Implementasi Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Kota Balikpapan
Ardiawan Nugraha Putra 1 , Margono 2 , Bambang Irawan, 3
Abstract
This  research aims  to describe,  analyse,  and  interpret  the establishment of Balikpapan Kota district in Balikpapan. This research uses qualitative approach aiming to explore descriptions and deep understanding about the establishment of Balikpapan Kota district. The data are obtained through interview and as well as documentation, which are then analyzed through data reduction, data presentation, and interpretation of author as well as the drawing of conclusion.
Keywords: Implementation, Establishment of District, Balikpapan.
Abstrak Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mendeskripsikan, menganalisis  dan  menginterpretasikan  implementasi  kebijakan  pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud untuk mendapatkan deskripsi dan pemahaman yang mendalam tentang implementasi kebijakan pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota. Data yang  didapkan  dalam  penelitian  dilakukan  dengan  teknik wawancara  dan dokumentasi,  yang  kemudian  dianalisis  melalui  tahap  reduksi  data,  penyajian data dan interpretasi penulis, serta penarikan kesimpulan.

## Kata Kunci: Implementasi, Pembentukan Kecamatan, Balikpapan
Kecamatan  sebagai  perangkat  daerah  yang  dalam  pelaksanaan tugasnya  memperoleh  pelimpahan  sebagian  wewenang  Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dengan demikian peran kecamatan  sangatlah  penting  dalam  rangka  memberikan  pelayanan kepada masyarakat. Kecamatan memiliki arti penting karena kecamatan merupakan ujung  tombak  dari  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  langsung berhadapan dengan masyarakat luas.
Dalam pembentukan daerah ataupun pemekaran wilayah kecamatan harus  memenuhi  syarat-syarat  administratif,  teknis,  dan  fisik  kewilayahan sesuai  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2008.  Sebuah  daerah  yang dimekarkan  kewilayahannya  harus  dilihat  secara  komprehensif,  terutama dalam  tingkat  kematangan  atau  kemampuan  keuangan,  kendali pemerintahan,  tingkat  efesiensi,  dan  efektifitasnya  dalam  beberapa  hal, antara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setelah terbentuknya Kecamatan Balikpapan Kota sebagai pemekaran Kecamatan Balikpapan Selatan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Balikpapan  Nomor  8  Tahun  2012  tentang  Pembentukan  Kecamatan Balikpapan  Kota  Dalam  Wilayah  Kota  Balikpapan, dalam  pelaksanaannya
1 Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda.
2 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda.
3 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda.
tentu masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian pengambil  kebijakan  dalam  hal  ini  adalah  Pemerintah  Kota  Balikpapan, antara  lain  :  Penyediaan  Kantor  Kecamatan  Balikpapan  Kota,  Ketersediaan Sumber  Daya  Manusia,  Ketersediaan  anggaran kecamatan  pemekaran  dan Implikasi pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota bagi masyarakat. Dari  beberapa  persoalan  tersebut  di  atas,  maka  perlu  dilakukan pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Kota  Balikpapan    Nomor  8  Tahun  2012 tentang  Pembentukan  Kecamatan  Balikpapan  Kota  Dalam  Wilayah  Kota Balikpapan.

## Implementasi Kebijakan dan Model Implementasinya.
Dari  segi  proses  kebijakan,  implementasi  kebijakan  merupakan  salah satu  tahap  formulasi  kebijakan  dan  evaluasi  kebijakan.  Adapun  proses kebijakan publik  menurut  W.  Dunn  (Winarno  2002)  meliputi beberapa langkah-langkah sebagai  berikut:    (1)  penyusunan  agenda,    (2)  formulasi kebijakan,  (3) adopsi kebijakan, (4)  implementasi kebijakan, (5)  evaluasi kebijakan.  Dari  beberapa  langkah      tersebut,      implementasi      kebijakan termasuk   aspek   penting   dari keseluruhan  proses  kebijakan.  Hal  ini dikarenakan  implementasi  merupakan wujud    dari    realisasi    perumusan kebijakan.    Suatu    program    kebijakan    harus    diimplementasikan    agar mempunyai    dampak    atau    tujuan    yang    diinginkan. Implementasi    atau pelaksanaan    merupakan    langkah    penting    setelah    suatu kebijakan dirumuskan,    tanpa    implementasi,    sebaik    apa    pun    rumusan    suatu kebijakan tidak akan berarti sama sekali. Menurut Udoji (Wahab, 1997) dengan tegas mengatakan bahwa ” the execution of policies will remain dreams if not more important  than  policy  making.  Policies  will  remain  dreams  or  blue  prints  file jackets  unless  they  are  implemented ”  (pelaksanaan  kebijakan  adalah  sesuatu yang penting,  bahkan  mungkin  jauh  lebih  penting  daripada  pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan  akan  sekedar  berupa  impian  atau  rencana bagus  yang tersimpan rapat dalam arsip kalau tidak diimplementasikan). Menurut    James    P.    dan    Lester,    J.    Stewart  (Winarno,  2002), implementasi kebijakan dipandang dalalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi  hukum  dimana  berbagai  aktor,  organisasi,  prosedur  dan teknik  yang bekerja  bersama-sama  untuk  menjalankan  kebijakan  guna meraih  dampak  atau tujuan  yang  diinginkan. Lebih  lanjut  dikatakan  bahwa, implementasi  pada  sisi  yang  lain  merupakan fenomena  yang  kompleks  yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran ( output ) maupun hasil. Dari  pengertian  di  atas  implementasi  kebijakan  pada  umumnya diserahkan kepada lembaga-lembaga pemerintahan dalam berbagai  jenjang hingga jenjang  pemerintahan  yang paling  rendah.  Namun  demikian  obyek dari    kebijakan adalah  orang-orang  atau  kelompok  terhadap  siapa  yang ditujukan oleh kebijakan itu.
Beberapa    model  implementasi  kebijakan  terbaru    yang    banyak mempengaruhi  pelbagai  tulisan maupun penelitian  para ahli adalah sebagai berikut :
a) Model  yang  dikembangkan  oleh  Hogwood  dan  Gun  (1978; 1986). Mereka   menjelaskan,   bahwa    untuk   dapat   mengimplementasikan kebijaksanaan  Negara  secara  sempurna  ( perfect  implementation )  maka diperlukan syarat-syarat tertentu, yaitu:
1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius;
2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai;
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;
4. Kebijaksanaan  yang  akan  diimplementasikan  didasari  oleh  suatu hubungan kausalitas yang andal;
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya;
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil;
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat;
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna; dan 10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.
b) Model  yang  dikembangkan  oleh  Van  Meter  dan  Van  Horn  (1975,  :  445- 448)  yang  disebut  sebgai A  Model  of  the  Policy  Process (Model  Proses Implementasi  Kebijakan). Mereka  mengemukakan bahwa  jalan  yang menghubungkan  antara  kebijaksanaan  dan  prestasi kerja  dipisahkan oleh  sejumlah  variabel  bebas  ( independent  variable ) yang  saling berkaitan, adalah:
1. Ukuran dan tujuan kebijaksanaan;
2. Sumber-sumber Kebijaksanaan;
3. Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana;
4. Komunikasi  antar  organisasi  terkait  dan  kegiatan-kegiatan pelaksanaan;
5. Sikap para pelaksana; dan
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.
c) Model    yang    dikembangkan    oleh    Daniel    Mazmanian    dan    Paul    A. Sabatier, (1986)    yang    disebut    Kerangka    Analisis    Implementasi ( A Framework  for  Implementation  Analysis ).  Mereka  berpendapat  bahwa peran  penting  dari  analisis  implementasi  kebijaksanaan negara  adalah mengidentifikasikan  variabel-variabel  yang  mempengaruhi  tercapainya tujuan-tujuan  formal  kepada  keseluruhan  proses  implementasi.  Variabel- variabel  yang  dimaksud  dapat  diklasifikasikan  menjadi  3  (tiga)  kategori besar, ialah:
1. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan;
2. Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya; dan
3. Pengaruh  langsung  pelbagai  variabel  politik  terhadap  keseimbangan dukungan  bagi  tujuan  yang  termuat  dalam  keputusan  kebijaksanaan
tersebut. Ketiga  variabel  diatas  disebut   sebagai   variabel   bebas ( independent variable ), dibedakan dari tahap-tahap implementasi yang harus dilalui, disebut variabel terikat ( dependent variable ). Selanjutnya dalam hubungan ini  perlu diketahui,  bahwa  tiap  tahap  akan  berpengaruh  terhadap  tahap yang  lain;  misalnya, tingkat    kesediaan    kelompok    sasaran    untuk mengindahkan    atau    mematuhi ketentuan-ketentuan  yang  termuat dalam  keputusan-keputusan  kebijaksanaan  dari badan-badan    (instansi) pelaksanaan akan berpengaruh terhadap  dampak nyata ( actual impact ) keputusan-keputusan tersebut.
d) Model yang dikembangkan oleh Merilee S. Grindle ( 1980) Model  ini  berangkat  dari  ide dasarnya  adalah  bahwa  setelah  kebijakan ditransformasikan,  dilakukan implementasi  kebijakan.  Keberhasilannya ditentukan  oleh  derajat implementasi kebijakan  tersebut,  menyangkut isi dan konteks implementasinya (Nugroho, 2008). Isi kebijakan mencakup: 1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan,
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan,
3. Derajat perubahan yang diinginkan,
4. Kedudukan pembuat kebijakan,
5. Siapa pelaksana program,
6. Sumberdaya yang dikerahkan.
Sementara itu, konteks implementasinya adalah:
1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat,
2) Karakteristik lembaga penguasa
3) Kepatuhan dan daya tanggap.
Dari  keseluruhan    model    implementasi kebijakan,    menurut Anderson semua  aspek  dalam  implementasi  kebijakan  merupakan  satu rangkaian  yang  tidak terputus,      dimana      kebijakan      dibuat      ketika dilakukan      administrasi      dan diadministrasikan  ketika  dibuat  (Anderson, 1979:98).  Setiap  kebijakan  yang  telah ditetapkan  pada  saat  akan diimplementasikan  selalu  didahului  oleh  penentuan  unit pelaksana ( governmental  units ),  yaitu  jajaran  birokrasi  publik  mulai  dari  level  atas sampai  pada  level  yang  paling  bawah.  Pelaksanaan  suatu  kebijakan  tidak hanya menjadi  kewajiban  birokrasi  tetapi  juga  melibatkan  aktor-aktor diluar  birokrasi pemerintah    yang    menyebabkan    seringnya    terjadi pertentangan    dan    terjadi perbedaan  persepsi  diantara  aktor-aktor tersebut. Untuk menghindari terjadinya pertentangan tersebut maka proses administrasi harus selalu berpijak pada standar prosedur operasional sebagai acuan pelaksanaannya.

## Metode Penelitian
Penelitian  yang  dilakukan  penulis  termasuk  deskriptif  yaitu mendeskripsikan fenomena yang terjadi diobjek penelitian dalam kaitannya dengan  implementasi  Peraturan  Daerah  Kota  Balikpapan  Nomor  8  Tahun
2012  tentang  Pembentukan  Kecamatan  Balikpapan  Kota. Data  yang didapatkan  dalam  penelitian  dilakukan  dengan  teknik , wawancara  dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data dan interpretasi penulis, serta penarikan kesimpulan.
Implementasi Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Kota Balikpapan
Sesuai  dengan  rumusan  masalah  dan  fokus  penelitian,  maka  hasil penelitian dapat dipaparkan sebagai berikut : Mudah  atau  tidaknya  kebijakan  pembentukan  Kecamatan  Balikpapan Kota dikendalikan a. Kesukaran-kesukaran teknis
Tercapai  atau  tidaknya  tujuan  suatu  program  akan  tergantung  pada sejumlah  persyaratan  teknis,  termasuk  diantaranya  kemampuan  untuk mengembangkan  indikator-indikator  pengukur  prestasi  kerja  serta pemahaman  mengenahi  prinsip-prinsip  hubungan  kausal  yang mempengaruhi  masalah.  Seperti  masih  rendahnya  kesadaran  para  pelaku kebijakan,  keterbatasan  sarana  dan  prasana  dan  masih  rendahnya pengetahuan  teknis  para  pejabat  di  tingkat  kecamatan  mengenai  masalah yang  ditangani.  Dari  hasil  pendataan  yang  dilakukan  dilapangan menunjukkan  hasil  bahwa  ada  beberapa  masalah  teknis  yang  muncul. Masalah teknis yang muncul adalah sebagai berikut:
1) Penyediaan  Kantor  Kecamatan  Balikpapan  Kota  serta  kelengkapan sarana dan prasarananya; Kantor    sementara  Kecamatan  Balikpapan  Kota  sesuai  hasil pengamatan penulis dipandang cukup representatif untuk operasional kantor kecamatan dengan tersedianya ruang pelayanan, ruang parkir warga  yang  berurusan,  serta  ruang  kerja  bagi  pegawai kantor kecamatan.
2) Sosialisasi perubahan wilayah administrasi;
Setelah dilakukannya pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota,
hal terpenting  yang  harus  dilakukan  oleh  pemerintah  kota  adalah melakukan  sosialisasi  perubahan  wilayah  administrasi  pemekaran kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya pada masyarakat yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Balikpapan Kota antara lain Kelurahan Prapatan, Kelurahan Telaga Sari, Kelurahan Klandasan Ulu, Kelurahan Klandasan Ilir, dan Kelurahan Damai.
3) Perubahan data-data administrasi kependudukan.
Sebagai  konsekuensi  pemekaran/pembentukan  kecamatan, adalah  berubahnya  data-data  administrasi  kependudukan  seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat-surat Tanah dan lainnya. Kendala teknis yang dihadapi saat penggantian data-data administrasi kependudukan adalah pada saat pengumpulan asli kartu keluarga  masing-masing  warga  yang  dikoordinir  oleh  RT  dan
kelurahan banyak warga yang belum menyerahkan kartu keluarga asli miliknya  atau  pada  saat  pengumpulan  warga  tidak  berada  tempat, namun demikian secara database , administrasi kependudukan warga pemekaran telah dilakukan secara otomatis oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan.
Penggantian  data  administrasi  kependudukan  secara  teknis  juga terkendala dengan program KTP elektronik yang merupakan program nasional pemerintah, dimana pencetakan KTP elektronik dilakukan di Jakarta  oleh  Kementerian  Dalam  Negeri  dengan  data  sesuai  hasil perekaman data yang dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2012. Seluruh hasil cetak KTP elektronik warga Kecamatan Balikpapan  Kota  masih  memuat  alamat  sebelum  dilakukannnya pemekaran.
b. Prosentase kelompok sasaran dibandingkan jumlah penduduk;
Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin kecil dan semakin jelas perilaku  yang  akan  diubah,  maka  semakin  besar  pula  peluang  untuk memobilisasikan dukungan politik terhadap program dan dengan demikian akan lebih terbuka peluang bagi pencapaian tujuan kebijakan.
Dengan  jumlah  seluruh  penduduk  Kota  Balikpapan  pada  akhir  Maret 2015  sebesar  712.499  jiwa  dan  jumlah  penduduk  Kecamatan  Balikpapan Kota  sebesar  100.242  jiwa,  maka  prosentase  kelompok sasaran pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota adalah sebesar 14.07 %.

## c. Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan
Jumlah  modifikasi  perilaku  yang  diinginkan  bagi  tercapainya  tujuan formal adalah fungsi dari jumlah total orang yang menjadi kelompok sasaran dan jumlah perubahan yang dituntut dari mereka. Semakin besar perubahan perilaku  yang  dikehendaki,  semakin  sulit  memperoleh  implementasi  yang berhasil.
Dengan  dibentuknya  Kecamatan  Balikpapan  Kota  sebagai  hasil pemekaran  Kecamatan  Balikpapan  Selatan,  diharapkan  dapat  mampu menghadapi  kompleksitas  tantangan  yang  muncul  dari  intensitas modernisasi  dalam  upaya  mengoptimalkan  penyelenggaraan  pelayanan publik di Kota Balikpapan.

## Kemampuan  kebijaksanaan  untuk  menstrukturkan  proses  implikasi Kecamatan Balikpapan Kota
a. Kejelasan dan konsistensi tujuan.
Sebuah  kebijakan  yang  diambil  oleh  pembuat  kebijakan  haruslah mengandung  konten  yang  jelas  dan  konsisten.  Kebijakan  dengan  isi  yang jelas akan memudahkan sebuah kebijakan dan akan menghindarkan distorsi atau penyimpangan dalam pengimplementasiannya. Hal ini dikarenakan jika suatu kebijakan sudah memiliki isi yang jelas maka kemungkinan penafsiran yang  salah  oleh  implementor  akan  dapat  dihindari  dan  sebaliknya  jika  isi
suatu  kebijakan  masih  belum  jelas  atau  mengambang,  potensi  untuk kesalahpahaman akan besar.
Tujuan dibentuknya Kecamatan Balikpapan Kota yaitu  meningkatkan kualitas  pelayanan  publik  harus  mampu  dipahami  oleh  penyelenggara kebijakan sebagai aktor-aktor pelaksana kebijakan. Pemahaman akan tujuan kebijakan sangat berpengaruh besar terhadap tercapainya tujuan yang akan dicapai.
b. Ketepatan alokasi sumber dana.
Hal yang tak dapat dipungkiri dalam mendukung pengimplementasian suatu  kebijakan  adalah  masalah  keuangan/modal.  Setiap  program  tentu memerlukan  staff  untuk  melakukan  pekerjaan-pekerjaan  administrasi  dan teknis,  memonitor  program,  dan  mengelola  sumberdaya  lainnya  yang kesemua itu memerlukan modal.
Pada  saat  terbentuk  pada  tahun  2012,  kebutuhan  operasional  kantor Kecamatan  Balikpapan  Kota  dibebankan pada  anggaran  Bagian Pemerintahan,  namun  pada  tahun  2013,  pemerintah  kota  telah  dapat mengalokasikan  anggaran  operasional  untuk  Kecamatan  Balikpapan  Kota. Alokasi anggaran Kecamatan Balikpapan Kota disesuaikan dengan kebutuhan anggaran  operasionalnya  seperti  halnya  pengalokasian  anggaran  pada kecamatan lain di Kota Balikpapan.
Pada tahun 2013 jumlah anggaran Kecamatan Balikpapan Kota sebesar Rp,. 3.631.103.800,  pada  tahun  2014  sebesar  Rp.  5.096.634.000  dan meningkat pada tahun 2015 menjadi Rp. 9.205.451.550. Dengan alokasi dana tersebut  kebutuhan  operasional  Kecamatan  Balikpapan  Kota  baik  untuk penyelenggaraan pemerintahan  umum  dan pelayanan masyarakat  dapat terpenuhi  seluruhnya,  dengan  demikian  alokasi  sumber  dana  untuk kebijakan pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota telah tepat sasaran dan mencukupi untuk pendanaan operasional Kecamatan Balikpapan Kota.

## c. Keterpaduan  Hierarki  dalam  dan  diantara  lembaga  Instansi Pelaksana.
Beberapa  ahli  menyatakan  bahwa  kesukaran-kesukaran  untuk mewujudkan  tindakan  yang  terkoordinasi  dilingkungan  badan/instansi tertentu  dan  diantara  sejumlah  besar badan-badan  lain  yang terlibat.  Salah satu ciri penting yang perlu dimiliki oleh setiap peraturan perundangan yang baik  adalah  kemampuannya  untuk  memadukan  hierarki  badan-badan pelaksana.
Dalam  pembentukan  Kecamatan  Balikpapan  Kota,  lembaga/instansi yang  melaksanakannya  adalah  Bagian  Pemerintahan  sebagai  pembuat kebijakan  dan  Kecamatan  Balikpapan  Kota sebagai  pelaksana  teknis. Setiap  persoalan-persoalan  yang  menyangkut  implementasi  kebijakan oleh  Camat  selalu  dikoordinasikan  oleh  Camat  secara  internal  kepada pejabat-pejabat  struktural  di  Kecamatan  Balikpapan  Kota  dan Kepala Bagian Pemerintahan. Hal tersebut menunjukan bahwa keterpaduan hierarki
dalam dan di antara lembaga pelaksana Kecamatan Balikpapan Kota berjalan dengan baik.

## d. Aturan-aturan keputusan dari badan-badan pelaksana.
Selain  dapat  memberikan  kejelasan  konsistensi  tujuan,  memperkecil hambatan,  dan  intensif  yang  memadai  bagi  kepatuhan  kelompok-kelompok sasaran,  suatu  aturan masih  dapat  mempengaruhi  lebih  lanjut  proses implementasi  dengan  cara  menggariskan  secara  formal  aturan-aturan pembuatan keputusan dari badan-badan pelaksana.
Beberapa keputusan Pemerintah Kota Balikpapan pasca pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota antara lain : Penggantian Kartu Keluarga secara kolektif dan pemberian kemudahan pelayanan surat keterangan pengantian alamat bagi warga masyarakat. Dengan kebijakan tersebut warga masyarakat yang terkena dampak pembentukan kecamatan tidak dirugikan.
Pasca  pembentukan  Kecamatan  Balikpapan  Kota,  Pemerintah  Kota Balikpapan  telah  membuat  aturan-aturan  keputusan  yang  mampu memberikan  kejelasan  konsistensi  tujuan  pembentukan  Kecamatan Balikpapan  Kota  dan  memperkecil  hambatan  pelaksanaan  implementasi pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota.

## e. Rekruitmen pejabat pelaksana.
Pada prinsipnya ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh pembuat kebijakan  untuk  menjamin  demi  tercapainya  tujuan,  salah  satunya  adalah rekruitmen  pejabat  pelaksana.  Tanggung  jawab  untuk  implementasi  dapat ditugaskan  pada  pejabat  pelaksana  yang  orientasi  kebijakannya  sejalan dengan  peraturan  dan  bersedia  menempatkan  program  pada  prioritas utama.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  rekruitmen  pejabat  pelaksana pembentukan  Kecamatan  Balikpapan  Kota  telah  dilaksanakan  sesuai ketentuan,  walaupun  demikian  dari  sisi  keahlian  dan  kemampuan  dalam melaksanakan  tugas,  pegawai  Kecamatan  Balikpapan  Kota  masih  perlu dilakukan peningkatan dan pembinaan.
f. Akses formal pihak luar.
Faktor  lain  yang  dapat  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  ialah sejauh mana peluang-peluang untuk berpartisipasi terbuka bagi aktor-aktor diluar  badan-badan  pelaksana  mempengaruhi  pendukung  tujuan.  Aktor- aktor  diluar  badan  pelaksana  yang  mau  dan  mampu  berpartisipasi  untuk mendukung program dapat mempengaruhi tercapainya tujuan.
Aktor-aktor  di  luar  pelaksana  pembentukan  Kecamatan  Balikpapan Kota  adalah  instansi  vertikal  seperti  TNI  dan  Kepolisian  dan  Kementerian Agama.  Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan kecamatan  dibentuk  Forum Komunikasi  Pimpinan Kecamatan  yang  terdiri  atas  Camat,  Danramil, Kapolsek  dan  Kepala  KUA.  Aktor-aktor  di  luar  pelaksana  kebijakan pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota tersebut ikut berpartisipasi dalam
Implementasi Peraturan Daerah Kota ….……………………………………………..……….(Ardiawan Nugraha)
penyelenggaraan  pemerintahan kecamatan  khususnya  pada  bidang keamanan dan ketertiban serta pembinaan kerukunan hidup umat beragama di tingkat kecamatan
Pengaruh  langsung  Variabel  diluar  kebijakan  yang  mempengaruhi proses implementasi
a. Kondisi sosial ekonomi.
Perbedaan waktu dan wilayah hukum pemerintahan dalam hal kondisi- kondisi  sosial,  ekonomi  dan  teknologi  berpengaruh  terhadap  upaya pencapaian tujuan yang digariskan dalam suatu peraturan.
Kecamatan  Balikpapan  Kota  sebagai  kawasan  perdagangan  dan  jasa dengan  struktur  masyarakat  yang  heterogen  dari  latar  belakang  suku  yang beragam, perbedaan agama maupun ekonomi menjadi tantangan tersendiri dalam  implementasi  pembentukan  Kecamatan  Balikpapan  Kota.  Namun demikian  secara  umum  dengan  kondisi  yang  beragam  itu  membawa pengaruh  yang  positif  karena  secara  umum  masyarakat  juga  mendukung kebijakan pemerintah kota yang menguntungkan bagi masyarakat.

## b. Dukungan publik.
Hakikatnya perhatian publik yang bersifat sesaat dalam siklus tertentu dapat  menimbulkan  kesulitan-kesulitan  tertentu.  Karena  itu,  untuk  dapat mencapai  hasil  implementasi kebijakan  setiap  program  membutuhkan adanya dukungan dari instansi-instansi atasan baik dalam alokasi anggaran maupun perlindungan dari aktor yang tidak mendukung kebijakan.
Pembentukan  Kecamatan  Balikpapan  Kota  sebagai  pemekaran Kecamatan Balikpapan Selatan sejak awal telah mendapatkan dukungan dari masyarakat,  hal  ini  dapat  dilihat  pada  tahapan  awal  penyusunan  kajian pemekaran  kecamatan  melalui  sosialisasi  rencana  pemekaran  wilayah  di masing-masing  kelurahan  dalam  cakupan  wilayah  kecamatan  yang  akan dimekarkan.

## c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok.
Kelompok-kelompok  masyarakat  dapat  mempengaruhi  proses implementasi  kebijakan  baik  yang  sifatnya  mendukung  program  maupun yang menentang program.
Beberapa kelompok masyarakat dalam wilayah Kecamatan Balikpapan kota  adalah  Pengurus  Rukun  Tetangga  (RT),  PKK,  Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat,  serta  tokoh  agama  dan  masyarakat  lainnya.  Kelompok masyarakat  tersebut  memainkan  peran  yang  sangat  penting  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  kecamatan  mereka  menjadi  kepanjangan tangan  pemerintah  kecamatan  untuk  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat,  serta  menggerakkan  partisipasi  swadaya  gotong  royong masyarakat  dalam  rangka mencapai  tujuan  pembentukan  Kecamatan Balikpapan Kota.
d. Dukungan dari pejabat atasan.
Lembaga-lembaga  atasan  dari  badan-badan  pelaksana  dapat memberikan  dukungan  terhadap  tujuan-tujuan  undang-undang  melalui jumlah  dan  arah  pengawasan,  penyediaan  sumber-sumber  keuangan, banyaknya  tugas-tugas  yang  baru  saling  bertentangan  dengan  tugas  yang lama. Pejabat  atasan  Camat  dan  Kepala  Bagian  Pemerintahan  sebagai pelaksana kebijakan pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah dan Asisten Tata Pemerintahan. Dalam  proses  pembentukan  sampai  dengan  pelaksanaan pembentukan Kecamatan  Balikpapan  Kota,  Wali  Kota  dan  Wakil  Wali  Kota,  Sekretaris Daerah  maupun  Asisten  Tata  Pemerintahan telah  memberikan  dukungan yang  maksimal  dalam  penyediaan  sarana  prasarana  kantor kecamatan, penyediaan SDM, serta penyediaan anggaran.

## e. Komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana.
Variabel yang paling berpengaruh langsung terhadap output kebijakan badan-badan  pelaksana  ialah  kesepakatan  para  pejabat  badan  pelaksana terhadap upaya mewujudkan tujuan undang-undang. Dimana sedikitnya dua komponen  yaitu  arah  dan  ranking  tujuan-tujuan  tersebut  dalam  skala prioritas  pejabat-pejabat  tersebut  dan  kemampuan  pejabat-pejabat  dalam mewujudkan prioritas-prioritas tersebut.
Dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pemerintahan dan Camat Balikpapan  Kota,  komitmen  para  pejabat  di  Kecamatan  Balikpapan  Kota sangat  kuat  dalam  melaksanakan  tugas  pemerintahan  dalam  mewujudkan tujuan  pembentukan  Kecamatan  Balikpapan  Kota  yaitu  peningkatan pelayanan publik.

## Kesimpulan
Berangkat  dari  rumusan masalah  dan  fokus  penelitian,  maka  dapat dikemukakan kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut :
1. Pembentukan  Kecamatan  Balikpapan  Kota  sudah  sesuai  dengan ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  :  19  Tahun  2008  tentang Kecamatan.
2. Pada  bagian  ini  akan  disimpulkan  hasil  penelitian  meliputi  fokus penelitian yang meliputi :
a. Faktor mudah tidaknya masalah dikendalikan 1) Kesukaran Teknis Kesukaran  teknis  dalam  pelaksanaan  pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota adalah (1). Belum tersedianya kantor permanen  Kecamatan  Balikpapan  Kota,  meskipun  demikian kantor  sementara  yang  ada  saat  ini  dipandang  sudah  cukup representatif (2). Sosialisasi  perubahan  wilayah  administrasi kepada  masyarakat  maupun  instansi  pemerintah  lainnya  seperti TNI,  POLRI,  Perbankan,  BUMN  dan  BUMD (3)  Perubahan  data
administrasi  kependudukan.  Namun  secara  umum  kesukaran- kesukaran  teknis  yang  dihadapi  dapat  diatasi  oleh  pelaksana kebijakan pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota.
2) Prosentase Kelompok Sasaran Dengan jumlah seluruh penduduk Kota Balikpapan pada akhir Maret  2015  sebesar  712.499  jiwa  dan  Jumlah  penduduk Kecamatan  Balikpapan  Kota  100.242  jiwa,  maka  prosentase kelompok  sasaran  pembentukan  Kecamatan  Balikpapan  Kota adalah sebesar 14.07 %. 3) Ruang Lingkup Perubahan Perilaku yang Diinginkan. Kondisi  perubahan  yang  diinginkan  dari  pembentukan Kecamatan  Balikpapan  Kota  sesuai  Peraturan  Daerah  Kota Balikpapan nomor 8 tahun 2012 tetang pembentukan Kecamatan Balikpapan  Kota  dalam  wilayah  Kota  Balikpapan  adalah meningkatnya  kualitas  pelayanan  publik  guna  mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. b. Kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses pelaksanaan 1) Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota memiliki kejelasan dan konsistensi tujuan pembentukannya.
2) Alokasi  sumber  dana  untuk  kebijakan  pembentukan  Kecamatan Balikpapan  Kota  telah  tepat  sasaran  dan  mencukupi  untuk pendanaan operasional Kecamatan Balikpapan Kota.
3) Keterpaduan  hierarki  dalam  dan  di  antara  lembaga  pelaksana
Kecamatan Balikpapan Kota sudah berjalan dengan baik. 4) Pasca  pembentukan  Kecamatan  Balikpapan  Kota,  badan-badan pelaksana telah membuat aturan-aturan keputusan yang mampu memberikan  kejelasan  konsistensi  tujuan  pembentukan Kecamatan  Balikpapan  Kota  dan  memperkecil  hambatan pelaksanaan  implementasi  pembentukan  Kecamatan  Balikpapan Kota. 5) Rekruitmen  pejabat  pelaksana  pembentukan  Kecamatan Balikpapan  Kota  telah  dilaksanakan  sesuai  ketentuan,  walaupun demikian dari sisi keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan tugas, pegawai Kecamatan Balikpapan Kota masih perlu dilakukan peningkatan dan pembinaan. 6) Terdapat  akses  formil  diluar  pelaksana  kebijakan  pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota yaitu Kapolsek, Danramil dan Kepala KUA  yang  terhimpun  dalam  Forum  Komunikasi  Pimpinan Kecamatan  atau  Muspika  yang  berperan  dalam  koordinasi penyelenggaraan  pemerintahan kecamatan  terkait  bidang keamanan  ketertiban  serta  pembinaan  kerukunan  hidup  umat beragama di wilayah Kecamatan Balikpapan Kota.
c. Pengaruh  langsung  variabel  diluar  kebijakan  yang  mempengaruhi proses implementasi :
1) Kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat  Kecamatan  Balikpapan  Kota yang  heterogen  membawa  pengaruh  yang  positif  dalam implementasi pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota.
2) Pembentukan  Kecamatan  Balikpapan  Kota  dari  awal  rencana pembentukannya  sampai  dengan  diresmikannya  mendapatkan dukungan dari masyarakat Kecamatan Balikpapan Kota. 3) Sikap yang dimiliki sumber-sumber kelompok masyarakat seperti pengurus  RT,  LPM  ,  Karang  Taruna  dan  PKK  mendukung  secara penuh  kegiatan-kegiatan  yang  telah  diprogramkan  kecamatan dalam  rangka  mencapai  tujuan  pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota. 4) Pejabat  atasan  pelaksana  pembentukan  Kecamatan  Balikpapan telah  memberikan  dukungan  yang  maksimal  dalam  penyediaan sarana  prasarana  kantor kecamatan,  penyediaan  SDM  serta penyediaan anggaran. 5) Komitmen  para  pejabat  di  Kecamatan  Balikpapan  Kota  sangat kuat  dalam  melaksanakan  tugas  pemerintahan  dalam mewujudkan  tujuan  pembentukan  Kecamatan  Balikpapan  Kota yaitu peningkatan pelayanan publik.

## Saran
1. Bahwa  secara  umum  implikasi  pembentukan  Kecamatan  Balikpapan Kota  telah  berjalan  sesuai  rencana  yang  telah  ditetapkan  dalam Peraturan  Daerah  Kota  Balikpapan  nomor  8  Tahun  2012,  sehingga pemerintah kota diharapkan terus mengawal dan melakukan pembinaan terhadap  aktor-aktor  pelaksana  kebijakan  pembentukan  Kecamatan Balikpapan Kota.
2. Untuk mencapai tujuan pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota pada posisi  ideal,  dalam  implikasi  kebijakan  pembentukan  Kecamatan Balikpapan  Kota,  yang  sesuai  hasil  analisa  faktor  dukungan  dan hambatan  sebagaimana  telah  dipaparkan  terdahulu,  dimana  secara umum kecamatan masih dihadapkan pada hambatan kantor kecamatan yang  masih  bersifat  sementara,  terdapat  warga  Kecamatan  Balikpapan Kota  yang  belum  menerima  penggantian  KTP  elektronik,  serta kemampuan  kepemimpinan  pejabat-pejabat  pelaksana  yang  masih belum  maksimal,  perlu  dilakukan  fasilitasi  dan  pembinaan  kepada Kecamatan Balikpapan Kota melalui langkah-langkah :
1. Melakukan  langkah-langkah  percepatan  penyelesaian  kantor permanen  Kecamatan  Balikpapan  Kota  yang  berlokasi  di pertokoan  pantai  mas  permai  Jl.  Jendral  Sudirman agar pelayanan kepada masyarakat lebih optimal;
2. Diperlukan langkah-langkah  percepatan  penggantian  KTP elektronik warga Kecamatan Balikpapan Kota, meliputi :
Implementasi Peraturan Daerah Kota ….……………………………………………..……….(Ardiawan Nugraha)
a. Camat  Balikpapan  Kota  berkoordinasi  dengan  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Balikpapan  dengan difasilitasi oleh Bagian Pemerintahan; b. Pemerintah  Kota  melalui  Dinas  Pendidikan  membuat  surat tertulis  kepada  Ditjen  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil Kementerian  Dalam  Negeri  untuk  penyediaan  blanko  KTP elektronik  bagi  warga  Kecamatan  Pemekaran  yang  masih tercantum alamat lama; 3. Pemerintah Kota perlu terus melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap  pejabat-pejabat  di  Kecamatan  Balikpapan  Kota  dalam  rangka meningkatkan  kemampuan  kepemimpinan  pejabat-pejabat  tersebut. Pembinaan  dimaksud  dapat  dilakukan  melaui  pembinaan  langsung kepada  pejabat  Kecamatan  Balikpapan  Kota  maupun  melalui  pendikan dan pelatihan kepemimpinan.

## Daftar Pustaka
Anonim, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. _________, Peraturan  Daerah Kota Balikpapan   Balikpapan   Nomor   8 Tahun 2012  tentang  Pembentukan  Kecamatan  Balikpapan  Kota  Dalam Wilayah Kota Balikpapan.
Anderson,  James  E.  1979. Public  Policy-Making .  Holt.  New  York:  Rinehart and Winston.
Hoogerwerf.  1983. Ilmu  Pemerintahan .  Terjemahan  R.L.L.  Tobing.  Jakarta: Erlangga. Hogwood,  Brian  W,  and  Lewis  A.  Gunn.  1986 .  Policy  Analysis  for  the  Real World . London: Oxford University Press. Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1986. Implementation and Public Policy . USA: Scott Foresman and Company. Meter,  Donald  Van,  dan  Carl  Van  Horn.  1975.
The  Policy  Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration and Society 6 . London: Sage.
Nugroho,  Riant  D.  2008. Kebijakan  Publik:  Formulasi,  Implementasi,  dan Evaluasi . Jakarta: Elex Media Komputindo. Solihin,  Abd  Wahab.  1997. Analisis  Kebijaksanaan  Dari  Formulasi  ke Implementasi  Kebijaksanaan  Negara ,  Edisi  Kedua.  Cetakan  Pertama. Jakarta: Bumi Aksara.
Winarno,  Budi.  2002. Teori  dan  Proses  Kebijakan  Publik .  Yogyakarta:  Media Pressindo.