulu sebelum sidang dilanjutkan  ketahap  selanjutnya  dan para pihak memilih para mediator dan hakim  menunjuk  dan  menetapkan mediator  dan  sekaligus  menyerahkan fhoto copy berkas perkara kepada para mediator.  Bila  tercapai  kesepakatan dalam proses mediasi maka para pihak merumuskan kesepakan secara tertulis dan memberitahukan hasil kesepakatan  itu  kepada  hakim  untuk memenuhui  pengukuhan  kesepakatan sebgai akta perdamaian oleh hakim 3 .
Dengan berbagai kasus lingkungan  hidup  yang  selalu  terjadi di  tengah-tengah  masyarakat  baik  itu bentrok dengan perusahan yang ada di sekeliling  masyarakat  juga  dapat terjadi  diantara  mereka,  sehingga setiap  person  ingin  mempertahankan hak  dan  tuntutannya.  Maka  dapat dilakukan  dengan  tahap  penyelesaian sengketa  melalui  mediasi.  Dalam  hal ini  para  pihak  yang  bersengketa diharapkan dapat mengusulkan mediator  kepada  ketua  pengadilan negeri  setempat.  juga  para  pihak  bisa
3 Sitepu,  Runtung,  Pemberdayaan  Mediasi Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Indonesia, disampaikan dalam pidato pengukuhan guru besar tetap dalam  bidang  ilmu  hukum  adat  pada  fakultas  ilmu hukum universitas sumatera utara, 2006. Hal. 6
melakukan  proses  mediasi  di  luar pengadilan  dengan  kesepakatan  para pihak  mengenai  siapa  yang  akan ditunjuk menjadi mediatornya.
Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan  kedalam  akta  perdamaian, kesepakatan perdamaian harus membuat  klausul  pencabutan  gugatan dan  atau  klausula  yang  menyatakan perkara telah selesai 4 .
Bentuk-bentuk proses penyelesaian sengketa pada
hakikatnya dapat diklasifikasikan sebagai  berikut:  a).  proses  peradilan (ajudikasi)  dapat  dibagi  menjadi  dua komponen  yaitu,  1.  Litigasi  (proses Pengadilan),  2.  Arbitrase,  b).  proses konsensual  (non  ajudikasi)  atau  di sebut  sebagai  alternatif  penyelesaian sengketa (APS/ADR) seperti
negosiasi, mediasi, konsiliasi, konsultasi,  penilaian/  pendapat  ahli, evaluasi  netral  dini  (early  neutral evaluation),  pencarian  fakta  netral (neutral fact-finding). Dengan berbagai macam alternatif
penyelesaian  sengketa  yang  ada, sehingga disini penulis lebih memfokuskan terhadap mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa diluar Pengadilan.
4 PERMA No. 1 Tahun 2008, Pasal 17 angka 6.
Berdasarkan  atas  uraian  di atas,  maka  penulis  lebih  tertarik  lagi untuk  mengangkat  dalam  sebuah penelitian  pada  proses  Tridharma Perguruan  Tinggi  seperti  pengabdian, pengajaran  dan  penelitian,  dengan penulisan yang dilakukan oleh peneliti dalam  bentuk  metode  penelitian  studi normatif.  maka  untuk  lebih  terarah dan memperjelas ruang lingkup permasalahan.  Maka  perlu  diadakan suatu  pembatasan  masalah  yang  akan di  tulis  di  dalam  penulisan  penelitian ini, yaitu penulisan penelitian ini lebih di fokuskan kepada: “Mediasi Sebagai
Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar
Pengadilan”.
1.2 Perumusan Masalah
Penulis  tidak  menghendaki penulisan  yang  melebar,  sehingga untuk  mempertegas  ke  arah  mana penulisan  makalah  ini,  sesuai  dengan batasan  masalah  di  atas.  Maka  dapat dirumuskan permasalahan yaitu antara lain sebagai berikut:
1. Bagaimana  pelaksanaan  mediasi sebagai alternatif dalam menyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan..? 2. Bagaimana  penyelesaian  sengketa lingkungan hidup dengan melakukan mediasi diluar
pengadilan  ?
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan
1. Tujuan  dari  penulisan  ini  antara lain:
a) Untuk  mengetahui  bagaimana pelaksanaan  mediasi  sebagai alternatif  dalam  menyelesaian sengketa  lingkungan  hidup diluar pengadilan.
b) Untuk  mengetahui  bagaimana penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan melakukan mediasi diluar pengadilan  .
2. Manfaat Penulisan ini yaitu sebagai berikut:
a) Memberi sumbangan pemikiran  berupa  khasanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya hukum lingkungan;
b) Menambah  referensi  hukum yang  dapat  digunakan  sebagai acuan  bagi  penulisan  dalam bidang  yang  relevan  dengan penulisan  di  masa  mendatang dalam  lingkup  yang  lebih detail, jelas dan mendalam;
c) Memberikan penjelasan
kepada instansi-instansi terkait,  khususnya  kepolisian, LSM  dan  LBH,  ORMAS  dan Pengadilan
mengenai ketentuan-ketentuan hukum lingkungan  yang  menjelaskan
tentang mediasi sebagai altenatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

## II. HASIL PENELITIAN
2.1 Pelaksanaan Mediasi Sebagai Alternatif  Penyelesaian  Sengketa Lingkungan Hidup Diluar
Pengadilan
Kegiatan  mediasi  sebagai alternatif  penyelesaiaan  sengketa lingkungan  hidup  yang  dilakukan perusahaan ataupun para masyarakat di setiap daerah juga dapat dilakukan  diluar  pengadilan.  Sesuai didalam  pasal  85  ayat  (1)  UU Nomor  32  Tahun  2009  tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjelaskan penyelesaian  sengketa  lingkungan hidup  diluar  pengadilan  dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
a. Bentuk dan besarnya ganti rugi;
b. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
c. Tindakan tertentu untuk menjamin  tidak  akan  terulangnya pencemaran dan/atau perusakan;
d. Tindakan untuk mencegah
timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dengan  adanya  penjelasan
pasal-pasal tersebut merupakan
peluang  bagi  para  pihak  yang bersengketa untuk melakukan
kesepakatan  perdamaian  terhadap sengketa  yang  telah  terjadi  dengan melakukan mediasi diluar pengadilan  tanpa  perlu  mengajukan gugatan kepengadilan.
Pada pelaksanan mediasi para pihak yang bersengketa diharapkan  dapat  untuk  terlebih dahulu  sepakat  mengenai  jalur penyelesaian sengketa diluar pengadilan sehingga para pihak yang ingin nantinya memilih dengan jalur mediasi,  dapat  diharapkan  untuk memilih mediator yang akan ditunjuk para pihak yang bersengketa,  dalam  hal  ini  sengketa lingkungan  hidup.  Setelah  para pihak  sepakat  untuk  menunjuk mediator sebagai pihak ketiga dalam menyelesaikan  sengketa  tersebut, mediator diharapkan dapat mrngumpulkan informasi,
mengundang para pihak yang bersengketa,  menyiapkan  tempat perundingan,  menyiapkan  logistic dan  dapat  menyiapkan  peralatan seperti, agenda, pena dan buku tulis.
Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan  dibantu  oleh  mediator.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
Mediasi  merupakan  penyelesaian konflik  dengan  melibatkan  pihak ketiga  yang  netral  sebagai  mediator yang  tidak  memiliki  kewenangan
mengambil keputusan yang
membantu pihak-pihak yang bersengketa  mencapai  penyelesaian (solusi)  yang  diterima  oleh  kedua belah  pihak.  Mediasi  merupakan suatu  proses  dimana  pihak  netral yang  telah  disepakati  oleh  pihak- pihak  yang  bersengketa,  bertindak sebagai  seorang  fasilitator  bagi kepentingan  negosiasi  mereka  dan memebantu  mereka  mencapai  solusi yang saling mengguntungkan 5 .
Peran  pada  saat  perundingan mediator  nantinya  untuk  dapat memimpin diskusi perundingan, memelihara  atau  menjaga  aturan- aturan perundingan, mendorong para pihak untuk menyampaikan masalah-masalah  dan  kepentingan secara  terbuka,  mendorong  para pihak agar menyadari bahwa
sengketa  bukan  pertarungan  yang harus dimenangkan tetapi diselesaikan,  mendengar,mencatat, mengajukan pertanyaan dan membantu para pihak untuk mencapai titik temu.
5 http://www.fmladr.com/services.html.
available , diakses tanggal 23 maret 2012
Pada tahapan pramediasi seorang mediator harus dapat melakukan  hal-hal  sebagai  berikut yaitu:
a. Menjalin hubungan dengan dengan para pihak yang
bersengketa b. Memilih strategi untuk membimbing proses mediasi
c. Mengumpulkan dan menganalisa informasi lata belakang masalah
d. Menyusun rencana mediasi
e. Membangun  kepercayaan  dan kerjasama diantara para pihak
Setelah  itu  tahapan  mediasi yang seharusnya perlu untuk dilakukan dalam menyelesaikan perkara  di  luar  Pengadilan,  dapat dilakukan sebagai berikut:
a. Memulai sesi mediasi
b. Merumuskan masalah dan menyusun agenda
c. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi para pihak
d. Membangkitkan  pilihan-pilihan penyelesaian sengketa
e. Menganalisa pilihan-pilihan penyelesaian sengketa
f. Proses tawar-menawar akhir
g. Mencapai kesepakatan formal
Agar  dapat  melaksanakan tugasnya  dengan  baik,  seorang mediator harus memahami kunci apa saja  ayng  harus  ia  perankan  dalam
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
suatu  proses  mediasi.  Penerapan konsep mediasi akan membawa hasil yang maksimal apabila semua pihak memiliki  komitmen  yang  sama,  niat yang  sama  dan  saling  memahami draf-draf  yang  disodorkan  oleh semua pihak, termasuk mengutamakan positif thingking terhadap  solusi  yang  ditawarkan para  pihak  sebagai  mitra  runding. Kesamaan  ini  perlu  dibangun  agar sejak  awal  semua  pihak  tidak terjebak  oleh  egoisme  semu  dan saling  merasa  paling  benar  semua pihak  harus  mempunyai  tekat  untuk sepakat  mengakhiri  perselisian  dan mencari  solusi  jika  yang  saling mengguntungkan  semua  pihak,  agar semua  pihak  terikat  dan  dapat melaksanakan  hasil  mediasi.  Maka materi perdamaian harus dituangkan dalam bentuk tulisan yang transparan, sederhana, riil dan memiliki  dasar  hukum  yang  jelas. Akibat  perdamaian  yang  dihasilkan melalui  mediasi  sangat  membantu menyelesaikan  konflik  dengan  lebih singkat,  mudah  dan  memupuk  rasa persaudaraan, apalagi proses penyelesaian perkara dengan
mediasi  dapat  melalui  by  pass  yang sangat menguntungkan semua pihak. Dengan bekal berbagai
kemampuan tersebut mediator
dihapkan mampu melaksanakan perannya  untuk  menganilisis  dan mendiaknosis suatu sengketa tertentu  dan  kemudian  mendesain serta mnegendalikan proses interpensi lain dengan tujuan menuntun para pihak untuk mencapai suatu mupakat yang sehat. Peran  penting  yang  harus  dilakukan mediator dalam suatu mediasi antara lain  adalah  melakukan  diaknosa konflik,
mengidentifikasikan masalah serta kepentingan- kepentingan kritis, menyususn agenda, memperlancarkan dan mengendalikan
komunikasi,
mengajak  para  pihak  dalam  proses keterampilan  tawawar  menawar, membantu para pihak mengumpulkan  informasi  penting, menyelesaikan masalah dan menciptakan pilihan-pilihan dan mendiagnosa sengketa untuk
memudahkan penyelesaian problem 6 .
Merekonsiliasi dan memperbaiki  hubungan  antara  para pihak sangat diperlukan demi terciptanya  kembali  kehidupan  yang harmonis, damai dan saling pengertian.  Pada  dasarnya  islam
6 Garry  Goodpaster,  “Panduan  Negosiasi  dan Mediasi”,  terjemahan  Nagor  Simanjuntak    Jakarta: Proyek Ellips, 1999. Hal. 253
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
juga  mengenal  konsep  perdamaian yang  dikenal  dengan  shulhu/ishlah. Sebagaimana  ditegaskan  didalam Al-Quran  Surat  Al-Hujarat  ayat (49):10 yaitu “Sesungguhnya orang- orang  mukmin  adalah  bersaudara karena  itu  damaikanlah  antara kedua  saudaramu  dan  bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat  rahmat”.  Konsep Shulhu tidak  berbeda  dengan  mediasi  yang diperaktekkan  disejumlah  Negara- negara didunia. Penggunaan mediasi sebagai penyelesaian sengketa bukan  merupakan  fenomena  baru.
Di amerika serikat kelompok
imigran  Quaker,  Cina  dan  Jahudi mula-mula lebih cendrung menerapakan model mediasi dibanding mengikuti sistem peradilan Amerika, serta perhimpunan tenaga kerja juga telah menggunakan mediasi sejak dikeluarkannya Arbitration Act 1888 7 . Mediasi  akan  terlaksanan secara menyakinkan bila dilaksanakan  secara  pribadi  dan rahasia. Kerahasiaan akan membantu mediator untuk membantu kepercayaan dan
7 Jacqueline M. Nolan Haley, Alternatif Dispute Resolution  In  A  Nutshell  St.  Paul  Minnesota:  West Publishing Co, 1992. Hal. 54-55
mengembangkan laporan konstruktif dengan pihak-pihak. Kerahasian akan juga memuat aman bagi pihak- pihak  untuk  member  informasi  juga akan  menciptakan  kondisi  aman dimana pihak-pihak dapat mengemukakan kebutuhan dan kepentingan tanpa kekawatiran akan dirugikan. Oleh karenanya
kerahasiaan merupakan syarat penting  yang  harus  tetap  dijaga dalam mediasi.
Peluang  penerapan  mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa  di  Pengadilan  juga  diatur dalam  pasal  130  HIR/154  RBG, dimana  pada  persidangan  pertama hakim  wajib  mendamaikan  para pihak  yang  bersengketa.  Namun dalam peraktek belum daya gunakan secara optimal. Hakim-hakim dipengadilan  masih  bersifat  pasif dan upaya menuju kearah penyelesaian sengketa secara perdamaian  diserahkan  sepenuhnya kepada  inisaitif  para  pihak  yang bersengketa.
Mediasi  merupakan  salah satu  proses  penyelesaian  sengketa yang  lebih  cepat  dan  murah  dan dapat  memberikan  akses  yang  lebih besar kepada pihak yang menemukan penyelesaian yang memuaskan  dan  memenuhi  rasa
keadilan dan pengintegrasian
mediasi  dalam  proses  beacara  di
Pengadilan dapat menjadi salah satu intstrumen efektif mengatasi masalah  penumpukan  perkara  di Pengadilan  serta  memperkuat  dan memaksimalkan fungsi lembaga Pengadilan  dimasyarakat.  Sengketa disamping  proses  Pengadilan  dan bersifat  memutus  (ajudikatif)  oleh karena  upaya  perdamaian  yang tercantum  didalam  130  HIR/154 RBG yang selama ini dilakukan oleh hakim ditingkat pertama cara positif, perlu  diubah  menjadi  bersifat  aktif. Dimana  untuk  mencapai  hasil  yang optimal Mahkamah Agung RI merasa  sikap  aktif  hakim  perlu dilengkapi dengan pengetahuan, kemampuan  dan  keterampilan  yang cukup.
Selanjutnya  bahwa  upaya perdamaian  dapat  ditempuh  dengan tahap-tahap, pertama, upaya penyempurnaan  petitum  gugatan sesuai dengan posita gugatan seperti diatur dalam pasal 132 HIR/156RBG, untuk mencegah
putusan yang non eksicutable.
Kedua,  mengupayakan  para  pihak memilih penyelesaian sengketa melalui upaya perdamaian/dading.
Mediasi  merupakan  salah satu  upaya  penyelesaian  sengketa
dimana  para  pihak  yang  berselisih atau  bersengketa  memiliki  sepakat untuk  menghadirkan  pihak  ketiga yang  independen  guna  bertindak sebagai mediator (penengah).
Dewasa  ini  mediasi  digunakan  oleh Pengadilan sebagai proses penyelesaian sengketa. Bentuk penyelesaian sengketa dengan mediasi yang sekarang diperaktekkan integrasi dengan proses Peradilan. Penyelesaian
sengketa  dengan  cara  mediasi  yang dewasa ini diperaktekkan di Pengadilan  memiliki  kekasan,  yaitu dilakukan  ketika  perkara  sudah didaftarkan  di  Pengadilan  (connektif to the court).
Landasan  yuridisnya  dimulai pada tahun 2002 dan terus mengalami  perbaikan  baik  dalam proses maupun dengan pelaksanaannya  dengan  peraturan Makamah  Agung  RI  Nomor  2 Tahun 2003 dan peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun 2008  tentang  prosedur  mediasi  di pengadilan.
Bagi para pihak yang berperkara  mediasi  bertujuan  untuk (a) tercapainya penyelesaian
sengketa yang menghasilkan keputusan  yang  dapat  diterima  oleh semua  pihak  sehingga  para  pihak
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
tidak menempuh upaya  banding dan kasasi,  (b)  penyelesaian  perkara lebih  cepat  dan  biaya  murah,  (c) hubungan  baik  para  pihak  yang bersengketa  tetap  dapat  dijaga,  dan (d) lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk  melaksanakan  kesepakatan. Sedangkan  bagi  pengadilan,  tujuan mediasi  adalah  (a)  mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (cour  cogestion)  dipengadilan,  dan (b)  memperlancar  jalur  keadilan (acces to justice) di masyarakat.
Dengan demikian diharapkan para  pihak  yang  sudah  dapat menyelesaikan  perundingan  dengan jalur  mediasi  diluar  pengadilan
untuk melakukan gugatan kepengadilan  sebagai  pengukuhan perkara  mereka  kedalam  putusan hakim  yang  nantinya  dimasukkan kedalam  akta  kesepakatan  (akta fandading)  guna  tidak  dapat  lagi untuk  dieksekusi  nantinya  apabila para  pihak  yang  mungkin  mungkir dari  kesepakatan  perdamaian  yang telah  dirundingkan  dengan  dibantu oleh  mediator,  dan  mediator  berhak
nantinya untuk melakukan pengukuhan kesepakatan perdamaian tersebut kepengadilan. 2.2  Penyelesaian Sengketa Lingkungan
Hidup  Dengan  Melalui  Mediasi Diluar Pengadilan
Sistem penyelesaiaan sengketa  meliputi  sarana  pemilihan hak  melalui  pengadilan  maupun upaya penjajagan perdamaian di luar pengadilan. Sebab salah satu perbedaan  yang  amat  mencolok antara  UU  Nomor  04  Tahun  1982 dengan  UU  Nomor  23  Tahun  1997 jo  UU  Nomor  32  Tahun  2009, merupakan  wewenang  berdasarkan hukum  untuk  mengatur  tentang pengembangan penyelesaian sengketa lingkungan di luar lembaga pengadilan secara kooperatif. Pencantuman  rumusan  hukum  bagi penyelesaian  sengketa  lingkungan dalam  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2009 mengandung konsekuen diperlukannya  pedoman  rinci  yang dapat membantu aparat pengendalian  dampak  lingkungan hidup  di  daerah  yang  diharapkan dapat mendorong pelaksanaan ketentuan-ketentuan  tersebut  dalam penyelesaiann
kasus-kasus
lingkungan di setiap daerahnya 8 .
Undang-Undang perlindungan dan pengelolaaan lingkungan hidup sudah mengamanahkan bahwa setiap
individu memiliki hak atas
8 P.  Joko  Subagyo,  “Hukum  Lingkungan Masalah Dan Penanggulangannya” (Jakarta:PT Rineka Cipta 1992),Cet ke-2. Hal. 89
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
lingkungan  hidup  yang  baik  dan sehat serta berkewajiban memelihara lingkungan  hidup  dan  mencegah serta  mengurangi  kerusakan  dan pencemarannya,  juga  memiliki  hak dan  kewajiban  untuk  berperan  serta dalam pengelolaan lingkungan hidup.  Setiap  orang  yang  ingin menjalankan  suatu  bidang  usaha wajib memelihara kelestarian kemampuan  lingkungan  hidup  yang serasi dan seimbang untuk menjunjung pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan
lingkungan. Penyelesaian
sengketa
lingkungan hidup juga dapat dilakukan  melalui  pengadilan  atau diluar  pengadilan  dalam  hal  ini dapat  dijelaskan  didalam  Undang-
Undang  Nomor  32  Tahun  2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
pada  Bab  XIII  bagian  kesatu  yang terdapat  didalam  pasal  84  ayat (1,2,3)  yang  menyatakan:  ayat  (1) “penyelesaian  sengketa  lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan.  Pada  ayat  (2)  “pilihan penyelesaian  sengketa  lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para  pihak  yang  bersengketa.  Pada ayat (3) ”gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya
penyelesaian sengketa diluar pengadilan  yang  dipilih  dinyatakan tidak  berhasil  oleh  satu  atau  para pihak yang bersengketa”.
Sesuai  yang  diamanatkan dalam  pasal  tersebut  dapat  di interpretasikan  bahwa  penyelesaian sengketa  lingkungan  hidup  dapat dilakukan  dengan  melalui  jalur mediasi  di  lingkungan  pengadilan dan  di  luar  lingkungan  pengadilan yang  sudah  dapat  disepakati  para pihak yang bersengketa.
Berkaitan dengan hal tersebut,  maka  sudah  sewajarnya untuk segera difikirkan adanya suatu sistem  pengelolaan  pengaduan  dan penyelesaiaan  sengketa  lingkungan secara kooperatif melalui mekanisme bottom up dengan mempungsikan  runglingkup  tugas dan  pungsi  yang  sesuai  denghan permasalahan  yang  dimaksud.  Hal ini  sudah  barang  tentu  merupakan salah  satu  langkah  positif  dalam rangka  meningkatkan  efektivitas upaya penegakan hokum lingkungan.
Didalam  upaya  mengatasi permasalahan lingkungan
pemerintah  telah  mulai  menekankan pentingnya  pentaan  dan  penegakan hukum  sebagai  sarana  pengendalian pencemaran dan kerusakan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
lingkungan  hukum  dalam  konteks pengelolaaan lingkungan paling
tidak dapat berfungsi sebagai sarana pencegahan dan kerusakan lingkungan,  diantarnya  hukum  yang mengatur tentang kewajiban melakukan  studi  amal  bagi  kegiatan yang  berdampak  penting  terhadap lingkungan, dan hukum yang mengatur  tentang  perijinan  yang dikaitkan dengan pengendalian pencemaran.  Disamping  itu,  hukum sebagai  saran  pemuliahan  hak-hak yag terlanggar hal ini terkait drengan peraturan perundang-undangan  yang mengatur  mengenai  konpensasi  atau ganti rugi serta pemulihan lingkungan.  Hukum  sebagai  sarana penangkal  atau  pembuat  jera  pelaku pencemaran dan pelaku-pelaku potensial lainnya. Agar hukum dapat berfungsi  sebagai  sarana  penangkal maka berbagai cara  dapat  ditempuh, misalnya  penerapan  ancaman  sanksi pidana  penjara  yang  tinggi  bagi pencemar  lingkungan. Hukum  dapat juga  berfungsi  untuk  memperkuat posisi  masyarakat  dengan  cara memberikan  hak-hak  hukum,  yaitu hak  atas  lingkungan  hidup  yang sehat  dan  baik,  hak  berperan  serta atau hak untuk mendapatkan
informasi tentang kondisi lingkungannya 9 .
Sebagai  salah  satu  bentuk konflik  maka  sengketa  memisahkan pihak yang terlibat menurut kepentingan yang berbeda. Penyelesaiannya memerlukan kondisi  yang  mampu  memaksa pihak-pihak  yang terlibat peduli dan berbut  sesuatu  untuk  penyelesaiaan sengketa yang berbeda dibandingkan apabila kedua belah pihak mempunyai  kepedulian  yang  sama. Kasus yang pertama akan mendorong  cara  penyelesaiaannya melalui  pengadilan,  sedangkan  cara yang  kedua  akan  membawa  para pelaku untuk memilih jalan perundingan. Pihak-pihak yang terlibat  Dallam  proses  penyelesaian sengketa  melihat  adanya  faktor peluang untuk menyelesaikan masalah  dengan  baik  terutama karena  ada  unsur  tawar-menawar dan  harapan  keberhasilan  yang langgeng.  Sedangkan  aspek  yang tidak  ada  peluang  yang  menyangkut proses  perhitungan  bahwa  masalah mereka tidak mungkin dapat diselesaikan dengan cara lain
(misalnya pengadilan) kecuali
9 Jur.  Andi  Hamzah,  “Penegakan  Hukum Lingkungan”  (Jakarta:Sinar  Grafika,  2005),  Cet  ke-1. Hal.83
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
perundingan  karena  mereka  merasa akan  menghadapi  masalah  yang lebih  rumit  dan  berkepanjangan dilain  pihak  penyelesaian  masalah melalui  pengadilan  dapat  didorong oleh beberapa hal:
1. Seseorang membawa perkaranya
kepengadilan apabila ia
menghadapi  jalan  buntu.  Dapat juga terjadi bahwa upaya memejah  hijaukan  suatu  perkara merupakan taktik atau cara  yang digunakan  oleh  penuntut  untuk memperkuat  posisisnya  dalam proses  tawar-menawar  sehingga dapat  memaksa  tertuduh  berbuat sesuatu  untuk  menyelesaikan masalhnya  dimeja  perundingan. Artinya, penuntutan di
pengadilan hanya digunakan sebagai  alalt  untuk  memaksa tertuduh  untuk  berunding.  Hal tersebut  terjadi  antara  pelaku sengketa yang kekuatannya tidak seimbang.
2. Mejah hijau dipilih karena tingkat  pelanggaran  dinilai  oleh penuntut  telah  melampaui  batas toleransi.
3. Cara  tersebut  ditempuh  hanya
karena  faktor  kebiasaan,  yaitu
praktik-praktik yang lajim dilakukan masyarakat apbila menghadapi suatu masalah.
Namun  proses  tersebut  akan dipengaruhi  oleh  aspek  makro, yaitu  hal-hal  lain  yang  berbeda diluar  jangkauan  para  pelaku yang bersengketa, misalnya kepentingan publik seperti keamanan.  Dapat  juga  sengketa yang  dinilai  berkaitan  dengan kepentingan  masyarakat  luas, perekonomian dan politik, penyelesaiannya akan di pengaruhi  oleh  pihak-pihak  lain yang  berkepentingan,  terutama berupa  dorongan  agar  tidak menempuh  cara  penyelesaian sengketa  yang  dapat  merugikan kepentingan umum. 10 .
Cara-cara  yang  ditempuh untuk menyelesaikan sengketa sangat dipengaruhi oleh sistem yang berlaku dimasyarakat, baik kebiasaan-kebiasaan yang ada dimasyarakat  ataupun  aturan-aturan formal yang berlaku. Untuk mengembangkan sistem penyelesaian  sengketa  lingkungan menurut Sunoto, perlu
memperhatikan paling tidak lima (5)
aspek khusus, yaitu 11 :
10 Siswanto Sunarso, “Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa”  Jakarta:  PT  Rineka  Cipta,  2005),  Cet  ke-1. Hal.112-113
11 Ibid, Hal. 113-117
a. Karakteristik Kasus Pengaduan dan
penyelesaian  sengketa  dikaitkan dengan  lingkungan  hidup,  maka persoalan menjadi lain, terutama apabila kasusnya bersekala besar dan  berkaitan  dengan  jenis kegiatan  pembangunan  tertentu yang  strategis.  Hal  ini  adanya anggapan bahwa pengetatan pengawasan  terhadap  kegiatan yang  mengganggu  lingkungan tidak menguntungkan bagi pembangunan. Kelancaran penyelesaian sengketa
lingkungan juga dipengaruhi oleh  kesulitan-kesulitan  teknis pembuktian  dilapangan,  baik yang  menyangkut  tekhnologi dan  kemampuan  sumber  daya manusia.  Apabila  suatu  kasus tidak  dapat  dinaikkan  menjadi tingkatan  sengketa  maka  kasus tersebut sulit  untuk  diselesaikan, kecuali ada unsur tindak
pidanannya beberapa kasus menunjukkan,  bahwa  tuntutan tidak  hanya  ditujukan  kepada pihak  yang  mempunyai  potensi pencemaran  tetapi  juga  instansi pemerintah. Instansi-instansi pemerintah  tersebut  dianggap bertanggung jawab atas
kelalaiannya membiarkan
terjadinya pencemaran. b. Kelembagaan
Unsur kelembangaan menyangkut keberadaan dan kemampuan lembaga yang berkaitan  dengan  penyelesaiaan sengketa lingkungan.
Didalamnya  termasuk  sistem adaministrasi  dan  mekanisme kerja  lembga-lembaga  eksekutif, judikatif, dan legislatif. Kesiapan ketiga  jenis  lembaga  tersebut penting  karena  setiap  jenis lembaga perlu memainkan perannya dalam sistem penyelesaian sengketa yang akan dikembangkan. Apabila kemampuan ketiga jenis
lembaga tersebut tidak dilakukan secara  bersama-sama  dan  saling menunjang,  maka  akan  terjadi ketidak seimbangan dalam sistem yang akan dikembangkan. Pihak  lain  yang  memerlukan perhatian  adalah  kelembagaan masyarakat,  terutama  dikaitkan dengan  upaya  pemberdayaan masyarakat dan penggunaan cara-cara penyelesiaaan sengketa yang dilakukan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
c. Hukum
Sejak orang mulai mempelajari  ilmu  pengetahuan hukum maka sudah ada pembagian  hukum  menjadi  dua (2)  macam  yaitu,  hukum  publik dan  hukum  privat/hukum  sipil. Terdapat perbedaan hukum pubilk dan hukum sipil. Menurut
Ulpianus  hukum  publik  adalah hukum yang berhubungan dengan kepentingan Negara romawi,  sedang  hukum  sipil adalah hukum yang berhubungan dengan kepentingan orang- orang,  sebab  ada  hal-hal  yang bersifat  kepentingan  umum  dan hal-hal yang bersifat kepentingan perseorangan. Pengembangan aspek hukum diperlukan guna mendukung upaya pengembangan sistem penyelesaian sengketa
lingkungan.  Ada  tiga  (3)  alasan pengembangan aspek ini, yaitu:
1. Pengelolaan lingkungan hidup dan kegiatan lain yang berkaitan dengan
pelanggaran harus dilihat dan diselesaikan  dalam  kerangka penegakan  hukum.  Karena itu  penyelesaian  kasus-kasus atau  sengketa  lingkungan harus  berdasarkan  peraturan
perundangan  yang  berlaku. Karena itu, kelengkapan peraturan  perundangan  yang mengatur  lingkungan  dan kegiatan  pembangunan  yang berkaitan  dengan  lingkungan mutlak  diperlukan.  Bahkan perlengkapan peraturan perundangan  tersebut  harus disertai  dengan  kemampuan untuk mengakomodasi permaslahan-permasalahan lingkungan dimasa depan.
2. Pengembangan peraturan perundangan tersebut diperlukan untuk
mempasilitasi  para  pelaku dan  pihak-pihak  lain  yang terkait dalam mengefektifkan sistem dan tata cara penelusuran dan penyelesaian kasus-kasus
lingkungan,  dengan  landasan hukum  dan  prosedur  yang jelas.
3. Pengembangan peraturan
perundingan dibidang lingkungan hidup diharapkan dapat mempasilitasi lembaga-lembaga pemerintah menjalankan fungsi koordinasi baik vertikal  maupun  horizontal. Aspek  ini  penting  terutama
dikaitkan dengana kewenangan  daerah  dalam mengkoordinasikan  kegiatan pembanguna, seperti
industri, pertambangan,
kehutanan dan pertanian.
d. Pemberdayaan masyarakat Aspek pemberdayaan
masyarakat  diasumsikan  bahwa sengketa  lingkungan  akan  selalu melibatkan masyarakat dan senantiasa berkaitan dengan kepentingan orang banyak.
Keterlibatan masyarakat ini memerlukan  perhatian  dalam pengembangan sistem penyelesaian sengketa lingkungan  yang  menyangkut dua kepentingan yakni
peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dan peningkatan kekuatan untuk berperan serta.
e. Dukungan publik Salah  satuu  prasaratan pengembangan sistem penyelesaian sengketa lingkungan hidup adalah dukungan  publik,  baik  dalam bentuk kelompok, sosial, lembaga  swadaya  masyarakat maupun  media  masa.  dukungan publik  ini  tidak  hanya  terbatas pada aspek legitimasi akan tetapi
yang lebih penting adalah dukungan  terhadap  upaya-upaya penegakan hukum lingkungan.
Berdasarkan  uraian  tersebut, maka  dapat  digambarkan  bahwa penyelesaian  sengketa  lingkungan hidup menurut UU Nomor 23 Tahun 1997  jo  UU  Nomor  32  Tahun  2009 dapat  ditempuh  melalui  pengadilan atau  diluar  pengadilan,  berdasarkan pilihan  berdasarkan  suka  rela  para piohak yang bersangkutan. Ketentuan ini dimaksud untuk melindungi hak keperdataan. Apabila telah dipih upaya penyelesaian  sengketa  lingkungan hidup  diluar  pengadilan,  guggatan melalui  pengadilan  hanya  dapat ditempuh  apabila  upaya  tersebut dinyatakan  tidak  berhasil  oleh  salah satu atau para pihak yang bersengketa.  Penyelesaian  diluar lembaga pengadilan ini tidak berlaku terhadap  tindak  pidana  lingkungan hidup. Ketentuan ini dimaksudkanuntuk mencegah
terjadinya  pututsan  yang  berbeda mengenai  satu  sengketa  lingkungan hidup  untuk  menjamin  kepastian hukum. Penyelesaian sengketa lingkungan  hidup  diluar  pengadilan diselenggarakan  untuk  mencapai kesepakatan  mengenai  bentuk  dan besarnya ganti rugi dan/atau
mengenai  tindakan  tertentu  guna menjamin  tidak  akan  terjadinya aytau  terulangnya  dampak  negative terhadap lingkungan hidup.
Penyelesaian  sengketa  lingkungan hidup  melalui  perundingan  diluar pengadilan dialakukan secara sukarela  oleh  para  pihak  yang berkepentingan  yaitu  para  pihak yang mengalami kerugian dan mengakibatkan  kerugian,  instansi permerintahan  yang  terkait  denagan subjek  yang  disengketakan,  serta dapat melibatkan pihak yang mempunyai  keperdulian  terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Tindakan tertentu disisni dimaksudkan sebagai upaya
memulihkan fungsi lingkungan hidup  drngan  memperhatikan  nilai- nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat setempat.
Dalam penyelesaian sengketa linkungan  hidup  diluar  pengadilan dapat  digunakan  jasa  pihak  ketiga baik yang tidak mempunyai keweangan  mengambil  kepetusan maupun  yang  memiliki  kewenangan
mengambil keputusan, untuk membantu  penyelesaian  sengketa lingkungan hidup. Untuk
melancarkan  lancarnya  perundingan diluar  pengadilan,  para  pihak  yang berkepetingan  dapat  meminta  jasa
pihak  ketiga  yang  netral  yang  dapat berbentuk:
a. Pihak  ketiga  netral  yang  tidak memiliki
kewenangan mengambil  keputusan.  Pihak ketiga netral ini berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi para pihak yang berkepentingansehingga dapat dicapai kesepakatan. Pihak ketiga  netral  ini  harus  disetujui oleh para pihak yang bersengketa, tidak memiliki hubungan keluarga dan/atau hubungan  kerja  dengan  salah satu  pihak  yang  bersengketa, memilki  ketetampililan  untuk melakukan  perundingan  atau penegahan  serta  tidak  memiliki kepentingan terhadap proses perundingan ataupun hasilnya. b. Pihak ketiga netral yang memiliki kewewnangan
mwngambil  keputusan  berfungsi sebagai arbiter dan semua putusan  arbitrase  ini  bersifat tetap  dan  mengikat  para  pihak yang bersengkta.
Disamping itu pemerintah/atau  masyarakat  dapat membentuk  lembaga  penyedia  jasa pelayanan  penyelesaian  lingkungan hidup  yang  bersifat  bebas  dan  tidak memihak.  Lembaga  penyedia  saja
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
penyelesaian  sengketa  lingkungan hidup  ini  dimaksudkan  sebgai  suatu lembaga yang mampu memperlancar pelaksanaan mekanisme pihak
[penyelesaian sengketa dengan mendasarkan  para  priendsif  yang tidak berpihakan
dan profesionalisme.
Dalam  pasal  32  UULH penyelesaian sengketa diluar pengadilan  dapat  diminta  jasa  pihak ketiga  yang  netral.  Pihak  ketiga harus memenuhi syarat, yakni:
1. Disetujui oleh pihak yang bersengketa;
2. Tidak memiliki hubungan keluarga dan/atau hubungan kerja  dengan  salah  satu  pihak yang bersengketa;
3. Memiliki  keterampilan  untuk mengatur perundingan atau sebagai penengah;
4. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan
maupun hasilnya.
Peraturan  Mahkamah  Agung RI  (Perma  RI)  Nomor  1  Tahun 2008,  menyebutkan  bahwa  mediasi sudah  dimasukkan  kedalam  proses peradilan  formal  dalam  pasal  2  ayat 1  yang  menegaskan  bahwa  semua perkara perdata yang diajukan kepengadilan wajib didahulukan penyelesaian  melalui  perdamaian
dengan  bantuan  mediator.  Tidak menenmpuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan  pelanggaran  terhadfap ketentuan  pasal  130  HIR  dan  atau 154  RBG    yang  mengakibatkan putusan batal demi hukum. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1  Tahun  2008  tentang  proses mediasi harus memerlukan beberapa tahapan. Dalam sidang pertama yang dihadiri para pihak, hakim mewajibkan para pihak yang berperkara menempuh mediasi terlebih  dahulu  sebelum  sidang dilanjutkan  ketahap  selanjutnya  dan para  pihak  memilih  para  mediator dan hakim menunjuk dan menetapkan  mediator  dan  sekaligus menyerahkan  fhoto  copy  berkas perkara  kepada  para  mediator.  Bila tercapai  kesepakatan  dalam  proses mediasi maka para pihak merumuskan kesepakan secara tertulis  dan  memberitahukan  hasil kesepakatan itu kepada hakim untuk memenuhui pengukuhan kesepakatan sebagai akta perdamaian oleh hakim 12 .  Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan  perdamaian  dikuatkan kedalam akta perdamaian,
12 Runtung Sitepu, 2006, Opcit, Hal. 6
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
kesepakatan perdamaian harus membuat klausul pencabutan gugatan  dan  atau  klausula  yang menyatakan perkara telah selesai 13
Menurut Moh. Asikin bahwa selain  cara  penyelesaian  lingkungan (mediasi) diatas, dikenal bentuk lain seperti, Praktik dijepang sejak tahun 1970  dalam  kogai  funso  sorih  ho yakni  dengan  berlakunya  The  law for  therosulition  of  pullition  this putes  berupa  konsiliasi,  arbitrasi, dan  kuasi  judicial  arbitaese.  Di amerika serikat dan kanada, ternyata penyelesaian kasus lingkungan lebih mengutamakan penggunaan environmental  mediation  (mediasi lingkungan)  dibanding  dengan  cara lainnya seperti konsiliasi dan arbitrasi. Pilihan ini dikaitkan dengan kesederhanaan dalam prosedurnya  dan  berkebebasan  para pihak  untuk  menentukan  pilihan dalam perundingan, hal apa
sebaiknya  untuk  dilakukan  untuk mengakhiri sengketa dengan bantuan pasilitator (mediator)
dengan demikian karakteristik mediasi lingkungan ini pada
priendsifnya adalah:
1). Kesukarelaaan,  2).  Persetujuan,  3). dan prosesnya tidak mengikat.
13 PERMA No. 1 Tahun 2008 , Pasal 17 angka 6
Priendsif penyelesaian secara sukarela  ini  dimaksudkan  agar  para pihak tidak memaksakan
kehendaknya  untuk  penyelesaian kasus. Perundingan dilakukan dengan cara kekeluargaan dan bebas dari  prasangka  buruk.  Persetujuan yan  dicapai  merupakan  hasil  dari perundingan  yang  dilakukan  dengan bantuan mediator yang tidak memihak.
Penyelesaian sengketa
lingkungan  hidup  diluar  pengadilan pada umumnya tumbuh dan berkembang dinegara amerika serikat  dan  jepang.  Sebagai  Negara maju muncul industri modern dengan penggunaan tekhnologi canggih  dan  banyak  memeberikan dampak  sosial  negatif  terhadap masyarakat
disekitarnya.
Perkembangan  sengketa  lingkungan hidup  diamerika  serikat  ini,  dilatar belakangi  oleh  kondisi  internal dalam  masyarakat  setempat  yaitu budaya  konflik  yang  inheren  dalam sistem kehidupan sehari-hari. Dinegara  jepang  didasarkan  pada latar belakang agama. Bangsa jepang  yang  menganut  agama  silto dengan menggunakan priensif keseimbangan,
keserasian, keharmonisan,  dalam  sikap  hidup yang  mengatur  antara  hubungan
manusia dengan lingkungan hidupnya 14 .
Penyelsaian sengketa lingkungan  hidup  diluar  pengadilan dapat  dilakukan  oleh  orang-orang yang  bersengketa  secara  langsung, atau  juga  melalui  jasa  pihak  ketiga. Penyelesaian  sengketa  lingkungan hidup  melalui  pengadilan  atau  tidak diluar  pengadilan  didasarkan  atas pihak  berdasarkan  suka  rela  yang bersengketa.  Adapun  manfaat  serta efektifitas  penyelesaian  sengketa melalui pengadilan dan diluar pengadilan  bagi  pihak-pihak  yang bersengketa.  Maka  menurut  Moh. Asikin terdapat perbandingan karekteristik  antara  kedua  sistem kelembagaan  penyelesaian  sengketa lingkungan hidup tersebut:
a. Penyelesaian  sengketa  melalui pengadilan:
1. Yang dipermasalahkan hanya membahas masalah masalah- masalah  soal  teknis  hokum normatif  dan  mengabaikan hal-hal yang bersifat subtantif yang menjadi pokok masalah sengketa
lingkungan hidup.
14 Koesnadi  Hardjasoemantri,  “Sebuah  Studi Tentang Kankyo Kihon Ho (Undang-Undang Lingkungan  Hidup  Jepang  1993),  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press, 1996. Hal. 21
2. Dalam penyelesaian sengketa melalui  pengadilan,  maka akan  menghasilkan  putusan pengadilan berupa pihak yang  menang  dan/atau  pihak yang kalah.
3. Putusan  pengadilan  hanya mamapu menyelesaikan yang bersifat  konkrit  dan  dapat terbukti dalam proses persidangan.
4. Putusan pengadilan pada dasarnyabersifat mengikat
kepada  pihak-pihak  yang bersengketa dan tidak
mengikat  pada  pihak  lain untuk ikut bertanggung jawab  dalam  penyelesaian sengketa.
5. Proses penyelesaian sengketa melalui  pengadilan  hanya mengaktualisasikan  kepada ketentuan-ketentuan  hokum acara yang bersifat kaku.
6. Model penyelesaian sengketa cendrung  bersifat  uniform atau  seragam  dan  terkesan monoton dan tidak dinamis.
7. Peran  pengacara  atau  kuasa hokum  dalam  penyelesaian sengketa  melalui  pengadilan cendrung dominan.
b. Penyelesaian  sengketa  diluar pengadilan:
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
1. Penyelesaian  sengketa  diluar pengadilan lebih
mengutamakan  hal-hal  yang bersifat  subtantif  dari  pada yang bersifat teknis yuridis.
2. Penyelesaian  sengketa  diluar pengadilan benar-benar memuaskan kedua belah pihak.
3. Hal-hal  yang  tersirat  atau yang terpendam dapat diselesaikan secara tuntas.
4. Memeberikan  peluang  atau memungkinkan  pihak-pihak lain untuk ikut terkena dalam penyelesaian sengketa
tersebut.
5. Proses penyelesaian sengketa bersifat  lues  dan  tidak  kaku atau pleksibel.
6. Model penyelesaian sengketa dilakukan  sesuai  dari  sifat sengketa  atas  dasar  pilihan secara suka rela. 7. Para pihak yang menyelesaikan sengketa dapat  lebih  beperan  dalam penyelesaian sengketa 15 . Alternatif penyelesaian sengketa dalam kepustakaan Amerika Serika dinamakan Alternatif Dispute Resolution
15 Siswanto Sunarso, 2005, Opcit. Hal. 122-123
(ADR),  sedangkan  dalam  hukum Internasional  alternatif  penyelesaian dilakukan dengan cara-cara:
Negosition,  Kontiliation,  Mediation, Fact Finding,
Arbitration. Negotiation  dilakukan  oleh  para pihak-pihak  yang  bersengketa  dan diselesaikan secara langsung. Concilition, Mediation, Fact finding, Arbitration dilakukan dengan mengunakan  jasa  pihak  ketiga 16 . Conciliation memberikan peran kepada  pihak  ketiga  hanya  bersifat pasif dan cendrung berperan sebagai pasilitator. Model Mediation meberikan  peran  kepada  pihak ketiga  lebih  bersifat  mengarahkan kepada hal-hal subtantif yang menjadi  pokok  masalah  sengketa tersebut. Model fact finding merupakan  penyidik  independen tentang  pencarian  dan  pengumpulan fakta dan bersifat sebagai terekomendasi  dalam  memecahkan persoalan  sengketa.  Conciliation, Mediation,  dan  Fact  finding  tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil  keputusan  secara  final, sedangkan model Arbitation memberikan  peran  kepada  pihak
16 Ibid, Hal. 123
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
ketiga  dan  diberikan  kewenangan untuk mengambil keputusan final 17 . Pihak ketiga harus mempunyai syarat-syarat, diantarnya harus  mendapatkan  persetujuan  dari pihak-pihak  yang  bersengketa,  tidak mempunyai  hubungan  keluarga  atau hubungan kerja, dan memiliki keterampilan  serta  tidak  memiliki kepentingan  atau  interes  terhadap pokok  masalah  sengketa  tersebut. Peran  dan  sifat  dari  pihak  ketiga  di tuntut  sipat  kepedulian  terhadap pokok  masalah  lingkungan  dan sebagai pihak bersipat netral. Dalam undang-undang  lain  yaitu  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  pemerintahan  daerah,  dalam pasal  43  dengan  istilah  “paksaan pemilihan hukum” dimana pencabutan hukum berdasarkan hinder ordonanti. Penegakan hukum lingkungan melalui intrumen hukum perdata dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 diatur dalam Bab VII tentang sengketa lingkungan hidup penyelesaian
sengketa  lingkungan  hidup  dapat ditempuh  melalui  pengadilan  atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan  berdasarkan  suka  rela  para pihak yang bersengketa.
17 Ibid, Hal. 124
Penyelesaian  sengketa  diluar pengadilan  dapat  diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi  dan/atau  mengenai  tindakan tertentu  guna  menjamin  tidak  akan terjadinya  atau  terulangnya  dampak negatif  terhadap  lingkungan  hidup. Kegiatan penyelesaian sengketa lingkungan  hidup  yang  dilakukan para  pihak  seharusnya  terlebih dahulu memiliki kesepakatan diantara  keduanya  agar  para  pihak juga dapat melukukan mediasi diluar pengadilan  dengan  meminta  jasa mediator,  artinya  mediator  berhak untuk mencari kesepakatan perdamaian terhadap sengketa lingkungan  hidup  yang  telah  terjadi kepada  para  pihak,  dan  mediator tidak  mempunyai  wewenang  untuk memutus perkara dan sifatnya netral tidak  memiliki  rasa  nepotisme  atau keperpihakan  kepada  salah  satu mereka yang bersengketa.

## III. KESIMPULAN DAN SARAN
3.1 Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:
1. Bagi  para  pihak  yang  berperkara mediasi bertujuan untuk (a)
tercapainya  penyelesaian  sengketa yang menghasilkan keputusan yang  dapat  diterima  oleh  semua pihak  sehingga  para  pihak  tidak menempuh  upaya  banding  dan kasasi,  (b)  penyelesaian  perkara lebih  cepat  dan  biaya  murah,  (c) hubungan  baik  para  pihak  yang bersengketa tetap dapat dijaga, dan (d) lebih tinggi tingkat
kemungkinan  untuk  melaksanakan kesepakatan. Sedangkan bagi pengadilan,  tujuan  mediasi  adalah
(a)  mengurangi  kemacetan  dan penumpukan perkara (cour cogestion)  dipengadilan,  dan  (b) memperlancar jalur keadilan (acces  to  justice)  di  masyarakat. Dengan  demikian  diharapkan  para
pihak yang sudah dapat menyelesaikan perundingan dengan jalur mediasi diluar pengadilan untuk melakukan gugatan kepengadilan sebagai pengukuhan perkara mereka kedalam  putusan  hakim  yang nantinya dimasukkan kedalam akta kesepakatan (akta fandading) guna tidak  dapat  lagi  untuk  dieksekusi nantinya  apabila  para  pihak  yang mungkin mungkir dari
kesepakatan perdamaian yang telah dirundingkan dengan dibantu oleh mediator, dan mediator
berhak  nantinya  untuk  melakukan pengukuhan kesepakatan perdamaian tersebut kepengadilan. 2. Penyelesaian  sengketa  lingkungan hidup juga dapat dilakukan melalui  pengadilan  atau  diluar pengadilan  dalam  hal  ini  dapat dijelaskan didalam Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup pada Bab XIII  bagian kesatu  yang terdapat  didalam  pasal  84  ayat (1,2,3)  yang  menyatakan:  ayat  (1) “penyelesaian sengketa lingkungan  hidup  dapat  ditempuh melalui  pengadilan.  Pada  ayat  (2) “pilihan  penyelesaian  sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela  oleh  para  pihak  yang bersengketa. Pada ayat (3)
”gugatan melalui pengadilan hanya  dapat  ditempuh  apabila upaya penyelesaian sengketa diluar  pengadilan  yang  dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh satu atau para pihak yang bersebngketa”. Sesuai yang diamanatkan  dalam  pasal  tersebut dapat  di  interpretasikan  bahwa penyelesaian  sengketa  lingkungan hidup  dapat  dilakukan  dengan melalui jalur mediasi di lingkungan  pengadilan  dan  di  luar
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
lingkungan pengadilan yang sudah dapat  disepakati  para  pihak  yang bersengketa.
3.2 Saran
1. Lahirnya  Undang-undang  Nomor
32 tahun 2009 tentang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah
merupakan  hal  yang  baru  dalam
sistem pelestarian lingkungan masyarakat  yang  mengedepankan azas  kebersamaan  yang  militan. Hal  tersebut  tentu  banyak  yang masih kurang di sana sini, wajarlah  kiranya  Undang-undang tersebut  menjadi  sebuah  bahan pembicaraan  atau  diskusi,  akan tetapi hendaknya janganlah sebuah produk hukum mandul atau sia-sia begitu saja.
2. Suatu  tindakan  dan  perbuatan dalam  kehidupan  adalah  merupan hak  dan  kewajiban  bagi  setiap insan  serta  sama  didepan  hukum sesuai  pasal  28  UUD  1945,  serta sebaliknya  setiap  warga  negara indonesia berhak mengajukan pendapat  dan  masukannya  berupa insfirasi. Dari itu berbagai
penulisan  dalam  makalah  yang
simpel  ini  mungkin  masih  jauh dari kebenaran yang dapat untuk di kaji kembali dalam dunia perkuliahan. Oleh sebab itu
penulis tidak bosan-bosannya menawarkan  kepada  para  pihak pembaca yang budiman dan khususnya  kepada  bapak/  ibu dosen  pembimbing  berupa  kritik maupun saran-saranya yang sifatnya  membangun  makalah  ini kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas,  Syahrizal,  Mediasi  Dalam  Hukum Syariah,  Hukum  Adat,  Dan  Hukum Nasional, Jakarta: kencana, 2009.
Alternativedisputeresolution(ADR),http://ww w.fmladr.com/services.html.available, diakses tanggal 23 maret 2012.
Arifin,  Syamsul,  Upaya  Penegakan  Hukum
Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan  Di  Sumatera  Utara, Medan: pustaka bangsa press, 2004. Donzel, E., Van., B. Lewis, dkk, Encyclopedia  of  Islam,  Leiden  E.J:
Brill, 1990.
Fredmen,  Lawrence  M,  American  law  and introduction, 2 and edition, penerjemah  Wisnu  Basuki,  Hukum Amerika  Sebuah  Pengantar,  Jakarta:
pattatanusa, 2001.
Goodpaster,  Garry, “Panduan Negosiasi dan Mediasi”, terjemahan
Nagor
Simanjuntak    Jakarta:  Proyek  Ellips,
1999.
Haley,  M.  Nolan,  Jacqueline,  Alternatif Dispute  Resolution  In  A  Nutshell  St. Paul  Minnesota:  West  Publishing  Co, 1992.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014

## Hamzah,  Andi,  Jur.,  “Penegakan  Hukum
Lingkungan”  (Jakarta:Sinar  Grafika, 2005), Cet ke-1.

## Keraf, A. Sonny,  “Etika Bisnis Tuntutan dan
Relevansinya”,  Yogyakarta:  Kanisius,
1998.

## Koesnadi,  Hardjasoemantri,  “Sebuah  Studi
Tentang  Kankyo  Kihon  Ho  (Undang- Undang  Lingkungan  Hidup  Jepang 1993),  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press, 1996.
Mamudji,  Sri,  Materi  Pelatihan  Sertifikasi Mediator, Jakarta: IICT, 2009.

## PERMA  Nomor.  01  Tahun  2008  Tentang
Prosedur    Mediasi  di  Pengadilan, 2008.
Rangkuti,  Sundari,  Siti,  “Hukum  Lingkungan dan  Kebijakan  Nasional”,  Surabaya: Air Langga University  Press, 2005.
Rasjidi,  Lili,  dan  Putra,  IB  Wyasa,  “Hukum Sebagai  Suatu  Sistem”,    Bandung:
Remaja Rosdakarya, 1993.
Sitepu,  Runtung,  Pemberdayaan  Mediasi
Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Indonesia, disampaikan
dalam  pidato  pengukuhan  guru  besar tetap  dalam  bidang  ilmu  hukum  adat pada  fakultas  ilmu  hukum  universitas sumatera utara, 2006.
Supriadi, “Hukum Lingkungan di Indonesia”, (Jakarta:Sinar  Grafika,  2006),  Cet  ke-
6.
Subagyo,  P.  Joko,  “Hukum  Lingkungan Masalah  Dan  Penanggulangannya” (Jakarta:PT  Rineka  Cipta  1992),Cet ke-2.
Sunarso,
Siswanto, “Hukum Pidana
Lingkungan Hidup dan Strategi
Penyelesaian  Sengketa”  Jakarta:  PT
Rineka Cipta, 2005), Cet ke-1.
Thariza, O.K,  Teori  Keadilan  Persfektif John Rawls, dikutif dari www. okthariza.multifly.  com/  journal/item, diakses tangggal 23 maret 2012. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 “Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Bandung:Citra  Umbara,  2012),Cet ke-8.
www. Google. Com.