Urgensi Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

## Fariz Cahyana
fariz.cahyana-2015@fh.unair.ac.id

## Universitas Airlangga

## Abstrak
Suap di sektor swasta dipandang sudah mendesak untuk segera diatur dalam perundang-undangan. Salah satu pertimbangan karena suap tidak hanya memberi efek pada hubungan antar sektor swasta, tetapi juga memberi dampak pada masyarakat, meskipun tidak ada kerugian secara langsung. Tindakan suap mengganggu jalannya aktivitas pasar dengan cara bersaing secara tidak sehat dan merusak persaingan yang adil. Dengan keberadaan aturan mengenai tindak pidana suap dapat membantu untuk melindungi integritas dan kejujuran dalam aktivitas ekonomi, keuangan, atau komersial. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach dan conseptual approach. Adapun yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah makna suap di sektor swasta berdasarkan UNCAC dan peraturan perundang- undangan di Indonesia. Penelitian ini juga membahas dan menganalisis beberapa kasus suap yang terjadi baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa penegakan hukum suap swasta di Indonesia belum berjalan secara efektif. Apabila hal tersebut dibiarkan maka akan terus menerus terjadi kasus-kasus suap di sektor swasta yang tidak hanya merugikan masyarakat tetapi secara tidak langsung juga berdampak pada Negara.
Kata Kunci: Suap;  Sektor Swasta; Korupsi; UNCAC; Penegakan Hukum.

## Pendahuluan
Pada tahun 2006, Indonesia meratifikasi United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), 2003 melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang
Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Hal tersebut membawa implikasi kepada penyesuaian perangkat hukum sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. 1 Pada putaran pertama penilaian terhadap penerapan UNCAC
1 Yenti Garnasih, ‘Paradigma Baru Dalam Pengaturan Anti Korupsi Di Indonesia Dikaitkan dengan UNCAC 2003’ (2009) 3 Jurnal Hukum Prioris.[161].
Jurist-Diction Vol. 3 (1) 2020
61

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 1, Januari 2020
How to cite: Fariz Cahyana, ‘Urgensi Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia’ (2020) Vol. 3 No. 1 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 6 Desember 2019; Diterima 12 Desember 2019; Diterbitkan 1 Januari 2020.
DOI: 10.20473/jd.v3i1.17623

## Fariz Cahyana: Urgensi Pengaturan Suap
di Indonesia, terdapat tiga puluh dua rekomendasi untuk dilaksanakan. Hingga saat ini baru delapan rekomendasi yang telah diimplementasikan di Indonesia. 2 Salah satu rekomendasi yang belum dilaksanakan adalah kriminalisasi penyuapan di sektor privat ( bribery in private sector ).

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan : ”doctrinal research: research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development”. 3 Penelitian hukum normatif atau doktrinal disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. 4 Pada intinya penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka yaitu peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan sebagai bahan dasar untuk diteliti.
Dalam penelitian hukum, pendekatan masalah digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum antara lain pendekatan undang-undang ( statute approach ), pendekatan kasus ( case approach ), pendekatan historis ( historical approach ), pendekatan komparatif ( comparative approach ), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 5 Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual ( conceptual approach ) dan pendekatan perundang- undangan ( statute approach ).
2 Vidya Prahassacitta, ‘Tinjauan Atas Kebijakan Hukum Pidana terhadap Penyuapan Di Sek- tor Privat Dalam Hukum Nasional Indonesia: Suatu Perbandingan Dengan Singapura, Malaysia dan Korea Selatan’, (2017) 4 Jurnal Hukum & Pembaruan.[397].
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2011).[ 35].
4 Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (PT.  Raja  Grafindo 2004).[14].
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana 2017).[133].

## Suap Di Sektor Swasta Berdasarkan UNCAC dan Peraturan Perundang- undangan Di Indonesia
Disamping mengatur mengenai suap aktif dan pasif yang berkaitan dengan pejabat publik ( national  public  officials ), 6 UNCAC juga mengatur mengenai suap aktif dan pasif pada sektor privat atau swasta ( bribery in private sector ) sebagaimana diatur dalam Pasal 21. Pengaturan berkaitan dengan korupsi pada sektor swasta juga terdapat dalam beberapa konvensi regional seperti pada Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption maupun dalam African Union Convention on preventing and combating corruption . 7 Akan tetapi, secara global, pengaturan mengenai suap pada sektor swasta tersebut merupakan sebuah hal baru jika dibandingkan dengan pengaturan dalam instrumen internasional PBB lainnya. Pasal 21 tersebut menunjukkan pentingnya akan kebutuhan integritas dan kejujuran dalam menjalankan aktivitas ekonomi, keuangan, atau komersial. 8
Dengan adanya pengaturan mengenai suap di sektor swasta tersebut mendukung perkembangan tren privatisasi yang marak dewasa ini. Berkembangnya sektor swasta mengakibatkan pelayanan terhadap publik baik berupa produk maupun jasa tidak lagi melulu dilakukan oleh pemerintah atau badan usaha negara. Sektor swasta kemudian banyak yang mulai ikut bersaing dan memberikan layanan-layanan terhadap publik. Dengan keadaan seperti itu, penting untuk tidak membedakan antara sektor publik dan swasta sebagai bagian dari kebijakan anti korupsi. 9
Sebelum membahas mengenai suap di sektor swasta, perlu dipahami bahwa korupsi pada dasarnya tidak hanya dapat terjadi di sektor publik. Sektor swasta juga tidak lepas dari tindakan korupsi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Robert Klitgard yang menyatakan, “ Corruption can be defined as the misuse of office for personal gain. The office can be a public office, or it can be any position of power,
6 United Nation Convention Against Corruption , Ps. 15.
7 Cecily Rose, Michael Kubiciel, dan Oliver Landwehr, The  United  Nations  Convention Against Corruption: A Commentary (Oxford University Press 2019).[238].
8 Legislative Guide For The Implementation of The United Nation Convention Against Cor - ruption .[104]. 9 State Of Implementation Of The Implementation of The United Nation Convention Against Corruption .[52].

## Fariz Cahyana: Urgensi Pengaturan Suap
including the private sector, nonprofit organizations, even university professors. ” (Robert Klitgard, 2008) Mengenai pemahaman korupsi pada sektor swasta secara umum, Antonio Argandoña menjelaskan “ Private-sector corruption means that a  manager  or  employee  chooses  to  act  for  his  own  benefit,  and  contrary  to  his duties and responsibilities ” (Antonio Argandoña, 2003). Bentuknyapun bermacam- macam, Transparency International  menjelaskan bahwa “ Corruption in the private sector  takes  many  forms,  among  them  bribery,  undue  influence,  fraud,  money laundering  and  collusion.” Dari penjelasan Transparency International tersebut, dapat dilihat bahwa suap di sektor swasta merupakan salah satu bentuk korupsi yang dapat terjadi pada sektor privat. 10
Dalam hal ini, korupsi sendiri harus diberantas karena tidak hanya memberi efek pada hubungan antar sektor swasta, tetapi juga memberi dampak pada masyarakat, meskipun tidak ada kerugian keuangan secara langsung. Pertama- tama, suap mengganggu jalannya aktivitas pasar dengan cara bersaing secara tidak sehat/merusak persaingan yang adil. Kondisi ini menurunkan kepercayaan dari pelaku pasar lainnya dalam suatu ekosistem perekonomian yang kemudian dapat menghalangi perkembangan ekonomi masyarakat. 11 Disamping itu, korupsi menimbulkan biaya tambahan untuk suap atau untuk membangun jaringan yang korup, mengeluarkan biaya suap juga untuk pesaing lainnya demi peluang untuk mendapatkan kontrak. Biaya ini akibatnya ditransmisikan kepada konsumen melalui harga yang lebih tinggi atau kualitas produk dan layanan yang lebih rendah. 12
Sejalan dengan hal tersebut, Legislative Guide UNCAC menegaskan bahwa keberadaan Pasal 21 UNCAC membantu untuk melindungi integritas dan kejujuran dalam aktivitas ekonomi, keuangan, atau komersial. Selanjutnya, korupsi tidak dapat dibatasi hanya terjadi pada sektor tertentu dalam masyarakat tetapi cenderung berkembang dan dapat terjadi di berbagai sektor. Hal ini dikarenakan adanya
10 Andreas Nathaniel Marbun, ‘Suap di Sektor Privat: Dapatkah Dijerat?’ (2017) 1 Integritas.[57].
11 Cecily Rose, Michael Kubiciel, dan Oliver Landwehr, Op. Cit .[239].
12 Prianter Jaya Hairi, ‘Urgensi Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Sektor Swasta’, (2018) 24 Info Singkat (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.[5].
ketergantungan berbagai macam aktivitas yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila korupsi dalam sektor swasta berkembang, maka hal tersebut secara tidak langsung juga memberi dampak pada masyarakat dan sektor publik. 13 Di tingkat negara, korupsi menghalangi investasi, mengikis persaingan, secara negatif mempengaruhi kualitas layanan publik, merusak kepercayaan warga negara kepada lembaga negara, memperparah ketidaksetaraan, dan akhirnya membahayakan stabilitas politik. 14
Hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi Negara dimana sektor publik dan sektor swasta Negara tersebut memegang peranan yang sama-sama mendominasi maupun bagi Negara dengan sektor swasta yang sedang mengalami perkembangan dalam aktivitas ekonomi, keuangan, atau komersial. Ketika sesorang yang dipercaya menjadi decision-makers dalam suatu entitas swasta belum juga disamakan dengan pejabat negara, maka tindakan koruptif yang dilakukan oleh pihak swasta tersebut dianggap sebagai suatu hal yang legal sehingga selamanya tidak akan dapat dihukum dan diberantas sebagaimana pejabat publik yang diancam dengan hukuman pidana. Berdasarkan Pasal 21 UNCAC sendiri, secara ringkas, state parties direkomendasikan atau diwajibkan mempertimbangkan untuk menetapkan sebagai tindak pidana mengenai (a) janji, tawaran, atau pemberian suatu keuntungan yang tidak semestinya didapat kepada seseorang yang memimpin atau bekerja dalam entitas sektor swasta, agar orang tersebut bertindak atau menahan diri untuk bertindak dengan cara melanggar kewajibannya, dan (b) permohonan atau penerimaan keuntungan yang tidak semestinya didapat oleh seseorang yang yang memimpin atau bekerja dalam entitas sektor swasta, agar orang tersebut bertindak atau menahan diri untuk bertindak dengan cara melanggar kewajibannya. 15 Dari ketentuan pasal tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai perbuatan suap aktif (huruf a) dan perbuatan suap pasif (huruf b).
Selain mengatur mengenai kriminalisasi, UNCAC juga mengatur pencegahan suap di sektor swasta sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 tentang Private Sector .
13 Cecily Rose, Michael Kubiciel, dan Oliver Landwehr, Loc. Cit.
14 Prianter Jaya Hairi, Loc. Cit.
15 Cecily Rose, Michael Kubiciel, dan Oliver Landwehr, Op. Cit. [98].

## 66 Fariz Cahyana: Urgensi Pengaturan Suap
Pasal 12 ditujukan untuk mencegah pihak-pihak di sektor swasta agar tidak terlibat dalam tindakan korupsi. Ketentuan dalam Pasal ini dibagi menjadi empat paragraf. Paragraf pertama berisi tiga ketentuan. Pertama, state parties diwajibkan untuk membuat aturan untuk mencegah tindakan korupsi yang dilakukan oleh sektor swasta. Kedua, state parties diharuskan memiliki peraturan untuk meningkatkan standar accounting dan auditing di sektor swasta. Ketiga, state parties harus memberikan sanksi baik berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana atas pelanggaran standar accounting dan auditing yang telah ditetapkan. Paragraf 1 merupakan mandatory provision (ketentuan yang diwajibkan) akan tetapi state parties tetap memiliki kebebasan untuk menyesuaikan aturan yang akan dibuat dengan prinsip dasar hukum nasional masing-masing Negara. 16
Paragraf 2 pada Pasal 12 berisi contoh tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh Negara untuk mendukung tercapainya hal-hal yang telah diatur dalam ketentuan pada paragraf 1. Tindakan yang dapat dilakukan antara lain mendorong kerjasama antara aparat penegak hukum dengan entitas swasta, mendorong perkembangan standar dan prosedur dengan mengatur kode etik dan sebagainya, mendorong terwujudnya trasnparansi dalam entitas sektor swasta, mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam entitas swasta dengan membuat  aturan,  mencegah  konflik  kepentingan,  dan  memastikan  perusahaan swasta memiliki kontrol audit internal yang memadai. Paragraf 2 merupakan non- mandatory measure yang berarti Negara dapat memilih untuk tidak mengadopsinya.
Paragraf 3 merupakan mandatory provision . Ketentuan dalam paragraf ini pada dasarnya diambil dari  Pasal 8 (yang mengatur mengenai accounting) Konvensi Anti Suap OECD. Dalam paragraf 3 state parties diwajibkan untuk melarang beberapa tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk melanggar ketentuan UNCAC. Tindakan tersebut antara lain pencatatan di luar pembukuan, membuat pencatatan di luaar pembukuan terhadap transaksi yang dilakukan, pengeluaran yang tidak tercatat, penggunaan dokumen palsu, dan perusakan dengan sengaja
dokumen pembukuan. 17 Paragraf 4 mewajibkan state parties untuk melarang pengurangan pajak dari hasil perbuatan suap.
Sementara dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tindakan suap pada dasarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Dalam UU tersebut dirumuskan mengenai larangan memberi maupun menerima suap. Pengaturan larangan suap dalam UU Tindak Pidana Suap diatur dalam dua Pasal yaitu Pasal 2 dan Pasal 3. Berdasarkan Pasal tersebut subjek hukum yang diatur adalah barangsiapa. Hal itu membawa konsekuensi bahwa siapapun dapat dijerat oleh Pasal ini. Berbeda dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) yang membatasi kepada subjek hukum tertentu yaitu berkaitan dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara, hakim, dan advokat sebagai penerima suap. Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka UU PTPK tidak dapat dugunakan untuk menjerat suatu perbuatan suap. Perbedaan lainnya adalah dalam UU PTPK telah mengatur mengenai subjek hukum korporasi atau rechtpersoon sedangkan dalam UU Tindak Pidana suap belum memasukkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dijerat dengan UU tersebut. Hal ini membawa konsekuensi bahwa korporasi tidak dapat dikenakan pidana dalam konteks UU Tindak Pidana Suap. Inilah yang kemudian menjadi salah satu kelemahan UU Tindak Pidana Suap untuk dapat menjerat pelaku suap di sektor swasta.
Disamping itu, Pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Suap yang mengatur mengenai suap aktif dan pasif, menyatakan, bahwa pemberian dan penerimaan suap, dengan unsur dolus dan culpa pada saat memberikan atau menerima suap,
selalu disertai dengan frasa “yang menyangkut kepentingan umum”. Dalam penjelasan UU tersebut dipertegas dengan menyatakan “..., maka perbuatan suap dalam berbagai bentuk dan sifatnya perlu dilarang. Namun demikian perlu diadakan pembatasan, yaitu terbatas pada perbuatan suap yang menyangkut kepentingan umum”. 18
17 Legislative Guide For The Implementation of The United Nation Convention Against Cor - ruption .[38]. 18 Oemar Seno Adji, Herziening-Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik (Erlangga 1981).[226].

## Fariz Cahyana: Urgensi Pengaturan Suap
Frasa kepentingan umum juga terdapat pada Pasal 310 (3) KUHP, yang mengemukakan bahwa apabila terdakwa itu melakukan untuk kepentingan umum, ketentuan-ketentuan tentang pencemaran (lisan) atau dengan tulisan tidak berlaku baginya. Frasa kepentingan umum dalam Pasal tersebut dengan demikian merupakan suatu dasar untuk menghapuskan pidana “ strafuitsluitingsgrods ”. 19 Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 dimana kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang tersebut dijadikan test-criterum, apakah terdapat dalam perbuatan suap-meyuap menurut Undang-Undang tersebut. Apabila tidak terdapat faktor kepentingan umum dalam aktivitas yang menimbulkan suap-menyuap, maka justru inilah yang menciptakan suatu “ strafuitsluitingsgrods ” bagi perbuatan suap-menyuap.
Terlepas dari persoalan, apakah yang dimaksudkan dengan “perbuatan suap yang menyangkut kepentingan umum” dan apakah perbuatan suap itu menyangkut kepentingan umum, maka pembatasan yang dilihat oleh pembentuk Undang-Undang perlu digariskan lebih lanjut-kasus demi kasus-oleh Hakim dan ilmu pengetahuan Hukum. 20 Sebagai contoh, belum lama ini ramai diberitakan media mengenai adanya dugaan suap berkaitan dengan pengaturan skor dalam persepakbolaan di Indonesia. Latar belakang terbentuknya UU Tindak Pidana Suap sendiri berawal dari RUU tentang “Perubahan dan penambahan beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertalian dengan perbuatan suap menyuap dalam bidang olah raga” dimana pada saat itu juga terjadi banyak kasus dugaan suap dalam bidang olah raga. RUU tersebut pada akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 yang mana tidak hanya menyinggung mengenai perbuatan suap dalam bidang olah raga tetapi juga perbuatan suap dalam berbagai bentuk dan sifatnya secara luas. Apabila dilihat secara historis, maka dugaan suap berkaitan dengan pengaturan skor dalam sepak bola indonesia yang belum lama ini terjadi dapat dikenakan UU Tindak Pidana Suap. Hanya saja dalam kasus tersebut Hakim perlu menggariskan lebih lanjut apakah yang dimaksudkan dengan “perbuatan suap yang menyangkut kepentingan umum” dan apakah perbuatan suap itu menyangkut kepentingan
19 ibid.
20 ibid .[225].
umum. Sebab, yang juga menjadi permasalahan saat ini adalah minimnya penegakan hukum yang dilakukan melalui instrumen Undang-Undang No. 11 Tahun 1980. Undang-undang tersebut masih ada dan berlaku hingga saat ini akan tetapi tidak pernah diterapkan. 21 Sejauh ini juga belum ada putusan satu pun berkaitan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Suap. 22
Disamping itu, permasalahan lain dalam sulitnya menjangkau suap sektor swasta di Indonesia adalah belum adanya peraturan tentang standarisasi akuntansi dan audit, peraturan internal perusahaan, pemeliharaan pembukuan dan catatan, juga pengungkapan laporan keuangan sebagaimana telah diwajibkan oleh UNCAC sebagai bagian dari upaya pencegahan suap sektor swasta. Dari sisi penegakan hukum, pejabat yang berwenang melakukan penyidikan berdasarkan UU Suap hanyalah kepolisian sehingga KPK tidak berwenang untuk menindak pelaku suap dengan UU Suap. Undang – Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) membatasi kewenangan KPK untuk hanya bisa melakukan tugas pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun secara teori suap secara umum (kepada pejabat publik maupun pada sektor swasta) masuk dalam kategori Tindak Pidana Korupsi, namun dalam hukum positif Indonesia, Tindak Pidana Korupsi adalah apa yang diatur dalam UU PTPK. Dengan demikian, hanya polisi-lah yang berwenang melakukan penyidikan, dan jaksa-lah yang berwenang untuk melakukan penuntutan yang berdasarkan UU Suap tersebut. 23
Di sisi lain KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen dalam menangani permasalahan korupsi. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), KPK memiliki tugas untuk melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang
21 Mata Najwa, “PSSI Bisa Apa Jilid 2 : Kapolri Bentuk Satgas Pengaturan Skor Sepak Bola”, (Najwa Sihab, 2018) < https://www.youtube.com/watch?v=dgYjf5LSYOo > diakses pada tanggal 22 April 2019.
22 Mata Najwa, “PSSI Bisa Apa Jilid 2 : Mafia Bola Terancam Pasal Suap”, (Najwa Sihab,
2018) < https://www.youtube.com/watch?v=oGs_aEnc32Q > diakses pada tanggal 22 April 2019. 23 Oemar Seno Adji, Op. Cit .[83].

## Fariz Cahyana: Urgensi Pengaturan Suap
melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan- tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Akan tetapi KPK tidak berwenang untuk melakukan tindakan pemberantasan, pencegahan dan monitoring terhadap penyuapan di sektor swasta karena hal tersebut tidak masuk dalam lingkup tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam UU PTPK. Hal ini juga mengindikasikan bahwa kebijakan hukum pidana mengenai penyuapan di sektor swasta di Indonesia saat ini masih belum ditempatkan sebagai bagian dari pemberantasan korupsi. 24
Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur tindak pidana suap swasta sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UNCAC. Pengaturan suap dalam UU Tindak Pidana Suap dapat saja menjerat sektor swasta yang melakukan suap. Akan tetapi dalam Undang-Undang tersebut terdapat kendala yaitu belum diaturnya korporasi sebagai subjek hukum rechtprson . Disamping itu, permasalahan lain berkaitan dengan frasa “kepentingan umum” sebagai syarat suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindakan suap berdasarkan Undang-Undang tersebut. Persoalan selanjutnya berkaitan dengan suap swasta adalah belum adanya aturan mengenai standarisasi akuntansi dan audit, peraturan internal perusahaan, pemeliharaan pembukuan dan catatan, juga pengungkapan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UNCAC tentang Private Sector .
Di sisi lain, minimnya penegakan hukum melalui instrumen Undang-Undang No. 11 Tahun 2018 juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. KPK sebagai lembaga lembaga negara yang bersifat independen dalam menangani permasalahan korupsi tidak berwenang untuk melakukan tindakan pemberantasan, pencegahan dan monitoring terhadap penyuapan di sektor swasta karena hal tersebut tidak masuk dalam lingkup tindak pidana korupsi. Menurut penulis, sudah saatnya suap di sektor swasta sesuai dengan rekomendasi UNCAC dimasukkan ke dalam UU sebagai upaya pemberantasan korupsi secara komprehensif.

## Praktik Penegakan Hukum Suap Sektor Swasta Di Indonesia
Di Indonesia, besarnya korupsi yang terjadi di sektor swasta sebenarnya sudah dipahami aparat penegak hukum, namun untuk membawanya ke ranah hukum merupakan hal yang sulit, Menurut Budi Santoso, Head of Commissioners Office (Korsespim KPK) pada periode 2005-2015, besarnya korupsi di swasta sejalan dengan besarnya perputaran uang di sektor tersebut. Budi memberikan gambaran perbandingan, bahwa apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp2.000 triliun, maka uang di sektor tersebut mencapai lebih dari Rp10.000 triliun. Kasus korupsi di sektor swasta banyak ditangani secara internal perusahaan dengan sanksi seperti pengembalian uang atau pemecatan. 25
Pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan pencegahan korupsi di sektor swasta. Pencegahan korupsi di sektor swasta yang telah masuk di dalam Inpres 10/2016 adalah implementasi standar manajemen anti suap berupa ISO 37001. Standar ini menetapkan persyaratan dan panduan untuk mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen anti penyuapan yang berlaku untuk organisasi sektor publik, swasta, dan nirlaba. 26 Namun, upaya pemerintah tersebut tidak berjalan secara maksimal. Hal itu dikarenakan masih minimnya perusahaan swasta yang menerapkan standar SNI ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan. 27
Salah satu kasus dugaan suap sektor swasta adalah kasus PT Interbat yang kemudian muncul melalui investigasi yang dilakukan oleh Tempo. PT Interbat diduga melakukan suap kepada beberapa rumah sakit dan dokter. Salah satu pihak yang mendapat suap tersebut adalah Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre (MMC) yang merupakan rumah sakit swasta dan dokter yang bekerja di rumah sakit tersebut. Rumah Sakit MMC telah empat kali menerima uang dari PT Interbat
25 Yoga Sukmana, ‘ Kotupsi di Sektor Swasta Lebih “Gila”’, < nasional.kompas.com> diakses pada tanggal 1 Maret 2019.
26 ‘Standar Manajemen Anti Suap ISO 37001, Langkah Maju Indonesia Berantas Korupsi’, < http://ksp.go.id/standar-manajemen-anti-suap-iso-37001-langkah-maju-indonesia-berantas-ko - rupsi/ > ( KSP, 2017) diakses pada tanggal 1 Maret 2019.
27 Dimas Jarot Bayu, ‘Perusahaan Swasta yang Terapkan Sistem Manajemen Antisuap Masih Minim’, (Katadata, 2017) < https://katadata.co.id/berita/2018/12/05/perusahaan-swasta-yang-ter - apkan-sistem-manajemen-antisuap-masih-minim > diakses pada tanggal 1 Maret 2019.

## Fariz Cahyana: Urgensi Pengaturan Suap
dengan jumlah total Rp. 253 juta. Dana tersebut masuk melalui rekening Robby Tandiari, Direktur Utama PT Kosala Agung Metropolitan, perusahaan pemilik MMC. Seperti tertulis dalam catatan keuangan PT Interbat yang diperoleh Tempo, uang tersebut digunankan untuk membiayai pembangunan fasilitas rumah sakit. Sebagai imbal balik, MMC berjanji menjual sebanyak mungkin obat-obatan produksi perusahaan farmasi tersebut selama setahun, sejak Agustus 2013 sampai dengan September 2014. 28
Dalam investigasi tersebut juga disebutkan bahwa RS MMC bukan satu- satunya rumah sakit yang mendapat kucuran uang pelicin. Interbat menjalin kerja sama serupa dengan 150 rumah sakit negeri dan swasta lain di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Di antaranya ada yang memakai dana tersebut utuk membangun gedung baru rumah sakit, biaya makan dan minum dokter, membeli kendaraan operasional, hingga untuk kegiatan ulang tahun rumah sakit. Dalam dokumen yang diperoleh Tempo itu, empat rumah sakit milik Hermina Group di Jakarta dan Bekasi tergolong penerima terbesar, sekitar Rp 1,3 miliar, pada 2015. Akan tetapi pihak Hermina Group tidak bersedia untuk dimintai wawancara oleh pihak Tempo. 29
Disamping kasus suap PT. Interbat, dugaan suap sektor swasta juga terdapat pada rentetan kasus suap Rolls-Royce dengan maskapai milik pemerintah, PT Garuda Indonesia (Persero) Tb k. R olls-Royce mengaku telah melakukan suap berupa uang senilai 2,25 juta dolar AS dan sebuah mobil Rolls-Royce Silver Spirit kepada seseorang untuk jasa “dukungan terhadap kontrak kerja bagi Rolls-Royce” mengadakan mesin pesawat Trent kepada Garuda Indonesia. Selain itu mereka juga menyuap perwakilan perusahaan pesaing untuk memasukkan proposal yang tidak kompetitif demi memuluskan kontrak kerja Rolls-Royce. 30 Inilah yang kemudian menjadi dugaan adanya suap swasta dalam rentetan kasus suap Rolls-Royce dengan PT. Garuda Indonesia.
28 Toriq Hadad, Di Balik Investigasi Tempo 01 (Tempo 2017).[48].
29 ibid .[49].
30 Gilang Galiartha, ‘Suap Rolls-Royce, Yang Dituduh dan Yang Diakui’, (Antara News, 2017) < https://www.antaranews.com/berita/607954/suap-rolls-royce-yang-dituduhkan-dan-yang- diakui > diakses pada tanggal 1 Maret 2019.
Kasus lainnya adalah dugaan adanya suap swasta di bidang logistik yang ditulis oleh Dr. (Cand). Drs. Achmad Ridwan Tentowi., S.H., M.H. melalui artikelnya yang dimuat dalam Supply Chain Indonesia . Ia mengemukakan bahwa pada tender angkutan, tidak pernah dilakukan secara terbuka sehingga penentuan biaya angkut dilakukan secara sepihak dan yang akhirnya menanggung beban adalah konsumen atau masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan sektor swasta dapat sewenang-wenang dalam menentukan tarif atau bahkan menekan setingi-tingginya. Dalam hal ini menurutnya diduga ada privat to privat corruption yang patut dipertanyakan karena broker Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) rata- rata adalah merupakan UMKM di bawah naungan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), dimana tarif yang dikenakan sangat murah. Penunjukkan para broker oleh pemilik barang untuk mengurus penyelesaian dokumen dan pengiriman barang ke gudang rata-rata dilakukan oleh bagian ekspor/impor dari perusahaan importir/eksportir melalui sebuah tender tertutup atau bahkan penunjukan langsung. Seharusnya biaya logistik terkait dengan penggunaan broker ini bisa lebih murah karena tingginya persaingan antara broker tersebut. 31
Gambaran kasus di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum berkaitan dengan suap sektor swasta di Indonesia belum berjalan secara efektif. Kasus suap tersebut hanyalah salah satu contoh dari sekian banyak dugaan kasus suap swasta yang ada di Indonesia. Apabila hal tersebut dibiarkan maka akan terus menerus terjadi kasus-kasus suap di sektor swasta yang tidak hanya merugikan masyarakat tetapi secara tidak langsung juga berdampak pada Negara.

## Kesimpulan
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa suap di sektor swasta berdasarkan UNCAC adalah tindakan yang dilakukan antara pihak swasta dengan pihak swasta dalam kegiatan ekonomi, komersial atau keuangan dengan bentuk suap aktif mupun suap pasif. Suap aktif berupa janji, tawaran, atau pemberian suatu
31 Ahmad Ridwan Tentowi, ‘Dugaan Korupsi Swasta dalam Bidang Logistik’, (Supply Chain Indonesia 2018).[3].

## Fariz Cahyana: Urgensi Pengaturan Suap
keuntungan yang tidak semestinya didapat kepada seseorang yang memimpin atau bekerja dalam entitas sektor swasta, agar orang tersebut bertindak atau menahan diri untuk bertindak dengan cara melanggar kewajibannya. Suap pasif berupa permohonan atau penerimaan keuntungan yang tidak semestinya didapat oleh seseorang yang yang memimpin atau bekerja dalam entitas sektor swasta, agar orang tersebut bertindak atau menahan diri untuk bertindak dengan cara melanggar kewajibannya. Sementara suap di sektor swasta berdasarkan peraturan perundang- undangan di Indonesia adalah tindakan suap yang telah diatur dalam UU Tindak Pidana Suap namun di dalam pengaturannya masih terdapat berbagai kelemahan. Di sisi lain, kasus suap PT. Interbat dan berbagai kasus serupa yang belum dibawa ke ranah hukum menunjukkan bahwa praktik penegakan hukum suap sektor swasta di Indonesia belum berjalan secara efektif. Apabila hal tersebut dibiarkan maka akan terus menerus terjadi kasus-kasus suap di sektor swasta yang tidak hanya merugikan masyarakat tetapi secara tidak langsung juga berdampak pada Negara. Oleh sebab itu, perlu adanya pemahaman dari aparat penegak hukum bahwa pemaknaan suap sektor swasta di Indonesia adalah tindakan suap sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dimana Undang-undang tersebut dapat digunakan untuk menjerat pelaku suap di sektor swasta. Disamping itu juga perlu adanya pengaturan terakait perbuatan suap di sektor swasta sesuai dengan rekomendasi UNCAC melalui pembaruan hukum dalam revisi UU Tindak Pidana Suap dengan menambahkan pengaturan dalam Pasal megenai subjek hukum korporasi dan dalam Pasal yang menyatakan bahwa tindakan suap dalam UU Tindak Pidana Suap merupakan tindak pidana korupsi sebagai bagian dari upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara komprehensif dan juga diharapkan dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas di sektor swasta.

## Daftar Bacaan

## Buku
Cecily Rose, Michael Kubiciel, dan Oliver Landwehr, The  United  Nations Convention Against Corruption: A Commentary (Oxford University Press 2019).
Oemar Seno Adji, Herziening-Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik (Erlangga 1981).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2011).
Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (PT. Raja Grafindo Persada 2004).
Toriq Hadad, Di Balik Investigasi Tempo 01 (Tempo 2017).

## Jurnal
Yenti Garnasih, ‘Paradigma Baru Dalam Pengaturan Anti Korupsi Di Indonesia Dikaitkan dengan UNCAC 2003’ (2009) 3 Jurnal Hukum Prioris.
Vidya Prahassacitta, ‘Tinjauan Atas Kebijakan Hukum Pidana terhadap Penyuapan Di Sektor Privat Dalam Hukum Nasional Indonesia: Suatu Perbandingan Dengan Singapura, Malaysia dan Korea Selatan’, (2017) 4 Jurnal Hukum & Pembaruan.
Andreas Nathaniel Marbun, ‘Suap di Sektor Privat: Dapatkah Dijerat?’ (2017) 1 Integritas.
Prianter Jaya Hairi, ‘Urgensi Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Sektor Swasta’,
(2018) 24 Info Singkat (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

## Laman
Mata Najwa, “PSSI Bisa Apa Jilid 2 : Kapolri Bentuk Satgas Pengaturan Skor Sepak Bola”, (Najwa Sihab, 2018) < https://www.youtube.com/ watch?v=dgYjf5LSYOo > diakses pada tanggal 22 April 2019.
Mata Najwa, “PSSI Bisa Apa Jilid 2 : Mafia Bola Terancam Pasal Suap”, (Najwa Sihab, 2018) < https://www.youtube.com/watch?v=oGs_aEnc32Q > diakses pada tanggal 22 April 2019.
‘Standar Manajemen Anti Suap ISO 37001, Langkah Maju Indonesia Berantas Korupsi’, < http://ksp.go.id/standar-manajemen-anti-suap-iso-37001- langkah-maju-indonesia-berantas-korupsi/ > ( KSP, 2017) diakses pada tanggal 1 Maret 2019.
Dimas Jarot Bayu, ‘Perusahaan Swasta yang Terapkan Sistem Manajemen Antisuap Masih Minim’, (Katadata, 2017) < https://katadata.co.id/berita/2018/12/05/ perusahaan-swasta-yang-terapkan-sistem-manajemen-antisuap-masih- minim > diakses pada tanggal 1 Maret 2019.
Gilang Galiartha, ‘Suap Rolls-Royce, Yang Dituduh dan Yang Diakui’, (Antara News, 2017) < https://www.antaranews.com/berita/607954/suap-rolls-royce- yang-dituduhkan-dan-yang-diakui > diakses pada tanggal 1 Maret 2019.

## Perundang-undangan
United Nation Convention Against Corruption (UNCAC).
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140).
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 58).
Fariz Cahyana: Urgensi Pengaturan Suap