Tantangan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindakan Premanisme pada Kejahatan Jalanan (Street Crime) Hendri Tauhid, Zainal Abidin Pakpahan, Nimrot Siahaan
e-ISSN: 2621-4105
Tantangan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindakan Premanisme pada Kejahatan Jalanan (Street Crime)

## Police Challenges in Countering Thuggery in Street Crime

## Hendri Tauhid, Zainal Abidin Pakpahan, Nimrot Siahaan
Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Rantauprapat Sumatera Utara, Indonesia hendritauhid924@gmail.com

## Abstract
The study aims to determine the factors that cause street thuggery, performance and obstacles of the Police in overcoming  street  crime  thuggery  in  the  Labuhanbatu  Police  Region.  Street  thuggery  is  the  urgency  of  this research because of the rise of crimes such as illegal parking, robbery and extortion. This type of research is descriptive  analysis  obtained  from  primary  and  secondary  data.  Data  collection  techniques  through interviews,  documentation  and  reading  journal,  scientific  books,  laws  and  regulations  and  other  sources related to the object of research. Data analysis with a qualitative approach. The results of the study stated that crime  in  Labuhanbatu  Regency  increased  in  illegal  parking  crime  by  87-888  cases  and  robbery  by  41-48. Factors that cause crime are environment, economy, education. Police performance in tackling thuggery with preventive  and  repressive  efforts.  While  the  obstacles  experienced  by  the  police  in  tackling  acts  of  thuggery are in  terms of  legal substance including  the low penalties contained in  the law. In terms of  legal structure, namely the lack of adequate facilities and infrastructure in  carrying  out tasks such as transportation  aids so that it is difficult to track down perpetrators who are outside the region. Meanwhile, in terms of legal culture, the  obstacle  experienced  by  the  police  is  the  lack  of  public  awareness  of  the  law.  The  conclusion  of  the research  is  that  legal  consequences  must  be  applied  more  to  illegal  parking  crimes  that  have  an  impact  on community unrest so that police performance in patrols must be improved.
Keywords: Police Challenges; Street Crime; Thuggery

## Abstrak
Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan premanisme jalanan, kinerja dan  kendala  Kepolisian  dalam  penanggulangan  tindakan  premanisme  kejahatan  jalanan  di  Wilayah  Polres Labuhanbatu.  Premanisme  jalanan  menjadi  urgensi  penelitian  ini  dilaksanakan  karena  maraknya  kejahatan seperti  parkir  liar,  perampokan  dan  pemerasan.  Jenis  penelitian  deskriptif  analisis  yang  diperoleh  dari  data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan membaca jurnal, buku ilmiah,  peraturan  perundang-undangan  dan  sumber  lainnya  yang  berhubungan  dengan  objek  penelitian. Analisis  data  dengan  pendekatan  kualitatif.  Hasil  penelitian  dinyatakan  bahwa  kejahatan  di  Kabupaten Labuhanbatu  terjadinya  peningkatan  kejahatan  parkir  liar  sebanyak  87-888  kasus  dan  perampokan  sebanyak 41-48.  Faktor-faktor  penyabab  kejatahan  yaitu  lingkungan,  ekonomi,  pendidikan.  Kinerja  Kepolisian  dalam menanggulangi  tindakan  premanisme  dengan  upaya  preventif  dan  represif.  Sedangkan  kendala  yang  dialami oleh  kepolisian  dalam  menanggulangi  tindakan  premanisme  yaitu  segi  substansi  hukum  meliputi  rendahnya hukuman  yang  terdapat  dalam  undang-undang.  Segi  struktur  hukum  yaitu  kurangnya  sarana  dan  prasarana yang memadai dalam melaksanakan tugas seperti alat bantu tranportasi sehingga sulitnya melacak pelaku yang berada  diluar  wilayah.  Sedangkan  dari  segi  budaya  hukum  kendala  yang  dialami  oleh  kepolisian  yaitu kurangnya  kesadaran  masyarakat  terhadap  hukum.  Kesimpulan  penelitian  bahwa  konsekuensi  hukum  harus lebih  diterapkan  kepada  kejahatan  parkir  liar  yang  berdampak  pada  keresahan  masyarakat  sehingga  kinerja polisi dalam patroli harus ditingkatkan lagi.
Kata kunci: Kejahatan Jalanan ; Tantangan Kepolisian; Tindakan Premanisme
Tantangan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindakan Premanisme pada Kejahatan Jalanan (Street Crime) Hendri Tauhid, Zainal Abidin Pakpahan, Nimrot Siahaan
e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  telah  memenuhi  ketiga  prasyarat  sebagai  negara  bangsa  yang  sah  dalam negara  hukum.  Penelitian  oleh  Dicey  dalam  Hasibuan  (2022)  bahwa due  process  of  law yaitu supremasi hukum ( supremacy of law ), kesetaraan di depan hukum ( equality before the law ) dan adanya jaminan perlindungan diri atas hak ( due process of law ). 1 Due process of law sebagai  suatu  proses  hukum  yang  baik,  benar  dan  adil.  Penegak  hukum  tidak  hanya melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  aturan  yang  ada,  tetapi  juga  mengimplementasikan asas-asas dan prinsip-prinsip yang melandasi proses hukum yang adil. Indonesia merupakan negara  yang  sangat  menganut  prinsip  tata  kelola  hukum,  dimana  pemerintah  tidak  boleh mengambil  tindakan  sendiri  atau  tanpa  mengikuti  prosedur  hukum  yang  baik.  Negara dipandang  mampu  menyelenggarakan  keadilan  dengan  menciptakan  hukum  sebagai landasan  fundamentalnya.  Penerapan  sistem  hukum  yang  kuat  secara  efisien  dapat memuaskan  harapan  dan  keinginan  para  pendiri  negara. 2 Untuk  memastikan  operasional masyarakat  yang  efektif  dan  aman,  penting  untuk  mengembangkan  peraturan  yang mengatur  perilaku  dan  gaya  hidup  masyarakat.  Pembatasan  yang  menunjukkan  identitas Indonesia sebagai negara rechtstaat (negara hukum) dan bukan negara machstaat (berbasis kekuasaan).  Polri  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  13  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  untuk memenuhi persyaratan UUD 1945 dalam tanggung jawab untuk: (1) memelihara ketertiban dan  keamanan  masyarakat;  (2)  penegakan  hukum;  dan  (3)  menjaga,  melestarikan,  dan melayani masyarakat. 3
Kejahatan  jalanan  disebabkan  oleh  memburuknya  kondisi  perekonomian  dan meningkatnya  angka  pengangguran.  Perilaku  preman  dan  kekerasan  jalanan  merupakan tantangan budaya yang berasal dari pola pikir individu yang menolak mengambil pekerjaan berstatus rendah. Masalah sosial kejahatan jalanan merupakan kesulitan yang terus-menerus terjadi  di  negara-negara  berkembang  seperti  Indonesia.  Meningkatnya  perilaku  kejahatan didorong  oleh  beberapa  faktor  sosial  ekonomi,  termasuk  tingginya  tingkat  pengangguran dan  meluasnya  kemiskinan. 4 Premanisme  mengacu  pada  struktur  sosial  di  mana  individu mendapatkan  keuntungan  finansial  dengan  memeras  uang  dari  masyarakat  lainnya. Berbagai  sanksi  pidana  seperti  mabuk-mabukan  di  muka  umum  (492  KUHP)  berpotensi menimbulkan  kegaduhan  sosial.  Tindak  pidana  lainnya  “pencurian  dengan  ancaman
1 Hasibuan,  M.N.P  dan  Prasetyo,  M.H.  "Kedudukan  Advokat  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di Indonesia." Jurnal Ius Constituendum 7, no. 1 (30 April 2022): 160. http://dx.doi.org/10.26 623/jic.v7i1.4629.
2 Widiatama,  Mahmud,  Hadi  dan  Suparwi.  ''Ideologi  Pancasila  Sebagai  Dasar  Membangun  Negara Hukum  Indonesia." Jurnal  USM  Law  Review 3,  no.  2  (30  November  2020):  310-327. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774.
3 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002. Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13, 2002.
4 Gemilang,  Gilang.,  Saragih,  Yasmirah,  Mandasari.,  Sinaga,  Rahmah,  Hayati.,  dan  Suramin.  ''Peran Kepolisian  dalam  Penangggulangan  Tindak  Pidana  Pencurian  dengan  Kekerasan  sebagai  Bentuk  Kejahatan Jalanan di  Wilayah Hukum Polsek Medan Helveti.'' Innovative: Journal  of  Social Science Research 4, no. 3 (15 Mei 2024): 3349-3361. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10837.
Tantangan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindakan Premanisme pada Kejahatan Jalanan (Street Crime) Hendri Tauhid, Zainal Abidin Pakpahan, Nimrot Siahaan
e-ISSN: 2621-4105
kekerasan”  (Pasal  365),  “pemerasan”  (Pasal  368),  “penganiayaan”  (Pasal  351),  “tindakan kekerasan terhadap orang” (Pasal 170), dan “pembunuhan” (Pasal 338). 5
Kejahatan jalanan yang terjadi di Wilayah Kabupaten Labuhanbatu adalah maraknya parkir liar sebagai bentuk pemerasan terhadap masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya ekonomi  yang  mencukupi  untuk  kebutuhan  hidup  sehari-hari  dan  faktor  lingkungan  yang mempengaruhi seperti minum-minuman keras yang memicu kurangnya kesadaran sehingga dapat  membuat  keributan  ataupun  kejahatan  pada  orang  lain.  Kejahatan  perampokan  juga mendominasi  di  wilayah  tersebut.  Kejadian  ini  menjadi  tugas  penting  kepolisian  dalam menanggulangi  permasalahan  kejahatan  pada  umumnya  dan  secara  khusus  mitigasi kejahatan jalanan ( street crime ).
Polisi  sebagai  penjaga  masyarakat  mempunyai  peran  penting  dalam  memberantas premanisme  dalam  situasi  ini.  Warga  percaya  dengan  kemampuan  polisi  dalam  mengatasi masalah  premanisme  karena  hubungan  baik  mereka  dengan  masyarakat.  Kehadiran  polisi adalah hal yang umum di sebagian besar kota, yang berfungsi untuk menjaga kesejahteraan penduduk.  Polres  Labuhanbatu  telah  melakukan  upaya  proaktif  untuk  memulihkan keamanan  dan  kesejahteraan  masyarakat  dalam  menyikapi  aktivitas  penjahat  jalanan. Implementasi  mengacu  pada  rangkaian  tindakan  yang  diambil  untuk  memastikan  bahwa kebijakan tersedia bagi publik dan memberikan dampak yang diinginkan.  Membuat aturan dalam  memperjelas  kebijakan  dan  pelaksana  kebijakan  serta  meningkatkan  sumber  daya (seperti  sumber  daya  finansial  dan  fisik)  untuk  mendukung  prosedur  implementasi. Melaksanakan  operasi  lapangan  dari  inisiatif zero  street  crime menggunakan  serangkaian taktik, dengan fokus utama pada tindakan pencegahan dan tindakan keamanan terbuka dan tertutup. Meningkatkan patroli rutin untuk mencegah terjadinya kejahatan jalanan.
Solusi  dalam  mencegah  kejahatan  jalanan  mempunyai  dua  aspek:  a)  mendorong pengembangan  masyarakat  untuk  mendorong  keterlibatan  masyarakat  dalam  keamanan lingkungan;  dan  b)  melaksanakan  tindakan  pengamanan  pada  persimpangan  jalan, perlintasan,  titik  pengalihan  lalu  lintas,  patroli,  dan  kawasan  rawan  kejahatan  jalanan. 6 Perundang-undangan yang efektif memerlukan masyarakat yang terampil secara politik dan mampu  mengatasi  permasalahan,  menetapkan  prioritas,  dan  menunjukkan  dedikasi  untuk melakukan  langkah-langkah  yang  diperlukan.  Masyarakat  memberikan  kondisi keseimbangan  sosial  dan  pemerintahan  yang  saling  menguntungkan  baik  negara  maupun penduduknya.  Tujuan  utama  dari  peran  ini  dalam  bidang  penyusunan  undang-undang adalah  untuk  merumuskan  undang-undang  yang  sangat  selaras  dengan  kebutuhan  dan prioritas masyarakat umum dan otoritas pemerintahan. 7
5 Ida,  B,  P,.  dalam  Ali  Mustofa  Akbar.  Premanisme  dalam  Teori  Labeling.  Diakses  Melalui: http://www.eramuslim.com 2021 (30 Januari 2024): 4.
6 Ayuningsih,  I.R.,  dan  Nelson,  F.M.  ''Perampasan  Aset  Tanpa  Pemidanaan  dalam  Perspektif  Hukum Responsif.'' Jurnal Ius Constituendum 7, no. 2 (31 Oktober 2022): 246-261. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i2.5142.
7 Siregar,  J..,  Sudirman,  A.,  dan  Halimah,  M.  ''Implementasi  Program  Penanggulangan  Kejahatan Jalanan  di  Polres  Sorong  Papua  Barat." Responsive:  Jurnal  Pemikiran  dan  Penelitian  Bidang  Administrasi,
Tantangan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindakan Premanisme pada Kejahatan Jalanan (Street Crime) Hendri Tauhid, Zainal Abidin Pakpahan, Nimrot Siahaan
e-ISSN: 2621-4105
Masyarakat  sangat membutuhkan  bantuan  polisi.  Warga  yakin  polisi  akan  mengatasi masalah  penjahat  secara  efektif  berkat  hubungan  baik  mereka  dengan  masyarakat.  Untuk memastikan  keberhasilan  upaya  ini,  penting  bagi  seluruh  masyarakat  untuk  bekerja  sama dengan  polisi  dalam  mengidentifikasi  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  faksi-faksi  lokal. Mengingat  banyaknya  permasalahan  hukum  yang  menimpa  masyarakat  modern,  seperti pelanggaran  dan  kejahatan  yang  meresahkan  masyarakat,  sangatlah  penting  bagi  polisi untuk  mengambil  tanggung  jawab  yang  lebih  besar  dalam  menjamin  keselamatan  dan keamanan  publik.  Polisi  menangani  perampokan  dan  kejahatan  jalanan  lainnya  dengan menggunakan  tindakan  preventif,  preemptif,  dan  koeratif. 8 Penelitian  lain  melakukan strategi  proaktif  dan  supresif  untuk  mengatasi  kekerasan  jalanan.  Agar  berhasil melaksanakan  tanggung  jawabnya,  otoritas  penegak  hukum  modern  harus  terlibat  dalam kerja  lapangan  untuk  mendapatkan  pemahaman  menyeluruh  tentang  hukum.  Penting  bagi polisi untuk memastikan kepatuhan dan pelaksanaan undang-undang yang ditetapkan. 9
Kajian ini penting mengingat penelitian sebelumnya yang dilakukan Gemilang (2024) mengenai  partisipasi  polisi  dalam  pemberantasan  pencurian  dengan  kekerasan.  Laporan mengenai  peralatan  yang  tidak  memadai,  pencurian  secara  agresif  (perampokan),  dan perampokan  semuanya  berkontribusi  pada  berkurangnya  efektivitas  inisiatif  pencegahan kejahatan  dan  pembatasan  mobilitas. 10 Penelusuran  lebih  lanjut  yang  mengkaji  dampak penegakan  hukum  terhadap  penurunan  tindak  pidana  jalanan  (begal)  dilakukan  Yani  pada tahun  2023.  Analisis  mengungkapkan  bahwa  polisi  di  Kota  Medan  Tengah  menggunakan tindakan  promotif  dan  preventif  untuk  menanggulangi  kejadian  tersebut. 11 Selain  itu, penting  untuk  mempertimbangkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Siregar  (2022)  tentang pencegahan  kejahatan  jalanan,  dimana  strategi  untuk  menangani  kekerasan  jalanan melibatkan  perpaduan  tindakan  preventif  dan  hukuman.  Eksekusi  inisiatif  pencegahan kejahatan  jalanan  terhambat  oleh  hambatan  internal,  seperti  kurangnya  personel  yang bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  dan  infrastruktur  yang  diperlukan  untuk  kegiatan. Kendala yang muncul dari faktor eksternal antara lain minimnya penerangan dan rendahnya kesadaran  masyarakat  di  pos-pos  pencegahan  kejahatan  jalanan. 12 Keunikan  penelitian  ini
Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik 5, no. 1 (21 Juli 2022) : 35-45. http://dx.doi.org/10.24198/responsive.v5i1.39525.
8 Yani,  F.  Kartika,  F.B.,  Darmayanti,  E.,  Ihsan,  M.,  Kristianta,  E.,  Tarigan.,  Balya,  T.  ''Peranan Kepolisian  dalam  Penanggulangan  Kejahatan  Jalanan  (Begal)  di  Desa  Klumpang  Deli  Serdang.'' Jurnal Universitas Dharmawangsa 17, no. 3 (31 Juli 2023): 1081-1093. https://doi.org/10.46576/wdw.v17i3.3490.
9 Siswanto, S. Pengantar Ilmu Kepolisian . (Jakarta: Pustaka Perdamaian Nusantara, 2015), 9-10.
10 Gemilang,  Gilang.,  Saragih,  Yasmirah,  Mandasari.,  Sinaga,  Rahmah,  Hayati.,  dan  Suramin.  ''Peran Kepolisian  dalam  Penangggulangan  Tindak  Pidana  Pencurian  dengan  Kekerasan  sebagai  Bentuk  Kejahatan Jalanan di  Wilayah Hukum  Polsek Medan Helveti.'' Innovative: Journal  of  Social Science Research 4, no. 3 (15 Mei 2024): 3349-3361. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10837.
11 Yani,  F.  Kartika,  F.B.,  Darmayanti,  E.,  Ihsan,  M.,  Kristianta,  E.,  Tarigan.,  Balya,  T.  ''Peranan Kepolisian  dalam  Penanggulangan  Kejahatan  Jalanan  (Begal)  di  Desa  Klumpang  Deli  Serdang.'' Jurnal Universitas Dharmawangsa 17, no. 3 (31 Juli 2023): 1081-1093. https://doi.org/10.46576/wdw.v17i3.3490.
12 Siregar,  J..,  Sudirman,  A.,  dan  Halimah,  M.  ''Implementasi  Program  Penanggulangan  Kejahatan Jalanan  di  Polres  Sorong  Papua  Barat." Responsive:  Jurnal  Pemikiran  dan  Penelitian  Bidang  Administrasi,
Tantangan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindakan Premanisme pada Kejahatan Jalanan (Street Crime) Hendri Tauhid, Zainal Abidin Pakpahan, Nimrot Siahaan
e-ISSN: 2621-4105
dari  penelitian-penelitian  sebelumnya  bahwa  penelitian  ini  memperhatikan  faktor  utama yaitu  lingkungan  dan  ekonomi  pelaku  kejahatan,  dimana  untuk  mencegah  atau  mitigasi lingkungan kejahatan ini dilakukan cara preventif dan represif serta sosialisasi pemahaman masyarakat terhadap budaya hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor- faktor  penyebab  terjadinya  tindakan  premanisme  dan  mengetahui  kinerja  Kepolisian  serta kendala  Kepolisian  dalam  penanggulangan  tindakan  premanisme  kejahatan  jalanan  di Wilayah Polres Labuhanbatu.

## 2. METODE
Penelitian  hukum  ini  menggunakan  metode  analisis  bersifat  deskriptif  dengan pendekatan  yuridis  empiris  yang  berfokus  pada  fakta  dan  dampak  sosial.  Data  fakta  yang diperoleh  dari  Reskrim  Polres  Labuhanbatu  untuk  menarik  kesimpulan  dari  keseluruhan hasil  penelitian.  Perpaduan  data  diperoleh  dari  sumber  yang  dapat  dibagi  menjadi  tiga kategori:  a)  bahan  hukum  primer,  yang  mencakup  undang-undang  dan  peraturan  terkait (misalnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan KUHP); b) bahan hukum  sekunder,  yang  memberikan  penjelasan  menyeluruh  tentang  bahan  hukum  primer, seperti buku dan artikel; dan c) bahan hukum tersier, yaitu sumber online yang memberikan panduan pemanfaatan bahan hukum primer dan sekunder. 13 Masing-masing dari perpaduan data  tersebut  diintegrasikan  dalam  satu  kesatuan  deskripsi  hasil  penelitian  sehingga  dapat dibuat kesimpulan yang relevan.
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara  dengan  Aiptu  Rudi  Alfi selaku  Urmintu  Sat  Reskrim  Polres  Labuhanbatu.  Selanjutnya  pengumpulan  data menggunakan  studi  dokumentasi,  dimana  data  studi  kasus  kejahatan  jalanan  selama  tiga tahun  terakhir  tersebut  diperoleh  dari  Reskrim  yang  ditandatangani  Madya  Yustadi,  S.I.K selaku  Kasat  Reskrim  Polres  Labuhanbatu.  Selain  itu,  tersedia  sumber  daya  yang  relevan dengan  objek  penelitian,  antara  lain  buku,  jurnal,  makalah  ilmiah,  norma  dan  peraturan, serta sumber lain yang sesuai. 14 Pemilihan informan ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, dimana teknik  ini  sangat  akurat  karena  menetapkan  ciri  khusus  sesuai  dengan kebutuhan penelitian. Analisis data penyelidikan ini didasarkan pada pendekatan kualitatif. 15 Temuan analisis kualitatif akan disajikan dengan menggunakan uraian yang metodis dan
Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik 5, no. 1 (21 Juli 2022) : 35-45. http://dx.doi.org/10.24198/responsive.v5i1.39525.
13 Muhlis.  "Efektivitas  Peraturan  Presiden  Nomor  87  Tahun  2016  Terhadap  Pemberantasan  Pungutan Liar di Kementrian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah (Studi Penelitian Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Batam)." Skripsi: Universitas Internasional Batam, 2018.
14 Inayah,  J.N.,  dan  Nugroho,  T.  "Criminal  Implementation  of  Cyberbullying  Based  on  Electronic Information and Transaction Law and Islamic Law." Jurnal USM Law Review 7, no. 1 (30 April 2024): 252- 268. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i1.8665.
15 Mahmud,  A.,  Ravena,  D.,  Zakarian,  C.A.F.,  Citra,  D.,  dan  Ismi,  W. " Kriteria Trading  in  Influence sebagai Tindak Pidana Korupsi dan Kebijakan Kriminalisasinya." Jurnal USM Law Review 7, no. 1 (30 April 2024):  237-251. http://dx.doi.org/ 10.26623/julr.v7i1.8540.
Tantangan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindakan Premanisme pada Kejahatan Jalanan (Street Crime) Hendri Tauhid, Zainal Abidin Pakpahan, Nimrot Siahaan
e-ISSN: 2621-4105
rinci.  Selanjutnya  data  tersebut  akan  dipilih,  dianalisis,  dan  ditampilkan  secara  rinci  untuk membantu penyelesaian masalah. 16

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1  Faktor-faktor  yang  Menyebabkan  Adanya  Premanisme  di  Wilayah  Polres Labuhanbatu
Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor lingkungan, ekonomi, dan pendidikan berpengaruh  dalam  berkontribusi  terhadap  kejahatan  premanisme. 17 Memahami  aktivitas historis  seorang  penjahat  bukanlah  suatu  gagasan  yang  baru  atau  asing.  Penganiayaan, pencurian,  mabuk-mabukan  di  muka  umum,  dan  ancaman  kekerasan  merupakan  tindak pidana. Namun, kriminolog modern tampaknya lebih ahli dalam memahami alasan dibalik perilaku  kejahatan.  Untuk  mendapatkan  pemahaman  yang  lebih  mendalam,  penting  untuk mengidentifikasi  faktor-faktor  penyebab  yang  terkait  erat  dengan  asal  usul  kejahatan  dan terkait  dengan  situasi  dan  peristiwa  di  masyarakat  Kabupaten  Labuhanbatu.  Berdasarkan wawancara  dengan  narasumber,  mayoritas  pelaku  melakukan  kejahatan  hanya  ketika mereka mempunyai waktu luang dan tidak mempunyai alternatif lain yang memungkinkan untuk  mendapatkan  penghasilan  dengan  cara  yang  baik.  Penjahat  di  wilayah  Polres Labuhanbatu  umumnya  melakukan  pencurian  di  jalan  dan  parkir  liar. 18 Adapun  faktor- faktor  yang  menyebabkan  kejahatan  premanisme  jalanan  adalah  faktor  lingkungan, ekonomi, dan pendidikan yang dapat diuraikan sebagai berikut.

## 3.1.1 Faktor Lingkungan
Lingkungan  tempat  seseorang  tinggal  juga  dapat  mempengaruhi  terjadinya kriminalitas. Lingkungan yang kurang aman, seperti daerah dengan tingkat kejahatan yang tinggi  atau  keberadaan  geng-geng  kriminal,  dapat  mempengaruhi  perilaku  seseorang. Orang-orang yang tinggal di lingkungan yang tidak aman cenderung merasa terancam dan rentan  menjadi  korban  atau  pelaku  tindak  kriminal.  Penting  bagi  pemerintah  untuk meningkatkan  keamanan  di  lingkungan  masyarakat  dan  melibatkan  warga  dalam  upaya pencegahan kriminalitas. Kejahatan yang mengarah pada perilaku kekerasan, dimana hal ini karena  faktor  lingkungan  seperti  wilayah  berpenduduk  padat  yang  gagal  mengatasi masalah-masalah  sosial,  sehingga  menimbulkan  konsekuensi  yang  merugikan.  Fenomena ini  terjadi  karena  terbatasnya  jumlah  orang  yang  cenderung  memberi  tahu  secara  resmi kepada penegak hukum tentang kegiatan kejahatan. Akibatnya, hal ini menciptakan peluang bagi penjahat lokal untuk terlibat dalam beragam pelanggaran, seperti pencurian, pencurian, penganiayaan, pengancaman, dan lain-lain. Akibatnya, sebagian anggota masyarakat terlibat
16 Hendriana,  R.,  Oktobrian,  D.,  dan  Abdillah,  M.I. " Proyeksi  Masa  Mendatang  Pelaksanaan  Pidana Mati di Indonesia dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." Jurnal Ius Constituendum 7, no. 1 (30 April 2022): 68-86. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4906.
17 Hidayat,  Rahmat.,  Siku,  Abdul  Salam,  dan  Hamid,  Abdul  Haris.  "Fungsi  Kepolisian  dalam Menanggulangi Kejahatan Premanisme di Pelabuhan Bajo’e Kabupaten Bone." Indonesian Journal of Legality of Law 2, no. 1 (9 Desember 2019): 61-65. http://localhost:8080/xm lui/handle/123456789/4899.
18 Wawancara  dengan  Rudi  Alfi. Urmintu  Sat  Reskrim  Kepolisian  Resor  Labuhanbatu. Rantauprapat: Polres Labuhanbatu, 2024.
Tantangan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindakan Premanisme pada Kejahatan Jalanan (Street Crime) Hendri Tauhid, Zainal Abidin Pakpahan, Nimrot Siahaan
e-ISSN: 2621-4105
dalam  pertukaran  informasi  atau  koordinasi,  yang  pada  akhirnya  menimbulkan  dampak negatif  seperti  mabuk-mabukan,  berjudi,  dan  ikut  mencuri  adalah  rumusan  tertentu  bagi penjahat.  Lingkungan  sekitar  seseorang  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap karakternya.  Ketidakstabilan  keluarga,  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  pengabaian  anak, atau  pergaulan  dengan  teman  sebaya  yang  kriminal  juga  dapat  meningkatkan  risiko seseorang terlibat dalam perilaku kriminal.
Melalui penggunaan teori kebijakan penanggulangan kejahatan yang digagas oleh  G. Pieter    Hoefnagels,    dapat    dilihat    bahwa  pentingnya  keterlibatan    masyarakat    dalam kebijakan    penanggulangan    kejahatan    dan  keefektifan    serta    tanggung    jawab   orangtua terhadap    pemberian    diversi    bagi    anak  yang  terjerat  dalam  kasus  tindak  pidana. 19 Stabilitas,  keamanan,  dan  keadilan  dalam  masyarakat  sangat  bergantung  pada  tingkat kepatuhan terhadap hukum. Suasana hati yang positif, seperti kebahagiaan dan kedamaian, mendorong  kepatuhan  hukum  yang  lebih  tinggi,  sementara  suasana  hati  negatif,  seperti kecemasan  atau  kemarahan,  dapat  mengurangi  kepatuhan  hukum.  Penelitian  ini menekankan  pentingnya  mempertimbangkan  aspek  psikologis  dalam  merancang  kebijakan dan strategi penegakan hukum yang efektif. Memahami bagaimana suasana hati dan emosi mempengaruhi  perilaku  kepatuhan  hukum  dapat  meningkatkan  hukum  kepatuhan  dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan stabil. 20

## 3.1.2 Faktor Ekonomi
Faktor ekonomi terjadi  ketika tingkat pengangguran tinggi dan kesenjangan ekonomi semakin lebar, orang-orang cenderung mencari cara-cara ilegal untuk memenuhi kebutuhan hidup  mereka.  Kekurangan  peluang  kerja  dan  kesulitan  ekonomi  dapat  mendorong seseorang untuk terlibat dalam tindak kriminal, seperti pencurian, penipuan,  dan kekerasan lainnya.  Penting  bagi  pemerintah  untuk  menciptakan  lapangan  kerja  yang  cukup  dan mengurangi  kesenjangan  ekonomi  agar  dapat  mengurangi  tingkat  kriminalitas.  Keadaan ekonomi  seperti  keputusasaan  finansial,  mendorong  para  penjahat  untuk  melakukan kegiatan  seperti  perampokan  dan  pemerasan  sebagai  sarana  untuk  memenuhi  kebutuhan dasar ekonomi mereka. Jika ia tinggal di lingkungan yang baik, kemungkinan besar tingkah lakunya akan terpuji. Namun, jika ia bergaul dengan individu yang memiliki kecenderungan kriminal,  kemungkinan  besar  ia  akan  terpengaruh  dan  memilih  gaya  hidup  nakal. Meningkatnya  harga  barang  menyebabkan  meningkatnya  tingkat  konsumsi  masyarakat, sehingga  berkontribusi  terhadap  peningkatan  angka  kriminalitas.  Ini  adalah  metode memenuhi  tanggung  jawab  rumah  tangga.  Beberapa  orang  sering  membenarkan  tindakan ilegal  mereka,  termasuk  pencurian  atau  penipuan,  dengan  menyatakan  bahwa  faktor ekonomi merupakan bagian penting dari keberadaan manusia. Seringkali orang melakukan
19 Azzizah,  Khoerina.,  dan  Harefa,  Beniharmoni.  Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Anak  Pelaku Kejahatan Klitih. Jurnal USM Law Review 6 no. 2 (13 Juli 2023): 468-484. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i2.6990.
20 Khasanah,  D.R.A.U.,  dan  Pongantung,  R.J.  Analysis  of  the  Influence  of  Mood  and  Emotions  on Legal  Compliance  Levels  in  Society. Jurnal  Ius  Constituendum 9  no.  2  (30  Juni  2024):  178-193. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v9i2.8820.
Tantangan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindakan Premanisme pada Kejahatan Jalanan (Street Crime) Hendri Tauhid, Zainal Abidin Pakpahan, Nimrot Siahaan
e-ISSN: 2621-4105
kejahatan karena pertimbangan ekonomi. Misalnya, perekonomian yang lemah atau lambat dan  tingkat  pengangguran  yang  tinggi  merupakan  permasalahan  yang  signifikan.  Mereka rela  mempertaruhkan  nyawa  demi  mendapatkan  solusi  cepat  yang  bisa  meringankan kesulitan keuangan mereka tanpa mengharuskan mereka bekerja. 21
Tingkat kemiskinan yang tinggi seringkali berkaitan dengan tingkat kriminalitas yang lebih  tinggi.  Ketidakstabilan  ekonomi  dan  kesenjangan  sosial  dapat  memicu  tindakan kriminal sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang  signifikan  dalam  suatu  masyarakat  dapat  menciptakan  frustrasi  dan  ketidakpuasan yang dapat mempengaruhi tingkat kriminalitas.

## 3.1.3 Faktor Pendidikan
Pada aspek pendidikan, karena mereka yang melakukan kejahatan seringkali memiliki tingkat pendidikan di bawah rata-rata. Semakin rendah tingkat pendidikan di suatu daerah, maka  angka  kriminalitasnya  pun  kian  meninggi.  Hal  ini  terjadi  karena  seorang  individu tidak  melakukan  pikir  dua  kali  saat  sedang  terpuruk.  Lantaran  kesusahan,  pelaku  terpaksa melakukan  perbuatan  kriminal.  Kurangnya  kesempatan  kerja  dan  pengangguran  dapat menjadi faktor pendorong seseorang terlibat dalam kejahatan. Umumnya cara ini dilakukan sebagai  alasan  untuk  memperoleh  penghasilan.  Rendahnya  kualitas  pendidikan  mereka sejak  usia  dini,  karena  mereka  hanya  tamat  sekolah  dasar.  Fenomena  ini  muncul  karena adanya  kecenderungan  sebagian  orang  tua  untuk  mengurungkan  niat  anaknya  untuk melanjutkan  pendidikan  ke  perguruan  tinggi,  sehingga  berdampak  pada  menurunnya kompetensi berbahasa Indonesia dan meningkatnya angka buta huruf. Ini karena orang tua dilatih secara tidak benar. Oleh karena itu, tidak lazim jika orang tua tetap tinggal di rumah demi  mengasuh  dan  membimbing  anak-anaknya.  Satu-satunya  jalan  keluar  bagi  orang- orang  yang  tidak  memiliki  pendidikan  yang  diperlukan  untuk  bersaing  mendapatkan pekerjaan  adalah  dengan  melakukan  tindakan  ilegal,  seperti  pemerasan  dan  pencurian. Kurangnya  akses  terhadap  pendidikan  formal  atau  rendahnya  tingkat  pendidikan  dapat menghasilkan  ketidakmampuan  dalam  memperoleh  pekerjaan  yang  stabil  dan mempengaruhi risiko terlibat dalam kejahatan.
Ada hubungan antara variabel pendidikan dan kejahatan kekerasan, karena masyarakat kurang  menyadari  dampak  dari  tindakan  mereka  karena  kurangnya  pengetahuan,  terutama dalam  masalah  agama  dan  hukum.  Penting  bagi  masyarakat  untuk  diberikan  edukasi  agar mereka  dapat  memahami  dampak  dari  kejahatan  kekerasan,  seperti  pemerasan,  intimidasi, dan  perampokan,  karena  tindakan  tersebut  bertentangan  dengan  nilai-nilai  hukum,  agama, dan  masyarakat.  Pelaku  yang  melakukan  tindakan  kekerasan  tersebut  harus  menghadapi konsekuensi  hukum  dan  terlibat  dengan  penegak  hukum.  Dalam  amandemen  pasal  1  ayat (3) UUD 1945 dihadirkan sebagai penegas bahwa Indonesia sebagai negara hukum, dalam hal  ini  tidak  terjebak  dikotomi  antara  gagasan rechtsstaat dengan rule  of  law .  Gagasan negara hukum mengedepankan diterapkannya substansi negara hukum termasuk konstruksi
21 Wawancara  dengan  Rudi  Alfi. Urmintu  Sat  Reskrim  Kepolisian  Resor  Labuhanbatu. Rantauprapat: Polres Labuhanbatu, 2024.
Tantangan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindakan Premanisme pada Kejahatan Jalanan (Street Crime) Hendri Tauhid, Zainal Abidin Pakpahan, Nimrot Siahaan
e-ISSN: 2621-4105
nilai  kearifan  lokal  sebagai  bagian  dari  substansi  negara  hukum  Indonesia.  Negara  hukum dalam  hal  ini  dimaknai  sebagai kulminasi antara rechtsstaat , rule  of  law ,  hukum  adat, hukum agama, hingga kearifan lokal di Indonesia. 22
Perilaku  kriminal  mungkin  timbul  dari  budaya  yang  mengabaikan  norma-norma penting dan kurangnya pendidikan dan pengetahuan yang memadai. Hal ini sebagian besar disebabkan  karena  tidak  adanya  kontrol  sosial  lingkungan. 23 Masyarakat  dapat  membantu mengurangi  kejahatan  dengan  memastikan  bahwa  semua  siswa  memiliki  akses  yang  sama terhadap  pendidikan  tingkat  atas.  Hal  ini  terutama  berlaku  ketika  mempertimbangkan tingkat rumah tangga. Dengan mendaftarkan diri ke sekolah, ketergantungan seorang anak pada  orang  tuanya  untuk  mendapatkan  dukungan  finansial  akan  diperpanjang,  dan  anak tersebut  akan  terhindar  dari  perilaku  terlarang. 24 Alkohol  mempunyai  pengaruh  besar terhadap individu kriminal, karena menyebabkan mereka kehilangan pengendalian diri dan terlibat  dalam  tindakan  berisiko,  termasuk  melakukan  kejahatan  seperti  pencurian, penyerangan,  pemerasan,  dan  menyebabkan  gangguan  publik.  Hal  ini  berdampak  buruk pada  masyarakat  secara  keseluruhan.  Sampai  saat  ini,  dampak  alkohol  terhadap  perilaku kejahatan  sangat  signifikan  dan  luas  jangkauannya. 25 Menurut  Rudi  Alfi,  30%  kejahatan kejahatan  jalanan  di  wilayah  hukum  Polres  Labuhanbatu  disebabkan  oleh  minuman beralkohol.  Misalnya,  orang  yang  minum  alkohol  dalam  jumlah  berlebihan  mungkin menunjukkan  perubahan  perilaku,  seperti  ketidakmampuan  mengelola  emosi  dan  terlibat dalam perilaku terlarang seperti pencurian atau intimidasi. 26
Kota Rantauprapat merupakan kota yang cukup ramai jumlah penduduknya dan sering terjadi tindak pidana kejahatan, terutama kejahatan-kejahatan jalanan dan premanisme. Pada tahun  2021  hingga  tahun  2023,  di  wilayah  Polres  Labuhanbatu  terjadi  lonjakan  kasus premanisme yang menjadi bukti nyata tren tersebut.
Berdasarkan  data  pada  tabel  1  yaitu  data  jumlah  tindakan  premanisme  di  wilayah hukum Polres Labuhanbatu dalam 3 Tahun  terakhir bahwa pada tahun 2021 tindak pidana premanisme yang ditangani oleh Sat Reskrim Polres Labuhanbatu terdapat 87 kasus dengan jumlah  pelaku  sebanyak  94  orang  pada  kejahatan  parkir  liar.  Tindak  pidana  pada premanisme peras/ancam terdapat sebanyak 52/93 kasus dengan jumlah pelaku 35/71 orang. Sedangkan  tindak  pidana  perampokan  terjadi  sebanyak  41  kasus  dengan  jumlah  pelaku nihil. Pada kejahatan dengan senjata tajam dan balap liar tidak ada kasus pada tahun 2021.
22 Wahid, A.  Keadilan Restoratif:  Upaya Menemukan Keadilan Substantif? Jurnal  Ius Constituendum no. 2 (31 Oktober 2022): 307-321. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793.
23 Waluyo, B. Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 10.
24 Kamanto,  S. Pengantar  Sosiologi. (Jakarta:  Lembaga  Penerbit  Fakultas  Ekonomi  Universitas Indonesia, 2018), 15.
25 Abintoro, Prakoso. Kriminologi dan Hukum Pidana . (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2017), 100.
26 Wawancara  dengan  Rudi  Alfi. Urmintu  Sat  Reskrim  Kepolisian  Resor  Labuhanbatu. Rantauprapat: Polres Labuhanbatu, 2024.
Tantangan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindakan Premanisme pada Kejahatan Jalanan (Street Crime) Hendri Tauhid, Zainal Abidin Pakpahan, Nimrot Siahaan
e-ISSN: 2621-4105
Adapun data yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1: 27 Data Jumlah Tindakan Premanisme di Wilayah Hukum Polres Labuhanbatu
No  Premanisme Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Banyak Kasus Banyak Pelaku Banyak Kasus Banyak Pelaku Banyak Kasus Banyak Pelaku 1 Parkir Liar 87 94 61 69 888 900 2 Peras/Ancam 52/93 35/71 21/74 11/47 8/58 12/44 3 Sajam - - 1 1 1 1 4 Perampokan 41 - 52 18 48 27 5 Balap liar - - - - - - Jumlah 273 200 209 146 1.003 984
(Sumber: Data dari Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu, 2024)
Pada  tahun  2022  tindak  kejahatan  premanisme  di  Wilayah  Polres  Labuhanbatu semakin berkurang. Pada tindak pidana parkir liar terdapat 61 kasus dengan jumlah pelaku sebanyak  69  orang.  Sedangkan  kejahatan  pemerasan/pengancaman  sebanyak  21/74  kasus dengan jumlah pelaku 11/47 orang. Adapun kejahatan penggunaan senjata tajam terdapat 1 kasus  dengan  jumlah  1  orang  pelaku.  Kejahatan  perampokan  terdapat  52  kasus  dengan jumlah pelaku 18 orang. Sedangkan kejatahan balap liar tidak ada kasus.
Kejahatan yang terjadi di Wilayah Resor Polres Labuhanbatu pada tahun 2023 tindak pidana pada parkir liar mengalami peningkatan kasus yang signifikan yaitu terjadi sebanyak 888  kasus  dengan  jumlah  pelaku  900  orang.  Kejahatan  pemerasan/pengancaman  terdapat 8/58 kasus dengan jumlah pelaku 12/44 orang. Kasus penggunaan senjata tajam sebanyak 1 kasus  dengan  1  pelaku.  Sedangkan  kasus  perampokan  terjadi  sebanyak  48  kasus  dengan jumlah  pelaku  27  orang.  Sedangkan  pada  kasus  balap  liar  tidak  ada  terjadi  sama  sekali mulai  dari  tahun  2021  sampai  dengan  2023  di  Wilayah  Resor  Polres  Labuhanbatu. Berdasarkan  data  tersebut  bahwa  kejahatan  parkir  liar  dan  perampokan  mengalami peningkatan  kasus,  hal  ini  disebabkan  kurang  agresifnya  patroli  rutin  yang  dilakukan sehingga  menimbulkan  kebiasaan  pelaku  dalam  mengutip  parkir  liar  dan  para  pelaku melakukan aksi perampokan di jalanan.
Sedangkan  kejahatan  pemerasan/ancaman,  penggunaan  senjata  tajam  dan  balap  liar menunjukkan data menurun bahkan tidak ada sama sekali kasus yang membuktikan bahwa masyarakat  sekitar  lokasi  jalanan  yang  dianggap  tempat  balap  liar  ternyata  peduli  dan melarang  pelaku  balap  liar  sehingga  kejahatan  jalanan  balap  liar  tidak  ada  kasus.  Dengan kepedulian  masyarakat  melaporkan  ke  pihak  kepolisian,  polisi  selalu  proaktif  dalam melakukan  tindakan  yang  cepat  untuk  mengatasi  kejadian  tersebut.  Kejahatan  jalanan  ini disebabkan oleh faktor ekonomi yang mendesak pelaku melakukan kejahatan seperti parkir
27 Data Kasat Reskrim. Data Premanisme dari Polres Labuhanbatu. Rantauprapat: Polres, 2024.
Tantangan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindakan Premanisme pada Kejahatan Jalanan (Street Crime) Hendri Tauhid, Zainal Abidin Pakpahan, Nimrot Siahaan
e-ISSN: 2621-4105
liar dan perampokan jalanan. Faktor ekonomi menjadi faktor utama terjadi tindak kejahatan yang biasa dilakukan oleh pelaku, dimana para pelaku tidak memiliki pekerjaan yang tetap, dimana  pihak  keluarga  menghidupi  kebutuhan  hidupnya  hanya  dengan  nelayan,  petani. Pengangguran yang memunculkan tindak kejahatan sehingga cara pintas seperti parkir liar selalu ada di Wilayah Polres Labuhanbatu.

## 3.2.1  Kinerja  Kepolisian  dalam  Menanggulangi  Tindakan  Premanisme  di  Wilayah Polres Labuhanbatu
Polisi bertugas menanggulangi permasalahan premanisme yang erat kaitannya dengan perilaku  kriminal  dan  pelanggaran  hukum.  Tugas  utama  Polri  adalah  menegakkan ketertiban  dan  keamanan  masyarakat  dalam  perannya  sebagai  pelayan  dan  penjaga masyarakat.  Kekhawatiran  masyarakat  selalu  menjadi  bagian  dari  masyarakat  dan  untuk mengatasinya  secara  efektif,  penting  untuk  mengambil  tindakan  yang  tepat.  Polres Labuhanbatu mengerahkan teknik preventif dan represif untuk meredam aksi premanisme. 28 Kepolisian  Resor  Labuhanbatu  menerapkan  langkah-langkah  penegakan  hukum  yang proaktif  dengan  memberikan  instruksi  kepada  masyarakat  tentang  bagaimana  agar  tidak menjadi  mangsa  penjahat.  Pedoman  hukum  ini  disusun  atas  upaya  kolaborasi  antara Pemerintah  Kabupaten  Labuhanbatu  dengan  otoritas  terkait  lainnya.  Konseling  hukum bertujuan  untuk  menumbuhkan  pemahaman  dan  kepatuhan  yang  lebih  besar  terhadap hukum  dengan  memberikan  penjelasan  informal  kepada  masyarakat  awam  tentang peraturan perundang-undangan yang relevan.
Masyarakat  berkewajiban  untuk  menaati  atau  menaati  hukum,  bukan  sekadar berpengetahuan,  memahami,  dan  menjunjungnya.  Mengingat  sebagian  besar  masyarakat memiliki  pengetahuan  tentang  hak  dan  tanggung  jawab  hukum  mereka,  maka  konseling sangatlah  penting  dalam  mengatasi  masalah  beberapa  orang  yang  tidak  mampu  mematuhi hukum. Masyarakat dinilai mempunyai peran penting dalam melaporkan kejadian kekerasan dan  perilaku  kriminal  di  tingkat  lokal.  Polres  Labuhanbatu  mengungkap  banyak  kasus premanisme  yang  sebagian  besar  berasal  dari  laporan  masyarakat.  Untuk  meningkatkan kesejahteraan  mental  masyarakat,  sangat  penting  bagi  para  pemimpin  agama  dan masyarakat untuk terlibat secara aktif dan mengambil tanggung jawab. Diharapkan anggota masyarakat  mempertahankan  pola  pikir  yang  baik  dan  berupaya  memperbaiki  lingkungan mereka. Hal ini harus mengarah pada pemberantasan perilaku kekerasan dan kriminal, yang berdampak pada penurunan tingkat kejahatan. Pemerintah membuat undang-undang sebagai metode  untuk  melindungi  penduduknya  dan  mereka  yang  tinggal  di  dalam  dan  di  luar wilayah negaranya, menyampaikan tujuan mereka, dan memastikan kepatuhan. 29
Pencegahan  premanisme  dipandang  sebagai  elemen  penting  dan  bermanfaat  dalam memberantasnya.  Banyak  pembenaran  dalam  melaksanakan  upaya  menghindari  terjadinya
28 Wawancara  dengan  Rudi  Alfi. Urmintu Sat  Reskrim  Kepolisian  Resor  Labuhanbatu. Rantauprapat: Polres Labuhanbatu, 2024.
29 Dikdik,  M.  Arie  Mansur  dan  Elisatris  Gultom. Urgensi  Perlindungan  Korban  Kejahatan  Antara Norma dan Realita . (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 2.
Tantangan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindakan Premanisme pada Kejahatan Jalanan (Street Crime) Hendri Tauhid, Zainal Abidin Pakpahan, Nimrot Siahaan
e-ISSN: 2621-4105
preman:  a)  Melakukan  tindakan  preventif  lebih  bermanfaat  dibandingkan  melakukan tindakan korektif dan represif. Membangun kerangka kerja yang rumit dan birokratis tidak selalu penting untuk menghindari upaya-upaya tersebut. Namun, hal ini dapat menimbulkan risiko  birokrasi,  yang  pada  gilirannya  meningkatkan  kemungkinan  penyalahgunaan kekuasaan  dan  wewenang.  Tindakan  preventif  lebih  efisien  secara  ekonomi  dibandingkan rehabilitasi  atau  penghukuman.  Dibandingkan  dengan  operasi  represif  dan  rehabilitatif, operasi ini memerlukan lebih sedikit energi dan upaya untuk membantu lebih banyak orang. Berbeda  dengan  kegiatan  represif  dan  rehabilitatif,  pencegahan  dapat  dilakukan  secara mandiri  atau  dalam  kelompok  kecil  dan  tidak  memerlukan  keahlian  khusus.  Selain  itu, upaya  untuk  mencegah  kejahatan  tersebut  harus  bertujuan  untuk  menghindari  dampak negatif  yang  tidak  diinginkan,  seperti stigmatisasi ,  pengasingan,  penderitaan,  pelanggaran hak  asasi  manusia,  permusuhan,  atau  kebencian  antar  individu,  yang  dapat  berkontribusi pada pengulangan pelanggaran.
Langkah-langkah  pencegahan  ini  sebenarnya  dapat  mendorong  persatuan  sosial  dan rasa akuntabilitas individu yang lebih kuat. Menekankan pencegahan dapat memberdayakan masyarakat  untuk  memikul  lebih  banyak  tanggung  jawab  sebagai  anggota  masyarakat. Permasalahan  penjahat  di  masyarakat  dapat  diatasi  melalui  berbagai  pendekatan.  Metode ajaran agama  menjadi  poin  penting  dalam  mendidik  masyarakat  tentang  makna  hidup  dan kaitannya  dengan  pencarian  keselamatan,  ketenangan,  dan  keimanan;  dan  (b)  strategi represif  melibatkan  penegakan  tindakan, seperti  pelaksanaan  program  rehabilitasi. Strategi rehabilitasi  ini  terkait  dengan  dua  tema  utama.  Tahap  pertama  adalah  merumuskan  aturan dan proses yang berujung pada pengenaan denda bagi pelanggar hukum. Pemenjaraan, masa percobaan,  dan  program  serta  prosedur  serupa  dirancang  untuk  mendorong  rehabilitasi. Tahap  kedua  adalah  untuk  mengalami  transformasi  menjadi  pribadi  yang  konvensional. Pelatihan keterampilan kerja dan mendapatkan instruksi dalam pertumbuhan dan kesadaran psikologis akan memberi makna untuk keberlangsungan hidup setelah dibebaskan.
Polres  Labuhanbatu  menunjukkan  tindakan  proaktif  dan  tegas  bila  diperlukan,  serta berupaya  aktif  untuk  mencegah  tindakan  kekerasan  dan  kajahatan  jalanan.  Tujuan penggunaan  tindakan  represif  adalah  untuk  melawan  mereka  yang  terlibat  dalam  perilaku antisosial.  Tujuannya  adalah  untuk  membujuk  calon  pelaku  kekerasan  agar  memikirkan kembali  perbuatannya  sebelum  melaksanakannya.  Polres  Labuhanbatu  memberikan  sanksi hukum  kepada  pelanggar,  baik  perorangan  maupun  kolektif.  Tindakan  yang  ditentukan antara  lain  melakukan  penyerangan  yang  terkoordinasi  dan  menangkap  pihak-pihak  yang terlibat tindak pidana, khususnya menyasar tersangka yang terlibat premanisme.
Maraknya  berita  mengenai  kasus  kejahatan  jalanan  di  surat  kabar  maupun  media sosial  yang  sangat  meresahkan  masyarakat.  Kejahatan  jalanan  yang  mengancam keselamatan  jiwa  maupun  harta  benda  sangat  menimbulkan  kekhawatiran  terhadap keselamatan  diri  di  jalan.  Hal  ini  membuat  para  penegak  hukum  harus  lebih  ekstra  dalam
Tantangan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindakan Premanisme pada Kejahatan Jalanan (Street Crime) Hendri Tauhid, Zainal Abidin Pakpahan, Nimrot Siahaan
e-ISSN: 2621-4105
menjaga  keamanan  dan  menegakan  hukum  sesuai  dengan  undang-undang  yang  berlaku. 30 Digelarnya operasi pemberantasan kejahatan jalanan ini mengadung banyak manfaat antara lain:  meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat,  meningkatkan  partisipasi  masyarakat, meningkatkan  daya  tangkal  masysarakat,  meningkatkan  daya  lawan  masyarakat, meningkatkan kepedulian pemerintah, meningkatkan kewaspadaan aparat keamanan. Razia premanisme yang digelar oleh jajaran Polres Labuhanbatu dilakukan untuk mengurangi dan menekan  tindak  kriminal  dan  juga  membuat  rasa  aman  serta  nyaman  kepada  masyarakat. Lingkungan tersebut melaporkan beberapa preman yang mengganggu kehidupan sehari-hari mereka,  oleh  karena  itu  penggerebekan  terhadap  mereka  dilakukan  di  setiap  kesempatan. Ruang publik seperti bandara dan pasar termasuk dalam kategori ini. 31 Polres Labuhanbatu beserta petugasnya menangkap dan menginterogasi setiap individu yang diduga melakukan aktivitas  kejahatan  di  lokasi  tersebut.  Jika  tertaut,  akan  disimpan  untuk  tindakan  lebih lanjut.
Tujuan  dari  operasi  ini  adalah  untuk  mengembalikan  rasa  aman  dan  nyaman  di kawasan  akibat  terjadinya  berbagai  tindak  kejahatan,  antara  lain  pencurian,  parkir  tanpa izin,  dan  pembobolan  yang  dilakukan  oleh  oknum  tertentu.  Untuk  mencegah  pelaku kejahatan  melakukan  lebih  banyak  pelanggaran  di  muka  umum,  maka  penegakan  hukum harus bertindak. Tentu saja, hal ini tidak terbatas pada orang-orang yang bekerja di bidang penegakan  hukum.  Mencegah  terjadinya  premanisme  merupakan  tugas  bersama  semua orang, karena premanisme dapat muncul dalam berbagai bentuk. Kemampuan polisi untuk mengambil  tindakan  bergantung  pada  dukungan  masyarakat.  Premanisme  juga  berbahaya bagi  penjahat  karena  mencerminkan  keyakinan,  ideologi,  dan  tindakan  orang  yang  sama dengan  perilaku  preman.  Ciri-ciri  efektivitas  hukum  dalam  upaya  sosialisasi  hukum  dapat dilihat  dari  dua  perspektif  utama:  represi  dan  pencegahan.  Kedua  sifat  yang  esensial  bagi setiap produk hukum ini juga harus dimasukkan ke dalam struktur hukum masyarakat. Hal ini  untuk  memastikan  masyarakat  umum  mematuhi  dan  memperhatikan  barang  sah  yang telah disediakan atau diumumkan secara resmi, sehingga menjamin bahwa produk tersebut sah dan dapat dilaksanakan sesuai hukum. 32

## 3.3  Kendala  Kepolisian  dalam  Menanggulangi  Tindakan  Premanisme  di  Wilayah Polres Labuhanbatu
Kemampuan  untuk  hidup  mandiri  bukanlah  anugerah  yang  diperoleh  manusia  dari Tuhan. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk membina hubungan baik satu sama  lain  agar  dapat  bekerja  sama  demi  keuntungan  bersama.  Manusia  menggunakan
30 Widyaningrum,  R.T.,  dan  Hartini,  S.  ''Penanganan  Kejahatan  Jalanan  oleh  Kepolisian  Resor  Kota Yogyakarta di Masa Pandemi Covid-19''. E-Journal Student E-Civics: Jurnal Kajian Mahasiswa PPKn 11, no. 2 (25 Maret 2022): 146-159. doi:xx.
31 Wawancara  dengan  Rudi  Alfi. Urmintu Sat  Reskrim  Kepolisian  Resor  Labuhanbatu. Rantauprapat: Polres Labuhanbatu, 2024.
32 Ahadi,  Lalu.,  M.  Alwin.  ''Efektivitas  Hukum  Dalam  Perspektif  Filsafat  Hukum:  Relasi  Urgensi Sosialisasi  Terhadap  Eksistensi  Produk  Hukum.'' Jurnal  USM  Law 5,  no.  1  (31  Mei  2022):  110-127. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965.
Tantangan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindakan Premanisme pada Kejahatan Jalanan (Street Crime) Hendri Tauhid, Zainal Abidin Pakpahan, Nimrot Siahaan
e-ISSN: 2621-4105
berbagai wadah untuk membangun hubungan satu sama lain, mulai dari hubungan mendasar seperti  keluarga  hingga  hubungan  kompleks  seperti  negara. 33 Perkembangan  kehidupan manusia yang pesat dan semakin rumit dengan kemajuan diberbagai bidang sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan budaya, telah menyebabkan peningkatan kejadian dan keseriusan berbagai  kejahatan  yang  mempunyai  dampak  negatif  yang  signifikan  dan  menimbulkan keresahan pada masyarakat.
Prinsip  dalam  penegakkan  hukum  sebagai  faktor-faktor  pokok  dalam  penegakkan hukum  dalam  pertimbangan  utama  yang  mencakup  meluangkan  waktu  yang  tepat  dan memberikan  contoh  positif  kepada  masyarakat.  Pengambilan  waktu  yag  tepat  dalam menegakkan hukum bukan berarti pengambilan kesimpulan yang terlalu cepat, akan tetapi mengambil  tindakan  bilamana  fakta-fakta  yang  mendesak  telah  dipertimbangkan. Pengambilan  waktu  yang  tepat  yang  demikian  ini  untuk  mencegah  terjadinya  salah penangkapan yang dapat menyebabkan kesulitan-kesulitan yang tidak perlu. 34
KUHAP  ditetapkan  sebagai  kerangka  hukum  nasional  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981  yang  menggantikan  HIR  ( Het  Herziene  Inlandsch  Reglement ). Namun  implementasi  undang-undang  ini  masih  menjadi  kendala  besar,  khususnya  dalam hal  partisipasi  dan  pengamanan  masyarakat  dalam  penegakan  hukum  di  Indonesia.  Di Indonesia,  konflik  seringkali  ditangani  dengan  cara  damai.  Daripada  memastikan  siapa pihak  yang  benar  dan  salah,  akan  lebih  bermanfaat  jika  mencapai  konsensus  untuk menyelesaikan perselisihan secara efektif dan mengurangi ketegangan antarpribadi. 35
Tindakan  premanisme adalah  jenis  kegiatan  kriminal  yang  paling  diperhatikan  polisi dalam penyelidikan dan penuntutan. Pemberantasan segala tindak kejahatan yang berkaitan dengan  keselamatan  seseorang  dilakukan  oleh  seluruh  jajarannya,  hal  ini  tidak  terkecuali dijajaran  Polres  Labuhanbatu.  Beberapa  tantangan  yang  harus  diatasi  untuk  menang melawan aksi premanisme substansi hukum, yaitu situasi di mana aturan harus dipatuhi dan perlu  adanya  hukuman  untuk  menaatinya.  Dalam  bidang  ilmu  hukum,  terdapat  berbagai macam  norma  yang  dianut  dalam  masyarakat.  Norma-norma itu  bermacam-macam,  antara lain  yang  berkaitan  dengan  kesantunan,  kesusilaan,  adat  istiadat,  agama,  dan  hukum. 36 Komponen hukum yaitu isi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum harus bekerja sama agar sistem dapat berjalan efektif. Substansi hukum mengacu pada aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang sebenarnya dalam sistem hukum. Hal ini juga dapat berupa produk yang diciptakan oleh pelaku sistem, seperti keputusan dan peraturan baru. Hal ini termasuk hukum  yang  hidup  ( living  law ),  yang  merupakan  hukum  aktual  di  wilayah  tersebut,  dan bukan  sekadar  peraturan  dalam  buku.  Struktur  hukum  mengacu  pada  orang-orang  yang terlibat  dalam  penegakan  hukum,  seperti jaksa,  hakim,  dan  petugas  polisi.  Budaya  hukum
33 Dikdik,  M.  Arie  Mansur  dan  Elisatris  Gultom. Urgensi  Perlindungan  Korban  Kejahatan  Antara Norma dan Realita . (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 2.
34 Siswanto, S. Pengantar Ilmu Kepolisian . (Jakarta: Pustaka Perdamaian Nusantara, 2015), 9-10.
35 Soerjono, S. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum . (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 187.
36 Topo, Santoso dan Eva, Achjani., Zulfa. Kriminologi . (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 3.
Tantangan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindakan Premanisme pada Kejahatan Jalanan (Street Crime) Hendri Tauhid, Zainal Abidin Pakpahan, Nimrot Siahaan
e-ISSN: 2621-4105
mengacu  pada  bagaimana  masyarakat  memandang  dan  berinteraksi  dengan  hukum  dan sistem  hukum  di  sekitar  mereka,  termasuk  keyakinan,  nilai,  gagasan,  dan  aspirasi mereka. Pada  akhirnya,  cara  penerapan  hukum  dibentuk  oleh  lingkungan  pemikiran  sosial  dan pengaruh masyarakat tertentu, yang dapat digambarkan sebagai budaya hukum. 37
Kendala  dari  segi  substansi  hukum  ada  pada  pengaturan  mengenai  tindakan premanisme  yaitu  saat  ini  hukuman  atas  tindakan  kejahatan  di  Indonesia.  Dalam penanggulangan  tindakan  premanisme  sangat  dibutuhkan  sarana  prasarana  yang  memadai bagi  polisi  dalam  menjalankan  tugasnya,  pelaku  tindakan  premanisme  yang  sudah profesional  dalam  melakukan  aksinya  serta  sebagian  dari  mereka  ada  yang  di backup , keterbatasan  pengetahuan,  serta  pembekingan  terhadap  pelaku  oleh  oknum-oknum  yang memiliki  pengaruh  yang  kuat  terhadap  penyelidikan.  Dalam  setiap  penanganan  laporan terkait  pelaku  didaerah  pedalam  dan  pelosok,  Kepolisian  harus  bekerjasama  dengan masyarakat  dan  pejabat-pejabat  daerah  paling  bawah  sehingga  proses  penyelidikannya memakan  waktu  yang  cukup  lama.  Ada  sejumlah  variabel  yang  menyulitkan  Polri  dalam menjalankan  tugasnya,  antara  lain  terkait  peraturan  perundang-undangan,  kepolisian, masyarakat,  dan  budaya.  Mengatasi  hambatan-hambatan  seperti  kesalahpahaman masyarakat mengenai peran Polri dalam memantau organisasi masyarakat dan menghukum mereka  yang  melanggar  hukum,  baik  melalui  tindakan  preventif  maupun  hukuman, sangatlah penting. 38
Salah  satu  keuntungan  bagi  para  pelaku  kejahatan  lari  keluar  daerah  adalah  mereka dapat diterima baik oleh orang-orang didaerah itu karena orang-orang belum tahu-menahu mengenai status dan keadaan si pelaku di daerah asalnya. Ketidaktahuan orang-orang inilah yang  menjadi  perlindungan  bagi  pelaku  tindakan  premanisme  yang  melarikan  diri  ke daerah/kota  lain.  Bahkan  masih  banyak  daerah/wilayah  di  Indonesia  yang  secara  umum memiliki  tingkat  kecurigaan  yang  rendah  terhadap  orang-orang  baru  yang  masuk  ke wilayahnya.  Keuntungan  inilah  yang  menjadikan  mereka  merasa  nyaman  dan  bisa melakukan kejahatan secara leluasa tanpa harus sembunyi-sembunyi.
Kejahatan    bukan    merupakan    peristiwa  hereditas  atau  keturunan,  bukan    warisan biologis.  Kejahatan  bisa  dilakukan  oleh  siapapun  dengan  tingkat  pendidikan  berbeda, dilakukan  secara  sadar:  difikirkan,  direncanakan,  diarahkan  pada  maksud  tertentu, merupakan  konsepsi  yang  bersifat  abstrak  namun  dapat  dirasakan  akibatnya. 39 Penjahat sering  kali  menunjukkan  perilaku  yang  diperhitungkan  dalam  tindakan  terlarang  mereka sebagai  akibat  dari  keterampilan  dan  kemampuan  mereka  yang  luar  biasa  untuk menyembunyikan  diri  dengan  cepat.  Namun  demikian,  polisi menghadapi  kesulitan  dalam
37 Soerjono, S. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum . (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 242.
38 Zulianto, Junaidi, M., Soegianto., dan Sadono B. ''Kewenangan Polri dalam Pembubaran Ormas yang Telah  Dibatalkan  Status  Hukumnya." Jurnal  USM  Law  Review 3,  no.  2  (30  November  2020):  419-434. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2868.
39 Nahdhodin, M., Sudarmanto, K., Triwati, A., dan Arifin, Z.  ''Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Kriminologi." Jurnal USM Law Review 7, no. 1 (30 April 2024): 502-513. http:// 10.26623/julr.v7i1.8791.
Tantangan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindakan Premanisme pada Kejahatan Jalanan (Street Crime) Hendri Tauhid, Zainal Abidin Pakpahan, Nimrot Siahaan
e-ISSN: 2621-4105
menggunakan  alat  yang  tersedia  secara  efektif  karena  kurangnya  pengetahuan  mereka tentang teknik baru yang digunakan oleh penjahat dalam memanfaatkan teknologi.
Dalam  sistem  hukum,  budaya  mengacu  pada  kumpulan  norma  dan  nilai  masyarakat secara kolektif yang berdampak pada penerapan hukum. Budaya hukum dapat digambarkan sebagai  proses  mengaktifkan  atau  menonaktifkan  sistem  hukum  oleh  suatu  badan  atau orang.  Budaya  hukum,  sebagaimana  didefinisikan  oleh  Friedman,  mencakup  gagasan  dan kebiasaan  bersama  suatu  masyarakat  yang  berkaitan  dengan  hukum.  Dengan  demikian, budaya  hukum  berfungsi  sebagai  faktor  pendorong  utama  bagi  keseluruhan  sistem. Menonjolnya  pernyataan  yang  mempromosikan  kesetaraan  manusia  menjadi  ciri  budaya sosial  kita.  Sebagai  contoh,  profesi  hukum  menjunjung  tinggi  gagasan  kesetaraan  hukum, yang  menyatakan  bahwa  semua  orang  dianggap  setara  di  mata  hukum.  Di  sisi  lain, penebangan selektif seringkali digunakan sebagai metode penegakan hukum. 40
Anarki, yang berasal dari masyarakat yang tidak memiliki cukup pengetahuan tentang hukum  dan  dampaknya,  menjadi  katalis  mendasar  bagi  banyak  pelanggaran,  termasuk kejahatan  jalanan.  Beberapa  individu  mungkin  menolak  untuk  mengakui  keberadaan supremasi  hukum  jika  mereka  tidak  mendukung  atau  mempercayainya.  Umumnya masyarakat atau korban akan mengajukan laporan atau pengaduan. Peran masyarakat sangat dibutuhkan  untuk  memudahkan  polisi  dalam  mengidentifikasi  kejahatan  yang  terjadi  di jalanan.  Mengantisipasi  korban  dan  anggota  masyarakat  untuk  melaporkan  atau mengadukan  kejahatan  seringkali  sia-sia,  karena  mereka  seringkali  memilih  diam dibandingkan  menuruti  ekspektasi  pihak  berwenang.  Korban  dan  saksi  diberikan  hak  atas perlindungan  hukum  dalam  segala  bentuknya,  sebagaimana tercantum  dalam  ayat  3  dan  5 Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006.  Meskipun  bertujuan  untuk  melindungi  hak  asasi manusia (HAM), KUHAP seringkali terkesan mengabaikan  hak asasi manusia, hak korban dan saksi. 41 Negara hukum menciptakan ketertiban sosial dengan memberikan perlindungan hukum dari negara, menciptakan hubungan kekuasaan yang timbal balik. 42
Kejahatan jalanan seperti parkir liar dan perampokan menjadi kasus yang marak tejadi di Wilayah Polres Labuhanbatu. Hal ini disebabkan karena faktor ekonomi yang mendesak sehingga  para  pelaku  melakukan  tindak  kejahatan  tersebut.  Pihak  berwenang  kesulitan memantau  aksi  premanisme  karena  para  pelaku  terkadang  berpindah-pindah  tempat  dan selalu  beraksi  di  malam  hari.  Kurangnya  partisipatif  masyarakat  yang  khawatir  mengenai dampak  yang  mungkin  timbul  jika  mereka  melaporkan  insiden  yang  pernah  mereka  lihat atau  ketahui.  Terjadinya  perampokan  dan  kejahatan  jalanan  lainnya  seringkali dilatarbelakangi  oleh  ketidakmampuan  masyarakat  dalam  menghadapi  keadaan  ekonomi yang  sulit. 43 Penelitian  oleh  Tamara  bahwa  faktor-faktor  seperti  kepadatan  penduduk,
40 Sunarto, K. Pengantar Sosiologi (Cetakan ke-2). (Jakarta: UI Publishing, 2018), 83.
41 Waluyo, B. Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 31.
42 Fadjar, M. Tipe Negara Hukum . (Malang: Bayu Media Publishing, 2005), 19.
43 Maulana, T. "Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan ( Street Crime ) yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya." Skripsi . Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2021.
Tantangan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindakan Premanisme pada Kejahatan Jalanan (Street Crime) Hendri Tauhid, Zainal Abidin Pakpahan, Nimrot Siahaan
e-ISSN: 2621-4105
jumlah  penduduk  miskin,  luas  kawasan  kumuh,  atau  jumlah  properti  komersial  tidak mempengaruhi  prevalensi  kejahatan  jalanan  di  Kota  Samarinda,  perlu  diketahui  bahwa terdapat  banyak  daerah  dimana  kejahatan  jalanan  terjadi  karena  pencahayaannya  tidak mencukupi  dari  Lampu  Penerangan  Jalan  Umum  (LPJU). 44 Kejahatan  jalanan  di  wilayah Polres  Labuhanbatu  terjadi  karena  adanya  faktor-faktor  penyebab  seperti  ekonomi  dan lingkungan.  Kinerja  kepolisian  dalam  penanggulangan  tindakan  premanisme  kejahatan jalanan  dengan  cara  preventif  dan  represif.  Kendala  kepolisian  dalam  penanggulangan tindakan  premanisme  kejahatan  jalanan  adalah  kurangnya  ketegasan  dalam  menindak pelaku  kejahatan  seperti  parkir  liar  karena  melihat  dari  sisi  kemanusian  yang  memerlukan keberlangsungan  hidup  mereka  kedepannya.  Namun,  ketegasan  dalam  kasus  perampokan, balap  liar,  penggunaan  senjata  tajam  dan  ancaman  dari  pelaku  ditindak  tegas  oleh kepoilisian dengan sangat baik sehingga kasus seperti ini dalam tiga tahun terakhir menurun bahkan  tidak  ada  kasus  seperti  balap  liar.  Solusi  yang  diharapkan  adalah  kepedulian masyarakat  dan  proaktifnya  kepolisian  dapat  menciptakan  keamanan,  ketertiban  dan kenyamanan  bagi  masyarakat.  Kepolisian  juga  mengharapkan  informasi-informasi  valid yang  diberikan  oleh  masyarakat  sehingga  kejahatan  yang  terjadi  akan  berkurang.  Atas kerjasama  yang  baik  akan  memberikan  dampak  positif  bagi  kemajuan  wilayah  khususnya Kabupaten Labuhanbatu.

## 4. PENUTUP
Penyebab utama terjadinya kejahatan premanisme jalanan di Kabupaten Labuhanbatu adalah  aspek  lingkungan,  ekonomi,  dan  pendidikan.  Beberapa  penyebab  terjadinya kejahatan  kekerasan  di  Kabupaten  Labuhanbatu  adalah  minimnya  minat  atau  dorongan terhadap  pekerjaan  atau  prospek  karir,  serta  gaya  hidup  konsumeris,  membuka  banyak peluang  terjadinya  tindakan  kriminal.  Polres  Labuhanbatu  menggunakan  strategi  proaktif dan  hukuman  untuk  mengatasi  tindakan  premanisme.  Masyarakat  diberikan  edukasi mengenai  peraturan  perundang-undangan  sebagai  langkah  pencegahan.  Tujuan  dari pendidikan  hukum  ini  adalah  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya hukum  dan  perannya  dalam  melindungi  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan masyarakat.  Untuk  memastikan  partisipasi  masyarakat  yang  kuat  dalam  memerangi penjahat.  Polisi  menggunakan  strategi  proaktif  dan  reaktif  untuk  menghilangkan  perilaku kriminal di masyarakat. Sebagai bagian dari tindakan represif, dilakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi  dan  menangkap  individu-individu  yang  terlibat  dalam  aksi  kekerasan jalanan  di  Kabupaten  Labuhanbatu.  Polisi  menghadapi  beberapa  tantangan  dalam  upaya menekan  kriminalitas  di  Kabupaten  Labuhanbatu.  Salah  satu  tantangannya  adalah  tidak adanya konsekuensi hukum yang kuat atas pelanggaran-pelanggaran semacam ini. Masalah yang  melekat  dalam  sistem  peradilan  adalah  infrastruktur  yang  tidak  memadai  untuk melakukan  tugas-tugas  seperti  memberikan  bantuan  transportasi,  sehingga  menghambat
44 Tamara., Mitha, A., dan Kurniawan, Andri. ''Pola Spasial Kejadian Kejahatan Jalanan ( Street Crime ) Berdasarkan  Faktor  Ekologi  Kriminal  di  Kota  Samarinda ."  Jurnal  Bumi  Indonesia 7,  no.  4  (31  Desember 2018): 1-8. http://lib.geo.ugm.ac.id /ojs/index.php/jbi/article /view/1011.
Tantangan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindakan Premanisme pada Kejahatan Jalanan (Street Crime) Hendri Tauhid, Zainal Abidin Pakpahan, Nimrot Siahaan
e-ISSN: 2621-4105
penangkapan  penjahat  dari  luar  wilayah  tersebut.  Disisi  lain,  pihak  berwenang  kesulitan dalam menangani budaya hukum karena kurangnya pengetahuan mereka tentang hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Abintoro,  Prakoso. Kriminologi  dan  Hukum  Pidana .  Yogyakarta:  Laksbang  Pressindo, 2017.
Ahadi,  Lalu.,  M.  Alwin.  ''Efektivitas  Hukum  Dalam  Perspektif  Filsafat  Hukum:  Relasi Urgensi  Sosialisasi  Terhadap  Eksistensi  Produk  Hukum.'' Jurnal  USM  Law 5,  no.  1 (31 Mei 2022): 110-127. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965.
Ayuningsih, I.R., dan Nelson, F.M. ''Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perspektif Hukum  Responsif.'' Jurnal  Ius  Constituendum 7,  no.  2  (31  Oktober  2022):  246-261. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i2.5142.
Azzizah, Khoerina., dan Harefa, Beniharmoni.  "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Klitih." Jurnal USM Law Review 6 no. 2 (13 Juli 2023): 468-484. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i2.6990.
Dikdik,  M.  Arie  Mansur  dan  Elisatris  Gultom. Urgensi  Perlindungan  Korban  Kejahatan Antara Norma dan Realita . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018. Fadjar, M. Tipe Negara Hukum. Malang: Bayu Media Publishing, 2005. Gemilang, Gilang., Saragih, Yasmirah, Mandasari., Sinaga, Rahmah, Hayati.,  dan Suramin. ''Peran  Kepolisian  dalam  Penangggulangan  Tindak  Pidana  Pencurian  dengan Kekerasan  sebagai  Bentuk  Kejahatan  Jalanan  di  Wilayah  Hukum  Polsek  Medan Helveti.'' Innovative:  Journal  of  Social  Science  Research 4,  no.  3  (15  Mei  2024): 3349-3361. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10837.
Hasibuan, M.N.P dan Prasetyo, M.H. "Kedudukan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana di  Indonesia." Jurnal  Ius  Constituendum 7,  no.  1  (30  April  2022):  160. http://dx.doi.org/10.26 623/jic.v7i1.4629.
Hendriana,  R.,  Oktobrian,  D.,  dan  Abdillah,  M.I. " Proyeksi  Masa  Mendatang  Pelaksanaan Pidana  Mati  di  Indonesia  dalam  Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana." Jurnal Ius Constituendum 7, no. 1 (30 April 2022): 68-86. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4906.
Hidayat, Rahmat., Siku, Abdul Salam, dan Hamid, Abdul Haris. "Fungsi Kepolisian dalam Menanggulangi  Kejahatan  Premanisme  di  Pelabuhan  Bajo’e  Kabupaten  Bone." Indonesian  Journal  of  Legality  of  Law 2,  no.  1  (9  Desember  2019):  61-65. http://localhost:8080/xm lui/handle/123456789/4899.
Ida, B, P,. dalam Ali Mustofa Akbar. Premanisme dalam Teori Labeling. Diakses Melalui: http://www.eramuslim.com 2021 (30 Januari 2024): 4.
Inayah,  J.N.,  dan  Nugroho,  T.  "Criminal  Implementation  of  Cyberbullying  Based  on Electronic  Information  and  Transaction  Law  and  Islamic  Law." Jurnal  USM  Law Review 7, no. 1 (30 April 2024): 252-268. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i1.8665. Kamanto, S. Pengantar Sosiologi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2018.
Kasat Reskrim. Data Premanisme dari Polres Labuhanbatu. Rantauprapat: Polres, 2024.
Khasanah,  D.R.A.U.,  dan  Pongantung,  R.J.  Analysis  of  the  Influence  of  Mood  and  Emotions  on Legal Compliance Levels in Society. Jurnal Ius Constituendum 9 no. 2 (30 Juni 2024): 178- 193. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v9i2.8820.
Tantangan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindakan Premanisme pada Kejahatan Jalanan (Street Crime)
Hendri Tauhid, Zainal Abidin Pakpahan, Nimrot Siahaan
e-ISSN: 2621-4105
Mahmud,  A.,  Ravena,  D.,  Zakarian,  C.A.F.,  Citra,  D.,  dan  Ismi,  W.  "Kriteria Trading  in Influence sebagai  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Kebijakan  Kriminalisasinya." Jurnal USM  Law  Review 7,  no.  1  (30  April  2024):    237-251.  http://dx.doi.org/ 10.26623/julr.v7i1.8540.
Maulana, T. "Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan ( Street Crime ) yang dilakukan oleh Anak  di  Wilayah  Hukum  Polsek  Bukit  Raya." Skripsi .  Fakultas  Hukum  Universitas Islam Riau, 2021.
Muhlis.  "Efektivitas  Peraturan  Presiden  Nomor  87  Tahun  2016  Terhadap  Pemberantasan Pungutan  Liar  di  Kementrian/Lembaga  dan  Pemerintahan  Daerah  (Studi  Penelitian Satuan  Tugas  Sapu  Bersih  Pungutan  Liar  di  Kota  Batam)." Skripsi: Universitas Internasional Batam, 2018.
Nahdhodin, M., Sudarmanto, K., Triwati, A., dan Arifin, Z. ''Upaya Penanggulangan Tindak Pidana  Terorisme  dalam  Perspektif  Kriminologi." Jurnal  USM  Law  Review 7,  no.  1 (30 April 2024): 502-513. http:// 10.26623/julr.v7i1.8791.
Siregar,  J..,  Sudirman,  A.,  dan  Halimah,  M.  ''Implementasi  Program  Penanggulangan Kejahatan Jalanan di Polres Sorong Papua Barat." Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik 5, no. 1 (21 Juli 2022) : 35-45. http://dx.doi.org/10.24198/responsive.v5i1.39525.
Siswanto, S. Pengantar Ilmu Kepolisian . Jakarta: Pustaka Perdamaian Nusantara, 2015. Soerjono, S. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum . Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
Sunarto, K. Pengantar Sosiologi (Cetakan ke-2). Jakarta: Universitas Indonesia Publishing, 2018.
Tamara.,  Mitha,  A.,  dan  Kurniawan,  Andri.  ''Pola  Spasial  Kejadian  Kejahatan  Jalanan ( Street  Crime )  Berdasarkan  Faktor  Ekologi  Kriminal  di  Kota  Samarinda ."  Jurnal Bumi  Indonesia 7,  no.  4  (31  Desember  2018):  1-8.  http://lib.geo.ugm.ac.id /ojs/index.php/jbi/article /view/1011.
Topo, Santoso dan Eva, Achjani., Zulfa. Kriminologi . Jakarta: Rajawali Pers, 2011. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002. Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13, 2002.
Wahid, A. Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif? Jurnal Ius Constituendum no. 2 (31 Oktober 2022): 307-321. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793.
Waluyo, B. Viktimology Perlindungan Korban dan Saksi. Jakarta: Sinar Grafika, 2019. Wawancara  dengan  Rudi  Alfi. Urmintu Sat  Reskrim  Kepolisian  Resor  Labuhanbatu. Rantauprapat: Polres Labuhanbatu, 2024.
Widiatama,  Mahmud,  Hadi  dan  Suparwi.  ''Ideologi  Pancasila  Sebagai  Dasar  Membangun Negara  Hukum  Indonesia." Jurnal  USM  Law  Review 3,  no.  2  (30  November  2020): 310-327. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774.
Widyaningrum, R.T., dan Hartini, S. ''Penanganan Kejahatan Jalanan oleh Kepolisian Resor Kota  Yogyakarta  di  Masa  Pandemi  Covid-19''. E-Journal  Student  E-Civics:  Jurnal Kajian Mahasiswa PPKn 11, no. 2 (25 Maret 2022): 146-159. doi:xx. Yani,  F.  Kartika,  F.B.,  Darmayanti,  E.,  Ihsan,  M.,  Kristianta,  E.,  Tarigan.,  Balya,  T. ''Peranan  Kepolisian  dalam  Penanggulangan  Kejahatan  Jalanan  (Begal)  di  Desa Klumpang Deli Serdang.'' Jurnal Universitas Dharmawangsa 17, no. 3 (31 Juli 2023): 1081-1093. https://doi.org/10.46576/wdw.v17i3.3490.
Tantangan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindakan Premanisme pada Kejahatan Jalanan (Street Crime) Hendri Tauhid, Zainal Abidin Pakpahan, Nimrot Siahaan
e-ISSN: 2621-4105
Zulianto,  Junaidi,  M.,  Soegianto.,  dan  Sadono  B.  ''Kewenangan  Polri  dalam  Pembubaran Ormas yang Telah Dibatalkan Status Hukumnya." Jurnal USM Law Review 3, no. 2 (30 November 2020): 419-434. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2868.