Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Kota Bekasi No. 266/PDT.G/2023/PN.BKS Tentang Wanprestasi
Bambang Sunaryo 1 , Wiwi Uswatiyah 2 , Ernawati 3 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIHP) Pelopor Bangsa, Depok 1 , Institut Agama Islam Nasional (IAIN) LaaRoiba Bogor 2,3
m.bambang.sunaryo@gmail.com 1 , wiwiuswatiyah@gmail.com 2 , ernawatihumaira@gmail.com 3

## ABSTRACT
This  journal  examines  the  decision  of  the  Bekasi  District  Court  in  civil  case  number 266/Pdt.G/2023/PN.Bks involving a contract dispute between PT Annisa Bintang Blitar and PT Berkat Putra Mandiri. The analysis includes the legal basis used by the judge, the considerations in the decision, and the impact of the decision on civil law in Indonesia. Because this case involves a  contract  dispute  between  two  companies  regarding  the  implementation  of  contractual obligations and compensation. The method of writing that will be used is the method of statutory approach and literature study of secondary data by means of an inventory of secondary legal materials, secondary legal materials used are in the form of scientific papers, journals, articles, and literature related to the agreement.
Keywords: Court Decision, Contract Dispute, Default Translated with DeepL.com (free version)

## ABSTRAK
Jurnal  ini  mengkaji putusan  Pengadilan  Negeri  Bekasi  dalam kasus perdata  nomor 266/Pdt.G/2023/PN.Bks yang melibatkan sengketa kontrak antara PT Annisa Bintang Blitar dan PT Berkat Putra Mandiri. Analisis ini mencakup dasar hukum yang digunakan oleh hakim, pertimbangan dalam putusan, serta dampak dari keputusan tersebut terhadap hukum perdata di Indonesia. Karena kasus ini melibatkan sengketa kontrak antara dua perusahaan mengenai pelaksanaan kewajiban kontraktual dan kompensasi. Metode penulisan yang akan digunakan adalah metode pendekatan undang-undang dan studi kepustakaan data sekunder dengan cara inventarisasi bahan-bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa karya ilmiah, jurnal, artikel-artikel, dan literatur yang berkaitan dengan perjanjian. Kata Kunci: Putusan pengadilan, Sengketa Kontrak, Wanprestasi

## PENDAHULUAN
Perjanjian merupakan sebuah kontrak antara dua pihak yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak dalam kesepakatannya. Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan  baik  apabila  para  pihak  telah  mencapai  prestasi  masing-masing  dalam perjanjiannya  sebagaimana  yang  telah  disepakati  berdasarkan  perjanjian  dan kehendak tanpa ada pihak yang dirugikan. Namun dalam kenyataannya, ketika para pihak  membuat  suatu  perjanjian  sering  kali  menemui  permasalahan  seperti  salah satu pihak menolak untuk membuat perjanjian, adanya itikad buruk dari pihak yang membuat perjanjian, objek yang tidak konkret, atau obyeknya adalah sesuatu yang dilarang oleh undang-undang.
Perjanjian yang dibuat oleh  para  pihak memiliki tanggung jawab hukum di mana  para  pihak  diwajibkan  untuk  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  masing- masing sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Tujuan dari adanya perjanjian ini adalah  untuk  memastikan  bahwa  kewajiban  yang  dilakukan  oleh  para  pihak memenuhi  persyaratan  hukum  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Perundang- Undangan. Bahwa perundang-undangan dan perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang  sama.  Artinya,  perjanjian  itu  sah  dan  mengikat  para  pihak  secara  hukum. Akibatnya  kedua  belah  pihak  harus  melaksanakan  atau  mengikutinya  (asas  pacta sunservanda) 1 .
Dalam  hal  terjadi  perbuatan  ingkar  janji  tersebut  atau  wanprestasi,  maka pihak yang melakukan wanprestasi tersebut harus mengganti segala kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh wanprestasinya. Wanprestasi merupakan keadaan di mana salah satu pihak telah lalai untuk memenuhi kewajiban atau perjanjiannya yang diharuskan oleh Undang-Undang. Peraturan mengenai wanprestasi ini terdapat dalam  pasal  1243  KUHPerdata.  Jadi  wanprestasi  adalah  akibat  dari  pada  tidak dipenuhinya perikatan hukum.
Untuk  mengatasi  masalah  wanprestasi  yang  dilakukan,  diperlukan  solusi untuk menciptakan apa tujuan perjanjian tersebut, yaitu keadilan bagi para pihak. Hal itu antara lain dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh perbuatan ingkar janji pada sebuah perjanjian. Konsep perlindungan merupakan suatu gagasan yang mendasar dalam hukum perjanjian. Seiring berkembangnya zaman dan bertambahnya masalah-masalah dibidang hukum khususnya di wilayah Bekasi, kasus yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Kota Bekasi Nomor 266/Pdt.G/2023/PN Bks berawal pada PT Annisa Bintang  Blitar  mengajukan  gugatan  terhadap  PT  Berkat  Putra  Mandiri  karena dianggap telah melakukan wanprestasi dalam kontrak penyediaan barang. Posisi Para Pihak,  yaitu:  Posisi  Penggugat:  Penggugat  PT  Annisa  Bintang  Blitar  mengajukan gugatan kepada Tergugat I Wilson Pardede dan Tergugat II PT Berkat Putra Mandiri mengenai  pelaksanaan  kontrak  dan  beberapa  masalah  terkait.  Keputusan  Hakim berupa: (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, termasuk membatalkan perjanjian dan dokumen terkait, (2) Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp.1.920.000.000,-. (3) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.362.000,-. (4) Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat.
Implikasi Putusan, yaitu: (1) Dampak Terhadap Para Pihak: Evaluasi terhadap bagaimana putusan ini mempengaruhi hubungan hukum antara PT Annisa Bintang, (2)  Implikasi  Hukum:  Membahas  dampak  putusan  terhadap  praktik  kontrak  di Indonesia  dan  kemungkinan  efek  jangka  panjang  pada  penegakan  hak-hak kontraktual.
1 Fazriah, Dina. "Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian." Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat 1.02 (2023), hlm.1-8.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  penulis  tertarik  untuk  mengkajinya  dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Kota Bekasi  Nomor  266/Pdt.G/2023/PN  Bks  tentang  Wanprestasi”.  Karena  kasus  ini melibatkan  sengketa  kontrak  antara  dua  perusahaan  mengenai  pelaksanaan kewajiban  kontraktual  dan  kompensasi.  Jurnal  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi bagaimana  hakim  memutuskan  kasus  tersebut  dan  apa  implikasinya  bagi  hukum perdata.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat yuridis normatif, 2 dengan menggunakan metode, yaitu: (1) Pendekatan perundang-undangan (statute approach), terdiri dari undang-undang kekuasaan kehakiman, hukum acara perdata, (2) Pendekatan konseptual (conseptual approach), berupa pandangan mengenai teori hukum Kontrak berupa menjelaskan prinsip-prinsip dasar hukum kontrak yang relevan dengan kasus ini, (3) Pendekatan kasus (case approach), berupa kasus atau putusan yang terkait wanprestasi dengan menyajikan  kajian  terhadap  kasus-kasus  serupa  yang  pernah  diputuskan  oleh pengadilan  sebelumnya  untuk  memberikan  konteks.  Adapun  bahan  hukum  dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) 3 .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perjanjian  pada  dasarnya  memang  didasarkan  oleh  pihak-pihak  yang mengadakan  perjanjian sebagaimana  yang tertuang pada Pasal 1320  KUHPer yang mengacu pada syarat pertama yaitu sepakat bagi yang mengikatkan diri yang mana unsur tersebut merupakan unsur subjektif dari perjanjian yang mengacu  terhadap pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Unsur subjektif yang merupakan unsur dari  perjanjian,  jika  tidak  terpenuhi  menyebabkan  perjanjian  tersebut  dapat dibatalkan.  Ketika  seseorang  telah  membuat  suatu  perjanjian  maka  kesepakatan antara kedua belah pihak harus tercapai dikarenakan adanya Pasal 1338 KUHPer yang mengatakan  perjanjian  ialah  Undang-Undang  bagi  pihak-pihak  yang  membuatnya. Agar kesepakatan tersebut tercapai, para pihak tersebut perlu diperhatikannya unsur subjektif dari sahnya  perjanjian. Lahirnya  kata sepakat dari para  pihak tergantung dari  pernyataan  para  pihak  yang  tertuang  dalam  perjanjian  yang  dibuat  tersebut sehingga  dalam  menuangkan  ataupun  memberikan  suatu  pernyataan,  para  pihak harus memperhatikan pernyataan yang telah dinyatakan agar suatu hari tidak terjadi suatu cedera janji yang mengakibatkan perjanjian tersebut dibatalkan. 4
2 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm.133.
3 Suteki dan Galang Taufani, Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm.215.
4 Gazali, Yansen Harat, Deryl Leeland, and Euginia Nataniela Awuy. "Tolak Ukur Serta Peranan Pernyataan Para Pihak Dalam Melahirkan Adanya Suatu Perjanjian Berdasarkan Teori Kontrak Roscoe Pound." Jurnal Kewarganegaraan 7.2 (2023): 2079-2084.
Lahirnya  suatu  perjanjian  memiliki  arti  yang  cukup  penting  untuk keberlangsungannya dalam menentukan risiko, kesempatan untuk menarik kembali penawaran, terhitung saat jangka waktu daluwarsa, menentukan tempat terjadinya perjanjian  sehingga  terdapat  beberapa  teori  yang  menjelaskan  bagaimana  suatu perjanjian dapat lahir, 5 yaitu:
1. Teori  Pernyataan  (UITINGSTHEORIE).  Menurut  Teori  Pernyataan  suatu perjanjian  lahir  karena  adanya  penerimaan  atau  akseptasinya  dari  pihak- pihak yang mengadakan perjanjian. Penerimaan yang tertuang dalam bentuk tulisan  ketika  pernyataan  kehendak  dari  orang  yang  menawarkan  dan akseptor saling bertemu. Terhadap teori tersebut, J. Satrio, S.H. memberikan suatu keberatan mengenai teori pernyataan yang mana ia mengatakan bahwa seseorang tidak dapat menentukan kapan lahirnya suatu perjanjian dengan pasti dan selain itu yang menjadi kekurangan dalam teori tersebut ialah pada saat  akseptor  memiliki  kekuasaan  penuh  terhadap  surat  jawaban  tersebut maka ia dapat mengulur waktu atau membatalkan akseptasinya sedangkan pihak yang menawarkan sudah terikat dengan perjanjian tersebut.
2. Teori Pengetahuan (VERNEMINGSTHEORIE). Berdasarkan teori pengetahuan,  kata  sepakat  atas  suatu  perjanjian  dianggap  bermula  ketika adanya  pihak  yang  mengirimkan  tawaran  tersebut  melalui  cara  apapun terlebih  dahulu  mengetahui  bahwa  pihak  lawan  dalam  perjanjian  sudah setuju  tawaran  tersebut.  Pengiriman  jawaban  oleh  pihak  yang  menerima tawaran  belum  cukup  dikarenakan  dalam  hal  ini  pihak  yang  mengirim tawaran masih belum tahu apakah pihak lawan menyutujui atau menerima tawaran tersebut. Teori pengetahuan menitik beratkan hanya sebatas pihak yang mengirimkan tawaran tersebut yakin akan perjanjian yang ditawarkan kepada pihak yang menerima tawaran tersebut akan menyutujui perjanjian tersebut,  akan  tetapi  jika  hanya  sebatas  mengetahui  pihak  yang  menerima tawaran  pasti  akan  menerima  tawaran  tersebut  masih  belum  cukup  untuk melahirkan suatu perjanjian dikarenakan belum adanya kepastian mengenai diterima atau tidaknya tawaran yang diterima dari pihak yang memberikan tawaran tersebut.
3. Teori Penerimaan (ONTVANGSTHEORIE). Menurut teori penerimaan, sepakat dapat melahirkan perjanjian dianggap terjadi ketika pihak yang mengajukan tawaran  diterima  oleh  balasan  tawaran  tersebut.  Pada  saat  penawaran tersebut diterima maka tidak peduli apakah surat tersebut atau tidak, yang menentukan  lahirnya  suatu  perjanjian  dalam  hal  ini  adalah  diterimanya penawaran oleh pihak yang menawarkan perjanjian tersebut.
Perjanjian didasarkan pada adanya pihak-pihak yang saling mengikatkan diri mereka  serta  perjanjian  tersebut  harus  dibuat  berdasarkan  syarat  sahnya  suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPer yang menyangkut unsur subjektif
5 J. Satrio, S,H., Hukum Perjanjian, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 180-183.
pada  syarat  pertama  yaitu:  mengenai  sepakat  bagi  mereka  yang  mengikatkan  diri. Sesuai dengan asas konsensiualisme yang mengatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat  pihak-pihak  harus  mencapai  kata  sepakat  dalam  melangsungkan  perjanjian tersebut.  Pernyataan  yang  dibuat  pihak-pihak  merupakan  dasar  dari  lahirnya  kata sepakat  dalam  kelangsungan  suatu  perjanjian  sehingga  diperlukannya  tolak  ukur dalam pernyataan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian.
Tolak ukur suatu pernyataan yang dibuat para pihak harus dilandaskan pada itikad baik yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPer ayat (3) dan dilandaskan atas keadilan  berdasarkan  hukum.  Berdasarkan  itikad  baik  sebagaimana  yang  tertuang dalam Pasal 1338 KUHPer ayat (3) mengatakan perjanjian harus dilandaskan pada itikad baik, itikad baik tersebut diklasifikasikan menjadi menjdi itikad baik subjektif dan objektif. Itikad baik subjektif merupakan Kejujuran atau niat bersih para pihak, sedangkan itikad baik objektif adalah pelaksanaan perjanjian harus berjalan di atas jalur  yang  benar  dan  mengindahkan  norma  dan  nilai  yang  berlaku  di  tengah masyarakat serta kesusilaan. 6
Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa perjanjian yang dilakukan oleh kedua  belah  pihak  harus  mengikuti  persyaratan  yang  ditentukan,  dan  harus mengikuti  asas  kesepakatan  dan  kepatutan.  Oleh  karena  persetujuan  yang  dibuat tersebut mengikat kedua belah pihak yang menyetujuinya.
Perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak  kemudian  menimbulkan  hubungan yang mempunyai akibat hukum. Akibat hukum adalah segala perbuatan hukum yang menimbulkan  hak  dan  kewajiban  bagi  para  pihak  yang  melakukan  perjanjian. Sehingga  dalam  pelaksanaan  perjanjian  seharusnya  tidak  ada  yang  saling  merasa dirugikan, karena dalam perjanjian tersebut para pihak sudah paham betul mengenai hak dan kewajiban masing-masing.
Namun  pada  kenyataan  yang  terjadi  di  lapangan,  para  pihak  sering  kali berselisih paham atau perjanjian sering kali berjalan tidak sesuai dengan apa yang menjadi  kesepakatan  kedua  belah  pihak  di  awal  perjanjian,  atau  salah  satu  pihak melakukan  wanprestasi.  Wanprestasi  adalah  tidak  dilaksanakannya  prestasi  atau kewajiban  sebagaimana  mestinya  yang  dibebankan  oleh  kontrak  terhadap  pihak- pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. 7
Apabila  salah  satu  pihak  saat  ini  melampaui  atau  tidak  melaksanakan  apa yang diperjanjikan, maka yang melanggar perjanjian tersebut dinyatakan ingkar janji (wanprestasi).  Dalam  hukum,  wanprestasi  berarti  kegagalan  dalam  memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan. Prestasi merupakan suatu hal yang dapat dituntut. Dalam sebuah perjanjian, umumnya ada satu pihak yang menuntut prestasi kepada pihak  lain.  Berdasarkan  Pasal  1234  KUHPerdata,  prestasi  yang  dituntut  umumnya berupa tiga hal, yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat
6 Niru Anita Sinaga, Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian, Jurnal Ilmiah Hukum Birgantara, Volume 10 No. 1, ( 2019), hlm.14.
7 Salim HS., Hukum Kontrak:Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 98
sesuatu. Seperti yang sudah disebutkan, kegagalan dalam memenuhi prestasi disebut wanprestasi.  Kemudian,  ketentuan  atau  dasar  hukum  wanprestasi  dimuat  dalam KUHPerdata.
Dari  ketentuan  diatas  jelas  bahwa  suatu  perjanjian  tidak  menutup kemungkinan  salah  satu  pihak  tidak  bertanggung  jawab  dalam  menjalankan kewajibannya  sebagaimana  yang  telah  diperjanjikan.  Pihak  yang  lalai  atau wanprestasi  dapat  dikenakan  sanksi  berupa  kewajiban  membayar  ganti  rugi, membatalkan  perjanjian,  mengalihkan  risiko,  atau  membayar  biaya  perkara.  Oleh karena  itu,  setiap  perjanjian  memiliki  jaminan  untuk  mengatasi  terjadinya wanprestasi jika sampai ke pengadilan 8 .
Pada  kasus  dalam  penelitian  ini,  pembuktian  terhadap  pihak  yang  telah melakukan  suatu  perbuatan  wanprestasi  dimulai  dengan  melihat  pokok  gugatan, sebagai berikut:
1. Fakta Kasus:
a) Latar Belakang: PT Annisa Bintang Blitar mengajukan gugatan terhadap PT Berkat Putra  Mandiri  karena  dianggap telah melakukan wanprestasi  dalam kontrak penyediaan barang.
b) Posisi  Para  Pihak:  Posisi  Penggugat:  Penggugat  PT  Annisa  Bintang  Blitar mengajukan gugatan kepada Tergugat I Wilson Pardede dan Tergugat II PT Berkat Putra Mandiri mengenai pelaksanaan kontrak dan beberapa masalah terkait. Posisi Penggugat adalah sebagai berikut:
Permohonan Penggugat:
1) Pengabulan  Gugatan:  Penggugat  meminta  agar  gugatan  mereka dikabulkan sebagian.
2) Pembatalan Perjanjian dan Dokumen Terkait: Menginginkan pembatalan Surat  Perjanjian  Kerja  (SPK)  terkait  pelaksanaan  pekerjaan  urugkan tanah, semua surat perjanjian terkait, serta warkat cek yang digunakan dalam perjanjian dengan Tergugat II.
3) Pembatalan Surat Kuasa Jual: Meminta pembatalan surat kuasa jual dan bagi hasil keuntungan Toko Bertingkat Selatan (TBS) yang tidak dipenuhi oleh Tergugat II.
4) Pembatalan  Surat  Perjanjian  Kesanggupan  Bayar:  Menginginkan pembatalan  Surat  Perjanjian  Kesanggupan  Bayar  Sisa  Tagihan  yang merupakan bagian dari perjanjian kerja sama yang lebih besar.
5) Ganti  Rugi  Materil:  Mengklaim  ganti  rugi  materiil  sebesar  Rp. 1.920.000.000,- akibat kerugian terkait spesifikasi teknis tanah urug yang tidak sesuai, kerusakan, dan penghentian pekerjaan.
6) Biaya Perkara: Meminta Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.362.000,-.
8 Ardhiyanti, A. D., A. A. G. Dirksen, and S. Putrawan. "Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Kasus: Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Menyewa Tempat Usaha di Pasar Kumbasari Denpasar)." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 3.2 (2015).
2. Keputusan Hakim:
a) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
b) Membatalkan  Surat  Perjanjian  Kerja  (SPK)  pelaksanaan  pekerjaan urugkantanah  proyek  Revitalisasi  Pasar  Kranji  Baru  –  Kota  Bekasi  Nomor :010.8/SPK.URUG.PKB/DR/2022,  tanggal  08  Agustus  2022,  beserta  semua surat  perjanjian  lainnya  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dengan perjanjian  ini  dan  semua  warkat  cek  Bank  BCA  dari  Penggugat  yang digunakan dalam perjanjian dengan Tergugat II, karena terbukti bahwa :
1) Tergugat  I  gagal  menyelesaikan  janji  pembayaran  tagihan  tanah  urug, sesuai  Surat  Perjanjian  yakni  pada  15  September  2022  membayar  Rp. 1.600.000.000,- dan 01 November 2022 membayar Rp. 1.600.000.000,-
2) Tergugat II mengirim tanah urug yang telah melanggar spesifikasi teknis tanah  urug  dan  melanggar  jangka  waktu  pelaksanaan  pekerjaan, sebagaimana yang telah diatur dalam surat perjanjian kerja tanggal 08
Agustus 2022 tersebut diatas.
c) Membatalkan  surat  kuasa  jual  dan  bagi  hasil  keuntungan  Toko  Bertingkat Selatan (TBS) sejumlah 14 (empat belas) unit, Nomor.001/26.12/SKJ/ABB- RTH/LL/2022, TANGGAL 23 Desember 2022, dengan bukti bahwa :
1) Karena  Tergugat  II  telah  ingkar  janji  membayar  atas  pembelian  Toko Bertingkat  sebanyak  14  unit  X  Rp.  300.000.000,-/unit  = Rp.4.200.000.000,-.  Tidak  ada  realisasi  pembayaran  pembelian  Toko Bertingkat sebanyak 14 unit dari Tergugat II.
2) Karena Tergugat II tidak memiliki etikat baik untuk menaati surat kuasa tersebut  dan  sengaja  mengabaikan  perjanjian  yang  telah  disetujui bersama dan telah ditanda tangani Penggugat dengan Tergugat II.
d) Membatalkan  Surat  Perjanjian  Kesanggupan  Bayar  Sisa  Tagihan  tanggal  28 Januari  2023,  yang  distempel  pengesahannya  oleh  Ni  Luh  Sudiarsih,  SH Notaris  di  Bekasi,  beserta  juga  warkat  yang  menyertainya  berupa  cek  BCA Nomor : DG 456373, dengan nilai Rp. 2.580.000.000,- (Dua milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) atas nama PT. Annisa Bintang Blitar, bertanggal 28 Februari 2023. Karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian  Kerja  Sama  (SPK)  pelaksanaan  pekerjaan  urugan  tanah  proyek revitalisasi  Pasar  Kranji  Baru  Kota  Bekasi  Nomor  :  010.8/SPK.URUG- PKB/DR/2022, tanggal 08 Agustus 2022;
e) Menghukum  Tergugat  II  membayar  ganti  rugi  matriil  Rp.  1.920.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat.
f) Menolak  Gugatan  Rekonvensi  dari  Penggugat  Rekonvensi/Tergugat  untuk seluruhnya.
g) Menghukum  Tergugat  Dalam  Konvensi  untuk  membayar  biaya  perkara sebesar Rp.5.362.000,00(lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).

## KESIMPULAN
Berdasarkan gambaran kasus posisi, masalah hukum, ringkasan putusan dan pertimbangan  hukum  majelis  hakim,  serta  analisis  yang  diuraikan,  maka  ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: PT Annisa Bintang Blitar mengajukan gugatan terhadap  PT  Berkat  Putra  Mandiri  karena  dianggap  telah  melakukan  wanprestasi dalam kontrak penyediaan barang. Apabila salah satu pihak saat ini melampaui atau tidak  melaksanakan  apa  yang  diperjanjikan,  maka  yang  melanggar  perjanjian tersebut  dinyatakan  ingkar  janji  (wanprestasi).  Akibat  hukum  dari  wanprestasi menurut  putusan  Nomor  266/Pdt.G/2023/PN  Bks  hakim  menyatakanyaitu:  (1) Gugatan  berupa  mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  sebagian,  termasuk membatalkan  perjanjian  dan  dokumen  terkait.  (2)  Ganti  Rugi  dengan  menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 1.920.000.000,- (3) Biaya Perkara  dengan  menghukum  Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar Rp.5.362.000,-dan  (4)  Gugatan  Rekonvensi:  Menolak  gugatan  rekonvensi  dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardhiyanti,  A.  D.,  A.  A.  G.  Dirksen,  and  S.  Putrawan.  "Akibat  Wanprestasi  Dalam Perjanjian  Sewa  Menyewa  (Studi  Kasus:  Wanprestasi  Pada  Perjanjian  Sewa Menyewa  Tempat  Usaha  di  Pasar  Kumbasari  Denpasar)." Kertha  Semaya: Journal Ilmu Hukum 3.2 (2015).
Fazriah,  Dina.  "Tanggung  Jawab  Atas  Terjadinya  Wanprestasi  Yang  Dilakukan  Oleh Debitur  Pada  Saat  Pelaksanaan  Perjanjian." Das  Sollen:  Jurnal  Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat 1.02 (2023).
Gazali, Yansen Harat, Deryl Leeland, and Euginia Nataniela Awuy. "Tolak Ukur Serta Peranan Pernyataan Para Pihak Dalam Melahirkan Adanya Suatu Perjanjian Berdasarkan  Teori  Kontrak  Roscoe  Pound." Jurnal  Kewarganegaraan 7.2 (2023): 2079-2084.
J. Satrio, S,H., Hukum Perjanjian, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1992). Niru  Anita  Sinaga,  Implementasi  Hak  dan  Kewajiban  Para  Pihak  Dalam  Hukum Perjanjian, Jurnal Ilmiah Hukum Birgantara, Volume 10 No. 1, ( 2019).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).
Salim  HS.,  Hukum  Kontrak:Teori  dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak,  Sinar  Grafika,
Jakarta, 2003.
Suteki  dan  Galang  Taufani,  Metode  Penelitian  Hukum:  Filsafat,  Teori  dan  Praktik (Depok: Rajawali Pers, 2018).