## PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI DESA (Studi Kasus di Kabupaten Lamongan)

## Yuniadi Mayowan
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang Email: ymayowan@ub.ac.id

## ABSTRACT
Information  and  Communication  Technology  (ICT)  development  more  and  more  fast  especially  in streamlining public service and must reach village level. Beside increasing sercive, ICT has benefit in data processing that is able to be used in development planning, supporting in decision making and others. The goal of this study is to identify the readyness of ICT implementation of human resource, facilities  and  infrastructure,  institutional  and  budgetting  aspects  and  IT  service  in  village  level. Descriptive methode is used and location take place in four villages in Lamongan Regency. Finding is showed the limit number of human resurce who has ICT capability, undistributed of internet network, fulfilled of institutional needs and budgetting support from authorized institution. Finally, information system  does  not  have  all  service  program  to  serve  public  and  still  does  not  implement  in  all village government in servicing public.
Keyword: ICT, readyness on ICT implementation, IT service

## ABSTRAK
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  yang  semakin  pesat  dalam  usaha mengefektifkan layanan kepada masyarakat harus dilakukan sampai pada tingkat Desa. Keberadaan TIK selain  dapat  meningkatkan  pelayanan  juga  bermanfaat  dalam  proses  pengolahan  data  yang  dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan, mendukung pengambilan keputusan dan banyak manfaat lainnya.  tujuan  kajian  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  kesiapan  penerapan  TIK  dilihat  dari  aspek sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, kelembagaan dan anggaran dan menilai pelayanan melalui IT yang telah di lakukan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan lokasi penelitian di 4  desa  di  Kabupaten  Lamongan.  Hasil  temuan  penelitian  adalah  keterbatasan  jumlah  SDM  yang menguasai TIK, belum meratanya jaringan, tercukupinya kebutuhan kelembagaan dan adanya dukungan anggaran dari lembaga yang berwenang dan sistem informasi belum mengakomodir semua kebutuhan layanan dan belum diterapkan di semua desa.
Kata kunci: TIK, Kesiapan penerapan TIK, Pelayanan IT

## A. PENDAHULUAN
Sistem informasi merupakan perpaduan antara teknologi informasi dan aktivitas orang. Teknologi informasi yang tercanggih sekalipun tetapi tidak ada yang mengoperasikan mengakibatkan sistem informasi tidak berjalan maksimal.  Perpaduan  teknologi  informasi  dan manusia pengelola merupakan kunci suksesnya penerapan  sistem  informasi.  Pekerjaan  yang berulang-ulang  dapat  digantikan  oleh  sistem untuk menyederhanakan pekerjaan. Berjalannya peran sistem informasi menyebabkan  kinerja  organisasi  menjadi semakin efisien dan efektif.
Menurut  UU  nomor  6  tahun  2014 tentang Desa, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan  kualitas  hidup  dan  kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Lebih lanjut UU tersebut juga menjelaskan bahwa, pembangunan desa dalam hal ini, mencakup empat bidang pembangunan yaitu  penyelenggaraan  pemerintahan  desa, pelaksanaan  pembangunan  desa,  pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat  desa.  Pembangunan  desa  yang difokuskan pada keempat lingkup pembangunan  tersebut  hendak  menegaskan esensi  dari  UU  desa  yakni  memberikan kewenangan  yang  lebih  besar  kepada  desa untuk tidak hanya dijadikan objek pembangunan  tetapi  lebih  mandiri  menjadi objek sekaligus subjek pembangunan.
Pembangunan  desa  tersebut  dapat ditopang  oleh  sistem  informasi  dan  konsep  e- Government menjadi pertimbangan utama bagi organisasi sektor publik (pemerintah desa) yang melakukan perencanaan sistem informasi dalam rangka  menyediakan  input  penting  dan memudahkan dalam proses penyusunan perencanaan dan pemantauan dan evaluasi hasil pembangunan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi bagian dari gugusan pembuat layanan dari pemerintah dan semakin besar pengaruhnya pada organisasi, profesional yang  bekerja  di  dalamnya,  serta  hubungannya dengan publik. Semua rencana kebijakan untuk e-Goverment telah fokus pada isu-isu operasional  internal,  pemberian  layanan  jasa pemerintah  dan  teknologi  itu  sendiri  yang secara  masif  dipercayakan  pada  TIK  sebagai instrumen  untuk  menjadikan  pemerintah  lebih efektif, lebih bersahabat dan mudah dihubungi bagi masyarakat yang harus dilayani. Demikian halnya,  semakin  besar  pula  pengaruhnya  bagi
pembuat kebijakan dan politisi yang menggunakan TIK untuk menyelesaikan masalah pekerjaan administratif yang komplek dan  menangani  kasus-kasus  yang  menonjol seperti  perencanaan  pembangunan,  mobilitas, pembagian barang serta pelayanan publik yang tertunjang.
TIK dapat menjadi alat untuk memperbaiki  administrasi  desa.  Administrasi desa  seperti  kita  ketahui  bersama  mempunyai banyak  kelemahan  diantaranya  adalah  proses update  dimana  data  yang  ada  di  tingkat  desa berbeda  dengan  data  yang  ada  di  tingkat kecamatan  karena  perbedaan  memutakhirkan data di tingkat desa dan kecamatan, begitu juga dengan tingkat kabupaten.
Dukungan  TIK  yang  diterapkan  pada pemerintah desa akan mendorong data tunggal yang dengan mudah diupdate oleh aparatur desa dengan mengedepankan kesederhanaan operasional sehingga terjadi satu kesatuan data baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Sistem  informasi  desa  juga  diatur  dalam  UU No. 6 tahun 2014 tentang desa di bagian ketiga Sistem  Informasi  Pembangunan  Desa  dan Pembangunan  Kawasan  Perdesaan  Pasal  86. Isinya antara lain bahwa Sistem informasi Desa meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak,  jaringan,  serta  sumber  daya  manusia. Sistem  informasi  tersebut  meliputi  data  Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta  informasi  lain  yang  berkaitan  dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan  Perdesaan,  dikelola  oleh  pemerintah dan  dapat  diakses  oleh  masyarakat  Desa  dan semua pemangku kepentingan. Sistem informasi tersebut diisyaratkan untuk
menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.
Pada  pelaksanaannnya  tidak  lupa akan pentingnya proses pendampingan untuk memampukan  aparatur  dalam  mengelola  TIK. Data  yang  tersimpan  dengan  baik  sangat mendukung kinerja pemerintah desa sesuai azas efisien  dan  efektif,  pembakuan,  akuntabilitas, keterkaitan, kecepatan dan ketepatan, keamanan,  ketelitian,  kejelasan,  singkat  dan padat dan logis dan meyakinkan dalam rangka penyusunan  perencanaan  desa,  perbaikan administrasi desa dan pelayanan publik. Sarana prasarana TIK harus siap baik dari sisi software dan hardware, kelembagaan dan anggaran yang memadai  sangat  diperlukan  agar  pelayanan  IT dapat dilaksanakan dengan baik.
Tujuan kajian ini adalah untuk melihat kesiapan  penerapan  TIK  dilihat  dari  aspek sumber  daya  manusia,  sarana  prasarana, kelembagaan  dan  anggaran,  dan  pelayanan  IT yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.
Metode yang digunakan adalah metode deskriptif  yang  mengambil  lokasi  kajian  di Desa Putatkumpul, Desa Balun, Desa
Babatkumpul dan Desa Padenganploso Kabupaten  Lamongan.  Data  dikumpulkan melalui wawancara,
observasi dan
dokumentasi.  Data  yang  diperoleh  dianalisis menggunakan a  nine  steps  process  for analyzing qualitatve data (McNabb, 2010).

## B.  LATAR  BELAKNG  TEORI  DAN HIPOTESIS
1. Pelayanan Pemerintahan Desa
Pengaturan tata kelola desa yang terbaru mengikuti  Undang-Undang  no.  6  tahun  2014 tentang  desa.  Pengaturan  Desa  dalam  undang- undang  ini  bertujuan  untuk  memberikan pengakuan  dan  penghormatan  atas  Desa  yang sudah  ada  dengan  keberagamannya  sebelum dan  sesudah  terbentuknya  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia;  memberikan  kejelasan status  dan  kepastian  hukum  atas  Desa  dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan  keadilan  bagi  seluruh  rakyat Indonesia;  melestarikan  dan  memajukan  adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; mendorong  prakarsa,  gerakan,  dan  partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan  Aset  Desa  guna  kesejahteraan  bersama; membentuk Pemerintahan Desa yang profesional,  efisien  dan  efektif,  terbuka,  serta bertanggung  jawab;  meningkatkan  pelayanan publik  bagi  warga  masyarakat  Desa  guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai  bagian  dari  ketahanan  nasional; memajukan  perekonomian  masyarakat  Desa serta  mengatasi  kesenjangan  pembangunan nasional;  dan  memperkuat  masyarakat  Desa sebagai subjek pembangunan.
Dalam  pembangunan  nasional,  desa memegang peranan yang sangat penting, sebab desa merupakan struktur pemerintahan terendah dari  sistem  pemerintahan  Indonesia.  Setiap jenis  kebijakan  pembangunan  nasional  pasti bermuara  pada  pembangunan  desa  sebab pembangunan Indonesia tidak akan ada artinya tanpa  membangun  desa,  dan  bisa  dikatakan
bahwa  hari  depan  Indosesia  terletak  dan tergantung  dari  berhasilnya  kita  membangun desa. Sehingga dengan semangat desentralisasi dalam otonomi daerah ini masyarakat haruslah dilibatkan atau diberdayakan dalam pembangunan  desanya.  Sebab  disadari  atau tidak  bahwa  pembangunan  desa  telah  banyak dilakukan  sejak  dari  dahulu  hingga  sekarang, tetapi secara umum hasilnya belum memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
Sebagai miniatur negara Indonesia, Desa menjadi  arena  politik  paling  dekat  bagi  relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat  Desa).  Di  satu  sisi,  para  perangkat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai  daftar  tugas  kenegaraan,  yakni menjalankan  birokratisasi  di  level  Desa, melaksanakan program-program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Tugas penting pemerintah  Desa  adalah  memberi  pelayanan administratif  (surat-menyurat)  kepada  warga. (Depdagri, 2007:27)
Jenis-jenis pelayanan publik yang dilakukan  Pemerintah  Desa  terdiri  dari pelayanan dalam bidang administrasi kependudukan, pelayanan administratif, pelayanan kebersihan dan pelayanan pemberian fasilitas  pemakaman.  Sedangkan  menurut Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  62 Tahun 2008 terdiri dari 1) Pelayanan Dokumen Kependudukan  yang  mencakup  penerbitan Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  dan  penerbitan akta  kelahiran,    2)  Pemeliharaan  Ketentraman dan  Ketertiban  Masyarakat  yang  mencakup petugas  Perlindungan  Masyarakat  (Linmas)  di Kabupaten/Kota  dan  Tingkat  penyelesaian pelanggaran  K3  (ketertiban,  ketentraman, keindahan) di Kabupaten/Kota, dan 3) Penanggulangan  Bencana  Kebakaran  yang mencakup  pelayanan  bencana  kebakaran kabupaten/kota  dan  Tingkat  waktu  tanggap (response  time  rate) daerah  layanan  Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
Administrasi  Desa  adalah  keseluruhan proses  kegiatan  pencatatan  data  dan  informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada  Buku  Administrasi  Desa.  Beberapa macam  kegiatan  administrasi  pemerintahan  di desa  atau  kelurahan  yang  wajib  dilaksanakan dengan tertib, terdiri atas Administrasi Umum, Administrasi Penduduk, Administrasi Keuangan,  Administrasi  Pembangunan  dan Administrasi Badan Permusyawaratan Desa.

## 2. Masalah Pelayanan Publik Pemerintahan Desa
Secara  umum  kita  telah  mengetahui masalah-masalah  yang  dihadapi  dikelurahan, baik  yang  bersumber  secara  internal  maupun yang  eksternal,  seperti  semakin  pesatnya kegiatan  pembangunan  yang  hasil-hasilnya telah  kita  rasakan  saat  ini,  namun  demikian masih dapat ditemukan pula dampak yang dapat menimbulkan  masalah  yang  baru.  Untuk mengatasi  masalah  tersebut,  maka  diperlukan kemampuan dibidang perencanaan pembangunan  dan  pemberian  pelayanan  yang baik  dan  berkualitas  oleh  para  aparatur desa/kelurahan  kepada  masyarakat  sehingga permasalahan  yang  kompleks  dan  rumit  dapat diatasi.
Adapun permasalahan-permasalahan yang  dihadapi  Aparat  Birokrasi  Desa  dalam mengoptimalkan  kegiatan  Pemerintahan  Desa meliputi  permasalahan  internal  yang  berupa ketatalaksanaan,  sumber  daya  manusia  atau kompetensi Aparat Pemerintah
Desa,
ketatalaksanaan, penggunaan teknologi administrasi yang masih kurang, dan manajemen  birokrasi  itu  sendiri.  Sedangkan masalah eksternal berupa dinamika masyarakat dan  tumbuh  kembangnya  masalah  yang dihadapi masyarakat.(Lulita, 2011)
Selain itu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah selama ini masih memiliki beberapa kelemahan  yakni  kurang  responsif;  kurang informatif; kurang accessible ; kurang koordinasi;  birokratis;  kurang  mau  mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat dan inefisien.

## 3. E-Governenment dalam Pelayanan Publik
Di  antara  banyak  harapan  dari  revolusi Informasi Komunikasi Teknologi (ICT) adalah potensi untuk memodernisasi organisasi pemerintah,  memperkuat  operasi  mereka  dan membuat  mereka  lebih  responsif  terhadap kebutuhan  warganya.  Banyak  negara  telah memperkenalkan program e-Government berbasis  TIK  dan  menggunakannya  untuk mengubah dimensi beberapa operasi pemerintahan, untuk menciptakan pemerintahan  yang  lebih  mudah  diakses, transparan,  efektif,  dan  akuntabel.  (Al-Khouri, 2011:1)
Dalam beberapa tahun terakhir,
pengembangan e-Government telah mendapatkan  momentum  yang  signifikan
meskipun  terjadi  krisis  keuangan yang melumpuhkan  ekonomi  dunia.  Bagi  sebagian besar pemerintah, krisis keuangan baru-baru ini memicu  kebangkitan  untuk  menjadi  lebih transparan  dan  efisien.  Selain  itu,  ada  juga permintaan terhadap pemerintah untuk mengubah  dari  agen  tradisional  dan  model departemen  sentris  menjadi  model "Citizen- Centric". Transformasi  tersebut  diharapkan dapat  meningkatkan  kualitas  hidup  warga dalam hal kenyamanan yang lebih besar dalam ketersediaan  layanan  pemerintah  dan  dengan demikian  menghasilkan  tingkat  kepuasan pelanggan  meningkat  dan  kepercayaan  dalam pemerintahan. (Al-Khouri, 2011:1)
Instansi  Pemerintah  semakin  merangkul Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK) untuk meningkatkan efisiensi dan mengintegrasikan  karyawan,  mitra  dan  warga negara secara mulus. Di sisi lain, hal ini menjadi semakin  sulit  untuk  mencapai  hasil  dan memenuhi kebutuhan warga dengan inisiatif e- Government yang  terfragmentasi.  Keadaan seperti  ini  memaksa  banyak  pemerintah  untuk mengambil pendekatan terpadu untuk meningkatkan  efektivitas memberikan  layanan kepada  warganya.  Setelah  secara  seksama mempelajari  banyak  e-program  pemerintah terkemuka  di  seluruh  dunia,  beberapa  di antaranya telah membentuk dedikasi e-instansi pemerintah  untuk  memberikan  transformasi yang  diinginkan,  kita  melihat  bahwa  sangat sedikit  yang  berhasil  dalam  mencapai  hasil yang mereka awalnya berharap untuk menyampaikan.  Ini  tidak  berarti  bahwa  dunia belum menyaksikan setiap inisiatif e- Government yang  telah  berhasil  dalam memberikan  yang  efektif  e-layanan  kepada warga. Sebaliknya kita melihat bahwa sebagian besar  program e-Government telah  otomatis dan digital sehingga beberapa proses yang ada dari  pelayanan  pemerintah  telah  berubah. E- Government bukan hanya tentang mengaktifkan pelayanan  pemerintah  yang  ada  di  Internet, akan  tetapi  lebih  pada  rekonseptualisasi  dari pelayanan  yang  ditawarkan  oleh  pemerintah sejalan  dengan  harapan  warga  sebagai  inti rekonseptualisasi tersebut. (Al-Khouri, 2011:1- 2)
Tujuan dasar adalah pembaharuan, serta aplikasi ICT yang terintegrasi di pemerintahan untuk  meningkatkan  efisiensi,  efektivitas, transparansi,  tanggung  jawab  dan  ekonomi dalam pekerjaan pemerintah dan para pegawai pemerintah,  untuk  meningkatkan  kualitas  dan
ketersediaan  informasi  dan  layanan  yang diberikan kepada pengguna pegawai pemerintah  dan  memastikan  partisipasi  yang lebih  aktif  warga  dalam  proses  pengambilan keputusan  dan  menyebarkan  demokrasi  di masyarakat (e-Government).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kesiapan Penerapan TIK Pada Administrasi Desa Dalam usaha untuk mencapai keberhasilan e-Government dalam  layanan
administrasi  desa  yang  berbasis  IT,  ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilannya.  Faktor  tersebut  dalam  sistem layanan e-Government menurut  pendapat Heeks  (2001b:  17-19),  Gil-Garcıá  dan  Pardo (2005),  dan  ADB  (2011)  diantaranya  Sumber Daya  Manusia  (SDM);  Sarana  dan  Prasarana;
Kelembagaan;  Anggaran;  Pelayanan  IT  dan Standard Layanan Administrasi
Desa/Kelurahan.
a. Sumber Daya Manusia (SDM)
Kesiapan  SDM  untuk  layanan  IT administrasi Desa masih kurang. Ada beberapa hal  yang  menjadi  kendala,  diantaranya  adalah (a) kemampuan SDM dalam penguasaan IT; (b) belum  meratanya  SDM  yang  ahli;  dan  (c) mutasi  pegawai.  Kemampuan  SDM  untuk penguasaan  IT  di  Kabupaten  Lamongan  dapat dikatakan  sudah  baik  dan  memadai.  Hal  ini ditunjukkan  dengan  berjalannya  implementasi PADE di 3 dari 4 desa yang dijadikan sampel, selain  itu  3  desa  yang  sudah  melaksanakan PADE  ini  sudah  menerapkan  aplikasi  layanan yang lain, yaitu Abinduk. Kekurangan yang ada adalah  pemerataan  kemampuan  aparat,  karena operator  aplikasi  tersebut  masih  terbatas  pada aparat yang telah menerima pelatihan.
Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur  pemerintah  sebagai  abdi  masyarakat. (2003).  Dengan  pendapat  ini,  harusnya  tiap aparat pelayan publik harus mempu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi untuk  memberikan  layanan  prima  pada masyarakat. Adapun
permasalahan- permasalahan  yang  dihadapi  Aparat  Birokrasi Kelurahan/Desa dalam mengoptimalkan kegiatan Pemerintahan Desa meliputi permasalahan internal yang berupa ketatalaksanaan,  sumber  daya  manusia  atau kompetensi Aparat Pemerintah
Kelurahan/Desa,  ketatalaksanaan,  penggunaan
teknologi administrasi yang masih kurang, dan manajemen  birokrasi  itu  sendiri.  Sedangkan masalah eksternal berupa dinamika masyarakat dan  tumbuh  kembangnya  masalah  yang dihadapi masyarakat (Lulita, 2011).
Menurut  (lulita,  2011)  kelemahan- kelemahan  aparat  layanan  yaitu:  (a)  Kurang responsif;  (b)  Kurang  informatif;  (c)  Kurang accessible ; (d) Kurang koordinasi; (e) Birokratis;  (f)  Kurang  mau  mendengar keluhan/saran/aspirasi  masyarakat;  dan  (f) Inefisien.
Jadi, SDM masih menjadi kendala dalam penerapan  IT  di  Kabupaten  Lamongan  Jawa Timur. Padahal seharusnya sesuai dengan teori, dalam  usaha  untuk  memaksimalkan  layanan dengan penerapan IT tiap aparat pelayan publik harus  mampu  menyesuaikan  diri  dengan kemajuan teknologi. Pernyataan dari teori yang menyebutkan kelemahan-kelemahan dari aparat layanan  memang  sesuai  dengan  temuan  di lapangan.  Untuk  mengatasi  masalah  tersebut, maka diperlukan kemampuan dibidang perencanaan  pembangunan  dan  pemberian pelayanan yang baik dan berkualitas oleh para aparatur desa/kelurahan kepada masyarakat.

## b. Sarana dan Prasarana
Penggunaan  sarana  dan  prasarana  IT adalah  syarat  utama  suatu  layanan  dapat dikatakan  berbasis  IT  atau  tidak.  Penggunaan sarana  yang  berbasis  IT  ini  mencakup  dari sarana  itu  sendiri  dan  sarana  penunjang keberlangsungan layanan. Sebaran sarana IT di tiap  desa  pun  berbeda.  Kabupaten  Lamongan juga merupakan daerah yang telah menerapkan aplikasi PADE untuk layanan pada masyarakat. Dalam  menunjang  pelaksanaan  PADE,  sarana IT di tiap desa sudah memadai walaupun masih belum merata. Misalnya saja Desa Babatkumpul  yang  memiliki  2  komputer  edisi baru dan 1 laptop, berbeda dengan keadaan desa Padenganploso  yang  hanya  memiliki  1 komputer lama dan 1 laptop yang juga lama. Di sisi  lain,  jaringan  internet  sebagai  penunjang juga  masih  belum  masuk  di  4  desa  yang digunakan sebagai sampel, namun, Pemerintah Kabupaten  Lamongan  telah  berencana  untuk memasang jaringan wifi ke semua tempat pusat keramaian di Kabupaten Lamongan.
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan  kerja  dan  pendukung  lainnya  yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi  dan  informatika  (telematika). Selain  itu,  Tempat  dan  lokasi  serta  sarana
pelayanan  yang  memadai,  mudah  dijangkau oleh  masyarakat,  dan  dapat  memanfaatkan teknologi  telekomunikasi  dan  informatika. (Kepmenpan, 2003)
Sarana  dan  Prasarana  juga  menjadi perhatian  penting  dalam  penerapan  Standar Pelayanan  Minimal  dengan  penyediaan  sarana dan  prasarana  pelayanan  yang  memadai  oleh penyelenggara  pelayanan  publik.  Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005, pada ayat  (2)  poin  “e”  menyatakan  bahwa terbentuknya suatu desa harus memenuhi syarat Sarana dan Prasarana Pemerintahan.
Sarana  dan  prasarana  adalah  suatu sayarat yang harus dipenuhi untuk memberikan layanan  sesuai  dengan  yang  Kepmenpan  No. 63, th 2003. Sarana teknologi dan pendukungnya merupakan fokus dari pelayanan yang  berbasis  IT,  semakin  canggih  sarana  IT maka  semakin  bagus  layanan  yang  dapat diberikan  pada  masyarakat.  Sesuai  dengan pendapat  (Charalabidis  et  al,  2006)  untuk layanan e-publik, teknologi yang dimiliki oleh tiap  pemberi  layanan  harus  dapat  mencakup semua  segi  yang  telah  dijabarkan,  dan sayangnya ini masih belum dapat dipenuhi oleh semua  desa  yang  dijadikan  sampel.  Jadi kesimpulan  yang  dapat  diambil  adalah mayoritas  desa  terkait  sarana  komputer  sudah memadai  dan  yang  perlu  menjadi  perhatian terkait  sarana  pendukung  adalah  jaringan internet yang perlu dipasang merata.

## c. Kelembagaan
Kelembagaan  adalah  hal  yang  penting dalam  penerapan  layanan  yang  berbasis  IT, karena  pada  aspek  kelembagaan  menjadi organisasi yang menunjukkkan alur pertanggungjawaban  untuk  penerapan  layanan publik berbasis IT.
Kelembagaan  layanan  administrasi  desa di Kabupaten Lamongan dapat dikatakan sudah baik. Pelaksanaan
PADE menjadi
tanggungjawab  pihak  Pemkab  Lamongan melalui  Bagian  Pemerintahan  Desa  (Pemdes).
Pemdes menggandeng KPDE dalam pembuatan,  dan  pendampingan  PADE,  karena KPDE  adalah  instansi  pemerintah  yang kompeten dalam pengembangan sistem informasi  di  Kabupaten  Lamongan  dan  sudah sesuai dengan aturan terkait dengan penerapan PADE.  Dalam  peneraparan  PADE  ini,  pihak Pemkab  menggunakan  SDM  dari  Kantor Pengolahan  Data  Elektronik  (KPDE)  sebagai tim ahli yang membuat aplikasi dan
memberikan  pendampingan  pada  aplikasi  ini. Dengan adanya PADE, Pemkab juga memberikan  tugas  kepada  kecamatan  untuk mengawal,  mengawasi,  dan  menyambungkan aspirasi dari desa ke Pemkab keberlangsungan program  ini.  Pihak  desa  diberikan  kewajiban mengirimkan  paling  tidak  1  orang  untuk menerima  pelatihan  oleh  Pemkab  dan  orang tersebut  juga  diwajibkan  untuk  mengajari aparat  lain  yang  ada  di  desa.  Sesuai  dengan Peraturan  Bupati  Lamongan Nomor  34  Tahun 2008,    KPDE    berkedudukan    sebagai    unsur pendukung    tugas    Kepala    Daerah    yang dipimpin  oleh  seorang  Kepala Kantor  berada di    bawah    dan    bertanggungjawab    kepada Kepala  Daerah    melalui    Sekretaris    Daerah dengan    tugas    melaksanakan  penyusunan dan pelaksanaan  kebijakan  daerah  di  bidang pengolahan data  elektronik.
Dengan  kelembagaan  yang  baik,  akan menciptakan  sistem  layanan  yang  baik  pula. Sejumlah  faktor  yang  mendorong  kepuasan pelanggan  atau  pengguna  jasa  di  seluruh pelayanan publik dapat diidentifikasi: pengiriman,  ketepatan  waktu,  penyediaan informasi, profesionalisme dan sikap staf. Aspek  kelembagaan  juga  menjelaskan alur  dari  pengaduan,  karena  setiap  pimpinan unit penyelenggara pelayanan pelayanan publik wajib  menyelesaikan  setiap  laporan  atau pengaduan masyarakat mengenai ketidakpuasan  dalam  pemberian  pelayanan sesuai  kewenangannya.  Selain  itu,  pimpinan penyelenggara  pelayanan  publik  wajib  secara berkala  mengadakan  evaluasi  terhadap  kinerja penyelenggaraan  pelayanan  di  lingkungan secara  berkelanjutan  dan  hasilnya  secara berkala  dilaporkan  kepada  pimpinan  tertinggi penyelenggara pelayanan publik. Dalam melakukan  evaluasi  kinerja  pelayanan  publik harus  menggunakan  indikator  yang  jelas  dan terukur sesuai ketentuan yang berlaku (Kepmenpan No. 63, 2003).
Kesimpulan yang dapat diambil dari data yang disesuaikan dengan teori yang ada, maka Kabupaten  Lamongan  memenuhi  kebutuhan akan kelembagaan dengan ditanganinya IT oleh Kantor  Pengelolaan  Data  Elektronik  (KPDE) yang  diberikan  wewenang  untuk  mengurus pengembangan  layanan  desa  yang  berbasis  IT dan mengembangkannya sampai ke Desa.

## d. Anggaran
Alokasi  anggaran  untuk  layanan  pada masyarakat  khususnya  yang  terkait  untuk
layanan  berbasis  IT  akan  menunjukkan keseriusan  dari  pemegang  otoritas  untuk penerapan E-Government . Urusan
penganggaran  merupakan  urusan  yang  sangat penting, karena dibutuhkan
pertanggungjawaban yang serius. Daerah yang menerapkan layanan aplikasi, dalam penerapannya  menggunakan  dana  Anggaran Penerimaan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)
Kabupaten/Kota.  Kabupaten  Lamongan  dalam pengadaan  PADE  sesuai  dengan  keputusan Bupati Lamongan No. 188/324/Kep/413.013/2013 tentang
Penunjukan  Desa  Percontohan  Pelaksanaan Program Pengolahan Administrasi Desa Secara Elektronik  (PADE),  membuat  pengadaan PADE  sendiri  diambil  langsung  dari  APBD Kabupaten  Lamongan  Tahun  Anggaran  2013. Harga  yang  harus  dibayarkan  untuk  membeli PADE  sebesar  20  juta  rupiah  untuk  aplikasi yang  diambilkan  dari  APBD  2013.  Beberapa desa di Kabupaten Lamongan yang sebelumnya memiliki Abinduk pengadaannya swadaya dari desa.  Pengadaan  Abinduk  sendiri  diambil  dari Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  seharga  400  ribu rupiah  dengan  tambahan  200  ribu  untuk  input data penduduk.
Tujuan dari penerapan IT untuk layanan administrasi  publik,  dengan    mengusulkan beberapa  layanan online adalah  untuk  (a) meningkatkan  operasinya,  (b)  untuk  membuat prosedur  administrasi  yang  mudah  dan  (c) untuk meminimalkan biaya dan waktu pengiriman pelayanan publik (West, 2004).
Usaha  penyelarasan  operasional  menilai tingkat  pendanaan  dan  sejauhmana  komitmen sumber  daya  manusia  dan  keuangan  selaras dengan strategi e-Government . Proses Kegiatan adalah  dengan  mempertimbangkan  sebagai berikut:
1) Dana  atau  anggaran  tertentu  telah tersedia  untuk  implementasi  Strategi e-Government .
2) Rencana strategis investasi inisiatif e- Government untuk masa depan.
3) Realokasi anggaran untuk pembiayaan inisiatif e-Government .
4) Model yang diterapkan atau digunakan untuk mengukur kebutuhan keuangan dalam pembiayaan inisiatif e-Government .
5) Analisis  survei  biaya  manfaat  dan kepuasan  pelanggan  telah  dilakukan untuk  menentukan  dampak  pada biaya pelayanan.
Dalam  aspek  penganggaran,  tiap  daerah masih  mengalami  kendala  dalam  besaran anggaran  yang  diperlukan  untuk  membangun sistem, namun masih di beberapa daerah sudah ada  rencana  untuk  realisasi  anggaran  dalam pelaksanaan  layanan  yang  berbasis  IT. Kabupaten  Lamongan  sudah  mempunyai regulasi  yang  mengatur,  sehingga  untuk penganggaran dapat sedikit teratasi, selain itu di Kabupaten  Lamongan  sudah  memiliki  KPDE yang  berwenang  untuk  pengembangan  PADE bersama bagian Pemdes. Solusi untuk penyelesaian  masalah  kelembagaan  tersebut adalah  dapat  diawali  dengan  pembuatan lembaga yang berwenang untuk pengembangan IT dengan payung regulasi yang jelas.

## 2. Pelayanan IT
Layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat  sangat  beragam.  Untuk  jenis  dan urusan  layanan  yang  diberikan  di  semua desa/kelurahan sama. Dengan kemajuan teknologi,  harapannya  dapat  diterapkan  untuk layanan  di  desa/kelurahan.  Kebutuhan  akan layanan  masyarakat  yang  ada  di  desa  adalah terkait dengan layanan administrasi kependudukan, diantaranya:
 KTP (Kartu Tanda Penduduk);
 KK (Kartu Keluarga);
 SKTM  (Surat  Keterangan  Tidak Mampu);
 Surat Keterangan Usaha;
 Surat Waris;
 Surat Keterangan Pindah;
 Surat Keterangan Domisili;
 SKCK  (Surat  Keterangan  Cacat Kriminal);
 Dan surat-surat lainnya.
Kabupaten Lamongan untuk menunjang  layanan  telah  dibuat  kebijakan pembuatan sistem aplikasi IT untuk administrasi  desa.  Aplikasi  khusus  pelayanan yaitu  Pengolahan  Administrasi  Desa  Secara Elektronik  (PADE).  Sesuai  dengan  regulasi yang ada, PADE akan digunakan untuk layanan kependudukan,  pertanahan,  keuangan,  dan surat-menyurat,  namun  pada  penerapannya PADE  terbatas  pada  layanan  surat-menyurat dan  kependudukan.  Layanan  surat-menyurat digunakan  untuk  mengakomodasi  layanan terkait  administrasi  kependudukan,  sedangkan layanan  kependudukan  digunakan  dengan pembuatan database penduduk. Dari 4 sampel desa  yang  diambil  dalam  2  kecamatan  yang
menggunakan  PADE,  ada  1  desa  yang  belum menggunakan  PADE  yang  diberikan  oleh Pemkab Lamongan. Sebelum ada PADE, sudah ada beberapa desa yang menggunakan aplikasi Administrasi Berbasis Nomor Induk Penduduk (Abinduk)  untuk  pelayanan.  Abinduk  ini fungsinya  sama  seperti  PADE  yang  diberikan oleh Pemkab. Kedua program tersebut masing- masing  memiliki  kelebihan  dan  kelemahan, kelebihan PADE adalah dapat dimasukkan foto warga, sedangkan Abinduk tidak bisa. Kelebihan  Abinduk  sendiri  adalah  bisa digunakan  untuk  memberi  ruang  khusus  yang dapat  mewadahi  kemauan  desa,  misalnya  di Desa  Putatkumpul  yang  digunakan  untuk pembayaran  rekening  air.  Aplikasi  lain  yang ada di pelayanan administrasi desa adalah Profil Desa  dan  Kelurahan  (PRODESKEL),  yang merupakan aplikasi online yang diberikan oleh Kementrian  Dalam  Negeri  terkait  pengisian profil  desa.  PRODESKEL  memberikan  akses pada  desa  untuk  mengisi  profil  secara online . Didalam  kelancaran penyelenggaraan  program PADE, dibentuk tim pelaksana yang ditetapkan oleh  regulasi  yang  ada,  dengan  anggota  tim pelaksana dari bagian Pemdes dan KPDE. Tim pelaksana bertugas untuk melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program PADE dan melaporkan hasil pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawabnya kepada  kepala  daerah.  Program  PADE  masih dilaksanakan  di  desa  percontohan,  diharapkan nantinya untuk dapat menjadi acuan penyelenggaraan  program  PADE.  Dalam melaksanakan program PADE, masing-masing desa  menunjuk  sekretaris  desa  dan/atau perangkat  desa  lainnya  sebagai  operator program  dengan  syarat  harus  benar-benar menguasai dasar-dasar pengoperasian komputer.
Jadi,  dari  penjelasan  di  atas  dapat disimpulkan bahwa penerapan dan pengembangan  IT  dalam  aspek  pelayanan masih  belum  maksimal  dan  belum  merata  di semua  desa.  Penerapan  IT  kedepannya  harus dapat mengakomodir semua kebutuhan layanan dengan  pembuatan  sistem  yang  lebih  baik dengan mengembangan sistem yang sudah ada dan diterapkan di semua desa.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
1. Kesiapan penerapan TIK dilihat dari aspek sumberdaya  manusia,  sarana  prasarana,
kelembagaan dan anggaran.
a. Ketersediaan  SDM  yang  mampu mengoperasikan  TIK  di  tingkat  desa masih sangat terbatas.
b. Sarana  prasarana  terkait  TIK  masih dalam  hal  pemenuhan  perangkat komputer  baik  software  maupun hardware, namun ketersediaan jaringan  komputer  masih  terbatas  di beberapa daerah.
c. Kelembagaan yang ada sudah mencukupi  untuk  penerapan  dan pengembangan TIK lebih lanjut.
d. Kebutuhan  anggaran  dapat  terpenuh karena  adanya  lembaga  yakni  KPDE dan  didukung  Bagian  Pemerintahan Desa  yang  mempunyai  kewenangan sehingga  dapat  dimasukkan  dalam mata anggaran pembangunan.
2. Penerapan  dan  pengembangan  IT  dalam aspek  pelayanan  masih  belum  maksimal dan belum merata di semua desa dan belum mengakomodir  semua  kebutuhan  layanan masyarakat.

## Rekomendasi dan Saran
1. Meningkatkan  jumlah  SDM  yang  mampu mengoperasikan  TIK  di  tingkat  desa. Pelatihan-pelatihan peningkatakan kapasitas  terkait  IT  tidak  hanya  untuk operator,  karena  di  masa  mendatang pelayanan administrasi akan sangat banyak melibatkan  IT.  Terbatasnya  SDM  yang menguasai TIK akan menimbulkan permasalahan layanan apabila yang bersangkutan  berhalangan  masuk  kantor sehingga pelayanan menjadi terhambat.
2. Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota harus sudah mulai beraksi dalam  menghubungkan  semua  tempat  di Indonesia  melalui  jaringan  internet,  tidak hanya  bersandar  pada  cakupan  jaringan melalui  BTS  ( base  transceiver  station ) yang  sering  terkendala  dengan  cuaca  tapi juga  mempercepat  pembangunan  jaringan serat optik. TIK sangat tergantung dengan jaringan yang memadai karena apabila TIK tidak  ditunjang  dengan  jaringan  maka kinerja  TIK  hanya  mengakses  data  lokal. Keterkaitan data yang menjadi keutamaan TIK menjadi hilang apabila tidak ditunjang oleh  jaringan  karena  menyebabkan  data yang  ada  di  pusat  server  tidak  terupdate pada saat yang sama.
3. Anggaran  Pemerintah  selalu  terbatas  dan
dibatasi  oleh  program  prioritas  sehingga tidak  bisa  melakukan  penganggaran sekaligus  dalam  satu  tahun  anggaran. Pengadaan  sistem  dan  segala  kebutuhan terkait TIK perlu dianggarkan setiap tahun agar dapat memenuhi kebutuhan di setiap desa.
4. Penerapan dan pengembangan IT merupakan satu proses dimana sistem yang dibangun  tidak  bisa  langsung  sempurna tetapi  di  bangun  secara  bertahap  dan diperbaiki agar memenuhi harapan pelayanan.  Sistem  yang  sekarang  dapat menjadi dasar untuk pengembangan sesuai dengan perubahan peraturan dari peraturan yang  lama  menjadi  baru  yakni  undang- undang  tentang  Desa.  Saat  ini,  peraturan pelaksanaan terkait sistem informasi masih menunggu  peraturan  dari  kementerian terkait.

## DAFTAR PUSTAKA
ADB (2011). e-Goverment Capability Maturity Model : Improving Public Services through Information and Communication Technology . diunduh dari
http://www.unapcict.org/ecohub/ e-
Government -capability-maturity-model diakses Kamis, 07 Februari 2013. Al-Khouri, A. M. (2011) An Innovative Approach For E-Government Transformation. diunduh dari http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1105/11 05.6358.pdf. diakses Jumat, 01 Februari
2013.
Charalabidis  Y.,  Gionis  G.,  Lampathaki  F., Askounis  D.,  Metaksiotis  K.  (2006), Organising  Municipal  e-Government Systems:  A  Multi-Facet  Taxonomy  of eServices  for  Citizens  and  Businesses , DEXA eGov Conference 2006, Krakow, Poland.
Depdagri  (2007).  Naskah  Akademik  Tentang
Rancangan  Undang-Undang  Tentang Desa. Direktorat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan, Direktorat Jenderal Pemberdayaan  Masyarakat  Dan  Desa,
Departemen Dalam Negeri, Jakarta. Gil-Garcia,  J.  R.  and  T.  A.  Pardo,  2005. E- government  success  factors:  Mapping practical tools to theoretical foundations . Gov. Inform. Quart. , 22: 187-216. Heeks, Richard. 2001a. Building e-Governance for  Development:  A  Framework  for
National and Donor Action. i-
Government  Working  Paper  Series , Paper No. 12, Institute for Development
Policy  and  Management,  University  of Manchester, Manchester, UK (http://www.man.ac.uk /idpm/idpm_dp.htm#ig). Heeks,  Richard.  2001b.  Understanding e-
Governance for Development. i- Government  Working  Paper  Series,
Paper No. 11, Institute for Development
Policy  and  Management,  University  of Manchester,
Manchester,
UK ( http://www.man.ac.uk/idpm/idpm_dp.h tm#ig ). keputusan Bupati Lamongan No. 188/324/Kep/413.013/2013 tentang Penunjukan Desa Percontohan Pelaksanaan Program Pengolahan Administrasi  Desa  Secara  Elektronik (PADE)
Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatus Negara  nomor:  63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelengaraan Pelayanan Publik.
Lulita,  M.  C.  (2011).  Kinerja  birokrasi  desa dalam meningkatkan pelayanan umum di Desa  Cukurgondang  Kecamatan  Grati Kabupaten  Pasuruan.  diunduh  dari http://library.um.ac.id/free- contents/index.php/  pub/  detail/kinerja- birokrasi-desa-dalam-meningkatkan- pelayanan-umum-di-desa- cukurgondang-kecamatan-grati- kabupaten-pasuruan-mega-clara-lulita- 48942.html  diakses  Rabu,  06  Februari 2013.
McNabb, David E. 2010. Research methods for political  science.  Quantitative  and qualitative  approaches .  2nd    ed.
Armonk, N.Y: M.E. Sharpe.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  62
Tahun 2008
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa The  Department  of  Human  Services  (2011).
Service  Delivery  Reform:  Transforming government  service  delivery .  diunduh dari http://www.humanservices. gov.au/spw/corporate/about- us/resources/service-delivery-reform- overview. pdf diakses Selasa, 05 Februari 2013 jam 07:58.
UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
Vintar,  M,  M  Kunstelj,  A  Leben  –  2002.
Delivering better quality public services through life-event portals. 10th NISPAcce Annual Conference, 2002 West,  D.  (2004). E-Government  and  The Transformation  of  Service  Delivery  and
Citizen  Attitudes .  Public  Administration
Review, 64(1): 15-27. Wikidepia (2013). E-Governance . From
Wikipedia, the free encyclopedia diunduh dari http://en.wikipedia.org/wiki/E-
Governance  diakses  Jumat,  01  Februari 2013.