## ZAKAT  SEBAGAI  ALTERNATIF PEMBAYARAN PAJAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

## M. Khoiru Rusydi
Fakultas Ekonomi Universitas Braivijaya

## Abstract
This  research tries to describe the system o f zakat payment substituting tax payment Because zakat has two dimensions, vertical in relating to Alloh SWT and horizontal in relating to society. In order that zakat is very potential alternatives in developing duty as tax payment to fu lfill  the  obligation  o f country.  In  this  research  is  tried  new organization structure whichis wished to apply the system o f researcher. Key words: zakat, payment substituting

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara yang  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa dan penduduknya mayoritas Muslim, maka secara epistemologis dan teoritik, hukum  yang  ditetapkan  sebagai  sarana  pemecahan  masalah  antara  umat beragama dan rekayasa  perjalanan  bangsa  ke  depan  harus  mewakili  nilai-nilai yang dianut oleh kaum mayoritas.  Secara sosiologis, hukum merupakan refleksi dari  tatanan  kehidupan  yang  diyakini  masyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara. Sehingga  hukum  selayaknya  mampu  menangkap  aspirasi  masyarakat  yang tumbuh  dan  berkembang  bukan  hanya yang bersifat  kekinian,  melainkan juga sebagai acuan dalam  segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Demikian pula  dalam  sistem  perpajakan,  dimana  sistem  akuntansi  kita masih menganggap pajak sebagai beban.  Sehingga mengakibatkan banyak orang menghindari  pajak  dengan  berbagai  cara,  baik  yang  sesuai  hukum  dengan memanfaatkan  berbagai  celah  hukum  perpajakan  di  Indonesia  (tax  avoidance) maupun  dengan  melanggar  hukum  dengan  melakukan  rekayasa pelaporannya (tax evasion).  Namun apabila kita melihat dalam perhitungan zakat,  umat Islam tentunya  benar-benar  ingin  menunaikan  amalan  tersebut  sebagai  bentuk pembersihan harta dijalan Alloh SWT. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang  memiliki  ciri  khas  berbeda  karena  zakat  tidak  hanya  berdimensi  vertikal seperti  rukun  Islam  lainnya yaitu  hubungan  ibadah  kepada  Alloh  SWT  tetapi juga berdimensi horizontal yaitu hubungan amaliah terhadap  sesama manusia. Seperti dijelaskan dalam  hadist riwayat H.  R Bukhori Muslim:
Sesungguhnya  engkau  akan  mendatangi  kaum  dari  ahli  kitab, maka seruhkanlah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali  Alloh  SWT  dan  aku  (Muhamammad)  adalah  Rosullulloh. Jika  mereka  telah  mentaati  yang  demikian  maka  terangkanlah kepada mereka bahwa Alloh telah mewajibkan seholat lima waktu sehari  sem alam .  Jika  yang  dem ikian  telah   taat  maka
terangkanlah  kepada  mereka  bahwa  Alloh  telah  mewajibkan kepada  mereka  untuk  mengeluarkan  zakat,  yang  dipungut  dari harta orang-orang kaya diantara mereka, untuk dibagikan kepada orang-orang fakir....
Zakat inilah yang bisa kita pandang sebagai altematif pembayaran pajak bagi kaum Muslim di Indonesia, karena di samping sebagai amalan ibadah kepada Alloh  SWT,  Zakat  bisa  sebagai  perwujudan  kita  dalam  menunaikan  kewajiban sebagai  warga  negara  yang  baik  dalam  memberikan  dukungan  terhadap pembangunan  bangsa  dan  negara.  Dari  beberapa  keunggulan  dan  kelemahan penerapan zakat sebagai pengganti pajak di Indonesia, akan peneliti coba ungkap sejauh  mana  subtitusi  ini  akan  berjalan,  dengan  membuat  suatu  desain rancangan  yang  memungkinkan  berjalannya  subtitusi  ini.  Dengan  sistem perhitungan  yang  mudah  dicerna  oleh  berbagai  kalangan  dan  juga  skema pembayaran  beserta  struktur  organisasi  yang  memungkin  terwujudnya  zakat sebagai alternatif pengganti pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  permasalahan  yang  akan diteliti  dapat  dirumuskan  sebagai  berikut:  Apa  keunggulan  dan  kelemahan penerapan  pajak dan zakat  di  Indonesia?,  Bagaimana desain/sistematika yang baik  untuk  melakukan  subtitusi  antara  pajak  dengan  zakat  bisa  berjalan?, Bagaimana sistematika perhitungan dan juga bagan organisasi yang baik untuk penerapan  subtitusi tersebut?, Apakah responden dalam hal ini Wajib Pajak dan non-Wajib  Pajak  (Kota  Malang)  cenderung  memilih  zakat  sebagai  alternatif pembayaran  pajak?,  Bagaimana  dampak  terhadap  pilihan  responden  yang memilih  zakat  sebagai  altematif pembayaran  pajaknya?.
Dalam pembahasannya, penulis menggunakan metode analisa data yang merujuk dari berbagai sumber buku maupun jurnal. Data ini juga akan didukung dengan  data  lapangan  dengan  melakukan  tanya jawab  kepada  responden  baik yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP)  maupun tidak.

## Konsep Pajak di Indonesia
Pajak  merupakan  iuran  rakyat  pada  kas  negara  berdasarkan  undang- undang  yang  dapat  dipaksakan  dengan  tidak  mendapatkan  jasa  timbal  yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dalam rangka tersebut pemerintah menciptakan suatu aturan main yang harus dilakukan oleh wajib pajak mulai dari aturan yang sederhana sampai pada aturan yang  sangat  rumit,  dimana wajib  pajak kadang harus  berbeda persepsi dengan  pihak  fisk u s  yang  dapat  menimbulkan  kontra-produktif  dalam peningkatan  pendapatan  dari  sektor  pajak  ini.  Sampai  saat  ini  pajak  sangat dominan  dalam penerimaan Anggaran  Pendapatan Belanja Negara  (APBN) yang nilainya lebih dari 70%(tujuh puluh persen)  dari total penerimaan APBN.
Adapun  syarat  pemungutan  pajak  menurut  Mardiasmo  (2003:2)  harus mencakup  5  (lima)  hal  yaitu:  Adil,  Berdasarkan  Undang-Undang,  Tidak menganggu  perekonomian,  Efisien,  dan  Sederhana.  Hal  yang  sangat  terkait dengan zakat adalah pajak penghasilan yang merupakan pajak atas penghasilan yang  diterima  dalam  tahun  pajak,  di  mana yang  menjadi  subjek  pajak  adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi,  badan serta badan usaha tetap.

## Pajak dalam Pandangan Islam
Dalam pandangan Islam konsep pajak sebagai zakat, bukan sebagai upeti maupun jizyah.  Islam  mengamanatkan  pentingnya pajak yang diberikan untuk rakyat kecil dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan kebodohan. Pada saat pajak diartikan sebagai upeti, yang menikmati uang negara adalah penguasanya sebagai bentuk bakti kepada raja yang telah memberikan hak hidup bagi mereka. Pada masa pajak diartikan jizyah, yang menikmati uang negara adalah penguasa dan pengusahanya.
Zakat  merupakan  salah  satu  mekanisme  spiritualisasi  bermasyarakat melalui  pintu  masuk  yang  paling  material  dalam  mengentaskan  kemiskinan dan  kebodohan.  Sedangkan  pajak juga  salah  satu  pintu  masuk  yang  paling material  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  karena  tidak  ada  negara yang bisa hidup  dengan mengabaikan pajak sebagai basis finansial kekuasaan. Sehingga  tidak  ada  pemerintahan  yang  bisa  berjalan  efektif tanpa  dukungan pajak  rakyat.  Oleh  karena  itu  Islam  memperbolehkan  kehidupan  berbangsa, bermasyarakat  dan  berpolitik  melalui  pajak  ini,  karena  pajak  sebagai  sumber utama yang paling dominan  dalam keuangan negara.

## Konsep Zakat
Zakat merupakan ibadah Maaliyah Ijtimaiyyah yang memiliki posisi yang sangat penting,  strategis  dan  menentukan,  baik dari  sisi  ajaran  Islam  maupun dari sisi pembangunan umat.  Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam yang lima,  sehingga keberadaannya merupakan bagian mutlak dari  ajaran  Islam.  Di  samping itu  zakat merupakan  pajak  keagamaan  di  mana pengeluarannya merupakan  sarana bagi kaum Muslim yang memiliki kekayaan melebihi  tingkat  tertentu/nisobnya  untuk  membersihkan  hartanya  guna diberikan  kepada  yang  berhak.  Sebagaimana  diungkapkan  oleh  Hafidhudin (2001:36):
“Bahwa suatu hal mengenai zakat dan pajak adalah ketetapan tentang  pemberlakuan  pajak  dalam  suatu  negara  sangat  bergantung kepada pemerintah yang berkuasa atau kebijakan penguasa,  sehingga apabila seseorang dikenakan pajak,  maka ia wajib mentaatinya sesuai peraturan  yang  berlaku,  dengan  catatan  selama  negara  masih memerlukan  dana  tersebut  untuk  kepentingan  pembangunan.  Tetapi lain halnya zakat yang bersifat absolut dan mutlak, di mana setiap orang diwajibkan  membayar  zakat  bukan  berdasarkan  kebutuhan  semata melainkan juga  berdasarkan  kewajiban”.
Keistemewaan  zakat  merupakan  ibadah  yang  memiliki  dimensi  ganda baik  vertikal  maupun  horisontal,  dan  juga  memiliki  banyak  hikmah  baik berkaitan  dim ensi  vertik a l  yang  m engatur  hubungan  m anusia  dengan Tuhannya,  maupun  hubungan  horisontal  yang  mangatur  hubungan  sosial kemasyarakatan,  sebagaim ana  diutarakan  dalam  Dewan  Syariah  Lazis Muhamadiyah  (2004:4), diantaranya adalah:
1.  Mensucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlaq  mulia menjadi murah  hati,  memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi)  dan  mengikis  sifat  bakhil/kikir.
2.  Menolong,  membina  dan  membangun  kaum  yang  lemah  dan  papa dengan  materi,  untuk memenuhi  kebutuhan  pokok  hidupnya

## Rusydi, Zakat Sebagai Altematif Pembayaran Pajak.
3.  Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasa muncul ketika melihat  orang-orang  disekitamya  berkehidupan  berkecukupan.
4.  Menuju  terwujudnya  sistem  masyarakat  Islam  yang  berdiri  di  atas prinsip  Umatan  wahidatan  (umat yang  satu),  Musawah  (persamaan derajat,  hak dan kewajiban),  Ukuwah Islamiah  (persaudaraan Islam, dan  Takaful  Ijtimai  (Tanggungjawab  bersama)
5.  Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta, serta keseimbangan  tanggungjawab  individu  dalam  masyarakat.
6 .  Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan  bermasyarakat yang rukun,  damai,  dan harmonis.
Di  samping -itu  zakat  ini juga  merupakan  salah  satu  rukun  Islam,  kita bisa  melihat bahwa  ibadah  shalat  dan  zakat  merupakan  tema yang  kerap  kali muncul  dalam  Al-Quran,  setidaknya  ada  27  kali  pesan  dalam  Al-Quran  yang menyebutkan  shalat  dan  zakat  secara  bersama.  Alloh  telah  berfirman  kepada orang-orang yang  menunaikan  zakat dan  menyampaikan  ancaman  bagi  orang- orang yang  enggan  menunaikannya,  seharusnya ini  menjadi  salah  satu  faktor yang dapat memotivasi kaum Muslimin untuk menunaikan zakat,  karena zakat merupakan  salah  satu  syariat  dalam Islam,  adapun  ancaman  ini ada  beberapa pemikiran antara lain;  Surat At Taubah ayat 60:
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin,  pengurus-pengurus zakat,  para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang,  untuk jalan alloh dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang di wajibkan Alloh; dan Alloh  maha  mengetahui  lagi  Maha  Bijaksana.
Adapun  syarat-syarat  harta  kekayaan  yang wajib  dizakati  sebagaimana diutarakan dalam Dewan Syariah Lazis Muhammadiyah (2001:18) adalah sebagai berikut:  (1)  Milik  penuh;  pemilik  harta  tersebut  memungkinkan  untuk menggunakan dan mengambil manfaatnya secara penuh.  (2) Berkembang; harta tersebut  dapat  bertambah  atau  berkembang  bila  diusahakan  atau  mempunyai potensi  untuk  berkembang.  (3)  Cukup  nisob;  hartanya  telah  mencapai jumlah tertentu sesuai ketetapan syara’. (4) Sisa hutang; orang yang mempunyai hutang sebesar  uang  atau  harta  yang  dimilikinya,  maka  harta  tersebut  terbebas  dari zakat.  (5) Berlalu satu tahun;kepemilikan harta tersebut sudah berlalu masanya selama 12 bulan qomariyah.
Adapun  harta  yang  wajib  dizakati  meliputi:  binatang  ternak,  harta perniagaan,  hasil  pertanian,  hasil  tambang,  rikaz,  emas  dan  perak.  Terkait dengan  pajak  adalah  harta  perniagaan/trading  yang  memang  dirancang  dan disiapkan  untuk  diperjual  belikan  dalam  rangka  mendapatkan  keuntungan, dalam  hal  ini  bisa  dikerjakan  baik  individu  maupun  oleh  syirkah/perusahaan seperti PT,  CV, PD, UD, FIRMA dan sebagainya.
Azas pendekatan zakat perniagaan: Komoditas yang diperdagangkan halal dan  thoyib,  usaha  patungan  dengan  non  Muslim  labanya  dipisahkan  secara proporsional berdasarkan modal masing-masing,  objeknya adalah  aktiva lancar ditambah profit/laba, termasuk hibah, donasi, royalti, hasil sewaan asset, selisih kurs/revaluasi  aktiva.  Bagi  perusahaan  yang  tidak  memiliki  income  statement maka diperhitungkan secara taksiran, acuanya adalah annual report basis, dividen yang telah dikeluarkan zakatnya dapat diperhitungkan sebagai komponen zakat yang diperhitungkan.  Kompensasi kerugian tahun lalu tidak dapat dikurangkan
pada  penghasilan  tahun  berjalan,  nisabnya  setara  dengan  85  gram  emas  dan besarnya sebesar 2,5 dan diperkenankan membayar zakat dengan zakat cicilan Ada beberapa perbedaan antara zakat dan pajak antara lain :
1.  Dalam tarif pajak memiliki berbagai variasi dan antar negara bahkan sampai propinsi juga  kadang  memiliki  perbedaan  tarif,  berbeda  dengan  zakat yang merupakan  tanggung jawab  umat  Muslim  yang  hartanya  melebihi  batas/ nisabnya.
2.  Pajak  dapat  digunakan  sesuai  keinginan  penguasa,  berbeda  dengan  zakat harus didistribusikan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Hadist
3.  Zakat  merupakan  pajak  proporsional  dan  bukan  progresif  sebagaimana terdapat dalam pajak penghasilan kita, maka tidak banyak pengaruhnya pada insentif untuk bekerja,  bila dibandingkan  dengan  pajak progesif
4.  Pajak  dikenakan  lebih  tinggi  untuk  tingkat  keuntungan  yang  relatif tinggi, hal  ini  tentu  akan  mempengaruhi  dorongan  seseorang  untuk  investasi. Berbeda dengan  zakat yang dikenakan  pada  aset yang  tidak produktif atau aset  yang  mampu  berkembang,  zakat  lebih  mendorong  investasi  karena kepada investor tidak dikenakan zakat atas investasi,  tetapi atas hasil yaitu keutungan  bersih  dari  investasi  tersebut.
5.  Di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang No.38 tahun 2001 lembaga yang mengelola dan mendistribusikan zakat adalah Badan Amil Zakat  (BAZ)  baik tingkat  nasional  maupun  tingkat  daerah  melalui  Kepres  No.  8/2001,  di samping  itu  zakat juga  dikelola  oleh  Lembaga Amil  Zakat  (LAZ)  yang  telah dikukuhkan  oleh  pemerintah  yang  hingga  kini  sudah  ada  9  lembaga  yang ditetapkan  pemerintah  dan  DPR  sebagai  pengelola zakat.  Sedangkan  pajak dikelolah  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  yang  membentuk  Kantor Pelayanan  Pajak  (KPP)  untuk pengelolan pajak tingkat daerah.
Adapun  beberapa  penelitian  terdahulu  terkait  korelasi  pajak  dan  zakat dan juga beberapa konsep penggunaan zakat sebagai unsur pembiayaan negara adalah sebagai berikut: Hafidhudin; (2001); menyimpulkan bahwa undang-undang yang  mengatur  zakat  yaitu  Undang-Undang  no.38  harus  disertai  dengan pendukung  peraturannya  sehingga  hasil  nyata  dari  undang-undang  tersebut dapat  dirasakan  maknanya  dan  sekaligus  sinkronisasinya  antara  departemen keuangan  dan  departemen  dalam  negeri,  sehingga  perlu  adanya  perubahan undang-undang  no.38  agar  lebih  bermakna,  disamping  itu  sinkronisasi juga diperlukan  dalam  mengkoordinasikan antara zakat  dan  pajak.
Fadlulah;  (2001);  menyimpulkan bahwa zakat dan pajak merupakan dua kewajiban  yang  berbeda  tetapi  memiliki  tujuan  yang  sama  yaitu  untuk mensejahterakan  umat  dan  bangsa.
Hidayat;  (2002);  menyimpulkan  bahwa  kebijakan  zakat  hanya  sebagai pengurang  pajak  bagi  umat  islam  harus  dilihat  sebagai  kontribusi  umat  bagi pembagunan  bangsa,  sedangkan  umat  lain  harus  melihat  sebagai  satu  upaya mencarai alternatif bagi pembagunan bangsa Indonesia, di samping itu sebaiknya adanya sinkronisasi pajak dan zakat dalam pengaturannya.

## Gambaran Umum Penerapan Pajak dan Zakat di Indonesia
Pajak  m erupakan  sumber  utama  bagi  pendanaan  di  Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa lebih dari 70%  dana APBN berasal dari pajak, namun sampai sekarang jumlah wajib pajak yang ada di Indonesia baru mencapai 3,5 juta orang dari total penduduk Indonesia yang mencapai 200 juta orang. Inilah
Rusydi, Zakat Sebagai Altematif Pembayaran Pajak.
gambaran  menyedihkan  betapa persentase  wajib pajak jauh  di bawah  harapan kita  semua,  ada  beberapa  faktor  mengapa  seseorang  enggan  melaksanakan kewajiban perpajakan,  antara lain:  sistem administrasi yang masih  sangat sulit dipahami  oleh  masyarkat,  masih  adanya  anggapan  yang  menstimulus  bahwa pajak merupakan beban atau biaya bagi mereka, tidak adanya manfaat langsung bagi  mereka  sebagai  konsekuensi  pembayaran  pajak  yang  mereka  bayarkan, masih rendahnya tingkat integritas pegawai pajak di mata masyarkat dan masih adanya  beberapa  peraturan  perundang-undangan  dalam  perpajakan  kita yang mengabaikan  keadilan  sebagai  landasan  kebijakan  pemungutannya.
Masih  banyak  alasan  yang  dikemukan  oleh  m asyarakat  untuk menghindari  pajak yang  banyak  diulas  di  dalam  pembahasan  kuisioner  yang telah dibagikan kepada mereka, diantaranya adalah walaupun sistem perpajakan kita sudah menganut self assessment system,  namun pemeriksaan pajak masih dilakukan oleh DJP.Hal inilah yang menyebabkan orang enggan untuk mematuhi secara  komperhensif  kewajibannya,  mereka  menganggapan  bahwa  setiap diperiksa selalu terjadi kurang bayar maka dalam pemikiran mereka lebih  baik menyisihkan  sebagian  utang  pajaknya  untuk  mengantisipasi  hal  tersebut.
Sedangkan  penerapan  zakat  di  Indonesia  setelah  disahkan  Undang- Undang no.38 tahun  1999 masih kita anggap beijalan di tempat,  masih banyak masyarakat terutama pengusaha yang melakukan zakat hanya didasari rutinitas tahunan  yang  mereka  keluarkan  sebagai  salah  satu  bentuk  corporate  social responsibility  dan  pembentukan  citra  perusahaan.  Padahal jika  pengusaha mampu  memanfaatkan  segi  hukumnya  jauh  berm anfaat  untuk  sistem perpajakan mereka,  seperti membayarkan kepada BAZ atau  LAZ yang ditunjuk oleh  pemerintah  untuk  dapat  mengurangkan  kewajiban  pajaknya.
Di samping itu pelaksanaanya juga banyak dilakukan pada bulan puasa romadhan,  di mana puasa adalah  suatu  ajaran untuk mensucikan  diri  dengan cara  mengendalikan  hawa  nafsu  dari  terbitnya  fajar  hingga  tenggelamnya matahari.  Sementara  zakat  diidentikkan  sebagai  pensucian  harta,  dan mengartikan zakat sebagai pensucian harta/cuci uang  (money laundring)  masih banyak dipahami oleh orang-orang.  Uang yang diperoleh dengan cara tidak sah dan  tidak  halal,  baik  berasal  dari  hasil  korupsi  atau  suap  atau  yang  lainnya, kemudian  dizakati  dengan  maksud  agar  uang  hasil  korupsi  tersebut  menjadi suci.
Ada  beberapa  keuntungan  strategis  yang  didapat  dengan  adanya pelaksanaan UU.No.38 tahun  1999 antara lain: telah diakuinya secara legal oleh negara bahwa sesungguhnya zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap  Muslim  warga  negara  Indonesia  yang  mampu  dan  secara  eksplisit pemerintah telah bertanggungjawab memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan  kepada  muzakki,  mustahik,  dan  amil  zakat.  Pemerintah  telah melibatkan  diri  dalam  pengelolaan  zakat  dengan  membentuk  BAZ  dan  juga mengukuhkan  dan  mengawasi  LAZ  yang  dibentuk  secara  swadaya  oleh masyarakat sehingga pengelolaan dana zakat dapat lebih dipertanggungjawabkan. Dan  UU  No  38  tahun  1999  menyebutkan  bahwa  zakat  yang  telah  dibayarkan kepada BAZ atau  LAZ dapat dikurangkan terhadap  laba/pendapatan  sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan,  hal ini juga didukung di dalan UU No 17 tahun 2000 juga ditetapkan bahwa zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan secara resmi oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk Islam atau wajib pajak badan  dalam negeri yang dimiliki kaum  Muslim,  dapat dikurangkan atas penghasilan  kena  pajak.

## TEMA,  Volume  7,  Nomor 1,  Maret 2006
Ada beberapa kelemahan yang melekat dari sistem perundang-undangan zakat No.38 tahun  1999, yaitu:
1 .  Tidak sinkronnya antara UU  No. 17 Tahun  2000  tentang Pajak Penghasilan dengan  UU.  No.38  Tahun  1999  tentang  zakat,  sebab  seperti  yang  telah dikemukakan  didalam  UU  No  17/2000  dinyatakan  bahwa  yang  dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak hanyalah zakat penghasilan (zakat profesi).  Namun  di  dalam  UU  No  38/1999  disebutakan  bahwa  zakat  dapat dikurangkan  atas  penghasilan  kena  pajak.  Sementara  sangat jelas  bahwa yang dimaksud zakat di dalam UU No 38/1999 adalah semua harta yang wajib disisihkan oleh  kaum  Muslim  sesuai dengan  ketentuan  agama,  yang terdiri atas: emas, perak,  dan uang,  perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan,  hasil  pertambangan,  hasil peternakan,  hasil  pendapatan dan jasa.
2.  Komposisi pengurangnya yang terdapat pada penghasilan kena pajak bukan pada utang pajaknya, jika kita melihat bahwa zakat yang  mereka bayarkan merupakan utang zakat bagi mereka, jadi komposisinya harus sejajar dengan utang pajak bukan  berada  sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang persentasinya akan dihitung berdasarkan pasal  17 UU No.  17 tahun 2000.
3.  Belum  adanya  sanksi yang  tegas  bagi  pelanggar  UU  zakat.  Padahal  sanksi adalah salah satu unsur norma hukum yang membedakannya dengan norma lain,  dan akan membuat UU zakat mempunyai kekuatan yang mengikat dan memaksa.
4.  Diterapknanya  sanksi  hanya pada pengelola zakat  seperti  dijelaskan dalam pasal 21 yang menyebutkan setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat dan mencatat dengan tidak benar harta zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 , Pasal 12, dan Pasal 13 dalam undang-undang, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya  tiga  bulan  dan  atau  denda  sebanyak-banyaknya  Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

## Potensi  Zakat di Indonesia
Sebagai  negara yang  mayoritas penduduknya muslim  maka  sewajarnya potensi  zakat  seharusnya juga  besar,  namun  hal  ini  masih jauh  dari  harapan kita  semua.  Dari  sum ber  data  yang  berasal  dari  penelitian  Fatahillah (HukumOnline,  14-11-2005)  diperoleh  gambaran  bahwa  pada  tahun  2005 penerimaan  zakat,  infaq  dan  sadaqoh  mencapai  Rp  217  milyar  dari  180 juta penduduk Indonesia.  Peneliti membandingkan dengan negara  Malaysia melalui Pusat Pungutan Zakat,  dari 3 juta jiwa penduduk dapat mengumpulkan sekitar Rp 150  miliar.  Kemudian  Singapura  melalui  Majelis  Ugama  Singapura,  dari 450,000 penduduk dapat mengumpulkan sekitar Rp55 miliar.
Begitu juga survey yang dilakukan oleh PIRAC  (Publik Interest Research and Advocacy Center) pada tahun 2000 yang ditulis Siti Arifah (PKPU Online, 25- 11-2004)  diketahui bahwa terhadap  1837 responden yang beragama Islam di  11 kota besar di Indonesia yang meliputi Jakarta,  Bandung,  Semarang,  Surabaya, Medan,  Padang,  Denpasar,  Manado,  Makasar,  Pontianak  dan  Balikpapan, menunjukakan  bahwa  tingkat  zakat  masyarakat  yang  disurvei  menunjukkan angka yang  tinggi,  94  %  menyatakan  dirinya  sebagai  muzaki/pembayar  zakat. dengan rata”rata nilai zakat sebesar Rp  124.200.00/ muzaki/tahun, dengan nilai berkisar antara Rp 44.000.00 - Rp 339.000,00/tahun.

## Rusydi, Zakat Sebagai Alternatif Pembayaran Pajak.
Potensi daina zakat yang bisa ditarik dari umat Islam di Indonesia untuk program  pengentasan  kemiskinan  dan  peningkatan  kualitas  SDM  sangatlah besar.  Umat Islam di Indonesia adalah sekitar 78% dari total seluruh penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 200 juta orang. Dari jumlah tersebut, hampir 4,5  juta  lebih jiwa  diantaranya  memiliki  profesi  sebagai  Pegawai  Pemerintah (PNS  dan  TNI/Polri).  Jumlah  ini  akan  bertambah  besar  lagi,  jik a   kita memasukkan unsur pegawai  swasta  sebagai kalangan profesional.  Dari jumlah ini, tentunya, jika dipungut zakat (profesi), maka akan memiliki dampak ekonomi yang  cukup  besar  bagi  program  pengentasan  kemiskinan  dan  peningkatan kualitas  SDM di  Indonesia.  Tentunya,  ini bisa dicapai jika dana zakat  tersebut dikelola  secara  optimal.
Dari  data-data  di  atas,  menunjukkan  bahwa potensi  zakat  di  Indonesia yang  begitu  besarnya  hanya mampu  digali  dalam  tataran  sangat  kecil.  Hal  ini dapat  ditingkat  lagi  dengan  menerapkan  sistem  manajemen  yang  profesional dan  amanah  yang  banyak  diterapkan  di  beberapa  negara  tetangga  kita.  Inilah salah  satu  alasan  dikeluarkannya  Undang  Undang  No.38  tahun  1998  tentang Pengelolaan Zakat,  agar pengelolaan zakat dapat lebih efektif dan transparan.

## Konsep Zakat Sebagai Pengganti Pajak

## Diversifikasi Objek Zakat
Berkaitan  tentang  objek  zakat  dalam  ajaran  Islam  tentang  objek  zakat banyak dikaitkan dengan usaha peternakan,  perdagangan, pertanian,  emas dan lain-lain  yang  pada waktu  zaman  itu  masih  belum  seperti  saat  ini.  Jadi  Alloh SWT  mempersilahkan  kreativitas  Rasul  untuk  berbicara yang  tentu  saja  tidak bisa dilepaskan dengan  konteks  budaya Arab  saat itu.  Padahal,  pada masa itu kehidupan sangat agraris dan dunia perdagangan yang ada pun sangat nomaden.
Karena itu, diperlukan untuk melakukan rekonstruksi objek dan sasaran zakat  saat  ini.  Semua  bentuk  dan jenis  kekayaaan  bisa  dipajaki yang  penting ada keadilan,  penambahan nilai manfaat dan keterbukaan.  Di dalam  al-Qur’an dikatakan  huz  min  amwalihim  shadaqah  yang  berarti  “Ambillah  harta  mereka sebagai  sedekah”  Di  sini  disebut  amwal  di  mana  kekayaan  tergantung perkembangan  dalam  dunia  ekonomi.
Sehingga bukan hanya zakat maal yang selama  ini terdoktrin dalam diri kita,  semua hal pendapatan yang kita peroleh jika sudah melampaui nisob wajib kita zakati untuk dibersihkan. Seperti halnya gaji yang kita peroleh  baik sebagai pegawai negeri, TNI/Polri maupun pegawai swasta. Jika penghasilan kita sudah melampauinya maka  gaji  yang  kita peroleh juga wajib  dizakati  hal  inilah yang kita sebut sebagai zakat profesi. Jadi selain perdagangan, perkebunan, pertanian, peternakan,  emas dan perak,  kita juga ada zakat profesi.

## Sasaran Objek Zakat
Setelah  kita  mengetahui  diversifikasi  objek  pajak,  maka  sasaran  yang akan  dituju juga  harus  direkonstruksi  ulang  lagi,  bukan  hanya  pada  7(tujuh) orang  yang  berhak  menerima  zakat  tersebut,  namun  sesuai  perkembangan zaman kita harus adopsi juga,  terutama pada sasaran dijalan Alloh/Fisabilillah yang  pengertiannya  amat  luas.  Zakat  pada  sasaran  di  jalan  Alloh  bisa  kita
alokasikan  di jalur-jalur  sosial  dan juga  pembangunan  prasarana  pendidikan, ibadah  dalam  rangka  peningkatan  mutu  SDM  dan  juga  untuk  pengentasan kemiskinan  di  Indonesia  saat  ini.  Sehingga  potensi  yang  begitu  besar  harus dimanfaatkan  untuk  kemaslahatan  umat  di  Indonesia.
Dalam  bidang  pendidikan  misalnya,  dana  yang  dikeluarkan  untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) oleh APBN masih sangat kecil, yaitu sekitar  3,7%  dari  seluruh  pengeluaran APBN,  dimana  seharusnya berdasarkan undang-undang pendidikan nasional kita harusnya mencapai 20%. Terbatasnya dana  APBN  untuk  pendidikan  nasional  menyebabkan  belum  semua  daerah mendapatkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai,  sehingga masih banyak  masyarakat  yang  belum  dapat  menikmati  pendidikan  yang  layak  dan dapat dijangkau  oleh  masyarakat kelas bawah  sekalipun.
Sehingga  dengan  adanya  zakat  ini  selain  sarana  dan  prasarananya dibangun,  juga  dilakukan  pemberian  beasiswa  atau  biaya  pendidikan  lainnya kepada  anak-anak  yang  tidak  mampu  secara  ekonomi  namun  memiliki keinginan  untuk  menempuh  pendidikan.  Maka  sudah  sewajarnya  kita  sebagai umat  islam  harus  membantu  melalui jalur  zakat  ini.  Pengelolaan  zakat  secara profesional  akan  mampu  mengatasi  keterbelakangan  tingkat  pendidikan  yang ada di Indonesia,  dilihat besamya potensi zakat yang ada di Indonesia saat ini.
Dalam bidang perekonomian,  dana zakat ini bisa dikembangkan melalui pemberian modal bergiliran kepada pengusaha kecil menengah/UKM, jika yang satu  sudah  mampu  beijalan,  maka  akan  ada  perpindahan  modal  kepada  unit lain  dan  seterusnya  hingga  membentuk  rantai  yang  tak  akan  putus.  Namun tugas  sebagai  seorang  amil  bukan  berhenti  sebatas  memberikan  modal  tanpa pengawasan  dan juga  bantuan  lainnya,  hal  ini  harus  dikembangkan  dengan m elakukan  p erh a tia n   dalam   sistem   pem bukuan,  p rodu ksi  dan  ju g a pemasarannya.  Sehingga UKM ini tidak merasa ditinggalkan dan dapat ditolong seketika  dalam  kondisi  memburuk.  InsyaAlloh  dengan  pemberian  modal, pengawasan dan bantuan pemasaran dan juga produksi, zakat dapat ikut berperan aktif dalam  mengembangkan  sistem  perekonomian  di  Indonesia.
Hakikatnya  permasalahan yang  ada dalam  penerimaan  kebijakan  fiskal negara  kita  didasarkan  pada  pajak,  dan  bukan  zakat,  sehingga  kaum  Muslim yang ingin  membayar  zakat  harus  menanggung  beban  ganda.  Inilah  pekerjaan rumah yang harus menjadi perhatian umat Islam.  Lahirnya UU Nomor 38 tahun 1999  tanggai  23  September  1999  tentang  Pengelolaan  Zakat,  memang  sedikit melegakan nafas umat Islam di negeri ini.  Namun demikin ternyata tak banyak orang  tahu  bahwa  sesungguhnya  inilah  pertama  kalinya  dalam  sejarah, pemerintah  mengatur  zakat yang  dibayarkan  masyarakat  sebagai  pelaksanaan kewajiban  beragama  dengan  pajak  yang  dibayarkan  kepada  negara  yang merupakan  kewajiban  kenegaraan  bagi  setiap  warga  negara.

## Presepsi Orang Terhadap Pajak dan Zakat
Pajak  dalam  persepsi  masyarakat  merupakan  beban,  dimana  secara langsung  maupun  tidak  langsung  masyarakat  akan  melakukan  penghindaran terhadap  pajak,  hal  ini juga  didukung  tidak  adanya  prestasi  secara  langsung terhadap pembayarnya. Wajib Pajak juga masih memiliki persepsi negatif terhadap aparatur  pajak/fiskus  dalam  hal  kolusi,korupsi  dan  nepotisme  (KKN),  dimana pengertian korupsi seperti dijelaskan dalam undang-undang  hukum pidana dalam

## Rusydi, Zakat Sebagai AHematif Pembayaran Pajak..
Pasal 1(1) sub a Jo pasal 28 undang-undang No.3/tahun 1971 Jo pasal 55 (1) ke  1 KUH Pidana:
“Telah melakukan;  menyuruh melakukan;  atau turut melakukan perbuatan,  dengan  melawan  hukum,  melakukan  perbuatan memperkaya  diri  sendiri atau  orang lain  atau  suatu  badan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian  negara *
“Telah  melakukan;  atau  turut  serta  melakukan  dengan  tujuan menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  badan, menyalah-gunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang ada  padanytf  karena jabatan  atau  kedudukannya  yang  secara langsung  atau  tidak langsung merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian  negara”
Sebenarnya  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  sudah  mulai  mengubah citranya seperti adanya pemilihan aijuna dan srikandi pajak. DJP berharap mampu merubah  citra/pandangan  masyarakat  tentang  keberadaannya,  dalam Haijowirogo  (1982; 190-199)  Arjuna sendiri  mempunyai arti air yang jemih tak membekas,  namaya juga memiliki berbagai makna  seperti  tempat rasa,berbudi sentosa, panah sakti, menjauhkan diri dari dari soal-soal dunia atau harta benda. Sedangkan  Srikandi  merupakan  simbolik  dari  wanita  yang  berani  menentang hal-hal yang tidak baik.
Namun  hingga  saat  ini  harapan  Pem erintah  Indonesia  untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pembayaran pajak masih jauh dari harapan. Berbeda  dengan  zakat  walaupun  sempat  tersisihkan  dalam  peradaban  di Indonesia,  namun  seiring  meningkatnya  kesadaran  kaum  Muslim  untuk menerapkan  nilai-nilai  religi  mereka,  maka  motivasi  pembayaran  zakat juga meningkat.  Disamping sebagai sarana ibadah muamalah mereka juga berharap dapat membantu  meringankan beban orang-orang yang meneriman zakat yang mereka  berikan.  Hal  ini juga  didukung  akan  kepercayaan  mereka  terhadap badan-badan amil zakat dalam pendistribusian zakat mereka yang sesuai dengan anjuran Al-Quran dan Hadist.

## Persepsi Responden Terhadap Pajak dan Zakat
Berdasarkan  hasil pooling  dari  responden,  dalam  hal  ini  masyarakat Kota Malang yang terdiri dari mahasiswa yang mewakili generasi muda dan juga calon wajib pajak.  Dari intelketual diwakili oleh dosen di lingkungan Universitas brawijaya,  dan  dari  masyarakat umum yang  diwakili  oleh  wiraswastawan  baik yang memiliki NPWP yang maupun yang tidak memiliki NPWP.  Dalam kuisioner tersebut jumlah responden ada 75 orang yang terdiri dari mahasiswa berjumlah 37  orang,  pengusaha/wiraswasta  berjumlah 25  orang dan  dosen  berjumlah  13 orang. Dalam kuisioner yang kita bagikan terdapat  12 pertanyaan, adapun hasil pooling  itu  didapatkan  hasil  yang  masing-masing  persentasenya  dari 12 pertanyaan  adalah  sebagai berikut:
Tabel.1

## Hasil Kuisioner
N O Y A T ID A K R A G U -R A G U T O T A L 1 50 67% 19 25% 6 8% 75 2 20 27% 52 69% 3 4% 75 3 7 9% 67 89% 1 1% 75 4 18 24% 54 72% 3 4% 75 5 4 5% 70 93% 1 1% 75 6 26 35% 48 64% 1 1% 75 7 46 61% 25 33% 4 5% 75 8 36 48% 35 47% 4 5% 75 9 49 65% 16 21% 10 13% 75 10 46 61% 27 36% 2 3% 75 11 31 41% 38 51% 6 8% 75 12 19 25% 45 60% 11 15% 75
Dari gambaran diatas kita bisa simpulkan bahwa;  Respondensi sebagian besar (67%) sudah mengetahui sistem perpajakan kita yang menggunakan sistem self assesment yang  mana  di  sistem  ini  seorang  wajib  pajak  diharapkan  dapat menghitung,  membayarkan  dan  juga  melaporkan  secara  mandiri  kewajiban perpajakannya.  Pertanyaan  kedua  diketahui  bahwa  sebagian  besar  (69%) responden menganggap bahwa sistem atau aturan perpajakan kita masih cukup rumit untuk diketahui baik secara perhitungannya maupun kewajiban-kewajiban lainnya, bahkan adanya sinyalemen dari responden bahwa “kita mau bayar pajak saja masih dibuat  sulit”.
Dalam  pertanyaan  ketiga  dihasilkan  persentase  sebesar  89%,  dimana responden  tidak  mengetahui  kemana  pajak  yang  mereka  bayarkan  untuk  apa maupun besarnya yang sudah mereka bayarkan. Sebagian besar responden (72%) masih menganggap bahwa pajak belum bisa dijadikan pondasi dalam pembiayaan pembagunan nasional bangsa ini. dalam pertanyaan kelima yang sebagian besar (93%) responden menganggap bahwa pajak saat ini belum bisa menangani maslah- masalah  kemiskinan,  pengangguran,  pendidikan  dan  lain-lain.
Dalam hal zakat dijadikan sebagai pengurang pembayaran pajak, sebagian responden  belum  banyak  mengetahui  kebijakan  tersebut,  hal  ini  terlihat  dari 75 responden  sekitar 64%  belum mengetahui kebijakan itu,  baik informasi dari pemerintah maupun ketidak-pedulian responden ini yang perlu ditindak lanjuti.
Dari kebijakan zakat sebagai pengurang pembayaran pajak didapat bahwa sebagian besar responden  cukup apresiasi terhadap  kebijakan  tersebut,  hal ini terbaca dari 75 responden sekitar 61% setuju akan kebijakan tersebut. Responden juga berpendapat hal ini tepat untuk menghindari pembayaran ganda pajak dan zakat.
Dalam  hal  keb ijak an   penggantian  pajak  dengan  zak at  didapat keseimbangan antara yang mendukung pendapat tersebut sekitar 48% responden mendukung  kebijakan  tersebut,  hanya  sekitar  47%  yang  menolak  pendapat tersebut, hal ini karena pendapat tersebut belum banyak diketahui secara teknis bagaimana  sistem ini  dapat berjalan.
Dalam hal peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan adanya kebijakan zakat sebagai pajak didapat responsif yang baik dari 75 responden didapat sekitar 65%  akan  berusaha  meningkatan  kepatuhan  kewajibannya,  hal  ini  terkait dengan dua manfaat pembayaran zakat baik vertikal maupun horisontal.

## Rusydi, Zakat Sebagai A  Itematif Pembayaran Pajak
Untuk  kesadaran  responden  terhadap  kewajibannya  dalam  membayar zakat  cukup  baik,  hal  ini  terlihat  sekitar  61%  responden  sudah  memenuhi tanggung jawabnya dalam membayar zakat mall,  hal inilah yang bisa dijadikan modal dalam menjadikan zakat sebagai pengganti pajak.
Untuk pembayaran  melalui  badan  amil,  masih  cukup  memprihatinkan, hanya  sekitar  41%  yang  sudah  membayar  kewajiban  zakatnya  meladui  badan amil  selebihnya  banyak  yang  memberikannya  secara  langsung,  hal  ini  terkait profesionalisme SDM yang ada pada badan amil zakat tersebut.
Untuk  wewenang  badan  amil  zakat  dibawah  komado  departemen keuangan masih banyak yang belum setuju akan pendapat resebut,  sekitar 60% responden belum sependapat dengan peneliti akan pentingnya atau strategisnya badan  amil  langsung  terintegrasi  dengan  departemen  keuangan  sebagimana Direktorat  Jenderal  Pajak.

## Cara Perhitungan Pajak dan Zakat
Dalam perhitungan pajak dan zakat ada perbedaan, dalam pajak terdapat tarif progresif sesuai  dengan  tingkat  perolehan  keutungan  seperti untuk orang pribadi yang  berkisar  antara  5%  sampai  35%  untuk  badan  10%  sampai  30%. Dalam perhitungannya banyak memperhatikan perundang-undangan yang begitu kompleks  seperti  biaya-biaya yang dapat dikurangkan  sebagai  beban  dan yang tidak dapat dibebankan. Halnya dengan zakat yang dikenakan 2,5% untuk semua kekayaan yang tidak produktif termasuk di dalamya kas,  deposito,  perak,  emas dan permata. Dan pendapatan bersih dari transaksi dan  10% untuk pendapatan bersih  dari  hasil  investasi.
Untuk nisob emas dan perak beratnya masing-masing 0,3 Kg dan 2,1  Kg, untuk pendapatan dan kekayaan lainya,  nilainya dikonversi ke harga emas dan perak. Nisob ini  sebagai bentuk toleransi terhadap keberadaan masyarakat kelas bawah yang belum mampu mencapai nisob diberikan kebebasan dari pembayaran zakat,  sehingga keadilan ini benar-benar aktual.  Berikut ini contoh perhitungan sederhana antara pajak dan zakat.

## Tabel 2 Perhitungan Pajak dan Zakat
Sistem Perhitungan PPh21 Zakat Gaji Perbulan Rp 2,500,000 Rp 2,500,000 Gaji Setahun RP 30,000,000 Rp 30,000,000 THR Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 Biaya Jabatan Rp 1,296,000 Rp - Gaji Netto Rp 30,704,000 Rp 32,000,000 PTKP (K/-) Rp 13,200,000 Rp - PKP Rp 17,504,000 Rp 32,000,000 PPh21  Setahun Rp 875,200 Rp - Zakat (2,5%) Rp 800,000

## TEMA,  Volume  7,  Nomor 1,  Maret 2006
Dari  w acana  d iatas  maka  penulis  berharap  bahwa  pem erintah memberikan suatu pilihan  seperti halnya pada sistem perbankan yang ada dua pilihan  bank  konvensional  dan  bank  syariah,  demikian  pula  untuk  pajak diberikan pilihan  antara  membayar pajak atau zakat terutama  bagi  pengusaha kecil yang  beragama  Islam  maupun  sosok  pribadi  muslim  yang  berada  dalam kadar  penghasilan  menengah  ke  bawah.

## Bentuk Struktur
Grambar 1.

## Struktur Pembagian Zakat
Dari  Struktur di  atas  kita berharap  adanya koordinasi yang  baik antara Departemen  Agama  dengan  Direktorat  Jenderal  Pajak,  sehingga  hal-hal  yang selama ini masih menjadi kendala dalam pelaksanaan zakat sebagai pengurang pajak  dapat  dim in im alkan .  Dengan  dem ikian  harapan  penu lis  untuk mewujudkan  zakat  sebagai  salah  satu  alternatif terbaik  dalam  menggantikan peran pajak  dapat terwujud  dikemudian hari,  apalagi  saat ini potensi zakat di Indonesia sudah lebih dari 6,3 trilyun per tahunnya.
Dalam  menjaring  potensi  zakat  ini  penulis  memiliki  beberapa  alasan mengapa Badan Amil  Zakat harus  dibawah  koordinasi  Departemen  Keuangan/ Direktorat  Jenderal  Pajak:
1.  Untuk  lebih  mengoptimalkan  pemungutan  zakat  dan  penyalurannya kepada  yang  berhak,  penulis  mengusulkan  agar  tugas  amil  yaitu pengumpulan  zakat  dimasukkan  ke  dalam  tugas  Direktorat  Jenderal Pajak  serta  zakat  dimasukkan  sebagai  salah  satu  sumber  pembiayaan negara dalam APBN. Usulan ini didasari beberapa pertimbangan. Pertama, pemberian  zakat  tidak  akan  efektif jika  tidak  dilaksanakan  secara terorganisasi dalam suatu kelembagaan formal.  Organisasi yang relevan dalam  melaksanakan  tugas  pemungutan  dan  penagihan  zakat  adalah organisasi  dalam  skala  nasional,  yaitu  Direktorat  Jenderal  Pajak  yang selama  ini  sudah  menjalankan  fungsi-fungsi  tersebut.  Kedua,  tugas pengumpulan zakat bukan hanya tugas orang maupun agama melainkan merupakan tugas negara. Negara wajib mengatur dan mengangkat orang- orang yang bekeija dalam urusan zakat yang terdiri dari para pengumpul, penyimpan, penulis dan sebagainya. Dengan demikian potensi zakat dapat dioptimalkan  dan  dapat  dialokasikan  kepada  para  amil  sehingga kesejahteraan  pegawai  yang  menjadi  amil  zakat  dapat  lebih  sejahtera dan  para  petugas  amil  dapat lebih jujur,  am an ah  dan profesional.  Bagi
para  muzaki zakat  dapat  dijadikan  sebagai  pengurang  dari  pajak yang harus  dibayarkan.  Ketiga,  untuk  memudahkan  pemantauan,  efisiensi, dan efektivitas terhadap para amil zakat dalam melakukan pemungutan zakat, sebaiknya dilakukan standarisasi pengelolaan zakat baik dari segi pemungutannya, pembukuan dan juga penyalurannya. Agar langkah ini bisa  berjalan  secara  efektif,  maka  diperlukan  beberapa  perubahan mendasar  dalam  regulasi  maupun  kelembagaan.  Pertama,  melakukan amandemen atau perubahan terhadap berbagai undang-undang  dan juga peraturan pelaksananya yang berhubungan dengan masalah  pajak dan zakat yaitu UU Pengelolaan Zakat, UU Keuangan Negara, UU Perpajakan, termasuk  UU  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  (KUP),  UU Pajak  Penghasilan  (PPh)  dan  UU  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah (PDRD)  terutama  yang  mewajibkan  bagi  setiap  karyawannya  yang beragama Islam untuk dipotong zakatnya apabila telah mencapai nishob dan  untuk  menjamin  kepastian  dan  disiplin  dari  para  muzaki.  Kedua, melakukan  restrukturisasi  dalam  Direktorat  Jenderal  Pajak  antra  lain dengan  cara  menyeleksi  pegawainya  (fit  and  prope  test)  sehingga didapatkan  pegawai  yang jujur,  profesional,  amanah  dan  menguasai hukum zakat yang nantinya akan dimasukkan dalam suatu divisi zakat yang  akan  berkoordinasi  dengan  badan-badan  amil  zakat  yang  sudah disahkan  pendiriannya  oleh  pemerintah.
2.  Melakukan  sosialisasi  tentang  zakat  agar  pemahaman  masyarakat tentang  zakat  akan  lebih  memadahi  untuk  mengurangi  keengganan mereka  untuk  memenuhi  kewajibannya  tersebut.  Untuk  itu,  perlu dilakukan sosialisasi yang terprogram di tingkat nasional sampai daerah tentang  kebijakan  zakat  dengan  koordinasi  antara  pemerintah,  ulama, Perguruan Tinggi,  LSM,  maupun  Badan Amil  Zakat  dan  Lembaga Amil Zakat
Diperlukannya  tindakan  tegas  sebagaimana  telah  dicontohkan  oleh Khulafaur Rasyidin dan khalifah Umar Bin Abdul Aziz yang melakukan tindakan- tindakan  tegas  dan  keterlibatan  aktif  dari  pemerintah  karena  zakat  bukan merupakan amal karitatif (kedermawanan),  namun merupakan kewajiban yang bersifat  otoritatif dan  dapat  dipaksakan,  bahkan  khalifah  Abu  Bakar  Shiddiq bertekad  untuk  m em erangi  orang  yang  tidak  membayar  zakat.  Dalam pelaksanaannya  diperlukan  beberpa  langkah  startegis  antara  lain:  melalui hubungan keija antara pemerintah  dengan para pegawai yang beragama Islam baik Pegawai Negeri Sipil (PNS)  maupun pegawai swasta,  besar gaji mereka dan pendapatan  yang  wajib  dizakati.  Kemudian  untuk  mempermudah  serta meningkatkan kepatuhan  para wajib  zakat  tersebut,  dapat  diatur  pemotongan zakat  melalui  pihak  ketiga,  baik  oleh  bendaharawan  pemerintah  maupun bendaharawan  swasta  secara  teratur  (bulanan),  sebagaimana  pemotongan  PPh pasal  21.  Untuk  pemotongan  penghasilan  bagi  pegawai  swasta,  perlakuannya sama  pegawai  negeri  sipil,  namun  diperlukan  adanya  upaya  kontrol  dari pemerintah  untuk  memantau  kepatuhan  dari  para  muzaki  dalam  menunaikan kewajibannya tersebut, antara lain dengan cara audit tahunan terhadap laporan keuangan  perusahaan dengan menyertakan Audit  terhadap dana Zakat.
Strategi  kedua  dapat  ditempuh  dengan  memberikan  kebebasan  kepada golongan  masyarakat yang memiliki  profesi/pekerjaan  bebas.  Untuk itu,  pihak muzaki dapat melakukan penghitungan sendiri secara teratur,  besar zakat dari
penghasilan yang mencapai nishob dikali 2,5%.  Kemudian Zakat tersebut dapat dibayarkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang diakui oleh pemerintah.  Dalam prakteknya untuk lebih mempermudah dan juga meningkatkan  kedisiplinan  para  wajib  zakat  tersebut  dapat  dilakukan  dengan dua mekanisme pemungutan, yaitu: ( 1 ) untuk pegawai dan golongan profesi yang mempunyai penghasilan secara teratur atau bulanan dalam jumlah diatas nishab, dapat langsung diambil zakatnya tiap bulanan, sehingga pada akhir tahun mereka tidak  w ajib  zakat  lagi.  Hal  in i  dilakukan  u ntuk  m encegah  m ereka membelanjakan  penghasilannya  sebelum  dikeluarkan  zakat  sehingga  terjadi penghindaran atas kewajiban zakat;  dan  ( 2 )  pegawai dan  golongan profesi yang memiliki penghasilan dibawah nishab,  dapat diakumulasikan pada akhir tahun dengan ditambah  dengan  penghasilan-penghasilan  lain.

## Kesimpulan
Dengan adanya struktur organisasi yang jelas  diharapkan  potensi zakat untuk  menggantikan  pajak  dalam  menopang  pembangunan  bangsa  Indonesia dapat  diimplementasikan.  Dengan  melakukan  sosialisasi  dan  juga  meakukan perbaikan dalam  beberapa pasal yang  ada pada UU  no.38  tahun  1999  tentang zakat  di  Indonesia.  Dalam  reformasi  perpajakan  kita  yang  rencana  akan disahkan pada tahun 2004 yang lalu, yang hingga kini masih terkatung-katung pembahasannya,  diharapkan  kedepan  bangsa  Indonesia  harus  menerapkan pilihan  antara  zakat  dan  pajak  sebagai  sumbangsi  warga  kepada  bangsanya karena itu  penulis  melihat adanya langkah-langkah  awai yang harus  ditempuh pemerintah  adalah  sebagai  berikut:
1.  Menata  kembali  UU  no.38  Tahun  1999  yang  dipadukan  dengan  UU perpajakan  kita,  dimana  didalamnya  mencantumkan  keberadaan  zakat yang  bisa  menggantikan  kewajiban  pajaknya.
2.  Membuat sistem organisasi yang efektif dan efisien sesuai dengan usulan penulis diatas, yang menjadikan organisasi Badan Amil Zakat baik tingkat nasional maupun daerah dibawah wewenang dan Direktorat Jenderal Pajak dan  berkoordinasi  dengan  Departemen Agama.
3.  Sosialisasi  kembali  perundang-undangan  yang  berlaku  pada  tingkatan kota sampai desa.

## Daftar Pustaka
...................... , Undang-Undang nomor 16 tahun 2000, tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
................... ...,  Undang-undang  nomr  17  tahun  2000,  tentang  pajak penghasilan.
Dewan Syariah LAZIS Muhammadiyah, 2004, Pedoman Zakat Praktis, Suara Muhammadiyah,  Yogyakarta.
Fatahilah  As,  2005,  Efektifitas  Undang-undang  Pengelolaan  Zakat  dan Hubungannya dengan Pajak Penghasilan, Hukum Online, edisi 14 September 2005.
Fadlullah, Cholid,” Jangan Memanipulir Zakat untuk Menghindari Pajak”, Jurnal Perpajakan Indonesia, Vol 1 No. 5 Desember 2001:36-40
Hardjowirogo,  1982,  Sejarah Wayang Purwa, PN Balai Pustaka, Jakarta.

## Rusydi, Zakat Sebagai Altematif Pembayaran Pajak
Hafidhuddin, Didin, 2002, Zakat dalam Perekonomian Modem, Gema Insani Jakarta.
Hafidhudin,  Didin,  2001,  Fenomena Zakat:  Dapat Menggantikan Pajak?, Jumal Perpajakan Indonesia, Vol 1 No. 5 Desember 2001. 36-40.
Hidayat,  Mohammad,  Berlakukan  Sama Antara Pajak dan  Zakat,  Jumal Perpajakan Indonesia, Vol 2 No.4 November 2002;32-39
Iswahyudi,  Teddy.  2003,  Perlakuan  PPh Atas Zakat  Perusahaan;  Berita Pajak; Tahun XXXV/  1 Agustus 2003.
Mardiasmo,  1998, Perpajakan, Edisi Keenam, Andi Offset, Yogyakarta Metwally,  M.M,  1995,  Teori  dan Model Ekonomi Islam,  PT.  Bangkit Daya Insana,  Jakarta.
Mulyono,  Sri,  1987,  Wayang dan Karakter Manusia,  PT  Gunung Agung, Jakarta,
Portukusumo. Karkono Kamajaya,  1995, Kebudayaan Jawa Perpaduannya dengan Islam, IKAPI DIY, Jakarta..
Qardawi, Yusuf,  1996,  Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadis,  Litera antarNusa dan Mizan, Jakarta
Ridwan  Mas’ud,  Muhammad,  2005,  Zakat  dan  Kemiskinan  Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat, UII Press, Yogyakarta.
Suseno, Franz Magnis,  1995,  Wayang dan Panggilan Manusia, PT. Gramedia Pustaka Utama,  Jakarta
Siti  arifah,  2004,  Konstitusi  Negara  Berbicara?  Zakat  mengurangi Penghasilan Kena Pajak?, PKPU Online,  Edisi 25 November 2004
Tulus, 2002, Zakat Sebagai Pengurang Pajak, Jumal Perpajakan Indonesia; Vol 2 No.4 November 2002. 32-39.
Varia Peradilan,  2001,  IKAHI, Tahun XVI No. 190 Juli 2001