licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/

## Pekerja Perempuan Yang Terikat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Object Vital Nasional
Sudibyo Aji Narendra Buwana 1 , Sirajuddin 2, Solehoddin 3
1 Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia, snarendrabuwana@gmail.com
2 Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia
3 Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia

## ABSTRACT
The legal provisions and regulations contained in Law No. 13 of 2003 concerning Employment related to Specific  Time  Work  Agreements  (PKWT)  can  provide  protection  for  workers  in  existing  employment relationships. This is because when the application of the Specific Time Work Agreement (PKWT) system is not in accordance with the provisions and rules in Law No. 13th of 2003 concerning, of course, having an unfavorable impact on employment development, which aims to provide protection and justice for workers and laborers as part of human resource development in Indonesia, Researchers observed a gap between das sein and dass sollen. The formulation of the problem is how is the legal protection of women workers who are bound by PKWT to National Vital Objects in Kolaka Regency. The type of research used by researchers in this study is empirical-juridical. The research approach used is empirical-juridical, which is closely related to  the  case  approach.  Sources  of  legal  materials  use  primary  data,  namely  interviews  and  observations conducted by researchers by visiting the research site directly. Secondary data uses primary legal materials, namely  applicable laws and regulations, secondary legal materials, namely  books, journals, and  relevant previous  research  results,  as  well  as  tertiary  legal  materials  in  the  form  of  websites.  Data  collection techniques using in-depth interviews and observation All primary and secondary data in this study were collected and analyzed qualitatively. Conclusions are drawn deductively. The results of his research show that  there  are  three  legal  protections:  pre-employment,  during  employment,  and  past  employment.  The conclusion is that it consists of 3 legal protections, namely preventive legal protection for pre-employment (in the form of announcements of job vacancies, selection of prospective workers, Medical Check Up, and placement  of  workers); legal protection that is  repressive  during  employment (in  the  form of providing wages based on the Provincial Minimum Wage/UMP, providing additional roster leave money for those who get roster leave rights, and providing annual allowances, granting leave rights in the form of annual leave, long leave, mass/together leave, roster leave and sick leave, special leave rights for women workers namely maternity leave, abortion leave, and menstruation leave, reimbursement for maternity expenses, protection for women workers when working at certain hours, permission to leave work while still receiving wages, protection  for  safety  and  health  work  by  providing  personal  protective  equipment,  health  insurance protection); as well as legal protection that is repressive in nature past employment, (in the form of the right to get BPJS Ketenagakerjaan pension benefits/JP, the right to get BPJS Ketenagakerjaan old age benefits/JHT benefits).
Keywords
Legal Protection; Women Worker; Fixed Time Work Agreement Cite This Paper Buwana, S. A., & Sirajuddin, S. (2023). Pekerja Perempuan Yang Terikat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Object Vital Nasional. Legal Spirit, 7(2).

## PENDAHULUAN
Peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan silih berganti. Dari zaman awal  kemerdekaan  Indonesia  hingga  sekarang  ini.  Sejak  Indonesia  merdeka  pemerintah telah mewujudkan berbagai instrument hukum terkait permasalahan ketenagakerjaan, yang cakupan materinya nyaris meliputi segala aspek permasalahan ketenagakerjaan. Tercatat
beberapa  undang-undang  yang  khusus  memuat  permasalahan  hak,  kewajiban  dan kedudukan  para  pihak  terkait  dalam  ketenagakerjaan,  misalnya  UU.  No.  23  Tahun  1948 tentang Pengawasan Perburuhan, UU No. 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan dan UU  No.  22  Tahun  1957  tentang  Penyelesaian  Sengketa  Perburuhan 1 .  Permasalahan ketenagakerjaan senantiasa timbul.
Permasalahan  ketenagakerjaan  disepanjang  sejarahnya  seakan  tak  pernah  selesai, dan  senantiasa  terkait  dengan  masalah  perlindungan,  upah,  kesejahteraan,  keadilan, perselisihan  dan  penyelesaiannya,  pembinaan  dan  pengawasan  serta  permasalahan peraturan yang mengatur bidang ketenagakerjaan. Di Indonesia, perlindungan hukum yang dimaksud  senantiasa  didasari  oleh  Pancasila  sebagai  landasan  idiil,  meski  konsep perumusannya menggunakan pemikiran-pemikiran dunia barat yang penekanan konsepnya bertumpu pada perlindungan hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, secara sederhana konsep  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  di  Indonesia  tetap  bertumpu  pada perlindungan  harkat  dan  martabat  kaum  pekerja,  berikut  hak-hak  kemanusiaannya,  baik secara individual maupun sebagai pekerja 2 .
Gambaran  tentang  ketenagakerjaan  di  Indonesia  berlanjut  ketika  Undang-undang Dasar NKRI  1945  dalam Pasal  27  ayat  (2),  menegaskan  bahwa  pekerjaan  dan  kehidupan yang layak merupakan hak konstitusional bagi segenap rakyat Indonesia. Konsekuensi logis dari  penegasan  ini  adalah,  lahirnya  kewajiban  Negara  untuk  menyediakan  fasilitas  dan kesempatan  yang  seluas-luasnya  kepada  segenap  rakyat  untuk  dapat  memperoleh pekerjaan  sekaligus  menjadikan  pekerjaan  tersebut  sebagai  sesuatu  yang  layak  bagi kemanusiaan. Dengan demikian pelanggaran terhadap hak dasar yang dilindungi konstitusi merupakan pelanggaran hak asasi manusia 3 . Negara menjamin Hak kebebasan pribadi yang dituangkan dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM 4 . Diskriminasi  mengenai  pekerja  perempuan  yang  menyusui  bisa  muncul  dengan adanya  perbedaan  pandangan  budaya.  Pekerja  perempuan  dipandang  meninggalkan pekerjaan dengan keperluan hanya untuk menyusui. Fenomena semacam ini bisa muncul dilapangan  yang  terdapat  pekerja  perempuan.  Para  pekerja  perempuan  akan  dirugikan bilamana  mendapatkan  kesenjangan  diskriminasi.  Hak-hak  normatif  pekerja  merupakan salah satu hak asasi manusia, karena kerja berkaitan dengan hak atas hidup, bahkan hak atas hidup  yang  layak  seperti  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  menyatakan  bahwa  “Tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” 5 .
Ketentuan  dan  aturan  hukum  yang  ada  dalam  UU  No.  13  th.  2003  tentang Ketenagakerjaan  terkait  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  dapat  memberikan perlindungan terhadap pekerja dalam hubungan kerja yang ada. Hal ini disebabkan apabila dalam  penerapan  sistem  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  tidak  sesuai  dengan ketentuan dan aturan dalam Undang-undang No. 13 th. 2003 tentang tentunya mempunyai dampak yang kurang baik terhadap pembangunan ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk memberikan  perlindungan  dan  keadilan  bagi  para  pekerja/buruh  sebagai  bagian  dari pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.
Eksistensi omnibus  law senyatanya  memberikan  dampak  negatif  terhadap  tenaga kerja  utamanya  buruh  atau  pekerja.  Pemerintah  mempersiapkan  Undang-undang  Cipta Kerja  dengan  menggunakan  konsep omnibus  law ,  untuk  dijadikan  sebuah  skema membangun  perekonomian  agar  mampu  menarik  investor  menanamkan  modalnya  di Indonesia.  Undang-undang  Cipta  Kerja  memiliki  beberapa  klaster  yang  salah  satu diantaranya  adalah  mengatur  tentang  ketenagakerjaan.  Pada  klaster  ketenagakerjaan
1 Kahfi, Ashabul. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja, Jurnal Jurisprudentie, No. 2, Vol. 3 th 2016
2 Ibid
3 Ibid
4 Rizkia, Dwi Nanda dkk. 2023. Hukum & HAM. Bandung: Widina Bhakti Persada. hlm 108
5 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
pemerintah berupaya mengharmonisasikan beberapa undang-undang yang tumpang tindih dan  mengakibatkan  kerugian  khususnya  pada  tenaga  kerja.  Pemerintah  berupaya menerapkan omnibus  law/ cipta  kerja.  Tetapi  tidak  diimbangi  dengan  substansi  regulasi yang  mampu  menghindari  konflik-konflik  yang  telah  terjadi  selama  ini.  Undang-undang Cipta  Kerja  ini  masih  memiliki  banyak  kelemahan,  masalah  ini  ada  pada  perubahan  cuti, pemberian pesangon dan lain-lain. Perubahan tersebut semakin mempersempit ruang gerak para buruh untuk memperjuangkan hak-haknya 6 .
Hasil penelitian Suprajogi & Wilugeng (2022) menyatakan bahwa ketentuan umum PKWT berubah sebagai akibat dari terbitnya Undang-undang Cipta Kerja No. 11/ 2020. Ada 5 ketentuan dari 6 ketentuan umum mengalami perubahan dan hanya 1 yang tidak berubah yaitu  tentang  aturan  Ganti  Rugi  sebagaimana  diatur  oleh  Pasal  62  UU  Ketenagakerjaan. Undang-undang ketenagakerjaan yang ada banyak membatasi pengaturan PKWT, termasuk membatasi masa kontrak menjadi total tiga tahun. Batasan ini kini telah dicabut oleh UU Cipta  Kerja.  Namun,  Omnibus  Law  mempertahankan  batasan  bahwa  pengaturan  kerja sementara hanya dapat diterapkan pada pekerjaan yang bersifat sementara. Konsekuensi potensial dari pengaturan kerja sementara yang dianggap sebagai pekerjaan tetap karena tidak memenuhi persyaratan ini juga tetap dipertahankan.
Hasil  penelitian  Purnama  (2021)  menyatakan  bahwa  pada  peraturan ketenagakerjaan  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  13  Tahun  2003  mensyaratkan ketentuan perpanjangan hanya boleh dilakukan maksimal 3 kali dengan kontrak pertama maksimal 2 tahun, kontrak kedua maksimal 1 tahun, dan kontrak terakhir 1 tahun dengan jeda  1  bulansebelum  melakukan  perpanjangan  kontrak.  Namun  pada  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan  Hubungan  Kerja  sudah  menghapus  ketentuan  tersebut  dengan  mengatur maksimal masa kontrak hanya 5 tahun dan perpanjangan maksimal hanya 5 Tahun sejak mulai pertama bekerja 7 . Hasil penelitian Afriyanti & Wijayanti (2021) menyatakan bahwa Pengaturan batas waktu masa kerja PKWT setelah adanya UU No 11 Tahun 2020 dapat dilakukan sampai lebih dari  5  (lima)  tahun 8 .  Apabila  pekerjaan  yang  dilakukan  belum  selesai  dapat  dilakukan Perjanjian Kerja Harian hingga selesainya suatu pekerjaan tersebut. Perjanjian Kerja Harian dapat dilakukan tidak lebih dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan atau tidak berturut-turut selama 3 (tiga) bulan sesuai Pasal 59 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU No 13 Tahun 2003.
Hasil penelitian Febriana (2021) menyatakan bahwa 9 :
a. Pasal 77 ayat (2) yaitu 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam seminggu atau 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam seminggu.
b. Pasal 79 ayat (2) yang meliputi waktu istirahat untuk:
1) Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja.
2) Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam seminggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam seminggu.
Hasil  penelitian  Santosa  (2021)  menyatakan  bahwa  pasca  Undang-Undang  Cipta Kerja  diundangkan  masih  terdapat  beberapa  permasalahan  yang  patut  untuk  menjadi
6 Matompo, Osgar Sahim & Eafda Vivid Izziyana. Konsep Omnibus Law dan Permasalahan RUU Cipta Kerja . Jurnal Rechstaat Nieuw. Volume 5 No. 1 th. 2020
7 Purnama, Nandang. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja & Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Pasal 59 Berdasarkan Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja . Jurnal Pajoul Volume 2 No. 1 th. 2021
8 Afrianti, Wulan & Asri Wijayanti. Pengaturan Batas Waktu Masa Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pasca Undang-undang No. 11 tahun 2020 . Jurnal Maleo Law Volume 5 No. 2 th 2021
9 Febriana,  Agsita  Putri. “ Analisis  Perlindungan  Hukum  Perjanjian  Kerja  Leemanagement  Terhadap Pekerja /Buruh Perempuan ” . Jurnal Law, Development 7 Justice Volume 2 No. 1 th 2021
perhatian,  diantaranya:  tidak  terdapat  batasan  mengenai  jangka  waktu  maksimal  untuk jenis  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  yang  berdasarkan  pada  selesainya  suatu  pekerjaan tertentu, tidak ada akibat hukum apabila perjanjian kerja waktu tertentu dibuat secara tidak tertulis,  dan  tidak  adanya  pengaturan  tentang  pemberitahuan  dari  pengusaha  terkait perpanjangan dan pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu 10 . Hasil penelitian Agus (2021) menyebutkan bahwa perubahan jangka waktu PKWT, semula 2 tahun dan perpanjangan 1 tahun, menjadi paling lama 5 tahun; (iii) Kompensasi bagi pekerja PKWT, menurut UUCK, uang kompensasi dengan masa kerja paling  sedikit 1 bulan secara terus menerus, dan tidak berlaku bagi TKA PKWT; (iv) Pembayaran ganti rugi PHK PKWT, menurut UUCK pengusaha wajib memberikan uang kompensasi yang besarnya dihitung sesuai masa kerja yang telah dijalani 11 .
Hasil  penelitian  Flambonita  (2017)  menyatakan  bahwa  pemberian  hak  bagi perempuan  sama  dengan  hak-hak  lain  seperti  yang  telah  disebutkan  dalam  pasal-pasal undang-undang  hak-hak  asasi  manusia.  Asas  yang  mendasari  hak  bagi  perempuan diantaranya  hak  perspektif  gender dan  anti  diskriminasi  dalam artian  memiliki  hak  yang seperti  kaum  laki-laki  dalam  bidang  pendidikan,  hukum,  pekerjaan,  politik, kewarganegaraan  dan  hak  dalam  perkawinan  serta  kewajibannya.  Begitupun  terhadap pekerjaan  yang  memperkerjakan  perempuan  dimana  haknya  sebagai  pekerja perempuan harus dilindungi, perempuan mempunyai hak atas perlindungan yang khusus sesuai dengan fungsi reproduksinya sebagaimana diatur pada Pasal 11 Ayat (1) CEDAW huruf f bahwa hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja termasuk usaha perlindungan terhadap fungsi  reproduksi.  Berikut  hak-hak  pekerja  yang  diatur  dalam  perundang-undangan  di Indonesia:  (a).  cuti  haid  (b).  cuti  hamil  dan  melahirkan  berdasarkan  undang-undang tersebut mengatur bahwa pekerja perempuan memiliki hak memperoleh istirahat selama satu setengah bulan sebelum melahirkan anak dan satu setengah bulan setelah melahirkan. Pekerja perempuan sebaiknya memberitahukan pihak manajemen perusahaan baik secara lisan maupun secara tertulis maksimal satu setengah bulan sebelum perkiraan kelahiran. (c). cuti keguguran pekerja perempuan yang mengalami keguguran kandungan juga memiliki hak  cuti  melahirkan  selama  1,5  bulan  atau  sesuai  dengan  surat  keterangan  dokter kandungan  atau  bidan.  (d).  hak  menyusui  dan/atau  memerah  air  susu  ibu  Setelah melahirkan, seorang pekerja wanita harus menyusui anaknya. (e). hak mendapatkan fasilitas khusus  seperti  yang  tercantum  dalam  Pasal  76  Ayat  (3)  UU  No.  13  Tahun  2003,  pekerja wanita yang bekerja antara pukul 23.00 s.d 07.00  berhak : 1). Mendapatkan makanan dan minuman  bergizi,  2).  Terjaga  kesusilaan  dan  keamanan  selama  ditempat  kerja,  selain  itu pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00 12 . Hasil  penelitian  Maulinda  et.  All  (2016)  menyatakan  bahwa  perlindungan  hukum bagi pekerja PKWT di PT Indotruck Utama pada dasarnya dalam pelaksanaan belum berjalan sebagaimana  yang  diatur  dalam  perundang-undangan.  Tidak  adanya  perlindungan mengenai janga waktu dalam perjanjian kerja sebagai mana terdapat dalam Pasal 59 ayat (2) dan ayat (4) yang menyatakan bahwa PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap serta jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun dengan setiap satu tahun sekali dilakukan perpanjangan kontrak. Penafsiran dalam ayat (7) dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap  Pasal  59  ayat  (2)  dan  ayat  (4)  ini  akan  berakibat  PKWT  tersebut  demi  hukum berubah menjadi PKWTT. Dalam praktek perjanjian ini terjadi selama 3 (tiga) tahun dengan
10 Santosa,  Dewa  Gede  Giri. Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  Pasca  Undang-undang  Cipta  Kerja: Implementasi & Permasalahannya. Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 No. 2 th. 2021
11 Agus, Dede. Ruang Lingkup Pengaturan Perlindungan Buruh/Pekerja Pasca Berlakunya Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja . Jurnal Ius Civile Volume 6 No. 1 th 2022
12 Flambonita,  Suci. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Pekerja  Perempuan  di  Bidang Ketenagakerjaan . Jurnal Simbur Cahaya Volume 24 No. 1 th 2017
perpanjangan kontrak setiap setahun sekali. Seharusnya pekerja/buruh pada perusahaan ini sudah menjadi pegawai tetap, apabila dilihat dari undang-undang ketenagakerjaan 13 . Hasil  penelitian  M.  Rulian  (2022)  menyebutkan  bahwa  pemenuhan  hak  pekerja perempuan di Bencollen Mall Kota Bengkulu dari hak mendapatkan upah standart UMP, hak istirahat  cuti  haid,  hak  cuti  istirahat  melahirkan,  hak  cuti  istirahat  keguguran,  hak  untuk menyusui dan perlindungan kepada pekerja perempuan yang bekerja dimalam hari sudah terpenuhi dengan baik dan tidak dilarang mengenakan jilbab 14 .
Dalam  mencapai  suatu  target  tertentu,  perusahaan  sangat  membutuhkan  tenaga kerja, yang dalam hal ini pekerja/buruh, dengan ikatan kerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu    (selanjutnya  disebut  PKWT).  Selama  ini  dalam  pembuatan  perjanjian  kerja (kontrak  kerja)  antara  pekerja  dan  pemberi  kerja,  ada  bermacam-macam  penyimpangan yang merugikan pekerja/buruh. Penyimpangan dalam pembuatan perjanjian kerja terjadi sebagai  akibat  kurangnya  kesadaran  hukum  dari  pengusaha  dalam  menyusun  perjanjian kontrak  kerja,  pengusaha  mempunyai  pengetahuan  yang  terbatas  atau  tidak  tidak memahami isi peraturan perundang-undangan tentang pemberian pekerjaan kontrak bagi calon  karyawan,  ditambah  lagi  dengan  kurangnya  pengetahuan  calon  karyawan  para karyawan. Hal ini mengakibatkan calon pekerja tidak mengetahui dampak apa yang akan mereka  rasakan  jika  mereka  menandatangani  perjanjian  itu.  Akibatnya,  berbagai kejanggalan  terjadi,  seperti  dipenerapan  perjanjian  kerja  waktu  tertentu    didunia  kerja karena kesalahan dalam menafsirkan isi ketentuan hukum. 15
Berdasarkan  pemaparan  deskripsi  tersebut  diatas,  rumusan  masalahnya  adalah bagaimana perlindungan hukum para pekerja perempuan yang terikat PKWT pada Objek Vital  Nasional  di  Kabupaten  Kolaka.  Sedangkan  tujuan  penelitiannya  adalah  untuk menganalisis perlindungan hukum para pekerja perempuan yang terikat PKWT pada Objek Vital Nasional di Kabupaten Kolaka.

## METODE
Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan melakukan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian  untuk  melihat  secara  langsung  penerapan  perundang-undangan  atau  aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah mengidentifikasi  dan  mengkonsepsikan  hukum  sebagai  institusi  sosial  yang  riil  dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata 16 . Data Primer adalah penelitian yang mengkaji dan  menganalisis  tentang  perilaku  hukum  seseorang  atau  kelompok  masyarakat  yang berhubungan  dengan  hukum  dan  sumber  data  yang  digunakan  yaitu  wawancara  dan observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dengan  mendatangi  langsung  tempat  penelitian tersebut  agar  menggambarkan  dengan  mudah  dan  mendapat  data  yang  valid 17 . Pengumpulan  data  yang  dilakukan  peneliti  yang terjun  langsung ke  lapangan  didapatkan melalui  cara  wawancara  kepada  beberapa  informan,  yaitu  para  pekerja  perempuan  yang terikat PKWT pada Objek Vital Nasional, di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pengumpulan  data  sekunder  yang  didapatkan  peneliti  dengan  mempelajari,  memeriksa, membaca  dan  mengumpulkan  data  yang  berhubungan  dengan  objek  penelitian  yang dilakukan. Data sekunder diperoleh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
13 Maulinda,  Rizqa;  Dahlan;  M.  Nur  Rasyid. Perlindungan  Hukum  Bagi  Pekerja  Kontrak  Waktu  Tertentu Dalam Perjanjian Kerja Pada PT Indotruck Utama . Kanun Jurnal Hukum Volume 18 No. 3 th. 2016 14 Frabio, M. Rulian. 2022. Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan di Bencoolen Mall Kota Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu, Hlm. 117
15 Wijayanti, Ririh. Effectiveness of Legal Protection on Employees/Labours in a Fixed-Term Employment Contract in Golden Tulip Bay View Hotel & Convention-Bali . Prasada International Journal, Volume 5 No. 2 th. 2018
16 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta, UI Press: 2010, hlm 51
17 Bachtiar. Metode Penelitian Hukum, Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018, Hlm. 61-65
1945,  UU  No.  6  th.  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan, Perjanjian-perjanjian para pihak, Peraturan-peraturan lain  yang  berkaitan  dengan  objek  penelitian,  Buku-buku  yang  berkaitan  dan  yang dibutuhkan dengan judul dan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, jurnal hukum dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, hasil penelitian dan karya tulis ilmiah oleh  para  peneliti  sebelumnya  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini,  maupun  website. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan observasi. Seluruh data primer dan data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan Hukum Bagi Para Pekerja Perempuan yang Terikat PKWT
Menurut Prof. Muktie A. Fadjar bahwa perlindungan hukum ialah penyempitan dari arti  perlindungan,  sehingga  dalam  hal  demikian  ini  hanya  perlindungannya  saja  yang diberikan  oleh  hukum.  Perlindungan  yang  diberikan  oleh  hukum  ini,  terkait  juga  dengan adanya  hak  dan  suatu  kewajiban,  serta  dalam  hal  ini  yang  manusia  miliki  yaitu  manusia sebagai subyek hukum didalam interaksinya terhadap sesama manusia dan lingkungannya. Sebagai sebuah subyek hukum ini manusia memiliki suatu hak dan juga kewajiban untuk berbuat tindakan hukum 18 .
Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada  pekerja/buruh  dalam  mewujudkan  kesejahteraan,  yaitu  sebagaimana  yang  telah diatur  dalam  Pasal  4  huruf  c  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan.  Perlindungan  hukum  terhadap  pekerja/buruh  perempuan  adalah perlindungan  hak  fasilitas  khusus  pada  jam  tertentu  bagi  pekerja  perempuan  dan perlindungan  atas  hak-hak  dasar  pekerja/buruh  perempuan  yang  terikat  PKWT  terkait aspek  keselamatan  &  kesehatan  kerja  dan  pemenuhan  klausul-klausul  dalam  perjanjian kerja.
Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh perempuan yang terikat PKWT diatur dalam Pasal 54, 59, & 76 UU No. 13 th. 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh perempuan yang terikat PKWT yang dapat diterapkan pada area kerja Objek Vital Nasional di Kabupaten Kolaka secara terperinci adalah sebagai berikut:
a. Masa sebelum bekerja (Pre-Employment)
Pengadaan tenaga kerja yang meliputi pengumuman informasi lowongan kerja, seleksi calon  pekerja, Medical  Check  Up hingga  penempatan  tenaga  kerja  dilakukan  oleh Departemen Human Capital Section Recruitment Objek Vital Nasional di Kabupaten Kolaka.
1) Pengumuman Informasi Lowongan Kerja
Untuk  level  staff  yang  sumbernya  jarang  seperti  mine  engineer,  informasi lowongan kerja diumumkan melalui portal informasi lowongan kerj yang berbayar, Linkedin, maupun  Website  perusahaan.  Sedangkan  level  non  Staff  diumumkan melalui  Kantor  Kepala Desa/Kelurahan  setempat.  Bila  rekrutmennya  secara  masal dalam  jumlah  banyak  maka  akan  berkoordinasi  dan  bekerjasama  dengan  Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab. Kolaka.
Menurut peneliti, hal ini sudah mencerminkan perlindungan hukum bagi calon tenaga  kerja  ketika  mendapatkan  informasi  lowongan  pekerjaan  pada  Objek  Vital Nasional di Kabupaten Kolaka. Hal ini sudah sesuai dengan amanat Pasal 36 ayat 2 UU  No.  13  tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  yang  berbunyi Pelayanan penempatan tenaga kerja bersifat terpadu dalam satu sistem penempatan tenaga kerja yang meliputi unsur-unsur: a. pencari kerja; b. lowongan pekerjaan; informasi pasar kerja; d. mekanisme antar kerja; dan e. kelembagaan penempatan tenaga kerja.
18 https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli / diakses tanggal 23 Juli 2023

## 2) Seleksi Calon Pekerja
Seleksi  calon  pekerja  diatur  oleh  Section  Rekrutmen  yang  didahului  proses tahapan seleksi administrasi, tes psikologi, tes wawancara, tes teknis bila diperlukan, dan  terakhir  adalah Medical  Check  Up .  Calon  Pekerja  harus  lolos  setiap  tahapan proses  seleksi.  Untuk  level  Manajerial  Up,  tes  psikologi  dilakukan  bekerjasama dengan  Biro  Psikologi  yang  sudah  berizin.  Tes  psikologi  untuk  level  Supervisor  & Foreman  dilakukan  secara  internal  oleh  Tim  Rekrutmen  yang  tools  psikologinya sudah  sesuai  standar  Himpunan  Psikologi  Indonesia  (HIMPSI).  Proses  wawancara untuk level Manajerial Up, dilakukan oleh Komite HCGA sedangkan level Junior Staff dilakukan  Tim  HC  dengan  User  secara  langsung  namun  hasilnya  tetap dikoordinasikan kepada Komite HCGA.
Menurut peneliti, hal ini sudah mencerminkan perlindungan hukum bagi calon tenaga kerja ketika menjalani proses seleksi pada Objek Vital Nasional di Kabupaten Kolaka. Hal ini sudah sesuai dengan amanat Pasal 35 ayat 1 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat  merekrut  sendiri  tenaga  kerja  yang  dibutuhkan  atau  melalui  pelaksana penempatan tenaga kerja.
3) Medical Check Up
Pemeriksaan kesehatan melalui general Medical Check Up bagi calon pekerja dilakukan sebelum penandatanganan perjanjian kerja (working agreement). Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi fisik dan kesehatan calon pekerja. Medical Check  Up dilakukan  di  Lab.  &  Klinik  atau  Rumah  Sakit  yang  mempunyai  izin melakukan Medical Check Up.
Menurut peneliti, hal ini sudah mencerminkan perlindungan hukum bagi calon tenaga  kerja  ketika  menjalani Medical  Check  Up pada  Objek  Vital  Nasional  di Kabupaten Kolaka. Hal ini  sesuai dengan amanat Pasal 35 ayat 3 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi pemberi kerja dalam mempekerjakan tenaga  kerja  wajib  memberikan  perlindungan  yang  mencakup  kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.
4) Penempatan Pekerja Penempatan pekerja diatur oleh Section Rekrutmen. Setelah dinyatakan Sehat
(Fit) dalam  tes Medical  Check  Up atau  Sehat  dengan  Catatan (Fit  with  Restriction) maka pekerja akan menandatangani perjanjian kerja (working agreement) . Setelah itu,  pekerja  baru  diserahkan  kepada  User  atau  Departemen  terkait  yang  meminta tambahan pekerja baru.
Menurut peneliti, hal ini sudah mencerminkan perlindungan hukum bagi calon tenaga kerja ketika menjalani penempatan pekerja pada Objek Vital Nasional Medical Check Up. Hal ini sudah sesuai dengan amanat Pasal 35 ayat 2 UU No. 13 tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan  yang  berbunyi pelaksana penempatan  tenaga  kerja  wajib memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja.
Masa Selama Bekerja (During Employment)
Masa  selama  bekerja  menjadi  hal  yang  paling  mendapat  perhatian  karena  masa  ini merupakan substansi dalam sebuah hukum ketenagakerjaan, karena pemerintah turut ikut campur  dalam  hal  ini 19 .  Pada  masa  ini  hal-hal  yang  diatur  diantaranya  ialah  mengenai Perlindungan Upah, Jaminan Sosial, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kesepakatan Waktu Kerja. Pengupahan termasuk salah satu aspek penting dalam perlindungan pekerja/buruh.
Hal ini secara tegas diamanatkan kedalam pasal 88 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  bahwa “Setiap  pekerja/buruh  berhak  memperoleh penghasilan  yang  memenuh i  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan” Sementara  yang dimaksud  dengan  upah  ialah  “hak  pekerja/buruh  yang  diterima  dan  dinyatakan  dalam
19 Maulinda, Rizqa; Dahlan; M. Nur Rasyid. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak Waktu Tertentu Dalam Perjanjian Kerja Pada PT Indotruck Utama . Kanun Jurnal Hukum Volume 18 No. 3 th. 2016
bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau peberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan  dan  dibayarkan  menurut  suatu  perjanjian  kerja,  kesepakatan,  atau  peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan” 20 .
Hal lain yang diatur dalam masa ini adalah jaminan sosial yang merupakan salah satu bentuk  perlindungan  sosial  untuk  menjamin  seluruh  rakyat  agar  dapat  memenuhi kebutuhan  dasar  hidupnya  yang  layak 21 sementara  keselamatan  dan  kesehatan  kerja merupakan  perlindungan  yang  harus  didapatkan  oleh  setiap  pekerja/buruh  dalam melakukan  pekerjaan.  Keselamatan  kerja  dimaknai  sebagai  keselamatan  yang  bertalian dengan  mesin,  alat  kerja,  bahan  dan  proses  pengelolaannya,  landasan  tempat  kerja  dan lingkungannya,  serta  cara-cara  melakukan  pekerjaan,  sedangkan  kesehatan  kerja  adalah bagian  dari  ilmu  kesehatan  yang  bertujuan  agar  tenaga  kerja  memperoleh  keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik, mental, maupun sosial sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal. Objek Vital Nasional di Kabupaten Kolaka memberikan perlindungan hukum berupa pemberian cuti sebagai berikut:
1) Perlindungan Upah
Pekerja  perempuan  yang  terikat  PKWT  mendapatkan  upah  diatas  Upah Minimum Provinsi (UMP). Upah yang diberikan sudah mencukupi kebutuhan hidup layak para pekerja. Selain upah, maka akan diberikan tambahan berupa:
(a) Uang  perjalanan  cuti  sesuai  jabatan  &  golongan  masing-masing  bagi  yang mendapatkan hak cuti roster.
(b) Annual Allowance yakni uang cuti tahunan
2) Perlindungan hukum berupa pemberian hak cuti Jenis cuti yang diberikan adalah sebagai berikut:
a) Cuti Tahunan
Cuti  Tahunan  diberikan  kepada  pekerja  yang  sudah  bekerja  selama  12  bulan secara berturut turut sebanyak 12 hari kerja dengan tetap menerima upah 22 .
b) Cuti Panjang
Cuti panjang diberikan kepada pekerja yang sudah bekerja selama 6 tahun secara berturut turut sebanyak 30 hari kerja dengan tetap menerima upah.
c) Cuti Massal/Bersama Cuti  Massal/Bersama  diberikan  sesuai  pengumuman  atau  Surat  Keputusan Bersama dari Menteri terkait yang diberikan kepada para pekerja yang bekerja di Kantor  Pusat  Makassar  dan  Kantor  Perwakilan  Jakarta.  Cuti  massal/bersama mengurangi jumlah cuti tahunan.
d) Cuti Roster
Cuti  roster  diberikan  diberikan  kepada  para  pekerja  yang  khusus  bekerja  di lapangan  pada  area  Object  Vital  Nasional  di  Kabupaten  Kolaka  yang  daerah asalnya  dari  luar  Kabupaten  Kolaka.  Cuti  roster  diberikan  selama  satu periode kerja dengan tetap mendapatkan upah.
Adapun  penerapan  hak  cuti  roster  atau  cuti  lapangan  bagi  pekerja perempuan di Objek Vital Nasional di Kabupaten Kolaka adalah tergantung level jabatannya. Ketentuan hak cuti roster adalah sebagai berikut:
(a) 5 minggu kerja 2 minggu libur: General Manager
20 Pasal 1 angka 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).
21 Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).
22 UU No. 6 th. 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(b) 6 minggu kerja 2 minggu libur: Superintendent/Supervisor
(c) 8 minggu kerja 2 minggu libur: Foreman/Officer
(d) 10 minggu kerja 3 minggu libur: Operator Project Dev.
Menurut  peneliti,  hal  ini  sudah  mencerminkan  perlindungan  hukum  bagi pekerja perempuan yang terikat PKWT ketika bekerja pada Objek Vital Nasional  di Kabupaten Kolaka. Hal ini sesuai bunyi pasal 2 PER-15/MEN/VII/2005 tentang waktu kerja  dan  istirahat  pada  sektor  usaha  pertambangan  umum  pada  daerah  operasi tertentu yang  menyatakan bahwa 23 :
(a) Perusahaan dibidang pertambangan umum termasuk perusahaan jasa penunjang yang melakukan kegiatan di daerah operasi tertentu dapat menerapkan:
(1) Waktu  kerja  dan  istirahat  sebagaimana  diatur  dalam  Keputusan  Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-234/MEN/2003.
(2) Periode kerja maksimal 10 (sepuluh) minggu berturut-turut bekerja, dengan 2 (dua) minggu berturut-turut istirahat dan setiap 2 (dua) minggu dalam periode kerja diberikan 1 (satu) hari istirahat.
e) Cuti sakit
Cuti  sakit  diberikan  kepada  pekerja  yang  sakit  dengan  dibuktikan  surat keterangan  dari  dokter  yang  terpercaya.  Cuti  sakit  ini  jumlahnya  sesuai kebutuhan dengan tetap mendapatkan upah.
Menurut  peneliti,  hal  ini  sudah  mencerminkan  perlindungan  hukum  bagi pekerja perempuan yang terikat PKWT ketika bekerja pada Objek Vital Nasional di Kabupaten Kolaka. Hal ini sudah sesuai dengan amanat Pasal 79 ayat 1 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.
3) Perlindungan hukum berupa pemberian hak cuti khusus bagi pekerja perempuan
a) Cuti melahirkan Istirahat  melahirkan  diberikan  kepada  pekerja  perempuan  yang  akan melakukan  persalinan.  Durasi  waktunya  adalah  1,5  bulan  sebelum  melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan.
b) Cuti gugur kandungan
Cuti  gugur  kandungan  diberikan  kepada  pekerja  perempuan  yang mengalami keguguran kandungannya. Durasi waktunya adalah 1,5 bulan setelah mengalami keguguran kandungan.
c) Cuti haid
Cuti  haid  diberikan  kepada  pekerja  perempuan  yang  mengalami  siklus haid.  Durasi  waktunya  adalah  2  hari  ketika  haid  dan  merasakan  sakit  dengan dibuktikan surat keterangan dari dokter.  Pekerja perempuan dapat mengambil izin untuk istirahat sekira 1-2 hari. Bilamana nyeri menstruasi tidak mengganggu, pekerja perempuan tetap bekerja seperti biasanya. Dalam hal ini, izin tidak masuk kerja  ketika  sakit  akibat  haid/menstruasi  tidak  akan  mengurangi  cuti  tahunan atau cuti roster pekerja perempuan.
Menurut  peneliti,  hal  ini  sudah  mencerminkan  perlindungan  hukum  bagi pekerja perempuan yang terikat PKWT ketika bekerja pada Objek Vital Nasional  di Kabupaten Kolaka. Hal ini sudah sesuai dengan amanat Pasal 81 ayat 1 yang berbunyi Pekerja/buruh  perempuan  yang  dalam  masa  haid  merasakan  sakit  dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid dan pasal 82 ayat 1 yang berbunyi pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh  istirahat  selama  1,5  (satu  setengah)  bulan  sebelum  saatnya  melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan  atau  bidan.  Maupun  pasal  82  ayat  2  yang  berbunyi  Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5
23 Peraturan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi PER-15/MEN/VII/2005 tentang waktu kerja dan istirahat pada sektor usaha pertambangan umum pada daerah operasi tertentu
(satu  setengah)  bulan  atau  sesuai  dengan  surat  keterangan  dokter  kandungan  atau bidan.
4) Perlindungan hukum pekerja perempuan ketika bekerja pada jam tertentu Objek Vital Nasional di Kabupaten Kolaka peduli terhadap aspek perlindungan hukum  pekerja  perempuan  ketika  bekerja  pada  jam  tertentu.  Adapun  jenis perlindungan hukum ketika bekerja pada jam tertentu yang diberikan adalah sebagai berikut:
a) Perusahaan tidak mempekerjakan pekerja perempuan hamil antara pukul 23.00 WITA sampai dengan pukul 07.00 WITA.
b) Perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  perempuan  yang  terikat  PKWT  yang bekerja pada rentang waktu pukul 23.00 WITA sampai dengan pukul 07.00 WITA adalah memberikan makanan dan minuman bergizi serta menjaga kesusilaan dan keamanan  selama  di  tempat  kerja.  Hal  ini  ditemukan  bahwa  para  pekerja perempuan yang bekerja pada rentang waktu pukul 23.00 WITA sampai dengan pukul 07.00 WITA, diberi tambahan suplemen makanan yang bergizi serta dijaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. Ada beberapa Security maupun personel  kepolisian  (PAM  OBVITNAS)  yang  senantiasa  berpatroli  pada  jam-jam tertentu.
c) Perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  perempuan  yang  terikat  PKWT  yang berangkat  dan  pulang  bekerja  antara  pukul  23.00  WITA  sampai  dengan  pukul 05.00 WITA adalah menyediakan angkutan antar jemput yang nyaman dan aman. Hal ini ditemukan bahwa perusahaan menyediakan mobil Light Vehicle Four Wheel Drive (LV FWD) dan kendaraan sejenis main haul . Menurut  peneliti,  hal  ini  sudah  mencerminkan  perlindungan  hukum  bagi pekerja perempuan yang terikat PKWT ketika bekerja pada Objek Vital Nasional  di Kabupaten Kolaka. Hal ini sudah sesuai dengan amanat pasal 76 UU No. 13 tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan  menyatakan  bahwa  pekerja  perempuan  yang  berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.  Perusahaan  juga  dilarang  mempekerjakan  pekerja  perempuan  hamil  antara pukul  23.00  sampai  dengan  pukul  07.00.  Selain  itu,  pihak  perusahaan  wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja perempuan baik yang sedang hamil ataupun  tidak  yang  memiliki  kerja  shift  berangkat  dan  pulang  antara  pukul  23.00 sampai dengan pukul 05.00.
Menurut  peneliti,  hal  ini  sudah  mencerminkan  perlindungan  hukum  bagi pekerja perempuan yang terikat PKWT ketika bekerja pada Objek Vital Nasional  di Kabupaten Kolaka. Hal ini sudah sesuai dengan amanat Pasal 76 ayat 1,2,3,4 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
5) Perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan kerja
Objek Vital Nasional di Kabupaten Kolaka peduli terhadap aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Para pekerja perempuan mendapatkan perlindungan hukum atas  keselamatan  &  kesehatan  kerja.  Adapun  jenis  perlindungan  hukum  atas keselamatan & kesehatan kerja yang diberikan adalah sebagai berikut:
a) Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Jenis APD yang diberikan sesuai kebutuhan adalah sebagai berikut:
(1) Helm keselamatan kerja (safety helmet)
(2) Sepatu keselamatan kerja (safety shoes)
(3) Masker (safety mask)
(4) Baju seragam kerja sebagai pengganti rompi keselamatan (safety uniform),
(5) Ear plug keselamatan kerja bagi yang bekerja di area bising (safety ear plug)
b) Menyediakan  Klinik  Kesehatan  yang  sudah  mendapatkan  izin  dari  Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka bagi para pekerja yang sedang sakit/kurang sehat.
c) Menyediakan  obat-obatan  yang  memadai  dalam  kotak  P3K  di  area  kerja  secara gratis.
Menurut  peneliti,  hal  ini  sudah  mencerminkan  perlindungan  hukum  bagi pekerja perempuan yang terikat PKWT ketika bekerja pada Objek Vital Nasional  di Kabupaten  Kolaka.  Hal  ini  sudah  sesuai  dengan  amanat  Pasal  35  ayat  3  UU  No.  13 tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  yang  berbunyi pemberi  kerja  dalam mempekerjakan  tenaga  kerja  wajib  memberikan  perlindungan  yang  mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.
6) Perlindungan hukum berupa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
a) Pekerja dan keluarga juga di ikutkan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS-kesehatan)  dengan  pemotongan  iuran  sesuai  ketentuan  undang-undang yang berlaku 24 .
b) Selain  itu  Perusahaan  juga  menanggung  pelaksanaan  kesehatan  yang diselenggarakan  sendiri  dengan  mekanisme reimbursment ketentuan-ketentuan yang  ada  dalam  pasal  penyelenggaraan  Jaminan  kesehatan  yang  tentunya diupayakan  manfaatnya  lebih  baik  dari  program  Jaminan  Kesehatan  yang diselenggarakan oleh  BPJS Kesehatan 25 .
Menurut  peneliti,  hal  ini  sudah  mencerminkan  perlindungan  hukum  bagi pekerja perempuan yang terikat  PKWT ketika bekerja pada Objek Vital Nasional  di Kabupaten  Kolaka.  Hal  ini  sudah  sesuai  dengan  amanat  Pasal  35  ayat  3  UU  No.  13 tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  yang  berbunyi pemberi  kerja  dalam mempekerjakan  tenaga  kerja  wajib  memberikan  perlindungan  yang  mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.
b. Masa Setelah Bekerja (Past Employment)
Setelah  hubungan  kerjanya  selesai  atau  PKWT-nya  tidak  diperpanjang  maka pekerja  perempuan  tetap  mendapatkan  perlindungan  sesuai  keadilan.  Perlindungan hukum bagi para pekerja perempuan yang terikat PKWT adalah sebagai berikut:
1) Hak Mendapatkan Manfaat BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun (JP)
Para  pekerja  perempuan  mendapatkan  manfaat  BPJS  Ketenagakerjaan  JP. Setiap bulannya perusahaan sudah membayarkan iurannya 1% yang dipotong dari upah  pokok  pekerja  dan  2%  dari  upah  pokok  yang  dibayarkan  oleh  perusahaan sesuai  peraturan  perundang-undangan  dibidang  ketenagakerjaan  yang  berlaku sehingga para pekerja perempuan tidak perlu khawatir terkait jaminan sosial tenaga kerja 26 . Menurut  peneliti,  hal  ini  sudah  mencerminkan  perlindungan  hukum  bagi pekerja  perempuan  ketika  sudah  tidak  bekerja  pada  Objek  Vital  Nasional  di Kabupaten Kolaka. Hal ini sudah sesuai dengan amanat PP No. 45 th. 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun.
2) Hak Mendapatkan Manfaat BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua (JHT) Iuran jaminan Hari Tua (JHT), sebesar 3,7% ditanggung oleh perusahaan dan sebesar 2% ditanggung oleh pekerja perempuan. Setelah tidak bekerja diperusahaan, pekerja perempuan mendapatkan manfaat pengembangan dari dana JHT 27 . Menurut peneliti, hal ini sudah mencerminkan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan ketika sudah tidak bekerja pada Objek Vital Nasional  di Kabupaten Kolaka. Hal ini sudah sesuai dengan amanat PP No. 46 th. 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua.
24 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  150,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4456).
25 Peraturan Perusahaan Objek Vital Nasional Kabupaten Kolaka
26 Peraturan  Pemerintah  No.  45  tahun  2015  tentang  Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 No. 155)
27 Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 No. 156)

## PENUTUP
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, kesimpulan dari penelitian ini terkait perlindungan hukum bagi pekerja perempuan yang terikat PKWT pada area kerja Objek Vital Nasional di Kabupaten Kolaka adalah sebagai berikut :
1. Perlindungan  hukum  yang  bersifat  preventif pre  employment  ( berupa  pengumuman informasi  lowongan  kerja , seleksi  calon  pekerja, Medical  Check  Up , dan  penempatan pekerja).
2. Perlindungan hukum yang bersifat represif during employment (berupa pemberian upah berdasarkan Upah Minimium Provinsi/UMP, pemberian tambahan uang cuti roster bagi yang mendapatkan hak cuti roster, dan pemberian annual allowance, pemberian hak cuti berupa cuti tahunan, cuti panjang, cuti massal/bersama, cuti roster dan cuti sakit, hak cuti khusus bagi pekerja perempuan yakni cuti melahirkan, cuti gugur kandungan, dan cuti haid, penggantian biaya persalinan, perlindungan pekerja perempuan ketika bekerja pada  jam  tertentu,  izin  meninggalkan  pekerjaan  dengan  tetap  mendapatkan  upah, perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja dengan menyediakan alat pelindung diri, perlindungan jaminan pemeliharaan kesehatan).
3. Perlindungan hukum yang bersifat represif past employment, (berupa hak mendapatkan manfaat  BPJS  Ketenagakerjaan  jaminan  pensiun/JP,  hak  mendapatkan  manfaat  BPJS Ketenagakerjaan jaminan hari tua/JHT).
Dari  hasil  penelitian,  pembahasan  dan  kesimpulan,  saran  yang  dapat  peneliti berikan adalah sebagai berikut:
1. Perusahaan  perlu  menyediakan  ruangan  laktasi  bagi pekerja perempuan  yang  sedang menyusui berdasarkan ketentuan Pasal 83 UU No. 13 th. 2003 tentang ketenagakerjaan yang  menyatakan  bahwa  pekerja/buruh  perempuan  yang  anaknya  masih  menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya. Hal ini juga sesuai dengan amanat  pasal 128  ayat  (3)  UU  No.  36  tahun  2009  tentang  Kesehatan  yang menyebutkan  bahwa penyediaan  fasilitas  khusus  pemberian  air  susu  ibu diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum 28 .
Perusahaan perlu merevisi peraturan perusahaan dengan mencantumkan ketentuan mengenai  pekerja  perempuan  yang  anaknya  masih  menyusu  harus  diberi  kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja dan ketentuan  mengenai  pekerja  perempuan  yang  bekerja  antara  pukul  23.00  WITA  sampai dengan  pukul  07.00  WITA  serta  ketentuan  yang  mengatur  jam  kerja  shift  bagi  pekerja perempuan pada Objek Vital Nasional di Kabupaten Kolaka.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bachtiar. 2018. Metode Penelitian Hukum . Tangerang Selatan: UNPAM Press
Rizkia, Dwi Nanda dkk. 2023. Hukum & HAM . Bandung: Widina Bhakti Persada
Soekanto, Soerjono. 2010. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press
Tesis
Frabio. M. Rulian. 2022. Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan di Bencoolen Mall Kota
28 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No. 144)
Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam . Tesis, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu

## Artikel Jurnal
Afrianti, Wulan & Asri Wijayanti. Pengaturan Batas Waktu Masa Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pasca Undang-undang No. 11 tahun 2020 . Jurnal Maleo Law Volume 5 No. 2 th 2021
Agus, Dede. Ruang Lingkup Pengaturan Perlindungan Buruh/Pekerja Pasca Berlakunya
Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja . Jurnal Ius Civile Volume 6 No. 1 th 2022
Flambonita, Suci. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan di Bidang
Ketenagakerjaan . Jurnal Simbur Cahaya Volume 24 No. 1 th 2017
Febriana, Agsita Putri. Analisis Perlindungan Hukum Perjanjian Kerja Leemanagement Terhadap Pekerja /Buruh Perempuan . Jurnal Law, Development & Justice Volume 2 No. 1 th 2021
Kahfi, Ashabul. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja . Jurnal Jurisprudentie Vol 3 No. 2 th 2016
Matompo, Osgar Sahim & Eafda Vivid Izziyana. Konsep Omnibus Law dan Permasalahan RUU Cipta Kerja. Jurnal Rechstaat Nieuw. Volume 5 No. 1 th. 2020
Purnama, Nandang. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja & Dalam Pelaksanaan
Perjanjian  Kerja  Pasal  59  Berdasarkan  Undang-undang  No.  11  tahun  2020  tentang  Cipta Kerja . Jurnal Pajoul Volume 2 No. 1 th. 2021
Maulinda, Rizqa; Dahlan; M. Nur Rasyid. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak Waktu  Tertentu  Dalam  Perjanjian  Kerja  Pada  PT  Indotruck  Utama .  Kanun  Jurnal  Hukum Volume 18 No. 3 th. 2016
Santosa, Dewa Gede Giri. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Undang-undang Cipta Kerja: Implementasi & Permasalahannya. Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 No. 2 th. 2021
Suprajogi, Agus & Satrya Aprillano Wilugeng. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja . Jurnal Lex Jurnalica Volume 19 No. 1 th. 2022
Wijayanti, Ririh. Effectiveness of Legal Protection on Employees/Labours in a Fixed-Term Employment  Contract  in  Golden  Tulip  Bay  View  Hotel  &  Convention-Bali. Prasada International Journal, Volume 5 No. 2 th. 2018

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).
Undang-undang No. 6 th. 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 39)
Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2009 No. 144)
Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 No. 155) Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 No.
156)
Peraturan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi PER-15/MEN/VII/2005 tentang waktu kerja dan istirahat pada sektor usaha pertambangan umum pada daerah operasi tertentu
Website
https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/
diakses tanggal 23 Juli 2023