…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  PEMEGANG  MEREK  AWAL  ATAS PASSING  OFF PRODUK SKINCARE
Oleh Taufik Yusuf 1 , Marni Emmy Mustafa 2 , Achmad Fitrian 3
1,2,3 Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya Email: 1 taufikysf@gmail.com , 3 fitrian.achmad@gmail.com
Article History:
Received: 05-07-2024 Revised: 14-07-2024 Accepted: 08-08-2024
Abstract: Undang-undang  Nomor  20  tahun  2016  Tentang merek  dan  indikasi  geografis,  memberikan  perlindungan hukum terhada merek dan menjamin kepastian hukum. Suatu merek harus di daftarkan, sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang  Merek.  Pendaftaran  yang  memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang akan mendapatkan pengakuan  dan  pembenaran  atas  penggunaan merek,  dapat  dibuktikan  dengan  sertifikat  pendaftaran, sehingga  memperoleh  perlindungan  hukum.  Namun prakteknya  masih  terdapat  pelanggaran  merek  berupa tindakan  meniru,  menjiplak,  maupun  memboceng  ketenaran merek  orang  lain  lebih  terkenal  atau yang  terdaftar  terlebih dahulu sehingga menimbulkan kebingungan dan menyesatkan masyarakat.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan,  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pelanggaran  terhadap  hak merek  motivasinya  adalah  untuk  mendapatkan  keuntungan secara  mudah  dengan  mencoba  meniru,  atau  memalsukan merek yang sudah terkenal terlebih dahulu, tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat baik terhadap produsen maupun konsumennya.  Akibat  hukum  bagi  pelaku  pemakaian  merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain yaitu  penghentian  semua  perbuatan  yang  berkaitan  dengan penggunaan merek tersebut (penghapusan merek).
Perlindungan  hukum  terhadap  MS  Glow  dalam  pendaftaran merek  berdasarkan  prinsip  first  to  file  dalam  hal  ini  belum berjalan efektif. First to file mengisyaratkan bahwa pemegang merek  yang  pertama  kali  mendaftarkan  mereknya mendapatkan  perlindungan  secara  hukum.  Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis juga menyatakan bahwa merek tidak  dapat  didaftarkan  jika  merek  tersebut  pada  pokoknya memiliki  kesamaan  dengan  merek  yang  telah  terdaftar. Kenyataannya yang terjadi adalah merek MS Glow dan PS Glow merupakan merek yang sama-sama telah terdaftar pada DJKI, dimana  sengketa  didasarkan  karena  kesamaan  nama  pada merek antara keduanya.
Keywords: Perlindungan Hukum, Merek, PASSING OFF
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)

## PENDAHULUAN
Pada era saat ini persaingan bisnis di perdagangan global saat ini baik dalam maupun  diluar  negri,  menjadikan  peran  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  (HAKI)  menjadi benar-benar  penting, khususnys  untuk  menjaga  persaingan  bisnis  yang  sehat  guna  untuk mencegah  terhadap  kemungkinan  persaingan  kurang  baik  seperti  pembajakan,  peniruan, serta pemanfaatan penggunaan HAKI yang tanpa hak dari milik sesungguhnya. 1
Salah  satu  contoh  HAKI  yang  harus  di  lindungi  yaitu  merek,  merek  adalah    suatu gambar    atau    nama    yang    dapat    digunakan    atau    untuk mengidentifikasi  suatu  produk  atau  perusahaan  dipasaran. 2 pengusaha  biasanya mencegah  pihak  lain  untuk  menggunakan  merek  mereka,  karena  dengan  menggunakan merek para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumen serta dapat membangun hubungan antar reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan secara regular.
Sejarah merek dapat ditelusuri bahkan mungkin berabad-abad sebelom masehi. Sejak jaman dahulu kala, orang sudah memberikan tanda barang- barang miliknya, hewan bahkan manusia. Di masa yang sama bangsa mesir sudah menerakan namanya untuk batu bata yang dibuat  atas  perintah  raja.  Perundang-perundangan  tentang  merek  dimulai  dari statude  of parma yang  sudah  dimulai  memfungsikan  merek  sebagai  pembeda  untuk  produk  berupa pisau, pedang, atau barang dari produk tembaga lainnya. 3
Bersamaan  dengan  berkembangnnya  industri,  berkembang  pula  penggunaan  iklan untuk  memperkenalkan  produk.  Sejalan  dengan  berkembang  dan  meningkatnya penggunaan iklan, meningkat juga pula dengan berkembang dan meningkatnya penggunaan ilkan, maka meningkat pula penggunaan merek dalam fungsinya yang modern, yaitu sebagai tanda pengenal atau sumber produsen dari barang-barang yang bersangkutan.
Dapat  dilihat dari sejarah  perkembangannya tersebut di  atas, ternyata merek sudah mulai diberikan perlindungan yaitu dengan adanya hukum yang mengatur  mengenai  merek termasuk  di  dalamnya  juga  mengatur  masalah persaingan usaha. Hukum tersebut memberikan pelindungan untuk merek  yang telah diberikan “tanda” atau “ciri khas” dari si pembuat untuk ditorehkan terhadap suatu barang tertentu  untuk  dimaksudkan  sebagai  suatu  tanda  pengenalnya  dan/atau  sebagai  suatu pengakuan bahwa merek tersebut adalah kepunyaan dan/atau milik dari orang yang telah mendaftarkan  dan/atau  telah  memakainya  tersebut.  Tanda  pengenal  yang  digunakan tersebut  tak  lain  juga  adalah  untuk  pembeda  dari  barang-barang  lainnya  yang  tidak menggunakan merek tersebut, termasuk barang yang sejenis maupun tidak sejenis. Sehingga merek menjadikannya sebagai objek hak milik dari pemilik merek yang bersangkutan.
Perlindungan diberikan sebagai suatu pengakuan bahwa merek tersebut sebagai milik dari  orang  yang  telah  memakainya  sebagai  tanda  pengenal  dari  barang-barang  lain  yang tidak  menggunakan  tersebut.  Pengakuan  tersebut  didasarkan  pada  pengenalan  atau
1 Harsono  Adisumarto, Hak  Milik  Intelektual  Khususnya  Paten  dan  Merek,  Hak  milik Perindustrian (Jakarta: Akademika Pressindo, 1990) hlm 59.
2 Tim Lindsey, Eddy Damai, Simon Butt, Tomi Suryo, Hak Kekayaan Inetelektual Suatu  Pengantar, (Alumni, Bandung, 2011) hlm 131
3 Rahmi  Janed, Hak  Kekayaan  Intelektual  Penyalahgunaaan  Hak  Ekslusif (Surabaya: Airlangga University Press, 2007), hlm. 159
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
pengetahuan masyarakat bahwa merek dagang itu berfungsi barang yang memakai merek tertentu itu, sehingga menjadikan sebagai objek hak milik dari yang bersangkutan. 4 Dalam  era  perdagangan  saat  ini,  pertumbuhan  perdagangan  berdampak  besar. Persaingan  yang  tidak  sehat  antara  perusahaan  adalah  salah  satu  dampak  negatif  dari pertumbuhan  dagang  tersebut.  Dalam  persaingan  dagang,  pesaing  dapat  menimbulkan kerugian pada pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu perilaku yang  dapat  menyebabkan  kerugian  pada  pihak  lain  adalah  dengan  menyamarkan  atau meniru  merek  lain. Biasanya,  perilaku  ini  dilakukan  oleh  pihak-pihak  tertentu  yang  ingin memanfaatkan  merek  yang  sudah  terkenal,  memiliki  reputasi  yang  baik,  dan  dianggap sebagai market leader. Merek yang sudah terkenal memiliki pangsa pasar yang besar dan unggul  dalam  hal  kesadaran  produk.  Dengan  meniru  merek  tersebut,  pihak  tersebut berharap agar merek yang mereka buat dapat menarik perhatian konsumen karena memiliki ciri khas yang hampir sama dengan merek yang ditiru.
Merek (trademark) sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa dari suatu perusahaan dengan barang dan atau jasa  perusahaan  lain.  Merek  merupakan  tombak  perdagangan  barang  dan  jasa.  Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (a guarantee of quality) barang  dan/atau  jasa  yang  dihasilkan  dan  mencegah  tindakan  persaingan (konkurensi) yang  tidak  jujur  dari  pengusaha  lain  yang  beritikad  buruk  yang  bermaksud membonceng reputasinya. Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (a marketing and  advertising  device) memberikan  suatu  tingkat  informasi  tertentu  kepada  konsumen mengenai  barang  dan/atau  jasa  yang  dihasilakan  pengusaha.  Lebih-lebih  dengan perkembangan periklanan, baik nasional maupun internasional dewasa ini dan dalam rangka pendistribusian barang dan/atau jasa membuat merek semakin tinggi nilainya. Merek yang didukung  dengan  media  periklanan  membuat  pengusaha  memiliki  untuk  mentimulasi permintaan konsumen sekaligus mempertahankan loyalitas konsumen (consumer’s loyalty) atas  produk  barang  dan/atau  jasa  yang  dihasilkannya. Inilah yang menjadikan merek sebagai suatu keunggulan kompetitif (competitive advantage) dan keunggulan kepemilikan (ownership advantages) untuk bersaing di pasar global. 5
Merek merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual, sebagai suatu hak yang lahir dari kemampuan  intelektual  manusia.  Kekayaan  Intelektual  dikategorikan  menjadi  2  (dua) kelompok  yaitu  Hak  Cipta (Copy  Rights) dan  Hak  Milik  Perindustrian (Industrial  Property Rights). Hak Cipta (copy rights) dibagi menjadi Hak Cipta (copy rights) dan Hak yang berkaitan dengan  Hak  Cipta (Neighbouring  Rights). Selanjutnya,  Hak  milik  perindustrian (Industrial Property Rights) diklasifikasikan lagi menjadi Paten (Patent), Merek (Trade Marks), Rahasia Dagang (Trade  Secrets), Desain  Industri (Industrial  Design) dan  Desain  Tata  Letak  Sirkuit Terpadu .6
Pengertian  merek  menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2016
4 Rahmi Janed, Hukum Merek Trade Mark (Jakarta : Kencana, 2015) hlm 2.
5 Rachmadi  Usman,  ( Hukum  Hak  Atas  Kekayaan  intelektual(  Perlindungan  dan  Dimensi  Hukumnya  di Indonesia) , PT.Alumni, Bandung,2003, hlm,322 6 OK.  Saidin, Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Intellectual  Property  Rights), (Rajawali Pers, Jakarta 2013), hlm.16.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
tentang Merek dan Indikasi Geografis, adalah tanda yang dapat di tampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
Indonesia sebagai anggota WTO yang meratifikasi persetujuan mengenai TRIPs (Trade Relation Aspects of Intellectual Property Right) yang secara khusus mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kekayaan intelektual. Apabila terjadi suatu pembajakan atau pemalsuan merek terkenal berikut dengan produknya, maka upaya  hukum  yang  dilakukan  terhadap  perbuatan  persaingan  curang  adalah  pembatalan pendaftara merek yang tidak sah dari merek terkenal tersebut. Pembajakan atau pemalsuan yang  mempunyai  merek  terkenal  dan  berhasil  menembus  pasar  dengan  sukses,  biasanya pesaing akan mencoba untuk membuat copy produk sejenis. Ada 3 (tiga) bentuk pelanggaran merek yang perlu diketahui, yaitu: 7
1. Trademark piracy (pembajakan merek)
2. Cunterfeiting (pemalsuan)
3. Imitations of labels and packaging (peniruan label dan kemasan suratu produk). Pada masyarakat Indonesia ada kecenderungan berorientasi pada pemakaian produk- produk  luar  negri  ( label-minded), apalagi  jika  itu  merek  terkenal. 8 Sedangkan  untuk pengertian merek terkenal, tidak ada definisinya dalam Undang- Undang. Makna “terkenal” menurut pengetahuan umum masyarakat. Merek  terkenal yaitu merek yang  di kenal luas oleh sektor-sektor relevan didalam masyarakat. Ada dua terminologi hukum yang memiliki pengertian sama dengan merek terkenal yaitu “ famous mark” dan “well known mark” 9 Merek merupakan suatu tanda pembeda atas barang pembeda maka merek dalam satu klasifikasi barang atau jasa tidak boleh memiliki persamaan anatara satu sama lain, baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya, Dalam prakteknya banyak terjadi pelanggaran pada merek,  seperti  merek  yang  memiliki  persamaan  dengan  merek  lain  maupun  bentuk  dan unsur dari merek itu sendiri.
Pada  dasarnya  sebuah  merek  memiliki  persyaratan  untuk  di  didaftarkan  sistem administrasi merek begitu penting karena hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan oleh  pemerintah atau negara  kepada pemilik  merek  untuk  menggunakan  merek  tersebut atau memberi izin pihak lain untuk menggunakannya, karena itu merek harus di daftarkan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, pendaftaran sangat penting bagi konsumen, karena konsumen akan membeli merek. 10
Fungsi pendaftaran merek adalah sebagai alat bukti bahwa seseorang atau suatu  badan hukum  adalah  pemilik  sah  dari  merek  tersebut, kemudian  juga sebagai dasar untuk menolak  permohonan  orang  atau  badan  hukum  lain  yang  ingin  mendaftarkan  merek tersebut  serta  mencegah  orang  atay  badan  hukum  lain  menggunakan  merek  yang  sama.
7 Dwi Agustine Kurniasihal, Perlindungan Hukum Merek Terdaftar dari perbuatan passing off (Pemboncengan Reputasi) Bagian I (Jakarta: media HAKI,2008),hlm.2
8 Ismail Salehal, Hukum dan Ekonomi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1990),hlm,16
9 Rahmi Jened, Hukum  Merek  dalam  Era Global  & Integrasi Ekonomi,p renadamedia Group, Jakarta, 2015). hlm.241.
10 Dwi  Agustine  Kurniasihal, Perlindungan  Hukum  Merek  Terdaftar  dari  perbuatan  passing  off (Pemboncengan Reputasi) Bagian I (media HAKI,Jakarta,2008),hlm.2.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
Fungsi merek juga dapat digunakan sebagai komersialisasi yaitu melalui penjualan ataupun lisensi  serta  meningkatkan  nilai  atau  jaminan  kualitas  dimata  investor  dan  institusi keuangan, meningkatkan nilai atau jaminan kualitas dimata investor dan  institusi  keuangan, meningkatkan  kemampuan  dalam  penyelenggaraan  persaingan  sehat  dalam  dunia perdagangan dan membantu perlindungn dan penegakkan haknya.
Sistem pemberian hak atas merek, yaitu dengan sistem pendaftaran konstitutif. Pada sistem konstitutif hak atas merek di peroleh melalui pendaftaran, artinya hak ekslusif atas suatu suatu hak atas merek adalah hak mutlak, karena merek yang tidak di daftar, tidak akan mendapatkan  perlindungan  hukum.  Dalam  sistem  pendaftaran  konstitutif  prinsip penerimaan  merek  adalah first  to  file, artinya  siapapun  yang  mendaftarkan  yang mendaftarkan terlebih dahulu akan diterima pendaftarannya dengan tidak mempersoalkan apakah  si  pendaftar  benar-benar  menggunakan  merek  tersebut  untuk  kepentingan usahanya. 11
Merek terdaftar adalah merek yang telah didaftar di Dalam Daftar Umum Merek yang telah  melewati  proses  pendaftaran  merek,  dengan  memenuhi  syarat-syarat  yang  telah ditentukan  oleh  Undang-Undang.  Dengan  didaftarkannya  suatu  merek,  maka  merek  yang telah terdaftar akan mendapatkan sertifikat merek dan mempunyai hak atas merek tersebut, serta dilindungi oleh Negara. 12
Pemberian perlindungan hak atas merek, hanya diberikan kepada pemilik merek yang mereknya  sudah  terdaftar  saja,  perlindungan  merek  diberikan  manakala  terjadi  suatu pelanggaran merek yang dilakukan oleh  pihak yang tidak mempunyai hak terhadap merek terkenal.  Pelanggaran  terjadi  karena  ada  pihak  yang  tidak  mempunyai  hak  menggunakan merek terdaftar untuk kepentinganya.
Penyebab pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut:
a. Undang-undang  HAKI  di  Indonesia  masih  lemah,  pangsa  pasar  umumnya  masyarakat lebih senang membeli produk yang harganya murah walaupun kualitas rendah.
b. Lemahnya pengawasan dan pelaksanaan peraturan tersebut.
c. Daya beli masyrakat yang masih rendah.Kurang memperhatikan kualitas produk.
d. Tingkat kesadaran massyarakat terhadap pelanggaran merek yang masih rendah.
e. Kondisi  perekonomian  dimana  masyarakat  cenderung  membeli  merek  palsu  karena murah. 13
Undang-undang  Nomor  20  tahun  2016  Tentang  merek  dan  indikasi  geografis, memberikan  perlindungan  hukum  terhada  merek  dan  menjamin  kepastian  hukum.  Suatu merek  harus  di  daftarkan,  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  3  Undang-undang  Merek. Pendaftaran yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang akan mendapatkan pengakuan  dan  pembenaran  atas  penggunaan  merek,  dapat  dibuktikan  dengan  sertifikat pendaftaran, sehingga memperoleh perlindungan hukum.
Persaingan  di  artikan  aksi  seorang  yang  memperioritaskan  dirinya  sendiri,  dengan memperioritaskan dirinya sendiri, seorang yang bersaing melegalkan seluruh metode buat
11 Rachmadi  Usman, Hukum  atas  Kekayaan  Intelektual,  Perlindungan  dan  Dimensi  hukumnya  di Indonesia (PT Alumni 2003, Bandung,TT).hlm 325 12 Agung Sujatmiko, Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha . Jurnal Hukum  Pro Justitia. Vol.26 No.2. 2011, hlm. 183.
13 Tim Lindsey, Eddy Damai, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, Opcit. hlm 152.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
memperoleh profit ataupun untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri, terdapat 3 tipe pelanggaran yaitu pemalsuan merek, manipulasi merek dan peniruan merek popular.

## METODE PENELITIAN
Sesuai dengan jenis penelitian ini yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka  dapat  digunakan  lebih  dari  satu  pendekatan. 14 Dalam  penelitian  ini  digunakan pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  konsep  ( conceptual approach )  serta  Pendekatan  Kasus (case  approach) . 15 Pendekatan  perundang-undangan dilakukan  untuk  meneliti  aturan  perundang-undangan  yang  mengatur  berkenaan  dengan persoalan  hukum  yang  timbul  dengan  dikeluarkannya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi tentang  Permohonan  Pelaksanaan  Eksekusi  kepada  Pengadilan  Negeri,  menimbulkan persoalan  hukum  pada  f rasa  “Kekuatan  Eksekutorial”  dan  frasa  “Sama  Dengan  Putusan Pengadilan” bertentangan dengan prinsip Kepastian Hukum yang berkeadilan.
Sedangkan  pendekatan  konsep  dilakukan  untuk  meneliti  doktrin  hukum  mengenai keberadaan  Putusan  Peradilan  Niaga  yang  memutus  salaha  satu  pemegang  Merek  yang melakukan Passing Off atas pemegang merek lain serta menimbulkan persoalan hukum. Hal ini  karena  keberadaan  merek  awal  yang  terdaftar  mempunyai  kekuatan  hukum  dan mempunyai  asas Fist  to  file, sehingga  keberadaan  merek  baru  akan  mencidrai  kekuatan hukum pemegang merek pertama.
Pembahasan  megenai  Akibat  Hukum  serta  Perlindungan  Hukum  Pemegang  Awal Merek Atas Passing Off Terhadap Pemilik Produk Skincare

## A. Akibat Hukum Atas Sengketa Merek Awal Yang Di Passing off Terhadap Pemilik Produk Skincare
Ketatnya  persaingan  bisnis  memicu  adanya  pelanggaran  atau  perbuatan  melawan hukum, sehingga pendaftaram merek menjadi jalan utama yang sangat dianjurkan sebagai sarana perlindungan bagi pelaku usaha di era ini. 16 merek di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, perlindungan merek di Indonesia menganut asas konstitutif (pendaftaran) dengan prinsip ( first to file). 17 Merek merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan  dalam  kegiatan  perdagangan  barang  atau  jasa,  dari  pengertian  itu  dapat disimpulkan bahwa fungsi utama merek adalah untuk membedakan antara barang dan atau jasa yang satu dengan lainnya yang sejenis.
Setiap orang atau organisasi perusahaan yang ada, akan sangat peduli akan pentingnya sebuah nama dan symbol yang digunakan dalam menjalankan bisnis  dan  pemasaran  barang dan  jasa.  Symbol-simbol  ini  akan  membantu untuk menunjukkan asal barang dan/atau
14 Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , (Malang: Banyumedia Publishing, 2017), hlm. 300.
15 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 57.
16 Darmadi Durianto, Sugiarto, dan Tony Sitijak, Strategi Menaklukan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek , (Gramedia Utama; Jakarta 2001) hlm 1
17 Khoirul  Hidayah, Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual, (Setara  Press,  Cetakan  keuda; Jakarta 2017) hlm 54.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
jasa, serta perusahaan komersial  yang bergerak dalam bidang dan menyediakan barang dan jasa. Menurut  Rahmi  Janed  menyatakan  bahwa  “dalam  pangsa  pasar,  nama -nama  dan symbol-simbol tersebut dikenali sebagai merek (trademark), nama usaha (business name) dan nama perusahaan. 18
Dijelaskan bahwa pada Undang-undang pasal 4 ayat (2) mengenai syarat dan tata cara Permohonan bahwa untuk mendaftarkan sebuah merek harus sesuai dengan ketentuan yang sudah  ditetapkan  mencakup  mengenai  kelas  barang  an  atau  kelas  jasa  serta  uraian  jenis barang dan jasa. Pasal 20 bagian D dan E mengenai merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak jika memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang.
Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, terdapat istilah ditiru dan dipalsukan baik yang dipersamakan maupun dipersamakan pada pokoknya.  Maksud  dari  arti  dipersamakan  adalah  persamaan  secara  keseluruhan  dengan merek  terkenal  milik  pihak  lain  untung  barang/atau  jasa  yang  sejenis  dilakukan  dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang  bersangkutan.  Sedangkan  arti  disamakan  pada  pokoknya  adalah  kemiripan  yang disebabkan oleh adanya unsur merek dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain  sehingga  menimbulkan  kesan  adanya  persamaan,  baik  mengenai  bentuk,  cara penempatan,  cara  penulisan  atau  kombinasi  antara  unsur,  maupun  persamaan  bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. 19
Pelanggaran  terhadap  merek  terdaftar  tidak  hanya  dilakukan  dengan  modus memalsukan  barang  atau  menyerupai  aslinya  baik  barang/jasa  melainkan  juga  terhadap nama  merek  terdaftar.  Hal  tersebut  dilakukan  dengan  berbagai  cara,  namun  yang  jadi permasalahan  sekarang  ini  banyak  sekali  pihak-pihak  yang  pada  dasarnya  ingin  produk barang  dan  atau  jasanya  laku  di  pasaran  dengan  mencontoh  merek  yang  sudah  terkenal. Pemanfaatan  merek-  merek  terkenal  pada  saat  ini  sudah  banyak  terjadi  di  Indonesia mengingat  penggunaan  merek  terkenal  menjanjikan  keuntungan  yang  besar  dari  pada menggunkan merek dengan kreatifitasnya sendiri. 20
Dalam kasus antara MS Glow dan PS Glow dimana terdapat pendomplengan merek atau sengketa merek sehingga MS glow menggugat PS Glow di Pengadilan Negeri Niaga Medan dengan  Nomor  perkara  2/Pdt.sus-  HKI/Merek/2022/PN.Niaga  Mdn  dengan  putusan akhirnya MS Glow memenangkan persidangan tersebut berlandaskan pada prinsip First to file yang dianut oleh Indonesia, sistem First to file adalah prinsip yang meyatakan bahwa pihak mana yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu dikatakan sebagai pemilik atau pemegang merek.
Fungsi  sebagai  daya  pembeda  tersebut  sangatlah  penting,  mengingat  di  masyarakat terdapat  banyak  barang  atau  jasa  sejenis  dengan  menggunakan merek yang bermacam- macam. Ada kalanya diantara merek yang digunakan tersebut mirip atau menyerupai dengan
18 Rahmi  Jened, Implikasi  Persetujuan  TRIPs  Bagi  Perlindungan  Merek  di  Indonesia,
(Yuridika; Surabaya 2000) hlm 1
19 Dirgantara-Fakultas  Hukum Universitas  Dirgantara  Marsekal Suryadarma  |  Volume  9 N0.2, Maret 2019. Hlm 87
20 Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang Yang Berlaku, (Oase Media; Bandung 2010) hlm 5.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
merek  yang  telah  ada,  sehingga  sangat  merugokan  pemilik  merek  yang  telah  terdaftar sebelumnya.
Penggunaan  merek  yang  mirip  atau  hampir  sama  tersebut  dilakukan  dengan tujuan untuk  memboceng  keternaran  merek-merek  yang  selama  ini  telah  dikenal  baik  oleh konsumen, karena reputasinya. Reputasi itu menyangkut kualitas yang dimiliki oleh merek yang  bersangkutan.  Pemboncengan  merek  tersebut  dilakukan  dengan  sengaja,  sehingga sangat merugikan konsumen.
Konsumen  tidak  dapat  membedakan  lagi  mana  merek  asli  dan  mana  merek  yang membonceng, akibatnya timbul kerugian pada pemilik merek  yang dibonceng. Keadaaan ini kalua berjalan terus dalam waktu yang lama, akan menyebabkan kebangkrutan bagi pemilik merek yang dibonceng, sehingga harus ada penghentian dari tindakan itu. Pemboncengan merek dikenal dengan Passing off .
Salah  satu  kasus  sengketa  HKI  dalam  bidang  merek  yang  cukup  menarik  perhatian adalah kasus sengketa merek antara MS GLOW dengan PS GLOW. Sengketa merek antara MS Glow dan PS Glow yang awal mulanya terjadi sengketa karena pihak MS Glow merasa pihak PS  Glow  meniru  produk  MS  Glow  yang  merupakan  milik  Shandy  Purnamasari  tersebut memiliki kesamaan  dari nama  hingga kemasan  produknya.  MS Glow  telah  terdaftar  sejak 2016 sedangkan PS Glow baru terdaftar pada pada tahun 2021 maka dari itu pihak MS Glow sudah  berupa  menghubungi  pihak  PS  Glow  untuk  meminta  klarifikasi  dan  pertanggung jawaban namun diabaikan.
Akhirnya  pihak  MS  Glow  melaporkan  pihak  PS  Glow  mengajukan  gugatan  ke Pengadilan  Niaga  Medan  pada  tanggal  15  Maret  2022  dengan  register  Nomor  2/Pdt.Sus- HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn. Merek dagang  MS Glow dan MS Glow for men sudah sejak tahun  2016  dibangun  dan  dikembangkan  oleh  penggugat  yaitu  Shandy  Purnamasari sehingga  saat  pihak  penggugat  mengajukan  gugatannya.  Ada  beberapa  point  yang memenangkan MS Glow dalam pertimbangan hakim Pengadilan Niaga Medan antara lain:
1. Bahwa penggugat sebagai pemilik satu-satunya pendaftar pertama ( first to use) m erek MS Glow yang telah terdaftar pada tanggal penerimaan 20 September 2016 Nomor pendaftaran IDM000633038 kelas barang/jasa (NCL 9);3 dan merek “MS GLOW FOR MEN”  telah  terdaftar  pada tanggal  5  Februari  2020  nomor  pendaftaran IDM000877877 kelas barang/jasa (NCL 11); 3 dengan uraian barang sebagaimana tercantum dalam sertifikt merek dan  mempunyai hak  ekslusif yang diberikan oleh negara untuk menggunakan merek tersebut di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa “hak atas merek adalah hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk  menggunakannya”.  Jadi  perlu  diperhatikan  bahwa  hak  ekslusif  atas  suatu merek akan diperoleh jika merek tersebut telah terdaftar. Hak ini adalah suatu hak ekslusif, artinya orang lain tidak dapat memakai merek yang sama untuk jenis barang yang  serupa. 21 Sesuai  dengan  ketentuan  bahwa  hak  atas  merek  itu  diberikan pengakuannya  oleh  negara,  maka  pendaftaran  atas  mereknya  merupakan  suatu
21 Dr.  H.  Ok  Saidin,  S.H.,M.Hum, Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual, (Rajawali Pers; Jakarta 2015) hlm 476
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
keharusan apabila ia menghendaki agar menurut hukum dipandang sah sebagai orang yang  berhak  atas  merek.  Sebagaimana  dalam  pasal  3  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.
2. Bahwa berdasarkan kriteria persamaan merek sesuai dengan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis antara merek merek PS Glow milik  Tergugat  baik  secara  nama,  kesamaan  produk,  maupun  logo  mempunyai persamaan  pada  pokoknya  dengan  merek  MS  Glow  milik  Penggugat.  Berdasarkan pasal  21  ayat  (1)  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “persamaan  pada pokoknya”  adalah kemiripan  yang  disebabkan  oleh  adanya  unsur  yang  dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik menngenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Persamaan  yang  dipermasalahkan  yaitu  bahwa  merek  PS  Glow  dengan  merek  MS glow terdapat kemiripan, persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Kemiripan  yang terdapat dalam kedua merek ini adalah penggunaan kata dalam merek yaitu kata “GLOW”
3. Bahwa  merek  PS  Glow  patut  diduga  didaftarkan  dengan  itikad  tidak  baik  dalam penjelasan pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan “yang dimaksud dengan permohonan beritikad tidak  baik  adalah  pemohon  yang  patut  diduga  dalam  mendaftarkan  mereknya memiliki  niat  untuk  meniru,  menjiplak,  atau  mengikuti  merek  pihak  lain  demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut diatas, bahwa benar PS Glow mendaftarkan mereknya berniat untuk meniru  merek dari MS Glow dengan dibuktikan oleh pihak MS Glow mengajukan bukti yang diberi tanda P-74 dan P-75 menunjukan identifikai dari persamaan-persamaan yang dilakukan oleh pihak PS  Glow  yakni  susunan  warna  dalam  kemasan  serta  logo  dan  majelis  hakim membandingkan  pula  model  bisnis  antara  penggugat  dengan  tergugat  dan  juga mekanisme  penjualan  dan  channel  pemasaran  antara  kedua  belah  pihak  ternyata terdapat unsur kemiripan sehingga pertimbangan hakim tersebut patut dikabulkan. Dalam  beberapa  kualifikasi  tersebut  mendaftarkan  merek  dengan  memiliki  unsur kesamaan  sudah  patutnya  dikatakan  memiliki  dasar  mendaftarkan  merek  dengan itikad  tidak  baik  karena  melakukan  kesengajaan  memohonkan  pendaftaran  merek dengan  kesengajaan  dalam  meniru  atau  membonceng  merek  terdaftar  milik  orang lain. 22
4. Bahwa  pendaftaran  merek  PS  Glow  oleh  tergugat  terbukti  didaftarkan dengan itikad  tidak  baik  dan  mempunyai  persamaan  pada  pokoknya dengan  merek milik  MS  Glow  selaku  penggugat  oleh  karena  itu  merek milik  tergugat  harus dinyatakan  batal  pendaftarannya  dengan  cara  mencoret  dalam  daftar  umum
22 Cucu  Sumiati  dan  Yoyo  Arifardhani, “Perlindungan  Hukum  Kepada  Pemilik  MerekTerkenal Terhadap Pendaftar  Pertama  Yang  Beritikad  Tidak  Baik  Berdasarkan  Sistem  Pendaftaran  Konstitutif  (First  To  File)  Pada Barang  Sejenis  Menurut  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  (Study  Kasus  Putusan  Nomor  41/Pd,)” Jurnal Kemahasiswaan Hukum dan Kenotariatan 1, no. 1 (2021). hal. 40.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
merek serta mengumumkan dalam berita resmi  merek.  Majelis  hakim  menimbang bahwa  gugatan  penggugat dikabulkan  untuk  Sebagian  maka  tergugat  sebagai pihak  yang  kalah berdasarkan pasal 181 HIR harus dihukum untuk membayar biaya perkara.  Setelah  kalah  di  Pengadilan  Niaga  Medan,  kedua  belah  pihak sebenarnya  sempat  melakukan  mediasi,  namun  tidak  menemui  titik  temu. Pihak PS  Glow  kemudian  memutuskan  balas  menggugat  MS  Glow  di Pengadilan Niaga Surabaya  pada  tanggal  12  Juli  2022  dengan  perkara  Nomor  2/Pdt.Sus- HKI/Merek/2022/PN.Niaga.sby. Pihak PS glow menggugat 6 pihak diantaranya:  PT. KOSMETIKA  GLOBAL  INDONESIA,  PT  KOSMETIKA  CANTIK  INDONESIA,  GILANG WIDYA PRANAMA, SHANDY PURNAMASARI, TITIS  INDAH  WAHYU  AGUSTIN, SHEILA MARTHALIA.
Ada  beberapa  point  yang memenangkan  PS  Glow  dalam  pertimbangan  hakim  Pengadilan Niaga Surabaya antara lain:
1. Bahwa merek PS Glow mempunyai hak ekslusif atas penggunakan merek PS  Glow  yang telah  terdaftar  pada  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan  Ham  Republik  Indonesia  dengan  kategori  golongan  barang  dan/atau  jasa  kelas  3 (kosmetik). Hal tersebut dapat dibuktikan di pengadilan berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa penggugat selaku PS Glow adalah pemegang hak lisensi merek “PS Glow” terdaftar  nomor  IDM000639146  berdasarkan  akta  penegasan  perjanjian  Kerjasama pemberian lisensi merek dagang nomor 10 Tanggal 27 Oktober 2021 (bukti p-5) serta setifikat pencatatan lisensi atas merek terdaftar “PS Glow” IDM000639146 sesuai (bukti p-6). Selain itu penggugat pula adalah pemilik dan penerima pengalihan hak atas merek PSstore  glow  (bukti  p-8)  yakni  akta  perjanjian  penyerahan  merek  dagang  nomor  38 tanggal 31 Januari 2022 yang telah dicatatkan berdasarkan (bukti p-9) yakni formulir 05. Pencatatan pengalihan hak/penggabungan (merger) atas merek/merek kolektif nomor transaksi IPT2022052537 atas merek PStore Glow IDM000943833 yang telah dilegalisir oleh  Dirjen  HAKI  Kementerian  Hukum  dan  HAM.  Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas, maka petitum ke 3 penggugat yang meminta agar penggugat dinyatakan memiliki hak ekslusif atau penggunaan merek dagang “PS Glow” dan merek dagang “PStore Glow” yang terdaftar  pada  Direktorat  Jendral  Kekayaan  Intelektual  Kementrian  Hukum  dan  HAM Republik  Indonesia  untuk  jenis  golongan  barang/jasa  kelas  3  (kosmetik)  beralasan hukum sehingga patut dikabulkan.
2. Bahwa merek PS Glow dan PSTORE Glow yang seluruhnya terdaftar  pada  BPOM  yang ternyata  memiliki  kesamaan  dan  kemiripan  merek dengan produk kosmetik Para Tergugat yaitu merek MS GLOW. Kesamaan dan kemiripan yang dimiliki oleh Tergugat milik MS GLOW adalah persamaan bentuk, persamaan bunyi ucapan, susunan huruf, dan cara  penulisan  pada  kata  “GLOW”.  Persamaan  pada  pokoknya  adalah  k emiripan  yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain  sehingga  menimbulkan  kesan  adanya  persamaan,  baik  mengenai  bentuk,  cara penempatan,  cara  penulisan  atau  kombinasi  antara  unsur,  maupun  persamaan  bunyi ucapan,  yang  terdapat  dalam  merek  tersebut.4  Suatu  merek  dianggap  mempunyai persamaan pada pokoknya apabila merek hampir mirip (nearly resembles) dengan merek orang  lain  yang  didasarkan  pada:  persamaan  bunyi,  persamaan  arti  dan  persamaan tampilan.5  Sehingga  terkait  dengan  penggunaan  merek  kosmetik  MS  GLOW  yang
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek PS GLOW dan PSTORE GLOW milik PENGGUGAT  tersebut  kiranya  perlu  diuji  lebih  jauh  tentang  apakah  para  TERGUGAT berhak menggunakan merek MS GLOW tersebut sebagai nama produk kosmetik miliknya.
3. Bahwa penggunaan merek MS Glow yang tidak sesuai dengan merek yang terdaftar. Hal tersebut dibuktikan dengan Tergugat IV mempunyai sertifikat merek yang terdaftar pada Ditjend Kekayaan Intelektual No. IDM000633038 dengan nama “MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE”  namun  Tergugat  IV  dalam  memberikan  ijin  penggunaan  merek  (Lisensi) kepada  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  adalah  menggunakan  merek  MS GLOW saja, yakni  berbeda  dengan  merek  terdaftar  yang sesungguhnya  yakni  “MS  GLOW  /  FOR CANTIK  SKINCARE”.  Penggunaan  merek  yang  diproduksi  dan  dipasarkan  berbeda dengan  merek  yang  terdaftar  tersebut  membuat  perlindungan  merek  MS  GLOW  tidak dibenarkan.  Menurut  keterangan  ahli  yakni  Dr.  Suyud  Margono  nama  merek  yang dilindungi  adalah  nama  merek  yang  memang  telah  terdaftar,  jika  memang  yang  telah terdaftar  adalah  merek  “BANANA  FOR  APE”  maka  tidak  diperkenankan  hanya menggunakan “BANANA” saja atau hanya menggunakan “APE” saja. Merek yang terdaftar adalah “BANANA FOR APE” maka merek itulah yang dilindungi jika hanya sebagian yang digunakan  berarti  itu  sudah  tidak  termasuk  merek  yang  terdaftar.  Berdasarkan  hal tersebut bahwa dengan demikian, penggunaan MS  GLOW yang berbeda dari merek yang sesungguhnya pada sertipikat  merek IDM000633038  yakni “MS GLOW /  FOR CANTIK SKINCARE” adalah  tidak  dibenarkan  sehingga  tidak  dilindungi  sebagaimana  mestinya. Pertimbangan hakim pada putusan di pengadilan niaga Surabaya ini, yang menyebabkan pihak MS Glow kalah yaitu setelah dilakukan penelusuran terkait dengan merek MS Glow ternyata merek tersebut teregistrasi berada dalam kelas 32, yaitu kelas minuman serbuk instan,  dan  penggunaan  logo  MS  Glow  ternyata  sama  persis  dengan  logo  yang  pernah dimohonkan pendaftarannya pada Dirkend HAKI dengan nomor D002017050649 akan tetapi permohonan tersebut telah DITOLAK. Sedangkan merek yang terdaftar  di  kelas  3 yaitu  kelas  produk  kecantikan  dan  kosmetik  adalah merek  ”MS  GLOW  For  Cantik Skincare”. Akan tetapi selama ini Shandy Purnamasari selaku pemilik merek MS GLOW hanya menggunakan atau mencantumkan MS GLOW saja pada produk-produk skincare yang  diproduksinya  tanpa  mencantumkan  “For  Cantik  Skincare”.  Hal  ini  te ntu  saja bertentangan terhadap kebijakan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), dimana penggunaan  merek  pada  produk  yang  diproduksi  harus  sesuai  dengan  produk  yang terdaftarkan dalam Dirjen Hak Atas Kekayaan Intelektual.
Gugatan balik yang diajukan oleh pihak PS Glow di Pengadilan Niaga Surabaya terjadi saat gugatan MS Glow di Pengadilan Niaga Medan masih berjalan, hal tersebut dinamakan Kontra Gugatan, kontra gugatan atau gugatan balik adalah uapaya hukum berupa gugatan balik  yang  diajukan  oleh  pihak  tergugat  terhadap  penggugat  pada  pengadilan  niaga  yang berbeda. Gugatan balik ini dapat dilakukan jika penggugat berkekuatan hukum tetap. Dalam kasus MS Glow dan PS Glow ini terjadi pada pengadilan yang berbeda yaitu MS Glow pada Pengadilan Niaga Medan, sedangkan Ps Glow terjadi pada Pengadilan Niaga Surabaya, objek gugatan kedua pengadilan ini juga berbeda yaitu MS glow dengan gugatan pembatalan merek sedangkan PS Glow dengan gugatan Pelanggaran merek. Dalam hal ini gugatan yang diajukan PS Glow di Pengadilan Niaga Surabaya dapat diterima hakim karena setelah melalui proses pemeriksanaan merek PS Glow termasuk dalam objek merek yang dilindungi oleh negara.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Kedua perkara Pengadilan Niaga Medan dan Pengadilan Niaga Surabaya dapat terus berjalan selama kedua putusan tersebut inkract.
Berdasarkan  Pasal  87  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi  Geografis  menyatakan  bahwa  “Terhadap  putusan  pengadilan  niaga  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat 8 hanya dapat diajukan kasasi”. Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa  putusan  pengadilan  niaga  jika  tidak  puas  dengan  putusannya  dapat  mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung bukan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Setelah kalah di  pengadilan  niaga  Surabaya  pihak  MS  GLOW  mengajukan  kasasi  ke  Mahkamah  Agung. Pihak MS GLOW membantah telah meniru merek dagang PS GLOW.
Putusan Kasasi  Mahkamah Agung tersebut  teregister dengan Nomor 161 K/Pdt.Sus- HKI/2023 yang diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023  oleh Majelis Kasasi Mahkamah Agung yang diketuai oleh Dr. H.  Hamdi, S.H., M.Hum dengan hakim anggota Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H. sehubungan dengan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA  Khusus  nomor  2/Pdt.Sus-  HKI/Merek/2022/PN.Niaga  Sby  dan  diputus  tanggal  12  Juli 2022, yang mana perkara tersebut adalah antara: PT. KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA, PT. KOSMETIKA  CANTIK  INDONESIA,  GILANG  WIDYA  PRAMANA,  SHANDY  PURNAMASARI, TITIS  INDAH  WAHYU  AGUSTIN,  SHEILA MARTHALIA  yaitu  Para  Pemohon  Kasasi  I  juga Para  Termohon  Kasasi  II/Para  Tergugat  melawan  PT.  PSTORE  GLOW  BERSINAR INDONESIA  yaitu  Termohon  Kasasi  I  juga  Pemohon  Kasasi  II/Penggugat.  Dimana pertimbangan Majelis Hakim Kasasi Memberikan Amar Putusan sebagai berikut:
1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA, tersebut;
2. Mengabulkan  permohonan  kasasi  dari  Para  Pemohon  Kasasi  I:  1.  PT.  KOSMETIKA GLOBAL  INDONESIA,  2.  PT.  KOSMETIKA  CANTIK  INDONESIA,  3.  GILANG  WIDYA PRAMANA, 4. SHANDY PURNAMASARI,  5.  TITIS  INDAH  WAHYU AGUSTIN,  6.  SHEILA MARTHALIA, tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby tanggal 12 Juli 2022 ;
Alasan  Mahkamah  Agung  menganulir/membatalkan  putusan  Pengadilan  Niaga Surabaya adalah sebagai berikut:
a. Bahwa  gugatan  Penggugat  tidak  jelas  dan  kabur,  oleh  karena  Penggugat  di  dalam gugatannya  mendalilkan  sebagai  pemilik  merek  “MS  GLOW”  dan  mengajukan  gugatan pelanggaran terhadap Para Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak menguraikan alasan hak Penggugat  sebagai  pemilik  merek,  seperti  tidak  mencantumkan  kapan  diajukan pendaftaran merek tersebut, tanggal penerimaan dan berapa nomor pendaftaran merek Penggugat, sehingga legal standing Penggugat di dalam gugatan ini tidak jelas.
b. Bahwa  perkara  terdahulu  Nomor  2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN  Niaga  Mdn  diputus tanggal  13  Juni  2022,  yang  pada  pokoknya  memutus Tergugat IV dahulu Penggugat sebagai  pemilik  merek  “MS  GLOW/for  cantik  skincare+  LOGO”,  dan  perkara  ini  masih diajukan upaya hukum, yang berarti masih belum berkekuatan hukum tetap ( inkracht van gewisjde ).
Menurut Analisis penulis, Akibat hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh  suatu  akibat  yang  dikehendaki  oleh  pelaku  dan  yang  diatur  oleh  hukum.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
Tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Akibat hukum  dalam  kasus  ini  dinyatakan  menolak  permohonan  kasasi  II  yaitu  PS  GLOW  dan mengabulkan  permohonan kasasi dan para pemohon kasasi 1 serta membatalkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya.
Tergugat  dihukum  untuk  menghentikan  semua  perbuatan  yang  berkaitan  dengan penggunaan  merek-merek  atas  nama  PS  GLOW  termasuk  pada  perbuatan  memproduksi, mengedarkan  dan/atau  memperdagangkan  usaha  bisnis  skincare  yang  memakai  merek- merek tersebut.
Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  subjek  hukum,  baik  perbuatan  yang  sesuai  dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.
Selain  itu  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  100  ayat  (2)  bahwa  setiap  orang  yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang  dan/atau  jasa  sejenis  yang  diproduksi dan/atau  diperdagangkan.
Perbuatan PS GLOW selaku Tergugat memenuhi unsur-unsur pasal tersebut, dimana persamaan merek yang digunakan oleh PS GLOW sama dengan yang dimiliki terlebih dahulu oleh MS GLOW.
Dalam kasus antara MS Glow melawan PS Glow ini terjadi pada pengadilan niaga yang berbeda.  Pertimbangan  hakim  masing-masing  pengadilan  tersebut  juga  menghasilkan putusan  yang  berbeda.  Setiap  hasil  putusan  hakim  tersebut  menimbulkan  akibat  hukum. Akibat hukum yang terjadi dalam kasus ini adalah akibat hukum berupa timbulnya sanksi atau  hukuman.  Berdasarkan  Pasal  83  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwasanya: “Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang  secara  tanpa  hak  menggunakan Merek  yang  mempunyai  persamaan  pada  pokoknya atau keseluruhannya  untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa : a. gugatan ganti rugi; dan/atau  b.  penghentian  semua  perbuatan  yang  berkaitan  dengan  penggunaan  Merek tersebut”.
Pertimbangan  hakim  pada  Pengadilan  Niaga  Medan  register  Nomor  2/Pdt.Sus- HKI/Merek/2022/PN  NIAGA  Mdn  menimbulkan  akibat  hukum  yakni  dibatalkannya pendaftaran merek PSTORE GLOW dan PSTORE GLOW MEN dengan cara mencoret dalam daftar umum merek serta mengumumkannya dalam berita resmi merek. Sedangkan pada pertimbangan  hakim  Pengadilan  Niaga  Surabaya  register  Nomor  2/Pdt.Sus- HKI/Merek/2022/PN  NIAGA  Sby,  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  yakni Menghukum  para  Tergugat  membayar  ganti  rugi  kepada  Penggugat  sebesar  Rp. 37.990.726.332,- (tiga puluh tujuh milyar Sembilan ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh  enam  ribu  tiga  ratus  tiga  puluh  dua  rupiah)  secara  tunai  dan  seketika.  Selanjutnya akibat hukum yang timbul dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 ini memperkuat putusan Pengadilan Niaga yang ada di Medan maupun di Surabaya yang isi putusan tersebut menyatakan produk MS GLOW dapat terus berjalan. Sedangkan merek PS GLOW dan merek PS GLOW MEN sudah tidak dapat digunakan lagi (penghapusan merek).
Jika penulis kaitkan dengan teori menurut Saptjipto rahardjo, agar timbul suatu akibat hukum  Saptjipto  rahardjo  merumuskan  bahwa  ada  2  tahap  yaitu  adanya  syarat  tertentu
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
berupa  terjadinya  suatu  peristiwa  dalam  kenyataan  yang  memenuhi  rumusan  dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan  disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan  dasar  peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya. 23
Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono  Dirdjosisworo, akibat hukum timbul karena adanya  hubungan  hukum  dimana  di  dalam  hubungan  hukum  ada  hak  dan  kewajiban. Peristiwa  atau  kejadian  yang  dapat  menimbulkan  akibat  hukum  antara  pihak-pihak  yang mempunyai hubungan  hukum,  peristiwa  hukum  ini  ada  dalam  berbagai  segi  hukum,  baik hukum  publik  ataupun  privat.  Dengan  demikian,  pengertian  Akibat  Hukum  adalah  akibat suatu  tindakan  yang  dilakukan  untuk  memperoleh  suatu  akibat  yang  dikehendaki  oleh pelaku  dan  yang  diatur  oleh  hukum.  Tindakan  yang  dilakukannya  merupakan  tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh suatu yang dikehendaki hukum.
B. Perlindungan Hukum Pemegang Awal Merek Atas Passing off Terhadap Pemilik Produk Skincare
Pengertian  perlindungan  adalah  tempat  berlindung,  dalam  KBBI  yang    dimaksud dengan  perlindungan  adalah  cara,  proses,  dan  perbuatan  melindungi,  sedangkan  hukum adalah  peraturan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  atau  yang  data  berlaku  bagi  semua  orang dalam masyarakat.
Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif  maupun yang bersifat  represif,  baik  yang  tertulis  maupun  tidak  tertulis.  Dengan  kata  lain  perlindungan hukum  sebagai  suatu  gambaran  dari  fungsi  hukum,  yaitu  konsep  dimana  hukum  dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastiakn, kemanfaatan dan kedamaian.
Perlindungan  hukum  sangat  erat  kaitannya  dengan  aspek  keadilan.  Menurut Soedirman Kartohadiprodjo pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya  perlindungan hukum merupakan cara  untuk  menegakkan  keadilan  salah satunya  penegakan  keadilan  di  bidang  HKI  khususnya  merek  untuk  memberikan  suatu perlindungan merek. 24 Seiring    dengan    perkembangan    waktu,    pemerintah    melakukan perubahan  terhadap  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Merek,  khususnya  terkait  dengan kepastian hukum yang pada awalnya menganut sistem deklaratif atau first to use. Sistem first to  use lebih  menekankan  kepada  pengguna  pertama,  sehingga  siapa  yang  pertama  kali menggunakan merek tersebut dianggap memiliki hak yang sah atas merek tersebut. Hal ini mengisyaratkan bahwa pendaftaran merek tidak bersifat wajib sehingga tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan merek. 25
Perubahan  dilakukan  karena  pemerintah  merasa  sistem  ini  kurang  menjamin kepastian  hukum  dan  dapat  menimbulkan  masalah  atau  kesulitan  dalam  penyelesaian sengketa. Setelah adanya perubahan pada Undang- Undang Merek, hingga saat ini Indonesia menganut  sistem  konsttutif  atau First  to  File. sistem  baru  tersebut  memandang  bahwa
23 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti 2006) hlm 36-37.
24 Lihar RT Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum perusahaan; Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indoneisa, (PT. Rajagrafinfp Persada, Jakarta, 1996) hlm 5-8.
25 Andre  Asmara, Studi  Kasus  Penerapan  Pendaftaran  First  to  File  pada  Pembatalan  Merek  Cap  Mawar), Jurnal Hukum Syiah Kuala, Vol. 3, No. 2 2019. hlm 187.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
pendaftaran hanya akan diberikan kepada pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek terlebih dahulu, dan negara tidak akan menyetujui bentuk pendaftaran merek yang memiliki persamaan dengan merek terdaftar sebelumnya untuk diberikan kepada pihak lain yang mengajukan barang/jasa sejenis. 26
Permasalahan lain yang umum terjadi di Indonesia adalah terkait pelanggaran  yang terjadi  adalah  berupa  perbuatan  peniruan  atau  penggunaan merek milik pihak lain secara tidak sah. Kondisi peniruan merek, khususnya terhadap merek-merek terkenal sebenarnya sudah  berlangsung  lama,  yakni  sejak  diberlakukannya  sistem  deklaratif  dalam  Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek.
Perlindungan merek terkenal diatur di dalam pasal 21 ayat (1) huruf b dan c Undang- undang  merek  dan  Indikasi  Geografis.  Bentuk  perlindungan  tersebut  pada  pokoknya menegaskan bahwa permohonan harus di tolak oleh DJKI apabila merek yang bersangkutan mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya  dengan  merek  yang  sudah terkenal milik pihak lain untung barang dan/atau jasa sejenisnya dan/atau barang jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.
Pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan di Pengadilan Niaga dalam Pengadilan Negeri Medan memutuskan bahwa MS Glow yang berhak memegang hak ekslusif terhadap merek MS Glow karena sudah jelas terdaftar pada tanggal 20 September 2016 di DJKI dan merek PS Glow telah memiliki itikad tidak baik meniru merek MS Glow dan merek PS glow telah memiliki persamaan pada pokoknya.
Sedangkan  dalam  pertimbangan  hakim  di  putusan  pada  Pengadilan  Niaga  dalam Pengadilan Niaga Surabaya dinyatakan bahwa PS Store yang berkak memegang hak ekslusif tersebut karena disini pihak MS Glow hanya mencantumkan kata MS Glow saja pada produk mereka  sedangkan  yang  terdaftar  adalah  merek  MS  Glow  /  For  Cantik  Skincare  sehingga produk MS Glow tidak memiliki perlindungan hukum.
Merek  yang  terdaftar  dengan  kata  MS  Glow  saja  telah  terdaftar  nomor  pendaftarn IDM000731102 dengan kelas barang no 32 minuman dan serbuk teh yang jelas berbeda kelas barangnya sehingga tidak dapat dibenarkan. Akan tetapi dalam hal ini pendaftaran merek di Indonesia telah menganut sistem konstitutif yang dimana menganut sistem First to file sistem . Fist to file sistem adalah prinsip yang menyatakan bahwa pihak mana yang mendaftarkan terlebih dahulu, maka dikatakan sebagai pemilik atau pemegang merek. Sehingga merek PS Glow  tetap  dinyatakan  pihak  yang  bersalah  disini  karena  telah  mendaftarkan  mereknya dengan itikad tidak baik dan memiliki persamaan pada pokoknya merek yang telah terdaftar terlebih dahulu.
Sistem  konstitutif  atau first  to  file memberikan  kepastian  hukum  yang  lebih  besar dibandingkan dengan sistem deklaratif first to use, dimana sistem first to file memberikan perlindungan hukum pada pihak yang mendaftarkan mereknya dengan itikad baik kepada kantor pendaftaran merek, atau dalam hal ini ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
Namun  penerapan  sistem first  to  file di  Indonesia  saat  ini  belum  berjalan  efektif, dikarenakan  prinsip  tersebut  membuka  peluang  pembajakan  merek.  Permasalahan  yang mungkin  terjadi  pda  prinsip  ini  adalah  setelah  adanya  pendaftar  pertama,  dimana  sangat
26 Sudaryat, Hak Kekayaan Intelektual, ( Oase Media; Bandung 2010) hlm 68.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
dimungkinkan muncul pendaftar  lain yang memiliki kepentingan langsung dengan merek tersebut karena pendaftar tersebut benar-benar menggunakan barang tersebut. Dalam hal ini,  pendaftar  berikutnya  (pengguna  merek  dagang  sebenarya)  harus  setuuj  dengan pendaftar  pertama  bahwa  pendaftar  pertama  siap  untuk  mengalihkan  merek dagang  ke  pendaftar  berikutnya.  Masalah  seperti  itulah  yang  kemudian  menjadi masalah utama dalam sistem pendaftaran konstitutif atau first to file.
Menurut analisis penulis putusan hakim di Pengadilan Niaga Medan sudah sangat jelas sesuai dengan ketentuan hukum dan ketentuan yang ada di Indonesia bahwa merek yang jelas  mendaftarkan  terlebih  dahulu  mereknya  maka  merek  tersebut  yang  mempunyai kekuatan hukum.
Jika penulis kaitkan dengan teori menurut Sudikno Mertokusumo, dimana keberadaan hukum  dalam  masyarakat  merupakan  suatu  sarana  untuk  menciptakan  ketentraman  dan ketertiban  masyarakat,  sehingga  dalam  hubungan  antar  anggota  masyarakat  yang  satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya.
Perlindungan HKI di Indonesia berdasarkan pasal 83 ayat (1) Undang- Undang Merek yang  berbunyi  “pemilik  merek  terdaftar/penerima  lisensi merek  terdaftar  dapat mengajukan  gugatan  terhadap  pihak  lain  secara  tanpa  hak  menggunakan  merek  yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau seluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
a. Gugatan ganti rugi,
b. Pemberhentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan  merek tersebut. MS  Glow  dapat  mengajukan  gugatan  pembatalan  merek  di  Pengadilan  Niaga,  dan dijelaskan dalam pasal 68 ayat (3) yaitu merek yang bersangkutan atau bertentangan dengan moralitas  agama,  kesusilaan,  atau  ketertiban  umum,  gugatan  pembatalan  dapat  diajukan tanpa  batas  waktu,  dijelaskan  pula  dalam  pasal  69  ayat  (2),  apabila  gugatan  tersebut dikabulkan  maka  merek  yang  bersangkutan  akan  dicoret  dari  daftar  umum  merek  yang mengakibatkan tidak dapat perlindungan merek lagi.
Adapun pendapat menurut ahli yang mengenai perlindungan hukum. Menurut Soeroso bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan tata  kehidupan  bermasyarakat  yang  mempunyai  ciri  memerintah  dan  melarang  serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukum bagi yang melanggarnya.
Hal  tersebut  di  latar  belakangi  dari  adanya  teori  yang  menyebutkan  bahwa  merek memenuhi  kriteria  sebagai  merek  terkenal  akan  secara  khusus  mendapat  perlindungan istimewa. Keistimewaan ini diperoleh apabila permohonan pendaftaran memiliki persanaan pada  pokoknya  atau  keseluruhan  dengan  merek  terkenal,  merek  tersebut  akan  langsung mendapatkan  perlindungan  tanpa  adanya  pendaftaran  apabila  merek  termasuk  ke  dalam kriteria  merek  terkenal  dan  dapat  membuktikan  ketenarannya,  akibatnya  banyak  terjadi kasus sengketa merek di masyarakat yang penyelesaiannya sampai pengadilan.

## KESIMPULAN
Pelanggaran terhadap hak merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara  mudah  dengan  mencoba  meniru,  atau  memalsukan  merek  yang  sudah  terkenal terlebih  dahulu,  tindakan  tersebut  dapat  merugikan  masyarakat  baik  terhadap  produsen maupun  konsumennya.  Akibat  hukum  bagi  pelaku  pemakaian  merek  yang  memiliki
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
persamaan  pada  pokoknya  dengan  merek  lain  yaitu  penghentian  semua  perbuatan  yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut (penghapusan merek).
Perlindungan hukum terhadap MS Glow dalam pendaftaran merek berdasarkan prinsip first to file dalam hal ini belum berjalan efektif. First  to file mengisyaratkan bahwa pemegang merek  yang  pertama  kali  mendaftarkan  mereknya  mendapatkan  perlindungan  secara hukum. Undang-Undang Merek  dan Indikasi Geografis juga menyatakan bahwa merek tidak dapat  didaftarkan jika  merek  tersebut  pada  pokoknya  memiliki  kesamaan  dengan  merek yang  telah  terdaftar.  Kenyataannya  yang  terjadi  adalah  merek  MS  Glow  dan  PS  Glow merupakan merek yang sama-sama telah terdaftar pada DJKI, dimana sengketa didasarkan karena kesamaan nama pada merek antara keduanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku dan Jurnal/Artikel:
[1] Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Perusahaan  Indonesia, Citra  Aditya  Bakti; Bandung 2010.
[2] , Kajian    Hukum    Ekonomi    Hak    Kekayaan    Intelektual,
[3] Bandung; Citra Aditya Bakti, 2007.
[4] Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Jakarta: Kencana, 2015.
[5] Achmad  Zen  Umar  Purba, Hak  kekayaan  Intelektual  Pasca  TRIPs, PT Alumni,Bandung, 2001.
[6] Agnes Manuhutu, Modul Merek, Universitas Jayabaya:Jakarta,2016.
[7] Ahmadi Miru, Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek,
[8] PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
[9] Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Model Penelitian Hukum , Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012.
[10] Anne  Gunawati, Perlindungan  Merek  Terkenal  Barang  dan Jasa  Tidak  Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat, Alumni; Bandung 2015.
[11] Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Paca Reformasi, Sinaf Grafika; Jakarta 2009.
[12] Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, Ninth edition, St. Paul; west, 2009. Casavera 15 kasus  sengketa  merek  di  Indonesia, Yogyakarta,  Graha  ilmu,  2009.  Darmadi  Durianto, Sugiarto,  dan  Tony  Sitijak, Strategi  Menaklukan  Pasar
[13] Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek , Gramedia Utama; Jakarta 2001.
[14] Dwi Agustine Kurniasihal, Perlindungan Hukum Merek Terdaftar dari perbuatan Passing off (Pemboncengan Reputasi) Bagian I, Jakarta: media HAKI, 2008.
[15] Erma  Wahyuni, Kebijakan  dan  Manajemen  Hukum  Merek, YPAP;  Yogyakarta.  Hans Kelsen, Dasar-Dasar Hukum Normatif , Jakarta: Nusamedia, 2009.
[16] Harsono  Adisumarto, Hak  Milik  Intelektual  Khususnya  Paten  dan  Merek,  Hak  Milik Perindustrian (Industri Property), Akaademia Pressindo;Jakarta 1990.
[17] Hillary  E.  Pearson  dan  Clifford  G.  Miller, Commercial  Exploitation  of Intellectual, Blackstone Press Limited; London 1990.
[18] Ismail  Salehal, Hukum  dan  Ekonomi ,  Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama,  1990.  Iswi Hariyani, Prosedur  Mengurus  HAKI  yang  benar, Pustaka  Yustisia:
[19] Yogyakarta.
[20] Jazim  Hamidi, Revolusi  Hukum  Indonesia  :  Makna,  Kedudukan,  dan  Implikasi  Naskah Proklamasi  17  Agustus  1945  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  RI, Konstitusi  press  &  Citra
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
media, Yogyakarta, 2006.
[21] Jimly  Asshiddiqie  dan  M  Ali  Safa’at, Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum,
[22] Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan. MK RI; Jakarta, 2006.
[23] Kansil  C.S.T., Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia ,  Cet  Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
[24] Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Setara Press, Cetakan keuda; Jakarta 2017.
[25] Diponegoro Private Law Review, https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr, diakses pada tanggal 4 Agutus 2024.
[26] http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/  diakses  pada  tanggal  5  Agustus 2023 pukul 14.54
[27] http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c1273/passing-off,  diakses  pada  tanggal  6 Agustus 2024.
[28] Hukum  online, “Dapatkah  Doktrin  Passing  off  di  aplikasikan  di  Indonesia”,
[29] diakses  pada tanggal 21 Januari 2024. http;//www.hukumonline.com/berita/a/dapatkah-doktrin-passing-off-
diaplikasikan-di- indonesia-hol20887/
[30] Inilah Beberapa Jenis  Merek  Berdasarkan  Tujuan Pokoknya, https://www.maxmanroe.com/inilah-beberapa-jenis-merek-berdasarkan- produknya.html, diakses  pada  tanggal  3  A g u s t u s   2024,  pukul  22.36  WIB.
[31] Meli  Hertati  Gultom, Pelindungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Hak  Terdaftar Terhadap Pelanggaran  merek, http;//library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/20212-2- 00777HM%20Bab2001.pdf, diakses pada tanggal 4 Agustus 2024.
[32] Pengertian Merek dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, https://optimasihki.id/pengertian-merek-dalam-
[33] undang-undang-no-20-tahun-2016-tentang-merek-dan-indikasi-geografis- uu-merek-new- update/,  dikases  pada  4 A g u s t u s   2024  pukul10.37 WIB.