Implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral   No.28  Tahun 2009   Tentang   Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara
Pada  Dinas Pertambangan  dan  Energi Provinsi   Kalimantan   Timur di Kota Samarinda
Sukariamat 1

## Abstrak
Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  penyelenggaraan Usaha  Jasa  Pertambangan  pada  Dinas  Pertambangan  dan  Energi  Prov.Kaltim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  implementasi Permen ESDM No. 28 pada Dinas  Pertambangan  dan  Energi  Prov.Kaltim    khususnya  pada  bidang  Usaha Jasa  pertambangan  umum    penerapan  pelaksanaan  kebijakan    adalah  sebagai berikut:  Dalam  melakukan  kegiatan  pengawasan  pelaksanaan  di  lapangan  staf yang berkompeten masih belum cukup jumlahnya sehingga Dinas Pertambangan dan Energi Prov.Kaltim harus menambah staf pengawas Inspektur Tambang saat ini  hanya  5  (lima)  Inspektur  Tambang  sehingga  dapat  benar-benar  mengawasi kegiatan  perusahaan  jasa  kontraktor  yang  telah  melaksanakan  kegiatan  sesuai Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumberdaya  Mineral  No.  28  Tahun  2009.  Dalam melaksanakan  kegiatan dilapangan  perusahaan  jasa  (kontraktor)  pertambangan masih  banyak  yang  belum  mempunyai  Standard  Operation  Prosedur  (SOP) perusahaan  jasa  kontraktor  harus  memiliki  Standard  Operation  Prosedur  (SOP) dalam melakukan kegiatan dilapangan. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan  Timur  belum  maksimal  melakukan  sosialisasi  tentang  pengelolaan penambangan  yang  baik  dan  benar  terhadap  perusahaan  jasa  penambangan sesuai dengan  Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral No.28 Tahun 2009  Tentang  Penyelenggaran  Usaha  Jasa  Mineral  dan  Batubara.  Dinas Pertambangan  dan  Energi  Provinsi  Kalimantan  Timur  belum  maksimal memberikan  sangsi  administratif  terhadap  perusahaan  jasa  yang  tidak mengirimkan  laporan  kegiatan  dan  yang  tidak  memiliki  izin  usaha  jasa  maupun kegiatannya  yang  tidak  sesuai  dengan  bidang  yang  tertuang  dalam  surat  izin. Setiap  kontrak  kerja  yang  telah  disepakati  tidak  boleh  di  alihkan  kepada  pihak lain  sebelum  mendapat  persetujuan  dari  pihak  pemilik  konsesi  Wilayah  Usaha Pertambangan  dan  diketahui  oleh  pihak  Dinas  Pertambangan  dan  Energi Provinsi Kalimantan Timur.

## Kata Kunci : Implementasi Kebijakan

## Pendahuluan
Perubahan daya dukung lingkungan akibat Kegiatan penambangan yang tidak sesuai  dengan  kaidah  dan  aturan  akan  menimbulkan  dampak  lingkungan  antara  lain mengakibatkan  banjir  ,  pemanasan  global  serta  fungsi  sosial  sesuai  kondisi masyarakat  lokal.    Perusahaan  Tambang  dalam  melakukan  kegiatannya  selalu bekerjasama  dengan  perusahaan  Jasa  (Kontraktor),  dalam  melakukan  kegiatannya perusahaan jasa tersebut hanya berpedoman dengan kontrak kerja kepada pemilik Ijin
1. Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL - Samarinda
Usaha  Pertambangan  (IUP)  sedangkan  tanggung  jawab  kepada  pemerintah  lebih besar  berada  di  pemilik  Ijin  Usaha  Pertambangan  (  IUP).  Perusahaan  Lokal  belum banyak  terlibat  dalam  kegiatan  penambangan  sebagaimana  tertuang  dalam  pasal  2 (ayat)  C  mendorong  pertumbuhan  perkembangan  ekonomi  lokal  dalam  usaha pertambangan  melalui  usaha  jasa  pertambangan  dengan  mewujudkan  kekuatan ekonomi  potensial  menjadi  ekonomi  rill  sehinggaTransformasi  kekayaan  alam diharapkan  menjadi  kesejahteraan  dan  keberdayaan  masyarakat  perlu  secara transparan diketahui oleh masyarakat, oleh karena kekayaan alam ini merupakan milik seluruh  rakyat  Indonesia  dan  diharapkan  untuk  kemakmuran  rakyat    untuk  menggali dan  mengembangkan  kekayaan  alam  yang  dikandung  daerahnya.  Dalam  bidang pertambangan hampir semua kegiatan dilimpahkan kepada Daerah agar daerah dapat memberdayakan  masyarakat  lokal  sekitar  wilayah  kegiatan  pertambangan. Transformasi  kekayaan  alam  menjadi  kesejahteraan  dan  pemberdayaan  masyarakat perlu  secara  transparan  diketahui  oleh  masyarakat,  oleh  karena  kekayaan  alam  ini merupakan  milik  seluruh  rakyat  Indonesia  dan  diharapkan  untuk  kemakmuran  rakyat untuk  menggali  dan  mengembangkan  kekayaan  alam  yang  dikandung  daerahnya. Dalam bidang pertambangan hampir semua kegiatan dilimpahkan kepada Daerah agar daerah  dapat  memberdayakan  masyarakat  lokal  sekitar  wilayah  kegiatan pertambangan.
Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral No.28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara diharapkan peran Pemerintah  Daerah  menjadi  sangat  penting  dalam  rangka  kegiatan  pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta reklamasi pascatambang.
Hal  ini  berhubungan  dengan  banyaknya    perusahaan  di  sektor  pertambangan yang  berjumlah  1.417  dan  yang  telah  berproduksi  sebanyak  251  perusahaan  izin usaha pertambangan yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten / Kota ( dapat dilihat pada  table  1  ),  dan  Perusahaan  Perjanjian  Karya  Pengusahaan  Pertambangan Batubara  (PKP2B)  33  dan  yang  telah  berproduksi    22  Perusahaan  dan  11  Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) masih dalam tahap Eksplorasi . Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara perizinannya diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral.
Dari kegiatan sektor pertambangan umum menyumbang devisa yang masuk di Provinsi  Kalimantan  Timur    pada  tahun  2012  sebesar  +146  Triliun  dan  Pendapatan Negara  Bukan  Pajak  2012  (royalty)  sebesar  1.017.871.254.941  dan  Landrent  (iuran tetap) sebesar 8.362.586.944. (sumber informasi Distamben, Prov.Kaltim).
Untuk  mengelola  sektor  pertambangan  yang  baik  dan  benar  (good  Mining Practice) serta berwawasan lingkungan maka diperlukan sebuah kebijakan yang dapat mengatur  tentang  pengusahaan  jasa  pertambangan  batubara  sebagai  pelaku  yang mengelola  sumberdaya  alam  khususnya  batubara.    Peraturan  Menteri  Energi  dan Sumberdaya  Mineral  Nomor  :  28  Tahun  2009  Tanggal  30  September  2009  Tentang Penyelenggaraan  Usaha  Jasa  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  bertujuan  antara lain     ( Pasal 2 )  :
1.  Menunjang kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan
2.  Mewujudkan tertib penyelenggaraan usaha jasa pertambangan dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang -undangan
3.  Mendorong  pertumbuhan  dan  perkembangan  ekonomi  lokal  dalam  usaha pertambangan  melalui  usaha  jasa  pertambangan  dengan  mewujudkan  kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi rill.
Adapun pelaku usaha jasa pertambangan dapat berbentuk : a)  Badan Usaha Milik Negara b)  Badan Usaha Milik Daerah
c)  Badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan terbatas. d)  Koperasi atau perseorangan :
e)  Orang perseorangan f)  Perusahaan Komanditer g)  Perusahaan Firma
Berdasarkan  wilayah  kerjanya  pelaku  usaha  jasa  pertambangan  dikelompokkan dalam ( Permen 28 Thn 2009 pasal 3 ) :
a)  Perusahaan Jasa Pertambangan lokal b)  Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional c)  Perusahaan Jasa Pertambangan Lain
Undang-undang  nomor  :  4  Tahun  2009  Tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara  BAB  XVI  pasal  124  mengenai  Usaha  Jasa  Pertambangan  dan  Peraturan Menteri  Energi  dan  Sumberdaya  Mineral  No.28  Tahun  2009  dalam  Ketentuan  Umum BAB  I  pasal  1  Jasa  Pertambangan  adalah  :  Jasa  penunjang  yang  berkaitan  dengan kegiatan  usaha  pertambangan  yang  berkaitan  dengan  tahapan  atau  bagian  kegiatan usaha pertambangan.
Penyelenggaraan usaha jasa pertambangan bertujuan untuk :
1. Menunjang kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan;
2. Mewujudkan  tertib  penyelenggaraan  usaha  jasa  pertambangan  dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mendorong  pertumbuhan  perkembangan  ekonomi  lokal  dalam  usaha pertambangan  melalui  usaha  jasa  pertambangan  dengan  mewujudkan kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi rill.

## Fokus  Masalah
1. Kualitas Sumberdaya Manusia yang ada pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur jumlahnya masih belum cukup hanya ada 5 Inspektur Tambang yang mengawasi kegiatan Perusahaan Pertambangan.
2. Pelaksanaan  Pelaporan  kegiatan  yang  wajib  dikirim  perusahaan  jasa  selama tahun 2012 hanya 32 laporan perusahaan.
3. Jasa  Pertambangan  yang  telah  diterbitkan    Dinas  Pertambangan  dan  Energi sebanyak  506 Izin.
4. Sanksi  Administratif  yang  diberikan  kepada  perusahaan  jasa  selama  ini  hanya berupa teguran tertulis.

## Tinjauan Pustaka

## Implementasi Kebijakan
Implementasi    menurut    Brian W.  Hogwood  dan  Lewis  A.  Gunn  (1978)  ,    untuk dapat  mengimplementasikan  kebijakan  secara  sempurna,  maka  diperlukan  beberapa persayaratan tertentu.
Syarat - syarat itu adalah :
1. Kondisi  eksternal  yang  dihadapi  oleh  badan/instansi  pelaksana  tidak  akan menimbulkan  gangguan/kendala  yang  serius.  Beberapa  kendala/hambatan (constraints)  pada  saat  implementasi  kebijakan  seringkali  berada  diluar  kendali para  administrator,  sebab  hambatan-hambatan  itu  memang  diluar  jangkauan
wewenang  kebijakan  dari  badan  pelaksana.  Hambatan-hambatan  tersebut diantaranya mungkin bersifat fisik maupun politis.
2. Untuk  pelaksanaan  program  tersedia  waktu  dan  sumberdaya  yang  cukup memadahi.  Syarat  kedua  ini  sebagian  tumpang  tindih  dengan  syarat  pertama diatas,  dalam  pengertian  bahwa  kerapkali  ia  muncul  diantara  kendala-kendala yang bersifat eksternal. Kebijakan yang memilki tingkat kelayakan fisik dan politis tertentu  bisa  saja  tidak  berhasil  mencapai  tujuan  yang  diinginkan  karena menyangkut kendalan waktu yang pendek dengan harapan yang terlalu tinggi.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar memadahi.
Persyaratan  ini  mengikuti  syarat  item  kedua  artinya  disatu  pihak  harus  dijamin tidak  ada  kendala-kendala  pada  semua  sumber-sumber  yang  diperlukan,  dan dilain  pihak,  setiap  tahapan  proses  implementasi  perpaduan  diantara  sumber- sumber  tersebut  harus  dapat  disediakan.  Dalam  prakteknya  implementasi program  yang  memerlukan  perpaduan  antara  dana,  tenaga  kerja  dan  peralatan yang  diperlukan  untuk  melaksanakan  program  harus  dapat  disiapkan  secara serentak,  namun  ternyata  ada  salah  satu  komponen  tersebut  mengalami kelambatan dalam penyediaannya sehingga berakibat program tersebut tertunda pelaksanaannya.
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang  andal.  Kebijakan  kadangkala  tidak  dapat  diimplemetasikan  secara  efektif bukan  lantaran  ia  telah  diimplementasikan  secara  asal-asalan,  tetapi  kebijakan itu sendiri memang jelek. Penyebabnya karena kebijakan itu didasari oleh tingkat pemahaman  yang  tidak  memadahi  mengenahi  persoalan  yang  akan ditanggulangi,  sebab-sebab  timbulnya  masalah  dan  cara  pemecahanya,  atau peluang-peluang yang tersedia untuk mengatasi masalahnya, sifat permasalahannya  dan  apa  yang  diperlukan  untuk  memanfaatkan  peluang- peluang tersebut.
5. Hubungan  kausalitas  bersifat  langsung  dan  hanya  sedikit  mata  rantai penghubungnya.  Pada  kebanyakan  program  pemerintah  sesungguhnya  teori yang  mendasari  kebijakan  jauh  lebih  komplek  dari  pada  sekedar  hubungan antara  dua  variabel  yang  memiliki  hubungan  kausalitas.  Kebijakan-kebijakan yang  memiliki  hubungan  sebab-akibat  tergantung  pada  mata  rantai  yang  amat panjang  maka  ia  akan  mudah  sekali  mengalami  keretakan,  sebab  semakin panjang  mata  rantai  kausalitas,  semakin  besar  hubungan  timbal  balik  diantara mata  rantai  penghubungnya  dan  semakin  kompleks  implementasinya.  Dengan kata  lain  semakin  banyak  hubungan  dalam  mata  rantai,  semakin  besar  pula resiko  bahwa  bebarapa  diantaranya  kelak  terbukti  amat  lemah  atau  tidak  dapat dilaksanakan dengan baik.
6. Hubungan  saling  ketergantungan  harus  kecil.  Implemetasi  yang  sempurna menuntut  adanya  persyaratan  bahwa  hanya  terdapat  badan  pelaksana  tunggal dalam  melaksanakan  misi  tidak  tergantung  badan-badan  lain/instansi  lainnya. Kalau  ada  ketergantungan  dengan  organisasi-organisasi  ini  haruslah  pada tingkat  yang  minimal,  baik  dalam  artian  jumlah  maupun  kadar  kepentingannya. Jika  implementasi  suatu  program  ternyata tidak hanya  membutuhkan rangkaian tahapan  dan  jalinan  hubungan  tertentu,  melainkan  juga  kesepakatan  atau komitmen terhadap setiap tahapan diantara sejumlah aktor/pelaku yang terlibat, maka peluang bagi keberhasilan implementasi program, bahkan hasil akhir yang diharapkan kemungkinan akan semakin berkurang.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Persyaratan ini mengharuskan  adanya  pemahaman  yang  menyeluruh  mengenahi  kesepakatan
terhadap  tujuan  yang  akan  dicapai  dan  dipertahankan  selama  proses implementasi.  Tujuan  itu  harus  dirumuskan  dengan  jelas,  spesifik,  mudah dipahami, dapat dikuantifikasikan, dan disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam  organisasi.  Namun  berbagai  penelitian  telah  mengungkap  bahwa  dalam prakteknya  tujuan  yang  akan  dicapai  dari  program  sukar  diidentifikasikan. Kemungkinan  menimbulkan  konflik  yang  tajam  atau  kebingungan,  khususnya oleh  kelompok  profesional  atau  kelompok-kelompok  lain  yang  terlibat  dalam program  lebih  mementingkan  tujuan  mereka  sendiri.  Tujuan-tujuan  resmi  kerap kali tidak dipahami dengan baik, mungkin karena komunikasi dari atas ke bawah atau  sebaliknya  tidak  berjalan  dengan  baik.  Kalaupun  pada  saat  awal  tujuan dipahami  dan  disepakati  namun  tidak  ada  jaminan  kondisi  ini  dapat  terpelihara selama  pelaksanaan  program,  karena  tujuan-tujuan  itu  cenderung  mudah berubah, diperluas dan diselewengkan.
8. Tugas-tugas  diperinci  dan  ditempatkan  dalam  urutan  yang  tepat.  Syarat  ini mengandung  makna  bahwa  dalam  menjalankan  program  menuju  tercapainya tujuan-tujuan  yang  telah  disepakati,  masih  dimungkinkan  untuk  merinci  dan menyusun  dalam  urutan-uruan  yangbtepat  seluruh  tugas  yang  harus dilaksanakan oleh setiap bagian yang terlibat. Kesulitan untuk mencapai kondisi implementasi  yang  sempurna  masih  terjadi  dan  tidak  dapat  dihindarkan.  Untuk mengendalikan  program  dengan  baik  dapat  dilakukan  dengan  teknologi  seperti Network planning dan control.
9. Komunikasi  dan  koordinasi  yang  sempurna.  Syarat  ini  mengharuskan  adanya komunikasi  dan  ordinasi  yang  sempurna  diantara  berbagai  unsur  atau  badan yang  terlibat  dalam  program.  Hood  (1976)  dalam  hubungan  ini  menyatakan bahwa  guna  mencapai  implementasi  yang  sempurna  diperlukan  suatu  sistem satuan  administrasi  tunggal  sehingga  tercipta  koordinasi  yang  baik.  Pada kebanyakan  organiasi  yang  memiliki  ciri-ciri  departemenisasi,  profesionalisasi, dan  bermacam  kegiatan  kelompok  yang  melindungi  nilai-nilai  dan  kepentingan kelompok hampir tidak ada koordinasi yang sempurna. Komunikasi dan koordiasi memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  proses  implementasi  karena  data, syaran  dan  perintah-perintah  dapat  dimengerti  sesuai  dengan  apa  yang dikehendaki.
Pihak-pihak  yang  memiliki  wewenang  kekuasaan  dapat  menuntut  dan mendapatkan  kepatuhan  yang  sempurna.  Hal  ini  menjelaskan  bahwa  harus  ada ketundukan yang penuh dan tidak ada penolakan sama sekali terhadap perintah dalam sistim  administrasinya.  Persyaratan  ini  menandaskan  bahwa  mereka  yang  memiliki wewenang,  harus  juga  yang  memiliki  kekuasan  dan  mampu  menjamin  adanya kepatuhan  sikap  secara  menyeluruh  dari  pihak-pihak  lain  baik  dalam  organisasi maupun  luar  organisasi.  Dalam  kenyataan  dimungkinkan  adanya  kompartemenisasi dan diantara badan yang satu dengan yang lain mungkin terdapat konflik kepentingan.
Sedangkan menurut  Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Implementasi kebijakan  berjalan  seara  linear  dari  kebijakan  publik,  implementator,  dan  kinerja kebijakan  publik.  Beberapa  variabel  yang  dimasukkan  sebagai  variabel  yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel berikut : 1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
2. Karakteristik agen pelaksana/implementator
3. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik
4. Kecenderungan ( disposition ) pelaksana/implementor.
Sedangkan  menurut    Daniel  Mazmanian  dan  Paul  A.  Sabatier  (1983)  yang mengemukakan  bahwa  implementasi  adalah  upaya  melaksanakan  keputusan kebijakan.  Model  Mazmanian  dan  Sabatier  disebut  Model  Kerangka  Analisis Implementasi  ( a  framework  for  implementation  analysis ).    Mazmanian-Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel, yaitu:
1. Variabel Independen.
Mudah-tidaknya  masalah  dikendalikan  yang  berkenaan  dengan  indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.
2. Variabel Intervening.
Diartikan  sebagai  kemampuan  kebijakan  untuk  menstrukturkan  proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya  teori  kausal,  ketepatan  alokasi  sumber  dana,  keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana yang memiliki keterbukaan kepada pihak luar, variabel  di  luar  kebijakan  yang  mempengaruhi  proses  implementasi  yang berkenaan  dengan  indikator  kondisi  sosio-ekonomi  dan  teknologi,  dukungan publi,  sikap  dan  risorsis  konstituen,  dukungan  pejabat  yang  lebih  tinggi,  serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.
3. Variabel Dependen. Yaitu tahapan dalam proses implementasi kebijakan publik dengan lima tahapan, yang  terdiri  dari:  pertama,  pemahaman  dari  lembaga/badan  pelaksana  dalam bentuk  disusunnya  kebijakan  pelaksana.  Kedua,  kepatuhan  objek.  Ketiga,  hasil nyata.  Ke-empat,  penerimaan  atas  hasil  nyata.  Terakhir,  kelima,  tahapan  yang mengarah  pada  revisi  atas  kebijakan  yang  dibuat  dan  dilaksanakan,  baik sebagian maupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.
Menurut    Malcolm  Goggin,  Ann  Bowman,  dan  James  Lester  mengembangkan apa  yang disebutnya  sebagai  “ communication  model ”  untuk  implementasi  kebijakan yang  disebutnya  sebagai  “generasi  ketiga  model  implementasi  kebijakan”  (1990). Goggin  dan  kawan-kawan  bertujuan  mengembangkan  sebuah  model  implementasi kebijakan  yang  lebih  ilmiah  dengan  mengedepankan  pendekatan  metode  penelitian dengan  adanya  variabel independen , intervening ,  dan dependen ,  dan  meletakkan komunikasi sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan.
Menurut    Merilee  S.  Grindle  (1980).  Model  Implementasi  Kebijakan  Publik  yang dikemukakan  Grindle  (1980:7)  menuturkan  bahwa  Keberhasilan  proses  implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup, selain dipengaruhi oleh Content of Policy (isi kebijakan) dan contex of Implementation (konteks implementasinya). Isi kebijakan yang dimaksud meliputi :
1. Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan (interest affected).
2. Jenis manfaat yang dihasilkan (tipe of benefit).
3. Derajat perubahan yang diinginkan (extent of change envisioned).
4. Kedudukan pembuat kebijakan (site of decision making).
5. Para pelaksana program (program implementators).
6. Sumber daya yang dikerahkan (Resources commited).
Sedangkan konteks implementasi yang dimaksud :
1. Kekuasaan (power).
2. Kepentingan strategi aktor yang terlibat (interest strategies of actors involved).
3. Karakteristik lembaga dan penguasa (institution and regime characteristics).
4. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (compliance and responsiveness).
Menurut    Richard  Elmore  (1979),  Michael  Lipsky  (1971),  dan  Benny  Hjern  dan David O’Porter  (1981). Model  ini  dimulai  dari  mengidentifikasikan jaringan aktor  yang terlibat  dalam  proses  pelayanan  dan  menanyakan  kepada  mereka:  tujuan,  strategi, aktivitas,  dan  kontak-kontak  yang  mereka  miliki.  Model  implementasi  ini  didasarkan pada  jenis  kebijakan  publik  yang  mendorong  masyarakat  untuk  mengerjakan  sendiri implementasi kebijakannya atau tetap melibatkan pejabat pemerintah namun hanya di tataran rendah. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan, keinginan,  publik  yang  menjadi  target  atau  kliennya,  dan  sesuai  pula  dengan  pejabat eselon  rendah  yang  menjadi  pelaksananya.  Kebijakan model  ini  biasanya  diprakarsai oleh  masyarakat,  baik  secara  langsung  maupun  melalui  lembaga-lembaga  nirlaba kemasyarakatan (LSM).
George  Edward  III  (1980,  1)  menegaskan  bahwa  masalah  utama  administrasi publik  adalah lack  of  attention  to  implementation .  Dikatakannya, without  effective implementation  the  decission  of  policymakers  will  not  be  carried  out  successfully . Edward  menyarankan  untuk  memperhatikan  empat  isu  pokok  agar  implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu communication, resource, disposition or  attitudes, dan beureucratic structures .
Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap  dari  pihak  yang  terlibat,  dan  bagaimana  struktur  organisasi  pelaksana kebijakan.
Resources berkenaan  dengan  ketersediaan  sumber  daya  pendukung,  khususnya sumber  daya  manusia.  Hal  ini  berkenaan  dengan  kecakapan  pelaksana  kebijakan publik untuk carry out kebijakan secara efektif.
Disposition berkenaan  dengan  kesediaan  dari  para  implementor  untuk carry  out kebijakan  publik  tersebut,  kecakapaan  saja  tidak  mencukupi,  tanpa  kesediaan  dan komitmen  untuk  melaksanakan  kebijakan.  Struktur  birokrasi  berkenaan  dengan kesesuaian  organisasi  birokrasi  yang  menjadi  penyelenggara  implementasi  kebijakan publik.  Tantangan  adalah  bagaimana  agar  tidak  terjadi beureucratic  fragmentation karena  struktur  ini  menjadikan  proses  implementasi  menjadi  jauh  dari  efektif.  Di Indonesia  sering  terjadi  inefektivitas  implementasi  kebijakan  karena  kurangnya koordinasi dan kerja sama di antara lembaga-lembaga negara dan/ atau pemerintahan.
Richard  Matland  (1995)    menjelaskan  bahwa  implementasi  secara admiministratif adalah implementasi yang dilakukan dalam keseharian operasi birokrasi pemerintahan.  Kebijakan  di  sini  memiliki  ambiguitas  atau  kemenduaan  yang  rendah dan  konflik  yang  rendah.  Implementasi  secara  politik  adalah  implementasi  yang  perlu dipaksakan secara politik, karena, walaupun ambiguitasnya rendah, tingkat konfliknya tinggi.  Implementasi  secara  eksperimen  dilakukan  pada  kebijakan  yang  mendua, namun  tingkat  konfilknya  rendah.  Implementasi  secara  simbolik  dilakukan  pada kebijakan  yang  mempunyai  ambiguitas  tinggi  dan  konflik  yang  tinggi.  Implementasi Kebiajakan  ( Policy Implementation ) yang dimaksud dengan implementasi kebijakan, kamus  Webster,  merumuskan    secara  pendek  bahwa  : to  implement ( mengimplementasikan  )  berarti  bahwa to  provide  the  means  for  carrying  out: ( menyediakan    sarana  untuk  melaksanakan  sesuatu  ) :  to  give    practical  effect  to ( menimbulkan dampak / akibat  terhadap sesuatu )
Kalau pandangan ini kita ikuti, maka implementasi kebijakan  dapat dipandang sebagai  suatu  proses    melaksanakan  keputusan  kebijaksanaan  (  biasanya  dalam bentuk  undang-undang, peraturan pemerintah keputusan peradilan , perintah ekskutif, atau dekrit presiden ).
Daniel  A.  Mazmanian  dan  Paul  A.  Sabatier  (  1979),  menjelaskan  makna implementasi  ini  dengan  mengatakan  :  Memahami  apa  yang  senyatanya  terjadi sesudah  suatu  program  dinyatakan  berlaku  atau  dirumuskan    merupakan    fokus perhatian    implementasi  kebijakan  ,  yakni  kejadian-kejadian    dan  kegiatan-kegiatan yang  timbul  sesudah  disahkannya    pedoman-pedoman  kebijaksanaan  negara,  yang mencakup  baik  usaha-usaha  mengadministrasikannya  maupun  untuk  menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.
Menurut  Daniel  Mazmanian  dan  Paul  A.  Sabatier  (1979:81)  yang  disebut      A. Frame Work for Implemntatation Analyis berpendapat bahwa : Peran penting  dari analisis implementasi kebijakan ialah mengidentifikasikan variabel- variabel    yang  mempengaruhi  tecapainya  tujuan-tujuan    formal    pada  keseluruhan proses  implementasi  dengan  tiga  katagori  besar  anatar  lain  1)  mudah  tidaknya masalah  yang  akan  digarap/dikendalikan,  2) kemampuan   keputusan kebijakan  untuk menstrukturkan    secara  tepat  proses  implementasi,  3)  pengaruh  langsung    berbagai variabel terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.

## Pembahasan
1 Kualitas  Sumberdaya  Manusia  di  Dinas  Pertambangan  dan  Energi  Provinsi Kalimantan  Timur.  untuk  melakukan  pengawasan  dan  pembinaan  kegiatan pertambangan  yang  berjumlah  sebanyak  428  perusahaan  IUP  (Izin  Usaha Pertambangan)  dengan  Tahapan  Produksi  dan  506  Izin  Usaha  Jasa Pertambangan  (IUJP)  Jumlah  jabatan  fungsional  Inspektur  Tambang  yang melakukan kegiatan tersebut saat ini hanya berjumlah 5 (lima) orang.
Struktur  organisasi,  tugas  dan  fungsi  Dinas  Pertambangan  dan  Energi Prov.Kaltim.   Dinas Pertambangan dan Energi adalah salah satu instansi teknis dilingkungan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  yang  bertanggung  jawab  pada urusan  sektor  pertambangan  dan  energi  diwilayah  provinsi  Kalimantan  Timur Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai Visi dan Misi untuk melaksanakan kebijakan  di  sektor  pertambangan  dan  energi  dengan Visi Mewujudkan  Kaltim sebagai  lumbung  energy  yang  berkelanjutan  dan  Pengelolaan  pertambangan yang  berwawasan  lingkungan  untuk  kesejahteraan  masyarakat,    serta Misi Meningkatkan  kualitas  dan  kinerja  Aparatur  Dinas  Pertambangan  dan  Energi Provinsi  Kalimantan  Timur  dalam  rangka  mencapai  Pemerintahan  yang  baik (good governance) dan Pemerintah yang bersih (clean government), transparent, Akuntabel,  dan  bebas  KKN,  Memwujudkan  sumberdaya  mineral  dan  energy sebagai  potensi  riel  kekuatan  ekonomi  daerah,  Meningkatkan  intensifikasi, diversifikasi,  dan  konservasi  pertambangan  dan  energy,  Memanfaatkan sumberdaya energy yang terjangkau masyarakat, Meningkatkan pelayanan data dan informasi pertambangan dan energi, Meningkatkan pembinaan pengawasan dan  koordinasi  kegiatan  pertambangan  dan  energi.    Dinas  Pertambangan  dan Energi Prov.Kaltim  terdiri dari 4 (empat) Bidang yaitu :
a.  Bidang  Pertambangan  Umum  yang  terdiri  3  (tiga)  seksi  yaitu  Seksi Pengusahaan,  seksi  Teknis  Pembinaan  pertambangan  ,    seksi  konservasi dan produksi.
b.  Bidang Geologi dan Sumberdaya Mineral terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu seksi air  tanah  dan  lingkungan  geologi  ,  sumberdaya  mineral  dan  batubara  serta seksi geologi dan mitigasi bencana geologi.
c.  BIdang  Listrik  dan  Pemanfaatan  Energi  terdiri  3  (tiga)  seksi  yaitu  seksi ketenaga listrikan, pengembangan energy dan konservasi energy.
d.  Bidang Minyak dan Gas Bumi terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Hulu migas ,  hilir  migas  dan  seksi  jasa  penunjang  migas.  Dalam  hal  ini  Bidang pertambangan  umum adalah bidang yang melakukan verifikasi dan evaluasi dalam proses  perizinan Usaha Jasa Pertambangan dan seksi Pengusahaan sebagai pelaksananya .
2.      Pelaksanaan  Pelaporan  disampaikan  perusahaan  jasa  (kontraktor)  yang  telah melaksanakan  kegiatan  pertambangan  wajib  menyusun  dan  menyampaikan laporan  triwulan    sesuai  Peraturan  Menteri  dan  Sumberdaya  Mineral  Nomor.28 Tahun  2009  Pasal.24  ayat  (1)  .  Pada  tahun  2012  Perusahaan  yang  telah menyampaikan laporan kegiatan hanya berjumlah 32 ( tiga puluh dua) laporan    ( informasi  Dinas  Pertambangan  dan  Energi  Provinsi  Kalimantan  Timur  ) sedangkan jumlah izin usaha jasa yang diterbitkan berjumlah 506 Izin. Kewajiban penyusunan  laporan sebagaimana  dimaksud dalam pasal 24  wajib menyusun laporan Triwulan dan Tahunan yang meliputi : a.  Investasi b.  Nilai Kontrak
c.  Realisasi Kontrak
d.  Pemberi Kontrak
e.  Tenaga Kerja
f.    Peralatan (masterlist)
g.  Penerimaan Negara
h.  Penerimaan Daerah
i.    Pembelanjaan Lokal, Nasional dan /atau impor dan
j.    Pengembangan Masyarakat (Community Development)
3. Jasa Pertambangan terbagi menjadi 2 (dua) Bidang yaitu bidang Inti dan Non Inti ,  Pelaku  usaha  jasa  pertambangan  dapat  berbentuk    badan  usaha  yang  terdiri atas  BUMN,  BUMD  dan  badan  swasta  yang  berbentuk  perseroan  terbatas, koperasi  atau  perseorangan.  Berdasarkan  wilayah  kerjanya  pelaku  usaha  jasa pertambagan  dikelompokkan  dalam  :  Perusahaan  Jasa  Pertambangan  Lokal, Perusahaan  Jasa  Pertambangan  Nasional    adapun  Jenis  usaha  Jasa Pertambangan meliputi sebagai berikut : a.  Penyelidikan Umum b.  Eksplorasi
c.  Studi Kelayakan
d.  Konstruksi Pertambangan
e.  Pengangkutan
f.   Lingkungan Pertambangan
g.  Pascatambang dan reklamasi dan
H.  Keselamatan dan Kesehatan kerja
4.     Sanksi   Administratif   yang  diberikan  Dinas  Pertambangan  dan Energi Provinsi Kalimantan  Timur  kepada  Perusahaan  Jasa  mulai  dari  peringatan  tertulis, penghentian  sementara  kegiatan  atas  sebagian  atau  seluruh  bidang  jasa pertambangan atau pencabutan izin usaha jasa (pasal 31 ayat  1 dan 2  permen ESDM  No.  28  Tahun  2009)  .  Dinas  Pertambangan  dan  Energi  selama  Tahun 2012  telah  memberikan  surat  teguran  kepada  perusahaan  jasa  pertambangan perihal  mengenai  kewajiban  penyampaian  laporan  sesuai  Permen  28  Tahun 2009  pasal  31  ayat  (2)  kepada  8  (delapan)  perusahaan  jasa  antara  lain  :  PT. Karebet Mas Indonesia, PT. Kariangau Indonesia, PT. Grace Coal, PT. Ryan Eka Pratama,  PT.  Mitra  Indah  Lestari,  PT.  Borneo  Alam  Semesta,  PT.  Nusantara Trade  Net,  PT.  KTC  Coal  Mining  dan  Energi.  Pada  tahun    2011  Dinas Pertambangan  dan  Energi  Provinsi    Kalimantan  Timur    hanya  1  (satu)    kali memberikan teguran       (peringatan pertama) kepada perusahaan PT. Mahakam Sumber  Jaya  yang  telah  memperkerjakan  PT.Coal  Service  Indonesia sehubungan  dengan  terjadinya  kecelakaan  tambang  yang  berakibat  Mati  . Sesuai  Permen  28  Tahun  2009  pasal  31  Apabila  perusahaan  tidak  memenuhi kewajiban maka dapat dikenakan sanksi Administratif sebagai berikut  : a.  Berupa peringatan tertulis
b.  Penghentian  sementara  kegiatan  atas  sebagian  atau  seluruh  bidang  Jasa Pertambangan, atau
c.  Pencabutan Izin Usaha Jasa Pertambangan.
Dalam  hal  dikemudian  hari  diketahui  bahwa  data  dan  informasi  yang disampaiakan  oleh  perusahaan  jasa  sebagai  pemegang  Izin  Usaha  Jasa Pertambangan ( IUJP ) dinilai tidak benar maka dapat dicabut Izinnya (pasal.35).

## Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  implementasi  Peraturan  Menteri  Energi dan  Sumberdaya  Mineral  No.28  Tahun  2009  Tentang  Penyelenggaraan  Usaha  Jasa Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  pada  Dinas  Pertambangan  dan  Energi  Provinsi Kalimantan Timur, dapat disimpulkan sebagai berikut  :
1. Implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral No.28 Tahun 2009 diharapkan dapat mengendalikan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh  kontraktor  agar  konservasi  energy  dapat  dilaksanakan  sehingga pendapatan  Negara  dapat  meningkat,  karena  saat  ini  perusahaan  jasa  ( kontraktor  )  hanya  mengejar  keuntungan  semata  tanpa  memperhatikan pelaksanaan  kegiatan  penambangan  yang  baik  dan  benar  hal  ini  disebabkan kewajiban pelaksanaan Amdal berada di pemilik IUP.
2. Struktur  organisasi,  tugas  dan  fungsi  dinas  Pertambangan  dan  Energi Prov.Kaltim  dalam  pelaksanaan  pemberian  Izin  Usaha  Jasa  Pertambangan berada  di  Bidang  Pertambangan  Umum  dan  pelaksanaan  administrasi perizinan  berada  pada  Seksi  Pengusahaan  yang  hanya  memiliki  4  (empat) orang staf untuk melakukan verifikasi izin jasa.
3. Kualitas  Sumberdaya  Manusia  yang  ada  di  Dinas  Pertambangan  dan  Energi Prov.Kaltim  dalam  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  kegiatan  di  sektor pertambangan  umum  masih  kurang  karena  saat  ini  hanya  terdapat  5  (lima) Inspektur  Tambang  yang  mempunyai  kewenangan  dalam  menghentikan kegiatan  operasional  penambangan    apabila  dalam  pelaksanaan  dilapangan tidak sesuai dengan kaidah dan aturan perundangan yang berlaku.
4. Pelaksanaan  Pelaporan  kegiatan  yang  dilakukan  perusahaan  jasa  kontraktor penambangan  adalah  kewajiban  yang  harus  disampaikan  ke  Dinas Pertambangan dan Energi Prov.Kaltim sebagai pemberi izin,  akan tetapi baru sekitar  32  perusahaan  yang  rutin  mengirimkan  pelaporan  tersebut  .    Dari Pelaporan  kegiatan  tersebut  dapat  diketahui  kegiatan  teknis  antara  lain kegiatan  produksi,  investasi,  tenaga  kerja  dan  pemberdayaan  masyarakat sekitar tambang ( community development ).

## Saran
Untuk  mengimplementasikan  Permen  ESDM  No.  28  di  Dinas  Pertambangan dan  Energi  Prov.Kaltim    khususnya  pada  bidang  Usaha  Jasa  maka  Penerapan pelaksanaan kegiatan harus dilakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Dalam  Melakukan  kegiatan  pengawasan  pelaksanaan  di  lapangan  Dinas Pertambangan  harus  menambah  staf  pengawas  Inspektur  Tambang  sehingga dapat  benar-benar  mengawasi  kegiatan  perusahaan  jasa  kontraktor    telah benar-benar  melaksanakan  kegiatan  sesuai  Peraturan  Menteri  Energi  dan Sumberdaya Mineral No. 28 Tahun 2009
2. Dalam  melaksanakan  kegiatan  dilapangan  perusahaan  jasa  pertambangan harus memiliki Standard Operation Prosedur (SOP)
3. Melakukan sosialisasi tentang pengelolaan penambangan yang baik dan benar terhadap  perusahaan  jasa  penambangan  sesuai  dengan    Peraturan  Menteri Energi  dan  Sumberdaya  Mineral  No.28  Tahun  2009  Tentang  Penyelenggaran Usaha Jasa Mineral dan Batubara.
4. Memberikan  sangsi  administratif  terhadap  perusahaan  jasa  yang  tidak mengirimkan laporan kegiatan dan yang tidak memiliki izin usaha jasa maupun kegiatannya yang tidak sesuai dengan bidang yang tertuang dalam surat izin.
5. Setiap kontrak kerja yang telah disepakati tidak boleh di subkontrakkan kembali kepada  pihak  lain  sebelum  mendapat  persetujuan  dari  pihak  pemilik  konsesi Wilayah Usaha Pertambangan.

## Daftar Pustaka
Abdul Wahab Solichin,2008, Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi
Kebijaksanaan Negara.Bumi Aksara,  Jakarta
Adjat  Sudrajat  2009,  Otonomi  Pengelolaan  Sumberdaya  Mineral  dan  Pengembangan Masyarakat.
Anonim, 2009, Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara.
,   2009,  Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumberdaya  Mineral  Nomor  :  28 Tahun 2009 Tentang penyelenggaraan usaha jasa pertambangan mineral dan batubara.
,   2009,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  :  23  Tahun  2009  Tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Kegiatan Mineral dan Batubara
,   2008, Pertauran Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 08 Tahun 200 Tentang Pembentukan , Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Agustiono.  2006, Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn
Akib,  2008, Header dan Antonius Tarigan. “Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan :  Perspektif,  Model  dan  Kriteria  Pengukurannya,  Jurnal  Baca,  Volume  1 Agustus Universitas Pepabari Makasar.
AtKisson,  Alan,    2010,  Beyond  Bureaucracy  : the  Development  Agenda,  an  Interview with David C.Korten
Kadji,    Yulianto  .  2008,  Implementasi  Kebijakan  Dalam  Perspektif  Realitas,  Cahaya Abadi, Tulung Agung Jawa Timur.
Keban,  Yeremias  T.2007.  Pembangunan  Birokrasi  di  Indonesia,  Pidato  pengukuhan Guru Besar pada FISIP UGM, Yogyakarta
Salusu, Jonathan.2003. Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit.Jakarta:Grasindo.
Wahab,  Solichin A.1991. Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi Kebijakan, Bumi Aksara Jakarta Wibawa, Samodra.1994. Kebijakan Publik Intermedia Jakarta. Winarno, Budi 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo Yogyakarta H.Soenarko  SD,    2000,  Public  Policy.  Surabaya,  Airlangga  University  Press  Marbun SF.1997. Peradilan Administrasi Negara.
Liberty, Yogyakarta
Wicaksono  Kristian  Widya,  2006,  Administrasi  dan  Birokrasi  Pemerintah  Graha  Ilmu,
Yogyakarta.
Bungin, Burhan.H.M. 2007, Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya.Kencana.Jakarta.
Islami,M.Irfan,  1984,  Prinsip-Prinsip  Perumusan  Kebijaksanaan  Negara.Bumi  Aksara, Malang.
Djamal  Irwan  Zoer’a’ini,  1996,  Prinsip-Prinsip  Ekologi  dan  Organisasi  Ekosistem, Komunikasi dan Lingkup, Bumi Aksara, Jakarta.
Baiquni  M.  dan  Susilawardani,  2002.  Pembangunan  yang  tidak  berkelanjutan. Transmedia Global Wacana. Yogyakarta.
Moleong, Rexy J, 2006, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung, Rosda.
Sutopo.(2002)  ,  Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Surakarta:  Sebelas  Maret.  University Press.W.Santrock
Sugiyono,2002,  Metode Penelitian Admisitrasi, Bandung : Alfabeta Siagian.S,2002, Manajemen Sumberdaya Manusia, Jakarta : PT Bumi  Aksara Umar , Husein,2003, Metode Riset Perilaku organisasi, Jakarta :Gramedia
Dokumen :
Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumberdaya  Mineral  No.28  Tahun  2009  Tentang Penyelenggaran Usaha Jasa Mineral dan Batubara.