## DEGRADASI KEADILAN AGRARIA DALAM OMNIBUS-LAW
Hendra Sukarman *) hendra.sukarman@mhs.unsoed.ac.id
Wildan Sany Prasetiya *) Wsanyp13@gmail.com

## (Diterima 13 Januari 2021, disetujui 01 Februari 2021)

## ABSTRACT
In Article 1 paragraph (1) UUPA states: the entire territory of Indonesia is the unity of the  homeland  of  all  Indonesian  people  who  are  united  as  the  Indonesian  nation.  In the  agricultural  sphere,  land  is  part  of  the  earth  which  is  called  the  earth's  surface. The birth of the new work copyright law has raised various expectations from various groups. Both academics, workers and professional organizations, students and even laymen.  omnibus  means  a  law  that  regulates  and  covers  different  types  of  content material  or  regulates  and  covers  all  matters  regarding  a  type  of  cargo  material. Based on Article 3 of the Job Creation Bill, it is said that the purpose of the drafting of the Job Creation Bill is to create the widest possible employment opportunities for the Indonesian people equally. This  is done in order to fulfill a decent living through the following  points:  1)  Ease,  Protection  and  Empowerment  of  MSMEs  and Cooperatives;  2)  Improvement  of  the  investment  ecosystem;  3)  Ease  of  doing business;  4)  Increasing  the  protection  and  welfare  of  workers;  and;  5)  Central Government  investment  and  acceleration  of  national  strategic  projects.  Based  on this,  this  paper  will  discuss:  1)  the  concept  of  justice  applied  in  agrarian  settings  in Indonesia; 2) justice that occurred after the passing of the Omnibus-law Law
Keyword : Degradation of justice, Agrarian, Omnibus law
*) Dosen  Tetap  Fakultas  Hukum  Universitas  Galuh  Ciamis  dan  Mahasiswa  Pasca  Sarjana  Program Doktoral Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
*) Mahasiswa Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Galuh Ciamis.

## ABSTRAK
Dalam  Pasal  1  ayat  (1)  UUPA  menyebutkan:  seluruh  wilayah  Indonesia  adalah kesatuan  tanah  air  dari  seluruh  rakyat  Indonesia  yang  bersatu  sebagai  bangsa Indonesia.  Dalam  ruang  lingkup  agraria,  tanah  merupakan  bagian  dari  bumi  yang disebut  permukaan  bumi.  Lahirnya  UU  cipta  kerja  baru  baru  ini,  menimbulkan berbagai  ekpektasi  dari  berbagai  kalangan.  Baik  akademisi,  organisasi  pekerja  dan profesi,  mahasiswa  bahkan  kalangan  awam  sekalipun.  omnibus  berarti  sebuah undang-undang  yang  mengatur  dan  mencakup  berbagai  jenis  materi  muatan  yang berbeda-beda atau mengatur dan mencakup semua hal mengenai suatu jenis materi muatan.  Berdasarkan  Pasal  3  RUU  Cipta  Lapangan  Kerja,  dikatakan  bahwa  tujuan dari dibuatnya RUU Cipta Lapangan Kerja adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang  seluas-luasnya  bagi  rakyat  Indonesia  secara  merata.  Hal  ini  dilakukan  dalam rangka  memenuhi  penghidupan  yang  layak  melalui  poin-poin  sebagai  berikut:  1) Kemudahan,  Perlindungan  dan  Pemberdayaan  UMKM  serta  Perkoperasian;2) Peningkatan  ekosistem  investasi;  3)  Kemudahan  berusaha;  4)  Peningkatan perlindungan  dan  kesejahteraan  pekerja;  dan;  5)  Investasi  Pemerintah  Pusat  dan percepatan  proyek  strategis  nasional.  Berdasarkan  hal  tersebut  tulisan  ini  akan membahas:  1)  konsep  keadilan  diterapkan  dalam  pengaturan  agraria  di  Indonesia; 2)  keadilan yang terjadi pasca di sahkannya Undang-undang Omnibus-law
Kata Kunci : Degradasi keadilan, Agraria, Omnibus law

## I. Pendahuluan
Sudah  lama  sekali  keadilan  agraria  yang  dimiliki  rakyat  Indonesia dinikmati  dan  dijalankan.  Setelah  Indonesia  merdeka,  belenggu  atas  tirani kekuasaan  kolonial  yang  borjuasi  feodalistik,  akhirnya  terhenti  semenjak  di kumandangkannya  Proklamasi  Kemerdekaan  Republik  Indonesia  pada  tanggal 17 Agustus tahun 19945. Serta lahirnya Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945.
Jaminan  penguasaan  atas  agraria  sesuai  dengan  Pasal  33  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945,  dalam  ayat  (1)(2)(3) adalah meliputi Bumi dan Ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di  dalamnya  adalah  untuk  kemakmuran  rakyat  Indonesia  (Santoso,  2012:  32). Lahirnya  Undang-Undang  Pokok  Agraria (selanjutnya  disingkat  UUPA)  nomor  5 tahun  1960,  lebih  terjaminnya  hak  penguasaan  dari  negara  kepada  seluruh rakyat Indonesia (Harsono, 1999: 64).
Hukum  agraria  nasional  yang  diatur  dalam  UUPA  ternyata  mampu mengatur  dengan  baik  persoalan  agraria  Indonesia  selama  ini.  Kemajemukan bangsa  Indonesia,  dapat  diakomodir  dalam  UUPA  ini,  dimana  sifat  UUPA  yang
mengakomodir  komunalistik  religius,  sangatlah  tepat  karena  berlandaskan pada pancasila, pada sila pertama.
Aturan hukum adat, kearifan lokal, dan kebiasaan tersebut, terangkum ke dalam  suatu  bingkai hukum  nasional  yang  dijadikan  hukum  positif  yang  berlaku bagi  semua  suku  bangsa  dan  budaya  di  Indonesia.  Norma-norma  hukum  dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari suku bangsa, budaya dan agama yang ada  di  Indonesia,  kemudian  diwujudkan  sebagai  landasan  hukum  tertinggi bangsa  Indonesia  dalam  mewujudkan  keadilan  hukum  yang  diinginkan  oleh masyarakat.  Landasan  atau  dasar  hukum  tertinggi  bangsa  Indonesia  adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penjabaran ke dalam norma hukum yang  kemudian  dinamakan  nilai  Instrumental.  Nilai  Instrumental  harus  tetap mengacu  kepada  nilai-nilai  dasar  yang  dijabarkannya.  Penjabaran  itu  bisa dilakukan  secara  kreatif  dan  dinamis  dalam  bentuk-bentuk  baru  untuk mewujudkan  semangat  yang  sama  dan  dalam  batas-batas  yang  dimungkinkan oleh  nilai  dasar  itu.  Penjabaran  itu  jelas  tidak  boleh  bertentangan  dengan  nilai- nilai  dasarnya.  Nilai  dasar  yang  dimaksud  merupakan  nilai  yang  diambil  dari Pancasila.  Hukum  merupakan  alat  untuk  menciptakan  keadilan.  Keadilan  di dalam  hukum  merupakan  keadilan  yang  didambakan  bagi  seluruh  masyarakat yang  hidup  di  dalam  bingkai  hukum  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu,  hukum memerlukan  dasar  dalam  membentuk  keadilan  yang  dapat  diterima  oleh masyarakat  banyak.  Banyaknya  permasalahan  tentang  hukum,  terutama permasalahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menimbulkan permasalahan dalam mencapai keadilan.
Hukum  masih  menjadi  keinginan  politik  semata,  bukan  merupakan keinginan  masyarakat  pada  umumnya.  Dengan  menggunakan  landasan fundamental norm yaitu Pancasila dalam pembentukan hukum yang baik, maka Pancasila  selalu  dan  harus  dijadikan  tonggak  utama  dalam  membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang memanusiakan  manusia  yang  adil  dan  beradab  serta  berkeadilan  sosial  bagi seluruh  rakyat  Indonesia.  Oleh  karena  itu  perlunya  pengertian  dari  keadilan Pancasila  guna  memberikan  kesamaan  persepsi  tentang  keadilan  yang  akan menjadi dasar terbentuknya hukum yang baik.
Sejak  Pancasila  ditetapkan  sebagai  Dasar  Negara  pada  sidang  Panitia Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI)  tanggal  18  Agustus  1945.  Sebagai
Dasar  Negara,  Pancasila  memuat  pokok-pokok  pikiran  yang  luhur  dan  sesuai dengan  kepribadian  bangsa.  Pancasila  harus  menjadi  pondasi  atau  landasan dasar dalam merumuskan setiap produk perundangan maupun etika moral yang akan  diberlakukan  bagi  bangsa.  Makna  Pancasila  Sebagai  Dasar  Negara  tentu harus  dipahami  karena  pancasila  merupakan  salah  satu  elemen  paling  penting dalam  negara  kita  ini.  Pancasila  adalah  suatu  ideologi  yang  dipegang  erat bangsa  Indonesia.  Makna    Pancasila    Sebagai  Dasar  Negara  ialah  Pancasila berperan  sebagai  landasan  dan  dasar  bagi  pelaksanaan  pemerintahan, membentukan peraturan, dan mengatur penyelenggaraan negara.
Ketuhanan  yang  maha  esa  dalam  sila  pertama  pancasila,  menjadi  bukti bahwa  segenap  bangsa  Indonesia  percaya  adanya  agama  dan  kepercayaan yang  mampu  mengatur  kehidupan  masyarakat,  baik  secara  individu  maupun ketika  berinteraksi  dengan  sesama  (Sukarman,  2018:  28-31).  Pembuktian  atas ketaatan tersebut tercermin dari banyaknya sarana peribadatan yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.
Sebagai  bangsa  yang  majemuk,  Indonesia  mempunyai  banyak  suku bangsa,  ras  dan  agama.  Hal  ini  yang  menyebabkan  sulitnya  mewujudkan keadilan  yang  diinginkan  oleh  bangsa  yang  majemuk  seperti  yang  terjadi  di Indonesia, karena definisi dari adil banyak ditafsirkan berbeda antara penafsiran oleh suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain. Akan tetapi bangsa Indonesia merupakan bangsa yang hidup dengan banyaknya budaya yang dapat memunculkan  aturan-aturan  hukum  adat,  kearifan  lokal,  dan  kebiasaan  yang menjadi  pedoman  atau  landasan  bagi  terwujudnya  keadilan.  Keadilan  untuk masyarakat  majemuk  seperti  Indonesia  belum  juga  dapat  disepakati. Persoalannya  adalah  bentuk  keadilan  tidak  sejalan  dengan  pemahaman  dan penilaian tentang keadilan.
Sesungguhnya  sejarah  telah  mengungkapkan,  bahwa  Pancasila  adalah jiwa  seluruh  rakyat  Indonesia,  yang  memberi  kekuatan  hidup  pada  bangsa Indonesia yang adil dan makmur. Pancasila merupakan filosofis paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia (Burhanuddin, 1996: 38). Harusnya lebih di perkuat  kedudukan  dan  pelaksanaan  pancasila  tersebut  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara (Fauzan: 2020). Terdapat lima sila yang sangat sakral bagi rakyat Indonesia. Dalam Pancasila sila ke V yang merupakan “sila keadilan sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indon esia”.  Maknanya  bahwa  manusia  Indonesia
menyadari  hak  dan  kewajiban  yang  sama  untuk  menciptakan  keadilan  sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
Dalam  rangka  ini  dikembangkanlah  perbuatan  yang  luhur  yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan. Untuk itu  dikembangkan  sikap  adil  terhadap  sesama,  menjaga  keseimbangan  antara hak  dan  kewajiban  serta  menghormati  hak-hak  orang  lain ( Darmodiharjo,  dkk, 1978:120).
Keberfihakan  hukum  agraria  nasional,  terlihat  dari  adanya  pemilahan secara  tegas  dari  segi  hak-hak  atas  tanah  yang  ada  dalam  UUPA.  Jiwa kebangsaan yang tinggi dalam UUPA memilahkan subyek hukum menjadi Warga negara Indonesia(WNI) dan Warga Negara Asing(WNA). Dimana hanya WNI lah yang mempunyai hak-hak asli pertanahan. Sedangkan wni hanya boleh memiliki hak  atas  yang  sifatnya  turunan  dari  sifat  tanah  yang  asli ( Taochid:  2009), sehingga Soal Agraria (soal tanah) adalah soal hidup dan penghidupan manusia, karena  tanah  adalah  asal  dan  sumber  makanan  bagi  manusia.  Pentingnya  arti tanah  bagi  kehidupan  manusia  ialah  karena  kehidupan  manusia  sama  sekali tidak  bisa  dipisahkan  dari  tanah.  Manusia  hidup  di atas  tanah  dan  memperoleh bahan  pangan  dengan  cara  mendayagunakan  tanah ( Kertasapoetra,  dkk,  1984: 1).  Dalam  Pasal  1  ayat  (1)  UUPA  menyebutkan:  seluruh  wilayah  Indonesia adalah  kesatuan  tanah  air  dari  seluruh  rakyat  Indonesia  yang  bersatu  sebagai bangsa  Indonesia.  Dalam  ruang  lingkup  agraria,  tanah  merupakan  bagian  dari bumi yang disebut permukaan bumi ( Limbong, 2012: 245).
Lahirnya  UU  cipta  kerja  baru  baru  ini,  menimbulkan  berbagai  ekpektasi dari  berbagai  kalangan.  Baik  akademisi,  organisasi  pekerja  dan  profesi, mahasiswa  bahkan  kalangan  awam  sekalipun.  omnibus  berarti  sebuah  undang- undang  yang  mengatur  dan  mencakup  berbagai  jenis  materi  muatan  yang berbeda-beda  atau  mengatur  dan  mencakup  semua  hal  mengenai  suatu  jenis materi  muatan  (Adhi  Setyo  dkk:  2020).  Omnibus  Law  dikenal  di  Indonesia setelah  Presiden  RI  menyampaikannya  dalam  pidato  kenegaraan  pada pelantikannya  sebagai  Presiden  di  hadapan  sidang    MPR    pada  20  Oktober 2019.
Berdasarkan Pasal 3 RUU Cipta Lapangan Kerja, dikatakan bahwa tujuan dari  dibuatnya  RUU  Cipta  Lapangan  Kerja  adalah  untuk  menciptakan  lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata. Hal ini dilakukan
dalam  rangka  memenuhi  penghidupan  yang  layak  melalui  poin-poin  sebagai berikut:
1. Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM serta Perkoperasian;
2. Peningkatan ekosistem investasi;
3. Kemudahan berusaha;
4. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; dan
5. Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas  bahwa  rumusan  masalah  dalam  tulisan ini yaitu: Bagaimanakah konsep keadilan diterapkan dalam pengaturan agraria di Indonesia?  Bagimanakah  keadilan  yang  terjadi  pasca  di  sahkannya  Undang- undang Omnibus-law?
Metode penulisan ini menggunakan metode deskriptif analitis (Soekanto & Mamudji, 2001: 42.) Dengan menganalisa berbagai fenomena yang berkembang di Indonesa sebelumdan sesudah di sahkannya omnibus-law. Sedangkan untuk menganasilis Permasalah tema  judul diatas, dipakai Pendekatan yuridis nomatif ( Soemitro,  1990:  34)  yaitu  memberikan  gambaran  secara  umum  terhadap keadaan  sosial,  kemudian  dianalitis  secara  yuridis  berdasarkan  peraturan- peraturan  yang  berlaku.  Apakah  peraturan  itu  dilaksanakan  sepenuhnya  atau tidak  sehingga  kepastian  hukum  dapat  tercapai.  Adapun  teknik  pengumpulan bahan  dan  data  yang  digunakan  penulis  adalah  Studi  Kepustakaan  (Library Research) yaitu pengumpulan bahan dan data meliputi:
1. Bahan  hukum  primer  yaitu  meliputi  peraturan  perundang-undangan  yang dijadikan dasar dalam penulisan ini.
2. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku literatur dan pendapat sarjana atau para ahli dengan penelitian yang relevan.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang diperoleh dari artikel, surat kabar,  majalah,  dan  lain-lain  yang  ada  kaitannya  dengan  permasalahan yang dianalisis.

## II.  Pembahasan
2.1. Keadilan
Keadilan  berasal  dari  kata  “adil”  yang  berarti  tidak  berat  sebelah, tidak memihak, berpihak kedapa  yang benar, sepatutnya tidak sewenang-
wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah semua  hal  yang  berkenan  dengan  sikap  dan  tindakan  dalam  hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibanya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih. Melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajiban.  Ada beberapa jenis keadilan :
a.  Keadilan  Komutatif  (Lustitia  Commutativa)  :  Keadilan  Komutatif adalah  keadilan  yang  memberikan  kepada  masing-masing  orang apa yang menjadi bagianya, dimana yang diutamakan adalah objek tertentu  yang  merupakan  hak  dari  seseorang.  Keadilan  komutatif berkenan  dengan  hubungan  antar  orang/antar  individu.  Disini ditekankan agar prestasi sama nilainya dengan kontra prestasi.
b.  Keadilan  Distrubutif  (Lustitia  Distributavia).  Keadilan  distrubutif adalah  keadilan  yang  memberikan  kepada  masing-masing  orang apa yang menjadi haknya, dimana yang menjadi subjek hak adalah individu, sedangkan subjek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distrubutif  berkenaan  dengan  hubungan  antar  individu  dan masyarakat/Negara. Disini yang ditekankan bukan asa kesamaan/kesetaraan  (prestasi  sama  dan  kontra  prestasi). Melainkan,  yang  ditekankan  adalah  asas  proporsionalitas  atau kesebandingan  berdasarkan  kecakapan,  jasa,  atau  kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan dengan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan, dan hak-hak berhubungan dengan wajar tidaknya proses-proses yang digunakan untuk mendistribusikan hasil-hasil organisasi tersebut.
c.  Keadilan  Prosedural  :  Pengertian  keadilan  prosedural  adalah keadilan  yang  terjadi  apabila  seseorang  melaksanakan  perbuatan sesuai dengan tata cara yang diharapkan.
d.  Keadilan  Moral  :  Pengertian  keadilan  moral  adalah  keadilan  yang terjadi apabila mampu memberikan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban.
Pancasila  merupakan  sumber  dari  segala  sumber  hukum  nasional yang  mengandung  banyak  nilai  yang  merupakan  asli  cerminan  bangsa Indonesia.  Pasal  5  Pancasila  menyebutkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh
rakyat  Indonesia.  Keadilan  sosial  dirangkum  dalam  Pancasila  diartikan tidak hanya keadilan dalam segi pemerataan ekonomi dan pembangunan, namun  keadilan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  untuk  mendapatkan  akses hukum  dan  keadilan  yang  sama.  Keadilan  sosial  merupakan  hak  bagi setiap  warga  negara  yang  hidup  bersama  dalam  negara ( Rahardjo,  2006: 272).
Orang  memperoleh  apa  yang  menjadi  haknya  dan  setiap  orang meperoleh  bagian  yang  sama  dari  kekayaan  kita  bersama.  Keadilan memiliki  sifat-sifat  khas  penting  untuk  diperhatikan  kalau  ingin  semakin menuntut  menjalankan keadilan sosial. Misalnya dalam keadilan komutatif menentukan adil atau tidaknya suatu tindakan sangat mudah yakni dengan menghormati  atau  tidaknya  seseorang  itu  dengan  sesamanya.  Dalam keadilan  legal  dan  distributif,  adil  tidaknya  suatu  tindakan  bisa  dipastikan dari undang-undang atau peraturan. Keadilan sosial mengandaikan bahwa ketiga  keadilan  legal,  distributif  dan  komutatif  sudah  dilaksanakan, kemudian harus dilampaui dengan lebih mempertahankan yang miskin dan lemah.  Keadilan  sosial  mau  kembali  kepada  martabat  manusia  yang  asli tanpa  dinodai  oleh  persaingan  bebas  dalam  ekonomi  liberal  yang  kerap berpangkal pada situasi dan kondisi.
Hukum dan moral merupakan dua entitas yang memiliki tujuan yang sama  untuk  mencapai  keadilan.  Tetapi  persoalannya  adalah  baik  hukum, moral  maupun  keadilan  adalah  sesuatu  yang  abstrak.  Hanya  kaum positivistik  dapat  mengkonkretkan  hukum,  moral  dan  keadilan  melalui sekumpulan peraturan perundang-undangan.Summum Ius Summa Injuria/ Summa  Lex  Summa  Crux.  Keadilan  tertinggi  dapat  berarti  ketidakadilan tertinggi  merupakan  hubungan  hukum  dan  keadilan.  Demikianlah  hukum yang  selalu  mencita-citakan  keadilan.  Kriteria  suatu  perbuatan  dapat dikatakan adil apabila:
1. sah menurut hukum ( lawful )
2. tak memihak ( impartial )
3. Persamaan hak ( equal )
4. layak ( fair )
5. wajar secara moral ( equitable )
6. benar secara moral ( righteous ).
Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Fiat Justitia et  pereat  mundus (meskipun  dunia  ini  runtuh  hukum  harus  ditegakkan). Adapun  nilai  sosiologis  menekankan  kepada  kemanfaatan  bagi masyarakat (Rahardjo, 2009: 128).
Dari  pertimbangan  tentang  fungsi  hukum  tersebut  berarti  hukum secara  hakiki  harus  pasti  dan  adil.  Pasti  sebagai  pedoman  kelakuan  dan adil  karena  pedoman  kelakuan  itu  harus  menunjang  suatu  tatanan    yang dinilai  wajar.  Hanya  karena  bersifat  adil  dan  dilaksanakan  dengan  pasti, hukum  dapat  menjalankan  fungsinya,  maka  kepastian  dan  keadilan bukanlah  sekedar  tuntutan  moral,  melainkan  secara  faktual  mencirikan hukum (Suseno, 1988: 46).
Jalinan  hubungan  antar  manusia,  haruslah  ditata  selaras  dengan prinsip-prinsip  moral  keadilan.  Para  pendiri  dan  peletak  dasar  negara Indonesia  memiliki  formulasi  yang  sangat  tepat  berhubungan  dengan identitas  negara  Pancasila  yaitu  bahwa  negara  Pancasila  adalah  negara hukum.  Arti  terdalam  negara  hukum  pastilah  bukan  sekedar  sebuah negara  yang  penuh  dengan  aneka  hukum.  Negara  hukum  berarti  negara yang  tidak  saja  menjunjung  tinggi  nilai  kebenaran hukum  yang  adil,  tetapi juga  mempraktekkannya  (atau  berusaha  mempraktekannya)  karen meyakini  hubungan  lansung  dan  konkrit  antar  politik  dan  moral.  Prinsip keadilan melekat dalam cara ada manusiaa bertindak menurut kodrat akal budinya.

## 2.2. Keadilan Agraria
Berdasarkan  ruang  lingkup  agraria,  tanah  merupakan  bagian  dari bumi  yang  disebut  permukaan  bumi.  Tanah  yang  dimaksudkan  di  sini bukan  mengatur  tanah  dalam  segala  aspeknya,  melainkan  hanya mengatur  salah  satu  aspeknya  yaitu  tanah  dalam  pengertian  yuridis  yang disebut hak.
Tanah  sebagai  bagian  dari  bumi  disebutkan  dalam  Pasal  4  ayat  (1) UUPA  yaitu  atas  dasar  hak  menguasai  dari  Negara  sebagai  yang dimaksud  dalam  Pasal  2  ditentukan  adanya  macam-macam  hak  atas permukaan  bumi  yang  disebut  tanah,  yang  dapat  diberikan  kepada  dan
dipunyai  oleh  orang-orang  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  dengan orang lain serta badan-badan hukum (Santoso, 2007: 10).
Pengertian  peralihan  hak  atas  tanah  adalah  beralihnya  atau berpindahnya  hak  kepemilikan  sebidang  tanah  atau  beberapa  bidang tanah  dari  pemilik  semula  kepada  pemilik  yang  baru  karena  sesuatu  atau perbuatan  hukum  tertentu.  Perbuatan  hukum  pemindahan  hak  bertujuan untuk  memindahkan  hak  atas  tanah  kepada  pihak  lain  untuk  selama- lamanya  (dalam  hal  ini  subjek  hukumnya  memenuhi  syarat  sebagai pemegang hak atas tanah) (Sihombing, 2005: 56). Menurut sistem Hukum Perdata,  suatu  pemindahan  atau  pengalihan  hak  terdiri  atas  dua  bagian, yaitu:
1. Tiap  perjanjian  yang  bertujuan  memindahkan  hak,  misalnya  perjanjian jual beli atau pertukaran.
2. Pemindahan atau pengalihan hak itu sendiri. Dalam hal ini yang penting adalah  pemindahan  atau  pengalihan  nama  dalam  hal  jual  beli  benda tidak  bergerak,  misalnya  rumah,  tanah  dan  sebagainya. Wahid,  2008: 69).
Dari  pernyataan  tersebut  di  atas  dapat  dipahami,  bahwa  pengalihan hak  atas  suatu  benda  dapat  dilakukan  secara  nyata,  artinya  benda  yang diperoleh  tersebut  langsung  dapat  dilihat  dan  berada  di  tangan  yang bersangkutan, tetapi ada pula pengalihan hak itu dilakukan secara simbolis atau tidak secara langsung, hanya melalui bentuk surat atau sertifikat, hal ini  terjadi  pada  benda-benda  yang  tidak  bergerak.  Pengalihan  hak merupakan  beralihnya  hak  milik  seseorang  kepada  orang  lain,  dengan jalan  jual  beli  atau  tukar-menukar  atau  dengan  cara lain  yang  dibenarkan oleh hukum.
Tanah  dalam  hal  ini  kaitannya  dengan  pengalihan  hak  atau kepemilikan merupakan suatu objek fidusia dimana yang dimaksud dengan fidusia  yaitu  : Fiduciary  is  the  transfer  of  ownership  of  an  object  on  the basis  of  trust  provided  that  the  object  whose  ownership  rights  are transferred  remains  in  the  possession  of  the  owner  of  the  object . (Sukarman: 2018).  Hak milik dapat dipindahkan haknya kepada pihak lain (dialihkan) dengan cara jual-beli, hibah, tukar-menukar, pemberian dengan
wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik. (Sutedi, 2010: 65).
Sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  26  UUPA  yang  menyatakan bahwa:
1. Jual  beli,  penukaran,  penghibahan,  pemberian  dengan  wasiat, pemberian  menurut  adat  dan  perbuatan-perbuatan  lain  yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah.
2. Setiap  jual  beli,  penukaran,  penghibahan,  pemberian  dengan wasiat  dan  perbuatan-perbuatan  lain  yang  dimaksudkan  untuk langsung  atau  tidak  langsung  memindahkan  hak  milik  kepada orang  asing,  kepada  seorang  warga  negara  yang  disamping kewarganegaraan  Indonesianya  mempunyai  kewarganegaraan asing  atau  kepada  suatu  badan  hukum,  kecuali  yang  ditetapkan oleh pemerintah, termaksud dalam Pasal 21 ayat (2), adalah batal karena  hukum  dan  tanahnya  jatuh  kepada  negara,  dengan ketentuan,  bahwa  hak-hak  pihak  lain  yang  membebaninya  tetap berlangsung  serta  semua  pembayaran  yang  telah  diterima  oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.
Undang-Undang  Pokok  Agraria  telah  diatur  dan  ditetapkan  tata jenjang  atau  hierarki  hak-hak  penguasaan  atas  tanah  yang  telah disesuaikan  dengan  konsepsi  Hukum  Tanah  Nasional  adalah  sebagai berikut :
1)  Hak Bangsa
Hak  bangsa  adalah  merupakan  hak  penguasaan  yang  tertinggi yang  meliputi  seluruh  wilayah  Indonesia,  yang  merupakan  tanah bersama  dari  seluruh  rakyat  Indonesia,  yang  bersifat  abadi  dan menjadi  induk  bagi  hak-hak  penguasaan  yang  lain  atas  tanah.  Hak bangsa selain beraspek perdata juga beraspek publik, pengaturan hak bangsa  ini  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  1  Ayat  1-3  UUPA.  Hak Bangsa  Indonesia  atas  tanah  merupakan hak  penguasaan  atas  tanah yang paling tinggi, bila dilihat Pasal 1 ayat (1) UUPA dinyatakan bahwa seluruh  wilayah  Indonesia  adalah  Kesatuan  tanah  air  dari  seluruh rakyat  Indonesia  yang  bersatu  sebagai  bangsa  Indonesia,  yang penjelasannya  terdapat  dalam  Penjelasan  Umum  Nomor:  II/1  bahwa ada  hubungan  hukum  antara  bangsa  Indonesia  dengan  tanah  di seluruh  wilayah  Indonesia  yang  disebut  Hak Bangsa  Indonesia,  maka
dapat  disimpulkan  bahwa  tanah  di  seluruh  wilayah  Indonesia  adalah hak bersama dari Bangsa Indonesia dan bersifat abadi.
2)  Hak Menguasai Negara
Hak  menguasai  negara  atas  tanah  semata-mata  beraspek publik,  oleh  karena  itu  di  dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewajiban mengelola  tanah  tidak  mungkin  dilaksanakan  sendiri  oleh  seluruh bangsa  Indonesia.  Maka  penyelenggaranya  pada  tingkat  tertinggi dikuasakan  kepada  negara  sebagai  organisasi  kekuasaan  seluruh rakyat  Indonesia  (Pasal  2  Ayat  1  UUPA).  Kemudian  mengenai wewenang  negara  di  dalam  mengatur  hak  atas  tanah  telah  dimuat  di dalam pasal 2 Ayat 2 UUPA, yaitu :
1. Mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.
2. Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum anatara orangorang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
3. Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum antara  orang-orang  dan  perbuatan-perbuatan  hukum  yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
Dari  ketentuan  di  atas,  dalam  kaitannya  dengan  tanah,  maka yang termasuk dalam wewenangnya sebagaimana dijelaskan oleh Urip Santoso (2013: 79-80) adalah sebagai berikut :
1. Membuat  suatu  rencana  umum  mengenai  persediaan,  dan penggunaan tanah untuk berbagai keperluan (Pasal 14 UUPA jo. UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang sebelumnya  mencabut  UU  Nomor  24  Tahun  1992  Tentang Penataan Ruang) 2. Mewajibkan  kepada  pemegang  hak  atas  tanah  untuk melakukan pemeliharaan tanah, termasuk melakukan penambahan  kesuburan  dan  mencegah  kerusakannya (Pasal 15 UUPA).
3. Mewajibkan  kepada  pemegang  hak  atas  tanah  untuk mengerjakan  dan  mengusahakan  tanahanya  sendiri  seara aktif  dengan  mencegah  cara-cara  pemerasaan  (Pasal  10 UUPA).
4. Menentukan  hak-hak  atas  tanah  yang  bisa  diberikan  kepada warga  Negara  Indonesia  baik  sendiri-sendiri  maupun bersama-sama dengan orang lain, atau kepada badan hukum.
5. Menetapkan  dan  mengatur  mengenai  perbatasan  jumlah bidang  dan  luas  tanah  yang  dapat  dimiliki  atau  dikuasai  oleh seseorang atau badan hukum (Pasal 7 jo Pasal 17 UUPA)
6. Mengatur  pelaksanaan  pendaftara  tanah  di  seluruh  wilayah Republik  Indonseia  (Pasal  19  UUPA  jo.  PP  Nomor  24  tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah).
7. Mengatur pelaksanaan peralihan hak atas tanah.
8. Mengatur  penyelesaian  sengketa-sengketa  pertanahan  baik yang  bersifat  perdata  maupun  tata  usaha  negara  melalui peradilan formal maupun nonformal.
Sedangkan tujuan dari hak menguasai negara atas tanah adalah untuk  mencapai  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat,  dalam  arti kebahagian, kesejahtaraan, dan kemerdekaan, dalam masyarakat dan Negara  hukum  Indonesia  yang  merdeka,  berdaulat,  adil  dan  makmur (Pasal 2 Ayat 3 UUPA).
3)  Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
Hak  ulayat  selain  beraspek  perdata  juga  beraspek  publik.  Hak ulayat  masyarakat  hukum  adat  diatur  dalam  Pasal  3  UUPA  yaitu  : Dengan  mengingat  ketentuan-ketentuan  dalam  Pasal  1  dan  Pasal  2 pelaksanaan  hak  ulayat  dan  hak-hak  serupa  itu  dari  masyarakat- masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus  sedemikikian  rupa  sehingga  sesuai  dengan  kepentingan nasional  dan  negara  yang  berdasarkan  atas  persatuan  bangsa  serta tidak  boleh  bertentangan  dengan  undang-undang  dan  peraturan- peraturan lain yang lebih tinggi.
Hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat  dinyatakan  masih  ada apabila memenuhi 3 unsur yaitu :
1.  Masih  adanya  suatu  kelompok  orang  sebagai  warga  suatu persekutuan  hukum  adat  tertentu,  yang  merupakan  suatu masyarakat hukum adat.
2.  Masih adanya wilayah yang merupakan ulayat masyarakat hukum adat  tersebut,  yang  disandari  sebagai  tanah kepunyaan  bersama para warganya.
3.  Masih adanya penguasa adat yang pada kenyataannya dan diakui oleh  para  warga  masyarakat  hukum  adat  yang  bersangkutan, melakukan kegiatan sehari-hari sebagai pelaksana hak ulayat.
Adapun  macam-macam  hak  atas  tanah  sebagaimana  dimaksud oleh  Pasal  4  Ayat  1  UUPA  tersebut  diatur  lebih  lanjut  di  dalam  Pasal
16 dan 53 UUPA, yang kemudian dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu :
1. Hak atas tanah yang bersifat tetap artinya hak-hak atas tanah tersebut  akan  tetap  ada  selama  UUPA  masih  berlaku  dan belum  dicabut  dengan  undang-undang  yang  baru.  Macam- macam hak atas tanah tersebut adalah : Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai.
2. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang.
Sampai saat ini hak atas tanah ini belum ada. Akan tetapi hak atas  tanah  semacam  ini  akan  lahir  kemudian  yang  akan ditetapkan undang-undang.
3. Hak atas tanah yang bersifat sementara.

## 2.3. Arah Omnibus-law
Tujuan  akhir  dari  di  sahkannya  omnibus-law  adalah  mendorong terjadinya  pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Dengan  menggunakan  suatu metode  atau  konsep  membuat  regulasi  yang  menggabungkan  beberapa aturan  yang  secara  substansi  berbeda,  menjadi  satu  peraturan  yang berfungsi sebagaai payung hukum.
Hal ini terlihat dari gemuknya omnibus law itu sendiri. Penggabungan aturan  yang  lintas  sektoran,  di  kelompokkan  berdasarkan  klaster-klaster sebagai berikut:
1.  Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha
2.  Klaster Peningkatan Ekosistem Investasi
3.  Klaster Peningkatan Ekosistem Investasi
4.  Klaster Peningkatan Ekosistem Investasi
5.  Klaster Ketenagakerjaan
6.  Klaster UMK-M dan Koperasi
7.  Klaster Riset dan Inovasi Serta Kemudahan Berusaha
8.  Klaster Perpajakan
9.  Klaster Kawasan Ekonomi dan Pengadaan Lahan
10.  Klaster Administrasi Pemerintahan
11.  Klaster  Investasi  Pemerintah  danKemudahan  Proyek  Strategis Nasional.
Pada klaster Kawasan Ekonomi dan Pengadaan lahan, meliputi:
1. Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK)  Perluasan  kegiatan  di  KEK mencakup:  a)  Pendidikan  dan  Kesehatan,  termasuk  milik  asing.  b)
Pengusulan  KEK  oleh  badan  usaha  swasta  harus  sudah  menguasai lahan  min.  50%.  c)  Administrator  KEK  (sebagai  otoritas  perizinan) berdasarkan NSPK. d) Kewajiban Pemda mendukung KEK. e)Terdapat penambahan  fasilitas  untuk  impor  barang  konsumsi  di  KEK  non- industri. f) Berlaku insentif ketenagakerjaan yang diatur dalam PP.
2. Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas  (KPBPB), Kelembagaan  KPBPB,  Badan  Pengusahaan  berwenang  sebagai otoritas perizinan di KPBPB berdasarkan NSPK.
3. Pengadaan  Lahan  dan  Bank  Tanah,  Percepatan  proses  pengadaan tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum,  Penguatan pelaksanaan  Hak  Pengelolaan  (HPL)  dan  pemberian  HGB  diatas  HPL dapat  diperpanjang  dan  diperbaharui  setelah  beroperasi/laik  operasi, Pembentukan  Bank  Tanah  dalam  rangka  efisiensi  pengeloaan  tanah. Salah  satu  tugasnya  melakukan  reforma  agraria  (resdistribusi  tanah) paling  kurang  30%  dari  tanah  yang  dikelola,  Pembentukan  Organisasi Bank  Tanah  terdiri:  Komite,  Dewan  Pengawas,  dan  Badan  Pelaksana. Khusus  untuk  anggota  Badan  Pengawas  terdiri  6  orang,  dimana  3 orang  dari  unsur  Pemerintah  dan  3  orang  dari  profesional  yang  dipilih oleh DPR.
Melihat  paparan  pasal-pasal  dalam  omnibus-law  yang  berkaitan dengan  persoalan  agraria,  terdapat  beberapa  pasal  yang  sangat bersinggungan  dengan  kehendak  pasal-pasal  dalam  UUPA.  Klaster tersebut  mempunyai  imbas  yang  sangatkuat dengan  peraturan perundangan  lainnya.  Menabrak  Konstitusi.  Pengabaian  terhadap konstitusi,  secara  khusus  Pasal  33  UUD  1945,  Ayat  (3)  mengenai kewajiban  Negara  atas  tanah  dan  kekayaan  alam  Bangsa  dan  Ayat  (4) mengenai prinsip dan corak demokrasi ekonomi yang dianut Bangsa.
Lahan  menjadi  salah  satu  isu  utama  dalam  kegaiatan  berusaha. Kemudahan  pengurusan  lahan  perlu  diciptakan  untuk  meningkat  iklim investasi  dan  penciptaan  lapangan  kerja.  Salah  satunya  dengan mengubah  ketentuan  Undang-Undang  Penataan  Ruang  mengenai Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  sebelum  jangka  waktu  5  tahun untuk  kegiatan  investasi  dengan  kriteria  dan  persyaratan  yang  ketat
penyusunan  dan  penetapan  Rencana  Detai  Tata  Ruang  (RDTR)  digital dalam jangka waktu tertentu.
Pengaturan  dalam  UU  Pokok  Agraria  atau  dalam  RUU  tentang Pertanahan  mengenai  kemudahan  dan  percepatan  proses  pengadaan tanah dan proses perpanjangan dan pembaharuan Hak Atas Tanah (HGU, HGB,  Hak  Pakai)  dapat  dilakukan  di  depan setelah  kegiatan  usaha  mulai beroperasi  (tana  menunggu  jangka  waktu  HGU  dan  HGB  selesai/habis). Selain itu, mengubah ketentuan Undang-Undang Kehutanan mengenai: 1) Perubahan  peruntukan  kawasan  hutan  yang  berdampak  penting  dan cakupan yang luas serta bernilai strategis oleh pemerintah; 2) Penyusunan peta  digital  kawasan  hutan;  3)  Kemudahan  dan  percepatan  perizinan; (IPKH,  IPPKH,  Pelepasan  Kawasan  Hutan).  Berikut  adalah  Undang- Undang  dan  Pasal  terkait  dengan  Pengadaan  Lahan  yang  mengalami perubahan.
Pasal 180 merujuk pada pasal 125-135: Bank Tanah.  Pasal 129 (1) Tanah yang dikelola badan bank tanah diberikan hak pengelolaan  - Pasal 136  Hak  pengelolaan  merupakan  hak  menguasai  dari  negara  yang kewenangan  pelaksanaannya  sebagian  dilimpahkan  kepada  pemegang haknya.
Terdapat  keputusan Mahkamah Konsitusi (MK) yang telah diabaikan bahkan ditabrak UU Cipta Kerja, diantaranya Keputusan MK terhadap UU Penanaman  Modal,  UU  Kehutanan,  UU  Perkebunan,  UU  Pengelolaan Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil,  serta  UU  Perlindungan  dan Pemberdayaan Petani. Padahal Menurut Kuncoro (2000) kemiskinan dapat disebabkan oleh :
a. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dan modal.
b. Kemiskinan  muncul  akibat  rendahnya  kualitas  sumber  daya manusia sehingga akan mempengaruhi terhadap produktifitas dan pendapatan yang diperoleh.
Tidak  ada  landasan  filosofis,  ideologis,  yuridis  dan  sosiologis  yang mencerminkan dari prinsip komiunalistik religus UUPA dan gradasi lainnya tentang  keadilan  agraria  yang  berketuhanan  yang  maha  esa.  Argumen “norma baru” menjadi cara agar RUU Pertanahan yang bermasalah pada September 2019 lalu dapat diseludupkan ke dalam UU Cipta Kerja. Tanpa
landasan  hukum  yang  diacu,  maka  UU  Cipta  Kerja  bermaksud menggantikan  prinsip-prinsip  UUPA  yang  telah  dilahirkan  para  pendiri bangsa dan Panitia Negara.
Dari  segi  suasana  kebatinan  Para  perumus  UU  Cipta  Kerja mengabaikan UUPA sebagai terjemahan langsung hukum agraria nasional dari  Pasal  33  UUD  1945.  Azas  dan  cara-cara  domein  verklaring (Negaraisasi  Tanah)  yang  telah  dihapus  UUPA1960,  dihidupkan  lagi dengan  cara  menyelewengkan  Hak  Menguasai  Dari  Negara  (HMN)  atas tanah.  Terlihat  dalam  pasal  tersebut,  seakan-akan  Negara  bertindak sebagai  pemilik  tanah,  sehingga  diberi  kewenangan  teramat  luas  melalui Hak  Pengelolaan  (HPL)/Hak  Atas  Tanah  Pemerintah.  HPL  ini  disusun sedemikian  rupa  menjadi  powerful  dan  luas  cakupannya.  HPL  dapat diberikan  pengelolaannya  kepada  Pihak  Ketiga.  kemudiandari  HPL  ini dapat  secara  langsung  diterbitkan  macam-macam  hak,  Hak  Guna  Usaha (HGU),  Hak  Guna  Bangunan  (HGB)  dan  Hak  Pakai  (HP)  kepada  badan usaha  dan  pemilik  pemodal.  Tidak  adanya  pemberian  batas  waktu  HGU dll.,  sehingga  moral  hazard  kembali  muncul,  atas  dominasi  HGU  oleh badan  usaha  (BUMN/PTPN  dan  swasta).  Kemudian  perpanjangan  dan pembaruan hak dapat dilakukan sekaligus. Disinyalir Bank Tanah Melayani Pemilik  Modal,  Sarat  Monopoli  dan  Spekulasi  Tanah.  Untuk  menampung, mengelola  dan  melakukan  transaksi  tanah-tanah  hasil  klaim  sepihak negara (domein verklaring/negaraisasi tanah) dibentuk Bank Tanah (Bank Tanah). Lembaga Bank Tanah  diberi kewenangan mengelola HPL.  Meski disebut  sebagai  lembaga  non-profit  namun  sumber  pendanaannya membuka  kesempatan  pada  pihak  ke  tiga  (swasta)  dan  hutang  lembaga asing.  Tata  cara  kerjanya  pun  berorientasi  melayani  pemilik  modal. Sehingga  para  pemilik  modal  memiliki  akses  lebih  luas  dan  proses  lebih mudah memperoleh tanah melalui skema Bank Tanah. Proses negaraisasi tanah  sebagai  sumber  HPL  bagi  Bank  Tanah,  hal  ini  dapat  lebih membahayakan  alas  hak  petani  dan  rakyat  miskin  atas  tanah-  tanahnya, yang  belum  diakui  secara  de-jure  oleh  sistem  Negara.  Pengalokasian tanah  oleh  Bank  Tanah  tanpa  batasan  luas  dan  waktu  mendorong eksploitasi  sumber-sumber  agraria,  rentan  praktik  kolutif  dan  koruptif
antara birokrat dan investor. Bank Tanah juga berpotensi menjadi lembaga spekulan tanah versi pemerintah.
Turunan  HMN  (dulu  penjelasan,  UU  5  Tahun  1960)  -  bukan  norma utama, UU Ciptaker, menjadi UU, artinya: (1) NORMA HAK, status hukum baru, negara menghidupkan kembali Domein Verklaring masa kolonial; (2) UU mengalahkan Perpres/Ketentuan lebih rendah, artinya:  obyek reforma agraria,  seperti  eks  HGU,  HGB,  tanah  telantar,  dan  tanah  negara  yang berpotensi  menjadi  obyek  reforma  agraria,  akan  berada  di  bawah kewenangan badan Bank Tanah.
Adanya perbedaan presepsi Publik Tentang Reforma Agraria Dalam Bank  Tanah.  Agenda  Reforma  Agraria  (RA)  diklaim  sebagai  bagian  dari pemenuhan  aspirasi  yang  dijawab  UU  Cipta  Kerja.  Reforma  Agraria sebagai  jalam  pemenuhan  hak  berbasiskan  keadilan  sosial  untuk  kaum tani,  Bank  Tanah,  dan  rakyat  miskin  tak  bertanah  (landless)  tidak  dapat diletakan  dalam  business  process  pengadaan  tanah  bagi  kepentingan investor.  Tujuan  social  justice,  perbaikan  ketimpangan  dan  transformasi ekonomi dalam proses Reforma Agraria tidak bisa bercampur aduk dengan orientasi  dan  tujuan  ekonomi  liberal  dalam  Bank  Tanah.  Reforma  Agraria “dibawa-bawa”  sebagai  pemanis  meminimalisir  penolakan  gerakan Reforma Agraria terhadap rencana Bank Tanah sejak penolakan 2019.
Ketimpangan  penguasaan  tanah  dan  konversi  tanah  pertanian  kecil dilegitimasi.  Dalam  UU  Cipta  Kerja,  pemerintah  dan  perusahaan  memiliki kewenangan  untuk  secara  sepihak  menentukan  lokasi  pembangunan infrastruktur  tanpa  persetujuan  masyarakat.  Otomatis,  UU  akan memperparah  penggusuran,  ketimpangan  dan  konflik  agraria  sebab mempercepat  dan  mempermudah  proses  perampasan  tanah  (land grabbing)  demi  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  infrastruktur, perkebunan, pertambangan, energi, agribisnis, pariwisata, dan kehutanan. UU  juga  menghapus  mekanisme  perlindungan  terhadap  lahan  pertanian pangan  dengan  merubah  UU  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan.
Omnibus-law menjadi alat hukum baru pemerintah, aparat keamanan dan  perusahaan  untuk  mengkriminalisasi  rakyat.  Petani,  masyarakat adat.dengan  cara  Penghilangan  hak  konstitusional  dan  kedaulatan  petani
atas benih lokal. Padahal MK telah memutuskan bahwa petani kecil berhak untuk  memuliakan  benihnya  melalui  Putusan  MK  No.138/PUU-XIII/2015.  . Orientasi  bisnis  pertanian  skala  besar  ini  rentan  mendiskriminasi  sentra- sentra  produksi  pertanian  dan  pangan  dari  petani  dan  nelayan  sebagai produsen pangan negara yang utama.

## III.  Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Undang-undang  pokok  Agraria  bersumber  pada  Hukum  Adat  sepanjang  "tidak bertentangan  dengan  kepentingan  nasional  dan  UUD  45.  Tanah  dan  segala benda  tetap  yang  tidak  ada  pemiliknya  seperti  halnya  dengan  benda-benda kepunyaan  orang-orang  yang  meninggal  dengan  tidak  meninggalkan  ahli  waris atau  yang ditinggalkan  oleh  yang  berhak  adalah  kepunyaan  Negara.  Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa masuk dalam ayat 2 pasal  ini  adalah  hubungan  yang  bersifat  abadi.  alam  UUPA,  dihilangkannya ASAS  DOMEIN yang  dianut  oleh  Penjajah  Belanda  yang  memang  sifatnya individualistis dan mementingkan hak perorang Inilah sistim hukum Barat.
Keadilan  sebaga  susunan  dasar  masyarakat  semua  institusi  sosial,  politik, hukum,  dan  ekonomi;  karena  susunan  institusi  sosial  itu  mempunyai  pengaruh yang  mendasar  terhadap  prospek  kehidupan  individu.  problem  utama  keadilan adalah  merumuskan  dan  memberikan  alasan  pada  sederet  prinsip-prinsip  yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil. Melihat bahwa terjadinya  reduksi  atas  nilai  humanistik  yang  terkandung  dalam  perundangan agraria,  atas  diberlakukannya  omnibus-law,  maka  memang  telah  terjdi pegeseran keadilan kepada titik yang lebih rendah. Semangat kebangsaan yang terkandung  dalam  hukum  agraria  nasional,  tergantikan  dengan  semangat materialistik omnibus-law. Sehungga UU tersebut tidak menagacu kepada aspek tertib  hukum  pertanahan.  Omnibus-law  tidak  mengadopsi  nillai-nilai  yang terkandung  dalam  sila  ke  lima  Pancasila,  sehingga  terjadi  degradasi  Keadilan Agraria dalam omnibus-law.

## Daftar Pustaka
Darmodiharjo,  Darji, dkk. 1978. Santiaji Pancasila . Surabaya: Usaha Nasional.
Dewi,  Sinta.  2016. “Konsep  Perlindungan  Hukum  Atas  Privasi  dan  Data  Pribadi Dikaitkan  dengan  Penggunaan Cloud  Computing  di  Indonesia”, dalam Yustisia Jurnal Hukum , Vol.5 No.1.
Fatah,  Damanhuri.  2013.  Teori  Keadilan  Menurut  John  rawls, Jurnal  TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013.
Ganto,  Jullimursyida.  Title –  Keadilan  Distributif  Dan  Keadilan  Prosedural  Serta Pengaruhnya Terhadap  Kepuasan Kerja.
Harsono,  Boedi.  1999. Hukum  Agraria  Indonesia  :  Sejarah  Pembentukan  Undang- Undang Pokok agraria, Isi dan Pelaksanaannya . Jakarta: Djambatan.
Kertasapoetra,  dkk.  1984. Hukum  Tanah  Jaminan  UUPA  bagi  Keberhasilan Pendayagunaan Tanah . Jakarta: Bina Aksara.
Latumahina,  Rosalinda  Elsina.  2014. “Aspek  Hukum  Perlindungan  Data  Pribadi  di Dunia Maya”, dalam Jurnal GEMA AKTUALITA . Vol. 3 No. 2.
Limbong, Bernhard. 2012. Hukum Agraria Nasional . Jakarta: Margaretha Pustaka.
Prabowo,  Adhi  Setyo,  Andhika  Nugraha  Triputra,  Yoyok  Junaidi.  2020. jurnal trunojoyo ac.id/pamator 19 April 2020
Rahardjo,    Satjipto.  2006. Membedah  Hukum  Progresif .  Jakarta:  Penerbit  Buku Kompas.
------------------- . 2009. Hukum dan Perubahan Sosial . Yogyakarta: Genta Publishing. Salam, Burhanuddin. 1996. Filsafat Pancasilaisme . Jakarta: Rineka Cipta.
Santoso,  Urip.  2013. Hukum  Agraria  Kajian  Komprehensif .  Jakarta:  Kencana Prenanda  Media Group.
Sihombing  Irene  Eka.  2005. Segi-segi  Hukum  Tanah  Nasional  dalam  Pengadaan Tanah untuk Pembanguna n. Jakarta: Universitas Trisakti.
Soemitro ,Ronny Hanitijo. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Soekanto,  Soerjono  &  Sri  Mamudji.  2001. Penelitian  Hukum  Normatif .  Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada.
Sukarman,  Hendra.  2018.  The  Legal  Aspect  in  Trade  of  Fidusia  Warranty  in Indonesia, International  Journal  of  Scientific  Engineering  and  Research (IJSER), ISSN (Online): 2347-3878, Volume 6 Issue 12, December 2018. hal 25-27
----------------------. 2018. law  in  the  revew  of the  social  change  aspects in  Indonesia, International  Journal  of  Scientific  Engineering  and  Research  (IJSER), ISSN (Online): 2347-3878, Volume 6 Issue 12, December 2018. hal 28-31
---------------------.  2017.    makalah  dalam  acara  sosialisasi  bidang  hukum  pertanahan dengan tema”Upaya Tertib Hukum Bidang Pertanahan ’ yang
diselenggarakan  Karang  Taruna  kabupaten  Ciamis,  tanggal  26  September 2017.
Suseno Frans Magnis. 1988. Filsafat Sebagai Ilmu Kritis . Yogyakarta: Pustaka Indah.
Sutedi, Adrian. 2010. Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya . Jakarta: Sinar Grafika.
Taochid,  Mochamad.  2009. Masalah  Agraria  Sebagai  Masalah  Penghidupan  dan Kemakmuran Rakyat Indonesia. Yogyakarta: STPN Press.
Wahid,  Muctar.  2008. Memaknai  Kepastian  Hukum  Hak  Milik  Atas  Tanah .  Jakarta: Republika.