## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 309-321 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERLINDUNGAN ANAK DALAM
PERSPEKTIF KONSEP HADHANAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35

## TAHUN 2014

## NORMATIVE JURIDICAL REVIEW OF CHILD PROTECTION IN THE PERSPECTIVE OF HADHANAH’S CONCEPT AND LAW NUMBER 35 OF 2014

## Niken Sylvia Puspitasari
Fakultas Ushuluddin, Universitas Darussalam Gontor, Indonesia Email: nikensylviap@unida.gontor.ac.id

## Muhammad Giri Herlambang
Fakultas Ushuluddin, Universitas Darussalam Gontor, Indonesia Email: muhammadgiriherlambang90@student.iqt.unida.gontor.ac.id

## Alwan Abidin
Fakultas Ushuluddin, Universitas Darussalam Gontor, Indonesia Email: alwanabidin76@student.iqt.unida.gontor.ac.id

## Riyanmar Fayat Zabihullah
Fakultas Ushuluddin, Universitas Darussalam Gontor, Indonesia Email: riyanmarfayatzabihullah29@student.iqt.unida.gontor.ac.id
Keywords : ABSTRACT Hadhanah’s Concept, Child Protection, Law This study aims to explain the concept of Islamic law through the concept of hadhanah in the effort to protect Indonesian children. In Law No. 35 of 2014, which has been ratified by the government, it is emphasized that the protection of Indonesian children from all forms of discrimination and violence is a priority. Since the majority of people in Indonesia are Muslim, Islamic values and standards certainly influence the upbringing and education of children. Child neglect is one form of maltreatment and violence experienced by children and constitutes a violation of children's human  rights,  whether  intentional  or  unintentional.  A  normative juridical research method, which is based on library research, is used as  the  research  methodology.  Based  on  the  research  findings,  Islamic law itself teaches how to protect children, and the government, society, and  parents  have  a  very  important  role  in  establishing  policies  that benefit  children  and  uphold  human  rights.  The  results  of  this  study indicate that Law No. 35 of 2014 has fulfilled the concept of hadhanah in  Islamic  jurisprudence  and  has  involved  all  parties  in  protecting children. This law also explains child protection in the fields of religion, health, education, and social matters. Kata kunci : ABSTRAK Konsep hadhanah , Perlindungan Anak, Undang-Undang Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep hukum Islam melalui konsep  hadhanah  dalam  upaya  perlindungan  terhadap  anak-anak Indonesia.  Dalam  Undang-undang  No  35  Tahun  2014  yang  telah disahkan  pemerintah  telah  dipertegas  bahwa  perlindungan  terhadap anak-anak  Indonesia  dari  segala  bentuk  diskriminasi  dan  kekerasan karena mayoritas orang di Indonesia beragama Islam, nilai dan standar agama  Islam  pasti  memengaruhi  pemeliharaan  dan  pendidikan  anak. Terlantarnya anak merupakan salah satu bentuk perlakuan yang buruk

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 309-321 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
dan  perbuatan  kekerasan  yang  dialami  oleh  anak  dan  merupakan pelanggaran HAM terhadap anak yang disengaja maupun tidak sengaja. Penelitian  yuridis  normatif  yang  bersumber  dari  bahan  pustaka digunakan sebagai metodologi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, hukum  Islam  sendiri  mengajarkan  bagaimana  melindungi  anak,  dan pemerintah,  masyarakat,  dan  orang  tua  memiliki  peran  yang  sangat penting  dalam  menetapkan  kebijakan  yang  menguntungkan  anak  dan berpihak  pada  penegakan  Hak  Asasi  Manusia.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  telah memenuhi  konsep  dalam  fikih  hadhanah  dan  telah  melibatkan  semua pihak  untuk  melindungi  anak.  Undang-Undang  tersebut  juga menerangkan  perlindungan  anak  di  bidang  agama,  kesehatan, pendidikan, dan sosial.
Diterima : 21 Juli 2024; Direvisi : 13 Agustus 2024; Disetujui : 14 Agustus 2024; Tersedia online : 30 Agustus 2024
How to cite: Niken Sylvia Puspitasari, Muhammad Giri Herlambang, Alwan Abidin, Riyanmar Fayat, “Tinjauan  Yuridis  Normatif  Perlindungan  Anak  dalam  Perspektif  Konsep  Hadhanah  dan  Undang- Undang  Nomor 35  Tahun  2014”, BUSTANUL  FUQAHA:  Jurnal  Bidang  Hukum  Islam Vol.  5,  No.  2 (2024): 309-321. doi: 10.36701/bustanul.v5i2.1377.

## PENDAHULUAN
Pada abad ke-20, berbagai negara muslim mengalami pembaruan dan reformasi dalam  evolusi  dan  perkembangan  hukum  keluarga.  Usaha  ini  bertujuan  untuk mengimplementasikan  pernikahan  secara  komprehensif,  upaya  pembaharuan  ini mencakup sejumlah isu termasuk usia pernikahan, pencatatan resmi, persetujuan kedua belah pihak yang akan menikah, proses perceraian di pengadilan, serta prosedur hukum lainnya  untuk  menyelaraskan  pernikahan  dengan  semua  aspek  dan  konsekuensinya. Inovasi-inovasi dalam hukum keluarga ini menandai peralihan dari praktik konvensional atau tradisional menuju pendekatan hukum yang lebih modern, seperti yang tercermin dalam  peraturan-peraturan  hukum  yang  berlaku  di  negara-negara  dengan  mayoritas penduduk Muslim.
Anak  memiliki  identitas  yang  unik  dan  karakteristik  yang  spesifik.  Meskipun mereka memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan perasaan, pemikiran, dan keinginan  mereka  sendiri,  namun  lingkungan  di  sekitarnya  memiliki  dampak  yang signifikan dalam membentuk perilaku mereka. Oleh karena itu, dukungan, bimbingan, dan perlindungan yang diberikan oleh orang tua, guru, dan figur dewasa lainnya sangat penting bagi perkembangan anak. Kepentingan melindungi anak tidak dapat dipandang remeh karena ketika hak-hak anak dilanggar, pada dasarnya itu merupakan pelanggaran terhadap  prinsip-prinsip  hak-hak  fundamental.  Tambahan  pula,  pelanggaran  hak  anak dapat  menghambat perkembangan serta kesejahteraan anak karena  anak  yang terkena kekerasan,  eksploitasi,  pengabaian,  atau  perlakuan  yang  tidak  pantas  berisiko menghadapi  berbagai  konsekuensi,  termasuk  penurunan  harapan  hidup,  masalah kesehatan mental dan fisik, serta masalah lainnya. 1 Rumusan masalah dalam penelitian
1 Anna  Syahra,  “Aspek  Hukum  Tanggung  Jawab  Negara  Terhadap  Perlindungan  Anak Terlantar Ditinjau  Dari  Pasal  34  Ayat  1  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,” Jurnal Hukum Adigama , n.d., 1–23.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 309-321 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
ini adalah bagaimana perspektif  hadhanah dalam hukum islam terhadap perlindungan anak  yang  ditelantarkan  di  Indonesia,  serta  bagaimana  pandangan  hukum  Undang- undang  nomor  35  Tahun  2014  terhadap  perlindungan  anak  yang  ditelantarkan  di Indonesia dan  Upaya pemerintah dan masyrakat baik secara individu maupun kollektif untuk menanggulangi hal tersebut.
Perlindungan anak menurut hukum Islam fikih hadhanah dan Undang-Undang No. 35  Tahun  2014,  serta  dalam  penelitian  ini  akan  menjelaskan  bagaimana  upaya penanggulangan  yang  tepat  dari  pandangan  kedua  hukum  tersebut.  Beberapa  kajian sebelumnya yang sejalan dengan artikel ini di antaranya: “Perlindungan anak dari Hasil Perkawinan  Siri  yang  Ditelantarkan  Menurut  Hukum  Islam  dan  Undang-Undang Perlindungan Anak” yang ditulis Anjani Sipahutar Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas  Al  Azhar  Medan,  Indonesia  tahun  2018,  menggunakan  penelitian kepustakaan atau library research 2 . Artikel ini menjelaskan bahwa perlindungan anak, di mana pemerintah, komunitas, dan orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam menetapkan kebijakan yang mendukung penegakan Hak Asasi Manusia terhadap anak. dan  “Perlindungan  Anak  Dalam  UU  Nomor  35  Tahun  2014  dalam  Perspektif  Fikih Hadhanah”  yang  ditulis  oleh  Siti  Fitrotun  Universitas  Islam  Nahdlatul  Ulama, menggunakan pendekatan normative, eksplanatoris dengan literatur kepustakaan dengan menganalisis  kebijakan.  Artikel  ini  menjelaskan  bagaimana  perlindungan  anak  dalam perspektif hadhanah dan UU nomor 35 tahun 2014. 3
Untuk itu, tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui hukum perlindungan anak  dalam  hadhanah  dan  hukum  UU  Nomor  35  tahun  2014  dan  bagaimana penanggulangan  dan  tindakan  yang  harus  dilakukan  terhadap  anak-anak  yang ditelantarkan  secara  tepat  yang  sesuai  dengan  dua  pandangan  hukum  tersebut.
Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yang mana  menitikberatkan  pada  studi  ilmu  hukum  serta  analisis  terhadap  prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam masyarakat. Ini berarti peneliti mengadopsi pendekatan yang didasarkan pada hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak. 4 Metode Analisis yang digunakan adalah induktif, yang berarti peneliti mengambil langkah  dari  fakta-fakta  spesifik  dan  peristiwa-peristiwa  konkret  untuk  kemudian digeneralisasikan  menjadi  kesimpulan  yang  lebih  umum.  Dalam  konteks  ini,  penulis mencoba  untuk  menyajikan  pandangan  fikih  hadhanah  terkait  dengan  gagasan perlindungan  anak  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014,  kemudian  dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat diterapkan secara lebih umum.
2 Anjani Sipahutar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak,” Doktrina: Journal of Law 2, no. 1 (2019): 66, https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2383.
3 Siti Fitrotun, “Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah,” Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam. 9, No.1., no. 1 (2022): 1–16.
4 Wahyu Hidayat, Muhamad Abas, and Tatang Targana, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Karawang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Justisi: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2023): 21–41, https://doi.org/10.36805/jjih.v8i1.4880.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 309-321 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## PEMBAHASAN Urgensi Perlindungan Anak dan Hak Anak
Anak sebagai individu yang berbeda dan memiliki karakteristik unik. Meskipun anak  memiliki  kemampuan  untuk  bertindak  berdasarkan  perasaan,  pikiran,  dan keinginannya sendiri, perilaku mereka ternyata sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu, anak memerlukan bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya selama masa pertumbuhannya. 5
Anak dari nikah siri, anak tanpa bapak karena hamil di luar nikah dll  termasuk dalam kategori kelompok rentan, dan memberikan perlindungan kepada mereka adalah tindakan  yang  tepat.  Ini  berlaku  untuk  kelompok  rentan  lainnya  seperti  pengungsi, pengungsi dalam negeri, kelompok minoritas, pekerja migran, penduduk asli pedalaman, dan  perempuan.  Pelanggaran  hak  anak  merupakan  pelanggaran  terhadap  hak  asasi manusia  dan  dapat  menghambat  perkembangan  anak  yang  menjadi  korban  kekerasan, eksploitasi, pengabaian, atau perlakuan tidak layak lainnya mungkin berisiko mengalami konsekuensi serius seperti harapan hidup yang lebih pendek, masalah kesehatan mental dan fisik, serta komplikasi jangka panjang dalam pertumbuhan dan perkembangannya.
Sebaliknya, tindakan perlindungan yang efektif  akan mengurangi  kemungkinan anak mengeksploitasi orang lain, termasuk anak itu sendiri, dan meningkatkan peluang mereka  untuk  tumbuh  secara  fisik,  mental,  percaya  diri,  dan  memiliki  harga  diri  Agar dapat  mencegah  hal-hal  tersebut,  hukum  perlindungan  anak  harus  diterapkan  secara substansial,  struktural,  dan  kultural  dalam  kerangka  peraturan  perundang-undangan. Melalui  langkah  ini,  hak-hak  dasar  dan  kebebasan  anak  dari  kelahiran  hingga  dewasa dapat  diperkuat  dan  mandiri,  menjadi  fondasi  yang  kokoh  bagi  keluarga,  masyarakat, bangsa, dan negara dalam pencapaian tujuan nasional.
Pada  tahun  2014,  pemerintah  melakukan  revisi  dan  penyempurnaan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  telah  diperbarui  dengan Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014,  yang  mulai  berlaku  pada  17  Oktober  2014. Menurut  penjelasan  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014,  perubahan  ini dilakukan karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dianggap belum efektif sebagai peraturan  hukum  yang  bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan  dan  memenuhi  hak- hak anak. Salah satu penyebabnya adalah peraturan perundang-undangan sektoral yang bertentangan  dengan  definisi  anak.  Selain  itu,  peningkatan  jumlah  kasus  kekerasan seksual  terhadap  anak  menunjukkan  bahwa  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 maupun  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  telah menegaskan hak dan kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dalam  melindungi  anak,  Penjelasan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  menunjukkan  bahwa  langkah  tersebut  belum  cukup  efektif. Diperlukan undang-undang tambahan yang secara khusus menegaskan tanggung jawab tersebut untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak dan pencegahan kekerasan terhadap mereka.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  memperkuat  penegasan  ini  mengacu pada  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  Konvensi  Hak  Anak  yang  diratifikasi  oleh pemerintah  Indonesia  melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990. Hal  ini
5 R. Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak- Hak Anak,” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 11, no. 2 (2016): 250–358.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 309-321 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
menunjukkan  komitmen  pemerintah  untuk  memastikan  perlindungan  yang  kuat  bagi anak-anak  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  hak  asasi  manusia  yang  diakui  secara internasional.  Sejak  tahun  1990,  Indonesia  diwajibkan  untuk  memenuhi  ketentuan melalui  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014,  Konvensi  Hak-Hak  Anak diimplementasikan dengan tujuan melindungi anak-anak Indonesia dari diskriminasi dan kekerasan. Oleh karena itu, Strategi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan anak sebaiknya mengacu pada undang-undang perlindungan anak.
Islam  memberikan  rasa  aman  kepada  anak  dilakukan  dengan  memberikan perhatian  dan  penjagaan  yang  maksimal,  yang  tercermin  dalam  ketentuan-ketentuan hukum  Fikih  Islam  yang  sangat  terperinci,  yang  mengutamakan  kemaslahatan  anak  di atas  segala-galanya. 6 Dalam  Islam,  konsep  pemeliharaan  anak  dikenal  dengan  istilah Hadhanah.  Syariat  Islam  telah  menetapkan  hukum  yang  berkaitan  dengan  pengasuhan anak, menjaga kebutuhan mereka, serta berperilaku baik terhadap mereka. Hal ini karena meninggalkan  anak-anak  tanpa  pengawasan  dapat  membahayakan  mereka,  sedangkan Islam mengajarkan kasih sayang, saling berbagi beban, dan kesetaraan. 7
Hadhanah  digunakan  untuk  menganalisis  gagasan  perlindungan  anak  dalam Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014,  mengingat  mayoritas  penduduk  Indonesia adalah  Muslim,  nilai  dan  norma  agama  Islam  secara  otomatis  mempengaruhi pemeliharaan  dan  pendidikan  anak.  Berdasarkan  pertimbangan  ini,  penelitian  ini bertujuan untuk memahami konsep perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2014  yang  mengubah  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak, serta menganalisis fikih Hadhanah terkait undang-undang tersebut.

## Hadhanah
Hadhanah  berasal  dari  kata al-hidhn yang  artinya  samping  atau  merengkuh  ke samping. Dalam konteks syarh , hadhanah mengacu pada tanggung jawab menjaga dan mengasuh  anak  kecil  dari  segala  hal  yang  berpotensi  membahayakan,  serta  berusaha mendidiknya  dengan  melakukan  tindakan-tindakan  yang  bermanfaat  baik  untuk kebutuhan  fisik  maupun  spiritualnya.  Para  ulama  fikih  menjelaskan  konsep  hadhanah sebagai upaya pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang belum mencapai usia mumayyiz. Upaya ini meliputi memberikan perhatian yang baik, melindungi mereka dari bahaya, serta memberikan pendidikan yang menyeluruh  agar  mereka  dapat  menjadi  mandiri  dan  bertanggung  jawab  dalam kehidupan.
Menurut  Ensiklopedia  Islam  Indonesia,  hadhanah  adalah  tanggung  jawab menjaga  dan  merawat  bayi  atau  anak  kecil  yang  belum  memiliki  kemampuan  untuk merawat diri sendiri. Secara umum, hadhanah mengacu pada kewajiban orang tua untuk merawat  dan  mendidik  anak-anak  mereka  secara  menyeluruh,  termasuk  dalam  hal ekonomi,  pendidikan,  dan  semua  kebutuhan  pokok  anak  tersebut. 8 Merawat  anak  juga
6 Nur Wakhidah, Muhammad Arfan Muammar, and Zainal Arifin, “Konsep Pendidikan Anak Dalam Islam ( Perspektif Syaikh Musthafa Al-Adhawi Dalam Kitab Fiqhu Tarbiyyat Al- Abna ’)” 5, no. 3 (2024): 467–74.
7 Nurfitriani, “Konsep Al-Qur’an Dan Hadis Tentang Radha’Ah Dan Hadhanah Perspektif Gender,” SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum 6, no. 1 (2022): 51–70, https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i1.772.
8 Zaini Miftach, “Studi Hukum Islam Tentang Peran Babysitter Dalam Menggantikan Kewajiban

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 309-321 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
berarti  mengemban  tanggung  jawab  bagi  orang  tua  untuk  memonitor,  memberikan perawatan  yang  layak,  serta  memenuhi  kebutuhan  hidup  anak.  Tanggung  jawab  ini mencakup pengawasan, pelayanan, dan pemenuhan kebutuhan anak secara berkelanjutan hingga  anak  mencapai  usia  dewasa  dan  dapat  mandiri.  Pendidikan  diartikan  sebagai kewajiban  orang  tua  dalam  memberikan  pembelajaran  yang  memungkinkan  anak berkembang sesuai bakatnya, sehingga menjadi individu yang memiliki keterampilan dan dedikasi  hidup  yang  sesuai  dengan  konteks  masyarakat  Indonesia.  Hukum  Hadhanah diwajibkan  karena  keamanan  anak  terancam  jika  tidak  dipelihara,  sehingga  wajib  bagi orang  tua  untuk  memberikan  perlindungan  dan  memberi  nafkah  kepada  anak.  Dasar hukum  Hadhanah  terdapat  dalam  ayat  Al-Qur'an  Surah  At-Tahrim  ayat  6,  yang menginstruksikan orang tua untuk menjaga keluarganya dari api neraka. Tujuan utama syariah dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah kemaslahatan manusia baik di dunia maupun  di  akhirat.  Salah  satu  tujuannya  adalah  memelihara  keturunan  untuk  menjaga kemurnian  darah  dan  kelangsungan  umat  manusia  melalui  pengaturan  pernikahan  dan melarang perbuatan zina. Ayat 9 Surah An-Nisa' mengingatkan agar orang-orang yang berada di sekitar orang yang sedang sakit untuk bertakwa dan tidak mendorong mereka untuk  mewariskan  harta  kepada  pihak  tertentu  yang  dapat  mengabaikan  kepentingan anak-anak mereka sendiri.
Allah Swt berfirman dalam surat al-Nisa’ ayat 9: ْمِهْيَلَع ۟اوُفاَخ اًفََٰعِض ًةَّيِ رُذ ْمِهِفْلَخ ْنِم ۟اوُكَرَ ت ْوَل َنيِذَّلٱ َشْخَيْلَو
اًديِدَس  ًلًْوَ ق ۟اوُلوُقَ يْلَو ََّللَّٱ ۟اوُقَّ تَ يْلَ ف Terjemahnya: “Dan  hendaklah  takut  (kepada  Allah)  orang-orang  yang  seandainya  meninggalkan  di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, hendaklah mereka takut. Oleh itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar lagi tepat”. (Q.S. al-Nisa (4): 9)
Dalam ayat ini, Ibnu Katsir menjelaskan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ali Ibn Abi Thalhah dari Ibn Abbas, bahwa ayat ini berkenaan dengan seorang laki-laki yang yang sedang mendekati kematian, lalu ada orang yang mendengarnya membuat wasiat yang merugikan ahli warisnya. Maka Allah memerintahkan orang yang mendengar wasiat tersebut  untuk  takut  kepada  Allah,  membimbingnya,  dan  mengarahkannya  kepada kebenaran, serta memperhatikan ahli warisnya sebagaimana dia ingin orang lain berbuat baik  kepada  ahli  warisnya  jika  dia  khawatir  akan  keadaan  mereka. 9 Maka  seseorang hendaklah takut orang yang seandainya meninggal dan meninggalkan anak-anak mereka yang masih kecil, yang mereka takutkan mengalami kedzaliman dan tak terurus. Ayat ini dinyatakan  kepada  para  wali  dan  yang  diwasiati  untuk  mengasuh  anak  yatim  yang didalamnya terdapat nasehat bagi mereka untuk memperlakukan anak yatim yang mereka asuh  sebagaimana  mereka  memperlakukan  anak-anak  mereka  yang  khawatir  akan kesejahteraan anak-anak mereka setelah mereka meninggal. 10 Memberikan perlindungan dan  perawatan  kepada  keluarga,  terutama  anak-anak  yang  membutuhkan,  diutamakan
Hadhanah Terhadap Anaknya Di ‘Tpa Media Cinta Ilmu’ Kelurahan Tlogoanyar Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan” 1 (2018): 53–54.
9 Ibn Katsir, “Tafsir Al-Qur’an Al-’Azhim,” in Jilid 1 (Kairo: al-Tawfikiya Bookshop, n.d.), 156.
10 Ali Said Hijriyati, Muthi’ah, “Tanggung Jawab Orang Tua Untuk Mempersiapkan Generasi Tangguh Dalam Perspektif Al-Qur’an Analisis Semantik Terhadap Q.S. Al-Nisa’: 9,” El-Islam 1 no 1 (2019): 25.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 309-321 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
dibandingkan  dengan  memberikan  bantuan  kepada  orang  lain.  Oleh  karena  itu,  dalam penentuan  wasiat  sebelum  meninggal,  tidak  diperbolehkan  memberikan  lebih  dari sepertiga  harta  yang  dimiliki.  Hadhanah  merupakan  tanggung  jawab  bersama,  yang artinya  itu  adalah  hak  bagi  anak-anak  yang  masih  kecil  karena  mereka  membutuhkan pengawasan, perawatan, pelaksanaan urusan mereka, dan pendidikan. Kewajiban ini ada pada ibu untuk melaksanakan hadhanah tersebut, jika anak masih kecil memiliki hak atas hadhanah, maka ibunya diwajibkan untuk melaksanakannya.
Hal  ini  dilakukan  agar  hak  anak  atas  perawatan  dan  pendidikannya  tidak terabaikan.  Jika  orang  lain  mampu  untuk  mengurus  hadhanah  dan  bersedia melakukannya,  sementara  ibu  tidak  mau,  maka  hak  ibu  untuk  melakukan  asuhan (hadhanah)  akan  gugur.  Hadhanah  ditetapkan  dengan  tujuan  menjaga  dan  melindungi kehidupan  anak,  termasuk  aspek  fisik,  mental,  dan  spiritualnya.  Oleh  karena  itu,  hak tersebut akan dicabut dari siapa pun yang tidak mampu memenuhi tujuan-tujuan tersebut. Konsep  dan  maksud  hadhanah  berbeda  dengan  pendidikan  (tarbiyyah).  Hadhanah mencakup perawatan fisik dan spiritual, serta pendidikan anak. Pendidikan bisa dilakukan oleh  anggota  keluarga  atau  profesional,  sementara  hadhanah  biasanya  dilakukan  oleh keluarga,  kecuali  jika  anak  tersebut  tidak  memiliki  keluarga,  dalam  hal  ini,  ibu  atau anggota keluarga lainnya dapat melakukannya. Hadhanah adalah hak dari yang menerima perlindungan, sedangkan pendidikan tidak selalu menjadi hak dari pendidik.
Menurut  konsep  hadhanah,  orang  tua  memiliki  tanggung  jawab  untuk  merawat anak-anak  yang  masih  kecil.  Dalam  situasi  perpisahan  antara  suami  dan  istri  akibat perceraian  (talak)  atau  kematian  salah  satu  pasangan,  orang  yang  paling  berhak  untuk mengasuh  anak-anak  adalah  ibunya  jika  ia  belum  menikah  lagi.  Penyebabnya  adalah karena biasanya ibu memiliki ikatan emosional yang lebih kuat daripada ayah, dan pada masa  awal  kehidupan,  ikatan  emosional  tersebut  sangatlah  penting  bagi  pertumbuhan anak. Dalil pendapat ini bersumber dari hadits Abdullah bin Umar yang berbunya:
ِرْجِحَو ،ًءاَقِس ُهَل يِيْدَثَو ،ًءاَعِو ُهَل  ِنِْطَب َناَك اَذَه  ِنِْبا َّنِإ ،َِّللَّا َلوُسَر َيَ :ْتَلاَق ًةَأَرْما َّنَأ ُهَبََأ َّنِإَو ،ًءاَوِح ُهَل ي
ﷺ َِّللَّا ُلوُسَر اََلَ َلاَقَ ف . ِ نِِم ُهَعِزَتْ نَ ي ْنَأ َداَرَأَو ، ِنَِقَّلَط : يِحِكْنَ ت َْلَ اَم ،ِهِب ُّقَحَأ  ِتْنَأ . ،َدُواَد وُبَأَو ،ُدَْحَْأ ُهاَوَر ُمِكاَْلْا ُهَحَّحَصَو .
Artinya:
“Bahwa seorang wanita berkata, ‘wahai Rasulullah, perutku ini dulu adalah wadah bagi anakku  ini,  payudaraku  adalah  sumber  minumnya,  dan  pangkuanku  adalah  tempat berlindungnya,  dan  sesungguhnya  bapaknya  mentalakku  dan  dia  ingin  mengambilnya dariku?’ Rasulullah Saw bersabda kepadanya, ‘kamu lebih berhak atasnya selama kamu belum menikah’.” (diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, serta dishahihkan oleh al- Hakim). 11
Jika ibu tidak ada, orang yang paling berhak mengasuh anak adalah nenek dari jalur  ibu  karena  dalam  tradisi  Islam,  nenek  dari  jalur  ibu  dianggap  sebagai  figur  yang sangat penting dalam pemeliharaan anak dan sering dianggap seperti ibu sendiri bagi anak tersebut.  Apabila  nenek  dari  pihak  ibu  tidak  ada,  yang  memiliki  hak  untuk  mengasuh adalah bibi dari pihak ibu, sesuai dengan nilai-nilai budaya Islam, bibi dari jalur ibu juga
11 Abu Dawud, Sunan Abu Dawud , ed. Muhammad Abdul Azizi al-Khalidi, 1st ed. (Beirut: Dar al- Kutub al-’Ilmiyyah, 2008). Vol. 2, p. 150

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 309-321 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
dianggap  sebagai  figur  yang  memiliki  kedekatan  dan  peran  yang  signifikan  dalam pemeliharaan  anak,  sering  kali  dianggap  sebagai  ibu  bagi  anak  tersebut. 12 Karena Rasulallah Saw bersabda:
ِلاَط  ِبَِأ ُنْب َرَفْعَج ْتَلاَقَ ف ،يِسْفَ ن ىَلَع ٍّحاَسِم ُتْسَف ٍّنَسَح وُبَأ َنََأ :َلاَق ُهْنَع َُّللَّا َيِضَر ٍّ يِلَع ْنَع ،ٌّيِلَعَو  ٍّب : َلاَقَو ،اَهِتَلاَِبِ َةَزَْحْ  ِتْنِبِل َمَّلَسَو ِهْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص ُِّبَِّنلا ىَضَقَ ف
ِ مُْلْا ِةَلِزْنَِبِ ُةَلاَْلْا«

## »
Artinya:
“Dari Ali r.a., ia berkata: Aku adalah Abu Hasan (Ali bin Abi Thalib), lalu aku menerima tanggung jawab ini. Maka Ja'far bin Abi Thalib dan Ali memperdebatkan perwalian putri Hamzah. Nabi SAW memutuskan putri Hamzah untuk bibinya, dan beliau bersabda, 'Bibi berkedudukan sama dengan ibu.” 13
Dalam tradisi Islam, jika tidak ada orang-orang yang disebutkan sebelumnya yang tersedia untuk mengasuh anak, maka urutan sebagai berikut in: Bapaknya, Kakeknya dari jalur  bapak.  Saudaranya  dari  jalur  bapak,  Anak  laki-laki  dari  saudara  perempuannya. Pamannya dari jalur bapak. Kemudian, kerabat yang paling dekat, dan seterusnya sesuai dengan  urutan  kekerabatan.  Jika  tidak  ada  kerabat  yang  tersedia  sama  sekali,  maka tanggung  jawab  Hadhanah  akan  jatuh  kepada  pemerintah  atau  seseorang  dari  kaum Muslimin yang bersedia. 14
Pengasuhan anak merupakan kewajiban yang timbul dari hubungan antara orang tua yang mengasuh (hadhin) dan anak yang diasuh (mahdhun), dimana keduanya harus memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  agar  tugas  pengasuhan  tersebut  sah  dan  wajib. Selama pernikahan berlangsung, ibu dan ayah memiliki tanggung jawab bersama untuk merawat anak hasil dari pernikahan mereka. Namun, setelah perceraian dan mereka harus berpisah,  baik  ibu  maupun  ayah  memiliki  kewajiban  untuk  merawat  anaknya  masing- masing. 15
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang pengasuh adalah sudah mencapai usia baligh, memiliki kecerdasan dan kesadaran yang sehat, memiliki keterampilan dalam mendidik  anak  yang  dipelihara,  memiliki  sifat  amanah  atau  dapat  dipercaya,  memeluk agama islam, ibu tidak menikah lagi dengan pria lain, berstatus merdeka atau tidak dalam kondisi terikat. Syarat untuk anak yang akan diasuh (mahdhun) adalah bahwa ia masih dalam usia kanak-kanak dan belum mampu mengurus hidupnya sendiri, atau ia berada dalam  keadaan  dengan  keterbatasan  mental  yang  membuatnya  tidak  dapat  bertindak sendiri, meskipun  sudah dewasa, seperti orang yang memiliki kecerdasan  terbatas  atau penyandang disabilitas.
Para  Fukaha’  sepakat  bahwa  pengasuhan  anak  dimulai  sejak  kelahiran  hingga masa mumayyiz. Namun, perbedaan pendapat muncul mengenai kapan masa pengasuhan berakhir. Menurut Fuqaha’ Mazhab Hanafi, hak pengasuhan anak laki-laki akan berakhir ketika  ia  dapat  mengurus  dirinya  sendiri  secara  mandiri,  seperti  makan,  minum, berpakaian, dan menjaga kebersihan. Mereka percaya bahwa umumnya anak mencapai
12 Ibn Qudamah, “Al-Mughni,” ed. Abdullah Ibn Abdul Muhsin Al-Turkiy and Abdul Fatah Muhammad Al-HUlwi (Riyadh: Dar ’Alam al-Kutub, 1997), vol. 11, 412-415.
13 Al-Imam Al-Bukhari, “Shahih Al-Bukhari” (Al-Busyra, 2016). Hadits no. 2699
14 Qasim Amin, Tahrir Al-Mar’ah (Kairo: Hindawi Foundation for Education and Culture, 2016).
15 Agus Mahfudin and Fitrotunnisa, “Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” Jurnal Hukum Keluarga Islam 4, no. 2 (2019): 129–30.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 309-321 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
kematangan  tersebut  pada  usia  tujuh  tahun. 16 Dasar  argumen  mereka  adalah  hadis Rasulullah  SAW  yang  menyatakan  "Perintahkanlah  anak-anakmu  untuk  shalat  ketika mereka  mencapai  usia  tujuh  tahun"  (HR.  Al-Bukhari,  Muslim,  dan  Abu  Dawud). Sementara itu, bagi anak perempuan, pengasuhan berakhir ketika ia mengalami baligh, yang ditandai dengan timbulnya haid.
Para Fuqaha Mazhab Maliki berpendapat bahwa hak pengasuhan anak laki-laki berakhir  ketika  ia  mengalami  baligh,  yang  ditandai  dengan  mimpi  pertama  yang mengeluarkan mani. Sedangkan bagi anak perempuan, masa pengasuhannya berakhir saat ia menikah. 17 Bagi para cendekiawan Mazhab Syafi'i dan  Hanbali, hak pengasuhan anak laki-  Pengasuhan  anak  laki-laki  maupun  perempuan  berakhir  ketika  mereka  mencapai usia mumayyiz, yaitu sekitar tujuh atau delapan tahun. Setelah usia ini, anak-anak tersebut berhak  memilih  untuk  tinggal  bersama  ibu  atau  ayahnya  jika  kedua  orang  tua  telah bercerai.  Namun,  menurut  para  cendekiawan  Mazhab  Hanbali,  jika  anak  perempuan mencapai  usia  tujuh  tahun  dan  masa  pengasuhannya  berakhir,  hak  asuhnya  akan berpindah kepada ayahnya. 18
Konsep  Perlindungan  Anak  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak merujuk kepada individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk mereka yang masih berada dalam  kandungan.  Undang-undang  tersebut  menegaskan  bahwa  Hadhanah  adalah pemeliharaan anak yang meliputi pengawasan, pendidikan, dan pembinaan anak."Anak dianggap  sebagai  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  kelangsungan  hidup  bangsa  dan negara, dan setiap anak berhak untuk memiliki kesempatan yang maksimal dalam tumbuh dan berkembang, baik secara fisik, mental, maupun sosial.  Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan untuk memastikan kesejahteraan anak dengan menjamin pemenuhan hak-haknya tanpa adanya diskriminasi. 19
Perlindungan  anak,  sebagaimana  didefinisikan  dalam  Pasal  1  ayat  2  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  "Perlindungan  Anak  adalah  segala  kegiatan  untuk menjamin dan melindungi anak dari segala bentuk ancaman, penganiayaan, kekerasan, eksploitasi,  dan  diskriminasi,  serta  melakukan  upaya  untuk  menjamin  hak-hak  anak”, mencakup  serangkaian  upaya  yang  bertujuan  untuk  menjamin  bahwa  anak-anak  dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Di samping itu, mereka juga diberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan pentingnya penyelenggaraan perlindungan anak, terutama mengingat maraknya  kejahatan  terhadap  anak  di  masyarakat,  termasuk  kejahatan  seksual.  Untuk
16 Ibn Abidin, “Radd Al-Mukhtar ’Ala Al-Darr Al-Mukhtar Syarh Tanwir Al-Abshar,” ed. Muhammad Bakr Ismail (Riyadh: Dar ’Alam al-Kutub, 2003), vol. 5, 253-255.
17 Malik Ibn Anas, “Al-Muwatha’,” ed. Basyar ’Awwad Ma’ruf, 2nd ed. (Beirut: Dar al-Gharb al- Islami, 1997), vol. 2, 123-125.
18 Al-Imam Al-Muzani, Al-Mukhtashar Al-Muzani Fi Furu’ Al-Syafi’iyyah , ed. Muhammad Abdul Qadir Syahin, 2nd ed. (Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1997). P. 306-307, Qudamah, “Al-Mughni.” Vol. 11, p. 412-413
19 Nurul Novitasari, “Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19,” JCE (Journal of Childhood Education) 5, no. 2 (2021): 333–51.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 309-321 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
mengatasi hal ini, diperlukan komitmen yang kuat dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat,  dan  semua  pihak  terkait.  Pentingnya  lembaga  independen  juga  disorot sebagai bagian dari upaya efektif dalam mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa Negara, Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  Masyarakat,  Keluarga,  dan  Orang  Tua  memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan memastikan pemenuhan hak asasi anak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Hal ini menegaskan bahwa seluruh entitas tersebut  memiliki  peran  penting  dalam  melindungi  dan  mempromosikan  kesejahteraan anak-anak, serta menjamin hak-hak mereka untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Meskipun demikian, perlindungan yang telah dilakukan belum sepenuhnya memberikan jaminan  bagi  anak-anak  untuk  mendapatkan  perlakuan  dan  kesempatan  yang  sesuai dengan  kebutuhan  mereka  dalam  berbagai  aspek  kehidupan.  Oleh  karena  itu,  dalam melakukan  upaya  perlindungan  terhadap  hak  anak,  pemerintah  harus  berpegang  pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, yaitu menghormati, memenuhi, dan melindungi hak- hak anak. 20
Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 menetapkan prinsip-prinsip perlindungan anak  yang  juga  telah  ada  dalam  undang-undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang perlindungan anak, yakni: prinsip nondiskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip  hak  untuk  hidup,  kelangsungan  hidup  dan  perkembangan,  serta  prinsip menghargai partisipasi anak. Menurut Pasal 1 angka 12 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2014,  tentang  Perubahan  UU  No  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak, konsep  "hadhanah"  didefinisikan  sebagai  pemeliharaan  anak  yang  meliputi  kebutuhan fisik,  emosi,  dan  psikologis  anak,  termasuk  pendidikan  dan  kesehatan,  yang  dilakukan oleh  orang  tua  atau  wali  anak.  Dalam  definisi  ini,  hadhanah  mencakup  tidak  hanya kebutuhan fisik anak, tetapi juga kebutuhan emosi dan psikologis, serta pendidikan dan kesehatan anak. Hal ini menekankan pentingnya peran orang tua atau wali anak dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya secara holistik.
Hak anak tersebut merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dipastikan,  dilindungi,  dan  dipenuhi  oleh  orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  negara, pemerintah,  dan  pemerintah  daerah.  konsep  hadanah  (pemeliharaan  anak)  tidak  secara eksplisit  disebutkan.  Namun,  UU  tersebut  menekankan  pentingnya  perlindungan  anak dan kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya .

## Analisis  Hadhanah  terhadap  Konsep  Perlindungan  Anak  Dalam  UU  Nomor  35 Tahun 2014
Pengertian  anak  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  adalah  individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di hadhanah,  konsep  anak  tidak  dijelaskan  secara  spesifik,  namun  para  ulama  membahas pengasuhan  anak  dari  lahir  hingga  mereka  menjadi  dewasa.  Beberapa  mazhab menetapkan  batasan  dewasa  berdasarkan  ciri  fisik  atau  peristiwa  seperti  baligh  atau perkawinan. 21 Penulis  mencatat  bahwa  Undang-Undang  tersebut  menetapkan  batasan
20 Laurensius Arliman S, “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan,” Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 11, no. 1 (2018): 1–5.
21 Sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab  klasik Qudamah, “Al-Mughni.” Vol. 11. P. 412-413, Al-Muzani, Al-Mukhtashar Al-Muzani Fi Furu’ Al-Syafi’iyyah . Ibn Anas, “Al-Muwatha’.” Abidin, “Radd

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 309-321 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
usia untuk anak, sementara dalam hadhanah, anak dianggap dewasa jika memenuhi ciri- ciri  fisik  tertentu.  Menurut  penulis,  definisi  anak  dalam  Undang-Undang  sudah  tepat karena  mengikatkan  usia,  menunjukkan  ketidaktertundaan  kedewasaan  hingga  usia  18 tahun.
Perlindungan  anak  mencakup  pemeliharaan  jasmani,  rohani,  dan  akalnya,  serta perlindungan  dari  bahaya  dan  kerusakan.  Analisis  menunjukkan  bahwa  konsep perlindungan anak dalam undang-undang tersebut sejalan dengan konsep pemeliharaan dalam  hadhanah,  di  mana  keduanya  bertujuan  untuk  melindungi  anak  dari  bahaya  dan kerusakan,  termasuk  kekerasan  dan  diskriminasi. 22 Hadhanah  juga  memuat  tanggung jawab  orang  tua  untuk  memberikan  perawatan  dan  memenuhi  kebutuhan  anak  secara berkesinambungan hingga anak mencapai dewasa. Menurut penulis, prinsip kepentingan terbaik  bagi  anak,  sejalan  dengan  konsep  pemeliharaan  dalam  hadhanah,  menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan terbaik  dari orang tua. Hak anak untuk hidup,  bertahan  hidup,  dan  berkembang,  sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang tersebut,  dianggap  sebagai  hak  asasi  yang  paling  mendasar  bagi  anak,  yang  harus dilindungi oleh semua pihak. Hadhanah juga menegaskan bahwa hak hidup merupakan hak alamiah yang diberikan oleh Allah, dan mengancam sanksi bagi pelanggaran terhadap hak tersebut. Allah Swt. berfirman,
دق مۡلِع ِۡيَۡغِب ا ََۢهَفَس ۡمُهَدََٰلۡوَأ ْآوُلَ تَ ق َنيِذَّلٱ َرِسَخ
ٖ ْاوُمَّرَحَو اَم ُمُهَ قَزَر َُّللَّٱ ًءٓاَِتِ ۡفٱ ىَلَع هَِّللَّٱ ۡدَق ْاوُّلَض اَمَو ْاوُناَك َنيِدَتۡهُم ١٤٠
“Sesungguhnya,  rugilah  orang  yang  membunuh  anak-anak  mereka  karena  kebodohan, lagi tidak mengetahui. Dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezekikan pada mereka  dengan  semata-mata  mengada-adakan  terhadap  Allah.  Sesungguhnya,  mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk” (Q.S. Al-An’am (6): 140)
Jika  dipandang  dari  perspektif  hadhanah,  prinsip-prinsip  yang  menegaskan  hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan sudah sesuai. Larangan membunuh anak dalam Islam dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang melindungi hak hidup anak merupakan  hal  yang  disetujui  penulis.  Undang-Undang  tersebut  memberikan perlindungan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan hukum yang  melindunginya.  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  juga  menekankan pentingnya  menghormati  pendapat  anak  dalam  pengambilan  keputusan  yang mempengaruhi  hidup  mereka.  Konsep  kewajiban  orang  tua  dalam  memberikan pendidikan dan pengajaran agar anak bisa berkembang sesuai bakat dan kemampuannya, seperti yang dijelaskan dalam fikih hadhanah, juga ditekankan oleh penulis.  Walaupun dalam hadhanah, orang tua atau keluarga lebih banyak yang memberikan hak-hak anak, Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  memberikan  penjelasan  yang  lebih  detail mengenai perlindungan hak-hak anak di luar lingkungan keluarga.

## KESIMPULAN
Hadhanah sangat memperhatikan agama anak, sehingga tidak diberi kelonggaran
Al-Mukhtar ’Ala Al-Darr Al-Mukhtar Syarh Tanwir Al-Abshar.”
22 Sofyan Munawar, “Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Hak Asuh Anak Pascacerai Orang Tua Murtad: Perspektif Islam, Hak Asasi Manusia, Dan Undang- Undang Perlindungan Anak,” Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1, No.1 (2019): 1–269.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 309-321 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
agar  anak dihadanahkan  ke kerabatnya yang  fasik apalagi non muslim, untuk  menjaga agamanya  yang  merupakan  darurat  khamsah  (hifzud  din).  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014,  pada  konteks  keagamaan,  telah  mengakomodasi  perlindungan  anak sebagaimana  yang  tertera  dalam  Al-Qur'an  surah  At-Tahrim  ayat  6,  karena  penulis mencatat bahwa Undang-Undang tersebut menjaga hak anak untuk menjalankan ibadah sesuai  dengan  keyakinannya  serta  menjamin  kebebasan  beragama  bagi  anak.  Penulis sepenuhnya  mendukung  pasal-pasal  yang  mengatur  perlindungan  anak  dalam  konteks keagamaan.
Hadhanah  terhadap  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  dapat disimpulkan  bahwa  konsep  perlindungan  anak  yang  disajikan  dalam  pasal  1  angka  2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sangat sesuai dengan konsep pemeliharaan anak yang  dijelaskan  dalam  fikih  hadhanah.  Hal  ini  karena  dalam  hadhanah,  perlindungan diberikan kepada anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, serta kepada anak yang sudah dewasa tetapi belum mencapai kedewasaan mental dengan tujuan saling menjaga dan melindungi mereka dari segala bentuk bahaya, termasuk kekerasan dan diskriminasi yang dapat mengakibatkan kerugian baik secara fisik maupun rohani.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  Ibn.  “Radd  Al-Mukhtar  ’Ala  Al-Darr  Al-Mukhtar  Syarh  Tanwir  Al-Abshar.” edited by Muhammad Bakr Ismail, vol. 5,  253-255. Riyadh: Dar ’Alam al-Kutub, 2003.
Abu Dawud. Sunan Abu Dawud . Edited by Muhammad Abdul Azizi al-Khalidi. 1st ed. Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 2008.
Al-Bukhari, Al-Imam. “Shahih Al-Bukhari.” Al-Busyra, 2016. Al-Muzani,  Al-Imam. Al-Mukhtashar  Al-Muzani  Fi  Furu’  Al-Syafi’iyyah .  Edited  by Muhammad Abdul Qadir Syahin. 2nd ed. Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1997. Amin, Qasim. Tahrir Al-Mar’ah . Kairo: Hindawi Foundation for Education and Culture, 2016.
Fitriani,  R.  “Peranan  Penyelenggara  Perlindungan  Anak  Dalam  Melindungi  Dan Memenuhi  Hak-Hak  Anak.” Jurnal  Hukum  Samudra  Keadilan 11,  no.  2  (2016): 250–358.
Fitrotun, Siti. “Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah.” Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam. 9, No.1., no. 1 (2022): 1–16. Hijriyati,  Muthi’ah,  Ali  Said.  “Tanggung  Jawab  Orang  Tua  Untuk  Mempersiapkan Generasi  Tangguh  Dalam  Perspektif  Al-Qur’an  Analisis  Semantik  Terhadap  Q.S. Al-Nisa’: 9.” El-Islam 1 no 1 (2019): 25.
Ibn Anas, Malik. “Al-Muwatha’.” edited by Basyar ’Awwad Ma’ruf, 2nd ed., vol. 2, 123-
125. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1997.
Katsir,  Ibn.  “Tafsir  Al-Qur’an  Al-’Azhim.”  In Jilid  1 ,  156.  Kairo:  al-Tawfikiya Bookshop, n.d.
Mahfudin,  Agus,  and  Fitrotunnisa.  “Hak  Asuh  Anak  Jatuh  Kepada  Bapak  Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” Jurnal Hukum Keluarga Islam 4, no. 2 (2019):
129–30.
Munawar,  Sofyan.  “Analisis  Putusan  Mahkamah  Agung  Tentang  Hak  Asuh  Anak Pascacerai Orang Tua Murtad: Perspektif Islam, Hak Asasi Manusia, Dan Undang-

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 309-321 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Undang  Perlindungan  Anak.” Institutional  Repository  UIN  Syarif  Hidayatullah Jakarta 1, No.1 (2019): 1–269.
Nurfitriani. “Konsep Al-Qur’an Dan Hadis Tentang Radha’Ah Dan Hadhanah Perspektif Gender.” SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum 6, no. 1 (2022): 51–70. https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i1.772.
Nurul Novitasari. “Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19.” JCE (Journal of Childhood Education) 5, no. 2 (2021): 333–51.
Qudamah,  Ibn.  “Al-Mughni.”  edited  by  Abdullah  Ibn  Abdul  Muhsin  Al-Turkiy  and Abdul Fatah Muhammad Al-HUlwi, vol. 11, 412-415. Riyadh: Dar ’Alam al-Kutub, 1997.
S,  Laurensius  Arliman.  “Politik  Hukum  Pembentukan  Undang-Undang  Perlindungan Anak Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan.” Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 11, no. 1 (2018): 1–5.
Sipahutar,  Anjani.  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Perlindungan  Anak  Dari  Hasil Perkawinan Siri  Yang Ditelantarkan Menurut Hukum  Islam Dan Undang-Undang Perlindungan  Anak.” Doktrina:  Journal  of  Law 2,  no.  1  (2019):  66. https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2383.
Syahra,  Anna.  “Aspek  Hukum  Tanggung  Jawab  Negara  Terhadap  Perlindungan  Anak Terlantar  Ditinjau  Dari  Pasal  34  Ayat  1  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.” Jurnal Hukum Adigama , n.d., 1–23.
Wahyu Hidayat, Muhamad Abas, and Tatang Targana. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Karawang Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak.” Justisi:  Jurnal  Ilmu  Hukum 8,  no.  1 (2023): 21–41. https://doi.org/10.36805/jjih.v8i1.4880.
Wakhidah, Nur, Muhammad Arfan Muammar, and Zainal Arifin. “Konsep Pendidikan Anak  Dalam  Islam  (  Perspektif  Syaikh  Musthafa  Al-Adhawi  Dalam  Kitab  Fiqhu Tarbiyyat Al- Abna ’)” 5, no. 3 (2024): 467–74.
Zaini  Miftach.  “Studi  Hukum  Islam  Tentang  Peran  Babysitter  Dalam  Menggantikan Kewajiban  Hadhanah  Terhadap  Anaknya  Di  ‘Tpa  Media  Cinta  Ilmu’  Kelurahan Tlogoanyar Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan” 1 (2018): 53–54.