## PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG ANTARA MASLAHAH DAN MAFSADAH
Munadi
Institut Agama Islam Sulthan Syafiuddin (IAIS) Sambas, Indonesia Email: munadi79@gmail.com

## Dwi Surya Atmaja
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Indonesia Email: dwisuryaatmaja@gmail.com Diterima Tangal: 10 Oktober 2019

## Selesai Tanggal 26 Desember 2019

## ABSTRACT
Election of regional head (Pilkada) is one form and mechanism of democracy. The regional leader  is  directly  elected.  Law  Number  32  of  2004  concerning  Regional  Government  in  its enactment has created a new atmosphere in the process of regional head elections (Pilkada), both at the provincial level and at the district and city level, with the enactment of this Law they  must  be  directly  elected  by  all  people  who  have  suffrage  in  each  area.  This  election system, in fact, has added to the vibrant process of democracy in Indonesia. This is because the  Pilkada  opens  the  broadest  involvement  of  all  people  in  the  process  of  electing  their regional government leaders. However, without undermining the importance of the spirit of democratic  society  through  the  elections,  various  negative  impacts  /  interpretations  of  this kind  of  succession system of  government  are now appearing. It is  common knowledge now that to win local elections, a person needs a lot of funds, both to finance legal activities and to  finance  illegal  activities,  such  as  money  politics.  Money  politics  is  usually  used  to influence  the  tendency  of  the  people  to  vote  in  the  elections.  Various  facts  can  lead  us  to questions  about  the  elections  in  the  perspective  of  Islamic  teachings  in  terms  of  maslahah and mafsadah.
Keywords: local elections, maslahah, mafsadah, money politics.
Pemilihan  umum  kepala  daerah  (Pilkada)  merupakan  salah  satu  wujud  dan  mekanisme demokrasi.  Pemimpin  daerah  tersebut  dipilih  secara  langsung.  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dalam  pemberlakuannya  telah  menciptakan suasana  baru  dalam  proses  pemilihan  kepala  daerah  (Pilkada),  baik  di  tingkat  propinsi maupun  di  tingkat  kabupaten  dan  kota,  dengan  pemberlakuan  UU  tersebut  mereka  harus dipilih secara langsung oleh seluruh rakyat yang memiliki hak pilih di masing-masing daerah. Sistim  Pilkada  ini,  pada  kenyataanya  telah    menambah  semarak  proses  demokrasi  di Indonesia. Hal ini karena Pilkada membuka keterlibatan seluas-luasnya segenap rakyat dalam proses  pemilihan  pemimpin  pemerintahan  daerah  mereka.  Akan  tetapi  dengan  tanpa mengecilkan  arti  penting  dari  semangat  berdemokrasi  masyarakat  melalui  Pilkada,  berbagai dampak negatif / mafsadah dari sistem suksesi  pemerintahan semacam  ini  kini bermunculan. Sudah  menjadi  rahasia  umum  sekarang  ini  bahwa  untuk  memenangkan  pemilihan  kepala daerah, seseorang memerlukan dana yang tidak sedikit, baik untuk membiayai kegiatan yang legal  maupun  untuk  membiayai  kegiatan  ilegal,  seperti money  politics (politik  uang). Money politics (politik  uang) biasanya digunakan untuk  mempengaruhi kecenderungan   masyarakat
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat & Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Pontianak Jl. Letjen. Soeprapto, No. 19 Pontianak, Kalimantan Barat 78121Phone: (0561) 734170 Mobile: 085741561121
dalam memilih  di  Pilkada.  Berbagai  kenyataan dapat  mengantarkan kita  kepada pertanyaan- pertanyaan tentang Pilkada dalam perspektif ajaran Islam dari segi maslahah dan mafsadah .
Kata Kunci: Pilkada, maslahah , mafsadah, money politics .

## PENDAHULUAN
Salah  satu  wujud  dan  mekanisme demokrasi  di  daerah  adalah  pelaksanaan pemilihan  umum  kepala  daerah  (Pilkada) secara  langsung.  Selain  sebagai  sarana manifestasi  kedaulatan  dan  pengukuhan bahwa  pemilih  adalah  masyarakat  di daerah, Pilkadajuga memiliki fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pertama ,memilih  kepala  daerah sesuai dengan kehendak bersama masyarakat di daerah, sehingga diharapkan dapat memahami dan mewujudkan kehendak  masyarakat  di  daerah. Kedua , melalui Pilkada, diharapkan pilihan masyarakat  di  daerah  didasarkan  pada misi,  visi,  program,  serta  kualitas  dan integritas calon kepala daerah, yang sangat menentukan  keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan  di  daerah. Ketiga ,  Pilkada merupakan  sarana  pertanggung  jawaban sekaligus  sarana  evaluasi  dan  kontrol publik  secara  politik  terhadap  seorang kepala  daerah  dan  kekuatan  politik  yang menopang.  Karena  itu,  Pilkada  sebagai bagian  dari  pemilu  harus  dilaksanakan secara  baik,  sehingga  betul-betul  dapat memenuhi  peran  dan  fungsi  tersebut.
Pelanggaran  dan  kelemahan  yang  dapat menyesatkan  atau  membiaskan  esensi demokrasi  dalam  Pilkada  harus  diperbaiki dan dicegah.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dalam pemberlakuannya telah menciptakan suasan baru dalam proses pemilihan kepala daerah  (Pilkada),  baik  di  tingkat  Propinsi maupun  di  tingkat  Kabupaten  dan  Kota. Apabila  sebelumnya  gubernur,  bupati  dan walikota  dipilih  oleh  sekelompok  orang tertentu,  yakni  para  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  sesuai dengan tingkatannya masing-masing, maka dengan pemberlakuan UU tersebut mereka harus  dipilih  secara  langsung  oleh  seluruh rakyat  yang memiliki hak pilih  di  masing- masing  daerah.  Karena  cara  pemilihan kepala  daerah  tidak  lagi  melalui  lembaga perwakilan,  melainkan  langsung  oleh rakyat, maka sebagian orang menyebutnya sebagai  Pilkada  (pemilihan  kepala  daerah secara langsung).
Sistim Pilkada ini, pada kenyataanya  telah  menambah  semarak proses  demokrasi  di  Indonesia.  Hal  ini karena Pilkadamembuka keterlibatan seluas-luasnya  segenap  rakyat  dalam
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat & Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Pontianak Jl. Letjen. Soeprapto, No. 19 Pontianak, Kalimantan Barat 78121Phone: (0561) 734170 Mobile: 085741561121
proses  pemilihan  pemimpin  pemerintahan daerah mereka. Selain merupakan implikasi  dari  posisi  pemerintahan  daerah yang menjadi lebih otonom dari pemerintah pusat, keinginan untuk memberikan  pendidikan  politik  dalam proses  berdemokrasi,  tampaknya  juga melatarbelakangi lahirnya UU di atas.
Akan tetapi dengan tanpa mengecilkan  arti  penting  dari  semangat berdemokrasi  masyarakat  melalui  Pilkada, berbagai  dampak  negatif mafsadah dari sistem  suksesi  pemerintahan  semacam  ini kini  bermunculan.  Misalnya  karena  ada ambisi  yang  berlebihan  terhadap  jabatan dari  sejumlah  kontestan  Pilkada,  banyak dari  mereka  cenderung  menghalalkan segala  cara  untuk  memenangkan  Pilkada, yaitu melalui money politics (politik uang) dan black campaign (kampanye hitam/menjelek-jelekkan kontestan lain).
Sudah  menjadi  rahasia  umum sekarang  ini  bahwa  untuk  memenangkan pemilihan kepala daerah, seseorang memerlukan  dana  yang  tidak  sedikit,  baik untuk  membiayai  kegiatan  yang  legal maupun  untuk  membiayai  kegiatan  ilegal, seperti money  politics (politik  uang).
Money  politics (politik  uang)  biasanya digunakan untuk mempengaruhi kecenderungan masyarakat  dalam memilih di  Pilkada.  Dengan  demikian,  merupakan suatu  hal  yang  mustahil,  apabila  seorang
kepala  daerah  yang  terpilih  dengan  biaya yang  sedemikian  besar  akan  merelakan begitu  saja  biaya  yang  telah  dikeluarkan selama  Pilkada.  Hampir  dapat  dipastikan bahwa  kepala  daerah  seperti  ini  akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan ganti dari biaya yang telah dikeluarkannya. Untuk  itu,  potensi  terjadi  korupsi,  kolusi dan nepotisme (KKN) dalam era kepemimpinan  kepala  daerah  tersebut menjadi sangat besar. 1
Berbagai kenyataan yang disinggung  di  atas,  dapat  mengantarkan kita kepada pertanyaan-pertanyaan tentang Pilkada  dalam  perspektif  ajaran  Islam, terutama  yang  berkait  dengan  masalah ambisi  terhadap  jabatan, money  politics (politik  uang),  dan  eksistensi  Pilkadaitu sendiri jika dilihat dari segi maslahat dan mafsadat- nya.  Maka  pertanyaan  penelitian yang  dapat  diajukan  dalam  makalah  ini adalah: Bagaimana  pandangan Islam tentang  pencalonan  diri  untuk  suatu jabatan?Bagaimana pandangan Islam tentang money politics (politik uang) sebagai risywah ?  Bagaimana  Pilkada ditinjau dari segi maslahah dan mafsadah ?
1 Malik  Madaniy, Politik  Berpayung  Fiqh, Cet. 1(Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010 ), hlm. 21-31.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat & Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Pontianak Jl. Letjen. Soeprapto, No. 19 Pontianak, Kalimantan Barat 78121Phone: (0561) 734170 Mobile: 085741561121

## Pencalonan Diri untuk Suatu Jabatan
2
Dalam  setiap  Pilkada,  suatu  hal yang  biasa  terjadi  jika  seseorang  harus mencalonkan  diri  melalui  partai  politik. Memang benar bahwa ada sementara calon yang tidak meminta didinya untuk dicalonkan, melainkan sebaliknya justru ia diminta  kesediaannya  untuk  dicalonkan oleh  satu  atau  beberapa  partai  politik. Namun  prosentase  calon  seperti  ini sungguh  sangat  kecil.  Kenyataan  ini tampak  tidak  sejalan  dengan  semangat ajaran  Islam  yang  justru  melarang  untuk meminta jabatan.
Meminta jabatan atau mencalonkan diri  dalam  etika  politik  dianggap  sebagai hal  yang  lumrah.  Padahal  Islam  melarang keras perbuatan  tersebut  yang berakar  dari budaya  Barat.  Hadis  berikut  memberikan penjelasan  secara  gamblang  bagaimana sesungguhnya  Islam  memandang  sebuah jabatan  yang  telah  menjadi  simbol  status sosial  dalam  masyarakat.  Rasulullah  saw. pernah memberi nasehat kepada Abdurrahman  bin  Samurah  ra.  dengan sabda Beliau:
2 Abdul  Karim  Zaedan, Nidam  al-Qada:  fi al-Syari’ah  al-Islamiyah Cet.  III,  (Beirut: Muassasah  al-Risalah,  2000),  h.  16.  Lihat  juga
Malik
Madaniy,
Politik Berpayung Fiqh (Yogyakarta:  Pustaka  Pesantren,  2010  ),  hlm.
23-25.
اَهَـتْيَطْعَأ ْنِإَف َةَراَمِلإْا  ِلَأْسَت َلا َةَرـُـَسَ ُنْب ُن ْحَّْرلا َدْبَع اَي ٍةَلَأْسَم ِْيَْغ ْنَع اَهَـتْيَطْعَأ ْنِإَو اَهْـيَلِإ َتْلَكَو ٍةَلَأْسَم ْنَع اَهْـيَلَع َتْنَعَأ 3

## Artinya:
Wahai  Abd  Rahman  bin Samurah! Janganlah  kamu  meminta  jabatan,  karena kalau kamu diberi jabatan itu dengan cara meminta, kamu akan dibiarkan Allah tanpa bantuan  untuk  menangani  jabatan  itu. Namun  kalau  kamu  diberi  jabatan  tidak dengan  jalan  meminta,  kamu  akan  diberi bantuan  oleh  Allah  untuk  menangani jabatan itu.
Persoalan  yang  erat  kaitannya dengan pemilihan kepala daerah, Presiden, DPR/DPRD,  DPD,  dan  lurah/kepala  desa secara langsung adalah masalah pencalonan.  Pemilihan  langsung  yang dipandang  oleh  hukum  Islam  tidak bertentangan dengan syari’at.
Larangan meminta jabatan menurut hadis  diatas  sejalan  dengan  pandangan dasar  Islam  terhadap  jabatan  tersebut, yakni  jabatan  sebagai  amanah  yang  harus diwaspadai  dan  bukan  dianggap  nikmat karunia  yang  harus  dicari  dan  disyukuri. Hal  ini  ditegaskan  pula  oleh  Rasulullah saw. dalam sabdanya:
اَىَذَخَأ ْنَم َّلاِإ ِةَماَيِقْلا َمْوَـي ٌةَماَدَنَو ٌىْزِخَو ٌةَناَمَأ اَهَّـنِإ اَهيِف ِوْيَلَع ىِذَّلا ىَّدَأَو اَهِّقَِبِ
4 3 Muhammad  bin  Ismail  Abu  Abdillah  al- Bukhari al-Jufi, al-Jami’ al-Sahih al-Mukhtasar, juz VI,  Cet.  II,  (Beirut:  Dar  Ibn  Kasir,  al-Yamamah, 1987), hlm.  2443.
4 Abu  Abdullah  Ahmad  bin  Muhammad bin  Hanbal  bin  Hilal  bin  Asad  al-Syaibany, Musnad  Ahmad, juz  ke  47  (Mesir:  Wizarah  al- Aukaf, 1985), hlm. 58.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat & Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Pontianak Jl. Letjen. Soeprapto, No. 19 Pontianak, Kalimantan Barat 78121Phone: (0561) 734170 Mobile: 085741561121

## Artinya:
Sesungguhnya jabatan itu adalah amanah, dan sesungguhnya jabatan itu kelak di hari kiamat  menjadi  kehinaan  dan  penyesalan, kecuali  orang  yang  memperoleh  jabatan itu  dengan  haknya  dan  menunaikan kewajibannya sehubungan dengan jabatannya itu.
Dengan demikian, seperti penegasan  Abdul  Karim  Zaidan,  kaidah umum dalam Islam adalah tidak boleh bagi seseorang  mencalonkan  dirinya  sendiri untuk  menempati  suatu  jabatan.  Akan tetapi,  situasi  di  zaman  ini  telah  berubah dan  persoalan  kehidupan  masa  kini semakin  kompleks,  sehingga  sulit  bagi ummat  mengetahui  satu  demi  satu  orang- orang  yang  layak  dan  cakap  untuk memangku  sebuah  jabatan  yang  sangat penting  dan  strategis.  Dalam  konteks keadaan  darurat  ini,  pencalonan  diri  oleh seseorang  yang  memang  layak  dan  cakap, dapat  dibenarkan,  karena  hal  itu  termasuk dalam  rangka  memberi  petunjuk  kepada kebaikan  dan  membimbing  umat  serta membantu  mereka  agar  dapat  memilih orang yang paling cakap. 5
Selain  hadits  di  atas,  masih  ada hadits  sejenis  lainnya  yang  melarang seseorang    meminta  jabatan  (mencalonkan diri). Antara lain :
5 Abdul  Karim  Zaidan, al-Fard  wa  al- Daulah Fi al-Syari’ah al-Islamiyah (USA: International  Islamic  Federation  of  Student Organizations, 1970), hlm. 53.
Hadits  Nabi  dari  Abu  Hurairah yang  menceritakan  keadaan  umat  setelah zaman Nabi dalam menghadapi kekuasaan dan  kekuasaan  tersebut  akan  menjadikan umat dalam penyesalan:
ُنْوـُكَتـَسَو ،ِةَراَـمِلإْا ىَـلـَع َنْوُـصِرْحَتـَس ْمُـكـَّنِإ
ِةَـماَيِـقلْا َمْوَـي ًةَـماَدَـن . . . 6

## Artinya:
Sesungguhnya  kalian  akan  berambisi menginginkan jabatan(kepemimpinan). Padahal  pada  hari  kiamat  kelak  jabatan kepemimpinan itu adalah penyebab penyesalan kalian . . .”.
Abu  Musa  menceritakan  tentang keengganan  Nabi  memberikan  jabatan kepada  dua  orang  kaum  Abu  Musa  yang meminta  suatu  jabatan  kepada  Nabi. Tuturnya:
ْنِـم ِنَلاـُجَرَو اَـنَأ معلص  ِبَِّنـلا ىَـلـَع ُتْـلَـخَد ِْيْـَلـُجَّرلا ُدَـحَأ َلاَقَـف ،ىِـمْوَـق
: َلْوُـسَر اَـي اَـنْرـِّمَأ َلاَقَـف ،ُوـَلْـثِـم ُرـَخلآْا َلاَـقَو ،ِللها : ىِـّلَوُـن َلا اَّـنِإ ِوْيَلـَع َ َرـَح ْنَـم َلاَو ُوَـلَأـَس ْنَـم اَذـَى
7
Artinya: “Aku  menemui  Nabi  bersama  dua  orang kaumku. (setelah sampai di hadapan Nabi) salah  seorang  berkata:  Ya  Rasulullah jadikanlah  kami  pemimpin.  Orang  yang kedua juga meminta hal yang sama. Maka dijawab  Nabi:  Sesungguhnya  kita  tidak akan mengangkat menjadi pemimpin orang
6 Al-Nawawi, Riyad  al-Salihin (t.tp.  t.t.), hlm. 382. 7 Ibnu  Hajar  al-Asqalani, Fath  al-Bari  bi Syarh Sahih al-Imam Abi ’Abd Allah Muhammad Ibn Isma’il al-Bukhari, jilid XIII (t.tp; al-Maktabah al-Salafiyah, t.t.), hlm.123.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat & Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Pontianak Jl. Letjen. Soeprapto, No. 19 Pontianak, Kalimantan Barat 78121Phone: (0561) 734170 Mobile: 085741561121
yang  memintanya,  dan  tidak  juga  orang yang berambisi untuk mendudukinya”.
Secara umum, pelarangan pencalonan  diri  untuk  menduduki  suatu jabatan  dalam  hadits-hadits  di  atas, disebabkan  orang  yang  meminta  atau berambisi  untuk  menduduki  suatu  jabatan, tidak bisa berlaku adil dan akan menimbulkan perbuatan kesewenang- wenangan yang didorong oleh ambisiusmenya tersebut. 8
Selanjutnya,  Abdul  Karim  Zaidan menambahkan  pula  bahwa  untuk  zaman sekarang  dikarenakan  darurat  dan  demi kemaslahatan syari’at, maka diperbolehkan kepada  seseorang  mencalonkan  dirinya sendiri  untuk  menduduki  suatu  jabatan. 9
Pendapatnya  kali  ini  ia  landaskan  kepada tindakan  Nabi  Yusuf  yang  diceritakan Allah dalam al-Qur’an Yusuf/12:55.
ٌمْيِلَع ٌ ْيِ َح ِّ ِإ ،ِ ْرَ ْا َنِآ َزَح َىلَع  ِ ْلَعْجا َلاَق 10
Terjemahnya: “Dia  (Yusuf)  berkata:  “Jadikanlah  aku bendaharawan  negeri  (Mesir);  Karena sesungguhnya  aku  adalah  orang  yang pandai menjaga dan berpengetahuan”.
8 Abi al-‘Abbas Ahmad Ibn Muhammad al- Qastallani, Irsyad al-Sarli Syarh Shahih al-Bukhari, jilid  X  (Beirut:  Dar  al-Fikr,  1305  H),  hlm.    221- 223.
9 Abdul  Karim  Zaidan, al-Fard  wa  al- Daulah Fi al-Syari’ah al-Islamiyah (Beirut: Muassasah ae-Risalah, 2000), hlm. 46-47.
10 Kementerian  Agama  RI, al-Quran danTerjemah (Jakarta:  al-Quran  Raja Fahd, 2017), h. 357.
Hukum  Islam  memperbolehkan pemeluknya mencalonkan diri dan dicalonkan  untuk  menduduki  jabatan publik  bagi  yang  merasa  mampu  untuk berlaku adil dan memangku jabatan sesuai dengan hakikat jabatan tersebut. Denganalasan:
Pertama, hadits-hadits  Nabi  yang melarang  pencalonan  diri  sebagaimana yang  telah  disebutkan  di  atas,  lebih diarahkan kepada pihak-pihak yang berambisi  yang  tidak  mampu  untuk berlaku  adil.  Sebagaimana  Hadits  Nabi Muhammad saw. :
ِةَعاَسلا ِرِ َتْـناَف ِوِلْىَا ِْيَْغ  َ ِا ُرْمَ ْا َدِسُو اَإإ 11
Artinya: “Apabila  suatu  urusan  dipercayakan kepada  seseorang  yang  bukan  ahlinya, maka tunggulah waktu kehancurannya”.
Untuk  pihak-pihak  yang  mampu dan  berkonsekwen  untuk  berlaku  adil, maka  tidak  ada  pelarangan  dari  hadits- hadits  tersebut. Kedua, zaman  sekarang berbeda dengan zaman Rasul. Pada zaman Rasul,dengan mekanisme pengisian jabatan  kepala  daerah  melalui  sistem pengangkatan  dan  mengangkat  orang- orang  yang  berada  di  pusat  pemerintahan, memungkinkan  Nabi  untuk  mengangkat orang-orang  yang  berkualitas,  oleh  karena Rasul mengenal mereka semuanya.
11 Muhammad  bin  Abdullah, Misykat  al- Misbah, juz  III,  Cet.  III  (Beirut:  al-Maktab  al- Islamiy, 1985), hlm. 181.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat & Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Pontianak Jl. Letjen. Soeprapto, No. 19 Pontianak, Kalimantan Barat 78121Phone: (0561) 734170 Mobile: 085741561121
Sedangkan pada zaman sekarang, khususnya di Indonesia, dengan mekanisme  pengisian  jabatan  presiden, kepala  daerah,  DPR/DPRD,  dan  DPD dengan  sistem  pemilihan  langsung  oleh rakyat dan mayoritas rakyat, tidak mengenal  individu  terbaik  untuk  menjadi pemimpin  mereka,  maka  pencalonan  dan kampanye  para  calon  merupakan  satu- satunya  alat  agar  rakyat  memilih  yang terbaik.  Dengan  demikian,  diharapkan terwujud  dan  terjaga  kemaslahatan  umat sebagai maqa>sid al-syari>ah.
Ketiga, dalil  terakhir  dan  terpenting adalah  al-Qur’an.  Dalam  Surat  Yusuf  ayat 55  diceritakan  bahwa  Nabi  Yusuf  pernah mencalonkan diri untuk menduduki jabatan Bendaharawan  Mesir.  Selain  itu,  Nabi Sulaiman  juga  pernah  meminta  kepada Allah  agar  diberikan  kerajaan  (jabatan). Sebagaimana  yang  tertuang  dalam  al- Qur’an Surah Shâd ayat 35 : لاَق ِّ َر ِ ْرِ ْغا يِلْبَىَو يِغَبْنَـيَلااًكْلُم نِمٍدَحَِ يِدْعَـب َ َّنِإ َتْنَأ ُ اَّىَوْلا . Terjemahnya:
″Ia  (Sulaiman)  berkata:  “Ya  Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku  kerajaan  yang  tidak  dimiliki oleh seorang juapun sesudahku, sesungguhnya  Engkaulah  Yang  Maha Pemberi”.
Begitu  juga  Nabi  Musa  pernah mengajukan  Harun  kepada  Allah  untuk diangkat menjadi pembantunya.
Sebagaimana  yang  diceritakan  Allah dalam  al-Quran  Surah  Thahaayat  29  dan al-Qashashayat 38:
ىِلـْهَأ  ْنِماًرـْيِزَو ىِّل لَعـْجاَو
.
Terjemahnya:
“Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku”.
Juga dalam Q.S. al-Qasha>sh (28) :
34). ىـِخَأَو ُنوُراـَى َوـُى ُ َــْفَأ ىـِّنِم اًناَسـِل ُوْلـِسْرَأَف َيِعَم ِ ُقِّدَــُياً ْدِر ِّ ِإ ُااَخَأ نَأ ِنوُبِّذَكـُي
Terjemahnya: “Dan  saudaraku  Harun,  dia  lebih  fasih lidahnya  daripadaku,  maka  utuslah  dia bersamaku  sebagai  pembantuku  untuk membenarkan  (perkataan)ku;  Sungguh aku takut mereka akan mendustakanku”.
Dari empat ayat yang dikemukakan di  atas,  maka  dapat  ditarik  benang  merah bahwa  Islam  lewat  kitab  suci  al-Qur’an sebagai  sumber  hukum  pertama  dan utama, mengizinkan umatnya mencalonkan  diri  dan  dicalonkan  untuk menduduki suatu jabatan. Bukankah dalam ayat  di  atas,  Nabi  Yusuf  dan  Nabi Sulaiman berada pada pihak yang mengajukan atau mencalonkan diri sendiri?  Musa  mencalonkan  Nabi  Harun, sedangkan  Nabi  Harun  berada  pada  pihak yang dicalonkan. Ringkasnya, Islam memperbolehkan calon kepala  daerah  dari unsur independen dan partai politik.
Dari  pandangan  di  atas,  maka kampanye  seorang  calon  bukan  dengan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat & Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Pontianak Jl. Letjen. Soeprapto, No. 19 Pontianak, Kalimantan Barat 78121Phone: (0561) 734170 Mobile: 085741561121
cara  memuji  diri  sendiri  dan  menjelek- jelekkan  calon  lain,  melainkan  sekadar memperkenalkan  diri  kepada  para  pemilih dan memaparkan kepada mereka visi, misi dan  program  kerjanya  apabila  kelak terpilih. 12
Pandangan Islam Tentang Money
Politics (Politik Uang) Sebagai Risywah 13
Kondisi  politik  yang  berkembang saat ini, dipandang sebagian besar masyarakat sangat sarat dengan permainan politik uang ( money politik ), baik pada saat pemilu  untuk  memilih  Gubernur,  memilih anggota legislatif (DPR), memilih presiden,  Bupati,  bahkan  sampai  pada tingkat  pemilihan  kepala  desa  (pilkades), dan ironisnya kadangkala merembet sampai  pada  pemilihan  ketua  organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam.Dalam upaya  memenangkan  kontestasi  dalam suatu  Pilkada,  sering  terlihat  para  calon yang  menyiapkan  anggaran  yang  sangat besar untuk diberikan kepada para pemilih, dalam  rangka  “ membeli ”  suara  mereka agar  mau  memilih  sang  calon  yang ditetapkan  atau  ditentukan  oleh  sang calon.Dalam  upaya  pencapaian  tujuan
12 Muhammad  bin  Abdullah, Misykat  al- Misbah, juz  III  Cet.  III,(Beirut:  al-Maktab  al- Islamiy, 1985), hlm. 54.
13 Malik Madaniy, Politik Berpayung Fiqh,
Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010), hlm. 26-27.
politik  ada  yang  berbentuk  pengerahan massa, lobi-lobi, pendekatan pejabat, tokoh dan  masyarakat  yang  semua  memerlukan biaya.  Ada  yang  disebut  dengan  uang transport,  uang  jasa,  uang  konsumsi,  uang lembur,  dan  lain-lain.  Pengeluaran  biaya dalam  upaya  pencapaian  tujuan  dimaksud mungkin  berupa  gaji  tetap  (sudah  menjadi profesinya),  tambahan  uang  lembur,  atau pemberian  yang  sama  sekali  tidak  pernah dilakukan  kecuali  waktu  ada  tujuan tersebut.
Money  politics atau  politik  uang adalah  semua  tindakan  yang  disengaja memberi  atau  menjanjikan  uang  atau materi  lainya  kepada  seseorang  supaya tidak  menggunakan  hak  pilihnya  atau memilih  peserta  pemilu  tertentu,  atau menggunakan  hak  pilihnya  dengan  cara tertentu  sehingga  surat  suaranya  menjadi tidak  sah  atau  dengan  sengaja  menerima atau  memberi  dana  kampanye  dari  atau kepada pihak-pihak yang dilarang menurut ketentuan  undang-undang  nomor  12  tahun 2003  tentang  pemilu  atau  dengan  sengaja memberikan keterangan  tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu.
Hal-hal yang mendorong kemunculan Money  Politics dimasyarakat adalah sebagai berikut:
1. Tidak  ada  komitmen  pejabat  atau pegawai  dan  sebagian  masyarakat dalam  memegang  nilai-nilai  keimanan,
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat & Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Pontianak Jl. Letjen. Soeprapto, No. 19 Pontianak, Kalimantan Barat 78121Phone: (0561) 734170 Mobile: 085741561121
misalnya  perasaan  diawasi  oleh  Allah Swt.,  dan  keyakinan  akan  perhitungan amal pada hari kiamat.
2. Tidak  ada  komitmen  pejabat  atau pegawai  dan  sebagian  masyarakat dalam  memegang  nilai-nilai  moral, misalnya:  jujur,  berkata  benar,  bersih, menjaga  rasa  malu  ('iffah)  serta menjaga kehormatan diri.
3. Tidak  ada  sistem  pemantauan  dan pengawasan  yang  efektif  dari  atasan sampai  bawahanya,  dan  kalau  pun  ada
mereka  pun  cenderung  menunda-nunda pelaksanaanya.
4. Budaya nepotisme  yang merebak, basa- basi,  dan  lobi-lobi,  sedang  konsentrasi hanya  pada  titik-titik  pengecualian disertai ketiadaan komitmen memegang peraturan, sistem, kaidah, dan prosedur, serta  tidak  ada  panutan  yang  dapat diteladani.
Diantara money  politics yang merebak di masyarakat kita yakni:
a) Pemberian  hadiah  dengan  penukaran kupon.
b) Pemberian bantuan kepada masyarakat. Persoalan money  politics harus dilihat dari segi unsur-unsur yang melingkupi.  Dalam  hal  ini money  politics mengandung dua unsur:
Pertama,  sebab,  yakni  ada  maksud dan  tujuan  untuk  mempengaruhi  aspirasi dan  pandangan  politik  seseorang.  Kedua,
akibat, yakni akibat dari tindakan pemberian  uang  atau  barang  tertentu.  Jika demikian  adanya,  maka  mempengaruhi massa  pada  saat  pemilu,  sama  dengan Risywah ,  karena money  politics secara umum  sering  dinilai  dengan  uang  bujuk atau  uang  suap  atau  sogok.  Dengan mengaitkan  penelusuran money  politics dan mengidentifikasikanya dengan
Risywah , maka pengertian Rishwah menurut  tinjauan  fikih  seperti  kata  Ulama' adalah:
قٌّ َح َلاَطَبَلا ىَطْعُـي اـَم ُةَوْ ِّرلَا

## , ُ ِااَبلْا ُااَقـَحَلا ْوَأ Artinya:
Risywah  adalah:  Sesuatu  yang  diberikan guna  membatalkan  yang  benar  atau membenarkan yang salah.
Allah  Swt.  Menyinggung  praktek Risywah pada  sejumlah  ayat  diantaranya al-Quran al-Nisa> /4: 29: َيا أَت  َلا ْاوُنَماَ  َنيِذَّلٱاَهُّـيَأ ۡ وُلُك ٓ مَأ ْا ۡ َ  مُكَل َو ۡ مُكَن لٱِب ۡ َّلاِإ  ِ ِط َب ٓ مُكنِّم ٍ  اَرَـت نَع ًةَر َِت َنوُكَت نَأ ۚ  ۡ َت َلاَو ۡ وُلُـت ٓ مُكَسُ نَأْا ۚ  ۡ مُكِب َناَك َوَّللٱَّنِإ ۡ اًمْيِحَر ٢٩ . 14
Terjemahnya:
Wahai  orang-orang  yang  beriman  jangan lah kamu sekalian memakan harta sebagian  diantara  kamu  dengan  bathil, kecuali  itu  adalah  tijarah  yang  telah sisepakati  bersama,  dan  janganlah  kamu membunuh  dirimu  sendiri  sesungguhnya Allah sangat menyayangimu.
14 Kementerian  Agama  RI, al-Quran danTerjemah (Jakarta:  al-Quran  Raja Fahd, 2017), hlm. 122.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat & Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Pontianak Jl. Letjen. Soeprapto, No. 19 Pontianak, Kalimantan Barat 78121Phone: (0561) 734170 Mobile: 085741561121
Tidak diragukan lagi bahwa pemberian  yang  dikenal  dengan money politics merupakan bentuk sogok atau suap yang  dikenal  dengan risywah. Rasulullah saw. bersabda:
يِشَتْرـُـلمْا َو يِ اَّرلا ُللها َنَعَل 15
Artinya: Allah melaknat pemberi suap dan penerima suap.
Rasulullah  saw.  bersabda  dalam riwayat lain:
َىِ اَّرلا َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِوَّللا ُلوُسَر َنَعَل
َ ِآاَّرلاَو َىِشَتْرُمْلاَو . اَمُهَـنْـيَـب ىِشَْيَ ىِذَّلا  ِ ْعَـي 16

## Artinya:
Dan  laknat  Allah  juga  atas  yang  menjadi perantara  antara  penyuap  dan  yang disuap.
Dalam  konteks  Pilkada,  peran sebagai penyuap sering dimainkan oleh tim sukses para kontestan Pilkada.Selain risywah,  money  politics juga  dianggap berhubungan  dengan    larangan  memilih dan mendukung pemimpin, karena pertimbangan  fasilitas.  Rasulullah  saw. menyebutkan tiga kelompok manusia yang tidak  akan  diperhatikan  Allah  di  akhirat kelak,  tidak  disucikan  dari  dosa  dan  bagi mereka  siksa  yang  sangat  pedih.  Oang yang demikian itu adalah:
15 Abu  Bakr  Abdurrazak  bin  Hammam  al- San’any, Musannaf  ‘Abd  al-Razzaq, juz  VIII (Beirut: al-Maktab al-Islamy, 1403 H), hlm. 148. 16 Al-Hafid  al-Haetamy, Majma’  al- Zawaid, juz  IV  (Beirut:  Dar  al-Fikr,1992),  hlm. 231.
اَهْـنِم ُهاَطْعَأ ْنِإَف اَيْـنُدِل َّلاِإ ُوُعِياَبُـي َلا اًماَمِإ َعَياَب ٌ ُجَرَو َ ِ َس اَهْـنِم ِوِطْعُـي َْ  ْنِإَو َيِ َر 17
Artinya: dan  orang  yang  membaiat  pemimpinnya, tidak membaiatnya kecuali karena pertimbangan dunia, jika pemimpin memberinya  sebagian  dari  dunia,  ia  rela dan  senang,  tetapi  jika  sang  pemimpin tidak memberinya, ia menjadi marah.
Gambaran  hadis  di  atas,  saat  ini telah  menjadi  kenyataan  ketika money politics merebak  dalam  proses  Pilkada. Kondisi  semacam  ini  telah  lama  menjadi hal yang dilarang dalam Islam.

## Pilkada Ditinjau Dari Segi Maslahahdan
Mafsadah 18
Islam  tidak  mengatur  secara  baku mekanisme  dan  prosedur  suksesi  dan rekrutmen pemimpin atau pejabat pemerintahan.  Islam  hanya  menjelaskan prinsip-prinsip  dan  nilai-nilai  dasar  yang harus diperhatikan dalam proses pemilihan  pemimpin.  Mekanisme  dan prosedur diserahkan kepada manusia untuk menentukan sendiri, sesuai tuntutan kemaslahatan dan perkembangan kemajuan zaman. 19
17 Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al- Bukhari al-Ju’fi, al-Jami’ al-Sahih al- Mukhtasar, juz II (t,tp. Tt.), hlm. 831.
18 Malik  Madaniy, Politik  Berpayung Fiqh, Cet. I (Yogyakarta: PustakaPesantren, 2010), hlm. 28-31. 19 Malik Madaniy, Politik Berpayung Fiqh, Cet. I (Yogyakarta: PustakaPesantren, 2010), hlm.
28.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat & Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Pontianak Jl. Letjen. Soeprapto, No. 19 Pontianak, Kalimantan Barat 78121Phone: (0561) 734170 Mobile: 085741561121
Prinsip syura diajarkan  dalam Islam  yang  harus  mendapat  perhatian. Prinsip syura mengajarkan  bahwa  aturan mengenai sistem Pilkadawajib digodok dan diputuskan lewat musyawarah. UU Nomor 32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah,  merupakan  landasan  pelaksanaan Pilkada, bisa merupakan realisasi penerapan prinsip syura.
Pelibatan  seluruh  rakyat  dalam rangka  Pilkadadan  lainnya  didasari  oleh niat  baik  untuk  memberi  pembelajaran kepada rakyat tentang politik dan demokrasi  yang  Islami.  Namun  dalam kenyataan, pendidikan politik dan demokrasi  yang  diterima  rakyat  bukan pendidikan  yang  baik  dan  bermoral,  akan tetapi  pendidikan  yang  tidak  sehat, menyimpang  dari  jalur  pendidikan  yang semestinya. Hal ini terjadi karena kecenderungan  masyarakat  memanfaatkan momentum  pencalonan  seseorang  untuk memperoleh  pemasukan  dari  praktek money  politics. Demikian  juga  yang dilakukan  para  fungsionaris  partai  politik terhadap para calon yang diusung.
Kenyataan semacam ini menyebabkan  pembengkakan  biaya  yang harus  dikeluarkan  oleh  seorang  kontestan Pilkadauntuk  memenangkan  pemilihan. Bahkan  beban  biaya  yang  besar  tersebut akan berusaha untuk dicarikan penggantinya  jika  sang  calon  telah
memenangkan  pemilihan  dan  menjadi kepala daerah. Bagi kepala daerah semacam  ini,  konsentrasi  pemikirannya akan  tertuju  kepada  bagaimana  cara mengembalikan dana yang telah dikeluarkan  dan  diinvestasikannya  dalam Pilkada. Pemikirannya terkonsentrasi bukan  kepada  bagaimana  mensejahterakan rakyat.  Dengan  kondisi  seperti  ini,  maka KKN akan sulit diberantas.
Meraih  keuntungan  bagi  pribadi- pribadi telah menjadi ajang industri politik. Sedang  ajang  politik  yang  seharusnya diselenggarakan untuk meningkatkan kesejhteraan  rakyat,  tidak  terlaksana  dan tidak terpenuhi. Hal ini akan menyebabkan sikap  apatis  pada  rakyat  terhadap  setiap proses demokrasi. Persepsi rakyat terhadap pemilu dan Pilkada akan terdegradasi pada anggapan bahwa proses demokrasi tersebut semata-mata  hanya  menguntungkan  pihak elit politik saja. Oleh karena itu, rakyat tak segan  untuk  menjadikan  pesta  politik pemilu  dan  Pilkada  sebagai  ajang  untuk mencari  keuntungan  dari money  politics yang merebak. Bahkan rakyat bisa semakin tidak  percaya  pada  negara  dan  semakin tidak  acuh  pada  setiap  proses  politik demokrasi.  Akibatnya,  sistem  demokrasi yang  pada  mulanya  dimaksudkan  untuk memeperluas  keterlibatan  rakyat  pada proses  sistem  pemerintahan,  suatu  saat akan didominasi oleh para elit politik yang
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat & Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Pontianak Jl. Letjen. Soeprapto, No. 19 Pontianak, Kalimantan Barat 78121Phone: (0561) 734170 Mobile: 085741561121
gemar menumpuk kekayaan untuk kepentingan pribadi. 20
Belum  lagi  jika  melihatanggaran yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  untuk menyelenggarakan Pilkada di setiap provinsi,  kabupaten  dan  kota  di  seluruh Indonesia  yang  sungguh  sangat  besar. Realitas  ini  tentu  hanya  menggambarkan pemborosan  uang  negara  jika  manfaat yang diharapkan datang dari pemberlakuan sistem  Pilkadajustru  lebih  sedikit  daripada keburukan  yang  lahir  karena  sistem tersebut.
Indonsia pertama kali dalam melaksanakan  Pemilu  pada  akhir  1955 yang  diikuti  oleh  banyak  partai  atau  pun perseorangan.  Dan  pada  tahun  2004  telah dilaksanakan pemilu secara langsung untuk memilih  wakil  wakil  rakyat  serta  presiden dan  wakilnya.  Dan  sekarang  ini  mulai bulan  juni  2019  telah  dilaksanakan Pemilihan  Umum  secara  serentak  yaitu pemilihan  Presiden  (Pilpres)  dan  anggota Legistif  (DPR  RI,  DPRD  Kota  dan Provinsi) serta pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) secara serentak, serta  akan  diikuti  pemilihan  kepala beberapa  kepala  daerah  pada  tahun  2020 yang  akan  datang.    Pilkada  ini  merupakan sarana perwujudan  kedaulatan rakyat.  Ada lima  pertimbangan  penting  penyeleng-
20 Malik Madaniy, Politik Berpayung Fiqh,
Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010), hlm. 30.
garaan
Pilkada langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia:
1. Pilkada  langsung  merupakan  jawaban atas  tuntutan  aspirasi  rakyat  karena pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden, DPR, DPD, bahkan kepada desa selama ini telah dilakukan secara langsung.
2. Pilkada langsung merupakan perwujudan  konstitusi  dan  UUD  1945. Seperti telah diamanatkan pasal 18 Ayat (4)  UUD  1945,  Gubenur,  Bupati  dan Wali  kota,  masing-masing  sebagai kepala  pemerintahan  daerah  provinsi, kabupaten  dan  kota  dipilih  secara demokratis.  Hal  ini  telah  diatur  dalam UU  No.  32  Tahun  2005  tentang pemilihan,  pengesahan,  pengangkatan, dan  pemberhentian  Kepala  Daerah  dan wakil kepala daerah.
3. Pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik)
bagirakyat ( civic education ). Ia menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif  segenap  unsur  bangsa  tentang pentingnya  memilih  pemimpin  yang benar sesuai nuraninya.
4. Pilkada  langsung  sebagai  sarana  untuk memperkuat otonomi daerah.
Keberhasilan  otonomi  daerah  salah satunya  juga  ditentukan  oleh  pemimpin lokal.  Semakin  baik  pemimpin  lokal
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat & Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Pontianak Jl. Letjen. Soeprapto, No. 19 Pontianak, Kalimantan Barat 78121Phone: (0561) 734170 Mobile: 085741561121
dihasilkan  dalam  Pilkada  langsung tahun  2019  dan  tahun  2020  yang  akan datang, maka komitmen pemimpin lokal dalam  mewujudkan  tujuan  otonomi daerah,  antara  lain  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan.
5. Pilkada  langsung  merupakan  sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan  nasional.  Disadari  atau tidak, stock kepemimpinan  nasional amat  terbatas.  Dari  jumlah  penduduk yang  lebih  dari  267  juta  jiwa,  hanya beberapa  pemimpin  yang  kita  miliki yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sebagian  besar  para  pemimpin  partai politik  besar  yang  memenangi  Pemilu 2014. Karena itu, harapan akan lahirnya pemimpin  nasional  justru  dari  Pilkada langsung ini.
Terkait  masalah  ini,  hukum  Islam memiliki  ketentuan  bahwa  apabila  sesuatu mengandung maslahat dan mafsadat, maka harus ditimbang mana yang lebih dominan di  antara  keduanya.  Jika mafsadat yang lebih  besar  dibanding maslahat, maka sesuatu  itu  wajib  dicegah  sesuai  metode yang ditempuh al-Qur’an dalam
mengharamkan khamar dan judi. 21 Kaedah yang berlaku untuk persoalan ini adalah:
ِ ِلاَـَمْلا  ِ ْلَج ْنِم  َ ْوَأ ِدِساَ َمْلا ُ ْرَد 22

## Artinya:
Menghilangkan mafsadat lebih utama dari mendatangkan manfaat.
Berdasarkan  kaedah  hukum  Islam ini,  maka  sudah  saatnya  pemerintah  dan DPR  meninjau  kembali  sistem  pemilihan kepala daerah secara langsung. Sebab telah terbukti  bahwa  sistem  Pilkada  lebih banyak  sisi  negatifnya  dibanding  sisi positifnya.  Tampaknya  sistem  Pilkada melalui  lembaga  perwakilan  lebih  kecil mafsadatnya,  sehingga  layak  untuk  dilirik kembali.  Namun  tentu  masihdiperlukan berbagai modifikasi dan penyempurnaan.

## KESIMPULAN
Pemaparan  di  atas  mengantar  kita pada kesimpulan sebagai berikut:
Larangan  meminta  jabatan  sejalan dengan  pandangan  dasar  Islam  terhadap jabatan  tersebut,  yakni  jabatan  sebagai amanah  yang  harus  diwaspadai  dan  bukan dianggap nikmat karunia yang harus dicari dan  disyukuri.  kaidah  umum  dalam  Islam adalah tidak boleh bagi seseorang mencalonkan dirinya sendiri untuk
21 Yusuf  al-Qardawy, Fiqh  al-Uluwiyat (Kairo: Maktabah Wahdah, 2004), hlm. 27.
22 Abd al-Rahman Ibn Abi Bakr al-Suyuti, al-Asybah wa al-Nadaim (Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 1403), hlm. 161.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat & Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Pontianak Jl. Letjen. Soeprapto, No. 19 Pontianak, Kalimantan Barat 78121Phone: (0561) 734170 Mobile: 085741561121
menempati  suatu  jabatan.  Akan  tetapi, situasi  di  zaman  ini  telah  berubah  dan persoalan  kehidupan  masa  kini  semakin kompleks,  sehingga  sulit  bagi  ummat mengetahui  satu  demi  satu  orang-orang yang  layak  dan  cakap  untuk  memangku sebuah  jabatan  yang  sangat  penting  dan strategis.
Tidak diragukan lagi bahwa pemberian  yang  dikenal  dengan money politics merupakan bentuk sogok atau suap yang  dikenal  dengan risywah. Laknat Allah  juga  atas  yang  menjadi  perantara antara  penyuap  dan  yang  disuap.  Dalam konteks  Pilkada,  peran  sebagai  penyuap sering  dimainkan  oleh  tim  sukses  para kontestan  Pilkada.  Selain risywah,  money politics juga dianggap berhubungan dengan  larangan  memilih  dan  mendukung pemimpin,  karena  pertimbangan  fasilitas. Rasulullah saw. menyebutkan tiga kelompok  manusia  yang  tidak  akan diperhatikan  Allah  di  akhirat  kelak,  tidak disucikan dari dosa dan  bagi mereka siksa yang sangat pedih.
Hukum  Islam  memiliki  ketentuan bahwa apabila sesuatu mengandung maslahat dan mafsadat, maka  harus ditimbang  mana  yang  lebih  dominan  di antara keduanya. Jika mafsadat yang lebih
besar  dibanding maslahat, maka  sesuatu itu  wajib  dicegah  sesuai  metode  yang ditempuh  al-Qur’an.  Berdasarkan  kaedah
hukum Islam, maka sudah saatnya pemerintah  dan  DPR  meninjau  kembali sistem  pemilihan  kepala  daerah  secara langsung.
Manfaat  yang  bisa  dipetik  dari pemaparan makalah ini adalah:
Seorang  pemimpin  berkewajiban dan  bertanggung  jawab  pada  rakyatnya, maka  dibutuhkan  lembaga  yang  bisa mengawasi  proses  Pilkadadan  jalannya pemerintahan.
Sudah saatnya pemerintah dan DPR meninjau kembali sistem pemilihan kepala daerah  secara  langsung.  Sebab  telah terbukti bahwa sistem Pilkadalebih banyak sisi  negatifnya  dibanding  sisi  positifnya. Tampaknya sistem Pilkadamelalui lembaga perwakilan lebih kecil mafsadatnya,  sehingga  layak  untuk  dilirik kembali, namun masih diperlukan berbagai modifikasi dan penyempurnaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Muhammad. Misykat  al- Misbah. Cet. III; Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1985.
Al-Asqalani,Ibnu  Hajar. Fath  al-Bari  bi Syarh  Sahih  al-Imam  Abi  ’Abd Allah  Muhammad  Ibn  Isma’il  al- Bukhari.  t.tp;  al-Maktabah  al- Salafiyah, t.t.
Al-Bukhari al-Ju’fi, Muh}ammad bin Isma>il Abu>  Abdillah. Al-Ja>mi’  al-S}ahi>h al-Mukhtashar. Cet. II; Beirut: Da>r Ibn Katsir, al-Yama>mah, 1987.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat & Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Pontianak Jl. Letjen. Soeprapto, No. 19 Pontianak, Kalimantan Barat 78121Phone: (0561) 734170 Mobile: 085741561121
Al-Haitsami>, al-Hafid. Majma’ al-Z}awa>id. Beirut: Da>r al-Fikr,1992.
Al-Nawawi. Riya>d} al-S}a>lihi>n.t.tp. t.t.
Al-Qard}a>wy,  Yusuf. Fiqh  al-Uluwiya>t. Kairo: Maktabah Wahdah, 2004.
Al-Qast}allani,Abi>  al-‘Abbas  Ah}mad  Ibn Muh}ammad. Irsya>d  al-Sar>  li>  Syarh S}ahi>h  al-Bukha>ri.Beirut:  Da>r  al- Fikr, 1305 H.
Al-S}an’a>ny,  Abu>  Bakr  Abdurraza>k  bin Hammam. Mus}annaf  ‘Abd  al-
Razza>q.  Beirut:  al-Maktab  al- Isla>my, 1403 H.
Al-Suyu>ti},  Abd  al-Rah}man  Ibn  Abi}  Bakr. Al-Asyba>h  wa>  al-Nad}a>ir.  Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1403.
Al-Syaiba>ny,  Abu  Abdullah  Ah}mad  bin Muh}ammad  bin  Hanbal  bin  Hila>l bin  Asad. Musnad  Ah}mad.  Mesir: Wiza>rah al-Auka>f, t.t.
Kementerian Agama RI, al-Quran danTerjemah.  Jakarta:  al-Quran Raja Fahd, 2017.
Madaniy,  Malik. Politik  Berpayung  Fiqh. Cet.  I;  Yogyakarta:  Pustaka Pesantren, 2010.
Zaidan,  Abdul  Karim. Nid}a>m  al-Qad}a>:  fi> al-Syari’ah  al-Isla>miyah.  Cet.  III;
Beirut: Muassasah al-Risa>lah,
2000.
---------------------------, Al-Fard  wa  al-
Daulah  Fi>  al-Syri’ah  al-Isla>miyah. USA: International Islamic Federation Of Student Organizations, 1970.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat & Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Pontianak Jl. Letjen. Soeprapto, No. 19 Pontianak, Kalimantan Barat 78121Phone: (0561) 734170 Mobile: 085741561121
.