## HAK WARIS JANDA TALAK DALAM TINJAUAN FIQH SUNNAH DAN KHI
Misbahul Munir,

## Pon Pes Mansajul Ulum Cebolek Margoyoso Pati Wamisbah02@gmail.com

## Abstract
The  study  on  the  right  of  inheritance  of  the  divorcee  widow  in  the review  of  Fiqh  Sunnah  and  the  Compilation  of  Islamic  Law  (KHI), provides  an  illustration  of  the  existence  of  equality  and  mutual interconnection with each other. Fiqh sunnah by Sayyid Sabiq is one of the books used as reference KHI, in addition also adopted from the books  Fiqh,  and  the  standard  law  in  society.  This  study  uses normative comparative juridical method. Data collection techniques in this study by the method of documentation from various sources include  primary  and  secondary  sources.  The  results  of  this  study indicate  that  widows  have rights  with  a  quarter share  if  there  is  no child, or one-eighth if there is a child. This provision applies to the widow  of  tajr  raj'i  who  is  still  in  the  iddah  period,  because  it  is considered  the  husband  and  wife  relationship  still  exist,  while  the widow talak ba'in has no  inheritance rights because it  is  considered the husband and wife relationship has been broken.

## Keywords
Widow ,Talak, Inheritance, Fiqh Sunnah, KHI
Janda, Talak,  Waris, Fiqh Sunnah, KHI.

## Abstrak
Kajian  tentang  hak  kewarisan  janda  talak  dalam  tinjauan  Fiqh Sunnah  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  memberikan  gambaran tentang adanya persamaan dan saling keterkaitan satu sama lain. Fiqh sunnah  karya  Sayyid  Sabiq  merupakan  salah  satu  kitab  yang dijadikan  rujukan  KHI,  disamping  juga  mengadopsi  dari  kitab-kitab Fiqh, dan hukum yang baku di masyarakat. Kajian ini menggunakan metode  yuridis  normative  comparative.  Teknik  pengumpulan  data pada penelitian ini dengan metode dokumentasi dari pelbagai sumber meliputi  sumber  primer  dan  sekunder.  Hasil  dari  kajian  ini menyatakan  bahwa  janda  memiliki  hak  dengan  ketentuan  bagian seperempat  jika  tidak  ada  anak,  atau  seperdelapan  jika  ada  anak. Ketentuan  tersebut  berlaku  bagi  janda  talak  raj‘i  yang  masih  dalam masa  iddah,  karena  dianggap  hubungan  suami  istri  masih  eksis, sedang  janda  talak  ba'in  tidak  memiliki  hak  waris  karena  dianggap hubungan suami istri telah putus.
Pendahuluan
Manusia  merupakan  mahluk  yang mempunyai dua dimensi ( bidimensional)yakni dimensi  jasmani  dan  rohani.  Mereka  harus selalu  mengadakan  hubungan  dua  arah, komunikasi  vertikal  terkait  erat  dengan ibadah,  dan  komunikasi  horizontal  terkait muamalah  dengan  sesama  manusia  dan dengan  alam  sekitarnya.  Hubungan  atau komunikasi  tersebut  harus  seimbang,  sebab jika  tidak  maka  akan  terjadi  kepincangan dalam komunikasi, berakhir pada kegoncangan  dan  kehinaan  (Syukur,  2010, 123).
Dalam  hubungan  horizontal  tidak  akan mudah  untuk  dilakukan,  mengingat  setiap orang  sarat  dengan  kepentingan.  Oleh  karena itu  membutuhkan  prinsip-prinsip  muamalah untuk  mengaturnya.  Muamalah  dimaksud sesuai dalam bingkai syariah untuk meningkatkan  keserasian  hubungan  dan mempertinggi  mutu  hidup  sehingga  tercapai suasana yang meliputi ukhuwwah, mengetahui hak  dan  kewajiban  masing-masing  (Syukur, 2010:124).
Secara umum, syariah diturunkan untuk manusia  memiliki  tujuan  antara  lain memelihara  harta  benda  ( hifz  al-ma>l), meskipun  pada  hakikatnya  semua  harta  milik Allah,  namun  Islam  juga  mengakui  hak pribadi seseorang (Syah, 101: 1999).
Dalam  rangka  menjaga  harta,  al-Qur’an telah menjelaskan harta yang dilarang diambil dan  jenis  harta  yang  boleh  diambil  dengan jalan  yang  baik,  diantara  harta  yang  halal (boleh)  diambil  ialah  harta  pusaka.  Di  dalam al-Qur’an, cara pembagian harta pusaka telah diatur  dengan  seadil-adilnya,  agar  harta  itu menjadi  halal  dan  berfaedah  (Rasjid,  1986: 346),  sebagaimana  disebutkan  dalam  QS.  al- Baqaroh ayat 188:
وَ   وَ  ؤَ ـ اوَِٓب ا ُْٕنْدُتٔ ِمِطاوَبْناِب ْىُكوَُْيوَب ْىُكوَنا وَْٕيوَأ ا ُْٕهُكْأ ِىْثِ ْلْاِب  ِساَُّنا ِلا وَْٕيوَأ  ٍِّْي اًقْي ِزوَف ا ُْٕهُكْأوَتِن  ِواَّكُحْنا ىوَنِإ وٌَ ًُْٕوَهْعوَت ْىُتَْوَأ ؤَ ‚Dan  janganlah  sebahagian  kamu  memakan harta  sebahagian  yang  lain  di  antara  kamu dengan  jalan  yang  bathil  dan  (janganlah) kamu  membawa  (urusan)  harta  itu  /menyuap kepada  hakim,  supaya  kamu  dapat  memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan  (jalan  berbuat)  dosa,  padahal  kamu mengetahui‛.
Masalah  hukum  waris  bersifat  sensitif. Apabila  manusia  tidak  mampu  memahami hukum  pembagian  waris  maka  dapat dipastikan  salah  satu  pihak  akan  dirugikan. Hak  merupakan  ketentuan  yang  digunakan oleh  syarak  untuk  menetapkan  suatu kekuasaan  atau  beban  hukum  (Suhendi, 2014:32) .  Masalah  ini  juga  seringkali menimbulkan perselisihan di antara para pihak yang berselisih hingga berujung di pengadilan bahkan  ada  juga  yang  saling  bunuh.  Seperti kasus  pembunuhan  Murniati,  mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), ia dibunuh  oleh  kakak  kandungnya  AR  (24  th) karena  dipicu  masalah  warisan,  yaitu rumah(Belarminus: 2017 ).
Allah  Swt  mewajibkan  umat  Islam untuk  membagi  warisan  sesuai  dengan petunjuk  dan  ketetapan-Nya.  Mereka  yag secara sengaja melanggar dan tidak mengindahkan ketentuan Allah ini, maka Dia akan  memasukkanya  kedalam  api  neraka, sebagaimana  ketentuan  yang  terdapat  dalam Q.S. an-Nisa ayat 14:
ُّْه ِخْدُي ُِوَد ُْٔدُح َّدوَعوَتوَي ؤَ ُّوَن ُْٕس وَر ؤَ وَالله  ِصْعوَي  ٍْوَي ؤَ ٌٍْيُِّٓي  ٌباوَذوَع ُّوَن ؤَ اوَْٓيِف اًدِناوَخ ا ًراوََ
. ‚Dan  barangsiapa  yang  mendurhakai  Allah dan  rasul-Nya  dan  melanggar  ketentuan- ketentuan-Nya, niscaya
Allah
memasukkannya  ke  dalam  api  neraka  sedang ia kekal di dalamnya: dan baginya siksa yang menghinakan‛.
Ayat  tersebut  menjelaskan  bahwa membagi  waris  adalah  bagian  dari hudu>d, yaitu  sebuah  ketetapan  yang  bila  dilanggar akan  melahirkan  dosa  besar.  Bahkan,  di akhirat  nanti  akan  diancam  dengan  siksa  api neraka  (el-Madani,  2014:  2;  Syarifuddin, 2004:  321). Ketentuan  tersebut  tidak terkecuali  pentingnya  sebuah  pembahasan mengenai  status  waris  bagi  janda  talak, dengan  pertimbangan  bahwa  Indonesia merupakan  negara  yang  mayoritas  beragama Islam  dan  mengikuti  berbagai  imam  mazhab, disamping itu KHI sebagai acuan
permasalahan  agama  dalam  hukum  keluarga dan menjadi hukum  positif di Indonesia yang pelaksanaanya  dijadikan  sebagai  pedoman dalam perkara di pengadilan.
Dari uraian tersebut dapat  dimunculkan persoalan  tentang  status  janda  talak  dalam kewarisan  dan  perbandingannya  dalam tinjauan Fiqh Sunnah dan KHI.
Metode penelitian Jenis  kajian  ini  bersifat  deskriptif  yang dimaksudkan  sebagai  suatu  bentuk  kajian terhadap  status  sekelompok  manusia,  suatu objek,  suatu  set  kondisi,  suatu  sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa  sekarang.  Dan  tujuan  dari  kajian tersebut  adalah  untuk  membuat  deskripsi, gambaran  atau  lukisan  secara  sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat- sifat  serta  hubungan  antar  fenomena  yang diselidiki (Nazir, 2013: 43).
Adapun  metode  yang  digunakan  dalam kajian  ini  adalah  metode  penelitian  hukum normatif  atau  penelitian  hukum  kepustakaan. Penelitian  hukum  normatif  atau  kepustakaan tersebut  mencakup:  penelitian  terhadap  asas- asas  hukum,  sistematika  hukum,  taraf sinkronisasi vertical dan horizontal ,
perbandingan  hukum  dan  sejarah  hukum (Soekanto dan Mamuji, 2007: 14). Pendekatan yang  digunakan  dalam  kajian  ini  adalah pendekatan
perbandingan hukum.
Perbandingan  dapat  dilakukan  terhadap masing-masing unsur ataupun secara kumulatif terhadap semuanya. Dengan metode perbandingan hukum dapat dilakukan penelitian  terhadap  berbagai  sub-sistem hukum  yang  berlaku  di  suatu  masyarakat tertentu,  atau  secara  lintas  sektoral  terhadap sistem-sistem  hukum  berbagai  masyarakat yang  berbeda-beda  (Soekanto  danMamudji, 2007:88).  Oleh  karena  itu  kajian  ini  akan membandingkan  tinjauan  dalam  Fiqh  Sunnah dengan KHI dalam hal hak waris status janda talak.
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan  teknik dokumentasi  dari  sumber  data  primer, meliputi:  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata,  UUD  1945,  UU  No.  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan,  Peraturan  Pemerintah No.  9  Tahun  1975  tentang  pelaksanaan  UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Inpres Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi Hukum  Islam,  Keputusan  Menteri  Agama No.154  Tahun  1991  dan  Fiqh  Sunnah  karya Sayyid  Sabiq.  Adapun  sumber  data  sekunder meliputi: Hukum Kewarisan Islam karya Prof. dr. Amir Syarifuddin, Konsep Hukum Perdata karya  Munir  Fuady,  Hukum  perceraian  karya Muhammad  Syaifuddin, Fiqhu  al-Islam  wa adillatuhu  karya  Wahbah  az-Zuhaili,  Tata Cara  Pembagian  Waris  Dan  Pengaturan Wakaf  dan  Kitab-kitab  dan  buku-buku  lain yang membahas tentang kewarisan Tahapan  dalam  menganalisis  data  yang diperoleh,  meliputi  tahap  deskripsi  isi  yang terdapat dalam peraturan, identifikasi, kompilasi,  kategorisasi,  dan  korelasi  dengan alur  pemikiran  sehingga  dapat  diketemukan kesimpulan yang mengarah pada pembahasan. Hukum Waris dalam Islam Kata fara>id}  berasal  dari  bahasa  arab merupakan  jamak  dari  kata fari>d}ah  yang berarti  wajib,  dari  kata farad}a  berarti menentukan  (Yunus,  313:  2007).  Sedangkan
menurut  syarak  adalah  bagian  yang  dikira- kirakan  bagi  orang  yang  berhak  untuk menerimanya (Sabiq, 1995: 345).
Selaras  dengan  pengertian  di  atas  Prof. Dr. Amir Syarifuddin  (2004:5) mengutip dari kitab  al-Mahalli  pada  volume  III,  halaman 134-135  yang  menyebutkan  bahwa  lafaz fara>id}  merupakan  jamak  (bentuk  plural)  dari lafaz fari>d}ah    yang  mengandung  arti mafrud}ah,  yang  sama  artinya  dengan muqaddarah  yaitu:  sesuatu  yang  ditetapkan bagiannya  secara  jelas.  Di  dalam  ketentuan kewarisan  Islam  yang  terdapat  dalam  al- Qur’an,  lebih  banyak  terdapat  bagian  yang ditentukan  dibandingkan  bagian  yang  tidak ditentukan.  Oleh  karena  itu,  hukum  ini dinamai fara>id}  (Syarifuddin,  2004:  5).  Dalam KHI  pasal  171.a,  dijelaskan  bahwa Fara>id} adalah  hukum  yang  mengatur  tentang pemindahan  hak  pemilikan  harta  peninggalan ( tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak  menjadi  ahli  waris  dan  berapa bagianya masing.
Sistem waris dapat dijalankan jika telah memenuhi  ketentuan  yang  telah  digariskan dalam  al-Qur’an  meliputi;  sebab,  syarat  dan rukun.  Terkait  sebab  waris  Sayyid  Sabiq (347:1995) memerincikan ada tiga ketentuan, yaitu:  (1)  Nasab haki>ki  (kerabat  hakiki),  (2) Nasab hukmi  (wala’)  ialah  hubungan  kerabat sebab  memerdekakan,  dan  (3)  perkawinan yang  sah.  Disamping  itu,  waris  juga  harus memenuhi  syarat-syarat  waris,  yaitu:  (1) matinya  pewaris  baik  secara hakiki  maupun hukmi,  (2)  hidupnya  orang  yang  mewarisi setelah  pewaris  itu  mati  walaupun  itu  secara hukmi  seperti  keadaan  janin  yang  masih dalam  kandungan,  (3)  tidak  ditemukannya hal-hal  yang  dapat  menghalang-halangi. Demikian  pula  harus  sesuai  dengan  rukun waris,  meliputi:  (1)  wafatnya  pewaris,  (2) hidupnya  ahli  waris,  (3)  harta  peninggalan atau warisan.
Tinjauan umum tentang Fiqh Sunnah dan KHI Kompilasi berarti kegiatan pengumpulan atau sesuatu yang dihimpun.Kompilasi hukum Islam di Indonesiamerupakan  langkah  awal  untuk kodifiksi  hukum  Islam  dibidang  muamalah yang  berlaku  dalam  yuridiksi  Peradilan Agama  bagi  warga  negara  Indonesiayang beragam  Islam.  Kompilasi  hukum  Islam berlaku  sah  dan  dijadikan  pedoman  bagi seluruh  Peradilan  Agama  di  Indonesia berdasarkan  Intruksi  Presiden  No.1  Tahun 1991  Tanggal  10  Juni  1991,  dan  keputusan Menteri  Agama  No.154  Tahun  1991 tertanggal22 Juli 1991.(Dahlan, 1996 : 968)
Abdurrahman  menyatakan  bahwa  KHI di  Indonesia  merupakan  rangkuman  dari berbagai  pendapat  hukum  yang  diambil  dari berbagai  kitab  yang  ditulis  oleh  Ulama  Fiqh yang  biasa  dipergunakan  sebagai  referensi pada  Pengadilan  Agama  untuk  diolah  dan dikembangkan  serta  dihimpun  ke  dalam  satu himpunan.  Himpunan  tersebut  inilah  yang dinamakan kompilasi(Dahlan, 1996 : 968).
Proses  pembentukan  KHI  dilaksanakan oleh  sebuah  tim  pelaksana  yang  ditunjuk dengan SKB ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No.07/KMA/1985 dan No. 25  Tahun  1985  tangga  l25  Maret  1985 (Suharto,  2015:3).  Di  dalam  SKB  tersebut ditentukan para pejabat  MA dan Depag yang ditunjuk, dengan Prof. H. Bustanul Arifin, S.H (ketua  MA  urusan  lingkungan  PA)  sebagai pemimpim umum pelaksana proyek.
Kemudian,  Fiqh  Sunnah  adalah  sebuah karya  Sayyid  Sabiq  yang  terkenal  sebagai ulama  kontemporer  Mesir  yang  memiliki reputasi  internasional  di  bidang  dakwah  Fiqh Islam, terutama melalui karya monumentalnya Fikih  As-Sunnah.  (PT.  Ikrar  Mandiri,    1999; 161)
Nama  lengkapnya  adalah  Sayyid  Sabiq Muhammad at-Tihami, ia lahir dari pasangan keluarga  terhormat,  Sabiq  at-Tihami  dan
Husna  Ali  Azeb.  Muhammad  adalah  nama kakeknya  dan  At-Tihami  adalah  gelar keluarga  yang  menunjukkan  daerah  asal leluhurnya,  yaitu  Tihami,  sebuah  dataran rendah  di  sebelah  barat  semenanjung  Arabia. Silsilahnya  berhubungan  dengan  Usman  Bin Affan keluarganya menganut madzhab Syafi’i, sebagaimana mayoritas warga desa kelahiranya (PT. Ikrar Mandiri,  1999; 161).
Sesuai  dengan  tradisi  keluarga  Islam  di Mesir pada masa itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan di Kuttab, tempat belajar pertama untuk  menulis,  membaca,  dan  menghafal  al- Qur’an.  Pada  usia  11  tahun,  ia  telah menghafal al-Qur’an dengan baik. Setelah itu, ia langsung memasuki perguruan al-Azhar. Di al-Azhar, ia menyelesaikan pendidikan tingkat dasar  dalam  waktu  lima  tahun,  dilanjutkan pendidikan  tingkat  menengah  selama  lima tahun,  pendidikan  tingkat  tinggi  di  fakultas Syariah  selama  empat  tahun,  dan  pendidikan kejuruan selama dua tahun (PT. Ikrar Mandiri, 1999: 161).
Meskipun berasal dari keluarga penganut  madzhab  Syafi’i,  Sayyid  Sabiq justru  mempelajari  mazhab  Hanafi  di  al- Azhar.  Para  mahasiswa  Mesir  ketika  itu cenderung  memilih  madzhab  ini  karena beasiswanya  lebih  besar  dan  kesempatan menjadi  pegawai  pun  besar  pula.  Ini merupakan  pengaruh  yang  ditinggalkan  oleh kerajaan Usmani, kerajaan penganut madzhab Hanafi  yang  hingga  tahun  1914  masih menguasai  Mesir  (PT.  Ikrar  Mandiri,    1999: 161).
Kendati  Sayyid  Sabiq  mengambil bidang  studi  madzhab  Hanafi,  ia  juga  suka membaca  menelaah  mazhab-mazhab  lain. Gurunya  antara  lain  Syekh  Mahmud,  Syaltut (1893-1963)  dan  Syekh  Tahir  ad-Dinari, keduanya  dikenal  sebagai  ulama  besar  di  al- Azhar  ketika  itu.  Ia  juga  pernah  belajar kepada  Syekh  Mahmud  Khattab,  pendiri al- Jam‘iyyah  al-Syar‘iyyah  Li  al-‘A<mili>n  Fi>  al-
Kita>b  Wa  al-Sunnah,  sebuah  perhimpunan yang  bertujuan  mengajak  umat  untuk mengamalkan  al-Qur’an  dan  Sunnah  Nabi tanpa  terikat  kepada  mazhab  tertentu  (PT. Ikrar Mandiri, 1999: 161).
Karya tulis Sayyid Sabiq yaitu: Fiqh al- Sunnah, al-Qawa>‘id al-Isla>miyyah, Da’wah al- Islam,  Islamuna,  Ana>s}ir  al-Quwwah  fi>  al- Isla>m,  Baqah  al-Zahr  al-Wud}u  (karangan bunga), al-Salah Wa al-Taharah wa al-Wud}u’, al-S}iyam,  Mana>sik  al-Hajj  wa  al-Umrah, Mas}a>dir  al-Tasyri>‘  al-Isla>mi,  Khas}a>’is}  al- Syari>‘ah  al-Isla>miyyah  wa  Mumayyiza>tuha>, Maqa>la>t Islamiyyah (artikel-artikel Islam), al- riddah,  Taqli>d  Yajib  an  Tazu>l  Munkara>t  al- Afrah (adat kebiayasaan: wajib
menghilangkan  berbagai  kemungkaran  suka- ria) , dan al-Yahu>d fi> al-Qur’an (yahudi dalam al-Qur’an) (PT. Ikrar Mandiri,  1999: 162).
Sayyid  Sabiq  menolak  paham  yang mengatakan tertutupnya pintu ijtihad.
Menurutnya, ijtihad selamanya perlu dilakukan utuk  mengantisipasi perkembangan zaman.  Melalui  Fiqh  Sunnah,  ia  berharap dapat  memberikan  gambaran  yang  benar tentang Fiqh Islam yang disertai dengan dalil- dalilnya  yang  sahih,  menghapuskan  rasa fanatik  mazhab  di  kalangan  umat  Islam, menghilangkan  anggapan  tertutupnya  pintu ijtihad.  Menurut  beliau,  setiap  orang  bebas beramal  menurut  ijtihad  dan  mazhabnya masing-masing.  Seseorang  yang  mampu berijtihad  wajib  melakukan  ijtihad  untuk mengetahui  hukum  syariat  dari  sumbernya tanpa  terikat  mazhab  tertentu. Taklid  hanya boleh  bagi  orang  yang  tidak  mampu melakukan  ijtihad.  Orang  awam  boleh  taklid kepada  salah  satu  mazhab  atau  mengikuti pendapat seorang mujtahid(PT. Ikrar Mandiri, 1999: 162).
Dalam  menetapkan  hukum,  Sayyid Sabiq senantiasa merujuk langsung kepada al- Qur’an  dan  Sunnah  Nabi  Saw  tanpa  terikat kepada mazhab tertentu. Namun demikian, ia
bersikap  terbuka  terhadap  pendapat  lain sehingga  tak  jarang  ia  mengemukakan pendapat  para  ulama  dengan  dalilnya  tanpa melakukan  tarjih  (PT.  Ikrar  Mandiri,    1999: 163).
Fikih  Sunnah  karya  Sayyid  Sabiq merupakan sebuah kitab yang terdiri dari tiga sampai  empat  jilid  dan  berisi  tentang penjelasan  tentang  Fiqh  sehari-hari  yang dalam  penyusunannya, penyusun  tidak menitik  beratkan  pada  satu  mazhab  tertentu. Di  Indonesia  buku  ini  termasuk  silabus  di IAIN  dan  perguruan  tinggi  agama  Islam swasta  serta  menjadi  salah  satu  rujukan komisi  fatwa  MUI,  Kompilasi  Hukum  Islam, dan para penceramah.
Analisis  status  janda  talak  dalam  kewarisan menurut  Fiqh  Sunnah  dan  Hukum  Islam  di Indonesia
Penyebutan  janda  dalam  Fiqh  Sunnah karena  perceraian  menggunakan  istilah mut}allaqah (perempuan yang ditalak). Sedangkan  janda  akibat  ditinggal  mati khususnya  dalam  bab fara>id},  ia  masih berstatus  istri  dengan  menggunakan  istilah zaujah.  Kedudukan  janda  menurut  Fiqh Sunnah  dalam  bab fara>id},  merupakan  salah satu  golongan  orang-orang  yang  memiliki bagian  pasti  ( ashab  al-furu>d{)  yang  tidak  bisa dihalang-halangi  oleh  kelompok  ahli  waris lain.  Syarat  seorang  janda  mendapat  harta peninggalan  dari  suaminya  adalah  ia  masih dalam  ikatan  perkawinan  yang  sah  (Sabiq, 1995: 347)
Dasar  hukumnya  sebagaimana  disebutkan dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat12:
ّوَن ؤَ ُـ ٌدوَن ؤَ ْىُكّن  ٍُْكوَي ْىَّن  ٌِْإ ْىُتْك وَزوَت اًَِّي ُعُب ُّزنا ٌَّ ىهق
ْىُتْك وَزوَت اًَِّي ًٍُُُّثنا ٍَُّٓوَهوَف ٌدوَن ؤَ ْىُكوَن وٌَاوَك  ٌِْإوَف ‚Dan  bagi  mereka  (para  istri)  mendapat seperempat  bagian  dari  apa  yang  kalian tinggalkan  (para  suami)  jika  tidak  memiliki anak,  maka  jika  memiliki  anak  maka  bagi mereka(para  istri)  mendapatkan  seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan‛.
Dari  ayat  tersebut  dapat  dipahami bahwa  seorang  janda  tetap  mempunyai  hak waris sebagaimana seorang istri, memiliki dua ketentuan: (Sabiq, 1995: 351)
1. Berhak  mendapat  seperempat  harta  waris ketika  tidak  ada  keturunan  (anak)  yang mewarisi baik anak tersebut lahir dari istri tersebut  (anak  kandung)  atau  dari  istri lainya (anak tiri),
2. Berhak  mendapatkan  seperdelapan  bagian harta  peninggalan  ketika  ada  anak  yang mewarisi.  Jika  lebih  dari  satu  maka pembagianya  sama  rata  seperempat  atau seperdelapan.
Fiqh  Sunnah  juga  menjelaskan  tentang hak  waris  seorang  istri  yang  ditalak  dengan ketentuan-ketentuan  husus  yang  ada  di dalamnya  serta  berbagai  pendapat  Ulama mazhab  Fiqh  dan  juga  menurut  peraturan perundang-undangan.
Seorang  istri  yang  ditalak raj‘iy,  masih berhak mewarisi harta mantan suaminya yang meninggal dunia selama masa iddahnya belum habis  (Sabiq:  1995:  352).  Sayyid  sabiq menambahkan  pendapat  mazhab  lain  seperti mazhab  Hanbali  yang  menjelaskan,  seorang istri  yang  ditalak  oleh  suaminya  yang  sakit keras  baik  itu  sudah  pernah  melakukan hubungan suami istri atau belum, selama istri belum  menikah  dengan  orang  lain  serta iddahnya  belum  habis  berhak  mewarisi suaminya. Sedangkan menurut  UU Mesir (al- qanun  al-jadid)  istri  yang  ditalak  ba’in  oleh suaminya  yang  sedang  sakit  keras  dapat mewarisi  ketika  ia  (istri)  tidak  rela  dengan keputusan talak dan masih dalam masa iddah. (Sabiq, 1995: 352)
Dalam  hal  ini,  Syeikh  Qudamah  (1994: 227)  dalam  kitabnya al-Mughni,  menjelaskan persoalan terkait seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak yang suami tersebut  dapat  rujuk  kembali  di  waktu iddahnya,  maka  hak  saling  mewarisi  diantara keduanya  belum  hilang  selama  masih  dalam
masa  iddah.  Baik  talak  tersebut  dijatuhkan katika suami sakit atau sehat. Hal itu karena, wanita raj‘iyyah  adalah  istri  yang  dijatuhi talak, zihar,  ila’,  akan  tetapi  suami  memiliki hak  untuk  menahan  dengan  merujuk  kembali tanpa  perlu  ridlo  dari  istri,  tanpa  wali,  tanpa saksi, dan tanpa memberikan mas kawin lagi. Ketika  suami  menceraikan  istrinya  dalam keadaan  sehat  baik  dengan  talak  raj'i  atau talak  bain,  kemudian  iddahnya  habis,  maka keduanya  tidak  bisa  saling  waris-mewarisi berdasarkan  ijmaknya  para  Ulama  Fiqh. Sedangkan ketika suami menceraikan istrinya dalam  keadaan  sakit  keras  kemudian meninggal dunia dan masih dalam masa iddah, maka  istri  mewarisi  suaminya  akan  tetapi suami  tidak  bisa  mewarisi  ketika  istrinya meninggal dunia.
Wahbah  az-Zuhaili  (2011:  347)  dalam bukunya al-Fiqh  al-Islamiy  Wa  Adillatuhu menjelaskan,  istri  dapat  mewarisi  suaminya jika dia masih dalam iddah talak raj‘iy. Sebab adanya hubungan suami istri yang masih eksis dalam  talak raj‘iy  selama  masih  dalam  masa iddah.  Ini  yang  disepakati  dalam  Fiqh  dan Undang-Undang Mesir.
Adapun  perempuan  yang  ditalak  bain, dia  tidak  bisa  mewarisi  meskipun  pada  masa iddah,  jika  suaminya  menalaknya  dalam keadaan  si  suami  itu  sakit,  karena  tidak  ada kecurigaan  dia  berlari  dari  memberinya warisan.  Jika  suami  menalaknya  pada  saat sakit  keras  karena  menghindari  pewarisan darinya,  inilah  yang  disebut  dengan  talak penghindaran.  Maka,  si  istri  mewarisinya. Menurut  mazhab  Hanafi  jika  si  suami meninggal,  selama  iddahnya  belum  habis, sebagai  sikap  agar  suami  membatalkan maksudnya.  Mengenai  hal  ini,  menurut mazhab  Maliki,  si  istri  tetap  mewarisi meskipun iddahnya sudah habis dan dia sudah menikah  dengan  laki-laki  lain  untuk memberikan  kesan  bahwa  perempuan  itu
pernah  menjadi  istri  si  mayyit.  (Az-Zuhaili, 2011: 347).
Wahbah  az-Zuhaili  (2011:347)  pun memberi  penjelasan  mengenai  pendapatnya madzhab  Hanbali  tentang  istri  yang  ditalak bain  ketika  suami  sedang  sakit,  istri  dapat mewarisi  meskipun  iddahnya  sudah  habis selama  belum  menikah  dengan  laki-laki  lain. Hal  ini  berdasarkan  pada  ucapan  Abu Salamah:
وَةّتبنا ّتأزيإ قهط فٕع ٍب ًٍحزنا دبع  ٌَّإ ٌاّفع ٍبا ٌاًثع آث َّرٕف  ٌضيزي ْٕٔ دعب
آتدع ءاضقَا
‚Abdurrahman  ibn  Auf  menalak  istrinya dengan talak tiga, sementara dia sedang sakit. Lalu Utsman ibn Affan memberi istri itu hak warisan setelah habis masa iddahnya‛.
Beliau  memberikan  kesimpulan  bahwa mayoritas  ulama  selain  mazhab  Syafi‘i memberikan  hak  waris  kepada  perempuan  ini karena  maksud  suami  yang  jelek.  Menurut mazhab  Syafi‘i,  istri  yang  ditalak  bain  tidak mendapatkan hak waris meskipun iddah masih eksis karena alasan lain. Sebab, keadaan talak bain  memutus  hubungan  suami  istri  yang merupakan  sebab  warisan‛(Az-Zuhaili,  2011: 347).
Dalam KHI, janda merupakan salah satu kelompok ahli waris yang berhak mendapatkan  harta  peninggalan  suaminya berdasarkan  KHI  Pasal  174  ayat  (1)  huruf  b, karena  adanya  hubungan  perkawinan  yang terdiri  dari  duda  atau  janda.  Harta peninggalan yang dimaksud adalah harta yang ketentuanya  tercantum  dalam  KHI  Pasal  171 yaitu  harta  yang  ditinggalkan  oleh  pewaris baik  berupa  benda  yang  menjadi  miliknya maupun hak-haknya(Suharto, 2015: 57).
Dalam  kewarisan,  janda  mendapat seperempat  bagian  bila  pewaris  tidak meninggalkan  anak,  dan  bila  pewaris meninggalkan  anak  maka  janda  mendapat seperdelapan berdasarkan KHI Pasal 180. Dan
pasal  96  ayat  1  ‚apabila  terjadi  cerai  mati, maka  separuh  harta  bersama  menjadi  hak pasangan  yang  hidup  lebih  lama‛.  (Suharto, 2015: 37). Dalam arti, ketika suami meninggal dunia,  istri  mendapat  seperempat  harta peninggalan  ketika tidak  memiliki  anak, atau seperdelapan bagian harta peninggalan ketika memiliki anak, ditambah setengah bagian dari harta  bersama  (gono-gini).  Hal  tersebut dikarenakan  adanya  pengertian  tentang  harta waris  dalam  ketentuan  KHI  adalah  harta bawaan  ditambah  bagian  dari  harta  bersama setelah  digunakan  untuk  keperluan  pewaris selama  sakit  sampai  meninggalnya,  biaya pengurusan  jenazah  ( tajhiz),  pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat(Suharto, 2015: 57).
Pada  dasarnya,  pengaturan  Islam tentang harta benda dalam  perkawinan  telah dipositivisasi  dalam  KHI.  Harta  kekayaan dalam perkawinan  atau syirkah  adalah harta yang  diperoleh,  baik  sendiri-sendiri  atau bersama-sama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan  berlangsung  dan  selanjutnya disebut  harta  bersama,  tanpa  mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun (Syaifuddin Dkk, 2014: 419).
Jika selama perkawinan diperoleh harta, maka  harta  ini  adalah  harta syirkah,  yaitu harta  bersama  yang  menjadi  milik  bersama dari  suami  istri.  Karena  itu  dalam  Islam,  ada harta  terpisah  dan  harta  kekayaan    tidak terpisah (bercampur) (Latif, 1985: 83).
Dalam hal harta kekayaan yang terpisah, masing-masing  dari  suami  istri  berhak  dan berwenang  atas  harta  kekayaanya  masing- masing.  Suami  tidak  berhak  atas  harta istrinya,  karena  kekuasaan  istri  terhadap istrinya  tetap  ada  dan  tidak  berkurang  sebab perkawinan.  Karena  itu  suami  tidak  boleh mempergunakan harta istri untuk membelanjai  rumah  tangga  kecuali  dengan seizinya. Bahkan harta istri yang dipergunakan  untuk  membelanjai  rumah
tangga, menjadi hutang atas suami dan suami wajib membayar kepada istrinya, kecuali jika istri  mau  membebaskanya.  Sebaliknya  istri dapat mempergunakan harta suaminya dengan izin  hakim,  sendainya  tidak  membelanjainya (Latif,  1985:  83).  Kematian  salah  satu  pihak dari  suami  istri  menimbulkan  hak  saling waris-mewarisi  dari  kekayaan  tersebut.tetapi perceraian tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap  harta  kekayaan  tersebut.  (Latif, 1985: 83)
Hasbi  Ash-Shiddieqy  (2010:  64-65) berpendapat bahwa:
‚pernikahan  itu  dipandang  masih  ada menurut hukum, apabila si suami mentalak si  istri  dengan  talak raj‘iy  kemudian  salah seorangnya  meninggal,  sedang  istri  masih dalam  masa  iddah.  Pernikahan  dipandang masih ada,  karena dalam talak raj‘iy tidak menghapuskan  pernikahan  selama  istri masih  dalam  masa  iddah.  Karenanya hukum-hukum  pernikahan  dan  akibat- akibatnya  tetap  berlaku  seperti  sebelum ditalak.  Adapun  apabila  pernikahan  itu tidak  ada  lagi  antara  keduanya,  baik hakikat maupun secara hukum, maka tidak ada lagi hak pusaka antara keduanya, baik hakikat  maupun  hukum,  maka  tidak  ada lagi  pusaka  antara  keduanya,  seperti apabila terjadi perceraian  antara keduanya dengan talak bain atau menasakhkan akad, walaupun si istri masih dalam iddah. Talak ba’in  menghilangkan  pernikahan,  tidak dapat si suami kembali lagi kepada wanita yang  telah  diceraikan  itu.  Menasakhkan akad  pernikahan  antara  suami-istri  lebih kuat  dari  talak  ba’in  itu  sendiri  di  dalam menghilangkan  pernikahan.  Pernikahan dipandang  masih  ada  di  antara  suami  istri walaupun  sesudah  terjadi  talak  bain, apabila  yang  mentalak  itu  bermaksud untuk  menghindarkan  sang  istri  menerima pusaka,  maka  apabila  suami  mentalak istrinya  dengan  talak  bain  padahal  dia dalam keadaan sakit, kemudian meninggal, sedang  istrinya  masih  dalam  iddah,  maka istri  tetap  menerima  pusaka.  Tetapi  kalau istri  yang  meninggal,  maka  suami  tidak menerima  pusaka,  karena  dengan    dia
menjatuhkan  talak  bain  berarti  dia melepaskan  haknya.  Dan  apabila  terjadi perceraian antara keduanya karena gugatan istri yang diberikan    ‘ ismah ke tangannya, lalu  dia  mentalakkan  dirinya  talak  yang menyempurnakan ketiga kalinya, kemudian dia  meninggal  dalam  sakit,  sedang  masih dalam  masa  iddah,  niscaya  suaminya menerima  pusaka  dari  padanya.  Kalau suami  yang  meninggal  maka  istri  tidak menerima pusaka darinya, karena istri telah melepaskan  haknya  dengan  gugatan  talak bain itu(Ash-Shiddieqiy, 2010: 65).
Syarifuddin (2004:  329) dalam  bukunya berjudul ‚Hukum
Kewarisan Islam‛ menjelaskan  bahwa,  pasal  174  tentang  ahli waris  baik  dalam  hubungan  darah  atau perkawinan, telah sejalan dengan  Fiqh Faraid sebagaimana  diuraikan  dalam  bab  IV.  Dalam buku  tersebut  pada  bab  IV  halaman  188, beliau  menjelaskan  disamping  hak  kewarisan berlaku atas dasar hubungan kekerabatan, hak waris  juga  berlaku  atas  dasar  hubungan perkawinan,  dengan  arti  bahwa  suami  ahli waris  bagi  istrinya  yang  meninggal  dan  istri ahli waris bagi suaminya yang meninggal.
Lebih  lanjut,  Syarifuddin  (2004:188- 191) menjelaskan bahwa berlakunya hubungan kewarisan  antara  suami  dan  istri  didasarkan pada dua ketentuan:
1. Antara  keduanya  telah  berlangsung  akad yang nikah yang sah yang ditetapkan dalam UU No.I Tahun 1974 tentang perkawinan,
2. Berkenaan  dengan  hubungan  kewarisan disebabkan  oleh  hubungan  perkawinan ialah  bahwa  suami  dan  istri  masih  terikat dalam tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal. Termasuk ketentuan ini adalah bila  salah  satu  pihak  meninggal  dunia sedangkan  ikatan  perkawinan  telah  putus dalam  bentuk  talak raj‘iy  dan  perempuan masih  berada  dalam  masa  iddah.  Seorang perempuan  yang  sedang  menjalani  iddah talak raj‘iy  berstatus  sebagai  istri  dengan segala akibat hukumnya, kecuali hubungan kelamin.
Jika  hal  ini  dihubungkan  dengan  ketentuan KHI  Pasal  180  mengenai  pembagian  harta warisan,  maka  janda  talak raj‘iy  mendapat seperempat  bagian  bila  pewaris  tidak meninggalkan  anak,  dan  bila  pewaris meninggalkan  anak  maka  janda  mendapat seperdelapan.  Dan  separuh  harta  bersama menjadi  hak  janda  yang  hidupnya  lebih  lama berdasarkan pasal 96 ayat 1.
Dalam  kajian  Fiqh  Islam  sebagaimana pendapat  A.  Wasit  Aulia,  tidak  dijumpai pembahasan  mengenai  harta  bersama.  Fiqh cenderung mengabaikan masalah ini, sehingga menimbulkan kesan bahwa istri tidak berperan dalam  pembinaan  rumah  tangga,  termasuk aspek  finansialnya  (Syaifuddin  Dkk,  2014: 420).
Dalam  sistem  pembagian  waris  Islam Indonesia,  harta  bersama  suami  istri, sebenarnya  sudah  dikenal  dalam  sistem hukum adat, tetapi tidak dikenal dalam sistem hukum  Islam  konvensional.  Kedudukan  harta gono-goni ini menjadi kuat setelah diakui oleh UU  Perkawinan  No.1  Tahun  1974.  Menurut UU  tersebut  yang  dimaksud  dengan  harta bersama  suami  istri  adalah  semua  harta  yang diperoleh  selama  dalam  perkawinan,  tanpa memperhitungkan siapa yang telah mendapatkan  harta  tersebut,  dan  juga  tanpa memperhitungkan  ke  atas  nama  siapa surat/sertifikat  bukti  atas  hak  dari  harta tersebut  dibuat.  Apabila  suami  istri  tersebut bercerai  hidup  atau  bercerai  mati,  harta tersebut  dibagi  dua (fifty-fifty)  antara  suami dan dan istri tersebut (Fuady, 2014: 147).
Pada  dasarnya,  dalam  perumusan  KHI, selain  mengambil  bahannya  dari  penalaran para Fuqaha>  yang  terdapat  dalam  berbagai kitab  Fiqh,  para  perumus  kompilasi  hukum Islam juga memanfaatkan kaidah Fiqh al-‘a>dat al-muh}akkamah.  Sebagai  contoh  harta bersama  yang  pengaturanya  tidak  terdapat dalam  al-Qur'an  dan  al-Hadis,  juga  tidak dalam kitab-kitab Fiqh penalaran para Fuqaha>
tersebut  di  atas,  sedang  lembaga  harta bersama  itu  terdapat  dalam  masyarakat  adat orang  Islam  Indonesia  dan  hidup  dalam kesadaran hukum masyarakat muslim di tanah air  kita.  Untuk  menegakkan  asas  persamaan kedudukan  serta  keseimbangan  hak  dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah  tangga,  juga  asas  keadilan  yang berimbang  dalam  hukum  kewarisan  Islam, lembaga harta bersama dalam hukum adat itu dijadikan  hukum  Islam  dalam  kompilasi, selaras  dengan  kaidah  tersebut  (Ali,  2002: 118).
Secara  garis  besar  status  waris  bagi janda  talak  dalam  kewarisan  menurut  Fiqh Sunnah  dan  KHI  di  Indonesia  memiliki persamaan  maupun  perbedaan.  Persamaan  itu karena  dalam  proses  pembentukan  KHI melalui  salah  satu  jalur  penelitian  dengan kitab  Fiqh,  dan  di  antaranya  kitab  Fikih Sunnah.  Dengan  kata  lain,  Fikih  Sunnah merupakan bagian dari KHI.
Fiqh  Sunnah  karya  Sayyid  Sabiq, merupakan Fiqh yang mempunyai corak lintas mazhab serta corak Fiqh Mesir. Karena beliau hidup di negara Mesir. Sedangkan KHI adalah Fiqh  Indonesia  karena  disusun  dengan memperhatikan  kondisi  kebutuhan  hukum umat  Islam  di  Indonesia,  menjadikan  antara KHI dan Fikih Sunnah memiliki perbedaan . Persamaan status janda talak dalam kewarisan antara Fikih Sunnah dan hukum Islam di
Indonesia N o Ketera ngan Fikih Sunnah Hukum Islam di Indonesia 1  kedudu kan janda janda  merupakan orang mendapatkan bagian pasti dalam  kewarisan karena adanya hubungan perkawinan dan kedudukanya tidak dapat dihalang-halangi janda  merupakan bagian dari kelompok ahli waris  berdasarkan hubungan perkawinan
oleh  ahli  waris lain berdasarkan 2  Bagian waris Bagian waris untuk  janda,  ia mendapat 1/4 harta  peninggalan suaminya jika tidak memiliki keturunan, dan 1/8 bagian jika memiliki keturunan. Janda  mendapat 1/4  bagian  harta suaminya jika tidak meninggalkan anak,  dan  1/8 bagian  harta  jika meninggalkan anak. 3 Janda talak Janda  talak  masih berhak  atas  harta peninggalan suami  jika  talak yang  dijatuhkan adalah  talak  raj'i serta masih  dalam masa  'iddah.  Pada perceraian yang tidak dapat dicabut  kembali (talak ba’in) tidak seorang  pun  dari suami  atau  istri berhak  mendapat warisan  dari  harta peninggalan  yang meninggal walaupun  masih dalam masa iddah.Pada perceraian yang tidak dapat dicabut  kembali (talak  ba’in)  yang dijatuhkan  ketika suami sakit dengan tujuan menghindarkan sang istri menerima  pusaka, janda  cerai  masih berhak  atas  harta peninggalan Janda talak masih berhak  atas  harta peninggalan mantan suami jika  talak  yang dijatuhkan  adalah talak  raj'i  serta masih dalam masa 'iddah. Pada perceraian  yang tidak dapat dicabut  kembali (talak ba’in) tidak seorang  pun  dari suami  atau  istri berhak  mendapat warisan dari harta peninggalan  yang meninggal walaupun  masih dalam masa iddah.Pada perceraian  yang tidak dapat dicabut  kembali (talak ba’in) yang dijatuhkan  ketika suami sakit dengan tujuan menghindarkan sang istri menerima pusaka, janda  cerai  masih berhak  atas  harta peninggalan

## Perbedaan status janda talak dalam kewarisan antara Fikih Sunnah dan Hukum Islam di Indonesia
No  Keterangan Fikih Sunnah Hukum Islam di Indonesia 1 Pembagian harta bersama Harta  waris adalah  harta yang ditinggalkan oleh  mayyit. Dalam  Fikih Sunnah  atau dalam  kitab- kitab fikih klasik,  tidak ada pembahasan mengenai harta bersama. Harta waris adalah harta bawaan ditambah separuh harta bersama.  Dalam sistem pembagian waris Islam Indonesia,  harta bersama  suami istri(harta gono- gini), sebenarnya dikenal  dalam sistem  hukum adat, 2 Akibat hukumnya Janda  hanya mendapat  1/4 bagian  harta jika tidak memiliki anak, 1/8 bagian  harta jika  memiliki anak Janda  mendapat 1/4 bagian harta jika tidak memiliki  anak, 1/8 bagian harta jika memiliki anak,  ditambah separuh  bagian harta bersama

## Simpulan
1. Janda  yang  ditalak  menurut  Fiqh  Sunnah, apabila  janda  talak raj‘iy  dan  belum  habis masa  iddahnya,  kemudian  ditinggal  mati suaminya,  janda  mendapatkan  hak  waris. Apabila  janda  tersebut  janda  talak  bain, janda  tidak  berhak  atas  harta  peninggalan suaminya  meskipun  masih  dalam  iddah. kecuali  jika  talak  tersebut  dijatuhkan  oleh suami yang sakit keras dengan tujuan agar janda  talak  tersebut  tidak  mendapat warisan,  maka  janda  talak  bain  memiliki hak atas harta peninggalan suaminya. Menurut  hukum  Islam  di  Indonesia  janda merupakan  kelompok  ahli  waris    karena adanya  hubungan  perkawinan  berdasarkan KHI  pasal  174  ayat  1.  bagian  warisnya
mendapat  setengah  harta  bersama,  serta seperempat bagian jika memiliki anak, dan seperdelapan bagian jika memiliki anak. Adapun  janda  talak,  ia  masih  berhak  atas harta peninggalan mantan suaminya. ketika talak  tersebut  adalah  talak raj‘iy  yang masih  dalam  masa  iddah  karena  hubungan pernikahan  yang  dipandang  masih  ada secara  hukum,  sedangkan  talak  bain  tidak mengakibatkan  janda  tersebut  mendapat harta  peninggalan  suaminya  karena  talak bain  dipandang  memutuskan  hubungan perkawinan  baik  secara  hakikat  maupun hukum. Adapun talak bain yang dijatuhkan oleh  suaminya  dalam  keadaan  sakit,  istri masih berhak atas harta peninggalan karena talak tersebut merupakan talak penghindaran. 2. Status  janda talak  dalam  kewarisan  antara
Fiqh  Sunnah  dan  KHI  di  Indonesia memiliki  persamaan  maupun  perbedaan. Persamaan  tersebut  yaitu  ketika  suami meninggal  dalam  jangka  waktu  iddah  dari talak raj‘iy, istri berhak mendapat warisan dari  harta  peninggalan  suami  yang meninggal.  Janda  talak  bain  yang dijatuhkan  oleh  suaminya  dalam  keadaan sakit,  istri  masih  berhak  atas  harta peninggalan.  Adapun  perbedaan  antara Fiqh  Sunnah  dan  KHI  adalah  adanya pembagian  harta  bersama  yang  hanya diatur  dalam  KHI  yang  merupakan  hukum turunan dari hukum adat.
Daftar Pustaka Al-Anshariyy, Zakariyya Yahya. t.th. Fath al- Wahha>b (Kediri: Samin)
Ali, Muhammad Daud. 2002. Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet 2) Ali, Zainuddin. 2006. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika Offset)
____________,  2006, Hukum  Perdata  Islam Di  Indonesia,  Jakarta:  Sinar  Grafika Offset Al-Zuhaili,  Wahbah.  2011. Fiqh  Islam  Wa Adillatuhu  (Jakarta:  Gema  Insani, vol X)
Aryanti, Retno Yuli. 1989. Skripsi Kedudukan Janda  Terhadap  Harta  Peninggalan Suaminya  Almarhum  Menurut  Hukum Adat Di Sidoarjo (Surabaya: Universitas Air Langga) Ash-Shiddieqy,  Hasbi.  2010. Fiqh  Mawaris: Hukum  Pembagian  Warisan  Menurut Syariat  Islam  (Semarang:  PT  Pustaka Rizki Putra, Edisi 3) Azwar,  Saifuddin.  1997. Metode  Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) Belarminus, Robertus. 2017. Murniati
Dibunuh    Kakak  Kandung  Karena Masalah  Warisan  .  ed.  Egidius Patnistik  (Jakarta:  Compass.com,  13 Januari 2017) Chamdi,  Najich.  2008. Skripsi  Hak  Waris Janda  Dalam  Tradisi  Masyarakat
Osing  Di  Desa  Kemiren  Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi (Malang: UIN Malang) Dahlan,  Abdul  Aziz.  1999. Suplemen Ensiklopedi  Islam  (Jakarta:  PT Ichtiar Baru Van Hoeve)
DEPAG.  2002. Islam  Untuk  Disiplin  Ilmu Hukum,  ed.  Hasbar.  Dkk,  Jakarta: Departemen Agama RI. Fitriana.  2013, Perbandingan  Pembagian
Waris  Untuk  Janda  Menurut  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  Dan Hukum  Waris  Islam,  Jurnal  Ilmu Hukum  Legal  Opinion,  Edisi  3, Volume I Fuady,  Munir.  2014. Konsep  Hukum  Perdata
(Jakarta: Rajawali Pers, Cet.1) Imarah,  Muhammad.  1999. Islam  Dan Pluralitas: Perbedaan Dan Kemajemukan Dalam Bingkai
Persatuan  (Jakarta:  Gema  Insani,  Cet I)
J.  Moloeng,  Lexi.  2014. Metodologi Penelitian  kualitatif  (Bandung:  PT. Rosdakarya Putra)
Khalifah,  Thaha  Abul  Ela  Muhammad.  2007.
Hukum  Waris:  Pembagian  Warisan Berdasarkan Syariat Islam (Solo: Tiga
Serangkai, Cet.1)
Latif, Djamil. 1985. Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet II) Nazir, Moh. 2013. Metode Penelitian (Bogor:
Galia Indonesia, cet VIII) Ovelia,  Tiara  Yuanita.  2014. Skripsi Perbandingan  Hukum  Waris  Adat Minangkabau  Di  Nagarai  Sulit  Air Kabupaten  Solok  Dan  Hukum  Islam (Bengkulu: Universitas Bengkulu) Puspita,  Shintiya  Dwi.  dkk.  2017. Hukum Waris  Islam  di  Indonesia.  Jurnal Legitieme Portie Qudamah. 1994. Al Mughni (Beirut: Dar Al- Kutub, Cet I)
Rasjid, Sulaiman. 1986. Fiqh Islam (Bandung: PT. Penerbit Sinar Baru Algendindo) Restiyana,  Eko  Yuni.  2009. Perbandingan
Pembagian  Waris  Untuk  Janda Menurut Kitab Undang-Undang
Perdata  Dan  Hukum  Waris  Islam, (Surakarta:  Universitas  Sebelas  Maret
Surakarta)
Sabiq,  Sayyid.  1995 Fiqh  al-Sunnah  (Kairo: Dar al-Fath, vol III)
Satori,  Jam’an  dan  Komariah.  2011. Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta)
Soekanto,  Soerjono.  2013. Penelitian  Hukum
Normative:  Suatu  Tinjauan  Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet XV) Sudarsono.  1991. Hukum  Waris  Dan  Sistem Bilateral  (Jakarta:  Pt  Rineka Citra)
Suharto.  2015. Kompilasi  Hukum  Islam
(Jepara: TPn) Suhendi,  Hendi.  2014. Fikih  Muamalah  ( Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada, cet.IX) Sutarno,  Nano.  2012. Skripsi  Pandangan Imam  Malik  Tentang  Hak  Kewarisan Istri  Yang  Ditalak  ba’in  Oleh
Suaminya Yang Sakit Keras
(Yogyakarta : Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga) Syah,  Muhammad  Ismail.  1999. Filsafat
Hukum  Islam  (Jakarta:  Bumi  Aksara
Cet III)
Syaifuddin,  Muhammad.  Dkk.  2014. Hukum Perceraian (Jakarta: Sinar Grafika, Cet II) Syarifuddin,  Amir.  2004. Hukum  Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana, Cet II) Syukur,  Amin.  2010. Pengantar  Studi  Islam (Semarang:  PT.  Pustaka  Rizki  Putra, Cet I) Tarigan ,  Azhari  Akmal.  2014.  Pelaksanaan
Hukum  Waris  Di  Masyarakat  Karo Muslim  Sumatera  Utara.  Jurnal Ahkam. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah) Tim  el-Madani.  2014. Tata  cara  Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf ( Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Cet I)
Yunus,  Mahmud.  1990. Qamus  ‘Araby- Indonisiy  (Jakarta:  PT.  Mahmud  Yunus Wadzuriyyah, Cet VIII)