## Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Catcalling

## Mumtazul Muhaamin dan Didik Endro Purwoleksono
Mumtazul.Muhaamin-2017@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
Sexual harassment is a form of sexual behavior that is unwanted by the object and the act is carried out either verbally or physically in a public space. In Indonesia, sexual harassment against women often puts the community at risk and this becomes a problem for the community because human rights are not strictly enforced, so it is easy to lead to criminal acts. Like sexual violence that occurs in public spaces, it is very difficult to be punished, because there are no rules that explicitly regulate this matter. One of the acts of verbal sexual harassment that is often discussed by the public and there is no firm follow-up or regulation is CatCalling. The research method used in the process of working on this legal research, the author uses a statute approach and a conceptual approach. The result of this study is that sexual harassment has an element of coercion against someone who does not want it. Keywords: Sexual Harassment; Verbal Harassment; Cat Calling;
Child Responsibility.

## Abstrak
Pelecehan seksual merupakan suatu bentuk tingkah laku mengandung seksual yang tidak diinginkan oleh objeknya dan perbuatan tersebut dilakukan baik secara lisan, atau fisik yang berada di ruang publik. Di Indonesia, pelecehan seksual terhadap perempuan seringkali membuat masyarakat terancam dan hal tersebut menjadi suatu masalah bagi masyarakat karena hak asasi manusia tidak ditegakkan secara tegas, sehingga mudah menyebabkan perbuatan pidana. Layaknya kekerasan seksual yang terjadi di ruang publik sangat sulit untuk dipidana, karena tidak adanya aturan yang mengatur secara tegas dalam hal tersebut. Salah satu perbuatan pelecehan seksual verbal yang sering menjadi perbincangan masyarakat dan tidak ada tindak lanjut yang tegas atau aturan yang mengatur ialah CatCalling . Metode penelitian yang digunakan dalam proses pengerjaan penelitian hukum ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini yaitu pelecehan seksual terdapat unsur memaksa terhadap seseorang yang tidak menginginkannya.
Kata Kunci: Cyberstalking ; Aspek Pidana; Cybercrime .
Jurist-Diction Volume 5 No. 3, Mei 2022
How to cite: Mumtazul Muhaamin dan Didik Endro Purwoleksono, ‘Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Catcalling ’ (2022) Vol. 5 No. 3 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 26 April 2022; Diterima  23 Mei 2022; Diterbitkan 27 Mei 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i3.35795 p-ISSN: 2721-8392
e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2022 Mumtazul Muhaamin dan Didik Endro Purwoleksono

## 1012 Mumtazul Muhaamin: Anak Sebagai Pelaku...

## Pendahuluan
Pelecehan seksual sering terjadi di kalangan masyarakat khususnya terhadap perempuan. Hal ini membuat para perempuan merasa tidak aman, nyaman, dan tentram saat berada di luar rumah. Sedangkan setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan, yang diatur di dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai UU 39/99). 1 Hal yang dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual adalah meraba, mengendus, hingga mencium. Pelecehan seksual dibedakan menjadi dua jenis yaitu pelecehan seksual secara verbal dan nonverbal. Pelecehan verbal dilontarkan oleh laki-laki kepada perempuan diruang publik seperti dipinggir jalan dalam bentuk siulan, berseru, memberikan gestur, menatap bagian tubuh atau berkomentar dengan nada keras dan merayu sehingga hal tersebut dapat masuk dalam kategori street harassment. Street harassment merupakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal kepada oranglain umumnya ialah perempuan diruang publik. Pelecehan seksual secara nonverbal diatur dalam Pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295, dan 296 KUHP. Dalam kejadian tindak pidana kesusilaan, biasanya terdiri dari 10 persen kata-kata pelecehan, 10 persen intonasi yang menunjukan pelecehan, dan 80 persen nonverbal. 2 Rentang  tindak pidana kesusilaan ini sangat luas, meliputi: main mata, siulan nakal,  komentar yang bekonotasi seks, humor porno, cubitan, colekan, tepukan  atau sentuhan dibagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isarat yang berisfat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman ajakan melakukan hubungan seksual sampai perkosaan. 3 Menurut hasil Survei Pelecehan Seksual di Ruang Publik dengan persentase  sebanyak  64  persen  dari  38.766  perempuan,  11  persen  dari  23.403 laki-laki,  dan  69  persen  dari  45  gender  lainnya  pernah  mengalami  pelecehan  di ruang publik. Kebanyakan dari korban mengaku bahwa mereka pernah mengalami
1 Ida Ayu Adnyaswari Dewi, ‘ Catcalling : Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual’ (2019) Vol. 4 No. 2  Jurnal Hukum Kenotariatan.[199].
2 Eka Ayuningtyas, dkk, ‘Konsep Pencabulan Verbal dan Non Verbal dalam Hukum Pidana’ (2019) Vol. 7 No. 3 Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan.[243].
3 ibid.
pelecehan  yang  diterima  secara  verbal,  yaitu  komentar  atas  tubuh  sebanyak  60 persen,  fisik  seperti  disentuh  sebanyak  24  persen  dan  visual  seperti  main  mata sebanyak 15 persen. 4
Hal tersebut sering terjadi kepada perempuan baik perlakuan secara lisan maupun  fisik  ditempat  umum  seperti  pusat  perbelanjaan,  transportasi  umum, sekolah hingga tempat ibadah. Di Indonesia, pelecehan seksual terhadap perempuan seringkali membuat masyarakat terancam dan hal tersebut menjadi suatu masalah bagi masyarakat karena hak asasi manusia tidak ditegakkan secara tegas, sehingga mudah menyebabkan perbuatan pidana. Layaknya kekerasan seksual yang terjadi di ruang publik sangat sulit untuk dipidana, karena tidak adanya aturan yang mengatur secara tegas dalam hal tersebut.
Salah satu perbuatan yang sering menjadi perbincangan masyarakat dan tidak ada tindak lanjut yang tegas atau aturan yang mengatur ialah Cat Calling .
Istilah CatCalling dapat diartikan sebagai pelecehan seksual verbal, CatCalling dipergunakan secara global di berbagai negara. CatCalling merupakan sebuah perbuatan seperti melontarkan kata yang bersifat porno/seksual, genit, atau centil kepada orang lain yang mengakibatkan rasa tidak aman dan nyaman serta juga berupa sapaan, siulan seperti “mau kemana cantik”, “sini aku anterin sayang”, “widih bodynya seksi banget”, “ada yang gede tapi bukan semangka”, hal tersebut juga sangat banyak dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. Dengan mengamati tubuhnya mulai atas hingga ke bawah atau sampai ke dasar kaki, sampai-sampai perbuatan tersebut menimbulkan sebuah bentuk rabaan yang tidak diharapkan oleh korban. Sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman atau aman tersebut, rasa tidak aman ini dapat dikategorikan sebagai street harassment . Kekerasan seksual ringan berupa seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan, porno, siulan ejekan, dan  secara  nonverbal  seperti  ekspresi  wajah,  gerakan  tubuh  ataupun  perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.
4 Angeline Hidayat dan Yugih Setyanto, ‘Fenomena Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal terhadap Perempian di Jakarta’ (2019) Vol 3 No. 2 Jurnal Koneksi.[486].

## 1014 Mumtazul Muhaamin: Anak Sebagai Pelaku...
Dalam pelecehan seksual terdapat unsur memaksa terhadap seseorang yang tidak menginginkannya. Jadi, seseorang yang mendapat tindakan pelecehan seksual dapat mempengaruhi psikologis/mental seseorang tersebut. Sexual Abuse (kekerasan seksual), menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat  berupa  penyerangan  atau  tanpa  penyerangan.  Kategori  penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. 5 Pelecehan seksual tidak hanya menyudutkan perempuan yang akan menjadi korban. Namun, anak-anak pun dapat menjadi korban karena adanya ketertarikan yang berbeda. Setiap anak memiliki Hak Asasi Manusia dari lahir, sebagaimana seperti hak yang dimiliki oleh  orang  dewasa.  Seorang  anak  merupakan  individu  yang  belum  matang secara fisik, maupun secara mental. Sehingga, jika seorang anak dibandingkan dengan  orang  dewasa  maka  seorang  anak  akan  lebih  berisiko.  Perlindungan terhadap anak telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297) tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Nomor 5946) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.
Dalam  pelecehan  seksual  tidak  dapat  dipandang  remeh  karena  seseorang yang tergolong masih anak-anak dapat melakukan pelecehan seksual secara verbal maupun nonverbal. Karena seseorang yang masih tergolong anak-anak dengan usia di  bawah  delapan  belas  tahun  tidak  menutup  kemungkinan  akan  melakukan  hal terkait pelecehan seksual verbal maupun nonverbal. Adanya tindak bagi seseorang yang tergolong masih anak-anak yang ditetapkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 153) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
5 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan (PT Refika Aditama 2018).[3].
Menurut catatan UU SPPA ada 3 predikat atau sebutan terkait anak yang dijelaskan sebagai berikut:
a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
b.  Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami  penderitaan  fisik,  mental,  dan/atau  kerugian  ekonomi  yang disebabkan oleh tindak pidana
c.  Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan suatu perkara pidana yang didengar, dilihat,
dan/atau dialaminya sendiri. 6
Di Indonesia, terdapat dasar hukum yang secara jelas bahwa pelecehan seksual adalah hal yang tidak pantas, dan dapat dikenakan sanksi seperti yang ditegaskan dalam Pasal 281 KUHP;
“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah”
1.  Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2.  Barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan.
Menurut Pasal 281 Ayat (2) tersebut, apabila seseorang melakukan perbuatan asusila tanpa adanya persetujuan dari orang tersebut di depan orang lain, maka pelaku akan dipenjara atau dikenakan denda. Melakukan Cat Calling adalah suatu hal yang membuat orang lain merasa terganggu akan adanya godaan kepada dirinya. Dalam KUHP, tidak dikenal istilah pelecehan seksual dan hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 289 sampai dengan 296 KUHP. Istilah
6 Didik Endro P, Hukum Pidana Untaian Pemikiran (Airlangga University Press 2019).[82].

## 1016 Mumtazul Muhaamin: Anak Sebagai Pelaku...
perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.
Tindakan yang mengundang seseorang melakukan hal berbau seksual dengan unsur memaksa, dapat digolongkan sebagai pelecehan seksual verbal maupun nonverbal. Pelecehan seksual terjadi atas tindakan yang memaksakan kehendak tanpa diinginkan oleh penerima/korban. Korban pelecehan seksual dapat berisiko dalam psikologis/mental karena mendapat sebuah paksaan atau ancaman yang membuat korban merasa takut. Banyaknya kasus pelecehan seksual verbal maupun nonverbal di Indonesia yang kurang kejelasan dengan tindakan pidana-nya. Seseorang yang tergolong anak-anak juga memperoleh tindakan pelecehan seksual ataupun dapat menjadi pelaku tindakan pelecehan seksual. Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai “Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terkait Cat Calling”.

## Metode Penelitian
Dalam  proses  penulisan  jurnal  ini,  penulis  menggunakan  tipe  penelitian legal research . Tipe penelitian hukum normatif ini mampu memberikan penjelasan yang sistematis berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis, serta menggunakan pendekatan undang-undang ( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ).

## Konsep Dasar Tindakan CatCalling
Suatu tindakan catcalling dibutuhkan adanya peran komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan antar interpersonal atau komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih. Komunikasi adalah proses yang dilakukan individu tersebut memiliki tujuan untuk memberikan informasi. 7 Dalam tindakan CatCalling,
7 Onong  Uchjana  Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek (PT Remaja Rosdakarya 2006).[6].
komunikasi dapat dilakukan secara verbal (ucapan) maupun nonverbal (gestur tubuh), yaitu tindakan seseorang yang ingin berinteraksi dengan orang lain. Adapun penyampaian pesan tersebut dapat dilakukan secara lisan (secara langsung) maupun melalui media (secara tidak langsung). Pada umumnya, penyampaian pesan dalam tindakan CatCalling juga tidak selalu memberikan kesan yang baik terhadap lawan bicara, tetapi juga dapat memberikan kesan buruk terhadap penerima informasi.
Salah satu tindakan yang membuat pendengar atau penerima informasi yang diberikan menjadi tidak nyaman adalah tindakan Cat Calling. Sebagai contoh ialah CatCalling  (Pelecehan  Seksual  Verbal)  pada  mahasiswi  berjilbab  (studi  tentang pemaknaan pengalaman pelecehan seksual verbal bagi mahasiswi berjilbab di Kota Surabaya). CatCalling atau yang dapat diartikan sebagai pelecehan verbal merupakan melakukan suatu perbuatan seperti melontarkan kata bersifat porno/seksual maupun perilaku genit, gatal, atau centil kepada orang lain yang menimbulkan rasa tidak nyaman dan juga berupa siulan dipanggil dengan sebutan “hay cantik sini duduk di pangkuan abang”, “cewek main yuk, semalam berapa, jangan malu-malu”, “mau kemana neng, godain kita dong, sini abang anterin”, dilakukan oleh orang yang tidak dikenal, komentar yang tidak diinginkan, seperti “cantik sekali neng, body nya semok sekali”, “jangan galak nanti dicium ya!”, diamati tubuhnya oleh orang asing hingga sampai pada perbuatan yang menimbulkan suatu bentuk rabaan yang tidak diharapkan yang menimbulkan rasa tidak aman ini dikategorikan sebagai “street harassment”.
Tindakan CatCalling merupakan suatu perbuatan pidana yang termasuk ke dalam pelecehan seksual. CatCalling dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana karena telah memenuhi unsur -unsur suatu tindak pidana. Unsur - unsur tindak pidana menurut Prof. Simons adalah adanya suatu perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan oleh orang  yang  mampu  bertanggung  jawab. 8 Unsur-unsur tindak pidana catcalling sebagai berikut:
8 Masruchin Rubai, Buku Ajar Hukum Pidana (Bayumedika 2014).[80-81].

## 1018 Mumtazul Muhaamin: Anak Sebagai Pelaku...
A.  Adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh individua tau perorangan atau manusia CatCalling memenuhi unsur perbuatan manusia. Perbuatan yang dilakukan adalah melontarkan komentar berbau porno atau perilaku yang memberikan rasa risih terhadap orang lain misalnya bersiul atau berekspresi tidak pantas seperti memanyunkan bibir.
B. Diancam Pidana
Perbuatan catcalling yang termasuk pelecehan bersifat verbal dapat diancam dengan pidana tentang kejahatan terhadap kesusilaan karena termasuk perbuatan asusila dan mengandung unsur pornografi.
C. Melawan Hukum
Catcalling  dapat  dikatakan  melawan  hukum  karena  telah  mengganggu  dan mengurangi hak asasi manusia lain, dimana mengganggu dan mengurangi hak asasi orang lain melanggar hukum.
D.  Dilakukan dengan Kesalahan Unsur-unsur kesalahan diantaranya adalah kapasitas dari diri pelaku kejahatan tersebut untuk mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan yang berupa alasan pemaaf. 9
E.  Orang yang Mampu Bertanggungjawab
Pertanggung  jawaban  pelaku  catcalling  berkaitan  dengan  kesalahan  pelaku. Seorang  dikatakan  mampu  bertanggung  jawab  apabila  tidak  ada  alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.
Tindakan Cat Calling merupakan suatu unsur dari tindak pidana yang melanggar kesusilaan, yang pada dasarnya merupakan pelecehan seksual secara verbal maupun nonverbal. Hal tersebut sering terjadi di tempat umum dan dilakukan oleh seseorang yang tidak saling mengenal.

## CatCalling Termasuk Dalam Pelecehan Seksual
Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak dikenal istilah pelecehan seksual. KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul yakni diatur dalam Pasal 289  sampai  dengan  Pasal  296  KUHP. CatCalling didefinisikan  sebagai  siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual dan/atau tidak diinginkan oleh pria terhadap wanita. Kasus pelecehan seksual bukanlah lelucon atau candaan karena
9 ibid.
ada individu lain (korban) yang merasa dilecehkan, direndahkan, dan dihina. 10
Unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya   atau sopan santun  (rasa  susila)  setempat    adalah    wajar.Namun,  bila  itu  tidak  dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual secara verbal. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa bentuk dalam pelecehan seksual antara lain:
a.  Fisik dapat berupa kontak langsung tubuh, mencubit, menatap dengan nafsu, mencium;
b.  Lisan yaitu termasuk dalam komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi;
c.  Isyarat merupakan Bahasa tubuh yang bernada seksual;
d.  Psikologis, emosional, ajakan terus menerus dan tidak diinginkan kencan yang tidak diharapkan penghinaan dan celaan.
Penjelasan tentang Cat Calling ini telah dibahas di pembahasan sebelumnya, yakni Cat Calling adalah tindakan yang pelecehan seksual yang dilakukan secara verbal maupun nonverbal yang berbau kedalam hal-hal seksual.
Dampak  pelecehan  seksual  terhadap  perempuan  bervariasi  dan  sangat tergantung  pada  bentuk  kasusnya.  Dampak  psikis  terbagi  menjadi  dua  yakni dampak  jangka  pendek  dan  jampak  jangka  panjang.  Dampak  yang  terjadi  pada jangka pendek, misalnya dialami sesaat atau beberapa hari setelah kejadian. Korban biasanya marah, jengkel, terhina, dan merasa malu. Hal ini di antaranya ditandai dengan gejala sulit tidur ( insomnia ) dan berkurangnya selera makan ( lost of appetite ). Dampak panjangnya adalah sikap atau persepsi negatif terhadap laki-laki karena trauma. Trauma adalah luka jiwa yang dirasakan korban usai mengalami hal- hal yang dirasakannya diluar batas wajar dan abnormal. Jika ini berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari, maka korban mungkin mengalami kekacauan tekanan
10 Romany  Sihite, Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender (PT Rajagrafindo 2007).[77].

## 1020 Mumtazul Muhaamin: Anak Sebagai Pelaku...
jiwa pascatrauma ( post traumatic stress disorder ). 11 Dalam komunikasi manusia ada teori dan praktek dalam penyampaian gagasan terdapat beberapa aksioma komunikasi yang berkembang dalam penelitian salah satunya adalah komunikasi adalah perilaku individu. 12
Pertanggungjawaban Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana CatCalling Konsep dari Cat Calling adalah suatu tindakan yang cenderung mengarah dalam hal seksual dengan beberapa cara seperti bersiul, berseru, berkomentar atau memberikan gestur. Tindakan Cat Calling merupakan suatu unsur dari tindak pidana yang melanggar kesusilaan yang pada dasarnya merupakan pelecehan seksual secara verbal. Bahwa kesusilaan telah dipahami oleh setiap orang, sebagai suatu pengertian adab sopan santun dalam hal yang berhubungan dengan seksual atau dengan nafsu birahi. 13 Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, ada beberapa hal uang penting dicatat di bawah ini yaitu:

## 1.  Unsur Kesalahan:
a.  Melakukan Tindak Pidana;
b. Diatas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab;
c. Dengan kesengajaan atau kealpaan;
d.  Tidak ada alasan pemaaf.
2.  Bentuk atau corak Kesalahan:
a. Dengan kesengajaan;
b. Dengan kealpaan.
Kegiatan  perlindungan  anak  merupakan  suatu  tindakan  hukum  yang membawa akibat hukum sehingga diperlukan adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan  anak.  Kepastian  hukum  perlu  diusahakan  demi  kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat
11 Eli Nur Hayati, Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Konseling Berwawasan Gender ( Rifka Anissa dan Pustaka Belajar 2000).[46-47].
12 Eko Harry Susanto, Komunikasi manusia: Teori dan Praktek dalam Penyampaian Gagasan ( Mitra Wacana Media 2018).[50].
13 Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan ( Raja Grafindo Persada 2005).[2].
negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. 14
Penjatuhan pidana yang diterapkan pada anak-anak adalah berjumlah setengah dari  jumlah  maksimal  pidana  yang  diancam  bagi  orang  dewasa  dan  juga  tidak diberlakukan penjatuhan pidana seumur hidup dan pidana mati bagi anak- anak. Maka dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidana yang melibatkan seorang anak akan memiliki proses hukum yang hampir sama, perbedaannya adalah terletak pada lamanya masa hukuman yang diterima dan juga cara penanganan perkara tersebut. Pelecehan seksual yang terjadi pada anak baik itu pelecehan verbal dan non verbal adalah masalah yang telah terjadi di sepanjang sejarah kehidupan manusia dan merupakan tindak kriminal atau tindak pidana. Di beberapa kejadian, anak- anak yang mengalami pelecehan seksual seringkali diam atau takut untuk berbicara mengenai tindak pelecehan yang telah dialami oleh anak tersebut. Hal ini sudah pasti berhubungan dengan kondisi psikologis maupun anak tersebut tidak mengetahui bahwa tindakan yang dialaminya merupakan tindakan pelecehan seksual.
Penjatuhan pidana terhadap pelaku pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak  dibawah  umur  yang  merupakan  tindakan  kejahatan  berat  dapat  dilakukan, namun apabila pelaku merupakan anak dibawah umur maka dari Undang-Undang yang berlaku di Indonesia belum ada pengaturan khusus yang dibuat maka kekosongan hukum tersebut dapat dikenakan atau diisi dengan Pasal 76E Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan pada intinya bahwa setiap orang dolaran untuk melakukan tindakan kekerasan, tipu muslihat, dan melakukan atau membiarkan perbuatan cabul. Dan sanksi yang dapat dijatuhkan adalah pada Pasal 82 angka 1 dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016, dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dengan maksimal denda Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar). 15 Penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku dipengaruhi oleh
14 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak (Akademika Pressindo 1989).[18].
15 Madeline, dkk., ‘Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Dibawah Umur (Studi Kasus: Pelecehan Seksual di SMP X)’ (2021) Vol 4 No. 1 Jurnal Hukum Adigama.[1388].

## 1022 Mumtazul Muhaamin: Anak Sebagai Pelaku...
usia pada saat orang tersebut melakukan tindak pidana disebut pula dengan istilah tempus  delicti. Tempus  delicti  adalah  waktu  terjadinya  suatu  tindak  pidana  dan mempengaruhi peraturan mana yang akan digunakan. 16 Pengecualian bagi pelaku yang melakukan tindak pidana diberlakukan terhadap anak yang usianya belum mencapai 12 (dua belas) tahun. Oleh karena pelaku adalah seorang anak dibawah umur 12 (dua belas) tahun dan belum dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum sehingga seperti apa yang dinyatakan didalam Pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya disebut dengan UU SPPA) bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana akan diserahkan kembali kepada orang tua/wali atau diikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau di instansi bidang kesejahteraan sosial pusat atau daerah selama paling lama 6 (enam) bulan  seperti  yang  tertulis  didalam  pasal  ini:  “Dalam  hal Anak  belum  berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan”.
Rasio  legis  dalam  menetapkan  Pasal  21  ayat  (1)  UU  SPPA  adalah  bahwa anak yang masih belum berusia 12 (dua belas) tahun dianggap tidak mampu untuk bertanggungjawab  dengan  didasarkan  pada  beberapa  hal  yakni:  Pertimbangan sosiologis dan psikologis, Masih memerlukan pembinaan dari orang tua, Belum mengerti mengenai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan, dan Belum memiliki  kedewasaan  emosional,  mental,  dan  intelektual  yang  baik. 17 Untuk
16 Lila Yurifa Prihasti, ‘Tindak Pidana Penganiayaan Yang Disertai Dengan Perkosaan Dan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Mengakibatkan Matinya Para Anak Korban (Studi Kasus Perkara Nomor : 25/PIDSUS.AN/2014/PT.SBY’ (2018) Vol 3 No. 1 Jurnal Panorama Hukum.[87].
17 I Ketut Arjuna Satya Prema dkk., ‘Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan’ (2019) Vol 4 No. 2 Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.[145].
penegakkan hukum diperlukan pendekatan secara keadilan restoratif (Restorative Justice) atau non same justice system, dimana cara ini lebih menitikberatkan kepada membentuk dan menciptakan kondisi yang adil dan seimbang bagi pelaku dan korban itu sendiri dalam menyelesaikan perkara. Pendekatan ini sendiri disebut dalam Pasal 1 angka 6 UU SPPA. Inti dari keadilan restoratif adalah untuk memperoleh rehabilitasi, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, toleransi, rasa tanggung jawab dan melakukan perubahan yang seluruhnya merupakan norma- norma proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Dengan menggunakan keadilan restoratif penyelesaian perkara dilakukan dengan mendahului konsep perdamaian, mediasi serta konsiliasi. Prinsip yang diyakini dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif adalah yang pertama yaitu dengan menjadikan korban sebagai prioritas dalam proses pemulihan dan memberikan dukungan kepada korban. Kedua, pelaku menyadari dan bertanggung jawab atas seluruh tindakan yang telah dilakukan dengan melakukan upaya untuk mengganti kerugian. Keempat dengan melakukan dialog yang bertujuan untuk memperoleh interpretasi atau pemahaman dari masing-masing pihak untuk mencari arah jalan penyelesaian perkara dan tanggungjawab yang semestinya diterima.
Dengan adanya diversi pada peradilan pidana maka keadilan restorative dapat terwujud. Diversi dianggap tindakan yang paling baik untuk dilakukan oleh hakim dengan menimbang faktor-faktor dilakukannya tindak pidana ketika dihadapkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum yang juga mempunyai hak mendapat perlindungan hukum. Diversi dapat dilakukan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dengan syarat anak tersebut berada pada rentang usia 12 (dua belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, anak tersebut melakukan tindak pidana baru satu  kali  (first  offender),  serta  lamanya  sanksi  pidana  yang  diancam  bagi  anak tersebut kurang atau dibawah 7 (tujuh) tahun. Diversi dilakukan oleh hakim dengan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 sebagai pedoman pada tingkat pengadilan.

## 1024 Mumtazul Muhaamin: Anak Sebagai Pelaku...

## Kesimpulan
Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  di  Indonesia  tidak mengenal istilah pelecehan seksual, hal ini karena dalam KUHP Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan yang didalamnya terdapat istilah perbuatan cabul yang diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Pelecehan seksual pada umumnya dikelompokkan menjadi 3 komponen utama, yaitu: pemaksaan seksual, pelecehan gender dan perhatian seksual yang tidak diharapkan. Salah satu unsur pelecehan seksual berbasis komunikasi secara verbal adalah CatCalling . Dalam pasal pelecehan seksual terdapat unsur memaksa terhadap seseorang yang tidak menginginkannya. CatCalling memiliki unsur-unsur tindak pidana seperti, adanya perbuatan yang dilakukan oleh manusia karena perbuatan yang melontarkan komentar berbau seksual atau perilaku yang membuat rasa tidak nyaman terhadap orang lain, diancam pidana tentang kejahatan terhadap kesusilaan, melawan hukum karena telah mengganggu dan mengurangi hak asasi manusia lainnya, dilakukan kesalahan  dari  perilaku  kejahatan  tersebut  untuk  mampu  bertanggung  jawab atas perbuatan yang dilakukannya sehingga hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan yang berupa alasan pemaaf, dan orang yang mampu bertanggung jawab sebagai pelaku CatCalling yang mampu bertanggung jawab apabila tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya. Tindakan CatCalling atau pelecehan seksual secara verbal memiliki aturan dalam hukum positif di Indonesia, hanya saja masih ada pro kontra terhadap pengenaan pasal yang dapat digunakan guna mempidana pelaku. Sampai saat ini belum ada suatu putusan pengadilan atau doktrin oleh ahli hukum Indonesia yang dapat memberikan titik terang terhadap pemilihan pasal yang dapat digunakan untuk mempidanakan pelaku. RUU PKS yang secara khusus mengatur mengenai CatCalling pun belum memperoleh kepastian kapan akan disahkan, karena sampai saat  ini  RUU  PKS  mengalami  beberapa  miskonsepsi  di  masyarakat.  Pasal  yang digunakan sebagai dasar hukum penyelesaian perkara tindak pidana CatCalling adalah Pasal 281 ayat (2). Sedangkan untuk penggunaan Pasal 315 KUHP dalam
penyelesaian perkara CatCalling kuranglah tepat karena sesungguhnya CatCalling bukanlah suatu penghinaan melainkan pujian yang memberikan rasa tidak nyaman mengingat diberikan oleh orang lain yang tidak dikenal. Menurut Pasal 82 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012, seorang anak yang melakukan tindak pidana mendapat sanksi seperti pengembalian kepada orang tua/wali, tindakan penyerahan anak  kepada  seseorang,  perawatan  di  rumah  sakit  jiwa,  perawatan  di  LPKS, kewajiban  mengikuti  pendidikan  formal  dan/atau  pelatihan  yang  diadakan  oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi.

## Daftar Bacaan

## Buku
Adami Ch azawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan (Raja  Grafindo  Persada 2005).
Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak (Akademika Pressindo 1989).
Didik  Endro  P, Hukum Pidana Untaian Pemikiran (Airlangga University Press 2019).
Eli  Nur  Hayati, Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Konseling Berwawasan Gender (Rifka Anissa dan Pustaka Belajar 2000).
Eko Harry Susanto, Komunikasi manusia: Teori dan Praktek dalam Penyampaian Gagasan (Mitra Wacana Media 2018).
Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan (PT Refika Aditama 2018).
Masruchin Rubai, Buku Ajar Hukum Pidana (Bayumedika 2014).
Onong  Uchjana  Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek (PT Remaja Rosdakarya 2006).
Romany Sihite, Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender (PT Rajagrafindo 2007).

## Jurnal
Ida A yu Adnyaswari Dewi, ‘ Catcalling : Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual’ (2019) 4 Jurnal Hukum Kenotariatan.

## 1026 Mumtazul Muhaamin: Anak Sebagai Pelaku...

## Eka Ayuningtyas, dkk, ‘Konsep Pencabulan Verbal dan Non Verbal dalam Hukum
Pidana’    (2019)  7  Jurnal  Education  and  Development  Institut  Pendidikan Tapanuli Selatan.
Angeline Hidayat dan Yugih Setyanto, ‘Fenomena Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal terhadap Perempian di Jakarta’ (2019) 3 Jurnal Koneksi.
Madeline, dkk., ‘Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Dibawah Umur (Studi Kasus: Pelecehan Seksual di SMP X)’(2021) 4 Jurnal Hukum Adigama.
Lila Yurifa Prihasti, ‘Tindak Pidana Penganiayaan Yang Disertai Dengan Perkosaan Dan  Pencurian  Yang  Dilakukan  Oleh Anak  Mengakibatkan  Matinya  Para Anak Korban (Studi Kasus Perkara Nomor : 25/PIDSUS.AN/2014/PT.SBY’ (2018)  3  Jurnal Panorama Hukum.

## I Ketut Arjuna Satya Prema dkk., ‘Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana
Anak  Dalam  Peraturan  Perundang-Undangan’  (2019)  4  Jurnal  Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.