## TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008

## TENTANG PARTAI POLITIK
Hj. Yeyet Sholihat

## Abstrak
Partai  politik  di  Indonesia  adalah  organisasi  yang  bersifat  nasional  dan  dibentuk  oleh  sekelompok  warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian ini tercantum  dalam  pasal  1  ayat  1  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2008  tentang  Partai  Politik.  Partai  Politik  sebagai salah  satu  instrumen  politik  yang  memiliki  tujuan  untuk  meraih  kekuasaan.  Selain  memiliki  tujuan  yang  jelas adapula  fungsi-fungsi  yang  harus  dijalankan  yaitu  rekrutmen  politik,  komunikasi  politik,  pengendali  konflik  dan lain-lain.  Disamping  itu  partai  politik  merupakan  representasi  dari  beberapa  kelompok  yang  ada  di  dalam masyarakat.
Untuk menjamin kemampuannya memobilisasi dan menyalurkan aspirasi konstituen itu, struktur organisasi partai politik yang bersangkutan haruslah disusun sedemikian rupa, sehingga ragam kepentingan dalam masyarakat dapat  ditampung  dan  diakomodasikan  seluas  mungkin.  Karena  itu,  struktur  internal  partai  politik  penting  untuk disusun  secara  tepat.  Di  satu  pihak  ia  harus  sesuai  dengan  kebutuhan  untuk  mobilisasi  dukungan  dan  penyaluran aspirasi konstituen. Di pihak lain, struktur organisasi partai politik juga harus disesuaikan dengan format organisasi pemerintahan  yang  diidealkan  menurut  visi  partai  politik  yang  dimintakan  kepada  konstituen  untuk  memberikan dukungan mereka. Semakin cocok struktur internal organisasi partai itu dengan kebutuhan, makin tinggi pula derajat pelembagaan organisasi yang bersangkutan.
Kata Kunci: tinjauan yuridis-sosiologis, Undang-undang, partai politik.

## A. PENDAHULUAN
Sebagaimana  diamanatkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun 1945,  kemerdekaan  berserikat,  berkumpul  dan  mengeluarka  pendapat  merupakan  hak  asasi manusia  yang  harus  dilaksanakan  untuk  memperkuat  semangat  kebangsaan  dalam  Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan bekumpul ini kemudian diwujudkan  dalam  pembentukan  partai  politik  sebagai  salah  satu  pilar  demokrasi  dalam  sistem politik Indonesia.
Partai politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem  politik  yang  demokratis  guna  mendukung  sistem  presidensil  yang  efektif.Penataan  dan penyempurnaan  partai  politik  diarahkan  pada  dua  hal  utama,  yaitu  pertama,  membentuk  sikap dan  perilaku  partai  politik  yang  terpola  atau  sistemik  sehingga  terbentuk  budaya  politik  yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukan dengan sikap dan perilaku partai  politik  yang  memiliki  sistem  seleksi  dan  rekrutmen  keanggotaan  yang  memadai  serta mengembangkan  sistem  pengkaderan  dan  kepemimpinan  politik  yang  kuat.  Kedua,
memaksimalkan  fungsi  partai  politik  baik  fungsi  partai  politik  terhadap  negara  maupun  fungsi partai  politik  yang  efektif  untuk  menghasilkan  kader-kader  calon  pemimpin  yang  memiliki kemampuan di bidang politik.
Upaya untuk memperkuat dan mengefektifkan sistem presidensil, paling tidak dilakukan pada  empat  hal  yaitu  pertama,  mengkonsolidasikan  terbentuknya  sistem  multipartai  sederhana, kedua,  mendorong  terciptanya  pelembagaan  partai  yang  demokratis  dan  akuntabel,  ketiga, mengkonsolidasikan  terbentuknya  kepemimpinan  partai  yang  demokratis  dan  akuntabel  dan keempat  mendorong  penguatan  basis  dan  struktur  kepartaian  pada  tingkat  masyarakat.  Adapun hal-hal pokok yang diatur dalam penataan dan penyempurnaan partai politik di Indonesia adalah persyaratan pembentukan partai politik, persyaratan kepengurusan partai  politik, perubahan AD dan  ART,  rekrutmen  dan  pendidikan  politik,  pengelolaan  keuangan  partai  politik  dan kemandirian partai politik.
Partai  politik  adalah  organisasi  politik  yang  menjalani  ideologi  tertentu  atau  dibentuk dengan  tujuan  khusus.  Definisi  lainnya  adalah  kelompok  yang  terorganisir  yang  anggota- anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk  memperoleh  kekuasaan  politik  dan  merebut  kedudukan  politik  –  (biasanya)  dengan  cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah.
Partai  politik  adalah  sarana  politik  yang  menjembatani  elit-elit  politik  dalam  upaya mencapai  kekuasaan  politik  dalam  suatu  negara  yang  bercirikan  mandiri  dalam  hal  finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang political development sebagai suprastruktur politik. Partai  politik  di  Indonesia  adalah  organisasi  yang  bersifat  nasional  dan  dibentuk  oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk  memperjuangkan  dan  membela  kepentingan  politik  anggota,  masyarakat,  bangsa  dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik  Indonesia berdasarkan Pancasila dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Pengetian  ini  tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Partai  politik  adalah  salah  satu  komponen  yang  penting  di  dalam  dinamika  perpolitikan sebuah  bangsa.  Partai  politik  dipandang  sebagai  salah  satu  cara  seseorang  atau  sekelompok individu untuk meraih kekuasaan, argumen seperti ini sudah biasa kita dengar di berbagai media massa ataupun seminar-seminar yang kita ikuti khususnya yang membahas tentang partai politik. Partai politik sebagai salah satu instrumen politik yang memiliki tujuan untuk meraih kekuasaan. Selain memiliki tujuan  yang jelas adapula fungsi-fungsi  yang harus dijalankan  yaitu  rekrutmen politik,  komunikasi  politik,  pengendali  politik  dan  lain-lain.  Di  samping  itu  partai  politik merupakan representasi dari bebeapa kelompok yang ada di dalam masyarakat.
Partai  politik  mempunyai  posisi  (status)  dan  peranan  (role)  yang  sangat  penting  dalam setiap  sistem  demokrasi.  Partai  memainkan  peran  penghubung  yang  sangat  strategis  antara proses-proses  pemerintahan  dengan  warga  negara.  Bahkan  banyak  yang  berpendapat  bahwa partai  politiklah  yang  sebetulnya  menentukan  demokrasi,  seperti  dikatakan  oleh  Schattscheider (1942),  “ Political  parties  created  democracy ”.  Karena  itu,  partai  merupakan  pilar  yang  sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya ( the degree of institutionalization ) dalam setiap sistem  politik  yang  demokratis.  Bahkan,  oleh  Schattscheider  dikatakan  pula,  “ Modern democracy is unthinkable save in terms of the parties ”.
Namun  demikian,  banyak  juga  pandangan  kritis  dan  bahkan  skeptis  terhadap  partai politik.  Yang  paling  serius  di  antaranya  menyatakan  bahwa  partai  politik  itu  sebenarnya  tidak lebih  daripada  kendaraan  politik  bagi  sekelompok  elite  yang  berkuasa  atau  berniat  memuaskan
‘nafsu birahi’ kekuasannya sendiri. Partai politik hanyalah berfungsi sebagai alat bagi segelintir orang  yang  kebetulan  beruntung  yang  berhasil  memenangkan  suara  rakyat  yang  mudah dikelabui, untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik tertentu ‘ at the expense of the general will ’ (Rousseau, 1762) atau kepentingan umum (Perot, 1992).
Dalam suatu negara demokrasi,  kedudukan dan peranan setiap lembaga negara haruslah sama-sama  kuat  dan  bersifat  saling  mengendalikan  dalam  hubungan  “ checks  and  balances ”. Akan tetapi jika lembaga-lembaga negara tersebut tidak berfungsi dengan baik, kinerjanya tidak efektif, atau lemah wibawanya dalam menjalankan fungsinya masing-masing, maka yang sering terjadi  adalah  partai-partai  politik  yang  rakus  atau  ekstrimlah  yang  merajalela  menguasai  dan mengendalikan segala proses-proses penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan.
Oleh  karena  itu,  sistem  kepartaian  yang  baik  sangat  menentukan  bekerjanya  sistem ketatanegaraan  berdasarkan  prinsip  “ checks  and  balances ”  dalam  arti  yang  luas.  Sebaliknya, efektif  bekerjanya  fungsi-fungsi  kelembagaan  negara  itu  sesuai  prinsip  “ checks  andbalances ” berdasarkan  konstitusi  juga  sangat  menentukan  kualitas  sistem  kepartaian  dan  mekanisme demokrasi yang dikembangkan di suatu negara. Semua ini tentu berkaitan erat dengan dinamika pertumbuhan tradisi dan kultur berpikir bebas dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi berpikir atau  kebebasan  berpikir  itu  pada  gilirannya  mempengaruhi  tumbuh-berkembangnya  prinsip- prinsip  kemerdekaan  berserikat  dan  berkumpul  dalam  dinamika  kehidupan  masyarakat demokratis yang bersangkutan.
Tentu  saja,  partai  politik  adalah  merupakan  salah  satu  saja  dari  bentuk  pelembagaan sebagai  wujud  ekspresi  ide-ide,  pikiran-pikiran,  pandangan,  dan  keyakinan  bebas  dalam masyarakat  demokratis.  Di  samping  partai  politik,  bentuk  ekspresi  lainnya  terjelma  juga  dalam wujud kebebasan pers, kebebasan berkumpul, ataupun kebebasan berserikat melalui organisasi- organisasi  non-partai  politik  seperti  lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM),  organisasi-organisasi kemasyarakatan (Ormas), organisasi non pemerintah (NGO’s), dan lain sebagainya.
Namun,  dalam  hubungannya  dengan  kegiatan  bernegara,  peranan  partai  politik  sebagai media  dan  wahana  tentulah  sangat  menonjol.  Di  samping  faktor-faktor  yang  lain  seperti  pers yang  bebas  dan  peranan  kelas  menengah  yang  tercerahkan,  dan  sebagainya,  peranan  partai politik  dapat  dikatakan  sangat  menentukan  dalam  dinamika  kegiatan  bernegara.  Partai  politik betapapun juga sangat berperan dalam proses dinamis perjuangan nilai dan kepentingan ( values and  interests )  dari  konstituen  yang  diwakilinya  untuk  menentukan  kebijakan  dalam  konteks kegiatan bernegara.
Partai  politiklah  yang  bertindak  sebagai  perantara  dalam  proses-proses  pengambilan keputusan  bernegara,  yang  menghubungkan  antara  warga  negara  dengan  institusi-institusi kenegaraan. Menurut Robert Michels dalam bukunya, “ Political Parties, A Sociological Study of the  Oligarchical  Tendencies  of  Modern  Democracy ”, “... organisasi ... merupakan  satu-satunya sarana ekonomi atau politik untuk membentuk kemauan kolektif” 1 .
Kesempatan  untuk  berhasil  dalam  setiap  perjuangan  kepentingan  sangat  banyak tergantung  kepada  tingkat  kebersamaan  dalam  organisasi.  Tingkat  kebersamaan  itu terorganisasikan secara tertib dan teratur dalam pelaksanaan perjuangan bersama di antara orang- orang  yang  mempunyai  kepentingan  yang  sama  yang  menjadi  anggota  organisasi  yang bersangkutan.
Karena  itu,  dapat  dikatakan  bahwa  berorganisasi  itu  merupakan  prasyarat  mutlak  dan hakiki bagi setiap perjuangan politik. Dengan begitu, harus diakui pula bahwa peranan organisasi
1 Robert Michels, Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1984, hal. 23.
partai  sangat  penting  dalam  rangka  dinamika  pelembagaan  demokrasi.  Dengan  adanya organisasi,  perjuangan  kepentingan  bersama  menjadi  kuat  kedudukannya  dalam  menghadapi pihak  lawan  atau  saingan,  karena  kekuatan-kekuatan  yang  kecil  dan  terpecah-pecah  dapat dikonsolidasikan dalam satu front.
Proses  pelembagaan  demokrasi  itu  pada  pokoknya  sangat  ditentukan  oleh  pelembagaan organisasi  partai  politik  sebagai  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  sistem  demokrasi  itu  sendiri. Karena  itu,  menurut  Yves  Meny  and  Andrew  Knapp 2 ,  “ A  democratic  system  without  political parties or with a single party is impossible or at any rate hard to magine ”. Suatu sistem politik dengan hanya 1 (satu) partai politik, sulit sekali dibayangkan untuk disebut demokratis, apalagi jika tanpa partai politik sama sekali.
Tingkat  atau  derajat  pelembagaan  partai  politik  itu  sendiri  dalam  sistem  demokrasi, menurut  Yves  Meny  dan  Andrew  Knapp,  tergantung  kepada  3  (tiga)  parameter,  yaitu  (i)  “ its age ”,  (ii)  “ the  depersonalization  of  organization ”,  dan  (iii)  “ organizational  differentiation ”. 3 Setiap  organisasi  yang  normal  tumbuh  dan  berkembang  secara  alamiah  menurut  tahapan waktunya  sendiri.  Karena  itu,  makin  tua  usianya,  ide-ide  dan  nilai-nilai  yang  dianut  di  dalam organisasi tersebut semakin terlembagakan ( institutionalized ) menjadi tradisi dalam organisasi. Organisasi  yang  berkembang  makin  melembaga  cenderung  pula  mengalami  proses “ depersonalisasi ”.
Orang  dalam  maupun  orang  luar  sama-sama  menyadari  dan  memperlakukan  organisasi yang  bersangkutan  sebagai  institusi,  dan  tidak  dicampur-adukkannya  dengan  persoalan  atau pribadi  para  individu  yang  kebetulan  menjadi  pengurusnya.  Banyak  organisasi,  meskipun usianya  sudah  sangat  tua,  tetapi  tidak  terbangun  suatu  tradisi  dimana  urusan-urusan  pribadi pengurusnya  sama  sekali  terpisah  dan  dipisahkan  dari  urusan  keorganisasian.  Dalam  hal demikian,  berarti  derajat  pelembagaan  organisasi  tersebut  sebagai  institusi,  masih  belum  kuat, atau lebih tegasnya belum terlembagakan sebagai organisasi yang kuat.
Jika  hal  ini  dihubungkan  dengan  kenyataan  yang  terjadi  di  Indonesia,  banyak  sekali organisasi  kemasyarakatan  yang  kepengurusannya  masih  sangat  “ personalized ”.  Organisasi- organisasi  besar  di  bidang  keagamaan,  seperti  Nadhatul  Ulama,  Muhammadiyah,  dan  lain-lain dengan derajat yang berbeda-beda, masih menunjukan gejala personalisasi yang kuat atau malah sangat kuat. Organisasi-organisasi di bidang kepemudaan, di bidang sosial, dan bahkan di bidang pendidikan,  banyak  sekali  yang  masih  “ personalized ”,  meskipun  derajatnya  berbeda-beda. Bahkan, saking bersifat ‘ personalized ’nya organisasi  yang dimaksud, banyak pula di antaranya yang segera bubar tidak lama setelah ketuanya meninggal dunia.
Gejala  “ personalized ”  juga  terlihat  tatkala  suatu  organisasi  mengalami  kesulitan  dalam melakukan suksesi atau pergantian kepemimpinan. Dikatakan oleh Monica dan Jean Charlot. 4 “ Until  a  party  (or  any  association)  has  surmounted  the  crisis  of  finding  a  successor  to  its founder, until it has drawn up rules of succession that are legitimate in the eyes of its members, its ‘institutionalization’ will remain precarious ”.
Selama suatu organisasi belum dapat mengatasi krisis dalam pergantian kepemimpinannya,  dan  belum  berhasil  meletakkan  dasar  pengaturan  yang  dapat  diakui  dan dipercaya  oleh  anggotanya,  maka  selama  itu  pula  pelembagaan  organisasi  tersebut  masih
2 Yves Meny and Andrew Knapp, Goverment and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany, third edition, Oxford University Press, 1998, hal. 86.
3 Ibid, hal. 7.
4 Monica and Jean Charlot, ‘Les Groupes Politiques dans leur Environement’ in J. Leca and M. Grawitz (eds.), Traite de Science Politiques, iii (Paris: PUF, 1985), 437; dalam Ibid, hal. 89.
bermasalah  dan  belum  dapat  dikatakan  kuat.  Apalagi  jika  pergantian  itu  berkenaan  dengan pemimpin`yang merupakan pendiri yang berjasa bagi organisasi bersangkutan, seringkali timbul kesulitan  untuk  melakukan  pergantian  yang  tertib  dan  damai.  Namun,  derajat  pelembagaan organisasi  yang  bersangkutan  tergantung  kepada  bagaimana  persoalan  pergantian  itu  dapat dilakukan secara “ impersonal ” dan “ depersonalized ”.
Jika  kita  menggunakan  parameter  “ personalisasi ”  ini  untuk  menilai  organisasi kemasyarakatan  dan  partai-partai  politik  di  tanah  air  kita  dewasa  ini,  tentu  banyak  sekali organisasi yang dengan derajat yang berbeda-beda dapat dikatakan belum semuanya melembaga secara  “ depersonalized ”.  Perhatikanlah  bagaimana  partai-partai  seperti  Partai  Golongan  Karya (GOLKAR)  ,  Partai  Amanat  Nasional  (PAN),  Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  (PDIP), Partai  Kebangkitan  Bangsa (PKB), Partai  Persatuan Pembangunan (PPP), Partai  Bulan  Bintang (PBB),  dan  sebagainya.  Ada  yang  diiringi  oleh  perpecahan,  ada  pula  yang  belum  sama  sekali berhasil mengadakan forum Kongres, Musyawarah Nasional atau Muktamar.
Di  samping  kedua  parameter  di  atas,  derajat  pelembagaan  organisasi  juga  dapat  dilihat dari  segi  “ organizational  differentiation ”.  Yang  perlu  dilihat  adalah  seberapa  jauh  organisasi kemasyarakatan  ataupun  partai  politik  yang  bersangkutan  berhasil  mengorganisasikan  diri sebagai instrumen untuk memobilisasi dukungan konstituennya. Dalam sistem demokrasi dengan banyak  partai  politik,  aneka  ragam  aspirasi  dan  kepentingan  politik  yang  saling  berkompetisi dalam  masyarakat  memerlukan  penyalurannya  yang  tepat  melalui  pelembagaan  partai  politik. Semakin  besar  dukungan  yang  dapat  dimobilisasikan  oleh  dan  disalurkan  aspirasinya  melalui suatu  partai  politik,  semakin  besar  pula  potensi  partai  politik  itu  untuk  disebut  telah terlembagakan secara tepat.
Untuk menjamin kemampuannya memobilisasi dan menyalurkan aspirasi  konstituen itu, struktur organisasi partai politik yang bersangkutan haruslah disusun sedemikian rupa, sehingga ragam  kepentingan  dalam  masyarakat  dapat  ditampung  dan  diakomodasikan  seluas  mungkin. Karena  itu,  struktur  internal  partai  politik  penting  untuk  disusun  secara  tepat.  Di  satu  pihak  ia harus  sesuai  dengan  kebutuhan  untuk  mobilisasi  dukungan  dan  penyaluran  aspirasi  konstituen. Di pihak lain, struktur organisasi  partai  poitik  juga  harus disesuaikan dengan format organisasi pemerintahan  yang  diidealkan  menurut  visi  partai  politik  yang  dimintakan  kepada  konstituen untuk  memberikan  dukungan  mereka.  Semakin  cocok  struktur  internal  organisasi  partai  itu dengan kebutuhan, makin tinggi pula derajat pelembagaan organisasi yang bersangkutan.
Sejarah perjuangan kaum wanita Indonesia telah mencatat nama-nama wanita yang turut andil dalam aktivitas politik. Perjuangan fisik melawan penjajah telah mengabadikan nama-nama seperti  Cut  Nyak  Dien,  Martha  Tiahahu,  Yolanda  Maramis,  dsb.  Dalam  pergerakan  nasional muncul nama Rasuna Said dan Trimurti. Sedangkan RA Kartini dan Dewi Sartika, telah terpahat nama-nama  mereka  sebagai  orang  yang  memperjuangkan  hak-hak  wanita  untuk  memperoleh pendidikan yang setara dengan pria.
Era  Orde  Baru  telah  melempangkan  jalan  bagi  para  wanita  untuk  aktif  berkiprah  dalam segala aspek kehidupan termasuk politik. Berbagai bentuk perjuangan politik telah digeluti para wanita, seperti parlemen, kabinet, partai politik, LSM, dan sebagainya.
Namun kesimpulan yang diambil delegasi 27 negara yang hadir dalam sebuah konferensi perempuan  tahun  1994  lalu  menyatakan  bahwa  akses  perempuan  Asia  untuk  terjun  kebidang politik,  masih  rendah.  Hal  ini  disebabkan  perempuan  Asia  pada  umumnya  masih  terbelenggu masalah  klasik  yakni  adanya  diskriminasi,  kurangnya  dana  dan  dukungan.  Konferensi  yang dihadiri  para  perempuan  politisi  dan  akademisi  serta  organisasi  swadaya  itu  bertujuan  mencari
solusi bagaimana caranya meningkatkan peranan perempuan dalam bidang politik, bidang yang secara tradisional dikuasai kaum laki-laki.
Seorang  politisi  sekaligus  ilmuwan  wanita  dari  Bangladesh,  Rounaq  Johan  mengatakan bahwa  dari  seluruh  perempuan  yang  ada  di  muka  bumi  ini,  hanya  10%  saja  yang  menduduki jabatan  sebagai  anggota  parlemen.  Sementara  yang  beroleh  jabatan  anggota  kabinet  (menteri) hanya  4%.  Di  Asia,  tercatat  hanya  5  perempuan  yang  (pernah)  berhasil  merebut  posisi  kepala negara,  yakni  Indira  Gandhi  di  India,  Sirimaaro  Bandaranaike  di  Srilangka,  Benazir  Bhuto  di Pakistan, Khaleda Zia di Bangladesh dan Corazon Aquino di Filiphina.
Drs.  Arbi  Sanit  dalam  seminar  “Peranan  Wanita  dalam  Pesta  Demokrasi  1997”  yang diselenggarakan  oleh  Fatayat  NU  dan  Harian  Republika  menyatakan  meski  kuantitatif  jumlah wanita Indonesia lebih banyak dibandingkan pria, perkembangan posisi dan peran politik wanita Indonesia  amatlah  lamban.  Secara  kualitatif,  wanita  Indonesia  belum  secara  proporsional mempengaruhi  dan  menentukan  proses  dan  produk  politk  Indonesia.  Selanjutnya  Dosen  FISIP UI ini mengungkapkan data perkembangan jumlah wanita dalam parlemen. Di DPR porsi wanita meningkat  dari  6,25%  pada  tahun  1955  menjadi  berturut-turut  7,17%  pada  tahun  1971,  8,48% pada tahun 1977 dan 9,35% pada tahun 1982.
Terlepas dari suara-suara yang menyimpulkan bahwa jumlah wanita yang berkecimpung dalam  politik  masih  terlalu  sedikit,  perlu  kita  cermati  apa  sebenarnya  peran  yang  mereka mainkan.  Oleh  karena  itu  peneliti  tertarik  untuk  membuat  penelitian  yang  mengkaji  tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008  tentang  partai  politik,  karena  partai  politik  saat  ini  mengambil  peranan  penting  dalam pembangunan dan penyelengaraan Negara serta peran perempuan dalam dunia Politik.

## B. KERANGKA PEMIKIRAN
Kalau kita berbicara tentang perempuan maka segala hal yang berkaitan dengannya selalu saja ada unsur kejutan, khususnya performance perempuan dalam kehidupan sehari-hari, dalam rumah  tangga  (domestik),  dan  dalam  kehidupan  publik  (eksternal).  Dalam  bentuknya  yang sederhana, perempuan dimanapun di seluruh dunia selalu digambarkan secara kontras yaitu bagai matahari  yang  menyilaukan  di  satu  sisi  dan  pada  sisi  lain  perempuan  ibarat  pohon  yang menghadirkan keteduhan yang menyejukkan.
Berbicara  tentang  perempuan  pada  pilkada  di  daerah-daerah  termasuk  pada  pemilu mendatang,  juga  menghadirkan  kntradiksi  yang  layak  dibicarakan.  Di  satu  sisi  jumlah  pemilih perempuan  lebih  banyak  dari  pemilih  laki-laki  tetapi  pada  sisi  lain  wakil  perempuan  sendiri  di legislatif  belum  cukup  signifikan.  Terhadap  hal  ini  muncul  pertanyaan,  apa  sih  yang menyebabkan lemahnya keterwakilan perempuan.
Di Indonesia, hak politik perempuan dan laki-laki sebenarnya bukan suatu persoalan lagi karena  sejak  diproklamasikan  pada  tahun  1945,  Indonesia  sudah  mempunyai  Undang-Undang Dasar yang menjamin hak setiap warga negara, untuk mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
Namun  demikian,  kedudukan  yang  sama  dan  sederajat  tersebut  antara  laki-laki  dan perempuan  dalam  politik  Indonesia  tidak  begitu  mudah  diwujudkan.  Peran  perempuan  baik  di sektor domestik maupun sektor publik seharusnya sama, namun tampaknya terjadi kesenjangan entah  karena  keterbatasan  perempuan  sendiri  untuk  bersaing  atau  juga  karena  adanya diskriminasi  dan  dominasi  peran  laki-laki.  Yang  jelas,  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  tahun 2000  menjelaskan,  populasi  pemilih  perempuan  di  Indonesia  pada  pemilu  1999  mencapai  51
persen. Sayangnya, dari 177 anggota MPR hasil pemilu kala itu, perempuannya hanya berjumlah 18 orang atau hanya 9,2 persen. Kondisi yang sama juga terjadi di DPR, dimana hanya 45 orang dari 455 orang atau hanya 9 persen.
Kalau dikaji secara cermat, minimnya jumlah perempuan yang masuk arena politik pada tiga  kali  pemilihan  umum  belakangan,  sebetulnya  tanpa  alasan.  Sebelum  munculnya  Undang- Undang Pemilu Nomor 12 Tahun 2003 yang mengatur kuota sekurang-kurangnya 30 persen bagi perempuan,  jauh  sebelumnya  sudah  ada  Menteri  Urusan  Pemberdayaan  Perempuan.  Lewat menteri urusan khusus ini, partisipasi politik perempuan seharusnya bisa menanjak dari sekedar angka 9 persen.
Begitu  tingginya  perhatian  banyak  kalangan  pada  kaum  perempuan  untuk  mendapatkan hak politik  yang sama, kesadaran dan partisiasi  perempuan sendiri untuk  itu sama sekali masih rendah.  Kesimpulan  yang  muncul  kemudian  adalah  ketidakterwakilan  perempuan  di  legislatif lebih  disebabkan  karena  faktor  ketidakmampuan  perempuan  sendiri  dalam  menunjukkan  daya saing dan bukan karena diskriminasi gender di depan hukum dan pemerintahan.
Kaum perempuan harus tahu bahwa dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai  Politik (Parpol), kuota keterlibatan perempuan  dalam dunia politik adalah sebesar 30 persen, terutama untuk  duduk di dalam parlemen. Bahkan dalam Pasal 8 Butir di UU No. 10 Tahun 2008, disebutkan penyertaan sekurang-kurangnya  30  persen  keterwakilan  perempuan  ada  kepengurusan  parpol  tingkat  pusat sebagai salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu.
Dan  Pasal  53  UU  mengatakan  bahwa  daftar  bakal  calon  peserta  pemilu  juga  harus memuat  paling  sedikit  30  persen  keterwakilan  perempuan.  Ada  yang  pro  dan  ada  yang  kontra pastinya. Namun ketetapan itu sudah ada sejak awal tahun 2004 lalu, melalui UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, yang secara khusus termaktub di pasal 65 ayat 1.
Dituliskan  :  Tata  Cara  Pencalonan  Anggota  DPR,  DPD,  DPRD  Provinsi,  dan  DPRD Kabupaten/Kota.  Pasal 65 Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR,  DPRD  Provinsi,  dan  DPRD  Kabupaten/Kota  untuk  setiap  Daerah  Pemilihan  dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.
Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon sebanyak-banyaknya 120% (seratus dua puluh persen) jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Daerah Pemilihan. Pengajuan  calon  anggota  DPR,  DPRD  Provinsi,  dan  DPRD  Kabupaten/Kota  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dilakukan  dengan  ketentuan:  calon  anggota  DPR disampaikan  kepada  KPU;  calon  anggota  DPRD  Provinsi  disampaikan  kepada  KPU  Provinsi yang  bersangkutan;  calon  anggota  DPRD  Kabupaten/Kota  disampaikan  kepada  KPU
Kabupaten/Kota  yang  bersangkutan.  Sayangnya,  hingga  sekarang  banyak  parpol  yang masih  kesulitan  menjaring  calon  anggota  legislatif  (caleg)  perempuan,  terutama  yang  memiliki kapabilitas yang memadai.
Mengapa  perempuan  mempunyai  wakil  dalam  politik?  Meski  jaminan  persamaan kedudukan  laki-laki  dan  perempuan  khususnya  di  bidang  pemerintahan  dan  hukum  telah  ada dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1, namun sejatinya sistem nilai yang masih mengacu pada laki- laki  sebagai  sentral  belum  hilang.  Kalaupun  ada  perempuan  dalam  bidang-bidang  yang didominasi  laki-laki,  belum  sampai  pada  pengambil  keputusan  tertinggi  adalah  tugas  partai politik untuk melakukan rekrutmen pada calon legilatif perempuannya untuk memenuhi kuota 30 persen.  Bagaimana caranya  bisa dilakukan melalui  organisasi-organisasi  underbow  atau ormas- ormas. Bisa juga melalui perwakilan-perwakilan daerah.
Dengan  adanya  perwakilan  30  persen  perempuan  di  parlemen,  akan  bisa  menyuarakan banyak  kepentingan  perempuan.  Jangan  sampai  hal  yang  menyangkut  keberadaan  perempuan, tetapi keputusannya didominasi oleh kaum laki-laki. Pemerintah yakin keterwakilan perempuan di  parlemen  dalam  waktu  tidak  terlalu  lama  akan  mencapai  30%  karena  perannya  di  bidang politik dan pemerintah semakin meningkat.  Tren pertumbuhan jumlah perempuan  yang terpilih menjadi  anggota  parlemen  terus  meningkat  dari  pemilu  ke  pemilu,  meskipun  saat  ini    belum mencapai angka 30%.
Pemerintah  mengatakan  undang-undang  bidang  politik  yang  sekarang  secara  tegas memberikan  jaminan  terhadap  kesetaraan  perempuan  dan  laki-laki  dalam  pemilu  presiden, pemilu  kepala  daerah,  pemilihan  anggota  DPD  maupun  pemilu  legislatif.  Undang-undang  ini mengharuskan  keterwakilan  perempuan  minimal  30%  dalam  pembentukan  dan  kepengurusan partai politik, dan dalam daftar calon anggota pemilu legislatif. Dalam era demokrasi ini, peran dan keterlibatan perempuan dalam dunia politik menjadi makin penting. Saat ini begitu banyak kehidupan bangsa ini  yang memerlukan andil perempuan maupun sentuhan para ibu mulai dari penyusunan undang-undang hingga kebijakan publik.
Menurut  Pemerintah  sangat  penting  setiap  kebijakan  yang  dibuat  di  tingkat  pusat  dan daerah diwarnai dan disemangati oleh perspektif dan kepekaan perempuan, perspektif para ibu. Sekalipun  keterwakilan  perempuan  diharapkan  di  atas  30%  diharapkan  bobot  pengaruh  dan peran  perempuan  dalam  politik  di  tanah  air  tidak  hanya  ditentukan  oleh  segi  kuantitas,  segi kualitas yang penting. Di bidang legislasi, diharapkan anggota dewan perempuan harus aktif dan jeli untuk memajukan dan melindungi hak-hak perempuan.

## C. METODE PENELITIAN Tipe Peneitian
Metode  adalah  proses,  prinsip-prinsip  dan  tata  cara  memecahkan  suatu  masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk merambah pengetahuan manusia. Jadi metode penelitian dapat di artikan sebagai prinsip- prinsip  dan  tata  cara  untuk  memecahkan  masalah-masalah  yang  dihadapi  dalam  melakukan penelitian.
Metode penelitian ini adalah penelitian dekstriktif analitis yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan hukum, sistem hukum dan mengkajinya secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.
Sugiyono  (2007:1)  mengatakan  bahwa  “Penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian yang  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  objek  yang  alamiah,  dimana  penelitian  adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan dari pada generalisasi.
Berdasarkan  perumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian,  maka  metode  pendekatan  yang digunakan  adalah  metode  pendekatan  yuridis  normatif.  Penelitian  hukum  normatif  adalah penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  sekunder  belaka, adapun  maksud  penggunaan  metode  pendekatan  yuridis  normatif  dalam  penelitian  ini  adalah samping  meneliti  bahan-bahan  pustaka  yang  ada  (buku,  majalah,  surat  kabar,  media,  internet, hasil  penelitian  yang  ditritkan,  dan  lain-lain)  juga  melihat  kasus-kasus  yang  berkembang  di masyarakat sebagai bahan pelengkap.

## Sumber dan Jenis Data
Secara  umum  jenis  data  diperlukan  dalam  suatu  penelitian  hukum  terarah  pada  data sumber  dan  data  primer.  Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  langsung  dari  sumber  yaitu informan,  informan  dalam  penelitian  ini  adalah  orang-orang  yang  berhubungan  dengan permasalahan dalam penelitian ini yang mengetahui dan dapat memberikan informasi mengenai permasalahan  yang  teliti,  sedangkan  data  sekunder  adalah  data  yang  telah  dikumpulkan  dan sistematisir oleh pihak lain.
Karena penelitian ini yuridis normatif maka sumber dan jenis datanya terfokus pada data sekunder yang meliputi bahan-bahan hukum dan dokumen hukum termasuk kasus-kasus hukum yang menjadi pikiran dasar peneliti dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Bahan-bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  meliputi  bahan  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan bahan hukum tersier.
a. Bahan hukum primer, yaitu :
- Hukum Politik.
- Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Pengantar Ilmu Politik.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu :
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Peraturan  Perundangan  dan  Peraturan  Pemerintah  yang  berkaitan  dengan  Partai Politik.
- Buku-buku, literatur, artikel makalah dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan partai politik.

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  merupakan  hal  yang  sangat  erat  hubungannya  dengan  sumber  data, karena  melalui  pengumpulan  data  ini  akan  diperoleh  data  yang  di  perlukan  untuk  selanjutnya dianalisa  sesuai  yang  diharapkan.  Berkaitan  dengan  penelitian  yuridis  normatif  yang  penulis ajukan  maka  metode  pengumpulan  data  berdasar  pada  data  sekunder  yaitu  dengan  cara  studi pustaka,  studi  dokumenter,  masalah-masalah  hukum  yang  telah  dibutuhkan.  Adapun  teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Studi  Dokumentasi  yaitu  data  di  peroleh  dari  buku-buku,  dokumen-dokumen  yang  ada menyangkut  masalah-masalah  penelitian,  baik  hasil  penelitian  yang  sudah  ada  maupun data-data yang dimiliki oleh instansi tempat penelitian ini dilakukan.
2. Studi  Lapangan  yaitu  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  kegiatan  langsung  ke  objek penelitian  untuk  mendapatkan  data  primer  melalui  cara  wawancara,  yaitu  pengumpulan data melalui proses tanya jawab langsung kepada sumber data yang kompeten (informan) untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh dari berbagai sudut pandang secara objektif dan mendalam.

## Teknik Analisis Data
Metode ini tidak dapat dipisahkan dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian dan jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian yang dilakukan. Pada penelitian yuridis normatif ini teknik analisa datanya bersifat analistis data kualitif  normatif.  Analisa  kuantitatif  merupakan  suatu  cara  penelitian  yang  menghasilkan  data
deskriktif analistis. Hal ini sejalan dengan pendapat Robert Bogdan dan Taylor (dalam Meluong, 2008  :  3)  bahwa  metologi  kualitatif  sebagai  prosedur  penelitian  yang  dihasilkan  data  deskritif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.
Pendekatan  ini  diarahkan  pada  latar  belakang  individu  tersebut  secara  holistic  (utuh). Sugiyono  (2007:1)  menyatakan  bahwa  “Penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana penelitian adalah instrumen kunci,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara  triangulasi  (gabungan).”  Analistis  adalah proses  penyusunan  data  agar  dapat  di  tafsirkan.  Menyusun  data  berarti  menggolongkan  dalam pola, tema atau kategori. Tanpa kategorisasi  atau klafikasi data akan terjadi kekacauan (chaos). Tafsiran  atau  interpretasi  artinya  memberikan  makna  kepada  analisis,  menjelaskan  pola  atau kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep.
Menurut  Bogdan  (dalam  Sugiyono,  2007;88)  menjelaskan  bahwa  “analisis  data  adalah proses  mencari  dan  menyusun  secara  sistematis  data  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat mudah di pahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”. Sugiyono (2007;89) menyatakan  bahwa  “analisis  data  kualitatif  adalah  bersifat  induktif,  yaitu  suatu  analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis”.
Dilain pihak analisis data kualitatif menurut  Seiddel (Moleong, 2008:  248) menjelaskan bahwa proses analisis data kualitatif berjalan sebagai berikut:
1. Mencatat  yang  menghasilkan  catatan  lapangan,  dengan  hal  itu  diberi  kode  agar  sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
2. Mengumpulkan,  memilah-milah,  mengkasifikasikan,  mensistensikan,  membuat  ikhtisar dan membuat indeks.
3. Berfikir  dengan  jalan  membuat  agar  kategori  data  itu  mempunyai  makna,  mencari  dan menemukan pola dan hubungan-hubungan dan membuat temuan-temuan umum.

## D. PEMBAHASAN
Dalam  kedudukannya  sebagai  pilar  demokrasi,  peran  partai  politik  dalam  sistem perpolitikan nasional merupakan wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Pengalaman dalam  rangkaian  penyelenggaraan  seleksi  kepemimpinan  nasional  dan  daerah  melalui  pemilu membuktikan  keberhasilan  partai  politik  sebagai  pilar  demokrasi.  Peran  partai  politik  telah memberikan  kontribusi  yang  signifikan  bagi  sistem  perpolitikan  nasional,  terutama  dalam kehidupan  masyarakat  Indonesia  yang  dinamis  dan  sedang  berubah.  Jika  kapasitas  dan  kinerja partai  politik  dapat  ditingkatkan,  maka  hal  ini  akan  berpengaruh  besar  terhadap  peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik. Adapun peran strategis yang dapat dijalankan oleh kaum perempuan meliputi:
1. Pertama,  peran  untuk  ambil  bagian  dalam  merancang  suatu  model  baru  pembangunan, yang digerakkan oleh suatu tata kelola pemerintahan yang baik dan adil.
2. Peran untk ambil bagian dalam proses politik, khususnya proses pengambilan keputusan politik yang dapat berimplikasikan pada kehidupan publik.
3. Peran  untuk  ambil  bagian  dalam  proses  sosial  ekonomi  dan  produksi  serta  proses kemasyarakatan yang luas.
Tahun  2008  UU  Pemilu  direvisi  dan  pengaturan  mengenai  keterwakilan  perempuan ditetapkan  dengan  menggariskan  bahwa  parpol  peserta  pemilu  harus  mencalonkan  30%  caleg
perempuan  dalam  daftar  calonnya.  Sekalipun  telah  ada  pengaturan  keterwakilan  perempuan  di parlemen,  tetapi  ketentuan  30%  keterwakilan  perempuan  di  parlemen  tidak  tercapai.  Hasil pemilu  2004  anggota  parlemen  perempuan  hanya  12%  dan  Pemilu  2009  hanya  18%.  Hal  ini berarti  bahwa  perempuan  baik  dalam  menentukan  kebijakan  politik  dan  kehadirannya  belum terwakili secara signifikan.

## E. KESIMPULAN
Untuk  negara  yang  secara  geografis  besar  seperti  Indonesia  dalam  mempercepat mewujudkan kesejahteraan, merealisasikan hal tersebut dengan adanya peran serta dari segenap komponen baik media massa, LSM, ormas, masyarakat dan utamanya adalah partai politik untuk memantau  proses  pengambilan  keputusan,  menuntut  transparansi,  meminta  aparat  pemerintah untuk  dapat  mempertanggungjawabkan  amanat  yang  diembannya  sehingga  terbentuk  tata pemerintahan  yang baik. Perhatian terhadap kepentingan politik perempuan secara konkrit baru dimulai  pada  tahun  2003  yang  ditandai  dengan  masuknya  pengaturan  dalam  UU  Pemilu mengenai  30%  keterwakilan  perempuan  dalam  parlemen.  Tahun  2008  UU  Pemilu  ini  direvisi dan  pengaturan  mengenai  keterwakilan  perempuan  ditetapkan  dengan  menggariskan  bahwa parpol peserta pemilu harus mencalonkan 30% caleg dalam daftar calonnya.

## Daftar Pustaka
Asshiddiqie, Jimly, (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara  – Jilid II, Jakarta: Makhamah Konstitusi Republik Indonesia.
Amirin, Tatang M., 2009. “ Subjek penelitian, responden penelitian, dan informan (narasumber) penelitian ”, tatangmanguny.wordpress.com
Bidiardjo, Miriam, (2003). Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Arikunto, Suharsimi, 2000. Manajemen Penelitian , Jakarta: Rineka Cipta.
Mely  G.  Tan.  Perempuan  Indonesia  Pemimpin  Masa  Depan,  1991  Pustaka  Sinar  Harapan. Jakarta.
Pokok-pokok Pikiran Megawati Soekarnoputri. ‘Bendera Sudah Saya Kibarkan’. 1996. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
B.N. Marbun, SH. Kamus Politik. 1996. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
R.C. Agarwal 2008 Political Theory. S. Chand & company Ltd, Ram Nagar, New Delhi.
S.N. Dubey (2007) Political Science Theory. Lakshmi Narain Agarwal, sanjay Place – Agra. Carlton  Clymer  Rodee,  Thomas  H.  Greene  (2006)  Pengantar  Ilmu  Politik.  PT  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
K. K. Mishra (2005) Political Theory. S. Chand & company Ltd, Ram Nagar, New Delhi. Robert  Michels,  Partai  Politik:  Kecenderungan  Oligarkis  dalam  Birokrasi,  Penerbit  Rajawali, Jakarta, 1984.
Yves  Meny  and  Andrew  Knapp,  Goverment  and  Politics  in  Western  Europe:  Britain,  France, Italy, Germany, third edition, Oxford University Press, 1998.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.