## MENUJU PERGURUAN TINGGI RESPONSIF GENDER: MENGUKUR KESIAPAN IAIN PONOROGO DALAM IMPLEMENTASI INDIKATOR PTRG MELALUI SWOT ANALYSIS
Irma Yuliani 1 , Isnatin Ulfah 2 .
IAIN Ponorogo

## Email: irmayuliani82@iainponorogo.ac.id

## Abstract
The implementation of gender responsive indicators in higher education  is still the homework for almost all campuses in Indonesia, including IAIN Ponorogo. In order toward a gender- responsive institution, there need to be stages that must be carried out by the campus. Through SWOT analysis, this article explains the readiness of IAIN Ponorogo to implement the gender responsive indicators in higher education. The four gender responsive indicators analyzed are the gender mainstreaming institution, gender-responsive in education, research and services, gender-responsive governance and budgeting, and a culture of zero tolerance towards men and women. This study utilized primary data in the form of interviews as well as secondary data  in  the  form  of  gender  responsive  indicator  in  higher  education,  journal  articles, regulations,  and  other  relevant  sources.  This  research  shows  that  basically  IAIN  Ponorogo already has sufficient capital to realize itself as a gender-responsive higher education. If these capitals  could  not  be  managed  properly  by  stakeholders,  this  research  found  potential obstacles to the realization of IAIN Ponorogo as a gender responsive higher education. Some important opportunities that are not owned by other tertiary institutions but are owned by IAIN Ponorogo are having a female chancellor with a good gender perspective. This condition indicates  a  sizable  opportunity  for  IAIN  Ponorogo  to  realize  itself  as  a  gender-responsive higher education.

## Keywords: Gender Mainstreaming, Gender Responsive Higher Education, SWOT Analysis. Abstrak
Implementasi indikator perguruan tinggi responsif gender (PTRG) masih menjadi pekerjaan rumah hampir seluruh kampus di Indonesia, tak terkecuali IAIN Ponorogo. Untuk menuju perguruan  tinggi  responsif  gender  perlu  ada  tahapan-tahapan  yang  harus  dilakukan  oleh kampus.    Melalui  analisis  SWOT  artikel  ini  menjelaskan  kesiapan  IAIN  Ponorogo  dalam mengimplementasikan  indikator  PTRG.  Empat  indikator  PTRG  yang  dianalisis  adalah kelembagaan  PSGA,  tridarma  perguruan  tinggi  responsif  gender,  tata  kelola  dan penganggaran  responsif  gender,  serta  budaya  nir-kekerasan  terhadap  laki-laki  dan perempuan.  Penelitian  ini  memanfaatkan  data  primer  berupa  wawancara  dan  juga  data sekunder berupa dokumen indikator PTRG, artikel jurnal, regulasi, dan juga sumber-sumber lain  yang  relevan.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pada  dasarnya  IAIN  Ponorogo  telah memiliki modal yang memadai untuk mewujudkan diri menjadi perguruan tinggi responsif gender.  Jika  modal-modal  tersebut  tidak  dapat  diramu  dengan  baik  oleh  para  pemangku kepentingan,  penelitian  ini  menemukan  potensi  yang  menghambat  mewujudnya  IAIN Ponorogo sebagai perguruan tinggi responsif gender. Beberapa peluang penting yang tidak dimiliki  oleh  Perguruan  Tinggi  lain  namun  dimiliki  oleh  IAIN  Ponorogo  adalah,  memiliki rektor  perempuan  dengan  perspektif  gender  yang  baik.  Kondisi  ini  menunjukkan  peluang yang  cukup  besar  bagi  IAIN  Ponorogo  untuk  mewujudkan  diri  menjadi  perguruan  tinggi responsif gender. Kata  Kunci  :  Pengarusutamaan  Gender,  Perguruan  Tinggi  Responsif  Gender,  Analisis SWOT

## SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak Vol.4, No.2, Desember 2022.
ISSN: 2720-9059; E-ISSN: 2716-2230

## PENDAHULUAN
Implementasi  pengarusutamaan  gender  (PUG)  dalam  perguruan  tinggi telah  diamanatkan  oleh  pemerintah  Indonesia  melalui  beberapa  regulasi (Ummah, 2019; Yunus, 2015). Di antara regulasi-regulasi yang mengatur tentang pengarusutamaan gender adalah Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan  gender  dalam  pembangunan,  Peraturan  Menteri  Agama Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Tugas  dan  Fungsi  PUG,  Keputusan  Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019, Keputusan Menteri Agama Nomor 571 Tahun 2020, dan Edaran Bersama tentang PUG. Tujuan pengarusutamaan gender  pada  perguruan  tinggi  tidak  lain  adalah  membuka  akses,  partisipasi, kontrol,  dan  manfaat  yang  setara  antara  civitas  akademika  laki-laki  dan perempuan  (Nurhamadah,  2016).  Sehingga  perguruan  tinggi  dapat  menjadi wadah  yang  aman  dan  nyaman  bagi  seluruh  warganya  dalam  melaksanakan kegiatan tridarma perguruan tinggi (Kusmanto, 2018).
Mewujudkan  perguruan  tinggi  responsif  gender  bukanlah  kerja  yang mudah  (Cardona-Moltó  &  Miralles-Cardona,  2022).  Dibutuhkan  upaya-upaya yang sinergis antara pemerhati isu kesetaraan gender di level grassroot hingga pemangku kebijakan di level atas (Nurhamadah, 2016; Ummah, 2019). Faktanya, paling tidak, hingga tahun akhir tahun 2022, belum ada perguruan tinggi yang secara  tegas  mengklaim  dirinya  sebagai  perguruan  tinggi  responsif  gender. Beberapa perguruan tinggi misalnya, baru menyatakan dan menjelaskan upaya- upaya menuju perguruan tinggi responsif gender seperti UIN Pekalongan dan IAIN Metro.
Maraknya kasus-kasus yang diakibatkan oleh adanya relasi yang timpang antarwarga kampus, misalnya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh laki- laki kepada perempuan, dosen kepada mahasiswa, pejabat senior kepada dosen tanpa jabatan, dan lainnya, menjadikan stabilitas kegiatan tri darma perguruan tinggi  menjadi  terganggu  (Broecke  &  Hamed,  2008;  Elindawati,  2021;  Rusyidi dkk., 2019). Selain itu, kondisi lain seperti belum terpenuhinya sarana-prasarana yang responsif gender juga mengakibatkan munculnya ketimpangan beban kerja yang  dirasakan  oleh  warga  kampus  tertentu  (Indriyany  dkk.,  2021;  Ummah, 2019).  Misalnya,  belum  adanya  ruang  laktasi  khusus  bagi  ibu  hamil  dan menyusui,  masih  bercampurnya  toilet  laki-laki  dan  perempuan,  dan  lain sebagainya.  kondisi-kondisi  seperti  ini  perlu  diperhatikan  lebih  jauh  agar tercipta  akses  yang  setara  dan  lingkungan  yang  nyaman  bagi  seluruh  warga kampus tanpa terkecuali (Cardona-Moltó & Miralles-Cardona, 2022).
Guna mewujudkan perguruan tinggi responsif gender, pada tahun 2019 kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (KPPPA) merangkul pusat studi gender dan anak (PSGA) dari beberapa perguruan tinggi untuk menyusun indikator Perguruan Tinggi Responsif Gender (PTRG). Aksi ini dilakukan  sebagai  respon  atas  instruksi  presiden  Nomor  9  Tahun  2000  yang
Received 2022-12-03
Revised 2023-01-05
Accepted 2023-01-09
mengamanatkan terwujudkannya
pengarusutamaan gender dalam pembangunan  nasional.  Selain  itu,  upaya  penyusunan  indikator  PTRG  juga dijadikan  sebagai  komitmen  perguruan  tinggi  terhadap  Peraturan  Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 untuk membangun pendidikan yang berlandaskan keseimbangan gender (Maulana, 2020).
Indikator PTRG yang disusun oleh KPPPA masih bersifat abstraksi yang membutuhkan pedoman atau petunjuk teknik yang lebih operasional. Indikator PTRG  yang  disusun  oleh  KPPPA  perlu  mendapatkan  validasi  berdasarkan pengalaman  Perguruan  Tinggi  agar  membumi  dan  implementatif.  Situasi  ini mendorong  8  perwakilan  PSGA  yang  tergabung  ke-dalam  aliansi  PSGA berkumpul  dan  berkomitmen  untuk  menyusun  dokumen  operasionalisasi indikator PTRG (Islamsantun, 2022). 8 perwakilan PSGA tersebut adalah IAIN Ponorogo,  UIN  Samarinda,  UIN  Surakarta,  UIN  Riau,  IAIN  Metro,  UNISNU Jepara,  UIN  Semarang,  dan  UIN  Pekalongan.  Perjalanan  8  PSGA  tersebut mendapat dukungan dari konsorsium NGO WE LEAD, untuk menyusun dan menyebarluaskan  buku  pedoman  perguruan  tinggi  responsif  gender  berhasil disusun dan disebarluaskan. (Aida dkk., 2022).
IAIN  Ponorogo  sebagai  salah  satu  perguruan  tinggi  yang  tergabung dalam  aliansi  PSGA  memiliki  tanggungjawab  yang  cukup  besar  dalam mengimplementasikan  indikator  PTRG,  di  samping  upayanya  untuk menyelesaikan penyusunan indikator PTRG. Sepanjang sejarah kepemimpinan IAIN Ponorogo dianggap telah memberikan kesempatan yang setara untuk laki- laki dan perempuan dengan hadirnya perempuan sebagai rektor selama 3 kali kepemimpian  IAIN  Ponorogo.  Kondisi  ini  belum  dapat  dipastikan  sebagai konsekuensi  dari  kebijakan  yang  mendorong  pengarusutamaan  gender  di perguruan  tinggi.  Akan  tetapi,  kondisi  yang  telah  berjalan  di  IAIN  Ponorogo perlu diapresiasi dan dicarikan landasan yang formal dalam mendorong IAIN Ponorogo menuju perguruan tinggi responsif gender.
Penelitian ini adalah penelitian eksploratif yang didukung oleh data-data kualitatif seperti telaah literatur dan wawancara guna mendapatkan informasi Strength, Weakness, Opportunities , dan Threats yang dimiliki oleh IAIN Ponorogo dalam mewujudkan diri menjadi perguruan tinggi responsif gender. Pemilihan analisis  SWOT  sebagai  pisau  analisis  dalam  penelitian  ini  dikarenakan kemampuannya  yang  cukup  akurat  dalam  memprediksi  kelemahan  yang kedepan perlu untuk dibenahi oleh perguruan tinggi serta mendorong kekuatan- kekuatan yang mereka miliki untuk menciptakan suatu nilai (Yunus, 2015).
Pembahasan  dalam  penelitian  ini  diawali  dengan  pemaparan  indikator perguruan  tinggi  responsif  gender  yang  telah  disusun  oleh  aliansi  PTRG bersama dengan NGO Rumah KitaB, We Lead, Hivos, dan Canada. Selanjutnya adalah pengumpulan informasi mengenai Strength, Weakness, Opportunities , dan Threats yang dihadapi oleh IAIN Ponorogo. Pengumpulan informasi pada tahap kedua  ini  dilakukan  melalui  studi  literatur  dan  wawancara  kepada  beberapa
pejabat  di  lingkungan  IAIN  Ponorogo.  Bagian  ketiga  adalah  rekomendasi strategi yang  dapat  ditempuh  IAIN  Ponorogo  dalam  mewujudkan  perguruan tinggi  responsif  gender,  dan  bagian  terakhir  adalah  penutupan  yang mengungkapan  kelemahan  penelitian  dan  saran  untuk  penelitian  yang  akan datang.

## KERANGKA TEORI
Penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang implementasi perguruan tinggi responsif gender telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya.  Dalam penelitian  tersebut  tidak  disebutkan  secara  eksplisit  penggunaan  kata “perguruan  tinggi  responsif  gender” ,  namun  analisis  secara  parsial  terhadap implementasi PUG telah dilakukan. Temuan dari penelitian yang ada umumnya menunjukkan  belum  adanya  keberhasilan  dalam  program  pengarusutamaan gender pada masing-masing lembaga (Kusmanto, 2018; Maulana, 2020; Ummah, 2019).  Penelitian  (Machmud, 2013;  Ni’am,  2017;  Soviana,  2012)  menunjukkan hambatan-hambatan  yang  harus  dihadapi  perguruan  Tinggi  dalam pengarusutamaan  gender,  baik  pada  aspek  kebijakan,  struktural,  maupun budaya.  Penelitian  lain  membicarakan  secara  parsial  keterkaitan  PUG  dan anggaran responsif gender (Wijayati dkk, 2022; Fithriyah, 2017; Farida, 2019) atau PUG  dan  ketersediaan  sarana  prasarana  responsif  gender  (Ummah,  2019). Kondisi ini bisa terjadi karena dua kemungkinan, pertama karena belum adanya indikator  yang  pasti  mengenai  PUG  baik  dalam  pendidikan  pengajaran, pengelolaan sarana prasarana, hingga tata kelola, atau kedua karena realita yang memang menunjukkan minimnya kondisi suatu lembaga yang telah memenuhi unsur PUG.
Penelitian  ini  mencoba  untuk  mengisi gap  research dari  penelitian  yang ada,  dengan  menggunakan  indikator  PTRG  sebagai  acuan  untuk  menilai kesiapan IAIN  Ponorogo dalam implementasi PUG. Penelitian  ini  diharapkan dapat  menunjukkan  sisi  lebih  dan  juga  kurang  bagi  IAIN  Ponorogo  dalam implementasi  PUG.  Pengayaan  analisis  melalui  SWOT  analysis  juga  berguna untuk memetakan kekuatan dan kelemahan yang  ke depan harus diantisipasi dan dikembangkan guna menciptakan nilai responsif gender yang lebih baik.
Bagian yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah  penggunaan  indikator  PTRG  yang  melibatkan  indikator  kelembagaan PSGA, Tridarma perguruan tinggi responsif gender, tata kelola responsif gender, dan  juga  budaya  nir-kekerasan  terhadap  laki-laki  dan  perempuan  sebagai indikator  penilaian  PUG  di  perguruan  tinggi.  Pada  penelitian  sebelumnya, sebagian  besar  yang  ada  belum  menggunakan  pendekatan  yang  utuh  seperti PTRG dan objek analisis masih dilakukan secara parsial.

## METODE
Penelitian ini termasuk penelitian eksploratif yang didukung oleh data- data  kualitatif  seperti  telaah  literatur  dan  wawancara  guna  mendapatkan informasi Strength, Weakness, Opportunit ies, dan Threats yang dimiliki oleh IAIN Ponorogo dalam mewujudkan diri menjadi perguruan tinggi responsif gender. Pembahasan  dalam  penelitian  ini  akan  dimulai  dengan  pemaparan  indikator perguruan  tinggi  responsif  gender  yang  telah  disusun  oleh  aliansi  PTRG bersama  dengan  NGO  Rumah  KitaB,  We  Lead,  Hivos,  Jass,  dan  Canada. Selanjutnya  adalah  pengumpulan  informasi  mengenai  Strength,  Weakness, Opportunities, dan Threats yang dihadapi oleh IAIN Ponorogo. Pengumpulan informasi pada tahap kedua ini dilakukan melalui studi literatur dan wawancara kepada beberapa pejabat di lingkungan IAIN Ponorogo. Bagian ketiga adalah rekomendasi strategi yang dapat ditempuh IAIN Ponorogo dalam mewujudkan perguruan tinggi responsif gender.

## TEMUAN PENELITIAN

## Analisis SWOT Implementasi Indikator PTRG di IAIN Ponorogo
Implementasi menuju perguruan tinggi responsif gender membutuhkan upaya yang  berkelanjutan dan saling bersinergi antar unit dan seluruh warga kampus (Ernita, 2014; Febrianti dkk., 2020; Indriyany dkk., 2021; Maulana, 2020; Murniati  &  Zayzda,  2021).  Adapaun  implementasi  indikator  PTRG  di  IAIN Ponorogo  yang  dianalisis  terdiri  dari  empat  indikator,  yaitu  kelembagaan responsif gender, tri darma perguruan tinggi responsif gender, tata kelola dan penganggaran responsif gender, serta budaya nir-kekerasan terhadap laki-laki dan  perempuan  (Aida  dkk.,  2022).  Indikator  kelembagaan  responsif  gender mengukur bahwa dalam mewujudkan perguruan tinggi yang responsif gender setidaknya harus memiliki, 1) Pusat Studi Gender dan Perlindungan Anak atau Pusat  Studi  Wanita;  2)  memiliki  data  profil  gender  perguruan  tinggi;  serta  3) adanya peraturan rektor tentang implementasi pengarusutamaan gender (PUG) di perguruan tinggi.
Pada bagian tridharma perguruan tinggi responsif gender, indikator ini mengukur  bahwa  kegiatan  pendidikan  dan  pengajaran,  penelitian  serta pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan gender sebagai arus utama.  Indikator  yang  ketiga  adalah  tata  kelola  dan  penganggaran  responsif gender. Indikator ini mengukur keterlibatan  tata pamong dan kepemimpinan, kerjasama  untuk  advokasi  isu  gender;  serta  penganggaran  yang mempertimbangkan  keadilan  gender  dalam  pelaksanaannya.  Pada  bagian terakhir indikator PTRG berisi tentang budaya nir-kekerasan terhadap laki-laki dan perempuan. Keberadaan indikator ini bertujuan untuk menciptakan strategi yang tepat dalam kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
Indikator PTRG di atas perlu untuk dianalisis secara mendalam. Hal ini bertujuan  agar  user  atau  perguruan  tinggi  bisa  memprediksi  kekurangan  dan kelebihan yang mereka miliki dalam mewujudkan diri menjadi perguruan tinggi
responsife gender. Sebagai upaya dalam mencari strategi yang paling relevan, penelitian  ini  mencoba  menganalisis  implementasi  PTRG  di  IAIN  Ponorogo melalui  analisis  SWOT.  Analisis  SWOT  merupakan  singkatan  dari Strengths (Kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), Opportunities (Peluang),  dan Threats (Ancaman). Faktor kekuatan dan kelemahan mengacu pada faktor internal yang dimiliki  oleh  sebuah  organisasi/institusi.  Sedangkan  faktor  peluang  dan tantangan berasal dari lingkungan eksternal organisasi (Yunus, 2015).
Analisis SWOT diyakini mampu mendeteksi kelemahan yang ke depan perlu  untuk  dibenahi  oleh  kampus  serta  mendorong  kekuatan-kekuatan  yang mereka miliki untuk menciptakan suatu nilai. Pada bagian analisis peluang dan ancaman,  analisis  SWOT  akan  membantu  organisasi  memanfaatkan  peluang yang  dapat  diambil  guna  mewujudkan  sebuah  tatanan  yang  lebih  baik,  serta memitigasi  ancaman  dan  menyusun  upaya-upaya  yang  dapat  meminimalisir dampak buruk dari suatu kebijakan atau program kerja (Agustina dkk., 2021; González-Sánchez dkk., 2021).
Adapun hasil wawancara yang dilakukan bersama rektor IAIN Ponorogo mengenai strengths (kekuatan), weaknesses (kelemahan), oportunities (peluang), dan threats (ancaman) secara rinci dapat dilihat melalui uraian di bawah ini (E. Muafiah, komunikasi pribadi, 2022):

## 1. Kelembagaan PSGA
Indikator kelembagaan PSGA meliputi, 1) adanya Pusat Studi Gender dan Perlindungan  Anak  atau  Pusat  Studi  Wanita;  2)  memiliki  data  profil  gender perguruan  tinggi;  serta  3)  adanya  peraturan  rektor  tentang  implementasi pengarusutamaan gender (PUG) di perguruan tinggi (Aida dkk., 2022). Adapun uraian hasil analisis SWOT pada Implementasi Indikator Kelembagaan PSGA di IAIN Ponorogo adalah sebagai berikut:
Strength/Kekuatan:
a. Sebagian besar ketua PSGA IAIN Ponorogo yang pernah menjabat adalah SDM  yang  berperspektif  gender  dan  memiliki  modal  keilmuan  yang mumpuni di bidang gender
b. Kaderisasi  telah  dilakukan  melalui  gender  focal  point,  gender  focal  point yang dimaksud di sini adalah pejabat dan atau staf yang membantu pusat studi  gender  dan  anak  dalam  pelaksanaan  program-program  kerjanya, terutama dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
c. IAIN Ponorogo sudah memiliki profil gender dan SK PUG sebagai landasan implementasi PTRG yang diterbitkan pada tahun 2022

## Weakness/Kelemahan:
a. Belum  terdapat  mekanisme  pengangkatan  yang  jelas  di  struktur  PSGA. sejauh  ini  proses  pengangkatan  kepala  PSGA  didasarkan  pada  pemilihan langsung  oleh  rektor  dengan  mempertimbangkan  kapabilitas  dan
pengalaman calon kepala PSGA di bidang pemberdayaan perempuan dan anak, baik secara ilmiah maupun advokasi lapangan
b. SK PUG dan profil gender di IAIN Ponorogo baru disusun tahun 2022 awal kuartal  ke-empat,  sehingga  keduanya  baru dapat  dijadikan  sebagai  acuan untuk pelaksanaan program kerja pada tahun yang akan datang.

## Opportunities/Peluang:
a. Banyaknya  tawaran  kerjasama  dari  institusi  lain  baik  yang  bersifat pemerintahan  maupun  lembaga  swadaya/organisasi/NGO.  seperti kerjasama  dengan  pemerintah  kabupaten  Ponorogo,  kerjasama  dengan organisasi  masyarakat  di  wilayah  Ponorogo,  hingga  beberapa  kerjasama antar perguruan tinggi dan NGO seperti Rumah KitaB dan lain sebagainya.
b. PSGA IAIN Ponorogo termasuk ke dalam 8 perguruan tinggi yang dipercaya sebagai  penyusun  dokumen  operasionalisasi  indikator  PTRG.  Kedudukan ini  cukup  strategis  bagi  PSGA  IAIN  Ponorogo,  melalui  perannya  dalam penyusunan dokumen PTRG ia berkesempatan untuk menularkan beberapa praktik  baik  yang  layak  untuk  diadopsi  oleh  berguruan  tinggi  yang  lain. Selain  itu,  keberadaannya  yang  cukup  diakui  bisa  menjadi  sarana  dalam memperluas jaringan kerjasama.

## Threats/Ancaman:
a. Belum memiliki SOP ataupun aturan main yang jelas mengenai kerjasama dengan  pihak  eksternal,  sejauh  ini  kerjasama  hanya  dilakukan  melalui prosedur  yang  sederhana  dengan  mensyaratkan  surat  permohonan kerjasama  dan  memberikan  balasan  kesediaan  ataupun  tidak.  Screening terhadap bentuk-bentuk kerjasama yang mempertimbangkan pengarusutamaan gender belum menjadi prasarat bagi kerjasama di IAIN Ponorogo.
b. Gender focal point yang telah dibentuk oleh PSGA masih lemah pelatihan, sehingga ketika ada tawaran untuk mengisi atau mengadvokasi kegiatan di luar, PSGA IAIN Ponorogo masih kekurangan SDM yang mumpuni.

## 2. Tridarma Perguruan Tinggi
Ruang lingkup indikator tri darma perguruan tinggi yang akan dianalisis selanjutnya  yaitu  meliputi,  1)  pendidikan  &  pengajaran  responsif  gender  dan inklusi  sosial,  2)  penelitian  responsif  gender  dan  inklusi  sosial,  dan  3) pengabdian  masyarakat  responsif  gender  dan  inklusi  sosial  (Aida  dkk.,  2022) Adapun  hasil  wawancara  yang  dilakukan  bersama  rektor  IAIN  Ponorogo mengenai  strengths  (kekuatan),  weaknesses  (kelemahan),  oportunities (peluang),  dan  threats  (ancaman)  secara  rinci  dapat  dilihat  melalui  uraian  di bawah ini (E. Muafiah, komunikasi pribadi, 2022):
Strength/Kekuatan:
a. Rencana  strategis  (Renstra)  IAIN  Ponorogo  telah  mengakomodir  nilai kesetaraan gender pada tridharma perguruan tinggi
b. Mata kuliah “Gender dan Inklusi Sosial” di IAIN Ponorogo telah menjadi mata kuliah dasar umum di program studi tertentu
c. Pelatihan  untuk  penyusunan  RPS  responsif  gender  juga  dilakukan  secara rutin oleh IAIN Ponorogo melalui PSGA
d. IAIN  Ponorogo  telah  mengafirmasi  dosen  perempuan  yang  sedang  hamil dengan  cara  mengurangi  beban  SKS  pada  mata  kuliah  dan  diberikan kesempatan mengajar di lantai bawah
e. IAIN Ponorogo membuka kesempatan yang sama bagi seluruh calon peneliti yang hendak meneliti isu gender dan inklusi sosial
f. Pedoman  pelaksanaan  pengabdian  monodisiplin  juga  mendorong terlaksananya  pengabdian masyarakat responsif gender, meski hal ini tidak dijelaskan secara eksplisit

## Weakness/Kelemahan:
a. IAIN Ponorogo belum memiliki pedoman spesifik yang mengatur integrasi perspektif gender dalam kurikulum
b. Belum  terdapat  juknis  spesifik  yang  mengatur  kuota  penelitian  yang bertemakan gender
c. Belum  terdapat  juknis  spesifik  yang  mengatur  pengabdian  masyarakat bertemakan gender
d. Masih  minimnya  pelatihan  pengabdian  masyarakat  berbasis  advokasi terhadap korban kekerasan seksual

## Opportunities/Peluang:
a. Himbaun  kementerian  agama  terkait  penggunaan  anggaran  minimal  5% dari  anggaran  BOPTN  dapat  dijadikan  sebagai  acuan  untuk  mengelola program  kerja  yang  dapat  mendorong  pengarusutamaan  gender  dalam pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat.
b. Renstra  IAIN  Ponorogo  yang  telah  mengakomodir  nilai  gender  dapat dijadikan  sebagai  landasan  untuk  menyusun  dokumen  pendukung  yang dapat  mengakselerasi  PUG  pada  tridharma,  misalnya  penyusunan  juknis penelitian dan pengabdian masyarakat responsif gender, penyusunan RPS dan buku ajar responsif gender, dan lain sebagainya.
Threats/Ancaman:
PTRG belum menjadi indikator  penilaian akreditasi perguruan tinggi, sehingga pelaksanaan indikator PTRG di IAIN Ponorogo juga masih bersifat voluntery. Tidak  jauh  berbeda  dengan  perguruan  tinggi  lain,  kondisi  ini  akhirnya mengakibatkan perlambatan pada program pengarusutamaan gender di IAIN Ponorogo.
3. Tata  Kelola  &  Monitoring/evaluasi  yang  meliputi  penganggaran  responsif gender
Ruang lingkup indikator tata kelola dan penganggaran responsif gender yang  akan  dianalisis  selanjutnya  yaitu  meliputi,  1)  tata  pamong  dan kepemimpinan responsif gender; 2) kerjasama untuk advokasi isu gender; dan 3) penganggaran  responsif  gender  dan  inklusi  sosial  (Aida  dkk.,  2022).  Adapun hasil  wawancara  yang  dilakukan  bersama  rektor  IAIN  Ponorogo  mengenai strengths  (kekuatan),  weaknesses  (kelemahan),  oportunities  (peluang),  dan threats (ancaman) tentang  Implementasi Indikator tata kelola dan penganggaran responsif  gender  di  IAIN  Ponorogo  adalah  sebagai  berikut  (E.  Muafiah, komunikasi pribadi, 2022):
Strength/Kekuatan:
a. Rektor IAIN Ponorogo adalah perempuan, jabatan strategis di lingkungan IAIN Ponorogo juga banyak diisi oleh pejabat perempuan
b. IAIN  Ponorogo  tidak  menghalangi  perempuan  untuk  mengisi  jabatan tertentu
c. IAIN  Ponorogo  telah  memiliki  fasilitas  tertentu  yang  dapat  mendorong terpenuhinya sarana prasarana yang responsif gender, seperti: ruang laktasi yang dilengkapi dengan bed, alat pendingin untuk menyimpan ASI, tangga masjid Dar As-Salikin yang responsif gender, serta memperhatikan ukuran tinggi tangga agar ramah terhadap seluruh pengguna.

## Weakness/kelemahan:
a. Terdapat kekosongan penanggungjawab PPRG pada selang waktu tertentu, yaitu dari tahun 2019 hingga sekarang, sehingga kondisi ini mengakibatkan penggaran dan perencaan responsif gender di IAIN Ponorogo saat ini tidak beracuan pada GAP dan GBS.
b. Sarana prasarana responsif gender dan inklusif pada umumnya mahal
Opportunities/Peluang:
IAIN  Ponorogo  merupakan  kampus  terbesar  dan  satu-satunya  kampus negeri  di  kabupaten  Ponorogo,  maka  besar  kesempatan  untuk  mendorong kerjasama yang inklusif antara IAIN Ponorogo dengan pemerintah kabupaten ponorogo khususnya pada program implementasi PUG.
Threats/Ancaman:
a. IAIN  Ponorogo  pernah  bekerjasama  dengan  NGO  tertentu  ketika menyelesaikan  kasus  kekerasan  seksual,  namun  karena  IAIN  Ponorogo belum  memiliki  aturan  kerjasama  yang  memadai  mengakibatkan  IAIN Ponorogo tersudutkan pada kondisi-kondisi tertentu.
b. IAIN  Ponorogo  sebagai  satuan  dari  lembaga  pendidikan  yang  terikat (merupakan  PTKIN),  memiliki  gerak  yang  terbatas  untuk  menjalankan program tertentu karena terkendala oleh logika anggaran
c. Pengadaaan  sarana  prasarana  yang  responsif  gender  dan  inklusi  sosial cenderung  mahal,  sedangkan  sebagai  Satker,  IAIN  Ponorogo  belum memiliki kebebasan untuk mengatur keuangannya sendiri

## 4. Budaya Nir-Kekerasan Terhadap Laki-laki dan Perempuan
Ruang  lingkup  indikator  budaya  nir-kekerasan  terhadap  laki-laki  dan perempuan  yang akan dianalisis selanjutnya meliputi 1) adanya SK/Peraturan rektor yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (KS) di perguruan tinggi; 2) memiliki mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual seperti adanya Unit Layanan Terpadu; serta 3) melaksanakan kegiatan yang mendorong sosialisasi anti kekerasan seksual di perguruan tinggi (Aida  dkk.,  2022).  Adapun  hasil  wawancara  yang  dilakukan  bersama  rektor IAIN  Ponorogo  mengenai  strengths  (kekuatan),  weaknesses  (kelemahan), oportunities (peluang), dan threats (ancaman) tentang  Implementasi Indikator budaya nir-kekerasan terhadap laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut (E. Muafiah, komunikasi pribadi, 2022):

## Strength/Kekuatan:
a. IAIN  Ponorogo  telah  memiliki  Peraturan  Rektor  Nomor  1  Tahun  2022 tentang  pencegahan  dan  penanganan  kekerasan  seksual  sebagai  landasan pelaksanaan  program  dan  penindakan  apabila  terjadi  kasus  Kekerasan Seksual.
b. IAIN  Ponorogo  telah  memiliki  Unit  layanan  terpadu  yang  diberi  nama “IAIN Ponorogo Care” dan berdiri sejak bulan Juni Tahun 2022.
c. Selama  ini  program  kegiatan  PSGA  di  IAIN  Ponorogo  banyak  yang  telah berorientasi pada penguatan perspektif gender bagi civitas akademika IAIN Ponorogo,  diantaranya  yaitu  Workshop  Penguatan  Kapasitas  GFP  dalam PPKS di Perguruan Tinggi TA 2021, Seminar & Sosialisasi Draft Peraturan Rektor  IAIN  Ponorogo  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan Seksual di IAIN Ponorogo TA 2021, Seminar & Launching Peraturan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di IAIN Ponorogo TA  2021,  Workshop  Penulisan  Artikel  Ilmiah  Berperspektif  Gender  Bagi Dosen  Iain  Ponorogo  TA  2021,  Seminar  Strategi  Pencegahan  Kekerasan Seksual Di Pondok Pesantren Di Ponorogo TA 2022, Workshop Metodologi Penelitian  Berperspektif  Gender  Bagi  Mahasiswa  TA  2021,  Workshop Penulisan RPS Berpekspektif Gender Bagi Dosen Baru IAIN Ponorogo TA 2022,  dan  Seminar  nasional  membedah  UU  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual TA 2022.

## Weakness/Kelemahan:
a. Belum tersedia aturan main yang  memadai  terkait penanganan kekerasan seksual apabila bekerjasama dengan lembaga lain
b. SDM/kader  yang  dapat  membantu  penanganan  kekerasan  seksual  di lingkungan IAIN Ponorogo masih belum tersisir dengan baik,
c. SDM  yang  diorientasikan  untuk  menangani  kekerasan  seksual  belum memiliki keterampilan/kapasitas yang memadai
d. ULT  IAIN  Ponorogo  masih  minim  kerjasama  dengan  lembaga/unit  lain dalam hal penanganan dan recovery korban kekerasan
e. Sistem pelaksanaan penanganan belum memadai
f. Pelaksanaan kegiatan yang berupa sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan  seksual  masih  terkendala  dengan  administrasi  keuangan, sehingga pelaksanaan kegiatan belum mampu terlaksana dengan maksimal
Opportunities/Peluang:
Dukungan  dari  pemerintah  dalam  bentuk  regulasi  merupakan  peluang dan momentum yang sangat tepat untuk menggencarkan sosialisasi pencegahan dan  penanganan  Kekerasan  Seksual  di  IAIN  Ponorogo,  misalnya  pada  tahun 2022  Pendis  melalui  KMA  Nomor  73  Tahun  2022  turut  mendukung  kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan Islam.
Threats/Ancaman:
a. Kasus kekerasan seksual semakin masif, jika hal ini tidak ditangani dengan baik  maka  dapat  menimbulkan  ketidaknyamanan  dalam  kegiatan  belajar mengajar
b. Jika  IAIN  Ponorogo  tidak  mampu  mengelola  kasus  Kekerasan  Seksual dengan baik, maka akan meningkatkan intervensi masyarakat luar terhadap IAIN Ponorogo
c. Nama baik IAIN Ponorogo akan tercemar jika tidak mampu merespon kasus Kekerasan Seksual dengan cepat dan dengan penanganan yang benar

## PEMBAHASAN

## Strategi Alternatif Implementasi Indikator PTRG di IAIN Ponorogo
Berdasarkan hasil analisis SWOT, didapatkan beberapa alternatif strategi yang  dapat  mendorong  percepatan  implementasi  indikator  PTRG  di  IAIN Ponorogo:

## 1. Strategi S-O (Strengths – Opportunities)
Strategi S-O merupakan strategi yang diambil dengan mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki oleh organisasi untuk memanfaatkan peluang yang ada. Adapun uraian strategi S-O yang dapat diimplementasikan oleh IAIN Ponorogo sebagai berikut.
a. Pemangku  kepentingan  di  lingkungan  IAIN  Ponorogo  harus  lebih  serius dalam  merespon  dan  mengimplementasikan  Intruksi  Presiden  Nomor  9 Tahun  2000  tentang  pengarusutamaan  gender  dalam  pembangunan, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tugas dan Fungsi PUG,  Keputusan  Jenderal  Pendidikan  Islam  Nomor  5494  Tahun  2019, Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  571  Tahun  2020,  dan  Edaran  Bersama tentang  PUG.  Selain  itu,  SK  PUG  yang  telah  disahkan  oleh  rektor  IAIN Ponorogo  juga  dapat  menjadi  landasan  kuat  dalam  pengimplementasian PUG. Salah satu wujud keseriusan pemangku kepentingan adalah dengan
melakukan  mapping  program-program  serta  kebutuhan  sarana  prasarana yang dapat mendorong percepatan PUG di IAIN Ponorogo.
b. Mempergunakan  sumber  daya  keuangan  dengan  berlandaskan  GAP (gender analysis pathway) dan GBS (gender budget statement) juga solusi yang strategis dalam mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang selama ini belum memenuhi unsur adil gender. Rupanya sejauh ini IAIN Ponorogo masih sepi dalam  penggunaan  dua  alat  ini,  alat  GAP  dan  GBS  belum  menghasilkan manfaat  yang  signifikan  dalam  mendeteksi  penganggaran  yang  responsif gender.
c. Bagian  ketiga  adalah  penguatan  perspektif  gender  pada  sumber  daya manusia. Berdasarkan data pilah gender di IAIN Ponorogo, dapat dikatakan jumlah  dosen  laki-laki  dan  perempuan  hampir  dapat  dikatakan  setara. Perbandingan  52%  laki-laki  dan  48%  perempuan  bukalah  angka  yang menunjukkan  ketimpangan  yang  signifikan.  Harusnya  peluang  ini  dapat menjadi  kekuatan  tersendiri  bagi  IAIN  Ponorogo  dalam  mendorong percepatan PUG. Oleh karena itu, penguatan perspektif adil gender perlu dilakukan melalui berbagai kegiatan dan maupun program kerja.
2. Strategi W-O (Weaknesses – Opportunities)
Strategi  ini  bertujuan  untuk  meminimalisir  kelemahan  sehingga  dapat memanfaatkan  peluang  yang  ada.  Adapun  uraian  strategi  W-O  yang  dapat diimplementasikan oleh IAIN Ponorogo yaitu:
a. Memperkuat  koordinasi  antar  pemangku  kepentingan  meliputi  pejabat rektorat,  kepala  unit/lembaga,  dan  juga  dekanat,  agar  keseluruhan  dari mereka  mengetahui  dan  dapat  menerima  PUG  sebagai  landasan  penting pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit/lembaga dan fakultas
b. Memberikan  pelatihan  kepada  kepala  unit/lembaga  dan  juga  para  dekan dalam  menyusun  perencanaan,  penganggaran,  dan  pelaksanaan  program kerja yang responsif gender
3. Strategi S-T (Strengths – Treat)
Strategi  ini  bertujuan  untuk  memanfaatkan  kekuatan  organisasi  untuk mengatasi  ancaman  yang  ada.  Adapun  uraian  strategi  S-T  yang  dapat diimplementasikan oleh IAIN Ponorogo yaitu:
a. IAIN  Ponorogo  melalui  PSGA  perlu  melakukan  pengkaderan  yang  serius terhadap  gender  focal  point  (GFP).  Selain  itu  GFP  yang  ada  juga  perlu diberikan  pelatihan  yang  memadai.  Sebab,  kondisi  GFP  hari  ini  adalah penetu keberhasilan PSGA di masa yang akan datang.
b. IAIN  Ponorogo  melalui  modal  Rencana  Strategis  (RENSTRA)  yang  telah mengakomodir  nilai  kesetaraan  gender  perlu  diterjemahkan  ke  dalam berbagai  program,  artinya  IAIN  Ponorogo  harus  membiasakan  diri  untuk menjadikan  prinsip  “Adil  gender”  sebagai  landasan  dalam  pelaksanaan program. Agar, jika PTRG menjadi salah satu indikator wajib pada akreditasi institut, maka IAIN Ponorogo tidak kesulitan untuk menyesuaikan diri.
4. Strategi W-T (Weaknesses – Treat)
Strategi  ini  mencoba  meminimalkan  kelemahan  dan  menghindari ancaman yang ada. Adapun uraian strategi W-T yang dapat diimplementasikan oleh IAIN Ponorogo yaitu:
a. IAIN  Ponorogo  harus  mengimplementasikan  “Peraturan  Rektor  tentang pencegahan  dan  penanganan  kekerasan  seksual”  dengan  tegas.  Sehingga untuk  dapat  mengelola  kasus  KS  dengan  baik,  maka  sarana  prasarana, aturan  main,  dan  juga  kerjasama  dengan  pihak-pihak  tertentu  perlu direncanakan secara sistematis sejak sekarang.
b. IAIN Ponorogo harus segera memberikan pelatihan mengenai GAP dan GBS kepada bagian perencanaan, seluruh kepala unit/lembaga, dan juga dekanat agar program kerja yang  terencana di  masa  yang  akan datang  berangsur- angsur telah mempertimbangkan prinsip adil gender.

## SIMPULAN
Berdasarkan  analisis  SWOT  pada  studi  di  atas,  pada  dasarnya  IAIN Ponorogo  telah  memiliki  modal  yang  cukup  besar  dalam  mewujudkan  diri menjadi  perguruan  tinggi  responsif  gender.  Akan  tetapi  jika  modal-modal tersebut  tidak  dapat  diramu  dengan  baik  oleh  para  pemangku  kepentingan, maka  kondisi  yang  ada  justru  dapat  menghambat  perjalanan  IAIN  Ponorogo menuju  perguruan  tinggi  responsif  gender.  Beberapa  peluang  penting  yang tidak dimiliki oleh Perguruan Tinggi lain namun dimiliki oleh IAIN Ponorogo adalah,  memiliki  rektor  perempuan  dan  diyakini  memiliki  perspektif  gender yang  baik.  Kondisi  ini  menunjukkan  peluang  yang  cukup  besar  bagi  IAIN Ponorogo untuk mewujudkan diri menjadi perguruan tinggi responsif gender. Meski  demikian,  penelitian  ini  masih  menunjukkan  beberapa  kelemahan,  di antaranya adalah bersifat mono-kasus, artinya lesson learned yang diambil dari penelitian  ini  hanya  berasal  dari  satu  perguruan  tinggi.  Rekomendasi  untuk penelitian  selanjutnya  sebaiknya  menggunakan  pendekatan  multi-kasus beberapa  perguruan  tinggi  di  Indonesia,  sehingga  hasil  yang  diperoleh  dapat menjadi acuan yang lebih valid dan terdistribusi merata bagi perguruan tinggi lain  untuk  menemukan  kekurangan  diri  dan  membenahi  kekurangan  guna mewujudkan diri menjadi perguruan tinggi responsif gender.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  diucapkan  oleh  penulis  kepada  pihak-pihak  yamg  telah memberikan informasi berupa data-data yang digunakan dalam penelitian.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS
Penelitian hanya dilakukan oleh Irma Yuliani sebagai penulis utama dan Isnatin Ulfah sebagai penulis kedua.

## REFERENSI
Agustina,  I.  F.,  Mursyidah,  L.,  &  Sukmana,  H.  (2021).  Gender  responsive implementation  in  village  government.  Proceedings  of  the  1st
International Conference of Education, Social and Humanities (INCESH 2021), 581, 99 – 202.
Aida,  N.,  Hidayati,  D.  L.,  Murdiana,  E.,  Hamidatur,  R.,  Hanafi,  I.,  Yuliani,  I., Khasan, U., Fithriyyah, M. U., Wijayati, M., Fadhilah, N., Khoiriyah, R., Andriyani,  S.,  Rofiah,  S.,  Rahmawati,  T.,  &  Mayasari,  L.  D.  (2022). Dokumen operasionalisasi indikator perguruan tinggi responsif gender (Jakarta Indonesia). Rumah KitaB.
Broecke, S., & Hamed, J. (2008). Gender gaps in higher education participation: An  analysis  of  the  relationship  between  prior  attainment  and  young participation  by  gender,  socio-economic  class  and  ethnicity  (Munich Personal  RePEc  Archive  No.  578942011 – 001).  American  Psychological Association. https://doi.org/10.1037/e578942011-001
Cardona-Moltó,  M.  C.,  &  Miralles-Cardona,  C.  (2022).  Education  for  gender equality  in  teacher  preparation:  Gender  mainstreaming  policy  and practice in spanish higher education. Dalam J. A. Boivin & H. Pacheco- Guffrey (Ed.), Advances in Educational Marketing, Administration, and Leadership  (hlm.  65 – 89).  IGI  Global.  https://doi.org/10.4018/978-1- 7998-8025-7.ch004
Elindawati, R. (2021). Perspektif feminis dalam kasus perempuan sebagai korban kekerasan  seksual  di  Perguruan  Tinggi.  Al-Wardah:  Jurnal  Kajian Perempuan, Gender dan Agama, 15(2), 13.
https://doi.org/10.46339/al-wardah.xx.xxx
Ernita, A. (2014). Perilaku komunikasi guru [Repository].
Farida, S. I. (2018). Anggaran responsif gender sebagai suatu instrumen negara untuk  pemenuhan  hak  perempuan  di  Indonesia. JIMF  (Jurnal  Ilmiah Manajemen Forkamma) , 1 (2).
Febrianti, N., Abdulkarim, A., Malihah, E., & Fitriasari, S. (2020). Analisis muatan kajian  gender  pada  buku  teks  pendidikan  kewarganegaraan  di perguruan  tinggi.  Jurnal  Inspirasi  Pendidikan,  10(1),  70 – 77. https://doi.org/10.21067/jip.v10i1.4328
Fithriyah, F. Indonesia's Experience: Implementing Gender Responsive Planning and Budgeting. Indonesian Journal of Development Planning , 1 (1), 59-75.
González-Sánchez,  G.,  Olmo-Sánchez,  M.  I.,  &  Maeso-González,  E.  (2021). Challenges  and  Strategies  for  Post-COVID-19  Gender  Equity  and Sustainable Mobility. Sustainability, 13(5), 2510. https://doi.org/10.3390/su13052510
Indriyany,  I.  A.,  Hikmawan,  M.  D.,  &  Utami,  W.  K.  (2021).  Gender  dan pendidikan  tinggi:  Studi  tentang  urgensitas  kampus  berperspektif gender.  JIIP:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pemerintahan,  6(1),  55 – 72. https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.9376
Islamsantun.  (2022).  Aliansi  PSGA  seluruh  Indonesia  membangun  sinergi dengan kementerian PPPA. Islamsantun.org.
https://islamsantun.org/peristiwa/aliansi-psga-seluruh-indonesia- membangun-sinergi-dengan-kementerian-pppa/
Kusmanto,  T.  Y.  (2018).  Dinamika  pengarusutamaan  gender  pada  pendidikan tinggi  Islam.  Sawwa:  Jurnal  Studi  Gender,  12(3),  303. https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2091
Machmud,  F.  Pengarusutamaan  Gender  (Pug)  Sektor  Pendidikan. Eklektika: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Pendidikan, 1(2), 119-136.
Maulana, B. S. (2020). Implementasi pengarusutamaan gender dalam kurikulum fakultas syariah. Jurnal Equalita, 2(2), 18.
Muafiah,  E.  (2022).  Analisis  SWOT  implementasi  indikator  PTRG  di  IAIN Ponorogo [Komunikasi pribadi].
Murniati, T., & Zayzda, N. A. (2021). Penyusunan profil gender dan inklusi sosial di  perguruan  tinggi  (studi  di  Universitas  Jenderal  Soedirman). Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers, 10.
Ni’am, S. (2017). Pendidikan Perspektif Gender Di Indonesia (Menimbang dan
Menakar  Peran  Gender  dalam  Pendidikan). EGALITA ,  10  (1). https://doi.org/10.18860/egalita.v10i1.4537
Nurhamadah. (2016). Analisis kebijakan dan program kegiatan di PTAI responsif gender. Jurnal Al-Maiyyah, 9(2), 205 – 227.
Rusyidi,  B.,  Bintari,  A.,  &  Wibowo,  H.  (2019).  Experience  and  knowledge  on sexual harassment: A preliminary study among indonesian university students. Share : Social Work Journal, 9(1), 75.
https://doi.org/10.24198/share.v9i1.21685
Sofiani,  T.  (2012).  Membangun  Kampus  (STAIN  Pekalongan)  yang  Sensitif Gender. MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender , 4 (2).
Ummah, N. I. (2019). Pengelolaan sarana prasarana pendidikan responsif gender:
Studi  di  iain  jember.  An- Nisa’ :  Jurnal  Kajian  Perempuan  dan Keislaman, 12(2), 137 – 158. https://doi.org/10.35719/annisa.v12i2.14
Wijayati, M., Murdiana, E., & Hamdani, A. (2022). Jalan Terjal Menuju Perguruan Tinggi  Responsif  Gender:  Lesson  Learned  dari  Piloting  Program
Perencanaan  dan  Penganggaran  Responsif  Gender  di  IAIN Metro. IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies , 3 (1).
Yunus,  R.  (2015).  Strategi  pembangunan  melalui  pengarusutamaan  gender (analisis  SWOT  pada  program  gender  watch  di  Kabupaten  Gresik). Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik, 1(2), 94 – 111.