This research seeks to analyze the policy of Jambi City Government in handling  of  religious  conflict,  especially  the  establishment  of  worship place, in Jambi City. This research adopted qualitative approach with case study  of  research  type.  Jambi  City  is  a  religiously  plural  area  that  has experienced conflicts over the establishment of worship places. Because of  this,  the  Jambi  City  Government  issued  a  policy  of  intensive coordination  with  religious  leaders,  peaceful  conflict  resolution, verification of permits for worship places and development of tolerance villages.  These  policies  are  intended  so  that  religious  conflicts  that commonly  occur  in  plural  societies  do  not  continue  and  threaten  the harmonization  of  society.  This  research  is  scientifically  and  practically significant since it: Contributes to enriching the theoretical aspect of the academic studies on public policy in the reality of the government’s role and its use of this model in managing public areas, especially in religion. This research completely discussed the perceptions about the tracks of the government’s  role and  the  extent  of  use  of  realism  in  public  policy, especially in the religious conflict. As well as define the realist conditions, means, methods, and tools adopted by the researchers in strengthening the public policy theory to achieve study of government’s role in handling public problems, especially in religious conflict.
Keywords : Religious  Conflict;  Public  policy;  House  of  worship;  Jambi City.
Penelitian  ini  berupaya  menganalisis  kebijakan  Pemerintah  Kota  Jambi dalam penanganan konflik agama khususnya pendirian rumah ibadah di Kota Jambi. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian  studi  kasus.  Kota  Jambi  merupakan  daerah  yang  majemuk beragama  yang  mengalami  konflik  pendirian  rumah  ibadah.  Karena  itu, Pemerintah  Kota  Jambi  mengeluarkan  kebijakan  koordinasi  intensif
Vol. 20, No. 2, Juli - Desember 2021 | 457
dengan  tokoh  agama,  penyelesaian  konflik  secara  damai,  verifikasi  izin tempat ibadah dan pengembangan kampung toleransi. Kebijakan tersebut dimaksudkan agar konflik keagamaan yang lazim terjadi dalam masyarakat majemuk  tidak  berlanjut  dan  mengancam  harmonisasi  masyarakat. Penelitian  ini  signifikan  secara  ilmiah  dan  praktis  karena:  Berkontribusi untuk  memperkaya  aspek  teoretis  kajian  akademik  tentang  kebijakan publik dalam realitas peran pemerintah dan penggunaan model ini dalam mengelola  ruang  publik,  khususnya  dalam  bidang  agama.  Penelitian  ini secara  lengkap  membahas  persepsi  tentang  jejak  peran  pemerintah  dan sejauh  mana  penggunaan  realisme  dalam  kebijakan  publik,  khususnya dalam konflik agama. Serta menentukan kondisi realis, cara, metode, dan perangkat  yang  digunakan  peneliti  dalam  memperkuat  teori  kebijakan publik untuk mencapai kajian peran pemerintah dalam menangani masalah publik, khususnya dalam konflik agama.
Konflik  Agama;  Kebijakan  Publik;  Rumah  Ibadah;  Kota Jambi

## Pendahuluan
Konflik agama, khususnya terkait dengan pendirian rumah ibadah, menjadi sesuatu yang biasa terjadi dalam  masyarakat yang majemuk dan hidup di wilayah yang heterogen. Hal ini mengemuka karena  eksistensi  agama  di  tengah  masyarakat  direpresentasikan melalui wajah ganda. 1 Pada satu sisi, agama muncul dengan wajah positif  melalui  seperangkat  moral  dan  nilai  yang  baik  bagi  para pemeluknya, akan tetapi di sisi lainnya, agama mengemuka dengan wajah  negatif  karena  menjadi  sumber  serangkaian  konflik  yang terjadi  karena  kesalahfahaman  pemeluknya  dalam  memahaminya dan  sikap  ekslusifnya.  Eksistensi  agama  yang  berwajah  ganda  ini memunculkan  banyak  perdebatan  di  kalangan  ahli  dan  pemikir. Agama  diakui  sebagai  kebutuhan  mendasar  bagi  manusia,  karena tidak  pernah  ditemukan  dalam  sejarah  ada  masyarakat  yang  tidak beragama. 2
Konflik  yang  tejadi  seputar  rumah  ibadah,  sebagian  besar disebabkan  atas  penolakan  sekelompok  agama  terhadap  suatu
1 Charles  Kimball. When  Religion  Becomes  Evil ,  (USA:  Harper  Collins, 2008). 30.
2 Bustanuddin  Agus.  Agama  dalam  Kehidupan  Manusia:  Pengantar Antropologi Agama, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), 33.
458 | Vol. 20, No. 2, Juli - Desember 2021
rumah  ibadah  yang  dianggap  meresahkan  masyarakat. 3 Selain penolakan,  permasalahan  rumah  ibadah  biasanya  disebabkan argumen  mengenai  rencana  pembangunan  yang  tidak  memenuhi syarat  dalam  peraturan  SKB  2  Menteri  yang  telah  ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Bersama Menteri No. 9 Tahun 2006 dan  No.  8  Tahun  2006  yang  di  dalamnya  mengatur  mengenai pendirian rumah ibadah. 4 Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Takdir, pola-pola konflik agama yang terjadi di Indonesia sebagian besar  mengarah  pada  dua  jenis  insiden,  yaitu  aksi  damai  berupa protes  tanpa  pertikaian  dan  aksi  kekerasan  berupa  tindakan  yang berakibat  pada  jatuhnya  korban  jiwa  manusia  atau  kerugian  harta benda. 5 Jika  dilihat  dari  persepktif  Islam,  sesungguhnya  anjuran menjaga hubungan antar umat beragama agar tetap rukun dan tidak saling ganggu sudah ditegaskan sejak awal muncul Islam melalui satu pesan khusus dalam surat Al- Kāfirūn (109) dan surat Al -Mumtahana (60) ayat 8. Dalil-dalil ini hanya sebagian dari sekian banyak argumen tentang kepedulian Islam terhadap masalah hubungan antar agama.
Dalam catatan sejarah, ada dua pola pembinaan kerukunan hidup  beragama  yang  pernah  diterapkan  di  Indonesia  dalam mengantisipasi  terjadinya  konflik  antar  umat  beragama. Pertama, pada  zaman  Majapahit,  dengan  pola  pendekatan sinkretisasi, yakni dengan  memadukan  diantara  kepercayaan-kepercayaan  yang  pada mulanya  bertentangan,  dianggap  bukan  merupakan  suatu  konflik tetapi  dua  kutub  yang  saling  melengkapi  dan  benar  adanya. Kedua, pada masa pemerintah Kolonial Belanda, dalam rangka menghindari friksi-friksi antar agama untuk kegiatan zending dan misi, wilayah Nusantara  dibagi  dalam kavling-kavling kawasan  aktifitas.  Ada wilayah  untuk  misi  Katholik  dan  ada  wilayah-wilayah  Zending Kristen  Protestan,  sedangkan  dalam  wilayah  kesultanan diidentifikasikan  sebagai  wilayah  yang  beragama  Islam,  tidak  ada misi atau zending pada wilayah ini.
3 Firdaus  S.Yunus. Konflik  Agama  di  Indonesia:  Problem  dan  Solusi Pemecahannya . Substantia, Volume 16 Nomor 2, Oktober 2014. 217-228. Retrieved from http://substantiajurnal.org.
4 Kustini Dkk. Efektivitas Sosialisasi PBM No.9 dan 8 tahun 2006 . (Jakarta: CV. Prasasti, 2009), 49.
5 Takdir, Muhammad. Identifikasi pola-pola konflik agama dan sosial. Ri’ayah, Vol. 02, No. 01, Januari -Juni 2017. 54.
Vol. 20, No. 2, Juli - Desember 2021 | 459
Melihat  dari  konteks  ini,  sesungguhnya  masalah kekhawatiran  terhadap  konflik  antar  umat  beragama  telah  cukup menyita  perhatian  dan  keseriusan  tokoh-tokoh  agama  dan masyarakat  serta  pemerintah  sejak  dulu.  Sejak  zaman  Majapahit telah  dirintis  pendekatan  sinkretisme,  dan  di  masa  pendudukan Kolonial Belanda dengan pengkavlingan wilayah, dan di masa Orde Lama dan Orde Baru dilakukan kegiatan pertemuan pemuka agama dan  dialog  antar  agama,  sampai  saat  ini  pertemuan  dan  dialog tersebut terus dilanjutkan.
Setelah  Indonesia  merdeka,  bangsa  ini  justru  disibukkan kembali untuk menata diri sebagai bangsa yang berdaulat penuh, ini diwarnai  dengan  munculnya  berbagai  partai  politik,  yang  salah satunya  adalah  Partai  Komunis  Indonesia  (PKI).  Hampir  saja masalah ketegangan antar agama tertutupi oleh konflik yang terjadi antar partai politik. Tidak adanya keterbukaan sistem politik dimasa ini  berimplikasi  kepada  pergolakan  politik  di  pusat  maupun  di daerah yang berakhir dengan berdirinya Orde Baru. Sejalan dengan itu,  menurut  Taufik  Abdullah,  bahwa  unsur  konflik  antar  agama mulai  marak  terjadi.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  beberapa  kasus kekerasan yang terjadi seperti di Situbondo, Banyuwangi, Tanjung Periok,  yang  meggunakan  simbol-simbol  agamaserta  di  beberapa tempat lain. Hanya saja di masa Orde Baru ini, isu-isu berbau SARA dapat  diredam  secara  “politis”,  sehingga  tidak  begitu  merisaukan dan dapat diselesaikan dengan baik meski harus merugikan salah satu pihak yang bertikai. 6 Menjelang  epilog  runtuhnya  rezim  Soeharto,  kasus-kasus berbau  SARA  di  atas  kembali  terangkat  dan  bahkan  ditambah dengan munculnya kasus-kasus baru seperti yang terjadi di Ambon, Maluku, Aceh dan mungkin akan semakin ramai oleh kasus-kasus serupa  di  tempat  lain.  Barangkali  kembali  menjamurnya  masalah berbau  SARA  ini  ada  kaitannya  dengan  manipulasi  politik  rezim Orde  Baru  yang  berkuasa  selama  32  tahun  dalam  menyelesaikan kasus  pertikaian  antar  agama  di  atas,  sehingga  tuntutan  reformasi total  yang  sampai  sekarang  masih  lantang  disuarakan  adalah  juga merupakan  tuntutan  reformasi  dalam  tubuh  agama  yang  mereka peluk itu sendiri. Hanya saja tuntutan tersebut tidak dikoordinasikan secara  baik  dan  lepas  kendali,  sehingga  kondisi  kerukunan  umat
6 Ida  Bagus  Wirawan,. Teori-Teori  Sosial  dalam  Tiga  Paradigma ,  (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). 68.
beragama yang selama  ini  cukup  baik,  sebagaimana  disebutkan  di awal latar belakang ini, tidak lagi menjadi kenyataan.
Setiap  komunitas  yang  muncul  pastilah  memiliki  sistem organisasi yang melahirkan sebuah ideologi-ideologi sesuai jalurnya. Ideologi-ideologi  tersebut  pastilah  bersinggungan  dengan  ideologi dari  komunitas  lainnya.  Keadaan  demikian  memerlukan  proses adaptasi  guna  mencapai  titik  temu.  Adaptasi  ini  sangat memungkinkan  timbulnya  gesekan-gesekan  dan  bisa  meletup menjadi masif atau bisa saja tidak. Fakta yang terjadi di Indonesia, gesekan-gesekan yang berbuah konflik bernuansa kekerasan kerap terjadi  dalam  performa  yang  berbeda-beda.  Penyelesaian  yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak terkait terhadap beberapa peristiwa-peristiwa tersebut terkesan masih lamban. Hal ini seperti yang  terjadi  dengan  kasus-kasus  konflik  agama,  seperti  kasus Ahmadiyah, Gereja Yasmin Bogor, atau bahkan tidak netral seperti dalam  kasus  Maluku,  bahkan  beberapa  penanganan  dari  peristiwa terkesan dibiarkan melarut. 7
Konflik  sosial  yang  berujung  pada  adanya  tindakan kekerasan  merupakan  sebuah  bukti  akan  adanya  sejumlah permasalahan,  baik  dalam  lingkup  masyarakat  maupun  negara. Dalam menyikapi fakta konflik bernuasa keagamaan di atas, negara dan  masyarakat  sudah  berusaha  melakukan  tindakan-tindakan kongkrit  sesuai  tugas  dan  fungsinya  masing-masing.  Hal  ini wajib dilakukan  karena,  dalam  bentuk  apapun  gejolak  yang  berbuah konflik  bernuansa  SARA  ini  merupakan  salah  satu  ancaman  bagi keutuhan bangsa dan negara.
Salah satu upaya dari masyarakat dalam mengambil tindakan terhadap  konflik  tersebut  adalah  diantaranya  dengan  melakukan sebuah  penelitian.  Terjadinya  konflik  yang  benuansa  SARA  pada beberapa  daerah  di  Indonesia,  berdasarkan  beberapa  studi  yang telah dilakukan, salah satu penyebabnya adalah akibat dari lemahnya pemahaman  dan  pemaknaan  tentang  konsep  kearifan  budaya. Konflik  akan  muncul  apabila  tidak  ada  distribusi  nilai  yang  adil kepada  masyarakat.  Terdapat  perbedaan  rasa  pada  masyarakat menjadi  penanda  awal  yang  secara  budaya  sudah  dilabelkan hambatan-hambatannya, yakni prasangka rasial.
7 Amir  B.Marvasti. Qualitative  Research  in  Sociology ,  (London:  SAGE Publications, 2004), 7
Vol. 20, No. 2, Juli - Desember 2021 | 461
Sejauh ini, di wilayah Indonesia tentunya pada tiap provinsi sudah  berupaya  mengantisipasi  ataupun  mengatasi  konflik  yang bernuansa agama. Seperti  misalnya,  di  Aceh  dengan  BRA  (Badan Reintegrasi Aceh) dan Komisi Klaim. Di Sumatera Utara, memiliki Pusat  Kajian  Konflik  dan  Radikalisme  sebagai  upaya  penekanan akan  bahaya  paham  teroris  dan  radikalisme.  Beberapa  propinsi lainnya  pasti  turut  aktif  terhadap  konflik  keagamaan  dengan melibatkan  beberapa  unsur  baik  pemerintah  maupun  non pemerintah.
Tingkat  pluralitas  tinggi  berpotensi  terjadinya  konflik. Kategori wilayah yang plural juga ada pada Kota Jambi, kota utama dan  paling  padat  di  Provinsi  Jambi.  Berdasarkan  pada  aspek geografis dan demografis, Kota Jambi memiliki luas wilayah sebesar 205,38  km  dengan  delapan  kecamatan  dan  jumlah  penduduk sebanyak  576.067  jiwa,  dengan  rincian  laki-laki  sebanyak  289.713 jiwa  dan  perempuan  sebanyak  286.354  jiwa. 8 Berdasarkan  aspek sosiologis,  komposisi  penduduk  Kota  Jambi  berdasarkan  etnis cukup  beragam,  mulai  Jawa,  Sunda,  Palembang,  Batak,  Minang, Bugis,  Banjar,  Arab,  India  dan  China,  meskipun  etnis  Melayu menjadi kelompok mayoritas 9 dan memeluk beragam agama, seperti Islam  (sebagai  mayoritas),  Kristen,  Katholik,  Hindu,  Budha  dan Khong Hu Chu. 10
Sejalan  dengan  konsepsi  pluralitas  menghasilkan  konflik, maka di Kota Jambi juga pernah terjadi konflik bernuansa agama. 11
Secara historis kronologis berawal dari kehadiran kelompok tokoh agama  Kristen  Batak  yang  datang  ke  daerah  Penyengat  Rendah Kecamatan  Telanaipura  Kota  Jambi  dengan  modus  pemberian sembako  untuk  masyarakat  pada  tahun  1980,  dalam  konteks bantuan  musibah  banjir  ketika  itu.  Masyarakat  yang  menerima sembako,  semuanya  beragama  Islam,  menanda  tangani  lembaran kertas  penerima  sembako.  Selanjutnya,  tanpa  sepengetahuan
8 Badan Pusat Statistik (2019). Kota Jambi dalam angka 2019 . Kota Jambi: BPS Kota Jambi.
9 Lindayanty. Jambi dalam Sejarah 1500-1942 . (Jambi: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, 2013), 209.
10 Badan Pusat Statistik (2019). Kota Jambi dalam angka 2019 . Kota Jambi: BPS Kota Jambi.
11 Abdul Halim & Pahrudin, HM. The Role of Local Wisdom as Religious Conflict Resolution in Jambi City. (Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol.27, No.2, 2019). 353-374. DOI: http://dx.doi.org/10.21580/ws.27.2.4358
masyarakat,  lembaran  tandatangan  penerima  sembako  tersebut disalahgunakan oleh Kelompok Tokoh Agama Kristen Batak untuk persyaratan  pendirian  balai  pertemuan  agama  Kristen  di  daerah tersebut,  sebagai  persyaratan  maupun  bukti  dukungan  masyarakat setempat. Balai pertemuan ini lama kelamaan disulap menjadi gereja yang  lokasinya  hanya  sekitar  300  meter  dari  bangunan  masjid masyarakat  setempat.  Konflik  akhirnya  pun  terjadi.  Masyarakat setempat  menolak  kehadiran  Gereja  yang  berdiri  di  wilayah pemukiman  masyarakat  yang  beragama  Islam.  Meski  demikian, konflik  tersebut  tidak  melahirkan  anarkisme  ataupun  bentuk tindakan  kekerasan  lainnya  terhadap  minoritas  pengguna  Gereja tersebut.  Secara  arif,  tokoh  agama  dan  tokoh  adat  memberikan pemahaman  kepada  masyarakat  setempat  agar  mengadukan persoalan tersebut ke pihak berwenang. Sampai hari ini, bangunan Gereja  tersebut  masih  berdiri  kokoh  dan  baik,  tidak  satu  pun masyarakat  setempat  yang  berupaya  melakukan  pengrusakan  dan atau  semacamnya.  Konflik  antar  pemeluk  agama  setempat  yang mayoritas adalah  Melayu Jambi  dengan  minoritas pemeluk  agama Kristen pendatang tersebut pun  tidak terjadi tanpa diikuti konflik yang rusuh dan anarkis.
Meskipun  demikian,  karena  konflik  agama  selalu membayangi  wilayah  plural  seperti  Kota  Jambi  dan  berpotensi destruktif, maka perlu penanganan yang baik dari Pemerintah Kota Jambi  melalui  kebijakan-kebijakan  yang  solutif.  Hal  ini  penting dilakukan  karena  sebagai  pihak  yang  secara  konstitusional diamanahkan rakyat untuk mengelola wilayah ini, Pemerintah Kota Jambi harus mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat  melalui  kebijakan-kebijakan  publik  yang  integratif- solutif. Jika tidak, maka problem ini akan terus ada di tengah-tengah masyarakat dan sewaktu-waktu dapat menjadi bom waktu yang akan menyebabkan kondisi buruk bagi kehidupan sosial dan politik.
Terkait  dengan  hal  di  atas,  menarik  untuk  melihat bagaimanakah kebijakan Pemerintah Kota Jambi dalam mengatasi konflik agama, terutama terkait dengan pendirian tempat ibadah di Kota Jambi. Sebagai wilayah paling plural di Provinsi Jambi, Kota Jambi  sangat  berpotensi  menimbulkan  gesekan  sosial  di  tengah- tengah masyarakat. Apalagi dikaitkan dengan pluralitas agama Kota Jambi  yang  menjadi  salah  satu  penyebab  mengemukanya  konflik,
Vol. 20, No. 2, Juli - Desember 2021 | 463
jika berkaca pada kasus-kasus yang terjadi di berbagai wilayah plural di Indonesia.

## Pembahasan
Konflik dan Faktor Pendukungnya
Berdasarkan perspektif etimologis, konflik berasal dari kata bahasa  Latin  ‘Configere’  yang  diartikan  sebagai  saling  memukul, kemudian diadopsi oleh bahasa Inggris menjadi ‘Conflict’. 12 Secara terminologis,  konflik  dipahami  oleh  banyak  kalangan  dalam beragam  pengertian.  Novri  Susan  misalnya,  mengartikan  konflik merupakan  pertentangan  yang  ditandai  oleh  pergerakan  dari beberapa pihak sehingga terjadi persinggungan, 13 sementara Fisher memaknainya sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki, atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. 14
Adapun  Roxane  S.  Lulops  dan  Dudley  D.  Chan  mendefenisikan konflik  sebagai  dua  atau  lebih  reaksi  yang  bertentangan  terhadap suatu peristiwa, atau perbedaan antara dua individu, adanya saling permusuhan  antara  kelompok,  atau  adanya  suatu  masalah  yang harus  diselesaikan. 15 Pada  konteks  yang  sama,  Soekanto  (2003) memahami konflik sebagai interaksi sosial yang terjadi antara dua orang  (kelompok)  atau  lebih  yang  salah  satu  pihak  berusaha menyingkirkan pihak lainnya dengan cara menghancurkannya atau membuatnya  tidak  berdaya. 16 Menurut  Wirawan,  konflik  adalah proses  pertentangan  yang  diekspresikan  di  antara  dua  pihak  atau lebih yang saling tergantung mengenai objek yang menjadi konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik. 17 Konflik juga dimaknai sebagai relasi sosial antar aktor sosial yang ditandai oleh pertentangan atau perselisihan dan
12 Ida  Bagus  Wirawan,. Teori-Teori  Sosial  dalam  Tiga  Paradigma ,  (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2012). 4.
13 Novri  Susan. Sosiologi  Konflik:  Teori-Teori  Dan  Analisis. (Jakarta:  PT.
Kencana Media Grup, 2019), xvii.
14 Simon  Fisher,  dkk.  (2009). Mengelola  Konflik:  Keterampilan  dan  Strategi untuk Bertindak . (Jakarta: British Council, 2009). 4.
15 Roxane S.Lulops, and Dudley D. Chan. Conflict From Theory to Action , USA: Allyn & Bacon, 2000). 3.
16 Soerjono Soekanto. Sosiologi: suatu pengantar , (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013).
17 Ida  Bagus  Wirawan,. Teori-Teori  Sosial  dalam  Tiga  Paradigma ,  (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). 5.
kemarahan,  baik  dinyatakan  secara  terbuka  ataupun  tidak,  dalam rangka mencapai keinginan atau tujuan masing-masing. 18
Karl  Marx,  Ralf  Dahrendorf,  George  Simmel,  dan  Lewis Coser  sebagai  tokoh-tokoh  utama  konflik  mengatakan  bahwa konflik  adalah  pertentangan  antara  satu  individu  dengan  individu lain, atau antara satu kelompok dengan kelompok lain. 19 Sebetulnya, konflik dapat dilihat dari dua segi. Dari segi positif, konflik dapat mendinamisasikan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Konflik dapat memacu bagi terjadinya kompetisi yang sehat, orang berupaya untuk  menjadi  lebih  baik  dari  yang  lainnya.  Konflik  bisa  menjadi tahap awal perubahan sosial. Dari segi negatif, konflik merupakan salah  satu  masalah  yang  perlu  diatasi.  Konflik  yang  sengit  dapat memicu perselisihan dan permusuhan yang tajam, yang mengganggu suasana antar kelompok dalam masyarakat. 20
Oleh karena konflik di masyarakat merupakan sesuatu yang tidak  bisa  dielakkan,  maka  yang  perlu  diketahui  adalah  apakah konflik itu ada atau tidak ada, tapi bagaimana intensitas dan tingkat kekerasannya,  dan  dalam  bentuk  apa  konflik  itu,  apakah menyangkut  masalah  fundamental  atau  isu-isu  sekunder, bertentangan tajam atau sekadar perbedaan pandangan. Intensitas konflik menunjuk pada tingkat pengeluaran energi dan keterlibatan dari pihak-pihak (kelompok-kelompok) yang berkonflik, sedangkan kekerasan  konflik  menyangkut  alat  atau  sarana  yang  digunakan dalam situasi konflik, mulai dari negosiasi hingga saling menyerang secara  fisik.  Konflik  antar  kelompok  yang  menyangkut  masalah prinsip  dasar  ( fundamental )  akan  menimbulkan  pertentangan  antar kelompok yang lebih serius dibandingkan bila masalahnya sekadar bersifat sekunder atau dinilai tak penting. 21
Sebagai sebuah fenomena sosial, kemunculan konflik tentu merupakan  dampak  dari  sesuatu  yang  menjadi  penyebabnya. Kalangan  sosiolog  menyebut  bahwa  faktor  utama  yang menyebabkan  terjadinya  konflik  adalah  perebutan  atas  sumber-
18 Rilus A.  Kinseng. Konflik nelayan , (Jakarta: Yayasan Obor  Indonesia- Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, 2014). 12.
19 Sindung Haryanto. Spektrum Teori Sosial; Dari Klasik Hingga Postmodern , (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2012).
20 Doyle  Paul  Johnson. Teori  Sosiologi  Klasik  dan  Modern ,  (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 1998).
21 Ibid.,
Vol. 20, No. 2, Juli - Desember 2021 | 465
sumber  kepemilikan,  status  sosial  dan  kekuasaan  yang  jumlahnya sangat terbatas dan tidak merata dalam masyarakat. 22 Terkait dengan konteks  ini,  Fisher mengajukan  beberapa  teori  yang  dilakukan sebagai upaya untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik dalam masyarakat.
1. Berdasarkan  Teori  Hubungan  Masyarakat,  terjadinya  konflik dalam masyarakat merupakan akibat dari polarisasi yang terus berlangsung serta ketidakpercayaan ( untrust ) dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Atas dasar  demikian,  sebagai  upaya  mencegah  terjadinya  konflik, maka  yang  perlu  dilakukan  adalah  meningkatkan  komunikasi dan  pengertian  antara  kelompok-kelompok  yang  mengalami konflik  serta  meningkatkan  toleransi  agar  masyarakat  dapat saling menerima keragaman.
2. Teori  Negosiasi  Prinsip  beranggapan  bahwa  faktor  penyebab terjadinya  konflik  adalah  ketidakselarasan  dan  perbedaan pandangan  tentang  konflik  oleh  pihak-pihak  yang  terlibat  di dalamnya.  Sebagai  upaya  mengatasi  problem  ini,  maka  yang harus dilakukan adalah memisahkan sentimen-sentimen pribadi dan  menegosiasikan  kepentingan  bersama  serta  berupaya mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua pihak yang berkonflik.
3. Menurut  Teori  Kebutuhan  Manusia,  konflik  merupakan dampak  dari  tidak  terpenuhinya  kebutuhan-kebutuhan  dasar manusia. Dengan demikian, pencegahan yang dapat dilakukan adalah mengusahakan secara bersama pemenuhan kebutuhan- kebutuhan  dasar  dan  menghasilkan  pilihan-pilihan  alternatif untuk memenuhinya.
4. Teori  Identitas  mengatakan  bahwa  konflik  muncul  karena adanya identitas yang terancam yang seringkali disebabkan tidak selesainya  problem-problem  yang  ada  di  masa  lalu.  Dengan demikian,  pencegahannya  dapat  dilakukan  dengan  cara membangun empati dan rekonsiliasi di antara pihak-pihak yang terlibat dan membentuk rekonsiliasi.
5. Menurut Teori Kesalahpahaman Antarbudaya, faktor penyebab munculnya konflik adalah karena ketidakcocokan dalam cara-
22 Adon Nasrullah Jamaludin. Agama dan Konflik Sosial: Studi Kerukunan Umat  Beragama,  Radikalisme  dan  Konflik  Antarumat  Beragama ,  (Bandung:  Pustaka Setia, 2015).
cara komunikasi di antara budaya yang berbeda. Sebagai upaya mencegahnya,  maka  yang  harus  dilakukan  adalah memperkenalkan pengetahuan budaya pihak lain, mengurangi pelabelan ( stereotype ) negatif terhadap pihak lain, mengefektifkan komunikasi antarbudaya.
6. Teori  Transformasi  mengatakan  bahwa  munculnya  konflik karena  ketidaksetaraan  dan  ketidakadilan  sosial  yang  dialami oleh  suatu  kelompok  dalam  masyarakat.  Pencegahan munculnya  konflik  menurut  teori  ini  adalah  dengan  cara mengubah struktur yang menimbulkan ketimpangan tersebut, meningkatkan kerjasama berbagai pihak dan mengembangkan berbagai kegiatan yang bermaterikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian dan rekonsiliasi. 23

## Problematika Pendirian Rumah Ibadah
Sebagaimana  diketahui  bahwa  pendirian  rumah  ibadah merupakan bentuk ketaatan seorang manusia terhadap agama yang dianutnya.  Hal  ini  karena  rumah  ibadah  merupakan  kebutuhan setiap umat beragam yang menjadi tempat melaksanakan beberapa ajaran  agama  yang  apabila  dibawa  dalam  konteks  kebebasan beragama  hal  ini  tentu  merupakan  hak  dan  kebebasan  dalam mengekspresikan  kebebasan  beragama.  Namun  demikian, persoalannya  adalah  pendirian  rumah  ibadah  bukan  semata-mata berdirinya  sebuah  bangunan  ibadah  agama  tertentu,  tetapi  ada indikasi  klaim  jumlah  pemeluk  agama  tertentu  di  sebuah  wilayah. Jumlah  pemeluk  agama  yang  banyak  salah  satunya  ditunjukkan dengan hadirnya rumah ibadah. Banyaknya jumlah pemeluk agama tertentu di sebuah wilayah dianggap sebagai keuntungan sosial bagi kalangan  tertentu,  apalagi  jika  dihadapkan  pada  masalah-masalah politik.
Berdasarkan  Peraturan  Bersama  Menteri  Agama  dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus digunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara  permanen,  tidak  termasuk  tempat  ibadat  keluarga.  Islam mengenal  masjid,  musholla,  langgar,  dan  surau  untuk  menyebut tempat  umat  Islam  melaksanakan  ajaran  agama,  terutama  untuk
23 Simon  Fisher,  dkk.  (2009). Mengelola  Konflik:  Keterampilan  dan  Strategi untuk Bertindak . (Jakarta: British Council, 2009). 8-9.
Vol. 20, No. 2, Juli - Desember 2021 | 467
melaksanakan sholat lima waktu. Salah satu tujuan pendirian rumah ibadah  dalam  Islam  adalah  sebagai  sarana  beribadah  dan  dalam posisi melakukan ibadah, umat Islam akan berkumpul dan berada di dalam masjid. 24 Dalam pandangan Islam, tempat ibadah (khususnya masjid)  memiliki  posisi  yang  sangat  strategis,  terutama  untuk kegiatan-kegiatan  dakwah,  apalagi  jika  memperhatikan  apa  yang pernah  dipraktikkan  oleh  Nabi  Muhammad  SAW  dan  para sahabatnya.  Islam  tidak  mengenal  pengkhususan  masjid,  karena setiap muslim dapat memasuki masjid manapun yang diinginkannya dan memanfaatkan fasilitas yang dimilikinya. 25
Kristen  (Katholik  dan  Protestan)  mengenal  gereja  sebagai tempat  mereka  melaksanakan  ajaran-ajaran  agama  yang  mereka anut.  Secara  terminologis,  gereja  dimaknai  sebagai  tempat  berdoa dan melakukan upacara agama Kristen, bisa pula dipahami sebagai persekutuan,  organisasi  umat  Kristen  yang  sama  kepercayaan, ajaran,  dan  tata  caranya. 26 Di  Indonesia  terdapat  beberapa  jenis gereja yang pengelompokannya dilakukan berdasarkan empat aliran utama,  yaitu  Gereja  Katolik  Roma,  Gereja  Protestan,  Gereja Ortodoks  dan  Gereja  Pantekosta.  Hindu  mengenal  Pura  sebagai tempat  para  penganut  agama  ini  melaksanakan  ibadat  atau  ajaran agama yang mereka anut. Secara etimologis, Pura berasal dari kata ‘Pur’  yang  berarti:  kota,  benteng,  atau  kota  yang  berbenteng.  Ini memang sesuai dengan realitasnya, karena Pura yang ada memang selalu  dikelilingi  bangunan  yang  berbentuk  benteng  atau  tembok atau  pagar  yang  besar  dan  tinggi.  Pura  dibangun  sebagai  sarana untuk  menggiring  rasa  kedekatan  diri  pada  Tuhan,  untuk memudahkan konsentrasi pikiran karena di dalamnya simbol-simbol sinar  kekuasaan  Tuhan  akan  tersirat. 27 Vihara  atau  Klenteng merupakan tempat ibadat orang-orang yang menganut ajaran agama Buddha.  Vihara  merupakan  tempat  ibadat  dalam  agama  Buddha
24 Adon Nasrullah Jamaludin. Agama dan Konflik Sosial: Studi Kerukunan Umat  Beragama,  Radikalisme  dan  Konflik  Antarumat  Beragama ,  (Bandung:  Pustaka Setia, 2015). 168.
25 Isma ’ il R. Al-Faruqi dan Al-Faruqi, Lois Lamya. Atlas Budaya Islam , terj. Ilyas Hasan, (Bandung: Mizan, 1998). 185-186.
26 Adon Nasrullah Jamaludin. Agama dan Konflik Sosial: Studi Kerukunan Umat  Beragama,  Radikalisme  dan  Konflik  Antarumat  Beragama ,  (Bandung:  Pustaka Setia, 2015). 175.
27 Ibid., 181.
yang  secara  arsitektural  lebih  bernuasa  lokal, sedangkan  Klenteng sangat berkonotasi Tionghoa (China).
Pendirian  rumah  ibadah  merupakan  di  wilayah  yang majemuk seperti Indonesia merupakan sesuatu yang dilematis. Satu sisi  pendirian  rumah  ibadah  merupakan  hak  setiap  warga  negara sebagai bentuk implementasi ajaran agamanya, tetapi di sisi lain akan menimbulkan  konflik  dengan  warga  negara  yang  lain.  Terkait dengan ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia. Dalam SKB ini diatur  bahwa  pendirian  rumah  ibadah  harus  mempertimbangkan pendapat  kepala  perwakilan  Departemen  Agama  setempat. Terdapat  beberapa  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  dalam mendirikan rumah ibadah, yaitu:
1. Keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah  penduduk  bagi  pelayanan  umat  beragama  yang bersangkutan,
2. Memenuhi persyaratan berupa daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang dan dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang, rekomendasi tertulis kepala departemen agama kabupaten/kota, dan rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
Selain  syarat  di  atas,  berdasarkan  SKB  Menteri  tentang Pembangunan Rumah Ibadah di atas juga mensyaratkan bahwa hak pembangunan  rumah  ibadah  ini  hanya  berlaku  bagi  agama-agama yang  telah  diakui  secara  sah  oleh  negara  Indonesia  secara konstitusional. Artinya bahwa agama yang tidak diakui oleh negara seperti halnya Ahmadiyah tentu akan sangat sulit atau bahkan dapat dikatakan  tidak  akan  memperoleh  izin  untuk  membangun  rumah ibadah di Indonesia. 28

## Urgensi Kebijakan Publik
Membicarakan kebijakan erat kaitannya dengan perbincangan  mengenai  pemerintah.  Hal  ini  karena  sebagai  pihak yang  secara  konstitusional  diserahkan  tugas  pengelolaan  negara, pemerintah  dituntut  untuk  mampu  menghadirkan  beragam
28 Caveat, Freedom of Religion in Indonesia: Multiple Choicesnot Short Answers, Indonesian Monthly Human Rights Analysis, (09/ II, February 2010), 4
Vol. 20, No. 2, Juli - Desember 2021 | 469
kebijakan  pembangunan  yang  dapat  mengatasi  problem-problem yang  dihadapi  masyarakat.  Ini  sejalan  dengan  pernyataan  seorang Guru  Besar  dari  Harvard  University,  Prof.  Michael  Porter,  yang menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan negara yang dijalankan oleh sebuah pemerintahan sangat tergantung dengan kebijakan yang ditempuhnya. 29 Artinya,  peranan  pemerintah  sangat  diperlukan dalam upaya melepaskan rakyat dari kungkungan masalah-masalah yang dihadapinya dalam kehidupan ini.
Kebijakan  hendaknya  dipahami  sebagai  serangkaian kegiatan  yang  sedikit  banyak  berhubungan  beserta  konsekuensi- konsekuensi  bagi  mereka  yang  bersangkutan  daripada  sebagai keputusan  yang  berdiri  sendiri.  Mempertukarkan  istilah  kebijakan dengan  keputusan  adalah  keliru,  karena  pada  dasarnya  kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan  untuk  melakukan  sesuatu.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  kebijakan  adalah  tindakan-tindakan  atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.
Lingkup  dari  studi  kebijakan  publik  sangat  luas  karena mencakup  berbagai  bidang  dan  sektor  seperti  ekonomi,  politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu dilihat dari hirarkirnya  kebijakan  publik  dapat  bersifat  nasional,  regional maupun  lokal  seperti  undang-undang,  peraturan  pemerintah, peraturan  presiden,  peraturan  menteri,  peraturan  pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.
Riant  Nugroho  memaknai  kebijakan  publik  sebagai  setiap keputusan  yang  dibuat  oleh  negara,  sebagai  strategi  untuk merealisasikan  tujuan  dari  negara.  Pengertian  sederhana  ini mengandung  aspek  strategi,  sebagai  komponen  utama  kebijakan publik.  Munculnya  strategi  dalam  defenisi  ini  mengandung pengertian bahwa sebuah kebijakan berisikan preferensi-preferensi politik para aktor yang terlibat di dalamnya dan tidak saja bersifat
29 Riant  Nugroho. Public  Policy:  Dinamika  Kebijakan  Publik,  Analisis Kebijakan Publik, dan Manajemen Politik Kebijakan Publik . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018, 4.
positif, tetapi juga negatif yang berimplikasi menerima salah satu dan menolak yang lain. 30
Kebijakan  publik  menjadi  penting  atau  urgen  untuk dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya  bagi  masyarakat.  Dalam  hal  ini kebijakan  dapat  dipandang  sebagai  variabel  terikat  (dependent variable)  maupun  sebagai  variabel  independen  (independent variable).  Kebijakan  dipandang  sebagai  variabel  terikat,  maka perhatian  akan  tertuju  pada  faktor-faktor  politik  dan  lingkungan yang  membantu  menentukan  substansi  kebijakan  atau  diduga mempengaruhi  isi  kebijakan  piblik.  Kebijakan  dipandang  sebagai variabel  independen  jika  fokus  perhatian  tertuju  pada  dampak kebijakan  tertuju  pada  sistem  politik  dan  lingkungan  yang berpengaruh terhadap kebijakan publik.
Selain itu Studi kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya untuk  menetapkan  pengetahuan  ilmiah  dibidang  kebijakan  publik guna  memecahkan  masalah-masalah  sosial  sehari-hari.  Alasan Politik. Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar  pemerintah  dapat  menempuh  kebijakan  yang  tepat  guna mencapai tujuan yang tepat pula.

## Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Kota Jambi
Sebagaimana  disampaikan  sebelumnya  bahwa  pluralitas agama sebuah wilayah berpotensi besar menimbulkan konflik. Hal ini  karena  masing-masing  agama  cenderung  ingin  mendominasi kehidupan  masyarakat  melalui  implementasi  ajaran  agamanya. Rumah  ibadah  yang  menjadi  tempat  pelaksanaan  ajaran-ajaran agama  menjadi  sumber  konflik  utama  dalam  konflik  agama. Fenomena ini tentu saja dapat dilihat dari beragam perspektif yang salah  satunya  menyatakan  bahwa  rumah  ibadah  menjadi  simbol komposisi  penduduk  dan  dominasi  kekuasaan.  Semakin  banyak rumah  ibadah  mengindikasikan  komposisi  penduduk  yang  besar pemeluk  agama  tertentu  dan  hal  ini  bermuara  pada  dominasi kekuasaan  dalam  ranah  politik.  Dengan  demikian,  tidak mengherankan  jika  banyak  terjadi  konflik  mengenai  pendirian tempat ibadah di berbagai wilayah Tanah Air.
Vol. 20, No. 2, Juli - Desember 2021 | 471
Pada  konteks  ini,  apa  yang  terjadi  di  Kota  Jambi  sebagai wilayah  majemuk  juga  mengemuka  dengan  hal  yang  sama. Sebagaimana  diketahui  bahwa  pada  awalnya  Kota  Jambi  dikenal sebagai  tempat  pelabuhan  ekspor  bagi  produk-produk  daerah pedalaman  Minangkabau,  seperti  emas,  lada  dan  produk  hutan Jambi  sendiri.  Seiring  dengan  peralihan  kekuasaan  ke  Kolonial Belanda yang memperkenalkan karet dan minyak bumi, maka Kota Jambi  berubah  menjadi  tempat  pelabuhan  ekspor  produk-produk dari Jambi sendiri, terutama karet. Akibatnya, perekonomian Kota Jambi  mengalami  peningkatan  yang  signifikan  dibandingkan  di masa-masa sebelumnya. Keadaan ini tentu tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat Kota Jambi, tetapi juga berimplikasi pada  derasnya  arus  pendatang  yang  masuk.  Oleh  karena  itu, komposisi penduduk Kota Jambi berdasarkan etnis cukup beragam, mulai Jawa, Sunda, Palembang, Batak, Minang, Bugis, Banjar, Arab, India  dan  China,  meskipun  etnis  Melayu  menjadi  kelompok mayoritas. 31
Meskipun  terdari  dari  beragam  etnis  atau  dikenal  sebagai masyarakat  majemuk  (plural),  namun  sepanjang  sejarahnya  belum pernah  terjadi  konflik  horizontal  di  Kota  Jambi. 32 Secara  teoretik memang  dikatakan  bahwa  pluralitas  yang  melekat  pada  sebuah bangsa  atau  wilayah  berpotensi  menyebabkan  perpecahan  atau konflik di antara masyarakat yang ada di dalamnya. 33 Sebagaimana disebutkan  sebelumnya  bahwa  komposisi  penduduk  Kota  Jambi berdasarkan etnis cukup beragam, mulai Jawa, Sunda, Palembang, Batak, Minang, Bugis, Banjar, Arab, India dan China, meskipun etnis Melayu  menjadi  kelompok  mayoritas.  Tidak  hanya  dari  sisi  etnis, keragaman dari aspek agama juga melekat pada Kota Jambi. Secara umum dapat dikatakan bahwa sebagai ibukota sekaligus juga sebagai miniatur provinsi, penduduk Kota Jambi menganut beragam agama, yaitu  Islam,  Kristen,  Katholik,  Hindu,  Budha  dan  Khonghucu, walaupun pemeluk Islam menjadi mayoritas. Meskipun terdari dari beragam etnis dan agama atau dikenal sebagai masyarakat majemuk (plural), namun sepanjang sejarahnya belum pernah terjadi konflik horizontal di Kota Jambi. Walaupun demikian, konflik-konflik kecil
31 Lindayanty. Jambi dalam Sejarah 1500-1942 . (Jambi: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, 2013), 209.
32 Ibid., 6 33 Nasikun. Sistem Sosial Indonesia. (Jakarta: Rajawali Press, 2008).
harus diakui masih terjadi, terutama terkait dengan pendirian rumah ibadah agama yang dikategorikan minoritas di Kota Jambi.
Secara  historis,  konflik  dengan  agama  Kristen,  khususnya Katholik,  di  Kota  Jambi  terjadi  seiring  dengan  diperolehnya kemerdekaan  Indonesia  pada  tahun  1945,  termasuk  di  Jambi. Setelah  merdeka,  para  pejuang  kemerdekaan  menilai  kehadiran orang-orang  asing  sebagai  penjajah  atau  lawan,  termasuk  orang- orang  Kristen  yang  memang  kebanyakan  merupakan  orang-orang Belanda yang menyebarkan ajaran agamanya di Indonesia, termasuk Jambi. Agama Kristen dianggap sebagai bagian dari Belanda karena disokong penuh selama masa penjajahan, sehingga harus pula angkat kaki dari Bumi Pertiwi. Ketika mendengar kondisi menyedihkan di Tanah  Air,  Pastor  Hoogeboom  yang  sedang  berada  di  Malaysia segera kembali ke Jambi awal 1949. Hoogebom berusaha mencegah para pejuang kemerdekaan yang akan mengambil alih dan menguasai tanah  dan  bangunan  yang  sudah  dimiliki  misi  sebelum  perang. Hoogebom  meyakinkan  para  pejuang  dan  Pemerintah  Indonesia, bahwa Misi Katolik tidak identik dengan Pemerintah Belanda.
Terkait  dengan  konflik  pendirian  rumah  ibadah,  konflik pertama terjadi pada tahun 1957 ketika Pastor Hoogeboom mulai merintis gereja di lokasi baru. Izin pembangunan gereja baru yang permanen diperoleh dari Wali Kota R Soedarsono dengan surat izin bangunan (Bouvergunning) Nomor 191/5/57 tanggal 7 Oktober 1957. Namun  demikian,  Wali  Kota  Jambi  memerintahkan  penundaan sementara karena sedang ada peninjauan kembali rencana tata ruang kota. Penundaan itu disampaikan melalui surat Nomor 4630 tanggal 25 November 1957. Saat itu, partai politik mempunyai peran dalam pemberian  izin  pendirian  rumah  ibadat.  Hanya  satu  partai — dari sembilan  partai  politik  yang  diakui  pemerintah — yaitu  Masyumi, yang  tidak  bersedia  memberikan  izin  pendirian  gereja  yang permanen.  Namun,  atas  kegigihan  Pastor  Hoogeboom, pembangunan  gereja  bisa  dilanjutkan.  Atas  kebaikan  Gubernur Yusuf  Singadikane,  seluruh  partai  bersedia  menyetujui,  dan Gubernur  memberikan  izin  pendirian  gereja  yang  permanen. Dengan  mendapatkan  izin  tersebut,  Pastor  Hoogebom  semakin bersemangat mencari dana dari para donatur. Pada akhirnya, gereja selesai dibangun dan diresmikan oleh Uskup Palembang, Mgr. Yosef Soudant,  SCJ  pada  12  Juli  1964.  Itulah  gereja  di  Jalan  Raden
Vol. 20, No. 2, Juli - Desember 2021 | 473
Mattaher  yang  tetap  megah  berdiri  sampai  sekarang. 34
Penanganan Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Kota Jambi berbasis Kebijakan Publik
Pemerintah  berperan  penting  dalam  mengatasi  problem yang  ada  dalam  masyarakat,  apalagi  terkait  dengan  pemberlakuan otonomi yang membuat pemerintah daerah lebih banyak mengambil peran.  Berdasarkan  perspektif  politik,  peran  yang  dijalankan  oleh pemerintah  tersebut  mewujudkan  diri  dalam  kebijakan-kebijakan atau program-program kerja. Demikian juga halnya dengan konflik pendirian tempat ibadah di Kota Jambi yang masih menjadi masalah sosial dalam masyarakat dan menjadi arena Pemerintah Kota Jambi untuk menjalankan perannya sebagai pengelola wilayah ini.
Sebagai bagian penting dari pemerintahan, Pemerintah Kota Jambi  telah  menjalankan  serangkaian  kebijakan  yang  ditujukan untuk  mencegah  terjadinya  konflik  terkait  pendirian  tempat  di wilayah ini. Upaya-upaya terkait konflik pendirian tempat ibadah ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi melalui kebijakan-kebijakan jangka pendek dan jangka panjang.
Adapun  kebijakan-kebijakan  jangka  pendek  yang  telah dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Jambi  terkait  konflik  pendirian tempat ibadah tersebut adalah:

## Intensifikasi Komunikasi Komponen Masyarakat
Sebagai upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat, pemerintah  Kota  Jambi  selalu  menjalin  hubungan  yang  harmonis kepada semua tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat. Selain itu, pemerintah  melalui  Kesbangpol  Kota  Jambi  selalu  memafaatkan moment-moment  penting  untuk  mensosialisasikan  program- program guna memelihara kondisi damai dalam masyarakat, dalam hal ini pemerintah melibatkan peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan  FKUB  Kota  Jambi  untuk  melaksanakan  perannya  dalam mencegah potensi konflik. Dalam upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat, Pemerintah Kota Jambi juga selalu bekerjasama dengan FKUB, antara lain dengan melaksanakan sosialisasi kepada
34 https://www.parokiteresiajambi.com/sejarah-gereja/  ( Sejarah  Gereja ST. Teresia Jambi
semua agama, tokoh-tokoh agama, pemeluk agama terkait tata cara pembangunan tempat ibadah. 35
Mengedepankan Harmoni Sosial Berbasis Regulasi Penyelesaian  perselisihan  yang  terjadi  dalam  masyarakat, khususnya terkait dengan konflik pendirian tempat ibadah dilakukan secara  damai  dengan  selalu  mengutamakan  musyawarah  untuk menciptakan  keharmonisan  sosial.  Upaya  ini  dilakukan  oleh Pemerintah  Kota  Jambi  berlandaskan  pada  regulasi-regulasi  yang mengatur  terkait  pendirian  tempat  ibadah.  Adapun  beberapa penyelesaian  permasalahan  tempat  ibadah  di  Kota  Jambi diantaranya:
1. Relokasi Gereja
Penyelesaian dengan melakukan relokasi gereja yang semula berada di Penyengat Rendah, dipindahkan ke lokasi di Pinang Merah Kelurahan Bagan Pete. Relokasi tersebut dilakukan setelah proses panjang yang dilakukan oleh kedua belah pihak sehingga akhirnya mencapai  kesepakatan.  Pihak  gereja  menyetujui  untuk  direlokasi dengan mencari sendiri tanah/lokasi yang akan digunakan. Sebelum akhirnya  direlokasi,  pemerintah  tetap  menyediakan  fasilitas  bagi jemaat gereja agar tetap dapat melaksanakan ibadah sebagai mana mestinya.  Permasalahan  Gereja  HKBP  Syalom  Aur  Duri  ini sebenarnya bersumber dari hubungan antar masyarakat sekitar yang kurang harmonis. Pihak gereja dinilai tidak menjunjung norma dan etika dalam bermasyarakat sebagaimana pepatah yang mengatakan bahwa  “dimana  bumi  dipijak  disitu  langit  dijunjung”  sehingga memancing  ketidaksenangan  masyarakat  yang  berujung  terhadap penolakan  gereja  tersebut. 36 Pemerintah  Kota  Jambi  akan mempermudah dan membantu pengurusan izin bagi rumah ibadah yang  berdiri  dibawah  tahun  2006  yaitu  sebelum  diberlakukannya
35 Wawancara  Penulis.  Kabid  Ketahanan  Seni,  Budaya,  Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi Kesbangpol Kota Jambi, 4 November 2020.
36 Wawancara Penulis. Yuliana, warga Aurduri Kota Jambi, 4 November 2020.
Vol. 20, No. 2, Juli - Desember 2021 | 475
SKB 2 Menteri, sementara gereja HKBP Shalom Aur Duri didirikan pada tahun 2006. 37
2. Penyegelan gereja disertai opsi-opsi solutif
Pada  27  September  2018,  Pemerintah  Kota  Jambi melakukan  penyegelan  terhadap  rumah  ibadah  yaitu  3  gereja  di lingkungan RT 07 Kelurahan Kenali Besar Simpang Rimbo, gereja yang  dimaksud yaitu  Gereja  Methodist  Indon esia  (GMI)  Kana’an Jambi, Gereja Sidang Jemaat Allah (GJSA) dan Gereja Huria Kristen Indonesia  (HKI).  Penyegelan  dilakukan  setelah  pemerintah menerima  laporan  dari  masyarakat  setempat  bahwa  keberadaan gereja  di  lingkungan  tersebut  mengganggu  keamanan  dan ketentraman  masyarakat.  Atas  dasar  demikian  dan  untuk menghindari  gejolak  yang  muncul,  maka  pemerintah  mengambil kebijakan untuk melakukan penyegelan pada ketiga gereja tersebut dengan  alasan  belum  memiliki  izin. 38 Sembari  mencari  celah penyelesaian  permasalahan,  setelah  dilakukan  penyegelan pemerintah  tetap  menfasilitasi  jemaat  gereja  agar  dapat melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya. Mengenai permasalahan  ketiga  gereja  tersebut,  pemerintah  bersama  FKUB bekerjasama  untuk  berupaya  meredam  potensi  konflik  agar  tetap terjalin kerukunan di tengah masyarakat.
Sebagai  upaya  penyelesaian  ketiga  gereja  tersebut, Pemerintah  Kota  Jambi  melakukan  tiga  kebijakan  yaitu:  1) Menawarkan  opsi  pindah  lokasi  ibadah  sementara  di  Kantor Walikota  Jambi.  Namun  jemaat  gereja  menolak  karena  merasa terbebani  dari  segi  jarak  dan  kenyamanan.  2)  Menawarkan  opsi terhadap ketiga gereja untuk bersatu sehingga hanya ada satu gereja yang  beroperasi  di  lingkungan  tersebut.  Opsi  ini  juga  tidak  dapat diterima  oleh  jemaat  ketiga  gereja  karena  masing-masing  gereja memiliki aliran yang berbeda sehingga dari segi pelaksanaan ibadah dan  kegiataan  keagamaan  mereka  berbeda.  Karenanya  tidak mungkin  bersatu.  3)  Setelahnya,  pemerintah  memberikan  opsi relokasi terhadap rumah ibadah gereja HKI, opsi ini disambut baik
37 Wawancara  Penulis.  Kabid  Ketahanan  Seni,  Budaya,  Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi Kesbangpol Kota Jambi, 4 November 2020.
38 Wawancara Penulis, Jonathan, Ketua RT 07 Kelurahan Bagan Pete, 4 November 2020.
oleh jemaat gereja HKI. Sampai saat ini, rencana relokasi tersebut masih terkendala karena terkait permasalahan internal HKI sendiri.
Sementara itu untuk 2 gereja lainnya yaitu gereja GSJA dan GMI Kan a’an, pemerintah menghimbau agar jemaat gereja tersebut kembali ke gereja induknya yang berlokasi di Kota Baru. Langkah tersebut  dinilai  efektif  guna  menghindari  gejolak  masyarakat  dan kemungkinan  konflik  yang  muncul  agar  kondisi  damai  dalam masyarakat tetap terpelihara Pemerintah berharap agar kedepannya tidak  ada  lagi  kasus  serupa  terkait  pendirian  rumah  ibadah. Khususnya  pada  masalah  ketiga  gereja  tersebut,  menurut pemerintah Persatuan Gereja Indonesia (PGI) lah yang seharusnya berperan  maksimal  dalam  menuntaskan  persoalan,  dan  juga pemerintah  menghimbau kepada  tokoh  agama  mereka agar  dapat memberikan  pandangannya  guna  mencegah  konflik.  Selain  itu, pemerintah juga menekankan kepada FKUB untuk memaksimalkan kinerjanya,  tidak  hanya  mengurus  Rekomendasi  IMB  tetapi  juga lebih  gencar  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  bagaimana peningkatan  komunikasi  kerukunan  antar  umat  beragama  supaya masyarakat bisa paham.
Adapun  kebijakan-kebijakan  jangka  panjang  Pemerintah Kota  Jambi  terkait  dengan  upaya  mengatasi  problem  konflik pendirian  tempat  ibadah  adalah  bekerjasama  dengan  Forum Kerukunan  Umat  Beragama  (FKUB)  melalui  beberapa  inovasi kebijakan, yaitu:
1. Program Verifikasi Rumah Ibadah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk  menjabarkan  aturan  yang  tertera  di  SKB  2  Menteri. Kegiatan Verifikasi dilakukan untuk menghindari kemungkinan  adanya  dokumen  yang  fiktif  dan  kecurangan sebagian  oknum  dalam  pengajuan  perizinan  pembangunan tempat ibadah.
2. Pemutihan  Izin  Rumah  Ibadah  Pengurus  FKUB  (Forum Kerukunan  Umat  Beragama).  Pemerintah  Kota  Jambi  sejak tahun 2018 telah turun ke lapangan dalam rangka meninjau, memantau dan mengkroscek kembali keabsahan kelengkapan dokumen/data  rumah  ibadat  yang  berdiri  sebelum  Tahun 2006. Terhadap tempat-tempat ibadah yang belum memiliki izin  akan  diupayakan  segera  mungkin  untuk  dilengkapi
Vol. 20, No. 2, Juli - Desember 2021 | 477
perizinannya  sehingga  dapat  secara  resmi  digunakan  oleh masyarakat untuk melaksanakan ibadah.
3. Program Nol Persen Biaya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah  Ibadah.  Program  ini  merupakan  inovasi  sebagai gagasan Walikota Jambi yang mulai diberlakukan sejak tahun 2017.  Program  ini  membebaskan  seluruh  biaya  maupun administrasi  terkait  pengurusan  IMB  rumah  ibadah  bagi seluruh agama di Kota Jambi. Namun pemerintah mengakui bahwa terdapat banyak kendala dalam pelaksanaan program ini seperti sertifikat hibah/kepemilikan tanah yang hilang, ahli waris  meninggal  dan  lain-lain  sehingga  mempersulit  proses administrasi yang berlangsung. Program ini diharapkan dapat meminimalisir potensi konflik dalam pendirian rumah ibadah untuk generasi yang akan datang.
4. Pembangunan  Kampung  Toleransi  Beragama.  Program  ini ditujukan  untuk  meredam  potensi  konflik  terkait  pendirian tempat ibadah di Kota Jambi. Saat ini, Pemerintah Kota Jambi masih mempersiapkan lahan yang cocok untuk mewujudkan keinginan  besar  dalam  rangka  harmonisasi  masyarakat  ini. Wacana  ini  dinilai  efektif  jika  berjalan  sesuai  perencanaan. Untuk mengawal pelaksanaan program ini, Pemerintah Kota Jambi  membuat  aturan  yang  dipayungi  melalui  Peraturan Walikota  Jambi.  Di  samping  fungsinya  di  atas,  Kampung Toleransi Beragama nantinya juga bisa dijadikan sebagai objek wisata religi atau sebagai tempat rekreasi bagi masyarakat, juga sebagai lokasi jika ada event kegamaan, sehingga pemerintah berharap agar umat beragama dapat saling hidup rukun dan tolong-menolong antar sesama.
Demikian  kebijakan-kebijakan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Kota  Jambi  dalam  upayanya  menangani  konflik pendirian tempat ibadah di wilayah plural seperti ibukota Provinsi Jambi  ini.  Upaya-upaya  ini  sangat  diperlukan  untuk  membantu masyarakat  mengatasi  problem-problem  yang  mereka  hadapi  agar kehidupan mereka dapat kembali harmonis. Hal ini sejalan dengan konsepsi  kebijakan  yang  dipahami  sebagai  apa  yang  dilakukan pemerintah  untuk  mengatasi  problem  yang  dihadapi  masyarakat. Serangkaian  kebijakan  jangka  pendek  dan  jangka  panjang  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Jambi  terkait  konflik  pendirian
tempat ibadah di atas membuktikan bahwa pemerintah harus hadir bersama  masyarakat  mengatasi  problem  yang  mereka  hadapi. Apalagi dalam konteks Kota Jambi yang plural, tentu saja problem- problem  sosial  akan  banyak  muncul  dan  menuntut  kepedulian pemerintah melalui kebijakan-kebijakan inovatif-solutifnya

## Penutup
Konflik pendirian tempat ibadah di Kota Jambi berawal dari kehadiran  beberapa  orang  Kristen  di  Penyengat  Rendah, Telanaipura  yang  hendak  mendirikan  gereja  di  wilayah  tersebut. Untuk  memperoleh  restu  warga,  mereka  memberikan  bantuan sembako bagi korban banjir di wilayah tersebut. Upaya ini diprotes warga  karena  pendirian  gereja  dilakukan  di  lingkungan  mayoritas Muslim dan tanpa disertai persetujuan masyarakat sebagai salah satu syarat  pendirian  tempat  ibadah  menurut  SKB  3  Menteri.  Sebagai wilayah  plural,  Kota  Jambi  berpotensi  terjadinya  konflik  agama, khususnya  terkait  pendirian  tempat  ibadah.  Karenanya,  kebijakan pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar problem ini dapat diatasi dengan baik. Pemerintah Kota Jambi telah dan akan melaksanakan beberapa kebijakan terkait hal ini, yaitu menjalin komunikasi intensif dengan  tokoh-tokoh  agama,  penyelesaian  secara  damai,  verifikasi perizinan dan pembangunan kampung toleransi.

## Daftar Pustaka
Agus, Bustanuddin. Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi  Agama,  Jakarta:  PT.  RajaGrafindo  Persada, 2006.
Al-Faruqi, Isma ’ il R. dan Lois Lamya. Atlas Budaya Islam , terj. Ilyas Hasan, Bandung: Mizan, 1998. Badan  Pusat  Statistik  (2019). Kota  Jambi  dalam angka  2019 .  Kota Jambi: BPS Kota Jambi.
Vol. 20, No. 2, Juli - Desember 2021 | 479
Caveat, Freedom  of  Religion  in  Indonesia:  Multiple  Choicesnot  Short Answers,  Indonesian  Monthly  Human  Rights  Analysis, 09/  II,
February 2010.
Fisher, Simon, dkk , Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk
Bertindak . Jakarta: British Council, 2009.
Halim, Abdul & Pahrudin, HM. The Role of Local Wisdom as Religious Conflict Resolution in Jambi City. (Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial  Keagamaan,  Vol.27,  No.2,  2019).  353-374.  DOI: http://dx.doi.org/10.21580/ws.27.2.4358
Haryanto,  Sindung. Spektrum  Teori  Sosial;  Dari  Klasik  Hingga Postmodern , Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2012
Johnson,  Doyle  Paul. Teori  Sosiologi  Klasik  dan  Modern ,  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998
Kimball, Charles. When Religion Becomes Evil , USA: Harper Collins,
2008.
Kinseng, Rilus A.. Konflik nelayan , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia- Departemen  Sains  Komunikasi  dan  Pengembangan Masyarakat  Fakultas  Ekologi  Manusia  Institut  Pertanian Bogor, 2014.
Kustini  Dkk. Efektivitas  Sosialisasi  PBM  No.9  dan  8  tahun  2006 .
Jakarta: CV. Prasasti, 2009.
Lindayanty. Jambi  dalam  Sejarah  1500-1942 .  Jambi:  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, 2013.
Lulops,  Roxane  S.,  and  Dudley  D.  Chan. Conflict  From  Theory  to Action , USA: Allyn & Bacon, 2000.
Marvasti,  Amir  B.. Qualitative  Research  in  Sociology ,  London:  SAGE Publications, 2004.
Nasikun. Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
Nasrullah Jamaludin, Adon. Agama dan Konflik Sosial: Studi Kerukunan Umat  Beragama,  Radikalisme  dan  Konflik  Antarumat  Beragama , Bandung: Pustaka Setia, 2015. Nugroho,  Riant. Public  Policy:  Dinamika  Kebijakan  Publik,  Analisis Kebijakan  Publik,  dan  Manajemen  Politik  Kebijakan  Publik . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018.
Soekanto,  Soerjono. Sosiologi:  suatu  pengantar ,  Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
Susan, Novri. Sosiologi Konflik: Teori-Teori Dan Analisis. Jakarta: PT.
Kencana Media Grup, 2019.
Takdir, Muhammad. Identifikasi pola-pola konflik agama dan sosial.
Ri’ayah, Vol. 02, No. 01, Januari -Juni 2017.
Wirawan, Ida Bagus. Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma , Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2012.
Yunus,  Firdaus  S.. Konflik  Agama  di  Indonesia:  Problem  dan  Solusi Pemecahannya . Substantia, Volume 16 Nomor 2, Oktober 2014.
217-228. Retrieved from http://substantiajurnal.org.
https://www.parokiteresiajambi.com/sejarah-gereja/
( Sejarah Gereja ST. Teresia Jambi